## DESAIN MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK

## DESIGN OF COLLABORATIVE GOVERNANCE MODEL IN HANDLING PLASTIC USE REDUCTION
Cecep Wahyudin 1* , Oetje Subagdja 2 , Abubakar Iskandar 3
1,2 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Ciawi, Bogor, Jawa Barat 16720, Indonesia 3 Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Ciawi, Bogor, Jawa Barat 16720, Indonesia
*Korespondensi: Cecep Wahyudin. Email: cecep.wahyudin@unida.ac.id (Diterima: 08-02-2023; Ditelaah: 10-03-2023; Disetujui: 02-10-2023)

## ABSTRACT
Reducing the use of plastic is an important issue in handling plastic waste, a national problem as the main pollution element causes air, soil, and water pollution and various environmental and ecosystem damage where human and natural resources develop. The collaborative concept of governance in reducing the use of plastic becomes a government study in a beautiful environment without plastic. The purpose of this research is  to  design  collaborative  governance  models  that  can  affect  the  development  of  plastic  use;  This  research method  uses  qualitative  with  a  descriptive  approach.  Informants  of  this  research  are  government, private/business actors, and the community. The study results showed collaborative governance between the government,  the  private  sector,  and  the  community.  However,  there  still  needs  to  be  an  increase  in collaboration so that it needs to develop in reducing plastic use. The level of collaborative governance concept in  reducing  the  use  of  plastic  in  Bogor  regency  is  oriented  to  a  structured  process  in  which  there  is  a constructive  involvement  of  actors  with  various  actions  carried  out  by  the  government  level,  private institutions/business actors, and the community in reducing the use of plastic.
Keywords : Collaborative Governance, Community, Government, Plastic Waste, Private Sector.

## ABSTRAK
Pengurangan  penggunaan  plastik  merupakan  isu  penting  penanganan  limbah  sampah  plastik  yang menjadi permasalahan nasional sebagai unsur polusi utama menyebabkan pencemaran udara, tanah dan air serta  berbagai  kerusakan  lingkungan  hidup  dan  ekosistem  tempat  sumber  daya  manusia  dan  alam berkembang.  Konsep  kolaboratif  governansi  dalam  pengurangan  penggunaan  plastik  menjadi  kajian pemerintahan dalam lingkungan asri tanpa plastik. Tujuan penelitian ini adalah merancang model collaborative governance yang dapat mempengaruhi pengembangan penggurangan penggunaan plastic. Metode penelitian ini yaitu menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian ini adalah pemerintah, swasta/pelaku usaha dan masyarakat. Hasil penelitian diperoleh terdapatnya collaborative governance antara pemerintah, swasta dan masyarakat, namun masih perlu adanya peningkatan dalam melakukan kolaborasi sehingga  perlu  pengembangan  dalam  pengurangan  penggunaan  plastik.  Tataran  konsep collaborative governance dalam  pengurangan  penggunaan  plastik  di  kabupaten  bogor  berorientasi  pada  suatu  proses terstruktur  yang  di  dalamnya  terdapat  pelibatan  aktor-aktor  secara  kontrukstip  dengan  berbagai  tindakan yang  dilakukan  tataran  pemerintahan,  institusi  swasta/pelaku  usaha  serta  masyarakat  dalam  mengurangi penggunaan plastik. Penelitian ini akan berdampak pada pihak pemerintah, swasta dan masyarakat yang dapat memengaruhi kenyamanan, kesejahteraan, kesehatan dan keasrian pada lingkungan.
Kata kunci : Collaborative Governance, Masyarakat, Pemerintah, Sampah Plastik, Sektor Swasta.
Wahyudin, C., Subagdja, O., & Iskandar, A. (2023). Desain Model Collaborative Governance Dalam Penanganan Pengurangan Penggunaan Plastik. Jurnal Governansi , 9(2), 151-162.

## PENDAHULUAN
Sampah  plastik  merupakan  suatu unsur  polusi  utama  yang  mengakibatkan kerusakan  pada  air,  tanah  dan  udara  serta kerusakan pada lingkungan hidup ekosistem. Memelihara lingkungan sumber daya  manusia  dan  alam  merupakan  suatu kewajiban yang harus pemerintah Indonesia  lakukan,  demi  terwujudnya lingkungan bersih dan sehat terutama dari limbah plastik yang sejalan dengan Undang- Undang  nomor  32  tahun  2009  tentang perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup. Selain itu, bentuk perwujudan salah satu  keinginan  bangsa  dalam  proses pembangunan nasional serta hak asasi bagi seluruh  warga  Indonesia,  hal  tersebut sesuai  amanat  yang  tertuang  pada  pasal 28H  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945. Pencegahan permasalahan terhadap lingkungan  dengan  upaya  pengendalian terhadap  dampak  negatif  dari  plastik seperti  terjadinya  polusi  dan  kebanjiran akibat  pembuangan  limbah  sembarangan dapat mengancam kesehatan dan kesejahteraan  masyarakat  dan  upaya meningkatkan kesadaran masyarakat Pemerintah Kabupaten Bogor melalui salah satu  program  Pancakarsa  Bogor  Sehat, meresmikan  peraturan  Bupati  Bogor Nomor  13  Tahun  2019  tentang  program Asri Tanpa Plastik (ANTIK) pada 17 Agustus 2019.
Permasalahan lingkungan hidup sudah  teridentifikasi  sejak  lama  dan  tidak dapat dipungkiri dalam setiap harinya serta menjadi suatu permasalahan nasional. Oleh karena  itu  diperlukan  langkah  kongkrit sehingga dapat mengurangi tingkat pencemaran dan kerusakan pada lingkungan  hidup.  Kajian  perubahan penggunaan  kantong  plastik  menjadi kantong ramah lingkungan melalui transformasi  industri  dalam  jumlah  besar pada  tahun  2017  hingga  2021  dengan menggunakan  analisis  database  Google Scholar menggunakan tinjauan bibliometric (Wahyudin, et al., 2023).
Salah  satu  aspek  permasalahannya ialah  pembuangan  limbah  plastik.  Limbah plastik  di  Kabupaten  Bogor  merupakan penyumbang limbah terbanyak mempunyai kisaran sebanyak 2.800 ton per hari (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, 2019). Collaborative governance dalam penanganan  pengurangan  penggunaan plastik  melibatkan  pihak  pemerintah, swasta dan masyarakat belum sepenuhnya diberlakukan kepada semua pihak pada era 4.0.  Akibatnya  banyak  transaksi  dilakukan secara online dan pengiriman menggunakan ekspedisi yang menggunakan plastik sehingga masih terjadinya penumpukan  plastik  yang  begitu  banyak. Oleh  karena  itu  perlu  dikaji  lebih  dalam terkait  dinamika,  aksi  dan  dampak collaborative governance dalam pelaksanaan  penanganan  pengurangan penggunaan  plastik  di  Kabupaten  Bogor. Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa kesadaran  masyarakat  mempunyai  kaitan yang  erat  dengan  perilaku  membuang sampah  sembarangan  dan  mencemari lingkungan  (Zitri,  Lestanata,  Darmansyah, Amil,  &  Umami,  2022)  dan  perlu  adanya keterlibatan  masyarakat  local  dalam perlindungan lingkungan untuk meningkatkan  kesadaran  public  (Azmy  & Amanda,  2022).  Kurangnya  kesadaran masyarakat  terhadap  pembuangan  yang sudah  ditetapkan  berdasarkan  Peraturan mengakibatkan pada penumpukan sampah (Rusadi & Setiawan, 2021).
Hidayanti & Efendi (2020)
menerangkan praktik tata kelola kolaboratif dalam  pengelolaan  sampah  dengan  teori tata kelola kolaboratif mencakup kepercayaan  antar  partisipan,  pembagian tanggung jawab, jenis struktur jaringan, tata kelola, komitmen terhadap tujuan, pertukaran  informasi,  akses  terhadap sumber daya dan akses terhadap kekuasaan yang  harus  dijalankan  oleh  pemerintah ketika  melaksanakannya.  dianggap  kurang berhasil  karena  banyaknya  indikator ekologi politik dan pembangunan berkelanjutan  yang  kurang  memuaskan.
Dengan  demikian, state  of  the  art dalam penelitian  ini  yaitu  adanya  peninjauan penelitian  dari  perspektif  teori  yang berbeda  dan  lebih  menekankan  pada collaborative  governance sehingga  dapat menghasilkan  suatu  model collaborative governance dalam penanganan pengurangan  penggunaan  plastik  di Kabupaten Bogor.
Febrian  (2016)  menunjukan  bahwa konsep  Collaborative  Governance  sebagai landasan  alternatif  dinilai  mampu  mencapai percepatan  dan  penyelenggaraan  kawasan perdesaan  sebagai  solusi  bagi  pihak-pihak yang akan mengembangkan dan melaksanakan perdesaan  dalam  bentuk  kebijakan  atau penelitian.  Utami  et  al.,  (2020)  menyatakan bahwa efektifitas program bogor tanpa kantong plastik  secara  signifikan  mempengaruhi persepsi  masyarakat  terhadap  lingkungan. Normajatun  &  Haliq  (2020)  implementasi kebijakan  pengurangan  penggunaan  kantong plastic  berjalan  dengan  baik  namun  masih terdapat  kendala  dari  masyarakat  antara  lain buruknya respon masyarakat terhadap sulitnya mengubah  kebiasaan  masyarakat  yang  selalu menggunakan  kantong  plastik.  Selain  itu, masyarakat  juga  masih  kurang  memahami mengenai pembagian keranjang yang dilakukan pemerintah.
Asmadianto,  Arfah,  &  Krismiyati, (2020)  menyebutkan  bahwa  larangan Kantong Plastik di Biak belum efektif karena kesiapan  masyarakat  dan  sanksi  yang belum  memadai.  Kebijakan  tersebut  tidak terlalu efektif. Hermawan (2021) menyatakan bahwa  pegawai  telah  memberikan  kontribusi terhadap pelaksanaan perannya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dari sisi kepemimpinan,  Walikota  Bogor  berhasil mendorong  kerja  sama  yang  efektif  antar ketiga departemen untuk menjadikan permasalahan  bantuan  sebagai  masalah bersama.  Dalam  pengelolaan  bantuan  sosial, pengelolaan  yang  dilakukan  mencerminkan ciri-ciri  New  Public  Service  (NPS)  sehingga kerjasama  berjalan  efektif  dimana-mana. Kebijakan  kolaboratif  untuk  mengatasi permasalahan data penerima bantuan
memerlukan  input  yang  jauh  lebih  sedikit dibandingkan output.
Bachtiar (2021) mengatakan terdapat dua factor  yang  dapat  mempengaruhi  proses pengurangan  penggunaan  plastik  diantaranya partisipasi masyarakatyang menjadi pengguna kantong plastik dan dari pihak pengelola toko sebagai  pihak  yang  secara  langsung mempunyai  keterlibatan  dalam  kebijakan pengurangan  penggunaan  plastik.  Trisniati  et al.,  (2022)  collaborative  governance  diukur berdasarkan  empat  indicator,  yaitu:  kondisi awal,  desain  kelembagaan,  kepemimpinan fasilitatif, proses kolaborasi yang menyatakan terdapatnya  ketidak  seimbangan  sumberdaya antara  pemangku  kepentingan  (pemerintah, swasta,  masyarakat,  akademisi  dan  media), masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat  dalam  menjaga  lingkungan, keamanan,  dan  ketertiban  daerah  sehingga perlu ditingkatkan kembali kesadaran masyarakat, upaya kolaborasi masih dilakukan masing-masing oleh para pemangku kepentingan.
Tujuan  Khusus  dalam  penelitian  ini untuk  merancang  model collaborative governance yang  dapat  memengaruhi pengembangan  penanganan  penggurangan penggunaan plastik. Studi kelayakan dalam studi  ini  pada  umumnya  yang  sering digunakan oleh masyarakat dalam mengurangi  bertambahnya  limbah  plastik yaitu  dengan  cara  melakukan  pembakaran sampah  plastik,  akan  tetapi  proses pembakaran sampah plastik, dapat mengurai  partikel  yang  terkandung  dalam plastik secara sempurna sehingga asap akan menimbulkan dioksin pada udara, dampak asap  dioksin  yang  dihirup  oleh  manusia dapat  menyebabkan  berbagai  macam penyakit.  Adapun  cara  yang  paling  efektif dalam  menanggulangi  jumlah  penimbunan sampah  plastik  yaitu  dengan  cara mengurangi penggunaan plastik, pengolahan limbah plastik dan penggunaan plastik  biodegradable  yang  lebih  mudah terurai di alam, hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Nasution, 2015).

## MATERI DAN METODE

## Collaborative Governance
Konteks  Kolaborasi  untuk  mengatasi masalah sampah plastik dengan menjabarkan peran setiap aktor kolaborasi di  level  strategis,  operasional  dan  teknis (Chotimah,  Iswardhana,  &  Rizky,  2022). Konsep collaborative governance merupakan  suatu  bentuk  konsep  dalam penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif.  Dalam  penerapan  suatu kebijakan atau pelaksanaan program, pihak pemerintah tidak selalu memfokuskan pada kemampuan internal yang  dimiliki  akan tetapi  pemerintah  dapat  bekerjasama dengan  berbagai  pihak  antara  pemerintah, swasta  dan  masyarakat.  Hal  ini  karena terdapatnya  keterbatasan  kemampuan, sumberdaya  ataupun  jaringan  sehingga dapat  mendorong  pemerintah  dalam bentuk kerjasama pemerintahan kolaboratif untuk mencapai tujuan kebijakan atau tujuan program.
Collaborative governance dapat diartikan suatu proses dalam pengambilan keputusan bersifat kolektif dan formal yang ditetapkan dalam pengaturan pemerintahan  oleh  satu  lembaga  publik atau  lebih  yang  dilakukan  secara  langsung dengan  melibatkan  berbagai  pemangku kepentingan  non-publik    dan  berorientasi pada consensus serta  musyawarah  dengan tujuan membuat dan menerapkan kebijakan publik  dalam  mengelola  suatu  asset  atau program  publik  (Ansell  &  Gash,  2007). Kolaboratif governance adalah  proses terstruktur  dengan  melibatkan  berbagai aktor  dalam  manajemen  perumusan kebijakan  publik  sehingga  dapat  mencapai tujuan  publik  secara  bersama-sama  yang dilakukan oleh berbagai level pemerintahan/instansi publik, swasta maupun  masyarakat  sipil  (Emerson  et  al., 2012). Collaborative merupakan  suatu pendukung  pada  pelaksanaan Governance yang menekankan pada proses kesepakatan  dari  berbagai  pemangku kepentingan  dari  pemerintah  namun  juga
melibatkan  masyarakat  ataupun  lembaga non pemerintah dalam melakukan tindakan kolektif  serta  kerjasama  yang  terdiri  dari empat  tahapan  diantaranya  : assessment, initiation,  deliberation dan implementation (Morse & Stephens, 2012).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan  oleh  Islami  et  al.  (2020) penelitiannya  menunjukan  hasil  bahwa implementasi  kebijakan  tersebut  sudah baik.  Hal  ini  sejalan  dengan  terdapatnya suatu penerapan program yang dilaksanakan sesuai dengan aturan sehingga  angka  penurunan  penggunaan kantong plastik menurun secara signifikan. Selain  itu,  dalam  implementasi  kebijakan peraturan tersebut mununjukan terdapatnya  tingkat  konflik  dan  tingkat ambiguitas yang rendah dalam administrative implementation jika dibandingkan  dengan  sasaran  kebijakan, pelaksanaan  kebijakan,  dan  masyarakat pengguna. Dengan demikian dapat ditemukan  pemahaman  masyarakat  yang rendah  mengenai  lingkungan.  Arrozaaq (2016)  Hasil  penelitiannya  menunjukan sudah  adanya  komponen-komponen  yang memenuhi kriteria dalam proses kolaborasi antar  stakeholder  menurut  krik  emerson dalam peningkatan kawasan minapolitan di Kabupaten  Sidoarjo.  selain  itu,  proses kolaborasi  yang  dilakukan  dimulai  dengan penggerakan  prinsip  bersama,  motivasi bersama  serta  pembentukan  kapasitas bersama  sehingga    hal  demikian  dapat membentuk suatu tindakan kolaborasi yang dapat memberikan dampak sementara.
Pengembangan model yang dilakukan mengacu  pada  proses  kolaborasi  serta merupakan  suatu  tahapan  sangat  penting untuk  diperhatikan,  dalam  tahapan  model kolaborasi  sebagai  suatu  strategi  terhadap aspek pengelolaan berbagai urusan publik. Proses  kolaboratif  dalam  pelaksanaannya pasti  akan  terasa  sulit  karena  adanya perbedaan  karakter-karakter  dari  setiap lembaga  atau  organisasi  satu  dengan  yang lainnya.  Dalam  hal  ini,  teori  proses kolaborasi yang cocok dan dapat menjawab
suatu  permasalahan  dalam  penulisan  ini yaitu menurut Emerson at al (2012) dengan menggunakan teori Collaborative Governance  Regime (CGR)  yang  dapat menjadi  proses  kolaborasi  antaralain:  1). Dinamika kolaborasi, 2). Tindakan-tindakan kolaborasi dan 3). Dampak sementara serta adaptasi sementara dari proses kolaborasi.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  metode  deskriptif  kualitatif.  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif  adalah  suatu  proses  penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif,  berupa kata-kata  atau  tulisan,  dan  perilaku  yang dapat  diamati  dari  subjeknya  sendiri. Pemilihan  metode  ini  bertujuan  untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami  subjek  penelitian  seperti  perilaku, persepsi,  motivasi,  dan  tindakan  secara komprehensif  dan  melalui  uraian  dalam bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  dalam konteks  alam  tertentu  dan  menggunakan alam  yang  berbeda  (Moleong,  2018). Dengan  demikian  pemilihan  metode  ini digunakan  untuk  memberikan  gambaran secara  deskriptif  mengenai  collaborative governance dalam penanganan pengurangan penggunaan plastik di Daerah Kabupaten Bogor.
Teknik  dalam  penentuan  informan yang dapat memberikan sumber data dapat di  klasifikasi  informan  menurut  Suyanto (2005) dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: informan  kunci  adalah  pemerintah  Dinas Lingkungan Hidup, Informan utama adalah swasta/pelaku usaha dan informan tambahan  adalah  masyarakat.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu mengacu  pada  macam-macam  teknik pengumpulan data yang dikemukakan oleh Sugiyono  (2018)  Observasi,  Wawancara, Dokumentasi, dan Triangulasi. Analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan  aktivitas  analisis  kualitatif menurut  Miles  &  Huberman  (2009)  yang
terbagi  kedalam  tiga  aktivitas  utama  yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. Analisis deskriptif digunakan karena untuk menggambarkan  hasil  penelitian  tentang collaborative governance dalam penanganan  penggurangan  penggunaan plastik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Collaborative governance dalam pengurangan
penggunaan plastik mempengaruhi  keasrian  lingkungan  di daerah.  Konsep collaborative  governance dapat  dinilai  efektif  apabila  inisiasi, musyawarah  dan  implementasi  dapat berlangsung secara baik yang sesuai dengan aspek-aspek  yang  telah  ditentukan  dalam penilaiannya. Pengembangan model collaborative
governance
dalam penanganan  pengurangan  penggunaan plastik  penting  dilakukan  dalam  rangka meningkatkan  keberhasilan  menciptakan lingkungan yang asri tanpa plastik sehingga menciptakan lingkungan sehat, nyaman dan bersih.  Dengan  demikian,  perlu  adanya pengembangan konsep model collaborative governance yang  dapat  mempengaruhi penanganan penguraan penggunaan plastik.
Konteks  penanganan  pengurangan penggunaan  plastik,  pengembangan  model collaborative  governance menjadi  penting terutama  dalam  mendorong  pemerintah, swasta dan masyarakat untuk meningkatkan  tingkat  kesadaran  dalam penanganan  pengurangan  penggunaan plastik.  Salah  satu  elemen  penting  dalam penanganan  limbah  sampah  khususnya plastik  yaitu  dengan  menggunakan  konsep pengurangan penggunaan plastik. Pengurangan  penggunaan  plastik  telah menjadi  isu  penting  dalam  pembangunan, karena  telah  disadari  bahwa  penumpukan limbah  plastik  dapat  mengakibatkan pencemaran pada lingkungan dan menimbulkan  berbagai  macam  penyakit yang  ditimbulkan.  Oleh  karena  itu,  target penurunan  sampah  plastik  perlu  didukung
melalui  sinergi  semua  elemen  pemangku kepentingan (Hermawan & Astuti, 2021).
Dalam  perkembangannya,  Kabupaten Bogor  dipandang  sebagai  kabupaten  yang mempunyai  penduduk  lebih  banyak dibandingkan  dengan  kabupaten  lainnya sehingga  memiliki  potensi  lebih  banyak dalam  unsur  pengelolaan  ataupun  unsur pengurangan  penggunaan  plastik  dan styrofoam. Dalam  unsur  pengurangan terdapat  beragam  pihak  swasta/pelaku usaha  yang  menjadi  sasaran,  sejauh  ini masih  adanya  keterbatasan  dalam  sasaran sehingga  perlu  adanya  penambahan  atau peningkatan  saran  dalam  pengurangan penggunaan  plastik  untuk  menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman dan aman  dari  limbah  plastik.  Hal  ini  sesuai dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh UIjanatunnisa,  Sutowo,  Mahdalena,  & Handayani  (2022)  bahwa  sampah  menjadi ancaman  sehingga  upaya  pencegahan  dan pengelolaan  sampah  bertumpu  pada pengurangan  dan  penanganan  sampah. Selain  itu,  perlu  adanya  tanggung  jawab individu,  pemerintah  dan  korporasi  besar terkhusus industry plastic untuk melakukan perubahan dalam mengatasi permasalahan polusi plastic (Chotimah, 2023).
Oleh  karena  itu,  dalam  upaya pengurangan  penggunaan  plastik  dan styrofoam  di  Kabupaten  Bogor  maka alternatif  yang  dilakukan  yaitu  melalui pendekatan proses kolaboratif (Emerson et al., 2012). Pendekatan ini meliputi beberapa dimensi di antaranya: dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan  dalam  kolaborasi,  serta dampak  dan  adaptasi  hasil  tindakan  pada dinamika kolaborasi.

## 1. Dinamika Kolaborasi
Hubungan  kerjasama  yang  dilakukan antara  pemerintahan  Dinas  Lingkungan hidup, swasta/pelaku usaha dan masyarakat  merupakan  siklus  interaksi yang  dapat  menciptakan  keterpaduan dalam  pengurangan  penggunaan  kantong plastik, sedotan plastik dan styrofoam. Hal
ini dapat ditandai dengan aspek-aspek yang dapat  mempengaruhi  proses  dinamika kolaborasi, di antaranya:
a).  Penggerakan  prinsip  bersama dapat dibangun dengan melakukan kerjasama yang ditandai dengan terdpatnya suatu  kebijakan  pengurangan  penggunaan plastik secara tertulis berupa Perbup nomor 13 tahun 2019 serta adanya pengakuan dari pihak swasta/pelaku usaha dan masyarakat sehingga pengurangan penggunaan kantong plastik, sedotan plastik dan styrofoam dapat terealisasikan  dengan  baik  walaupun  pada pelaksanaannya belum diberlakukan secara menyeluruh  melainkan  baru  diberlakukan kepada  pelaku  usaha  yang  meliputi:  pusat perbelanjaan, toko modern, restoran, hotel, dan café. Mengukur terdapatnya penggerakan  prinsip  bersama  dalam  suatu collaborasive governance
sehingga pengurangan penggunaan plastik terealisasikan  dengan  baik  maka  dapat dilihat  dari  aspek discovery yang  ditandai dengan  adanya  suatu  minat  secara bersama-sama antara pemerintah, swasta/pelaku  usaha  dan  masyarakat, definition yang ditandai dengan terdapatnya  keberlanjutan  program  dalam pengurangan  penggunaan  kantong  plastik, sedotan  plastik  dan styrofoam yang diterapkan oleh pihak swasta/pelaku usaha tidak  lagi  menyediakan  kantong  dan sedotan  plastik  sedangkan  masyarakat selalu  membawa  kantong  plastik  saat berbelanja  ataupun  membeli  kantong ramah  lingkungan,  deliberation  yang ditandai dengan pada tahap awal sering kali adanya pro kontra, namun Dinas Lingkungan  Hidup  dapat  menampung berbagai  aspirasi  sehingga  dengan  adanya kerjasama yang dilakukan maka sudah tidak ada  pihak  yang  merasa  dirugikan  dengan kebijakan pengurangan penggunaan plastik dan  styrofoam    dan  determination  yang ditandai dengan terdapatnya suatu harapan pemerintah  daerah,  swasta/pelaku  usaha dan masyarakat dalam mewujudkan daerah yang sehat, bersih dan aman khususnya dari ancaman  limbah  plastik  serta  selaras
dengan  maksud  dan  tujuan  kabupaten bogor  dalam  karsa  sehat  dan  karsa membangun.
b).  Motivasi  bersama  dapat  dibangun dengan  menumbuhkan  kesadaran  dan keinginan melalui advokasi, pendampingan dan sosialisasi sehingga dapat menumbuhkan rasa semangat bagi pemerintah,  swasta/pelaku  usaha  dan masyarakat dalam pengurangan penggunaan  plastik  dan styrofoam .  Hal  ini bisa  diukur  dengan  siklus  yang  dapat menguatkan  motivasi,  ditandai  dengan: mutual  trust  yang  ditandai  dengan terdapatnya  rasa  saling  percaya  antara pihak  pemerintah,  swasta/pelaku  usaha dan  masyarakat  sehingga  menumbuhkan prioritas  kepentingan  dalam  pengurangan penggunaan kantong plastik sedotan plastik dan styrofoam, mutual understanding yang ditandai dengan terdapatnya kesepahaman baik  dalam  segi  manfaat  ataupun  dampak dari  pengurangan  penggunaan  plastik  dan styrofoam, internal legitimacy yang ditandai dengan terdapatnya legalitas dari pemerintah daerah  berupa pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.  2  Tahun  2014  tentang  pengelolaan sampah dan Peraturan Bupati No 13 tahun 2019  tentang  pengurangan  penggunaan plastic  dan  styrofoam ,  yang  dapat  menjadi tuntutan-tuntutan  yang  harus  dijalankan dalam merealisasikan pengurangan penggunaan  plastik  dan  styrofoam  serta commitment  yang  ditandai  dengan  adanya keberlanjutan  yang  dilakukan  oleh  pihak pemerintah,  swasta/pelaku  usaha  dan masyarakat dalam melakukan pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam.
c).  Kapasitas  melakukan  tindakan bersama dapat ditandai dengan terdapatnya  interaksi-interaksi  yang  dapat membangun  suatu  tindakan  yang  harus dilakukan  bersama-sama  antara  pihak pemerintah  Dinas  Lingkungan  Hidup, swasta/pelaku  usaha  dan  masyarakat sehingga  dapat  memperkuat  prinsip  dan
tujuan  dalam  pengurangan  penggunaan plastik  dan  styrofoam.  Hal  demikian  dapat digambarkan  dengan  melihat  elemen- elemen  yang  dapat  memperkuat  kapasitas melakukan  tindakan  bersama,  ditandai dengan:  procedural  and  institutional arrangements  yang  dapat  ditandai  dengan terdapatnya  buku  saku  yang  menjadi pedoman dalam menjalankan pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam, leadership dapat ditandai dengan terdapatnya  kolaborasi  yang  efektiktif dalam melakukan pengurangan penggunaan  plastik  antara  pemerintahan Dinas  Lingkungan  Hidup,  swasta/pelaku usaha  yang  meliputi  pusat  perbelanjaan, toko  modern,  restaurant,  hotel  dan  café sehingga  dapat  mengurangi  permasalahan penumpukan  sampah  sekitar  15%  yang diakibatkan oleh sampah plastik, knowledge dapat ditandai dengan terdapatnya kesepahaman akan pentingnya menjaga  lingkungan  sehingga  dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tidak lagi  menggunakan  kantong  plastik  dan styrofoam karena sudah tidak tersedia lagi di  pusat  perbelanjaan,  toko  modern, restaurant ,  hotel  dan  cafe,  serta resource dapat ditandai dengan adanya keberhasilan dalam  pengurangan  penggunaan  plastik dan styrofoam yang  diterapkan  oleh  pusat perbelanjaan,  toko  modern,  restaurant, hotel  dan  café  karena  adanya  manajemen sumber  daya  yang  dapat  menjalin koordinasi dengan baik antara pemerintahan,  swasta/pelaku  usaha  dan masyarakat.

## 2.   Tindakan-tindakan Kolaborasi
Adapun  tindakan  kolaborasi  yang dilakukan  ditandai  dengan  upaya-upaya dalam menjaga keberlangsungan pengurangan  penggunaan  plastik  supaya tetap berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dapat diukur berdasarkan kondisi lapangan melalui aspek-aspek sebagai berikut:
a).  Kejelasan  tujuan  yang  ditandai dengan  ketentuan  tujuan  pengurangan
penggunaan  plastik  dan  styrofoam  melalui program  Asri  Tanpa  Plastik  (ANTIK) tertuang dalam peraturan Bupati nomor 13 tahun  2019.  Dalam  hal  kejelasan  tujuan dapat  dilihat  dari  sasaran  program  ANTIK dalam pengurangan penggunaan plasik dan styrofoam  sudah  dijalankan  oleh  pusat perbelanjaan,  toko  modern,  restaurant, hotel  dan  café.  Ideal  dapat  dilihat  dari program ANTIK yang mempunyai kesesuaian  dengan  perkembangan  zaman. Realistis dapat ditandai dengan terdapatnya kesesuaian  antara  konsep  yang  telah ditetapkan dengan realita dilapangan dalam pengurangan  penggunaan  plastik  dan styrofoam melalui program ANTIK. Sosialisasi dapat ditandai dengan terdapatnya surat edaran yang memberitahukan
bahwa adanya pengurangan  penggunaan  plastik  dan styrofoam melalui program ANTIK yang di informasikan  kepada  pihak  swasta/pelaku usaha sehingga informasi tersebut diteruskan  kepada  para  masyarakat  yang berkunjung/berbelanja  melalui  program masing-masing pelaku usaha.
b). Penentuan langkah strategis dapat ditandai dengan terdapatnya suatu langkah- langkah yang dapat menjaga keberlangsungan program ANTIK sehingga terdapatnya pengembangan rencana dalam pengurangan  penggunaan  plastik  dan styrofoam. Dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa  aspek  diantaranya:  ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan  target,  ketepatan  lingkungan, alternative  pengganti  plastik  dan  adanya dukungan terhadap produsen tanpa plastik.
c).  Monitoring  yang  dilakukan  dapat ditandai adanya pengontrolan dan pendampingan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup yang dapat membuahkan penghargaan  ataupun  teguran,  akan  tetapi belum adanya realisasi pemberian penghargaan  ataupun  teguran  kepada pelaku  usaha  yang  menjalankan  atas keberlangsungan  program  ANTIK  dalam pengurangan penggunaan plastik selain itu terdapat  juga  adanya  dukungan  dari
masyarakat dalam pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam.
3.   Dampak dan Adaptasi Hasil Tindakan
Adapun  dampak  yang  ditimbulkan dan  proses  adaptif  dari  kolaborasi  dilihat dari  proses  kolaborasi  yang  terjadi  antara pemerintah,  swasta/pelaku  usaha  dan masyarakat  sehingga  dapat  dilihat  dari aspek-aspek  yang  dapat  mempengaruhi  di antaranya:
a).  Karakteristik  dampak  dapat ditandai dengan terdapatnya dampak yang diakibatkan  oleh  belum  menyeluruhnya kolaborasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup yang baru dilaksanakan dengan  pihak  swasta/pelaku  usaha  dan masyarakat  sedangkan  kolaborasi  dengan dinas-dinas yang terkait dengan pengurangan  penggunaan  plastic  dan styrofoam masih belum ada kolaborasi yang dibentuk  untuk  mendukung  secara  penuh program  ANTIK.  Namun  pengurangan penggunaan  plastik  dapat  mencapai  15% pengurangan  plastik  dan  stirofoam  yang baru diterapkan di pusat perbelanjaan, toko modern,  restaurant,  hotel  dan  café, sedangkan  toko-toko  lainnya  seperti  toko kelontongan, pasar tradisional, toko online dan  sejenisnya  masih  belum  diberlakukan dalam  pengurangan  penggunaan  plastik, sedotan plastik dan styrofoam.
Selain itu terdapat juga dampak yang ditimbulkan  seperti  diharuskan  membeli kantong  pengganti  plastik  dengan  harga yang  cukup  mahal  saat  lupa  membawa kantong belanja dari rumah dan juga masih adanya  keterbatasan  penyediaan  kantong ramah  lingkungan  seperti  kantong  yang terbuat  dari  serat  singkong.  Dalam mengukur dampak yang ditimbulkan maka dapat dilihat dari aspek-aspek terdapatnya keramahan  lingkungan,  dapat  menjaga kesehatan  dan  keselamatan,  menjaga kelangsungan kehidupan, adanya kecenderungan penggunaan, adanya
kemudahan mendapatkan pengganti plastik serta beban biaya yang bebankan.
b).  Adaptasi  yang  dilakukan  dapat dilihat  dari  respon  yang  diberikan  oleh pihak swasta/pelaku usaha dan masyarakat sehingga  mereka  harus  menyesuaikan dengan  kondisi  yang  sedang  diberlakukan pada saat ini. Hal ini dapat ditandai dengan adanya  perilaku,  sikap,  partisipasi  dan antusias  dari  pihak  swasta/pelaku  usaha dan  masyarakat  terhadap  melakukan pengurangan penggunaan plastik.
Rancangan model collaborative governance dalam pengurangan penggunaan  plastik  di  Kabupaten  Bogor dapat  dilihat  dari  pemikiran  logis berdasarkan
kenyataan yang meyederhanakan tentang keterkaitan antara  kebutuhan,  potensi  dan  masalah sehingga dapat dideskripsikan berdasarkan dengan  teori  dan  hasil  penelitian.  Pada dasarnya  upaya  kolaborasi  pemerintah, swasta/pelaku  usaha  dan  masyarakat dalam  pengurangan  penggunaan  kantong
plastik, sedotan plastik di Kabupaten Bogor sudah ada upaya namun belum sepenuhnya optimal  dikarenakan  masih  terdapat batasan dalam pengelolaannya.
Melihat hal ini, pemerintah membutuhkan  kolaborasi  yang  harus dibangun,  yaitu  antara  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  dengan  SKPD lainnya, SKPD dengan swasta, SKPD dengan masyarakat dan swasta dengan masyarakat. Dengan  demikian  maka  dapat  terjalinnya suatu  kerjasama  yang  dapat  membawa perubahan dalam pengurangan penggunaan plastik  dan  styrofoam  sehingga  tujuan Kabupaten  Bogor  dalam  menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman dan aman  dari  limbah  yang  mengakibatkan berbagai ancaman dapat terwujudkan yang dibuktikan  dengan  adanya  kesejahteraan dalam  lingkungan  hidup  masyarakat. Dengan  demikian,  model  pengurangan penggunaan  plastik  di  kabupaten  bogor, dapat dirumuskan pada Gambar 1.
Gambar 1. Model Collaborative Governance dalam Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten Bogor
Desain Model Collaborative Governance Dalam Penanganan Pengurangan Penggunaan Plastik
Model collaborative governance dalam pengurangan  penggunaan  plastik  di Kabupaten Bogor yaitu melalui pendekatan proses  kolaboratif  (Emerson  et  al.,  2012). Pendekatan  ini  meliputi  beberapa  dimensi diantaranya: dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan  dalam  kolaborasi  serta dampak  dan  adaptasi  hasil  tindakan  pada dinamika kolaboras.
Dinamika  kolaborasi  mengacu  pada hubungan kerjasama yang dilakukan dalam pengurangan  penggunaan  plastik  dan styrofoam  yang  dilakukan  antar  instansi ataupun individu sehingga adanya keterpaduan  dalam  pelaksanaan  program dengan memberikan kedudukan dan fungsi yang  sama  pada  saat  pelaksanaannya. Dinamika  kolaborasi  dapat  diukur  melalui beberapa  indikator,  yaitu:  (1) principled engagement yang  ditandai  dengan  aspek discovery,  definition,  deliberation  dan determinations, (2) shared motivation yang ditandai  dengan  mutual  trust,  mutual understanding,  internal  legitimitation,  dan commitment,  (3) capacity  for  joint  action yang ditandai dengan aspek procedural and institutional  arrangements,  leadership, knowledge dan resources.
Tindakan-tindakan  dalam  kolaborasi mengacu  pada  proses  pelaksanaan  yang dilakukan  sehingga  dapat  menjamin keberlangsungan  suatu  program  ANTIK dalam  pengurangan  penggunaan  plastik dan  styrofoam  yang  dapat  diukur  dengan indikator-indikator  berdasarkan  kondisi lapangan,  yaitu:  (1)  kejelasan  tujuan  yang ditandai  dengan  aspek  sasaran,  ideal, realistis  dan  sosialisasi,  (2)  penentuan langkah  strategis  yang  ditandai  dengan aspek  ketepatan  kebijakan,  ketepatan pelaksanaan,  ketepatan  target,  ketepatan lingkungan,  alternative  pengganti  plastik dan  styrofoam  serta  dukungan  terhadap produsen tanpa plastic, (3) monitoring yang ditandai  dengan  pengontrolan  dan  atau pendampingan,  penghargaan,  teguran  dan evaluasi.
Dampak  dan  adaptasi  hasil  tindakan pada  dinamika  kolaborasi  mengacu  pada
proses kolaborasi pada hubungan kerjasama  dan  proses  pelaksanaan  yang dilakukan  sehingga  dapat  diukur  dengan berdasarkan  indikator-indokator  yang dapat  mempengaruhi,  di  antaranya:  (1) karakteristik dampak yang ditandai dengan keramahan lingkungan, menjaga kesehatan dan  keselamatan,  menjaga  kelangsungan kehidupan,  kecenderungan  penggunaan, kemudahan  mendapatkan  produk  non- plastik dan beban biaya, (2) adaptasi yang ditandai dengan perilaku, sikap, partisipasi dan antusias.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya  limbah  plastik  sehingga banyak  menyebabkan  dampak  negatif khususnya bagi manusia dan lingkungan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengurangan penggunaan plastik memerlukan  kolaborasi  yang  kuat  baik dari  pihak  pemerintah,  swasta  maupun masyarakat  sehingga  dengan  adanya pengurangan  plastik  dapat  terciptanya keramahan, kenyamanan,  kesejahteraan, kesehatan, dan keasrian lingkungan.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka saran  yang  diharapkan  dapat  membantu proses collaborative  governance dalam pengurangan  penggunaan  plastik  di Kabupaten Bogor sebagai berikut:
1.   Perlu adanya peningkatan keterlibatan Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Bogor  dalam  menjalin collaborative governance untuk pengurangan penggunaan  plastik  dan  styrofoam sehingga dapat meningkatkan kerjasama yang dilakukan tidak hanya dengan  swasta/pelaku  usaha  dan masyarakat  saja  melainkan  harus melakukan  kerjasama  dengan  sesama dinas yang dapat mendukung program ANTIK dalam pengurangan
penggunaan  plastik  dan  styrofoam seperti  berkolaborasi  dengan  Dinas UMKM  yang  di  dalamnya  terdapat banyak  pelaku  usaha  sehingga  dapat diarahkan untuk melakukan pengurangan  penggunaan  plastik  dan styrofoam, dan juga dapat bekerjasama juga  dengan  dinas  perdagangan  yang dapat  memengaruhi  dalam  proses penyediaan  pengganti  plastik/ramah lingkungan serta melakukan kerjasama dengan produsen-produsen non plastik sehingga pengganti plastik dan stirofoam  bisa  di  dapatkan  dengan mudah  oleh  masyarakat  dengan  harga terjangkau.
2.  Perlu  adanya  peningkatan  sosialisasi, pengontrolan,  evaluasi  dan  adanya pemberlkuan  pemberian  penghargaan dan  sanki  dalam  proses  pengurangan penggunaan  plastik  dan  styrofoam yang  dilakukan  secara  berkala  karena berdasarkan temuan dilapangan sosialisasi,  pengontrolan  dan  evaluasi hanya  dilaksanakan  sekitar  6  bulan sampai satu tahun ketika Perbup No.13 tahun 2019 diberlakukan.
3.  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Bogor  diharapkan  dapat  melakukan pengembangan  perberlakuan  sasaran pada pengurangan penggunaan plastik dan  styrofoam  yang  tidak  hanya diberlakukan  pada  pihak  swasta/ pelaku  usaha  yang  meliputi  pusat perbelanjaan, toko modern, restaurant, hotel  dan  café,  malainkan  harus diberlakukan  juga  pada  pasar-pasar tradisional,  para  pelaku  usaha  yang tergabung dalam Dinas UMKM dan para pelaku  usaha  yang  tergabung  dalam marketplace (toko online yang pengirimannya memakai jasa ekspedisi) karena sejauh ini pengurangan  penggunaan  plastik  baru sekitar 15% diharapkan dengan adanya pengembangan sasaran dapat
meningkat  dengan  signifikan  dalam pengurangan  penggunaan  plastik  dan styrofoam.
4.   Tedapatnya  komitmen  yang  kuat antara pimpinan daerah dan pimpinan pusat  dalam  mengurangi  penggunaan plastik dan styrofoam melalui pembangunan  produksi-produksi  non- plastik  ataupun  pabrik-pabrik  non- plastik  sehingga  dapat  membangun produsen-produsen  anti-plastik  yang dapat memunculkan pengganti produk plastik.  Dengan  demikian  maka terdapatnya  ketersedian  produk  non- plastik sehingga konsumen dapat lebih mudah  mendapatkan  produk  yang ramah lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansell,  &  Gash.  (2007).  Collaborative governance  in  theory  and  practice, journal  of  public  administration research  and  theory.  published  by oxford university press.
Arrozaaq,  D.  L.  C.  (2016).  Collaborative governance  (studi  tentang  kolaborasi antar stakeholders dalam pengembangan  kawasan  minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). Kebijakan Dan Manajemen
Publik, 3, 1–13. http://repository.unair.ac.id/67685/ Bachtiar,  Y.  (2021).  Analisis  Maqashid  Al- Syari’ah Terhadap Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Bogor. Jurnal Syarikah ,
7 (2).
Emerson,  K.,  Nabatchi,  T.,  &  Balogh,  S. (2012). An integrative framework for collaborative  governance.  Journal  of Public  Administration  Research  and Theory, 22(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur 011 Febrian,  R.  A.  (2016).  Collaborative Governance Dalam Pembangunan
Kawasan  Perdesaan. Wedana  Jurnal
Pemerintah,  Politik  Dan  Birokrasi , I , 200–208. http://journal.uir.ac.id/index.php/wedan a/article/view/1824 Hermawan,  L.  (2021). Kolaborasi  Antar Instansi Pemerintah Kota Bogor Dalam
Desain Model Collaborative Governance Dalam
Penanganan Pengurangan Penggunaan Plastik
Aplikasi  SALUR  Untuk  Penyaluran Bantuan Sosial Saat Pandemi Covid-19 . Pascasarjana Universitas Djuanda.
Hidayanti, D. R., & Efendi, D. (2020). Praktik collaborative governance dalam pengelolaan sampah. 2(1), 34–40.
Islami,  S.  S.,  Purnamasari,  I.,  &  Seran,  G.  G.
(2020). Implementasi kebijakan peraturan  wali  kota  bogor  nomor  61 tahun  2018  tentang  pengurangan penggunaan  kantong  plastik  di  Kota Bogor.  Jurnal  Governansi,  6(1),  1–8. https://doi.org/10.30997/jgs.v6i1.25 66 Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.  (2009). Analisis  data  kualitatif.  Jakarta:  UI- Press.
Moleong,  L.  J.  (2018).  Metode  penelitian kualitatif  (38th  ed.).  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
Morse,  R.  S.,  &  Stephens,  J.  B.  (2012). Teaching  collaborative  governance: phases, competencies, and case-based learning.  Journal  of  Public  Affairs Education, 18(3), 565–584. Nasution,  R.  S.  (2015).  Berbagai  cara penanggulangan limbah plastik. Journal  of  islamic  science  and technology, 1(1), 97–104.
http://jurnal.ar- raniry.ac.id/index.php/elkawnie/arti cle/view/522.  Diakses  01  Januari 2021
Normajatun,  &  Haliq,  A.  (2020).  Kebijakan
Pemerintah Tentang Pengurangan
Penggunaan  Kantong  Plastik  Di  Pasar
Tradisional  Kota  Banjarmasin. AS-
SIYASAH:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  … ,
5 (2),
55–63. https://ojs.uniska- bjm.ac.id/index.php/Asy/article/view/35 17 Sugiyono.  (2018).  Metode  penelitian kualitatif  (Edisi  Ke-3).  Bandung: ALFABETA. Suyanto, B. (2005). Metode penelitian sosial. Jakarata:  Kencana  prenanda  media group.
Trisniati, E., Cadith, J., Nugroho, K. S., Publik, S.  A.,  Ageng,  S.,  &  Banten,  T.  (2022).
Collaborative Governance Dalam
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Jurnal  GOVERNANSI,  p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138 , 8 (April),
59–68.
Utami, F. A., Firdaus, D. R. S., & Martha, L.
P.  (2020).  Efektivitas  Kampanye Program  Bogor  Tanpa  Kantong  Plastik Dalam Membangun Kepedulian Masyarakat  Pada  Lingkungan. Jurnal Penelitian Sosial Ilmu Komunikasi , 4 (2), 102–112.
Wahyudin,  C.,  Apriliani,  A.,  Ramdani,  F.  T., Pratidina, G., & Seran, G. G. (2023). A
BIBLIOMETRIC ANALYSIS COLLABORATIVE  GOVERNANCE OF PLASTIC REDUCTION THROUGH THE TRANSFORMATION INDUSTRY. Journal  of  Engineering Science and Technology , 18 (4), 85–93.