Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## BATAS  LAUT TERITORIAL TERKAIT HUKUM INTERNASIONAL
Komang Diah Prabawati Putri
Universitas Pendidikan Ganesha e-mail : diah.prabawati@undiksha.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  batas-batas  teritorial  perairan  di  Indonesia berdasarkan  perspektif  Hukum  Internasional,  Hukum  internasional  dapat  diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antarnegara.Ini erat kaitannya dengan negara sebagai  satu-satunya subjek hukum  internasional,sehingga apa  yang sekarang disebut hukum internasional pada masa itu dikenal sebagai hukum antarnegara ( interstates law ) Kemudian beberapa abad sebelum dan sekitar abad pertengahan dan abad sesudahnya timbul paham  negara kebangsaan karena negara  diidentikkan dengan bangsa. Hukum internasional dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antarnegara.Ini erat kaitannya dengan negara sebagai satu-satunya subjek hukum internasional,sehingga apa yang sekarang disebut hukum internasional pada masa itu dikenal sebagai hukum antarnegara  (  interstates  law  )  Kemudian  beberapa  abad  sebelum  dan  sekitar  abad pertengahan  dan  abad  sesudahnya  timbul  paham  negara  kebangsaan  karena  negara diidentikkan dengan bangsa.Hasil dari penelitian ini menyatakan Laut teritorial ditarik sejauh 12 mil  laut (22,2 km) dari garis pangkal.  Semua hak atas laut teritorial  ada di pihak masingmasing negara. Zona tambahan ditarik sejauh 24 mil laut (44,4 km) dari garis pangkal.
Kata Kunci : Batas Teritorial, Garis Pangkal, ZEE

## ABSTRACT
This study aims to determine the territorial boundaries of waters in Indonesia based on the perspective of international law, international law can be interpreted as the law that regulates  relations between countries. This  is  closely related to  the  state as  the only subject of international law, so what is now called international law in the past it is known as interstate law (interstates law). Then several centuries before and around the Middle Ages  and the centuries after that, the notion of a national  state emerged because the state was identified with the nation. International law can be interpreted as the law that regulates relations between countries. This is closely related to the state as the only subject of international law, so what is now called international law at that time was known as interstate law. Then several centuries before and around the Middle Ages. and the following century emerged the notion of a national state because the state was identified with the nation. The results of this study stated that the territorial sea was drawn as far as 12 nautical miles (22.2 km) from the baseline. All rights to the territorial  sea  are  on  the  side  of  each  country.  An  additional  zone  was  drawn  24 nautical miles (44.4 km) from the baseline.

## Keywords: Territorial Boundary, Baseline, Zee

## PENDAHULUAN
Karena  negara  memiliki  undang-undang  dan  peraturan  yang  harus  memungkinkan warganya  untuk  hidup  berdampingan  secara  damai,  ada  juga  aturan  dan  peraturan  yang  harus memastikan hubungan damai antar negara. Apa yang disebut hukum internasional ini mengatur hubungan negara, memberikan hak dan kewajiban kepada mereka, dan termasuk ketentuan untuk konflik dan situasi perang. Ini juga disebut sebagai hukum internasional atau hukum internasional publik, dan berlaku untuk organisasi internasional dan badan politik.Hukum internasional adalah pilar  dari  apa  yang  kita  sebut  peradaban  modern  di  dunia  yang  ditandai  dengan  meningkatnya ketergantungan internasional. Menyusul kengerian perang yang semakin berdarah, hukum  yang terkuat seharusnya tidak lagi menjadi penentu, tetapi semua negara harus mematuhinya.Hukum internasional  dapat  didefinisikan  sebagai  hukum  yang  mengatur  hubungan  internasional.  Apa yang  sekarang  dikenal  sebagai  hukum  internasional  dinamakan  demikian  karena  sangat  erat hubungannya dengan negara sebagai  satu-satunya subjek hukum  internasional. Konsep negara- bangsa  lahir  berabad-abad  yang  lalu,  di  abad  itu,  dan  di  abad-abad  berikutnya,  karena  bangsa disamakan  dengan  bangsa.  Selanjutnya  konsep  nasionalisme  dan  negara-bangsa  lahir  dan berkembang. Hal ini berdampak pada konsep hukum internasional, dan muncullah konsep baru yaitu hukum internasional atau hukum internasional. (Hukum Internasional) Setelah Perang Dunia II, jumlah dan keragaman negara meningkat, begitu pula ruang lingkup hubungan atau asosiasi internasional. 1 Menurut  Moctar,  istilah  "hukum  internasional  publik"  mengacu  pada  hukum perdata internasional. Kusumaatmaja adalah seperangkat prinsip hukum dan etika yang mengatur hubungan sipil lintas batas. Ketika istilah internasional dalam hukum internasional mengacu pada sumber  hukum  yang  berlaku  sama  untuk  semua  negara,  itu  banyak  digunakan  dalam  hukum perdata  internasional,  atau  konflik  hukum,  negara-negara  hukum  umum.  digunakan  untuk menunjukkan  bahwa  fakta-fakta  tertentu  mengandung  informasi  yang  familiar  Hukum  perdata nasional  masing-masing  negara  merupakan  sumber  hukum  dari  informasi  hukum  perdata internasional. Hukum perdata internasional terutama terdiri dari norma atau prinsip hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara perusahaan yang tunduk pada berbagai sistem hukum. Istilah terakhir dan paling terkenal dalam. 2
Hukum internasional adalah kumpulan norma dan prinsip hukum yang berkaitan dengan:
a. Subyek  hukum  internasional  seperti  nasional,  organisasi  internasional  antar  pemerintah, organisasi non-pemerintah internasional, organisasi pembebasan, tahtah suci, kelompok agama, badan hukum multinasional atau multinasional, individu.
b. Hak dan kewajiban subjek hukum internasional tersebut pada butir a;
c. Perilaku dari para subjek hukum internasional tersebut pada butir a yang mengandung dimensi- dimensi internasional;
d. Objek-objek  dari  hukum  internasional,  yang  jumlah  dan  macamnya  sangat  tak  terhitung banyaknya; seperti, laut, udara, angkasa, sumber daya alam, peristiwaperistiwa, kondisikondisi, seperti iklim, cuaca, dan lain-lain.
e. Hubungan-hubungan  hukum  antarsubjek-subjek  hukum  internasional  tersebut  pada  butir  a dalam semua bidang kehidupan internasional. 3
Sumber  Hukum  Internasional  Hukum  internasional,  seperti  hukum  umum,  memiliki sumber  hukum  formal  dan  substantif.  sebuah.  Sumber  Hukum  Formal  Hukum  Internasional Sumber hukum formal hukum internasional adalah perjanjian dan kebiasaan internasional, yang sebagian  besar  terdiri  dari  hukum  kebiasaan  internasional,  tetapi  dengan  hukum  kebiasaan internasional  sebagai  sumbernya,  saat  ini  hal  tersebut  tidak  memungkinkan.  Akibatnya,  peran perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal dalam memenuhi persyaratan ketentuan
1 Dr.Dewa Sudika Mangku,S.H.,LL.M, Pengantar Hukum Internasional Publik,( Jawa Tengah: Lakeisha,2021) hlm 2
2 Dr.Dewa Sudika Mangku,S.H.,LL.M, Pengantar Hukum Internasional Publik,( Jawa Tengah: Lakeisha,2021) hlm 4
3 Dr.Dewa Sudika Mangku,S.H.,LL.M, Pengantar Hukum Internasional Publik,( Jawa Tengah: Lakeisha,2021) hlm 7
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
hukum  internasional  yang  disyaratkan  menjadi  semakin  penting.  Perjanjian  internasional diklasifikasikan  menjadi  dua  jenis:  perjanjian  legislatif  dan  perjanjian  kontrak.  Sebuah "perjanjian  legislatif"  adalah  perjanjian  internasional  yang  menetapkan  ketentuan  hukum internasional  yang  diterima  secara  umum.  Hukum  perjanjian  juga  dikenal  sebagai  "hukum internasional." Ini adalah "perjanjian legislatif.". 4
Wilayah daratan adalah bagian dari negara yang dijadikan tempat tinggal. Dalam konteks hukum  internasional,  pengakuan  internasional  suatu  negara  tergantung  pada  terpenuhi  atau tidaknya  syarat-syarat  pendirian  negara.  Ini  sangat  relevan  dengan  wilayah.  Terutama  dalam kaitannya  dengan  wilayah  tanah,  dan  karena  itu  di  negara-negara  yang  tidak  diakui  tanpa wilayah. Oleh karena itu, suatu negara selalu memiliki wilayah dengan batas-batas tertentu yang tidak  tetap  atau  sengketa.  Mengenai  unsur-unsur  atau  syarat-syarat  berdirinya  suatu  negara, Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyebutkan bahwa syarat-syarat utama berdirinya negara berdaulat yang merdeka adalah:Penduduk yang tetap.
a) Wilayah yang pasti;
b) Pemerintahan; dan
c) Kemampuan  untuk  menjalin  hubungan  dengan  negara  lain.  Wilayah  negara merupakan salah satu unsur utama dari negara, dimana wilayah merupakan tempat dimana negara menyelenggarakan yurisdiksinya atas masyarakat segala kebendaan serta segala kegiatan.
Apa  yang  terjadi  di  dalam  wilayah,  kedaulatan  nasional  semacam  itu  disebut  juga kedaulatan teritorial. Karena kedaulatan teritorial berakhir pada batas terluar perairan teritorial suatu  negara,  dan  kedaulatan  nasional  juga  meliputi  perairan  teritorial,  maka  batas  terluar perairan  teritorial  suatu  negara  pada  hakikatnya  adalah  batas  terluar  perairan  teritorial. Mengenai wilayah Indonesia, sudah sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia (No. 43 Tahun 2008).Tentang wilayah negara Pasal 1 (1) menyatakan: "Wilayah negara” Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut wilayah negara) adalah salah satu  unsur  negara  yang  merupakan  kesatuan  wilayah  darat,  perairan  pedalaman,  perairan kepulauan, dan perairan teritorial bersama-sama dengan dasar laut dan dasar laut. Ruang udara di atas, termasuk tanah di bawah, dan segala sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Ayat  (4) menyatakan bahwa “batas wilayah adalah batas-batas  yang memisahkan kedaulatan suatu negara menurut hukum internasional”. Ayat (5) menyatakan: “Batas wilayah adalah batas- batas  yang  memisahkan  kedaulatan  milik  negara  dari  kekuasaan  tertentu  menurut  ketentuan hukum dan hukum internasional” ayat (6) menyatakan: Daerah perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak di dalam sepanjang perbatasan wilayah Indonesia dengan negara lain. Jika batas wilayah suatu negara berada di darat, maka wilayah perbatasan itu berada dalam kuasi-distrik.”  Dalam  kerangka  yurisdiksi  negara  atas  wilayah,  wilayah  negara  secara  garis besar dapat dibagi menjadi dua,yaitu :
Pertama , wilayah berdasarkan pendekatan teritorial. Wilayah ini adalah wilayah dimana negara tersebut dibentuk, mempunyai sejumlah penduduk dan pemerintahan yang berdaulat, wilayah negara ini terdiri dari daratan dan perairan dan laut teritorial serta ruang udara di atasnya.
Kedua, wilayah  berdasarkan  pendekatan  sumber  daya  alam.  Wilayah  suatu  bangsa sebagai ruang tidak hanya terdiri atas daratan atau daratan, tetapi juga perairan dan ruang udara, daratan dan ruang udara milik masing-masing negara, dan badan air, khususnya wilayah laut, hanya  milik  negara  atau  negara  pantai.  Menghadap  ke  pantai,  ada  laut.  Negara  juga  yang menjalankan  dan  mengontrol  kegiatan  semua  negara  dan  perlu  memperjelas  batas-batas
4 Dr.Dewa Sudika Mangku,S.H.,LL.M, Pengantar Hukum Internasional Publik,( Jawa Tengah: Lakeisha,2021) hlm 13-14
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
wilayah daratan antara satu negara dengan negara lain. Pada umumnya batas wilayah daratan ditentukan berdasarkan kesepakatan batas wilayah antara negara tetangga. Dari sudut pandang administrasi, wilayah daratan adalah pemerintah negara yang menjalankan pemerintah. Dalam konteks  ini,  kita  perlu  mendefinisikan  batas-batas  negara  yang  berbatasan  satu  sama  lain  di darat. Hukum laut internasional didasarkan pada konsep kebebasan laut yang dikendalikan oleh masing-masing negara. 5 Pada pertengahan abad ke-20, ada kekhawatiran tentang upaya negara untuk meningkatkan kapasitas penangkapan ikan jarak jauh dan komersial. Kontaminasi dan kerusakan sumber daya  laut, dan hak  yang diperlukan atas  sumber daya  di landas  kontinen, tentu  saja,  penting  untuk  mengembangkan  sistem  berbasis  perjanjian  untuk  tata  kelola kelautan. 6 Dalam  konteks  ini,  kita  perlu  mendefinisikan  batas-batas  negara  yang  berbatasan satu sama lain di darat. Hukum laut internasional didasarkan pada konsep kebebasan laut yang dikendalikan  oleh  masing-masing  negara. 7 Pada  pertengahan  abad  ke-20,  ada  kekhawatiran tentang  upaya  negara  untuk  meningkatkan  kapasitas  penangkapan  ikan  jarak  jauh  dan komersial. Kontaminasi dan kerusakan sumber daya laut, dan hak yang diperlukan atas sumber daya di landas kontinen, tentu saja, penting untuk mengembangkan sistem berbasis perjanjian untuk tata kelola kelautan. 8

## HASIL DAN PEMBAHASAN Regulasin Pelanggaran Ilegal Transshipment di wilawah ZEE di Negara Pantai :
Transshipment ilegal adalah tindakan transshipment dari kargo ikan Kapal nelayan Indonesia diangkut kapal asing di tengah laut liar. Arti ilegal adalah kegiatan ini Dilakukan tanpa mengikuti tata cara yang ditentukan oleh undang-undang – Undangan, termasuk yang memiliki port dasar yang sama,  Pelaksanaan  transshipment  dipantau  oleh  pengamat  kapal  penangkap  ikan  Dan  kapal penangkap  ikan,  sistem  pemantauan  pemancar  &  Aktif,  dapat  dipantau  secara  online,  Kepala pelabuhan dasar ditunjukkan pada izin Perikanan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh  setiap  kapal  Perikanan  untuk  melakukan  kegiatan  penangkapan  ikan  yang  merupakan  bagian dari  Berkaitan  erat  dengan  izin  penangkapan  ikan  (SIUP)  dan  perizinan  Kapal  Pengangkut  Ikan (SIKPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki Setiap kapal penangkap ikan yang mengangkut ikan, lapor Kepada penjaga perikanan di pelabuhan pangkalan Tercantum di SIPI atau SIKPI dan masukkan konfirmasi  transfer  Saya  menangkap  ikan  yang  ditandatangani  oleh  masing-masing  kapten Disampaikan kepada kepala pelabuhan di Pangkalan dengan kapal. onferensi Perserikatan Bangsa- Bangsa  tentang  Hukum  Laut  (UNCLOS)  menghasilkan  sejumlah  kesepakatan  dan  mengadopsi UNCLOS 1982 sebagai konvensi tentang hukum laut internasional pada tahun 1958, 1960, dan 1973- 1982. Hugo Grotius, pakar hukum alam, menyatakan penentangannya terhadap kepemilikan wilayah laut karena dua alasan:
5 Dr.Dewa Sudika Mangku,S.H.,LL.M, Pengantar Hukum Internasional Publik,( Jawa Tengah: Lakeisha,2021) hlm 19
6 Zainal Abdul Azis Hadju,( analisi UNCLOS 1982 terkait permasalahan yuridiksi negara )
7 Dr.Dewa Sudika Mangku,S.H.,LL.M, Pengantar Hukum Internasional Publik,( Jawa Tengah: Lakeisha,2021) hlm 19
8 Zainal Abdul Azis Hadju,( analisi UNCLOS 1982 terkait permasalahan yuridiksi negara )
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
1. Tidak ada lautan yang bisa menjadi milik suatu bangsa/negara.
2. Alam  tidak memberikan hak kepada siapa pun untuk  memiliki fasilitas  yang dapat digunakan oleh semua orang dan bersifat habis-habisan.
Dengan kata lain, UNCLOS 1982 memberikan kerangka hukum untuk mengatur semua penggunaan Laut dan seluruh laut internasional yang berpartisipasi di dalamnya. juga mengatur klaim  yang tumpang tindihKebebasan tersebut  harus dilaksanakan oleh  setiap negara dengan memperhatikan  hak  negara  lain  dalam  melakukan  hak  kebebasan  di  laut  lepas  berdasarkan ketentuan  dalam  UNCLOS  1982. Prinsip  kebebasan  menangkap  ikan  adalah  salah  satu  dari enam prinsip kebebasan di laut lepas. Kebebasan tidak memberikan kekuasaan kepada pihak manapun, tetapi diberikan dengan pengertian bahwa kegiatan  yang dilakukan di wilayah laut lepas tidak akan merugikan perairan dan sumber daya alam hayatinya. Asas kebebasan di laut terkait  erat  dengan  berbagai  kejahatan  dan  pelanggaran  hukum  internasional.  Salah  satunya adalah transshipment ikan secara ilegal yang merupakan tindak pidana. Pertukaran barang antar moda  transportasi  alternatif,  yang  telah  menjadi  komponen  penting  dari  setiap  pasokan perikanan  yang  terjadi  baik  di  Pelabuhan  maupun  di  laut  internasional,  dikenal  sebagai transshipment ilegal Makanan

## 2.Dasar Perbatasan Negara
Tidak  ada  perubahan  besar  dalam  50  tahun  sebelum  Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut, sehingga kita dapat berbicara tentang perkembangan hukum yang cukup stabil dalam hal tanah. Sejak dikodifikasinya Law of the Sea Conference di Den Haag pada tahun 1930, faktor-faktor yang terlibat dalam penentuan garis pangkal untuk menentukan lebar  perairan  teritorial  telah  berkembang  secara  evolusioner,  bertahap  dan  proporsional. Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut pada tahun 1958 dan Konvensi Terakhir tentang Hukum Laut  pada  tahun  1982.  Adanya  garis  pangkal  arkeologis  linier  dalam  Konvensi  Hukum Kelautan 1982 merupakan pertumbuhan hukum dengan unsur linier. Sebuah garis dasar yang muncul di hadapan peradilan negara-negara kepulauan di dunia dengan elemen geografis yang berbeda. 9 Hal  utama  dalam  pertumbuhan  hukuminiadalah  bahwa  perjanjian  harus  dapat memberikan  rasa  keadilan  yang  universal  kepada  semua  bangsa  di  dunia.  Lebar  perairan teritorial  tidak  terbatas  pada  apakah  itu  “negara  pulau”,  “negara  kontinental”,  atau  “negara kepulauan”, dan berfungsi sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perbatasanproses legalisasi azas negara kepulauan,yaitu :
1. Proses legitimasi
2. garis pangkal laut teritorial
3. mengenai perbatasan dengan negara lain yang berhadapan atau   berdampingan\

## 3.Proses Legitimasi Azaz Negara Kepulauan
Pengaturan  hukum  terhadap  daerah  kepulauan  hendaknya  dilakukan  dalamkonteks Pasal IS ayat (1) yang menegaskan "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang Iiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang". Pasal ISA ayat (1) UUDNRI TH 1945, "Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pe m erintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota  diatur  dengan  undang-undang  dengan  memperhatikan  kekhususan  dan  keraga m an daerah". PasaI 188 ayat (1) UUDNRI TH 1945, "Negara mengakui dan menghormati satuan- satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang" dan PasaI 188 ayat (2) yang mengatur mengenai kesatuan masyarakat hukum adat.Pengaturan  hukum  daerah  kepulauan,  belum  terlihat  dalam  rumusan  UU  Nomor  32 Tahun 2004, sehingga me m perlihatkan adanya disharmoni antara undang- undang ini dengan
9 Adi Sumardiman,( beberapa dasar tentang perbatasan negara ,volume 1 nomor 3 april 2004 ) hlm 501
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
UUDNRI TH 1945. Apabila diharmoni antara UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UUDNRI TH  1945  tidak  mendapat  perhatian  daIam  kebijakan  regulasi,  maka  dapat  saja  terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang teIah mendapatkan pengaturan secara memadai dalam  UUDNRI  TH  1945.  PasaI-pasal  dalam  UUDNRI  yang  mengatur  hak  asasi  manusia yang  terkait  dengan  pengaturan  hukum  daerah  kepulauan  adalah  Pasal  28C  ayat  (I)  (hak mengembangkan  diri  dalam  bidang  pendidikan),  Pasal  28C  ayat  (2)  (hak  memperjuangkan kepentingan kolektif), PasaI 28H ayat (1) (hak hidup sejahtera Iahir dan bathin), Pasal 28H ayat (2) (hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus), Pasal 281 ayat (2) (hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif), Pasal 281 ayat (3) (hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisionaI) Harmonisasi hukum daIam pengaturan daerah kepuIauan hendaknya dilakukan  sesuai  prinsip  Negara  KepuIauan  dalam  Konvensi  Hukum  Laut  1982.  Konvensi Hukum Laut 1982 diakui sebagai komposisi laut, yang memungkinkan negara-negara untuk menetapkan  berbagai  jenis  zona  laut  seperti  perairan  pedalaman,  perairan  teritorial,  zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen pantai 10

## 4 Garis Pangkal Teritorial
Garis pangkal adalah garis air surut di sepanjang tepi laut. Garis ini ditetapkan sebagai titik  acuan  oleh  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hukum  Laut.  Sebaliknya, perairan teritorial ditarik sampai dengan 12 mil laut (22,2 km) dari garis pangkal. Semua hak wilayah perairan milik masing-masing negara. Zona tambahan ditarik 24 mil laut (44,4 km) dari garis dasar. Pada dasarnya perairan bebas di mana Negara Pihak dapat mengenakan tarif atau peraturan lainnya. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE): 200 mil laut (370,4 km) yang ditarik dari garis pangkal. ZEE memungkinkan negara untuk menggunakan sumber daya alam seperti organisme hidup dan mineral untuk mengatur kegiatan perdagangan di dalam zona tersebut. ZEE  tidak  memiliki  kedaulatan  selain  negara.  Menurut  Pasal  121,  zona-zona  di  atas  dapat dibentuk oleh daratan dan pulau-pulau. Pulau adalah suatu wilayah daratan yang terbentuk secara alami yang masih berada di atas permukaan air pada saat air pasang. Cairns yang tidak bisa dijadikan tempat tinggal manusia tidak bisa membuat UU ZEE 11
No 4. Tahun 1960-an tidak mengenal garis pangkal normal, dan garis pangkal untuk merencanakan lebar perairan teritorial sering disebut sebagai run “point” point-to-point. Di sisi lain, status hukum daerah  yang dikelilingi  garis pangkal merupakan daerah kedaulatan mutlak.  Sebenarnya  kedaulatan  semacam  ini  adalah  yang  tertinggi  bagi  Indonesia,  tetapi perjanjian itu merupakan konsensus internasional, dan bagi kami Konvensi Hukum Laut 1982 memuat  prinsip-prinsip  negara  kepulauan,  yang  secara  khusus  berada  di  bawah  yurisdiksi negara. sangat menguntungkan bagi sumber daya alam laut. harus dilaksanakan sepenuhnya 12

## 5.Perbatasan Dengan Negara Lain
Perbatasan  perairan  dengan  negara  lain,dapat  terjadi  apabila  daratan,perairan  internal atau laut teritorial kedua negara letaknya berdampingan,seperti halnya perbatasan Indonesia- Malaysia di pantai Tg.Datuk atau pulau Sebatik,perbatasan antara Indonesia-Timor Leste di pantai utara dan selatan pulau tumor ,atau perbatasan antara Indonesia-Papua New Guinea di pantai utara dan selatan Papua.Perbatasan perairan laut teritorial dapat pula terjadi apabila pantai,perairan internal atau perairan kepulauan kedua negara tersbeut letaknyya berhadapan ,seperti halnya perbatasan anatara Indonesa-Singapura di selat Singapura,ataupun perbatasan antara Indonesia-Malaysia di selat Malaka. Pasal 15 Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 telah mengatur  secara  garis  besar  tentang  bagaimana  melakukan  pembagian  perairan  teritorial tersebut,yang  dalam  Konvensi  Geneva  1985  diletakkan  dalam  pasal  12.Meskipun  cara pembagian tersebut mengarah kepada suatu pembagian secara equidistant ,akan tetapi dalam
10 Etty R.Agoes,Op.Cit.,hlm 442
11 Dw,istilah-istilah penting dalam hukum maritime internasional ( 9 januari 2020)
12 Adi Sumardiman,( beberapa dasar tentang perbatasan negara ,volume 1 nomor 3 april 2004 ) hlm 508
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
praktek belum tentu dapat dialkukan secara demikian.Kedua pihak akan mengalami kesulitan dalam kesepakatan mengenai bagaimana masingmasing negara menetapkan “baseline” untuk laut  teritorialnya.Jika  apabila  salah  satu  negara  yang  berhak  atas  “  baselin”  yang  relative Panjang yang dapat menutup suatu perairan kepulauan yang luas,sedangkan negara yang lain bukan  suatu  bentuk  negara  kepulauan.Kesulitan  tersebut  telah  terbukti  pada  tata  cara penetapam  perbatasan  laut  teritorial  antara  Indonesia-Malaysia  di  selat  Malaka  bagian selatam,dan  perbatasan  laut  teritorial  antara  Indonesia-Singapura  di  selat  Singapura. Persoalan  pembaagian  tersebut  akan  Kembali  kepada  persoalan  kesepakatan  kedua  belah pihak  mengenai  tata  cara  penetapan  “  baseline”  laut  teritorialnya  masing-masing negara.Artinya satu pihak akan ikut campur dalam penetapan “ baseline “ laut teritorialnya pihak yang lain.Pada akhirnya pembagian perairannya laut teritorial akan menuju pada suatu “equitable  solution”  seperti  halnya  pembagian  wilayah  perairan  sumber  alam  yang dirumuskan oleh pasal 74 ( ZEE),atau pasal 83 ( landas kontinen).Terlebih lagi “ equitable solution”  pada  pembagian  wilayah  sumber  alam  dipengaruhi  adanya  kriteria  “  special circumastances” dalam pasal 59 Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 13

## KESIMPULAN
Berdasarkan  artikel  diatas,  hukum  internasional  adalah  seperangkat  aturan  dan prinsip hukum yang berkaitan dengan:
a. subjek  hukum  internasional  seperti  negara,  organisasi  internasional  antar pemerintah, organisasi non-pemerintah internasional, organisasi pembebasan, tahta suci,  kelompok agama,  badan hukum  multi atau transnasional, individu,  dan lain- lain.
b. Hak dan kewajiban subyek hukum internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. Perilaku subyek hukum internasional pada huruf a yang berdimensi internasional;
d. Objek hukum internasional itu banyak dan beragam, seperti laut, udara, dan ruang angkasa, sumber daya alam, peristiwa, dan kondisi seperti iklim dan cuaca, antara lain.
e. Hubungan hukum antara subyek hukum internasional disebut.

## SARAN
Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna,kedepannya penulis akan lebih  focus  dan  details  dalam  menjelaskan  tentang  artikel  di  atas  dengan  sumber-sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi Sumardiman, ( beberapa dasar tentang perbatasan negara,volume 1 nomor 3 april 2004) Dr.Dewa Sudika Mangku,S.H.,LL.M, Pengantar Hukum Internasional  Publik, ( Jawa Tengah:Lakeisha,2021)
Etty R.Agoes,Op.Cit., hlm 442 DW, istilah-istilah penting dalam hukum maritime internasional ( 9 januari 2020 ) Zainal Abdul Azis Hadju,( analisi UNCLOS 1982 terkait permasalahan yuridiksi negara )
13 Adi Sumardiman,( beberapa dasar tentang perbatasan negara ,volume 1 nomor 3 april 2004 ) hlm 513-514