e-issn: 2715-9329
Nationally Accredited Journal, Sinta 5. Decree No. 105/E/KPT/2022 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Perlindungan  Konstitusional  terhadap  Hak  Atas  Pendidikan Masyarakat Penghayat Kepercayaan di Jepara
Nilna  Elmuna 1 ,  Fatimatuz  Zahra 2 ,  Yuffa  Maulana  Sabila 3 ,  Dedek Muhammad Riyadi 4 , Faizal Adi Surya 5

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords:
Rights Protection,
Constitutional, Education, Indigenous Faiths, Jepara Regency. How to cite: Elmuna, N., Zahra, F., Sabila, Y. M., Riyadi, D. M., & Surya, F. A. (2024).
Perlindungan Konstitusional terhadap Hak Atas Pendidikan
Masyarakat Penghayat Kepercayaan di Jepara.
Amsir Law Journal, 5 (2), 84-
92. DOI:
10.36746/alj.v5i2.332
Received: January 30, 2024 Accepted:
February 16, 2024
Published: April 30, 2024
Indonesia as a multicultural country has a variety of racial, ethnic, cultural, and other diversity. Indigenous faiths is one of the diversity of religions or beliefs that need to be recognized.  After  the  Constitutional  Court  Decision  Number  97/PUU- XIV/2016, believers feel that their rights have been recognized by the state. However, in terms of education there is still discrimination such as the portion of learning for their  beliefs  as  indigenous  faiths.  This  research  focuses  on  two  things,  namely  the implementation  of  Law  Number  20  of  2003  concerning  the  National  Education System and school policies related to discrimination against Sapta Darma, Subud, and Kapribaden believers in Jepara Regency. The method used in this research is socio- legal  by  analyzing  and  examining  the  effectiveness  of  laws  and  regulations  in community interaction. An understanding of several studies and theories provides two discussion  results.  First,  the  Office  of  Education  of  Jepara  Regency  still  pays  less attention to the rights of indigenous faith students in terms of the learning portion. Second, school policies are not sufficient in suppressing the potential for discrimination against students of indigenous faiths. Based on the results of the discussion, it can be concluded  that  with  the  existence  of  state  protection  for  indigenous  faiths,  the government is obliged to protect their constitutional rights. The need for policies from the  Office  of  Education  of  Jepara  Regency  in  the  field  of  education  to  fulfill constitutional  rights  that  are  able  to  suppress  the  potential  for  discrimination  for students of indigenous faiths.
Copyright © 2024 ALJ. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Negara  multikultural  merupakan  salah  satu  sebutan  yang  kerap  diberikan  kepada  negara Indonesia karena terdapat beragam suku, ras, budaya, agama, dan sebagainya. 6 Keberagaman yang hidup di tengah masyarakat Indonesia tersebut dapat disatukan dalam markah negara
1 Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia, Email: 202120146@std.umk.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia, Email Korespondensi : 202120123@std.umk.ac.id
3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia, Email: 202111107@std.umk.ac.id
4 Fakultas Teknik, Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia, Email: 202051178@std.umk.ac.id
5 Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia, Email: faizal.adi@umk.ac.id
6 Munif, A. (2018). Potret Masyarakat Multikultural di Indonesia. Journal Multicultural of Islamic Education, 2 (1), 1-10.
Indonesia yaitu bhinneka tunggal ika yang bermakna “ meskipun berbeda, tetapi tetap satu ” . 7 Adanya markah tersebut sehingga menjadikan konsep multikulturalisme sebagai dasar yang memiliki  ciri  khas  pada  masyarakat  atau  kelompok  sosial  yang  dapat  dibuktikan  bahwa multikulturalisme membangkitkan partisipasi yang cukup besar dari masyarakat Indonesia, terutama partisipasi dalam hal keagamaan. 8
Secara  demografis,  ada  beberapa  ragam  agama  di  Indonesia,  dan  Agama  Islam merupakan  agama  yang  memiliki  pengikut  terbanyak  di  Indonesia.  Pengakuan  atas  sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dapat dijadikan modal dalam mengekspresikan nilai- nilai  keagamaan  ke  dalam  hukum  nasional. 9 Walaupun  mayoritas  beragama  Islam,  bukan berarti  pemerintah  hanya  mengakui  satu  agama.  Pemerintah  telah  mengakui  dan melimpahkan  kebebasan  kepada  warga  negaranya  untuk  berhak  memilih  agama  sesuai konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun  1945. Dalam Pasal 28E ayat 1 UUD NRI 1945, ditetapkan bahwa “ setiap orang bebas  memeluk  agama  dan  beribadat  menurut  agamanya,  memilih  pendidikan  dan pengajaran.” 10
Selain Pasal 28E ayat 1 UUD NRI 1945, pemerintah juga telah menjaminnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Pasal 22 ayat 2 UU HAM menyebutkan bahwa “ negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya .” 11 Berdasarkan pasal tersebut, berarti bahwa tanggung jawab atas jaminan perlindungan dan pemenuhan hak 12 atas kebebasan beragama pada setiap warga negara Indonesia merupakan kewajiban negara. 13
Meskipun  demikian,  tetap  saja  hal  tersebut  menimbulkan  kesenjangan  bagi  warga negara  Indonesia  yang  memilih  aliran “penghayat kepercayaan ” sebagai  keyakinan beragamanya,  misalnya  dalam  aspek  administrasi  kependudukan. 14 Berbagai  usaha  telah dilakukan oleh warga negara yang menginginkan pengakuan dari negara, salah satunya dengan melakukan judicial review atau pengujian atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UUAK). Uji materiel Pasal 61 ayat 1 dan Pasal 64 ayat 1 UUAK ke Mahkamah Konstitusi (MK) 15 membuahkan hasil berupa Putusan MK Nomor 97/PUU- XIV/2016 yang mengabulkan permohonan untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa kolom agama dalam administrasi kependudukan dapat diisi sesuai kepercayaan yang dianut. 16
7 Purwanda, S. (2018). Pendidikan Pancasila (Cetakan Kedua) . Parepare: Sampan Institute, hlm. 113.
8 Dewantara,  A.  W.  (2019).  Bhinneka  Tunggal  Ika  Sebagai  Model  Multikulturalisme  Khas  Indonesia. Seminar  Nasional Keindonesiaan (FPIPSKR), IV , 396-404.
9 Rohmah, S., Tohari, I., & Kholish, M. A. (2020).  Menakar Urgensi dan Masa Depan Legislasi Fiqih Produk Halal di Indonesia:  Antara  Otoritarianisme  Mayoritas  dan  Jaminan  Konstitusional  Mayoritas  Muslim. Al-Manahij:  Jurnal  Kajian Hukum Islam, 14 (2), 177-190.
10 Jufri,  M.  (2017).  Nuansa  Maqhasid  Al-Syariah  Dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia. Istinbath: Jurnal Hukum, 14 (1), 1-14.
11 Puspitasari,  R.,  Dewi,  D.  A.,  &  Furnamasari,  Y.  F.  (2021).  Hak  Asasi  Manusia  untuk  Kebebasan  Beragama. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5 (3), 7304-7309.
12 Mustapa, D. I., Purwanda, S., & Ambarwati, A. (2023). Pemenuhan Hak Khusus bagi Narapidana Perempuan Hamil yang Menjalani Masa Tunggu Hukuman Mati Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dinamika Hukum , 24 (2), 258- 265.
13 Cerdas, F. A., & Afandi, H. (2019). Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019). Sasi, 25 (1), 72-83.
14 Viri, K., & Febriany, Z. (2020). Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia. Indonesian Journal of Religion and Society, 2 (2), 97-112.
15 Siregar, G. T., Silaban, R., & Gustiranda, P. (2020). Kebangkitan Hak-Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Parmalim Pasca Pasal 61 Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 di Kota Medan. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 2 (2), 75-84.
16 Harsyahwardhana,  S.  (2020).  Akibat  Hukum  Putusan  MK  No.  97/PUU-XIV/2016  tentang  Judicial  Review  UU Administrasi Kependudukan Terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan. Arena Hukum, 13 (2), 369-387.
Penanda atas dikabulkannya uji materiel di MK telah membawa dampak perubahan pada  aspek  bidang  kehidupan  lainnya,  salah  satunya  pada  bidang  pendidikan.  Menurut Romanti, melalui laman situs Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)  Republik  Indonesia,  penghayat  kepercayaan  adalah  suatu  kelompok yang di dalamnya terdapat berbagai suku asli yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional mereka  yang  terkait  dengan  kehidupan  alam  dan  hubungan  mereka  dengan  roh  nenek moyang. 17 Penghayat Kepercayaan tidak tergolong ke dalam agama yang telah ada dan diakui sebelumnya di Indonesia. 18 Khusus wilayah Kabupaten Jepara, berdasarkan data yang didapat dari  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  (Disbudpar)  Kabupaten  Jepara  pada  tahun  2022, terdapat  enam  macam  penghayat  kepercayaan  yang  tersebar.  Terdiri  dari  penghayat kepercayaan  Kapribaden,  Sapta  Darma,  Subud,  Pramono  Sejati,  Ilmu  Sejati,  dan  Mastika. Data tersebut juga menyebutkan, jumlah anggota dari Subud, Kapribaden, dan Sapta Darma merupakan yang terbanyak (menjadi bahan objek penelitian). 19
Riset-riset sebelumnya, menemukan fakta suatu permasalahan yang dialami oleh siswa penghayat kepercayaan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Kudus misalnya, yang  mana  menemukan  fakta  adanya  ketidaksiapan  secara  mental  oleh  para  siswa  serta keluarga  siswa  dan  ketidaksiapan  regulasi  pemerintah  dalam  bentuk  penerimaan  terhadap penghayat kepercayaan untuk menunjukkan jati dirinya sebagai masyarakat penghayat. Orang tua merasa ketakutan adanya potensi terjadinya diskriminasi, sehingga pembelajaran khusus siswa-siswa penghayat, tidak diberikan di sekolah, walaupun ada dalih sedikitnya jumlah siswa penghayat di sekolah tersebut. 20
Adanya permasalahan tersebut, telah memokuskan perhatian peneliti pada persoalan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU  Sisdiknas)  dan  mengetahui  bagaimana  kebijakan  pihak  sekolah  mengenai  tindakan diskriminasi  terhadap  siswa  penghayat  kepercayaan  Persatuan  Sapta  Darma,  Subud,  dan Kapribaden  di  Kabupaten  Jepara?  Berdasarkan  uraian  tersebut,  perlu  untuk  dikaji implementasi  UU  Sisdiknas  dan  mengetahui  kebijakan  pihak  sekolah  mengenai  tindakan diskriminasi  terhadap  siswa  penghayat  kepercayaan  Persatuan  Sapta  Darma,  Subud,  dan Kapribaden di Kabupaten Jepara. Artikel ini dapat memberi manfaat atas keadilan terhadap masyarakat minoritas dan sebagai bahan evaluasi serta masukan bagi pemerintah daerah dan sekolah setempat terkait pengambilan kebijakan mengenai kesetaraan bagi siswa manapun termasuk  siswa-siswa  penghayat  kepercayaan  Persatuan  Sapta  Darma,  Subud,  dan Kapribaden di Kabupaten Jepara.

## 2.  Metode
Metode  riset  yang  dipilih  dalam  artikel  ini  ialah  dengan  menggunakan  pendekatan  sosio- legal 21 dengan  menganalisis  dan  mengkaji  efektivitas  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan  dalam  interaksi  masyarakat.  Adanya  kesenjangan  tindakan  non-diskriminatif terhadap  penghayat  kepercayaan  dalam  dunia  pendidikan  di  Indonesia  dan  pertentangan
17 Romanti. (2023). Penghayat Kepercayaan di Indonesia: Pemeliharaan Warisan Budaya dan Harmoni Kehidupan Beragama . Diakses dari  laman: https://itjen.kemdikbud.go.id/web/penghayat-kepercayaan-di-indonesia-pemeliharaan-warisan-budaya-dan- harmoni-kehidupan-beragama/ . [Diakses pada 6 Oktober 2023].
18 Sulaiman, S. (2018). Problem Pelayanan terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan di Pati, Jawa Tengah. Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi), 4 (2), 207-220.
19 Gunawan,  S.,  Wardhani,  L.  C.,  &  Surya,  F.  A.  (2023).  Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  97/PUU- XIV/2016 terhadap Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Jurnal Suara Keadilan, 24 (2), 93-103.
20 Rosyid, M., & Kushidayati, L. (2020). Pelayanan Pendidikan Penghayat Sapta Darma di Sekolah Formal: Studi Kasus di Kudus. Jurnal Hukum Progresif, 8 (1), 81-97.
21 Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R.  (2023).  Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia. Al-'Adl , 16 (2), 152-163.
dengan adanya ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam norma fundamental negara Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang turunannya.
Variabel  dan  indikator  riset  dalam  artikel  ini  mengumpulkan  informasi  mengenai tindakan diskriminatif dalam dunia pendidikan terhadap penghayat kepercayaan Persatuan Sapta Darma, Subud, dan Kapribaden di Kabupaten Jepara. Sumber dan teknik akumulasi data yang dipergunakan yaitu wawancara secara langsung dan observasi. Teknik wawancara dilakukan  dengan  subjek  riset  yang  merupakan  penghayat  kepercayaan  Persatuan  Sapta Darma, Subud, dan Kapribaden di Kabupaten Jepara.
Berdasarkan  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengkaji  lebih  dalam  terkait  hak pendidikan  pada  penghayat  kepercayaan,  maka  teknik  analisis  data  menerapkan  metode triangulasi 22 yang  menyelisik  fenomena  yang  saling  terkait  dengan  sudut  pandang  yang berbeda.  Peneliti  melakukan  triangulasi  dengan  data  artikel  jurnal  dan  literatur  terkait, melakukan analisis hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan terhadap subjek riset, dan  menganalisis  hasil  wawancara  kepada  para  pihak  yang  memahami  kebijakan  tentang aliran  kepercayaan  di  luar  dari  agama  yang  diakui  oleh  Indonesia.  Sedangkan,  untuk penyimpulan hasil riset didasarkan pada hasil yang telah dilakukan setelah melakukan analisis verbatim dari wawancara dan observasi.

## 3.  Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  terhadap  Masyarakat  Penghayat  Kepercayaan  Persatuan  Sapta  Darma, Subud, dan Kapribaden di Jepara
Layanan pendidikan formal sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UUPP), layanan pendidikan formal merupakan bagian dari pelayanan publik, sehingga dalam penyelenggaraannya harus menjunjung tinggi asas persamaan hak dan kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 37 UU Sisdiknas, salah satu pendidikan wajib bagi seluruh peserta didik di Indonesia berdasarkan kurikulum yang ada ialah Pendidikan Agama.
Persoalannya, tidak semua siswa menganut salah satu agama dari keenam agama yang diakui di Indonesia. Beberapa di antara mereka masih berpegang teguh pada warisan leluhur dan  menyatakan  diri  bagian  dari  penghayat  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa (biasa disebut Penghayat Kepercayaan). 23 Pada sisi yang lain, UU Sisdiknas hanya mengatur hak yang dimiliki oleh siswa untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru sesuai dengan agama yang dianutnya.
Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur bahwa perlindungan dan perwujudan hak atas pendidikan bagi seluruh warga Indonesia merupakan sebuah tujuan tanpa terkecuali. Hak  atas  pendidikan  tersebut  selain  bagi  penganut  enam  agama  yang  diakui,  seharusnya mencakup juga hak atas pendidikan bagi penghayat kepercayaan. Kenyataannya, hak tersebut masih  terbatas  penggunannya  dalam  dunia  pendidikan  di  Indonesia.  Kondisi  tersebut mendorong  pemerintah,  khususnya  Kemendikbudristek  untuk  mencetuskan  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan sebagai landasan hukum diselenggarakannya Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
22 Alfansyur, A., & Mariyani, M.  (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah , 5 (2), 146-150.
23 Zakiyah,  Z.  (2018).  Pendidikan  Kepercayaan  terhadap Tuhan  Yang  Maha  Esa:  Pemenuhan  Hak  Siswa  Penghayat  di Sekolah. Penamas, 31 (2), 397-418.
Pelaksanaan  dan  perlindungan  hak  konstitusional  adalah  kewajiban  negara  kepada seluruh warga negaranya. 24 Oleh karena itu, makna hak konstitusional bukan sebatas pada hak,  melainkan  mencakup  juga  kewajiban.  Kewajiban  tersebut  dapat  berupa  rasa  saling menghormati dan menghargai hak asasi antar individu. Meskipun adanya hak konstitusional, bukan berarti setiap individu dapat bertindak sewenang-wenang, melainkan pemerintah telah memberikan batasan guna melindungi dan menjamin legalisasi akan kebebasan masyarakat, sehingga  dapat  menjalankan  tuntutan  yang  ada  dengan  memperhatikan  integritas, kesejahteraan, keselarasan, dan kepentingan umum.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  55  Tahun  2007  tentang  Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal  9 menyebutkan bahwa “ pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan yang diakui secara resmi oleh negara. ” Ketentuan tersebut belum  dapat  menunjang  pendidikan  agama  bagi  siswa  penghayat  kepercayaan  karena peraturan tersebut hanya menggagas hak pendidikan bagi pemeluk agama yang telah diakui oleh pemerintah.
Sejauh ini, para penghayat kepercayaan dengan berat hati masih harus menempuh mata pelajaran pendidikan agama yang bukan pilihan keyakinannya. Dalam hal ini, telah terjadi diskriminasi  dalam  implementasinya,  karena  harus  menentukan  salah  satu  agama  untuk menjadi pilihan mata pelajaran pendidikan agama walaupun tidak menjadi keyakinan mereka yang semata-mata hanya bertujuan untuk mempermudah mereka dalam menempuh pelajaran agama. Pilihan terpaksa ini juga berpotensi pada hasil akhir pembelajaran, sebab jika tidak menyertakan salah satu pendidikan keagamaan berarti tidak ada perolehan nilai dalam mata pelajaran pendidikan agama. Akibatnya, dapat menurunkan nilai rata-rata di rapor.
Implementasi Putusan MK semestinya dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah, baik  dalam  hal penghormatan,  pemenuhan,  dan  perlindungan  kepada  hak para  penghayat kepercayaan di dalam berbagai bidang. Mereka berhak mendapatkan kesempatan dan hak yang  sama  dalam  pemenuhan  pendidikan  di  Indonesia.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  97/PUU-XIV/2016  sepatutnya  juga  menerbitkan  instruksi  tentang  perbaikan elemen bagi guru penghayat kepercayaan melalui Kemendikbudristek di Indonesia sebagai bentuk langkah eksplisit yang dapat dilakukan guna menopang persoalan tersebut.

## 3.1. Perlindungan Hak Atas Pendidikan Penghayat Kepercayaan di Jepara
Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Kartini 08.03 merupakan sekolah yang  memiliki status kepemilikan swasta yang seperti TK pada umumnya, tempat bermain dan belajar bagi anak- anak yang belum berusia sekolah. TK Pertiwi Kartini merupakan tempat bersekolah anak- anak Penghayat Sapta Darma. Salah satu peserta didik di TK tersebut merupakan anak dari Ismoyo,  anggota  pemuda  Penghayat  Sapta  Darma.  TK  Pertiwi  Kartini  berlokasi  di  Desa Pelemkerep RT 05 RW 02, Dusun Krajan, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara.
Kepala TK Pertiwi Kartini 08.03 yaitu Fahrida Estiningrum. Beliau mengatakan bahwa ada tiga orang anak yang menganut agama di luar agama Islam, salah satu di antaranya adalah anak  penghayat  kepercayaan.  Secara  umum,  pemikiran  anak  TK  Pertiwi  Kartini  masih menganggap bahwa semua temannya sama seperti dirinya dan berhubung jenjang sekolah TK  merupakan  masa  di  mana  anak-anak  hanya  dilatih  untuk  membaca,  menulis,  serta berhitung, maka mengenai pengenalan keagamaan hanya dikenalkan pada bagian dasarnya saja. Contohnya, tempat ibadah dari bermacam agama yang ada di Indonesia. Berawal dari mengenal  bermacam  tempat  ibadah,  akhirnya  mereka  tahu  bahwa  mereka  berbeda  dan bahkan mereka sangat ingin tahu mengenai tempat ibadah dari anak penghayat kepercayaan.
24 Purwanda, S., & Syahril, M. A. F. (2021). Bentuk Tanggung Jawab Negara melalui Pemerataan Buku Bacaan ke Pulau- Pulau Kecil Terluar. JUSTISI , 7 (2), 155-166.
Didapatkan juga fakta dari Penghayat Kepercayaan Sapta Darma di SMPN 1 Mayong. Berdasarkan  pada  hasil  wawancara  dan  observasi,  kegiatan  pembelajaran  pendidikan penghayat  kepercayaan  di  SMPN  1  Mayong  belum  secara  langsung  dilaksanakan  di lingkungan sekolah. Akan tetapi, pembelajaran pendidikan penghayat dilaksanakan di luar lingkungan sekolah dengan waktu yang tidak terjadwal. Hal tersebut terjadi karena jumlah siswa penghayat terbilang sedikit, sehingga berakibat pada ketersediaan guru penghayat yang mengajar  pembelajaran  tersebut.  Adanya  permasalahan  tersebut,  membuat  pihak  sekolah meminta  kepada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Jepara  melalui  surat  permohonan.  Pihak sekolah  meminta  adanya  kebijakan  terkait  pemenuhan  kebutuhan  muatan  materi  dan instrumen  pembelajaran  pada  siswa  penghayat.  Menurut  Wahyudi  Wigit  Wibowo,  selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan setempat, seorang guru dapat diberikan hak untuk mengajar dan terdaftar dalam data pokok pendidikan ketika sudah terpenuhinya salah satu syarat yaitu lamanya waktu mengajar selama 24 jam per minggu. Dengan demikian, permohonan yang diajukan pihak sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jepara belum dapat dikabulkan, sehingga pihak sekolah dapat mencari alternatif lain yaitu dengan mencari Penyuluh Penghayat Kepercayaan sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya.
Kemudian,  untuk  penghayat  kepercayaan  Subud,  menurut  penjelasan  Perkumpulan Persaudaraan  Kejiwaan  Susila  Budhi  Dharma  (PPK  Subud)  disebutkan  bahwa  mereka mengolah  latihan  kejiwaan  untuk  bisa  berdampingan  dengan  Tuhan  Yang  Maha  Esa. Menurut mereka, PPK Subud merupakan wadah untuk mendapatkan keagungan dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mana setiap anggota dapat pasrah kepada Tuhan dengan meninggalkan semua  atributnya  dalam  waktu  dan  tempat  yang  bersamaan.  Keanggotaan  Subud  sangat pluralisme,  tetapi  untuk  menjadi  anggota  Subud  harus  berusia  minimal  17  tahun.  Dapat disimpulkan  bahwa  hak  pendidikan  pada  PPK  Subud  tidak  ada  kekhususan  bagi  anggota maupun  pengampu  pendidikan  penghayat  karena  sistem  pendidikan  mereka  mengikuti aturan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jepara. Sedangkan untuk penghayat kepercayaan lainnya  seperti  Kapribaden,  menurut  Lia  Supardianik,  selaku  Kepala  Seksi  Sejarah  dan Purbakala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, penghayat tersebut sejauh ini  didominasi  oleh  anggota  yang  berusia  50  tahun  ke  atas  dan  tidak  ada  regenerasi penerusnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penghayat kepercayaan tersebut di tidak lagi memiliki anggota yang masih menempuh pendidikan.

## 3.2. Kebijakan Pihak Sekolah mengenai Potensi Diskriminasi terhadap Penghayat Kepercayaan di Jepara
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  telah  menyebutkan istilah  diskriminasi  dalam  Pasal  1  ayat  3,  diskriminasi  merupakan  tindakan  pembatasan, pelecehan, maupun pengucilan yang terjadi secara langsung ataupun tidak langsung dengan didasarkan pada diferensiasi manusia atas keberagaman yang ada di Indonesia, yang dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dan berkurangnya kebebasan dasar dalam kehidupan.
Perbuatan diskriminasi secara tidak langsung merupakan perbuatan yang menyimpang, terutama  dalam  dunia  pendidikan.  Pendidikan  adalah  potensi  dasar  manusia  dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, sehingga pendidikan dapat disebut sebagai kehormatan diri yang sifatnya mendasar. 25
Fakta yang pernah terjadi pada anak penghayat Sapta Darma di Kecamatan Mayong yang menempuh Sekolah Dasar (SD). Anak tersebut mengalami diskriminasi secara langsung
25 Karmila, K., Fauziah, N., Safira, E., Sadikin, M. N. A., & Wardhana, K. E. (2021). Diskriminasi Pendidikan di Indonesia. EDUCASIA: Jurnal Pendidikan, Pengajaran, dan Pembelajaran, 6 (3), 191-203.
melalui perkataan temannya mengenai kepercayaan yang dianutnya. Secara umum, jika terjadi diskriminasi pada anak akan menyebabkan keguncangan pada psikis atau mentalnya.
Berbanding  terbalik  pada  kasus  anak  penghayat  Sapta  Darma,  anak  tersebut  justru memberontak  dan  memberikan  penjelasan  bahwa  kepercayaan  yang  dianutnya  bukanlah sesuatu  yang  salah.  Mengetahui  hal  tersebut,  pihak  sekolah  yang  ada  di  Jepara  telah memberikan  kebijakan  kepada  para  siswanya  agar  tidak  melakukan  tindakan  diskriminasi terhadap  siswa  lainnya.  Kebijakan  tersebut  berupa  sosialisasi  yang  terkait  penyampaian bagaimana keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia khususnya yang ada di Jepara. Sosialisasi ini juga merupakan tindak lanjut setelah adanya Putusan MK Nomor 97/PUU- XIV/2016 yang telah mengakui keberadaan Penghayat Kepercayaan.

## 4. Penutup
Implementasi UU Sisdiknas pada Penghayat Kepercayaan Persatuan Sapta Darma, Subud, dan Kapribaden di Kabupaten Jepara terlaksana dengan cukup baik, terutama implementasi Pasal  12  dan  Pasal  30  UU  Sisdiknas  mengenai  pendidikan  keagamaan.  Pemerintah Kabupaten Jepara juga telah mengakui keberadaan para penghayat kepercayaan. Selain itu, peserta  didik  yang  memilih  pendidikan  penghayat  sebagai  pendidikan  keagamaannya  juga telah difasilitasi oleh pemerintah setempat dengan cara meminta pihak sekolah mencarikan tenaga penyuluh dari penghayat kepercayaan yang dianut oleh siswa di sekolah.
Kebijakan  pihak  sekolah  mengenai  potensi  diskriminasi  terhadap  Penghayat Kepercayaan Persatuan Sapta Darma, Subud, dan Kapribaden di Kabupaten Jepara dengan meminta  pihak  sekolah  memberikan  sosialisasi  kepada  para  siswa  mengenai  adanya bermacam agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, sehingga antara satu dengan yang  lain  memiliki  perbedaan,  terutama  dalam  hal  cara  beribadah.  Meskipun  demikian, melaksanakan sosialisasi tidak cukup memberikan perlindungan bagi para siswa penghayat kepercayaan  setelah  melihat  konsekuensi  dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 97/PUU-XIV/2016.  Seharusnya,  setelah  adanya  putusan  tersebut,  maka  Pemerintah khususnya  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  semestinya  membuat aturan  atau  perundang-undangan  yang  melindungi  eksistensi  para  siswa  penghayat kepercayaan di seluruh wilayah Indonesia.

## Ucapan Terima Kasih
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1) Universitas  Muria  Kudus,  selaku  institusi  atau  lembaga  pendidikan  yang  telah memberikan bantuan untuk kelancaran pelaksanaan penelitian;
2) Bapak  Ismoyo  dan  Ibu  Citra,  selaku  Warga  Paguyuban  Sapta  Darma  yang  telah memberikan banyak informasi guna terlaksananya penelitian ini;
3) Seluruh  anggota  PPK  SUBUD  yang  telah  meluangkan  waktunya  untuk  memberikan cukup informasi guna terlaksananya penelitian ini;
4) Bapak  Wahyudi  Wigit  Wibowo,  selaku  Kasubag  Umum  dan  Kepegawaian  Dinas Pendidikan Kabupaten Jepara; dan
5) Ibu  Lia  Supardianik,  selaku  Kepala  Seksi Sejarah  dan  Purbakala  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan Kabupaten Jepara.

## Referensi
Buku dengan penulis: Purwanda, S. (2018). Pendidikan Pancasila (Cetakan Kedua) . Parepare: Sampan Institute.

## Artikel jurnal:
Alfansyur, A., & Mariyani, M. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah , 5 (2), 146-150.
Cerdas, F. A., & Afandi, H. (2019). Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019). Sasi, 25 (1), 72-83.
Dewantara, A. W. (2019). Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Model Multikulturalisme Khas Indonesia. Seminar Nasional Keindonesiaan (FPIPSKR), IV , 396-404.
Gunawan, S., Wardhani, L. C., & Surya, F. A. (2023). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi  No.  97/PUU-XIV/2016  terhadap  Hak  Konstitusional  Penghayat Kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Jurnal Suara Keadilan, 24 (2), 93- 103.
Harsyahwardhana,  S.  (2020).  Akibat  Hukum  Putusan  MK  No.  97/PUU-XIV/2016 tentang Judicial Review UU Administrasi Kependudukan Terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan. Arena Hukum, 13 (2), 369-387.
Jufri, M. (2017). Nuansa Maqhasid Al-Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Istinbath: Jurnal Hukum, 14 (1), 1-14.
Karmila,  K.,  Fauziah,  N.,  Safira,  E.,  Sadikin,  M.  N.  A.,  &  Wardhana,  K.  E.  (2021). Diskriminasi Pendidikan di Indonesia. EDUCASIA: Jurnal Pendidikan, Pengajaran, dan Pembelajaran, 6 (3), 191-203.
Munif,  A.  (2018).  Potret  Masyarakat  Multikultural  di  Indonesia. Journal  Multicultural  of Islamic Education, 2 (1), 1-10.
Mustapa,  D.  I.,  Purwanda,  S.,  &  Ambarwati,  A.  (2023).  Pemenuhan  Hak  Khusus  bagi Narapidana Perempuan Hamil yang Menjalani Masa Tunggu Hukuman Mati Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dinamika Hukum , 24 (2), 258-265.
Purwanda,  S.,  &  Syahril,  M.  A.  F.  (2021).  Bentuk  Tanggung  Jawab  Negara  melalui Pemerataan Buku Bacaan ke Pulau-Pulau Kecil Terluar. JUSTISI , 7 (2), 155-166.
Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R. (2023). Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia. Al-'Adl , 16 (2), 152-163.
Puspitasari,  R.,  Dewi,  D.  A.,  &  Furnamasari,  Y.  F.  (2021).  Hak  Asasi  Manusia  untuk Kebebasan Beragama. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5 (3), 7304-7309.
Rohmah,  S.,  Tohari,  I.,  &  Kholish,  M.  A.  (2020).  Menakar  Urgensi  dan  Masa  Depan Legislasi  Fiqih  Produk  Halal  di  Indonesia:  Antara  Otoritarianisme  Mayoritas  dan Jaminan Konstitusional Mayoritas Muslim. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 14 (2),
177-190.
Rosyid, M., & Kushidayati, L. (2020). Pelayanan Pendidikan Penghayat Sapta Darma di Sekolah Formal: Studi Kasus di Kudus. Jurnal Hukum Progresif, 8 (1), 81-97.
Siregar, G. T., Silaban, R., & Gustiranda, P. (2020). Kebangkitan Hak-Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Parmalim Pasca Pasal 61 Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 di Kota Medan. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 2 (2), 75-84.
Sulaiman, S. (2018). Problem Pelayanan terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan di Pati, Jawa Tengah. Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi), 4 (2), 207-220.
Viri, K., & Febriany, Z. (2020). Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia. Indonesian Journal of Religion and Society, 2 (2), 97-112.
Zakiyah, Z. (2018). Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Pemenuhan Hak Siswa Penghayat di Sekolah. Penamas, 31 (2), 397-418.
World Wide Web: Romanti. (2023). Penghayat Kepercayaan di Indonesia: Pemeliharaan Warisan Budaya dan Harmoni
Kehidupan Beragama . Diakses dari laman: https://itjen.kemdikbud.go.id/web/penghayat-kepercayaan-di-indonesia- pemeliharaan-warisan-budaya-dan-harmoni-kehidupan-beragama/

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2024 ALJ. All rightsreserved.