TINGKAT PARTISIPASI KELOMPOK TANI TERHADAP PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) DI DESA TEBAT PULAU KECAMATAN BERMANI ULU KABUPATEN REJANG LEBONG

## PARTICIPATION LEVEL OF FARMER GROUP TO FOREST COMMUNITY PROGRAM AT TEBAT PULAU VILLAGE REJANG LEBONG DISTRICT
Rahabillah Firdha 1 , Herlina 2 , Herri Fariadi 3
1) Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UNIVED 2) Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UNIVED 3) Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UNIVED

## ABSTRAK
Pembangunan  kehutanan  di  Indonesia  diatur  melalui  satu  sistem  peraturan  perundang- undangan agar dapat mememenuhi pola pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dengan tetap  mengacu  pada  UU  41  maka  diterbitkanlah  satu  kebijakan  pemerintah  yang  mulai memberikan ruang dan akses masyarakat di sekitar hutan terhadap kawasan hutan. Kebijakan Pemerintah  ini  berupa  terbitnya  Peraturan  Menteri  Kehutanan  No.  P.37/Menhut-II/2007 tentang  hutan  kemasyarakatan,  yang  selanjutnya  diikuti  dengan  perubahan-perubahan  dan perbaikan (Permenhut No.P.18/Menhut-II/2009, Permenhut No. P.13/Menhut-II/2010, hingga Permenhut  No.P52/Menhut-II/2011) . Metode yang digunakan dalam pengambilan  sampel dilakukan secara purposive  sampling .  Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dari responden dengan wawancara terstruktur, kuesioner (Angket), dan observasi. Sedangkan data sekunder  dari  berbagai  instansi  seperti,  Pemerintahan,  stakeholder  dan  studi  literatur  yang mendukung.  Selanjutnya  dianalisis  menggunakan  analisis    deskriptif  dengan  metode pendekatan kualitatif dan kuantatif, dimana hasil penelitian ini dideskripsikan secara jelas dan terperinci dalam memberikan gambaran secara komprehensif tentang partisipasi  masyarakat pada  program  hutan  kemasyarakatan. Dari  hasil  penelitian  diketahui  tingkat  partisipasi kelompok  tani  hutan  kemasyarakatan  di  Desa  Tebat  Pulau  dalam  sosialisasi  (98.57%), monitoring (82.86%)  dan evaluasi (86.43%) adalah tinggi, sedangkan pada tingkat partisipasi kelompok dalam perencanaan kerja dan pelaksanaan program HKm adalah sedang (58,81%). Sedangkan rekapitulasi seluruhan partisipasi adalah 81.67% tinggi.
Kata Kunci : Partisipasi, Kelompok Tani, Program Hutan Kemasyarakatan

## ABSTRACT
Forestry development in Indonesia is regulated by a system of laws and regulations in order to mememenuhi pattern  of sustainable forestry development with  reference to  Law 41 then was issued a government policy which began to provide space and public access around the forest to forest.  Government policy in  the  form  of the  issuance  of the  Minister  of Forestry Regulation. P.37/Menhut-II/2007 on community forestry, which is subsequently followed by the  changes and improvements (Permenhut  No.P.18/Menhut-II/2009,  No. Permenhut. P.13/Menhut-II/2010,  until Permenhut No.P52/Menhut-II/2011). The  method  used in  the sampling done by purposive sampling. The data used is primary data from respondents to the structured  interview,  questionnaire (Questionnaire),  and observation.  Secondary  data from various  agencies such  as,  Government,  stakeholders and supporting literature.  Then analyzed using descriptive analysis with a  qualitative and quantitative approach,  in  which
the  results  of this  study are  described  in detail in  providing  a clear and comprehensive picture of people's  participation in community  forestry. The  results  showed the  level  of participation in community  forest farmer  groups dam village in  the island  of socialization (98.57%),  monitoring (82.86%)  and evaluation (86.43%)  is high,  whereas at the  level  of group  participation in work  planning and implementation  of community  forestry programs are being (58.81%). While the overall participation recapitulation is 81.67% higher.
Keywords: Participation, Farmer Groups, Community Forestry Program

## PENDAHULUAN
Pembangunan  kehutanan  di  Indonesia diatur  melalui  satu  sistem  peraturan perundang-undangan agar dapat mememenuhi pola pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Sehubungan  dengan  hal  ini  maka  UU Nomor 41 tahun 1999 tentang perlindungan  hutan  dan  konservasi  alam menyatakan  bahwa  masyarakat  tidak  bisa mengakses  mengelola  kawasan  hutan lindung, yang secara lebih rinci dijelaskan pada  pasal  50  menyatakan  setiap  orang dilarang  merusak  prasarana  dan  sarana perlindungan  hutan  serta  setiap  orang dilarang  mengerjakan,  menggunakan,  atau menduduki  kawasan  hutan  tidak  sah  dan merambah  hutan  maka  akan  dikenakan sanksi pidana, yang termaktub dalam pasal 78 diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp. 5.000.000.0000,- (UU 41, 1999). Seiring  dengan  kondisi  pengelolaan kawasan  hutan  dan  kebutuhan  masyarakat di  sekitar  hutan  maka  dengan  tetap mengacu  pada  UU  41  sebagaimana tersebut  di  atas,    diterbitkanlah  satu
kebijakan pemerintah yang mulai memberikan  ruang  dan  akses  masyarakat di  sekitar  hutan  terhadap  kawasan  hutan.
Kebijakan Pemerintah ini berupa terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 tentang hutan kemasyarakatan,  yang  selanjutnya  diikuti dengan perubahan-perubahan dan perbaikan  (Permenhut  No.P.18/Menhut- II/2009,  Permenhut  No.  P.13/Menhut- II/2010, hingga
Permenhut No.P52/Menhut-II/2011) . Dalam peraturan tersebut, pemerintah menjelaskan petunjuk teknis  berkaitan  dengan  prosedur  untuk memperoleh hak-hak kelola hutan kemasyarakatan,  termasuk  rincian  proses perizinan  dan  pemberian  Izin  Usaha Pemanfaatan Hutan
Kemasyarakatan (IUPHKm) (Dephut, 2007).
Berdasarkan  paradigma  tersebut  maka keberhasilan  pembangunan  kehutanan sangat ditentukan oleh sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam berkontribusi terhadap  upaya  pengelolaan  hutan  dan kualitas sumberdaya manusia yang mendukungnya (Mairi. K, 2014 ).
Desa Tebat Pulau adalah salah satu desa di
Kabupaten Rejang Lebong yang mengusulkan  pengembangan  program hutan kemasyarakatan dan telah mendapatkan izin  dari  Menteri Kehutanan untuk Program HKm. Pengusulan tersebut dilatar  belakangi  jumlah  penduduk  Desa Tebat Pulau  tahun  2008  menggarap kawasan hutan lindung sebanyak 114 KK, dan  pada  tahun  2011,  jumlah  penduduk yang menggarap hutan lindung  meningkat ±  200  KK.  Meningkatnya  jumlah masyarakat  yang  menggarap  kawasan hutan  lindung,  maka  tahun  2011  Desa Tebat  Pulau  membentuk  kelompok  tani hutan kemasyarakatan sebanyak 9 kelompok,  guna  diajukan  ke  pemerintah dalam  program  hutan  kemasyarakatan (Profil Desa Tebat Pulau, 2014).
Pada  tahun  2011,  ada  3  desa  mengajukan usulan permohonan  pengembangan  hutan kemasyarakatan  seluas  1.374  Ha  di Kabupaten  Rejang  Lebong.  Pengajuan tersebut,  terbentuklah  20  kelompok  dan 719  anggota  kelompok  tani  HKm  di  3 desa,  yaitu  Desa  Air  Lanang 7  kelompok, 235  jumlah  anggota,  dan  luas  lahan  456 Ha.  Sedangkan  Desa  Tebat  Pulau terbentuk  9  kelompok  tani,  328  jumlah anggota,  luas  lahan  606  Ha,  dan  Desa Barumanis  4  kelompok,  jumlah  anggota 156, dengan luas lahan 312 Ha. Pengajuan permohonan  tersebut  telah  di  dampingi oleh lembaga swadaya masyarakat sebagai
pendamping  dalam  menyiapkan  prasyarat pengajuan  permohonan  pengembangan program  hutan  kemasyarakatan  ke  Bupati Rejang  Lebong.  Selanjutnya  di  fasilitasi oleh pemerintah melalui  Dinas Kehutanan Kab.  Rejang  Lebong,  Dinas  Kehutanan Provinsi  Bengkulu,  dan BPDAS  Ketahun Bengkulu  (Akar  Foundation,  2014). Berdasarkan  permohonan  kelompok  tani hutan  kemasyarakatan  tersebut,  maka permohonan tersebut ditindak lanjuti Surat
Bupati Rejang Lebong Nomor
522/1354/Bag.6  pada  tanggal  22  Agustus 2011, prihal permohonan  Penetapan Areal Kerja  Hutan  Kemasyarakatan  ke  Menteri Kehutanan  RI  ( Dinas  Kehutanan  dan Perkebunan Kab. Rejang Lebong, 2014).
Selanjutnya  permohonan  tersebut  pada tanggal  22  September  2011  telah dilakukan  verifikasi  oleh  tim  verifikasi Kehutanan.  Lalu,  pada  tanggal  30  Juli
2013  diterbitkan  Keputusan  Menteri Kehutanan Republik Indonesia No:SK.545/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan
Kemasyarakatan  seluas  ±  1.165  (seribu seratus  enam  puluh  lima)  Hektar  di Kabupaten  Rejang  Lebong  Provinsi
Bengkulu.  Penetapan  Areal  Kerja  (PAK)
Hutan Kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud digunakan sebagai dasar pemberian  Izin  Usaha  Pemanfaatan  Hutan Kemasyarakatan  (IUPHKm)  oleh  Bupati Rejang  Lebong  kepada  masyarakat  yang
berdomisili di Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan, Desa
Barumanis  dan  Desa  Tebat  Pulau
Kecamatan  Bermani  Ulu  di  Kabupaten
Rejang  (BPDAS  Ketahun  Bengkulu,
2014).
Berdasarkan pada beberapa uraian sebagaimana  disampaikan  di  atas  maka dalam faktanya program Hutan
Kemasyarakatan  bukan  hanya  menjadi tanggungjawab  pemerintah,  akan  tetapi sangat  ditentukan oleh  keterlibatan  atau partisipasi  masyarakat  desa  yang  secara langsung  menerima  dampak  dari  program tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  untuk  mendapatkan  gambaran  dan informasi  yang  lebih  akurat  tentang dukungan  masyarakat  desa  terhadap progam HKm tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  telah  dilaksanakan  pada bulan  Maret  sampai  dengan  bulan  April tahun  2014  di  Desa  Tebat  Pulau, Kabupaten  Rejang  Lebong.  Pemilihan lokasi  dilakukan  secara  sengaja  karena lokasi ini merupakan lokasi dimana terdapat program pengembangan  Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang di dalamnya ada keterlibatan kelompok tani.
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif  dengan  metode  pendekatan kualitatif,  dimana  hasil  penelitian  ini dideskripsikan  secara  jelas  dan  terperinci
yaitu  memberikan  gambaran  secara komprehensif tentang
partisipasi masyarakat pada program hutan kemasyarakatan,  khususnya  mengenai bentuk  partisipasi  masyarakat  dan  aspek- aspek yang berhubungan dengan partisipasi  tersebut  di  Desa  Tebat  Pulau, Kecamatan  Bermani  Ulu,  Kabupaten Rejang Lebong.
Data  yang  digunakan  ada  dua  yaitu,  data sekunder dan data primer yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis  kualitatif. Data  Primer  diperoleh  dari  kelompok  tani HKm secara langsung di Desa Tebat Pulau dengan teknik pengumpulan data
wawancara terstruktur, kuesioner
(Angket), dan observasi. Data primer yang dikumpulkan  yaitu: keterlibatan kelompok tani Hutan Kemasyarakatan (HKm) dalam mengikuti  program  hutan  kemasyarakatan sebagai  penggarap  hutan  lindung  secara umum  akan  memberikan  gambaran karakteristik  kelompok  tani  di  daerah penelitian.
Data  Sekunder  yang  diperlukan  berupa data umum diperoleh dari berbagai instansi seperti,
Pemerintahan Desa, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan  Kabupaten  Rejang  Lebong, Balai Pengelolaan DAS Ketahun
Bengkulu,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM),  Perguruan  Tinggi,  Badan  Pusat Statistik  (BPS),  dokumen  pihak  terkait serta studi literatur yang mendukung.
Metode pengambilan  sampel  dilakukan secara purposive  sampling .  Responden yang pilih  adalah pengurus  kelompok tani hutan  kemasyarakatan  di  wilayah  Desa Tebat  Pulau,  akan  tetapi  sebagian  dari kelompok  tani  HKm  di  Desa  Tebat  Pulau ada  yang  berasal  dari  Desa  Tebat  Tenong Dalam.  Secara  administrasi  wilayah masyarakat yang  berkebun  di  wilayah Desa  Tebat  Pulau  harus  mengikuti adminitrasi  pemerintahan  Desa  Tebat Pulau dengan menerangkan surat keterangan domisi dari Kepala Desa Tebat Pulau. Pengambilan sampel pada renponden kelompok tani, juga memerhatikan  umur,  pendidikan,  lama
tinggal, pekerjaan/mata pencaharian,
jumlah  anggota  keluarga,  luas  lahan  dan jenis tanaman yang dihasilkan.
Populasi dalam penelitian ini merupakan keseluruhan  anggota  kelompok  tani  hutan kemasyarakatan  yang  tergabung  dalam  9 kelompok  tani  hutan  kemasyarakatan  di Desa  Tebat  Pulau  Kecamatan  Bermani Ulu, yang terlibat dalam pengembangan hutan kemasyarakatan.  Penentuan jumlah sampel tersebut berdasarkan  pendapat Arikunto (1997) yang menyatakan “bahwa apabila jumlah subjek (populasi) kurang dari 100 lebih baik diambil  semuanya, namun jika subjeknya lebih besar dari 100 dapat diambil 10-15% atau  20-25%  dari total populasi”.
Analisa  data  menggunakan  pendekatan deskriptif, yaitu mengambarkan karekteristik  responden  kelompok  tani dilapangan yang meliputi umur, pendidikan,  lama  tinggal,  pekerjaan, jumlah anggota keluarga, luas lahan kelola dan  jenis  tanaman  yang  dihasilkan.  Data ini  diperoleh  dari  hasil  wawancara menggunakan  kuesioner  diolah  dengan menentukan  persentasi  masing-masing karekteristik  responden  dan  di  analisis secara deskriptif.
Menurut  Daniel  (dalam  Siburian,  2009) persentase  partisipasi  dihitung  dengan menggunakan rumus:
Dimana:
P = Persentase partisipasi
ni  =  Jumlah  sampel  pada  kategori (tinggi, sedang atau rendah) N = Jumlah seluruh sampel Pendekatan yang dipakai untuk menentukan tingkat partisipasi masyarakat menggunakan metode skoring  yang
dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu:
1. Tingkat partisipasi tinggi berada pada interval skor 66,68 – 100.
2. Tingkat  partisipasi  sedang berada pada interval skor 33,34 – 66,67.
3. Tingkat partisipasi rendah berada pada interval skor 0 – 33,33.
Dalam  pemberian  skor  jawaban  pada tingkat  partisipasi  kelompok  tani  HKm
P (%) = ni / N x 100%
dimana
jika responden menjawab pertanyaan yang sesuai  dengan harapan maka diberi skor 100, jika tidak sesuai dengan harapan diberi skor 0,  sedangkan jika jawaban antara sesuai dengan tidak dengan harapan diberi skor 50. Selanjutnya nilai  di  rata-rata  skor  untuk  mengetahui tingkat  partisipasi  kelompok  tani  terhadap kegiatan pengembangan hutan kemasyarakatan.  Selanjutnya  data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan sejumlah instrumen penelitian,  dianalisis secara kualitatif (deskriptif) dan kuantitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Tingkat Partisipasi
Tingkat  partisipasi  kelompok  tani  hutan kemasyarakatan  dari  hasil  tabulasi  dan olahan  data  menggunakan  rumus  tingkat partisipasi.  Partisipasi  tersebut  meliputi
sosialisasi  dan  pembentukan  kelompok tani, perencanaan pelaksanaan, monitoring dan  evaluasi  terhadap  program  hutan kemasyarakatan  yang sedang  berjalan sekarang.  Distribusikan  hasil  analilis tingkat  pertisipasi  kelompok  tani  HKm dapat  dilihat  dan  dijelaskan  secara terperinci di bawah ini yaitu:
Partisipasi  dalam  Sosialisasi  Program HKm  dan  Pembentukan  Kelompok
Tani HKm
Distribusi  hasil  olahan  data  dari  35 responden  menjawab  tingkat  pastisipasi dalam sosialisasi program hutan kemasyarakatan dan pembentukan kelompok  tani  HKm  dapat  dilihat  pada tabel di bawah ini:

## Tabel 1. Tingkat Pastisipasi Sosialisasi dalam Program Hutan   Kemasyarakatan
Pembentukan Kelompok Tani HKm No Kategori Skor Frekuensi Proporsi (%) 1 2 3 Tinggi Sedang Rendah 66,68 – 100 33,34 – 66,67 0 – 33,34 34 1 0 97,14 2,86 0 Jumlah 35 100 (Sumber: data primer diolah dari responden penelitian, April 2014)
Tabel  di  atas  menjelaskan  bahwa  tingkat partisipasi responden pada  kelompok  tani HKm  yang  mengikut  sosialisasi  dan pembentukan kelompok tani pada program hutan  kemasyarakatan  dinilai  dari  tingkat pengetahuan pemahaman terhadap
program  HKm,  kehadiran  dalam  rapat- rapat,  dan  pembuatan  kesepakatan  antar anggota  kelompok  adalah  tinggi.  Karena dari  35  responden  yang  diteliti  dan ditabulasi  olahan  data  ada  34  responden keterwakilan kelompok tani HKm
menjawab  97,14  %  adalah  tinggi  dan  1 responden menjawab 2,86% sedang.
Hal  ini  terjadi  karena  pengurus  anggota kelompok tani HKm sudah paham dengan
program hutan kemasyarakatan.
Pengetahuan  dan  pemahaman  tersebut didapat  dari  selalu  ikut  hadir  dalam pertemuan  sosialisasi,  rapat-rapat  dan pembuatan  kesepakatan  bersama  dalam membentuk kelompok tani HKm.
Kelompok  tani  tersebut  sebagai  wadah atau  naungan  bagi  petani  untuk  bisa berkumpul, bersatu dan rukun didalamnya. Tujuan dari kesepakatan membuat kelompok  tani  tersebut  agar  terjadi kerjasama  yang  baik  antar  kelompok dalam memanfaatkan atau mengoptimalkan  lahan  garapan  di  dalam kawasan  Hutan  Lindung  Register  5,  yang mengacu pada Peraturan
Menteri Kehutanan  nomor  37  tahun  2007  tentang hutan  kemasyarakatan  yang  menjelaskan kelompok  masyarakat  setempat  adalah kumpulan  dari  individu  masyarakat
setempat  yang  memenuhi  ketentuan kriteria  sebagai  kelompok  masyarakat setempat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota  untuk  diberdayakan,  atas wilayah  pengelolaan  hutan  sesuai  fungsi pokok  dan  peruntukannya,  yang  dapat dikelola secara efisien dan lestari (Dephut, 2007).

## Partisipasi  dalam  Pembuatan  Rencana Kerja  Kelompok  dan  Pelaksanaan Program HKm
Perencanaan  secara  partisipatif  dijelaskan oleh  Nurcholis.  H,  dkk  (2009)  yaitu merupakan  hak  dimiliki  oleh  masyarakat untuk  dapat  terlibat  secara  demokratis dalam  menentukan  berbagai  hal  yang menyangkut  kehidupannya.  Hal  tersebut dapat dimaknai bahwa masyarakat memiliki  hak  untuk  berperan  aktif  dan terlibat secara utuh dalam perencanaan. Distribusi hasil olahan data dari penelitian tentang tingkat pastisipasi dalam pembuatan  rencana  kerja  kelompok  dan pelaksanaan  program  HKm  dapat  dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 2. Partisipasi dalam Pembuatan Rencana Kerja Kelompok dan Pelaksanaan
Program HKm No Kategori Skor Frekuensi Proporsi (%) 1 2 3 Tinggi Sedang Rendah 66,68 – 100 33,34 – 66,67 0 – 33,34 5 30 0 14,29 85,71 0 Jumlah 35 100
(Sumber: data primer diolah dari hasil penelitian, April 2014)
Berdasarkan  distribusi  tabel  data  primer diolah  dari  hasil  penlitian,  bahwa  tingkat partisipasi  kelompok  tani  pada  tingkat kehadiran  anggota  dalam  penyusunan rencana kerja kelompok, kontribusi tenaga dan  material  anggota  kelompok  dalam pelaksanaan  kegiatan  kelompok,  proses pengajuan  izin,  survey  pemetaan  wilayah kelola  HKm,  dan  keterlibatan  kelompok tani  HKm  dalam  Kebun  Bibit  Rakyat (KBR)  adalah  kategori  sedang.  Hal  ini diketahui  ketika  pengolahan  data  ada  30 atau 85,71% responden menjawab berkategori  sedang  dan  5  (14,29%) berkategori tinggi.
Hal  ini  terjadi  dikarenakan  keterlibatan kelompok  tani  HKm  dalam  pemetaan wilayah dan pembibitan kebun bibit rakyat hanya  perwakilan  pengurus  dan  anggota kelompok  tani  HKm  saja  dan  tidak melibatkan banyak anggota kelompok tani
HKm,  ini  dikarenakan  kurang  sosialisasi dalam    memberikan  informasi  maksud, tujuan dan manfaat dari pemetaan wilayah kelola  dan  pembibitan.  Dalam  kegiatan yang  dilakukan  ini  juga  terjadi  karena keterbatasan  alat  yang  digunakan  dan penyedian bibit hanya sedikit dikembangkan  untuk  diproritas  diwilayah kelola kelompok tani HKm.

## Partisipasi dalam Monitoring
Menurut  Nurcholis.  H,  dkk  (2009) monitoring  dilakukan  dalam  rangka pengendalian diberikan yaitu sebagai suatu proses  pemantauan  dan  penilaian  rencana atas  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  yang telah  ditetapkan  untuk  kemudian  diambil tindakan kolektif bagi penyempurnaan dan pengembangan  lebih  lanjut.  Selanjutnya distribusi hasil penelitian tingkat pastisipasi  dalam  monitoring  program
HKm dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 3. Partisipasi Kelompok Tani HKm dalam Monitoring
No Kategori Skor Frekuensi Proporsi (%) 1 2 3 Tinggi Sedang Rendah 66,68 – 100 33,34 – 66,67 0 – 33,34 24 9 2 68,57 25,71 5,71 Jumlah 35 100 (Sumber: data primer diolah dari hasil penelitian, April 2014)
Berdasarkan tabel di atas diketahui tingkat partisipasi  dalam  monitoring  kelompok tani  adalah  tinggi.  Karena,  dari  35 responden  tersebut  ada  24  responden menjawab  tinggi  dengan  persentase
68,57%.  Hal  ini  diketahui  bahwa  ada keikutsertaan  anggota  kelompok  dalam pemantauan  pelaksanaan  hasil  kerja kelompok  secara  admistratif  seperti kelengkapan admistrasi prasyarat
pengajuan permohonan izin kelompok tani ke Bupati Rejang Lebong.
Selain pemantauan kelengkapan administrasi  kerja  kelompok,  pengurus kelompok  tani  juga  berpartisipasi  dalam pemantauan  pelaksanaan  kerja  kelompok di  lahan  garapan  adalah  kategori  sedang, karena ada 9 responden menjawab 25,71% sedang.  Pemantauan  tersebut,  bertujuan sebagai  koreksi  atas  hak  kelola  kelompok tani HKm di dalam kawasan dengan tujuan tidak  merubah  fungsi  status  kawasan hutan. Selain itu juga masyarakat di dalam kelompok tani HKm juga bisa
mengoptimalkan  lahan  garapan  di  dalam kawasan  dengan  memanfaatkan  fungsi
ekonominya  seperti  budidaya  tanaman obat-obatan, jamur, madu, serta memanfaatkan  hasil  hutan  bukan  kayu yaitu bambu, rotan, buah, dan getah.

## Partisipasi dalam Evaluasi
Distribusi  olahan  data  primer  hasil penelitian  menerangkan  bahwa  tingkat pastisipasi  dalam  evaluasi  keterlibatan pengurus  atau  angota  kelompok  dalam penilaian  dan  pengelolaan  pembukuan keuangan  dan  pembagian  peran  kerja adalah  tinggi.  Adapun  hasil  analisis  data menggunakan  rumus  tingkat  partisipasi kelompok  terhadap  program  HKm  dalam evaluasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 4. Partisipasi Kelompok Tani HKm dalam Evaluasi
No Kategori Skor Frekuensi Proporsi (%) 1 2 3 Tinggi Sedang Rendah 66,68 – 100 33,34 – 66,67 0 – 33,34 30 3 2 85,71 8,57 5,71 Jumlah 35 100
(Sumber: data primer diolah dari hasil penelitian, April 2014)
Dari  data  tabel  di  atas, ada  30  responden yang  menjawab  kategori  tinggi  dengan persetase  85,71%.  selanjutnya  ada  3 responden  atau  8,57%  menjawab  kategori sedang dan 2 responden dengan persentase 5,71  %  yang  menjawab  berkategori rendah.
Hal  ini  diketahui  bahwa  ada  penilaian dalam  pembukuan  dan  pengelolaan keuangan dalam kelompok yang dilakukan
pencatatan  dalam  setiap  transaksi  atau pengeluaran  serta  ada  pembagian  peran antara pengurus  dan  anggota  kelompok  di dalam struktur kelompok.

## SIMPULAN
Karakteristik  petani  pada  program  HKm meliputi  umur,  pendidikan,  lama  tinggal, pekerjaan/mata pencaharian, jumlah keluarga,  luas  lahan  dan  jenis  tanaman yang  dihasilkan  sangat  berpengaruh
kepada  responden  untuk  ikut  berpatisipasi terhadap program HKm. Karena responden dalam kelompok tani memenuhi kebutuhan sandang  dan  pangan  sangat  tergantung pada  lahan  garapan  sebagai  sumber ekonomi  utama  dan  juga  berkontribusi menjaga status kawasan. Tingkat partisipasi  kelompok  tani  di  Desa  Tebat Pulau  dalam  sosialisasi,  monitoring  dan evaluasi  adalah  tinggi,  dan  pada  tingkat partisipasi  kelompok  dalam perencanaan kerja  dan  pelaksanaan  program  HKm adalah sedang. Ada 4 tingkatan partisipasi tersebut sebagai berikut:
a. Partisipasi  kelompok  tani  dalam
sosialisasi dan pembentukan kelompok tani terhadap program HKm adalah tinggi (98.57%). b. Partisipasi  kelompok tani  dalam pembuatan rencana kerja dan pelaksanaan  program  HKm  adalah sedang (58,81%). c. Partisipasi  kelompok  tani  pada
monitoring  adalah  tinggi  dengan persentase 82.86%. Sedangkan partisipasi  kelompok  dalam  evaluasi adalah tinggi (86.43%).

## SARAN
Program  HKm  dapat  dijadikan  sebagai pintu  masuk  bagi  masyarakat  dan  ruang yang  diberikan  oleh  pemerintah  bahwa Program  HKm  di  Kabupaten  Rejang Lebong  perlu  di  sebar  luaskan  sebagai contoh  keberhasilan  Program  HKm  yang
dilaksanakan oleh pemerintah. Dari proses program  HKm  yang  sedang  berjalan  ini, diharapakan  Bupati  segera  mengeluarkan
Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) sebagai legalitas kelompok tani hutan kemasyarakatan  di  dalam  status  kawasan, agar  masyarakat  dan  pemerintah  dapat selalu  bersama-sama  menjaga  status kawasan hutan  dengan  fungsi  ekologi  dan fungsi ekonomi di dalamnya sesuai dengan semboyan kehutanan bahwa “hutan  lestari masyarakat  sejahtera”.  Keluarnya  izin tersebut, petani  yang  tergabung  dalam kelompok tani HKm bisa mengoptimalkan fungsi lahan garapan dengan meningkatkan kesejahteraan keluarga serta bisa  menjaga  kelestarian  hutan. Bagi Kelompok  Tani  Hutan  Kemasyarakatan (HKm)  dimana  setelah  diterbitkan  Surat Keputusan  Menteri  Kehutanan  RI  tentang Penetapan  Areal  Kerja  (PAK)  Hutan
Kemasyarakatan dan masih menunggu Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
Kemasyarakatan  (IUPHKm)  dari  Bupati Rejang  Lebong.  Maka,  masyarakat  yang tergabung  dalam  kelompok  tani  hutan kemasyarakatan di Desa Tebat Pulau harus selalu  berpartisipasi  menjaga  kawasan pada  fungsi  ekologi  hutan  dengan  tidak mengubah  status  kawasan.  Disamping  itu, di dalam kawasan hutan lindung kelompok tani  yang  mengelola  lahan  garapan  bisa
mendapatkan  nilai  ekonomi  dari  program HKm yang sedang berjalan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Akar Foundation, 2014. Laporan Perkembangan Mempasilitasi Masyarakat dan Pemerintah Merebut  Wilayah-wilayah  Hutan Melalui  Koridor  Kebijakan  yang Berlaku  di  Bengkulu,  Riau  dan Lampung tahun 2011. Bengkulu Apriyantono. A, 2007. Pedoman Penumbuhan Dan Pembinaan Kelompok  Tani  Dan Gabungan Kelompok  Tani.  Lampiran  1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :273/kpts/ot.160/4/2007 tanggal  :  13  April  2007.  Diakses tanggal  21  Maret  2014,  Jam  22:14 wib. Ariesti. M.  D,  2013.  Kajian  Keberhasilan Hutan Kemasyarakatan (Hkm/Hutan Desa di Propinsi Bengkulu http://uripsantoso.wordpress.com/2 013/01/16/kajian-keberhasilan-
hutan-kemasyarakatanhkmhutan- desa-di-propinsi-bengkulu/.
Diakses  pada  tanggal  11  Maret 2014.
Balai  Pengolaan  Daerah  Aliran  Sungai Ketahun Bengkulu, 2014. Penelaah dan Penyusunan Data Kelembagaan  DAS  di  Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 dan Keputusan  Menteri  Kehutanan Republik Indonesia No:SK.545/Menhut-II/2013 tentang  Penetapan  Areal  Kerja Hutan  Kemasyarakatan  seluas  ± 1.165  (seribu  seratus  enam  puluh lima)  Hektar  di  Kabupaten  Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Penetapan  Areal  Kerja  (PAK) Hutan Kemasyarakatan . Bengkulu BSPK,  2011.  Buku  PSPK  2011  Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan  Kesehatan  2011- 2014. http://www.depkes.go.id/download
s/Buku%20  PSPK%202011%20- %202014.pdf.  Pusat  Data  dan Informasi  Kementerian  Kesehatan RI. Jakarta.
Dephut,    2007.  Peraturan  Menteri
Kehutanan  Nomor  :  P.37/  Menhut – II/  2007 Tentang  Hutan Kemasyarakatan. Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta. Dephut,  2009.  Profil  33  Kehutanan Provinsi Bengkulu, http://www.dephut.go.id/ uploads/files/2ac12c3f32461578a3 848c8a29c53c7a.pdf. Diakses  14 Februari 2014, Jam 20:38 wib Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten  Rejang  Lebong,  2014. Bidang Pengelolaan  Data  Hutan Kemasyarakatan Wilayah Kabupaten  Rejang  Lebong  tentang Surat Keputusan Menteri Kehutanan  Nomor:  784/Menhut- II/2012. Kabupaten Rejang Lebong Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten  Rejang  Lebong,  2014. Surat  Bupati  Rejang  Lebong Nomor 522/1354/Bag.6 pada tanggal  22  Agustus  2011,  prihal permohonan Penetapan Areal Kerja Hutan  Kemasyarakatan  ke  Menteri Kehutanan.  Kabupaten  Rejang Lebong Firmansyah.  S.    2009.  Partisipasi Masyarakat.  http://sacafirmansyah. wordpress.com/
2009/06/05/partisipasi-masyarakat/. Diakses  pada  tanggal  11  Maret
2014 Fauziah.  E.  2009.  Tingkat  Partisipasi Masyarakat Pontren Dalam Program  Pengembangan  Hutan Rakyat. Balai Penelitian Kehutanan Ciamis. Khadiyanto. P, 2007. Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pembangunan
Unit Sekolah Baru. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
Mairi.  K,  2014.  Strategi  Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Rehabilitasi  Hutan  dan  Lahan. http://puslitsosekhut.web.id/downlo ad.php?page= publikasi&sub=prociding&id=156. Peneliti pada Balai Litbang Teknologi Pengelolaan DAS Indonesia Bagian Timur, Makassar. Nanang. M dan Devung S. 2004. Panduan Pengembangan Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan. Institute for Global
Environmental Strategies (IGES). Nurcholis.  H,  dkk,  2009.  Perencanaan Partisipati  Pemerintah  Daerah. Grasindo, Jakarta.
UU,  1999,  Tentang  Kehutanan  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41  Tahun  1999,  Departemen
Kehutanan  Republik  Indonesia. Jakarta.
Prabhu.  R,  1999.  Panduan  Untuk Pengembangan,  Pengujian  dan Pemulihan  Kreteria  dan  Indikator untuk  Pengelolaan  Hutan  Lestari. Cifor.
Siburian.  J.  V,  2009.  Penentuan  Jenis
Tanaman  dan  Tingkat  Partisipasi Masyarakat  Terhadap  Gerakan Nasional  Rehabilitasi  Hutan  Dan
Lahan (Studi kasus pada masyarakat  di  Kawasan  Hutan Lindung  Pusuk  Buhit  Kabupaten Samosir)
Yayasan  Konservasi  Sumatera,  2014.
Laporan  Kegiatan  Pendampingan Kelompok Tani HKm Kab.
Kepahiang  dan  Kab.  Rejang Lebong  Tahun  2009.  Bengkulu