## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA NARKOBA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
Dwi Khairawati 1 , Eko Soponyono 2

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan  untuk  menguraikan  tentang  kebijakan  hukum pidana terhadap pemberian grasi kepada terpidana narkoba pada saat ini dan dan uga menganalisis kebijakan hukum pidana yang akan datang terhadap pemberian grasi  kepada  terpidana  narkoba  dalam  prespektif  pembaharuan  hukum  pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau  menganalisis  data  sekunder  yang  berupa  bahan hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder. Jadi  penelitian  ini  dipahami  sebagai  penelitian  kepustakaan, yang  selanjutnya  di  analisa  dengan    metode  analisis  kualitatif. Hasil  penelitian diketahui  bahwa Pertama, Kebijakan  hukum  pidana  dalam  pelaksanaan pemberian  grasi  kepada  terpidana  narkoba berlaku  saat  ini  di  Indonesia,  antara lain:  pemberian  hak  pengajuan  permohonan  grasi  kepada  Menteri  Hukum  dan HAM  dan  Ketua  Pengadilan  tingkat  I  yang  memutus  perkara. Kedua, Kebijakan hukum  pidana  pemberian  grasi  kepada  terpidana  narkoba  yag  akan  datang, mengenai mekanisme  pemberian  grasi  bagi  terpidana,  ataupun  mekanisme pelaksanaan  pengajuan  grasi,  kebijakan  pertimbangan  alasan  pemberian  grasi hingga  mendapatkan  putusan,  dapat  dilihat  dalam  kajian  perbandingan negara asing (Amerika serikat, Filipina dan Kanada).
Kata Kunci: Kebijakan Pidana, Grasi, Narkoba
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

## A.
Latar Belakang Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama,  keseluruhan  tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu  kehidupan  bersama,  yang dapat  dipaksakan  pelasanaannya dengan  suatu  sanksi. 3 Sistem hukum  pidana  yang  merupakan sistem  yang  terdiri  dari  sub-sub sistem  yaitu,  sub  sistem  hukum pidana  materiil,  sub  sistem hukum  pidana formil  dan  sub sistem hukum pelaksanaan pidana,  di  mana  ketiga  sub sistem ini merupakan satu kesatuan sistem yang dinamakan sistem  peradilan  pidana.  Selain itu  ada  pula  ketentuan  hukum pidana  yang  hanya  berfokus pada  aturan/ketentuan  hukum pidana materiil (substantif). 4
Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) telah mengatur hak-hak seseorang baik kedudukan statusnya sebagai tersangka maupun  sebagai  terdakwa atau terpidana. Hak untuk melakukan pembelaan, hak untuk mendapatkan bantuan  hukum, hak  untuk melakukan  upaya hukum. Mengenai putusan yang apabila sudah berkekuatan hukum  tetap,  terpidana  masih
mempunyai kesempatan 3 Esmi  Warassih, Pranata  Hukum  Sebuah Telaah  Sosiologis (Semarang:  Badan
Penerbit  Universitas  Dipongoro,  2010), halaman 19 4 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi  Ketentuan  Pidana  Dalam Peraturan Perundang-undangan (Semarang: Pustaka  Magister, 2012), halaman 5
mengajukan  upaya  hukum  luar biasa. Upaya  hukum  luar  biasa terdiri  dari Pemeriksaan  Kasasi demi kepentingan hukum  dan Peninjauan Kembali (PK).
Upaya  hukum biasa  dan  upaya hukum  luar  biasa  diatur  tegas dalam KUHAP. 5 Tidak  hanya itu,  upaya  yang  dapat  dilakukan terpidana ada juga yang diatur di luar KUHAP antara lain pemberian grasi,  amnesti,  dan abolisi. Dasar hukum grasi,amnesti, dan abolisi termuat dalam konstitusi Undang-Undang  Dasar Negara
Republik  Indonesia  Tahun 1945 yaitu Pasal 14 yang berbunyi:
(1) Presiden  memberi  grasi dan  rehabilitasi  dengan memperhatikan pertimbangan  Mahkamah
Agung. (2) Presiden  memberi  amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat.
Menurut  Pasal  1 angka 1 Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2002  tentang  Grasi: “Grasi adalah  pengampunan berupa  perubahan,  peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana  yang  diberikan  oleh Presiden.”
Grasi  merupakan salah satu hak  prerogatif  Presiden sebagai kepala  negara  dalam bidang  yudikatif.  Grasi juga
5 Sri  Sumarwani, Modul  Mata  Kuliah Hukum  Acara  Pidana (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2008), halaman 52
dapat dimasukkan  sebagai  dasar penghapus pemidanaan. 6 Grasi sangat dibutuhkan dalam pemerintahan suatu Negara karena  dapat meminimalisasi beberapa resiko yang dikhawatirkan  sebagai  akibat dari  vonis yang  dijatuhkan  oleh hakim,  khususnya  untuk  pidana maksimal  seperti  pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap innocent people. Dalam  hal  terjadinya tindak  pidana  narkoba  baik  itu penyalahgunaan    dan  peredaran narkotika serta zat adiktif lainnya yang tidak hanya menjadi  masalah  besar  nasional,
namun  juga  menjadi  masalah global,  karena  tindak  pidana narkoba  ini  telah  menggunakan modus  operandi  yang  canggih serta  didukung  oleh  jaringan organisasi  yang  luas.  Undang- Undang  Nomor  35  tahun  2009 tentang Narkotika, memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika,  serta  untuk  lebih mengefektifkan upaya pencegahan  dan  pemberantasan penyalahgunaan  dan  peredaran gelap Narkotika. Di tengah upaya pemberantasan  tindak  pidana narkoba  yang  masih  dipandang oleh  sebagian  besar  masyarakat belum maksimal. Adanya kebijakan hukum dalam Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
6 Barda  Nawawi  Arief, Sari  Kuliah  Hukum Pidana  II (Semarang:  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro, 1993), halaman
64
menyetujui  untuk  memberikan permohonan grasi pada beberapa nama  dalam  daftar  eksekusi karena  kasus  narkoba  pengedar atau pengimpor narkotika seperti Schapelle Corby, terbukti menjadi anggota sindikat Narkoba dengan menyelundupkan 4,2 kg ganja di Bandara  Ngurah  Rai,  Bali  pada tanggal 8 oktober 2004 7 , menjadi  kontroversi  pro  dan kontra  publik  karena  dipandang mencederai  komitmen  nasioanal dalam perang melawan
narkotika.
Pemberian grasi kepada terpidana  narkoba,  dapat  dilihat dalam  prespektif pembaharuan hukum  pidana  melalui  beberapa kebijakan dasar penegakan hukum  pidana,  yang  merupakan suatu rangkaian yang terdiri dari tahapan-tahapan  yaitu: 8 Tahapan perumusan  perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, yang menjadi wewenang lembaga legislatif  atau  sering  disebut tahap  “formulasi”  (kebijakan legislatif); Tahapan penerapan/aplikatif yang menjadi wewenang lembaga yudikatif yaitu  tahap  penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak  hukum  mulai  dari Kepolisian  sampai  Pengadilan 7 Sumber internet: Devi Safitri, MenkumHam  :  Bedanya  Grasi  Presiden dengan MA , http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita _indonesia/drugamnesty.html.  Diakses pada  hari  Selasa tanggal 24  Desember 2013
8 Nyoman  Serikat  Putra  Jaya, Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice  System)  ( Semarang:  Program Magister  Ilmu  Hukum Universitas Diponegoro, 2012), halaman 11
atau  disebut  tahap  “aplikasi” (kebijakan judicial atau judikatiff); dan Tahapan pelaksanaan/administrasi yang menjadi wewenang lembaga eksekutif  atau  disebut  tahap “eksekusi” (kebijakan administratif/eksekutif). Berdasarkan latar belakang  diatas  maka  penelitian ini  mengambil  judul  “ Kebijakan Hukum  Pidana  Pemberian  Grasi Kepada Terpidana Narkoba Dalam  Perspektif Pembaharuan Hukum  Pidana” .  Dari  judul tersebut  diuraikan  dalam  bentuk rumusan masalah sebagai berikut:  bagaimana  kebijakan hukum pidana terhadap pemberian grasi kepada terpidana  narkoba  pada  saat  ini dan bagaimana kebijakan hukum pidana yang akan datang terhadap pemberian grasi kepada terpidana narkoba dalam prespektif pembaharuan hukum pidana.
A.5. Metode Penelitiaan
Metode  penelitian    yang dipergunakan  dalam  melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif penelitian  yang dilakukan dalam rangka inventarisasi hukum, atau untuk menemukan sebuah doktrin dengan  cara  meneliti bahan pustaka (Library Research). Jenis  dan  sumber data  dalam  penelitian  ini  adalah sumber  data  sekunder,  yang diperoleh  melalui  bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis  data  yang digunakan dalam penyusunan ini adalah  dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.

## 1. Kerangka Teori
Istilah “kebijakan” diambil  dari  istilah “policy” (Inggris) atau “ Politiek” (Belanda).  Bertolak  dari  kedua istilah  asing  tersebut,  maka istilah “kebijakan hukum pidana”  dapat  pula  disebut dengan  istilah  “politik  hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing  istilah  “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan  berbagai  istilah  anatara lain “penal  policy”,  “criminal law  policy”, atau  “ sraftrechts politiek”. 9
Menurut Marc  Ancel,
politik  hukum  pidana (penal policy) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada
akhirnya mempunyai tujuan praktis  untuk  memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan  secara  lebih  baik dan  untuk  memberi  pedoman, tidak  hanya  kepada  pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan  undang-undang  dan juga  kepada  para  penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.  Dengan  demikian, yang dimaksud dengan
“peraturan  hukum  positif”  ( the positive  rules) adalah  peraturan perundang-undangan hukum
pidana.  Sehingga  istilah “penal policy” menurut  Marc  Ancel adalah  sama  dengan  istilah
9 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2011),
halaman 26
“keb ijakan  atau  politik  hukum pidana”. 10
Kebijakan  hukum  pidana (penal  policy) pada  hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana (penal law enforcement policy). Kebijakan  penegakan  hukum pidana  merupakan  serangkaian proses  yang  terdiri  dari  tiga tahap kebijakan: 11 Tahap kebijakan legislatif/formulatif; Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif;  dan Tahap kebijakan eksekutif/administratif.
Ketiga  tahap  kebijakan penegakan hukum pidana tersebut mengandung tiga kekuasaan  kewenangan,  yaitu kekuasaan/kewenangan legislatif yang merumuskan atau menetapkan  perbuatan  sebagai perbuatan  yang  dapat  dipidana (tindak pidana) dan sanksi pidananya, kekuasaan/kewenangan  aplikasi hukum  oleh  aparat  penegak hukum, dan kekuasaan/kewenangan mengeksekusi atau melaksanakan hukum secara konkret  oleh  aparat/badan  yang berwenang. Ketiga kekuasaan/kewenangan ini mirip dengan  istilah  yang  digunakan Masaki Hamano sewaktu menguraikan ruang lingkup juridiksi.  Menurutnya,  secara tradisional  ada  tiga  kategori
10 Ibid. , halaman 27
11 Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Bandung: Citra  Aditya  Bakti, 2005), halaman 30 juridiksi, yaitu “juridiksi leg ilatif” (“legislative jurisdiction ”  atau  “ jurisdiction to prescribe ”), “juridiksi judisial”  (“ judicial  jurisdiction ” atau “ jurisdiction to adjudicate ”), dan “jurisdiksi eksekutif” (“ executive jurisdiction” atau  “ jurisdiction to enforce” ). 12
Kebijakan  hukum pidana dalam proses legislasi merupakan  tahap  perencanaan awal  yang  sangat  strategis  dari proses  penegakan  hukum  “ in concreto” . Roeslan Saleh pernah menyatakan, bahwa undang- undang  merupakan  bagian  dari suatu  kebijaksanaan  tertentu,  ia tidak hanya alat untuk melaksanakan kebijaksanaan, tetapi juga menentukan, menggariskan atau “merencanakan” suatu kebijaksanaan.  Oleh  karena  itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan
legislatif/formulasi merupakan  kesalahan  strategis yang  dapat  menjadi  penghambat upaya penegakan  hukum  “ in concreto”. Dikatakan  kebijakan strategis  karena,  memberikan landasan,  arah,  substansi  dan batasan kewenangan dalam penegakan  hukum  yang  akan dilakukan oleh pengemban kewenangan  yudikatif  maupun eksekutif. 13 Demikian menurut Barda Nawawi Arif,  ketiga  tahap kebijakan penegakan hukum 12 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi  Ketentuan  Pidana  Dalam Peraturan  Perundang-undangan, Op.Cit , halaman 9-10
13 Ibid, halaman 11
pidana tersebut di atas mengandung tiga kekuasaan atau tiga kewenangan, yaitu kekuasaan/kewenangan legislatif yang merumuskan atau menetapkan  perbuatan  sebagai perbuatan  yang  dapat  di  pidana (tindak pidana) dan sanksi pidananya, kekuasaan/kewenangan mengeksekusi atau melaksanakan hukum secara kongret  oleh  aparat/badan  yang berwenang. 14 Grasi  adalah  salah  satu hak prerogratif yang  dimiliki Kepala Negara di bidang yudikatif.  Isttilah  grasi  sudah dikenal sejak lama dan tercantum  jelas  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  Pasal  14, yaitu: Presiden  memberi  grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung; Presiden memberi  amnesti  dan  abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara etismologi, ditinjau dari sudut bahasa, istilah “grasi” berasal dari bahasa Latin Belanda, yaitu “ grati e” atau
“genade” yang  berarti anugerah atau rahmat, dan dalam terminologi  diartikan  sebagai keringanan hukuman yang diberikan  kepala  Negara  kepada terhukum  setelah  mendapatkan keputusan hakim atau pengampunan secara
individual. 15 Menurut  Pasal  1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22  tahun  2002 tentang  Grasi: “Grasi  adalah  pengampunan berupa  perubahan,  peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana  yang  diberikan  oleh Presiden.”

## 2. Metode Penelitiaan
Metode penelitian yang dipergunakan  dalam  melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif penelitian  yang dilakukan dalam rangka inventarisasi hukum, atau untuk menemukan sebuah doktrin dengan  cara  meneliti bahan pustaka (Library
Research). Jenis  dan  sumber data dalam  penelitian  ini  adalah sumber  data sekunder,  yang diperoleh  melalui  bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis  data  yang digunakan dalam penyusunan ini adalah  dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.

## B. HASIL  PENELITIAN  DAN
PEMBAHASAN 1. Kebijakan Hukum Pidana Pemberian Grasi Kepada Terpidana Narkoba Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi  (UU  No.  22  tahun  2002 tentang Grasi) ini menggantikan  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1950 tentang Permohonan  Grasi.  Dengan diundangkannya  UU  No.  22
15 Departeman Pendiidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai  Pustaka,  Edisi  ketiga,  2012), halaman 371
Tahun  2002 maka  UU  No.  3
Tahun 1950  dinyatakan  tidak berlaku lagi. UU No. 22 Tahun 2002 terdiri  dari  atas enam Bab, dan 17 (tujuh belas) Pasal, mengatur mengenai Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Permohonan  dan Pemberian Grasi, serta Tata Cara Pengajuan  dan Penyelesaian Permohonan Grasi, dan ketentuan lain-lain. Jauh sebelum penerapan pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang  Grasi,  melihat sejarah penerapan grasi sebelumnya  ada  dua  Kostitusi yang  pernah  berlaku  yaitu Konstitusi RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS), yang juga memberikan dasar  kepada Presiden  untuk  memberikan grasi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ada yang menyebutkan mengenai  hak- hak  yang  dapat  diperoleh terdakwa, setelah hakim menjatuhkan  putusan  sebagai terpidana yang mempunyai hukum  tetap.  Salah  satunya mengenai hak terpidana meminta  permohonan grasi, yaitu  diatur  dalam  Pasal  196 ayat (3). Berlakunya Konstitusi RIS 1949, di undangkan Undang-Undang Darurat Nomor  3  tahun  1950  tentang Permohonan Grasi. Alasan penggantian Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1950  menurut konsiderans huruf b UU No. 22 tahun  2002,  karena  Undang- Undang Nomor 3  Tahun  1950, dibentuk berdasarkan
konstitusi  RIS,  31  Januari 1950. Oleh karena itu, dipandang tidak  sesuai  lagi dengan perkembangan ketatanegaraan  dan  kebutuhan hukum masyarakat. Prosedur pengajuan permohonan  grasi dalam  UU No.  22  tahun  2002  tentang Grasi,  dapat dimulai  dengan pemberitahuan hak mengajukan grasi kepada terpidana  oleh  hakim  atau hakim ketua sidang yang memutus  perkara  pada  tingkat pertama. Pasal  2  ayat  (1)  yaitu terhadap  putusan  pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana  dapat  mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Pasal 2 ayat (2) yaitu pengajuan  grasi dapat diajukan oleh terpidana  yang  dijatuhi pidana  mati,  penjara  seumur hidup dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Pengajuan permohonan grasi diajukan secara  tertulis  oleh  terpidana dan ditandatangani sendiri oleh terhukum  atau  atas  namanya kepada  Presiden. Pasal  2  ayat (3) yaitu pengajuan permohonan hanya dapat diajukan  1  (satu)  kali,  kecuali dalam hal tertentu yang terdapat dalam Pasal tersebut. Salinan  permohonan grasi disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara  pada  tingkat  pertama (Pengadilan Negeri) untuk diteruskan  kepada Mahkamah Agung. Permohonan  grasi  dan salinannya  dapat  disampaikan terpidana melalui Kepala Lembaga Permasyarakatan
tempat terpidana menjalani pidana.  Setelah  itu  Kepala Lembaga Permasyarakatan menyampaikan permohonan grasi  kepada  Presiden  dan salinannya  dikirimkan  kepada pengadilan yang memutus perkara  pada  tingkat  pertama paling  lambat  7  (tujuh)  hari terhitung sejak  diterimanya permohonan grasi dan salinannya (Pasal 8). Prosedur  penyelesaian permohonan  grasi  yaitu  dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal  penerimaan  salinan permohonan grasi maka pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung (Pasal 9). Jangka  waktu  30  (tiga puluh)  hari  sejak  diterimanya salinan  permohonandan  berkas perkara,  Mahkamah  Agung harus mengirimkan pertimbangan  tertulis kepada Presiden. Presiden memberikan keputusan  atas  permohonan grasi  setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal  10).  Keputusan Presiden dapat berupa penerimaan dan penolakan grasi.  Jangka  waktu  pemberian atau  penolakan grasi  paling lambat  3  (tiga)  bulan  terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 11). Keputusan Presiden disampaikan  kepada  terpidana dalam  jangka  waktu paling lambat  14  (empat  belas)  hari terhitung  sejak  ditetapkannya Keputusan Presiden (Pasal  14
ayat  (1)). Pasal  14  ayat  (2) Salinan  Keputusan  Presiden disampaikan kepada: a. Mahkamah Agung; b. Pengadilan yang memutus  perkara  pada tingkat pertama; c. Kejaksaan  negeri  yang menuntut perkara terpidana; dan d. Lembaga Permasyarakatan  tempat terpidana menjalani pidana. Jenis grasi yang dapat diajukan  oleh  semua  terpidana yang telah memperoleh
kekuatan  hukum  tetap  terbatas dalam  putusan yaitu  putusan pidana  mati,  penjara  seumur hidup,dan  penjara  minimal  2 (dua) tahun tanpa mempersoalkan  jenis  tindak pidana  yang dilakukan  oleh terpidana. Bentuk-bentuk grasi (pengampunan)  yang  diberikan Presiden dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu berupa: a. Peringanan atau perubahan jenis  pidana  seperti  dari pidana mati menjadipidana seumur hidup dan sebagainya; b. Pengurangan jumlah pidana, atau
c. Penghapusan  pelaksanaan pidana. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 merupakan perubahan atas Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2002  tentang  Grasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun  2010 ini hanya  terdiri dari  2  (dua) Pasal.  Pasal 1
menyebutkan mengenai beberapa  ketentuan  dalam UU No. 22 Tahun  2002  yang diubah. Ketentuan Pasal 2 ayat
(2) dan ayat (3) diubah. Alasan  dilakukannya pengubahan  yaitu  didasarkan atas  keterdesakan  penyelesaian permasalahan diantaranya, masih adanya permohonan grasi yang belum dapat diselesaikan  Pemerintah  dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  15 dalam  undang-undang  tersebut yaitu  2  (dua)  tahun  sejak undang-undang grasi diundangkan  yang  berakhir pada tanggal 22 Oktober 2004, namun pada kenyataanya, dengan berakhirnya jangka waktu  tersebut,  masih  terdapat permohonan  grasi  yang  belum dapat  diselesaikan  berjumlah 2.106  (dua ribu  seratus  enam) kasus.  Tunggakan  permohonan grasi tersebut merupakan warisan  dari  permohonan  grasi yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun  1950. Maka  dari  itu adanya kebijakan hukum untuk menghindaari adanya kekosongan hukum bagi penyelesaian  pemberian  grasi perlu adanya perpanjangan waktu  sampai  dengan  tanggal 22 Oktober 2012.
Jika  dalam  undang- undang sebelumnya masih mentolerir  pengecualian,  maka menurut  undang-undang  ini,
pengajuan  permohonan  grasi secara  tegas  dibatasi  1  (satu)
kali. Pengaturan  ini  bertujuan untuk  memberikan  kepastian hukum dalam pelsakanaan pengajuan  permohonan  grasi dan  menghindari  pengaturan diskriminatif. Perubahan ketentuan Undang-Undang Nomor 22  tahun  2002  lainnya yaitu  dengan penyisipan  1 (satu) Pasal  diantara  Pasal  6 dan  Pasal  7.  Dengan  adanya Pasal  ini,  maka  pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan grasi adalah: terpidana, kuasa hukum, keluarga  terpidana  (istri  atau suami,  anak  kandung,  orang tua  kandung  atau  saudara kandung  keluarga),  Menteri Hukum dan HAM.
Ketentuan  lain  yang diubah yaitu mengenai penetapan jangka waktu  paling lama 1(satu) tahun suatu permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan  hukum  tetap  (Pasal  7 ayat  (2)).  Ketentuan  Pasal  10 juga diubah  mengenai  jangka waktu Mahkamah Agung (MA), dalam mengirimkan pertimbangan tertulisnya kepada  Presiden  yang  dalam UU  No. 22  Tahun  2002 ditentukan  paling lambat  3 (tiga)  bulan  terhitung  sejak tanggal  diterimanya  salinan permohonan dan berkas perkara,  kini  diubah  menjadi paling  lambat  30  (tiga  puluh) hari  terhitung sejak  tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara. UU No. 5 Tahun 2010 menetapkan untuk menyisipkan  1 (satu)  pasal yaitu Pasal 15 A diantara Pasal
15 dan Bab IV yang menyatakan bahwa permohonan  grasi  yang  belum
diselesaikan  berdasarkan  Pasal 15 UU  No. 22  Tahun  2002 diselesaikan  paling  lambat  22 Oktober 2012. Kepada terpidana mati  yang  belum mengajukan permohonan grasi, diberi jangka  waktu  1  (satu) tahun, yang  dimaksud  pasal  7 ayat (2) dihitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. Melihat perubahan dan  perbandingan  dari  kedua undang-undang tersebut, berikut  ini  alur  pelaksanaan grasi  yang  berlaku  saat  ini dalam praktek menurut Undang-Undang  Nomor  22 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2010  tentang Grasi. Sehingga dapat menjelaskan proses pelaksanaan grasi secara menyeluruh, sebagai berikut: 1) Permohonan  diajukan  oleh Pemohon (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002) atau Menteri Hukum dan HAM (Pasal 6A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010); 2) Mahkamah Agung memberi pertimbangan berupa “Tolak” atau “Kabul”; 3) Presiden  mendistribusikan kepada Menteri Sekretariat
Negara untuk proses;
4) Menteri Sekretariat Negara mendistribusikan permohonan  grasi  berserta pertimbangan  Mahkamah Agung  kepada  Menteri Hukum dan HAM; 5) Permohonan  dikirim  ke Ditjen  AHU  (Administrasi Hukum dan Perudang- undangan)  untuk  ditindak
lanjut  agar  menyiapkan koordinasi; 6) Ditjen  AHU  dikirim  ke Ditjen  PAS  untuk  tindak lanjut  agar  menyiapkan data-data;
7) Ditjen  AHU  memberikan per timbangan “Tolak” atau “Kabul” dari hasil koordinasi  kepada  Menteri Hukum  dan  HAM  untuk diputus; 8) Pertimbangan  yang  sudah diputus  Menteri  Hukum dan  HAM  berupa  “Tolak” atau  “Kabul”  dikirim  ke Menteri Sekretariat Negara; 9) Menteri Sekretariat Negara meneruskan berkas  untuk diputus dan disetujui Presiden; 10) Presiden menetapkan Keppres tentang grasi terpidana;
11) Kepres  grasi  dikirim  ke pemohon. Mengenai kebijakan hukum  pidana  pemberian  grasi kepada terpidana narkoba dalam UU No. 35 Tahun 2009, ada  Pasal  yang  menyebutkan adanya kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan pemberian grasi kepada terpidana  narkoba  atas  perkara tindak  pidana  Narkotika  dan tindak pidana Prekusor Narkotika, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai  dengan peraturan perundang-
undangan,  yaitu  pada Pasal  74 ayat (2) yang berbunyi:
“ Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak
pidana Prekursor Narkotika  pada  tingkat banding, tingkat  kasasi, peninjauan  kembali,  dan eksekusi pidana mati, serta proses  pemberian  grasi, pelaksanaannya harus dipercepat  sesuai  dengan peraturan perundang- undangan ” . Ketentuan Pasal tersebut, menjelaskan mengenai ketentuan yang menegaskan bahwa jika terdapat perkara lain yang oleh undang-undang juga ditentukan untuk didahulukan, maka penentuan  prioritas  diserahkan kepada pengadilan. Dalam penjelasan ketentuan  ini  yang dimaksud dengan “penyelesaian secepatnya” adalah mulai dari pemeriksaan, pengambilan putusan,  sampai dengan  pelaksanaan  putusan atau eksekusi,  termasuk  dalam hal ini adalah proses pemberian grasi yang pelaksanaannya dipercepat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 2. Kebijakan  Hukum  Pidana yang akan Datang Terhadap  Pemberian Grasi Kepada Terpidana Narkoba  Dalam  Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana Hambatan yang dihadapi  dalam  penyelesaian grasi  pada  umumnya  bukan kendala  yang  bersifat  teknis, namun  kendala  akan muncul seiring  dengan  kerumitanan permasalahan  yang  menyertai permohonan grasi. Permohonan grasi yang memiliki permasalahan umumnya  merupakan  kasus- kasus  luar  biasa  terkait  dengan pidana  khusu,  yaitu  tindak pidana narkotika dan psikotropika  yang  melibatkan Warga  Negara  Asing  (WNA). Kelemahan  dalam  hal  tersebut yang dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain:
- Tugas  pelaksanaan  proses penelitian  permohonan  grasi di  Kementrian  Hukum  dan HAM  merupakan  tugas  dari Direktorat Administrasi Hukum dan Perundang- undangan, namum dalam
struktur  organisasi  belum  ada bidang  maupun  sub  bidang yang  menangani  grasi  secara khusus,  selain  itu  belum  ada prosedur standar tertulis dalam penanganannya. - Kurangnya melakukan analisis dan penyelesaian rancangan Keputusan Presiden sesuai dengan Standar Pelayanan.
- Tidak  adanya  jangka  waktu dalam mencantumkan  batas waktu  atau  tenggang  waktu dalam  setiap  memorandum yang  menyertai  rancangan Keputusan Presiden. Grasi merupakan salah satu hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara dalam  bidang  yudikatif.  Grasi juga dapat di masukkan sebagai dasar penghapus penuntutan maupun dasar
penghapus pemidanaan di Luar KUHP.  Hal  ini  ada  dalam Konsep  RUU  KUHP  2012, yaitu dalam Pasal 63 mengenai mengenai  waktu  pengajuan terpidana  untuk  pelaksanaan
grasi. Dimana dalam pelaksanaan  hukuman  tetap dilaksanakan,  dan  permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan  hukuman  kecuali presiden menentukan lain, Pasal  88 maksudnya  mengenai pelaksanaan  hukuman  tetap dilaksanakan, kecuali hukuman mati.  Akan  tetapi,  dalam  hal pelaksanaan  hukuman  pidana mati  baru  dapat  dilaksanakan apabila pengajuan grasi terpidana ditolak presiden. Pasal  90 mengenai pengubahan pidana mati menjadi  pidana  seumur  hidup apabila permohonan grasi terpidana  mati  yang  ditolak atau tidak dilaksanakan  selama 10  (sepuluh)  tahun. Dalam Pasal ini ada pengecualian bagi terpidana dalam mengubah hukuman,  melalui  bentuk  grasi berupa peringanan atau perubahan  dari  jenis  pidana yang  telah  dijatuhkan. Pasal 148  mengenai  tidak  boleh diadakan penuntutan dalam hal terpidana  telah  mendapatkan grasi yang membebaskan terpidana dari kewajiban menjalani  pidana. Pasal  153 mengenai kewenangan pelaksanaan pidana gugur apabila  terpidana  mendapatkan grasi dan amnesti.

## C. Simpulan
1. Kebijakan  hukum  pidana dalam pelaksanaan pemberian grasi kepada terpidana  narkoba,  dalam Undang-undang tentang Grasi  yang  berlaku  saat  ini di  Indonesia,  antara  lain: pemberian  hak  pengajuan permohonan  grasi  kepada Menteri  Hukum  dan  HAM dan Ketua Pengadilan tingkat  I  yang  memutus perkara. Jenis hukuman yang dapat dimohonkan grasi adalah minimal pidana penjara 2 (dua) tahun, pidana penjara seumur hidup, pidana mati. Pengajuan permohonan grasi  dipertegas sebanyak 1 (satu) kali,  Tenggang  waktu permohonan  grasi  diatur, paling  lama  1  (satu)  tahun. Tenggang waktu peyelesaian permohonan grasi oleh Mahkamah Agung  maksimal  30  (tiga puluh) hari setelah menerima  permohonan  atau salinan  permohonan. Jenis pemberian grasi berupa peringanan  atau  perubahan jenis  pidana,  pengurangan jumlah pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana. Secara yuridis pengajuan grasi tersebut, dengan pertimbangan khusus  oleh  Presiden  dalam memberikan keputusan yang juga  memperhatikan alasan kemanusiaan dan  keadilan,
hingga  pertimbangan  yang dianggap sesuai berdasarkan peraturan perundang- undangan. 2. Kebijakan  hukum  pidana pemberian grasi kepada terpidana  narkoba  yag  akan datang, mengenai mekanisme  pemberian  grasi bagi terpidana, ataupun mekanisme pelaksanaan pengajuan  grasi,  kebijakan pertimbangan alasan pemberian grasi hingga
mendapatkan putusan, dapat dilihat dalam kajian perbandingan negara  asing (Amerika  serikat,  Filipina dan  Kanada),  serta  konsep Rancangan  KUHP  tahun 2012 sebagai acuan. Kebijakan  hukum  pidana dalam  pelaksanaan  grasi  di Indonesia secara formil sudah  memiliki  landasan hukum  yang  jelas,  tata  cara atau  proses  pengajuan  grasi yang  telah  diatur  dalam sebuah Undang-Undang. Adanya  tolok  ukuran  yang sesuai standar-standar dalam pemberian  grasi  yang  akan datang kepada  terpidana dari  tindak  pidana  atau kejahatan yang dilakukan. 2 Saran 1. Meskipun sudah ada ancaman pemberatan  sanksi yang  berat  dalam  Undang- Undang  Nomor  35  tahun 2009 tentang Narkotika kepada seseorang yang melakukan  tindak  pidana Narkotika tersebut, perlunya adanya  suatu  takaran  pasti dan  jelas,  seberapa  besar jumlah atau banyaknya
jenis-jenis  narkoba  yang dapat  diberikan  grasi  oleh
Presiden.
2. Kebijakan  hukum  pidana dalam pemberian grasi kepada  terpidana  narkoba, menurut Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor 22  tahun  2002  jo.  Undang- Undang  Republik  Indonesia Nomor  5  tahun  2010  harus mampu memberikan perlindungan yang jelas terhadap  kasus  yang  di golongkansebagai kasus
yang  layak  mendapat  grasi, dengan kejelasan dari pengajuan grasi hingga pelaksanaan keputusan grasi yang  secara  transparan  dan memberikan  efek  positif dalam  rangka  mewujudkan penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Barda Nawawi  Arief, 2011, Bunga
Rampai  Kebijakan  Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep  KUHP Baru, Jakarta: Kencana Prenanda Media  Group -----------------------,  2005, Bunga Rampai  Kebijakan  Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti ----------------------, 2012, Kebijakan Formulasi  Ketentuan  Dalam Peraturan Perundang- undangan, Semarang: Pustaka magister -----------------------, 2010, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan  Hukum  Pidana dalam Penanggulagan Kejahatan, Jakarta:  Kencana Prenanda Media Group
----------------------, 1993, Sari Kuliah Hukum  Pidana  II,  Semarang: Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro
Departeman  Pendiidikan  Nasional, Edisi  ketiga  2012, Kamus
Besar    Bahasa  Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
Esmi Warassih, 2010, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro Inu  Kencana  Syafiie, 2002, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta Jimly Asshidiqie, 2011, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  2012, Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice  System), Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Sri  Sumarwani,  2008, Modul  Mata Kuliah Hukum Acara Pidana, Semarang: Fakultas Hukum  Universitas  Islam Sultan Agung

## ARTIKEL
Dhian  Deliani  0906496642  Tesis “ Pelaksanaan Kekuasaan Presiden  Dalam  Pemberian Grasi: Studi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Grasi  oleh  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  Tahun 2004  s/d  2010” Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indoneisa Jakarta 2011 UNDANG-UNDANG Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Permohonan Grasi Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor    22  Tahun  2002 Tentang Grasi Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2002 Tentang Grasi
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  35  Tahun    2009 Tentang Narkotika

## WEBSITE
Devi Safitri, MenkumHam : Bedanya Grasi  Presiden  dengan  MA, http://www.bbc.co.uk/indon esia/berita_indonesia/druga mnesty.html Makalah  dengan  Tema  “ Tinjauan Umum  Tentang  Prosedur Pengajuan Permohonan Grasi Dalam Kaitannya Dengan  Eksekusi  Pidana Mati” (Universitas Pembangunan Nasional Veteran) http://www.suarapembaruan .com/tajukrencana/grasi- terpidana-narkoba/26612. “About the office” http://www.justice.gov/pardon/abaou t-pardon.html
Standards  for  the  consideration  of clemency
pardons.”Departement
of
Justice”, http://www.usdoj.gov/pardon/
petitions.htm
Josh  Clark, “How  Presidential Pardons work” http://people.howstuff works.com/presidential- pardon3.htm
Parole Board of Canada “Pardon and Clemency” http://pbc.clcc.gc.ca/abaout/a bt-eng.shtml