Volume 4 Issue 1, April 2022: pp. 66-75. Copyright  ©  2022  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http:/ /ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Konstruksi Atas Tindakan Wanprestasi Pada Proyek Pekerjaan Jembatan dan Bronjong di Desa Laikandonga Konawe Selatan
Accountability of Construction Service Providers for Default Actions on Bridge and Gabion Work Projects in Laikandonga Village, South Konawe
Alim Haq Jumareng DPD Masyarakat Indonesia Maju Sulawesi Tenggara E-Mail: alimhaqjr93@gmail.com

## Jabalnur
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-Mail: jabal.nur@uho.ac.id

## Zahrowati
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-Mail: zahrowati.s3@gmail.com
Abstract: Every construction service business activity cannot be separated from various legal problems, one of that is related to the waiver of building quality standards which causes  construction  failure.  In  terms  of  accountability  for  construction  failure,  it’s accordance with Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services and Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods or Services. The  objective  to  be  achieved  is  to  analyze  the  Accountability  of  Construction  Service Providers for Default Actions on Bridge and Gabion Works Projects in Laikandonga Village, South Konawe. The type of research used is annormative and empiricall approach. The data analysis method used is qualitative data analysis. The results showed that the service provider,  namely  CV.  Septy  Jaya  has  committed  default  actions  that  have  caused construction failures and delays in fulfilling achievements. The resolution of the problem is carried out in a non-litigation manner with the result of an agreement that the CV. Septy Jaya as a Service Provider is required to repair construction damage and pay a late fee in fulfilling achievements.
Keyword: Construction Service; Default Actions; Responsibility.
Abstrak: Dalam  setiap  kegiatan  usaha  jasa  konstruksi  tak  terlepas  dari  berbagai permasalahan  hukum,  salah  satunya  yakni  terkait  mengesampingkan  standar  mutu bangunan  yang  menyebabkan  kegagalan  konstruksi.  Dalam  hal  terkait pertanggungjawaban  atas  kegagalan  konstruksi  apakah  telah  sesuai  dengan  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  Tujuan  yang  ingin  dicapai adalah untuk menganalisis Pertanggungjawaban Penyedia Jasa konstruksi Atas Tindakan Wanprestasi  Pada  Proyek  Pekerjaan  Jembatan  dan  Beronjong  di  Desa  Laikandonga Konawe  Selatan.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  empiris. Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis.  Metode  analisis  data  yang  dipakai adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Penyedia Jasa yaitu CV. Septy Jaya telah melakukan tindakan wanprestasi yang menyebabkan terjadinya kegagalan  konstruksi  serta  keterlambatan  dalam  pemenuhan  prestasi.  Penyelesaian masalah dilakukan secara non litigasi dengan hasil kesepakatan bahwa pihak CV. Septy Jaya  selaku  Penyedia  Jasa  diwajibkan  memperbaiki  kerusakan  konstruksi  dan membayarkan denda keterlambatan dalam pemenuhan prestasi.
Kata kunci: Jasa Konstruksi; Wanprestasi; Pertanggungjawaban

## PENDAHULUAN
Pembangunan merupakan sebuah aspek fisik yang dapat meningkatkan taraf sebuah negara dalam  konteks  penilaian  masyarakat  dunia.  Pembangunan  sendiri  merupakan  sebuah pemaknaan progresif yang sering digunakan dalam sektor publik dan domestik yang termasuk di  dalamnya  adalah  politik,  sosial  dan  budaya,  ekonomi,  pendidikan,  dan  beberapa pertimbangan lain.
Indonesia  adalah  Negara  hukum,  maka  pembangunan  yang  sedang  dilaksanakan tidaklah terlepas dari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Undang-Undang  Jasa  Konstruksi, mempunyai  peranan  penting  dan  strategis  dalam  pencapaian  pembangunan  nasional  yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 1
Jasa Konstruksi sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang-Nomor 2 Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi  sebagai  layanan  jasa  konsultasi  konstruksi  dan/atau pekerjaan konstruksi. Undang-Undang Jasa Konstruksi berbicara tentang proyek pembangunan konstruksi yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang atau badan usaha atas dasar kesepakatan atau kontrak dalam suatu waktu dan tempat tertentu, melaksanakan atau  mengerjakan  sesuatu  kegiatan  untuk  menyelesaikan  suatu  bangunan  fisik  atau mengadakan suatu barang tertentu atau jasa tertentu yang dibutuhkan oleh suatu pengguna barang atau jasa dalam hal ini pemerintah. 2
1 Filiberto J.D. Rengkung, “ Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia Barang dan Jasa Dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ” , Lex Crimen Vol. 6 No.9, November 2017, hlm. 126.
2 Tamatompol  Marviel  Richard, “ Tanggung  Jawab  Hukum  Terhadap  Penyedia  Jasa  Dan  Pengguna  Jasa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi ” , Lex Crimen Vol. 6 No. 3, Mei 2017, hlm. 37.
Untuk  mewujudkan  pembangunan  infrastruktur  yang  hendak  dicapai  tentu  tidak terlepas  dengan  adanya  kesiapan  perundang-undangan,  peraturan  pelaksana,  institusi  yang menangani dan perlindungan pelaksanaan pembangunan melalui kontrak yang menjadi dasar kesepakatan  kontraktual. 3 Umumnya  kontrak  pembangunan  tidak  terlepas  dengan pembangunan  konstruksi. 4 Kontrak  pengerjaan  proyek  bangunan  antara  penggunaan  jasa dengan kontraktor dikenal dengan kontrak konstruksi. Di dalam kontrak konstruksi tersebut biasanya terdapat pengaturan tanggung jawab dari kontraktor yang meliputi tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan. Apabila jasa (kontraktor) lalai dalam mengerjakan tugasnya untuk melaksanakan  pekerjaan  konstruksi  maka  pihak  pengguna  jasa  ( bouwheer )  dapat  meminta pertanggungjawaban ganti rugi atau dituntut secara hukum.
Berdasarkan hasil observasi awal pada proyek pekerjaan jembatan dan beronjong di Desa  Likandonga  Konawe  Selatan  terdapat  beberapa  kasus  wanprestasi.  Berbagai permasalahan  wanprestasi  yang  terjadi  yakni  berupa  mengesampingkan  standar  mutu bangunan  yang  telah  ditetapkan  dalam  Kontrak  hingga  menimbulkan  kerusakan  bangunan beronjong hingga keterlambatan pemenuhan prestasi bangunan. Suatu perbuatan dikatakan wanprestasi apabila terdapat unsur berupa debitur tidak melakukan kewajibannya, melakukan sesuatu  tidak  sebagaimana  mestinya,  melakukan  sesuatu  tetapi  terlambat  dan  melakukan sesuatu yang tidak harusnya dilakukan 5 .

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif-Empiris dengan melakukan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Melakukan penelusuran bahan pustaka dengan pengumpulan buku-buku, tesis maupun jurnal serta bahan referensi lainnya yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian isu hukum yang diteliti. Data yang telah penulis dapatkan akan penulis analisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan berpikir induktif.
3 Dwi  Mariyati, “ Prinsip  Hukum  dalam  Penyusunan  dan  Pelaksanaan  Kontrak  Engineering  Procurement Construction (Kontrak “EPC”) ” Yuridika, Vol. 33 No. 2, Mei 2018, hlm. 189.
4 Ibid .
5 Kartini Muljadi dalma Gunawan Widjaja, Perikatan pada Umumnya, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003 hlm. 70

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Konstruksi Atas Tindakan Wanprestasi Pada Proyek Pekerjaan Jembatan dan Beronjong di Desa Laikandonga Konawe Selatan Dalam setiap proses pekerjaan bangunan ada kalanya mengalami hambatan, baik dari faktor manusia maupun sumber daya yang lainnya. Hambatan-hambatan yang terjadi sekecil apa pun harus segera diselesaikan dengan baik untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar. Dalam  hambatan-hambatan  yang  dapat  terjadi  saat  pelaksanaan  pekerjaan  pembangunan tersebut  terdapat  potensi  adanya  sengketa  perselisihan  pendapat,  perbedaan  pemahaman, maupun pertentangan di antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian konstruksi hingga sengketa yang timbul akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan. 6
Perjanjian merupakan hubungan hukum dimana debitur harus memenuhi prestasi atau kewajibannya.  Jika  debitur  tidak  memenuhi  prestasi  sesuai  dengan  perjanjiannya  maka  ia dianggap  wanprestasi.  Pihak  Pengguna  Jasa  tentunya  menghendaki  Pihak  Kontraktor  akan bertanggungjawab melaksanakan kewajiban atas kerugian yang ditimbulkannya sesuai dengan perjanjian. 7
Berdasarkan hasil penelitian pada proyek pekerjaan jembatan dan beronjong di Desa Laikandonga  Konawe  Selatan,  ditemukan  bangunan  beronjong  yang  rusak  sebelum  masa Kontrak berakhir. Kerusakan bangunan tersebut ditemukan oleh Panitia Penilai Hasil Pekerjaan pada saat proses serah terima bangunan sementara. Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan atas bangunan beronjong yang rusak, Panitia menemukan struktur bangunan beronjong yang tidak dilakukan penurapan sehingga mudah runtuh akibat tidak kuat menahan kikisan arus air sungai.  Pernurapan  beronjong  telah  diatur  dalam  Kontrak  terkait  standar  mutu  bangunan, namun akibat mengesampingkan standar mutu yang dilakukan oleh Penyedia menyebabkan kerusakan bangunan yang tentu saja menimbulkan kerugian bagi Pengguna Jasa. 8
Dalam  Surat  Perjanjian  Kerja  nomor  600/01/KONTRAL/DAK – JLN/BM/DPUTR/VI/ 2019 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan CV. Septy Jaya selaku kontraktor telah diatur poin-poin mengenai perlindungan hukum terhadap Pengguna Jasa selaku pihak yang mengalami kerugian atas tindakan wanprestasi Penyedia.
6 Martin  Putri  Nur  Jannah  &  Dewi  Nurul  Musjtari, “ Penyelesaian  Sengketa  Wanprestasi  Akibat Keterlambatan  Pelaksanaan  Perjanjian  Konstruksi  Bangunan ” ,  UIR  Law  Review  Vol.  3,  No.  2,  Oktober 2019, hlm. 42
7 Ibid .
8 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsul Alam, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 18 Juni 2021.
Perlindungan hukum terhadap Pengguna Jasa terbagi atas dua jenis, yakni perlindungan hukum  preventif  serta  perlindungan  hukum  represif.  Perlindungan  hukum  preventif Perlindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  untuk  mencegah  sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk  mencegah  suatu  pelanggaran  serta  memberikan  rambu-rambu  atau  batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. 9 Secara preventif perlindungan yang diberikan terhadap pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya wanprestasi ialah terkait jenis pertanggungan yang dapat  diperjanjikan  dalam  kontrak  kerja  konstruksi  yang  mencakup  jaminan  uang  muka, jaminan  pelaksanaan,  jaminan  atas  mutu  hasil  pekerjaan,  jaminan  pertanggungan  terhadap kegagalan  bangunan,  dan  jaminan  terhadap  kegagalan  pekerjaan  konstruksi,  antara  lain asuransi pekerjaan, bahan dan peralatan, asuransi tenaga kerja, dan asuransi tuntutan pihak ketiga. 10
Dalam surat perjanjian kerja konstruksi nomor 61.1 disebutkan bahwa jaminan yang digunakan  dalam  pelaksanaan  Kontrak  dapat  berupa  bank  garansi  atau surety  bond .  Bank garansi atau surety bond berfungsi untuk memberikan jaminan kepada Pengguna Jasa terhadap wanprestasi  yang  timbul  akibat  tidak  dipenuhinya  kewajiban  oleh  Penyedia  atas  suatu pekerjaan (konstruksi/non  konstruksi) dalam jangka waktu  yang  telah  ditentukan di dalam kontrak.
Perjanjian di atas yang memuat tentang jaminan telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 47 Ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, yakni kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak  lain  dalam  pelaksanaan  Pekerjaan  Konstruksi  atau  akibat  dari  Kegagalan  Bangunan. Fungsi jaminan dalam kegiatan pekerjaan konstruksi pada dasarnya berfungsi sebagai jaminan bagi kegiatan suatu pekerjaan konstruksi sehingga dapat tetap berlangsung sesuai perjanjian yang  disepakati,  sekaligus  memberikan  jaminan  bagi  penyedia  jasa  atas  kemampuan  dan bonafiditasnya terutama di hadapan pengguna jasa.
9 Muchsin, “ Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia ” , Surakarta. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 20. Dalam Dyah Permata Budi Asri, “ Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya  Tradisional  di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ” , Journal of Intellectual Property, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 18.
10 Hendra Wahanu Prabandani, Menyusun Perjanjian Publik dan Dokumen Hukum di Instansi Pemerintah . Bandung: Alfabeta. 2017. Dalam  Yos Kelvin, “ Kesepakatan Peniadaan Jaminan Pengadaan dalam Kontrak Pengadaan Barang (Studi Kasus PT. W Dengan PT. A) ” , Jurnal Perspektif Hukum, Vol 1, No. 2 Agustus 2020. hlm. 23.
Jenis  perlindungan  hukum  yang  selanjutnya  yakni  perlindungan  hukum  represif. Perlindungan  hukum  represif merupakan perlindungan akhir  berupa  sanksi  seperti  denda, penjara,  dan  hukuman  tambahan  yang  diberikan  apabila  sudah  terjadi  sengketa  atau  telah dilakukan suatu pelanggaran. 11 Bentuk perlindungan hukum represif terhadap Pengguna Jasa Konstruksi yang mengalami kerugian adalah berupa sanksi denda serta perbaikan bangunan yang  rusak.  Sanksi  tersebut  diatur  dalam  surat  perjanjian  kerja  nomor  50.4  dan  60  yang menjelaskan  tentang  kewajiban  penyedia  untuk  membayar  sanksi  denda  serta  perbaikan bangunan  yang  rusak  sebagai  akibat  wanprestasi  atau  cedera  janji  terhadap  kewajiban- kewajiban Penyedia dalam Kontrak.
Selanjutnya aturan terkait sanksi atas tindakan wanprestasi dijelaskan dalam Undang Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Jasa  Konstruksi  yakni  Penyedia  Jasa  wajib  mengganti  atau memperbaiki  Kegagalan  Bangunan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  60  ayat  (1)  yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa. Perlindungan hukum represif berupa sanksi denda serta perbaikan  kerusakan bangunan  seperti  yang telah diatur dalam  kontrak maupun Peraturan Perundang-undangan di atas bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa serta sebagai bentuk pemenuhan atas hak-hak Pengguna Jasa yang telah dilanggar.

## Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Konstruksi atas Tindakan Wanprestasi pada Proyek Pekerjaan Jembatan dan Beronjong di Desa Laikandonga Konawe Selatan
Peter  Mahmud  Marzuki  menjelaskan  bahwa  pengertian  tanggung  jawab  dalam  arti liability diartikan  sebagai  tanggung  gugat  yang  merupakan  terjemahan  dari liability/aanspralijkheid , bentuk  spesifik  dari  tanggung  jawab 12 .  Menurutnya,  pengertian  tanggung  gugat  merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi  atau  ganti  rugi  setelah  adanya  peristiwa  hukum  atau  tindakan  hukum. Seseorang misalnya  harus  membayar  ganti  kerugian  kepada  orang  atau  badan  hukum  lain karena  telah  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  ( onrechtmatige  daad )  sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain tersebut. 13
J.H. Niewenhuis juga mengatakan bahwa tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma. Perbuatan melanggar norma
11 Emil El Faisal dan Mariyani, Buku Ajar Filsafat Hukum , Palembang: Bening Media Publishing, 2020, hlm. 25.
12 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008, hlm. 258.
13 Titin Rohayatin, Birokrasi Pemerintahan , Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021, hlm. 130.
tersebut  dapat  terjadi  disebabkan  karena  perbuatan  melawan  hukum  atau  wanprestasi kelalaiannya atau kurang hati hatian nya”. 14
Dalam  proyek  pengerjaan  beronjong  di  Desa  Laikandonga,  terdapat  spesifikasi  atau standar mutu bangunan yang telah ditentukan dalam kontrak konstruksi. Ketentuan mengenai standar  mutu  bangunan  telah  disusun  sedemikian  rupa  oleh  Konsultan  Perencana  untuk menghasilkan  produk  bangunan  yang  berkualitas.  Standar  mutu  yang  telah  disusun  oleh perencana merupakan pedoman yang harus diikuti oleh Penyedia atau kontraktor dalam proses pembangunan beronjong.
Pada surat perjanjian kerja nomor 40 dijelaskan bahwa Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Ketentuan yang dimaksudkan dalam kontrak tersebut adalah hal yang berkaitan standar mutu bangunan. Selanjutnya Pasal 59  Undang-Undang  Jasa  Konstruksi  juga  menjelaskan  Dalam  setiap  penyelenggaraan  Jasa Konstruksi,  Pengguna  Jasa  dan  Penyedia  Jasa  wajib  memenuhi  Standar  Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
Namun  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  lanjutan  Panitia  Penilai  pada  bangunan beronjong yang rusak, ditemukan fakta bahwa Penyedia Jasa tidak melakukan penerapan pada proses pembangunan beronjong sehingga beronjong tersebut tidak kuat menahan arus sungai dan runtuh. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas perjanjian mengingat dalam perjanjian tersebut  telah  mengatur  tentang  penerapan  dalam  struktur  bangunan  beronjong  sehingga Penyedia diwajibkan bertanggung gugat atas kesalahannya yang menimbulkan kerugian.
J.H. Niuwenhuis, menguraikan bahwa salah satu dasar tanggung gugat yaitu tanggung gugat berdasarkan kesalahan (schuldaansprakelijkheid) . Tanggung gugat ini bertumpu pada dua pilar yaitu melanggar hukum dan kesalahan. Orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain bertanggung gugat, sejauh kerugian itu merupakan akibat pelanggaran suatu norma (perbuatan melanggar  hukum)  dan  pelakunya  dapat  disesali  karena  telah  melanggar  norma  tersebut (kesalahan).  Tanggung  gugat  karena  kesalahan  mewajibkan  penggugat  untuk  membuktikan kesalahan tergugat (terdapat dalam ketentuan Pasal 1365 B.W. tentang perbuatan melanggar hukum). 15 Perbuatan Melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum yakni tiap perbuatan melawan hukum, yang
14 Soesilo dan Pramudji R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Pertama , Surabaya: Rhedbook Publisher, 2008, hlm. 306.
15 J.H.  Niuwenhuis, Pokok-Pokok  Hukum  Perikatan, terjemahan  Djasadin  Saragih, Surabaya:  Universitas Airlangga, 1985, hlm. 135.
mendatangkan  kerugian  pada  seorang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
Perbuatan  melanggar  hukum,  kesalahan,  hubungan  kausal  dan  relativitas,  masing- masing  merupakan  syarat  yang  perlu (noodzakelijk) dan  secara  bersama  merupakan  syarat yang  cukup (veldoende) untuk  tanggung  gugat  berdasarkan  pasal  1365.  Pasal  ini  membuka kemungkinan pengajuan berbagai gugatan. Di antaranya adalah: 16
a. Ganti rugi
b. Pernyataan (sebagai) hukum
c. Perintah atau larangan hakim
Pasal  60  Undang-Undang  Jasa  Konstruksi  menjelaskan  bahwa,  dalam  hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan. Berdasarkan fakta lapangan terkait penyebab kerusakan bangunan yang telah diuraikan sebelumnya, maka Penyedia diwajibkan untuk bertanggung gugat atas kesalahan yang dilakukannya karena telah menimbulkan kerugian bagi Pengguna Jasa Konstruksi.
Kewajiban penyedia untuk bertanggung  gugat atas  kesalahannya diatur  dalam  Surat Perjanjian Kerja Nomor 50.4 yang menyebutkan bahwa kehilangan atau kerusakan terhadap hasil  pekerjaan  atau  bahan  yang  menyatu  dengan  hasil  pekerjaan  sejak  tanggal  mulai  kerja sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
Atas  dasar  aturan  yang  dijelaskan  sebelumnya  serta  adanya  unsur  kesalahan  dari Penyedia,  maka  Pengguna  Jasa  mewajibkan  Penyedia  untuk  memperbaiki  segala  bentuk kerusakan  bangunan  dengan  dana  pribadi  dan  selanjutnya  Pengguna  Jasa  juga  mewajibkan Penyedia  untuk  mengikuti  standar  mutu  bangunan  yang  telah  dicantumkan  dalam  surat perjanjian kerja selama masa perbaikan dilakukan.

## KESIMPULAN
Perlindungan hukum terhadap Pengguna Jasa terbagi atas dua jenis, yakni perlindungan hukum preventif serta perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk
mencegah  terjadinya  sengketa.  Bentuk  dari  perlindungan  hukum  represif  adalah  berupa jaminan dalam bentuk bank garansi atau surety bond. Selanjutnya perlindungan hukum represif bertujuan  untuk  menyelesaikan  terjadinya  sengketa  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda dan ganti  rugi  atas  kerusakan  bangunan.  Selain  itu,  pertanggungjawaban  hukum  Penyedia  Jasa didasari atas fakta lapangan yang menunjukkan bahwa Penyedia telah melakukan perbuatan melawan  hukum  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  Pasal  1365  KUHPerdata  sehingga menimbulkan kerugian bagi Pengguna Jasa. Atas dasar kesalahan yang dilakukan oleh Penyedia, Pengguna  Jasa  mewajibkan  penyedia  untuk  bertanggung  gugat  atas  segala  kerugian  yang dialami oleh Pengguna Jasa. Tanggung gugat tersebut berupa denda serta ganti rugi perbaikan bangunan  yang  rusak  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  kontrak  maupun  peraturan perundang-undangan terkait tanggung gugat atas kegagalan konstruksi.

## Daftar Pustaka

## Buku
Faisal, Emil El dan Mariyani, Buku Ajar Filsafat Hukum , Palembang: Bening Media Publishing,
2020.
Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
Niuwenhuis,  J.H., Pokok-Pokok  Hukum  Perikatan, terjemahan  Djasadin  Saragih, Surabaya: Universitas Airlangga, 1985.
Prabandani,  Hendra  Wahanu, Menyusun  Perjanjian  Publik  dan  Dokumen  Hukum  di  Instansi Pemerintah . Bandung: Alfabeta. 2017.
Rohayatin, Titin, Birokrasi Pemerintahan , Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.
Soesilo  dan  Pramudji  R, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Cetakan  Pertama ,  Surabaya: Rhedbook Publisher, 2008.
Widjaja, Gunawan, Perikatan pada Umumnya, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

## Jurnal
Asri, Dyah Permata Budi, “ Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta ” , Journal of Intellectual Property, Vol. 1 No. 1, 2018.
Jannah, Martin Putri Nur & Dewi Nurul Musjtari, “ Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan ” , UIR Law Review Vol. 3, No. 2, Oktober 2019.
Kelvin,  Yos, “ Kesepakatan  Peniadaan  Jaminan  Pengadaan  dalam  Kontrak  Pengadaan  Barang (Studi Kasus PT. W Dengan PT. A) ” , Jurnal Perspektif Hukum, Vol 1, No. 2 Agustus 2020.
Mariyati,  Dwi, “ Prinsip  Hukum  dalam  Penyusunan  dan  Pelaksanaan  Kontrak  Engineering Procurement Construction (Kontrak “EPC”) ” Yuridika, Vol. 33 No. 2, Mei 2018.
Muchsin, “ Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum  Bagi  Investor  di  Indonesia ” ,  Surakarta.  Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003..
Rengkung, Filiberto J.D., “ Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia Barang dan Jasa Dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ” , Lex Crimen Vol. 6 No.9, November 2017.
Richard, Tamatompol Marviel, “ Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa  Konstruksi  Menurut  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1999  Tentang  Jasa Konstruksi ” , Lex Crimen Vol. 6 No. 3, Mei 2017.