## Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)
Volume 5, Nomor 4, (2024) hlm. 706-715 pISSN 2721-5156 | eISSN 2721-5148 Terakreditasi Peringkat 4 - SK No. 225/E/KPT/2022 https://riset.unisma.ac.id/index.php/jp2m/article/view/22220 DOI: 10.33474/jp2m.v5i4.22220
Pembentukan p eraturan d esa p artisipatif bagi a paratur dan m asyarakat m enuju t ata k elola d esa yang b erkeadilan
Aullia Vivi Yulianingrum*, Wahyu Friyonanda Riza, Ikhwanul Muslim,

## Mursidah Nurfadillah
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia *email Koresponden Penulis: avy598@umkt.ac.id
Info Artikel

## ABSTRAK
Riwayat Artikel
Diajukan: 2024-06-11
Diterima: 2024-07-29
Diterbitkan: 2024-08-04

## Lisensi: cc-by-sa
Copyright © 2024 Penulis
Dalam setiap Desa pasti memiliki sistem pemerintahan maupun tata kelola desa guna  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  keadilan  bagi masyarakatnya.  Namun  rata-rata  masyarakat  justru  belum  mengetahui sepenuhnya bagaimana suatu aturan dibentuk serta seberapa penting aturan tersebut  dibuat.  Masyarakat  Desa  memiliki  anggapan  bahwa  Peraturan  Desa (Perdes)  hanya  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Desa.  Pengabdian  ini bertujuan  untuk  menginventarisir  kebutuhan  Desa  yang  dituangkan  dalam Perdes serta memberikan pengetahuan hukum dan pemberdayaan masyarakat melalui program KADARKUM (Keluarga Sadar Hukum) untuk menciptakan tata kelola desa yang berkeadilan. Adapun metode yang digunakan adalah service learning (SL) dengan memfokuskan pada pendampingan hukum oleh Akademisi dan brain storming terhadap materi muatan Perdes yang dibutuhkan saat ini. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Loa Duri Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi  Kalimantan  Timur  dengan  diikuti  25  orang  yang  terdiri  dari  Badan Permusyawaran  Desa  (BPD)  dan  masyarakat.  Hasil  kegiatan  menunjukkan bahwa  masyarakat  dan  Pemerintah  Desa  memahami  mengenai  pembuatan Perdes  dan  urgensinya  terhadap  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa. Beberapa  aspirasi  yang  disampaikan  oleh  masyarakat  juga  sangat  erat kaitannya  dengan  pembentukan  Perdes  yang  lebih  partisipatif  dalam mewujudkan tata kelola desa yang berkeadilan.
Kata Kunci : peraturan desa; pemerintah; masyarakat; partisipatif Cara mensitasi artikel:
Yulianingrum, A. V., Riza, W. F., Muslim, I.,  Nurfadillah, M. (2024). Pembentukan peraturan desa partisipatif bagi aparatur dan masyarakat menuju tata kelola desa yang berkeadilan. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 5(4), 706–715. https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i4.22220

## PENDAHULUAN
Seiring pembangunan desa yang kian pesat, kebutuhan akan Peraturan Desa (Perdes) untuk mewujudkan tata kelola desa yang berkeadilan bagi Masyarakat menjadi hal yang krusial saat ini. Perdes merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  (Paparang,  2017).  Dengan diundangkannya  Undang-Undang  Desa  maka  membawa  konsekuensi, pelaksanaan pemerintahan desa otomatis mengalami banyak perubahan, baik dari tata  cara  pemilihan  kepada  desa,  tugas,  kewenangan  pemerintahan  desa  serta
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 707 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
pembentukan  Perdes  dan  keputusan  lain  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli desa. (Yarni et al., 2021).
Desa Loa Duri Ulu adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Desa Loa Duri Ulu berdiri sejak tahun 1999 yang merupakan Desa Induk yang dimekarkan menjadi dua, yaitu Desa Loa Duri Ulu dan Desa Loa Duri Ilir. Sejak dimekarkan pada tahun 1999 hingga tahun 2024 Desa Loa Duri Ulu tentu memiliki harapan untuk menjadi Desa maju dan berkembang (Putri et al., 2020). Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya harus memiliki  beberapa  faktor  pendukung  seperti  perekonomian  Desa  yang  kuat dimana  Desa  harus  memiliki perekonomian yang  berkembang  dengan  baik (Wibawa et al., 2021). Masyarakatnya terlibat dalam berbagai sektor seperti dalam hal  ekonomi,  pertanian,  industri,  perdagangan,  atau  pariwisata.  Selain  itu  Desa tersebut mungkin juga telah berhasil mengembangkan koperasi atau usaha mikro dan kecil yang produktif (Tajuddin et al., 2022). Desa yang maju dan berkembang memiliki  infrastruktur  yang  memadai,  seperti  jaringan  jalan  yang  baik,  sistem transportasi yang terhubung dengan baik, akses listrik yang luas, air bersih yang cukup  serta  telekomunikasi  yang  baik  dan  memiliki  Pasar  Desa  sehingga masyarakat desa memiliki pusat perekonomian (Mashendra et al., 2024). Selain keterlibatan masyarakat, Desa maju dan berkembang melibatkan aktif partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, keputusan dan pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa (Mar’ah et al., 2022).
Dalam  menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa,  saat  ini  Desa  Loa  Duri  Ulu telah memiliki Perangkat Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta telah memiliki  Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Namun sampai dengan saat  ini  beberapa  Masyarakat  Desa  masih  belum  mengetahui  dengan  adanya kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Desa  apalagi  mengenai  Peraturan Desa. Beberapa Perdes tentang Alokasi dan Transparansi Pangelolaan Keuangan Desa; Perdes tentang Ketertiban Umum Masyarakat; Perdes tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Perdes tentang Operasional Pasar Desa dan Penataan Pasar Desa menjadi hal krusial dalam tata kelola desa berkeadilan.
Beberapa  hal  mengenai  Perdes  yang  telah  disampaikan  oleh  Masyarakat tersebut,  menjadi  tanda  bahwa  Masyarakat  Desa  Loa  Duri  Ulu  menginginkan keberadaan  hukum  secara  spesifik  di  Desa  mereka.  Pembentukan  Perdes partisipatif  salah  upaya  dari  Tim  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  untuk mendorong  Pemerintah  Daerah  dalam  mewujudkan  dan  mengimplementasikan Perdes tersebut. Oleh karenanya siapapun wajib mempunyai kesadaran hukum, dan menurut Friedman terkait erat dengan budaya hukum masyarakatnya dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat tinggi atau rendah dapat dilihat pada budaya hukumnya, jika budaya hukumnya cenderung positif,  proaktif  terhadap  cita  hukum  tentu  masyarakatnya  memiliki  kesadaran hukum yang tinggi (Rosidin, 2019).
Pelaksanaan  penyuluhan  ataupun  pendampingan  pembentukan  Perdes yang melibatkan partisipasi Masyarakat, selama ini sangat minim dilakukan oleh instansi terkait dan belum membawa pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kesadaran hukum dan peran masyarakat karena terkendala dengan permasalahan
708 ~ 5 (4), 706-715
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
antara  lain:  a)  terbatasnya  sarana  dan  prasarana,  b)  anggaran  yang  tersedia kurang  memadai  dan  terbatasnya  kemampuan  sumber  daya  manusia.  Sehingga diperlukan  frekuensi  pelaksanaan  pendampingan  hukum  dan  peningkatan volumenya  serta  dilakukan  secara  berkesinambungan  baik  tempat  maupun materinya. Selain itu guna peningkatan kualitas maupun kuatintas sumber daya manusia  atau  tenaga  fungsional  Penyuluh  Hukum  maka  tenaga  pendidik  dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dapat mengisi  posisi  tersebut  secara  profesional,  kompeten  dan  melakukan pendampingan serta bersinergi dengan instansi pemerintah.
Dari  latar  belakang  diatas  kiranya  perlu  dilakukan  pengabdian  kepada masyarakat  khususnya  pada  Masyarakat  Desa  Loa  Duri  Ulu  sebagai  bentuk kesadaran  hukum  masyarakat  dan  Pemerintah  Desa  dalam  membuat  Perdes partisipatif  yang  dapat  memberikan  rasa  kepastian  dan  perlindungan  kepada masyaarakat sehingga  terwujudnya  masyarakat  desa  yang  aktif  dan  kolaboratif dalam membangun Desa.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan  ini  adalah  metodologi  service learning  (SL).  Metode  SL  adalah  pendekatan  pendidikan  yang  melibatkan akademisi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari pembelajaran  (Muttaqin  et  al.,  2024).  Pelatihan  SL  dikemas  dengan  cara pendampingan  langsung  kepada  masyarakat  yaitu  memberikan  materi  yang reflektif  dengan  bentuk  Bimtek  atau  pendampingan  pembuatan  Perdes. Pengabdian ini didesain pada penekanan partisipatif dari peserta pelatihan mulai dari perancangan Perdes sampai pada tahap evaluasi kegiatan.
Pengabdian  masyarakat  ini  dilaksanakan  di  Balai  Desa  Loa  Duri  Ulu, Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  Kalimantan  Timur.  Kegiatan  ini  diikuti  oleh  25 orang  yang  terdiri  dari  anggota  BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa ) dan masyarakat.  Pengabdian  dilaksanakan  pada  tanggal  26-27  Mei  2024,  yang berlangsung secara tatap muka pada pukul 09.00 – 16.00 WITA selama dua hari.
Adapun  tahapan  dari  pengabdian  ini  dimulai  dengan  persiapan  yang bertujuan untuk menganalisis dan menginventarisir kebutuhan Pemerintah Desa dan  Masyarakat  Desa  terhadap  Peraturan  Desa.  Selain  itu  juga  dilakukan penyamaan persepsi dan studi kelayakan waktu ataupun lokasi pemdampingan hukum. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan pendampingan pembuatan Perdes dimana  pada  tahap  ini  terbagi  menjadi  4  sesi  yaitu  sesi  1  penyampaian  materi bantuan  hukum  dan  pentingnya  masyarakat  sadar  hukum  dengan  melibatkan Lembaga  Bantuan  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Kalimantan  Timur  dan organisasi  ‘Aisyiyah  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Sesi  2  meliputi  brain  storming materi muatan Perdes partisipatif dan langkah pembuatan Perdes dengan simulasi disertai diskusi antar peserta. Sesi 3 adalah Penyusunan Rancangan Perdes dengan langkah melakukan inventarisir kebutuhan Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa terhadap  Peraturan  Desa  serta  langkah-langkah  pembuatan  Perdes  mulai  dari penyusunan konsideran sampai pada langkah penentuan muatan Perdes. Sesi 4
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 709 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
adalah  evaluasi  dimaksudkan  untuk  memberikan  umpan  balik  bagi  perbaikan kegiatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  pengabdian  ini  dilaksanakan  pada  tanggal  26-27  Mei  2024, mulai  pukul  09.00-16.00  WITA  di  Balai  Desa  Loa  Duri  Ulu,  Kabupaten  Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pendampingan pembentukan Perdes ini diikuti oleh 25 orang yang terdiri dari anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Masyarakat.
Gambar 1. Foto Bersama tim pengabdian masyarakat dengan aparatur Desa Loa Duri Ulu Kabupaten Kutai

## Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
Sebelum pendampingan pembentukan Perdes, tim Pengabdian melakukan asesmen sebagai metode pre-test secara lisan dan interaktif kepada warga desa dan aparatur peserta kegiatan. Asesmen bersifat kualitatif dengan mengajukan 4 pertanyaan terbuka dan hasil penilaian yang diperoleh kemudian dikodifikasi oleh Tim Pengabdian sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil kodifikasi asesmen sebelum kegiatan (pre test)
Bentuk Produk Hukum Cara Penyampaian Aspirasi ke Pemerintah Desa Kasus Hukum yang Pernah Dialami Pemerintah Desa Permasalahan Desa yang Memerlukan Rancangan Perdes 1. Undang-undang 2. Perda
3. Peraturan Bupati
4. Peraturan Walikota
5. Peraturan Presiden
1. Dengan surat ke Kades 2. Lisan ke Aparat Desa 3. Ke BPD 4. Ke RT 1. KDRT 2. Pelecehan Seksual 3. Penipuan
4. Penyerobotan Tanah 5. Pencurian 1. Tanah Desa 2. Pengelolaan Dana Desa 3. Bumdes
4. Pasar Desa
5. Pengolahan Sampah
6. Tata Ruang desa
Berdasarkan  jawaban  dari  peserta  tim  pengabdian  menelaah  bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan pada Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Loa Duri Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur menjadikan masyarakat  dan  pemerintah  desa  memahami  akan  pentingnya  Perdes  dalam rangka  kepastian  hukum  dan  perlindungan  terhadap  masyarakat.  Dengan kegiatan  pendampingan  ini,  masyarakat  mengetahui  bagaimana  teknik pembentukan  Perdes  serta  urgensinya  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan Desa. Bentuk produk hukum yang mayoritas menyebutkan undang-undang serta
710 ~ 5 (4), 706-715
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
cara penyampaian aspirasi kepada Pemerintah Desa melalui berbagai media baik surat  ataupun  lisan  kepada  Lembaga  yang  berwenang  di  Pemerintahan  Desa (Marhum    Meronda,  2021).  Selain itu identifikasi  dari  berbagai  permasalahan dan  kasus  hukum  yang  dialami  masyarakat  seperti  KDRT,  pelecehan  seksual, penipuan, kasus tanah dan pencurian menjadikan urgensi pembentukan Perdes sebagai  payung  hukum  perlindungan  kepada  Masyarakat  dan  tata  kelola pemerintahan desa yang berkeadilan. Selain itu kebutuhan pengaturan pada ranah ekonomi  dan  lingkungan  seperti  pengelolaan  dana  desa,  pasar  desa,  BumDes, pengelolaan sampah dan tata ruang desa juga menjadi hal urgen yang perlu diatur dalam sebuah Perdes.
Beberapa  Perdes  yang  ada  pada  tingkat  partisipasi  masyarakat, pemb entukan Perdes tersebut perlu adanya keterlibatan antara Pemerintah Desa dan  masyarakat  sehingga  kebijakan  yang  dihasilkan  dapat  mengakomodir kebutuhan masyarakat. Pengabdian ini juga didapatkan informasi dari masyarakat bahwa beberapa masyarakat juga menyampaikan sangat menerima dan terbuka apabila Pemerintah Desa melibatkan masyarakat dalam membuat Peraturan Desa sebagaimana gambar diagram dibawah ini:
Gambar 2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan desa
Berdasarkan  gambar  diagram  2  diatas  menyebutkan  bahwa  70% masyarakat tidak dilibatkan oleh Pemerintah Desa dalam menyusun kebijakan dan Pembuatan Peraturan Desa. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap bahwa urusan  dalam  pembuatan  kebijakan  dan  Peraturan  Desa  hanya  menjadi kewenangan  Pemerintah  Desa  padahal  dalam  menjalankan  Pemerintahan  dan membangun  Desa  masyarakat  dituntut  untuk  aktif  dan  partisipatif.  Untuk  30% jumlah masyarakat yang dilibatkan dalam menyusun kebijakan dan pembuatan Perdes ini adalah masyarakat yang juga menjadi bagian dari pemerintahan desa yaitu Badan Permusyawaran Desa (BPD). Masyarakat yang tergabung dalam BPD tentu saja terlibat menjadi pengawal Pemerintah Desa dalam membuat kebijakan dan  Peraturan  Desa.  Sehingga  pendampingan  pembuatan  Perdes  ini  dapat memberikan  pemahaman  kepada  Masyarakat  agar  terlibat  aktif  dalam penyusunan  Perdes  dan  penyampaian  materi  urgensi  pembentukan  Perdes sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini:
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 711 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Gambar 3. Pemaparan urgensi pembuatan peraturan desa
Kebutuhan Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dalam pembuatan Perdes sangat penting dilakukan karena Peraturan desa diharapkan dapat mengakomodir beberapa  keinginan  Masyarakat  terhadap  kemajuan  desa  dan  memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap  Pemerintah  Desa dan Masyarakat Desa. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kuesioner yang telah diberikan kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat . Dari hasil diskusi yang diberikan kepada 25 peserta Bimtek yang terdiri dari 5 orang perwakilan Pemerintah Desa dan 20 orang perwakilan Masyarakat bahwa pendampingan pembuatan Perdes sangat penting dilakukan . D an terkait dengan masalah  ini , pihak  Pemerintah  Desa  akan  segera  menyiapkan l angkah  dan melibatkan  Masyarakat  Desa  dalam  penyusunan  draft  peraturan  Desa.  Tampak pada  gambar  diagram  berikut  ini  dukungan  responden  terhadap  pembuatan Peraturan Desa:
Gambar 4. Dukungan masyarakat terhadap pendampingan dan pembuatan peraturan desa
Berdasarkan  gambar  diatas  menyebutkan  bahwa  100%  responden  yang terdiri  Pemerintah  Desa  dan  Masyarakat  Desa  setuju  dan  mendukung  dengan adanya pendampingan dan Pembuatan Rancangan Perdes di Desa Loa Duri Ulu. Dengan  adanya  jawaban  dari  responden  ini  menunjukkan  bahwa t eori p erlindungan hu kum menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting untuk dimiliki dan  hal  ini  juga  menandakan  bahwa  antara  masalah  yang  dilapangan  saling berkesesuaian dengan teori yang ada.
Perlindungan hukum merupakan bentuk gambaran dari fungsi hukum, yang konsep dasarnya dimana hukum dapat memberikan sebuah keadilan, ketertiban,
712 ~ 5 (4), 706-715
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian (Irawan  Hafid, 2018). Menurut Sajipto Rahardjo,  perlindungan  hukum  merupakan  bentuk  pengayoman  terhadap  hak asasi  manusia  yang  dirugikan  oleh  orang  lain  dan  perlindungan  hukum  itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua bentuk hak-hak yang diberikan  oleh  hukum  (Suhaimi,  2023).  Menurut  Kansil  (2017)  bentuk perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan serta berbagai ancaman dari pihak manapun. Philipus M. Hadjon berpendapat  bahwa  perlindungan  hukum  merupakan  suatu  tindakan  untuk melindungi  atau  memberikan  pertolongan  kepada  subjek  hukum,  dengan menggunakan  perangkat-perangkat  hukum  (Miftah  et  al.,  2023).  Setiono menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi  masyarakat  dari  perbuatan  sewenang-wenang  oleh  penguasa  yang tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum,  untuk  mewujudkan  ketertiban  dan ketentraman  sehingga  memungkinkan  manusia  untuk  menikmati  martabatnya sebagai  manusia  (Goraph    Sengi,  2020;  Kansil,  2017).  Bahwa  dengan  adanya perlindungan hukum yang dapat diimplementasikan ke dalam bentuk Peraturan Desa akan menjadikan eksistensi hukum dapat dirasakan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa, sehingga perlu adanya pemahaman terhadap materi muatan Perdes yang akan dirumuskan seperti pada gambar dibawah ini:
Gambar 5. Masyarakat menyampaikan pemahaman terhadap materi dan keinginan untuk pembuatan perdes
Berdasarkan  gambar  diatas,  disampaikan  oleh  masyarakat  bahwa  dalam penyusunan  Perdes ini  perlu  dilakukan  pendampingan  sebagaimana  yang  telah dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur saat ini sehingga ke depannya  produk  hukum  yang  dihasilkan  tidak  mengalami  diskriminasi  dan jangan  sampai  adanya  ketidaksesuaian  dengan  keinginan  Masyarakat sebagaimana teori perlindungan hukum.
Bahwa  dengan  adanya  pendampingan  hukum  ini  Pemerintah  Desa  dan Masyarakat  menjadi  faham  mengenai  pentingnya  pengetahuan  hukum  dan pemberdayaan  masyarakat  melalui  program  KADARKUM  (Keluarga  Sadar Hukum),  sebagaimana  dengan  hasil  kuesioner  yang  telah  diberikan  kepada responden.
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 713 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Gambar 6. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap materi yang diberikan
Berdasarkan  gambar  diatas  menyebutkan  bahwa  85%  responden  yang terdiri  unsur  Pemerintah  Desa  dan  Masyarakat  Desa  telah  memahami  dengan materi  dan  penyuluhan  yang  telah  diberikan,  85%  ini  sudah  terdiri  dari  unsur Pemerintah  Desa  dan  Masyarakat  Desa  sehingga  keterwakilan  dari  dua  unsur responden  untuk  menarik  kesimpulan  sudah  terpenuhi,  untuk  15%  yang  tidak faham  ini  adalah  bersumber  dari  unsur  Masyarakat  Desa  yang  berusia  lanjut sehingga mereka tidak dapat memahami dengan jelas terhadap penyuluhan yang diberikan.  Dari  data  ini  dapat  diinterpretasikan  bahwa  kegiatan  pengabdian  ini telah sesuai dengan kebutuhan di lapangan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

## SIMPULAN
Kehadiran  hukum  dalam  bentuk  produk  hukum  Peraturan  Desa  sangat diperlukan  untuk  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  terhadap masyarakat dan pemerintahan desa. Dengan adanya Peraturan Desa diharapkan tata  Kelola  pemerintah  desa  lebih  adil,  kinerja  aparatur  dalam  menjalankan pemerintahan  desa  dapat  terselenggara  dengan  baik  karena  adanya  partisipasi dari masyarakat.
Capaian yang dihasilkan dari kegiatan pendampingan ini adalah Masyarakat lebih terbuka dalam menyampaikan aspirasi terkait permasalahan hukum yang dialami,  memaknai  pentingnya  kesadaran  hukum  dalam  bermasyarakat  serta mampu mengidentifikasi materi muatan Perdes yang diperlukan saat ini.
Tindak  lanjut  pengabdian  ini  adalah  rekomendasi  kepada  Mitra  yaitu Pemerintah Desa Loa Duri Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur untuk menyusun rancangan Perdes partisipatif dalam bidang pengelolaan dana  desa  ataupun  pengelolaan  sampah  yang  menjadi  bagian  dari  aspirasi masyarakat.  Pengabdian  ini  sekaligus  menjadi  data  penting  bagi  aparatur  desa dalam merumuskan rancangan Perdes dan sebagai pedoman dalam pembentukan Perdes partisipatif dan tata kelola desa yang berkeadilan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor Uiversitas Muhammadiyah Kalimantan  Timur  yang  telah  memberikan dukungan  untuk  kelancaran  kegiatan Pengabdian  kepada  Masyarakat  melalui  berbagai  skema Hibah  Internal dan  peran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  ( LPPM ) Universitas Muhammadiyah
714 ~ 5 (4), 706-715
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Kalimantan Timur yang senantiasa pro aktif dalam memberikan pedoman dan arahan kepada Tim khususnya penentuan desa Mitra . Selanjutnya terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, LBH FH UMKT, Pimpinan  Wilayah  ‘Aisyiyah  Kalimantan  Timur  atas  segala  kontribusi  dan partisipasinya selama proses kegiatan. Demikian juga terima kasih kepada ketua LPPM Universitas Muhammadiyah  Kalimantan Timur. Serta ucapan t erimakasih yang  tidak  terhingga  kami  sampaikan  kepada  Pemerintah  Desa  dan s eluruh Masyarakat Desa Loa Duri Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur  yang  telah  hadir  dan  memfasilitasi segala  hal  yang  dibutuhkan  Tim Pengabdian Masyarakat sehingga kegiata n dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN
Goraph, F. A.,  Sengi, E. (2020). Metode Partisipatif Dalam Penyusunan Peraturan Desa  Di  Desa  Pitu  Maluku  Utara.  JMM  (Jurnal  Masyarakat  Mandiri),  4(2), 181–192. https://doi.org/10.31764/jmm.v4i2.1948
Irawan, A.,  Hafid, A. (2018). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam  Pembentukan  Peraturan  Desa  Yang  Responsif  Di  Kecamatan  Kulo Kabupaten Sidrap. Jurnal Sultan, 2(3), 317–329. https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i2.3419
Kansil, C. S. T. . (2017). Sistem Pemerintahan Indonesia. Bumi Aksara. Mar’ah, G. I., Malinda, R.,  Pramesta, S. D. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan  Peraturan  Desa Di Indonesia.  Verfassung:  Jurnal Hukum  Tata Negara, 1(1), 35–54. https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.159
Marhum, U.,  Meronda, M. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa.  Intelektiva :  Jurnal  Ekonomi,  Sosial    Humaniora,  2(12),  141–149. https://doi.org/10.30651/blc.v15i02.1282
Mashendra, M., Gurusi, L., Satria, E., Hayun, H., Hasri, H., Kahar, A., Mansyah, M. S., Waru,  A.  Z.  L.  (2024).  Peningkatan  Pemahaman  Tentang  Perancangan Pembuatan  Peraturan  Desa  (PERDES).  Journal  Of  Human  And  Education
(JAHE), 4(1), 476–480. https://doi.org/10.31004/jh.v4i1.655 Miftah, M., Rif’ah, E. B.,  Ilmiah, F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak- Hak Masyarakat Desa Dalam Kajian Terhadap UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Legal Studies Journal, 3(2), 1–15. https://doi.org/10.36873/aev.2023.3.2.22 Muttaqin, I., Puspita, P. D., Lubis, S. H.,  Prihartanti, N. (2024). Experient learning untuk  mensejahterakan  anak  berkebutuhan  khusus.  Jurnal  Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 5(2), 200–210. https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i2.21508 Paparang, R. B. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lex et Societatis, 5(5), 27–35. https://doi.org/10.35796/les.v5i5.17693
Putri,  N.  T.,  Sugandi,    Sabiruddin.  (2020).  Peranan  Kepala  Desa  Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Loa Duri
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 715 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Ilir  Kecamatan  Loa  Janan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  EJournal  Ilmu Komunikasi, 8(4), 177–189. https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.192 Rosidin, U. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa  yang  Aspiratif.  Jurnal  Bina  Mulia  Hukum,  4(105),  168–184. https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.10
Suhaimi,  E.  (2023).  Urgensi  Peraturan  Desa  Untuk  Mempertahankan  Hak Konstitusional  Masyarakat  Desa.  Jurnal  Tripantang,  9(1),  39–48. https://doi.org/10.51517/jhtp.v9i1.321
Tajuddin, A., Rizal, R., Yanti, R. Z., Yaninurdiyah, I., Syahfira, S. S., Julaiha, S., Auliya, N., Damayanti, N. K., Noviyanti, N.,  Prasetyo, P. E. (2022). Pengembangan Desa  Loa  Duri  Ilir  Kecamatan  Loa  Janan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara Berkelanjutan  Berbasis  Potensi  Desa.  Jurnal  ADAM:  Jurnal  Pengabdian Masyarakat, 1(2), 318–334. https://doi.org/10.31955/mea.v6i1.1768
Wibawa,  A.  L.  A.,  Widiati,  I.  A.  P.,    Dewi,  A.  A.  S.  L.  (2021).  Fungsi  Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa
Sanding  Kecamatan  Tampaksiring  Kabupaten  Gianyar.  Jurnal  Konstruksi
Hukum, 2(3), 444–449. https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3617.444-449
Yarni,  M.,  Bafadhal,  F.,    Arfa,  N.  (2021).  Penyuluhan  Hukum  Tentang  Urgensi Peraturan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. Jurnal Karya Abdi Masyarakat, 5(3), 286–293. https://doi.org/10.22437/jkam.v5i3.16190