## Analisis Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) atas Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Daerah  di  Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare
Yasri Tarawiru 1 , Nurfaisah 2, Nur Fatwa Basar 3 1,2 Universitas Muhammadiyah Parepare, Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia 3 STIE Tri Dharma Nusantara, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia yasri.se.ak@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah  atas  Ketepatan  Waktu  Pelaporan  Keuangan  Daerah  Badan  Keuangan Daerah  Kota  Parepare.  Metode  analisis data dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  Sistem  Informasi  Pengelolaan Keuangan  Daerah  atas  ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan  daerah  di  kantor Badan  Keuangan  Daerah  Kota  Parepare  dapat  dilihat dari  beberapa  indikator dari sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  terdiri  dari  keamanan  data, ketepatan dan kecepatan waktu, ketelitian, variasi atau output, serta relevansi sudah sangat efektif. Sedangkan indikator ketepatan waktu pelaporan ialah sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, disiplin kerja serta ketersediaan fasilitas hal itu sudah  di  terapkan  dan  terlaksana  dengan  baik  oleh  pegawai  atau  staff  badan keuangan  daerah  sehingga  dapat  membantu  dalam  pembuatan  laporan  keuangan daerah dengan tepat waktu.

## ABSTRACT
This  research  aims  to  determine  the  Regional  Financial  Management  Information System  for  the  Timeliness  of  Regional  Financial  Reporting  at  the  Parepare  City Regional Financial Agency. The data analysis method in this research is descriptive qualitative.  The  results  of  the  research  show  that,  the  Regional  Financial Management Information System for the timeliness of regional financial reporting at the  Parepare  City  Regional  Financial  Agency  office  can  be  seen  from  several indicators of the regional financial management information system which consist of data  security,  time  accuracy  and  speed,  accuracy,  variation  or  output,  as  well  as relevance  it ’s  beeb  very  effective .  Meanwhile,  indicators  of  timeliness  of  reporting are  human  resources,  education  and  training,  work  discipline  and  availability  of facilities. These have been implemented and carried out well by employees or staff of regional financial agencies so that they can assist in preparing regional financial reports in a timely manner.
Volume  9 Nomor 1 Halaman 77-88 Makassar, Juni 2024 p-ISSN 2528-3073
e-ISSN 24656-4505
Tanggal masuk 11 Mei 2024 Tanggal Revisi 22 Mei 2024 Tanggal diterima 22 Mei 2024
Kata kunci : SIPKD, Ketepatan Waktu Pelaporan,        Keuangan Daerah
Keywords : SIPKD, Timeliness of Reporting, Regional Finance
Mengutip  artikel  ini  sebagai  :  Tarawiru,  Y.,  Nurfaisah,  Basar,  N.F.  2024.  Analisis  Sistem  Informasi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (SIPKD)  atas  Ketepatan  Waktu  Pelaporan  Keuangan  Daerah  di  Kantor Badan  Keuangan  Daerah  Kota  Parepare.  Tangible  Jurnal,  9,  No.  1,  Juni  2024,  Hal.  77-88. https://doi.org/10.53654/tangible.v7i1.450

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-undang  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  dan Peraturan Pemerintah Nomor  58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta  Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah.  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  dalam  menyusun  Rencana  Kerja  Anggaran
(RKA)  -  SKPD  harus  mengacu  kepada  dokumen  Kebijakan  Umum  Anggaran  (KUA) dan  juga  Prioritas  dan  Plafon  anggaran  (PPA).  Selain  itu  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  juga  harus  berpedoman  kepada  Rencana  Strategi  (Renstra)  dan  juga Renja  SKPD  yang  dibuat  dengan  mengacu  kepada Rencana  Kerja  Pembangunan Daerah (RKPD). Setelah RKA-SKPD dibuat kemudian diserahkan kepada Tim tekhnis dari  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  (TAPD)  untum  melakukan  verifikasi  RKA- SKPD.  Verifikasi  yang  telah  dilakukan  kemudian  akan  disampaikan  dalam  forum TAPD sebelum dilakukan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).  RAPBD  yang  telah  disusun  kemudian  akan  disampaikan  kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan juga penetapan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA)  APBD.
Selain  itu,  setiap  tahunnya  Pemerintah  melalui  Menteri  Dalam  Negeri mengeluarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  untuk  tahun  anggaran  berikutnya.  Pemerintah  Daerah  mempunyai jadwal penyusunan anggaran yang disusun oleh Bappeda dengan tetap berpedoman pada Permendagri tersebut. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah daerah sering kali  mundur  dari  jadwal  yang  telah  diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan. Mundurnya  jadwal  penyusunan  anggaran  di  pemerintah  Daerah  sering  kali disebabkan  oleh  pembahasan  perubahan  APBD  Tahun  berjalan  yaitu  APBD  tahun sebelumnya  sehingga  melebihi  waktu  yang  telah  diatur.  Pembahasan  perubahan APBD tersebut secara otomatis akan mempengaruhi jadwal penyusunan APBD untuk tahun  selanjutnya  karena  semua  tahapan  dalam  penyusunan  aggaran  akan  mundur dari  jadwal  yang  telah  diatur  dalam  Permendagri  13  tahun  2006  yang  kemudian disempurnakan dengan  Permendagri  Nomor 59  Tahun 2007.  Penyebab dari  lamanya pembahasan  perubahan  APBD  tahun  sebelumnya  ini  adalah  karena  setiap  SKPD mengajukan perubahan kegiatan yang melebihi anggaran daerah yang tersedia, selain itu adanya ketidaksesuaian antara program dan kegiatan perubahan yang tidak sesuai dengan pos anggaran yang ada, apakah masuk di SILPA, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Perimbangan.
Dinas  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DPKAD)  selaku  PPKD  harus melakukan evaluasi agar alokasi dana untuk  perubahan program dan kegiatan dapat sesuai  dengan  pos  anggaran  dan  selain  itu  juga  untuk  meminimalisir  program  dan kegiatan  yang  kurang  efektif  dan  efisien.  Pengkajian  yang  dilakukan  itulah  yang menjadikan pembahasan menjadi lama karena harus melibatkan semua SKPD dalam pembahasannya dimana setiap SKPD harus dapat menjelaskan maksud dari program dan kegiatan yang dimasukkan dalamperubahan anggaran SKPD tersebut.Pergeseran anggaran pun tidak bisa sembarang dilakukan oleh SKPD, sehingga hal tersebut yang perlu  dikaji  lagi  oleh  DPKAD  untuk  mengetahui  apakah  ada  pergeseran  anggaran yang tidak sesuai.
Oleh  karena  itu,  Pemerintah  melalui  Direktorat  Jenderal  Keuangan  Daerah Kementerian Dalam Negeri membangun sebuah aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan  Daerah  (SIPKD).  Sistem  ini  dibuat  dengan  berbasis  pada  regulasi  pusat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  2013  Tentang  Penerapan Standar  Akuntansi  Berbasis  Akrual  Pada  Pemerintah  Daerah,  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijalankan bagi seluruh daerah di Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mendagri No.900/1199/BAKD  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Sistem  Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Keuangan Daerah, serta regulasi lainnya yang terkaitdengan pengelolaan keuangan daerah danSurat Edaran Mendagri
No.900/122/BAKD  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Pengembangan  dan Implementasi SIPKD dan regional SIKD.
Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal ini sangat efisien  dan  efektif  karena  mampu  mengelola  dan  menghasilkan  laporan  keuangan secara  cepat  dan  tepat  dan  dalam  hal  ini  settingan  hanya  dibuat  satu  kali  dalam penyiapan  data  awal  aplikasi  yang  digunakan  di  semua  modul,  sehingga  untuk penggunaan  modul-modul  selanjutnya  tanpa  dibuat settingan ulang,  agar  tidak membuang waktu dalam setiap proses penginputan data sehingga mampu membantu pengelolaan  keuangan  daerah  dengan  cepat  dan  tepat.  Salah  satu  unsur  dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien adalah perlu adanya suatu prosedur  yang  harus  diatur  dengan  baik,  sehingga  dalam  proses  pengelolaan keuangan benar-benar terarah dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sistem  informasi  keuangan  daerah  merupakan  salah  satu  tugas  pemerintah daerah  dalam  menyampaikan  data  atau  informasi  yang  berkaitan  dengan  keuangan daerah  kepada  pemerintah  pusat.Sehingga  pemerintah  dapat  memberikan  informasi keuangan daerah untuk masyarakat publik. Dengan menerapkan SIPKD, pemerintah dapat menyusun dokumen seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar  (SPM)  dan  Surat  Perintah  Pencairan  Dana  (SP2D)  lebih  cepat  dan mengurangi  tingkat  kesalahan  pengetikan  jika  dilakukan  secara  manual.  SIPKD merupakan  salah  satu  aplikasi  yang  digunakan  pemerintah  daerah  dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih. Dikarenakan Sistem Informasi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (SIPKD)  dibuat  untuk  membantu  pemerintah  baik pusat  maupun  daerah  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  agar  tidak  terjadi perbedaan persepsi.
Dalam  organisasi  sektor  publik,  laporan  keuangan  yang  dipublikasikan merupakan  alat  pertanggungjawaban  pemerintah  yang  akan  digunakan  oleh  banyak pihak sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Astrawan,2016). Dalam Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang ada didalamnya dapat mempengaruhi keputusan  pengguna  dengan  membantu  mereka  mengevaluasi  peristiwa  masa  lalu atau  masa  kini,  dan  memprediksi  masa  depan,  serta  menegaskan  atau  mengoreksi hasil  evaluasi  mereka  di  masa  lalu.  Ketepatan  waktu  ( timeliness )  adalah  batasan penting  dalam  publikasi  laporan  keuangan.  Ketepatan  atau  ketepatwaktuan  laporan keuangan  adalah  tersedianya  informasi  bagi  pembuat  keputusan  pada  saat dibutuhkan  sebelum  informasi  tersebut  kehilangan  kekuatan  untuk  mempengaruhi keputusan.

## Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemerintah  daerah  memerlukan  sistem  yang  dapat  menghasilkan  laporan keuangan  dan  informasi  keuangan  lainnya  secara  lebih  konprehensif  yang  meliputi informasi  mengenai  posisi  keuangan  daerah.  Sistem  tersebut  harus  mengacu  pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah  yang  disempurnakan  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 29 Tahun 2007. Atas dasar tersebut diatas pemerintah daerah mengembangkan sebuah sistem informasi keuangan yang memiliki kekuatan fitur bukan hanya dari sisi kelengkapan fungsionalitasnya saja, namun juga memiliki kekuatan dalam hal proses integrasi dengan sistem-sistem lainnya yang terkait.
Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  dapat  didefinisikan  sebagai  Sistem Informasi  Keuangan  Daerah  merupakan  suatu  sistem  yang  mendokumentasikan, mengadministrasikan,  serta  mengolah  data  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  data terkait  lainnya  menjadi  informasi  yang  disajikan  kepada  masyarakat  dan  sebagai
bahan  pengambilan  keputusan  dalam  rangka  perencanaan,  pelaksanaan  dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Yani, 2002:428-429).

## Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan
Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  71  Tahun  2010  menyatakan  bahwa  ketepatan waktu  laporan  adalah  tersedianya  informasi  bagi  pembuat  keputusan  pada  saat dibutuhkan  sebelum  informasi  tersebut  kehilangan  kekuatan  untuk  mempengaruhi keputusan. Hendriksen dan Breda (2000:145) menyatakan bahwa informasi tidak dapat relevan jika tidak tepat waktu, yaitu hal itu harus tersedia bagi pengambil keputusan sebelum  kehilangan  kapasitasnya  untuk  mempengaruhi  keputusan.Ketepatan  waktu tidak  menjamin  relevansinya,  tetapi  relevansi  tidaklah  mungkin  tanpa  ketepatan waktu.Pengukuran ketepatan waktu menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 adalah  tersedianya  informasi  saat  dibutuhkan  serta  laporan  yang  sistematis  dan teratur.
Menurut Samsudin (2010) SDM atau sumber daya manusia adalah orang-orang yang  merancang  dan  menghasilkan  barang  atau  jasa,  mengawasi  mutu, mengalokasikan sumber daya finansial, serta merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi.  Sehingga  dapat  diartikan  bahwa,  SDM  adalah  aset  yang  dimiliki  untuk melakukan segala aktivitas operasional. Dalam tugasnya, SDM diarahkan oleh sebuah manajemen  yakni  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Manajemen  sumber  daya manusia  dapat  diartikan  sebagai  pendayagunaan  sumber  daya  manusia  di  dalam organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen  dan  seleksi,  pengembangan  sumber  daya  manusia,  perencanaan  dan pengembangan  karir,  pemberian  kompensasi  dan  kesejahteraan,  keselamatan  dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial (Marwansyah, 2010).
Pendidikan  mempunyai  peran  yang  sangat  penting,  karena  dengan pengetahuan  yang  diperoleh  dari  pendidikan  dalam  proporsi  tertentu  diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat  diselesaikan  dengan  lebih  cepat  dan  tepat  (Nazier,  2009  dalam  Darno,  2011). Sedangkan  Menurut  Mangkunegara  (2013),  disiplin  kerja  diartikan  sebagai pelaksanaan  manajemen  untuk  memperteguh  pedoman – pedoman  organisasi. Kadang – kadang,  perilaku  pekerja  dalam  organisasi  menjadi  sangat  mengganggu sehingga  berdampak  dengan  kinerja  yang  menurun.Oleh  karena  itu,  kedisiplinan sangat  diperlukan  dalam  kondisi  seperti  itu.Dalam  organisasi,  masih  banyak karyawan  yang  terlambat,  mengabaikan  prosedur  keselamatan,  tidak  mengikuti petunjuk yang telah ditentukan atau terlibat masalah dengan rekan kerjanya. Dapat diketahui bahwa fasilitas kerja merupakan sarana atau wahana atau alat untuk  mempermudah  aktivitas  perusahaan  dan  juga  untuk  mensejahterakan karyawan  agar  para  karyawan  dapat  melaksanakan  pekerjaannya  dengan  baik.  Jadi fasilitas  kerja  adalah  sesuatu  yang  harus  disediakan  oleh  perusahaan,  baik  fasilitas yang di sediakan secara langsung maupun fasilitas pendukung untuk kemudahan dan kenyamanan bagi karyawan dalam melakukan pekerjaan. Menyadari akan pentingnya fasilitas  kerja  bagi  karyawan  maka  perusahaan  dituntut  untuk  menyediakan  dan memberikan fasilitas kerja karena keberhasilan suatu perusahaan tidak pernah terlepas dari pemberian fasilitas kerja. Menurut Sofyan dalam Sembiring (2013).

## Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
Menurut  IAI  (2007)  bahwa  tujuan  laporan  keuangan  adalah  menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah  besar  pemakai  dalam  pengambilan  keputusan  ekonomi.  Informasi  yang relevan  akan  bermanfaat  bagi  para  pemakai  apabila  tersedia  tepat  waktu  sebelum pemakai  kehilangan  kesempatan  atau  kemampuan  untuk  mempengaruhi  keputusan
yang  akan  diambil.  Ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan  adalah  rentang  waktu mengumumkan  laporan  keuangan  tahunan  yang  telah  diaudit  kepada  publik  sejak tanggal  tutup  buku  perusahaan  (31  Desember)  sampai  tanggal  penyerahan  ke Bapepam-LK  (Rachmawati,  2008:5).  Laporan  keuangan  yang  tepat  waktu  akan  lebih berguna  dari  pada  yang  tidak  tepat  waktu.  Setelah  informasi  yang  relevan  tersedia lebih cepat, mampu meningkatkan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan, dan kurangnya  ketepatan  waktu  dapat  mengurangi  informasi  dari  kegunaannya  (Kieso et.al, 2011).

## Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan  Keuangan  Pemerintah  DaerahLaporan  keuangan  adalah  catatan informasientitas  pemerintah  pada  suatu  periode  akuntansi  yangdigunakan  untuk menggambarkan  kinerja  entitas  tersebut  (Pradono,  2015).  Muladi  (2014)  menyatakan bahwa  informasi  yang  terkandung  dalam  laporankeuangan  berguna  untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam menyelenggarakan kegiatan  operasional  pemerintahan,  menilai  kondisi  keuangan,  mengevaluasi efektivitasdan  efisiensi  suatu  entitas  pelaporan  dan  menilaiketaatan  pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  menyatakan  bahwa  laporan  keuangan pada  sektor  pemerintah  berperan  dalam  menyediakan  informasi  yang  relevan mengenai  posisi  keuangan  dan  seluruh  transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas pelaporan  selama  satu  periode.  Laporan  keuangan  digunakan  untuk  melaksanakan kegiatan  operasional  pemerintahan,  menilai  kondisi  keuangan,  mengevaluasi efektifitas  dan  efisiensi  suatu  entitas  pelaporan,  serta  membantu  menentukan ketaatannya pada perundang-undangan.
Entitas  akuntansi  merupakan  unit  pada  pemerintahan  yang  mengelola anggaran,  kekayaan,  dan  kewajiban  yang  menyelenggarakan  akuntansi  dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas pelaporan  merupakan  unit  pemerintahan  yang  terdiri  dari  satu  atau  lebih  entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. PP 71 tahun 2010 menyebutkan bahwa secara umum penyusunan LKPD oleh kepala  daerah  bertujuan  untuk  menyajikan  informasi  mengenai  posisi  keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatuentitas  pelaporan  yang  bermanfaat  bagi  para  pengguna  dalam  membuat  dan mengevaluasi  keputusan  mengenai  alokasi  sumber  daya.  Secara  spesifik,  tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk  pengambilan  keputusan  serta  untuk  menunjukkan  akuntabilitas  entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola.

## METODE PENELITIAN
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis deskriptif  kualitatif.  Metode  pengumpulan  data  berupa  data  primer  yakni  melalui wawancara  kepada  informan  sebanyak  9  orang  yang  terdiri  dari  pegawai  Badan Keuangan  Daerah  (BKD)  khususnya  dibidang  akuntansi  dan  pelaporan  yang menggunakan  sistem  dalam  mengerjakan  laporan  keuangan  selain  itu  penelitian  ini juga  menggunakan  pengamatan  langsung  sedangkan  data  sekunder  berupa  data laporan keuangan, objek penelitian kantor badan keuangan kota Parepare.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Badan  Keuangan  Daerah  Kota  Parepare  adalah  merupakan  unsur  pelaksana Pemerintah  Kota  Parepare  yang  mempunyai  tugas  melaksanakan  kewenangan
Otonomi  Daerah  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  Kota  Parepare.  Kewenangan yang  diberikan  kepada  daerah  akan  membawa  konsekuensi  terhadap  kemampuan daerah  untuk  mengantisipasi  tuntutan  masyarakat  akan  pelayanan  yang  lebih  baik dan  prima.  Untuk  itu  daerah  harus  menyediakan  sumber-sumber  pembiayaan  yang memadai  dan  dituntut  kreatifitas  daerah  (inovasi)  serta  kemampuan  aparat  daerah dalam  upaya  menggali  potensi  daerah  sehingga  dapat  meningkatkan  penerimaan daerah.  Dalam  upaya  peningkatan  penerimaan  daerah  perlu  dilakukan  kegiatan intensifikasi  dan  ekstensifikasi,  peningkatan  penyelenggaraan  pelayanan  prima melalui  perumusan  perencanaan  strategis.  Dengan  perumusan  perencanaan  strategis yang  dikonfirmasikan  kepada  segenap  lapisan  pegawai  dan stake  holder ,  maka diharapkan  tantangan  perubahan  iklim  pemerintahan  daerah  dapat  diantisipasi. Diketahui  bahwa  sejak  tahun  anggaran  2015  sampai  tahun  anggaran  2020  Kota Parepare  mendapat  predikat  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  berdasarkan  hasil pemeriksaan Badan Penyelidik Keuangan  Republik Indonesia (BPK RI). Dilansir dari situs web Tribun-Timur.com Ini merupakan WTP ke- 5 kalinya Kota Parepare mendapat predikat  tertinggi  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  sebagai  hasil  kinerja  Pemkot Parepare.
Kebijakan  di  bidang  pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah  pada  dasarnya ditujukan  untuk  meningkatkan  kemampuan  keuangan  daerah  dalam  membiayai urusan  rumah  tangganya  secara  mandiri  melalui  Undang-undang  Nomor  33  tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dari sektor  keuangan,  adanya  pengaruh  perekonomian  global  yang  berdampak  kepada nilai  tukar  rupiah  maupun  harga  minyak  juga  mempengaruhi  penerimaan  negara, selanjutnya akan berdampak kepada kebijakan pemerintah pusat dalam pengalokasian dana perimbangan ke provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia baik dari Bagi Hasil  Pajak,  Bagi  Hasil  Bukan  Pajak,  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  maupun  Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (SIPKD)  merupakan  aplikasi yang  dibangun  oleh  Ditjen  Keuangan  Daerah  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik Indonesia dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data  keuangan  daerah.  SIPKD  merupakan  aplikasi  terintegrasi  dalam  bidang pengelolaan  keuangan  daerah  untuk  membantu  pemerintah  daerah  meningkatkan efektifitas  penerapan  berbagai  peraturan  pengelolaan  keuangan  daerah.  Aplikasi SIPKD berlandaskan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel dan dipergunakan dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yaitu  peraturan menteri  dalam  negeri  nomor 13  tahun  2006  tentang  pedoman  pengelolaan keuangan daerah ( www.djkd.kemendagri.go.id ).

## Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Keamanan Data
Indikator  keamanan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengukur keamanan  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (SIPKD),  serta  untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam kemanan data dan cara menangani jika terjadi kesalahan dalam mengelolah data. Setelah melakukan wawancara dengan pegawai  di  bidang  akuntansi  dan  pelaporan  Badan  Keuangan  Daerah  di  Kota Parepare,  mengenai  dengan  keamanan  data  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan daerah  sudah  sangat  baik  dan  aman  dalam  penyimpanan  data  laporan  keuangan. Menurut hasil wawancara, “ setiap Operator SIPKD mempunyai akun dan kata sandi (password) tersendiri, yang tidak bisa diakses oleh orang lain. ”
Operator  SIPKD  bertanggung  jawab  dalam  keamanan  data  dalam  sistem informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  di  tingkat  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD).  Sedangkan  yang  bertanggung  jawab  dalama menjaga  keamanan data  dalam sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah admin operator database.
Adapun  jika  terjadi  kesalahan  dalam  pembuatan  laporan  keuangan,  cara menangani  adalah  dengan  cara  Operator  SIPKD  melakukan  jurnal  yaitu  jurnal memorial dan jurnal kesalahan. Selain itu dilakukan rekonsiliasi operator SIPKD SKPD dengan admin operator tingkat kota untuk mengidentifikasi permasalahan. ”
Berdasarkan hal tersebut maka Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)  khususnya  Modul Utility sebagai  tools  penyiapan  data  awal  melakukan penyiapan User Id dan pengaturan hak akses masing-masing operator dengan User Id yang berbeda-beda agar dapat diketahui operator-operator yang telah menginput data.

## Kecepatan dan Ketepatan Waktu
Indikator  kecepatan  dan  ketepatan  waktu  dalam  penelitian  ini  yaitu  untuk mengukur  kecepatan  dan  ketepatan  waktu  apakah  sudah  sesuai  dengan  waktu operasionalnya,  serta  untuk  mengetahui  siapa  yang  bertanggung  jawab  dan  apakah aplikasi SIPKD membantu dalam kecepatan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah.  Setelah  melakukan  wawancara  dengan  pegawai  bidang  akuntansi  dan pelaporan di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare mengenai kecepatan dan ketepatan  waktu  didapatkan  hasil  bahwa  sudah  berjalan  sesuai  dengan  waktu operasionalnya. Menurut informan bahwa “ ketepatan dan kecepatan waktu pelaporan tergantung dari Operator SIPKD setiap SKPD. Semakin giat  seorang Operator SIPKD mengerjakan tugasnya maka diperkirakan akan selesai tepat waktu. ”
Regulasi  yang  terkait  ialah  sistem  atau  aplikasi  mengenai  kecepatan  serta ketepatan  informasi  dalam  menggunakan  aplikasi  SIPKD  dinilai  lebih  baik  karena dalam melakukan proses menjadi output, baik secara periodik maupun non periodik dapat  diihat  dengan  kecepatan  sistem  dalam  melakukan  input  data,  penanganan berbagai  transaksi,  penyajian  data  yang  sewaktu-waktu  dibutuhkan  serta  tidak menggunakan sistem manual (Microsoft Excel). ”
Jadi  pada  dasarnya  penggunaan  aplikasi  atau  sistem  informasi  pengelolaan keuangan  daerah  (SIPKD)  dapat  membantu  dalam  pembuatan  laporan  keuangan daerah karna item kegiatan atau inputan belanja sudah tertransfer ke rekening masing- masing belanja, sehingga dapat mempercepat pembuatan LRA, LO, Neraca, dan LPE.

## Ketelitian
Indikator ketelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengukur tingkat ketelitian Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Setelah  melakukan  wawancara dengan  beberapa  pegawai,  di  Badan  Keuangan  Daerah  (BKD)  Kota  Parepare, “ fenomena  ketelitian  merupakan  kemampuan  sistem  dalam  memproses  data  dengan teliti  dan  bebas  dari  kesalahan  dan  dapat  menyajikan  informasi  secara  tepat  dan akurat. ” Maka dalam melakukan ketelitian dalam pembuatan laporan keuangan ialah untuk  mengakui  validnya  laporan,  akuratnya  laporan  sehingga  dalam  pembuatan laporan perlu di terapkan ketelitian dan balance serta untuk menghindari kesalahan.

## Variasi Laporan atau Output
Indikator variasi laporan atau output dalam penelitian ini yaitu untuk mengukur apakah variasi laporan/output digunakan dalam pembuatan laporan keuangan dapat menyajikan  laporan  keuangan  yang  efektif.  Setelah  melakukan  wawancara  dengan pegawai bidang akuntansi dan pelaporan Badan  Keuangan Daerah di Kota Parepare,
“ fenomena variasi laporan atau output berhubungan dengan kelengkapan isi informasi yang  dimiliki  oleh  laporan  keuangan  yang  dibuat  dengan  menggunakan  Sistem
Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. ” Dalam  hal  ini,  kelengkapan  isi  informasi tidak  hanya  mengenai  volumenya,  tetapi  juga  mengenai  informasi  yang  dihasilkan dari laporan keuangan.
Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yakni Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan rincian objek sudah sesuai dengan format yang diataur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.
Hal tersebut menjelaskan bahwa variasi laporan dan output sangat mendukung dan  membantu  dalam  menyusun  laporan  keuangan  daerah  sehingga  menghasilkan laporan keuangan yang efektif.

## Relevansi
Indikator relevansi dalam penelitian ini yaitu untuk mengukur Sistem Informasi Pengelolaan  Keuangan  daerah  telah  relevansi  terhadap  aturan  yang  berlaku  serta untuk mengetahui kapan dikatakan relevan terhadap suatu laporan keuangan.
Setelah melakukan wawancara dengan pegawai bidang akuntansi dan pelaporan Badan Keuangan Daerah di Kota Parepare, “ relevansi merupakan data yang disajikan sistem  sudah  sesuai  dengan  waktu  yang  dibutuhkan  oleh  pengguna. ” Variabel  ini dapat diukur dengan melihat relevansi sistem terhadap pencatatan data antar bagian yang  ada,  relevansi  dalam  analisis  data,  relevansi  dalam  penyajian  data,  relevansi dalam  pengolahan  dan  penyimpanan  data,  Dengan  adanya  Sistem  Informasi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  tentu  saja  dianggap  lebih  mempermudah  pekerjaan bendahara  dan  dinilai  lebih  efektif  daripada  penggunaan  sistem  manual  (Microsoft Excel).
Relevan  itu  sejalan  dengan  aturan-aturan  yang  lebih  tinggi  yang  di  buat  oleh daerah  tanpa  keluar  dari  aturan  yang  lebih  tinggi  seperti  UUD,  PEPRES,  PERMEN, Surat Edaran maupun PERDA. Serta laporan di katakan relevan apabila laporan itu di jadikan suatu informasi atau valid.

## Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Daerah
Pelaporan  keuangan  adalah  struktur  dan  proses  yang  menggambarkan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan  yang  selanjutnya  akan  membantu  pencapaian  tujuan  ekonomi  dan  sosial negara  (Suwardjono,  2012:101).  Pemerintah  daerah  sebagai  entitas  pelayanan  publik wajib  menyajikan  pertanggungjawaban  anggaran  dan  kinerjanya  dalam  bentuk laporan  keuangan.  Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan  menegaskan  agar  laporan  keuangan  dapat  memenuhi tujuannya  diperlukan  karakteristik  kualitas  laporan  keuangan,  yaitu:  relevan,  andal, dapat  dibandingkan,  dan  dapat  dipahami.  Laporan  keuangan  dikatakan  relevan apabila  informasi  yang  termuat  di  dalamnya  dapat  mempengaruhi  keputusan pengguna  dengan  membantu  mereka  mengevaluasi  peristiwa  masa  lalu  atau  masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Agar relevansi ini dapat tercapai, maka laporan keuangan harus disajikan tepat waktu.
Ketepatan waktu merupakan penyajian informasi yang sesuai dengan standar waktu  yang  ditetapkan.  Peraturan  Pemerintah  No.  8  tahun  2006  menjelaskan  bahwa laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  disusun  berdasarkan  laporan  keuangan SKPD diserahkan kepada Walikota melalui PPKD paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran  berakhir,  kemudian  diserahkan  kepada  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) oleh  Walikota  paling  lambat  3  bulan  setelah  tahun  anggaran  berakhir.  Atau Pemerintah  Daerah  wajib  menyerahkan  laporan  keuangan  tersebut  kepda  Badan
Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  untuk  diaudit  paling  lambat  31  Maret  tahun  anggaran berikutnya. Kemudian Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyerahkan laporan keuangan  kepada  Pemerintah Daerah  setiap  bulannya  paling  lambat  tanggal 5  bulan berikutnya.

## Sumber Daya Manusia
Indikator  sumber  daya  manusia  dalam  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengukur apakah  Sumber  Daya  Manusia  yang  bertugas  dalam  mengelolah  aplikasi  Sistem Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (SIPKD)  sudah  tepat,  serta  inovasi  yang diberikan untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia tersebut.
Setelah  melakukan  wawancara  dengan  beberapa  pegawai  Badan  Keuangan Daerah  di  Kota  Parepare, diketahui  bahwa “ sumber  daya  manusia  adalah  salah  satu faktor  yang  penting  bahkan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  sebuah  organisasi,  baik institusi  maupun  perusahaan. ” Sumber  daya  manusia  juga  merupakan  kunci  yang menentukan  suatu  organisasi,  Sumber  Daya  Manusia  dipekerjakan  dalam  sebuah organisasi  sebagai  penggerak,  pemikir  dan  perencana  yang  berfungsi  sebagai  aset yang  harus  dilatih  dan  di  kembangkan  kemampuannya  untuk  mencapai  tujuan organisasi.
Sumber daya manusia terkait dengan laporan keuangan kantor Badan Keuangan Daerah,  itu  terdiri  dari  semua  SKPD  laporan  keuangannya  selama  ini  tepat  waktu karena ada namanya SPJ fungsional harus di laporkan setiap bulan dan rekon setiap bulan  serta  berita  acara  rekonnya  sehingga  laporan  keuangan  harus  tepat  waktu. Adapun  sumber  daya  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  dapat  dilihat  pada lampiran  skripsi  ini.  Menurut  Informan  sumber  daya  manusia  di  Badan  Keuangan Daerah  (BKD)  Kota  Parepare  sudah  memadai  dalam  setiap  bidangnya  karena  setiap tahun di laksanakan untuk di update di BIMTEK (Bimbingan Teknis).

## Pendidikan dan Pelatihan
Indikator pendidikan dan pelatihan dalam penelitian ini yaitu untuk mengukur apakah pendidikan dan pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam  hal  ini  mengelolah  aplikasi  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah (SIPKD) serta kendala-kendala dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan.
Pendidikan dan pelatihan merupakan penciptaan suatu lingkungan dimana para pegawai  dapat  memperoleh  atau  mempelajari  sikap,  kemampuan,  keahlian, pengetahuan  dan  perilaku  yang  spesifik  yang  berkaitan  dengan  pekerjaan.  Setelah melakukan  wawancara  dengan  pegawai  bidang  akuntansi  dan  pelaporan  Badan Keuangan  Daerah  di  Kota  Parepare,  diketahui “ bahwa  setiap  tahunnya  diadakan program  bimbingan  teknis  (BIMTEK)  kepada  para  pegawai,  agar  pengetahuannya lebih  meningkat  dan  tidak  mendapat  kendala  dalam  mengerjakan  tugas  kantor terkhusus dalam membuat laporan keuangan. ”
Pendidikan dan pelatihan sangat bermaanfaat bagi para pegawai atau staff yang ada di kantor Badan Keuangan Dearah (BKD) selain meningkatkan pengetahuan juga dapat  membantu  pegawai  membuat  keputusan  yang  lebih  baik,  meningkatkan kemampuan  para  pekerja  menyelesaikan  berbagai  masalah  yang  di  hadapi,  serta menigkatkan kepuasan dalam bekerja.

## Kedisiplinan Kerja
Indikator  kedisiplinan  kerja  dalam  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengukur efektivitas kedisiplinan dalam bekerja dan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab  serta  sanksi  bagi  pegawai  yang  tidak  disiplin.  Setelah  melakukan  wawancara dengan  pegawai  bidang  akuntansi  dan pelaporan di Badan  Keuangan  Daerah  (BKD) Kota  Parepare,  diketahui “ bahwa  kedisiplinan  sangat  penting  untuk  pertumbuhan
organisasi, digunakan terutama untuk memotivasi pegawai agar dapat mendisiplinkan diri  dalam  melaksanakan  pekerjaan  baik  secara  perorangan  maupun  kelompok. ” Disamping  itu  disiplin  bermanfaat  dalam  mendidik  pegawai  untuk  mematuhi  dan menaati  peraturan,  prosedur,  maupun  kebijakan  yang  ada,  sehingga  dapat menghasilkan kinerja yang baik.
Dalam hal kedisplinan kerja di kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) ialah tetap menjadi perioritas dan menjadi keutamaan untuk membangun kinerja yang baik serta tetap  menggunakan  absen  sebagai  bukti  bahwa  pegawai  atau  staff  telah  mengikuti aturan yang berlaku di dalam kantor Badan Keuangan Daerah. Apabila ada pegawai atau staff yang melanggar aturan maka di berikan sanksi secara bertahap yaitu sanksi secara lisan dan secara tertulis.

## Ketersediaan Fasilitas
Indikator  ketersediaan  fasilitas  dalam  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengukur apakah  fasilitas  yang  didapatkan  memadai,  sehingga  tercipta  kenyamanan  dalam bekerja dan pegawai dapat tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya.
Setelah melakukan wawancara dengan pegawai bidang akuntansi dan pelaporan Badan Keuangan Daerah di Kota Parepare, “ diketahui bahwa fasilitas kerja juga sangat penting  dalam  menunjang  kinerja  pegawai. ” Pegawai  tidak  dapat  melakukan pekerjaan  yang  ditugaskan  kepadanya  tanpa  alat  kerja  dan  perlengkapan  kerja lainnya.    Fasilitas  adalah  sesuatu  yang  digunakan,  dipakai,  ditempati  dan  dinikmati oleh pegawai dalam hubungan langsung dengan pekerjaan maupun untuk kelancaran pekerjaan.
Ketersediaan  fasilitas  yang  ada  pada  kantor  Badan  keuangan  daerah  (BKD) sudah memadai atau cukup dalam setiap ruangan. Ketersediaan fasilitas sudah sangat memadai  dalam  membantu  pekerjaan.  Adapun  fasilitas  yang  tersedia  di  dalam  di kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) yaitu komputer, ruangan yang sehat, jaringan internet,  serta  sistem  aplikasi  SIPKD  sehingga  dapat  menyusun  laporan  keuangan yang efektif dan akurat.
Sebagai  data  sekunder  yang  di  peroleh  peneliti  untuk  menguatkan  hasil penelitian adalah sebagai berikut :
“ Bahwa  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  kota  Parepare  tahun  anggaran  2020 telah  memperoleh  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  Republik  Indonesia  (RI)  sumber  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LPH) dari BPK. ”
Berdasarkan  data  dari  informan  dan  pengamatan  langsung  dapat  disimpulkan bahwa  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  atas  ketepatan  waktu pelaporan keuangan daerah di kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare hal ini dilihat  dari  beberapa  indikator  dari  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah yang  terdiri  dari  keamanan  data,  ketepatan  dan  kecepatan  waktu,  ketelitian,  variasi atau output,serta relevansi sudah sangat efektif. Sedangkan indikator ketepatan waktu pelaporan ialah sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, disiplin kerja serta ketersediaan  fasilitas  hal  itu  sudah  di  terapkan  dan  terlaksana  dengan  baik  oleh pegawai  atau  staff  badan  keuangan  daerah  sehingga  dapat  membantu  pembuatan laporan keuangan daerah dengan tepat waktu.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  diketahui  bahwa penggunaan  aplikasi  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (SIPKD) yang baik akan berdampak atas ketepatan waktu pelaporan keuangan Daerah di Kantor  Badan  Keuangan  Daerah  Kota  Parepare.  Hal  ini  dilihat  dari  beberapa
indikator  dari  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  terdiri  dari keamanan  data,  ketepatan  dan  kecepatan  waktu,  ketelitian,  variasi  atau output,serta  relevansi.  Dan  indikator  ketepatan  waktu  pelaporan  ialah  sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, disiplin kerja serta ketersediaan fasilitas yang  memadai  sangat  membantu  dalam  pembuatan  laporan  keuangan  daerah sehingga dapat diselesaikan dan dilaporkan tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Karnila. 2020. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan  pertanggungjawaban  bendahara  pengeluaran  pada  satuan  kerja  perangkat daerah (SKPD) kota metro .Metro.Jurnal.
Dahlius  Apri  &  Mariaty  Ibrahim.  2016. Pengaruh  fasilitas  kerja  terhadapkepuasan  kerja karyawan pada PT. Bank riaukepri cabang teluk kuantan kabupaten kuantan singingi . Jurnal.
Ikbal, Muhammad. 2017 Pengaruh Kedisiplinan Terhadap Kinerja Karyawan Swiss Bel Hotel Kota Palangkarya .Skripsi.
Kanalinfo.  2019 Pengertian  pendidikan  dan  pelatihan .  Di  akses  pada  tanggal  11  januari 2021.https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-pendidikan-dan-pelatihan- diklat.
Lino.  2019. Sumber  Daya  Manusia .  Di  akses  pada  tanggal  11  januari  2021. https://www.linovhr.com/sumber-daya-manusia-menurut-para-ahli/.
Maharani,  Hairunnisa.2019. Pengaruh  Pendidikan  Dan  Pelatihan  Terhadap  Kinerja Karyawan  (Studi  Kasus  Bank  Syariah  Mandiri  Kc  Bandar  Jaya  Lampung  Tengah) . Lampung Tengah. skrpsi.
Puspita, Arini. 2012. Analisis Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Parepare . Parepare .Skripsi.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  55  Tahun  2008  tentang  Tata  Cara Penatausahaan  dan  Penyusunan  Laporan  Pertanggungjawaban  Bendahara.
Jakarta.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  2013  Tentang  Penerapan  Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005  tentang  Sistem  Informasi  Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
Priyatmono  Unggul.  2017. Pengaruh  Motivasi  Kerja,  Fasilitas  Kerja,  Dan  Disiplin  Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Line Leavis Di PT Kharisma Buana Jaya. Skripsi.
Saputra, Yuda dan Nita Erika Ariani. 2019. Pengaruh kompleksitas, kemandirian dan opini terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah Indonesia . Jurnal.
Surat Edaran Mendagri Nomor 900/122/BAKD tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD.