## PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA DAN PENGUATAN  NASIONALISME

## lannykoroh1717@gmail.com

## Abstract
Indonesian  language  as  the  identity  of  the  Indonesian  people  can  actually  build  the character of nationalism. Early Indonesian nationalism was sparked by colonialism as a common  enemy.  The  originator  of  Indonesian  nationalism  today  is  a  shared  identity. Indonesian  language  is  one  of  those  shared  identities,  alongside  the  flag,  the  state emblem  and the  national  anthem.  To  strengthen  the  role  of  Indonesian in  strengthening nationalism,  it  is  necessary  to  have  an  output-oriented  Indonesian  language  education that has a nationalist character, patriotism, and a sense of responsibility for the life of the Indonesian  language.  Indonesian  language  education  must  be  able  to  reduce  the pragmatism of the view on the importance of Indonesian language, minimize the deviation from regulation on Indonesian language, and foster the principle of learning Indonesian to achieve Indonesian language in a global context.
Key words: education, Indonesian language, nationalism,  pragmatism .

## Abstrak
Bahasa  Indonesia  sebagai  identitas  bangsa  Indonesia  sebenarnya  dapat  membangun karakter  nasionalisme.  Nasionalisme  Indonesia  awal  dipicu  oleh  kolonialisme  sebagai musuh  bersama.  Pencetus  nasionalisme  Indonesia  saat  ini  adalah  identitas  bersama. Bahasa  Indonesia  adalah  salah  satu  identitas  bersama,  di  samping  bendera,  lambang negara  dan  lagu  kebangsaan.  Untuk  memperkuat  peran  Indonesia  dalam  memperkuat nasionalisme, maka perlu ada pendidikan bahasa Indonesia yang berorientasi pada hasil yang  memiliki  karakter  nasionalis,  patriotisme,  dan  rasa tanggung jawab  atas  kehidupan bahasa  Indonesia.  Pendidikan  bahasa  Indonesia  harus  mampu  mengurangi  pragmatisme pandangan  tentang  pentingnya  bahasa  Indonesia,  meminimalkan  penyimpangan  dari regulasi  bahasa  Indonesia,  dan  menumbuhkan  prinsip  belajar  bahasa  Indonesia  untuk mencapai bahasa Indonesia dalam konteks global.
Kata kunci: pendidikan, bahasa Indonesia, nasionalisme, pragmatisme.

## PENDAHULUAN
Setiap  bangsa  ataupun  suku  bangsa  memiliki  sejumlah  pemarkah,  baik  verbal  maupun nonverbal.  Pemarkah  bahasa  menjadi  anasir  terpenting  di  tengah  menggeliatnya  dominasi bahasa-bahasa  tertentu  di  dalam  interaksi  antarbangsa  ataupun  antarsuku  bangsa.  Dominasi bahasa-bahasa  tertentu  dimaksud  tidak  hanya  disebabkan  oleh  faktor  internal  bahasa, misalnya  kerumitan  struktur  dan  leksikonnya,  tetapi  juga  oleh  faktor  eksternal  bahasa. Bahkan  faktor  eksternal  ini  lebih  dominan  sebagai  konsekuensi  logis  dari  menyusutnya kesadaran pemilik atas kedudukan dan fungsi bahasanya.
Bahasa Indonesia yang kedudukan dan fungsinya dirumuskan secara rinci ternyata tidak cukup  bermakna  sebagai  pemarkah  keindonesiaan  pemiliknya.  Upaya  peningkatan  gengsi bahasa  Indonesia  terkendala  oleh  kebijakan  bahasa  dengan  aplikanya  yang  terdistorsi. Kondisi ini menyebabkan progres peningkatan gengsi bahasa Indonesia menjadi bahasa yang bermartabat  di  lingkup  global  masih  belum  terwujud.  Fakta  peran  bahasa  Indonesia  secara diglosik  masih  berada  di  bawah  gengsi  sejumlah  bahasa  asing  telah  berkontribusi  bagi distorsi  aplikasi  kebijakan  bahasa.  Di  samping  itu,  rumusan  kaidah  yang  dihasilkan  dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sering membuat penuturnya kerepotan karena dua hal: (1) adopsi dan  adaptasi  leksikon  bahasa lokal  yang tidak populer menjadi  leksikon bahasa  Indonesia  tanpa  penyebarluasan  secara  masif  dan  menyeluruh  (bdk.  Amanriza, 2001:158—1590; (2) kodifikasi (perumusan kaidah) dalam setiap Kongres Bahasa Indonesia yang  penyebarluasannya  cenderung  bersifat  parsial.  Jika  penuturnya  sendiri  tidak  mantap dalam  hal    penguasaan  dan  penggunaan  bahasa,  bagaimana  mungkin  mereka  bisa  memiliki sikap positif dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu sendi nasionalisme?
Konstruksi  berpikir  warga  Negara  Indonesia  yang  mengakui  bahasa  Indonesia  sebagai bahasa  persatuan  terasa  semakin  melemah.  Nasionalisme  menguat  saat  suatu  bangsa berhadapan dengan musuh yang sama, yakni penjajahan. Dalam kondisi ini, semua perbedaan diabaikan  dan  tumbuh  euforia untuk  bersatu.  Indonesia  yang  terbentuk  sebagai  Negara- Bangsa (Nation-State) melahirkan  semboyan  Bhineka  Tunggal  Ika.  Esensi  dari  sebuah Negara-Bangsa  ialah  adanya  simbol-simbol  pemersatu,  sekaligus  sebagai  identitas  yang  di baliknya  terselubung  kebanggaan  sebagai  bangsa.  Simbol  dan  identitas  dimaksud  telah dituangkan di  dalam  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yang tertuang juga di dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Amandemennya, pasal 35, 36, 36A, dan 36B.
Bagaimanakah posisi bahasa Indonesia dalam deretan simbol-simbol itu secara empirik? Sangat jauh panggang dari api. Atas dasar itulah, pada kesempatan merayakan Bulan Bahasa Tahun 2018 ini, kita patut bermetanoya untuk selanjutnya bertekad meningkatkan gengsi dan martabat  bahasa  Indonesia. Penggunaannya harus menjadi  kebanggaan setiap warga  Negara Indonesia  sehingga  layak  menjadi  sendi  nasionalisme,  seperti  halnya  kita  bangga  memiliki lambang negara berupa Burung Garuda, Lagu Indonesia Raya, dan Sang Merah putih.
Dari aras kebijakan bahasa, gengsi, martabat, dan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia seperti yang kita saksikan saat ini. Kebanggan masih pada tingkat retorika dan atau wacana. Pendidikan bahasa  Indonesia perlu diperkuat  agar pendidikan menjadi  instrumen andal  bagi menguatnya nasionalisme anak bangsa.

## BAHASA, PENDIDIKAN BAHASA, NASIONALISME

## Bahasa
Apa  itu  bahasa?  Tanpa  berpikir  panjang,  setiap  orang  yang  diperhadapkan  dengan pertanyaan  tersebut  akan  menjawab, Bahasa  adalah  alat  komunikasi .  Jika  demikian jawabannya,  makan  pengertian  bahasa  didiskripsikan  berdasarkan  kesadaran  manusia terhadap  fungsi  bahasa  dimaksud.  Ibarat  orang  bertanya, Mengapa  Anda  makan? jawabannya, Supaya  hidup .  Ini  sebuah  perspektif,  suatu  sisi  pandang  yang  sering  menjebak untuk kita keluar dari esensi dan hakikat. Jika jawaban Saya makan untuk hidup , kemudian disusun  balik  menjadi Saya  hidup  untuk  makan, maksudnya  menjadi  berbeda  pula. Pertanyaan  dan  jawaban  soal  hakikat  dapat  pula  dianalogikan  dengan  perdebatan  tentang ayam  dan  telur,  manakah  yang  lebih  dahulu  ada.  Atau  analogi  lain,  manakah  yang  lebih dahulu ada, bahasa ataukah berpikir?
Ilustrasi  tersebut  dimaksudkan  untuk  membingkai  pemikiran  kita  pada  perpektif  yang lebih komprehensif agar dapat mencerna hakikat bahasa. Fakta menunjukkan bahwa analisis struktur bahasa saja tidak pernah memuaskan ahlinya sendiri sehingga mereka harus “angkat tangan”  dan  bersandar  pada  pragmatik.  Demikian  pula,  analisis  tipologi  yang  disandingkan dengan  kesemestaan  bahasa  sering  membuat  ahlinya  melirik  pandangan  dunia  penuturnya, yang  kemudian  melahirkan,  antara  lain:  linguistik  antropologi,  antropologi  linguistik, entolinguistik, linguistik kultural, ekolinguistik, bahkan linguistik forensik.
Pengertian  bahasa  diperikan  bukan  hanya  dari  struktur  dan  fungsinya  semata.  Itulah sebabnya,  Bolinger  (1975;1—35)  harus  merinci  penjelasan  tentang  apa  itu  bahasa  dengan Some  Traits  of  Language ,  yakni: (1)  bersifat  manusiawi;  (2)  sebagai  tingkah  laku;  (3) medianya  berupa  bunyi;  (4)  memiliki  hierarki;  (5)  berubah;  (6)  berkaitan  dengan  sikap;  (7) bersifat  arbitrer;  (8)  terstruktur;  (9)  bersifat  vertikal  dan  horizontal;  dan  (10)  didengar  dan diucapkan  (lihat  juga  Sabon  Ola,  2012:4—11;  bdk.  Brown,  2008:6).  Pencermatan  terhadap hakikat bahasa ini sangat diperlukan untuk merumuskan metode dan pendekatan pendidikan bahasa  Indonesia  yang  tepat.  Luaranya  ialah  penguasaan  dan  penggunaan  bahasa  Indonesia dapat meningkatkan nasionalisme.

## Pendidikan Bahasa
Istilah  pendidikan  dan    pengajaran  berbeda  substansinya,  sebagaimana  tersirat  pada bentuk dasarnya didik dan ajar . Mendidik lebih menekankan pada kompetensi afektif (sikap dan  nilai),  sedangkan  mengajar  lebih  menekankan  kompetensi  pengetahuan  dan keterampilan.  Meskipun  demikian  perbedaannya,  idealnya  proses  mendidik  harus  ditunjang pula  oleh  proses  mengajar,  demikian  pula  proses  mengajar  semestinya  dilengkapi  dengan proses  mendidik.  Dengan  alasan  demikian,  ada  kecenderungan  untuk  menggunakan  kedua- duanya, pendidikan dan pengajaran .
Pendidikan (yang di dalamnya termasuk pula pengajaran) bahasa Indonesia adalah proses membelajarkan anak tentang kaidah bahasa Indonesia, kaidah penggunaannya dalam berbagai ragam  dan  ranah,  dan  sikap  positif  terhadap  bahasa  Indonesia.  Dari  cakupan  isi  pendidikan dan  pengajaran  bahasa  Indonesia  dalam  konteks  Taksonomi  Bloom  ini,  sangat  diperlukan dukungan  kebijakan  agar  tidak  terjadi  benturan  orientasi  sehingga  aspek  yang  satu  menjadi lebih dominan atau diutamakan daripada aspek lainnya.
Brown  dalam  bukunya  berjudul Prinsip  Pembelajaran  dan  Pengajaran  Bahasa (2008) mengajukan  sejumlah  pertanyaan  tentang  pemerolehan  bahasa  kedua (second  language acquisition) ,  yang  maksudnya  sama  dengan  pembelajaran  bahasa.  Pertanyaan  dimaksud
mencakup:  (1)  karakteristik  pembelajar;  (2)  faktor  linguistik;  (3)  proses  pembelajaran;  (4) usia  dan  pemerolehan;  (5)  variabel  instruksional;  (6)  konteks;  dan  (7)  tujuan.  Ketujuh pertanyaan  (pokok)  ini  dijabarkan  lagi  oleh  Brown  menjadi  sejumlah  pertanyaan  spefisik yang menunjukkan bahwa proses pendidikan dan pengajaran bahasa tidak sesederhana seperti yang kita terapkan dalam berbagai kurikulum yang pernah ataupun yang sedang berlaku saat ini.  Oleh  sebab  itu,  sangat  diperlukan  inovasi  paradigma  pendidikan  dan  pengajaran  bahasa agar  luarannya  tidak  hanya  bermakna  bagi  pengembangan  intelektual,  tetapi  penguatan karakter kebangsaan atau nasionalisme.

## Nasionalisme
Nasionalisme  itu  konsep,  nasionalisme  itu  abstrak,  nasionalisme  itu  karakter, nasionalisme itu rumit dalam mengimplementasikannya karena ada dalam pikiran seseorang, meskipun  merupakan  kesadaran  kolektif.  Berasal  dari  kata natio (Latin)  yang  berarti ‘bangsa’, kata nasionalisme merujuk  pada rasa  memiliki warga negara terhadap bangsanya. Rasa  memiliki  merupakan  muatan  mental-psikologis  yang  merefleksikan  hubungan  timbal balik antara warga negara dengan negaranya.
Dalam teori Negara  yang lahir dari sejarah pembentukan negara mana pun di dunia ini, nasionalisme  tidak  tumbuh  begitu  saja  tanpa  pencetus.  Nasionalisme  tumbuh  karena penindasan,  ketidakadilan,  dan  penjajahan.  Perkembangan  kemudian,  hegemoni  negara/ bangsa  tertentu  dalam  bidang  ekonomi,  politik  (misalnya  invasi),  bahkan  hegemoni  budaya merupakan faktor pencetus lahirnya nasionalisme. Dalam konteks ini, nasonalisme terefleksi pada  kuatnya  daya  rekat  (kohesi)  sosial,  adanya  penegasian  terhadap  perbedaan-perbedaan secara kultural, dan menonjolnya pandangan dan perilaku humanis.
Dalam  konteks  dinamika,  nasionalisme  tidak  pernah  tidak  berubah.  Nasonalisme  pun dapat  mengendur  ketika  cita-cita  bersama  sudah  tercapai,  dan  dalam  keadaan  normal,  cita- cita  individu  dan  kelompok  di  dalam  negara  akan  muncul  sebagai  ancaman  terhadap nasionalisme.  Mengahadapi  kondisi  demikian,  yang  harus  ditonjolkan  ialah identitas bersama, di  samping  faktor  keadilan,  kemakmuran,  dan  kesesejahteraan  bersama . Identitas bersama  dalam  berbagai  perbedaan  seperti  di  Indonesia  memerlukan  perawatan  yang sungguh-sungguh.  Salah  satu  bentuk    perawatan  identitas  bersama  itu  ialah  digagaskannya pendidikan karakter bagi setiap WNI.
Tiga karakter penting terkait dengan perawatan identitas bersama yang ditemukan dalam ‘daftar  karakter  keindonesiaan’,  ialah  nasionalisme,  cinta  tanah  air,  dan  tanggung  jawab. Negara  Indonesia  akan  berdiri  kokoh,  maju  setara  dengan  bangsa  lain,  dan  disegani  bangsa lain  karena  identitas  bersama  yang  dimiliknya  terus  mengelami  peraatan  dan  penguatan. Bahasa Indonesia merupakan salah satu dari identitas bersama itu. Perawatannya merupakan perwujudan nasionalisme dan cinta tanah air, serta merupakan tanggung jawab setiap WNI.

## BAHASA INDONESIA DAN NASIONALISME
Subjudul  ini  telah  menjadi  perbincangan  masyarakat  Indonesia  pada  berbagai  tingkatan sosial,  Sekilas  diperoleh  kesan  bahwa  bahasa  Indonesia  dan  nasionalisme  penuturnya merupakan  dua  variabel  yang  berbanding  lurus;  semakin  setia  menggunakan  bahasa Indonesia pada ranah yang tipikal terhadapnya, semakin kuat kuat nasionalisme. Proposisi ini menjadi  kurang bertenaga ketika kita mencermati realita kehidupan bahasa  Indonesia dalam berbagai  sektor  kehidupan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  pragmatisme  pandangan  tentang  (dan terhadap) bahasa Indonesia.
Pandangan  pragmatis  merupakan  indikasi  melemahnya  semangat  nasionalisme.  Hal  ini juga  menunjukkan  ketidaksearahan  gerak  langkah  di  dalam  merawat  bahasa  Indonesia sebagai  identitas  bersama.  Berita  yang  dilansir Kompas.com tentang  alasan  yang  sangat pragmatis bagi Menteri Tenaga Kerja menghilangkan syarat berbahasa Indonesia bagi pekerja asing:
“Menteri  Tenaga  Kerja  (Menaker)  Hanif  Dakhiri  menegaskan,  penghapusan  syarat  bisa berbahasa    (Indonesia, tambahan  oleh  penulis )  bagi  tenaga  kerja  asing  (TKA)  supaya investasi  tidak  terhambat.  Selama  ini,  banyak  perusahaan  yang  mengeluh  mengenai  syarat tersebut,  sehingga  urung  berinvestasi  di  Indonesia.  Apalagi,  menurut  Hanif  dalam  kondisi pelemahan  ekonomi  saat  ini  sangat  sulit  menarik  investor  masuk  ke  Indonesia. Kita  harus menciptakan iklim bisnis yang sejuk , kata Hanif”.
Kita  hanya  bisa  mengatakan  bahwa  ini  bukan  sebuah  keajaiban,  melainkan  sebuah kelalaian,  bahkan  keanehan  ketika  TKI  yang  akan  luar  negeri  diwajibkan  menggunakan bahasa  pengantar  yang  digunakan  di  Negara  tujuan.  Jika  kewjiban  berbahasa  Indonesia diterapkan bagi TKA, maka akan ada tambahan pemakai bahasa Indonesia sebanyak jumlah TKA  di  Indonesia,  yakni:  China  sebanyak  13.034  orang  di  tahun  2015.  Disusul  TKA  asal Jepang  sebanyak  10.128  orang,  Korea  Selatan    sebanyak  5.384  orang,  dan  India  sebanyak 3.462  orang.  Selebihnya  berasal  dari  Malaysia,  Amerika  Serikat,  Thailand,  Filipina, Australia, Inggris, yang totalnya mencapai 72 ribu orang.
Pandangan  pragmatis  ini  pun  tampak  pada  iklan  tenaga  kerja  di  Indonesia.  Bukan  saja TKA di Indonesia yang tidak memerlukan kemampuan berbahasa Indonesia, tetapi ironisnya tenaga  kerja  Indonesia  di  Indonesia  pun  tidak  memerlukan  syarat  kemampuan  berbahasa Indonesia.  Tidak  cukup  sampai  di  situ  ekspresi  kegalauan,  dan  kita  sampai  pada pertanyaan,”Mengapa  tenaga  kerja  Indonesia  yang  bekerja  di  Indonesia  memerlukan  syarat kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris?”
Dua  gambaran  mengenai  pandangan  pragmatis  berkaitan  dengan  Bahasa  Indonesia  dan Nasionalisme  tersebut  hanya  sebagian  kecil  yang  teridentifikasi.  Masih  banyak  persoalan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai jatidiri bangsa Indonesia sesuai dengan pasal 25 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2009. Sebagai contoh, pasal 28 UU Nomor 24 Tahun 2009, yang  berbunyi:  “Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan  dalam  pidato  resmi  Presiden,  Wakil Presiden, dan pejabat Negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri”. Pasal ini tampaknya masih juga terbelenggu oleh pragmatisme; alasan kelancaran diplomasi. Di sisi lain, pasal 32 ayat (1) mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam forum internasional di  Indonesia,  yang  hanya  menjadi  kepedulian  sebagian  kecil  orang  dalam  segelintir  forum. Tampaknya  kata wajib kehilangan  kekuatan  semantisnya  yang  berfitur  [+paksa],[-pilihan]. Jika  dipaksa  saja  sudah  diabaikan,  apalagi  pasal  32  ayat  (2)  yang  mengandung  frasa dapat digunakan ; sudah tentu pilihan cenderung ke tidak digunakan .
Kongres,  seminar,  simposium  tentang  bahasa  Indonesia  telah  diselenggarakan  untuk mengumbar gagasan dan merumuskan kebijakan yang berpihak pada penguataan,  kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Hilgers-Hesse (1981:270), dalam Konferensi Asosiasi Bahasa- Bahasa  Nasional  ASEAN  ( ASEAN  Association  on  National  Languages ,  ASANAL), mengatakan  bahwa  bahasa  Indonesia  merupakan  simbol  kebanggaan  nasional,  simbol identitas  nasional,  sarana  pemersatu  berbagai  perbedaan.  Sarana  pemersatu  itulah  yang menyebabkan  diskusi  tentang  bahasa  Indonesia  sulit  dipisahkan  dari  kemauan  politik  dari pemangku kebijakan.

## PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA BERORIENTASI NASIONALISME
Kurikulum  pada  semua  jenis  dan  jenjang  pendidikan  telah  menempatkan  bahasa Indonesia  sebagai  salah  satu  mata  pelajaran  atau  mata  kuliah.  Jika  dibongkar  isinya, sesungguhnya  sudah  ideal.  Akan  tetapi,  jika  rumusan  yang  ideal  itu  dinihilkan  oleh pendekatan  yang  kurang  berpihak  pada  pembentukan  sikap  dan  karakter  nasionalisme. Beberapa kondisi dapat dipaparkan berikut ini.
a. Pada  jenjang  pendidikan  dasar,  bahasa  Indonesia  cenderung  diajarkan,  bukan dibelajarkan. Padahal  Kurikulum  2013 sudah menganut  paradigma baru, dari belajar- mengajar  menjadi  pembelajaran.  Pada  sisi  yang  lain,  sebagian  besar  pembelajar mengenal  bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  kedua  (B2).  Di  sini  terjadi  persaingan struktur  pada langue (istilah  Saussure).  Hampir  semua  guru  SD  kurang  memiliki pengetahuan  mengenai  teori  pemerolehan  dan  pembelajaran  bahasa.  Singkatnya, bahasa  Indonesia  dan  bahasa  lokal  berebut  perhatian,  baik  dari  guru  maupun  dari pembelajar.
b. Pada  jenjang  pendidikan  menengah,  bahasa  Indonesia  dan  bahasa  asing  (terutama bahasa  Inggris)  berebut  perhatian.  Struktur  bahasa  Indonesia  yang  dikuasai  secara belum  sempurna  sudah  dipaksa  bersaing  dengan  struktur  bahasa  Inggris.  Bahasa aglutinatif  disandingkan  dengan  bahasa  fleksi  membawa  kesulitan  tersendiri  bagi pembelajarnya. Belum lagi soal kedalaman materi akibat pemilahan bidang: IPA, IPS dan Bahasa.
c. Pada  jenjang  pendidikan  tinggi,  bahasa  Indonesia  menjadi  salah  satu  mata  kuliah umum (MKU). Materi kuliah Bahasa Indonesia sebagai MKU sangatlah dangkal. Hal ini  diperparah  oleh  kurangnya  SDM  sehingga  dosen  yang  bukan  berkeahlian  bahasa pun tiba-tiba menjadi sangat percaya diri mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia.
Fakta ini berimplikasi pada luaran yang kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan berbahasa  Indonesia  yang  memadai.  Pertanyaannya,  “Dapatka h seseorang  bersikap  positif terhadap  bahasa  Indonesia  jika  tidak  memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam menggunakannya?”  Jawabannya  berupa  rentetan  kondisi  yang  berbanding  lurus.  Tidak mengetahui,  berarti  tidak  mampu  menggunakan;  tidak  mampu  menggunakan  berarti  tidak menyikapi  secara  benar/  positif;  tidak  menyikap  secara  benar  berarti  keberadaannya  tidak membanggakan, artinya tidak berkontribusi terhadap penguatan nasionalisme.
Ada  banyak  hal  lain  yang  tidak  termasuk  dalam  isi/  materi  pembelajaran  bahasa Indonesia yang sesungguhnya menjadi pencetus nasionalisme. Sebagai contoh, materi tentang keanekabahasaan.  Materi  ini  secara  tidak  langsung  terkait  dengan    penguatan  kedudukan bahasa Indonesia. Ketika pembelajar diperkenalkan konsep dan fakta keanekabahasaan, hal- hal yang akan dibahas terkait dengan tiga hal, yakni:  (1) bahasa daerah; (2) diglosia; (3) dan sikap  terhadap  bahasa.  Ketiga  hal  tersebut  dapat  dielaborasi  lagi  menjadi  kajian  kontrastif antarstruktur yang memperkuat pengetahuan pembelajar tentang struktur fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik bahasa Indonesia.
Kridalaksana  (1978:102)  berpendapat  bahwa  salah  satu  tumpuan  pengajaran  bahasa Indonesia  ialah  sosiolinguistik.  Lebih  lanjut  ditekankan  bahwa  bahasa  mempunyai  banyak faset (segi) sehingga dalam pengajaran bahasa diupayakan agar anak (pembelajar) menguasai sebanyak-banyaknya  faset  itu.  Pembelajaran  bahasa  Indonesia  tidak  hanya  sebatas  pada penguasaan  bahasa  yang  baik  dan  benar.  Hal  senada  dikemukakan  pula  oleh  Sumardi (1996:208),  bahwa  struktur  bahasa  yang  dibelajarkan  kepada  pembelajar  tidak  boleh dipisahkan dari konteks sosial budayanya.

## KEGAGALAN DAN DISTORSI
Pendidikan  dan  pengajaran  bahasa  Indonesia  belum  berperan  optimal  di  dalam menumbuhkan  semangat  nasionalisme.  Hakikat  dan  esensi  yang  menjadi  sasaran  luaran pendidikan dan pengajaran Bahasa  Indonesia dinegasikan oleh keinginan  pragmatis. Hal  ini tidak  disebabkan  oleh  kekhilafan  orientasi  pendidikan  dan  pengajaran  bahasa  Indonesia. Sejumlah fakta dapat dikemukakan untuk meyakinkan diri kita sendiri bahwa pekerjaan besar masih  menghadang  terkait  dengan  upaya  memperkuat  nasionalisme  melalui  pendidikan bahasa Indonesia.
Kehidupan  bahasa  Indonesia  d a lam  konteks  nasionalisme  ditentukan  oleh  faktor-faktor, sebagai berikut: (1) catatan historis terkait dengan peran bahasa Indonesia; (2) regulasi terkait dengan  fungsi  dan  kedudukan  bahasa  Indonesia;  (3)  kebijakan  bahasa  terkait  dengan kodifikasi  dan  penyebarluasan  kaidah;  dan  (4)  pendidikan  dan  pengajaran  bahasa  Indonesia terkait dengan peningkatan kompetensi; (5) kesadaran yang dilembagakan dalam kesearahan pikir  dan  tindak  terkait  dengan  kesadaran  dan  penerapan  kaidah  bahasa  Indonesia  dalam penggunaan;  dan  (6)  sikap  bahasa  para  tokoh.  Faktor-faktor  tersebut  berkontribusi  sama terhadap  sukses  tidaknya  mewujudkan  bahasa  Indonesia  di  dalam  menumbuhkan  dan memperkuat nasionalisme.
Realitas sehubungan dengan keenam  faktor tersebut menunjukkan ketidakselarasan, baik yang  terkait  dengan  lemahnya  kesadaran  terhadap  kaidah,  maupun  penyimpangan  atau distorsi terhadap berbagai regulasi. Di samping itu, ketidaksearahan secara kelembagaan dari seluruh  pemangku  kebijakan  dan  pemangku  kepentingan  telah  pula    menambah  kendala dalam  menyelaraskan  pendidikan  dan  pengajaran  bahasa  Indonesia  dengan  kesadaran kebangsaan atau nasionalisme.
Pertama, catatan historis yang penting untuk bahasa Indonesia ialah sumpah Pemuda 28 Oktober  1928.  Dari  perspektif  ini,  bahasa  Indonesia  merupakan  satu  kesatuan  dengan  cita- cita  berdirinya  Bangsa  Indonesia.  Meskipun  demikian  seharusnya,  namun  peringatan/ perayaan  Sumpah  Pemuda  masih  sebatas  momen,  bukan  pada  momentum.  Momen  Sumpah Pemuda yang dikemas dalam Bulan Bahasa dengan rentang waktu tertentu (Oktober) belum menjadi  ‘gerakan  menyeluruh”  untuk  membangkitkan  kesadaran  akan  pentingnya  bahasa Indonesia  bagi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  khususnya  mengobarkan  semangat nasionalisme.
Kedua,  regulasi  tentang  fungsi  dan  kedudukan  bahasa  Indonesia  sesungguhnya  sudah sangat  kuat.  UUD  1945  dan  Amandemennya  telah  meningkatkan  peran  bahasa  Indonesia sebagai bahasa persatuan menjadi bahasa Negara. Pasal UUD 1945 tentang bahasa Indonesia menjadi  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  seluruh  pasal  UUD  1945  sebagai  syarat pembentukan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dalam  konteks  ini,  bahasa  Indonesia semestinya  sama  penting  dan  sejajar  dengan  pasal  UUD  1945  yang  mengatur  tentang Lembaga  Negara,  hak  asazi  manusia,  dan  lain-lain.  Namun,  kenyataannya  masih  “jauh panggang dari api”. Satu tingkat di  bawah UUD  1945 terdapat  UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang  Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang  Negara  serta  Lagu  Kebangsaan  memperlihatkan ketidakkonsistenan  (dan  ketidaksimetrisan)  dalam  rumusan  sanksi  pada  Bab  VII  tentang Ketentuan  Pidana.  Pada  bab  ini  tidak  terdapat  rumusan  sanksi  pada  pasal  66  s.d  pasal  71 hanya mengatur sanksi pidana untuk pelanggaran UU tentang bendera, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.
Ketiga, kebijakan bahasa yang masih bersifat parsial dalam hal koordinasi antarlembaga, penyebarluasan  kodifikasi  yang  belum  menyeluruh,  merupakan  kendala  serius  bagi
peningkatan pengetahuan dan kesadaran norma bagi seluruh WNI. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai pemegang kendali operasionalisasi kebijakan bahasa di Indonesia masih  berupa  Badan  yang  berada  di  bawah  satu  kementrian,  yakni  Kemendikbud  tidak memiliki  kewenangan  penuh  untuk  “memaksa”  penerapan  kaidah  bahasa  Indonesia  di  luar Kemendikbud.  Bukankah  nomenklatur  garis  komando  dalam  manajemen  secara  semiotik (ilmu  tanda)  memiliki  “daya  paksa/  tekan”  ketimbang  garis  koordinasi  yang  hanya mengandalkan  tenggang  rasa?  Tentang  peningkatan  status  kelembagaan  Pusat  Bahasa  telah direkomendsikan  oleh  Kongres  Bahasa  Indonesia  VIII  Tahun  2003,  dan  diperkuat  dengan rekomendasi kongres IX Tahun 2008.
Implementasi  kebijakan  berupa  Uji  Kemahiran  Berbahasa  Indonesia  (UKBI)  belum menunjukkan  kebermaknaannya.  Keputusan  Kongres  Bahasa  Indonesia  IX  Tahun  2008 mengamanatkan  pemerintah  untuk  menerapkan  UKBI  sebagai  salah  satu  persyaratan  dalam menduduki jabatan tertentu dan pengangkatan CPNS. Fakta menunjukkan bahwa UKBI saat ini  hanya  menjadi  pekerjaan  rutin  Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa  bersama Kantor  Bahasa  di  semua  provinsi  di  Indonesia.  Hasil  UKBI  yang  menggambarkan  tingkat penerapan  kaidah  bahasa  belum  menjadi  persyaratan  penerimaan  pegawai,  penerimaan mahasiswa  luar  negeri,  penerimaan  mahasiswa  dalam  negeri,  promosi  jabatan,  penerimaan pengajar BIPA, penerimaan guru bahasa Indonesia, dan lain-lain  yang dipandang relevan di dalam penyebarluasan kaidah bahasa Indonesia secara masif dan sistematis.
Keempat,  Pendidikan  dan  Pengajaran  Bahasa  Indonesia  pada  semua  jenis  dan  jenjang pendidikan  masih  memerlukan  pembenahan  dalam  hal  kurikulum  (pendekatan  dan  isi/ muatan) dan sumber daya manusia (tenaga pendidik). Kurikulum Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia  FKIP  dan  STKIP  harus  berorientasi  pada  penguatan  kompetensi  keilmuan  calon guru  bahasa  Indonesia  dengan  tingkat  kemampuan  ‘mahir’,  di  samping  kompetesi paedagogiknya. Demikian pula luaran pembelajaran bahasa Indonesia harus mempertimbangkan  keseimbangan  antara  pengetahuan  kebahasaan,  keterampilan  berbahasa, dan  sikap  terhadap  bahasa  Indonesia.  Sementara  itu,  pelatihan  peningkatan  komptensi  guru dan dosen bahasa Indonesia harus diletakkan dalam bingkai Penguatan nasonalisme.
Kelima, kesadaran akan kesearahan pikir dan tindak dalam penerapan kaidah bahasa dan kaidah  penggunaan  bahasa  Indonesia  melibatkan  unsur-unsur,  lembaga,  perorangan,  dan masyarakat  yang  tidak  terkait  langsung  atau  berurusan  dengan  bahasa  Indonesia,  termasuk lembaga  pendidikan  formal  dan  nonformal  yang  berurusan  dengan  bahasa  asing.  Dengan demikian,  berkulah  prinsip  “Satu  Kaidah  Bahasa  Indonesia  untuk  Semua”.  Kaidah  bahasa Indonesia  yang  dihasilkan  oleh  Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa  menjadi rujukan  dan  diterapkan  oleh  seluruh  WNI  secara  perorangan  dan  secara  kelembagaan. Dengan  demikian  sangat  diperlukan  koordinasi  dan  sinkronisasi  dalam  penyebarluasan  hal ihwal bahasa Indonesia.
Keenam,  sikap  bahasa  para  tokoh  dalam  masyarakat    paternalistik  turut  menentukan kesadaran dan ketaatan terhadap berbagai norma, termasuk norma bahasa. Jika UKBI belum optimal memberi makna terhadap petingnya bahasa Indonesia dalam penguatan nasionalisme, mungkinkan  UKBI  mengikutsertakan  para  tokoh  untuk  keperluan  pemetaan  mengenai kesadaran  norma  bahasa  Indonesia? Jika  para  tokoh  “dipaksa”  menjadi  rujukan  yang  layak dirujuk  kemahiran  berbahasa  Indonesianya,  maka  momentum  untuk  menjadikan  bahasa Indonesia  sebagai  identitas  keindonesiaan  dalam  memperkuat  nasionalisme  menjadi  sebuah keniscayaan.

## PENUTUP
Hal  yang  didiskusikan  dalam  makalah  ini  mengantarkan  kita  ke  suatu  pemahaman komprehensif  tentang  kehidupan  bahasa  Indonesia.  Sebagai  bahasa  nasional  dan  bahasa negara, juga sebagai jati diri dan identitas bersama, perjuangan untuk menjadikannya sebagai bahasa  yang  bermartabat  harus  terus  dilakukan.  Apalagi  rencana  jangka  menengah  oleh Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa  untuk  menjadikan  bahasa  Indonesia  sebagai bahasa Internasional.
Perjuangan  untuk  menjadikan  bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  internasional  bukan sekedar  meyakinkan  bangsa  lain  tentang  fungsinya  sebagai  bahasa  ilmu  pengetahuan  yang mumpuni.  Seluruh  warga  negara  Indonesia    harus  lebih  dahulu  menyadari  norma  behasa Indonesia,  mencintai  bahasa  Indonesia,  bangga  terhadap  bahasa  Indonesia,  agar  kemudian kita  dapat  meyakinkan  bangsa  lain  ihwal  kemampuan  bahasa  Indonesia  menjadi  sarana komunikasi  internasional.  Di  samping  itu,  diperlukan  upaya  sungguh-sungguh  menaati regulasi,  konsisten  terhadap  prinsip  nasionalisme  keindonesiaan  melalui  bahasa  Indonesia, sambil  secara  sistematis  merumuskan  kodifikasi  yang  memungkinkan  bahasa  Indonesia mudah dipelajari.
Untuk mendukung kebijakan bahasa, pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia harus dirancang  secara  terpadu.  Strategi,  pendekatan,  metode,  dan  muatan  materi  pembelajaran bahasa Indonesia berorientasi pada luaran yang memiliki pengetahuan ketatabahasaan bahasa Indonesia  yang  memadai,  keterampilan  berbahasa  Indonesia  yang  mantap,  dan  sikap  positif terhadap  bahasa  Indonesia.  Dengan  baku  mutu  luaran  yang  demikian  dapat  menumbuhkan kebanggaan  terhadap  bahasa  Indonesia  sebagai  identitas  bersama,  yang  bermuara  pada penguatan nasionalisme.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwi,  Hasan.  2011. Bahasa  Indonesia,  Pemakai  dan  Pemakaiannya .  Jakarta:  Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
Amanriza, Ediruslan Pe. 2001. “Sumbangan Riau terhadap Pemerkayaan Bahasa Indonesia, Sebuah Tinjauan Awal”, dalam Dendy Sugono dan Abdul Rozak Zaidan (ed.), Bahasa Daerah dan Otonomi Daerah . Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa.  2011. Kumpulan  Putusan  Kongres  Bahasa Indonesia I—IX Tahun 1938—2008 . Jakarta. Brown, H. Douglas. 2008. Prinsip Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa (Edisi Kelima). Terjemahan Noor Cholis dan Yusi Avianto Pareanom. Jakarta: Kedutaan Besar Amerika Serikat.
Hilgers-Hesse, Irene. 1981. “ Bahasa Indonesia as An Indicator of National Development ”, dalam Amran Halim (Ed.), Bahasa dan Pembangunan Bangsa . Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departmen Pendidikan dan Kebudayaan.
Kridalaksana, Harimurti. 1978. Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa . Ende: Penerbit Nusa
Indah.
Ola, Simon Sabon. 2010 . Sosiolinguistik . Yogyakarta: The Dogge Press.
Sumardi, Mulyanto. 1996. “Pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah: Gramatika atau Komunikasi?”,  dalam Mulyanto Sumardi, Barbagai Pendekatan dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
https://www.cnnindonesia.com . Diunggah 31 Agustus 2015. “Syarat Bahasa bagi Pekerja Asing Dihapus, RI  Dukung Investor”
https://www.antara.news.com . Diunggah 18 juni 2014. “Bahasa Indonesia Ditargetkan Jadi Bahasa Internasional ke-7”.