PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, April-Juni 2023, Halaman 145-156 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
PENERAPAN SANKSI PENGHENTIAN KEGIATAN KEPADA PELAKU USAHA DALAM PERKARA PERSEKONGKOLAN TENDER PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Inamawati Mastuti Dewi 1 ; Teddy Anggoro 2 .
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Kampus UI Depok, Depok, Jawa Barat, 16424 Indonesia Email: inamawati.mastuti@ui.ac.id  tanggoro@ui.ac.id Naskah diterima : 15/05/2023, revisi : 28/06/2023, disetujui 30/06/2023

## Abstract
Business  competition  law  enforcement  in  Indonesia  is  carried  out  by  the Business  Competition  Supervisory  Commission    through  roles  including supervision,  consultation  and  investigation.  One  example  of  activities  that  are prohibited in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition is conspiracy. Conspiracies that are rife in government procurement of goods/services or government tenders.  Business Competition Supervisory Commission can impose sanctions in the form of orders to  Business  Actors  to  stop  activities  on  the  issue  of  tender  conspiracy,  but  in practice  these  sanctions  are  supplemented  by  a  ban  on  participating  in government  tenders  originating  from  Central  Government  Expenditure  Budget /Local  Government  Expenditure  Budget.  Thus  there  is  a  difference  between regulation and application related to sanctions in the conspiracy tender.
Keywords:  Business  Competition  Supervisory  Commission,  Conspiracy,  Tender, Sanctions.

## Abstrak
Penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  melalui  peran  antara  lain  pengawasan, konsultasi, maupun penyelidikan. Salah satu contoh kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah kegiatan persekongkolan. Persekongkolan yang  marak  terjadi  dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  atau  tender pemerintah.  KPPU  dapat  menjatuhkan  sanksi  berupa  perintah  kepada  Pelaku Usaha  untuk  melakukan  penghentian  kegiatan  pada  perkara  persekongkolan tender  dimaksud,  namun  pada  praktiknya  sanksi  tersebut  ditambah  dengan larangan  mengikuti  kegiatan  tender  pemerintah  yang  bersumber  dari APBN/APBD.  Dengan  demikian  terdapat  perbedaan  antara  pengaturan  dan penerapan terkait sanksi dalam persekongkolan tender.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, April-Juni 2023, Halaman 145-156 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
Kata Kunci: KPPU, Persekongkolan, Tender, Sanksi.

## A. Pendahuluan
Artikel ini membahas mengenai sanksi berupa perintah kepada Pelaku Usaha untuk  penghentian  kegiatan  yang  diakibatkan  adanya  persekongkolan  tender dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Persaingan usaha memiliki manfaat antara lain untuk mencapai pendayagunaan sumber daya yang optimal.  Dengan  adanya  persaingan,  para  pengusaha  akan  berlomba-lomba bersaing dalam memberikan harga kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat akan diuntungkan, namun demikian persaingan usaha ini perlu diatur oleh  Pemerintah  agar  tidak  terjadi  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  sehingga dibentuklah  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999). 1
Penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  melalui  peran  antara  lain  pengawasan, konsultasi,  maupun  penyelidikan.  Selanjutnya,  dalam  UU  5/1999  juga  diatur mengenai kewenangan dan tugas KPPU, yang meliputi yudikatif, legislatif maupun eksekutif.  Kewenangan  yudikatif  dimaksud  adalah  kewenangan  dalam  rangka penyelidikan, pemeriksaan persidangan hingga memutus perkara sampai dengan memberikan  hukuman  atau  sanksi  administratif  kepada  Pelaku  Usaha  yang terbukti  bersalah.  Selanjutnya,  kewenangan  legislatif  adalah  kewenangan  KPPU dalam  menyusun  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  berlaku  secara internal  maupun  eksternal.  Kemudian,  kewenangan  eksekutif  merupakan kewenangan KPPU mengeksekusi UU 5/1999 dalam rangka penerapannya dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. 2
Salah satu contoh kegiatan yang dilarang dalam UU 5/1999 adalah kegiatan persekongkolan, yang pengertiannya diatur dalam Pasal 1 Angka 8 sebagai berikut:
“Persekongkolan  atau  konspirasi  usaha  adalah  bentuk  kerjasama  yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai  pasar  bersangkutan  bagi  kepentingan  pelaku  usaha  yang bersekongkol .”
Persekongkolan ini secara umum merupakan suatu bentuk kerja sama dalam bidang usaha yang memiliki tujuan untuk menguasai pasar tertentu yang menjadi
1 Mustafa Kamal Rokan, “Hukum Persaingan Usaha,” (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm 1-10.
2 Adis  Nur  Hayati,  “Analisis  Tantangan  Dan  Penegakan  Hukum  Persaingan  Usaha  Pada  Sektor  E- Commerce Di Indonesia”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 21, No. 1 (Maret 2021): 119.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, April-Juni 2023, Halaman 145-156 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
target dari pengusaha yang bersekongkol. 3 Selanjutnya, persekongkolan ini marak terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah atau tender pemerintah.
Berikut  ini  terdapat  data  di  tahun  2020  yang  menunjukkan  tingginya pelanggaran  berjenis  persekongkolan.  Adapun  data  ini  bersumber  dari website resmi KPPU yaitu sebagai berikut:
Tabel 1.1 Persentase Jenis Pelanggaran Tahun 2021

## PENYELIDIKAN BERDASARKAN JENIS PELANGGARAN
Jenis Persentase Dugaan Persekongkolan Tender : 69,2 % Dugaan Pelanggaran di Luar Persekongkolan Tender : 30,8 % Tabel 1.2 Persentase Putusan KPPU Tahun 2021

## PENYELIDIKAN BERDASARKAN JENIS PELANGGARAN
Jenis Persentase Dugaan Persekongkolan Tender : 39 % Dugaan Pelanggaran di Luar Persekongkolan Tender : 19 % Merger : 42 %
Persekongkolan  tender  memiliki  beberapa  unsur  yang  dapat  diidentifikasi, antara lain sebagai berikut: 4
1. Adanya kerjasama antara 2 (dua) pihak atau lebih;
2. Adanya  tindakan  nyata  atau  diam-diam  untuk  melakukan  kecurangan  yang berkaitan dengan dokumen tender;
3. Adanya  tindakan  membandingkan  tender  yang  saat  ini  dilaksanakan  dengan tender sebelumnya.
Selain mengetahui pengertian persekongkolan sebagaimana diatur dalam UU
5/1999, perlu diketahui juga pengertian mengenai tender yang diatur juga dalam
3 Ibid ., hlm. 162.
4 I Gusti Agung Ayu Istri Ngurah Intan Savitri D, “Penyelesaian Terhadap Persekongkolan Tender Di Dalam Suatu Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No. 4 (2021): 605.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, April-Juni 2023, Halaman 145-156 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
Penjelasan Pasal 22 UU 5/1999 yaitu:
“Tender  adalah  tawaran  mengajukan  harga  untuk  memborong  suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.”
Dalam  tender,  juga  dapat  diidentifikasi  mengenai  unsur-unsur  yang  dapat menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat, yaitu sebagai berikut: 5
1. Proses pemilihan dalam tender pemerintah yang bersifat tertutup;
2. Persyaratan  tender  yang  disusun  bersifat  diskriminatif  sehingga  tidak  semua Pelaku Usaha dapat menjadi peserta tender atau melakukan penawaran;
3. Spesifikasi  barang/jasa  yang  ditenderkan  dibuat  hanya  untuk  Pelaku  Usaha tertentu.
Dalam  mengikuti  tender  pemerintah,  seharusnya  Pelaku  Usaha  tidak melakukan praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat dikarenakan tender pemerintah  diselenggarakan  untuk  menghindari  hal  dimaksud,  kemudian menghasilkan pemenang tender yang telah memenuhi berbagai persyaratan tender sehingga  Pemerintah  mendapatkan  harga  terbaik  dan  kualitas  sesuai  dengan kebutuhan. 6
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  KPPU  memiliki  kewenangan  dalam memberikan sanksi kepada Pelaku Usaha yang melakukan persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU 5/1999, sebagai berikut:
Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU 5/1999
“Ayat  (1):  Komisi  berwenang  menjatuhkan  sanksi  berupa  tindakan administratif  terhadap  pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  Undang- undang ini.”
“Ayat (2) huruf c: Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang  terbukti  menimbulkan  praktek  monopoli  dan  atau  menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.”
Berdasarkan  kewenangan  KPPU  di  atas,  KPPU  dapat  menjatuhkan  sanksi berupa  penghentian  kegiatan  kepada  Pelaku  Usaha  yang  terbukti  melakukan persekongkolan  tender  dan  sanksi  pengenaan  denda  kepada  Pelaku  Usaha  yang bersangkutan,  namun  pada  praktiknya  terdapat  putusan  KPPU  yang  melarang Pelaku Usaha untuk mengikuti kegiatan tender pemerintah yang bersumber dari
5 Tomson Munte, Hisar Siregar dan Erita Wagewati Sitohang, “Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menegakkan Hukum Persaingan Usaha Khususnya Mengenai Persekongkolan Pada Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” PATIK : Hukum Untuk Perdamaian dan Kesejahteraan Masyarakat, Vol. 07, No. 02 (Agustus 2018), hlm. 157.
6 Ibid., hlm. 153.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, April-Juni 2023, Halaman 145-156 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
APBN/APBD  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Hal  ini  tentu  saja  perlu  diteliti  lebih mendalam,  dikarenakan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  UU  5/1999  tidak menyebutkan  pemberian  sanksi  dalam  ranah  tender  pemerintah  dimaksud. Selanjutnya,  berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dalam  artikel  ini  dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Apakah Komisi Pengawas Persaingan  Usaha telah melampaui  kewenangannya dalam  menerapkan  sanksi  berupa  perintah  kepada  Pelaku  Usaha  untuk menghentikan kegiatan pada perkara persekongkolan tender?
2. Bagaimana seharusnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerapkan sanksi berupa  perintah  kepada  Pelaku  Usaha  untuk  menghentikan  kegiatan  pada perkara persekongkolan tender?

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris, menggunakan  fakta-fakta  empiris  yang  diambil  dari  perilaku  manusia,  baik  itu perilaku  verbal  yang  diperoleh  melalui  wawancara  maupun  perilaku  nyata  yang dilakukan  melalui  pengamatan  langsung.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan yaitu wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara  peneliti  dan  responden  atau  narasumber  untuk  mendapatkan  informasi. Analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  data  kualitatif,  yaitu  berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan informasi yang hanya dapat dilihat menggunakan peraturan perundang-undangan, pandangan teori, konsepsi, para ahli, dan logika.

## C. Hasil dan Pembahasan
B.1 Kewenangan KPPU dalam Menerapkan Sanksi Berupa Perintah kepada Pelaku  Usaha  Untuk  Menghentikan  Kegiatan  pada  Perkara Persekongkolan Tender
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Kewenangan” memiliki pengertian  yaitu:  “ hak  dan  kekuasaan  yang  dipunyai  untuk  melakukan sesuatu ”. Selanjutnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga  pemerintah  non  kementerian  yang  bersifat  independen  dan kewenangannya  diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (Keppres  75/1999).  Adapun kewenangan  KPPU  yang  dimuat  dalam  Pasal  4  huruf  d  Keppres  75/1999 adalah:
“Mengambil  tindakan  sesuai  dengan  wewenang  Komisi  sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.”
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, April-Juni 2023, Halaman 145-156 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
Kewenangan  KPPU  yang  berkaitan  dengan  penjatuhan  sanksi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  36  huruf  l  UU  5/1999  adalah  sebagai berikut:
“ Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.”
Kemudian, KPPU juga diberikan mandat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (UU 5/1999) untuk mengawasi jalannya peraturan perundang-undangan tersebut di masyarakat. 7
Dalam  persaingan  usaha,  persekongkolan  tender  meliputi  pengaturan harga  dalam  proses  tender.  Persekongkolan  tender  melibatkan  kerjasama diantara  para  peserta  tender  dalam  rangka  melakukan  penawaran  yang nantinya  akan  memenangkan  salah  satu  peserta  tender  yang  bekerjasama tersebut. 8 Mekanisme  pencegahan  persekongkolan  tender  dapat  dilakukan dengan  cara  mengidentifikasi  pelaku  persekongkolan  tender  dan memberikan sanksi melalui proses tender. 9
Pengertian  persekongkolan  tender  dalam  Pasal  22  UU  5/1999  adalah sebagai berikut:
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”
Persekongkolan  tender  dapat  diklasifikasi  ke  dalam  3  (tiga)  model perjanjian, yaitu: 10

## 1. Bid Suppression
Perjanjian  ini  dilakukan  dengan  cara  menekan  peserta  tender  lain agar  mencabut  penawaran  yang  telah  dimasukan  atau  mencegah  agar peserta  tender  lain  tidak  memasukan  penawaran.  Selain  itu,  dapat  juga dilakukan  dengan  cara  mencegah supplier untuk  mendukung  pekerjaan peserta tender lainnya.
2. Complementary Bidding
Perjanjian  ini  meliputi  kerjasama  antara  peserta  tender  dimana terdapat peserta yang dengan sengaja meninggikan harga penawaran atau sengaja menyampaikan persyaratan tender yang tidak dapat diterima.
7 Nadir, “Hukum Persaingan Usaha: Membidik Persaingan Tidak Sehat dengan Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat,” (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015), hlm. 118.
8 Kai Huschelrath, “Economic Approaches to Fight Bid Rigging,” Journal of European Competition Law & Practice , Vol. 4, No. 2 (2013): 185.
9 Ibid.
10 Alberto Heimler, “Cartels in Public Procurement ,” Journal of Competition Law & Economics, Vol. 8, No. 4 (2012): 853.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, April-Juni 2023, Halaman 145-156 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4

## 3. Bid Rotation
Perjanjian ini meliputi adanya persaingan di antara beberapa peserta tender yang sepakat untuk memenangkan tender secara bergantian.
Persekongkolan tender dan sanksinya diatur dalam Pasal 22 jo. 47 UU 5/1999, pasal 22 UU 5/1999  tersebut  menjelaskan bahwa Pelaku Usaha tidak boleh melakukan persekongkolan tender meliputi pengaturan tender atau  penentuan  pemenang  tender.  Kemudian  secara  umum,  sanksi  yang dikenakan terhadap pelanggaran tersebut tercantum dalam Pasal 47, yaitu sebagai berikut:
1. Pembatalan perjanjian;
2. Penghentian integrasi vertikal;
3. Penghentian  kegiatan  usaha  yang  terbukti  menimbulkan  monopoli atau persaingan usaha tidak sehat;
4. Penghentian penyalahgunaan posisi dominan;
5. Pembatalan atas penggabungan atau peleburan dan pengambilalihan saham;
6. Penetapan atas ganti rugi; dan atau
7. Penetapan denda.

## B.2  Penerapan  Sanksi  Berupa  Perintah  Kepada  Pelaku  Usaha  untuk Menghentikan  Kegiatan  pada  Perkara  Persekongkolan  Tender  oleh KPPU
KPPU merupakan lembaga yang bersifat independen, ini berarti dalam memeriksa  dan  memutus  perkara  persaingan  usaha  KPPU  tidak  dapat dipengaruhi  pihak  mana  pun  dan  bertanggung  jawab  penuh  kepada Presiden. 11 Kedudukan  KPPU  dalam  dunia  persaingan  usaha  ini  sangat strategis,  dengan  besarnya  kewenangan  yang  diamanatkan  UU  5/1999 tersebut  sehingga  fungsinya  menyerupai  lembaga  peradilan  atau  disebut quasi judicial. 12
Terhadap timbulnya permasalahan persekongkolan tender, KPPU dapat menyelenggarakan  penyelidikan,  pemeriksaan  persidangan  hingga memberikan  putusan  yang  berisi  sanksi  di  dalamnya.  Berkenaan  dengan penyelidikan yang dilakukan oleh KPPU adalah atas dasar adanya pengaduan atau  pelaporan  dari  masyarakat  yang  dirugikan,  pada  saat  pengaduan  atau pelaporan  tersebut  diterima,  KPPU  kemudian  akan  membentuk  Majelis Komisi pada KPPU yang akan bertugas dalam memeriksa Pelaku Usaha yang dilaporkan tersebut. Selanjutnya, Pasal 22 UU 5/1999 merupakan pasal yang
11 Hermansyah, “Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia,” (Jakarta: Kencana Prenada Group), 2008, hlm.73.
12 Nadir, Op. Cit. , hlm. 119.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, April-Juni 2023, Halaman 145-156 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
mengatur mengenai perbuatan persekongkolan tender untuk memenangkan peserta tertentu dalam tender pemerintah. 13
Dalam penerapannya, terdapat beberapa putusan KPPU yang memutus perkara  persekongkolan  tender  dan  memberikan  sanksi  berupa  perintah kepada Pelaku Usaha untuk melakukan penghentian kegiatan yang terbukti menimbulkan  praktek  monopoli  dan  atau  menyebabkan  persaingan  usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat dengan menambahkan batasan pengadaan  barang;/jasa  yang  bersumber  dari  APBN/APBD.  Uraiannya sebagai berikut:
No. Nomor Perkara Sanksi dalam Putusan 1. Putusan Nomor 16/KPPU-I/2018 14 a. Melarang  Terlapor  II  (PT Nurul  Ilham  Pratama)  untuk mengikuti  pengadaan  barang dan/atau jasa yang bersumber dari  APBN/APBD  selama  1 (satu)  tahun  di  seluruh wilayah Indonesia sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap. b. Melarang  Terlapor  III  (PT Yunita  Putri  Tunggal)  untuk mengikuti  pengadaan  barang dan/atau jasa yang bersumber dari  APBN/APBD  selama  1 (satu)  tahun  di  seluruh wilayah Indonesia sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap. 2. Putusan Nomor 30/KPPU-I/2019 15 Melarang  Terlapor  III,  PT  Cipta Aksara Perkasa untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa
13 I Gusti Agung Ayu Istri Ngurah Intan Savitri D, Op. Cit. , hlm. 611.
14 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Putusan No. 16/KPPU-I/2018, KPPU melawan PT Agung Perdana Bulukumba, PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal (2018), hlm. 93.
15 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Putusan No. 30/KPPU-I/2019, KPPU melawan PT  Ikhlas  Bangun  Sarana,  PT  Hapsari  Nusantara  Gemilang,  PT  Cipta  Aksara  Perkasa,  PT  Alfa  Adiel dan Kelompok Kerja I Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 (Pokja I ULP) (2019), hlm. 127.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, April-Juni 2023, Halaman 145-156 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
yang bersumber dari APBN/APBD  selama  1  (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia  sejak  Putusan  ini berkekuatan hukum tetap. 3.   Putusan Nomor 05/KPPU-I/2020 16 a. Melarang Terlapor II, PT Karya Kandangan  Nasional  untuk mengikuti  pengadaan  barang dan/atau jasa yang bersumber dari  APBN/APBD  selama  2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia  sejak  Putusan  ini memiliki  kekuatan  hukum tetap (inkracht) . b. Melarang  Terlapor  III,  PT Diang  Ingsun  Mandiri  untuk mengikuti  pengadaan  barang dan/atau jasa yang bersumber dari  APBN/APBD  selama  2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia  sejak  Putusan  ini memiliki  kekuatan  hukum tetap (inkracht) . 4.   Putusan Nomor 25/KPPU-I/2020 17 Melarang Terlapor I, Terlapor II, Terlapor  III,  dan  Terlapor  IV mengikuti  tender  pada  bidang jasa  konstruksi  yang  sumber pembiayaannya  dari  APBN  dan APBD  selama  1  (satu)  tahun  di seluruh  wilayah  Indonesia  sejak putusan  ini  memiliki  kekuatan
16 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Putusan No. 05/KPPU-I/2020, KPPU melawan PT Cahayahikmah Jayapratama, PT Karya Kandangan Nasional, PT Diang Ingsun Mandiri dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan (Pokja ULP Kab. HSS) (2020), hlm. 131.
17 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Putusan No. 25/KPPU-I/2020, KPPU melawan PT Cipta Karya Multi Teknik, PT Bangun Konstruksi Persada, PT. Wahana Eka Sakti, PT. Tiara Multi Teknik, Kelompok  Kerja  (POKJA)  84  Unit  Pelaksana  Teknik  Pelayanan  Pengadaan  Barang/Jasa  (UPT  P2BJ)  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (2020), hlm. 429.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, April-Juni 2023, Halaman 145-156 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
hukum tetap.
5.   Putusan Nomor 32/KPPU-I/2020 18 Melarang Terlapor I dan Terlapor II  untuk  mengikuti  Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah  dalam  bidang  jasa konstruksi jalan yang menggunakan  dana  APBN  dan APBD  di  seluruh  Indonesia selama  1  (satu)  tahun  sejak
Putusan  ini  memiliki  kekuatan hukum tetap.
Berdasarkan uraian pada beberapa putusan di atas, KPPU menerapkan sanksi berupa perintah kepada Pelaku Usaha untuk melakukan penghentian kegiatan  dalam  perkara  persekongkolan  tender  dengan  tambahan  sanksi berupa pembatasan pada tender pemerintah dan sumber pendanaan tender dimaksud. Hal ini tidak diatur dalam Pasal 47 UU 5/1999, dimana di dalamnya tidak  menyebutkan  batasan  mengenai  tender  pemerintah  dan  sumber pendanaan tender dimaksud. Pasal 47 UU 5/1999 berbunyi sebagai berikut:
“ Perintah  kepada  pelaku  usaha  untuk  menghentikan  kegiatan  yang terbukti  menimbulkan  praktek  monopoli  dan  atau  menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.”
Bahwa KPPU sebagai lembaga yang mengawasi jalannya UU 5/1999 dan melaksanakan  kewenangannya  sesuai  dengan  UU  5/1999  seyogianya memberikan sanksi sesuai dengan yang tertulis dalam UU 5/1999 tersebut. Hal ini sebagaimana terkandung melalui asas kepastian hukum dalam Asas- Asas  Pemerintahan  yang  Baik,  dimana  asas  tersebut  menyatakan  bahwa setiap  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  harus  berdasarkan ketentuan hukum yang jelas dan tidak melanggar hukum. 19
18 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Putusan No. 32/KPPU-I/2020, KPPU melawan PT.  Sarang  Tehnik  Canggih,  PT.  Cipayung  Bakti  Mandiri dan Kelompok  Kerja  (POKJA)  Pekerjaan  Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Pembangunan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau APBD Tahun Anggaran 2017 (2020), hlm. 133.
19 Cekli Setya Pratiwi, et. al., Penjelasan Hukum Asas-Asas Pemerintahan yang Baik , (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016), hlm. 82.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, April-Juni 2023, Halaman 145-156 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4

## D. Kesimpulan dan Rekomendasi
KPPU sebagai lembaga pemerintah yang berfungsi mengawasi persaingan usaha  di  Indonesia  dan  menjalankan  kewenangannya  sesuai  dengan  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi administratif  kepada  peserta  tender  yang  terbukti  melakukan  persekongkolan tender sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 UU 5/1999.
Kewenangan KPPU dalam memberikan sanksi administratif  kepada Pelaku Usaha  yang  mengikuti  tender  dan  terbukti  melakukan  persekongkolan  tender adalah berupa larangan kegiatan usaha kepada Pelaku Usaha tersebut, KPPU tidak dapat  menambahkan  sanksi  berupa  pembatasan  mengikuti  tender  pemerintah yang bersumber dari APBN/APBD karena hal ini tidak diatur dalam UU 5/1999 dan tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh  karena itu, dalam hal  KPPU ingin mengatur lebih jauh mengenai sanksi  persekongkolan  tender  dalam  ruang  lingkup  tender  pemerintah  yang bersumber dari APBN/APBD, KPPU seyogianya dapat berkoordinasi atau meminta Instansi Pemerintah yang berwenang  dalam bidang pengadaan barang/jasa  atau tender  pemerintah  untuk  memberikan  sanksi  berupa  penghentian  kegiatan  atau larangan ikut serta dalam ruang lingkup tender pemerintah yang bersumber dari APBN/APBD dalam jangka waktu tertentu.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, April-Juni 2023, Halaman 145-156 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Hermansyah.  2008. Pokok  Pokok  Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia .  Jakarta: Kencana Prenada Group.
Nadir. 2015. Hukum Persaingan Usaha: Membidik Persaingan Tidak Sehat dengan Hukum  Anti  Monopoli  dan  Persaingan  Tidak  Sehat, Malang:  Universitas Brawijaya Press.
Rokan,  Mustafa  Kamal.  2010. Hukum  Persaingan  Usaha .  Jakarta:  PT  Rajagrafindo Persada.
Pratiwi, Cekli Setya. Et al. 2016. Penjelasan Hukum Asas-Asas Pemerintahan yang Baik .
Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan.

## B. Jurnal
Hayati, Adis Nur. 2021. “Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 21: 109-122. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.109-122
Heimler, Alberto. 2012. “Cartels in Public Procurement .” Journal of Competition Law & Economics. Vol. 8 , No. 4: 849-862. doi:10.1093/joclec/nhs028. Huschelrath,  Kai.  2013.  “Economic  Approaches  to  Fight  Bid  Rigging.” Journal  of European  Competition  Law  &  Practice .  Vol.  4,  No.  2:  185-191. https://doi.org/10.1093/jeclap/lps071.
Munte,  Tomson.  Hisar  Siregar  dan  Erita  Wagewati  Sitohang.  2018.  “Peranan Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Dalam  Menegakkan  Hukum  Persaingan Usaha  Khususnya  Mengenai  Persekongkolan  Pada  Tender  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” PATIK : Hukum Untuk Perdamaian dan Kesejahteraan
Masyarakat. Vol. 07, No. 02: 152-163.
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik.
Savitri  D,  I  Gusti  Agung  Ayu  Istri  Ngurah  Intan.  2021.  “Penyelesaian  Terhadap Persekongkolan  Tender  Di  Dalam  Suatu  Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat.” Jurnal  Kertha  Semaya. Vol.  9  No.  4:  603-613. https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i04.p05.
Susanto,  Sri  Nur  Hari.  2019.  “Karakter  Yuridis  Sanksi  Hukum  Administrasi:  Suatu Pendekatan Komparasi.” Adminitrative Law & Governance Journal . Vol. 2 No. 1: 126-142. https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat . UU Nomor 5 Tahun 1999. LN Tahun 1999 No. 33, TLN No. 3817.
Keputusan  Presiden  tentang  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha.  KepPres  No.  75 Tahun 1999.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, April-Juni 2023, Halaman 145-156 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4

## D. Putusan Pengadilan
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Republik  Indonesia,  Putusan  No.  16/KPPU- I/2018, KPPU melawan PT Agung Perdana Bulukumba, PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal (2018).
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Republik  Indonesia,  Putusan  No.  30/KPPU- I/2019, KPPU  melawan  PT  Ikhlas  Bangun  Sarana,  PT  Hapsari  Nusantara Gemilang,  PT  Cipta  Aksara  Perkasa,  PT  Alfa  Adiel dan  Kelompok  Kerja  I  Unit Layanan  Pengadaan  Kabupaten  Halmahera  Utara  Tahun  2018  (Pokja  I  ULP) (2019).
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Republik  Indonesia,  Putusan  No.  05/KPPU- I/2020, KPPU  melawan  PT  Cahayahikmah  Jayapratama,  PT  Karya  Kandangan Nasional, PT Diang Ingsun Mandiri dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  pada  Pelaksanaan  Pekerjaan  Pembangunan Gedung  Kolam  Renang  Tahap  II  Kecamatan  Kandangan  (Pokja  ULP  Kab.  HSS) (2020).
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Republik  Indonesia,  Putusan  No.  25/KPPU- I/2020, KPPU  melawan  PT  Cipta  Karya  Multi  Teknik,  PT  Bangun  Konstruksi Persada, PT. Wahana Eka Sakti, PT. Tiara Multi Teknik, Kelompok Kerja (POKJA) 84 Unit Pelaksana Teknik Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (UPT P2BJ) Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Provinsi  Jawa  Timur (2020).
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Republik  Indonesia,  Putusan  No.  32/KPPU- I/2020, KPPU melawan PT. Sarang Tehnik Canggih, PT. Cipayung Bakti Mandiri dan Kelompok Kerja (POKJA) Pekerjaan Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Pembangunan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau APBD Tahun Anggaran 2017 (2020).