FIKIH KONSERVASI LAUT:

## RELEVANSI FIQH AL-BĪʼAH DI WILAYAH PESISIR LAMONGAN
Moh. Mufid
UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya email: moephid@yahoo.com.sg

## Abstrak
Artikel ini bertujuan merekonstruksi fikih tangkap ikan di  Kabupaten Lamongan dalam  perspektif eco-syariʼah . Eco-syariʼah merupakan  nilai-nilai  religius  yang berfungsi sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat pesisir dalam memanfaatkan sumberdaya  perikanan  yang  berkelanjutan.  Upaya  konservasi  laut  merupakan jaminan  bagi  perlindungan  kekayaan  laut  agar  tetap  lestari  dan  berkelanjutan.
Fikih  tangkap  ikan  perlu  dirumuskan  untuk  memberikan  wawasan eco-syariʼah bagi  nelayan  dalam  penangkapan  ikan  secara  ramah  lingkungan  dan  sesuai dengan  nilai-nilai  religius.  Fikih  tangkap  ikan  akan  dikonstruksi  berdasarkan praktik  konservasi  perikanan  di  kabupaten  Lamongan  sebagai  salah  satu  daerah pesisir  Pantura  yang  telah  ditetapkan  sebagai  kota  minapolitan  perikanan. Implikasi  rekonstruksi  fikih  tangkap  ikan  ini  diharapkan  mampu  membangun budaya  sadar  lingkungan  laut  dan  mensinergikan  aspek  ekonomi  dan  ekologi sebagai budaya bagi masyarakat nelayan.
Kata kunci: konservasi, fiqh al-bī ’ ah,  eco-syariʼah, relevansi, wilayah pesisir

## Abstract
This paper aims to reconstruct fishing jurisprudence in  Lamongan regency in an eco-sharia  perspective.  Eco-sharia  is  a  religious  value  that  serves  as  a  tool  of social control for coastal communities in utilizing sustainable fisheries resources. Marine conservation efforts are a guarantee for the protection of marine resources in  order  to  remain  protected  and  sustainable.  Fishing  jurisprudence  needs  to  be formulated  to  provide  eco-sharia  insight  for  fishermen  about  environmentally friendly  fishing  and  in  accordance  with  religious  values.  Fishing  jurisprudence will be constructed based on fishery conservation practices in Lamongan regency as one of the  coastal  areas  of Pantura that has been designated as a minapolitan fishery town. The implications of the reconstruction of fishing jurisprudence are expected  to  build  a  culture  conscious  of  the  marine  environment  and  synergize the economic and ecological aspects as a culture for the fishermen community.
Keywords: conservation,  environment  jurisprudence,  eco-syari’ah,  relevance, coastal areas

## A. Pendahuluan
Kabupaten Lamongan merupakan  wilayah  pesisir  yang  sangat strategis  untuk  pengembangan  ekonomi dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat, akan tetapi sekaligus wilayah  ini  memiliki  dampak  terhadap kerusakan  ekologis  yang  tinggi.  Dalam perspektif
lingkungan, kerusakan tersebut terjadi sebagai konsekuensi dari dominasi  pendekatan  antroposentrisme dalam  pembangunan  ekonomi  dan kegiatan kelautan. 1 Tindakan destuctive fishing sebagian  masyarakat  nelayan  terhadap lingkungan  laut  dan  wilayah  pesisir, sejatinya,  selain  untuk  kepentingan pragmatis  (ekonomi)  juga  sebenarnya lebih disebabkan oleh kesalahan mereka dalam  paradigma  berfikir.  Selama  ini, paradigma antroposentrisme sangat mendominasi  pola  pikir  masyarakat pesisir. Masyarakat nelayan memandang laut dan sumberdaya alam yang terkandung  di  dalamnya  merupakan kekayaan melimpah yang harus dieksploitasi untuk
memenuhi kebutuhan  hidupnya.  Konsep “taskhīr” dalam  Al-Qur’an  disalahpahami  sebagai bentuk  fasilitas  yang  diberikan  Tuhan yang  harus  ditaklukkan  secara  membabi buta  tanpa  tanggung  jawab  serta memikirkan aspek
keberlanjutan ekosistem di dalamnya.
Oleh karena itu, dengan mengubah paradigma berfikir dari antroposentrisme menuju antropokosmis adalah  solusi  alternatif  dari  keseluruhan krisis  dan  bencana  lingkungan  hidup secara  global.  Islam  sebagai  ajaran berbasis  kemaslahatan  manusia (rah ̣ mat lil  al-ʻālamīn) harus  mampu  menjadi solusi terhadap fenomena krisis lingkungan  laut  dan  pantai  ini.  Al- Qur’an sebagai landasan dalam pemeliharaan  lingkungan  hidup  telah mewajibkan umat Muslim untuk memerhatikan aturan-aturan
yang berkaitan  dengan  lingkungan  hidup  dan
pelaksanaan hukum-hukum individu maupun sosial untuk menjaga,
melindungi  dan  memelihara  potensi lingkungan  laut  dan  pesisir  pantai  (Q.S. al-A’raf, 7:56).
Dalam  konteks  inilah,  menjaga ekosistem  laut  dan  pantai  menjadi sesuatu  yang  mendesak  dan  niscaya.  Di sini  letak  relevansi  kajian  teologis- normatif-sosiologis yang menjadi pijakan  dalam  upaya  pemeliharan  dan pengelolaan  potensi  sumberdaya  laut dan  pesisir  pantai.  Oleh  karena  itu, gagasan  fikih  konservasi  laut  ini  dapat dipahami  sebagai  seperangkat  aturan tentang  perilaku  ekologis  manusia  yang ditetapkan  oleh  ulama  berkompenten berdasarkan  dalil  yang  terperinci  untuk tujuan  kemaslahatan  kehidupan  yang bernuansa ekologis.
Upaya mengatasi krisis lingkungan  laut  dan  pesisir  pantai  yang sedang  melanda  pesisir  Lamongan  ini tidak  hanya  persoalan  teknis,  ekonomis, politis, yuridis, dan sosial-budaya semata. Lebih dari itu, diperlukan upaya penyelesaian dari pendekatan keagamaan,  termasuk  salah  satunya adalah  perspektif  fikih.  Karena  fikih pada dasarnya berfungsi sebagai jembatan  penghubung  antara  etika (perilaku  manusia)  dan  norma-norma hukum  untuk  keselamatan alam semesta (kosmos)  ini,  termasuk  keberlanjutan wilayah  pesisir.  Dalam  konteks  inilah,
rumusan fikih konservasi laut menemukan elan vitalnya.
Konstruksi  fikih  konservasi  laut ini  juga  sangat  urgen  untuk  mengubah paradigma  tradisional  yang  mengklaim bahwa  fikih  hanya  terfokus  pada masalah-masalah  ibadah  dalam  arti sempit.  Fikih  diklaim  sebagai  produk hukum  yang  statis,  tidak  menyentuh masalah-masalah  sosial-ekologis.  Pada sisi  lain,  mengembangkan  kajian  fikih untuk dapat merespons masalah-masalah sosial-ekologis  yang  riil  terjadi  di masyarakat  pesisir  adalah  salah  satu
upaya  melanjutkan  dinamika  tradisi khazanah  peradaban  Islam. Dalam konteks  ini  pula  pernyataan  al-Jabiri menjadi  relevan.  Al-Jabiri  menyatakan, “Iża  jāza  an  nusammi  al-ḥaḍarahal- islāmiyyah bi ihda muntajātihā fainnahu sayakūnu alainā an naqūla anhā innahā hadārah al-fiqh (jika kita boleh menyebut peradaban Islam dengan salah satu  produk  intelektualnya,  maka  kita harus  mengatakan  bahwa  peradaban Islam adalah peradaban fikih. 2
Artikel  ini  akan  membahas  fikih konservasi  laut  dalam  perspektif  eko- syariʼah.  Uraian  akan  berangkat  dari aspek  empiris  seputar  kondisi  degradasi lingkungan  laut  dan  pantai  di  pesisir Lamongan  kemudian  dilanjutkan  pada pembahasan  metode  perumusan  hukum fikih  lingkungan.  Dari  metode  itu, dikembangkan  konstruksi  fikih  tangkap ikan  sebagai  tawaran  konsepsi  fikih ekologis yang diharapkan mampu memberi  pemahaman  dan  pergeseran pola  pikir  masyarakat  pesisir  menuju pemanfaatan sumberdaya laut dan wilayah pesisir lebih ramah lingkungan.

## B. Degradasi Ekosistem di Pesisir Lamongan
Industrialisasi  kawasan  pesisir Lamongan  dewasa  ini  bukan  berarti tanpa risiko. Akibat kegiatan pembangunan  di  wilayah  pesisir  seperti reklamasi,  pembangunan  pabrik-pabrik pengolahan ikan, galangan kapal, modernisasi  pelabuhan,  wisata  bahari dan  lainnya,  disadari  atau  tidak  akan terus menambah tekanan terhadap ekosistem lingkungan pesisir. Pemanfaatan  sumberdaya  alam  dan pembuangan  limbah  di  wilayah  pesisir juga  mengakibatkan  ekosistem  pesisir mendapat tekanan dampak yang berlipat ganda. Alih  fungsi  hutan bakau menjadi pertambakan,  perindustrian,  pemukiman dan  lainnya  turut  menambah  deretan kerusakan  kawasan  pesisir  dan  rentan akan  terjadinya  abrasi  karena  terjangan
gelombang  ombak  pasang-surut.  Selain itu, kontribusi terhadap kerusakan ekosistem  laut  juga  diakibatkan  oleh adanya  aktivitas  para  nelayan  yang menggunakan alat tangkap seperti pukat harimau, atau mini trawl , dogol , payang , cantrang,  bom  ikan  atau  racun  kimia potasium dan sebagainya.
Produksi  perikanan  Kabupaten
Lamongan  terus  meningkat,  tetapi  pada saat  yang  sama  juga  akan  mengalami ancaman  penurunan  stok  perikanan akibat  krisis  ganda  degradasi  ekosistem kelautan serta penangkapan ikan berlebihan ( overfishing ). Menurut Abdullah  Habibi,  Manajer  Perbaikan Perikanan Tangkap dan Budidaya WWF-Indonesia hasil kajian yang dilakukan oleh WWF-Indonesia
menunjukkan  bahwa  persentase  udang dan ikan sebagai target tangkapan trawls berkisar  antara  18-40%  dari  total komposisi tangkapan, sementara sisanya adalah  tangkapan  sampingan  ( bycatch ) yang  tidak  bernilai  ekonomis  tinggi  dan akan dibuang ( discarded ). Status eksploitasi sumberdaya ikan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan  No.  45/2011  menyatakan bahwa  potensi  untuk  sumberdaya  ikan demersal sudah mencapai status eksploitasi  lebih  ( fully  exploited )  yang salah  satunya  disebabkan  oleh  pukat hela,  dan  potensi  sumberdaya  udang dalam status tangkap lebih. 3
Data  hasil  tangkap  ikan  di Kabupaten Lamongan menunjukkan peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Pada tahun  2013  produksi  perikanan  tangkap laut  di  Lamongan  mencapai  70.150  ton. Pada  tahun  2014  produksi  perikanan tangkap  laut  meningkat  menjadi  sebesar 71.553  ton.  Pada  tahun  2015  produksi perikanan tangkap laut meningkat sebesar  72.346  ton. 4 Pada  tahun  2016 perikanan tangkap laut meningkat menjadi  76.139,20  ton. 5 Hasil  produksi ikan  tangkap  tersebut  berasal  dari  lima
Pangkalan  Pendaratan  Ikan  (PPI)  yang ada di Kabupaten.
Laporan  Dinas  Perikanan  dan Kelautan  Kabupaten  Lamongan  (2015) menunjukkan  bahwa  masyarakat  pesisir menangkap  ikan  dengan  alat  berikut: Pure  sein 274  unit, Gillnet 1081  unit, Trammel  net 300 unit, Payang 846 unit, Dogol  2453  unit,  Prawe  521  unit  dan
Bubu  2991.  Total  alat  tangkap  yang digunakan masyarakat nelayan Lamongan sejumlah 8.466 unit.
Berdasarkan tinjauan akademis  terhadap PERMEN  Kelautan  dan  Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang pelarangan penggunaan  beberapa  alat  penangkapan ikan  di  wilayah  pengelolaan  perikanan Negara Republik Indonesia
menunjukkan  alat  tangkap  di  atas termasuk  kategori  alat  tangkap  pukat tarik  dan  pukat  hela  yang  merupakan jenis  alat  tangkap  yang  tidak  ramah lingkungan.
Hasil  penelitian  Nofi  Pujianti (2016) 6 menunjukkan  bahwa  perilaku nelayan  di  Pesisir  Lamongan  dalam penangkapan  ikan  di  laut  80%  telah menggunakan  alat  penangkap  ikan modifikasi  seperti  payang  atau  cantrang yang  termasuk  ke  dalam  spesifikasi pukat  tarik (seine  nets) .  Pukat  tarik (seine nets) merupakan alat tangkap ikan yang  tidak  ramah  lingkungan  karena dalam  pengoperasianya  dapat  merusak sumberdaya laut. Meskipun ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  Nomor  PER.  02/MEN/2015 tentang  Larangan  Penggunaan  Alat
Penangkapan  Ikan  Pukat  Hela (trawls) dan Pukat  Tarik (seine nets) di  Wilayah
Pengelolaan Perikanan  Negara Republik
Indonesia
diterbitkan, namun masyarakat  nelayan  setempat  tetap menggunakan  alat  tersebut  dengan alasan dapat mempermudah dan memperbanyak  hasil  nelayan  dalam tangkap ikan. Dengan demikian, perilaku nelayan yang masih
menggunakan  alat tangkap ikan payang,
cantrang,  dogol  yang  termasuk  kategori alat  tangkap  terlarang  tersebut  dapat mengakibatkan degradasi ekosistem pesisir.
Penggunaan  alat  tangkap  dengan sejenis mini trawl seperti dogol, payang, cantrang dan pure  sien terbukti  turut menyebabkan  ekosistem  laut  menjadi lambat laun mengalami kerusakan karena  tidak  memiliki  daya  selektivitas penangkapan  ikan  yang  tinggi.  Siyar menjelaskan demikian:
“ Di daerah sini, terumbu karangnya  sudah  banyak  yang rusak  sehingga  ikan  tidak  dapat berkembang  biak  dengan  baik. Kerusakan  terumbu  karang  dan kelangkaan spesies ikan ini disebabkan  oleh  alat-alat  tangkap yang  kurang  ramah  lingkungan seperti  cantrang,  payang,  dogol dan  lainnya.  Bagaimana  tidak rusak,  cara  kerja  alat  tangkap semacam pure  sein,  payang dan sebagainya itu seperti mengeruk isi laut,  apa  saja  masuk  di  jaring  itu, ada  ikan  apa  saja  masuk,  kecil besal  juga  masuk  semua.  Mini trawl itu khan punya lubang jaring yang sangat rapat sehingga berbagai jenis ikan mulai dari ikan berukuran  kecil  sampai  dengan ikan  yang  berukuran  besar  dapat tertangkap  dengan  menggunakan jaring itu .” 7
Hal yang penting untuk perhatikan  bahwa  generasi  nelayan pesisir saat ini memiliki tanggung jawab moral  untuk  memastikan  ketersediaan sumberdaya  ikan  bagi  generasi  yang akan datang dengan pemanfaatan sumberdaya ikan yang berkelanjutan dan ramah  lingkungan.  Sikap  tanggung jawab  ini  dapat  memelihara,  minimal mempertahankan  stok  sumberdaya  yang ada  dan  memberikan  sumbangan  yang penting  bagi  ketahanan  pangan (food security), dan  peluang  pendapatan  yang berkelanjutan.

## C. Metode Merumuskan Fiqh al- Bīʼah
Dalam dinamika pemikiran hukum  Islam,  ijtihad  merupakan  salah satu sarana dalam pengembangan epistemologi  hukum  Islam. 8 Ijtihad secara sederhana dapat dipahami sebagai upaya  mengerahkan  segala  kemampuan secara  maksimal  untuk  merumuskan hukum  syarat  praktismelalui  penalaran deduktif-induktif. 9 Hanya dengan ijtihad umat  Islam  akan  mampu  membangun infrastruktur  metodologis  baru  yang dapat  mengatasi  krisis  pemikiran  Islam dan  memberikan  alternatif  penyelesaian problematika hukum kontemporer. 10
Penalaran  ijtihad  secara  umum bertolak  dari  dua  pendekatan,  deduktif dan  induktif.  Penalaran  deduktif  berarti metode  penetapan  hukum  yang  bertolak dari  dalil-dalil  yang  bersifat  umum  atas masalah-masalah  yang  khusus  ( ijtihād istinbāṭi) .  Metode  ini,  digunakan  untuk menjabarkan  atau  menginterpretasikan dalil-dalil  Al-Qur’an  dan  hadis  Nabi SAW  menjadi  masalah-masalah  dalam penalaran usūl al-fiqh . Sementara ijtihad induktif berarti metode penetapan hukum yang bertolak dari observasi atas kejadian-kejadian partikular untuk mencapai  kesimpulan  yang  bersifat umum  atau  preposisi  universal.  Salah satu  pertimbangan  yang  digunakan dalam merumuskan hukum adalah aspek kemaslahatan ( ijtihād istiṣlāḥi ). Dalam  konteks  fikih  lingkungan, pendekatan  deduktif  berangkat  dari rumusan-rumusan universal yang terdapat  dalam  Al-Qur’an  dan  hadis, sedangkan  pendekatan  induktif  bermula dari  data  lapangan  tentang  perilaku manusia  terkait  dengan  lingkungan, melalui  pertimbangan  konsep  maslahat dan  mafsadat  diturunkan  ke  dalam sebuah  kesimpulan  hukum  fikih  yang aplikatif. 11 Perpaduan  antara  metode induktif-deduktif  inilah  yang  disebut sebagai ijtihad integratif-holistik. Dalam
bahasa  Nūr  al-Dīn  Mukhtār  al-Khādimī ijtihad model ini disebut ijtihād maqāṣidi .  Bagi  al-Khādimī, ijtihād maqāṣidi bukan  berarti  meninggalkan teks-teks  keagamaan  baik  Al-Qur’an maupun  hadis,  justru  secara  aplikatif, ijtihad maqāṣid al-syarīʻah akan menuju pada penguatan atas teks. 12
Secara aplikatif, cara kerja ijtihad deduktif (istinbāṭī) dengan menginterpretasi  ayat  dan  hadis  yang berhubungan dengan konservasi sumberdaya  perikanan  QS.  al-Nah } l:  14,
QS.  Hūd:  61,  QS.  al-Rūm:  41,  QS.  al- Qaṣaṣ: 77, QS. al-Aʼrāf: 56. Begitu juga didukung dengan hadis yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan. Adapun nalar ijtihad induktif  bekerja  pada  tataran  ijtihad istiqrāi-istidlālī .  Artinya,  berangkat  dari kasus  empirik  untuk  diformulasikan menjadi  suatu  produk  hukum  dengan pertimbangan  kemaslahatan.  Sementara ijtihād maqāṣidi teraplikasi dalam upaya melacak  ruh  syari’at  dalam  aspek perlindungan  lingkungan  laut  secara filosofis  melalui  penalaran  deduktif- induktif dengan mengedepankan kemaslahatan.  Jadi, maqāṣid sebagai tujuan  utama  disyariatkan  suatu  hukum, maka ia menempati posisi penting dalam perkembangan hukum Islam yang bernuansa ekologis.
D. Konstruksi Fiqh al-Bīʼah dan Eco- Fishing
Sumberdaya  ikan  merupakan sumberdaya  yang  dapat  dipulihkan (renewable) .  Hal  ini  berarti  bahwa  jika sumberdaya  ikan  ditangkap  sebagian, yang tersisa masih memiliki kemampuan untuk  memperbaruhi  dirinya  dengan berkembang  biak.  Oleh  karena  itu, penangkapan  ikan  harus  dilakukan dengan  aturan-aturan  tertentu,  misalnya ukuran mata jaring alat tangkap jenis gill net ditentukan  besarnya,  tata  cara penangkapan,  dan  lain-lain.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  membatasi  ukuran
ikan yang masuk dalam jaring, sehingga ikan-ikan muda masih dapat berkembang. 13
Aktivitas  tangkap  ikan  sesuai dengan  Undang-undang  Nomor  31 Tahun  2004  tentang  Perikanan  adalah kegiatan  untuk  memperoleh  ikan  di perairan  yang  tidak  dalam  keadaan dibudidayakan dengan alat untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,  menangani,  mengolah dan atau mengawetkan. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumberdaya ikan ini dibutuhkan  pendekatan  selektivitas  alat tangkap  untuk  menjamin  keberlanjutan sumberdaya perikanan. Pendekatan selektivitas  ini  searah  dengan  prinsip- prinsip  kelestarian  dari  sumberdaya ikan.  Dengan  demikian,  penangkapan ikan  secara  selektif  berarti  menjaga kontinuitas  kegiatan  penangkapan  ikan sehingga keberlanjutan sumberdaya ikan benar-benar terjamin. 14
Dalam  konteks  inilah,  fikih tangkap  ikan  harus  diatur  sesuai  norma- norma  agama  (fikih).  Fikih  sebagai produk  pemikiran  hukum  Islam  adalah hasil  kreativitas  kerja  intelektual  fukaha tentang hukum perilaku setelah mencermati sumber-sumber ajaran Islam ( maṣādir  al-tasyrīʻ )  Produk  fikih  dapat diformulasikan  melalui  nalar  deduksi (penalaran  dari  teks-teks  kegamaan- istinbaṭī )  atau  melalui  nalar  induksi (analisis terhadap fakta empiris kemudian  ditetapkan  hukumnya  melalui teori  fikih- istiṣlāḥi ).  Fikih  tangkap  ikan merupakan  sekumpulan  norma  religius yang  berlaku  sebagai  pedoman  bagi nelayan muslim dalam kegiatan
penangkapan ikan secara ramah lingkungan dengan memperhatikan
aspek
keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya  ikan  yang  lestari  sebagai suatu  cara menjamin efektivitas  langkah konservasi  dan  pengelolaan  sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.
1. Sumberdaya Ikan sebagai
Kekayaan Milik Bersama
Ikan  sebagai  sumberdaya  “milik bersama”  menurut  Cristy  sebagaimana dikutip Sudirman Saad adalah sumberdaya yang dalam penggunaannya diakui  keikutsertaan  bersifat  bebas  dan terbuka, untuk sekelompok pemakai atau calon  pemakai. 15 Dari  definisi  tersebut mengisyaratkan beberapa ciri dari konsep  milik  bersama  dalam  perikanan. Pertama, dalam  suatu  wilayah  milik bersama,  setiap  orang  yang  menjadi bagian  dari  suatu  kelompok  atau komunitas atau negara, bebas m } elakukan penangkapan ikan. Kedua, dalam sumberdaya milik bersama tidak dikenal distribusi  atau  kuota  bagi  anggota kelompok  atau  komunitas  sebab  yang berlaku adalah prinsip persaingan bebas. Ketiga, hak  untuk  menangkap  ikan  itu koheran  dengan  keanggotaan  dalam suatu kelompok atau komunitas, sehingga hak itu tidak dapat dialihkan.
Dalam  Al-Qur’an  QS.  al-Nahl: 14,  disebutkan  bahwa  sumberdaya perikanan  merupakan  anugerah  dari Tuhan.  Anugerah  ini,  menjadi  amanah bagi umat manusia sebagai khalifah agar dapat melestarikannya. Kepedulian terhadap  kelestarian  laut  merupakan manifestasi  syukur  terhadap  anugerah yang  terkandung  di  dalamnya  tersebut. Ibn  Qudāmah  memahami  ayat  tersebut sebagai  justifikasi  terhadap  nelayan pesisir dalam memanfaatkan sumberdayaperikanan di  laut. Selain itu, hadis  diriwayatkan  Asmar  bin  Mudras juga  memberikan  kewenangan  kepada penangkap  ikan  untuk  memilikinya, Nabi  bersabda :“Barang  siapa  lebih dahulu  sampai  kepada  suatu  perkara daripada  orang  Muslim  lainnya,  maka dia  yang  lebih  berhak  atas  sesuatu tersebut” (HR.  Abu  Daud).  Inilah  dasar rumusan  kaidah  fikih  yang  berbunyi: man  sabaqa  ila  al-mubāhat  fahuwa ahaqqu bihā.
Oleh  karena  itu,  mekanisme pemanfaatan  sumberdaya  kelautan  dan perikanan  dalam  fikih  pada  dasarnya
semua  pihak  baik  pemerintah  atau masyarakat  dibolehkan  secara  leluasa mengambil hasil atau memanfaatkan laut dengan  syarat  tidak  mengganggu  atau membahayakan  orang  lain  ( lā  ḍarara walā  ḍirār )  dan  tidak  ada  unsur taḍyīq atau tahajjur yakni  mempersempit  atau membatasi hak orang lain untuk mengambil   hasil  laut,  seperti  membuat bangunan permanen di tengah laut. 16
Dengan  demikian,  sumberdaya ikan  merupakan  potensi  sumber  daya alam yang secara bebas dapat dimanfaatkan  oleh  siapa  saja.  Hal  ini senada dengan hadis Nabi yang diriwayatkan Ibn Majah dan Abu Dawud bahwa  air,  padang  rumput  dan  api adalah milik bersama. Akan tetapi, yang harus  diperhatikan  bahwa  pemanfaatan sumberdaya  perikanan  bukan  berarti manusia  dapat  mengeksploiasi  secara bebas tanpa batas. Pemanfaatan perikanan harus berprinsip pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat  secara  berkeadilan  dan berkelanjutan. Di sinilah ruang
pemerintah untuk memberikan kebijakan publik  berupa  regulasi  dalam  rangka mengatur terkait pemanfaatan sumberdaya perikanan berdasarkan basis pemanfaatan  secara  berkeadilan  dan berkelanjutan. 17 Inilah  yang  dalam istilah  fikih  sering  disebut  sebagai mas } lah } ah  ‘ammah, yakni  kepentingan kesejahteraan sosial.
2. Hasil Laut (Ikan) sebagai

## Komoditas
Sesuai  dengan  UU  No.  18  Tahun 2012  tentang  Pangan  dan  UU  No  7 Tahun  2014  tentang  Perdagangan,  hasil tangkap  ikan  merupakan  komoditas kebutuhan  pokok  di  Indonesia.  Hal  ini,
juga dituangkan dalam Peraturan Presiden  No.  71  Tahun  2015  tentang Penetapan  dan  Penyimpanan  Barang Kebutuhan  Pokok  dan  Barang  Penting. Penetapan  ikan  sebagai komoditas barang  kebutuhan  pokok  berdasarkan
meningkatnya  minat  masyarakat  dunia terhadap konsumsi laut.
Dalam  mazhab  Sunni,  jumhur fuqaha berpendapat
bahwa mengkonsumsi  ikan  hukumnya  halal secara  mutlak  meskipun  dengan  tanpa disembelih secara Islami. Bahkan, fukaha  membolehkan  mengkonsumsi ikan  yang  mati  tanpa  sebab  (bangkai) karena  dianggap  suci. 18 Ini  sesuai dengan  QS.  al-Maidah:  96 “Dihalalkan untuk kamu sekalian hewan buruan laut dan  makanan  laut.” Nabi  SAW  juga menguatkan dengan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah yang menyatakan:  “ Air  laut  itu  airnya menyucikan  dan  halal  bangkainya. ” (HR. Tirmiżī). Berbeda mazhab
Hanafiyah  yang  berpendapat  haram mengkonsumsi  ikan  yang  mati  tanpa sebab, karena termasuk bangkai. 19
Dalam  Islam,  ikan  sebagai  hasil tangkapan  laut  memiliki  nilai  dan  dapat diperjualbelikan  bila  telah  dikuasai (ditangkap)  oleh  nelayan.  Itu  artinya, selama  ikan  masih  di  dalam  laut,  ia menjadi hak milik bersama ( al-milkiyyah al-ʻāmmah ) yang siapapun dapat mengeksploitasinya.  Sebaliknya,  Nabi SAW  melarang  jual-beli  ikan  di  laut yang masih belum ditangkap karena ada unsur gharar (HR.  Ahmad).  Ikan sebagai  komoditas  yang  meniscayakan adanya  jaminan  ketersediaan  stok  ikan di  laut  menjadikan  masyarakat  nelayan harus sadar lingkungan. Dengan kepedulian yang tinggi terhadap sumberdaya  perikanan  secara  arif  dan bijaksana niscaya kebutuhan ikan
masyarakat dapat terpenuhi.
3. Larangan Eksploitasi
Ikan
Berlebihan ( Overfishing )
Secara sederhana, overfishing dapat  dipahami  sebagai  penurunan jumlah  sumberdaya  perikanan  yang signifikan  disebabkan  karena  aktivitas penangkapan  semakin  tinggi  untuk memenuhi  kebutuhan  protein  sehingga menimbulkan  degradasi  pada  sistem  di
laut,  sementara  sumber  daya  perikanan dan biota laut lainnya semakin berkurang  tanpa  ada  kesempatan  untuk bereproduksi.
Oleh karena itu,
dibutuhkan  pembatasan  dalam  aktivitas tangkap ikan demi terciptanya sumberdaya laut yang keberlanjutan.
Dalam  perspektif  Islam,  ini  erat kaitannya  dengan  praktik  pemborosan ( tabẓīr )  dalam  pemanfaatan  sumberdaya kelautan.  QS.  Al-Isra:  26-27  Allah berfirman: “ Janganlah kamu menghambur-hamburkan
(hartamu) secara  boros.  Sesungguhnya  pemboros- pemboros  itu  adalah  saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada  Tuhannya. ” Menurut  M. Quraish Shihab kata pemborosan ( tabẓīr ) dipahami sebagai proses mendistribusikan  ( tas } arruf )  harta  bukan untuk  tujuan  yang  benar. 20 Dalam konteks
pengelolaan sumberdaya
kelautan, sikap eksploitatif secara membabi  buta  terhadap  sumberdaya perikanan yang terkandung di dalam laut merupakan bentuk sikap tabz } i > r (pemborosan). Tindakan mengeksploitasi  secara  berlebihan  ini sejatinya  dipicu  oleh  paradigma  yang berkembang  di  masyarakat.  Selama  ini,
paradigma
antroposentris telah memberikan konstribusi terhadap dampak negatif berupa kerusakan lingkungan  yang  ditimbulkan  dari  sikap keserakahan manusia terhadap kekayaan laut. Masyarakat nelayan sebagai khalifah  harus  bersikap  bijak  dalam memanfaatkan potensi laut demi menunjang  keberlanjutan  ekosistem  di dalamnya.
Oleh  karena  itu,  secara  normatif penangkapan  ikan  secara  berlebih- lebihan  ( overfishing )  termasuk  kategori pemborosan  dan  perusakan  sumberdaya perikanan  yang  dilarang  agama.  Teks- teks keagamaan yang turut menjustifikasi  larangan  praktik  tersebut adalah  QS.  al-A’raf:  31,  “… Makan  dan minumlah, dan jangan  berlebih-lebihan.
Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai orang-orang  yang  berlebih-lebihan. ” Ayat  ini,  terkonfirmasi  dengan  ayat lainnya,  QS.  al-Baqarah:  60,  yang artinya:“… Makan  dan  minumlah  rezeki (yang  diberikan)  Allah,  dan  janganlah kamu  berkeliaran  di  muka  bumi  dengan berbuat kerusakan. ”
Teks  ayat  di  atas,  menunjukkan larangan  melakukan  tindakan  merusak lingkungan,  sementara  mengeksploitasi sumberdaya  perikanan  secara  berlebih- lebihan adalah termasuk tindakan merusak  lingkungan  laut  ( destructive fishing ) . Hukum ini sejalan pula dengan kaidah  fikih: al-darar  yuzāl (kerusakan harus  dihindarkan).  Dengan  demikian, praktik  tangkap  ikan  secara  berlebihan ( overfishing )  yang  dapat  menyebabkan kerusakan  lingkungan  dan  punahnya habitat  ikan  di  laut  merupakan  tindakan terlarang  karena  bertentangan  dengan norma-norma agama. 21
4. Illegal Fishing : Tindakan Melawan Hukum Illegal fishing menurut
International  Plan  of  Action (IPOA)  -
Illegal,  Unreported,  Unregulated (IUU) Fishing adalah  kegiatan  penangkapan ikan  yang  dilakukan  oleh  suatu  negara tertentu  atau  kapal  asing  yang  bukan merupakan  yuridiksinya  tanpa  izin  dari negara  yang  memiliki  yuridiksi  atau kegiatan  penangkapan  ikan  tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu ( activities conducted by national or foreign vessels in  waters  under  the  jurisdiction  of  a state, without permission of that state, or in  contravention  of  its  law  and regulation ). Dalam konteks ini, penangkapan  ikan  dikatakan  melakukan praktik illegal  fishing jika  masuk kategori  berikut:  (1)  penangkapan  ikan tanpa  izin  (SIUP,  SIPI,  SIKPI);  (2) memiliki izin tetapi melanggar ketentuan yang  ditetapkan  (pelarangan  daerah penangkapan  ikan,  pelarangan  alat tangkap, pelarangan ketaatan
berpangkalan;  (3) pemalsuan/manipulasi dokumen;  (4) transshipment di  laut, tidak  mengaktifkan  transmitter;  (5) penangkapan ikan yang merusak ( destructive fishing ).
Tindakan illegal  fishing dalam perspektif Islam adalah tindakan melanggar  hukum.  Itu  sebabnya,  secara normatif Islam hukumnya haram. Karena  setiap  kebijakan  pemerintah dalam rangka upaya perlindungan kekayaan  laut  harus  ditaati.  Di  sini, berlaku  kaidah  fikih  “ taṣarruf  al-imām
‘ala  al-ra’iyyah  manūṭ  bi  al-mas } lah } ah ”
(kebijakan pemerintah terhadap
rakyatnya didasarkan pada
kemaslahatan).
Selama kebijakan pemerintah  berdasarkan  kemaslahatan yang  sebesar-besarnya  untuk  rakyat, maka wajib untuk dipatuhi. Begitu juga, dalam  kaitannya  kegiatan  penangkapan ikan  harus  berdasarkan  peraturan  yang ditetapkan  pemerintah  dan  menghindari tindakan destructive fishing agar kelestarian  sumberdaya  perikanan  tetap terjaga dan berkelanjutan. 22
Dalam pandangan Islam, laut dan seluruh  sumberdaya  yang  ada  di dalamnya  adalah  milik  umum  ( al- milkiyyah al-ʻāmmah )dan dikelola negara,  dimana  hasilnya  diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut  Muhammad  Baqir  al-Sadr dalam  hal  ini  Negara  harus  hadir memastikan masyarakat nelayan mendapatkan hak-hak individunya dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan  secara  ramah  lingkungan. 23
Oleh  karena  itu,  tujuan  pengelolaan sumberdaya  laut  tidak  lain  adalah  untuk menyejahterakan masyarakat dalam bentuk  jaminan  pemenuhan  kebutuhan pokok individu maupun masyarakat.
5. Mengelola
Sumberdaya Perikanan  sebagai Farḍu  Kifāyah
(Kewajiban Kolektif)
Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya  perikanan  harus  mampu dilakukan  secara  berkelanjutan  dengan
cara mempertahankan kualitas,
diversitas, serta ketersediaan sumberdaya ikan bagi generasi sekarang dan  yang  akan  datang.  Salah  satu pendekatan  pemanfaatan  sumberdaya hayati  laut  yang  berkelanjutan  adalah melalui penerapan pengetahuan oseanografi.  Dewasa  ini,  oseanografi berperan  sangat  penting  dalam  berbagai bidang, khususnya dalam bidang perikanan  untuk  menunjang  kebutuhan manusia, terutama pangan dari laut. 24
Penerapan  manajemen  perikanan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat (kerakyatan) adalah keharusan  agar  pemanfaatan  sumber daya  ikan  dapat  dilakukan  secara  terus- menerus  dari  generasi  ke  generasi. Keterlibatan  masyarakat  secara  penuh dalam  pemanfaatan  sumberdaya  ikan (perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan  termasuk  rehabilitasi  dan konservasi)  dimaksudkan  agar  seluruh stakeholder merasa memiliki dan bertanggung  jawab  terhadap  kelestarian sumberdaya ikan.
Oleh  karena  itu,  pengelolaan perikanan  berbasis  masyarakat  dapat diwujudkan  dalam  bentuk  penyerahan hak  milik  atas  sumberdaya  alam perikanan kepada masyarakat.
Konsekuensi  dari  penyerahan  hak  milik tersebut, akses dan kontrol atas sumberdaya  alam  perikanan  menjadi milik  anggota-anggota  dari  masyarakat tertentu. Orang-orang yang bukan anggota  masyarakat  itu,  tidak  lagi leluasa,  sebagaimana  ketika  sumber daya  alam  perikanan  tersebut  masih tunduk di bawah rezim “milik bersama.” Seluruh  nelayan  yang  menjadi  anggota masyarakat  pemilik  sumberdaya  alam perikanan, selain berhak menggunakannya juga bertanggung jawab  untuk  melindunginya.  Dengan demikian,  kondisi  akses  terbuka  atas sumberdaya  alam  digantikan  dengan kondisi  pemilikan  masyarakat  secara bersama  yang  berbasis  pada  empat
prinsip: kesamaan ( equality ), pemberdayaan ( empowerment ), pelestarian  ( suistainability ),  orientasi sistem ( system oriented ) . 25 Secara praktis, untuk mewujudkan sumberdaya perikanan yang berkelanjutkan meniscayakan
adanya komitmen bersama untuk berkontribusi dalam menjaga dan menggalakkan  konservasi.  Kewajiban yang mengikat kepada segenap mukallaf dalam  term  hukum  Islam  disebut farḍu kifāyah.  Farḍu  kifāyah dalam  konteks konservasi lingkungan laut dan pantai di sini  merupakan  perintah  yang  harus benar-benar terealisasi dengan
keterlibatan  semua  pihak  berdasarkan program-program yang bernuansa ekologis-sistematis.  Oleh  karena  itu, konsep farḍu  kifāyah harus  dipahami secara  aktif,  bukan  pasif. 26 Artinya, pelestarian  lingkungan  laut  dengan praktik  konservasi  perikanan  adalah tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat.  Inilah  yang  mendorong Sukarni akan urgensi reorientasi interpretasi farḍu  kifāyah yang  lebih berpihak  pada  pelestarian  lingkuangan. Lebih  jauh,  Sukarni  menyatakan  bahwa pergeseran  paradigma farḍu  kifāyah dalam  hukum  konservasi  lingkungan, paling  tidak  memiliki  tiga  implikasi logis. Pertama, semua  pihak  mendapat tanggungjawab yang sama untuk menjaga  lingkungan  laut  dan  pantai; kedua, adanya  kerjasama  yang  sinergik antara  pemerintah  dan  masyarakat;  dan ketiga, upaya konservasi  sebagai  bentuk ibadah kepada Tuhan. 27
Dengan  demikian, farḍu  kifāyah ijābiyah (aktif)  meniscayakan  adanya keterlibatan segenap anggota masyarakat dalam berkontribusi merealisasikan kewajiban  kolektif,  yakni  menjaga sumberdaya  perikanan  tersebut  secara gotong-royong. 28 Dengan turut berpartisipasi  dalam  mengerjakan farḍu
kifāyah itulah,  seorang mukallaf akan
mengetahui secara pasti bahwa
kewajiban  kolektif  telah  benar-benar terselesaikan dengan baik dan maksimal sekaligus menjamin keberlanjutan
sumberdaya  perikanan  untuk  generasi mendatang.
Oleh  karena  itu,  peran  dan kontribusi  semua  pihak  dibutuhkan untuk saling bekerja sama dalam rangka mewujudkan program-program konservasi, baik keterlibatan masyarakat pesisir  maupun  pemerintah  daerah sebagai  pemangku  kebijakan  strategis dalam  upaya  penyelamatan  lingkungan laut  dan  pantai  dari  pencemaran, perusakan  dan  praktik overfishing dan illegal  fishing .    Inilah  pijakan  produk fiqh  al-bī’ah yang  secara  normatif mewajibkan  menjaga  lingkungan  dan mengharamkan merusak lingkungan laut dan pantai.

## E. Implikasi Fikih Konservasi Laut
1. Membangun Eco-Literacy : Terciptanya Masyarakat Sadar Lingkungan Eco-Literacy atau “melek ekologi”  adalah  istilah  yang  digunakan oleh Fritjof Capra untuk menggambarkan  sikap  manusia  yang sudah mencapai tingkat kesadaran tinggi tentang  pentingnya  lingkungan  hidup. Istilah lain, yang juga semakna dengannya  adalah ecological  literacy . Capra menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian karena sesungguhnya eco-literacy adalah singkatan dari ecological literacy. 29 Ketika manusia sudah tercerahkan tentang pentingnya lingkungan laut, maka ia akan terdorong untuk  menjaga  dan  merawat  laut, ekosistem, pesisir sebagai tempat tinggal dan berkembangnya kehidupan masyarakat  nelayan.  Atas  dasar  inilah, manusia menata pola dan gaya hidupnya menjadi  pola  dan  gaya  hidup  yang selaras  dengan  lingkungan  sekitarnya. Manusia  menggunakan  sikap  “sadar lingkungan,”  untuk  menuntun  hidupnya
dalam segala dimensinya menjadi sebuah  budaya  yang  merasuki mindset masyarakat  dalam  rangka  menciptakan sebuah  masyarakat  yang  berkelanjutan. Reformasi  pola  dan  gaya  hidup  yang ramah lingkungan harus melembaga dan menjadi sebuah budaya baru masyarakat modern, yakni budaya ramah lingkungan hidup.  Dalam  bahasa  Capra,  terciptanya masyarakat  berkelanjutan  ini  disebut sustainable society .
Pada  tataran  ini,  lingkungan  laut dipotret  oleh  cara  pandang  yang  lebih bersifat  ekologis.  Artinya,  lingkungan laut  dan  pantai  dipahami  sebagai  satu kesatuan  menyeluruh  yang  terkait  satu sama  lain  di  antara  bagian-bagian  dan seluruh  isinya.  Pengertian  ekologis  di sini  juga  dikaitkan  dengan  pemahaman deep  ecology tentang  lingkungan  hidup dan alam semesta seluruhnya. 30 Menurut Capra “menjadi melek atau sadar secara ekologis, atau ecoliterate ,” berarti memahami
prinsip-prinsip pengorganisasian  komunitas  ekologis (ekosistem)  dan  menggunakan  prinsip- prinsip ini untuk menciptakan komunitas manusia yang berkelanjutan. Oleh karena  itu,  perlu  adanya  revitalisasi dalam  banyak  bidang,  mulai  dunia pendidikan,  dunia  bisnis  hingga  dunia politik  agar  prinsip-prinsip  ekologi  bisa diwujudnyatakan  di  dalam  komunitas- komunitas  tersebut  sebagai  prinsip- prinsip  pendidikan,  manajemen  dan politik. 31
Melek ekologis sebenarnya
diinspirasi  dan  bersumber  dari  kearifan lokal  ( local  wisdom ).  Berangkat  dari nilai-nilai kearifan lokal tersebut diharapkan  mampu  memberi  perhatian tinggi  terhadap  dampak  negatif  atas terjadinya krisis lingkungan yang semakin  hari  semakin  parah.  Dengan adanya  kearifan  lokal  diharapkan  pula mampu  membendung  arus  paradigmatik antroposentrisme yang menjadi paradigmatik mainstream di  kalangan masyarakat. Kearifan lokal juga
diharapkan menggeser paradigma interaksi manusia terhadap lingkungannya menjadi paradigma antropokosmis yang lebih ramah terhadap  lingkungannya.  Oleh  karena itu,  pelestarian  lingkungan  dengan memerhatikan kearifan lokal inilah yang mendorong eco-literacy , mendorong masyarakat  sadar  lingkungan  dapat terwujud dengan sebaik-baiknya.
2. Budaya
E co -F ishing : Menyatunya Ekonomi dan Ekologi Cita-cita  utama  dari  filsafat lingkungan adalah menata dan membangun kehidupan masyarakat manusia secara berkelanjutan. Masyarakat berkelanjutan adalah sebuah masyarakat  yang  menghidupi  pola  atau kebiasaan  hidup  di  mana  ekonomi  dan ekologi  bersatu  tanpa  bisa  dipisahkan. Lebih  lanjut,  menurut  Keraf,masyarakat seperti itu mengembangkan dan memenuhi  seluruh  kebutuhan  hidup sama  persis  dengan  menjaga  dan merawat  ekosistem  setempat. 32 Atau sebaliknya, menjaga dan merawat ekosistem  setempat  dilakukan  dalam keterikatan sinergik dan demi menunjang kehidupan ekonominya.
Ekonomi  dan  ekologi  adalah  dua kenyataan  dan  praksis  hidup  yang menyatu menjadi sebuah budaya masyarakat  setempat  karena  kenyataan etimologis  bahwa  keduanya  berakar pada  kata  yang  sama oikos ,  rumah tangga, habitat, ekosistem. Dalam perspektif bioregionalisme, ekonomi yang dikembangkan dalam membangun peradaban manusia berkelanjutan adalah ekonomi  hijau.  Yakni,  ekonomi  yang menyatu  dan  didikte  oleh  ekologi. Karena  suatu  kegiatan  ekonomi  yang merusak dan bertentangan dengan ekosistem  setempat  bukanlah  ekonomi. Ekologi sebagai guidence menuntut agar manusia menata hidupnya sebagai bagian  yang  tidak  terpisah  jaring
kompleks  sistem  alam.  Ekonomi  hijau mendorong tranformasi ekonomi ke arah investasi  ramah  lingkungan. 33 Karena itu,  ekologi  meniscayakan  memilih hidup  yang  sesuai  kehendak  dan  hukum alam.  Bertolak  dari  sini,  meniscayakan manusia  untuk  hanya  memanfaatkan sumberdaya alam setempat secara efisien  dengan  memelihara,  merawat, membudidayakan  dan  pada  akhirnya memanfaatkannya secara arif dan bijaksana.
Kearifan inilah yang dimaksudkan  sebagai  hidup  selaras dengan  alam,  yakni  mengembangkan ekonomi  yang  selaras  dengan  hukum dan kondisi alam. Alam bukan ditaklukkan,  melainkan  dihormati  dan dilayani karena dengan itu alam
menyumbangkan sumberdayanya, modal alamnya yang sangat dibutuhkan manusia:  pangan,  air,  udara,  energi, sinar matahari, dan iklim yang semuanya menjadi modal ekonomi manusia. 34 Menyatunya ekologi dan ekonomi  sebagai  suatu  budaya  dalam masyarakat meniscayakan
adanya hukuman  secara  sosial  bagi  siapa  saja yang  berperilaku  menyimpang  dari budaya  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  setiap individu yang mencemari laut, mengeksploitasi  sumberdaya  laut  tidak ramah  lingkungan,  merusak  ekosistem laut  dan  pantai  akan  dihukum  secara sosial  yang  relevan  dan  menjerakan. Tentu  ini  tidak  mudah,  karena  hukum tersebut  harus  terlebih  dahulu  menjadi konsensus bersama di kalangan masyarakat pesisir. Dalam konteks
maqāṣid syarīʻah ,  keseimbangan  antara  ekonomi dan  ekologi  ini  bertemu  pada  satu  titik temu maqāṣid al-ʻāmmah yang berwujud  dalam  spirit  tujuan iṣlāh (perbaikan  atau  konservasi)  dengan meningkatkan  daya  dukung  lingkungan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.  Dengan  demikian,  upaya iṣlāh harus memperhatikan dua hal yaitu hifz } al-māl
dan hifz } al-bī’ah.
Melindungi  hak-hak  masyarakat  pesisir dalam  mendapatkan  lapangan  pekerjaan sebagai nelayan dan melindungi keberlanjutan  ekosistem  laut  sebagai tempat  beraktivitas  dalam  menangkap ikan merupakan dua hal  yang tidak bisa dipisahkan.  Menafikan  salah  satu  di antaranya  akan  berakibat  penderitaan bagi masyarakat nelayan pesisir. Karena tanpa  adanya  perlindungan  terhadap lapangan pekerjaan, kesejahteraan masyarakat  sulit  dapat  diwujudkan. Demikian  halnya,  tanpa  perlindungan terhadap  keberlanjutan  lingkungan  laut dan pantai, maka ekosistem laut sebagai tempat  ‘mengais’  rezeki  terancam mengalami  degradasi  yang  akut.  Oleh sebab itu, pembangunan dan pengelolaan sumberdaya perikanan harus  mensinergikan  antara  kepentingan ekonomi  di  satu  sisi  dan  kepentingan ekologi di sisi yang lain.

## F. Penutup
Berdasarkan  uraian  sebelumnya, dapat  disimpulkan  bahwa  degradasi lingkungan laut dan pesisir di Lamongan disebabkan salah satunya adalah kegiatan  tangkap  ikan  yang  tidak  ramah lingkungan.  Hal  ini  karena mindset nelayan pesisir yang cenderung mengeksploitasi  sumberdaya  perikanan secara berlebihan dan menggunakan alat tangkap  yang  relatif  kurang  memiliki daya  selektivitas  tinggi  dan  tidak  ramah lingkungan.
Upaya  konservasi  laut  harus didukung dengan pendekatan keagamaan. Salah satunya dengan pendekatan  fikih.  Oleh  karena  itu,  fikih tangkap ikan sebagai sekumpulan norma religius  dirumuskan  melalui  metode deduktif-induktif  terhadap  dalil-dalil syarak.  Formulasi fikih tangkap ikan ini termanifestasi dalam rumusan: (1) sumberdaya ikan sebagai milik bersama,
(2)  hasil  laut  (ikan)  sebagai  komoditas,
(3)  larangan  eksploitasi  ikan  berlebihan ( overfishing ) , (4) illegal  fishing bentuk
tindakan  melawan  hukum,  dan  (5) mengelola sumberdaya perikanan sebagai fard } u kifāyah (kewajiban kolektif).
Implikasi  fikih  konservasi  laut sebagai  panduan  masyarakat  pesisir dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan
diharapkan mampu membangun  sikap  sadar  lingkungan (eco-literacy) masyarakat nelayan dalam memanfaatkan potensi kelautan. Dengan
demikian,  aspek  ekologi  dan  ekonomi dapat sinergi dan tidak saling menafikan satu  sama  lain.  Dalam  konteks maqāṣid syarīʻah ,  keseimbangan  antara  ekonomi dan  ekologi  ini  bertemu  pada  satu  titik temu maqāṣid al-‘āmmah yang berwujud  dalam  spirit  tujuan iṣlāh (perbaikan  atau  konservasi)  dengan meningkatkan  daya  dukung  lingkungan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.
Catatan Akhir:
1 Arif  Satria, Ekologi  Politik  Nelayan, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 30.
2 Muḥammad  ʻAbīd  al-Jābirī, Takwīn al-ʻAql  al-Arabī ,  (Beirut:  al-Markaz  al-Ṡaqafi, 1991), hlm. 96.
3 WWF-Indonesia,  “Potensi  untuk
Sumberdaya  Ikan  Demersal  sudah  mencapai status  Eksploitasi  lebih ” dalam  www.wwf.or.id, diakses 17 Juli 2017.
4 Muhammad  Yaskun  dan  Eddie Sugiarto,  “AnalisisPotensi  Hasil  Perikanan  Laut Terhadap  Kesejahteraan  Para  Nelayan  dan Masyarakat  di  Kabupaten  Lamongan”  dalam EKBIS , Vol. XVII, No. 1 (2017), hlm. 867-875.
5 Admin, “Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pengaruhi Hasil Nelayan Lamongan,” dalam www.faktualnews.com, diakses 10 Januari 2018.
6 Admin,
“HKN,” dalam www.um.ac.id, diakses 20 Juli 2017.
7 Siyar, “Wawancara,” 2016.
8 Yusuf  al-Qaradhawi, Al-Ijtihād  fī  as- Syarīʻah al-Islāmiyyah maʻa Naḍārah Taḥlīliyyah  fī  al-Ijtihād  al-Mu’āsir ,  (Kuwait: Dār al-Qalam, 1996), hlm. 5.
9 Ibid. 10 Thāha  Jābir  al-Alwānī, The  Crisis  of Thought  and  Ijtihad ,  (Virginia:  IIIT,  1993), hlm.31.
11 Sukarni, Fikih  Lingkungan  Hidup , (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 33. 12 Nūr al-Dīn bin Mukhtār Khādimī, Al- Ijtihād  al-Maqāṣidī : Ḥujjiyatuhu,  Ḍawābituhu, Majālātuhu, (Doha:  Wizārat  al-Auqāf  wa  al- Syūʻun al-Islāmiyyah, 2005), I: 17.
13 Nikijuluw, Rezim Pengelolaan Sumber  Daya  Perikanan ,  (Jakarta:  Pusat Pemberdayaan  dan  Pembangunan  Regional, 2002), hlm. 6.
14 Marhaeni  Ria  Siombo, Hukum Perikanan  Nasional  dan  Internasional  yang
dilengkapi  dengan  perundang-undangan  dalam rangka Pengelolaan Perikanan yang
Berkelanjutan (Jakarta:  Kompas  Gramedia, 2010), hlm. 15.
15 Sudirman  Saad, Hak  Pemeliharaan dan  Penagkapan  Ikan:  Eksistensi  dan  Prospek Pengaturannya  di  Indonesia ,  cet.  I,  (Yoyakarta: LkiS, 2009), hlm. 32.
16 Wahbah  al-Zuhaili, al-Fiqh  al- Islāmīyyah  wa  Adillatuhu ,  (Damaskus:  Dār  al- Fikr, 1985), IV: 32.
17 Abdurrahman  Ibn  Ahmad  ibn Muhammad Fayi’, Aḥkām al-Bahr fī al-Fiqh al- Islāmī (Jeddah: Dār Ibn Hazm. 2000), hlm. 502. 18 Ibn  Rusyd, Bidāyah  al-Mujtahid  wa Nihāyat  al-Muqtaṣid ,  (Kairo:  Dār  al-Kutub  al- Islāmiyah. 1983), hlm. 354.
19 Abu  Bakr  ibn  Masʻud  Al-Kasani,
Bada’i  al-Sana’i  fī  Tartīb  al-Syaraʻī ,  (Beirut:
Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), V: 35.
20 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah : Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  Al-Qur’an , (Jakarta: Lentera Hati, 2000), VII: 452.
21 Abdul  Hamid  Shihab  al-Ubaidi, al- Ṣaid  wa  Tazkiyyah  fi  al-Syarīʻah  al-Islāmiyyah , (Baghdad: Dār al-Risalah. 1975), hlm. 306.
22 Abdurraḥmān  Ibn  Aḥmad  ibn Muḥammad Fayi’, Aḥkām al-Baḥr fī al-Fiqh al- Islāmī , (Jeddah: Dār Ibn Hazm. 2000), hlm. 499.
23 Muḥammad Baqr ash-Ṣadr, Iqtiṣadunā ,  (Teheran:  Dār  al-Kitāb  al-Islamī, t.t.), hlm. 6
24 Musbir  Tahir,  “Peranan  Oceanografi dalam  Pemanfaatan  Sumber  Daya  Perikanan Berkelanjutan”  dalam  Andi  Iqbal  Burhanuddin, dkk., Membangun Sumberdaya Kelautan Indonesia:  Gagasan  Pemikiran  Guru  Besar Universitas  Hasanuddin (Bogor:  IPB  Press, 2013), hlm. 112.
25 Sudirman  Saad, Hak  Pemeliharaan dan  Penagkapan  Ikan : Eksistensi  dan  Prospek Pengaturannya  di  Indonesia ,  cet.  I,  (Yoyakarta: LkiS, 2009), hlm. 47.
26 Moh.  Mufid,  “Fikih  Mangrove: Formulasi  Fikih  Lingkungan  Pesisir  Perspektif Eko-Syariah,  ”  dalam Al-Daulah , Vol.  VII,  No. 1, (2017), hlm. 107-127.
27 Sukarni, Fikih  Lingkungan  Hidup ,
(Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 227.
28 Moh.  Mufid,  “Fikih  Mangrove: Formulasi  Fikih  Lingkungan  Pesisir  Perspektif Eko-Syariah, ” dalam Al-Daulah ,  Vol. VII,  No. 1, (2017), hlm. 107-127.
29 Sonny  A  Keraf, Filsafat  Lingkungan Hidup : Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan , (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hlm. 127.
30 Naess,  Arne.  “The  Deep  Ecological Movement:  Some  Philosophical  Aspect,”  dalam Deep Ecology for 21th Century , ed. Sessions, G.
(Boston: t.p., 1995), hlm. 64.
31 Capra,  Fritjof. The  Web  of  Life : A New Understanding of Living Systems , (London: Flaminggo, 1997),  hlm. 197.
32 Sonny  A  Keraf, Filsafat  Lingkungan Hidup : Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan , (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hlm. 167. 33 Arif  Satria, Politik  Kelautan  dan Perikanan , (Yogyakarta: Obor, 2015), hlm. 3.
34 Sonny  A  Keraf, Filsafat  Lingkungan Hidup : Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan , (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hlm.168.

## DAFTAR PUSTAKA
al-Baiḍāwī,  bin  ʻUmar. Minhāj  al-Uṣūl ilā Ilm al-Usūl . Beirūt: Muassasah al-Risālah, t.t. Capra,  Fritjof. The  Web  of  Life:  A  New Understanding of Living Systems .  London:  Flaminggo, 1997.
Fayi’,  Abdurrahman  Ibn  Ahmad  bin
Muh ̣ ammad. Aḥkām  al-Baḥr  fi al-Fiqh  al-Islāmī .  Jeddah:  Dār
Ibn Hazm, 2000.
Ibn Rusyd, Muhammad  bin Muhammad bin Ahmad. Bidāyah al-Mujtahid wa  Nihāyat  al-Muqtasid .  Kairo:
Dār  al-Kutub  al-Islāmiyyah,
1983.
al-Jābirī,  Muḥammad  Abid. Takwīn  al- ʻAql al-ʻArabī. Beirut: al-Markaz al-Ṣaqafi, 1991.
al-Kasānī, Abū Bakr ibn Mas’ūd. Badā’i al-Sanā’ī  fī  Tartīb  al-Syāraʻī .
Beirut: Dār al-Kutub al- Ilmiyyah, 1986.
Keraf,  Sonny  A. Filsafat  Lingkungan Hidup : Alam  sebagai  Sebuah Sistem  Kehidupan. Yogyakarta: Kanisius, 2014.
Khādimī,  Nūr  al-Dīn  bin  Mukhtār. Al- Ijtihād al-Maqāṣidī : Ḥujjiyatuhu wa Ḍawābituhu wa Majālātuhu .  Vol.  1,  Doha: Wizārat  al-Auqāf  wa  al-Syūʻun al-Islāmiyyah. 2005. Mufid, Moh. “Fikih Mangrove: Formulasi  Fikih  Lingkungan Pesisir Perspektif Eko- Syariah.”  Dalam Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan  Islam .  Vol.  VII,
No. 1 (2017).
Naess,  Arne.  “The  Deep  Ecological Movement: Some Philosophical Aspect.”  Dalam Deep  Ecology for  21th  Century. ed.  Sessions, G. Boston: t.p., 1995. Nikijuluw, Rezim  Pengelolaan  Sumber Daya  Perikanan .  Jakarta:  Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional, 2002.
Pemerintah Kabupaten Lamongan Dinas Perikanan  dan  Kelautan ,  Profil Perikanan dan Kelautan 2014 . al-Qarad ̣ āwi,  Yusuf. Al-Ijtihād  fī  al- Syarīʻah al-Islāmiyyah maʻa Naḍarāt  Taḥlīliyyah  fī  al-Ijtihād al-Mu’āṣir .  Kuwait:  Dār  al- Qalam, 1996. Saad, Sudirman. Hak Pemeliharaan dan Penagkapan  Ikan : Eksistensi dan  Prospek  Pengaturannya  di Indonesia .  cet.  I.  Yoyakarta:
LkiS, 2009.
Satria,  Arif. Ekologi  Politik  Nelayan . Yogyakarta: LkiS, 2009.
________. Ekologi  Politik  Nelayan .  cet.
II, Yogyakarta: LKiS, 2010.
________. Politik Kelautan dan
Perikanan .  Yogyakarta:  Obor, 2015.
Shihab,  M.  Quraish. Tafsir  al-Misbah; Pesan,  Kesan  dan  Keserasian Al-Qur’an ,  Vol.  VII.  Jakarta:
Lentera Hati, 2000. Siombo, Marhaeni Ria. Hukum Perikanan Nasional dan Internasional  yang  dilengkapi dengan perundang-undangan dalam rangka Pengelolaan Perikanan  yang  Berkelanjutan. Jakarta: Kompas Gramedia,
2010.
Sukarni, Fikih Lingkungan  Hidup . Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
Thāha  Jābir  al-Alwānī, The  Crisis  of Thought  and  Ijtihad .  Virginia: IIIT, 1993. al-Ubaidi, Abdul Hamid Shihab, al-Ṣaid wa  Tazkiyyah  fī  al-Syarīʻah  al- Islāmiyyah .  Baghdad:  Dār  al- Risālah, 1975.