Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 5, No. 1 Januari 2020

## MODEL KESESUAIAN KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK

## Dinny Ardian Ermawaty
Universitas Diponegoro Email: dinnyardianermawaty92@gmail.com

## Abstrak
Listrik adalah salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang diatur dan disediakan oleh Negara melalui PLN. Untuk mengurangi subsidi listrik maka dikeluarkan UU No.30 Tahun 2009  mengenai  Ketenagalistrikan yang  salah satu  tujuannya  adalah tercapainya  harga  tenaga  listrik  sesuai  dengan  harga  keekonomian,  maka Pemerintah  melakukan  restrukturisasi  tarif  tenaga  listrik  di  Indonesia  dan kebijakan  subsidi  tepat  sasaran.  Penelitian  ini  bermaksud  agar  memperoleh gambaran  tentang  kesesuaian  antara  kenyataan  dengan  harapan  pada pelaksanaan kebijakan subsidi listrik. Untuk memperoleh jawaban dari tujuan yang dimaksud,  maka  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  yaitu  mix  methods,  yang menggabungkan metode kuantitatif dengan metode kualitatif dengan memakai cara kesesuaian dari David C. Korten.  Populasi penelitian ini adalah pelanggan listrik 900  VA  (R1),  merupakan  pelanggan  penerima  subsidi  dan  berada  di  wilayah  PT. PLN  Rayon  Semarang  Timur,  sebanyak  6.456  pelanggan.  Sampel  sebanyak  361 pelanggan Listrik 900 VA (R1) penerima subsidi yang dipilih dengan menggunakan teknik  simple  random  sampling.  Hasil  penelitian  menampilkan  bahwa  :  1) Kesesuaian kebijakan subsidi listrik pada pemanfaat kebijakan di wilayah PT. PLN rayon  Semarang  Timur  tergolong  sudah  sesuai,  akan  tetapi  belum  mencapai kesesuaian  yang  optimal,  dimana  masih  banyak  pelanggan  listrik  900  VA  subsidi masih belum tepat sasaran, sehingga berdampak pada tujuan kebijakan listrik 900 VA subsidi belum dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan, dan sebagian dari pelanggan  merasa  keberatan  dengan  harga/biaya  penggunaan  listrik  900  VA subsidi.  2)  Kesesuaian  kesesuaian  kebijakan  subsidi  listrik  pada  organisasi pelaksana  di  wilayah  PT.  PLN  rayon  Semarang  Timur  tergolong  kurang  sesuai, dimana  masih  banyak  pelanggan  yang  menilai  bahwa  PLN  dalam  dapat melaksanakan  pelayanan  pada  pelanggan  masih  kurang  efisien  dan  tidak  semua petugas  PLN  dapat  memecahkan  setiap  keresahan  yang  dikeluhkan  pelanggan dengan  baik,  serta  PLN  belum  dapat  memenuhi  kebutuhan  listrik  semua masyarakat.  3)  Kesesuaian  pemanfaat  kebijakan  dengan  organisasi  pelaksana kebijakan  subsidi  listrik  di  wilayah  PT.  PLN  rayon  Semarang  Timur  tergolong kurang sesuai, dimana masih banyak pelanggan yang belum  merasakan keadilan dalam penggunaan listrik 900 VA subsidi.
Kata kunci: Kesesuaian, Listrik 900 VA Subsidi, Pelanggan

## Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  daninformasi,  khususnya  yang  terjadi  di  indonesia terjadi  sangat  dinamis  (Cholik,  2017).  Perkembangan  teknologi  tersebut  menyebabkan
banyak  perubahan  dalam  pemakaian  sistem  peralatan  diseluruh  bidang  termasuk pengukuran  listrik.  Hal  yang  bisa  di  dapat  dari  Belajar  Dasar  dan  Pengukuran  Listrik Siswa  Kelas  X  TITL-1  SMK  Negeri  3  Kuningan,  masih  rendah.  Nilai  rata-rata  (76,2) masih di bawah Kriteri Ketuntasan Minimal (KKM=) (Supriatna, 2019).
Listrik  merupakan  salah  satu  kebutuhan  dasar  kehidupan  orang  banyak  diatur dan disediakan oleh Negara, seperti tertuang dalam  Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33  ayat  2  bahwa  “Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  dikuasai  oleh  negara”.  Pada  pelaksanaannya tentang  kelistrikan  telah  diatur  melalui  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2007 mengenai Energi, dalam Pasal 7 : ayat (1) bahwa “Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai  keekonomian  berkeadilan”  dan  ayat  (2)  bahwa  “Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu”.
Pemerintah  melakukan  upaya  untuk  meningkatkan  harga  keekonomian  tenaga listrik  melalui  penyesuaian  tarif  tenaga  listrik  dan  penerapan  subsidi  tepat  sasaran memiliki  dinamika  tersendiri  di  dalam  pengelolaan  sektor  ketenagalistrikan  di Indonesia,  melalui  beberapa  kebijakan  Pemerintah.  Pada  akhir  tahun  2016  Pemerintah menegaskan  Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  28  Tahun  2016  mengenai  Tarif  Tenaga Listrik  yang  telah  Disiapkan  oleh  PT  Perusahaan  Listrik  Negara  (Persero)  serta Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  29  Tahun  2016  mengenai  Mekanisme  Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga yang mengatur mengenai tarif tenaga listrik  oleh  pelanggan  PLN.  Di  dalam  kebijakan  ini,  kelompok  pelanggan  R-1/TR  900 VA  yang  termasuk  keluarga  mampu  tidak  lagi  memperoleh  subsidi  harga  dari Pemerintah.  Terbitnya  aturan  menginstruksikan  bahwa  subsidi  hanya  akan  diberikan pada  rumah  tangga  kurang  mampu  yang  masuk  ke  dalam  data  terpadu  yang  dimiliki Pemerintah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Berdasarkan  data  konsumen  istrik  oleh  (Ketenagalistrikan,  2016),  pelanggan rumah  tangga  memiliki  proporsi  yang  cukup  besar,  terutama  untuk  golongan  R-1  450 VA dan R-1 900 VA. Berdasarkan data dari TNP2K jumlah rumah tangga tak mampu berjumlah 25.771.493 rumah tangga. Setelah dilakukan validasi data, untuk golongan R- 1  900  VA  yang  masuk  ke  dalam  kategori  keluarga  tidak  mampu  hanya  berjumlah 4.058.186  rumah  tangga,  oleh  karena  itu  kemudian  Pemerintah  mengusulkan  untuk mencabut  subsidi  golongan  R-1  900  VA  yang  termasuk  keluarga  mampu  (TNP2K, 2016).
Berdasarkan  keadaan  ketenagalistrikan  yang  ada  di  Indonesia,  subsidi  listrik ialah sebanyak dana yang dibayar Pemerintah Indonesia kepada PT. PLN (Persero) yang dijumlah  berlandaskan  perbedaan  antara  harga  pokok  penjualan  bagi  tegangan  rendah dengan tarif r listrik dikalikan sama jumlah Kwh yang dipakai para pelanggan maksimal 30  Kwh  per  bulan.  Selain  itu  subsidi  listrik  bukan  hanya  menjadi  masalah  pada  tahun 2016  saja  namun  pada  tahun  sebelumnya  pun  juga  menjadi  masalah  yang  sulit  untuk diselesaikan karena adanya prokontra dari masyarakat.
Atas  dasar  UU  tersebut  maka  subsidi  listrik  diberikan  oleh  PT.  PLN  (Persero) dengan  daya  450VA  dan  900VA  yang  dikhususkan  untuk  masyarakat  kurang  mampu. PT. PLN (Persero) sendiri memiliki kategori yang mendapatkan subsidi, wajib memiliki
SKTM  (Surat  Keterangan  Tidak  Mampu)  dari  Kelurahan  atau  Kecamatan  setempat. Berikut adalah grafik realisasi subsidi listrik.
Salah  satu  wilayah  di  Kota  Semarang  yang  banyak  menerima  subsidi  listrik adalah  PLN  rayon  Semarang  Timur,  wilayah  ini  menjadi  salah  satu  wilayah  yang menjadi perhatian PLN Distribusi Jateng dan DIY karena pada rayon Semarang Timur merupakan  jumlah  pelanggan  subsidi  paling  banyak  dibandingkan  rayon  Kota Semarang  yang  lainnya.  Jumlah  pelanggan  PLN  penerima  subsidi  di  wilayah  Rayon Semarang Timur yang tercacat hingga Desember 2017 sebanyak 32.892 pelanggan dan untuk  seluruh  wilayah  Kota  Semarang  sebanyak  87.150  pelanggan.  Berikut  data pelanggan listrik penerima Subsidi di wilayah Kota Semarang.

## Tabel 1 Jumlah Pelanggan Listrik Penerima Subsidi di Wilayah Kota Semarang
No. Rayon Tarip/Daya Total Persentase R1/450 R1/900 1 Semarang Tengah 21.608 5.868 27.476 31,53% 2 Semarang Barat 12.640 3.813 16.453 18,88% 3 Semarang Timur 26.436 6.456 32.892 37,74% 4 Semarang Selatan 7.871 2.458 10.329 11,85% Jumlah 68.555 18.595 87.150 100,00%
Sumber : PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng dan DIY, 2017
Data  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  jumlah  pelanggan  listrik  PLN  yang paling  banyak  menerima  Subsidi  adalah  di  wilayah  PT.  PLN  Rayon  Semarang  Timur yaitu  sebesar  37,74%  sedangkan  jumlah  penerima  subsidi  paling  sedikit  berada  di wilayah PT. PLN Rayon Semarang Selatan sebesar 11,85%.
Subsidi  listrik  diberikan  hanya  untuk  golongan  tidak  mampu,  karena  pada golongan  tidak  mampu  ini  dengan  contoh  rumah  tangga  450VA  itu  hanya  bisa  untuk lampu  dan  TV,  untuk  menyeterika  semua  perangkat  listrik  harus  dimatikan  sehingga bisa  digunakan,  begitu  pula  untuk  menyalakan  pompa  air.  Namun  sebagian  banyak golongan dengan kriteria mampu yang masih menggunakan subsidi listrik pada 450VA dan 900VA.
Seharusnya  yang  mendapatkan  subsidi  adalah  golongan  kurang  mampu  yang dibuktikan dengan SKTM. Golongan kurang mampu itu sendiri dapat dilihat dari Kwh meter  dengan  memiliki  pembatas  yaitu  MCB  (Mini  Circuit  Breaker).  Daya  450VA memiliki  pembatas  2  ampere  dan  tertulis  di  MCB  2CL,  serta  pada  daya  900VA memiliki  pembatas  4ampere  dan  tertulis  di  MCB  4CL.  Maka  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku golongan mampu segera beralih pada daya listrik 1300VA keatas dengan MCB 6CL.
Selain  kelompok  kategori  rumah  tangga  (R1)  subsidi  juga  diberikan  untuk kelompok  kategori  sosial  (S),  akan  tetapi  pada  kelompok  ini  juga  ditemukan penyimpangan dimana peneliti menemukan sebuah musholla di Area Semarang Timur, yaitu daya yang digunakan adalah 900VA (S2) dari daya tersebut sebuah masjid mampu
menggunakan  listrik  yaitu  AC  1Pk,  kipas  angin  6buah  dan  audio,  serta  untuk  lampu penerangan.
Kondisi  tersebut  menunjukkan  masih  adanya  penyimpangan  pelanggan  listrik PLN penerima subsidi bagi kelompok rumah tangga 900 VA (R1) dan golongan sosial 900  VA  (S2).  Masalah  subsidi  listrik  di  Indonesia  hendaknya  menjadi  salah  satu  hal yang  wajib  diperhatikan,  karena  pada  kenyataannya  di  lapangan  tetap  besar  terjadi kesenjangan  subsidi  listrik.  Jika  kita  teliti  cara  pencabutan  subsidi  dengan  langkah tersusun  yang  di  laksanakan  pada  konsumen  daya  900  VA,  pada  umumnya  juga  tidak menjamin listrik sesuai dengan tujuan.
Pasalnya,  masih  ada  kelompok  daya  lain  yang  nyata-nyata  masih  diberikan subsidi, yakni golongan daya 450 VA dan sebagian golongan daya 900 VA. Kenyataan di lapangan masih banyak dijumpai masyarakat termasuk dalam kategori mampu  tetap saja  merasakan  subsidi  listrik,  dan  sebaliknya  masih  banyak  masyarakat  miskin  yang harus  menggunakan  listrik  non  subsidi,  maupun  dengan  kata  lain  pemberian  subsidi listrik  yang  seharusnya  ditujukan  bagi  warga  yang  tak  mampu,  namun  masih  terjadi salah sasaran dinikmati oleh masyarakat golongan mampu.
Suatu kebijakan dapat dikatakan berjalan dengan baik atau berhasil jika terdapat kesesuaian  antara  realisasi  kebijakan  dengan  harapan  dibuatnya  suatu  kebijakan. (Korten,  n.d.)  menyatakan  yaitu  suatu  program  bisa  berhasil  dilkerjakan  apabila  ada kesesuaian  di  antara  ketiga  unsur  implementasi  program.  Pertama,  kesesuaian  antara program  dengan  pemanfaat,  yakni  kesesuaian  antara  yang  ditawarkan  oleh  program dengan apa yang diperlukan oleh golongan tujuan (kegunaan). Kedua, kesesuaian antara program  dengan  organisasi  yang  melakukan,  yaitu  kesesuaian  antara  tugas  yang dipersyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.
Ketiga,  kesesuaian  antara  kelompok  pemanfaat  dengan  organisasi  pelaksana, yakni  kesesuaian  antara  syarat  yang  diresmikan  organisasi  supaya  bisa  mendapatkan output program dengan apa yang dapat dilaksanakan oleh golongan tujuan program.
Menurut  model  pemikiran  David  C.  Korten  bisa  dipahami  apabila  tidak  ada kesesuaian  di  antara  tiga  unsur  implementasi  kebijakan  oleh  karena  itu  kemampuan program tidak bisa berhasil serasi dengan apa yang diinginkan. Apabila output program tidak selaras dengan keperluan kelompok tujuan sampai gamblang outputnya tidak bisa digunakan.
Apabila  organisasi  pelaksana  program  belum  mempunyai  keterampilan melakukan  tugas  yang  disyaratkan  oleh  program  apabila  organisasinya  tidak  bisa mengantarkan  output  program  dengan  akurat.  Atau  apabila  syarat  yang  telah  disetujui organisasi  pelaksana  program  belum  bisa  dioptimalkan  oleh  golongan  tujuan  hingga golongan  tujuan  tak  memperolehkan  output  program.  Maka  dari  pada  itu,  kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan harus diperlukan agar program berjalan.
Hasil  penelitian  sebelumnya  yakni  (Sujai,  2011)  dengan  penelitian  yang bermaksud  menganalisis  kebijakan  subsidi  listrik  pemerintah  dengan  maksud  untuk mengeksplorasi  efek  dari  subsidi  listrik  pemerintah  kepada  kemampuan  keuangan  PT. PLN  (Persero),  diuangkapkan  bahwa  lebih  dari  40%  keuntungan  PT.  PLN  (persero)
berawal  dari  subsidi  pemerintah  serta  dalam  kisaran  tahun  terakhir  ini  besaran  subsidi listrik  mencapai  lebih  dari  Rp50  triliun  serta  sangat  memberatkan  anggaran  negara. Penelitian  lainnya  yaitu  dari  Badan  Kebijakan  Fiskal  dan  Kementrian  Keuangan  RI (2015)  tentang  kebijakan  Subsidi  Listrik  yang  lebih  tepat  sasaran,  diketahui  bahwa berdasarkan  hasil  evaluasi  penelitian  terhadap  subsidi  listrik  yang  diberikan  kepada kelompok konsumen R1-450 VA dan R1-900 VA menunjukkan: (1) tidak tepat sasaran (2) tidak adil dan (3) mendorong penggunaan listrik yang boros.
Hasil  penelitian  ini  menggambarkan  bahwa  kebijakan  subsidi  listrik  sampai dengan tahun 2015 belum sesuai dengan yang diharapkan, dan subsisi dari Pemerintah masih  tergolong  besar,  sehingga  perlu  dilakukan  penelitian  tentang  kesesuaian kebijakan subsidi listrik.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian mix methods, yang menggabungkan metode kuantitatif  dengan  metode  kualitatif  (Wahyuningsih,  2019).  Metode  kuantitatif  yang dipilih  yaitu  metode  penelitian  kasus  kontrol  untuk  mengkaji  kesesuaian  kebijakan subsidi listrik di wilayah PT. PLN Rayon Semarang Timur sedangkan metode kualitatif digunakan untuk memperkuat hasil penelitian kuantitatif.
Sampel penelitin merupakan pelanggan penerima subsidi dan berada di wilayah PT. PLN Rayon Semarang Timur sebanyak 361 responden yang diperoleh dari dengan menggunakan  Tabel  Sampel  Krejcie  dan  Morgan  dengan  populasi  sebanyak  6.456 pelanggan.  langkah  dalam  mengambil  sampel  yang  dipakai  adalah  simple  random sampling.  Pemilihan  informan  dalam  pengkajian  ini  dilaksanakan  dengan  langkah purposive dengan pertimbangan bahwa narasumber yang dipilih ialah orang yang betul- betul mengetahui atau terlibat langsung dengan fokus penelitian, dimana informan yang dipilih haruslah orang-orang yang memahami dan mengetahui tentang kebijakan subsidi listrik.  Dengan  demikian  pihak  yang  menjadi  informan  dalam  penelitian  ini  adalah pegawai  PT.  PLN  Distribusi  Jawa  Tengah  dan  DIY,  dan  pegawai  PT.  PLN  Rayon Semarang  Timur.  Adapun  teknik  penelitian  ini  menggunakan  kuesioner,  observasi, wawancara dan dokumentasi.
Analisis  kuantitatif  dan  kualitatif  adalah  metode  yang  dipakai  dalam  penelitian ini.  Analisis  data  kuantiatif  pada  penelitian  ini  memakai  analisis  persentase  dengan membandingkan  antara  jawaban  responden  dengan  jumlah  seluruh  responden  dalam bentuk  persentase.  Suatu  cara  peneliti  yang  memperoleh  data  deskriptif  analisa  yang dinyatakan  oleh  informan  secara  tertulis  ataupun  lisan  itu  bisa  dikatakan  Analisis kualitatif. Analisa data diperlukan untuk mengecilkan dan memisahkan  ciptaan terbaru yang ada sehingga data yang teratur, tersusun dan lebih berarti.

## Hasil dan Pembahasan
Setelah  data  terkumpul  semua,  maka  selanjutnya  adalah  melakukan  tabulasi data. Untuk memberikan gambaran tingkatan keselarasan di antaranya kesesuaian antara program  dengan  pemanfaat,  kesesuaian  antara  program  dengan  organisasi  pelaksana,
kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Setiap pernyataan mempunyai  rentang  jawaban  1  sampai  5  dengan  jumlah  responden  361, akan  dihitung menggunakan  interval.  Nilai  rata-rata  tertinggi  adalah  5  dan  nilai  rata  rata  terendah adalah 1.
Nilai maksimum – nilai minimum R =
Jumlah kelas 5 – 1 R = = 0,80 5 Oleh  karena  itu dapat dikatagorikan sebagai berikut  : Sangat Sesuai =   4,20 – 5,00 Sesuai =  3,40 – 4,19 Kurang Sesuai =  2,60 – 3,39 Tidak Sesuai =  1,80 – 2,59 Sangat Tidak Sesuai =  1,00 – 1,79

## 1. Deskripsi Kesesuaian antara Kebijakan dengan Pemanfaat
Rata-rata  tertimbang  kesesuaian  antara  kebijakan  dengan  pemanfaat  dari 361 orang responden dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

## Tabel 2 Distribusi Frekuensi Skor Kesesuaian antara Kebijakan dengan Pemanfaat
No Skor Jawaban Bobot Rata rata Kategori 5 4 3 2 1 I.1 79 159 53 58 12 1318 3,65 Sesuai I.2 65 136 65 63 32 1222 3,39 Kurang Sesuai I.3 70 150 65 56 23 1271 3,52 Sesuai Rata-rata 3,52 Sesuai Sumber : Data primer yang diolah (Pernyataan No.I.1 - I.3), 2019
Berdasarkan  tabel  tersebut  menampilkan  bahwa  nilai  yang  paling  banyak muncul  untuk  dimensi  kesesuaian  antara  kebijakan  dengan  pemanfaat  mempunyai rata  rata  tertimbang  sebesar  3,52  (kategori  sesuai),  jadi  dapat  disimpulkan  bahwa kesesuaian antara kebijakan dengan pemanfaat pada konsumen listrik 900 VA (R1) dan  merupakan  penerima  subsidi  di  area  PT.  PLN  Rayon  Semarang  Timur  sudah sesuai tetapi belum mencapai nilai sangat sesuai.
Tabel  2  juga  menunjukkan  bahwa  nilai  yang  paling  banyak  muncul  untuk dimensi  kesesuaian  antara  kebijakan  dengan  pemanfaat  adalah  nilai  4  (jawaban setuju). Dengan demikian secara keseluruhan  tanggapan tentang kesesuaian antara kebijakan  dengan  pemanfaat  yaitu  konsumen  listrik  900  VA  (R1)  dan  merupakan penerima subsidi di area PT. PLN Rayon Semarang Timur sudah sesuai. Kondisi ini juga  didukung  dengan  besarnya  nilai  maksimum  yang  setiap  indikator  adalah  5 (jawaban sangat setuju) dan masih adanya nilai  minimum 1 (jawaban  sangat tidak
setuju) untuk  setiap indikator yang menunjukkan bahwa dimensi kesesuaian antara kebijakan dengan pemanfaat sudah sesuai.
Tabel  2  juga  memperlihatkan  bahwa  indikator  dari  dimensi  kesesuaian antara  kebijakan  dengan  pemanfaat  yang  mempunyai  nilai  rata-rata  paling  rendah adalah  indikator  I.2  (tercapainya  tujuan  kebijakan)  sebesar  3,39;  sedangkan  yang paling  tinggi  adalah  indikator  I.1  (tercapainya  target/sasaran  kebijakan)  sebesar 3,65.  Dengan  demikian,  indikator  yang  paling  lemah  adalah  indikator  tercapainya tujuan  kebijakan,  artinya  tujuan    kebijakan  listrik  900  VA  subsidi  belum  dapat dicapai,  sedangkan  indikator  yang  paling  kuat  adalah  indikator  tercapainya target/sasaran  kebijakan,  artinya  konsumen  listrik  900  VA  subsidi  sudah  tepat sasaran, meskipun di sisi lain masih terdapat konsumen yang tidak tepat sasaran.
Jawaban  responden  berkaitan  dengan  kesesuaian  antara  kebijakan  dengan pemanfaat,  tentang  pernyataan  konsumen  listrik  900  VA  subsidi  sudah  tepat sasaran, menunjukkan bahwa masyarakat menilai bahwa konsumen listrik 900 VA subsidi masih belum tepat sasaran. Jawaban responden berkaitan dengan kesesuaian antara kebijakan dengan pemanfaat, tentang pernyataan tujuan kebijakan listrik 900 VA  subsidi  sudah  dapat  dicapai,  menunjukkan  bahwa  masyarakat  menilai  bahwa tujuan    kebijakan  listrik  900  VA  subsidi  belum  dapat  dicapai  sama  dengan  yang diinginkan.  Jawaban  responden  berkaitan  dengan  kesesuaian  antara  kebijakan dengan  pemanfaat,  tentang  pernyataan  harga/biaya  penggunaan  listrik  900  VA subsidi sesuai dengan kemampuan pelanggan,  menunjukkan bahwa masih terdapat pelanggan  yang  merasa  dibebani  akibat  harga/biaya  penggunaan  listrik  900  VA subsidi yaitu mencapai 39,06%.
2. Kesesuaian Kebijakan dengan Organisasi Pelaksana
Rata-rata tertimbang kesesuaian kebijakan dengan organisasi pelaksana dari
361 orang responden dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
Tabel 3 Distribusi Frekuensi Skor Kesesuaian Kebijakan dengan Organisasi
Pelaksana No Skor Jawaban Bobot Rata rata Kategori 5 4 3 2 1 II.1 82 162 40 58 19 1313 3,64 Sesuai II.2 32 115  114 38 62 1100 3,05 Kurang Sesuai II.3 53 135 55 68 50 1156 3,20 Kurang Sesuai II.4 52 121 73 69 46 1147 3,18 Kurang Sesuai II.5 75 159 49 51 27 1287 3,57 Sesuai Rata-rata 3,33 Kurang Sesuai Sumber : Data primer yang diolah (Pernyataan No.II.1 - II.5), 2019
Berdasarkan  tabel  tersebut  menampilkan  bahwa  nilai  yang  paling  banyak muncul  untuk  dimensi  kesesuaian  kebijakan  dengan  organisasi  pelaksana mempunyai  rata-rata  tertimbang  sebesar  3,33  (kategori  kurang  sesuai),  jadi  dapat disimpulkan  bahwa  kesesuaian  kebijakan  dengan  organisasi  pelaksana  pada konsumen  listrik  900  VA  (R1)  dan  merupakan  penerima  subsidi  di  area  PT.  PLN
Rayon Semarang Timur kurang sesuai, sehingga perlu ditingkatkan untuk mencapai kesesuaian yang lebih baik.
Tabel  3  juga  menunjukkan  bahwa  nilai  yang  paling  banyak  muncul  untuk dimensi kesesuaian kebijakan dengan organisasi pelaksana adalah nilai 4 (jawaban setuju).  Dengan  demikian  secara  keseluruhan  tanggapan  tentang  kesesuaian kebijakan  dengan  organisasi  pelaksana  oleh  konsumen  listrik  900  VA  (R1)  dan merupakan penerima subsidi di area PT. PLN Rayon Semarang Timur masih kurang sesuai.  Kondisi  ini  juga  didukung  dengan  besarnya  nilai  maksimum  yang  setiap indikator  adalah  5  (jawaban  sangat  setuju)  dan  masih  banyak  nilai  minimum  1 (jawaban  sangat  tidak  setuju)  untuk  setiap  indikator  yang  menunjukkan  bahwa dimensi kesesuaian kebijakan dengan organisasi pelaksana kurang sesuai.
Tabel  3  juga  memperlihatkan  bahwa  indikator  dari  dimensi  kesesuaian kebijakan  dengan  organisasi  pelaksana  yang  mempunyai  nilai  rata-rata  paling rendah adalah indikator II.2 (efisiensi kerja dari organisasi pelaksana) sebesar 3,05; sedangkan yang paling tinggi adalah indikator II.1 (efektivitas kerja dari organisasi pelaksana)  sebesar  3,64.  Dengan  demikian,  indikator  yang  paling  lemah  adalah indikator  efisiensi  kerja  dari  organisasi  pelaksana,  artinya  efektivitas  kerja  PLN dalam  melayani  pelanggan  belum  baik,  sedangkan  indikator  yang  paling  kuat adalah efektivitas kerja dari organisasi pelaksana, artinya PLN dapat melaksanakan pelayanan pada pelanggan dengan efisien.
Jawaban  responden  berkaitan  dengan  kesesuaian  kebijakan  dengan organisasi  pelaksana,  tentang  pernyataan  efektivitas  kerja  PLN  dalam  melayani pelanggan  sudah  baik,  menunjukkan  bahwa  masyarakat  menilai  bahwa  efektivitas kerja  PLN  dalam  melayani  pelanggan  tergolong  sudah  baik,  meskipun  masih  ada cukup  banyak  responden  yang  menyatakan  kurang  baik.  Jawaban  responden berkaitan  dengan  kesesuaian  kebijakan  dengan  organisasi  pelaksana,  tentang pernyataan  PLN  dalam  dapat  melaksanakan  pelayanan  pada  pelanggan  dengan efisien,  menunjukkan  bahwa  masyarakat  menilai  bahwa  PLN  dalam  dapat melaksanakan  pelayanan  pada  pelanggan  belum  dilakukan  dengan  efisien,  masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi di lapangan pada saat melayani pelanggan.
Jawaban  responden  berkaitan  dengan  kesesuaian  kebijakan  dengan organisasi  pelaksana,  tentang  pernyataan  petugas  PLN  dapat  memecahkan  setiap kesulitan  yang  diresahkan  pelanggan  dengan  baik,  menunjukkan  bahwa  masih terdapat  cukup  banyak  pelanggan  yang  merasa    petugas  PLN  dapat  belum  dapat mengatasi  setiap  masalah  yang  diresahkan  pelanggan  dengan  baik.  Jawaban responden  berkaitan  dengan  kesesuaian  kebijakan  dengan  organisasi  pelaksana, tentang  pernyataan  PLN  sudah  dapat  memenuhi  kebutuhan  listrik  semua masyarakat,  menunjukkan  bahwa  PLN  belum  dapat  memenuhi  kebutuhan  listrik semua  masyarakat,  artinya  masih  perlukan  perluasan  jaringan  PLN  untuk menjangkau  wilayah-wilayah  belum  adanya  aliran  listrik.  Jawaban  responden berkaitan  dengan  kesesuaian  kebijakan  dengan  organisasi  pelaksana,  tentang pernyataan  jumlah  petugas  PLN  sudah  mencukupi  untuk  melaksanakan  tanggung
jawabnya,  menunjukkan  bahwa  jumlah  petugas  PLN  masih  belum  mencukupi untuk  melaksanakan  tanggung  jawabnya,  sehingga  masih  diperlukan  tambahan petugas.
3. Kesesuaian  Kebijakan  antara  Kelompok  Pemanfaat  dengan  Organisasi Pelaksana
Rata-rata  tertimbang  kesesuaian  kebijakan  antara  golongan  pemanfaat dengan organisasi pelaksana dari 361 orang responden dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
Tabel 4 Distribusi Frekuensi Skor Kesesuaian Kebijakan antara Kelompok
Pemanfaat dengan Organisasi Pelaksana No Skor Jawaban Bobot Rata rata Kategori 5 4 3 2 1 III.1 94 173 42 40 12 1380 3,82 Sesuai III.2 26 107  103 55 70 1047 2,90 Kurang Sesuai III.3 54 137 68 69 33 1193 3,30 Kurang Sesuai III.4 50 139 66 68 38 1178 3,26 Kurang Sesuai III.5 23 117  112 53 56 1081 2,99 Kurang Sesuai Rata-rata 3,26 Kurang Sesuai Sumber : Data primer yang diolah (Pernyataan No.III.1 - III.5), 2019
Berdasarkan  tabel  tersebut  menampilkan  bahwa  nilai  yang  paling  banyak muncul  untuk  dimensi  kesesuaian  kebijakan  antara  group  pemanfaat  dengan organisasi pelaksana mempunyai rata-rata tertimbang sebesar 3,26 (kategori kurang sesuai),  jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  kesesuaian  kebijakan  antara  kelompok pemanfaat  dengan  organisasi  pelaksana  pada  pengguna  listrik  900  VA  (R1)  dan merupakan  penerima  subsidi  di  area  PT.  PLN  Rayon  Semarang  Timur  kurang sesuai.
Tabel  4  juga  menunjukkan  bahwa  nilai  yang  paling  banyak  muncul  untuk dimensi  kesesuaian  kebijakan  antara  kelompok  pemanfaat  dengan  organisasi pelaksana  adalah  nilai  4  (jawaban  setuju).  Dengan  demikian  secara  keseluruhan tanggapan  tentang  kesesuaian  kebijakan  antara  kelompok  pemanfaat  dengan organisasi  pelaksana  oleh  pengguna  listrik  900 VA  (R1)  dan  merupakan  penerima subsidi di area PT. PLN Rayon Semarang Timur masih kurang sesuai. Kondisi ini juga  didukung  dengan  besarnya  nilai  maksimum  yang  setiap  indikator  adalah  5 (jawaban  sangat  setuju)  yang  tidak  dominan  dan  masih  banyak  nilai  minimum  1 (jawaban  sangat  tidak  setuju)  untuk  setiap  indikator  yang  menunjukkan  bahwa dimensi  kesesuaian  kebijakan  antara  kelompok  pemanfaat  dengan  organisasi pelaksana kurang sesuai.
Tabel  4  juga  memperlihatkan  bahwa  indikator  dari  dimensi  kesesuaian kebijakan  antara  kelompok  pemanfaat  dengan  organisasi  pelaksana  yang mempunyai  nilai  rata-rata  paling  rendah  adalah  indikator  III.2  (keadilan  bagi seluruh  pengguna  listrik)  sebesar  2,90;  sedangkan  yang  paling  tinggi  adalah indikator  III.1  (penyebaran  sarana  dan  prasarana  yang  merata)  sebesar  3,82. Dengan  demikian,  indikator  yang  paling  lemah  adalah  indikator  keadilan  bagi
seluruh  pengguna  listrik,  artinya  pelanggan  belum  merasakan  keadilan  dalam penggunaan listrik  900 VA subsidi. Sedangkan indikator yang paling kuat adalah penyebaran  sarana  dan  prasarana  yang  merata,  artinya  penyebaran  sarana  dan prasarana  yang  dimiliki  PLN  sudah  dapat  menjangkau  seluruh  lapisan masyarakat,  denganc  catatan  masih  ada  wilayah  tertentu  yang  belum  terjangkau oleh listrik PLN.
Jawaban responden berkaitan dengan kesesuaian kebijakan antara kelompok pemanfaat  dengan  organisasi  pelaksana,  tentang  pernyataan  penyebaran  sarana dan  prasarana  yang  dimiliki  PLN  sudah  dapat  menjangkau  seluruh  lapisan masyarakat,  menunjukkan  bahwa  masyarakat  menilai  bahwa  penyebaran  sarana dan  prasarana  yang  dimiliki  PLN  sudah  dapat  menjangkau  seluruh  lapisan masyarakat, meskipun masih terdapat daerah-daerah tertentu yang belum dapat dilayani  atau  terjangkau  oleh  listrik  PLN.  Jawaban  responden  berkaitan  dengan kesesuaian  kebijakan  antara  kelompok  pemanfaat  dengan  organisasi  pelaksana, tentang pernyataan pelanggan merasakan keadilan dalam penggunaan listrik  900 VA  subsidi,  menunjukkan  bahwa  pelanggan  masih  belum  merasakan  keadilan dalam penggunaan listrik 900 VA subsidi, masih ada pelanggan merasa keberatan dengan  tarif  yang  diberlakukan  saat  ini.  Jawaban  responden  berkaitan  dengan kesesuaian  kebijakan  antara  kelompok  pemanfaat  dengan  organisasi  pelaksana, tentang  pernyataan  pelanggan  merasakan  adanya  manfaat  terkait  dengan penggunaan  listrik    900  VA  subsidi,  menunjukkan  bahwa  pelanggan  merasakan adanya  manfaat  terkait  dengan  penggunaan  listrik    900  VA  subsidi  dengan membayar listrik yang lebih murah dibandingkan listrik non subsidi.
Jawaban responden berkaitan dengan kesesuaian kebijakan antara kelompok pemanfaat  dengan  organisasi  pelaksana,  tentang  pernyataan  PLN  telah menentukan  pelanggan  yang  mendapat  listrik  900  VA  subsidi  sesuai target/sasaran,  menunjukkan  bahwa  PLN  telah  menentukan  pelanggan  yang mendapat  listrik  900  VA  subsidi  sesuai  target/sasaran,  dengan  catatan  masih terdapat  yang  pengguna  listrik  subsidi  yang  tidak  sesuai  target/sasaran.  Jawaban responden  berkaitan  dengan  kesesuaian  kebijakan  antara  kelompok  pemanfaat dengan  organisasi  pelaksana,  tentang  pernyataan  tujuan  kebijakan  tentang  listrik 900  VA  subsidi  sudah  dapat  dicapai  oleh  PLN,  menunjukkan  bahwa  tujuan kebijakan tentang listrik  900 VA subsidi  belum dapat  dicapai  oleh PLN, sehingga perlu  dilakukan  evaluasi  secara  kontinyu  agar  tujuan  kebijakan  ini  dapat  sesuai dengan yang diharapkan.
Hasil  wawancara  dengan  Pegawai  PT.  PLN  Distribusi  Jawa  Tengah  dan DIY  maupun  Pegawai  PT.  PLN  Rayon  Semarang  Timur,  berkaitan  dengan kesesuaian antara kebijakan dengan pemanfaat atau kebijakan listrik tepat sasaran, berikut disajikan beberapa pertanyaan dan jawabannya:
1) Apakah yang dimaksud dengan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran ? Kebijakan  Subsidi  Listrik  Tepat  Sasaran  ialah  kebijakan  pemberian subsidi  listrik  sekedar  pada  rumah  tangga  yang  seharusnya  menerima  yakni
mereka yang ada di dalam kelompok masyarakat miskin serta tidak mampu.
2) Mengapa diperlukan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran?
Kebijakan  subsidi  listrik  dalam  waktu  ini  dilaksanakan  berlandaskan kepada  kelompok  tarif  450  VA  serta  900  VA.  Perihal  ini  mengakibatkan banyak masyarakat bisa yang masih menikmati subsidi listrik, terutama pada pengguna rumah tangga daya 900 VA. Supaya  penerima subsidi listrik sesuai dengan tujuan, oleh karena itu mulai tahun 2016 Pemerintah membenahi ciri dari penerima subsidi.
3) Apakah dasar dikeluarkannya Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran? Kebijakan Subsidi Listrik sesuai Sasaran dilakukan berlandaskan hasil keputusan  Rapat  Kerja  antara  Menteri  Energi  serta  Sumber  Daya  Mineral dengan Komisi VII DPR RI tanggal 17 September 2015 serta hasil keputusan Rapat  Panitia Kerja (Panja) Badan  Anggaran DPR RI tanggal  30 September 2015,  yakni  pemberian  subsidi  listrik  tahun  2016  diberikan  terhadap  rumah tangga miskin serta tak mampu dengan mengarah kepada data Tim Nasional Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K).  Data  TNP2K  ditujukan ialah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang diresmikan oleh Menteri Sosial melalui Keputusan Menteri Sosial No. 32/HUK/2016.
Sebagai  lanjutan  dari  persetujuan  dengan  DPR  serta  hasil  Rapat Terbatas  yang  dipimpin  oleh  Presiden  pada  tanggal  4  November  2015, Pemerintah  memutuskan  subsidi  listrik  tetap  diberikan  bagi  seluruh pelanggan  rumah  tangga  daya  450  VA,  dan  bagi  pengguna  rumah  tangga daya  900  VA  yang  miskin  serta  tak  mampu  dengan  mengarah  kepada  Data Terpadu  Program  Penanganan  Fakir  Miskin  yang  dikelola  Kementerian Sosial dan TNP2K.
Pada rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 22 September 2016, Komisi VII DPR-RI menyetujui  pencabutan  subsidi  listrik  dengan  daya  900  VA  bagi  golongan rumah tangga yang ekonominya mampu dengan didukung data yang akurat.
4) Apa yang dilakukan untuk memastikan agar subsidi listrik tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan tidak mampu?
Diperlukan  pemadanan  Data  Rumah  Tangga  Miskin  dan  Tidak
Mampu  dari  Data  Terpadu  dengan  data  pelanggan  PLN.  Atas  penugasan Pemerintah  melalui  Kementerian  ESDM,  PLN  telah  melakukan  pemadanan data  rumah  tangga  yang  ada  di  Data  Terpadu  Program  Penanganan  Fakir Miskin  dengan  data  konsumen  Rumah  Tangga  daya  900  VA  pada  Januari hingga  Maret  2016.  Pemadanan  data  diperlukan  untuk  menyesuaikan  data pelanggan  PLN  dengan  data  rumah  tangga  miskin  dan  tidak  mampu  yang terdapat dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin berdasarkan Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK),  dan  mencatatkan  identitas  konsumen (IDPEL) PLN untuk masing-masing rumah tangga.
5) Siapa  yang  dimaksud  dengan  rumah  tangga  miskin  dan  tidak  mampu  dalam Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran?
Sesuai  dengan  Pasal  1  butir  3  Permen  ESDM  No.  29/2016,  Rumah
Tangga Miskin dan Tidak Mampu adalah rumah tangga yang terdapat dalam Data  Terpadu  Program  Penanganan  Fakir  Miskin  yang  ditetapkan  oleh Menteri Sosial.
6) Siapakah yang menentukan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran? Pemerintah dengan persetujuan DPR RI.
7) Bagaimana  menentukan  rumah  tangga  masuk  dalam  Data  Terpadu  Program Penanganan Fakir Miskin?
Daftar  rumah  tangga  yang  masuk  ke  dalam  Data  Terpadu  ditetapkan melalui dua kegiatan utama, yaitu:
a. Forum  Konsultasi  Publik  (FKP),  yaitu  kegiatan  pertemuan  warga  yang dilakukan  oleh  pihak  Desa/Kelurahan  dengan  dibantu  fasilitator independen untuk menentukan rumah tangga yang dianggap layak untuk didata/disurvei.
b. Pendataan  rumah  tangga,  yaitu  kegiatan  kunjungan  ke  masing-masing rumah  tangga  berdasarkan  data  hasil  FKP  untuk  mensurvei  dan memperoleh informasi rinci dari masing-masing rumah tangga.
Oleh  karena  itu,  rumah  tangga  yang  saat  ini  tercatat  dalam  Data Terpadu  Program  Penanganan  Fakir  Miskin  merupakan  rumah  tangga  yang telah disepakati bersama oleh masyarakat melalui FKP.
8) Bagaimana  perlakuan  konsumen  rumah  tangga  daya  900  VA  yang  tidak termasuk dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin?
Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 Pasal
3,  PT  PLN  (Persero)  wajib  menyesuaikan  tarif  tenaga  listrik  rumah  tangga tersebut  secara  bertahap  menjadi  tarif  keekonomian  (tariff  adjustment). Tarifnya  mengacu  pada  tarif  konsumen  golongan  rumah  tangga  daya  900 VA-RTM.
9) Bagaimana  dengan  rumah  tangga  miskin  dan  tidak  mampu  yang  memiliki salah satu dari 4 (empat) kartu yang diterbitkan Pemerintah ataupun terdapat dalam  Data  Terpadu  Program  Penanganan  Fakir  Miskin  yang  ingin mendapatkan sambungan listrik bersubsidi?
Rumah tangga dapat mengajukan permohonan penyambungan baru ke kantor  PLN  dengan  daya  450  VA  atau  900  VA,  apabila  jaringan  listrik tersedia.  Bila  Rumah  Tangga  pemegang  kartu  tersebut  tidak  terdapat  dalam Data  Terpadu  yang  ada  di  system  PLN,  PLN  dapat  melayani  permohonan dengan daya 900 VA-RTM atau daya 1300 VA. Selanjutnya, Rumah Tangga tersebut  dapat  mengadu  melalui  mekanisme  pengaduan  kepesertaan  yang berlaku untuk diproses kelayakannya mendapatkan subsidi.
10) Bagaimana  caranya  agar  rumah  tangga  miskin  dan  tidak  mampu  konsumen daya di atas 900 VA yang tercatat dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dapat memperoleh tarif listrik bersubsidi?
Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016, pasal
2  ayat  3,  Rumah  tangga  tersebut  dapat  menikmati  tarif  listrik  bersubsidi setelah melakukan penurunan daya ke tarif R-1/450 VA atau 900 VA.
11) Bagaimana bila rumah tangga tersebut dalam poin 15 tidak ingin turun daya ke 450 VA atau 900 VA?
Rumah  tangga  tersebut  tidak  dapat  menikmati  hak  subsidi  listriknya, karena  hanya  golongan  tarif  Rumah  tangga  450  VA  dan  900  VA  yang disubsidi oleh Pemerintah.
12) Apa yang dapat dilakukan oleh rumah tangga miskin dan tidak mampu yang tidak memperoleh tarif listrik bersubsidi?
Rumah tangga tersebut dapat mendatangi kantor Kelurahan atau Desa untuk  mengisi  formulir  pengaduan  yang  telah  disediakan,  dan  mengisi Formulir  Pengaduan.  Petugas  di  Kelurahan  atau  Desa  meneruskan  formulir tersebut ke Kecamatan, yang kemudian diteruskan ke Posko Pengaduan Pusat di Kementerian ESDM.
Pengaduan  akan  ditindaklanjuti  oleh  Posko  Pengaduan  Pusat. Selanjutnya,  akan  ada  umpan  balik  melalui  website  Aplikasi  Pengaduan. Umpan  balik  tersebut  adalah  berupa  jawaban  atas  pengaduan  rumah  tangga yang  dapat  dibaca  oleh  petugas  Kecamatan  yang  ditunjuk.  Setelah mendapatkan  jawaban  atas  laporan  pengaduan,  rumah  tangga  tersebut  dapat mengajukan  permohonan  Pasang  Baru  (PB)/Perubahan  Daya  (PD)  dengan tarif  listrik  bersubsidi  ke  Unit  PLN  setempat  sekiranya  yang  bersangkutan layak untuk mendapatkan subsidi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kesesuaian  kebijakan  subsidi  listrik pada  pemanfaat  kebijakan  di  wilayah  PT.  PLN  rayon  Semarang  Timur  tergolong sudah  sesuai  dengan  skor  rata-rata  3,52.  Meskipun  kesesuaian  antara  kebijakan dengan  pemanfaat  pada  pelanggan  listrik  900  VA  (R1)  dan  merupakan  penerima subsidi  di  area  PT.  PLN  Rayon  Semarang  Timur  sudah  sesuai  tetapi  belum mencapai  kesesuaian  yang  optimal.  Masih  banyak  pelanggan  (34,07%)  yang menilai  bahwa  pengguna  listrik  900  VA  subsidi  masih  belum  tepat  sasaran.  Hasil ini  berdampak  pada  tujuan    kebijakan  listrik  900  VA  subsidi  belum  dapat  dicapai sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Sebagian  dari  pelanggan  (39,06%)  merasa keberatan dengan harga/biaya penggunaan listrik 900 VA subsidi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kesesuaian  kesesuaian  kebijakan subsidi  listrik  pada  organisasi  pelaksana  di  wilayah  PT.  PLN  rayon  Semarang Timur  tergolong  kurang  sesuai  dengan  skor  rata-rata  3,33.  Kesesuaian  kesesuaian kebijakan  subsidi  listrik  pada  organisasi  pelaksana  pada  pelanggan  listrik  900  VA (R1)  dan  merupakan  penerima  subsidi  di  area  PT.  PLN  Rayon  Semarang  Timur
kurang  sesuai,  dimana  masih  banyak  pelanggan  (59,28%)  yang  menilai  bahwa PLN  dalam  dapat  melaksanakan  pelayanan  pada  pelanggan  masih  kurang  efisien, dan  masih  banyak  pelanggan  (52,08%)  yang  menilai  bahwa  PLN  belum  dapat memenuhi kebutuhan listrik semua masyarakat.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kesesuaian  pemanfaat  kebijakan dengan  organisasi  pelaksana  kebijakan  subsidi  listrik  di  wilayah  PT.  PLN  rayon Semarang  Timur  tergolong  kurang  sesuai  dengan  skor  rata-rata  3,26.  Kesesuaian pemanfaat  kebijakan  dengan  organisasi  pada  pelanggan  listrik  900  VA  (R1)  dan merupakan  penerima  subsidi  di  area  PT.  PLN  Rayon  Semarang  Timur  kurang sesuai, dimana masih banyak pelanggan (63,16%) yang belum merasakan keadilan dalam penggunaan listrik 900 VA subsidi.
Subsidi  merupakan  bantuan  yang  diberikan  Pemerintah  kepada  konsumen dalam  bentuk  Tarif  Tenaga  Listrik  yang  lebih  rendah  dari  yang  semestinya dibayarkan. Pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT. PLN (Persero), bahwa penerima  subsidi  hanya  golongan  rumah  tangga  berdaya  450  VA  dan  golongan rumah tangga miskin dan tidak mampu berdaya 900 VA.
Kebijakan  Subsidi  Listrik  Tepat  Sasaran  adalah  kebijakan  pemberian subsidi listrik hanya kepada rumah tangga yang memang berhak yaitu mereka yang termasuk golongan masyarakat  miskin  dan tidak mampu. Kebijakan subsidi  listrik selama ini dilakukan berdasarkan pada golongan tarif 450 VA dan 900 VA. Hal ini menyebabkan  banyak  masyarakat  mampu  yang  masih  menikmati  subsidi  listrik, terutama pada konsumen rumah tangga daya 900 VA. Agar penerima subsidi listrik lebih  tepat  sasaran,  maka  mulai  tahun  2016  Pemerintah  memperbaiki  kriteria penerima subsidi.
Pemberian  subsidi  listrik  diberikan  kepada  rumah  tangga  miskin  dan  tidak mampu  dengan  mengacu  pada  data  Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).  Pemerintah memutuskan subsidi listrik tetap diberikan bagi seluruh  konsumen  rumah  tangga  daya  450  VA,  dan  bagi  konsumen  rumah  tangga daya 900  VA yang miskin  dan tidak mampu dengan mengacu pada Data  Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang dikelola Kementerian Sosial dan TNP2K.
Pencabutan subsidi listrik dengan daya 900 VA bagi golongan rumah tangga yang ekonominya mampu, maka Kementerian ESDM telah menerbitkan : Peraturan Menteri  ESDM  No.28  Tahun  2016  tentang  Tarif  Tenaga  Listrik  Yang  Disediakan oleh  PT  PLN  (Persero),  bahwa  terhadap  rumah  tangga  mampu  900  VA,  mulai  1 Januari  2017  tarifnya  disesuaikan  menuju  tarif  keekonomian  secara  bertahap, sedangkan  rumah  tangga  miskin  dan  tidak  mampu  900  VA  tarifnya  tetap  dan diberikan subsidi listrik; dan Peraturan Menteri ESDM No.29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi  Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga, dengn mekanismer  sebagai  berikut  :  1)  Masyarakat  dapat  menyampaikan  pengaduan terkait penerapan Subsidi Listrik Tepat sasaran melalui kantor Desa dan Kelurahan
untuk kemudian diteruskan ke kantor kecamatan dan / atau kantor kabupaten. Oleh kecamatan atau kabupaten, pengaduan tersebut diteruskan ke Posko Pusat. 2) Posko pusat  yang  beranggotakan  perwakilan  dari  Kementerian  ESDM,  Kemendagri, Kementerian Sosial, TNP2K dan PT PLN (Persero) akan melakukan verifikasi dan penanganan terhadap pengaduan tersebut.
Dalam  Peraturan  Menteri  ESDM  No.  29  Tahun  2016  tentang  Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga, terdapat mekanisme dan  tata  cara  pemberian  subsidi  tarif  dasar  listrik  bagi  rumah  tangga  miskin  dan tidak  mampu  yang  termasuk  dalam  data  terpadu.  Dalam  peraturan  tersebut menegaskan  bahwa  seluruh  masyarakat  Indonesia  dapat  melakukan  pengadukan subsidi  listrik  kepada  PT.  PLN  (Persero),  sebsidi  listrik  diberikan  sesuai  dengan data terpadu, data terpadu adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
Suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur  implementasi  program.  Pertama,  kesesuaian  antara  program  dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang  dibutuhkan  oleh  kelompok  sasaran  (pemanfaat).  Kedua,  kesesuaian  antara program  dengan  organisasi  pelaksana,  yaitu  kesesuaian  antara  tugas  yang disyaratkan  oleh  program  dengan  kemampuan  organisasi  pelaksana.  Ketiga, kesesuaian  antara  kelompok  pemanfaat  dengan  organisasi  pelaksana,  yaitu kesesuaian  antara  syarat  yang  diputuskan  organisasi  untuk  dapat  memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (David  C.  Korten  dalam  Akib,  2010:  8).  Sesuai  dengan  hasil  penelitian  ini  maka dapat  dikatakan  bahwa  kebijakan  900  VA  subsidi  di  wilayah  PT.  PLN  rayon Semarang Timur belum sesuai dengan ketiga unsur implementsi program.
Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat ketidaksesuaian antara tiga unsur implementasi  kebijakan,  kinerja  program  belum  berhasil  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan,  dimana  output  program  belum  sesuai  dengan  kebutuhan  kelompok sasaran,  dan  organisasi  pelaksana  program  belum  memiliki  kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program.

## Kesimpulan
1) Kesesuaian kebijakan subsidi listrik pada pemanfaat kebijakan di wilayah PT. PLN rayon  Semarang  Timur  tergolong  sudah  sesuai,  akan  tetapi  belum  mencapai kesesuaian  yang  optimal,  dimana  masih  banyak  pelanggan  listrik  900  VA  subsidi masih  belum  tepat  sasaran,  sehingga  berdampak  pada  tujuan  kebijakan  listrik  900 VA subsidi belum dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan, dan sebagian dari pelanggan merasa keberatan dengan harga/biaya penggunaan listrik 900 VA subsidi.
2) Kesesuaian  kesesuaian  kebijakan  subsidi  listrik  pada  organisasi  pelaksana  di wilayah  PT.  PLN  rayon  Semarang  Timur  tergolong  kurang  sesuai,  dimana  masih banyak  pelanggan  yang  menilai  bahwa  PLN  dalam  dapat  melaksanakan  pelayanan
pada  pelanggan  masih  kurang  efisien  dan  tidak  semua  petugas  PLN  dapat memecahkan  setiap  masalah  yang  dikeluhkan  pelanggan  dengan  baik,  serta  PLN belum dapat memenuhi kebutuhan listrik semua masyarakat.
3) Kesesuaian  pemanfaat  kebijakan  dengan  organisasi  pelaksana  kebijakan  subsidi listrik di wilayah PT. PLN rayon Semarang Timur tergolong kurang sesuai, dimana masih  banyak  pelanggan  yang  belum  merasakan  keadilan  dalam  penggunaan listrik 900 VA subsidi.

## BIBLIOGRAFI
Ketenagalistrikan,  D.  J.  (2016).  Statistik  ketenagalistrikan  2015. Jakarta:  Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan .
Korten, D. C. (n.d.). Sjahrir, 1988. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan .
Sujai, M. (2011). CRITICAL EVALUATION ON ELECTRICITY SUBSIDYTO THE STATE ELECTRICITY COMPANY (PT PLN). Widyariset , 14 (1), 35–42.
Supriatna,  A.  (2019).  Penerapan  Model  Pembelajaran  Kooperatif  Tipe  Group Investigation  Untuk  Meningkatkan  Hasil  Belajar  Dasar  dan  Pengukuran  Listrik Siswa  Kelas  X  Titl-1  SMK  Negeri  3  Kuningan. Syntax  Literate;  Jurnal  Ilmiah Indonesia , 4 (12), 36–46.
Wahyuningsih,  D.  S.  (2019).  Kemampuan  Pemecahan  Masalah  Matematis  Melalui Model  Pembelajaran  Process  Oriented  Guided  Inquiry  Learning  Menggunakan Media Papan PLSV. Jurnal Penelitian, Pendidikan, Dan Pembelajaran , 14 (7).