## PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

## Zulkarnain Ahmad, Nila Sastrawati, Ashar Sinilele
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : zulkarnainahmad2802@gmail.com

## Abstrak
Penelitan  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  peranan  mediator  dalam menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah  melalui  mediasi  di  Pengadilan  Agama Makassar  Kelas  1A,  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah kualitatif  yang  berbentuk  penelitian  lapangan  ( field  research ),  dengan  menggunakan pendekatan  secara  empiris.  Sumber  data  penelitian  ini  adalah  data  dan  wawancara kepada  hakim  ekonomi  syariah  yang  memiliki  serfikat  mediator  di  Pengadilan  Agama Makassar  kelas  1A.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peranan  dan  proses  mediator dalam  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  Perma Nomor 1 Tahun 2016. Proses dan peranan tersebut, yaitu melalui mediasi di Pengadilan Agama  Makassar  Kelas  1A,  Dalam  proses  mediasi  dilakukan  dengan  cara  membuat resume kemudian kedua pihak menyampaikan dua isi pokok resume yaitu perkara yang sedang diperkarakan dan solusi tawaran untuk penyelesaian secara damai. Prosedur dan tahapan  mediasi  dalam  perkara  perdata  pada  umumnya,  diatur  dalam  pasal  3  sampai pasal 14 peraturan mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008  tentang  Prosedur  mediasi  di  pengadilan,  dan  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi di Pengadilan dibagi dalam dua tahap yaitu  tahap  pra  mediasi  dan  tahapan  pelaksanaan  mediasi.  Tahapan  pramediasi  adalah tahap dimana para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan  sengketa  mereka.  Sehingga  peranan  mediator  dala  memediasi  sengketa ekonomi  syariah  yaitu  dengan  dua  cara,  Hanya  sebagai  fasilitator  yang  mengatur kelancaran proses mediasi ( facilitative approach ). Kata Kunci: Mediator, Pengadilan Agama, Sengketa Ekonomi.

## Abstract
The type of research used in this study was qualitative. in the form of field research (field research),  using  an  empirical  approach.  The  data  sources  of  this  research  are  data  and interviews with sharia economic judges who have a mediator certificate at the Class 1A Makassar Religious Court. The results show that the role and process of the mediator in settling sharia economic disputes are in accordance with the provisions of Perma No.1 of 2016.  The  process  and  role,  namely  through  mediation  at  the  Class  1A  Makassar Religious  Court, in  the mediation  process  is  carried  out  by making a  resume then  both parties submit the two main contents of the resume, namely the case being litigated and the solution offered for a peaceful settlement. The procedures and stages of mediation in civil  cases  in  general  are  regulated  in  article  3  to  article  14  of  the  Supreme  Court Regulation  No.  2  of  2003  in  conjunction  with  PERMA  Number  1  of  2008  concerning mediation  procedures  in  court,  and  PERMA  Number  1  of  2016  concerning  Mediation Procedures  in  Courts.  Mediation  in  court  is  divided  into  two  stages,  namely  the  pre- mediation stage and the mediation stage. The pre-mediation stage is the stage where the parties appoint a mediator as a third party who will help resolve their dispute. So that the
role  of  the  mediator  in  mediating  Islamic  economic  disputes  is  in  two  ways,  only  as  a facilitator who regulates the smoothness of the mediation process (facilitative approach). Keywords: Economic Dispute, Mediator, Religious Court.

## A. PENDAHULUAN
Islam  mengakui  bahwa  manusia  memang  tidak  terlepas  dari  sengketa  dalam kehidupannya.  Didalam  al-qur’an  jelas  telah  digambarkan  bagaimana  malaikat mempertanyakan  kepada  Allah  tentang  penciptaan  manusia  dimuka  bumi  sebagai khalifah sebab dikhawatirkan manusia cendrung melakukan kerusakan dan pertumpahan darah dimuka bumi. Hal ini menggambarkan  bahwa manusia mempunyai kecendrungan bersengketa  dan  berkonflik.  Al-Qur’an  sebagai  pedoman  dan  landasan  manusia  dalam menyelesaikan  sengketa  dan  konflik  yang  terjadi  dalam  kehidupan  manusia  yang memuat prinsip-prinsip dasar dalam menyelesaian sengketa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad  saw.  dalam  berbagai  bentuk  fasilitasi,  adjudikasi,  negosiasi,  mediasi, rekonsiliasi, arbitrase dan lembaga peradilan. 1
Penyelesaian  sengketa  dalam  hukum  perikatan  islam  pada  prinsipnya  bisa dilaksanakan  melalui  tiga  cara  yaitu  dengan  cara  arbitrase,  perdamaian,  dan  proses peradilan.  Sikap  yang  dicontohkan  oleh  Nabi  Muhammad  saw.  Sangat  menganjurkan pelaksanaan perdamaian antara sesama muslim diperbolehkan kecuali perdamaian yang diharamkan  yang  halal  atau  menghalalkan  yang  haram.  Perdamaian  adalah  cara  yang mengakhiri  persengketaan  antara  kedua  pihak  yang  bersengketa  dengan  cara  mediasi. Prinsip-prinsip mediasi yang dilakukanpada zaman Nabi Muhammad saw. ketika terjadi peletakan hajar  aswad dan  perjanjian Hudaibiyah memiliki  nilai  dan  strategi  dalam menyelesaikan konflik dan sengketa sehingga kedua peristiwa memiliki perspektif yang sama  dalam  mewujudkan  perdamaian.  Mediator  adalah  hakim  atau  pihak  lain  yang memiliki  sertifikat  mediator  sebagai  pihak  netral  yang  membantu  para  pihak  dalam proses  perundingan  guna  mencari  berbagai  kemungkinan  penyelesaian  sengketa  tanpa menggunakan  cara  memutus  atau  memaksakan  sebuah  penyelesaian  (Pasal  1  ayat  2 Perma No.1 Tahun 2016) 2 .
Menurut  Perma  nomor  1 tahun  2016  Mediasi  sebagaimana  mediator  dalam  pasal 1 ayat 1 yaitu mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu  oleh  mediator 3 . Berdasarkan  data yang  diperoleh  dari  Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas  1A  diketahui  dari  tahun  2016 sampai sekarang ada 17 perkara ekonomi syariah yang diterima oleh Pengadilan Agama Makassar  Kelas  1A.  Proses  mediasi  memiliki  tingkat  keberhasilan  yang  sangat  rendah. Dari  banyaknya  perkara  yang  dimediasi  sebagai  alternatif  pilihan  dalam  menyelesaikan sengketa tidak memenuhi ekspestasi.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  lapangan  dengan  cara terjung langsung kepada lembaga agar memperoleh data yang lebih jelas dari responden di  lapangan  untuk  menemukan  fakta-fakta  atau  fenomena-fenomena  social.  Adapun lokasi  penelitian  ini  berdasarkan  jenis  penelitian  yang  dilakukan  berupa  penelitian
1 Syahrizal  Abbas ,  Mediasi  dalam  Perspektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum  Nasional, (Jakarta: Kencana, 2009) h.122
2 Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi , h. 57.
3 Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi, h. 53.
kualitatif  lapangan  yang  akan  dilakukan  di  Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas  1A. Alasan  peneliti  memilih  tempat  tersebut  agar  memperoleh  informasi  yang  jelas  terkait judul penelitian. Maka peneliti melakukan penganmatan langsung di Pengadilan Agama Makassar  Kelas  1A.  Adapun  pendekatan  yang  dilakukan  adalah  pendekatan  empiris. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumen. Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  dalam  penelitian  ini  ada  3  cara,  yaitu:  studi lapangan, reduksi kata, dan editing data.
.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A
Gambaran  proses  mediasi;  penunjukan  mediator  melalui    penetapan  dari  majelis hakim  atau  seseorang  yang  mempunyai  sertifikat  mediator,  kemudian  para  pihak menemui hakim mediator dengan dbantu oleh petugas sidang, jadi permisalan si A dan si B bermasalah dalam kasus ekonomi syariah maka sebelum melanjutkan sidang, majelis hakim wajib untuk melakukan proses mediasi dan menunjuk hakim mediator, kemudian mereka  di  pertemukan  dalam  satu  ruang  bersama  dengan  hakim  mediator  dan  hakim mediator  wajib  menyelesaikan  dalam  jangka  waktu  40  hari,  dan  ketika  waktu  kurang parah  pihak  bisah  menambah  waktu  ketika  mereka  sepakat  dengan  jangka  waktu maksimal 14 hari kerja. Ketika hakim mediator telah melakukan mediasi maka hasilnya belum tentu semua berhasil terkadang banyak tidak mendapatkan kesepakatan yang telah diberikan.  Ketika  berhasil  maka  kasus  tersebut  telah  selesai  tapi  ketika  mediator  tidak berhasil maka proses sidang berlanjut ke proses selanjutnya.
Proses Perdamaian/mediasi
a. Dalam  proses  perkara  perdata,  apabila  kedua  pihak  hadir  di  persidangan  hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak.
b. Dalam  mengupayakan  perdamaian  harus  mempedomani  peraturan  Mahkamah Agung RI (PERMARI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, yang mewajibkan agar  semua  perkara  perdata  yang  diajukan  ke  Pengadilan  tingkat  pertama  wajib untuk dilakukan perdamaian dengan bantuan mediator.
c. Dalam setiap perkara perdata (selain perceraian), apabila kedua belah pihak hadir di  persidangan  majelis  hakim  langsung  memerintahkan  para  pihak  melakukan mediasi.
d. Dalam sidang pertama hakim yang memeriksa perkara wajib:
1) Menjelaskan kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi.
2) Menyarankan para pihak untuk memilih mediator (mediator non hakim) , Dan apabila  mediator  dari  hakim  maka  mediator  ditetapkan  oleh  Ketua  Majelis Hakim.
3) Membuat  penetapan  mediator  yang  dipilih  oleh  para  pihak.  Jika  para  pihak gagal memilih mediator, majelis menunjuk mediator dari salah satu mediator yang ada dalam daftar mediator.
4) Setelah  penunjukan  mediator,  majelis  menunda  persidangan  untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi paling lama  40  hari  dan  dapat  diperpanjang  14  hari,  apabila  ada  rekonpensi  maka gugatan rekonpensi tersebut harus pula dimediasi.
5) Apabila  para  pihak  telah  selesai  melakukan  mediasi,  maka  wajib  untuk mengadap di persidangan.
6) Dalam  hal  persidangan  belum  ditentukan  hari  persidangan,  maka  majelis menentukan hari sidang dan para pihak menunggu panggilan.
7) Mediator wajib memberitahukan secara tertulis hasil mediasi kepada Majelis Hakim  sebelum  persidangan  dilaksanakan,  hasil  mediasi  yang  dinyatakan gagal/tidak  berhasil/tidak  layak,  maka  pemeriksaan  perkara  dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan.
e. Putusan  perdamaian  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sama  dengan  putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, maka dapat dimintakan eksekusi kepada ketua pengadilan agama.
f. Putusan  perdamaian  tidak  dapat  dilakukan  upaya  hukum  banding,  kasasi  dan peninnjauan  kembali  (Pasal  83  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989) sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
g. Jika tergugat lebih dari saatu, dan yang hadir hanya sebagian, maka mediasi tetap dapat dijalankan dengan memanggil lagi tergugat yang tidak hadir secara sah dan patut  dengan  bantuan  Ketua  Majelis,  dan  jiika  tergugat  yang  bersangkutan  juga tetap tidak hadir, maka mediasi berjalan hanya antara penggugat dengan tergugat yang  hadir.  Jika  antara  penggugat  dengan  tergugat  yang  hadir  tercapai kesepakatan  perdamaian,  maka  penggugat  mengubah  gugatannya  dengan  cara meniadakan  pihak  tergugat  yang  objeknya  lebih  dari  satu,  yang  salah  satunya telah  beralih  kepada  pihak  ketiga  yang  tidak  hadir  maka  gugatannya  dirubah dengan menggugat tergugat yang hadir saja.
h. Jika  para  pihak/salah  satu  pihak  menolak  untuk  mediasi  setelah  diperintahkan oleh  Pengadilan,  maka  penolakan  para  pihak/salah  satu  pihak  untuk  mediasi dicatat dalam berita acara sidang dan dimuat dalam putusan.
i. Jika terjadi perdamaian di tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali, maka dalam  kesepakatan  perdamaian  dicantumkan  klausula  bahwa  kedua  belah  pihak mengesampingkan putusan yang telah ada.
j. Apabila  ternyata  dalam  akta  perdamaian  terdapat error  in  personal maka perjanjian damai tersebut tidak sah.
k. Yurisprudensi  lain,  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  454  K/Pdt/1991  tanggal 29 januari 1993 merumuskan norma akta perdamaian dapat dibatalkan jika isinya hanya  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Pasal  1854  KUHPerdata  “setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang termasuk di dalamnya: pelepasan segala hak  dan  tuntutan  yang  dituliskan  di  situ  harus  dartikan  sepanjang  hak-hak  dan tuntuan-tuntutan  itu  berhubungan  dengan  perselisihan  yang  menjadi  sebab perdamaian tersebut”.
l. Perkara  yang  tidak  wajib  dimediasi  adalah  perkara  volunteer  dan  perkara  yang menyangkut legalitas hukum Islam, seperti pembatalan nikah, serta perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir dipersidangan.
m. Mediasi  dilaksanakan  minimal  sekali  dalam  penundaan  sidang,  tidak  perlu ditunda  dalam  waktu  yang  tidak  ditentukan,  tetapi  dalam  sidang  berikutnya langsung diberitahukan untuk hadir tabpa dipanggil lagi. 4
Dalam  menjalankan  proses  mediasi,  mediator  harus  mampu  menjalankan  tugasnya sebagai  pihak  ketiga  yang  netral  dalam  memutuskan  perkara,  dan  diberikan  kebebasan
4 M. Rum  Nessa, Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di  Indonesia (Cet. 1;  Yogyakarta: UII Press, 2016) h. 89-92.
untuk  menciptakan  kemungkinan  terjadinya  kesepakatan  damai  di  antara  kedua  belah pihak yang bersengketa.
Menurut  Drs.  Muhammad  Yunus  Dalam  proses  mediasi  dilakukan  dengan  cara membuat  resume  kemudian  kedua  pihak  menyampaikan  dua  isi  pokok  resume  yaitu perkara yang sedang diperkarakan dan solusi tawaran untuk penyelesaian secara damai. Jika  berhasil  maka  setelah  itu  dilanjutkan  dengan  satu  kali  proses  persidangan  dengan agenda  memutuskan  apa  yang  telah  disepakati  pada  proses  mediasi,  namun  apabila proses  mediasi  tidak  berhasil  maka  tetap  lanjut  dengan  agenda  mengikuti  semua proses/prosedur yang dijalankan oleh pengadilan. 5
Drs.  Syahidal,  M.  H  Diupayakan  jika  bisa  diselesaikan  melalui  mediasi,  tapi  jika kedua belah pihak bersikeras kita sebagai mediator tidak bisa berbuat lebih karena hanya sebagai penengah . 6
2. Peranan  Mediator  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A
Dalam  proses  mediasi,  hakim  sebagai  mediator  tidak  memiliki  kewenangan untuk  memutus  perkara  seperti  dalam  sidang  pengadilan  (litigasi).  Peranan mediator dalam proses mediasi kemudian terbagi dua yaitu: 7
a. Hanya  sebagai  fasilitator  yang  mengatur  kelancaran  proses  mediasi (facilitative approach).
b. Bisa memberikan saran dan pertimbangan hukum (evaluative approach). Adapun  pertanyaan  dan  jawaban  dari  responden/narasumber  yaitu  apakah pelaksanaan  mediasi  sudah  sesuai  dengan  PERMA  No.  1  Tahun  2016,  Menurut Drs. Muhammad Yunus, ia mangatakan bahwa pelaksanaan mediasi sudah sesuai. Kemudian  pertanyaan  selanjutnya  yaitu  apakah  mediasi  di  Pengadilan  Agama Makassar  Kelas  1A  sudah  efektif,  Menurut  Drs.  Muhammad  Yunus,  ia mengatakan  bahwa  jika  dilihat  dari  tingkat  keberhasilannya  masih  belum,  hal yang  sama  juga  dikemukakan  oleh  Drs.  Syahidal,  M.  H,  ia  juga  mengatakan bahwa  belum,  jarang  berhasil,  rata-rata  tidak  berhasil  bahkan  untuk  kasus sengketa ekonomi syariah sama sekali belum pernah berhasil.
Dari jawaban yang disampaikan oleh hakim yang juga selaku mediator di atas dapat  dipahami  bahwa  setiap  hakim  memberikan  jawaban  yang  hampir  sama bahwa mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A memang sudah berjalan dengan  baik  atau  sudah  terlaksana  berdasarkan  PERMA  No.  1  Tahun  2016 Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  namun  masih  kurang  efektif.  Untuk mengefektifkan  mediasi  memerlukan  beberapa  syarat  agar  bisa  menangani sengketa yang efektif, yaitu:
a. Para  pihak  yang  bersengketa  harus  sama-sama  memiliki  keinginan  untuk menyelesaikan sengketa secara damai.
b. Semua  pihak  harus  beritikad  baik  dalam  melangsungkan  proses  mediasi, karena kalau tidak, bisa dipakai sebagai taktik mengulur-ulur waktu.
5 Hasil  wawancara  dengan  Drs.  H.  Muhammad  Yunus,  Hakim Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas 1A, pada tanggal 04 November 2020.
6 Hasil wawancara dengan Drs. Syahidal, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, pada tanggal 04 November 2020.
7 Fatahillah  A.  Syukur, Mediasi  Yudisial  di  Indonesia:  Peluang  dan  Tantangan  dalam Memajukan Sistem Peradilan , h. 43-44.
c. Kasus  yang  berkaitan  dengan  ideologi  atau  keyakinan  pihak  yang bersengketa yang tidak memberikan ruang untuk berkompromi tidak cocok untuk menggunakan mediasi sebagai penyelesaian sengketa. 8
Secara  substansi,  mediasi  dalam  perkara  sengketa  ekonomi  syariah  di Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas  1A  telah  dijalankan  dengan  baik  dan sungguh-sungguh  namun  hasil  yang  dicapai  masih  belum  efektif  karena  banyak faktor yang menjadi kendala tidak tercapainya mediasi sengketa ekonomi syariah. Faktornya antara lain sebagai berikut:
1. Para  pihak  atau  salah  satu  pihak  tidak  hadir  untuk  mengikuti  proses mediasi.
Ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi sangatlah menentukan proses  mediasi,  karena  tidak  mungkin  proses  mediasi  dapat  dilaksanakan, jika  salah  satu  pihak/para  pihak  tidak  hadir  pada  pertemuan  yang  telah dijadwalkan. Hal inilah yang sering terjadi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A sehingga berpengaruh pada ketidakberhasilan mediasi 9 .
2. Tidak ada pihak yang mau mengalah
Jika  salah  satu  pihak  tidak  ada  yang  mau  mengalah  maka  sulit  untuk mendamaikan  karena  keegoan  para  pihak  untuk  menang.  Maka  dari  itu para  pihak  yang  bersengketa  akan  berusaha  untuk  mempertahankan prinsipnya masing-masing 10 .
3. Tidak ditemukan titik temu
Pada  saat  proses  mediasi  dilakukan,  kedua  pihak  bersama-sama  tidak ingin  menyelesaikan  sengketanya  secara damai,  maka  tidak  ditemukanlah titik temu dari perkara sengketa terssebut.

## D. KESIMPULAN
Gambaran  proses  mediasi;  penunjukan  mediator  melalui    penetapan  dari  majelis hakim  atau  seseorang  yang  mempunyai  sertifikat  mediator,  kemudian  para  pihak menemui hakim mediator dengan dbantu oleh petugas sidang, jadi permisalan si A dan si B bermasalah dalam kasus ekonomi syariah maka sebelum melanjutkan sidang, majelis hakim wajib untuk melakukan proses mediasi dan menunjuk hakim mediator, kemudian mereka  di  pertemukan  dalam  satu  ruang  bersama  dengan  hakim  mediator  dan  hakim mediator  wajib  menyelesaikan  dalam  jangka  waktu  40  hari,  dan  ketika  waktu  kurang parah  pihak  bisah  menambah  waktu  ketika  mereka  sepakat  dengan  jangka  waktu maksimal 14 hari kerja. Ketika hakim mediator telah melakukan mediasi maka hasilnya belum tentu semua berhasil terkadang banyak tidak mendapatkan kesepakatan yang telah diberikan.  Ketika  berhasil  maka  kasus  tersebut  telah  selesai  tapi  ketika  mediator  tidak berhasil  maka  proses  sidang  berlanjut  ke  proses  selanjutnya.  Peranan  mediator  dalam penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  hanya  sebagai  fasilitator  yang  mengatur kelancaran proses mediasi dan dapat memberikan saran. Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A mediator sudah berperan dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah karena mediator sudah membantu para pihak untuk damai dalam proses mediasi. Namun,
8 Fatahillah  A.  Syukur, Mediasi  Yudisial  di  Indonesia:  Peluang  dan  Tantangan  dalam Memajukan Sistem Peradilan , h. 12
9 Hasil  wawancara  dengan  Drs.  H.  Muhammad  Yunus,  Hakim Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas 1A, pada tanggal 04 November 2020.
10 Hasil wawancara dengan Drs. H. Muhammad Yunus, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, pada tanggal 04 November 2020.
apabila mediator sudah melaksanakan tugasnya yaitu memediasi para pihak, kembali lagi ke para pihak apakah mereka ingin damai atau tidak karena mediator dalam memediasi hanya  sebagai  penengah  yang  bersifat  netral  dan  keputusan  untuk    berdamai  kembali pada para pihak yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A.  Syukur,  Fatahillah, Mediasi  Yudisial  di  Indonesia:  Peluang  dan  Tantangan  dalam Memajukan Sistem Peradilan Cet. 1; Bandung: CV. Mandar Maju, 2012. Abbas,  Syahrizal ,  Mediasi  dalam  Perspektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, 2009. Hidayat, Maskur. Strategi & Taktik Mediasi , Edisi 1. Cet. 1;Jakarta:Kencana, 2016. Nessa,  M.  Rum, Membumikan  Hukum  Acara  Peradilan  Agama  di  Indonesia Cet.  1; Yogyakarta: UII Press, 2016

## Wawancara
Wawancara  dengan  Drs.  H.  Muhammad  Yunus,  Hakim  Pengadilan  Agama  Makassar Kelas 1A, pada tanggal 04 November 2020.
Wawancara dengan Drs. Syahidal, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, pada tanggal 04 November 2020.