Perjanjian Salang Pinjam Tanah Sawah Pusaka Tinggi pada Masyarakat Adat Desa Palak Aneh Kota Pariaman
Viona Tri Antisya antisyaviona9@gmail.com
Yetniwati yetniwati@unja.ac.id
Suhermi suhermi@unja.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
This study aims to find out and analyze how the implementation of the loan agreement on heritage rice field land and the causal factors and efforts to resolve the non-implementation of the loan agreement on  heritage  rice  field  land  in  indigenous  peoples  in  Palak  Aneh  Village,  South  Pariaman  District, Pariaman City. As for the formulation of the problem is: How is the implementation of the salang-salang loan agreement on heritage rice field land as well as the causal factors and what settlement efforts are made from the non-implementation of the agreement on the loan-salang loan from heritage rice field land  to  indigenous  peoples  in  Palak  Aneh  Village,  South  Pariaman  District,  Pariaman  City?.  This research method is an empirical juridical legal research. The results of this research and discussion state that not all mortgage holders in the Palak Aneh Village community carry out the obligations as agreed in customary law. The factors in the non-performance of this loan agreement were due to: 1) Lack of Communication between the Parties; 2) Harvest Failure; 3) No Redemption Deadline. Settlement efforts carried out by way of deliberation and consensus.
Keywords: Indigenous Peoples; Loan Agreement

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalis bagaimana pelaksanaan perjanjian salang pinjam  tanah  sawah  pusaka  tinggi  serta  faktor-faktor  penyebab  dan  upaya  penyelesaian  yang dilakukan  dari  tidak  terlaksananya  perjanjian  salang  pinjam  tanah  sawah  pusaka  tinggi  pada masyarakat  adat  di  Desa  Palak  Aneh  Kecamatan  Pariaman  Selatan  Kota  Pariaman.  Adapun  yang menjadi  perumusan masalah  adalah:  Bagaimanakah  pelaksanaan  perjanjian  salang  salang  pinjam tanah sawah pusaka tinggi serta faktor-faktor penyebab dan upaya penyelesaian apa yang dilakukan dari tidak terlaksananya perjanjian salang pinjam tanah sawah pusaka tinggi pada masyarakat adat di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman?. Metode penelitian ini merupakan penelitian  hukum  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian  dan  pembahasan  ini  menyatakan  bahwa  tidak semua  pemegang  gadai  masyarakat  Desa  Palak  Aneh  menjalani  kewajiban  sebagaimana  yang diperjanjikan dalam hukum adat. Faktor-faktor dari tidak terlaksananya perjanjian salang pinjam ini disebabkan karena: 1) Kurangnya Komunikasi Para Pihak; 2) Gagal Panen; 3) Tidak Ada Batas Waktu Penebusan. Upaya penyelesaian yang dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
Kata kunci : Masyarakat Adat; Perjanjian Salang Pinjam
Volume 4 Nomor 2 Juni 2023 Halaman 286 – 299 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721 - 8759

## A. Pendahuluan
Manusia  adalah  makhluk  sosial,  untuk  dapat  memenuhi  kehidupan  sehari-harinya, manusia membutuhkan uang, namun masalahnya uang yang dimiliki terkadang tidak mencukupi kebutuhan  hidupnya  yang  lebih  besar  dan  mendesak,  sehingga  memungkinkan  mereka membutuhkan manusia lain untuk membantunya dalam mewujudkan apa yang diinginkannya, salah satunya dengan melakukan hubungan transaksi gadai tanah.
Indonesia  sebagai  negara  agraris,  umumnya  sebagian  besar  penduduknya  bermata pencaharian  pada  bidang  pertanian,  dimana  tanah  menjadi  aset  yang  sangat  menunjang dikehidupan  ekonomi  yang  turut  berperan  dalam  kelangsungan  kesejahteraan,  kemakmuran, dan kehidupan bagi rakyatnya. 1 Hal ini tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Gadai tanah sawah bisa didefinisikan sebagai penyerahan tanah sawah oleh penggadai (pemilik  tanah)  ke  pemegang  gadai  untuk  menerima pembayaran sejumlah  uang  atau  barang berharga lain misalnya emas pemegang gadai, dengan ketentuan penggadai masih memiliki hak untuk mengembalikan tanah sawah tersebut dengan cara menebusnya kembali dari pemegang gadai. 2 Terdapat tiga jenis sistem gadai tanah sawah dimasyarakat, yakni: 1) Penggadai dapat tetap  mengelola  sawah  yang  digadaikan  yaitu  para  pihak  membagi  hasil  dari  sawah  tersebut dengan cara “bagi hasil”; 2) Pemegang gadai menggarap sendiri sawah yang digadaikan; dan 3) Pemegang  gadai  menyewakan  atau  membagi  hasil  dari  sawah  yang  digadaikan  kepada  pihak ketiga. 3
Pelaksanaan gadai tanah yang terjadi dalam masyarakat pedesaan pada dasarnya lebih banyak  mengikuti  sistem  hukum  adat  yang  berlaku  ditiap  daerahnya  masing-masing,  sebab sebagian  besar  masyarakat  pedesaan  masih  terikat  dalam  hukum  adat  sehingga  masyarakat
1 Fera  Septiani, “Pelaksanaan  Perjanjian  Jaminan  Atas  Tanah  Yang  Dibebankan  Gadai  Gantung  Dan Gadai  Garap  Di  Desa  Rancaudik  Kecamatan  Tambakdahan  Kabupaten  Subang”, Skripsi  Sarjana  Hukum  UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2021, hlm. 3. http://digilib.uinsgd.ac.id/38585/ , diakses pada tanggal 20 Februari 2023.
2 Nurul Izzati and M. Jafar, “Wanprestasi Perjanjian Gadai Tanah Sawah Menurut Sistem Hukum Adat (Suatu Penelitian di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)”, JIM Bidang Hukum Keperdataan, Vol 3 No.2,  2019,  hlm.  364. https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/15654 ,  diakses  pada  tanggal  19  Februari 2023.
3 Rahma Amir, “Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam” , Jurnal Muamalah, Vol 5 No.1, 2015, hlm. 83. https://ejorunal.iainpalopo.ac.id/index.php/muamalah/article/view/673 , diakses pada tanggal 11 Juni 2022.
pedesaan tetap menjunjung tinggi hukum adat yang telah ada secara turun temurun. 4 Indonesia sendiri  mempunyai  beragam  suku,  bangsa  dan  adat  istiadat  yang  berbeda-beda  disetiap daerahnya.
Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  pada  Pasal  18  B  Ayat  (2), menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Demikian pula dalam Pasal 28 I  Ayat  (3)  menyatakan: “Identitas budaya dan  hak  masyarakat  tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban”. Berlandaskan bunyi dari pasal-pasal itu, maka  dapat  dikemukakan  bahwa  hukum  adat  tetap  diakui  keberadaannya  selama  menurut kenyataannya masih hidup dan sejalan dengan perkembangan masyarakat serta prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan yang terletak di Kota Pariaman termasuk salah  satu  daerah  di  Indonesia  yang  aturan  hukumnya  menganut  sistem  hukum  adat minangkabau.  Tanah  bagi  masyarakat  adat  Minangkabau adalah harta  benda  yang  senantiasa harus selalu dilindungi, sebab dalam menentukan kewenangan masyarakat (suatu kaum) dapat dilihat dari luas tanah yang dimilikinya, demikian pula halnya dalam menetapkan asli tidaknya seseorang  berasal  dari  suatu  daerah  di  wilayah  Minangkabau.  Menurut  Tambo  Minang, masyarakat asli Minangkabau dapat dicirikan dengan “ Ado tapian tampek mandi, ado basasak bajarami,  ado bapandam  pakuburan ”  (ada  tepian  tempat  pemandian,  ada  sawah  yang menghasikan, ada tanah yang digunakan kuburan keluarga). 5
Desa Palak Aneh memiliki luas tanah yang hampir keseluruhan sekelilingnya dipenuhi oleh persawahan dan kebanyakan masyarakatnya berprofesi sebagai petani sehingga transaksi gadai  lahan  sawah  sering  terjadi  dalam  pelaksanaannya,  dari  banyaknya  lahan  sawah  yang digadaikan terdapat beberapa masalah yang menyita perhatian peneliti. Maka dari itu, peneliti lebih memfokuskan penelitian terhadap gadai lahan sawah di tempat tersebut.
Gadai tanah di Desa palak aneh lazim dikenal dengan sebutan Pagang Gadai atau dalam istilah lain disebut Salang Pinjam . Perjanjian salang pinjam di Desa Palak Aneh dilakukan secara
4 Desi Septiana, “Pelaksanaan Perjanjian Gadai Tanah Pertanian Menurut Hukum Adat (Studi di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Lampung,  Lampung,  2016,  hlm.  2. https://123dok.com/document/7qv6dx0y-pelaksanaan-perjanjian- pertanian-menurut-simpang-keca matan-seputih-kabupaten.html , diakses pada tanggal 20 Februari 2023. 5 Iyah  Faniyah  and  Della  Monita, ”Pelaksanaaan  Dan  Berakhirnya  Gadai  Tanah  Harta  Pusako  Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau”, Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, Vol 1 No.1, 2022, hal. 44. https://ejurnal- unespadang.ac.id/index.php/JSELR/article/view/542 , diakses pada tanggal 12 Juni 2022.
lisan dan tertulis dengan mematuhi segala ketentuan dan aturan kebiasaan adat dalam menjaga dan melestarikannya. Terkait isi perjanjian salang pinjam yang memuat hak dan kewajiban tiap- tiap  pihak  diatur  berdasarkan  kesepakatan  mereka  sendiri  dengan  mengikuti  kebiasaan  adat masyarakat Desa Palak Aneh. Sedangkan batas waktu perjanjian tidak ada patokan yang baku, sebab  perjanjian  salang  pinjam  menurut  kebiasaan  adat  dapat  berakhir  sampai  tanah  yang digadaikan ditebus oleh pihak pemilik lahan. Ketentuan tersebut sesuai dengan bunyi pepatah adat “Gadai  ditabui,  jua  dipalalui” (gadai  harus  ditebus,  jual  dibiarkan  lepas),  yang  diartikan bahwa gadai harus ditebus meskipun tidak diikat dengan jangka waktu sedangkan pada jual beli, tanah dilepaskan begitu saja tanpa adanya batas waktu.
Dalam masyarakat Desa Palak Aneh rata-rata tanah yang dimiliki merupakan tanah dari harta  warisan  nenek  moyang  atau  biasa  disebut  dengan  harta  pusaka  tinggi,  yang  diartikan sebagai harta yang diturunkan secara turun temurun dari suatu kaum yang dimiliki oleh keluarga pihak  ibu  atau  pihak  perempuan.  Dimana  harta  tersebut  diperoleh  dari  hasil “mamancang” (menandai dengan kayu) dari orang-orang tua terdahulu. Dari harta itu mereka hanya diberikan hak  pengelolaan  bukan  kepemilikan  atau  diistilahkan  dengan “ganggam  bauntuak” (genggam beruntuk).
Masyarakat  adat  Minangkabau  dalam  melakukan  perjanjian  gadai  terdapat  aturan kewajiban si pemilik emas/uang untuk setiap tahun menyampaikan sedikit hadiah berupa padi kepada si pemilik tanah sebagai tanda pengakuan kepada pihak yang menggadaikan (pitungguh gadai). Yang mana pada masyarakat Desa Palak Aneh aturan adat tersebut hampir sama halnya dengan  aturan  mengenai  sasih.  Pada  masyarakat  adat  Desa  Palak  Aneh  Kecamatan  Pariaman Selatan Kota Pariaman aturan sasih wajib tertera didalam perjanjian salang pinjam. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jasmi sebagai Orang Tuo di Desa Palak Aneh menyatakan bahwa sasih adalah:
“Pambarian  babarapo  sukat  nan  haruih  di  kaluan  pagang  gadai  untuak  di  agiah  kan kapado nan punyo tanah sasuai jo kasapakatan basamo. Sasiah gunonyo untuak jan sampai hilang tanah nan di gadaikan, karano kadang urang kalau mamagang maraso tanah tu punyo  surang  dan  juga  sasih  gunonyo  untuak  mambayia  pajak  tanah  nan  dipagang” (Pemberian  beberapa  sukat  yang  harus  dikeluarkan  pemegang  gadai  untuk  diberikan kepada  yang  punya  tanah  sesuai  dengan  kesepakatan  bersama.  Sasih  berguna  untuk jangan sampai hilang tanah yang digadaikan, karena terkadang orang kalau menggadai
merasa tanah itu milik sendiri dan juga sasih berguna untuk membayar pajak tanah yang digadaikan). 6
Berdasarkan  ketentuan  diatas  maka  mengenai  sasih  sangatlah  bermanfaat  bagi masyarakat  yang  memagang  tanahnya  agar  tanah  gadai  itu  tidak  hilang  atau  menjadi  milik pemegang gadai, karena setiap panen pemegang gadai harus memberi sukat (hasil dari tanah yang digadaikan) sesuai dengan kesepakatan bersama.
Permasalahan  yang  terjadi  ialah  meskipun  aturan  sasih  telah  dicantumkan  dalam perjanjian salang pinjam oleh masyarakat Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman,  namun  aturan  adat  tersebut  seringkali disepelekan  pelaksanaannya sehingga  tidak semua masyarakat menjalani hak dan kewajiban dari perjanjian salang pinjam.
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sehingga melakukan penelitian dengan judul: “Perjanjian Salang  Pinjam  Tanah  Sawah  Pusaka  Tinggi  Pada  Masyarakat  Adat  Di  Desa  Palak  Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman”.
Adapun  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  ialah  Bagaimanakah  pelaksanaan perjanjian salang pinjam tanah sawah pusaka tinggi pada masyarakat adat di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman? Faktor-faktor penyebab dan upaya penyelesaian apa yang dilakukan dari tidak terlaksananya perjanjian salang pinjam tanah sawah pusaka tinggi pada masyarakat adat di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman?
Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah yuridis empiris yang dianalisis secara deskriptif dimana penulis menggambarkan dan memaparkan mengenai perjanjian salang pinjam tanah sawah pusaka tinggi pada masyarakat adat di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman sehingga penelitian ini dapat menjawab peristiwa dan fenomena apa yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dan dilaksanakan di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan studi pustaka. Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer, data sekunder dan data tersier. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian  ialah  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Setelah  analisis  data  selesai  dilakukan, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif. yakni dengan menggambarkan dan menguraikan permasalahan yang diteliti serta terdapat kesimpulan yang berupa pernyataan-pernyataan.
6 Wawancara  Dengan  Bapak  Jasmi,  Orangtuo  Desa  Palak  Aneh  Kecamatan  Pariaman  Selatan  Kota Pariaman, Tanggal 14 November 2022.

## B. Pembahasan
Desa Palak Aneh merupakan salah satu wilayah yang menganut suku Minangkabau. “Adat basandi syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai” merupakan filsafat dari suku atau etnis Minangkabau yang dalam bahasa Indonesia berarti “Adat berdasarkan agama, agama berdasarkan  kitab  Allah,  agama  mengatakan,  adat  memakainya”.  Agama  dalam  hal  ini  adalah agama  Islam,  karena  semua  aturan-aturan  adat  yang  dianut  masyarakat  Minangkabau didasarkan  kepada  ajaran  agama  Islam.  Agama  Islam  menjadi  dasar  paling  utama  terhadap aturan adat tersebut, sehingga jika ada yang keluar dari agama Islam secara otomatis keluar juga dari suku Minangkabau.
Permasalahan  pemahaman  dalam  tatanan  adat  Minangkabau  hendaknya  tidak  hanya dilihat dari sisi yang tidak sama dengan ajaran agama Islam tetapi dalam konteks membangun ajaran  Islam itu sendiri, seperti melakukan perjanjian salang pinjam  (gadai)  tanah, umumnya tanah  sawah  yang  digadaikan  pada  adat  Minang  merupakan  tanah  sawah  pusaka.  Dalam pelaksanaannya  salang  pinjam  menurut  adat  Minangkabau,  terdapat  beberapa  alasan  salah satunya  disebabkan  karena  salang  pinjam  ini  bersifat  tolong  menolong  dan  saling  bantu membantu untuk sesama kaumnya yang sedang memiliki kebutuhan mendesak, dimana saling menolong  dan  membantu  merupakan  hal  yang  diharuskan  dalam  adat  Minangkabau, sebagaimana bunyi pepatah adat “Duduak sahamparan, makan saedangan”.
Meskipun pelaksanaan salang pinjam sawah di Desa Palak Aneh diperbolehkan, namun untuk melakukan salang pinjam pada harta pusaka tinggi tidak boleh dilakukan sembarangan. Dari  wawancara  yang  penulis  dapatkan  dari  Bapak  Jasmi  sebagai  Orangtuo  Desa  Palak  Aneh, menyatakan bahwa:
“ Pado arato pusako tinggi biasonyo tadapek aturan nan haruih di ikuik bia indak marubah status  pusako  tinggi  tu,  pado  pusako  tinggi  adaik  mangatokan  jua  indak  dimakan,  bali gadai indak dimakan pagang, nan dimasuik di jua atau digadaikan pusako tinggi indak buliah untuak dimakan sahari-hari tapi untuak kaparluan nan sangaik bana pantiang, bak anak  gadih  alun  balaki,  rumah  gadang  alah  tirih,  rumah  gadang  alun  baatok,  mayik tabujua di ateh rumah. Namun di jaman kini ko pagang gadai buliah dikarajoan kalua dari alasan tu bilo mamak jo anggota kaluarganyo tau dan dapek ijin, jikok sawah tu di pagang gadaikan”. 7
Berdasarkan ketentuan tersebut maka mamak kaum dan anggota kaum lainnya haruslah mengetahui jika sawah pusaka tinggi ingin dilakukan perjanjian salang pinjam, termasuk saat
7 Wawancara  Dengan  Bapak  Jasmi,  Orangtuo  Desa  Palak  Aneh  Kecamatan  Pariaman  Selatan  Kota Pariaman, Tanggal 14 November 2022.
melakukan penambahan emas. Hal ini dikarenakan harta pusaka tinggi merupakan harta yang hanya  diberikan  hak  pengolaan  bukan  kepemilikan.  Dalam  kebiasaan  adat  Pariaman  salah satunya  di  Desa  Palak  Aneh  untuk  melakukan  perjanjian  salang  pinjam  atau  pagang  gadai diharuskan  sesuai  pepatah “Bapitaruah  Atah  Ka  Mancik” yang  artinya  waspada  dan  teliti melakukan  sesuatu  agar  tidak  menimbulkan  kerugian.  Oleh  karena  itu  dalam  adat  terdapat aturan mengenai sasih.
Sasih merupakan bagian dari salang pinjam yang wajib tertera dalam perjanjian salang pinjam tanah di Desa Palak Aneh. Sasih berfungsi untuk melindungi pemilik kaum lahan akibat tidak adanya batas waktu penebusan dalam perjanjian salang pinjam yang bisa dilakukan sampai bertahun-tahun,  singkatnya  sebagai  penanda  kepemilikan  tanah  gadaian.  Selain  itu sasih juga berguna untuk membayar pajak (PBB) dari tanah yang digadaikan. 8
Para pihak yang telah sepakat mengadakan perjanjian salang pinjam akan menimbulkan beberapa hak dan kewajiban, yakni:
1. Pemilik Kaum Tanah
a. Hak menerima sejumlah uang atau emas atas tanah sawah yang telah digadaikan kepada pemilik emas/uang, sesuai dengan kesepakatan;
b. Hak penuh untuk menebus tanah sawah yang digadaikan sampai ia telah mampu, tanpa dipaksa untuk segera menebus tanah sawah yang digadaikan;
c. Hak menerima sasih sesuai dengan kesepakatan;
d. Kewajiban menyerahkan tanah sawah yang menjadi objek gadai kepada pihak pemilik emas/uang.
2. Pemilik Emas/Uang
a. Hak menerima dan mengelola tanah sawah serta menikmati hasil dari objek gadai yang digadaikan pihak pemilik tanah sawah dengan pembatasan tidak boleh menjual lepaskan tanah sawah yang digadai kepada pihak lain;
b. Kewajiban membayar atau memberikan uang atau emas dengan nilai gadai yang telah disepakati bersama;
c. Kewajiban  menyerahkan  tanah  yang  menjadikan  objek  gadai  kepada  pemilik  tanah sawah apabila telah ditebus;
d. Kewajiban memberi sasih sesuai dengan kesepakatan.
8 Wawancara  dengan  Bapak  Azwir,  kepala  Desa  Palak  Aneh  Kecamatan  Pariaman  Selatan  Kota Pariaman, Tanggal 14 November 2022.
Pelaksanaan perjanjian salang pinjam sawah pusaka tinggi pada masyarakat adat di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman dilakukan sama halnya dengan pepatah “ Adaik  diisi,  limbago  dituang ”,  yang  maksudnya  mengerjakan  sesuatu  dengan  menurut  adat kebiasaan yang terpakai dan mematuhi aturan yang telah dibuat bersama. Namun berdasarkan yang  peneliti  peroleh  dari  masyarakat,  tidak  semua  masyarakat  melaksanakan  hak  dan kewajiban dari perjanjian salang pinjam. Berikut penulis uraikan masyarakat Desa Palak Aneh yang  tidak  menjalankan  kewajibannya  dalam  perjanjian  salang  pinjam  sawah  pusaka  tinggi sebagai berikut:
1. Perjanjian  antara  Keluarga  Syafril  sebagai  pemilik  kaum  lahan  sawah  dengan  Suriana Herman sebagai pemilik emas/uang
Pihak  pertama yakni  Syafril,  Syahril  dan Nasril masih  memiliki hubungan  saudara dengan  pihak  kedua  yakni  Suriana  Herman,  namun  tanah  yang  digadai  pihak  pertama merupakan sawah pusaka tinggi bagian milik ibu dari anggota keluarganya yang telah dibagi untuk  menikmati  hasilnya  saja  bukan  menjadi  hak  milik.  Awal  mulanya  perjanjian  salang pinjam  ini  terjadi  pada  tahun  2015  dengan  jumlah  emas  yang  dipinjamkan  oleh  Suriana sebanyak  30  (tiga  puluh)  emas  kepada  keluarga  Syafril.  Dan  atas  sepengetahuan  Syafril (mamak  kaum)  serta  kaum  keluarga  lainnya,  pihak  pertama  meminjamkan  pula  kepada Suriana 4 (empat) piring sawah yang terletak di Desa Palak Aneh, dengan tanah sawah yang digadai, digarap oleh Mak Adam (Ibu Suriana). Dalam melaksanakan perjanjian salang pinjam yang mereka buat, dilakukan secara tertulis dengan mengikuti aturan adat Desa Palak Aneh. Setelah  terjadinya  kata  sepakat,  mereka  kemudian  membicarakan  hak  dan  kewajiban masing-masing pihak yang telah mereka tentukan bersama dan disepakati sebelumnya.
Pada awal dilaksanakannya perjanjian salang pinjam, semua kesepakatan mengenai hak  dan  kewajiban  para  pihak  dilaksanakan  sebagaimana  yang  telah  disepakati  dengan lancar  tanpa  ada  permasalahan,  namun  seiring  berjalannya  waktu,  perjanjian  yang berlangsung  tidak  berjalan  sesuai  yang  diperjanjikan,  dimana  pemilik  emas  pernah  dan sering  melalaikan  kewajibannya.  Hal  ini  sebagaimana  yang  diterangkan  oleh  Mak  Adam sebagai Ibu Suriana Herman dan juga saudara Kaum Pemilik Lahan, bahwa:
“Selama perjanjian ini dilaksanakan, Suriana dan saya baru memberi sasih terhadap sawah pusaka tinggi bagian kaum keluarga Syafril pada bulan September tahun 2018, berupa  uang  yang  setara  dengan  jumlah  sasih  yang  tidak  diberi,  itu  karena  kaum keluarga  Syafril  memintanya.  Dan  sampai  saat  ini,  saya  dan  Suriana  belum  juga memberikan sasih seperti yang dijanjikan dalam surat perjanjian”. 9
9 Wawancara dengan Mak Adam, Ibu Pemegang Gadai dan Saudara Pemilik Kaum Lahan Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, tanggal 15 November 2022.
2. Perjanjian  antara  Keluarga  Daniarti  sebagai  pemilik  kaum  lahan  sawah  dengan  Fauziah sebagai pemilik emas/uang
Pelaksanaan  perjanjian  salang  pinjam  antara  Keluarga  Daniarti  dengan  Fauziah diawali pada tahun 2019, keluarga Daniarti memindah gadai sawah pusaka tingginya dari Jarun kepada Fauziah dengan jumlah emas yang dipinjam sebanyak 40 emas murni untuk mengganti  barang  Jarun.  Atas  sepengetahuan  serta  seizin  kaumnya,  Keluarga  Daniarti meminjamkan pula 2 (dua) piring sawah harta pusaka tinggi milik kaum keluarganya sebagai jaminan barang Fauziah. Para pihak melakukan perjanjian secara tertulis dengan mengikuti aturan  adat  Desa  Palak  Aneh,  setelah  terjadinya  kata  sepakat  mereka  kemudian membicarakan tentang hak dan kewajiban masing-masing untuk melaksanakan perjanjian salang pinjam tersebut.
Pada  awal  dilaksanakannya  perjanjian  salang  pinjam  semua  kesepakatan dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati dengan lancar tanpa timbul permasalahan. Namun  seiring  berjalannya  waktu  dan  lamanya  perjanjian  salang  pinjam  yang  dilakukan. Pada  tahun  2021  telah  diketahui  bahwa  pemilik  emas  pernah  tidak  beritikad  baik  dalam menjalani kewajibannya pada perjanjian salang pinjam yang mereka sepakati bersama, yakni tidak memberikan sasih saat pemilik emas telah panen. 10
3. Perjanjian  antara  Keluarga  Karijah  sebagai  pemilik  kaum  lahan  sawah  dengan  Nursiam sebagai pemilik emas/uang
Pelaksanaan  perjanjian  salang  pinjam  antara  Keluarga  Karijah  dengan  Nursiam diawali pada tahun 1975, Karijah meminjam 1 (satu) ringgit mas America kepada Nursiam. Dan  dengan  sepengetahuan  mamak  dan  kaum  keluarga  dari  pihak  pemilik  lahan,  Karijah meminjamkan  pula  1  (satu)  piring  sawah  pusaka  warisan  dari  harta  pusaka  tinggi  kaum keluarganya yang terletak di Desa Palak Aneh sebagai jaminan dari barang Nursiam. Dalam melaksanakan perjanjian salang pinjam yang mereka buat, dilakukan secara tertulis dengan mengikuti  aturan  adat  setempat.  Setelah  terjadinya  kata  sepakat,  mereka  kemudian membicarakan  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  yang  telah  mereka  tentukan bersama dan disepakati sebelumnya.
Pada  awal  dilaksanakannya  perjanjian  salang  pinjam,  semua  kesepakatan dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati dengan lancar tanpa timbul permasalahan.
10 Wawancara dengan Daniarti, Kaum Pemilik Lahan Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, tanggal 15 November 2022.
Namun  seiring  berjalannya  waktu  dan  lamanya  perjanjian  salang  pinjam  yang  dilakukan, setelah  4  (empat)  tahun  perjanjian  berlangsung,  pemilik  emas  sudah  tidak  beritikad  baik dalam menjalani kewajibannya untuk memberikan sasih setiap panen kepada kaum pemilik lahan sawah. Dan pada tahun 2021, ahli waris pemilik lahan sawah juga tidak mendapatkan haknya dalam melakukan penebusan. 11
Dalam  pelaksanaan  perjanjian  salang  pinjam  sawah  pusaka  tinggi  yang  dilakukan pemilik lahan sawah dengan pemilik emas di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman tidak selamanya berjalan dengan lancar melainkan ditemui adanya berbagai faktor, yakni dikarenakan:
a. Kurangnya Komunikasi Para Pihak
Saat perjanjian dilaksanakan para pihak diharapkan memiliki komunikasi yang baik, termasuk ketika perjanjian itu berlangsung. Namun banyak dari keduabelah pihak mengabaikan  ketentuan  tersebut,  yang membuat  salah  satu  pihak  tidak  mendapatkan hak yang sesuai kesepakatan. Hal ini sebagaimana yang terjadi antara keluarga Syafril dengan Suriana Herman. Akibat semua anggota keluarga pemilik lahan pergi merantau membuat  pemilik  emas  tidak  melaksanakan  kewajibannya  karena  tidak  adanya komunikasi  kedua  belahpihak  ketika  pemilik  emas  telah  panen  dari  tanah  yang digadaikan. 12
b. Gagal Panen
Dalam  hal  ini  masalah  yang  timbul  disebabkan  karena  pemilik  emas  tidak merawat tanah yang digadaikan secara maksimal yang memungkinkan hasil panen yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diinginkannya, sebagaimana yang diterangkan oleh Ibu Fauziah, bahwa: “Alasan saya tidak memberi sasih padi dikarenakan sawah yang saya peroleh banyak dimakan hama tikus sehingga padi yang saya hasilkan hanya berjumlah sedikit”. 13
c. Tidak Ada Batas Waktu Penebusan
Perjanjian  yang  dilakukan  para  pihak  tidak  mempunyai  batas  waktu,  namun berdasarkan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian salang pinjam, maka tidak heran jika banyak sawah yang digadaikan berlangsung sangat lama
11 Wawancara dengan Jusniati, Kaum Pemilik Lahan Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, tanggal 14 November 2022.
12 Wawancara Dengan Mak Adam, Ibu Pemegang Gadai dan Saudara Pemilik Kaum Lahan Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, Tanggal 15 November 2022.
13 Wawancara dengan Fauziah, Pemegang Gadai Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, tanggal 14 November 2022.
bahkan  sampai  berpuluh-puluh  tahun.  Di  Desa  Palak  Aneh  perjanjian  salang  pinjam berakhir  apabila  telah  terjadi  proses  penebusan  dalam  artian  jika  si  pemberi  salang pinjam  telah  mengembalikan  seluruh  jumlah  uang  atau  emas  yang  dipinjam  kepada pemegang  salang  pinjam.  Dengan  tidak  adanya  batas  waktu  dalam  perjanjian memberikan  konsekuensi  yang  cukup  besar,  sebagaimana  yang  terjadi  antara  kaum keluarga  Karijah (Pemilik  Sawah) dengan  Nur Siam (Pemilik  Emas).  Akibat perjanjian yang  berlangsung  sangat  lama  membuat  pihak  pemilik  emas  dan  mamak  kaum  yang menggadaikan  tanah  pusaka  tinggi,  serta  para  saksi  yang  ikut  serta  mengetahui perjanjian  sama-sama  telah  meninggal  dunia,  yang  membuat  ahli  waris  pemilik  emas tidak mengakui adanya perjanjian salang pinjam, sehingga garis keturunan suku kaum yang berhak atas pengembalian tanah yang digadaikan jika telah melakukan penebusan, tidak mendapatkan kembali haknya.
Menurut analisis penulis pemberian sasih yang sering dilalaikan masyarakat bukan sepenuhnya dari faktor-faktor kesalahan diatas, melainkan juga karena tidak adanya sanksi adat yang diberikan bagi pihak pelanggar kewajiban, yang membuat banyak pihak pemilik emas  melalaikan  kewajibannya  dalam  perjanjian.  Sehingga  pelaksanaan  sasih  tetap  harus dipertanggungjawabkan oleh pihak pemilik emas sesuai kesepakatan yang dibuat agar tidak menimbulkan  kerugian  yang  lebih  parah  kepada  kaum  pemilik  lahan  untuk  kedepannya. Sebagaimana yang terjadi antara keluarga Karijah dengan Nursiam. Menurut analisis penulis permasalahan terhadap hilangnya hak mendapatkan kembali tanah yang tergadai, jika ahli waris pemilik emas tidak dapat membuktikan sawah gadai tersebut milik keluarganya, maka para  pihak  diharapkan  bertanggung  jawab  terhadap  hak  pemilik  lahan  yang  tidak didapatkan, dan mengingat bahwa dalam adat Minangkabau tanah pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan secara bebas, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Jasmi, bahwa:
“Harta  pusaka  tinggi  jika  ingin  dilakukan  hubungan  jual  beli,  mamak  kaum  dan anggota kaumnya harus sama-sama sepakat dan diutamakan dibeli kepada anggota didalam kaumnya kalau tidak sama artinya dengan maminta angok kalua badan ”. 14
Dalam hukum adat, apabila terjadi perselisihan tidak berhadap-hadapan tapi dicari jalan  keluar  yang  terbaik.  Corak  ini  sangat  kental  karena  hukum  adat  senantiasa
14 Wawancara  dengan  Bapak  Jasmi,  Orangtuo  Desa  Palak  Aneh  Kecamatan  Pariaman  Selatan  Kota Pariaman, Tanggal 19 Desember 2022.
mengutamakan  musyawarah  dan  mufakat  dalam  tiap  hubungan-hubungan yang  ada  pada masyarakat, lazimnya dipimpin oleh kepala desa ataupun tokoh adat masyarakat. 15
Terhadap  perselisihan-perselisihan  yang  terjadi  dalam  perjanjian  salang  pinjam antara pemilik kaum lahan dengan pemilik emas di Desa Palak Aneh biasanya hal tersebut dibawa bermusyawarah, sebagaimana bunyi dalam pepatah adat “Naiak dari janjang nan di bawah, turun dari tanggo nan di ateh, babilang dari aso, mangaji dari alif, kamanakan barajo kamamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nan bana,  bana  badiri  sandirinyo,  nan  manuruik  alua  jo  patuik” yang  mengisyaratkan  bahwa segala sesuatunya harus dimulai dari awal, yang diputuskan dengan jalan musyawarah dan mufakat  agar hasil  yang  diperoleh dapat  dipatuhi  bersama.  Menurut  Bapak  Jasmi  sebagai Orang Tuo Desa Palak Aneh, mengatakan bahwa:
“ Panyalasaian salang pinjam ko diadoan sacaro mufakaik sajo, indak ado sangsi adaik karano iko masalah pribadi nan punyo ameh jo nan punyo tanah. Kapado urang nan mandapek karugian, Kapalo Mudo jo Kapalo Desa indak bisa mamutuihkan sapihak. Jiko  indak  damai  juo,  masarakaik  buliah  manyalasaian  di  pangadilan  atau  sacaro ukum”. 16
Proses penyelesaian salang pinjam terlebih dahulu diawali secara musyawarah dan mufakat yang dilakukan antara kedua belah pihak, untuk mencari tahu mana yang benar dan diluruskan  mana  yang  salah.  Umumnya  musyawarah  dan  mufakat  dari  penyelesaian mengenai  sasih  yang  terjadi  pada  masyarakat  Desa  Palak  Aneh  dapat  dilakukan  yakni, dengan dihitung berapa kali jumlah sasih yang tidak diberi pemilik emas dan dikurangi dari jumlah emas yang dipinjam pemilik kaum lahan atau dilakukan dengan cara pemilik emas membayar jumlah sasih dua kali lipat dipanen selanjutnya kepada pemilik kaum lahan. 17
Namun apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan maka Mamak Kaum yaitu  orang  yang  dituakan  atau  ditinggikan  saranting  dikaum  mereka  ikut  turun  tangan dalam menyelesaikan permasalahan. Dan jika tidak menemukan titik penyelesaiannya juga maka akan dilanjutkan melalui musyawarah dengan pejabat hukum yakni Kapalo Mudo dan Orang Tuo (adat) atau Kepala Desa (umum). Dan apabila tidak terlesaikan juga maka para pihak dapat menyelesaikannya melalui Pengadilan.
15 Sri Hajati et al., Op.Cit., hlm. 52. 16 Wawancara dengan Bapak Jasmi, Orangtuo Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, Tanggal 14 November 2022.
17 Wawancara dengan Bapak Azwir, kepala Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, Tanggal 14 November 2022.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan  yakni perjanjian salang pinjam sawah pusaka tinggi di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota  Pariaman  belum  terlaksana  sebagaimana  mestinya  sesuai  dengan  hukum  adat.  Masih terdapat  pemilik  emas  yang  melalaikan  kewajiban  yang  diatur  dalam  perjanjian  adat  dengan tidak memberikan sasih kepada pemilik lahan. Faktor-faktor dari tidak terlaksananya perjanjian salang pinjam tanah sawah pusaka tinggi di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman disebabkan karena: (1) Kurangnya Komunikasi Para Pihak; (2) Gagal Panen; (3) Tidak Ada Batas Waktu Penebusan. Upaya penyelesaian yang dilakukan, yakni secara musyawarah dan mufakat.

## Daftar Pustaka

## Buku
Hajati, Sri Hajati et al. Buku Ajar Hukum Adat . Cetakan Kedua, Prenamedia Group, Surabaya, 2018.

## Jurnal
Septiani,  Fera. “Pelaksanaan  Perjanjian  Jaminan  Atas  Tanah  Yang  Dibebankan  Gadai  Gantung Dan Gadai  Garap  Di  Desa  Rancaudik  Kecamatan  Tambakdahan  Kabupaten  Subang”. Skripsi Sarjana Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2021.
http://digilib.uinsgd.ac.id/38585/ , diakses pada tanggal 20 Februari 2023.
Izzati, Nurul and M. Jafar, “Wanprestasi Perjanjian Gadai Tanah Sawah Menurut Sistem Hukum Adat (Suatu  Penelitian  di  Kecamatan  Darussalam  Kabupaten  Aceh  Besar)”. JIM  Bidang  Hukum Keperdataan,  Vol  3  No.2,  2019. https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/15654 ,  diakses pada tanggal 19 Februari 2023.
Amir,  Rahma. “Gadai  Tanah  Perspektif  Ekonomi  Islam” .  Jurnal  Muamalah,  Vol  5  No.1,  2015. https://ejorunal.iainpalopo.ac.id/index.php/muamalah/article/view/673 ,  diakses  pada tanggal 11 Juni 2022.
Septiana, Desi. “Pelaksanaan Perjanjian Gadai Tanah Pertanian Menurut Hukum Adat (Studi di Desa Simpang  Agung  Kecamatan  Seputih  Agung  Kabupaten  Lampung  Tengah)”. Skripsi  Sarjana Hukum  Universitas  Lampung,  Lampung,  2016. https://123dok.com/document/7qv6dx0y- pelaksanaan-perjanjian-pertanian-menurut-simpang-keca  matan-seputih-kabupaten.html , diakses pada tanggal 20 Februari 2023.
Faniyah,Iyah and Della Monita. ”Pelaksanaaan Dan Berakhirnya Gadai Tanah Harta Pusako Tinggi Masyarakat  Adat  Minangkabau”. Jurnal  Sakato  Ekasakti  Law  Review,  Vol  1  No.1,  2022. https://ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/JSELR/article/view/542 , diakses pada tanggal 12 Juni 2022.