INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 8437--8446 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tinjauan Yuridis Surat Ukur Tanah dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan sebelum Pelaksanaan Pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
Yeni Yolanda Simbolon 1 , Putri Permata Assiddiq Harahap 2 , Ertika Susanti Pasaribu 3 , Herlide Purba 4 , Parlaungan Gabriel Siahaan 5 ✉ , Sri Hadiningrum 6
Universitas Negeri Medan Email: parlaungansiahaan@unimed.ac.id 5 ✉

## Abstrak
Laporan  Mini  Riset  ini  berjudul  Tinjauan  Yuridis  Surat  Ukur  Tanah  Dalam  Penyelesaian  Konflik Pertanahan  Sebelum  Pelaksanaan  Pendaftaran  Di  Badan  Pertanahan  Nasional  di  Kantor pertanahan kabupaten deli serdang Tujuan utama penulisan mini riset adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis surat ukur tanah dalam penyelesaian konflik pertanahan sebelum pelaksanaan pendaftaran di badan pertanahan nasional di kantor pertanahan kabupaten deli serdang. Tinjauan yuridis surat ukur tanah  dalam  penyelesaian  konflik  pertanahan  adalah  proses  yang  dilakukan  untuk  menentukan keberatan atau kebenaran surat ukur tanah yang akan digunakan sebagai bukti hak milik tanah. Tinjauan yuridis ini dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti pihak hukum atau pihak pengelola hak milik tanah. Tinjauan yuridis surat ukur tanah dalam penyelesaian konflik pertanahan memiliki tujuan yang penting, yaitu untuk menjamin keadilan dan kebenaran dalam pengadaan tanah.  Metode yang penulis gunakan  dalam  penelitian  kali  ini  adalah  metode  Hukum  Normatif  Empiris  dengan  menggunakan pendekatan Deskriptif Kuaitatif. Penelitian Normatif empiris adalah suatu metode penelitian yang dalam hal ini mengabungkan hukum normatif dan didukung dengan data atau unsur empiris. Hasil penelitian ini  menunjukkan  bahwa  Penelitian  ini  membahas  tentang  peran  Surat  Ukur  Tanah  (SUT)  dalam menyelesaikan  konflik  pertanahan  sebelum  pelaksanaan  pendaftaran  di  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Surat Ukur Tanah adalah dokumen yang berisi informasi tentang luas dan batas-batas tanah, serta status hak  miliknya. Dalam penyelesaian konflik pertanahan,  SUT  digunakan  sebagai  alat  untuk  menentukan  batas-batas  tanah  dan  mengatasi perselisihan antara pihak-pihak yang terkait. Dalam penelitian ini, penulis juga membahas tentang peran BPN  dalam  menyelesaikan  konflik  pertanahan.  Badan  Pertanahan  Nasional  memiliki  tugas  untuk
mengelola dan mengawasi pendaftaran tanah, serta menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi. Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Deli  Serdang,  sebagai  unit  kerja  BPN,  memiliki  peran  penting  dalam mengelola pendaftaran tanah dan menyelesaikan konflik pertanahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Surat  Ukur  Tanah  sangat  penting  dalam  menyelesaikan  konflik  pertanahan  sebelum  pelaksanaan pendaftaran  di  BPN  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Deli  Serdang.  Namun,  penelitian  ini  juga menemukan beberapa hambatan yang dihadapi dalam penggunaan SUT, seperti kurangnya kesadaran masyarakat  dan  keterbatasan  kemampuan  BPN.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  merekomendasikan bahwa  BPN  harus  meningkatkan  kesadaran  masyarakat tentang  pentingnya  SUT dan  meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dokumen tersebut. Pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang umumnya mengikuti prosedur baku yang berlaku secara nasional. Prosesnya meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan berkas, pengukuran  dan  pemetaan  bidang  tanah,  penerbitan  surat  ukur,  pengesahan  dari  Kepala  Kantor Pertanahan setempat, serta penerbitan sertifikat hak atas tanah. Namun, terdapat beberapa kendala atau penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, seperti minimnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat,  permasalahan  administratif,  keterbatasan  sumber  daya  manusia  dan  peralatan,  adanya sengketa atau konflik kepemilikan tanah yang belum terselesaikan, serta terbatasnya anggaran. Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Surat Ukur Tanah, Badan Pertanahan Nasional

## Abstract
This  Mini  Research  Report  is  entitled  Juridical  Review  of  Land  Measuring  Letters  in  Resolving  Land Conflicts Before Registration at the National Land Agency at the Deli Serdang Regency Land Office. The main aim of writing the mini research is to find out how the juridical review of land measuring letters is in resolving land conflicts before registration at the agency. national land at the Deli Serdang district land office. Juridical review of land measuring documents in resolving land conflicts is a process carried out to determine objections or the truth of land measuring letters which will be used as proof of land ownership rights. This juridical review is carried out by authorized parties, such as legal authorities or land ownership managers. Juridical review of land measuring documents in resolving land conflicts has an important objective, namely to ensure justice and truth in land acquisition. The method that the author  uses  in  this  research  is  the  Empirical  Normative  Law  method  using  a  Qualitative  Descriptive approach. Empirical Normative Research is a research method which in this case combines normative law and is supported by data or empirical elements. The results of this research show that this research discusses the role of Land Surveying Certificates (SUT) in resolving land conflicts before registration at the National Land Agency (BPN) at the Deli Serdang Regency Land Office. A Land Measurement Letter is a document that contains information about the area and boundaries of the land, as well as the status of its ownership rights. In resolving land conflicts, SUT is used as a tool to determine land boundaries and resolve disputes between related parties. In this research, the author also discusses the role of BPN in resolving land conflicts. The National Land Agency has the task of managing and supervising land
registration, as well as resolving land conflicts that occur. The Deli Serdang Regency Land Office, as a BPN work unit, has an important role in managing land registration and resolving land conflicts. This research shows that a Land Measurement Certificate is very important in resolving land conflicts before registration with BPN at the Deli Serdang Regency Land Office. However, this research also found several obstacles faced in using SUT, such as lack of public awareness and limited capacity of BPN. Therefore, this research recommends that BPN should increase public awareness about the importance of SUT and improve their ability to manage these documents. The implementation of land registration at the Deli Serdang Regency National Land Agency (BPN) Office generally follows standard procedures that apply nationally. The process includes submitting an application, checking completeness of files, measuring and mapping land plots, issuing measurement letters, ratification from the Head of the local Land Office, and issuing land title certificates. However, there are several obstacles or obstacles in implementing land registration, such as a lack of socialization and public understanding, administrative problems, limited human resources and equipment, unresolved land ownership disputes or conflicts, and limited budgets. Keywords: Juridical Review, Land Measurement Letter, National Land Agency

## PENDAHULUAN
Masalah pertanahan merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit dan sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis dan lain sebagainya, sehingga dalam penyelesaian masalah pertanahan bukan hanya harus memperhatikan aspek yuridis akan tetapi juga harus memperhatikan berbagai  aspek  kehidupan  lainnya  agar  supaya  penyelesaian  persoalan  tersebut  tidak berkembang  menjadi  suatu  keresahan  yang  dapat  mengganggu  stabilitas  masyarakat. Munculnya  berbagai  masalah  mengenai  tanah  menunjukkan  bahwa  penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah di negara kita ini belum tertib dan terarah.
Masih  banyak  penggunaan  tanah  yang  saling  tumpang  tindih  dalam  berbagai kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Badan Pertanahan Nasional adalah suatu instansi pemerintahan yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Badan Pertanahan Nasional juga berkewajiban  untuk  menangani  segala  sengketa  pertanahan,  mengingat  bahwa  dalam penyelesaian sengketa tanah yang ada, diperlukan pengumpulan data administratif yuridis dan  fisik  melalui  suatu  penelitian,  dalam  suatu  mekanisme  dan  tata  cara  penanganan masalah  pertanahan  yang  berlaku  di  lingkungan  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia.
Munculnya sengketa hukum berawal dari tuntutan suatu hak atas tanah baik terhadap status  tanah,  prioritas  maupun  kepemilikannya  dengan  suatu  harapan  mendapatkan
penyelesaian administrasi  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku. Sengketa  tanah  dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan, dan sengketa hak ulayat. Penyelesaian konflik pertanahan merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Konflik pertanahan terjadi karena berbagai faktor, seperti kekurangan dokumen hak  milik  tanah,  kekurangan  pemantauan  dan  pengelolaan  hak  milik  tanah,  serta kekurangan keadilan dalam pengadaan tanah. Salah satu upaya untuk mengatasi konflik pertanahan  adalah  melakukan  pendaftaran  tanah  di  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN). Namun, sebelum pelaksanaan pendaftaran di BPN, perlu dilakukan tinjauan yuridis surat ukur tanah dalam penyelesaian konflik pertanahan.
Di Indonesia, sistem pertanahan sering kali dikritik karena kurangnya kedua aspek ini. Hal ini menyebabkan berbagai masalah seperti konflik lahan, korupsi, dan kesulitan dalam pendaftaran  hak  atas  tanah.  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  yang  diberlakukan sejak tahun 1960 telah menjadi dasar hukum pertanahan di Indonesia, namun setelah lebih dari enam dekade, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dalam proses  pendaftaran  tanah  adalah  aspek  penting  lainnya  yang  perlu  diperbaiki.  Proses pendaftaran  tanah  yang  rumit  dan  birokrasi  yang  berbelit-belit  sering  kali  menjadi penghalang  bagi  masyarakat,  terutama  bagi  kelompok  ekonomi  lemah  dan  masyarakat adat,  untuk  mendapatkan  hak  atas  tanah  mereka.  Hal  ini  tidak  hanya  menghambat kepastian hukum tetapi juga mempengaruhi keadilan sosial dan ekonomi.
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas dalam pendaftaran tanah. Namun, masih  banyak  tantangan  yang  harus  diatasi,  termasuk  harmonisasi  antara  berbagai peraturan  sektoral  dan  UUPA,  serta  peningkatan  kapasitas  dan  integritas  lembaga  yang bertanggung jawab atas pendaftaran tanah. Surat ukur tanah adalah salah satu dokumen yang  penting  dalam  penyelesaian  konflik  pertanahan.  Surat  ukur  tanah  merupakan dokumen yang menunjukkan ukuran dan batasan tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah. Surat  ukur  tanah  ini  diperlukan  untuk  mengidentifikasi  batasan  tanah  yang  dimiliki  oleh pemilik tanah, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti hak milik tanah.
Tinjauan yuridis surat ukur tanah dalam penyelesaian konflik pertanahan adalah proses yang dilakukan untuk menentukan keberatan atau kebenaran surat ukur tanah yang akan digunakan  sebagai  bukti  hak  milik  tanah.  Tinjauan  yuridis  ini  dilakukan  oleh  pihak  yang berwenang, seperti pihak hukum atau pihak pengelola hak milik tanah. Penguasaan tanah merupakan realitas yang tidak pernah habis di negeri ini dan akhirnya menjadi konflik. Hal
ini tidak dapat dipungkiri karena  dalam masyarakat agraris tanah adalah suatu komoditi yang sangat berharga. Orang yang memilikinya akan mendapatkan kedudukan tinggi di masyarakat. Tanah merupakan benda paling penting dan tinggi nilainya dari pada benda- benda lainnya bagi masyarakat petani sehingga tidak heran jika kegiatan atau aktivitas serta hal-hal yang penting dalam kehidupan manusia selalu berkaitan dengan tanah.
Persoalan-persoalan yang menjadi penyebab timbulnya konflik yang terjadi diantara kelompok masyarakat, khususnya konflik tapal batas. Penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan karena melihat konflik antar masyarakat yang memiliki dampak pada kehidupan sosial dan hubungan antar masyarakat. Selain itu penelitian ini dapat mengetahui penyebab konflik tersebut dapat terjadi dan dampak dari konflik tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan Konflik Tapal Batas
Permasalahan yang terjadi ketika surat ukur tanah tidak dipercaya oleh masyarakat sebagai bukti dalam penyelesaian konflik pertanahan di Deli Serdang, terdiri dari beberapa faktor.  Pertama,  surat  ukur  tanah  dapat  terjadi  yang  tidak  sesuai  dengan  ukuran  tanah faktual.  Hal  ini  mungkin  disebabkan  oleh  kekurangan  atau  kesalahan  dalam  proses pendaftaran tanah, yang mungkin menyebabkan pengukuran yang tidak tepat. Selain itu, ada  kemungkinan  terdapat  kelemahan  dalam  penegakan  hukum,  yang  mungkin menyebabkan terjadinya sengketa tanah. Pada berita Ketika Dua Nagari Berebut Tanah Di Tapal Batas ini Masalah Tapal batas sudah muncul tahun 1970 an. Ketika itu masyarakat kedua nagari pernah berkonflik. Lebih dari 20 tahun kemudian,  konflik kembali terulang tahun  2003.  Seorang  warga  Muaro  pingai  tewas  dalam  kerusuhan  itu.  Hal  ini  mungkin disebabkan oleh kekurangan dalam pengawasan dan pemberian hukum yang tidak tepat terhadap penganiayaan tanah. Sumber Berita:
https://nasional.kompas.com/read/2008/05/08/02164271/ketika-dua-nagari-berebut- tanah-di-tapal-batas?page=all
Selain itu, menunjukan  bahwa penggunaan arsip tanah dalam penyelesaian sengketa tanah tidak sempurna. Hanya beberapa jenis arsip tanah, seperti arsip peta pendaftaran, arsip buku tanah, arsip surat ukur, dan arsip warkah, yang sering dipinjam untuk keperluan sengketa tanah. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pengertian masyarakat tentang fungsi  dan  manfaat  arsip  tanah  dalam  penyelesaian  sengketa  tanah.  Pemilahan  dan penguasaan tanah  dapat mempengaruhi hubungan antar pemangku kepentingan, yang mungkin  menyebabkan  konflik  yang  lebih  luas.  Hal  ini  mungkin  disebabkan  oleh kekurangan  dalam  pengukuran  dan  pemetaan  tanah,  yang  mungkin  menyebabkan penggunaan tanah yang tidak tepat. Untuk menjamin kepastian hukum dalam Pasal 19 yang
menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dengan diadakannya Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pendaftaran  Tanah  menurut  Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah,  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh.  Pemerintah  secara terus-menerus,  berkesinambungan  dan  teratur,  meliputi  pengumpulan,  pengolahan, pembukuan dan  penyajian serta  pemeliharaan  data fisik  dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian  sertifikat  sebagai  surat  tanda  bukti  haknya  bagi  bidang-bidang  tanah  yang sudah  ada  haknya  dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  serta  hak-hak  tertentu  yang membebaninya. dan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Deli  Serdang Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud  dengan  Pendaftaran  Tanah  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan,  pembukuan,  dan  penyajian  serta  pemeliharaan  data  fisik  dan  data  1'uridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang- bidang tanah yang sudah ada haknya, dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  serta  hak-hak  tertentu  yang  membebaninya. Pendaftaran Tanah Sistematis kelengkapan yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  dalam  wilayah  desa/kelurahan yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
Teori  tapal  batas  menjadi  penting  karena  adanya  pemisahan  antara  daerah  satu dengan daerah lainnya yang disebut batas antardaerah. Penegasan batas ini penting untuk penyelenggaraan kewenangan masing-masing daerah, sehingga kewenangan pada suatu daerah tidak  boleh  diselenggarakan melampaui batas daerah lain yang telah ditetapkan dalam  peraturan  perundang-undangan.  Penyelesaian  sengketa  tapal  batas  antara kabupaten/kota  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah juga merupakan bagian dari teori ini, dimana Menteri Dalam Negeri memegang peran penting dalam penyelesaian penegasan batas daerah di lapangan.

## METODE PENELITIAN
Menurut Sugiyono “metode penelitian adalah sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data  dengan  tujuan  dan kegunaan  tertentu”.  Metode  penelitian  merupakan  cara  yang
digunakan  untuk  mendapatkan  data  sesuai  dengan  kebutuhan.  Adapun  metode  yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini adalah metode Hukum Normatif Empiris dengan menggunakan  pendekatan  Deskriptif  Kuaitatif.  Penelitian  Normatif  empiris  adalah  suatu metode  penelitian  yang  dalam  hal  ini  mengabungkan  hukum  normatif  dan  didukung dengan data atau unsur empiris.
Lokasi  penelitian  yang  penelitian  gunakan  dalam  penelitian  ini  dalam  melakukan wawancara dan observasi adalah Tinjauan Yuridis Surat Ukur Tanah Dalam Penyelesaian Konflik  Pertanahan  Sebelum  Pelaksanaan  Pendaftaran  Di  Badan  Pertanahan  Nasional  di Kantor pertanahan kabupaten deli serdang Dan dalam Pengumpulan data sekunder seerti buku-buku dan jurnal lokasi yang kami gunakan adalah jilib Unimed dan Ruang FIS Unimed. Alasan penulis memilihlokasi tersebut karena lokasi ini strategis dalam mengumpulkan data terkait dengan focus penelitian yang akan penulis teliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang dalam sosialisasi surat ukur tanah menjadi  sangat  penting  untuk  menyelesaikan  konflik  tapal  batas  tanah  antar  warga. Pemerintah  daerah  dapat  melaksanakan  sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai pentingnya  surat  ukur  tanah  sebagai  dokumen  legal  yang  menegaskan  batas-batas kepemilikan tanah. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penyuluhan, kampanye, maupun pelatihan. Pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang umumnya mengikuti prosedur baku yang  berlaku  secara  nasional.  Prosesnya  meliputi  pengajuan  permohonan,  pemeriksaan kelengkapan  berkas,  pengukuran  dan  pemetaan  bidang  tanah,  penerbitan  surat  ukur, pengesahan dari Kepala Kantor Pertanahan setempat, serta penerbitan sertifikat hak atas tanah.  Namun,  terdapat  beberapa  kendala  atau  penghambat  dalam  pelaksanaan pendaftaran tanah, seperti minimnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat, permasalahan administratif,  keterbatasan  sumber  daya  manusia  dan  peralatan,  adanya  sengketa  atau konflik kepemilikan tanah yang belum terselesaikan, serta terbatasnya anggaran.
Untuk mencegah terjadinya konflik pertanahan sebelum pelaksanaan pendaftaran di BPN, upaya yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat  tentang  pentingnya  sertifikasi  tanah,  melakukan  pemetaan  dan  inventarisasi tanah  secara  komprehensif,  memperkuat  koordinasi  antar  instansi  terkait,  membentuk lembaga atau forum penyelesaian sengketa tanah di tingkat desa atau kecamatan, serta menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan konflik secara cepat dan transparan.
Apabila  terjadi  ketidaksesuaian  antara  surat  ukur  tanah  dengan  kondisi  lapangan dalam penyelesaian konflik pertanahan, beberapa implikasi hukum yang mungkin timbul adalah kemungkinan pembatalan atau revisi surat ukur tanah oleh BPN, terjadinya sengketa kepemilikan  tanah  yang  berpotensi  berujung  pada  gugatan  perdata  di  pengadilan, kemungkinan  tuntutan  ganti  rugi  atau  sanksi  administratif  bagi  pihak  yang  terbukti melakukan  kesalahan  atau  pelanggaran,  terganggunya  proses  sertifikasi  tanah  dan penerbitan  sertifikat  yang  sah,  serta  menurunnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap lembaga pertanahan  dan pemerintah.  Oleh  karena  itu, penting  bagi semua  pihak untuk berhati-hati dan mengikuti prosedur yang benar dalam proses pendaftaran tanah untuk menghindari implikasi hukum di kemudian hari.

## SIMPULAN
Penelitian ini menyoroti peran penting Surat Ukur Tanah (SUT) dalam menyelesaikan konflik pertanahan sebelum pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. SUT menjadi alat utama dalam menentukan batas tanah  dan  mengatasi  perselisihan  antara  pihak-pihak  yang  terlibat.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  SUT  membantu  mengidentifikasi  hak  milik,  mengurangi kemungkinan konflik di masa depan, namun menghadapi hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan BPN dalam mengelola dokumen.
Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mensosialisasikan pentingnya SUT kepada masyarakat. Proses pendaftaran tanah di BPN Kabupaten Deli Serdang mengikuti prosedur  baku  nasional,  tetapi  terkendala  oleh  minimnya  sosialisasi,  permasalahan administratif, keterbatasan sumber daya, sengketa kepemilikan tanah, dan keterbatasan anggaran.
Untuk  mencegah  konflik,  diperlukan  upaya  seperti  meningkatkan  sosialisasi, melakukan pemetaan tanah, memperkuat koordinasi antar instansi, membentuk lembaga penyelesaian sengketa, dan menyediakan mekanisme pengaduan. Ketidaksesuaian antara SUT  dengan  kondisi  lapangan  dapat  memiliki  implikasi  hukum  serius,  termasuk pembatalan/revisi  SUT,  sengketa  di  pengadilan,  tuntutan  ganti  rugi/sanksi,  gangguan pada  proses  sertifikasi,  dan  penurunan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga pertanahan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mematuhi prosedur yang benar dalam pendaftaran tanah untuk menghindari implikasi hukum yang merugikan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Bandung, 1999.
Bernhard  Limbong,  Pe ngadaan  Tanah  untuk  Pembangunan  regulasi  konpensasi penegakan hukum, CV Rfi Maju Mandiri, Jakarta, 2011.
Ilyas, A., & Sufyan. (2015). Kewenangan pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa tanah. Jurnal Hukum, 65(XVII), 1-18.
Kurniawan, S. (2019). Hak Pertanahan dan Pendaftaran Tanah. Jurnal Pertanian, 21(1), 1-10.
Mhd.  Yamin  Lubis  dan  Abd.  Rahim  Lubis, Hukum  Pendaftaran  Tanah,  Mandar  Maju, Bandung, 2008.
Muhammad Yamin.(2017). Pendaftaran Tanah Untuk Meminimalkan Konflik Atas Tanah. Jurnal. Unpas. Medan.
Niravita, A., & Wahanisa, R. (2015). Tipologi sengketa tanah dan pilihan penyelesaian (studi pada  kantor  pertanahan  kabupaten  Semarang). Jurnal  Hukum  Acara  Perdata ADHAPER, 1(2), 2442-9090
Peraturan presiden republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertahanan Nasional
Peraturan presiden republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang badan pertanahan Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960, Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peratuan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan sengketa Tanah.
Raras Verawati, W. V. S., Salshadillab, S. A., & Al- Fatih, S. H. (2020). Kewenangan dan peran  peraturan  daerah  dalam  menyelesaikan  sengketa  Agraria.  EKSPOSE: jurnal penelitian hukum dan pendidikan, 19(2), 1109-1121
Sukmawati, P.D. (2022). Hukum Agraria dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Jurnal ilmu hukum sui generis, 2(2),89-95
Sutrisno, S. (2018). Tata Cara Pengelolaan Surat Ukur Tanah. Jurnal Pertanian, 20(2), 1-8. Sutrisno, Y. (2014). Penyelesaian Konflik Pertanahan Melalui Pendaftaran Tanah Di Badan Pertanahan Nasional. Jurnal Hukum, 14(1), 5-14.
Sutrisno,  Y.  (2017).  Tinjauan  Yuridis  Surat  Ukur  Tanah  Dalam  Penyelesaian  Konflik Pertanahan. Jurnal Hukum, 17(1), 25-37.
Sutrisno, Y. (2022). Penyelesaian Konflik Pertanahan Melalui Pendaftaran Tanah Di Badan Pertanahan Nasional. Jurnal Hukum, 25(1), 1-10.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah Widodo, S. (2019). Pendaftaran Tanah dan Hak Pertanahan. Jurnal Pertanian, 21(1), 11-20. Wirawan, S. (2018). Pendaftaran Tanah dan Hak Pertanahan. Jurnal Pertanian, 20(2), 9-18. Yamin, Muhammad & Zaidar. (2017). Pendaftaran tanah untuk meminimalkan konflik atas tanah. Jurnal Litigasi, 18(1), 107-126.