## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN CICALENGKA KABUPATENBANDUNG TAHUN 2019

## Heldi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia Email: heldi @uinsgd.ac.id

## ABSTRAK
Untuk setiap Negara yang memberlakukan undang-undang dan peraturan perundang-undangan dalam pemerintahan, maka warga negara harus tunduk pada aturan-aturan yang ada di Negara tersebut. Ditegaskan oleh undang-undang yang dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi semua  hak  warga  negaranya,  baik  itu  hak  sosial,  politik,  ekonomi,  dan  budaya.  Untuk melindungi  hak-hak  warga  negara  pemerintah  harus  memberikan  pelayanan  dengan  baik sehingga terciptanya negara yang sejahtera. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah  implementasi  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  di Kecamatan  Cicalengka  Kabupaten  Bandung  Tahun  2019.  Pelayanan  Publik  (public  service) adalah suatu pelayanan atau pemberian kepada masyarakat berupa penggunaan fasilitas publik, baik  jasa  maupun  non-jasa,  yang  dilakukan  oleh  organisasi  publik  dalam  hal  ini  adalah pemerintah.  Dalam  pemerintahan,  pihak  yang  memberikan  pelayanan  adalah  aparatur pemerintahan dan seluruh kelengkapan kelembagaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Informasi berupa data yang dikumpulkan menggunakan teknik  pengumpulan  data  dan  teknik  wawancara  mendalam  kepada  pegawai  di  Kecamatan Cicalengka yang bertugas di bidang kepegawaian, dan studi dokumentasi resmi atas laporan kinerja  lembaga  pemerintah  (LKIP)  2017  diperoleh  dari  kabupaten.  Yag  dalam  pelayanan publik  yang  diberikan  oleh  LKIP  Kabupaten  pada  tahun  2017  kualitas  pelayanan  publik mencapai 75,25% dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan baik,  namun  untuk  akuntabilitas  kinerja  indikator  kinerja  AKIP  (akuntabilitas  Instansi Pemerintah)  kabupaten  masih  menginjak  angka  15,71%  dapat  ditafsirkan  sangat  buruk. Implementasi kebijakan bagi peneliti sendiri menggunakan teori dai Edward III  yang terdiri dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pelaksanaan Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  di  Kabupaten  Cicalengka  Masih adanya  hambatan-hambatan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaannya,  perlu  mendapat  perhatian khusus,  sehingga  Kabupaten  Cicalengka  sebagai  fasilitator  yang  memfasilitasi  masyarakat setempat  harus  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  yang  diberikan  untuk  kepuasan masyarakat.
Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi, Pelayanan Publik

## ABSTRACT
For each State enacting laws and legislation in the government, then the citizens should be subject to the rules that exist in that State. Enforced by laws intended to guarantee and protect all the rights of its citizens, be it social, political, economic, and cultural. To protect the rights of citizens the government must provide services properly so that the creation of a prosperous country. The problems that are taken in this research is the implementation of Law No. 25 of 2009  on  public  services  in  the  district  Cicalengka Bandung  district in  2019.  Public  service (public service) is a service or a gift to the community in the form of the use of public facilities,
both services and non-services, which are performed by public organizations in this regard is a government. In government, the party providing the service is the apparatus of government and all the institutional completeness. This study used a qualitative approach with case study method. Information in the form of data collected using data collection techniques and in-depth interview  techniques  to  employees  in  the  District  Cicalengka  who  served  in  the  field  of personnel,  and  the  study  of  the  official  documentation  on  the  performance  of  government institutions report (LKIP) 2017 obtained from the district. Yag in the public service given by LKIP District in 2017 the quality of public services reached 75.25% with  erformance indicator Community  Satisfaction  Index  which  can  be  interpreted  either,  but  for  performance accountability AKIP performance indicators  (accountability Government Agencies) districts still stepping 15.71% figure can be interpreted very poorly. Implementation of policies for its own  researchers  to  use  the  theory  dai  Edward  III  consisting  of  the  dimensions  of communication, resources, disposition, and a bureaucratic structure. Implementation of Law No. 25 of 2009 on Public Service in the District of Badung extant Cicalengka barriers that occur in its implementation, special attention should be paid on the matter, so that the District Cicalengka as a facilitator who facilitated the local community must improve the quality of public service provided to the satisfaction of the public.
Keywords: Policy, Implementation, Public Services.

## A. PENDAHULUAN
Bagi  setiap  negara  yang  memberlakukan  hukum  dan  perundang-undangan  dalam pemerintahannya  maka  warga  negaranya  harus  tunduk  terhadap  aturan-aturan  yang  ada  di Negara tersebut. Hukum yang ditegakkan bertujuan untuk menjamin dan melindungi setiap hak warganya baik itu dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya. Untuk melindungi hak warganya  pemerintah  harus  memberikan  pelayanan  dengan  baik  agar  tercipta  negara  yang sejahtera.  Memberikan  pelayanan  yang  baik  adalah  tugas  dan  kewajiban  utama  bagi  setiap pemerintahan.  Pemerintah  berperan  sebagai  katalisator  yang  bertugas  mempercepat  proses sesuai dengan semestinya (Subarsono, 2016). Peran sebagai katalistor ini tentu akan menjadi tumpuan organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Oleh  sebab  itu,  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  sebagai  penyedia  jasa  pelayanan sangat ditentukan oleh kualitas dari pelayanan yang diberikan.
Setiap  pemerintah  dalam  hal  ini  pemerintah  daerah  haruslah  meningkatkan  kualitas pelayanannya. Isu tentang kualitas pelayanan publik dipicu oleh berubahnya paradigma ilmu administrasi termasuk perubahan global yang terjadi di berbagai bidang kehidupan. Pelayanan tersebut harus diberikan kepada setiap masyarakat dengan maksimal supaya memenuhi setiap kebutuhannya. Pelayanan yang diberikan juga dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tidak  memungut  biaya  dari  masyarakat.  Karena  pada  hakikatnya,  organisasi  publik  tidak berorientasi pada keuntungan tetapi justru orientasinya adalah manfaat dari organisasi tersebut (Ahmad, 2018).
Menurut Bab I Pasal 1 ayat 1 UU  No.25 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pelayanan publik  adalah  rangkaian  kegiatan  dalam    rangka  pemenuhan    kebutuhan  pelayanan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk atas  barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sebagai  aparatur  negara  maka  pemerintah  daerah  diwajibkan  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan  publik  untuk  membantu  segala  urusan  masyarakat  yang  ada.  Termasuk  aparat penyelenggara pelayanan publik di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
Selama  kurun  waktu  lima  tahun  terakhir,  Pemerintah  Kecamatan  Cicalengka Kabupaten  Bandung  dituntut  lebih  responsif,  kreatif  dan  inovatif  dalam  menghadapai perubahan-perubahan  baik  ditingkat  lokal  maupun  regional.  Perencanaan  pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang dihadapi sehingga diharapkan penyelenggaraan  pemerintahan  menuju  kepada  pemerintahan good  governance  and  clean governance serta  berdampak  pada  kualitas  pelayanan  daerah  (Herdiansyah,  2017).  Secara umum isu dan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung antara lain: 1) Sumber daya manusia sebagai aparatur Kecamatan Cicalengka secara kualitas dan  kuantitas  belum  memenuhi  standar;  2)  Wilayah  Kecamatan  Cicalengka  merupakan wilayah rentan dan langganan akan bencana longsor, banjir dan puting beliung; 3) Pengelolaan sampah baik rumah tangga maupun industri belum terlaksana secara optimal; 4) Kapasitas dan kualitas  Perangkat  Desa  dalam  bidang  manajemen  belum  maksimal;  dan  5)  Penataan  kota terutama  lokasi  alun-alun  Cicalengka  belum  optimal,  hal  ini  dapat  terlihat  tidak  tertatanya sarana dan prasarana alun-alun, pedagang kaki lima dan terminal.
Berdasarkan    paparan  di  atas  penulis  melakukan  penelitian  mengenai  Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2019 yang memfokus masalah pada pelayanan publik mengingat masih adanya sebagian masyarakat belum memperoleh pelayanan kesehatan secara layak yang masuk  dalam  katagori  keluarga  miskin.  Masih  tingginya  angka  pengangguran  karena  masih rendahnya tingkat keterampilan sehingga menyebabkan daya beli masyarakat rendah.
Pada  sisi  internal  organisasi  atau  unit  kerja  pemerintahan  belum  optimal  dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat serta belum memadainya sarana dan prasarana kantor, terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan. Dari aspek kewilayahan terlihat menurunnya kualitas dan kuantitas sumber lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan masyarakat,  perusahaan  ataupun  pabrik. Kurang  tertatanya  sarana,  saluran  air  drainase  serta sarana pemukiman.
Berdasarkan  beberapa  permasalah  tersebut  maka  penelitian  ini  dimaksudkan  dapat memahami bagaimana pelayanan publik di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2019 serta mengetahui implementasi undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik  di  Kecamatan  Cicalengka  Tahun  2019  selanjutnya  turut  mengungkit  hambatan  dari implementasi undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik di Kecamatan Cicalengka.
Adapun kegunaan penelitian diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan ilmu serta menjadi  referensi  ataupun  arsip  penting  bagi  keperluan  akademik  yang  dapat  digunakan sebagai acuan civitas akademik serta dapat memberikan acuan baru bagi peneliti selanjutnya. Secara  praktis  hasil  penelitian  diharapkan  sebagai  upaya  menyelesaian  terhadap  sebuah fenomena  serta  mengembangkan  pandangan  yang  berasaskan  teori  tentang  implementasi sebuah  kebijakan  dalam  pelayanan  hukum  bagi  masyarakat  yang  tidak  mampu.  Selanjutnya bagi instansi terkait dapat memberikan kontribusi berupa masukan yang bersifat positif dalam meningkatkan  kinerja  organisasi  dalam  pengimplementasian  sebuah  kebijakan  pelayanan publik bagi masyarakat Cicalengka. Lebih jauh diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi  Kecamatan  Cicalengka  Kabupaten  Bandung  serta  menjadi  salah  satu  referensi  dalam mengambil  suatu  pendekatan  atau  model  implementasi  suatu  kebijakan  di  Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung khususnya berkenaan dengan pelayanan publik.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Penelitian yang dikerjakan ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Penelitian tersebut mengarah pada sebuah bantuan hukum untuk masyarakat yang  mampu  dijadikan  sebagai  bahan  perbandingan  bagi  penelitian  berikutnya.  Penelitian
pertama oleh Cindy Agestina Putri dengan judul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah Kabupaten Bekasi.” Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  realitas  pelaksanaan  implementasi  kebijakan pelayanan  publik,  efektivitas  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  dan  seberapa  besar pengaruh  implementasi  kebijakan  pelayanan  publik  terhadap  efektivitas    penerimaan    pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah Kabupaten Bekasi. Penelitian ini juga menggunakan teori implementasi kebijakan  yang  didalamnya  memiliki  enam  dimensi  yaitu  standard  dan  tujuan  kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan, karakteristik birokrasi pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta sikap para pelaksana. Sedangkan teori efektivitas yang digunakan ada tiga dimensi, diantaranya tepat waktu, tepat  kualitas dan tepat  kuantitas.  Metode  yang  digunakan  penelitian  ini  adalah  metode  asosiatif  deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga melalui studi kepustakaan, observasi dan angket (kuesioner). Dan terdapat pengaruh implementasi  kebijakan pelayanan publik terhadap efektivitas  penerimaaan  pajak  kendaraan  bermotor  55,9%  sehingga  terjadi  pengaruh  yang positif  dan  signifikan.  Hal  ini  menunjukkan    implementasi  kebijakan    pelayanan  publik memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  meningkatkan  efektivitas  penerimaan  pajak kendaraan bermotor. Sedangkan sisanya 44,1% ditentukan oleh faktor yang tidak diteliti.
Kedua, penelitian oleh Choirina Tien Rosyadi dengan judul “Implementasi Pelayanan Publik di Dinas Perizianan Kota Yogyakarta Tahun 2013”. Metode yang digunakan penelitian ini adalah jenis penelitian field research atau penelitian lapangan dengan narasumber pejabat bagian  pengembangan  kinerja  Dinas  Perizinan    Kota  Yogyakarta.  Penelitian  ini  juga menggunakan  pendekatan  secara  yuridis  empiris  serta  menggunakan  wawancara  dalam mengumpulkan  data.  Metode  wawancara  digunakan  dalam  menganalisis  upaya  Dinas Perizinan  dalam  menganalisis  Undang-Undang  Pelayanan  Publik.  Metode  penelitian  yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa belum seluruhnya asas  dalam pelayanan publik terealisasikan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Asas dalam  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terutama asas kecepatan,  kemudahan  dan  keterjangkauan  belum  dapat  diwujudkan.  Kendala  yang  dialami adalah SDM yang belum mencapai target 100%. SDM yang belum maksimal menjadi kendala utama Dinas dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan asas pelayanan publik.
Ketiga, penelitian oleh Adelita Riantini dengan judul penelitian “Implemtasi Kebijakan Kawasan  Zona  Pendidikan  (Studi  Kasus  Kawasan  Pendidikan  Di  Jalan  Z.A  Pagar  Alam, Gedong  Meneng  dan  Rajabasa  Bandar  Lampung)”.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kebijakan kawasan zona pendidikan di Jalan Z.A Pagar Alam Bandar Lampung tidak sejalan dengan kebijakan tata ruang kota yang disebabkan dalam proses implementasinya gagal yang disebabkan oleh dua faktor. Pertama dari aspek ekonomi politik. Berdasarkan analisis ekonomi politik  bahwa  kawasan  zona  pendidikan  yang  terletak  pada  Jalan  Z.A  Pagar  Alam  Bandar Lampung  yang  berubah  menjadi  kawasan  bisnis  karena  ada  kepentingan  Pemerintah  Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan PAD yang bersumber dari sektor perizinan. Faktor yang kedua  dari  proses  implementasinya  tidak  efektif  atau  gagal  karena  ada  faktor  kontradiktif antara  kepentingan  Pemerintah  Kota  dalam  meningkatkan  PAD  dengan  faktor  dukungan terhadap implementasi kebijakan Pemerintah Kota dalam menerapkan kebijakan di kawasan zona pendidikan yaitu informasi, isi kebijakan, dukungan dan pembagian potensi.
Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sri Susanti dengan judul “Kualitas Pelayanan Publik  Bidang  Administrasi  Kependudukan  di  Kecamatan  Gamping”.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di  Kecamatan  Gamping  dilihat  dari  aspek  fasilitas  fisik  (tangible),  kehandalan  (reliability),
daya  tanggap  (responsiveness),  jaminan  (assurance),  empati  (empathy)  yaitu:  1)  Bagian Pelayanan Umum di Kecamatan Gamping belum memenuhi fasilitas pelayanan yang memadai untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  seperti  kursi  di  ruang  tunggu  yang  belum memadai  dengan  jumlah  pengunjung,  belum  adanya  meja  untuk  menulis  di  ruang  tunggu, sarana informasi yang belum tersedia.  Fasilitas seperti genset kurang dioptimalkan sehingga ketika listrik mati maka proses pelayanan pun juga akan berhenti total yang artinya masyarakat tidak dapat mendapatkan pelayanan. Hal ini terjadi karena keterbatasan dana yang diberikan oleh  Kabupaten  Sleman  untuk  Proses  Pengadaan;  2)  Masyarakat  merasa  puas  dengan pelayanan  yang  diberikan  Kecamatan  Gamping  dalam aspek  reliability  (kehandalan)  karena dalam menangani setiap keluhan masyarakat, petugas handal dalam segi waktu dan ketepatan proses  pelayanan;  3)  Terdapat  komunikasi  yang  baik  antara  petugas  pelayanan  dengan masyarakat  yang  membutuhkan  pelayanan;  4)  Keamanan  di  Kecamatan  Gamping  sudah menunjukkan upaya meningkatkan kualitas pelayanannya terkait memberikan rasa aman bagi masyarakat  yaitu  dengan  menempatkan  tukang  parkir  yang  ikut  mengamankan  keadaan  di parkiran  dan  5)  Aspek  empati  (empathy)  yang  diberikan  pihak  Kecamatan  Gamping  yaitu dengan memberikan kesan yang menyenangkan. Hal itu dapat terlihat dari sikap petugas yang menerangkan  dengan  sejelas-jelasnya  mengenai  prosedur  pelayanan  dan  menerima  kritik mapun saran dengan sepenuh hati sebagai instropeksi untuk layanan yang lebih baik.
Konsep  administrasi  publik  di  Indonesia  pada  dasarnya  bukanlah  konsep  yang  baru, karena konsep adminisrasi publik tersebut sudah ada sejak dulu, hanya para pakar mengganti istilah administrasi publik menjadi administrasi negara.
Chandler  dan  Plano  (dalam  Pasolong,  2017)  mengatakan  bahwa  administrasi  publik adalah proses dimana sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan,  mengimplemen-tasikan  dan  mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.
Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koening (dalam Pasolong, 2016) mengatakan bahwa administrasi publik adalah kegiatan pemerintahan didalam melaksanakan kekuasaan  politiknya.  Dari  beberapa  definisi  administrasi  publik  dapat  dipahami  bahwa administrasi publik adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam  melaksanakan  tugas-tugas  pemerintahan  dalam  memenuhi  kebutuhan  publik  secara efisien dan efektif.
Implementasi  merupakan  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  suatu  keputusan  kebijakan.  Akan  tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut  dapat  memberikan  dampak  yang  buruk  atau  tidak  bagi  masyarakat.  Hal  tersebut bertujuan  agar  suatu  kebijakan  tidak  bertentangan  dengan  masyarakat  apalagi  sampai merugikan masyarakat. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.
Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2016) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan  alat  administrasi  hukum  dimana  berbagai  aktor,  organisasi,  prosedur  dan  teknik yang  bekerja  bersama-sama  untuk  menjalankan  kebijakan  guna  meraih  dampak  atau  tujuan yang diinginkan.
Definisi di atas menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang dilakukan  untuk  menimbulkan  dampak  atau  akibat  dapat  berupa  undang-undang,  peraturan pemerintah,  keputusan  peradilan  dan  kebijakan  yang  dibuat  lembaga-lembaga  pemerintah dalam kehidupan bernegara.

## C. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  penelitian  studi  kasus  yaitu  kelompok  sasaran  Implementasi  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2009  Terhadap  Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Kecamatan  Cicalengka Kabupaten  Bandung.  Penelitian  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan diharapkan akan didapatkan deskripsi yang jelas berkenaan dengan data dan informasi yang diperlukan  dalam  penelitian  sehingga  sinkron  dengan  fakta  yang  terjadi  tanpa  rekayasa. Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  kasus  karena  permasalahan  yang  diangkat  dalam penelitian  dinilai  perlu  mendapatkan  perhatian  khusus  berkaitan  dengan  pemecahan permasalahannya.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah observasi  non-partisipatif,  wawancara  dan  dokumentasi.  Jenis  wawancara  yang  dilakukan adalah wawancara semi terstruktur. Penelitian dilakukan di Kecamatan Cicalengka terhadap para pegawainya sebanyak tiga orang, di kelurahan setempat sebanyak satu orang dan terhadap masyarakat  sebanyak  satu  orang.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  teori implementasi  kebijakan  model  Edward  III  yang  memiliki  dimensi  komunikasi,  disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  teori  Edward  III  yang  memiliki  4  (empat)  dimensi,  memiliki  pengaruh  dalam implementasi  kebijakan.  Setiap  dimensi  masih  mempunyai  hambatan  dari  masing-masing indikatornya. Kendati demikian, pada dimensi komunikasi, indikator konsistensi sudah dapat dikatakan baik dalam pelaksanaannya, pada indikator transmisi dan kejelasan informasi masih pempunyai  hambatan.  Selanjutnya  pada  dimensi  sumber  daya  hanya  indikator  kewenangan yang  sudah  dapat  dikatakan  baik  dalam  pelaksanaannya,  sedangkan  untuk  indikator  staf, indikator  informasi  dan  indikator  fasilitas  masih  mempunyai  hambatan  didalam pelaksanaannya. Untuk dimensi disposisi sejauh ini tidak ada hambatan yang terjadi, karena dari  pihak  Kecamatan  selalu  memberikan  arahan  atau  pembinaan  pada  setiap  pegawainya. Sedangkan untuk dimensi struktur birokrasi indikator SOP di Kecamatan sudah berjalan sesuai dengan tupoksi yang ada. Sedang untuk indikator fragmentasi atau penempatan kerja pegawai sudah  terlaksana  dengan  baik  karena  setiap  masing-masing  pegawai  selalu  melaksanakan koordinasi  satu  sama  lain.  Untuk  fragmentasi,  para  pegawai  selalu  mendengarkan  apa  yang diarahkan oleh pimpinan.
Kemudian untuk mengatasi kendala Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009  tentang  Pelayanan  Publik  di  Kecamatan  Cicalengka  Kabupaten  Bandung  Tahun  2019 yang  ada  pada  dimensi  komunikasi  yaitu  tidak  ada  sosialisasi  yang  dilaksanakan  pihak Kecamatan  secara  langsung  kepada  masyarakat  tentang  kebijakan  informasi  yang  berkaitan dengan  kesejahteraan  dan  kepuasan  masyarakat,  upaya  yang  dilakukan  seharusnya  dapat berupa  perbaikan  sistem  penyediaan  informasi  dan  lebih  perhatian  lagi  kepada  masyarakat yang kesulitan dalam mengakses internet.
Kemudian  cara  untuk  mengatasi  hambatan  kurangnya  sumber  daya  informasi  yang diberikan  Kecamatan  Cicalengka  adalah  selain  menambah  jam  kerja    seperti  yang  sudah dipaparkan dalam hasil wawancara sebelumnya, yaitu ditambah dengan meningkatkan jumlah pegawai  sehingga  mampu  memperbaiki  kekurangan  yang  ada  dalam  dimensi  sumber  daya informasi. Adapun hambatan lain pada dimensi sumber daya ini adalah pada indikator fasilitas, yaitu berkaitan dengan koneksi internet dan juga sering kekurangan blanko dalam pembuatan KTP.

## E. SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kecamatan  Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2019, serta dari data-data yang telah diolah dan dianalisis maka dapat disimpulkan beberapa hal seperti Pelayanan Publik di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berdasarkan LKIP Tahun  2017  mencapai  angka  75,25%  dan  bisa  dikategorikan  baik.  Dari  komunikasi  yang terjalin mengenai pelayanan publik sudah dilaksanakan oleh pihak Kecamatan walaupun tidak secara langsung. Dari aspek sumber daya, kecamatan Cicalengka  meliliki 27 orang pegawai PNS 2 orang operator KTP dari Disdukcapil dan 5 orang tenaga non PNS termasuk dengan petugas kebersihan. Dari segi disposisi para ASN bekerja melakukan pekerjaan sesuai dengan tupoksi dan SOP yang diberikan serta selalu diadakan evaluasi dan pembinaan dari pimpinan. Berdasarkan struktur birokrasi, para ASN melakukan pekerjaan sesuai dengan tupoksi dan SOP serta melakukan koordinasi satu sama lain dalam menjalankan pekerjaannya. Dan berdasarkan observasi peneliti, pihak Kecamatan mengklaim bahwa selama ini pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan prosedur dan apabila ada hambatan yang terjadi mereka selalu berusaha mengatasi  dan  selalu  berusaha  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  di  Kecamatan Cicalengka. Sedang  untuk  indikator  konsistensi,  Kecamatan  Cicalengka  sudah  dikatakan cukup  baik,  karena  dalam  hal  mempertahankan  konstistensi  pelayanan  publik,  Camat Kecamatan  Cicalengka  menuturkan  bahwa  mereka  menambah  jam  kerja  diluar  jam  kantor. Pada  dimensi  sumber  daya  juga  sudah  dikatakan  baik.  Dalam  indikator  kewenangan,  para pegawai Kecamatan bekerja mengikuti SOP dan sesuai dengan tupoksi. Namun untuk indikator lain  seperti  indikator  staf,  indikator  informasi  dan  indikator  fasilitas  masih  memiliki kekurangan  dalam  pelaksanaannya.  Sementara  itu  untuk  dimensi  disposisi  dalam pelaksanaanya juga sudah dikatakan cukup baik karena para pegawai selalu diberi arahan dan pembinaan. Dan untuk dimensi struktur birokrasi dalam indikator SOP dan fragmentasi sudah di katakan cukup baik dalam pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
AG, Subarsono. (2016). Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Anggara, Sahya. (2017). Metode Penelitian Administrasi, Bandung: CV Pustaka Setia Ahmad, Dkk. (2018). Reformasi Pelayanan Publik, Malang: Program Sekolah Demokrasi
Arief  Murdani.(2018).  Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Pemerintah  No  84  Tahun  1999 Tentang  Perubahan  Batas  Wilayah  Kota  Bukittinggi  dan  Kabupaten  Agam  (Kasus  Nagari padang  Lua  Kecamatan  Banuhampu  Kabupaten  Agam)  (Sripsi)  :  UNAND  di  akses  dari http://repository.unand.ac.id/16937/1/Skripsi_Arief_murdani.pdf.  Tanggal    09/12/18  pukul 08.45
Dunn,  William  N.  (2016). Analisis  Kebijakan  Publik, Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.
Herdiansyah.  (2017). Kualitas  Pelayanan  Publik. Konsep,  Dimensi,  Indikator  dan Implementasinya, Yogyakarta: Gava Media.
Nugroho, Riant. (2016). Public Policy. Edisi ke 5, Jakarta: Elex Media Komputindo.
Nurdin.(2018).Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Daerah  No  2  Tahun  2008  Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen di Kota Makasar. (Sripsi) :
UNHAS Makasar. Di Akses
dari :
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6042/SKRIPSI%20E12108001.pdf ?sequence=1 . Tanggal 04/12/18 pukul 16.20
Pasolong, Harbani. (2017). Teori Administrasi Publik, Bandung: Alfabeta.
Rizaldi  Djaelangkara.  (2018).  Tinjauan  Kritis  Dan  Implementasi  Pelayanan  publik  Di Indonesia.(Jurnal)
: academia.
Diakses dari http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/academica/article/view/2314.pdf. Tanggal17/11/2018 pukul 10.35
Sawaito.  (2018).  Implementasi  Merupakan  Suatu  Rangkaian  Aktivitas  Dalam  Rangka Menghantarkan  Kebijakan.  (Sripsi)  :  UIN  Sultan  Syarif  Kasim.  Di  Akses  dari: http://respository.uin-suska.ac.id/4186/3/9%20BAB%2011.pdf.  Taggal        05/11/18  pukul 20.44
Silalahi, Ulbert. (2019). Studi Tentang Ilmu Administrasi, Bandung: Sinar Baru        Algensindo.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif . Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Winarno,  Budi.  (2016). Kebjakan  Publik  Era  Globalisasi, Yogyakarta:  CAPS  (Center  of Academic Publishng Service)