## CITA HUKUM
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.
Redaktur Ahli Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia) Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia) JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Stephen Koos (Munchen University Germany) Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti) Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia)
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakisatan) Tim Lindsey (Melbourne University Australia) Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia) Jaih Mubarok (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) Djawahir Hejazziey (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

## Editor in Chief
Nur Rohim Yunus
Managing Editor Muhammad Ishar Helmi

## Editors
Fitria Indra Rahmatullah Mara Sutan Rambe
Asisten to The Editors Erwin Hikmatiar

## Alamat Redaksi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821 Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id Permalink: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum

## VOL. I NO. 1 JUNI 2013

## Jurnal CITA HUKUM
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 1 Some Demands Toward Establishment for Islamic Banking Law Djawahir Hejazziey

## 11
Perjanjian Berbahasa Asing yang Dibuat oleh Notaris  Berdasarkan UU

## No. 30 Tahun 2004

## Aliya Sandra Dewi

## 25 Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia Nahrowi
39 Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang
Septa Candra
57
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia:  Perspektif Teori

## Hukum
Ahmad Mukri Aji

## 75 Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi

## Burhanudin

## 85 Pemberantasan Perdagangan Orang dengan Sarana Hukum Pidana Erdianto Effendi

## 101 Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional
Maya I. Notoprayitno

## 109
Kedudukan  dan  Daya  Mengikat  Konvensi  Denhaag  1954  Tentang Perlindungan  Obyek  Budaya  Dalam  Sengketa  Bersenjata  Terhadap Pihak-Pihak  Yang  Bersengketa  (Amerika  Serikat-Irak)  Menurut Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional

## Hilda

## 123 Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia
Asep Syarifuddin Hidayat
137 Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif) Hotnidah Nasution
151 Human Rights In Indonesian Constitutional Amendments

## Ahmad Tholabi Kharlie

## Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional 

## Maya I. Notoprayitno
Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol, Jakarta Barat Email: m.notoprayitno@ymail.com
Abstract: Asylum  and  Law  for  International  Refugee. Some  criteria  have  been determined  for  individual  to  have  refugee  status,  and  the  country  which  grant the asylum would give the status based on social and humanity considerations. Therefore, the issue of granting asylum and refugee status can be seen not only political  perspectives  but  also  from  juridical  perspectives  since  it  has  been governed by international law, specifically the law of International Refugee. This article would focus on some cases on how asylum seekers got their refugee status, especially  on  the  case  of  some  Papuans  who have  obtained  their  refugee  status and temporary visa from the Australian government in 2006.
Keywords: asylum, law of international refugee
Abstrak: Suaka  dan  Hukum  Pengungsi  Internasional. Pelbagai  kriteria  telah ditentukan bagaimana seorang dapat memiliki status pengungsi. Negara pemberi suaka  akan  memberikan  status  pengungsi  dengan  pertimbangan  sosial  dan kemanusiaan. Oleh karena itu, persoalan pemberian suaka dan status pengungsi tidak  saja  dapat  dilihat  secara  politis,  namun  juga  secara  yuridis  karena  telah diatur  dalam  hukum  internasional,  tepatnya  dalam  hukum  pengungsi internasional.  Artikel  ini  akan  membahas  dengan  memberikan  kesimpulan  atas pencari  suaka  dalam  mendapatkan  status  pengungsi  melalui  beberapa  kasus, khususnya  kasus adanya  beberapa warga  Papua  yang  telah  memperoleh  status pengungsi  dan  telah  memperoleh  visa  sementara  dari  pemerintah  Australia tahun 2006.
Kata Kunci: suaka, pengungsi, hukum internasional
DOI: 10.15408/jch.v1i1.2983
 Naskah diterima: 12 Maret 2013, direvisi: 22 Mei 2013, disetujui untuk terbit: 09 Juni 2013.

## Pendahuluan
Indonesia  kerap  didatangi  oleh  para  pencari  suaka  dari  beberapa  negara, terutama  dari  Afganistan  dan  sekitarnya.  Namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa warga negara Indonesia pun masih ada yang ingin mencari suaka ke negara lain. Hal tersebut terakhir dapat dijumpai beberapa tahun yang lalu tepatnya di tahun 2006, di mana  marak  diberitakan  di  media  cetak  dan  elektronik  perihal  adanya  42  warga Papua  yang  ingin  mencari  suaka  di  Australia  dan  diberikannya  suaka  tersebut melalui  pemberian  visa  sementara  ( temporary  protection  visa )  oleh  pemerintah Australia.
Permasalahan ini menjadi suatu hal yang menggelitik untuk diketahui sejauh mana pemberian suaka itu dapat dilakukan terutama ditinjau dari perspektif hukum internasional,  khususnya  hukum  pengungsi  internasional,  karena  sejauh  ini  telah banyak  pemberitaan  mengenai  pemberian  suaka  dari  segi  politik,  namun  jarang didapati  pemberitaan  dilihat  dari  segi  hukum,  khususnya  hukum  pengungsi internasional.

## Suaka dalam Hukum Pengungsi Internasional
“ Everyone  has  the  right  to  seek  and  to  enjoy  in  other  countries  asylum  from persecution. ”  Kalimat  tersebut  merupakan  kutipan  dari  Pasal  14  ayat  (1)  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia.  Sebelum  berbicara  mengenai  suaka  yang  merupakan salah  satu  dari  prinsip  dasar  hukum  pengungsi  internasional,  maka  perlu  sekiranya mengetahui pengertian dari pengungsi itu sendiri. Seseorang dapat dikatakan sebagai pengungsi  dapat  dilihat  di  dalam  Konvensi  mengenai  Status  Pengungsi  1951, Protokol  mengenai  Status  Pengungsi  1967,  serta  dalam  Statuta  UNHCR (The  United Nations High Commissioner for Refugees) . Adapun definisi pengungsi dalam Pasal 1A (2) Konvensi Status Pengungsi 1951 adalah:
“Sebagai  akibat  peristiwa-peristiwa  yang  terjadi  sebelum  1  Januari  1951  dan  yang disebabkan  oleh  kecemasan  yang  sungguh-sungguh  berdasar  akan  persekusi  karena alasan  ras,  agama,  kebangsaan,  keanggotaannya  pada  kelompok  sosial  tertentu  atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan  tersebut,  tidak  mau  memanfaatkan  perlindungan  negara  itu;  atau seseorang  yang  tidak  mempunyai  kewarganegaraan  dan  berada  di  luar  negara  di mana  ia  sebelumnya  biasanya  bertempat  tinggal,  sebagai  akibat  peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.”
Definisi pengungsi tersebut diatas terlihat bahwa terdapat pembatasan waktu dari definsi pengungsi, yakni yang dikatakan sebagai pengungsi yang berada di luar negaranya  dan  terpaksa  meninggalkan  negara  mereka  karea  adanya  peristiwa  yang terjadi  sebelum  1  Januari  1951.  Namun  definisi  pengungsi  diperluas  dan  menjadi bersifat universal dengan adanya definisi yang terdapat dalam Protokol 1967. Adapun definisi pengungsi menurut Protokol 1967, Pasal 1 Paragraph 2 adalah: “Untuk maksud Protokol ini, istilah pengungsi kecuali mengenai penerapan paragraf 3 pasal ini, akan berarti siapapun  yang  termasuk  definisi  pasal  1  Konvensi  seakan-akan  kata-kata  “sebagai  akibat
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 103
peristiwa-persitiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan …” dan kata-kata “ … sebagai akibat peristiwa-peristiwa tersebut”, dalam pasal 1A (2) ditiadakan.”
Dari  definisi  pengungsi  dapat  diketahui  ada  lima  kriteria  yang  harus dipenuhi untuk menentukan status pengungsi seseorang adalah: a). Ketakutan yang beralasan  yakni  kecemasan  yang  sungguh-sungguh.  b).  Penganiayaan  yakni  adanya persekusi.  c).  Alasan  ras,  agama,  kebangsaan,  keanggotaannya  di  dalam  kelompok sosial  tertentu  atau  pendapat  politik  yang  dimilikinya.  d).  Di  luar  negara kebangsaannya atau berada di luar kewarganegaraannya. e). Tidak dapat atau tidak ingin  dikarenakan  ketakutannya  itu  memperoleh  perlindungan  dari  negaranya  atau kembali ke negaranya.
Ketakutan  yang  beralasan  atau  kecemasan  yang  sungguh-sungguh dimaksudkan bahwa orang tersebut memiliki alasan kuat untuk merasa takut kembali ke tanah airnya karena adanya penganiayaan. Penganiayaan sendiri tidak dijelaskan dalam  Konvensi  1951,  namun  dapat  dijelaskan  secara  implisit  bahwa  penganiayaan dimengerti  sebagai  serangkaian  pelanggaran  yang  serius  terhadap  hak  asasi seseorang atau bentuk gangguan serius yang sering, tapi tidak selalu, diberikan secara sistematis atau berulang-ulang. 1
Kematian,  penyiksaan,  penyerangan  fisik,  pemenjaraan  tanpa  alasan mendasar,  larangan-larangan  tak  berdasar  terhadap  kegiatan-kegiatan  politik  atau agama merupakan contoh dari penganiayaan. Diskriminasi belum dapat digolongkan penganiayan  apabila  berdiri  sendiri,  namun  diskriminasi  yang  serius  dapat digolongkan  sebagai  penganiayaan  jika  dilakukan  bertubi-tubi  (kumulatif). Penganiayaan  tersebut  juga  termasuk  di  dalamnya  adalah  persekusi.  Adapun  tidak ada  definisi  yang  pasti  mengenai  persekusi,  namun  secara  implisit  dapat dimaksudkan sebagai suatu ancaman yang dilakukan oleh negara, penganiayaan oleh aparat  polisi  atau  tentara  yang  melakukan  tekanan  terhadap  penduduk  sipil,  dapat berupa tekanan  ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau  opini  politik.  Dikarenakan  adanya  ketakutan  akan  persekusi  tersebut  maka  ia tidak mau atau tidak dapat memanfaatkan perlindungan dari negaranya sehingga ia berkeinginan untuk berada di luar negaranya.
Tekanan  ras,  agama,  kebangsaan,  kelompok  sosial  tertentu,  dan  opini  atau pendapat politik dapat dijelaskan dengan contoh ketiadaan kebebasan beragama atau memeluk  keyakinan,  kebebasan  berpindah  agama  atau  keyakinan  dan menunjukannya  kepada  masyarakat  atau  secara  pribadi,  baik  melalui  pengajaran, pemujaan,  atau  mentaati,  juga  hak  untuk  tidak  memeluk  keyakinan  agama  apapun. Sedangkan  alasan  kebangsaan  adalah  tidak  terbatas  pada  kewarganegaraan  saja, tetapi  juga  kebebasan  terhadap  keanggotaan  dalam  kelompok  etnik,  agama,  budaya atau  bahasa  tertentu.  Kelompok  sosial  tertentu  dapat  diartikan  sebagai  sekumpulan orang yang mempunyai sifat yang sama, selain resiko penganiayaan atau siapa yang dianggap  sebagai  kelompok  oleh  masyarakat.  Sifatnya  sering  berupa  suatu  bagian pribadi dari individu tersebut, tak dapat dirubah, atau sesuatu yang fundamental bagi identitas,  nurani,  atau  pelaksanaan  haknya.  Terakhir,  pendapat  politik  adalah
1 UNHCR, Pengenalan  Tentang  Perlindungan  Internasional,  Melindungi  Orang-Orang  yang  Menjadi Perhatian UNHCR , (Jakarta: UNHCR, Januari 2005),  h. 54.
mencakup keyakinan atau menyatakan pandangan mengenai segala sesuatu hal yang berkaitan dengan negara, pemerintah atau kebijakan masyarakat. 2
Seorang yang telah memiliki lima kriteria tersebut di atas merupakan pencari suaka  dan  akan  dikatakan  sebagai  seorang  pengungsi  apabila  ia  telah  diakui statusnya  sebagai  pengungsi.  Dengan  memiliki  status  sebagai  pengungsi,  maka seorang pencari suaka akan memperoleh kewajiban-kewajiban yang ditetapkan serta hak-hak  dan  perlindungan  atas  hak-haknya  yang  diakui  oleh  hukum  internasional maupun  nasional.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  para  pencari  suaka adalah  bermaksud  mencari  perlindungan  internasional  dan  tidak  untuk  mencari penghidupan  perekonomian  yang  lebih  baik.  Para  pencari  suaka  yang  belum menerima keputusan atas permintaannya untuk status pengungsi adalah disebabkan karena belum mengajukan permohonan ataupun sedang menunggu jawaban. 3
Adapun  cara  yang  ditempuh  oleh  pencari  suaka  untuk  mendapatkan  suaka dengan mendapatkan status pengungsi adalah secara individu maupun berkelompok, dan tempat yang dapat diadikan sebagai tempat mencari suaka dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni: 4
Pertama, Suaka Teritorial; Tempat suaka adalah wilayah negara atau wilayah yang  berada  di  bawah  yurisdiksi  negara  pemberi  suaka.  Suaka  jenis  ini  dapat diberikan  di  wilayah  darat  negara  pemberi  suaka,  namun  dapat  juga  diberikan  di wilayah  perairan  negara  pemberi  suaka,  dalam  hal  di  mana  pencari  suaka  datang dengan  menggunakan  kapal  dan  tinggal  di  kapal  yang  membawanya  selama  masa suakanya,  yang  pada  umumnya  tidak  lama,  sebelum  pencari  suaka  yang bersangkutan  dipindahkan  ke  wilayah  darat  negara  pemberi  suaka,  atau  sampai kepergian pencari suaka selanjutnya ke negara lain.
Kedua, Suaka Diplomatik; Tempat suaka adalah tempat-tempat yang menjadi milik  atau  dipergunakan  untuk  keperluan-keperluan  resmi  negara  pemberi  suaka, dan  yang  terdapat  atau  kebetulan  terdapat  di  wilayah  negara  lain,  serta  umumnya diakui  sebagai  tempat  yang  tidak  dapat  dilangar  ( inviolable ),  atau  yang  mempunyai kekebalan ( immunity ) dari yurisdiksi  negara di mana tempat termaksud berada atau kebetulan  berada.  Tempat  tersebut  seperti:  (1).  Gedung  dan  pekarangan  ( premises ) misi  diplomatik  atau  konsuler;  (2).  Rumah  dinas  kepala  misi  diplomatik  atau konsuler;  (3).  Gedung  dan  pekarangan  yang  disediakan  oleh  negara  pemberi  suaka yang  lain  dari  yang  tersebut  (1)  dan  (2)  di  atas,  dalam  hal  jumlah  pencari  suaka melebihi  daya  tampung,  tempat-tempat  tersebut  (1)  dan  (2)  di  atas;  (4).  Pangkalan atau kamp militer; (5). Kapal perang atau pesawat terbang militer.
2 UNHCR, Pengenalan  Tentang  Perlindungan  Internasional,  Melindungi  Orang-Orang  yang  Menjadi Perhatian UNHCR , h.55 3 Institute of International Law dalam sidangnya di Bath tahun 1950 mendefinsikan suaka sebagai perlindungan  yang  diberikan  oleh  suatu  negara  di  wilayahnya  atau  di  suatu  tempat lain  yang  berada  di bawah kekuasaan organ-organnya, kepada seseorang yang datang memintanya.
4 Sulaiman  Hamid, Lembaga  Suaka  Dalam  Hukum  Internasional ,  (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 2002), h. 70.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 105

## Pencari Suaka mendapatkan Status Pengungsi
Pertanyaan  selanjutnya  adalah  bagaimana  menentukan  dan  siapa  yang bertanggung  jawab  menentukan  status  pengungsi.  Setiap  orang  berhak  meminta suaka  akan  tetapi  negara-negara  tidak  diwajibkan  untuk  memberikan  status  suaka tersebut.  Namun  demikian,  negara-negara  memiliki  tanggung  jawab  utama  dalam menentukan  apakah  seseorang  pencari  suaka  layak  disebut  sebagai  pengungsi  di wilayahnya,  agar  nasib  para  pencari  suaka  tidak  terkatung-katung.  selain  negara, UNHCR  sebagai  organ  tambahan  ( subsidiary  organ )  PBB  di  bidang  pengungsi  juga memiliki  mandat  untuk  menentukan  status  pengungsi.  Dikarenakan  setiap  negara memiliki  tanggung  jawab  dalam  menentukan  status  pengungsi,  maka  dapat dikatakan  cara-cara  yang  digunakan  untuk  memutuskan  apakah  akan  mengakui seorang  pencari  suaka  sebagai  pengungsi  adalah  berbeda-beda  di  setiap  negara. Perbedaan tersebut mencerminkan berbagai tradisi hukum, kondisi lokal dan sumber daya nasional. 5
Selain  itu  pemberian  status  pengungsi  juga  didasarkan  pada  kemanusiaan terhadap  para  pencari  suaka  yang  telah  mengalami  persekusi.  Hal  terpenting  yang perlu  diperhatikan  adalah  bahwa  selama  dalam  penentuan  apakah  pencari  suaka dapat  diberikan  status  pengungsi  sesuai  dengan  definisi  yang  ada,  maka  negara dimana  pencari  suaka  itu  datang  berkewajiban  untuk  menerima  pencari  suaka tersebut  di  negaranya  dan  tidak  diperbolehkan  untuk  mengusir  mereka  kembali  ke negara  asalnya,  hal  tersebut  adalah  sesuai  dengan  prinsip  yang  ada  dalam  Hukum pengungsi internasional yakni prinsip non-expulsion dan non-refoulement . Non-expulsion :  “Negara-negara  Pihak  tidak  akan  mengusir  pengungsi  yang berada secara tidak sah di wilayahnya kecuali karena alasan-alasan kemanan nasional atau ketertiban umum” 6
Non-refoulement: “Tidak  ada  Negara  Pihak  yang  akan  mengusir  atau mengembalikan (refouler) pengungsi  dengan  cara  apa  pun  ke  perbatasan  wilayah- wilayah  di  mana  hidup  atau  kebebasannya  akan  terancam  karena  ras,  agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.” 7
Terdapat  beberapa  prinsip-prinsip  umum  suaka  yang  dikemukakan  oleh Enny  Soeprapto  dalam  makalahnya  mengenai  Aspek  Hukum Refugees dan Displaced Persons (1998).  Prinsip-prinsip  umum  suaka  tersebut  menjadi  acuan  bagi  negara- negara dalam memberikan suaka kepada para pencari suaka. Adapun prinsip-prinsip umum  suaka  tersebut  adalah: 8 a).  Suaka  bukanlah  sesuatu  yang  dapat  diklaim  oleh seseorang  sebagai  hak;  b).  Hak  seseorang  hanya  terbatas  pada  mencari  suaka  dan menikmatinya  bila  telah  memperoleh  suaka  tersebut;  c).  Pemberian  atau  penolakan suaka  adalah  hak  negara  berdasarkan  kedaulatannya;  d).  Pemberian  suaka
5 Kate  Jastram,  Marilyn  Achiron, Perlindungan  Pengungsi,  Buku  Petunjuk  Hukum  pengungsi internasional Internasional , (Jakarta: UNHCR, 2001), h.53. 6 Pasal 32 ayat (1) Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi.
7 Pasal 33ayat (1) Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi.
8 Enny Soeprapto, Perlindungan Internasional Pengungsi dan Prinsip-Prinsip Dasar Hukum pengungsi internasional  Satu  Pengantar ,  Makalah  Seminar  Sehari  Mengenai  Aspek  Hukum  Refugees  dan  Displaced Persons, Fakultas Hukum Univeritas Bung Hatta, Padang, 30 Juli 1998.
merupakan  tindakan  yang  harus  diterima  sebagai  tindakan  damai  dan  humaniter. Oleh  sebab  itu,  pemberian  suaka  oleh  suatu  negara  tidak  boleh  dipandang  sebagai tindakan  tidak  bersahabat  terhadap  negara  asal  pencari  suaka;  e).  Sebagai  lembaga yang  bersifat  humaniter,  suaka  tidak  boleh  ditundukkan  pada  asas  timbal-balik;  f). Suaka  mengandung  prinsip  penghormatan  berupa:  (1).  Asas  larangan  pengusiran ( non-expulsion ),  (2).  Asas  larangan  pengembalian  ke  negara  asal  secara  paksa  ( non- refoulment );  dan  (3).  Non-ekstradisi  pesuaka.  g).  Bilamana  suatu  negara  menghadapi kesulitan untuk memberikan suaka kepada seseorang secara tetap atau untuk jangka waktu  panjang,  maka  negara  tersebut  setidak-tidaknya  harus  bersedia  memberikan suaka  kepada  pencari  suaka  yang  bersangkutan  untuk  sementara  waktu  sampai  ia memperoleh suaka di negara lain; h). Suaka tidak dapat diberikan dalam kasus-kasus tindak  pidana  non-politis  dan  tindakan  yang  bertentangan  dengan  asas-asas  PBB, yakni:  (1).  Tindak  pidana  biasa  ( common  crimes ),  (2).  Tindak  pidana  terhadap perdamaian  ( crimes  against  peace ),  (3).  Tindak  pidana  perang  ( war  crimes ),  dan  (4). Tindak  pidana  terhadap  kemanusiaan  ( crimes  against  humanity );  i).  Pemberian  suaka mengandung  ketentuan  mewajibkan  pesuaka  tunduk  pada  hukum  dan  peraturan perundang-undangan  negara  pemberi  suaka;  j).  Pesuaka  tidak  boleh  melakukan kegiatan-kegiatan  yang  bersifat  menentang  negara  asalnya  atau  yang  dapat mengakibatkan  ketegangan-ketegangan  antara  pemberi  suaka  dan  negara  asal pesuaka.
Terlepas  dari  kepentingan  antar  negara  penerima  suaka  dengan  negara  di mana  pencari  suaka  berasal,  wewenang  dari  suatu  negara  memberikan  status pengungsi  kepada  pencari  suaka  umumnya  ditujukan  sebagai  sifat  damai  dan kemanusiaan, dan ini sejalan dengan isu penegakan hak asasi manusia.  Dengan sifat kemanusiaan  maka  pemberian  suaka  dari  suatu  negara  tidak  dimaksudkan  sebagai sebuah  tindakan  yang  tidak  bersahabat  terhadap  negara  asal  pencari  suaka,  serta sejauh  mungkin  dapat  menghindarkan  dari  ketegangan  antar  negara.  Hal  ini  sesuai dengan  Pembukaan  pada  Konvensi  mengenai  Status  Pengungsi  1951  alinea  kelima yang  berbunyi:  “Menyatakan  keinginan  bahwa  semua  negara,  yang  mengakui  sifat sosial dan humaniter masalah pengungsi, akan melakukan segalanya yang berada di dalam  kekuasannya,  untuk  mencegah  masalah  ini  menjadi  sebab  ketegangan  antara negara-negara”.

## Kesimpulan
Jika melihat beberapa pencari suaka asal Afganistan yang berada di Indonesia dan  ingin  memperoleh  status  pengungsi  ke  Australia  adalah  merupakan  pencari suaka  yang  mencari  suaka  melalui  suaka  teritorial  dimana  mereka  mengarungi perairan  hingga  ke  wilayah  teritorial  Indonesia.  Hal  ini  juga  dialami  oleh  42  warga Papua  yang  mencari  suaka  ke  Australia  (2  warga  Papua  telah  kembali  ke  Indonesia tahun  2008).  Walaupun  para  pencari  suaka  mencari  suaka  tidak  di  Indonesia  dan Indonesia  belum  menjadi  peserta  pada  Konvensi  1951  mengenai  Status  Pengungsi, namun  Indonesia  tetap  harus  menerapkan  prinsip  hukum  pengungsi  internasional yakni  prinsip  untuk  tidak  mengusir  para  pencari  suaka/pengungsi  ke  luar  dari Indonesia  ( non-expulsion )  bahkan  mengusir  dan  mengembalikan  mereka  ke  negara
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 107
asalanya  ( non-refoulement ).  Hal  tersebut  disebabkan  karena  prinsip  tersebut  telah menjadi jus cogens bagi masyarakat internasional.
Secara  umum,  tanpa  ada  kaitannya  dengan  faktor  politis,  pemberian  visa sementara kepada 42 warga Papua oleh pemerintah Australia,  dan pemberian status pengungsi kepada mereka dapat saja dilakukan oleh pemerintah Australia mengingat pemberian  suaka  adalah  wewenang  dari  negara  di  mana  pencari  suaka  itu  mencari suaka.  Apabila  ditelaah  dari  perspektif  hukum  pengungsi  internasional,  maka  jelas terlihat  bahwa  pemberian  suaka  kepada  42  warga  Papua  tersebut  tidaklah bertentangan  dengan  hukum  pengungsi  internasional  internasional.  Pemerintah Australia berhak melakukan eligibility determination , yakni proses untuk menentukan apakah  seseorang  memenuhi  syarat  untuk  dapat  disebut  sebagai  pengungsi.  Dalam perspektif  hukum,  baik  hukum  pengungsi  internasional  maupun  hukum  hak  asasi manusia,  bisa  saja  tindakan  pemerintah  Australia  merupakan  upaya  untuk menegakkan  kemanusiaan  akibat  adanya  persekusi  yang  dialami  para  pengungsi pencari  suaka,  namun  yang  menjadi  masalah  kali  ini,  apakah  benar  warga  Papua tersebut telah benar-benar mengalami penganiayaan di Indonesia, karena unsur dari pengungsi  yang  mencari  suaka  meninggalkan  wilayah  negaranya  bukan  karena alasan ekonomi, namun lebih kepada alasan persekusi.
Oleh  sebab  itu  para  negara  pemberi  suaka  harus  dapat  mempertimbangkan secara  matang  terhadap  keputusan  dalam  pemberian  suaka  kepada  pencari  suaka. Suatu  negara  seperti  Australia  yang  akan  memberikan  suaka  dan  status  pengungsi harus mencari informasi sebenar-benarnya apakah benar ke-42 warga Papua merasa cemas  yang  sungguh-sungguh  karena  telah  menerima  persekusi  dari  aparat  baik dengan alasan ras, agama, maupun yang lainnya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari faktor hubungan politik antar Indonesia dengan warga Papua tersebut maupun antar Indonesia dengan Australia.
Permasalahan pemberian suaka kepada ke-42 warga Papua tersebut memang cukup mengejutkan bagi pemerintah Indonesia, karena diyakini bahwa unsur-unsur atau lima kriteria yang dapat dianggap sebagai pengungsi tidaklah terpenuhi, namun bagaimanapun  hak  memberikan  suaka  merupakan  hak  suatu  negara  dengan mempertimbangkan untuk tetap menjaga hubungan harmonis antar negara. Sekedar mengingat  kembali  hubungan  politik  antara  Indonesia  –  Australia  memang  sering sekali  mengalami  pasang  surut,  dan  ini  dapat  menjadi  pertimbangan  di  dalam memutuskan  pemberian  suaka.  Hubungan  Indonesia  –  Australia  yang  pasang  surut dapat dilihat diantaranya pada tahun 1959 – 1962 dimana Australia memihak Belanda dalam  masalah  Irian  Barat,  tahun  1963  –  1965  Australia  membantu  Malaysia  dalam konfrontasi  dengan  Indonesia,  tahun  2004  adanya  dugaan  penyadapan  Kedutaan Besar RI di Canberra, belum lagi adanya konsep Australia Maritime Identification Zone yang dinilai melanggar yurisdiksi kepulauan Indonesia.
Dari  pasang  surutnya  hubungan  Indonesia  –  Australia,  terlihat  bahwa pemberian  suaka  kepada  ke-  42  warga  Papua  ini  lebih  didominasi  sifat  politis daripada  yuridis,  karena  memang  hal  tersebut  tidak  dapat  dihindari.  Namun setidaknya di dalam memberikan suaka, para pihak peserta Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi seperti Australia (khususnya dalam kasus ini) dan Indonesia perlu
sekiranya  mengingat  pengertian  pengungsi  itu  sendiri,  kriteria-kriteria  dalam pemberian suaka, serta yang terpenting adalah mengetahui apa yang telah tercantum di  dalam  Pembukaan  Konvensi  1951  mengenai  Status  Pengungsi,  tepatnya  yang tercantum  di  alinea  kelima,  yakni  tetap  menjaga  hubungan  antar  negara  sehingga tidak terjadi ketegangan diantara keduanya.

## Pustaka Acuan
Achmad Romsan, et.al., Pengantar Hukum pengungsi internasional Internasional: Hukum Internasional  dan  Prinsip-prinsip  Perlindungan  Internasional ,  Jakarta:  UNHCR, 2003.
Enny Soeprapto, Perlindungan Internasional Pengungsi dan Prinsip-Prinsip Dasar Hukum pengungsi  internasional  Satu  Pengantar ,  Makalah  Seminar  Sehari  Mengenai Aspek Hukum Refugees dan Displaced Persons, Fakultas Hukum Univeritas Bung Hatta, Padang, 30 Juli 1998.
Kate  Jastram,  Marilyn  Achiron, Perlindungan  Pengungsi,  Buku  Petunjuk  Hukum pengungsi internasional Internasional , Jakarta: UNHCR, 2001.
Patrnogic,  Jovan, Introduction  to  International  Refugee  Law ,  Paper  of  Refugee  Law Courses, International Institute of Humanitarian Law, San Remo, 1996.
Sulaiman  Hamid, Lembaga  Suaka  Dalam  Hukum  Internasional ,  Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2002.
UNHCR, Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR , Jakarta: UNHCR, Januari 2005.
Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi. Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi.