## KEDUDUKAN HUKUM PIDANA TERKAIT ADANYA PEREDARAN NARKOTIKA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
Oleh :

## Rahmad Teguh
Email : rahmadteguh05@yahoo.com Universitas Narotama Surabaya

## Abstrak
Penulisan  ini  mengkaji  atau  menganalisis  data  sekunder  yang  berupa  bahan-bahan  hukum sekunder  dengan  memahami  hukum  sebagai  perangkat  peraturan  atau  norma-norma  positif di  dalam sistem  perundang-undangan yang mengatur  mengenai  kehidupan  manusia (library research). Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan Narkotika menurut Undang- Undang Narkotika dikenakan sanksi pidana penjara, pidana  denda,  pidana  seumur  hidup  dan  sanksi  lainnya,  Perlindungan  bagi  anak penyalahgunaan  Narkotika  ditinjau  dari  Aspek  Viktimologi  yaitu  direhabilitasi  karena  anak tersebut  disatu  sisi  menjadi  pelaku  dan  sisi  lainnya  menjadi  korban,  Peredaran  Narkotika ditinjau dari hukum internasional yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan narkotika pada awalnya dituangkan dalam The United Nation&#39;s  Single Convention on Narcotic Drugs 1961.
Kata  Kunci: Kejahatan  Narkotika,  Era  Perdagangan  Bebas  Internasional,  Keamanan  dan Kedaulatan Negara.

## Abstract
This  study  is  understood  as  a  library  research  (library  research),  such  as  a  study  on secondary  data.  In  conclusion,  the  law  enforcement  against  Narcotic  Crimes  according  to Law on Narcotics shall give sanction of imprisonment, criminal fines, life imprisonment and other  sanctions.  The  protection  of  child  abuse  of  narcotics  from  victimology  aspects  is rehabilitated  due  to  the  child  as  a  perpetrator  and  victim.  The  International  Law  on  drug trafficking is the policy on preventing narcotic crimes originally provided in the United Nation&#39;s Single Convention on narcotic drugs in 1961.
Keywords : Narcotic  Crimes,  the  Era  of  International  Free  Trade,  Security  and  State Sovereignty.

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah
Narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman, baik  sintesis  maupun  semisintesis  yang dapat  menyebabkan  penurunan  atau  pe- rubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengu- rangi  dan  menghilangkan  rasa  nyeri,  serta menimbulkan  ketergantungan.  Begitu  pula dengan  psikotropika,  adalah  zat  atau  obat, baik  alamiah  maupun  sintesis  bukan  nar- kotika,  yang  berkhasiat  psikoaktif  melalui pengaruh  selektif  pada  susunan  saraf  pusat yang  menyebabkan  perubahan  khas  pada aktivitas  mentaldan  perilaku.  Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tana- man atau bukan tanaman, baik sintesis mau- pun semisintesis, yang dapat me-nyebabkan penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hi- langnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghi- langkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan,  yang  dibedakan  ke  dalam golongan-golongan  sebagaimana  terlampir dalam undang-undang ini. 3
Penggunaan narkotika sering dikait- kan  dengan  kejahatan,baik  narkoba  di- anggap memiliki pengaruh negatif dan me- nyebabkan  penggunanya  melakukan  keja- hatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupa- kan rumusan  yang nisbi. Mustafa mengata- kan  bahwa  yang  disebut  kejahatan  sebagai gejala  sosial  tidak  semata-mata  merupakan
tindakan  yang  dilarang  hukum,  tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan  psikologis,  tetapi  tindakan-tinda- kan  tersebut  merugikan  dan  melanggar sentimen  masyarakat. 1 Jika  kita  mengacu pada  rumusan  kejahatan  sebagaimana  yang dijelaskan  oleh  Mustafa,  titik  tekan  pe- nentuan apakah suatu perilaku dianggap ke- jahatan  atau  tidak  bukanlah  menjadikan aturan formal sebagaiacuan. 2
Sebagai  kejahatan  narkotika  yang sudah sejak lama menjadi musuh bang-sa, kini  narkotika  sudah  sangat  meng- khawatirkan  bangsa  kita  dan  seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan pe- redaran narkotika begitu masif beredar di tengah-tengah  masyarakat  kita.Peran  dari para  mafia  narkotika  seakan  seperti  tdak dapat  terbendung  lagi.  Para  mafia  nar- kotika  sudah  meracuni  para  penegak hukum  sebagai  pengguna  maupun  se- bagai  pengedar  di  bangsa  Indonesia  dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa  memerangi  kejahatan  ini.  Masya- rakat  sering  mendengar  pernyataan  ten- tang  membangun  komitmen  atau  me- merangi  bersama  dalam  memberantas narkotika di negara Indonesia dan seluruh
1 Mustafa,  Muhammad,  Krimonologi,  2007 :  Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang,  dan  Pelanggar  Hukum ,  FISIP  UI Press, hlm.17.
2 Bhakti Eko Nugroho, htpp://catatan-orang- biasa.blogspot.com/2008/12/benarkah penggu- naan-drugs-adalah.html.
dunia.
Penyalahgunaan  Narkotika  telah meluas  disebagian  kalangan  masyarakat di kota-kota besar maupun kota-kota kecil bahkan  peredaran  sulit  dihentikan.  Pe- nyalahgunaan  narkotika  digunakan  tidak untuk  tujuan  mengobati  penyakit,  akan tetapi  digunakan  dengan  sengaja  untuk mencapai  “kesadaran  tertentu”  karena pengaruh obat pada jiwa. Sebagai masya- rakat Indonesia yang pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat  susah  mengkhawatirkan  akibat maraknya  pemakaian,  secara  sembara- ngan  macam-macam  narkotika  maupun psikotropika. 3
Pada dasarnya peredaran narkotika di  Indonesia  sudah  sangat  luas.Undang- undang  No.  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika  telah  memberi  perlakuan  yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan nar- kotika.  Pengguna  atau  pecandu  narkotika sebagai  pelaku  tindak  pidana  narkotika adalah  dengan  pidana  penjara  yang  di- berikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika.

## 1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latarbelakang  yang  telah dipaparkan  di  atas,  maka  permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai
3 Kaka  Alvian  Nasution,  2014, Himpunan  Lengkap Undang-Undang  Narkotika  dan  Psikotropika , Saufa , Jogyakarta, hlm154
berikut :
1. Bagaimana  sistem  hukum  pidana  di Indonesiaterkait  adanya  tindak  pidana narkotika ?
2. Apa  bentuk  perlindungan  hukum  bagi pelaku  dan  korban  sebagai  penyalaguna peredaran narkotika ?

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif,  yaitu  meneliti hukum  dari  perspektif  internal  dengan objek  penelitiannya  adalah  norma  hukum. Dengan  kata  lain  penelitian  hukum  yang meletakkan  hukum  sebagai  sebuah  bangu- nan  sistem  norma.  Sistem  norma  yang dimaksud  adalah  mengenai  asas-  asas, norma,  kaidah  dari  peraturan  perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). 4
Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  perundang-undangan  dan  pen- dekatan konseptual. Pendekatan perundang- undangan  atau statute  approach digunakan jika  permasalahan  penelitiannya  memper- masalahkan  konflik  norma  yang  terjadi secara  vertikal  maupun  horizontal.  Dalam setiap  penelitian  atau  survei  terhadap  se- suatu  masalah  dapatlah  digunakan  ber- macam-macam  cara  atau  metode  seperti
4 I  Made  Pasek  Diantha,  2016, Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi Teori  Hukum (Jakarta  :  Prenada  Media  Grup) .hlm.12
melakukan  penelitian  atau  survei  secara kepustakaan,  melakukan  interview  dan sebagainya.
Pendekatan  konseptual  atau concep- tual  approach beranjak  dari  pandangan- pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  ber- kembang  di  dalam  ilmu  hukum,  sehingga dapat  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep- konsep  hukum,  dan  asas-asas  hukum  yang relevan dengan isu yang dihadapi. 5

## HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia  Di
Indonesia  Terkait  Adanya  Tindak Pidana Narkotika
Narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman, baiksintetis  maupun  semisintetis,  yang dapat menyebabkan penurunan atau peruba- han  kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan  ketergantungan.  Dapat  di- katakan bahwa, di satu sisi narkotika meru- pakan  obat  atau  bahan  yang  bermanfaat  di bidang  pengobatan,  pelayanan  kesehatan, dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan, namun  disisi  lain  dapat  menimbulkan ketergantungan  yang  sangat  merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengen- dalian  serta  pengawasan  yang  ketat  dan
5 Ibid, hlm. 159
seksama.  Dalam  hal  ini,  apabila  ditinjau dari  aspek  yuridis  maka  keberadaan  nar- kotika adalah sah. UU Narkotika hanya me- larang  penggunaan  narkotika  tidak  sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Keadaan  yang  demikian  ini  dalam tataran  empirisnya  mengakibatkan  narkoti- ka  sering  disalahgunakan  bukan  untuk kepentingan  pengobatan  dan  ilmu  penge- tahuan,  melainkan  dijadikan  ajang  bisnis yang  menjanjikan  dan  berkembang  pesat, yang  mana  kegiatan  ini  berimbas  pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan  masyarakat.  Dari  segi  usia,  narko- tika tidak hanya dinikmati golongan remaja saja,  tetapi  juga  golongan  setengah  baya maupun  golongan  usia  tua.  Penyebaran narkotika  tidak  lagi  terbatas  dikota  besar, tetapi  sudah  masuk  kota-  kota  kecil  dan merambah  ke  kecamatan  bahkan  desa- desa . 6
Menurut  psikiater  Graham  Blaine, sebab-sebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut: 7
a. untuk  membuktikan  keberanian  dalam melakukan  tindakan-tindakan  yang  ber- bahaya dan mempunyai resiko
b. untuk  menantang  suatu  otoritas  ter- hadap  orangtua,  guru,  hukum  atau instansi berwenang;
6 Hari  Sasangka,2011, Narkotika  dan  Psikotropika Dalam  Hukum  Pidana, Bandung:  Mandar  Maju, hlm. 55
7 Ibid,
c. untuk  mempermudah  penyaluran  dan perbuatan seksual ;
d. untuk  melepaskan  diri  dari  rasa  ke- sepian  dan  ingin  memperoleh  penga- laman-pengalaman  emosional  untuk berusaha  agar  dapat  menemukan  arti hidup;
e. untuk  mengisi  kekosongan  dan  mengisi perasaan  bosan,  karena  kurang  ke- sibukan;
f. untuk  menghilangkan  rasa  frustasi  dan kegelisahan yang disebabkan oleh prob- lema  yang  tidak  bisa  diatasi  dan  jalan pikiran  yang  buntu,  terutama  bagi mereka  yang  mempunyai  kepribadian yang tidak harmonis;
g. untuk  mengikuti  kemauan  kawan  dan untuk  memupuk  solidaritas  dengan kawan-kawan;  dankarena  didorong  rasa ingin  tahu  ( curiosity )  dan  karena  iseng ( just for kicks )
Penyebab penggunaan narkotika secara tidak legal  yang dilakukan oleh para remaja  dapatlah  dikelompokkan  tiga  ke- inginan yaitu: 8
a. mereka  yang  ingin  mengalami  (the experience  seekers)  yaitu  ingin  mem- peroleh  pengalaman  baru  dan  sensasi dari akibat pemakaian narkotika;
b. mereka  yang  bermaksud  menjauhi  atau mengelakkan  realita  hidup  ( the  oblivion
8 Soedjono  Dirdjosisworo,2013, Pathologi  Sosial,
Bandung: Alumni, hlm. 70-71.
seekers ) yaitu mereka yang menganggap keadaan  terbius  sebagai  tempat  pelarian terindah dan ternyaman; dan
c. mereka  yang  ingin  merubah  kepriba- diannya  ( personality  change )  yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkotika  dapat  merubah  kepribadian, seperti  menjadi  tidak  kaku  dalam pergaulan.  Sedangkan  untuk  orang- orang dewasa dan yang telah lanjut usia, alasan  menggunakan  narkotika  yaitu sebagai berikut :
a. menghilangkan rasa sakit dari penya- kit kronis;
b. menjadi  kebiasaan  (akibat  penyem- buhan  dan  menghilangkan  rasa sakit);
c. pelarian dari frustasi; atau
d. meningkatkan  kesanggupan  untuk berprestasi  (biasanya  sebagai  zat perangsang).
Pemberantasan  narkotika  tentunya tidak  dapat  ditekan  jika  aparat  penegak hukum  hanya  fokus  pada  level  para pengguna.  Seharusnya  penguna  maupun pecandu ditempatkan sebagai korban ataupun  pasien  yang  harus  direhabilitasi, dan  yang  menjadi  target  operasi  kepolisian adalah  para  pengedar/bandar.  Logikanya, dengan menangkap pengguna maka tentunya  dapat  membantu  untuk  menang- kap  pengedarnya  yang  kemudian  pengguna dengan  kategori  tertentu  dapat  dijatuhi
vonis rehabilitasi seperti yang diamanahkan dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung (SEMA)  Nomor  7  Tahun  2009  tentang Menempatkan  Pemakai  Narkoba  ke  dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.
Sedangkan untuk pengedarnya diberi- kan  sanksi  pidana  secara  tegas  bahkan  jika mencukupi  syarat  dapat  langsung  divonis hukuman  mati.  Dapat  dikatakan  bahwa disatu  sisi  ada  semangat  yang  luar  biasa dalam pemberantasan narkotika dan precursornarkotikadalamUUNarkotika,nam un  di  sisi  lain  juga  tercermin  semangat melindungi  penyalahgunaan  narkotika  baik sebagai  pecandu  maupun  sebagai  korban penyalahgunaan narkotika.
Ruang  lingkup  hukum  pidana  men- cakup  tiga  ketentuan  yaitu  tindak  pidana, pertanggungjawaban,  dan  pemidanaan.  Ke- tentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumus- kan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111  sampai  dengan  Pasal  148.  Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narko- tika,  terdapat  empat  kategorisasi  tindakan melawan  hukum  yang  dilarang  oleh undang- undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni: 9
1. Kategori  pertama,  yakni  perbuatan- perbuatan  berupa  memiliki,  menyimpan, menguasai  atau  menyediakan  narkotika
9 Siswanto  Sunarso,2012, Politik  Hukum  Dalam Undang-Undang  Narkotika, Jakarta:Rineka  Cipta, hlm. 256
dan  prekursor  narkotika  (Pasal  111  dan 112  untuk  narkotika  golongan  I,  Pasal 117  untuk  narkotika  golongan  II  dan Pasal  122  untuk  narkotika  golongan  III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan- perbuatan  berupa  memproduksi,  me- ngimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113  untuk  narkotika  golongan  I,  Pasal 118  untuk  narkotika  golongan  II,  dan Pasal  123  untuk  narkotika  golongan  III serta Pasal 129 huruf(b));
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan- perbuatan  berupa  menawarkan  untuk dijual,  menjual,  membeli,  menerima, menjadi  perantara  dalam  jual  beli, menukar,  atau  menyerahkan  narkotika dan  prekursor  narkotika  (Pasal  114  dan Pasal  116  untuk  narkotika  golongan  I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan  II,  Pasal  124  dan  Pasal  126 untuk  narkotika  golongan  III  serta  Pasal 129 huruf(c));
4. Kategori  keempat,  yakni  perbuatan-per- buatan  berupa  membawa,  mengirim, mengangkut  atau  mentransit  narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika  golongan  I,  Pasal  120  untuk narkotika  golongan  II  dan  Pasal  125 untuk  narkotika  golongan  III  serta  Pasal 129 huruf (d)).
Pasal  136  UU  No.  35  Tahun  2009 memberikan  sanksi  berupa  narkotika  dan prekursor  narkotika  serta  hasil-hasil  yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu  aset  bergerak  atau  tidak  bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang  atau  peralatan  yang  diguna- kan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara.
Pasal146 UU No. 35 Tahun 2009 juga memberikan  sanksi  terhadap  warga  negara asing  yang  telah  melakukan  tindak  pidana narkotika  ataupun  menjalani  pidana  narko- tika  yakni  dilakukan  pengusiran  wilayah negara  Republik  Indonesia  dan  dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia.  Sedangkan  pada  Pasal  148  bila putusan  denda  yang  diatur  dalam  undang- undang  ini  tidak  dibayarkan  oleh  pelaku tindak  pidana  narkotika  maka  pelaku dijatuhi  penjara  paling  lama  dua  tahun sebagai  pengganti  pidana  denda  yang  tidak dapat dibayar.
BNN,  Kepolisian,  Kejaksaan,  Hakim dan  penegak  hukum  lainnya  termasuk  juga komponen  masyarakat  mempunyai  tang- gung  jawab  untuk  melakukan  penanggula- ngan  dan  pencegahan  terhadap  penyalah- gunaan  narkotika.  Hal  tersebut  merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini UUN arkotika.
Pencegahan  penyalahgunaan  narko- tika  harus  sesegera  mungkin  dilakukan dengan  tindakan  yang  bersifat  antisipatif,
meliputi  pencegahan  primer,  pencegahan skunder,  dan  pencegahan  tersier,  seperti berikut ini: 10
1. PencegahanPrimer adalah  pencegahan  yang  ditujukan  kepada individu,  kelompok  atau  masyarakat  luas yang  belum  terkena  kasus  penyalahgunaan narkoba.  Pencegahan  diberikan  dengan memberikan  informasi  dan  pendidikan meliputi  kegiatan  alternatif  agar  mereka terhindar  dari  penyalahgunaan  narkoba serta  memperkuat  kemampuannya  untuk menolak.
2. Pencegahan Sekunder adalah  pencegahan  yang  ditujukan  kepada individu,  kelompok  atau  masyarakat  luas yang  rentan  terhadap  atau  lebih  menunjuk- kan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan  ini  dilakukan  melalui  jalur pendidikan,  konseling,  dan  pelatihan  agar mereka  berhenti,  kemudian  melakukan kegiatan  positif  dan  menjaga  agar  mereka tetap lebih mengutamakankesehatan.
3. PencegahanTersier adalah  pencegahan  yang  ditujukan  kepada mereka  yang sudah  menjadi pengguna  atau yang  telah  menderita  ketergantungan.  Pen- cegahan dapat dilakukan melalui pelayanan medis,  rehabilitasi,  dan  menjaga  agar mereka tidak kambuh dansakaw.
10 Yusuf  Apandi,2012, Katakan  Tidak Pada Narkoba , Bandung: Simbiosa Rekatama Mebia, hlm.22.
3.2.  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi
Pelaku Dan Korban Sebagai Penyalahguna  Peredaran  Narko- tika
Pengertian Penyalahgunaan Narkotika Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 penyalahguna narkotika adalah  orang  yang  menggunakan  narkotika tanpa  hak  atau  melawan  hukum.  Untuk menentukan  suatu  perbuatan  itu  bersifat tanpa  hak  atau  melawan  hukum  perlu diketahui  terlebih  dahulu  dasar  aturan hukum  yang  menentukan  orang  untuk  bisa mempergunakan  narkotika.  Didalam  regu- lasinya  Undang-Undang  No.  35  Tahun 2009  memandang  bahwa  pengguna  nar- kotika  dan  korban  penyalahgunaan  narko- tika  merupakan  dua  hal  yang  berbeda, penyalahgunaan  narkotika  adalah  peng- gunaan  tanpa  hak  dan  melawan  hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengo- batan, tetapi karena ingin menikmati penga- ruhnya,  dalam  jumlah  berlebih,  kurang teratur,  dan  berlangsung  cukup  lama,  se- hingga  menyebabkan  gangguan  kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.
Menurut penjelasan Pasal 54 Undang- Undang  No.  35  Tahun  2009,  korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang  tidak  sengaja  menggunakan  narkotika karena  dibujuk,  diperdaya,  ditipu,  dipaksa, dan/atau  diancam  untuk  menggunakan  nar- kotika.  Dengan  demikian  seorang  korban penyalahgunaan  narkotika  harus  terbukti
tidak  mempunyai  unsur  kesengajaan  mem- pergunakan  narkotika  secara  melawan hukum dikarenakan adanya keadaan (seperti  dipaksa  atau  diancam) yang membuat  ia  mau  tidak  mau  menggunakan narkotika  atau  karena  ketidaktahuan  yang bersangkutan  kalau  yang  digunakannya adalah  narkotika  (seperti  ditipu,  dibujuk, atau diperdaya).
Sementara  untuk  memaparkan  bagai- mana  kedudukan  korban  narkotika  dalam ilmu  hukum  beserta hak-haknya, serta pen- tingnya eksistensi rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika, maka korban penyalah guna narkotika  tidak  dipidana,  karena  pengguna narkotika  terutama  yang  sudah  ada  dalam tahap  kecanduan  didudukkan  sebagai  kor- ban  yang  sepatutnya  direhabilitasi  baik secara medis ataupun sosial.
Pelaku  dan  korban  penyalahgunaan narkotika  haruslah  mendapat  perlindungan hukum.  Tindak  pidana  narkotika  oleh  pe- nyalahguna  merupakan  permasalahan  yang berhubungan  dengan  misi  perbaikan  per- lakuan  manusia,  serta  sangat  besar  serta sangat  besar  pengaruhnya  dalam  mencegah dan  mengurangi  kejahatan  terutama  pada tindak  pidana  narkotika.  Masalah  ini  tidak saja  bermaksud  melindungi  kepentingan perseorangan tetapi juga melindungi kepen- tingan kepentingan masyarakat dan negara.
Upaya  untuk  perlindungan  yang diberikan  terhadap  pelaku  dan  korban penyalagunaan narkotika adalah berupa :
a. Melindungi  hak-hak  pelaku  dan  korban penyalahgunaan  narkotika  selama  men- jalani persidangan.
b. Memberikan  bantuan  hukum  secara cuma-cuma  dengan  memberikan  kuasa hukum  untuk  mendampingi  pelaku  dan korban untuk menjalani persidangan.
c. Memberikan  putusan  peradilan  yang merujuk  pada  pelaku  dan  korban penyalahgunaan  narkotika  untuk  men- jalani  rahabilitasi  yang  bekerja  sama dengan  panti  rehabilitasi,  departemen kesehatan dan departemen sosial dengan dasar  hukum  Pasal  54  UU  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  ( pecandu  narkotika  dan  korban  pe- nyalahgunaan  narkotika  wajib  men- jalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial).
Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba  sebagai  pengganti  dari  sanksi hukuman  yang  bersifat  kurungan  pinjara diadopsi  dari  model doble  track  system , yaitu  yang  merupakan  sistem  dua  jalur mengenai  sanksi  dalam  hukuman  pidana, yakni  jenis  sanksi  pidana  dan  jenis  sanksi tindakan.  Artinya,  fokus  sanksi  pidana ditujukan  pada  perbuatan  salah  yang  telah dilakukan  seseorang  melalui  pengenaan penderitaan  agar  yang  bersangkutan  men- jadi  jera.  Sementara  fokus  sanksi  tindakan lebih  terarah  kepada  upaya  pemberian pertolongan  pada  pelaku  agar  dia  berubah. Dalam  arti  lain,  bahwa  sanksi  pidana
bertujuan  pada  pembalasan  terhadap  si pelaku,  sedangkan  sanksi  tindakan  bertu- juan  untuk  memberi  perlindungan,  pera- watan  dan  pembinaan  kepada  masyarakat, khususnya bagi pecandu narkotika.
Jaminan  perlindungan  hukum  yang diberikan  bagi  pecandu  narkotika  diatur melalui  UU  No  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika  dengan  memberikan  rehabilitasi baik  medis  maupun  rehabilitasi  sosial  se- bagaimana  tercantum  pada  Pasal  54  pada undang-undang  narkotika  itu.  Yaitu  bahwa ”pecandu narkotika dan  pecandu penyalah- guna  narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”
Kebijakan  pemerintah  atas  perlin- dungan  dan  pembinaan  terhadap  pecandu narkotika  didukung  oleh  terbitnya  Surat Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun 2010  agar  menjadi  pegangan  para  penegak hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana, khususnya pertimbangan pada hakim. Pem- binaan terhadap pecandu narkoba didukung oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor  Pecandu  Narkotika.  Tujuannya,  agar para  pecandu  narkotika  tadi  tidak  takut untuk  melaporkan  dirinya  ke  Institusi Penerima  Wajib  Lapor  (IPWL)  yang  telah ditunjuk pemerintah, karena dengan payung hukum  Pasal  54  dan  103  ayat  (1)  para pecandu  narkotika  tidak  akan  dijebloskan ke dalam penjara jika terbukti hanya meng- konsumsi  narkotika  dan  akan  mendapatkan
layanan rehabilitasi.
Namun,  jika  mengacu  kepada  ke- bijakan  pemerintah  tadi  dan  dibandingkan dengan  jumlah  pemakai  narkoba  di  negeri ini,  yaitu  mencapai  5,1  juta  jiwa  orang, maka  akan  terlihat  kerancuan  dan  inkon- sistensi  dalam  pelaksanaannya.  Indikasi  itu terlihat  dari  penaganan  terhadap  pecandu narkoba di lapangan, diantaranya: 11
a. Pertama , lembaga pemasyarakata (Lapas) di Indonesia banyak dihuni oleh kasus  pelaku  narkoba.  Mememang, kondisi  banyaknya  penghuni  Lapas karena  narkoba  perlu  di  klasifikasikan antara  pecandu,  kurir,  pengedar  atau bandar  narkoba.  Tapi,  jika  melihat regulasi  terkait  narkoba  itu,  sebagai- mana  menurut  UU  No  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika,  pecandu  narkoba harusnya mendapatkan rehabilitasi bukan di tahan berlama-lama diLapas.
b. Kedua , indikasi  lain  yang  terlihat  atas inkonsistensi  pemerintas  dalam  pelak- sanaan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  adalah  diperkirakan  tidak meratanya  atau  sebandingnya  jumlah IPWL  di  berbagai  daerah  dengan  jum- lah pecandu narkotika. Padahal pecandu narkotika  hampir  merata  diseluruh
11 Mas  Candra  Dewi,  A.A.I,  2012. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika  Dengan  Berlakunya  Undang  Undang No  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  Jurnal Program Studi Magister Hukum Program Magister .
Bali: Program
Pascasarjana
UniversitasUdayana.
penjuru wilayah.
c. Ketiga, pelaksanaan dekriminalisasi berupa  pecandu  narkoba  mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun rehabili- tasi  sosial,  masih  belum  seluruhnya  di- pahami  masyarakat,  khususnya  masya- rakat  yang  belum  sadar  atau  melek hukum. Sehingga mendorong rasa takut dan  kekawatiran  bagi  yang  malapor. Karena,  dalam  anggapan  masyarakat berurusan hukum sangat menyita waktu dan rumit dan perlu keahlian tersendiri.
d. Keempat, pecandu narkoba atau terlibat narkoba  masih  dipandang  aib  atau  cela oleh sebagian besar masyarat.
e. Kelima , akses  masyarakat  terhadap pusat-pusat  atau  kantor  hukum  belum merata.  Artinya,  akses  kepada  kantor polisi  atau  instansi  IPWL  tadi  tidak semudah  sebagaimana  akses  di  per- kotaan atau kota-kota besar, yaitu relatif sangat  mudah  terjangkau,  transfortasi yang  mudah  terjangkau  dan  impra- struktur  yang  relatif  lebih  baik  di- banding  daerah-daerah  lain  di  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan  adanya  lima  hal  tadi,  maka kebijakan  pemerintah  dalam  menang- gulangi  pecandu  narkotika  tidak  sepenuh- nya terlaksana sebagaimana amanah UU No 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  yaitu memberikan  pembinaan,  perawatan  terha- dap pecandu narkotika. Artinya, pemerintah masih  belum  konsisten  alias  inkonsistensi
dalam  melaksanakan  UU  No  35  Tahun 2009 TentangNarkotika.

## KESIMPULAN
1. Pemberantasan narkotika tentunya tidak dapat  ditekan  jika  aparat  penegak hukum  hanya  fokus  pada  level  para pengguna. Seharusnya penguna maupun pecandu  ditempatkan  sebagai  korban ataupun  pasien  yang  harus  direhabi- litasi,  dan  yang  menjadi  target  operasi kepolisian adalah para pengedar/bandar. Dalam menangkap pengguna maka ten- tunya  dapat  membantu  untuk  menang- kap pengedarnya yang kemudian pengguna  dengan  kategori  tertentu dapat  dijatuhi  vonis  rehabilitasi  seperti yang  diamanahkan  dalam  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  7 Tahun  2009  tentang  Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Ruang lingkup hukum pidana  mencakup  tiga  ketentuan  yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan.  Ketentuan  pidana  yang terdapat  dalam  UU  No.  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  dirumuskan  dalam Bab  XV  Ketentuan  Pidana  Pasal  111 sampai  dengan  Pasal  148.  Undang- Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang Narkotika
2. Kebijakan pemerintah atas perlindungan dan pembinaan terhadap pecandu narkotika didukung oleh terbitnya Surat Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4 Tahun  2010  agar  menjadi  pegangan para  penegak  hukum  dalam  sistem peradilan  pidana,  khususnya  pertimba- ngan  pada  hakim.  Pembinaan  terhadap pecandu  narkoba  didukung  oleh  ter- bitnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  25 Tahun  2011  Tentang  Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Tujuannya, agar para pecandu narkotika tadi  tidak  takut  untuk  melaporkan dirinya  ke  Institusi  Penerima  Wajib Lapor  (IPWL)  yang  telah  ditunjuk  pe- merintah, karena dengan payung hukum Pasal 54 dan 103 ayat (1) para pecandu narkotika  tidak  akan  dijebloskan  ke dalam  penjara  jika  terbukti  hanya mengkonsumsi  narkotika  dan  akan mendapatkan layanan rehabilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang Waluyo, 2013, Viktimologi Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kor- ban Kejahatan, Jakarta: Sinar Grafika
Dikdik  M.  Arief  dan  Elisatris  Gultom, 2013, Urgensi  Perlindungan  Korban Kejahatan ,  Jakarta:  PT.  Raja  Gra- findo Persada
Hari  Sasangka,  2011, Narkotika  dan
Psikotropika  Dalam  Hukum  Pidana, Bandung: Mandar Maju,
I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi
Penelitian  Hukum  Normatif  dalam Justifikasi  Teori  Hukum (Jakarta  :
Prenada Media Grup)
Kaka  Alvian  Nasution,  2014, Himpunan Lengkap  Undang-Undang  Narkotika dan Psikotropika , Jogyakarta: Saufa,
Mas  Candra  Dewi,  A.A.I,  2012. Perlin- dungan  Hukum  Terhadap  Korban Penyalahguna  Narkotika  Dengan Berlakunya  Undang  Undang  No  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika, Jurnal  Program  Studi  Magister Hukum  Program  Magister .  Bali:
Program  Pascasarjana  Universitas
Udayana.
Mustafa,  Muhammad,  Krimonologi,  2007:
Kajian  Sosiologi  terhadap  Krimina- litas,  Perilaku  menyimpang,  dan Pelanggar Hukum , FISIP UI Press
Soedjono  Dirdjosisworo,2013 ,  Pathologi Sosial, Bandung: Alumni
Siswanto  Sunarso,  2012, Politik  Hukum
Dalam  Undang-Undang  Narkotika ,
Jakarta: Rineka Cipta,
Yusuf  Apandi,2012, Katakan  Tidak  Pada Narkoba, Bandung:  Simbiosa  Reka- tama Mebia

## PERUNDANG-UNDANGAN :
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika ;
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA) Nomor  7  Tahun  2009  tentang Menempatkan  Pemakai  Narkoba  ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi;

## INTERNET :
Bhakti Eko Nugroho, htpp://catatan-orang biasa.blogspot.com/2008/12/benarkah penggu- naan-drugs-adalah.html

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Rahmad  Teguh adalah  Ketua  Bidang Perpajakan  Persatuan  Advokat  Indonesia (Peradin). Menyelesaikan pendidikan Sarjana  Hukum  pada  Fakultas  Hukum Universitas  Narotama,Surabaya  pada  tahun 2016.  Sejak  tahun  2019  menempuh program S-2 Magister Hukum di
Universitas Narotama Surabaya.