SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 1 Nomor 1, Juni 2021, hlm. (54-66) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2789-5598| E-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index

## Implikasi Hukum Lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Yang Berada Pada Dua Kecamatan Berbeda

## Lia Riesta Dewi
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Serang, Banten E-mail: liariestadewi@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i1.11471
Info Artikel
|Submitted : 02 Juni 2021 |Revised : 21 Juni 2021 |Accepted : 25 Juni 2021
How  to  cite:  Lia  Riesta  Dewi ,  “ Implikasi  Hukum  Lokasi  Pusat  Pemerintahan Kabupaten  Serang  yang  Berada  Pada  Dua  Kecamatan  Berbeda ”, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 1 No. 1, (Juni, 2021), hlm. 54-66.

## ABSTRACT
Based on Article 1, Article 2 and the Elucidation of Part I. General third paragraph of Government Regulation Number 32 of 2012 concerning Relocation of the Capital City of Serang Regency from Serang City Area to Ciruas District Area, Serang Regency, Banten Province states that the Central Government of Serang Regency is in Ciruas District it can no longer be interpreted otherwise. PP No 32 of 2012 only does not regulate which Villages in Ciruas Sub-district will be used as the Serang Regency Government Center, whether it will be made in one village or in several villages in Ciruas Sub-district where the Serang Regency Government  Center  will  be  built.  However,  the  master  plan  for  the  construction  of  the  Serang  Regency Government  Center  currently  exists  in  two  villages  in  two  different  sub-districts,  namely  Kaserangan Village, Ciruas Sub-district and Cisait Village, Kragilan District, with the reason being that there is a plan for the  construction  of  the  Serang – Panimbang  toll  road.  Qualitative  research  methods  with  a  normative juridical approach and a statutory approach. The data used is secondary data with 3 (three) legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal position of the Serang Regency Government Center which is located in two sub-districts based on the Serang Regent's Decree  is  contrary  to  Government  Regulation  Number  32  of  2012  concerning  the  Transfer  of  the  Serang Regency  Capital from the Serang City Region to the Ciruas District Area, Serang Regency. So that 4 SK Regents  of  Serang  that  have  been  issued  are  Decree  Number:  19/SK.PL/DTRBP/2011,  Decree  Number: 593/Kep.720-Huk.BPTPM/2013, Decree Number: 593/Kep.001.PL  -DPMPTSP/2017 and Decree Number: 593/Kep.001.PL-DPMPTSP/2019 do not have the power of conduct and binding power to be implemented and  are  not  statutory  regulations  as  referred  to  in  Article  8  paragraph  (2)  of  Law  Number  12  of  2011 concerning the Establishment of Legislations because Government Regulation Number 32 of 2012 does not provide the authority to establish a Central Government Supporting Area of Serang Regency.
Keywords : Central Government, Serang Regency, Village and Subdistrict

## ABSTRAK
Berdasarkan  Pasal  1,  Pasal  2  dan  Penjelasan  Bagian  I.Umum  paragraph  ketiga  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Serang Dari Wilayah Kota  Serang  Ke  Wilayah  Kecamatan  Ciruas,  Kabupaten  Serang,  Provinsi  Banten  menyatakan bahwa  Pusat  Pemerintahan  Kabupaten  Serang  ada  di  Kecamatan  Ciruas  itu  tidak  dapat  lagi ditafsirkan lain. PP No 32 Tahun 2012 ini hanya tidak mengatur Desa mana di Kecamatan Ciruas yang akan dijadikan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang, apakah akan dibuat dalam satu desa atau  dibeberapa  desa  yang  ada  di  Kecamatan  Ciruas  yang  akan  dibangun  Pusat  Pemerintahan Kabupaten  Serang.  Namun  rencana  masterplan  dari  pembangunan  Pusat  Pemerintahan Kabupaten  Serang  saat  ini  ada  di  dua  desa  dalam  dua  Kecamatan  yang  berbeda,  yaitu  Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas dan Desa Cisait Kecamatan Kragilan dengan alasan karena adanya rencana  pembangunan  jalan  tol    Serang – Panimbang.    Metode  Penelitian  kualitatif  dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Kedudukan hukum Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yang berada pada dua kecamatan berdasarkan SK Bupati Serang bertentangan  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Serang dari Wilayah Kota Serang ke  Wilayah  Kecamatan  Ciruas  Kabupaten  Serang.  Sehingga  4  SK  Bupati  Serang  yang  sudah dikeluarkan  yaitu  Surat  Keputusan  Nomor:  19/SK.PL/DTRBP/2011,  Surat  Keputusan  Nomor: 593/Kep.720-Huk.BPTPM/2013,  Surat  Keputusan  Nomor:  593/Kep.001.PL-DPMPTSP/2017  dan Surat Keputusan Nomor: 593/Kep.001.PL-DPMPTSP/2019 tidak memiliki daya laku dan daya ikat untuk dilaksanakan dan bukan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 8 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  dikarenakan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  2012  tidak  memberikan kewenangan untuk membentuk Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang.
Kata Kunci : Pusat Pemerintahan, Kabupaten Serang, Desa dan Kecamatan

## Pendahuluan
Pada  awalnya  Kabupaten  Serang masuk  ke  dalam  wilayah  Provinsi  Jawa Barat  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Djawa Barat. Namun setelah terbentuknya  Provinsi  Banten  yang merupakan  pemekaran  dari  Provinsi Jawa  Barat  pada  tahun 2000,  Kabupaten Serang  menjadi  salah  satu  daerah otonom  yang  masuk  ke  dalam  Provinsi Banten.
Kabupaten  Serang  selanjutnya dimekarkan menjadi dua daerah otonom yakni  Kabupaten  Serang  (daerah  induk) dan  Kota  Serang  (daerah  pemekaran) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2007  tentang  Pembentukan  Kota Serang  pada  tanggal  10  Agustus  2007. Dengan dimekarkannya Kabupaten
Serang,  maka  secara  otomatis  luas wilayah  administrasinya  pun  berkurang menjadi  sebesar  1.467,35  Km 2 .  Dan dengan  ditetapkannya  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan  Kota  Serang  di  Provinsi Banten maka Ibu Kota Kabupaten Serang perlu  dipindahkan  dari  wilayah  Kota Serang ke wilayah Kabupaten Serang.
Sejalan  dengan  hal  tersebut, Bupati Serang mengusulkan pemindahan Ibu Kota Kabupaten Serang dari  wilayah  Kota  Serang  ke  wilayah Kecamatan  Ciruas  kepada  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)
Kabupaten  Serang  dengan  Surat  Bupati Serang Nomor 130/1225/sdp/2010 tanggal  24  Mei  2010  perihal  Usulan Lokasi  Pusat  Pemerintahan  Kabupaten Serang dan telah mendapatkan persetujuan  dari  DPRD  Kabupaten Serang sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Serang Nomor 17/Kep.DPRD/2010 tanggal 6 Desember 2010  tentang  Penetapan  Kecamatan Ciruas  sebagai  Ibu  Kota  dan  Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang. Surat  Bupati  Serang  kepada Gubernur Banten Nomor
135/2583/Bapp/2010 tanggal 29
Desember  2010  perihal  Penetapan  Ibu Kota dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang,  serta  Surat  Gubernur  Banten kepada  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 001.5/118-Pem/2011  tanggal  21  Januari 2011  perihal  Usulan  Pemindahan  Ibu Kota dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang,  dan  telah  sesuai  dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Serang Nomor  10  Tahun  2011  tentang  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Serang Tahun 2011 – 2031. Berdasarkan  pertimbangan  yang ada tersebut secara keseluruhan Kecamatan  Ciruas  dinilai  layak  dan memenuhi  syarat  untuk  dijadikan  Ibu Kota  Kabupaten  Serang  dari  aspek kondisi  geografis,  kesesuaian  dengan rencana  tata  ruang,  ketersediaan  lahan, sosial,  budaya,  politik  dan  keamanan, sarana  dan  prasarana,  serta  orbitasi  dan aksesibilitas. Pusat Pemerintahan Kabupaten  Serang  di  Kecamatan  Ciruas terletak  pada  koordinat  06º  08’  24.5” Lintang  Selatan  (LS)  dan  106º  15’  16.4” Bujur  Timur  (BT).  Oleh  sebab  itu Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  32  Tahun  2012 tentang Pemindahan Ibu Kota
Kabupaten  Serang  dari  Wilayah  Kota Serang  ke  Wilayah  Kecamatan  Ciruas,
Kabupaten  Serang,  Provinsi  Banten.
Dalam  PP  tersebut  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Serang dipindahkan  secara  bertahap  sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di Ibu Kota Kabupaten Serang.
Pasal  1  PP  No  32  Tahun  2012 secara tegas menyatakan bahwa Ibu Kota Kabupaten  Serang  dipindahkan  dari wilayah  Kota  Serang  ke  wilayah Kecamatan  Ciruas,  Kabupaten  Serang, Provinsi  Banten.  Dan  Pasal  2  PP  No  32 Tahun  2012  memberikan  batasan  tegas sebagai berikut :
1. Wilayah Kecamatan Ciruas Wilayah Kecamatan Ciruas sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1 mempunyai batas sebagai berikut :
a. Sebelah  utara  berbatasan  dengan wilayah  Kecamatan  Pontang, Kabupaten Serang;
b. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah  Kecamatan  Pontang  dan Kecamatan  Kragilan,  Kabupaten Serang; c. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kragilan  Kabupaten  Serang  dan wilayah Kota Serang; dan
d. Sebelah  barat  berbatasan  dengan wilayah Kota Serang.
2. Batas wilayah Kecamatan Ciruas Batas  wilayah  Kecamatan  Ciruas sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
digambarkan  dalam  Peta  Wilayah Kecamatan  Ciruas  Ibu  Kota  Kabupaten Serang,  Provinsi  Banten,  sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari  Peraturan  Pemerintah ini.
Bunyi  Pasal  1  dari  PP  No  32 Tahun 2012 hanya menyatakan Ibu Kota Kabupaten  Serang  dipindahkan  dari wilayah  Kota  Serang  ke  wilayah Kecamatan Ciruas dan dipertegas dalam bagian  Penjelasan  I.Umum  paragraph ketiga  PP  No  32  Tahun  2012  yang menyatakan  ibukota  dalam  pasal  1 tersebut adalah pusat pemerintahan :
Berdasarkan  Pasal  1,  Pasal  2  dan Penjelasan  Bagian  I.Umum  paragraph ketiga  bahwa  Pusat  Pemerintahan Kabupaten  Serang  ada  di  Kecamatan Ciruas  itu  tidak  dapat  lagi  ditafsirkan lain.  PP  No  32  Tahun  2012  ini  hanya tidak mengatur Desa mana di Kecamatan  Ciruas  yang  akan  dijadikan Pusat  Pemerintahan  Kabupaten  Serang, apakah  akan  dibuat  dalam  satu  desa atau  dibeberapa  desa  yang  ada  di Kecamatan  Ciruas  yang  akan  dibangun Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang. Namun  sejak  PP  Nomor  32 Tahun  2012  diundangkan  sampai dengan hari ini kurang lebih 9 (sembilan) tahun  Pusat  Pemerintahan  Kabupaten Serang  belum  ada  dan  rencana
masterplan  dari  pembangunan  Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang saat ini ada  di  dua  desa  dalam  dua  Kecamatan yang  berbeda,  yaitu  Desa  Kaserangan Kecamatan  Ciruas  dan  Desa  Cisait Kecamatan  Kragilan  dengan  alasan karena  adanya  rencana  pembangunan jalan tol  Serang – Panimbang.
Berdasarkan  fakta  tersebut  dan dikaitkan  dengan  PP  No  32  Tahun  2012 apakah implikasi hukum Kawasan Pusat Pemerintahan  Kabupaten  Serang  yang rencananya  akan  dipusatkan  pada  dua desa yang berada dalam dua kecamatan yang berbeda.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan
perundang-undangan.
Metode  yuridis  normatif  dilakukan melalui  studi  pustaka  yang  menelaah (terutama)  data  sekunder  yang  berupa peraturan perundang-undangan,putusan pengadilan,  perjanjian,  kontrak,  atau dokumen  hukum  lainnya,  serta  hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.  Metode yuridis normatif  dapat  dilengkapi  dengan wawancara  dan  pengamatan  untuk mendapatkan  data  faktor  nonhukum yang  terkait  dan  yang  berpengaruh terhadap peraturan perundang-
undangan yang diteliti. Wawancara  dilakukan  untuk memperoleh  keterangan  secara  lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang
berkompeten. 1 Pengamatan  atau  observasi  adalah aktivitas yang dilakukan terhadap suatu proses  atau  objek  dengan  maksud merasakan  dan  kemudian  memahami pengetahuan  dari  sebuah  fenomena berdasarkan  pengetahuan  dan  gagasan yang  sudah  diketahui  sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi
1 Burhan  Ashshofa, Metode  Penelitian Hukum , n.d. hlm. 95.
yang  dibutuhkan  untuk  melanjutkan suatu penelitian.
Data  sekunder  adalah  data-data yang  diperoleh  dari  buku-buku  sebagai data  pelengkap  sumber  data  primer. 2
Sumber  data  sekunder  penelitian  ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan  kajian  pustaka  seperti  buku- buku  ilmiah,  hasil  penelitian,  Peraturan Perundang-undangan,  Surat  Keputusan Bupati Serang, internet dan sebagainya. 3
Data  sekunder  mencakup  dokumen- dokumen,  buku,  hasil  penelitian  yang berwujud laporan, dan seterusnya. 4
Adapun  data  sekunder  yang kami  gunakan  meliputi  3  (tiga)  bahan hukum yaitu:
1. Bahan hukum primer: a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan  Kota  Serang  Di Provinsi Banten; b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; c. Peraturan  Pemerintah  Nomor  32
Tahun  2012  tentang  Pemindahan Ibu  Kota  Kabupaten  Serang  Dari Wilayah Kota Serang Ke Wilayah
Kecamatan  Ciruas,  Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
d. Peraturan  Pemerintah  Nomor  17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
e. Keputusan Bupati  Serang Nomor 18/SK.PL/DTRBP/2011  tentang Penetapan  Lokasi  Seluas  ± 155.000 m2 Untuk Kawasan Pusat Pemerintahan  Kabupaten  Serang
2 Mochamad Ramdhan Pratama,
“Kebijakan  Kriminalisasi  Terhadap  Perbuatan Trading  In  Influence  dalam  Tindak  Pidana Korupsi,” Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2020): 20, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk.
v3i1.8275.
3 Marzuki, Metodologi  Riset (Yogyakarta:
PT. Hanindita Offset, 1983). hlm. 56.
4 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986). hlm. 12.
Yang Terletak Di Desa Kaserangan  Kecamatan  Ciruas Kabupaten Serang; f. Keputusan Bupati  Serang Nomor 19/SK.PL/DTRBP/2011  tentang Penetapan  Lokasi  Seluas  ± 445.000  m2  Untuk  Kawasan
Penunjang  Pusat  Pemerintahan Kabupaten  Serang  Yang  Terletak Di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang; g. Keputusan Bupati  Serang Nomor
593/Kep.719-Huk.BPTPM/2013 tentang  Perpanjangan  Penetapan Lokasi  Untuk  Pembangunan Kawasan  Pusat  Pemerintahan Kabupaten  Serang  Seluas  ± 155.000 m2 Yang Terletak Di Desa Kaserangan  Kecamatan  Ciruas Kabupaten Serang;
h. Keputusan Bupati  Serang Nomor
593/Kep.720-Huk.BPTPM/2013 tentang  Perpanjangan  Penetapan Lokasi  Untuk  Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan  Kabupaten  Serang Seluas  ±  445.000  m2  Yang Terletak Di Desa Cisait Kecamatan  Kragilan  Kabupaten Serang; i. Keputusan Bupati  Serang Nomor 593/Kep.001.PL-DPMPTSP/2017
tentang  Pemberian  Penetapan Lokasi  Untuk  Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan  Kabupaten  Serang Seluas  ±  246.034  m2  Yang Terletak Di Desa Cisait Kecamatan  Kragilan  Kabupaten Serang; j. Keputusan Bupati Serang Nomor:
593/Kep.001.PL-DPMPTSP/2019 tentang  Perpanjangan  Penetapan Lokasi  Untuk  Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan  Kabupaten  Serang Seluas  ±  246.034  m2  Yang Terletak Di Desa Cisait Kecamatan  Kragilan  Kabupaten Serang.
2. Bahan hukum sekunder
Sebagai  bahan  hukum  sekunder yang  terutama  adalah  buku-buku hukum  dan  jurnal-jurnal  hukum.  Di samping  itu  kami  juga  menggunakan artikel yang berkaitan dengan
pandangan Hukum dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier
Sebagai  bahan  hukum  tersier kami  menggunakan  bahan-bahan  data yang  memberikan  informasi  tentang hukum primer dan sekunder. Diantaranya  kamus  bahasa  hukum,  dan internet. Kedudukan Hukum Pusat Pemerintahan  Kabupaten  Serang  Pada Dua  Kecamatan  Dikaitkan  dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012  tentang  Pemindahan  Ibukota Kabupaten  Serang  dari  Wilayah  Kota Serang  ke  Wilayah  Kecamatan  Ciruas Kabupaten Serang . Sistem
perundang-undangan suatu negara tidak akan lepas dari sistem hukum  yang  berlaku  disuatu  negara, karena  peraturan  perundang-undangan sebagai  hukum  tertulis  merupakan bagian  yang  sangat  penting  dari  sistem hukum  dari  negara  hukum  yang demokratis. 5 Menjalankan fungsi sebagai pengatur kehidupan manusia, peraturan perundang-undangan  menjalani  proses yang  panjang  dan  melibatkan  berbagai aktivitas  dengan  kualitas  yang  berbeda- beda
Proses  pembentukan  peraturan perundang-undangan  yang  diharapkan tentunya peraturan perundang- undangan  yang  dapat  mengakomodir kepentingan  rakyat  atau  lebih  dikenal dengan  sebutan  peraturan  perundang- undangan
demokratis. 6 Adapun
5 “Undang -Undang  Dasar  Tahun  1945 Amandemen  III”  (n.d.). Adapun  rumusan sebelum perubahan berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.
6 Ketika berbagai peristiwa ditelaah, akan tampak  ketegangan  antara  dua  pendekatan
pembentukan  peraturan  perundang- undangan  yang  demokratis  ditandai adanya  musyarawah  dalam  proses pembentukannya dengan tidak mengesampingkan nilai falsafah,
sosiologis,  dan  yuridis  dari  tatanan masyarakat.  Selain  itu,  dalam  proses pembentukan  peraturan  perundang- undangan  juga  dapat  dilihat  dari  sisi yuridis, sosio-politik, dimana menghadirkan  sistem  politik  sebagai variabel  yang  mempengaruhi  rumusan pembentukan  peraturan  perundang- undangan. 7
Ternyata,  selain  aspek  falsafah, yuridis, dan sosiologis dalam pembentukan  peraturan  perundang- undangan  juga  dipengaruhi  oleh  aspek politik  hukum  yang  tidak  dapat  lepas dari pembentukan peraturan perundang- undangan.  Burkhardt  Krems  membagi ilmu pengetahuan perundang-undangan ke  dalam  dua  bentuk  yakni  teori perundang-undangan
dan ilmu pengetahuan perundang-undangan. Teori perundang-undangan pada dasarnya  bersifat  kognitif,  sedangkan ilmu pengetahuan perundang-undangan bersifat normatif. 8 Secara umum pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang baik  haruslah  dilandasi  dengan  kajian yang  memadai  terhadap  hal-hal  yang berhubungan  dengan: 9
1. Urgensi dan tujuan  pengaturan;
2. Sasaran yang ingin diwujudkan;
3. Pokok  pikiran,  lingkup,  atau  obyek yang akan diatur; dan
terhadap  hukum,  kebebasan  dan  kontrol  sosial. Tentunya  untuk  membuat  suatu  peraturan perundang-undangan  yang  demokrastis  juga harus  adanya  kebebasan  dan  kontrol  dari masyarakat. Lebih jelas Lihat Philippe Nonet dan Philip Selznick , Op.Cit , hlm 7.
7 A.  Ahsin  Thohari  Imam  Syaukani, Dasar-Dasar Politik Hukum (Jakarta: Rajawali Perss, 2004).  hlm. 9.
8 Maria  Farida  Indarti  Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan  Jenis,  Fungsi,  dan  Materi Muatan (Yogyakarta: Kanisius, 2007). hlm. xviii.
9 Soeprapto.
4. Jangkauan serta arah pengaturan.
Maria  Farida,  dalam  bukunya berjudul Ilmu Perundang-Undangan: Dasar  dan  Pembentukkannya , menyatakan ada  beberapa  bentuk  mengenai  daya laku  dan  daya  ikat  suatu  peraturan perundang-undangan. Pertama , suatu peraturan perundang-undangan langsung  memiliki  daya  laku  dan  daya ikat  setelah  diundangkan. Kedua ,  daya ikat suatu peraturan perundang- undangan terjadi beberapa waktu setelah terjadi  daya  laku. Ketiga, daya  laku  dan daya  ikat  suatu  perundang-undangan bisa  berlaku  surut  dari  tanggal pengundangan.
Dengan  adanya  pengundangan bagi  suatu  Peraturan  perundang- undangan, yaitu dengan penempatannya di  dalam  Lembaran  Negara  Republik Indonesia,  maka  peraturan  perundang undangan tersebut dianggap mempunyai  daya  laku  serta  daya  ikat bagi  setiap  orang.  Sehubungan  dengan itu daya ikat ada 3 macam:
1. Berlaku pada tanggal diundangkan Apabila  di  dalam  suatu  peraturan dinyatakan  berlaku  pada  tanggal diundangkan,  maka  dalam  hal  ini peraturan tersebut mempunyai daya ikat pada tanggal yang sama dengan tanggal pengundangannya.
2. Berlaku beberapa waktu setelah diu ndangkan.  Apabila  di  dalam  suatu peraturan dinyatakan berlaku beberapa waktu setelah diundangkan, maka hal ini peraturan tersebut mempunyai waktu daya laku pada tanggal yang telah ditentukan tersebut.
3. Berlaku  pada  tanggal  diundangkan dan  berlaku  surut  sampai  tanggal yang tertentu Apabila suatu peraturan ditentukan  demikian,  maka  hal  ini berarti bahwa
peraturan tersebut
mempunyai  daya  laku  sejak  tanggal diundangkan,  akan  tetapi  dalam  hal-hal tertentu  ia  mempunyai  daya  ikat  yang berlaku  surut  sampai  tanggal  yang
ditetapkan tadi. Apabila suatu peraturan tersebut dinyatakan berlaku surut, maka ketentuan  saat/waktu  berlaku  surutnya peraturan  tersebut  harus  dinyatakan secara tepat/pasti. 10
Selain  itu  ada  pertentangan  antara Regeling dan Besichkking seperti dibawah ini :
1. Hukum sebagai produk keputusan Hukum  pada  pokoknya  adalah produk  pengambilan  keputusan  yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan Negara  yang  mengikat  subjek  hukum dengan  hak-hak  dan  kewajiban  hukum berupa larangan ( prohibere ), atau keharusan ( obligatere ), ataupun kebolehan  ( permittere ).  Hukum  Negara merupakan  hukum  yang  ditetapkan dengan  keputusan  kekuasaan  Negara sebagai  hasil  tindakan  pengaturan, penetapan,  atau  pengadilan.  Karena itudapat  dikatakan  Negara  sebagai organisasi  kekuasaan  umum  dapat membuat  tiga  macam  keputusan  yang mengikat  secara  hukum  bagi  subjek- subjek  hukum  yang  terkait  dengan keputusan-keputusan. 11
Subjek  hukum  yang  terkena adalah  subjek-subjek  tertentu  saja. Kadang-kadang  subjek  hukum  yang terkena  itu  adalah  subjek  hukum  pada umumnya,  karena  sifat  perumusan subjek  hukum  itu  masih  bersifat  umum dan abstrak. Keputusan-keputusan yang bersifat  umum  dan  abstrak  ( general  and abstract )  tersebut  biasanya  bersifat mengatur  ( regeling ),  sedangkan  yang bersifat  individual  dan  konkret  dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administrative ( besichkking )  atau  pun  keputusan  yang berupa  “ vonnis ”  hakim  yang  lazimnya disebut dengan istilah putusan. 12
10 Oyo Sunaryo Mukhlas, Ilmu Perundang Undangan (Bandung: Pustaka Setia, 2012). hlm. 76.
11 Jimly  Asshiddiqie, Perihal  Undang- Undang (Jakarta: Konstitusi Press, 2006). hlm. 9. 12 Asshiddiqie.
Ketiga bentuk pengambilan keputusan  tersebut  dapat  dibedakan dengan istilah:
a. Pengaturan menghasilkan peraturan ( regels ) b. Penetapan menghasilkan ketetapan atau keputusan ( beshickking )
c. Penghakiman  atau  pengadilan menghasilkan  putusan  ( vonis ), telah  menjadi  konvensi  bahwa keputusan  judisial  hakim  atas perkara  yang  diadili  disebut putusan. 13
2. Hukum  sebagai  produk  pengaturan (regeling) “Statute“ dan “Enactment”
Semua “statute” dapat  disebut sebagai “enactment” , tetapi kata “enactment” itu dapat juga dipakai untuk menyebut “a  particular  provision  in  a statute”. Dengan  demikian, “enactment” itu dapat diterjemahkan sebagai ketentuan  undang-undang,  sedangkan “statute” adalah
undang-undang.
“Statute” dapat  diklasifikasikan  dalam lima kelompok, yaitu:
a. General  statute yang  berlaku  bagi segenap warga
b. Local statute yang berlaku terbatas bagi daerah tertentu
c. Personal  statute yang  berlaku untuk individu tertentu
d. Public  law yaitu  mengatur  norma hukum publik
e. Privat  law yaitu  mengatur  norma hukum privat. 14
Disamping  kelompok  tersebut, ada  pula  kelompok  lain  yang  penting, yaitu  peraturan  yang  bersifat  internal ( interne regeling) sebagai berikut:
a. Peraturan  perundang-undangan yang bersifat umum
b. Peraturan  perundang-undangan yang  bersifat  khusus  karena kehususan subjek yang diaturnya
13 Asshiddiqie. hlm. 11.
14 Asshiddiqie. hlm. 17.
c. Peraturan  perundang-undangan yang  bersifat  khusus  karena kekhususan wilayah berlakunya
d. Peraturan  perundang-undangan yang  bersifat  khusus  karena kekhususan daya ikat materinya. 15
Pemindahan  Ibu  Kota  Kabupaten
Serang  dari  wilayah  Kota  Serang  ke wilayah  Kecamatan  Ciruas,  Kabupaten Serang dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam rangka mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat di Kabupaten Serang. Pembangunan di Kabupaten
Serang sedang tumbuh dan berkembang cepat,  baik  fisik  maupun  nonfisik, termasuk aktivitas perekonomian, sosial, budaya,  maupun  perkembangan  jumlah penduduk.  Dengan  berpindahnya  Pusat Pemerintahan  Kabupaten  Serang  ke wilayah Kecamatan Ciruas, memungkinkan pembangunan dan pertumbuhan pelayanan jasa, perdagangan, sosial budaya, pendidikan, maupun  kegiatan  lainnya  di  seluruh wilayah yang diimbangi dengan penataan  ruang  wilayah  kabupaten, khususnya bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Serang. Oleh sebab itu Terbitlah Peraturan Pemerintah  Nomor  32  Tahun  2012 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten  Serang  Dari  Wilayah  Kota Serang  Ke  Wilayah  Kecamatan  Ciruas, Kabupaten  Serang,  Provinsi  Banten.
Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten  Serang  dipindahkan  secara bertahap  sesuai  dengan  ketersediaan sarana  dan  prasarana  di  Ibu  Kota Kabupaten Serang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor  32  Tahun  2012  tersebut  tidak menyebutkan  desa  mana  di  Kecamatan Ciruas  yang  akan  dijadikan  Pusat
Pemerintahan Kabupaten Serang, sehingga  diperlukan  penentuan  zonasi untuk  desa  yang  akan  dijadikan  Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang.
Berdasarkan  SK  Bupati  tersebut dapat  dilihat  bahwa  pada  Tahun  2011 tepatnya  satu  tahun  sebelum  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 terbit, Bupati  Serang  mengeluarkan  dua  Surat Keputusan  (SK)  yaitu  Surat  Keputusan Nomor: 18/SK.PL/DTRBP/2011 tentang Penetapan  Lokasi  Seluas  ±  155.000  m2 untuk  Kawasan  Pusat  Pemerintahan Kabupaten Serang yang terletak di Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas Kabupaten  Serang  dan  Surat  Keputusan Nomor: 19/SK.PL/DTRBP/2011 tentang Penetapan  Lokasi  Seluas  ±  445.000  m2 untuk  Kawasan Penunjang  Pusat Pemerintahan  Kabupaten  Serang  yang terletak di Desa CisaitKecamatan
Kragilan  Kabupaten  Serang.  Dengan batas  waktu  penyelesaian  pembebasan lahannya selama 2 (dua) Tahun. Seharusnya  SK  Bupati  mengenai penetapan lokasi desa untuk pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang dikeluarkan menunggu  Peraturan  Pemerintahnya,
dan  pada  saat  Peraturan  Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 telah dikeluarkan yang secara tegas hanya menyebutkan 1 kecamatan  untuk  Pusat  Pemerintahan Kabupaten  Serang  yaitu  Kecamatan Ciruas,  tidak  ada  istilah  Kawasan penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten  Serang  maka  secara  mutatis mutandis  mengacu  kepada  hirarki peraturan  perundang-undangan  yang ada  pada  Pasal  7  dan  Pasal  8  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  maka  SK  Bupati  Serang tersebut  batal  demi  hukum  karena bertentangan  dengan  PP  Nomor  32 Tahun 2012.
Namun ternyata SK  Bupati  Serang tersebut tidak dicabut tetapi pada tahun 2013  dengan  alasan  bahwa  perolehan lahan  atas  penetapan  lokasi  belum
memenuhi  75%  maka  kedua  SK  Bupati tersebut dilakukan perpanjangan sehingga  Bupati  Serang  Mengeluarkan Surat  Keputusan  Nomor:  593/Kep.719- Huk.BPTPM/2013 tentang Perpanjangan Penetapan  Lokasi  Untuk  Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten  Serang  Seluas  ±  155.000  m2 yang  terletak  di  Desa  Kaserangan Kecamatan  Ciruas  Kabupaten  Serang dan Surat Keputusan Nomor: 593/Kep.720-Huk.BPTPM/2013  tentang Perpanjangan  Penetapan  Lokasi  Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat  Pemerintahan  Kabupaten  Serang Seluas  ±  445.000  m2  yang  terletak  di Desa CisaitKecamatan Kragilan Kabupaten Serang. Namun  pada  tahun  2016  untuk guna  mendukung  perekonomian  dan meningkatkan aksesibilitas dengan daerah  kawasan  ekonomi  khusus Tanjung  Lesung  dan  pengembangan daerah  Provinsi  Banten  bagian  selatan dalam rangka membuka kawasan dalam meningkatkan perekonomian wilayah. Gubernur Banten mengeluarkan  Surat  Keputusan  Nomor: 598/Kep.387-Huk/2016  tanggal  29  Juni 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan  Jalan  Tol  Serang – Panimbang. Luas tanah yang dibutuhkan untuk Pembangunan Jalan Tol Serang-
Panimbang  adalah  Seluas  ±  785  Ha dengan  panjang  ruas  ±  84  Km. Penetapan  Lokasi  Pembangunan  Jalan Tol Serang - Panimbang sebagai berikut:
1. Desa  Cisait,  Desa  Silebu  dan  Desa Sukajadi  Kecamatan  Kragilan,  Desa Panyabrangan,  Desa  Dahu,  Desa Bantar  Panjang,  Desa  Cilayang
Guha, Desa Mongpok, Desa Sukamaju, Desa Sukarame, dan Desa
Cikeusal  Kecamatan  Cikeusal,  Desa Bojong Catang, Desa Bojong Pandan, dan  Desa  Kemuning  Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang.
2. Desa  Kumpay,  Desa  Bendungan, dan  Desa  Gunungsari  Kecamatan
Banjarsari,  Desa  Cipadang,  Desa Margamulya,  dan  Desa  Gumuruh Kecamatan Cileles, Desa Pasirgintung,  Desa  Muaradua,  Desa Muncangkopong, Desa Cikulur, dan
Desa  Cigoong  Selatan  Kecamatan Cikulur,  Desa  Tambakbaya,  Desa Bojong  Leles,  Desa  Kaduagung Tengah,  Desa  Pasar  Keong,  Desa Panancangan,  Desa  Mekar  Agung, Desa  Cisangu,  dan  Desa  Bojongcae Kecamatan  Cibadak  Kabupaten
Lebak. 3. Desa Panimbangjaya, Desa Mekarjaya,  dan  Desa  Gombong Kecamatan Panimbang, Desa Sukaresmi  dan  Desa  Pasirkadu Kecamatan  Sukaresmi,  Desa  Patia, Desa Pasirgadung, dan Desa Simpangtiga  Kecamatan  Patia,  Desa Kadumalati  dan  Desa  Pasirdurung Kecamatan Sindangresmi, Desa Bungurcopong,  Desa  Pasirsedang, Desa  Kadupandak,  dan  Desa Cililitan  Kecamatan  Picung,  Desa Cijakan Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang. 4. Kelurahan Pangampelan dan Kelurahan  Pabuaran  Kecamatan Walantaka Kota Serang.
Berdasarkan  fakta  SK  Gubernur tersebut, Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten  Serang  terkena  Penetapan
Lokasi Pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang. Sehingga itu melatarbelakangi  pada  tahun  2017 Bupati  Serang  mengeluarkan  Surat Keputusan  Bupati  terkait  penetapan lokasi  untuk  Pembangunan  Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang dengan Surat Keputusan  Nomor  :  593/Kep.001.PL- DPMPTSP/2017 tentang Pemberian
Penetapan  Lokasi  Untuk  Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten  Serang  Seluas  ±  246.034  m2 yang  terletak  di  Desa  CisaitKecamatan Kragilan Kabupaten Serang. Keberadaan dari  SK  ini  tidak  jelas  apakah  mencabut SK  Bupati  terdahulu  yang  menentukan
luas  tanah  untuk  Kawasan  penunjang Pusat  Pemerintahan  Kabupaten  Serang seluas  ±  445.000  m2  atau  meneruskan dari SK Bupati yang terdahulu. Kalau SK ini  mencabut  SK  yang  terdahulu seharusnya dibunyikan dalam SK Bupati ini.  Dan  seharusnya  dalam  SK  Bupati disebutkan alasan pengurangan luas dari ±  445.000  m2  menjadi  ±  246.034  m2.
Dalam SK Bupati Nomor: 593/Kep.001.PL-DPMPTSP/2017 dinyatakan bahwa batas waktu penyelesaian pembebasan lahannya dilakukan selama 2 tahun.
Namun  pada  tahun  2019  Bupati Serang  kembali  mengeluarkan  Surat Keputusan  Nomor:  593/Kep.001.PL- DPMPTSP/2019  tentang  Perpanjangan Penetapan  Lokasi  Untuk  Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten  Serang  Seluas  ±  246.034  m2 yang  terletak  di  Desa  Cisait  Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dikarenakan pembebasan lahan di Desa CisaitKecamatan Kragilan untuk Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang belum selesai. Dua  desa  yang  yang  disebutkan dalam  Surat  Keputusan  Bupati  Serang merupakan desa yang berlainan kecamatan,  Desa  Kaserangan  berada dalam  wilayah  Kecamatan  Ciruas  dan Desa  Cisaitberada  dalam  wilayah Kecamatan Kragilan. Sementara jika kita lihat  dalam  Pasal  1  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  32  Tahun  2012 tentang Pemindahan Ibu Kota
Kabupaten  Serang  Dari  Wilayah  Kota Serang  Ke  Wilayah  Kecamatan  Ciruas menetapkan  bahwa,  Dengan  Peraturan Pemerintah  ini,  Ibu  Kota  Kabupaten Serang  dipindahkan  dari  wilayah  Kota Serang  ke  wilayah  Kecamatan  Ciruas, Kabupaten  Serang,  Provinsi  Banten. Artinya Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2012 telah menentukan,
menyebutkan  dan  menetapkan  satu kecamatan  sebagai  ibu  kota  Kabupaten Serang  yaitu  berada  dalam  wilayah Kecamatan  Ciruas.  Dan  Pasal  1  PP
Nomor  32  Tahun  2012  tersebut  tidak dapat  dilakukan  penafsiran  hukum dengan  mencoba  mengelabui  hukum dengan menggunakan kalimat
“Kawasan Penunjang”. Karena dalam PP No  32  Tahun  2012  tidak  memberikan peluang  untuk  itu.  Dan  jika  kita menggunakan  logika  hukum  tidak realistis  Kawasan  penunjang  lebih  luas dari Kawasan inti atau pusatnya.
Selain  itu  kedudukan  Keputusan Kepala  Daerah  sebagai  salah  satu  Jenis Peraturan  Perundang-undangan  tingkat Daerah  baru  dapat  dikatakan  sebagai peraturan  perundang-undangan  jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  yaitu  keberadaan  Keputusan Kepala  Daerah  dapat  diakui  sebagai peraturan  perundang-undangan  dan memiliki  daya  laku  serta  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi. Hal ini nampak jelas dan lugas tertuang dalam  ketentuan  Pasal  8  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa  Jenis  Peraturan  Perundang- undangan  selain  yang  dimaksud  pada ayat  (1),  diakui  keberadaannya  dan mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat sepanjang  diperintahkan  oleh  Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Selain  itu  keberadaan  Keputusan Kepala Daerah dalam khasanah Peraturan Perundang-undangan
sebenarnya  tidak  dapat  dimasukkan dalam  kategori  norma  hukum  yang sifatnya mengatur dan berlaku mengikat umum.  Keputusan  Kepala  Daerah  lebih tepat  jika  dimasukkan  dalam  kategori Ketetapan  Tata  Usaha  Negara  atau sering  disebut  sebagai beschikking. Sifat dari  substansi  norma  ketetapan  tata usaha  ini  tidak  lain  adalah  konkrit, individual dan final. Lain daripada itu di dalam  kerangka  norma  hukum  dikenal
pula  sifat  pemberlakuan  norma  hukum yaitu :
1. Einmalig, yakni norma hukum yang berlaku  sekali  saja  dan  sifatnya hanya
menetapkan, sehingga dengan adanya penetapan itu norma hukum  tersebut  selesai.  Inilah  yang disebut Keputusan/ Ketetapan Admnistrasi Negara; dan
2. Dauerhaftig, yakni  norma  hukum yang  berlaku  terus  menerus  dalam jangka  waktu  yang  tidak  terbatas, sampai  dicabut  atau  diganti  yang baru.  Inilah  yang  disebut  sebagai Peraturan Perundang-undangan. 16 Berpijak dari pemahaman
tersebut di atas, maka Keputusan Kepala Daerah  seharusnya  dimasukkan  sebagai sebuah norma hukum yang Einmalig dan substansinya  bersifat  konkrit,  individual dan final.
Sehingga  berdasarkan  paparan tersebut  kedudukan  hukum  dari  Surat Keputusan  Bupati  yang  menentukan Desa  Cisait  Kecamatan Kragilan  sebagai Kawasan Penunjang sangat tidak memiliki  dasar  karena  dalam  PP  No  32 Tahun  2012  tidak  ada  amanah  untuk membuat  Kawasan  Penunjang  Ibukota Kabupaten Serang atau Pusat
Pemerintahan  Kabupaten  Serang.  Maka SK Bupati tersebut tidak dapat dikatakan sebagai  peraturan  perundang-undangan dan  tidak  memiliki  daya  laku  dan  daya ikat untuk dilaksanakan.
Pembebasan  lahan  Desa  Cisait Kecamatan  Kragilan  dengan  mengacu kepada  4  (empat)  SK  Bupati  Serang  ini tidak  dapat  dipertanggungjawabkan secara hukum karena bukan merupakan peraturan perundang-undangan berdasarkan  UU  Nomor  12  Tahun  2011 karena  tidak  didelegasikan  oleh  PP Nomor  32  Tahun  2011  dan  juga  bukan merupakan  kewenangan  Bupati  untuk membuat  sebuah  produk  hukum  yang bertentangan  dengan  PP  Nomor  32
16 Soeprapto, Ilmu  Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan . hlm. 29-30.
Tahun  2011.  Keempat  SK  Bupati  Serang tersebut adalah sebagai berikut :
1. Surat  Keputusan  Bupati  Serang Nomor: 19/SK.PL/DTRBP/2011 tentang  Penetapan  Lokasi  Seluas  ± 445.000 m2 untuk Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten  Serang  yang  terletak  di Desa  CisaitKecamatan  Kragilan Kabupaten Serang; 2. Surat  Keputusan  Bupati  Serang Nomor: 593/Kep.720- Huk.BPTPM/2013 tentang Perpanjangan  Penetapan  Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten  Serang  Seluas  ±  445.000 m2 yang terletak di Desa CisaitKecamatan Kragilan Kabupaten Serang; 3. Surat  Keputusan  Bupati  Serang Nomor: 593/Kep.001.PL- DPMPTSP/2017  tentang  Pemberian Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan  Kawasan  Penunjang Pusat  Pemerintahan  Kabupaten Serang  Seluas  ±  246.034  m2  yang terletak  di  Desa  CisaitKecamatan Kragilan Kabupaten Serang.
4. Surat  Keputusan  Bupati  Serang Nomor: 593/Kep.001.PL- DPMPTSP/2019 tentang Perpanjangan  Penetapan  Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten  Serang  Seluas  ±  246.034 m2 yang terletak di Desa CisaitKecamatan Kragilan Kabupaten Serang. Sehingga pembebasan lahan Desa CisaitKecamatan Kragilan dapat berpotensi    sebagai  penyalahgunaan kekuasaan  dan  kewenangan  yang  dapat merugikan  keuangan  negara.  Hal tersebut dapat diminimalisir dengan cara dilakukan  penataan  wilayah  Desa CisaitKecamatan
Kragilan menjadi masuk  ke  dalam  Kecamatan  Ciruas dengan  cara  melakukan  penyesuaian
kecamatan
dengan melakukan perubahan batas wilayah kecamatan. Penutup Kedudukan hukum Pusat Pemerintahan  Kabupaten  Serang  yang berada pada dua kecamatan berdasarkan SK  Bupati  Serang  bertentangan    dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun 2012  tentang  Pemindahan  Ibukota Kabupaten  Serang  dari  Wilayah  Kota Serang  ke  Wilayah  Kecamatan  Ciruas Kabupaten Serang. Sehingga 4 SK Bupati
Serang  yang  sudah  dikeluarkan  yaitu Surat Keputusan Nomor: 19/SK.PL/DTRBP/2011, Surat Keputusan Nomor: 593/Kep.720- Huk.BPTPM/2013,  Surat  Keputusan Nomor: 593/Kep.001.PL- DPMPTSP/2017  dan  Surat  Keputusan Nomor: 593/Kep.001.PL- DPMPTSP/2019  tidak  memiliki  daya laku  dan  daya  ikat  untuk  dilaksanakan dan  bukan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tidak memberikan kewenangan untuk membentuk
Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang.
Pusat  Pemerintahan  Kabupaten Serang  yang  saat  ini  ada  di  dua kecamatan    yaitu  Desa  Kaserangan Kecamatan  Ciruas  dengan  Desa  Cisait Kecamatan  Kragilan  dapat  dijadikan hanya  1  (satu)    kecamatan  dengan  cara Penataan  Wilayah  Desa  dan  Kecamatan Ibukota  Kabupaten  Serang  berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun  2018  tentang  Kecamatan  melalui penyesuaian kecamatan mengubah batas wilayah  Kecamatan  Ciruas  dengan  dua pilihan yaitu :
1. Desa  Cisait  Kecamatan  Kragilan masuk  menjadi  desa  ke  16  di
Kecamatan  Ciruas  sehingga  batas wilayah  Kecamatan  Ciruas  menjadi berubah; atau
2. Desa  Cisait  tetap  berada  di Kecamatan  Kragilan  tetapi  hanya daerah  yang  dijadikan  Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten  Serang    yang  ditarik masuk dalam Kecamatan Ciruas.

## Daftar Pustaka
Ashshofa,  Burhan. Metode  Penelitian Hukum , n.d. Asshiddiqie,  Jimly. Perihal  Undang- Undang .  Jakarta:  Konstitusi  Press,
2006.
Imam  Syaukani,  A.  Ahsin  Thohari.
Dasar-Dasar  Politik  Hukum .  Jakarta: Rajawali Perss, 2004. Marzuki. Metodologi  Riset .  Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983. Mukhlas,  Oyo  Sunaryo. Ilmu  Perundang Undangan .  Bandung:  Pustaka  Setia,
2012.
Pratama, Mochamad Ramdhan. “Kebijakan  Kriminalisasi  Terhadap
Perbuatan  Trading  In  Influence dalam  Tindak  Pidana  Korupsi.” Nurani  Hukum :  Jurnal  Ilmu  Hukum 3, no. 1 (2020): 20. https://doi.org/http://dx.doi.org/ 10.51825/nhk.v3i1.8275. Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
Soeprapto,  Maria  Farida  Indarti. Ilmu Perundang-Undangan  Jenis,  Fungsi, dan  Materi  Muatan .  Yogyakarta:
Kanisius, 2007.
Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 Amandemen III (n.d.).