Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 3, No. 3, 2022, e- ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Copyright © 2022 Publisher:  Institut Penelitian & Pengembangan Mandalika Indonesia

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
Annisa Ramadhanty 1 , Henny Yulsiati 2
1 Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya Email : Annisaaramadhanty92@gmail.com
2 Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya Email : henny.yulsiati@yahoo.com
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kinerja  keuangan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Sumatera Selatan yang diukur dari analisis perbandingan laporan keuangan, analisis persentase per komponen, analisis sumber dan penggunaan dana, analisis trend dan analisis rasio. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder  berupa  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA),  Laporan  Operasional  (LO)  dan  Neraca  17  Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  tahun  2016-2020,  diperoleh  dari  dokumentasi  Badan  Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Teknik analisis data menggunakan analisis rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan  kinerja  keuangan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumater  Selatan  selama  tahun  2016-2020 antara  lain  :  (1)  Rasio  kemandirian  keuangan  daerah  menunjukkan  hasil  belum  mandiri,  (2)  Rasio  efektivitas  PAD selama tahun 2016-2020 rata-rata menunjukkan hasil kurang efektif, (3) Rasio efisiensi belanja rata-rata menunjukkan sangat tidak efisien, (4) Rasio aktivitas yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga alokasi belanja modal relatif lebih kecil, (5) Rasio pertumbuhan pendapatan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.
Kata kunci : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Abstract:This  study  aims  to  analyze  the  financial  performance  of  Regency/City  Governments  in  South  Sumatra Province as measured by comparative analysis of financial statements, analysis of percentage per component, analysis of sources and use of funds, trend analysis and ratio analysis. The data used in this study is secondary data in the form of Budget Realization Reports (LRA), Operational Reports (LO) and Balance Sheets of 17 Regency/City Governments in  South  Sumatra  Province  in  2016-2020,  obtained  from  the  documentation  of  the  Supreme  Audit  Agency  of  the Republic of  Indonesia  (BPK  RI).  The  data  analysis  technique  uses  financial  ratio analysis.  The  results of  the  study show that the financial performance of the Regency/City Government in South Sumatra Province during 2016-2020, among others: (1) The regional financial independence ratio shows that the results are not yet independent, (2) the PAD effectiveness ratio during 2016-2020 averages less. effective, (3) the average expenditure efficiency ratio shows very inefficient, (4) the ratio of activities owned by the regional government is still prioritized for operating expenditure needs so that the allocation of capital expenditure is relatively smaller, (5) the ratio of income growth fluctuates from year to year. year.
Keywords : District/City Government Financial Performance Analysis

## PENDAHULUAN
Pelaku  ekonomi  di  Indonesia  jika  digolongkan  berdasarkan  jenisnya  terbagi menjadi rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Selain rumah tangga dan perusahaan, pemerintah  juga  memiliki  peran  penting  dalam  kegiatan  perekonomian.  Pemerintah berperan  dalam  mengatur  dan  mengendalikan  perekonomian  suatu  negara  dengan berbagai  kebijakan  ekonomi  untuk  memakmurkan  warga  negaranya.  Diberlakukannya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 yang dikenal dengan sebutan otonomi daerah, kemudian untuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dikeluarkan juga  UU  No.  33  Tahun  2004  dan  tentunya  kedua  UU  ini  erat  kaitannya  dalam  rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendefinisikan bahwa keuangan daerah adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  dan  segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  tersebut.  Pemerintah  daerah  akan  membuat laporan  keuangan  setiap  akhir  tahun  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8 Tahun  2006  tentang  Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah.  Laporan keuangan  digunakan  untuk  mengetahui  nilai  sumber  daya  ekonomi  yang  digunakan untuk  melaksanakan  kegiatan  operasional  pemerintahan,  menggambarkan  kondisi
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 3, No. 3, 2022, e- ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Copyright © 2022 Publisher:  Institut Penelitian & Pengembangan Mandalika Indonesia
keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  pemerintah  perlu  dilakukan  pengukuran kinerja  untuk  menilai  keberhasilan  dan  kegagalan  pelaksanaan  kegiatan  agar  sesuai dengan sasaran dan tujuan pemerintah. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  keuangan  daerahnya  adalah melakukan analisis rasio keuangan (Halim : 2007).
Analisis  laporan  keuangan  dimaksudkan  untuk  membantu  pengguna  laporan keuangan  mengenai  bagaimana  cara  memahami  laporan  keuangan,  bagaimana        cara menafsirkan  angka-angka  dalam  laporan  keuangan,  bagaimana  mengevaluasi  laporan keuangan  dan  bagaimana  menggunakan  informasi  dalam  laporan    keuangan  untuk pengambilan  keputusan  (Mahmudi,    2016).  Pengukuran  kinerja  pemerintah  daerah mempunyai  banyak  tujuan,  diantaranya  yaitu  untuk  meningkatkan  akuntabilitas pemerintah  daerah.  Ada  beberapa  cara  untuk  menghitung  Kinerja  Keuangan  Daerah, diantaranya  adalah  dengan  mengitung  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah,  Rasio Efektivitas,  Rasio  Efisiensi,  Rasio  Aktivitas,  dan  Rasio  Pertumbuhan.  Kemudian  dari masing-masing perhitungan dilakukan analisis dengan cara membandingkan hasil yang dicapai  oleh  suatu  daerah  dari  satu  periode  terhadap  periode-periode  sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kemampuan dan kinerja keuangan pemerintah.
Melihat  dari  latar  belakang  tersebut,  untuk  mengetahui  bagaimana  kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, maka penulis mengambil judul: ”Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”.

## LANDASAN TEORI
Menurut PSAK No. 1 (2020: 2), “laporan keuangan adalah penyajian terstuktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Sedangkan menurut Harahap (2015)  “Laporan  keuangan  menggambarkan  kondisi  keuangan  dan  hasil  usaha  suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”.
Laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  disusun  untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi Pemerintah  Daerah selama  satu  periode  pelaporan.  LKPD  terutama  digunakan  untuk  membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.
Adapun bentuk-bentuk laporan keuangan daerah  menurut Peraturan Pemerintah (PP) 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan  Realisasi  APBD  disusun  berdasarkan  kompilasi  Laporan  Realisasi Anggaran seluruh SKPD. Laporan Realisasi APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja  daerah,  dan  pembiayaan.  Laporan  realisasi anggaran  disajikan  sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk  penyajian  yang  wajar.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau  penurunan  saldo  anggaran  lebih  tahun  pelaporan  dibandingkan  dengan  tahun sebelumnya.
3. Laporan Operasional (LO)
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 3, No. 3, 2022, e- ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Copyright © 2022 Publisher:  Institut Penelitian & Pengembangan Mandalika Indonesia
Laporan  Operasional  (LO)  menyajikan  ikhtisar  sumber  daya  ekonomi  yang menambah ekuitas dan penggunafannya dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan dalam satu  periode pelaporan. Unsur  yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan akun-akun luar biasa.
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
5. Neraca
Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.
6. Laporan Arus Kas (LAK)
LAK menyajikan informasi kas terkait aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan,  dan  transitoris  yang  menggambarkan  saldo  awal,  penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah  data  sekunder.  Data  Sekunder  yaitu  data  keuangan  daerah  Kabupaten  Kota Sumatera Selatan berupa laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016-2020. Populasi dalam penelitian ini adalah 17 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam penelitian ini hanya menggunakan 5 analisis yaitu Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, Analisa Persentase Per Komponen, Analisis Trend, Analisa Sumber dan  Penggunaan  Dana,  dan  Analisis  Rasio  karena  yang  digunakan  adalah  tiga  laporan keuangan utama yang dijadikan acuan untuk menganalisis kinerja keuangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan
Berdasarkan  Laporan  Operasional  Kabupaten  Banyuasin  tahun  2016-2020,  akun pendapatan  asli  daerah  tahun  2017-2019  mengalami  peningkatan  dan  tahun  2020 mengalami  penurunan.  Akun  pendapatan  transfer  tahun  2017-2019  mengalami peningkatan dan tahun 2020 mengalami penurunan. Akun lain-lain pendapatan yang sah  tahun  2017-2018  mengalami  penurunan  dan  tahun  2019-2020  mengalami peningkatan.  Sehingga  akun  pendapatan  tahun  2017  mengalami  penurunan,  tahun 2018-2019  mengalami  peningkatan,  dan  tahun  2020  mengalami  penurunan.  Akun beban tahun 2017 mengalami penurunan, tahun 2018-2019 mengalami peningkatan, dan tahun 2020 mengalami penurunan. Akun surplus/defisit dari operasi tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi surplus dan tahun 2018-2020 mengalami penurunan menjadi  defisit.  Akun  surplus/defisit  dari  kegiatan  operasional  tahun  2017 mengalami peningkatan menjadi surplus dan tahun 2018-2020 mengalami penurunan menjadi  defisit.  Akun  surplus/defisit–LO  tahun  2017  mengalami  peningkatan menjadi surplus dan tahun 2018-2020 mengalami penurunan menjadi defisit. Berdasarkan Laporan Operasional Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016-2020, akun  pendapatan  asli  daerah  tahun  2017  mengalami  peningkatan,  tahun  2018 mengalami  penurunan,  dan  tahun  2019-2020  mengalami  peningkatan.  Akun pendapatan transfer tahun 2017 mengalami penurunan, tahun 2018-2019 mengalami peningkatan, dan tahun 2020 mengalami penurunan. Akun lain-lain pendapatan yang sah tahun 2017 mengalami penurunan dan tahun 2018-2020 mengalami peningkatan.
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 3, No. 3, 2022, e- ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Copyright © 2022 Publisher:  Institut Penelitian & Pengembangan Mandalika Indonesia
Sehingga  akun  pendapatan  tahun  2017  mengalami  penurunan,  tahun  2018-2019 mengalami peningkatan, dan tahun 2020 mengalami penurunan. Akun beban tahun 2017  mengalami  penurunan,  tahun  2018-2019  mengalami  peningkatan,  dan  tahun 2020 mengalami penurunan. Akun surplus/defisit dari operasi tahun 2017 mengalami penurunan menjadi defisit, tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi surplus, dan tahun  2019-2020  mengalami  penurunan  menjadi  defisit.  Akun  surplus/defisit–LO tahun  2017  mengalami  penurunan  menjadi  defisit,  tahun  2018  mengalami peningkatan menjadi surplus, dan tahun 2019-2020 mengalami penurunan menjadi defisit.
Berdasarkan  Laporan  Operasional  Kota  Palembang  tahun  2016-2020,  akun pendapatan asli daerah tahun 2017 mengalami peningkatan, tahun 2018 mengalami penurunan,  tahun  2019  mengalami  peningkatan,  dan  tahun  2020  mengalami penurunan.  Akun  pendapatan  transfer  tahun  2017  mengalami  penurunan,  tahun 2018-2019  mengalami  peningkatan,  dan  tahun  2020  mengalami  penurunan.  Akun lain-lain  pendapatan  yang  sah  tahun  2017  mengalami  penurunan  dan  tahun  2018- 2020  mengalami  peningkatan.  Sehingga  akun  pendapatan  tahun  2017  mengalami penurunan, tahun 2018 mengalami peningkatan, tahun 2019 mengalami penurunan, dan  tahun  2020  mengalami  peningkatan.  Akun  beban  tahun  2017  mengalami penurunan dan tahun 2018-2020 mengalami peningkatan. Akun surplus/defisit dari operasi tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi surplus, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi defisit, tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi surplus, dan tahun  2020  mengalami  penurunan  menjadi  defisit.  Akun  surplus/defisit–LO  tahun 2017  mengalami  peningkatan  menjadi  surplus,  tahun  2018  mengalami  penurunan menjadi defisit, tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi surplus, dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi defisit.
2. Analisa Persentase Per Komponen Diketahui  bahwa  hasil  dari  perhitungan  jumlah  pada  Pemerintah  Kabupaten Banyuasin mendominasi aset adalah kelompok aset tetap pada bagian Jalan, Irigasi dan  Jaringan.  Dalam  5  tahun  ini,  persentase  yang  dimiliki  rata-rata  diatas  65%. Sedangkan jumlah kewajiban paling tinggi ditahun 2016 yaitu sebesar 5,70%. Hasil  perhitungan  menunjukan  bahwa  pada  Pemerintah  Kabupaten  Musi  Rawas Utara memperoleh jumlah aset  tertinggi  pada bagian aset  tetap  yaitu bagian Jalan, Irigasi  dan  Jaringan.  Hasil  tersebut  menyatakan  bahwa  rata-rata  persentase  di Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 85%, sedangkan jumlah kewajibannya sangat kecil yaitu hanya sebesar 0,81%.
Diketahui  bahwa  hasil  dari  perhitungan  jumlah  pada  Pemerintah  Kota  Palembang yang  memperoleh  persentase  tertinggi  adalah  kelompok  aset  tetap  pada  bagian Tanah.  Pada  tahun  2016  =  17,47%,  tahun  2017  =  52,63%,  tahun  2018  =  49,33%, tahun 2019 32,03% dan tahun 2020 = 36,78%. Sedangkan jumlah kewajiban paling tinggi ditahun 2016 yaitu sebesar 4,69%.
3. Analisa Sumber dan Penggunaan Dana Berdasarkan  Neraca  Kabupaten  Banyuasin  2019  dan  2020,  aset  lancar  mengalami penurunan,  investasi  jangka  panjang  mengalami  penurunan,  aset  tetap  mengalami peningkatan,  aset  lainnya  mengalami  penurunan,  sehingga  mengakibatkan  jumlah aset  meningkat.  Kewajiban  jangka  pendek  mengalami  peningkatan,  kewajiban jangka panjang mengalami peningkatan, ekuitas mengalami peningkatan, sehingga mengakibatkan jumlah kewajiban dan ekuitas mengalami peningkatan.
Berdasarkan  Neraca  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  2019  dan  2020,  aset  lancar
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 3, No. 3, 2022, e- ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Copyright © 2022 Publisher:  Institut Penelitian & Pengembangan Mandalika Indonesia
mengalami penurunan, investasi jangka panjang mengalami peningkatan, aset tetap mengalami  peningkatan,  aset  lainnya  mengalami  peningkatan,  sehingga mengakibatkan  jumlah  aset  meningkat.  Kewajiban  jangka  pendek  mengalami peningkatan,  ekuitas  mengalami  penurunan,  sehingga  mengakibatkan  jumlah kewajiban dan ekuitas mengalami peningkatan.
Berdasarkan  Neraca  Kota  Palembang  2019  dan  2020,  aset  lancar  mengalami peningkatan, investasi jangka panjang mengalami penurunan, aset tetap mengalami peningkatan, aset lainnya mengalami peningkatan, sehingga mengakibatkan jumlah aset meningkat. Kewajiban jangka pendek mengalami penurunan, ekuitas mengalami peningkatan,  sehingga  mengakibatkan  jumlah  kewajiban  dan  ekuitas  mengalami peningkatan.
4. Rasio Kemandirian Tahun 2016, rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi sebesar 36,65% pada Kota Palembang dan rasio terendah sebesar 2,87% pada Kabupaten Empat Lawang. Tahun 2017,  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  tertinggi  sebesar  47,30%  pada  Kota Palembang  dan  rasio  terendah  sebesar  6,11%  pada  Kabupaten  Penukal  Abab Lematang  Ilir.  Tahun  2018,  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  tertinggi  sebesar 40,12%  pada  Kota  Palembang  dan  rasio  terendah  sebesar  3,47%  pada  Kabupaten Musi Rawas Utara. Tahun 2019, rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi sebesar 120,80%  pada  Kabupaten  Musi  Rawas  dan  rasio  terendah  sebesar  3,96%  pada Kabupaten  Musi  Rawas  Utara.  Tahun  2020,  rasio  kemandirian  keuangan  daerah tertinggi sebesar 255,49% pada Kabupaten Musi Rawas dan rasio terendah sebesar 3,77%  pada  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Selatan.  Rata-rata  rasio  kemandirian yaitu 17,05% dengan nilai rata-rata tertinggi pada Kabupaten/Kota selama 5 tahun yaitu  sebesar  80,17%  pada  Kabupaten  Musi  Rawas  dan  rata-rata  terendah  4,71% pada  Kabupaten  Empat  Lawang.  Rata-rata  rasio  kemandirian  tahun  2016  sebesar 8,78%, tahun 2017 sebesar 12,37%, tahun 2018 sebesar 10,01%, tahun 2019 sebesar 22,70%, dan tahun 2020 sebesar 31,38%.
5. Rasio Efektivitas PAD Tahun 2016 rasio efektivitas PAD tertinggi sebesar 111,68% pada Kabupaten Ogan Komering Ulur Timur dan rasio terendah sebesar 29,65% pada Kabupaten Ogan Ilir. Tahun 2017, rasio efektivitas PAD tertinggi sebesar 114,46% pada Kabupaten Ogan Komering Ulu dan rasio terendah sebesar 30,57% pada Kabupaten Ogan Ilir. Tahun 2018  rasio  efektivitas  PAD  tertinggi  sebesar  115,94%  pada  Kabupaten  Banyuasin dan  rasio  terendah  sebesar  30,40%  pada  Kabupaten  Ogan  Ilir.  Tahun  2019  rasio efektivitas  PAD  tertinggi  sebesar  935,27%  pada  Kota  Lubuk  Linggau  dan  rasio terendah sebesar 65,21% pada Kabupaten Palembang. Tahun 2020 rasio efektivitas PAD  tertinggi  sebesar  1049,27%  pada  Kota  Lubuk  Linggau  dan  rasio  terendah sebesar  44,91%  pada  Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang  Ilir.  Rata-rata  rasio efektivitas PAD yaitu 109,12% dengan rata-rata tertinggi rasio efektivitas PAD pada Kabupaten/Kota selama 5 tahun yaitu sebesar 444,45% pada Kota Lubuk Linggau dan rata-rata terendah 42,49% pada Kabupaten Ogan Ilir. Rata-rata rasio efektivitas PAD tahun 2016 sebesar 86,75%, tahun 2017 sebesar 84,50%, tahun 2018 sebesar 88,18%, tahun 2019 sebesar 146,49% dan tahun 2020 sebesar 139,66%.
6. Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2016, rasio efisiensi belanja tertinggi sebesar 91,21% pada Kabupaten Musi Rawas Utara, dan rasio terendah sebesar 75,89% pada Kabupaten Ogan Ilir. Tahun 2017,  rasio  efisiensi  belanja  tertinggi  sebesar  95,07%  pada  Kabupaten  Ogan
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 3, No. 3, 2022, e- ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Copyright © 2022 Publisher:  Institut Penelitian & Pengembangan Mandalika Indonesia
Komering Ulu Timur, dan rasio terendah sebesar 79,20% pada Kabupaten Ogan Ilir. Tahun 2018, rasio efisiensi belanja tertinggi sebesar 95,07% pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan rasio terendah sebesar 75,50% pada Kabupaten Penukal Abab  Lematang  Ilir.  Tahun  2019,  rasio  efisiensi  belanja  tertinggi  sebesar  94,75% pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan rasio terendah sebesar 82,80% pada Kota Palembang. Tahun 2020, rasio efisiensi belanja tertinggi sebesar 100,93% pada Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Timur,  dan  rasio  terendah  sebesar  73,83%  pada Kabupaten Musi Rawas Utara. Rata-rata rasio efisiensi belanja yaitu 89,14% dengan nilai rata-rata tertinggi rasio efisiensi belanja pada Kabupaten/Kota selama 5 tahun yaitu  sebesar  95,16%  pada  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Timur  dan  rata-rata terendah 83,76% pada Kabupaten Ogan Ilir. Rata-rata rasio efisiensi belanja tahun 2016 sebesar 87,12%, tahun 2017 sebesar 89,82%, tahun 2018 sebesar 89,02%, tahun 2019 sebesar 89,83% dan tahun 2020 sebesar 89,89%.
7. Rasio Belanja Rutin Tahun 2016, rasio belanja operasi tertinggi sebesar 83,10% pada Kabupaten Ogan Komering  Ulu  dan  rasio  terendah  sebesar  20,58%  pada  Kabupaten  Musi  Rawas Utara. Tahun 2017, rasio belanja operasi tertinggi sebesar 81,39% pada Kabupaten Banyuasin  dan  rasio  terendah  sebesar  54,59%  pada  Kabupaten  Penukal  Abab Lematang  Ilir.  Tahun  2018,  rasio  belanja  operasi  tertinggi  sebesar  85,85%  pada Kabupaten Pagar Alam dan rasio terendah sebesar 48,50% pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Tahun 2019, rasio belanja operasi tertinggi sebesar 83,72% pada Kabupaten Banyuasin dan rasio terendah sebesar 48,03% pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Tahun 2020, rasio belanja operasi tertinggi sebesar 74,66% pada Kabupaten  Ogan  Ilir  dan  rasio  terendah  sebesar  55,38%  pada  Kabupaten  Empat Lawang. Rata-rata rasio belanja operasi yaitu 68,31% dengan nilai rata-rata tertinggi belanja  operasi  pada  Kabupaten/Kota  selama  5  tahun  yaitu  sebesar  77,39%  pada Kabupaten Prabumulih dan rata-rata terendah 51,19% pada Kabupaten Musi Rawas Utara. Rata-rata rasio belanja operasi tahun 2016 sebesar 67,45%, tahun 2017 sebesar 70,84%,  tahun  2018  sebesar  69,53%,  tahun  2019  sebesar  66,66%  dan  tahun  2020 sebesar 67,07%.
8. Rasio Belanja Modal
Tahun  2016,  rasio  belanja  modal  tertinggi  sebesar  49,29%  pada  Kabupaten  Musi Rawas  Utara  dan  rasio  terendah  sebesar  16,89%  pada  Kabupaten  Ogan  Komering Ulu.  Tahun  2017,  rasio  belanja  modal  tertinggi  sebesar  45,40%  pada  Kabupaten Penukal  Abab  Lematang  Ilir  dan  rasio  terendah  sebesar  18,61%  pada  Kabupaten Banyuasin.  Tahun  2018,  rasio  belanja  modal  tertinggi  sebesar  51,50%  pada Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang  Ilir  dan  rasio  terendah  sebesar  14,12%  pada Kabupaten Bengkulu Pagar Alam. Tahun 2019, rasio belanja modal tertinggi sebesar 51,94%  pada  Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang  Ilir  dan  rasio  terendah  sebesar 21,21%  pada  Kabupaten  Banyuasin.  Tahun  2020,  rasio  belanja  modal  tertinggi sebesar  62,95%  pada  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  dan  rasio  terendah  sebesar 16,61% pada Kabupaten Ogan Komering Ulu. Rata-rata rasio  belanja modal  yaitu 27,70%  dengan  nilai  rata-rata  tertinggi  rasio  belanja  modal  pada  Kabupaten/Kota selama 5 tahun yaitu sebesar 47,96% pada Kabupaten Musi Rawas Utara dan rata- rata  terendah  21,20%  pada  Kabupaten  Banyuasin.  Rata-rata  rasio  belanja  modal tahun 2016 sebesar 28,67%, tahun 2017 sebesar 28,02%, tahun 2018 sebesar 25,32%, tahun 2019 sebesar 29,33% dan tahun 2020 sebesar 27,14%.
9. Rasio Pertumbuhan PAD
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 3, No. 3, 2022, e- ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Copyright © 2022 Publisher:  Institut Penelitian & Pengembangan Mandalika Indonesia
Tahun  2015-2016  rasio  pertumbuhan  pendapatan  tertinggi  sebesar  156,19%  pada Kabupaten Ogan  Ilir dan rasio  terendah  -17,59%  pada Kabupaten Empat  Lawang. Tahun  2016-2017  rasio  pertumbuhan  pendapatan  tertinggi  sebesar  207,89%  pada Kabupaten Empat  Lawang dan  rasio  terendah  -12,80% pada Kabupaten  Ogan  Ilir. Tahun  2017-2018  rasio  pertumbuhan  pendapatan  tertinggi  sebesar  30,66%  pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan rasio terendah -53,18% pada Kabupaten Empat Lawang. Tahun 2018-2019 rasio pertumbuhan pendapatan tertinggi sebesar 57,84%  pada  Kota  Lubuk  Linggau  dan  rasio  terendah  -18,39%  pada  Kota  Pagar Alam.  Tahun  2019-2020  rasio  pertumbuhan  pendapatan  tertinggi  sebesar  46,72% pada Kota Pagar Alam dan rasio terendah -48,22% pada Kota Lubuk Linggau. Rata- rata rasio pertumbuhan pendapatan yaitu 15,05% dengan nilai rata-rata tertinggi rasio pertumbuhan pendapatan pada Kabupaten/Kota selama 5 tahun yaitu sebesar 31,76% pada  Kabupaten  Ogan  Ilir  dan  rata-rata  terendah  -5,80%  pada  Kabupaten  Lahat. Rata-rata  rasio  pertumbuhan  Pendapatan  tahun  2015-2016  sebesar  10,26%,  tahun 2016-2017  sebesar  61,95,%,  tahun  2017-2018  sebesar  -13,97%,  tahun  2018-2019 sebesar 21,73% dan tahun 2019-2020 sebesar -4,71%.
10. Rasio Ketergantungan Daerah
Tahun 2016, rasio ketergantungan keuangan daerah tertinggi sebesar 96,05% pada Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  dan  rasio  terendah  sebesar  68,28%  pada  Kota Palembang.  Tahun  2017,  rasio  ketergantungan  keuangan  daerah  tertinggi  sebesar 93,84% pada Penukal Abab Lematang Ilir dan rasio terendah sebesar 67,53% pada Kota  Palembang.  Tahun  2018,  rasio  ketergantungan  keuangan  daerah  tertinggi sebesar  94,01%  pada  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  dan  rasio  terendah  sebesar 68,17% pada Kota Palembang. Tahun 2019, rasio ketergantungan keuangan daerah tertinggi  sebesar  93,25%  pada  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  dan  rasio  terendah sebesar  68,28%  pada  Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang  Ilir.  Tahun  2020,  rasio ketergantungan keuangan daerah tertinggi sebesar 91,52% pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan rasio terendah sebesar 62,81% pada Kota Palembang. Rata- rata  rasio  ketergantungan  keuangan  daerah  yaitu  84,95%  dengan  nilai  rata-rata tertinggi rasio ketergantungan keuangan daerah pada Kabupaten/Kota selama 5 tahun yaitu  sebesar  92,61%  pada  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  dan  rata-rata  terendah 67,08%  pada  Kota  Palembang.  Rata-rata  rasio  ketergantungan  keuangan  daerah tahun 2016 sebesar 87,23%, tahun 2017 sebesar 85,03%, tahun 2018 sebesar 86,49%, tahun 2019 sebesar 83,45% dan tahun 2020 sebesar 82,56%.

## KESIMPULAN
Kinerja Keuangan dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan hasil  belum  mandiri,  dikarenakan  penerimaan  pendapatan  pada  Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan masih didominasi oleh peranan Pemerintah Pusat  berupa pendapatan transfer. Kinerja Keuangan dilihat dari rasio  efektivitas PAD selama tahun 2016-2020 rata-rata menunjukkan hasil kurang efektif , hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PAD pada tahun 2016-2020 belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan. Kinerja Keuangan dilihat dari rasio efisiensi belanja rata-rata menunjukkan sangat  tidak  efisien.  Hasil  tersebut  menggambarkan  bahwa  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  mengeluarkan  biaya  yang  lebih  besar dalam pemungutan PAD untuk menghasilkan output (hasil) serta menunjukkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah  yang belum optimal. Kinerja Keuangan dilihat dari rasio aktivitas,  sebagian  besar  dana  yang  dimiliki  Pemerintah  Daerah  masih  diprioritaskan
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 3, No. 3, 2022, e- ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Copyright © 2022 Publisher:  Institut Penelitian & Pengembangan Mandalika Indonesia
untuk  kebutuhan  belanja  operasi  sehingga  alokasi  belanja  modal  relatif  lebih  kecil. Kinerja Keuangan dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh kurang maksimalnya jumlah Pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan serta kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang rendah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim.  2016. Manajemen  Keuangan  Sektor  Publik .  Jakarta:  Penerbit  Salemba Empat
Andirfa, 2018. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah . Lhokseumawe: Unimal press.
Anshori,  Z.  (2019).  ANALISIS  KINERJA  KEUANGAN  PEMERINTAH  DAERAH KABUPATEN  LAMONGAN  TAHUN  ANGGARAN  2016–2018  (Studi Kasus  Pada  BPKAD  Kab.  Lamongan). Jurnal  Penelitian  Ekonomi  dan Akuntansi (JPENSI) , 4(2), 1113-1132
Farida,  Ai  Siti,  and  Raden  Faisal  Maulana  Nugraha.  (2019). "Analisis  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang." Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara 11.2 : 107-124.
Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. EBBANK, 8 (1), 33-48.
Fahmi, (2011) Pengertian Kinerja Keuangan dan Tahapan dalam menganalisis Kinerja Keuangan “Tahapan-tahapan  dalam  Menganalisis  Kinerja  Keuangan Perusahaan” . Konsultasiskripsi.com
Halim, (2016) Penjelasan dan Pengertian Rasio . Eprints.umm.ac.id
Halim, (2007) Pengertian Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan dan Rasio Pertumbuhan. Eprints.ums.ac.id Manfaat Mengetahui Kinerja Keuangan Organisasi. https://kamus.tokopedia.com/a/analisis-kinerja/ Mahmudi, (2017) Pengertian Rasio Efesiensi . Repository.um-palembang.ac.id Perkasa,  Lio  Satria  Putra.2021. “Analisis  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  dan Dana Alokasi  Khusus  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Provinsi Sulawesi Utara”. Jurnal EMBA. Vol. 9. No. 1. Manado Peraturan  Pemerintah  71  Tahun  2010 Tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah. Bentuk- Bentuk Laporan Keuangan Daerah . Politeknik  Negeri  Sriwijaya.  (2019). Buku  Pedoman  Skripsi .  Program  Studi  DIV Akuntansi Sektor Publik
PSAK. (2015) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan .
Sugiyono. 2015. Pengertian Definisi Operasional. Repository.unika.ac.id Sugiyono. 2018. Pengertian Sample dan Wawancara . Repository.stei.ac.id Sugiono,2013. Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Susanto, Hery. (2014). Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah Dalam Upaya Mendukung  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  Di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat. Repository.ut.ac.id
Susanto, (2014). Kriteria Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Repository.ums.ac.id Supriadi, Yudi Nur. (2016). “Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Wajar Tanpa Pengecualian Pada Pemerintah Kota Tangerang.” Forum Keuangan dan Bisnis V.
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 3, No. 3, 2022, e- ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Copyright © 2022 Publisher:  Institut Penelitian & Pengembangan Mandalika Indonesia
Suranta,  S.,  Perdana,  H.  D.,  &  Syafiqurrahman,  M.  (2017).  Analisis  Kinerja Keuangan Pemerintah  Daerah:  Studi  Komparasi  Propinsi  Jawa  Tengah  dan Kalimantan Selatan. Jurnal Akuntansi, 5(2), 111-124.