## PENGARUH  PEMANFAATAN  SISTEM  INFORMASI  AKUNTANSI  KEUANGAN DAERAH,  KUALITAS  SUMBER  DAYA  MANUSIA,  DAN  PENGAWASAN KEUANGAN  DAERAH  TERHADAP  KUALITAS  LAPORAN  KEUANGAN PEMERINTAH ACEH
Nova Rosmalita 1 , Nadirsyah *2
1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail : novarosmalita25@gmail.com 1 , nadirsyah@unsyiah.ac.id 2

## * Corresponding Author

## Abstrak
The research examines the influence of the use of regional financial accounting information system, quality of human resources and regional financial supervision on the quality of  the Aceh Goverment financial report. The population in  this  study  is  SKPA  of  Aceh  Province.  The  sampling  technique  used  is  simple  random  sampling.  This  study  uses primary data which obtained through the questionnaire results. The data were colleccted 64 questionnaires from 32 SKPA. Data analysis using multiple linear regression. The results show that together, regional financial accounting information  system,  quality  of  human  resources  and  regional  financial  supervision  on  the  quality  of    the  Aceh Goverment  financial  report.  Partially,  each  independent  variable  is  an  regional  financial  accounting  information system,  quality  of  human  resources  and  regional  financial  supervision  affects  the  quality  of  the  Aceh  Goverment financial report.
Keywords: Regional Financial Accounting Information system, Human Resources, Regional Financial Supervision and Quality of Financial Statements

## 1. Pendahuluan
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8 Tahun  2006  tentang  pelaporan  keuangan  dan  kinerja instansi  pemerintah  menjelaskan  bahwa  laporan keuangan  yaitu  suatu  bentuk  pentanggungjawan pengelolaan  keuangan  negara/daerah  selama  satu periode.  Peraturan  tersebut  juga  menjelaskan  untuk menghasilkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas  atau bernilai  laporan  keuangan  harus  memenuhi  beberapa kriteria yang  memadai seperti  dapat diandalkan, dapat dinilai  atau  dibandingkan,  dapat  dipahami  dan memiliki relevansi.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 menyebutkan  bahwa  laporan  keuangan  merupakan laporan  terstruktur  mengenai  posisi  keuangan  dan transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas pelaporan.  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD) terdiri atas 7 (tujuh) komponen  yaitu:  neraca, laporan  operasional,  laporan  arus  kas,  laporan perubahan  ekuitas, laporan realisasi anggaran, laporan
perubahan  saldo  anggaran  lebih  dan  Catatan  atas Laporan Keuangan (CaLK).
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD) setiap  tahunnya  mendapat  penilaian  berupa  opini  dari Badan  Pemeriksaan  Keuangan  (BPK).  Ketika  BPK mengeluarkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada  LKPD,  berarti  dapat  disimpulkan  bahwa laporan keuangan suatu entitas tersebut telah disajikan dengan  wajar  dan  memiliki  kualitas.  Ada  empat  jenis opini  yang  akan  diberikan  oleh  pemeriksa  yaitu  opini Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP),  opini  Wajar dengan  Pengecualian  (WDP),  opini  Tidak  Wajar (TW), dan yang terakhir pernyataan Menolak memberi opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).
Menurut  hasil  pemeriksaan  BPK  (2016), berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun    2004 tentang  pemeriksaan  pengelolaan  dan  tanggung  jawab keuangan  negara  dan  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2006  tentang  badan  pemeriksa  keuangan  serta Undang-Undang  terkait  lainnya,  selanjutnya  BPK telah melakukan pemeriksaan neraca Pemerintah Aceh
per  31  Desember  2016  dan  2015.  Laporan  Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan  Ekuitas,  serta  Catatan  atas  Laporan Keuangan  untuk  tahun  yang  berakhir  pada  tanggal- tanggal tersebut. BPK telah  menerbitkan  laporan hasil pemeriksaan  atas  laporan  keuangan  Pemerintah  Aceh tahun  2016  yang  memuat  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian (WTP) dengan laporan nomor 13.A/LHP/XVIII.BAC/06/2017  dan  laporan  hasil pemeriksaan  atas  sistem  pengendalian  intern  nomor 13.B/LHP/XVIII.BAC/06/2017  tanggal  9  Juni  2017. Meskipun  demikian,  BPK  masih  menemukan  temuan berupa ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan dalam  pengujian  kepatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan  pada  Pemerintah  Aceh.  Namun temuan  tersebut  masih  dalam  batas  wajar  dan  tidak material, Pokok-pokok temuan antara lain:
1) Kelebihan  Pembayaran  Harga  Satuan  Timpang dan Kekurangan Volume Pada Pekerjaan Pembangunan  Gedung  Kantor  DPRK  Masing- masing Sebesar Rp33.683.510,59 dan
Rp193.575.500,00
2) Jaminan  Pelaksanaan  atas  Pemutusan  Kontrak pada  Pekerjaan  Pembangunan  RSU  Regional Langsa Belum Dicairkan Sebesar
Rp263.750.000,00;
3) Pembayaran  Biaya  Langsung  Personil  Sebesar Rp129.230.416,67  dan  Penentuan  Pemenang Lelang atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Tidak Sesuai  Ketentuan;
4) Pemborosan  Keuangan  Daerah  atas  Pembayaran Premi  Peserta  Jaminan  Kesehatan  Rakyat  Aceh (JKRA) Minimal Sebesar Rp63.488.418.000,00; Berdasarkan fenomena tersebut dapat disimpulkan  bahwa  laporan  keuangan  Pemerintah Aceh  belum  sepenuhnya  memenuhi  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  seperti  yang  telah  disebutkan dalam karakteristik kualitatif dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  Tentang  Standar Akuntansi  Pemerintah  (SAP).  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  2005  yang  menjelaskan  bahwa karakteristik  kualitatif  yang  memenuhi  kualitas laporan  keuangan  diantaranya  informasi  yang  termuat di  dalam  laporan  keuangan  dapat  mempengaruhi keputusan pengguna dalammembantu mereka mengevaluasi  peristiwa  masa  lalu  atau  masa  kini  dan memprediksi  masa  depan  serta  menegaskan  atau
mengoreksi  hasil  evaluasi  mereka  di  masa  lalu,  bebas dari  pengertian  yang  menyesatkan  dan  bebas  dari kesalahan  material,  dapat  dibandingkan  dengan laporan  keuangan  periode  sebelumnya  atau  laporan keuangan  entitas pelaporan lain pada umumnya, dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna.
Salah  satu  faktor  pendukung  untuk  kualitas laporan  keuangan  adalah  sistem  informasi  akuntansi keuangan daerah, dimana laporan keuangan dihasilkan dari  suatu  proses  yang  didasarkan  pada  input  yang baik,  proses  yang  baik  dan  output  yang  baik.  Ketiga aspek  tersebut  harus  terpadu  dan  saling  berhubungan sebagai pondasi sistem pelaporan  keuangan yang baik (Kurniawan  &  Selamet,  2011).  Diperlukan  suatu sistem  yang  mengatur  proses  pengklasifikasian, pengukuran,  dan  pengungkapan  seluruh  transaksi keuangan dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan  daerah  yang  disebut  dengan  sistem akuntansi.  Untuk  menghasilkan  informasi  keuangan yang  bermanfaat  bagi  para  pemakai,  maka  laporan keuangan  harus  disusun  oleh  personel  yang  memiliki kompetensi  dibidang  pengelolaan  keuangan  daerah dan sistem akuntansi (Pujiswara et al ., 2014).
Faktor  pendukung  lainnya  untuk  meningkatkan kualitas  informasi  laporan  keuangan  adalah  adanya kualitas  sumber  daya  manusia.  Laporan  keuangan adalah  suatu produk  yang  dihasilkan  oleh  bidang  atau disiplin  ilmu  akuntansi,  oleh  karena  itu  dibutuhkan sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas.  Begitu  juga  di  entitas  pemerintahan,  agar laporan keuangan daerah berkualitas maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan berkualitas dalam  bidang  akuntansi  pemerintahan,  keuangan daerah  bahkan  organisasional  tentang  pemerintahan (Tawaqal  &  Suparno,  2017).  Kemudian  menurut Yuliani et  al., (2010)  untuk  dapat  menghasilkan laporan  keuangan  yang  berkualitas,  maka  kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun  laporan  keuangan  harus  menjadi  perhatian utama  yaitu  para  pegawai  yang  terlibat  dalam aktivitastersebut  harus  mengerti  dan  memahami bagaimana  proses  dan  pelaksanaan  akuntansi  itu dijalankan  dengan  berpedoman  pada  ketentuan  yang berlaku.
Agar  pengelolaan  keuangan  daerah  menjadi baik,  maka  Pemerintah  Aceh  harus  memiliki  sumber daya  manusia  yang  berkualitas.  Sumber  daya  yang berkualitas didukung dengan latar belakang pendidikan  akuntansi,  sering  mengikuti  pendidikan dan  pelatihan  serta  sudah  mempunyai  pengalaman dibidang  keuangan.  Hal  ini  diperlukan  untuk menerapkan  sistem  akuntansi  yang  ada.  Sumber  daya manusia  yang  berkualitas  akan  mampu  memahami logika  akuntansi  yang  baik.  Kegagalan  sumberdaya manusia  Pemerintah  Daerah  dalam  memahami  serta menerapkan  logika  akuntansi  akan  berdampak  pada laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  yang  dibuat sering terdapat kekeliruan dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang telah  diterapkan  oleh pemerintah (Tawaqal & Suparno, 2017).
Selain itu untuk menyajikan informasi keuangan yang  berkualitas  kepada  para  pengguna  agar  sesuai dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan, maka diperlukan  suatu  upaya  yang  dipandang  relevan  yaitu pengawasan keuangan daerah (Pujiswara et al. , 2014). Pengawasan keuangan daerah adalah kegiatan sistematis  yang  ditunjukkan  untuk  menjamin  agar pengelolaan  keuangan  Pemerintah  daerah  berjalan sesuai  dengan  rencana  dan  ketentuan  peraturan perundang-udangan  yang  berlaku  terkait  pada  semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan  pemerintahan  (Subekan  &  Hartoyo, 2012:38).
Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya  untuk  menghindari  adanya  kemungkinan penyelewengan  atau  penyimpangan  atas  tujuan  yang akan dicapai. Dengan adanya pengawasan, diharapkan dapat  membantu  melaksanaan  kebijakan  yang  telah ditetapkan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah direncanakan  secara  efektif  dan  efesien.  Bahkan, melalui  pengawasan  tercipta  suatu  aktivitas  yang berkaitan  erat  dengan  penentuan  atau  evaluasi mengenai  sejauh  mana  pelaksanaan  kerja  sudah dilaksanakan,  sejauh  mana  kebijakan  pimpinan dijalankan,  dan  sampai  sejauh  mana  penyimpangan yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  kerja  tersebut (Subekan & Hartoyo, 2012:42).
Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya  yang  dilakuan  oleh  Pujiswara et  al ., (2014)  dengan  hasil  pemanfaatan  sistem  informasi akuntansi keuangan  daerah dan pengawasan keuangan daearah  berpengaruh  positif  terhadap  nilai  informasi
pelaporan  keuangan  dan  akuntabilitas  pemerintah daerah.  Penelitian  oleh  Firdaus et  al .,  (2015)  dengan hasil  kualitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Banda Aceh.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kusuma  et  al., (2016) dengan hasil kualitas sumber daya manusia dan pengawasan  keuangan  daerah  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan  Pemerintah  Daerah  Jembrana.  Kemudian penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mansur  et  all.,  (2017) dengan  hasil  pengawasan  keuangan  daerah  dan kualitas  sumber  daya  manusiaberpengaruh  secara simultan  terhadap  nilai  informasi  laporan  keuangan Pemerintah  Daerah,  dan  penelitian  yang  dilakukan oleh Tawaqal dan Suparno (2017) dengan hasil sistem informasi  akuntansi  dan  kompetensi  sumberdaya manusia berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di kota Banda Aceh.

## 2. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
Pengaruh Pemanfaatan Sistem
Informasi Akuntansi  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh
Sistem  informasi  akuntansi  pada  pemerintah daerah  lebih  dikenal  dengan  nama  Sistem  Informasi Keuangan  Daerah  (SIKD),  yaitu  suatu  sistem  yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah  dan  pengolahan  keuangan  daerah  dan  data terkait  lainnya  menjadi  informasi  yang  disajikan kepada  masyarakat  dan  sebagai  bahan  pengambilan keputusan  dalam  rangka  perencanaan,  pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Sedangkan Informasi Keuangan Daerah adalah segala  informasi  yang  berkaitan  dengan  keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 56 Tahun 2005).
Pemanfaatan sistem informasi akuntansi pemerintah  dapat  menghasilkan  laporan  keuangan yang berkualitas. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan  secara  efektif  jika  pegawai/staf  dalam lembaga-lembaga  pemerintah  dapat  menggunakan teknologi tersebut dengan baik. Oleh karena itu adalah sangat  penting  bagi  pegawai/staf  untuk  mengerti dalam  menggunakan  sistem  tersebut  (Rianisanti, 2017).
Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Rianisanti (2017) tentang pemanfaatan sistem informasi  akuntansi  keuangan  daerah    dan  kapasitas sumber  daya  manusia  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengendalian  intern  sebagai  variabel  moderating pengawasan  keuangan  daerah,  menunjukkan  hasil bahwa  pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi keuangan  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pujiswara et al ., (2014) tentang    Pengaruh  pemanfaatan  sistem  informasi akuntansi keuangan  daerah dan pengawasan keuangan daerah  terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah (studi pada satuan kerja  perangkat  daerah  di  Kabupaten  Kungklung) menunjukkan  hasil  bahwa  sistem  informasi  akuntansi keuangan  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Aceh
Menurut  Salim  (1996:35)  kualitas  sumber  daya manusia  merupakan  nilai  dari  perilaku  seseorang dalam mempertanggungjawabkan semua perbuatannya baik  dalam  kehidupan  pribadi  maupun  kehidupan bermasyarakat  dan  berbangsa.  Sedangkan  menurut Matindas  (1997:93),  kualitas  sumber  daya  manusia adalah  sumber  daya  manusia  yang  bukan  hanya memiliki kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaannya,  melainkan  juga  untuk  mengembangkan dirinya  serta  mendorong  pengembangan  diri  rekan- rekannya.
Penelitian  mengenai  kualitas  sumber  daya manusia  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  telah dilakukan oleh Firdaus et al. , (2015) tentang pengaruh kualitas  sumber  daya  manusia,  pemanfatan  teknologi informasi dan penerapan kebijakan akuntansi terhadap kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  Kota  Banda Aceh  menunjukkan  hasil  bahwa  kualitas  sumber  daya manusia  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kusuma et all .,  (2016)  tentang  analisis  faktor-faktor  yang mempengaruhi kualitas informasi  pelaporan keuangan Pemerintah  Daerah    Kabupaten  Jembrana  juga menunjukkan  hasil  bahwa  kualitas  sumber  daya manusia  berpengaruh  positif    terhadap  kualitas
informasi    pelaporan  keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Jembrana.
Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh
Berdasarkan    keputusan  Presiden  Nomor  74 tahun  2001  Pasal  16  tentang  tata  cara  pengawasan penyelenggaraan  pemerintah  daerah,  menyebutkan bahwa  pengawasan  pemerintah  daerah  adalah  proses kegiatan  yang  ditujukan  untuk  menjamin  agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Apabila  pengawasan  telah  dilakukan  dengan baik,  pengelolaan  keuangan  daerah  akan  berjalan sesuai  rencana  dan  dapat  menghasilkan  kinerja keuangan  yang  baik  yang  akan  terlihat  pada  laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.
Penelitian  mengenai  pengawasan  keuangan daerah  terhadap  kualitas  laporan  keuangan    telah dilakukan  oleh  Pujiswara et  al .,  (2014)  tentang pengaruh  pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi keuangan  daerah  dan  pengawasan  keuangan  daerah terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan  dan akuntabilitas  pemerintah  daerah    (studi  pada  satuan kerja  perangkat  daerah  di  Kabupaten  Kungklung) menunjukkan    hasil  bahwa  pengawasan  keuangan daerah  berpengaruh  positif  terhadap  nilai  informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dan penelitian    terdahulu  yang  pernah  dilakukan  oleh Mansur et  al., (2017)  analisis  faktor-faktor  yang mempengaruhi  nilai  informasi  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah  menunjukkan    hasil  bahwa pengawasan  keuangan  daerah  berpengaruh  secara simultan  terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan pemerintah daerah.

## Hipotesis
Dalam penelitian ini dapat diambil hipotesis atau jawaban  sementara  penelitian,  yang  antara  lain  adalah sebagai berikut :
H1  :      Terdapat  pengaruh  sistem  informasi  akuntansi keuangan  daerah,  kualitas  sumber  daya manusia,  dan  pengawasan  keuangan  daerah terhadap kualitas laporan keuangan
Pemerintah Aceh
H2   :   Terdapat pengaruh sistem informasi akuntansi keuangan  daerah  terhadap  kualitas  laporan keuangan Pemerintah Aceh
H3  :  Terdapat  pengaruh  kualitas  sumber  daya
manusia  terhadap  kualitas  laporan  keuangan Pemerintah Aceh
H4  :    Terdapat pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh.
3. Metode Penelitian

## Desain Penelitian
Tujuan studi  yang  dilakukan pada penelitian  ini yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  pemanfaatan sistem  informasi  akuntansi  keuangan  daerah,  kualitas sumber  daya  manusia,  dan  pengawasan  keuangan daerah  sebagai  variabel  independen  terhadap  kualitas laporan  keuangan  Pemerintah  Aceh  sebagai  variabel dependen.  Penelitian  ini  merupakan  studi  lapangan dengan intervensi minimal, mengingat tujuan penelitian  ini  menguji  hipotesis  maka  diperlukan  data yang  sebenarnya  yaitu  melalui  studi  lapangan  pada SKPA  Provinsi  Aceh,  unit  analisi  pada  penelitian  ini adalah  individu  yaitu  PPK  (Pejabat  Penatausahaan Keuangan)  dan  pembantu  PPK  yang  berkerja  pada SKPA  Provinsi  Aceh.  Waktu  yang  diperlukan  untuk mengumpulkan  data  adalah cross-sectional yaitu  data dikumpulkan  sekaligus  atau  satu  tahap  dalam  satu periode  yang  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan kuesiner  dari  masing-masing  staf  bagian  keuangan pada SKPA Provinsi Aceh.

## Populasi dan Sampel
Menurut  Sekaran  &  Bougiie  (2013:240) populasi  merupakan  acuan  bagi  peneliti  untuk melakukan  penelitian  yang  dapat  berupa  keselurahan kelompok,  orang,  kejadian,  maupun  minat  seseorang yang  ingin  diinvestigasi  oleh  peneliti.  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  SKPA  Provinsi  Aceh yang  berjumlah  46  SKPA  (Qanun  Aceh  Nomor  13 Tahun  2016).  Teknik sampling yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah probability  sampling yaitu menggunakan simple  random  sampling dengan  cara mengadopsi  rumus  Slovin  dalam  menentukan  jumlah sampel.
𝑁 1 + 𝑁. 𝑒 2
𝑛 = 46 1 + 46 (0,1) 2
𝑛 = 46 1,46
𝑛 = 31.5068493151
Berdasarkan hasil  yang diperoleh,  maka sampel penelitian ini sebanyak 32 SKPA, Dimana :
n = ukuran sampel N = ukuran populasi 𝑒 2 =  batas  toleransi  kesalahan  ( error toleransi 10%)

## Metode Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini adalah  dengan  menggunakan  instrumen  berupa kuesioner. Kuesioner diantar langsung kepada responden  yakni  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan (PPK)  dan  Pembantu  PPK  pada  Satuan  Kerja Pemerintah  Aceh  (SKPA)    Provinsi  Aceh.  Kuesioner masing-masing  terdiri  dari  1  variabel  dependen  dan  3 variabel independen. Pengukuran data dengan menggunakan kuesioner dapat diukur dengan menggunakan  skala  interval  likert.  Skala  likert  adalah skala  yang  digunakan  dalam  mengukur  sikap, pendapat,  dn  persepsi  seseorang  atau  sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugyono, 2016).

## Operasionalisasi Variabel Variabel Dependen
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  Aceh.  Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu  diwujudkan  dalam  informasi akuntansi sehingga dapat  memenuhi  tujuannya  (Standar  Akuntansi Pemerintahan, 2010:245). Peraturan Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010  tentang  standar  akuntansi pemerintahan,  menjelaskan  karakteristik  kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu  diwujudkan  dalam  informasi akuntansi sehingga dapat  memenuhi  tujuannya.  Keempat  karakteristik tersebut  antara  lain:  (1)  relevan,  (2)  andal,  (3)  dapat dibandingkan,  dan  (4)  dapat  dipahami.Variabel kualitas  laporan  keuangan  dapat  diukur  dengan beberapa  indikator,  diantaranya  adalah  relevan,  andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

## Variabel Independen Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
Menurut  Silviana  (2013),  menyatakan  bahwa sistem  informasi  akuntansi  pada  pemerintah  daerah lebih  dikenal  dengan  nama  Sistem  Informasi Keuangan  Daerah  (SIKD),  yaitu  suatu  sistem  yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah  dan  pengolahan  keuangan  daerah  dan  data terkait  lainnya  menjadi  informasi  yang  disajikan kepada  masyarakat  dan  sebagai  bahan  pengambilan keputusan  dalam  rangka  perencanaan,  pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  56 Tahun    2005).  Variabel  sistem  informasi  akuntansi keuangan  daerah  diukur  dengan  beberapa  indikator, diantaranya adalah tingkat kecepatan, tingkat keamanan,  tingkat  pemanfaatan  teknologi,  tingkat efesiensi biaya, dan tingkat kualitas hasil (Modul SIA: Dunia Akntansi dan Manajemen, 2008).

## Kualitas Sumber Daya Manusia
Menurut  Salim  (1996:35)  kualitas  sumber  daya manusia  merupakan  nilai  dari  perilaku  seseorang dalam mempertanggungjawabkan semua perbuatannya baik  dalam  kehidupan  pribadi  maupun  kehidupan bermasyarakat  dan  berbangsa.  Variabel  kualitas sumber  daya  manusia  dapat  diukur  dengan  beberapa indikator,  diantaranya  adalah  jumlah  staf  yang berkualitas,  latar  belakang  pendidikan  yang  telah ditempuh,  memiliki  uraian  peranan  fungsi  yang  jelas, peranan  dan  tanggung  jawab  ditetapkan  secara  jelas dalam peraturan daerah, pelaksanaan proses akuntansi, sumber  daya  pendukung  operasional  yang  cukup,  dan sering  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  (Zuliarti, 2008).

## Pengawasan Keuangan Daerah
Pengawasan keuangan daerah merupakan bagian  integral  dari  pengolahan  keuangan  daerah. Berdasarkan  pengertiannya,  pengawasan  keuangan daerah  pada  dasarnya  mencangkup  segala  tindakan untuk  menjamin  agar  pengelolaan  keuangan  daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan undang- undang  yang  berlaku  (Baswir,  1999:129).  Variabel pengawasan  keuangan  daerah  dapat  diukur  dengan beberapa indikator yaitu penentuan standar pengawasan, pengukuran hasil pekerjaan,
perbandingan  hasil  dengan  standar  dan  koreksi Penyimpangan (Terry & Lestari W 2001:10).

## 4. Hasil Dan Pembahasan Deskripsi Objek Penelitian
Data  dalam  penelitiaan  ini  adalah  data  primer dengan  menggunakan  kuesioner  sebagai  sarana pengambilan datanya. Kuesioner didistribusikan ke 32 SKPA Provinsi  Aceh,  dimana  disetiap SKPA  masing- masing  akan  didistribusikan  sebanyak  2  kuesioner yaitu  kepada  PPK  dan  pembantu  PPK  disetiap  SKPA yang  menjadi  sampel  penelitian.  Para  responden  ii dipilih  karea  mereka  merupakan  pihak  yang  terlibat langsung dalam penyusunan laporakeuangan. Kuesioner  yang  didistribusikan  adaah  64  kuesioner menjadi  sampel  penelitian.  Jumlah  kuesioner  yang kembali  adalah  sebanyak  64  kuesioner  atau  sebesar 100% kuesioner yang kembali.
Responden  dalam  penelitian  ini  memiliki karakteristik yang berbeda. Berdasarkan hasil penyebaran  kuesioner    kepada  64  responden,  dapat dijelaskan  bahwa  adalah  56.25%    adalah  responden wanita  sedangkan  responden  pria  sebesar  43.75%. untuk  karakteristik  berdasarkan  usia  terbanyak  adalah responden  yang  berusia  32  orang  atau  sebesar  50,7% berusia 40 tahun keatas. Untuk karakteristik berdasarkan  jenjang  pendidikan  terbanyak  adalah jenjang  pendidikan  strata  1  sebesar  49  orang  atau 76,57%.  Selanjutnya  untukkarakteristik  berdasarkan masa  kerja  terbanyak  adalah  yang  berkerja  selama  >5 tahun sebesar 67,19%.
Penelitian  yang  akan  dilaksanakan  sebelumnya terlebih  dahulu  dilakukan  uji  kualitas  data  yaitu  uji validitas  dan  uji  reliabilitas,  setelah  itu  dilakukan analisis  data  menggunakan  uji  asumsi  klasik  yaitu  uji normalitas, uji multikolonearitas dan uji heteroskedastisitas.  Kemudian,  dilakukan  uji  hipotesis yaitu  uji  f,  uji  t,  dan  uji  R 2 dan  juga  analisis  regresi berganda.
Berdasarkan  hasil  uji  kualitas  data,  data penelitian  dikatakan  valid  dan  reliabel  sehingga  dapat dilanjutkan  sebagai  bahan  penelitian.  Hasil  dari  data penelitian  menunjukkan bahwa data penelitian  normal dan bebas dari multikoloneritas maupun heteroskedastisitas.
Hasil analisis regresi linier berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients St Sig. B Std. Error Beta 1 (Constand) 1.858 0.550 3.376 0.001 SI 0.168 0.079 0.240 2.135 0.037 KS 0.225 0.072 0.353 3.117 0.003 PKD 0.183 0.075 0.277 2.448 0.017 a. Dependent Variable: KL Sumber: Output SPSS (2018)
Hasil output SPSS ( coefficients ), dapat diperoleh  persamaan  regresi  berganda  ( multiple regression ) sebagai berikut:
Y= 1.858 + 0,168X1 + 0,225X2 + 0,183X3 + e
Dari  persamaan  regresi  tersebut  dapat  dketahui bahwa  nilai  konstan  sebesar  1.858.  Nilai  konstan  ini menunjukkan  bahwa  apabila  tidak  ada  variabel- variabel  bebas  yaitu  sistem  informasi  akuntansi keuangan  daerah,  kualitas  sumber  daya  manusia  dan pengawasan  keuangan  daerah,  maka  kualitas  laporan keuangan  Pemerintah  Aceh  adalah  sebesar  1.858  atau dengan kata lain, kualitas laporan keuangan Pemerintah  Aceh  sebesar  1.858  tanpa  dipengaruhi variabel-variabel bebas.
Sedangkan  koefisien  regresi  sistem  informasi akuntansi  keuangan  daerah  (X 1 )  sebesar  0,168  dan bertanda  positif,artinya  setiap  kenaikan  nilai  sistem informasi akuntansi keuangan daerahsebesar 1% maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah  Aceh  sebesar  16,8%  dengan  asumsi variabel bebas lainnya konstan atau sama dengan nol. Koefisien  regresi  kualitas  sumber  daya  manusia  (X 2 ) sebesar  0,225  dan  bertanda  positif,  artinya  setiap kenaikan  nilai  kualitas  sumber  daya  manusia  sebesar 1%  maka  akan  meningkatkan  kualitas  laporan keuangan  Pemerintah  Aceh  sebesar  22,5%  dengan asumsi  variabel  bebas  lainnya  konstan  atau  sama dengan  nol.  Koefisien  regresi  pengawasan  keuangan daerah (X 3 ) sebesar 0,183 dan bertanda positif, artinya setiap  kenaikan  nilai  pengawasan  keuangan  daerah sebesar 1%  maka akan  meningkatkan kualitas laporan keuangan  Pemerintah  Aceh  sebesar  18,3%  dengan
asumsi  variabel  bebas  lainnya  konstan  atau  sama dengan nol.

## Pengujian Hipotesis
Pengaruh  Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan Daerah,  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Dan Pengawasan  Keuangan  Daerah  Secara  Simultan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh
Berdasarkan  hasil  pengujian  statistik  diketahui bahwa variabel bebas yaitu sistem informasi akuntansi keuangan  daerah,  kualitas  sumber  daya  manusia,  dan pengawasan keuangan daerah secara simultan memengaruhi  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah Aceh.  Hasil  pengujian  membuktikan  dari  ketiga variabel  bebas  tersebut  seluruhnya  memengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh. Besarnya pengaruh  variabel  bebas  sistem  informasi  akuntansi keuangan  daerah,  kualitas  sumber  daya  manusia,  dan pengawasan  keuangan  daerah  terhadap  kualitas laporan  keuangan  Pemerintah  Aceh  yaitu  24,6%.  Hal ini ditunjukkan oleh nilai R² sebesar 0,246  sedangkan sisanya  yaitu  0,754  atau  75,4%  dijelaskan  oleh variabel  bebas  lainnya  yang  tidak  dimasukkan  dalam penelitian ini.
Berkenaan  dengan  hal  itu,  dengan  melihat adanya  sistem  informasi  akuntansi  keuangan  daerah, kualitas  sumber  daya  manusia,  dan  pengawasan keuangan  daerah  dapat  memberikan  gambaran  bahwa ketiga  variabel  tersebut  dapat  meningkatkan  kualitas laporan  keuangan  Pemerintah  Aceh.  Semakin  baik sistem  informasi  akuntansi  keuangan  daerah,  kualitas sumber  daya  manusia,  dan  pengawasan  keuangan daerah dalam menghasilkan laporan keuangan Pemerintah Aceh, maka secara relatif akan
meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah Aceh yang dihasilkan.
Pengaruh  Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan Daerah  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Aceh
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  yang dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan  hipotesis  kedua (Ha 2 )  diterima,  yaitu  secara  parsial  sistem  informasi akuntansi  keuangan  daerah  mempengaruhi  kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh. Artinya, pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi  keuangan daerah  yang  digunakan  sudah  efektif  dan  efisien. Pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi  keuangan daerah  juga  membantu  instansi  untuk  melaksanakan tugas-tugas  secara  mudah  dan  cepat.  Dengan ketersediaan  sistem  informasi  akuntansi  keuangan daerah bagi   instansi   pemerintahan   membuat   biaya menjadi   lebih   sedikit   dalam pengolahan data, dan mendukung  penyajian  pelaporan  keuangan  yang handal.
Semakin  baik  sistem  informasi  akuntansi keuangan  daerah  yang  diterapkan  oleh  Pemerintah Aceh menggambarkan sistem pencatatan, pengikhtisaran,  hingga  pelaporan  keuangan  telah berjalan  sesuai  prosedur  yang  ada  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  sistem  informasi  akuntansi keuangan  yang  diterapkan  sudah  efektif,  relevan,  dan mengurangi kesalahan/penyimpangan serta memberikan  dampak  positif  bagi  kualitas  laporan keuangan Pemerintah Aceh.
Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Aceh
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  yang dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan  hipotesis  ketiga (Ha 3 )  yang  telah  dirumuskan  sebelumnya  pada penelitian  ini  dapat  diterima,  yaitu  secara  parsial kualitas sumber daya manusia mempengaruhi kualitas laporan  keuangan  Pemerintah  Aceh.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  semakin  berkualitas  sumber daya  manusia  maka  kualitas  laporan  keuangan Pemerintah  Aceh  yang  dihasilkan  akan  semakin berkualitas.  Apabila  kemampuan  yang  dimiliki  oleh pegawai  pengelola  keuangan  baik,  maka  output  atau hasil  berupa  laporan  keuangan  akan  semakin  baik. Dengan  adanya  kualitas  sumber  daya  manusia  yang
terampil dan mempunya keahlian di bidang akuntansi, memudahkan  suatu  instansi  untuk  melaksanakan fungsi  dan  kewenangan  mencapai  tujuan  secara efektif  dan  efisien,  keahlian  ini  dapat  diperoleh  dari sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten  guna  membantu  instansi  di  suatu pemerintahan  dalam  menyediakan  laporan  keuangan yang andal.

## Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  yang dilakukan,  maka dapat disimpulkan  hipotesis keempat (Ha 4 )  yang  telah  dirumuskan  sebelumnya  pada penelitian  ini  dapat  diterima,  yaitu  secara  parsial pengawasan  keuangan  daerah  mempengaruhi  kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh. Hal ini menunjukkan  bahwa  semakin  baik  pengawasan keuangan  daerah  yang  dilakukan  maka  kualitas laporan  keuangan  Pemerintah  Aceh  yang  dihasilkan akan  semakin  berkualitas.  Apabila  pengawasan  telah dilakukan  dengan  baik,  pengelolaan  keuangan  daerah akan  berjalan  sesuai  rencana  dan  dapat  menghasilkan kinerja  keuangan  yang  baik  yang  akan  terlihat  pada laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Pengawasan  keuangan  daerah  dapat  membantu pemerintah  dalam  mengontrol  kegiatan-kegiatan  pada tiap-tiap  instansi  dalam  menggunakan  anggaran  dan menyusun  laporan  keuangan.  Pengawasan  keuangan ini sangat penting apalagi dalam lingkup pemerintahan agar  tidak  terjadi  hal-hal  atau  kecurangan-kecurangan yang  dilakukan  oleh  oknum  pemerintahan  itu  sendiri. Apabila fungsi dari pengawasan ini dijalankan dengan baik  oleh  pemerintah  maka  sedikit  sekali  terjadi kemungkinan akan adanya kecurangan serta kesalahan-kesalahan.

## 5. Kesimpulan, Keterbatasan dan saran Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  penelitian  yang telah  dijelaskan  sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan bahwa:
1) Sistem  informasi  akuntansi  keuangan  daerah berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan Pemerintah Aceh.
2) Kualitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah Aceh.
3) Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah Aceh.
4) Sistem  informasi  akuntansi  keuangan  daerah, kualitas  sumber  daya  manusia,  dan  pengawasan keuangan  daerah  berpengaruh  secara  simultan terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah Aceh.

## Keterbatasan
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  yang  dapat dipertimbangkan  pada  penelitian  selanjutnya  agar diperoleh  hasil  yang  lebih  baik  lagi  pada  masa  yang akan datang, antara lain:
1) Penelitian  ini  hanya  meneliti  pada  Pemerintah Provinsi  Aceh,  sehingga  hasil  yang  diperoleh tidak  dapat  digeneralisasikan  untuk  seluruh pemerintah provinsi yang ada diindonesia.
2) Aspek  metodologi  pada  penelitian  ini  belum mampu  menjelaskan  sepenuhnya  persoalan  yang mungkin  penting  guna  menggambarkan  kualitas laporan  keuangan  Pemerintah  Aceh,  sehingga diperlukan  pengukuran  lainnya  selain  skala likert misalnya  wawancara  langsung  dengan  pegawai bagian keuangan.
3) Penelitian  ini  mengukur  hanya  tiga  variabel terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Banyak variabel lain yan mungkin mempengaruhi kualitas laporan  keuangan  yang  tidak  diukur  pada penelitian ini.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian  di  atas,  maka  beberapa  saran  yang  dapat diajukan antara lain:
1. Untuk  penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat memperluas  cakupan  daerah  penelitian,  misalnya dengan  menggenaralisasikan  penelitian  pada seluruh pemerintah provinsi di Indonesia sehingga  menghasilkan  penelitian  yang  lebih baik.
2. Jika  memungkinkan  untuk  penelitian  selanjutnya dapat  melakukan  wawancara  langsung  dengan pegawai  bagian  keuangan  agar  memperoleh  hasil yang lebih akurat.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk
menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi  kualitas  pelaporan  keuangan
seperti,  pemahaman  akuntansi  berbasis  akrual, peran  internal  audit,  dan  pemanfaatan  teknologi informasi.

## Daftar Pustaka
Aceh, Pemerintah. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 (2016). Aceh.
Baswir  Revrisond.  (1999). Akuntansi  Pemerintah Indonesia (3rd ed.). Yogyakarta: BPFE.
Firdaus, Nadirsyah, & Heru, Fahlevi. (2015). Pengaruh Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  dan  Penerapan  Kebijakan Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah  Kota  Banda  Aceh. Jurnal  Magister Akuntansi  Pascasarjana  Universitas  Syiah Kuala , 4 (1), 45–54.
George,  Terry.,  &  Rue  Lestari  W.  (2001). Dasar- Dasar Manajemen . Jakarta: Bumi Askara. Kurniawan,  &  Selamet.  (2011). Penyerahan  Hasil Pemeriksaan  Tahun  Anggaran  2010 .  Warta
BPK. Kusuma, Febry Perdana., Yasa, I. Nyoman Mahaendra.,  &  Djayastra,  I.  ketut.  (2016). Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Jembrana. E- Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas Udayana , 1 (2), 4115–4150.
Mansur,  Fitriani.,  Prasetyo,  Eko.,  &  Maiyarni,  R.
(2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan  Pemerintah  Daerah. Journal  of Applied  Accounting  and  Taxation , 8 (2),  143– 152.
Matindas, R. (1997). Kualitas Sumber Daya Manusia .
Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Modul SIA: Dunia Akuntansi dan Manajemen . (2008). Sofyan.blogspot.com.
Pujiswara,  Ida  Bagus.,  Herawati,  Nyoman  Trisna.,  &
Sinarwati, Ni Kadek. (2014). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan  Daerah  dan  Pengawasan  Keuangan Daerah  terhadap  Nilai  Informasi  Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di Kabupaten  Klungklung). E-Journal  S1  Ak Universitas Pendidikan Ganesha , 2 (1).
Repubik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  No.  24
Tahun 2005 Tentang standar Akuntansi Pemerintahan (2005).
Repubik  Indonesia.  Undang-Undang  No.  15  Tahun
2006  tentang  Badan  Pemeriksa  Keuangan  serta Undang-Undang terkait lainnya (2006).
Republik Indonesia. Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001  Pasal  16  Tentang  Tata  Cara  Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah Pasal (2001).
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  No.  71
Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah (2010).
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  No.  8
Tahun  2006  Tentang  Pelaporan  Keuangan  dan Kinerja Instansi Pemerintah (2006).
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  56  tahun  2005  Tentang Tentang  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah (2005).
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  No.  15  Tahun 2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (2004).
Rianisanti,  Dewi  Meta.  (2017). Pemanfaatan  Sistem Informasi  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Dan Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Derah Dengan  Sistem  Pengendalian  Intern  Sebagai Variabel  Moderating  (Studi  Pada  SKPD Kabupaten Klaten) . Salim,  Emil.  (1996). Aspek  Sikap  Mental  Dalam Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Jakarta:
Bina Askara. Sekaran,  Uma  &  Roger,  Boungie.  (2013). Reseacrh Methods  for  Business:  A.Skill  –  Building Approach. United Kingdom: John Wiey  & Sons Ltd (sixth).
Silviana. (2013). Hubungan Penerapan Sistem
Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Survey  pada  9 Kota  di  Provinsi  Jawa  Barat). Proceeding  Call For Papers Dan Seminar Nasional.
Subekan,  Achmat.,  &  Hartoyo,  Nafsi.  (2012).
Keuangan  Daerah:  Terapi  Atasi  Kemiskinan . Malang: DIOMA.
Sugiyono.  (2006). Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: ALFABETA.
Tawaqal,  Irza.,  &  Suparno.  (2017).  Pengaruh Penerapan Sistem Informasi  Akuntansi , Sistem
Pengendalian  Internal,  dan  Kompetensi  Sumber Daya  Manusian  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Satuan  Serja  Perangkat  Daerah  Di Pemerintah  Kota  Banda  Aceh. Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) , 2 (4),
125–135.
Yuliani,  Safrida,  Nadirsyah,  &  Usman  Bakar.  (2010).
Pengaruh  Pemahaman  Akuntansi,  Pemanfaatan Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan  Daerah dan  Peran  Internal  Audit  terhadap  Kualitas Laporan  Keuanga  Pemerintah  Daerah. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, 3: 206-220. Zuliarti.  (2008). Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya manusia,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi, dan  Pengendalian  Intern  Akuntansi  Terhadap Nilai
Informasi Pelaporan Keuangan
Pemerintah.  Studi  Pada  Pemerintah  Kabupaten Kudus . Muria Kudus.