## TAKTIK PENYIDIK DITRESKRIMUM POLDA SUMBAR DALAM MENGUNGKAP MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH TRAVEL BIRO PERJALANAN HAJI DAN UMROH

## Firdaus Taufik
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang Email: firdaus.ipink02@gmail.com

## ABSTRACT
The  tactics  of  the  West  Sumatra  Police  Ditreskrimum  Investigator  in  Revealing  the  Modus Operandi  of  Fraud  by  the  Hajj  and  Umrah  Travel  Bureau  in  the  Police  Report  Number LP/50/II/2019/SPKT-Sbr,  dated  February  21,  2019  is  to  disguise  yourself  as  if  you  are  a consumer  of  the  bureau.  Hajj  and  Umrah  trips.  In  the  Police  Report  Number: LP/154/IV/2018/SPKT-Sbr,  April  4,  2018  the  investigator's  tactics  are  by  undercover, interviewing/interviewing  the  victim  and  related  witnesses,  as  well  as  conducting  research and document analysis related, whether the Hajj and Umrah Travel Bureau has permission from  the  Hajj  and  Umrah  Travel  Organizer  (PPIU),  which  by  conducting  covert  or  secret interviews  with  witnesses  before  they  are  officially  summoned  as  witnesses.  The  obstacle encountered  by  investigators  at  the  West  Sumatra  Police  Directorate  of  Criminal Investigation  in  Implementing  Tactics  to  Reveal  the  Modus  Operandi  of  Fraud  by  Travel Bureau  Hajj  and  Umrah  is  the  difficulty  in  finding  the  perpetrators  who  run  away  and  the Directorate of Criminal Investigation does not have a Direction Finder (DF) tracking device. Difficulty finding evidence, namely a sign of the victim's transaction to the perpetrator of the fraud.  Efforts  to  overcome  these  obstacles  are  to  coordinate  and  use  the  Direction  Finder (DF)  tracking  device  and  the  Police  to  collaborate  with  related  agencies  such  as  the immigration office to find out passport information and the validity of the travel agency for prospective Umrah pilgrims.
Keywords: Crime, Fraud, Investigator, Investigation

## ABSTRAK
Taktik  Penyidik  Ditreskrimum  Polda  Sumbar  Dalam  Mengungkap  Modus  Operandi  Tindak Pidana Penipuan Oleh Travel  Biro Perjalanan Haji Dan Umroh pada  Laporan Polisi  Nomor LP/50/II/2019/  SPKT-Sbr,  tanggal  21  Februari  2019  adalah  dengan  cara  melakukan penyamaran  seolah  olah  menjadi  konsumen  dari  biro  perjalanan  haji  dan  umroh  tersebut. Pada  Laporan  Polisi  Nomor:  LP/154/IV/2018/SPKT-Sbr,  tanggal  4  April  2018  taktik penyidik  adalahdengan  cara  melakukan  penyamaran (undercover), wawancara/interogasi (interview) terhadap  korban  maupun  saksi  yang  terkait,  serta  melakukan  penelitian  dan analisis dokumen yang terkait, apakah Biro Perjalanan Haji dan Umroh tersebut memiliki izin dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh (PPIU), yang mana dengan melakukan wawancara secara tersamar atau diam diam kepada saksi saksi sebelum secara resmi mereka dipanggil sebagai saksi. Kendala Yang Ditemui Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar Dalam
Melaksanakan  Taktik  Mengungkap  Modus  Operandi  Tindak  Pidana  Penipuan  Oleh  Travel Biro Perjalanan Haji Dan Umroh adalah kesulitan dalam Mencari Pelaku yang Melarikan Diri dan Ditreskrimum tidak memiliki alat pelacak Direction Finder (DF). Kesulitan menemukan barang  bukti  yaitu  tanda  transaksi  pihak  korban  kepada  pelaku  penipuan.  Upaya  mengatasi kendala  tersebut    adalah  dengan  melakukan  koordinasi  dan  menggunakan  alat  pelacak Direction  Finder (DF)  serta  Kepolisian  melakukaan  kerjasama  dengan  dinas  terkait  seperti kantor imigrasi untuk mengetahui informasi paspor dan keabsahan biro perjalanan para calon jamaah umroh.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan, Penyidik, Penyidikan

## PENDAHULUAN
Penegakan  hukum  di  dalam  sistem  peradilan  pidana  bertujuan  untuk  menanggulangi setiap kejahatan. Tindakan negara harus dilandaskan ada aturan hukum yang berlaku.Hukum hendaknya dijadikan sebagai  kerangka pijakan untuk  mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan  dalam  menjalankan  roda  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. KUHP  memberi  kewenangan-kewenangan  hukum  kepada  negara  melalui  aparat  penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini (Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum). Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara  formal  dan  damai,  tetapi  dapat  juga  terjadi  karena  pelanggaran  hukum  harus ditegakkan. 1
Tindak  pidana  penipuan  merupakan  salah  satu  kejahatan  yang  mempunyai  objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi.Penipuan adalah suatu bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela  menyerahkan  barang  atau  uangnya.  Kejahatan  penipuan  itu  termasuk  delik  materil, dimana  delik  materil  adalah  delik  yang  perumusannya  dititikberatkan  kepada  akibat  yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. 2
Merumuskan  tindak  pidana  materil  dimana  akibat  terlarang  itu  disebutkan  secara tegas  disamping  unsur  tingkah  laku/perbuatan.  Misalnya  dalam  penipuan,  perbuatan  adalah menggerakkan  (bewegen)  dan  akibat  terlarang  adalah  orang,  a)  menyerahkan  benda,  b) membuat  utang,  c)  dan  menghapuskan  piutang. 3 Dimana  akibat  terlarang  itu  tidak dicantumkan secara terpisah dengan perbuatan, melainkan telah terdapat pada unsur tingkah lakunya. 4
Berdasarkan  hal  tersebut,  jika  ditinjau  dari  tujuan  hukum,  yang  antara  lain  seperti yang  dikemukakan  di  atas,  akibat  penipuan  pihak  tertipu  dirugikan.  Perbedaan  kesalahan bukan  hanya  pada  pihak  penipu,  melainkan  pihak  pemilik  harta  juga  bersalah,  yaitu  karena kebodohannya,  sehingga  ia  tertipu.  Atas  dasar  itu  sanksi  yang  dikenakan  terhadap  penipu
1 Sudikno Mertokusumo , Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm 207
2 Isnu Gunadi W. Dan Jonedi Efendi , Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana .: Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hlm 52.
3 Adami  Chazawi,  Stelsel  Pidana, Tindak  Pidana,  Teori-Teori  Pemidanaan  &  Batas  Berlakunya Hukum Pidana , RajaGrafindo Persada, Jakarta,  2010, hlm 126.
4 Ibid ., hlm 127
lebih  ringan  jika  dibandingkan  dengan  pidana  pencurian.  Namun  jika  ditinjau  dari  sisi pelakunya,  penipu  lebih  memiliki  potensi  psikis  yaitu  kepandaian,  baik  dalam  kata-kata, maupun dalam bidang administrasi.
Permasalahan  yang  dibahas  adalah  taktik  penyidik  Ditreskrimum  Polda  Sumbar dalam mengungkap modus  operandi  tindak pidana penipuan oleh travel  biro perjalanan haji dan umroh.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis ,  dengan  metode  pendekatan  yuridis normative  didukung  oleh yuridis  empiris .  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder dan data primer. Data  sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif

## PEMBAHASAN
A. Taktik  Penyidik  Ditreskrimum  Polda  Sumbar  Dalam  Mengungkap  Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Oleh Travel Biro Perjalanan Haji Dan Umroh
Taktik  penyidik  untuk  mengungkap  bentuk  modus  operandi  ini  adalah  dengan cara melakukan penyamaran seolah olah menjadi konsumen dari biro perjalanan haji dan umroh  tersebut.  Melalui  penyamaran  yang  dilakukan  penyidik  mendapatkan  alat  bukti berupa  surat  surat  yang  berkaitan  dengan  perjalanan  umroh  yang  ditawarkan  oleh  biro tersebut.  Seperti  Akta  Pendirian  Perusahaan  biro  travel  haji  dan  umrah  yang  ternyata tidak memilki izin dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh (PPIU), surat pendaftaran  sebagai  peserta  umroh,  visa  yang  ternyata  palsu  dan  lain  sebagainya.  Alat bukti  surat  yang  ditemukan  dari  penyamaran  ini  terkadang  sulit  didapatkan  secara langsung  dari  tersangka.  Selain  itu  dalam  penyamarannya  penyidik  juga  menemukan rangkaian  modus  operandi  dengan  melakukan  perekaman  terhadap  rangkaian  kata bohong dan tipu muslihat yang dilakukan tersangka.
Travel  PT.  Grand  Savire  Holidays  sengaja  memberangkatkan  jamaah  dalam jumlah  kecil  sehingga  ada  tenggang  waktu  untuk  dapat  menggunakan  uang  yang  ada untuk memberangkatkan jamaah yang terlebih dahulu mendaftar. Kerugian calon jamaah umrah  mencapai  Rp839,12  miliar.  Angka  tersebut  belum  termasuk  biaya  tambahan Rp2,5 juta yang diminta Travel PT. Grand Savire Holidays pada bulan Mei dengan dalih biaya  carter  pesawat.  Travel  PT.  Grand  Savire  Holidays  juga  menawarkan  paket Ramadhan dengan biaya tambahan Rp 3 juta hingga Rp 8 juta per jamaah. Total kerugian jamaah dengan dalih ini mencapai Rp 9,54 miliar. 5
Modus  Operandi  yang  digunakan  oleh  Travel  PT.  Grand  Savire  Holidays  yaitu Travel PT. Grand Savire Holidays mengadakan seminar tentang perjalanan umrah. Yang kemudian  mereka  menawarkan  tiga  macam  paket.  Dimana  paket  pertama  adalah  paket yang disebut paket promo, kedua paket regular, dan ke tiga paket VIP.
Pada  proses  penyidikan  Laporan  Polisi  Nomor:  LP/154/IV/2018/SPKT-Sbr, taktik  penyidik  untuk  menemukan  modus  operandinya  adalah  dengan  cara  melakukan penyelidikan  berupa:  penyamaran  (undercover),  Wawancara/interogasi  (interview)
5 Wawancara dengan penyidik pada Ditreskrimum Polda Sumbar pada tanggal 12 Juni 2021
terhadap  korban  maupun  saksi  yang  terkait,  serta  melakukan  penelitian  dan  analisis dokumen  yang  terkait  apakah  Biro  Perjalanan  Haji  dan  Umroh  tersebut  memiliki  izin dari  Penyelenggara  Perjalanan  Ibadah  Haji  dan  Umroh  (PPIU).  Wawancara  dilakukan dengan  menyamar  seolah  olah  mencari  informasi  tentang  biro  travel  umroh  yang  dapat dipercaya  untuk  mendaftar  sebagai  peserta  umroh.  Selanjutnya  penyidik  melakukan analisa  dari  hasil  wawancara  dan  penelusuran  alat  bukti  yang  dilakukan.  Berdasarkan taktik  yang  dilakukan  didapat  modus  operandi  penipuan  yang  dilakukan  travel  biro umroh tersebut dan terbukti bahwa biro travel tersebut tidak memiliki izin (ilegal).
Penipuan  sendiri  berasal  dari  kata  tipu,  yang  berarti  perbuatan  atau  perkataan yang tidak jujur, bohong, atau palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali,atau mencari  untung.  Sedangkan  penipuan  sendiri  berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  merupakan  proses,  cara,  atau  perbuatan  melakukan  tipu,  atau  mengecoh kepada orang lain. 6
Penipuan  yang  dilakukan  oleh  oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  yang terhadap  calon  jamaah  terutama  kepada  calon  jamaah  yang  kurang  jeli  dalam  memilih biro  perjalanan.  Penipuan  terhadap  penyelenggaraan  ibadah  umrah  yang  melanggar kewenangan  dan  penyalahgunaan  hak,  walaupun  pemerintah  telah  mengeluarkan Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Umroh  yang telah  berlangsung  kurang  lebih  4  tahun  diberlakukannya,  namun  masih  banyak  biro perjalanan umrah yang melakukan penipuan kepada calon jemaah umrah.
Mengenai  penipuan  dan  penggelapan  dana  umroh  yang  dilakukan  oleh  PT. Nazzam  Tour  &  Travel,  dapat  dikatakan  bahwa  modus  operandi  yang  dilakukan  oleh tersangka dalam melakukan aksi kejahatannya cukup rapi dan matang. Tersangka dalam hal  ini  memanfaatkan  banyak  biro  penyelenggara  perjalanan  haji  dan  umroh  untuk dijadikan sebagai target atau korban kejahatannya.

## B. Kendala  Yang  Ditemui    Penyidik  Ditreskrimum  Polda  Sumbar  Dalam  Taktik Mengungkap  Modus  Operandi  Tindak  Pidana  Penipuan  Oleh  Travel  Biro Perjalanan Haji Dan Umroh Dan Upaya Mengatasinya
Kesulitan  dalam  Mencari  Pelaku  yang  Melarikan  Diri  serta  Ditreskrimum  tidak memiliki alat Direction Finder (DF) yang berguna untuk mencari keberadaan pelaku dan selanjutnya  berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  penyidik  Ditreskrimum  Polda Sumbar, mengatakan bahwa pemilik Travel PT. Grand Savire Holidays bukan asli warga Sumbar sehingga Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar kesulitan dalam mencari pelaku penyelenggara ibadah umrah.
Adapun  dalam  melakukan  proses  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Penyidik Ditreskrimum  Polda  Sumbar  terhadap  tersangka  yaitu  Biro  Penyelenggara  Perjalanan Haji  dan  Umrah  ini  ternyata  belum  maksimal.  Penyidikan  kurang  maksimal  karena lamanya pelaku ditemukan. Dalam proses penyidikan kasus tidak pidana penipuan calon jemaah  umroh  di  Ditreskrimum  Polda  Sumbar  terdapat  3  tahapan  pemeriksaan, peninjauan  tempat  kejadian  perkara,  dan  penyidikan.  Pemeriksaan  merupakan  dasar penting dalam menyelesaikan suatu tindak pidana. Pemeriksaan dilakukan kepada calon
6 S. Ananda, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Kartika, Surabaya, 2009, hlm.364.
tersangka  dan  saksi-saksi  yang  menguatkan  suatu  laporan  dalam  suatu  tindak  pidana. Berdasarkan  hasil  penelitian,  pihak  kepolisian  telah  melakukan  pemeriksaan  terhadap tersangka atas kasus penipuan para calon jamaah umroh terkait laporan korban dan saksi- saksi. Pada kasus ini tidak dilakukan pemanggilan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian terhadap  para  saksi-saksi  karena  saksi  datang  bersama  korban  yang  selanjutnya dibuatkan  berita  acara  pemeriksaan  selaku  saksi.  Peninjauan  Tempat  Kejadian  Perkara Peninjauan  tempat  kejadiaan  perkara  dilakukan  setelah  adanya  keterangan  kuat  dari saksi-saksi dan pengakuan dari tersangka. Peninjauan tempat kejadian perkara ini terkait dengan  lokasi  dimana  tersangka  melakukan  tindak  pidana  penipuan  kepada  para  calon jamaah umroh yang dilakukan oleh tersangka.
Kendala lainnya adalah Tidak Terdaftarnya Travel Penyelenggara Ibadah Umrah Travel  penyelenggara  ibadah  umrah  milik  pelaku  ini  tidak  terdaftar  di  instansi  terkait sehingga  pihak  penyidik  kesulitan  untuk  melakukan  penyidikan  terhadap  pelaku penipuan.  Faktor  Keabsahan  Biro  Perjalanan  Biro  jasa  yang  melayani  penyelenggaraan perjalanan  haji  atau  umroh  juga  harus  selalu  diawasi  secara  ketat  oleh  Pemerintah melalui  kementerian  terkait.Pada  saat  ini  semakin  banyak  biro  jasa  yang  menawarkan kemudahan-kemudahan  dalam  penyelenggaraan  haji  dan  umroh  yang  tidak  memiliki legalitas  yang  jelas  dan  terdaftar  secara  resmi.Hal  ini  menjadi  celah  bagi  para  pelaku tindak kriminal penyelenggaraan haji dan umroh di Sumbar. Pendataan secara terperinci dan  koordinasi  antara  Dinas  terkait  dengan  pihak  kepolisian  dapat  menjadi  solusi  yang cukup  baik  untuk  meminimalisir  tindak  pidana  penipuan  kepada  para  calon  jamaah umroh  di  Sumbar.  Koordinasi  antara  aparat  kepolisian  dengan  pihak  kantor  imigrasi masih kurang terjalin dengan baik. Hal ini membuat penerbitan paspor dan segala bentuk perizinan  para  calon  jamaah  haji/umroh  sering  disalahgunakan  oleh  para  pelaku  tindak pidana penipuan calon jamaah umroh.
Kendala  internal  dalam  pihak  Ditreskrimum  Polda  Sumbar  ini  dapat  diatasi dengan  menambahkan  sumber  daya  manusia,  yakni  penyidik  pada  unit  yang  sering terjadi penumpukan kasus. Cara tersebut dapat mengurangi beban unit yang sering terjadi penumpukan  kasus,  sehingga  proses  penyidikan  dapat  berjalan  efektif  dan  tidak  terjadi penumpukan kasus. Cara tersebut juga lebih efektif daripada melimpahkan kasus ke unit lain  yang  bukan  fungsinya  untuk  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidananya tersebut.
Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar mempunyai tugas dalam proses penyidikan dalam  pengungkapan  tersangka  tindak  pidana  penipuan  tersebut.  Penyidik  ini  dituntut untuk menegakan hukum dan menangkap para pelaku tindak pidana tersebut akan tetapi penyidik  Kepolisian  tersebut  tidak  bisa  maksimal  dalam  melakukan  penyidikan dikarenakan beberapa faktor yang menjadi hambatan yaitu diantaranya adalah kurangnya bukti  dari  korban  dan  saksi.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Penyidik Ditreskrimum  Polda  Sumbar,  mengatakan  bukti  yang  diberikan  korban  tidak  cukup sehingga  memperlambat  proses  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik,  dan selanjutnya hambatan yang ditemukan yaitu domisili puluhan para jemaah (korban) yang jauh  dan  tersebar  dibeberapa  wilayah  Sumbar  serta  kurangnya  kerjasama  antara  saksi korban  dengan  pihak  kepolisian  dalam  upaya  melakukan  penyidikan  tindak  pidana penipuan  yang  dilakukan  oleh  Biro  Penyelenggara  Perjalanan  Haji  dan  Umrah,
Ditreskrimum Polda Sumbar  menghadapi kendala terkait dengan kerjasama antara pihak saksi  dengan  pihak  kepolisian  pada  saat  proses  penyidikan.  Ketika  polisi  memberikan surat  panggilan  yang  ditujukan  kepada  saksi  untuk  dimintai  keterangan,  tidak  jarang saksi  tersebut  yang  tidak  memenuhi  dengan  berbagai  alasan  atau  bahkan  saksi  tersebut sengaja keluar kota untuk menghindari panggilan tersebut.
Kurang jelasnya pembagian tugas antar unit di Ditreskrimum Polda Sumbar. Jika terjadi  penumpukan  kasus  yang  terjadi  di  salah  satu  unit  maka  kasus-kasus  tersebut diserahkan ke unit lain yang menangani kasus lebih sedikit. Kurangnya koordinasi antar pihak  kepolisian  membuat  informasi  yang  didapatkan  aparat  kepolisian  saling  tumpang tindih.  Padahal  informasi  dari  para  korban  dan  saksi  memiliki  andil  yang  sangat  besar pada tahap penyidikan. Hal ini menjadi kendala selanjutnya.
Faktor  penyebab  terjadinya  penggelapan  dan  penipuan  dana  umroh  oleh  biro penyelenggara  perjalanan  ibadah  umroh  dibedakan  dalam  dua  bentuk,  yaitu  internal pelaku  dan  eksternal  pelaku.  Faktor  internal  pelaku,  yaitu  adanya  dorongan  dalam  diri tersangka untuk memenuhi hasrat (hawa nafsu) yang tidak terbatas dan ketidak mampuan tersangka  meraih  mimpinya  dalam  mencapai  kesuksesan  dan  kekayaan  dengan  tetap mematuhi aturan hukum atau secara sah ( legitimated means ). Sedangkan faktor eksternal pelaku  didorong  oleh  beberapa  faktor,  yaitu  :  meningkatnya  Jumlah  Jamaah  Umroh  di Indonesia  sehingga  dimanfaatkan  menjadi  peluang  bisnis.  Umroh  menjadi  gaya  hidup (life  style), sehingga  komunitas  umroh  tidak  lagi  berasal  dari  kalangan  atas,  tetapi masyarkat  menengah ke  bawah.  Karakter atau budaya masyarakat  yang mudah percaya dan  tergiur  dengan  iming-iming  yang  menguntungkan.  Sistem  Penyelenggara  Haji  Dan Umroh  (PHU)  yang  belum  baik  dan  Lemahnya  Pengawasan  Kementerian  Agama Republik Indonesia.
Kebijakan  pemerintah  dalam  mencegah  dan  menanggulangi  terjadinya  penipuan dan  penggelapan  dana  calon  jamaah  umroh  oleh  biro  penyelenggara  perjalanan  umroh, yaitu  dengan  membuat  kebijakan  baru  dalam  sistem  penyelenggaraan  haji  dan  umroh melalui Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umroh dan Haji.
Upaya  mengatasi  kendala  dalam  kesulitan  menemukan  tersangka  adalah  dengan pengungkapan  pelaku  tindak  pidana  penipuan  calon  jamaah  umroh  oleh  Ditreskrimum Polda  Sumbar  dapat  ditempuh  polisi  dengan  cara  :  laporan  informasi  tindak  pidana penipuan  dari  masyarakat  dan  penyamaran  oleh  anggota  kepolisian  untuk  mengungkap identitas  pelaku dan melakukan pemeriksaan kebenaran laporan penipuan calon  jamaah umroh  melalui  identifikasi  kebenaran.  Upaya  Lain  yang  dilakukan  adalah  melakukan koordinasi  dan  meminta  bantuan  dari  Bareskrim  Polri  guna  mencari  keberadaan tersangka  menggunakan  alat  pelacak Direction  Finder (DF).  Selanjutnya  upaya  lain berikutnya  yaitu  melakukan  kerjasama  aparat  kepolisian  dengan  dinas  terkait  seperti kantor  imigrasi  untuk  mengetahui  informasi  paspor  dan  keabsahan  biro  perjalanan  para calon jamaah umroh serta pihak kelurahan domisili tersangka.
Upaya lainnya yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar dalam mengatasi  hambatan  yang  timbul  dalam  penyidikan  tindak  pidana  penipuan  Biro Penyelennggara  Perjalanan  Haji  dan  Umrah  di  Sumbar  adalah  dengan  melakukan sosialisasi  serta  memberikan  saran  kepada  masyarakat  khususnya  pelapor,  bahwa sebaiknya  ketika  melaporkan  suatu  kejadian  tindak  pidana  disertai  dengan  bukti  yang
cukup  supaya  Penyidik  Ditreskrimum  Polda  Sumbar  dapat  memproses  kasus  tersebut dengan cepat.

## PENUTUP
Pemerintah  dapat  meninjau  ulang  kembali  peraturan  peraturan  terkait  dengan perjalanan umrah sehingga dapat  terhindar dari tindak pidana penipuan.  Institusi  Kepolisian dapat  lebih  mengoptimalkan  potensi  sumber  daya  manusia  personel  penyidik  yang  dapat melakukan penyidikan tindak pidana penipuan dengan sebaik mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi,  Stelsel  Pidana, Tindak  Pidana,  Teori-Teori  Pemidanaan  &  Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta,  2010
Sudikno Mertokusumo, Hukum Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 2010
Isnu  Gunadi  W.  Dan  Jonedi  Efendi, Cepat  dan  Mudah  Memahami  Hukum  Pidana .:  Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011
S. Ananda, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Kartika, Surabaya, 2009