p-ISSN  2355-0236  e-ISSN  2684-6985      Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (JPIPS),  Juni,  2014  (1)1:35-42 Available  online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP -IPS

## Problem Dan Prospek Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Berkeadaban

## Eddy Lion
FKIP Universitas Palangka Raya

## Abstrak
Pendidikan Kewarganegaraan harus mempunyai visi strategic agar dapat meningkatkan integrasi bangsa melalui substansinya dalam membentuk warga negara yang menjunjung tinggi nilai persatuan serta mempunyai rasa kebangsaan. Visi strategic tersebut dituangkan dalam misi secara khusus dapat dilihat pada penjelasan  Pasal 37 ayat  (1)  UU  No.  20/2003  yang  menyebutkan  bahwa:  “Pendidikan  Kewargenegaraan  dimaksudkan untuk membentuk  peserta  didik  menjadi  manusia  yang  memiliki rasa kebangsaan  dan cinta tanah air”. Karakter tersebut sangat diperlukan untuk mewujudkan proses demokrasi Indonesia . Sebagaimana dikemukakan oleh Winataputra (2006:3) bahwa perkembangan demokrasi suatu negara tidak akan terlepas dari keempat unsur yaitu: unsur-unsur civics culture , pengalaman sejarahnya, tingkat perkembangan ekonominya, serta kesadaran akan identitas nasional dari warganegaranya. Identitas nasional akan menjadi jiwa untuk tetap utuh  dan tegaknya suatu bangsa dan negara karena jiwa tersebut dibangun dari kesadaran warganegaranya untuk tetap loyal dan setia serta mencintai bangsa dan negaranya. Salah satu konsep Kewarganegaraan atau “citezenship” menurut Cogan 1998 dalam Winataputra (2007:3) diartikan sebagai “a set of charactheristic of being a citizen” , atau seperangkat karakteristik sebagai seorang warganegara, secara konseptual “citezenship” memiliki lima atribut pokok yang salah satunya adalah a sense of identity ; perasaan akan identitas tersebut akan dapat mendorong warganegara untuk tetap setia dan bangsa terhadap bangsa dan negaranya sehingga akan mewujudkan sebuah intergrasi bangsa.
Kata  Kunci : Problem, Prospek, Pendidikan Kewarganegaraan

## PENDAHULUAN
Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  Bab  II  pasal  3,  dijelaskan  bahwa ” Pendidikan  nasional  berfungsi mengembangkan  kemampuan  dan  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berahlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang demokratis  serta  bertanggung  jawab”.  Karena  itu  pembentukan  watak  dan  peradaban  bangsa serta  menjadikan  manusia  yang  berahlak  mulia  demokratis  dan  bertanggung  jawab  secara filosofis,  sosio-politis  dan  psikopedagogis  merupakan  misi  dari  pendidikan  kewarganegraan. Misi  tersebut  secara khusus dapat dilihat pada penjelasan Pasal 37 ayat (1) yang menyebutkan bahwa  ”Pendidikan  kewarganegaraan  dimaksudkan  untuk  membentuk  peserta  didik  menjadi manusia  yang  memiliki  rasa  kebangsaan  dan  cinta  tanah  air”.  Sesuai  dengan  misi  tersebut pendidikan  kewarganegaraan  secara  lebih  luas  dikemukakan  oleh  Djahiri  (1999  :  58)  sebagai program  dan  rekayasa  pendidikan  untuk  membina  dan  membelajarkan  anak  didik  menjadi warga  negara  yang  baik,  iman  dan  taqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  memiliki nasionalisme  (rasa  kebangsaan)  yang  kuat/mantap,  sadar  dan  mampu  membina  dan melaksanakan  hak  dan  kewajiban  dirinya  sebagai  manusia,  warga  masyarakat  bangsa  dan negaranya,  taat  asas/ketentuan  ( rule  of  law ),  demokratis,  dan  partisipatif  aktif-kreatif-positif dalam  kebhinekaan  kehidupan  masyarakat-bangsa-negara  madani  ( civil  society )  yang menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  serta  kehidupan  yang  terbuka-mendunia  (global)  dan modern  tanpa  melupakan  jatidirinya.    Soemantri  (2001:  299)  menyatakan  bahwa  PKn  yang
p-ISSN  2355-0236  e-ISSN  2684-6985      Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (JPIPS),  Juni,  2014  (1)1:35-42 Available  online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP -IPS
sekiranya akan cocok  dengan  Indonesia  adalah  sebagai  berikut:  “…Pendidikan Kewarganegaraan  adalah  program  pendidikan  yang  berintikan  demokrasi  politik  yang diperluas  dengan  sumber-sumber  pengetahuan  lainnya,  pengaruh-pengaruh  positif  dari pendidikan  sekolah,  masyarakat  dan  orang  tua,  yang  kesemuanya  itu  diproses  guna  melatih siswa  untuk  berpikir  kritis,  analitis,  bersikap  dan  bertindak  demokratis  dalam  mempersiapkan hidup  demokratis  yang  berdasarkan  Pancasila dan UUD 1945”.   Pendidikan kewarganegaraan dalam  tataran civic  education maupun citizenship  education secara  tegas  memberikan gambaran  kepada  kita  bahwa  pendidikan  kewarganegaraan  itu  harus  ditujukan  untuk membentuk  warganegara  yang  baik  yaitu  warganegara  yang  memiliki  karakter-karakter sebagai  warganegara  Indonesia  yang  berdasarkan  pada  nilai-nilai  paling  mendasar  yaitu  nilai dari    pancasila.  Dari  analisis  terhadap  perkembangan  pendidikan  kewarganegaraan  di Indonesia  sampai  dengan  saat  ini,  dapat  dikatakan  bahwa  baik  dalam  tataran  konseptual maupun  dalam  tataran  praksis  terdapat  kelemahan  paradigmatik  yang  sangat  mendasar. Yang paling  menonjol  adalah  kelemahan  dalam  konseptualisasi  pendidikan  kewarganegaraan, penekanan  yang  sangat  berlebihan  terhadap  proses  pendidikan  moral  yang  behavioristik, ketidakkonsistenan  penjabaran  dimensi  tujuan  pendidikan  nasional  ke  dalam  kurikulum pendidikan  kewarganegaraan  dan  keterisolasian  proses  pembelajaran  nilai  Pancasila  dengan konteks  disiplin  keilmuan  dan  sosial  budaya.      Hal  ini  disadari  oleh  para  pakar  dan  pengambil keputusan  pendidikan  sebagai  suatu  tantangan  yang  perlu  segera  diatasi,  karena  pada  saat  ini berbagai perubahan dalam koridor pendemokratisasian, termasuk gagasan untuk mengembangkan  paradigma  baru  pendidikan  demokrasi  mulai  mengkristal,  seperti  yang dipikirkan  oleh  Tim  Peduli  Reformasi  Pendidikan  (1999)  yang  melihat  betapa  pentingnya upaya  pemantapan  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  alih  generasi,  dan  pemberdayaan generasi muda  untuk  masa  depan.  Keadaan  itu  menuntut  upaya  pengembangan  paradigma  baru pendidikan  kewarganegaraan.  Sejalan  dengan  telah  terjadinya  perubahan  paradigma  makro konstitusional  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  Indonesia  sesuai  dengan UUD  1945,  telah  diundangkan  Undang-Undang  RI  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sisdiknas menggantikan  UU  RI  No.  2  Tahun  1989  tentang  Sisdiknas.  Di  dalam  UU  Sisdiknas  No.  20 tahun  2003  ini  ditegaskan    bahwa  kurikulum  pendidikan  dasar  dan  menengah  maupun kurikulum  pendidikan  tinggi  wajib  memuat  Pendidikan  Kewarganegaraan  (pasal  37  ayat  (1) dan  (2)  ).  Dalam  konteks  itu,  PKn  pada  dasarnya  merupakan  pendidikan  kebangsaan  atau pendidikan  karakter  bangsa.Pendidikan  Kewarganegaraan  merupakan  mata  pelajaran  yang memfokuskan  pada  pembentukkan  warganegara  yang  memahami  dan  mampu  melaksanakan hak-hak  dan  kewajibannya  untuk  menjadi  warganegara  Indonesia  yang  cerdas,  terampil,  dan berkarakter yang diamanatkan  oleh  Pancasila dan UUD 1945 (BSNP, 2006).
Mata  pelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah yang  diberikan  selama  2  jam  pelajaran  per  minggu  itu  bertujuan  agar  peserta  didik  memiliki kemampuan  sebagai berikut:
1. Berpikir  secara kritis, rasional  dan kreatif dalam menanggapi  isu  kewarganegaraan;
2. Berpartisipasi  secara  aktif  dan  bertanggung  jawab  dan  bertindak  secara  cerdas  dalam kegiatan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta anti korupsi;
3. Berkembang  secara  positif  dan  demokratis  untuk  membentuk  diri  berdasarkan karakter-karakter  masyarakat  Indonesia  agar  dapat  hidup  bersama  dengan  bangsa- bangsa lainnya.
4. Berinteraksi  dengan  bangsa-bangsa  lain  dalam  percaturan  dunia  secara  langsung  atau tidak  langsung  dengan memanfaatkan teknologi  informasi  dan komunikasi.
Konsepsi  kewarganegaraan  mengandung  konsepsi  pengetahuan,  keterampilan,  dan kebajikan  yang  harus  dimiliki  oleh  setiap  warganegara  dalam  rangka  membentuk nation  and caracter building yaitu warganegara yang memiliki nilai dan watak sebagai warganegara yang
p-ISSN  2355-0236  e-ISSN  2684-6985      Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (JPIPS),  Juni,  2014  (1)1:35-42 Available  online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP -IPS
baik.  Konsep  kewarganegaraan  atau  ” citezenship ”  menurut  Cogan  1998  yang  dikutip  oleh Sapriya  (2002:151)  bahwa  ciri-ciri  kewarganegaraan  tersebut    dapat  dikelompokkan  kedalam 5  kategori  yaitu:  (1)  perasaan  identitas;  (2)  kepuasan  hak-hak  tertentu;  (3)  pemenuhan kewajiban  yang  berkorespondensi;  (4)  tingkat  kepentingan  dan  keterlibatan  dalam  urusan publik; (5) Penerimaan terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan. Tetapi ciri-ciri kewarganegaraan  ini  akan  berbeda  menurut  hakekat  sistem  politik  sebagai  bagian  dari  ciri kewarganegaraan.  Dari  penjelasan  di  atas  penulis  membuat  suatu  analisis  bagaimana permasalahan  PKn  dan  prospek  PKn  ke  depannya  guna  mewujudkan nation  and  caracter building ,  yaitu  karakter  warga  negara  Indonesia  demokratis  dan  berkeadaban  dengan menjunjung  tinggi  nilai-nilai  pancasila.

## PROBLEM PKn
Pendidikan  kewarganegaraan  pada  dasarnya  merupakan  pendidikan  kebangsaan  atau pendidikan  karakter  bangsa.  Pendidikan  kewarganegaraan  seharusnya  sudah  menjadi  sebuah konsep  keilmuan  dan  praksis  pendidikan  yang  utuh  dan  menyeluruh  yang  pada akhirnya dapat menumbuhkan ”civic intellegence”, ”civic participation”, serta ”civic responsibility” pada setiap  warga  negara.  Dalam  tataran  praktis  pendidikan  kewarganegaraan  sangat  rentan terhadap  bias  politik  praktis  penguasa  sehingga  cenderung  lebih  merupakan  instrumen penguasa  daripada  sebagai  wahana  pembentukan karakter bangsa. Winataputra dalam Sapriya (2001  :  58)  menyebutkan  kelemahan-kelemahan  pendidikan  kewarganegaraan  baik  pada tingkatan  paradigma  ataupun  tataran  konseptual  dan  tataran  praksis  yaitu  :  (1)  kelemahan dalam  konseptualisasi  pendidikan  kewarganegaraan;  (2)  penekanan  yang  sangat  berlebihan pada  proses  pendidikan  moral  behavioristik,  terperangkap  pada  proses  penanaman  nilai  yang cenderung  indoktrinatif  ( values  inculcation );  (3)  ketidakkonsistenan  penjabaran  berbagai dimensi tujuan pendidikan kewarganegaraan ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan;  serta    (4)  keterisolasian  proses  pembelajaran  dari  konteks  disiplin keilmuan dan  lingkungan  sosial  budaya.  Sejalan  dengan  pemaparan  di  atas  Aziz  Wahab  (1999) mengemukakan  beberapa  kelemahan  yang  ada  pada  pendidikan  kewarganegaraan  di  masa lalu,  sebagai  berikut  :  (1)  terlalu  menekankan  pada  aspek  nilai  moral  belaka  yang menempatkan  siswa  sebagai  objek  yang  berkewajiban  untuk  menerima  nilai-nilai  moral tertentu;    (2)  Kurang  diarahkan  pada  pemahaman  struktur,  proses,  dan  institusi-institusi negara  dengan  segala  kelengkapannya;    (3)  pada  umumnya  bersifat  dogmatis  dan  relatif;  dan (4)  berorientasi  pada  kepentingan  rezim  yang  berkuasa.  Dengan  menyadari  kelemahan- kelemahan  yang  terdapat  pada  pendidikan  kewarganegaraan  yang  lalu  maka  Azis  wahab (1999)  menganggap  perlu  dilakukannya  konseptualisasi  dan  pembentukan  kembali  paradigma baru  pendidikan  kewarganegaraan  dengan  menyeimbangkan  antara  pengembangan  nilai-nilai moral  di  satu  pihak,  dan  pemahaman  terhadap  struktur,  proses,  dan  institusi-institusi  negara dengan  segala  kelengkapannya.  Jati  diri  PKn  dipengaruhi  oleh  faktor ‐ faktor :”historical tradition,  geographical  position,  socio ‐ political  structure,  economic  system,  and  global trends”. Atas dasar temuan dari studi David Kerr yang menemukan adanya suatu “Citizenship education  continuum”  minimal  dan  maksimal. “Citizenship  education” pada  titik Minimal ditandai  oleh: “thin, exclusive, elitist, civics education, formal, content led, knowledge ‐ based, didactic transmission, easier to achieve and measure in practice. Maksudnya adalah bahwa PKn  di  suatu  negara  didefinisikan  secara  sempit,  hanya mewadahi aspirasi tertentu, berbentuk pengajaran  kewarganegaraan,  bersifat  formal,  terikat  oleh  isi,  berorientasi  pada  pengetahuan, menitikberatkan  pada  proses  pengajaran,  hasilnya  mudah  diukur  dan  dicapai  tanpa pengorbanan.    Sedangkan  yang  bersifat Maksimal ditandai  oleh :”thick,  inclusive,  activist, citizenship  education,  participative,  process ‐ led,  values ‐ based, interactive interpretation, more  difficult  to  achieve  and  measure  in  practice”. Maksudnya  bahwa  PKn  didefinisikan secara  luas,  mewadahi  berbagai  aspirasi  dan  melibatkan  berbagai  unsur  masyarakat,
p-ISSN  2355-0236  e-ISSN  2684-6985      Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (JPIPS),  Juni,  2014  (1)1:35-42 Available  online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP -IPS
kombinasi  pendekatan  formal  dan  informal,  diberi  label  “ citizenship  education” , menitikberatkan  pada  partisipasi  siswa  melalui  pencarian  isi  dan  proses  interaktif  di  dalam maupun  di  luar  kelas,  hasilnya  lebih  sukar  dicapai  dan  diukur  karena  kompleksnya  hasil belajar.  Atas  dasar  continuum  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  Indonesia  baru  masuk kepada  kategori  minimal  sebagai education  about  citizenship. Hal  ini  dilandasi  atas  adanya berbagai  kendala  dan  keterbatasan  yang  dihadapi  oleh  PKn  dalam  implementasinya  di Indonesia  pada  berbagai  jenis  dan  jenjang  pendidikan.  Kendala  dan  keterbatasan  tersebut adalah:
1.  Masukan  instrumental  terutama  yang  berkaitan  dengan  kualitas  guru/  dosen  serta keterbatasan fasilitas  dan sumber belajar,  dan
2.  Masukan  lingkungan  terutama  yang  berkaitan  dengan  kondisi  dan  situasi  kehidupan politik  negara yang kurang demokratis.  Beberapa indikasinya  adalah:
 Proses  pembelajaran  dan  penilaian  dalam  PKn  lebih  menekankan  pada  dampak instruksional  yang  terbatas  penguasaan  materi  atau  dengan  kata  lain  hanya menekankan  pada  dimensi  kognitifnya  saja,  sedangkan  pengembangan  dimensi- dimensi  lainnya  (afektif  dan  psikomotorik)  dan  pemerolehan  dampak  pengiring sebagai “ hidden curriculum” belum mendapat perhatian  sebagaimana mestinya.
 Pengelolaan  kelas  belum  mampu  menciptakan  suasana  kondusif  dan  produktif  untuk memberikan  pengalaman  belajar  kepada  siswa/mahasiswa  melalui  pelibatannya secara  proaktif  dan  interaktif  baik  dalam  proses  pembelajaran  di  kelas  maupun  di luar  kelas  sehingga  berakibat  pada  miskinnya  pengalaman  belajar  yang  bermakna untuk  mengembangkan  kehidupan  dan perilaku  siswa/mahasiswa.
 Pelaksanaan  kegiatan  ekstra-kurikuler  sebagai  wahana  sosio-pedagogis  untuk mendapatkan  “ hands-on  experience ”  juga  belum  memberikan  kontribusi  yang signifikan  untuk  menyeimbangkan  antara  penguasaan  teori  dan  praktik  pembiasaan perilaku  dan  keterampilan  dan  keterampilan  dalam  berkehidupan  yang  demokratis dan sadar hukum.
Pandangan  lain  yang  nampaknya  senada  walaupun  dibahasakan  secara  beda,  menyatakan bahwa pembelajaran  PKn di Indonesia  masih  dalam lingkup  minimal,dikarenakan  misalnya:
 Terisolasi  dari kehidupan  dalam  manajemen belajar  ( exclusive ),
 PKn-nya masih  bersifat formal  atau masih berkisar dipersekolahan  saja ( elitist ),
 Mementingkan  sumber  resmi ( formal )
 Mementingkan  isi  ( content led )
 Berbasis pengetahuan   ( knowledge-based )
 Pembelajaran satu arah atau guru sebagai centrum ( didactic transmision )
 Nilai  mudah dicapai  tanpa pengorbanan  ( easier to achieve and measure in practice ). Pada  sisi  lain,  berbagai  upaya  juga  telah  dilakukan  pemerintah,  khususnya  Kementerian
Pendidikan  Nasional,  misalnya:
 Penyelenggaraan  pelatihan  secara  berkala  untuk  meningkatkan  kualitas  kemampuan mengajar  guru  dan  dosen  PKn,  namun  pelatihan  tersebut  masih  perlu  terus ditingkatkan  kualitasnya  agar mampu menunjukkan  hasil  yang optimal;
 Penataan  kembali  materi  PKn  agar  lebih  sesuai  dengan  tuntutan  kebutuhan  bagi kehidupan  masyarakat  yang  demokratis,  namun  upaya  penataan  tersebut  dirasakan belum  menghasilkan  perubahan  yang  signifikan  dalam  pembelajaran  PKn  seperti  yang diharapkan;
 Perubahan  sistem  belajar  di  persekolahan,  dari  catur  wulan  ke  semester  dan  di perguruan  tinggi  menjadi  sistem  kredit  semester  (SKS)  yang  diyakini  akan  lebih memungkinkan  guru/dosen  untuk  dapat  merancang  alokasi  waktu  dan  strategi
p-ISSN  2355-0236  e-ISSN  2684-6985      Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (JPIPS),  Juni,  2014  (1)1:35-42 Available  online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP -IPS
pembelajaran secara fleksibel dalam rangka upaya peningkatan kualitas pembelajarannya,  belum  memperlihatkan  hasil  yang memadai.
Secara  garis  besar dapat penulis simpulkan bahwa problem PKn  adalah menyangkut : (1) Substansi  Pkn  dulu  yang  beragam  bentuk  yaitu  sebagai  pendidikan  pancasila  dan  kewiraan  di perguruan  tinggi  tidak  dipersiapkan  sebagai  materi  demokrasi  dan  kewarganegaraan;  (2) Strategi  pembelajaran  bersifat  indoktrinatif,  monologis  tidak  partisipatif;  (3)  Lebih  bersifat teoritis  daripada  praktis;  (4)  Keputusan  DIKTI  No  267  Tahun  2000  Tentang  Penyempurnaan Kurikulum  Inti  Mata  KuliahPengembangan  Kepribadian  PKn  di  Perguruan  Tinggi, merupakan  kebijakan  baru  tetapi  semangat  lama  hanya  sebagai  respon  terhadap  situasi  politik pasca  orde  baru,  secara  substantif  belum  belum  menampakkan  paradigma  hubungan  antara negara  dan  warganegara  secara  signifikan;  (5)  Harus  ada  perubahan  pandangan bahwa guru atau dosen tidak  sebagai satu-satunya  sumber pengetahuan.

## PROSPEK  PKn  KEDEPAN  DALAM  MEWUJUDKAN  DEMOKRASI  YANG BERKEADABAN
Pendidikan  Kewarganegaraan  dalam  prospek  ke  depan  adalah  dimulai  dari  dijadikannya kampus,  sekolah,  dan  lingkungan  masyarakat  sebagai  Rahim  bagi  lahirnya civic  culture dan persemaian  masyarakat  beradab.  Hal  ini  diawali  oleh  keprihatinan  semua  pihak  termasuk praktisi  pendidikan  akan  nasib  dan  masa  depan  bangsa  Indonesia  yang  sudah  mengalami berbagai  permasalahan  yang  menyangkut  perubahan  karakter  warga  negara  Indonesia.  Unsur ontologi  Pendidikan  kewarganegaraan  memiliki  dua  dimensi,  yakni  objek  telaah  dan  objek pengembangan.Objek  telaah  Pendidikan  Kewarganegaraan  (PKn)  terdiri  atas  aspek  idiil, instrumental,  dan  praksis.Aspek  idiil  PKn  adalah  landasan  dan  kerangka  filosofik  yang menjadi  titik  tolak  dan  sekaligus  sebagai  muaranya  PKn  di  Indonesia.  Yang  termasuk  ke dalam  aspek  ini  adalah  landasan  dan  tujuan  pendidikan  nasional,  sebagaimana  tertuang  dalam Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  serta  perundangan  lainnya  yang  relevan.  Kalau  bicara  tentang  aspek instrumental  PKn  adalah  sarana  programatik  kependidikan  yang  sengaja  dibangun  dan dikembangkan  untuk  menjabarkan  substansi  aspek-aspek  idiil.Yang  termasuk  ke  dalam  hal tersebut  adalah  kurikulum,  bahan  belajar,  guru,  media  dan  sumber  belajar,  alat  penilaian belajar,  ruang  belajar,  dan  lingkungan.  Aspek  praksis  dari  PKn  adalah  perwujudan  nyata  dari sarana  programatik  kependidikan  yang  kasat  mata,  yang  pada  hakikatnya  merupakan penerapan  konsep,  prinsip,  prosedur,  nilai,  dalam  PKn  sebagai  dimensi  “ poietike ”  yang berinteraksi  dengan  keyakinan,  semangat  dan  kemampuan  para  praktisi,  serta  konteks  PKn yang  diikat  oleh  substansi  idiil sebagai dimensi “ pronesis ” yakni “ truth and justice ”. Interaksi belajar  di  dalam  dan  atau  di  luar  kelas,  dan  pergaulan  sosial  budaya  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  yang  memberi  dampak  edukatif  kewarganegaraan berada  dalam  lingkup  praksis  PKn.  Jika  telaah  Pendidikan  Kewarganegaraan  (PKn)  meliputi aspek  idiil,  instrumental,  dan  praksis  sedangkan  objek  pengembangan  PKn  adalah  ranah sosial-psikologis.  Ranah  sosial  psikologis  adalah  keseluruhan  potensi  sosial  psikologis  peserta didik  yang  oleh  Bloom,  dkk  (1956),  Kraztwohl  (1962),  Simpson  (1967)  dikategorikan  ke dalam  ranah  kognitif,  afektif,  konatif  dan  psikomotorik  yang  secara  programatik  diupayakan untuk  ditingkatkan  kuantitas  dan  kualitasnya  melalui  kegiatan  pendidikan.  Kedua  objek tersebut  sangat  berkaitan  dengan  perkembangan  “ citizenship/  civic  education ”  atau pendidikan  kewarganegaraan  yang  dikemas  dalam  berbagai  label  kompetensi  atau kemampuan  dan  atau  kepribadian  warganegara.  Kaitan  itu  adalah  pengetahuan,  keterampilan, dan  sikap  (UU  20/2003);  mengenai  kepribadian  dirumuskan  dalam  berbagai  rincian  seperti beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  YME,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif, mandiri,  dan  menjadi  warganegara  yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab  (UU  20/2003). Hal  tersebut  di  atas  dapat  kita  rekonseptualisasikan  bahwa  aspek  kepribadian  warganegara
p-ISSN  2355-0236  e-ISSN  2684-6985      Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (JPIPS),  Juni,  2014  (1)1:35-42 Available  online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP -IPS
yang  perlu  dikembangkan  adalah  menjadi  manusia  yang  berkualitas  sehingga  mampu  dan proaktif  menjawab  tantangan  zaman  yang  selalu  berubah  (visi  pendidikan  nasional  menurut UU  20/2003).Hal  ini  sejalan  juga  dengan  hasrat  dari  pemerintah  untuk  pada  tahun  2025 menghasilkan  INSAN  INDONESIA  CERDAS  KOMPREHENSIF  DAN  KOMPETITIF (Insan  Kamil/  Insan  Paripurna).  Cerdas  komprehensif  dimaksud  meliputi  aspek-aspek  sebagai berikut:
1. Cerdas  spritual,  yakni  mampu  beraktualisasi  diri  melalui  olah  hati/  kalbu  untuk menumbuhkan  dan  memperkuat  keimanan,  ketakwaan  dan  akhlak  mulia  termasuk  budi pekerti luhur  dan kepribadian  unggul;
2. Cerdas  emosional,  yakni  mampu  beraktualisasi  diri  melalui  olah  rasa  untuk meningkatkan  sensitivitas  dan  apresiasivitas  akan  kehalusan  dan  keindahan  seni  dan budaya serta kompetensi  untuk  mengekspresikannya;
3. Cerdas  sosial,  yakni  mampu  beraktualisasi  diri  melalui  interaksi  sosial  yang:membina dan  memupuk  hubungan  timbal  balik;demokratis;empatik  dan  simpatik;menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia;ceria  dan  percaya  diri;menghargai  kebhinnekaan  dalam bermasyarakat  dan  bernegara;  sertaberwawasan  kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban  warga negara.
4. Cerdas  intelektual,  yakni  mampu  beraktualisasi  diri  melalui  olah  pikir  untuk  memperoleh kompetensi  dan  kemandirian  dalam  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi;  dan  aktualisasi insan intelektual  yang kritis,  kreatif, dan imajinatif.
5. Cerdas  kinestetik,  yakni  mampu  beraktualisasi  diri  melalui  olah  raga  untuk  mewujudkan insan  yang  sehat,  bugar,  berdaya  tahan,  sigap,  terampil,  dan  trengginas  dan  aktualisasi insan adiraga.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  insan  Indonesia  yang  kompetitif  adalah  memiliki seperangkat kompetensi: Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan; Bersemangat  juang  tinggi;  Mandiri;  Pantang  menyerah;  Pembangun  dan  pembina  jejaring; Bersahabat  dengan  perubahan;  Inovatif  dan  menjadi  agen  perubahan;  Produktif;  Sadar  mutu; berorientasi  global;  dan Pembelajar  sepanjang hayat.
Menurut  hasil  kajian  Cogan,  dkk  tersebut  warga  negara  yang  Multi  Dimensional memiliki  delapan karakteristik  penting.  Kedelapan karakteristik  tersebut adalah:
1. Kemampuan untuk  melihat  dan mendekati  masalah sebagai anggota  masyarakat global;
2. Kemampuan  bekerja  sama  dengan  yang  lain  dengan  cara  yang  kooperatif  dan  menerima tanggung  jawab atas peran/ tugasnya di dalam masyarakat;
3. Kemampuan  memahami,  menerima,  menghargai  dan  dapat  menerima  perbedaan- perbedaan budaya;
4. Kapasitas berpikir  dengan cara yang kritis  dan sistematis;
5. Keinginan  untuk  menyelesaikan  konflik  dengan cara tanpa kekerasan;
6. Keinginan  untuk  mengubah  gaya  hidup  dan  kebiasaan  konsumtifnya  untuk  melindungi lingkungan;
7. Kemampuan  bersikap  sensitif  dan  melindungi  hak  asasi  manusia  (misalnya,  hak  wanita , hak etnis minoritas,  dan lain-lain);  dan
8. Keinginan  dan  kemampuan  untuk  ikut  serta  dalam  politik  pada  tingkat  lokal,  nasional dan internasional.
Kedelapan  karakteristik  tersebut  di  atas  secara  tegas  telah  dinyatakan  dalam  tujuan pendidikan  nasional  Indonesia  yaitu  dalam  pasal  3  Undang  Undang  No  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  dinyatakan  bahwa  pendidikan  nasional  berfungsi mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa kepada Tuhan Yang
p-ISSN  2355-0236  e-ISSN  2684-6985      Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (JPIPS),  Juni,  2014  (1)1:35-42 Available  online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP -IPS
Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga negara  yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab.   Di  samping  itu,  pendidikan  nasional mempunyai  visi  terwujudnya  sistem  pendidikan  sebagai  pranata  sosial  yang  kuat  dan berwibawa  untuk  memberdayakan  semua  warga  negara  Indonesia  berkembang  menjadi manusia  yang  berkualitas  sehingga  mampu  dan  proaktif  menjawab  tantangan  zaman  yang selalu  berubah.  Dengan  visi  pendidikan  tersebut,  pendidikan  nasional  mempunyai  misi sebagai berikut:
1. mengupayakan  perluasan  dan  pemerataan  kesempatan  memperoleh  pendidikan  yang bermutu  bagi seluruh  rakyat Indonesia;
2. membantu  dan  memfasilitasi  pengembangan  potensi  anak  bangsa  secara  utuh  sejak  usia dini  sampai akhir  hayat dalam  rangka mewujudkan  masyarakat belajar;
3. meningkatkan  kesiapan  masukan  dan  kualitas  proses  pendidikan  untuk  mengoptimalkan pembentukan  kepribadian  yang bermoral;
4. meningkatkan  keprofesionalan  dan  akuntabilitas  lembaga  pendidikan  sebagai  pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman,  sikap,  dan  nilai berdasarkan standar nasional  dan global;  dan
5. memberdayakan  peran  serta  masyarakat dalam  penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip  otonomi  dalam  konteks Negara Kesatuan RI.
Berdasarkan  visi  dan  misi  pendidikan  nasional  tersebut,  pendidikan  nasional  berfungsi mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan menjadi warga nega ra yang demokratis  serta bertanggung  jawab.

## PENUTUP
Pendiikan  kewarganegaraan  harus  mempunyai visi  strategic untuk  dapat  meningkatkan integrasi  bangsa  melalui  substansinya  dalam  membentuk  warga  negara  yang  menjunjung tinggi  nilai  persatuan  serta  mempunyai  rasa  kebangsaan. Visi  strategic tersebut  dituangkan dalam  misi    secara  khusus  yang  dapat  dilihat  pada  penjelasan  Pasal  37  ayat  (1)  UU  No. 20/2003    yang  menyebutkan  bahwa  ”Pendidikan  kewarganegaraan  dimaksudkan  untuk membentuk  peserta  didik  menjadi  manusia  yang  memiliki  rasa  kebangsaan  dan  cinta  tanah air”.  Karakter  tersebut  sangat  diperlukan  untuk  mewujudkan  proses  demokrasi  Indonesia. Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Winataputra  (2006:3)  bahwa  perkembangan  demokrasi  suatu negara  tidak  akan  terlepas  dari  keempat  unsur  yaitu  :  unsur-unsur civic  culture ,  pengalaman sejarahnya,  tingkat  perkembangan  ekonominya,  serta  kesadaran  akan  identitas  nasional  dari warga  negaranya.  Identitas  nasional  akan  menjadi  jiwa  untuk  tetap  utuh  dan  tegaknya  suatu bangsa  dan  negara  karena  jiwa  tersebut  dibangun dari kesadaran warganegaranya untuk tetap loyal  dan  setia  serta  mencintai  bangsa  dan  negaranya.  Salah  satu  Konsep  kewarganegaraan atau  ” citezenship ”  menurut  Cogan  1998  dalam  Winataputra  (2007:3)  diartikan  sebagai ” a set of  charactheristic  of  being  a  citizen” ,  atau  seperangkat  karakteristik  sebagai  seorang warganegara.  Secara  konseptual  ” citezenship ” memiliki lima atribut pokok yang salah satunya adalah a  sense  of  identity; perasaan  akan  identitas  tersebut  akan  dapat  mendorong  warga negara  untuk  tetap  setia  dan  bangga  terhadap  bangsa  dan  negaranya  sehingga  akan mewujudkan  sebuah integrasi  bangsa.
p-ISSN  2355-0236  e-ISSN  2684-6985      Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (JPIPS),  Juni,  2014  (1)1:35-42 Available  online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP -IPS

## DAFTAR PUSTAKA
Baechler, Jean.  (2005). Demokrasi Sebuah Tinjauan Analitis .  Yogyakarta : Kanisius
Budimansyah,  Dasim.  (2007). Pendidikan  Demokrasi  sebagai  Konteks  Civic  Education di Negara  Berkembang .  Program  Studi  Pendidikan  Kewarganegaraan,  Sekolah PascaSarjana, UPI Bandung
Djahiri,  Kosasih.  (2006). Strategi  Pembelajaran  Berbasis  Nilai  Moral,  Norma  dan  Agama dalam  Pendidikan  Persekolahan. Lab.  Pendidikan  Kewarganegaraan,  FPIPS,  UPI Bandung
Kalijdernih,  Freddy. (2007). Cakrawala Baru KewarganegaraanRefleksi Sosiologi Indonesia Eddy.(2000) .  Pkn sebagai Wahana Memperkuat Keutuhan Bangsa. Program Studi PPKn FKI Unpar
Eddy.(2005) .  Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan. Majalah Pendidikan LPMP Kalimantan Tengah
Eddy.  (2009). Kontinuitas  Sejarah  dan  Pengembangan  kebudayaan  Nasional  dalam Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa . Jurnal IPS UPI Edisi Juni 2009 Mulyasana,  Dedi  (2006). Manusia  Dan  Pendidikan  Kewarganegaraan  Dalam  Perspektif Perubahan . Lab. Pendidikan Kewarganegaraan, FPIPS, UPI. (bandung) Sapriya. (2002). Membangun Civil Society Tugas Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Civicus  Edisi  Juni.
Sumantri,  Nu’man,  (2001). Implementasi  Masalah  Pengembangan  Ilmu Kewarganegaraan (IKN)  dan  Pendidikan  Kewarganegaraan  (PKn)  Dalam  Lingkungan  STKIP-FKIP- FPIPS Dalam Universitas  Jurnal Civicus , Bandung : Laboratorium Pkn UPI Bandung Suryadi,  Ace.  (2006). Model  Pembelajaran  alternatif  Menuju  Reformasi  Pembelajaran (School Reform ). Lab. Pendidikan Kewarganegaraan, FPIPS, UPI. (bandung) Wahab,  Abdul  Azis.  (2001). Implementasi  dan  Arah  Perkembangan  Pendidikan Kewarganegaraan  (Civic  Education)  di  Indonesia  Jurnal  Civic us ,  Bandung  : Laboratorium  Pkn UPI Bandung
Wahab,  Abdul  Azis,  (2007). Pendidikan  Kewarganegaraan  dalam  Ilmu  dan  Aplikasi Pendidikan . Pedagogiana Press (Bandung) Winataputra,  Udin,  Dkk.  (2007). Civic  Education.  Konteks,  bahan  Ajar,  landasan,  Dan Kultur  Kelas. Program  Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah PascaSarjana, UPI Bandung
---------.  (2006).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  20  Tahun  2003  Tentang Sisdiknas.Bandung  : Fermana