## EFEKTIFITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(Studi kasus BPK dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan)
Laily Chodariyanti Universitas Islam Lamongan E-mail : lailychodariyanti@gmail.com

## ABSTRACT
Financial  and  asset  management  area  must  be  transparent  and  accountable  in accordance with the principle of good governance. However, in Lamongan financial and asset  management  area  is  not  running  optimally.  This  research  was  conducted  to describe  and  analyze  the  financial  and  asset  management  area  processes  as  well  as problems  in  the  area  of  financial  and  asset  management  in  Lamongan.  This  research used  a  descriptive  method  qualitative  approach  and  using  an  interactive  model  of  data analysis  from  Miles  Huberman.  Research  results  showed  the  financial  and  assets management area in Lamongan is not optimal. There are still obstacles in management, there are constraints on the discussion of budget planning areas that are not timely in the legislature  and  the  lack  of  human  resources  accounting  background.  In  the  asset management area  there  are  problems  in  the  areas  of  asset  inventory  data  processing  is still less well and local government land that has not been certified.
Keywords : local financial management, local asset management

## ABSTRAK
Pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah  harus dilakukan  secara  transparan  dan akuntabilitas  yang  sesuai  dengan  prinsip good  governance .  Namun,  di  Kabupaten Lamongan  pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah  belum  berjalan  secara  optimal. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  proses-proses pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah  serta  permasalahan  dalam  pengelolaan  keuangan dan  aset  daerah  Kabupaten  Lamongan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif pendekatan  kualitatif  dan  menggunakan  analisis  data  model  interaktif  dari  Miles  dan Huberman.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah Kabupaten  Lamongan  belum  optimal.  Masih  terdapat  kendala  dalam  pengelolaannya, kendala terdapat pada pembahasan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang  tidak  tepat  waktu  di  legislatif  dan  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  berlatar belakang  akuntansi.  Pada  pengelolaan  aset  daerah  terdapat  permasalahan  pada inventarisasi  aset  daerah  yang  pengolahan  datanya  masih  kurang  baik  dan  tanah pemerintah  daerah  yang  belum  tersertifikasi.  Dibutuhkan  sitem  pengelolaan  aset  daerah yang lebih matang dalam pengangannanya
Kata kunci : pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah
Accepted: January 03 2019 Reviewed: March 17, 2019 Published: May 30  2019

## PENDAHULUAN
Penyelenggarakan otonomi daerah.  Pemberian  kewenangan  ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian  dan  pemanfaatan  sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan  pemerintah  daerah.  Suparmoko (2002, h.16) mengatakan otonomi daerah juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pem- bangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut  bukan  hanya  keinginan  untuk melimpahkan
kewenangan pem- bangunan  dari  pemerintah  pusat  ke pemerintah  daerah,  tetapi  yang  lebih penting  adalah  pemerintah  daerah  dapat mengurus  rumah  tangga  sendiri  secara profesional, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah dan mengelola keuangan  daerah  secara  efisien  dan efektif. Lahirnya prinsif Good Governance, menuntut bahwa pemerintah, baik pemeritah pusat maupun pemerintah daerah harus membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Tujuan utamanya  adalah  agar  semua  yang dilaporkan baik itu Barang Milik Negara (BMN)  maupun  Barang  Milik  Daerah (BMD)  bisa  dipertanggungjawabkan kepada  masyarakat  secara  keseluruhan dan  tepat sesuai  tujuan.  Namun, pengelolaan  aset/barang  milik  negara atau  daerah  tidak  semudah  yang dibayangkan,  banyak  sekali  faktor  yang menjadi  kendala,  antara  lain,  masih banyak  instansi  yang  belum  dapat menyajikan  data  secara  pasti,  berapa sesungguhnya nilai aset tersebut.
Pengelolaan  keuangan  daerah  yang dilakukan  secara  ekonomis,  efisien,  dan efektif  dan  sesuai  prinsip-prinsip good governance untuk  dapat  menciptakan pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Pengelolaan keuangan daerah  di  Kabupaten  Lamongan  belum dapat  dilakukan  dengan  maksimal, karena  sampai  saat  ini  masih  terdapat kekurangan  yang  menjadi  penghambat
untuk mewujudkan
pengelolaan keuangan  yang  baik.  Kualitas  dari beberapa  sumber  daya  manusia  yang menguasai pengelolaan keuangan daerah karena kurangnya sumber daya manusia yang  berlatar  belakang  akuntansi,  selain itu  pembahasan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di legislatif yang tidak sesuai dengan jadwal.
Pemerintah Kabupaten Lamongan  dituntut  tidak  hanya  dapat mengoptimalkan  pengelolaan  keuangan daerah saja, tetapi juga harus memaksimalkan pengelolaan aset daerah.  Namun  pengelolaan  aset  daerah bukan  merupakan  perkara  yang  mudah, selama  ini  pengelolaan  aset  daerah kurang diperhatikan dengan baik, sehingga pengelolaan aset daerah belum bisa  berjalan  dengan  optimal.  Kurang optimalnya  pengolahan  data  aset  daerah dalam  inventarisasi  aset  daerah  dan masih  terdapatnya  tanah  pemerintah daerah yang belum tersertifikasi. Pemerintah Kabupaten Lamongan  harus  dapat  mengoptimalkan pengelolaan  aset  daerah  sehingga  dapat memberikan  penerimaan  bagi  daerah yang dapat dipergunakan untuk pembangunan daerah. Sistem pengelolaan  aset  dan  keuangan  daerah dapat meningkatkan pembanguan daerah.  Berdasarkan  laporan  keuangan pemerintah  daerah  yang  mendapatkan opini  Wajar  Dengan  Pengecualian (WDP) maka pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan belum berjalan  dengan  baik  atau  optimal, sehingga  dengan  adanya  perencanaan yang matang dapat memerikan masukkan pada daerah untuk mengoptimalkan  aset  daerah  yang  ada. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses-proses pengelolaan keuangan dan aset  daerah  serta  permasalahan  dalam pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah Kabupaten Lamongan serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan
penghambat  pengelolaan  keuangan  dan aset daerah Kabupaten Lamongan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Desentralisasi dan Otonomi Daerah Desentralisasi berdasarkan Pasal 1  ayat  7  dalam  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus pemerintahan  daerah  dalam  sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Sedangkan Saragih (2003, h.42) menjelaskan  hakekat  dari  otonomi daerah  adalah  pembagian  wewenang pemerintahan kepada tingkatan pemerintahan  yang  lebih  rendah  tidak berarti pemerintah pusat berlepas tangan dan  tidak  lagi  bertanggung  jawab terhadap  bidang-bidang  pemerintahan yang sudah tidak lagi menjadi kewenangannya. Pusat tetap mempunyai tanggung jawab, misalnya dalam melakukan  pengawasan  atau  dalam  hal pembuatan  kebijakan  yang  bersifat strategis. Manajemen
Manajemen menurut G. R Terry dalam  Sukarna  (2011,  h.3)  dalam  buku
Principles  of Management menjelaskan Management  is  the  accomplishing  of predeterminted  objectives  through  the efferts of other people (Manajemen ialah pencapaian  tujuan-tujuan  yang  telah ditetapkan  bersama  dengan  orang  lain).
Richard L. Daft (2010, h.6) menjelaskan manajemen  adalah  pencapaian  tujuan organisasional  secara  efektif  dan  efisien melalui perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan dan pengendalian sumber daya organisasional. Manajemen dapat  berarti  pencapaian  dari  suatu tujuan melalui pelaksanaan fungsi tertentu.  Sedangkan  fungsi  manajemen menurut  pendapat  G.  R.  Terry  dalam
Sukarna  (2011,  h.7)  dalam  buku  yang berjudul Principles of Management yang disebutkan fungsi  dari  manajemen  yang terdiri atas Planning, Organizing, Actuating dan Controlling (POAC) .
a. Planning: Pemilihan dan penghubungan fakta-fakta  serta penggunaan  asumsi-asumsi  untuk masa  yang  akan  datang  dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang  diperlukan  untuk  mencapai hasil  yang  diinginkan  kelompok (Sukarna 2011, h.10).
b. Organizing: Penentuan,  pengelom-
pokkan  dan penyusunan  kegiatan yang  diperlukan  untuk  mencapai tujuan bersama, penempatan pegawai terhadap kegiatan, penyediaan faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan  hubungan  wewenang yang dilimpahkan terhadap individu dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan (Sukarna 2011, h.38). c. Actuating: Membangkitkan  dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak  dan  berusaha  dengan keras untuk mencapai tujuan dengan  ikhlas  serta  serasi  dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan (Sukarna 2011, h.82). d. Controlling: Proses  penentuan  apa yang harus  dicapai  yaitu  standar, apa  yang  sedang  dilakukan  yaitu pelaksanaan  dan  bilamana  perlu melakukan  perbaikan,  sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (Sukarna 2011, h.110). Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah menurut  Bastian  (2006, h.189)  adalah  rencana  kerja  pemerintah daerah  dalam  bentuk  satuan  uang  untuk kurun  waktu satu tahun dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik.
Pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah merupakan  struktur  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana struktur tersebut diklasifikasikan berdasarkan  urusan  pemerintah  yang sesuai  dengan  peraturan  perundangan, struktur tersebut dijelaskan Munir
(2003, h.112) sebagai berikut:
 Pendapatan Daerah: Semua penerimaan  kas  daerah  dalam periode  tahun  anggaran  tertentu yang menjadi hak daerah, merupakan pendapatan daerah. Sumber  penerimaan  daerah  terdiri dari:  (1)  Pendapatan  asli  daerah (PAD);  (2)  Dana  perimbangan;  (3)
Pinjaman  daerah,  dan  (4)  Lain-lain pendapatan yang sah.  Belanja Daerah: Semua pengeluaran  kas  daerah  dalam periode tahun tertentu yang menjadi  beban  daerah.  Elemen- elemen  belanja  daerah  terdiri  dari (1)  Belanja  langsung  dan  (2)
Belanja tidak langsung.
 Pembiayaan Daerah: Semua penerimaan  yang  perlu  dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan  diterima  kembali,  baik  pada tahun  anggaran  yang  bersangkutan maupun  pada  tahun  anggaran berikutnya.  Pembiayaan  daerah meliputi  segala  transaksi  keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan  surplus.  Adanya surplus  maka  diutamakan  untuk pembayaran  pokok  utang.  Apabila defisit, maka ditetapkan pembiayaan  untuk  menutup  defisit tersebut Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Keuangan daerah menurut Yuwono (2008, h.42) adalah  semua  hak dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintahan  daerah yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk  segala  bentuk  kekayaan  yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.  Sementara  itu  menurut  Anisa Sitompul (Jurnal Pemerintahan Integratif,  tahun  2014  volume  2  nomor 1) pengelolaan keuangan daerah meliputi : a. Perencanaan: Pemberian kewenangan  yang  luas  kepada Daerah  yang  memerlukan  adanya koordinasi  dan  pengaturan  untuk lebih mengharmoniskan dan
menyelaraskan  pembangunan  antar daerah. b. Pelaksanaan: Larangan untuk melakukan pengeluaran yang membebani anggaran belanja daerah  untuk  tujuan  yang  tidak tersedia  anggaranya  atau  tidak cukup  tersedia  anggaranya  dalam
APBD, dan kewajiban untuk melaksankan APBD yang didasarkan  pada  prinsip  hemat, efektif dan efisien c. Pelaporan: Laporan keuangan pemerintah  daerah  disusun  untuk menyediakan informasi yang relevan  mengenai  posisi  keuangan dan seluruh transakasi yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah selama  satu  periode.  Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan  serta  hasil  yang  dicapai dalam  pelaksanaan  kegiatan  secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan.
d. Pertanggungjawaban: Bendahara
pengeluaran  secara  administratif wajib  mempertanggung  jawabkan penggunaan  uang  persediaan  atau ganti  uang  persediaan  atau  tambah uang persediaan terhadap penggunaan anggaran Aset Daerah menurut Peraturan
Pemerintah
Nomor  24  tahun  2005  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan  dalam Paragraf  60  (a)  dijelaskan  aset  adalah sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai  akibat  dari  peristiwa  masa  lalu dan  dari  mana  manfaat  ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat  diperoleh,  baik  oleh  pemerintah maupun  masyarakat,  serta  dapat  diukur dalam  satuan  uang,  termasuk  sumber daya  non-keuangan  yang  diperlukan untuk  penyediaan  jasa  bagi  masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena  alasan  sejarah  dan  budaya. Menurut  Mardiasmo  (2002,  h.238) terdapat  tiga  prinsip  dasar  pengelolaan kekayaan (aset) daerah yang meliputi:
a. Perencanaan: Dalam hal ini, masyarakat dan DPRD perlu melakukan pengawasan. Setiap pembelian  barang  atau  aset  baru harus  dicatat  dan  terdokumentasi dengan baik dalam sistem database kekayaan daerah. Pengadaan barang  atau  kekayaan  daerah  harus dilakukan berdasarkan sistem tender. b. Pelaksanaan: Kekayaan milik
daerah harus dikelola secara optimal  dengan  mem-perhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Serta menyangkut pendistribusian,  pengamanan,  dan perawatan.  Pengamanan  terhadap kekayaan  daerah  harus  dilakukan secara  memadai  baik  pengamanan fisik maupun melalui sistem akuntansi. c. Pengawasan: Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan  dalam  pe-rencanaan maupun  pelaksanaan  pengelolaan aset  yang  dimiliki  daerah.  Sistem dan  teknik  pengawasan  perlu ditingkatkan  supaya  masyarakat agar  tidak  mudah  dikelabuhi  oleh oknum yang hendak menyalahgunakan  kekayaan  milik daerah.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dipakai  di dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Menurut  Bogdan  dan  Taylor  dalam Moleong (2010, h.4) metodologi kualitatif  adalah  prosedur  penelitian yangmenghasilkan data deskriptif berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati serta  diarahkan  ke  latar  belakang  secara utuh.. Fokus dalam penelitian ini adalah:
1. Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Perencanaan Keuangan Daerah
b. Pelaksanaan Keuangan Daerah
c. Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 2. Pengelolaan Aset Daerah
a. Perencanaan Aset Daerah b. Pelaksanaan Aset Daerah
c. Pengawasan Aset Daerah 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah a. Faktor Pendukung
b. Faktor Penghambat Lokasi  penelitian  berada  di Kabupaten Lamongan dan situs penelitian  pada  Badan  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten
Lamongan.  Sumber  data  diperoleh  dari data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  melalui observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Instrumen  penelitian  meliputi  peneliti sendiri,  pedoman  wawancara,  perangkat penunjang dan catatan lapangan.
Analisis  data  menggunakan  model interaktif  menurut  Miles  dan  Huberman dalam  Sugiyono  (2013,  h.246)  yang dilakukan  dengan  pengumpulan  data, reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan kesimpulan.

## HASIL
Pengelolaan Keuangan Daerah a. Perencanaan Keuangan Daerah
Mahmudi (2010, h.17) mengatakan bahwa  tahap  perencanaan  dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan  tahap  yang  krusial, peran DPRD dan masyarakat dalam tahap  ini  sangat  besar.  Tahapan awal  dalam  perencanaan  keuangan daerah  diawali  dengan  estimasi anggaran oleh TAPD yang kemudian  sekretaris  daerah  selaku ketua TAPD menyampaikan rancangan  KUA  dan  rancangan PPAS kepada kepala daerah kemudian  rancangan  KUA-PPAS tadi  disampaikan  kepada  DPRD untuk  dibahas  dalam  pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya yang dilakukan  oleh  TAPD  bersama badan  anggaran  DPRD  hingga tercapai  kesepakatan.  Selanjutnya
TAPD  memberikan  surat  edaran kepada semua SKPD untuk
menyusunRKA-SKPD,  jika  RKA- SKPD telah disusun maka kemudian  dilakukan  konsolidasi dengan  TAPD  untuk  diusulkan menjadi  RAPBD  kepada  DPRD. Setelah  ditetapkan  oleh  DPRD kemudian diajukan untuk dievaluasi oleh pemerintah provinsi setelah  itu  baru  ditetapkan  menjadi APBD.  Pada  proses  perencanaan keuangan  daerah  di  Kabupaten Lamongan  tidak  banyak  terdapat permasalahan, hanya saja permasalahan  pada  legislatif  yang kurang disiplin waktu dalam tahapan  pembahasan  rancangan APBD. b. Pelaksanaan Keuangan Daerah Menurut Mahmudi  (2010,h.18) dalam  tahap  pelaksanaan  keuangan daerah  merupakan  implementasi anggaran  yang  terdapat  suatu proses  berupa  sistem  akuntansi pemerintahan.  Tahapan  diawali dengan  proses  penyusunan  DPA oleh  masing-masing  SKPD  di Kabupaten Lamongan, DPA disusun  dengan  rincian  mengenai sasaran  yang  hendak  dicapai, kegiatan  untuk  mencapai  fungsi anggaran. Setelah adanya pelaksanaan APBD kemudian terdapat  proses  perubahan  APBD untuk  memaksimalkan  sisa  lebih tahun  anggaran  (SiLPA).  Menurut
Anggraini (2010, h.258) perubahan APBD  dimungkinkan  jika  terjadi perkembangan  yang  tidak  sesuai dengan  asumsi  KUA,  terdapat keadaan  yang  menyebabkan  harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Lamongan  saat ini  sudah  cukup  tertib  dalam pelaksanaan  pengelolaan  keuangan daerah  seiring  dengan  adanya penerapan sistem aplikasi keuangan dan akuntansi. c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan  daerah  merupakan  hal yang  wajib  dilakukan  sebagai pertanggung jawaban atas terlaksananya pengelolaan keuangan  daerah.  Suhadak  (2007, h.13) mengatakan jika tahap pelaksanaan didukung dengan penggunaan  sistem  akuntansi  dan sistem  pengendalian  manajemen baik,  diharapkan  tahap  pelaporan dan pertanggungjawaban tidak akan  menemui  banyak  masalah. Sedangkan Mardiasmo (2002, h.115)  menjelaskan  bahwa  untuk menghasilkan  laporan  pertanggung jawaban pemerintah daerah (termasuk  laporan  keuangan)  yang baik,  maka  diperlukan  sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian manajemen dan sistem  informasi  keuangan  daerah sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan daerah tadi, maka dibuatlah  LKPD.  Dalam  kaitannya dengan  laporan  realisasi  semester pada SKPD di Kabupaten Lamongan itu masih sering
terlambat.  LKPD  tersebut  disusun sesuai  dengan  standar  akuntansi pemerintahan  dan  diperiksa  oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlebih dahulu sebelum dilaporkan kepada  masyarakat  melalui  DPRD yang bersangkutan. Sampai saat ini pemerintah  Kabupeten  Lamongan dalam pengelolaan keuangan daerah  mendapatkan  hasil  audit wajar  dengan  pengecualian  oleh BPK.  Dan  masih  terus  membenahi pengelolaannya supaya bisa mendapatkan  hasil  audit  wajar tanpa pengecualian oleh BPK. Pengelolaan Aset Daerah
a. Perencanaan Aset Daerah
Perencanaan  dalam  pengelolaan aset  daerah  mencakup  perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, pe- nyimpanan serta penyaluran barang daerah.  Perencanaan  aset  daerah
dimulai  saat  penyusunan  atau perencanaan barang kebutuhan daerah,  sistem  perencanaan  aset daerah.  menurut  M.  Yusuf  (2009, h.42)  dalam  pembelian  aset  daerah ada  dua  macam  perencanaan  yang harus  dilakukan  setiap  tahunnya yaitu  perencanaan  kebutuhan  aset daerah dan perencanaan pemeliharaan  aset  daerah.  Tahapan dimulai dengan penyusunan Rencana  Kebutuhan  Barang  Unit (RKBU)  dan  Rencana  Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) yang dianggarakan dalam  RKA  oleh  masing-masing SKPD. Selanjutnya terdapat tahapan  pengadaan  barang  daerah yang  dilakukan  dengan  sistem tender.  Tahapan selanjutnya  adalah penerimaan, penyimpanan dan penyaluran  barang  milik  daerah. Proses  tersebut  dilakukan  oleh Pimpinan Pelaksana Teknis Kegiatan  (PPTK)  kepada  masing- masing SKPD Kabupaten Lamongan melalui bendahara barang.  Setelah  itu  dilanjutkan dengan  pencatatan  aset  kedalam buku inventaris. Dalam perencanaan  memerlukan  adanya sumber daya manusia yang berkompeten  dalam  pengelolaan aset  daerah  yang  diharapkan  dapat memperbaiki pengelolaan aset daerah Kabupaten Lamongan.
b. Pelaksanaan Aset Daerah Pelaksanaan  aset  daerah  mencakup siklus  penggunaan,  penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, peng- hapusan  dan  pemindahtanganan. Siklus pertama adalah penggunaan, pada pemerintah daerah Kabupaten Lamongan penggunaan barang milik  daerah  sudah  sesuai  dengan tugas  dan  fungsi  SKPD.  Menurut Mardiasmo (2002, h.239) menyebutkan kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal  dengan  memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas
publik. Penatausahaan atau inventarisasi  aset  daerah  terdapat permasalahan utama dalam pengelolaan  aset  daerah,  yaitu ketidaktertiban  dalam  pengolahan data barang daerah sehingga menyebabkan  pemerintah  daerah kesulitan  mengelola  aset  daerah. Sedangkan pemanfaatan aset daerah  dilakukan  dalam  bentuk sewa,  pinjam  pakai,  kerjasama pemanfaatan,  bangun  guna  serah dan bangun serah guna. Pengamanan  aset  daerah  harus didukung  sistem  administrasi  yang tertib khususnya dalam buku inventaris, selain itu perlu dilakukan  pemberian  kode  untuk menjaga  registrasi  barang  daerah dan  menghindari  klaim  pihak  lain. Pemeliharaan  aset  daerah  masih dianggap kurang karena biaya yang minim  dalam  pemeliharan  barang daerah.  Penilaian  aset  daerah  yang merupakan  kegiatan  menilai  atas suatu  barang  milik  daerah  yang bertujuan untuk penyusunan neraca pemerintah  daerah  dan  pemindah- tanganan. Proses pelaksanaan pengelolaan aset daerah Kabupaten Lamongan  membutuhkan  adanya sumber  daya  manusia  yang  ber- kompeten untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah Kabupaten Lamongan khususnya pada tahapan pengolahan  data  barang  milik daerah  atau  inventaris.  Terkait dengan pengamanan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten  Lamongan  saat  ini sudah  baik  dengan  pengamanan secara  fisik,  administratif  dan hukum. Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan terus meningkatkan kualitas sumber daya  manusia  maupun  sistem dalam  pengelolaan  aset  daerah Kabupaten Lamongan.
c. Pengawasan Aset Daerah Tahapan  pengawasan  aset  daerah sangat  penting  untuk  menghindari
penyimpangan pada tahapan- tahapan sebelumnya. Menurut Mardiasmo (2002, h.241) menjelaskan  bahwa  pengawasan aset daerah diperlukan untuk menghindari penyimpangan perencanaan  maupun  pengelolaan aset  yang  dimiliki  daerah.  Sistem dan  teknik pengawasan  perlu ditingkatkan  agar  oknum-oknum tidak  mudah  menyalah-gunakan kekayaan milik daerah. Pemerintah Kabupaten Lamongan sangat menyadari pentingnya dari pengawasan pengelolaan aset daerah, oleh karena itu penggunaan sistem  dan  teknik  pengawasan sangat  penting.  Pengawasan  dalam pengelolaan aset daerah Kabupaten Lamongan  diperlukan  agar  aset daerah  yang  dimiliki  Kabupaten Lamongan tidak mudah dimanipulasi  oleh  oknum  tertentu karena sangat beragam kepentingannya.  Pada  pengawasan aset  daerah  terdapat  tindakan penghapusan dan pemindahtanganan  yang  dilakukan untuk  tujuan  tertib  administrasi setelah  adanya  penilaian  terhadap barang  daerah.  Pelaporan  barang daerah  digunakan  sebagai  bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Daerah. Berbagai tahapan  dalam  pengawasan  aset daerah  termasuk  pelaporan  aset daerah  juga  memerlukan  sistem informasi manajemen daerah untuk menghasilkan laporan per- tanggungjawaban dan untuk pengadaan  barang  serta  dapat memonitor penggunaan aset daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan terus berupaya untuk melakukan perbaikan  dalam  pengelolaan  aset daerah  yaitu  dengan  peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat  mengelola  asset  daerah dengan menggunakan sistem informasi manajemen aset sehingga dapat transparan dan akuntabel. Faktor Pendukung Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1. Penggunaan program aplikasi sistem informasi manajemen keuangan daerah dan sistem informasi  manajemen  aset  daerah Pemerintah  Kabupaten  Lamongan sudah mengaplikasi sistem informasi manajemen dalam pengelolaan  keuangan  dan  aset daerah penting untuk mem- permudah pengelolaan dan pengawasan  serta  upaya  dalam memenuhi  kebutuhan  informasi secara  cepat,  lengkap,  tepat  untuk menunjang proses administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat. 2. Sarana  dan  prasarana  pada  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah Kabupaten Lamongan Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah  Kabupaten  Lamongan memiliki  sarana  dan  prasarana yang  sudah  memadai  untuk  proses pengelolaan  keuangan  dan  aset daerah  yang  baik.  Sarana  dan prasarana dibutuhkan dalam pengembangan  sistem  pelaporan dan pertanggungjawaban yang sudah  baik  serta  dapat  dilakukan dengan cepat dengan online karena ketersediaan komputer dan jaringan internet .
Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1. Sumber  daya  manusia  pada  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah Kabupaten Lamongan Sumber  daya  manusia  merupakan faktor yang utama dalam pengelolaan  keuangan  dan  aset daerah Kabupaten Lamongan. Sumber daya manusia pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan  sudah  cukup  memadai secara  kuantitas,  tetapi  belum untuk  kualitas  dari  sumber  daya manusianya.
2. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Koordinasi dan hubungan
kerjasama  baik  antara  individu maupun  dengan  instansi  lain  yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten  Lamongan  harus  lebih ditingkatkan lagi guna terwujudnya pengelolaan  keuangan  dan  aset daerah yang baik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian yang  telah  dilakukan  serta  pembahasan pada sebelumnya mengenai pengelolaan keuangan  dan  aset  daerah  Kabupaten Lamongan maka dapat ditarik kesimpulan berupa: 1. Laporan      Keuangan      Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lamongan yang merupakan gambaran  dari  hasil  pengelolaan keuangan  dan  aset  daerah  di Kabupaten Lamongan masih mendapatkan  opini  Wajar  Dengan Pengecualian  (WDP)  oleh  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kaitannya  dengan  opini  yang diperoleh  Pemerintah  Kabupaten Lamongan  atas  LKPD  tersebut, maka  dalam  pengelolaan  keuangan dan  aset  daerah  masih  terdapat beberapa permasalahan yang membuatnya belum bisa mendapatkan  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian (WTP). 2. Sumber daya manusia yang  kurang berkualitas  merupakan  salah  satu penghambat untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan  dan  aset  daerah  yang baik.  Sumber  daya  manusia  yang masih  kurang  bukan  hanya  dalam
Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah  (BPKAD)  Kabupaten Lamongan  tetapi  juga  dalam  setiap
Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD). 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan  sudah  mengaplikasikan sistem informasi manajemen daerah dalam pengelolaan keuangan  dan  asset  daerah  untuk mem- permudah proses pengelolaannya serta dapat
mengurangi  penyelewengan  oleh oknum-  oknum  tertentu yang terdapat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Anggraini,  Yunita,  dan  B.  Hendra Puranto. (2010) Anggaran Berbasis  Kinerja  (Penyusunan Secara Komprehensif) Yogyakarta, UPP STIM YKPN. Bastian, Indra. (2006) Sistem Perencanaan  dan  Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia . Jakarta, Salemba Empat. Mahmudi.  (2010)  Analisis  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah (edisi  kedua).  Yogyakarta,  UPP STIM YKPN. Mardiasmo, (2002) Otonomi dan Manajemen  Keuangan  Daerah: Paradigma  Baru  Pengelolaan Keuangan Sektor Publik . Yogyakarta, Andi. Moleong,  Lexy  J.  (2010)  Metode
Penelitian  Kualitatif . Bandung,
Remaja Rosdakarya. Munir,  Badrul.  (2003)  Perencanaan Anggaran  Kinerja  (Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah) . Mataram, Samawa Center. M.  Yusuf.  (2009)  Delapan  Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju  Pengelolaan  Keuangan Daerah Terbaik. Jakarta, Salemba Empat. Pemerintah Republik Indonesia. Undang Undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang  Pemerintahan  Daerah. Pemerintah  Republik  Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  2005  Tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan. Richard L, Daft. (2010) Era Baru Manajemen. Jakarta, Salemba Empat. Saragih, Juli Panglima. (2003) Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam
Otonomi. Jakarta, Ghalia Indonesia. Sugiyono.  (2013)  Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Bandung, Alfabeta. Suhadak  dan  Trilaksono  Nugroho. (2007) Paradigma Baru Pengelolaan  Keuangan  Daerah dalam Penyusunan APBD . Malang, Banyumedia Publishing. Sukarna. (2011) Dasar-dasar Manajemen. Bandung, Mandar Maju. Suparmoko.  (2002)  Ekonomi  Publik .
Yogyakarta, Andi.
Yuwono,  Sony  dkk.  (2008)  Memahami APBD  dan  Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan  Daerah).  Malang, Bayumedia Publishing. Jurnal Sitompul, Anisa. (2014) Jurnal Pemerintahan  Integratif,  Vol  2,
No. 1, 2014: 97-110.