## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PENGGELAPAN PAJAK
Gracia Emmanuella Valentina Amelia Sandra*
Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Jl. Yos Sudarso Kav 87, Sunter, Jakarta 14350

## ABSTRACT
Tax is one of the main sources of income and expenditure for the nation of Indonesia. Therefore, every year the Government of Indonesia always tries to increase the amount of tax revenue. However, what happens is there are still some Taxpayers who seek to reduce the amount of tax payable by tax evasion. Tax evasion is an attempt to lighten the tax burden by violating existing laws. Meanwhile, this study aims to determine whether the  factors  such  as  equity,  Self  Assessment  System,  and  service  of  the  tax  authorities  affect  the  taxpayer's perception of tax evasion. The data obtained came from a questionnaire filled by 100 Individual Taxpayers Entrepreneurs in the field of Micro, Small and Medium Enterprises in the area of Kelapa Gading. The sampling technique used is Purposive Sampling, while the data analysis technique consists of descriptive statistics, data quality test, classical assumption test, hypothesis test, and multiple linear regression model analysis. The result of this research indicate that equity and service of the tax authorities influence to taxpayer perception on tax evasion, while Self Assessment System has no effect to taxpayer perception on tax evasion.
Keywords: Equity, Self Assessment System, Service of The Tax Authorities, and Tax Evasion

## ABSTRAK
Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dan belanja negara yang utama bagi bangsa Indonesia. Oleh karena  itu,  setiap  tahunnya  Pemerintah  Indonesia  selalu  berusaha  untuk  meningkatkan  jumlah  penerimaan pajak. Namun, yang terjadi adalah masih ada sebagian Wajib Pajak yang berusaha untuk mengurangi jumlah pajak  yang  terutang  dengan  cara  melakukan  penggelapan  pajak.  Penggelapan  pajak  adalah  suatu  usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang yang ada.   Adapun,  penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor-faktor seperti keadilan, Self Assessment System , dan pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak. Data yang diperoleh berasal dari kuesioner yang diisi oleh 100 Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam bidang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di wilayah Kelapa Gading. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling , sedangkan teknik  analisis  data  yang  dilakukan  terdiri  dari  statistik  deskriptif,  uji  kualitas  data,  uji  asumsi  klasik,  uji hipotesis, dan analisis model regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dan pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak, sedangkan Self Assessment System tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak atas Penggelapan Pajak.
Kata Kunci : Keadilan, Self Assessment System , Pelayanan Aparat Pajak, dan Penggelapan Pajak.
____________________ *Alamat kini: Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jl. Yos Sudarso Kav 87, Sunter, Jakarta 14350 Penulis untuk Korespondensi: (021) 65307062 Ext. 708. Email: Amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

## Pendahuluan

## Latar Belakang
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber pendapatan dan belanja negara(APBN) yang utama bagi  bangsa  Indonesia  karena  hampir  85%  APBN Pemerintah Indonesia berasal dari sektor pajak(Sumber:  Kementerian  Keuangan  Indonesia). Pajak  yang  diperoleh  akan  digunakan  oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka menyelenggarakan  dan  menjalankan  pembangunan nasional  untuk  memberikan  kemakmuran  dan kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Salah  satu  hal penting  yang  dapat  menunjang  keberhasilan  dalam pemungutan  pajak  di  suatu  negara  adalah  sistem pemungutan  pajak.  Seiring  dengan  berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan Self Assessment System. Dalam  sistem  ini,  Wajib  Pajak  diberikan wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang(Mardiasmo,2016).
Setiap  tahunnya,  Pemerintah  Indonesia selalu  berusaha  untuk  meningkatkan  jumlah penerimaan pajak. Namun pada kenyataannya, yang terjadi adalah masih ada sebagian Wajib Pajak yang berusaha  untuk  mengurangi  jumlah  pajak  yang terutang.  Dalam  rangka  mengurangi  jumlah  pajak yang  terutang,  Wajib  Pajak  dapat  melakukan  dua hal,  yaitu  penghindaran  pajak( Tax  Avoidance) dan penggelapan  pajak (Tax  Evasion). Akan  tetapi, sulitnya  penerapan Tax  Avoidance ini  membuat seorang  Wajib  Pajak  cenderung  untuk  melakukan Tax Evasion, yaitu suatu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang- Undang(Mardiasmo,2016:11).
Di Indonesia, kasus penggelapan pajak telah banyak  mencuat. Banyaknya  kerugian negara yang ditimbulkan akibat adanya kasus penggelapan pajak menjadi isu penting yang  menarik perhatian rakyat Indonesia.  Penggelapan  pajak  bisa  terjadi  karena dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  seperti  keadilan, sistem  perpajakan,  diskriminasi, Self  Assessment System, pemahaman  perpajakan,  tarif  pajak, pendapatan  Wajib  Pajak,  tingkat  inflasi,  pelayanan aparat pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan.  Adapun,  keadilan  yang  dimaksud adalah Wajib Pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam  hal  penyusunan  Undang-Undang  Pajak, penerapan  ketentuan  perpajakan,  dan  penggunaan uang  pajak(Siahaan  dalam  Suminarsasi,  2011:8). Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Yetmi(2014), keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Sedangkan,  menurut  Friskianti(2014),  keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
Faktor  kedua  adalah  sistem  perpajakan. Semakin baik sistem perpajakannya, maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak  etis,  sebaliknya  semakin  tidak  baik  sistem perpajakannya  maka  perilaku  penggelapan  pajak dipandang  sebagai  perilaku  yang  cenderung etis(Suminarsasi, 2011:10). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi(2011) dan Yetmi(2014), sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak.
Faktor lainnya adalah diskriminasi. Diskriminasi  perpajakan  dapat  berupa  peraturan perpajakan yang tidak adil, dalam artian, peraturan tersebut  menguntungkan  pihak-pihak  tertentu, ataupun  diskriminasi  dari  segi  perlakuan  terhadap seluruh  Wajib  Pajak(Silaen,  2015:4).  Menurut penelitian  Silaen(2015),  diskriminasi  berpengaruh terhadap  etika  penggelapan  pajak.  Sedangkan menurut penelitian Suminarsasi(2011), diskriminasi berpengaruh  negatif  terhadap  etika  penggelapan pajak.
Self  Assessment  System juga  merupakan salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  Wajib  Pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak. Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan  sendiri  jumlah  pajak  yang  terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku(Resmi, 2017:11). Semakin baik pelaksanaan Self Assessment  System, maka  tindakan  penggelapan pajak  akan  semakin  rendah.  Namun  sebaliknya, semakin buruk pelaksanaan Self Assessment System, maka  tindakan  penggelapan  pajak  akan  semakin tinggi(Friskianti,  2014).  Menurut  Friskianti(2014), Self Assessment System tidak berpengaruh terhadap tindakan  penggelapan  pajak.  Sedangkan,  menurut Saraswati(2013), Self Assessment System berpengaruh terhadap Tax Evasion .
Selain keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan Self Assessment System , pemahaman  perpajakan  juga  termasuk  sebagai faktor yang berpengaruh atas Tax Evasion. Pengaruh pemahaman perpajakan dapat dikembangkan dengan melihat seberapa besar ketentuan perpajakan dapat  dipahami  oleh  Wajib  Pajak,  dimengerti,  dan dipatuhi  untuk  kemudian  dilaksanakan.  Tujuannya agar  harapannya  ke  depan,  praktik  penggelapan pajak  dapat  diminimalisir  serendah  mungkin  dan Wajib Pajak memahami perilaku tersebut melanggar hukum  dan  tidak  etis  untuk  dilakukan. Hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rachmadi(2014), pemahaman  perpajakan  berpengaruh  terhadap penggelapan pajak.
Untuk  menghitung  besarnya  pajak  yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan
dasar  pengenaan  pajak(Resmi,  2017:13).  Dalam penetapan  tarif  pajak  harus  berdasarkan  keadilan. Jika mereka merasa tarif pajak yang berlaku terlalu tinggi, maka akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak(Ardyaksa,
2014:477).
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Ardyaksa(2014),  tarif  pajak  tidak  berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
Penelitian yang dilakukan oleh Tabandeh(2012)  menggunakan  lima  variabel,  dua diantaranya  adalah  pendapatan  Wajib  Pajak  dan tingkat inflasi sebagai variabel yang mempengaruhi tindakan  penggelapan  pajak.  Berdasarkan  studi teoritis  dan  empiris(Tabandeh,2012),  peningkatan pendapatan Wajib Pajak dapat mendorong terjadinya  kenaikan  atau  penurunan  tindakan penggelapan  pajak.  Selain  itu,  tingkat  inflasi  yang tinggi menyebabkan Wajib Pajak menghindar untuk membayar pajak demi mempertahankan kemampuan daya beli mereka. Hasil dari penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa pendapatan Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan  pajak,  sedangkan  tingkat  inflasi berpengaruh  positif  terhadap  penggelapan  pajak. Selain  itu,  penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh Annan(2013)  juga  menunjukkan  bahwa  tingkat inflasi  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap penggelapan pajak.
Faktor  lainnya  adalah  pelayanan  aparat pajak. Peningkatan pelayanan aparat pajak idealnya akan  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  bagi Wajib  Pajak  untuk  tidak  melakukan  penggelapan pajak  dan  memandang  penggelapan  pajak  sebagai tindakan  ilegal,  tidak  etis,  dan  melanggar  hukum. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rachmadi(2014), pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak atas  perilaku  penggelapan  pajak.  Sedangkan, menurut  Yetmi(2014),  kualitas  pelayanan  pajak tidak  berpengaruh  terhadap  persepsi  Wajib  Pajak mengenai penggelapan pajak.
Selain  faktor-faktor  yang  telah  disebutkan diatas,  kemungkinan  terdeteksi  kecurangan  juga merupakan  faktor  yang  berpengaruh  terhadap penggelapan  pajak.  Ketika  seseorang  menganggap bahwa  persentase  kemungkinan  terdeteksinya kecurangan  melalui  pemeriksaan  pajak  yang dilakukan  tinggi,  maka  ia  akan  cenderung  untuk patuh  terhadap  aturan  perpajakan.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Ayu(2011)  menunjukkan  bahwa kemungkinan  terdeteksi  kecurangan  berpengaruh negatif  terhadap Tax  Evasion. Begitu  pula  dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh Pulungan(2015),  dimana  kemungkinan  terdeteksi kecurangan  juga  berpengaruh  positif  terhadap penggelapan pajak.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis akan melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  PERSEPSI  WAJIB  PAJAK ATAS PENGGELAPAN PAJAK”.

## Batasan Masalah
1. Apakah  keadilan  mempengaruhi  persepsi
Wajib Pajak atas penggelapan pajak? 2. Apakah
Self Assessment System mempengaruhi  persepsi  Wajib  Pajak  atas penggelapan pajak? 3. Apakah pelayanan aparat pajak mempengaruhi  persepsi  Wajib  Pajak  atas penggelapan pajak?

## Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh keadilan terhadap persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak . 2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Self  Assessment  System terhadap persepsi  Wajib  Pajak  atas  penggelapan pajak .
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh  pelayanan  aparat  pajak  terhadap persepsi  Wajib  Pajak  atas  penggelapan pajak.

## Tinjauan Pustaka

## Teori Persepsi
Menurut Mulyana(2016:179), persepsi adalah  proses  internal  yang  memungkinkan  kita memilih,  mengorganisasikan,  dan  menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita.

## Pajak
Pajak  menurut  Undang-Undang  Nomor  16 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) berbunyi, pajak adalah kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

## Penggelapan Pajak
Menurut Mardiasmo(2016:11), penggelapan pajak adalah suatu usaha meringankan
beban  pajak  dengan  cara  melanggar  Undang- Undang yang ada.

## Keadilan
Menurut Siahaan(2010)
dalam Suminarsasi(2011),  aspek  keadilan  yang  perlu diperhatikan  antara  lain  adalah  keadilan  dalam penyusunan Undang-Undang Pajak, keadilan dalam penerapan  ketentuan  perpajakan,  dan  keadilan dalam  penggunaan  uang  pajak.  Ada  berbagai persepsi  yang  menyatakan  bahwa  keadilan  pajak belum  didistribusikan  dan  dirasakan  secara  merata bagi  setiap  Wajib  Pajak,  sehingga  hal  ini menyebabkan  mereka  enggan  untuk  membayar pajak karena mereka merasa manfaat yang diterima tidak  sebanding  dengan  jumlah  pajak  yang  telah dibayarkan.  Selain  itu,  apabila  menurut  persepsi mereka sistem pajak yang berlaku tidak adil, maka akan  semakin  tinggi  kecenderungan  mereka  untuk melakukan  penghindaran  pajak,  seperti  melakukan penggelapan  pajak.  Adapun,  penelitian  yang dilakukan  oleh  Yetmi(2014)  menunjukkan  bahwa keadilan  berpengaruh  positif  terhadap  persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Sedangkan,  menurut  Friskianti(2014),  keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

## Self Assessment System
Self Assessment System menurut
Kurnia(2013:101)  adalah  suatu  sistem  perpajakan yang  memberi  kepercayaan  kepada  Wajib  Pajak untuk mematuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban  dan  hak  perpajakannya.  Dengan  begitu, bisa  saja  terjadi  kemungkinan  Wajib  Pajak  untuk melakukan  penggelapan  pajak,  seperti  tidak membayar  pajak  dengan  jumlah  yang  seharusnya dibayar.  Oleh  karena  itu,  dengan  menerapkan Self Assessment  System, maka  semakin  tinggi  pula kemungkinan  Wajib  Pajak  untuk  melakukan penggelapan  pajak.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Friskianti(2014) menyatakan bahwa Self Assessment System tidak  berpengaruh  terhadap  tindakan penggelapan  pajak.  Namun,  penelitian  yang dilakukan  oleh  Saraswati(2013)  menunjukkan bahwa Self Assessment System berpengaruh terhadap Tax Evasion .

## Pelayanan Aparat Pajak
Supadmi(2009:9)
berpendapat jika pelayanan  yang  berkualitas  adalah  pelayanan  yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara  terus-menerus.  Dalam  hal  perpajakan, pemberian  pelayanan  yang  baik  oleh  aparat  pajak idealnya  akan  semakin  mendorong  Wajib  Pajak untuk  tidak  melakukan  penggelapan  pajak,  karena mereka  telah  merasa  puas  dengan  pelayanan  yang diberikan oleh aparat pajak. Dengan begitu, semakin baik  pelayanan  aparat  pajak,  maka  akan  semakin rendah  pula  penggelapan  pajak  yang  dilakukan. Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Rachmadi(2014), pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak atas  perilaku  penggelapan  pajak.  Sedangkan, menurut  Yetmi(2014),  kualitas  pelayanan  pajak tidak  berpengaruh  terhadap  persepsi  Wajib  Pajak mengenai penggelapan pajak.

## Hipotesis
Ha 1 :  Keadilan  berpengaruh  terhadap  persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak.
Ha 2 :  Self  Assessment  System    berpengaruh terhadap  persepsi  Wajib  Pajak  atas  penggelapan pajak.
Ha 3 : Pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak.

## Metode Penelitian

## Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah para Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Usahawan(UMKM)  yang bertempat tinggal di Kelapa Gading. Data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil  pengisian  kuesioner  oleh  para  Wajib  Pajak yang  bersangkutan  pada  Desember  2017  sampai dengan Januari 2018.

## Variabel Penelitian
1. Variabel Dependen
a. Penggelapan Pajak

## Definisi Operasional Variabel Penggelapan Pajak
Variabel Dimensi Indikator Pernyataan Penggelapan Pajak Tidak mengikuti aturan perpajakan yang berlaku. 1. Tidak  mendaftarkan  diri untuk  diberikan  Nomor Pokok Wajib Pajak. 2. Menyalahgunakan atau menggunakan  tanpa  hak Nomor Pokok Wajib Pajak  atau  Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 3. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan. 4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan  yang  isinya tidak  benar  atau  tidak lengkap. 5. Menolak  untuk  dilakukan pemeriksaan. 6. Memperlihatkan pembukuan,  pencatatan, atau  dokumen  lain  yang palsu atau dipalsukan seolah-olah  benar,  atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 7. Tidak  menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan  di  Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan,  atau  dokumen lain. 8. Tidak  menyimpan  buku, catatan,  atau  dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan  dan  dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan  yang  dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program  aplikasi  on-line di Indonesia. 9. Tidak  menyetorkan  pajak yang  telah  dipotong  atau dipungut. 1. Salah  satu  indikasi  dalam upaya  penggelapan  pajak adalah  tidak  mendaftarkan diri  untuk  diberikan  Nomor
Pokok Wajib Pajak. 2. Salah  satu  indikasi  dalam upaya  penggelapan  pajak adalah menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor  Pokok  Wajib  Pajak atau  Pengukuhan  Pengusaha
Kena Pajak.
3. Salah  satu  indikasi  dalam upaya  penggelapan  pajak adalah  tidak  menyampaikan Surat Pemberitahuan.
4. Salah  satu  indikasi  dalam upaya  penggelapan  pajak adalah  menyampaikan  Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan  yang  isinya  tidak benar atau tidak lengkap. 5. Salah  satu  indikasi  dalam upaya  penggelapan  pajak adalah menolak untuk dilakukan pemeriksaan. 6. Salah  satu  indikasi  dalam upaya  penggelapan  pajak adalah memperlihatkan pembukuan,  pencatatan,  atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau  tidak  menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
7. Salah  satu  indikasi  dalam upaya  penggelapan  pajak adalah tidak menyelenggarakan pembukuan  atau  pencatatan di Indonesia, tidak
memperlihatkan  atau  tidak meminjamkan  buku,  catatan,
atau dokumen lain.
8. Salah  satu  indikasi  dalam upaya  penggelapan  pajak adalah tidak menyimpan buku,  catatan,  atau  dokumen yang menjadi dasar
10. Tidak  membayar  pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar. Sumber: Undang-Undang Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara  Perpajakan  (UU  KUP Pasal 39) pembukuan  atau  pencatatan dan  dokumen  lain  termasuk hasil  pengolahan  data  dari pembukuan  yang  dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program  aplikasi  on-line  di Indonesia. 9. Salah  satu  indikasi  dalam upaya  penggelapan  pajak adalah  tidak  menyetorkan pajak  yang  telah  dipotong atau dipungut. 10. Salah satu indikasi dalam  upaya  penggelapan pajak adalah tidak membayar pajak  sesuai  dengan  jumlah yang seharusnya dibayar.

## 2. Variabel Independen
a. Keadilan
Definisi Operasional Variabel Keadilan Variabel Dimensi Indikator Pernyataan Keadilan Sumber: Suminarsasi(2011) 1. Cara Mewujudkan Keadilan Pajak Sumber:  Siahaan(2010) dalam Suminarsasi(2011). Penjelasan lengkap mengenai indikator dari dimensi ini diambil dari Skripsi  Irma  Suryani Rahman dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 1. Adil  dalam  penyusunan Undang-Undang Pajak, yaitu dalam hal penetapan pungutan wajib yang akan membebani Wajib Pajak.
2. Fiskus  harus  konsisten dalam menerapkan ketentuan yang telah diatur  dalam  UU  Pajak dengan juga memperhatikan kepentingan Wajib Pajak. 3. Manfaat pajak untuk pelayanan umum dan kesejahteraan umum harus benar-benar  mendapatkan perhatian dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang menjadi pembayar pajak. 1. Pemerintah  telah  adil dalam menyusun Undang-Undang  Pajak khususnya  dalam  hal penetapan pungutan wajib yang akan membebani Wajib Pajak. 2. Fiskus  telah  konsisten dalam menerapkan ketentuan  yang  telah diatur  dalam  UU  pajak serta memperhatikan kepentingan setiap Wajib Pajak. 3. Masyarakat yang menjadi pembayar pajak telah benar-benar merasakan secara langsung  manfaat  pajak berupa pelayanan umum dan kesejahteraan umum. 2. Prinsip Keadilan Sumber: Pohan(2014:330) 1. Orang-orang yang mempunyai pendapatan sama  harus  membayar jumlah pajak yang sama(Keadilan Horizontal). 2. Orang-orang yang mempunyai  kemampuan berbeda  harus  membayar 1. Setiap Wajib Pajak yang mempunyai  pendapatan yang sama, maka
mereka harus membayar pajak  dengan  jumlah yang sama.
2. Setiap Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan dalam  hal  pendapatan
jumlah pajak yang berbeda pula(Keadilan Vertikal). Sumber: Pohan(2014:330) yang  berbeda,  maka mereka harus membayar pajak  dalam  hal  yang berbeda pula. 3. Cara Mengukur Keadilan Sumber: Pohan(2014:330) 1. Dalam suatu sistem
perpajakan yang adil, setiap  Wajib  Pajak  harus membayar  sejalan  dengan manfaat  yang  dinikmati dari kegiatan tertentu pemerintah.(Pendekatan Manfaat). 2. Setiap Wajib Pajak membayar  sesuai  dengan kemampuan mereka masing- masing(Pendekatan Kemampuan untuk Membayar). Sumber: Pohan(2014:330) 1. Setiap Wajib Pajak telah membayar  pajak  sesuai dengan  manfaat  yang dapat  dinikmati,  seperti barang  dan  jasa  yang disediakan oleh pemerintah. 2. Setiap Wajib Pajak membayar  pajak  sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.

## b. Self Assessment System
Definisi Self Assessment System Variabel Dimensi Indikator Pernyataan Self Assessment System Sumber: Friskianti(2014) 1. Kewajiban Wajib Pajak Sumber: Friskianti(2014) 1. Setiap  Wajib  Pajak  wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak(KPP)  atau  Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan(KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal  atau  kedudukan Wajib  Pajak,  dan  dapat melalui e-register(media elektronik online) untuk diberikan  Nomor  Pokok Wajib Pajak(NPWP).
2. Setiap  Wajib  Pajak  wajib menghitung besarnya pajak terutang  yang  dilakukan pada  setiap  akhir  tahun pajak, dengan cara mengalihkan  tarif  pajak dengan pengenaan pajaknya. 3. Setiap  Wajib  Pajak  wajib membayar  sendiri  pajak yang terutang dan melakukan  pembayaran  di bank-bank pemerintah maupun  swasta  dan  kantor pos  dengan  menggunakan Surat  Setoran  Pajak  atau
1. Sebagai Wajib Pajak, maka diwajibkan  mendaftarkan diri  ke  Kantor  Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan untuk diberikan  Nomor  Pokok Wajib  Pajak(NPWP)  jika sudah  memenuhi  syarat subjektif dan objektif.
2. Sebagai Wajib Pajak, maka diwajibkan menghitung besarnya pajak penghasilan terutang tahunan  yang  dilakukan pada  setiap  akhir  tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan  penghasilan  kena pajak.
3. Sebagai Wajib Pajak, maka diwajibkan membayar sendiri pajak yang terutang dan melakukan pembayaran  di  bank-bank pemerintah maupun swasta dan  kantor  pos  dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau dengan
dengan cara membayar pajak secara elektronik. 4. Setiap  Wajib  Pajak  wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan  jumlah  pajak yang  sebenarnya  terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan(SPT). Sumber: Kurnia(2013) cara membayar pajak secara elektronik. 4. Sebagai Wajib Pajak, maka diwajibkan melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan  jumlah  pajak yang  sebenarnya  terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan(SPT). 2. Hak Wajib Pajak Sumber: Friskianti(2014) 1. WP dapat melakukan pembetulan SPT jika terdapat  kesalahan  dengan syarat  belum  melampaui  2 tahun  sesudah  berakhirnya tahun  pajak  dan  fiskus belum  melakukan  tindakan pemeriksaan. 2. WP yang mempunyai kelebihan pembayaran pajak  dapat  mengajukan permohonan pengembalian. 3. WP yang merasa tidak puas atas  ketetapan  pajak  yang telah diterbitkan dapat mengajukan  keberatan  dan banding. Sumber: Hartati(2015:140) 1. Sebagai WP, diberi kesempatan untuk melakukan  pembetulan SPT jika terdapat kesalahan dalam pengisian SPT. 2. Sebagai  Wajib  Pajak, berhak untuk mengajukan permohonan pengembalian apabila terdapat  kelebihan  saat membayar pajak. 3. Sebagai  Wajib  Pajak, berhak untuk mengajukan keberatan dan  banding  jika  merasa tidak puas atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan. c. Pelayanan Aparat Pajak
Definisi Operasional Variabel Pelayanan Aparat Pajak Variabel Dimensi Indikator Pernyataan Pelayanan  Aparat Pajak Sumber: Yetmi(2014) 1. Pengaturan Jam Pelayanan 1. Setiap  petugas  di  Tempat Pelayanan  Terpadu(TPT) wajib melayani Wajib Pajak  pada  jam  pelayanan, yaitu  pukul  08.00-16.00 waktu setempat. 2. Pemberian  layanan  di  TPT tetap  dilaksanakan  pada jam istirahat. 1. Dalam meningkatkan pelayanan  prima  kepada
Wajib  Pajak,  maka  setiap petugas di TPT akan melayani Wajib Pajak pada jam pelayanan, yaitu pukul 08.00-16.00 waktu setempat. 2. Dalam meningkatkan pelayanan  prima  kepada Wajib Pajak, maka pemberian  layanan  di  TPT akan  tetap  dilaksanakan meskipun pada jam istirahat. 2. Sistem Antrean Petugas TPT harus memberikan  layanan  kepada Wajib Pajak dan/atau masyarakat  sampai  dengan antrean terakhir. Dalam meningkatkan pelayanan prima kepada Wajib Pajak, maka petugas TPT akan memberikan  layanan  kepada
setiap  Wajib  Pajak  sampai dengan antrean yang terakhir. 3. Pelayanan saat Gangguan  Teknis atau Keadaan Darurat Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 27/PJ/2016 1. Petugas TPT memberitahukan secara lisan  kepada  WP  yang datang ke TPT dan membuat pengumuman tertulis tentang pemberitahuan adanya gangguan teknis atau keadaan darurat. 2. Petugas  TPT  menerima setiap  permohonan  yang memenuhi syarat ketentuan dan memproses permohonan tersebut secara manual. 3. KPP mencari tempat pelayanan  baru  dan  segera membuat pengumuman resmi mengenai perpindahan alamat. Sumber:  Peraturan  Direktur Jenderal  Pajak  No.  PER- 27/PJ/2016 1. Dalam meningkatkan pelayanan  prima  kepada Wajib Pajak, maka petugas TPT akan memberitahukan secara  lisan  dan  membuat pengumuman tertulis kepada WP yang datang ke TPT  jika  terjadi  gangguan teknis atau keadaan darurat. 2. Dalam meningkatkan pelayanan  prima  kepada Wajib  Pajak,  maka  jika terjadi  gangguan  teknis, petugas TPT akan menerima setiap permohonan yang memenuhi syarat ketentuan dan  memprosesnya  secara manual. 3. Dalam meningkatkan pelayanan  prima  kepada Wajib  Pajak,  maka  KPP akan segera mencari tempat pelayanan  baru  jika  terjadi gangguan teknis atau keadaan darurat, dan segera memberikan  pengumuman resmi pengenai perpindahan alamat.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan angket/kuesioner. Adapun, kuesioner yang digunakan  adalah  kuesioner  tertutup.  Dalam kuesioner  tertutup,  responden  memiliki  tugas untuk memilih satu jawaban dari setiap pertanyaan yang telah disediakan(Darmawan, 2016:160).

## Teknik Pengambilan Sampel
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan  teknik  pengambilan  sampel  yang disebut  dengan Purposive  Sampling . Purposive Sampling adalah  salah  satu  teknik  pengambilan sampel,  dimana  responden  yang  terpilih  menjadi anggota  sampel  atas  dasar  pertimbangan  peneliti sendiri. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang
Pribadi
Usahawan(UMKM)  di  wilayah  Kelapa  Gading. Oleh dikarenakan adanya batasan dalam penelitian ini,  maka  peneliti  hanya  mengambil  sampel
sebanyak 100 responden di wilayah Kelapa Gading yang menurut peneliti telah cukup untuk mewakili seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan(UMKM) di wilayah Kelapa Gading.

## Teknik Analisis Data
1. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai  rata-rata(mean),  standar  deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi)(Ghozali, 2016:19).
2. Uji Kualitas Data
a. Uji Reliabilitas
Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk  mengukur  suatu  kuesioner yang  merupakan  indikator  dari variabel  atau  konstruk.  Suatu kuesioner  dikatakan  reliabel  atau handal  jika  jawaban  seseorang
terhadap penyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu(Ghozali,2016:47).
b. Uji Validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu  kuesioner.  Suatu  kuesioner dikatakan  valid  jika  pertanyaan pada  kuesioner  mampu  untuk mengungkapkan  sesuatu  yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.  Uji  validitas  ini  ingin mengukur apakah pertanyaan dalam  kuesioner  yang  sudah  kita buat benar-benar dapat mengukur apa yang
hendak kita ukur(Ghozali,2016:52).
3. Uji Asumsi Klasik
a. Multikolonieritas
Uji  multikolonieritas  bertujuan untuk  menguji  apakah  model regresi ditemukan adanya korelasi antar  variabel  bebas(independen).
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen(Ghozali,  2016:103). Untuk mendeteksi ada atau
tidaknya multikolonieritas di
dalam model regresi dapat dilakukan  dengan  melihat  nilai Tolerance dan  lawannya  yaitu Variance  Inflation  Factor(VIF) . Jika  nilai Tolerance ≥  0,10  dan VIF ≤ 10,  maka  menunjukkan tidak adanya multikolonieritas.
b. Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji  apakah  dalam  model regresi  linear  ada  korelasi  antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu  pada  periode  t- 1(sebelumnya). Jika terjadi korelasi,  maka  dinamakan  ada problem autokorelasi. Model regresi  yang  baik  adalah  regresi yang bebas dari autokorelasi(Ghozali,2016:107). Cara  yang  digunakan  untuk mendeteksi  ada  atau  tidaknya autokorelasi adalah dengan mengunakan uji Durbin- Watson(DW test) . Jika du < d < 4
– du, maka tidak ada autokorelasi, positif atau negatif. Adapun, nilai dl  dan  du  dapat  dilihat  dari  tabel
Durbin  Watson dengan  α  =  5%, kemudian dikaitkan dengan k(jumlah  variabel  bebasnya)  dan n(jumlah sampel).
c. Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan menguji  apakah  dalam  model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan  ke  pengamatan  yang lain.  Jika  variance  dari  residual satu  pengamatan  ke  pengamatan lain tetap, maka disebut
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas(Ghozali,2016: 134). Cara yang digunakan untuk mendeteksi  ada  atau  tidaknya heteroskesdatisitas  adalah  dengan uji Glejser ,  yaitu  untuk  meregres nilai  absolut  residual  terhadap variabel independen(Gujarati 2003 dalam Ghozali 2016). Untuk mengetahui  hasilnya,  maka  kita perlu
melihat probabilitas signifikasi  yang  terdapat  pada output  pengujian  berupa  tabel
Coefficients . Jika nilai probabilitas signifikansi( Sig) > tingkat kesalahan(5%), maka model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.
d. Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk menguji  apakah  dalam  model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal(Ghozali,  2016:154).  Cara yang digunakan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal  atau  tidak  adalah  dengan uji Kolmogorov-Smirnov (Ghozali, 2016:158).  Yang  harus  dilakukan adalah  melihat  nilai Asymp.  Sig.
(2-tailed) yang terdapat pada tabel output One-Sample  Kolmogorov-
Smirnov Test, kemudian membandingkannya dengan tingkat kesalahan(α = 5%)(Ghozali, 2016:31). Jika
Asymp.  Sig.  (2-tailed) >  α,  maka data terdistribusi secara normal.
4. Uji Hipotesis
a. Koefisien  Determinasi( Adjusted
R 2 ) Koefisien  determinasi(R 2 )  pada intinya  mengukur  seberapa  jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen(Ghozali,2016:95). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R 2 yang kecil berarti kemampuan variabel- variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen  amat  terbatas.  Nilai yang  mendekati  satu  berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi  yang  dibutuhkan  untuk memprediksi variasi variabel dependen.
b. Uji Statistik Fisher(F)
Uji  pengaruh  simultan  digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen  secara  bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen(Ghozali,2016:171). Adapun,  hasil  dari  pengujian  ini dapat  dilihat  dari  tabel Anova , yaitu  dengan  melihat  kolom Sig (Ghozali,  2016:99).  Jika  nilai probabilitas  signifikansi( Sig )  < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. c. Uji Statistik t Uji  statistik  t  pada  dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual  dalam  menerangkan variasi variabel dependen(Ghozali,2016:97).  Cara untuk  melakukan  uji  t  adalah dengan membandingkan probabilitas  signifikansi  dengan tingkat  kesalahan  sebesar  5%.
Nilai probabilitas signifikansi dapat  dilihat  pada  output  hasil pengujian, yaitu tabel Coefficients pada  kolom Sig .  Jika  nilai probabilitas  signifikansi( Sig )  < tingkat kesalahan(5%), maka
variabel  terikat  dipengaruhi  oleh variabel bebas.

## 5. Analisis Regresi Linier/ Uji Model
Analisis  regresi  linier  berganda digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh atau  hubungan  secara  linear  antara  dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel  dependen.  Perbedaan  dengan regresi  linier  sederhana  adalah,  bahwa regresi linier sederhana hanya menggunakan  satu  variabel  independen dalam  satu  model  regresi,  sedangkan regresi  linier  berganda  menggunakan  dua atau lebih variabel independen dalam satu model regresi(Priyatno, 2017:169). Dalam penelitian  ini,  persamaan  yang  akan digunakan adalah:
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e Dimana: Y = Penggelapan Pajak a = Konstanta b = Koefisien Regresi X 1 = Keadilan X 2 = Self Assessment System X 3 = Penggelapan Pajak e = Error

## Hasil Dan Pembahasan
1. Statistik Deskriptif
a. Keadilan
Hasil  statistik  deskriptif  dari variable  Keadilan  berupa  nilai Minimum, Nilai Maksimum,
Rata-rata(Mean)  dapat  dilihat  di lampiran Tabel 1
b. Self Assessment System
Hasil  statistik  deskriptif  dari variable Self  Assessment  System berupa  nilai  Minimum,  Nilai
Maksimum, Rata-rata(Mean)
dapat dilihat di lampiran Tabel 2
c. Pelayanan Aparat Pajak
Hasil  statistik  deskriptif  dari variable  Pelayanan  Aparat  Pajak berupa  nilai  Minimum,  Nilai Maksimum, Rata-rata(Mean) dapat dilihat di lampiran Tabel 3
d. Penggelapan Pajak Hasil  statistik  deskriptif  dari variable Penggelapan Pajak berupa  nilai  Minimum,  Nilai
Maksimum, Rata-rata(Mean) dapat dilihat di lampiran Tabel 4.
2. Uji Kualitas Data
a. Uji Reliabilitas
Dalam  pra  kuesioner,  peneliti hanya  mengambil  sebanyak  30 responden  berupa  Wajib  Pajak Orang Pribadi Usahawan(UMKM)  di  wilayah Kelapa  Gading,  sedangkan  untuk kuesioner peneliti megambil responden sebanyak 100. Adapun, cara yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel tersebut reliabel atau tidak adalah dengan  melihat  nilai Cronbach
Alpha . Jika nilai Cronbanch Alpha > 0,70, maka pernyataan tersebut dikatakan  reliabel.  Berdasarkan hasil  untuk  pra  kuesioner,  nilai Cronbach  Alpha dari  setiap variabel  lebih  besar  dari  0,70. Sehingga,  dapat  dikatakan  bahwa setiap  variabel  independen  dan dependen tersebut bersifat reliabel. Begitu pula dengan hasil uji  reliabilitas  untuk  kuesioner yang  menunjukkan  bahwa  setiap variabel independen dan dependen tersebut bersifat reliabel.
b. Uji Validitas
Dalam  pra  kuesioner,  peneliti hanya  mengambil  sebanyak  30 responden  berupa  Wajib  Pajak Orang Pribadi Usahawan(UMKM)  di  wilayah Kelapa  Gading,  sedangkan  untuk kuesioner peneliti mengambil responden sebanyak 100. Adapun, cara yang dilakukan untuk
mengetahui  apakah  pernyataan tersebut  valid  atau  tidak  adalah dengan  melihat  nilai Corrected Item-Total  Correlation (r  hitung)
yang terdapat pada output
Cronbach Alpha , kemudian membandingkannya dengan r tabel.  Jika  r  hitung  >  r  tabel  dan bernilai positif, maka dapat dikatakan bahwa pernyataan tersebut  valid.  Untuk  hasil  pra kuesioner, setiap indikator penyataan  dari  variabel Self
Assessment  System, pelayanan
aparat  pajak,  dan  penggelapan pajak bersifat valid. Namun, untuk variabel  keadilan  terdapat  satu indikator pernyataan, yaitu indikator  pernyataan  ke-4  yang tidak  valid,  sehingga  pernyataan tersebut  tidak  akan  dijadikan sebagai indikator pernyataan untuk kuesioner. Kemudian, hasil uji  validitas  untuk  kuesioner menunjukkan jika indikator pernyataan  dari  setiap  variabel bersifat valid.
3. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Multikolonieritas
Berdasarkan hasil uji multikolonieritas (Lampiran : Tabel 5) diketahui bahwa nilai tolerance dari setiap variabel ≥ 0,1 dan nilai VIF dari setiap variabel ≤ 10, sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi bebas dari multikolonieritas atau tidak terdapat korelasi antar variabel bebas.
b. Uji Autokorelasi Berdasarkan hasil (Lampiran: Tabel  6),  diketahui  jika  nilai Durbin  Watson yang  diperoleh adalah  sebesar  2,130.  Jika  dilihat dari tabel karakteristik uji autokorelasi, maka dapat dikatakan jika model regresi bebas dari autokorelasi. Hal ini dikarenakan  nilai Durbin  Watson berada diantara nilai du dan 4-du. Nilai  du  sendiri  dapat  diperoleh dari  tabel Durbin  Watson dengan menggunakan  nilai  signifikansi 5%,  jumlah  sampel  100,  dan jumlah  variabel  bebas  3(k=3), sehingga  nilai  du  yang  diperoleh sebesar  1,736.  Sedangkan,  untuk
4-du adalah sebesar 4-
1,736=2,264.  Oleh  karena  itu, hasil  keseluruhan  yang  diperoleh adalah  1,736(du)  <  2,130( Durbin Watson) < 2,264(4-du) dan terbukti jika tidak terdapat autokorelasi dalam penelitian ini.
c. Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan  hasil  (Lampiran  : tabel  7),  diketahui  bahwa  nilai probabilitas  signifikansi( Sig )  dari
setiap  variabel  lebih  besar  dari
0,05,  sehingga  dapat  dikatakan jika  dalam  model  regresi  tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. d. Uji Normalitas Berdasarkan Lampiran : Tabel 8 di atas,  dapat  diketahui  jika  nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang
diperoleh  sebesar  0,284  yang artinya > dari 0,05, sehingga dapat dikatakan  jika  data  terdistribusi secara normal.
4. Uji Hipotesis
a. Koefisien
Determinasi ( Adjusted R 2 )
Berdasarkan  hasil  (Lampiran  : Tabel  9),  diketahui  jika  nilai Adjusted R 2 yang diperoleh sebesar  0,176.  Hal  ini  berati variabilitas variabel dependen(terikat) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen(bebas)  hanya  sebesar
17,6%.  Sedangkan,  sisanya  yaitu 82,4%  dijelaskan  oleh  variabel lain  yang  tidak  digunakan  dalam penelitian ini.
b. Uji Statistik Fisher(F) Berdasarkan  hasil  (Lampiran  : Tabel  10),  maka  dapat  dikatakan bahwa variabel independen berupa keadilan, Self Assessment System, dan pelayanan aparat pajak secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, yaitu  penggelapan  pajak.  Hal  ini dikarenakan nilai probabilitas
signifikansinya  lebih  kecil  dari
0,05.
c. Uji Statistik t
Berdasarkan  hasil  (Lampiran  : Tabel  11)  terlihat      nilai signifikansi  dari  ketiga  variabel independen tersebut, yakni keadilan, Self Assessment System, dan pelayanan aparat pajak, maka dapat  disimpulkan  jika  variabel dependen  berupa  penggelapan pajak  hanya  dipengaruhi  oleh keadilan  dan  pelayanan  aparat pajak.  Hal  ini  dikarenakan  nilai signifikansi variabel keadilan dan pelayanan aparat pajak lebih kecil
dari 0,05, sedangkan nilai signifikansi  dari  variabel Self Assessment  System jauh  diatas 0,05.

## 5. Analisis Regresi Linier Berganda
Jika dilihat dari table 12 (lampiran), maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
P  =  18,057  +  0,427K  –  0,041SAS  +
0,458PAP
Dari persamaan regresi linier berganda di atas,  maka  dapat  dijelaskan  bahwa konstanta sebesar 18,057 menyatakan  jika variabel  independen  dianggap  konstan, maka  penggelapan  pajak  adalah  sebesar 18,057. Koefisien regresi variabel keadilan sebesar  0,427  menyatakan  bahwa  jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel keadilan mengalami kenaikan 1%, maka  akan  meningkatkan  penggelapan pajak  sebesar  0,427%.  Koefisien  regresi variabel Self Assessment System sebesar - 0,041  menyatakan  bahwa  jika  variabel independen lain nilainya tetap dan variabel Self Assessment System mengalami kenaikan  1%,  maka  akan  mengakibatkan penurunan pada penggelapan pajak sebesar 0,041%. Koefisien regresi variabel pelayanan  aparat  pajak  sebesar  0,458 menyatakan bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel pelayanan aparat pajak mengalami kenaikan  1%,  maka  akan  meningkatkan penggelapan pajak sebesar 0,458%.

## Pembahasan
1. Pengaruh  Keadilan  terhadap  Persepsi Wajib Pajak atas Penggelapan Pajak
Berdasarkan  tabel  11,  dapat diketahui  jika  variabel  keadilan  memiliki nilai  signifikansi  sebesar  0,003  yang artinya lebih kecil dari 0,05. Selain itu, jika dilihat  dari  analisis  model  regresi  linier berganda,  variabel  keadilan  memiliki koefisien  regresi  sebesar  0,427  yang menunjukkan arah positif dengan penggelapan  pajak.  Sehingga,  dapat dikatakan bahwa variabel keadilan berpengaruh  positif  terhadap  persepsi Wajib  Pajak  atas  penggelapan  pajak. Dengan kata lain, hipotesis yang
menyatakan  bahwa  keadilan  berpengaruh terhadap  persepsi  Wajib  Pajak  atas penggelapan pajak dapat diterima.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sesuai dengan hasil yang diperoleh oleh Friskianti(2014), yang menyatakan bahwa keadilan  tidak  berpengaruh  terhadap penggelapan pajak. Namun, sejalan dengan hasil yang diperoleh oleh Yetmi(2014)  yang  menyatakan  bahwa keadilan  berpengaruh  positif  terhadap persepsi  Wajib  Pajak  atas  penggelapan pajak.  Hasil  yang  diperoleh  dalam penelitian  ini  memang  menunjukkan bahwa  keadilan  berpengaruh  positif terhadap  penggelapan  pajak.  Selain  itu, jika  dilihat  dari  hasil  rata-rata  seluruh pernyataan  yang  ada  di  uji  statistik deskriptif, variabel keadilan memiliki nilai rata-rata  3,95.  Hal  ini  juga  menunjukkan bahwa  Wajib Pajak tersebut telah berpersepsi bahwa sistem perpajakan yang berlaku  sudah  adil,  namun  kenyataannya mereka tetap terindikasi memiliki keinginan  untuk  melakukan  penggelapan pajak. Akan tetapi, secara teori seharusnya keadilan  memiliki  pengaruh  yang  negatif terhadap  penggelapan  pajak.  Alasan mengapa  terdapat  perbedaan  dalam  hal tersebut mungkin karena Wajib Pajak yang menjadi sampel dalam penelitian ini sudah tidak begitu memperhatikan lagi mengenai keadilan pajak yang terjadi saat ini, apakah keadilan telah didistribusikan dan dirasakan  secara  merata  atau  belum, apakah  manfaat  yang  diterima  telah sebanding dengan jumlah pajak yang telah dibayarkan atau belum, dan apakah sistem pajak yang berlaku saat ini telah adil atau belum.  Menurut  teori,  jika  sistem  pajak yang  berlaku  telah  adil,  maka  akan semakin  rendah  kecenderungan  mereka untuk  melakukan  penggelapan  pajak.
Namun, berdasarkan hasil yang diperoleh, yang  mungkin terjadi adalah Wajib Pajak tersebut tetap terindikasi memiliki
keinginan  untuk  melakukan  penggelapan
pajak meskipun sistem pajak yang berlaku saat ini telah adil sekalipun. Hal ini berarti, apapun  kondisi  yang  terjadi,  apakah keadilan pajak telah terpenuhi atau belum, Wajib Pajak tersebut tetap akan melakukan tindakan penggelapan pajak dalam rangka memperkecil  pajak  yang  akan  mereka bayar .
2. Pengaruh Self Assessment System terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  atas Penggelapan Pajak
Berdasarkan  tabel  11,  dapat diketahui  jika  variabel Self  Assessment System memiliki nilai signifikansi sebesar 0,737  yang  artinya  lebih  besar  dari  0,05. Sehingga, dapat dikatakan bahwa variabel Self Assessment System tidak berpengaruh terhadap  persepsi  Wajib  Pajak  atas penggelapan  pajak.  Dengan  kata  lain, hipotesis  yang  menyatakan  bahwa Self Assessment  System berpengaruh  terhadap persepsi  Wajib  Pajak  atas  penggelapan pajak  tidak  dapat  diterima  atau  hipotesis ditolak.
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil yang diperoleh oleh Friskianti(2014) yang  menyatakan  bahwa Self  Assessment System tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak, namun tidak sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang diperoleh  oleh  Saraswati(2013)  yang menunjukkan  bahwa Self  Assessment System berpengaruh terhadap Tax Evasion . Secara  teori,  semakin  diterapkannya Self Assessment  System, maka  akan  semakin tinggi  tindakan  penggelapan  pajak.  Akan tetapi,  berdasarkan  hasil  yang  diperoleh peneliti,  dapat  dibuktikan  jika  sistem pemungutan  pajak  di  Indonesia  yang dianut  saat  ini,  yaitu Self  Assessment System telah berjalan dengan baik, hal ini bisa  dilihat  dari  hasil  rata-rata  setiap pernyataan  yang  ada  di  uji  statistik deskriptif adalah sebesar 4,22. Namun, hal tersebut tidak dijadikan sebagai kesempatan  bagi  Wajib  Pajak  untuk melakukan  tindakan  penggelapan  pajak dalam  hal  menghitung,  membayar,  dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang  terutang.  Oleh  karena  itu,  dengan menerapkan Self Assessment System, maka tidak  akan  mempengaruhi persepsi  Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.
3. Pengaruh  Pelayanan  Aparat  Pajak terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  atas Penggelapan Pajak
Berdasarkan  tabel  11,  dapat diketahui  jika  variabel  pelayanan  aparat pajak  memiliki  nilai  signifikansi  sebesar 0,001  yang  artinya  lebih  kecil  dari  0,05.
Selain itu, jika  dilihat  dari analisis  model regresi linier berganda, variabel pelayanan aparat  pajak  memiliki  koefisien  regresi sebesar  0,458  yang  menunjukkan  arah positif dengan penggelapan pajak.
Sehingga, dapat dikatakan bahwa variabel pelayanan aparat pajak berpengaruh positif terhadap  persepsi  Wajib  Pajak  atas penggelapan  pajak.  Dengan  kata  lain, hipotesis yang menyatakan bahwa pelayanan  aparat  pajak  berpengaruh terhadap  persepsi  Wajib  Pajak  atas penggelapan pajak dapat diterima.
Hasil  yang  diperoleh  peneliti menunjukkan  bahwa  pelayanan  aparat pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.  Selain itu, jika dilihat dari hasil rata-rata seluruh pernyataan yang ada  di  uji  statistik  deskriptif,  variabel pelayanan aparat pajak memiliki nilai rata- rata 4,19. Hal ini juga menunjukkan bahwa Wajib  Pajak  tersebut  telah  berpersepsi bahwa  pelayanan  yang  diberikan  oleh aparat pajak telah baik, namun kenyataannya  mereka  tetap  terindikasi memiliki  keinginan  untuk  melakukan penggelapan  pajak.  Hasil  penelitian  ini berlawanan  dengan  Yetmi(2014)  yang menyatakan  bahwa  kualitas  pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak dan  berlawanan  secara  arah  dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmadi(2014) yang menyatakan bahwa pelayanan  aparat  pajak  berpengaruh negatif  terhadap  penggelapan  pajak. Menurut teori, memang seharusnya pelayanan  aparat  pajak  memberikan pengaruh yang negatif terhadap penggelapan pajak. Perbedaan antara teori dengan  hasil  yang  didapat  mungkin disebabkan karena saat ini beberapa Wajib Pajak  lebih  memilih  alternatif  lain daripada harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak dan berhadapan langsung dengan  aparat  pajak.  Hal  ini  dapat dibuktikan  dari  adanya  beberapa  Wajib Pajak yang mulai memanfaatkan keberadaan elektronik, diantaranya dengan melakukan  penyampaian  SPT  secara elektronik  yang  dapat  dilakukan  melalui website  Direktorat  Jenderal  Pajak  atau website  Penyalur  SPT  Elektronik( e- Filling ),  melakukan    pembayaran  pajak secara  elektronik  menggunakan  Kode
Billing ( e-Billing ),  dan  membuat  faktur pajak  melalui  aplikasi  atau  sistem elektronik  yang  ditentukan  dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak( e-Faktur) (Sumber: www.pajak.go.id).  Sehingga,  meskipun pelayanan  yang  diberikan  oleh  aparat pajak  telah  sangat  baik,  namun  tidak menutup  kemungkinan  jika  Wajib  Pajak akan  tetap  melakukan  penggelapan  pajak karena  mereka  sudah  tidak  begitu mempedulikan  lagi  mengenai  baik  atau tidaknya  pelayanan  aparat  pajak,  karena adanya  alternatif  fasilitas  elektroknik untuk mengurus kewajiban perpajakannya. Bagi  mereka  yang  terpenting  adalah membayar pajak sekecil mungkin.

## Kesimpulan Dan Saran

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian, keadilan dan pelayanan  aparat  pajak  berpengaruh  terhadap persepsi  Wajib  Pajak  atas  penggelapan  pajak. Sedangkan, Self  Assessment  System tidak berpengaruh  terhadap  persepsi  Wajib  Pajak  atas penggelapan pajak.

## Saran
Peneliti  selanjutnya  diharapkan  tidak hanya  membatasi  penelitian  hanya  pada  satu wilayah saja.  Hal  ini dikarenakan,  selama  proses pencarian  responden,  peniliti  mengalami  cukup kesulitan  untuk  menemukan  responden  yang bersedia untuk mengisi kuesioner dan untuk diajak berfoto  bersama  sebagai  bukti.  Sehingga,  butuh waktu  lebih  lama  lagi  untuk  berkeliling menemukan  responden  yang  langsung  bersedia untuk  berpartisipasi.  Jika  penelitian  dilakukan  di beberapa wilayah, otomatis akan semakin banyak lagi  jumlah  Wajib  Pajaknya,  sehingga  tidak menutup  kemungkinan  akan  lebih  cepat  dan mudah  dalam  proses  pencarian  responden. Dengan begitu, tidak dibutuhkan waktu yang lama untuk  mengumpulkan  seluruh  responden  yang diperlukan.
Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi bagi para  Wajib  Pajak  mengenai  pentingnya  untuk melakukan kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan sosialisasi mengenai dampak yang akan dikenakan  kepada  Wajib  Pajak  apabila  mereka terbukti  atau  ketahuan  melakukan  penggelapan
pajak.  Hal  ini  perlu  dilakukan  agar  tindakan penggelapan pajak dapat dihindari, sehingga pada akhirnya  tidak  akan  menimbulkan  kerugian  bagi negara.

## Daftar Pustaka
Annan, B., Bekoe, W., & Amponsah, E. N. (2013). Determinants  of  Tax  Evasion  in  Ghana: 1970-2010, 6 (3), 97–121.
Ardyaksa,  T.  K.,  &  Kiswanto.  (2014).  Pengaruh
Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan
Pengalokasian,  Kecurangan,  Teknologi  dan Informasi Perpajakan terhadap Tax Evasion. Accounting Analysis Journal , 3 (4), 475–484. https://doi.org/ISSN 2252-6765
Ayu, S. D. (2011). Persepsi Efektifitas
Pemeriksaan  Pajak  terhadap  Kecenderungan Melakukan  Perlawanan  Pajak. Seri  Kajian Ilmiah , 14 (1).
Darmawan,  Deni  (2016), Metode  Penelitian Kuantitatif, Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
Friskianti,  Y.,  &  Handayani,  B.  D.  (2014).
Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan kepada Pihak Fiskus terhadap Tindakan Tax Evasion. Accounting  Analysis Journal , 3 (4),
543–552. https://doi.org/ISSN 2252-6765
Ghozali, Imam (2016), Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23, Edisi 8 , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hartati,  Neneng  (2015), Pengantar  Perpajakan , Bandung: CV Pustaka Setia.
Mardiasmo  (2016), Perpajakan  Edisi  Terbaru 2016 , Yogyakarta: Andi.
Mulyana, Deddy (2016), Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
Pohan,  Chairil  Anwar  (2014), Manajemen Perpajakan:  Strategi  Perencanaan  Pajak  & Bisnis,  Edisi  Revisi ,  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama.
Priyatno,  Duwi  (2017), Panduan  Praktis  Olah Data Menggunakan SPSS, Yogyakarta: Andi.
Pulungan,  R.  H.  (2015).  Pengaruh  Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib  Pajak  mengenai  Etika  Penggelapan Pajak(Tax Evasion). Multiparadigma lecture2 , 2 (1), 1–14. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324 .004 Rachmadi, W., & Zulaikha. (2014). Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Persepsi  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  atas  Perilaku  Penggelapan Pajak(Studi  Empiris  pada  Wajib  Pajak Terdaftar  di  KPP  Pratama  Semarang Candisari), 3 (2), 1–9.
Rahayu, Siti Kurnia (2013), Perpajakan Indonesia: Konsep  dan  Aspek  Formal, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Rahman,  Irma  Suryani  (2013),  Skripsi: Pengaruh Keadilan,  Sistem  Perpajakan,  Diskriminasi, dan  Kemungkinan  Terdeteksi  Kecurangan terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  mengenai Etika  Penggelapan  Pajak(Tax  Evasion) , Jakarta:  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah.
Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 16
Tahun  2008  Tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan  Sebagaimana  Telah Beberapa  Kali  Diubah  Terakhir  dengan Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 16 Tahun 2009.
Resmi, Siti (2017), Perpajakan: Teori dan Kasus, Jakarta: Salemba Empat.
Saraswati,  V.  A.  (2013).  Pengaruh  Pemeriksaan Pajak dan Self Assessment System terhadap Tax  Evasion(Survei  Pada  Kantor  Pelayanan Pajak di Lingkungan Kanwil Jabar I), 1–15.
Silaen,  C.,  Basri,  Y.  M.,  &  Azhari.  (2015). Pengaruh  Sistem  Perpajakan,  Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan
Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Jom FEKON , 2 (2), 1–15.
Suminarsasi,  W.,  &  Supriyadi.  (2011).  Pengaruh
Keadilan, Sistem Perpajakan, dan
Diskriminasi  terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak(Tax Evasion). SNA 15 Banjarmasin , 0–29.
Supadmi, N. luh. (2009). Meningkatkan Kepatuhan
Wajib  Pajak  Melalui  Kualitas  Pelayanan. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 4 (2), 1– 14. Retrieved from http://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/vi ew/2598/1809
Tabandeh, R., Jusoh, M., & Zaidi, M. A. S. (2012). Estimating Factors Affecting Tax Evasion in Malaysia :  A  Neural  Network  Method Analysis. Prosiding  Perkem  VII , 2 ,  1524– 1535.
Yetmi,  Y.  S.,  Darmayanti,  Y.,  &  Muslim,  R.  Y.
(2014).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan
Pajak, 5 (1), 1–15.
https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017 http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/ri nci&idcrypt=oJqinZw%3D
http://www.pajak.go.id/content/e-billing http://www.pajak.go.id/content/pengumuman- tentang-pemberitahuan-down-time-aplikasi- e-nofa-dan-e-faktur-dan-peluncuran http://www.pajak.go.id/content/penyampaian- surat-pemberitahuan-online-efiling
http://www.pajak.go.id/sites/default/files/UU-
KUP-001-13-UU%20KUP%202013- 00%20Mobile.pdf
LAMPIRAN :

## Tabel 1

## Hasil Statistik Deskriptif Keadilan
N Range Minimu m Maximu
m
Sum Mean Std. Deviatio n Varianc
e Skewness Kurtosis
Statisti c Statisti c Statistic
Statistic Statisti c Statisti c Std. Erro r
Statistic Statistic Statisti c Std. Erro r Statisti c Std. Erro
r K1 100 2
3 5
412 4.12  .050 .498 .248 .249  .241 .817  .478 K2 100 3 2 5
372 3.72  .064 .637 .406 .077  .241 -.311  .478 K3 100 2 3 5
378 3.78  .068 .675 .456 .297  .241 -.800  .478 K4 100 2 3 5
412 4.12  .061 .608 .369 -.061  .241 -.303  .478 K5 100 2 3 5
390 3.90  .061 .611 .374 .054  .241 -.308  .478 K6 100 2 3 5 407
4.07  .064 .640 .409 -.061  .241 -.514  .478
Valid N
(listwise
)
100

## Sumber: Hasil Pengolahan Data pada SPSS

## Tabel 2
Hasil Statistik Deskriptif Self Assessment System
N Range Minimu m Maximu m
Sum Mean Std. Deviatio n
Varianc e Skewness Kurtosis Statisti
c Statisti
c Statistic
Statistic Statisti c Statisti c Std. Erro r
Statistic Statistic Statisti c Std.
Erro r Statisti c Std. Erro
r SAS1 100 2
3 5 416 4.16  .058 .581 .338 -.024  .241 -.168  .478 SAS2 100 2 3 5 393 3.93  .066 .655 .429 .072  .241 -.631  .478 SAS3 100 2 3 5 412 4.12  .054 .537 .288 .103  .241 .359  .478 SAS4 100 2 3 5 404 4.04  .055 .549 .301 .026  .241 .409  .478 SAS5 100 2 3 5 430 4.30  .048 .482 .232 .607  .241 -.936  .478 SAS6 100 1 4 5
443
4.43  .050 .498 .248 .287  .241 -1.957  .478 SAS7 100 1 4 5
458
4.58  .050 .496 .246 -.329  .241 -1.931  .478
Valid N
(listwise ) 100
Sumber: Hasil Pengolahan Data pada SPSS
Tabel 3

## Hasil Statistik Deskriptif Pelayanan Aparat Pajak
N Range Minimu m Maximu
m Sum Mean Std. Deviatio n Varianc
e Skewness Kurtosis Statisti
c Statisti c
Statistic
Statistic Statisti c Statisti c Std. Erro r
Statistic Statistic Statisti c Std. Erro r Statisti c Std. Erro
r PAP1 100 2
3 5
424 4.24  .061 .605 .366 -.162  .241 -.492  .478 PAP2 100 2 3 5
421 4.21  .057 .574 .329 -.025  .241 -.264  .478 PAP3 100 2 3 5 418 4.18  .067 .672 .452 -.229  .241 -.780  .478 PAP4 100 2 3 5 420 4.20  .051 .512 .263 .276  .241 .131  .478 PAP5 100 2 3 5
414 4.14  .059 .586 .344 -.029  .241 -.163  .478 PAP6 100 3 2 5
415 4.15  .078 .783 .614 -.658  .241 .018  .478
Valid N
(listwise
)
100
Sumber: Hasil Pengolahan Data pada SPSS

## Tabel 4 Hasil Statistik Deskriptif Penggelapan Pajak
N Range Minimu m Maximu m
Sum Mean Std. Deviatio n
Varianc e Skewness Kurtosis Statisti
c Statisti
c Statistic
Statistic Statisti c Statisti c
Std.
Erro
r Statistic Statistic Statisti c Std.
Erro r Statisti c Std. Erro
r P1 100 3 2
5
346 3.46  .059 .593 .352 .305  .241 -.328  .478 P2 100 2 3 5 392 3.92  .046 .464 .216 -.290  .241 1.581  .478 P3 100 2 3 5 400 4.00  .051 .512 .263 .000  .241 .953  .478 P4 100 2 3 5 394 3.94  .053 .528 .279 -.070  .241 .647  .478 P5 100 2 3 5 359 3.59  .060 .605 .366 .485  .241 -.624  .478 P6 100 2 3 5 396 3.96  .051 .511 .261 -.069  .241 .941  .478 P7 100 2 3
5
369
3.69  .063 .631 .398 .354  .241 -.650  .478 P8 100 2 3 5 368
3.68  .062 .618 .381 .329  .241 -.630  .478 P9 100 2 3
5
408
4.08  .056 .563 .317 .024  .241 .186  .478 P10 100 2 3 5
416
4.16  .066 .662 .439 -.187  .241 -.717  .478
Valid N
(listwise ) 100
Tabel 5 Hasil Uji Multikolonieritas Variabel Tolerance VIF Keterangan Keadilan 0,977 1,023 Tidak ada multikolonieritas Self Assessment System 0,970 1,030 Tidak ada multikolonieritas Pelayanan Aparat Pajak 0,951 1,052 Tidak ada multikolonieritas Sumber: Hasil Pengolahan Data pada SPSS Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi Model Durbin Watson 1 2,130 Sumber: Hasil Pengolahan Data pada SPSS Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Sig. Keadilan 0,051 Self Assessment System 0,664 Pelayanan Aparat Pajak 0,069 Sumber: Hasil Pengolahan Data pada SPSS Tabel 8 Hasil Uji Normalitas Asymp. Sig. (2-tailed) 0,284 Sumber: Hasil Pengolahan Data pada SPSS Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Adjusted R Square 1 0,176 Sumber: Hasil Pengolahan Data pada SPSS Tabel 10 Hasil Uji Fisher(F) Model Sig. Regresi 0,000 Sumber: Hasil Pengolahan Data pada SPSS
Tabel  11 Hasil Uji Statistik t Variabel Sig. Keadilan 0,003 Self Assessment System 0,737 Pelayanan Aparat Pajak 0,001 Sumber: Hasil Pengolahan Data pada SPSS Tabel 12 Analisis Model Regresi Linier Berganda Variabel Unstandardized Coefficients B Std. Error (Constant) 18,057 5,407 Keadilan 0,427 0,139 Self Assessment System – 0,041 0,122 Pelayanan Aparat Pajak 0,458 0,138 Sumber: Hasil Pengolahan Data pada SPSS