Vol. 12 No. 3 Mei-Juni 2023

## PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT (BAZNAS) KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Ahmad Maulana Syarifuddin 1 , Sissah 2 , Ferri Saputra Tanjung 3
Akuntansi Syari’ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Siafuddin Jambi
maulanatungkal370@gmail.com 1 , sissah@uinjambi.ac.id 2 , ferrisaputratanjung@uinjambi.ac.id 3

## Abstrak
Zakat merupakan ibadah wajib berdimensi sosial. Yang memiliki banyak hikmah. Bagi hubungan  sosial  melalui  pendayagunaan  dan  pendistribusian  zakat  secara  merata kepada  mustahiq  sehingga.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No.109 di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  metode  kualitatif.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  penelitian  yang dilakukan melalui wawancara dan didukung dengan data sekunder lain berupa laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat  dalam  laporan  keuangan  tahunannya  telah  menerapkan  PSAK  No.109,  tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK tersebut. BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan pencatatan secara langsung ketka terjadi transakasi penerimaan dana ZIS pada buku harian kas/agenda Zakat, infaq/sedekah disertai dengan kuitansi.
Kata kunci : Akuntansi Zakat, PSAK No.109, BAZNAS

## Abstract
Zakat  is  obligatory  worship  with  a  social  dimension.  Who  has  a  lot  of  wisdom.  For social relations through the utilization and distribution of zakat evenly to mustahiq so that  This  study  aims  to  determine  the  extent  to  which  the  implementation  of  zakat accounting  based  on  PSAK  No.109  in  the  Amil  Zakat  Agency  (BAZNAS)  of  West Tanjung  Jabung  Regency.  The  research  method  used  in  this  study  is  a  qualitative method. As for research data collection techniques conducted through interviews and supported by other secondary data in the form of financial reports. The results of the study  show  that  BAZNAS  of  West  Tanjung  Jabung  Regency  in  its  annual  financial reports has implemented PSAK No. 109, but is not fully in accordance with the PSAK. BAZNAS  of  West  Tanjung  Jabung  Regency  records  directly  when  a  ZIS  fund  receipt transaction occurs in the cash diary/Zakat agenda, infaq/alms accompanied by receipts.

## Keywords: Zakat Accounting, PSAK N0.109, BAZNAS

## Pendahuluan
Zakat  merupakan  ibadah  wajib  berdimensi  sosial.  Yang  memiliki  banyak  hikmah. Bagi  hubungan  sosial  melalui  pendayagunaan  dan  pendistribusian  zakat  secara  merata kepada  mustahiq  sehingga.  Dapat  meminimalisir  suatu  kesenjangan  sosial  melalui terpenuhinya  kebutuhan  pokok  masyarakat  (Harahap  &  Nasution,  2022).    Zakat.terbagi menjadi dua macam, yaitu: zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal dapat disalurkan. Secara langsung dari pemberi zakat (muzzaki) kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat

## Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat (Baznas)
(mustahiq). Zakat juga dapat disalurkan melalui amil atau Lembaga.pengelola zakat (Riadi, 2020).
Hukum zakat secara tidak langsung menuntut seorang muslim untuk. Berusaha kaya, sedangkan  pihak  lain  bagi  muslim  yang  sudah  menyandang  gelar  investor  harus  bisa menerima  bahwa  2,5%  dari  hartanya  adalah  milik  orang  lain,  sama  halnya  dengan. Memahami  spiritualitas  dari  materi  keduniaan (Fahlefi  &  Nopiardo,  2021) .  Sudah  kepatutan manusia  untuk  mencari  rezeki  dari  sumber  yang  halal  untuk  kemudian  diredistribusikan pendapatannya  dengan  cara  yang  elegan,  dimana  seorang  muslim  diwajibkan  membayar zakat  atas  hartanya  yang  sudah  mencapai  nishab  (20  Mitsqal  atau  85  gram  emas/200 dirham).  Apabila  kekayaan  orang  tersebut  masih  melebihi  pengeluaran  untuk  kebutuhan dirinya dan keluarganya, maka diminta kepada muslim tersebut demi kebaikan masyarakat muslim lainnya untuk menggunakan instrument infaq atau sedekah (Dafa et al., 2022) .
Kewajiban  membayar  zakat  dijelaskan  dalam  Al-Qur’an,  As-Sunnah,  dan  ijmak sahabat, bahwa zakat adalah salah satu rukun islam yang. Diwajibkan bagi setiap. Muslim yang merdeka dan memiliki harta kekayaan dengan jumlah tertentu dan telah.mencapai nisab (Al-Hasni, 2022).
Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan sebuah entitas nirlaba yang mempunyai maksud serta  tujuan  teruntuk  melakukan  pengelolaan  zakat  serta  melakukan  penyaluran  terhadap pihak yang membutuhkan dengan melakukan penerapan tahapan akuntansi pada pencatatan transaksinya  dalam  aktivitas  keseharian  yang  mempermudah  dan  membantu  dalam memperoleh sebuah data informasi (Rifai & Priyono, 2020 ) . Mulanya BAZ yang terdapat di Indonesia mempergunakan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, akan tetapi setelah beranjak di era sekarang diperlukannya sebuah acuan atau tolak ukur pada bagian pelaporan, oleh karenanya Forum Zakat Bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)  melakukan  penyusunan  akuntansi  zakat  tepatnya  tahun  2007.  Kemudian,  setahun berlanjut 2008 IAI melakukan penyelesaian PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuanga (PSAK) No. 109 tentunya diterapkan dengan optimal. sejak 1 Januari 2009. PSAK mampu mengikat teruntuk-Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)  yang  telah  dilakukan  pengesahan  mengenai  sifat  legalitasnya  dari  pemerintah. Terdapat dua lembaga yang mampu mengelola zakat yang dilandasi atau termuat pada UU No.  23  tahun  2011  yaitu  Badan  Amil  Zakat-Nasional  yang  berada  pada  tingkatan  pusat hingga daerah atau kabupaten/kota. Kelembagaan ini berdiri serta diprakarsai tentunya oleh berbagai kalangan masyarakat serta dilakukan pengukuhan oleh pemerintah setempat (Arief et al., 2017).
PSAK  109  Tentang  Akuntansi  Zakat  dan  Infak/Sedekah  ialah  sebuah  bagian  yang telah  ditunggu  ketentuan  atau  ketetapannya.  PSAK  ini  telah  diberlakukan  untuk  mampu mewujudkan  keserasian  dalam  hal  pelaporan,  serta  menyederhanakan  mengenai  unsur pencatatan. Sehingga publik mampu melakukan pembacaan pada laporan akuntasi mengenai bentuk  pengelolaan  zakat  dan  mampu  mengawasi  dari  segi  pengelolaannya.  Kemudian bentuk dari menerapkan PSAK 109 ini mempunyai maksud teruntuk memastikan organisasi pengelolaan zakat sudah mempergunakan prinsip syariah, serta beberapa OPZ mempunyai batasan  dalam  tingkatan  kepatuhan  dalam  penerapan  nyatanya,  PSAK  109  melakukan
Ahmad Maulana Syarifuddin 1 , Sissah 2 , Ferri Saputra Tanjung 3
pengaturan  dari  akuntansi  zakat  serta  infak,  kemudian  memuat  telah  memakai  prinsip- prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat da infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan  dan  pengukuran,  penyajian,  serta  pengungkapan  hal-hal  yang  terkait  dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah.
Pada  fenomena.  Yang  pernah  terjadi  semisal  di  Negara  ini,  sebuah  ketetapan  yang diperintahkan negara atau bisa disebut dengan otoritas telah diwakili pada  bentuk-laporan intermediary (Amil), sesuai UU RI No. 30 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZ yang dibentuk pemerintah serta Lembaga.Amil Zakat (LAZ)  dilakukan  pembentukan  dari  masyarakat  yang  dilakukan  pengukuhan  oleh pemerintah (Sularno, 2010).
Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  ialah  suatu  instansi  yang  dilakukan pembentukan berasal  dari  pemerintah. Sesuai  UU No.38 Tahun 1999  – UU No.23 Tahun 2011.  Di  tingkat  Kabupaten/Kota  dengan  SK  Bupati/Walikota  atas  usul  Kepala  Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota. Sedangkan-di kecamatan dengan SK. Camat atau usul Kepala  KUA.  Pada  tingkat  Desa/Dinas/Badan/Kantor/Instansi  lain  dapat  dibentuk  Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) oleh BAZNAS.
Salah satu lembaga pengelola zakat di Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Tanjung Jabung  Barat  adalah  BAZNAS  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat.  BAZNAS  Kabupaten Tanjung  Jabung  Barat  dibentuk  untuk  mencapai  profesionalitas  dalam  pengelolaan  dana zakat,  infak  dan  sedekah  sehingga  bisa  menunjang  peningkatan  kontribusi  umat  islam  di Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  akan  kesadaran  membayar  zakat  melalui  lembaga pengelolaan  zakat.  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  merupakan  kabupaten  dengan mayoritas penduduk Muslim. Jumlah penduduk yang menganut agama Islam diperkirakan sebesar 89% atau sebanyak 299.401 jiwa dari total jumlah penduduk 333.932 jiwa.
Lembaga  zakat  yang  mempunyai  tanggung  jawab  serta  amanah  yang  diterimanya teruntuk melakukan pencatatan dari setiap setoran zakat yang diperoleh dari muzakki dari segi  kuantitas  ataupun  jenis  yang  diperolehnya,  lalu  melakukan  pelaporan  zakat  terhadap target sasaran pada lingkup masyarakat. Dalam melakukan fungsinya dibutuhkan individu yang  mempunyai  pengetahuan  di  bidangnya  yakni  akuntansi.  Masing-masing  instansi mempunyai kewajiban dalam mencatat berbagai agenda aktivitas akuntansi yang dilakukan pada  perusahaan  terkait  yang  seterusnya  dilakukan  penyajian  pada  laporan  keuangan. Akuntansi  dengan  pemodelan  syari’ah  hadir  dikarenakan  terdapat  berbagai  pemenuhan kebutuhan teruntuk melakukan transaksi dengan bijak serta optimal (Zamzami & Pramesti, 2018).
Pada  upaya  teruntuk  melakukan  capaian  terhadap  tujuan  yang  diharapkan,  tentunya lembaga  terkait  pengelola  zalat  mengupayakan  dengan  semaksimal  mungkin  teruntuk melakukan peningkatan efisiensi serta efektifitas kualitas serta kuanitas kinerjanya. Hal ini tentu  dilalukan  oleh  BAZNAS  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat,  dalam  penerapan akuntansinya  masih  lemah  dan  terdapat  ketidak  sesuaian  pada  PSAK  109  ditinjau  pada laporan  tahunannya  minim  sekali  hanya  mempergunakan  empat  laoran  PSAK  109  yang

## Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat (Baznas)
mana akun PSAK 109 terdiri dari lima laporan. Berikut lima laporan dalam PSAK 109 yakni diantaranya:
1.  Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
2.  Laporan Perubahan Dana
3.  Laporan Perubahan Aset Kelolaan
4.  Laporan Arus Kas
5.  Catatan Atas Laporan Keuangan
Dari lima poin yang terdapat di PSAK No.109, pencatatan laporan keuangan tahunan di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya terdapat poin pertama dan poin-ke dua saja.  Dikarenakan  pencatatan  laporan  keuangan  yang  masih  manual,  penerapan  akuntansi zakat  sesuai  dengan  PSAK  No.109  di  BAZNAS  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  masih memiliki  kendala  dalam  hal  internal.  Hambatan  tersebut  dapat  dapat  berupa  belum diterapkannya  pencatatan  dengan  menggunakan  aplikasi  SIMBA  (Sistem  Manajemen Informasi BAZNAS) yang mana aplikasi ini dapat membantu dalam pencatatan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK No.109 secara otomatis (Agung et al., 2022).
Penelitian  ini  mempunyai  maksud  serta  tujuan  dalam  menerapkan  akuntansi  zakat serta infaq sesuai  PSAK No.109 dalam BAZNAS Kabupaten Tanjung  Jabung Barat  serta hambatan  pada  proses  teruntuk  menerapkan  Akuntansi  Zakat  serta  Infaq  sesuai  PSAK No.109.
Sebagaimana  gambaran  tersebut  penerapan  laporan  akuntansi  zakat  berdasarkan PSAK No.109 sangat berperan penting. Bagi BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitasnya  dalam  kinerja  yang  lebih  baik.  Maka penulis sangat tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang topik ini. Sehingga penlulis  menarik  judul  proposal  tentang  “PENERAPAN  AKUNTANSI  ZAKAT BERDASARKAN  PSAK  NO.  109  PADA  BADAN  AMIL  ZAKAT(BAZNAS) KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT”.

## Metode
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada filsafat  postpositivisme,  digunakan  untuk  meneliti  kondisi  objek  yang  alamiah,  untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  subjek  penelitian  misalnya  perilaku, persepsi,  motivasi,  tindakan,  dan  lain  sebagainya.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan secara triangulasi (gabungan), sifat dari analisis data ialah induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  pada  makna  daripada  generalisasi.  Penelitian  ini bertujuan membahas mengenai sejauh mana penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No.109 di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Yang  menjadi  objek  penelitian  ini  yaitu,  Laporan  Keuangan  Tahunan  BAZNAS Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  yang  berkaitan  dengan  Penerapan  Akuntansi  Zakat Berdasarkan  PSAK  No.109  merujuk  pada  pengakuan,  pengukuran,  penyajian,  dan pengungkapan  dana  non  halal  di  BAZNAS  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat.  Adapun
Ahmad Maulana Syarifuddin 1 , Sissah 2 , Ferri Saputra Tanjung 3
subjek  dari  penelitian  ini  adalah  data  laporan  pengelolaan  zakat  tahunan  BAZNAS Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  pada  tahun  2020.  Pada  penelitian  ini  akan  diteliti kesesuaian  penerapan  akuntansi  zakat  yang  diterapkan  BAZNAS  Kabupaten  Tanjung Jabung Barat dengan PSAK No.109.
Sumber  data  dari  penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yang  terdiri  dari  hasil wawancara secara langsung kepada subjek penelitian dan observasi  langsung pada kantor BAZNAS Kabupaten  Tanjung  Jabung Barat  untuk mendapatkan dokumentasi kegiatan di BAZNAS  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat.  Selain  itu,  penulis  juga  menggunakan  data sekunder  yang  terdiri  dari  data  yang  diperoleh  dokumen-dokumen  dan  laporan  keuangan tahunan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara wawancara dan observasi secara langsung ke lokasi. Kemudian studi dokumentasi dan kepustakaan berupa data-data atau  dokumen  yang  berkaitan  dengan  sejarah  singkat,  visi  dan  misi,  struktur  organisasi, pengelolaan  dana  ZIS  pada  BAZNAS  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  serta  data pendukung lainnya.
Penelitian  ini  menggunakan  data  deskriftif  kualitatif  yaitu  dengan  mendeskripsikan data semaksimal mungkin sesuai dengan konsep dan teori-teoi yang jelas, sehingga metode analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  interaktif.  Analisis  interaktif merupakan suatu model analisis data yang dibuat oleh Miles dan Hubberman.  Miles dan Hubberman mengemukakan bahwa “Aktifitas dalam Analisa data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  penulis,  penulis  melampirkan  serta menganalisis laporan keuangan tahunan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terdiri  dari  Laporan  Posisi  Keuangan  (Neraca)  dan  Laporan  Perubahan  Dana.  Dimana Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan tidak terdapat (nihil) dalam laporan keuangan tahunan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan masih belum informatif.
Akuntansi Zakat sangat diperlukan dalam sebuah organisasi pengelolaan zakat dalam setiap  aktivitas  operasionalnya,  baik  untuk  pencatatan  dokumen-dokumen  yang  dimiliki ataupun  mempertanggungjawabkan  aktivitas-aktivitas  yang  telah  dilakukan  maupun memberikan informasi untuk mengambil keputusan (Menne, 2022). Dengan diterbitkannya PSAK No.109 tentang Akuntasi Zakat, Infaq dan Shadaqah ini diharapkan mampu mengatur sistem  standarisasi  organisasi  pengelolaan  zakat  di  Indonesia,  baik  berupa  pengakuan, penyajian,  pengungkapan  ataupun  pelaporannya  (Yulianti,  2021).  Berikut  adalah  tabel perbedaan  antara  perlakuan  akuntansi  zakat  pada  laporan  tahunan  BAZNAS  Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan PSAK No.109 :

## Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat (Baznas)
Tabel 3 Perbedaan Perlakuan Akuntansi Zakat pada Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan PSAK No.109 Unsur PSAK No.109 BAZNAS Kab. Tanjabar Pengakuan Penerimaan zakat diakui  pada  saat  kas  atau aset non kas diterima. Penyaluran zakat kepada  mustahik  diakui sebagai  pengurangan  dana zakat sebesar: jumlah yang diberikan  (jika  berbentuk kas),  jumlah  tercatat  jika dalam bentuk aset. BAZNAS Kab. Tanjabar mengakui  dana  zakat,  infaq  dan shadaqah (ZIS) ketika menerima uang dari muzakki.
Dana  ZIS  yang  diterima  diakui sebagai penambahan kas dana ZIS. Dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai penguranngan kas ZIS. Pengukuran Penentuan niali wajar  aset  nonkas  yang diterima menggunakan harga  pasar.  Jika  harga pasar  tidak  tersedia,  maka dapat menggunakan metode  penentuan  nilai wajar  berdasarkan  SAK yang relevan. BAZNAS Kab. Tanjabar selama aktivitas operasionalnya belum pernah menerima  ZIS  dalam  bentuk  ast nonkas, seperti wakaf, tanah, bangunan. Penyajian Amil menyajikan dana  ZIS  dan  dana  amil disajikan  secara  terpisah dalam laporan keuangan BAZNAS  Kab.  Tanjabar  hanya menyediakan dua dari lima komponen laporan keuangan. Bagian  amil  atas  dana  zakat disajikan  dalam  laporan  perubahan dana
Ahmad Maulana Syarifuddin 1 , Sissah 2 , Ferri Saputra Tanjung 3
Unsur PSAK No.109 BAZNAS Kab. Tanjabar Pengungkapan Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat Amil mengungka kan  kebijakan  penyaluran zakat  seperti  penentuan skala  prioritas  penyaluran, dan penerima. BAZNAS  Kab.  Tanjabar  tidak merincikan  sumber-sumber  penerima dan penyaluran zakat mal. Prioritas dalam kebijakan penyaluran zakat kepada Fakir-Miskin, Amil, Muallaf, Gharimin, Fisabilillah, Ibnu Sabil, dan Riqab.
Dalam hal ini seharusnya pengungkapan yang dilakukan ini untuk diberikan kepada pihak  luar  agar  mendapatkan  informasi  yang  lebih  transparan.  Serta  untuk  mengevaluasi kinerja  organisasi  secara  khusus  yaitu  pada  setiap  divisi,  untu  menilai  upaya  seperti kemampuan dan kesinambungan organisasi dalam memberikan pelayanan, untuk tanggung jawab dan kinerja manajemen. Laporan pertanggungjawaban BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung  Barat  dipublikasikan  kepada  masyarakat  dan  para  muzakki  yang  telah mempercayakan badan amil zakat dalam mengelola zakat yang disalurkan.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  data  yang  telah  dideskripsikan  dalam  implementasi  akuntansi  zakat, maka  alat  ukur  yang  digunakan  yaitu:  Pengakuan,  Pengukuran,  Penyajian,  dan Pengungkapan.
1. Pengakuan
Dari keterangan dalam laporan perubahan dana tahun 2020 s/d 2021 bahwa dalam hal pengakuan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengakui dana zakat, infaq dan sedekah Ketika menerima uang dari muzakki, dana ZIS yang diterima diakui sebagai penambahan kas dana ZIS dan dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurangan kas dana ZIS (Budiman & Firmansyah, 2021) .
Menurut PSAK No.109:
a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
b. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan dana zakat:
1) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima
2) Jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut
Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  pengakuan  dana  zakat  oleh  BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah sesuai denga PSAK No. 109.

## 2. Pengukuran
BAZNAS  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  mengakui  selama  kegiatan operasionalnya masih  belum pernah menerima ZIS dalam bentuk  aset non-kas, seperti

## Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat (Baznas)
wakaf  tanah  atau  bangunan.  Pengukuran  ZIS  yang  dilakukan  BAZNAS  Kabupaten Tanjung  Jabung  Barat  sudah  baik  dalam  pelaksanaannya  karena  BAZNAS  tidak menerima  aset  non-kas,  jadi  pengukuran  yang  dilakukan  menggunakan  satuan  uang dengan  mengikuti  harga  pasar  dengan  metode-metode  penentuan  niali  wajar  lainnya sesuai dengan yang telah diatur dalam PSAK yang relevan (Budiman & Firmansyah, 2021) . Dalam  PSAK  No.109,  jika  terjadi  penurunan  nilai  aset  zakat  non-kas,  jumlah kerugian  yang  ditanggung  harus  diperlakukan  sebagai  pengurangan  dana  zakat  atau pengurangan  dana  amil  tergantung  dari  sebab  terjadinya  kerugian  tersebut  (Yulianti, 2021).
3. Penyajian
Tujuan penyajian laporan keuangan untuk memberikan informasi kepada pihak luar serta  untuk  mengevaluasi  prestasi  kinerja  organisasi  untuk  satu  periode  dan menggambarkan  pertanggungjawaban  BAZNAS  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat dalam  mengelola  segala  sumber  daya  dan  kinerja  yang  dihasilkan  dalam  satu  periode tertentu (Herawati, 2019).
Penyajian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam laporan keuangan tahunannya terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Perubahan  Dana.  Dimana  Laporan  Perubahan  Aset  Kelolaan,  Laporan  Arus  Kas,  dan Catatan Atas Laporan Keuangan tidak terdapat (nihil) dalam laporan keuangan tahunan BAZNAS  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  dan  masih  belum  informatif.  Sehingga laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.109 (Sholihah, 2019).
Pengungkapan  yang  dilakukan  oleh  BAZNAS  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat telah sesuai dengan PSAK No.109 karena merincikan setiap penerimaan dana zakat yang terjadi pada periode tertentu, dimana hal ini akan memberikan dampak bagi BAZNAS Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  yang  dijadikan  masyarakat  sebagai  organisasi pengumpulan dan pengalokasian dana zakat yaitu laporan keuangan menjadi transparan dan informatif.
Dimana  seharusnya  pengungkapan  ini  untuk  diberikan  kepada  pihak  luar  agar mendapatkan  informasi  yang  transparan.  Dan  untuk  mengevaluasi  kinerja  organisasi secara  khusus  pada  setiap  bidang,  untuk  menilai  upaya  yaitu  kemampuan  dan kesinambungan  orgnasiasi  dalam  memberikan  pelayanan,  untuk  tangung  jawab  dan kinerja manajemen. Laporan pertanggungjawaban BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat  dipublikasikan  kepada  masyarakat  dan  para  muzaki  yang  telah  mempercayakan badan  amil  zakat  dalam  mengelola  zakat  yang  disalurkan.  Tapi  tidak  dengan  laporan keuangan tahunan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Karena ditakutkan akan terjadi salah paham dari masyarakat.

## Kesimpulan
BAZNAS  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  melakukan  pencatatan  secara  langsung ketka  terjadi  transakasi  penerimaan  dana  ZIS  pada  buku  harian  kas/agenda  Zakat, infaq/sedekah  disertai  dengan  kuitansi.  Selanjutnya  untuk  pencatatan  buku  besar  dan
Ahmad Maulana Syarifuddin 1 , Sissah 2 , Ferri Saputra Tanjung 3
seterusnya  dilakukan  menggunakan  sistem  software  akuntansi  berbasis  Microsoft  Exel. BAZNAS  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  mengakui  dana  ZIS  yang  diterima  sebagai penambah dana ZIS dan dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurangan dana ZIS.
BAZNAS  Kabupaten  Tanjug  Jabung  Barat  meskipun  dalam  laporan  keuangan tahunannya telah menerapkan PSAK No.109, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK tersebut.  Perlakuan  Akuntansi  yang  belum  sesuai  terdapat  pada  penyajian  dan pengungkapan.  Dalam  penyajiannya,  BAZNAS  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  tidak membuat  laporan  perubahan  aset  kelolaan,  laoran  arus  kas,  serta  catatan  atas  laporan keuangan  yang  menjadi  komponen  dalam  laporan  keuangan  PSAK  No.109.  Hal  ini dikarenakan  format  yang  digunakan  staf  BAZNAS  masih  menggunakan  format  staf sebelumnya.

## Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat (Baznas)

## DAFTAR PUSTAKA
Agung,  Y.  F.,  Nurhayati,  N.,  &  Fadilah,  S.  (2022).  Analisis  Psak  No  109  Terhadap Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Baznas Provinsi Jawa Barat. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan , 4 (6), 2371–2381.
Al-Hasni,  F.  (2022).  Studi  Komparatif  Antara  Pendapat  Mazhab  Hanafi  Dengan  Syafi’i Mengenai Konsep Zakat Kekayaan Anak-Anak Dan Orang Gila: Indonesia. Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah , 14 (1), 73–102.
Arief, S. W. H. S., Manossoh, H., & Alexander, S. W. (2017). Analisis penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah pada badan amil zakat nasional Kota Manado. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi , 12 (01).
Budiman, M. A., & Firmansyah, A. (2021). Implementasi akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tegal. Journal of Law, Administration, and Social Science , 1 (2), 73–83.
Dafa, B., Hidayat, I. T., & Rohim, A. N. (2022). Implikasi Zakat Terhadap Perekonomian. Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa , 7 (02), 125–137.
Fahlefi,  R.,  &  Nopiardo,  W.  (2021). Pelaksanaan  Zakat  Pertanian  (Studi  Kasus  Petani Bawang  Di  Nagari  Kampung  Batu  Dalam  Kecamatan  Danau  Kembar  Kabupaten Solok) .
Harahap, D. N., & Nasution, Y. S. J. (2022). Analisis Pernyataan Standar Akuntasi Zakat PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sadaqah Muhammadiyah (Lazismu). JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen , 2 (2), 2583–2595.
Herawati,  H.  (2019).  Pentingnya  Laporan  Keuangan  Untuk  Menilai  Kinerja  Keuangan Perusahaan. JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz , 2 (1), 16–25.
Menne,  F.  (2022). Konsep  Dasar  Dan  Kegunaan  Informasi  Akuntansi  Syariah .  Detak Pustaka.
Riadi, S. (2020). Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram. Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram , 9 (1), 125–136.
Rifai,  F.  Y.  A.,  &  Priyono,  N.  (2020).  Upaya  Penguatan  Transparansi  dan  Akuntabilitas Badan  Amil  Zakat  Infaq  dan  Sadaqoh  (BAZIS)  Berbasis  PSAK  109  dalam  Kajian Literatur. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology , 3 (2), 108– 119.
Ahmad Maulana Syarifuddin 1 , Sissah 2 , Ferri Saputra Tanjung 3
Sholihah,  R.  A.  (2019).  Penyajian  Dan  Pengungkapan  Dana  Non  Halal  Pada  Laporan Keuangan  Baznas  Kota  Yogyakarta. Jurnal  Dinamika  Ekonomi  Dan  Bisnis , 16 (2), 293954.
Sularno,  M.  (2010).  Pengelolaan  zakat  oleh  badan  amil  zakat  daerah  kabupaten/kota  se Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Studi  terhadap  implementasi  undang-undang  no.  38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat). La_Riba , 4 (1), 35–45.
Yulianti, L. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan
Infak/Sedekah pada BAZNAS Kota Bandung. Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY) , 3 (1), 73–92.
Zamzami, F., & Pramesti, A. E. (2018). Audit keuangan sektor publik untuk laporan keuangan pemerintah daerah . UGM PRESS.