PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (DITINJAU BERDASARKAN
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3

## TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN
PENANGANAN KASUS PERTANAHAN )
Gita Fitriana dan Abdul Mukmin Rehas nagita.fitri@gmail.com, mukmin@uwgm.ac.id Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Tanah merupakan sumber daya yang menopang kehidupan manusia tidak jarang dengan kedudukan tanah yang sangat penting menyebabkan sengketa tanah antar manusia, oleh karena itu  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Samarinda  berperan  dalam  membantu  penyelesaian sengketa  secara  damai  untuk  kepentingan  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa.  Peran  Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dalam menangani dan menyelesaikan sengketa pertanahan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011  Tentang  Pengelolaan  Pengkajian  dan  Penanganan  Kasus  Pertanahan.  Mekanisme penyelesaian  sengketa  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  harus  mengedepankan  mediasi  yang bertujuan  untuk  mencapai  keputusan  mufakat  dan  tidak  merugikan  para  pihak.  Namun  dalam menjalankan  tugasnya  dalam  menangani  sengketa  pertanahan  di Kota  Samarinda,  tidak  jarang terjadi kendala-kendala yang harus dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda.
Kata Kunci : Peran, Badan Pertanahan Nasional, Penyelesaian Sengketa, Tanah

## ABSTRACT
Land  is  a resource  that  substains  human  life  but  with  the importance of land  in  human life  often  causing  disputes  between  people,  therefore  The  Samarinda  Land  National  Agency have a role for helping resoluting disputes between the parties with considering the interest of parties  that  in  dispute.  The  role  of  The  Samarinda  National  Land  Agency  in  addressing  and resolving  land  disputes,  stipulated  in  the  Regulation  of  The  National  Land  Agency  of  The Republic of Indonesia Number 3 of 2011 Concerning The Assessment and Management of Land Case  Handling.  Mechanism  for  dispute  resolution  by  The  Samarinda  National  Land  Agency must  prioritize  mediation  aimed  at  reaching  consesus  decisions  and  not  detrimental  to  the parties. But in carrying out its duties dealing with land disputes in Samarinda, there is always obstacles that must be faced by The Samarinda National Land Agency.
Keywords : Role, Samarinda National Land Agency, Dispute Resolution, Land

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Tanah  merupakan  sumber  kehidupan bagi  makhluk  hidup  baik  manusia,  hewan dan  tumbuh-tumbuhan.  Manusia  hidup  dan tinggal  di  atas  tanah  dan  memanfaatkan tanah  untuk  sumber  kehidupan  dengan menanam tumbuh-tumbuhan yang
menghasilkan  makanan.  Mengingat  begitu pentingnya  tanah  merupakan  sebuah  aset yang  sangat  penting  dalam  kehidupan bermasyarakat  berbangsa  dan  bernegara karena  dapat  menghasilkan  sumber  daya alam  yang  sangat  bermanfaat  oleh  karena itu  pengelolaan  dan  pemanfaatan  tanah harus  diperhatikan  sehingga  sesuai  dengan prinsip  Undang – Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  33 ayat (3).
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 berbunyi :  “Bumi dan air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran  rakyat”.  Oleh  karena  itu, sudah semestinya pemanfaatan fungsi bumi dan  air,  dan  kekayaan  yang  terkandung  di dalamnya adalah ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.” 1
Sedangkan  menurut  pasal  2  ayat  (2)
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang Pokok-pokok Agraria yang berbunyi : “Hak menguasai dari negara memberi wewenang untuk : 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,  penggunaan,  persediaan, dan  pemeliharaan  bumi,  air  dan  ruang angkasa;
2. Menentukan  dan  mengatur  hubungan- hubungan  hukum  antara  orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan  dan  mengatur  hubungan- hubungan  hukum  antara  orang-orang dengan  perbuatan-perbuatan  hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.” 2
Berdasarkan  hak  menguasai  negara sebagaimana  di  atas  dan  mengingat  begitu pentingnya  tanah  bagi  manusia,  maka penguasaan  atas  tanah  diatur  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang
Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang
kemudian  ditentukan  macam-macam  hak atas  permukaan  bumi,  yang  disebut  tanah, yang  dapat  diberikan  kepada  dan  dipunyai oleh  orang-orang  baik  sendiri  maupun bersama-sama  dengan  orang-orang  lain serta badan hukum.
Negara  Indonesia  merupakan  salah satu negara agraris, dimana tanah merupakan  salah  satu  sumber  daya  alam yang  sangat  penting  bagi  kehidupan manusia  karena  tanah  selain  memiliki  nilai ekonomis,  juga  mempunyai  nilai  filosofis. Namun,  seiring  dengan  berjalannya  waktu
1 Muchsin, Imam Koeswahyono, Soimin, Hukum
Agraria  Indonesia Dalam Perspektif Sejarah, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hal. 39
2 Ibid, Halaman  40
yang  disertai  dengan  berkembangnya  suatu masyarakat,  dimana  tanah  tidak  hanya digunakan sebagai tempat bermukim namun  digunakan  juga  sebagai  sarana dalam melaksanakan kegiatan usaha sehingga tidak jarang menyebabkan sengketa  pertanahan.  Sengketa  tanah  yang muncul  akhir-akhir  ini,  semakin  kompleks. Pemicunya, tak sebatas aspek ekonomi saja, melainkan  sosial  dan  budaya  bahkan  juga agama. 3
Hampir  separuh  penduduk  Indonesia menggantungkan jalannya roda perekonomian  mereka  disektor  pertanahan, baik  dalam  skala  kecil,  menengah  bahkan dalam  skala  besar.  Sementara  kondisi  tata kota  di  Indonesia  ini  sering  berubah-ubah sehingga  banyak  menyebabkan  masalah pertanahan,  dengan  hal  ini  bertambahnya juga  penduduk  Indonesia.  Dengan  kondisi yang  ada,  banyak  sekali  bermunculan kasus-kasus sengketa tanah. Dengan
Undang-Undang  Pertanahan  yang  ada, diharapkan  sengketa  mengenai  tanah  dapat dicegah,  paling  tidak  dapat  diminimalkan. Menurut Rinto  Manulang untuk itu Pemerintah  yang  diwakili  oleh  instansi yang berwenang mengadakan dan menyelenggarakan administrasi pertanahan. 4 Timbulnya sengketa hukum
mengenai  tanah  berawal  dari  pengaduan suatu pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas  tanah  baik  terhadap  status  tanah, prioritas  maupun  kepemilikannya  dengan harapan  dapat  memperoleh  penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Khususnya  di  bidang  pertanahan, instansi  atau  lembaga  yang  diberikan kewenangan  oleh  negara  untuk  pengaturan dan pengelolaan dibidang pertanahan adalah  Badan  Pertanahan  Nasional  atau disingkat  BPN  hal  ini  tertuang  dalam
3 Herwandi, Peran Kantor Pertanahan Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi  Di Kantor Pertanahan Jakarta Utara, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang , 2010, Hal. 2
4 Rinto Manulang, Segalanya Hal Tentang Tanah,
Rumah Dan Perizinannya,Buku Pintar, Yogyakarta, 2012. Hal. 5
Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun  2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional. Secara  garis  besar  Badan  Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah  Non  Departemen  yang  berada di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada
Presiden  (Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan Presiden  Nomor  20  Tahun  2015  tentang Badan Pertanahan Nasional).
Selanjutnya  dalam  Pasal  2  Peraturan Presiden  Nomor  20  Tahun  2015  dijelaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional
mempunyai  tugas  melaksanakan  tugas pemerintah  di  bidang  pertanahan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Dalam  melaksanakan  tugas sebagaimana  dimaksud  Pasal  2  Peraturan Presiden  20  Tahun  2015  dijelaskan  juga yang  menjadi  kewenangan  BPN  dalam menjalankan tugasnya diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden 20 Tahun 2015.
Tugas  sebagaimana  yang  dimaksud pasal  2  diatas  dijelaskan  juga  sebagaimana di  dalam  Pasal  3  Peraturan  Presiden  20 Tahun  2015,  Badan  Pertanahan  Nasional menyelenggarakan fungsi yaitu :
a. penyusunan  dan  penetapan  kebijakan di bidang pertanahan;
b. perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan di bidang survei;
c. perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan di  bidang  penetapan  hak  tanah, pendaftaran  tanah,  dan  pemberdayaan masyarakat;
d. perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan di  bidang  pengaturan,  penataan,  dan pengendalian kebijakan pertanahan;
e. perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan di bidang pengadaan tanah;
f. perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan di bidang pengendalian dan
penanganan  sengketa dan  perkara pertanahan; g. pengawasan  atas  pelaksanaan  tugas  di lingkungan Badan Pertanahan Nasional; h. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan,  dan  pemberian  dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan
Pertanahan Nasional;
i. pelaksanaan pengelolaan data
informasi  lahan  pertanian  pangan
berkelanjutan  dan  informasi  di  bidang pertanahan; j. pelaksanaan penelitian dan pengembangan  di  bidang  pertanahan; dan k. pelaksanaan  pengembangan  sumber daya manusia di bidang pertanahan.
Selain  fungsi  tersebut  di  atas  Badan Pertanahan  Nasional  juga  memiliki  tugas untuk menyelesaikan kasus sengketa pertanahan  antara  para  pihak  perorangan, yang mengajukan pengaduan kepada Badan Pertanahan  Nasional  untuk  penyelesaian sengketa diluar pengadilan agar meminimalisir gugatan sehingga para pihak tidak perlu melakukan penyelesaian melalui lembaga  peradilan  negeri.  Tugas  Badan
Pertanahan  Nasional  ini  diatur  dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor  3  Tahun  2011  tentang Pengelolaan  Pengkajian  dan  Penanganan Kasus Pertanahan.
Saat  ini  khususnya  permasalahan  atau sengketa pertanahan oleh masyarakat dipahami hanya dapat di selesaikan melalui jalur  Litigasi  (Peradilan),  sangat  sedikit masyarakat  khususnya  di  Kota  Samarinda yang mengerti adanya fasilitas penyelesaian sengketa  pertanahan  melalui  jalur  non litigasi  (di  luar  Pengadilan)  atas  prakarsa Badan  Pertanahan  Nasional  sehingga  hal inilah  yang  menarik  buat  penulis  untuk mengkaji permasalahan tersebut.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  mekanisme  penyelesaian sengketa  pertanahan  yang  dilakukan Badan  Pertanahan  Nasional  Kota Samarinda  berdasarkan  Peraturan Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian  dan  Penanganan  Kasus Pertanahan ?
2. Apa  saja  kendala  Badan Pertanahan Nasional  Kota  Samarinda  dalam menyelesaikan  sengketa  pertanahan berdasarkan  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2011 Tentang  Pengelolaan  Pengkajian  dan Penanganan Kasus Pertanahan ?

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini adalah  Untuk  mengetahui  dan  menganalisa mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda, serta kendala  apa  saja  yang  ditemukan  dalam penyelesaian mekanisme tersebut. Adapun dalam penelitian ini diharapkan  bermanfaat  tidak  hanya  untuk penulis  melainkan  bermanfaat  baik  untuk masyarakat  bahwa  Hasil  penelitian  ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan serta pencerahan kepada masyarakat  luas  sehingga  dapat dijadikan pedoman untuk masyarakat apabila mengalami  masalah  tanah  dan  mengetahui langkah-langkah Badan Pertanahan Nasional  dalam  penyelesaian  sengketa pertanahan  tersebut.  Untuk  pemerintah sendiri  diharapkan  untuk  memberikan masukan kepada Badan Pertanahan Nasional  dalam  menyelesaikan  sengketa pertanahan  tersebut.  Sekaligus  sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan kebijakan terhadap penyelesaian sengketa oleh Badan
Pertanahan  Nasional.  Dan  bagi  Akademisi Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  manfaat  bagi  perkembangan hukum  agraria,  serta  dapat  memberi sumbangan  bagi  penelitian  pada  dunia pendidikan,  khususnya  Perguruan  Tinggi. Setelah membaca tugas akhir ini diharapkan pembaca  mengetahui  dan  memahami  latar belakang  tentang  peran  Badan  Pertanahan
Nasional Kota Samarinda dalam penyelesaian sengketa.

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Jenis  Penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu  suatu  penelitian  yang  memerlukan data  agar  dapat  membantu  penelitian  itu sendiri.

## B. Sumber Data
Bahan  Hukum  Primer,  yaitu  bahan hukum  yang  bersifat  mengikat  yang  terdiri dari :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV 2) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 3) Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa 4) Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia
Nomor  20  Tahun  2015  Tentang  Badan Pertanahan Nasional
5) Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan
Kantor Pertanahan 6) Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian  dan  Penanganan  Kasus Pertanahan 7) Keputusan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  34 Tahun  2007  Tentang  Petunjuk  Teknis Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan
Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum  yang  memberi  petunjuk  dan kejelasan  terhadap  bahan  hukum  primer, yang  terdiri  dari  buku-buku,  makalah, artikel, hasil penelitian karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
Bahan  Hukum  Tersier,  yaitu  bahan hukum  yang  diperoleh  melalui  studi kepustakaan, sesuatu yang dapat menjelaskan  dari  apa  yang menjadi penelitian  yang  terdapat  pada  sumber hukum primer atau sumber hukum sekunder,  seperti  kamus  bahasa  Indonesia, kamus  hukum  yang  berhubungaan  dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dalam penulisan ini.

## C. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  Data  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini  melalui  2  (dua)  cara, yakni  melalui  studi  kepustakaan  dan wawancara  dengan  Narasumber  terkait dalam penelitian ini.

## D. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi atau tempat penelitian yang  akan penulis  teliti  guna  melengkapi data-data  yaitu  di  Kantor  Pertanahan  Kota Samarinda  yang  beralamat  di  Jalan  Dahlia Nomor 3 Samarinda, Kalimantan Timur.

## E. Analisis Data
Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka sehingga  mudah  dibaca  dan  diberi  arti  bila data itu kuantitatif, menguraikan data dalam bentuk  kalimat  yang  baik  dan  benar, sehingga  mudah  dibaca  dan  diberi  arti (diinterpretasikan)  bila  data  ini  kualitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif yaitu menganalisis dan memberikan gambaran  dari  data  hasil  observasi  dan wawancara.

## PEMBAHASAN
A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa    Pertanahan    Yang Dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda Ditinjau Berdasarkan  Perkaban  Nomor  3
Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan
Ada  berbagai  jalur  yang  dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan solusi sengketa pertanahan.  Salah  satu  bentuk  jalur  yang dapat ditempuh oleh pihak yang bersengketa  adalah  secara  non  litigasi berupa penaganan kasus pertanahan melalui Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional. Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor  3  Tahun  2011  Tentang
Pengelolaan  Pengkajian  dan  Penanganan Kasus  Pertanahan,  merupakan  tugas  dari Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Seksi  Sengketa,  Konflik,  dan  Perkara  yang merupakan  pejabat  di  lingkungan  Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda melalui mediasi. Dalam  penanganan  kasus  pertanahan oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  di  Kota Samarinda  terdapat  jenis  atau  tipologi sengketa  pertanahan  yaitu  antara  lain
penguasaan    dan    pemilikan  tanah, penetapan  hak dan pendaftaran tanah, batas atau  letak  bidang  tanah,  pengadaan  tanah, tanah obyek landreform, tuntutan ganti rugi tanah partikelir dan tanah ulayat/tanah adat.
Untuk menangani masalah pertanahan di Kota Samarinda seperti yang disebutkan diatas, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda melakukan pengkajian  dan  pengelolaan  sebagaimana yang  diatur  dalam  Peraturan  Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Sehingga penyelesaian sengketa  pertanahan  oleh  Kantor  Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda melalui  mediasi  terbagi  menjadi  beberapa tahap yang merupakan mekanisme
penyelesaian sengketa pertanahan.
1. Tahap Pertama yaitu adanya pengaduan Pengaduan  ini  dilakukan  oleh  pihak yang  bersengketa  kepada  Kantor  Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda berkenaan dengan sengketa tanah. Pengaduan diajukan dapat dilakukan dengan  2 cara,  yaitu  pengaduan  secara tertulis  ataupun  dapat  juga  melalui  media lisan.  Setelah  adanya  pengaduan  lalu diteruskan atau disampaikan kepada Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Nasional Kota Samarinda.
2. Tahap Kedua yaitu menelaah pengaduan (pihak yang bersengketa) Kemudian persiapan untuk mempertemukan  kedua  belah  pihak.  Hal- hal yang dipersiapkan yaitu : a. Mengkaji  permasalahan  tersebut  dapat diselesaikan secara mediasi atau tidak b. Menentukan strategi penyelesaian perkara secara mediasi dengan
mengedepankan keputusan hasil mediasi secara mufakat dan kekeluargaan
c. Pembentukan  tim  penanganan  sengketa tentatif atau dapat juga pejabat struktural yang  berwenang  untuk  turun  langsung mengadakan mediasi
d. Penyiapan  bahan,  selain  persiapan prosedure  disiapkan  bahan-bahan  yang
diperlukan  untuk  melakukan  mediasi terhadap  pokok  sengketa  pertanahan, resume telaahan. e. Kemudian menentukan waktu dan tempat mediasi.

## 3. Tahap  Ketiga    yaitu  undangan atau pemanggilan
Disampaikan kepada para pihak yang berkepentingan,  instansi  terkait  (apabila dipandang perlu) untuk mengadakan musyawarah penyelesaian sengketa
dimaksud  dan  diminta  untuk  membawa serta  data  atau  informasi  yang  diperlukan. Yang kemudian untuk selanjutnya penataan struktur  pertemuan  dengan  posisi  tempat duduk huruf “U Seat” atau lingkaran.
4. Tahap Keempat yaitu upaya mediasi
Kegiatan  mediasi  disini  yaitu  yang harus  dilakukan  seorang      mediator  adalah mengatasi  hambatan  hubungan  antar  para pihak (hubungan personal antar pihak yang bersengketa).  Dan  membuat  agar  suasana mediasi  diantara  kedua  belah  pihak  yang bersengketa  tidak  kaku  membuat  suasana akrab  dan  selain  itu  juga  sebagai  seorang mediator  harus  memberikan  penjelasan tentang  peran  mediator,  sebagai  peran ketiga yang tidak memihak  (berkedudukan netral), kehendak para pihak tidak dibatasi, kedudukan  para  pihak  dan  kedudukan mediator  sendiri  harus  netral,  kunci  dari sesi  ini  adalah  penegasan  mengenai kesediaan  para  pihak  untuk  menyelesaikan sengketa  melalui  mediasi  dan  oleh  Badan Pertanahan  Nasional    Kota  Samarinda. Yang  selanjutnya  di  dalam  hal-hal  tertentu berdasarkan  kewenangannya (authoritas mediator autoritatif) mediator dapat melakukan  intervensi  atau  campur  tangan dalam  proses  mencari  kesepakatan  dari persoalan  yang  disengketakan  oleh  kedua belah  pihak  yang  bersengketa,  untuk menempatkan  kesepakatan  yang  hendak dicapai sesuai dengan hukum pertanahan.
Kemudian  klarifikasi  para  pihak, yaitu para pihak mengetahui kedudukannya, kedua  belah  pihak  dengan    obejektivitas penyelesaian sengketa, kedudukan, hak dan kewajiban  sama,  masing-masing  pihak berhak memberikan dan memperoleh
informasi  atau  data  yang  disampaikan  oleh lawan,  para  pihak  dapat  membantah  atau meminta  klarifikasi  dari  lawan  dan  wajib menghormati para pihak lainnya, pengaturan  pelaksanaan mediasi,  dari permulaan  mediasi  telah  disampaikan aturan-aturan  mediasi  yang  harus  dipatuhi oleh  semua  pihak yang  terlibat  di  dalam mediasi,  aturan  tersebut  inisiatif  dari mediator atau disusun baru sesuai kesepakatan  oleh  para  pihak.  Dan  setelah klarifikasi  para  pihak  dilanjutkan  dengan menyamakan  pemahaman  dan  menetapkan agenda musyawarah.
Selanjutnya dengan identifikasi kepentingan yang artinya dilakukan identifikasi untuk menentukan pokok
masalah sebenarnya, serta relevansi sebagai bahan  untuk  negosiasi.  Pokok  masalah harus  selalu  menjadi  fokus  proses  mediasi selanjutnya.  Jika  terdapat  penyimpangan, seorang  mediator  harus  mengingatkan untuk  kembali  pada  fokus  permasalahan. Selain itu, kepentingan yang menjadi fokus mediasi  dapat  menentukan  kesepakatan penyelesaian.  Kepentingan  ini  tidak  harus dilihat dari aspek hukum saja, dapat dilihat dari  aspek  lain  sepanjang  memungkinkan dilakukan  negosiasi  dan  hasilnya  tidak melanggar hukum.
Setelah identifikasi kepentingan yang dimaksud yaitu mengenai generalisasi opsi- opsi  para  pihak  atau  apa  yang  diinginkan oleh  para  pihak  seperti  pengumpulan  opsi- opsi  sebagai  alternatif  yang  diminta kemudian  dilakukan  generalisasi  alternatif tersebut  sehingga  terdapat  hubungan  antar alternatif dengan permasalahannya. Dengan generalisasi  terdapat  kelompok  opsi  yang tidak dibedakan dari siapa, tetapi bagaimana cara menyelesaikan opsi tersebut  melalui  negosiasi,  maka  proses negosiasi lebih mudah. Opsi yang dimaksud disini  adalah  sejumlah  tuntutan  dan alternatif  penyelesaian  terhadap  sengketa dalam  suatu  proses  mediasi.  Kedua  belah pihak dapat mengajukan opsi-opsi penyelesaian  yang  diinginkan.  Selanjutnya, adalah  penentuan  penyelesaian  sengketa dari opsi yang dipilih dan mediator bertugas untuk  memilih  opsi  yang  akan  dipakai setelah  adanya  kesepakatan  antar  kedua belah pihak yang bersengketa.
Yang  terakhir  dari  tahap  upaya mediasi  disini  adalah  negosiasi  akhir  yang dimana  para  pihak  yang  bersengketa melakukan  negosiasi  final  yaitu  klarifikasi ketegasan  mengenai  opsi-opsi  yang  telah disepakati bagi penyelesaian sengketa yang dimaksud.  Hasil  dari  tahap  ini  adalah putusan penyelesaian sengketa yang merupakan  kesepakatan  para  pihak  yang bersengketa.  Kesepakatan  tersebut  pada pokoknya  berisi  opsi  yang  diterima  serta hak  dan  kewajiban  dari  para  pihak. Penegasan/klarifikasi  ini  diperlukan  agar para  pihak  tidak  ada  keraguan  lagi akan pilihannya  untuk  menyelesaikan  sengketa tersebut.

## 5. Tahap  Kelima  yaitu  formalisasi kesepakatan penyelesaian sengketa
Yaitu  dirumuskan  dalam  bentuk kesepakatan atau agreement atau perjanjian, dengan kesepakatan tersebut secara substansi  mediasi  telah  selesai,  setiap kegiatan  mediasi  hendaknya  dituangkan dalam  berita  acara  mediasi,  hasil  mediasi dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk  ditindak  lanjuti  sesuai  dengan peraturan yang berlaku, formalisasi kesepakatan secara tertulis dengan menggunakan  format  perjanjian,  yang kemudian dalam setiap mediasi perlu dibuat laporan  hasil  mediasi  yang  berlangsung agar  mempunyai  kekuatan mengikat,  berita acara  tersebut  ditanda  tangani  oleh  para pihak, mediator dan saksi-saksi.
Menurut  analisa  penulis  mekanisme penyelesaian sengketa oleh Badan Pertanahan  Nasional  ,  sebagaimana  yang telah  diteliti  di  Kantor  Pertanahan  Kota Samarinda belum dijalankan secara maksimal  sesuai  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus
Pertanahan.  Hal    ini    disebabkan    karena adanya    beberapa    kendala        yang    akan penulis    uraikan,  dalam    pembahasan dibawah  ini.
B. Kendala Badan Pertanahan Nasional  Kota  Samarinda  Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan
Kewenangan  penyelesaian  sengketa pertanahan  pada  prinsipnya  merupakan kewenangan yang diberikan atau melekat di instansi Badan Pertanahan Nasional. Penyelesaian  sengketa  pertanahan  melalui jalur  Badan  Pertanahan  Nasional  (non litigasi)  merupakan  alternatif  penyelesaian sengketa yang memiliki banyak keuntungan, namun demikian dalam implementasinya  masih  banyak  ditemukan kendala-kendala, antara lain :

## 1. Sumber Daya Manusia
Kendala  yang  dihadapi  oleh  Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dalam hal sumber daya manusia adalah kekurangan  sumber  daya  manusia  yang menangani sengketa seperti halnya kekurangan  pegawai  yang  berkompeten dalam  menangani  kasus-kasus  pertanahan yang ada serta minimnya pelatihan pegawai yang  bertugas  sebagai  mediator  untuk menyelesaikan sengketa pertanahan.

## 2. Sikap/attitude
Sikap/attitude mediator  yang  kurang baik seperti tidak hadir tepat waktu diruang mediasi sehingga membuat para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa secara mediasi  tidak  nyaman  juga  membuang waktu  para  pihak  yang  bersengketa.  Juru ukur  yang  tidak  dapat  hadir  baik  pada  saat pengukuran tanah seperti yang dijadwalkan sehingga  menghambat  jalannya  mediasi. Dan juga pada saat gelar mediasi dilakukan, juru  ukur  tidak  dapat  menghadiri  gelar mediasi  sehingga  tidak  dapat  menjelaskan data  secara  rinci.  Kemudian  dalam  hal jangka  waktu  penerbitan  berita  acara mediasi  yang  lama  dikarenakan  notulen yang  mendampingi  mediator  kurang  jelas memahami  apa saja  poin-poin  yang disampaikan ketika mediasi sedang digelar.

## 3. Sarana dan Prasarana
Hal  yang  paling  umum  kendala dalam  hal  sarana  dan  prasarana  adalah minimnya  fasilitas  untuk  memudahkan penyelesaian sengketa oleh Badan
Pertanahan  Nasional  Kota  Samarinda. Fasilitas  seperti  kendaraan  untuk  mencapai lokasi  tanah  yang  sedang  dipersengketakan kedua belah pihak.
4. Kekurangan Saksi Terkait Riwayat/Tentang Kronologis Tanah Kurangnya  saksi  yang  dihadirkan didalam  gelar  mediasi,  yaitu  saksi  terkait objek  tanah  yang  disengketakan  seperti saksi  penjual  atau  pembeli  tanah  dan  dari pihak  instansi  terkait  (RT,  Lurah  dan Camat)  yang  tidak  dapat  hadir  dan  atau tidak  memiliki  data  serta  saksi  batas  tanah yang  tidak  dapat  melengkapi  riwayat  atau kronologis  tanah  sengketa  yang  berada dibatas tanah mereka.
5. Karakter Para Pihak Yang Bersengketa Karena sengketa tanah adalah permasalahan  dari  kedua  belah  pihak sehingga harus menempuh suatu jalur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi  tidak  selalu  para  pihak  ingin mengedepankan kepentingan bersama.
Sering  terjadi  dimana  para  pihak  hanya mementingkan diri sendiri untuk
mendapatkan  keuntungan  baginya.  Hal  ini tentu  sangat  menghambat  jalur  mediasi yang  bertujuan  untuk  mencapai win-win solution.  Sering  sekali  akibat  perbedaan pendapat  dari  kedua  belah  pihak  tanpa adanya  keinginan  untuk  menyelesaikan masalah  pertanahan  secara  bersama-sama akhirnya  membuat  mediasi  tidak  berhasil atau  tidak  berjalan  sebagaimana  yang diinginkan  yaitu  mencapai  keputusan  yang mufakat.
6. Kurang Populernya Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  Sebagai Wadah Penyelesaian Sengketa Pertanahan Oleh  Masyarakat  Kota Samarinda Masyarakat  Kota  Samarinda  yang kurang  memahami  alternatif  penyelesaian sengketa  terlebih  penyelesaian  sengketa pertanahan kebanyakan hanya atau langsung  menempuh  jalur  peradilan  yang berujung  kepada  gugatan.  Kurangnya kesadaran masyarakat
inilah yang menyebabkan kurang diperhatikannya alternatif penyelesaian sengketa oleh Badan Pertanahan  Nasional  Kota  Samarinda. Terlebih  anggapan  dari  masyarakat  Kota Samarinda tentang keputusan mediasi yang kurang  efisien  dikarenakan  keputusan
mediasi  yang  tidak  mempunyai  kekuatan eksekutorial  sehingga  masyarakat  lebih memilih penyelesaian sengketa tanah melalui peradilan.

## PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pembahasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan yang  dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda ditinjau  berdasarkan  Peraturan  Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2011  Tentang Pengelolaan  Pengkajian  dan  Penanganan Kasus Pertanahan, maka penulis menyimpulkan  bahwa  yang  merupakan hasil  akhir  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut :
1. Bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kantor Badan  Pertanahan  Nasional  Kota Samarinda  melalui  mediasi  terbagi menjadi  beberapa  tahap  yaitu  tahap pertama  adanya  pengaduan,  tahap kedua  menelaah  pengaduan  para pihak yang bersengketa, tahap ketiga undangan  atau  pemanggilan,  tahap keempat  upaya  mediasi  dan  tahap kelima formalisasi kesepakatan penyelesaian sengketa. 2. Kendala  Badan  Pertanahan  Nasional Kota Samarinda dalam menyelesaikan  sengketa  pertanahan adalah  terkait  sumber  daya  manusia, sikap/attitude,  sarana  dan  prasarana, kekurangan saksi terkait riwayat/tentang  kronologis  tanah, karakter para pihak yang bersengketa,  dan  kurang  populernya Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)
sebagai wadah penyelesaian sengketa pertanahan  oleh  masyarakat  Kota Samarinda.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku Atau Literatur
Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 Ali Achmad Chomzah, Seri Hukum
Pertanahan III, Penyelesaian Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, Jakarta, 2003 Bambang Sunggono, Metode Penelitian
Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012 Bernhard Limbong, Konflik Pertanahan, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012 Frans Hendra Winarta, Hukum
Penyelesaian Sengketa, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 Maria S.W. Soemardjono, Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan, Buku Kompas, Jakarta, 2008

## M. Syamsudin, Operasional Penelitian
Hukum, Raja Pers, Jakarta, Cet I, 2007

## Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap
Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha DiIndonesia, Liberty, Yogyakarta, 2000 Muchsin, Imam Koeswahyono, Soimin,
Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah, Refika Aditama, Bandung, 2010 Rachmadi Usman, Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
Rinto  Manulang, Segalanya  Hal  Tentang Tanah, Rumah Dan Perizinannya,Buku Pintar, Yogyakarta, 2012 Sarjita, Teknik  dan  Strategi  Penyelesaian
Sengketa  Pertanahan, Tugu  Jogya Pustaka, Yogyakarta, 2005 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian
Hukum, UI Pers, Jakarta, 2010 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan  Singkat, Raja  Grafindo
Persada, Jakarta, 2012 Sri  Soemantri, Prospek  dan  Pelaksanaan
Arbitrase  di  Indonesia, Citra  Aditya
Bakti, Bandung, 2001
Tri  Kurnia  Hayati, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, Eska Media Press, 2012 Zainuddin  Ali, Metode  Penelitian  Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Cet.I, 2009

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-
Pokok Agraria (UUPA)
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2015  Tentang Badan Pertanahan Nasional Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2006  Tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor  Wilayah
Badan  Pertanahan  Nasional  dan  Kantor
Pertanahan Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesian  Nomor  34 Tahun  2007  Tentang  Petunjuk  Teknis Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Internet http://www.bpn.go.id/Program/Penanganan -Kasus-Pertanahan diakses 1 Agustus, 2016
http://eprints.uny.ac.id/22029/4/4.BAB%20
II.pdf diakses 2 Agustus, 2016
https://core.ac.uk/download/files/379/11723 275.pdf diakses 31 Juli, 2016
http://lib.unnes.ac.id/18409/1/8150408062. pdf  diakses 31 Juli, 2016
Tesis Herwandi, Peran Kantor Pertanahan Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa  Tanah  Secara  Mediasi  Di Kantor  Pertanahan  Jakarta  Utara,
Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang , 2010