## TELSINAS

## Analisis Kesiapan Moderenisasi Irigasi Pada Daerah Irigasi Lakbok Utara Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar

## Iik Nurul Fadillah
Program Studi Teknik Sipil, Universitas Kuningan, Indonesia E-mail: iik.nurul@uniku.ac.id
DOI : https://doi.org/10.38043/telsinas.v6i2.5008 Received : 06 Januari 2024 Accepted : 16 Maret 2024 Publish : 25 April 2024
ABSTRAK : Daerah Irigasi Lakbok Utara memiliki luas 4818 Ha terletak di Kabupaten Ciamis dan 1401 Ha terletak di  Kota  Banjar  Provinsi  Jawa  Barat.  Kondisi  di  lapangan  yang  saat  ini  meliputi  perhitungan  kebutuhan  air, penjadwalan  pembagian  air,  serta  pengelolaan  sistem  informasi  secara  manual,  praktik  tanam  yang  masih mengandalkan  metode  tradisional,  kurangnya  koordinasi  di  antara  pengelola  irigasi  karena  adanya  pembagian wewenang  yang  tidak  jelas,  dan  keterbatasan  SDM  telah  menyebabkan  ineffisiensi  dalam  pelaksanaan  kegiatan lapangan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  pengembangan  sistem  irigasi  partisipatif  yang  efisien,  efektif,  dan berkelanjutan  melalui  modernisasi  irigasi.  Penilaian  cepat  menggunakan  Rapid  Appraisal  Procedure  (RAP) menunjukkan bahwa pilar 1 (ketersediaan air) mencapai nilai 95,04, pilar 2 (sarana dan prasarana) mencapai 73,75, pilar  3  (sistem  pengelolaan)  mencapai  61,21,  pilar  4  (institusi  pengelola)  mencapai  78,26,  dan  pilar  5  (SDM) mencapai 30,7. Indeks Kesiapan Modernisasi Irigasi Daerah Irigasi Lakbok Utara telah dinilai mencapai skor 69,9 secara total, dimana diberikan predikat "cukup", yang mengakibatkan penundaan pelaksanaan modernisasi irigasi. Diperlukan penyempurnaan selama 1 hingga 2 tahun sebelum langkah selanjutnya dapat dilakukan.
Kata Kunci : Modernisasi Irigasi; Indeks Kesiapan Modernisasi Irigasi; Analisis Hierarki Proses (AHP)
ABSTRACT :  The  North  Lakbok  Irrigation  Zone  spans  4818  hectares  and  is  located  in  Banjar  City,  West  Java Province.  Calculation  of  water  needs,  water  distribution  schedules,  the  implementation  of  a  manual  information system that is yet to be automated, the method of planting is still traditional, the lack of coordination at the irrigation management  level  due  to  the  division  of  authority,  and  limited  human  resources  make  the  implementation  of activities in the field less efficient, thus requiring the development of an irrigation system. effective, efficient, and sustainable participatory activities, namely by implementing irrigation modernization. A quick assessment in the form of a Rapid Appraisal Procedure (RAP) on each pillar resulted in the value of pillar 1 (water availability) of 95.04, pillar 2 (facilities and infrastructure) of 73.75, pillar 3 (management system) of 61.21, pillar 4 (management institution) of 78.26 and pillar 5 (Human Resources) of 30.7. The overall assessment of the Irrigation Modernization Readiness Index of the North Lakbok Irrigation Area obtained a result of 69.9 with the predicate "enough" so that the implementation of irrigation modernization was postponed and needed improvements for 1 to 2 years.
Keyword : Irrigation  modernization;  Irrigation  Modernization  Readiness  Index;  Analytical  Hierarchy  Process (AHP)

## I. PENDAHULUAN
Peran  penting  pertanian  dalam  menopang  perekonomian  negara  sangat  signifikan.  Untuk  dapat membantu perekonomian khususnya untuk peningkatan produksi pertanian, terutama dibutuhkan sistem irigasi yang efisien. Dewasa kini sebagian besar Infrastruktur irigasi di Indonesia mengalami kerusakan akibat  bencana  alam,  kurangnya  efisiensi  dalam  pengelolaan  sistem  irigasi,  serta  kekurangan  dalam Operasi dan Pemeliharaan (O&P) infrastruktur irigasi. Selain itu, luas area daerah irigasi juga menurun karena  banyak  lahan  yang  dialihfungsikan  untuk  keperluan  lain. 46%  (2,2  juta  ha)  saluran  irigasi mengalami berbagai tingkat kerusakan, mulai dari ringan hingga parah [1]. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengembangkan sistem irigasi partisipatif yang efektif, efisien, dan berkelanjutan melalui modernisasi irigasi [2].
Menurut  Peraturan  Menteri  PUPR  No.  14  tahun  2015  mengenai  Kriteria  dan  Penetapan  Status Daerah Irigasi, daerah irigasi Lakbok Utara yang memiliki luas sebesar 4818 Ha terletak di Kabupaten Ciamis  dan  1401  Ha  terletak  di  Kota  Banjar  Provinsi  Jawa  Barat  [3].  Daerah  Irigasi  Lakbok  Utara merupakan daerah irigasi yang berada pada wilayah sungai Citanduy, di bawah kewenangan Kementerian

## TELSINAS
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Citanduy sebagai instansi  yang  memiliki  kewenangan  dalam  hal  monitoring  dan  evaluasi  pekerjaan  Operasi  dan Pemeliharaan  dan  Dinas  PUPR  Provinsi  Jawa  Barat  sebagai  instansi  yang  diberi  kewenangan  untuk melaksanakan  kegiatan  Operasional  dan  Pemeliharaan  melalui  Tugas  Pembantuan-Operasi  dan Pemeliharaan (TP-OP) jaringan irigasi.
Menurut  Pedoman  Umum  Modernisasi  Irigasi  yang  diterbitkan  Kementerian  Pekerjaan  Umum tahun  2011  [4],  Dalam upaya untuk memodernisasi sistem irigasi, semua infrastruktur jaringan irigasi ditingkatkan agar dapat berfungsi secara optimal. Hal ini meliputi penciptaan saluran yang kokoh dan terbebas  dari  risiko  erosi  dan  penumpukan  material,  peningkatan  toleransi  dalam  penggunaan  lapisan pelapis,  pembangunan  struktur  irigasi  yang  mampu  memberikan  kemudahan  dalam  penyaluran  air, penggunaan pintu air elektromekanik atau otomatis, penggunaan alat pengukur debit air secara bertahap, serta penggunaan fasilitas komputer dan telemetri untuk pengelolaan yang lebih efisien. Daerah Irigasi Lakbok  Utara  saat  ini  mengalami  penurunan  pada  kondisi  jaringan  irigasi  Akibat  dari  sedimentasi  di saluran  pembawa,  kerusakan  bangunan,  dan  kurangnya  pemeliharaan  yang  memadai.  Kegiatan  di lapangan kurang efisien karena perhitungan kebutuhan air, jadwal pembagian air, dan sistem informasi masih dilakukan secara manual, metode tanam masih tradisional, kurang koordinasi di pengelolaan irigasi, dan keterbatasan SDM.
Sehubungan  dengan  berbagai  permasalahan  yang  ada,  penilaian  terhadap  indeks  ketahanan  air, penilaian kondisi pasok air, pemanfaatan air, dan sawah irigasi, bila dikaitkan dengan tujuan modernisasi sesuai  Pedoman  Umum  Modernisasi  Irigasi  yaitu  Untuk  meningkatkan  produksi  pertanian  guna mendukung ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani, diperlukan evaluasi tingkat kesiapan pengembangan sistem irigasi modern di Daerah Irigasi Lakbok Utara.

## II. LANDASAN TEORI
Menurut Pedoman Umum Moderenisasi Irigasi [4], Modernisasi irigasi di Indonesia didefinisikan sebagai serangkaian usaha untuk mencapai pengelolaan sistem irigasi yang partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan layanan irigasi guna mendukung ketahanan pangan dan  air.  Ini  dilakukan  dengan  meningkatkan  keandalan  pasokan  air,  infrastruktur,  manajemen  irigasi, institusi pengelola, dan kapasitas sumber daya manusia. Berdasarkan definisi tersebut, modernisasi irigasi di Indonesia ditekankan pada 5 pilar utama: meningkatkan kehandalan pasokan air irigasi, memperbaiki fasilitas  dan  infrastruktur  irigasi,  menyempurnakan  manajemen  sistem  irigasi,  memperkuat  lembaga pengelola irigasi, dan memberdayakan tenaga kerja yang mengelola irigasi.
Peningkatan irigasi modern tidak hanya fokus pada aspek fisik seperti rehabilitasi biasa, tetapi juga membahas peningkatan kelembagaan pengelolaan dan sumber daya manusia untuk memberikan layanan yang lebih baik pada petani [5]
Debit  andalan    ialah  jumlah  debit  yang  tersedia  untuk  mencukupi  kebutuhan  air  dengan mempertimbangkan  tingkat  risiko  kegagalan  [6].  Sebagai  langkah  awal  dalam  perencanaan  proyek penyediaan air, debit utama ditetapkan dengan tujuan untuk mengestimasi ketersediaan debit aliran sungai secara  konsisten.  Debit  aliran  yang  diperkirakan  akan  selalu  ada  ini  dijadikan  sebagai  patokan  dalam perencanaan struktur bangunan air.
Untuk mengukur besarnya debit utama, diperlukan rangkaian data yang luas mengenai debit sungai dari setiap stasiun pemantauan [7]. Metode yang umum digunakan dalam menganalisis debit utama adalah metode statistik berupa perangkingan. Pengamatan tentang tingkat kepercayaan yang diperlukan untuk mencapai  hasil  terbaik  dalam  pengelolaan  penggunaan  air  dalam  berbagai  aktivitas  [8]  disajikan  pada Tabel  1  dibawah.  Penentuan  peringkat  dilakukan  dengan  menganalisis  frekuensi/probabilitas menggunakan  formula  Weibul.  Debit  utama  80%  (Q80%)  menunjukkan  bahwa  probabilitas  mencapai atau melampaui debit tersebut adalah 80%, yang berarti kemungkinan kegagalan adalah 100% dikurangi 80%, atau dengan kata lain, sebesar 20%. Ini juga dapat diinterpretasikan sebagai kemungkinan kegagalan dalam satu tahun dari lima tahun yang ada. [9]

## TELSINAS

## Tabel 1. Nilai Debit Andalan Untuk Berbagai Macam Kegiatan
Beberapa  sistem  irigasi  di  Indonesia  mengalami  kerusakan  dan  kinerja  yang  tidak  memadai  untuk dimasukkan dalam program modernisasi, karena efisiensi irigasi yang sangat rendah [10]. Proses modernisasi di  wilayah  irigasi  semacam  ini  akan  menghabiskan  biaya  tinggi  dan  tidak  efektif.  Wilayah  irigasi  yang berkinerja baik dapat langsung menjalani modernisasi, sementara yang berkinerja rendah perlu melalui tahap perbaikan  sebagai  persiapan  menuju  modernisasi.  Oleh  karena  itu,  setiap  wilayah  irigasi  yang  akan dimodernisasi harus diseleksi terlebih dahulu dengan menggunakan Indeks Kesiapan Modernisasi Irigasi yang disusun oleh Kementerian PUPR.

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian Berlokasi di Daerah Irigasi Lakbok Utara Kabupaten Ciamis dengan luas wilayah dengan luas Daerah Irigasi 4818 Ha. Secara geografis Daerah Irigasi Lakbok Utara Kabupaten Ciamis berada pada  posisi  Bujur  Timur  (BT)  108°33'10.79"  -  108°42'32.34"  dan  Lintang  Selatan    7°21'49.52"  - 7°27'48.56.
Gambar 1. Peta Daerah Irigasi Lakbok Utara
Tahap awal penelitian dimulai dengan studi pustaka, yaitu dengan mempelajari jurnal atau literatur, perundang-undangan, pedoman, tesis-tesis, serta laporan-laporan yang menunjang tentang modernisasi irigasi.
Tahapan penelitian :
1)  Mengumpulkan data dasar (primer dan sekunder);
2)  Analisis  neraca  air  dan  inventarisasi  laporan sarana  dan  prasarana irigasi;
3)  Penyiapan kuisioner dan wawancara untuk survei RAP -IKMI;
4)  Pengolahan data;
5)  Analisis data untuk mendapatkan nilai IKMI.
Diagram Alir Penelitian
Prosedur riset didasarkan pada diagram alir gambar 2:
Kegiatan Keandalan Penyediaan air mnum 99 % Penyediaan air industri 95 – 98 % Penyediaan air irigasi 80 % Daerah beriklim setengah lembab 70 – 85 % Daerah beriklim kering 80 – 95 % Pembangkit listrik tenaga air 85 – 90 %

## Gambar 2. Bagan Alir Penelitian
A. Studi Pustaka
Tahap awal penelitian dimulai dengan studi pustaka, yaitu dengan mempelajari jurnal atau literatur, perundang-undangan, pedoman, tesis-tesis, serta laporan- laporan yang menunjang tentang modernisasi irigasi.

## B. Pelaksanaan Rapid Appraisal Procedure (RAP)
Pelaksanaan RAP dilakukan untuk mendapatkan IKMI. Pelaksanaan ini dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan yakni meliputi [11]:
1) Mengumpulkan data dasar (primer dan sekunder);
Data  atau  informasi  dasar  daerah  irigasi  berupa  data  hidrologi,  skema  jaringan,  pedoman, peraturan, laporan kinerja/kegiatan, statistik di instansi pemerintah. Instansi-instansi pemerintah yang berada di daerah penelitian adalah BBWS Citanduy, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Balai PSDA Provinsi Jawa Barat.
Selanjutnya data/informasi yang didapat disusun berdasarkan jenis data, kemudian data tersebut dibagi menjadi data yang akan digunakan untuk analisis awal (neraca air dan sarana dan prasarana irigasi) dan data yang akan digunakan untuk survei RAP-IKMI berupa kuesioner dan wawancara.
2) Analisis  neraca  air  dan  inventarisasi  lapo ran  sarana  dan  prasarana irigasi; Analisis neraca air diperlukan untuk mengetahui tingkat keseimbangan antara water demand and supply. Debit yang dipakai untuk  kalibrasi  adalah  debit  di  sungai citanduy selama tahun 2009-2018 terakhir. Debit andalan didapatkan dari hasil analisis dengan metode probabilitas. Kondisi dan fungsi sarana  dan  prasarana  irigasi  dapat  diketahui  berdasarkan    laporan    inventarisasi    jaringan    irigasi. Laporan    inv  entarisasi  jaringan  disandingkan  dengan  kenyataan  yang  ada  di  lapangan  pada  saat dilakukannya penelitian.
3) Penyiapan kuisioner dan wawancara untuk survei RAP -IKMI; Tahapan  selanjutanya  yang  perlu  dilakukan  untuk  melaksanakan  survei  RAP-  IKMI  adalah menyusun  kuesioner RAP-IKMI yang sesuai dengan tipologi daerah irigasi. Daerah Irigasi Citanduy merupakan  daerah  irigasi  kewenangan  pemerintah  pusat.  Sebagai  panduan  pengumpulan data/informasi, survei RAP-IKMI dilengkapi dengan panduan pengumpulan data berupa kuesioner.

## TELSINAS
Kuesioner  yang  ditujukan  kepada  BBWS  Citanduy,  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang Provinsi  Jawa  Barat,  GP3A  dan  P3A,  untuk  memperoleh  informasi  pengelolaan  irigasi,  kinerja institusi dan sumber daya manusia.
4) Pengolahan data.
Data yang dihasilkan dari analisis dan kuesioner/wawancara survei RAP-IKMI terdiri dari data ordinal,  numerik,  visual  dan  kualitatif.  Data  -data  tersebut  diinput  dengan  menggunakan  program excel  dan  kemudian  antara  satu  data  dengan  lainnya  akan  saling  melengkapi  ketika  dilakukan interpretasi dan pengolahan data. Setelah data diolah maka akan dilakukan pengecekan data berupa uji validitas dan reliabilitas terhadap data.
5) Analisis data untuk mendapatkan nilai IKMI.
Tahap  perhitungan  indeks  dengan  metode  IKMI  dilakukan  untuk  menentukan  kesiapan  suatu daerah irigasi [12].  Penerapan metode IKMI akan menghasilkan suatu data yang kemudian dianalisis untuk menjadi strata kesiapan Daerah Irigasi dalam hal  menerima  perlakuan  modernisasi.
Atribut-atribut yang terdapat di dalam metode IKMI terdiri dari:
1. Indikator, merupakan penanda ukuran status kategorisasi dari modernisasi irigasi meliputi adanya air  yang  cukup  tersedia,  infrastruktur  irigasi  yang  memadai,  lembaga  pengelola  yang  efektif, metode pengelolaan yang baik, serta tenaga kerja yang terampil.
2. Bobot Upaya, dinyatakan dengan %, merupakan nilai kontribusi untuk mencapai posisi indikator tertentu dalam upaya pelaksanaan modernisasi irigasi. Bobot upaya pada indikator ketersediaan air 20%, prasarana irigasi 25%, institusi pengelola 20%, sistem pengelolaan 20% dan sumberdaya manusia 15%
3. Predikat, menyatakan sebutan  untuk  tingkat  pemenuhan  kriteria  yang terbaca  dari  indikator yang  dipersyaratkan  yaitu  memadai,  cukup  dan kurang.
4. Tingkat, merupakan nilai pemenuhan kriteria yang dipersyaratkan yaitu >80, 50 s/d 80, dan <50
5. Kriteria,  merupakan  persyaratan  dalam  modernisasi  irigasi  yang  disusun  spesifik  berdasarkan indicator
6. Bobot Nilai, merupakan hasil penilaian dari pemenuhan terhadap kriteria yang dipersyaratkan. Bobot nilai bernilai 0 s/d 10
7. Nilai Indeks, merupakan hasil perkalian dari bobot upaya dan bobot nilai yang menyatakan  indeks kesiapan  modernisasi  irigasi  pada  indikator tertentu.
Setelah  dilakukan  penilaian,  maka  IKMI  suatu  Daerah  Irigasi  akan  bernilai  0  hingga  100  dan dikategorikan dalam 4 kelompok predikat [11] yaitu:
1. Nilai > 80 predikat memadai: modernisasi bisa langsung diterapkan
2. Nilai   50   sampai   80   predikat   cukup:   modernisasi   ditunda,   dilakukan penyempurnaan sistem irigasi 1- 2 tahun
3. Nilai  <  50  predikat  kurang:  modernisasi  ditunda,  dilakukan  penyempurnaan  sistem  irigasi  2-4 tahun
4. Nilai < 30 predikat sangat kurang: modernisasi tidak perlu dilakukan pada daerah tersebut, atau dilakukan penyempurnaan yang fundamental.

## IV. PEMBAHASAN

## Ketersediaan Air
Ketersediaan air irigasi dipengaruhi oleh debit andalan, yaitu debit Saldo yang dapat digunakan dengan mempertimbangkan potensi kegagalan [13]. Data yang diperlukan adalah curah hujan setiap hari dan jumlah hari ketika hujan terjadi. Informasi yang dikumpulkan berasal dari catatan curah hujan Stasiun Kadipaten, Stasiun Danasari, Stasiun Pageur Ageung,  Stasiun Kawali, Stasiun Cihonje,  Stasiun Rancah, Stasiun Cigaleuh, Stasiun Cisayong, Stasiun Panjalu, Stasiun Ciamis, Stasiun Panawangan, TRMM, Data Debit Bendung Pataruman, Data Klimatologi Lanud Wiriadinata.
Prosedur analisis dimulai dengan mengurutkan data dalam rangkaian dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kemudian, data diberi peringkat dimulai dari peringkat pertama (m=1) untuk nilai terbesar dan seterusnya. Langkah selanjutnya melibatkan pembuatan kolom plot menggunakan rumus Weibull:
(1)
Data pencatatan debit Sungai Citanduy di bendung Pataruman dari tahun 2009 – 2018 merupakan data debit harian. Debit yang tercatat merupakan akumulasi dari Debit yang mengalir masuk ke pintu masuk  kanan  dan  debit  yang  melimpas,  catatan  data  mengenai  debit  di  Bendung  Pasar  Baru  dalam perhitungan aliran andalan (Dependable Flow Discharge) dianalisis dengan pendekatan METODE F.J. MOCK.  Metode  ini  dianjurkan  dalam  menghitung  debit  andalan.  Dependable  Flow  Discharge  adalah metode untuk menghitung jumlah air yang tersedia sepanjang tahun, baik selama musim kemarau maupun musim  hujan  [14].  Jika  data  debit  air  sudah  tersedia  di  titik  yang  akan  dievaluasi,  analisisnya  dapat dilakukan langsung dengan menggunakan kurva durasi aliran. Namun, jika data tersebut tidak tersedia, analisis dapat dilakukan dengan mengubah data curah hujan menjadi data debit air. Luas areal fungsional pada  D.I.  Lakbok  Utara  saat  ini  adalah  6219  Ha.  Berdasarkan  tabel  3  dari  hasil  perhitungan  indeks pertanaman dan neraca air total kebutuhan air irigasi 5910.56 Ha. Maka nilai pilar 1 ketersediaan air adalah 95.04 %.
Gambar 3. Rekapitulasi Debit Andalan
P    =  probabilitas; m    =  rangking; N    =  jumlah data. 𝑃 = 𝑚 𝑁 + 1

## TELSINAS

## Gambar 4. Neraca Air

## Sarana dan Prasarana
Daerah Irigasi Lakbok Utara terletak di Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar, Jawa Barat. Jaringan D.I.  Lakbok  Utara  mulai  dibangun  tahun  1989  dan  selesai  pada  tahun  1991.  Sumber  air  berasal  dari penyadapan Sungai Citanduy melalui pengambilan kiri Bendung.
Area irigasi Daerah Irigasi Lakbok Utara dengan luas 6219 Ha menyebar di 2 (dua) wilayah yaitu Kota Banjar (1401 Ha) dan Kabupaten Ciamis (4818 Ha). Ditemui ada beberapa kerusakan yang masih tergolong  ringan,  salah  satunya  adalah  dibagian  downstream  tubuh  bendung.  Ada  beberapa  titik  yang mengalami  keretakan  dan  kerusakan  kecil.  Tetapi  kerusakan  ini  harus  dilakukan  penanganan  sedini mungkin, ketika tidak ditangani dengan cepat, kondisi tersebut dapat menyebabkan kerusakan yang lebih serius.  Kerusakan  pada  beberapa  bagian  pasangan  sayap  hilir  terkelupas/  berlubang,  dan  Fasilitas penunjang rusak seperti Papan Operasi, Papan duga dan Pagar pengaman kurang memenuhi wisatawan di sekitar bendung.
Bangunan intake sebelah kiri Bendung Pataruman masih dapat beroperasi dengan baik. Tetapi Pintu pembilas kiri mengalami kerusakan mesin aktuator dan kotak tombol kurang aman. Komponen bangunan, dari mulai pintu stang pengangkat dan rumah pintu masih tergolong baik. Bangunan kantor lumpur dan bangunan pengurasnya masih berfungsi dengan baik, begitu juga dengan kondisi bangunannya masih baik. Ada sedimentasi di setengah bagian kantong lumpur.
Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana Daerah Irigasi Lakbok Utara sudah mengalami penurunan. Penilaian kondisi sarana dan prasarana dilihat dari laporan inventarisasi disandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Penilaian sarana dan prasarana dapat dilihat sebagai berikut :
1) Kondisi Bangunan sadap terdapat bocoran air pada dinding maupun lantai bangunan serta beberapa ambang tersier yang ditutup oleh masyarakat sehinga dibuatkan bangunan pengambilan dihilirnya.
2) Beberapa bangunan sadap pintu pengatur air terdapat kerusakan seperti daun pintu berlubang, stang pintu yang rusak bahkan ada pintu yang hilang.
3) Bangunan ukur tidak semua pada saluran tersier ada.
4) Kondisi bangunan boks tersier saat ini adalah rusak berfungsi dan rusak tidak berfungsi, atau tidak ada sama sekali.
5) Terdapat bangunan irigasi yang terletak didaerah pemukiman sehingga masalah kepemilikan lahan menjadi kendala.
6) Banyak terdapat pengambilan bebas dari saluran induk maupun saluran sekunder sehingga jaringan saluran tersier tidak tertata secara teknis.
7) Kondisi Saluran Pembawa pada jaringan utama sebagian menggunakan pasangan batu dan sebagian beton,  karena  sudah  dimakan  usia  dan  kualitas  kurang  baik  maka  +/-  70%  pasangan  rusak  dan berpotensi rusak.

## TELSINAS
8) Pada ruas saluran Sekunder Sindang Angin dari BBPT.3 – BSA.7 terdapat sedimentasi yang cukup besar sehingga mempengaruhi aliran kehilirnya.
9) Pada saluran pembawa banyak terdapat bocoran dinding saluran serta banyak pengambilan bebas untuk mengairi sawah.
10) Saat  ini  banyak  terdapat  lubang  pada  dinding  saluran  ditutupi  karung  berisi  tanah  terutama  pada saluran sekunder Sindang Angin.
11) Saluran  pembawa  tersier  yang  berfungsi  banyak  bocoran  kesawah  dan  saluran  pembuang  tersier dipakai juga untuk mengairi persawahan.
12) Pada  petak  tersier  sudah  terdapat  jalan  tani  namun  sebagian  besar  tidak  berfungsi  maka  perlu difungsikan kembali jalan tani yang ada.
13) Pada  areal  bagian  hilir  yang  berbatasan  dengan  tambak  atau  pantai  perlu  pembenahan  saluran pembuang sehingga kapasitas air buangan dari bagian hulu dapat dialirkan dengan baik dan dapat mengurangi dampak banjir.
14) Tingkat pengetahuan petani pemakai air irigasi mengenai sitem jaringan irigasi teknis masih kurang sehingga saluran dan bangunan irigasi yang ada tidak dimanfaatkan secara benar.
Penilaian sarana dan prasarana pada D.I. Lakbok Utara dilakukan dengan cara iventarisir Saluran Induk dan saluran sekunder di sepanjang Daerah Irigasi Lakbok Utara, dimulai dari Panjang Saluran Induk Pataruman yang memiliki kondisi baik yaitu sepanjang 4620 m dari Panjang saluran induk 5570 m atau sebesar 82.94 %, Panjang saluran sekunder dalam kondisi baik yaitu sepanjang 14.468 m dari panjang seluruh saluran sekunder 22.413 m atau sebesar 64.55 %. Berikut hasil inventarisasi saluran terlampir di tabel dari hasil analisis tersebut nilai pilar 2 sarana dan prasarana adalah sebesar 73.75 %.
Tabel 2. Inventarisir Saluran Induk No Nomenklatur Bangunan Existing Panjang Saluran (m) Direhab Tahun Kondisi dan Usulan Perbaikan Kondisi Fisik Usulan Perbaikan I. SALURAN INDUK PATARUMAN
1 BPT 0 - BPT 1 1105 2014 Belum ada pasangan Kondisi lantai rusak Pendangkalan Diperlukan pasangan precast L = 700.00 m Perbaikan lantai hilir bangunan ukur Normalisasi L = 700 m 2 BPT 1 - BPT 2 1904 2014 Penyempitan saluran L = 200 m Pendangkalan Diusulkan jembatan penyebrangan Untuk Freboard/Jagaan perlu dikaji ulang Normalisasi 3 BPT 2 - BPT 3 2561 2014 Precast sleding Pendangkalan saluran L = 50 m Perlu perbaikan Normalisasi No Nomenklatur Bangunan Existing Panjang Saluran (m) Direhab Tahun Kondisi dan Usulan Perbaikan Kondisi Fisik Usulan Perbaikan II. SALURAN SEKUNDER SINDANG ANGIN
1 BPT 3 – BSA 1 (ruas 1) 1500 2007 Pasangan batu terlepas L = 5 m Pasangan beton ambrol L = 6 m Lantai batu terlepas L = 5 m Belum ada pasangan lantai L = 1500 m Sedimentasi Rehab ruang olak Perbaikan pasangan beton L = 6 m Normalisasi saluran sekunder L = 900 m Pembuatan lining beton L = 420 m Pembuatan lantai L = 1500 m 2 BSA 1 – BSA 2 (ruas 1) 1120 2007 Belum dilantai Sedimentasi Pembuatan pasangan lantai Normalisasi saluran sekunder 3 BSA 2 – BSA 3 (ruas 3 & 4) 981 2007 Sedimentasi, pendangkalan dan penyempitan salura Belum ada pasangan lantai Normalisasi saluran Pembuatan lantai L = 1000 m Perbaikan pasangan lining L = 500 m

## TELSINAS

## Sistem Pengelolaan
Sistem Pengelolaan irigasi Lakbok utara melibatkan beberapa instansi mulai dari pusat, provinsi, hingga  kabupaten.  Adapun  instansi-instansi  yang  terlibat  yaitu  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  Citanduy, Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat, TP-OP Jaringan Irigasi dan P3A. Penilaian pada sistem pengelolaan didapatkan  dari  hasil  wawancara.  Penilaian  sistem  pengelolaan  menitikberatkan  pada  keberadaan  dan pelaksanaan dokumen-dokumen seperti manual OP, blanko OP, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dana operasi dan pemeliharaan hingga aset manajemen. Adapun yang menjadi narasumber wawancara yaitu  perwakilan  dari  masing-masing  instansi  yang  terlibat  (BBWS  Citanduy  hingga  P3A),  mantri, petugas bendung, dan penjaga pintu air. Penilaian tersebut tersaji dalam tabel 3. Hasil penilaian, nilai pilar 3 sistem pengelolaan adalah sebesar 61,21 %.
No Nomenklatur Bangunan Existing Panjang Saluran (m) Direhab Tahun Kondisi dan Usulan Perbaikan Kondisi Fisik Usulan Perbaikan Pasangan lining hancur (rontok) 4 BSA 4 – BSA 5 (ruas 5) 964 Saluran belum ada lantai Sedimentasi, pendangkalan dan penyempitan salura Linning rontok L = 100 m Pembuatan pasangan lantai L = 1000 m Normalisasi saluran L = 1000 m Perbaikan Linning L = 100 m 5 BSA 5 – BSA 6 (ruas 6) 990 2009 Sedimentasi, pendangkalan Belum ada lantai usulan pasangan lantai Normalisasi saluran Sekunder L = 980 m 6 BSA 6 – BSA 7 (ruas 7) 1400 2009 Saluran belun ada pasangan lantai Sedimentasi, pendangkalan dan penyempitan salura Pembuatan pasangan lantai L = 980 m Normalisasi saluran Sekunder L = 1000 m 7 BSA 7' – BSA 7 Belum ada lantai Sedimentasi Elevasi tanggul rendah Bocor dinding kanan Pembuatan pasangan lantai Normalisasi saluran Peninggian tanggul L = 620 m Perbaikan bocoran 8 BSA 7 – BSA 8 2165 2015 Sedimentasi Pasangan lining bocor Penambahan tanggul Normalisasi saluran Perbaikan pasangan Pembuatan TPT Pembuatan / peninggian tanggul 9 BSA 8 – BSA 9 380 2015 Sedimentasi Bocoran Elevasi tanggul rendah Normalisasi saluran L = 100 m Perbaikan saluran L = 120 m Pemasangan (TPT) dan peninggian 10 BSA 9 – BSA 10 1240 2008/2009 Sedimentasi L = 1000 m Bocoran pada lining L = 220 m Tanggul tipis Normalisasi saluran L = 1000 m Perbikan pasangan saluran L = 220 m Pembuatan TPT L = 1000 m 11 BSA 10 –BSA 11 1100 2008/2009 Sedimentasi Pasangan lining ambrol Bangunan sadap rusak Normalisasi saluran L = 1000 m Perbaikan pasangan lining L = 220 m Perbaikan bangunan sadap No Nomenklatur Bangunan Existing Panjang Saluran (m) Direhab Tahun Kondisi dan Usulan Perbaikan Kondisi Fisik Usulan Perbaikan 12 BSA 11 – BSA 12 1800 2008/2009 Sedimentasi Pasangan lining bocor Tanggul kanan luar tipis (rawan) Normalisasi galian L = 1000 m Perbaikan pasangan L = 5 m Perbaikan bocoran L = 20 m Perbaikan lining yang bocor = 300 m Pembuatan (TPT) 13 BSA 12 – BSA 13 670 2009 Sedimentasi Pasangan lining bocor Tanggul tipis Normalisasi saluran L = 670 m Perbaikan Lining bocor Pembuatan TPT L = 100 m 14 BSA 13 – BSA 14 330 2008 Sedimentasi Bangunan sadap bocor Tanggul kanan bocor Normalisasi saluran Perbaikan lantai pintu sadap Pemhuatan TPT L = 200 m

## TELSINAS

## Tabel 4 Penilaian Sistem Pengelolaan
Indikator Kriteria Nilai Keterangan Sistem Pengelolaan 1 Manual OP tersedia dan dilaksanakan secara konsisten 9.83 2 Blangko OP tersedia dan dilaksanakan 9.69 3 Tersedia dokumen pendukung: buku DI, BCP, peta ihtisar, skema irigasi, peta petak 5.94 Tidak tersedia buku cetak petak, hanya sebagian UPT yang mempunyai BCP 4 Tersedia manual Operasi pintu dan operasi penagkap sedi- men yang dilaksanakan secara baik dan benar 2.67 Tidak tersedia manual operasi pintu,petugas pintu bekerja berdasarkan pengalaman dan kebiasan 5 Tata cara pemeliharaan jaringan dilaksanakan secara baik dan benar 8.75 Pemeliharaan jaringan dilakukan secara rutin 6 Tata cara drainase dilaksanakan secara baik dan benar 1.88 Pemeliharaan drainase dilakukan oleh UPTD Sub Unit Pelayanan SDA Wilayah Banjar, data jaringan drainase kurang lengkap 7 Sistem pengelolaan air ditingkat tersier tersedia dan dilak- sanakan secara konsisten 5.11 Air tidak selalu ada setiap musim sehingga terjadi pembagian air 8 Tata cara operasi pemeliharaan pintu tersier dilaksanakan dengan baik dan benar 8 Operasi pintu dilakukan atas perintah mantri 9 Dana OP irigasi sesuai AKNOP 6 Dana operasi dan pemeliharaan sudah sesuai AKNOP namun pembiayaan operasi dan pemeliharaan kurang seimbang 10  Telah menerapkan aset manajemen 3.34 PAI sudah lama tidak dilaksanakan

## Institusi Pengelola
Penilaian  institusi  pengelola  Daerah  Irigasi  Citanduy  menitikberatkan  pada  keberadaan  dan keaktifan  suatu  organisasi  irigasi  (Dewan  SDA,  Komisi  Irigasi),  kinerja  pemerintah  daerah  maupun pemerintah pusat, pembentukan dan keaktifan GP3A maupun P3A hingga adanya kesatuan manajerial dalam pengelolaan irigasi.
Penilaian  terhadap  kapasitas  GP3A/P3A  terhadap  pengembangan  dan  pengelolaan  irigasi memiliki nilai yang kurang dibandingkan dengan kriteria-kriteria lainnya. Hal ini dikarenakan P3A yang ada di Daerah Irigasi Lakbok Utara banyak yang sudah tidak aktif. Para petani meminta agar P3A yang ada  digalakkan  kembali  agar  buah  pikiran  para  petani  dapat  ditampung  dan  dicarikan  solusi  secara langsung apabila terjadi permasalahan di lapangan. Penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 4. Dari hasil penilaian maka nilai pilar 4 institusi pengelola adalah sebesar 78,26%.

## TELSINAS

## Tabel 5 Penilaian Institusi pengelola
Indikator Kriteria Nilai Keterangan
Institusi Pengelola 1 Dewan SDA atau PTPA telah terbentuk dan aktif 10 2 Komisi Irigasi telah terbentuk dan aktif 10 3 Kinerja Komisi Irigasi menunjukkan peran dan fungsinya yang nyata sebagai unit koordinator 10 4 Pemda punya atensi terhadap pengembangan dan pengelolaan irigasi 7.5 Hanya Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten yang mempunyai kewenangan dalam pengangkatan PNS 5 Kinerja Pemda mempunyai peran yang nyata dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi sebagai unit regulator 8.75 Pemerintah Daerah mempunyai peraturan daerah tentang irigasi 6 Kinerja Balai Wilayah Sungai/UPTD/BUMN mempunyai kapasitas yang memadai dan peran nyata dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi sebagai developer atau operator 7.19 UPT SDA masih kekurangan SDM dalam bidang OP, masih kurang koordinasi antar instansi 7 IP3A/GP3A/P3A telah terbentuk dan aktif 7.27 Banyak P3A yang sudah tidak aktif 8 IP3A/GP3A/P3A mempunyai kapasitas yang memadai dan peran yang nyata dalam partisipasi pengembangan dan pengelolaan irigasi di tingkat jaringan utama sebagai pemanfaat (user) 6.97 Pertemuan antara GP3A dan P3A sangat jarang dilakukan, IPAIR tidak ada 9 P3A mempunyai kapasitas yang memadai dan peran yang nyata dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi di tingkat jaringan tersier sebagai pemanfaat (user) 2.58 Banyak P3A yang sudah tidak aktif dan tidak ada dana swadaya 10 Terwujudnya satu kesatuan managerial dalam pengelolaan irigasi 8 Komisi Irigasi sudah terbentuk

## Sumber Daya Manusia
Penilaian  Sumber  Daya  Manusia  menitikberatkan  pada  jumlah  pimpinan  hingga  staf  OP  yang memadai, jumlah pimpinan hingga pegawai OP yang berstatus PNS, memiliki sertifikat keahlian, yang telah  mengikuti  pelatihan,  jumlah  petani  yang  telah  mengikuti  pelatihan,  memiliki  sawah  sendiri,  dan jumlah petani yang membayar iuran. Penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 5. Dari hasil penilaian maka nilai pilar 5 sumber daya manusia memiliki nilai 30,7.

## TELSINAS
Tabel 6  Penilaian Sumber daya manusia
Indikator Kriteria Nilai Keterangan Sumber Daya Manusia 1 Kuantitas pimpinan, staf dan tenaga OP memadai 5.67 Hampir seluruh instansi kekurangan pegawai OP 2 Jumlah pimpinan, staf dan tenaga OP yang berstatus pegawai negeri sipil> 50% dari pegawai yang ada 4.65 Staf dan tenaga OP masih banyak yang berstatus non PNS 3 Jumlah pimpinan, staf dan tenaga OP yang mempunyai jabatan fungsional > 20% dari pegawai yang ada 0 Seluruh pimpinan hingga tenaga OP belum mempunya jabatan fungsional 4 Jumlah pimpinan, staf dan tenaga OP yang mempunyai sertifikat keahlian OP > 20% dari pegawai yang ada 1.67 Sebagian besar pimpinan hingga tenaga OP belum memiliki sertifikat keahlian 5 Jumlah pimpinan, staf dan tenaga OP yang telah mengiku ti pelatihan OP > 20% dari pegawai yang ada 1.67 Sebagian besar pimpinan hingga tenaga OP belum mengikuti pelatihan 6 Jumlah P3A yang telah mendapat pelatihan > 40% dari P3A yang ada 4.27 Masih banyak P3A yang belum mendapat pelatihan 7 Jumlah petani sekaligus pemilik sawah > 40% dari petani yang ada 4 Masih banyak petani penggarap 8 Masyarakat tani mempunyai rasa memiliki, rasa tanggungjawab, apresiasi tarhadap irigasi, dan respon yang nyata dalam partisipasi irigasi 4.34 Belum adanya dana swadaya dari petani untuk memperbaiki saluran atau sarana lainnya, belum adanya partisipasi dalam bentuk uang maupun makanan 9 Jumlah petani yang mampu membayar iuran P3A>60% 1.85 Sebagian besar petani tidak membayar iuran dikarenakan P3A banyak yang tidak aktif 10 Jumlah petani yang memiliki lahan lebih dari 2 ha > 20%petani yang ada 2.58 Sebagian besar petani penggarap
Penilaian IKMI Daerah Irigasi Lakbok Utara mulai pilar ketersediaan air, sarana prasarana, sistem pengelolaan,  nstitusi  pengelola,  hingga  SDM  diperoleh  dengan  mengalikan  bobot  yang  berasal  dari pedoman  Indeks  Kesiapan  Moderenisasi  Irigasi  [11]  denganNilai  tiap  pilar  moderenisasi,  maka menghasilkan nilai IKMI sebesar 69,9. Berdasar Kriteria yang ada pada pedoman umum Moderenisasi Irigasi nilai tersebut memiliki predikat cukup dan menunda modernisasi sehingga perlu menyempurnaan sistem irigasi 1-2 tahun. Hasil perhitungan nilai IKMI secara lengkap terdapat pada tabel 7
Tabel 7 Penilaian IKMI pada Daerah Irigasi Lakbok Utara
Indikator Bobot Nilai IKMI Ketersediaan Air 20 95.04 19.0 Prasarana Irigasi 25 73.75 18.4 Sistem Pengelolaan 20 61.21 12.2 Institusi Pengelola 20 78.26 15.7 Sumber Daya Manusia 15 30.7 4.6 Nilai IKMI 69.90
Poin-poin kriteria IKMI pada masing-masing pilar memberikan penilaian tersendiri. Pilar 3 sistem pengelolaan, pilar 4 institusi pengelola, dan pilar 5 sumber daya manusia memiliki masing-masing 10 poin kriteria. Poin pada pilar 3 yaitu sistem pengelolaan, dengan nilai kurang dari 5 adalah tersedianya manual

## TELSINAS
operasi pintu dan perangkap sedimen, pelaksanaan tata cara drainase, dan penerapan aset manajemen. Poin kriteria yang dapat diprioritaskan pertama adalah penerapan aset manajemen kemudian diikuti oleh pelaksanaan tata cara drainase dan manual operasi pintu dan perangkap sedimen. Kegiatan penerapan asset manajemen bila dilaksanakan dengan baik maka pelaksanaan tata cara drainase pun akan menjadi baik pula.
Poin pada pilar 4 yaitu institusi pengelola, dengan nilai kurang dari 5 adalah kapasitas dan peran P3A  di  tingkat  jaringan  tersier.  Hal  ini  disebabkan  oleh  banyaknya  P3A  yang  sudah  tidak  aktif. Pengaktifan Kembali P3A perlu dilakukan agar kegiatan irigasi berjalan dengan lancar. Poin pada pilar 5 sumber daya manusia, hampir seluruh poin kriteria memiliki nilai di bawah rata-rata (nilai kurang dari 5). Poin  kriteria  yang  dapat  diprioritaskan  pertama  adalah  jumlah  pegawai  maupun  jumlah  P3A  yang mengikuti pelatihan. Hal ini dikarenakan pelatihan-pelatihan dalam bidang OP irigasi mulai dilaksanakan sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  pegawai  maupun  petani  itu  sendiri  [15].  Kegiatan  yang  sulit dilakukan adalah menambah jumlah pegawai ataupun mengangkat pegawai menjadi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dikarenakan penambahan maupun pengangkatan pegawai menjadi kewenangan dari Pemprov Jawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten.

## V. KESIMPULAN
Hasil  analisis  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan  nilai  Indeks  Kesiapan  Moderenisasi  Irigasi masing-masing pilar hasil perhitungan yaitu:
1. Pilar 1 ketersediaan air di Daerah Irigasi Lakbok Utara Berdasarkan nilai Indeks Pertanaman maka bernilai 95.04 % dengan predikat Memadai.
2. Pilar  2  sarana  dan  prasarana  bernilai  73,75  %  dengan  predikat  cukup.  Bangunan  irigasi  seperti bendung, bangunan intake, kantong lumpur, saluran sekunder yang ada di D.I. Lakbok Utara secara keseluruhan  kondisi  dan  fungsi  bangunan  sipil  dalam  keadaan  baik.  Ada  beberapa  titik  yang memerlukan pemeliharaan ataupun penyempurnaan.
3. Pilar  3  sistem  pengelolaan  memiliki  nilai  61,21%  dengan  predikat  cukup.  Hal  ini  terlihat  dari keberadaan dan pelaksanaan dokumen-dokumen seperti manual OP, blanko OP, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dana operasi dan pemeliharaan hingga aset manajemen belum terlaksana dengan baik.
4. Pilar 4 institusi pengelola memiliki nilai 78,26 % dengan predikat cukup. Berbagai institusi yang mengelola  irigasi  Daerah  Irigasi  Lakbok  Utara  memiliki  berbagai  keterbatasan  baik  dalam  hal koordinasi,  anggaran,  personil  sehingga  muncul  konflik  sosial  dan  kegiatan  Operasi  dan Pemeliharaan kurang terlaksana dengan baik.
5. Pilar 5 SDM 30,7 % dengan predikat kurang. Sumber daya manusia pada semua institusi pengelola irigasi  Daerah  Irigasi  Lakbok  Utara  belum  memiliki  jumlah  personil  yang  cukup  dalam  bidang Operasi dan Pemeliharaan. Selain itu masih banyak pegawai yang belum memiliki keahlian sehingga perlu  diadakannya  kegiatan  untuk  meningkatkan  keahlian  baik  dalam  bentuk  pelatihan  maupun sertifikasi.
Berdasarkan penilaian kinerja masing-masing pilar modernisasi berdasarkan RAP dengan metode IKMI  pada  Daerah  Irigasi  Lakbok  Utara  maka  didapatkan  hasil  69.9  %  berpredikat  "cukup",  maka pelaksanaan modernisasi irigasi akan ditunda dan memerlukan penyempurnaan selama 1 hingga 2 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] R. A. Djau, S. Nento, A. Olii, and A. R. Van Gobel, “Penyebab Kerusakan Jaringan Irigasi Pada Daerah  Irigasi  Lomaya  Kabupaten  Bolango,” Compos.  J. ,  vol.  2,  no.  2,  pp.  9–15,  2022,  doi: 10.37905/cj.v2i2.104.
[2] M.  E.  Yolanda,  S.  Syahrul,  and  I.  Ichwana,  “Evaluasi  Kesiapan  Modernisasi  Sistem  Irigasi  di Daerah Irigasi Krueng Jreu Kabupaten Aceh Besar,” J. Serambi Eng. , vol. 6, no. 2, pp. 1826–1831, 2021, doi: 10.32672/jse.v6i2.2882.
[3] Kementrian  PURP,  “Peraturan  Menteri  Pekertaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi,” 2015

## TELSINAS
[4] Direktorat  Jenderal  Sumber  Daya  Air  Kementrian  Pekerjaan  Umum,  “Pedoman  Umum Modernisasi Irigasi” Kajian Akademik, 2011
[5] D.  P.  Sari,  N.  Anwar,  and  T.  S.  Sidharti,  “Analisis  Kesiapan  Modernisasi  Irigasi  Pada  Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi di Kabupaten Mojokerto,” J. Irig. , vol. 14, no. 1, pp. 33– 46, 2019, doi: http://dx.doi.org/10.31028/ji.v14.i1.33-46.
[6] T.  E.  Saragi,  E.  O.  Zai,  and  E.  Zebua,  “Analisa  Debit  Andalan  (Studi  Kasus  Pada  PLTM Parmongan II),” Constr. J. Tek. Sipil , vol. 2, no. 2, pp. 13–24, 2023.
[7] Maizir, “Studi Analisis Kapasitas Tampung Drainase Batang Jirak di Kota Pariaman,” J. Tek. Sipil ITP , vol. 5, no. 2, pp. 106–116, 2018, doi: 10.20163/JTS.2018.V502.06.
[8] F. Fakhriyah, Yeyendra, and A. Marianti, “Integrasi Smart Water Management Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Upaya Konservasi Sumber Daya Air di Indonesia,” Indones. J. Conserv. , vol. 10, no. 1, pp. 34–41, 2021, doi: 10.15294/ijc.v10i1.31036.
[9] L. M. Limantara, Hidrologi Praktis . Bandung: Lubuk Agung, 2010.
[10]  M. R. Kurnia and I. Sriyana, “Nilai Indeks Kesiapan Program Modernisasi Irigasi Pada Daerah Irigasi Sucen Jawa Tengah,” Rekayasa Sipil , vol. 17, no. 2, pp. 211–216, 2023.
[11]  Direktorat  Jenderal  Sumber  Daya  Air  Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat, “Survey Rapid Appraisal Procedure (RAP) dalam rangka Penentuan Indeks Kesiapan Modernisasi Irigasi (IKMI),” 2013.
[12]  A.  G.  Pradipta,  A.  S.  Pratyasta,  and  S.  S.  Arif,  “Analisis  Kesiapan  Modernisasi  Daerah  Irigasi Kedung  Putri  pada  Tingkat  Sekunder  Menggunakan  Metode  K-Medoids  Clustering,” Agritech , vol. 39, no. 1, pp. 1–11, 2019.
[13]  Setiyawan, V. W. Andiese, and L. A. Anzar, “Analisis Ketersediaan Air Dengan Metode F.J. Mock Pada Daerah Persawahan Desa Poboyo Palu Sulawesi Tengah,” in Infrastruktur , 2021.
[14]  M.  N.  A.  Taqwa,  A.  Yahya,  M.  Y.  Ali,  and  M.  Agusalim,  “Analisis  Debit  Andalan  Untuk Kebutuhan Air Pada Daerah Irigasi Leko Pancing Kabupaten Maros,” J. Tek. Hidro , vol. 16, no. 1, pp. 35–43, 2023.
[15]  S.  Ristiyana,  T.  W.  Saputra,  I.  Purnamasari,  and  S.  S.  Arif,  “Implementasi  Pengelolaan  Irigasi Berbasis Lima Pilar Modernisasi Irigasi di Batang Anai Sumatra Barat,” JRPB , vol. 8, no. 2, pp. 119–135, 2020, doi: 10.29303/jrpb.v8i2.175.