INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 81-91 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tinjauan Yuridis Pengawasan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dihubungkan dengan Pertanggungjawaban

## Kepala Desa
Debora Agatha Christie Panjaitan 1 ✉ , Ida Roharti Hasan 2 , Siti Hamimah 3
Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: 1910631010095@student.unsika.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Pemerintahan Desa saat ini sudah memiliki otonom tersendiri dengan munculnya produk hukum baru yaitu  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014,  yang  terdapat  kewenangan  lokal  berskala  desa  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa secara efektif dan efisien dijalankan oleh desa. Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  fungsi  pengelolaan  keuangan  desa  maupun  fungsi pengawasan  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  sebagai  bentuk  pertanggung  jawaban  oleh kepala  desa  berdasarkan  Undang-Undang  No.6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Penelitian  ini mempergunakan penelitian Yuridis Normatif dengan fokus penelitian berdasarkan pada dasar hukum yang  digunakan  dalam  penelitian  serta  tata  cara  penerapannya  dalam  masyarakat  desa.  Dengan pendekatan  penelitian  yang  dipakai  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach) berkaitan  uji  materil  yang  diajukan dan pendekatan  konseptual  ( conceptual approach).  Data  primer yang  dipergunakan    berasal  dari  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014,  dan  beberapa  peraturan tertulis. Selain itu data sekunder dari bahan pustaka dengan cara mengumpulkan fakta lapangan berupa wawancara dan bahan tulisan terdapat dalam artikel, buku, karya ilmiah yang memberikan penjelasan Perundang-undangan  yang  terdapat  hubungannya  dengan  masalah  yang  akan  diteliti.  Serta  bahan tambahan  melalui  kamus  dan  ensiklopedia.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  studi dokumentasi/kepustakaan.  Teknik pengumpulan data yang digunakan studi dokumentasi/kepustakaan. Transparansi dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan menjadi kunci dalam membangun hubungan yang sehat antara pengawasan keuangan dan pertanggungjawaban kepala desa.
Kata Kunci: Pemerintah Desa, Pengawasan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan

## Abstract
Village government currently has its own autonomy with the emergence of a new legal product, namely Law Number 6 of 2014 which gives village-scale local authority to regulate and manage the interests of village communities effectively and efficiently, which is implemented by the village. This research aims to determine the function of financial management village as well as the supervisory function of the implementation of village government as a form of responsibility of the village head based on UU No.6 Tahun 2014 concerning Villages. This research uses normative juridical research with a research focus based on the legal basis used in research and procedures for its implementation in village communities. The  research  approach  used  is  a  statutory  approach  regarding  the  proposed  study  material  and  a conceptual approach.  The primary data used comes from UU No.6 Tahun 2014, and several written regulations. Apart from that, secondary data comes from library materials by collecting field facts in the form  of  interviews  and written  materials  contained  in  articles,  books,  scientific  works  which  provide explanations of laws and regulations related to the problems to be studied. As well as additional material through dictionaries and encyclopedias. The data collection technique used is documentation/library study. The data collection technique used is documentation/library study. Transparency and compliance with laws and regulations are the keys to building a healthy relationship between financial supervision and village head accountability.
Keywords: Village Government, Village Financial Supervision, Money Management

## PENDAHULUAN
Dengan  mempertimbangkan  otonomi  asli,  penyelenggaraan  dan  pengaturan pemerintahan  Desa  seharusnya  dilakukan  dengan  cara  yang  mempertahankan  otonomi daerah (Anjar, Agus et al., 2021). Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem ketatanegaraan (UU No. 23 Tahun 2014). Dalam hubungannya dengan  otonomi desa tersebut, menjelaskan  bahwa  Desa memuat otonomi di bidang ekonomi, bidang sosial dan budaya, serta bidang politik, berdasarkan pada konsep kemandirian desa yang merujuk adanya kewenangan desa.
Pengelolaan  keuangan  Desa  dalam  banyak  pengaturan  disebutkan  bahwa pengelolaan  keuangan  desa  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Keadaan desa saat ini masih dilingkupi sejumlah masalah, mulai dari tata kelola keuangan yang masih eksklusif dari  partisipasi  masyarakat  bermakna (meaningful  participation)  hingga  korupsi.  Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa tidak terlepas dari aturan dan perundang- undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 dan
Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014 tentang Desa (Tabrani Rusyan, 2018).
Masa jabatan Kepala Desa yang dihubungkan dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa potensi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan Desa.  Hasil  dari penelitian Skripsi UIN Sultan Syarif Kasimuin Sultan Syarif Kasim oleh  Rindi Artika (2023) yaitu  Kapasitas  Aparatur  Desa,    Ketaatan  Pelaporan  Keuangan,  serta  Pengawasan  BPD berpengaruh positif signifikasi  terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa, sedangkan motivasi  kerja  serta  sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  negatif  terhadap  kinerja pengelolaan  keuangan  desa  di  kecamatan  Lubuk  Batu  Jaya.  Melalui  skripsi  Universitas Muhammadiyah Surakarta yang ditulis oleh Hanif (2023) pengembangan dana yang didanai oleh warga desa sendiri mengalami kurangnya dukungan langsung dari pemerintah Desa Karanglo  karena  minimnya  bimbingan  dari  pemerintah  desa,  disertai  dengan ketidakstabilan pendapatan bulanan.
Kewenangan  lokal  berskala  Desa  bidang  pemerintahan  Desa  melaksanakan pembentukan  dan  Pengelolaan  BUMDes,  penetapan  APBDes,  penetapan  RPJMDes, penetapan  RKPDes,  pengelolaan  keuangan  dan  aset  Desa  melalui  pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa (Peraturan Desa Kondangjaya No. 2 Tahun 2022). Penelitian ini pada dasarnya akan mengkaji lebih lanjut berkenaan dengan pengaturan pengawasan keuangan desa yang terdapat dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 serta dampak yang dihasilkan terhadap kontinuitas jabatan Kepala Desa dalam periode berikutnya.
Dalam jurnal penelitian ini, ada 3 hal yang dapat dirumuskan sebagai masalah, antara lain :
1) Bagaimana  pengaturan  mengenai  pengawasan  keuangan  menurut  Peraturan Perundang-undangan ?
2) Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan pengawasan keuangan desa ?
3) Bagaimana  keterkaitan  antara  pengawasan  keuangan  jika  dihubungkan  dengan pertanggungjawaban kepala desa?.

## METODE PENELITIAN
Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian ialah metode penelitian  Yuridis  Normatif.  Penulis  menggunakan  Pendekatan  perundang-undangan (statute approach) yakni  bertujuan untuk menilai pelaksanaan suatu peraturan perundang undangan dan Pendekatan konseptual ( conceptual approach) dengan
cara menggabungkan konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang telah terjadi. Penelitian ini  tergolong  deskriptif-analitis,  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  peraturan  perundang- undangan  terkait  dengan  peraturan  hukum  yang  tertulis,  teori  hukum  dan  praktik pengawasan  keuangan  desa  yang  efektif  terkait  penyelenggaraan  pemerintahan  desa. Sumber  data  yang  dipergunakan  ialah  data  primer  yang  diperoleh  dari  Peraturan Perundang-undangan yang disesuaikan dengan hirearkinya.
Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  oleh  penulis  yaitu  studi  kepustakaan dengan menganalisis atau data sekunder yang berupa buku-buku para ahli hukum milik pribadi  penulis.  Bentuk  analisis  data  yang  digunakan  yaitu Library  Research  atau  studi kepustakaan  dengan  mengunakan  metode  kualitatif  dilakukan  bersama  dengan pengumpulan data. Lokasi Penelitian terdapat di Kantor Desa Belendung, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dan Inspektorat Kabupaten Karawang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Mengenai  Pengawasan  Keuangan  Menurut  Peraturan  Perundang- Undangan.
Pengawasan keuangan desa berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa,  dengan  demikian  kinerja  dapat  ditingkatkan  dengan  pengawasan  yang  baik. Pembinaan  dan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota meliputi  memberikan  pedoman  perencanaan  pembangunan  partisipatif  beserta  peran mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa. Didasarkan pada penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Badan  Permusyawaratan Desa selaku lembaga  legislatif  Desa  mempunyai  fungsi  membahas  dan  menyepakati  Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa,  dan  melakukan  pengawasan  kinerja  Kepala  Desa.  Badan  Permusyawaratan  Desa berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada  Pemerintah  Desa.  Hak-Hak  yang  dimiliki  oleh  Masyarakat  Desa  antara  lain mendapatkan  informasi  mengenai  rencana  dan  pelaksanaan  Pembangunan  Desa, melakukan  pemantauan  terhadap  pelaksanaan  Pembangunan  Desa,  melaporkan  hasil pemantauan  dan  berbagai  keluhan  terhadap  pelaksanaan  Pembangunan  Desa  kepada Pemerintah  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa,  serta  berhak  berpartisipasi  dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.
Sebagaimana  tertulis  dalam  Peraturan  Pemerintah,  Bupati/walikota  menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota dan pembinaan dan pengawasan terhadap desa serta 'pembinaan dan pengawasan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  kepada  gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2017). Yang dimaksud dengan "laporan hasil pembinaan  dan  pengawasan"  adalah  pengawasan  terhadap  Perangkat  Daerah kabupaten/kota  dan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  desa  serta  pembinaan  dan pengawasan  lain  yang  terkait  dengan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  termasuk meliputi capaian atas pelaksanaan prioritas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  tahunan.  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan,  yang selanjutnya  disingkat  BPKP  adalah  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2008).
Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan  kepada  pimpinan  instansi  masing-masing.  Menurut  Permendagri,  Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan  fungsi  (Pasal  74  ayat  (1)).  Pemerintah  Daerah  Provinsi  melakukan  pembinaan  dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa .
Dalam Peraturan Menteri Desa disebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk  program  prioritas  nasional  sesuai  kewenangan  desa  meliputi  perbaikan  dan konsolidasi  data  SDG’S  desa  dan  pendataan  perkembangan  desa  melalui  indeks  desa membangun,  penguatan  ketahanan  pangan  nabati  dan  hewani,  pencegahan  dan penurunan  stunting  di  desa,  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  warga  desa, peningkatkan  keterlibatan  masyarakat  secara  menyeluruh  dalam  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat  desa,  perluasan akses  layanan kesehatan sesuai  kewenangan desa, penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem (Pasal 6 ayat (2)). Prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan melalui swakelola dapat dilakukan dengan cara kerja sama  dengan  mendayagunakan  sumber  daya  lokal  Desa.  Pemerintah  Desa  wajib mempublikasikan Prioritas  Penggunaan Dana  Desa  terhitung  sejak APB Desa ditetapkan
seperti data  Desa, peta potensi dan  sumber daya  pembangunan, dokumen  RPJM  Desa, dokumen RKP Desa, rincian prioritas penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
Uraian  dalam  lampiran  Peraturan  Desa  mencatat  lebih  lanjut  mengenai  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  memuat  APBDesa,  daftar  penyertaan  modal,  daftar  dana cadangan, dan daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di Tahun Anggaran sebelumnya (Pasal 3 Peraturan Desa Belendung No.3 Tahun 2023). Pemerintah desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak. Jika belum tersedia anggarannya  selanjutnya  dilakukan  dalam  anggaran  peraturan  Desa  tentang  perubahan APBDesa.
Menurut  RUU  Desa  Perubahan  kedua  UU  No.  6  Tahun  2014  Kepala  Desa  wajib memberikan  pertanggungjawaban  melalui  proses  dialog  dalam  musyawarah  Desa mengenai penyelenggaraan Desa secara horizontal baik melalui lisan dan tertulis kepada Badan  Permusyawaratan  Desa  setiap  akhir  tahun  anggaran,  juga  memberikan  dan/atau menyebarkan  informasi  penyelenggaraan  Desa  secara  tertulis  kepada  masyarakat  Desa setempat setiap akhir tahun anggaran.
Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Desa.
Risiko  yang  berasal  dari  faktor  eksternal  misalnya  peraturan  perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan. Sedangkan risiko yang  berasal  dari  faktor  internal  misalnya  keterbatasan  dana  operasional,  sumber  daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif (Peraturan Pemerintah RI No 60 Tahun 2008).  Dimana  fungsi  pengawasan  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  apabila  aktivitas yang dilakukan oleh aparat Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan kondisi yang telah direncanakan sebelumnya, dan selain itu dilakukan tindakan korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan.
Keraguan  tersebut  didasari  oleh  masih  buruknya  tata  kelola  desa  yang  ada  di Indonesia  dan  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  memadai  sehingga  tata  kelola pemerintah  desa  yang  baik  sulit  untuk  diwujudkan  sehingga  berpotensi  mengalami diorientasi  pemerintahan.  Dalam  rangka  mengurangi  resiko  tersebut  diperlukan  langkah pembinaan dan pengawasan bagi aparat pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa agar  tidak  terjadi  penyelewengan,  Pemerintah  Daerah  wajib  melakukan  pembinaan  dan pengawasan  pengelolaan dana  desa.  Pelaksanaan fungsinya  akan  difokuskan pada  tiga aspek yaitu pemeriksaan, pengujian dan pengusutan.
Kompleksistas permasalahan saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi suatu lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya tak terkecuali Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dalam kenyataannya menghadapi berbagai kendala dalam mengawasi pengelolaan keuangan Desa. Kendala tersebut diantaranya bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak bisa masuk sampai pada hal teknik dalam pengawasan pengelolaan keuangan Desa, BPD juga  tidak  bisa  memaksakan  untuk  terlibat  secara  teknis  dikarenakan  belum  memiliki regulasi, peran BPD hanya bersifat koordinatif dan evaluatif. Kemudian hambatan lain yang dialami  oleh  BPD  Belendung  ialah  permasalahan  internal  terkait  Sumber  Daya  Manusia (SDM) sebagai konsekuensi yang dialami atas kendala-kendala internal BPD tersebut adalah lemahnya pengawasan, mengingat energi yang dimiliki oleh BPD Belendung masih terbatas dan keterlibatan masyarakat belum begitu terlihat.
Karena  banyaknya  urusan  administrasi  yang  belum  diselesaikan,  dan  pejabat  yang baru  menduduki  tempat  tersebut  kurang  peduli  mengenai  admisitrasi  yang  belum selesaikan oleh pejabat yang lama, akibatnya sehingga hasil pemeriksaan yang dilakukan tim inspektorat menjadi terhambat. Hambatan dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan  daerah  yang  dilakukan  oleh  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Karawang  adalah terbatasnya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  kekuatan  Personil  baik  dalam  jumlah  atau kuantitas  maupun  dalam  hal  kualitas  atau  kemampuan  kompetensi  yang  dimiliki  sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  dikembangkan  bersama  antara  Badan Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  dengan  Kementerian  Dalam  Negeri (Kemendagri).  Aplikasi  Siskeudes  ditujukan  kepada  aparat  pemerintah  desa  untuk memudahkan  pengelolaan  keuangan  desa  mulai  dari  tahap  perencanaan  hingga  tahap pelaporan/pertanggungjawaban  (Peraturan  Pemerintah  RI  No  60  Tahun  2008).  Aplikasi Siskeudes  dalam  pelaksanaan  masih  terdapat  masalah  yang  terjadi  adalah  kurangnya sumber daya manusia sehingga SDM  masih banyak memiliki kekurangan  tiap-tiap  desa. penerapan aplikasi Siskeudes ini belum tepat dalam pelaksanaannya dan Desa Belendung masih menggunakan secara manual.
Adanya kelemahan dalam siskeudes ini, yaitu sulitnya memahami penggunaan aplikasi ini  karena  aplikasi  ini  masih  baru  diterapkan  sehingga  sulit  untuk  mengaplikasinnya, kurangnya  pelatihan  untuk  pegawai  dalam  aplikasi  Siskeudes.  Prosedur  penggunaan Aplikasi Siskeudes oleh Pemerintah Desa dilakukan melalui permohonan dari Pemerintah Daerah.  Kelemahan  tersebut  menimbulkan  kendala  dalam  penerapan  aplikasi  Siskeudes
diantaranya  adalah  sistem  keuangan  masih  terbilang  rumit  bagi  sebagian  pegawai, kurangnya pelatihan dan terjadinya eror pada sistem.
Kelemahan  tersebut  menimbulkan  kendala  dalam  penerapan  aplikasi  Siskeudes diantaranya adalah sistem keuangan masih terbilang rumit bagi sebagian pegawai. Masih terdapat  beberapa  laporan  yang  belum  terinput  ke  sistem  dan  masih  menggunakan pelaporan secara manual. Pada akhirnya menimbulkan kendala dalam penerapan aplikasi Siskeudes  diantaranya  adalah  sistem  keuangan  masih  terbilang  rumit  bagi  sebagian pegawai.
Dalam hal bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten atau kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya peraturan Desa tentang perubahan APBD sama Perubahan tersebut diakomodir dan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa. Berbeda dengan penyusunan APBDesa,  kesepakatan  bersama  kepala  desa  dan  BPD  terkait  RPJM  Desa  sudah  dapat ditetapkan  menjadi  peraturan  desa  yang  tanpa  dievaluasi  terlebih  dahulu  oleh  pihak Pemerintah kabupaten atau kota (Adrian Puspa Wijaya, Julitha, 2016).
Hubungan Antara Pengawasan Keuangan Dengan Pertanggungjawaban Kepala Desa.
Keuangan  Desa  dikelola  berdasarkan  praktik-praktik  pemerintahan  yang  baik, bersamaan  asas  pengelolaan  keuangan  desa  sebagai  mata  uang  dalam  Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan akuntabel  partisipatif beserta  dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Adrian Puspa Wijaya, Julitha, 2016).  Kekuasaan pengelolaan keuangan  Desa  dipegang  oleh  Kepala  Desa,  namun  demikian  dalam  pelaksanaannya kekuasaan  tersebut  sebagian  dikuasakan  kepada  perangkat  desa,  sehingga  pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa atau PTPKD (Adrian Puspa Wijaya, Julitha, 2016). Semua penerimaan  dan  pengeluaran  Desa  dalam  tahun  negaranya  bersangkutan  harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas desa.
Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan  menetapkan  kebijakan  tentang  pelaksanaan  APBDesa,  menetapkan  PTPKD, menetapkan  petugas  yang  melakukan  pemungutan  penerimaan  desa,  menyetujui  dan melakukan tindakan pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa (Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014).    Dengan  demikian pengawasan  pada  hakekatnya  merupakan  tindakan  membandingkan  antara  hasil  dalam kenyataan  ( das  sein)  dengan  hasil  yang  diinginkan  (das  sollen).  Dalam  melaksanakan penatausahaan di bidang keuangan desa, kepala desa harus menetapkan bendahara desa,
dilakukan  sebelum  tahun  anggaran  yang  bersangkutan  dimulai,  hal  itu  juga  harus berdasarkan keputusan dari kepala desa.
Kemudian  harus  melakukan  tutup  buku  setiap  bulannya  dengan  cara  yang  tertib. Kepala  desa  harus  menyampaikan  laporan  pelaksanaan  kepada  Bupati  atau  Walikota (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014). Laporan pertanggungjawaban  disampaikan  paling  lambat  3  (tiga)  bulan  setelah  akhir  tahun anggaran  berkenaan  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa.  Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir  tahun  anggaran  (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  20
Tahun 2018). Dalam bagian kedua laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan  sebagaimana  yang  tertulis  dalam  Permendagri No.46
Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa dijelaskan bahwa laporan penyelenggaraan pemerintahan  Desa  akhir masa jabatan  disampaikan oleh  Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  46  Tahun 2016).
Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah dan  program lainnya yang masuk ke  Desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018). Tujuan pelaporan keuangan desa yaitu bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki  dalam  suatu  periode  tertentu  serta  sebagai  alat  evaluasi  karena  menyediakan informasi posisi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan yang menjadi bahan  pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan  ekonomi  bagi  Kepala  Desa  sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya.
Pengawasan keuangan melibatkan proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap  semua  aspek  keuangan  yang  terjadi  di  dalam  desa.  Tujuannya  adalah  untuk mencegah penyalahgunaan dana, memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan, dan menjaga keuangan desa dalam kondisi yang sehat. Sementara itu, pertanggungjawaban kepala desa berkaitan dengan kewajiban kepala desa untuk bertanggung jawab atas semua keputusan dan tindakan yang berpengaruh pada keuangan desa.
Pengawasan keuangan dan pertanggungjawaban kepala desa saling terkait erat dalam konteks pengelolaan keuangan sebuah desa. Hubungan antara keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan
keuangan di tingkat desa. Singkatnya, pengaruh suatu pengawasan baik terhadap kinerja pemerintah maupun keuangan desa dapat berdampak pada efektivitas pembatasan masa jabatan seorang kepala desa, baik dalam hal kepercayaan masyarakat terhadap integritas kepala  desa  maupun  mengukur  sejauh  mana  keberhasilan  seseorang  ketika  menjadi seorang pemimpin yang “bersih” dari tindak kejahatan dan bermatrabat.
Sehingga  akan  terdapat  peluang    bila  sewaktu-waktu  berencana  mencalonkan  diri kembali menjadi kepala desa dalam periode selanjutnya ataupun menjadi pemimpin lebih tinggi,  misalnya  dari  seorang  kepala  desa  menjadi  camat  ataupun  bupati.  Kepala  Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa, sedangkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/Pmk.07/2019).

## SIMPULAN
Dalam  regulasi  peraturan  perundang-undangan,  BPD  sebagai  lembaga  desa melakukan  pengawasan  kinerja  Kepala  Desa  berkenaan  tentang  penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Hambatan yang dialami oleh lembaga pengawas dalam membina dan mengawasi pengelolaan  keuangan  juga  penyelenggaraan  pemerintahan    terkendala  dalam kemampuan  sumber  daya  manusia    masih  belum  memadai  ditandai  dengan  masih terdapat penyalahgunaan wewenang.
Hubungan  Antara  Pengawasan  Keuangan  Dengan  Pertanggungjawaban  Kepala Desa  sangat  erat  untuk  memastikan  bahwa  dana  desa  digunakan  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku,  sehingga  kepala  desa  memiliki  tanggung  jawab  untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
A Anjar, Agus., Dkk, Pemerintah Daerah, Desa Dan Kelurahan,  Penerbit Deepublish, CV.
Budi Utama, Yogyakarta, 2021.
Adrian Puspa Wijaya, Julitha D. N. S, Pengelolaan Keuangan Desa, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan  Pengawasan  Badan  Pengawasan  Keuangan  Dan  Pembangunan,  Bogor: Pusdiklatwas  BPKP, 2016.
H.A Tabrani Rusyan, Membangun Efektivitas Kinerja Desa, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2018
Rindi  Artika, Pengaruh  Kapasitas  Aparatur  Desa,  Motivasi  Kerja,  Ketaatan  Pelaporan
Keuangan,  Pengawasan  BPD  Dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa,  Studi Kasus Di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, UIN Sultan Syarif Kasim,  Riau, Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Skripsi, 2023.
Hanif Musthofa, Tinjauan Yuridis Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Studi Kasus  Di  Desa  Karanglo,  Kecamatan  Tawangmangu,  Fakultas  Hukum  Universitas Muhammadiyah Surakarta, Skripsi, 2023
UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008  Tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor  46  Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2018  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  205/Pmk.07/2019  Tentang Pengelolaan Dana Desa.
Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8  Tahun  2022  Tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2023  Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
Peraturan Desa Kondangjaya No.2 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Peraturan Desa Belendung No.3 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Belendung Tahun Anggaran 2023