EKSISTENSI BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG SEBAGAI PENGURUS DAN PEMBERES HARTA PAILIT
Sheva Trisanda Adistia E-mail: sheva.adistia@mail.ugm.ac.id Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Tata Wijayanta
E-mail: wijayanta@mail.ugm.ac.id
(Penulis Korespondensi)
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Article Information Abstract Keywords: Heritage Hall (BHP);  Bankruptcy  Estate;
Curator.
Kata Kunci: Balai Harta Peninggalan; Harta Pailit; Kurator.
This article aims  to  examine  the  effect  of  Law  Number  37  of 2004  concerning  Bankruptcy  and  Debt  Payments  which  adds an  Individual  Curator  in  addition  to  Balai  Harta  Peninggalan (BHP)  and  what  factors  cause  the  Balai  Harta  Peninggalan  not to be interested in it. The normative research method is supported by  interviews  which  are  presented  descriptively.  The  data  used are secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal  materials  and  primary  data  derived  from  interviews.  The method  of  collecting  secondary  data  using  the  documentation method and the tools used is the study of documents and primary data through interviews with one of the curators of Balai Harta Peninggalan using an interview guide. The results showed that the amendment  to  Law  Number  37  of  2004  concerning  Bankruptcy and Debt Payments only caused the number of cases to be divided into two and the factors that influenced the disinterest of the Balai Harta Peninggalan were human resources which were considered inadequate than the Individual Curator.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk melihat pengaruh Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Pembayaran Utang yang menambah Kurator Perorangan disamping Balai Harta Peninggalan (BHP) dan faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak diminatinya Balai Harta Peninggalan. Metode penelitian normatif didukung dengan wawancara yang disajikan secara deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan data primer yang berasal dari wawancara. Cara mengumpulkan data sekunder dengan metode dokumentasi dan alat yang digunakan adalah studi dokumen dan data primer melalui wawancara kepada salah satu kurator Balai Harta Peninggalan dengan alat pedoman wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Pembayaran Utang hanya menyebabkan jumlah perkara terbagi menjadi dua dan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak diminatinya Balai Harta Peninggalan adalah sumber daya manusia yang dianggap kurang memadai daripada Kurator Perorangan.
3 4 1 Privat Law Volume 10 Nomor 2 ( Juli -Des 2022) Eksistensi Balai Harta Peninggalan...

## A. Pendahuluan
Peraturan mengenai kepailitan di Indonesia setidaknya yang berlaku sudah ada tiga peraturan. Yang pertama adalah Verordening op de Faillissement en Surceance van Betaling Staatsblad 1905- 217 jo 1906-348 yang biasanya disebut dengan Faillissement Verordening atau Peraturan Kepailitan. (Wijayanta, Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, 2014, p. 2). Peraturan Kepailitan yang diterbitkan di tahun 1905 dan 1906 dimana Indonesia belum merdeka, masih dengan sebutan Hindia Belanda sehingga masih berlaku penggolongan penduduk. Peraturan Kepailitan ini hanya mengatur subjek hukum bagi satu golongan yaitu Golongan Eropa. Karena Peraturan Kepailitan hanya untuk golongan eropa, maka di dalam praktik setelah Indonesia merdeka keberadaan dari peraturan a  quo kurang disadari, dipahami, dan dikenal oleh masyarakat sehingga Peraturan Kepailitan sangat sedikit digunakan di dalam praktik. (Sjahdeini, 2016, p. 83). Setelah Peraturan Kepailitan, yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Perpu ini terbit karena adanya krisis moneter pada tahun 1997 yang mana pada saat itu Peraturan Kepailitan menurut IMF dirasa kurang memadai dalam menyelesaikan permasalahan restrukturisasi utang. (Kesowo, 2001, p. 80). Perubahan dari Perpu tersebut dari Faillissement Verordening 1905 jo 1906 salah satu penyempurnaannya adalah dengan penegasan tugas kurator dalam menjalankan tugasnya, namun ada hal yang menarik dari perubahan kurator yaitu dari yang tadinya kurator hanya Balai Harta Peninggalan ditambah adanya kurator lain (Sjahdeini, 2016, p. 86). Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang a quo merupakan hukum positif yang mengatur tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 perubahan Kurator juga masih di adopsi dan lebih dipertegas.
Kepailitan merupakan proses ketidakmampuan keuangan untuk memenuhi kewajiban atau utang oleh seorang debitor dan melalui pengadilan niaga telah dinyatakan pailit (Hutagalung, 2019, p. 349). Kepailitan yaitu seseorang yang diputus pailit oleh pengadilan yang hartanya digunakan untuk membayar utang (Abdurrahman, 1993, pp. 1-2). Kepailitan adalah suatu proses dimana harta dari orang yang tidak mampu membayar utang, diserahkan kepada Kurator atau Balai Harta Peninggalan (Fuady, 2002) atas perintah pengadilan untuk dibagikan kepada kreditor (Waluyo, 1999, p. 7). Sedangkan kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memiliki pengertian “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Berdasarkan beberapa pengertian kepailitan diatas terdapat perbedaan pengertian antara pengertian menurut ahli yang satu dan yang lainnya namun pengertian yang
satu dan yang lainnya tidak saling bertentangan (Wijayanta, Undang-Undang dan Praktik Kepailitan: Perbandingan Indonesia dan Malaysia, 2015, p. 40). Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua aset debitor pailit setelah dinyatakan pailit dilakukan pengurusan dan pemberesan oleh lembaga yang bernama kurator. Merujuk pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajban Pembayaran Utang, kurator adalah Kurator Perorangan dan Balai Harta Peninggalan. Balai Harta Peninggalan merupakan Unit Pelaksanaan Teknis dibawah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Balai Harta Peninggalan Semarang, 2020).
Sejarah Balai Harta Peninggalan dengan masuknya Belanda ke Indonesia, dalam dunia perdagangan Belanda membentuk VOC ( Vereenigde Oost Indische Companie ) untuk mengurus dibidang perdagangan. Namun karena meluasnya wilayah VOC sehingga muncul kebutuhan khusus yaitu untuk mengurus harta kekayaan kepada ahli waris, sehingga dibentuk Wees-en Boedelkamer atau Weskamer atau yang sekarang disebut sebagai Balai Harta Peninggalan (Kadir, 2021, p. 8). Salah satu tugas Balai Harta Peninggalan yaitu menjadi kurator disamping beberapa tugas lainnya seperti perwalian. Balai Harta Peninggalan memiliki dua tugas saat menjadi kurator yakni tugas pengurusan harta pailit pada perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tugas pemberesan harta hailit pada perkara Kepailitan (Kurniawan, 2018, p. 69). Namun didalam praktik, tugas Balai Harta Peninggalan di bidang kepailitan yaitu menjadi kurator, jarang digunakan karena kurang cukup familiar sehingga keberadaannya kurang efektif (F.S. Widiarini, 2022, p. 977). Ketika menjadi kurator satu-satunya sesudah kemerdekaan sampai sebelum adanya Perpu 1 Tahun 1998, Balai Harta Peninggalan jarang digunakan. Hal tersebut mungkin karena lembaga kepailitan itu sendiri juga jarang digunakan karena penyelesaiannya lewat jalur pengadilan umum atau diluar pengadilan (Nainggolan, 2014). Setelah adanya Perpu 1 Tahun 1998 yang mempertegas tugas dari Kurator, Balai Harta Peninggalan yang merupakan Kurator pertama masih tetap tidak familiar dan tidak menonjol (Simatupang, 2018, p. 399).
Perkembangan teknologi beberapa dekade akhir-akhir ini membawa perubahan yang cukup signifikan didalam berbagai bidang di kehidupan manusia. Perkembangan ini dapat menghasilkan pengaruh yang negatif ataupun positif. Apabila dilihat dari sisi positifnya adalah memudahkan pelaku bisnis dalam memasarkan produknya dan memudahkan pembeli dalam membeli kebutuhan yang diinginkan. Dampak negatif bagi pelaku usaha yang tidak bisa mengikuti adanya perkembangan tersebut adalah kemungkinan risiko kegagalan dalam berusaha menjadi semakin besar. Manusia dituntut untuk dapat beradaptasi mengikuti perkembangan yang terjadi, apabila tidak bisa mengikuti maka akan tertinggal. Jadi, perkembangan ini dapat dilihat sebagai peluang juga sebagai tantangan karena persaingan akan semakin tinggi (Lisma Siregar Yana, 2020, p. 73).
Peluang yang dilihat oleh masyarakat ini tidak dapat dipungkiri membuat masyarakat tergiur untuk membentuk usaha yang memanfaatkan teknologi. Baik
3 43 Privat Law Volume 10 Nomor 2 ( Juli -Des 2022) Eksistensi Balai Harta Peninggalan...
usaha dengan skala besar atau dengan skala kecil yang sekarang disebut dengan UKM juga turut memanfaatkan. Karena dengan perkembangan teknologi yaitu media sosial sangat bermanfaat bagi usaha UKM untuk memasarkan produknya (Moch Hari Purwidiantoro, 2016). Namun karena adanya kemudahan tersebut, menjadikan pelaku kurang riset dalam memulai usahanya dan persiapannya kurang matang. Sedangkan banyak usaha yang diberikan dana oleh lembaga pembiayaan untuk memulai usahanya baik usaha dengan skala besar dan kecil atau UKM (Negeri, 2013). Disisi lain pengusaha lama yang tidak dapat beradaptasi pun dengan adanya perkembangan ini juga menjadi kendala baginya. Karena iklim usaha yang sudah mengalami pergeseran ke era serba digital ini memberikan tantangan bagi pengusaha yang sudah lama agar menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Berbagai tantangan ini mempengaruhi naiknya risiko ketidaksehatan keuangan dari suatu perusahaan atau entitas usaha dalam menjalankan kegiatannya. Kondisi seperti ini terkadang membuat debitor ataupun kreditor menjadi was-was dalam menangani keuangan yang tidak stabil. Dalam menangani kondisi keuangan yang tidak stabil, salah satu caranya adalah dengan mekanisme Kepailitan dan PKPU. Karena kepailitan merupakan lembaga alternatif dalam penyelesaian kewajiban debitor yang lebih efektif, efisien, dan proporsional (Subhan, 2019, p. 3).
Dengan menaiknya risiko ketidaksehatan tersebut, tentu seharusnya grafik lembaga Kepailitan dan PKPU mengalami kenaikan. Dengan begitu maka peran Kurator juga turut meningkat. Namun disini yang mengalami trend kenaikan grafik hanya kurator perorangan, sedangkan Balai Harta Peninggalan grafiknya cenderung sama saja secara kuantitas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atas peran serta jumlah kasus dikelola oleh Balai Harta Peninggalan. Dan faktor apa yang menyebabkan Balai Harta Peninggalan tidak diminati ketika melaksanakan Pengurusan serta Pemberesan harta Pailit.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian merupakan mengolah, menelaah atau mengkaji dan menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif yang sebelumnya didahului dengan perbuatan mencari dan menghimpun data (Em Zul Fajri, 2007, p. 803). Berdasarkan sifat penelitian, merupakan penelitian hukum normatif sehingga penelitian ini mengkaji bahan pustaka atau data sekunder sehingga dan didukung dengan wawancara untuk menguatkan data sekunder (Muhammad, 2004, p. 52). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang sifatnya memaparkan dan tujuannya adalah mendapatkan gambaran atau deksripsi tentang suatu keadaan pada saat atau daerah tertentu (Suteki, 2017, p. 133).
Karena jenis penelitiannya merupakan penelitian hukum normatif serta didukung bersama wawancara, sehingga jenis data yang diperlukan ialah data sekunder serta data primer. Data sekunder berumber dari Bahan Hukum Primer,
Privat Law Volume 10 Nomor 2 ( Juli -Des 2022) Eksistensi Balai Harta Peninggalan... 3 44
Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier (Marzuki, 2005, p. 141). Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Contohnya adalah Norma, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, Traktat, Yurisprudensi, Bahan hukum dari zaman penjajahan yang masih berlaku sampai sekarang. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian. Dan yang terakhir adalah bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono Soekanto, 2006, p. 13). Data primer merupakan data yang berasal dari penelitian lapangan dengan lokasi semarang yaitu Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang. Subyek penelitian adalah narasumber yaitu kurator Balai Harta Peninggalan. Cara menghimpun data sekunder yakni dengan metode dokumentasi dan alat pengumpulan data sekunder yaitu dan studi dokumen, sedangkan data primer dilaksanakan dengan wawancara dengan alat pedoman wawancara. Analisis data yaitu pemecahan masalah dalam penelitian menggunakan metode untuk menganalisis dan memanfaatkan data yang sudah dikumpulkan (Ashafa, 2004, p. 124). Analisis yang dipakai ialah dilakukan secara kualitatif, yakni data yang dikumpulkan berasal dari penelitian kepustakaan akan dijabarkan dengan menggambarkan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menguraikan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis (Moleong, 1991, p. 4).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pengaturan kepailitan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlaku Faillissement Verordening (Peraturan Kepailitan). Faillissement Verordening atau Peraturan Kepailitan yang diperuntukkan untuk golongan eropa ini hanya mengatur Balai Harta Peninggalan sebagai kurator. Bahwa pengampuan ditugaskan ke Balai Harta Peninggalan untuk melakukan pengampuan atas pailit demi hukum diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Faillissement Verordening atau Peraturan Kepailitan. Jadi perkara kepailitan hanya ditangani Balai Harta Peninggalan yang menjadi satu-satunya lembaga pengurusan dan pemberesan harta pailit pada saat berlakunya Faillissement Verordening atau Peraturan Kepailitan.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang memberikan sejumlah perubahan substansi dari aturan sebelumnya. Perubahan yang dibawa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang salah satunya yakni peneguhan fungsi serta penyempurnaan kurator dengan melakukan penambahan Kurator Perorangan atau Kurator sebagai pengurus dan pemberes harta pailit (Noviana, 2006, p. 137) (Didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa kurator (k kecil) adalah Balai Harta Peninggalan dan Kurator Perorangan.
3 45 Privat Law Volume 10 Nomor 2 ( Juli -Des 2022) Eksistensi Balai Harta Peninggalan...
Sedangkan Kurator (K besar) adalah hanya Kurator Perorangan).  Penambahan Kurator Perorangan menambah peluang profesi atau usaha jasa baru sehingga menciptakan suasana kompetitif yang dapat memberikan keuntungan kepada semua pihak yang mempunyai kepentingan atas harta pailit karena masing- masing kurator akan memberikan pelayanan dan kinerja yang terbaik. Suasana kompetitif ini dapat membentuk sistem perbaikan bagi profesi atau usaha jasa kurator (Manan, 2001, p. 72). Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur untuk menjadi kurator harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain (Sembiring, 2018, p. 100):
1.  Orang perseorangan berdomisili di Indonesia, mempunyai keahlian khusus sesuai dengan yang diperlukan guna melaksanakan tugas dan fungsi menjadi lembaga pengurusan dan/atau pemberesan aset atau harta; dan
2.  Kementerian cakupan kapasitas serta tanggung jawabnya di bidang hukum serta peraturan perundang-undangan atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatatnya sebagai kurator.
Penambahan Kurator tidak menyebabkan peran dari Balai Harta Peninggalan berubah sama sekali menjadi kurator. Tugas Balai Harta Peninggalan tetap sama yaitu (Balai Harta Peninggalan Semarang, 2020):
1.  Tahap Pengurusan:
a.  Putusan Pengadilan Niaga diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia serta dua surat kabar (Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
b.  Melakukan pendaftaran harta pailit atau inventarisasi harta kekayaan pailit (Pasal 100 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
c.  Melakukan pemanggilan kepada seluruh kreditor untuk memasukan dan mencatat tagihannya (Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
d.  Menyelenggarakan  dan  menfasilitasi  rapat  verifikasi  atau  rapat penyesuaian piutang   (Pasal 114 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
Dalam Perdamaian:
a) Debitor mengajukan proposal perdamaian.
b) Diadakan Rapat Perdamaian, jika disetujui akan diproses.
c) Majelis Hakim mengesahkan perdamaian melalui Penetapan Homologasi.
d) Apabila perdamaian tidak diajukan/diajukan namun ditolak maka debitor pailit dalam keadaan insolvensi.
Privat Law Volume 10 Nomor 2 ( Juli -Des 2022) Eksistensi Balai Harta Peninggalan... 3 46
2.  Tahap Pemberesan:
a.  Melaksanakan meminta pembayaran atas tagihan piutang debitor pailit (apabila ada), Melaksanakan penjualan dengan cara melelang atas aset atau harta kekayaan debitor pailit (Pasal 184 dan 185 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
b.  Membuat susunan dan urutan pembagian (Pasal 189 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
c.  Melakukan pemenuhan atau pelunasan terhadap kreditor yang diakui (Pasal 189 ayat (4) Pasal 201 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
d.  Berakhirnya kepailitan diberitahukan dan dimuat pada Berita Negara Republik Indonesia serta dua surat kabar harian (Pasal 202 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
e. Kepada Hakim Pengawas diberikan perhitungan mengenai pertanggungjawaban (Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
f.  Kepada debitor diserahkan buku dan dokumen mengenai harta pailit (Pasal 202 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
Likuidasi:
a.  Debitor pailit mengajukan permohonan dan menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai likuidator.
b.  Mengumumkan proses likuidasi dan menuangkannya dalam akta oleh notaris serta dilaporkan ke Sistem Administrasi Badan Hukum.
c.  Membuat laporan hasil pencabutan untuk dituangkan dalam akta oleh notaris serta dilaporkan ke Sistem Administrasi Badan Hukum.
d.  Kepala Sub Direktorat badan hukum melakukan pencabutan status badan hukum terhadap perusahaan tersebut.
Balai Harta Peninggalan tidak lagi menjadi satu-satunya pengurus dan pemberes harta pailit melainkan ada satu kurator lagi yaitu Kurator Perorangan. Kurator perorangan menyebabkan jumlah perkara dari Balai Harta Peninggalan yang awalnya hanya satu-satunya pengurus dan pemberes harta pailit menjadi terbagi dua. Pada saat Balai Harta Peninggalan menjadi satu-satunya pengurus dan pemberes harta pailit maka keseluruhannya sudah dapat dipastikan apabila suatu perkara kepailitan tentu pengurus dan pemberesnya Balai Harta Peninggalan. Munculnya Kurator Perorangan menyebabkan jumlah perkaranya terbagi dua, bahkan cenderung Balai Harta Peninggalan yang menjadi sedikit dalam menangani perkara kepailitan.
3 4 7 Privat Law Volume 10 Nomor 2 ( Juli -Des 2022) Eksistensi Balai Harta Peninggalan...
: Balai Harta Peninggalan dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Sis 0 10 20 30

## Jumlah Perkara Tahun 2019
Sumber: Balai Harta Peninggalan dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Sistem Informasi Penelusuran Perkara, 2015).
Berdasarkan jumlah seluruh permohonan perkara kepailitan yang masuk di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang kelas I A Khusus di Tahun 2019 adalah berjumlah 24 permohonan. Sedangkan yang pengelolaan harta pailitnya oleh Balai Harta Peninggalan berjumlah 2. Perbandingan tersebut tentu sangat signifikan antara jumlah permohonan dan perkara yang pengelolaan harta pailitnya oleh Balai Harta Peninggalan. Dari diagram batang diatas dapat simpulkan bahwa Balai Harta Peninggalan kurang diminati dalam menjalankan tugasnya sebagai kurator dalam perkara kepailitan. Penyebab kurang diminatinya Balai Harta Peninggalan tentu menjadi hal yang sangat penting dikarenakan dapat menjadi bahan evaluasi agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Untuk itu dibawah ini akan dibahas mengenai apa saja faktor kurang diminatinya Balai Harta Peninggalan sebagai kurator dalam perkara kepailitan.
Sebagai unit pelaksanaan teknis Balai Harta Peninggalan tentu mempunyai beberapa kendala seperti (Kurniawan, 2018, p. 73):
1.  Balai Harta Peninggalan kurang melakukan sosialisasi mengenai tugas dan fungsinya sebagai kurator kepada para debitor pailit.
2.  Balai Harta Peninggalan kurang berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang lainnya.
3.  Masyarakat tidak mengetahui eksistensi dari keberadaan Balai Harta Peninggalan bahwa masih ada dan salah tugas dan fungsinya ada di bidang kepailitan.
4.  Balai Harta Peninggalan dinilai lambat dalam menyelesaikan kasus kepailitan daripada Kurator Perorangan sehingga Debitor lebih memilih Kurator Perorangan.
5.  Dalam menangani kasus kepailitan sumber daya Balai Harta Peninggalan dinilai tidak mumpuni.
Kurangnya sosialisasi tugas serta fungsi Balai Harta Peninggalan menjadi kurator menyebabkan banyak masyarakat yang belum mengetahui akan tugas Balai Harta Peninggalan tersebut. Debitor juga menganggap sumber daya manusia Balai Harta Peninggalan dianggap kurang memadai menyebabkan debitor
Privat Law Volume 10 Nomor 2 ( Juli -Des 2022) Eksistensi Balai Harta Peninggalan... 3 4 8
lebih memilih Kurator Perorangan daripada Balai Harta Peninggalan. Untuk menghadapi hal tersebut harus diadakan pengembangan dan pembaharuan kompetensi dari Sumber Daya Manusia kurator Balai Harta Peninggalan sehingga dapat mengikuti perkembangan salah satunya dibidang ekonomi yang saat ini perkembangannya begitu pesat. Perkembangan yang begitu pesat tidak terlepas dari era globalisasi dan digitalisasi. Pengembangan dan pembaharuan kompetensi dari Balai Harta Peninggalan dapat berupa Pelatihan maupun Pendidikan seperti di bidang asuransi, keuangan, maupun perseroan.
Namun disamping itu, sebenarnya kendala yang dihadapi oleh Balai Harta Peninggalan yang justru dapat menghambat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kurator dalam perkara kepailitan adalah mengenai anggaran dalam menjalankan tugasnya sebagai kurator. Karena sebagai instansi, keuangan dari Balai Harta Peninggalan tentu terbatas dan juga dibatasi penggunaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan lagi tugasnya tidak hanya sebagai kurator, masih ada tujuh tugas Balai Harta Peninggalan. Sehingga dana yang terbatas tersebut masih harus dibagi-bagi untuk menjalankan kedelapan tugas Balai Harta Peninggalan menjadikan anggarannya menjadi sangat terbatas. Keterbatasan anggaran tersebut menjadikan kendala pada saat menjalankan tugas menjadi kurator. Apalagi jika penunjukan Balai Harta Peninggalan sebagai kurator oleh Pengadilan Niaga terdapat pada akhir tahun, dimana anggaran yang ada di Balai Harta Peninggalan hanya tersisa sedikit. Sedangkan dalam melakukan pemberesan pasti membutuhkan biaya baik biaya akomodasi maupun biaya- biaya lainnya dalam menjalankan tugasnya sebagai kurator.
Namun semua kendala diatas tidak serta-merta menyebabkan Balai Harta Peninggalan tidak diminati atau tidak ditunjuk sebagai kurator. Tidak ditunjukannya Balai Harta Peninggalan dikarenakan sudah ditunjuknya Kurator oleh para pihak pada saat mengajukan permohonan. Sifat Balai Harta Peninggalan yang pasif menyebabkan tidak dapat berbuat apa-apa ketika sudah ditunjuk Kurator oleh para pihak saat mengajukan permohonan kepailitan.

## D. Simpulan
Dengan adanya perubahan substansi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan menambahkan Kurator Perorangan disamping adanya Balai Harta Peninggalan yang lebih dahulu menjadi kurator ternyata tidak mempengaruhi peran dan tugas dari Balai Harta Peninggalan menjadi kurator. Namun terhadap jumlah kasus kepailitan yang dikelola Balai Harta Peninggalan menjadi terbagi dua karena memang jumlah kuratornya menjadi dua.
Faktor tidak diminatinya Balai Harta Peninggalan ada beberapa yakni ketika melaksanakan tugas menjadi kurator pada perkara kepailitan Balai Harta Peninggalan kendala-kendala yang dialami seperti Sumber Daya Manusia yang dianggap kurang memadai daripada Kurator Perorangan dan mengenai anggaran yang terbatas dan dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-
3 4 9 Privat Law Volume 10 Nomor 2 ( Juli -Des 2022) Eksistensi Balai Harta Peninggalan...
undangan ditambah apabila diakhir tahun, anggaran Balai Harta Peninggalan yang tersisa sedikit dapat menghambat tugas pemberesan harta pailit. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diatur batas waktu dalam melaksanakan tugasnya seperti yang diatur di Pasal 15 ayat (4) yang mengatur dalam jangka waktu 5 paling lambat 5 setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawas, maka kurator harus mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan minimal dua surat kabar. Namun tidak serta merta bahwa kendala-kendala yang dialami oleh Balai Harta Peninggalan menyebabkan tidak diminati. Ada alasan lain yaitu sudah ditunjuk dan disetujuinya Kurator oleh para pihak saat mengajukan permohonan mengakibatkan Balai Harta Peninggalan yang sifatnya pasif tidak dapat berbuat apa-apa.

## E. Saran
Perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bukan mempengaruhi tugas serta fungsi namun hanya mempengaruhi jumlah kasus yang dikelola Balai Harta Peninggalan sehingga perlu adanya sosialisasi dan pengenalan kepada masyarakat tentang tugas serta fungsi Balai Harta Peninggalan menjadi kurator supaya familiar ditelinga masyarakat. Sosialisasi dan pengenalan tersebut dapat berupa seminar baik berupa daring maupun luring.
Balai Harta Peninggalan juga harus melakukan inovasi untuk layanan kurator kepailitan sehingga Balai Harta Peninggalan dari awal permohonan kepailitan akan ditunjuk oleh para pihak bukan oleh hakim, karena para pihak tidak menunjuk Balai Harta Peninggalan menjadi kurator. Globalisasi dan digitalisasi yang berkembang pesat dapat dijadikan dasar dalam menciptakan inovasi-inovasi yang akan membentuk Balai Harta Peninggalan sebagai kurator   yang diminati dan jadi andalan oleh para pihak yang berperkara dalam kepailitan. Disamping inovasi yang diciptakan Balai Harta Peninggalan juga harus meningkatkan lagi kompetensi Sumber Daya Manusianya.

## F.  Daftar Pustaka

## Buku
A. Abdurrahman. 1993. Ensiklopedia  Ekonomi,  Keuangan,  Perdagangan, Pradnya Paramita . Jakarta.
A. Rudy Lontoh, et. al. 2001, Penyelesaian Utang-piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Edisi Pertama, Alumni, Bandung.
Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Bagir Manan. 2001. “Mengenal Perpu Kepailitan.” Dalam Penyelesaian  Utang Piutang  Melalui  Pailit  atau  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang , oleh Deny Kailimang, Benny Ponto A. Rudy Lontoh, 67-74. Alumni. Bandung.
Privat Law Volume 10 Nomor 2 ( Juli -Des 2022) Eksistensi Balai Harta Peninggalan... 350
Bambang Kesowo. 2001 “Perpu Nomor 1 Tahun 1998, Latar Belakang dan Arahnya.” Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , oleh Deny Kailimang, Benny Ponto A. Rudy Lontoh, 98-112. Alumni. Bandung.
Bernadette Waluyo. 1999. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Bernard Nainggolan. 2014. Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit. Alumni. Bandung.
Burhan Ashafa. 2004. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta.
Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja. 2007. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, . Difa.
Yogyakarta.
Lexi J. Moleong. 1991. Metode Penelitian Kualitatif. Rosyda Karya. Bandung.
M. Hadi Subhan. 2019. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan. Kencana. Jakarta.
Munir Fuady. 2002. Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta.
Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri. 2013. Analisis peran lembaga pembiayaan dalam pengembangan UMKM. Kementerian Perdagangan. Jakarta. Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji. 2006. Penelitian  Hukum  Normatif. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Sophar Maru Hutagalung. 2019. Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sinar Grafika. Jakarta.
Sutan Remi Sjahdeini. 2016. Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran). Kencana. Jakarta.
Suteki dan Galang Taufani. 2017. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik). Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Tata Wijayanta. 2015. Undang-Undang  dan  Praktik  Kepailitan:  Perbandingan Indonesia dan Malaysia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

## Jurnal
F.S. Widiarini dan T. Anggoro. 2022. “The Role of Balai Harta Peninggalan as Curator in The Management and Settlement of Bankrupt Assets.” Legal Brief . Vol. 11. No. 2. Sumatera Utara. Institut Hukum Sumber Daya Alam.
Lisma Siregar Yana dan Muhammad Irwan Padli Nasution. 2020. Muhammad Irwan Padli Nasution. “Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap
351 Privat Law Volume 10 Nomor 2 ( Juli -Des 2022) Eksistensi Balai Harta Peninggalan...
Peningkatan Bisnis Online.” HIRARKI: Ilmiah Manajemen Dan Bisnis. Vol. 2 No. 1. Rokan Hulu. Universitas Pasir Pengarairan.
Moch. Hari Purwidiantoro, et. al. 2016. “Pengaruh penggunaan media sosial terhadap pengembangan usaha kecil menengah (UKM).” Eka Cida. Vol. 1 No. 1. Surakarta. Amikom.
Moh. Kurniawan. 2018. “Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Kurator Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” Daulat Hukum. Vol. 1. No. 1. Semarang. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
Nina Noviana. 2006. “Perubahan Pokok Dalam Peraturan Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” Hukum  &  Pembangunan , Vol. 36. No. 2.
Depok. Universitas Indonesia.
S. Sembiring. 2018. “Eksistensi Kurator Dalam Pranata Hukum Kepailitan.” Hukum Acara Perdata . Vol. 3. No. 1. Surabaya. Universitas Airlangga.

## Taufik H Simatupang. 2018. “Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai
Harta Peninggalan di Indonesia.” Penelitian Hukum De Jure . Vol. 18 No. 3. Jakarta Selatan. Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
Tata Wijayanta. 2014. “Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.” Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas  Gadjah  Mada . Vol. 26. No. 1. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

## Laporan Penelitian
Muhammad Zulvikar Kadir. 2021. Peran Balai Harta Peninggalan dalam Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat (Studi Kasus Balai Harta Peninggalan Kota Makassar). Skripsi. Makassar. Universitas Islam Nengeri Alauddin.

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Pemerintah Pengangganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan (LN dan TLN).
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (LN dan TLN).
V erordening  op  de  Faillissement  en  Surseance  van  Betaling (Peraturan Kepailitan) ( Staatsblad (stb)1905-217 jo Staatsblad (stb) 1906-348).
Privat Law Volume 10 Nomor 2 ( Juli -Des 2022) Eksistensi Balai Harta Peninggalan... 3 5 2

## Website
Balai Harta Peninggalan Semarang. 19 February 2020. https://bhpsemarang. k e m e n k u m h a m . g o . i d / l a y a n a n - p u b l i k / k e p a i l i t a n # t u g a s - d a n - kewenangan-bhp. Diakses pada 14.38 WIB tanggal 26 Bulan April 2022.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara. 2015. https://sipp.pn-semarangkota.go.id/ statistik_perkara. Diakses pada 12.12 WIB tanggal 21 Bulan Oktober 2022.