## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## RELEVANSI ANTARA REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA YANG MENGALAMI KELEBIHAN KAPASITAS

## RELEVANCE BETWEEN DRUG ABUSE REHABILITATION AND OVERCROWDED CORRECTIONAL FACILITIES IN INDONESIA

## Nunung Rahmania
Universitas Mataram E-mail: nunung¬_r@unram.ac.id

## Atika Zahra Nirmala
Universitas Mataram E-mail: atikazahra@unram.ac.id

## Abstrak
Tingkat kriminalitas di Indonesia semakin tinggi dan salah satu kriminal yang tinggi adalah narkotika. Hal ini dapat dilihat dari kelebihan kapasitas Lapas di Indonesia yang kebanykan dihuni oleh penyalahguna narkotika. Penyalahguna narkotika adalah korban sekaligus pelaku yang harus mendapatkan rehabilitasi baik secara medis maupun sosial. Urgensi penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana relevansi antara rehabilitasi penylahguna narkotika dengan lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang mengalami kelebihan kapasitas. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penlitian menunjukkan bahwa kelebihan kapasitas Lapas di Indonesia khusus Lapas khusus narkotika disebabkan oleh banyaknya penyalahguna narkotika yang mendapatkan sanksi pidana bukan rehabilitasi. ini merupakan bentuk ketidaksadaran atau tidak pahamnya penegak hukum dalam memahami UU Narkotika dan SEMA tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi serta sistem pemidanaan di Indoensia yang masih menerapkan tujuan pemidaan absolut atau pembalasan sebagai proses akhir dari sistem peradillan dan bukan sistem pemidanaan utilitarian yang mengutamakan kemanfaatan.
Kata kunci:  Narkotika; Rehabilitasi; Lembaga Pemasyarakatan; Kelebihan Kapasi- tas

## Abstract
The level of crime in Indonesia is on the rise, and one prevalent form of crime is drug abuse. This is evident from the overcrowding issue in correctional facilities throughout Indonesia, which is primarily populated by drug offenders. Drug abusers are not only offenders but also victims who require comprehensive rehabilitation, encompassing both medical and social aspects. The purpose of this essay is to explore the relevance between drug abuse rehabilitation and overcrowded correctional facilities in Indonesia. This study adopts a normative juridical research method, utilizing a case-based and legal approach. The research findings indicate that the overcrowding problem in correctional facilities, particularly those specialized in handling drug-related cases, stems from the high number of drug offenders receiving criminal sanctions instead of rehabilitation. This situation reflects a lack of awareness or understanding among law enforcement officials regarding the Narcotics Law and the Supreme Court’s regulations on the treatment of drug addicts and victims of drug abuse within rehabilitation institutions. Furthermore, the current penal system in Indonesia still prioritizes retributive punishment as

## 398~406
the ultimate goal of the judicial process rather than adopting a utilitarian penal system that emphasizes the overall benefit to society.
Keywords: Drugs; Rehabilitation; Correctional Facilities; Overcrowding.

## A. PENDAHULUAN
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan pembinaan narapidana di dalamnya merupakan suatu sistem hukuman. 1 Dengan kata lain, Lapas adalah suatu sistem hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengatasi anggota-anggota masyarakat yang melanggar kaidah-kaidah hukum negara tertentu. Namun, sistem hukum tersebut mengalami perkembangan di berbagai negara sehingga maksud dan tujuan daripada memberikan hukuman terhadap pelanggar kaidah-kaidah hukum di dasarkan pada tujuan dan kemanfaatannya.
Dalam proses pemidanaan, Lapas menjadi tempat dan rumah bagi para narapinda yang telah melakukan kejahatan. 2 Lapas menjadi harapan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, 3 guna dapat memberikan binaan agar narapidana dapat diterima dan kembali ke dalam lingkungan sosial sebagai masyarakat yang lebih baik. Namun, kondisi Lapas maupun Rumah Tahanan (Rutan) pada saat ini mengalami kelebihan kapasitas yang disebabkan karena meningkatnya kejahatan yang tidak seimbang dengan kapasitas Lapas yang tersedia di setiap daerah. Berdasarkan data dari Dirjenpas Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat 276.172 penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia pada tahun 2022. Dari total 276.172 jiwa tersebut, terdapat 227.431 jiwa narapidana dan 48.741 jiwa tahanan. Hal ini menandakan terjadi kelebihan kapasitas sebanyak 144.065 jiwa atau kelebihan 109 persen dari total kapasitas sebanyak 132.107 jiwa. 4
Menurut Mentri Hukum dan HAM Yasona Laoly menyatakan, pertumbuhan narapidana makin lama kian meningkat sehingga Lapas dan Rutan mengalami kelebihan kapasitas. Secara khusus, Yasona Laoly menyebut narapidana narkotika sebagai penyumbang terbesar permasalahan di Lapas dan Rutan. 5 Berdasarkan data Badan Nasional Narkotika (BNN) masalah over capacity Lapas atau Rutan cenderung memicu masalah-masalah baru yang tak kalah besarnya karena sejauh ini kasus narkoba menjadi penyumbang terbanyak over capacity Lapas dan Rutan di Indonesia. 6 Berdasarkan fenomena tersebut, BNN merupakan leading sector dalam Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) memandang perlu melakukan langkah yang tepat dan sinergi untuk membantu kelebihan kapasitas Lapas dan Rutan di Indonesia dan salah satu upaya yang dilakukan BNN untuk
1 Soedjono Dirdjosisworo, 1984, Sejarah Dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan) , Armico, Bandung, hlm. 181. 2 Nuraeny, H., & Utami, T. (2019). The Impact Of Over Capacity On Fulfilling The Basic Rights Of The Assisted Citizen In Prison In The Perspective Of Human Right . 317 (IConProCS), 149–152. https://doi. org/10.2991/iconprocs-19.2019.30
3 Dari, D. U. (2021). Dampak Atas Overkapasitas Pada Lapas Tangerang Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 . 4 (2), 4507–4529.
4 Pusat Penilitian, Data,  dan I. B. N. N. (2021). Indonesia Drugs Report. In Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents (Vol. 5, Issue 2, pp. 40–51).
5 Christoforus Ristianto, 2019, Menkumham: Lapas Kelebihan Kapasitas karena NapiNarkotika ”,https:// nasional.kompas.com/read/2018/12/27/13393091/menkumham-lapas-kelebihan-kapasitas-karena-napi-narkotika, Diakses pada Tanggal 25 Maret 2023.
6 https://bnn.go.id/blog/artikel/rehabilitasi-untuk-atasi-over-capacity-lapas-dan-rutan/ , diakses pada Tanggal 25 Maret 2023
meminimalisir adalah rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika menjadi solusi yang konkret. 7
Adanya pandangan bahwa rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika menandakan bahwa pengguna narkotika bukanlah pelaku melainkan korban. Dengan kata lain, bahwa korban juga dapat menjadi pelaku seperti penyalahguna narkotika. 8 Lebih lanjut Romli Atmasasmita menyatakan bahwa untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu sebagaimana yang dikenal dalam kepustakaan kriminologi disebut victimless crime ataukejahatan tanpa korban. 9 Dengan demikian penyalahguna narkotika bukanlah pelaku melainkan korban yang membutuhkan penanganan khusus.
Penyalahguna narkotika merupakan korban yang sekaligus pelaku yang membutuhkan penanganan khusus, bukan hanya penanganan melalui rehabilitasi sosial melainkan secara medis yang belum tentu didapatkan saat di Lapas. Menurut Anang Iskandar Mantan kepala Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Narkotika) adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, tetapi dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap tujuan Undang-Undang tersebut, maka maksud penyalahguna narkotika dalam Pasal 127 10 UU Narkotika dikonstruksikan dengan pasal di luar pasal pengguna tersebut sehingga berorentasi pada pengguna atau penyalahguna bukan tindakan rehabilitasinya. 11
Berdasarkan data dari Kepala BNN Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose dalam kuliah umum dan peresmian kampus Universitas Negeri Padang Bersih Narkoba mengungkapkan terjadi peningkatan prevalensi pengguna narkoba di Indonesia. Pada tahun 2019, prevelensi pengguna narkoba di Indonesia sebesar 1,80 persen atau 3,41 juta jiwa, dan pada 2021 sebesar 0,15 persen, sehingga menjadi 1,95 persen atau 3,66 juta jiwa. Artinya terjadi peningkatan prevelensi penyalahguna narkotika di Indonesia.
Penyalahguna narkotika walaupun sudah mendapatkan pembinaan di Lapas, namun cenderung menggunakan narkotika kembali. Oleh karena itu, penyalahguna narkotika lebih membutuhkan rehabilitasi daripada sanksi pidana. Hal ini merujuk pada salah satu tujuan dari pemidanaan itu sendiri yakni utilitarian (kemanfaatan). Apakah dengan memberikan hukuman pidana terhadap penyalahguna narkotika mendapatkan kemanfaatan? Padahal penyalahguna narkotika membutuhkan rehabilitasi baik secara medis maupun sosial yang diutamakan dalam menangani penyalahguna narkotika.
Sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika bukan merupakan solusi untuk mencegah terjadinya kejahatan namun akan membuat mereka lebih pintar akan pengetahuan tentang narkotika. Dengan kata lain, bahwa dengan pemenjaraan yang singkat justru akan membawa dampak negatif, yaitu penyalahguna narkotika yang baru mengenal narkotika dapat berguru kepada penjahat yang memiliki pengalaman tentang narkotika dan residivis di penjara sehingga tujuan pemasyarakatan justru tidak tercapai, bahkan sebaliknya. 12 Oleh sebab itu, pemidanaan bagi penyalahguna narkotika bukan merupakan solusi yang tepat, rehabilitasi baik secara medis maupun sosial yang diutamakan dalam
7 ibid
8 Bambang waluyo, 2011, Viktimologi  Perlindungan Korban dan Saksi , Sinar Grafika, Jakarta, hlm 13-14. 9 ibid 10   Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 11 http://pelitabatak.com/news/Anang-Iskandar--Pengguna-Narkoba-Harus-Direhabilitasi--Bu- kan-Dipenjarakan , diakses pada Tanggal 25 Maret 2023. 12   Andi Hamzah, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia , PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 26.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 400~406
menangani penyalahguna narkotika guna mengurangi kelebihan kapasitas yang ada di Lapas maupun Rutan. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin menguraikan lebih jauh tentang bagaimana Relevansi Antara Rehabilitasi Pengguna Narkotika dengan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang Mengalami Kelebihan Kapasitas.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif 13 untuk mengkaji bagaimana relevansi antara rehabilitasi penyalahguna narkotika dengan lembaga pemasyarakatan di Indoensia yang mengalami kelebihan kapasitas, kemudian penelitain ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Untuk memperoleh bahan hukum teknik yang digunakan adalah studi dokumen dan studi literatur yang meliputi pencarian, pengumpulan, dan pengelompokan bahan hukum yang didapatkan. Selanjutnya bahan hukum tersebut diteliti, dianalisis, dan dikembangkan dalam pembahasan yang metodis dan dikaitkan dengan tema penulisan dan rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dalam menganalisisi bahan hukum dengan mengumpulakan seluruh bahan hukum yang didapatkan, kemudian diinventarisasi, klasifikasi dan kemudian dianalisis guna menguraikan permasalahan hukum yang ada

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Narkotika Narkotika sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Secara terminologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit, menenangkan syaraf, dan meimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. 14
Narkotika diperbolehkan untuk keperluan medis, namun jika disalahgunakan atau tidak berdasarkan resep dokter dapat menimbulkan bahaya untuk kesehatan baik secara fisik maupun secara mental. 15 Artinya, penyalahgunaan narkotika di luar indikasi medik, tanpa resep dari dokter, maka penggunaan narkotika tersebut bersifat patologik atau menimbulkan kelainan sehingga dapat menghambat dalam melaksanakan aktifitas baik di rumah, sekolah, kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial.
Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika, bahwa korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau, diancam untuk menggunakan narkotika. Artinya, yang dimaksud penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Namun disisi lain, penyalahguna narkotika juga merupakan korban sekaligus pelaku. Jika merujuk pada penjelasan Pasal 54 UU Narkotika tersebut melihat korban penyalahguna narkotika secara sempit yakni penyalahguna
13 Benuf, Kornelius, and Muhammad Azhar. 2020. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrud- men Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” Gema Keadilan 7 (1): 20–33
14 KBBI, Pusat Bahasa,2012, Edisi Keempat, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, hlm. 952
15 Hamamah, F. (2021). THE REHABILITATION ON VICTIMS OF DRUGS ABUSE IN JUDI- CIAL DEVELOPMENT. International Journal of Law Recontruction , 5 (2), 354–366 .
narkotika tanpa keinginannya atau adanya daya paksa dari orang lain bukan keinginan diri sendiri. Lalu timbul pertanyaan “bagaimana dengan penyalahguna narkotika yang menggunakan karena kemauan sendiri? Apakah tidak disebut sebagai korban penyalahguna narkotika?” Dari pertanyaan tersebut, artinya orang yang menggunakan narkotika karena kemauan sendiri atau disebut juga pencandu narkotika 16 tidak akan memperoleh rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Hal ini menandakan bahwa UU Narkotika tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan utilitarian yang mengutamakan kemanfaatan dalam menjatuhkan sanksi, yang mana sanksi yang bermanfaat untuk penyalahguna narkotika adalah rehabilitasi.
Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 16 dan 17 UU Narkotika telah mengatur terkait rehabiliasi yang dibagi menjadi dua yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis merupakan suatu proses pengobatan yang dilakukan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantugan narkotika. Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat. Artinya, rehabilitasi medis maupun sosial terhadap penyalahguna atau pecandu narkotika adalah salah satu cara untuk menyelamatkan para penyalahguna dari lingkaran narkotika.
Penyalahguna narkotika merupakan korban sehingga wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga, bahwa pecandu narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika, baik yang sedang menjalani proses penyidikan dan penuntutan serta persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan di lembaga rehabilitasi. 17
Rehabilitasi yang dilakukan terhadap pecandu maupun penyalahguna narkotika dilakukan sesuai keputusan Hakim karene Hakim yang memutuskan apakah yang bersangkutan menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan bukti yang dihadirkan pada saat   persidangan. Artinya, terdapat proses pemeriksaan di pengadilan terlebih dahulu sebelum adanya putusan hakim untuk menentukan penyalahguna narkotika direhabilitasi atau tidak. Hal ini merujuk pada ketentuan yang di atur dalam Pasal 103 UU Narkotika:
1.   Hakim yang memeriksa perkara Pecandu narkotika dapat:
a.    Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;
b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
2.   Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Sama dengan pecandu narkotika, penyalahguna narkotika ditetapkan melalui putusan pengadilan terkait direhabilitasi atau tidak. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika yang menyatakan bahwa dalam hal penyalahguna dapat dibuktikan atau
16   Pasal 1 angka 13 UU Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
17   Tri Jata Ayu Pramesti, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt560211ea73636/ta- ta-cara-pengajuan-permohonan-rehabilitasi-narkotika , diakses pada Tanggal 1 Mei 2023.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 402~406
terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Artinya, penyalahguna maupun pecandu narkotika yang dapat menjalani rehabilitasi atau sanksi pidana semuanya ada pada putusan hakim di pengadilan berdasarkan bukti selama proses persidangan.
Selain itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Pada SEMA tersebut, pendekatan yang digunakan adalah menggeser paradigma dan tindakan pada pengguna narkotika. Semula, pengguna narkotika diposisikan sebagai pelaku tindak pidana sehinggga di tonjolkan adalah efektivitas penegakan hukum. Namun sebaliknya paradigma tersebut coba diubah dengan memposisikan pengguna narkotika sebagai korban yang membutuhkan penanganan baik secara medis maupun sosial. Artinya, disahkanya SEMA tersebut secara tidak langsung menyatakan penggunaka narkotika sebagai korban dan sudah seharusnya mendapatkan rehabilitasi baik secara medis maupun rehabilitasi sosial. Berdasarkan Undang-undang dan SEMA tersebut maka tujuan dari rehabilitasi yaitu supaya pelaku penyalahgunaan narkotika tidak lagi mempunyai ketergantungan terhadap narkotika   serta   tidak   menggunakannya   kembali. 18
Pada tahun 2022, BNN telah merehabilitasi 31.868 jiwa di tempat rehabilitasi BNN dan mitranya. 19 Sedangkan pengguna narkotika di Indonesia sejumlah 52.939. Jika di lihat dari presentase yang direhabilitasi oleh BNN dan mitranya dengan jumlah pengguna narkotika terlihat bahwa tidak semua pengguna narkotika mendapatkan rehabilitasi, namun sebaliknya hanya mendapatkan sanksi pidana di Lapas. Lapas khusus narkotika di Indonesia terdapat 25 Lapas. Adapun 25 Lapas khusus narkotika dan jumlah penghuni Lapas baik sebagai Terpidana maupun tahanan, sebagai berikut:

## Tabel.1 Jumlah Narapidana dan Tahanan di Lapas Khusus Narkotika di Seluruh Indonesia
No UPT Kanwil Narapi- dana Tahanan Jumlah Kapasitas 1 Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta DKI Jakarta 1.879 14 1.893 1.084 2 Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa Sulawesi Se- latan 1.121 1 1.122 360 3 Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin Sumatera Selatan 1.095 3 1.1098 484 4 Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda Kalimantan Timur 968 0 968 352 5 Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Jambi 766 54 820 362 6 Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkal Pinang Bangka Beli- tung 708 164 8782 450 7 Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjung Pinang Kepulauan Riau 668 0 668 620 8 Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti Suamatera Selatan 606 51 657 289 9 Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung Lampung 485 1 486 668
18 Sutarto, S. (2021). Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Peny- alahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia , 2 (1),
115–135.https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.18 19   Alfikri,  Ahmad. (2022). 31.868 orang direhabilitasi narkoba sepanjang tahun 2022 . Sindonews. Com. https://nasional.sindonews.com/read/983479/13/bnn-31868-orang-direhabilitasi-narkoba-sepanjang-ta- hun-2022-1672405965
10 Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura Papua 485 47 532 308 11 Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan Kalimantan Tengah 473 3 476 200 12 Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur Jawa Barat 426 0 426 160 13 Lapas Narkotika Ke- las IIA Pamekasan Jawa Timur 421 0 421 1.234 14 Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai Riau 376 13 389 198 15 Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung Jawa Barat 357 74 431 793 16 Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat Sumatera Utara 324 5 329 915 17 Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon Jawa Barat 317 0 317 455 18 Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto Sumatera Barat 315 0 315 210 19 Lapas Narkotika Kelas IIB Langsa Aceh 302 8 310 469 20 Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli Aceh 219 0 219 468 21 Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan Kalimantan Selatan 209 54 263 800 22 Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta DIY 180 44 224 565 23 Lapas Narkotika Kelas IIA Pematang Siantar Sumatera Utara 132 9 141 420 24 Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan Jawa Tengah 85 1 86 250 25 Lapas Narkotika Kelas IIB Purwokerto Jawa Tengah 60 0 60 250 JUMLAH 12.997 546 13.523
Sumber: Dirjenpas
Dari jumlah Lapas Narkotika yang ada di Indonesia di atas terdapat 25 Lapas Khusus Narkotika. Artinya, dari 38 Provinsi di Indoensia masih terdapat 20 provinsi yang belum memiliki Lapas khusus narkotika yakni Provinsi Bengkulu, Kalimatan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Banten, Bali, NTT, NTB, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Tidak adanya Lapas khusus narkotika di provinsi-provinsi tersebut berdampak pada penanganan terhadap penyalahguna maupun pengguna narkotika secara komperhenship sehingga hal tersebut menjadi salah satu hambatan untuk memberikan penanganan rehabilitasi baik secara medis maupun sosial mengingat tempat rehabilitasi yang disediakan oleh BNN dan mitranya terbatas. Selain itu, jumlah narapidana dan tahanan dengan total 13.523, terdapat 13 Lapas yang kelebihan kapasitas dan 12 Lapas yang tidak kelebihan kapasitas. Artinya, tidak semua Lapas khusus narkotika kelebihan kapasitas namun sebagian yang kelebihan kapasitas.
Kelebihan kapasitas Lapas merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah karena sekitar 50 persen penghuni Lapas merupakan pengguna
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 404~406
narkotika. 20 Hal ini terjadi karena masih terdapat 20 Provinsi di Indonesia yang belum memiliki Lapas khusus narkotika sehingga penyalahguna narkotika harus dimasukkan ke dalam Lapas umum atau yang bukan Lapas khusus narkotika. Oleh karena itu, antara kelebihan kapasitas Lapas di Indonesia dan pengguna narkotika memiliki relevansi satu sama lain dan untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas Lapas tersebut perlu mengubah sistem peradilan di Indoensia. Hal ini merujuk pada pandangan Maidina Rahmawati dari Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia sangat bergantung pada pidana penjara sebagai hukuman utama. 21 sehingga kelebihan kapasitas lapas tidak dapat dihindarkan. Jika sistem peradilan atau sitem pemidanaan di Indonesia mengutamakan pemidanaan pidana pejara, maka hal ini bertentangan dengan pandangan utilitarian . Menurut utilitarianisme , kegiatan yang dianggap baik adalah yang bermanfaat, membawa manfaat, dan menguntungkan, sedangkan perbuatan yang buruk adalah yang mengakibatkan rasa sakit dan kerugian. 22 Keadaan atau situasi yang akan dihasilkan oleh penjatuhan pidana itulah yang dicermati dalam pandangan utilitarian terhadap pemidanaan, yang memandangnya dari segi manfaat atau kegunaannya.
Pemidanaan yang diberikan guna memperbaiki sikap atau tingkah laku narapidana dengan melalui pembinaan untuk mencegah narapidana melakukan kejahatan yang sama. Apakah dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pengguna atau penyalahguna narkotika dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku mereka supaya tidak mengulangi tindak pidana tersebut. Berdasarkan tujuan dari pemidanaan utilitarian, maka dengan menjatuhkan saksi pidana kepada pengguna atau penyalahguna narkotika, maka mereka tidak mendapatkan manfaatnya namun menambah pengetahuan mereka tentang berbagai macam tindak pidana narkotika itu sendiri. Dalam hal ini, yang dibutuhkan oleh penyalahguna narkotika adalah mendapatkan rehabilitasi baik secara medis maupun sosial.
Rehabilitasi sangat efektif untuk penyalahguna narkotika karena mereka sebagai penyalahguna narkotika membutuhkan penanganan yang komperhenshif guna melepaskan ketergantungan mereka dari narkotika. Hal tersebut sejalan dengan teori pemidanaan kontemporer yaitu teori rehabilitasi, rehabilitasi sebagai tujuan pemidanaan bukanlah suatu hal yang baru. Thomas Aquinas dari prespektif Katolik memisahkan antara pidana sebagai pidana dan pidana sebagai obat. Rehabilitasi adalah pidana sebagai obat, yang berarti bahwa pelaku harus diubah menjadi lebih baik agar dia diterima oleh komunitasnya ketika dia kembali ke masyarakat dan berhenti mengulangi perbuatan jahatnya.

## D. KESIMPULAN
Salah satu penyebab terjadinya kelebihan kapasitas yang terjadi di Lapas disebabkan karena jumlah narapidana dan tahanan narkotika yang terus meningkat. Dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada pengguna atau penyalahguna narkotika yang tidak terindikasi sebagai jaringan narkotika baik sebagai Bandar, Pengedar, Penadah dan
20  CNN Indonesia. (n.d.). Yasonna Tuding UU Narkotika Biang Kerok Lapas Over Kapasitas . CNN Indone- sia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210908205134-12-691689/yasonna-tuding-uu-narkotika-biang-ker- ok-lapas-over-kapasitas 21 ibid
22 Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? Jurnal Konstitusi , 19 (2), 268. https://doi.org/10.31078/ jk1922
Produsen namun merupakan pengguna semata merupakan bentuk ketidaksadaran atau tidak pahamnya penegak hukum dalam memahami Undang-Undang tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Oleh karena itu, dengan merehabilitasi pengguna narkotika merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi kelebihan kapasitas Lapas di Indoensia. Walaupun dengan merehabilitasi penyalahguna atau pengguna narkotika tidak cukup memberikan efek jera terhadap pengguna narkotika namun, hal itu dapat mengurangi kelebihan kapasitas yang ada di Lapas. Disisi lain, sistem pemidanaan di Indonesia masih menerapkan tujuan pemidanaan absolut atau pembalasan sebagai proses akhir dari sistem peradilan. Padahal tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah bagaimana mengubah perilaku seseorang supaya tidak mengulangi tindak pidana tersebut bukan sebaliknya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Andi Hamzah, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia , PT Pradnya Paramita, Jakarta
Bambang waluyo, 2011, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi , Sinar Grafika, Jakarta
KBBI, Pusat Bahasa,2012, Edisi Keempat, Penerbit Gramedia Pustaka Utama
Soedjono Dirdjosisworo, 1984, Sejarah Dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan) , Armico, Bandung
Artikel Jurnal:
Benuf, Kornelius, and Muhammad Azhar. 2020. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” Gema Keadilan 7 (1): 20–33
Dari, D. U. (2021). Dampak Atas Overkapasitas Pada Lapas Tangerang Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 . 4 (2), 4507–4529.
Hamamah, F. (2021). The Rehabilitation On Victims Of Drugs Abuse In Judicial Development. International Journal of Law Recontruction , 5 (2), 354–366.
Nuraeny, H., & Utami, T. (2019). The Impact Of Over Capacity On Fulfilling The Basic Rights Of The Assisted Citizen In Prison In The Perspective Of Human Right . 317 (IConProCS), 149–152. https://doi.org/10.2991/iconprocs-19.2019.30
Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? Jurnal Konstitusi , 19 (2), 268. https://doi.org/10.31078/jk1922
Pusat Penilitian, Data,  dan I. B. N. N. (2021). Indonesia Drugs Report. In Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents (Vol. 5, Issue 2, pp. 40–51).
Sutarto, S. (2021). Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia , 2 (1), 115–135.https://doi.org/10.51749/ jphi.v2i1.18
World wide web:

## 406~406
Alfikri,  ahmad. (2022). 31.868 orang direhabilitasi narkoba sepanjang tahun 2022. Sindonews.Com. https://nasional.sindonews.com/read/983479/13/bnn- 31868-orang-direhabilitasi-narkoba-sepanjang-tahun-2022-1672405965
Tri Jata Ayu Pramesti,https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ lt560211ea73636/tata-cara-pengajuan-permohonan-rehabilitasi-narkotika, diakses pada Tanggal 1 Mei 2023.
Christoforus Ristianto, 2019, Menkumham: Lapas Kelebihan Kapasitas karena NapiNarkotika”,https://nasional.kompas.com/read/2018/12/27/13393091/ menkumham-lapas-kelebihan-kapasitas-karena-napi-narkotika, Diakses pada Tanggal 25 Maret 2023.
https://bnn.go.id/blog/artikel/rehabilitasi-untuk-atasi-over-capacity-lapas-dan-rutan/