## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 6 Nomor 1, Juli-Desember 2022 e-ISSN : 2597-5234

## INFLUENCE, TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY, AND COMMUNITY PARTICIPATION ON VILLAGE FUND ALLOCATION MANAGEMENT
(CASE STUDY IN THE VILLAGE IN NGANJUK DISTRICT, NGANJUK DISTRICT)
PENGARUH, TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA DI KECAMATAN NGANJUK, KABUPATEN NGANJUK)
Marhaendra Ihza Pahlevi 1 , Endah Susilowati 2 , Astrini Aning Widoretno 3 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya 1,2,3 ihzapahlevi12@gmail.com 1 , endahs.ak@upnjatim.ac.id 2 , astrini.widoretno.ak@upnjatim.ac.id 3

## ABSTRACT
The purpose of this study is to test and prove transparency, accountability, and community participation  in  the  management  of  village  fund  allocations  in  villages  in  Nganjuk  sub- district, Nganjuk district. The type of research used is quantitative research. The research population is village officials, BPD, and community representatives in villages in Nganjuk District,  Nganjuk  Regency.  Sampling  technique  using  random  sampling  or  random sampling.  The  results  showed  that  transparency,  accountability,  and  community participation  contributed  to  the  management  of  village  fund  allocations  in  villages  in Nganjuk  sub-district,  Nganjuk  district.  Thus,  village  officials  in  villages  in  Nganjuk District,  are  able  to  implement  and  improve  the  management  of  village  fund  allocations that  are  accountable,  transparent,  and  participatory  in  accordance  with  applicable regulations so that they become more advanced villages and better financial management.
Keywords: Transparency, Accountability, Society participation

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan membuktikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi  masyarakat  terhadap  pengelolaan  alokasi  dana  desa  pada  desa  di  kecamatan nganjuk, kabupaten nganjuk. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian adalah perangkat desa, BPD, dan perwakilan masyarakat pada desa di Kecamatan  Nganjuk,  Kabupaten  Nganjuk.  Teknik  pengambilan  sampling  dengan menggunakan random sampling atau sampling acak. Alat uji yang digunakan penelitian ini adalah SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tranparansi, akuntabilitas, dan partisipasi  masyarakat  memiliki  kontribusi  terhadap  pengelolaan  alokasi  dana  desa  pada desa  di  kecamatan  nganjuk,  kabupaten  nganjuk.  Dengan  demikian,  perangkat  desa  pada desa  di  Kecamatan  Nganjuk,  mampu  menerapkan  dan  meningkatkan  pengelolaan  alokasi dana  desa  yang  akuntabel,  transparansif,  dan  partisipatif  sesuai  peraturan  yang  berlaku sehingga menjadi desa yang lebih maju dan pengelolaan keuangan menjadi lebih baik.
Kata kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat.

## PENDAHULUAN
Desa  merupakan  suatu  wilayah yang memiliki tingkat kepadatan terendah dalam struktur pemerintah Indonesia yang dihuni  oleh  penduduk  sejak  dahulu  kala. Awal  mulanya  desa  terbentuk  dengan adanya  aktivitas  kelompok  masyarakat akibat  sifat  manusia  sebagai  makhluk sosial,  dorongan  kodrat,  atau  sekeliling manusia,  dan  kepentingan  yang  sama (Ningsih,  dkk.,  2020).  UU  Nomor  6 Tahun  2014,  memaparkan  bahwa  desa merupakan  daerah  otonom  yang  berarti bahwa  pemerintahan  yang  ada  di  desa bersifat  mandiri. Otonomi yang  dimiliki oleh desa adalah  berdasarkan  asal-usul dan  adat  istiadatnya,  bukan  berdasarkan penyerahan  wewenang  dari  Pemerintah. Adanya  peraturan  otonomi  daerah,  maka sebuah  desa  harus  bisa  semaksimal mungkin  dalam  hal  mengatur  tata  kelola pemerintahannya serta mengelola keuangannya secara terarah agar kesejahteraan masyarakat desa berkembang. Tata kelola keuangan desa tertuang  pada  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  yang menjelaskan bahwa setiap desa
mempunyai  kewajiban  untuk  membuat laporan  keuangan  terkait  penggunaan keuangan  desa  serta  melaporkannya kepada  pemerintah  daerah  setiap  satu semester  sekali.  Tata  kelola  keuangan desa  yang  baik  dapat  terwujud  apabila kebutuhan  akan  variabel  pendukung terpenuhi.  Banyak  variabel  yang  mampu mendukung  pengelolaan  desa  supaya lebih  baik  dan  berjalan    sesuai  tujuan, diantaranya adalah akuntabilitas,
transparansi,  partisipasi  masyarakat  dan sistem akuntansi keuangan desa.
Transparansi memiliki arti penting bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan  kesempatan  yang  sama  untuk
mengetahui proses anggaran yang menyangkut  kepentingan  dan  aspirasi masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Transparansi terkait penyampaian  infomasi  terutama  infomasi keuangan  dan  fiskal  harus  dilakukan dalam  bentuk  yang  relavan  dan  mudah dipahami.  Akuntabilitas  memiliki  tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat  terhadap  program-program yang  dirancang  dan  dijalankan  oleh pemerintah bagi kepentingan masyarakat. Akuntabilitas  yang  baik  harus  terbuka terkait  informasi  nantinya  ditampilkan melalui  website,  pengumuman  verbal desa  atau  papan  informasi  yang  pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat  desa.    Adanya  akuntabilitas akan  menjadi  acuan  pemerintah  desa untuk  memberikan  hasil  kinerja  yang positif  kepada  masyarakat  setempat. Partisipasi masyarakat setiap desa diperlukan  untuk  mencapai  tujuan pembangunan  desa  yang  sesuai  dengan kebutuhan  desa.  Partisipasi  masyarakat mempengaruhi
keberhasilan suatu program  pembangunan  desa.  Partisipasi masyarakat  tidak  hanya  terlibat  dalam pengambilan  keputusan  tentang  program pembangunan,  tetapi  masyarakat  juga terlibat dalam mengidentifikasi permasalahan  yang  ada  di  lingkungan tersebut. Hasil  penelitian  yang  dilakukan (Rina, 2022) tentang Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan  Dana  Desa  pada  desa Mojoranu  Kecamatan  Dander  Kabupaten Bojonegoro  menyimpulkan  bahwa  dari segi  transparansi  untuk  desa  Mojoranu menurut  masyarakat  belum  sepenuhnya transparan, karena belum adanya kemudahan  untuk  masyarakat  dalam
mengakses  laporan  dana  desa.  Hal tersebut dikarenakan dari pihak perangkat desa terkait, belum update terkait laporan dana desa. Penelitian tersebut,
mendukung  penelitian  yang  dilakukan oleh  Qulub  (2019)  tentang  akuntabilitas dan  transparansi  dalam  penyusunan laporan  keuangan  dan  pengelolaan  dana desa  di  desa  Karanganom  Kecamatan Karangbinangun  Kabupaten  Lamongan. Menyimpulkan bahwa proses penyusunan dan  pengelolaan  dana  desa  belum sepenuhnya bisa dikatakan akuntabel dan transparan karena untuk tahap pelaksanaannya  pemerintah  desa  kurang berkoordinasi  dengan  Tim  Pelaksana
(Timlak)  dalam  mengatur  anggaran, untuk  tahap  pelaporan  masih  lemah  dan tahap pertanggungjawaban kurang terbuka terhadap Masyarakat. Menurut  hasil  penelitian  yang dilakukan Della (2017) tentang akuntabilitas  pengelolaan  alokasi  dana desa  di  Desa  Sugihwaras  Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk menyimpulkan  bahwa  alokasi  dana  desa yang  ada  pada  Desa  Sugihwaras  sesuai dengan  peraturan  yang  ada.  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Sugihwaras secara  keseluruhan  sudah  berjalan  sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi. Partisipasi  masyarakat  Desa  Sugihwaras dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan  yang  baik  sudah  tercapai secara  maksimal.  Hasil  ini  diperkuat dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Ninadia  (2017)  tentang  transparansi  dan akuntabilitas  pemerintah  desa  dalam pengelolaan  alokasi  dana  desa  (ADD) tahun  anggaran  2017(Studi  Kasus  Desa Banjardowo,
Kecamatan
Lengkong, Kabupaten  Nganjuk)  menyatakan  bahwa perencanaan program alokasi dana desa di Desa  Banjardowo  telah  melaksanakan konsep  partisipatif  masyarakat  desa  yang
dibuktikan  dengan  penerapan  prinsip partisipatif,  responsif,  transparansi  dan akuntabilitas  guna  pembelajaran  sumber daya  masyarakat  desa  dalam  rangka mewujudkan  pemberdayaan  masyarakat desa  melalui  forum  Musrenbangdes (Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan Desa)  yang  mendapat  respon  atau tanggapan  positif  masyarakat  guna peningkatan pembangunan pedesaan.
Penelitian ini dilakukan pada Desa Begadung, Kecamatan Nganjuk,
Kabupaten  Nganjuk.  Motivasi  penulis mengambil  tempat  di  Desa  Begadung karena  masih  belum  transparan  terkait informasi  pengelolaan  dana  desa.  Tidak ada informasi di papan pengumuman atau papan  informasi  mengenai  jumlah pengeluaran  maupun  pemasukan  dalam menjalankan  kegiatan  alokasi  dana  desa dalam  hal  pembangunan  desa  dan  masih minimnya penelitian yang dilakukan pada desa  di  Kecamatan  Nganjuk,  Kabupaten Nganjuk.  Sebelum  melakukan  penelitian, peneliti  terlebih  dahulu  melakukan  studi awal  kepada  30  masyarakat  salah  satu desa  di  Kecamatan  Nganjuk  secara  acak melalui  penyebaran  kuesioner  untuk mengetahui
tingkat pemahaman
akuntabilitas,  transparansi  dan  partisipasi masyarakat  terhadap  pengelolaan  alokasi dana desa.
Tabel 1. Persentase Hasil Penyebaran

## Kuesioner
Sumber: Data diolah Peneliti, 2022 Dari  hasil  studi  pendahuluan  oleh peneliti  melalui  penyebaran  kuesioner kepada  30  masyarakat  desa  di  Desa Begadung,  Kecamatan  Nganjuk,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  masih  banyak masyarakat  desa  di  Desa  Begadung,
Kecamatan Nganjuk yang belum mengetahui  tentang  akuntabilitas  dan transparansi  pengelolaan  alokasi  dana desa, sedangkan untuk partisipasi masyarakat  sudah  banyak  masyarakat yang mengetahui dan ikut berpartisipasi. Berdasarkan fenomena yang terjadi pada penelitian sebelumnya. Peran pemerintah  desa  sangatlah  penting  dalam hal  pengelolaan  alokasi  dana  desa. pemerintah desa harus bisa mempertanggungjawabkan keuangan desa  sebagai  wujud  dari  transparansi  dan akuntabilitas  terkait  pengelolaan  alokasi dana  desa.  Selain  itu  peran  masyarakat perlu  terlibat  dalam  seluruh  kepentingan yang  dimilikinya,  sehingga  laporan keuangan yang dihasilkan akan
menentukan kebijakan dalam pengelolaan alokasi  dana  desa  agar  pemerintah  desa tidak bergantung pada pemerintahan desa saja,  tetapi  tidak  lepas  dari  keterlibatan partisipasi  masyarakat.  Dengan  demikian masyarakat  desa  sebagai  makhluk  sosial diharapkan  menjadi  masyarakat  yang berguna, khususnya dalam proses penyelenggaraan  pemerintah  sehingga menciptakan  pemerintahan  desa  yang bersifat  good  governance.  Dengan  latar belakang tersebut penulis ingin menyusun skripsi yang berjudul “Pengaruh, Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi
Kasus Pada Desa Di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk)”.
Teori Keagenan ( Agency Theory ) Teori agensi memiliki asumsi bahwa  tiap-tiap individu  semata-mata  termotivasi  oleh kepentingan  dirinya  sendiri  sehingga menimbulkan  konflik  kepentingan  antara principal dan agent .  Hal  tersebut  terjadi karena  adanya  pemisahan  kepemilikan
dan pengendalian perusahaan (Jensen dan Meckling,  1976).  Menurut  Panda  dan Leepsa, (2017) teori agensi berfokus pada masalah  yang  timbul  di  perusahaan sebagai  akibat  dari  adanya  pemisahaan kekuasaan  antara  prinsipal  dengan  agen, dan menekankan pada solusi dari masalah tersebut.  Teori  ini  membantu  dalam melaksanakan mekanisme corporate governance sebagai  wujud  kontrol  pihak prinsipal terhadap agen di perusahaan

## Pengertian Transparansi
Transparansi  yang  dipaparkan oleh  Sabarno,  (2017)  adalah  satu  aspek dasar  untuk  mewujudkan  penyelenggara pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan  sistem  pemerintahan  yang baik  bagi  masyarakat  perlu  adanya keterbukaan  dan  kemudahan  akses  serta keterlibatan  masyarakat  dalam  proses pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintah untuk  memberikan  pengaruh  perwujudan berbagai  indikator  lainnya.  Menurut Iznillah, dkk., (2018) dalam penelitiannya memaparkan bahwa transparansi merupakan  prinsip  yang  menjamin  akses atau  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan  pemerintahan,  yakni informasi  tentang  kebijakan  proses pembuatan  dan  pelaksanaanya  serta  hasil – hasil yang dicapai.

## Pengertian Akuntabilitas
Akuntabilitas  merupakan  prinsip pertanggungjawaban kepada publik terhadap  proses  penganggaran  mulai  dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan  harus  benar-benar  dapat dilaporkan  dan  dipertanggungjawabkan kepada  masyarakat.  Akuntabilitas  yang baik  harus  terbuka  terkait  informasi nantinya  ditampilkan  melalui website , pengumuman  verbal  desa  atau  papan
informasi yang pada akhirnya meningkatkan  kepercayaan  masyarakat desa  (Mardiasmo,  2018:  27).  Adanya akuntabilitas akan menjadi acuan pemerintah  desa  untuk  memberikan  hasil kinerja  yang  positif  kepada  masyarakat setempat (Sofyani & Tahar, 2021).

## Pengertian Partisipasi Masyarakat
Menurut (Putra & Rasmini, 2019) partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga  mempengaruhi  pada  proses evaluasi  dan  kontrol  kinerja  pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang.  Partisipasi  masyarakat  dalam kegiatan  pengelolaan  dana  desa  dapat menjadi  kontrol  kinerja  pemerintah  desa dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Efektivitas pengelolaan
keuangan  dana  desa  diperlukan  adanya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukkan,  penyusunan  dan  pengambilan kebijakan anggaran dana desa.

## Kerangka Berpikir
PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan  Pelaksana  Undang-  Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,
dikatakan bahwa tahapan dalam
pengelolaan  keuangan  desa  meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan serta Pertanggungjawaban. Berdasarkan  asas  Pengelolaan  Keuangan Desa  Pasal  2  ayat  1  Permendagri  Nomor 113  tahun  2014  mengatakan  bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas- asas  transparan,  akuntabel,  partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Untuk terciptanya pengelolaaan keuangan  yang  baik,  pemerintah  desa dituntut menerapkan tata kelola desa yang baik  atau Good  Governance sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat.
Pengaruh Transparansi
Terhadap

## Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Transparansi  dianggap  suatu  hal yang  diperhatikan  dalam  pengelolaan dana  desa.  Semakin  tinggi  transparansi yang  terjadi  maka  cenderung  semakin efektif  pengelolaan  dana  desa.  Teori keagenan  menjelaskan  adanya  asimetri informasi, yaitu keadaan dimana
principal tidak  memperoleh  informasi yang  sama  dengan agent ,  sehingga dengan  adanya  transparansi  yang  tinggi principal dapat  memperoleh  informasi selengkap-lengkapnya  dan  terjadinya asimetri  informasi  dapat  dihindari. Transparansi  yang  dipaparkan  (Dewi  & Adi, 2019) adalah satu aspek dasar untuk mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang  baik.  Untuk  mewujudkan  sistem pemerintahan  yang  baik  bagi  masyarakat perlu adanya keterbukaan dan kemudahan akses serta keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah  untuk  memberikan  pengaruh perwujudan berbagai indikator lainnya. Penelitian  yang  dilakukan  oleh (Alfiani & Estiningrum, 2021) menemukan bahwa transparansi
berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  pengelolaan  keuangan  desa. Kemudian,  penelitian  yang  dilakukan oleh  (Rijal,  dkk.,  2021)  menyatakan bahwa  transparansi  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  pengelolaan alokasi dana desa.
H 1 : Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi  dana  desa  di  Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.
Pengaruh  Akuntabilitas  Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Agency  Theory berkaitan  dengan variabel akuntabilitas, mengingat akuntabilitas merupakan bentuk
pertanggungjawaban dari agent (perangkat desa) atas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa kepada principal (masyarakat  desa).  Dengan demikian  semakin  baik  akuntabilitas  atas suatu  kegiatan  maka  cenderung  semakin baik  pengelolaan  dana  desa  yang  terjadi. Akuntabilitas  berperan  penting  dalam Pengelolaan Dana Desa karena maraknya penyalahgunaan dana desa yang diberikan pemerintah  daerah  kepada  pemerintah desa. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab,  menerangkan  kinerja,  dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan  kolektif  atau  organisasi  kepada pihak yang memiliki hak atau
kewenangan  untuk  meminta  keterangan atau pertanggungjawaban (Bastian, 2010).
Penelitian yang dilakukan (Alfiani & Estiningrum, 2021) menyatakan bahwa akuntabilitas  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.  Demikian  dengan  penelitian  yang dilakukan  (Putra  &  Rasmini,  2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas
berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  pengelolaan  dana  desa,  dan penelitian  yang  dilakukan  (Sugiharti  & Hariani,  2021)  menyatakan  bahwa akuntabilitas  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  pengelolaan  dana desa.
H 2 : Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi  dana  desa  di  Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa
Pengaruh  dari  partisipasi  yang dilakukan  masyarakat  sebagai  suatu  hal dalam  penilaian principal pada  kinerja agen,  jika  partisipasi  masyarakat  tinggi
maka  efektivitas  pengelolaan  dana  desa juga  semakin  tinggi.  Dimana  partisipasi masyarakat  adalah  suatu  cara  dalam meningkatkan  akuntabilitas,  dengan  itu masyarakat harus ikut dalam pengelolaan agar masyarakat percaya terhadap pemerintah untuk mengelola dana desanya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan  oleh  (Permatasari  et  al.,  2021) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Demikian dengan penelitian yang
dilakukan  oleh  (Dewi  &  Gayatri,  2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
H 3 : Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan  alokasi  dana  desa  di Kecamatan Nganjuk,
Kabupaten Nganjuk.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kuantitatif.  Data  kuantitatif  merupakan data  penelitian  berupa  angka-angka  yang akan  diukur  menggunakan  statistik sebagai  alat  uji  penghitungan,  berkaitan dengan  masalah  yang  diteliti  untuk menghasilkan  suatu  kesimpulan.  Objek dalam  penelitian  ini  adalah  akuntabilitas, transparansi,  dan  partisipasi  masyarakat terhadap  pengelolaan  alokasi  dana  desa oleh BPD, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat di desa kecamatan nganjuk,  kabupaten  nganjuk.  Populasi penelitian ini berjumlah 15 desa/kelurahan  di  nganjuk,  kabupaten nganjuk.  Terdiri  dari  3  perangkat  desa,  2
BPD,  dan  1  perwakilan  masyarakat. Dengan  jumlah  populasi  90  orang  pada desa  di  kecamatan  nganjuk,  kabupaten
nganjuk. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampling  acak  atau random  sampling , dimana  setiap  anggota  populasi  memiliki peluang yang diketahui dan peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel dalam penelitian.  Penentuan  jumlah  sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus slovin .  Teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  dengan  melalui  kuesioner  atau angket kepada responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Data Penelitian Data dalam penelitian ini
diperoleh  dengan  membagikan  kuesioner secara  langsung  kepada  responden  yaitu perangkat  desa,  BPD  dan  perwakilan masyarakat  pada  desa  di  Kecamatan Nganjuk,  Kabupaten  Nganjuk.  Kuesioner yang  digunakan  sebagai  data  dalam penelitian ini, sejumlah 74 responden dari perangkat  desa,  BPD,  dan  perwakilan masyarakat  pada  desa  di  Kecamatan Nganjuk.

## Uji Hipotesis Analisis Regresi Linear Berganda
Pengolahan  data  analisis  regresi linear  berganda  ini  dilaksanakan  dengan menggunakan  program  SPSS  V26.  Hasil yang  diperoleh  dari  proses  penghitungan tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Uji Hipotesis
Sumber : data hasil olahan melalui SPSS 26 for windows Dari  tabel  hasil  analisis  regresi linear  berganda  di  atas,  diperoleh koefisien variabel bebas X 1 (transparansi)
sebesar 0,355, koefisien variabel bebas X 2 (akuntabilitas) sebesar 0,204, dan koefisien  variabel  bebas  X 3 (partisipasi masyarakat)  adalah  sebesar  0,171.  Oleh karena  itu,  persamaan  regresi  yang diperoleh adalah:
𝒀 = 𝟏𝟓, 𝟒𝟕𝟑 +  𝟎, 𝟑𝟓𝟓𝑿 𝟏 +  𝟎, 𝟐𝟎𝟒𝑿 𝟐 + 𝟎, 𝟏𝟕𝟏𝑿 𝟑 +  𝒆 Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 1. Koefisien  transparansi  sebesar  0,355, artinya  pengelolaan  alokasi  dana  desa akan meningkat untuk setiap tambahan X 1 (transparansi). Jadi apabila transparansi  mengalami  peningkatan, maka  pengelolaan  alokasi  dana  desa akan  meningkat  sebesar  0,355  satuan dengan  asumsi  variabel  yang  lainnya dianggap konstan.
2. Koefisien  akuntabilitas  sebesar  0,204, artinya  pengelolaan  alokasi  dana  desa akan meningkat untuk setiap tambahan X 2 (akuntabilitas). Jadi apabila akuntabilitas  mengalami  peningkatan, maka  pengelolaan  alokasi  dana  desa akan  meningkat  sebesar  0,204  satuan dengan  asumsi  variabel  yang  lainnya dianggap konstan. 3. Koefisien partisipasi masyarakat sebesar  0,171,  artinya  pengelolaan alokasi  dana  desa  akan  meningkat untuk  setiap  tambahan  X1  (partisipasi masyarakat).  Jadi  apabila  partisipasi masyarakat  mengalami  peningkatan, maka  pengelolaan  alokasi  dana  desa akan  meningkat  sebesar  0,171  satuan dengan  asumsi  variabel  yang  lainnya dianggap konstan.
Uji t Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan  bahwa  uji  t  terhadap  variabel transparansi (X 1 ) diketahui nilai signifikansi  (Sig)  adalah  sebesar  0,022  <
0,05,  artinya,  ada  pengaruh  signifikan
transparansi  (X 1 )    terhadap  pengelolaan alokasi  dana  desa  (Y).  Variabel akuntabilitas (X 2 ) diketahui nilai signifikansi  (Sig)  adalah  sebesar  0,000  < 0,05,  artinya,  ada  pengaruh  signifikan akuntabilitas  (X 2 )  terhadap  pengelolaan alokasi  dana  desa  (Y).  Variabel partisipasi masyarakat (X 3 ) diketahui nilai signifikansi  (Sig)  adalah  sebesar  0,043  < 0,05,  artinya,  ada  pengaruh  signifikan partisipasi  masyarakat  (X3)  terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Y).
Uji Koefisiensi Determinasi (R 2 ) Hasil  nilai  adjusted  R  –  square dari  regresi  digunakan  untuk  mengetahui besarnya variabel terikat yang dipengaruhi  oleh  variabel  –  variabel bebasnya. Tabel 3. Uji Koefisiensi Determinasi
(R2)
Sumber : data hasil olahan melalui SPSS 26 for windows Tabel  3  menunjukkan  nilai adjusted  R 2 sebesar  0,396  atau  39,6%, yang  berarti  variabel  Transparansi  (X 1 ),
Akuntabilitas (X 2 ), Partisipasi Masyarakat  (X 3 )  mampu  menjelaskan perubahan  variabel  Pengelolaan  Alokasi Dana Desa (Y) sebesar 39,6% dan sisanya sebesar  60,4%  dijelaskan  variabel  lain  di luar model. Hasil analisis ini menunjukan bahwa  model  regresi  yang  digunakan untuk teknis analisis ini cocok.
Dalam rangka memberikan informasi mengenai pengaruh transparansi  (X 1 ),  akuntabilitas  (X 2 ),  dan partisipasi  masyarakat  (X 3 )  terhadap pengelolaan  alokasi  dana  desa  (Y),  maka peneliti  telah  melaksanakan  penelitian tersebut dengan 74 responden.
Berdasarkan  data  yang  telah  diolah  oleh peneliti  menggunakan  bantuan  program SPSS versi 26, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:
Pengaruh transparansi (X 1 ) terhadap  pengelolan  alokasi  dana  desa (Y)  pada  desa  di  kecamatan  nganjuk, kabupaten  nganjuk.  Berdasarkan  hasil analisis  dan  uji  hipotesis  yang  telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh secara signifikan  terhadap  pengelolaan  alokasi dana  desa  pada  desa  di  Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.
Transparansi  dalam  pengelolaan  alokasi dana  desa  merupakan  hal  penting. Pemerintah  desa  harus  menyediakan informasi  secara  lengkap  dan  transparan mengenai  penggunaan  alokasi  dana  desa, seperti pavingisasi, pembangunan saluran irigasi  dan  perbaikan  jalan,  agar pengelolaan keuangan menjadi baik. Dengan adanya keterbukaan informasi  dan  keterlibatan  masyarakat dalam  musyawarah  desa,  maka  program pembangunan  desa  dapat  tercapai.  Hal tersebut  didukung  dengan  adanya  usulan atau  ide  yang  disampaikan  oleh masyarakat. Sehingga usulan dari masyarakat  tersebut  dapat  direalisasikan oleh  pemerintah  desa  dalam  bentuk program.  Dimana  program  tersebut dibiayai oleh dana desa.
Pengaruh akuntabilitas (X 2 ) terhadap  pengelolan  alokasi  dana  desa (Y)  pada  desa  di  kecamatan  nganjuk, kabupaten  nganjuk.  Berdasarkan  hasil analisis  dan  uji  hipotesis  yang  telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara
signifikan  terhadap  pengelolaan  alokasi dana  desa  pada  desa  di  Kecamatan Nganjuk,  Kabupaten  Nganjuk.  Dalam melaksanakan  akuntabilitas,  pemerintah desa  memasang  spanduk  pengumuman
laporan  keuangan  di  balai  desa,  agar masyarakat mengetahui kondisi keuangan desa sesuai UU Desa No.06 Tahun 2014. Penelitian  yang  dilakukan  oleh (Alfiani & Estiningrum, 2021) menemukan bahwa transparansi berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  pengelolaan  keuangan  desa. Kemudian,  penelitian  yang  dilakukan oleh  Rijal,  dkk.,  (2021)  menyatakan bahwa  transparansi  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  pengelolaan alokasi dana desa.
Akuntabilitas  berperan  penting dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  karena maraknya  penyalahgunaan  dana  desa yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan  pertanggungjawaban  atau untuk  menjawab,  menerangkan  kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan  pimpinan  kolektif  atau  organisasi kepada  pihak  yang  memiliki  hak  atau kewenangan  untuk  meminta  keterangan atau pertanggungjawaban.
Penelitian yang dilakukan (Alfiani & Estiningrum, 2021) menyatakan bahwa akuntabilitas  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.  Demikian  dengan  penelitian  yang dilakukan  (Putra  &  Rasmini,  2019)
menunjukkan bahwa akuntabilitas
berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  pengelolaan  dana  desa,  dan penelitian  yang  dilakukan  (Sugiharti  & Hariani,  2021)  menyatakan  bahwa akuntabilitas  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  pengelolaan  dana desa.
Pengaruh  partisipasi  masyarakat (X 3 )  terhadap  pengelolan  alokasi  dana desa (Y) pada desa di kecamatan nganjuk, kabupaten  nganjuk.  Berdasarkan  hasil analisis  dan  uji  hipotesis  yang  telah
dilaksanakan, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan  terhadap  pengelolaan  alokasi dana  desa  pada  desa  di  Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.
Pengelolaan  alokasi  dana  desa  dapat dikatakan  baik  apabila  setiap  kegiatan melibatkan  masyarakat  desa  secara langsung, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan,  dan  pelaporan.  Masyarakat harus  dilibatkan  dalam  setiap  proses pengelolaan  alokasi  dana  desa  karena program  alokasi  dana  desa  ditujukan untuk  kesejahteraan  masyarakat  desa. Bentuk  dari  partisipasi  masyarakat  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa  ini seperti dikutsertakannya masyarakat dalam perencanaan desa, diikutsertakannya masyarakat dalam sosialisasi  yang  diselenggarakan  oleh desa, diikutsertakannya masyarakat dalam pembangunan  dan  pelestarian  desa,  serta gotong royong, dan sebagainya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Permatasari  et  al.,  2021) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Demikian dengan penelitian yang dilakukan  oleh  (Dewi  &  Gayatri,  2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

## PENUTUP Kesimpulan
Bahwa penelitian, maka disimpulkan  transparansi  memberikan kontribusi signifikan terhadap
pengelolaan  alokasi  dana  desa  pada  desa di  Kecamatan  Nganjuk,  Kabupaten Nganjuk.  Transparansi  pada  pengelolaan dana  desa  ini  telah  dijalankan  dengan baik  oleh  pemerintah  desa  pada  desa  di Kecamatan  Nganjuk  dengan  memberikan
informasi-informasi mengenai penggunaan  alokasi  dana  desa,  seperti pavingisasi,  pembangunan  saluran  irigasi dan perbaikan jalan yang dibutuhkan oleh pihak  pengelola  alokasi  dana  desa  oleh masyarakat  pada  desa  di  Kecamatan Nganjuk  baik  yang  berhubungan  dengan rincian  laporan  keuangan  dan  non keuangan.  Akuntabilitas  memberikan kontribusi  terhadap  pengelolaan  alokasi dana  desa  pada  desa  di  Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Akuntabilitas  pada  pengelolaan  alokasi dana  desa  sudah  dilaksanakan  dengan baik  dimana  setiap  penggunaan  alokasi dana  desa  sudah  disertai  dengan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak pengelola alokasi dana desa pada desa di
Kecamatan  Nganjuk.  Pelaporan  tersebut berisi  laporan  keuangan  mengenai penerimaan  dan  pengeluaran  keuangan desa  yang  digunakan  untuk  pembagunan fasilitas  umum  pedesaan  yang  berupa perbaikan  jalan,  pavingisasi  ,  saluran irigasi dan sebaginya. Partisipasi masyarakat memberikan kontribusi terhadap  pengelolaan  alokasi  dana  desa pada  desa  di  Kecamatan  Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Partisipasi masyarakat  pada  desa  di  Kecamatan Nganjuk dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat  pada  musyawarah  desa  dan juga melibatkan masyarakat pada program-program  yang  dilaksanakan desa.  Bentuk  dari  partisipasi  masyarakat yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa ini  seperti  dikutsertakannya  masyarakat dalam perencanaan desa, diikutsertakannya masyarakat dalam sosialisasi  yang  diselenggarakan  oleh desa, diikutsertakannya masyarakat dalam pembangunan  dan  pelestarian  desa,  serta gotong-royong, dan sebagainya.

## Saran
1. Perangkat  desa  pada  desa  di Kecamatan Nganjuk, diharapkan tetap menerapkan dan meningkatkan pengelolaan  alokasi  dana  yang akuntabel, transparansif, dan partisipatif  sesuai  peraturan  yang berlaku agar menjadi desa yang lebih maju  dan  pengelolaan  keuangan menjadi lebih baik.
2. Variabel  dalam  penelitian  ini  juga dapat diperluas, sehingga pembahasan dalam penelitian tidak hanya mengenai  pengelolaan  alokasi  dana desa,  akan  tetapi  peneliti  bisa menggunakan  variabel-variabel  lain seperti prinsip good governance yang dapat  mempengaruhi  pengelolaan keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). Pengaruh  Akuntabilitas,  Transpara nsi dan Sistem Akuntansi
Keuangan  Desa  dalam  Pengelolaan
Keuangan  Desa. Jurnal  Pendidikan Ekonomi , 9 (2),  222–229.  Retrieved from https://ejournal.undiksha.ac.id/inde x.php/EKU Bastian,  I.  (2010). Akuntansi  Sektor Publik:  Suatu  Pengantar .  Jakarta: Salemba Empat.
Dewi,  N.  K.  A.  J.  P.,  &  Gayatri.  (2019). Faktor-Faktor  Yang  Berpengaruh Pada  Akuntabilitas  Pengelolaan Dana  Desa. E-Jurnal  Akuntansi , 26 (2),
1269–1298. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v 26.i02.p16 Iznillah,  M.  L.,  Hasan,  A.,  &  Mutia,  Y.
(2018).  Analisis  Transparansi  dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan  Desa  Di  Kecamatan
Bengkalis. Jurnal  Akuntansi , 7 (1), 29–41. Mardiasmo.  (2018). Akuntansi  Sektor
Publik (1st ed.). Yogyakarta: Andi. Ningsih,  W.,  Arza,  F.  I.,  &  Sari,  V.  F. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (Studi  Kasus  Pada  Empat  Desa Dalam  Empat  Kecamatan  Di  Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat). Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 2 (4), 3517–3532. Retrieved from http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/je a/issue/view/30
Panda,  B.,  &  Leepsa,  N.  M.  (2017). Agency  theory:  Review  of  Theory and  Evidence  on  Problems  and Perspectives.  Indian  Journal  of Corporate  Governance,  10  (1),  74– 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014 Tentang  Pengelolaan  Keuangan
Desa (2014).
Permatasari, I., Susilowati, E., & Tannar, O.  (2021).  Pengaruh  Partisipasi Masyarakat  Terhadap  Efektivitas Pengelolaan  Dana  Desa  Dengan Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa  Sebagai  Variabel  Intervening. Jurnal  Ilmiah  MEA  (Manajemen, Ekonomi,  dan  Akuntansi) , 5 (2), 400–411. Retrieved from https://www.detik.com Putra,  I.  M.  Y.  D.,  &  Rasmini,  N.  K. (2019).  Pengaruh  Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan  Dana  Desa. E-Jurnal Akuntansi , 28 (1), 132–158. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v 28.i01.p06 Rijal, M. S., Handajani, L., & Sakti, D. P. B. (2021). Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governace. E-JURNAL AKUNTANSI (E-JA) , 31 (12), 3301–
3313. https://doi.org/10.24843/EJA.2021. v Sabarno, H. (2017). Pelaksanaan Administrasi  Pemerintahan  Dan
Pengelolaan  Pulau-Pulau  Indonesia Di  Wilayah  Perbatasan. Jurnal Hukum  Dan  Pembangunan , 33 (1),
67–75. Sofyani,  H.,  &  Tahar,  A.  (2021).  Peran Akuntabilitas  Dan  Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap  Kepercayaan  Masyarakat Desa:  Kasus  Di  Kabupaten  Bantul. Jurnal  Akademi  Akuntansi , 4 (1), 10–25.
https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16 481 Sugiharti,  C.  A.,  &  Hariani,  S.  (2021). Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan
Terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa.
Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis , 6 (1), 11–18. https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1. 315 Supriyono,  R.  A.  (2018). Akuntansi Keperilakuan .  Yogyakarta:  UGM PRESS. Undang-Undang  Republik  Indonesia. Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014
Tentang Desa. Jakarta.