pISSN 1412-8241  eISSN 2621-1246

## ANALISIS INTEGRASI HARGA TBS DINAS PERKEBUNAN DAN HARGA PEMBELIAN TBS PETANI
KELAPA SAWIT DI KECAMATAN SUNGAI BAHAR

## KABUPATEN MUARO JAMBI
Richi Rivay Sitorus 1) , Dompak Napitupulu 2) dan Elwamendri 2)
1) Alumni Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi,
2) Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi
Email: chivays@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan dan mengindentifikasi elastisitas transmisi antara harga TBS yang ditetapkan di Dinas Perkebunan dengan harga TBS yang diterima oleh petani  di  Kecamatan  Sungai  Bahar.  Metode  yang  dapat  digunakan  untuk  menjawab  tujuan penelitian  adalah  dengan  menggunakan  analisis  uji  kointegrasi  Johansen  dan Vector  Error Correction  Model serta  analisis  elastisitas  transmisi  harga.  Data  yang  digunakan  adalah  data sekunder. Data dihimpun meliputi data harga mingguan TBS petani selama periode tahun 2014 yang diperoleh dari KUD, Dinas Perkebunan dan lembaga – lembaga pemerintahan dan swasta terkait.  Data  harus  distasionerkan  terlebih  dahulu  menggunakan  uji  DF-ADF  ( Dickey  Fuller- Augmented Dickey  Fuller ).  Setelah  itu  dilakukan  uji  Kointegrasi  Johansen  dan  uji  kausalitas Granger  untuk  mengetahui hubungan  kointegrasi  dalam  jangka  panjang  menggunakan lag optimal. Apabila terdapat hubungan jangka panjang, maka untuk menganalisis hubungan jangka pendek digunakan uji VECM. Hasil analisis mengenai integrasi harga TBS menunjukkan harga TBS yang ditetapkan di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan petani di Kecamatan Sungai Bahar tidak terintegrasi  baik  dalam  jangka  panjang  maupun  jangka  pendek.  Analisis  transmisi  harga menyatakan  bahwa  harga  TBS  yang  ditetapkan  di  Dinas  Perkebunan  Provinsi  Jambi  tidak ditransmisikan secara sempurna ke harga TBS petani di Kecamatan Sungai Bahar dengan nilai elastisitas sebesar 1,1 dalam arti bahwa perubahan harga sebesar TBS 1,1% di petani kecamatan Sungai  Bahar  diakibatkan  karena  adanya  perubahan  harga  TBS  sebesar  satu  persen  yang ditetapkan di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

## Kata Kunci : Elastisitas transmisi harga, Uji DF-ADF, Uji Kointegrasi Johansen

## ABSTRACT
This research aims are to anylize the relation and to identify the transmission elasticity between FFB price which is defined by plantation official with FFB price that was received by the farmers in  Sungai  Bahar  regency.  The  method  can  be  used  to  answer  the  research  objective  were
pISSN 1412-8241  eISSN 2621-1246
cointegration  analysis  of  Johansen  cointegration  test  and  Vector  Error  Correction  Model  and price  transmission  elasticity.  The  data  used  are  secondary  data.  The  data  was  collected  from Cooperation’s Village Unit (KUD), Plantation Official and the othesr institutions - government and private institutions concerned such as FFB price weekly data for period 2014. Data must first be stationared  by  using  DF-ADF  tests  (Dickey-Fuller  Augmented  Dickey  Fuller).  After  that,  the Johansen cointegration test and the Granger causality test is performed to analyze cointegration relationship in the long term by using optimal lag. If there is a long term relationship, then to analyze the short-term relationships is used the cointegration VECM test. Analysis shows that the price of FFB that is determinated by plantation official in Jambi Province and farmers in Sungai Bahar Regency is not integrated significantly both in a long term or short term. Analysis of price transmission elasticity shows that the FFB price defined by Plantation Official in Jambi Province is  not  transmitted  completely  to  the  price  of  FFB  farmers  in  Sungai  Bahar  with  an  coeficient elasticity 1,1 % , it means that the changeble of FFB price is 1,1 % in Sungai Bahar Farmers is caused by the changeble of FFB price is one percent which defined by Plantation Official in Jambi Province.

## Key words : Elasticity of price transmission, DF-ADF Test, Johansen Cointegration Test

## PENDAHULUAN
Tanaman perkebunan merupakan komoditas yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Tanaman  perkebunan  merupakan  tanaman  tahunan  yang  apabila  dikelola  dengan  baik  akan dapat dimanfaatkan sebagai pemasok devisa negara. Ekosistemnya lebih stabil, sehingga strategi pengendalian  hama  dan  penyakit  seharusnya  dapat  direncanakan  lebih  baik  (Daniel,  2002). Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu penunjang pendapatan masyarakat di wilayah Propinsi Jambi terutama di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Pada tahun 2012 luas areal kelapa sawit di Propinsi Jambi mencapai 589.340 ha yang terdiri dari Perkebunan Rakyat 395.872 ha, Perkebunan Besar Negara 18.623 ha dan Perkebunan Besar Swasta 174.845 ha sedangkan khusus untuk wilayah Kabupaten Muaro Jambi mencapai luas 90.811 ha dengan luas Perkebunan Rakyat 43.735 ha, Perkebunan Besar Negara 2.237 ha, dan Perkebunan Besar Swasta 38.769 ha. Hal ini menunjukkan bahwa Perkebunan Rakyat memberikan kontribusi terbesar dalam pengusahaan kelapa sawit di Provinsi Jambi (Dinas Perkebunan, 2013).
Kecamatan  Sungai  Bahar  merupakan  kecamatan  yang  terletak  di  Kabupaten  Muaro  Jambi. Sebagian  besar  penduduk  di  Kecamatan  Sungai  Bahar  bermata  pencaharian  sebagai  petani kelapa sawit dengan jumlah produksi yang mencapai 107.228 ton di tahun 2012 dan luas lahan yang  diusahakan  rakyat  yaitu  sebesar  30,179  ha  atau  sekitar  33,82  %  dari  total  luas  lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Dinas Perkebunan, 2013).
Petani  kelapa  sawit  dalam  berproduksi  pasti  akan  menjual  hasil  produksinya.  Adapun  hasil produksi  yang  dijual  diharapkan  mampu  mensejahterakan  kehidupannya.  Untuk  memberikan perlindungan dalam perolehan harga TBS produksi petani yang wajar serta menghindari adanya
pISSN 1412-8241  eISSN 2621-1246
persaingan tidak sehat diantara Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan perilaku harga menyimpang yang dilakukan  agen/pedagang  pengumpul,  telah  menyebabkan  Departemen  teknis  terkait  dan pemerintah di beberapa daerah secara langsung melakukan intervensi. Beberapa bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah diantaranya adalah Permentan No. 395/Kpts/OT.140/11/2005 tentang  Pedoman  Penetapan  Harga  TBS  Kelapa  Sawit  Produksi.Ruang  lingkup  peraturan  ini meliputi rumus harga pembelian TBS, pembinaan dan sanksi. Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi petani (Departemen Pertanian, 2007).
Khusus untuk daerah Propinsi Jambi, harga pembelian TBS ditetapkan 1 (satu) kali dalam setiap minggunya. Penetapan harga TBS di Provinsi Jambi dilakukan oleh sebuah Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Propinsi Jambi. Kemudian harga TBS dikeluarkan melalui Dinas Perkebunan per periodenya. Terkait mengenai sanksi apabila tidak memenuhi ketentuan ketetapan  harga  TBS  yang  ditetapkan,  Pasal  11  Permentan  395  dimaksud,  menginformasikan bahwa Pekebun/kelembagaan pekebun dan Perusahaan apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati dikenakan sanksi sesuai dalam perjanjian kerjasama (Dinas Perkebunan, 2013).
Namun di lapangan diperoleh informasi bahwa telah terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan diantaranya perolehan harga pembelian TBS yang belum wajar di petani. Menurut Alex Sinaga petani asal Muaro Jambi dalam artikel Fitriani (2014) menyatakan bahwa terdapat  perbedaan  harga  sawit  yang  ditetapkan  oleh  Dinas  Perkebunan  dengan  harga  yang diterima  petani  dalam  menjual  tandan  buah  segarnya.  Jika  harga  kesepakatan  ditetapkan  Rp 1.650,42/kg maka perusahaan akan membeli paling tinggi hanya Rp 1.100/kg , harga tersebut jauh lebih rendah dari harga yang disepakati dalam rapat penetapan harga TBS yang dilaksanakan di Dinas Perkebunan.
Permasalahan ini tentunya bermuara pada rendahnya harga TBS yang diterima petani. Hal ini dapat disebabkan karena nilai rendemen TBS hasil produksi petani yan ditentukan secara sepihak oleh  perusahaan.  Oleh  karena  itu  penetapan  ulang  nilai  rendemen  TBS  produksi  petani  yang tercantum dalam permentan No.395/Kpts/OT.140/11/2005 perlu dilakukan secara transparan dengan  melibatkan  petani  didalamnya  (Drajat,  2004).  Disamping  itu,  melihat  mekanisme penetapan  harga  TBS  oleh  Dinas  Perkebunan  yang  bertujuan  melindungi  petani  dari  perilaku harga TBS yang
menyimpang,  ada  keterkaitan  hubungan  antara  harga  TBS  Dinas  Perkebunan  dengan  harga petani dilapangan. Perbedaan harga yang terjadi antara harga yang ditetapkan Dinas Perkebunan dengan  harga  di  petani  menyatakan  transmisi  harga  yang  belum  sempurna  dari  Dinas Perkebunan terhadap harga petani dilapangan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan dan mengindentifikasi elastisitas transmisi antara harga TBS yang ditetapkan di Dinas Perkebunan dengan harga TBS yang diterima oleh petani di kecamatan Sungai Bahar.

## METODE PENELITIAN
pISSN 1412-8241  eISSN 2621-1246
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan pertimbangan bahwa kecamatan tersebut mempunyai luas areal perkebunan kelapa sawit rakyat paling besar dari pada kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian dilaksanakan pada tanggal Penelitian ini difokuskan pada integrasi harga TBS di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan harga TBS kelapa sawit petani di Kecamatan Sungai Bahar dengan  menghitung  besarnya  integrasi  hargamenggunakan  uji  kointegrasi  Johansen,  model koreksi kesalahan ( error correction model ), uji kausalitas Granger dan juga menghitung elastisitas transmisi harganya.
Data yang digunakan adalah data sekunder. Data harga TBS petani dihimpun melalui Koperasi Unit  Desa  (KUD)  yang  ditentukan  secara  sengaja  dengan  pertimbangan  KUD  yang  aktif  dan menjalankan usaha jual beli TBS. Data harga acuan diperoleh dari Dinas Perkebunan Propinsi Jambi, kemudian data pendukung lainnya diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Dinas  Koperasi,  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten  Muaro  Jambi  serta  hasil-hasil penelitian terdahulu.
Untuk mengetahui keterpaduan antara harga TBS yang ditetapkan di Dinas Perkebunan dengan harga TBS di petani digunakan analisis integrasi menggunakan data harga mingguan TBS.
a. a. Analisis uji integrasi tersebut terdiri dari:
1. 1. Pengujian Akar Unit (Unit Root)
2. 2. Uji Kointegrasi Johansen
3. 3. Error Correction Model (ECM)

## b. b. Analisis Elastisitas Transmisi Harga

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Perkebunan Sawit di Daerah Penelitian
Perkebunan  kelapa  sawit  di  Kecamatan  Sungai  Bahar  diawali  dengan  pendirian  PTPN  VI  yang dilatar belakangi oleh Program Pemerintah Pusat untuk pembangunan wilayah di luar Pulau Jawa melalui  Program  Transmigrasi.  Kemudian  program  transmigrasi  dipadukan  dengan  program pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Pola kemitraan tersebut dikenal dengan pola PIR-Plasma. Dalam program kemitraan antara perkebunan besar dengan program transmigrasi, plasmanya adalah peserta Program Transmigrasi sehingga akhirnya Pola Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VI Sungai Bahar ini disebut dengan Pola PIR-Trans.
Perkebunan kelapa sawit tersebar di seluruh desa di kecamatan Sungai Bahar. Tahun tanam yang hampir sama disetiap desa yang dimulai di tahun 80 an membuat hampir semua tanaman kelapa sawit di kecamatan Sungai Bahar berumur 25 tahun ke atas saat ini. Namun meskipun demikian
pISSN 1412-8241  eISSN 2621-1246
TBS yang dihasilkan masih terbukti layak digunakan sebagai bahan baku pabrik untuk pengolahan CPO, karena kualitas buah yang masih baik.

## Penetapan Harga TBS di Dinas Perkebunan Propinsi Jambi
Penetapan Harga TBS di Dinas Perkebunan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor  14/Permentan/OT.  140/2/2013  yang  merupakan  hasil  pembaharuan  dari  Surat Keputusan  Menteri  Kehutanan  dan  Perkebunan  No.  627/Kpts.II/1998,  dan  Peraturan  Menteri Pertanian  No.  395//Kpts/OT.140/11/2005.  Rumus  Harga  pembelian  TBS  ditetapkan  sebagai berikut:
Harga pembelian TBS ditetapkan sebagai berikut:
Htbs = K (Hcpo x Rcpo + His x Ris)
Keterangan:
Htbs  = Harga TBS produksi petani di tingkat pabrik (Rp/Kg)
K = Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh petani
(%)
HCPO  = Harga rerata minyak sawit kasar dari (CPO) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada tahun sebelumnya (Rp/Kg)
RCPO  = Rendemen minyak sawit kasar (CPO) (%)
HIS = Harga rerata inti sawit tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal dari masing masing perusahaan pada tahun Sebelumnya ( Rp/Kg)

## RIS = Rendemen inti sawit (%)
Ketentuan teknis yang menyertai rumus harga tersebut meliputi tata cara panen, sortasi,
pengangkutan, penetapan berat TBS, sanksi, insentif, pembelian dan pembayaran, perhitungan besarnya indeks K serta besarnya rendemen minyak sawit kasar dan inti sawit. Penetapan harga diimplementasikan melalui rapat Tim Penetapan Harga TBS kelapa sawit bertempat di kantor
pISSN 1412-8241  eISSN 2621-1246
Dinas  Perkebunan  Propinsi  Jambi  yang  melibatkan  utusan  dari  pemerintah  propinsi  dan kabupaten, intansi terkait, utusan kelembagaan petani dan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit mitra. Rapat penetapan harga di Dinas Perkebunan Propinsi Jambi dilaksanakan setiap hari Kamis  dan  dimulai  pukul  10.00  WIB  yang  biasanya  dihadiri  oleh  Apkasindo  yang  merupak perwakilan dari petani, utusan dari setiap perusahaan dan staf intansi terkait.
Indeks K adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam presentase yang menunjukkan bagian yang diterima pekebun. Penetapan harga TBS dilakukan sekali dalam setiap minggunya berbeda dalam menentukan indeks K yang ditetapkan sekali dalam sebulan yaitu setiap minggu ke II dan berjalan  sampai  dengan  minggu  ke  II  bulan  berikutnya.  Penetapan  indeks  “K”  dilakukan  oleh perusahaan mitra berdasarkan harga penjualan, biaya pengolahan dan pemasaran minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) serta biaya penyusutan. Penetapan harga TBS di Dinas Perkebunan Propinsi  Jambi  menggunakan  variabel  rata  –  rata  dari  setiap  data  perusahaan  yang  terlibat sehingga  perusahaan  berkewajiban  untuk  mengirim  data  harga  penjualan  CPO  dan  inti  sawit lengkap dengan perhitungan indeks “K” 1 hari sebelum rapat dilaksanakan.
Rendemen CPO dan inti sawit terutama ditentukan oleh jenis bahan tanaman dan umurnya, kemudian  ditentukan  oleh  kesempurnaan  penyerbukan  dan  kematangan  tandan.  Angka rendemen  yang  diperoleh  dapat  dikoreksi  atau  disesuaikan  dengan  pengaruh  faktor-faktor lainnya  jika  diperkirakan  akan  ada  penyimpangan  yang  berarti  dari  keadaan  sebelumnya. Rendemen  CPO  dan  inti  sawit  berkembang  menurut  umur  tanamannya  sampai  batas  umur tertentu,  kemudian  akan  menjadi  tetap  dan  kemudian  menurun  seiring  umur  tanaman  yang semakin tua. Angka rendemen setiap wilayah sudah ditetapkan dan terlampir dalam Peraturan Menteri  Pertanian  Nomor  14/Permentan/OT.  140/2/2013  dan  diperbaharui  setiap  5  tahun. Rendemen CPO dan inti sawit untuk wilayah Propinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel  1.  Rendemen  Tandan  Buah  Segar  dan  Inti  Sawit  Wilayah  Propinsi  Jambi  Sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT. 140/2/2013
Umur Rendemen (%) Tanaman CPO Inti Sawit 3 17,58 3,48 4 18,26 4,37 5 19,14 4,52 6 19,97 4,67 7 20,48 4,78 8 20,87 4,94 9 21,31 5,00 10 s.d 20 21,58 5,31 21 21,52 5,30 22 21,19 5,28 23 21,09 5,23
pISSN 1412-8241  eISSN 2621-1246 24 20,64 5,23 25 19,99 5,22
Tabel diatas menunjukkan angka rendemen yang tinggi terdapat pada umur tanaman 10 s.d 20 tahun. Semakin tinggi nilai rendemen maka berarti akan semakin tinggi harga TBS nya. Dapat disimpulkan  bahwa  tanaman  kelapa  sawit  sangat  produktif  di  usia  tanaman  10  s.d  20  tahun. Seperti  diketahui  bahwa  usia  tanaman  perkebunan  kelapa  sawit  di  Kecamatan  Sungai  Bahar sudah  mencapai  usia  tanam  diatas  25  tahun.  Hal  ini  berarti  perkebunan  kelapa  sawit  di kecamatan Sungai Bahar ini perlu diremajakan kembali.
Berdasarkan wawancara dengan staf Dinas Perkebunan bahwa tidak semua perusahaan hadir ataupun berpartisipasi dalam menetapkan harga TBS padahal itu sudah merupakan kewajiban setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berizin usaha di wilayah Propinsi Jambi. Salah satu sanksi yang diberikan jika perusahaan tidak mengikuti aturan, adalah penyabutan izin usaha. Namun hal ini masih dipertimbangkan karena jika itu diakukan dampak sosianya sangat besar, terutama terhadap masyarakat. Hal ini berarti bahwa perlunya evaluasi kembali terdapat intansi terkait kebijakan penetapan harga TBS dalam menentukan sanksi tegas agar semua perusahaan dapat berpartisipasi dan menggunakan harga TBS Dinas perkebunan dalam membeli TBS petani sehingga  peraturan  yang  bertujuan  untuk  melindungi  petani  dalam  menjual  TBS  nya  dapat berjalan dengan baik.

## Penetapan Harga TBS di tingkat Petani Kecamatan Sungai Bahar
Petani ketika menjual TBS nya bergantung kepada harga TBS pabrik yang ditetapkan perusahaan mitra. Berdasarkan wawancara dengan beberapa petani didapat bahwa petani tahu pasti bahwa harga TBS pabrik tidak mengikuti harga TBS yang dikeluarkan Dinas Perkebunan Propinsi Jambi setiap minggunya. Petani tahu bahwa harga jual TBS nya masih dibawah harga yang ditetapkan di Dinas Perkebunan. Petani pernah melakukan protes kepada pihak pabrik meskipun berbuah hasil  yang  tidak  positif,  meskipun  demikian  petani  tetap  kembali  menjual  TBS  nya  ke  pabrik semula karena tidak memiliki pilihan lain.
Alasan  lain  mengapa  petani  tetap  setia  menjual  TBS  nya  ke  perusahaan  mitra  yang  tidak mengikuti standar harga pembelian TBS Dinas Perkebunan seperti halnya petani kelapa sawit di Desa Berkah Jaya Kecamatan Sungai Bahar melalui wadah KUD Sri Rejeki yang menjual TBS ke PKS Pinang Tinggi karena ada keterkaitan perusahaan inti dengan petani bukan hanya secara bisnis  tetapi  lebih  jauh  lagi  yaitu  secara  moral.  Ada  perusahaan  yang  mengolah  buah  sendiri sehingga tidak bermitra
dengan  petani,  sehingga  tidak  memiliki  konsistensi  harga  pembelian,  dan  harganya  selalu dibawah  harga  tim  provinsi  (  yang  notabenenya  menggunakan  indeks  k),  kalaupun  mereka menaikkan harga diatas harga tim itu karena perusahaan membutuhkan persediaan buah. Kalau sudah kelebihan pasokan, akan menekan harganya lagi. Disamping itu, mereka tidak ada jaminan
pISSN 1412-8241  eISSN 2621-1246
akan selalu terbuka untuk membeli TBS dari petani. Sedangkan jika bermitra dengan perusahan inti akan mendapat keuntungan sebaliknya belum lagi program pembinaan yang dilakukan pihak inti  yang  berupaya  menyediakan  tenaga  penyuluh  yang  selalu  aktif  mendampingi  petani (dibidang teknis atau non teknis) yang mengakibatkan kualitas dan kuantitas TBS semakin baik sehingga merangsang penambahan harga yang semakin meningkat serta bantuan lainnya untuk perbaikan  infrastruktur.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  hubungan  perusahaan  inti  dengan  petani tidak cukup dinilai dari aspek bisnis saja.
Satu hal yang perlu diketahui bahwa petani tidak tahu pasti bagaimana perusahaan menetapkan harga pembelian TBS nya, karena petani tidak pernah dilibatkan dalam proses penetapan harga. Dalam  arti  perusahaan  menetapkan  harga  secara  sepihak.  Meskipun  demikian  petani  tetap menjual TBS ke perusahaan mitranya.

## Perkembangan Harga TBS Umur Tanaman 25 Tahun Di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan Petani Kecamatan Sungai Bahar tahun 2014
Perkembangan harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi selama tahun 2014 untuk harga TBS umur tanam 25 tahun mengalami fluktuasi . Dari awal minggu di bulan Januari harga TBS terus meningkat sampai ke harga tertinggi yang berada pada minggu kedua di bulan Maret sebesar harga Rp 1.977,00 kemudian cenderung mengalami penurunan harga sampai ke harga terendah yang berada pada minggu pertama di bulan September yaitu sebesar Rp 1.367,00 dan kemudian mengalami peningkatan yang tidak lebih besar dari harga tertinggi sampai akhir bulan Desember. Rata-rata harga TBS yang ditetapkan di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi selama tahun 2014 sebesar Rp. 1680,14.
Perkembangan  harga  TBS  petani  di  Kecamatan  Sungai  Bahar  selama  tahun  2014  mengalami fluktuasi  dengan  harga  TBS  terendah  adalah  sebesar  Rp  1.344,00  yang  berada  pada  bulan September minggu pertama. Harga TBS tertinggi berada pada harga Rp 1.947,00 yaitu pada bulan Maret minggu kedua. Rata-rata harga TBS di petani Kecamatan Sungai Bahar selama tahun 2014 sebesar Rp. 1660,02.
2500 2000
harga 1500 1000
HDP 500 HP 0 1 4  7  10  13  16  19  22  25 28  31  34  37  40  43  46 49  52 minggu .
pISSN 1412-8241  eISSN 2621-1246
Gambar 1. Perkembangan harga TBS di Dinas Perkebunan dan petani Kecamatan Sungai Bahar tahun 2014
Dari grafik diatas menunjukkan bahwa perbedaan pergerakan harga yang tidak begitu mencolok antara harga yang ditetapkan di Dinas Perkebunan dengan harga yang terjadi di petani. Hal ini ditunjukkan oleh posisi garis HDP yang hampir selalu beriringan dengan posisi garis HP. Jika dihitung perbedaan rata – rata harga TBS selama 53 minggu di tahun 2014 juga terbilang kecil yaitu hanya sebesar Rp 20.12. Meskipun demikian, hal ini sejalan dengan penelitian Wilson (2010) yang  menyatakan  bahwa  terdapat  perbedaan  harga  antara  harga  TBS  yang  ditetapkan pemerintah  yaitu  sebesar  Rp.  1.173,23  dengan  harga  TBS  di  petani  yaitu  sebesar  RP.  955,33. Perbedaan rata – rata harga sebesar Rp. 217,90. Salah satu penyebab perbedaan harga yaitu terdapat permasalahan dalam penentuan nilai rendemen.
Penentuan rendemen pabrik sulit diketahui petani. Rendemen yang rendah akan ditanggung oleh petani, padahal kemungkinan besar adalah kesalahan pabrik. Penetapan rendemen dilakukan secara periodik setiap harinya oleh perusahaan dengan pengambil sampel secar acak dari TBS yang masuk. Adapun penetapan nilai rendemen berdasarkan hasil laboratorium perusahaan inti. Hal  inilah  yang  menyebabkan  penentuan  rendemen  sulit  diketahui  petani.  Selain  itu,  rasa memiliki  dari  pihak-pihak  yang  berkepentingan  terhadap  kelembagaan  penetapan  harga  TBS semakin  berkurang  dan  keadaan  tersebut  dimanfaatkan  oleh  salah  satu  pihak  yang  rasa memilikinya dominan untuk menguasai dan menentukan aturan main. Misalnya, perusahaan inti yang cenderung menetapkan nilai rendemen tanpa diketahui pasti oleh petani kebenarannya, maupun produksi TBS petani yang tidak sesuai dengan kualitas panen.

## Hubungan Harga TBS Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dengan Harga TBS Petani
Uji ADF menunjukkan bahwa serial data harga TBS Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan harga TBS Kecamatan Sungai Bahar ternyata tidak stasioner pada tingkat level baku dan baru stasioner pada diferensiasi pertama sebagaimana disajikan pada tabel berikut :
pISSN 1412-8241  eISSN 2621-1246
Tabel 2. Hasil uji ADF (Augmented Dickey Fuller) pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan Kecamatan Sungai Bahar
ADF Test (konstanta Panjang ADF Test Panjang Harga TBS (konstanta dan dimasukkan) Selang Selang trend dimasukkan) Level baku DINAS PERKEBUNAN -0.843393 -2.910884 0 KEC,SUNGAI BAHAR -0.996384 -1.424103 0 Differensiasi pertama DINAS PERKEBUNAN -5.17689 -5.1254 0 KEC,SUNGAI BAHAR -6.420892 -6.350203 0 Nilai kritis tes: 1% 5% 10% Konstanta -3.562669 - 2.918778  -2.597285 Konstanta. Trend Linear -4.148465 - 3.500495  -3.179617
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tingkat level baku menunjukkan nilai statistik ADF  (absolutnya)  untuk  kedua  serial  data  harga  TBS  lebih  kecil  dibandingkan  nilai  kritis ( asymtotic ) baik pada tingkat α = 1%, 5% dan 10%. Di Dinas Perkebunan nilai statistik ADF-nya adalah  sebesar  -0.843393  (konstanta  dimasukkan)  dan  -2.910884  (konstanta  dan trend dimasukkan).  Begitupula  di  Kecamatan  Sungai  Bahar  nilai  statistik  ADF-nya  adalah  sebesar  - 0.996384  (konstanta  dimasukkan)  dan  -1.424103  (konstanta  dan trend dimasukkan).
pISSN 1412-8241  eISSN 2621-1246
Dikarenakan nilai statistik ADF yang lebih kecil dibandingkan nilai kritis pada berbagai tingkat kesalahan (α ), maka serial data harga TBS
Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan harga TBS Kecamatan Sungai Bahar tersebut tidak stasioner pada tingkat level baku.
Berdasarkan  tabel  diatas  juga  dapat  dilihat  bahwa  kedua  serial  data  harga  TBS  pada  tingkat differensiasi pertama menunjukkan data stasioner 1. Dimana statistik ADF serial data harga TBS Dinas Perkebunan Provinsi Jambi adalah sebesar -5.17689 (konstanta dimasukkan) dan -5.1254 (konstanta dan trend dimasukkan). Nilai statistik ADF tersebut ternyata lebih besar dibandingkan nilai  kritis  pada  tingkat  kesalahan  1%  yaitu  sebesar  dan  secara  berturut  –  turut  dimasukkan konstanta dan dimasukkan konstanta dan trend . Hal serupa, berlaku pada nilai selang yang lebih tinggi yang terdapat pada Kecamatan Sungai Bahar. Kecamatan Sungai Bahar memiliki serial data harga TBS dengan nilai statistik ADF sebesar (konstanta dimasukkan) -6.420892 dan -6.350203 (konstanta dan trend dimasukkan) yang dibandingkan dengan nilai kritis yang sama dengan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Dengan demikian data serial harga TBS Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan harga TBS Kecamatan Sungai Bahar sudah stasioner pada tingkat differensiasi pertama.
Uji lag optimal dilakukan untuk mengetahui berapa panjang lag yang optimal digunakan untuk menganalisis hubungan jangka panjang yang terjadi diantara variabel yang diuji. Dari kegiatan analisis, didapatkan hasil bahwa lag optimum berada pada lag 6 dengan kriteria uji menggunakan Akaike Information Criteria (AIC). Hasil uji lag optimum ditampilkan pada tabel 2. Tabel 3. Hasil Uji Lag Optimal
Lag  LogL LR FPE AIC SC HQ 0 - 522.1258  NA 1.33e+08  24.37795  24.45986  24.40815 1 - 440.5121  151.8395  3586562.  20.76800  21.01375*  20.85863 2 - 433.5029  12.38836  3123301.  20.62804  21.03762  20.77908* 3 - 431.0523  4.103383  3369236.  20.70011  21.27352  20.91156 4 - 429.0355  3.189285  3719695.  20.79235  21.52960  21.06422 5 - 422.2879  10.04295*  3308614.  20.66455  21.56563  20.99684 6 -
416.1299  8.592575  3040198.*  20.56418*  21.62909  20.95689
Uji Kointegrasi Johansen dilakukan terhadap data serial harga TBS yang telah stasioner pada tingkat differensiasi pertama. Dari tabel dibawah, dapat dilihat bahwa nilai trace statistic sebesar 3.443438  lebih  kecil  dibandingkan  dari  nilai  critical  value  yaitu  sebesar  15.49471,  begitu  juga
pISSN 1412-8241  eISSN 2621-1246
dengan nilai max eigen statistic sebesar 2.663110 lebih kecil dibandingkan dari nilai critical value yaitu sebesar 2.663110.
Tabel 4. Hasil Uji Kointegrasi Johansen
Eigenvalue Trace Statistic 0,05  critical value Max Eigen Statistic 0,05  critical value 0.056250  3.443438  15.49471 2.663110 14.26460
Dengan demikian uji Kointegrasi Johansen menerima hipotesis nol. Hal ini berarti tidak terdapat kointegrasi  antara  harga  TBS  Dinas  Perkebunan  dengan  harga  TBS  petani  kecamatan  Sungai Bahar sehingga tidak dapat dilanjutkan uji ECM dan uji kausalitas Granger. Hal ini disebabkan karena  harga  TBS  petani  di  Kecamatan  Sungai  Bahar  tidak  mengacu  kepada  harga  yang ditetapkan di Dinas Perkebunan. Perusahaan menetapkan harga sendiri dengan pertimbangan bahwa  rendemen  yang  ditetapkan  di  Dinas  Perkebunan  tidak  sesuai  dengan  kenyataan rendemen  kelapa  sawit  di  petani  .  Penelitian  integrasi  harga  TBS  juga  dilakukan  oleh  Martin (2013)  yang  menyatakan  bahwa  harga  TBS  acuan  dengan  harga  petani  di  lima  pedesaan  ter integrasi  dalam  jangka  panjang  namun  ada  tiga  desa  tidak  terintegrasi  dalam  jangka  pendek dalam arti ketiga desa tersebut tidak mendapat keuntungan dari perubahan harga yang terjadi di pasar acuan.

## Elastisitas Transmisi Harga TBS
Dari analisis statistik didapatkan persamaan regresi sebagai berikut: Pts = 0.917774 * Ptd + 118.0302
Dengan begitu dapat dihitung elastisitas transmisi harga yang ditetapkan di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan petani di kecamatan Sungai Bahar dengan koefisien sebesar 0.917774. Harga rata-rata  TBS  umur  tanaman  25  tahun  yang  ditetapkan  di  Dinas  Perkebunan  Provinsi  Jambi periode tahun 2014 adalah sebesar Rp 1680,14 dan untuk petani di kecamatan Sungai Bahar adalah  sebesar  Rp  1660,02.  Sehingga  didapatkan  hasil  elastisitas  transmisi  harga  tbs  umur tanaman 25 tahun yang ditetapkan di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan petani di kecamatan Sungai Bahar adalah sebesar 1,1 . Berarti bahwa perubahan 1,1% harga TBS di petani kecamatan Sungai  Bahar  diakibatkan  karena  adanya  perubahan  harga  TBS  yang  ditetapkan  di  Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sebesar satu persen. Meskipun dinilai menguntungkan, namun hal ini adalah semu karena tidak terjadinya kointegrasi antara harga di Dinas Perkebunan dengan harga di petani. Dengan demikian transmisi harga TBS yang ditetapkan di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi terhadap harga TBS petani di kecamatan Sungai Bahar terjadi tidak sempurna.
Penelitian mengenai elastisitas transmisi harga TBS juga dilakukakan oleh Selviana (2012)) yang menyatakan bahwa transmisi harga yang terbentuk antara harga di tingkat petani dengan harga
pISSN 1412-8241  eISSN 2621-1246
di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) hampir sempurna dengan nilai elastisitas transmisi harga sebesar 0,99. Dapat diartikan bahwa perubahan harga sebesar 1 % ditingkat PKS akan mengakibatkan perubahan harga sebesar 0,99% ditingkat petani.

## KESIMPULAN
Perkebunan  Kelapa  Sawit  di  Kecamatan  Sungai  Bahar  merupakan  perkebunan  kelapa  sawit dengan umur tanaman 25 tahun dan sudah tergolong tua. Usia tanaman kelapa sawit 25 tahun merupakan  usia  tanaman  perkebunan  kelapa  sawit  yang  layak  untuk  diremajakan  kembali. Meskipun demikian, TBS masih digunakan sebagai bahan baku pabrik pengolahan CPO karena kualitas  TBS  yang  diusahakan  petani  masih  baik  dan  layak.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa harga TBS yang ditetapkan di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi  dan  petani  di  Kecamatan  Sungai  Bahar  tidak  terintegrasi  baik  d  alam  jangka  panjang maupun jangka pendek dan harga TBS yang ditetapkan di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tidak ditransmisikan  secara  sempurna  ke  harga  TBS  petani  di  Kecamatan  Sungai  Bahar.  Dengan demikian kebijakan penetapan harga di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dengan tujuan untuk melindungi  harga  petani  dalam  menjual  TBS  nya  tidak  terlaksana  dengan  baik  ataupun  tidak berdampak  positif  terhadap  petani  di  Kecamatan  Sungai  Bahar.  Strategi  berupa  kebijakan mengatur harga yang dikeluarkan pemerintah untuk melindungi petani dalam menjual TBS justru menjadi suatu hal yang harus dievaluasi kembali fungsi dan keefektifannya, mengingat bahwa harapan yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataannya justru merugikan petani.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonymous,  2007.  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  :  395/Kpts/OT.140/11/2005  Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun. http://www.deptan.go.id/bdd/admin/p_mentan/Permentan-395-05.pdf (diakses Januari 2015)
Daniel, M., 2002. Pengantar Ilmu Pertanian. Bumi Aksara, Jakarta
Dinas Perkebunan. 2013. Statistik Perkebunan Provinsi Jambi. Jambi.
Drajat,  Bambang.  2004.  Reformasi  Harga  Pembelian  Tandan  Buah  Segar  Sawit  :  Menuju Kompromi Kemitraan. Lembaga Riset Perkebunan Indonesia.
Fitriani. 2014. Pekebun Kelapa Sawit Pertanyakan Perbedaan Rendemen
Pabrik.http://mediajambi.com/halkomentar-1295-pekebun-kelapa-sawit-pertanyakan- perbedaan-rendemen-pabrik-6.html(diakses Januari 2015)
Martin ML. 2013. Integrasi Pasar Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Perdesaan Asahan Dengan Pasar Nasional. Skripsi Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara.
pISSN 1412-8241  eISSN 2621-1246
Masyrofie. 1992. Pengantar tataniaga pertanian. Universitas Brawijaya. Malang.
Wilson  PA.  2010.  Analisa  Harga  Pembelian  TBS  Kelapa  Sawit  Produksi  Petani  Rakyat.  Skripsi Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara.