## INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 1152-1164 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penerapan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sampang Madura
Seprian Aqsho Hidayatulloh 1 ✉ , Vieta Imelda Cornelis 2
Universitas Dr. Soetomo Surabaya Email: seprian53@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  seringnya  terjadi  fenomena,  di  mana  dalam  pengambilan keputusan mengenai penyalahgunaan narkotika mengalami kesalahan. Oleh sebab itu, peneliti ingin  mengetahui  mengenai  penerapan  pasal  127  Undang-Undang  No.3  tahun  2009  Di Kabupaten  Sampang  Madura.  Adapun  rumusan  maslah  ini  meliputi  1)  Bagaimana  penerapan pasal  127  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  terhadap  korban penyalahgunaan Narkoba di kabupaten Sampang Madura?;, 2) Bagaimanakah penerapan hukum terhadap korban penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sampang Madura?. Sementara itu guna menjawab  rumusan  masalah,  peneliti  mengimplementasikan  metode  penelitian  jenis  yuridis normatif. Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. ”“ Penelitian ini menemukan bahwa 1) Penerapan hukum pidana materil oleh Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dalam ketiga putusan perkara tersebut telah tepat, karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari syarat pemidanaan,; 2) Dalam mengambil keputusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dapat dikatakan tepat, sebab telah didasarkan pada keterangan sanksi, terdakwah dan alat bukti. ”
Kata Kunci: “ Pasal 127 Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika. ”

## Abstract
This research is motivated by the frequent occurrence of phenomena where, in making decisions regarding  narcotic  abuse,  errors  occur.  Therefore,  researchers  want  to  know  about  the application of Article 127 of Law No. 3 of 2009 in Sampang Madura Regency. The formulation of this  problem  includes:  1)  How  is  the  application  of  Article  127  of  Law  Number  35  of  2009 concerning Narcotics to victims of drug abuse in Sampang Madura district?; and 2) How is the application of the law to victims of drug abuse in Sampang Madura Regency? Meanwhile, in order  to  answer  the  formulation  of  the  problem,  the  researcher  implemented  a  normative juridical research method. The data sources for this research are primary and secondary. ”“ This study found that 1) The application of material criminal law by the Judge against the criminal act of Narcotics abuse in the three case decisions was appropriate because the crime committed by the Defendant had fulfilled the elements of the sentencing requirements; and 2) In making a decision on the crime of narcotics abuse, it can be said to be appropriate because it has been based on the description of the sanction, the accused, and the evidence. ”
Keyword: “ Article 127 Number 35 of 2009, Narcotics. ”

## PENDAHULUAN
Narkotika  merupakan  barang  ataupun  obat  yang  bersifat  alamiah,  buatan,  juga separuh buatan yang mengakibatkan dampak penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, menerangkan jika narkotika merupakan zat buatan ataupun juga yang berasal dari tumbuhan  yang  memberikan  efek  halusinasi,  menurunnya  kesadaran,  serta  menyebabkan kecanduan.  Obat-obatan  tersebut  dapat  menimbulkan  kecanduan  jika  pemakaiannya berlebihan.  Pemanfaatan  dari  zat-zat  itu  adalah  sebagai  obat  penghilang  nyeri  serta memberikan ketenangan (Humas BNN 2019). Hanya saja, dalam perkembangannya sering disalah gunakan.
Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  melaporkan,  ada  851  kasus  penyalahgunaan narkotika  dan  obat-obatan  (narkoba)  di  Indonesia  pada  2022.  Jumlah  itu  naik  11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu juga meningkat 14,02% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.184 orang (Widi 2023).
Dari  banyaknya  kasus  penyalahgunaan  Narkotika  di  Indonesia,  sering  kali  terdapat kesalahan putusan yang diberikan oleh hakim terhadap korban penyalahgunaan Narkotika. Seperti misalkan pada kasus yang terjadi di PN Surabaya dengan korban berinisial
“ MS (Noper 2744/Pid.Sus/2022/PN Sby), dengan Barang Bukti seberat 0,63 Gram dengan putusan yang diterima ialah pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kasus yang dilakukan oleh korban berinisial BW (Noper 2756/Pid.Sus/2022/PN Sby), dengan barang
bukti seberat 0,37 gram dengan putusan yang diterima ialah pasal 112 Undang Undang Nomor  35  Tahun  2009.  Kasus  yang  dilakukan  oleh  korban  berinisial  EH  (Noper 2705/Pid.Sus/2022/PN  Sby),  dengan  barang  bukti  seberat  0,113  gram  dengan  putusan yang diterima ialah pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 ” (Pengadilan Negeri Surabaya 2022).
Sedangkan  di  korban  perkara  penyalahgunaan  Narkotika  di  Kabupaten  Sampang Madura, juga kerap terjadi kesalahan pada pengambilan keputusan pengadilan. Misal pada kasus yang dilakukan oleh korban berinisial
“ HM  (Noper  4/Pid.Sus/2020/PN  Spg),  dengan  barang  bukti  seberat  0,36  gram  dengan putusan yang diterima ialah pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kasus yang dilakukan oleh korban berinisial AY (Noper 11/Pid.Sus/2020/PN Spg), dengan barang bukti seberat 0,32 gram dengan putusan yang diterima ialah pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 ” (Pengadilan Negeri Sampang 2020).
Dari perkara kasus tersebut, seharusnya masuk atau dikategorikan kedalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan BB narkotika yang ditemukan berada dibawah 1gram.
Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika (pecandu) di kota Sampang sendiri kerap salah dalam mengambil keputusan yang akan di berikan kepada pengguna dan pecandu, yang di sebabkan “ Undang-Undang No. 35 tahun 2009 ” tersebut menyimpan pasal yang ambigu yaitu pasal 112 dengan pasal 127, sehingga membuat aparat yang berwenang sering  salah  dalam  mengambil  keputusan  yang  sesuai.  Para  penegak  hukum  di  Sampang seringkali  mengambil  keputusan  dengan  menggunakan  pasal  112,  yang  seharusnya  para penegak hukum mempunyai pertimbangan yang bijak dan adil tanpa menghilangkan fakta atau bukti yang ada, seperti salah satunya dalam Undang-Undang Narkotika pasal 127.
Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini diharapkan bisa mengetahui apakah di kota  Sampang  ini  menerapkan “ Pasal  127  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika, ” sesuai peraturan yang berlaku. Maka penulis dalam rangka penyelesaian tugas bermaksud  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul “ PENERAPAN  PASAL  127  UNDANG UNDANG  NOMOR  35  TAHUN  2009  TENTANG  NARKOTIKA  TERHADAP  KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN SAMPANG MADURA ”

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan dengan cara mempelajari undang-undangan serta pendekatan perkara yang berhubungan dengan permasalahan yang
akan diteliti. Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari seluruh populasi.
Penelitian  ini  tidak  menggunakan  sampel  sebagai  bahan  penelitian  melainkan menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber bahan. Penggunaan data primer maupun sekunder sebagai bahan mentah digunakan serta penambahan pendapat ahli sebagai bahan tambahan sehingga diolah sebagai suatu hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Bagaimana penerapan “ pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ” terhadap korban penyalahgunaan Narkoba di kabupaten Sampang Madura?
a. Posisi kasus/perkara.
“ Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spg ”
“ Terdakwa ditangkap oleh Saksi Riksa Nurus S, S.H. dan Saksi Shodiqul Amin pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan di Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Awal mulanya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa berada dirumah teman Terdakwa lalu Terdakwa bertemu dengan Kakak dan tidak lama kemudian Kakak menyuruh Terdakwa untuk membelikan narkotika golongan I jenis sabu  dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli  kepada  seseorang  yang  bernama  Subairi  pada  hari  Kamis  tanggal  22  Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara awalnya Terdakwa menelphone Bey menanyakan alamat rumah Subairi lalu Terdakwa datang langsung kerumah Subairi yang terletak di Desa Tlonto  Raja  Kecamatan  Pasean  Kabupaten  Pamekasan  menggunakan  sarana  transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan harga Rp200.000,00 (dua  ratus  ribu  Rupiah)  dengan  mendapatkan  sebanyak  1  (satu)  poket  dan  uang  yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Subairi adalah uang milik seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Kakak. ”
“ maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Subairi akan  Terdakwa  serahkan  kepada  seseorang  yang  Terdakwa  panggil  Kakak  dan  dari membantu  Kakak  membelikan  narkotika  golongan  I  jenis  sabu  tersebut  Terdakwa mendapatkan  imbalan  berupa  uang  sejumlah  Rp100.000,00  (seratus  ribu  Rupiah),  namun sebelum Terdakwa menyerahkan narkotika  golongan I  jenis sabu kepada Kakak Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas ” .
b. Dakwaan jaksa penuntut umum.
“ Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spg ”

## PERTAMA:
“ Bahwa Ia Terdakwa HAGI FIKRI Bin M. ZAIN, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022  sekira  pukul  16.00  Wib  atau  setidak-tidaknya  pada  waktu  tertentu  dalam  bulan Desember  tahun  2022  atau  setidak-tidaknya  masih  dalam  tahun  2022  bertempat  di  Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sampang berwenang mengadili,  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli, menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau  menyerahkan  Narkotika Golongan I jenis sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ”
“ Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada Kamis tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumah temannya yang bernama IS  beralamat  di  Desa  Sokobanah  Daya  Kecamatan  Sokobanah  Kabupaten  Sampang  lalu Terdakwa bertemu dengan seorang yang Terdakwa panggil KAKAK dan tidak lama kemudian KAKAK  tersebut  menyuruh  Terdakwa  untuk  membeli  narkotika  jenis  sabu  dengan  harga sebesar Rp. 200.000,- (duas ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dijanjikan imbalan uang sebasar Rp.  100.000,-  (seratus  ribu  rupiah),  setelah  itu  Terdakwa  menelpon  teman  Terdakwa  yang bernama BEY menggunakan handphone Terdakwa untuk menanyakan alamat rumah SUBAIRI (DPO)  yang  beralamat  di  Desa  Tlonto  Raja  Kecamatan  Pasean  Kabupaten  Pamekasan kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat sendirian dengan mengendarai motor Yamaha Vega warna hitam dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa tiba di rumah SUBAIRI lalu melakukan transaksi narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket sabu yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok  merk  Surya  12  yang  Terdakwa  simpan  di  saku  celana  depan  sebelah  kanan  lalu Terdakwa  pulang  dan  bermaksud  untuk  menyerahkan  sabu  tersebut  kepada  KAKAK  lalu Terdakwa diajak KAKAK untuk membeli makan dengan cara Terdakwa di bonceng dan pada saat Terdakwa turun dari atas sepeda motor tepatnya di pinggir jalan di Desa Sokobanah Daya  Kecamatan  Sokobanah  Kabupaten  Sampang  tiba-tiba  Terdakwa  dilakukan penangkapan oleh petugas yang berpakaian pereman dan seseorang yang bernama KAKAK tersebut  berhasil  melarikan  diri,  dan  setelah  dilakukan  penggeladahan  ditemukan  1  (satu) buah  plastik  klip  bening  yang  didalamnya  terdapat  Kristal  putih  yang  diduga  narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih ± 0, 098 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Surya
12  warna  merah,  dan  1  (satu)  unit  handphone  merk  OPPO  A83  warna  hitam  beserta simcardnya dengan nomor : 085939269128 selanjutnya Terdakwa HAGI FIKRI Bin M. ZAIN dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut; ”
ATAU:

## KEDUA:
“ Bahwa ia Terdakwa HAGI FIKRI Bin M. ZAIN, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022  sekira  pukul  18.30  Wib  atau  setidak-tidaknya  pada  waktu  tertentu  dalam  bulan Desember  tahun  2022  atau  setidak-tidaknya  masih  dalam  tahun  2022  bertempat  di  Desa Sokobanah  Daya  Kecamatan  Sokobanah  Kabupaten  Sampang,  tanpa  hak  atau  melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: ”
“ Pada  waktu  dan  tempat  tersebut  diatas,  awalnya  saksi  RIKSA  NURUS  SAMSI,  SH bersama saksi SHODUQUL AMIN (keduanya anggota Polres Sampang) mendapat informasi dari  masyarakat  bahwa  di  Desa  Sokobanah  Daya  Kec.  Sokobanah  Kabupaten  Sampang terdapat seseorang laki-laki yang berada di pinggir jalan Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah  Kabupaten  Sampang  melakukan  tindak  pidana  narkotika  jenis  sabu  kemudian saksi RIKSA NURUS SAMSI, SH dan saksi SHODIQUL AMIN menindaklanjuti informasi tersebut dan  setelah  dinyatakan  benar  informasi  tersebut  lalu  sekitar  pukul  18.30  Wib  saksi  RIKSA NURUS  SAMSI,  SH  bersama  saksi  SHODIQUL  AMIN  langsung  melakukan  penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih ± 0, 098 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor : 085939269128 selanjutnya Terdakwa HAGI FIKRI Bin M. ZAIN dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut; ”
“ Bahwa  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  Puslabfor  Bareskrim  polri  cabang  Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 00001 / NNF / 2023, tanggal 3 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan  :  setelah  dilakukan  pemeriksaan  secara  Laboratoris  Kriminalistik  disimpulkan barang bukti Nomor : 00049 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ”
“ Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ” .
c. Tuntutan penuntut umum.
“ Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spg ”
1. “ Menyatakan ia Terdakwa HAGI FIKRI Bin M. ZAIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  yaitu  “Yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama; ”
2. “ Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAGI FIKRI Bin M. ZAIN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana  denda  sebesar  Rp.  1.000.000.000,-  (Satu  Milyard  rupiah),  subsidair  5  (Lima)  Bulan Penjara; ”
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- “ 1  (satu)  buah  plastik  klip  bening  yang  didalamnya  terdapat  Kristal  putih  yang  diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih ± 0,098 gram;”
- “ 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 warna merah; ”
- “ 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor :
085939269128; ”

## Dirampas untuk dimusnahkan
4. “ Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); ” .
d. Amar putusan.
“ Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spg ”

## MENGADILI
1) “ Menyatakan Terdakwa HAGI FIKRI Bin M. ZAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan Hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I; ”
2) “ Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAGI FIKRI Bin M. ZAIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyard Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; ”
3) “ Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ”
5) Menetapkan barang bukti berupa:
- “ 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih berupa Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan barat ± 0,34 gram;”
- “ 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 warna merah; ”
- “ 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor :
085939269128; ”
Dirampas untuk dimusnahkan
6) “ Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah); ” .
2) Bagaimanakah penerapan hukum terhadap korban penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sampang Madura?
a. “ Pertimbangan  Hakim  dalam  Menjatuhkan  Sanksi  Pidana  terhadap  Terdakwa
Penyalahagunaan Narkoba: ”
Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spg ”
“ Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: ”
Ad.1. Setiap Orang;
“ Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa HAGI FIKRI Bin M. ZAIN. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa; ”
“ Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan  dari  keterangan  para  Saksi  maupun keterangan  Terdakwa,  maka  kiranya  perbuatan  Terdakwa  telah  terbukti  secara  syah  dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini telah terbukti; ”
Ad.2.
“ Tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan; ”
“ Menimbang,  bahwa  dari  fakta  hukum  sebagaimana  tersebut  diatas  terbukti  bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat ± 0,34 gram yang Terdakwa beli  dari  Subairi  dan  selanjutnya  narkotika  golongan  I  jenis  sabu  tersebut  akan  Terdakwa
serahkan kepada seseorang yang Terdakwa panggil Kakak yang telah menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu dengan imbalan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus  ribu  Rupiah).  Selain  ditemukan  barang  bukti  tersebut  Terdakwa  juga  tidak  dapat menunjukkan  izin  dalam  menguasai  ataupun  izin  jual  beli  Narkotika  jenis  Sabu-sabu  dari Menteri  yang  berwenang  untuk  mengeluarkan  izin  tersebut,  dalam  hal  ini  adalah  Menteri yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  kesehatan.  Selanjutnya  setelah Terdakwa ditangkap, Ia juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan Negatif  tidak  mengandung  zat  Amphetamine,  hal  tersebut  bersesuaian  dengan  alat  bukti surat  Nomor:  R/135/XII/2022/Sidokkes  tertanggal  22  Desember  2022.  Dengan memperhatikan  proses  jual  beli  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  dengan  tujuan  untuk mendapat keuntungan dan hasil tes urine Terdakwa tersebut merupakan bukti petunjuk bagi Majelis Hakim kalau Terdakwa bukanlah sebagai korban penyalah gunaan Narkotika, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli ini telah terpenuhi; ”
Ad.3. “ Unsur Narkotika Golongan I ”
“ Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat  penangkapan  Terdakwa  HAGI  FIKRI  Bin  M.  ZAIN  berdasarkan  Hasil  pemeriksaan Puslabfor  Bareskrim  Polri  cabang  Surabaya  dengan  Berita  Acara  Laboratoris  Kriminalistik Nomor  LAB:  00001/NNF/2023,  tanggal  03  Januari  2023  dengan  hasil  pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan: ”
“ Barang  bukti  Nomor:  00049/2023/NNF  berupa  kristal  warna  putih  tersebut  diatas  adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar  dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran  I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ”
“ Menimbang,  bahwa  adapun  maksud  pemidanaan  terhadap  diri  Terdakwa  tidak dimaksudkan  sebagai  pembalasan  atas  perbuatan  Terdakwa  akan  tetapi  bertujuan  untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya; ”
“ Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ”
“ Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Terdakwa  tetap  berada  dalam tahanan; ”
“ Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buahplastik klip bening yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat ± 0,34 gram, sesuai dengan hasil uji
laboraturium bahwasanya barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan; ”
“ Menimbang, bahwa  barang  bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok  Surya  12  warna merah yang gunakan Terdakwa untuk membungkus narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan  di  saku  celana  depan  sebelah  kanan  yang  Terdakwa  pakai,  serta  1  (satu)  unit handphone merk OPPO A83 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor : 085939269128, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk alat komunikasi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; ”
“ Menimbang,  bahwa  sebelum  Majelis  Hakim  menjatuhkan  hukuman  terhadap  diri Terdakwa  maka  terlebih  dulu  akan  dipertimbangkan  keadaan  yang  memberatkan  dan keadaan yang meringankan; ”
Keadaan yang memberatkan:
- “ Perbuatan  Terdakwa  tidak  mendukung  program  Pemerintah  dalam  pemberantasan Narkotika; Keadaan yang meringankan Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan; ”
- “ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; ”
- “ Terdakwa belum pernah dihukum; ”
“ Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dinyatakan  terbukti  bersalah  dan  dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; ” .
b. Analisis penulis
Suatu proses peradilan diakhiri dengan dijatuhkannya suatu putusan akhir (putusan) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa yang bersalah, dan dalam putusan tersebut hakim mengemukakan pendapatnya tentang  apa  yang dipertimbangkan dan  apa  putusannya.  Sebelum  sampai  pada  tahap  ini,  ada  tahapan  yang  harus  dilakukan terlebih  dahulu  yaitu  tahap  pembuktian  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa. dalam menjatuhkan pidana, hakim harus memenuhi dua alat bukti yang sah dan kemudian dari dua alat bukti itu hakim memperoleh keyakinan bahwa kejahatan yang dituduhkan itu benar-benar terjadi dan yang melakukannya adalah terdakwa. Hal ini diatur dalam Pasal 184 KUHAP.
Terlepas dari apa yang penulis jelaskan di atas, yang perlu dilakukan oleh hakim adalah agar dapat memidana pelaku, disyaratkan bahwa kejahatan yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang. Dilihat dari segi terjadinya perbuatan dan kemampuan untuk bertanggung jawab, seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas
perbuatan dan perbuatannya dan tidak ada pembenaran/pengampunan atau penghapusan sifat melawan hukum atas kejahatan yang dilakukannya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  diatas  penulis  dapat  menarik  kesimpulan  dari  ketiga  Putusan Pengadilan Negeri Sampang bahwa korban penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan sanksi yang berbeda seperti pasal 112, pasal 114, dan pasal 127 tergantung berdasar keadaan yang memberatkan dan tergantung pada keadaan yang meringankan.
Penerapan hukum pidana materil oleh Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dalam  ketiga putusan  perkara tersebut sudah tepat,  karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur syarat pemidanaan atau telah memenuhi ketentuan  untuk  menerapkan  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  perbuatan penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Pertimbangan  hukum  hakim  atas  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  yang dilakukan oleh ketiga terdakwa dalam menjatuhkan sanksi pidana sudah tepat karena hakim dalam menjatuhkan hukuman sesuai dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat  bukti  surat  berdasarkan  UU  Pasal  184  KUHAP  yang  merupakan  alat  bukti  yang  sah. Selanjutnya, alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika benar-benar terjadi dan terdakwa terbukti bersalah melakukannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad. 2007. .Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya.
Achmad Ali. 2008. Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Dalam Bidang Hukum.
Jakarta: Kencana Prenada Group.
Achmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. Badan Narkotika Nasional. 2009. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini. Jakarta:
BNN.
Dadang Hawari. 2006. Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alcohol, & Zat Adiktif) Gaya Baru. Jakarta: FKUI.
Dirjosisworo Soedjono. 1990. Hukum Narkotika Di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya.
Firman. 2021. “BNN Harapkan Semangat Penerapan Pasal 127 UU Narkotika Seirama.” Antara
Kalsel.  Retrieved  April  10,  2023  (https://kalsel.antaranews.com/berita/294117/bnn- harapkan-semangat-penerapan-pasal-127-uu-narkotika-seirama#:~:text=Pasal 127 adalah pasal yang,atau maksimal penjara 4 tahun.).
Gatot Supramono. 2007. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: Djambatan.
Hilman  Hadikusuma.  1995. Metode  Pembuatan  Kertas  Kerja  Atau  Skripsi  Ilmu  Hukum. Bandung: Mandar Maju.
Humas  BNN.  2019.  “Pengertian  Narkoba  Dan  Bahaya  Narkoba  Bagi  Kesehatan.” Badan Narkotika Nasional. Retrieved March 1, 2023 (https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan- bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/).
Kam us  Besar  Bahasa  Indonesia.  2023.  “Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI):  Kamus  Versi Online/daring (dalam Jaringan).” Retrieved April 10, 2023 (https://kbbi.web.id/terap -2).
Pengadilan  Negeri  Sampang.  2020.  “Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara  PENGADILAN NE GERI SAMPANG.” SIPP. Retrieved March 1, 2023 (https://sipp.pn-sampang.go.id/).
Pengadilan  Negeri  Surabaya.  2022.  “Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara  PENGADILAN NEGERI SURABAYA.” SIPP.  Retrieved  March  1,  2023  (http://sipp.pn- surabayakota.go.id/index.php/list_perkara).
Portal Hukum dan Peraturan Indonesia. 2022. “Korban Penyalahgunaan Narkotika.” Paralegal. Pramesti, Tri Jata Ayu. 2015. “Penerapan Hukuman Bagi Residivis Narkotika.” Hukum Online. Retrieved  April  15,  2023  (https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-hukuman- bagi-residivis-narkotika-lt55233e63a4c63/).
Ridha Ma’roef. 1997. Narkotika, Masalah Dan Bahayanya. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Setiawan,  Guntur.  2004. Implementasi  Dalam  Birokrasi  Pembangunan.  Bandung:  Remaja Rosdakarya Offset.
Sudut Hukum. 2016. “Pengertian Dan Bentuk - Bentuk Sanksi Pidana.” Sudut Hukum.
Taufik Makarao. 2005. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta.
Tim  Hukum  Online.  2023.  “Perbedaan  Pasal  112  Dan  114  UU  Narkotika.” Hukum  Online.
Retrieved (https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pasal-112-dan-114-uu- narkotikalt62069dd88341d/?page=all.).
Undang Undang Republik Indonesia. 2009. “Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”
Wartono. 1999. Penanggulangan Bahaya Narkotika. Jakarta: Djambatan.
Widi, Shilvina. 2023. “BNN Catat 851 Kasus Narkoba Di Indonesia Pada 2022.” Dataindonesia.id. Retrieved  March  1,  2023  (https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus- narkoba-di-indonesia-pada-2022).