Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.5 / No.1: 14-23,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta
Muhammad Ash-Shiddiqy
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dickymuhammad1995@gmail.com

## Abstrak
This  study  aims  to  find  out  how  the  implementation  of  the  qardh  contract  in  the Almuna  Sharia  Microfinance  Institutions  Blessing  Mandiri  Special  Region  of Yogyakarta.  This  study  uses  an  empirical  juridical  method.  Empirical  juridical research is used to analyze various regulations regarding qardh financing contracts in  Islamic  Microfinance  Institutions  (LKMS)  and  to  analyze  applicable  laws  of community behavior in their lives. The type of data and materials of this study come from  primary  data  and  secondary  data.  Primary  data  comes  from  the  results  of interviews  and  secondary  data  derived  from  literature.  The  collection  technique  in this  study  was  conducted  by  interviewing  respondents  to  get  the  right  and  reliable information. The analysis technique used in this research is descriptive method with a qualitative approach.This study found findings, namely financing products carried out  at  LKMS  Almuna  Mandiri  Blessings,  among  others,  namely  Qardh  (borrowing virtue).  The  qardh  contract  implemented  at  LKMS  Almuna  Berkah  Mandiri  is  in accordance  with  sharia  principles.  This  qardh  agreement  is  intended  for  LKMS Almuna  Berkah  Mandiri  customers  who  have  small  businesses  but  are  not economically capable and want to expand their business. The LKMS Almuna Berkah Mandiri  program  fund  comes  from  LAZNAS  BSM  Umat.  The  amount  of  qardh financing  granted  by  LKMS  Almuna  Berkah  Mandiri  is  Rp.  1,000,000.00  (one million rupiah) with a period of 50 (fifty) weeks or equivalent to 1 (one) year over 2 (two)  weeks.  The  qardh  installment  payment  is  made  after  1  (one)  week  after  the disbursement of funds.

## Keywords: Funding Agreement, Qardh, Financial Institutions, Sharia

## PENDAHULUAN
Perkembangan  praktik  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  baik  di  level nasional  maupun  internasional  telah  memberikan  gambaran  bahwa  sistem  ekonomi Islam  dapat  beradaptasi  dengan  perekonomian  konvensional  yang  telah  lama menguasai  kehidupan  masyarakat  dunia  maupun  di  Indonesia.    Dengan perkembangan  tumbuh  dan  berkembangnya  LKS  dapat  membuktikan  bahwa masyarakat menganggap penting bertransaksi dengan prinsip syariah.
Pesantren sebagai lembaga yang sangat potensial di masyarakat untuk menjadi lembaga  pemberdayaan,  selain  menjadi  lembaga  pendidikan  umat  islam  dalam
Vol.5 / No.1: 14-23,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
peningkatan  usaha  masyarakat  baik  secara  individu  maupun  secara  kelompok.  Hal ini dimaksudan untuk mencapai sumber daya yang optimum, sehingga menunjukkan bahwa  kehadiran  pesantren  benar-benar  memberikan  berkah  terhadap  masyarakat sekitar.
Saat ini, Produk Pembiayaan  yang dilaksanakan pada  LKMS  Almuna  Berkah Daerah  Istimewa  Yogyakara  meliputi: Murabahah (jual  beli  barang  jadi  bayar tangguh), Mudharabah (bagi hasil tanpa sharing dana nasabah), dan Qardh (pinjam kebajikan).
Qardh sebagai salah satu bentuk pembiayaan pada LKMS Almuna berkah DIY secara  umum  diartikan  sebagai  kegiatan  meminjamkan  tanpa  adanya  imbalan apapun.  Dibandingkan  dengan  sistem  LKM  konvensional,  di  mana  dalam  setiap transaksinya dikenakan bunga atau imbalan yang besarnya telah ditetapkan di muka, maka  sistem  pembiayaan qardh yang  kepada  peminjam  tidak  dikenakan  bunga, bahkan  peminjam  tidak  diwajibkan  untuk  memberikan  jaminan,  hanya mengembalikan pinjaman.
Dengan adanya pengembangan usaha mikro kecil berupa bertambahnya modal ataupun  bertambahnya  jenis  usaha,  maka  akan  berdampak  terhadap  bertambahnya tingkat  penghasilan  dan  pendapatan,  yang  secara  langsung  akan  menekan  angka kemiskinan, menekan angka pengangguran.
Beberapa  konsep  dan  prinsip  pelaksanaan  yang  diterapkan  pada  bidang ekonomi  khususnya  lembaga  keuangan  tentunya  harus  mengacu  dan  sesuai  dengan aturan  yang  telah  ditentukan  oleh  ketentuan  muamalah.  Sehingga  penerapan muamalah  tidak  terjadi  penyelewengan  didalam  pelaksanaan  akad  pembiayaan dalam suatu lembaga keuangan.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  tentang Pelaksanaan  Akad  Pembiayaan Qardh dalam  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## KAJIAN  TEORI

## a. Pengertian Akad
Istilah  yang  berkaitan  dengan  akad  dalam  Al-Qur’an  terdapat  dua  istilah,  yaitu kata  akad  ( al-„aqadu )  dan  kata „ahd ( al-„ahdu ).  Kata al-aqadu dalam  surat  Al- Maidah  ayat  1  diartikan  perikatan  atau  perjanjian.  Sedangka  kata al-„ahdu dalam surat An-Nahl ayat 91 dan Al-Isra’ ayat 34 berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.
Pengertian  akad  juga  terdapat  dalam  Pasal  20  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  02  Tahun  2008  tentang  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah  (KHES).  Menurut  KHES,  akad  adalah  kesepakatan  antara  dua  pihak  atau lebih dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
Secara Etimologi, akad merupakan ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata  maupun  ikatan  secara  maknawi,  dari  satu  segi  maupun  dua  segi.  Pengertian
Vol.5 / No.1: 14-23,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
akad  dalam  arti  khusus  adalah  perikatan  yang  ditetapkan  dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara‟ yang berdampak pada objeknya.
Menurut  Syamsul  Anwar  akad  adalah  pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan  kehendak  dua  pihak  atau  lebih  untuk  melahirkan  suatu  akibat  hukum pada  objeknya. Akad  transaksi  dalam  fiqih  didenifisikan  dengan  pertalian ijab dan qabul menurut  cara-cara  yang  disyariatkan  yang  berpengaruh  terhadap  objeknya. Ijab adalah  permulaan  penjelasan  yang  keluar  dari  salah  satu  pihak  yang  berakad sebagai  gambaran  kehendaknya  dalam  mengadakan  akad. Qabul yaitu  perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya akad.
b. QARDH
Secara  Etimologi qardh merupakan  bentuk  masdar  yang  berarti  memutuskan. Menurut  Muhammad  Syafi’i  Antonio qardh adalah  pemberian  harta  kepada  orang lain  yang  dapat  ditagih  atau  diminta  kembali  atau  dengan  kata  lain  meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.
Qardh menurut penjelasan Pasal 19 Huruf e UU No. 2 Tahun 2008 adalah akad pinjaman  dana  kepada  nasabah  dengan  ketentuan  bahwa  nasabah  wajib menembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan qardh menurut  fatwa  MUI  adalah  pinjaman  yang  diberikan  kepada  nasabah ( muqridh )  yang  memerlukan.  Nasabah qardh wajib  mengembalikan  jumlah  pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
Sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  1  angka  11  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang  Melaksanakan  Kegiatan  Usaha  Berdasarkan  Prinsip  Syariah, Qardh diartikan sebagai  pinjam  meminjam  dana  tanpa  imbalan  dengan  kewajiban  pihak  peminjam mengembalikan  pokok  pinjaman  secara  sekaligus  atau  cicilan  dalam  jangka  waktu tertentu.
Adapun menurut Santoso, karakteristik pembiayaan qardh diantaranya adalah:
1. Tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi yang meminjamkan  dalam pembiayaan qardh , karena hal tersebut sama dengan riba.
2. Pembiayaan qardh menggunakan  akad  pinjam-meminjam,  ketika  barang  atau uang telah diterima oleh peminjam maka barang atau uang yang dipinjam berada dalam  tanggung  jawabnya  dengan  kewajiban  untuk  menggembalikan  sama dengan pada saat meminjam.
a. Qardh biasanya  dalam  batas  waktu  tertentu,  namun  jika  tempo  pembayaran diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkan bagi peminjam.
b. Jika  dalam  bentuk  uang  maka  nominal  penembalian  harus  sama  dengan nominal pinjaman.
Q ardh yaitu  meminjamkan  sesuatu  kepada  orang  lain,  dimana  pihak  yang dipinjami  sebenarnya  tidak  ada  kewajiban  mengembalikan.  Melalui qardh maka dapat membantu orang yang berutang di jalan Allah untuk mengembalikan utangnya kepada  orang  lain  tanpa  adanya  kewajiban  baginya  untuk  mengembalikan  utang tersebut  kepada  pihak  yang  meminjamkan  keberadaan  akad  ini  merupakan
Vol.5 / No.1: 14-23,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
karakteristik  dari  kegiatan  usaha  LKMS  yang  berdasarkan  pada  prinsip  tolong menolong.
c. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms)
Di  Indonesia  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM)    diatur  dalam  UU  Nomor  13 Tahun  2013  tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro.  Dalam  Pasal  1  disebutkan  yang dimaksud  dengan  LKM  adalah  lembaga  keuangan  yang  khusus  didirikan  untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsltasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
Lembaga  Keuangan  Mikro    (LKM)  atau Micro    Finance    Institution (MFI) merupakan          lembaga    yang    melakukan  kegiatan      penyediaan      jasa  keuangan kepada    pengusaha    kecil    dan    mikro    serta    masyarakat    berpenghasilan  rendah yang    tidak terlayani oleh Lembaga  Keuangan  formal  dan  yang telah  berorientasi pasar  untuk  tujuan bisnis.
Keuangan mikro sendiri adalah kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana  dan  pemberian  pinjaman  atau  pembiayaan  dalam  skala  mikro  dengan  suatu prosedur    yang    sederhana    kepada  masyarakat  miskin    dan/atau    berpenghasilan rendah.  Secara internasional  istilah  pembiayaan  mikro  atau microfinance sendiri mengacu  pada  jasa  keuangan yang  diberikan  kepada pengusaha  kecil  atau  bisnis kecil,   yang  biasanya  tidak  mempunyai  akses perbankan  terkait  tingginya  biaya transaksi  yang dikenakan oleh institusi perbankan.
Selain  menjalankan  aktivitas  secara  konvensional,  LKM  juga  bisa  beroperasi berdasarkan  prinsip  syariah.  Khusus  untuk  LKMS,  kegiatan  yang  dilakukan  dalam bentuk pembiayaan, bukan simpanan. Dalam Pasal 1 ayat (4), UU LKM Pembiayaan disini diartikan sebagai penyedia dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  menurut  prinsi  syariah.  Tujuan  adanya    LKM adalah:
a. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat
b. Membantu  peningkatan    pemberdayaan  ekonomi  dan  produktifitas masyarakat
c. Membantu  peningkatan  pendapatan  dan  kesejahteraan  masyarakat  terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.
Pengertian  LKMS  yaitu  lembaga  yang  khusus  didirikan  untuk  memberikan jasa  pengembangan  usaha  dan  pemberdayaan  masyarakat,  baik  melalui  pinjaman atau  pembiayaan  alam  usaha  skala  mikro  kepada  anggota  masyarakat,  pengelolaan simpanan,  maupun  pemberian  jasa  konsultasi  pengembangan  usaha  yang  tidak semata-mata  mencari  keuntungan  yang  dalam  operasionalnya  menerapkan  prinsip syariah. Untuk bisa menjalankan kegiatan usaha, LKMS harus mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
LKMS  didefinisikan  sebagai  lembaga  keuangan  yang  kegiatannya menghimpun  dan  menyalurkan  dana  masyarakat  yang  bersifat  profit  atau  lembaga
Vol.5 / No.1: 14-23,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
keuangan  syariah  nonperbankan  yang  bersifat  informal.  Disebut  informal  karena lembaga ini didirikan oleh masyarakat, berbeda dengan lembaga kuangan perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
Lembaga  keuangan  syariah  adalah  lembaga  keuangan  yang  melakukan kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah.  Kegiatan  lembaga  keuangan  syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan ciri-ciri yang menonjol, yaitu pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, tidak mengenal konsep time-value of  money ,  serta  konsep  uang  sebagai  alat  tukar,  bukan  sebagai  komoditi  yang diperdagangkan.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris,  sumber  data yang  digunakan  yaitu  data  primer  dan  bahan  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  wawancara  terhadap  responden  untuk mendapatkan  informasi  yang  tepat  dan  terpercaya.  Data  sekunder  adalah  data  yang diperoleh  dengan  cara  penelitian  kepustakaan  ( library  research) yaitu  penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.
Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah  LKMS  Almuna Berkah Mandiri di Jl. KH Ali Maksum Tromol Pos 5, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  55188.  Teknik  pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini  adalah Non Random Sampling , dengan jumlah  sampel dalam populasi kecil serta sampel dalam penelitian  ini  telah  ditentukan. Non  Random  Sampling merupakan  suatu  cara menentukan sampel dimana peneliti telah menentukan atau menunjuk sendiri sampel dalam  peneliannya.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  semua  yang  memiliki hubungan dengan pembuatan akad pembiayaan qardh dalam LKMS Almuna Berkah Mandiri,  yang  terdiri  dari  pengurus  LKMS  Almuna  Berkah  Mandiri  dan  peminjam melalui akad pembiayaan qardh di LKMS Almuna Berkah Mandiri.

## HASIL PENELITIAN

## a. PELAKSANAAN  AKAD QARDH DI  LKMS  ALMUNA  BERKAH MANDIRI
Pelaksanaan akad qardh di LKMS Almuna Berkah Mandiri telah sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan qardh dalam LKMS merupakan pembiayan yang tanpa adanya margin dan bagi hasil antara nasabah dan LKMS. Pelaksanaan akad qardh di LKMS  Almuna  Berkah  Mandiri  ini  legal  dan  diawasi  langsung  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) serta terdaftar Dinas Koperasi Daerah.
Pembiayaan qardh merupakan  pembiayaan  yang  diberikan  kepada  yang  tidak mampu  atau  dalam  kesusahan  untuk  membiayai  usahanya  yang  dinilai  produktif dimana  anggota  tidak  dituntut  atas  bagi  hasil  maupun  margin  keuntungan,  tetapi mengembalikan  pokoknya  saja  sebesar  dana  yang  dipinjamkan.  Dalam  melakukan
Vol.5 / No.1: 14-23,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
pembiayaan qardh rukun  yang  dipenuhi  yaitu:  peminjam  ( muqtaridh ),  pemberi pinjaman ( muqridh ), pinjaman ( qardh ) dan ijab qabul ( sighat ).
Dana  program  LKMS  Almuna  Berkah  Mandiri  ini  bersumber  dari  (Lembaga Amil Zakat Nasional Bina Sejahtera Masyarakat) LAZNAS BSM Umat. Status dana program  ini  merupakan  hibah  bertujuan  khusus  ( Muqayyadah )  yang  dikhususkan untuk  persiapan  kelembagaan  dan  operasional  LKMS  dalam  mengelola  perguliran modal    ke  masyarakat  miskin  melalui  Kelompok  Usaha  Masyarakat  Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).
Tidak  semua  orang  dapat  memperoleh qardh pada  LKMS  almuna  berkah mandiri,  namun  penerima  pembiayaan  terbatas  pada  nasabah  yang  memiliki  usaha kecil  yang  kurang  mampu  secara  ekonomi,  kurang  memiliki  pengetahuan  tentang bisnis  namun  ingin  mengembangkan  usahanya.  Sasaran  program  masyarakat  mikro sekitar  pondok  pesantren  adalah  masyarakat  mikro  yang  potensial  produktif  yang memiliki  kemauan  dan  semangat  untuk  bekerja,  bagian  masyarakat  miskin  yang amanah  dan  dapat  dididik,  dan  memenuhi  indeks  kelayakan  anggota.  Untuk  area cakupan wilayahnya adalah kurang lebih 5 KM dari Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak atau Kecamatan Sewon.
Sasaran  lingkungan  pondok  pesantren  yaitu  santri,  alumni,  keluarga  santri  dan keluarga  pengasuh  yang  masih  bertempat  tinggal  disekitar  pondok  pesantren (mukim)  yang  memiliki  usaha  produktif  dan  bekomitmen  serta  harus  mengikuti prosedur KUMPI, dengan maksimal pembiayaan untuk sasaran ini adalah 30% dari total  portofolio  pembiayaan  LKMS.  Dalam  menyalurkan  dananya  LKMS  tidak begitu  saja  dengan  mudah  memberikan  pinjaman    kepada    nasabah.    LKMS  tetap menggunakan    prosedur  analisis  pembiayaan.  Analisis  pembiayaan  di  LKMS menggunakan  prinsip  5C,  untuk  meminimalkan  risiko  bermasalahnya  atau  tidak kembalinya Pembiayaan. Kelima prinsip 5C tersebut meliputi:
Pertama , Caracter (watak  dan  kepribadian  nasabah).  Merupakan  keyakinan pihak  LKMS  bahwa  si  peminjam  mempunyai    moral,  watak,  ataupun  sifat-sifat pribadi  yang  positif  dan  koperatif  dan  juga  mempunyai  rasa  tanggung  jawab  baik dari  kehidupan  pribadi  sebagai  manusia,  kehidupan  sebagai  anggota  masyarakat ataupun  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya. Kedua,  Capacity (kemampuan nasabah).  Merupakan  suatu  penilaian  kepada  calon  nasabah  mengenai  kemampuan melunasi  kewajiban-kewajibannya  dari  kegiatan  usaha  yang  dilakukannya  atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan pembiayaan dari LKMS.  Jadi  jelaslah  maksud  dari  penilaian  terhadap capacity ini  untuk  menilai sampai  dimana    hasil    usaha    yang    akan    diperolehnya    tersebut,    akan    mampu untuk  melunasinya  tepat  waktu  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  disepakatinya. Ketiga,  Capital (modal  dari  nasabah).  Merupakan  penilaian  terhadap  jumlah  dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah. Yang meliputi aset usaha, tanah, dan tabungan. Keempat , Colateral (jaminan  pembiayaan).  Dilakukan  suatu  penilaian terhadap  barang-barang  jaminan  yang  diserahkan  oleh  peminjam    atau    debitur sebagai  jaminan  atas  pembiayaan  yang  diterimanya. Kelima , Condition (keadaan
Vol.5 / No.1: 14-23,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
ekonomi lingkungan usaha). Penilaian terhadap  situasi dan  kondisi  politik,  sosial, ekonomi,  budaya,  dan  lain-lain  yang  mempengaruhi  kondisi  perekonomian  pada suatu saat.
Setelah pembiayaan dikabulkan, maka LKMS akan melakukan pendampingan kepada  nasabah.  Pendampingan  dilakukan  setiap  minggu  ketika  HALMI  (Halaqah Mingguan)  dilakukan.  Pendampingan  yang  dilakukan  mengenai  pengembangan usaha,  manajemen  ekonomi  rumah  tangga  disertai  pendidikan  agama.  Konsultasi pengembangan usaha dilakukan oleh jasa layanan profesional yang dilakukan untuk nasabah  yang  keilmuan  yang  mengutamakan  adanya  olah  pikir  tentang pengembangan  usaha.  Pendampingan  usaha  yang  dilakukan  menjelaskan  mengenai tugas  dan  proses  analisis  tentang  peluang  pertumbuhan  potensial,  dukungan  dan pemantauan  pelaksanaan  peluang  pertumbuhan  usaha,  tetapi  tidak  termasuk keputusan tentang strategi dan implementasi dari pertumbuhan usaha.
Jangka  waktu  pembayaran  kembali  pinjaman  di  LKMS  ini    diangsur  pada setiap pertemuan kelompok, 50 kali angsuran dengan dibayarkan setiap minggu pada saat  HALMI  beserta  biaya  administrasi  yang  telah  dibebankan  kepada  anggota. Pembayaran  angsuran  pinjaman  dimulai  satu  minggu  atau  tujuh  hari  sejak  uang pinjaman diterima anggota. Misalnya qardh cair pada tanggal 1 januari 2017 maka pada  tanggal  8  januari  2017  nasabah  wajib  mengembalikan qardh .  Pembayaran dilakukan ditempat yang telah disepakati oleh anggota kelompok.
Pada setiap pertemuan Rumpun, peminjam (nasabah) akan membayar angsuran mingguan dengan formula sebagai berikut:
A  = dimana:    A=  Pembayaran  setiap  minggu,  S=  Sadaqah  (2,5%  x
Pinjaman), TM = Total tabungan mingguan (Rp. 1000,- x 50 = Rp. 50.000,-)
Sebagai  contoh,  Pinjaman  Rp.  1.000.000,-  maka  angsurannya  adalah sebagai berikut:
A=  1.000.000 + (1.000.000 x 2,5%) + 50.000
50
A=  1.000.000 + 25.000 + 50.000
50 A=  1.075.000
50 A = Rp. 21.500,- Angsuran mingguan ini terdiri dari: Pokok pinjaman : 1.000.000 = Rp. 20.000,- 50 Biaya administrasi : 1.000.000 x 2,5% = Rp. 500,- 50 Tabungan mingguan : 25.000 = Rp. 1000,- 50 Jumlah angsuran setiap minggu : Rp. 21.500,-
Vol.5 / No.1: 14-23,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Pokok  pinjaman  adalah  dana  yang  diberikan  kepada  nasabah  yang  wajib dikembalikan  sesuai  jumlah  pokok  yang  dipinjamkan.  Tabungan  mingguan merupakan  tabungan  yang  dikumpulkan  setiap  minggunya  ketika  HALMI. Tabungannya  sebesar  Rp.  1000,-  per  nasabah  Pada  akhir  pengembalian,  dan  ketika sudah akan  lunas maka tabungan dapat diambil kembali.  Tabungan disimpan/dititipkan  pada  lembaga  dan  admisintrasinya  ada  pada  buku  tabungan anggota.
Dan  apabila  pada  saat  HALMI  kelompok  mingguan  terdapat  anggota  yang tidak  hadir  karena  berhalangan,  misalkan  sakit,  maka  anggota  lain  dalam  satu kelompok bertanggung jawab membayar angsuran mingguannya. Karena mekanisme yang  diterapkan  dalam  pembiayaan  akad qardh adalah  sistem  tanggung  reteng.
Pembiayaan  sistem  tanggung  renteng  berlaku  selama  dua  angsuran  pengembalian. Jika  lebih  dari  dua  kali  maka  tidak  dapat  menggunakan  sistem  tanggung  renteng yang menggunakan tabungan kelompok nasabah.
Alur  pembayaran  angsuran  di  LKMS  Almuna  Berkah  Mandiri  yatu  dengan cara membayar angsuran yang dilakukan melalui ketua kelompok, pada saat Halaqah Mingguan  ketua  kelompok  akan  menyerahkan  kepada  petugas  lapang  LKMS. Pembayaran  ansuran  dilakukan  di  rumah  nasabah  secara  bergilir  atau  atas kesepakatan anggota kelompok dan petugas LKMS Almuna Berkah Mandiri.
Jika nasabah telat melakukan angsuran pembayaran 1 kali pembayaran, maka LKMS akan mengingatkan nasabah melalui ketua kelompok. Jika telat pembayaran 2  (dua)  kali  akan  diingatkan  melalui  ketua  KUMPI.  Jika  3  kali  tidak  melakukan angsuran maka akan ditangani oleh supervisor dengan didatangi kerumah, dan diberi surat  peringatan.  Apabila  salah  nasabah  tidak  melakukan  angsuran  pada  minggu keempat,  maka  petugas  LKMS  akan  mendatangi  rumah  nasabah  dan  akan  diminta penjelasan  gimana  kelanjuta  pembayarannya.  Jika  nasabah  tidak  mau  melanjutkan pembiayaan,  maka  wajib  menggembalikan  uang  yang  telah  diberikan  oleh  LKMS Almuna  Berkah  Mandiri  untuk  nasabah  sejumlah  dana  yang  belum  dikembalikan, dan mencari pengantinya untuk memenuhi kelompok yang akan kosong jika nasabah itu keluar dari pembiayaan qardh .
Ketika  akan  lunas  maka  nasabah  diperkenankan  untuk  melakukan  pengajuan pembiayaan  baru,  supervisor  LKMS  akan  melakukan  uji  prestasi  untuk  melihat langsung usaha yang dijalankan selama menjadi nasabah KUMPI. Dalam uji prestasi ini juga disusun rencana usaha (rencana pengajuan pembiayaan) sebagaimana proses awal pembiayaan. Dan dapat mengikuti alur siklus perguliran pencairan pembiayaan dan seterusnya.
Sejak  bulan  agustus  2017,  nasabah  yang  mendaftar  untuk  mengajukan pembiayaan qardh di  LKMS  yaitu  sebanyak  205  nasabah,  yang  terbagi  dalam  5 Rumpun atau 40 KUMPI.  Dan  yang mengajukan pembiayaan terdiri dari mayoritas masyarakat sekitar pesantren dan santri yang akan membuka usaha sendiri.
Vol.5 / No.1: 14-23,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)

## KESIMPULAN
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. Pelaksanaan  pembiayaan qardh dalam  LKMS  Almuna  Berkah  Mandiri  Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:
a. Pelaksanaan  pembiayaan qardh dalam  LKMS  Almuna  Berkah  Mandiri Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip syariah.
b. Akad qardh ditujukan  untuk  nasabah  LKMS  Almuna  Berkah  Mandiri  yang memiliki  usaha  kecil  namun  tidak  mampu  secara  ekonomi  dan  ingin mengembangkan usahanya.
c. Dana program LKMS Almuna Berkah Mandiri ini bersumber dari LAZNAS BSM  Umat.  Status  dana  program  ini  merupakan  hibah  bertujuan  khusus ( Muqayyadah )  yang  dikhususkan  untuk  persiapan  kelembagaan  dan operasional LKMS dalam mengelola perguliran modal  ke masyarakat miskin melalui  Kelompok  Usaha  Masyarakat  Sekitar  Kepesantren  Indonesia (KUMPI).
d. Alur  pembiayaan  di  LKMS  Almuna  Berkah  Mandiri  yaitu:  Identifikasi, Sosialisasi,  Uji  Kelayakan,  Pra-PWK  (Pelatihan  Wajib  Kelompok),  dan PWK.  Setelah  pencairan  maka  diadakan HALMI  (Halaqah  Mingguan)  yang dilakukan  di  rumah  nasabah  atau  kesepakatan  bersama  antara  nasabah  dan petugas LKMS Almuna Berkah Mandiri.
e. Besarnya  pembiayaan qardh yang  dikabulkan  oleh  LKMS  Almuna  Berkah Mandiri  yaitu  sejumlah  Rp.  1.000.000,00-  (satu  juta  rupiah)  dengan  jangka waktu 50 (lima puluh) minggu atau setara dengan 1 (satu) tahun lebih 2 (dua) minggu.
f. Tidak  ada  jaminan  yang  diajukan  oleh  LKMS  Almuna  Berkah  Mandiri terhadap nasabah pembiayaan akad qardh .
g. Akad qardh di  LKMS  Almuna  Berkah  Mandiri  telah  ditentukan,  yaitu memuat:  data  anggota  dan  keluarga,  indeks  rumah  tinggal,  pendapatan, kepemilikan  asset,  pernyataan  pernah/sedang  berhutang,  dan  kebutuhan pinjaman.
h. Qardh dapat  dicairkan  kepada  nasabah  setelah  petugas  LKMS  Almuna Berkah  Mandiri  melakukan  penelitian  uji  kelayakan  kepada  nasabah.  Cara penilaian kelayakan anggota ada 4 kriteria, yaitu Indeks Rumah (IR), Indeks Pendapatan (IP), Indeks Asset (IA) dan Indeks Kepemilikan Tanah (IAT).
i. Pembayaran  angsuran qardh diserahkan  kepada  ketua  kelompok  pada  saat Halaqah  Mingguan,  kemudian  ketua  kelompok  akan  menyerahkan  kepada petugas LKMS Almuna Berkah Mandiri.
j. Pembayaran  angsuran qardh dilakukan  setelah  1  (satu)  minggu  setelah pencairan dana.
2. Upaya  LKMS  Almuna Berkah Mandiri agar nasabah mengembalikan pinjaman adalah  dengan  cara  mengadakan  Halaqah  mingguan  (HALMI).  Jika  terjadi
Vol.5 / No.1: 14-23,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
wanprestasi maka akan dilakukan dengan cara mediasi, mendatangkan mediator, melalui Badan Arbirase Nasional atau melalui pengadilan agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Ghafur  Anshori.  (2007 ).  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia ,  yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Ahmadi Miru. (2012). Hukum Kontrak Bernuansa Islam, Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada.
Dwi  Suwiknyo.  (2010). Kompilasi  Tafsir  Ayat-Ayat  Ekonomi  Islam  Buku  Referensi Rogram Sudi   Ekonomi Islam , Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Dian  Pratomo,  dkk.  (2009). “strategi  lembaga  keuangan  mikro  syariah  dalam mengembangan usaha mikro”, Jurnal MPI , IV
I  Gde  Kajeng  Baskara, “Lembaga  Keuangan  Mikro  Di  Indonesia”,  Buletin  Studi Islam , XVII (Agustus, 2013).
Jenita.  (2017).  “ Peran  Lembaga  Keuangan  Mikro  Dalam  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakar Kecil Menengah ”, Al Masraf , II.
Muhammad Syafi’i Antonio. (2001). Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik ,  Jakarta: Gema Insani Press.
Ninik  Sri  Rahayu.  (2015). “Kontribusi  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  Dalam Pemberdayaan Perempuan”, Jurnal Inovasi Kewirausahaan , II.