## DINAMIKA KELEMBAGAAN NEGARA BERDASARKAN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

## INSTITUTIONAL DYNAMICS OF THE STATE BASED ON AFTER THE AMENDMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA CONSTITUTION

## Sukri Badaruddin
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene sukribadaruddin@stainmajene.ac.id

## Supriadi Supriadi
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene supriadi@stainmajene.ac.id

## Syaila Indah Ramadhani
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene indahsyaila17@gmail.com

## Abstrak
Dasar  pemikiran  sehingga  dilakukannya  amandemen  atas  UUD  NRI  Tahun  1945  yaitu: pertama  UUD  1945  memberikan  kekuasaan  yang  sangat  besar  pada  Presiden  yang  meliputi kekuasaan eksekutif serta legislatif, khususnya dalam membentuk undang-undang, kedua UUD 1945 memuat pasal-pasal yang terlalu luwes (fleksibel) sehingga dapat menghasilkan lebih dari satu  tafsir  (multitafsir).  Dari  amandemen  UUD  NRI  Tahun  1945  menghasilkan  perubahan- perubahan, salah satunya adalah transformasi struktur kelembagaan negara. Amandemen UUD 1945 membawa dampak yang sangat luas terhadap semua lembaga negara. Pada satu sisi ada lembaga  negara  yang  memperoleh  proporsi  baru  yaitu  dengan  bertambahnya  kewenangan secara  signifikan  diatur  dalam  konstitusi,  sementara  disisi  lain,  ada  lembaga  negara  yang mengalami pengurangan kewenangannya dibandingkan sebelumnya dilakukan perubahan dan ada pula lembaga negara yang ditiadakan karena dipandang serta dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara ke depan. Struktur kelembagaan negara  Indonesia pasca amandemen  UUD  1945  ditetapkan  4  (empat)  kekuasaan  (eksekutif,  legislatif,  yudikatif  dan eksaminatif)  yang  disebut  sebagai  lembaga  negara  utama  (main  state  organs,  prinsipal  state organs) daan 1 (satu) lembaga negara bantu (the state auxiliary body) yaitu Komisi Yudisial. Hubungan  antar  lembaga  negara  pasca  amandemen  UUD  1945  didasarkan  pada  prinsip supremasi konstitusi, sistem presidensial, pemisahan kekuasaan dan check and balances.
Kata Kunci: Konstitusi, Lembaga Negara, Amandemen

## Abstract
The rationale for the amendment to the 1945 NRI Constitution is: firstly the 1945 Constitution gives enormous power to the President who covers executive power and legislative, especially in forming laws, both the 1945 Constitution contains articles that are too flexible (flexible) so that it can produce more than one interpretation (multi-interpretation). From the amendments to the 1945 NRI Constitution, it resulted in changes, one of which was the transformation of the institutional structure of the state. The amendments to the 1945 Constitution had a very far-reaching impact on all state institutions. On the one hand, there are state institutions that have  a  new  proportion,  namely  by  increasing  the  authority  significantly  regulated  in  the
constitution,  while  on  the  other  hand,  there  are  state  institutions  that  have  experienced  a reduction in their authority compared to before they were changed and there are also state institutions that are abolished because they are viewed and judged to be inappropriate with the  needs  of  the  administration  of  the  state  in  the  future.  The  institutional  structure  of  the Indonesian  state  after  the  amendment  of  the  1945  Constitution  stipulated  4  (four)  powers (executive,  legislative,  judicial  and  examinative)  which  are  referred  to  as  the  main  state institutions (main state organs, principal state organs) and 1 (one) auxiliary state institution (the state auxiliary body) namely the Judicial Commission. Relations between state institutions after  the  amendment  of  the  1945  Constitution  are  based  on  the  principles  of  constitutional supremacy, presidential system, separation of powers and checks and balances.

## Keywords: Constitution, State Institutions, Amendments

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  dan  tuntutan  reformasi,  perubahan  (amandemen) terhadap  UUD  1945  telah  dilakukan  sebanyak  4  (empat)  kali.  Berkenaan  dengan penyelenggaraan ketatanegaraan diperbolehkan untuk mengamandemen UUD karena beberapa pasalnya selama ini dipandang tidak sesuai lagi dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa sekarang ini.
Berkenaan  dengan  alasan  dibalik  perubahan  UUD  1945  antara  lain: pertama UUD  1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden yang memuat kekuasaan eksekutif dan legislatif, khususnya dalam pembentukan undang-undang, kedua UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu  luwes  (fleksibel) sehingga dapat  menimbulkan lebih  dari satu  tafsir (multitafsir) 1 .  Perubahan  UUD  1945  mempunyai  beberapa  sasaran  antara  lain  memberikan penyempurnaan  aturan  dasar  yang  fundamental  mengenai  tatanan  negara  dalam  mencapai tujuan nasional dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dari amandemen tersebut menghasilkan perubahan-perubahan secara signifikan, salah satunya adalah perubahan struktur kelembagaan negara.
Membahas  terkait  dengan  lembaga-lembaga  negara  berarti  menyelidiki  mengenai  alat kelengkapan yang ada dalam sebuah negara. Perangkat negara pasca  amandemen UUD 1945 dalam hal ini kekuasaan eksekutif berada ditangan Presiden,  kekuasaan legislatif yaitu Majelis Permusyawaratan  Perwakilan,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  serta kekuasaan  yudikatif  seperti  Mahkamah  Agung  ( supreme  court) dan  Mahkamah  Konstitusi. Alat-alat kelengkapan negara tersebut memiliki organ-organ lain untuk membantu melakukan fungsinya.
1 https://andreilhamsyah999.blogspot.com/2010/11/ didownload pada tanggal 10 Juni 2022.
Secara teoritis, tujuan diselenggarakan adanya lembaga-lembaga negara atau alat kelengkapan negara yaitu selain untuk dapat menyelenggarakan fungsi negara sebagai mana mestinya, serta untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan secara aktual.
Untuk  menelusuri  kedudukan  serta  hubungan  lembaga  negara  maka  harus  perlu  memahami nilai historis dan kondisi suasana politik yang telah terjadi. Kedudukan lembaga negara dapat dilihat dari konteks negara dan konteks masyarakat  dalam negara tersebut. Lembaga negara dalam  konteks  negara  dapat  diketahui  melalui  sistem  dan  metode  penyelenggaraan pemerintahan yang berlaku sebagaimana yang dimuat dalam UUD NRI 1945. Dalam konteks kehidupan masyarakat dapat dilihat dari kinerja Infra Struktur Politik masyarakat yang meliputi partai  politik  ( political  group ),  golongan  penekan  ( pressure  group ),  alat  komunikasi  politik ( media political communication ), dan tokoh politik ( political figure ) yang dapat mempengaruhi serta mengarahkan kebijakan-kebijakan penyelenggara Negara. 2

## STRUKTUR KELEMBAGAAN NEGARA INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
Lembaga negara pada hakekatnya merupakan lembaga atau institusi pemerintahan negara yang memiliki kedudukan di pusat yang dimana fungsi, tugas, serta kewenangannya diatur secara dalam  UUD  NRI  Tahun  1945.  Secara  umum  UUD  NRI  Tahun  1945  sebelum  amandemen dikenal adanya enam lembaga tertinggi/tinggi negara, antara lain yaitu MPR sebagai lembaga tertinggi yang negara; DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Dan pasca  amandemen,  lembaga  negara  berdasarkan  ketentuan  UUD  adalah  MPR,  DPR,  DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY tidak lagi dikenal istilah lembaga tinggi ataupun tertinggi negara. 3
UUD NRI Tahun 1945 mengejawantahkan prinsip kedaulatan yang tercermin pada pengaturan penyelenggaraan  negara.  UUD  NRI  Tahun  1945  mengandung  peraturan  kedaulatan  hukum, rakyat, dan negara karena secara substansial mengatur mengenai pembagian kekuasaan yang didasarkan pada hukum, serta mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat, dan korelasi antar Negara RI dengan negara luar dalam konteks hubungan internasional. 4
Untuk memahami mekanisme jalannya penyelenggaraan negara berdasarkan pada UUD NRI Tahun  1945,  maka  prinsip  nilai  dari  pemisahan  dan  pembagian  kekuasaan  perlu  dianalisis
2 http://doddipanjaitan.blogspot.com/2010/02/?m=0 didownload pada tanggal 9 Juni 2022.
3 Agustiwi,  2014.  Keberadaan  Lembaga  Negara  Pasca  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945  di Indonesia. Rechstaat: Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1), 163510. 1-10. h. 4
4 Jimly Asshiddigie, 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi , Jakarta: Konstitusi Press. h.
secara  seksama  karena  sangat  berpengaruh  terhadap  hubungan  serta  prosedur  kelembagaan antar  lembaga  negara.  Dengan  ditegaskannya  prinsip  nilai  tersebut,  sekaligus  untuk memperlihatkan  indikator  konstitusionalisme  yang  berlaku  dengan  tujuan  untuk  mencegah terjadinya kesewenang-wenangan kekuasaan.
Dengan  adanya  pergeseran  prinsip  nilai  pembagian  ke  pemisahan  kekuasaan  yang  diyakini dalam  UUD  NRI  Tahun  1945  telah  membawa  dampak  pada  pergeseran  kedudukan  serta hubungan pola kerja antar lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Perubahan tersebut  yang menjadi  dasar bangunan pemisahan kekuasaan antar lembaga negara dengan adanya pergeseran kedudukan lembaga  pemegang  kedaulatan  rakyat  yang  semula  berada  ditangan  lembaga  MPR  diganti menjadi dilaksanakan berdasarkan UUD.
Dengan adanya amandemen tersebut, secara eksplisit dan jelas bahwa UUD Tahun 1945 yang menjadi  pemegang  kedaulatan  rakyat  dalam  prakteknya  dibagikan  pada  lembaga-lembaga dengan pemisahan kekuasaan yang jelas dan tegas. Di bidang legislatif terdapat DPR dan DPD; di bidang eksekutif terdapat Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh rakyat; di bidang yudikatif  terdapat  Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konstitusi;  bidang  pengawasan  keuangan ada  BPK. 5 Namun  demikian,  dalam  pembagian  kekuasaan  antar  lembaga  negara  memiliki kedudukan  dan  hubungan  tata  kerja  antar  lembaga  negara  yang  mencerminkan  adanya kesamaan tujuan dalam penyelenggaraan negara.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  kepustakaan  maka  metode  yang  dapat dilakukan  dalam  menyelesaikan  artikel  ini  yaitu  pertama,  dengan  mencatat  semua  temuan mengenai lembaga negara pasca amandemen Undang-undang Dasar Tahun 1945 secara umum pada  setiap  pembahasan  yang  diperoleh  dari  literatur-literatur  dan  sumber-sumber  bacaan. Setelah mencatat, hal kedua yang dapat dilakukan yaitu  memadukan segala temuan, baik itu dari teori atau temuan yang dikaji secara empiris berdasarkan pandangan pribadi penulis dilihat dari  kondisi  perpolitikan  yang  selama  ini  terjadi  pasca  amandemen  Undang-undang  Dasar Tahun  1945.  Ketiga,  menganalisis  segala  temuan  dari  berbagai  bacaan,  berkaitan  dengan kekurangan  tiap  sumber,  kelebihan  atau  hubungan  masing-masing  tentang  wacana  yang dibahas  di  dalamnya.  Terakhir  adalah  mengkritisi,  memberikan  gagasan  kritis  dalam  hasil penelitian terhadap wacana-wacana sebelumnya
PEMBAHASAN
5 Jimly Asshiddigie, 2005. h. 58
Lembaga-lembaga  negara  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  pasca  amandemen dibedakan  atas  lembaga-lembaga  negara  yang  status  kewenangannya  langsung  diatur  oleh UUD dan lembaga-lembaga negara yang hanya disebut dalam UUD namun kewenangannya didelegasikan pengaturannya oleh undang-undang. 6
Berkaitan hal tersebut dalam suatu sistem ketatanegaraan setidaknya terdapat tiga kelompok lembaga negara yaitu:
1. Lembaga negara yang ditentukan dalam UUD
2. Lembaga negara yang ditentukan dalam Undang-Undang
3. Lembaga negara yang ditentukan dalam Keputusa Presiden. 7
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan  negara  dalam  bidang  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif  yang  tercermin  dalam fungsi-fungsi  MPR,  DPR,  dan  DPD,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  Mahkamah  Agung, Mahkamah  Konstitusi  dan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  sebagai  lembaga-lembaga  negara utama ( main state organs, principal state organs ). Lembaga-lembaga negara dimaksud itulah yang  secara  instrumental  mencerminkan  pelembagaan  fungsi-fungsi  kekuasaan  negara  yang utama, sehingga lembaga-lembaga negara itu pula yang dapat disebut sebagai lembaga negara utama ( main state institutions ) yang hubungannya satu  dengan yang lain  diikat  oleh prinsip checks and balances . 8

## Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sebelum Perubahan UUD 1945, kedaulatan berada ditangan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR memiliki tugas dan wewenang yang sangat besar dalam praktek penyelenggaraan negara, dengan kewenangan dan posisi yang demikian penting, MPR  disebut  sebagai  “lembaga  tertinggi  negara”,  yang  juga  berwenang  mengeluarkan ketetapan-ketetapan  yang  hierarki  hukumnya  berada  dibawah  Undang-Undang  Dasar  dan diatas undang-undang. 9
Setelah  Perubahan  UUD  1945,  kedaulatan  rakyat  tidak  lagi  dilaksanakan  oleh  MPR,  tetapi dilaksanakan “menurut Undang-Undang Dasar”. 10 Dengan demikian, kedaulatan dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Dasar  dan  diejawantahkan  oleh  semua  lembaga
6 Jimly Asshiddigie, 2014. “ Lembaga-Lembaga Negara, Organ Konstitusional Menurut UUD 1945 ." h. 38.
7 Jimly Asshiddigie, 2014. h. 12.
8 Titik  Triwulan  T,  20108.  “ Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD 1945” , (Jakarta: Cerdas Pustaka). h. 67.
9 Rayhan, A., & Nida, Q.,2021. “ Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia ”. (Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(1). (67-78)). h. 70.
10 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen.
negara  yang  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  sesuai  dengan  tugas  dan  wewenang masing-masing. Dengan perubahan tugas dan fungsi MPR dalam sistem ketatanegaraan, saat ini, semua lembaga negara memiliki kedudukan yang setara dan saling mengimbangi.
Saat ini, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang semuanya dipilih oleh rakyat dalam  pemilu  secara  langsung,  bukan  lembaga  DPR  dan  lembaga  DPD.  Komposisi keanggotaan tersebut sesuai dengan prinsip demokrasi perwakilan yaitu “perwakilan atas dasar pemilihan” ( representation by election ). 11
Dengan ketentuan baru ini secara teoritis berarti terjadi perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan,  yaitu  dari  sistem  yang  vertikal  hierarkis  dengan  prinsip  supremasi  MPR menjadi  sistem  yang  horizontal-fungsional  dengan  prinsip    saling  mengimbangi  dan  saling mengawasi antar lembaga negara. MPR tidak lagi menerapkan garis-garis besar haluan negara, baik yang berbentuk GBHN maupun berupa peraturan perundang-undangan, serta tidak tidak lagi  memilih  dan  mengangkat  Presiden  dan  Wakil  Presiden. 12 Hal  ini  berkaitan  dengan perubahan UUD 1945 yang menganut sistem pemilihan Presiden dan Wakil presiden secara langsung oleh rakyat yang memiliki program yang ditawarkan langsung kepada rakyat. Jika calon Presiden dan Wakil Presiden itu menang maka program itu menjadi program pemerintah selama lima tahun. Berkaitan dengan hal itu, wewenang MPR adalah melantik Presiden atau Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam hal ini MPR tidak boleh tidak melantik Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang sudah terpilih.
Wewenang MPR berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (2) dan ayat(3) UUD Tahun 1945 adalah:
1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;
3. Memberhentikan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dalam  masa  jabatannya  menurut Undang-Undang Dasar. 13

## Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan legislatif sebagaimana tercantum pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. 14 Dalam UUD 1945 secara eksplisit
11 Susanto,  S.  N.  H.,  2014.  “ Pergeseran  Kekuasaan  Lembaga  Negara  Pasca  Amandemen  UUD 1945” ). (Masalah-Masalah Hukum, 43 (2), 279-288). h.281.
12 Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T., 2017. “ Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan  Republik  Indonesia:  Studi  Komparatif  Atas  Undang–Undang  Dasar  Tahun  1945  Sebelum  Dan Sesudah Amandemen ”. (Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 18 (2), 328-338). h. 335.
13 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen.
14 Susanto, S. N. H., 2014. h. 283.
dirumuskan  tugas,  fungsi,  hak,  dan  wewenang  DPR  yang  menjadi  pedoman  dalam  pola penyelenggaraan negara.
Dengan peraturan secara eksplisit dalam UUD 1945 bahwa DPR sebagai lembaga pemegang kekuasaan  legislatif  akan  lebih  memberdayakan  DPR  dan  mengubah  peranan  DPR  yang sebelumnya  hanya  bertugas  membahas  dan  memberikan  persetujuan  terhadap  rancangan undang-undang yang telah dibuat oleh Presiden (kekuasaan eksekutif).
Pergeseran  kewenangan  membentuk  undang-undang,  yang  sebelumnya  di  tangan  Presiden dialihkan  kepada  DPR,  merupakan  Langkah  konstitusional  untuk  meletakkan  secara  tepat fungsi  lembaga  negara  sesuai  dengan  bidang  tugasnya  masing-masing,  yakni  DPR  sebagai lembaga  pembentuk  undang-undang  (kekuasaan  legislatif). 15 Namun,  UUD    1945  juga mengatur  kekuasaan  Presiden  di  bidang  legislatif,  antar  lain  ketentuan  pembahasan  setiap rancangan undang-undang (RUU) oleh DPR dilakukan secara Bersama-sama dengan Presiden. Dengan pergeseran kewenangan membentuk undang-undang itu, sesungguhnya ditinggalkan puka  teori  pembagian  kekuasaan  (distribution  of  power)  dengan  prinsip  supremasi  MPR menjadi pemisahan kekuasaan (suppression of power) dengan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi sebagai ciri yang melekat. 16 Hal itu juga merupakan penjabaran lebih jauh dari kesepakatan untuk memperkuat sistem presidensial.
Dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya,  untuk  optimalisasi  Lembaga  perwakilan  serta memperkukuh  pelaksanaan  saling  mengawasi  dan  saling  mengimbagi  oleh  DPR,  DPR memiliki fungsi yang diatur secara eksplisit dalam UUD Tahun 1945.
Pada  Pasal  20A  dipertegas  fungsi  DPR,  yaitu  fungsi  legislasi,  anggaran,  dan  pengawasan. Fungsi legislasi mempertegas kedudukan DPR sebagai Lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran mempertegas kedudukan DPR untuk membahas  (termasuk  mengubah)  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (RAPBN) dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBM) yang ditunjuk bagi  kesejahteraan  rakyat. 17 Kedudukan  DPR  dalam  hal  APBN  ini  lebih  menonjol dibandingkan dengan kedudukan Presiden karena apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan
C. Dewan Perwakilan Daerah
15 Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T., 2017. h. 336
16 Susanto, S. N. H., 2014. h. 284
17 Mahfud MD, Moh. 1997, “ Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia ”, Yogyakarta: UII Press, h.
Perubahan yang terjadi dalam UUD NRI Tahun 1945 melahirkan lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Keberadaan DPD dalam sistem perwakilan Indonesia, eksistensi DPR didukung dan diperkuat oleh DPD. DPR adalah lembaga  perwakilan  berdasarkan  aspirasi  rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan,  sedangkan DPD  adalah  lembaga  perwakilan  penyalur  keanekaragaman  aspirasi  daerah. 18 Keberadaan lembaga DPD tentunya berimplikasi pada upaya untuk menampung prinsip perwakilan daerah. Oleh karena itu, eksistensi perwakilan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan otonomi  daerah  sebagaimana  pula  diatur  dalam  Pasal  18  ayat  (5)  berjalan  sesuai  dengan keberagaman daerah dalam rangka kemajuan bangsa dan negara. DPD memiliki fungsi yang terbatas di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan pertimbangan. Fungsi DPD berkaitan erat  dengan  sistem  saling  mengawasi  dan  saling mengimbangi  dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia.
Kewenangan  legislatif  yang  dimiliki  DPD  adalah  dapat  mengajukan  kepada  DPR  dan  ikut membahas  rancangan  undang-undang  yang  terkait  dengan  otonomi  daerah,  hubungan  pusat dengan  daerah,  pembentukan,  pemekaran,  dan  penggabungan  daerah,  pengelolaan  sumber daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya,  serta  yang  berkaitan  dengan  pertimbangan keuangan  pusat  dan  daerah. 19 Selain  itu,  DPD  memberikan  pertimbangan  kepada  DPR  atas RUU APBN, RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
Pada  bidang  pengawasan,  DPD  mengawasi  pelaksanaan  berbagai  undang-undang  yang  ikut dibahas  dan  diberikan  pertimbangan  oleh  DPD.  Namun,  kewenangan  pengawasan  menjadi sangat  terbatas  karena  hasil  pengawasan  itu  hanya  disampaikan  kepada  DPR  guna  bahan pertimbangan  dan  ditindaklanjuti.  Akan  tetapi,  pada  sisi  lain  anggota  DPD  ini  memiliki kedudukan  dan  kewenangan  yang  sama  dengan  DPR  ketika  bersidang  dalam  kedudukan sebagai anggota MPR, baik dalam perubahan UUD, pemberhentian Presiden, maupun Wakil Presiden. 20

## Presiden
Perubahan  UUD  1945  yang  cukup  signifikan  dan  mendasar  bagi  penyelenggaraan demokrasi yaitu pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilu. Pemilihan secara langsung presiden dan wakil presiden akan memperkuat legitimasi seorang
18 Basuki,  U.,  2017.  “ Struktur  Ketatanegaraan:  Analisis  Yuridis  atas  Dinamika  Lembaga-lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945” . (IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, 1(1). 1-28), h. 7
19 Basuki, U., 2017. h. 7
20 Mahfud MD, Moh. 1997, “ Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia”. Yogyakarta: UII Press, h. 40.
presiden sehingga presiden diharapkan tidak mudah untuk diberhentikan di tengah jalan tanpa dasar memadai, yang bisa mempengaruhi stabilitas politik dan pemerintahaan secara aktual.
Presiden merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan dibidang eksekutif. Seiring dengan perubahan UUD 1945, saat ini kewenangan presiden diteguhkan hanya sebatas pada bidang kekuasaan dibidang pelaksanaan pemerintahan negara. Namun demikian, UUD 1945 juga diatur mengenai  ketentuan bahwa presiden juga menjalankan  fungsi yang berkait dengan bidang legislatif maupun bidang yudikatif. 21
Selanjutnya, sebagai perwujudan negara hukum dan checks and balances system, dalam UUD diatur mengenai ketentuan tentang periode masa jabatan Presiden dan wakil Presiden dan wakil  presiden  serta  adanya  ketentuan  tentang  tata  cara  pemberhentian  presiden  dan  wakil presiden  dalam  masa  jabatannya. 22 Ketentuan  tersebut  menunjukan  bahwa  jabatan  presiden dapat  dikontrol  oleh  lembaga  negara  lainnya,  dengan  demikian  akan  terhindar  dari kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan tugas kenegaraan.
Berkaitan  dengan  pelaksanaan  prinsip  checks  and  balance  system  serta  hubungan kewenangan antara presiden dengan lembaga negara lainnya, antara lain mengenai pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang semula menjadi hak prerogatif presiden sebagai kepala  negara,  saat  ini  dalam  menggunakan  kewenangannya  tersebut  harus  memperhatikan pertimbangan lembaga negara lain yang memegang kekuasaan sesuai dengan wewenangnya. Mahkamah agung memberikan pertimbangan dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi dari pelaksana  fungsi yudikatif. 23 DPR memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi  karena didasarkan pada pertimbangan politik. Oleh karena itu DPR sebagai  lembaga perwakilan/lembaga  politik  kenegaraan  adalah  lembaga  negara  paling  tepat  memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai hal itu.
Adanya pertimbangan MA dan DPR (lembaga di bidang yudikatif dan legislatif) juga dimaksudkan  agar  terjalin  saling  mengawasi  dan  saling  mengimbangi  antara  presiden  dan kedua lembaga negara tersebut dalam hal pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan.

## Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
Kekuasaan  kehakiman  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  bertujuan  untuk menyelenggarakan  peradilan  yang  merdeka,  bebas  dari  intervensi  pihak  manapun,  guna
21 Abdul Ghoffar, 2009. “ Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945”. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h 56.
22 Abdul Ghoffar, 2009. h. 57.
23 Azhari, Aidul Fitriciada, 2011.  “ UUD 1945 Sebagai Revolutiegrondwet, Yogyakarta: Jalasutra ). h. 56.
menegakkan hukum  dan keadilan.  Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh  sebuah mahkamah agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  dibawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. 24
Perubahan ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 dimaksudkan untuk  mempertegas  bahwa  kekuasaan  kehakiman  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia adalah untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak manapun, guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan. 25 Ketentuan  ini  merupakan  perwujudan  prinsip Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3).
Dalam  UUD  1945  pasal  24  ayat  (3)  dikatakan  bahwa  “badan-badan  lain  yang  fungsinya berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman  diatur  dalam  undang-undang”. 26 Ketentuan  tersebut menjadi  dasar  hukum  keberadaan  berbagai  badan  lain  yang  berkaitan  dengan  kekuasaan kehakiman, antara lain lembaga penyidik dan lembaga penuntut.
Adanya  ketentuan  pengaturan  dalam  undang-undang  tersebut  merupakan  salah  satu wujud  saling  mengawasi  dan  saling  mengimbangi  antara  kekuasaan  yudikatif  MA  dengan kekuasaan  legislatif  DPR  dan  dengan  kekuasaan  eksekutif  lembaga  penyidik  dan  lembaga penuntut.  Selain  itu  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  sistem  peradilan  terpadu  (integrated judiciary system) di Indonesia. 27
Pencantuman pasal 24 ayat (3) di atas juga untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi pada masa yang akan datang, misalnya, kalau ada perkembangan badan-badan peradilan lain  yang  tidak  termasuk  dalam  kategori  keempat  lingkungan  peradilan  yang  sudah  ada  itu diatur dalam undang-undang.
a. Mahkamah Agung
Perubahan  ketentuan  yang  mengatur  tentang  tugas  dan  wewenang  mahkamah  agung dalam  undang-undang  dasar  dilakukan  atas  pertimbangan  untuk  memberikan  jaminan konstitusional  yang  lebih  kuat  terhadap  kewenangan  kinerja  MA.  Sesuai  dengan  ketentuan Pasal 24A ayat (1) MA mempunyai wewenang:
1). Mengadili pada tingkat kasasi
2) menguji peraturan perundang-undang dibawah undang-undang terhadap undang-undang
24 Jaya,  P.  J.  C.,  &  Darwanto,  D.,  2021.  “ Mekanisme  Hubungan  Antar  Lembaga  Negara  Pasca Amandemen UUD 1945 ”. (CENDEKIA Jaya, 3(1), 103-110). h.107.
25 Jaya, P. J. C., & Darwanto, D., 2021. h. 107.
26 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen.
27 Basuki, U., 2017. h.10.
3) wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang 28

## b. Mahkamah Konstitusi
Perubahan sebuah Lembaga negara baru di bidang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkama Konstitusi dengan wewenang sebagai berikut
1) Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar;
2) Memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang Dasar;
3) Memutus pembubaran partai politik;
4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 29
Lembaga  ini  merupakan  bagian  kekuasan  kehakiman  yang  mempunyai  peran  penting dalam  usaha  menegakkan  konstitusi  dan  prinsip    negara  hukum  sesuai  dengan  tugas  dan kewenangannya  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  UUD  1945.  Pembentukan  Mahkamah Konstitusi  adalah  sejalan  dengan  dianutnya  paham  negara  hukum  harus  dijaga  paham konstitusional.  Artinya,  tidak  boleh  ada  undang-undang  dan  peraturan  perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar. 30
c. Komisi Yudisial
Untuk menjaga dan meningkatkan integrasi hakim agung, dalam undang-undang Dasar dibentuk  lembaga  baru  yaitu  Komisi  Yudisial. 31 Melalui  lembaga  Komisi  Yudisial  ini, diharapkan dapat mewujudkan lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat sekaligus dapat diwujudkan penegakan hukum dan pencapaian keadilan yang diputus oleh hakim yang terjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilakunya.
Wewenang Komisi Yudisial menurut ketentuan UUD Tahun 1945 adalah mengusulkan pengangkatan  hakim  agung  dan  mempunyai  wewenang  lain  dalam  rangka  menjaga  dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam proses rekrutmen hakim agung, calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden 32
Pasal  24B  UUD  menyebutkan  Komisi  Yudisial  merupakan  Lembaga  negara  yang  bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen
29 Philipus  M.  Hadjon,  2002.  “ Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara ”.  Yogyakarta  Gadjah  Mada University Fres. h. 77
30 Agustiwi, 2014. h. 5
31 Jaya, P. J. C., & Darwanto, D., 2021. h. 108
32 Pigome, M., 2011. “ Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945 ”. (Jurnal Dinamika Hukum, 11(2), 335-348). h. 338.
hakim. 33 Dengan  demikian,  Komisi  Yudisial  memiliki  dua  wewenang,  yaitu  mengusulkan pengangkatan  calon  hakim  agung  di  Mahkamah  Agung  dan  menegakkan  kehormatan  dan keluhuran  martabat    serta  menjaga  martabat  serta  menjaga  perilaku  hakim  di  Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi Yudisial berdasarkan ketentuan undang-undang berjumlah 7 (tujuh) orang  dan  berstatus  sebagai  pejabat  negara  yang  terdiri  atas  mantan  hakim,  praktis  hukum, akademisi hukum dan anggota masyarakat. 34

## Badan Pemeriksaan Keuangan
Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  adalah  Lembaga  negara  yang  diberikan kewenangan  untuk  memegang  kekuasaan  dalam  bidang  auditor. 35 Mengenai  tugas  dan wewenang  BPK  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  NRI  Tahun  1945  dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang kuat serta pengaturan rinci mengenai BPK yang bebas dan  mandiri  sebagai  Lembaga  negara  yang  berfungsi  memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung jawab  keuangan  negara.  Dalam  rangka  memperkuat  kedudukan,  kewenangan,  dan independensinya  sebagai  lembaga  negara,  anggotanya  dipilih  oleh  DPR  dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
Dalam kedudukannya sebagai eksternal auditor pemerintah yang memeriksa keuangan negara  dan  APBD,  serta  untuk  dapat  menjangkau  pemeriksaan  di  daerah,  BPK  membuka kantor perwakilan di setiap provinsi. BPK mempunyai tugas memeriksa dan pengelolaan dan tanggung  jawab  tentang  keuangan  negara.  Hasil  pemeriksaan  keuangan  diserahkan  kepada DPR  dan  DPRD  sesuai  dengan  kewenangan.  Hasil  pemeriksaan  tersebut  ditindaklanjuti lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. 36
Mengingat BPK sebagai lembaga negara dalam bidang auditor, untuk optimalisasi dan independensi  dalam  melaksanakan  tugasnya,  anggota  BPK    dipilih  oleh  DPR  dengan memperhatikan pertimbangan  DPD dan diresmikan oleh presiden. BPK kedudukan di ibu kota negara  dan  memiliki  perwakilan  disetiap  provinsi.  Terkait  dengan  pemeriksaan  keuangan negara, BPK ditegaskan juga berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang
33 Pigome, M., 2011. h. 340
34 Rayhan,  A.,  &  Nida,  Q.,2021.  “ Hierarkie  Lembaga  Negara  Di  Indonesia ”.  (Sultan  Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum), 1(1). 67-78). h. 69
35 Pigome, M., 2011. h. 342
36 Undang-undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 setelah amandemen
keuangan negara [pasal ] 23E ayat (1)] serta menyesuaikan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya [pasal 23E ayat (2)]. 37
Disamping lembaga negara yang bersifat utama, dalam UUD 1945 juga diatur adanya lembaga lembaga negara yang bersifat konstitusional lainnya, seperti :
1). Komisi Yudisial, (Bab IX tentang kekuasaan kehakiman, pasal 24B UUD NRI 1945).
2). Kepolisian Negara, (Bab XII tentang pertahanan negara, pasal 30 angka 2,4,5).
3). Tentara Nasional Indonesia (Bab XII tentang pertahanan negara, pasal 30 angka 2,3,5).
4). Bank Sentral, (Bab VIII tentang keuangan negara pasal 23D UUD NRI 1945 ).
5). Komisi  Pemilihan Umum,  (Bab VIIB tentang pemilihan umum pasal  22E angka  5 UUD 1945).
6). Dewan Pertimbangan Presiden, (Bab III tentang kekuasaan pemerintahan negara pasal 16 UUD NRI 1945).
Namun,  pengaturan  lembaga-lembaga  tersebut  dalam  UUD  1945,  tidaklah  dengan sendirinya  mengakibatkan  lembaga-lembaga  negara  yang  disebutkan  dalam  UUD  1945 tersebut,  termasuk  komisi  yudisial,  harus  dipahami  dalam  pengertian  lembaga  utama  (main organs).  Sebagai  misal,  komisi  yudisial  sebagai  lembaga  negara  tidaklah  menjalankan  salah satu fungsi kekuasaan negara sebagaimana yang secara universal dipahami. Dengan kata lain, bahwa lembaga-lembaga negara ini hanya melayani yang dalam sistem kenegaraan indonesia disebut state axiliary bodies (lembaga negara yang melayani). Jika dalam UUD 1945 hanya menentukan satu lembaga negara yang termasuk axiliary body, tapi di luar UUD berkembang axiliary body tanpa kendali.
Di Indonesia saat ini sudah lebih dari 50-an lembaga negara bantu dibentuk. Jumlah ini di masa yang dating kemungkinan diprediksi semakin bertambah disesuaikan dengan kondisi politik hukum yang terjadi nantinya. keberadaan serta penyelenggaraan lembaga negara bantu ini tentunya dilakukan menurut dasar hukum yang berbeda. Ada didasarkan pada Konstitusi yaitu UUD NRI Tahun 1945 yang meliputi Komisi Pemilihan Umum, ada berdasarkan undang- undang  antara  lain  Komisi  Penyiaran  Indonesia,  serta  didasarkan  pada  sebuah  regulasi berbentuk Keppres seperti  Komisi Ombudsman Nasional.

## HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
Setelah amandemen UUD 1945 beberapa prinsip-prinsip mendasar yang menentukan hubungan antar lembaga negara diantaranya adalah Supremasi konstitusi, Sistem Presidentil, serta Pemisahan kekuasaan dan Check and Balances .

## 1. Supremasi Konstitusi
Salah satu perubahan mendasar dalam UUD 1945 adalah perubahan pasal 1 ayat  (2) yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang Dasar  Tahun  1945,  ketentuan  ini  membawa  implikasi  bahwa  kedaulatan  rakyat  tidak  lagi dilakukan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Dasar. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara di atas lembaga-lembaga tinggi negara. 38 Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut, UUD 1945 menjadi dasar hukum tertinggi  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat.  Hal  ini  berarti  kedaulatan  rakyat  dilakukan  oleh seluruh organ konstitusional dengan masing-masing fungsi dan kewenangannya berdasarkan UUD  1945.  Jika  berdasarkan  ketentuan  pasal  1  ayat  (2)    UUD  1945  sebelum  perubahan kedaulatan dilakukan sepenuhnya oleh MPR dan kemudian didistribusikan kepada lembaga- lembaga  tinggi  negara,  maka  berdasarkan  hasil  perubahan  pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945 kedaulatan tetap berada  di  tangan rakyat  dan pelaksanaanya langsung didistribusikan secara fungsional kepada organ-organ konstitusional.

## 2. Sistem Presidentil
Sebelum  adanya  perubahan  UUD  1945,  sistem  pemerintahan  yang  dianut  tidak sepenuhnya sistem presidensial. 39 Jika dilihat hubungan antara MPR sebagai parlemen dengan Presiden yang sejajar ( neben ), serta adanya masa jabatan Presiden yang ditentukan ( fix term ) memang menunjukkan ciri sistem presidensial. Namun jika dilihat dari keberadaan MPR yang memilih,  memberikan  mandat,  dan  dapat  memberhentikan  presiden,  maka  sistem  tersebut memiliki  ciri-ciri  sistem  parlementer.  Presiden  adalah  mandataris  MPR  dan  sebagai konsekuensinya Presiden bertanggung jawab kepada MPR dan MPR dapat memberhentikan presiden. 40
Perubahan selanjutnya untuk menyempurnakan sistem presidentil adalah menyimbangkan legitimasi dan kedudukan antara lembaga eksekutif dan legislatif, dalam hal ini  terutama  antara  DPR  dan  presiden.  Hal  ini  dilakukan  dengan  pengaturan  mekanisme
38 Putra, M. A., 2015. Eksistensi lembaga negara dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum , 9 (3) 256-292. h. 270
39 Putra, M. A., 2015. h. 276
40 Putra, M. A., 2015. h. 280
pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  yang  dilakukan  secara  langsung  oleh  rakyat  dan mekanisme pemberhentian dalam masa jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 6, 6A, 7, 7A, dan 8 UUD 1945.

## 3. Pemisahan kekuasaan dan check and balances
Sebelum  perubahan  UUD  1945,  sistem  kelembagaan  yang  dianut  bukan  pemisahan kekuasaan  ( separation  of  power )  tetapi  sering  disebut  dengan  istilah  pembagian  kekuasaan ( distribution  of  power ). 41 Presiden  tidak  hanya  memegang  kekuasaan  pemerintah  tertinggi (eksekutif)  tetapi  juga  memegang  kekuasaan  membentuk  undang-undang  atau  kekuasaan legislatif  bersama-sama  dengan  DPR  sebagai  co-legislator  co-legislator-nya.  Sedangkan masalah  kekuasaan  kehakiman  (yudikatif)  dalam  UUD  1945  sebelum  perubahan  dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-undang.
Dengan  adanya  perubahan  kekuasaan  pembentukan  undang-undang  yang  semula dimiliki presiden menjadi dimiliki oleh DPR berdasarkan hasil perubahan UUD 1945, terutama pasal 5 Ayat (1) dan pasal 20 ayat (1), maka yang disebut sebagai lembaga legislator utama adalah  DPR,  sedangkan  lembaga  eksekutif  adalah  presiden.  Walaupun  dalam  proses pembuatan  suatu  undang-undang  dibutuhkan  persetujuan  presiden,  namun  fungsi  presiden dalam  hal  ini  adalah co-legislator sama  seperti  DPD  untuk  materi  undang-undang  tertentu, bukan sebagai legislator utama. Sedangkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (dan badan-badan peradilan di bawahnya) dan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24 ayat (2) UUD 1945.
Hubungan  antara  kekuasaan  eksekutif  yang  dilakukan  oleh  presiden,  kekuasaan legislatif  oleh  DPR  (dan  dalam  hal  tertentu  DPD  sebagai co-legislator ),  dan  kekuasaan yudikatif  yang  dilakukan  oleh  MA  dan  MK  merupakan  perwujudan  sistem checks  and balances . 42 Sistem checks  and  balances di  maksudkan  untuk  mengimbangi  pembagian kekuasaan yang dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan tertentu atau terjadi kebuntuan  dalam  hubungan  antar  lembaga. 43 Oleh  karena  itu,  dalam  pelaksanaan  suatu kekuasaan selalu ada peran lembaga lain.
Dalam  pelaksanaan  kekuasaan  pembuatan  undang-undang  misalnya,  walaupun ditentukan  kekuasaan  membuat  undang-undang  dimiliki  oleh  DPR,  namun  dalam pelaksanaannya membutuhkan kerja sama dengan co-legislator, yaitu presiden dan DPD (untuk
41 Titik Triwulan T, 2010. “ Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945” , (Jakarta: Cerdas Pustaka). h. 115.
42 Philipus M. Hadjon, 2002. h. 98.
43 Philipus M. Hadjon, 2002. h.121.
rancangan  undang-undang  tertentu).  Bahkan  suatu  ketentuan  undang-undang  yang  telah mendapatkan persetujuan DPR dan presiden serta telah disahkan dan diundangkan pun dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh MK jika dinyatakan dengan UUD 1945. Di  sisi  lain,  presiden  dalam  menjalankan  kekuasaan  pemerintahannya  mendapatkan pengawasan dari DPR. Pengawasan tidak hanya dilakukan setelah suatu kegiatan dilaksanakan, tetapi  juga  pada  saat  dibuat  perencanaan  pembangunan  dan  alokasi  anggarannya.  Bahkan kedudukan  DPR  dalam  hal  ini  cukup  kuat  karena  memiliki  fungsi  anggaran  secara  khusus selain fungsi legislasi dan fungsi pengawasan sebagaimana diatur pada pasal 20A UUD 1945.

## PENUTUP
Struktur  kelembagaan  Negara  Indonesia  pasca  amandemen  UUD  1945  ditetapkan  4 (empat)  kekuasaan  (eksekutif,  legislatif,  yudikatif  dan  eksaminatif  yang  disebut  sebagai lembaga Negara utama (main state organs, principal state organs) dan 1 (satu) lembaga negara bantu ( the state auxiliary body ) yaitu Komisi Yudisial.
Amandemen UUD 1945 membawa implikasi yang sangat luas terhadap semua lembaga Negara. Negara yang proporsi kewenangannya bertambah, ada yang mengalami pengurangan dan  ada  yang  ditiadakan  karena  tidak  dipandang  tidak  sesuai  lagi  dengan  kebutuhan  bagi penyelenggaraan Negara ke depan. Hubungan antar lembaga Negara pasca amandemen UUD 1945 didasarkan pada prinsip supremasi konstitusi, sistem presidensial, pemisahan kekuasaan dan check and balances.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Ghoffar, 2009. Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Agustiwi,  2014.  Keberadaan  Lembaga  Negara  Pasca  Amandemen  Undang-Undang  Dasar 1945 di Indonesia. Rechstaat: Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1), 163510.1-10
Azhari, Aidul Fitriciada, 2011. UUD 1945 Sebagai Revolutiegrondwet, Yogyakarta: Jalasutra. Basuki, U., 2017. Struktur Ketatanegaraan: Analisis Yuridis atas Dinamika Lembaga-lembaga Negara  Pasca  Amandemen  UUD  1945. IN  RIGHT:  Jurnal  Agama  dan  Hak  Asasi Manusia , 1 (1). 1-28
Jaya,  P.  J.  C.,  &  Darwanto,  D.,  2021.  Mekanisme  Hubungan  Antar  Lembaga  Negara  Pasca Amandemen UUD 1945. CENDEKIA Jaya , 3 (1), 103-110.
Jimly Asshiddigie, 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi , Jakarta: Konstitusi Press.
Mahfud  MD,  Moh.  1997, Dasar  dan  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia ,  Yogyakarta:  UII Press.
, 2014" Lembaga-Lembaga Negara, Organ Konstitusional Menurut UUD 1945 ." Pigome,  M.,  2011. Implementasi  Prinsip  Demokrasi  dan  Nomokrasi  dalam  Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945 . Jurnal Dinamika Hukum, 11 (2), 335-348.
Titik  Triwulan  T,  20108. Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Amandemen UUD 1945 , Jakarta: Cerdas Pustaka. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Putra,  M.  A.,  2015. Eksistensi  lembaga  negara  dalam  penegakan  Hak  Asasi  Manusia  di Indonesia . Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 9 (3). 256-292
Philipus M. Hadjon, 2002. Pengantar Hukum Administrasi Negara . Yogyakarta Gadjah Mada University Fres.
Rayhan, A., & Nida, Q.,2021. Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia. Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum , 1 (1).
Susanto,  S.  N.  H.,  2014.  Pergeseran  Kekuasaan  Lembaga  Negara  Pasca  Amandemen  UUD
1945. Masalah-Masalah Hukum , 43 (2), 279-288.
Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T., 2017. Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem  Pemerintahan  Republik  Indonesia:  Studi  Komparatif  Atas  Undang–Undang Dasar  Tahun  1945  Sebelum  Dan  Sesudah  Amandemen. Jurnal  Dinamika  Sosial Budaya , 18 (2), 328-338.