## IMPLEMENTASI PERTEMUAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KELUARGA (P2K2) PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DI KOMUNITAS ADAT KAMPUNG KUTA, DESA KARANG PANINGGAL, KECAMATAN TAMBAKSARI KABUPATEN CIAMIS.

## Aribowo
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung , aribowo_stks@yahoo.co.id

## Lina Favourita Sutiaputri
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, linafavourita_stks@yahoo.com

## Abstract
Program  Keluarga  Harapan (conditional  cash  transfer)  is  a  program  of  providing  conditional  social assistance to families and / or someone  who is poor and vulnerable in through conditional cash transfer. Behavior change is carried out through a community learning process called Familly Development Session (FDS). In general, FDS  aims  to  increase  knowledge  and  understanding  of  the  importance  of  education,  health  and  financial management  for  families.  This  study  aims  to  describe  the  process  of  FDS  implementation,  techniques  for strengthening  KPM  involvement,  community  support,  obstacles  or  barriers,  and  efforts  should  be  created  in reducing these obstacles to FDS implementation in the Kampung Kuta indigenous community. The research method uses a qualitative approach with a case study of 6 KPM informants and 3 other informants. The results shows that the implementation of the Conditional Cash Transfer (CCT) FDS had only been conducted several sessions and had support  from  families  and  traditional  community  leaders,  although,  they  still  found  several  obstacles  related  to customs and also "taboo". Some strategies taken to reduce these obstacles are, program facilitator should repeat the training materials,  so it is time consuming. Program  facilitator have to understand community characteristics and customary community events, the facilitator tries to carry out activities outside the village to avoid the awkwardness of community members because of the differences.

## Keywords:
Indigenous community, Family Development Session (FDS)

## Abstrak
Program Keluarga Harapan  (  PKH)  adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau  seseorang  miskin  melalui  bantuan  tunai  bersyarat.  Salah  satu  tujuan  PKH  adalah  menciptakan  perubahan perilaku  dan  kemandirian  keluarga  penerima  manfaat  dalam  mengakses  layanan  kesehatan  dan  pendidikan  serta kesejahteraan sosial.  P2K2 merupakan proses belajar masyarakat untuk memperkuat terjadinya perubahan perilaku. Secara  umum  P2K2  bertujuan  untuk  meningkatkan  pengetahuan,  pemahaman  mengenai  pentingnya  pendidikan, kesehatan  dan  pengelolaan  keuangan  bagi  keluarga.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  Mendeskripsikan  proses implementasi P2K2 , teknik penguatan keterlibatan KPM dalam implementasi P2K2,  dukungan masyarakat dalam implementasi P2K2, hambatan dalam implementasi P2K2 , dan upaya yang dilakukan dalam mengurangi hambatan dalam  implementasi  P2K2    di  komunitas  adat  Kampung  Kuta.  Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  studi  kasus  terhadap  6  orang  informan  KPM  dan  3  orang  informan  lainnya.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  P2K2  PKH  baru  dilakukan  beberapa  sesi  dan  mendapatkan  dukungan  dari keluarga dan tokoh tokoh adat, walaupun masih menemukan beberapa hambatan yang berkaitan dengan adat istiadat dan  juga  “ taboo ”.  Beberapa  strategi  yang  dilakukan  oleh  pendamping  adalah  Pengulangan  materi  pelatihan, sehingga  memakan  waktu, pendamping  harus  memahami acara kemasyarakatan dan adat  masyarakat, pendamping berusaha  melaksanakan  kegiatan  di  luar  kampung  untuk  menghindari  kecanggungan  warga  komunitas  karena perbedaan yang ada.

## Kata Kunci:
Komunitas adat, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

## PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan  masalah sosial terbesar yang sampai saat ini masih selalu ada di  masyarakat,  khususnya  di  negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Upaya untuk mengatasi masalah  kemiskinan, semakin lama akan  menjadi  semakin  mendesak  untuk dilaksanakan  sesuai  dengan  situasi  khas masyarakat.  Setiap  masyarakat,  memiliki situasi dan kondisi permasalahan yang berbeda dan  dengan  demikian  mengharuskan  upaya pemecahannya juga dituntut untuk memperhatikan  kondisi khusus ini.  Di Indonesia, kondisi masalah kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa kondisi penting:
Pertama ,  konsep  kemiskinan  masih diwarnai  oleh  pandangan  tunggal,  yakni “kemiskinan  pendapatan”  atau “income- poverty” (Chambers, 1997). Konsep kemiskinan  ini  merupakan  konsep  yang melihat  dimensi  kemiskinan  hanya  dari kurangnya  pendapatan.  Artinya,  kemiskinan hanyalah  masalah  ekonomi  yang  ditentukan oleh  kurangnya  pendapatan  seseorang  atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kedua ,  pemberdayaan   sebagai  salah  satu pendekatan  yang  pling  kuat  dalam  mengatasi masalah kemiskinan
Pendekatan pemberdayaan ini diarahkan untuk menguatkan kemampuan lokal dalam menghadapi  kemiskinan.  Pendekatan  ini
berasumsi  bahwa  permasalahan  kemiskinan hanya dapat dipecahkan dengan memanfaatkan  kemampuan  lokal.  Dengan demikian,  program  yang  diarahkan  untuk menanggulangi  kemiskinan  sangat  diwarnai oleh kemampuan lokal.
Ketiga, populasi orang miskin di Indonesia  masih  menampakkan  angka  yang cukup  besar,  baik  secara  absolut  maupun relatif,  di  pedesaan  maupun  perkotaan. Walaupun    Indonesia,  pemerintah  bersama masyarakat  telah  menunjukkan  upaya  yang sangat  berhasil  dalam  mengatasi  kemiskinan, dan  telah  dipublikasi  di  berbagai  laporan pembangunan  sosial  yang  berhasil  dalam mengentaskan  kemiskinan,  ternyata  masalah kemiskinan  masih  menjadi  masalah  pokok yang  harus  mendapat  perhatian  secara  lebih terstruktur dan sistematis.
Keempat, kemiskinan merupakan masalah pokok  yang  mempunyai  dampak  yang  begitu menyebar  dan  saling  kait  mengkait  satu  sama lain,  yang  berpengaruh  pada  tatanan  sosial kemasyarakatan secara menyeluruh.
Komunitas  adat  terpencil  merupakan salah satu bagian dalam struktur
kemasyarakatan Bangsa Indonesia yang belum secara optimal menikmati hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Faktor geografis, topografis, dan sosiografis seringkali  menjadi  kendala  yang  utama didalam  mengakses  hasil-hasil  pembangunan tersebut.  Dapat  dipahami  jika  kemudian
komunitas  ini  melakukan  hampir  seluruh upaya  pemenuhan  kebutuhannya  dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri.
Sesuai  dengan  kondisi  tersebut,    maka pemanfaatan  keterampilan  lokal,  pengetahuan lokal,  tenaga  lokal,  serta  proses-proses  lokal sangat strategis dalam memberdayakan komunitas adat terpencil. Untuk melaksanakan pemberdayaan  melalui  paradigma  lokalitas, diperlukan penggerak utama proses pemberdayaan  yang  berasal  dari  komunitas yang bersangkutan dengan tujuan utama untuk mengeliminasi  berbagai  kendala  yang  ada, mengoptimalkan  proses  yang  dilakukan,  serta mendorong  pencapaian  hasil  sesuai  dengan target yang ditentukan.
Program  Keluarga  Harapan  yang selanjutnya  disebut  PKH  adalah  program pemberian  bantuan  sosial  bersyarat  kepada Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM).  Program PKH  yang  merupakan  program  Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan  istilah Conditional  Cash  Transfers (CCT) ini  diarahkan  untuk  menanggulangi kemiskinan  yang  dihadapi  negara-negara berkembang.
Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat,  PKH  membuka  akses  keluarga miskin  terutama  ibu  hamil  dan  anak  untuk memanfaatkan  berbagai  fasilitas  layanan kesehatan  (faskes)  dan  fasilitas  layanan pendidikan  (fasdik)  yang  tersedia  di  sekitar mereka.  Manfaat  PKH  juga  mulai  didorong
untuk  mencakup  penyandang  disabilitas  dan lanjut  usia  dengan  mempertahankan  taraf kesejahteraan  sosialnya  (Peraturan  Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018)
Melalui  PKH,  Keluarga  Penerima Manfaat (KPM) didorong agar memiliki akses serta  memanfaatkan  pelayanan  sosial  dasar kesehatan,  pendidikan,  pangan  dan  gizi, perawatan,  dan  pendampingan,  termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial  lainnya  yang  merupakan  program komplementer  secara  berkelanjutan.  PKH diarahkan  untuk  menjadi  tulang  punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan  pemberdayaan  sosial  nasional.  Sebagai suatu program pemberdayaan dan perlindungan  masyarakat  miskin,  maka  PKH harus  mensinergikan  berbagai  pendekatan pemberdayaan yang mengutamakan kemampuan dan sumber daya lokal.
Adapun  tujuan  PKH  adalah:  (1) meningkatkan  taraf  hidup  keluarga  penerima manfaat  melalui  akses  layanan  pendidikan, kesehatan,  dan  kesejahteraan  sosial;  (2) mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan  pendapatan  keluarga  miskin dan  rentan;  (3)  menciptakan  perubahan perilaku  dan  kemandirian  keluarga  penerima manfaat  dalam  mengakses  layanan  kesehatan dan  pendidikan  serta  kesejahteraan  sosial;  (4) mengurangi  kemiskinan  dan  kesenjangan antar  kelompok  pendapatan;  (5)  mengenalkan
manfaat  produk  dan  jasa  keuangan  formal kepada Keluarga Penerima Manfaat
Sebagaimana dikemukakan pada bagian  terdahulu,  bahwa  salah  satu  tujuan PKH  adalah  menciptakan  perubahan  perilaku dan  kemandirian  keluarga  penerima  manfaat dalam  mengakses  layanan  kesehatan  dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
Urgensi  dan  kepentingan  perubahan perilaku dalam CCT, menurut A Philosophical Framework  for  Conditional  Cash  Transfers, Jaron  Abelsohn, (Direktorat  Jaminan  Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI :2018):
1. Program  perlindungan  sosial  di  banyak negara  berkembang  adalah  bagian  penting dalam strategi pembangunan.
2. Perlindungan  sosial  bertujuan  mengurangi risiko  sosial,  meningkatkan  kesetaraan, mengurangi  kemiskinan  karena  potensi manfaat jangka panjang perubahan perilaku  positif  akibat  kondisionalitas dalam CCT.
P2K2 merupakan proses belajar secara terstruktur untuk memperkuat terjadi perubahan  perilaku  pada  KPM.  Secara  umum P2K2 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnnya pendidikan, kesehatan dan pengelolaan  keuangan  bagi  keluarga.  Adapun Tujuan Khusus P2K2 adalah untuk:
1. Meningkatkan pengetahuan praktis mengenai  kesehatan,  pendidikan  dan
pengasuhan,  ekonomi,  dan  perlindungan anak.
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman  keluarga  PKH  mengenai kondisi,kebutuhan  dan  perawatan  yang dibutuhkan  lansia  dan  orang  dengan disabilitas berat
3. Membangun  kesadaran  peserta  PKH terhadap pentingnya pemenuhan kewajiban  dalam  bidang  kesehatan  dan pendidikan dalam PKH
4. Menjaga  dan  memperkuat  perubahan perilaku  positif  terkait  pendidikan  dan pengasuhan,  kesehatan,  ekonomi  dan perlindungan anak.
5. Menjaga  dan  memperkuat  perubahan perilaku  positif  terkait  perawatan  dan pemeliharaan  terhadap  lansia  dan  orang dengan disabilitas berat
6. Meningkatkan  ketrampilan  orang  tua dalam  bidang  pendidikan  dan  pengasuhan anak, kesehatan, ekonomi dan perlindungan anak
7. Meningkatkan  kemampuan  peserta  untuk mengenali  potensi  yang  ada  pada  diri  dan lingkungannya  agar  dapat  digunakan dalam  peningkatan  kesejahteraan  keluarga dan masyarakat.
Sasaran  PKH  merupakan  keluarga dan/atau  seseorang  yang  miskin  dan  rentan serta  terdaftar  dalam  data  terpadu  program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan,  pendidikan,  dan/atau  kesejahteran
sosial.  Sedangkan  Sasaran  PKH  Akses merupakan  keluarga  dan/atau  seseorang  yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan  fakir  miskin  yang  memiliki komponen  kesehatan,  pendidikan,  dan/atau kesejahteraan sosial.  PKH Akses sebagaimana dimaksud  terdiri  atas  wilayah:  (1)  pesisir  dan pulau  kecil;  (2)    daerah  tertinggal/terpencil; atau (3)  perbatasan antarnegara.
Pada  Tahun  2005  sedikitnya  ada 250.000 KK atau 1,1 juta juta jiwa KAT yang hidup  dalam  kondisi  miskin,  hidup  terasing dan  terpencil,  hidup  berkelompok  dengan jumlah  anggota  keluarga  yang  tidak  banyak dan  sering  berpindah  tempat  tinggal.  Survei data  pada  26  propinsi  di  207  kabupaten,  801 kecamatan, 1.758 desa dan 2019 lokasi  masih terdapat  130.031  KK  KAT  masih  menunggu pemberdayaan (Kementerian Sosial RI, 2015). Salah satu  desa  yang menarik untuk  dipahami secara  mendalam  adalah  komunitas  adat  suku sunda  di  Kampung  Kuta  Desa  Karang Paningal  Kecamatan  Tambaksari  Kabupaten Ciamis.  Pada  saat  ini  Kampung  Kuta  sudah bukan  merupakan  komunitas  adat  terpencil, tetapi  merupakan  salah  satu  komunitas  adat. Kampung Kuta merupakan salah satu komunitas  adat  terpencil  yang  sudah  purna bina dari Kementerian Sosial  RI. Ketertarikan ini  didasarkan  pada  fakta  bahwa  komunitas kampung kuta telah berhasil melakukan proses pemberdayaan sendiri serta memiliki beberapa
karakteristik  komunitas  sebagai  berikut  :  1) mempunyai  lokalitas  atau  tempat  tinggal (wilayah  tertentu),  2)  mempunyai  tempat tinggal  tetap  dan  permanen,  3)  mempunyai ikatan  solidaritas  yang  kuat  sebagai  pengaruh kesatuan tempat tinggalnya. (Netting &Kettner, 2004).
Komunitas adat yang memiliki karakteristik  khusus  yang  bersifat  lokal, tradisional, serta memiliki nilai-nilai kekerabatan yang  tinggi dan  memiliki solidaritas  mekanik,  seringkali  memiliki respon  perilaku  yang  spesifik  terhadap program  bantuan  dari  luar.  Beberapa  kasus bantuan  material  berupa  barang  atau  alat produksi  harus  merata  untuk  semua  warga, bukan  hanya  kelompok  yang  diklasifikasi sesuai  program,  dengan  demikian,  maka bantuan  tersebut  sulit  didistribusikan  kepada warga  dan  akhirnya  menjadi  barang  pajangan yang tidak dapat digunakan. Berbagai kesulitan  ini  bersumber  dari  benturan  nilai yang  berbeda  antara  nilai  dan  prinsip  dalam substansi  program  dengan  nilai  lokal  yang sangat spesifik.
Berdasarkan gambaran tersebut peneliti  tertarik  melakukan  studi  kualitatif tentang model implementasi pertemuan Peningkatan  Kemampuan  Keluarga  (P2K2) Program  Keluarga  Harapan  di  Komunitas Adat  Kampung  Kuta,  Desa  Karangpaningal, Kabupaten  Ciamis.  Temuan  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan    gagasan
pengembangan  model  P2K2  PM  PKH  di Komunitas Adat Terpencil.
Penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan implementasi pertemuan Peningkatan  Kemampuan  Keluarga  (P2K2) Program  Keluarga  Harapan  di  Komunitas Adat  Kampung  Kuta,  Desa  Karangpaningal, Kabupaten Ciamis. Penelitian terutama difokuskan pada pemahaman tentang sejauhmana    aktivitas  KPM  PKH  dalam berpartisipasi pada P2K2. Sesuai dengan fokus penelitian,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mendeskripsikan implementasi pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan di Komunitas  Adat  Kampung  Kuta,  Desa Karangpaningal,  Kabupaten  Ciamis.  Tujuan ini  dapat  diurai  menjadi  beberapa  sub  tujuan sebagai berikut:
1. Mendeskripsikan proses implementasi
P2K2  PM  PKH  di  komunitas  adat
Kampung  Kuta  Desa  Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.
2. Mendeskripsikan Teknik penguatan keterlibatan  KPM  dalam  implementasi P2K2  PKH  di  komunitas  adat  Kampung Kuta Desa Karangpaningal,
Kec Tambaksari Kabupaten Ciamis.
3. Mendeskripsikan  dukungan  masyarakat dalam  implementasi  P2K2  PM  PKH  di komunitas  adat  Kampung  Kuta  Desa
Karangpaningal,  Kecamatan  Tambaksari Kabupaten Ciamis.
4. Mendeskripsikan hambatan dalam implementasi P2K2 PM PKH di komunitas  adat  Kampung  Kuta  Desa Karangpaningal,  Kecamatan  Tambaksari Kabupaten Ciamis.
5. Mendeskripsikan  upaya  yang  dilakukan dalam mengurangi hambatan dalam implementasi P2K2 PM PKH di komunitas  adat  Kampung  Kuta  Desa Karangpaningal,  Kecamatan  Tambaksari Kabupaten Ciamis.
Pemberdayaan  sebagaimana  dikemuka kan  oleh  Kartasasmita  (1996)  adalah  “  upaya untuk  membangun  daya  dengan  mendorong, memotivasi  dan  membangkitkan  kesadaran akan  potensi  yang  dimilikinya  serta  berupaya untuk  mengembangkannya”.  Pernyataan  ini menunjukkan  bahwa  setiap  individu  pada esensinya  sudah  memiliki  daya/power,  yang dibutuhkan  adalah  membantu  agar  individu tersebut mampu mengolah dan mengembangkan daya  yang dimiliki sehingga mencapai kemajuan.
Rappaport  dalam  DuBois  dan  Miley (1992)  menyatakan  bahwa  pemberdayaan merupakan suatu cara dimana orang, organisasi,  maupun  komunitas  memperoleh penguasaan atas kehidupannya sendiri. Pendapat  tersebut  mengandung  pengertian bahwa  orang  memiliki  hak  untuk  membuat penentuan  atas  kehidupannya  sendiri  serta
turut  serta  secara  demokratis    dalam kehidupan  komunitasnya  sendiri.    Pendapat tersebut  menunjukkan  bahwa  pemberdayaan merupakan  suatu  proses  yang  memberikan peluang  bagi  aktor  utamanya  untuk  dapat mengungkapkan aspirasi mereka, memperoleh sumber baik individu, organisasi maupun komunitas.
Konsep  pemberdayaan  erat  kaitannya dengan  suatu  pandangan  yang  menekankan pentingnya kekuatan sendiri dalam menghadapi persoalan dalam kehidupan bermasyarakat,  hal  ini  tergambar  secara lengkap  dalam “Strength  Perspective” yang dikemukakan  oleh  Saleebey  (1992).  Oleh karena  itu  beberapa  definisi  pemberdayaan juga  ditekankan  pada  proses-proses  ini. Proses ini tidak menonjolkan proses pemberian  kekuatan  dari  luar  ke  dalam masyarakat,  melainkan  dari  masyarakat,  oleh masyarakat,  dan  untuk  masyarakat  itu  sendiri. Pihak luar hanya dipandang sebagai pembantu, pendorong,  maupun  fasilitator.  Yang  penting adalah proses yang dilakukan mampu mengaktifkan seluruh komponen dalam masyarakat  sehingga  memiliki  keberdayaan yang  kuat.    Proses  pemberdayaan  seperti  ini lebih  menonjolkan  pentingnya  proses-proses yang  terjadi  dalam  komunitas  sehingga mereka memilki keberdayaan yang sesungguhnya.  Dengan demikian proses yang dilakukan  oleh  orang  luar  kepada  komunitas lokal  itu  sendiri  hanya  perlu  dilakukan  jika
proses  tersebut  mengalami  hambatan  yang cukup berarti.
Pendapat  lain  dikemukakan  oleh  Ife (1995:182) yang menjelaskan bahwa “ empowerment  means  providing  people  with the  resources,  opportunities,  knowledge  and skill  to  increase  their  capacity  to  determine their  own  future  and  to  participate  in  and affect the life of their community .” Pemberdayaan sebagai sarana untuk memberikan  orang  dengan  sumber-sumber, kesempatan-kesempatan,  pengetahuan  dan keterampilan  untuk  meningkatkan  kapasitas mereka  sehingga  dapat  menentukan  masa depannya  dan  berpartisipasi  dalam  kehidupan komunitas mereka.
Pada  kesimpulannya,  suatu  komunitas dipandang  sebagai  suatu  organisme  hidup serta  berkembang,  dimana  masing-masing organ  dalam  komunitas  tersebut  memiliki fungsi  satu  sama  lain  yang  berbeda,  yang saling  melengkapi  dan  bergantung,  tumbuh dan  berkembang,  sehingga  tidak  menutup kemungkinan  bahwa  masing-masing  organ tersebut  memberikan  pemberdayaan  kepada organ-organ lainnya dalam komunitas tersebut agar  tetap  hidup,  berkembang,  dan  kuat. Organ-organ ini sangat berbeda dan bervariasi antara  satu  komunitas  dengan  lainnya,  yang dapat berupa orang sebagai anggota komunitas,  institusi,  pranata  sosial,  termasuk budaya,  norma,  maupun  adat.    Dengan demikian,  beberapa  konsep  seperti “Learning
from  each  other”,  “gaining  power  from  each other”, serta  “ mutual  process” merupakan konsep  kunci  dalam  proses  pemberdayaan. Pemberdayaan  sama  sekali  bukan  berarti proses pemberian daya dari pihak luar kepada komunitas  tertentu,  melainkan  komunitas sendiri yang mengenal dan memanfaatkan, dan meningkatkan  daya  yang  ada  agar  efektif untuk  dirinya  sendiri.  Kemampuan  diri komunitas  itu  sendiri  merupakan  fokus perhatian  proses  pemberdayaan,  sedangkan pihak luar bukan faktor utama yang penting.
Dalam berbagai program pemberdayaan  masyarakat,  terdapat  suatu sistem  yang  kompleks  dalam  pelaksanaannya. Terdapat  berbagai  pelaku,  baik  organisasi, institusi pelayanan, maupun sumber daya yang digunakan. Baik  yang berasal  dari pemerintah maupun  non  pemerintah,  berkoordinasi  untuk saling  bekerjasama  untuk  berbagi  sumber daya.  Sistem ini dapat berupa lembaga donor, yang  memberikan  dukungan  finansial,  para perencana  program  yang  merancang  kegiatan, lembaga penelitian yang melakukan studi awal tentang  situasi  dan  kondisi  masyarakat sasaran,  organisasi  atau  lembaga  pelaksana program  yang menjalankan program  kegiatan, serta  aktor-aktor  kunci  yang  memberikan pendampingan  terhadap  masyarakat.  Seluruh sub sistem ini memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda-beda satu sama lain. Semua sub sistem  ini  bukanlah  orang  lokal,  artinya mereka dianggap sebagai pihak luar ( outsider )
bagi  masyarakat  sasaran.  Dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  2  pihak sebagai pelaku utama dalam proses pemberdayaan,  yaitu  masyarakat  sasaran  itu sendiri serta pihak luar  (M. Nagahata, 2010)
Pandangan  Nagahata  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Seki  dan Platteau (dalam Bowles & Gintis, 2002)  yang mengkaji  mengenai  masyarakat  nelayan  di Jepang  yang  menggambarkan  kerjasama  erat antara berbagai kumpulan umur yang berbeda dalam meningkatkan ketrampilan yang dimiliki  oleh  seluruh  anggota  masyarakat. Nelayan kelompok yang lebih tua terus belajar dari golongan yang lebih muda dan berpendidikan.      Mereka  dididik  dan  dilatih dengan teknologi-teknologi baru dalam penangkapan  ikan.    Proses  ini  berlangsung secara  terus  menerus    dan  berberhasil meningkatkan  kemampuan  sosial  ekonomi masyarakat.
Seki  dan  Platteau  juga  menjelaskan bahwa  insider  atau  pihak  masyarakat  itu sendiri  adalah  pelaku  utama  pemberdayaan masyarakat.  Dengan  demikian,  penerimaan suatu  program  oleh  masyarakat  lokal  akan sangat penting dalam proses pemberdayaan.
Pertanyaannya,  siapa  yang  menjadi pihak  utama  yang  paling  berperan  dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut?  Dan  bagaimana  penolakan  yang terjadi  jika  dilakukan  oleh  pihak  luar?  Untuk menjelaskan  situasi  tersebut,  M.  Nagahata
(2010)  mencontohkan  dalam  dua  kasus pemberdayaan  masyarakat  yang  berbeda. Kasus pertama terjadi di Desa Ijobalit di Pulau Lombok  Nusa  Tenggara  Barat  yang  terjadi  di tahun  1960.  Masyarakat  desa  berupaya  untuk mengairi  lahan  kering  desa  mereka  dengan cara  membendung  sungai  ada  di  dekat  daerah tersebut.  Mula-mula  dilakukan  dengan  teknik yang sangat sederhana menggunakan tumpukan  batok  kelapa  yang  banyak  terdapat di  desa  tersebut.  Berulang  kali  usaha  tersebut gagal,  akan  tetapi  mereka  tidak  berhenti berusaha.  Sampai  akhirnya,  salah  satu  anak kepala desa yang menempuh pendidikan tinggi teknik  sipil  di  Bandung,  merancang  teknik pembendungan sungai secara lebih baik. Tidak hanya merancang secara teknis, mahasiswa ini juga  menggandeng  lembaga  donor  untuk  ikut membantu  memberikan  dukungan  finansial serta  merancang  program  secara  lebih  teliti. Masyarakat  desa  menganggap  bahwa  pelaku utama  pemberdayaan  masyarakat  tersebut adalah  orang  lokal,  yaitu  salah  satu  warga yang mengikuti pendidikan yang dimanfaatkan untuk  membangun  desa.  Walaupun  terdapat keterlibatan  lembaga  donor,  mereka  dianggap memiliki  karakteristik  yang  sama,  yaitu diminta oleh orang lokal untuk membantu.  Di sini  terlihat  jelas,  bahwa  pelakunya  adalah orang  lokal.  Masyarakat  menerima  sistem  ini dan  memberikan  dukungan  tenaga  secara penuh.
Berbeda  dengan  kasus  yang  terjadi  di sebuah desa di Tolitoli, Sulawesi Tengah pada tahun  2000.  Masyarakat  desa  telah  lama menggunakan  sarana  tangkap  yang  tidak bersahabat dengan lingkungan. Sarana tangkap  yang  berupa  bom  sudah  lama digunakan  oleh  masyarakat.  Bom  ini  akan menghancurkan biota laut, yang pada akhirnya akan  menurunkan  produksi  ikan  di  laut,  yang pada  akhirnya  juga  mengurangi  pendapatan nelayan.  Selain  penurunan  hasil  tangkapan nelayan,  bom  juga  berpengaruh  terhadap rusaknya  lingkungan  akibat  abrasi  pantai. Pada  kasus  kedua  ini,  akhirnya,  pemerintah kabupaten mengambil langkah untuk mencegah kerusakan lingkungan serta penurunan  hasil  tangkapan  yang  berakibat pada kemiskinan nelayan, dengan memberikan penyuluhan secara besar-besaran untuk mencegah penggunaan bom. Dalam kasus ini, warga  masyarakat  merasa  bahwa  pihak pemerintah  telah  mencampuri  kehidupan mereka  yang  sudah  berlangsung  turun temurun,  sehingga  mereka  dengan  tegas menolak intervensi pemerintah daerah.
Kedua  kasus  tersebut  terjadi  pada masyarakat  yang  memiliki  karakteristik  yang hampir  sama,  yaitu  masyarakat  tradisional yang  memiliki  hubungan  sosial  sangat  erat. Respon  terhadap  keterlibatan  pihak  luar nampak sangat berbeda. Nagahata (2010) juga menjelaskan bahwa kehidupan sosial yang erat antar  warga  juga  menjadi  pendorong  untuk
menimbulkan penolakan. Kehidupan masyarakat  yang  erat  dipandang  sebagai sebuah  keluarga,  sedangkan  pihak  luar  adalah pihak  luar  yang  ingin  mencampuri  kehidupan keluarga tersebut.
Dalam  kasus  pertama  terlihat  jelas bahwa  sikap  penduduk  terhadap  penilaian kepada  pihak  luar  sangat  terbuka  dan  positif. Program  yang  diberikan  dari  luar  masyarakat sangat dipengaruhi oleh penerimaan dan sikap positif  warga  masyarakat  lokal.  Jim  Cavaye menjelaskan bahwa modal sosial yang tercipta dalam  suatu  masyarakat,  dapat  menjadi sumber  penggerak  bagi  masyarakat  dalam mencapai tujuan, tetapi modal sosial yang erat, khususnya modal sosial bonding akan berperan  sebagai  penghalang  bagi  masuknya program dari luar (Jim Cavaye, 2001)
Perbedaan  budaya  suatu  komunitas yang  spesifik  dengan  budaya  masyarakat  luas secara umum meliputi  perbedaan etnik, rasial, serta  perbedaan  adat  tertentu  yang  sangat spesifik (Lum, Dalam DuBois, 1996). Perbedaan  budaya  secara  spesifik  dapat mengidentifikasi  kelompok-kelompok  adat tertentu  yang  ada  dalam  masyarakat  serta membedakan  masyarakat  yang  bersangkutan dengan  masyarakat  lain  yang  lebih  luas. Pembedaan  budaya  komunitas  adat  ini ditentukan  dengan  cara  memahami  sampai sejauh  mana  perilaku  anggota  komunitas tersebut  diatur,  dibimbing,  ditetapkan,  serta
distrukturisasi  melalui  suatu  pemehaman tertentu
Konsep etnisitas merujuk pada populasi dari suatu komunitas lokal kecil yang berbeda  dan  diikat  oleh  suatu  sifat,  ciri, maupun  kebiasaan  bersama.    Etnisitas  seperti ini meliputi perbedaan-perbedaan budaya serta etos  budaya  tertentu,  seperti  nilai-nilai, harapan-harapan, serta simbol-simbol kelompok. Sesuai dengan pendapat Hardwood  (Lum,  dalam  DuBois,  1992), kelompok-kelompk  etnis  atau  juga  komunitas adat  disatukan  oleh  ikatan  sosial  yang  asli milik bersama, suatu identitas etnik tersendiri, serta standar perilaku bersama yang membentuk  keyakinan  maupun  perilaku individu anggota komunitas yang bersangkutan.    Dari  pendapat  Hardwood tersebut  jelas  tergambar  bahwa  perilaku  serta keyakinan-keyakinan anggota komunitas secara  individual  akan  sangat  ditentukan  oleh ikatan  sosial.    Ikatan  ini  terpelihara  dengan baik  dalam  suatu  komunitas  yang  kurang berinteraksi  dengan  lingkungannya  secara luas.    Demikian  pulalah  yang  terjadi  dalam Komunitas Adat..
Sejalan  dengan  perspektif  struktural dalam  sosiologi,  status  minoritas  yang menjadi  ciri  dari  komunitas  etnis  (dan  juga komunitas  adat)  akan  sangat  berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial ekonomi, budaya,  serta  penerimaan  sosial  (Schlesinger, dalam  DuBois,  1992).    Dalam  pengertian  ini,
minoritas  yang  berlaku  dalam  komunitas  adat akan  merujuk  pada  kelompok  atau  komunitas yang memiliki akses rendah terhadap “ Power ”.    Komunitas  seperti  ini  memiliki berbagai karakteristik ikutan seperti stratifikasi sosial yang cukup kuat, kemiskinan, ketidakmampuan,  serta  karakteristik  soasial lainnya  yang  menyebabkan  mereka  kurang memiliki keberdayaan.

## METODE
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.    Sesuai  dengan  tujuan  penelitian, penelitian  ini  ditujukan  untuk  memperoleh gambaran mendalam mengenai Model Implementasi Pertemuan
Peningkatan
Kemampuan  Keluarga  Penerima  Manfaat (P2K2  PM)    Program  Keluarga  Harapan (PKH)  Di  komunitas  adat  Kampung  Kuta, Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari Kabupaten  Ciamis.  Penelitian  ini  dilakukan dengan  Penelitian  Kasus  atau Case  Studies . Latar Penelitian
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi sumber  data  adalah  berbagai  sumber  yang dapat memperikan informasi berkenaan dengan  masalah  Penelitian.  Sumber  data ditentukan  secara purposive .    Sampling purposive dilakukan pada waktu peneliti mulai memasuki  lapangan  dan  selama  penelitian berlangsung  ( emergent  sampling  design).
Caranya  yaitu,  peneliti  memilih  seorang tertentu yang dipertimbangkan akan
memberikan data  yang diperlukan; setelah itu berdasarkan data atau informasi yang diperoleh  dari  sampel  sebelumnya,  peneliti boleh  menetapkan  sampel  lainnya  yang dipertimbangkan  akan  memberikan  data  lebih lengkap ( serial selection of sample units). Unit sampel  yang  dipilih  semakin  lama  semakin terarah  sejalan  dengan  semakin  terarahnya fokus  Penelitian  ( continuous  adjusment  of “focusing”  of  the  sample) (Alston,  M.  & Bowles  W.  :2003) . Dalam  penelitian  ini  yang menjadi  sumber  data  adalah  para  Keluarga Penerima  Manfaat  (KPM)  Program  Keluarga Harapan  (PKH),  Penamping  PKH,  Pekerja Sosial  Supervisor  PKH,  Pendamping  KAT, dan Tokoh Adat di Kampung Kuta.
Untuk  mengungkap  informasi  secara lengkap, data dikumpulkan dengan menggunakan  beberapa  teknik,  yaitu    diskusi kelompok  terfokus,  wawancara  mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Wawancara Mendalam  untuk  mendapatkan  data  subyektif yang  mendalam,  Observasi  Partisipatif, untuk menangkap  fenomena  obyektif  yang  nampak pada aktivitas keseharian yang dapat teramati, Diskusi Kelompok Terfokus untuk memperoleh  data  yang  perlu  dipercakapkan terlebih  dahulu,  sehingga  masing-masing peserta  dapat  melengkapi  informasi  yang dimilikinya  serta  lebih  mampu  memberikan penilaian  yang  rasional  dan  realistis  dalam
melihat  permasalah  penelitian,  serta  Studi Dokumentasi  berbagai  laporan  atau  catatan yang relevan dengan masalah penelitian.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam  Penelitian  ini  adalah  analisis  data kualitatif.    Data  yang  muncul  berwujud  kata- kata  dan  bukan  rangkaian  angka.  Data mungkin  telah  dikumpulkan  dalam  aneka macam  cara,  selanjutnya  diproses  melalui, pencatatan,  pengetikan,  dan  analisis  kualitatif tetap menggunakan kata-kata  yang disusun ke dalam  teks  yang  diperluas.  Aktivitas  dalam analisis  data  kualitataif  dilakukan  secara interaktif  dan  berlangsung  secara  terus menerus pada setiap tahap Penelitian sehingga sampai  tuntas,  dan  datanya  jenuh”.  Analisis data  dilakukan  dengan  menggunaan  tahapan: 1)  Reduksi  data  ( data  reduction ),  dengan menajamkan,  menggolongkan,  mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan  data  sedemikian  rupa hingga  kesimpulan-kesimpulan  dapat  ditarik dan  diverifikasi.  2)  Penyajian  data  ( data display ) adalah menyajikan data dalam bentuk teks naratif. 3) Penarikan kesimpulan ( conclusion  drawing) ,    Proses  penarikan kesimpulan yang dilakukan terhadap data yang telah dikutip melalui berbagai teknik, dan dari berbagai  sumber  yang  dicatat  dalam  catatan lapangan.  Kemudian  data  tersebut  dilakukan proses reduksi, dan kategori datanya disajikan dalam teks naratif. Penarikan kesimpulan juga mempertimbangkan  bukti-bukti  yang  sahih
dan  konsisten  sehingga  kesimpulan  yang  bisa dipercaya.

## HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

## 1. Gambaran Umum Lokasi
Kampung  Kuta  merupakan  salah  satu dusun  di  Desa  Karangpaningal  Kecamatan Tambaksari  Kabupaten  Ciamis,  Dusun  ini meliputi dataran tinggi  yang berada di sebuah cekungan  yang  dikelilingi  oleh  tebing-tebing (yang  disebut  kuta)  dengan  kemiringan  yang cukup tajam.  Topografi Dusun  atau kampung Kuta  ini  berada  pada  ketinggian  500  meter  di atas  permukaan  laut  yang  masih  memiliki alam  nyaman  dan  memiliki  temperatur berkisar  antara  28  –  30  derajat  celcius. Kampung  Kuta  merupakan  suatu  kampung yang  bersifat  tradisional  dan  memelihara lingkungan  alam  secara  baik,  hutan  yang sangat  terrawat,  dan  lingkungan  persawahan tadah hujan yang subur.
Kampung Adat Kuta juga merupakan satu- satunya  kampung  di  Kabupaten  Ciamis  yang masih  memiliki  kehidupan  sosial  tradisional yang  memelihara  kearifan  lokal  secara  kuat. Kehidupan sosial tradisional yang mempertahankan  kearifan  lokal  ini  sangat berpengaruh  terhadap  kebiasaan  dan  aturan dalam  kehidupan  sosial  masyarakat.  Adat istiadat  sangat  teguh  dipertahankan  oleh masyarakat. Salah satu adat yang dipertahankan  adalah  dalam  memelihara lingkungan  dan  pemukiman.  Masyarakat
meyakini  bahwa  perumahan  dan  pemukiman harus  dibangun  melalui  tatanan  aturan  sosial atau adat  yang sangat ketat. Masyarakat harus menjaga  bahwa  bangunan  perumahan  harus dibangun  dengan  sistem  rumah  panggung yang terbuat dari bambu dan kayu. Masyarakat tidak diperkenankan untuk membangun bangunan  apapun  dengan  memanfaatkan bahan  yang  memiliki  unsur  tanah  seperti semen,  tanah,  batu.  Dengan  demikian,  tidak terdapat  rumah  yang  terbuat  dari  tembok, beton,  dan  atap  genting  (Dwi,  Aribowo  & Favourita: 2004).
Masyarakat  Kampung  Kuta  memiliki suatu  lingkungan  hutan  yang  sangat  dianggap keramat oleh warga. Hutan ini disebut sebagai keramat  atau  hutan  larangan.  Hutan  larangan ini merupakan hutan yang penuh mengandung larangan adat atau tabu. Masyarakat menganggap  bahwa  hutan  larangan  ini merupakan tempat suci yang harus dijaga agar tidak  terganggu  oleh  kehidupan  modern  yang dianggap  kacau.  Hutan  ini  diperlakukan seperti  layaknya  sebuah  tempat  peribadatan, atau  tempat  suci  yang  terawat  dengan  baik. Tempat  suci  ini  memiliki  beberapa  pantangan seperti tidak boleh menebang pohon mematahkan  ranting  pohon  dan  merusak sumber  daya  hutan  lainnya,  memakai  baju dinas, memakai perhiasan emas, memakai baju hitam-hitam,  membawa  tas,  memakai  alas kaki,  meludah  dan  mengeluarkan  suara  keras ketika  berada  berada  di  kawasan  hutan
keramat  tersebut.  Bahkan,  Kuncen  hutan larangan  tersebut  menyarankan  orang  yang hendak  memasuki  hutan  larangan  untuk berwudhu  terlebih  dahulu  di  air  mancur  yang ada di pinggir hutan tersebut.
Masyarakat  Kampung  Kuta  tinggal  dalam suatu  kelompok  pemukiman  kecil  dan sederhana,  dimana  rumah  mereka  yang  relatif homogen  dan  memiliki  jarak  antar  rumah yang  cukup  berdekatan.  Tidak  nampak perbedaan strata sosial masyarakat jika dilihat dari  bentuk  dan  kondisi  rumah.  Pemukiman kecil  dan  berdekatan    ini  sangat  menunjang bagi  berlangsungnya  interaksi  sosial  secara erat  antar  warga.        Wakil  Ketua  Adat sekaligus sesepuh Kampung Kuta menjelaskan,  bahwa  masyarakat  Kampung Kuta  merupakan  masyarakat  tradisional  yang masih sangat sederhana. Masyarakat sederhana  ini  tidak  memiliki  pikiran  yang beraneka  ragam.  Mereka  sangat  patuh terhadap adat. Adat adalah aturan yang sangat penting dalam mengelola kehidupan masyarakat.  Adat  merupakan  aturan  yang sedikit  lebih  rendah  dari  agama,  dengan demikian  harus  dipatuhi.  Salah  satu  ancaman terbesar  dari  kekuatan  adat  adalah  masuknya nilai  budaya  luar  yang  mengintervensi kekuatan  adat.  Mata  pencaharian  masyarakat Kampung    Adat  Kuta  sejak  dulu  sampai  saat ini  tidak  mengalami  banyak  perubahan. Kegiatan  masyarakat  Kampung  Kuta  pada umumnya berkebun, bertani dan beternak.
Kampung  Kuta  memiliki  dua  jenis  sistem kemasyarakatan.  Dua  sistem  kemasyarakatan ini  adalah  sistem  pemerintahan  Secara  umum dan  sistem  adat.  Sistem  pemerintahan,  seperti juga  desa  atau  kampung  lainnya,  memiliki struktur  yang  tidak  berbeda  dengan  struktur pemerintahan  dusun  sebagai  bagian  dari pemerintahan  desa.  Struktur  pemerintahan dusun  ini  dipimpin  oleh  kepala  dusun  yang membawahi  RW,  dalam  hal  Kampung  Kuta adalah RW 04 yang terdiri dari 4 RT, yaitu RT 01,  RT  02,RT  03,  dan  RT  04.  Struktur pemerintahan  dusun  ini  terkait  dengan  sistem pemerintahan  desa.  Jadi,  Kepala  Dusun  ini memimpin  sistem  administratif  pemerintahan desa  di  Kampung  Kuta.  Kepala  dusun  yang sering disebut lurah ini tidak memiliki otoritas apapun  yang  berkaitan  dengan  adat.  Kepala dusun  hanya  menjalankan  tugas  untuk menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan.
Kepala  dusun  ini  sama  sekali  bukan  panutan adat,  bahkan  juga  bukan  panutan  sosial, melainkan masyarakat biasa.
Pemimpin  sosial  kemasyarakatan  yang paling  dianggap  memiliki  pengaruh  yang sangat  kuat  adalah  “ Kuncen ”.    Kuncen  ini lebih  disegani  terutama  untuk  kegiatan  yang bernuansa  sosial,  kemasyarakatan,  adat,  serta hal-hal yang berkaitan dengan spirit kebersamaan  yang  ditunjang  oleh  keyakinan bersama.    Kuncenlah  yang  memelihara kelestarian  adat  istiadat  di  Kampung  Kuta. Kuncen  memberikan  petuah  dan  sosialisasi
kepada  masyarakat  tentang  larangan  atau pamali. Kuncen ini secara operasional dibantu oleh  Ketua  Adat.    Ketua  adat  terutama membantu  Kuncen  dalam  menjalin  hubungan dengan  masyarakat  secara  luas,  akan  tetapi pengambilan keputusan tetap ada pada tangan Kuncen,  bahkan  secara  teknis,  ketua  adat  ini hanya bersifat formalitas seperti yang dipersyaratkan  untuk  menerima  penghargaan Kalpataru  oleh  Presiden  Megawati  tahun 2002.
Dalam  pranata  sosial  suatu  masyarakat,  per an  dan  status  diatur   untuk  melaksanakan aktivitas  pranata  tersebut.  Pranata  sosial merupakan  rangkaian  sosial  yang  berisi tatanan dan aturan normatif yang menggambarkan  hubungan  seluruh  konstelasi norma-norma  dan  peranan-peranan  yang  ada yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan.
2. Proses implementasi P2K2 KPM PKH di komunitas adat Kampung Kuta Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.
P2K2 PKH dilaksanakan sesuai dengan  prosedur  yang  ditetapkan  dalam petunjuk  teknis  pelaksanaan  PKH.  P2K2  di Kampung  Kuta  Desa  Karang  Paningal  baru dilaksanakan  sebanyak  dua  kali  pertemuan dengan  tingkat  kehadiran  100%.  Beberapa tema yang muncul dari hasil wawancara dapat dideskripsikan sebagai berikut:
a. Dilakukan setiap bulan secara bergiliran di
rumah  anggota  kelompok.  Pertemuan P2K2  dalam  PKH  dilakukan  di  rumah warga  secara  bergiliran,  akan  tetapi  tidak dilakukan  di  Kampung  Kuta,  melainkan dilakukan  di  luar  kampung.  Hal  ini dilakukan  untuk  menghindari  munculnya rasa  iri  dari  masyarakat  Kampung  Kuta. Perasaan  iri  muncul  karena  masyarakat Kampung  Kuta  merupakan  masyarakat kecil  dan  bersifat  homogen,  baik  dari  segi sosial,  ekonomi,  maupun  budaya.  Dengan demikian  mereka  menganggap  bahwa PKH  justru  membuat  suatu  perbedaan yang  mencolok,  yaitu  yang  menerima bantuan dan yang tidak menerima bantuan. Karakteristik  masyarakat  dari  segi  kondisi perekonomian  relatif  sama,  sehingga mereka sulit menerima pemahaman mengapa ada yang diberi bantuan dan yang tidak  diberi  bantuan,  padahal  kondisi mereka relatif sama. Satu-satunya pembeda  adalah  komponen  PKH  yang disandang oleh informan. Hal ini disampaikan  oleh  seluruh  informan  yang berasal  dari  anggota  KPM.    Informan  Ras menjelaskan  : warga  di  dieu  aya  nu meunang  bantuan  ti  pamarentah,  ari tatangga  heunteu  meunang  bantuan.  Tah ieu  nu  sok  jadi  ngarasa  teu  enak  jeung tatangga.  Warga  atawa  tatangga  sok nganggap  pamerentah  pilih  kasih  atawa wawarehan.
Artinya:
(Kami mendapat  bantuan dari pemerintah, sedangkan tetangga tidak mendapat bantuan. Hal  inilah  yang menjadi  keadaan yang  membuat  kami  merasa  kurang  enak dengan tetangga. Mereka selalu memandang bahwa kami lebih diperhatikan dibandingkan mereka).
Pernyataan  tersebut  menjelaskan  bahwa warga  masyarakat  yang  mendapatkan PKH merasa tidak enak. Memang masyarakat  yang  tidak  melakukan  protes, karena protes tidak dikenal dalam masyarakat  Kampung  Kuta.  Akan  tetapi, perasaan  ini  merupakan  perasaan  yang sangat  penting,  karena  dengan  demikian berarti mereka melanggar nilai kebersamaan masyarakat. Masyarakat memiliki  suatu  ikatan  solidaritas  mekanis yang  sangat  erat,  tetapi  dengan  PKH, maka  ketidak  samaan  perlakuan  tersebut sangat  berpengaruh  terhadap  solidaritas tersebut.
b. Hubungan  sosial  kekerabatan  membuat anggota  saling  bertanggung  jawab,  selalu tepat waktu.
Pelaksanaan  P2K2  berjalan  dengan  sangat baik.  Hal  ini  disebutkan  sebagai  suatu keunggulan yang  dimiliki  oleh  warga masyarakat  Kampung  Kuta.  Masyarakat Kampung  Kuta  yang  memiliki  ikatan  sosial yang  tinggi  menjadi  pendorong  yang  kuat untuk menyelenggarakan P2K2 PKH.
Kesediaan  dan  kehadiran  anggota  kelompok juga  sangat  tinggi.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh kontrol  sosial  antar  anggota  kelompok  yang sangat kuat.
Kontrol sosial yang ada dalam masyarakat  adat  Kampung  Kuta  yang  sangat kuat  inilah  yang  mengendalikan  proses komunikasi. Semua anggota dapat berkomunikasi  secara  terbuka,  dan  akhirnya membangun  perasaan  masing-masing  anggota bahwa  mereka  merupakan  satu  kesatuan  yang utuh.  Mereka  memiliki  tanggung  jawab  untuk memelihara  keutuhan  kelompok.  Seperti  yang dikemukakan  oleh  informan  yang  merupakan anggota  masyarakat  :  “ Urang  dieumah kararenal,  terang  naon  nu  dirasakeun  ku dulur. Teu aya hiji hal oge anu disumputkeun, jadi bebas nyaritakeun naon oge di kulawarga,  jeung  ngarti  kana  kabutuhan masing-masing.  Ngarti  kamampuan  masing- masing,  ngarti  kakurangan  masing-masing, jadi bisa babareungan ngabahas naon bae oge anu  jadi  masalah  jeung  naon  bae  nu dipikahayang  keur  majukeun  warga  di  dieu. Artinya:    (Kami saling kenal, saling tahu apa yang  dirasakan  oleh  keluarga.  Kami  tidak memiliki  apapun  yang  perlu  disembunyikan, jadi  ya  kami  bebas  menceritakan  apa  yang terjadi  di  dalam  keluarga,  dan  apa  kebutuhan kami. Kami tahu kemampuan kami, kami tahu apa  kelemahan  kami,  jadi  kami  saling kerjasama  untuk  membahas  apapun  yang
menjadi masalah dan apapun yang diharapkan untuk memajukan keluarga kami).
Pendamping  PKH  Kecamatan  Tambaksari menyatakan:  Salah  satu  keunggulan  warga masyarakat adat Kampung Kuta dibandingkan dengan warga masyarakat lain adalah kemauan mereka dalam menghadiri pertemuan  kelompok.  Mereka  sangat  rajin untuk menghadiri  pertemuan  kelompok. Selain  itu,  rasa  persaudaraan  antar  anggota kelompok  yang  tinggi  sangat  memudahkan komunikasi.
Dari  beberapa  pernyataan  tersebut  terlihat bahwa  salah  satu  karakteristik  penting  dalam masyarakat tradisional yang memiliki solidaritas  mekanik  adalah  kemudahan  dan keterbukaan  komunikasi  antar  warga.  Dengan demikian pelaksanaan P2K2 di desa Karangpaningal,  khususnya  komunitas  adat Kampung  Kuta  berlangsung  secara  baik dengan dilandasi oleh keterbukaan komunikasi dan interaksi sosial.
3. Teknik penguatan keterlibatan KPM PKH dalam implementasi P2K2 di komunitas adat Kampung Kuta Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.
Tidak  ada  teknik  khusus  dalam implementasi  P2K2  di  komunitas  adat Kampung Kuta. Mereka  bukanlah masyarakat yang tertutup, mereka adalah masyarakat yang terbuka. Pendamping PKH Kecamatan Tambaksari  menyatakan:  “Keterbukaan  dan
kemudahan  dalam  komunikasi  antar  anggota kelompok  merupakan  suatu  ciri  yang  sudah melekat  dalam  masyarakat”.  Keterbukaan  dan kemudahan  komunikasi  ini  merupakan  satu keunggulan  utama  yang  harus  ada  dalam memfasilitasi  kelompok.  Kelompok  yang beranggotakan individu yang memiliki hubungan  emosional  dan  suasana  batin  yang sama akan sangat membantu dalam menciptakan  interaksi  sosial  dan  kerjasama yang  kuat.  Dengan  demikian,  P2K2  di Kampung  adat Kuta  memiliki  suasana kerfjasama yang sangat baik.
Kesulitan  terbesar  yang  dialami  dalam pelaksanaan  P2K2  adalah  jika  materi  sulit diterapkan  akibat  berbenturan  dengan  adat. Misalnya  soal  kesehatan,  khususnya  tentang jamban keluarga yang tidak mungkin dilaksanakan  di  komunitas  adat  Kampung Kuta. Pendamping menjelaskan sebagai berikut:  “Kesulitan  terbesar  adalah  kesulitan dalam  menjelaskan  tentang  substansi  yang bertolak  belakang  dengan  adat  setempat. Misalnya yang berkaitan dengan pembangunan  jamban  keluarga  yang  tidak diijinkan  oleh  adat  setempat.  Padahal,  jamban keluarga  ini  merupakan  salah  satu  substansi yang  harus  disampaikan  kepada  masyarakat setempat”.
Beberapa  teknik  yang  diselenggarakan dalam  pertemuan  P2K2  adalah  sebagai berikut:
a. Pemberian  materi  yang  dilakukan  oleh pendamping  dengan  menggunakan  sistem ceramah langsung.
b. Diskusi  dan  dialog  langsung  dengan pendamping.
c. Dialog dan diskusi antar anggota kelompok.
d. Penggunaan  budaya  dalam  pertemuan kelompok dan pelatihan.
e. Pemanfaatan tokoh adat untuk menguatkan penyampaian substansi.
Teknik-teknik  yang  dilakukan  dalam pelaksanaan  P2K2  ini  dilakukan  secara selektif,  dan  yang  sangat  sering  dilakukan adalah  teknik  dialog  antara  pendamping dengan anggota kelompok dan antara anggota kelompok  lainnya.  Sesekali  memanfaatkan tokoh adat untuk terlibat aktif dalam P2K2.
Pendamping  PKH  menjelaskan  bahwa pemberian  materi  pada  modul  P2K2  harus disisipi  pula  dengan  pembicaraan  lain  yang diminati, seperti pembahasan mengenai musim  misalnya.  Musim  penghujan  dan musim panen adalah pembahasan yang sangat menarik untuk warga, setelah mereka berdialog dengan terbuka, maka mereka sudah dapat  lebih  mudah  untuk  menerima  topik bahasan dari setiap modul.
Penjelasan  tersebut  menggambar-kan bahwa pendamping harus memiliki kreativitas yang  harus  dikembangkan  sendiri  sesuai dengan situasi dan kondisi kelompok. Pendamping  harus  memahami  berbagai  hal
yang  menjadi  concern  masyarakat,  dan  mulai masuk dari kondisi tersebut. Untuk memahami berbagai  hal  yang  terkait  dengan  karakteristik masyarakat,  termasuk  budaya  dan  kebiasaan, pendamping  sedapat  mungkin  berasal  dari masyarakat sekitar.
Pelibatan tokoh adat dalam mendorong  partisipasi  juga  harus  dicermati dengan baik. Pendamping menjelaskan: “Tokoh  adat  juga  tidak  bisa  dilibatkan  terlalu sering,  karena  ini  berkaitan  dengan  upaya yang  harus  dilakukan  untuk  menghindari  rasa iri  dari  anggota  masyarakat  yang  tidak mendapat program PKH”. Masyarakat anggota kelompok  akan  mendapat  manfaat  positif  dari keterlibatan tokoh adat, tetapi masyarakat juga jangan  terdorong  untuk  berpikir  bahwa  ketua adat atau perangkat adat hanya memperhatikan sebagian  warga  masyarakat  saja,  tetapi  tidak kepada  masyarakat  lainnya  dari  Komunitas Adat  Kuta.  Untuk  sosialisasi  awal  bisa melibatkan  perangkat  adat,  tetapi  untuk kegiatan selanjutnya sebaiknya tidak melibatkan  tokoh  adat  atau  perangkat  adat. Dari  pandangan  tersebut  terlihat  bahwa pelibatan  tokoh  adat  sangat  berpengaruh terhadap  kemudahan  dalam  berdialog  dengan warga atau anggota kelompok, tetapi memiliki kekurangan, karena akan mendorong munculnya  perasaan  tidak  baik  dari  warga masyarakat lainnya.
Teknik  yang  dapat  digunakan  untuk meningkatkan  keterlibatan  anggota  KPM  ini
harus  sesuai  dengan  kondisi  dan  karakteristik anggota.  Kampung  adat  Kuta  yang  memiliki anggota  masyarakat  yang  masih  sangat tradisional dan memiliki tingkat interaksi yang sangat  terbuka  menjadi  suatu  pendorong kemudahan  dalam  komunikasi  antar  anggota, dengan  demikian,  keterlibatan  anggota  ini tidak  terlalu  membutuhkan  pelaku  dari  luar. Mereka  cukup  hanya  difasilitasi  melalui komunikasi  secara  terbuka  dan  dan  tidak menggurui atau directive .
4. Dukungan masyarakat dalam implementasi P2K2 KPM PKH di komunitas adat Kampung Kuta Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.
Dukungan  dapat  dipahami  sebagai dukungan  sosial  emosional  yang  diberikan oleh  sesama  anggota  masyarakat,  baik  yang memperoleh  manfaat  program  P2K2  KPM PKH  maupun  yang  tidak,  dukungan  yang diberikan oleh perangkat adat, serta dukungan yang  diberikan  oleh  warga  lain  di  luar komunitas  adat  Kampung  Kuta.  Dukungan yang diberikan oleh sesama anggota masyarakat.  Dukungan  ini  erat  kaitannya dengan solidaritas mekanik yang dimiliki oleh komunitas  adat  Kampung  Kuta.  Mereka memiliki perasaan dan suasana kebatinan yang sama,  dengan  demikian  akan  memberikan dukungan  yang  sangat  kuat  satu  sama  lain. Pendamping  PKH  Kecamatan  Tambaksari menjelaskan:  “Masyarakat  Kampung  Kuta
saling  kenal  mengenal,  jadi  ya...  mereka  akan memberikan  dukungan  dengan  sangat  kuat. Mereka akan saling membantu satu sama lain. Tidak  ada  satupun  warga  masyarakat  yang tidak  peduli  kepada  sesama  warga.  Mereka saling  memahami  masalah  yang  dialami  oleh seluruh  warga,  mereka  memahami  apa  yang dibutuhkan,  dan  mereka  juga  memahami apapun  yang  tidak  mampu  mereka  lakukan. Jadi mereka akan saling bantu satu sama lain”.
Kondisi seperti  yang dijelaskan di  atas memperlihatkan bahwa bantu-membantu, dialog,  dan  keterbukaan  komunikasi  antar warga,  khususnya  yang  menjadi  anggota KPM,  sangat  terlihat  dengan  jelas.  Hal  ini sudah  diuraikan  pada  hasil  penelitian  pada problematik  2.  Dukungan  atau  lebih  tepat disebut  sebagai  tanggapan  yang  bersifat negatif  dilakukan  oleh  anggota  masyarakat yang  tidak  memperoleh  manfaat  dari  PKH. Masyarakat  bersikap  masa  bodoh  terhadap warga  yang  mendapat  manfaat.  Sikap  ini dirasa  sangat  mengganggu  bagi  warga  yang mendapat  manfaat.  Perasaan  sehati,  senasib dan  sekeluarga  dimiliki  oleh  warga.  Tetapi dengan  adanya  bantuan  yang  berupa  PKH, maka masyarakat menjadi sangat terganggu.
Masyarakat  dieumah  sepertos  janten sakulawarga,  teu  aya  anu  benten  dina kaayaan. Janten, upami hiji warga ngengingkeun bantosan  ti pamarentah,  warga anu  lain  oge  kedah  kenging.  Pamarentah kedah  adil  dina  babagi  program.  Lamun  aya
beda,  pasti  wargi  oge  protes.  Urang  anu ngengingkeun  ieu  anu  ngarasa  teu  raos  hate. Soalna  batur  teh  sok  bebeja  ka  sanesna, lamun urang ngengingkeun anu beda.
Kami  sudah  menjadi  satu  keluarga,  tidak  ada yang  berbeda  dalam  keadaan  kami.  Jika  satu warga  mendapatkan  bantuan  dari  pemerintah, maka  warga  lainnya  juga  harus  mendapat bantuan  tersebut.  Jika  ada  perbedaan  dalam perlakuan, maka pasti memberikan protesnya. Kami  ini  yang  memperoleh  bantuan  inilah yang  merasa  tidak  enak  hati.  Penjelasan  ini sangat  berkaitan  dengan  kebersamaan  antar warga. Hubungan sosial ini menjadi karakteristik  dasar  dari  komunitas  adat Kampung  Kuta.  Jika  hubungan  sosial  yang sangat  positif  ini  kemudian  rusak  akibat masuknya  program  bantuan  sosial  dari  luar, maka karakteristik utama ini akan terganggu.
Perasaan  “ atau “tidak  enak hati” atau menurut  mereka  “ teu  raos  hate ”  merupakan suatu  ungkapan  yang  memiliki  makna  yang sangat  dalam.  “ Teu  raos  hate ”  ini  berkaitan dengan  suasana  hati,  suasana  kebatinan  yang senasib  dan  sepenanggungan.  Jika  mereka merasa  tidak  enak  hati,  berarti  suasana kebatinan  mereka  yang  menjadi  tumpuan hidup  bermasyarakat  akan  terancam.  Karena kesatuan  hati  dan  perasaan  inilah  yang menjadi  perekat  hidup  bermasyarakat  yang utama dalam masyarakat adat Kampung Kuta. Durkheim, 1893 menyebutnya sebagai collective conscience atau collective
consciousness . collective conscience merupakan  seperangkat  keyakinan,  gagasan, serta  sikap  moral  yang  berperan  sebagai kekuatan pemersatu dalam masyarakat dengan solidaritas  mekanik.  Jika  kesadaran  kolektif sebagai  pemersatu  masyarakat  ini  terancam, maka  persatuan  warga  juga  akan  terancam, artinya kebersamaan sebagai tonggak kehidupan  akan  terancam  pula.  C ollective conscience ini  merupakan  struktur  sosial masyarakat  adat  yang  menjamin  berdirinya masyarakat,  jadi  ancaman  atas collective conscience berarti  juga  ancaman  terhadap struktur sosial warga masyarakat.
Reaksi  atau  tanggapan  negatif  secara overt memang  tidak  nampak  atau  tidak ditampilkan  secara  jelas.  Tanggapan  negatif hanya  ditampilkan  dalam  bentuk  sikap  acuh tak acuh atau masa bodoh. Sikap ini juga tidak dapat  diabaikan,  karena  sikap  masa  bodoh merupakan  suatu  sikap  yang  tidak  ada  dalam masyarakat  dengan  tipe  solidaritas  mekanik. Jika sikap ini berkembang terus, atau minimal menetap  dalam  masyarakat,  maka  solidaritas mekanik  dari  komunitas  adat  Kampung  Kuta juga sangat terganggu.
Ancaman  rusaknya  tatanan  sosial dalam  masyarakat  adat  yang  memiliki  rasa persaudaraan yang tinggi mendorong berubahnya masyarakat, dari solidaritas mekanik kepada solidaritas organik. Perubahan  ini,  lambat  laun  akan  menjadi kekuatan perubahan sosial di masyarakat.
5. Hambatan  dalam  implementasi  P2K2 KPM PKH di komunitas adat Kampung Kuta Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.
Secara detil, hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi P2K2 di  Komunitas  Adat  Kampung  Kuta menghadapi  beberapa  hambatan  yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Hambatan  yang  berkaitan  dengan dukungan dari warga masyarakat  yang tidak  mendapat  pelayanan  P2K2. Hambatan ini dirasakan oleh penerima manfaat,  khususnya  karena  adanya hubungan  sosial  erat  yang  ada  di Kampung Adat Kuta. Mereka memiliki perasaan senasib sepenanggungan yang  merupakan  wujud  nyata  dari solidaritas  mekanik  yang  ada.  Warga masyarakat  yang  bukan  termasuk dalam  KPM  PKH  merasa  tidak dipedulikan  oleh  pemerintah,  dan akhirnya bersikap masa bodoh terhadap program yang berjalan. Sikap masa  bodoh  ini  artinya  adalah  tidak memberikan dukungan terhadap program.
b. Hambatan untuk menghadapi perasaan tidak  nyaman  yang  dialami  oleh anggota  KPM  akibat  diabaikan  oleh warga  masyarakat  lainnya  yang  tidak memperoleh P2K2 KPM PKH. Hal ini menjadi  penghalang  besar  dalam
mendorong  keterlibatan  anggota  KPM dalam mengikuti pertemuan.
c. Hambatan  dalam  melibatkan  tokoh atau  perangkat  adat  setempat.  Tokoh adat  atau  perangkat  adat  merupakan tokoh  utama  dan  menduduki  posisi sentral dalam Komunitas Adat Kampung  Kuta.  Perangkat  adat  ini merupakan tokoh yang dijunjung tinggi oleh  warga,  dengan  demikian,  tokoh adat  ini  harus  bersikap  adil  dan memperhatikan seluruh warga.
Implementasi  program  PKH  yang hanya  menjangkau  sedikit  warga, dianggap  tidak  adil.  Dengan  demikian tokoh  adat  juga  tidak  dapat  terlalu banyak terlibat dalam kegiatan P2K2.
d. Hambatan  yang  dialami  pendamping dalam  memahami  kebiasaan  warga yang  berkaitan  dengan  musim  dan perayaan atau upacara adat. Sulit sekali dalam  mengupayakan  kegiatan  yang mendorong fokus perhatian dari warga atau  anggota  KPM.  Banyak  anggota KPM yang tidak hadir karena bersamaan  dengan  upacara  adat  atau musim tanam dan panen.
e. Hambatan  yang  berkaitan  dengan substansi  modul  P2K2  yang  tidak dapat  diterapkan  di  masyarakat  adat Kampung  Kuta,  karena  berbenturan secara langsung dengan  adat  setempat, khsusnya yang berkaitan dengan
kesehatan  dan  kesehatan  lingkungan. Secara adat,  seluruh wilayah geografis Kampung  Kuta  taboo  untuk  membuat sumur  dan  jamban  keluarga.  Sumur dan jamban keluarga tidak diperbolehkan  dibangun  di  wilayah geografis  komunitas  adat  Kampung Kuta.  Hal  ini  sangat  sulit  sulit,  atau tidak  mungkin  disampaikan  dalam P2K2.  Padahal  kedua  substansi  modul ini  merupakan  substansi  yang  sangat penting.  Kedua  substansi  ini  tidak mungkin  dilaksanakan  di  Komunitas Adat Kampung Kuta.
6. Upaya mengurangi hambatan dalam implementasi P2K2 KPM PKH di komunitas adat Kampung Kuta Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.
Tidak  ada  upaya  khusus  dalam implementasi  P2K2  di  komunitas  adat Kampung Kuta. Mereka  bukanlah masyarakat yang tertutup, mereka adalah masyarakat yang terbuka. Pendamping PKH Kecamatan Tambaksari  menyatakan:  “Keterbukaan  dan kemudahan  dalam  komunikasi  antar  anggota kelompok  merupakan  suatu  ciri  yang  sudah melekat  dalam masyarakat”. Keterbukaan dan kemudahan  komunikasi  ini  merupakan  satu keunggulan  utama  yang  harus  ada  dalam memfasilitasi  kelompok.  Kelompok  yang beranggotakan individu yang memiliki hubungan  emosional  dan  suasana  batin  yang
sama akan sangat membantu dalam menciptakan  interaksi  sosial  dan  kerjasama yang  kuat.  Dengan  demikian,  P2K2  di Kampung  adat Kuta  memiliki  suasana kerfjasama yang sangat baik.
Kesulitan  terbesar  yang  dialami  dalam pelaksanaan  P2K2  adalah  jika  materi  sulit diterapkan  akibat  berbenturan  dengan  adat. Misalnya  soal  kesehatan,  khususnya  tentang jamban keluarga yang tidak mungkin dilaksanakan  di  komunitas  adat  Kampung Kuta.
Teknik yang dilakukan dalam mengurangi  hambatan  pelaksanaan  P2K2  ini dilakukan  secara  selektif,  dan  yang  sangat sering  dilakukan  adalah  teknik  dialog  antara pendamping  dengan  anggota  kelompok  dan antara  anggota  kelompok  lainnya.  Sesekali memanfaatkan  tokoh  adat  untuk  terlibat  aktif dalam P2K2.
Pendamping  PKH  menjelaskan  bahwa pemberian  materi  pada  modul  P2K2  harus disisipi  pula  dengan  pembicaraan  lain  yang diminati, seperti pembahasan mengenai musim misalnya. Musim penghujan dan musim panen adalah  pembahasan  yang  sangat  menarik untuk warga, setelah mereka berdialog dengan terbuka,  maka  mereka  sudah  dapat  lebih mudah  untuk  menerima  topik  bahasan  dari setiap modul.
Penjelasan  tersebut  menggambar-kan bahwa pendamping harus  memiliki kreativitas yang  harus  dikembangkan  sendiri  sesuai
dengan situasi dan kondisi kelompok. Pendamping  harus  memahami  berbagai  hal yang  menjadi  concern  masyarakat,  dan  mulai masuk dari kondisi tersebut. Untuk memahami berbagai  hal  yang terkait dengan karakteristik masyarakat,  termasuk  budaya  dan  kebiasaan, pendamping  sedapat  mungkin  berasal  dari masyarakat sekitar.
Pelibatan tokoh adat dalam mendorong partisipasi  juga  harus  dicermati  dengan  baik. Pendamping  menjelaskan:  “Tokoh  adat  juga tidak  bisa  dilibatkan  terlalu  sering,  karena  ini berkaitan dengan upaya  yang harus dilakukan untuk  menghindari  rasa  iri  dari  anggota masyarakat  yang  tidak  mendapat  program PKH.  Masyarakat  anggota  kelompok  akan mendapat  manfaat  positif  dari  keterlibatan tokoh  adat,  tetapi  masyarakat  juga  jangan terdorong  untuk  berpikir  bahwa  ketua  adat atau  perangkat  adat  hanya  memperhatikan sebagian  warga  masyarakat  saja,  tetapi  tidak kepada  masyarakat  lainnya  dari  Komunitas Adat  Kuta.  Untuk  sosialisasi  awal  bisa melibatkan  perangkat  adat,  tetapi  untuk kegiatan selanjutnya sebaiknya tidak melibatkan tokoh adat atau perangkat adat.
Upaya  yang  dapat  digunakan  untuk meningkatkan  keterlibatan  anggota  KPM  ini harus  sesuai  dengan  kondisi  dan  karakteristik anggota.  Kampung  adat  Kuta  yang  memiliki anggota  masyarakat  yang  masih  sangat tradisional dan memiliki tingkat interaksi yang sangat  terbuka  menjadi  suatu  pendorong
kemudahan  dalam  komunikasi  antar  anggota, dengan  demikian,  keterlibatan  anggota  ini tidak  terlalu  membutuhkan  pelaku  dari  luar. Mereka  cukup  hanya  difasilitasi  melalui komunikasi  secara  terbuka  dan  dan  tidak menggurui atau directive .

## KESIMPULAN
Kampung Kuta terdiri atas 112 Kepala Keluarga.  Kampung  Adat  Kuta    merupakan satu-satunya  daerah  di  Ciamis  yang  tetap mempertahankan  kearifan  lokal.  Kearifan lokal ini sangat berpengaruh terhadap kebiasaan  dan  aturan  dalam  membangun pemukiman.  Masyarakat  meyakini  bahwa pemukiman harus terdiri dari perumahan yang secara  ketat  diatur  oleh  adat  yang  bahwa masyarakat  harus  mempertahankan  bangunan rumah  panggung  berbahan  dasar  kayu  dan bambu.  Masyarakat taboo (pamali) untuk membangun  rumah  pemukiman  berbahan dasar  yang  mengandung  unsur  tanah,  baik semen,  tanah,  batu.  Selain  itu  masyarakat Kampung Kuta juga meyakini taboo membuat sumur  /  menggali  tanah, taboo mengubur jenazah,  dan taboo membuat  tempat  sampah.
Kampung  Kuta  juga  memiliki  hutan  keramat yang  penuh  dengan taboo dan  diperlakukan sebagaimana tempat suci.
Di  Kampung  Kuta  tidak  memiliki masalah kemiskinan, sebenarnya PKH diterapkan,  hanya  karena  mereka  memiliki komponen  persyaratan  PKH,  seperti  memiliki balita,  memiliki  anak  sekolah,  SD,  SMP,
SMA,  dan  atau  lansia.  Proses  implementasi P2K2  KPM  PKH  dilakukan  setiap  bulan secara bergiliran di rumah anggota kelompok. Caranya digabung dengan kelompok dari RW lain.  Kampung  Kuta  merupakan  RW  04  dari
Desa Karang Paningal, Kecamatan Tambaksari. Hal ini dilakukan untuk mengefisiensikan kerja pendamping. Sebenar- nya jumlah seluruh KPM Kecamatan Tambaksari  adalah  713  KPM,  Sedangkan  di Kampung  Kuta  terdapat  10  KPM.  Seluruh KPM merupakan ibu-ibu rumah tangga.
Hubungan sosial kekerabatan membuat anggota saling bertanggung jawab, selalu tepat waktu. P2K2 dilakukan dengan cara berkelompok,  dengan  teknik  dialog,  diskusi. Pelaksanaan  P2K2  ini  didampingi  oleh Pendamping  PKH.  P2K2  dilakukan  secara partisipatoris.  Walaupun  dilakukan  secara partisipatoris,  dan  diskusi,  sering  terjadi kesulitan  dalam  mendorong  anggota  untuk terfokus  pada  topik  yang  ada  dalam  modul kegiatan. Mereka lebih tertarik membicarakan berbagai topik kehidupan sehari-hari.
Teknik  penguatan  keterlibatan  KPM PKH  dalam  implementasi  P2K2    dilakukan oleh  Pendamping  yang  berasal  dari  luar kampung,  dengan  demikian  terdapat  sedikit kendala  dalam  menggiring  topik  pembicaraan pada  fokus  yang  ditentukan  sesuai  dengan topik  modul  P2K2.  Kesulitan  dalam  menarik fokus, mengakibatkan diskusi menjadi melebar  pada  topik  lain  yang  kurang  sesuai
dengan  topik,  misalnya  tentang  pertanian, tentang  bantuan  “nyambungan”  pada  acara yang  akan  dilakukan.  Teknik  yang  dilakukan oleh  pendamping  adalah  menekankan  pada desakan-desakan  formal,  mengarah  pada penggunaan teknik instruksional, yang didominasi  oleh  peran  pendamping.  Proses komunikasi  yang  terjadi  lebih  bersifat  satu arah,  dari  pendamping.    Dalam  pelaksanaan- nya  P2K2  ini  melibatkan  tokoh  adat  untuk mengendalikan  komunikasi  dan  kepatuhan anggota. Keterlibatan tokoh adat memiliki dua pengaruh  yang  menonjol,  yaitu  menguatkan kepatuhan,  tetapi  juga  membuat  diskusi menjadi  semakin  tidak  terbuka,  segan,  sedikit bersifat formal. Tetapi dapat terjadi kecanggungan akibat kehadiran tokoh normatif.  Dalam  pelaksanaan  P2K2  belum terdapat  teknik khusus.
Dukungan masyarakat dalam implementasi  P2K2  PM  PKH  hanya  berasal dari  tokoh  masyarakat,  khususnya  tokoh  adat. Sikap  “masa  bodoh”  ditunjukkan  oleh  warga yang  tidak  memperoleh  PKH.  Hal  ini disebabkan  oleh  fakta  yang  menunjukkan bahwa masyarakat  Kampung Kuta merupakan masyarakat  dengan  tingkat  ekonomi  yang homogen. Seharusnya PKH tidak diterapkan di Kampung Kuta. Tidak ada masalah kemiskinan di Kampung Kuta.
Adapun hambatan dalam implementasi P2K2  PM  PKH,  karena  solidaritas  mekanik memiliki  karakteristik  keeratan  hubungan
sosial  yang  tinggi.  komunikasi  yang  sangat terbuka  dan  bebas,  tanggung  jawab  sosial antar  warga  yang  sangat  kuat,  kekerabatan yang  sangat  kuat,  Pola  pemukiman  yang berdekatan dan berkumpul dalam suatu lokasi kampung  yang  relatif  terbatas,  pola  pekerjaan yang didominasi oleh pertanian dan perkebunan  yang  sangat  terpengaruh  oleh musim,  sehingga  jadwal  pertemuan  P2K2 sangat  ditentukan  oleh  musim.  Tingkat kehadiran  sangat  rendah  pada  musim  panen dan musim tanam, pada acara kemasyarakatan  dan  adat.  Hal  lain  yang menjadi  hambatan  adalah  hal  taboo,  misalnya tentang  jamban  keluarga.  Jamban  keluarga juga  sangat  penting  dalam  sistem  kesehatan lingkungan,  padahal  Kampung  Kuta  memiliki taboo  membuat  jamban  dan  septic  tank.  Air Bersih,  Jamban  hanya  terdapat  di  luar kampung yang letaknya cukup jauh. Taboo ini menunjang kesehatan lingkungan dan masyarakat,  tetapi  sangat  menyulitkan  bagi kehidupan masyarakat.
Upaya  untuk  mengatasi  hambatan tersebut  adalah  dengan:  Pengulangan  materi pelatihan, sehingga memakan waktu, Pendamping harus memahami acara kemasyarakatan dan adat masyarakat, Pendamping  berusaha  melaksanakan  kegiatan di luar kampung untuk menghindari kecanggungan  anggota  kelompok  karena perbedaan yang ada, dan Pendamping
memanfaatkan  kekuatan  tokoh  adat  untuk memberikan dukungan.
Berdasarkan  temuan  hasil  penelitian, khususnya  yang  berkaitan  dengan  hambatan dan  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi hambatan, maka disusun rekomendasi nsebagai berikut :
1. Penguatan sosialisasi program ang diarahkan  pada  kenyataan  bahwa  program KPM  PKH  merupakan  program  yang berkelanjutan,  artinya  bahwa  program  ini terus digulirkan secara berkesinambungan, dengan  demikian  sasarn  program  juga akan  terus  bergerak  dan  berubah  secara dinamis.  Program  in  bukanlah  program yang  bersifat  statis.  Program  PKH  tidak mungkin  dilaksanakan  untuk  seluruh warga  masyarakat  secara  bersamaan.
Program ini dilaksanakan tahap demi tahap secara  terus  menerus,  selama  komponen program  dan  karakteristik  sasaran  masih terdapat  di  dalam  masyarakat.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  mencegah  munculnya hambatan yang bersifat struktural.
Hambatan  strutural  adalah  hambatan  yang mengancam  collective  conscience  yang menyatakan  bahwa  mereka  memiliki kesatuan  sosial  dan  suasana  kebatinan yang  sama,  yang  akan  terancam  oleh ketidak  samaan  akibat  perubahan  dan perkembangan sasaran pelayanan.
2. Perlu  dibuat  program  P2K2  KPM  PKH yang  bersifat  khusus  atau  spesifik.  Hal
ini  terkait  dengan  substansi  yang dimungkinkan  bertentangan  dengan  adat setempat.  Tidak  mungkin  dilakukan program  yang  memiliki  peluang  untuk mengganggu adat. Di Komunitas Kampung Kuta, benturan adat ini adalah larangan  untuk  membuat  sumur  dan jamban keluarga yang terintegrasi dengan  substansi  program  peningkatan kesehatan lingkungan.
3. Perlu  pengkondisian  melalui  pelatihan pendamping untuk membangun kompetensi budaya. Pelatihan ini diarahkan untuk mendorong kemampuan pendamping dalam pemahaman terhadap struktur sosial masyarakat, yang mengarah pada penerimaan budaya lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Alston, M. & Bowles W. (2003). Research for social  workers:  An  intoduction  to methods .    (2nd  ed.)  NSW  Australia:
Allen & Unwin.
Bowles, S., Gintis, H. (2002). Social Capital and Community Governance . The Economic Journal 112 (483), F419– F436
Chambers, R (1997). Rural development: Putting the last first .New York: Longman
Du  Bois,  Brenda.,Karla  Kongsrud  Miley. (2005). Social Work an Empowering
Profession. Boston, Allyn and Bacon.
Du  Bois  Brenda.  (1992). Social  Work  an Empowering  Profession. London  : Allyn and Bacon.
Dwi  Yuliani,  Aribowo,  Lina  Favourita.
(2004). Model Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kampung Kuta Desa Karang Paningal Kecamatan  Tambaksari  Kabupaten
Ciamis. STKS. Bandung.
Ife,  Jim.  (1995). Community  Development:
Creating community alternatives-
vision,analysis
and practice.
Melbourne  :  Longman  Australia  Pty Ltd..
Jim Cavaye,(2001). R ural Community Development– New Challenges and Enduring Dilemmas, Journal of Regional Analysis and Policy.
Kartasasmita,G.(1996). Pembangunan Untuk Rakyat; Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta : PT. Pustaka.
Kementerian Sosial RI. Direktorat Jaminan Kesejahteraan  Keluarga.  Tahun  2018 tentang Program Keluarga Harapan

## Kementerian Sosial RI.(2015). Komunitas Adat Terpencil
M. Nagahata, (2010). Roles of outsiders in community development – from benefactor to partner , Research and Action for Community Governance),
Netting, F. Ellen , Peter M. Ketnerr , Steven L. McMurtry.(2004). Social  Work  Macro
Practice . USA: Pearson Educatin.Inc.
Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan
Saleebey,  Dennis.  1992. The  Strengths Perspective  in  Social  Work  Practice New York, Longman .