Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol.  4,  No.  3 – Nov  2023,  Hal.  292-298  |  Tersedia  online  pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6589.292-298

## IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
Adi Herisasono 1 , Anggraini Rosiana Efendi 2 , Oscha Davan Kharisma 3 Universitas Sunan Giri Surabaya adiherisasono@gmail.com, rosianaefendi@gmail.com, oschakharisma@gmail.com

## ABSTRAK
Kekerasan seksual sebagai bentuk kejahatan seringkali sulit dibuktikan dalam sistem peradilan pidana. Terlebih lagi, kekerasan seksual seringkali dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh korban dan pelaku. Hal ini mempersulit proses penyelidikan dan pengumpulan bukti oleh pihak kepolisian dan jaksa penuntut. Implementasi Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  (TPKS),  diharapkan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dapat dilakukan dengan lebih mudah dan transparan. Penelitian ini menganalisis  Implementasi    pembuktian  tindak  pidana  kekerasan  seksual  dalam  perspektif  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Melalui penelitian normatif, diketahui bahwa pada UU TPKS memperluas alat bukti yang sudah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga lebih menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman untuk meminimalisir multitafsir oleh para penegak hukum.  Dengan diakuinya informasi, dokumen,  dan  perekaman  elektronik,  serta  keterangan  saksi  testimonium  de  auditu  yang  terkait  dengan  tindak pidana  tersebut,  perkara  tersebut  dapat  dilakukan  proses  hukum.  Dalam  konteks  pembuktian  tindak  pidana kekerasan seksual, faktor-faktor pendukung dan penghambat menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan. Faktor-faktor  pendukung  mencakup  kemungkinan  pembuktian  tanpa  bukti  fisik,  perlindungan  yang  lebih  jelas bagi korban, peran saksi ahli yang ditingkatkan, serta dukungan sosial dan budaya. Sementara itu, faktor-faktor penghambat  meliputi  perbedaan  penafsiran  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  masih  kurangnya  struktur  unit penegak hukum yang memadai, dan adanya kultur atau budaya hukum yang cenderung mendiskreditkan korban. Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Pembuktian Tindak Pidana, Alat Bukti

## ABSTRACT
Sexual violence as a form of crime is often difficult to prove in the criminal justice system. What's more, sexual violence  is  often  carried  out  behind  closed  doors  and  only  the  victims  and  perpetrators  know  about  it.  This complicates the process of investigation and gathering of evidence by the police and prosecutors. Implementation of  Law  Number  12  of  2022  concerning  Crimes  of  Sexual  Violence  (TPKS),  it is  hoped  that  proving  crimes  of sexual  violence  can  be  carried  out  more  easily  and  transparently.  This  study  analyzes  the  implementation  of proving the crime of sexual violence in the perspective of Law Number 12 of 2022. Through normative research, it is known that the TPKS Law expands the evidence that has been regulated in the Criminal Procedure Code, so that it is more in tune with the dynamics of the times to minimize multiple interpretations by law enforcers. With the  acknowledgment  of  information,  documents,  and  electronic  recording,  as  well  as  testimonium  de  auditu witness statements related to the crime, the case can be subject to legal proceedings. In the context of proving the crime  of  sexual  violence,  the  supporting  and  inhibiting  factors  are  important  to  consider.  Supporting  factors include  the  possibility  of  proof  without  physical  evidence,  clearer  protection  for  victims,  an  enhanced  role  of expert  witnesses,  and  social  and  cultural  support.  Meanwhile,  the  inhibiting factors  include  differences  in  the interpretation  of  the crime of  sexual  violence, the lack of  an adequate law enforcement  unit structure, and the existence of a legal culture that tends to discredit victims.
Keywords: Sexual Violence, Proof of Crime, Evidence

## PENDAHULUAN
Hukum  di  Indonesia  berfungsi  sebagai  instrumen  yang  mengatur  kehidupan  berbangsa  dan bernegara,  termasuk  dalam  hal  mengatur  tindak  pidana.  Salah  satu  contoh  pengaturan  tindak  pidana adalah  kekerasan  seksual  yang  secara  khusus  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Sofia et al. (2022) mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual sering muncul di Indonesia, bahkan  sebelum  Indonesia  merdeka.  Namun,  selama  ini  kekerasan  seksual  sering  dianggap  sebagai masalah  yang  kurang  signifikan,  sehingga  pada  waktu  itu  tidak  dianggap  perlu  untuk  diatur  dalam undang-undang.  Selama  era  reformasi,  isu  reformasi  hukum  atau  upaya  untuk  memperbarui  sistem hukum nasional selalu menjadi prioritas utama pemerintahan, mengingat kondisi hukum di Indonesia masih memerlukan perubahan yang signifikan. Terlebih lagi, penegakan hukum juga masih menghadapi berbagai masalah, terutama dalam menangani kasus kekerasan seksual (Meita & Ridwan, 2020).
Kekerasan  seksual  dapat  dikategorikan  sebagai  tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur pelanggaran  hukum  yang  telah  diatur  dalam  undang-undang,  termasuk  tindakan  kekerasan  seksual lainnya yang telah ditentukan secara jelas dalam undang-undang tersebut (Undang-Undang Republik Indonesia,  2022)  .  Sulaeman  &  Homzah,  (2014)  juga  menjelaskan  bahwa  pelecehan  seksual  dan pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual tanpa izin atau persetujuan korban keduanya dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual.
Dalam konteks kekerasan seksual, korban adalah seseorang yang menderita kerugian baik secara fisik,  mental,  ekonomi,  maupun  sosial  sebagai  akibat  dari  tindak  kekerasan  seksual  yang  dilakukan terhadapnya tanpa persetujuannya. Tindakan pemaksaan tanpa consent ini juga dijelaskan lebih lanjut oleh    Weda  (2013)  bahwa  pemerkosaan  atau  pencabulan  secara  kriminologis  terjadi  ketika  pelaku melakukan tindakan tersebut tanpa mendapatkan persetujuan dari korban.
Anwar et al. (2017) menguraikan bahwa kekerasan melibatkan penggunaan kekuatan energi atau fisik, kontrol, dan tuntutan terhadap individu atau kelompok. Akibat dari kekerasan ini dapat meliputi dampak yang besar seperti kehancuran mental, trauma, kerugian moral, tekanan psikologis, gangguan pertumbuhan,  dan  pelanggaran  hak-hak  individu”.  Dalam  konsep  negara  hukum  yang  diajukan  oleh Albert Venn Dicey, hak-hak asasi manusia dijamin melalui undang-undang. Hal ini berarti bahwa hak- hak dasar individu dilindungi dan diatur oleh peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut. Menurut pandangan ini, hak-hak asasi manusia tidak hanya merupakan hak yang melekat pada individu secara inheren, tetapi juga diakui dan dilindungi oleh undang-undang yang berlaku.(Kurniawan, 2022) Dengan demikian,  undang-undang  menjadi  instrumen  utama  dalam  memastikan  perlindungan  hak-hak  asasi manusia dalam suatu negara yang berlandaskan prinsip negara hukum.
UU TPKS telah mengatur hak-hak korban, termasuk dalam Pasal 1 angka 16 yang menegaskan hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Hak-hak ini dimaksudkan agar korban dapat memperoleh, menggunakan, dan menikmati tindakan yang diperlukan untuk mengatasi dampak tindak pidana kekerasan seksual yang dialami.
Penjelasan umum dalam UU TPKS, pada Pasal 1 angka 3, menjelaskan tentang terobosan yang terdapat  dalam  undang-undang  tersebut  terkait  dengan  hak  korban.  Undang-undang  ini  menetapkan bahwa  negara  memiliki  kewajiban  untuk  menangani,  melindungi,  dan  memulihkan  korban  sejak terjadinya  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  dengan  memperhatikan  kondisi  dan  kebutuhan  individu korban.
UU  TPKS  juga  menempatkan  prioritas  tinggi  pada  pemberian  kompensasi  atas  penderitaan korban melalui restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti rugi kepada korban kekerasan seksual oleh pelaku. Negara akan memberikan ganti rugi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan apabila harta kekayaan yang disita dari pelaku tidak cukup untuk membayar ganti rugi.
Menurut  penjelasan  UU  TPKS,  pengadilan  berwenang  memutus  kasus  kekerasan  seksual. Undang-undang  menggarisbawahi  bahwa,  kecuali  pelakunya  adalah  anak-anak,  masalah  kekerasan seksual tidak dapat ditangani di luar sistem hukum.
Terobosan yang terdapat dalam UU TPKS memunculkan sejumlah pertanyaan, terutama terkait dengan pembuktian yang mungkin tidak sejalan atau sejajar dengan kitab hukum acara pidana (Presiden Republik Indonesia, 1981).
Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis Implementasi  pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana  Kekerasan Seksual.

## METODE PENELITIAN
Studi  ini  menerapkan  metode  normatif  untuk  menganalisis  Implementasi    pembuktian  tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Melalui metode ini, fokus utamanya adalah pada analisis dokumen dan literatur yang relevan.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  statuta  (statuta  approach)  dan  pendekatan  konseptual (conceptual  approach).  Pendekatan  statuta  mengarahkan  penelitian  untuk  memfokuskan  pemahaman pada  undang-undang  sebagai  titik  pusatnya,  dengan  mempelajari  prinsip-prinsip  yang  menjadi  dasar dan  tujuan  pembentukannya.  Sementara  itu,  pendekatan  konseptual  melibatkan  analisis  terhadap konsep-konsep yang telah dikembangkan dalam doktrin ilmu hukum yang sudah ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi  Pembuktian  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  dalam  Perspektif  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
Tindak  pidana  kekerasan  seksual  merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan  yang  seringkali  sulit untuk  dibuktikan  di  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Terlebih  lagi,  kekerasan  seksual  seringkali dilakukan  secara  tertutup  dan  hanya  diketahui  oleh  korban  dan  pelaku.  Hal  ini  mempersulit  proses penyelidikan dan pengumpulan bukti oleh pihak kepolisian dan jaksa penuntut.
Tindak  pidana  kekerasan  seksual  sebagaimana  yang  dinyatakan  pada  pasal  1  UU  TPKS, menjelaskan bahwa kekerasan seksual tidak terbatas pada perkosaan saja, melainkan juga  mencakup bentuk  pelecahan  verbal.  Selanjutnya,  dalam  Pasal  11  dijelaskan  bahwa  kekerasan  seksual  dapat mencakup  berbagai  bentuk,  seperti  pelecehan  seksual,  eksploitasi  seksual,  pemaksaan  kontrasepsi, pemaksaan  aborsi,  perkosaan,  pemaksaan  perkawinan,  pemaksaan  pelacuran,  perbudakan  seksual, dan/atau penyiksaan seksual.(Undang-Undang Republik Indonesia, 2022)
Oleh  karena  itu,  tujuan  dari  membuktikan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  adalah  untuk memberikan informasi yang benar tentang suatu peristiwa agar dapat diterima secara logis. Melalui cara ini,  dapat  dibuktikan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwa  adalah pelakunya  yang  harus  bertanggung  jawab  atas  perbuatannya.  Pembuktian  juga  merupakan  ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan dapat digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.
1. Sistem Pembuktian dalam Peradilan
Andi Hamzah (2000) menguraikan 4 jenis sistem pembuktian yang umumnya sering digunakan dalam sistem peradilan, yakni:
a. Conviction in Time
Dalam sistem ini, prinsip utamanya adalah bahwa penentuan kesalahan terhadap tindakan yang dituduhkan sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan hakim. Keputusan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa, serta apakah terdakwa harus dihukum atau tidak, sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak selalu harus didasarkan pada bukti yang ada. Meskipun bukti sudah cukup, jika hakim tidak yakin, hakim tidak dapat memutuskan untuk memberikan hukuman. Sebaliknya, meskipun tidak ada bukti yang ada, jika hakim sudah yakin, terdakwa dapat dianggap bersalah.

## b. Conviction in Raisone
Sistem tetap memberikan keutamaan pada keyakinan hakim sebagai satu-satunya dasar untuk menghukum  terdakwa.  Namun,  keyakinan  hakim  harus  didasarkan  pada  pertimbangan  yang jelas  dan  logis,  yang  dapat  diterima  oleh  akal  sehat.  Sistem  ini  juga  dikenal  sebagai  sistem pembuktian independen.
c. Positif Wettelijks theorie
Sistem positif wettelijke (positif wettelijke bewijs theorie) sepenuhnya mengabaikan dan tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Meskipun hakim yakin bahwa terdakwa bersalah, jika dalam  persidangan  pengadilan  tidak  ada  bukti  yang  sah  menurut  undang-undang  yang mendukung tindakan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan. Sistem ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap orang memiliki hak atas keadilan dan perlindungan hukum yang adil.

## d. Negative Wettelijk theorie
Dalam  sistem  ini,  penentuan  kesalahan  atau  tidaknya  seorang  terdakwa  didasarkan  pada keyakinan  hakim.  Keyakinan  ini  harus  didasarkan  pada  cara  dan  alat-alat  bukti  yang  sah
menurut  undang-undang.  Dalam  sistem  ini,  ada  dua  komponen  penting:  pembuktian  harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan keyakinan hakim harus didasarkan pada  bukti  yang  sah  menurut  hukum.  Dengan  mengikuti  prosedur  yang  benar  dan mempertimbangkan  bukti  yang  sah,  hakim  dapat  memutuskan  kesalahan  atau  tidaknya terdakwa berdasarkan keyakinannya yang didasarkan pada hukum.

## Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Sebelum UU TPKS diberlakukan, tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Bahkan dalam KUHP, tidak ada pasal yang menyebutkan secara spesifik tentang pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Untuk membuktikan adanya tindak pidana kekerasan seksual, diperlukan proses pembuktian melalui proses peradilan.
Sebelum  UU  TPKS  diberlakukan,  KUHAP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana) mengatur proses pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan seksual. KUHAP berperan sebagai dasar hukum yang mengatur berbagai aspek terkait pembuktian dalam tindak pidana. Di dalamnya, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang jenis-jenis bukti yang dapat diterima dalam persidangan, metode pengumpulan bukti, serta proses interpretasi dan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut.
Pasal 183 dalam KUHAP mengatur ketentuan mengenai pembuktian di mana hakim hanya dapat memberikan  hukuman  kepada  seseorang  jika  terdapat  minimal  dua  alat  bukti  yang  sah  yang memberikan keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa merupakan pelakunya.
Dalam  setiap  kasus  tindak  pidana,  termasuk  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  saat  masuk  ke proses  persidangan,  tahap  pembuktian  dilakukan  dengan  memperlihatkan  alat  bukti  yang  sah  sesuai dengan undang-undang. KUHAP mengatur  jenis-jenis alat bukti yang diakui  sebagai  alat  bukti  yang sah dalam proses peradilan. Alat bukti yang sah tersebut meliputi:  keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Dengan  demikian,  untuk  menuntut  terdakwa  dalam  kasus  tindak  pidana  kekerasan  seksual, diperlukan  pemenuhan  unsur-unsur  berikut  agar  terdakwa  dapat  dijatuhi  pidana.  Dengan  kata  lain, terdapat  sejumlah  kriteria  yang  harus  dipenuhi  untuk  membuktikan  bahwa  terdakwa  bersalah,  yaitu erdapat  dua  alat  bukti  yang  sah,  dan  ada  keyakinan  hakim  akan  terjadinya  tindak  pidana  dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Sejak  berlakunya  UU  TPKS,  proses  hukum  untuk  kasus-kasus  tindak  pidana  tersebut  telah mengalami  beberapa  perubahan.  Salah  satu  aspek  yang  penting  dalam  proses  hukum  adalah pembuktian,  yang  menjadi  bagian  penting  dalam  menentukan  apakah  seseorang  bersalah  atau  tidak. Dalam  hal  pembuktian  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  UU  TPKS  telah  menetapkan  kriteria  dan standar yang jelas mengenai apa yang harus dibuktikan dalam persidangan.
Untuk  mengesahkan  adanya  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  diperlukan  proses  pembuktian. Pembuktian  merupakan  tindakan  untuk  menguji  kebenaran  suatu  pernyataan.  Membuktikan  berarti menyajikan  atau  menunjukkan  bukti,  memperoleh  kebenaran,  melaksanakan,  mengindikasikan, menjadi saksi, dan meyakinkan.(Ronaldo Ipakit, 2015)
Ketentuan  mengenai  pembuktian  dalam  UU TPKS  dapat  ditemukan  dalam  Bagian  Kedua  UU TPKS,  yaitu  Pasal  24  dan  Pasal  25.  Berdasarkan  pasal-pasal  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa pembuktian tindak pidana kekerasan seksual melibatkan alat bukti yang sah, termasuk:
1. Alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana,
2. Alat  bukti  lain  berupa  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual atau sebagai hasil  dari  tindak  pidana  tersebut,  serta  benda  atau  barang  yang  terkait  dengan  tindak  pidana tersebut,
4. Keterangan  saksi,  termasuk  hasil  pemeriksaan  terhadap  saksi  dan/atau  korban  yang  direkam secara elektronik,
5. Alat bukti berupa surat, seperti surat keterangan dari psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis  kedokteran  jiwa,  rekam  medis,  hasil  pemeriksaan  forensik,  dan  hasil  pemeriksaan rekening bank.
Pasal  25  menegaskan  bahwa  keterangan  yang  disampaikan  oleh  saksi  dan/atau  korban  dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa, asalkan didukung oleh minimal satu alat  bukti  sah  lainnya.  Hakim  harus  meyakini  bahwa  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa terdakwa  merupakan  pelakunya.  Terdakwa  tidak  dapat  menghalangi  keluarganya  untuk  memberikan keterangan sebagai saksi tanpa persetujuannya.
Apabila hanya korban yang dapat memberikan keterangan sebagai saksi, kekuatan pembuktian dapat diperkuat dengan keterangan dari individu lain yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Ahli yang menyusun alat bukti seperti surat atau ahli lain yang mendukung pembuktian tindak pidana juga dapat memberikan keterangan. Keterangan yang disampaikan oleh saksi dan/atau korban yang memiliki disabilitas memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keterangan dari saksi dan/atau korban tanpa disabilitas. Dalam proses peradilan, penilaian yang obyektif dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan  mengenai  aksesibilitas  yang  pantas  bagi  individu  dengan  disabilitas  harus  mendukung keterangan yang diberikan oleh saksi dan/atau korban yang bersangkutan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 UU TPKS tersebut, telah ditetapkan berbagai jenis alat  bukti  yang  dapat  digunakan  dalam  persidangan.  Di  antara  jenis-jenis  alat  bukti  tersebut  adalah keterangan saksi, bukti dokumen, dan bukti elektronik. Jika dibandingkan dengan KUHAP Pasal 184 ayat (1), terdapat perluasan alat bukti, yakni berupa bukti elektronik.
Berikut adalah tabel perbandingan antara pembuktian tindak pidana kekerasan seksual sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:
No Aspek Pembuktian Sebelum Berlakunya UU TPKS Sesudah Berlakunya UU TPKS 1 Dasar Hukum Pembuktian  Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU  No.  8  Tahun  1981 tentang KUHAP -  UU  No.  12  Tahun  2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual - UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 2 Syarat Pembuktian Minimal  harus  ada  2  alat bukti yang sah yang mendukung dan hakim harus memiliki keyaki- nan terkait terjadinya tindak pidana tersebut Minimal harus ada 1 alat bukti yang sah yang mendukung dan hakim harus memiliki keyakinan  terkait  terjadinya tindak pidana tersebut. 3 Jumlah  Alat  Bukti yang Harus disiapkan. Minimal  terdapat  2  Alat Bukti yang Sah Minimal  terdapat  1  Alat  Bukti yang Sah 4 Macam-macam Alat Bukti Alat  bukti  yang  sah  ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Alat  bukti  sebagaimana  dalam KUHAP, Diakuinya informasi/ dokumen elektronik, Alat  bukti  surat  mencakup penjelasan berikut (surat keterang  an  dari  psikolog klinis,  catatan  medis,  hasil pemeriksaan forensik, dan informasi  dari  pemeriksaan rekening bank), perluasan  keterangan  saksi, yakni  keluarga  dapat  bersaksi tanpa persetujuan terdakwa, Keterangan saksi dapat diperluas  dengan  meng  akui keterangan  saksi  yang  tidak langsung disaksikan, didengar,
atau  dialami  olehnya,  selama keterangan  terse  but  berkaitan dengan  tindak  pidana  yang sedang dibahas.
Dari tabel uraian diatas dapat diketahui bahwa berlakunya UU TPKS lebih memperluas terkait beberapa  macam-macam  alat  bukti  pembuktian  tindak  pidana  kekerasan  seksual.  Bahwa  UU  TPKS bersifat  melengkapi  dan  menyempurnakan  terkait  dasar  hukum  pembuktian  tindak  pidana  kekerasan seksual.
Dapat  diketahui  bahwa  setelah  berlakunya  UU  TPKS,  pembuktian  tindak  pidana  kekerasan seksual memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Kewenangan penyidik yang lebih jelas dan luas, alat bukti yang lebih lengkap dan terperinci, serta perlindungan korban yang lebih terjamin dan ditingkatkan adalah beberapa faktor yang mendukung pembuktian tindak pidana kekerasan seksual  setelah  berlakunya  undang-undang  tersebut.  Di  sisi  lain,  penuntutan  dan  sanksi  hukum  yang lebih maksimal dan efektif juga menjadi faktor yang mendukung pembuktian tindak pidana kekerasan seksual setelah berlakunya UU TPKS.
Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia mengadopsi pendekatan negatif wettelijk. Praktik yang umum terjadi dalam  pengadilan  di  Indonesia  adalah  upaya  pembuktian  yang  dilakukan  oleh  setiap  pihak  dengan menyajikan  berbagai  macam  bukti  dan  hakim  menentukan  kesalahan  berdasarkan  keyakinannya terhadap bukti-bukti tersebut.
Berdasarkan penjelasan implementasi pembuktian tindak pidana kekerasan seksual di atas. Maka, UU  TPKS  merupakan  sebuah  peraturan  hukum  yang  disusun  dengan  tujuan  untuk  memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap korban kekerasan seksual dan memperkuat penegakan hukum dalam kasus-kasus tersebut. Jadi pada dasarnya, alat bukti pada UU TPKS masih sama dengan yang ada pada KUHAP, hanya saja terdapat perluasan alat bukti.

## KESIMPULAN
Implementasi  pembuktian  dan  alat  bukti  yang  terdapat  pada  UU  TPKS  pada  esensinya  sama dengan yang sudah diatur dalam KUHAP, yakni menggunakan sistem pembuktian negatif, yang berarti pembuktian akan diakui jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan terdapat keyakinan hakim. Hanya saja pada UU TPKS memberikan penjelasan lebih rinci mengenai sub poin alat bukti yang belum dijelaskan  pada  KUHAP,  serta  menyesuaikan  dengan  dinamika  perkembangan  zaman  untuk meminimalisir  multi  tafsir  oleh  para  penegak  hukum.  Seperti  diakuinya  alat  bukti  elektronik  berupa informasi elektronik, dokumen elektronik dan perekaman elektronik. Serta diakuinya keterangan saksi testimonium de auditu, yakni keterangan saksi yang tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
Dalam praktiknya, implementasi pembuktian tindak pidana kekerasan seksual masih dihadapkan pada  berbagai  kendala  dan  tantangan,  baik  dari  segi  hukum  maupun  budaya.  Oleh  karena  itu,  perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai tindak pidana  kekerasan  seksual  serta  hak-hak  korban,  sekaligus  memperkuat  sistem  peradilan  dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual dengan lebih efektif dan adil.

## REFERENSI
Andi Hamzah. (2000). Hukum Acara Pidana Indonesia. Hukum Acara Pidana Indonesia . Anwar, Y., Somawijaya, Suseno, S., & Putri, N. S. (2017). Law enforcement of the bandung regional regulations on the orderliness, cleanliness, and the beauty. Sriwijaya Law Review , 1 (1). https://doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss1.11.pp093-109
Chazawi,  A.  (2022).  Hukum  Pidana  materiil  dan  Formil  Korupsi  Di  Indonesia  Front  Cover.  In Media  Nusa Creative (MNC Publishing) .
Indriyani,  A.  D.  (2021).  PENDEKATAN  RESTORATIVE  JUSTICE  DALAM  MELINDUNGI  KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies , 2 (2). https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i2.3284
Kurniawan, K. (2022). Perspektif Budaya Hukum Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Jurnal Al Mujaddid Humaniora , 8 (1). https://doi.org/10.58553/jalhu.v8i1.120
Meita,  A.  N.,  &  Ridwan,  A.  (2020).  TINDAK  PIDANA  PEMERKOSAAN:  REALITAS  KASUS  DAN PENEGAKAN  HUKUMNYA  DI  INDONESIA  (Crime  of  Rape:  Case  Reality  and  Law  Enforcement  in Indonesia). Jurnal Universitas Tidar . NGUTRA, T. (2016). Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum. Jurnal Supremasi , XI (Sumber Hukum). Pangaila,  T.  (2016).  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Terhadap  Tindak  Pidana  Umum. Lex Privatum , Vol. 152, (No.3).
Presiden Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kpk , 1951 (8). Ronaldo Ipakit. (2015). Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana. Lex Crimen , 4 (2). Sofia, D., Aprianti, R., & Ginting, E. (2022). ANALISIS WACANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAPA PEREMPUAN. Jurnal Prodi Ilmu Komunikasi .
Stawiski,  S.,  Dykema-Engblade,  A.,  &  Tindale,  R.  S.  (2012).  The  Roles  of  Shared  Stereotypes  and  Shared Processing  Goals  on  Mock  Jury  Decision  Making. Basic  and  Applied  Social  Psychology , 34 (1). https://doi.org/10.1080/01973533.2011.637467
Sulaeman, M. M., & Homzah, S. (2014). Pengembangan (Modifikasi) Teori Modal Sosial dan Aplikasinya yang Berbasis Masyarakat Petani Penternak. Jurnal Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran . Undang-Undang Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia , 1 (69).
Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2014). Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice: Fifth Edition.
In Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice: Fifth Edition . Weda, M. D. (2013). PENGECUALIAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 2 (2). https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.203-224