INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 13391-13405 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Arbitrase Internasional dalam Sengketa Sipadan-Ligitan: Proses Penyelesaian Sengketa Internasional
Nur Wahid Muharrom 1 ✉ , Nur Shabrina Ramadhani 2 , Revaldo Putra Magantara 3 , Tedy Irawan 4 , Najwa Aulia 5 , Fathan Akbar Hernando 6 , Rani Pajrin 7
Universitas Tidar Magelang Email: nwachid134@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penyelesaian sengketa antar negara merupakan tantangan yang kompleks dalam hukum internasional. Salah satu contohnya adalah sengketa antara Indonesia dan Malaysia atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan. Berbagai metode cara penyelesaian telah dilakukan mulai dari upaya negosiasi hingga cara- cara diplomasi namun tetap saja tidak menemukan hasil. Keputusan final tentang cara penyelesaian sengketa ini adalah hasil dari rumitnya proses panjang perundingan dan negosiasi yang tak kunjung menemukan  titik  temu.  Sehingga  kedua  negara  akhirnya  sepakat  untuk  membawa  kasus  ini  ke Mahkamah Internasional. Penyelesaian secara arbitrase internasional dipilih karena hasil keputusan yang bersifat mengikat secara hukum. Mahkamah internasional memiliki wewenang memutuskan sengketa berdasarkan  bukti-bukti  dalam Parties  of  the  Memorial  kedua  negara,  dan  juga  berdasarkan  pada prinsip-prinsip  hukum  internasional.  Proses  ini  menunjukkan  bahwa  penyelesaian  sengketa  secara damai sangat dibutuhkan untuk mencegah  terjadinya konflik antar negara-negara terkait yang lebih besar. Penggunaan metode penyelesaian sengketa yang efektif dapat membantu negara yang terlibat konflik  untuk  mengatasi  sengketa  internasional  secara  damai,  dan  menghindari  konflik  perbatasan wilayah yang lebih luas.
Kata Kunci: Arbitrase Internasional, Sengketa Perbatasan, Konflik Sipadan-Ligitan

## Abstract
The resolution of disputes between countries is a complex challenge in international law. One example is  the  dispute  between  Indonesia  and  Malaysia  over  the  ownership  of  Sipadan  and  Ligitan  Islands. Various methods of resolution have been attempted, from negotiation to diplomacy, yet no resolution has been found. The final decision on the dispute resolution method stems from the intricate process of prolonged negotiations and negotiations that have failed to  find a common ground. Hence, both countries finally agreed to bring the case to the International Court of Justice. International arbitration was chosen for its legally binding decision outcomes. The international court has the authority to decide disputes based on evidence in both countries’ Memorials and principles of international law. This process demonstrates  that  peaceful  dispute  resolution  is  crucial  to  prevent  larger  conflicts  between  related countries.  Effective  dispute  resolution  methods  can  help  countries  involved  in  conflict  to  resolve international disputes peacefully and avoid broader territorial conflicts.
Keywords: International Arbitration, Border Disputes, Sipadan-Ligitan Conflict

## PENDAHULUAN
Kasus sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang terjadi beberapa dekade lalu telah menghentak pemerintahan Indonesia. Sengketa internasional sendiri adalah  suatu keadaan  ketika  sebuah  negara  sedang  berkonflik  dan  mendasarkan  tuntutannya  pada ketentuan – ketentuan  yang  terdapat  dalam  suatu  perjanjian  yang  telah  diakui  secara internasional. Terdapat pula definisi lain dari sengketa hukum internasional menurut salah seorang  ahli  hukum,  Ia  adalah  M.  Friedman  yang  berpendapat  bahwa  sengketa  adalah perselisihan antar negara yang mampu di selesaikan pengadilan dengan didasarkan atas hukum yang sah dan berlaku di kalangan internasional serta sifatnya vital bagi kepentingan negara. Hal tersebut adalah karena sengketa sendiri menyangkut hal hal seperti integritas dan  kedaulatan  wilayah.  Sedangkan  mahkamah  internasional  mendefinisikan  sengketa sebagai  sebuah  situasi  ketika  dua  negara  mempunyai  pandangan  yang  bertentangan mengenai  dilaksanakan  atau  tidaknya  kewajiban  yang  terdapat  dalam  hukum  dan perjanjian. Merujuk pada definisi sengketa internasional tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai definisi dari sengketa internasional yang mana sengketa internasional adalah sebuah ketidaksamaan pandangan yang terjadi antar negara sehingga menimbulkan perselisihan dan dapat diselesaikan melalui mekanisme di pengadilan dan menggunakan hukum atau perjanjian yang telah disepakati dan telah berlaku secara internasional.
Sengketa internasional sendiri dibedakan menjadi dua jenis yaitu sengketa hukum dan politik. Pengertian sengketa hukum sendiri adalah sengketa yang didasarkan atas hukum dan  perjanjian  internasional  yang  berlaku,  dimana  keputusannya  mutlak  dan  mengikat
negara negara yang bersengketa. Sedangkan sengketa politik sendiri berbeda dari sengketa hukum, dimana sengketa ini lebih dibedakan atas dasar instrumen penyelesaiannya.
Walaupun  demikian,  salah  satu  hal  yang  tidak  diinginkan  pada  pihak-pihak  yang bersengketa  adalah  meningkatnya  eskalasi  konflik  yang  makin  memperburuk  situasi. Kewajiban pihak yang bersengketa dalam hal ini adalah menyelesaikan sengketanya dengan damai    dan  terus  mencari  upaya  perdamaian  apabila  cara-cara  lainnya  telah  gagal.  Ini sejalan dengan pasal 2 ayat (3) piagam PBB yang menyatakan bahwa setiap permasalahan internasional termasuk dalam hal ini sengketa harus diselesaikan secara damai agar tidak berimbas ke permasalahan yang lebih serius.
Pada  dasarnya,  pasal  33  piagam  PBB  juga  telah  memberikan  opsi  penyelesaian sengketa internasional secara damai melalui beberapa cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui  cara-cara  politik  dan  penyelesaian  sengketa  melalui  prosedur  hukum.  Proses penyelesaian secara damai dengan pendekatan politik dibagi menjadi 4, yakni negosiasi, mediasi,  jasa  baik  ( good  offices),  dan  pencarian  fakta  (inquiry).  Dalam  prosesnya,  ada beberapa alternatif lain di bidang politik selain empat hal tersebut, yakni dengan konsiliasi yang merupakan gabungan inquiry dengan mediasi, penyelesaian dengan melibatkan PBB, dan  penyelesaian  melalui  organisasi  regional.  Kemudian  penyelesaian  sengketa  secara damai melalui jalur hukum dapat ditempuh melalui pengadilan internasional dan arbitrase. Pada pasal tersebut memang tidak ada kewajiban untuk memilih suatu prosedur tertentu, namun arbitrase kerap dipilih ketika cara-cara damai yang lainnya sudah tidak berhasil. Hal ini karena cara arbitrase dinilai memiliki proses yang lebih cepat daripada litigasi pengadilan tradisional karena hanya ada banding terbatas dari putusan arbitrase.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menilai  efektivitas  metode  arbitrase  dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah antarnegara, khususnya kasus sengketa Indonesia- Malaysia mengenai Pulau Sipadan-Ligitan. Selain itu, penelitian ini menjelaskan proses dari awal  sengketa  hingga  keputusan  Mahkamah  Internasional.  Sengketa  Sipadan-Ligitan diangkat  untuk  mengingatkan  pentingnya  menjaga  kedaulatan  dan  integritas  wilayah Indonesia. Pemerintah harus mempertahankan setiap wilayah negara sesuai dengan UUD 1945. Diharapkan penelitian ini membuat pemerintah lebih peduli terhadap isu kedaulatan dan mencegah terulangnya kejadian serupa.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis kasus. Penelitian yang digunakan akan berfokus pada studi kasus yakni berupa
analisis  mendalam  mengenai  sengketa  yang  terjadi    termasuk  sejarahnya,  serta  proses penyelesaiannya di Mahkamah Internasional. Data yang kami dapatkan berasal dari analisis putusan  pengadilan  internasional,  Jurnal-jurnal terkait, serta berbagai sumber data  yang relevan  lainnya.  Metode  ini  dipilih  karena  memungkinkan  peneliti  untuk  mendapatkan pemahaman  yang  mendalam  tentang  proses  penyelesaian  sengketa  internasional, khususnya  dalam  kasus  Sipadan-Ligitan,  serta  memungkinkan  peneliti  untuk mengeksplorasi dinamika konflik dengan cermat dan terperinci.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Awal Mula Persengketaan Sipadan-Ligitan
Pulau Sipadan dan Ligitan berada di Selat Makassar, di perbatasan antara Kalimantan Timur  dan Sabah, Malaysia Timur. Sengketa kepemilikan pulau ini antara Indonesia dan Malaysia  telah  berlangsung  sejak  tahun  1967.  Saat  pertemuan  hukum  laut  pertama, Indonesia  mengklaim  kedua  pulau,  tetapi  Malaysia  tidak  setuju  dan  juga  memasukkan pulau-pulau tersebut dalam peta nasionalnya. Sengketa ini dibahas lagi dalam perundingan batas kontinental, namun tidak ada hasil, sehingga ditetapkan status quo yang melarang aktivitas apapun di pulau tersebut sampai ada keputusan resmi..
Perundingan  terus  berlangsung  beberapa  kali  secara  sengit  kedua  Negara  saling menunjukkan  bukti  akan  kepemilikan  Sipadan  Ligitan  dari  pihak  Indonesia  pada perundingan memberikan bukti kepemilikan Pulau Sipadan Ligitan yang telah dimiliki oleh Indonesia sejak masa Hindia Belanda sebab ditemukan bukti bangunan peninggalan masa Belanda  di  pulau  tersebut  sehingga  bila  terjadi  peralihan  kekuasaan  setelah  Indonesia merdeka kedua pulau tersebut menurut aturan internasional beralih kepemilikannya kepada Indonesia sedangkan di sisi lain pihak Malaysia juga memberikan bukti sejarah mengenai kepemilikan  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan  yang  juga  merupakan  bangunan  milik  Inggris sehingga setelah merdeka Malaysia menganggap kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan juga beralih ke Malaysia.
Perundingan pun mengantarkan kepada hasil berupa rekomendasi untuk membawa kasus  sengketa  Sipadan  Ligitan  ke  Mahkamah  Internasional  sebab  kedua  negara  saling klaim  walaupun  tidak  memberikan  manfaat  besar  kepada  kedua  negara  tetapi  kasus  ini secara tidak langsung berkaitan dengan kedaulatan dan integrasi wilayah masing-masing Negara, sebab bila salah satu pulau milik salah satu negara hilang secara tidak langsung turut merendahkan status kedaulatan negara tersebut sehingga kedua negara tetap teguh
pada pendiriannya yang akhirnya mengantarkan kepada penyelesaian kasus secara hukum pada Mahkamah Internasional
1. Pihak yang terlibat dalam sengketa Pulau Sipadan-Ligitan
a) Pemerintah Indonesia
Pada awalnya Indonesia memutuskan  untuk membawa sengketa  ini ke Mahkamah Internasional  karena  Indonesia  bersikeras  mengklaim  kedaulatan  Pulau  Sipadan-Ligitan dengan  berargumen  bahwa  dasar  klaim  mereka  telah  didukung  oleh  fakta  historis  dan budaya yang ada  pada Sultan Bulungan di  Kalimantan Utara walaupun klaim ini kurang diperkuat dengan kuatnya bukti yang disertakan. Selain itu, mereka juga beranggapan jika Pulau Sipadan-Ligitan merupakan wilayah yang berada dalam daerah kepemilikan Hindia belanda jika didasarkan pada Pasal IV perjanjian antara Inggris dan Belanda di tahun 1891. Dengan berdasar pada penafsiran ketentuan tersebut, pemerintah Indonesia berpendirian bahwa kedua pulau tersebut dulu merupakan bagian integral dan bekas wilayah teritorial Belanda  yang  kemudian  menjadi  hak  milik  Indonesia  setelah  memproklamasikan kemerdekaannya. Dasar pasal tersebut juga kemudian di uraikan dalam memorial Indonesia yang terdiri dari 9 bab pokok pembahasan.
Dasar daripada perjanjian  itu mendeskripsikan secara  rinci hubungan antar negara pada tahun 1824 sampai 1969, bahkan dalam Parties of Memorial yang diajukan Indonesia ini  membahas  secara  khusus  terkait  situasi  sebelum  Perjanjian  1891.  Selain  itu,  dalam Memorial  Indonesia  ini  juga  telah  dibahas  secara  eksplisit  dan  rinci  seputar  penyebab terjadinya Perjanjian 1891. Namun, klaim ini dihadapkan dengan pernyataan bahwa Malaysia juga memiliki klaim atas kepemilikan pulau ini, yang menyebabkan terjadinya sengketa antar kedua negara.
Dengan  diangkatnya  kasus  ini  ke  hadapan  Mahkamah  Internasional,  Indonesia menegaskan  kedaulatan  dan  haknya  atas  pulau-pulau  tersebut  di  depan  forum internasional.  Keputusan  yang  diambil  merupakan  bagian  dari  usaha  Indonesia  untuk menyelesaikan konflik perbatasan dengan Malaysia secara damai dan sesua dengan koridor hukum internasional

## b) Pemerintah Malaysia
Sama halnya seperti Indonesia, permasalahan ini mulai mencuat ketika dua negara mengadakan  pertemuan  yang  di  dalamnya  membahas  tentang  batas-batas  kelautan. Karena  dinilai  memiliki  kesamaan  batas  wilayah,  kedua  belah  pihak  telah  sepakat  untuk menetapkan status quo. Namun dalam hal ini Malaysia memiliki penafsiran yang berbeda
akan  pengertian  status  quo  tersebut.  Mengingat  bahwa  mereka  beranggapan  pulau tersebut  masih  berada  di  bawah  kepemilikan  mereka,  Malaysia  memutuskan  untuk membangun  resor  pariwisata  di  Sipadan  dan  tentu  saja  ini  menimbulkan  reaksi  dari Indonesia  dengan  alasan  pelanggaran  perjanjian  status  quo.  Merasa  mereka  tidak melakukan  kesalahan,  akhirnya  kasus  ini  dibawa  ke  Mahkamah  Internasional  bersamaan dengan keputusan Indonesia.
Malaysia  mendasarkan  klaim  kepemilikan  dua  wilayah  ini  berdasarkan  3  dasar. Pertama negara Malaysia mempunyai hak milik atas kedua pulau tersebut didasari pada penyerahan  yang  dilakukan  oleh  Sultan  Sulu  hingga  kemudian  Inggris  dan  berikutnya Malaysia. Kedua, Malaysia berdalih bahwa Inggris yang kemudian dalam hal ini dilanjutkan oleh  Malaysia  sebagai  negara  suksesor  telah  melakukan  penguasaan  secara  damai  dan dilanjutkan  secara  terus  menerus  sejak  tahun  1878.  Bahkan,  belanda  yang  kemudian Indonesia telah lama menelantarkan Pulau Sipadan dan Ligitan. Dalam Hukum Internasional memang hak dari suatu pulau dapat diperoleh oleh pihak ketiga apabila wilayah tersebut ditelantarkan untun kurun waktu tertentu oleh pemilik dari wilayah tersebut.

## c) Pemerintah Filipina
Walaupun  pada  akhirnya  Filipina  bukan  pihak  yang  ikut  berperkara  dan  terlibat sengketa, namun Filipina secara tidak langsung ikut terlibat dalam kasus ini. Pada 13 Maret 2001 selama proses persidangan, Filipina ikut mengajukan permohonan untuk ikut serta dalam kasus ini. Dalam memorial yang mereka sampaikan, tujuan intervensi yang mereka lakukan  adalah  untuk  "melestarikan  dan  melindungi  hak-hak  historis  dan  hukum [pemerintahnya]  yang  timbul  dari  klaim  dominion  dan  kedaulatan  atas  wilayah  Borneo Utara, sejauh hak-hak tersebut [terpengaruh], atau [mungkin] terpengaruh, oleh penentuan Mahkamah atas pertanyaan kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan". Meskipun demikian, Filipina sekali lagi menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak berusaha menjadi pihak dalam kasus ini.
Tindakan  permohonan  untuk  intervensi  ini  tentu  saja  mendapat  penolakan  dari Indonesia dan Malaysia. Keduanya secara tegas menyatakan bahwa permohonan Filipina harus ditolak karena permohonan yang diajukan tidak tepat waktu dan objek permohonan tidak memadai. Sehingga oleh karena hal ini, Mahkamah Internasional memutuskan untuk menggelar  sidang  di  hadapan  Indonesia,  Malaysia,  dan  Filipina  untuk  memutuskan  izin intervensi yang dilakukan Filipina. Namun, sidang tanggal 23 Oktober 2001 memutuskan
bahwa Mahkamah Internasional menolak secara penuh izin intervensi yang diajukan oleh Filipina sehingga kasus ini tidak berlanjut di pihak Filipina.

## d) Mahkamah internasional
Mahkamah  Internasional  memainkan  peran  penting  dalam  penyelesaian  sengketa Pulau  Sipadan  dan  Ligitan  antara  Indonesia  dan  Malaysia.  Pada  17  Desember  2002, Mahkamah  memutuskan  kedaulatan  kedua  pulau  tersebut  diberikan  kepada  Malaysia. Proses pengambilan keputusan ini didasarkan pada pertimbangan kompleks dari bukti yang diajukan kedua negara. Beberapa bukti dari Indonesia, seperti penafsiran Pasal IV Konvensi 1891, dianggap tidak valid karena tidak menyebutkan kedua pulau secara spesifik, sehingga menguatkan klaim Malaysia. Mahkamah juga menolak bukti Malaysia tentang hibah dari Sultan Sulu, menyatakan bahwa kedua pulau tidak termasuk dalam hibah tersebut.
Dengan demikian, lemahnya bukti yang disampaikan oleh kedua pihak mendatangkan kesimpulan  bahwa  mereka  tidak  dapat  menerima    permohonan  kedua  negara  karena lemahnya bukti dan dokumen yang ada. Namun akhirnya sengketa ini menemui titik temu, ICJ  menggunakan  doktrin effective  occupation  dalam  mengambil  keputusan  terakhir. Doktrin  ini  lebih  berfokus  pada  pemanfaatan  wilayah  tak  berpenghuni  (termasuk  ada tidaknya produk  hukum atau peraturan lainnya yang mengatur hal yang disengketakan) dan ada hak yang kemudian diperebutkan atas kepemilikan wilayah tersebut di kemudian hari.
2. Dasar tuntutan beserta Counter Memorial and Reply yang diajukan oleh kedua pihak
a. Dasar atas klaim kepemilikan yang diajukan oleh kedua negara
➢ Dasar atas klaim Indonesia
• Indonesia  mengklaim  kepemilikan  atas  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan  berdasarkan pada hak konvensional, yakni Pasal IV Konvensi tahun 1891 antara Britania Raya dan  Belanda.  Dengan  alasan  bahwa  pulau  sengketa  ini  merupakan  wilayah kekuasaan Kesultanan Bulungan yang pada sejarahnya telah diserahkan kepada Belanda.
• Pada  catatan  dan  arsip-arsip  terkait  yang  telah  di  teliti  oleh  Indonesia,  mereka menemukan bahwa lampiran peta yang ada menunjukkan adanya batas garis lepas Pantai yang membentang sampai ke laut hingga melintasi Pulau Sebatik  bahkan sampai Pulau Sipadan-Ligitan dan dianggapnya sesuai dengan penafsiran Pasal IV Konvensi 1891 tentang batas kepemilikan Belanda.
• Indonesia mengklaim berdasarkan efektivitas pulau tersebut, yakni bahwa perairan di  sekitar  kedua  pulau  tersebut  sebelumnya  telah  dimanfaatkan  oleh  nelayan Indonesia.
• Keberadaan Angkatan laut Belanda dan Indonesia pada tahun 1921 di sekitar pulau tersebut untuk mengamankan pulau sengketa dari bajak laut.
• Indonesia pernah memberikan konsesi kepada Japan Petroleum Exploration Co., Ltd (sebuah Perusahaan minyak  Jepang) untuk melakukan eksplorasi minyak di wilayah tersebut, sebagai bukti bahwa wilayah pulau sengketa pernah masuk ke dalam wilayah Indonesia.
➢ Dasar atas klaim Malaysia
a) Malaysia mengklaim kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan Chain of Title Theory yakni berupa pengalihan hak milik pulau sengketa dari Sultan Sulu yang diserahkan kepemilikannya ke Spanyol, kemudian AS, Inggris, dan terakhir Malaysia.
b) Malaysia mengutip Langkah-langkah pemerintahan koloni Inggris yakni State of North Borneo dalam proses pengaturan dan pengumpulan telur penyu di pulau sengketa sebagai bukti efektivitas penggunaan pulau tersebut, dibuktikan dengan adanya  mercusuar  yang  telah  dibangun  di  Sipadan  dan  di  Ligitan  dan  masih dipelihara oleh pemerintah Malaysia sejak kemerdekaannya.
c) Malaysia mengklaim bahwa Inggris yang  kemudian dilanjutkan oleh Malaysia telah melakukan penguasaan dan pengelolaan secara damai sejak 1878 dan tidak pernah mendapat pertentangan dari Belanda dan atau Indonesia hingga 1969.
d) Malaysia  mengangkat  isu  penelantaran  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  sebagai penerus Belanda atas kepengurusan kedua pulau ini, sehingga mereka berdalih bahwa pulau yang telah ditelantarkan dapat jatuh ke pihak ketiga sesuai hukum internasional. Argumen ini semakin diperkuat dengan adanya klaim kepengurusan dan pengendalian telur penyu di wilayah ini.
b. Counter Memorial and Reply atas pernyataan yang diajukan oleh kedua negara
➢ Indonesia atas pernyataan Malaysia
• Menurut  Indonesia,  Sultan  Sulu  sebenarnya  tidak  pernah  memiliki  kedua  pulau sengketa melainkan Sultan Bulungan lah yang merupakan  pemilik keduanya.
• Indonesia menyatakan bahwa hak atas kepemilikan dari negara koloni inggris yakni State  of  North  Borneo  dalam  hal  ini  kepemilikan  atas  British  North  Borneo
Company (BNBC) sebenarnya tidak pernah ada dan bahkan Spanyol maupun AS tidak memiliki hak atas kepemilikan pulau sengketa.
• Indonesia tetap menolak bahwa penguasaan dan pengelolaan administrasi pulau sengketa telah dilakukan oleh Malaysia setelah tahun 1891, dengan beranggapan bahwa  Tindakan  tersebut  tidak  memberi  hak  milik  atas  pulau  sengketa  kepada Malaysia.
• Indonesia  menganggap  Malaysia  telah  melanggar  kesepakatan  bersama  atas status  quo  pada  pulau  sengketa  dengan  membangun  resor  pariwisata  dan penangkaran penyu di Sipadan.
➢ Malaysia atas pernyataan Indonesia
Counter memorial yang disampaikan Malaysia dianggap telah berhasil mematahkan argumen  dasar  Indonesia  yang  dianggap  tidak  berdasar,  serta  berhasil  mematahkan konstruksi  sejarah  yang  telah  dibangun.  Berikut  ini  adalah Counter  memorial  yang  di argumentasikan oleh Malaysia:
• Malaysia menganggap bahwa Konvensi 1891 sama sekali tidak mendukung klaim Indonesia  atas  kepemilikan  pulau  sengketa,  karena  konvensi  tersebut  hanya mengatur batas darat wilayah Borneo tidak termasuk kepulauan yang terpisah dari daratan Borneo.
• Malaysia menyatakan bahwa peta yang diserahkan Indonesia tidak valid, dan peta buatan  Belanda  tersebut  tidak  disepakati  Bersama.  Menurut  mereka  masih  ada peta lainnya yang justru malah memperkuat klaim Malaysia atas Sipadan-Ligitan.

## 3. Perkembangan Proses Arbitrase
Peristiwa Sipadan dan Ligitan adalah sengketa wilayah antara Malaysia dan Indonesia terkait dua pulau kecil, Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Arbitrase atas sengketa ini telah menjadi  bagian  penting  dari  hubungan  antara  kedua  negara  tersebut.  Berikut  adalah perkembangan proses arbitrase terkait Sipadan dan Ligitan:
a) Perjanjian Arbitrase: Setelah perundingan bilateral antara Malaysia dan Indonesia tidak menghasilkan penyelesaian, kedua negara setuju untuk mempersembahkan sengketa ini ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda, melalui perjanjian arbitrase pada tahun 2002.
b) Pengadilan di Mahkamah Internasional: Proses arbitrase dimulai pada tahun 2002 di Mahkamah  Internasional.  Kedua  negara  memberikan  argumen  mereka  dan menyajikan bukti untuk mendukung klaim mereka terhadap pulau-pulau tersebut.
c) Putusan  ICJ:  Pada  17  Desember  2002  setelah  mempertimbangkan  banyak  hal, Mahkamah Internasional mengeluarkan putusan yang memberikan kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia. Putusan ini didasarkan pada penafsiran sejarah, hukum internasional, dan bukti-bukti geografis.
d) Penerimaan  Putusan:  Meskipun  putusan  tersebut  dianggap  kontroversial  oleh sebagian  pihak  di  kedua  negara,  kedua  pihak  akhirnya  menerima  keputusan Mahkamah  Internasional.  Malaysia  dan  Indonesia  menyatakan  kembali  komitmen mereka untuk mematuhi putusan tersebut dan menyelesaikan sengketa secara damai.
e) Implementasi Putusan: Kedua negara kemudian melanjutkan untuk mengimplementasikan putusan tersebut. Ini termasuk penarikan pasukan dari wilayah yang dipertentangkan dan pengakuan resmi atas kedaulatan yang ditetapkan oleh Mahkamah Internasional.
Dengan  putusan  Mahkamah  Internasional  tahun  2002,  sengketa  Pulau  Sipadan-Ligitan antara  Malaysia  dan  Indonesia  diselesaikan  secara  damai.  Meskipun  ada  kekecewaan  di masyarakat,  kedua  negara  sepakat  untuk  menghormati  putusan  tersebut.  Kesepahaman bersama didasarkan pada perjanjian tertulis, sesuai pasal 287 Konvensi Hukum Laut 1982, yang mengizinkan penyelesaian sengketa secara damai melalui Mahkamah Internasional. Keputusan ini diharapkan mempererat hubungan kedua negara, asalkan mereka mematuhi dan tidak mengintervensi wilayah laut masing-masing.

## Pembahasan Hasil Akhir
1. Faktor yang mempengaruhi hasil Arbitrase Sipadan-Ligitan
Berdasarkan  tuntutan  serta counter  memorial  and  reply  yang  telah  diberikan sebelumnya,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  pengambilan  keputusan  ini  mahkamah interasional merujuk pada beberapa faktor terkait. Faktor-faktor tersebut terdiri dari:
a) Faktor diplomatik
Sebelum kasus ini diangkat ke mahkamah internasional, sebelumnya telah diadakan perundingan  di  antara  Indonesia  dan  Malaysia  dengan  melakukan  perundingan diplomatik dan negosiasi yang dilakukan oleh para delegasi yang diutus. Meskipun upaya ini akhirnya gagal, tetapi tidak menutup kemungkinan jika proses dan hasil dari perundingan ini kemungkinan juga telah mempengaruhi argumen dan strategi yang diajukan oleh kedua negara di Mahkamah Internasional.
b) Faktor geografis
Jika  melihat  pada  kondisi  yang  ada,  letak  geografis  Sipadan-Ligitan  sangat  dekat dengan  Sabah,  Malaysia.  Faktor  ini  juga  yang  kemudian  turut  mempengaruhi interpretasi Mahkamah tentang sejarah administrasi dan pengendalian wilayah oleh Malaysia. Apalagi Malaysia juga mencantumkan pengendalian wilayah di memorial mereka.
c) Efektivitas ekonomi
Faktor  ini  sangat  kuat  relasinya  dengan  hasil  putusan  yang  diberikan.  Sebelumnya dalam bukti efektivitas pendudukan yang disampaikan, Malaysia telah mengangkat isu pengendalian dan pengumpulan telur penyu di wilayah Sipadan-Ligitan yang dapat dianggap sebagai sebuah aktivitas dengan signifikansi ekonomi di wilayah tersebut pada waktu itu.
d) Analisis dokumen
Keputusan  Mahkamah  didasarkan  pada  analisis  dokumen  dan  perjanjian  yang diajukan oleh kedua negara, contohnya saja Indonesia yang menggunakan catatan pada  peta  dan  konvensi  1891.  Namun, counter  memorial  yang  disampaikan  oleh Malaysia  telah  mematahkan  konstruksi  sejarah  Indonesia  yang  berdasarkan  pada dokumen konvensi 1891 atas perjanjian Inggris dan Belanda.
e) Klaim historis
Dalam hal ini klaim kedua negara didasarkan atas bukti historis dua kesultanan, yakni Sulu dan Bulungan. Ini juga menjadi  pertimbangan  dalam  pengambilan keputusan oleh Mahkamah internasional walaupun bukti tersebut masih di anggap belum cukup kuat pada akhirnya.

## 2. Implikasi keputusan arbitrase bagi pihak Indonesia
Sebelumnya, PP No. 38 tahun 2002 menetapkan Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai titik garis terluar Indonesia. Namun, setelah putusan Mahkamah Internasional, PP No. 37 tahun 2008 mengubah batas tersebut, menetapkan Karang Unarang sebagai titik terluar dan  menarik  garis  dari  Pulau  Sebatik.  Jika  Indonesia  lebih  cermat,  Sipadan-Ligitan  bisa menambah luas zona laut Indonesia. Keputusan ini juga mempengaruhi delimitasi maritim dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, yang menentukan hak dan kewajiban terkait sumber daya laut.
Selain  hal  tersebut,  berlakunya  keputusan  ini  turut  serta  membawa  implikasi  pada delimitasi  maritim  yang  juga  membawa  dampak  besar  pada  Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia, ZEE ini menentukan hak dan kewajiban negara-negara terkait penggunaan dan
perlindungan sumber daya laut. Oleh karena itu, selain berpengaruh pada perubahan garis pangkal kepulauan, lepasnya Sipadan dan Ligitan ini juga turut membawa dampak yuridis pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang berupa:
a) Dampak ekonomi
Lepasnya Sipadan-Ligitan turut mempengaruhi keadaan blok Ambalat, wilayah blok Ambalat sendiri adalah sebuah blok laut luas di sekitar laut Sulawesi yang di dalamnya juga  mencakup  Pulau  Sipadan-Ligitan.  Secara  ekonomi,  negara  yang  memiliki kedaulatan penuh atas kedua pulau ini terutama di sekitar Laut Sulawesi juga akan mendapatkan  banyak  keuntungan.  Blok  ambalat  diduga  menyimpan  cadangan minyak yang ditaksir memiliki nilai sekitar Rp. 4,200 Triliun, oleh karena itu wilayah ini akan sangat menguntungkan Malaysia dalam hal ekspansi dan eksplorasi minyak di wilayah Laut Sulawesi. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa lepasnya dua pulau  ini  turut  serta  mempengaruhi  pemanfaatan  sumber  ekonomi  yang  bisa dimanfaatkan oleh pemerintahan Indonesia.
b) Proses pelaksanaan wilayah administratif
Dengan  lepasnya  kedua  pulau  ini  maka  akan  timbul  wilayah  duplikasi  atau overlapping, sehingga Indonesia akan lebih sulit dalam proses pengembangan wilayah tertinggal dan terluar karena statusnya yang tumpang tindih dengan wilayah negara lain.
c) Pengembangan dan pengelolaan ZEE
Mengingat banyaknya potensi SDA di sekitar wilayah Laut Sulawesi terutama di sekitar Blok Ambalat, lepasnya dua pulau ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia dalam usaha  pengembangan  dan  pengelolaan  wilayah  ZEE.  Hak  pengelolaan  pulau  yang diberikan  kepada  Malaysia  secara  tidak  langsung  turut  membatasi  wewenang Indonesia  atas  wilayah  ini,  karena  wilayah  ini  sekali  lagi  adalah  sebuah  wilayah overlapping  yang  tidak  memberikan  kebebasan  pengembangan  wilayah  bagi Indonesia.
d) Pertahanan dan keamanan wilayah maritim
Lepasnya  pulau  ini  maka  akan  menjadikan  wilayah  sekitar  menjadi  lebih  rawan terhadap pelanggaran keamanan wilayah maritim. Batas wilayah yang simpang siur menjadikan  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  dapat  melanggar  batas  wilayah seperti melakukan penangkapan ikan ilegal, patroli kapal yang melebihi wilayah resmi, hingga penyelundupan tanpa takut terhambat oleh regulasi negara terkait.
3. Evaluasi  keefektifan  arbitrase  internasional  dalam  penyelesaian  sengketa  Sipadan- Ligitan
Efektivitas  dalam  penyelesaian  masalah  Sipadan  dan  Ligitan  dapat  diukur  dari berbagai  hal.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  arbitrase  sendiri  adalah sebuah  kekuasaan  untuk  menyelesaikan  suatu  perkara  dengan  metode  kebijaksanaan, sehingga dalam hal ini kebijaksanaan lah yang menjadi dasar atas penyelesaian sengketa Sipadan  dan  Ligitan.  Walaupun  kelak  pada  implementasinya,  tentu  kebijaksanaan  akan terwujud  ketika  terdapat  fakta  dan  bukti  yang  jelas  mengenai  perkara  tersebut.  Secara teoritis sendiri terdapat dua cara penyelesaian sengketa pengadilan dan di luar pengadilan. Arbitrase  sendiri  merupakan  cara  yang  dipandang  dapat  memberikan  hasil  yang  sama menguntungkan  bagi  kedua  pihak,  karena  hasil  dari  proses  arbitrase  adalah  berupa perjanjian atas keputusan yang bisa saling menguntungkan kedua pihak. Jika ditinjau dari penjelasan umum yang sudah tertera, penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan pun memiliki sisi positif dan negatif.
Mahkamah  Internasional  menawarkan  berbagai  alternatif  penyelesaian  sengketa, memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan pulau, meski putusan yang dihasilkan lebih menguntungkan  Malaysia.  Penggunaan  doktrin  “effective  occupation”  oleh  Mahkamah menimbulkan kontroversi, dengan beberapa pihak menilai keputusan itu dipengaruhi oleh faktor ekonomi Malaysia. Meski begitu, arbitrase tetap efektif karena memberikan kejelasan hukum atas kepemilikan pulau. Efektivitas arbitrase internasional dalam sengketa Sipadan dan Ligitan bergantung pada kesepakatan pihak terkait, metode keputusan, dan komposisi majelis  arbitrase.  Meski  hasilnya  tidak  menguntungkan  Indonesia,  proses  arbitrase  ini menunjukkan  bahwa  mekanisme  hukum  internasional  bisa  menyelesaikan  sengketa antarnegara secara damai.

## SIMPULAN
Sengketa Sipadan-Ligitan antara Indonesia dan Malaysia bermula pada 1967 ketika kedua negara mengklaim pulau-pulau ini di Selat Makassar. Mereka sepakat status quo, tetapi berbeda penafsiran: Indonesia  mengartikan tanpa aktivitas, sedangkan Malaysia tetap mengklaim kedaulatan dan membangun resor, yang diprotes Indonesia. Pada 2002, Mahkamah  Internasional  memutuskan  Malaysia  berhak  atas  kedua  pulau,  merugikan Indonesia karena keputusan didasarkan pada penggunaan efektif. Meskipun merugikan, arbitrase mencegah konflik lebih lanjut, dan Indonesia menerima putusan ini, mengubah batas  geografis  dengan  PP  No.37  tahun  2008.  Peristiwa  ini  menekankan  pentingnya
mengelola pulau-pulau terluar untuk mencegah kehilangan wilayah di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA
Novitasari  C,  (2021).  Analisis  Putusan  Mahkamah  Internasional  Dalam  Kasus  Sengketa Indonesia-Malaysia  Mengenai  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan. The  Digest:  Journal  of Jurisprudence and Legisprudence (2021) 2 (2) 231-262
Aisy,  Nisrina  Maharatul.  dkk.  (2023).  Penyelesaian  Sengketa  Perbatasan  Indonesia- Malaysia  Terkait  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan  Berdasarkan  Putusan  Mahkamah Internasional . Jurnal Fakultas Hukum, 2023
Grace  Henni  Tampongangoy,  (2015).  Arbitrase  Merupakan  Upaya  Hukum  Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional. Lex et Societatis, Vol. III/No. 1
Prameswari S, Pemayun C, (2013). Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional Bagi Perusahaan Multinasional
Lestari T, Arifin R (2019). Sengketa Batas Laut Indonesia Malaysia (Studi Atas Kasus Sipadan
Ligitan: Perspektif Indonesia) Jurnal Panorama Hukum (2019) 4(1)
Puspasari Prasongko  D, Dj Massie C,  Paseki  D, (2019). Putusan Mahkamah  Pengadilan Internasional Nomor 102 Tahun 2002 Tentang Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan Serta Implikasinya Pada Hukum Nasional Indonesia
Bangkit  Sanjaya  J  (2021),  Analisis  Mengenai  Kesepakatan  Negara  Indonesia  Dalam Memutuskan  Penyelesaian  Kasus  Sipadan  dan  Ligitan  Melalui  Mahkamah Internasional. Jurnal Analisis Hukum. Vol. 4, No. 1
Afrizal,  Pramana  P  (2016).  Politik  Luar  Negeri  Indonesia  Terhadap  Malaysia  Dalam Mempertahankan Kepemilikan Terhadap Blok Ambalat Pasca Konflik Pulau Sipadan dan Ligitan Tahun 2012-2015. Jom Fisip Vol.3 No.2
Tuhulele,  Popi  (2011).  Pengaruh  Keputusan  Mahkamah  Internasional  Dalam  Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan Terhadap Penetapan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Jurnal Sasi, vol. 17 No. 2, April-Juni 2011
Bakri  S,  (2015).  Implikasi  Yuridis  Lepasnya  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan  Terhadap  Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi
Hendrapati M, (2013). Implikasi Keputusan Mahkamah Internasional Terkait Kasus Sipadan dan Ligitan Terhadap Titik Pangkal dan Delimitasi Maritim.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia    38  Tahun  2002  Tentang  Daftar  Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia    37  Tahun  2008  Tentang  Perubahan  Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
Internasional Court Of Justice , laman https://www.icj-cij.org/case/102 .