## Faruq Naufaldi Bintoro, Muthoifin
Kajian Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Dalam Persepektif Hukum Syariah

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 1  (2024). https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.865            pp.  18-29
Research Article

## Kajian Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Dalam Persepektif Hukum Syariah
Faruq Naufaldi Bintoro 1 , Muthoifin 2
1. Universitas Muhammadiyah Surakarta; i000200044@student.ums.ac.id 2. Universitas Muhammadiyah Surakarta; mut122@ums.ac.id
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  September 11, 2023 Revised :  October 25, 2023 Accepted :  November, 2023 Available online    :  January 02, 2024
How  to  Cite: Faruq  Naufaldi  Bintoro  and  Muthoifin  (2023)  “Study  of  Halal  Certification  for  Food Products  from  a  Sharia  Law  Perspective”, al-Afkar,  Journal  For  Islamic  Studies ,  7(1),  pp.  18–29.  doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.865.

## Study of Halal Certification for Food Products from a Sharia Law Perspective
Abstract. Halal  certification  and  labeling  is  a  form  of  renewal  that  occurs  in  the  food  and  public consumption sector. Halal certification and labeling on food in circulation, especially instant food, is something that actually did not exist in the past, but now its existence is something that is considered important. This paper is a conceptual research related to the study of halal certification and labeling on food in the perspective of  Islamic law through the study of ayat ahkam. The results of the study show that halal certification and labeling on food can actually be viewed by returning to the basic rule in terms of  food, namely "the law of origin of everything is permissible, until there is a reason that prohibits it". The verses that explain that food commands to eat halal food is good, so halal certification and labeling on food is so important today as an effort to fulfill the commandment by raising a belief and certainty in the halal of a food and a form of caution that will avoid eating food that is haram.
Keywords : Halal Certification, Halal Label, Food, Halal products, Sharia.

## Faruq Naufaldi Bintoro, Muthoifin
Kajian Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Dalam Persepektif Hukum Syariah
Abstrak. Sertifikasi  dan  pelabelan  halal  merupakan  bentuk  pembaharuan  yang  terjadi  di  sektor pangan  dan  konsumsi  masyarakat.  Sertifikasi  dan  pelabelan  halal  pada  makanan  yang  beredar, terutama  makanan  instan,  adalah  sesuatu  yang  sebenarnya  tidak  ada  di  masa  lalu,  tetapi  sekarang keberadaannya adalah sesuatu yang dianggap penting. Tulisan ini merupakan penelitian konseptual terkait kajian sertifikasi halal dan pelabelan pada pangan dalam perspektif hukum Islam melalui kajian ayat  ahkam.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sertifikasi  dan  pelabelan  halal  pada  pangan sebenarnya  dapat  dilihat  dengan  kembali  pada  aturan  dasar  dalam  hal  pangan,  yaitu  "hukum  asal segala  sesuatu  diperbolehkan,  hingga  ada  alasan  yang  melarangnya".  Ayat-ayat  yang  menjelaskan bahwa perintah makanan untuk makan makanan halal adalah baik, sehingga sertifikasi dan label halal pada makanan begitu penting saat ini sebagai upaya untuk memenuhi perintah dengan meningkatkan keyakinan dan kepastian dalam halal suatu makanan dan bentuk kehati-hatian yang akan menghindari makan makanan yang haram.
Kata Kunci : Sertifikasi Halal, Label Halal, Makanan, Produk Halal, Syariah.

## PENDAHULUAN
Salah satu yang menjadi kebutuhan pokok dan penting bagi manusia adalah makanan. Kemudian dalam persoalan makanan yang di konsumsi, ada pertimbangan yang  mendasari  keputusan  makanan  yang  dipilih.  Terkadang  dalam  memilih makanan, cita rasa menjadi faktor utama yang mendorong perilaku konsumsi ini, lalu disisi  lain  bisa  jadi  kurang  mempedulikan  aspek  kehalalannya.  Konsumen  Muslim berpedoman dengan syariat Islam semestinya begitu memperhatikan aspek kehalalan produk dan berharap setiap produk yang dikonsumsi memenuhi kriteria kehalalan sesuai  syariat  Islam.  Bahwasanya  pada  aspek  kehalalan  ini  mengandung  nilai-nilai spiritual bagi diri seseorang, karena itu syariat Islam telah menetapkan rambu-rambu atau ketentuan terkait halal dan haram pada kajian masalah makanan.
Makanan halal merupakan makanan yang diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memakannya. Pada dasarnya semua makanan yang ada di bumi adalah halal untuk dimakan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Sesuai dengan kaedah fiqih “Asal  dari  segala  sesuatu  adalah  mubah,  selagi  tidak  ada  dalil  yang  melarangnya. Maksud  dari  kaedah  tersebut  bahwa  segala  sesuatu  yang  ada  di  bumi  hukumnya mubah, kecuali ada dalil atau nash yang melarang maka haram hukumnya.  Begitu pula  jika  tidak  ada  dalil  atau  nash  yang  melarangnya  maka  sesuatu  itu  hukumnya masih tetap seperti hukum asalnya yaitu mubah.
Sementara  itu  hadist  Nabi  Muhammad  saw  yang  menegaskan  kewajiban mengkonsumsi  makanan  halal  ini  diriwayatkan  oleh  Al-Tirmidzi  dan  Ibnu  Majah, Nabi menyatakan bahwa yang halal adalah segala sesuatu yang Allah halalkan dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah segala sesuatu yang Allah haramkan dalam Kitab- Nya. Sedangkan apa yang didiamkan-Nya maka ia termasuk yang dimaafkan kepada kalian.
Produksi  dalam  islam  memiliki  arti  sebagai  bentuk  usaha  keras  dalam pengembangan faktor-faktor sumber produksi yang diperbolehkan. Pada dasarnya, tujuan  dari  memproduksi  adalah  menciptakan  kemaslahatan  atas  kesejahteraan bersama. Setiap muslim harus bekerja secara maksimal dan optimal, sehingga tidak hanya  mencukupi  diri  sendiri.  Pada  prinsipnya  terdapat  beberapa  kriteria  dalam

## Faruq Naufaldi Bintoro, Muthoifin
Kajian Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Dalam Persepektif Hukum Syariah
berproduksi, diantaranya: a). Berproduksi dalam lingkaran Islam, b). Menjaga sumber produksi, c). Tidak mendzalimi.
Sebagai  seorang  muslim  sudah  seharusnya  mengkonsumsi  makanan  yang halal  lagi  baik,  karena  kehalalan  makanan  yang  dikonsumsi  dapat  mempengaruhi watak  dan  cahaya  hati  seorang  muslim.  Khusus  di  Indonesia,  konsumen  muslim dilindungi  oleh  lembaga  yang  secara  khusus  bertugas  untuk    mengaudit  produk- produk  yang  dikonsumsi  oleh  konsumen  indonesia.  Lembaga  ini  adalah  Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia (LPPOM- MUI).  Lembaga  ini  mengawasi  produk  yang  beredar  di  masyarakat  dengan  cara memberikan  sertifikat  halal  sehingga  produk  yang  telah  memiliki  sertifikat  halal tersebut dapat memberi label halal pada produknya.
Hal ini juga dikarenakan semakin pesatnya perkembangan teknologi pangan terutama agroindustry pangan olahan yang mengakibatkan penggunaan inggridient atau  bahan-bahan  yang  digunakan  ini  didorong  oleh  kebutuhan  akan inggridient dengan sifat-sifat tertentu yang diinginkan dengan harga yang murah. Masalah yang kemudian  timbul  adalah  banyaknya inggridient pangan,  baik  bahan  baku  utama maupun  bahan  aditifnya  yang  sulit  ditentukan  kehalalan  asal  bahan  pembuatnya. Padahal kejelasan suatu produk makanan sangat penting agar konsumen mengetahui produk yang dikonsumsi tersebut adalah produk yang halal atau tidak jelas ketentuan hukumnya.
Perkembangan zaman yang terjadi ikut mempengaruhi sektor makanan dan konsumsi publik. Dalam persoalan kehalalan makanan, maka telah hadir di tengah masyarakat makanan-makanan yang berlabel halal. Labelisasi halal dan sertifikasinya adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ada dimasa lampau, namun saat ini menjadi hal yang dianggap urgen dalam membangun keyakinan, kepercayaan dan kepastian material  makanan  yang  dikonsumsi,  terutama  bagi  seorang  muslim,  sebab  Islam juga mengatur persoalan makanan dengan adanya aturan makanan halal dan haram.
Ada beberapa kajian terdahulu terkait tentang sertifikasi dan labelisasi halal pada  makanan  seperti  tulisan  Khabib  Solihin  dengan  judul  Analisis  Kebijakan Sertifikasi  Produk  Halal  Dalam  Perspektif  Perlindungan  Kemaslahatan  Umat. Kemudian  kajian  lainnya  oleh  Syafrida  dengan  judul  Sertifikat  Halal  Pada  Produk Makanan  Dan  Minuman  Memberi  Perlindungan  Dan  Kepastian  Hukum  Hak-Hak Konsumen Muslim. Adapula penelitian olehTutik Nurul Jannah yang berjudul Upaya Perlindungan  Konsumen  Muslim  DanNon-Muslim  Melalui  Sertifikasi  Halal  Dan Transparansi  Komposisi  Produk  Makanan.  Dibandingkan  dengan  tulisan-tulisan yang telah disebutkan sebelumnya, kajian yang akan dilakukan penulis memiliki arah kajian yang berbeda secara substansial. Eksistensi sertifikasi dan labelisasi halal pada produk makanan serta urgensinya di zaman sekarang dalam tulisan ini akan dibahas melalui  kajian  ayat  ahkam  untuk  lebih  dalam  menemukan  harmonisasi  dan sinkronisasi kebutuhan sertifikat dan label halal dalam realitas sosial dengan ayat suci al-Qur ‟ an sebagai landasan hukum utama dalam Islam.
Hal ini juga dikarenakan semakin pesatnya perkembangan teknologi pangan terutama agroindustry pangan olahan yang mengakibatkan penggunaan inggridient atau  bahan-bahan  yang  digunakan  ini  didorong  oleh  kebutuhan  akan  inggridient dengan sifat-sifat tertentu yang diinginkan dengan harga yang murah. Masalah yang

## Faruq Naufaldi Bintoro, Muthoifin
Kajian Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Dalam Persepektif Hukum Syariah
kemudian  timbul  adalah  banyaknya  inggridient  pangan,  baik  bahan  baku  utama maupun  bahan  aditifnya  yang  sulit  ditentukan  kehalalan  asal  bahan  pembuatnya. Padahal kejelasan suatu produk makanan sangat penting agar konsumen mengetahui produk yang dikonsumsi tersebut adalah produk yang halal atau tidak jelas ketentuan hukumnya.

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Adapun  jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisis sistem jaminan halal pada produksi kue nagasari oleh non-muslim di kota Surakarta. Penggunaan bahanbahan makanan yang berlabel halal.Data yang telah dianalisis akan dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas dan utuh.

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  merupakan  cara  yang  digunakan  untuk memperoleh  keterangan,  informasi  atau  bukti-bukti  yang  diperlukan  dalam penelitian.  Metode  pengumpulan  data  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini adalah  library  research  (penelitian  kepustakaan)  dan  field  research  (penelitian lapangan).
Library  research  (penelitian  kepustakaan)  merupakan  bagian  dari pengumpulan  data  sekunder,  yaitu  dengan  cara  mengumpulkan,  membaca,  dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.
Field  research  (penelitian  lapangan)  merupakan  bagian  dari  pengumpulan data  primer  yang  menitikberatkan  pada  kegiatan  lapangan,  yaitu  dengan  cara mengadakan penelitian lapangan terhadapa suatu objek penelitian dengan meninjau sistem jaminan halal pada produksi makanan oleh non-muslim di kota surakarta.

## Teknik Pengumpulan Data
Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam pengumpulan data pada suatu  penelitian.  Observasi  merupakan  perbuatan  jiwa  secara  aktif  dan  penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu  pengamatan  yang  sengaja  dan  sistematis  mengenai  suatu  fenomena.Pada penelitian ini penulis mengobservasi bahan-bahan yang digunakan dan sarana lain yang digunakan dalam memproduksi produk berlabel halal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Makanan Halal
Secara bahasa kata halal berarti terbuka. Sedangkan secara istilah, menurut al- Jurjani  berarti  setiap  sesuatu  yang  tidak  dikenakan  sanksi  penggunaannya  atau sesuatu  perbuatan  yang  dibebaskan  syariat  untuk  dilakukan  (al  Jurjânî,  1405:  124) Kemudian dalam penjelasan Imam Syaukani dinyatakan sebagai halal karena telah terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah.(al Syaukânî, 2007: 216)

## Faruq Naufaldi Bintoro, Muthoifin
Kajian Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Dalam Persepektif Hukum Syariah
Lalu  dalam  ensiklopedi  hukum  Islam  definisi  halal  adalah  segala  sesuatu  yang menyebabkan  seseorang  tidak  dihukum  jika  menggunakannya,  atau  sesuatu  yang boleh dikerjakan menurut syara ‟ (Dahlan, 1996: 505–506).
Kriteria Makanan Halal
Tabel 1. Kriteria Makanan Halal

## Kriteria Makanan Halal
 tidak mengandung babi dan bahan berasal dari babi;
 tidak memabukkan atau bukan khamr maupun produk turunannya;
 bahan yang berasal dari hewan harus berasal dari hewan yang halal serta
 disembelih sesuai syariat Islam;
 tidak termasuk dalam kategori Najis seperti bangkai, darah, kotoran dan lain- lain; dan
 semua  tempat  penyimpanan,  penjualan,  pengolahan,  pengelolaan  dan  alat transportasi
Produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal. Jika pernah digunakan untuk babi atau tidak halal lainnya dan kemudian akan digunakan untuk produk halal, maka terlebih dahulu harus dibersihkan sesuai dengan cara yang diatur menurut syari ‟ at Islam. Penggunaan fasilitas produksi untuk produk halal dan tidak halal secara bergantian tidak diperbolehkan. Kehalalan suatu makanan haruslah komprehensif  tidak  hanya  dipandang  pada  satu  faktor  saja,  haruslah  substansi integratif dari berbagai faktor dan sektor. Syarat-syarat dalam kriteria kehalalan harus mencakup halal pada zatnya, cara  memperolehnya, cara memprosesnya, kemudian dalam penyimpanannya, pengangkutannya dan penyajiannya
Jenis-jenis makanan yang halal berdasarkan nash al-Quran  maupun hadits seperti yang disampaikan Suryana yakni :
1.  Semua makanan yang baik, tidak kotor dan menjijikkan;
2.  Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya;
3.  Semua  makanan  yang  tidak  memberi  mudharat,  tidak  membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral dan akidah; dan
4.  Hewan yanghidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar.

## Sertifikasi dan Labelisasi Halal
Sertifikasi  halal  dan  labelisasi  halal  merupakan  dua  kegiatan  yang  berbeda tetapi  mempunyai  keterkaitan  satu  sama  lain.  Hasil  dari  kegiatan  sertifikasi  halal adalah  diterbitkannya  sertifikat  halal,  apabila  produk  yang  dimaksudkan  telah memenuhi  ketentuan  sebagai  produk  halal.Keberadaan  sertifikasi  sebenarnya tujuannya  adalah  sebagai  pengakuan  secara  legal  formal  bahwa  produk  yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman

## Faruq Naufaldi Bintoro, Muthoifin
Kajian Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Dalam Persepektif Hukum Syariah
tulisan  atau  pernyataan  halal  pada  kemasan  produk  untuk  menunjukkan  bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.
Kementerian  Agama  menandatangani  nota  kesepahaman  tentang penyelenggaraan layanan sertifikasi halal di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu 16 Oktober  2019.  Hal  ini  dilakukan  jelang  pemberlakuan  Badan  Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada 17 Oktober 2019. Nota kesepahaman dilakukan bersama Majelis Ulama Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan,  dan  beberapa  kementerian/lembaga  terkait  lainnya.  Dengan  kata  lain, penerbitan  sertifikasi  halal  kini  berada  di  bawah  Kementerian  Agama  sehingga sertifikasi  halal  tidak  diterbitkan  lagi  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  seperti  tahun- tahun  sebelumnya.  Kewajiban  bagi  produk  yang  bersertifikat  halal  akan  dilakukan secara bertahap. Untuk makanan dan minuman dimulai pada 17 Oktober 2019 sampai 17  Oktober  2024.  Sedangkan  untuk  produk  di  luar  makanan  dan  minuman,  maka kewajiban  sertifikasi  halalnya  dimulai  pada  17  Oktober  2021  dengan  jangka  waktu masing-masing sesuai dengan karakteristik produk.

## Aspek Kehalalan Makanan dalam Kajian Ayat Ahkam
Berkembangnya  zaman  dan  pesatnya kemajuan  tekhnologi,  para  produsen memproduksi  produk  makanan  dalam  bentuk  kemasan  yang  tidak  menutup kemungkinan  mencampurkan  bahan  olahan  pangan  dengan  bahan  yang  dilarang agama.  Sehingga  kehalalan  produk  olahan  tersebut  diragukan.  Bisa  saja  terjadi, bahan-bahan yang haram dimanfaatkan sebagai bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada berbagai produk olahan, karena dianggap lebih ekonomis.
Persepsi  masyarakat  tentang  keharaman  sebuah  produk  masih  sangat sederhana  sebelum  teknologi  pengolahan  pangan  pesat  berkembang  seperti sekarang. Masalah halal haramnya makanan atau minuman hanya terkait dengan ada atau  tidaknya  produk  yang  mengandung  babi  atau  mengandung  alkohol.  Jika makanan atau minuman yang bebas dari kedua bahan tersebut, otomatis dianggap halal.Namun kini, teknologi pengolahan pangan telah mengubah persepsi tersebut. Sebab produksi makanan untuk keperluan konsumsi tidak lagi hanya mengandalkan bahan utama saja, tetapi juga memerlukan bahan tambahan.
Konsumen  muslim  dalam  membeli  produk  makanan  dan  minuman  atau produk lain ada kecenderungan khawatir dengan status kehalalannya, tetapi dengan melihat komposisi (ingredients) yang tertera pada produk tersebut akan mengetahui adanya bahan haram atau tidak.
Jika tidak ada bahan haram atau yang meragukan tertulis di sana, maka dapat memunculkan  keyakinan  dan  persepsi  kepastian  atas  produk  tersebut  yaitu  halal. Masalahnya  untuk  mengecek  komposisi  produk  itu  membutuhkan  pengetahuan tentang bahan-bahan tersebut, tetapi dengan pengetahuan inipun belum tentu dapat menjamin  kepastian  halal  seratus  persen.  Karena  produk  makanan  atau  minuman tersebut  biasanya  diperkaya  dengan  bahan  aditif  (bahan  tambahan)  seperti,  flavor (perisa), pewarna makanan, dan zat aditif lainnya. Dan tidak menutup kemungkinan bahan aditif tersebut dapat menjadikan haram suatu produk makanan.

## Faruq Naufaldi Bintoro, Muthoifin
Kajian Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Dalam Persepektif Hukum Syariah
Tabel 2. Tafsir Ayat Ahkam al-Maidah (5): 88
Kitab Tafsir Penafsiran Tafsir al- Azhar Janganlah  memakan  asal  baik  saja,  tetapi  tidak  halal.  Ada  pula makanan  yang  awalnya  halal,  kemudian  menjadi  haram  atau sekurangkurangnya makruh. Oleh sebab itu maka di dalam memilih makanan yang halal tetapi baik dan yang baik tetapi halal ini, selain daripada yang ditentukan Allah dalam al-Quran diserahkan pulalah dalam ijtihad kita sendiri memilih mana yang halal dan baik itu. Itu sebabnya ujung ayatnya berbunyi, “dan bertaakwalah kepada Allah dan  kepadaNya  lah  kamu  beriman.”  Dengan  ketentuan  tentang halal dan baik, lalu diserahkan kepada pertimbangan bathin, yaitu taqwa dan  iman,  bertambah pentinglah  memilih  makanan yang  layak di dunia ini Tafsir al-Mishbah Setelah ayat yang sebelumnya melarang mengharamkan yang halal, disini ditegaskan perintah  memakan yang  halal dengan demikian, melalui  ayat  ini  dan  ayat  sebelumnya  yang  menghasilkan  makna larangan  dan  perintah  bolehnya  memakan  segala  yang  halal. Dengan  ini  tercegah  pulalah  praktik-praktik  keberagaman  yang melampaui  batas.  Dan  makanlah  yang  halal,  yakni  yang  bukan haram,  lagi  baik  ,  lezat,  bergizi,  dan  berdampak  positif  bagi kesehatan  dari  yang  Allah  telah  rezekikan  kepada  kamu,  dan bertakwalah kepada Allah dalam segala aktivitas kamu yang kamu terhadapNya adalah  mu ‟ minunm yakni orang-orang yang  mantap keimanannya
Tafsir ath-Thabari Abu  Ja ‟ far  berkata:  Allah  melarang  orang-orang  mukmin  untuk mengharamkan  makanan  yang  baik,  yang  telah  Allah  halalkan kepada mereka,,“makanlah kalian wahai orang-orang mukmin, dari rezeki  Allah  yang  memberikan  kalian  rezeki  dan  menghalalkan kepada kalian yang baik.”
Tabel 3. Tafsir Ayat Ahkam an-Nahl (16): 14
Kitab Tafsir Penafsiran Tafsir al-Azhar “Maka  makanlah  yang  halal  lagi  baik  dari  rezeki  yang  telah diberikan  Allah  kepadamu,”  makanlah  nikmat  Allah  yang  Dia halalkan  untuk  kalian  dalam  keadaan  halal  dan  enak,  “dan syukurilah  nikmat  Allah  jika  kamu  hanya  kepadaNya  saja menyembah,”  bersyukurlaah  kalian  kepada Allah atas  nikmatNya yang besar jika kalian ikhlas beriman tidak menyembah siapapun selain Dia Tafsir al-Mishbah Penggunaan huruf fa disini bertujuan untuk menunjukkan bahwa itu  merupakan  dampak  dari  diitinggalkannya  kekufuran. Maknanya  yaitu  sesungguhnya  setelah  kalian  beriman  dan meninggalkan  kekufuran,  makanlah  yang  halal  lagi  baik,  yaitu harta  rampasan  perang,  dan  tinggalkanlah  yang  buruf,  yaitu

## Faruq Naufaldi Bintoro, Muthoifin
Kajian Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Dalam Persepektif Hukum Syariah
bangkai dan darah (dan seterusnya yang disebutkan itu). Adapula yang menyebutkan bahwa huruf fa pada fakulu (maka makanlah) termasuk  cakupan  perintah  untuk  bersyukur,dan  dimasukkan perintah untuk  memakan,  karena  makan  bisa  mengantar  kepada kesyukuran Tafsir ath-Thabari Pendapat ini tepat sekali. Maksudnya yaitu hewan ternak, kecuali bangkai, darah yang ditumpahkan dari hewan ternak selagi hidup, atau  sembelihan  orang  kafir.  Selain  itu  disebutkan  pula pengharaman  babi.  Menurut  pendapat  lain  disebutkan  bahwa kalian  tidak  boleh  makan  kecuali  seperti  demikian.  Allah berfirman,”Maka  makanlah  yang  halal  lagi  baik  dari  rezki  yang telah  diberikan  Allah  kepada  kalian,”  sampai  firmannya,”hewan yang  disembelih  dengan  menyebut  nama  selain  Allah.”  Ayat  ini semakna dengan ayat sebelumnya

## Analisis Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Ayat Ahkam
Pada dasarya perintah label halal pada makanan jika dilihat dari berbagai tafsir yang  telah  disampaikan  sebelumnya,  secara  eksplisit  memang  tidak  ada.  Di  masa lampau pula  makanan  dengan  label  halal  juga  tidak  ada.  Namun  saat  kita melihat situasi  dan  kondisi  yang  terjadi  saat  ini,  pembaharuan  sektor  pangan  dengan sertifikasi dan labelisasi halal menjadi sangat penting.
Setiap konsumem memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan benar  terhadap  apa  yang  akan  diterimanya  dari  produsen.  Setiap  produk  yang ditawarkan kepada konsumen termasuk makanan dan minumanharuslah disertakan informasi  yang  jelas,  benar,  dan  jujur  untuk  menghindari  kekeliruan  persepsi.  Hal inipun telah memiliki landasan yuridis melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang keberadaan undang-undang ini memberikan perlindungan hukum atas kepentingan setiap individu di Masyarakat.
Pencantuman logo halal yang telah tersertifikasi melalui pengujian kehalalan pada  produk  makanan  dan  minuman  sebenarnya  merupakan  pemenuhan  hak perlindungan konsumen muslim. Jadi keberadaannya adalah melindungi konsumen muslim  terhadap  produk  yang  tidak  halal  dengan  memberikan  kepastian  hukum kepada  konsumen  muslim  bahwa  produk  makanan  dan  minuman  tersebut  benar- benar  halal  sesuai  yang  disyariatkan  oleh  Hukum  Islam.  Konsumen  muslim  tidak akan  ragu-ragu  membeli  produk  makanan  dan  minuman,  karena  pada  kemasan produk  makanan  dan  minuman  tercantum  logo  halal  dan  mencegah  konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.
Ketentuan mengenai perlindungan konsumen ini sebenarnya telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV yang menyebutkan  bahwa negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  hadirnya  Undang-Undang Jaminan Produk Halal merepresentasikan tanggung jawab negara, khususnya umat Islam untuk memberikan rasa tenang dan aman dalam mengonsumsi/menggunakan produk yang sesuai syariat yakni halal lagi baik.

## Faruq Naufaldi Bintoro, Muthoifin
Kajian Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Dalam Persepektif Hukum Syariah
Apabila  suatu  produk  makanan  dan  minuman  itu  tidak  halal  (haram), berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pelaku  usaha  berkewajiban  untuk  memberikan  tanda  pada  produk  makanan  dan minuman tersebut tidak halal. Tanda dapat dalam bentuk gambar, seperti kalau di Bali di tempat makanan dan minuman yang mengandung unsur babi terdapat gambar babi.
Pada  dasarnya  kebijakan  sertifikasi  produk  halal  sebagaimana  ditetapkan dalam regulasi terkait yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2019 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2014 tentang  Jaminan  Produk  Halal  bertujuan  untuk  memberikan  keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat muslim  dalam  mengonsumsi  dan  menggunakan  serta  meningkatkan  nilai  tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Tujaun ini tidak lain berada dalam bingkai kemaslahatan yang selaras dengan pola konsumsi halal lagi baik sesuai syariat Islam.
Fungsi  sertifikat  halal  dapat  dilihat  dari  dua  perspektif,  yakni  perspektif konsumen  dan  produsen.  Perspektif  konsumen,  sertifikat  halal  memiliki  fungsi antara lain:
1.  Terlindungnya  konsumen  muslim  dari  mengonsumsi  pangan,  obatobatan  dan kosmetika yang tidak halal
2.  Secara kejiwaan perasaan hati dan abtin konsumen akan tenang
3.  Mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram
4.  Akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum
Perspektif produsen, maka sertifikat halal berfungsi:
1.  Sebagai  pertanggungjawaban  produsen  kepada  konsumen  muslim,  mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim
2. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen
3. Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan
4. Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran
5. Memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omset produksi penjualan.
Melalui penjabaran sebelumnya, baik dari paparan tafsir dan substansi terkait label  halal  dalam  perundang-undangan,  maka  secara  mendasarnya  perlu  kita kembalikan persoalan makanan ini pada kaidah dasarnya. Secara sederhana makanan yang  halal  adalah  bukan  makanan  yang  Allah  haramkan.  Maka  dari  itu  untuk mengetahui  makanan  tersebut  halal  atau  tidak,  perlu  diidentifikasi  ada  tidaknya unsur terlarang atau unsur yang diharamkan dalam makanan tersebut. Lalu untuk saat  ini  dengan  perkembangan  zaman  yang  terjadi  maka  ikut  pula  mempengaruhi sektor  pangan  dengan  penyebaran  makanan  di  tengah  masyarakat.  Merespon  hal tersebut  ikut  mempengaruhi  munculnya  sertifikasi  dan  labelisasi  halal. Memperhatikan  kepada  peredaran  makanan  saat  ini  yang  telah  tergerus perkembangan  zaman  bahwasanya  makanan  tidak  lagi  berasal  bahan  alami,  tetapi

## Faruq Naufaldi Bintoro, Muthoifin
Kajian Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Dalam Persepektif Hukum Syariah
mulai bercampurnya pada bahan atau zat kimiawi, makanan tidak lagi hanya sebatas bahan  utama,  tetapi  ada  bahan  percampuran  dan  bahan  tambahan.  Percampuran makanan  dari  berbagai  material  dan  zat  dalam  makanan  sudah  menjadi  hal  yang lumrah terjadi saat ini. Itulah dimana eksistensi label halal menjadi sangat penting demi  perlindungan  konsumen  muslim  agar  tidak  ada  keragu-raguan  lagi  dalam mengonsumsi  suatu  makan  dan  bentuk  kehati-hatian  tidak  mengonsumsi  sesuatu yang haram.
Labelisasi halal pada makanan dapat dipandang dalam beberapa pendekatan, yaitu:
1. Maqashid al-Syariah
Muhammad  Abu  Zahrah  menyatakan  bahwa  tujuan  hakiki  hukum  Islam adalah  kemaslahatan.  Kemudian  senada  dengan  pernyataan  tersebut,  Fathi  ad- Darayni menyebutkan bahwa hukumhukum tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri melainkan  dibuat  untuk  tujuan  kemaslahatan.  Tujuan  Allah  SWT.  mensyariatkan hukumnya  adalah  untuk  memelihara  kemaslahatan  manusia  sekaligus  untuk menghindari mafsadat, baik  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Tujuan  tersebut  hendak dicapai  melalui taklif yang  pelaksanaannya  tergantung  pada  penalaran  sumber hukum  utama  yaitu  al-Quran  dan  Hadits  (Djamil,  1997:  125).  Kamaslahatan  yang menjadi tujuan syari'at ini dibatasi dalam lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan  harta.  Setiap  hal  yang  mengandung  penjagaan  atas  lima  hal  tersebut  disebut maslahah dansetiap hal yang membuat hilangnya lima hal disebut mafsadah. Maka eksistensi  label  halal  pada  makanan  merupakan  sesuatu  yang  sebenarnya  akan menuju  pada  kemaslahatan,  sebab  merupakan  manifestasi  dari hifzh  al-din (memelihara agama), hifzh al-nafs (memelihara jiwa) dan hifzh al-„aql (memelihara akal)  karena  akan  menjadi  cara  untuk  mengonsumsi  makanan  yang  halal  dan menghindari makanan yang haram sebagaimana yang telah disyariatkan dalam ajaran Islam.

## 2. Mashlahah Mursalah
Maslahah mursalah terbagi menjadi dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Maslahah secara  harfiah  berarti  manfaat  atau  terlepas  dari  padanya  kerusakan. Mursalah berarti  terlepas  atau  bebas.  Digabungkan  menjadi maslahah  mursalah secara  istilah  adalah  kemaslahatan  yang  keberadaanya  tidak  didukung syara ‟ dan juga  tidak  ditolak  oleh syara ‟ melalui  dalil-dalil  terperinci.  Disebut  sebagai  suatu maslahah, karena  hukum  yang  ditetapkan  berdasarkan maslahah ini,  dapat menghindarkan mukallaf dari suatu hal yang mudharat dan juga akan mendatangkan manfaat dan kebaikan.
3. Sad Adz Dzari ‟ ah
Pada dasarnya Sad adz Dzari ‟ ah merupakan upaya preventif, yakni menutup jalan yang akan menjembatani dan mengarahkan kepada sesuatu yang mafsadah atau yang diharamkan. Maka label halal dalam makanan merupakan upaya preventif agar orang-orang muslim terlindungi dari memakan sesuatu yang haram dan membawa mafsadah.

## Faruq Naufaldi Bintoro, Muthoifin
Kajian Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Dalam Persepektif Hukum Syariah

## SIMPULAN
Hasil kajian menunjukkan bahwa hadirnya sertifikasi dan labelisasi halal pada makanan terutama makanan instan serta makanan yang diimpor dari luar negeri di era sekarang pada dasarnya untuk melindungi konsumen yakni hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Jadi memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai  yang  disyariatkan  dalam  Hukum  Islam.  Dengan  begitu  konsumen  muslim tidak  akan  ragu-ragu  membeli  produk  makanan.  Selain  itu  pula  memiliki  peran penting baik dari sudut pandang produsen maupun konsumen. Pada masa lampau memang  tidak  ada  sertifikasi  dan  labelisasi  halal,  tapi  kehadirannya  dapat  kita pandang dengan kembali pada kaidah dasar dalam hal makanan yakni hukum asal segala sesuatu (muamalah) adalah boleh, sampai ada dalil yang melarangnya . Maka pada ayat-ayat ahkam tentang makanan tidak ada larangan terhadap pencantuman label  halal.  Selain  itu  ayat-ayat  ahkam  tentang  makanan  memerintahkan  untuk memakan  makanan  yang  halal  lagi  baik,  maka  sertifikasi  dan  labelisasi  halal  pada makanan  begitu  urgen  di  masa  sekarang.  Dirasakan  saat  ini  memang  hadirnya sertifikasi  dan  labelisasi  halal  begitu  urgen  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan keyakinan dan kepastian kehalalan suatu makanan serta bentuk kehati-hatian yang akan  menghindarkan  dari  memakan  sesuatu  yang  haram.  Selain  itu  eksistensi  dan urgensi  label  halal  pada  makanan  yang  didasarkan  pada  sertifikasi  kehalalan  yang dikeluarkan oleh lembaga yang kompeten dan berwenang dalam pengujian kehalalan dapat dipandang melalui pendekatan maqashid alsyariah, mashlahah mursalah, sad adz dzari ‟ ah dan qawa ‟ id fiqhiyyah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,  J. Lima  Kaidah  Pokok  dalam  Fikih  Mazdhab  Syafi ‟ i (A.  Syukur, Penerj.). Surabaya: Bina Ilmu, 1986. Ad-Dâraynî,  F. Al-Minhâj  al-Ushûliyyah  fî  Ijtihâd  bî  ar-Ra ‟ yi  fî  at-Tasyrî ‟ . Damaskus: Dâr al-Kutub al-Hadîts, 1975. Al-Farran,  A.  M. Tafsir  Imam  Syafi ‟ i (Vol.  3;  I.  G.  Masykur,  Penerj.).  Jakarta:
Penerbit Almahira, 2008.
Al-Qazwînî, A. A. M. B. Y. bin M. Sunan Ibnu Mâjah (Vol. 2). Kairo: Dâr alIhya ‟ al- Kutub al-„Arabiyah, t.t. Al-Syaukânî, M. bin ‟ Ali bin M. bin ‟ Abdullah. Fath al-Qâdir. Beirut: Dâr alMa ‟ rifah, 2007.
An-Naisabûri, M. bin al H. A. al H. al Q. Shahîh Muslim (Vol. 3) . Beirut: Dâr Ihyâ at- Turats, t.t.
Ash-Shabuni, M. A. Shafwatut Tafsir (Vol. 3). Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2011.
Asy-Syaukani, I. Tafsir Fathul Qadir (Vol. 6). Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
Ath-Thabari,  A.  J.  M.  bin  J. Tafsir  ath-Thabari (A.  Affandi  &  B.  Sarbeini,  Penerj.). Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
Azhari,  F. Qawaid  Fiqhiyyah  Muamalah. Banjarmasin:  Lembaga  Pengembangan Kualitas Umat, 2014.

## Faruq Naufaldi Bintoro, Muthoifin
Kajian Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Dalam Persepektif Hukum Syariah
Charity,  M.  L.  (2017).  Jaminan  produk  halal  di  Indonesia  (Halal  products guarantee in Indonesia). Jurnal Legislasi Indonesia , 14(1), 99–107. Dahlan, A. A. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996. Djamil, F. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997. Djazuli, A. Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Fila,  S.  Z.  F.  (2020).  Kajian  Teoritik  Terhadap  Urgensi  Asas  Dalam  Akad (Kontrak)  Syariah.  Al  -  Muamalat: Jurnal  Hukum  Dan  Ekonomi Syariah , 5(1), 48–67. https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1519
Masalah-Masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana, 2006. Girindra, A. Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal . Jakarta: LPPOM-MUI, 1998. Hamka. Tafsir al-Azhar (Vol. 7). Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
Hasan,  K.  S.  (2014).  Kepastian  Hukum  Sertifikasi  dan  Labelisasi  Halal Produk Pangan. J urnal Dinamika Hukum , 14(2), 227–238.
Janah, T. N. (2020). Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Dan NonMuslim Melalui Sertifikasi  Halal  Dan  Transparansi  Komposisi  Produk  Makanan.  Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman , 9(1), 65–85. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v9i1.186
Latif, M. A. (2020). Urgensi dan Eksistensi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap  Praktik  Bisnis. YUDISIA:  Jurnal  Pemikiran  Hukum  dan  Hukum Islam , 11(1), 17–32. https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.6390
Mufid, M. Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi.
Jakarta: Kencana, 2016.
Pelu,  M.  I.  E.  A.  L abel  Halal:  Antara  Spiritualitas  Bisnis  dan  Komoditas  Agama . Malang: Madani, 2009.
Suryana. Makanan yang Halal dan Haram . Jakarta: Mitra Aksara Panaitan, 2009. Solihin,  K.  (2020).  Analisis  Kebijakan  Sertifikasi  Produk  Halal  Dalam  Perspektif Perlindungan  Kemaslahatan  Umat.  Islamic  Review:  J urnal Riset dan Kajian Keislaman , 9(1), 1–37. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v9i1.188
Syafrida,  S.  (2016).  Sertifikat  Halal  Pada  Produk  Makanan  Dan  Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak  Konsumen Muslim. ADIL: Jurnal Hukum, 7(2), 159–174.
Tamrin,  D.  (2010).  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam:  Kulliyah  al  Khamsah. Malang: UIN Maliki Press. VIVA, P. V. M. B.-. (2019, Oktober 16). Sertifikasi Halal Tak Lagi Wewenang MUI tapi Kementerian Agama. Diambil 14 Oktober 2020, dari https://www.viva.co.id/berita/nasional/1240361-
sertifikasi-halal-tak-lagi-wewenang-mui-tapi-kementerian-agama.