## Pemerintahan Laggai  Paham  “Arat Sabulungan” di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat
Rijel Samaloisa
Dosen Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Korespondensi Penulis: rijelsamaloisa@apmd.ac.id

## ABSTRAK
Pemerintahan  Laggai  merupakan  bentuk  pemerintahan  yang  berbasis  “Arat Sabulungan”  di  Kepulauan  Mentawai  yang  merujuk  pada  identitas  etnik  berdasarkan kesamaan  ras,  suku  agama,  asal  usul  yang  terikat  dalam  sistem  budayanya    untuk melakukan self regulasi; mengatur dan mengelola ulayat, teritori dan warisan adatnya. Mentawai  salah  satu  etnis  yang  memperoleh  kebijakan  atas  nama  negara  untuk memberlakukan pemerintahan modern seperti sistem pemerintahan nagari, pemerintahan  desa  menghadapi  berbagai  bentuk  pemerintahan  modern  seperti  Desa, Nagari  yang  dipaksakan  diberlakukan  dalam  melayani  masyarakat  di  Mentawai,  yang berimplikasi  pada  eksistensi  pemerintahan  asli  Mentawai  tersebut  yang  ikut  tergerus dan  tidak  berfungsi.  Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  hubungan Pemerintahan Laggai di Mentawai dengan pemerintahan modern yang beroperasi lewat praktik-praktik  berpemerintahan.  Selain  hal  tersebut,  lewat  penelitian  ini  penulis mengungkapkan  benturan  dan  konflik-konflik  yang  muncul  sebagai  respon diterapkannya  pemerintahan  modern.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perilaku (behavioral)  berpemerintahan.  yakni  menghimpun  dan  mengumpulkan  seluruh  tacit knowledge guna membaca tatanan self regulasi yang sudah lama menjadi watak dari apa yang  disebut  pemerintahan  oleh  masyarakat  Mentawai.  Hasil  studi  menyimpulkan bahwa  praktik  berpemerintahan  modern  di  Mentawai  menghadirkan  pertarungan  dan bentrokan  kekuasaan.  Pertarungan  kekuasaan  akhirnya  menimbulkan  konflik  sebagai respons  hadirnya  praktik  pemerintahan  modern  tersebut.  Demokrasi  dan  desentralisasi merupakan ruang bagi pemerintahan Laggai di Mentawai sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan  dari    negara    agar  Pemerintahan  Laggai  di  Mentawai  tersebut  berfungsi maksimum untuk melakukan self regulasi kepada masyarakat.
Kata kunci: Pemerintahan Laggai; Efisiensi; Self Regulasi

## ABSTRACT
Laggai  government  is  a  form  of  government  based  on  "Arat  Sabulungan"  in  the Mentawai  Islands  which  refers  to  ethnic  identity  based  on  racial  equality,  religious ethnicity,  origins  that  are  bound  in  the  cultural  system  to  conduct  self  regulation; regulate and manage customary land, territory and traditional heritage. Mentawai is one of the ethnic groups that obtained policies on behalf of the state to implement modern governance  such  as  the  nagari  government  system,  village  government  faced  various forms  of modern government such as Desa, Nagari which was  forced to  be applied in serving the people in Mentawai, which had implications for the existence of the original Mentawai government which was eroded. and does not work. This research is intended to  determine  the  relationship  between  Laggai  government  in  Mentawai  and  modern
government  which  operates  through  governance  practices.  In  addition  to  this,  the authors reveal the clash and conflicts that emerged as a response to the implementation of  modern  government.  This  study  uses  a  behavioral  approach  (governance).  that  is, gathering  and  gathering  all  tacit  knowledge  in  order  to  read  the  self-regulatory arrangements  that  have  long  been  the  character  of  what  is  called  government  by  the Mentawai  people.  The  study  concludes  that  the  practice  of  modern  governance  in Mentawai  presents  power  struggles  and  clashes.  The  power  struggle  eventually  led  to conflict in response to the presence of these modern government practices. Democracy and  decentralization  is  a  space  for  the  Laggai  Government  in  Mentawai  as  a  form  of recognition and appreciation from the state so that the Laggai Government in Mentawai has the maximum function to conduct self-regulation to the community.
Keywords: Laggai Government; Efficiency; Self Regulation

## Informasi Artikel
Diterima: April 2020, Disetujui: Mei 2020, Dipublikasikan: Juni 2020 DOI: https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i1.82

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  sebuah  bangsa  yang  memiliki  beragam  suku  bangsa  dan  adat istiadat.  Keberagaman  suku  bangsa  dan  adat  istiadat  menjadi  sebuah  ciri  khas  yang menunjukkan  bahwa  Indonesia  didiami  oleh  suku-suku  bangsa  yang  memiliki karakteristik  budaya  dan  berbagai  bentuk  persekutuan-persekutuan  sosial  dalam komunitasnya.  Jadi  sebelum  kesatuan  politik  yang  disebut  negara  modern  ini  dikenal, telah  ada  persekutuan-persekutuan  politik  yang  melembaga  dalam  kehidupan masyarakat,  dalam  berbagai  bentuk  maupun  wujud  (Zakaria:  2000:  33).  Persekutuan- persekutuan sosial itu mulai dari persekutuan keluarga, suku, sampai pada persekutuan yang  memiliki  komunitas  yang  besar.  Masing-masing  kelompok  persekutuan  sosial tersebut  memiliki  cara  dan  tata  aturannya  sendiri  untuk  mengatur  dan  mengelola kehidupan bersama termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam yang dimilikinya.
Komunitas-komunitas  tersebut  hidup  dan  melangsungkan  kegiatan  sosial kemasyarakatan  yang  menghadirkan  pola  interaksi  sosial  antar  individu  maupun kelompok sehingga berwujud menjadi  suatu  kesatuan sosial  yang mandiri dan otonom yang memiliki pembagian kerja, sistem perangkat  nilai  serta aturan hukumnya sendiri. Komunitas-komunitas  tersebut  mandiri  dalam  arti  mampu  memenuhi  berbagai kebutuhan  dan  menjalankan  fungsinya  di  bidang  politik,  ekonomi,  hukum  serta  fungsi
yang  mempertahankan  keberlangsungan  eksistensi  hidup  komunitasnya  melalui  proses sosialisasi  nilai-nilai  dan  tradisi  yang  dilakukan  dari  generasi  ke  generasi  (Pellokila, 2001).  Bentuk  pemerintahan  dalam  masyarakat  saat  ini  merupakan  peninggalan  masa silam  yang diperbaharui sesuai  dengan kemajuan  peradaban dalam bernegara.  Inti dari pemerintahan  yakni  kemampuan self  regulation atas  semua  praktik  pengaturan  hidup bersosial budaya melalui tata kekuasaan yang telah ada sejak peradaban tersebut ada di suatu kawasan atau negara. Pada kenyataannya suku bangsa yang telah silam, memiliki kemampuan regulasi atas hajat hidup komunitas maupun masyarakatnya, yang terekam dalam aturan adat berpemerintahan. Fakta pengetahuan tersebut merupakan bagian dari studi political  life (Easton,  1957),  yakni  mengumpulkan  seluruh tacit  knowledge guna membaca  tatanan self regulasi  yang  sudah  lama  menjadi  watak  dari  apa  yang  disebut pemerintahan  oleh  masyarakat  Mentawai.  Studi  dari  tulisan  ini  yakni  behavioralis, yakni upaya membaca “ the behavior, actions, and acts of individuals – rather than the characteristics  of  institutions  such  as  legislatures,  executives,  and  judiciaries  –  and groups in different social settings and explains this behavior as it relates to the political system (Walten,  1985)    dalam  tulisan  ini  adalah  pemerintahan  Laggai,  sistem pemerintahan yang sudah lama dimiliki oleh Mentawai jauh sebelum negara ini berdiri.
Mentawai  sebagai  sebuah  komunitas  suku  yang  mendiami  sebuah  pulau  di pantai  Barat  Sumatera  tepatnya  di  Provinsi  Sumatera  Barat  adalah  salah  satu  suku bangsa di Indonesia yang sudah sejak dulu sebelum  negara Indonesia ini berdiri, telah kokoh  berdiri  dengan  sistem  pemerintahan  adatnya  dapat  menjalankan  fungsi-fungsi pemerintahan untuk  melakukan pengaturan, pelayanan, pengayoman, dan penyelesaian berbagai  persoalan  dan  konflik-konflik  yang  terjadi  dalam  komunitasnya.  Dengan sistem pemerintahan  adat  tersebut  mampu memberikan pelayanan yang  efisien, efektif dan  memenuhi  rasa  keadilan  serta  menciptakan  kesejahteraan  bagi  masyarakat Mentawai.  Bentuk  pemerintahan  asli  di  Kepulauan  Mentawai  dikenal  sebutan “Pemerintahan  Laggai  yang  merupakan  kumpulan  beberapa  uma  dalam  sebuah kampung ”. Uma adalah kesatuan unit persekutuan masyarakat hukum adat yang terkecil yang  dihuni  oleh  6-10  kepala  keluarga  dalam  satu  klan  khusus  untuk  wilayah  Siberut. Namun  untuk  uma  di  wilayah  pulau  Sipora  dan  pulau  Pagai  Utara  dan  Pagai  Selatan, uma-uma  yang  ada  dihuni  oleh  lebih  dari  satu  suku  yang  dipimpin  oleh  Rimata (Sikebbukat  Uma)  dan  Sikerei  yang  menjadi  simbol  pemimpin  kharismatik  dan dihormati.
Namun  sejak  Indonesia  menjadi  sebagai  sebuah  negara  modern,  proses transformasi ekonomi, sosial dan politik dalam kehidupan pemerintahan dan masyarakat terus  dilakukan.  Salah  satu  lokus  proses  tranformasi  tersebut  itu  berlangsung  ada  di desa.  Desa  atau  sebutan  lainnya  seperti nagari,  marga,  kampung,  gampong dan  lain sebagainya,  mengalami  perubahan  akibat  transformasi  yang  dilakukan  oleh  negara melalui aparatusnya dari pusat sampai ke tingkat desa. Di era pemerintahan Orde Baru, desa  menghadapi  tekanan  politik  yang  sangat  besar  dimana  sistem  pemerintahan  desa lewat UU No. 5 Tahun 1979 menjadi bentuk pemerintahan yang berlaku dan seragam di seluruh  Indonesia yang  menempatkan pemerintahan desa berada di  bawah kendali dan sistem birokrasi pemerintahan negara (Gayatri, 2008).
Sebagaimana  halnya  desa-desa  lain  di  Indonesia,  hal  yang  sama  juga  dihadapi oleh  desa  di  Kepulauan  Mentawai.  Proses  transformasi  masuk  ke  jantung  hidup  orang Mentawai  yakni  Arat  Sabulungan    yang  bagi  orang  Mentawai  diyakini  dan  dipercaya sebagai  agama  maupun  sebagai  sumber  nilai  yang  diimplementasikan  dalam  praktik- praktik  berpemerintahan  Uma  maupun  dalam  kemasyarakatan.  Masyarakat  Mentawai dipaksa  harus  memilih  salah  satu  agama  sebagai  agama  resmi  yang  diakui  oleh pemerintah.  Proses  transformasi  selanjutnya  merasuk  masuk  ke  wilayah  yang  menjadi ranah  kewenangan  pemerintahan  uma  di  Mentawai  yang  diganti  dengan  desa  sebagai bentuk diberlakukannya UU No.5 tahun 1979. Bentuk pemerintahan modern yakni desa. Benturan  dan  konflik  kepentingan  pun  muncul  sebagai  konsekuensi  atas  hadirnya institusi baru yang mengatur kehidupan masyarakat. Mulai perekrutan serta penempatan aparatur  untuk  mengisi  posisi-posisi  jabatan  di  pemerintahan  yang  berasal  dari  luar komunitas suku Mentawai yang tidak memahami budaya dan adat Mentawai, kebijakan penggabungan uma-uma menjadi sebuah wilayah perkampungan dan pedesaan.
Tidak  berhenti  sampai  di  situ,  proses  transformasi  masih  terus  bergulir  ketika reformasi politik berlangsung tahun 1998 dan  memasuki era otonomi daerah serta UU No. 5 Tahun 1979 tentang Desa dicabut. Di Sumatera Barat, semangat untuk kembali ke sistem pemerintahan Nagari mendapatkan momentumnya. Peraturan daerah (Perda) No. 9  Tahun  2000  tentang  Pemerintahan  Nagari  keluar    menjadi  bentuk  dan  sistem pemerintahan pengganti Desa yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat termasuk  salah  satunya  di  daerah  Kepulauan  Mentawai.  Kebijakan  atas  keluarnya Peraturan  Daerah  tersebut  menuai  penolakan  dari  berbagai  elemen  masyarakat  adat  di Mentawai  yang salah satunya disampaikan kelompok Sikebbukat  Uma/Rimata sebagai pemimpin  adat  Mentawai.  Berdasarkan  pada  hasil  lokakarya    yang  menghadirkan
dewan  adat,  anggota  DPRD,  Camat  dan  lembaga  swadaya  masyarakat  (NGO)  pada bulan  Januari  –  Februari  2001,  menyimpulkan  bahwa  pemerintahan  terendah  di Kepulauan  Mentawai  adalah  pemerintahan  Laggai.  Berdasarkan  data  bahwa  di Kepulauan  Mentawai  terdapat  43  Desa  yang  tersebar  di  seluruh  wilayah  Kepulauan Mentawai.  menjalankan  sistem  pemerintahan  desa  sebagai  bentuk  pemerintahan terendah. Namun jauh sebelum model pemerintahan desa ini diberlakukan, telah berlaku praktik  berpemerintahan  dengan  sistem  pemerintahan  nagari  di  seluruh  wilayah Kepulauan  Mentawai.  Di  Mentawai  memiliki  empat  wilayah  kenagarian  (setingkat kecamatan)  yakni  Nagari  Siberut  Selatan  yang  ibukotanya  Muara  Siberut,  Nagari Siberut  Utara  ibu  kota  Sikabaluan,  Nagari  Sipora  ibukotanya  Sioban,  Nagari  Pagai Utara  dan  Selatan    ibukotanya  Sikakap.    Masing-masing  kenagarian  dipimpin  oleh seorang  Wali  Nagari  yang  membawahi  beberapa  kampung.  Setiap  kampung  dipimpin oleh  kepala  kampung  yang  memiliki  peran  dan  fungsi  untuk  mengatur  ketertiban, gotong  royong,  pertanian  dan  sebagainya.  ( Laporan  Badan  Koordinasi  dan Pengembangan Pembangunan Kepulauan Mentawai PKPM, 1999 )
Melihat  kondisi  tersebut  di  atas  di  mana  masyarakat  Mentawai  di  satu  sisi menghendaki diberlakukannya kembali sistem pemerintahan Laggai yang berbasis pada nilai  Arat  Sabulungan  sebagai  sebuah  pilihan  yang  tepat  untuk  menjawab  kebutuhan masyarakat  Mentawai,  dan  di  sisi  yang  lain  keinginan  untuk  tetap  memberlakukan sistem  pemerintahan  modern  (Desa  dan  Nagari)  diberlakukan  untuk  menjawab kebutuhan  pasar  dalam  mengatur  kepentingan  publik  di  Mentawai.  Dualisme kepentingan yang bertarung yakni pemerintahan Laggai  di Mentawai dan pemerintahan modern  (Desa  dan  Nagari)  ini  bagi  penulis  sangat  menarik  untuk  dikaji  dan  diteliti, dengan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  hubungan  tata  pemerintahan  Laggai  dengan  hadirnya  pemerintahan modern di Kepulauan Mentawai
2. Seberapa  besar  konflik  dan  benturan  yang  terjadi  dalam  masyarakat  merespon pemberlakuan sistem pemerintahan modern tersebut

## KERANGKA TEORI
Bahwa  pemerintahan  asli  (tradisional)  Mentawai  yang  mengatur  seluruh  aspek kehidupan masyarakatnya bersumber dari pemahaman mereka tentang Arat Sabulungan, yang memiliki tipikalnya dibentuk dan ditempa oleh alam dan lingkungannya. Kearifan lokal tersebut mengatur bagaimana masyarakat Mentawai mengelola sumber daya alam
dan  sumber  daya  manusia  yang  ada  secara  efisien,  efektif  dan  mampu  menghadirkan kesejahteraan,  kemakmuran  bagi  masyarakat  Mentawai.  Oleh  karena  alam  sebagai sumber  kehidupan,  masyarakat  Mentawai  menyadari  betul  pentingnya  menjaga hubungan  manusia  dengan  alam  lewat  perilaku  maupun  tindakan  mereka  yang  tidak merusak  dan  mengeksploitasinya.  Dalam  kearifan  lokal  Mentawai  tersebut menghadirkan lembaga (institusi) adat yang diberi kuasa dan peran untuk menjalankan kewenangan  mengatur  dan  mengelola  sumber  daya  serta  mengatur  pola  hubungan melalui birokrasi adat seperti yang tergambar dalam bagan di bawah ini:

## Gambar 1  Pemerintahan Laggai Paham Arat Sabulungan
Mentawai  sebagai  sebuah  etnis  atau  suku  bangsa  yang  mendiami  Kepulauan Mentawai  sejak  nenek  moyang  pertama  kali  hadir  menguasai  daerah  ini.  Sebuah  etnis menjadi sebuah sebutan identitas yang membedakan dirinya dengan etnis lain. Frederich
SELF REGULATION TIPIKAL ALAM MENGELOLA SDA / SDM EFEKTIFITAS EFISIEN KESEJAHTERAAN KUASA / PERAN LEMBAGA TACIT KNOWLEDGE MENTAWAI BIROKRASI
Barth  (1988)  sebagaimana  dikutip    Bagong  Suyanto  (2005),  menyebutkan  bahwa kelompok  etnis  adalah  kelompok  orang-orang  sebagai  suatu  populasi  yang: pertama , dalam  populasi  kelompok  mereka  mampu  melestarikan  keberlangsungan  kelompok dengan  berkembang  biak; kedua ,  mempunyai  nilai-nilai  budaya  yang  sama,  dan  sadar akan  rasa  kebersamaannya  dalam  suatu  bentuk  budaya; ketiga ,  membentuk  jaringan komunikasi dan interaksi sendiri; keempat , menentukan ciri kelompoknya sendiri yang dapat diterima oleh kelompok lain yang dapat membedakannya dengan etnis yang lain. Sebagai  sebuah  identitas  dapat  dijelaskan  dengan  memakai  pendapat  Brubaker  dan Cooper  (2000)  yang  dikutip  Suyanto  menyebutkan  ada  lima  penggunaan  istilah identitas: pertama, sebagai  landasan  atau  dasar  bertindak  secara  sosial  dan  politik. Kedua, identitas menunjukkan sebagai sebuah kesamaan yang mendasar dan kesamaan di antara anggota kelompok. Ketiga, identitas sebagai sebuah aspek utama dari diri baik individu  maupun  kolektif  sebagai  makluk  sosial. Keempat ,  identitas  dipahami  sebagai produksi  sosial  atau  tindakan  politik  identitas  digunakan  untuk  menyoroti perkembangan  prosesual,  interaksi  sebagai  bagian  dari  pemahaman  diri  bersama, solidaritas,  dan  persekutuan  yang  dapat  menciptakan  tindakan  kolektif. Kelima , identitas  dipahami  sebagai  produk  yang  berjalan  cepat  dari  wacana  yang  berlipat  dan kompetitif.
Bambang  Rudito  (2013),  menyebutkan  definisi  Pemerintahan  Laggai  merupakan kumpulan beberapa uma (rumah komunal) dalam satu kampung yang memiliki otonomi untuk  menjalankan  fungsi  pengaturan,  pelayanan  dan  pengelolaan  terhadap  hak-hak ulayat (hutan, sungai, peladangan, kuburan) yang bersumber dari paham kosmologinya yakni  Arat  Sabulungan. Bila merujuk  pendapat  Frederich Barth, Brubakar  dan  Cooper dan Rudito tersebut diatas, menjadi dasar bagi penulis untuk memperjelas pemerintahan Laggai dalam tulisan ini  yang merujuk pada etnis, identitas dan budaya.
Memasuki  era  proklamasi  dimulai,  maka  sejak  itulah  upaya  penggeseran  sistem pemerintah  kuno  diubah  menjadi  modern  ala  Indonesia.  Hal  ini  terjadi  secara  teori pemerintahan  karena  adanya  sentralisasi  bentuk  pemerintahan  guna  mengelola  kapital publik, seperti pendapat Stoker (2019), yakni ada 5 hal penyebab sentralisasi terjadi:
“..to  present  a  number  of  aspects  of  governance  for  consideration  rather  than make a series of statements that can be shown to be either true or false. The five propositions are: 1. Governance refers to a set of institutions and actors that are drawn from but also beyond government. 2. Governance identifies the blurring of boundaries  and  responsibilities  for  tackling  social  and  economic  issues.  3. Governance  identifies  the  power  dependence  involved  in  the  relationships between  institutions  involved  in  collective  action.  4.  Governance  is  about
autonomous  selfgoverning  networks  of  actors.  5.  Governance  recognizes  the capacity  to  get  things  done  which  does  not  rest  on  the  power  of  government  to command  or  use  its  authority.  It  sees  government  as  able  to  use  new  tools  and techniques  to  steer  and  guide.  These  propositions  are  considered  to  be complementary rather than contradictory or in competition. Each proposition has associated with it a certain dilemma or critical issue”
Dalam  teori  regulasi,  menurut  Shleifer  (2005)  dinyatakan  bahwa The  standard ‘public  interest’  or  ‘helping  hand’  theory  of  regulation  is  based  on  two  assumptions. First,  unhindered  markets  often  fail  because  of  the  problems  of  monopoly  or externalities.  Second,  governments  are  benign  and  capable  of  correcting  these  market failures  through  regulation .  Masyarakat  Adat,  seperti  Mentawai  sejak  lama  sudah mampu  menata  diri  dalam  mengelola  kepentingan  publik  guna  mengendalikan hubungan  kuasa  akibat  terbukanya  relasi  yang  disebut  pasar,  dan  juga  kemampuan kuasa  adat  dalam  menyesuaikan  tekanan  luar  atau  pasar  guna  menghindari  dampak buruk bagi masyarakatnya.
Tulisan  ini  berupaya  mengungkap  bentuk  pemerintahan  kuno  di  Masyarakat Mentawai  yang  termodifikasi  dalam  pemerintahan  adat,  berkaitan  dengan  dua  premis dari  Shleifer  tadi.  Secara  kultural,  tata  nilai  Mentawai  menjadi tacit  knowledge atas terbentuknya tata pemerintahan kuno yang sudah sejak lama sangat kompatibel dengan jiwa  masyarakat  Mentawai.  Apa  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  Mentawai,  disebut oleh Shleifer (2005) , sebagai efficient choice, sebagai berikut:
“I have focused on the costs and benefits of alternative means of social control of business, and thereby pointed to what might be, under different circumstances, the efficient  choice.  This  focus  on  efficient  institutional  choices  has  considerable descriptive  and  prescriptive  power.  Moreover,  even  efficient  institutional arrangements may exhibit significant levels of both disorder and dictatorship. As Coase (1960) argued long ago, the fact that a society is doing the best it can with its  institutional  resources  does  not  mean  that  all  transaction  costs  are eliminated.”
Konstruksi  tersebut  bermula  dengan  memahami  Arat  Sabulungan,  sebagai preskripsi masyarakat  Mentawai.  Ada  beberapa  penjelasan  dari  para  peneliti  tentang definisi  dan  konsep  Arat  Sabulungan.  Menurut  Stefano  Coronese  (1985),  seorang misionaris  dari Italia menjelaskan bahwa  Arat  Sabulungan  berasal  dari kata arat  yang artinya agama, adat, kepercayaan, keyakinan. Sa artinya se atau sekumpulan. Sedangkan bulungan artinya  daun.  Jadi  Arat  Sabulungan  adalah  sistem  keyakinan  yang  menjadi kepercayaan  dan  norma  adat  yang  bersumber  dari  daun-daunan.  Penjelasan  ini  dikutip oleh  banyak  penulis  tentang  Mentawai  karena  menjadi  sumber  literatur  yang  mudah
diperoleh. Dasar gagasan ini sudah dibahas sebelumnya oleh Herman Sihombing (1979) dan  juga  dikutip  oleh  Bambang  Rudito  (2013).  Namun  penjelasan  ini  sedikit  berbeda dipaparkan  oleh  Juniator  Tulius  (2012)  dalam  disertasi  doktoralnya.  Tulius,  seorang antropolog  Mentawai  menjelaskan  tentang  Sabulungan  bukanlah  kepercayaan berdasarkan  kepada  daun-daunan,  akan  tetapi  keyakinan  yang  menggunakan persembahan  ( buluat )  kepada  roh  leluhur  yang  disebut sabulungan .  Kata  Sabulungan memiliki  kata  dasar  bulu  berarti  mempersembahkan,  jadi  bukan  bulug  yang  berarti daun.  Kepercayaan  Sabulungan  memang  menggunakan  dedaunan  tertentu  sebagai perantaran  namun  bukan  sebagai  dasar  keyakinan.  Yang  menjadi  sistem  keyakinan orang  Mentawai  adalah  seperti  dijelaskan  oleh  Reimar  Schefold  (1991)  secara sederhananya dimana manusia yang memiliki roh ( simagere ) menjalin interaksi dengan roh  leluhur  (sabulungan)  dalam  sebuah  ritual  yang  dijembatani  oleh  sebuah persembahan  yang  terdiri  dari  makanan  dan  dedaunan  tertentu  yang  didekorasi  dalam sebuah  piring  kayu  ( lulak ).  Semua  peneliti  berkesimpulan  bahwa  Arat  Sabulungan adalah  sistem  kepercayaan  suku  Mentawai  yang  meyakini  dan  mempercayai  bahwa semua mahluk ciptaan memiliki roh-roh. Manusia adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan alam semesta dan jagad raya termasuk benda-benda, dan mahluk hidup yang ada di  sekitarnya.  Jagad  raya  dan  alam  semesta  memiliki  penguasa-penguasa  yang  disebut Taikamanua  (Pencipta).  Media  yang  dipakai  untuk  mempertemukan  roh-roh  alam semesta dan roh-roh para leluhur dan nenek moyang manusia Mentawai adalah melalui daun-daunan  ( bulug )  dan  bunga-bungaan  ( ogok )  yang  dilakukan  melalui  serangkaian upacara  ritual  dan  persembahan  (Schefold:  1991:172-230).  Di  dalam  Arat  Sabulungan tersebut  dipercayai  adanya  4  dunia  yakni  dunia  atas  ( manua ),  dunia  laut  ( koat )  dan dunia  darat  ( leleu )  serta  dunia  bawah  bumi  ( polak ).  Dunia  atas  dikuasai  oleh Taikamanua (Pencipta alam  semesta), dunia laut  dikuasai  oleh Taikabagat  koat , dunia darat  dikuasai  oleh Taikaleleu ,  sedangkan  dunia  bawah  (polak)  dikuasai  oleh Taikapolak .  Empat  dunia  dengan  tipe  inilah  menjadi  sistem  sosial  manusia  Mentawai terbentuk.  Hubungan  interaksi  yang  terjadi  bukan  hanya  antara  manusia  dengan manusia  dan  sesamanya,  baik  individu,  kelompok  dan  komunitasnya,  melainkan  juga antara manusia dengan jiwa dan roh-roh manusia, dengan benda di  sekitarnya, dengan alam,  hewan,  dan  mahkluk  serta  dengan  tumbuhan  di  lingkungan  di  mana  dia  berada dan melakukan aktivitasnya.
Sebagai  adat  dan  kepercayaan,  arat  bagi  manusia  Mentawai  menjadi  pedoman dalam  melakukan  segala  bentuk  tindakan  berperilaku  dan  aktivitas  sosial
kemasyarakatan yang menuntun dan mengarahkan para penganutnya menuju kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Sebagai seperangkat norma dan  aturan  yang  secara  turun-temurun  disosialisasikan,  dijalankan,  dan  diterima,  serta dihayati  menjadikan  Arat  Sabulungan  memiliki  akar  yang  kuat  dalam  struktur  dan sistem  sosial  masyarakat  Mentawai.  Arat  Sabulungan  menjadi  pegangan  utama  untuk membangun  keserasian  dan  harmoni  sosial  serta  menjaga  keseimbangan  dengan  dunia yang  menghubungkan  manusia  dengan  segala  unsur  di  luar  dirinya,  serta  menjadi pemersatu  dengan  uma  atau  komunitas  dan  menjadi  jaminan  bagi  kehidupan  manusia Mentawai yang penuh dengan kedamaian dan ketenteraman Bagi orang Mentawai, arat juga mengajarkan bahwa segala material di alam ini memiliki jiwa dan rohnya masing- masing  baik  mati  maupun  hidup.  Batu  dan  cuaca  sama-sama  memiliki  jiwa sebagaimana  halnya  pohon  pisang,  binatang  dan  manusia  punya  nafsu  dan  perasaan. Oleh karena itu, semua yang ada di dalam dunia baik atas, darat, laut dan bawah bumi harus  diperlakukan  dengan  baik  untuk  menciptakan  dan  menjaga  keseimbangan  agar menghadirkan  harmoni  antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Dalam  konsep  empat  dunia Taikamanua,  Taikaleleu,  Taikalaut,  Taikapolak tampak  bahwa  alam  disusun  di  atas prinsip  keserasian  hubungan  antara  tubuh,  jiwa  dan  roh.  Interaksi  dan  integrasi  yang tidak  seimbang  dari  keempat  unsur  ini  tidak  saja  dapat  menimbulkan  keguncangan, namun juga dapat berakibat fatal bagi kehidupan nyata itu sendiri.
Celakanya, manusia merupakan mahluk yang paling sering dianggap merusak dan mengguncang  tatanan  keseimbangan  tersebut.  Manusia  dengan  segala  aktivitasnya sehari-hari  dalam  upaya  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  seringkali  dengan  sengaja maupun  tidak,  melanggar  aturan  dan  norma  serta  pantangan/tabu  ( keikei )  yang  sudah digariskan. Dengan begitu manusia selalu berada dalam kondisi dilematis. Di satu pihak tidak  boleh  mencampuri  keseimbangan  alam  sedemikian  rupa  dan  dipihak  lain  harus melakukan  berbagai  aktivitas  yang  mau  tak  mau  mencampuri  keseimbangan  tersebut agar  dirinya  bisa  tetap  hidup  dan  bertahan  di  alam  ini.  Kelalaian  dalam  pemenuhan kebutuhan  justru  merupakan  bentuk  lain  dari  rusaknya  keseimbangan  tatanan  alam. Namun  untuk  memperbaiki  hubungan  yang  disharmonis  tersebut  dan  menebus  segala bentuk keteledoran maupun kesalahan yang terjadi, perlu dilakukan berbagai rangkaian kegiatan  upacara  ritual  yang  disebut lia,  punen atau puliaijat .  Kehidupan  yang  dicita- citakan  dalam  adat  Mentawai  adalah  menciptakan  kondisi  hidup  manusia  dan  segala ciptaan  yang  ada  dalam  keadaan  damai  dan  tenteram  dengan  senantiasa  menjaga keharmonisan  dan  keseimbangan  hubungan:  baik  antara  manusia  dengan  manusia,
maupun antara manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. Alam tidak bisa dikuasai begitu saja oleh karena alam memiliki roh dan penguasanya.

## SIKEBBUKAT UMA DAN SIKEREI DALAM STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT MENTAWAI
Masyarakat  Mentawai merupakan kumpulan beberapa suku ( klan ) yang ditandai oleh adanya kesatuan tempat tinggal berupa rumah panggung besar yang disebut Uma. Uma dihuni oleh sekelompok suku yang masih memiliki hubungan kekerabatan melalui pihak  ayah  (patrilineal)  yang  menghuni  uma  baik  orangtua  maupun  anak-anak keturunannya  yang  terdiri  dari  6-10  kepala  keluarga.  Sebelum  budaya  luar  masuk  di Kepulauan  Mentawai,  sistem  yang  berlaku    untuk  mengatur  berbagai  kepentingan masyarakat  dan  untuk  mementukan  berbagai  program  pembangunan  serta  mengatur relasi  kekuasaan  antara  masyarakat  dan  pemimpinnya    yakni  dengan  memakai  sistem uma.    Uma  bagi  masyarakat  Mentawai  diyakini  sebagai  wadah  maupun  institusi  yang sangat  ampuh  untuk  menyelesaikan  berbagai  persoalan  termasuk  di  dalamnya menyelesaikan  konflik-konflik  sosial  politik  yang  muncul  baik  internal  maupun eksternal  uma.  Mekanisme  penyelesaian  berbagai  konflik  tersebut  dilakukan  melalui proses musyawarah uma yang menghadirkan pihak-pihak yang berkonflik serta anggota suku  maupun  uma  lainnya  (Samaloisa,  2002).    Masing-masing  uma  memiliki kedaulatan untuk mengelola ulayatnya yang meliputi tanah, hutan, peladangan, sungai, tanah  rawa  dan  asset  lainnya.  Untuk  menentukan  hak  ulayat  suatu  uma  hanya  dipakai patokan  batas  (pasongan)  seperti  aliran  sungai,  batu  besar,  pohon  besar,  ataupun tumbuhan  tertentu  yang  dipahami  oleh  komunitas  suku  dan  umanya.  Meskipun masyarakat Mentawai memanfaatkan sebagian kecil saja tanah dan hutan yang digarap secara intensif untuk pertanian, namun bukan berarti hutan yang lain dianggap sebagai tanah yang kosong yang bebas dimiliki dan diolah oleh siapa saja. Tanah, hutan, sungai dan segala mahkluk hidup yang ada  di dalamnya dimiliki dan menjadi hak milik uma- uma yang ada.
Jika ada orang atau kelompok lain yang ingin berburu, mengambil rotan atau olah kayu  di  areal  hutan  tersebut,  harus  terlebih  dahulu  meminta  ijin  kepada  uma  yang menjadi  pemilik  dan  yang  menguasai  hutan  tersebut. Uma  bagi  masyarakat  Mentawai merupakan  pusat  aktivitas  dan  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  sosial  politik, ekonomi,  budaya.  Di  dalam  uma  berlaku  prinsip  solidaritas    sosial  yang  sifatnya menyeluruh. Saling menolong atau membalas kebaikan, dan saling berbagi antar sesama
kerabat  seuma  dan  di  luar  uma  merupakan  peraturan  dan  menjadi  kebiasaan  yang menjadi  dasar  organisasi  sosial  di  uma,  yang  berstruktur  tanpa  kelas,  semua  orang memperoleh  kedudukan  sederajat.  Peraturan  tentang  kehidupan  dan  adat  istiadat  yang berlaku  di  uma  kemudian  disosialisasikan  melalui  upacara  adat  punen  (pesta),  yang penyelenggaraannya  terpusat  di  uma  dan  yang  menjadi  tokoh  sentral  dalam  upacara tersebut  adalah Sikebbukat  Uma (Rimata)    dan  Sikerei.  Melalui  upacara  punen  pula kehidupan  sosial  dan  spritual  komunitas  uma  dapat  diperbaiki  dan  diperbaharui  serta dijaga keharmonisannya (Persoon, 1988)
Prinsip dasar yang berlaku dalam uma juga diterapkan dalam kehidupan spritual para anggota uma, serta berlaku dalam lingkungan alam termasuk roh-roh yang hidup di alam sekitar. Hal ini tercermin dari berbagai bentuk aktivitas-aktivitas yang dilakoni, di mana  hampir  semua  kegiatan  tersebut  selalu  melibatkan  seluruh  anggota  kerabat  satu uma.  Hubungan  uma  dengan  lingkungan  alam  dinyatakan  dengan  adanya  ritual  yang dilakukan secara terus menerus, yang ditujukan kepada tanah, tumbuhan, sungai, hewan dan  benda-benda  yang  telah  menjadi  bagian  dari  kehidupan  uma.  Sebaliknya, lingkungan alam yang ada dipengaruhi bentuk struktur dan  aktivitas mata pencaharian dan  hubungan-hubungan  sosial  dalam  kelompok.  Hubungan  kekerabatan  dikuatkan fungsinya  melalui  mata  pencaharian  seperti  berburu,  menangkap  ikan,  beternak  babi, atau ayam.  Hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut  juga diperlukan untuk  upacara- upacara adat yang diselenggarakan di dalam uma yang dipersembahkan kepada leluhur dan roh-roh pelindung kehidupan komunitas uma. Sebagai pusat kegiatan sudah barang tentu uma memiliki pemimpin yang disebut Sikebbukat Uma. Sebagai pemimpin dalam uma, maka Sikebbukat uma menjalankan kewajibannya untuk mengatur dan melindungi seluruh anggota umanya dari ancaman dan tindakan yang merugikan yang berasal dari pihak  luar  termasuk  di  dalamnya  semua  harta  yang  dikuasai  dan  dimiliki  oleh  uma seperti tanah, hutan, peladangan, sungai, dan warisan  yang ada di dalam uma tersebut. Sikebbukat  uma  juga  berfungsi  untuk  mengatur  berbagai  kebutuhan  ekonomi  dan pembangunan  serta  memfasilitasi  musyawarah  atau  pertemuan-pertemuan  yang diselenggarakan di uma.
Dalam  pengaturan  kehidupan  bersama,  Sikebbukat  uma  selalu  memegang prinsip  dan  nilai-nilai  yang  utama  sebagai  dasar  kehidupan  bersama  yakni: egalitater, solidaritas  dan  musyawarah .  Ketiga  prinsip  dan  nilai  tersebut  diterapkan  dalam  hal sebagai berikut (Saguntung, 2003):
1. Kepemimpinan :  bentuk  kepemimpinan  yang  dikembangkan  oleh  Sikebbukat Uma  terhadap  anggota  umanya  berdasarkan  pada  kesejajaran  antara  pemimpin dengan  yang  dipimpin.  Sebagai  pemimpin,  Sikebbukat  uma  tidak  dibenarkan melakukan  tindakan  yang  merugikan  eksistensi  uma  dan  anggota  uma  serta pengambilan  keputusan  secara  tunggal  dan  sepihak  melainkan  harus  melalui proses yang melibatkan semua elemen yang ada dalam uma.
2. Solidaritas : adalah bahwa pemimpin bersama anggota uma memiliki kewajiban untuk peduli dan membantu orang lain yang sedang menderita dan kekurangan. Prinsip  solidaritas  ini  terwujud  melalui  proses  pembagian  berbagai  hasil  usaha seperti  berburu,  bertani  yang  pembagiannya  dibagi  rata  dan  menganut  prinsip keadilan.
3. Musyawarah :  maksudnya  adalah  bahwa  setiap  pengambilan  keputusan  dan penyelesaian  berbagai  persoalan  dan  konflik,  dilakukan  melalui  mekanisme proses  musyawarah.  Ini  dimaksudkan  untuk  memperoleh  keadilan  serta memuaskan  para  pihak  para  pihak  yang  dirugikan  maupun  yang  diuntungkan.
Maka  tidak  heran  kadang  kala  proses  musyawarah  dapat  memakan  waktu berhari-hari  untuk  memperoleh  kesepakatan    yang  adil  dan  dapat  memuaskan semua  pihak.  Peran  Sikebbukat  uma  dalam  hal  ini  memfasilitasi  musyawarah dan  berusaha  untuk  menghindari  perpecahan  dalam  uma  dan  juga  menghindari terjadinya  pertumpahan  darah.  Ini  dilakukan  agar  integrasi  dan  keutuhan  Uma dapat terjaga.
Bila di sebuah uma terjadi sebuah perselisihan yang tidak dapat diatasi, biasanya akan memecah atau memisahkan diri dari uma induknya dan membuat uma yang baru. Anggota uma yang tidak setuju hasil sebuah musyawarah, biasanya akan meninggalkan uma induknya dan pergi ke daerah lain untuk membentuk uma baru. Proses pemecahan uma  ini  telah  lama  berlangsung  sejak  nenek  moyang  orang  Mentawai  menghuni  dan menguasai  daerah  ini.  Namun  hubungan  kekerabatan  antara  uma  induk  dengan  uma baru yang memisahkan diri masih bisa terjalin, walaupun masing-masing uma memiliki otonominya sendiri-sendiri.
Alam  Mentawai adalah  gudangnya  sumber  obat-obatan  tradisional  yang  mampu menyembuhkan  berbagai  sakit-penyakit  baik  yang  ringan  maupun  yang  berat.  Selama ratusan  bahkan  ribuan  tahun  mendiami  Kepulauan  Mentawai,  masyarakat  Mentawai sangat  bergantung  dan  mempercayai  keampuhan  dan  kemanjuran  pengobatan tradisional  yang  dilakukan  oleh Sikerei .  Sikerei  adalah  salah  satu  elit  penting  dalam struktur  sosial  di  Mentawai  dimana  peranannya  begitu  penting  dalam  kehidupan  Uma maupun  dalam  kehidupan  spritual  Mentawai.  Bersama Sikebbukat  Uma ( Rimata ) melaksanakan musyarawarah dan aktivitas ritual uma untuk mengawal hubungan antara
dunia  nyata  dan  dunia  roh-roh  (yang  tidak  kelihatan).  Sikerei  sangat  ahli  meramu berbagai  jenis  tumbuhan  untuk  mengobati  berbagai  jenis  penyakit  yang  diderita  para pasien yang membutuhkan pertolongan dari Sikerei. Untuk satu jenis penyakit saja bisa terdiri  dari  tiga  hingga  tujuh  bagian  tanaman  yang  dicampur  menjadi  ramuan  rahasia. Rahasia,  karena  Sikerei  sangat  tabu  memberitahukan  ramuan  apa  yang  dipakai  untuk mengobati  sakit-penyakit.  Apabila  hal  itu  dilanggar,  maka  obat  yang  dibuatnya  tidak manjur dan tidak mampu menyembuhkan penyakit yang diderita si pasien.
Selain  Sikerei,  ada Simatak  Siagai  Laggek (Tulius,  2000),  yang  juga  dikenal mampu  menyembuhkan  sakit-penyakit.  Namun  untuk  menjadi  Simatak  Siagai  Laggek tersebut  tidak  perlu  memiliki  persyaratan  sebagaimana  halnya  untuk  menjadi  Sikerei. Syarat  yang  dipenuhi  Simatak  Siagai  Laggek  ini  hanya  mampu  mengetahui  ramuan- ramuan  untuk  satu  penyakit  tertentu.  Simatak  Siagai  Laggek  ini  tidak  mampu berkomunikasi dengan roh-roh seperti yang dimiliki oleh Sikerei.
Karena  segala  macam  tumbuhan,  pepohonan  maupun  daun-daunan  untuk keperluan  obat  berasal  dari  hutan,  maka  baik  Sikerei  maupun  masyarakat  Mentawai tetap  berusaha  menjaga  hutan  supaya  tetap  lestari.  Kelestarian  hutan  tersebut  tidak hanya  bermanfaat  bagi  kehidupan  masyarakat,  melainkan  juga  memudahkan  Sikerei untuk  mengambil  dan  memperoleh  ramuan  obat  untuk  mengobati  sakit-penyakit  yang diderita.  Artinya  hutan  sangat  memiliki  kegunaan  dan  berperan  besar  dalam  rangka menyelamatkan  puluhan,  ratusan  bahkan  ribuan  jiwa  manusia  untuk  menyembuhkan segala penyakit yang diderita oleh manusia.
Masyarakat di Kepulauan Mentawai masih tetap mempercayai Sikerei untuk mengobati sakit-penyakit,  dibanding  dengan  mendatangi  poliklinik  ataupun  puskesmas  yang memakai obat-obatan modern. Kepercayaan masyarakat Mentawai kepada Sikerei, telah menempatkan  Sikerei  menjadi  salah  satu  elit  pemimpin  tradisional  di  Kepulauan Mentawai, hingga saat ini.

## ARAT SABULUNGAN DAN TATA KELOLA ALAM
Perjalanan  sejarah  kehidupan  hampir  semua  suku  bangsa,  berawal  dari  tingkat pengetahuan  terhadap  lingkungan  alam  dimana  suku  bangsa  tersebut  tinggal.  Bagi masyarakat  Mentawai,  sumber  daya  alam,  hutan  merupakan  sumber  utama  kehidupan, baik  untuk  kebutuhan  setiap  individu,  maupun  kebutuhan  hidup  setiap  komunitas  dan kelompok  sosialnya.  Karena  itu,  hutan  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari kehidupan  manusia  Mentawai.  Nenek  moyang  dan  para  leluhur  manusia  Mentawai
meninggalkan  banyak  warisan  penting  bagi  generasi  penerusnya  yang  menjadi  modal utama untuk bisa survive selama menghuni dan menetap di sebuah pulau yang disebut Mentawai.  Salah  satu  warisan  penting  itu  adalah  kearifan  dalam  pengelolaan  hutan maupun sumber daya alam lainnya.
Pada  zaman  dahulu  proses  pengelolaan  sumber  daya  alam  khususnya  hutan dilakukan dengan sangat hati-hati oleh nenek moyang Mentawai. Ungkapan yang sering keluar dari pernyataan orang Mentawai yang menyebutkan: “ kami tidak boleh langsung mengambil  atau  menebang kayu di hutan  tanpa  terlebih dahulu  minta  ijin  kepada roh penguasa hutannya itu Taikaleleu maupun kepada roh-roh kayu yang ditebang” adalah bentuk  kepedulian  dan  penghargaan  yang  tinggi  orang  Mentawai  terhadap  hutan  dan segala  isinya.  Karena  itu  cara  pengelolaan  hutan  selalu  diatur  atas  dasar  kesepakatan bersama yang akhirnya diformulasikan untuk menjadi sebuah aturan yang tidak tertulis dan dijadikan norma dalam kehidupan sosialnya. Kebersamaan dalam menetapkan tata aturan  tentang  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  hutan  ini  terlihat  pada masyarakat  Mentawai  yang  membagi  lahan  hutan  baik  di  sekitar  kawasan  pemukiman maupun di kawasan hutan yang jauh dari pemukiman kepada suku, klan dengan penuh keadilan. Adalah tabu atau pantang (makeikei) bagi suatu kelompok klan lain memungut hasil  sebesar  apapun  dari  hutan  atau  lahan  yang  bukan  hak  dari  klan  atau  suku  yang bersangkutan.
Masyarakat  Mentawai  yang  menganut  Arat  Sabulungan  meyakini  bahwa  hutan bukan  sekedar  tempat  berlindung  dan  mencari  makan,  berburu  tetapi  juga  bermakna untuk  melakukan kegiatan yang bersifat  religius.  Dengan demikian berlaku aturan dan pembatasan  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  alam  yang  ada  di  dalamnya  serta menentukan  status  lingkungan  hutan  tersebut.  Bagi  masyarakat,  sistem  pengetahuan tentang  sumber  daya  alam  tersebut  menjadi  sangat  penting  untuk  menopang  bagi kesinambungan kehidupan generasi saat ini maupun untuk generasi mendatang. Dalam lingkup  kehidupan  masyarakat  Mentawai,  ketergantungan  terhadap  sumber  daya  alam tercermin dalam berbagai bentuk tatanan adat istiadat yang kuat. Wujud tatanan tersebut berupa  pembagian  yang  tegas  antara  kawasan  yang  dilindungi  dan  kawasan  untuk berbagai kegiatan, seperti pertanian, peternakan, berburuh, dan pemukiman. Tatanan ini ternyata  tidak  hanya  sekedar  membagi  ruang  dalam  lingkungan  tempat  pemukiman tetapi  menyertakan  berbagai  macam  aturan  terhadap  waktu,  baik  waktu  untuk
mengadakan perburuan maupun dalam aturan perputaran sistem pertaniannya (Waluyo dkk, 1997).
Begitu  juga  dalam  melakukan  penebangan  pohon  atau  kayu  untuk  kebutuhan hidup, memiliki aturan dan sistemnya sendiri. Pada saat akan menebang pohon di hutan terlebih  dahulu  melakukan  ritual panaki (upacara  minta  izin)  kepada  roh  yang menguasai  kayu.  Setelah  ritual  tersebut  selesai  dilaksanakan,  maka  kayu  tersebut  bisa ditebang. Dalam penebangan kayu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pada saat menebang diusahakan agar sebisa mungkin tumbuhan yang ada disekitarnya untuk tidak dirusak  atau  ditimpuki.  Selain  itu  pohon  yang  akan  ditebang  tidak  boleh  berada  pada posisi  dekat  jurang, di  samping karena susah mengangkutnya, dikhawatirkan juga bisa menimbulkan longsor. Menurut kepercayaan orang Mentawai,  pohon yang ditebang di dekat jurang dapat membuat roh para leluhur terganggu dan marah yang akhirnya dapat menimbulkan malapetaka bagi sipenebang tersebut.
Penebangan juga tidak boleh dilakukan pada saat musim berbunga, karena bunga tanaman  akan  gugur  dan  dipercayai  dapat  menggagalkan  panen.  Setelah  penebangan, secepat  mungkin  pohon  baru  yang  sejenis  harus  ditanam  kembali  sebagai  pengganti pohon yang sudah ditebang. Seusai penebangan, kemudian dilakukan upacara menurut fungsi kayu yang telah ditebang  sebelumnya.  Kalau kayu tersebut  dipergunakan untuk membuat abag (perahu) maka dilakukan upacara pembuatan sampan yang baru. Begitu pula kalau kayu yang ditebang tersebut dipergunakan untuk membuka lahan baru, maka harus  pula  dilakukan  upacara  pembukaan  lahan  baru  yang  disebut tinungglu. Apabila kayu  yang  ditebang  untuk  bahan  pembangunan  rumah,  maka  dilakukan  upacara pembangunan  dan  pendirian  rumah  baru.  Jika  upacara  tidak  dilakukan,  maka sipenebang  akan  mendapat  bala  atau  malapetaka  (Puailiggoubat,  2003).  Berdasarkan penuturan  Ama  Sese  Ogok  (Sikebbukat  Uma  Madobag  Siberut  Selatan  Mentawai) mengungkapkan  satu  hal  yang  selalu  diingat  orang  Mentawai  pada  saat  penebangan kayu untuk abag (sampan) , bahwa dalam satu kawasan tidak boleh menebang lebih dari dua  batang  pohon  karena  bisa  menimbulkan  kemarahan  para  leluhur.  Selain  itu pantangan  lain  ketika  penebangan  pohon  untuk  membuat  sampan,  apabila  kelihatan semut  putih  di  atas  pohon  yang  akan  ditebang,  pohon  tersebut  jangan  ditebang  dan harus dicari pohon lain. Apabila pohon tersebut ditebang dan dipergunakan oleh orang yang  mengerjakannya  akan  terpotong  kepalanya  dan  diangkut  seperti  semut.  Begitu pula  ketika  mengerjakan  pembuatan  sebuah  sampan,  apabila  ada  seekor  monyet  yang lari  dari  batang  pohon,  itu  merupakan  bertanda  buruk.  Oleh  karenanya  pembuatan
sampan  tersebut  harus  segera  dihentikan  atau  diundur.  Bersahabat  dan  saling  menjaga keseimbangan  untuk  menciptakan  harmoni  dengan  alam,  itulah  yang  membuat  hutan Mentawai tetap terjaga kelestariannya. Dengan kearifan tradisional yang bersumber dari Arat  Sabulungan  tersebut,  orang  Mentawai  mampu  menjaga  kelestarian  hutan  dan sumber  daya  alamnya  yang  jauh  dari  bencana  alam  dan  longsor  yang  menimpa.  Ini sudah dibuktikan dari generasi ke generasi sebelum masuknya pengaruh dari luar yang memasuki wilayah Kepulauan Mentawai.

## PENGHANCURAN ARAT SABULUNGAN
Di  zaman  kolonial,  Kepulauan  Mentawai  secara  adminstratif  berada  dalam kekuasaan  pemerintahan  Hindia  Belanda  yang  dimulai  pada  tahun  1848  yang  diberi nama  “Mentawai  Eilanden”,  (Kepulauan  Mentawai)  yang  diperintah  oleh  seorang penguasa setingkat Controleur (Pengawas), yang juga merangkap sebagai kepala polisi dan  komandan  militer  yang  bertanggung  jawab  langsung  kepada  Residen  Sumatera Barat.  Pada  saat  yang  bersamaan,  pejabat-pejabat  pemerintah  dan  misionaris  telah mencoba  memperkenalkan  cara  hidup  baru  kepada  orang  Mentawai  melalui  agama modern  yakni  Kristen  yang  akan  menggantikan  agama  tradisional  yakni  Arat Sabulungan  dengan  segala  bentuk  pengaruhnya  dalam  kehidupan  sehari-hari  orang Mentawai seperti dalam acara-acara punen, ritual upacara adat dan dalam ritual budaya lainnya.
Jika  ditelusuri  lebih  jauh  kebijakan  tersebut  di  atas  jelas  sekali  bagaimana pemerintah  melalui  Keputusan  Gubernur  Sumatera  Barat,  Pembentukan  Badan  Ekstra Struktural di Lingkup Pemda TK. I Propinsi Sumbar yang bertanggung jawab langsung kepada  Gubernur  dengan  nama  Otorita  Proyek  Khusus  Kepulauan  Mentawai  (OPKM) berdasarkan SK Gubernur No. UP-101/GSB/1970 tanggal 13 Februari 1970. Kemudian nama tersebut diganti menjadi Otorita Pengembangan Kepulauan Mentawai dengan SK Gubernur  No.  280/GSB/1979  tanggal  17  Septembar  1979.  Adapun  tujuan  program  ini antara  lain: pertama, mengembangkan  kehidupan  beragama  yang  monoteitis  tanpa membawa ciri-ciri animistic; kedua, mengembangkan kesadaran dan pengertian tentang Negara dan pemerintah  sebagaimana pemeliharaan partisipasi  dalam program-program pembangunan  nasional; ketiga, meningkatkan  kemampuan  pemikiran  rasional  dan dinamik  sebagaimana pengembangan kemampuan kreatif penduduk dalam  upaya yang membuat  mereka  tidak  terlalu  tergantung  pada  lingkungan  alam; keempat,
meningkatkan  pemenuhan  kebutuhan  sendiri  melalui  inisiatif  pribadi  dan  kegiatan individual  dalam  sektor  pertanian  dan  non  pertanian; kelima, mengembangkan  konsep estetis dan untuk kesenian dan kebudayaan, seirama dengan seni dan kebudayaan yang ada dalam masyarakat  Indonesia; keenam, mengembangkan berbagai  pandangan hidup yang  berusaha  membantu  diri  sendiri  yang  saling  menguntungkan  dan  diorganisasikan ke  dalam  unit-unit  masyarakat  yang  lebih  luas  untuk  mendorong  pengembangan masyarakat; ketujuh, mengembangkan  aspek  interaksi  sosial  yang  menembus  batas- batas  wilayah,  dan  demikian  menciptakan  suatu  sistem  hubungan  antara  masyarakat yang lebih luas dan intensif; kedelapan, membina dan mengenalkan anggota masyarakat suku  terasing  untuk  menghuni  suatu  wilayah  yang  dilengkapi  dengan  administrasi pemerintahan dan sumber pendapatan yang tetap dan teratur.
Kebijakan  yang  dilakukan  melalui  pelarangan  segala  aspek  kegiatan  Arat Sabulungan  dan  mengharuskan  semua  orang  Mentawai  wajib  memeluk  agama  baru modern  yang  diprakarsai  oleh  pemerintah,  misionaris,  tokoh  pendidik  atau  guru-guru agama membujuk bahkan memaksa orang Mentawai untuk meninggalkan kepercayaan lama yang dipandang primitif dan memasuki fajar peradaban baru. Namun usaha yang dilakukan tidak menghasilkan perubahan yang berarti. Orang Mentawai ketika itu masih setia  kepada  ajaran  dan  keyakinannya  kepada  arat  sabulungan  sebagai  pegangan  dan penuntun  hidup  mereka.  Namun  setelah  Indonesia  merdeka,  penghancuran  arat sabulungan  yang  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintah  baik  sipil  maupun  militer  yang kemudian didukung oleh para misionaris akhirnya memperoleh hasil. Agama tradisional Mentawai  yang  disebut  Arat  Sabulungan  telah  dinyatakan  resmi  dilarang  oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu tahun 1954 (Sihombing, 1979), di mana dalam rapat yang dikenal 3  (tiga) agama yakni: Kristen Protestan, Islam dan Arat Sabulungan, diambil keputusan sebagai berikut:
1. Arat  Sabulungan  yang  menjadi  agama  asli  orang  Mentawai  ditetapkan  sebagai agama yang terlarang dan dilarang hidup dan dianut oleh orang Mentawai
2. Dalam  tempo  3  (tiga)  bulan,  kepada  orang  Mentawai  diberi  kesempatan  untuk memilih  salah  satu  opsi  dari  dua  agama  yang  diakui  pemerintah  yakni  Kristen Protestan atau Islam
Apabila  dalam  tempo  dan  jangka  waktu  ditentukan  tersebut  tidak  dilaksanakan, maka semua alat-alat ritual adat dibakar dan dimusnahkan, dan bahkan jika diperlukan dilakukan  pemaksaan  dan  kekuatan  senjata  untuk  menindak  orang  Mentawai  yang masih  melakukan  ritual  arat  sabulungan  akan  mendapatkan  sanksi  dan  hukuman
(Sihombing, 1979).  Objek-objek yang berhubungan dengan upacara-upacara tradisional telah  dihancurkan  dan  dibakar.  Oleh  karena  pentingnya  pemeliharaan  babi  dalam kehidupan orang Mentawai, maka memilih memeluk agama Kristen Protestan daripada agama  Islam.  Bersamaan  dengan  itu  di  Kepulauan  Mentawai  kegiatan  misi  agama Kristen Protestan ( Zending ) di Pagai Utara Selatan tahun  1901 sedang dimulai melalui misionaris yang berasal dari Jerman dibantu misionaris dari Batak melalui Huria Kristen Batak  Protestan  (HKBP).  Tetapi  baru  empat  belas  tahun  kemudian  mendapatkan pengikut.  Zending  Kristen  Protestan  masuk  ke  wilayah  Sipora  pada  beberapa  tahun kemudian  dan lanjutkan ke Siberut pada tahun 1948. Sekitar tahun 1952 agama Islam masuk  kemudian  disusul  misi  Katolik  Roma  yang  masuk  sekitar  tahun  1955  (Rudito, 1993).
Pemaksaan dalam penerapan kebijakan program lebih banyak ditonjolkan tanpa proses  musyawarah  di  antaranya  orang  Mentawai  dilarang  melaksanakan  aktivitas upacara  ritual  arat  sabulungan,  adanya  penyitaan  dan  perampasan  peralatan  ritual, pelarangan  bertato,  serta  pelarangan  memiliki  rambut  panjang  bagi  pria  Mentawai berdasarkan  ketentuan  yang  dibuat  melaului  sebuah  rapat  yang  disebut  Rapat  Tiga Agama:  Arat  Sabulungan,  Protestan  dan  Islam  pada  tahun    1954  (Sihombing,  1979). Penerapan  keputusan  itu  berdampak  besar  di  seluruh  Kepulauan  Mentawai.    Di  Pagai Utara – Selatan dan Sipora, pemusnahan benda budaya dan pelarangang aktivitas ritual- ritual traditional dilakukan dengan masif. Di Madobag di lembah Sarereiket dari daerah Siberut  Selatan  sekitar  tahun  1978,  para  Sikerei  ditangkap  dan  dibawa  ke  kantor kecamatan,  di  halaman  kantor  tersebut  rambut  panjang  para  Sikerei  dipotong  oleh pejabat pemerintah dan polisi. Cawat ( kabit/sakkai ) dan manik-manik yang dimilikinya dirampas  dan dibakar. Bagi  para  Sikerei yang belum sempat tertangkap  melarikan diri ke hutan untuk menghindari kejaran aparat sipil militer karena diancam akan ditembak dan dipenjarakan.

## PROYEK PEMUKIMAN KEMBALI MASYARAKAT TERASING
Pemerintah  melalui  Departemen  Sosial  mengeluarkan  kebijakan  pembangunan untuk daerah-daerah terpencil yaitu Program Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT) yang dimulai pada tahun 1970. Proyek Departemen Sosial ini bertujuan untuk membentuk sebuah pemukiman dan menghimpun penduduk Mentawai yang selama ini terpencar dikumpulkan dalam sebuah pemukiman menurut masyarakat modern. Dengan menghimpun  dan  menggabungkan  penduduk  yang  selama  ini  terpencar  akan  dapat
memudahkan  pihak  pemerintah  untuk  melakukan  pengawasan  dan  pengendalian masyarakat  Mentawai  (Brotoisworo,1985:48).  Menurut  Depsos,  Masyarakat  Mentawai masuk  kategori  sebagai  suku  terasing  karena;  pertama,  masyarakatnya  masih  hidup mengembara dan sumber mata pencaharian hidupnya adalah meramu sagu, berburu dan berkebun  dengan  teknologi  yang  sederhana,  dan  wilayah  tempat  tinggal  terpencil  dan masih dianggap memiliki  budaya yang primitif; kedua, penduduk yang sudah menetap tempat tinggalnya akan tetapi masih dianggap memiliki budaya yang primitif (Depsos, 1989).
Walaupun  Program  PKMT  tersebut  memberi  perubahan  antara  lain:  penataan perkampungan  yang  lebih  teratur,  kemampuan  bertani  masyarakat  meningkat,  namun tidak  bisa  dielakkan  bahwa  pada  kenyataannya  program  tersebut  menjadi  sumber malapetaka  hancurnya  budaya  dan  tatanan  sosial  masyarakat  Mentawai,  beban  yang merugikan, pemiskinan ekonomi, sosial budaya dan disintegrasi (Ghee, 1990). Menurut Selester  Saguruwjuw  (Mantan  Kepala  Desa  Madobag  1993-1999),  mengemukakan dampak Program PKMT tersebut, sebagai berikut :
1. Hilangnya  Uma  (rumah  besar)  sebagai  arena  musyawarah  anggota  klan  dalam mendiskusikan kepentingan bersama
2. Hilangnya peran pemimpin tradisional (Sikebbukat Uma dan Sikerei)
3. Munculnya konflik ulayat tanah dan hutan
4. Dijauhkannya masyarakat dari sumber kehidupan dan sumber ekonomi klan
5. Terputusnya komunikasi dan kerjasama antar uma
6. Hilangnya solidaritas antar uma
7. Hubungan suku yang semakin renggang
Kebijakan  program  Pemukiman  Kembali  Masyarakat  Terasing  (PKMT)  di Mentawai  tidak  hanya  mengubah  pola  pemukiman  tradisional  Mentawai  ke  pola pemukiman  modern,  melainkan  juga  berdampak  sangat  mendasar  pada  struktur  sosial dan  kepemimpinan  tradisional  dalam  pengaturan  dan  pengelolaan  sumber  daya  yang dimiliki  untuk  kesejahteraan  secara  kolektif.  Peran  dan  fungsi  pemimpin-pemimpin lokal  semakin  terpinggir  oleh  karena  peran-peran  tersebut  beralih  kepada  pemimpin formal melalui pemerintahan modern yang diberlakukan kepada di Mentawai.

## PEMAKSAAN SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI
Angin  perubahan  yang  melanda  Indonesia  pada  tahun  1998,  telah menghantarkan  bangsa  ini  memasuki  era  baru  yakni  era  demokratisasi.  Di  bidang politik  terjadi  perubahan  yang  sangat  signifikan  yang  semula  berlaku  sistem  politik yang  sentralistik  selama  Orde  baru  berkuasa,  berganti  menjadi  sistem  politik  yang
desentralistik  (otonomi  daerah)  di  mana  daerah  mendapatkan  kekuasaan  dan kewenangan untuk mengatur dan membangun daerahnya sesuai karakteristik daerahnya masing-masing.  Berbagai  kebijakan  stategis  dan  berpihak  kepada  daerah  dalam pengelolaan  pemerintahan  dengan  dikeluarkannya  UU  No.22  tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah,  merupakan  kesempatan  dan  ruang  bagi  pemerintah  daerah bersama  masyarakat  untuk  menentukan  format  pembangunan  berdasarkan  keinginan dan  harapan  masyarakat  di  daerah  untuk  memperoleh  peningkatan  keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran dengan semangat kultural dan nilai-nilai lokal yang ada. Konsekuensi  kehadiran  UU  No.  22  tahun  1999  tersebut  dengan  sendirinya  mencabut UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan tidak berlaku. Dengan arti kata bahwa status desa atau kesatuan masyarakat adat lainnya dikembalikan kepada otonomi aslinya,  di  mana  di  Indonesia  beragam  istilah  dan  penyebutan  nama  lain  selain  desa yaitu marga di Sumatera Selatan, kampung, gampong di Aceh, Huta di Sumatera Utara dan Nagari di Sumatera Barat.
Atas  dasar  semangat  itulah  Pemerintah  Propinsi  Sumatera  Barat,  mengambil langkah  strategis  untuk  mengembalikan  pemerintahan  asli  yakni  Pemerintahan  Nagari untuk diberlakukan di seluruh wilayah Propinsi Sumatera Barat termasuk salah satunya di  Kepulauan  Mentawai  (Kabupaten  Mentawai).  Maka  pada  tahun  2000  Pemerintah Propinsi  bersama  dengan  DPRD  Sumatera  Barat  sepakat  untuk  membuat  Peraturan Daerah  No.  9  Tahun  2000  tentang  Pemerintahan  Nagari  sebagai  pengganti  Desa  yang selama  ini  berlaku  di  Sumatera  Barat.  Sistem  pemerintahan  Nagari  ini  memiliki semangat dan nilai-nilai yang bersumber dari budaya alam Minangkabau.
Namun  keluarnya  kebijakan  tersebut  mendapat  reaksi  yang  keras  dari  berbagai kalangan  di  Kepulauan  Mentawai.  Reaksi  yang  berbentuk  penolakan  muncul  dari kalangan  intelektual  Mentawai,  kalangan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  serta dari  pemerintah  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai.  Penolakan  tersebut  didasarkan  pada latar belakang budaya dan adat istiadat Mentawai dengan Minangkabau yang satu sama lain  memiliki  karakteristiknya  masing-masing.  Harus  diakui  bahwa  di  Sumatera  Barat terdapat  dua  etnis  suku  yang  mendiaminya  yakni  Mentawai  dan  Minangkabau.  Akan tetapi  sejak  Indonesia  merdeka,  eksistensi  suku  bangsa  Mentawai  tidak  mendapat tempat  di  Sumatera  Barat,  oleh  karena  begitu  dominannya  suku    Minangkabau menguasai kehidupan orang Mentawai lewat program pembangunan di mana pengaruh budaya  dan  nilai  yang  terkandung  dalam  setiap  kebijakannya  diwarnai  oleh  spirit budaya Minangkabau. Kesan yang terbangun di  kalangan orang luar Mentawai  selama
ini  adalah  orang  yang  mendiami  Kepulauan  Mentawai  berlatar  belakang  budaya Minangkabau.  Kesadaran  akan  eksistensi  sebagai  sebuah  etnis  yang  memiliki  budaya dan  nilai-nilai  yang  menjadi  norma  yang  diyakini  mengatur  kehidupan  sesama  orang Mentawai  tersebut,  gerakan  yang  diprakarsai  oleh  masyarakat  adat  Mentawai,  tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat peduli Mentawai, kaum intelektual Mentawai melakukan    penolakan  atas  keluarnya  Perda  tersebut.  Penolakan  tersebut  mendapat respon  dan  tanggapan  yang  simpatik  dari  Pemda  Sumatera  Barat  yang  wujudnya dilakukannya perubahan yang tertuang di dalam pasal 24 Perda No 9 Tahun 2000 yang menyebutkan  bahwa” Peraturan  Daerah  yang  menyangkut  pemerintahan  terendah  di Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  akan  diatur  tersendiri  yang  disesuaikan  dengan ketentuan dan aturan adat dan budaya Mentawai”
Berdasarkan  amanat  Perda  Pemerintahan  Nagari  pada  pasal  24  tersebut,  Pemda Provinsi  Sumatera  Barat  menindak-lanjutinya  lewat  pembentukan  Tim  Pengkajian  dan Penyesuaian  Bentuk  dan  Susunan  Pemerintahan  Terendah  di  Kepulauan  Mentawai berdasarkan  SK  Gubernur  Sumatera  Barat  No.  140-412-2000  tanggal  18  November 2000  yang  beranggotakan  24  orang,  yang  berasal  dari  berbagai  kalangan  baik Pemerintah,  Tokoh  Masyarakat  dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (NGO),  yang memiliki kewenangan dan ruang lingkup tugas sebagai berikut:
1. Melakukan pengkajian penyesuaian bentuk dan susunan Pemerintahan Terendah di Kepulauan Mentawai
2. Melakukan penelitian di seluruh Kecamatan di Kepulauan Mentawai
3. Menginventarisasi wilayah pemerintahan terendah di Kepualaun Mentawai
4. Merumuskan hasil pengkajian
5. Melaporkan hasil kegiatan pengkajian kepada Gubernur
6. Mempersiapkan  rancangan  Keputusan  Gubernur  tentang  Peraturan  Daerah Pemerintahan Terendah di Kepulauan Mentawai sesuai dengan budaya dan adat serta nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat Kepulauan Mentawai
Dengan  kewenangan  dan  tanggung  jawab  yang  dimiliki  tersebut,  tim  pengkajian melaksanakan  tugas  di  lapangan  di  Kepulauan  Mentawai  dengan  menggelar  beberapa kali  pertemuan  secara  berkala  baik  dalam  bentuk Focus  Group  Discussion (FGD)  dan pertemuan-pertemuan akbar yang melibatkan semua elemen masyarakat yang meliputi: pihak  masyarakat,  tokoh  adat  dan  agama,  mahasiswa,  aparatur  pemerintahan  Pemda Kabupaten  Kepulaun  Mentawai,  DPRD  Mentawai,  pemerintah  desa,  dan  pihak kecamatan dan pihak-pihak yang dipandang penting untuk mendapatkan informasi bagi
Tim  tersebut.  Dari  serangkaian  pertemuan  ke  pertemuan  yang  dilakukan  di  Mentawai,
Tim kemudian memperoleh kesimpulan penting sebagai berikut:
1. Penamaan  atau  istilah  sebutan  Pemerintahan  Terendah  di  Kepulauan  Mentawai adalah Pemerintahan Laggai
2. Pimpinan pemerintahan Laggai (eksekutif) disebut Sikebbukat Laggai
3. Badan Perwakilan (Legislatif) disebut Badan Perwakilan Laggai
4. Badan Musyawarah sebagai unsur yudikatif disebut Badan Musyawarah Laggai
5. Luas  wilayah  adminitrasi  pemerintahan  laggai  sama  dengan  luas  wilayah pemerintahan desa yang ada sekarang ini
Dengan lima poin sebagai kesimpulan akhir dari serangkaian pertemuan di lapangan tersebut,  Tim  pengkajian  merekomendasikan  kepada  Gubernur  Sumatera  Barat sebagai berikut:
1. Bahwa  masyarakat  Mentawai  menginginkan  bentuk  pemerintahan  terendah  di Kepulauan Mentawai harus berasal dan bersumber dari budaya sebagai jati diri suku Mentawai yakni Pemerintahan Laggai
2. Pemberlakuan kembali bentuk pemerintahan laggai merupakan suatu keharusan dalam  era  otonomi  daerah.  Serta  menganjurkan  kepada  Pemda  Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk secepatnya melakukan persiapan untuk memanfaatkan secara maksimal unsur-unsur kegotong-royongan dan kebersamaan  di  masing-masing  Laggai  yang  ada  di  Kepulauan  Mentawai.
Pemanfaatan  tersebut  sedapat  mungkin  dikaitkan  dengan  upaya  menggerakkan pembangunan ekonomi masyarakat di wilayah Laggai
3. Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  diminta  untuk  membentuk  secara khusus  yang  akan  merumuskan  peraturan  daerah  kabupaten  tentang Pemerintahan  Laggai  dan  sekaligus  membantu  masyarakat  Laggai  untuk menemukan  masalah-masalah  yang  mereka  hadapi  terutama  bidang  sosial  dan ekonomi.
4. Menyusun  struktur  organisasi  pemerintahan  Laggai  yang  di  dalamnya mengandung unsur yang meliputi: sekretariat Laggai, dan urusan-urusan lainnya sesuai dengan keperluan dan kebutuhan pemerintahan Laggai.
5. Mempersiapkan  peraturan  daerah  atau  keputusan  Gubernur  Sumatera  Barat sebagai pedoman untuk mendeklarasikan kembalinya pemerintahan Laggai yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).
Pada  akhirnya,  Rancangan  Peraturan  Daerah  (Raperda)  tentang  Pemerintahan Laggai  di  Kepulauan  Mentawai,  tidak  berhasil  dijadikan  sebagai  Peraturan  Daerah untuk pedoman penyelenggaraan pemerintahan terendah. Perdebatan siapa yang paling berhak dan punya kewenangan untuk membuat Peraturan tersebut menjadi narasi yang dipertarungkan  antara  pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  dengan  Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang pada akhirnya Raperda tersebut gagal dieksekusi untuk menjadi peraturan daerah.

## KESIMPULAN
Fakta  bahwa  di  Mentawai  telah  dipaksa  untuk  menerapkan  sistem  desa, menyebabkan  pola  pemerintahannya  berjalan  saling  bersinggungan  tetapi  juga  saling menelikung  dan  membatasi,  misal  posisi  Sikebbukat  Uma  ( Rimata )  dan Sikerei ,  yang dahulu  menjadi  elite  utama  dalam  paham  kekuasaan  Arat  Sabulungan,  kini  harus menerima kekuasaan mereka hanya pada regulasi adat saja, sementara regulasi lainnya tidak  diberi  peran  apapun.  Padahal  Sikebbukat  Uma  ( Rimata )  dan Sikerei merupakan warisan sistem Pemerintahan Laggai (kuno) Mentawai yang berbasis pada paham Arat Sabulungan.  Bagi  Mark  (2002)  itu  hal  yang  wajar  karena  hadirnya  kuasa  baru  yang tidak dapat  merespon  oleh kuasa lama, yakni  pasar dan jaringan  elite  luar.  Pemaksaan sistem  Nagari  dan  Modern  ke  masyarakat  Mentawai,  penulis  gambarkan  melalui Gambar 2, sebagai berikut:
Dua  entitas  tadi  tidak  dianggap  dan  tidak  dapat  direspon  oleh  sistem  lama Mentawai,  sehingga  diperlukan  penggantian  sistem  pemerintahan  sesuai  dengan perkembangan  dan  tuntutan  zaman.  Kenyataan  ini  memang  bisa  menghantarkan pemerintahan  Mentawai  maju  pesat  membangun  daerahnya  melalui  pemanfaatan  dan pemberdayaan jejaring kuasa yang ada saat ini. Walaupun di sisi lain, terdapat ketidak- adilan  dalam  menempatkan tacit  knowledge Mentawai  ikut  tampil  dalam  praktik kekuasaan,  yang  pada  tataran  implementasi  antara  masyarakat  dan  pemerintah  selalu terjadi bentrokan dan pertarungan kekuasaan. Konflik dan benturan sebagai respons atas hadirnya sistem pemerintahan modern di Mentawai, merupakan sebuah kenyataan yang menunjukkan  bahwa  pemaksaan  pemberlakuan  sistem  pemerintahan  modern  tersebut sudah tidak relevan ketika dihubungkan dengan semangat demokrasi dan desentralisasi politik  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Konsep  demokrasi  dan  desentralisasi merupakan  ruang  politik    bagi  Pemerintahan  Laggai  di  Mentawai  untuk  memperoleh pengakuan dan penghargaan dari negara, agar peran dan fungsinya sebagai self regulasi
dapat menjadi sebuah model berpemerintahan di mana masyarakat menjadi lokus utama yang  memperoleh  pelayanan  maksimum  atas  haknya  sebagai  warga  negara.  Untuk membuktikan  keefektifan  pemerintahan  Laggai  berbasis  paham  Arat  Sabulungan  di Mentawai  ini  diperlukan  penelitian  komprehensif  bagaimana  tingkat  efektivitas  dan efesiensi  bekerjanya  kuasa  dalam  regulasi  pasar  dan  jaringan  kuasa  yang  terjadi  di Mentawai,  sehingga  ada  keyakinan  bahwa  sistem  kuasa  di  Mentawai  pada  intinya berdasarkan  pada  demokrasi  adat,  yang  juga  mampu  memberi  dampak  keadilan  dan kesejahteraan bagi masyarakat Mentawai seperti dahulu dan seharusnya kini.

## DAFTAR PUSTAKA
Bevir, Mark. A Decentered Theory of
Governance, https://escholarship.org/uc/item/0679z8mf , Journal des Economistes et des Etudes Humaines , 12, 2002
Boons,Frank    &  Lasse  Gerrits. Between  Self-Organization  and  Government:  a Gomplexity Perspective on The Rise and Fall of The hierarchical State , Erasmus University  Rotterdam  Dep.  of  Public  Administration  Postbox  1738  3000  DR Rotterdam The Netherlands
Brotoisworo,Edy.“Beberapa  Aspek  Ekologi  Manusia  di  Mentawai  dalam  Gerard Persoon dan Reimar Schefold (ed.), 1985. Pulau Siberut , Jakarta: Bharatara Karya Aksara
Easton, David, An Approach to the Analysis of Political System,
http://online.sfsu.edu/sguo/Renmin/June2_system/Political%20System_Easton.pd f
Gayatri,  Irene  Hiraswati,  2008. Runtuhnya  Gampong  Di  Aceh. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Ghee,Liem Tech, 1999. Suku Asli dan Pembangunan di Asia Tenggara , Jakarta :Yayasan Obor Indonesia
Kalt,  Joseph  P.  and  Joseph  William  Singer,  2004. Myths  and  Realities  Of  Tribal Sovereignty:  The  Law  and  Economics  of  Indian  Self-Rule, Harvard  University December 4-5, 2003
Persoon,Gerard,  1998.  “Pemimpin  Lokal  di  Siberut,  Suatu  Kreasi  Yang  Belum Sempurna” dalam Philip Quartes van Ufford (Ed.) 1998. Kepemimpinan Lokal dan Implementasi Program, Jakarta: Gramedia
Rudito,  Bambang,  1993  Masyarakat  Mentawai,  di  Sebelah  Barat  Sumatera,  dalam
Koentjaraningrat , Masyarakat Terasing di Indonesia. Jakarta: Gramedia, 1993
-----------------2013. Bebetei  Uma:  Kebangkitan  orang  Mentawai,  Sebuah  Etnografi . Jakarta: Guding Publishing
Schefold,Reimar, 1991. Mainan Bagi Roh, Kebudayaan Mentawai , Jakarta : Balai Pustaka
Saguntung,Panulis,2003.  Siripo’  Suatu  Analisis  Sosiologis  Terhadap  Peranannya  Bagi Kontruksi        Interaksi  Sosial  dalam  Masyarakat  Mentawai, Tesis. Salatiga : PPS Sosiologi Agama, UKSW
Samaloisa,Rijel,2002. Sikebbukat Uma di Mentawai, Sebagai Media Sosial dan Politik,
Suatu  Studi  Tentang  Kehidupan  Sosial  Politik  Masyarakat  di  Desa  Madobag, Kecamatan  Siberut  Selatan-Kepulauan  Mentawai ,  Skripsi  Sarjana. Jakarta: Fisipol UKI
Samaloisa,Rijel,2004.Pertarungan Kepentingan Dalam Pembuatan RAPERDA Tentang
Pemerintahan  Laggai  di  Kepulauan  Mentawai, Tesis, Yogyakarta:  PPS  Ilmu Politik, Fisipol UGM
Shleifer, Andrei. Understanding Regulation, European Financial Management, Vol. 11, No.    4, 2005
Stoker,Gerry.  Governance  as  Theory:  Five  Propositions: International  Social  Science Journal , 1998; 50: 17–28, ISSJ 227–228 C - 2019 John Wiley & Sons Ltd
Sibombing,Herman ,1979. Mentawai , Jakarta : Pranadny Suyanto,  Bagong  dan  Sutinah , 2015. Metode  Penelitian  Sosial  Berbagai  Alternatif Pendekatan , Jakarta : Prenada Media, Edisi Ketiga
Stefano, Coronese, 1986. Kebudayaan Suku Mentawai. Jakarta: Grafidian Jay Tulius,Juniator,  2000.  Simatak Siagai  Laggeg dan Simabesik: Hubungan Sosial Dalam Sistem  Pengobatan  Masyarakat  Mentawai  di  Pulau  Siberut ,  Skripsi Sarjana.
Padang: Fisip Unand
White,Geoffrey. Indigenous Governance In Melanesia, University of Hawaiʻi at Mānoa, 2007  See  discussions,  stats,  and  author  profiles  for  this  publication  at: https://www.researchgate.net/publication/328346851
Wogu , 2013, Behavioralism As An Approach to Contemporery Political Analysis
Appraisal https://www.ijern.com/journal/December-2013/35.pdf
Waluyo,Eko, 1997. Pulau Siberut, Kendala dan Tantangan Pembangunan. Jakarta: LIPI Zakaria,R. Yando  ,2000. Abih Tande: Masyarakat Desa di Bawah Rezim Orde Baru . Jakarta: Elsam
---------------------,  “Pembangunan  Yang  Melumpuhkan;  Pelajaran  Dari  Kepulauan Mentawai”  dalam  Djuweng,  Stepanus,  1996. Kisah  Dari  Kampung  Halaman. Yogyakarta : Interfidei
-----------------.2012  Family  Stories:  Oral  tradition,  memories  of  the  past,  and contemporary  conflicts  over  land  in  Mentawai  –  Indonesia.  PhD Thesis. Netherlands: Leiden University.

## Laporan
Yayasan Citra Mandiri,2001. Laporan Proses Kegiatan Tentang Format Pemerintahan Terendah di Kepulauan Mentawai , Padang Tim  Pengkajian  Pemerintahan  Terendah  di  Mentawai,  2001. Laporan  Hasil  Penelitian,
Padang