Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)
Maharany 1 , Ninin Non Ayu Salmah 2 , Emma Lilianti 3
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, maharanyr76@gmail.com 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, nininsalmah@univpgri-palembang.ac.id 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, emmaliliantiok@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  uses  the  concept  that  is  in  accordance  with  Islamic  law  and  is  far  from  the  word  usury, making  sharia  pawnshops  a  Sharia  Financial  Institution  that  is  in  great  demand  by  many  people, especially the middle to lower classes because the conditions are easily met, can be done in a short time  and  are  easily  accessible.  aims  to  determine  the  accounting  treatment  of  rahn  financing  (gold pawning)  at  PT.  Pegadaian  Syariah  Simpang  Patal  Palembang  Branch  whether  it  is  in  accordance with  PSAK  107  or  not.  This  research  is  a  qualitative  research  with  a  qualitative  descriptive  analysis approach.  The  type  of  data  used  is  primary  and  secondary  data  which  is  done  by  interviewing, observing  and  documenting.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  accounting  treatment  of  rahn financing  at  PT.  Pegadaian  Syariah  Simpang  Patal  Palembang  branch  related  to  recognition  and measurement of loans (marhun) and ijarah fees are in accordance with PSAK 107 because at the time of receipt  of  installments  PT.  Pegadaian  Syariah  Simpang  Patal  Palembang  branch  recognizes  as  a reduction in the principal of the financing and recognizes rental income for rental fees already paid by customers (rahin) who have used their services.

## Keywords : Rahn, PSAK 107

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menggunakan  konsep  yang  sesuai  dengan  syariat  islam  dan  jauh  dari  kata  riba, membuat pegadaian syariah menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang diminati banyak masyarakat, terutama  masyarakat  menengah  kebawah  karena  syarat  yang  mudah  terpenuhi,  dapat  dilakukan dengan  waktu  yang  singkat  dan  mudah  diakses.  bertujuan  untuk  mengetahui  perlakuan  akuntansi pembiayaan rahn (gadai emas) di PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang apakah sudah  sesuai  dengan  PSAK  107  atau  tidak.  Penelitian  ini  termasuk  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Jenis data  yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang  dilakukan  dengan  teknik  wawancara,  observasi  dan  dokumentansi.  Hasil  penelitian  ini menunjukan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan rahn di PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal  Palembang  terkait  pengakuan  dan  pengukuran  pinjaman (marhun) serta  biaya ijarah sudah sesuai  dengan  PSAK  107  karena  pada  saat  penerimaan  angsuran  pihak  PT.  Pegadaian  Syariah cabang Simpang Patal Palembang mengakui sebagai pengurangan pokok pembiayaan dan mengakui pendapatan  sewa  atas  biaya  sewa  yang  sudah  dibayarkan  oleh  nasabah  ( rahin )  yang  telah menggunakan jasanya.
Kata Kunci : Rahn, PSAK 107

## A. PENDAHULUAN
Pegadaian  Syariah  sebagai  unit  dari  PT.  Pegadaian  adalah  unit  yang beroperasi  secara  modern  dan  dinamis  serta  memiliki  tujuan  untuk  memudahkan pemberian  pinjaman  dengan  hukum  syariah.  Perkembangan  akuntansi  syariah  di Indonesia  masih  relatif  muda  yang  berawal  pada  tahun  1922  dengan  adanya  Bank Muamalah.  Bank  tersebut  melakukan  pengayaan  praktek  usaha  syariah  dan pencatatan  dalam  pembuatan  laporan  keuangan  yang  berbasis  syariah  serta
menghindari praktek Pegadaian ilegal dan memperkecil lintah darat yang merugikan masyarakat.
Pegadaian syariah memiliki dua akad yaitu akad rahn dan akad ijarah . Akad rahn dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai barang jaminan atas  utang  nasabah.  Akad ijarah merupakan  akad  pemindahaan  hak  guna  atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan  atas  barangnya  sendiri.  Melalui  akad  inilah  Pegadaian  syariah  untuk menarik  sewa  atas  penyimpanan  barang  bergerak  milik  nasabah  yang  telah melakukan  akad.  Pembiayaan rahn (gadai  emas)  mengacu  pada  Al-Quran  dan  Al- Hadits yang ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas,  ayat  2  menjelaskan  biaya  penyimpanan  barang  ( marhun )  ditanggung oleh pegadaian ( rahin ). Ayat 3 menjelaskan sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyatanya diperlukan dan pada ayat 4 dijelaskan biaya  penyimpanan  baarang  ( marhun )  dilakukan  berdasarkan  akad ijarah (Lika,2018:16).

## B. KAJIAN TEORI

## 1. Rahn (Gadai)
Rahn hampir  mirip  dengan  gadai,  namun rahn bukan  diperuntukan  sebagai jaminan  atas  suatu  pelunasan  utang  tertentu.  Pemilik  barang  yang  di rahn kan  tidak membayar bunga pinjaman yang diterimanya, melainkan membayar biaya penitipan. Ar-Rahn adalah  menahan  salah  satu  harta  si  peminjam  sebagai  jaminan atas  harta yang diterimanya (Djoko,2019:77).
Bank Indonesia mendefinisikan rahn merupakan akad penyerahan barang atau harta (marhun) dari  nasabah (rahin) kepada  Bank (murtahin) sebagai  jaminan sebagaian atau seluruh utang (Djoko, 2019:78).
Umam  (2016:173)  juga  menjelaskan rahn adalah  menahan  sesuatu  dengan cara  yang  dibenarkan  yang  memungkinkan  ditarik  kembali, rahn juga  bisa  diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan  utang,  sehingga  orang  yang  bersangkutan  boleh  mengambil  utangnya semua atau sebagian.
Berdasarkan pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa rahn adalah syarat  atau  jaminan  yang  digunakan  untuk  melakukan  pinjaman  di  Pegadaian Syariah.

## 2. Mekanisme Produk Rahn (Gadai Emas)
Gadai  emas  di  Pegadaian  Syariah  adalah  produk  pembiayaan  atas  dasar jaminan  berupa  emas  maupun  perhiasan  sebagai  alat  memperoleh  uang  tunai dengan  cepat,  mudah  dan  aman  karena  Pegadaian  memiliki  jaminan  yaitu  emas yang  bernilai  tinggi  dan  relatif  stabil  bahkan  nilainya  cenderung  bertambah  dengan prosedur  yang  tidak  rumit  dan  waktu  yang  relatif  lama  dibandingkan  dengan  bank. Nasabah  dapat  memiliki  kembali  emas  yang  digadaikan  dengan  mengembalikan sejumlah  uang  pinjaman  dari  Pegadaian,  namun  dari  pihak  Pegadaian  dengan mudah ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya maka Pegadaian akan menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan bisa bertambah.

## 3. Perlakuan Akuntansi
Pembiayaan rahn membutuhkan suatu kerangka akuntansi yang menghasilkan pengukuran  akuntansi  yang  tepat  sehingga  dapat  memberikan  informasi  terkait laporan  keuangan  syariah.  Perlakuan  akuntansi  yang  terdapat  dalam  Pegadaian syariah  dengan  Pegadaian  konvesional  tentunya  memiliki  perbedaan.  Perlakuan akuntansi  atas  pembiayaan  di  Pegadaian  syariah  harus  sesuai  dengan  peraturan pemerintahan  dan  ketentuan  syariah  yang  diatur  oleh  Dewan  Syariah  Nasional (DSN),  tetapi  tidak  ada  peraturan  akuntansi  yang  mengatur  secara  khusus  tentang rahn namun  ada  akad  pendamping  yaitu  akad ijarah dalam  PSAK  107  yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan .
Perlakuan Akuntansi merupakan perbuatan terhadap sesuatu,   maksudnya  ialah perbuatan atau tindakan yang dikenakan kepada sesuatu yang bukan orang maupun terhadap orang itu sendiri. Kaitannya dalam   laporan  keuangan  itu  dicatat dan disajikan, Perlakuan akuntansi terdiri dari   pengakuan,  pengukuran,  penyajian dan  pengungkapan  untuk  menyesuaikan  laporan  keuangan,  lalu  untuk  melihat perlakuan akuntansi suatu perusahaan   maka  dapat  dilihat  pada  neraca,  didalam neraca terdapat aset dak kewajiban. Adapun tahapan dari perlakuan akuntansi yaitu (Lika, 2018:41) :
a. Pengakuan
Proses pencatatan suatu pos yang memenuhi definisi suatu unsur didalam laporan keuangan.
b. Pengukuran
Penentuan  jumlah  rupiah  suatu  transaksi  yang  akan  dicatat.  Pengukuran berhubungan  dengan  masalah  penentuan  jumlah  yang  dicatat  pertama  kali untuk suatu transaksi
c. Penyajian
Proses bagaimana laporan keuangan itu dibuat.
d. Pengungkapan Penyampaian  informasi  keuangan  tentang  suatu  perusahaan  didalam  laporan keuangan

## 4. Tinjauan tentang Akuntansi Ijarah (PSAK 107)
Dalam PSAK 107, ijarah dapat dibagi menjadi 3 (tiga), secara umum  yang  telah dikenal secara luas yaitu 2 (dua) :
a) Ijarah adalah  sewa  menyewa  objek  ijarah  tanpa  wa’ad  untuk  memindahkan kepemilikan dari mu’jir (pemilik) ke musta’jir (penyewa) pada saat tertentu.
b) Ijarah  muttahiya  bin  tamblik (IMBT)  adalah  ijarah  dengan  wa’ad  perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan.
Perpindahan kepemilikan suatu aset yang disewakan dari pemilik kepada  penyewa, dalam ijarah  mutahiya  bit  tamblik (IMBT)  dapat  dilakukan  jika  seluruh  pembayaran sewa  atas  objek  ijarah  yang  dipindahkan  telah  selesai  dan  objek ijarah telah diserahkan kembali kepada pemberi sewa. Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan dengan cara :
1) Hibah
2) Penjualan

## 5. Akad Yang Digunakan PT. Pegadaian Syariah
a) Akad Ijarah
Akad Ijarah adalah akad  pemindahan hak  guna  atas  barang  atau jasa  melalui pembayaran  upah  sewa  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan  kepemilikan  atas barangnya sendiri. Akad ini memungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan  barang  bergerak  milik  nasabah  yang  telah  melakukan  akad.  Biaya sewa tempat serta biaya perawatan di pegadaian dalam sistem gadai syariah disebut biaya ijarah. Biaya  ijarah  dihitung  per  10  hari,  untuk  biaya  administrasi  dan  biaya ijarah  tidak  boleh  ditentukan  dari  jumlah  pinjaman  tapi  berdasarkan  taksiran  harga barang yang digadaikan. Besarnya jumlah pinjaman itu tergantung dari nilai jaminan yang  diberikan.  Semakin  besar  nilai  barang  maka  semakin  besar  jumlah  pinjaman yang didapat nasabah.

## b)   Akad Rahn
Rahn merupakan  menahan  salah  satu  harta  milik  rahin  sebagai  jaminan  atas pinjaman  yang  diterima.  Barang  yang  ditahan  memiliki  nilai  ekonomis. Murtahin (pihak  yang  menahan)  mendapat  jaminan  untuk  dapat  mengambil  kembali  seluruh piutangnya. Ar-Rahn (gadai)  merupakan  harta  yang  dijadikan  jaminan  pinjaman (uang)  agar  bisa  dibayar  oleh  pihak  yang  wajib  membayarnya.  Berdasarkan pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  gadai  syariah  adalah  aktivitas  pinjam meminjam  dengan  menyerahkan  barang  jaminan  yang  memiliki  nilai  ekonomis dengan  barang  jaminan  tersebut  dapat  digunakan  untuk  melunasi  pinjaman  apabila pinjaman tidak dapat membayarnya.
Pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang menjelaskan pegadaian syariah menggunakan dua akad. Akad rahn dan akad ijarah , tetapi akad ijarah sekarang  diganti  menjadi  akad mu’nah. Akad rahn itu  merupakan  perjanjian penyerahan barang untuk tanggungan dari fasilitas pembayaran yang diberikan, rahn sebagai  harta  yang  bersifat  mengikat  dan  akad ijarah  (mu’nah) merupakan  biaya pemeliharaan atas barang jaminan (marhun ).

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dimana  penelitian dilakukan  dengan  melihat  keadaan,  kondisi  yang  terkait  dengan  objek  penelitian untuk dijelaskan dalam bentuk laporan hasil analisis data. Penelitian dilaksanakan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang.
Sumber data yang digunakan penulis adalah (Lika, 2018:51) :
1) Sumber  data  primer,  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber pertama.  Dalam  penelitian  data  yang  diperoleh  dengan  cara  wawancara langsung dengan Kasir dan Penaksir sebagai karyawan PT. Pegadaian Syariah guna untuk memperoleh data yang akurat.
2) Sumber  data  sekunder,  merupakan  sumber  data  yang  dapat  memberikan informasi  yang  dapat  memperkuat  data  pokok.  Penelitian  ini  yang  menjadi sumber sekunder adalah dokumen resmi, buku, hasil penelitian dan data yang berkaitan dengan perhitungan ijarah .
Dalam  penelitian  ini  data  yang  digunakan  adalah  data  kualitatif  yang merupakan prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang yang diamati. Nazir (2011:174) teknik pengumpulan data  merupakan  prosedur  sistematis  dan  standar  untuk  memperoleh  data  yang
diperlukan,  metode  penelitian  selalu  berhubungan  dengan  masalah  penelitian  yang ingin  dipecahkan  dengan  mempengaruhi  metode  pengumpulan  data.  Ada  3  cara teknik pengumpulan data, yaitu :
1. Observasi
Observasi  adalah  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  untuk menghimpun  data  penelitian.  Tahapan  observasi  ada  3  (tiga)  yaitu  observasi deskrptif,  observasi  terfokus  dan  observasi  terseleksi.  Dalam  penelitian  ini penulis  menggunakan  pengamatan  bagaimana  proses  yang  dilakukan pegadaian  dalam  menentukan  tarif  persentase  dari  masing-masing  golongan tarif ijarah yang  dikenakan rahin (penggadai)  dan  perlakuan  akuntansi berdasarkan PSAK 107 atas pembiayaan rahn.

## 2. Wawancara
Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan  cara  tanya  jawab  tatap  muka  antara  pewawancara  dengan  informan yang  terlibat.  Untuk  mendapatkan  data  lengkap  mengenai  bagaimana  tarif ijarah dan  perlakuan  akuntansi  pada rahn (gadai  emas)  di  PT.  Pegadaian Syariah  Cabang  Simpang  Patal  Palembang.  Penulis  melakukan  wawancara dengan Kasir dan Penaksir selaku i karyawan Pegadaian Syariah .

## 3. Dokumentasi
Metode  dokumentasi  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  ditidak langsung  ditunjukan  kepada  subjek  penelitian.  Dalam  penelitian  ini pengambilan  data  dokumentasi  berupa  data-data  yang  berisikan  tabel  biaya administrasi dan tabel perhitungan tarif ijarah .
Untuk  menganalisis  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian,  penulis menggunakan  analisis  deskrptif  kualitatif  yang  merupakan  analisis  mewujudkan bukan  dalam  bentuk  angka  melainkan  dalam  bentuk  uraian  deskriptif.  Pembahasan yang  digunakan  untuk  menganalisis  data  dalam  hal  ini  menggunakan  pola  pikir induktif  yang  artinya  fakta  atau  peristiwa  yang  bersifat  empiris  yang  kemudian dianalisis  lalu  dibuat  kesimpulan  yang  bersifat  umum.  Tahapan-tahapan  yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu ;
 Membandingkan  antara  hasil  survey  lapangan  dengan  FDSN  (Fatwa  Dewan Syariah Nasional) dan PSAK 107.
 Menganalisis  data  dan  membandingkan  antara  fenomena  yang  terjadi  di  PT. Pegadaian  Syariah  Cabang  Simpang  Patal  Palembang  dengan  kesesuaian DSN  (Dewan  Syariah  Nasional)  dan  PSAK  107  yang  berkaitan  dengan pembiayaan ijarah serta pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.
 Mengumpulkan  data  transaksi rahn (gadai  emas)  untuk  mengetahui pengaplikasian  yang  terjadi  di  PT.  Pegadaian  Syariah  Cabang  Simpang  Patal Palembang.
 Melakukan  evaluasi  serta  menarik  kesimpulan  dan  saran-saran  bagi  PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang.

## D. HASIL PENELITIAN
1) Perlakuan  Akuntansi  Pembiayaan  Rahn  pada  PT.  Pegadaian  Syariah Cabang Simpang Patal Palembang
Rahn yang diterapkan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal terkait penentuan  biaya  dan  pendapatan  sewa  dilakukan  berdasarkan  Fatwa  Dewan Syariah Nasional (DSN) dan akad pendamping dari gadai syariah yaitu PSAK 107. PSAK 107 menjelaskan terkait pengakuan dan  pengukuran serta pengungkapan dan penyajian pada setiap transaksinya.
Penerapan perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan, pengukuran,   penyajian serta  pengungkapan  akad rahn dan  akad ijarah adalah  dua  akad  yang  berbeda. Berdasarkan teori yang ada dalam PSAK 107 pinjaman dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan   pada saat terjadinya pendapatan  sewa  selama  masa  akad  diakui  dan pada saat manfaat atas sewa tempat (aset) telah diserahkan kepada nasabah (rahin) dan pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadi.
a) Pengakuan dan Pengukuran
Saat  pembiayaan rahn dan ijarah ,  PT.  Pegadaian  Syariah  Cabang  Simpang Patal  Palembang  mengakui  sebagai  piutang  pada  saat  menyerahkan  pinjaman kepada rahin (nasabah)  setelah  melakukan  akad  antara  kedua  belah  pihak disepakati,  mengakui  pembiayaan ijarah sebagai  pendapatan ijarah sebesar  nilai taksiran barang dan mengakui biaya administrasi sebagai pendapatan administrasi sebesar marhun bih (pinjaman nasabah). Pengukuran atas biaya ijarah diukur taksiran barang jaminan nasabah. Analisis kesesuaian PSAK 107 secara teori dan bukti dari hasil wawancara.
b) Penyajian dan Pengungkapan
Terkait penjelasan mengenai penyajian dan pengungkapan dalam pembiayaan rahn oleh pihak PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang adalah :
(1)  Piutang  pada  PT.  Pegadaian  Syariah  cabang  Simpang  Patal  Palembang disajikan  dalam  bentuk  laporan  posisi  keuangan  konsolidasian  PT.  Pegadaian (Persero)  dan  entitas  anak  sebagai  aset  lancar  yakni  dengan  akun  pinjaman yang  diberikan  setelah  dikurangi  penyisihan  kerugian  penurunan  nilai  per periode  terkait  dan  diungkapkan  dalam  catatan  atas  laporan  keuangan konsolidasian PT. Pegadaian yaitu mengacu pada nilai barang jaminan yang diagunkan  oleh  nasabah  ( rahin )  yang  terdiri  dari  pinjaman  usaha  gadai  dan usaha syariah.
(2)  Hutang  kepada  nasabah  ( rahin )  di  PT.  Pegadaian  Syariah  cabang  Simpang Patal Palembang juga disajikan dalam bentuk laporang keuangan kosolidasian PT.  Pegadaian  (Persero)  dan  entitas  anak  sebagai  liabilitas  jangka  pendek serta diungkap dalam catatan atas  laporan keuangan kosolidasian PT. Pegadaian  (Persero)  sebagai  uang  kelebihan  nilai  penjualan  lelang  barang jaminan dari  pokok pinjaman,  sewa  modal dan  bea  lelang  yang  belum  diambil oleh rahin (nasabah).  Dalam  jangka  waktu  1  tahun  uang  kelebihan  nasabah ( rahin ) tersebut tidak diambil oleh rahin (nasabah) maka dinyatakan kadaluarsa atau diakui sebagai pendapatan oleh perusahaan.
(3)  Pendapatan  sewa  modal  dan  pendapatan  administrasi  pada  PT.  Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang disajikan  dalam  bentuk  laporan laba rugi komprehensif kosolidasian sebagai pendapatan usaha dalam catatan atas  laporan  keuangan  diungkapkan  terdiri dari  sewa modal  gadai,  KCA,  Jasa simpan/ijarah gadai syariah  dan  sewa  modal  serta  pendapatan  usaha  lainnya, untuk pendapatan administrasi terdiri dari usaha gadai dan usaha lainnya.
(4)  Uang  kelebihan  lewat  waktu  disajikan  dalam  bentuk  laporan  laba  rugi komprehensif  konsolidasian  sebagai  pendapatan  lain  dan  diungkap  dalam catatan atas laporan keuangan menyatakan bahwa uang kelebihan lewat waktu berasal dari usaha gadai yang diperhitungkan sebagai pendapatan perusahaan untuk periode lain.
2) Akad Yang Digunakan PT. Pegadaian Syariah
a) Akad Ijarah
Akad Ijarah adalah akad  pemindahan hak  guna  atas  barang  atau jasa  melalui pembayaran  upah  sewa  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan  kepemilikan  atas barangnya sendiri. Akad ini memungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan  barang  bergerak  milik  nasabah  yang  telah  melakukan  akad.  Biaya sewa tempat serta biaya perawatan di pegadaian dalam sistem gadai syariah disebut biaya ijarah. Biaya  ijarah  dihitung  per  10  hari,  untuk  biaya  administrasi  dan  biaya ijarah  tidak  boleh  ditentukan  dari  jumlah  pinjaman  tapi  berdasarkan  taksiran  harga barang yang digadaikan. Besarnya jumlah pinjaman itu tergantung dari nilai jaminan yang  diberikan.  Semakin  besar  nilai  barang  maka  semakin  besar  jumlah  pinjaman yang didapat nasabah.

## b) Akad Rahn
Rahn merupakan  menahan  salah  satu  harta  milik  rahin  sebagai  jaminan  atas pinjaman  yang  diterima.  Barang  yang  ditahan  memiliki  nilai  ekonomis. Murtahin (pihak  yang  menahan)  mendapat  jaminan  untuk  dapat  mengambil  kembali  seluruh piutangnya. Ar-Rahn (gadai)  merupakan  harta  yang  dijadikan  jaminan  pinjaman (uang)  agar  bisa  dibayar  oleh  pihak  yang  wajib  membayarnya.  Berdasarkan pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  gadai  syariah  adalah  aktivitas  pinjam meminjam  dengan  menyerahkan  barang  jaminan  yang  memiliki  nilai  ekonomis dengan  barang  jaminan  tersebut  dapat  digunakan  untuk  melunasi  pinjaman  apabila pinjaman tidak dapat membayarnya.
Pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang menjelaskan pegadaian syariah menggunakan dua akad. Akad rahn dan akad ijarah , tetapi akad ijarah sekarang  diganti  menjadi  akad mu’nah. Akad rahn itu  merupakan  perjanjian penyerahan barang untuk tanggungan dari fasilitas pembayaran yang diberikan, rahn sebagai  harta  yang  bersifat  mengikat  dan  akad ijarah  (mu’nah) merupakan  biaya pemeliharaan atas barang jaminan (marhun ).

## 3) Mekanisme Pegadaian Syariah
Operasi  pegadaian  syariah  menjelaskan  hubungan  antara  nasabah  dan pegadaian. Adapun teknis pegadaian syariah yaitu :
a) Nasabah (rahin) menjaminkan  barang  kepada  pegadaian (murtahin) untuk mendapatkan  pembiayaan,  lalu  pegadaian  menaksir  barang  jaminan (marhun) untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
b) Pegadaian (murtahin) dan  nasabah (rahin) menyetujui  akad  gadai,  akad  ini mengenai beberapa hal seperti biaya gadai, jatuh tempo dan sebagainya.
c) Pegadaian (murtahin )  menerima  biaya  gadai  seperti  biaya  penitipan,  biaya pemeliharaan,  penjagaan  yang  dibayar  pada  awal  transaksi  oleh  nasabah (rahin).
d) Nasabah (rahin) menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.
Mekanisme operasional gadai sangat penting untuk diperhatikan karena jangan sampai  operasional  gadai  syariah  tidak  efektif  dan  efesien  serta  tidak  menyulitkan nasabah (rahin) yang  akan  meminjam  uang  atau  yang  akan  melakukan  utang piutang.  Akad  yang  akan  dijalankan  termasuk  jasa  dan  produk  yang  dijual  harus berlandaskan  syariah  (Al-Quran.  Al-Hadist,  dan Ijma’ ulama)  dengan  tidak melakukan usaha dengan unsur riba, maisir dan gharar .
(1)  Cara  mengajukan  permohonan  gadai,  nasabah (rahin) harus  memenuhi ketentuan berikut :
(a)  Membawa fotokopi KTP/SIM/Paspor atau identitas lainnya,
(b)  Mengisi formulir permintaan rahn,
(c)  Menyerahkan marhun (barang  jaminan)  bergerak  seperti,  emas,  berlian, dan kendaraan bermotor.
(2)  Prosedur pemberian marhun bih (pinjaman) dilakukan dengan cara :
(a) Rahin (nasabah) mengisi formulir pemintaan rahn ,
(b) Rahin (nasabah)  menyerahkan  formulir  permintaan  rahn  yang  dilampiri dengan fotocopy identitas dan barang jaminan ke loket,
(c)  Petugas pegadaian menaksir barang jaminan (marhun) yang diserahkan, (d)  Besarnya marhun bih (pinjaman) ialah sebesar 92,2% dari taksiran marhun, (e)  Apabila  disepakati  besarnya  pinjaman, rahin (nasabah)  menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.
Berikut ini prosedur pemberian Marhun Bih yang harus dilalui nasabah :

## Gambar Prosedur Pemberian Marhun Bih
Sumber : PT. Pegadaian Syariah
Proses pengembalian pinjaman yang harus dilalui rahin (Nasabah) yaitu :
1.  Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo.
2.  Jumlah  yang  harus  dibayar rahin (Nasabah)  adalah  penjumlahan  dari  pinjaman ditambah ijarah (Biaya  sewa)  yang  dibayar  langsung  kepada  kasir  dengan membawa surat gadai.
3.  Lalu barang dikeluarkan oleh petugas dan dikembalikan kepada rahin (Nasabah).
Berikut ini adalah prosedur pelunasan Marhun Bih :
Penaksir Penetapan jumlah fee Kasir Rahin 1. Permohonan dan penyerahan barang 2. Pencairan

## Gambar Prosedur Pelunasan Marhun Bih
Sumber: PT. Pegadaian Syariah

## A. Ilustrasi Transaksi Perlakuan Akuntansi Atas Rahn
Transaksi  perlakuan  akuntansi  atas rahn dilakukan  dengan  melihat  taksiran yang  digadaikan  kemudian  untuk  mempermudah  transaksi  dilakukan  dengan membuat  jurnal.  Berikut  ini  adalah  ilustrasi  untuk  menyajikan  transaksi  perlakuan akuntansi atas rahn.
Pada  tanggal  27  Februari  2020,  Ibu  Tiwi  menggadaikan  emasnya  berupa kalung  dengan  kadar  karat  24  karat  dan  berat  12  gram.  Perhitungan  besar  biaya penitipan (Sewa) yang harus dibayar ibu Tiwi dan jumlah pinjaman maksimum dapat dipinjam olehnya yaitu : (Standar nilai taksiran yang berlaku untuk emas 24 karat = Rp 544.495), maka :
STL = Rp 544.495 : 24 = Rp 22.687/karat Nilai Taksiran  = STL × Karatase × Berat Emas = Rp 22.687 × 24 × 12 = Rp 6.533.856 Uang Pinjaman = Persentase Marhun Bih ( Per gol) × Nilai Taksiran = 92,2% × Rp 6.533.856 = Rp 6. 024.215 Biaya Adm = Rp 50.000,00 (Golongan C1)
Jadi,  uang  pinjaman  yang  diperoleh  nasabah  senilai  Rp  6.024.215  dan  biaya administrasi Rp 50.000,00
Jurnal Transaksi Perlakuan Akuntansi atas Rahn
(1)  Pada  tanggal  27  Februari  2020  PT.  Pegadaian  Syariah  Cabang  Simpang Patal  Palembang  mengakui  sebagai  piutang  pada  saat  pencairan  uang pinjaman kepada rahin (nasabah) yang telah disepakati. Jurnal :
27 Feb 2020 Marhun Bih Rp 6.024.215 Kas Rp. 6.024.215
(2)  Biaya administrasi diakui pada saat pinjaman dicairkan kepada rahin (nasabah) sebesar uang pinjaman (marhun bih). Jurnal :
27 Feb 2020 kas Rp 50.000,00 Pendapatan biaya adm (gol C1) Rp 50.000,00
Setelah 10 hari pada tanggal 25 Maret  2020,  ibu Tiwi selaku nasabah (Rahin) datang  ke  PT.  Pegadaian  Syariah  Cabang  Simpang  Patal  untuk  mengangsur pinjaman (Marhun bih) sebesar  Rp.  1.000.000.  Pendapatan ijarah dihitung per
Penaksir Penetapan jumlah fee Kasir Rahin 1. Pelunasan 2. Pengambilan Barang Gadai
10  hari.  Jika  nasabah (Rahin) melakukan  pinjaman  selama  10  hari  dihitung 71/10 untuk setiap kelipatan nilai taksiran Rp.10.000.000
Tarif Ujrah = Taksiran/Rp 10.000 × Tarif (Rp) × Jangka Waktu/10 = Rp 6.533.856/ Rp 10.000,00 × Rp 73 × 10/10 = Rp 47.697
(3)  Apabila  ibu  Tiwi  menyicil  uang  pinjaman  selama  10  hari  dengan  nominal  Rp 2.000.000,00 , maka jurnalnya :
8 Maret 2020  Kas Rp 1.000.000,00 Marhun Bih Rp 902.303 Pendapatan Ijarah Rp 47.697 Pendapatan biaya adm (gol C1) Rp 50.000
PT.  Pegadaian  Syariah  Cabang  Simpang  Patal  Palembang  akan  menerbitkan Surat  Bukti Rahn (SBR)  untuk  mengakui  adanya  pinjaman  baru  dari  sisa  piutang yang ada. Ketentuan tarif ijarah dan biaya administrasi akan ikut menyesuaikan. Kemudian  pada  tanggal  7  April  2020  sebelum  jatuh  tempo  akhirnya  ibu  Tiwi menebus marhun sebesar  sisa marhun  bih ibu  Tiwi  sebesar  Rp.  5.121.915,  maka tarif ijarah sudah menyesuaikan dengan marhun bih ibu Tiwi yaitu :
Tarif ijarah = Rp 5.121.915/Rp 10.000,00 × Rp 73 × 10/10 = Rp 37.389 Maka, jurnalnya adalah : 7 Apr 2020 Kas Rp 5.271.471 Marhun Bih Rp 5.121.915 Pendapatan Ijarah Rp 149.556
(4)  Apabila  sudah  jatuh  tempo  120  hari rahin (Nasabah)  belum  melunasi  uang pinjaman,  maka  PT.  Pegadaian  Syariah  Cabang  Simpang  Patal  Palembang melakukan  pelelangan.  Pelelangan  ditetapkan  oleh  Bea  lelang  pembeli  dan penjual masing-masing 2% dari barang yang laku dilelang.
(5)  Jika harga perolehan pelelangan lebih besar dari pinjaman dan hasil  penjualan lelang senilai Rp 7.000.000,00 maka diakui sebagai uang kelebihan rahin (Nasabah). Maka jurnlnya :
Kas Rp 7.000.000,00 Uang kelebihan rahin Rp 263.421 Marhun bih (piutang) Rp 6.024.215 Pendapatan ujrah Rp 572.364 Bea lelang pembeli Rp 140.000 Bea lelang penjual Rp 140.000
Berdasarkan penjelasan Bapak Arizon selaku kasir di PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palem bang menjelaskan bahwa : “Uang kelebihan nasabah (R ahin ) dapat diambil oleh nasabah dalam jangka waktu 12   bulan  dengan  syarat
membawah Surat Bukti Rahn (SBR) serta KTP. Uang  kelebihan nasabah hanya sebagai uang titipan selama tidak lebih 12 bulan”.
(6)  Jika harga perolehan lelang lebih kecil dari nilai kewajiban nasabah (R ahin ) dan hasil lelang sebesar Rp 6.500.000,00 maka pihak Pegadaian mengakui sebagai piutang, maka jurnalnya :
Kas Rp 6.500.000,00 Marhun bih (piutang) Rp 5.667.636 Pendapatan ujrah Rp 572.364 Bea lelang pembeli Rp 130.000 Bea lelang penjual Rp 130.000
Hasil  penjualan  lelang  yang  lebih  rendah  dari  uang  pinjaman  nasabah  ( rahin ) menjadi  tanggung  jawab  penaksir  atau  jika  sudah  ada  perjanjian  maka  boleh  minta pada rahin (nasabah).
Dari  penjelasan  tersebut  disimpulkan  bahwa  terkait  uang  kelebihan  lelang  di Pegadaian  sudah  sesuai  dengan  pernyataan  atau  FDSN  (Fatwa  Dewan  Syariah Nasional) tentang rahn No.25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan bahwa hasil penjualan marhun digunakan  untuk  melunasi  utang rahin ,  biaya  pemeliharaan  dan penyimpanan  yang  belum  dibayar  serta  biaya  penjualan  dan  kelebihan  hasil penjualan  milik rahin dan  kekurangannya  menjadi  kewajiban rahin .  PT.  Pegadaian Syariah  Cabang  Simpang  Patal  Palembang  mengakui  sebagai  uang  kelebihan nasabah. Perspektif Islam terkait uang kelebihan dari hasil lelang Pegadaian syariah tidak melanggar hukum Islam, karena sudah diinformasikan kepada rahin (nasabah) jika uang kelebihan dan sudah melakukan akad rahn .
Pengakuan  yang  dijelaskan  juga  ada  pengakuan  biaya  perbaikan  objek ijarah seperti  dalam  PSAK  107,  pengakuan  atas  biaya  perbaikan  bahwasannya  biaya perbaikan  tidak  rutin  objek ijarah diakui  pada  saat  terjadinya  dan  jika  penyewa melakukan  perbaikan  rutin  objek ijarah dengan  persetujuan  pemilik,  maka  biaya  itu dibebankan kepada pemilik serta diakui sebagai beban pada saat terjadi. Selain itu, nasabah ( rahin ) yang bersangkutan meninggal dunia dan masih bertanggung jawab atas  pelunasan marhun  bih ,  pihak  pegadaian  akan  meminta  surat  keterangan kematian  dan  juga  Surat  Bukti Rahn (SBR)  untuk  mengurus  asuransi,  namun kenyataannya rahin (nasabah)  tidak  menyadari  adanya  asuransi  dari  pihak pegadaian  syariah.  Nasabah  ( rahin )  baru  mengetahui  setelah  pihak  pegadaian memberitahu surat jatuh tempo dan pihak keluarga datang kekantor lalu mengatakan bahwa rahin (nasabah) yang bersangkutan telah meninggal.
Pegadaian  syariah  menganggap  bahwa  pinjaman  dinyatakan  lunas  dan  diberi santunan  oleh  pihak  pegadaian  serta  barang  gadai  ( marhun )  dikembalikan  kepada ahli  waris  nasabah  ( rahin ).  Pegadaian  juga  tidak  mengakui  hal  tersebut  sebagai kerugian  karena  memang  sudah  ada  premi  khusus  untuk  asuransi  bagi rahin (nasabah) yang mengalami musibah (kematian).

## E. PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  atas  pembiayaan rahn dan ijarah di  PT.  Pegadaian  Syariah cabang  Simpang  Patal  Palembang  dengan  membandingkan  kesesuain  perlakuan akuntansi  pengkuan,  penyajian,  pengukuran  dan  pengungkapan  terkait  transaksi
ijarah di  PT.  Pegadaian  Syariah  cabang  Simpang  Patal  Palembang  dengan  PSAK 107, hasil analisisnya adalah :
Tabel Perlakuan Akuntansi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal
Palembang dan PSAK 107 NO. Perlakuan Akuntansi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal PSAK 107 1. Pengakuan dan Pengukuran
PT.  Pegadaian  Syariah  cabang  Simpang  Patal Palembang mengakui sebagai piutang pada saat menyerahkan  pinjaman  kepada  nasabah  dan diukur sebesar pinjaman rahin (nasabah). Pinjaman  dinilai  sebesar jumlah  yang  dipinjamkan pada saat terjadi.
2. PT.  Pegadaian  Syariah  cabang  Simpang  Patal Palembang  mengakui  pendapatan  sewa  atas biaya  sewa  yang  telah  dibayarkan  oleh rahin (nasabah)  yang  telah  menggunakan  jasa  saat manfaat sewa telah diserahkan kepada nasabah ( rahin ) (Surat Bukti Rahn ).
Pendapatan  sewa  diakui pada  saat  manfaat  aset telah  diserahkan  kepada penyewa.
3. PT.  Pegadaian  Syariah  cabang  Simpang  Patal Palembang  menunjukkan  bahwa  ternyata  tidak ada  pembiayaan  yang  dilaporkan  kepada rahin (nasabah) terkait pengeluaran biaya pemeliharaan. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadi. 4. Penyajian dan Pengungkapan Dalam hal penyajian pendapatan transaksi ijarah dalam  laporan  keuangan  pihak  PT.  Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang tidak membuat laporan keuangan. Penyajian pendapatan ijarah  disajikan  secara neto  setelah  dikurangi beban yang terkait, contohnya perbaikan. 5. Pegadaian  syariah  memiliki  laporan  keuangan yang  pengelolaannya  dilakukan  PT.  Pegadaian Kanwil III Palembang. Pengungkapan.  Pemilik mengungkapkan  dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah . Sumber : Data Olahan, 2020
Pembiayaan rahn atau  gadai  emas  adalah  penyerahan  jaminan/  hak pengusaan  secara  fisik  atas  barangg  berharga  berupa  emas  kepada  pegadaian sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang  Patal  Palembang  menyatakan  bahwa  produk  gadai  ini  tidak  mengambil manfaat  dari  barang  jaminan (marhun) yang  dijaminkan  oleh  nasabah.  Emas  yang digadaikan adalah emas dengat kadar 10-24 karat dengan maksimum pinjaman 95% dari nilai taksiran serta biaya penitipan yang ditentukan oleh kantor pusat dan dikirim ke kantor cabang. Biaya yang ditetapkan oleh pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang yaitu :
1. Biaya Pemeliharaan dan Biaya Perawatan
Biaya  ini  tergantung  golongan  pembiayaan  dari  nilai  raksiran  barang  untuk masa  4  bulan  dan  dihitung  per  10  hari.  Biaya  ini  dibayar  saat  melunasi  atau memperpanjang gadai.
2. Biaya Administrasi
Golongan A Rp 50.000,00 - Rp 500.000,00 sebesar Rp 2.000,00 Golongan B1 Rp 510.000,00 - Rp 1.000.000,00 sebesar Rp 10.000,00 Golongan B2 Rp 1.010.000,00 - Rp 2.500.000,00 sebesar Rp 20.000,00 Golongan B3 Rp 2.550.000,00 - Rp 5.000.000,00 sebesar Rp 35.000,00 Golongan C1 Rp 5.050.000,00 - Rp 10.000.000,00 sebesar Rp 50.000,00 Golongan C2 Rp10.050.000,00 - Rp 15.000.000,00 sebesar Rp 75.000,00 Golongan C3 Rp15.050.000,00 - Rp20.000.000,00 sebesar Rp100.000,00 Golongan D Rp20.050.000,00 - Rp1.000.000.000,00 sebesar Rp 125.000
Berikut adalah tabel perbandingan jurnal transaksi rahn :
Tabel Perbandingan Jurnal Transaksi Rahn pada PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang No Jenis Transaksi Berdasarkan PSAK 107 Jurnal PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang 1. Pada saat menerima gadai Tidak ada jurnal Tidak ada jurnal 2. Pada saat menyerahkan uang pinjaman
Dr. Piutang Kr. Kas Dr. Marhun bih Kr. Kas 3. Pada  saat  menerima  uang penyimpanan dan pemeliharaan Dr. kas Kr. Pendapatan Dr. Kas Kr. Pendapatan ijarah 4. Pada saat mengeluarkan biaya  untuk  pemeliharaan dan penyimpan Dr. Beban Kr. Kas Tidak ada jurnal 5. Pada  saat  pelunasan  uang pinjaman Dr. Kas Kr. Piutang Dr. Kas Kr. Marhun bih
Sumber : Data Olahan, 2020
Dari  hasil  penelitian  didapat  informasi  bahwa  penerapan  perlakuan  akuntansi yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan adalah :

## 1) Pengakuan dan Pengukuran
Setelah rahin (nasabah)  memperoleh  uang  pinjaman,  pihak  PT.  Pegadaian Syariah  cabang  Simpang  Patal  Palembang  mengakui  sebagai  piutang  oleh  karena itu  muncul  biaya-biaya  yang  dibebankan  kepada rahin (nasabah)  yaitu  biaya  sewa atas  jasa  penyimpanan,  pemeliharaan  dan  menjaga marhun (pinjaman)  milik rahin (nasabah)  yang  ditetapkan  menurut  taksiran  barang  gadai  dengan  tarif  yang  telah ditentukan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan metode akrual basis.
a) PT.  Pegadaian  Syariah  cabang  Simpang  Patal  Palembang  mengakui  sebagai piutang  pada  saat  menyerahkan  pinjaman  kepada  rahin  (nasabah)  setelah melakukan  akad  antara  kedua  belah  pihak  disepakati  dengan  diukur  sebesar pinjaman nasabah (rahin).
b) PT.  Pegadaian  Syariah  cabang  Simpang  Patal  Palembang  mengakui pendapatan  sewa  sebesar  nilai  taksiran  barang  atas  biaya  sewa  yang  telah dibayar  ke  tempat  yang  telah  disediakan,  ketika  pemilik  melakukan  transaksi
akad  ijarah.  Pengakuan  atas beban biaya  oleh  pegadaian  syariah  diakui  pada saat pelunasan.
c) Pengakuan atas biaya perbaikan objek ijarah yang mana dijelaskan bahwa jika penyewa melakukan perbaikan objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya  itu  dibebankan  kepada  pemilik  dan  diakui  sebagai  beban.  Dari  hasil penelitian  di  PT.  Pegadaian  Syariah  cabang  Simpang  Patal  Palembang menunjukkan  bahwa  tidak  ada  pembiayaan  yang  dilaporkan  kepada rahin (nasabah)  terkait  pengeluaran  biaya  pemeliharaan.  Biaya ijarah yang dibayarkan  nasabah  ( rahin )  dianggap  sebagai  biaya  sewa  atas  jasa  PT. Pegadaian  Syariah  cabang  Simpang  Patal  Palembang  telah  menyimpankan, memelihara dan menjaga marhun milik nasabah ( rahin ).

## 2) Penyajian dan Pengungkapan
Hasil penelitian yang dilakukan, didapati bahwa PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang  Patal  Palembang  memiliki  laporan  keuangan  hanya  untuk  pihak  intern  di Pegadaian  Syariah  dalam  bentuk  laporan  neraca  konsolidasi  yang  dikelola  oleh kantor  pusat  wilayah  Palembang  yaitu  Pegadaian  (Persero)  Kanwil  III  Palembang, artinya bahwa PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang tidak dapat mengelola dan menyajikan laporan keuang sendiri. Tidak terdapat catatan akuntansi khusus  di  PT.  Pegadaian  Syariah  cabang  Simpang  Patal  Palembang  karena penyajian  dan  pengungkapan  dilakukan  secara  otomatis  dan  online  di  kantor  pusat wilayah Palembang.
Pihak  eksternal  seperti  kreditor  yang  membutuhkan  informasi  terkait  dengan kemampuan  perusahaan  dalam  membayar  pinjaman  serta  pihak  masyarakat membutuhkan  informasi  dari  laporan  keuangan  untuk  digunakan  sebagai  bahan analisis  ataupun  penelitian,  maka  PT.  Pegadaian  (Persero)  membuka  akses  untuk pihak  ekternal  agar  dapat  mengetahui  kondisi  keuangan  PT.  Pegadaian  (Persero) dan  entitas  anak  dalam  laporan  konsolidasian  yang  diunduh  dalam  website  PT. Pegadaian  (Persero),  yang  penyajian  tidak  dilakukan  pelaporan  secara  terpisah antara  pegadaian  syariah  dan  pegadaian  konvesional  disebabkan  oleh  saat pencatatan  atas  transaksi  langsung  dilakukan  secara  online  sehingga  semua  data transaksi langsung masuk ke kantor pusat PT. Pegadaian.
Dalam laporan konsolidasian piutang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian  PT.  Pegadaian  (Persero)  dan  entitas  anak  sebagai  aset  lancar  yaiu dengan  akun  pinjaman  yang  diberikan  (dikurangi  penyisihan  kerugian  penurunan nilai  per  periode  terkait)  dan  diungkapkan  dalam  catatan  atas  laporan  keuangan konsolidasian  PT.  Pegadaian  (Persero)  yang  mengacu  pada  nilai  barang  jaminan yang  diagunkan  oleh  nasabah  (rahin)  terdiri  dari  pinjaman  usaha  gadai  dan  usaha syariah  lainnya.  Pendapatan  sewa  modal  dan  pendapatan  administrasi  disajikan dalam  laporan  laba  rugi  komprehensif  konsolidasian  sebagai  pendapatan  usaha. Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan bahwa untuk usaha gadai, jasa simpanan syariah dan pinjaman fidusia diakui dengan menggunakan metode akrual basis.
Hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan perlakuan  akuntansi dalam  hal  pengakuan  dan  pengukuran  pada  PT.  Pegadaian  Syariah  cabang Simpang Patal Palembang sudah sesuai dengan PSAK 107 sama  seperti  penelitian yang dilakukan oleh Amalia Lika (2018) yang berjudul Analisis  Perlakuan  Akuntansi Atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) (Studi   Kasus  Pada  PT.  Pegadaian  Syariah Cabang  A.R  Hakim  Medan)  dimana  uang  pinjamanan  dan  biaya  ijarah  diakui  pada
saat  melakukan  transaksi  rahn  sebesar  biaya  peroleh.  Dalam  hal  pengakuan perbaikan objek ijarah belum sesuai PSAK 107 karena pihak PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang tidak melakukan perbaikan objek ijarah melaikan hanya menyimpan  marhun  saja,  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Ambarwati (2019) yang menyatakan bahwa dalam hal penyajian dan pengungkapan  laporan  keuangan  pada  PT.  Pegadaian  Syariah  cabang  Simpang Patal Palembang telah sesuai dengan PSAK 107 dimana pegadaian syariah memiliki laporan keuangan tetapi tidak membuatnya karena pengelolaan keuangan dilakukan secara tersentralisasi oleh kantor pusat,  tetapi  tidak  bersedia  mengungkapkanya kepada masyarakat terkait transaksi yang terikat.

## F. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1) Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan,  maka penulis menarik kesimpulan bahwa :
a) PT.  Pegadaian  Syariah  cabang  Simpang  Patal  Palembang  mengakui pendapatan  sewa  ( ujrah )  saat  pendapatan  tersebut  diterima  yaitu  ketika nasabah membayar biaya sewa saat pelunasan.
b) Beban  pada  kegiatan  pembiayaan  yang  terdiri  dari  biaya-biaya  yang dikeluarkan  oleh  PT.  Pegadaian  Syariah  cabang  Simpang  Patal  Palembang menyangkut  pembiayaan  gadai  yang  ditanggung  oleh  nasabah  ( rahin )  dan diakui pendapatan oleh pihak terkait.
c) Diakui  pada  saat  dikeluarkannya  biaya  tersebut  sehingga  PT.  Pegadaian Syariah  cabang  Simpang  Patal  Palembang  tidak  mencatatnya  sebagai  beban tetapi sebagai pendapatan.

## 2) Saran
Dari  kesimpulan  dan  hasil  analisis  yang  telah  diuraikan,  maka  penulis menyarankan bahwa
a) PT.  Pegadaian  Syariah  cabang  Simpang  Patal  Palembang  hendaknya membuat  pencatatan  buku  besar  dan  laporan  keuangannya  sendiri  seperti neraca  dan  laporan  laba  rugi,  sehingga  diperlukan  untuk  membentuk  tim keuangan  khusus  di  kantor  cabang  dengan  kualitas  sumber  daya  manusia haruslah  mempunyai  latar  belakang  disiplin  ilmu  yang  kompeten  dibidangnya. Agar pelaksanaan dan kegiatan serta pembukuan akuntansinya dapat menjadi pegadaian yang benar-benar syariah.
b) PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang juga harus membuat aturan  biaya  perbaikan  atau  pemeliharaan  objek  ijarah  guna  mengantisipasi adanya  kerusakan marhun .  PT.  Pegadaian  Syariah  cabang  Simpang  Patal Palembang  juga  harus  berinovasi  dalam  mengembangkan  produk  pegadaian yang dibutuhkan masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah yang tetap sesuai dengan nilai syariah Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia, Lika. 2018. Analisis Perlakuan   Akuntansi  Atas  Pembiayaan  Rahn  (Gadai Emas) (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan)
Ambarwati.  2019. Analisis  Akuntansi  Pembiayaan  Rahn  Berdasarkan  PSAK  107 Terhadap Gadai Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Surakarta).
Djoko, Muljono. 2019. Buku Pintar Akuntansi Syariah. Yogyakarta.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  No.25/DSN-MUI/III/2002 Hukum  Gadai Syariah
Nazir, Moh. 2011. Metode Penelitian. Penerbit Ghalia  Indonesia :Bogor
Umam,  Khotibul  dkk.  2016. Perbankan  Syariah  :  Dasar-dasar  dan  dinamika perkembangannya di indonesia. PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta.
https://www. Pegadaian.co.id