## MEDIA WISATA
ISSN 16935969 - EISSN 26858436 Volume 22, Number 1, 2024 http://jurnal.ampta.ac.id/index.php/MWS Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA, Yogyakarta, Indonesia

## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG DESA WISATA DI DESA KAREDOK KECAMATAN JATIGEDE KABUPATEN SUMEDANG
*Rizki Raynaldi 1 , Ruslan Budiarto 2 , Fitri Rahmafitria 3 1-3 Magister Pariwisata, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia, Email: rizkiraynaldi@upi.edu *(author corespondensi)

## ABSTRACT
The  development  of  tourist  villages  in  Indonesia  is  currently showing quite a significant increase. The government has a role in establishing  policies  and  regulations  used  as  a  guide  for  the development  of  tourism  villages.  Karedok  Village  is  a  tourist destination  located  in  Jatigede  District,  Sumedang  Regency.  In 2023,  the  regional  government  of  Sumedang  Regency  enacted regional rule Number 1 of 2023 regarding Tourism Villages to serve as a guideline for managing tourism villages. This research intends to evaluate the efficacy of applying these Regional Regulations in Karedok  Village.  The  research  methodology  used  is  qualitative descriptive  analysis.  The  discussion  results  indicate  that  the regulations  in  Karedok  Village  have  not  been  implemented
effectively.  Causes  include  lack  of  collaboration  among  village  institutions,  limited community  participation,  ineffective  tourism  promotion,  and  lack  of  facilities  and infrastructure.  By  establishing  a  solid  and  effective  Tourism  Village  management,  the purpose is to boost economic growth and achieve sustainable, community-based tourism in Karedok Village.
Keywords: Policy Analysis; Local regulation; Tourism Village

## PENDAHULUAN
Pengembangan  desa  wisata  tidak  lepas  dari  beberapa  tujuan  yang  menjadi prioritas utama yaitu untuk mempertahankan keberagaman budaya, alam, tradisi lokal, dan peningkatan ekonomi kepada komunitas lokal atau masyarakat setempat (Wahyuni, (2019); Putra dan Ariana, (2021). Dengan adanya kunjungan wisatawan, komunitas setempat dapat mengembangkan usaha mikro seperti kerajinan tangan, kuliner  tradisional  dan  pemanduan  wisata  lokal.  Pendapatan  dari  pariwisata  ini dapat  digunakan  untuk  memperbaiki  infrastruktur  desa,  pengembangan  sumber daya,  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Namun, untuk mencapai kesuksesan, pengembangan desa wisata juga menuntut kerjasama
Article History Submitted:
17 February 2024 Reviewed: 16 March 2024 Accepted: 17 April 2024 Published: 15 May 2024
yang  erat  antara  pemerintah,  masyarakat  lokal,  dan  pihak-pihak  terkait  lainnya. Keterlibatan  aktif  masyarakat  dalam  perencanaan  dan  pengelolaan  pariwisata adalah kunci utama dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan desa wisata.
Salah  satu  peran  pemerintah  terhadap  pengembangan  desa  wisata  adalah dengan  mengeluarkan  kebijakan  atau  peraturan  yang  menjadi  acuan  dalam pengembangan  desa  wisata.  Namun,  proses  implementasi  dari  suatu  kebijakan tidak  jarang  menemukan  kendala.  Seperti  pada  penelitian  Cahyaningrum  (2021) mengenai  peninjauan  proses  implementasi  kebijakan/peraturan  daerah  dalam pengembangan  Desa  Wisata  Kalongan  di  Kabupaten  Semarang,  Jawa  Tengah. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa terdapat empat variabel atau faktor kritis dalam  implementasi  kebijakan  publik,  yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi, dan  struktur  birokrasi  (Edward  III model ).  Penelitiannya  menemukan  bahwa implementasi  kebijakan  di  Desa  Wisata  Kalongan  terkendala  oleh  1)  komunikasi yang belum maksimal antara pemerintah dan masyarakat setempat, 2) sumber daya yang kurang memadai, 3) disposisi yang belum dilaksanakan dengan baik ditandai pada aspek pengangkatan birokrat yang belum memadai, dan 4) struktur birokrasi yang belum maksimal dan birokrat yang kurang kompeten dalam bidang pariwisata. Selain itu ada juga riset yang dilakukan oleh Jupir (2013) mengenai Implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Manggarai Barat, ada beberapa faktor yang membuat implementasi kebijakan tersebut terhambat, yaitu ketersediaan  sumber  daya  pendukung  implementasi  belum  dialokasikan  dengan jelas,  komunikasi  dan  koordinasi  belum  berjalan  optimal  dan  adanya  kondisi eksternal berupa faktor sosial, ekonomi, dan politik.
Pada awal tahun 2023 Kabupaten Sumedang mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Desa Wisata, dimana peraturan ini dijadikan acuan dalam penetapan desa wisata, salah  satunya mulai diterapkan di Desa Wisata Karedok yang terletak di Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang. Karena memiliki kondisi alam atau lingkungan dan budaya yang unik, Desa Karedok mencanangkan sendiri menjadi Desa Wisata sejak tahun 2019, sebelum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 ditetapkan pada 16 Maret 2023. Namun, sampai saat ini  Desa  Karedok  sebagai  Desa  Wisata  belum  mengalami  perkembangan  yang signifikan.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Desa Wisata di Desa Karedok yang kurang lebih sudah diterapkan selama setengah tahun.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  pada pengembangan tata kelola Desa Wisata Karedok yang lebih baik dan efektif serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan Desa Karedok.
Kabupaten Sumedang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat, terdiri dari 26 kecamatan yang terbagi ke dalam 270 desa dan 7 kelurahan dengan berbagai potensi  sumber  daya  tersebar  di  seluruh  wilayah  serta  potensi  pariwisata  yang besar. Kabupaten Sumedang  memiliki banyak potensi dan daya tarik desa wisata dengan  keunikan  karakteristik  alam  dan  budayanya.  Menindaklanjuti  semua  itu, pemerintah  daerah  mengeluarkan  kebijakan  yang  dituangkan  dalam  Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Desa Wisata. Peraturan daerah ini terdiri dari 12 BAB mencakup Ketentuan Umum, Penetapan Desa Wisata, Pembangunan Desa Wisata, Pengelolaan Desa Wisata, Pengembangan Desa Wisata, Kewenangan  Pemerintah  Daerah,  Penghargaan,  Peran  Serta  Masyarakat,
Koordinasi, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Sistem Informasi Desa Wisata.
Secara  umum,  kebijakan  pariwisata  dibuat  sebagai  usaha  memberikan kepastian  kepada  wisatawan  dan  masyarakat  terkait  dengan  pengembangan pariwisata, sehingga dapat memaksimalkan manfaat pariwisata kepada pemangku kepentingan dan meminimalkan efek negatif, biaya, dan dampak lainnya (Suardana, 2013). Kebijakan pariwisata harus beradaptasi untuk mempertahankan daya saing, memerlukan kemitraan yang seimbang antara sektor pemerintah maupun swasta untuk beradaptasi dengan perubahan industri (Fayos-Solá, 1996).
Menurut Quade dalam Dunn, (2003:95), analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi yang dapat menjadi landasan bagi  para  pembuat  kebijakan  dalam  membuat  keputusan.  Selain  itu,  (Dunn, 2003:608)  juga  menjelaskan  bahwa  evaluasi,  yang  diartikan  dengan  penaksiran ( appraisal ),  pemberian  angka  ( rating ),  dan  penilaian  ( assessment ),  berhubungan dengan  nilai  serta  manfaat  dari  hasil  kebijakan.  Evaluasi  berkenaan  dengan informasi mengenai kinerja sebuah kebijakan, sehingga dapat dilihat seberapa jauh kebijakan  mampu  memberi  sumbangan  terhadap  tujuan  dan  sasaran.  Dalam pelaksanaan  evaluasi  kebijakan,  terdapat  kriteria  umum  yang  dapat  dijadikan sebagai dasar bagi evaluator untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan atau program.
Penggambaran kriteria-kriteria evaluasi kebijakan menurut (Dunn, 2003:610) meliputi  enam  tipe,  yaitu  1)  efektifitas,  yaitu  berkaitan  dengan  hasil  yang  telah dicapai; 2) efisiensi, yaitu berkaitan dengan usaha apa saja yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan; 3) kecukupan, yaitu berkaitan dengan pencapaian yang diharapkan apakah dapat memecahkan masalah; 4) perataan, yaitu berkaitan dengan  biaya  yang  telah  dibagikan  secara  merata  pada  berbagai  kelompok dimasyarakat;  5)  responsivitas,  yaitu  berkaitan  dengan  respon  atau  tingkat kepuasan  dalam  suatu  kebijakan  yang  menyangkut  kebutuhan  kelompok masyarakat; dan 6) ketepatan, yaitu berkaitan dengan hasil atau tujuan yang dicapai dapat bermanfaat dan berjalan secara efisien.
Menurut  Yoeti  dalam  Zakaria  (2014)  Desa  Wisata  adalah  sebuah  kawasan pedesaan  yang  memiliki  beberapa  karakteristik  khusus  untuk  menjadi  daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif  masih  asli.  Selain  itu,  beberapa  faktor  pendukung  seperti  makanan  khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar  faktor-faktor  tersebut,  alam  dan  lingkungan  yang  masih  asli  dan  terjaga merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata.
Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 pada BAB II disebutkan bahwa suatu  desa  dapat  ditetapkan  menjadi  Desa  Wisata  apabila  memenuhi  beberapa kriteria dasar yang sudah ditentukan, antara lain: 1) desa tersebut memiliki potensi Daya Tarik Wisata (termasuk Wisata Alam, Wisata Budaya, dan Wisata Buatan), 2) memiliki  komunitas  masyarakat  yang  tinggal  di  wilayah  tersebut  serta  memiliki sikap  menerima  dan  komitmen  yang  kuat  sebagai  tuan  rumah/ host dengan Wisatawan  sebagai  tamu/ guest untuk  dapat  saling  berinteraksi,  menghargai  dan memberikan manfaat yang saling menguntungkan, 3) memiliki potensi sumber daya lokal serta kelembagaan pengelolaan yang memadai untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata, 4) memiliki peluang dan dukungan ketersediaan
fasilitas dan sarana dan prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata dan 5) memiliki  potensi  dan  peluang  pasar  Wisatawan  sebagai  unsur  pendukung kesinambungan pengembangan Desa Wisata. Lebih lanjut dalam peraturan daerah tersebut  dijelaskan  bahwa  klasifikasi  desa  wisata  berdasarkan  kriteria  tersebut meliputi desa rintisan, berkembang, maju dan mandiri.
Pariwisata  merupakan  salah  satu  sektor  terpenting  dalam  pembangunan daerah. Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam penyusunan kebijakan dan  perencanaan  untuk  menjadi  acuan  dalam  pembangunan  dan  menciptakan sinergisitas antar pemangku kepentingan. Salah satu modal potensi yang dimiliki oleh  Kabupaten  Sumedang  dalam  pengembangan  pariwisata  adalah  potensi berbasis sumber daya lokal. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Desa Wisata dibuat untuk mendukung pengambangan pariwisata berbasis sumber daya lokal tersebut.
Dengan adanya kebijakan mengenai desa wisata ini, diharapkan pengembangan dan  pengelolaan  desa  wisata  menjadi  lebih  terstruktur  dalam  mencapai  tujuan. Kebijakan pariwisata mendukung keseimbangan antara tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mempromosikan konsep pariwisata yang berkelanjutan, tangguh, dan kuat (Lampropoulos dkk., 2021).
Menurut  Yoeti  dalam  Zakaria  (2014)  Desa  wisata  adalah  sebuah  kawasan pedesaan  yang  memiliki  beberapa  karakteristik  khusus  untuk  menjadi  daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif  masih  asli.  Selain  itu,  beberapa  faktor  pendukung  seperti  makanan  khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar  faktor-faktor  tersebut,  alam  dan  lingkungan  yang  masih  asli  dan  terjaga merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata.
Pembangunan Desa Wisata sendiri bertujuan untuk melestarikan budaya lokal, pembangunan  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  lingkungan  yang  berkelanjutan. Sedangkan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Desa Wisata yaitu untuk menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara  dan  tradisi  yang  berlaku  di  masyarakat  Desa  Wisata  dan  peningkatan pertumbuhan  ekonomi.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Bartholo  et  al.,  (2008), pariwisata berbasis masyarakat yang berlandaskan pada pembangunan yang adil dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang menerima masuknya wisatawan, jika kebutuhan masyarakat lokal dipertimbangkan dan manfaatnya dapat diciptakan.
Spillane  dalam  Sugiyarto  dan  Amaruli  (2018)  mengatakan  bahwa  industri pariwisata jika ditinjau dari segi budaya, secara tidak langsung memberikan peran penting bagi perkembangan budaya Indonesia karena dengan hadirnya pariwisata di  suatu  daerah  maka  dapat  memperkenalkan  keragaman  budaya  yang  dimiliki daerah  tersebut  seperti  kesenian  tradisional,  upacara-upacara  agama  atau  adat yang  menarik  perhatian  wisatawan  asing  dan  wisatawan  domestik.  Industri pariwisata  yang  berkembang  dengan  pesat  memberikan  pemahaman  dan pengertian  antar  budaya  melalui  interaksi  wisatawan  dengan  masyarakat  lokal tempat daerah wisata tersebut berada.

## METODE
Penelitian  dilakukan  di  Desa  Karedok,  Kecamatan  Jatigede,  Kabupaten Sumedang.  Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  jenis  penelitian deskriptif  kualitatif,  di  mana  variabel  penelitian  yang  akan  dikaji  terdiri  dari  1) efektivitas  implementasi  peraturan  daerah;  2)  sarana,  prasarana,  dan  aktivitas pariwisata; dan 3) pengelolaan desa wisata, dengan subjek penelitian terdiri dari Kepala Desa Karedok, Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Karedok dan Masyarakat Desa Karedok.
Data  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer berupa 1) wawancara kepada subjek penelitian untuk menggali informasi lebih dalam mengenai pengelolaan Desa Wisata Karedok, sehingga dapat diperoleh informasi mengenai sejauh mana peraturan daerah sudah dijalankan; 2) observasi lingkungan  atau  wilayah  Desa  Karedok  terhadap  sarana  prasarana  penunjang pariwisata, aktivitas pariwisata, serta respon masyarakat sekitar desa wisata; dan 3)  dokumentasi  meliputi  pengumpulan  data  yaitu  mencatat  semua  hal  yang berkaitan  dengan  pengelolaan  desa  wisata.  Sedangkan  untuk  data  sekunder diperoleh  laporan,  arsip  dan  dokumen  serta  data  dan  informasi  lain  yang  ada hubungannya dengan penelitian ini.

## Gambar 1. Tahapan penelitian
Instrumen utama didalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri dimana memiliki peran sebagai  pengumpul data primer dan sekunder  serta bertindak menggunakan alat bantu  berupa  pedoman  wawancara,  alat  dokumentasi  serta  dokumen  terkait  yaitu “Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Desa Wisata”. Dengan instrumen tersebut, peneliti mendatangi dan mewawancarai subyek penelitian di Balai Desa Karedok. Setelah itu kami melakukan survey atau observasi lapangan dengan mengunjungi dua dusun  (Dusun 1 & 2),  area  persawahan, dan objek wisata di  sekitar jembatan Sungai Cimanuk yang merupakan akses masuk utama ke Desa Karedok. Selama
proses wawancara dan observasi  lapangan, dokumentasi berupa catatan  dan foto terus dilakukan.
Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas implementasi peraturan daerah ini, maka penulis  melakukan  pendekatan  evaluasi  kebijakan  dengan  menggunakan  6  kriteria evaluasi (Dunn, 2003:610), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Lokasi dan Pembangunan Desa Wisata Karedok
Desa  Karedok  memiliki  luas  wilayah  kurang  lebih  926  Ha  dengan  mayoritas penduduk  bermatapencaharian  sebagai  petani  dengan  sebagian  besar  wilayah merupakan  sawah  dan  hutan  (Gambar  2).  Pada  tahun  2001  Desa  Karedok merupakan  bagian  dari  Kecamatan  Tomo,  namun  setelah  dikeluarkannya Keputusan  Bupati  Sumedang  Nomor  61  Tahun  2001  tentang  Penetapan Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Jatigede di Kabupaten Sumedang, Desa Karedok secara administratif berpindah menjadi wilayah Kecamatan Jatigede.
Gambar 2. Citra Satelit Desa Karedok dari jarak 1 km (Sumber: Google Maps )
Dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2023, perencanaan dan pengembangan Desa  Wisata  dilakukan  dengan  memperhatikan  kepentingan  masyarakat,  nilai agama,  kearifan  lokal  dan  lingkungan  secara  berkelanjutan.  Rencana penyelenggaraan  Desa  Wisata  dilaksanakan  secara  terpadu  dengan  melibatkan masyarakat dan pelaku pariwisata.
Pengelolaan wisata di Desa Karedok sendiri diserahkan kepada kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah BAB  IV,  pasal  14,  bahwa  pengelola  desa  wisata  sebagaimana  dimaksud  dapat berbentuk lembaga desa seperti Pokdarwis atau sejenisnya.
Potensi Desa Wisata Berdasarkan Kriteria Desa Wisata
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi,  Desa  Karedok  cukup  memiliki potensi daya tarik wisata alam berupa perairan Sungai Cimanuk, perbukitan, area persawahan (Gambar 2) dan daya tarik wisata budaya berupa kesenian seperti kuda renggong, tayuban, degung, gondang, serta kearifan lokal seperti “Guar Bumi” atau biasa disebut dengan “Ngarot” yang diadakan pada panen ke tiga setiap tahunnya (Tim  Yayasan  Dawuh  Pasundan  Bandung,  2021),  sehingga  bepotensi  untuk dikembangkankan menjadi sebuah desa wisata.
Selain  potensi  di  atas,  desa  ini  juga  memiliki  1)  komunitas  masyarakat  yang dapat  berkontribusi  terhadap  pengembangan  Desa  Karedok,  2)  potensi  sumber daya lokal serta kelembagaan pengelolaan yang memadai, 3) peluang dan dukungan ketersediaan  fasilitas,  sarana  dan  prasarana  dasar  untuk  mendukung  kegiatan wisata,  dan  4)  memiliki  potensi  dan  peluang  pasar  wisatawan  sebagai  unsur pendukung kesinambungan pengembangan desa wisata. Namun hal tersebut belum maksimal  dikarenakan  belum  ada  bantuan  dari  pemerintah  daerah,  kerjasama antara stakeholder belum  terjalin  dengan  baik,  dan  belum  semuanya  lapisan masyarakat  terlibat  dalam  pengembangan  desa  wisata.  Secara  umum,  dengan potensi-potensi  yang  ada, maka  Desa Karedok  sudah  dapat  memenuhi  mayoritas kriteria desa wisata yang tercantum dalam Bab II Pasal 2, ayat 2 dan 3.
Gambar 3. Bentangan alam di Desa Karedok (dokumentasi peneliti).
Setelah memenuhi kriteria desa wisata, maka selanjutnya adalah penilaian dan penetapan  Desa  Karedok  sebagai  Desa  Wisata.    Namun,  dalam  Peraturan  Daerah Nomor 1 Tahun 2023 belum terdapat penilaian penetapan Desa Wisata, sehingga perlu  adanya  peraturan  turunan  mengenai  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  yang didalamnya  terdapat  ketentuan  lebih  lanjut  tentang  penilaian  penetapan  Desa Wisata, yang sampai akhir tahun 2023 masih dalam proses penyusunan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang. Saat ini, Desa  Karedok  masih  berada  pada  tahap  pengembangan  terutama  dalam memanfaatkan daya tarik wisata alam, sehingga pengelolaan desa wisata juga belum optimal.

## Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 sudah disosialisasikan oleh pemerintah daerah  melalui  Dinas  Pariwisata,  Kebudayaan,  Kepemudaan  dan  Olahraga
Kabupaten Sumedang melalui kepala desa maupun kelompok sadar wisata. Dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan mengenai peran masyarakat maupun peran lembaga yang menjadi aktor utama dalam pengembangan desa wisata.
Dari hasil analisis peneliti, peraturan daerah ini sudah sejalan dengan konsep Community Based Tourism dimana Suansri (2003) mendefinisikan Community Based Tourism (CBT)  sebagai  pariwisata  yang  memperhitungkan  dan  menempatkan keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya, diatur dan dimiliki oleh komunitas, untuk komunitas. Dalam peraturan daerah tentang desa wisata ini tercantum pasal- pasal  yang  menyebutkan  bahwa  kegiatan  pariwisata  harus  melibatkan  peran masyarakat maupun komunitas lokal mulai dari perencanaan, pengelolaan sampai dengan  pengambilan  keputusan.  Masyarakat  lokal  harus  dilibatkan  dalam pengambilan keputusan jika keberlanjutan industri pariwisata ingin tetap berjalan (Andereck dkk., 2007).

## Ketercapaian Tujuan Pengembangan Desa Wisata Karedok
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 dibuat dalam rangka memberikan arah landasan  dan  kepastian  hukum  kepada  semua  pihak  yang  terlibat  dalam pembangunan dan pengembangan  Desa Wisata di Kabupaten Sumedang.  Adapun maksud  dibentuknya  Peraturan  Daerah  tentang  Desa  Wisata  ini  yaitu  untuk memberikan  pedoman  bagi  pengelolaan  dan  pengembangan  kepariwisataan berbasis  kebudayaan  lokal  sesuai  dengan  perencanaan  pembangunan  Daerah Kabupaten, sedangkan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Desa Wisata yaitu  untuk  menjamin  pelestarian  nilai-nilai  budaya  lokal  yang  memuat  struktur kehidupan,  tata  cara  dan  tradisi  yang  berlaku  di  masyarakat  Desa  Wisata  dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Saat  ini  pemerintah  kabupaten  melalui  dinas  –  dinas  terkait  maupun pemerintah  desa  belum  secara  maksimal  memberikan  dukungan  yang  maksimal dalam pengembangan Desa Wisata. Belum ada program-program yang efektif dalam pengembangan desa wisata dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang wisata belum difokuskan sehingga berpengaruh terhadap proses pengembangan kawasan yang sampai saat ini belum begitu mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam rangka  mencapai  keberhasilan  pengembangan  desa  wisata  sebagaimana  yang disampaikan  Fuqoha  (2021),  dibutuhkan  berbagai  macam  rencana  dan  strategi yang  didalamnya  melibatkan  semua  pihak,  mulai  dari  peningkatan  aksesibilitas, fasilitas  serta  kerja  sama  antar  pihak.  Sinergisitas  antar  stakeholder  merupakan komponen  paling  penting  dalam  menentukan  keberhasilan  pengembangan  desa wisata.

## Tingkat Penghargaan yang Diraih Desa Wisata Karedok
Desa Karedok masih dalam proses pengajuan legal-formal secara administrasi sebagai  desa  wisata  di  Kabupaten  Sumedang.  Belum  ada  pembinaan  atau pengawasan secara intensif dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata, Kebudayaan,  Kepemudaan  dan  Olahraga  Kabupaten  Sumedang.  Namun  dalam pelaksanaannya Desa karedok ini telah menetapkan diri sebagai desa wisata pada tahun 2019.
Desa  Karedok  sendiri  sudah  pernah  mengikuti  kegiatan  perlombaan  tingkat nasional seperti Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022 yang diselenggarakan oleh  Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif,  dimana  dalam  perlombaan
tersebut terdapat tujuh aspek penilaian yaitu daya tarik pengunjung, homestay, digital dan kreatif, suvenir, toilet umum, penerapan cleanliness,  health,  safety,  and  environment sustainability (CHSE),  serta kelembagaan desa. Dari hasil penilaian perlombaan tersebut Desa Karedok masuk kedalam klasifikasi Desa Rintisan. Masih banyak hal yang perlu ditingkatkan, seperti dari  segi  sarana  dan  prasarana  wisata  yang  masih  terbatas  dan  diperlukan pengembangan lebih lanjut, selain itu diperlukan juga pendampingan yang intensif, baik  dari  pemerintah  maupun  swasta  karena  kesadaran  masyarakat  terhadap potensi wisata dirasa masih rendah.

## Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Karedok
Keberadaan  masyarakat  di  sebuah  destinasi  desa  wisata  mempunyai  peran sangat penting dalam menentukan kesuksesan pengembangan Desa Wisata, namun pada kenyataannya belum terjalin kerjasama yang baik antar stakeholder dengan masyarakat  membuat  peran  dan  partisipasi  masyarakat  rendah  dalam pengambangan desa wisata.
Riset  mengenai  peran  masyarakat  dan  kelembagaan  sudah  dilakukan  dalam beberapa  penelitian,  seperti  dalam  penelitian  Juwita  dkk.  (2017)  pengembangan desa wisata tidak akan berhasil apabila masyarakat belum memahami konsep dasar desa wisata, masyarakat dituntut untuk bisa lebih kreatif dan inovatif serta dapat memaksimalkan  pemanfaatan  potensi  alam  yang  dimiliki.  Selain  itu  komunikasi yang  baik  antara  masyarakat  dengan  berbagai  pemangku  kepentingan  sangat penting  dalam  pengembangan  pariwisata  sebagaimana  disampaikan  oleh Rahmafitria  dkk.  (2018)  mengenai  analisis  persepsi  pengelola  dan  masyarakat dalam pengembangan program pelibatan masyarakat di Wana Wisata Kawah Putih melalui pendekatan 10 prinsip dasar Community Based Tourism yang dikeluarkan UNEP  dan  WTO,  hasil penelitian  tersebut  menunjukan  bahwa  antara  masyarakat dan  pengelola  harus  memahami  kendala  dan  kesulitan  masing-masing  dengan menjalin komunikasi yang baik agar tidak terhindar dari konflik.
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  peneliti,  partisipasi  masyarakat dalam  pengembangan  desa  wisata  belum  pada  tahapan  yang  mendukung keberadaan sebuah desa wisata. Partisipasi masyarakat baru terlibat pada kegiatan atau  acara  adat  yang  rutin  dilaksanakan  setiap  tahunnya.  Selain  itu  adanya kelembagaan seperti Kelompok Sadar Wisata dan Lembaga Adat Desa yang berada di bawah Pemerintah Desa (Gambar 3) belum secara efektif terlibat dalam kegiatan pengembangan pariwisata. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya dukungan pemerintah untuk pengembangan pariwisata desa dan kurang selarasnya visi misi antara kelompok masyarakat dengan pemerintah setempat berpengaruh terhadap antusiasime  anggota  setiap  kelompok  dan  umumnya  masyarakat  dalam mengembangkan  desa  wisata.  Belum  efektifnya  penerapan  konsep Community Based  Tourism di  Desa  Karedok  serupa  dengan  hasil  riset  oleh  Nurvantina  dkk., (2018)  dimana  terdapat  perbedaan  persepsi  antara  pengelola  dan  masyarakat mengenai  program Community  Based  Tourism di  Kampung  Wisata  Kreatif  Eco Bambu.  Untuk  mengatasi  konflik  implementasi Community  Based  Tourism , diperlukan program-program yang melibatkan masyarakat lokal agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.

## Gambar 4. Kelembagaan di Desa Karedok
Dengan  fenomena  kurangnya  peran  dan  dukungan  pemerintah  dalam pengembangan pariwisata di Desa Karedok dan belum terjalinnya komunikasi yang maksimal antara pemerintah dan masyarakat setempat serta pemanfaatan sumber daya  yang  belum  optimal  menyebabkan  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  kurang begitu  efektif,  sebagaimana  dalam  pasal  13  ayat  1  menyebutkan  bahwa Pembangunan Desa Wisata dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama-sama dengan masyarakat  dan  pasal  15  ayat  1  yang  menyebutkan  Pengembangan  Desa  Wisata dilakukan  melalui  pengembangan  Daya  Tarik  Wisata,  yaitu  pengembangan  dan pengemasan potensi alam dan budaya berbasis masyarakat.
Evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 di Desa Karedok
Melihat  potensi  yang  ada,  Desa  Karedok  sudah  masuk  kriteria  sebagi  desa wisata  rintisan  akan  tetapi  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  pelaksanaan Peraturan  Daerah  belum  optimal.  Terdapat  enam  kriteria  evaluasi  kebijakan menurut Dunn (2003) beserta hasil penelitian dilapangan sebagai berikut:
Tabel 1. Evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 di Desa Karedok
Enam Kriteria Evaluasi Dunn (2003) Masalah Evaluasi Efektivitas Peraturan Daerah tentang Desa Wisata ini menjadi  dasar  dan  panduan  yang  tepat dalam  pengembangan  desa  wisata  bagi Desa  Karedok,  namum  belum  ada kesinambungan antara stakeholder sehingga pembangunan pariwisata belum  dengan  maksud  dan  tujuan  yang tercantum dalam peraturan daerah. Perlu adanya  evaluasi  terhadap  pelaksana kebijakan  dalam  hal  ini  pemerintah  desa dan kelompok sadar wisata yang memiliki otoritas  dalam  pengelolaan  desa  wisata. Evaluasi  dilakukan  agar  dapat  diketahui sejauh mana para stakeholder mengerti dan memahami  akan  tugas  pokok  dan  fungsi yang  harus  mereka  kerjakan  dalam pengembangan pariwisata. Efisiensi Peran  pemerintah  desa  yang  kurang memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, hampir seluruh anggota kelompok  sadar  wisata  yang  kurang begitu  aktif  membuat  adanya  pekerjaan yang  tertumpuk  pada  anggota  yang tersisa,  alokasi  anggaran  yang  terbatas pada beberapa komponen wisata seperti pengadaan  sarana  dan  prasarana penunjang wisata. Agar tercapai keberhasilan pengembangan pariwisata, maka diperlukan kesamaan visi dan misi antara pemerintah desa,penguatan organisasi kelompok sadar wisata  serta  peningkatan  kesadaran masyarakat tentang kepariwisataan. Kecukupan Para  pemangku  kepentingan  belum semuanya serius dalam mengembangkan pariwisata,  masih  terdapat  masalah- masalah baik dari segi organisasi sampai Diperlukan usaha dari semua pihak dalam mengoptimalkan sosialisasi dan dilakukannya  pendekatan  agar  partisipasi masyarakat dalam mengembangkan
Pemerintah Desa Kelompok Sadar Wisata Lembaga Adat Desa
dengan  masalah  lingkungan  yang  harus segera  diselesaikan.  Masyarakat  sekitar masih  memiliki mindset bahwa  urusan pariwisata  adalah  urusan  pemerintah desa dan kelompok sadar wisata saja. pariwisata  meningkat  dan  menerapkan sapta pesona. Perataan Desa  Karedok  yang  masih  dalam  proses pengajuan  sebagai  desa  wisata  masih belum  mendapatkan  pembinaan  dan pengawasan  langsung  dari  pemerintah daerah. Diperlukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan yang intensif dari pihak-pihak yang  terlibat  dalam  5  unsur pentahelix pariwisata  yang  terdiri  dari  Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media.
Responsivitas  Responsivitas  pelaksanaan  kebijakan peraturan daerah masih kurang baik, hal tersebut ditunjukan dari tingkat antusias masyarakat  dan  pemangku  kepentingan terhadap  pengembangan  desa  wisata yang masih kurang. Perlunya  pendampingan  dan  sosialisasi dari pemerintah  daerah sebagai penyusun kebijakan serta para pemangku kepentingan lainnya agar masyarakat sadar akan pemanfaatan potensi pariwisata yang mereka miliki dan meningkatkan pengetahuan  masyarakat  desa  mengenai kepariwisataan. Ketepatan Ketepatan dalam pelaksanaan peraturan daerah  masih  kurang  karena  masih banyaknya  permasalahan  yang  terjadi terutama usaha para pemangku kepentingan  dalam  mengembangkan pariwisata. Diperlukan  bantuan  dari  pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembinaan  terhadap  masyarakat  dalam menerapkan  konsep  sadar  wisata  dan mengalokasikan  anggaran  pembangunan kawasan desa wisata.

## KESIMPULAN
Dalam  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Desa Wisata  di  Desa  Karedok  beberapa  peraturan  yang  tertuang  masih  banyak  yang belum  diterapkan  secara  menyeluruh.  Peraturan  daerah  yang  sudah  efektif diantaranya  mengenai  Kriteria  Desa  Wisata  dan  pencanangan  desa  wisata. Sedangkan  peraturan  daerah  yang  belum  efektif  adalah  tahapan  penetapan  desa wisata,  penilian  desa  wisata,  penetapan  desa  wisata.  Selain  karena  faktor administrasi  dimana  Desa  Karedok  masih  dalam  proses  pengajuan  sebagai  desa wisata, beberapa faktor lain seperti kurangnya peran dan partisipasi masyarakat, kerjasama  antara  pemerintah  desa  dan  kelompok-kelompok  masyarakat diantaranya  Pokdarwis  yang  belum  terjalin  dengan  baik,  menyebabkan perkembangan  kawasan  desa  wisata  ini  kurang  signifikan.  Melihat  potensi  daya tarik wisata yang dimiliki cukup tinggi, tentunya hal ini menjadi pekerjaan bersama yang harus segera diselesaikan, untuk menjadikan Desa Karedok sebagai destinasi desa wisata unggulan di Kabupaten Sumedang.
Untuk  mengoptimalkan  pengembangan  desa  Karedok  sebagai  desa  wisata, beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain: 1) mengoptimalkan keterlibatan Pemerintah Daerah terhadap desa wisata, baik pemerintah tingkat Desa, Kecamatan dan  Kabupaten, 2) meningkatkan peran serta masyarakat  melalui pemberdayaan dan  keterlibatan  langsung  dalam  setiap  aktifitas  dan  pengembangan  wisata termasuk  dalam  pengambilan  keputusan,  dan  3)  penguatan  organisasi  dan peningkatan  kualitas  SDM  pariwisata,  melalui  pelatihan  dan  sertifikasi,  agar mewujudkan SDM dan pengelolaan yang unggul dan kompeten.

## REFERENSI
Andereck, K. L., Valentine, K. M., Vogt, C. A., & Knopf, R. C. (2007). A Cross-cultural Analysis  of  Tourism  and  Quality  of  Life  Perceptions. Journal  of  Sustainable Tourism , 15 (5), 483–502. https://doi.org/10.2167/jost612.0
Bartholo,  R.,  Delamaro,  M.,  &  Bursztyn,  I.  (2008).  Tourism  for  whom?:  Different paths to development and alternative experiments in brazil. Latin American
Perspectives , 35 (3), 103–119. https://doi.org/10.1177/0094582X08315786 CAHYANINGRUM, A. N. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Kalongan  Di  Kabupaten  Semarang  Provinsi  Jawa  Tengah (PhD  Thesis,  IPDN Jatinangor). IPDN Jatinangor. Diambil dari http://eprints.ipdn.ac.id/6143/
Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisa Kebijakan Publik (Terjemahan). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press . Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
Fayos-Solá,  E.  (1996).  Tourism  policy:  A  midsummer  night’s  dream? Tourism Management , 17 (6), 405–412. https://doi.org/10.1016/0261- 5177(96)00061-1
Fuqoha,  F.  (2021).  Analisis  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kota  Cilegon  Dalam Penetapan Desa Wisata Watu Lawang. Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) , 9 (1), 199–217.
Jupir,  M.  M.  (2013).  Implementasi  kebijakan  pariwisata  berbasis  kearifan  lokal (studi  di  Kabupaten  Manggarai  Barat). Journal  of  Indonesian  Tourism  and Development Studies , 1 (1), 28–38.
Juwita,  A.  R.,  &  Rahmafitria,  F.  (2017).  Pengaruh  Persepsi  Masyarakat  Terhadap Pengembangan Desa Wisata Ciburial Kabupaten Bandung. Tourism Scientific Journal , 3 (1), 1–17.
Lampropoulos,  V.,  Panagiotopoulou,  M.,  &  Stratigea,  A.  (2021).  Assessing  the Performance  of  Current  Strategic  Policy  Directions  towards  Unfolding  the Potential of the Culture–Tourism Nexus in the Greek Territory. Heritage , 4 (4), 3157–3185. https://doi.org/10.3390/heritage4040177
Nurvantina, E., Rahmafitria, F., & Marhanah, S. (2018). Analisis Persepsi Pengelola Dan Masyarakat Mengenai Program Community Based Tourism Di Kampung Wisata Kreatif Eco Bambu Cipaku. Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation , 1 (1), 23–36.
Putra, A. M., & Ariana, I. N. J. (2021). Manfaat pengembangan desa wisata dari aspek alam,  sosial  budaya,  spiritual,  dan  ekonomi  di  kabupaten  tabanan. Jurnal Kepariwisataan Dan Hospitalitas , 5 (2), 209–221.
Rahmafitria,  S.,  &  Rahmafitria,  F.  (2018).  Analisis  persepsi  pengelola  dan masyarakat  dalam  pengembangan  program  pelibatan  masyarakat  di  Wana Wisata Kawah Putih. Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation , 1 (1), 80–94.
Suansri,  P.  (2003). Community  based  tourism  handbook .  Responsible  Ecological Social Tour-REST Bangkok.
Suardana,  I.  W.  (2013).  Analisis  kebijakan  pengembangan  pariwisata. Seminar Nasional: Unud .
Sugiyarto,  S.,  &  Amaruli,  R.  J.  (2018).  Pengembangan  Pariwisata  Berbasis  Budaya dan Kearifan Lokal. Jurnal Administrasi Bisnis , 7 (1), 45–52.
Tim  Yayasan  Dawuh  Pasundan Bandung.  (2021). Identifikasi  Potensi  Wisata  Desa Karedok Kec. Jatigede Kab. Sumedang. (hlm. 62).
Wahyuni,  D.  (2019).  Pengembangan  Desa  Wisata  Pentingsari,  Kabupaten  Sleman dalam  Perspektif  Partisipasi  Masyarakat. Jurnal  Masalah-Masalah  Sosial , 10 (2), 91–106.
Zakaria, F., & Suprihardjo, R. (2014). Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Jurnal Teknik ITS , 3 (2), C245–C249. https://doi.org/10.12962/j23373539.v3i2.7292