DOI: https://doi.org/ 10.36667/tajdid.v28i1.559

## Murtad dalam Perspektif Fikih, Teologi, dan Hak Asasi Manusia

## Miftahur Rahmah
Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar email: rahmahmiftahur69@gmail.com

## Zainuddin
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar email: zainuddin@iainbatusangkar.ac.id
Received: April 5, 2021  Accepted: June 21, 2021

## Abstract
This  study  examines  the  concept  of  apostasy  from fiqh , theological,  and  human  rights  perspectives.  Freedom  of choice  of  belief  is  the  right  of  all  human  beings.  Even Human  Rights  (HAM)  has  been  mentioned  fundamental human rights in detail, one of which  is freedom of interest and  religion.  Not  only  in  human  rights,  but  the  law  in Indonesia is also the same. Islam also regulates freedom of religion. But what happened today is the issue of apostasy, which is an essential issue in Islam. This study often occurs among  Muslims  and  is  a  compassionate  issue  because someone  who  leaves  Islam  or  is  called  an  apostate  will disturb the feelings and harmony of many parties and social peace.  This  study  aims  to  find  out  how  apostasy  is in  fiqh, theological,  and  human  rights  perspectives.  This  type  of research  is  library  research.  Data  were  collected  through books and journal articles related to research. The results of this study indicate that there is no compulsion in adhering to  religious  beliefs.  A  person  has  the  freedom  to  choose Islam or other religions. But if someone has made his choice to  Islam,  then  there  is  no  freedom  to  choose  again;  that
person  must  obey  and  obey  the  teachings  of  Islam kaffah (entirely). There are penalties and sanctions for violators.

## Abstrak
Studi  ini  mengkaji  konsep  murtad  dalam  perspektif  fikih, teologis  dan  HAM.  Kebebasan  dalam  memilih  keyakinan merupakan hak seluruh manusia. Bahkan dalam Hak Asasi Manusia  (HAM)  telah  disebutkan  tentang  hak-hak  dasar manusia  dengan  rinci,  salah  satunya  adalah  kebebasan kepentingan dan agama. Tidak hanya dalam HAM, hukum di  Indonesia  pun  demikian.  Dalam  Islam  juga  mengatur kebebasan  dalam  beragama.  Namun  yang  terjadi  hari  ini adalah permasalahan murtad, yang merupakan isu penting dalam  agama  Islam.  Kajian  ini  sering  terjadi  dikalangan umat  Islam  dan  merupakan  masalah  yang  sangat  sensitif karena  seseorang  yang  keluar  dari  Islam  atau  disebut murtad  akan  mengganggu  perasaan  dan  keharmonisan banyak  pihak  serta  kerukunan  masyarakat.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  murtad  dalam perspektif  fikih,  teologis  dan  HAM.  Jenis  penelitian  ini adalah  studi  kepustakaan  ( library research ).  Data dikumpulkan  melalui  buku-buku  dan  artikel-artikel  jurnal yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  tidak  ada  paksaan  dalam  menganut keyakinan  agama.  Seseorang  memiliki  kebebasan  memilih agama  Islam  ataupun  selainnya.  Namun  jika  seseorang sudah  menentukan  pilihannya  kepada  Islam,  maka  tidak ada kebebasan untuk memilih lagi, seseorang tersebut harus patuh  dan  taat  menjalankan  ajaran  Islam  secara kaffah (menyeluruh).  Terdapat  hukuman  dan  sanksi  bagi  yang melanggar.
Keywords: Jurisprudence, human rights, apostasy, theological.
107

## Pendahuluan
Memilih  merupakan  hak  setiap  orang,  itulah  ungkapan yang  sering  terdengar  di  tengah-tengah  masyarakat.  Pilihan apapun yang telah diambil merupakan hasil dari pertimbangan rasa  maupun  rasio  terhadap  apa  yang  menjadi  keputusan seseorang  dalam  memilih  sesuatu,  termasuk  dalam  memilih agama.  Secara  mendasar  pilihan  orang  terhadap  suatu  agama merupakan  hak  individu  bahkan  merupakan  bagian  dari  hak- hak  Asasi  manusia  (HAM)  yang  memperoleh  perlindungan melalui undang-undang. 1
Jadi  apa  pun  yang  menjadi  pilihan  seseorang  seperti halnya  dalam  memilih  agama  itulah  hak/keputusannya.  Sebab setiap  orang  berhak  menentukan  pilihannya  masing-masing, karena  keputusan  seseorang  tidak  dapat  dipaksakan  dan dilindungi  oleh  undang-undang.  Begitu  juga  menjadi  seorang Muslim  dan  beragama  Islam.  Merupakan  hak  setiap  orang tanpa adanya paksaan.
Islam  tidak  melarang  Muslim  melakukan  hubungan  baik dengan  non  Muslim,  sebab  konsep  universal  Islam  adalah memberi  dan  menebarkan  kasih  sayang  di  seluruh  alam semesta. 2 Islam  merupakan  agama  yang  selalu  menjaga hubungan  baik,  baik  itu  dengan  sesama  Muslim  maupun dengan non Muslim.
Seseorang  yang  telah  menentukan  pilihan  agamanya, maka  wajib  untuk  nya  melaksanakan  semua  kewajiban  dan perintah dalam agamanya. Dan itu juga berlaku bagi seseorang yang  telah  memilih  Islam  sebagai  agamanya,  wajib  hukumnya untuk  patuh  dan  taat  terhadap  perintah  Allah  dan  menjauhi laranganNya.  Ketika  seorang  yang  beragama  Islam  tidak  lagi patuh dan taat terhadap perintah  Allah, dan keluar dari Islam
1 Ja„far  Assagaf, Kontekstualisasi  hukum  murtad  dalam  perspektif  sejarah  sosial hadis ,  Ijtihad,  Jurnal  Wacana  Hukum  Islam dan  Kemanusiaan,  Volume  14, No. 1, Juni 2014, hal. 22
2 Ibid., hal. 22
serta berpindah keyakinan, maka seseorang tersebut dikatakan Murtad.
Murtad  dalam  wacana  fikih  dipahami  sebagai  orang  yang keluar  dari  Islam  dan  berpindah  memeluk  agama  lain.  Jika seseorang  yang  murtad  tetap  berpaling  setelah  diminta bertobat,  maka  hukumnya  adalah  dibunuh.  Pendapat  tersebut salah  satunya  didasarkan  pada  hadis  " man  baddala  d ī nahu faqtul ū h ”.  Dengan  demikian  menurut  hukum  pidana  Islam tindakan murtad ( apostasy ) termasuk kategori ḥ ud ū d . 3
Jadi seseorang yang dikatakan Murtad adalah telah keluar dari  Islam  dengan  memilih  kepada  jalan  yang  sesat  tanpa adanya paksaan dengan berpindah keyakinan pada agama lain. Dan  terdapat  hukuman  dan  sanksi  bagi  mereka  yang  murtad tersebut.
Persoalan riddah (murtad) ini dihadapkan pada kenyataan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural, dalam beberapa  deklarasi  yang  pernah  dikeluarkan  oleh  Perserikatan Bangsa-bangsa, kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi  manusia  yang  diakui  oleh  negara-negara  di  dunia.  Oleh karena  pertimbangan  yuridis,  empiris  dan  pandangan internasional  terhadap  kebebasan  beragama  ini  maka  konsep KUHP  (1999/2000)  berkesimpulan  untuk  tidak  mengatur (dalam  arti  menerapkan  pidana)  bagi  orang  yang  berpindah agama.  Ditinjau  dari  sisi  hukum  Islam,  metode  ijtihad dimungkinkan menjadi salah satu alternatif untuk menjembatani persoalan murtad. 4
Dalam  tulisan  ini  penulis  mencoba  membahas  lebih  jauh tentang Murtad dalam Perspektif Fikih, Teologis dan HAM.
3 Abdur  Rahman  Ibn  Smith, Rekonstruksi  Makna  Murtad  dan  Implikasi Hukumnya , Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam , Volume 22, Nomor 2, Oktober 2012, hal. 178
4 Herfin  Fahri, Riddah  Perspektif  Islam  dalam  Kajian  Tafsir  Ayat  Al-Ahkam (Analisis  Kata  Riddah  Dalam  Nash  Al-Quran) ,  Al  Hikmah  Jurnal  Studi Keislaman, Volume 9, Nomor 2, September 2019

## Metode
Penelitian  menggunakan  metode  deskriptif-kritis  dengan lebih  menekankan  pada  kekuatan  analisis  sumber-sumber  dan data-data  yang  ada  dengan  mengandalkan  teori-teori  dan konsep-konsep yang ada diinterpretasikan berdasarkan tulisan- tulisan  yang  mengarah  kepada  pembahasan.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  kepustakaan  ( library  research ).  Data dikumpulkan melalui buku-buku dan artikel-artikel jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

## Murtad dalam Perspektif Fikih
Kemurtadan  adalah  meninggalkan  Islam.    Orang  murtad berarti  meninggalkan  Islam  sebagai  agama  yang  mereka  anut. Di  sisi  lain,  kemurtadan  berarti  kembali. 5 Berpindah  agama dalam  bahasa  Arab  disebut riddah .  Sedangkan  murtad  sendiri mengarah  pada  pelakunya,  yaitu  orang  yang  berbuat riddah . Murtad  adalah  keluarnya  seorang  Muslim  yang  berakal  dan baligh dari Islam kepada kekafiran atas dasar pilihannya sendiri tanpa  paksaan  dari  siapa  pun,  baik  laki-laki  maupun perempuan. 6 Jadi  seseorang  yang  dikatakan  murtad  ialah seseorang  yang  dari  keinginan  hatinya  ingin  berpindah keyakinan atau keluar dari agama Islam tanpa adanya paksaan.

## Hukuman bagi orang murtad
Murtad  dalam  diskursus  hukum  pidana  Islam  termasuk dalam  kategori jarimah  hudud ,  yakni  suatu  tindakan  kejahatan yang  sanksi  hukumnya  didasarkan  pada  hukum nash atau penetapan  hukumnya  tidak  berdasar  pada  ketetapan pemerintah atau berdasarkan pada hukuman ta`zir . Pemberian sanksi  atas  pelaku riddah dimaksudkan  agar  seseorang  tidak
5 Zainuddin,  Bustamar,  Mualimin  Mochammad  Sahid, The  Philosophy  of Criminal Act of Apostasy (Murtad) in Islamic Law Contempory and Emerging Issues, ResearchGate (Chapter: September 2019).
6 Ahmad  bin  Yahya  Al-Faifi, Ringkasan  Fikih  Sunah, (Jakarta  Timur:  Beirut Publishing), hal. 617
mudah melakukan jarimah dan demi terwujudnya kemaslahatan umat. 7
Murtad  adalah  tindak  kejahatan  yang  menggugurkan amal  shaleh  sebelumnya  dan  menyebabkan  siksa  berat  di akhirat. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 217:
ۡت َطِتَح  َكِئَٰٓ َلْوُأَف ٞرِفَكَ ٌَََُو  ۡتُهَيَف ۦًِِييِد وَع ۡمُكيِن ۡدِدَتۡرَي وَنَو
اَيۡنُّلدٱ  ِفِ ۡمٍُ ُلََٰمۡعَأ
َنوُ ِلَِٰ َخ اٍَيِف ۡمٌُ ِِۖراَّلنٱ  ُبَٰ َح ۡص َ أ  َكِئَٰٓ َلْوُأَو ِِۖةَرِخلۡأٓٱَو
Barang siapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu ia mati  dalam  kekafiran,  maka  mereka  itulah  yang  sia-sia amalannya  di  dunia  dan  di  akhirat,  dan  mereka  itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda,
َمَّلَس َو ِوْيَلَع ُوللا ىَّلَص ِوللا ُلْوُس َر َلاَق :َلاَق اَهُهْنَع ُوللا َيِضَر ٍساَّبَع ِوْبِا ْوَع َو
ِراَخُبلْا ُهاَوَر ) ُهوُلُتْقاَف ُوَنْىِد َلَّدَب ْوَن( ي
Dari  Ibnu  Abbas  Radliyallaahu  'anhu  bahwa  Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barang siapa berganti agama, bunuhlah ia. 8
Murtad  merupakan  bagian  dari  perbuatan  dosa  yang sangat  besar.  Perbuatan  itu  dapat  menggugurkan  semua  nilai kebaikan  yang  pernah  dimilikinya  ketika  ia  masih  memeluk Islam.  Dia  juga  layak  untuk  mendapatkan  siksa  pedih  di akhirat.
Setiap  Muslim  keluar  dari  agama  Islam  dan  dia  tetap berada  pada  kekafirannya  sampai  meninggal  dunia,  maka seluruh  kebaikan  yang  pernah  dilakukanya  akan  sia-sia  dan buah  kebaikanya  juga  tidak  dapat  dirasakan  karena  itu  tidak
7 Muhammad  Mutawali,  Hukuman Mati  Bagi  Orang  yang    Murtad  Dalam Perspektif Hadis , AHKAM, (Volume 8, Nomor 2, November 2020), hal. 403
8 Al- Bukhari, Shahih Al- Bukhari , Beirut: dar El-Fikr, 1401 H, jilid  VIII, h. 50; Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah , Beirut: Dar Al-Kutub Al- Alamiyah, Juz 2, Hadis No. 2535, h. 848).
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
lagi memiliki hak seperti yang dimiliki olehkaum Muslimin lain. Selain  itu,  dia  juga  tidak  berhak  mendapatkan  kenikmatan akhirat yang seharusnya dapat diraih oleh seorang Muslim. Dia akan terus mendapatkan siksaan yang pedih. 9
Allah  juga  telah  menetapkan  hukuman  bagi  orang- orangyang  murtad  yang  harus  dilaksanakan  ketika  di  dunia, sementara siksa di akhirat sudah menanti yaitu hukuman mati. (yang dikutip dari Sabiq, 2001, dalam jurnal Siti Zailia). 10 Sanksi terhadap  orang  yang  murtad  adalah  hukuman  mati  tersebut telah  disepakati  oleh  pakar  hukum  Islam  klasik,  bagi  kaum lelaki, sedangkan sanksi terhadap perempuan yang murtad ada perbedaan.  (yang  dikutip  dari  Munzir,  1986,  dalam  jurnal  Siti Zailia). 11

## Sanksi atau hukuman tambahan
Adapun sanksi tambahan terhadap pelaku murtad ( riddah ) adalah  hilangnya  kepemilikan  terhadap  hartanya  (Irfan, 2013): 12

## 1. Pembekuan Aset Harta
Sesungguhnya  orang  murtad  yang  meninggal,  harta kekayaanya  tidak  dapat  diwariskan  kepada  keluarganya,  baik yang  Muslim  maupun  non-Muslim.  Dan  pembekuan  bukan berarti menghilangkan hak kepemilikannya, ketika orang yang murtad  itu  bertaubat,  ia  tetap  berhak  atas  kekayaannya.  Akan tetapi, kalau ia terbunuh dalam kondisi masih murtad, asetnya menjadi harta negara. 13
2. Pembatasan Kewenangan  dalam  Membelanjakan  Harta Kekayaan
9 Siti  Zailia, Murtad  Dalam  Prespektif  Syafi’i  Dan  Hanafi ,  Istinbath/No.15/Th. XIV/Juni/2015/67-88, hal. 75 10 Ibid ., hal. 75
11 Ibid ., hal. 75
12 Muhammad  Nurul Irfan, Fiqh Jinayah , (Jakarta, Amzah, Cet.I, 2013), h. 83
13 Ibid., hal. 94
Jarimah murtad pada perinsipnya tidak akan mempengaruhi  pelaku  dalam  hal  kewenangan  atas  harta kekayaanya. Oleh sebab itu, orang murtad tetap diperbolehkan untuk  memindahkan  hak  miliknya  kepada  pihak  lain  dengan cara hibah, jual-beli atau sewa. Akan tetapi, orang yang murtad tidak  dibenarkan  memindahkan  hak  miliknya  dengan  cara waris karena adanya perbedaan agama. 14 .
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  yang  dikatakan  murtad adalah  suatu  kejahatan  yang  amat  besar  dalam  Islam.  Ini dibuktikan  dengan  hukuman  berat  yaitu  sanksi  utama  ialah hukuman  mati  yang  dijatuhkan  kepada  orang  yang  murtad. Kejadian  murtad  merupakan  fenomena  yang  telah  berlaku sepanjang  zaman  dan  hukuman  yang  berat  diperlukan  untuk membendung maraknya kasus murtad pada masa kini dan akan datang.

## Unsur Jarimah Murtad
Jarimah  murtad  meliputi  dua  unsur,  yaitu  keluar  dari agama  Islam  lalu  menuju  kekafiran  dan  melawan  hukum. 15
Unsur  Pertama:  Keluar  dari  agama  Islam  kemudian  menuju kekafiran.  Artinya:  tidak  lagi  meyakini  bahwa  Islam  adalah agama  yang  benar.  Proses  ini  terjadi  melalui  tiga  cara  yaitu sebagai berikut:

## 1. Dengan Tindakan
Maksudnya yaitu melakukan perbuatan yang diharamkan secara sengaja untuk menghina, meremehkan, atau menentang Islam.  Misalnya,  menganggap  zina,  minum khamar ,  dan membunuh sebagai perbuatan yang halal dan bukan atas dasar ta’wil (pemahaman  mendalam  terhadap  dalil  Alquran  dan Hadits).  Adapun  perbuatan  kelompok  Khawarij  yang  mencaci- maki,  mengkafirkan,  dan  menganggap  halal  darah  sebagian sahabat  Nabi,  tidak  membuat  mereka  dianggap  kafir  oleh
14 Ibid., 96
15 Muhammad Nurul Irfan, h. 79
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
113
ulama.  Mereka  tetap  tidak  dianggap  murtad  karena  mereka melakukan ta’wil terhadap Alquran dan Hadits. 16
Sementara  itu,  menurut  Abdul  Qadir  Audah  dalam  Siti Zailia mengatakan bahwa contoh paling konkrit pada masa kini adalah  banyaknya  pihak  yang  tidak  mau  menerima  hukum Islam.  Mereka  menggantinya  dengan  hukum  positif  yang merupakan  buatan  manusia. 17 Padahal  wajib  menjadikan hukum  Islam  untuk  mengatur  kehidupan  sehari-hari. Fuqaha (para ahli Fikih) pun sepakat bahwa setiap aturan  hukum yang bertentangan dengan perinsip syariat dianggap sebagai hukum yang batil dan tidak wajib mentaatinya. 18

## 2. Dengan Ucapan
Seseorang  dapat  menjadi  kafir  apabila  ia  mengatakan bahwa  Allah  bukanlah  Tuhan,  Allah  itu  tidak  Esa,  Allah memiliki tandingan, pasangan, dan anak, malaikat dan Nabi itu tidak ada, Alquran berisi kebohongan, hari kiamat tidak pernah terjadi, syahadat itu dusta, syariat Islam tidak untuk mengatur kehidupan  manusia,  serta  hukum  manusia  jauh  lebih  cocok. Selain  itu,  memproklamasikan  diri  telah  keluar  dari  agama Islam atau menyatakan diri sebagai nabi, maka secara otomatis ia telah murtad. 19

## 3. Dengan Keyakinan
Murtad  juga  dapat  terjadi  melalui  keyakinan,  seperti meyakini bahwa alam ini telah ada sebelum adanya Allah, Allah ada  setelah  adanya  alam,  antara khalik dan  makhluk  dapat bersatu,  reinkarnasi  itu  ada,  Alquran  tidak  berasal  dari  Allah, Nabi  Muhammad  SAW  itu  pembohong,  dan  Ali  adalah  titisan tuhan.  Keyakinan  memang  ada  di  dalam  hati  dan  belum
16 Abdul  Qadir  Audah, Tashri’  Jinai  al-Islami  Muqaranan  Bi  Qanun  Wadh’i, Muasasah ar-Risalah, Cet.XIV,2000,  h. 77
17 Siti Zailia, Murtad Dalam Prespektif Syafi’i Dan Hanafi , Hal. 72
18 Irfan, opcit , h. 80
19 Ibid ., hal. 82
direalisasikan.  Dengan  demikian,  pelaku  tidak  dapat  dihukum atas tuduhan murtad. 20

## Unsur Kedua: Melawan Hukum
Maksudnya  yaitu  seseorang  sengaja  mengucapkan  atau melakukan apa yang sebelumnya terlintas dalam hatinya dan ia sadar  hal  itu  akan  membuatnya  dianggap  murtad.  Sementara itu,  bagi  orang  yang  tidak  mengerti  bahwa  hal  itu  dapat berakibat  batal  pada  keimanannya,  ia  tidak  dianggap  murtad. Demikian  pula  orang  yang  secara  tidak  sadar  mengucapkan,  “ ya  Allah,  saya  Tuhan  dan  engkau  hamba ”,  karena  terlalu  gembira atau terlalu sedih, hal itu tidak membuatnya murtad. 21

## Murtad dalam Perpektif Teologis
Konsep  manusia  menurut  Islam  tidak  dapat  dipisahkan dari  hakekat  penciptaan  manusia  dalam korpus  transedental (wahyu) berupa keinginan Tuhan  untuk menciptakan manusia bukan  lagi  tanpa  tujuan.  Tuhan  menciptakan  manusia  adalah untuk  beribadah  (menyembahnya),  akan  tetapi  di  sisi  lain Tuhan  juga  menciptakan  manuisa  dan  menempatkannya  di dunia ini untuk menjadi khalifah atau pemimpin di dunia atas makhluk  yang  lain.  Oleh  karena  itu,  sebagian  besar  pemikir Islam  sepakat  bahwa  fungsi  manusia  dan  hakekatnya  adalah sebagai abid sekaligus khalifah . 22
Dalam pandangan hidup Islam, salah satu anugerah yang diturunkan  Allah  kepada  manusia  adalah  kebebasan  untuk memilih  agama  yang  berdasarkan  dari  keyakinannya  sendiri. Hal  inilah  yang  membuat  manusia  berbeda  dengan  makhluk Allah  yang  lain.  Jalan  hidup  utama  yang  diberikan  kepada manusia  adalah  kebebasan  untuk  mengikuti  petunjuk  yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam,
20 Ibid ., hal. 82 21 Ibid., hal. 83 22 Najid  lauhaf, Islam,  Demokrasi,  dan  HAM  Sebuah  Benturan  Filosofis  dan Teologis , Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Volume 11, Nomor 1, Juli2007 (31,-62), hal. 44
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
115
jalan  yang  paling  benar,  ataupun  memeluk  keyakinan  agama lain, semuanya diserahkan secara penuh kepada manusia. 23
Salah  satu  ajaran  yang  sangat  dikedepankan  dalam  Islam tentang  hal  tersebut  adalah  prinsip La-Ikraha  fi  al-Din ,  yaitu tidak  ada  pemaksaan  dalam  menganut  agama,  yang  mana termaktub dalam QS. al-Baqarah [2]: 256.
ِدَقَف ِ َّللَّٱِة ۢوِنۡؤُيَو  ِتَُغَٰ َّطلٱِة ۡرُفۡكَي وَهَف ِِّّۚ َغ ۡ لٱ  َوِن  ُد ۡشُّرلٱ  َ َّيََّبَّت دَق ِِۖويِّلدٱ  ِفِ َهاَر ۡ لِإ ٓ َلَ ِةَوۡرُع ۡ لٱِة  َك َسۡهَتۡسٱ ٌميِلَع ٌعيِهَس ُ َّللَّٱَو ۗاٍَ َل َما َصِفىٱ  َلَ َٰ َقَۡثَُۡلٱ
Tidak  ada  paksaan  untuk  (memasuki)  agama  (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada  buhul  tali  yang  amat  Kuat yang  tidak akan  putus.  dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.
Ayat  ini  secara  gamblang  menyatakan  bahwa  tidak  ada paksaan dalam menganut keyakinan agama.
Allah menghendaki  agar  setiap  orang  merasakan  kedamaian. Kedamaian tidak akan tercipta jika suasana jiwa tidak memiliki kedamaian.  Jiwa  yang  damailah  yang  dapat  memunculkan kedamaian.  Paksaan  membuat  jiwa  menjadi  tidak  damai,  oleh karena  itu  tidak  ada  paksaan  dalam  menganut  akidah  Islam. Dalam  ayat  ini  pula  menunjukkan  bahwa  tidak  diizinkan melakukan  kekerasan  dan  paksaan  bagi  umat  Islam  terhadap yang  bukan  Muslim  untuk  memaksanya  masuk  agama  Islam. Ayat  ini  merupakan  teks  fondasi  atau  dasar  penyikapan  Islam terhadap jaminan kebebasan beragama. 24
Manusia dengan rasio dan perasaannya dapat menilai dan menangkap  kebenaran-kebenaran  yang  Allah  sampaikan melalui  Nabi  dan  Rasul  yang  diutus-Nya.  Allah  memberikan pilihan  apakah  makhluk-Nya  akan  memilih  petunjuk  yang paling  benar  yaitu  Islam  ataupun  memeluk  agama  lain,
23 Kartika Nur Utami, Kebebasan Beragama dalam Perspektif al-Qur’an, Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 16 No. 1, Maret 2018, hal. 25
24 Kartika Nur Utami, hal. 27
keseluruhannya  diserahkan  kepada  Hamba-Nya.  Dengan kebebasan  memilih  tersebut,  Allah  akan  menghisab pertanggungjawaban dari apa yang telah dipilih oleh manusia. Mereka  yang  sesat  akan  mendapatkan  balasan,  yaitu  dineraka sedangkan mereka yang taat dengan berada dalam agama Islam akan mendapatkan tempat di surga. 25
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  prinsip La  Ikrahafi  Al-Din adalah tidak adanya paksaan dalam beragama artinya seseorang memiliki  kebebasan  memilih  agama  Islam  ataupun  selainnya. Namun  jika  seseorang  sudah  menentukan  pilihannya  kepada Islam, maka tidak ada kebebasan untuk memilih lagi, seseorang tersebut harus patuh dan taat menjalankan ajaran Islam secara kaffah (menyeluruh).

## Murtad dalam Perspektif HAM
Pada  dasarnya  Islam  tidak  bertentangan  dengan  HAM, bahkan  Islam  menjunjung  tinggi  martabat  manusia  yang  lebih mulia  dari  makhluk-makhluk  lain.  Deklarasi  HAM  PBB  dan Deklarasi  HAM  Islam  (Cairo)  bertujuan  untuk  memuliakan martabat  dan  pengakuan  hak-hak  asasi  manusia.  Akan  tetapi, bila  diperhatikan  lebih  lanjut  terdapat  perbedaan  yang  sangat mendasar  antara  Deklarasi  HAM  PBB  dan  Deklarasi  HAM Islam  (Cairo),  yang  mana  HAM  PBB  dibentuk  melalui pengalaman sejarah barat yang sekuler, sedangkan HAM Islam (Cairo) dibentuk berlandaskan keimanan kepada Allah. 26
Musdah  Mulia  yang  dikutip  dari  Zainuddin,  Bustamar, Mualimin  Mochammad  Sahid  menyatakan  bahwa  masalah kebebasan  beragama  selain  yang  tertuang  dalam  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  juga  masuk  dalam  berbagai dokumen sejarah tentang hak asasi manusia, seperti the Rights of  Man  France  (1789),  Bill  of  Rights  of  Rights  of  USA  (1791) dan  International  Bill  of  Rights  (1966)  (Mulia,  2007). Pemerintah  Indonesia  telah  meratifikasi  pasal  ini  melalui Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2005.  Undang-undang
25 Kartika Nur Utami, hal. 29-30
26 Nairazi Az, hal. 45-46
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
117
pasal  18  menyatakan:  (1)  Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan berpikir,  berkeyakinan,  dan  beragama.    Hak  ini  termasuk kebebasan  untuk  memiliki  atau  menganut  suatu  agama  atau kepercayaan  pilihannya,  dan  kebebasan,  baik  secara  individu atau dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau  pribadi,  untuk  mewujudkan  agama  atau  keyakinannya dalam  ibadah,  ketaatan,  amalan  dan  pengajaran.    (2)  Tidak seorangpun  dapat  dikenakan  paksaan  yang  akan  merusak kebebasannya  untuk  menganut  agama  atau  kepercayaan  yang dipilihnya  (Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun  2005  Tentang  Pengesahan  Kovenan  Internasional  Hak Sipil  dan  Politik  (Kovenan  Internasional).  Tentang  Hak-Hak Sipil dan Politik),"nd). 27
Menurut  konsep  hak  asasi  manusia,  kebebasan  beragama merupakan hak yang fundamental bagi kemanusiaan.  Musdah Mulia  mengatakan  bahwa  hak  adalah  hak  yang  tidak  dapat dikurangi  dalam  negara.  Artinya  memilih  atau  pindah  agama tidak dapat diblokir atau ditunda oleh siapapun dalam keadaan apapun. 28
Dalam  pandangan  Islam  mengenai  pasal  18  DUHAM memuat  hak  dan  kebebasan  beragama  disertai  dengan kebebasan berganti agama atau kepercayaan. Hal tersebut tidak terlepas  dari  pembentukan  DUHAM  yang  sekuler  dan  tidak memandang  nilai-nilai  agama.  Sehingga  bergonta-gantiagama tidak  menjadi  permasalahan  bagi  orang-orang  sekuler. Berpindah dari agama Islam ke agama lain (murtad) adalah hal yang  dilarang  dan  dosa  besar,  kemurtadan  merupakan  suatu bentuk  kekufuran  yang  paling  buruk,  bahkan  kufur  setelah Islam lebih buruk dari pada kufur yang asli. 29
Kebebasan untuk berkeyakinan dan beragama merupakan implementasi  falsafah  negara  yaitu  Pancasila,  seperti  juga
27 Zainuddin,  Bustamar,  Mualimin  Mochammad  Sahid, The  Philosophy  of Criminal Act of Apostasy (Murtad) in Islamic Law Contempory and Emerging Issues, ResearchGate (Chapter: September 2019), hal. 227
28 Ibid., hal. 227
29 Nairazi Az, hal. 48
Konstitusi Madinah yang adanya jaminan kebebasan beragama. Prinsip  kebebasan  beragama  ini  menyangkut  hal-hal  yang cukup  rumit  karena  berkaitan  dengan  segi-segi  emosional  dan perasaan  mendalam  pada  kehidupan.  Pelaksanaan  prinsip kebebasan  beragama  akan  berjalan  dengan  baik  jika  masing- masing mampu mencegah kemenangan emosi atas pertimbangan  akal  yang  sehat.  Dan  kemampuan  itu menyangkut  tingkat  kedewasaan  tertentu  serta  kemantapan pada diri sendiri, baik pada tingkat individual maupun tingkat kolektif. 30
Pada  pasal  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  kebebasan beragama  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  merupakan  hak setiap  orang  dan  harus  diakui.  Negara  mempunyai  kewajiban untuk  menghormati  serta  melindungi  bahkan  menjamin kebebasan beragama warga negaranya dan itu telah dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan.

## Kesimpulan
Tidak  ada  paksaan  dalam  menganut  keyakinan  agama. Allah  menghendaki  agar  setiap  orang  merasakan  kedamaian. Setiap  orang  memiliki  pilihan  masing  masing,  seperti  halnya dalam  memilih  agama.  Apapun  agama  yang  dipilih  itulah  hak atau  keputusan  nya,  sebab  setiap  orang  berhak  menentukan pilihannya dan telah diatur dalam undang-undang. Dan apabila telah  menentukan  pilihan  agama,  maka  wajib  melaksanakan semua kewajiban dan perintah dalam agama tersebut.
Prinsip La  Ikrahafi  Al-Din adalah  tidak  adanya  paksaan dalam beragama artinya seseorang memiliki kebebasan memilih agama  Islam  ataupun  selainnya.  Namun  jika  seseorang  sudah menentukan  pilihannya  kepada  Islam,  maka  tidak  ada kebebasan  untuk  memilih  lagi,  seseorang  tersebut  harus  patuh dan taat menjalankan ajaran Islam secara kaffah (menyeluruh). Dan ketika seorang yang beragama Islam tidak lagi patuh  dan taat  terhadap  perintah  Allah,  dan  keluar  dari  Islam  serta berpindah  keyakinan  atas  kemauan  sendiri  tanpa  adanya
30 Nairazi Az, hal. 48
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
paksaan,  maka  seseorang  tersebut  dikatakan  Murtad.  Dan terdapat  hukuman  dan  sanksi  bagi  mereka  yang  murtad tersebut..

## DAFTAR PUSTAKA
Audah,  Abdul  Qadir.  2000. Tashri’  Jinai  al-Islami  Muqaranan  Bi Qanun Wadh’i. Muasasah ar-Risalah. Cet.XIV.
Al-Faifi, Ahmad bin Yahya. 2018. Ringkasan Fikih Sunah, Jakarta Timur:  Beirut Publishing.
Assagaf,  Ja„far.  2014. Kontekstualisasi  hukum  murtad  dalam perspektif sejarah  sosial  hadis ,  Ijtihad.  Jurnal  Wacana Hukum Islam dan   Kemanusiaan.  Volume  14.  No.  1. Juni.
Az,  Nairazi.  2018. Penerapan  Qanun  Aceh  No.  8  Tahun  2015 Menurut Perspektif  Praktisi  Hukum  Kota  Langsa (Tinjauan Murtad Dalam HAM  Internasional), Jurnal  At- Tafkir Vol. XI No. 2 Desember.
Fahri,  Herfin.  2019. Riddah  Perspektif  Islam  dalam  Kajian  Tafsir Ayat Al- Ahkam (Analisis Kata Riddah Dalam Nash Al-Quran) ,
Al Hikmah  Jurnal  Studi  Keislaman.  Volume  9. Nomor 2. September.
Irfan,  Muhammad  Nurul.  2013. Fiqh  Jinayah .  Jakarta.  Amzah. Cet.I.
Lauhaf, Najid. 2007. Islam, Demokrasi, dan HAM Sebuah Benturan Filosofis  dan  Teologis .  Jurnal  Ilmu  sosial  dan  Ilmu  Politik.
Volume 11. Nomor 1. Juli.
Mutawali, Muhammad. 2020.  Hukuman Mati Bagi Orang yang Murtad Dalam Perspektif Hadis , AHKAM, Volume 8, Nomor
2, November 2020: 397-414
Smith, Abdur Rahman Ibn. 2012. Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi  Hukumnya ,  Al-Ahkam  Jurnal  Pemikiran  Hukum Islam. Volume 22. Nomor 2. Oktober.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
Utami,  Kartika  Nur.  2018. Kebebasan  Beragama  dalam  Perspektif al-Qur’an. Kalimah:  Jurnal  Studi  Agama-Agama  dan Pemikiran Islam. Vol. 16 No. 1. Maret.
Zailia,  Siti.  2015. Murtad  Dalam  Prespektif  Syafi’i  Dan  Hanaf.
Istinbath/No.15/Th. XIV/Juni/67-88.
Zainuddin,  Bustamar,  Mualimin  Mochammad  Sahid, The Philosophy of Criminal Act of Apostasy (Murtad) in Islamic Law , Contempory  and  Emerging  Issues, ResearchGate (Chapter: September 2019).