## PENGARUH PENERAPAN HUKUM PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada KPP Pratama Karawang)
ˡ Septiana Rahayu, ² Rissa Putri Agista ˡ septiana.rahayu@ubpkarawang.ac.id ,
² ak19.rissaagista@mhs.ubpkarawang.ac.id
1,2 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang

## ABSTRAK
Sumber pendapatan terbesar di Negara Indonesia merupakan pajak, yang mempunyai potensi besar dalam  mendukung  program  kerja  pemerintahan  dalam  melakukan  perubahan  tujuan  dari pemerintah  dapat  tercapai.  Kepatuhan  wajib  pajak  dapat  dilihat  pada  wajib  pajak  yang  memiliki kewajiban  dalam  menghitung,  menyetor,  dan  melaporkan  pajak  terutangnya  secara  mandiri  dan konsisten.  Namun,  pada  kenyataannya  masih  ada  wajib  pajak  yang  membuat  NPWP  untuk mendapatkan  haknya  tanpa  memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan dari  penelitian ini untuk menguji  dan  menganalisis  pengaruh  penerapan  hukum  pajak,  sanksi  perpajakan,  dan  kualitas pelayanan  fiskus  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  survai  pada  Kantor  Pelayanan Pajak  (KPP)  Pratama  Karawang.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yang  diperoleh dari  menyebar  pernyataan  atau  pertanyaan  angket  (kuesioner)  kepada  wajib  pajak  orang  pribadi dengan  bentuk  google  form.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  sampel  100  dengan  metode simple random  sampling .  Metode  statistik  yang  digunakan  adalah  linear  regresi  berganda  dengan menggunakan IBM SPSS 26. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  dan  kualitas  pelayanan  fiskus  berpengaruh  positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Kata kunci : Penerapan hukum pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kepatuhan wajib pajak.

## ABSTRACT
The  largest  source  of  income  in  the  State  of  Indonesia  is  taxes,  which  have  great  potential  in supporting  government  work  programs  in  making  changes  to  the  goals  of  the  government  to  be achieved.  Taxpayer  compliance  can  be  seen  in  taxpayers  who  have  the  obligation  to  calculate, deposit and report their payable taxes independently and consistently. However, in reality there are still  taxpayers  who  make  NPWP  to  obtain  their  rights  without  fulfilling  their  tax  obligations.  The purpose of this study  was to test and analyze the effect of applying tax law, tax  sanctions, and  the quality of tax authorities' services on individual taxpayer  compliance surveys at the KPP Pratama Karawang  office.  In  this  study  using  primary  data  obtained  from  distributing  statements  or questionnaires  to  OP  taxpayers  using  the  Google  form.  In  this  study  used  a  sample  of  100  with simple  random  sampling  method.  The  statistical  method  used  is  multiple  linear  regression  using SPSS 26. The results of this study indicate that the application of tax laws has no significant effect on  taxpayer  compliance,  tax  sanctions  have  a  significant  positive  effect  on  taxpayer  compliance, and  the  quality  of  tax  authorities'  services  has  a  significant  positive  effect  on  individual  taxpayer compliance.
Keywords:  Application  of  tax  law,  tax  sanctions,  quality  of  service  from  tax authorities,  taxpayer compliance.

## PENDAHULUAN
KPP  Pratama  Karawang  adalah  unit  kerja  dari  Direktorat  Jendral  Pajak (DJP)  yang  bertugas  melaksanakan  pelayanan  pada  bidang  perpajakan  kepada masyarakat.  Pajak  merupakan  pendapatan  terbesar  dalam  penerimaan  Negara. Dalam  situasi  ini,  pemerintah  selalu  berupaya  meningkatkan  potensi  penerimaan pajak  yang  besar,  maka  dari  itu  wajib  pajak  harus  taat  dan  ikut  serta  membantu pemerintahan  dan  Negara  dalam  usaha  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) penerimaan pajak diharapkan tidak menurun melainkan dapat meningkat setiap tahunnya, sebab hal ini  sangat  mempengaruhi  Anggaran  Penerimaan  dan  Belanja  Negara  (APBN), (Alfarisi & Mahpudin, 2020).
Dalam  meningkatkan  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak  mempunyai banyak  kendala  diantaranya  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  yang  masih  rendah sehingga  wajib  pajak  berusaha  membayarkan  pajaknya  lebih  kecil  dari  pada seharusnya  dan  juga  masih  banyak  wajib  pajak  yang  belum  melaporkan  dan membayar kewajiban pajaknya. Melalui Aparat pajak yang professional diharapkan mampu memperbaiki tingkat kepatuhan pajak, sebab dengan adanya kontrol maka kesempatan  melakukan  penghindaran  pajak  oleh  wajib  pajak,  apapun caranya, dapat  dicegah.  Kepatuhan  menjadi  penting  karena  ketidak  patuhan  secara bersamaan  akan  menimbulkan  upaya  penghindaran  pajak  yang  mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak, (Fakhrana & N, 2018).
Penerapan hukum adalah pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang melibatkan  perencanaan  hukum,  pembentukan  hukum,  penegakan  hukum  dan evaluasi hukum. Hukum pajak merupakan aspek penting dalam penerapan hukum yang  mengatur  hubungan  negara,  orang  pribadi,  dan  suatu  badan  yang  memiliki kewajiban membayar pajak, yang berada dalam wewenang pemerintah. Tujuannya untuk memberikan aturan yang jelas dan tegas terhadap ketentuan perpajakan serta menelaah kondisi kesanggupan masyarakat membayar  pungutan  pajak, (Larasati, 2022).  Kepatuhan  wajib  pajak  adalah  kondisi  dimana  wajib  pajak  memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya.
Pada  kenyataannya,  kepatuhan  wajib  pajak  bukan  hal  yang  mudah  untuk direalisasikan.  Maka  untuk  data  awalnya  dapat  ditunjukkan  data  mengenai
persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Karawang dalam menyampaikan SPT tahun 2018 – 2022 berikut ini :
Berdasarkan  tabel  diatas  tersebut  menunjukkan  bahwa  terjadinya  suatu kondisi  yang  fluktuatif  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  di KPP  Pratama  Karawang,  Pada  tahun  2018-2019  jumlah  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  orang  pribadi  meningkat  sebesar  5.8%,  lalu  pada  tahun  2019-2020  juga mengalami  peningkatan  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi mencapai 19.5%, lalu pada tahun 2020-2021 jumlah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurun sebesar 2.07%, lalu pada tahun 2021-2022 jumlah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurun sebesar 84.12%.
Hal diatas  tentu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, menurut penelitian (Alfarisi  &  Mahpudin,  2020),  mengatakan  bahwa  terdapat  tiga  faktor  yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kondisi sistem administrasi pajak suatu Negara,  kemauan  dan  kesadaran  wajib  pajak,  serta  kualitas  penerapan  hukum perpajakan berupa sanksi perpajakan. Maka dari itu, otoritas pajak harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Penagihan pajak dilakukan karena masih banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya  sehingga  diperlukan  tindakan  penagihan  yang  mempunyai  kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Berikut disajikan tabel pembayaran tunggakan pajak periode 2018-2022, sebagai berikut :
Dari  data  diatas  dapat  dilihat  bahwa  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Karawang jumlah tunggakan pajak yang tercatat di seksi penagihan dari tahun 2018 sampai  dengan  tahun  2022  mencapai  Rp.  98  miliar  sedangkan  jumlah  yang dibayarkan  hanya  Rp.  64  miliar  atau  hanya  65%  nya  yang  dibayarkan.  Hal  itu disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya atau  tidak  memahami  dengan  baik  peraturan  dan  tata  cara  pembayaran  pajak. Kurangnya  kesadaran  atau  kurangnya  edukasi  mengenai  pentingnya  membayar pajak  dapat  menyebabkan  beberapa  wajib  pajak  mengabaikan  atau  menghindari kewajiban pajaknya. Adapun faktor lain yaitu krisis ekonomi, pengangguran, atau kondisi keuangan yang buruk pada sektor usaha tertentu dapat menyebabkan wajib pajak kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.
Berdasarkan tabel penelitian-penelitian terdahulu oleh para peneliti di atas menyimpulkan  bahwa  hasil  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel dependen  tidak  tetap.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  berbedanya  penelitian  dan  tahun penelitiannya.  Oleh  karena  itu  peneliti  termotivasi  untuk  meneliti  kembali mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Keterbaruan judul pada penelitian ini  yaitu penerapan hukum pajak, sanksi perpajakan,  dan  kualitas  pelayanan  fiskus  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pembangunan.  Pajak  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  melalui perbaikan  dan  peningkatan  sarana  publik.  Alokasi  pajak  tidak  hanya  diberikan kepada  rakyat  yang  membayar  pajak  tetapi  juga  untuk  kepentingan  rakyat  yang tidak membayar pajak. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena masih banyak wajib  pajak  orang  pribadi  di  KPP  Pratama  Karawang  yang  tidak  taat  membayar
pajaknya, artinya masih banyak  wajib pajak orang pribadi yang tidak memahami peraturan hukum pajak dan sanksi perpajakan. Maka adanya kebijakan peraturan dan  pemahaman  mengenai  system  E-SPT  melalui  apparat  pajak  (fiskus)  akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Karawang, selain itu terdapat fenomena Research dan Gap Research yang telah  disebutkan  diatas  terdapat  perbedaan  dan  kesenjangan  dari  hasil  penelitian terdahulu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  data  kuantitatif  atau  data  primer  melalui pertanyaan (kuesioner) yang diisi oleh pelaku wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini  dimulai  bulan  Februari  2023  hingga  selesainya  proses  penelitian.  Variabel independen  yaitu  penerapan  hukum  pajak,  sanksi  perpajakan,  dan  kualitas pelayanan fiskus, untuk variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karawang. Untuk penentuan sampel menggunakan metode simple random sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan rumus slovin, sehingga di dapat sampel sebanyak 100 sampel.
Instrument  penelitian  ini  adalah  pernyataan  maupun  pertanyaan  yang dibagikan  kepada  pihak  wajib  pajak  orang  pribadi.  Teknik  analisis  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  perhitungan  statistic  dengan  memakai  program  data yang  diolah  menggunakan software IBM  SPSS  26.  Berdasarkan  jumlah variabelnya,  penelitian  ini  termasuk  dalam  kategori  penelitian  multivariate.  Pada penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, analisis koefisien determinasi dan uji hipotesis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Analisis Statistik Deskriptif
Hasil  pengelolaan  data  statistik  deskriptif  oleh  SPSS  26  pada  variabel independent serta variabel dependen pada penelitian ini dengan jumlah sampel 100
yang  diperoleh  dengan  mengunakan  pendekatan  simple  random  sampling ditunjukan pada hasil dibawah ini :
Berdasarkan  hasil  uji  tersebut  tentang  hasil  analisis  statistik  deskriptif variabel menunjukkan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 sampel. Pada variabel Penerapan Hukum Pajak nilai terkecil adalah 15 dan nilai terbesar adalah 29 serta nilai rata-rata 24,96. Pada variabel Sanksi Perpajakan nilai terkecil  adalah  17  dan  nilai  terbesar  adalah  30  serta  nilai  rata-rata  25,13.  Pada variabel Kualitas Pelayanan Fiskus nilai terkecil adalah 15 dan nilai terbesar adalah 30 serta nilai rata-rata 24,99. Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi nilai terkecil adalah 19 dan nilai terbesar adalah 30 serta nilai rata-rata 26,77.

## Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Hasil  dari  pengujian  normalitas  residual  menggunakan  Kolmogrov- Smirnov Test didapatkan bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) untuk Unstandardardized Residual adalah 0,200. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai signifikan > 0,05 yakni 0,200 > 0,05  yang dapat diartikan data berdistribusi
normal karena data memenuhi syarat uji normalitas data.

## Uji Multikolinearitas
Hasil  uji  diatas  menunjukkan  bahwa  semua  variabel  independent mempunyai  nilai  tolerance  diatas  0,10  dan  nilai  VIF  dibawah  10.  Variabel Penerapan Hukum Pajak nilai tolerance 0,709 dan nilai VIF sebesar 1.410. Variabel Sanksi Perpajakan nilai tolerance diatas 0,701 dan nilai VIF sebesar 1.427. Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus nilai tolerance diatas 0,668 dan nilai VIF sebesar 1.497, sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pada  uji  asumsi  multikolinearitas  ini menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas
Sumber : SPSS Versi 26 diolah oleh penulis (2023)
Hasil uji heteroskedastisitas di grafik scatterplot tersebut menunjukkan data tersebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0 sumbu Y. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya indikasi heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Berdasarkan tabel diatas sehingga model persamaan regresi linear berganda yaitu :
Dalam pembuatan persamaan diatas, bisa dilihat dari tabel Coefficients di kolom B di Unstandardized Coefficients yang mana mendapatkan hasil :
 a = angka Constant pada Unstandardized Coefficients
Koefisien  konstanta  pada  penelitian  ini  sebanyak  14,981  bernilai  positif,  hal  ini dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Y) akan bernilai 14,981 apabila variabel Penerapan Hukum Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), dan Kualitas Pelayanan Fiskus (X3) bernilai konstan atau nol.
 b  =  angka  koefisien  regresi  Penerapan  Hukum  Pajak,  Sanksi  Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Variabel Penerapan Hukum Pajak pada penelitian ini  mempunyai  koefisien regresi  senilai  0,068.  Nilai  koefisien  regresi  positif  menunjukkan  bahwa  setiap kenaikan satu satuan variabel Penerapan Hukum Pajak dengan asumsi variabel lain tetap, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat sebesar 0,068.
Variabel  Sanksi  Perpajakan  pada  penelitian  ini  mempunyai  koefisien  regresi 0,210. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu kesatuan  variabel  sanksi  perpajakan  dengan  asumsi  variabel  lain  tetap,  maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi meningkat sebesar 0,210.
Variabel  Kualitas  Pelayanan  Fiskus  pada  penelitian  ini  mempunyai  koefisien regresi  0,192.  Nilai  koefisien  regresi  positif  menunjukkan  bahwa  jika  setiap kenaikan satu kesatuan variabel kualitas pelayanan fiskus dengan asumsi variabel lain tetap, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi meningkat sebesar 0,192.
Analisis Koefisien Determinasi ( Adjusted R 2 )
Berdasarkan  tabel  diatas  menunjukan  nilai  adjusted 𝑅 2 adalah  0,219,  hasil tersebut dapat disebutkan bahwa variasi variabel independen dalam mempengaruhi model  persamaan  regresi  adalah  sebesar  21,9%  dan  sisanya  sebesar  78,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukan ke dalam model regresi ini.
Uji Hipotesis
Uji Hipotesis Hubungan Parsial (Uji t)
a. Uji t pada penerapan hukum pajak (X 1 )
Uji  t  terhadap  penerapan  hukum  pajak  (X 1 )  didapatkan  nilai  signifikan sebesar  0,558  lebih  besar  >  dari  0,05,  maka  secara  parsial  indikator penerapan  hukum  pajak  (X 1 )  tidak  berpengaruh  secara  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hal ini berarti bahwa kurangnya diterapkan hukum pajak maka wajib pajak tidak patuh dalam hal kewajibannya atau dalam hal pembayaran pajaknya.
b. Uji t pada sanksi perpajakan
Uji t terhadap sanksi perpajakan (X 2 ) didapatkan nilai signifikan sebesar 0,008  lebih  kecil  dari  <  0,05,  maka  secara  parsial  indikator  sanksi perpajakan (X 2 ) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan  wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti bahwa sanksi perpajakan sangat diperlukan
dalam  perpajakan  agar  tercipta  kedisiplinan  pada  wajib  pajak  orang pribadi dalam membayar pajak.
c. Uji t pada kualitas pelayanan fiskus (X 3 )
Uji  t terhadap  kualitas  pelayanan  fiskus  (X 3 )  didapatkan  nilai  signifikan sebesar  0,031  lebih  kecil  <  dari  0,05,  maka  secara  parsial  indikator kualitas pelayanan fiskus (X 3 ) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus  sangat  penting  dalam  perpajakan  agar  wajib  pajak  nyaman  saat membayar pajak.

## Uji Hipotesis Hubungan Simultan (Uji F)
Berdasarkan tabel diatas , dalam menentukan bahwa hasil nilai F tabel yaitu dengan  menggunakan  db  pembilang  k-1  =  3-1,  dan  db  penyebut  n-k  =  100-3. Sehingga  didapatkan  db  pembilang  2  dan  db  penyebut  97  maka  diperoleh  F tabel sebesar 2,70. Tabel diatas menunjukkan bahwa F hitung memiliki nilai 10.249 untuk F tabel memiliki  nilai  2,70  ,  maka  F hitung >  F tabel atau  10,249  >  2,70.  Kemudian didapatkan  kesimpulan  bahwa  seluruh  variabel  independent  (X1,  X2,  X3) mempengaruhi signifikan dengan bersamaan pada variabel dependen (Y).

## PEMBAHASAN
Pengaruh Penerapan Hukum Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

## Pribadi
Berdasarkan  hasil  uji  parsial  (uji  t)  menunjukkan  bahwa  H1  ditolak, artinya  penerapan  hukum  pajak  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib pajak  orang  pribadi  (Y)  pada  KPP  Pratama  Karawang.  Hal  ini berarti  ketika  penerapan  hukum  tidak  berjalan  dengan  baik  maka  tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pembayaran pajak dan
pelaksanaan kewajibannya.
Penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  teori  atribusi,  maka  penerapan  hukum pajak  dikategorikan  dalam  penyebab  eksternal  dikarenakan  terdapat  pengaruh persepsi  wajib  pajak  terhadap  sistem  perpajakan  dan  sikap  wajib  pajak  terhadap ketaatan  pajak.  Karena  penyebab  faktor  eksternal  tersebut  dapat  mempengaruhi wajib  pajak  dalam  mengambil  keputusan  dalam  bertindak.  Hasil  penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  (Aji  et  al.,  2021)  yang  menunjukkan  bahwa  penerapan hukum  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi. Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh  (Awwalina Farihin Yadinta et al, 2018), (Suryaputri & Averti, 2019), (Wulan, 2018) menunjukkan bahwa penerapan hukum pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Pengaruh  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi
Berdasarkan  hasil  uji  parsial  (uji  t)  menunjukkan  bahwa  H2  diterima, artinya  sanksi  perpajakan  (X 2 )  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama Karawang. Hal ini berarti sanksi sangat diperlukan  dalam  perpajakan  agar  tercipta  kedisiplinan  pada  wajib  pajak  orang pribadi dalam membayar pajak. Penelitian ini sejalan dengan teori atribusi, maka sanksi  perpajakan  dikategorikan  dalam  penyebab  eksternal  dikarenakan  terdapat pengaruh  persepsi  wajib  pajak  selama  proses  penilaian  mengenai  perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.Sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak untuk taat pajak.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  (Pebrina  &  Hidayatulloh,  2020), (Purwadi, 2019), (Winda & Sujana, 2020) bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Disisi  lain  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Saiful,  2019),  (Indrianti  et  al.,  2022) menunjukkan  bahwa  sanksi  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa H3 diterima, artinya kualitas  pelayanan  fiskus  (X 3 )  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama Karawang. Penelitian ini sejalan dengan teori  atribusi,  kualitas  pelayanan  fiskus  dikatakan  sebagai  penyebab  eksternal karena hal ini dilakukan oleh apparat pajak sehingga dapat memengaruhi persepsi wajib pajak dalam bersikap atau akibat dari paksaan situasi. Fiskus yang kompeten dapat  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  kepada  wajib  pajak,  sehingga  wajib pajak merasa puas dan dapat menumbuhkan rasa percaya kepada wajib pajak dalam membayarkan  kewajibannya.  Dalam  memenuhi  kewajibannya  sebagai  fiskus hendaknya memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan wajib pajak. Pelayanan pajak berupa fasilitas fisik dan pelayanan dari  petugas pajak yang baik dapat membuat tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.
Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Purwadi, 2019), (Fakhrana & N,  2018)  bahwa  kualitas  pelayanan  fiskus  secara  parsial  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Disisi lain penelitian yang dilakukan  oleh  (Rianty  &  Syahputepa,  2020)  menunjukkan  bahwa  kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Pengaruh  Penerapan  Hukum  Pajak,  Sanksi  perpajakan,  dan  Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan  hasil  analisis  statistik  pada  tabel  uji  F  menunjukkan  bahwa ketiga hipotesis diterima, yaitu berarti penerapan hukum pajak, sanksi perpajakan, dan  kualitas  pelayanan  fiskus  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama Karawang. Hubungan antara teori atribusi dengan penerapan hukum pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus, karena teori atribusi relevan mampu menjelaskan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulan, 2018), (Purwadi, 2019), (Fakhrana & N, 2018)  yang menyatakan bahwa variabel penerapan  hukum  pajak,  sanksi  perpajakan,  dan  kualitas  pelayanan  fiskus  secara
simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  dijelaskan  pada  bab  sebelumnya tentang  pengaruh  penerapan  hukum  pajak,  sanksi  perpajakan,  dan  kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama karawang periode 2018-2022. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Hasil  penelitian  secara  parsial  (uji  t)  penerapan  hukum  pajak  (X 1 )  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  (Y) pada KPP Pratama Karawang. Hal ini disebabkan karena penerapan hukum pajak  di  KPP  Prtama  Karawang  belum  tercapai  dikarenakan  banyak  wajib pajak orang pribadi tidak sepenuhnya menyadari aturan dan persyaratan pajak yang  berlaku. Dalam  hal  ini,  meskipun  penerapan  hukum  pajak  dilakukan secara ketat kepada wajib pajak mungkin kepatuahan wajib pajak tetap rendah karena kurangnya pemahaman tentang aturan yang berlaku.
2. Hasil  penelitian  secara  parsial  (uji  t)  sanski  perpajakan  (X 2 )  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  (Y)  pada  KPP Pratama Karawang. Hal ini disebabkan karena wajib pajak akan mendapatkan sanksi Ketika melanggar peraturan yang  berlaku, dan akan mendapat sanksi pidana atas pelanggarannya tersebut. Sanksi yang diberikan juga dinilai oleh wajib pajak sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan.
3. Hasil  penelitian  secara  parsial  (uji  t)  kualitas  pelayanan  fiskus  (X 3 ) berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  (Y) pada  KPP  Pratama  Karawang.  Hal  ini  menujukkan  bahwa  semakin  tinggi kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  fiskus  selaku  petugas  pajak,  maka semakin  memudahkan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak.  Fiskus  yang berkompeten dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak merasa puas dalam membayarkan pajaknya.
4. Hasil penelitian secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa ketiga hipotesis diterima,  yang  berarti  penerapan  hukum  pajak,  sanksi  perpajakan,  dan kualitas  pelayanan  fiskus  secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  Hal ini menunjukkan bahwa penerapan
hukum  pajak  semakin  baik  maka  akan  semakin  baik  dalam  kepatuhan  dan kewajiban  perpajakannya.  Semakin  besarnya  sanksi  perpajakan  yang memberatkan wajib pajak akan memaksa wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dari pada harus membayar sanksi pajak  yang  tinggi  oleh  karena  itu  akan  semakin  meningkatkan  kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak. Kualitas pelayanan fiskus yang diberikan oleh fiskus selaku petugas pajak, maka semakin memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak.

## Saran
Dari kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti  memberikan sebuah  masukan  dan  saran.  Untuk  saran yang  dapat  disampaikan  adalah  sebagai berikut :
1. Peneliti  selanjutnya  diharapkan  bisa  menambah  variabel  lain  selain penerapan  hukum  pajak,  sanksi  perpajakan,  dan  kualitas  pelayanan  fiskus yang bisa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  memperluas  sampel  penelitian  dan tidak terfokus  pada  suatu  batasan-batasan  tertentu  (satu  KPP  Pratama  saja) sehingga dengan demikian dapat meningkatkan generalisasi penelitian.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan agar menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih menjamin keakuratan seperti wawancara secara langsung.
4. Fiskus diharapkan mampu meningkatkan lagi kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak dengan memastikan proses perpajakan yang mudah akses, transparan,  dan  responsif  serta  fiskus  dapat  menerapkan  penerapan  hukum yang tegas terhadap pelanggaran perpajakan.
5. Wajib  pajak  diharapkan  meningkatkan  pemahaman  tentang  peraturan perpajakan  yang  berlaku  serta  inisiatif  untuk  mempelajari  dan  memahami ketentuan  perpajakan  dengan  benar  agar  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak dan menghindari sanksi perpajakan.
6. KPP Pratama Karawang diharapkan dapat mengembangkan wawasan untuk kebijakan, strategi dalam pemenuhan kewajiban dalam membayar pajak serta memberikan  pengarahan  berupa  sosialisasi  dan  undang-undang  perpajakan mengenai ketentuan kepada wajib pajak orang pribadi agar lebih memahami
kewajiban perpajakan dan memberi kesadaran akan kewajiban pajaknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhimatra, A. A. G. W., & Noviari, N. (2018). pengaruh kondisi keuangan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. E-Jurnal Akuntansi , 25 ,
717. https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i01.p27
Aji, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak,
Sistem  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan,  Dan  Motif Ekonomi Terhadap
Penggelapan  Pajak  (Studi  Kasus  Pada  Wajib Pajak Di  Kabupaten Kulon Progo).
Jurnal Ilmiah Akuntansi , 12 (2), 140–159.
Albert. (2013). Aplikasi Spss Ibm Spss 21.0 (Cetakan Ke). Alfabeta.
Alfarisi, G. D., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Karawang
Utara. E-Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Udayana , 10 ,  969. https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i10.p03
Awwalina Farihin Yadinta, P., Suratno, S., & Mulyadi, J. M. . (2018). Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal  Riset  Akuntansi  &  Perpajakan  (JRAP) , 5 (02),  201–212. https://doi.org/10.35838/jrap.v5i02.186
Fakhrana,  I.,  &  N,  E.  S.  (2018). Analisis  Pengaruh  Sanksi  Pajak  Dan  Kualitas  Orang Pribadi  (  Studi  Kasus  Pada  KPP  Pratama  Bekasi  Selatan  Periode  2012- 2016  ) . 1 (1).
Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis multivariete IBM SPSS (Cetakan IX). Badan Penerbit- Undip.
Hazmi, M. Z., Suhendro, S., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan  Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp  Pratama  Surakarta. Jurnal  Akuntansi  Universitas  Jember , 18 (1),  28. https://doi.org/10.19184/jauj.v18i1.17869
Herlina,  V.  (2020).  Pengaruh  Sanksi,  Kesadaran  Perpajakan  Dan  Kualitas  Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci. Jurnal Benefita , 5 (2), 252. https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5168
Indrianti, H., Pardanawati, S. L., & Utami, W. B. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi  Perpajakan,  dan  Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi (Studi Empiris Kabupaten Klaten). Jurnal Akuntansi dan Pajak , 23 (1), 1–9. http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap
Kirana, C., & Maliki, A. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . 37–54.
Larasati, S. V. (2022). Peran Hukum Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
Membayar  Pajak. Jurnal  Humaya:  Jurnal  Hukum,  Humaniora,  Masyarakat,  dan Budaya , 2 (1), 60–66. https://doi.org/10.33830/humaya_fhisip.v2i1.3177
Lijan.  (2014). Metodologi  Penelitian  Kuantitatif (Cetakan  1).  GRAHA ILMU.
Mardismo.  (2019). Perpajakan  (Edisi  evisi) (Dian  (ed.);  EDISI  2019).  Perpustakaan Nasional : Katalog dalam Terbitan (KDT).
Muhlis,  &  Trisna,  N.  (2020).  ORANG  PRIBADI  (  Studi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Semarang ). Economicus , 14 (2).
Pandoyo,  &  Sofyan.  (2018). Metodologi  Penelitian  Keuangan  Dan  Bisnis (Cetakan Pe). IN MEDIA.
Priyanto. (2018). SPSS Paduan Mudah Olah Data Bagi Mahasiswa & umum (Giovvany (ed.); Edisi 1). Penerbit Andi (Anggota IKAPI).
Purwadi, M. O. D. (2019). Pengaruh Religiusitas, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak pada
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 27 (9), 1689–1699.
Putri,  N.  E.,  &  Pharamitha,  A.  (2018).  Keterkaitan  Self  Assessment  System,  Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal STEI Ekonomi , 27 (2), 233–252. https://doi.org/10.36406/jemi.v27i2.136
Rahayu,  S.  K.  (2020).  Penegakan  Hukum  Perpajakan  Yang  Efektif  Dalam  Mendorong Realisasi  Pencapaian  Target  Penerimaan  Pajak  Melalui  Kepatuhan  Perpajakan. Jurnal Riset Akuntansi , 12 (1), 69–87. https://doi.org/10.34010/jra.v12i1.2670
Rianty,  M.,  &  Syahputepa,  R.  (2020).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kualitas Pelayanan  Fiskus,  dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Pelaporan  Wajib Pajak. Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis , 5 (1), 13.
https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455
Sodik,  &  Siyoto.  (2015). Dasar  Metodologi  Penelitian (Cetakan  1).  Literasi  Media Publishing.
Solichah,  N.  N.,  -,  I.,  &  Soewarno,  N.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  E-Filling,  Tingkat Pemahaman  Pajak,  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Formal  Wajib  Pajak Orang  Pribadi. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Bisnis  Airlangga , 4 (2),  728–744. https://doi.org/10.31093/jraba.v4i2.179
Sugiyono.  (2020). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D (Sutopo  (ed.); Cetakan Ke, Vol. 0, Nomor 0). Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).
Sujarweni.
(2018). Metodologi Penelitian (Cetakan Pe). Pustaka barupress.
Sulistyorini,  D.  (2019). Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pemahaman  Wajib  Pajak  dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan). Accounthink : Journal of Accounting and Finance , 4 (2), 732–745. https://doi.org/10.35706/acc.v4i2.2202
Suryaputri,  R.  V.,  &  Averti,  A.  R.  (2019).  Pengaruh  Keadilan  Perpajakan,  Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan
Pajak. Jurnal Akuntansi Trisakti , 5 (1), 109–122.
https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.4851
Waluyo. (2017). Buku Perpajakan Indonesia (Rosidah (ed.); Salemba 4).
Wibowo,  H.,  &  Mahpudin,  E.  (2021).  Pengaruh  Penerapan  E-SPT,  Pengetahuan  Dan Sosialisasi Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi. Journal of
Economic, Bussines and Accounting (COSTING) , 4 (2), 601–611. https://doi.org/10.31539/costing.v4i2.1680
Winda, N. L. K. S. M., & Sujana, I. K. (2020). I Ketut Jati 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia. E-Jurnal Akuntansi Udayana , 1866–1885.
Wulan,  R.  (2018).  Pengaruh  Penegakan  Hukum  dan  Self  Assessment  System  Terhadap Kepatuhan  Perpajakan. Pengaruh  Penegakan  Hukum  Dan  Self  Assessment  System Terhadap Kepatuhan Perpajakan , 15 (kepatuhan wajib pajak), page 3 of 5