## Grand Corruption dan Defisit Demokrasi: Studi Kasus KTP Elektronik
(Sapto Waluyo, Dosen STT Nurul Fikri, Mahasiswa Program Doktoral, Departemen Sosiologi, Universitas Indonesia,
Email: sapto.waluyo@nurulfikri.ac.id)

## Abstraksi
Korupsi   sistemik   dan   endemik   telah   melanda   Indonesia   sejak   lama.   Bahkan,   pasca reformasi   1998,   proses   demokratisasi   tidak   mampu   menekan   gejala   korupsi.   Penelitian   ini berupaya menjawab pertanyaan penting, bagaimana dampak korupsi bagi efektivitas lembaga- lembaga demokrasi? Fenomena defisit demokrasi muncul di tengah merebaknya korupsi yang telah menggerus kepercayaan publik di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Analisis liputan media   dan   data   sekunder   dilakukan   untuk   menyorot   studi   kasus   korupsi   KTP   Elektronik bedasarkan tiga pendekatan utama: legal, institusional dan politikal. Hasil analisis perbandingan menunjukkan   perlunya   pendekatan   yang   lebih   komprehensif   untuk   mengkaji   akar   masalah korupsi berskala besar ( grand corruption ). Penelitian ini menguji daya eksplanasi teori-teori sosiologi korupsi dalam menguraikan kasus aktual.
Kata Kunci : Grand corruption, perbandingan pendekatan legal-institusional-politik, analisis media, defisit demokrasi .

## Pengantar
Masyarakat Indonesia dikejutkan lagi dengan berita korupsi berskala besar. Pelaksanaan proyek   raksasa   pengadaan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  Elektronik   bernilai   Rp   5,9   triliun diduga menimbulkan kerugian negara  hingga  Rp 2,3 triliun. Jumlah kerugian yang fantastik. Media menyebutnya ‘megakorupsi’, karena tercatat sebagai kerugian negara terbesar sepanjang sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia 1 , disamping kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Shah dan Schacter (2004) membagi tipologi korupsi menjadi: grand corruption (yakni pejabat   negara   yang   menyelewengkan   sumberdaya   publik   dengan   memanfaatkan   kelemahan institusi), state   capture atau regulatory   capture (agen   swasta   yang   mengkooptasi   lembaga eksekutif/legislatif untuk meraih keuntungan), dan bureaucratic atau petty corruption (suap atau pemerasan   yang   dilakukan   dalam  konteks  pelayanan   publik   rutin).   Kasus   KTP   Elektronik termasuk grand corruption karena melibatkan berbagai institusi publik yang lemah tata kelola dan pengawasannya.
Dua   orang   terdakwa   telah   diadili   dari   kalangan   pejabat   Kementerian   Dalam   Negeri (Kemendagri), tapi puluhan tersangka akan menyusul karena Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Rappler, “Sketsatorial: Skandal e-KTP, Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia”,
http://www.rappler.com/indonesia/data-dan-fakta/164688-sketsatorial-skandal-e-ktp-kasus- korupsi-terbesar , diunduh 30 Maret 2017.

## 1 | Sapto Waluyo –Grand Corruption dan Defisit Demokrasi
(KPK) sudah memeriksa 294 saksi (yang mungkin berubah status dalam waktu dekat menjadi tersangka) sejak pertengahan 2014. Para calon tersangka terdiri dari pejabat setingkat Menteri dan   jajaran   birokrasi,   pimpinan   dan   anggota   DPR   (Dewan   Perwakilan   Rakyat)   RI,   direksi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan konsorsium swasta. Sebuah ‘konser akbar’ peradilan korupsi yang memilukan di tengah stagnansi ekonomi nasional dan kondisi rakyat yang belum sejahtera.

## Kasus Grand Corruption
Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum 2 disebut ada kesepakatan Dewan Perwakilan   Rakyat   (DPR)  RI  untuk   menyetujui   anggaran   pengadaan   KTP  Elektronik   sesuai dengan grand design tahun 2010 yakni  sebesar  Rp 5,9 triliun. Proses pembahasannya dikawal oleh Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar. Sementara, sang makelar proyek Andi Agustinus alias Andi Narogong memberikan fee kepada beberapa anggota DPR dan pejabat Kemendagri. Rencana bagi-bagi duit anggaran proyek KTP Elektronik secara garis besar:
A. Sebesar 51 persen atau sejumlah Rp 2,662 triliun dipergunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek;
B.  Sedangkan sisanya sebesar 49 persen atau sejumlah Rp 2,558 triliun dibagi-bagikan kepada:
1. Beberapa pejabat Kementerian Dalam Negeri termasuk para terdakwa sebesar 7 persen atau sejumlah Rp 365,4 miliar;
2. Anggota Komisi II DPR RI sebesar 5 persen atau sejumlah Rp 261 miliar;
3. Setya Novanto (mantan Ketua Fraksi Golkar, sekarang Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR RI) dan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebesar 11 persen atau sejumlah Rp 574,2 miliar;
4. Anas Urbaningrum (mantan Ketua Umum Partai Demokrat) dan Muhammad Nazaruddin (mantan   Bendahara   Umum   Partai   Demokrat)   sebesar   11   persen  atau   sejumlah   Rp   574.2 miliar;
5. Keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan sebesar 15 persen atau sejumlah Rp 783 miliar.
Dakwaan jaksa merinci daftar calon tersangka dan dugaan dana yang diterima. 3 Selain diterima   perorangan,   jaksa   juga   menyebut   terdakwa   telah   memperkaya   korporasi.   Daftar perusahaan yang tercantum dalam dakwaan adalah:
1. Perum PNRI menerima sejumlah Rp 107,7 miliar;
2. PT Sandipala Artha Putra (Rp 145 miliar);
3. PT Mega Lestari Unggul, perusahaan induk PT Sandipala Artha Putra (Rp 148 miliar);
4. PT LEN Industri (Rp 20 miliar);
5. PT Sucofindo (Rp 8 miliar);
6. PT Quadra Solution (Rp 127 miliar).

## Metodologi
2 Tirto, “Ketagihan Duit E-KTP”, 10 maret 2017, https://tirto.id/ketagihan-duit-e-ktp-ckrw , diunduh 1 April 2017.

## 2 | Sapto Waluyo –Grand Corruption dan Defisit Demokrasi
Bahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah liputan media nasional tentang kasus korupsi KTP Elektronik. Selain itu dokumen, yang menjelaskan asal-usul kasus tersebut dan berkas   di   pengadilan   yang   menjelaskan   siapa   saja   yang   terlibat   dan   bagaimana   proses keterlibatan mereka dalam kasus korupsi yang menarik perhatian publik. Hasil survei tentang persepsi publik terhadap kinerja lembaga-lembaga hasil proses demokrasi juga diteliti. Proses analisis   diawali   dengan   uraian   tentang   berbagai   perspektif   memandang   gejala   korupsi   yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia.  Ditelusuri kelemahan dan kelebihan masing- masing   pendekatan,   terutama   perspektif   legal,   institusional   dan   politikal.   Tiap   pendekatan digunakan untuk menelaah kasus KTP Elektronik, agar dapat dijelaskan hubungan kausalnya.

## Perspektif Analisis Korupsi
Sudah   banyak   studi   tentang   gejala   korupsi   dan  sebab-sebab  munculnya   korupsi,  tapi masih sedikit kajian teoretik tentang korupsi dari berbagai perspektif. Gjalt de Graaf (2007) membahas fenomena korupsi di negara-negara Barat dengan penjelasan kausalitas bervariasi, lalu memberikan kritik secara teoretik dan mengajukan pendekatan alternatif.
Ada enam kelompok teori tentang korupsi yang diteliti de Graaf, namun ternyata tak banyak studi mendalam tentang kasus korupsi secara aktual. Kebanyakan studi bersifat umum dengan  proposisi  generik,  sehingga dibutuhkan riset  tentang  korupsi  yang lebih  kontekstual, sesuai dengan kondisi waktu dan lokasi terjadinya korupsi. Tapi, satu hal sudah jelas, bahwa
3 Tempo Online, “Ini Daftar Nama Terduga Penerima Duit Korupsi E-KTP”, Kamis (9 Maret 2017), https://m.tempo.co/read/news/2017/03/09/063854213/ini-daftar-nama-terduga- penerima-duit-korupsi-e-ktp , diunduh 1 April 2017. Daftar terduga: 1) Gamawan Fauzi (mantan Menteri Dalam Negeri) sebesar US$ 4,5 juta dan Rp 50 juta; 2) Diah Anggraini US$ 2,7 juta, dan Rp 22,5 juta; 3) Drajat Wisnu Setyawan US$ 615 ribu dan Rp 25 juta; 4) Enam anggota panitia lelang masing-masing US$ 50 ribu; 5) Husni Fahmi US$ 150 ribu dan Rp 30 juta; 6) Anas Urbaningrum US$ 5,5 juta; 7) Melchias Markus Mekeng sejumlah US$ 1,4 juta; 8) Olly Dondokambey US$ 1,2 juta; 9. Tamsil Linrung US$ 700 ribu; 10) Mirwan Amir US$ 1,2 juta; 11) Arief Wibowo US$ 108 ribu; 12) Chaeruman Harahap US$ 584 ribu dan Rp 26 miliar; 13) Ganjar Pranowo US$ 520 ribu; 14) Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi ll dan Badan Anggaran DPR RI sejumlah US$ 1,047 juta; 15) Mustoko Weni sejumlah US$ 408 ribu; 16) Ignatius Mulyono US$ 258 ribu; 17) Taufik Effendi US$ 103 ribu; 18) Teguh Djuwarno US$ 167 ribu; 19) Miryam S. Haryani sejumlah US$ 23 ribu; 20) Rindoko, Numan Abdul Hakim, Abdul Malik Haramain, Jamal Aziz dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR RI masing-masing US$ 37 ribu; 21) Markus Nari sejumlah Rp 4 miliar dan US$ 13 ribu; 22) Yasona Laoly US$ 84 ribu; 23) Khatibul Umam Wiranu sejumlah US$ 400 ribu; 24) M. Jafar Hapsah sejumlah US$ 100 ribu; 25) Ade Komarudin sejumlah US$ 100 ribu; 26) Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing mendapatkan sejumlah Rp 1 miliar; 27) Wahyudin Bagenda, Direktur Utama PT LEN Industri Rp 2 miliar; 28) Marzuki Ali (mantan Ketua DPR RI) Rp 20 miliar; 29) Johanes Marliem sejumlah US$ 14,880 juta dan Rp 25 miliar; 30) Sebanyak 37 anggota Komisi lainnya seluruhnya berjumlah US$ 556 ribu, masing-masing mendapatkan uang berkisar antara US$ 13 ribu sampai dengan USD 18 ribu; 31) Beberapa anggota tim Fatmawati, yakni Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi dan Kurniawan masing-masing Rp 60 juta; 32) Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah Rp 137 miliar.

## 3 | Sapto Waluyo –Grand Corruption dan Defisit Demokrasi
pemilihan kerangka teoretik tertentu untuk menelusuri sebab korupsi akan mengarahkan solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi.
Keenam   kelompok   teori   yang   dibahas   de   Graaf   adalah:   teori   pilihan   rasional,   teori karakter buruk ( bad apple ), teori kultur organisasional, teori pertentangan nilai moral, teori etos administrasi publik, dan teori korelasi (pengolahan data statistik). Masing-masing teori memiliki kekuatan dan kelemahan dalam menjelaskan fenomena korupsi yang terjadi.
Sementara itu, Rochman Achwan dan Meuthia Ganie-Rochman (2015) menguraikan lima perspektif utama dalam mengkaji korupsi, yakni perspektif kultural, politik, legal, ekonomi dan sosiologi.   Setiap   perspektif   dijabarkan   lebih   luas   dalam   aspek   aktor   yang   terlibat,   lingkup persoalan   yang   diamati,   isu   yang   menjadi   fokus   perhatian,   dan   konsep-konsep   utama   yang digunakan   untuk   menjelaskan   hubungan   kausal.   Diungkap   pula   kelebihan   dan   kekurangan masing-masing perspektif dalam menjelaskan gejala korupsi yang kompleks dan dinamis.

## Tiga Pendekatan
Untuk  keperluan  menelaah  kasus  megakorupsi  KTP  Elektronik,  penulis  memilih   tiga pendekatan yang bisa dibandingkan, yaitu: perspektif legal, institusional, dan politikal. Perspektif legal jamak dipakai dalam menjelaskan kasus korupsi di Indonesia, terutama oleh para penegak hukum   untuk   menjustifikasi   dan   meyakinkan   publik   atas   kasus   yang   sedang   ditangani. Sedangkan, perspektif institusional dan politikal  jarang dibahas. Padahal dapat menumbuhkan kesadaran baru untuk menangani kasus korupsi secara lebih komprehensif.
Perspektif legal mendefinisikan bahwa suatu tindakan dipandang korupsi jika melanggar aturan yang berlaku dengan cara dan akibat tertentu (Achwan dan Ganie-Rochman, 2015: 18). Tiap  organisasi dan negara memberikan  rumusan berbeda  tentang pelanggaran prosedur dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat.
Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Indonesia nomor 31 tahun 1999 (diperbarui dengan UU nomor 20 tahun 2001) memberi batasan tentang tindak pidana korupsi sebagai,   “Setiap   orang   yang   secara   melawan  hukum   melakukan   perbuatan   memperkaya   diri sendiri   atau   orang   lain   atau   suatu   korporasi   yang   dapat   merugikan   keuangan   negara   atau perekonomian negara” (pasal 2 ayat 1). Selain itu, dinyatakan: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” (pasal 3).
Dari definisi legal itu dapat diketahui: pelaku yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, perbuatan yang dimaksud sebagai tindak pidana korupsi, dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan   korupsi.   Tertib   hukum   merupakan   faktor   penting   dalam   penyelenggaraan   negara modern dan kepastian hukum juga merupakan faktor utama untuk melindungi hak warga, sebab korupsi tidak hanya dimaknai sebagai pelanggaran hukum, melainkan juga pengabaian terhadap hak warga masyarakat. Namun, ada problem ketika hukum justru dipakai oleh para koruptor untuk menjustifikasi perbuatan jahatnya, karena ada ruang dalam struktur atau substansi hukum yang   bisa   dimaknai   berbeda   (Monique   dan  Anders,   2007).   Bahkan,   diakui   ada   kepentingan

## 4 | Sapto Waluyo –Grand Corruption dan Defisit Demokrasi
tersembunyi (ekonomi atau politik) di balik produk hukum, sehingga setiap sistem hukum yang berlaku di suatu negara selalu mengandung elemen eksklusi (Cribb, 2010).
Dalam konteks itu, dibutuhkan sikap independen dan imparsial dari penegak hukum agar mengusut perkara korupsi sampai ke akar penyebab dan menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat undang-undang serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Akan rumit persoalannya, bila aparat   penegak   hukum   –mulai   dari   kepolisian,   kejaksaan,   kehakiman   hingga   KPK—telah berkompromi atau didominasi oleh pelaku korupsi, maka terjadi judicial corruption . Sapu kotor tidak akan pernah bisa membersihkan lantai kotor.
Perspektif   institusional memandang   tindak   pidana   korupsi   tidak   hanya   dilakukan individu   dalam   organisasi   tertentu,   tetapi   juga   dilakukan   kelompok   (individu-individu   yang sudah  menjalin  kesepakatan  rahasia)  dan  bisa  terjadi  antar/lintas  organisasi.  Konsep  penting dalam   perspektif   kelembagaan   adalah   adanya   aturan   dalam   organisasi   yang   memberikan kesempatan   pada   agen   untuk   melakukan   penyimpangan.   Aturan-aturan   itu   memberikan insentif/disinsentif pada tindakan-tindakan tertentu (Achwan dan Ganie-Rochman, 2015: 28). Harus ditegaskan lebih dulu, bahwa institusi dalam pendekatan sosiologi didefinisikan lebih luas dari organisasi, karena meliputi jaringan nilai dan norma yang batas pastinya tidak bisa dibuat. Karena   itu,   dapat   dipahami   para   koruptor   tidak   hanya   berinteraksi,   memanfaatkan   atau mempengaruhi   suatu   organisasi,   tetapi   mensiasati   jaringan   nilai   dan   norma   yang   bersifat multidimensional.  Penilaian   suatu   tindakan  korupsi  memang  tidak  semudah   perspektif  legal, namun perspektif kelembagaan lebih mengungkap latar belakang perbuatan korupsi dan siapa saja individu atau kelompok yang mungkin terlibat dalam penyimpangan itu.
Sosiologi memandang organisasi dari perspektif pengelolaan interaksi antara para aktor dan posisi dalam organisasi, berkembang dan dipertahankannya norma dalam organisasi, tekanan norma yang berasal dari kekuatan lain di luar organisasi, struktur dan jaringan antar organisasi yang berbeda, serta pengelompokkan dan interaksi kekuasaan dalam organisasi. Berdasarkan tujuannya, ada beberapa jenis organisasi, antara lain: organisasi publik, organisasi privat, dan organisasi masyarakat sipil. Masing-masing organisasi itu memiliki norma dan batasan tersendiri yang   perlu   senantiasa   diawasi   agar   bekerja   sesuai   dengan   kepentingan   publik   luas.   Dalam paradigma ekologi organisasi dijelaskan bahwa organisasi berada pada populasi dengan sumber daya   yang   terbatas.   Sementara   setiap   organisasi   harus   bersaing   untuk   mempertahankan eksistensinya. Akibatnya, terjadi perebutan sumber daya yang terbatas dan bisa mengarah kepada tindakan korupsi, bila menyangkut sumber daya publik seperti APBN atau APBD.
Victor   Nee   (2005)   merumuskan   kerangka   teori   Institusionalisme   Baru   dengan membedakan   tingkat   lingkungan   institusional   ( institutional   environment )   dan   wadah   dimana aktor bereaksi terhadap lingkungan tersebut. Nee bermaksud menjawab problem keabstrakan dan kemumuman   dari   nilai   dan   norma   yang   dapat   mempengaruhi   organisasi,   dan   juga   problem komunitas   organisasi   dengan   pengaruh   kelembagaan.   Lingkungan   institusional   didefinisikan sebagai   konteks   besar   normatif,   yang   dalam   masyarakat   modern   ditentukan   oleh   negara. Kerangka institusional adalah norma yang berhubungan langsung dengan sektor tertentu dan mempengaruhi arena sosial ( field ), dimana para aktor berhubungan satu sama lain dalam satu sektor atau lintas sektor. Mulanya, riset Institusionalisme Baru berfokus pada akibat lingkungan institusional   terhadap   organisasi,   tapi   kemudian   berkembang   menjadi   aktor   organisasi   yang

## 5 | Sapto Waluyo –Grand Corruption dan Defisit Demokrasi
mempengaruhi lingkungan kelembagaan. Mereka melakukan lobi, membuat klik dan merancang kampanye demi memperjuangkan kepentingannya, termasuk melakukan perang opini di media massa.
Setiap   organisasi   menghadapi   tantangan   berupa   ketergantungan   sumber   daya   dan pengembangan jaringan. Organisasi berupaya mengurangi ketidakpastian akibat ketergantungan itu   dengan   merancang   berbagai   strategi,   antara   lain   kooptasi,   aliansi   strategis   dan   tindakan kolektif.   Kooptasi   adalah   merangkul   dan   membuat   aktor   lain   bagian   dari   organisasi   secara struktural dan kepentingan. Aliansi strategis, membangun hubungan kerjasama antar aktor yang dapat mengamankan aliran masuk sumber daya. Dan, tindakan kolektif ialah mekanisme yang disepakati bersama untuk menekan aktor lain yang berbeda kepentingan dengan cara mengubah aturan   main.   Pilihan   strategi   yang   diambil   dan   diterapkan   organisasi   tergantung   dinamika hubungan yang berlangsung.
Problema korupsi dalam organisasi dikaji pada tingkat meso, menelisik karakteristik dari struktur norma bersifat formal dan informal, yang telah mendorong atau menghasilkan tindakan korupsi   (Pinto,   Leana,   dan   Pil   2008).   Dibedakan   antara   organisasi   yang   koruptif   dengan organisasi   yang   dikuasai   oleh   individu-individu   yang   korup.   Organisasi   korup   karena   dua kemungkinan: struktur organisasi (ketika unit tertentu tidak dapat mengontrol unit lain dalam mengelola sumber daya, bahkan mungkin bekerjasama untuk melakukan penyimpangan) dan norma   korupsi   (jika   tata   kerja   organisasi   justru   memberikan   penghargaan   kepada   tindakan penyimpangan dan memberi sanksi bagi pihak yang ingin mengoreksinya). Para aktor dalam organisasi korupsi membentuk norma dan mengembangkan prosedur baru yang menyimpang. Aktor yang bertentangan dengan norma koruptif yang dominan itu akan disingkirkan.
Perspektif Politikal memandang korupsi terjadi akibat penyimpangan kekuasaan yang merupakan   amanat   publik   untuk   kepentingan   pribadi   atau   kelompok.   Penyimpangan   itu melibatkan lembaga-lembaga politik, seperti partai politik, lembaga pemilihan umum, parlemen dan lembaga eksekutif/kabinet pemerintahan sebagai hasil dari proses politik (pemilihan umum). Partai politik yang diakui sebagai pilar utama demokrasi bisa menjadi pelaku korupsi karena berperan sebagai alat tawar-menawar dalam berbagi kekuasaan dan akses terhadap sumber daya publik, yang dapat dimanfaatkan individu atau kelompok.
Heidenheimer (2007) mengelompokkan korupsi partai politik dalam kategori: pengaruh yang mengalir ke bawah melampaui batas-batas kelembagaan ( cascading across institutional borders ), lemahnya pengawasan dalam sistem politik yang menggelembung ( oozing of support in bubble polity ), kebocoran yang terselubung dengan kamuflase tertentu ( targeted camouflage seepage ), dan perluasan sumber dukungan ( subterranean channel ). Posisi partai politik sangat penting karena dari situlah legitimasi publik diperoleh untuk menjalankan pemerintah. Partai juga memiliki cabang sampai ke daerah-daerah, sehingga bisa mengelola dukungan atau tuntutan hingga akar rumput. Jika sudah menempatkan anggotanya dalam struktur lembaga publik, partai bisa mengelola hubungan atau memanfaatkan sumber daya publik yang dikuasai pejabat tertentu. Dalam konteks itu, peluang korupsi dan kebocoran dana publik mungkin terjadi, karena pejabat tertentu bekerja untuk kepentingan pribadi atau partainya, bukan untuk kepentingan publik.

## 6 | Sapto Waluyo –Grand Corruption dan Defisit Demokrasi
Pujas dan Rhodes (2007) mengakui, ada beberapa macam situasi yang mempengaruhi korupsi oleh partai politik, yaitu: hubungan antar partai dengan lembaga pemerintahan (partai berkuasa atau oposisi), tingkat efektivitas cek dan perimbangan kekuasaan, dan sifat peraturan dalam   hal   pembiayaan   partai   di   suatu   negara.   Di   Indonesia,   pembiayaan   partai   politik   oleh negara masih sangat terbatas, sementara biaya operasional partai sangat besar untuk menjangkau pemilih di seluruh daerah dan mengikuti pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah yang sangat banyak. Sedangkan partai dilarang untuk berbisnis atau memiliki unit usaha. Akibatnya, pengurus   partai   mencari   siasat   untuk   membiayai   kebutuhan   politik   rutin.   Cara   yang   paling mudah   yakni   mengakali   anggaran   pubik   di   pusat   dan   daerah.   Kedudukan   anggota/pengurus partai dalam jabatan publik akhirnya dimanfaatkan untuk menggalang dana politik.
Lebih   jauh,   Johnston   (2000)   berpendapat   korupsi   dapat   mengganggu   proses demokratisasi dengan melihat hubungan saling memperkuat antara korupsi dan pembentukan sistem politik di masa transisi. Semua negara demokratis mengklaim sumber kedaulatan adalah rakyat,   namun   dalam   proses   konsolidasi   demokrasi   (ketika   terjadi   peralihan   dari   sistem otoriterianisme   menuju   demokrasi)   menunjukkan   kompleksitas   dukungan   publik   terhadap pemimpin dan pemain politik utama. Untuk memperoleh dukungan optimal, pejabat politik harus menunjukkan efektivitas kerja pemerintahan dan menegakkan aturan main untuk pengelolaan kepentingan bersama. Proses demokratisasi terhambat korpusi jika terjadi ketidakseimbangan dalam kekuasaan dan kekayaan. Ada individu atau kelompok yang memanfaatkan kelemahan institusi negara untuk mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan. Dalam sistem demokrasi yang mulai tercemar politik uang, maka kekayaan diperlukan untuk membeli suara atau menyuap pejabat   berkuasa.   Selanjutnya,   kekuasaan   diperlukan   untuk   memelihara   dan   memperbesar kekayaan   yang   dimiliki,   karena   itu   sejumlah   pengusaha   masuk   ke   arena   politik   agar   ikut menentukan   kebijakan   yang   akan   menguntungkan   dirinya.   Bahkan,   ada   pebisnis   yang mendirikan partai politik demi memperoleh ruang kekuasaan yang lebis luas. Di situ terjadi proses pergeseran posisi ( revolving door ) sebagai penguasa dan pengusaha, yang membuka jalan bagi tindakan korupsi, karena norma-norma kepemerintahan yang baik mungkin dilanggar dalam lembaga publik.
Transisi demokrasi menghasilkan situasi krisis, ketika norma lama ditinggalkan, sedang norma   baru   belum   dilembagakan,   sehingga   membuka   peluang   dan   memperluas   terjadinya korupsi.   Institusi   politik   dan   pasar   yang   lemah   serta   masih   mencari   bentuk   memungkinkan terjadinya praktek tidak absah, kemudian berkembang menjadi lebih terorganisasi dan dilindungi oleh praktek kekerasan. Bila semakin kuat dan dominan, praktek informal dan illegal itu akan menghambat proses demokratisasi dan ekonomi yang sehat.

## Analisis Kasus
Kasus megakorupsi KTP Elektronik terjadi tahun 2010, ketika proses transisi demokrasi di Indonesia sudah melampaui satu dasawarsa (sejak  reformasi tahun 1998). Fakta itu sangat menyedihkan karena terkesan konsolidasi gerakan reformasi yang mencita-citakan “Indonesia bersih   dari   korupsi,   kolusi   dan   nepotisme   (KKN)”   semakin   jauh   dari   kenyataan.   Sementara individu   dan   kelompok   koruptif   telah   mengkonsolidasikan   semua   potensi   dan   membangun jaringan yang ‘menggurita’ hingga mengendalikan partai berkuasa ( rulling party ) dan menguasai suara menentukan di parlemen.

## 7 | Sapto Waluyo –Grand Corruption dan Defisit Demokrasi
Bila kasus korupsi KTP Elektronik ditelaah dari perspektif legal, maka akan kesulitan menemukan celah penyimpangan karena semua prosedur formal telah dijalani. Sementara itu, perspektif   institusional   mencoba   menelusuri   norma   dan   perilaku   yang   diterapkan   dalam organisasi   kekuasaan   di   parlemen,   kementerian   atau   BUMN/korporasi   swasta.   Sedangkan, perspektif politik membongkar kepentingan tersembunyi dari aspek politik dan ekonomi yang mendasari penyimpangan berskala besar itu. Tabel analisis di bawah ini meringkaskan kerumitan kasus korupsi KTP Elektronik yang telah menyita perhatian publik karena menyeret nama-nama pejabat tinggi yang sedang dan pernah berkuasa.

## Tabel. Analisis Kasus Megakorupsi KTP Elektronik
Kasus Megakorupsi KTP Elektronik Perspektif Legal Perspektif Institusional Perspektif Politikal Sebab -Kelemahan proses penentuan program di Kementerian -Kelemahan proses penganggaran di DPR
-Kelemahan proses pengawasan internal (BPKP) dan eksternal (BPK dan KPK). -Pembahasan anggaran di
Komisi II DPR RI berlangsung tertutup. -Konsinyering program di Kemendagri bermitra dengan Komisi II DPR RI berlangsung tertutup. -Pelaksanaan tender pengadaan barang/jasa pemerintah di LKPP berlangsung terbuka/online (namun dimungkinkan terjadi komunikasi/negosiasi di balik proses formal). -Pelaksanaan program pengadaaan barang oleh BUMN dan konsorsium swasta berorientsi pada output fisik (itupun belum semua terpenuhi/ tercapai), tidak berorientasi pada manfaat/outcome program yang lebih luas.
-Tidak ada pengawasan publik terhadap kepentingan tersembunyi/ekonomi partai politik (PD yang berkuasa mungkin mengajak Golkar yang berpengalaman dalam mengelola APBN). -Tidak ada aturan tegas tentang conflict of interest antara politisi dan pengusaha (Ketua Fraksi Golkar menghubungi pengusaha yang biasa menangani tender pemerintah, sementara Ketua Fraksi PD melobi pejabat Kemendagri). -Pimpinan Komisi II DPR melobi semua unsur Fraksi/Partai yang menentukan proses pengesahan program & anggaran E-KTP. -Setelah program disetujui & anggaran cair, maka proses pembagian fee dilakukan melalui Ketua Fraksi masing-masing.
-Semua unsur pelaku saling melindungi karena telah mendapat

## 8 | Sapto Waluyo –Grand Corruption dan Defisit Demokrasi
‘manfaat’ ( fee ) & berkontribusi pada penyimpangan sistemik ( trap of guilty ). Aktor -Pejabat di Kemendagri yang menangani program E-KTP (Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri
[Irman] dan Direktur Pengelola Informasi Administrasi
Kependudukan
Kemendagri [Sugiharto] selaku Pejabat Pembuat Komitmen proyek E- KTP). -Anggota dan Pimpinan DPR RI yang membahas program/anggaran E-KTP. -Anggota dan Pimpinan DPR RI yang menyetujui anggaran E-KTP bersama Bappenas & Kemendagri. -Direksi BUMN/swasta yang melaksanakan program.
-Pejabat yang merancang program/anggaran, lalu membuka peluang terjadinya penyimpangan (antara lain melakukan mark up nilai proyek). -Pejabat yang melakukan pegawasan (BPKP, LKPP dan KPK) dan menyatakan kelayakan proyek E-KTP, dengan membiarkan penyimpangan pada tahap implementasi.
-Pimpinan partai politik yang mengetahui/ menyetujui rencana program/anggaran, tapi membiarkan kemungkinan terjadinya penyimpangan. -Pimpinan lembaga publik (eksekutif dan legislatif, mungkin juga lembaga pengawas) yang mengetahui peluang penyimpangan, tapi tidak segera mengoreksinya. -Anggota DPR RI yang berperan ganda sebagai pengusaha, dan biasa bekerjasama dengan pejabat Kementerian dan Direksi BUMN/swasta untuk meloloskan program pemerintah. -Pengusaha yang berperan sebagai broker/perantara antara kepentingan politik/parlemen dan birokrasi/eksekutif. Proses - UU nomor 23 tahun 2006 menetapkan kebijakan nasional kependudukan: lima tahun setelah diterbitkan UU,
pemerintah harus menyediakan nomor induk kependudukan bagi seluruh masyarakat. -Keputusan Presiden menugaskan Mendagri untuk melaksanakan amanat UU 23/2006 dibantu Menkeu (merancang program/anggaran) dan pejabat terkait lain. -Grand design identitas
-Pertemuan informal di luar kantor (DPR dan Kemendagri) di antara pihak yang diduga terlibat, membicarakan rencana proyek E-KTP. -LKPP sudah menyarankan agar 9 lingkup pekerjaan tidak digabungkan karena ada peluang gagal yang besar dan berpotensi merugikan keuangan negara. Tapi tidak diperhatikan. -Sebanyak 14 saksi mengembalikan dana Rp 30 miliar dan lima perusahaan
-Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin, yang pertama kali ‘bernyanyi’ tentang korupsi E-KTP, dikenal dekat dengan Ketua Umum PD. -Pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong kenal dekat dengan Ketua Fraksi Golkar (diakui biasa menyediakan logistik kampanye partai), ikut merancang proyek E- KTP bersama Nazaruddin. -Mantan Ketua Komisi

## 9 | Sapto Waluyo –Grand Corruption dan Defisit Demokrasi
tunggal penduduk (single ID) disusun. Anggaran proyek besar tapi diyakini dapat menghemat pengeluaran negara di masa akan datang dalam urusan kependudukan. -Pada November 2009, sebelum proyek dimulai, program pengadaan e-KTP dilaporkan ke Wakil Presiden.
mengembalikan dana Rp 220 miliar kepada KPK.
Pengembalian dana Rp
250 miliar itu membuktikan memang terjadi penyimpangan besar dan melibatkan banyak pihak.
II DPR RI, Chairuman
Harahap (periode 2009- 2012) dan Agun
Gunanjar Sudarsa (2012-2014), yang memimpin pembahasan program/anggaran proyek E-KTP.
Keduanya dari Partai
Golkar.
-Momen korupsi E-KTP terjadi tahun 2010, berdekatan dengan penyelenggaraan Kongres PD dan Munas Golkar. Dampak -Kebijakan nasional tentang kependudukan terbengkalai, rencana penduduk memiliki single-
ID untuk semua keperluan tak terwujud. -Data kependudukan belum terkonsolidasi,
sehingga rentan untuk berbagai penyimpangan, antara lain penyalahgunaan data pemilih dalam Pilkada dan Pemilu. -Kepercayaan publik terhadap partai dan parlemen terus merosot, sehingga berdampak terhadap kualitas legitimasi dari anggota DPR terpilih dan parlemen yang terbentuk. -Erosi kepercayaan juga melanda lembaga pemerintah, secara khusus sosok Mendagri periode 2009-2014 (Gamawan Fauzi) yang pernah dinobatkan sebagai tokoh antikorupsi (penerima Bung Hatta Award tahun 2004).
-Peran pengusaha sebagai broker yang menghubungkan kepentingan politisi dengan pejabat eksekutif sangat menonjol; dengan mengorbankan kepentingan publik. Proses perencanaan program/anggaran pemerintah rentan diintervensi kepentingan tersembunyi. -Proses reformasi birokrasi dan reformasi politik (partai/parlemen) mengalami kemunduran.
Gejala korupsi sistemik justru memuncak.
Analisis legal-formal akan menyoroti siapa saja pihak yang membahas, menyetujui, dan melaksanakan  program  dan  anggaran  KTP Elektronik.  Lalu  diperiksa  lanjut,  apakah  mereka melanggar aturan, misalnya menerima fee (bisa bermakna suap atau gratifikasi) atas persetujuan dan dukungan yang diberikan. Kasus KTP Elektronik terbongkar karena ada 14 tersangka yang mengembalikan dana Rp 30 miliar dan lima perusahaan mengembalikan dana Rp 220 miliar kepada KPK 4 . Dalam perspektif hukum pidana, mereka yang telah mengembalikan dana haram itu tetap dinyatakan bersalah, meski mungkin diringankan hukumannya berdasar pertimbangan hakim, jika berperan sebagai justice collaborator . Kompleksitas legal bisa muncul, tatkala para tersangka berargumen bahwa mereka sudah menjalankan semua prosedur administrasi, termasuk berkonsultasi dengan KPK dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
4 Tempo Online, “14 Saksi E-KTP Kembalikan Uang Rp 30 Miliar”, 10 Februari 2017, https://m.tempo.co/read/news/2017/02/10/063845291/14-saksi-e-ktp-kembalikan-uang-rp30- miliar , diunduh 1 April 2017.

## 10 | Sapto Waluyo –Grand Corruption dan Defisit Demokrasi
Lebih rumit lagi, mantan Mendagri Gamawan Fauzi 5 menyatakan bahwa Ketua LKPP yang saat itu   memeriksa   kelayakan   proyek   KTP   Elektronik   adalah  Agus   Raharjo,   notebene   saat   ini menjabat sebagai Ketua KPK 6 . Kemungkinan kasus E-KTP akan mengalami hambatan untuk membongkar pelaku sampai ke akar-akarnya karena melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh.
Intimidasi fisik terlihat ketika penyidik KPK yang menangani kasus KTP Elektrobik, Novel Baswedan, diserang oleh dua orang misterius yang menyiramkan air keras (11/4/2017). 7 Novel yang dikenal sebagai penyidik pemberani dan berintegritas, pernah membongkar kasus petinggi Kepolisian RI yang terlibat penyimpangan anggaran proyek SIM (simulator surat izin mengemudi), kini dirawat khusus di Singapura karena harus melakukan operasi mata. Bukan hanya ancaman fisik, KPK juga mengalami tekanan politik dengan diajukannya hak angket oleh DPR RI 8 . Komisi III DPR mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S. Haryani (anggota DPR dari Fraksi Hanura) yang kini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu   dalam   kasus   dugaan   korupsi   pengadaan   KTP  Elektronik.   Ini   baru   pertama   kali   DPR mengajukan   hak   angket   terhadap   lembaga   independen   seperti   KPK.   Biasanya   hak   angket ditujukan kepada pemerintah berkaitan tugas pelaksanaan undang-undang.
Analisis   kelembagaan   membantu   kita   untuk   memahami   tindakan   korupsi   sejak   tahap perencanaan, merumuskan program dan menentukan anggaran. Gejala awal korupsi bisa terlihat ketika dipaksakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang digelembungkan ( mark up )   anggarannya,   sehingga   nilai   proyek   menjadi   sangat   fantastis.   Kasus   serupa   terjadi   pada proyek   pembangunan   fasilitas   olahraga   di   kawasan   Hambalang,   Jawa   Barat   bernilai   Rp   2,5 triliun, dengan potensi kerugian negara Rp 753 miliar. Kasus Hambalang juga melibatkan kaum politisi dari partai berkuasa. Dalam kasus KTP Elektronik, sejak tahap perencanaan, LKPP sudah menyarankan agar 9 lingkup pekerjaan tidak digabungkan jadi satu, karena ada peluang gagal yang besar dan berpotensi merugikan keuangan negara. Tapi, saran itu diabaikan. Di situlah potensi   penyimpangan   mulai   terbuka,   ketika   banyak   pekerjaan   dipaksakan   untuk   ditangani simultan, sehingga menyulitkan pengawasan secara bertahap. Apalagi, bila semua pekerjaan itu diarahkan untuk dilaksanakan oleh satu pihak yang sudah dikenal oleh penentu kebijakan.
Analisis politikal, atau lebih tepat ekonomi-politik, membongkar kepentingan ekonomi dan   politik   di   balik   perkara   korupsi.   Bukan   hanya   pejabat   eksekutif,   legislatif   dan
5 Tribun Medan, “Bikin Kaget, Gamawan Fauzi Sebut Ketua KPK Terlibat Korupsi e-KTP, Apa Jawaban KPK?”, 12 Maret 2017, http://medan.tribunnews.com/2017/03/12/bikin-kaget- gamawan-fauzi-sebut-ketua-kpk-terlibat-korupsi-e-ktp-apa-jawaban-kpk , diunduh 1 April 2017.
6 Liputan 6 SCTV, “Penjelasan Ketua KPK soal Namanya Disebut dalam Korupsi e-KTP”, 28 Oktober 2016, http://news.liputan6.com/read/2637328/penjelasan-ketua-kpk-soal-namanya- disebut-dalam-korupsi-e-ktp , diunduh 1 April 2017.
7 Kompas, “Penyidik KPK Novel Baswedan Disiram Air Keras”, 11 April 2017,
http://nasional.kompas.com/read/2017/04/11/07372071/penyidik.kpk.novel.baswedan.disira m.air.keras .
8 Kompas, “Drama Rapat Paripurna DPR Loloskan Hak Angket KPK...”, 29/4/2017, http://nasional.kompas.com/read/2017/04/29/10095821/drama.rapat.paripurna.dpr.loloskan. hak.angket.kpk .

## 11 | Sapto Waluyo –Grand Corruption dan Defisit Demokrasi
BUMN/korporat   yang   bersalah,   tapi   juga   pimpinan   partai   politik   yang   menyetujui   dan membiarkan terjadinya penyimpangan. Pimpinan legislatif (DPR) dan eksekutif (Kementerian) juga turut bertanggung-jawab membiarkan program bernilai strategis sebagai ‘bancakan’ politisi dan pengusaha. Dalam kasus KTP Elektronik, terlihat pimpinan Fraksi Partai Demokrat (AU) dan Fraksi Golkar (SN) berperan besar. Kedua pimpinan partai itu dibantu oleh politisi Partai Demokrat (MN) dan pengusaha (AN) yang merancang proyek KTP Elektronik. Saat persidangan tipikor   terkuak 9 ,   peran   Ketua   Fraksi   Golkar   SN   (sekarang   Ketua   DPR   RI)   dalam   mengatur penganggaran proyek KTP Elektronik.
Secara politikal, proyek E-KTP sudah bermasalah sejak tahap perencanaan, karena ada kesepakatan informal di belakang proses formal. Jika kesepakatan informal itu bisa dideteksi dini dan   dicegah,   maka   kerugian   negara   mungkin   bisa   dihindari.   Namun,   para   pelaku   terbukti canggih menjaga rahasia, termasuk hubungan dengan pejabat di Kemendagri dan BUMN/swasta. Pejabat   Kemendagri   dan   BUMN   berperan   penting   sebagai   penguasa   anggaran   dan   pejabat pelaksana proyek. Mereka bisa melaporkan adanya tekanan politik, apabila benar-benar jujur dan profesional sejak tahap perencanaan. Tetapi, karena mereka diam saja dan berkompromi dengan praktek ilegal, maka akhirnya mereka menjadi bagian dari korupsi sistemik.

## Defisit Demokrasi
Pada hakekatnya, demokratisasi adalah proses penyebarluasan dan pelembagaan nilai- nilai demokrasi dalam segenap aspek kehidupan masyarakat dan kenegaraan. Defisit demokrasi terjadi, bila proses pelemahan dan penyempitan nilai demokrasi berlangsung, bukan penguatan. Nilai-nilai   demokrasi   yang   bersifat   fundamental   adalah   kedaulatan   rakyat,   kebebasan   dan persamaan.   Disamping   itu,   ada   nilai-nilai   yang   bersifat   instrumental   yakni:   partisipasi, keterbukaan   informasi   dan   pertanggung-jawaban   publik.   Tindakan   korupsi   telah   merusak pelembagaan   nilai-nilai   demokrasi   karena   kebijakan   didominasi   oleh   segelintir   elite   yang mengatasnamakan   rakyat,   lalu   program/anggaran   publik   diselewengkan   untuk   kepentingan individu   atau   kelompok/partai.   Para   pelaku   mengaku/merasa   tidak   bersalah,   karena   seluruh proses   pembuatan   dan   pelaksanaan   kebijakan   dilakukan   di   lembaga   publik   (legislatif   dan eksekutif)   formal   bentukan   sistem   demokrasi.   Rakyat   dipaksa   untuk   menerima   kenyataan (penyimpangan sistemik) karena informasi terbatas dan pertanggung-jawaban publik diabaikan.
Istilah defisit demokrasi pertama kali digunakan Richard Corbett dalam Manifesto Young European Federalist di Berlin tahun 1977. Istilah serupa dengan perspektif ekonomi digunakan David   Marquand   pada   tahun   1979,   mengacu   pada   Masyarakat   Ekonomi   Eropa   ( European Economic  Community ). Burhanuddin  Muhtadi 10 mengutip Economist  Intelligence  Unit (EIU) tahun 2010 tentang Indeks Demokrasi Global yang menunjukkan Indonesia hanya berada pada posisi ke-60 dari 167 negara yang disurvei. Indonesia kalah dari Thailand (57) dan Papua Nuigini (59), bahkan jauh tertinggal oleh Timor Leste (42). Skor total Indonesia hanya 6,53 dari skala 0- 10. Ada 60 indikator yang digunakan EIU, dikelompokkan dalam lima topik: proses pemilu dan
9 Kumparan, “Terkuak, Peran Setya Novanto di Kasus e-KTP”, 8 Maret 2017, https://kumparan.com/muhamad-rizki/terkuak-peran-setya-novanto-di-kasus-e-ktp .
10 Burhanuddin Muhtadi dalam Kompas, “Defisit Demokrasi”, 12/05/2011, http://nasional.kompas.com/read/2011/05/12/04325812/Defisit-Demokrasi .

## 12 | Sapto Waluyo –Grand Corruption dan Defisit Demokrasi
pluralisme,   kinerja   pemerintah,   partisipasi   politik,   budaya   politik,   dan   kebebasan   sipil. Rendahnya   indeks   demokrasi   Indonesia   disebabkan   lemahnya   variabel   budaya   politik, partisipasi, dan isu-isu kebebasan sipil. Kinerja pemerintahan juga diwarnai praktik korupsi dan inefisiensi.
Kualitas demokrasi ditentukan oleh kapasitas lembaga publik untuk menyelenggarakan dan menyediakan kebutuhan publik ( public goods ) secara memadai (Dahl, 1989). Ada standar minimal pelayanan publik yang berlaku universal. Defisit demokrasi terjadi bila kapasitas partai atau parlemen sebagai lembaga publik produk demokrasi tidak memenuhi standar, atau sengaja tidak   mengikuti   standar   itu.   Lembaga   publik   sudah   digunakan   untuk   kepentingan   lain   yang bertentangan dengan kepentingan publik. Sumber daya yang tersedia tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan   kapasitas   pelayanan   dan   perlindungan   hak   publik,   melainkan   untuk menguntungkan dan memperkuat individu dan kelompok politik tertentu. Selain itu, demokrasi bisa pula dilihat dari derajat keterwakilan ( representativeness ) dari aktor atau lembaga dalam mengelola   aspirasi   publik   (Dalton   1985).   Bila   derajat   keterwakilan   sangat   rendah,   maka aktor/lembaga itu mengalami defisit demokrasi karena bekerja untuk melayani aspirasi yang tidak semestinya.
Lebih tajam tajam lagi, Ben Berger (2011) berpendapat kualitas demokrasi tidak hanya melibatkan publik dalam berbagai kegiatan ( public engagement ) secara formal, namun publik harus memiliki kesadaran bahwa partisipasi mereka  dalam  proses penentuan kebijakan  akan mempengaruhi   kepentingan   dan   kondisinya   di   masa   depan.   Kondisi   demokrasi   di   Indonesia masih jauh dari memadai 11 . Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), indeks demokrasi Indonesia  tahun  2015  mencapai  angka  72,82  persen,  turun  dibandingkan  tahun  2014 (73,04 persen). Faktor penurunan disebabkan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil turun 80,30 persen, hak-hak politik hanya sebatas 70,63 persen, dan kinerja lembaga-lembaga demokrasi merosot   66,87   persen.   Kelemahan   lembaga   demokrasi   (partai   dan   parlemen)   menyumbang penurunan kualitas demokrasi secara signifikan. Sebagian besar, kinerja buruk itu disebabkan masih maraknya korusi sistemik.

## Penutup
Dampak   korupsi   sistemik   dapat   diukur   dari   rendahnya   kepercayaan   publik   terhadap lembaga   politik,   terutama   partai   politik   dan   parlemen 12 .   Berdasarkan   survei   tahun   2015, kepercayaan masyarakat terhadap partai (hanya 50 persen), sedangkan presiden (83 persen), TNI (83   persen),  KPK  (81   persen).   Pada   Oktober   2014,  kepercayaan   publik   terhadap   partai   dan parlemen lebih rendah lagi (40 persen). Bila erosi kepercayaan itu terus dibiarkan, dan korupsi sistemik tidak ditangani secara serius, maka sistem demokrasi di Indonesia mungkin mengalami kegagalan dan keruntuhan. Reaksi publik yang negatif dan radikal akan menggugat sistem yang
11 Republika, “Indeks Demokrasi di Indonesia Turun”, 3 Agustus 2016,
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/08/03/obbtpq394-indeks-demokrasi- indonesia-turun , diunduh 1 April 2017.
12 Djayadi Hanan, “Parpol dan Persepsi Publik”, 11 April 2015, http://nasional.kompas.com/read/2015/04/11/15150041/Parpol.dan.Persepsi.Publik , diunduh 1 April 2017.

## 13 | Sapto Waluyo –Grand Corruption dan Defisit Demokrasi
berlaku.   Gerakan   massa   seperti   tahun   1998  mungkin  kembali   terulang.  Jika   benar,   maka reformasi di Indonesia kembali ke titik nol.
Perspektif sosiologi korupsi membantu untuk memahami gejala korupsi besar ( grand corruption ) dengan lebih komprehensif. Analisis perbandingan menawarkan solusi yang lebih kontekstual. []
Daftar Pustaka :
Berger, Ben (2011) Attention Deficit Democracy: The Paradox of Civic Engagement , New York: Princeton University Press.
Cribb,   Robert  (2011)   “A  System  of  Exemptions:   Historicizing  State  Illegality  in   Indonesia” dalam Edward Aspinall dan Gerry van Klinken, eds., The State and Illegality in Indonesia , Leiden: KITLV Press.
Dahl, Robert A. (1989) Democracy and its Critics , New Haven, CT: Yale University Press.
Dalton,   Russell   (1985)   ‘‘Political   Parties   and   Political   Representation:   Party   Supporters   and Party Elites in Nine Nations’’, Comparative Political Studies , 18 (3): 267–99.
De  Graaf,  Gjalt  (2007)  Causes  of  Corruption:  Towards  a   Contextual  Theory  of  Corruption, Public Administration Quarterly , Spring 2007.
Ganie-Rochman, Methuia dan Rochman Achwan (2015) Sosiologi Korupsi , Jakarta: UI Press.
Heidenheimer,  Arnold   (2007)   “Parties,   Campaign   Finance   and   Political   Corruption:  Tracing Long-term Comparative Dynamics” dalam Arnold Heidenheimer dan Michael Johnston, eds., Political Corruption: Concepts and Context , 3 rd edition, Transaction Publishers New Brunswick (USA).
Johnston,   Michael   (2000) Corruption   and   Democratic   Consolidation ,   Paper   prepared   for   a Conference   on   “Democracy   and   Corruption”,   Shelby   Cullom   Davis   Center   for   Historical Studies, Princeton University, March 12 th 1999.
Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diperbarui oleh UU Tipikor nomor 20 tahun 2001.
Monique   dan  Anders   (2007) Corruption   and   the   Secret   of   Law:  A  Legal  Anthropological Perspective , Burlington: Ashgate Publishing Company.
Nee, Victor (2005) The New Institutionalims in Economics and Sociology dalam Neil J. Smelser dan   Richard   Swedberg,   eds., The   Handbook   of   Sconomic   Sociology ,   New  York:   Princeton University Press.

## 14 | Sapto Waluyo –Grand Corruption dan Defisit Demokrasi
Pinto, Jonathan, Carrie Leana dan Frits K. Pil (2008) Corrupt Organizations or Organizations of Corrupt Individual? Two Types of Organizational-Level Corruption, Academy of Management Review , Vol. 33, No. 3, 685-709.
Pujas, Veronique dan Martin Rhodes (2007) “Party Finance and Political Scandal: Comparing Italy, Spain and France” dalam Arnold Heidenheimer dan Michael Johnston, eds.
Shah, Anwar dan Mark Schacter (2004), Combating Corruption: Look Before You Leap, in Finance
& Development 40 (Dec. 2004), available at
www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2004/12/pdf/shah.pdf .
Bahan Media Online :
Burhanuddin   Muhtadi   dalam   Kompas,   “Defisit   Demokrasi”,   12/05/2011, http://nasional.kompas.com/read/2011/05/12/04325812/Defisit-Demokrasi .
Djayadi   Hanan,   “Parpol   dan   Persepsi   Publik”,   11   April   2015, http://nasional.kompas.com/read/2015/04/11/15150041/Parpol.dan.Persepsi.Publik ,   diunduh   1 April 2017.
Kompas,   “Penyidik   KPK   Novel   Baswedan   Disiram   Air   Keras”,   11   April   2017, http://nasional.kompas.com/read/2017/04/11/07372071/penyidik.kpk.novel.baswedan.disiram.air .keras .
Kompas,   “Drama   Rapat   Paripurna   DPR   Loloskan   Hak   Angket   KPK...”,   29   April   2017, http://nasional.kompas.com/read/2017/04/29/10095821/drama.rapat.paripurna.dpr.loloskan.hak.a ngket.kpk .
Kumparan,   “Terkuak,   Peran   Setya   Novanto   di   Kasus   e-KTP”,   8   Maret   2017, https://kumparan.com/muhamad-rizki/terkuak-peran-setya-novanto-di-kasus-e-ktp .
Liputan 6 SCTV, “Penjelasan Ketua KPK soal Namanya Disebut dalam Korupsi e-KTP”, 28 Oktober   2016, http://news.liputan6.com/read/2637328/penjelasan-ketua-kpk-soal-namanya- disebut-dalam-korupsi-e-ktp , diunduh 1 April 2017.
Rappler,   “Sketsatorial:   Skandal   e-KTP,   Kasus   Korupsi   Terbesar   di   Indonesia”, http://www.rappler.com/indonesia/data-dan-fakta/164688-sketsatorial-skandal-e-ktp-kasus- korupsi-terbesar , diunduh 30 Maret 2017.
Republika,   “Indeks   Demokrasi   di   Indonesia   Turun”,   3   Agustus   2016, http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/08/03/obbtpq394-indeks-demokrasi- indonesia-turun , diunduh 1 April 2017.
Tempo,   “14   Saksi   E-KTP   Kembalikan   Uang   Rp   30   Miliar”,   10   Februari   2017, https://m.tempo.co/read/news/2017/02/10/063845291/14-saksi-e-ktp-kembalikan-uang-rp30- miliar , diunduh 1 April 2017.

## 15 | Sapto Waluyo –Grand Corruption dan Defisit Demokrasi
Tempo, “Ini Daftar Nama Terduga Penerima Duit Korupsi E-KTP”, Kamis (9 Maret 2017), https://m.tempo.co/read/news/2017/03/09/063854213/ini-daftar-nama-terduga-penerima-duit- korupsi-e-ktp , diunduh 1 April 2017.
Tirto,   “Ketagihan   Duit   E-KTP”,   10   maret   2017, https://tirto.id/ketagihan-duit-e-ktp-ckrw , diunduh 1 april 2017.
Tribun News, “Bikin Kaget, Gamawan Fauzi Sebut Ketua KPK Terlibat Korupsi e-KTP, Apa Jawaban   KPK?”,   12   Maret   2017, http://medan.tribunnews.com/2017/03/12/bikin-kaget- gamawan-fauzi-sebut-ketua-kpk-terlibat-korupsi-e-ktp-apa-jawaban-kpk , diunduh 1 April 2017.

## 16 | Sapto Waluyo –Grand Corruption dan Defisit Demokrasi