Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 3 No. 2 (2022): 179-201

## Legitimasi Hukuman Mati: Perlukah Mandatory Consular Notification Antar
Negara?
Lendra Fatriani; Bernard Sipahutar Fakultas Hukum Universitas Jambi *Corresponding author: lendrafatriani122@gmail.com
Submission : 26 Mei 2021 Revision : 14 Februari 2022 Publication : 16 Juni 2022

## Abstract
This  article  questions  how  the  Mandatory  Consular  Notification practice  applied  by  the  Kingdom  of  Saudi  Arabia  to  Indonesia  in rescuing workers sentenced to death. Mandatory Consular Notification is  the  right  to  obtain  information  and  access  related  to  state representatives  for  their  citizens  and  citizens'  rights  to  state representative  staff.  This  is  the  main  guideline  in  the  management  of international  relations  which  has  been  regulated  in  Article  36  and Article  37  of  the  1963  Vienna  Convention.  In  its  implementation,  the Kingdom  of  Saudi  Arabia  does  not  carry  out  Mandatory  Consular Notification  in  accordance  with  applicable  regulations.  Therefore, Indonesia needs to ensure legal protection efforts for its workforce by conducting  a  Memorandum  of  Understanding  with  the  Kingdom  of Saudi  Arabia.  In  addition,  Indonesia  also  needs  to  seek  other  legal steps,  especially  in  the  form  of  agreements  in  order  to  create  legal certainty between the state parties.
Keywords:  indonesian  migrant  workers;  mandatory  consular notification; vienna convention 1963

## Abstrak
Artikel ini mempertanyakan bagaimana praktik Mandatory Consular Notification  yang  diterapkan  oleh  Kerajaan  Arab  Saudi  terhadap Indonesia  dalam  menyelamatkan  tenaga  kerja  yang  dijatuhi hukuman  mati.  Mandatory  Consular  Notification  adalah  hak  untuk memperoleh  informasi  dan  akses  terkait  perwakilan  negara  atas warga  negaranya  serta  hak  warga  negara  atas  staf  perwakilan negara. Ini merupakan pedoman utama dalam tata laksana hubungan internasional  yang  telah  diatur  di  Pasal  36  dan  Pasal  37  Konvensi Wina  1963.  Dalam  pelaksanaannya,  Kerajaan  Arab  Saudi  tidak melakukan  Mandatory  Consular  Notification  sesuai  ketentuan  yang berlaku.  Oleh  karena  itu  Indonesia  perlu  memastikan  upaya-upaya perlindungan  hukum    terhadap  tenaga  kerjanya  dengan  cara melakukan  Memorandum  of  Understanding  dengan  Kerajaan  Arab Saudi. Selain itu, Indonesia juga perlu mengupayakan langkah hukum lain  khususnya  dalam  bentuk  perjanjian  agar  tercipta  kepastian hukum diantara negara pihak.
Kata  Kunci:  konvensi  wina  1963;  mandatory  consular  notification; tenaga kerja indonesia

## A. Pendahuluan
Setiap  negara  di  dunia  memiliki  hubungan  antar  negara yang  disebut  hubungan  internasional.  Ada  beberapa  bentuk hubungan  internasional,  misalnya  kesepakatan  kerjasama antar  dua  negara  serta  usaha  diplomatik  antar  bangsa. Hubungan  ini  dapat  terjalin  karena  diawali  dengan keberadaan utusan atau duta yang mewakili negara tersebut untuk  melakukan  perundingan  dengan  duta  lainnya  demi mengupayakan dan menjamin terpenuhinya kepentingan dan maksud  tiap-tiap  negara. 1 Terdapat  beberapa  upaya memperoleh jalan tengah atas kepentingan setiap negara saat melakukan  perundingan  antar  negara  yaitu  dengan
1 Boer Mauna. Konstitusi internasional. Bandung: Alumni. 2019. hal. 510.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
mengusahakan  kerjasama  di  sektor  politik,    sosial, pertahanan  keamanan,  kebudayaan,  serta  ekonomi  yang dalam praktiknya mengikuti ideologi politik luar negeri yang dianut.
Salah  satu  bentuk  hubungan  internasional  yang  dijalin
Indonesia yakni hubungan bilateral di bidang ketenagakerjaan  dengan  Arab  Saudi. 2 Namun  dalam pelaksanaannya  terjadi  beberapa  permasalahan,  diantaranya keberadaan  tenaga  kerja  Indonesia  yang  diarestasi  melalui proses  persidangan  bahkan  sampai  dipidana  mati  oleh Pemerintah  Arab  Saudi  tanpa  menginformasikan  kepada Pemerintah Indonesia.
Dalam  perspektif  Hukum  internasional,  pidana  mati merupakan  pelanggaran  bagi  hak  asasi  manusia  yang  mana telah  diatur  pada  Pasal  6  Nomor  1 International  Covenant  on Civil and Political Rights (ICCPR) yakni sebagai berikut: “Every human  being  has  the  inherent  right  to  life.  This  right  shall  be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.” Dalam  ketetapan  ini,  setiap  manusia  mempunyai  hak  untuk hidup  dan  harus  dilindungi.  Artinya  setiap  manusia  memiliki jaminan atas hak yang melekat untuk hidup.
Akhmad  Masbukhin  sebagai  Pejabat  Direktorat Perlindungan  WNI  dan  BHI  Kementerian  Luar  Negeri Indonesia menyatakan :
2 Fadhylatur  Rizqah  Isdah.  Hubungan  Bilateral  Arab  Saudi- Indonesia  Di  Era  Pemerintahan  Raja  Salman-Joko  Widodo.  Skripsi. Universitas Hasanuddin. 2018. hal. 3.
Sepanjang  2018  kita  telah  membebaskan  62  orang  WNI terancam  pidana  mati,  dan  2  orang  lainnya  dieksekusi. Capaian  Kemenlu  dalam  perlindungan  WNI  sepanjang tahun 2018 termasuk kasus ancaman pidana mati WNI di luar  negeri  diantaranya  ada  19.252  perkara  dan  82 persen di telah ditangani. 3
Salah satu contoh kasus tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi  yang  terkena  pidana  mati  yakni  kasus  Siti  Zaenab  dan Karni  binti  Medi  Tarsem  di  tahun  2015.  Siti  Zaenab  asal Bangkalan  Madura  dieksekusi  pada  hari  selasa  tanggal  14 April  tahun  2015  pada  jam  10.00  waktu  Arab  Saudi  atas dakwaan pembunuhan istri majikannya yang bernama Naurah Binti Abdullah Duhem Almaruba. Selanjutnya Karni binti Medi Tarsim dijatuhi vonis pidana mati setelah didakwa melakukan tindak  pidana  pembunuhan  atas  anak  majikannya  yang berusia 4 tahun pada saat anak tersebut sedang tidur di tahun 2012  dan  menjadi  penyebab  kecelakaan  lalu  lintas majikannya. Karni binti Medi Tarsim dieksekusi pada tanggal 16  April  2015  pada  jam  10.00  waktu  Arab  Saudi  di  Lapas Yanbu. 4
Pada  saat  terjadinya  pidana  mati,  Kedutaan  Besar Indonesia  terlambat  mengetahui  pidana  mati  yang  telah
3 Kumparan.  166  WNI  Terancam  Pidana  Mati  di  Luar  Negeri. https://kumparan.com/acehkini-admin/166-wni-terancam- hukuman-mati-di-luar-negeri-1549550877125218093/full diakses pada 1 Maret 2022.
4 Tempo. TKI Karni Dihukum Mati di Sini Lokasi Eksekusinya. https://nasional.tempo.co/read/658361/tki-karni-dihukum-mati- di-sini-lokasi-eksekusinya diakses pada 19 oktober 2021.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
dilaksanakan  dengan  perantara  seorang  pengacara  yakni Khuddran  Al-Zahrani.  Juru  bicara  Kementerian  Luar  Negeri Republik  Indonesia  Apramantha  Nasir  menyatakan  bahwa dilaksanakannya  eksekusi  mati  oleh  Arab  Saudi  bagi  Warga Negara  Indonesia  yang  divonis  pidana  mati  tidak diinformasikan kepada pemerintah Indonesia kapan persisnya pidana  tersebut  dilaksanakan. 5 Dalam  hal  ini  Indonesia  sama sekali  tidak  memperoleh  pemberitaan  atau  pemberitahuan terkait waktu tepatnya eksekusi tersebut dilaksanakan.
Tidak hanya negara Indonesia, pihak India, Srilanka, dan Nigeria turut mengalami hal serupa. Seperti yang dialami oleh Rizani  Nafeek  dari  Negara  Sri  Lanka  yang    bekerja  di  Arab Saudi  pada  tahun  2005  yang  dijerat  kasus  hukum  karena dituduh  telah  membunuh  bayi  majikannya  yang  berumur  4 bulan.  Pengakuan  Rizani  Nafeek  saat  itu,  bayi  tersebut meninggal  karena  tersedak  susu.  Rizani  Nafeek  pada  saat  itu berumur  17  tahun  tidak  mendapatkan  bantuan  penerjemah maupun  pendampingan  konsuler  selama  2  tahun  menjalani persidangan. Bantuan    hukum  dan  pendampingan  didapat setelah  pengadilan  Arab  Saudi  menjatuhkan  hukuman  mati kepada Nafeek pada tahun 2007. Presiden Sri Lanka Rajapakse menyesalkan  eksekusi  Rizana  Nafeek  meskipun  telah
5 Eksekusi  Mati  WNI  di  Arab  Saudi. https://youtu.be/- FNDehSsqlg diakses pada tanggal 1 Maret 2022.
ditempuh  segala  upaya  oleh  pemerintah di  tingkat  tinggi dan ingar-bingar masyarakat dalam negeri maupun internasional. 6 Seluruh negara mempunyai keharusan untuk memberikan  perlindungan  atas  Warga  Negara  Asing  yang tinggal  di  wilayahnya,    termasuk  dengan  memberikan informasi atau pemberitahuan kepada pihak kedutaan negara asing  yang  terdapat  di  negaranya  dengan  tidak  menunda- nunda  terkait  hal  ihwal  warga  negara  mereka  jika  kondisi darurat  memerlukan  pertolongan  hukum,  memerlukan perwalian,  meninggal  dunia  serta  ditimpa  kecelakaan  atau kerusakan  tubuh  yang  kritis.  Pengaturan terkait  pemberitaan atau pemberitahuan telah diatur dalam Pasal 36 Huruf b dan Pasal 37 Huruf a Konvensi Wina 1963(b) yaitu:
“If  he  so  requests,  the  competent  authorities  of  the receiving  State  shall,  without  delay,  inform  the  consular post of the sending State  if, within its consular district, a national of that State is arrested or committed to prison or  to  custody  pending  trial  or  is  detained  in  any  other manner.  Any  communication  addressed  to  the  consular post  by  the  person  arrested,  in  prison,  custody  or detention  shall  also  be  forwarded  by  the  said  authorities without delay. The said authorities shall inform the person concerned  without  delay  of  his  rights  under  this  sub- paragraph.”
Maka, jika negara pengirim memintanya, yuridiksi yang berwenang dari negara yang menampung wajib dengan tidak
6 BBC Indonesia. Arab Saudi hukum mati PRT Sri Lanka. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/01/130109_arabsau di_srilanka_pembantu_eksekusi diakses pada 8 April 2022.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
menunda, mengirim informasi ke pos perwakilan negara dari negara  yang  mengirim,  apabila  dalam  wilayah  perwakilan negara  terdapat warga negara dari negara itu terjerat hukum atau  memperoleh  pidana  dipenjarakan  atau  ditahan  untuk dijadwalkan  di  persidangan  atau  ditahan  menggunakan metode  selain  yang  disebutkan  di  awal.    Bentuk  komunikasi apa saja yang dikirimkan ke pos perwakilan negara pihak yang diarestasi, di penjara, ditahan atau penahanan juga semestinya disampaikan  oleh  otoritas  tersebut  dengan  tidak  menunda waktu.  Otoritas  tersebut  wajib  memberi  tahu  orang  terkait dengan tidak menunda hak-haknya berlandaskan sub-paragraf ini.
Pasal  37  huruf  a  Konvensi  Wina  1963  menerangkan bahwa in the case of the death of a national of the sending State, to inform without delay the consular post in whose district the death  occurred.  Berdasarkan  isi  pasal  tersebut,  pada  kasus kematian  warga  negara  yang  berasal  dari  Negara  pengirim, untuk mengirim informasi dengan segera tanpa penundaan ke pos  perwakilan  negara  di  daerah  atau  wilayah  mana  orang tersebut wafat.
Dalam  hal  ini,  secara  jelas  Konvensi  Wina  1963 mengatur  terkait  pemberitaan  atau  Mandatory  Consular Notification.  Mandatory  Consular  Notification  merupakan sebuah  perjanjian  bilateral  antara  negara  yang  mengirimkan dan  menerima  pemberitaan  tersebut.  Perjanjian  ini  adalah bukti  untuk  memaksimalkan  realisasi  dari  pemberitaan
konsular yang melalui prosedur dan sesuai dengan  ketetapan Konvensi  Wina  terkait  konsular  relasi.  Namun  yang  menjadi permasalahan  adalah  Negara  Indonesia  tidak  memiliki perjanjian  bilateral  Mandatory  Consular  Notification  dengan Arab Saudi.
Perlunya  perjanjian  bilateral  Mandatory  Consular Notification  bagi  negara  pengirim  adalah  agar  warga  negara yang berada di negara penerima mendapatkan pemberitahuan jika  warga  negara  tersebut  mendapatkan  permasalahan hukum.  Dalam  hal  ini  Indonesia  sudah  memiliki  perjanjian Mandatory  Consular  Notification  dengan  beberapa  negara seperti Australia, Brunei Darussalam, dan Filipina. 7
Penelitian  ini  bermaksud  untuk  mengetahui  dan mengkaji  bagaimana  praktik  Mandatory  Consular  Notification yang  terdapat  dalam  Konvensi  Wina  1963  dan  untuk mengetahui  upaya  yang  dilaksanakan  oleh  negara  Indonesia dalam  menjamin  perlindungan  Tenaga  Kerja  yang  dijatuhi hukum  mati  oleh  negara  yang  menampung,  lebih  khusus  lagi antara Indonesia dengan Arab Saudi.
7 Medcom.  Indonesia  Tekan  Arab  Saudi  Buat  Perjanjian Notifikasi  Konsuler. https://www.medcom.id/internasional/dunia /ob3MoP5K-Indonesia-tekan-arab-saudi-buat-perjanjian-notifikasi- konsular diakses pada 9 April 2022.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)

## B. Pembahasan
1. Praktik  Mandatory  Consular  Notification  yang  Diatur dalam Konvensi Wina 1963
Mandatory  Consular  Notification  adalah  hak  untuk memperoleh informasi dan akses, hal ini terdapat di Pasal 36 Konvensi  Wina  1963  yang  mengatur  secara  eksplisit  hak-hak orang  perwakilan  negara  atas  warga  negaranya  serta  hak warga negara atas staf perwakilan negara, hasil dari perjanjian ini  pada  akhirnya  diterima  oleh  ratusan  negara  yang  hadir ataupun  tidak  hadir,  sebagai  pedoman  utama  dan  aturan dalam tata laksana hubungan internasional. Penyebab dari isi konvensi  yang  mudah  diterima  oleh  seluruh  pihak  adalah karena  dilandaskan  atas  kepercayaan  negara-negara,  seperti halnya  yang  termaktub  di  dalam  bagian  pembukaan bahwasanya konvensi itu memberikan andil atas perkembangan  atau  hubungan  persahabatan  antar  negara- negara  di  dunia.  Dalam  Konvensi  Wina  1963  yang  dimaksud pemberitaan perwakilan negara seperti dibawah ini:
1. Sebuah  pemberitaan  bersifat  resmi  yang  dikirimkan sebuah  negara  yang  menampung  ke  staf  perwakilan negara  yang  mengirim  terkait  arestasi  dan penahanan warga negara terkait;
2. Sebuah  sarana  atau  media  yang  diberikan  oleh konstitusi  internasional  bagi  staf  perwakilan  negara yang  mengirim  dan  warga  negaranya  guna
membangun  komunikasi    di  negara  yang menampung;
3. Sebuah  hak  bagi  warga  negara  yang  diarestasi  dan ditahan  untuk  memperoleh  pertolongan  dari  staf
perwakilan negara itu. Mandatory Consular Notification merupakan
pemberitahuan  resmi  berisi  kebenaran  atau  kejadian  terkait konsular. 8 Mandatory  Concular  Notification  adalah  pelengkap dari  Konvensi  Wina  1963  itu  sendiri  yang  pada  akhirnya disusun berlandaskan pada hasil mufakat negara peserta yang pada akhirnya di sahkan dan di catat. Sesuai dengan konvensi wina 1963 pasal 36:
if  he  so  requests,  the  competent  authorities  of  the receiving  State  shall,  without  delay,  inform  the  consular post of the sending State if, within its consular district, a national of that State is arrested or committed to prison or  to  custody  pending  trial  or  is  detained  in  any  other manner.  Any  communication  addressed  to  the  consular post  by  the  person  arrested,  in  prison,  custody  or detention  shall  also  be  forwarded  by  the  said  authorities without delay. The said authorities shall inform the person concerned  without  delay  of  his  rights  under  this  sub- paragraph.
Pasal  ini  mengatur  terkait  hak  untuk  memperoleh pemberitaan  dan  akses  tercermin  bahwa  negara  yang menampung  harus  dengan  tidak  menunda,  mengirim informasi  kepada  pos  perwakilan  negara  dari  negara  yang
8 Amelya  Gustina.  The  Important  Of  Mandatory  Consular Notification  Between  Indonesia  And  Other  Foreign  States.  Mimbar Hukum. Vol. 26. No 2. 2014. hal. 323.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
mengirim jika ada warga negara pengirim yang bermasalah di negara yang menampung.
Konvensi  Wina  1963  tidak  menyebutkan  secara  detail terkait  arti  atau  tata  laksana  dari  Mandatory  Concular Notification,  tetapi  Pasal  36  Konvensi  Wina  1963  bisa ditafsirkan bahwa pemberitaan perwakilan negara ialah :
a. Sebuah pemberitaan resmi dari sebuah negara yang menampung  kepada  staf  perwakilan  negara  negara yang  mengirim  terkait  arestasi  dan  penahanan warga negara itu.
b. Sebuah  sarana  yang  diberikan  oleh  konstitusi internasional kepada  staf perwakilan negara negara yang mengirim dan warga negaranya untuk berkirim kabar di negara yang menampung
c. Sebuah  hak  dari  warga  negara  yang  diarestasi  dan ditahan  untuk  memperoleh  pertolongan  dari  staf perwakilan negara dari warga negara itu.
Konvensi Wina Pasal 36 dan 37 hanya membahas terkait bagaimana  bentuk  pemberitaan  petugas  perwakilan  negara negara asing atas dasar sikap internasional, yang mana dalam perjanjian  Mandatory  Concular  Notification  konfirmasi pemberitaan  kepada  negara  asing  menjadi  sebuah  hal  urgen dikarenakan  hal    tersebut  memiliki  sifat  mengharuskan. Terkait praktik Mandatory Consular Notification yang disusun dalam  Konvensi  Wina  1963  terletak  pada Pasal  36  dan  Pasal 37,  agar  Mandatory  Consular  Notification  dapat  diberlakukan
dengan  tegas  maka  harus  diadakannya  tindak  lanjut  dari penandatanganan  konvensi  dan  ratifikasi,  yakni  negara tersebut  harus  melakukan  perundingan  dengan  negara  lain dan  menyepakati  akan  diberlakukannya  Mandatory  Consular Notification bagi kedua negara.

## 2. Upaya  Indonesia  dalam  Menjamin  Perlindungan Tenaga Kerja yang Dijatuhi Hukuman Mati oleh Negara Penampung
Tiap-tiap  negara  wajib  menjamin  perlindungan  warga negaranya  termasuk  tenaga  kerja  Indonesia  yang  berada  di luar  negeri.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia mengartikan  tenaga  kerja  adalah  orang  yang  bekerja  atau mengerjakan  sesuatu,  pekerja,  pegawai,  dan  sebagainya. 9
Selanjutnya  definisi  tenaga  kerja  menurut  Payaman  J. Simanjutak    yakni  tenaga  kerja  atau  man  power  adalah melibatkan  penduduk  yang  sudah  atau  sedang  bekerja,  yang sedang mencari kerja dan yang melakukan kegiatan lainnya. 10
Adapun  menurut  Eko  Wahyudi  dalam  bukunya  Hukum Ketenagakerjaan, bahwasanya Tenaga kerja adalah:
a) Tenaga Kerja bekerja kepada pemberi pekerja;
b) Pemberi pekerjaan memberikan gaji;
9 Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, https://kbbi.web.id/tenagakerja , diakses pada 10 Maret 2022.
10 Lalu  Husni. Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia . Jakarta: Jasa Grafindo Persada. 2014. hal. 28.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
c)  Dengan  sah  berkesinambungan  muncul  perjanjian tenaga  kerja  dan  pemberi  kerja  baik  selama  periode yang telah disepakati 11
Apabila  berlandaskan  Undang-undang  Nomor  13  tahun 2003  terkait  Ketenagakerjaan  Pasal  1  angka  2  disebutkan bahwasanya  tenaga  kerja  ialah  tiap-tiap  orang  yang mempunyai  daya  dalam  menyelesaikan  pekerjaan  guna memproduksi barang atau jasa untuk mencukupi hajat pribadi ataupun  masyarakat.  Definisi  tenaga  kerja  dalam  Undang- Undang  Nomor  13  tahun  2003  tersebut  memperjelas  definisi tenaga  kerja  dalam  Undang-Undang  Nomor  14  tahun  1969 terkait  Ketetapan  Pokok  Ketenagakerjaan  yang  menetapkan definisi tenaga kerja yakni Tiap-tiap orang yang mampu diluar hubungan  kerja  guna  menghasilkan  barang  atau  jasa  untuk mencukupi hajat masyarakat.
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  terkait Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,  Tenaga  Kerja  Indonesia  yang  pada  akhirnya dipakaikan istilah TKI adalah tiap-tiap warga negara Indonesia yang memadai dalam persyaratan untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk periode yang ditentukan dengan menerima  gaji.  Mengikut  definisi  keputusan  Keputusan Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  KEP-104  A  Tahun  2002  terkait Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  ke  Luar  Negeri
11 Eko Wahyudi. Hukum Ketenagakerjaan . Jakarta: Sinar Grafika. 2016. hal. 2.
(selanjutnya  disebut  Kepmenaker  No  104  A  Tahun  2002) menyampingkan Kepmenaker No 204 Tahun 1999. Pada Pasal 1  angka  4  Kepmenaker  No  104  A  Tahun  2002  menyebutkan Tenaga Kerja Indonesia adalah: Warga Negara Indonesia  baik laki-laki ataupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam periode yang ditentukan berlandaskan perjanjian kerja.
Definisi  Tenaga  Kerja  Indonesia  atau  TKI  merupakan pemberian  istilah  kepada  tiap-tiap  warga  negara  Indonesia yang  hidup  dan  berkegiatan  untuk  mencukupi  hajat  ekonomi dengan  bekerja  di  luar  teritori  indonesia  (migran  workers) yang  terkait  kesepakatan  kerja  dengan  individu  atau  badan hukum.  Hal  ini  menerangkan  bahwasannya  Tenaga  Kerja Indonesia (TKI) adalah seorang warga negara Indonesia yang bermaksud untuk mencukupi hajat yang layak dengan menjadi migran  workers.  Berlandaskan  definisi  tersebut,  maka  yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah Tenaga Indonesia  yang  bekerja  di  luar  negeri  dalam  periode  yang ditentukan  berlandaskan  perjanjian  kerja  dengan  menerima gaji.
Pemerintah  Indonesia  membentuk  berbagai  peraturan perundang-undangan  guna  menjamin  perlindungan  tenaga kerja yakni sebagai berikut :
1. Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1  979  terkait Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  terkait  Hak Asasi Manusia;
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
3. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  terkait Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  terkait Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  terkait Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  terkait Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia di Luar Negeri;
7. Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional;
8. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  terkait Kewarganegaraan Republik Indonesia;
9. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  terkait Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
10. Undang-Undang  Nomor  1  1  Tahun  2009  terkait Kesejahteraan Sosial
11. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  terkait Kesehatan
12. Undang  –  Undang  Nomor  6  Tahun  2011  terkait Keimigrasian
Tidak  hanya  membuat  berbagai  aturan  tersebut,  dalam menjamin perlindungan tenaga kerja yang dijatuhi pidana mati oleh  Arab  Saudi,  negara  Indonesia  juga  melakukan  kebijakan lainnya.
Pidana  mati  sebagai  sebuah  sanksi,  yakni  sebuah pertahanan  sosial  yang  berfungsi  menjauhkan  publik  dari peristiwa  kritis  yang  membahayakan  ataupun  resiko  bahaya skala  tinggi  yang  kemungkinan  bisa  terjadi  dan  akan membahayakan  masyarakat,  yang  bisa  menyebabkan  petaka dan  merusak  kedamaian  serta  keamanan  publik  dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa / bernegara. 12
Pidana  Mati  bila  dikaji  dari  aspek  unsur  konstitusi internasional terdapat dua macam  unsur yang dengan spesifik akan  diobservasi,  yakni  unsur  HAM  internasional  dan  unsur yang  berbentuk  statuta  Mahkamah  Pidana  Internasional.  Di klasifikasi yang pertama, terdapat dua unsur yang yang dikaji, yakni  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM)  dan International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights  (ICCPR), kedua  unsur  ini  ditentukan  untuk  dikaji  karena  dua-duanya banyak  dimanfaatkan  untuk  dijadikan  argumen  untuk mengemukakan bahwasanya acuan-acuan konstitusi internasional melarang implikasi pidana mati.
Sementara  untuk  klasifikasi  yang  kedua,  unsur Konstitusi  internasional  yang  akan  diobservasi  lebih  lanjut yakni  agreement  for  the  prosecution  and  punishment  of  the major war criminals of the european axis, Statuta International Criminal  Tribunal  for  the  former  Yugoslavia  (ICTY),  Statuta International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dan Statuta
12 Andi Hamzah dan A. Sumangelipo. Pidana Mati di Indonesia, Dimasa Lalu, Kini dan di Masa Depan. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005. hal. 11.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)

## Roma  1998  yang  menjadi  pondasi  awal  dibentuknya
International Criminal Court (ICC).
Dalam  Perlindungan  tenaga  kerja  Indonesia  antara Negara Indonesia dan negara Arab Saudi melakukan kebijakan Moratorium.  Keberadaan  kebijakan  moratorium  yang diterbitkan  secara  resmi  oleh  pemerintah  Indonesia  pada tahun  2011  disebabkan  oleh  keberadaan eksekusi  mati.  Pada akhirnya  dalam  tahun  2014  Indonesia  mengambil  langkah untuk  dapat  negoisasi  dengan  kebijakan  Memorandum  of Understanding.  Dalam  hukum  internasional,  Memorandum  of Understanding merupakan:
A MoU records worldwide "responsibilities", however in a structure  and  with  phrasing  which  communicates  a  goal that being restricting as an issue of global law isn't. A MoU is utilized where it is viewed as desirable over stay away from  the  customs  of  a  settlement  -  for  instance,  where there are nitty gritty arrangements which change often or the  issues  managed  are  basically  of  a  specialized  or authoritative person; in issues of protection or innovation where  there  is  a  requirement  for  such  reports  to  be ordered;  or  where  a  deal  requires  auxiliary  records  to finish up the subtleties.
Adapun  langkah-langkah  yang  dilaksanakan  Indonesia dalam  mewujudkan  Memorandum  of  Understanding  dengan Arab Saudi ialah: 13
1. Bertempat  di  Jakarta  pada  tanggal  24  September 2001, dengan langkah negoisasi: Minutes Of Meeting;
13 Diana  Fatmawati.  Penandatanganan  MoU  Antara Indonesia  dan
Arab
Saudi Tahun 2014. https://pascasarjana.umy.ac.id/wp- content/uploads/2016/08/28-diana.pdf diakses pada 2 Maret 2022.
2. Bertempat di Arab Saudi pada tanggal 26 April 2006, dengan langkah negoisasi: Pertemuan Presiden;
3. Bertempat  di  Arab  Saudi  pada  tanggal  7  Desember 2010,  dengan  langkah  negoisasi:  Pertemuan  Menteri dan Senior Officer Meeting (SOM) tahap 1;
4. Bertempat di Jeddah pada Mei 2011, dengan langkah negoisasi ; Senior Officer Meeting (SOM) tahap 2;
5. Bertempat  di  Jeddah  pada  tanggal  6  Maret  2013, dengan  langkah  negoisasi:  pertemuan  singkat bilateral setingkat Menteri;
6. Bertempat  di  Riyadh  pada  tanggal  19  Febuari  2014, dengan  langkah  negoisasi:  Momerandum  of Understanding.
Keberadaan  prosedur  otorisasi  dan  Memorandum  of Understanding  atau  MoU  antara  Indonesia  dan  pemerintah Arab Saudi terkait perlindungan tenaga kerja Indonesia belum bisa  meminimalisir  perselisihan  ketenagakerjaan  yang  tak pernah selesai antara kedua negara tersebut, contohnya pada tahun  2015  terdapat  2  tenaga  kerja  Indonesia  yang  dihukum mati  yakni:  Siti  Zaenab  pada  14  April  2015  jam  10.00  waktu Arab Saudi dan Karni Binti Medi Tasim pada 16 April 2015 jam 10.00  waktu  Arab  Saudi. 14 Seperti  yang  tertulis  dalam
14 Kompas.  Sejak  2015,  4  WNI  Dieksekusi  Mati  di  Arab  Saudi, https://nasional.kompas.com/read/2018/10/31/12152651/sejak-2015- 4wni-dieksekusi-mati-di arabsaudi?page=all&jxconn=1*16icdqm *other_jxampid*UklqWktsUk50bmR5T2RrRkNyMG5VYlJUSmloQVp kQ3VISXZzZnJtMlpCVms5dUNNM3NmaVRpRFoxN09ZZlE3ag..#pag e2 diakses pada 12 Maret 2022.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
pembahasan  awal  bahwasanya  pidana  mati  yang  diberikan kepada 2 tenaga kerja Indonesia ini  bahwa Arab Saudi tidaak mengirimkan  pemberitahuan  atau  pemberitaan  kepada Negara Indonesia sebagai negara pengirim.
Menurut  Direktur  Perlindungan  Warga  Negara Indonesia  (PWNI)  Badan  Hukum  Indonesia  (BHI)  Kemenlu Judha  Nugraha:  “Pada  dasarnya  ada  ada  3  prinsip  yang  kita pegang  dalam  menjamin  perlindungan  Warga  Negara Indonesia” 15 , adapun 3 prinsip yang dimaksud adalah:
1. Mengutamakan pihak-pihak yang bertanggung jawab;
2. Pemerintah tidak mengambil tanggung jawab pidana ataupun perdata;
3. Perlindungan  dilaksanakan  sesuai  dengan  hukum nasional,  konstitusi  negara  penampung  serta  hukum kebiasaan internasional.
Sementara  itu  untuk  kasus  di  Arab  Saudi,  pemerintah Indonesia  melakukan  perlindungan  bagi  tenaga  kerja Indonesia  yang  terkena  kasus,  terdapat  empat  langkah  yang dilaksanakan Indonesia untuk menjamin perlindungan WNI di Arab Saudi:
15 Antaranews.  Kemenlu  Paparkan  Upaya  Pemerintah  untuk
Lindungi WNI dari Hukuman Mati.
https://m.antaranews.com/berita/2466105/kemenlu-paparkan-upaya- pemerintah-untuk-lindungi-wni-dari-hukuman-mati diakses pada 5 Maret 2022.
1. Presiden  mengirim  permohonan  Raja  Saudi  minta amnesti bagi tenaga kerja Indonesia terancam pidana mati;
2. Membuat e-perlindungan;
3. Menlu bertemu Raja Saudi dan Menlu Arab;
4. Pertemuan antara Delegasi Indonesia dan Arab Saudi untuk membahas perlindungan WNI. 16
Berbagai upaya Indonesia yang telah dipaparkan di atas tersebut  dimaksudkan  agar  pemerintah  Arab  Saudi  mau memberikan  pemberitaan  secara  resmi  di  masa  mendatang. Hingga    saat  ini  Indonesia  masih  terus  mengupayakan Mandatory  Consular  Notification  kepada  negara  Arab  Saudi guna untuk maksimalkan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi.

## C. Penutup
Berdasarkan  Pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa  harus  ada  perjanjian  lebih  lanjut  untuk  menerapkan perjanjian  Mandatory  Consular  Notification  yang  disepakati oleh negara penerima dan negara pengirim. Maka, upaya yang harus  Indonesia  lakukan  dalam  menjamin  perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  yang  dijatuhi  pidana  mati  di  Negara Arab  Saudi  yakni  dengan  cara  membuat  perjanjian  MoU
16 Merdeka.  Empat  Upaya  Pemerintah  Indonesia  Menjamin Perlindungan  WNI  di  Arab, https://m.merdeka.com/dunia/empat-upaya- pemerintah-indonesia-lindungi-wni-di-arab.html?page=4 diakses  pada  5 Maret 2022.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)

## (Momerandum of Understanding) antara
Negara Arab
Saudi dengan Indonesia. Meskipun begitu, dengan keberadaan Momerandum  of  Understanding  sebenarnya  tidak  menjamin tenaga  kerja  Indonesia  terbebas  dari  pidana  mati  di  Arab Saudi. Maka dari itu, Indonesia perlu melakukan upaya seperti diplomasi  kepada  Negara  Arab  Saudi  agar  dapat  menjamin perlindungan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Mengingat banyaknya  warga  negara  yang  bekerja  di  luar  negeri  tidak hanya  di  Arab  Saudi,  maka  perlindungan  ini  sangat  perlu untuk  direalisasikan.  Indonesia  juga  perlu  mengupayakan keberadaan  perjanjian  Mandatory  Consular  Notification dengan  Arab  Saudi  agar  dapat  memaksimalkan  perlindungan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi.
Referensi
Antaranews.  Kemenlu  Paparkan  Upaya  Pemerintah  untuk
Lindungi WNI dari Hukuman Mati. https://m.antaranews.com/berita/2466105/kemenlu- paparkan-upaya-pemerintah-untuk-lindungi-wni-dari-
hukuman-mati , diakses pada 5 Maret 2022.
BBC  Indonesia.  Arab  Saudi  hukum  mati  PRT  Sri  Lanka, https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/01/1301 09_arabsaudi_srilanka_pembantu_eksekusi diakses pada
8 April 2022
Fatmawati,  Diana.  Penandatanganan  MoU  Antara  Indonesia dan Arab Saudi Tahun 2014. https://pascasarjana.umy.ac.id/wp-
content/uploads/2016/08/28-diana.pdf , diakses pada  2 Maret 2022.
Gustina,  Amelya.  The  Important  Of  Mandatory  Consular Notification  Between  Indonesia  And  Other  Foreign States. Mimbar Hukum. Vol. 26. No 2. 2014.
Hamzah,  Andi  dan  A.  Sumangelipo.  Pidana  Mati  di  Indonesia, Dimasa  Lalu,  Kini  dan  di  Masa  Depan.  Jakarta:  Ghalia Indonesia. 2005.
Husni,  Lalu.  Pengantar  Hukum  Ketenaga  Kerjaan  Indonesia. Jakarta: Jasa Grafindo Persada. 2014.
Isdah,  Fadhylatur  Rizqah.  Hubungan  Bilateral  Arab  Saudi- Indonesia  di  Era  Pemerintahan  Raja  Salman-Joko Widodo. Skripsi. Universitas Hasanuddin. 2018.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.web.id/tenagakerja diakses  pada  10  Maret
2022.
Kompas.  Sejak  2015,  4  WNI  Dipidana  mati  di  Arab  Saudi, https://nasional.kompas.com/read/2018/10/31/12152 651/sejak-2015-4-wni-dieksekusi-mati-di- arabsaudi?page=all&jxconn=1*16icdqm*other_jxampid* UklqWktsUk50bmR5T2RrRkNyMG5VYlJUSmloQVpkQ3V ISXZzZnJtMlpCVms5dUNNM3NmaVRpRFoxN09ZZlE3ag. .#page2 , diakses pada 12 Maret 2022.
Kumparan.  166  WNI  Terancam  Pidana  Mati  di  Luar  Negeri.
https://kumparan.com/acehkini-admin/166-wni- terancam-hukuman-mati-di-luar-negeri- 1549550877125218093/full diakses  pada  tanggal  1
Maret 2022.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  Peneltian  Hukum.  Jakarta:  Kencana. 2008.
Mauna, Boer. Konstitusi internasional. Bandung: Alumni. 2019.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
Medcom.  Indonesia  Tekan  Arab  Saudi  Buat  Perjanjian
Notifikasi Konsuler. https://www.medcom.id/internasional/dunia/ob3MoP
5K-Indonesia-tekan-arab-saudi-buat-perjanjian- notifikasi-konsular diakses pada tanggal 9 April 2022.
Merdeka.  Empat  Upaya  Pemerintah  Indonesia  Menjamin
Perlindungan WNI di Arab. https://m.merdeka.com/dunia/empat-upaya- pemerintah-indonesia-lindungi-wni-di-
arab.html?page=4 , diakses pada tanggal 5 Maret 2022.
Tempo.  TKI  Karni  Dihukum  Mati  di  Sini  Lokasi  Eksekusinya. https://nasional.tempo.co/read/658361/tki-karni- dihukum-mati-di-sini-lokasi  eksekusinya diakses  pada tanggal 19 Oktober 2021.
Wahyudi, Eko. Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.