## Article
Dinamika Kelembagaan Sektor Pariwisata di Kabupaten Ponorogo Indonesian Journal of Tourism and Leisure, 2020
Vol. 01 (1), 26-37 © The Journal, 2020
DOI : 10.36256/ijtl.v1i1.82 https://journal.lasigo.org/index.php/IJTL

## Journal
Article History Received : February 28 th , 2020
Revised: March 23 rd , 2020
Accepted  :March 28 th , 2020

## Yusuf Adam Hilman
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jawa Timur adam_hilman@umpo.ac.id

## Titing Kartika
STIEPAR YAPARI Bandung, Jawa Barat nengtiting_kartika@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Ponorogo regency has a variety of tourism resources, potentially developed to increase the tourism sector. This study aims to analyze the strategy of Ponorogo regency  in governing the tourism sector based on strength, weakness,  opportunity,  and  threat  (SWOT).  Using  descriptive  qualitative  approach,  this  research  was conducted  in  Ponorogo  regency.  The  results  indicate  that  Ponorogo  has  various  tourism  sources,  such  as nature, culture, art, religion, and gastronomy, as the strength. The weakness is that there are many tourism events  not  well  managed  by  the  government.  The  opportunity  is  extensive  funding  support  from  the government.  The threat  is  the  conflict  in  managing  government  grants.  In  addition,  the  government  of Ponorogo regency is successful in delivering 66 tourism ceremonies using local regulation in order to change the threat to be the strength.
Keywords : Tourism; SWOT Analysis; Tourism Potency; Event

## ABSTRAK
Kabupaten  Ponorogo  memiliki  berbagai  potensi  pariwisata,  yang berpeluang untuk dikembangkan  dalam  rangka  meningkatkan sektor  pariwisata.  Tujuan  Penelitian  ini  adalah untuk  menganalisis  strategi  Kabupaten  Ponorogo  dalam mengelola sektor  pariwisata.  Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo. Hasil  Penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa  Ponorogo  memiliki  banyak  potensi  pariwisata, seperti keadaan alam, kebudayaan, seni, kepercayaan, dan gastronomi, sebagai sebuah kekuatan. Kelemahannya  adalah  banyaknya  kegiatan  wisata  yang  belum  dikelola  dengan  baik  oleh pemerintah  setempat.  Peluangnya  adalah  besarnya  dukungan  dana  dari  pemerintah. Ancamannya adalah rawan potensi konflik dalam pengaturan dana dari pemerinatah. Selain itu, Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo  sukses  menyelenggarakan  66  kegiatan  wisata  dengan mengeluarkan peraturan daerah guna mengubah ancaman menjadi kekuatan.
Keywords: Pariwisata; Analisis SWOT; Potensi Pariwisata, Aktifitas Wisata

## 1. Pendahuluan
Pakar  Ekonomi  Indonesia Rizal  Ramli  berpendapat bahwa perekonomian  di  Indonesia  dalam kondisi  tidak  baik, atau bisa  dikatakana  sakit.  Hal  ini  disebabkan  oleh  Indek  Harga  Saham Gabungan (IHSG) yang terus anjlok , para konglomerat perusahaan tidak mau membeli surat utang korporasi  karena  dinilai  tidak  menguntungkan.  Kondisi  ini kemudian  menyebabkan  banyak aliran dana lari ke luar negeri, kemudian berpengaruh pada nilai tukar rupiah yang semakin naik (detik.com, 2018b). Kondisi melemahnya nilai rupiah, pada perjalanan sepertujuh di tahun 2018, telah memberikan gambaran terkait kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Pemerintah harus berupaya dengan cepat dan tepat melalui langkah strategis untuk kembali menguatkan nilai mata uang  rupiah  yang  melemah  dikarenakan  banyaknya  aliran  modal  lari  keluar  negeri.  Tindakan seperti  peningkataan  dalam  sektor  penerimaan  negara  di  sektor  non  migas  dan  juga  non  pajak sangat penting, mengingat kedua sektor tersebut pada dasarnya akan melahirkan kebijakan yang tidak populis bagi pemerintah, karena tidak disukai oleh masyarakat.
Penerimaan Negara dari sektor migas dan pajak selama ini merupakan sektor unggulan yang menyumbang  devisa  Negara  terbesar,  akan  tetapi  karena  kebijakan  ekonomi  dari  kedua  sektor tersebut, sepertinya  sulit digenjot karena  iklim  perekonomian  dunia  sedang  bergejolak akibat kebijakan  ekonomi  USA  dan  juga  China  yang  sedang  melakukan  kontra strategi.  Efeknya, Negara  berkembang  seperti  Indonesia  menjadi  kelimpungan. Menteri  keuangan  Sri  Mulyani menyebutkan,  jika  realisasi  penerimaan  pajak  pada  tahun  2017  mencapai  91,0%  tertinggi angkanya  dibandingkan  dnegan  2  (dua)  tahun  terakhir,  yakni  mencapai  kisaran  angka  83%. Jumlah tersebut terbilang sebesar Rp 1.339,8 triliun, meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 yakni sekitar 4,3% (detik.com, 2018a). Optimalisasi pajak dan sektor migas untuk mendongkrak penerimaan Negara, efeknya akan sangat berat jika dirasakan oleh Negara Indonesia, karena dua raksasa dunia sedang bergejolak, yakni United States of America dengan Republik Rakyat China (RRC). Kondisi  inilah  yang  disinyalir  mempengaruhi kondisi  perekonomian  Indonesia,  dan berdampak langsung terhadap kekuatan ekonomi masyarakatnya.
Situasi  ekonomi  dan  perdagangan  global  yang  tidak  menentu,  ternyata  sangat  dipengaruhi oleh  2  (dua)  negara adikuasa, yakni  Amerika  Serikat  dan  China.  Kondisi  tersebut  berpengaruh terhadap  negara–negara  berkembang,  terutama  di  kawasan  Negara-negara  (ASEAN)  termasuk Indonesia yang memiliki hubungan kemitraaan yang erat pada sektor perdagangan dengan RRC. Perkembangan  kondisi  ini  membuat  resah,  ketika  muncul pernyataan dari  Presiden  Amerika Serikat yang akan menaikan tarif pajak barang–barang China yang masuk ke Amerika. Konflik yang  terjadi  antara  AS  dan  Cina,  mengakibatkan anjloknya jumlah  permintaan  atas  produk- produk yang dibuat oleh negara–negara ASEAN di Cina. Hal tersebut kemudian memunculkan kekhawatiran  jika  negara-negara  ASEAN akan kebanjiran besi dan alumunium dari Cina yang seharusnya dapat diekspor ke Amerika. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan memicu turunnya harga  komoditas  barang  dan  mengancam  eksistensi  produsen  lokal di negara–negara  ASEAN. termasuk Indonesia (okezone.com, 2018).
Kondisi ekonomi yang dialami oleh Indonesia, perlu segera dicari solusi konkritnya, sehingga masalah  tersebut  tidak  berlarut–larut,  dan  segera  bangkit  dari  kondisi  yang  tidak menguntungkan,  sehingga  mampu  kembali  ke  titik  normal seperti  sediakala.  Satu  hal  yang mungkin bisa dilakukan adalah memperkuat ekonomi di level  lokal melalui kelembagaan desa, dimana  masyarakat  bisa  memberdayakan  wilayahnya,  sehingga  dapat  memberikan  efek  yang luas  kepada  masyarakat lokal.  Apabila  akar  rumput  sehat  dan  kuat,  maka  akan  menimbulkan kemandirian  yang  secara  kumulatif  dapat  berpengaruh  terhadap  perekonomian  nasional Indonesia.  Model  pengembangan  pariwisata,  merupakan  pilihan  tepat  untuk  dijadikan  sebagai salah  satu  alternatif  dalam  rangka  peningkatan  perekonomian  masyarakat.  Beberapa  kajian menjelaskan  bahwa  program  pariwisata  sangat  tepat  untuk  meningkatkan  kemandirian  bangsa
(Firdaus & Tutri, 2017), karena level pelaksanaan yang dilakukan pada tataran masyarakat lokal yakni di wilayah desa.
Pitana  mengemukakan  bahwa  dampak  pariwisata  terhadap  kondisi  ekonomi  dikategorikan dalam 8 kategori seperti berikut: 1). Dampak terhadap penerimaan devisa, 2). Dampak terhadap pendapatan masyarakat. 3). Dampak terhadap kesempatan kerja, 4). Dampak terhadap distribusi manfaat atau keuntungan. 5). Dampak terhadap kepemilikan dan kontrol (ekonomi) masyarakat. 6).  Dampak  terhadap pembangunan  pada  umumnya,  7).  Dampak  terhadap  pendapatan pemerintah (Hermawan  H,  2016). Regulasi  menyebutkan  bahwa  Pariwisata  berperan  penting dalam  aktifitas  ekonomi,  memberikan  kesan  positif,  serta  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  kontribusi  sektor  pariwisata  dalam  menyumbang penerimaan  devisa negara,  bertambahnya Produk Domestik Bruto,  kesempatan  membuka lapangan  pekerjaan, sebagaimana tertuang dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang (Pralina & Sujali, 2009).
Kunjungan wisatawan pada tahun 2007 berjumlah 5.506 dan naik pada tahun 2008 menjadi 6.234 atau naik sekitar 13,2%. Jumlah kunjungan kembali naik sekitar 1,4% menjadi 6.324 juta pada tahun 2009, namun pada tahun 2009 Indonesia hanya mampu menyerap sekitar 0,72% dari jumlah  kunjungan  turis  dunia.  Hal  ini  sangat  disayangkan  adalah  tidak  bertambahnya pendapatan devisa dari sektor pariwisata. Pendapatan devisa tercatat pada tahun 2007 mencapai US$5.346 juta, meningkat sekitar 38,0% menjadi US$7.378 pada tahun berikutnya, namun pada tahun  2009  turun  sekitar  14,4%  menjadi  US$6.318  juta (Nizar,  2015).  Data  tahun  2013 menunjukan  jika  peningkatan  produk  pariwisata  Indonesia  meningkat,  hal  tersebut  bisa  dilihat dari jumlah kunjungan pada tahun 2013 sekitar 3,70 juta kunjungan, meningkat sekitar 9,96 % pada tahun yang sama (Hermawan H, 2016).
Efek  domino  dari  pengembangan sektor  pariwisata  sepertinya  harus  dimaksimalkan, mengingat  hal  tersebut  sangat  menjanjikan  jika  dikelola  secara  baik karena  efeknya  bisa dirasakan langsung oleh  masyarakat.  Berangkat  dari  pengembangan  potensi  pariwisata,  sangat memungkin  jika  daerah  dijadikan  sebagai  garda  terdepan  dalam  pengembangan  wisata. Mengingat  daerah    memiliki  potensi  yang  bisa  dijadikan  sebagai  destinasi  dan  obyek  wisata. Kabupaten  Ponorogo  merupakan  salah  satu  daerah  yang  menjadi  bagian  dari  provinsi  Jawa Timur, Kabupaten ini memiliki luas 1.371,78 km². Ponorogo memiliki banyak potensi pariwisata yang dapat dikembangkan, salah satu sektor yang dapat di kembangkan yakni pariwisata budaya. Agenda  wisata  yang  merupakan  kebudayaan  lokal  diantaranya  adalah  Larung  sesaji  di  telaga Ngebel,  Grebeg  Suro,  dan  kirab  pusaka.  Selain  itu  kabupaten  ini  memiliki  potensi  lain  seperti wisata alam, kuliner dan juga religi (Astuti & Kusumawati, 2018).
Selain potensi budaya, Kabupaten Ponorogo juga memiliki potensi wisata alam selain telaga Ngebel,  diantaranya Air  Terjun  Plethuk  dan  Taman  Wisata  Ngembag.  Selain  itu, fasilitas pendukung  juga  sangat  memadai  dan  bisa  di  kembangkan  menjadi  salah  satu  alternatif  wisata yang  baik,  namun  demikian, masih  banyak  kelemahan  di  beberapa  hal,  seperti  fasilitas kebersihan  dan  juga  atraksi  pendukung (Rahman  &  Prakoso,  2012). Potensi  wisata  alam  di Kabupaten Ponorogo sangat menjanjikan disamping potensi wisata budaya yang sangat terkenal yakni  Reyog.  Dalam  perkembangannya  kesenian  ini dilembagakan  melalui  even  pariwisata berjudul Grebeg Suro dengan ragam kegiatan wisata. Diuakini, kegiatan ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, membuka kesempatan pekerjaan, dan tentunya merupakan bagian dari pelestarian budaya (Khoirurrosyidin, 2018).

## 2. Kerangka Teori
Konsep pariwisata saat ini lebih menekankan pada industri yang berbasis citra, dikarenakan citra dapat membawa serta mengarahkan calon wisatawan ke dunia simbol dan juga makna (Siahaan, 2008). Pendapat lain menyatakan pariwisata sebagai sebuah rangkaian aktifitas melalui gerakan manusia  untuk  melakukan  perjalanan, atau  sekedar  singgah  dari  sebuah  tempat  ke  beberapa
tujuan  di  luar  lingkungan  tempat  tinggal  dengan  maksud  tertentu  tanpa  orientasi  keuntungan (Zakaria  &  Suprihardjo,  2014).  Aktifitas wisata bukan  merupakan  hal  yang  baru  di  Indonesia, aktifitas ini merupakan salah satu kebijakan nasional yang sudah ada sejak Indonesia melakukan kebijakan  pembangunan.  Pemerintah  Indonesia  sadar  jika  pariwisata  adalah  aktifitas  yang multidimensi dengan karakteristik yang khas, dengan bidang–bidang yang berbeda (Yuli, 2011). Aktivitas  Pariwisata  merupakan  kegiatan  yang  sangat  unik,  mengingat  aktivitas  ini  jika diselenggarakan  secara  baik,  maka  akan  menimbulkan multiple  effect yang  akan  membantu menambah penerimaan negara, atau secara sederhana dapat meningkatkan harkat dan martabat masyarakat.
Kebijakan  pariwisata memberikan  pengalaman berkesan bagi  wisatawan  atau  pengunjung yang datang  ke  objek  wisata.  Pengalaman  tersebut kemudian  akan  memberikan  keuntungan berupa profite kepada  para stekholder.  Kebijakan  pariwisata  berfungsi  sebagai  kerangka  yang menjadi dasar untuk penggerak pariwisata dengan tujuan: 1). Menentukan aktifitas dan perilaku yang  diharapkan.  2).  Memberikan  arahan  ( direction )  dan  bimbingan  untuk  semua stekholder pariwisata di destinasi. 3). Memfasilitasi kesepakatan bersama atas dasar strategi dan tujuan yang spesifik untuk destinasi tertentu. 4). Memberikan kerangka untuk diskusi bagi publik atau swasta tentang peran dan kontribusi dari sektor pariwisata pada ekonomi masyarakat secara umum, 5). Memungkinkan  pariwisata  bisa  berhadapan  bersama  dengan  sektor-sektor  ekonomi lain (Hidayat, 2011).
Industri  pariwisata  secara  sederhana  merupakan  media  yang  efektif  dalam  upaya peningkatan  kemajuan  ekonomi  bagi  masyarakat  lokal  maupun  global.  Pariwisata  juga  dapat memberikan  dampak  dan  manfaat  yang  banyak,  antara  lain  menghasilkan  devisa  negara  dan memperluas  lapangan  kerja.  Sektor  pariwisata juga bertujuan  menjaga  kelestarian  alam  dan mengembangkan  budaya  lokal (Anggraeni,  2013). Pengembangan  pariwisata  yang  baik  dan benar  harus  mempertimbangkan  aspek  sosial,  ekonomi saat  ini dan  masa  yang  akan  datang. Ukuran  keberhasilanya  bisa  dilihat  dari  minimnya  dampak  positif  dan  tingginya  partisipasi dalam pembentuan kegiatan pariwisata sehingga terukur dengan jelas (Hermawan, 2016a).
Kebijakan  yang  berhasil  ditentukan  oleh komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan  struktur birokrasi yang  saling  terkait  dan  mendukung secara kelembagaan (Jupir,  2013). Keberhasilan dalam  penyelenggaraan  agenda  pariwisata  tidak  terlepas  dari  kekuatan  kelembagaan  yang dilakukan  antar  lini  dalam  melakukan  sinergitas  dan  saling  melengkapi  dalam  pengembangan pariwisata lokal (Hilman, 2017). Pengelolaan kelembagaan pariwisata memerlukan komunikasi antar stekholder supaya bisa mencapai tujuan bersama (Kuhaja, 2014).

## 3. Metode
Penelitian  ini dilakukan  di  Kabupaten  Ponorogo dengan pendekatan deskriptif melalui proses pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan data sekunder  dikumpulkan  melalui  studi dokumen  hasil  penelitian  dan artikel jurnal. Dipilihnya pendekatan  kualitatif  karena  penelitian  ini menitikberatkan  pada  analisi  deskriptif  bukan melalui angka–angka sebagaimana diisyaratkan dalam penelitian kualitatif (Pramudita & Herdiana, 2012). Dipilihnya Kabupaten Ponorogo sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan kebijakannya yang mencanangkan tahun 2019 sebagai  tahun  kunjungan  wisata.  Pada tahun  tersebut  Pemerintah Kabupaten  Ponorogo  menggeliatkan  sektor  pariwisata  dengan  melibatkan  semua  elemen masyarakat  dan  juga stekholder dalam  mengembangkan  potensi  wisata, dan  juga menyelenggarakan berbagai iven yang jumlahnya mencapai 66 acara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
Penelitian  deskriptif ini menggunakan  data  primer  dan  sekunder yang diperoleh  dari  hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, melalui kajian literatur sesuai dengan kebutuhan data di lapangan. Analisis terhadap data lebih menekankan pada penjelasan–penjelasan data yang sudah terkumpul, dilakukan secara deskriptif, dan interpretatif sesuai dengan model penelitian kualitatif
(Pontoh, 2011). Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis yang menjelaskan data-data yang bersifat kualitatif (Kadir W, Nurhaedah, & Purwanti,  2013;  Yoserizal  &  Yudiatmaja,  2010).  Data–data  yang  dianalisis  berupa  hasil wawancara, hasil penelitian dan juga hasil dokumentasi yang dikumpulkan oleh peneliti.
Tabel 1. Analisis SWOT
Faktor Internal ( Internal Factor )
Faktor Eksternal (External Factors)
Kekuatan (Strengths) Kelemahan
(Weaknes) Peluang (Opportunities) Ancaman (Threats) Strategi Kekuatan – Peluang (S-O) Strategi Kekuatan – Ancaman (S-T) Strategi Kelemahan – Peluang (W-O) Strategi Kelamahan – Ancaman (W-T)

## Sumber : Flamin & Asnaryati, 2013
Metode ilmiah dalam proses analisis data dilakukan melalui tahapan verifikasi data, klasifikasi data,  tabulasi  data,  dan  kemudian  intepretasi data  untuk  menghasilkan kesimpulan untuk menjawab masalah penelitian (Kristin & Salam, 2016). Proses penelitian yang dilakukan meliputi beberapa  tahapan,  yakni  1)  Identifikasi  masalah,  2)  Identifikasi  potensi  pariwisata  di  Kabupaten Ponorogo,  3)  Membuat  kesimpulan.  Analisis  SWOT  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk mengetahui bagaimana keberlangsungan masa depan destinasi pariwisata di Kabupaten Ponorogo., Dengan menggunakan matrik  SWOT diharapkan bisa memetakan sejauhmana peluang dan juga kekuatan pariwisata di kabupaten ponorogo (Flamin & Asnaryati, 2013).

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Potensi Pariwisata Ponorogo
Kabupaten  Ponorogo  memiliki  banyak sekali  potensi  yang  dapat  dikembangkan  untuk aktifitas  wisata,  mulai dari  potensi  kesenian,  budaya,  religius,  alam,  hingga gastronomi .  Potensi tersebut  merupakan  anugrah  yang  dimiliki  oleh  kabupaten  yang  menjadi  asal  kesenian  reyog, potensi  alam  yang  dimiliki  berupa telaga,  bukit,  pegunungan,  air  terjun,  serta  gundukan  batu yang secara  alamiah  membentuknya.  Potensi  budayanya  sangat  beragam  mulai  dari  kesenian Reog yang menjadi primadona, karena hampir setiap desa memiliki kelompok Reog yang biasa dimainkan  dengan  jumlah  personel  yang  banyak. Kabupaten  Ponorogo juga memiliki kuliner khas,  yaitu sate  ayam  khas  ponorogo  dan  juga Dawet  Jabung.  Keduanya  adalah perpaduan kuliner  khas Jawa  yang  sangat  cocok  jika  dinikmati  bersama  keluarga.  Potensi  wisata  religius juga bisa dilihat dari bangunan Masjid yang menjadi bagian dari proses masuknya Islam di Bumi Ponorogo.  Sebagai  bagian  sejarah  masyarakat  yang  disebarkan  oleh  Kiai  Muhammad  Hasan, sebagai salah satu tokoh yang juga merupakan keturunan dari ulama–ulama besar di Pulau Jawa. Melihat  potensi  tersebut  bisa  menjadi  semacam  kekuatan  dalam  upaya  pengembangan  wisata lokal di Kabupaten Ponorogo.
Ponorogo  sangat  identik  dengan  kesenian  Reog  karena  menjadi  ikon  budaya  masyarakat lokal.  Kesenian  ini  sangat  unik dan dalam  perkembangannya mampu  bertahan dan  terpelihara hingga  saat  ini.  Eksistensinya  bisa  terjaga  karena  ketersediaan  alat,  bahan,  serta  properti  yang mendukung  kesenian  tersebut.  Salah  satu  komponen  utamanya  yakni  ” Dhadhak  Merak ”yang merupakan topeng  yang dihiasi  dengan bulu-bulu  burung  merak  yang  sangat  indah. Dhadak Merak kemuduian dipanggul oleh sosok kepala harimau atau barongan dengan bobot berkisar 45–
70  kilogram (Aliyah,  Nugroho,  &  Yudana,  2014). Reog  Ponorogo memiliki  asul–usul  dari  tiga cerita  yang  selalu  menyertainya, yaitu versi  Bantarangin,  versi  Suryangalam,  dan  versi  Batara Katong. Yang paling sering ditemui adalah versi  Suryangalam yang bersetting tempat pada era kerjaan Majapahit dengan  pemimpinnya yang  bernama Raja  Bhre  Kertabumi  (Brawijaya  V). Raja  tersebut melakukan  kritik  terhadap  kondisi  Majapahit  yang  rapuh (Ikawira,  Fianto,  & Sutrisno, 2014).
Selain  Reog  Pnorogo,  terdapat Grebeg  Suro, agenda  tahunan  yang  biasa  dilakukan  oleh masyarakat Ponorogo setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro pada penanggalan Jawa. Sebagai kegiatan rutin masyarakat yang terus melestarikan nilai-nilai luhur yang di wariskan secara turun – temurun.  Dalam  kegiatan  tersebut  terdapat  rangkaian  pertunjukan  Reyog  yang  menjadi kesenian  khas  wilayah  Ponorogo (Hanif,  2012). Kesenian  ini  terus  berkembang  dan  telah menjadi identitas lokal. Seiring perjalanan waktu, kesenian Reog tumbuh dengan berbagai varian yang  dikemas  dalam  berbagai  agenda  promosi  wilayah.  Tujuannya  untuk  meningkatkan kehidupan  ekonomi  masyarakat  dan  menambah  pendapatan  daerah.  Beberapa  kajian menyebutkan  jika Festival Reog Ponorogo berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah (Pujiati & Hatmawan, 2017).
Potensi tersebut sudah berhasil dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo selama bertahun–tahun. Namun demikian, jika hanya mengandalkan pariwisata dari sektor budaya saja akan  sulit karena  Kabupaten  Ponorogo  memiliki  potensi  alam yang  melimpah yang  dapat dioptimalkan  dalam  rangka  pengembangan  wilayah.  Oleh  karena  itu, Ponorogo  bisa  menjadi salah satu wilayah unggulan Jawa Timur dalam bidang pariwisata.
Kabupaten  Ponorogo  telah  mempersiapkan  diri  dalam  rangka  pengembangan  Kawasan Selingkar Wilis. Kabupaten Ponorogo juga telah menyiapkan infrastruktur yang bisa digunakan sebagai  embrio  untuk  pengembangan  kawasan  tersebut,  mulai  dari  sarana  jalan  serta  potensi wisata  yang  ada.  Selain  itu, itu  peran  SKPD  terkait  juga  sangat  diharapkan meskipun banyak kendala yang  dihadapi  oleh  mereka.  Kendala  tersebut  terutama kesamaan  program  kerja. Efektivitas  kerjasama  antar  daerah  dalam  rangka  pengembangan  Kawasan  Selingkar  wilis  ini juga  harus  ditingkatkan  lagi, diman keenam  kabupaten  harus  mempunyai  persepsi  yang  sama dan  satu  suara.  Masih  adanya  ketidaksamaan  persepsi  menjadi  kendala  yang  dihadapi  dalam program  pengembangan  kawasan  ini.  Keberadaan  masyarakat  lokal  sebagai  subjek  merupakan salah satu kunci dalam rangka keberhasilan kegiatan pemerintah daerah, masyarakat diharapkan mampu  menerima  segala  perubahan  atas  segala  hal  dalam  rangka  pengembangan  Kawasan Selingkar Wilis (Mahardhani, 2017).

## Table 2. Potensi Sumber Daya Alam Ponorogo
Sumber Daya Alam Area Pemandangan Sumber Daya Alam Area Pemandangan Telaga Ngebel Lokasi:  Kecamatan Ngeberl Air  Terjun Coban Lawe Lokasi: Kecamatan Pudak Air Terjun Ngebel Lokasi:  Kecamatan Ngebel Lembah Tanah Goyang Lokasi:  Desa  Pudak Wetan Watu Semaur Lokasi:  Kecamatan Ngrayun Kedung Kethus ) Lokasi: Kecamatan Ngambong Jenangan
Gunyng Gajah Lokasi:  Kecamatan
Sambit Curug Pitu Lokasi:  Desa Baosan Kidul, Kecamatan Ngrayun Bukit Teletubbies Lokasi:  Kecamatan Balong Air Terjun Pletuk Lokasi: Kecamatan Sooko Goa Lowo Lokasi  :  Hutan  Jati Desa Boworejo, Kecamatan Sampung Kaki Gunung Bedes Lokasi: Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Pemandian Air Hangat Tirto Husono Lokasi:  Kecamatan Ngebel
Watu Putih
Lokasi: Kecamatan Ngrayun

## Sumber: Hilman, 2016.
Selain  Reog  dan  Grebeg  Suro,  potensi  wilayah  yang  di  miliki  oleh  Kabupaten  Ponorogo sangatlah beragam. Potensi tersebut objek wisata alam, yang antara lain adalah Telaga Ngebel. Telaga  ini merupakan  sebuah  danau  yang  terbentuk  secara  alami.  Di  sekeliling  Telaga  Ngebel terdapat hutan yang ditumbuhi pohon-pohon tinggi dan lebat. Air telaga yang tenang dan cukup luas, ditambah udara yang sejuk serta pemandangan hutan yang hijau di sekelilingnya membuat siapa  pun  akan  kagum  melihatnya.  Hal  inilah  yang  menjadi  salah  satu  daya  tarik  dari  obyek wisata  Telaga  Ngebel  untuk  dikunjungi. Dibandingkan  obyek  wisata  alam  lainnya  yang  ada  di Kabupaten  Ponorogo,  Telaga  Ngebel  mempunyai  potensi  dan  daya  tarik  yang  tinggi  untuk dikembangkan.  Dilihat  dari  jumlah  sarana  fasilitas  pendukung  wisata,  Telaga  Ngebel  lebih lengkap dibandingkan obyek wisata alam lainnya. Dari sisi jumlah kunjungan wisatawan, Telaga Ngebel juga yang paling banyak dibandingkan lainnya. Hal inilah yang menjadikan obyek wisata Telaga Ngebel sebagai obyek wisata alam andalan di Kabupaten Ponorogo (Rahman & Prakoso, 2012).
Selain potensi alam, tersedia kuliner khas Ponorogo, yaitu sate ayam. Sate Ponorogo adalah sate yang berasal dari Ponorogo Jawa Timur. Sate ini terbuat dari daging ayam, tidak seperti sate pada  umumnya,  potongan  daging  pada  sate  ini  tidak  dipotong  dadu  melainkan  disayat  tipis seperti fillet . Proses  membumbui  sate  ini dengan direndam melalui  proses bacem (Nufus, Juwaedah,  &  Setiawati,  2016).  Terhadap makanan  kuliner  lokal ini,  Pemerintah  Daerah Ponorogo ikut serta memberikan pengarahan dan penyuluhan kepada kuliner lokal industri sate ayam  Ponorogo  agar  tetap  menjadi  makanan  khas  Kabupaten  Ponorogo.  Pemerintah  Daerah Ponorogo telah melakukan perlindungan hak paten industri sate ayam di Kabupaten Ponorogo. Hak  paten  tersebut  berupa  izin  dagang  yang  sudah  dimiliki  oleh  industri  sate  ayam  Ponorogo. Pemerintah  Daerah  Ponorogo  juga  memberikan  keterangan  industri  sentral  sate  ayam  pada industri  sate  ayam  di  gang  sate  Kelurahan  Nologaten  Kabupaten  Ponorogo (Wardani  & Djuwitaningsih, 2017).

## 4.2. Event Pariwisata di Kabupaten Ponorogo
Penyelenggaraan  perayaan  Grebeg  Suro  merupakan  moment  penting  bagi  masyarakat  dalam maupun  luar  Ponorogo.  Disamping  sebagai  barometer  perkembangan  seni  budaya, perayaan Grebeg  Suro  tersebut  juga  merupakan  indikator  kepedulian  Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo terhadap  persoalan  sosial  ekonomi  dan  budaya  masyarakat  Ponorogo.  Adapun  alasan
penyelenggaraan  perayaan  Grebeg  Suro adalah 1) Upaya  melestarikan,  mengembangkan  dan meningkatkan  mutu  kesenian  Reog  Ponorogo  sebagai  asset  Budaya  Nasional.  2)  Menunjang Program  Pemerintah,  khususnya  Bidang  Kepariwisataan  di  Kabupaten  Ponorogo.  3) Memperingati  Tahun  baru  Hijriah 1  Muharram  1434  H setiap  tahun.  4)  Meningkatkan perekonomian  masyarakat  Ponorogo  sebagai  dampak multiplier  effect dari  penyelenggaraan Grebeg Suro (Wahjuni, 2015).
Grebeg Suro yang dulu merupakan acara yang sederhana dan sakral akan nilai-nilai tradisi, kini mulai kehilangan hal tersebut dengan banyak menampilkan unsur entertainment dari pada kebudayaannya. Hal tersebut memicu adanya protes dari para budayawan karena dinilai sudah ada  unsur  kepentingan  beberapa  pihak  di dalamnya.  Pertentangan  kepentingan  itu  antara  lain adanya kepentingan pemerintah untuk mengarahkan Grebeg Suro menjadi sebuah bisnis. Dalam kasus  ini,  aktor  yang  berkuasa  telah  melakukan  intervensi  terhadap  aktor  yang  menolak pembanguan  Grebeg  Suro  kearah  bisnis.  Intervensi  dilakukan  dengan  bentuk  ketidakadilan dalam  rencana  Grebeg  Suro  yang  diselenggarakan  tidak  partisipatif  serta  terjadi  manipulasi dalam prosesnya. Selain itu, masyarakat yang menolak mengalami intervensi juga dalam wujud terbatasnya akses dalam penyediaan lokasi untuk berdagang.
Pengembangan Grebeg  Suro  ke arah  bisnis dilakukan pemerintah dengan bekerja  sama dengan  pihak  swasta  yaitu  EO  ( event  organizer )  dalam  satu  hubungan  bisnis.  Tidak  hanya  itu, mayoritas elit politik turut mendukung pemerintah, termasuk masyarakat juga menikmati Grebeg Suro  dan  tidak  mempedulikan  lagi  bahwa  ada  manipulasi dan  penggerusan nilai-nilai kebudayaan sedikit demi sedikit. Dengan pemikiran tersebut pemerintah ingin membawa Grebeg Suro  lebih  ke arah  bisnis  yang  lebih berorientasi  ekonomi  dibanding  pelestarian  budaya. Pemerintah  agaknya  lupa  bahwa  kebudayaan  semestinya  harus  tetap  dijaga,  hubungan  baik dengan budayawan dan pelaku-pelaku seni juga harus tetap dijaga agar tetap tercipta stabilitas di dalamnya (Fakhriza, 2016).
Perputaran  uang  selama  gelaran  Grebeg  Suro  di  Kabupaten  Ponorogo tahun  2018 diperkirakan mencapai  Rp10  miliar  lebih.  Perputaran  berasal  dari  transaksi  sektor  jasa, perhotelan,  transportasi  hingga  usaha  mikro,  kecil, dan  menengah  (UMKM).  Wakil  Bupati Ponorogo  Soedjarno  mengatakan,  selain  bertujuan  pelestarian  budaya,  Grebeg  Suro  yang merupakan  gelaran  tahunan  ini  juga  diharapkan  mampu  mendongkrak  ekonomi  kerakyatan. Grebeg Suro sendiri pelaksanaannya dibarengkan  dengan Perayaan Hari Jadi Ponorogo ke-522 yang  jatuh  pada  12  Agustus.  Hal  ini  demi  efisiensi  dan  efektifitas  kegiatan  tahunan.  ”Semua dagangan laku kalau ada Grebeg Suro. Masyarakat menyambut acara ini dengan sangat antusias. Pengunjung  tidak  hanya  dari  Ponorogo,  tapi  juga  dari  luar  Ponorogo.  Bahkan  hotel-hotel okupansinya penuh semua,” ujarnya usai menyaksikan Parade Budaya di depan Kantor Pemkab Ponorogo (sindonews.com, 2018).
Meskipun penuh kontroversi dan perdebatan, iven Grebeg  Suri telah menjadi iven tahunan penting  di  Ponorogo  dan  menyumbang  terhadap  sektor  ekonomi  riil.  Hal  ini  terbukti  dari kontribusinya  dalam  meningkatkan jumlah  pengunjung yang  datang  dan  membeli  tiket.  Selain itu dampaknya dapat meningkatkan pemasukan ekonomi daerah dari berbagai jenis retribusi dan juga penjuan tiket, sehingga peluang ini bisa terus digali supaya bisa lebih maksimal. Oleh karena itu, grebeg Suro sangat berpotensi atau berpeluang dimaksimalkan sebagai atraksi wisata tanpa mengabaikan nilainilai luhur yang terkandung di dalamnya.

## 4.3. Inovasi dan Kelembagaan Pariwisata Kabupaten Ponorogo
Obyek wisata budaya, alam, kuliner, dan lainnya menjadi potensi unggulan yang dapat dijadikan sebagai  destinasi  kabupaten  Ponorogo.  Namun  demikian, kabupaten  ini  terus  berkembang  dan juga selalu melakukan inovasi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Sebagai upaya nyata  dan  sadar  dalam  rangka  optimalisasi  sektor  pariwisata. Menurut  Lilik  Slamet  Raharjo, kepala dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo, untuk meningkatkan minat wisatawan berkunjung
ke Ponorogo, akan dilakukan berbagai iven atau festifal Topeng Internasional sebagai salah satu iven besar lain setelah Grebeg Suro (Ponorogo Pos, 2018).
Selain  inovasi  tersebut,  untuk  upaya  peningkatan  kunjungan  wisatawan, Kabupaten Ponorogo juga telah  memiliki  payung  hukum berupa Peraturan  Bupati  Ponorogo  nomor  48 tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Desa Wisata. Adanya aturan ini menunjukkan bahwa Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo serius  mengembangkan pariwisata  yang  ada  di  wilayahnya. Hingga saat  ini  kabupaten  Ponorogo  telah  memiliki  kurang  lebih  sekitar  20  desa  wisata yang tersebar di 11 kecamatan.
Tabel 3 Daftar Nama Desa Wisata Calon Penerima Tahun Anggaran 2018
Program/Kegiatan Calon Penerima Nama Desa Keca matan Pagu Desa Wisata Makam Bupati Gading Slahung Slahung Rp 25.000.000.00 Desa  Wisata  Puncak  pertapaan,  Grojogan  Dung Oleng, Watu Bon Wates Slahung Rp 25.000.000.00 Desa Wisata Pemandian Jendral Sudirman Munggung Pulung Rp 25.000.000.00 Desa Wisata Tubing Mendak lereng Wilis Wagir Lor Pulung Rp 25.000.000.00 Desa Wisata Arum Jeram anak Kesugihan Pulung Rp 25.000.000.00 Desa Wisata Goa Pertanda, Gunung Dloko Tatung Balong Rp 25.000.000.00 Desa  Wisata  Gunung  Masjid,  Air  Terjun  Watu Tawang Pandak Balong Rp 25.000.000.00 Desa Sendang Beji, Arum jeram sungai kajar - kajar Paringan Jenangan Rp 25.000.000.00 Desa wisata grojogan kokok, Goa Dasar sungai bawah tanah, gunung baying kaki, air terjun selorejo Temon Sawoo Rp 25.000.000.00 Desa  Wisata  Makam  ki  Ageng  Imam  Puro,  Kebo - keboan Sukosari Babadan Rp 25.000.000.00 Desa Wisata coban pelangi Tumpak Pelem Sawoo Rp 25.000.000.00 Desa Wisata Jurug Carat dan Hutan Lestari Mrayan Ngerayun Rp 25.000.000.00 Desa  Wisata  Panorama  alam  baras,  Jurang  Gandul, Tapak Kebo, Bukit Siluman Blaosan Lor Ngerayun Rp 25.000.000.00 Desa Wisata Jurug Pito Blaosan Kidul Ngerayun Rp 25.000.000.00 Desa Wisata Astana Srandil Srandil Jambon Rp 25.000.000.00 Desa Wisata Watu Pecah, Air Terjun Dung Lodok Jonggol Jambon Rp 25.000.000.00 Desa Wisata Air Terjun Bedrek Sidoharjo Jambon Rp 25.000.000.00 Desa Wisata Sendang Beji Ngelurup Sampung Rp 25.000.000.00 Desa Wisata Situs Watu Dukun, Grojogan Ngrejeng Pagerukir Sampung Rp 25.000.000.00 Desa  Wisata  Beji  Siran  Keteng,  Tanah  Gemplah sungai Bawah Tanah Bedingin Sambit Rp 25.000.000.00

## Sumber: bappeda.ponorogo.go.id, 2018
Adanya  inovasi  dan  kebijakan  pengembangan  desa  wisata  di  Ponorogo, memperlihatkan bahwa  Kabupaten  Ponorogo serius  mengambangkan  sektro  wisata.  Tidak  hanya  dalam  bentuk kebijakan,  pemerintah  juga telah  mengalokasikan  dana  bagi  penguatan  kelembagaan  Desa Wisata  sebagai  Penopang  wisata  daerah.  Dengan  memberikan  pendanaan  tersebut, pemerintah berupaya  memotivasi  Desa  supaya  bisa  mengoptimalkan  potensi  yang  dimiliki  untuk membangun  desa  wisata  yang  kuat,  berkesinambungan.  Namun  demikian  terdapat ancaman terkait  bagaimana  desa  itu  mengelola  dana  yang  diperoleh dari  pemerintah  kabupaten,  serta bagaimana model pertanggungjawabanya, menjadi persoalan tersendiri dalam tataran teknisnya di tingkat pemerintah desa.

## 5. Diskusi dan Kesimpulan
Pembahasan sebagaimana dijelaskan di atas memperlihatkan bahwa kelembagaan pariwisata di  Kabupaten  Ponorogo  memiliki  berbagai kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan  ancaman. Kekuatan  atau strength dari  Wisata  yang  ada  di  Kabupaten  Ponorogo  terletak  pada  berbagai varian potensi yang dimiliki, meliputi potensi alam, budaya, kesenian, gastronomi, dan juga religi . Kekuatan tersebut nampaknya telah disadari dengan baik oleh pemerintah dan juga masyarakat, sehingga berbagai upaya terus dilakukan.
Kelemahan  atau weakness dari  Wisata  di  Kabupaten  Ponorogo adalah dalam  inovasi penyelenggaraan iven ,  karena  hal  tersebut  merupakan  sesuatu  yang  baru.  Ketika  dilaksanakan bisa  saja  terjadi  kesalahan  atau  kekurangan  dalam  praktiknya,  namun  demikian  Pemerintah Kabupaten  Ponorogo  sepertinya  sudah  mampu  menyelenggarakan iven sebanyak sejumlah  66 kali dengan  baik,  termasuk  festival  internasional  topeng  ( Internasional  Foklore  Fest ).  Dengan demikian kelemahan  yang  diprediksi  tersebut  menjadi  sebuah  kekuatan  yang  dapat  dijadikan sebagai  kejutan  bagi  para  wisatawan  yang  berkunjung.  Terlebih  lagi  terselenggaranya  berbagai iven tersebut dapat menjadi sebuah peluang dengan munculnya sumber-sumber pendapatan baru, dari berbagai retribusi dan juga penjualan tiket masuk dalam kegiatan tahunan kunjungan wisata. Dengan demikian, kelemahan yang ditakutkan menjadi peluang untuk dikembangkan.
Adanya  dana  untuk  pengembangan  desa  wisatana  adalah  hal  yang  sensitif,  sehingga  perlu adanya  landasan  atau  dasar  hukum  yang  kuat dalam mengatur pengelolaan,  penggunaan  dan juga  mekanisme  pertanggungjawabanya keuangan.  Agar tidak  menimbulkan  keresahan, Kabupaten  Ponorogo  telah  mengeluarkan  perda  terkait  hal  tersebut,  sehingga  aturan  yang tertuang dalam Peraturan Bupati Ponorogo nomor 48 tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Desa Wisata bisa menjadi landasar dan pedoman.
Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo  telah  mampu  menyelenggarakan iven tahun  Kunjungan wisata  tahun  2019,  dengan  Tajuk  “Dolan  Ponorogo”.  Hal tersebut  terlihat  dari  pemahaman kekuatan  berupa potensi  alam,  budaya,  kesenian, religi ,  dan  juga gastronomi yang  dimiliki. Kemudian, Kabupaten  Ponorogo  juga  telah  mampu  mengatasi  masalah,  hambatan  atau ancaman  dengan  melakukan  berbagai  upaya secara  kelembagaan  dan  juga  inovasi.  Dengan demikian, berbagai hal yang awalnya menjadi persoalan, bisa diubah menjadi kekuatan lain atau senjata andalan baru dalam memperkuat kelembagaan wisata di Kabupaten Ponorogo

## 6. Ucapan Terimakasih
Terima kasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang  telah  mendukung  penelitian  ini  hingga  selesai,  kami  juga  mengucapkan terimakasih  kepada Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo  yang  telah  memberikan ijin untuk melakukan penelitian di wilayah nya, tidak lupa  saya sampaikan ucapan terimakasih terhadap kesediaan penulis kedua untuk membantu kelancaran dalam penyusunan artikel ilmiah ini

## 7. Pendanaan
Kajian  ini  merupakan  penelitian  yang tidak  mendapatkan  biaya  dari  lembaga  manapun. Penelitian dibiayai secara mandiri oleh penulis.

## 8. Konflik Kepentingan
Yusuf  Adam  Hilman  sebagai  penulis  pertama  menyatakan  bahwa  tidak  ada  konflik kepentingan dengan Titing Kartika sebagai penulis kedua terhadap naskah tersebut.

## References
Aliyah, I., Nugroho, P. S., & Yudana, G. (2014). Model Pengembangan Kawasan Penangkaran Burung Merak Untuk Mendukung Revitalisasi Pariwisata Di Kabupaten Ponorogo. Journal
of Rural and Development , 5 (2), 129–146.
Anggraeni,  A.  A.  (2013).  Analisis  Dampak  Ekonomi  Wisata  Bahari  terhadap  Pendapatan Masyarakat di Pulau Tidung. Reka Loka , 1 (1), 1–8. Astuti, W. P., & Kusumawati, A. (2018). Upaya Pemasaran Pariwisata Ponorogo Melalui City Branding  dalam  Meningkatkan  Kunjungan  Wisatawan  (Studi  Kasus  pada  City  Branding Kabupaten  Ponorogo  dengan  Tagline  “  Ethnic  Art  of  Java”). Jurnal  Administrasi  Bisnis , 55 (1), 48–58.
bappeda.ponorogo.go.id.  (2018).  Daftar  Nama  Desa  Wisata  Calon  Penerima  Tahun  Anggaran Tahun 2018.
Retrieved from https://bappeda.ponorogo.go.id/index.php/data- info/dokumen-perencanaan/item/246-daftar-nama-desa-wisata detik.com.  (2018a).  Penerimaan  Perpajakan  2017  Capai  Rp  1.339  Triliun,  91%  dari  Target. Retrieved  from  https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3795760/penerimaan- perpajakan-2017-capai-rp-1339-triliun-91-dari-target
detik.com.  (2018b).  Sebut  Ekonomi  RI  Sakit,  Rizal  Ramli:  Menteri  Jokowi  Sibuk  Bantah.
Retrieved  September  23,  2018,  from  https://finance.detik.com/energi/d-4144979/sebut- ekonomi-ri-sakit-rizal-ramli-menteri-jokowi-sibuk-bantah
Fakhriza, N. Z. (2016). Perubahan Kebijakan Ritual Grebeg Suro di Kabupaten Ponorogo dalam Teori  Orientasi  Aktor  Abstrak  Pendahuluan  Penelitian  tentang  orientasi  aktor  dalam perubahan Kebijakan ritual Grebeg Suro ini didasari pemikiran sebagai berikut : ( 1 ) bahwa sebuah proses. Politik Muda , 6 (1).
Firdaus,  F.,  &  Tutri,  R.  (2017).  Potensi  Pengembangan  Ekowisata  Di  Nagari  Kotobaru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Jurnal Kawistara , 7 (2), 115– 206. https://doi.org/10.22146/kawistara.13570
Flamin,  A.,  &  Asnaryati.  (2013).  Potensi  Ekowisata  dan  Strategi  Pengembangan  Tahura  Nipa.
Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea , 2 (2), 154–168.
Hermawan, H. (2016a). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. Jurnal Pariwisata , 3 (2), 105–117.
Hermawan, H. (2016b). Dampak pengembangan desa wisata nglanggeran terhadap sosial budaya masyarakat  lokal.  In Seminar  Nasional  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  Komputer  (SNIPTek) Nusa Mandiri (pp. 60–70). Jakarta: STMIK Nusa Mandiri.
Hidayat, M. (2011). Strategi Perencanaan Dan Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat). Tourism and Hospital Essential (THE) , I (1), 33– 44. https://doi.org/10.17509/thej.v1i1.1879
Hilman,  Y.  A.  (2016).  Regional  Development  of  Tourism  in  Ponorogo  Regency,  East  Java.
Journal of Indonesian Tourism and Development Studies , 4 (4), 91–96.
https://doi.org/10.21776/ub.jitode.2016.004.03.01 Hilman,  Y.  A.  (2017).  Kelembagaan  Kebijakan  Pariwisata  di  Level  Desa. JIP  (Jurnal  Ilmu Pemerintahan) , 2 (2), 150–163. https://doi.org/10.24905/jip.2.2.2017.150-163
Ikawira,  E.  Y.,  Fianto,  A.  Y.  A.,  &  Sutrisno,  A.  A.  (2014).  Penciptaan  Buku  Ilustrasi  Legend Reog  Ponorogo  Sebagai  Upaya  Mengenalkan  Budaya  Lokal  Kepada  Anak-Anak. Art Nouveau , 3 (1).
Jupir,  M.  M.  (2013).  Implementasi  Kebijakan  Pariwisata  Berbasis  Kearifan  Lokal  (Studi  di Kabupaten Manggarai Barat). Journal of Indonesian Tourism and Development Studies , 1 (1), 28– 37.
Kadir  W,  A.,  Nurhaedah,  &  Purwanti,  R.  (2013).  Konflik  Pada  Kawasan  Taman  Nasional Bantimurung  Bulusaraung  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Dan  Upaya  Penyelesaiannya. Penelitian SOsial Dan Ekonomi Kehutanan , 10 (3), 186–198.
Khoirurrosyidin.  (2018).  Perayaan  Grebeg  Suro  sebagai  Potensi  Pengembangan  Sektor  Wisata Budaya Ponorogo. Aristo , 6 (2), 343–353. https://doi.org/10.24269/ars.v6i2.1027
Kristin,  R.,  &  Salam,  R.  (2016).  Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Pengembangan  Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik , 4 (1), 79–96.
Kuhaja,  T.  (2014).  Kajian  Kelembagaan  dalam  Pengembangan  Pariwisata  Pantai  yang
Berkelanjutan. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota , 10 (3), 278–292.
https://doi.org/10.14710/pwk.v10i3.7785
Mahardhani,  A.  J.  (2017).  Peran  Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo  Dalam  Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis, 437–447.
Nizar,  M.  A.  (2015).  Tourism  Effect  On  Economic  Grwoth  In  Indonesia.  In MPRA  (Munich Personal RePEc Archive .
Nufus,  N.,  Juwaedah,  A.,  &  Setiawati,  T.  (2016).  Analisis  Hasil  Belajar  “Mengolah  Hidangan Sate atau Jenis Makanan Yang Dipanggang” Pada Kesiapan Membuka Usaha Siswa. Media Pendidikan Gizi Dan Kuliner , 5 (2), 60–71.
okezone.com.  (2018).  Amerika  vs  China:  Pertempuran  demi  Masa  Depan  Ekonomi.  Retrieved
September 23, 2018, from https://economy.okezone.com/read/2018/07/02/20/1916893/amerika-vs-china-
pertempuran-demi-masa-depan-ekonomi
Ponorogo  Pos.  (2018).  Kabupaten  Ponorogo  Mengadakan  Festifal  Topeng  dan  Foklore Internasional. Edisi 840, TH XVII, 04 – 10 Oktober 2018 . Pontoh, O. (2011). Peranan Nelayan Terhadap Rehabilitasi Ekosistem Hutan Bakau (Mangrove). Perikanan Dan Kelautan Tropis , 7 (2), 73–79.
Pralina,  C.  Y.,  &  Sujali.  (2009).  Keterkaitan  Pariwisata  Terhadap  Pembangunan  Manusia  Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009. Bumi Indonesia , 1 (2), 49–57.
Pramudita,  P.  S.,  &  Herdiana,  I.  (2012).  Dampak  Psikososial  Pada  Anak  Jalanan  Korban Pelecehan  Seksual  Yang  Tinggal  di  Liponsos  Anak  Surabaya. Psikologi  Kepribadian  Dan Sosial , 1 (2), 68–72.
Pujiati, O., & Hatmawan, A. A. (2017). Optimalisasi Potensi Ekonomi Festival Reog Ponorogo Dan  Dampaknya  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  In Prosiding  Seminar  Nasional  Hasil Penelitian (pp. 296–302).
Rahman,  N.,  &  Prakoso,  H.  B.  S.  E.  (2012).  Perspektif  Stakeholders  Terhadap  Potensi  Obyek Dan  Daya  Tarik  Wisata  (ODTW)  Telaga  Ngebel  Kabupaten  Ponorogo. Jurnal  Bumi Indonesia , 1 (1).
Siahaan,  S.  L.  (2008).  Visit  Indonesia  Year  2008 :  Suatu  Tinjauan  dari  Perspektif  Pemasaran Destinasi Pariwisata. Majalah Ilmiah Panorama Nusantara , 7–15.
Wahjuni,  E.  (2015).  Hegemoni  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penyelenggaraan  Grebeg  Suro Masyarakat Ponorogo. Aristo , 3 (2), 46–53.
Wardani, T. P., & Djuwitaningsih, E. W. (2017). Peran Pemerintah Daerah Terhadap Eksistensi Industri Sate Ayam Dalam Persaingan Kuliner Fast Food (Studi kasus: Sentral Industri Sate Ayam  Kelurahan  Nologaten  Kabupaten  Ponorogo). Indonesian  Journal  Of  Governance  and Communications Studies , 1 (1), 92–102.
Yoserizal,  &  Yudiatmaja,  W.  E.  (2010).  Strategi  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  dalam mengembangkan  e-government  sebagai  upaya  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik. JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) , 10 (1), 89–100.
Yuli, A. (2011). City Branding Sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Ditinjau Dari Aspek Hukum  Merek  (Studi  Kasus  City  Branding  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Sebagai  Daerah Tujuan Wisata Unggulan Di Indonesia). Qistie : Jurnal Ilmu Hukum , 5 (1), 50–68.
Zakaria, F., & Suprihardjo, R. D. (2014). Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Teknik Pomits , 3 (2).