Jurnal Hukum POSITUM Vol. 3, No. 2, Desember 2018, Hal 106-125 P-ISSN   : 2541-7185 E-ISSN   : 2541-7193

## JENIS-JENIS TINDAK PIDANA PERBANKAN DAN PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

## Hana Faridah
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang hanafaridah1006@gmail.com

## ABSTRAK
Sistem perbankan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup prinsipil terutama setelah diundangkannya Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  karena  Undang-undang  perbankan  yang  lama sudah  tidak  memadai  lagi  menampung  permasalahan  dan  kompleksitas  yang  timbul  dari  industri  perbankan sejalan dengan pesatnya perkembangan sektor perekonomian khususnya perbankan, yang mengikuti tuntutan kebutuhan  masyarakat  terhadap  jasa-jasa  perbankan.  Jenis tindak  pidana  Perbankan merupakan  pelanggaran terhadap  ketentuan  perbankan  yang  diatur  dan  diancam  dengan  pidana  berdasarkan  UU  Perbankan. Dibandingkan  dengan  UU  Perbankan  yang  lama,  UU  Perbankan  yang  baru  memuat  banyak  perubahan terutama didalam ketuntuan pidana dan sanksi administratif terhadap suatu perbuatan melawan hukum dalam dunia perbankan.

## Kata kunci: tindak pidana perbankan, jenis tindak pidana perbankan, perbandingan

## ABSTRACT
The banking system in Indonesia experienced a change in principle, especially after the promulgation of Law Number  10  of  1998  concerning  Banking,  because  the  old  banking  law  was  no  longer  sufficient  to accommodate  the  problems  and  complexities  arising  from  the  banking  industry  in  line  with  the  rapid development of the economic sector, especially banking , which follows the demands of the public's needs for banking services. Types of banking crimes constitute violations of banking regulations that are regulated and threatened with crime based on the Banking Law. Compared to the old Banking Law, the new Banking Law contains many changes, especially in criminal prosecution and administrative sanctions for acts against the law in the banking world.
Keywords: banking crime, type of banking crime, comparison

## A. PENDAHULUAN
Perbankan  memiliki  peran  penting  dalam  pembangunan  khususnya  dalam menunjang  pertumbuhan  ekonomi  negara.  Hukum  perbankan  adalah  hukum  positif  yang mengatur  segala  sesuatu  yang  menyangkut  tentang  bank.  Bank  adalah  salah  satu  lembaga pembiayaan  yang  menghimpun  dana  masyarakat  dan  menyalurkan  kembali  pada masyarakat. 1 Sesuai  dengan  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  jo  Undang- undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  (selanjutnya  disebut  UU  Perbankan) menyatakan  bahwa:  Bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. 2
Sistem  perbankan  mengalami  perubahan  yang  cukup  prinsipil  terutama  setelah diundangkannya  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan,  karena Undang-undang  Perbankan  yang  lama  memang  sudah  sangat  tidak  memadai  lagi menampung  permasalahan  dan  kompleksitas  yang  timbul  dari  industri  perbankan  sejalan dengan  pesatnya  perkembangan  sektor  perekonomian  khususnya  perbankan,  yang mengikuti  tuntutan  kebutuhan  masyarakat  terhadap  jasa-jasa  perbankan.  Disamping  itu, dari  sisi  pelaksanaankebijakan  moneter  dan  perbankan,  agar  dapat  lebih  efektif  maka Undang-Undang perbankan dituntut untuk selalu akomodatif. 3
Sejarah  perbankan  Indonesia  dimulai  sejak  berdirinya  De  Javashe  Bank  pada  10 Oktober  1828.  Didirikan  oleh  pemerintah  Belanda  dengan  tugas  dan  kegiatan  antara  lain memperoleh  hak octrooi (istimewa)  mengeluarkan  uang  kertas,  memperdagangkan  valuta asing dan menjalankan fungsi sebagai bank umum. De Javashe Bank inilah yang sekarang menjadi Bank Indonesia, setelah dinasionalisasi dengan Undang-undang No 11 tahun 1953 tentang  Undang-undang  Pokok  Bank  Indonesia.  Selanjutnya,  berdiri  bank-bank-bank  lain seperti  Nederlandshe  Handel  Maatschappij  (Bank  Ekspor  Impor  Indonesia  (Bank  Exim), Escompto  bank  (Bank  Dagang  Negara),  Nationale  Escompto  Bank  (Bank  Bumi  Daya, Algemene  Volkcrediet  Bank  (Bank  Rakyat  Indonesia),  Postpaarbank  (Bank  Tabungan Negara).
1 Rachmadi  Usman, Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  di  Indonesia (Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka  Utama, 2001),  hlm.  2
2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1
3 Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 44
Dalam  perkembangannya,  tujuan,  fungsi  dan  kegiatan  bank  berubah  sejalan dengan  kondisi  politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya,  baik  nasional  maupun  internasional. Landasan  hukum  sebagai  dasar  operasional  perbankan  tersebut  juga  berubah-ubah  dari waktu  kewaktu  sejalan  dengan  berbagai  kepentingan  tersebut  di  atas.  Undang-Undang Perbankan pertama adalah Undang-undang No 14 tahun 1967. Dalam perjalanannya kedua Undang-Undang tersebut (Undang-undang tentang Perbankan dan Undang-undang tentang Bank  Sentral)  telah  berhasil  mengawal  kegiatan  perbankan  nasional,  tercermin  dari penggantian  Undang-undang  Perbankan  baru  dilakukan  pada  tahun  1992  dan  Undang- undang Bank Sentral/Bank Indonesia pada tahun 1999. Pasal-pasal kedua Undang-undang tersebut juga saling mengisi dan melengkapi, pasal-pasalnya selalu sinkron (tidak ada yang bertentangan). Dalam kurun waktu pelaksanaannya sampai penggantiannya tidak sekalipun dilakukan  revisi/amandemen.  Berbeda  dengan  ke  dua  Undang-undang  tersebut,  Undang- undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan telah diamandemen pada tahun 1998.
Selain  itu  dalam  dunia  perbankan  juga  terdapat  sebuah  Tindak  pidana,  tindak pidana  pada  bisnis  perbankan  dewasa  ini  semakin  beragam  bentuk  dan  caranya,  karena seiring  dengan  semakin  meningkatnya  pengetahuan  manusia  dan  didukung  oleh perkembangan  teknologi,  tindak  pidana  pada  bisnis  perbankan  ini  juga  ikut  mengimbangi dengan  variasi  modus  operandi,  lokasi,  dan  waktu  yang  dipilih  oleh  pelaku.  Dengan semakin  meningkatnya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  pelaku  tindak  pidana  juga dilakukan  oleh  orang  dengan  kelas  sosial  ekonomi  tinggi  dengan  memanfaatkan perkembangan  teknologi  yang  dikenal  dengan  kejahatan  kerah  putih  atau white-collar crime .
Salah  satu  bentuk white-collar  crime yang  dewasa  ini  marak  dan  meresahkan banyak  orang  adalah  tindak  pidana  di  bidang  perbankan  atau  kejahatan  perbankan. Kejahatan perbankan ( fraud banking ) merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan, yang bisa melibatkan pihak  perbankan  maupun  nasabahnya,  baik  sebagai  pelaku  maupun  sebagai  korban. Menurut  Undang-undang  Republik  Indonesia  nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perbankan) Pasal 51 menyebutkan bahwa  kejahatan  perbankan  adalah  tindak  pidana  yang  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A, yang meliputi  tiga  belas  macam  tindak  pidana.  Ketiga  belas  macam  tindak  pidana  perbankan
tersebut selanjutnya diringkas menjadi empat jenis kejahatan yaitu: (a) Tindak pidana yang berkaitan  dengan  perizinan;  (b)  Tindak  Pidana  yang  berkaitan  dengan  rahasia  bank;  (c) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan; dan (d) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.
Sebagai contoh kasus kejahatan perbankan adalah kasus pembobolan uang nasabah prioritas  Citibank Landmark senilai  Rp  16,63  miliar  yang  dilakukan senior  relationship manager (RM) bank tersebut. Inong Malinda Dee, selaku RM, menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah. Aksi  yang  dilakukan  oleh  Malinda  tersebut  merupakan  salah  satu  peristiwa fraud perbankan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia.
Fraud atau kecurangan merupakan penipuan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau  sekelompok  orang  sehingga  menimbulkan  kerugian  tanpa  disadari  oleh  pihak  yang dirugikan  tersebut  dan  memberikan  keuntungan  bagi  pelaku  kecurangan.  Kecurangan umumnya  terjadi  karena  tiga  hal  utama,  yaitu  adanya  tekanan  untuk  melakukan penyelewengan,  adanya  kesempatan  yang  bisa  dimanfaatkan  serta  adanya  pembenaran terhadap  tindakan  tersebut. 4 Pada  prinsipnya fraud memiliki  tiga  unsur,  yaitu:  adanya perbuatan  yang  melawan  hukum  ( illegal  acts );  dilakukan  oleh  orang-orang  dari  dalam dan/atau  dari  luar  organisasi  serta  dilakukan  untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi dan/atau  kelompok  sementara  di  lain  pihak  merugikan  pihak  lain  baik  langsung  maupun tidak langsung.
Soekardi  Husodo 5 menyatakan  bahwa  ada  tiga  hal  yang  menyebabkan  seseorang melakukan fraud , yaitu: pressure (tekanan), opportunity (kesempatan) dan rasionalization (pembenaran).  Tekanan  atau pressure umumnya  disebabkan  karena  perilaku  individual karyawan  yang  menyebabkannya  melakukan fraud .  Bisa  jadi  tekanan  itu  disebabkan masalah  keuangan  ( financial  pressure )  yang  dipicu  karena  gaya  hidup  yang  berlebihan, sikap  tamak  dan  serakah,  banyak  hutang  atau  tanggungan  dan  sebagainya,  yang menyebabkan seseorang “terpaksa” melakukan fraud .
4 Jerry L. Turner, Theodore J. Mock, dan Rajendra P. Srivasta, “An Analysis of the Fraud Triangle”, Research Roundtable  3 ,  The  University  of  Memphis  incorporated  with  University  of  Southern  California  dan University of Kansas, 2003, hal. 16.
5 Soekardi Husodo, “Faktor-faktor Pemicu Terjadinya Fraud Perbankan”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Infobank dalam Membangun Komitmen Pengurus dan Manajemen Bank dalam Penerapan Strategi anti frau d, Le Meridien Hotel, 7 Maret 2012.
Kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging dan tak bias dihilangkan begitu saja, juga membuat seseorang bisa terdorong melakukan tindakan fraud , terlebih bila kebiasaan- kebiasaan tersebut  memerlukan dana yang cukup banyak, seperti berjudi, minuman keras, dan  prostitusi.  Semua  kebiasaan  tersebut  memerlukan  dana  yang  cukup  besar  untuk memenuhinya. Itu sebabnya, mengapa seseorang yang sudah kecanduan dengan kebiasaan buruk tersebut bisa melakukan fraud . Tekanan lainnya bisa juga disebabkan ketidakpuasan dalam  pekerjaan  ( work  related  pressure ).  Hubungan  yang  tidak  baik  dengan  salah  satu pihak  didalam  suatu  institusi/perusahaan  bisa  membuat  seseorang  melakukan fraud . Demikian  pula  dengan  tekanan  yang  datang  dari  pasangan  hidup,  atau  persaingan  dengan sesama teman yang kehidupannya lebih makmur dan sukses.
Penyebab fraud lainnya  adalah  adanya  kesempatan  atau opportunity. Kesempatan itu  bisa  disebabkan  karena  seseorang  menduduki  suatu  jabatan  yang  strategis,  atau memegang  dua  jabatan  rangkap,  atau  karena  diberikan  kepercayaan  yang  luar  biasa  oleh pimpinan  organisasi.  Adanya  kesempatan,  memang  sering  kali  menggoda  seseorang melakukan fraud . Kesempatan yang ada di pelupuk mata akan menggoda seseorang melalui pernyataan-pernyataan “kapan lagi bisa begini, mumpung ada di posisi enak, mumpung ada kesempatan”.  Bagi  mereka  yang  kurang  kuat  iman,  membuat  mereka  tergoda  untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, dan pada saat itu, fraud mudah  terjadi.  Kurangnya  kontrol  atau  pengawasan  juga  membuat  seseorang menjadi leluasa untuk berbuat kesalahan yang disengaja, terlebih bila jabatan yang sedang dipegang termasuk jabatan tinggi, penting, dan “basah”.
Kecurangan  yang  telah  dilakukan  Malinda  Dee  terhadap  City  Bank  telah  memicu Bank  Indonesia  mengeluarkan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.13/28/DPNP  tertanggal  9 Desember  2011  perihal  Penerapan  Strategi  anti fraud bagi  Bank  Umum  sebagai  upaya mencegah  kasus-kasus  penyelewengan  di  perbankan  yang  merugikan  nasabah.  Meskipun kasus  Malinda  Dee  merupakan  faktor  pendorong,  namun  dikeluarkannya  surat  edaran tersebut  lebih  dilatarbelakangi  pada  (1)  Penguatan  sistem  pengendalian  sistem  Bank  dan sebagai  pelaksana  lebih  lanjut  PBI  No.5/8/PBI/2003  tanggal  19  Mei  2003  tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum. (2) Terungkapnya berbagai kasus Fraud di sektor perbankkan yang merugikan nasabah dan atau Bank maka perlu diatur ketentuan mengenai  penerapan  strategi  anti fraud ,  dan  (3)  Mengarahkan  Bank  dalam  melakukan pengendalian fraud melalui  upaya-upaya  yang  tidak  hanya  ditujukan  untuk  pencegahan,
namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan fraud .
Dikeluarkannya  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.13/28/DPNP  tertanggal  9 Desember  2011  perihal  Penerapan  Strategi  Anti Fraud bagi  Bank  Umum  mengandung harapan  bahwa  Bank  Indonesia  dan  khususnya  kalangan  perbankan  berharap  agar kecurangan  perbankan  dapat  dicegah  atau  paling  tidak  dapat  dikendalikan  atau  dikurangi. Namun kenyataan yang ada selama ini, meskipun di dalam industri perbankan telah banyak kebijakan-kebijakan  dan  pihak-pihak  pengawas  industri  perbankan,  namun  tetap  ada indikasi  tindak  kejahatan  perbankan  dengan  modus  operandi  yang  semakin  intelek,  yang ditunjukkan dari semakin canggihnya tindak kejahatan perbankan, yang jika semula hanya berupa  perampokan  bank  oleh  pelaku  eksternal,  sekarang  dilakukan  ‘perampokan’  bank oleh  oknum  dalam  bank  itu  sendiri.  Di  mana  salah  satu  penyebabnya  adalah  kebijakan internal  bank  yang  tidak  kondusif  dalam  meminimalkan  risiko  atau  peluang  terjadinya tindak kejahatan.
Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini memfokuskan pada kajian tentang jenis-jenis tindak  pidana  perbankan  dan  perbandingan  antara  Undang-undang  Perbankan  yang  lama dengan yang baru.

## B. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## 1. Tindak Pidana Perbankan
Terdapat  dua  istilah  yang  seringkali  dipakai  secara  bergantian  walaupun  maksud dan  ruang  lingkupnya  bisa  berbeda.  Pertama,  adalah  “Tindak  Pidana  Perbankan”  dan kedua,  “Tindak  Pidana  di  Bidang  Perbankan”.  Yang  pertama  mengandung  pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan yang kedua tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya. 6
Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya  tindak  pidana  perbankan  merugikan  kepentingan  berbagai  pihak,  baik  bank  itu
6 Istilah “Tindak Pidana Di Bidang Perbankan dipergunakan oleh Brigjen Pol Drs. HAK Moch Anwar, SH dan Prof  Mardjono  Reksodiputro,  SH,  MA.  Lihat,  HAK  Moch  Anwar,  Tindak  Pidana  di  Bidang  Perbankan, (Bandung:  Alumni,  1986).  Lihat  juga  Marjono  Reksodiputro,  Kemajuan  Pembangunan  Ekonomi  dan Kejahatan,  Kumpulan  Karangan  Buku  Kesatu,  (Jakarta:  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum, 1994), hlm. 74
sendiri  selaku  badan  usaha  maupun  nasabah  penyimpan  dana,  sistem  perbankan,  otoritas perbankan,  pemerintah  dan  masyarakat  luas.  Pemakaian  istilah  tindak  pidana  perbankan (tipibank) dan tindak pidana di  bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat.  Apabila ditinjau  dari  segi  yuridis  tidak  satupun  peraturan  perundang-undangan  yang  memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan.
Pengertian tipibank adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-undang Perbankan atau Pasal 59  sampai  dengan  Pasal  66  Undang-undang  Perbankan  Syariah.Dalam  kaitannya  dengan tindak  pidana  di  bidang  perbankan  ini  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  orang  dalam  perlu mendapat  perhatian khusus.  Kejahatan orang dalam  adalah kejahatan yang dilakukan  oleh orang  dalam  bank  terhadap  bank  ( crimes  against  the  bank ).  Kejahatan  “orang  dalam” dalam  bentuk  penipuan  ( fraud )  dan  self  dealing  merupakan  penyebab  utama  kehancuran bank  karena  bagian  terbesar  asset  bank  berbentuk  likuid. 7 Di  Amerika  Serikat  misalnya insider fraud merupakan 50% dari kejahatan yang terjadi pada perbankan. 8 Kejahatan oleh “orang  dalam”  ini  dapat  dilakukan  oleh  pengurus  dan  atau  pemegang  saham  dominan (pemegang  saham  pengendali)  yang  mempengaruhi  pengurus  bank. 9 Kejahatan  yang dilakukan  tersebut  dapat  digolongkan  ke  dalam  dua  cara.  Pertama,  dilakukan  dengan memanfaatkan  kedudukannya  untuk  kepentingan  diri  sendiri  secara  melawan  hukum. Kedua, mismanagement berat berupa tindakan ceroboh yang oleh hakim pasti dikecualikan dari prinsip business judgement 10 .
Secara  terminologi,  istilah  tipibank  berbeda  dengan  tindak  pidana  di  bidang perbankan.  Tindak  pidana  di  bidang  perbankan  mempunyai  pengertian  yang  lebih  luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam  menjalankan  usaha  bank,  sehingga  terhadap  perbuatan  tersebut  dapat  diperlakukan peraturan-peraturan  yang  mengatur  kegiatan-kegiatan  perbankan  yang  memuat  ketentuan pidana  maupun  peraturan-peraturan  Hukum  Pidana  umum/khusus,  selama  belum  ada peraturan-peraturan  Hukum  Pidana  yang  secara  khusus  dibuat  untuk  mengancam  dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut.
7 Jonathan  R.  Macey  and  Geoffrey  P.  Miller,  “Bank  Failures,  Risk  Monitoring,  and  the  arket  for  Bank Control”, Columbia Law Review (October 1988), hlm. 255
8 FDIC DOS Manual of Exam Policies Bank Fraud and Insider Abuse, Section 9.3
9 Peter  P.  Swire,  "Bank  Insolvency  Law  Now  That  It  Matters  Again," Duke  Law  Journal (December  1992), hlm. 841
10 Ibid.
Artinya  tindak  pidana  di  bidang  perbankan  menyangkut  perbuatan  yang  berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain, atau disamping  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  ketentuan  dalam  Undang-undang Perbankan  dan  Undang-undang  Perbankan  Syariah,  juga  merupakan  perbuatan  yang melanggar  ketentuan  di  luar  Undang-undang  Perbankan  dan  Undang-undang  Perbankan Syariah  yang  dikenakan  sanksi  berdasarkan  antara  lain  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  (KUHP),  Undang-undang  Tindak  Pidana  Korupsi,  Undang-undang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang,  perbuatan  dimaksud  berhubungan  dengan  kegiatan  menjalankan  usaha bank  seperti  pencucian  uang  ( money  laundering) dan  korupsi  yang  melibatkan  bank. Sementara itu, tipibank lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang, diancam pidana yang termuat  khusus  hanya  dalam  Undang-Undang  Perbankan  dan  Undang-undang  Perbankan Syariah.
Undang-undang  Perbankan  membedakan  sanksi  pidana  kedalam  dua  bentuk,  yaitu kejahatan  dan  pelanggaran.  Tipibank  dengan  kategori  kejahatan  terdiri  dari  tujuh  pasal, yaitu Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50A. Sementara itu, tipibank dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan  sebagai  kejahatan,  terdiri  dari  satu  pasal,  yaitu  Pasal  48  ayat  (2). Penggolongan tipibank ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya,  sehingga perlu selalu dihindarkan perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat. Undang- undang  Perbankan  Syariah  tidak  membedakan  sanksi  tipibank  dan  mencantumkannya  ke dalam delapan pasal, yaitu Pasal 59 sampai dengan Pasal 66.

## 2. Jenis Tindak Pidana Perbankan
Dalam  hal  ini  fraud  sangat  beresiko  sekali  terjadi  di  lakukan  oleh  pengurus  atau pelaksana yang melaksanakan kegiatan perbankan. Salah satunya terdiri dari:
(a) Fraud  terhadap  Aset  ( Asset  Misappropriation ).  Singkatnya,  penyalahgunaan  aset perusahaan/lembaga, entah itu dicuri atau digunakan untuk keperluan pribadi, tanpa ijin  dari  perusahaan/lembaga.  Seperti  kita  ketahui,  aset  perusahaan/  lembaga  bisa
berbentuk  kas  (uang  tunai)  dan  non-kas.  Sehingga, asset  misappropriation dikelompokan menjadi 2 macam:
• Cash  Misappropriation –  Penyelewengan  terhadap  aset  yang  berupa  kas (Misalnya:  penggelapan  kas,  nilep  cek  dari  pelanggan,  menahan  cek pembayaran untuk vendor).
• Non-cash  Misappropriation –  Penyelewengan  terhadap  aset  yang  berupa non-kas  (Misalnya:  menggunakan  fasilitas  perusahaan/lembaga  untuk kepentingan pribadi).
(b) Fraud terhadap Laporan  Keuangan ( Fraudulent Statements ). ACFE membagi  jenis fraud ini menjadi  2 macam  yaitu financial dan nonfinancial . Segala tindakan yang membuat Laporan Keuangan menjadi tidak seperti yang seharusnya (tidak mewakili kenyataan), tergolong kelompok fraud terhadap laporan keuangan. Misalnya:
• Memalsukan bukti transaksi
• Mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya,
• Menerapkan  metode  akuntansi  tertentu  secara  tidak  konsisten  untuk menaikan atau menurunkan laba
• Menerapkan metode pangakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya.
• Menerapkan metode pangakuan liabilitas sedemikian rupa sehingga liabiliats menjadi nampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya.
(c) Korupsi ( Corruption ). ACFE membagi jenis tindakan korupsi menjadi 2 kelompok, yaitu:
• Konflik  kepentingan  ( conflict  of  interest ).  Kalimat  yang  paling  tepat  untuk mendeskripsikan,  contoh  sederhananya:  Seseorang  atau  kelompok  orang  di dalam perusahaan/lembaga (biasanya manajemen level) memiliki ‘hubungan istimewa’ dengan pihak luar (entah itu orang atau badan usaha). Dikatakan memiliki ‘hubungan istimewa’ karena memiliki kepentingan tertentu (misal: punya saham, anggota keluarga, sahabat dekat, dll). Ketika perusahaan/lembaga  bertransaksi  dengan  pihak  luar  ini,  apabila  seorang manajer/eksekutif  mengambil  keputusan  tertentu  untuk  melindungi kepentingannya itu, sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan/lembaga,  maka  ini  termasuk  tindakan  fraud.  Kita  di  Indonesia menyebut ini dengan istilah: kolusi dan nepotisme.
• Menyuap  atau  Menerima  Suap,  Imbal-Balik  ( briberies  and  excoriation )  – Suap,  apapun  jenisnya  dan  kepada  siapapun,  adalah  tindakan  fraud. Menyupa  dan  menerima  suap,  merupakan  tindakan  fraud.  Tindakan  lain yang  masuk  dalam  kelompok  fraud  ini  adalah:  menerima  komisi, membocorkan rahasia perusahaan/lembaga (baik berupa data atau dokumen) apapun bentuknya, kolusi dalam tender tertentu.
Dalam aktivitas suatu entitas peluang terjadinya fraud akan selalu ada. Suatu entitas tidak  akan  terbebas  sepenuhnya  dari  kemungkinan  terjadinya  fraud  meskipun  sudah memiliki  audit  internal  dan  system  pengendalian  internal.  Namun  dengan  adanya  audit internal, risiko terjadinya fraud dapat diminimalkan dengan upaya pencegah. Apabila fraud sudah  terjadi  akan  lebih  cepat  terdeteksi  dengan  adanya  auditor  internal  sehingga penanganannya  pun  semakin  cepat  sebelum  terjadi  kerugian  akuntansi  yang  besar.  Untuk dapat  memerangi  fraud  serta  menciptakan  pengendalian  dan  pengawasan  internal  yang efektif,  auditor  internal  harus  menjalankan  tugasnya  dengan  fokus  dan  penuh  tanggung- jawab.
Dalam  Undang-undang  No.  7  Tahun  1992  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-undang  No.  10  Tahun  1998  tentang   Perbankan  (selanjutnya  disebut  Undang- Undang Perbankan) terdapat  tiga belas macam tindak pidana yang diatur  mulai dari pasal 46  sampai  dengan  Pasal  50A.  Ketiga  belas  tindak  pidana  itu  dapat  digolongkan  ke  dalam empat macam:

## (1) Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Perizinan
Tindak  Pidan  di  bidang  perbankan  yang  tergolong  dalam  kelompok  ini  adalah tindak  pidana  yang  berhubungan  dengan  perizinan  pendirian  bank  sebagai  lembaga keuangan.  Setiap  orang  yang  ingin  mendirikan  bank,  tentunya  harus  memenuhi  syarat- syarat atau ketentuan yang terdapat dalam udang-undang, pihak pendiri bank tersebut dapa dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini dan bank yang telah didirikan tersebut dinamakan bank gelap.
Dalam  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Pokok-Pokok  Perbankan, sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  disebutkan
bahwa  tindak  pidana  yang  termasuk  ke  dalam  jenis  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan perizinan, terdapat dalam Pasal 46, yang berbunyi:
Pasal 46 Ayat (1) :
“Barang  siapa  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal  16  dan  Pasal  17,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas) tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  10.000.000.000,-  (sepuluh  miliar  rupiah)  dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).”
Pasal 46Ayat (2):
“Dalam  hal  kegiatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  di  lakukan  oleh  badan hukum  yang  berbentuk  perseorangan  terbatas,  perserikatan,  yayasan  atau  koperasi, maka  penuntutan  terhadap  badan-badan  dimaksud  dilakukan  baik  terhadap  mereka yang  memberi  perintah  melakukan  perbuatan  itu  atau  yang  bertindak  sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”

## (2) Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Rahasia Bank
Sebagai  lembaga  keuangan  yang  mengelola  dana  masyarakat  dalam  jumlah  yang besar,  salah  satu  yang  harus  dijaga  adalah  kepercayaan  masyarakat.  Kepercayaan  yang harus  dijaga  tersebut,  salah  satunya  adalah  mengenai  keterangan  tentang  data  diri  dan keadaan  keuangan  nasabah.  Jika  ada  pihak  yang  dengan  melawan  hukum  membocorkan tentang  keadaan  keuangan  nasabah  suatu  bank,  maka  dia  termasuk  melakukan  tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini.
Dalam  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Pokok-Pokok  Perbankan, sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  disebutkan bahwa  tindak  pidana  yang  termasuk  ke  dalam  jenis  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan rahasia  bank,  terdapat  dalam  Pasal  47  ayat  (1),  Pasal  47  ayat  (2),  dan  Pasal  47A  yang berbunyi:
Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan:
Bahwa barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja  memaksa  bank  atau  Pihak  Terafiliasi  untuk  memberikan  keterangan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  40,  diancam  dengan  pidana  penjara  sekurang- kurangnya  2  (dua)  tahun  dan  paling  lama  4  (empat)  tahun  serta  denda  sekurang- kurangnya  Rp.  10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
Pasal 47 Ayat (2) UU Perbankan:
Anggota  Dewan  Komisaris,   Direksi,  pegawai  bank  atau  Pihak  Terafiliasi  lainnya yang  dengan  sengaja  memberikan  keterangan  yang  wajibadedidikirawan dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00  (empat  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
Pasal 47A UU Perbankan:
Bahwa  Anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi,  atau  pegawai  bank  yang  dengan sengaja  tidak  memberikan  keterangan  yang  wajib  dipenuhi  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  42A  dan  Pasal  44A,  diancam  dengan  pidana  penjaraadedidikirawan sekurang-kurangnya  2  (dua)  tahun  dan  paling  lama  7  (tujuh)  tahun  serta  denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

## (3) Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank
Untuk menjaga kelangsungan bank, maka setiap bank mempunyai keharusan untuk mematuhi  kewajibannya  kepada  pihak  yang  bertanggungjawab  dalam  pengawasan  dan pembinaan  bank,  dalam  hal  ini  Bank  Indonesia  dan/  atau  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Hal tersebut mutlak diperlukan karena sebagai lembaga yang mengelola uang masyarakat dalam jumlah yang besar, maka Bank Indonesia perlu mengetahui bagaimana perjalanan kegiatan dan  usaha  bank  yang  dituangkan  dalam  bentuk  laporan.  Bank  yang  tidak  melakukan kewajiban  sebagaimana  dimaksud  diatas,  maka  telah  melakukan  tindak  pidana  di  bidang perbankan kelompok ini.
Dalam  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Pokok-Pokok  Perbankan, sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  disebutkan bahwa  tindak  pidana  yang  termasuk  ke  dalam  jenis  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (2) :
Pasal 48 ayat (1):
Bahwa  Anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi,  atau  pegawai  bank  yang  dengan sengaja  tidak  memberikan  adedidikirawanketerangan  yang  wajib  dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1)  dan  ayat  (2),  diancam  dengan  pidana  penjara  sekurang-kurangnya  2  (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

## Pasal 48 Ayat (2)
UU Perbankan menyebutkan bahwa, Anggota  Dewan Komisaris, Direksi,  atau pegawai  bank  yang  lalai   memberikan  keterangan  yang  wajib  dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun  dan  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  atau  denda  sekurang-kurangnya  Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

## (4) Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Usaha Bank
Sehubungan  dengan  semakin  banyak  dan  bervariasinya  kegiatan  dan  usaha  suatu bank,  maka  bank  tersebut  perlu  untuk  menjaga  kepercayaan  masyarakat  dengan  cara menggunakan  dana  nasabahnya  secara  bertanggungjawab  yang  diwujudkan  dalam  bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada publik melalui media massa, maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang- undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  disebutkan  bahwa  tindak  pidana  yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank.
Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Perbankan menyebutkan bahwa, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
(a) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan,  maupun  dalam  dokumen  atau  laporan  kegiatan  usaha,  laporan  transaksi atau rekening suatu bank;
(b) Menghilangkan  atau  tidak  memasukkan  atau  menyebabkan  tidak  dilakukannya pencatatan  dalam  pembukuan  atau  dalam  laporan,  maupun  dalam  dokumen  atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
(c) Mengubah,  mengaburkan,  menyembunyikan,  menghapus,  atau  menghilangkan adanya  suatu  pencatatan  dalam  pembukuan  atau  dalam  laporan,  maupun  dalam dokumen  atau  laporan  kegiatan  usaha,  laporan  transaksi  atau  rekening  suatu  bank, atau  dengan  sengaja  mengubah,  mengaburkan,  menghilangkan,  menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.

## 3. Perbedaan UU Perbankan yang Lama dan Baru
Dalam  perjalanan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  perbankan  yang  pada awalnya dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang  tersebut  dikelurakan  untuk  mengatasi  masalah  perbankan  yang  ada  pada saat itu. Namun seiring berjalannya waktu undang-undang tersebut dirasa tidak sesuai dan akhirnya  di  perbaharui  dengan  dikerluarkannya  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan. Dengan  dikeluarkannya  Undang-undang  baru  tersebut  terdapat  banyak  perubahan  dalam pasal-pasal  yang  ada  dalam  Undang-Undang  baru  tersebut  terutama  didalam  ketuntuan pidana  dan  sanksi  administratif  terhadap  suatu  perbuatan  melawan  hukum  dalam  dunia perbankan.
Perubahan-perubahan  dalam  Bab  VII  Tentang  Ketentuan  Pidana  Dan  Sanksi Administratif  yang  terdapat  dalam  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  terdapat  dalam Pasal  46  ayat  (1),  Pasal  47,  Pasal  48,  Pasal  49,  Pasal  50,  Pasal  51  ayat  (1)  dan  pasal  52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Perbedaan dari adanya perubahan dalam Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut:
Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992:
Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito  berjangka,  sertifikat  deposito,  tabungan,  dan/atau  bentuk  lainnya  yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal  16  dan  Pasal  17,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998:
Barang  siapa  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  tanpa  izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas  tahun  serta  denda  sekurang-kurangnya  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
Pasal 47 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992:
(1) Barang  siapa  tanpa  membawa  perintah  tertulis  dari  Menteri  kepada  bank sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  41  atau  tanpa  izin  Menteri  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  42,  dengan  sengaja  memaksa  bank  atau  pihak  terafiliasi
untuk  memberikan  keterangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  40,  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
(2) Anggota  dewan  komisaris,  direksi,  pegawai  bank  atau  pihak  terafiliasi  lainnya yang  dengan  sengaja  memberikan  keterangan  yang  wajib  dirahasiakan  menurut Pasal  40,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
Pasal 47 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998:
(1) Barang  siapa  tanpa  membawa  perintah  tertulis  atau  izin  dari  Pimpinan  Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja  memaksa  bank  atau  Pihak  Terafiliasi  untuk  memberikan  keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang- kurangnya  2  (dua  tahun  dan  paling  lama  4  (empat)  tahun  serta  denda  sekurang- kurangnya  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
(2) Anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi,  pegawai  bank  atau  Pihak  Terafiliasi  lainnya yang  dengan  sengaja  memberikan  keterangan  yang  wajib  dirahasiakan  menurut Pasal  40,  diancam  dengan  pidana  penjara  sekurang-kurangnya  2  (dua)  tahun  dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp8.000.000.000,00  (delapan  miliar rupiah)."
Pasal 48 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992:
(1) Anggota  dewan  komisaris,  direksi  atau  pegawai  bank  yang  dengan  sengaja  tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  clan  denda  paling  banyak  Rp. 2.000.000.000,¬(dua milyar rupiah).
(2) Anggota  dewan  komisaris,  direksi  atau  pegawai  bank  yang  lalai  memberikan keterangan  yang  wajib  dipenuhi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  30  ayat  (1) clan ayat (2) clan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miiyar rupiah).
Pasal 48 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998:
(1) Anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi,  atau  pegawai  bank  yang  dengan  sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun  serta  denda  sekurang-kurangnya  Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(2) Anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi,  atau  pegawai  bank  yang  lalai  memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”
Pasal 49 Undang-undang Nomor  7 Tahun 1992:
(1) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja :
a. membuat  atau  menyebabkan  adanya  pencatatan  palsu  dalam  pembukuan atau  dalam  laporan,  maupun  dalam  dokumen  atau  laporan  kegiatan  usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
b. menghilangkan  atau  tidak  memasukkan  atau  menyebabkan  tidak dilakukannya  pencatatan  dalam  pembukuan  atau  dalam  laporan,  maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan  adanya  suatu  pencatatan  dalarn  pembukuan:  atau  dalam laporan,  maupun  dalam  dokumen  atau  laporan  kegiatan  usaha,  laporan transaksi  atau  rekening  suatu  bank,  atau  dengan  sengaja  mengubah, mengaburkan,  menghilangkan,  menyembunyikan  atau  merusak  catatan pembukuan  tersebut,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
(2) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:
a. meminta  atau  menerima,  mengizinkan  atau  menyetujui  untuk  menerima suatu  imbalan,  komisi,  uang  tambahan,  pelayanan,  uang  atau  barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam  rangka  mendapatkan  atau  berusaha  mendapatkan  bagi  orang  lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel,  surat  promes,  cek,  dan  kertas  dagang  atau  bukti  kewajiban  lainnya, ataupun  dalam  rangka  memberikan  persetujuan  bagi  orang  lain  untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
b. tidak  melaksanakan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  memastikan ketaatan  bank  terhadap  ketentuan  dalam  Undang-undang  ini  dan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  berlaku  bagi  bank,  diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
Pasal 49 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998:
(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
a. membuat  atau  menyebabkan  adanya  pencatatan  palsu  dalam  pembukuan atau  dalam  laporan,  maupun  dalam  dokumen  atau  laporan  kegiatan  usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
b. menghilangkan  atau  tidak  memasukkan  atau  menyebabkan  tidak dilakukannya  pencatatan  dalam  pembukuan  atau  dalam  laporan,  maupun dalam  dokumenbatau  laporan  kegiatan  usaha,  laporan  transaksi  atau rekening suatu bank;
c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkanbadanya  suatu  pencatatan  dalam  pembukuan  atau  dalam laporan,  maupun  dalam  dokumen  atau  laporan  kegiatan  usaha,  laporan transaksi  atau  rekening  suatu  bank,  atau  dengan  sengaja  mengubah, mengaburkan,  menghilangkan,  menyembunyikan  atau  merusak  catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  serta  denda  sekurang- kurangnya  Rp10.000.000.000,00  sepuluh  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:
a. meminta  atau  menerima,  mengizinkan  atau  menyetujui  untuk  menerima suatu  imbalan,  komisi,  uang  tambahan,  pelayanan,  uang  atau  barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarannya, dalam  rangka  mendapatkan  atau  berusaha  mendapatkan  bagi  orang  lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel,  surat  promes,  cek,  dan  kertas  dagang  atau  bukti  kewajiban  lainnya, ataupun  dalam  rangka  memberikan  persetujuan  bagi  orang  lain  untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi Batas kreditnya pada bank;
b. tidak  melaksanakan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  memastikan ketaatan  bank  terhadap  ketentuan  dalam  Undang-undang  ini  dan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  berlaku  bagi  bank,  diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan)  tahun  serta  denda  sekurang-kurangnya  Rp5.000.000.000,00  (lima miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp100.000.000.000,00  (seratus  miliar rupiah)."

## Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992:
Pihak  terafiliasi  yang  dengan  sengaja  tidak  melaksanakan  langkah-langkah  yang diperlukan  untuk  memastikan  ketaatan  bank  terhadap  ketentuan  dalam  Undang- undang  ini  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  berlaku  bagi  bank diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
Pasal 50 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998:
Pihak  Terafiliasi  yang  dengan  sengaja  tidak  melaksanakan  langkah-langkah  yang diperlukan  untuk  memastikan  ketaatan  bank  terhadap  ketentuan  dalam  Undang- undang  ini  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  berlaku  bagi  bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000. 000.00 (seratus miliar rupiah).”
Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992:
(1)  Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  46,  Pasal  47,  Pasal  48  ayat
(1), Pasal 49, dan Pasal 50 adalah kejahatan.
Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998:
(1)  Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  46,  Pasal  47,  Pasal  47A.
Pasal 48 ayat (1). Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.
Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992:
Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal  48,  dan  Pasal  49,  Bank  Indonesia  dapat  menetapkan  sanksi  administratif kepada  bank  yang  tidak  memenuhi  kewajibannya  sebagaimana  ditentukan  dalam Undang-undang  ini  atau  menyampaikan  pertimbangan  kepada  Menteri  untuk mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
Pasal 52 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998:
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47,  Pasal  47A,  Pasal  48,  Pasal  49.  dan  Pasal  50A,  Bank  Indonesia  dapat menetapkan  sanksi  administratif  kepada  bank  yang  tidak  memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:
a. denda uang;
b. teguran tertulis,
c. penurunan tingkat kesehatan bank;
d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
e. pembekuan  kegiatan  usaha  tertentu,  baik  untuk  kantor  cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
f. pemberhentian  pengurus  bank  dan  selanjutnya  menunjuk  dan mengangkat  pengganti  sementara  sampai  Rapat  Umum  Pemegang Saham  atau  Rapat  Anggota  Koperasi  mengangkat  pengganti  yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.
g. pencantuman  anggota  pengurus,  pegawai  bank,  pemegang  saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.
(3) Pelaksanaan  lebih  lanjut  mengenai  sanksi  administratif  ditetapkan  oleh  Bank Indonesia.”
Dengan  adanya  pebandingan  dari  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992  diharapkan  dapat  lebih  efektif  guna  meminimalisir  tindak  pidana  perbankan  yang terjadi.  Namun  dengan  adanya  perbuahan  tersebut  terdapat  penambahan  beberapa  pasal tambahan yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

## C. PENUTUP
Dari pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
(1) Tindak Pidana Perbankan adalah pelanggaran terhadap ketentuan perbankan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan yang sudah di atur dalam UU Perbankan (Undang- undang  Nomor  7  Tahun  1992  sebagaimana  undang-undang  tersebut  telah  diubah  oleh Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan).  Adapun  jenis-jenis  tindak pidana  di  bidang  perbankan  sebagai  berikut:  (a)  Tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan perizinan,  diatur  dalam  Pasal  46;  (b)  Tindak  Pidana  yang  berkaitan  dengan  rahasia  bank, diatur dalam Pasal  47 ayat  (1) ayat  (2) dan Pasal 47 A; (c)  Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2); dan (d) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a,b dan c, ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan Pasal 50A.
(2) Dengan dikeluarkannya UU Perbankan yang baru terdapat banyak perubahan terutama menyangkut  ketentuan  pidana  dan  sanksi  administratif  terhadap  suatu  perbuatan  melawan hukum  dalam  dunia  perbankan.  Perubahan-perubahan  dalam  Bab  VII  Tentang  Ketentuan Pidana  Dan  Sanksi  Administratif  yang  terdapat  dalam  UU  Nomor  7  Tahun  1992  terdapat dalam Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan pasal 52 Undang-Undang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Brigjen Pol Drs. HAK Moch Anwar, SH dan Prof Mardjono Reksodiputro, SH, MA. Lihat, HAK Moch Anwar. Tindak Pidana di Bidang Perbankan . (Bandung: Alumni. 1986 Gazali,  Djoni  S.    dan  Rachmadi  Usman. Hukum  Perbankan. Jakarta:  Sinar  Grafika. 2010
Moh. Nasir. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003
Racmadi  Usman. Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  di  Indonesia. Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama. 2001

## 2. Perundang-undangan
Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Undang-undang  Nomor  7 tahun 1992 tentang Perbankan.
UU No 11 tahun 1953 tentang Undang-Undang Pokok Bank Indonesia.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.
Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  13/29/DPNP  Tahun  2011  tentang  Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima.

## 3. Jurnal
FDIC DOS Manual of Exam Policies Bank Fraud and Insider Abuse, Section 9.3. Jerry  L.  Turner,  Theodore  J.  Mock,  dan  Rajendra  P.  Srivasta ,  “An  Analysiof  the  Fraud Triangle” , Research  Roundtable  3 ,  The  University  of  Memphisincorporated  with University of Southern CaliforniadanUniversity of Kansas, 2003.
Jonathan R. Macey and Geoffrey P. Miller. “Bank Failures, Risk Monitoring, and the arket for Bank Control”. Columbia Law Review (October 1988).
Peter  P.  Swire.  "Bank  Insolvency  Law  Now  That  It  Matters  Again," Duke  Law  Journal . (December 1992).
Soekardi  Husodo.  “Faktor-faktor  Pemicu  Terjadinya  Fraud  Perbankan”, Makalah. Disampaikan  pada  Seminar  Nasional  Infobank  dalaMembangun  Komitmen Pengurus  dan  Manajemen  Bank  dalamPenerapan  Strategi antifraud ,  Le  Meridien Hotel, 7 Maret 2012.

## 4. Internet
https://r324.wordpress.com/2008/06/03/tindak-pidana-di-bidang-perbankan  (diakses pada 11-10-19, pukul 12.20).