Vol. 10 No. 03, Desember 2019, Hal 159-165 ISSN: 2086-8227

## Gangguan Hutan di KPH Kuningan Divisi Regional Jawa Barat dan Banten
Forest Disturbance at Forest Management Unit (KPH) Kuningan Division Regional West Java and Banten
Ati Dwi Nurhayati 1* dan Liana Arhami 1

## (Diterima Februari 2019/Disetujui November 2019)

## ABSTRACT
Forest  protection  is  an  effort  to  prevent  and  control  the  destruction  of  forests,  forest  areas,  and  forest products  caused  by  human  actions,  livestock,  fires,  pests  and  diseases.  The  aims  of  this  research  are  to identify the types of forest disturbance especially those caused by humans and physically, analyze the factors causing  forest  disturbance,  and  analyze  efforts  to  control  forest  disturbance  at  KPH  Kuningan.  Forest disturbances that occurred in the KPH Kuningan during 2010-2014 included: timber theft, forest fires, forest encroachment, and natural disasters. The background of forest disturbance in the Kuningan KPH is mainly due to the socio-economic conditions of the community around the forest that are still low. Strategic actions taken  to  prevent  forest  disturbance  at  the  KPH  Kuningan  are  to  take  pre-emptive  actions  in  the  form  of counseling and establish good relations between officers and the community through social communication and  Community  Based  Forest  Management  (PHBM),  preventive  actions  in  the  form  of  patrols  and safeguards  against  forest  potential,  and  repressive  actions  in  the  form  of  legal  remedies  against  the perpetrators.
Key words: cause of forest disturbance, type of forest disturbance, forest disturbance control

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah  negara kepulauan  yang terdiri atas banyak  pulau  yang  terhampar  di  garis  khatulistiwa antara Lautan Hindia dan Samudera Pasifik yang diapit oleh  dua  benua  yaitu  Benua  Asia  dan  Benua  Australia. Letak  geografis  yang  strategis  menunjukkan  betapa kaya  Indonesia  akan  sumber  daya  alam.  Sumber  daya alam  yang  berasal  dari  kehutanan  berupa  hutan produksi,  hutan  lindung,  hutan  konservasi,  kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, dan lain-lain  yang  memiliki  berbagai  fungsi  penting  bagi kehidupan  berupa  fungsi  produksi,  fungsi  konservasi berupa  penyangga  kehidupan,  wisata  alam,  dan  jasa lingkungan,  serta  memiliki  fungsi  lindung  sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, memelihara kesuburan tanah, pelestarian lingkungan hidup.
Keberadaan  hutan  di  Indonesia  saat  ini  sangat memprihatinkan  akibat  laju  deforestasi  dan  degradasi yang  sangat  tinggi  tiap  tahunnya.  Deforestasi  dan degradasi  yang  terjadi  akibat  gangguan  terhadap  hutan, baik  dari  alam  maupun  perbuatan  manusia.  Gangguan hutan  disebabkan  oleh  manusia  berupa  aktivitas pembalakan  liar  ( illegal  logging) ,  kebakaran  hutan,
perambahan kawasan hutan, dan perladangan berpindah.
Upaya perlindungan hutan wajib dilakukan terhadap sumberdaya  berupa  hutan  agar  fungsi-fungsi  penting hutan tetap berjalan secara optimal dan lestari. Menurut UU  No.  41  tahun  1999  Tentang  Kehutanan,  yang dimaksud  dengan  perlindungan  hutan  adalah    usaha untuk  mencegah  dan  membatasi  kerusakan  hutan, kawasan  hutan,  dan  hasil  hutan  yang  disebabkan  oleh perbuatan  manusia,  ternak,  kebakaran,  daya-daya  alam, hama  dan  penyakit,  serta  mempertahankan  hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan,  dan  hasil  hutan,  investasi  serta  perangkat  yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
KPH Kuningan merupakan salah satu unit kerja pada Perhutani  Divisi  Regional  Jawa  Barat  dan  Banten  yang mengalami  kerugian  finansial  akibat  gangguan  hutan hampir  setiap  tahunnya.  Informasi  gangguan  hutan  dan faktor  penyebabnya  yang  terjadi  di  kawasan  KPH Kuningan  sampai  saat  ini  sangat  terbatas,  sehingga penelitian  mengenai  gangguan  hutan  pada  kawasan KPH  Kuningan  perlu  dilakukan  untuk  mendapatkan berbagai  data  dan  informasi  yang  diperlukan  dalam manajemen pengelolaan kawasan hutan KPH Kuningan untuk  mengantisipasi  semakin  meluasnya  kerusakan hutan di KPH Kuningan. Penelitian mengenai gangguan hutan  KPH  Kuningan  di  Kuningan,  Jawa  Barat  ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi jenis-jenis gangguan hutan terutama yang disebabkan oleh manusia dan  alam  (2)  menganalisis  faktor-faktor  penyebab gangguan  hutan  dan  upaya  pengendalian  terhadap gangguan hutan.
1 Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor
* Penulis korespondensi:
E-mail: awinur@yahoo.com

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Perhutani  KPH Kuningan Divisi  Regional Jawa Barat dan Banten pada bulan Maret 2015.

## Bahan dan Alat
Bahan dan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah  data  gangguan  hutan  yang  paling  sering  terjadi dan  data  curah  hujan  tahun  2010-2014  di  lokasi penelitian.  Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah  pita  meter,  meteran  jahit, tally  sheet, lembar kuisioner  sebagai interview  guide saat  wawancara, kamera digital, laptop, recorder, dan alat tulis.

## Prosedur Penelitian

## Penentuan Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  ditentukan  dengan  menggunakan metode purposive  sampling yaitu  penelitian  ini dilakukan  pada  lokasi  hutan  terganggu  di  sekitar  hutan KPH Kuningan yang didasarkan pada tingkat gangguan dan aksesibilitas ke lokasi gangguan.

## Teknik Wawancara
Wawancara adalah teknik pengambilan data melalui pertanyaan yang  diajukan  secara  lisan  kepada responden. Kuisioner adalah alat pengambilan data yang disusun oleh peneliti dalam bentuk tertulis, di dalamnya terdapat  seperangkat  pertanyaan  dan  atau  pernyataan dan  atau  isian  yang  harus  dijawab  oleh  rensponden (Irawanti  2008).  Pemilihan  responden  ditentukan dengan  menggunakan  metode snowball  sampling yaitu terlebih dahulu memilih responden yang dianggap dapat memberi informasi yang diperlukan (key informan) , dan memiliki  motivasi  yang  tinggi  untuk  bekerjasama (Silalahi 2012).
Penunjukan key  informan dilakukan  oleh  ketua LMDH pada masing-masing desa yang telah ditentukan sebagai  lokasi  penelitian.  Jumlah  responden  standar minimal  penelitian  survey  dalam  mengumpulkan informasi  dari  sampel  atas  populasi  untuk  mewakili seluruh populasi sebanyak 30 orang (Singarimbun et.al . 1995).  Dengan  demikian  total  responden  yang diwawancarai  untuk  penelitian  di  4  desa  adalah  97 orang  terdiri  dari 30 responden  di  masing-masing  Desa Tanjungkerta,  Desa  Sumurwiru,  dan  Desa  Sukarapih BKPH  Cibingbin.  Adapun  jumlah  responden  yang diwawancara  di  Desa  Bantar  Panjang  BKPH  Ciledug hanya  sebanyak  7  orang  karena  kondisi  yang  tidak memungkinkan.

## Prosedur Analisis Data
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  pengolahan data  wawancara  yang  berupa  kuisioner  adalah  melalui analisis  deskriptif.  Analisis  deskriptif  merupakan  cara analisis  dengan  mendeskripsikan  atau  menggambarkan data  yang  telah  terkumpul  tanpa  membuat  suatu kesimpulan umum atau generalisasi.

## KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN
KPH Kuningan merupakan salah satu unit kerja pada Perum  Perhutani  Divisi  Regional  Jawa  Barat  dan Banten  yang  berkedudukan  di  Kota  Kuningan,  Jawa Barat.  Secara  geografis,  wilayah  hutan  KPH  Kuningan terletak  pada  06º51’−07º10’LS  dan  108º  BB−96º  BT. Wilayah  hutan  KPH  Kuningan  memiliki  luas  total sebesar  29  684.35  Ha  dan  secara  administratif pemerintahan  masuk  ke  dalam  dua  wilayah  yaitu: Kabupaten  Kuningan  dan  Kabupaten  Cirebon.  Wilayah KPH  Kuningan  memiliki  batas-batas  antara  lain: sebelah  utara  berbatasan  dengan  KPH  Indramayu, Divisi  Regional  Jawa  Barat  dan  Banten;  sebelah  timur berbatasan  dengan  KPH  Balapulang,  Divisi  Regional Jawa  Tengah;  sebelah  selatan  berbatasan  dengan  KPH Ciamis,  Divisi  Regional  Jawa  Barat  dan  Banten;  dan sebelah  barat  berbatasan  dengan  KPH  Majalengka, Divisi Regional Jawa Barat dan Banten.
KPH kuningan terdiri dari 5 (lima) Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan 27 Resort Pemangkuan Hutan  (RPH).  Pembagian  luas  kawasan  hutan  KPH Kuningan  menurut  Bagian  Kesatuan  Pemangkuan Hutan (BKPH) yaitu: BKPH Waled seluas 3 304.03 ha, BKPH  Ciledug  seluas  5  931.54  ha,  BKPH  Cibingbin seluas 4 738.68 ha, BKPH Luragung seluas 7 941.42 ha, dan BKPH Garawangi seluas 7 768.68 ha.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gangguan  hutan  berupa  pencurian  kayu  dan kebakaran  hutan  terjadi  hampir  setiap  tahun  di Indonesia. Salah satunya di wilayah kawasan Perhutani. Pada  Gambar  1  dapat  dilihat  bahwa  kerugian  finansial KPH  Kuningan  akibat  gangguan  hutan  terdapat  pada peringkat  ke-3  setelah  KPH  Indramayu  dan  Sumedang yaitu  sebesar  Rp  708  074  000.  Kawasan  hutan  yang dikelola  oleh  Perhutani  KPH  Kuningan  masih  rawan dari  gangguan  hutan.  Pada  dasarnya  faktor  penyebab terjadinya gangguan hutan dibagi menjadi 3 yaitu faktor fisik  atau  alami  (bencana  alam),  faktor  biotik/hayati (hama  dan  penyakit),  dan  faktor  manusia  seperti pencurian  kayu,  kebakaran  hutan  dan  perambahan kawasan hutan. Hal ini menyebabkan penurunan potensi sumber  daya  hutan  cukup  tajam  sehingga  menurunkan pendapatan negara dari kawasan hutan.
Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa gangguan hutan yang  paling  sering  terjadi  di  KPH  Kuningan  adalah pencurian  kayu  dan  kebakaran  hutan.  Pada  KPH Kuningan,  pencurian  kayu  merupakan  gangguan  hutan yang  paling  tinggi  dibandingkan  kebakaran  hutan  dan bencana  alam,  dengan  rata-rata  jumlah  kejadian sebanyak  43  kali  selama  lima  tahun  terakhir  ini. Kebakaran  hutan  menduduki  peringkat  kedua  sebanyak 13  kali  dan  diikuti  dengan  bencana  alam  sebanyak  10 kali.

## Pencurian Kayu
Pada  Gambar  3  dapat  dilihat  bahwa  frekuensi kejadian  pencurian  kayu  di  KPH  Kuningan  cenderung mengalami  kenaikan  setiap  tahunnya.  Frekuensi
pencurian  kayu  paling  tinggi  di  KPH  Kuningan  selama lima tahun terakhir ini terjadi pada tahun 2014 sebanyak 108  kali,  sedangkan  yang  terendah  terjadi  pada  tahun 2011  yaitu  sebanyak  6  kali.  Peningkatan  kejadian pencurian  kayu  di  KPH  Kuningan  di  setiap  tahunnya dapat disebabkan karena meningkatnya tingkat kebutuhan  ekonomi  masyarakat.  Selain  itu,  diameter pohon mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga akan  berdampak  pada  daya  jual  kayu  yang  semakin tinggi seiring bertambahnya diameter pohon.
Jenis  kayu  yang  hilang  akibat  pencurian  kayu  di KPH  Kuningan  tahun  2010-2014  yaitu  jati,  sengon, rimba,  pinus,  mahoni,  rimba  campuran,  dan  sonobrit, dengan total kerugian secara finansial sebesar Rp 1 588 506 000 disajikan pada Tabel 1.
Kerugian  finansial  terendah  yaitu  pada  tahun  2011 sebesar Rp 5 907 000, hal ini dikarenakan jumlah kayu yang  dicuri  pada  tahun  2011  tersebut  lebih  sedikit dibanding tahun lainnya  yaitu sebanyak 26 pohon  yang hilang.  Adapun  kerugian  finansial  tertinggi  sebesar  Rp 746 038 000 pada tahun 2013. Hal ini dikarenakan total jumlah  kayu  yang  hilang  paling  banyak  dibandingkan yang lainnya. Jenis kayu yang hilang adalah jenis rimba (38 pohon),  mahoni  (5  pohon)  dan  jenis  kayu  jati  yang memiliki nilai jual tinggi yaitu sebanyak 755 pohon.
Pada  Gambar  4  dapat  dilihat  bahwa  frekuensi kejadian  pencurian  kayu  selama  5  tahun  terakhir berbeda-beda  di  setiap  BKPH.  BKPH  Waled  memiliki frekuensi  pencurian  kayu  terendah  yaitu  sebanyak  2, sedangkan  yang  memiliki  frekuensi  tertinggi  terjadi  di BKPH  Ciledug  yaitu  sebanyak  27.  Hal  ini  disebabkan aksesibilitas  di  BKPH  Ciledug  lebih  mudah  dan  dekat menuju  ke  hutan,  mata  pencaharian  masyarakat  yang masih  tergantung  pada  hutan  tergolong  cukup  tinggi, dan potensi tegakan Jati dengan diameter yang besar di BKPH  Ciledug  memiliki  nilai  jual  yang  tinggi.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  diameter  tunggak  rata-
Gambar 1 Rata-rata kerugian finansial akibat gangguan hutan tahun 2014 Divisi Regional Jawa Barat dan Banten
Gambar 2  Rata-rata kejadian gangguan hutan di KPH Kuningan tahun 2010-2014
Tabel 1  Kerugian  finansial  akibat  pencurian  kayu di KPH Kuningan tahun 2010-2014 Tahun Kerugian Finansial 2010 Rp 141 860 000 2011 Rp     5 907 000 2012 Rp 181 731 000 2013 Rp 746 038 000 2014 Rp 512 970 000 Total Rp 1 588 506 000
rata  pohon  yang  dicuri  di  RPH  Bantar  Panjang  BKPH Ciledug yaitu 31 cm dari 10 pohon Jati yang dicuri pada petak 84 F, 25 cm dari 7 pohon (Petak 66a), 31 cm dari 22 pohon Jati (Petak 81 E), 28 cm dari 10 pohon ( Petak 81 b), 25 cm dari 4 pohon (Petak 81 i).

## Kebakaran Hutan
Kebakaran  hutan  merupakan  gangguan  terbesar kedua  setelah  pencurian  kayu  di  KPH  Kuningan.  Pada Gambar  5  dapat  dilihat  bahwa  rata-rata  luas  kebakaran hutan  yang  terjadi  di  KPH  Kuningan  tahun  2010-2014 cenderung  meningkat  walaupun  tidak  stabil.  Tahun 2010  merupakan  prestasi  bagi  KPH  Kuningan  karena pada tahun  ini tidak terjadi kebakaran hutan di  wilayah KPH  Kuningan.  Hal  ini  dikarenakan  intensitas  curah hujan  di  tahun  2010  sangat  tinggi.  Menurut  Syaufina (2008)  curah  hujan  merupakan  unsur  iklim  yang memiliki  korelasi  tinggi  dalam  menentukan  akumulasi bahan  bakar,  dimana  frekuensi  dan  luas  kebakaran tertinggi  terjadi  pada  bulan  dengan  curah  hujan  yang rendah  (kurang  dari  60  mm).  Jika  curah  hujan  tinggi
maka  kelembaban  akan  tinggi  sehingga  kejadian kebakaran akan lebih sulit terjadi.
KPH Kuningan mengalami kebakaran hutan di tahun 2011  seluas  40.65  ha  lahan  terbakar,  dan  pada  tahun 2012  seluas  38.95  ha.  Pada  tahun  2013  merupakan kejadian  kebakaran  hutan  yang  paling  besar  selama  5 tahun  terakhir  ini,  dengan  rata-rata  luas  lahan  yang terbakar  sebesar  101.3  ha.  Kejadian  kebakaran  hutan selama  tahun  2010-2014  di  KPH  Kuningan  tertinggi terjadi  pada  bulan  September  dan  Oktober.  Menurut Pratiwi  (2007)  saat  memasuki  musim  kemarau  yang biasanya  berlangsung  mulai  pertengahan  Juli  hingga akhir  Oktober  sering  terjadi  bulan  kering  yang  rawan terjadinya  kebakaran  hutan.  Luas  lahan  terbakar  di tahun  2014  mengalami  penurunan  kembali  yaitu menjadi  61.65  ha.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pihak Perhutani  KPH  Kuningan  telah  berupaya  untuk mengendalian kebakaran hutan pada tahun sebelumnya.
Jenis tanaman yang terbakar akibat kebakaran hutan KPH  Kuningan  yaitu  jenis  sengon,  mahoni,  pinus,  dan jati.  Jenis  Pinus  dan  Jati  merupakan  jenis  yang  paling sering terbakar. Hal ini dikarenakan jenis pinus dan jati
Gambar 4  Frekuensi  pencurian  kayu  selama  tahun 2010-2014  pada  setiap  BKPH  di  KPH
Kuningan Gambar 5 Rata-rata luas kebakaran hutan di KPH Kuningan tahun 2010-2014 Tabel 2 Kerugian finansial akibat kebakaran hutan di KPH Kuningan tahun 2010-2014 Tahun Kerugian Finansial Jenis Pohon Terbakar 2010 0 - 2011 Rp 147 188 000 Sengon Mahoni Pinus 2012 Rp 140 062 000 Jati Pinus 2013 Rp 318 037 000 Jati Pinus Mahoni 2014 Rp 175 088 000 Jati Pinus Mahoni Total Rp 780 375 000 Gambar 6  Rata-rata luas kebakaran hutan pada setiap BKPH  di  KPH  Kuningan  selama  5  tahun
Terakhir
sebagai  tanaman  pokok  yang  ditanam  di  lahan  hutan KPH  Kuningan.  Selain  itu,  sifat  pinus  sendiri  yang mengandung  resin  sehingga  lebih  mudah  untuk terbakar.
Kerugian  total  finansial  selama  5  tahun  terakhir akibat  kebakaran  hutan  (Tabel  2)  dihitung  berdasarkan luasan hutan yang terbakar, jenis tegakan yang ditanam dan  umur  tanaman  pada  tegakan  yaitu  sebesar  Rp  780 375  000.    KPH  Kuningan  tidak  mengalami  kebakaran hutan  pada  tahun  2010.    Kerugian  finansial  tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar Rp 318 037 000, hal ini dikarenakan  kebakaran  hutan  tertinggi  pada  tahun tersebut  dan  jenis  tanaman  yang  terbakar  yaitu  jenis pinus dan  jati.
Kebakaran  hutan  selama  5  tahun  terakhir  terjadi pada setiap BKPH di KPH Kuningan  tersebut disajikan pada  Gambar  6.  Dapat  dilihat  bahwa  rata-rata  luas kebakaran  hutan  tertinggi  di  KPH  Kuningan  selama tahun  2010-2014  yaitu  BKPH  Cibingbin  dengan  luas kebakaran  sekitar  14.21  ha,  diikuti  dengan  BKPH Garawangi sekitar 12.82 Ha, BKPH Waled sekitar 10.26 Ha,  dan  BKPH  Luragung  sekitar  7.16  Ha.  BKPH Ciledug  merupakan  BKPH  dengan  rata-rata  luas  lahan yang  terbakar  paling  rendah  yaitu  4.06  Ha.  Hal  ini dikarenakan  tegakan  yang  terdapat  di  BKPH  Ciledug berupa  tegakan  jati  dengan  diameter  yang  besar sehingga sulit untuk terbakar.
Tingginya luas kebakaran hutan di BKPH Cibingbin dikarenakan adanya aktivitas masyarakat yang membakar  ranting,  sampah  di  kawasan  hutan  dan kemudahan  akses  untuk  mencapai  hutan.  Adapun  luas kebakaran di BKPH Garawangi merupakan peringkat 2, hal  ini  dikarenakan  keadaan  topografi  yang  berombak dan  berbukit  sehingga  api  dapat  lebih  mudah  menjalar dengan cepat. Kebakaran sering terjadi pada lokasi yang memiliki  topografi  berombak  (Sulinda  2003).  Tipe kebakaran  hutan  di  KPH  Kuningan  ini  mengkonsumsi bahan  bakar  yang  terdapat  di  lantai  hutan  seperti serasah, jatuhan ranting, dan tumbuhan bawah.

## Perambahan Kawasan Hutan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  analisis  di lapangan, perambahan kawasan hutan di KPH Kuningan yang  salah  satunya  terjadi  di  BKPH  Cibingbin  RPH Cileuya  yang berada di petak 22 F dengan luas konflik
lahan  35.05  Ha.  Pada  tahun  2010  telah  dilakukan penyelesaian  oleh  pihak  KPH  Kuningan,  seluas  17.93 Ha  diambil  alih  kembali  oleh  pihak  Perhutani  untuk dikembalikan  menjadi  kawasan  hutan  dengan  ditanami tanaman jenis Jati JPP tahun 2011 dan 2012, sedangkan sisanya seluas 17.12 Ha tetap dijadikan pemukiman oleh masyarakat  Desa  Jabranti  Kecamatan  Karang  Kancana. Upaya  penyelesaian  konflik  tenurial  yang  dilakukan oleh  pihak  Perhutani  dengan  melakukan  pertemuan langsung  terus  menerus  dengan  masyarakat  dan menyelesaikan  sengketa  tanah  dengan  melibatkan instansi yang terkait.

## Karakteristik Responden
Pemilihan  lokasi  penelitian  berdasarkan  pada kejadian gangguan hutan yang tertinggi, yang dalam hal ini  adalah  kebakaran  hutan  dan  pencurian  kayu. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  terpilih  tiga  desa  yaitu Desa  Tanjungkerta,  Desa  Sumurwiru,  dan  Desa Sukarapih BKPH Cibingbin.  Adapun jumlah responden sebanyak  30  orang  pada  setiap  desa.  BKPH  Cibingbin mengalami  kejadian  kebakaran  hutan  tertinggi  dan kejadian  pencurian  kayu  kedua  di  KPH  Kuningan. Selain  itu  wawancara  juga  dilakukan  di  Desa  Bantar Panjang  BKPH  Ciledug  dengan  kasus  pencurian  kayu tertinggi  di  KPH  Kuningan.    Jumlah  responden  yang diwawancara  di  Desa  ini  hanya  sebanyak  7  orang.  Hal ini  dikarenakan  sulitnya  masyarakat  dalam  bekerja sama.  Analisis  kuisioner  dari  demografi  berupa  umur, pendidikan, mata pencaharian, pendapatan, dan aksesibilitas.

## Umur
Kelompok  umur  15-64  tahun  merupakan  umur produktif  yang  secara ekonomis  sudah tidak  tergantung orang  tua  atau  orang  lain  yang  menanggungnya  dalam memenuhi  kebutuhan  (BkkbN  2013). Kelompok  umur responden  digolongkan  menjadi  empat  kelompok  yaitu 16-25 tahun, 26-45 tahun, 46-65 tahun dan lebih dari 65 tahun.  Pada  Gambar  7  dapat  dilihat  bahwa  persentase kelompok  umur produktif  yang  menjadi responden dari tiap  desa  penelitian  sebagian  besar  tergolong  dalam kelompok  umur  46-65  tahun  sebesar  57  %  dan  26-45 tahun  sebesar  29  %.  Hal  ini  menunjukkan  responden keempat  desa  penelitian  tergolong  dewasa  dan  dapat merespon jawaban pertanyaan dalam penelitian.

## Tingkat Pendidikan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat desa penelitian memiliki tingkat pendidikan formal  yaitu  tamat  Sekolah  Dasar.  Persentasi  tingkat pendidikan  SD  masing-masing  desa  penelitian  yaitu Desa  Tanjungkerta  sebesar  96.67%,  Desa  Sukarapih sebesar  93.33%,  Desa  Sumurwiru  sebesar  76.67%,  dan Desa  Bantar  Panjang  57.14%.  Sedangkan  tingkat pendidikan  paling  sedikit  yaitu  lulusan  Sekolah Menengah  Atas  (SMA)  sebesar  3%  untuk  Desa Sumurwiru.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat pendidikan di desa penelitian tersebut tergolong rendah karena menurut Peraturan Pemerintah Republik
Gambar 7 Distribusi sebaran kelompok umur desa penelitian
Indonesia  No  47  Tahun  2008  tentang  wajib  belajar  di Indonesia yaitu selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan  dasar,  yaitu  dari  tingkat  kelas  1  Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  atau  Madrasah Tsanawiyah  (MTs).  Rendahnya  pendidikan  tersebut dapat  dikarenakan  tingginya  biaya  pendidikan  dan rendahnya  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya tingkat  pendidikan,  sehingga  akan  mempengaruhi  pola pikir  masyarakat  dalam  bertindak  dan  mangambil keputusan yang lebih berorientasi jangka pendek.

## Mata Pencaharian
Mata  pencaharian  masyarakat  di  desa  penelitian (Desa  Sukarapih,  Desa  Sumurwiru,  Desa  Tanjungkerta dan  Desa  Bantarpanjang)  sebagian  besar  berprofesi sebagai  petani  yaitu  sebanyak  81  jiwa,  buruh  sebanyak 10  jiwa,  wirausaha  4  jiwa,  dan  wiraswasta  serta pensiunan  masing-masing  1  jiwa.  Masyarakat  dengan mata  pencaharian  tersebut  biasanya  memiliki  pekerjaan lain seperti mencari rumput.

## Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
Berdasarkan  hasil  wawancara,  tingkat  pendapatan masyarakat  digolongkan  menjadi  tiga  yaitu  pendapatan kurang dari Rp 400 000, Rp 400 000 – Rp 800 000, dan lebih  dari  Rp  800  000.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  masyarakat  yang  menjadi  responden  dengan tingkat  pendapatan  lebih  dari  Rp  800  000  tersebar  di Desa  Sumurwiru  sebanyak  60%  dan  Desa  Bantar Panjang sebanyak 57.14%. Sedangkan Desa Tangjungkerta  sebanyak  46.67%  dan  Desa  Sukarapih sebanyak  60%  memiliki  sebaran  distribusi  responden berdasarkan tingkat pendapatan yang berkisar antara Rp 400  000  –  Rp  800  000.  Tingkat  pendapatan  keempat desa  penelitian  tersebut  tergolong  rendah  karena  masih dibawah  Upah  Minimum  Kabupaten  (UMK)  Kuningan yaitu sebesar Rp 1 206 000 per bulan.

## Aksesibilitas
Penentuan daerah rawan gangguan hutan berdasarkan  aksesibilitas  dibagi  menjadi  dua  kriteria yaitu jarak tempuh ke hutan dan aksesibilitas menuju ke hutan. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa setiap desa penelitian  memilik  jarak  yang  bervariasi  antara pemukiman  masyarakat  dengan  hutan  milik  KPH Kuningan yaitu kurang dari 1 km, berkisar antara 1  – 2 km,  dan  lebih  dari  2  km.  Jarak  pemukiman  masyarakat Desa  Tanjungkerta  menuju  hutan  tergolong  lebih  jauh dibandingkan  dengan  desa  lainnya  yaitu  70%  untuk jarak  tempuh  lebih  dari  2  km,  dan  30%  untuk  jarak antara  1  –  2  km.  Persentase  jarak  tempuh  ke  hutan  di Desa  Sukarapih  adalah  80%  untuk  jarak  1  –  2  km, sebesar  6.67%  berjarak  kurang  dari  1  km,  dan  13.33% berjarak  lebih  dari  2  km.  Sedangkan  Desa  Bantar Panjang  dan  Sumurwiru  memiliki  persentase  tertinggi pada jarak kurang dari 1 km menuju hutan yaitu sebesar 71.43% dan 86.67%. Kedekatan jarak antara pemukiman  dengan  hutan  diduga  dapat  menjadi  faktor sering terjadinya gangguan hutan.

## Upaya Pengendalian Gangguan Hutan
di KPH Kuningan
Berdasarkan hasil wawancara dengan KPH Kuningan  dapat  disimpulkan  bahwa  tindakan  strategis yang  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  gangguan hutan yang terjadi di KPH Kuningan adalah: melakukan tindakan  pre-emtif,  tindakan  preventif,  dan  tindakan represif.  Tindakan  pre-emtif  yang  dilakukan  berupa penyuluhan  serta  menjalin  hubungan  yang  baik  antara petugas  dan  masyarakat  dengan  melalui  komunikasi sosial  dan  PHBM.  Tindakan  preventif  yang  dilakukan berupa patroli dan penjagaan terhadap potensi hutan KU I  dan  KU  II−Up.  Tindakan  represif  yang  dilakukan berupa  upaya  hukum  terhadap  para  pelaku.  Selain  itu dilakukan  patroli  rutin,  patroli  gabungan,  Polhut mempunyai mitra binaan berupa LMDH terutama untuk daerah yang agak rawan. Polhut dibagi menjadi 2 yaitu: Polhutmob  (se-KPH)  yang  dipimpin  oleh  seorang Komandan Regu (Danru) dan Polter (wilayah RPH).
Tujuan  upaya  penanganan  terhadap  masalah gangguan  hutan  yang  terjadi  di  KPH  Kuningan  yaitu untuk  menekan  laju  penurunan  potensi  sumberdaya hutan.  Upaya  penanganan  kebakaran  hutan  dapat dilakukan  dengan  memberikan  pembinaan  terhadap masyarakat  dan  penguatan  kelembagaan  desa  hutan dilakukan secara periodik, dan  modifikasi  mobil Polhut (memasang water torn ) untuk mempercepat penanganan kebakaran dan melakukan patroli secara rutin. Kegiatan patroli  kebakaran  hutan  terutama  dilakukan  pada tanaman  yang  muda  karena  tergolong  masih  rentan yaitu untuk tanaman jati umur 5 tahun ke bawah, untuk tanaman  jenis  rimba  baik  umur  tanaman  muda  dan  tua harus  diantisipasi  dari  kebakaran  karena  penanganan kebakaran  jenis  kayu  rimba  lebih  sulit  daripada  jati karena  medannya  lebih  sulit  ditempuh,  dan  melakukan jadwal  piket  yang  digabung  dari  beberapa  RPH  untuk memonitor dan menangani kebakaran.
Upaya  penanganan  pencurian  kayu  yaitu  penugasan tenaga  pengamanan  hutan  disesuaikan  dengan  tingkat kerawanan  wilayah  berdasarkan  pemetaan  tingkat kerawanan  hutan  per  RPH,  pembinaan  terhadap masyarakat  desa  hutan  secara  rutin.  Upaya  yang  dapat dilakukan  untuk  menangani  masalah  perambahan kawasan  hutan  yaitu  dengan  melakukan  patroli  rutin terhadap kawasan hutan.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Jenis-jenis  gangguan  hutan  yang  terjadi  di  KPH Kuningan  selama  5  (lima)  tahun  terakhir  (2010-2014) antara  lain:  pencurian  kayu,  kebakaran  hutan,  bencana alam dan  konflik tenurial. Gangguan hutan  yang  sering terjadi  di  KPH  Kuningan  adalah  pencurian  kayu  dan kebakaran  hutan.  Faktor  penyebab  terjadinya  gangguan hutan  di  KPH  Kuningan  adalah  karena  faktor  manusia. Upaya  yang  dilakukan  oleh  KPH  Kuningan  untuk mencegah terjadinya gangguan hutan adalah: melakukan  tindakan  pre-emtif,  tindakan  preventif,  dan tindakan represif.

## Saran
Pendekatan  melalui  komunikasi  sosial  kepada masyarakat secara aktif sebagai tindakan pre-emtif perlu lebih  ditingkatkan  dan  meningkatkan  partisipasi masyarakat  untuk  mencegah  gangguan  hutan  di  KPH Kuningan. Monitoring dalam pengawasan potensi hutan dan  evaluasi  di  wilayah  KPH  Kuningan  perlu ditingkatkan kembali agar dapat meminimalisir gangguan  hutan  sehingga  kerugian  secara fisik  maupun finansial  dapat  dikurangi.  Selain  itu,  perlu  penegakan hukum  yang  tegas  terhadap  para  pelaku  penyebab gangguan hutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen  Kehutanan.  1999. Undang-  Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta(ID) : Departemen Kehutanan. KPH  Kuningan.    2010. Laporan  Kejadian  Gangguan Keamanan Hutan di KPH Kuningan  s.d Desember 2010 .  Kuningan (ID): KPH Kuningan. KPH  Kuningan.    2011. Laporan  Kejadian  Gangguan Keamanan Hutan di KPH Kuningan  s.d Desember 2011 .  Kuningan (ID): KPH Kuningan.
KPH  Kuningan.    2012. Laporan  Kejadian  Gangguan Keamanan Hutan di KPH Kuningan  s.d Desember 2012 .  Kuningan (ID): KPH Kuningan.
KPH  Kuningan.    2013. Laporan  Kejadian  Gangguan Keamanan Hutan di KPH Kuningan  s.d Desember 2010 3  Kuningan (ID): KPH Kuningan. KPH  Kuningan.    2014. Laporan  Kejadian  Gangguan Keamanan Hutan di KPH Kuningan  s.d Desember 2014 .  Kuningan (ID): KPH Kuningan.
Irawanti S. 2008. Improvisasi Teknik Wawancara dalam Penelitian  Sosial  Ekonomi. Volume  ke-8.  Bogor (ID)  :    Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Kehutanan.
Silalahi  U.  2012.  Metode  Penelitian  Sosial.  Bandung (ID) : PT.Refika Aditama.
Singarimbun, Masri, Sofian E. 1995. Metode Penelitian Survei. Jakarta(ID): LP3S.
Sulinda L. 2003. Strategi pengendalian kebakaran hutan secara  terpadu  di  KPH  Semarang  PT  Perhutani Unit I Jawa Tengah [skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
Syaufina  L.  2008. Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  di Indonesi:  Perilaku  Api,  penyebab,  dan  Dampak Kebakaran. Malang(ID) : Bayumedia Publishing.