## Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017
Antonius Philipus Kurniawan Gheta Universitas Nusa Nipa Maumere Flores

## Abstract
This study aims to calculate the level of contribution,  to analyze the growth rate oflocal tax revenues on the indigenous revenue of Sikka Regency from 2013 to 2017 and To know the extent of the tax acceptance rates S ikka Regency period 2018 until 2022. . The research methods used in this study are descriptive research methods with a  quantitative  approach  to  getting  a clearer and  more  detailed picture of a state based on the data or information that has been obtained. The results of the research obtained by the average regional tax contribution to the original revenue of S ikka Regency from 2013-2017 (5 years) by 14.27%. These results  indicate that the  level of regional tax contributions to  the  indigenous revenue of S ikka regency from  2013-2017  in  the  criteria  of  less  co  ntributing  to  the  local  revenue.    The average  rate  of  growth  in  S  ikka  District  tax  is  2013-2017,  which  amounted  to 16.2%. This shows that the local tax growth of S ikka Regency is included in the less  successful  criteria.  The  results  of  the  projected  calculation  of  regional  tax revenues  for  the  next  five  years, 2018-2022  are  expected  to continue to increase annually.  In  2018  predictions  of  S  ikka  district  tax  revenues  amounted  to  Rp 15,960,932,070.345. In 2019 the prediction of local tax revenues amounted to Rp 17,514,147,581.89  and  in  2020  the  predicted  regional  tax  revenue  of  Rp 19,067,363,093.435.  The  regional  tax  prediction  of  S  ikka  Regency  in  2021 amounted  to  Rp  20,620,578,604.98,  while  in  2022  the  regional  tax  revenues  of Sikka Regency were predicted Rp22,173,794,116.525
Keywords: regional tax contributions, local indigenous revenue

## 1. Pendahuluan
Realisasi  pelaksanaan  otonomi  daerah  memerlukan  sumber-sumber penerimaan  daerah    yang  diharapkan  dan  diupayakan  dapat  menjadi  penyangga utama  dalam  membiayai  kegiatan  pembangunan  di daerah.  Menurut  S iregar (2015:31) pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang diperoleh    daerah    dari    sumber-sumber    di    wilayahnya    sendiri    yang    diambil berdasarkan  Peraturan  Daerah.    Berdasarkan  U  ndang-Undang  Nomor  23    tahun
Corresponding Author Nama : Antonius  Philipus Kurniawan  Gheta Email : antonius.philipus@gmail.com Phone: +6281339507070 .
2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  terdapat  empat  komponen  penerimaan pendapatan  asli  daerah.  Komponen–komponen  tersebut  antara  lain  pajak  daerah, retribusi daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain pendapatan asli daerah yang disahkan.
Salah  satu  unsur  pendapatan  asli  daera h  adalah  pajak  daerah.  Menurut Mardiasmo (Kamagi, dkk, 2016), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh  orang  pribadi  atau badan  kepada  daerah  tanpa  imbalan  langsung  yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,  yang  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaran  daerah  dan pembangunan daerah.  Pajak daerah merupakan  salah satu komponen pendapatan asli  daerah  yang  memiliki  prospek  yang  sangat  baik  untuk  dikembangkan.  Oleh karena  itu,  potensi  pajak  daerah  harus  dikelola  secara  secara  baik  dalam  rangka optimalisasi  dan  usaha  meningkatkan  kontribusinya  sebagai  sumber  pendapatan bagi daerah.
Terdapat  beberapa   jenis  Pajak    daerah   yang  dipungut  dikabubaten  Sikka. Berdasarkan PERDA No. 10 tahun 2011, terdapat delapan jenis pajak daerah yang terdiri dari pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan,  pajak  reklame,  pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, dan pajak air tanah. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaa n di atur dalam  PERDA  No.  8  tahun  2012.  Sedangkan  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan bangunan di atur dalam PERDA  No.  2  tahun 2011.  Jadi,  pajak  daerah  yang dipungut  di  Kabupaten  S  ikka  secara  keseluruhan  berjumlah  sepuluh  jenis  pajak daerah. Berikut merupakan data target dan realisasi pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka dari tahun 2013-2017 dapat di lihat tabel di  bawah ini.
Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sikka Terhitung dari tahun 2013 – 2017
Tahun Pajak Daerah Target (Rp Realisasi % 2013 7.430.885.000.00 8.526.091.731.00 114,74 2014 10.021.068.075.00 9.511.660.055.55 94,92 2015 12.448.409.695.00 11.608.213.126.00 93,25 2016 19.469.721.617.00 11.624.926.899.00 59,71 2017 30.445.189.100.00 15.235.535.867.00 50,04
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka
Berdasarkan tabel 1 dapat di lihat bahwa presentase pajak daerah dari tahun ke  tahun    mengalami  penurunan.    Presentase  pajak  daerah  tertinggi  pada    tahun 2013  sebesaar  114,74%  dan  presentase  terendahnya  pada  tahun  2017  yakni sebesar 50,04%.
Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka
terhitung dari tahun 2013-2017 Tahun Pendapatan Asli Daerah Target (Rp) Realisasi % 2013 47.340.132.736.00 50.257.084.172.90 106,16 2014 62.461.378.889.00 78.356.674.459.86 125,45 2015 78.754.102.822.00 78.096.258.303..50 99,16 2016 98.858.138.792.00 80.269.749.570.99 81,20 2017 142.894.813.580.00 118.176.975.236.17 82.70
Sumber : Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka
Berdasarkan  tabel  2  diatas  dapat  dilihat  bahwa  presentase  penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten S ikka selama dua tahun yakni tahun 2013 dan 2014  selalu  melampaui target  yang  di tetapkan,  yakni  sebesar  106,16%  dan 125,45%. Namun, dalam 3 tahun terakhir, yakni dari tahun 2015, 2016, dan 2017 presentase  penerimaan  P AD  belum  memenuhi  target  yang  telah  ditetapkan.
Realisasi  Penerimaan  P AD  tahun  2015  sebesar  99,16%,  tahun  2016  sebesar 81,20% dan 82,70% pada tahun 2017.
Dari data yang ditampilkan dari kedua tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah   Daerah   (Badan   Pendapatan   Daerah   Kabupaten   Sikka)   belum maksimal dalam melakukan pemungutan pajak daerah, terutama dari tahun 2015 hingga  2017  yang  realisasinya  belum  mencapai  target.  Hal  ini,  tentu  berdampak pula pada  realisasi PAD kabupaten S ikka   yang   mengalami penurunan selama tahun 2015-2017. Adapun kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  S  ikka  seperti  masalah  kualitas  sumber  daya  manusia  baik  pemungut pajak   maupun   wajib   pajak.   Selain   itu,   dikare nakan   minimnya   kesadaran masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pajak daerah.
Berdasarkan  uraian  di atas  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan  judul “Analisis  Kontibusi  Pajak  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten S ikka Tahun 2013-2017” .

## 2. Tinjauan Pustaka

## Pendapatan Daerah
Menurut pasal 285 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  pendapatan  daerah  adalah  semua  hak  daerah  yang  diakui  sebagai pengurang    nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun    anggaran    yang bersangkutan. Pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui  sektor    ini  dapat  dilihat  sejauh    mana  suatu  daerah  dapat    menjalankan kegiatan  pemerintahan  dan  pembangunan  yang  menjadi  unsur  rumah  tangganya. Untuk meningkatkan jumlah pendapatan daerah pemerintah daerah harus mampu menggali  sumber–sumber  daya    yang    mampu    memberikan  kontribusi  terhadap pendapatan daerah.
Menurut  pasal  285  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah sumber–sumber pendapatan daerah terdiri atas  :
1. Pendapatan Asli Daerah ( PAD )
Pendapatan  asli  daerah  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang dipungut  berdasarkan  peraturan    daerah    yang  berlaku    sesuai  dengan
perun- dang–undangan yang berlaku.
2. Pendapatan Transfer yang terdiri atas :
a) Transfer Pemerintah P usat yang meliputi :
1)  Dana Perimbangan
Dana  perimbangan    merupakan  sumber  pendapatan  daerah    yang berasal dari  AP BN   untuk   mendukung  pelaksanaan  kewenangan pemerintah  Daerah  dalam  mencapai  tujuan  pemberian  otonomi kepada  daerah,  yaituterutama    peningkatan    pelayanan    dan kesejahteraan   masyarakat  yan g semakin baik. Dana perimbangan terdiri atas: Dana alokasi umum, Dana alokasi khusus dan Dana bagi hasil.
2)  Dana Otonomi Khusus
Dana  otonomi  khusus  adalah  dana    yang  dialokasikan  pemerintah pusat kepada daerah  yang  memiliki otonomi khusus sesuai denga n ketentuan undang– undang mengenai otonomi khusus.
3)  Dana Keistimewaan
Dana      keistimewaan  adalah      dana      yang  dialokasikan  oleh pemerintah  pusat  kepada  daerah   istimewa  sesuai  dengan  ketentuan undang–undang mengenai keistimewaan.
4)  Dana Desa
Dana  desa  adalah  da  na    yang  dialokasikan  oleh  pemerintah  pusat untuk  mendanai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan desa sesuai ketentuan undang – undang mengenai desa.
b) Transfer Antar Daerah yang meliputi :
1)  Pendapatan Bagi Hasil
Pendapatan  bagi  hasil  merupakan  dana    yang  dialokasikan  kepada daerah  lain  berdasarkan  angka  persentase  tertentu  sesuai  dengan peraturan perundang–undangan.

## 2)  Bantuan Keuangan
Bantuan  keuangan  adalah  dana  yang  diberikan  oleh  suatu  daerah kepada daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah  maupun untuk tujuan tertentu.
3. Lain–lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain- lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer,  yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain – lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## Pendapatan Asli Daerah
Menurut   Undang- undang   No.   33   tahun   2004   tentang   Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  P  usat  dan  Pemerintahan  Daerah,  Pendapatan  Asli Daerah  (  PAD  )  adalah  penerimaan  yang  diperoleh  dari  sumber  –  sumber  dalam wilayahnya  sendiri  yang  di  pungut      berdasarkan  Peraturan  Daerah  yang  sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Pendapatan  Asli  Daerah    menurut    Anggoro    (2017:18)  adalah  pendapatan yang  diperoleh  pemerintah  daerah  atas  pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan  dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
Menurut  Warsito  dalam  Putra  (2018:150),  Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.
Dari beberapa pengertian diatas  dapat disimpulkan bahwa, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan  dikelola  sendiri  oleh  pemerintah  daerah  yang  bertujuan  untuk    memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali sumber pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. S umber pendapatan asli daerah  terdiri  dari      Pajak  daerah,  Retribusi  daerah,    hasil  pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan, lain- lain PAD yang sah.

## Sumber Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  asli  daerah  sangat  diharapkan    menjadi  sumber    utama  dalam melaksanakan  otonomi  daerah  yang  mandiri,    nyata  dan  bertanggungjawab  serta meningkatan upaya pemberdayaan masyarakat unt uk  mendorong pembangunan daerah.
Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, komponen pendapatan asli daerah terdiri atas :
1. Pajak Daerah
Pajak  daerah  yang  selanjutnya  disebut  pajak  adalah  kontribusi  wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa  berdasarkan  undang–undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan secara langsung dengan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah
Retribusi  daerah  yang  selanjutnya    disebut    retribus  i adalah  pungutan daerah atas  jasa  atau  perizinan  tertentu  yang  khususnya  disediakan dan    atau  diberikan  oleh  pemerintah  untuk  kepentingan  orang  pribadi atau badan.
3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
Jenis–jenis hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba  atas  penyertaan    modal  baik    perusahaan    milik    negara   maupun perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain–lain pendapatan asli daerah yang sah
Lain – lain P AD yang sah terdiri atas hasil penjualan aset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk  lain sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa oleh daerah.

## Pengertian Pajak Daerah
Pajak  Daerah  menurut  Undang-  undang  No.  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  pengertian  Pajak  Daerah,  yang  selanjutnya  disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan    yang    bersifat    memaksa    berdasarkan    undang-  undang,    dengan    tidak mendapatkan    imbalan  secara    langsung  dan  digunakan  untuk    keperluan  daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Siahaan dalam Putra (2018:171) mengemukakan bahwa pajak daerah adalah pajak  yang  ditetapkan  oleh  pe  merintah daerah  dengan  peraturan  daerah  (perda), yang  wewenang  pungutannya  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  dan  hasilnya digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah  daerah  dalam  pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan didaerah
Mardiasmo dalam Putra (2018:171), menyatakan pajak daerah adalah iuran wajib yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau  badan  kepada  daerah  tanpa  imbalan langsung   yang   seimbang,   yang   dapat   dilaksanakan   berdasarkan   peraturan perundang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.
Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa, pajak daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan sesuai dengan peraturan yang  berlaku  untuk   melaksanakan  penyele nggaraan  pemerintahan daerah dan pembangunan daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

## Ciri-ciri Pajak Daerah
Menurut Putra (2018:179) ciri-ciri pajak daerah sebagai berikut:
1. Dipungut oleh pemda berdasarkan kekuatan peraturan perundang– undangan.
2. Pajak daerah hanya dipungut diwilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Dapat  dipaksakan,  yakni apabila  wajib  pajak  tidak  memenuhi kewajiban pembayaran  pajak  daerah,  yang  bersangkutan  dapat  dipaksakan,  yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana dan denda ).
4. Tidak  terdapat  hubungan  langsung  antara  pemungutan  pajak  daerah dengan imbalan atau balas jasa secara perseorangan.
5. Hasil  penerimaan  pajak  daerah  disetor  ke  kas  daerah  untuk  membiayai kegiatan pemerintahan daerah.

## Fungsi Pajak Daerah
Menurut  Warsito  (P utra:2018:175)  fungsi pajak  daerah  dapat dibedakan menjadi dua fungsi utama yaitu sebagai berikut:
1. Fungsi Penerimaan ( Budgetair)
Fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah.  Fungsi    ini  disebut  dengan    fungsi Budgetair yang  secara sederhana  dapat  diartikan  sebagai  suatu  alat  pemerintah  daerah  untuk dapat  menghimpun  dana  dari  masyarakat  yang  diperuntukan  pada berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah.
2. Fungsi Pengaturan (Regulerend)
Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur atau regulerend.
Dalam  hal    ini  pajak    daerah  dapat  dipergunakan    oleh    pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan–tujuan tertentu. Dalam hal ini pengenaan pajak  daerah  dapat  dilakukan  untuk  memengaruhi tingkat  konsumsi dari barang dan jasa tertentu.

## Prinsip–prinsip Pajak Daerah
Suatu  pajak  daerah  harus  memenuhi  beberapa  prinsip  umum,  sehingga pemungutannya   dapat   dilaksanakan   dengan   efektif   dan   efisien.   Berikut merupakan beberapa prinsip pajak daerah (P utra, 2018:177), antara lain sebagai berikut :
1. Prinsip Keadilan ( equity)
Dalam  prinsip  ini  ditekankan  pentingnya  keseimbangan  berdasarkan kemampuan        masing-  masing        subyek        pajak        daerah.        Yang dimaksud keseimbangan  atas  kemampuan  subyek  pajak  adalah  dalam pemungutan pajak  tidak  ada diskriminasi diantara  sesama  wajib  pajak yang    memiliki  kemampuan  sama.  Pemungutan  pajak  yang  dilakukan terhadap  semua  subyek  pajak  harus  sesuai  dengan  batas  kemampuan masing- masing, sehingga setiap masyarakat yang dengan kemampuan yang  sama  dikenai  pajak    yang  sama  dan  masyarakat  yang  memiliki kemampuan yang berbeda memberikan kontribusi yang berbeda sesuai
dengan kemampuannya masing- masing.
2. Prinsip Kepastian (certainty)
Dalam  prinsip  ini  ditekankan  pentingnya  kepastian,  baik  aparatur pemungut pajak maupun wajib pajak. Kepastian dibidang pajak daerah antara  lain  mencakup  dasar  hukum  yang  mengaturnya;  kepastian mengenai  subyek,  obyek,    tarif    dan  dasar  pengenaannya;    serta kepastian  mengenai tata cara pemungutannya. Adanya kepastian yang menjamin  setiap  orang  untuk  tidak  ragu-ragu  dalam  menjalankan kewajiban  membayar  pajak  daerah,  karena  segala  sesuatunya  diatur secara jelas.
3. Prinsip Kemudahan (convenience)
Pentingnya  saat  dan  waktu  yang  tepat  bagi  wajib  pajak  daerah  dalam memenuhi    kewajibannya.    Pemungutan    pajak    daerah    sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan. Dalam hal ini negara tidak  mungkin melakukan pemungutan pajak daerah jika masyarakat  tidak  mempunyai    kekuatan      untuk      membayarnya. Bahkan    daerah    seharusnya  memberikan  kesempatan  terlebih  dahulu kepada  masyarakat  untuk  memperoleh  peningkatan  pendapatan,  dan setelah itu mereka layak memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah.
4. Prinsip Efisiensi (efficiency)
Efisiensi  menjadi  sangat  penting  dalam  pemungutan  pajak    dapat diartikan  sebagai  biaya  yang  dikeluarkan  dalam  melaksanakan pemungutan  pajak  tidak  boleh    lebih  besar  dari  jumlah  pajak    yang dipungutnya.    Dalam  prinsip    ini  terkandung  pengertian  bahwa pemungutan  pajak  yang  sebesar-besarnya  dan  biaya  yang  sebesar- besarnya.

## Unsur-unsur Pajak Daerah
Menurut Putra  (2018:178)  unsur-unsur pajak  daerah  antara  lain  sebagai berikut :
1. Subjek Pajak Daerah
Subjek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan  perundang  –  undangan  perpajakan ditentukan  untuk  melakukan kewajiban  untuk  membayar  atau  terlibat  dalam      pemungutan  pajak  atau pemotong pajak tertentu, misalnya pegawai, pengusaha, dan perusahaan. 2. Objek Pajak Daerah
Objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenakan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang berlaku. Misalnya seperti hotel, restoran, kendaraan bermotor dan lain sebagainya.
3. Tarif Pajak Daerah
Tarif pajak daerah adalah besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan kepemilikan  terhadap  obyek  pajak. Besarnya  tarif definitif untuk  pajak  daerah ditetapkan dengan  Peraturan  Daerah,  namun  nilainya tidak boleh lebih dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam Undang – Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## Pendekatan Sistem Pe mungutan Pajak Daerah
Menurut  P utra  (2018:193),  terdapat  dua  pendekatan  sistem pemungutan pajak daerah, yaitu:
1. Self Assessment
Self assessment adalah proses administrasi perpajakan daerah di mana wajib pajak diberi kesempatan untuk melakukan perhitungan sendiri terhadap obyek pajak   daerah   yang   menjadi   kewajibannya   dan   langsung   melakukan penyetoran dengan S urat Setoran Pajak  Daerah (SSPD) sert a melampirkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SP TPD).
2. Official Assessment
Official  assessment adalah  proses  administrasi  perpajakan  daerah  di  mana wajib pajak  daerah harus  menyerahkan Surat Pemberihauan Pajak  Daerah (SPTPD)  sebagai  bahan  proses  penetapan  pajak  daerah  terutang  dan  wajib pajak diberi S urat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

## Jenis – jenis Pajak Daerah
Jenis-jenis pajak daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 dibagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:
1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
a.  Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan kendaraan ermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan  oleh  peralatan  teknik  berupa  motor  atau  peralatan  lainnya  yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alatalat berat dan alat- alat  besar  yang  dalam  operasinya  menggunakan  roda  dan    motor  dan    tidak melekat secara permanen  serta kendaraan bermotor yang dioper asikan di air. b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan  bermotor  sebagai  akibat  perjanjian    dua  pihak    atau  perbuatan sepihak  atau  keadaan  yang  terjadi  karena  jual  beli,  tukar  menuka  r,  hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
c.  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak  bahan  bakar  kendaraan  bermotor  adalah  pajak atas  penggunaan  bahan bakar  kendaraan  bermotor.    Sedangkan  bahan  bakar  kendaraan  bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
d. Pajak Air Permukaan
Pajak air p ermukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.  Sedangkan  air  permukaan  adalah  semua  air  yang  terdapat  pada permukaan tanah,  tidak  termasuk air laut, baik  yang berada di laut maupun di darat.
e.  Pajak Rokok
Pajak  rokok  adalah    pungutan    atas    cukai    rokok      yang    dipungut    oleh
Pemerintah.
2. Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas:
a.  Pajak Hotel
Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan hotel  adalah    fasilitas  penyedia  jasa  penginapan/peristirahatan  termasuk  jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga hotel, losmen, gubuk  pariwisata,   wisma  pariwisata,  pesanggrahan,    rumah  penginapan  dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
b. Pajak Restoran
Pajak  restoran  adalah  pajak  atas  pelayanan  yang  disediakan  oleh  restoran. Sedangkan  restoran  adalah  fasilitas  penyedia  makanan  dan/atau  minuman dengan dipungut bayaran,  yang  menc akup  juga rumah  makan,  kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
c.  Pajak hiburan
Pajak    hiburan    adalah    pajak    atas    penyelenggaraan    hiburan.    Sedangkan hiburan  adalah  semua  jenis  tontonan,  pertunjukan,  permainan,  dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
d. Pajak Reklame
Pajak  reklame  adalah  pajak  atas  penyelenggaraan  reklame.      Sedangkan reklame  adalah  benda,  alat,  perbuatan,  atau  media  yang  bentuk  dan  corak ragamnya    dirancana    untuk    tujuan    komersial    memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang,  jasa,  orang,   atau  badan,    yang   dapat  dilihat,  dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
e.  Pajak Penerangan Jalan
Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
f.  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan  adalah  pajak  atas  kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau  permukaan  bumi  untuk  dimanfaatkan.  Sedangkan  mineral  bukan logam  dan  batuan  adalah  mineral  bukan  logam  dan  batuan  sebagaimana dimaksud  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  mineral  dan batubara.
g.  Pajak Parkir
Pajak  parkir  adalah  pajak  atas  penyelenggaraan  tempat  parkir  di  luar  badan jalan,  baik    yang  disediakan  berkaitan  dengan  pokok    usaha  maupun  yang disediakan  sebagai  suatu  usaha,  termasuk  penyediaan  tempat  penitipan kendaraan bermotor.
h.  Pajak Air Tanah
Pajak    air  tanah  adalah  pajak    atas  pengambilan  dan/atau  pemanfaatan  air tanah. Sedangkan air tanah adalah air  yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
i.   Pajak Sarang Burung Walet
Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Sedangkan burung walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
j.  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan adalah  pajak atas  bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi  atau  Badan,  kecuali  kawasan  yang  digunakan  untuk  kegiatan  usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

## Kerangka Pemikiran
Keuangan  daerah  pada  dasarnya    meliputi  penerimaan      dan      pengeluaran pemerintah  daerah.  Dalam  hal  penerimaan  daerah  terdapat  pendapatan  asli
daerah  yang  dipengaruhi  oleh  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah.
Dalam penelitian  ini,  peneliti bermaksud  menganalisis  laju pertumbuhan pajak daerah serta menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli  daerah  Kabupaten  S  ikka  tahun  2013  sampai  dengan  tahun  2017. Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  merupakan  hal  yang  sangat  penting  karena dapat dijadikan sebagai pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya serta dapat digunakan dalam pembangunan daerah.
Penelitian  variabel  pajak  daerah  dan  pendapatan  asli  daerah  mengacu  pada penelitian  Mulyana  Utami,  dkk  (2018).    Penelitian  ini  menggunakan  data laporan target dan  realisasi pendapatan asli daerah K abupaten S ikka tahun 2013-2017.
Berdasarkan    uarian  diatas,    maka  kerangka  pemikiran  dapat  digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1. Kerangka Berpikir

## 3. Metode Penelitian

## Rancangan Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan gambaran lebih jelas dan terperinci mengenai suatu keadaan berdasarkan data atau informasi yang telah didapatkan.

## Sampel
Sampel adalah  bagian  dari jumlah  dan  karakteristik  yang  dimiliki oleh populasi  yang  akan  diteliti.  Bila  populasi  besar,  peneliti  tidak  mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga  dan  waktu,  maka  peneliti  dapat  menggunakan  sampel  yang  diambil  dari populasi  itu.  Untuk  itu  sampel  yang  diambil  dari  populasi  harus  betu-betul representatif (Sugiyono, 2010 : 81). Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah laporan  target  dan  realisasi  pajak  daerah  Kabupaten  S  ikka  periode  tahun  2013 hingga 2017.

## Teknik Pengumpulan Data
Menurut S ugiyono (2010:137), pengertian pengumpulan data adalah proses, cara,  perbuatan  mengumpulkan,  atau  menghimpun  data.  Adapun  teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :
1. Wawancara
Wawancara    merupakan  komunikasi  dua    arah    untuk    mendapatkan  data  dari informan. Kegiatan wawancara dilakukan oleh peneliti dengan pegawai dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten S ikka.
2. Dokumentasi
Dokumentasi  merupakan  pengumpulan  data  yang  dibutuhkan  dengan mengumpulkan langsung dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten S ikka. 3. Studi Kepustakaan
Studi  Kepustakaan  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  mengumpulkan  informasi yang  berkaitan  dengan  topik    penelitian  ini  seperti  buku,    jurnal,  skripsi  dan sumber-sumber lainnya

## Analisis Data
Analisis      Kontribusi      menurut      Halim      dalam      Syafitri      (2016),      analisis kontribusi yaitu suatu anaslisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan terhadap anggaran. Penggunaan analisis ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi terhadap PAD.
Realisasi Pajak Daerah Analisis Kontribusi = Realisasi Penerimaan PAD
× 100% Tabel 3 Kriteria Kontribusi Presentase Kontribusi Krite ria ≥ 50% Sangat baik 40% – 50% Baik 30% – 40% Sedang 20% – 30% Cukup 10% – 20% Kurang ≤10% Sangat kurang
Sumber : Halim dalam Syafitri (2016)

## Analisis Laju Pertumbuhan
Menurut    Halim    dalam    Syafitri    (2016),    laju    pertumbuhan    pajak    daerah merupakan  selisih  realisasi  penerimaan  pajak  daerah  pada  tahun  tertentu  dengan realisasi  penerimaan  pajak  daerah  tahun  sebelumnya  dibagi dengan  realisasi penerimaan  pajak  daerah  pada  tahun  sebelumnya.  Untuk  menghitung  laju pertumbuhan pajak daerah digunakan rumus sebagai berikut:
Keterangan:
Gx      : Pertumbuhan pajak daerah per tahun
Xt       : Realisasi pajak daerah tahun tertentu
X(t-1) : Realisasi penerimaan pajak daerah tahun sebelumnya
Tabel 4. Kriteria Laju Pertumbuhan Presentase Krite ria 85 – 100% Sangat berhasil 70 – 85% Berhasil 55 – 70% Cukup berhasil 30 – 50% Kurang berhasil ≤30 % Tidak berhasil

## Analisis Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah
Untuk  menghitung besarnya  prediksi/proyeksi penerimaan  pajak daerah terhadap pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  S  ikka  periode  tahun  2018    sampai  dengan tahun 2022,  dilakukan dengan  metode peramalan Trend  Least  Squere (Dewi : 2010) . Dapat dirumuskan sebagai berikut :
Y = a + bx
Keterangan :
Y      = nilai yang diproyeksikan
X      = interval waktu
a       = konstanta
b       = gradien atau koefisien arah garis
Nilai a dan b dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut
a = Σ Y n dan   b = Σ  XY Σ  X 2
Keterangan :
Σ Y     = jumlah penerimaan pajak
n         = jumlah data
Σ XY  = jumlah penerimaan pajak dikalikan interval waktu Σ X 2      = jumlah interval waktu yang dikuadratkan
Presentase Kontribusi Krite ria ≥ 50% Sangat baik 40% – 50% Baik 30% – 40% Sedang 20% – 30% Cukup 10% – 20% Kurang
≤10%
Sangat kurang
4. Hasil dan Pe mbahasan
4.1 Hasil
Analisis   Kontribusi  Pajak   Daerah   Terhadap  Pendapatan   Asli  Daerah Kabupate n Sikka Tahun 2013-2017
Pajak  daerah  mempunyai  peranan  penting  dalam  penerimaan  pendapatan  asli daerah.    Hal    ini    disebabkan    karena    pajak    daerah    merupakan    bagian    dari pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  S  ikka  dari  tahun  2013-2017  dapat dihitung  dengan  rumus  analisis  kontribusi.  Analisis  ini  digunakan  untuk mengetahui  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  pendapata n  asli  daerah  yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Analisis  Kontribusi = Realisasi Pajak Daerah Realisasi Penerimaan PAD × 100%
Setelah  menganalisis  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah, langkah  berikutnya  yaitu  menentukan  kriterianya  berdasarkan  hasil  perhitungan tersebut.    Berikut  merupakan  tabel  kriteria  kontribusi  pajak    daerah  terhadap pendapatan asli daerah.
Tabel  5. Kriteria Kontribusi

## Sumber : Halim dalam Syafitri (2016)
Berikut        merupakan      perhitungan        kontribusi      pajak        daerah        terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka dari tahun 2013-2017.

## 1)  Tahun 2013
Analisis Kontribusi = 8.526.092.732.00 50.257.084.172.90 × 100%
2)  Tahun 2014
= 16,96 %
9.511.660.055.55 Analisis Kontribusi  = 78.356.674.459.86 × 100%
= 12,14 %
3)  Tahun 2015
Analisis Kontribusi  = 11.608.213.126.00 78.096.258.303. .50 × 100% 4)  Tahun 2016 = 14,86 %
11.624.926.899.00 Analisis Kontribusi = 80.269.749.570.99 × 100% 5)  Tahun 2017 = 14,48 %
15.235.535.867.00 Analisis Kontribusi = 118.176.975.236.17 × 100%
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diatas,  hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 6. Kontribusi pajak daerah Kabupaten Sikka tahun 2013-2017
Tahun Realisasi Pajak Daerah Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kontribusi Krite ria 2013 8.526.091.731.00 50.257.084.172.90 16,96 % Kurang 2014 9.511.660.055.55 78.356.674.459.86 12,14 % Kurang 2015 11.608.213.126.00  78.096.258.303..50 14,86 % Kurang 2016 11.624.926.899.00  80.269.749.570.99 14,48 % Kurang 2017 15.235.535.867.00  118.176.975.236.17 12,89 % Kurang Rata-Rata 14,27% Kurang Sumber: Data sekunder diolah
Kontribusi  pajak  daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah  tahun  2013  sebesar 16,96%. Pada tahun 2014 kontribusinya sebesar 12,14%, turun sebesar 4,82% dari tahun 2013. Kontribusi pajak daerah pada tahun 2015 sebesar 14,86% naik 2,72% dari  tahun  sebelumnya.    Sedangkan,  tahun  2016    kontribusinya  sebesar  14,48% turun sebesar 0,38% dari tahun sebelumnya. Kontribusi pajak daerah pada tahun 2017 sebesar 12,89%, mengalami penurunan 1,59%
Rata-rata   kontribusi   pajak   daerah   terhadap   pendapatan   asli   daerah Kabupaten  Sikka  dari  tahun  2013-2017  (5  tahun)      sebesar  14,27%.  Kontribusi terkecil  terjadi pada  tahun  2014  yaitu  sebesar  12,14%,  sedangkan  kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 16,96%. Dengan demikian hasil ini menunjukan bahwa, pajak daerah selama lima tahun terakhir kurang berkontribusi terhadap  pendaptan  asli  daerah  Kabupaten  Sikka.  Guna    lebih    jelasnya,    besar persentase  kontribusi pajak  daerah  terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka pada tahun 2013  hingga  tahun 2017 dapat dilihat dalam diagram berikut:

## Gambar 2. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Sikka
Menurut    Halim    dalam    Syafitri    (2016),    laju    pertumbuhan    pajak    daerah merupakan selisih  realisasi penerimaan pajak  daerah pada  tahun tertentu dengan realisasi  penerimaan  pajak   daerah  tahun  sebelumnya  dibagi  dengan  realisasi penerimaan  pajak  daerah  pada  tahun  sebelumnya.  Untuk  menghitung  laju pertumbuhan pajak daerah digunakan rumus sebagai berikut:
Keterangan:
Gx      : Pertumbuhan pajak daerah per tahu Xt       : Realisasi pajak daerah tahun tertentu X(t-1) : Realisasi penerimaan pajak daerah tahun sebelumnya
Setelah  menganalisis  laju  pertumbuhan  pajak  daerah,  langkah  berikutnya yaitu menentukan  kriterianya  berdasarkan  hasil  perhitungan  tersebut.  Berikut merupakan tabel kriteria laju pertumbuhan pajak daerah.
Tabel 7 kriteria laju pertumbuhan Presentase Krite ria 85 – 100% Sangat berhasil 70 – 85% Berhasil 55 – 70% Cukup berhasil 30 – 50% Kurang berhasil ≤30 % Tidak berhasil
Sumber : Halim dalam Syafitri, 2016
Berikut  merupakan  perhitungan  analisis   laju  pertumbuhan  pajak  daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka tahun 2013-2017.
1)  Tahun 2014
9.511.660.055.55 − 8.526.091.731.00
�� 𝑥   = 2)  Tahun 2015 8.526.091.731.00 �� 𝑥   = 11,56 % �� 100% �� 𝑥   = 11.608.213.126.00 − 9.511.660.055.55 9.511.660.055.55
�� 100%
�� 𝑥   = 22,04 %
3)  Tahun 2016
11.624.926.899.00 − 11.608.213.126.00 �� 𝑥   =
11.608.213.126.00 �� 100%
�� 𝑥   = 0,14 %
4)  Tahun 2017
15.235.535.867.00 − 11.624.926.899.00 �� 𝑥   = 11.624.926.899.00
�� 100%
Gx= 31,06 %
Berdasarkan  perhitungan  yang  telah  dilakukan  diatas,  hasilnya  dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 8 Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten S ikka Tahun 2013-2017
Tahun Realisasi Pajak Daerah Pertumbuhan Krite ria 2013 8.526.091.731.00 - - 2014 9.511.660.055.55 11,56 % Tidak berhasil 2015 11.608.213.126.00 22,04 % Tidak berhasil 2016 11.624.926.899.00 0,14 % Tidak berhasil 2017 15.235.535.867.00 31,06 % Kurang berhasil Rata-Rata 16,2% Tidak berhasil Sumber: Data sekunder diolah
Pertumbuhan  pajak  daerah  Kabupaten  S ikka  tahun  2014  yaitu  sebesar 11,56%. Pada  tahun  2015  pertumbuhannya  sebesar  22,04%,  mengalami  kenaikan  yang cukup signifikan yaitu sebesar 10,48%. Namun, pada tahun 2016 pertumbuhannya hanya sebesar 0,14% atau menurun drastis sebesar 21,9% dari tahun   2015.   Tetapi, pajak   daerah   pada   tahun   2017   kemb ali   mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi  yaitu  sebesar  31,06%,    naik  30,92%  dari  tahun  sebelumnya.      Rata-rata pertumbuhan  pajak   daerah  Kabupaten  S ikka  dalam beberapa tahun terakhir sebesar 16,2 %. Hal ini berarti pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Sikka  masuk pada  kriteria  tidak    berhasil.Berikut    merupakan  grafik  yang  menunjukan  laju pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Sikka tahun 2013 -2017
Gambar 3. Analisis P royeksi Tren Pajak Daerah
Kecenderungan penerimaan Pajak daerah di tahun-tahun mendatang dapat dilihat dengan menggunakan metode estimasi yang salah ssatunya adalah metode kuadrat terkecil ( least square ) dengan rumus :
Y = a + bx
Keterangan : Y       = nilai yang diproyeksikan
X       = interval waktu
a        = konstanta
b        = gradien atau koefisien arah garis
Nilai a dan b dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
a = Σ Y 𝑛 dan   b = Σ  XY Σ  X 2
Keterangan :
Σ Y    = jumlah penerimaan pajak
n         = jumlah data
Σ XY  = jumlah penerimaan pajak dikalikan interval waktu
Σ X 2 = jumlah interval waktu yang dikuadratkan
Tabel 9 Perhitungan Penerimaan Pajak Daerah Tahun X Y XY �� 𝟐 2013 -2 8.526.091.731.00 - 17.052.183.462 4 2014 -1 9.511.660.055,55 - 9.511.660.055,55 1 2015 0 11.608.213.126.00 0 0 2016 1 11.624.926.899.00 11.624.926.899 1 2017 2 15.235.535.867.00 30.471.071.734 4 Jumlah 0 56.506.427.678,55 15.532.155.115,45 10
Dari tabel diatas kemudian dicari nilai dari persamaan Y = a + bX.
1)  Mengitung nilai a
a = Σ   Y 𝑛 a = 56 . 506 . 427 . 678 , 55
5
a  = 11.301.285.535,71
2)  Menghitung nilai b
b = Σ   XY Σ  X 2 b = 15 . 532 . 155 . 115 , 45 10 b = 1.553.215.511,545
Jadi, Y = 11.301.285.535,71 + 1.553.215.511,545 (X). Selanjutnya, dengan mengganti nilai X diperoleh nilai trendnya sebagai berikut :
1)  Tahun 2018
Y  =  11.301.285.535,71 + 1.553.215.511,545 (X) =  11.301.285.535,71 + 1.553.215.511,545 (3)
=  15.960.932.070,345
2)  Tahun 2019
Y  =  11.301.285.535,71 + 1.553.215.511,545 (X) =  11.301.285.535,71 + 1.553.215.511,545 (4)
=  17.514.147.581,89
3)  Tahun 2020
Y  =  11.301.285.535,71 + 1.553.215.511,545 (X)
=  11.301.285.535,71 + 1.553.215.511,545 (5)
=  19.067.363.093,435
4)  Tahun 2021
Y  =  11.301.285.535,71 + 1.553.215.511,545 (X) =  11.301.285.535,71 + 1.553.215.511,545 (6)
=  20.620.578.604,98
5)  Tahun 2022
Y  =  11.301.285.535,71 + 1.553.215.511,545 (X)
=  11.301.285.535,71 + 1.553.215.511,545 (7) =  22.173.794.116,525
Hasil perhitungan analisis Tren Pajak Daerah Kabupaten S ikka tahun 2018 -2022 dapat dilihat di Tabel 10 berikut.
Tabel 10. Hasil Perhitungan Analisis Tren Proyeksi Pajak Daerah
No Estimasi Tahun Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah (Rp) 1 2018 15.960.932.070,345 2 2019 17.514.147.581,89 3 2020 19.067.363.093,435 4 2021 20.620.578.604,98 5 2022 22.173.794.116,525
Sumber: Data sekunder diolah
Berikut merupakan grafik yang menunjukan laju pertumbuhan pajak daerah Kabupaten S ikka tahun 2013-2017.

## Sumber: Data diolah
Gambar 4. Proyeksi Tren Penerimaan Pajak daerah Kab. Sikka

## 4.2 Pembahasan
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten S ikka Tahun 2013- 2017
Hasil  analisis  data  menunjukan  bahwa,  pajak  daerah  tergolong  dalam kriteria  kurang  berkontribusi  terhadap  penerimaan  pendapatan  asli  daerah Kabupaten S ikka dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Rata-rata kontribusi pajak daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah  sebe  sar  14,27%.    Melihat  fenomena  ini pihak  pemungut  pajak  sangat  diharapkan  untuk   mengupayakan  optimalisasi potensi pajak daerah Kabupaten S ikka di masa yang akan datang.
Kurangnya tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten  S ikka  disebabkan  karena  adanya  faktor- faktor  penghambat  dalam pemungutan pajak daerah. Faktor- faktor tersebut antara lain adanya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak daerah, adanya  wajib pajak yang tidak melaporkan omset  yang sebenarnya,  kurangnya  kesempatan  untuk  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  berkaitan  dengan  pengelolaan  pendapatan  asli daerah,    kurangnya  kompetensi  sumber  daya  aparatur  pemungut  pajak,    adanya calon wajib pajak baru yang belum terdaftar dan kurangnya pengawasan dari para pemungut  pajak  daerah.  Rahayu  (2013:27)  menyebutkan  bahwa  faktor- faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak antara lain:
1) Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perpajakan
2) Sistem administrasi perpajakan yang tepat
3) Kualitas pelayanan wajib pajak
4) Kualitas sumber daya manusia pemungut pajak
5) Kesadaran dan pemahaman wajib pajak.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Prasetio (2014) dengan  judul  analisis  kontribusi  pajak  daerah  terhadap    pendapatan  asli  daerah Kabupaten  Gunung  K  idul.  Dimana  hasil  penelitiannya  menunjukan  bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gunung K idul berada  pada  kriteria  kurang  berkontribusi  dan  masih  bisa  diupayakan peningkatannya.

## Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten S ikka Tahun 2013-2017
Berdasarkan hasil analisis data menunjukan bahwa, laju pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Sikka tahun 2013 hingga tahun 2017 tergolong dalam kriteria tidak  berhasil.  Presentase  pertumbuhan  pajak  daerah  Kabupaten  S ikka  yang tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 31,06% dan pertumbuhan paling rendah pada  tahun  2016  sebesar  0,14%  dengan  rata-rata  pertumbuhan  selama  5  tahun sebesar    16,2%.    Melihat  kondisi  tersebut  pemerintah  daerah  diharapkan    untuk mengoptimalkan pajak daerah karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan  asli  daerah  yang  dapat  dioptimalkan.Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan penelitian yang dilakukan Prasetio (2014) dengan judul analisis kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gunung K idu l. Dimana hasil penelitiannya menunjukan bahwa laju pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Gunung  K idul  tahun   2006-2012   berada   pada  kriteria   tidak   berhasil  dan pertumbuhannya terlihat fluktuatif.

## Proyeksi Trend Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-

## 2022
Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan metode  kuadrat  terkecil (least   square  method) diperoleh  persamaan Y  = 11.301.285.535,71  + 1.553.215.511,545  (X).
Penerimaan  pajak    daerah  selama  lima  tahun  kedepan  yakni  tahun  2018-2022 diproyeksikan  terus meningkat  seperti  pada  hasil  perhitungan  sebelumnya.  Pada tahun  2018  proyeksi  penerimaan  pajak  daerah    Kabupaten    Sikka    sebesar    Rp 15.960.932.070,345.  Pada  tahun  2019 proyeksi penerimaan pajak daerah sebesar Rp  17.514.147.581,89  da  n  pada  tahun  2020    penerimaan  pajak    daerah diproyeksikan    sebesar    Rp    19.067.363.093,435.  Prediksi      pajak      daerah Kabupaten      S  ikka      pada      tahun      2021      sebesar      Rp  20.620.578.604,98, sedangkan   pada   tahun   2022   penerimaan   pajak   daerah Kabupaten Sikka diproyeksikan sebesar Rp 22.173.794.116,525.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  pada  bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1.  Rata-rata  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah Kabupaten Sikka dari tahun 2013-2017 (5 tahun)  sebesar 14,27%. Hasil ini  menunjukan  bahwa  tingkat  Kontribusi  pajak  daerah  terhadap pendapatan  asli  daerah  Kabupaten    Sikka    dari    tahun    2013-2017 masuk  dalam  kriteria  kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
2. Rata-rata laju pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Sikka tahun 2013- 2017  yaitu  sebesar  16,2%.  Hal  ini  menunjukan  bahswa  pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Sikka masuk dalam kriter ia kurang berhasil.
3. Hasil  perhitungan  proyeksi  penerimaan  pajak  daerah  selama  lima tahun  kedepan    yakni  tahun  2018-2022    diperkirakan  akan  terus meningkat  setiap  tahunnya.    Pada    tahun  2018    prediksi  penerimaan pajak  daerah  Kabupaten Sikka sebesar Rp 15.960.932.070,345. Pada tahun  2019  prediksi  penerimaan  pajak  daerah  sebesar  Rp 17.514.147.581,89  dan  pada  tahun  2020  penerimaan  pajak  daerah diprediksikan  sebesar  Rp  19.067.363.093,435.  P  rediksi  pajak  daerah Kabupaten S ikka pada  tahun 2021  sebesar  Rp  20.620.578.604,98, sedangkan  pada  tahun  2022  penerimaan  pajak  daerah  Kabupaten Sikka diprediksikan sebesar Rp 22.173.794.116,525.
Dari      kesimpulan      diatas,        maka      dalam      rangka      untuk        meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak  daerah disarankan  hal- hal sebagai berikut:
1. Pemerintah  Daerah   Kabupaten S ikka perlu  mengadakan  pelatihan kepada  para  pemungut  pajak  dan  meningkatkan  sistem  pengawasan terhadap  wajib  pajak  agar  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  dapat terealisasi.
2. Melakukan   pendataan   terhadap   objek-objek   pajak   daerah   yang baru (ekstensifikasi) dan upaya intensifikasi pajak daerah berdasarkan potensi riil yang dimiliki.
3.  Masyrakat    perlu    diberikan    sosialisasi    dan    pandangan    tentang pentingnya kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam pembayaran  pajak  da  erah.  Karena    hal    ini    masyarakat    merupakan subjek  pajak  daerah  yang  pada dasarnya merupakan faktor penunjang tercapainya  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  khususnya  dari  sektor pajak daerah
Dari    hasil    perhitungan    proyeksi    trend    penerimaan    pajak    daerah    diatas, Pemerintah    Kabupaten    Sikka    diharapkan    lebih    baik     lagi    dalam memaksimalkan potensi-potensi pajak daerah yang terdapat di wilayah kabupaten ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggoro, Damas. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press. Dewi, Kristina Ratih P uspa. 2010 . Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (Studi  kasus  di  Pemerintah  Kota Yogyakarta).  Skripsi. Program  Studi  Akuntansi,  Fakultas  Ekonomi,
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Kamangi,  Cornelin   G.,  Sondakh,   Jullie  J.,   Runtu,   Tressje.   2016. Analisis Kontribusi  Pajak  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di Kabupaten Minahasa Utara Dan Kabupaten Minahasa Tenggara (Periode 2011-2015) . Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 16, No. 4.
Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Peraturan Daerah Kabupaten S ikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah .
Peraturan    Daerah    Nomor    8    Tahun    2012    tentang Pajak    Bumi    dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Prasetyo,  Papang Permadi.  2014. Analisis Kontribusi Pajak  Daerah  Terhadap
Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Gunung  Kidul.  Jurnal  Kajian  Bisnis, Vol. 22, No. 1
Putra, Windhu. 2018. Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
Rahayu, S iti Kurnia. 2013. Perpajakan Indonesia: Teori dan Teknis Perhitungan.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Roy,  Fredi De dan Budiarso, Novi. 2015 Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten  Raja Ampat. Jurnal EMBA, Vol.3 No.4.
Siregar, Baldric. 2015. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: UPP-STIM YKPN. Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif dan  R  &  D. Bandung: Alfabeta
Syafitri, Dhyni Inka. 2016. Analisisi Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain -lain PAD yang Sah Terhadap PA D (Studi Pada Kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah).  Skripsi. Program  Studi Akuntansi,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas  Muhammadyah Surakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah .
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang    Republik    Indonesia    Nomor    23    Tahun    2014    tentang Pemerintahan Daerah.
Utami,  Mulyana  dan  N ingsih,  E.  S urasety.  2018. Analisis  Efektivitas  dan Kontribusi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh  Tahun  2011  -2015 . Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 3, No.4.