## IMPLEMENTASI REGULASI-REGULASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PERUSAHAAN KERETA API LOGISTIK
Muhammad Fadhil Evan Pratama 1 , Ekawati 2 , Hanifa Maher Denny 3 1,2,3 Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Email: fadhilevan@students.undip.ac.id

## ABSTRAK
Poin  audit  6  PP  No.  50  Tahun  2012  tentang  Penerapan  Sistem  Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan poin audit 7 Permenhub No. 69 Tahun  2018  tentang  Sistem  Manajemen  Keselamatan  Perkeretaapian  (SMKP) mengatur tentang Keselamatan Operasional. Studi tentang pelaksanaan  SMK3 dan  SMKP  pada  perusahaan  kereta  api  logistik  di  Indonesia  masih  jarang dipublikasikan.  Penelitian  ini  mengambil  lokasi  salah  satu  perusahaan  logistik berbasis kereta api di Semarang.  Desain penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam secara daring dan telaah data- data  sekunder.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  kepala  cabang  sebagai informan  utama  dan  kepala  operasional  sebagai  informan  triangulasi. Hasil penelitian  dari  5  tahap  penerapan  SMK3  PP  No.  50  Tahun  2012  menunjukkan bahwa  tahap  penetapan  kebijakan  dan  pelaksanaan  rencana  K3  sudah  baik, namun  tahapan  perencanaan  K3,  pemantauan  dan  evaluasi,  serta  peninjauan dan  peningkatan  masih  ditemukan  kekurangan.  Sedangkan  hasil  penelitian  5 tahap  penerapan  SMKP  Permenhub  No.  69 Tahun  2018,  sama  seperti 5  tahap penerapan  SMK3  PP  No.  50  Tahun  2012,  masih  ditemukan  kekurangan  pada tahap  perencanaan  K3,  pemantauan  dan  evaluasi,  serta  peninjauan  dan peningkatan,  tetapi  tahapan  penetapan  kebijakan  dan  pelaksanaan  rencana  K3 sudah  baik.  Bila  ditinjau  dari  5  tahap  penerapan  SMK3  PP  No.  50  Tahun  2012 dan 5 tahap penerapan SMKP Permenhub No. 69 Tahun 2018, masing-masing memiliki kesamaan, hanya saja aspek penilaiannya berbeda.

## Kata Kunci:  SMK3,  Sistem  Manajemen  Keselamatan  Perkeretaapian,
Perusahaan Kereta Api Logistik

## ABSTRACT
Audit point no. 6 on Act No. 50/2012 on Implementation of Occupational Safety and  Health  Management  Systems  (OSHMS)  and  audit  point  no.  7  on  The Ministry  of  Transportation  Regulation  No.  69  of  2018  on  Railway  Safety Management  System  (RSMS)  are  two  regulations  for  implementing  safety  and health  in  the  business  operational  activities  of  a  freight  railway  company.  The study of OSHMS and RSMS in Indonesia is still scarce. The authors conducted this  study  in  a  freight  railway  company  at  Semarang.  This  design  applied qualitative  model.  The  data  collection  utilized  in-depth  interviews  in  an  online platform  and  reviewed  secondary  data.  The  branch  manager  was  the  main informant,  while  the  head  of  operations  was  the  triangulation  of  informant.  The
JKM Jurnal Kesehatan Masyarakat STIKES Cendekia Utama Kudus
OSH  policy,  OSH  actualization,  were  found  to  meet  The  Act  No.  50/2012 standards, except OSH planning, OSH controlling and evaluation, and also OSH improvement.  Moreover,  same  with  Act  No.  50/2012,  the  OSH  planning,  OSH controlling  and  evaluation,  and  also  OSH  improvement  did  not  comply  with  the Transportation Ministerial Regulation No.  69/2018, except OSH policy and OSH actualization. Each steps were similar, but the audit aspects were different.
Keywords: OSH Management System, Railway Safety Management System.
Freight Railway Company

## LATAR BELAKANG
Sektor logistik memerlukan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pernah terjadi kasus kecelakaan logistik yang menimbulkan korban. Salah satu  media  logistik  yaitu  kereta  api,  dinyatakan  dalam  UU  No.  23  Tahun 2007,  untuk  pengangkutan  barang  wajib  mengutamakan  keselamatan. Poin audit no. 6 PP No. 50/2012 tentang Penerapan SMK3 dan poin audit no.  7  Permenhub  No.  69/2018  tentang  Sistem  Manajemen  Keselamatan Perkeretaapian, sama-sama menjelaskan tentang Keselamatan Operasional. [1,2,3,4]
Pada  penelitian  sebelumnya,  kecelakaan  kargo  pada  kereta  api sering  terjadi,  terutama  pada  barang  berbahaya  karena  dapat menimbulkan akibat dan berpengaruh kepada lingkungan, manusia, serta proses  transportasi.  Panduan  Keselamatan  Kereta  Amerika  Serikat menyatakan,  panjang  dari  kereta  angkut  barang  berpengaruh  terhadap keselamatan dari lingkungan dan keretanya. [5,6]
PT. X merupakan kantor cabang dari salah satu perusahaan logistik di Indonesia yang berbasis kereta api. Potensi bahayanya yaitu kesalahan saat  membawa  barang,  keselamatan  dan  keamanan  barang,  serta kecelakaan  kerja  minor.  Permasalahan  yang  ada,  penerapan  K3  belum optimal  karena  fokus  pada  kegiatan  logistik.  Disamping  itu,  penelitian tentang implementasi K3 pada sektor logistik, khususnya kereta api masih belum  banyak  dilakukan.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menggambarkan pelaksanaan K3 di perusahaan, dengan melihat dari dua peraturan, yaitu PP No. 50/2012 dan Permenhub No. 69/2018.

## METODE PENELITIAN
Desain penelitian ini adalah kualitatif. Tahapan penerapan SMK3 dan SMKP digunakan sebagai indikator. Informan utama yaitu kepala cabang, dan  informan  triangulasi  adalah  kepala  operasional.  Karena  COVID-19, pengumpulan  data  dilakukan  secara  daring,  melalui  wawancara mendalam  dan  telaah  data  sekunder.  Instrumen  yang  digunakan  berupa
form  wawancara  mendalam,  dan  ceklis  data  sekunder.  Setelah  data didapat  dan  diolah,  dilakukan  uji  keabsahan  dengan  triangulasi  metode dan triangulasi sumber. Penelitian ini telah disetujui Komisi Etik Penelitian Kesehatan FKM Undip dengan nomor 99/EA/KEPK-FKM/2020.
Tabel 1 . Karakteristik Informan
No Status Informan Jenis Kelamin Jabatan 1 Informan Utama Laki – laki Kepala Cabang 2 Informan Triangulasi Laki – laki Kepala Operasional

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penjelasan dan Gambaran Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ditinjau dari PP No. 50 Tahun 2012
1.  Penetapan Kebijakan K3
Terdapat  kebijakan  K3  berupa  penggunaan  APD,  serta  telah diketahui  oleh  pimpinan.  Terkait  tugas  dan  tanggung  jawab,  K3 keseluruhan dipegang kepala cabang, dan K3 saat kegiatan dipegang oleh  Koorlap.  Komitmen  terhadap  K3  merupakan  komponen  penting dan  dapat  memberi  pengaruh  kepada  kerja  tim  yang  baik.  Kebijakan K3  wajib  ditandatangani,  dan  tanggung  jawab  K3  telah  ditetapkan perusahaan. [3,7]
Dari  tahapan  ini,  di  perusahaan  terdapat  kebijakan  K3  yang diketahui pimpinan, serta adanya tugas dan tanggung jawab K3 yang sudah dibagi.
2.  Perencanaan K3
Pada perusahaan belum ditemukan dokumen rencana K3 akibat keterbatasan  dokumen,  serta  status  perusahaan  yang  berupa  kantor cabang.  Akibatnya,  pimpinan  cabang  tidak  mengetahui  alur penyusunan  dokumen  tersebut.  Permasalahan  K3  yang  ada  berupa ketidakdisiplinan  penggunaan  APD,  kecelakaan  kerja  minor,  serta keselamatan dan keamanan barang.
Perusahaan  sudah  mempunyai  upaya  pengendalian  bahaya, salah  satunya  disiplin  APD,  namun  masih  ada  yang  melanggar. Mengatasi hal tersebut, perusahaan memberikan teguran. Pemberian reward atau punishment dapat  menjadi lesson  learn ,  serta mempengaruhi kinerja dan performa. [8,9,10]
Adanya  penilaian  risiko  pada  laporan Risk  Profile  Management juga  membantu  dalam  penerapan  kaidah  K3.  Tetapi  belum  adanya dokumen rencana K3 sangat disayangkan, karena  dokumen  rencana K3 sangat penting, dan mencakup potensi bahaya di perusahaan. [11] Dari  tahapan  ini  dapat  diketahui,  bahwa  perusahaan  tidak memiliki dokumen rencana K3, dengan alasan keterbatasan dokumen terkait K3.
3.  Pelaksanaan Rencana K3
a.  Pelatihan
Terdapat  pelatihan  berupa  pertolongan  pertama,  serta pemadaman  api,  dan  sudah  disesuaikan  dengan  potensi  bahaya. Pelatihan  yang  ada  harus  sesuai  dengan  potensi  bahaya,  serta pemberian pelatihan mampu meningkatkan kompetensi pekerja. [3,12]
Namun,  pelatihan  belum  tersebar  merata,  sesuai  dengan
statement informan triangulasi yang belum pernah mengikuti pelatihan K3.
b.  Penyebarluasan Informasi K3
Perusahaan  mempunyai  program briefing yang  dilakukan sebelum  bekerja  untuk  mengingatkan  agar  selalu  mengutamakan keselamatan  dalam  bekerja.  Kegiatan  ini  disampaikan  oleh  koor. Operasional.  Informasi  terkait  pelaksanaan  K3  wajib  disebarluaskan kepada seluruh tenaga kerja. [3]
c.  Pengendalian Dokumen, Data dan Prosedur K3
Karena  keterbatasan  dokumen,  yang  ada  hanya  laporan Risk Profile  Management dan  pekerja  tidak  mengetahui  bagaimana dokumen  diterbitkan.  Akibatnya,  beberapa  prosedur  K3  tidak
ditemukan. Hal ini sangat disayangkan, meskipun laporan RPM selalu diperbaharui,  penerbitan  dokumen  perlu  adanya  persetujuan  terlebih dahulu. Disamping itu, prosedur kerja penting bagi proses kerja. [3,13] d.  Tindakan Pengendalian
Terkait  cara  pemindahan  barang  yang  diangkut,  terdapat peralatan  kerja  berupa  troli  untuk  mengangkut  barang,  serta  sudah melakukan manajemen barang dengan baik. Jika barang pecah belah, dianjurkan packaging dan diberi stiker agar lebih aman.
Terkait  penanganan  barang  berbahaya,  perusahaan  melarang keras, dan ada petunjuknya, namun belum mempunyai lembar MSDS, yang merupakan dokumen terkait bahan kimia serta penanganannya. MSDS  sangat  diperlukan  untuk  mengetahui  seberapa  berbahayanya barang. [3,14]
e.  Perancangan dan Rekayasa
Terkait  perancangan  dan  rekayasa,  perusahaan  menerapkan engineering  control ,  yaitu  penyediaan  alat  bantu  berupa  troli,  untuk angkut barang kedalam gerbong guna menghindari keluhan ergonomi. Hal ini sudah baik, bahwa adanya engineering control di tempat kerja mampu mengurangi keluhan ergonomi. [15]
f.  Pengadaan Barang dan Jasa
Terkait  penjaminan  keselamatan  barang  kontrak,  perusahaan menyatakan  belum  mempunyai  spesifikasi,  hanya  mengikuti  pihak ketiga, serta selalu melakukan pengecekan barang agar terjamin. Hal ini  sangat  disayangkan,  karena  menurut  peraturan,  perusahaan sebaiknya  mempunyai  spesifikasi  barang/jasa  yang  menjadi keterbutuhan. [16]
Pada  keselamatan  pengiriman,  sebelum  barang  diangkut kedalam  gerbong  selalu  ditanyakan  kepada customer .  Jika  barang pecah  belah,  selalu  diberi  tanda  agar  pekerja  mudah  melakukan klasifikasi terhadap barang.
g.  Upaya dan Rencana Menghadapi Keadaan Darurat
Perusahaan  menyatakan  belum  ada  prosedur  untuk  menangani keadaan  darurat.  Hal  yang  dilakukan  perusahaan  sudah  bagus  yaitu melakukan tindakan P3K untuk mencegah cidera yang dialami korban, sebelum  dilakukan  tindakan  medis.  Tetapi  alangkah  lebih  baik  jika perusahaan  memiliki  prosedur  untuk  penanganan  keadaan  darurat. [3,17]
Dari  poin-poin  diatas,  inti  dari  tahapan  ini  adalah  perusahaan mempunyai kelebihan dan kekurangan di beberapa poin.
4.  Pemantauan dan Evaluasi
a.  Pemeriksaan
Perusahaan  sudah  mengadakan  inspeksi  untuk  pemeriksaan hazard . Setelah  inspeksi, laporan diserahkan kepada kepala cabang. Hal  tersebut  sudah  bagus,  karena  laporan  inspeksi  dapat  digunakan sebagai  perbaikan  dan  tinjauan  ulang  untuk  menentukan  langkah K3 kedepannya. [18]
Namun,  perusahaan  belum  ada  program  cek  kesehatan.  Hal ini sangat  disayangkan,  karena  program  tersebut  adalah  wajib,  tanpa dipungut biaya sepeserpun oleh perusahaan. [19]
b.  Audit Internal
Perusahaan  belum  pernah  mengadakan  audit  internal, mengingat  status  perusahaan  yang  berupa  kantor  cabang.  Padahal, audit  sendiri  mempunyai  tujuan  untuk  mengetahui  keefektifan  dari program atau penerapan SMK3 yang dijalankan di perusahaan. [3,20]
Dari  poin  di  tahapan  ini,  dapat  diambil  inti  bahwa  perusahaan sudah  mengadakan  program  inspeksi  untuk  pemeriksaan hazard , namun belum mengadakan audit internal dan program cek kesehatan pekerja.
5.  Peninjauan dan Peningkatan
Untuk  tahapan  ini,  perusahaan  tidak  melakukan  tinjauan  ulang, namun  peningkatan  kinerja  hanya  bisa  melihat  dari  pelaporan  terkait
potensi  bahaya/kecelakaan,  kembali  lagi  kepada  status  perusahaan dan K3 tidak diterapkan ketat.
Perusahaan  sudah  bagus  dengan  melaporkan  potensi  bahaya, yang tujuannya mencegah kecelakaan tidak terulang, serta pelaporan menggunakan  bahasa  yang  sistematis.  Tetapi  setidaknya,  aspek  K3 harus dievaluasi secara berkala, dan tidak hanya berdasar dari salah satu aspek. [3,21,22]

## Penjelasan dan Gambaran Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Ditinjau dari Permenhub No. 69 Tahun 2018
1.  Penetapan Kebijakan K3
Sama  seperti  PP  No.  50/2012  bahwa  perusahaan  sudah mempunyai kebijakan K3. Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan K3 sudah dibagi dengan baik.
2.  Perencanaan K3
Sama seperti PP No. 50 Tahun 2012, bahwa perusahaan belum mempunyai  dokumen  rencana  K3  dan  berakibat  ketidaktahuan  alur penyusunan dokumen. Masalah K3 yang ada beragam, namun sudah ada pengendaliannya.
3.  Pelaksanaan Rencana K3
Untuk  keseluruhan  sama,  tetapi  terdapat  perbedaan  pada tindakan  pengendalian,  dan  tambahan  pada  koordinasi  dan komunikasi, fasilitas dan personil keadaan darurat, serta keselamatan dan keamanan operasional.
a.  Tindakan Pengendalian
Pada  kasus  yang  diakibatkan  oleh  faktor human  error , pengendaliannya berupa kontrol dan koordinasi antar pekerja. Faktor- faktor  yang  menyebabkan human  error antara  lain:  psikologi  yang tidak  aman,  fisiologi,  lingkungan,  kurang  pelatihan,  serta  manajemen K3  yang  buruk.  Ada  juga pure  human  error ,  dimana  faktor  yang
mempengaruhi  yaitu  tidak  ada  pengalaman,  hilang  fokus,  dan  stres.
[23,24]
Terkait masalah sarpras dan rekayasa, hanya kereta yang tidak berhenti  sesuai  peron,  serta  jarak  dari  tanah  ke  gerbong  yang  dapat menyusahkan kegiatan. Pengendalian yang dilakukan yaitu koordinasi dengan pihak stasiun, namun belum ada feedback . Padahal, jika ada permasalahan sarpras, wajib dilakukan tindakan perbaikan. [4]
Perusahaan tidak menemukan permasalahan NAPZA di internal pekerja. Pengendalian yang dilakukan jika ada masalah tersebut, yaitu langsung  melapor  kepada  polisi.  Jika  terdapat  masalah  NAPZA  di perusahaan, wajib melapor pada pihak yang berwajib. [25]
Untuk mengendalikan kelelahan, terdapat 2 shift kerja, yaitu pagi (08.00 – 20.00), dan malam (20.00 – 08.00). Namun, pemberian  jam kerja  masih  belum  sesuai  dengan  peraturan,  yang  menyatakan  jam kerja dalam 1 hari yaitu 7 jam, dan total 40 jam dalam 1 minggu. [26]
b.  Keselamatan dan Keamanan Operasional
Untuk  keamanan,  perusahaan  bekerjasama  dengan security untuk  melakukan  pengawasan,  dibantu  dengan  koor.  Operasional. Peraturan  menyatakan,  keamanan  pada  sektor  logistik  wajib diutamakan  dan  dilakukan  pengawasan  agar  berjalan  sebagaimana mestinya. [4,27]
c.  Upaya dan Rencana Menghadapi Keadaan Darurat
Terdapat  tambahan  yaitu  personil  dan  fasilitas  penunjang keadaan  darurat.  Perusahaan  menyatakan  belum  ada first  aider . Padahal, first  aider di  perusahaan  sangat  penting,  untuk  menangani keadaan darurat. [4,17]
Untuk  fasilitas  yang  ada  berupa  APAR  1  buah,  dan  kotak  P3K. Permenhub  No.  69/2018  menjelaskan,  fasilitas  penunjang  keadaan darurat diharapkan jumlahnya cukup dan sesuai, terutama APAR yang wajib diperiksa 6 bulan sekali. [4,28]
d.  Koordinasi dan Komunikasi
Perusahaan  menyatakan,  pihak  stasiun  tidak  terlibat  dalam komunikasi  kebijakan.  Hanya  terlibat  dalam  pengawasan  serta reminder keselamatan. Hal ini sangat disayangkan, karena pemberian komunikasi  keselamatan  berpengaruh  terhadap  partisipasi  K3,  serta penyampaiannya  harus  mempunyai  strategi  yang  baik  agar  pesan tersampaikan. [29,30]
Perusahaan  sudah  baik  dalam  aspek  tindakan  pengendalian serta  keselamatan  dan  keamanan operasional.  Namun,  masih  belum memenuhi di aspek koordinasi dan komunikasi, serta personil tanggap darurat.
4.  Pemantauan dan Evaluasi
Pada  tahap  ini,  perusahaan  belum  melaksanakan  audit  dan program  cek  kesehatan,  tetapi  sudah  ada  program  inspeksi  untuk pemeriksaan dan identifikasi potensi bahaya.
5.  Peninjauan dan Peningkatan
Perusahaan  menjelaskan  bahwa  ada  budaya  K3,  yaitu  wajib APD  saat  bekerja,  pelaksanaan  inspeksi,  serta briefing .  Faktor  yang membentuk  budaya  K3  ada:  kebijakan,  kepekaan  manajemen,  SOP, komunikasi, keterlibatan pekerja, serta lingkungan suportif. [31]
Namun  sama  seperti  PP  No.  50/2012,  perusahaan  tidak  bisa hanya melihat dari budaya K3, harus ada evaluasi K3 secara berkala dari perusahaan.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Dari  5  tahap  penerapan  SMK3  dan  SMKP,  perusahaan  sudah memenuhi  di  tahap  penetapan  kebijakan  K3  serta  pelaksanaan  rencana K3,  meskipun  masih  ada  kekurangan  di  beberapa  aspek.  Tetapi perusahaan belum memenuhi di tahap perencanaan K3, pemantauan dan evaluasi, serta peninjauan dan peningkatan.

## Saran
a.  Perusahaan  sebaiknya  sudah  bisa  menyusun  rencana  keselamatan sendiri, atau mengikuti arahan rencana K3 dari kantor pusat
b.  Selain  inspeksi,  sebaiknya  perusahaan  juga  mengadakan  audit internal,  dan  mengadakan  cek  kesehatan  pekerja  karena  bersifat wajib, untuk pemeriksaan
c.  Dari  pimpinan  cabang,  baiknya  mengadakan  evaluasi  terkait penerapan K3 di perusahaan secara berkala, agar keberjalanan K3 di perusahaan lebih baik lagi
d.  Meningkatkan  apa  yang  masih  menjadi  kekurangan  di  beberapa kegiatan

## DAFTAR PUSTAKA
1.  Darsono E. 2019. Siswa SMKN 1 Kawali Terluka Ditubruk Mobil Indah Logistik Cargo - Harapan Rakyat Online. https://www.harapanrakyat.com/2019/11/siswa-smkn-1-kawali-terluka- ditubruk-mobil-indah-logistik-cargo/ (diakses 16 Desember 2019).
2.  UU No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
3.  PP  No.  50  Tahun  2012  tentang  Penerapan  Sistem  Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
4.  Permenhub  No.  69  Tahun  2018  tentang  Sistem  Manajemen Keselamatan Perkeretaapian.
5.  Jovanović, D., et al. 2019. Safety of Railway Transport of Dangerous Cargo, Jtttp - Journal of Traffic and Transport Theory for Practice , vol. 4, issue 1-2, p. 39–45.
6.  United States Government Accountability Office.  2019.  Freight Trains Are  Getting  Longer,  and  Additional  Information  Is  Needed  to  Assess Their Impact.
7.  McGonagle,  A.  K.,  et  al.  2016.  Management  Commitment  to  Safety, Teamwork,  and  Hospital  Worker  Injuries, Journal  of  Hospital Administration , vol. 5, issue 6, p. 46-52.
8.  Putra,  M.  and  Damayanti,  N.  2020.  The  Effect  of  Reward  and Punishment to Performance of Driver Grabcar in Depok, International Journal  of  Research  and  Review  (ijrrjournal.com) ,  vol.  7,  issue  1,  p.
312–319.
9.  Panekenan, R. M., Alfa Tumbuan, W. J. F. and Rumokoy, F. S. 2019.
The  Influence  of  Reward  and  Punishment  Toward  Employee’s Performance at Bank Indonesia Branch Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  dan  Akuntansi ,  vol.  7,  issue  1,  p.
471–480.
10.  Suryadilaga,  R.  M.,  Al  Musadieq,  M.  dan  Nurtjahjono,  G.  E.  2016. Pengaruh  Budaya  Organisasi  dan  Iklim  Organisasi  Terhadap  Kinerja Karyawan  (Studi  Pada  Karyawan  PT  Telkom  Indonesia  Witel  Jatim Selatan Malang), Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya, vol. 39, no. 1, hal. 148–155.
11.  Gochfeld,  M.,  et  al.  (2006).  Developing  a  Health  and  Safety  Plan  for Hazardous Field Work in Remote Areas.
12.  Cohen,  A.,  et  al.  (1998).  Occupational  Safety  and  Health  Training:  A Literature Review. Cincinnati, OH.
13.  Hikmawan,  T.  N.  dan  Junaedi,  E.  2019.  Perancangan  Sistem Pengendalian  Dokumen  PT.  Lotte  Mart  Whole  Sale  Serang Menggunakan  Codeigniter,  ProTekInfo  (Pengembangan  Riset  dan Observasi Teknik Informatika), vol. 6, no. 1, hal. 36–45.
14.  Padmaningrum,  R.  T.  2012.  Keselamatan  Kerja  Dalam  Laboratorium Kimia, Jurdik Kimia, vol. 7386, hal. 1–10.
15.  Rizani,  N.  C.,  Bramandita,  R.  dan  Septiani,  W.  2011.  Penerapan Engineering  Control  dan  Administrative  Control  Sebagai  Bentuk Intervensi  Ergonomi  di  PT.  Ganding  Toolsindo,  J@Ti  Undip:    Jurnal Teknik Industri, vol. 6, no. 2, hal. 105-110.
16.  Peraturan  Presiden  No.  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
17.  Ana  Anggraini,  N.,  et  al.  2018.  Pendidikan  Kesehatan  Pertolongan Pertama  pada  Kecelakaan  pada  Masyarakat  di  Kelurahan Dandangan, Journal of Community Engagement in Health, vol. 1, no. 2, hal. 21–24.
18.  Putra,  D.  P.  2017.  Penerapan  Inspeksi  Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Kecelakaan  Kerja,  Higeia  Journal of Public Health Research and Development, vol. 1, no. 3, hal. 73–83.
19.  Oguntoye,  O.  O.,  M.,  Y.  and  Durowade,  K.  A.  2018.  Perception  and Practice of Routine Medical Check-up by Tertiary Health Workers at a Tertiary Health Facility in  South-west Nigeria, International Journal of Medicine and Biomedical Research , vol. 6, issue 3, p. 151–162.
20.  Bigelow,  P.  L.  and  Robson,  L.  S.  (2006).  Occupational  Health  and Safety Management Audit Instruments: A Literature Review. Toronto.
21.  Winnaputri,  N.,  Denny,  H.  M.  dan  Ekawati,  E.  2017.  Studi  Persepsi dan  Niat  Pekerja  Lapangan  Dalam  Melaporkan  Kejadian  Berbahaya
dan  Kecelakan  di  Terminal  Petikemas  Semarang,  Jurnal  Kesehatan Masyarakat (e-Journal), vol. 5, no. 5, hal. 281–289.
22.  Astuti,  R.  W.,  Kurniawan,  B.  dan  Denny,  H.  M.  2018.  Penerapan Metode “Learning From Incidents” Pada Sebuah Terminal Peti Kemas, Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal), vol. 6, no. 4, hal. 361–369.
23.  Shi,  W.,  et  al.  2011.  Analysis  and  Control  of  Human  Error, Procedia Engineering , vol. 26, p. 2126–2132.
24.  Khilbran, M. dan Sakti, W. I. 2019. Indentifikasi Faktor Risiko Human Errors  Dalam  Penerapan  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  di Perusahaan  Jasa  Konstruksi,  Jurnal  Muara  Sains,  Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, vol. 3, no. 1, hal. 45–56.
25.  Permenakertrans  No.  11  Tahun  2005  tentang  Pencegahan  dan Penanggulangan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Tempat Kerja.
26.  UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
27.  ISO 28000:2007 - Supply Chain Security Management Systems.
28.  Mufida,  M.  R.  and  Martiana,  T.  2019.  Fire  Emergency  Response System  in  Administration  Building  Electrical  Industry, The  Indonesian Journal of Occupational Safety and Health , vol. 8, issue 1, p. 49–59.
29.  Sulistyo P., B. 2020. Strategi Komunikasi Dalam Membentuk Budaya Keselamatan  Kerja  Melalui  Implementasi  Observasi  PEKA (Pengamatan Keselamatan Kerja) di PT. X, Jurnal Kaji Ilmiah, vol. 20, no. 1, hal. 1–12.
30.  Keffane,  S.  2014.  Communication’s  Role  in  Safety  Management  and Performance  for  the  Road  Safety  Practices, International  Journal  of Transportation Science and Technology , vol. 3, issue 1, p. 79–94.
31.  Ardi,  S.  Z.  dan  Hariyono,  W.  2018.  Analisa  Penerapan  Budaya Perilaku Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit, KesMas: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat, vol. 12, no. 1, hal. 15–20.