## IMPLEMENTASI SERTIFIKASI DOSEN

## Irwan Saleh Dalimunthe
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan Jalan T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan E-mail: irwansaleh_dlmt@yahoo.co.id
Abstrak
Selain  kualifikasi  akademik,  dosen  harus  memiliki  4  (empat)  kompetensi,  yaitu kompetensi  professional,  kompetensi  pedagogik,  kompetensi  kepribadian,  dan kompetensi  social,  dengan  bukti  memperoleh  sertifikat  pendidik.  Pelaksanaan sertifikasi  dosen  yang  telah  berlangsung  beberapa  tahun  secara  umum  telah berjalan secara efektif dan dapat meningkatkan kinerja dosen. Hal ini dapat dilihat dari  peningkatan  jumlah  penulisan  ilmiah  dan  buletin,  namun  dalam  bidang pendidikan  dan  pengajaran  masih  terdapat  dosen  yang  belum  maksimal melaksanakan  proses  perkuliahan.  Hambatan  yang  dihadapi  antara  lain  masih rendahnya  pemahaman  sebagian  dosen  terhadap  tugas  dan  beban  kerja  yang harus  dilaksanakannya,  dan  sebagian  dosen  masih  rendah  tingkat  kesadaran untuk melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tingginya.

## Abstract
In addition to academic qualifications, lecturess must have 4 (four) competencies: professional  competence,  pedagogical  competence,  personal  competence  and social competence by having teacher certificate. Lecturer certification implemen- tation  that  has  lasted  several  years  in  general  have  been  effective  and  can improve the performance of lecturers. It can be seen from the increasing number of scientific writing and bulletins, but in the field of education and teaching there are lecturers who have not been up to implement the lecture. Barriers faced by, among others, is the lack of understanding most of the lecturers of the task and the  workload  that  must  be  implemented,  and  some  professors  still  low  level  of awareness of Tridharma Perguruan Tinggi.

## Kata Kunci: Sertifikasi, Beban Kerja Dosen, Kinerja
66                                          Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H
Pendahuluan
Dinamika  perkembangan  masyarakat  melaju  sangat  pesat  seiring dengan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Hal  ini  menuntut semua pihak untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.  Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  telah memunculkan  paradigma  baru  dalam  masyarakat,  bahwa  bukan  Sumber Daya  Alam  (SDA)  melimpah  yang  dominan  mengantarkan  suatu  bangsa menuju pada kemakmuran, tetapi ketangguhan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), keunggulan ilmu pengetahuan, dan penguasaan teknologi bangsa  tersebutlah  yang  sangat  berperan  untuk  mencapai  kemakmuran dan kesejahteraan. Bahkan SDM yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi  cenderung  memanfaatkan  teknologinya  untuk  menguasai  SDA bangsa lain.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 mengamanatkan  bahwa  setiap  warga  negara  berhak  mendapat pendidikan.  Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta  akhlak  mulia  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa. Pemerintah  memajukan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 1
Tantangan  persaingan  yang  semakin  tajam  pada  era  globalisasi menuntut  peningkatan  kualitas  profesional  dan  efisiensi  secara  terus menerus,  sehingga  kemampuan  daya  saing  professional  bisa  lebih kompetitif.  Era  globalisasi  mengubah  hakekat  kerja  dari  amatiran  menuju kepada profesionalisasi di segala bidang dan aspek kehidupan, termasuk profesi  di  bidang  pendidikan.  Oleh  karena  itu,  sebagai  amanat  undang- undang, kualitas profesionalisme selalu diupayakan, baik melalui ketentuan kualifikasi  pendidikannya  maupun  kegiatan  pelatihan  dalam  berbagai bentuknya, seperti pendidikan dan latihan (diklat), penataran dan pelibatan
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31, Ayat 1,
3, dan 5.
Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H                                          67
dalam  berbagai  seminar  untuk  meng- update  wawasannya  dalam kompetensi pedagogik dan akademik.
Meskipun  pemerintah  telah  menerapkan  program  sertifikasi  dosen dalam beberapa tahun terakhir, namun capaian tujuannya belu maksimal, masih terdapat fenomena bahwa, profesionalisme dosen masih dipandang belum  memuaskan.  Dosen-dosen  yang  sudah  mempunyai  sertifikat pendidik belum menampilkan kinerja profesional secara optimal, sehingga masih menimbulkan pertanyaan tentang efektifitas dan efisiensi penerapan program tersebut. Berdasarkan hal di atas, tulisan itu mencoba mengetahui dan memahami lebih lanjut efektifitas pelaksanaan sertifikasi tersebut.

## Dosen Sebagai Tenaga Profesional
Sebagai  penjabaran  amanat  Undang-Undang  Dasar  1945, Pemerintah RI kemudian mengeluarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan  semua  warga  negara  Indonesia  berkembang  menjadi manusia  yang  berkualitas  sehingga  mampu  dan  proaktif  menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas  manusia  Indonesia  tersebut  dihasilkan  melalui  penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
Oleh karena itu, dosen, sebagaimana juga guru, mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. 2
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 kemudian diperkuat dengan penetapan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2005
2 Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, Pasal 39, Ayat 2.

## Irwan Saleh Dalimunthe
68                                          Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H
tentang  Guru  dan  Dosen.  Undang-undang  ini  juga  menjadi  salah  satu dasar  kebijakan  untuk  memperkuat  eksistensi  sumber  daya  pendidikan sebagai tenaga profesional, seperti profesi-profesi lainnya. Undang-undang Nomor  14  Tahun  2005  tersebut  mengamanatkan  bahwa  dosen  sebagai pendidik profesional dan ilmuwan mempunyai tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu mentransformasikan, mengembangkan dan  menyebarluaskan  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  seni  melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3
Pengakuan  kedudukan  dosen,  dan  juga  guru,  sebagai  tenaga profesional  mempunyai  misi  untuk  melaksanakan  tujuan  Undang-Undang ini  sebagai  berikut:  mengangkat  martabat,  menjamin  hak  dan  kewajiban, meningkatkan kompetensi, memajukan profesi serta karier, meningkatkan mutu  pembelajaran,  mningkatkan  mutu  pendidikan  nasional,  mengurangi kesenjangan  ketersediaan  dosen  antar  daerah  dari  segi  jumlah,  mutu, kualifikasi  akademik,  dan  kompetensi;  mengurangi  kesenjangan  mutu pendidikan  antar  daerah,  dan  meningkatkan  pelayanan  pendidikan  yang bermutu.
Berdasarkan  misi  tersebut,  kedudukan  dosen  sebagai  tenaga profesional  berfungsi  untuk  meningkatkan  martabat  dosen  serta mengembangkan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  seni  untuk meningkatkan  mutu  pendidikan  nasional.  Sejalan  dengan  fungsi  tersebut, kedudukan  dosen  sebagai  tenaga  profesional  bertujuan  untuk melaksanakan  sistem  pendidikan  nasional  dan  mewujudkan  tujuan pendidikan  nasional,  yakni  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar menjadi  manusia  yang  beriman dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
Untuk  meningkatkan  penghargaan  terhadap  tugas  dosen, kedudukan dosen pada jenjang pendidikan tinggi perlu dikukuhkan dengan pemberian  sertifikat  pendidik.  Sertifikat  tersebut  merupakan  pengakuan atas  kedudukan dosen  sebagai  tenaga profesional.  Dalam  melaksanakan
3 Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan Dosen, Bab I, Pasal 1, Ayat 2
Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H                                          69
tugasnya, dosen harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan  hidup minimum sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.  Selain  itu, perlu  juga diperhatikan upaya-upaya  memaksi- malkan fungsi dan peran strategis dosen yang meliputi penegakan hak dan kewajiban  dosen  sebagai  tenaga  profesional,  pembinaan  dan pengembangan profesi guru dan dosen, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
Dalam  pelaksanaannya  tentu  diperlukan  strategi  yang  meliputi: penyelenggaraan sertifikasi pendidik berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi;  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  dosen  sebagai  tenaga profesional  yang  sesuai  dengan  prinsip  profesionalitas;  penyelenggaraan kebijakan  strategis  dalam  pengangkatan,  penempatan,  pemindahan,  dan pemberhentian  dosen  sesuai  dengan  kebutuhan,  baik  jumlah,  kualifikasi akademik, maupun kompetensi yang dilakukan secara merata, objektif, dan transparan  untuk  menjamin  keberlangsungan  pendidikan;  penyeleng- garaan  kebijakan  strategis  dalam  pembinaan  dan  pengembangan  profesi dosen untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian para guru dan dosen;  peningkatan  pemberian  penghargaan  dan  jaminan  perlindungan terhadap  guru  dan  dosen  dalam  pelaksanaan  tugas  profesional; peningkatan  peran  organisasi  profesi  untuk  menjaga  dan  meningkatkan kehormatan dan martabat dosen dalam pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional;  penguatan  kesetaraan  antara  dosen  yang  bertugas  pada satuan  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  dengan  dosen yang  bertugas  pada  satuan  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh masyarakat; penguatan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dalam merealisasikan pencapaian anggaran pendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban  guru  dan  dosen  sebagai  tenaga  profesional;  dan  peningkatan peran  serta  masyarakat  dalam  memenuhi  hak  dan  kewajiban  guru  dan dosen. 4
Oleh  karena  itu,  sebagai  amanat  undang-undang,  kualitas profesionalisme  selalu  diupayakan,  baik  melalui  ketentuan  kualifikasi
4 Lihat Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

## Irwan Saleh Dalimunthe
70                                          Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H
pendidikannya  maupun  kegiatan  pelatihan  dalam  berbagai  bentuknya, seperti  pendidikan  dan  latihan  (diklat),  penataran  dan  pelibatan  dalam berbagai  seminar  untuk  meng- update  wawasannya  dalam  kompetensi pedagogik  dan  akademik.  Meskipun  pemerintah  telah  menerapkan program sertifikasi dosen dalam beberapa tahun terakhir, namun menurut pengamatan  awal,  peneliti  melihat  masih  terdapat  fenomena  bahwa, profesionalisme dosen masih dipandang belum memuaskan. Dosen-dosen yang  sudah  mempunyai  sertifikat  pendidik  belum  menampilkan  kinerja profesional  secara  optimal,  sehingga  masih  menimbulkan  pertanyaan tentang efektifitas dan efisiensi penerapan program tersebut.

## Kedudukan Dosen
Dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2005 tentang  Guru  dan  Dosen,  pasal  1,  disebutkan  bahwa  dosen  adalah pendidik  profesional  dan  ilmuwan  dengan  tugas  utama  mentransfor- masikan,  mengembangkan,  dan  menyebarluaskan  ilmu  pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan penambian kepada masyarakat.  Pemaknaan  dosen  dalam  Undang-undang  terakhir  ini mengindikasikan  bahwa  dosen  adalah  pendidik  dan  juga  ilmuwan.  Tentu saja  pengertian  ini  mewarnai  fungsi,  status,  dan  tugas  dosen  pada penjelasan berikutnya.
Lebih lanjut, dalam Undang-undang Nomor 14 tersebut, dalam pasal 6 dinyatakan bahwa kedudukan dosen adalah sebagai tenaga profesional bertujuan  untuk  melaksanakan  sistem  pendidikan  nasional  dan mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional,  yaitu  berkembangnya  potensi peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif, mandiri,  serta  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  dan  bertanggung jawab.  Pencapaian  tujuan  pendidikan  nasional  ini  merupakan  tujuan pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen di IAIN Padangsidimpuan.
Dosen  wajib  memiliki  kualifikasi  akademik,  kompetensi,  sertifikat pendidik,  sehat  jasmani  dan  rohani,  dan  memenuhi  kualifikasi  lain  yang dipersyaratkan  satuan  pendidikan  tinggi  tempat  bertugas,  serta  memiliki
Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H                                          71
kemampuan  untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional.  Tentu  ini menghendaki  adanya  persyaratan  bagi  profesi  dosen.  Hal  ini  pula mengindikasikan adanya standar mutu yang harus dimiliki dan dicapai oleh dosen dalam melaksanakan profesinya.
Dalam  Undang-undang  tersebut  juga  dinyatakan  bahwa  kualifikasi akademik  yang  harus  dipenuhi  oleh  dosen  adalah  lulusan  program magister  untuk  program  diploma  atau  program  sarjana,  dan  lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Kualifikasi akademik minimal strata  2  menjadi  persyaratan  profesi  dosen  umumnya,  dan  di  IAIN Padangsidimpuan khususnya.
Selain  kualifikasi  akademik,  dosen  harus  memiliki  4  (empat) kompetensi,  yaitu  kompetensi  professional  (keluasan  wawasan  akademik dan  kedalaman  keilmuan  dalam  bidang  keilmuan  yang  ditekuninya), kompetensi  pedagogik  (penguasaan  dosen  pada  berbagai  macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai  dengan  karakteristik  materi  dan  perkembangan  mahasiswa), kompetensi kepribadian (kesanggupan dosen untuk secara baik menampil- kan dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap  profesinya),  dan  kompetensi  sosial  (kemampuan  dosen  untuk menghargai  kemajemukan,  aktif  dalam  berbagai  kegiatan  sosial,  dan mampu bekerja sama dalam kelompok).
Di  samping  itu,  dosen  harus  memiliki  sertifikat  pendidik  yang diperoleh  setelah  lulus  sertifikasi  yang  dilakukan  oleh  perguruan  tinggi yang  menyelenggarakan  program  pengadaan  tenaga  kependidikan  pada perguruan  tinggi  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  seperti  disyaratkan dalam  pasal 47  (1)  Undang-undang  Nomor  14  Tahun 2005  tentang  Guru dan Dosen tersebut.
Sesuai  dengan  Undang-undang  RI  Nomor  14  Tahun  2005  tentang Guru  dan  Dosen,  pasal  48,  ayat  (1),  status  dosen  terdiri  atas  dua,  yaitu dosen  tetap  dan  dosen  tidak  tetap.  Selanjutnya  kedua  status  ini  menjadi sebutan dalam klasifikasi dosen termasuk di IAIN Padangsidimpuan.
Dosen  tetap  adalah  dosen  yang  terikat  penuh  waktu  di  IAIN Padangsidimpuan.  Dosen  tetap  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang

## Irwan Saleh Dalimunthe
72                                          Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H
diakui keberadaannya di IAIN Padangsidimpuan samapi batas waktu yang ditentukan. Sedangkan dosen tidak tetap adalah dosen yang terikat dalam hubungan  kerja  dengan  IAIN  Padangsidimpuan  untuk  jangka  waktu tertentu. Dosen tidak tetap termasuk dosen luar biasa dan dosen tamu.
Dalam  pasal  48  (2)  undang-undang  tersebut  juga  menyebutkan bahwa  jenjang  jabatan  akademik  dosen  tetap  terdiri  atas  asisten  ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Selanjutnya jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor seperti disyaratkan dalam pasal 48, ayat (3) undang-undang tersebut.

## Tugas Dosen
Dosen  adalah  tenaga  profesional  pada  jenjang  pendidikan  tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan  dosen  sebagai  tenaga  profesional  tersebut  dibuktikan  dengan sertifikat pendidik. Hal ini mengindikasikan bahwa dosen tersebut memiliki profesionalitas  sesuai  dengan  kompetensi  dan  bidang  keahlian keilmuannya di perguruan tinggi tersebut.
Tugas  utama  dosen  adalah  tugas  pokok  untuk  melaksanakan tridharma  perguruan  tinggi  yang  meliputi  pendidikan  dan  pengajaran, penelitian,  dan  pengabdian  kepada  masyarakakt.  Sedangkan  tugas penunjang adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan di dalam maupun di  luar  tempat  tugas  dosen.  Adapun  penjelasan  tentang  tugas  dosen, adalah:
1. Tugas dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran, adalah;
a. Menyelenggarakan  pendidikan  dan  pengajaran  sesuai  dengan bidang  keilmuannya  masing-masing  kepada  mahasiswa  sehingga memperoleh pengetahuan.
b. Membimbing  mahasiswa  untuk  berpikir  kritis  dan  analitis  sehingga mampu dalam penulisan skripsi secara mandiri.
c. Membina mahasiswa dalam segi intelektual maupun mental.
2. Tugas dosen dalam bidang penelitian, adalah:
a. Melakukan  penelitian  secara  mandiri  dan  kolektif  dengan  teman sejawat sehingga dapat dipublikasikan kepada masyarakat ilmiah.
b. Menghasilkan  karya  ilmiah  dalam  mengembangkan  ilmu pengetahuan.
3. Tugas dosen dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, adalah:
a. Mengimplementasikan pengetahuannya dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
b. Melakukan pelayanan kepada masyarakat.
4. Tugas  dosen  dalam  bidang  penunjang  tridharma  perguruan  tinggi, adalah:
a. Mengembangkan  profesionalitasnya  melalui  partisipasi  dan  peran aktif dalam organisasi.
b. Mengaktualisasikan pengetahuannya dalam bekerja sama dalam tim dengan  pihak  lain  dalam  manajemen  akademik  untuk  pencapaian tujuan institusi.

## Sertifikasi dan Kompetensi Dosen
Sertifikasi  adalah  proses  pemberian  sertifikat  pendidik  untuk  guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan  kepada  guru  dan  dosen  sebagai  tenaga  profesional. 5 Pelaksanaan sertifikasi dosen adalah respon terhadap Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam pelaksanaannya, sertifikasi  dosen  PTAI  mengacu  pada  regulasi,  prosedur  dan  format nasional sertifikasi dosen Kementerian Pendidikan Nasional, baik dari segi instrumen,  mekanisme,  pemetaan  prioritas  dosen  yang  akan  disertifikasi, uji portofolio, dan sebagainya, yang kemudian disesuaikan dengan standar dan format spesifik  PTAI.
Sertifikasi  dosen  merupakan  program  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kreatifitas  dan  kualitas  kinerja  dosen  agar  para  dosen mampu mengaktualisasikan potensi diri secara lebih optimal sebagaimana tercermin dalam misi tridharma perguruan tinggi (pembelajaran, penelitian dan  pengabdian)  dalam  rangka  meningkatkan  mutu  pendidikan  tinggi  di
5 Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan Dosen, Bab I, Pasal 1, Ayat 11 dan 12

## Irwan Saleh Dalimunthe
Indonesia,  dalam  kaitan  ini  terutama  di  lingkungan  Perguruan  Tinggi Agama Islam (PTAI). 6
Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan  sertifikat  pendidik. 7 Pengakuan  ini  ditujukan  agar  dosen  benar- benar menjadi profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai  tenaga  pendidik,  karena  dosen  adalah  pendidik  profesional  dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  seni  melalui pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian  kepada  masyarakat.  Profesional adalah  pekerjaan  atau  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dan menjadi  sumber  penghasilan  kehidupan  yang  memerlukan  keahlian, kemahiran,  atau  kecakapan  yang  memenuhi  standar  mutu  atau  norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. 8
Kedudukan  dosen  sebagai  tenaga  profesional  berfungsi  untuk meningkatkan  martabat  dan  peran  dosen  sebagai  agen  pembelajaran, pengembang  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  seni,  serta  pengabdi kepada  masyarakat  berfungsi  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan nasional. 9 Seorang  dosen  dapat  memperoleh  sertifikat  pendidik,  sebagai pengakuan  terhadapnya,  harus  memenuhi  kualifikasi  akademik  dan kompetensi tertentu. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik  yang  harus  dimiliki  oleh  guru  atau  dosen  sesuai  dengan  jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Kompetensi adalah  seperangkat  pengetahuan,  keterampilan,  dan  perilaku  yang  harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 10
6 Mohamamd  Ali,  “Kata  Pengantar”  dalam  Muhammad  Zain,  dkk  (Tim  Penyusun), Pedoman  Sertifikasi  Pendidik  untuk  Dosen  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam,  Buku  II: Penyusunan Portofolio (Jakarta: Direktorat  Pendidikan Tinggi Islam  Kementerian Agama RI, 2010), hlm. iii.
7 Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan Dosen, Bab II, Pasal 3, Ayat 2.
8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Bab I, Pasal 1, Ayat 2, dan 4.
9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Bab II, Pasal 5.
10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Bab I, Pasal 1, Ayat 9 dan 10.
Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian  adalah  kemampuan  kepribadian  yang  mantap,  berakhlak mulia,  arif,  dan  berwibawa  serta  menjadi  teladan  peserta  didik.  Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi  pelajaran  secara  luas  dan  mendalam.  Yang  dimaksud  dengan kompetensi  sosial  adalah  kemampuan  untuk  berkomunikasi  dan berinteraksi  secara  efektif  dan  efisien  dengan  peserta  didik,  sesama tenaga pendidik, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 11
Profesi  dosen  merupakan  bidang  pekerjaan  khusus  yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
b. Memiliki  komitmen  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan,  keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
c. Memiliki  kualifikasi  akademik  dan  latar  belakang  pendidikan  sesuai dengan bidang tugas;
d. Mememiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
g. memiliki  kesempatan  untuk  mengembangkan  keprofesionalan  secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
h. memiliki  jaminan  perlindungan  hukum  dalam  melaksanakan  tugas keprofesionalan;
i. memiliki  organisasi  profesi  yang  mempunyai  kewenangan  mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. 12
Sertifikat  pendidik  untuk  dosen  diberikan  setelah  memenuhi  syarat sebagai berikut:
11 Lampiran Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14, Pasal 10, Ayat 1.
12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Bab III, Pasal, Ayat 1.
76                                          Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H
a. Memiliki  pengalaman  kerja  sebagai  pendidik  pada  perguruan  tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
b. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli;
c. Lulus  sertifikasi  yang  dilakukan  oleh  perguruan  tinggi  yang menyelenggarakan  program  pengadaan  tenaga  kependidikan  pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah. 13 Pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara  demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif,  dan  berkelanjutan  dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik  profesi. 14 Oleh  karena  itu,  dosen  wajib  memiliki  kualifikasi  akademik, kompetensi,  sertifikat  pendidik,  sehat  jasmani  dan  rohani,  dan  memenuhi kualifikasi  lain  yang  dipersyaratkan  satuan  pendidikan  tinggi  tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 15
Untuk memenuhi tugasnya dosen dibebankan sejumlah tugas yang disebut  Beban  Kerja  Dosen  (BKD)  mencakup  kegiatan  pokok  yaitu merencanakan  pembelajaran,  melaksanakan  proses  pembelajaran, melakukan  evaluasi  pembelajaran,  membimbing  dan  melatih,  melakukan penelitian,  melakukan  tugas  tambahan,  serta  melakukan  pengabdian kepada  masyarakat.  Beban  kerja  tersebut  sekurang-  kurangnya  sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester   dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester. 16

## Penyusunan Portofolio
Sertifikasi  pendidik  untuk  dosen  dilakukan  melalui  uji  kompetensi dalam  bentuk  portofolio  untuk  memperoleh  sertifikat  pendidik.  Penilaian
13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Bab V, Pasal 47.
14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Bab III, Pasal 7, Ayat 2.
15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Bab V, Pasal 45.
16 Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan Dosen, Bab V, Pasal 72.
Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H                                          77
portofolio ini merupakan penilaian pengalaman akademik dan professional dengan menggunakan portofolio dosen untuk menentukan pengakuan atas kemampuan profesional dosen, dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen  yang  mendeskripsikan  kualifikasi  akademik  dan  unjuk  kerja tridharma perguruan tinggi; persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan  kepribadian;  dan  pernyataan  diri  tentang  kontribusi  dosen  yang bersangkutan  dalam  pelaksanaan  pengembangan  tridharma  perguruan tinggi. 17
Dengan kata lain, portofolio dosen disusun berdasarkan instrument: penilaian  persepsional,  penilaian  deskripsi  diri  (penilaian  personal);  dan penilaian angka kredit (PAK). Penilaian persepsional meliputi penilaian dari mahasiswa,  teman  sejawat,  atasan  langsung  dan  dosen  yang  diusulkan. Penilaian  ini  dilakukan  dengan  memberi  skor  pada  instrumen  yang diberikan.  Instrumen  persepsional  terdiri  dari  kelompok  skor  untuk kompetensi pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial.
Setiap butir instrumen diberi lima pilihan dengan kriteria sebagai berikut.
1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah
2 = tidak baik/rendah/jarang
3 = biasa/cukup/kadang-kadang
4 = baik/tinggi/sering
5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu.
Kelulusan sertifikasi didasarkan pada:
a. Rerata skor komponen dan total instrumen penilaian persepsional yang meliputi penilaian dari: . mahasiswa, teman Sejawat, atasan langsung, dan dosen yang diusulkan.
b. Nilai akhir deskripsi diri, yang merupakan nilai kontribusi tridharma perguruan tinggi dari dosen.
c. Nilai konsistensi antara instrumen penilaian persepsional dan personal.
17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, Pasal  4.
d. Nilai Gabungan PAK dan nilai persepsional. 18
Pelaksanaan  kegiatan  sertifikasi  dosen  tahun  2012  telah menggunakan  sistem online.  Kegiatan  pengisian  data,  penyusunan portopolio, dan penilaian dilakukan melalui media internet.
Beban Kerja Dosen
a. Tugas Pendidikan dan Pengajaran
Tugas  pendidikan  dan  pengajaran  merupakan  kegiatan  yang wajib dilakukan oleh setiap dosen pada jenjang Strata Satu (S1). Beban Kerja  yang  wajib  ditunaikan  oleh  dosen  pada  Pendidikan  dan Pengajaran dengan bobot  – bersama-sama dengan dharma penelitian dan  pengembangan  ilmu  –  sekurang-kurangnya  9  (sembilan)  SKS setiap semester pada perguruan tinggi tempat bertugas.
Penghitungan  SKS  dalam  beban  kerja  bidang  Pendidikan  dan Pengajaran  setara  dengan  50  (lima  puluh) menit  tatap  muka  di  kelas, 60  (enam  puluh)  menit  kegiatan  mandiri,  dan  60  (enam  puluh)  menit kegiatan terstruktur.
Adapun  tugas  bidang  Pendidikan  dan  Pengajaran  dapat dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:
1) Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji;
2) Menyelenggarakan  kegiatan  pendidikan  di  laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio/teknologi pengajaran;
3) Membimbing seminar mahasiswa;
4) Membimbing  Kuliah  Kerja  Lapangan  (KKL),  Praktek Pengalaman  Lapangan  (PPL),  Praktek  Dakwah  Lapangan (PDL), Klinis Hukum, Praktek Bank Mini, dan sejenisnya;
5) Membimbing  tugas  akhir  penelitian  mahasiswa  termasuk membimbing pembuatan laporan hasil penelitian akhir;
6) Menguji pada ujian akhir (komprehensif dan munaqasyah);
7) Mengembangkan program perkuliahan;
8) Mengembangkan bahan pengajaran;
18 Muhammad  Zain,  dkk  (Tim  Penyusun), Pedoman  Sertifikasi  Pendidik  untuk Dosen, hlm. 1.
9) Membina  kegiatan  mahasiswa  di  bidang  akademik  dan kemahasiswaan;
10) Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya;
11) Melaksanakan  kegiatan detasering,  sabbatical  leave,  dan pencangkokan dosen.
Pelaksanaan  Pendidikan  dan  Pengajaran  dapat  dijalankan dengan sistem perkuliahan biasa, system asistensi, system modul, dan team teaching.
b. Tugas Penelitian dan Pengembangan Ilmu
Tugas penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen,  baik  secara  perorangan  maupun  berkelompok,  dibiayai  secara mandiri maupun lembaga. Dosen wajib menjalankan dharma penelitian – bersama-sama dengan dharma Pendidikan dan Pengajaran – dengan bobot  sekurang-kurangnya  9  (sembilan)  SKS  setiap  semester.  Bobot dharma  penelitian  pada  dosen  sekurang-kurangnya  3  (tiga)  SKS persemester.
Tugas  Penelitian  dan  Pengembangan  Ilmu  dapat  dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:
1) Menghasilkan karya penelitian;
2) Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
3) Mengedit/menyunting karya ilmiah;
4) Membuat rancangan, karya teknologi, dan karya seni;
5) Menyampaikan orasi ilmiah dan pembicara seminar.
c. Tugas Pengabdian kepada Masyarakat
Tugas pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh
setiap  dosen  melalui  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang dilaksanakan oleh Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan atau melalui lembaga lain sebanyak-banyaknya setara dengan 3 (tiga) SKS dalam satu semester.
Tugas  pengabdian  dapat  dilakukan  dosen  dengan  bentuk kegiatan sebagai berikut:
80                                          Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H
1) Melaksanakan  pengembangan  hasil  pendidikan  dan  penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
2) Memberi latihan/penataran/penyuluhan/ceramah kepada
masyarakat;
3) Memberi  pelayanan  secara  langsung  kepada  masyarakat  atau kegiatan  lain  yang  menunjang  pelaksanaan  tugas  umum pemerintah dan pembangunan;
4) Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.
d. Tugas Penunjang Dosen
Tugas  penunjang  Tridharma  Perguruan  Tinggi  dapat diperhitungkan  sks-nya  sebanyak-banyaknya  sepadan  dengan  3  (tiga)
SKS setiap semester. Tugas tersebut dapat berupa sebagai berikut:
1) Menjadi penasehat akademik;
2) Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
3) Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
4) Menjadi anggota organisasi profesi;
5) Mewakili  perguruan  tinggi/lembaga  pemerintah  duduk  dalam panitia antar lembaga;
6) Menjadi anggota delegasi nasional dalam pertemuan internasional;
7) Berperan aktif dalam pertemuan ilmiah;
8) Mendapat tanda jasa/penghargaan;
9) Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah;
10) Mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/sosial. 19

## Evaluasi Beban Kerja Dosen
Evaluasi  Beban  Kerja  Dosen  dibagi  atas  4  bidang,  yaitu  bidang Pendidikan  (PD),  Penelitian  (PL),  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PG),
19 Tim  Penyususn  Kementerian  Agama  RI, Pedoman  Beban  Kerja  Dosen  dan Evaluasi  Pelaksanaan  Tridharma  Perguruan  Tinggi  di  Lingkungan  PTAI (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012).
dan  Pendukung/Penunjang  (PK).  Evaluasi  Beban  Kerja  Dosen  tersebut bertujuan untuk:
a. Meningkatkan  profesionalisme  dan  pemenuhan  dosen  dalam melaksanakan beban tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
b. Meningkatkan  mutu  proses  dan  hasil  pelaksanaan  beban  tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
c. Menilai  akuntabilitas  kinerja  dosen  di  semua  Fakultas  dan  program studi di lingkungan IAIN Padangsidimpuan;
d. Menciptakan  suasana  akademik  yang  kompetitif  untuk  menjamin kelancaran tugas utama dosen di lingkungan IAIN Padangsidimpuan;
e. Menjamin  pembinaan,  pengelolaan  dan  pengembangan  profesi  dan karier dosen; dan
f. Mempercepat terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional. 20
Adapun  prosedur  Evaluasi  Beban  Kerja  Dosen  dan  Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di IAIN Padangsidimpuan sebagai berikut:
a. Dosen  membuat  Laporan  Beban  Kerja  Dosen    (LBKD)  pada  akhir setiap  semester  dengan  cara  mengisi  aplikasi  BKD  yang  disediakan atau dapat juga men- download aplikasi terbaru dari
www.serdosdiktis.net .  LBKD  ini  memuat  semua  aktivitas  Tridharma Perguruan  Tinggi  yang  meliputi  dharma  Pendidikan  dan  Pengajaran, Penelitian,  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat,  serta  aktivitas penunjang  lainnya  dalam  format  laporan  (format  F1).  LBKD  disertai dengan semua bukti pendukungnya.
b. Dosen  menyerahkan  LBKD,  dalam  bentuk soft  copy  (1  CD)  dan  hard copy (rangkap 3), kepada Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (P2MP) IAIN Padangsidimpuan.
c. Pusat  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  (P2MP)  mendistribusikan  LBKD (format F1) dan bukti pendukung tersebut kepada 2 (dua) asesor untuk menilai  ketercapaian  ekivalensi  perhitungan  SKS,  dan  memverifikasi kesesuain dokumen pendukung dengan aktivitas Tridharma Perguruan
Tinggi yang telah dilakukan.
20 Buku  Pedoman  Beban  Kerja  Dosen  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
d. Hasil penilaian asesor diserahkan kembali ke P2MP untuk dikompilasi.
e. Jika hasil dinyatakan LULUS/Memenuhi (M), maka P2MP menyerahkan dokumen hasil evaluasi ke Fakultas untuk disahkan.
f. Bukti pendukung laporan yang telah lolos dikembalikan kepada dosen yang  bersangkutan  untuk  disimpan  kembali  dan  dapat  ditunjukkan apabila diperlukan.
g. Bagi  dosen  yang  TIDAK  LULUS/Tidak  Memenuhi  (T),  maka  P2MP mengembalikan  berkas  laporan  F1  beserta  bukti  pendukungnya  ke dosen yang bersangkutan. Jika terjadi selisih pendapat anatara asesor satu  dengan  asesor  dua,  maka  Rektor  IAIN  dapat  menunjuk  asesor ketiga.
h. P2MP  menyerahkan  Hasil  Penilaian  Laporan  Beban  Kerja  Dosen kepada  Dekan  Fakultas  untuk  mendapatkan  pengesahan  setelah dikompilasi. Dekan Fakultas bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi  kebenaran  laporan  semua  laporan  kinerja  dosen  yang menjadi tanggung jawabnya.
i. Hasil  kompilasi  di  tingkat  Fakultas  ini  kemudian  diserahkan  kepada Rektor  IAIN  Padangsidimpuan  untuk  dibuat  rekap  di  tingkat  Institut. Rektor  bertanggung  jawab  dan  berwenang  untuk  memverifikasi kebenaran laporan yang telah disahkan oleh Dekan Fakultas.
j. Hasil  kompilasi  dan  rekap  LBKD  di  tingkat  Institut  diserahkan  atau dikirim  langsung  kepada  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam  c.q. Direktur  Pendidikan  Tinggi  Islam  setiap  tahun  oleh  Rektor  IAIN Padangsidimpuan.  Laporan  yang  dikirim  adalah:  a.  Rekap  Institut (Lampiran  5)  dalam  bentuk hardfile;  b.  Softfile  (CD)  yang  berisi:  1) Rekap  tingkat  Institut,  2)  Rekap  tingkat  Fakultas,  dan  3)  Seluruh laporan  kinerja  dosen.  Sedangkan hardfile  dan  bukti-bukti  lainnya  1 (satu) berkas disimpan sebagai rekaman mutu pada Pusat Penjaminan Mutu  Pendidikan  untuk  ditunjukkan  sebagai  bukti  bila  diperlukan,  dan yang lainnya dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan. 21
21 Buku  Pedoman  Beban  Kerja  Dosen  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H                                          83
Prosedur  pelaksanaan  evaluasi  kinerja  dosen  ini  disajikan  dalam Gambar yaitu:

## Gambar: Prosedur Evaluasi Kinerja Dosen
Beban Kerja Dosen ini sesuai dengan tuntutan Beban Kerja Dosen yang  ditetapkan  dalam  pelaksanaan  Tridharma  Perguruan  Tinggi,  yaitu paling  sedikit  sepadan  dengan  12  (dua  belas)  sks  dan  paling  banyak  16 (enam belas) sks pada setiap semester dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Beban  Kerja  yang  wajib  ditunaikan  oleh  dosen  pada  Pendidikan  dan Pengajaran dengan bobot  – bersama-sama dengan dharma penelitian

## Irwan Saleh Dalimunthe
84                                          Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H
dan  pengembangan  ilmu  –  sekurang-kurangnya  9  (sembilan)  SKS setiap semester pada perguruan tinggi tempat bertugas.
2. Beban Kerja yang wajib dijalankan oleh Dosen pada dharma Penelitian – bersama-sama dengan dharma Pendidikan dan Pengajaran – dengan bobot  sekurang-kurangnya  9  (sembilan)  SKS  setiap  semester.  Bobot dharma  penelitian  pada  dosen  sekurang-kurangnya  3  (tiga)  SKS persemester.
3. Tugas  pengabdian  kepada  masyarakat  dan  penunjang  Tridharma Perguruan  Tinggi  dapat  diperhitungkan  sks-nya  sebanyak-banyaknya sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap semester.
Dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan pada IAIN Padangsidimpuan  wajib  melaksanakan  pendidikan  paling  sedikit  sepadan dengan  12  SKS  dikurangi  nilai  SKS  tugas  tambahan  sebagai  pimpinan pada IAIN Padangsidimpuan. 22
Pelaksanaan  sertifikasi  dosen  secara  umum  telah  meningkatkan kinerja  dosen.  Hal  ini,  menurutnya,  dapat  dilihat  dari  peningkatan  jumlah penulisan  ilmiah  dan  buletin,  namun  dalam  bidang  pendidikan  dan pengajaran  masih  terdapat  dosen  yang  belum  maksimal  melaksanakan proses perkuliahan.

## Hambatan dalam pelaksanaan
Hambatan yang dihadapi antara lain masih rendahnya pemahaman sebagian  dosen  terhadap  tugas  dan  beban  kerja  yang  harus dilaksanakannya,  dan  sebagian  dosen  masih  rendah  tingkat  kesadaran untuk melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tingginya.

## Analisis Hasil Penelitian
Dosen  adalah  salah  satu  komponen  esensial  dalam  suatu  sistem pendidikan  di  perguruan  tinggi.  Peran,  tugas,  dan  tanggungjawab  dosen sangat  penting  dalam  mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional,  yaitu mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  meningkatkan  kualitas  manusia
22 Buku  Pedoman  Beban  Kerja  Dosen  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H                                          85
Indonesia,  yang  meliputi  kualitas  iman/takwa,  akhlak  mulia,  dan penguasaan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  seni,  serta  mewujudkan masyarakat  Indonesia  yang  maju,  adil,  makmur,  dan  beradab.  Untuk melaksanakan  fungsi,  peran,  dan  kedudukan  yang  sangat  strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005  tentang  Guru  dan  Dosen,  dosen  dinyatakan  sebagai  pendidik profesional  dan  ilmuwan  dengan  tugas  utama  mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni  melalui  pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian  kepada  masyarakat (Bab  1  Pasal  1  ayat  2).  Sementara  itu,  profesional  dinyatakan  sebagai pekerjaan  atau  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dan  menjadi sumber  penghasilan  kehidupan  yang  memerlukan  keahlian,  kemahiran, atau  kecakapan  yang  memenuhi  standar  mutu  atau  norma  tertentu  serta memerlukan pendidikan profesi.
Kompetensi  tenaga  pendidik,  khususnya  dosen,  diartikan  sebagai seperangkat  pengetahuan,  keterampilan  dan  perilaku  yang  harus  dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya.  Kompetensi  tersebut  meliputi  kompetensi  paedagogik, kompetensi personal, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.
Tugas  utama  dosen  adalah  melaksanakan  Tridharma  Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Sedangkan profesor atau guru besar adalah dosen  dengan  jabatan  akademik  tertinggi  pada  satuan  pendidikan  tinggi dan  mempunyai  tugas  khusus  menulis  buku  dan  karya  ilmiah  serta menyebarluaskan  gagasannya  untuk  mencerahkan  masyarakat. Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan.
Kompetensi  dosen  menentukan  kualitas  pelaksanaan  Tridharma Perguruan  Tinggi  sebagaimana  yang  ditunjukkan  dalam  kegiatan profesional  dosen.  Untuk  menjamin  pelaksanaan  tugas  dosen  berjalan

## Irwan Saleh Dalimunthe
86                                          Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H
sesuai  dengan  kriteria  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang- undangan, maka perlu dievaluasi setiap periode waktu yang ditentukan.
Pelaksanaan  sertifikasi  dosen  merupakan  salah  satu  upaya  untuk meningkatkan  kinerja  dosen  dalam  pelaksanaan  Tridharma  Perguruan Tinggi.  Pelaksanaan  sertifikasi  ini  di  IAIN  Padangsidimpuan  telah memotifasi dosen untuk memenuhi beban kerjanya secara baik.

## Penutup
Pelaksanaan  sertifikasi  dosen  di  Institut  Agama  Islam  Negeri Padangsidimpuan telah berlangsung 4 (empat) angkatan, yaitu angkatan I berjumlah  29  (dua  puluh  sembilan)  orang;  angkatan  II  berjumlah  33  (tiga puluh  tiga)  orang;  angkatan  III  berjumlah  19  (sembilan  belas)  orang;  dan angkatan  VI  berjumlah  8  (delapan)  orang,  sehingga  jumlah  dosen  yang sudah  tersertifikasi  seluruhnya  berjumlah  89  (delapan  puluh  sembilan) orang dari total jumlah dosen 98 (sembilan puluh delapan) orang.
Pelaksanaan  sertifikasi  dosen  secara  umum  telah  berjalan  efektif dan  dapat  meningkatkan  kinerja  dosen.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari peningkatan  jumlah  penulisan  ilmiah  dan  buletin,  namun  dalam  bidang pendidikan  dan  pengajaran  masih  terdapat  dosen  yang  belum  maksimal melaksanakan proses perkuliahan
Hambatan yang dihadapi antara lain masih rendahnya pemahaman sebagian  dosen  terhadap  tugas  dan  beban  kerja  yang  harus dilaksanakannya,  dan  sebagian  dosen  masih  rendah  tingkat  kesadaran untuk melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tingginya
Daftar Pustaka Abudin  Nata, Pemikiran  Para  Tokoh  Pendidikan  Islam,  Jakarta:  Raja Grapindo Pursada, 2003.
Ali  Imran, Pembinaan  Kompetensi  Guru  di  Indonesia,  Jakarta:  Pustaka Jaya, 1995.
Burhan  Bungin, Analisis  Data  Kualitatif,  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,
2003.
Depdiknas, “Program    Pembangunan    Nasional    Bidang Pendidikan” , Error! Hyperlink reference not valid. . [25 Mar 2005].
Gunawan  Adi, Kamus  Lengkap  Inggris-Indonesia  Indonesia-Inggris, Surabaya: Kartika, tth.
H.M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
Hamalik, Oemar, Pendidikan Guru, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2003.
Mathew B. Miles dan A. Michael, Qualitative Data Analysis, London: Sage Publication, 1984.
Muhabbinsyah, Psikologi Belajar, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
Muhammad Zain, dkk (Tim Penyusun), Pedoman Sertifikasi Pendidik untuk Dosen  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam,  Buku  II:  Penyusunan Portofolio, Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, 2010.
Muhtar  dan  Erna  Widodo. Konstruksi  ke  Arah  Penelitian  Deskriptif.
Yokyakarta: Avyrouz. 2000.
Pidarta Made, Landasan Kependidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
Presiden  RI, Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Eka Jaya 2003.
------ , Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen, Jakarta: Ditjen Manajemen Dikdasmen, 2005.
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam  Mulia,  2008.
Robin  dan  Coulter, Manajemen  (Edisi  kedelapan),  Jakarta:  PT  Indeks,
2007.
Sondang  P  Siagian, Filsafah  Administrasi,  Jakarta  :  CV  Masaagung,  ,
1990.
Sudarwan  Danim, Inovasi  Pendidikan  dalam  Upaya  Peningkatan Profesionalisme  Tenaga  Kependidikan,  Bandung:  Pustaka  Setia, 2002.
Suharsimi  Arikunto, Dasar-dasar  Evaluasi  Pendidikan,  Jakarta:  Bumi Aksara, 1997.
Tita  Meirina  Djuwita,  "Analisis  Teoritik  tentang  Pentingnya  Sumber  Daya Manusia  bagi  Pembangunan" ,  Jakarta:  Formasi.  Jumal  Kajian Manajemen Pendidikan, No.9, Tahun V, Maret 2004: 8-15.