Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm

## COVID-19: DAMPAK DAN TANTANGAN REGULASI, TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS ANGGARAN PERBANDINGAN INDONESIA DAN JEPANG
Oleh: Udiyo Basuki, udiyo.basuki@uin-suka.ac.id
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Slamet Haryono, slamet.haryono@uin-suka.ac.id
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Kamal Fahmi Kurnia kamal.fahmi1405@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

## Abstrak
Sejak  kemunculannya  di  Wuhan  Cina  pada  awal  2020,  Covid-19 melanda  semua  negara  di  dunia,  yang  berpengaruh  langsung  terhadap perikehidupan  warga  dunia  di  berbagai  negara.  Tidak  hanya  sektor  kesehatan, tetapi  terutama  juga  adalah  sektor  perekonomian,  pariwisata  dan  pendidikan. Semua  pemerintahan  negara-negara  di  dunia  menentukan  regulasi  (kebijakan) dan  mempersiapkan  anggaran  untuk  menanggulangi  dampak  yang  lebih  meluas dari  merebaknya  pandemi  ini.  Langkah  ini  diambil  oleh  Indonesia,  maupun Jepang.  Berbagai  kebijakan  dan  anggaran  masa  krisis  ini  tentu  harus mendapatkan  perhatian  dari  sisi  bagaimana  tata  kelola  dan  akuntabilitasnya. Maka hendak dicari jawaban  perbandingan dampak dan tantangan regulasi, tata kelola  dan  akuntabilitas  anggaran  untuk  merespon  pandemi  Covid-19  antara Indonesia dan Jepang.
Penelitian  yang  mengunakan  kombinasi  penelitian  lapangan field research dan library  research ini  bersifat  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu mendiskripsikan dan menganalisis dampak dan upaya penanggulangan Covid-19 dari sisi regulasi dan anggaran. Penelitian  ini  menggunakan  model  studi  kasus kebijakan  dan  tata  kelola  anggaran  terkait  Covid-19  di  Indonesia  dan  Jepang. Jadi  kebijakan  dan  tata  kelola  anggaran  terkait  Covid-19  menjadi  subyek penelitian ini.
Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kedua negara sama-sama merasakan  dampak  Covid-19  dalam  berbagai  sektor,  seperti  terutama  sektor kesehatan,  tetapi  juga  sektor  perekonomian  dan  ketenagakerjaan,  industri pariwisata,  dan  sektor  pendidikan.  Meskipun  kedua  negara  sama-sama menentukan  regulasi  dan  anggaran  krisis  untuk  menanggulangi  dampak  Covid- 19, letak dan  kondisi geografis, luasnya  wilayah Indonesia  yang tersebar dalam ribuan  pulau,  banyaknya  dan  heterogennya  jumlah  penduduk,  serta  budaya masyarakat  dan  pemerintahan  yang  berbeda  dengan  Jepang  menyebabkan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
perbedaan  langgam  dalam  penanganan  dan  penanggulangan  pandemi  Covid-19 di kedua negara.
Kata  Kunci : Dampak  pandemi,  regulasi,  anggaran,  tata  kelola, akuntabilitas.

## I. PENDAHULUAN
Coronavirus  Disease  (Covid-19)  adalah  penyakit  infeksi  yang  disebabkan  virus baru yang dikenal dengan Coronavirus. Menurut data World Health Organization (WHO)  tanggal  17  Juli  2020,  terkonfirmasi  terdapat  13.378.853  kasus  dan 580.045 meninggal akibat Covid-19 di seluruh negara di dunia. Ada 215 negara terpapar  Covid-19. 1 Indonesia  melaporkan  kasus  Covid-19  pertama  yang dikonfirmasi  pada  tanggal  2  Maret  2020  dengan  jumlah  terkonfirmasi  terdapat 84.882  kasus  dan  4.016  meninggal  sampai  tanggal  19  Juli  2020. 2 Covid-19 menyebabkan  tsunami  ekonomi  yang  belum  pernah  terlihat  dan  dialami sebelumnya. Kebijakan anggaran masa krisis ini mengalami tantangan besar dari sebelumnya  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan  dan  aturan  terkait  anggaran digunakan mampu melindungi kehidupan dan mata pencaharian masyarakat. Dana Moneter Internasional (IMF)  memproyeksi kerugian perekonomian global akibat pandemi virus Corona bias mencapai 12 triliun dollar AS atau sekitar RP 168.000  triliun  (kurs  Rp  14.000).  Direktur  Pelaksana  IMF  Kristalina  Georgieva menjelaskan,  pandemi  Covid-19  telah  membawa  perekonomian  global  jatuh  ke dalam  jurang  krisis.  Sebab,  95  persen  negara-negara  di  dunia  diproyeksi  bakal mengalami  kontraksi  atau  pertumbuhan  ekonomi  di  zona  negatif.  Georgieva memaparkan  pasar  dan  perekonomian  negara  berkembang  diproyeksi  bakal menghadapi  pertumbuhan  pendapatan  perkapita  negatif  pada  2020  dan mengalami  pukulan  lebih  besr  dalam  pertumbuhan  Produk  Domestik  Bruto (PDB) ketimbang negara maju tahun 2020 hingga 2021. 3
1 https://www.who.int/data#reports, akses 16 Juli 2020, jam 13.09 WIB.
2 https://covid19.kemkes.go.id/, akses 19 Juli 2020, jam 14.00 WIB.
3 https://amp.kompas.com/money/read/2020/06/25/125033526/imf-covid-19-sebabkan- perekonomian-global-rugi-rp-168000-triliun, akses 25 Juni 2020, jam 11.15 WIB.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Perekonomian Jepang sebagai negara maju telah menyusut pada tingkat tercepat dalam  sejarah,  di  tengah  pandemi  virus  Covid-19.  Produk  Domestik  Bruto (PDB)  negara  dengan  ekonomi  terbesar  ketiga  dunia  ini  anjlok  sebesar  27,8 persen pada kuartal  kedua, dibandingkan dengan periode  yang sama tahun  lalu. Kontraksi ini menandai penurunan terbesar sejak data pembanding tersedia pada 1980. 4
Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  melambat  pada  kuartal  pertama  tahun  2020 menjadi 3 persen dari 5 persen pada kuartal 4 tahun 2019 atau turun 2,4 persen. Sebagian  besar  didorong  oleh  berkurangnya  konsumsi  dan  investasi  karena langkah-langkah  penahanan  meningkat  pada  akhir  Februari.  Tekanan  eksternal telah  secara  signifikan  moderat  dalam  beberapa  minggu  terakhir,  meskipun beberapa  volatilitas  tetap  ada.  Dari  tahun  ke  tahun,  rupiah  terdepresiasi  sebesar 5,2  persen  terhadap  dolar  AS,  dan  terdepresiasi  19  persen  hingga  akhir  Maret; harga ekuitas turun 19,4 persen, naik dari penurunan 40 persen pada akhir Maret 2020. 5
Pemerintah  perlu  menetapkan  berbagai  regulasi  pada  berbagai  di  bidang termasuk terkait anggaran negara. Pandemik Covid-19 telah dikonfirmasi dengan berdampak  pada  regulasi  akuntansi  dan  dunia  usaha.  Pada  skala  makro, perusahaan  dan  pemerintah  harus  memberikan  informasi  akurat  kepada  warga masyarakat ketika mulai terjadi keraguan substantif tentang kelangsungan bisnis industri  spesifik.  Pada  skala  mikro,  perusahaan  wajib  mengimkan  alarm  ketika mengalami  keraguan  kelangsungan  usahanya  kepada  investor.  Pemerintah Indonesia  telah  mengeluarkan  tambahan  anggaran  merespon  dampak  Covid-19 sebesar USD 27 Miliar atau 2,4 persen dari Gross Domestic Product.
Namun,  Monica  Kirya  menyebut  bahwa  selama  beberapa  tahun  terakhir, kebijakan  adalah  bahwa  undang-undang  dan  kebijakan  anti  korupsi  sebagian besar  tidak  efektif  dalam  mengurangi  korupsi.  Ini  khususnya  terjadi  di  negara- negara berkembang di mana aturan hukum lemah, dan negara yang digambarkan
4 https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53803186, akses 17 Agustus 2020, jam 12.00 WIB.
5 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-Covid-19#I, akses 19 Juli 2020 jam 10.00 WIB.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
sebagai  korupsi  sistemik. 6 Dana  anggaran  yang  beredar  untuk  penanganan pandemik  sangatlah  besar  maka  akan  diikuti  dengan  meningkatnya  resiko terjadinya  korupsi.  Perlunya  reformasi  hukum  dan  kebijakan  anggaran  yang merancang  program  untuk  mengurangi  celah  korupsi  dengan  mempromosikan transparansi,  akuntabilitas  dan  partisipasi.  Seringkali,  intervensi  semacam  itu tidak selalu didasarkan pada hukum dan kebijakan. Legislasi dapat memberikan dasar  normatif  dan  hukum  yang  kuat  untuk  intervensi  kebijakan  anggaran penanganan  Covid-19,  memberi  bobot  pada  berbagai  keputusan,  intervensi  dan proses.
Jadi  terdapat  keadaan  yang  sifatnya  mendesak,  di  satu  sisi  pandemi  Covid-19 perlu  penanganan  segera  yang  bersifat  darurat,  terutama  berupa  anggaran  dana yang  tidak  sedikit;  di  sisi  yang  lain  muncul  kekhawatiran  akan  kemungkinan memicu  tindakan  korupsi  atas  anggaran  penanganan  Covid-19  dimaksud.  Maka ada  tantangan  bagi  semua  negara  terdampak  Covid-19  yang  menyangkut bagaimana penanganannya dilihat dari sisi regulasi, tata kelola serta akuntabilitas anggarannya.
Semua  pemerintahan  negara-negara  di  dunia  menentukan  regulasi  (kebijakan) dan  mempersiapkan  anggaran  untuk  menanggulangi  dampak  yang  lebih  meluas dari  merebaknya  pandemi  ini.  Langkah  ini  diambil  oleh  Indonesia,  maupun Jepang.  Berbagai  kebijakan  dan  anggaran  masa  krisis  ini  tentu  harus mendapatkan  perhatian  dari  sisi  bagaimana  tata  kelola  dan  akuntabilitasnya. Berdasarkan  paparan  di  atas,  penelitian  ini  akan  membandingkan  upaya penanganan  dampak  pandemi  Covid-19  Indonesia  dan  Jepang  dilihat  dari  sisi regulasi dan anggaran.
6 Monica Kirya, https://www.cmi.no/publications/7242-mainstreaming-anti-corruption-in-pandemic- plans-and-policies, diakses 18 Juli 2020 jam 20.00 WIB.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  mengunakan  kombinasi  penelitian  lapangan field  research dan library  research ini  bersifat  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu  mendiskripsikan dan menganalisis dampak dan upaya penanggulangan Covid-19 dari sisi regulasi dan anggaran. Penelitian ini menggunakan model studi kasus kebijakan dan tata kelola  anggaran  terkait  Covid-19  di  Indonesia  dan  Jepang.  Jadi  kebijakan  dan tata kelola anggaran terkait Covid-19 menjadi subyek penelitian ini.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Tinjauan Kebijakan Dan Anggaran Masa Krisis
1. Teori Krisis Dan Kebijakan
Teori  secara  kritis  berusaha  berkontribusi  untuk  menemukan  jalan  keluar  dari krisis. 7 Calomiris,  dan  Mason  mendefiniskan  krisis  ekonomi  yang  mencakup spektrum penuh yang meliputi: utang negara, perbankan, inflasi, dan krisis nilai tukar mata uang. 8 Covid-19 berdampak pada pertumbuhan dan investasi rendah, guncangan buruk, dan inflasi rendah dan suku bunga.
Nohrstedt  dan  Weible  mengidentifikasi  dua  dimensi  utama  krisis  dalam kaitannya  dengan  subsistem  kebijakan:  kedekatan  kebijakan  dan  kedekatan geografis. 9 Empat  jenis  krisis  diperkenalkan:  krisis  langsung, policyproximate krisis, krisis langsung geografis, dan krisis perwakilan. Berdasarkan atas definisi krisis yang mengandung unsur-unsur kekacauan dan deinstitusionalisasi, dampak subsistem  yang  berasal  dari  krisis  dengan  dekat  kedekatan  geografis  dan kebijakan diharapkan melampaui dampak dari krisis dengan jarak yang jauh.
7 Douglas Kellner,  “Sociological Perspectives”, Vol. 33, No. 1, Critical Theory (Spring, 1990), pp. 11-33,
Published
by:
Sage Publications, Inc.
DOI:
10.2307/1388975 https://www.jstor.org/stable/1388975.
8 Calomiris,  Charles,  W.  and  Joseph  R.  Mason.  2003.  "Consequences  of  Bank  Distress  During  the
Great Depression." American Economic Review , 93(3):937-947. DOI:
10.1257/000282803322157188.
9 Daniel Nohrstedt and Christopher M. Weible, “The Logic of Policy Change after Crisis: Proximity and  Subsystem  Interaction”, RHCPP  (Risk,  Hazard  &  Crisis  in  Public  Policy) ,  Volume  1,  Issue  2, July 2010, Pages 1-32, The Policy Studies Organization, https://doi.org/10.2202/1944-4079.1035.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Kebijakan  mitigasi  krisis  mengatasi  jangan  terjadi  dalam  kekosongan administrasi.  Kebijakan  dengan    panduan  lengkap  mencakup  aspek  kausalitas, metodologi  terintegrasi  untuk  menilai    dampak  krisis.  Panduan  mampu memperjelas  dampak  kebijakan  dari  krisis  harus  melibatkan  langkah  analitis dampak dan cara mengatasinya. Pelaksanaan modus interaksi dalam menanggapi krisis;  dan  penilaian  sumber  daya  utama  dan  strategi  yang  digunakan  sesuai kondisi yang ada.
Dalam  beberapa  tahun  terakhir  bayak  kajian  yang  menekanakan  implementasi kebijakan krisis sebagai komponen kebijakan pengembangan dan keamanannya. Boris Porfiriev menjelaskan Implikasi praktis dari konseptualisasi krisis generik untuk kebijakan manajemen krisis yang sesuai untuk pandemik. Perlu penekanan kebijakan regulasi manajemen krisis  menyangkut masalah fleksibilitas lembaga, belajar  dari  krisis  besar  sebelumnya  dan  keputusan  krisis  yang  penting  untuk kebijakan manajemen krisis yang efisien. 10

## 2. Teori Kebijakan Anggaran Dan Krisis
Becker  dkk  menjelaskan  bahwa  penganggaran  di  saat  krisis  menjadi  lebih penting  lagi  untuk  perencanaan  dan  alokasi  sumber  daya  tetapi  menjadi  kurang sesuai untuk evaluasi kinerja di perusahaan yang terkena dampak lebih kuat oleh krisis.  Adanya  perubahan  yang  di  lingkungan  dunia  usaha  untuk  menanggapi krisis  ekonomi.  Perusahaan  lebih  menekankan  fungsi  penganggaran  khusus ketika  selama  krisis  ekonomi. 11 Bohdan  Andrushkiv  dkk  menjelaskan  bahwa Krisis  terjadi  biasanya  di  hadapan  konflik  dan  kontradiksi  tertentu  mengatakan dengan  adanya  faktor-faktor  yang  membuat  krisis  menjadi  bipolar.  Situasi
10 Boris Porfiriev, “Managing Crises in the EU: Some Reflections of a Non ‐ EU Scholar”, Journal of Contingencies  and  Crisis  Management ,  Volume  13,  Issue  4,  December  2005,  Pages  145-15214 March 2006, https://doi.org/10.1111/j.1468-5973.2005.00470.x.
11 Sebastian D. Becker, Matthias D. Mahlendorf, Utz Schäffer, Mario Thaten, “Budgeting in Times of Economic  Crisis”, Contemporary  Accounting  Research Volume  33,  Issue  4,  Canadian  Academic Accounting Association, 14 December 2015, https://doi.org/10.1111/1911-3846.12222.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
konflik sistem dapat mempengaruhi semua sisi kehidupan sosial dan memancing tertentu pergeseran demografis. 12
Covid-19  sudah  mengubah  tata  kehidupan  di  hampir  seluruh  negara  di  dunia. Terhitung  mulai  Maret  2020  terjadi  resesi  di  berbagai  negara. 13 Banyak perusahaan-perusahaan  merumahkan  karyawan  akibat  pembatasan  individu  dan sosial untuk  menghidari penularan Covid-19 sehingga ekonomi  menurun secara drastis. 14 Pandemi  Covid  selain  menjadi  krisis  kesehatan  juga  menjadi  pemicu krisis  ekonomi  maka  perlu  diatasi  dengan  menyeluruh  dari  hulu  sampai  hilir. Kebijakan  anggaran  pemerintah  dianggap  sebagai  instrumen  utama  menangani krisis kesehatan dan menggerakkan kembali perekonomian akibat pandemi. 15
Pemerintah  berbagai  negara  menggunakan  instrumen  fiskal  dan  moneter  untuk mengatasi  pandemic  Covid-19. 16 Kebijakan  fiskal  yang  ditempuh  dengan melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk pengadaan barang jasa penanganan Covid-19. Anggaran yang direalokasi yaitu kegiatan  perjalanan dinas,  belanja  non  operasional  dan  honor-honor.  Selanjutnya,  anggaran dialokasikan pada kegiatan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan, insentif tim medis  yang  menangani  langsung  pasien  terpapar  Covid-19,  Bantuan  Langsung Tunai  ( social  safety  net )  serta  berbagai  insentif  industri  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah. Bantuan Langsung Tunai dalam bentuk bantuan dana serta sembako bagi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP).
12 Bohdan  Andrushkiv,  Yuriy  Vovk,  Olha  Pohaydak,  Iryna  Fedyshyn  “Crisis  of  Relationship  in General Theory of Crisis”, Journal of International Studies , Vol. 4, No 1, 2011, pp. 18-25.
13 Giuseppe  Grossi, Alfred  T.  Ho, Philip  G.  Joyce,  2020,  “Budgetary  Responses  to  a  Global Pandemic:  International  Experiences  and  Lessons  for  a  Sustainable  Future”, Journal  of  Public Budgeting,  Accounting  &  Financial  Management Vol.  32,  No.  5,  2020  pp.  737-744  ©  Emerald Publishing Limited 1096-3367 DOI 10.1108/JPBAFM-12-2020-189.
14 Philip G. Joyce and Aichiro Suryo Prabowo, “Government Responses To The Coronavirus In The United  States:  Immediate  Remedial  Actions,  Rising  Debt  Levels  And  Budgetary  Hangovers”, Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management Vol. 32, No. 5, 2020 pp. 745-758 © Emerald Publishing Limited 1096-3367 DOI 10.1108/JPBAFM-07-2020-0111.
15 Jane  Andrew, Max  Baker, James  Guthrie, Ann  Martin-Sardesai,“Australia's  COVID-19  Public Budgeting Response: The Straitjacket of Neoliberalism”, Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management Vol. 32 No. 5, 2020 pp. 759-770 © Emerald Publishing Limited 1096-3367 DOI 10.1108/JPBAFM-07-2020-0096.
16 Maarten de  Jong, Alfred  T. Ho,  “Emerging  Fiscal  Health  and  Governance  Concerns  Resulting from  Covid-19 Challenges”, Journal  of  Public  Budgeting,  Accounting  &  Financial  Management © Emerald Publishing Limited 1096-3367 DOI 10.1108/JPBAFM-07-2020-0137.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Pemerintah  juga  mengarahkan  pemerintah  daerah  supaya  anggaran  daerah digunakan  untuk  melaksanakan  kegiatan-kegiatan  padat  karya  yang  melibatkan banyak tenaga kerja. 17 Insentif dunia usaha dilakukan dengan penghapusan pajak penghasilan  karyawan,  pembebasan  pajak  penghasilan  impor,  pengurangan angsuran pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.
Di  bidang  moneter,  pemerintah  melakukan  dengan  tetap  secara  ketat mempertahankan inflasi, nilai tukar rupiah, penurunan tingkat bunga bagi dunia usaha. 18 Pemerintah  Indonesia  juga  menerbitkan  Surat  Berharga  Negara  (SBN) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk menutup defisit anggaran sebagai konsekuensi penurunan penerimaan negara dan peningkatan pembiayaan penanganan pandemic Covid-19 dan pemulihan ekonomi selama pandemi. 19

## B. Hak Atas Kesehatan Dan
Good Governance ( Government )
1. Hak Atas Kesehatan Dan Pelayanan Kesehatan
Arus  globalisasi  teknologi  dan  informasi  telah  meningkatkan  kesadaran masyarakat  atas  kebutuhan  tersedianya  berbagai  jenis  pelayanan  pada masyarakat  secara  bermutu,  termasuk  pelayanan  kesehatan. 20 Sri  Siswati, merujuk  Kementerian  Kesehatan,  mengungkapkan  bahwa  kesehatan  adalah keadaan  sehat,  baik  secara  fisik,  mental,  spiritual  maupun  sosial  yang memungkinkan  setiap  orang  untuk  hidup  produktif  secara  sosial  dan
17 Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 35/Pmk.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran  2020  Dalam  Rangka  Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
18 Permenkeu  RI  Nomor  185/PMK.02/2020  tanggal  24  November  2020  (Bn  Tahun  2020  No.1379) Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  tentang  Pengelolaan  Anggaran  Dalam  Rangka Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  Dan/Atau  Program  Pemulihan Ekonomi Nasional.
19 Permenkeu RI Nomor 187/PMK.05/2020 Tanggal 26 November 2020 (Bn Tahun 2020 No.1392) Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  tentang  Tata  Cara  Penerbitan  Surat  Berharga Negara  Dalam  Rangka  Penanganan  Dampak  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  Dan Pemulihan  Ekonomi  Nasional  Tahun  2020,  serta  Penggunaan  Sisa  Dana Penerbitan  Surat  Berharga Negara  Tahun  2020  Dalam  Rangka  Pembiayaan  Pelaksanaan  Lanjutan  Kegiatan  Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021.
20 Udiyo  Basuki,  “Merunut  Konstitusionalisme  Hak  atas  Pelayanan  Kesehatan  sebagai  Hak  Asasi Manusia” Jurnal Caraka Justitia Vol.1, No.1, Mei 2020, p.22.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
ekonomis. 21 Kesehatan  adalah  modal  utama  dalam  rangka  pertumbuhan  dan kehidupan  bangsa,  dan  mempunyai  peran  penting  dalam  pembentukan masyarakat adil makmur dan sejahtera. 22
Derajat  kesehatan  sangat  berarti  bagi  pengembangan  dan  pembinaan  sumber daya manusia serta merupakan salah satu modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Untuk mewujudkannya,  maka  penyelenggaraan  hak  pelayanan  kesehatan  yang  baik bagi  warga  negara  menjadi  keniscayaan.  Negara  sebagai  pemegang  kewajiban ( duty  bearer )  pemenuhan  dan  perlindungan  HAM  termasuk  di  dalamnya  hak atas  kesehatan,  wajib  memberikan  jaminan  terhadap  perlindungan  dan pemenuhan hak atas kesehatan bagi seluruh warga negara. 23
Upaya  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia  di  bidang  kesehatan  merupakan suatu  usaha  yang  sangat  luas  dan  menyeluruh.  Usaha  tersebut  meliputi peningkatan  kesehatan  masyarakat,  baik  fisik  maupun  non  fisik.  Dalam  sistem kesehatan  nasional  disebutkan  bahwa  kesehatan  menyangkut  semua  segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks. Hal ini sesuai dengan pengertian kesehatan yang diberikan oleh dunia Internasional, yaitu a state of complete physical, mental and social well being and not merely the absence of deseaseor infirmity . 24
Hukum  Kesehatan  seperti  dirumuskan  H.J.J.  Leenen  sebagai  seluruh  ketentuan hukum  yang  langsung  berhubungan  dengan  pemeliharaan  kesehatan  dan penerapan  ketentuan  hukum  pidana,  hukum  perdata  dan  hukum  administrasi; dalam  hubungan  tersebut  pula  pedoman  internasional,  hukum  kebiasaan  dan
21 Sri  Siswati, Etika dan  Hukum  Kesehatan dalam  Perspektif  Undang-Undang Kesehatan ,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), p. 3.
22 Maskawati  dkk, Hukum  Kesehatan:  Dimensi  Etis  dan  Yuridis  Tanggung  Jawab  Pelayanan Kesehatan , (Yogyakarta: Litera, 2018), p. 1.
23 Yenti Rosdianti, “Perlindungan Hak atas Kesehatan melalui Kebijakan Pengendalian  Tembakau”, dalam Jurnal HAM Volume VIII, p. 97.
24 Koeswadji, Hukum  dan  Masalah  Medik ,  (Surabaya:  Universitas  Airlangga,  1984),  p.  17.  Bahder Johan  Nasution, Hukum  Kesehatan: Pertanggungjawaban  Dokter ,  (Jakarta:  Rineka  Cipta, 2013), p. 1.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
jurisprudensi  yang  berkaitan  dengan  pemeliharaan  kesehatan;  juga  hukum otonom, ilmu dan literatur, merupakan sumber hukum kesehatan. 25
Van  Der  Mijn  berpendapat  hukum  kesehatan  dapat  dirumuskan  sebagai kumpulan  pengaturan  yang  berkaitan  dengan  pemberian  perawatan  dan  juga penerapannya  kepada  hukum  perdata,  hukum  pidana  dan  hukum  administrasi. Hukum medis yang mempelajari hubungan yuridis dimana dokter menjadi salah satu pihak, merupakan bagian dari hukum kesehatan. 26
Rumusan  definisi  ini  sangat  luas  dan  mengandung  makna  bahwa  semua  pihak berperan  sangat  penting  untuk  mewujudkan  pelayanan  kesehatan  yang  baik, khususnya Pemerintah yang sudah dipilih oleh rakyat untuk memegang amanah menjalankan roda pemerintahan.
Ungkapan health  is  not  everything  without  health  is  nothing ,  menandaskan tentang pentingnya kesehatan, bahwa pada prinsipnya kesehatan adalah idaman semua  orang,  karena  kesehatan  adalah  pondasi  segalanya. 27 Kesehatan merupakan  suatu  hak  yang  mendasar  dan  melekat  pada  keberadaan  manusia  di sepanjang kehidupannya.
Disadari bahwa dalam  kehidupan sehari-hari,  warga  masyarakat tidak  mungkin terlepas  dari  masalah-masalah  kesehatan  dan  persoalan-persoalan  hukum. Keduanya  dapat  dilihat  secara  terpisah,  maupun  secara  terpadu,  karena keduanya  mengambil  peranan  yang  relatif  besar  dalam  pemeliharaan  dan
25 Fred Amelin, Kapita Selekta Hukum Kedokteran , (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991), p. 14. Danny Wiradharma, Hukum  Kedokteran ,  (Jakarta:  Binarupa  Aksara,  1996),  p.  27.  Periksa  juga  misalnya pendapat  Kansil  yang    mengajukan  pendapat  bahwa  Hukum  Kesehatan  ialah  rangkaian  peraturan perundang-undangan  dalam  bidang  kesehatan  yang  mengatur  pelayanan  medik  dan  sarana  medik, C.S.T.  Kansil, Pengantar  Hukum  Kesehatan  Indonesia ,  (Jakarta:  Rineka  Cipta,  1992),  p.  1.  J. Guwandi, Hukum  Medik ,  (Jakarta:  Fakultas  Kedokteran  Universitas  Indonesia,  2004),  p.  6.  Akar definisi ini bisa dilihat dari ungkapan Leenen bahwa “Gezondheidsrecht kan worden omschreven als: het  geheel  van  rechtsregels,  dat  rechtstreeks  betrekking  heft  op  de  zorg  voor  de  gezondheid  en  de toepasing  van  overig  burgerlijk,  administrative  en  strafrecht  in  dat  verband.  Dit  geheel  van rechtsregels  omvat  niet  alleen  wettelijk  recht  en  international  regelingen,  maar  ook  international rechtlijnen, gewoonterecht en jurisprudentierecht, terwijl ook wetwnschap en literatuur bronnen van recht kunnen zijn”, dalam H.J.J. Leenen, Gezondheidszorg en Recht , (Samson Uitgevery: Alphen aan den Rijn, 1981), p. 2.
26 W.B. Van der Mijn, Medical Liability (Issues of Health Law) , (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1999), p. 4.
27 Mudakir Iskandarsyah, Tuntutan Pidana dan Perdata Malpraktik , (Bekasi: Permata Aksara, 2010), p. 1.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
pengembangan  sistem  sosial  sebagai  wadah  maupun  proses  dari  kehidupan bersama. 28
Pelayanan atas kesehatan adalah hak asasi manusia yaitu hak yang perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhannya  menjadi tanggung jawab Pemerintah. Akhirnya,  betapapun  masih  terdapat  kekurangan  di  sana-sini,  Pemerintah  telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai regulasi dan kebijakan agar upaya memenuhi hak atas pelayanan kesehatan ini dapat diselenggarakan dengan baik. Ketersediaan  fasilitas  dengan  mutu  pelayanan  yang  baik  akan  mempercepat perwujudan  derajat  kesehatan  masyarakat.  Dengan  menyediakan  fasilitas pelayanan  kesehatan  yang  bermutu  secara  merata  dan  terjangkau  akan meningkatkan  akses  masyarakat  ke  fasilitas  tentunya  harus  ditopang  dengan tersedianya  tenaga  kesehatan  yang  merata  dan  memadai  jumlahnya,  serta memiliki  kompetensi  di  bidangnya.  Makna  yang  terkandung  dalam  hukum kesehatan  dan  pelayaan  kesehatan  adalah  berkaitan,  sehingga  keberhasilan pelaksanaannya bertumpu pada keterpaduan semua pihak yang terkait.

## 2. Good Governance (Government)
Isu,  konsep  dan  praktek  dan  penilaian  terhadap good  governance bukanlah  hal yang  baru,  dan  hal  ini  telah  lama  menjadi  perhatian  dan  kritik  yang  dilakukan melalui bnyak studi. Meskipun tiap negara memiliki konteks sejarah dan budaya yang  berbeda  dalam  diskursus  pemerintahan,  namun  kemunculan good governance yang  begitu  dominan  adalah  di  negara-negara  dunia  ketiga.  Good governance  sesungguhnya  dilahirkan  dalam  konteks  globalisasi,  khususnya setelah  runtuhnya  komunisme  atau  akhir  dari  perang  dingin. Good  governance secara  sistematik  didisain  untuk  merespon  problem-problem  korupsi,  krisis ekonomi dan finansial, yang dianggap sebagai penyakit di negara-negara miskin dan  berkembang.  Bank  Dunia  sebagai  lembaga  yang  pertama  kali memperkenalkan public  sector  management  programs (program  pengelolaan
28 Soerjono Soekanto, Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan) , (Jakarta: IND-HILL-CO, 1990), p.1.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
sector publik) dalam rangka memperlakukan tata pemerintahan yang lebih baik, khususnya  dalam  bingkai  persyaratan  bantuan  pembangunan,  yang  dikenal dengan structural  adjustment  good  governance dalam  konteks  tersebut  adalah sound  of  development . 29 Good  governance adalah  suatu  penyelenggaraan manjemen  pemerintahan  yang  solid  dan  bertanggung  jawab  sejalan  dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, pencegahan korupsi, menjalankan disiplin anggaran, dan penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas swasta.
Secara  sederhana,  pemerintahan  berarti  sebuah  proses  mulai  dari  pengambilan keputusan hingga implementasinya. Sepanjang pengertian pemerintahan sebagai proses  pengambilan  dan  pelaksana  keputusan,  maka  pengamat  lebih memfokuskan kepada siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan bagaimana  bentuk  lembaga  formal  yang  akan  menjalankannya.  Keterlibatan lembaga  lainnya  dalam  pemerintahan  akan  sangat  bergantung  pada kedudukannya dalam struktur pemerintahan. 30
Istilah good merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan keinginan rakyat atau nilai yang  dapat  meningkatkan  kemampuan  rakyat  dalam  mencapai  tujuan  nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, kemudian adanya aspek-aspek  fungsional dari pemerintah  yang efektif dalam  melaksanakan tugas untuk  mencapai  tujuan. 31 Governance diartikan  sebagai  hal  kekuasaan  yang ditujukan  dalam  manjemen  sumber  daya  sosial  dan  ekonomi  negara  untuk pembangunan. Good  governance merupakan  suatu  pemerintahan  yang  baik (lembaga), pemerintahan  yang bersih ( clean governance ) adalah bagian integral dari  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  dan  pemerintahan  yang  bersih
29 World  Bank, Reforms  for  Improving  Governance  and  Combating  Coruption ,  http://info. Worrldbank.org/etools/docs/library/87212/ good_governance ,  tanpa  tahun,  diakses  pada  23  Oktober 2020.
30 W. Riawan Tjandra, Praksis Good Governance , (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2006), pp. 1-2.
31 Abdul  Azis  Hakim ,  Distorsi  Sistem  Pemberhentian  (Impeachment)  Kepala  Daerah  di  Era Demokrasi Langsung , (Yogyakarta: UMMU Press, 2007), pp. 68-69.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
tidakdapat dipisahkan dengan pemerintahan yang baik. Dengan kata lain, bahwa pemerintahan yang bersih adalah sebagian dari pemerintahan yang baik. 32
Pemerintahan  yang  baik  mencerminkan  sinergi  antara  pemerintah,  swasta  dan masyarakat.  Salah  satu  komponennya  adalah  pemerintahan  yang  bersih,  yaitu pemerintahan  yang  didasarkan  atas  keabsahan  bertindak  dari  pemerintah. Good governance sebagai  norma  pemerintahan  adalah  suatu  sasaran  yang  akan ditujudan diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan asas-asas umum  pemerintahan  yang  layak  sebagai  norma  yang  mengikatyang  menuntun pemerintahan dalam mewujudkan good governance . Sinergitas good governance dengan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  layak  menciptakan  pemerintahan yang bersih ( clean governance ) dan pemerintahan yang berwibawa. 33 Sementara,
Carolyne  Elliot  dalam Civil  Society  and  Democracy merinci  komponen Good Governance ke dalam human right observance and democracy, market reforms , bureaucratic  reform  (corruption  and  transparency),  environmental  protection and sustainable development, reduction in military and defence expenditure 34
Dalam konteks Indonesia, pemerintahan yang baik ( good governance ) memiliki 8  ciri  umum,  yaitu:  akuntabilitas,  transparansi,  keadilan,  penerapan  hukum, efektif dan efisien, responsivitas, pendekatan konsensus dan partisipasi publik. 35
Asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  ( good  government ),  dikategorikan dalam 13 (tiga belas asas) sebagai berikut: 36
a. Asas kepastian hukum ( principle of legal security )
b. Asas keseimbangan ( principle of proporsionality )
c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan ( principle of equality )
32 A.  Muin  Fahmal, Peran  Asas-asas  Pemerintahan  yang  Layak  dalam  Mewujudkan  Pemerintahan yang Bersih , (Yogyakarta: Total Media, 2007), p.87.
33 Ibid. , p. 88. 34 Carolyne Elliott, Civil Society and Democarcy , (Oxford: Oxford University Press, 2009), pp. 56- 57. 35 W. Riawan Tjandra , Good Governance , p. 3. 36 Koentjoro  Purbopranoto, Beberapa  Catatan  Hukum  Tata  Pemerintahan  dan  Peradilan Administrasi  Negara ,  (Bandung:  Alumni,  1978),  pp.  29-30.  Periksa  Soerjono, Hukum  Administrasi Negara, (Jakarta:  Lembaga  Administrasi  Negara,  1999),  pp.  13-14.  Lutfi  Effendi, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara , (Malang: Bayumedia, 2004), pp. 84-85, SF Marbun dan Mahfud MD, Pokok-pokok  Hukum  Administrasi  Negara ,  (Yogyakarta:  Liberty,  2006),  pp.  59-60.  Ridwan  HR,
Hukum Administrasi Negara , (Rajawali Press: Jakarta, 2010), pp. 70-72.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
d. Asas bertindak cermat ( principle of carefulness )
e. Asas motivasi untuk setiap keputusan ( principle of motivation )
f. Asas  tidak  mencampur-adukkan  kewenangan  ( principle  of  non misuse of competence )
g. Asas permainan yang layak ( principle of fair play )
h. Asas  keadilan  atau  kewajaran  ( principle  of  reasonable  or prohibition of arbitrariness )
i. Asas  menanggapi  pengharapan  yang  wajar  ( principle  of  meeting raised expectation )
j. Asas  meniadakan  akibat  suatu  keputusan  yang  batal  ( principle  of undoing the consequences of annulled decision )
k. Asas  perlindungan  atas  pandangan  hidup  pribadi  ( principle  of protecting the personal way of life )
l. Asas kebijaksanaan ( the principle of sapientia )
m. Asas  penyelenggaraan  kepentingan  umum  ( principle  of  public
service ).

## C. Perbandingan  Regulasi  dan  Anggaran  Penanganan  Dampak  Covid-19 Antara Indonesia Dan Jepang
Indonesia  menkonfirmasi  kasus pertama infeksi Virus Corona penyebab Covid- 19  pada  awal  Maret  2020.  Sejak  saat  itu,  berbagai  upaya  penanggulangan dilakukan  Pemerintah  untuk  meredam  dampak  Covid-19  di  berbagai  sektor. Hampir  seluruh  sektor  terdampak,  tak  hanya  kesehatan.  Sektor  ekonomi  juga mengalami  dampak  serius  akibat  pandemi  Corona-19.  Pembatasan  ruang  gerak masyarakat  berpengaruh  pada  aktivitas  bisnis  yang  kemudian  berimbas  pada perekonomian.
Laporan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  pada  Agustus  2020,  menyebut  bahwa pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  pada  kuartal  II  2020  minus  5,32  persen. Sebelumnya pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya  tumbuh  sebesar  2,  97  persen,  turun  jauh  dari  pertumbuhan  sebesar  5,02
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
persen  pada  periode  yang  sama  pada  2019  lalu.  Kinerja  ekonomi  yang  yang melemah  ini  turut  pula  berdampak  pada  situasi  ketenagakerjaan  di  Indonesia. SMERU Research Institute, lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian  publik,  pada  Agustus  2020  merilis  catatan  kebijakan  yang  berjudul “Mengantisipasi  Potensi  Dampak  Kritis  Akibat  Pandemi  Covid-19  terhadap Sektor  Ketenagakerjaan.”  Dalam  catatannya  itu,  tim  riset  SMERU menggarisbawahi  setidaknya  ada  dua  implikasi  krisis  ekonomi  yang  dialami Indonesia  pada  sektor  ketenagakerjaan. Pertama ,  peningkatan  jumlah pengangguran dan kedua perubahan lanskap pasar tenaga kerja pasca-krisis. 37
Tanpa  ada  pandemi  Covid-19,  tantangan  untuk  mendapatkan  pekerjan sebenarnya  sudah  berat.  Betapa  tidak,  tak  sedikit  pasar  kerja  pada  era  digital telah bergerak ke arah yang baru. Meski begitu, sejarah mengajarkan kita bahwa perubahan  paling  dahsyat  sekalipun  selalu  menawarkan  peluang.  Setahun terakhir  pasar  ketenagakerjaan  mengalami  guncangan  hebat  akibat  pandemi Covid-19.  Perusahaan  yang  terdampak  pandemi  menjalankan  kebijakan memutuskan hubungan kerja atau merumahkan pekerja agar tertahan dari krisis. Jumlah  tenaga  kerja  yang  terdampak,  menurut  kementerian  ketenagakerjaan lebih dari 3,5 jutaan per 31 Juli 2020. Sebagian pekerja yang terkena  kebijakan ini masuk ke sektor informal, sisanya menjadi penganggur. Badan Pusat Statistik (BPS) 2,6 juta penganggur baru sehingga angka pengangguran per Agustus 2020 menjadi  9,7  juta  orang.  Sebanyak  1,2  juta  orang  diantaranya  lulusan  perguruan tinggi.  Di  sisi  lain,  jumlah  lowongan  pekerjaan  baru  makin  menciut.  Sebagai ilustrasi,  Jobstreen  Indonesia  mencatat,  jumlah  lowongan  pekerjaan  yang tersedia  di  situsnya  turun  sekitar  sepertiga  sebelum  pandemi  yang  berkisar 30.000  per  bulan.  Dalam  kurun  Maret-Mei  2020,  jumlah  lowongan  pekerjaan tinggal 8.000-10.000 per bulan. Permitaan pasar kerja yang turun akibat pandemi
37 Pandemi  Covid-19,  “Apa  Saja  Dampak  pada  Sektor  Ketenagakerjaan  Indonesia.” www.kompas.com https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19- apa-saja-dampak-pada-sktor-ketenagakerjaan-indonesia.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
juga  tecermin  dari  data  BPS  yang  menunjukkan  merosotnya  persentasi  pekerja formal dari 44,12 persen (Agustus 2020) menjadi 39,53 persen (Agustus 2020). 38
Sementara  di  Jepang,  jumlah  korban  yang  terkonfirmasi  positif  terpapar  Covid- 19  menurut  data  Kementerian  Kesehatan  pemerintah  Jepang  sampai  tanggal  20 Desember  2020  adalah  berjumlah  2391  orang. 39 Pandemi  Covid-19  telah berdampak  parah  pada  negara-negara  di  seluruh  dunia,  tidak  terkecuali  Jepang. Dengan  meningkatnya  jumlah  kasus  yang  dikonfirmasi,  pemerintah  Jepang mengumumkan  keadaan  darurat  pada  bulan  April  dan  menerapkan  langkah- langkah  kesehatan  masyarakat  yang  ketat.  kasus  primer  di  Jepang  selama  15 Januari-4  April  2020.  Klaster  terjadi  di  fasilitas  kesehatan,  seperti  rumah  sakit, dan  fasilitas  perawatan,  seperti  panti  jompo,  adalah  sumber  utama  penyebaran wabah. 40
Virus Corona dan bencana alam sama-sama muncul tiba-tiba tanpa bisa dicegah, tetapi  munculnya  tidak  ada  yang  mampu  memprediksi.  Dampak  Virus  corona berbeda  dengan  dampak  bencana  alam  seperti  banjir  atau  gempa  bumi,  Karena aktivitas  ekonomi  menjadi  sangat  terbatas,  konsumsi  swasta  untuk  bulan  April turun sekitar 20 persen dari tahun lalu. 41
Faktor  produksi  fisik  perusahaan  tidak  rusak  dan  seharusnya  faktor  produksi tetap  bisa  beroperasi  dengan  normal.  gempa  bumi  atau  banjir  atau  lainnya bencana  alam.  Modal  fisik  tidak  hancur  dan  produksi  proses  tetap  stabil  tetapi proses produksi menurun drastis karena risiko kematian yang mengancam setiap orang  termasuk  setiap  pegawai  perusahaan.  Roda  ekonomi  menurun  ekstrim, bahkan beberapa sektor nyaris berhenti seperti sektor pariwisata.  Covid-19 telah menyebabkan guncangan hebat di pasar modal seluruh dunia. 42 Kondisi Jepang,
38 “Laporan  Akhir  Tahun  Bidang  Komunitas:  Peluang  Pencari  Kerja  di  Tengah  Dunia  yang Berubah,” dalam Kompas 23 Desember 2020, p. 1.
39 https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/open-data_english.html.
40 Yuki Furuse  et al., “Clusters of Coronavirus Disease in Communities, Japan, January–April 2020, Emerging Infectious Diseases”, Vol. 26, No. 9, September 2020, p. 2176-2179.
41 Naoyuki  Yoshino,  Hiroaki  Miyamoto  &  Muhammad  Zubair  Mumtaz ,  “How  Monetary  &  Fiscal Policy  Can  Work  Against  Coronavirus  Shock:  Proposal  for  the  Issue  of  Corona  Bonds”,  Japan SPOTLIGHT, Economists’ Views on the Global Economy, May / June 2020, Economists’ Views on the Global Economy.
42 Ibid.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
harga saham menurun secara ekstrim sebesar 21% karena penurunan permintaan investasi  masa  depan,  ukuran  ekspektasi  inflasi  pasar  obligasi  sekitar  negatif 0.15%  pada  bulan  Maret  2020,  penurunan  toleransi  risiko  investor  baik  pasar barang, pasar uang dan pasar modal pada sekitar dibandingkan sebelum periode Covid-19. 43
Setelah pemerintah Jepang mengumumkan keadaan darurat untuk tujuh wilayah pada  7  April  dan  untuk  seluruh  Jepang  pada  16  April,  perdagangan  di  pasar obligasi  Japanese  Government  Bond  (JGB)    menjadi  tidak  aktif. 44 Ekonomi menghadapi  ketidakpastian  kapan  efek  negatif  wabah  Covid-19  ini  akan berakhir.  Munculnya  varian  baru  juga  semakin  menambah  ketidakpastian ekonomi. 45
Wabah  Covid-19  juga  menghantam  berbagai  industri,  termasuk  pariwisata. Industri  pariwisata  di  Amerika  Utara,  Eropa,  dan  Asia  diproyeksikan  menurun. Penurunan terbesar dialami Asia dari US$ 225,9 miliar pada 2019 menjadi US$ 164,7 miliar pada tahun ini. Pariwisata di wilayah Asia turun hingga 27%. Eropa dan  Amerika  Utara  juga  mengalami  hal  yang  sama.  Industri  pariwisata  Eropa diprediksi juga menurun 16,2% dari 2019 ke 2020. Tepatnya dari US$ 212 miliar menjadi US$ 177,7 miliar pada 2020. Tekanan industri pariwisata pada Amerika Utara  menjadi  yang  terendah  dibandingkan  Eropa  dan  Asia.  Penurunannya diprediksi  sebesar  9,4%  dari  US$  181,8  miliar  menjadi  US$  164,7  miliar. Pandemi  COVID-19  memukul  industri  pariwisata  dunia.  Beberapa  unsur  yang terdampak, seperti hotel, restoran, dan maskapai penerbangan juga merugi sebab adanya larangan perjalanan. Selain itu tekanan dari pemerintah untuk membatasi, bahkan membatalkan rencana perjalanan juga mempengaruhi income dari sektor wisata. 46
43 Minutes of the Meeting of JGB Investors (82nd Round), Tuesday, March 24, 2020.
44 Takahiro  Hattori  and  Motoki  Katano,  “Do  Fiscal  Policy  News  Shocks  Affect  JGB  Yield?” Evidence from COVID-19,  December 2020, PRI Discussion Paper Series (No.20A-15).
45 Minutes of the Meeting of JGB Investors (82nd Round), Tuesday, March 24, 2020.
46 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/23/pandemi-covid-19-memukul-industri- pariwisata-dunia-pengaruhi.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Masa  pandemi  ini  juga  sangat  berdampak  pada  sektor  industri  pariwisata Indonesia.  Sebelumnya  industri  pariwisata  yang  ada  di  Indonesia  tengah mengalami  perkembangan  yang  cukup  pesat  usai  tagar  “Wonderful  Indonesia” mulai  dikenal  dunia,  tetapi  selama  masa  pandemi  ini  baik  turis  lokal  maupun mancanegara  mengalami  penyusutan  jumlah  yang  sangat  signifikan.  Dari banyaknya sektor yang terkena dampak pandemi, industri pariwisata merupakan salah  satu  yang  terkena  dampak  terbesar  dibanding  industri-industri  lainnya. Menurut “Worl Travel And Tourism Council” kerugian yang dialami Indonesia semenjak  bulan  Januari  dari  industri  pariwisata  adalah  kurang  lebih  1,5  Miliar Dollar AS. Penutupan akses bagi turis-turis dari Tiongkok merupakan salah satu alasan  terbesarnya,  bulan  Pebruari  adalah  Tahun  Baru  Cina  yang  merupakan Peak  Season.  Wisatawan  dari  Tiongkok  yang  mendominasi  banyaknya  turis asing pada Peak Season kali ini. 47
Virus  Corona  ini  juga  memaksa  tutupnya  banyak  hotel  pada  masa  pandemi  ini. Hingga  sekitar  ratusan  ribu  karyawan  tetap  juga  dirumahkan  dan  hanya mendapatkan setengah gaji karna pandemi ini, yang membuat perkonomian para karyawan  yang  dirumahkan  menurun,  belum  lagi  karyawan  yang  statusnya sebagai DW ( Daily Worker ) yang kehilangan seluruh penghasilannya. Karyawan daily worker biasanya menerima bayaran kisaran Rp 65.000-125.000 perharinya (tergantung  kebijakan  hotel  dan  UMR  daerah  tempat  hotel  berada)  bisa dibayangkan  dari  2  bulan  tidak  bekerja  berapa  penghasilan  yang  mereka lewatkan.  Selain  hotel  ada  juga  perusahaan  perusahaan  pendukung  pariwisata yang mengalami kerugian lainnya seperti industri bus.
Hal  itu  dimulai  sejak  pemerintah  Jepang  mengumumkan  pembatasan  wilayah setelah  kasus  positif  Covid-19  pertama  ditemukan  pada  awal  Februari  2020. Hanya  dalam  waktu  sebulan  saja,  kata  Konishi,  Jepang  sudah  mengalami penurunan kunjungan wisatawan mancanegara hampir 50 persen, dari 8,6 juta di 20  Januari,  menjadi  4,9  juta  di  20  Februari  2020.  Adapun,  penurunan  jumlah
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
wisatawan  terbesar  berasal  dari  Cina  yang  telah  lebih  dulu  mengalami  dampak Covid-19. Lalu disusul Taipei, Hongkong, Korea Selatan, dan Singapura.
Dampak  kepada  industri  pariwisata  di  Jepang  turun  ke  4,9  juta  pada  Februari 2020.  Penurunan  terbesar  berasal  dari  Cina  menjadi  0,7  juta  setelah  Januari tumbuh  3,1  juta  kunjungan.  Bahkan,  salah  satu  maskapai  nasional  asal  Jepang All  Nippon  Airways  mengalami  penurunan  pendapatan  hingga  menyebabkan defisit mencapai U$ 600 miliar. Penyebabnya, sebanyak 40 persen penerbangan domestik  telah  mengalami  penurunan,  sementara  penerbangan  internasional turun  hingga  90  persen.  Dampak  wisata  Pemerintah  Jepang  meningkatkan kewaspadaan  terkait  wabah  virus  corona  COVID-19.  Organisasi  Kesehatan Dunia  (WHO)  menjelaskan,  terdapat  230  orang  yang  terinfeksi  virus  corona, pada 29 Februari 2020.
Pemerintah Jepang berupaya mencegah penyebaran wabah virus corona, dengan membatalkan atau  menunda beberapa festival dan acara. Bahkan taman hiburan antara lain Tokyo Disneyland, Tokyo DisneySea, Universal Studios Japan, telah ditutup untuk sementara waktu. 48 Pada awal pandemi, Januari Pebruari, misalnya China  mengumumkan  larangan  grup  travel  dari  China  ke  luar  negeri  sebagai bagian  dari  pencegahan  penyebaran  “coronavirus  Wuhan”.  Hal  tersebut berdampak pada pembatalan perjalanan wisata di beberapa negara, termasuk dari China  ke  Jepang.  Kamome,  salah  satu  agen  perjalanan  Jepang  yang  menangani pasar China telah menerima sekitar 20.000 pembatalan paket wisata turis China hingga  tanggal  Februari  2020.  Seperti  dilansir  dari  CNN,  Jepang  sempat menerima sekitar 9.6 juta pengunjung dari China pada 2019. 49
Pandemi  Covid-19  jelas  sangat  berdampak  bagi  dunia  pendidikan  di  Indonesia. Dampak  yang  segera  terlihat  tentu  saja  adanya  perubahan  model  pembelajaran dari sistem luring (luar jaringan/ offline ) menjadi daring (dalam jaringan/ online ), yang  segera  terlihat  pengaruhnya  dan  harus  menjadi  menjadi  perhatian  semua
48 https://travel.tempo.co/read/1314303/begini-pengaruh-virus-corona-terhadap-pariwisata-jepang.
49 "Dampak Virus
Corona, Terjadi 20.000 Pembatalan Wisata di Jepang",
https://travel.kompas.com/read/2020/01/28/141413127/dampak-virus-corona-terjadi-20000- pembatalan-wisata-di-jepang.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
pihak.  Demi  menghentikan  penyebaran  corona  ini  budaya  tatap  muka  berubah menjadi “home schooling”. Mengutip laporan BBC, pemerintah Jepang menutup semua  sekolah  untuk  antisipasi  penyebaran  virus  corona.  Penutupan  itu diperkirakan  mempengaruhi  13  juta  siswa  pada  berbagai  jenjang  akan  berlanjut hingga tahun ajaran berakhir. 50
Ada  sejumlah  regulasi  yang  diterbitkan  Pemerintah  Indonesia  sebagai  landasan pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  dalam  penanganan  pandemi  Covid-19, yaitu:
1. Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang  Republik  Indonesia (Perppu)  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan  Perenomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
2. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  rangka  percepatan  penanganan Covid-19.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Presiden  Nomor  7  Tahun  2020  tentang  Gugus  Tugas  Percepatan Penanganan Covid-19.
4. Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
5. Instruksi  Presiden  Nomor  4  Tahun  2020  tentang  Refocusing  Kegiatan, Realokasi  Anggaran  serta  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dalam  Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  19/PMK.07/2020 tentang  Penyaluran  dan  Penggunaan  Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana
50 https://travel.tempo.co/read/1314303/begini-pengaruh-virus-corona-terhadap-pariwisata-jepang.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Insentif  Daerah  Tahun  Anggaran  2020  dalam  Rangka  Penanggulangan Covid-19.
8. Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
9. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2020 tentang Pedoman Pembatasan dalam Rangka Penanganan Covid-19.
10. Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  6/KM.7/2020 tentang  Penyaluran  Dana  Alokasi  Khusus  Fisik  Bidang  Kesehatan  dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19.
11. Instruksi Menteri Dalam  Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang  Pencegahan  Penyebaran  dan  Percepatan  Penanganan  Covid-19  di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Surat  Edaran  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Pelaksanaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Covid-19.
13. Surat  Edaran  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah (LKPP)  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi pada Pemilihan Penyedia dalam Masa
Wabah Covid-19.
14. Surat  Edaran  Badan  Pengawasan  Keuangan  Dan  Pembangunan  (BPKP) Nomor SE-6/KD2/2020 tentang Tata Cara Reviuw oleh Aparat Pengawasan Intern  Pemerintah  atas  Pengadaan  Barang/Jasa  dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Covid-19.
15. Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  440/2622/SJ  tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah.
16. Surat  Edaran  Kementerian  Keuangan  RI  Nomor  S-247/MK.07/2020 tentang  Penghentian  Proses  Pengadaan  Barang/Jasa  Dana  Alokasi  Khusus (DAK)  Fisik  Tahun  Anggaran  2020 (selain  Bidang  Kesehatan  dan  Bidang
Pendidikan ).
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
17. Surat  Edaran  Kementerian  Dalam  Negeri  RI  Nomor  905/2622/SJ  tentang Penghentian  Proses  Pengadaan  Barang/Jasa  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) Fisik  Tahun  Anggaran  2020  (selain  Bidang  Kesehatan  dan  Bidang
Pendidikan).
18. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  Terkait
Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
Pemerintah  Jepang  menerbitkan  kebijakan  dasar  pertama  tentang  penanganan dan  Pengendalian  Penyakit  Novel  Coronavirus  pada  tanggal  28  Maret  2020. Kebijakan  dasar  merupakan  panduan  terpadu  tentang  tindakan  penanganan  dan pengendalian  wabah  Covid-19  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan masyarakat. Kepala  Pusat  Penanggulangan  Coronavirus  pemerintah  Jepang mengumumkan  pemberlakuan    keadaan  darurat  selama    29  hari  sejak  7  April hingga  6  Mei  2020  untuk  wilayah  adalah  Saitama,  Chiba,  Tokyo,  Kanagawa, Osaka, Hyogo dan Fukuoka dan pada 16 April diperluas ke 47 wilayah lainnya. 51
Pada  tanggal  7  April  2020,  Kepala  Novel  Markas  Besar  Penanggulangan  Virus Corona  mengumumkan  keadaan  darurat  berdasarkan  Pasal  32  ayat  1  Undang- Undang  tentang  Tindakan  Khusus  untuk  Pandemi  Influenza  dan  Kesiapsiagaan dan  Penanggulangan  Penyakit  Menular  Baru.  Periode  di  mana  tindakan  darurat harus diambil berdasarkan deklarasi ini adalah 29 hari dari 7 April hingga 6 Mei 2020.  Area  di  mana  tindakan  darurat  harus  diambil  adalah  Saitama,  Chiba, Tokyo,  Kanagawa,  Osaka,  Hyogo  dan  Prefektur  Fukuoka  dan  pada  16  April. Selanjutnya  wilayah  sasaran  diperluas  ke  semua  47  prefektur  (periode  di  mana tindakan  darurat  harus  diambil  untuk  wilayah  ini  adalah  dari  16  April  hingga  6 Mei).  Kemudian  dapat  dilihat  beberapa  hasil,  dengan  jumlah  kasus  yang  baru dilaporkan menunjukkan tren menurun.
51 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000634753.pdf.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Pemerintah Indonesia menentukan anggaran penanganan Covid-19 dari Rp 405,1 triliun  menjadi  Rp  677,2  triliun.  Setelah  berubah  beberapa  kali  anggarannya membengkak  Rp  272,1  triliun  atau  sebesar  67  persen.  Jadi,  biaya  penanganan Covid-19  yang  akan  tertuang  dalam  revisi  Perpres  adalah  diidentifikasikan sebesar Rp 677,2 triliun.
Besaran  anggaran  itu  terdiri  dari  berbagai  hal. 52 Pertama ,  anggaran  sebesar  Rp 87,55  triliun  diperuntukkan  bagi  bidang  kesehatan. Kedua ,  diperuntukkan  bagi perlindungan  sosial  masyarakat  yang  terdampak  Covid-19  sebesar  Rp  203,9 triliun. Ketiga ,  diperuntukkan  bagi  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  yang  terdampak  Covid-19  sebesar  Rp  123,46  triliun. Keempat , dikucurkan  anggaran  sebesar  Rp  120,61  triliun  untuk  insentif  dunia  usaha  agar mereka  mampu  bertahan  dengan  melakukan  relaksasi  di  bidang  perpajakan  dan stimulus lainnya. Dan kelima , pemerintah juga menganggarkan Rp 44,57 triliun bagi  pendanaan  korporasi  yang  terdiri  dari  BUMN  dan  korporasi  padat  karya. Keenam ,  dukungan  untuk  sektoral  maupun  kementerian  dan  lembaga  serta Pemda yang mencapai Rp 97,11 triliun.
Sementara  pada  20  April  2020,  Pemerintah  Jepang  mengeluarkan  anggaran sebagai  paket  stimulus  ekonomi  terhadap  penyakit  Covid-19  sekitar  1,8  triliun yen Jepang direncanakan untuk tindakan terkait medis dan farmasi.  13,9 miliar yen  digunakan  untuk  pengadaan  obat  antivirus  Avigan  (Favipiravir),  32  miliar yen  untuk  pengembangan  vaksin  secara  nasional  dan  internasional.  terdapat ketidakpastian  yang  signifikan  atas  prospek  ekonomi.  Risiko  berkepanjangan Pandemi  Covid-19  sangat  menekan  ekonomi  Jepang.    Langkah  pemerintah sektor  keuangan  dilakukan  dengan  memastikan  tersedianya  pembiayaan perusahaan  akibat  menurunnya  kapasitas  keuangan  perusahaan.    Stabilitas kondisi  keuangan  yang  adaptif  untuk    menggerakkan  perekonomian  riil. Pemerintah  melakukan  penyesuaian  tingkat  ekspektasi  penurunan  pertumbuhan ekonomi dan konsumsi rumah tangga selama pandemi.
52 "Anggaran  Penanganan  Covid-19  Membengkak  Jadi  Rp  677,2  Triliun,  Ini  Rinciannya", https://nasional.kompas.com/read/2020/06/04/05010011/anggaran-penanganan-covid-19- membengkak-jadi-rp-677-2-triliun-ini-rinciannya.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  muka,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  kedua negara  sama-sama  merasakan  dampak  Covid-19  dalam  berbagai  sektor,  seperti terutama sektor kesehatan, tetapi juga sektor perekonomian dan ketenagakerjaan, industri  pariwisata,  dan  sektor  pendidikan.  Meskipun  kedua  negara  sama-sama menentukan  regulasi  dan  anggaran  krisis  untuk  menanggulangi  dampak  Covid- 19, letak dan  kondisi geografis, luasnya  wilayah Indonesia  yang tersebar dalam ribuan  pulau,  banyaknya  dan  heterogennya  jumlah  penduduk,  serta  budaya masyarakat  dan  pemerintahan  yang  berbeda  dengan  Jepang  menyebabkan perbedaan  langgam  dalam  penanganan  dan  penanggulangan  pandemi  Covid-19 di kedua negara. Wallahu’alam bishawab.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm

## DAFTAR PUSTAKA
Amelin,  Fred, Kapita  Selekta  Hukum  Kedokteran ,  Jakarta:  Grafikatama  Jaya, 1991.
Andrew, Jane Andrew, Max Baker, James Guthrie, Ann Martin-
Sardesai,“Australia's  COVID-19  Public  Budgeting  Response:  The Straitjacket of Neoliberalism”, Journal of Public Budgeting, Accounting
&  Financial  Management Vol.  32,  No.  5,  2020©  Emerald  Publishing
Limited 1096-3367 DOI 10.1108/JPBAFM-07-2020-0096.
Andrushkiv,  Bohdan,  Yuriy  Vovk,  Olha  Pohaydak,  Iryna  Fedyshyn  “Crisis  of Relationship  in  General  Theory  of  Crisis”, Journal  of  International Studies , Vol. 4, No 1, 2011.
Basuki,  Udiyo,  “Merunut  Konstitusionalisme  Hak  atas  Pelayanan  Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia”, Jurnal  Caraka  Justitia Vol.1,  No.1,  Mei
2020.
Becker,  Sebastian  D.,  Matthias  D.  Mahlendorf,  Utz  Schäffer,  Mario  Thaten, “Budgeting  in  Times  of  Economic  Crisis”, Contemporary  Accounting Research Volume  33,  Issue  4,  Canadian  Academic  Accounting
Association, 14 December 2015.
Calomiris,  Charles,  W.  and  Joseph  R.  Mason.  2003.  "Consequences  of  Bank Distress  During  the  Great  Depression." American  Economic  Review ,
93(3):937-947. DOI: 10.1257/000282803322157188.
De  Jong,  Maarten, Alfred  T. Ho,  “Emerging  Fiscal  Health  and  Governance Concerns  Resulting  from  Covid-19  Challenges”, Journal  of  Public Budgeting, Accounting & Financial Management © Emerald Publishing
Limited 1096-3367 DOI 10.1108/JPBAFM-07-2020-0137.
Effendi,  Lutfi, Pokok-pokok  Hukum  Administrasi  Negara ,  Malang,  Bayumedia, 2004.
Elliott,  Carolyne, Civil  Society  and  Democarcy ,  Oxford,  Oxford  University Press, 2009.
Fahmal,  A.  Muin, Peran  Asas-asas  Pemerintahan  yang  Layak  dalam Mewujudkan  Pemerintahan  yang  Bersih ,  Yogyakarta,  Total  Media,
2007.
Furuse  Yuki,  et  al.,  “Clusters  of  Coronavirus  Disease  in  Communities,  Japan,
January–April  2020,  Emerging  Infectious  Diseases”,  Vol.  26,  No.  9, September 2020, p. 2176-2179.
Grossi, Giussepe, Alfred T. Ho, Philip G. Joyce, 2020, “Budgetary Responses to a  Global  Pandemic:  International  Experiences  and  Lessons  for  a Sustainable  Future”, Journal  of  Public  Budgeting,  Accounting  & Financial  Management Vol.  32,  No.  5,  2020©  Emerald  Publishing Limited 1096-3367 DOI 10.1108/JPBAFM-12-2020-189. Guwandi, J., Hukum Medik , Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Hakim,  Abdul  Azis ,  Distorsi  Sistem  Pemberhentian  (Impeachment)  Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung , Yogyakarta, UMY Press, 2007. HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara , Rajawali Press, Jakarta, 2010. Iskandarsyah,  Mudakir, Tuntutan  Pidana  dan  Perdata  Malpraktik ,  Bekasi, Permata Aksara, 2010.
Joyce, Philip G., and Aichiro Suryo Prabowo, “Government Responses To The Coronavirus In The United States: Immediate Remedial Actions, Rising Debt Levels And Budgetary Hangovers”, Journal of Public Budgeting,
Accounting  &  Financial  Management Vol.  32,  No.  5,  2020©  Emerald Publishing Limited 1096-3367 DOI 10.1108/JPBAFM-07-2020-0111. Kansil,  C.S.T., Pengantar  Hukum  Kesehatan  Indonesia ,  Jakarta,  Rineka  Cipta, 1992.
Kellner,  Douglas,  “Sociological  Perspectives”,  Vol.  33,  No.  1, Critical  Theory (Spring,  1990),  Published  by:  Sage  Publications,  Inc.  DOI: 10.2307/1388975.
Koeswadji, Hukum dan Masalah Medik , Surabaya, Universitas Airlangga, 1984. Leenen,  H.J.J., Gezondheidszorg  en  Recht ,  Samson  Uitgevery,  Alphen  aan  den Rijn, 1981. Marbun,  SF,  dan  Mahfud  MD, Pokok-pokok  Hukum  Administrasi  Negara , Yogyakarta, Liberty, 2006. Maskawati dkk, Hukum Kesehatan: Dimensi Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan , Yogyakarta, Litera, 2018.
Mijn,  W.B.  Van  der, Medical  Liability  (Issues  of  Health  Law) ,  Jakarta,  Badan
Pembinaan Hukum Nasional, 1999.
Minutes  of  the  Meeting  of  JGB  Investors  (82nd  Round),  Tuesday,  March  24, 2020 Nasution,  Bahder  Johan, Hukum  Kesehatan:  Pertanggungjawaban  Dokter , Jakarta, Rineka Cipta, 2013.
Nohrstedt,  Daniel  and  Christopher  M.  Weible,  “The  Logic  of  Policy  Change after  Crisis:  Proximity  and  Subsystem  Interaction”, RHCPP  (Risk, Hazard  &  Crisis  in  Public  Policy) ,  Volume  1,  Issue  2,  July  2010, The Policy Studies Organization.
Porfiriev,  Boris,  “Managing  Crises  in  the  EU:  Some  Reflections  of  a  Non ‐ EU Scholar”, Journal  of  Contingencies  and  Crisis  Management ,  Volume 13, Issue 4, December 2005-March 2006.
Purbopranoto,  Koentjoro, Beberapa  Catatan  Hukum  Tata  Pemerintahan  dan Peradilan Administrasi Negara , Bandung, Alumni, 1978.
Rosdianti,  Yenti,  “Perlindungan  Hak  atas  Kesehatan  melalui  Kebijakan Pengendalian Tembakau”, dalam Jurnal HAM Volume VIII. Siswati,  Sri, Etika  dan  Hukum  Kesehatan  dalam  Perspektif  Undang-Undang Kesehatan , Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
Soekanto,  Soerjono, Aspek  Hukum  Kesehatan  (Suatu  Kumpulan  Catatan) , Jakarta, IND-HILL-CO, 1990.
Soerjono, Hukum Administrasi Negara, Jakarta,  Lembaga  Administrasi Negara, 1999.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Takahiro  Hattori  and  Motoki  Katano,  “Do  Fiscal  Policy  News  Shocks  Affect JGB  Yield?”  Evidence  from  COVID-19,  December  2020,  PRI Discussion Paper Series (No.20A-15).
Tjandra,  W.  Riawan, Praksis  Good  Governance ,  Yogyakarta,  Pondok  Edukasi, 2006.
Wiradharma, Danny, Hukum Kedokteran , Jakarta, Binarupa Aksara, 1996. World  Bank, Reforms  for  Improving  Governance  and  Combating  Coruption , http://info. Worrldbank.org/etools/docs/library/87212/ good_governance , tanpa tahun, diakses pada 23 Oktober 2020.
Yoshino, Naoyuki,  Hiroaki  Miyamoto  &  Muhammad  Zubair  Mumtaz ,  “How Monetary  &  Fiscal  Policy  Can  Work  Against  Coronavirus  Shock: Proposal  for  the  Issue  of  Corona  Bonds”,  Japan  SPOTLIGHT, Economists’  Views  on  the  Global  Economy,  May/June  2020, Economists’ Views on the Global Economy.

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  35/Pmk.07/2020  Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam  Rangka  Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)  Dan/Atau  Menghadapi  Ancaman  Yang  Membahayakan Perekonomian Nasional.
Permenkeu RI Nomor 185/PMK.02/2020 tanggal 24 November 2020 (Bn Tahun 2020  No.1379)  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia tentang  Pengelolaan  Anggaran  Dalam  Rangka  Penanganan  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  Dan/Atau  Program  Pemulihan Ekonomi Nasional.
Permenkeu  RI  Nomor  187/PMK.05/2020  Tanggal  26  November  2020  (Bn Tahun 2020 No.1392) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang  Tata  Cara  Penerbitan  Surat  Berharga  Negara  Dalam  Rangka Penanganan  Dampak  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020, serta Penggunaan Sisa Dana  Penerbitan  Surat  Berharga  Negara  Tahun  2020  Dalam  Rangka Pembiayaan  Pelaksanaan  Lanjutan  Kegiatan  Penanganan  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  Dan  Pemulihan  Ekonomi Nasional Tahun 2021.
Sumber-sumber lain: internet, surat kabar https://amp.kompas.com/money/read/2020/06/25/125033526/imf-covid-19- sebabkan-perekonomian-global-rugi-rp-168000-triliun,  akses  25  Juni 2020, jam 11.15 WIB.
https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53803186,  akses  17  Agustus  2020,  jam 12.00 WIB.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-Covid- 19#I, akses 19 Juli 2020 jam 10.00 WIB.
Monica, Kirya, https://www.cmi.no/publications/7242-mainstreaming-anti- corruption-in-pandemic-plans-and-policies,  diakses  18  Juli  2020  jam 20.00 WIB. https://travel.tempo.co/read/1314303/begini-pengaruh- virus-corona-terhadap-pariwisata-jepang. https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000634753.pdf.
Minutes  of  the  Meeting  of  JGB  Investors  (82nd  Round),  Tuesday,  March  24, 2020. https://www.unisbank.ac.id/v2/news/dampak-besar-corona-terhadap-industri- pariwisata. https://travel.tempo.co/read/1314303/begini-pengaruh-virus-corona-terhadap- pariwisata-jepang.
"Dampak  Virus  Corona,  Terjadi  20.000  Pembatalan  Wisata  di  Jepang", https://travel.kompas.com/read/2020/01/28/141413127/dampak-virus- corona-terjadi-20000-pembatalan-wisata-di-jepang.
Pandemi Covid-19, “Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia.” www.kompas.comhttps://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/1025 00165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sktor-ketenagakerjaan- indonesia.
“Laporan  Akhir  Tahun  Bidang  Komunitas:  Peluang  Pencari  Kerja  di  Tengah Dunia yang Berubah,” dalam Kompas 23 Desember 2020. https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/open-data_english.html. "Anggaran  Penanganan  Covid-19  Membengkak  Jadi  Rp  677,2  Triliun,  Ini Rinciannya",https://nasional.kompas.com/read/2020/06/04/05010011/an ggaran-penanganan-covid-19-membengkak-jadi-rp-677-2-triliun-ini- rinciannya.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/23/pandemi-covid-19- memukul-industri-pariwisata-dunia-pengaruhi. https://www.who.int/data#reports, akses 16 Juli 2020, jam 13.09 WIB. https://covid19.kemkes.go.id/, akses 19 Juli 2020, jam 14.00 WIB.