ISSN: 1829-7935

## MENGUAK FENOMENA LORONG-LORONG GELAP  KEBOCORAN PAJAK
DAN RETRIBUSI PARKIR
Ummi Hani 1 dan Mohamad Djasuli 2
1,2 Program Studi Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura
2 djasuli@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menelisik faktor penyebab, serta upaya menanggulangi terjadinya kebocoran dalam  pemungutan  Pajak dan  Retribusi  Parkir  Kota Surabaya dan  memperbandingkannya dengan regulasi terkait.  Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  studi  kasus,  dengan  tekhnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya kebocoran  Retribusi  Parkir  disebabkan  karena  adanya:  kemiskinan,  tekanan  ekonomi,  pengawasan  lemah, kebodohan,  rendahnya  kesadaran  masyarakat,  dan  penetapan  target  retribusi  tanpa  berdasarkan  potensi. Sedangkan  kebocoran  Pajak  Parkir  disebabkan  oleh:  kebijakan  perpajakan,  rendahnya  kesadaran  wajib pajak,  pengawasan  lemah,  toleransi  terhadap  pelaku  pengemplang  pajak  parkir,  rendahnya  kejujuran,  dan DPPK  tidak  berkerja  sama  dengan  kepolisian.  Penanggulangan  kebocoran  Pajak  dan  Retribusi  Parkir dilakukan dengan tindakan pre-emtif, preventif, dan represif.
Kata Kunci: kebocoran, pemungutan, pajak parkir, retribusi parkir.

## Abstract
The  Purpose  of  the  study  is  to  investigate  the  cause  as  well  as  the  mitigation  effort  of  the  government  in order to prevent the Tax Leakage in the Surabaya Parking Levy, and to compare with its related regulation. The  research  applies  case  study  in  the    qualitative  approach  while  for  the  data  collction  technique  were interview,  observation,  and  documentation.  The  result  of  study  shows  that    the  presence  of  parking  Levy leakage  are  caused  by  poverty,  economic  pressure,  low  supervisory  action,  the  lack  of  public  awareness, and  the  target  set  for  parking  retribution  was  not  based  on  its  potential.  Furthermore,  the  presence  of parking tax leakage are occured by tax policy, the low tax payer awareness, low supervising, the tolerance to  the  perpetrators  of  the  parking  tax  fraud,  lack  of  honesty,  and  the    DPPK  does  not  working  with  the police department. Tax leakage overcoming and parking levy is conducted by doing pre-emtive, preventive, and represive action.
Keywords : Leakage, Picking, Parking Tax, Parking Levy.

## PENDAHULUAN
Sebuah  media  menyatakan,  Komisi  B  DPRD  Surabaya  menyayangkan  banyak  kebocoran  pajak khususnya  parkir,  tingkat  kebocoran  Pajak  Parkir  ditengarai  sangat  tinggi,  mencapai  sekitar  Rp  12,5 miliar  (Surabaya  Pagi,  Jumat,  26  April  2013).  Ketua  Komisi  B  DPRD  Surabaya,  mengatakan  setoran Pajak Parkir yang berlaku sekarang (manual) tidak efektif lagi, bahkan sangat rawan kebocoran. Padahal potensi  mereka  sangat  tinggi  dengan  jumlah  pengunjung  mal  atau  plaza  setiap  harinya  cukup  b anyak dengan memarkir kendaraannya di pusat perbelanjaan. Komisi B DPRD menilai penyetoran Pajak Parkir ini belum transparan (RADJAWARTA.CO, Senin, 11 Agustus 2014).
Di sisi lain, terkuak kebocoran penerimaan Retribusi Parkir Surabaya. Berdasarkan evaluas i, dinyatakan penarikan  Retribusi  Parkir  di  Surabaya  jauh  lebih  buruk  dari  pengelolaan  Pajak  Parkir  di  mal. Pengelolaan  Pajak  Parkir  di  mal  walau  ada  kebocoran,  namun  pengelolaannya  masih  baik  dari pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum. Kadang karcis parkir yang itu-itu saja digunakan untuk beberapa  kendaraan,  sehingga  yang  mendapat  keuntungan  adalah juru  parkir.  Retribusi  seperti  itu  yang terjadi  kebocoran  (Centro  one,  Kamis,  18  April  2013).  DPRD  Surabaya  mendesak  Pemkot  Surabaya segera menerapkan sistem parkir online pada penyelenggara parkir di 1500 titik parkir di Surabaya. Hal ini  setelah  diketahui  adanya  kebocoran  anggaran  mencapai  40  persen  dari  total  anggaran  Rp  9  miliar. Menurut data Dishub, tarif parkir di pinggir jalan sering kali di atas tarif dasar parkir yang diatur dalam Perda nomor 1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir di Surabaya (Surabayanews.co.id, Jumat, 21 November  2014).  Kepala  Dishub  Surabaya  mengakui  sistem  perparkiran  yang  sekarang  ini  tidak  dapat berjalan  maksimal.  Karena  tidak  maksimalnya  sistem  tersebut  beliau  menyebutkan  adanya  kebocoran pendapatan  jasa  parkir  di  jalan  umum  diperkirakan  mencapai  40  persen  dari  potensinya. (SurabayaPagi.com, Sabtu, 22 November 2014).
Berdasarkan fenomena yang terkuak, kecenderungan adanya sisi gelap pemungutan Pajak dan Retribusi parkir perlu diteliti kebenarannya, sehingga mampu menemukan solusi handal tentang akar semburat dari carut  marutnya  sektor  Perpajakan  dan  Retribusi  Parkir  Kota  Surabaya.  Ketua  Asosiasi  Pengelola  Pusat Belanja  Indonesia  (APPBI)  Jatim  mengatakan,  rata-rata  tingkat  pertumbuhan  pusat  belanja  atau  mal Jawa  Timur  terutama  di  Surabaya  mencapai  20%  setiap  tahun  (Bisnis.com,  Minggu,  04  Mei  2014). “Sementara  itu,  kendaraan  roda  empat  atau  lebih  setiap  bulan  rata-rata  bertambah  4.042,”  ungkap Kasatlantas  Polrestabes  Surabaya  (Jawa  Pos,  Senin,  01  Desember  2014).  Melimpah  ruahnya  pusat perbelanjaan,  serta  peningkatan  jumlah  kendaraan,  merupakan  potensi  yang  seharusnya  dapat menggenjot peningkatan pendapatan dari sektor Pajak  dan Retribusi Parkir di Kota Surabaya. Penelitian mengenai  Pajak  dan  Retribusi  Parkir  telah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti,  namun  sasaran  penelitian sebelumnya  membahas  mengenai  Konstribusi  Pajak  dan  Retribusi  Parkir  terhadap  PAD,  seperti  yang dilakukan  Reza  (2012),  Dewi  (2013),  Yustica  (2013),  Nurfitri  (2013),  Jufrizen  (2013).  Berpacu  dari penelitian  sebelumnya,  penelitian  ini  menelisik  lebih  jauh  terhadap  faktor -faktor  yang  menyulutkan kebocoran  Pajak  dan  Retribusi  Parkir,  dengan  menelusuri  praktik  pemungutannya  serta  upaya penanggulangan terhadap kebocoran tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  Penelitian  kualitatif  studi  kasus,  yang  memperlihatkan  pemahaman  mendalam terhadap sebuah kasus sebagaimana dalam Creswell (2014:137). Lokasi penelitian dilaksanakan di DPPK, Dishub Surabaya, serta lokasi tempat diberlakukannya pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir di Surabaya. Sumber  data  dalam  penelitian  ini  data  primer  dan  sekunder.  Dalam  penelitian  ini,  sebagaimana  dalam Mukhtar  (2013:99)  sumber  data  primer  diperoleh  dengan  mengumpulkan  data  dari  objek  penelitian  yang dikunjungi yaitu wawancara dengan petugas Pajak Parkir DPPK Surabaya, petugas Retribusi Parkir Timur Dishub  Surabaya,  petugas  Retribusi  Parkir  Timur  Tepi  Jalan  Umum  Surabaya  (Juru  Parkir),  Wajib  Pajak Parkir  Kota  Surabaya  (Mal  X&Toko  Buku  Y),  serta  Subjek  Retribusi  Parkir  Timur  Tepi  Jalan  Umum Surabaya.  Sumber  data  sekunder  adalah  Perda  Surabaya  nomor  1  tahun  2009  tentang  Penyelenggaraan Perpakiran  dan  Retribusi  Parkir,  Perda  Surabaya  nomor  4  tahun  2011  tentang  Pajak  Daerah,  Perda Surabaya nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Perwali Surabaya nomor 42 tahun 2011 dan 27 tahun 2013 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya. Tekhnik Pengumpulan data yang digunakan adalah Triangulasi yaitu dengan observasi, wawancara, serta dokumen sebagaimana  dalam  Sugiyono  (2013:241).  Kriteria  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Pihak  yang memiliki jabatan terkait Pajak Parkir pada DPPK Surabaya,  pihak yang  memiliki jabatan terkait Retribusi Parkir pada UPTD Timur Dishub Surabaya, pemungut Retribusi Parkir Timur Tepi Jalan Umum Surabaya, subjek  Retribusi  Parkir  Timur  Tepi  Jalan  Umum  Surabaya,  Wajib  Pajak  Parkir  Surabaya.  Penelitian  ini menggunakan tekhnik analisis data model Miles dan Huberman sebagaimana dalam Sugiyono (2013:246),
yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing. Dengan reduction, peneliti mengumpulkan hasil wawancara  kemudian  mencari  garis  besar  terkait  faktor  penyebab  kebocoran  Pajak  dan  Retribusi  Parkir Surabaya.  Dalam  display  data,  peneliti  mengelompokkan  data  yang  menguak  kebocoran  Pajak  dan Retribusi  Parkir,  Selanjutnya  dengan  Conclusion  Drawing  peneliti  menarik  kesimpulan  dari  tahapan sebelumnya,  dengan  didukung  oleh  bukti-bukti  yang  telah  di  dapat  oleh  peneliti.  Dalam  pengujian keabsahan data, penelitian ini menggunakan uji kredibilitas sebagaimana dalam Sugiyono (2013:270) yaitu dengan tekhnik meningkatkan ketekunan, menggunakan bahan referensi, triangulasi waktu, dan triangulasi tekhnik..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Menelisik Penyulut Kebocoran Pajak Parkir Kota Surabaya

## Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak Parkir
Karena  potensinya  besar  sebagai  penyumbang  pendapatan,  berbagai  upaya  dilakukan  untuk  menelisik pendataan  wajib  Pajak  Parkir  Surabaya,  dikhawatirkan  tanpa  pendataan  yang  benar  dan  kontinu,  akan dimanfaatkan  pihak  tertentu  untuk  meraup  rupiah  atas  penghasilan  yang  tidak  dilaporkan  kepada  pihak DPPK  selaku  pihak  yang  mempunyai  kewenangan  terhadap  pengelolaan  Pajak  Parkir  Surabaya. Koordinator Pendataan Pajak Parkir DPPK Surabaya menyampaikan:
“Pendataannya ke lapangan, jarang yang mendaftar kesini, bukan jarang lagi, gak ada malah”.
Dari  pernyataan  tersebut,  jarang  sekali  ada  wajib  Pajak  Parkir  yang  sadar  untuk  melaporkan  usahanya sebagai  objek  Pajak  Parkir  sehingga  mencerminkan  dusta  dalam  problema  perpajakan  yang  akan menyulutkan Kebocoran Pajak Parkir di Surabaya. Dapat dipastikan, jika hal ini berlangsung secara terus- menerus maka tunggu saja kebobrokan pendapatan daerah dari sektor pajak parkir. Dibutuhkan kesadaran dari para wajib Pajak Parkir untuk tidak menyelimuti pendapatan daerah dengan selimut dusta.

## Kebijakan Self Assessment System
Dalam  pemungutan  Pajak  Parkir,  penting  mengetahui  bagaimana  pemungutan  yang  dilakukan  DPPK Surabaya,  mungkinkah  dalam  praktiknya  terdapat  kejanggalan  yang  menghantarkan  pada  jurang  dusta karena  kurangnya  keefektifan  saat  pemungutan.  Berikut  pernyataan  Koordinator  Pendataan  Pajak  Parkir Surabaya terkait pembayaran Pajak Parkir terutang oleh pengelola lahan parkir mal:
“Ini  menggunakan  MPS 1 ,  wajib  pajak  parkir  menyetorkan  SPTPD 2 ke  kita,  setelah  itu  diterbitkan  Surat Perintah Bayar, lalu mereka membayar ke Bank Jatim, setelah itu diterbitkan SSPD 3 ”.
Wajib  Pajak  Parkir  diberi  kebebasan  menghitung  Pajak  Parkir  terutang,  dengan  begitu  terlihat  bahwa dengan  pengawasan  yang  lemah,  para  wajib  Pajak  Parkir  belum  tentu  melaporkan  Pajak  Parkir  terutang sebagaimana  kenyataannya.  Namun  sebenarnya,  tak  ada  alasan  untuk  mengatakan  wajib  Pajak  Parkir melakukan pengemplangan pajak, karena omongan tanpa bukti bagaikan sebuah omong kosong belaka.
Meskipun  dalam  praktik  gelapnya  mereka  melakukan  pengemplangan  Pajak  Parkir,  namun  jika  tidak  ada upaya  yang  dilakukan  oleh  DPPK  untuk  mengawasi  omzet  mereka  yang  sesungguhnya,  maka pengemplangan  Pajak  Parkir  itu  akan  dianggap  sebuah  kebebasan  dan  sebuah  keberuntungan  oleh  wajib pajak  parkir,  dimana  dalam  hal  ini  adalah  berfokus  untuk  menyoroti  mal,  serta  akan  digunakan  sebagai celah  untuk  tidak  melaporkan  omzet  berdasarkan  fakta.  Toh  peraturan  membebaskan  menghitung sendiri, sehingga  mereka  bebas  menghitung  berapa  rupiah  yang  akan  mereka  catat,  ditambah  lagi  jika  tidak  ada pengawasan  yang  benar,  seakan-akan  pengemplangan  Pajak  Parkir  sangat  mudah  dan  tidak  akan  pernah salah  untuk  dilakoni.  Meskipun  pada  akhirnya  kebebasan  tersebut  akan  mengantarkan  pada  jurang  dusta dan  kesengsaraan  yang  mewarnai  kondisi  masyarakat  pada  daerah  tersebut,  hingga  akan  menggelincirkan
1 MPS    (Menghitung  Pajak  Sendiri)/Self  Assessment  System  adalah  Pengenaan  pajak  yang  memberikan  kepada  wajib  pajak  untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD (Perda Kota Surabaya no 4 tahun 2011)
2 SPTPD  (Surat  Pemberitahuan  Pajak  Daerah)  adalah  Surat  yang  oleh  wajib  Pajak  digunakan  untuk  melaporkan  penghitungan dan/atau  pembayaran  pajak,  objek  pajak  dan/atau  bukan  objek  pajak,dan/atau  harta  dan  kewajiban  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah (Perda Kota Surabaya no 4 tahun 2011)
3 SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Kepala Daerah (Perda Kota Surabaya no 4 tahun 2011)
pada  sebuah  kemiskinan,  dari  kemiskinan  tersebut  bukan  tidak  mungkin  akan  beraksi  menimbulkan  aksi kejahatan  dan  mengantarkan  suatu  daerah  pada  ambang  kehancuran.  Berpacu  dari  hal  tersebut,  peneliti mempertanyakan  bagaimana  pemungutan  Pajak  Parkir  terutang  terhadap  objek  Pajak  Parkir  selain  mal, yaitu  Toko  Buku  Y  yang  merupakan  salah  satu  objek  dalam  penelitian  ini.  Berikut  cuplikan  penjelasan Koordinator Pendataan Pajak Parkir DPPK Surabaya:
“Selain  mal  menggunakan  karcis  berperforasi,  wajib  pajak  membuat  karcis  sendiri  atau  minta  dari  kita, gratis, yang bayar perforasinya. Misalkan buat sendiri, harus perforasi dulu ke DPPK, pada saat itu secara otomatis akan membayar Pajak Parkir terutang dengan mengisi SPTPD.
Pemungutan  Pajak  Parkir  mal  dengan  sistem  terkomputerisasi  yang  menyetorkan  SPTPD  setelah  akhir penyelenggaraan parkir, dengan
Toko  Buku  Y  dengan  karcis  berperforasi  yang  menyetorkan  SPTPD  sebelum  penyelenggaraan  parkir, kesempatan  melakukan  tindak  kecurangan  atau  dalam  hal  ini  adalah  pengemplangan  Pajak  Parkir  adalah lebih  besar  pada  objek  Pajak  Parkir  yang  menyetorkan  SPTPD  diakhir,  yang  mana  dalam  hal  ini  adalah mal.

## Pengawasan yang Lemah
Mencuatnya kasus pengemplangan Pajak Parkir yang mengakibatkan kebocoran pendapatan sektor pajak di Kota  Surabaya,  dipicu  oleh  lemahnya  pengawasan  DPPK.  Koordinator  Pendataan  Pajak  Parkir  DPPK Surabaya menyampaikan:
“Pengawasannya itu pemeriksaan dilapangan, terkait objek pajak dan karcis parkir. Terkait objek  pajak  apakah  ada  perluasan  area  parkir  namun  tidak  lapor.  Terkait  karcis  parkir sudah diperforasi atau belum, kalau belum berarti tidak bayar pajak. Kita juga mengadakan penungguan  di  mal  atau  “pengedokan”,  untuk  mengetahui  omzet  Parkir  yang sesungguhnya”.
Pernyataan  tersebut  menggelitik  peneliti  untuk  bertanya  lebih  jauh  terkait  konsep  saat  melakukan “pengedokan”. Sehingga diperoleh pernyataan dari pihak DPPK seperti berikut:
“Itu  penungguan  di  mal  10  hari  untuk  menghitung  omzet  wajib  pajak  parkir.  Kita  meminta  izin  dengan pihak  mal,  kalau tidak izin diusir. Dengan  “pengedokan”  kita punya  bukti jika  nanti  mereka  melaporkan omzet  parkir  pada  SPTPD  berbeda  dengan  yang  kita  hitung,  karena  kita  mencatat  setiap  kendaraan  yang masuk lengkap dengan plat nomernya, sangat rinci.
Ketika  peneliti  melontarkan  apakah  “pengedokan”  tersebut  dilakukan  secara  rutin?  Pihak  dinas  pun melontarkan hal yang tak kalah mencengangkan:

## ”Pengedokan jika ada permintaan UPTD, untuk melihat perkembangan mal”
Upaya  dinas  memberantas  pengemplangan  Pajak  Parkir  dengan  “pengedokan”  terkesan  sia-sia,    buang tenaga dan pikiran ibarat dusta. Mengapa  demikian? “pengedokan” dilakukan jika ada permintaan UPTD, dan hanya 10 hari dalam 1 bulan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan omzet dari mal tersebut, serta  dilaksanakan  dengan  meminta  izin  kepada  pihak  mal  dan  tak  luput  sebagian  dari  mereka  juga  tak melepas  seragam  kebanggaan  mereka,  yaitu  seragam  dinas.  Hal  ini  menjadi  keuntungan  tersendiri  dari pihak mal, mereka akan melaporkan omzet secara jujur pada 10 hari dilakukanya “pengedokan”, namun 20 hari  berikutnya?  Mungkin  dusta  yang  akan  menjadi  jawabannya.  Hal  ini  melanggar  Perwali  nomor  42 tahun  2011  dan  nomor  27  tahun  2013  tentang  Rincian  Tugas  dan  Fungsi  Dinas  Kota  Surabaya,  dimana dalam  peraturan  tersebut  tertulis  tugas  Bidang  Pendapatan  Pajak  Daerah  dan  seksi  Pajak  Parkir  untuk mengadakan  pengawasan  terhadap  perhitungan  Pajak  Daerah.  Sedangkan  dalam  praktiknya,  pihak  DPPK Surabaya melakukan pengawasan jika ada permintaan UPTD, mungkin per-3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, atau bahkan akan dilakukan setahun sekali. Sungguh ironis. Beranjak dari hal tersebut, pihak DPPK Surabaya, memberikan penjelasan terkait pengawasan yang dilakukan pada objek Pajak Parkir selain mal yaitu Toko Buku Y:
“Kita  cek,  telah  perforasi  karcis  atau  tidak,  jika  tidak,  harus  bayar  setara  karcis  yang belum diperforasi. Kita catat serial number ketika wajib Pajak Parkir melakukan perforasi, jika terakhir kali perforasi nomor 01250, dan ketika kembali membawa karcis 02500, maka jarak diantara nomor tersebut tidak dilakukan proses perforasi atau pembayaran pajak”.
Dapat  disimpulkan  pengawasan  DPPK  lebih  ketat  terhadap  objek  Pajak  Parkir  selain  mal,  sehingga kesempatan  melakukan  pengemplangan  Pajak  Parkir  lebih  besar  pada  objek  Pajak  mal  yang  melakukan
pembayaran  di  akhir  setelah  penyelenggaraan  parkir,  tidak  sebagaimana  Toko  Buku  Y  yang  membayar Pajak  Parkir  terutang  diawal  waktu  sebelum  diadakan  Penyelenggaraan  Parkir.  Mengapa  demikian? Padahal pengelolaan lahan parkir di mal menyumbang pendapatan yang sangat besar dan menggiurkan jika dipompa secara benar dan diawasi secara intensif. Pihak DPPK terkesan tak serius dan masa bodoh.
Toleransi pada “Pengemplang Pajak Parkir.
Toleransi  DPPK  terhadap  pengemplang  Pajak  Parkir  memicu  kebocoran  Pajak  Parkir  Surabaya. Koordinator Pendataan Pajak Parkir Surabaya menyampaikan:
“apabila  perbedaan  perhitungan  jauh  dari  hasil  “pengedokan”  kita  suruh  bayar kekurangannya, kalau gak jauh kita tolerir”.
“gak di tolerir, tapi kita anggap wajar”
Ditolerir?  Ya  begitulah  lemahnya  hukum  di  negeri  ini,  tolerir,  tolerir,    dan  tolerir,  bagaimana  mungkin menimbulkan  efek  jera  jika  setiap  pelakon  kecurangannya  selalu  ditolerir  dan  dianggap  wajar,  jika  fakta yang terkuak seperti itu, lebih baik tak perlu pengawasan dari pihak DPPK Surabaya, toh akan membuang waktu  dan  menguras  tenaga  hanya  untuk  bermain-main  dengan  lemahnya  hukum  di  negeri  ini.  10  hari dilakukan  “pengedokan”  dengan  meminta  izin  terlebih  dahulu  kepada  pihak  mal.  Lucu  memang  sangat menggelitik  ketika  fakta  ini  dilontarkan,  jelas  saja  pihak  pengelola  lahan  parkir  di  mal  tersebut  akan melaporkan  omzet  yang  sesungguhnya  pada  10  hari  pertama  sesuai  perhitungan  DPPK  dalam “pengedokan”, namun 20 hari berikutnya? Tentu semua dapat menyimpulkan, hanya pihak pengelola lahan parkir  mal  tersebut  yang  mengetahui.  Mungkin  dusta  menjadi  jawabannya.  Lebih  jauh  peneliti memantapkan penemuannya dengan berbicara singkat terkait batas nilai wajar terhadap wajib Pajak Parkir yang  melaporkan  omzetnya  namun  tidak  sesuai  dengan  hasil  “pengedokan”  DPPK,  salah  satu  petugas “pengedokan”  yang  terjun  bersama  peneliti  untuk  melakukan  “pengedokan”  terhadap  salah  satu  mal  di Surabaya melontarkan kesaksian yang mencengangkan:

## “kita  cocokkan  dengan  laporan  yang  disampaikan  pihak  mal,  sesuai  atau  tidak,  kalau perbedaannya diatas 50% kita suruh bayar dek”.
Perbedaan  diatas  50%  harus  membayar?  lantas  bagaimana  dengan  10%,  20%,  30%,  40%,  dan  50%? bukankah  nominal  dari  Pajak  Parkir  tersebut  sangatlah  besar?  Apa  lagi  untuk  ukuran  mal?  Seperti  yang dilontarkan oleh Koordinator Pendataan Pajak Parkir pada DPPK Surabaya, yang menegaskan:
“ macam-macam omzetnya, untuk mal kecil biasanya 10 juta, berarti 20% dari 10 juta”.
Sungguh ironis. Bersusah payah melakukan “pengedokan” namun tak membuat efek jera pada pelakunya, sia-sia  bak  sebuah  omong  kosong  belaka.  Dapat  dibayangkan  berapa  banyak  rupiah  yang  tak  bisa  masuk dalam  kas  daerah  Surabaya  akibat  toleransi  tersebut,  padahal  potensinya  sangatlah  besar,  sehingga menyebabkan kerugian tak main-main, kerugian yang fantastis. Hal ini melanggar Perda Surabaya nomor 4 tahun  2011  tentang  Pajak  Daerah  pasal  81  ayat  (2)  Bab  XIX  Ketentuan  Pidana,  dimana  dalam  peraturan tersebut tertulis, sanksi pidana berupa penjara atau denda yang akan dikenakan terhadap wajib pajak yang dengan  sengaja  tidak  menyampaikan  SPTPD  atau  mengisi  dengan  tidak  benar  atau  tidak  lengkap  atau melaporkan  keterangan  yang  tidak  benar  sehingga  merugikan  keuangan  daerah.  Tidak  ada  toleransi  dan pengganggapan kewajaran dalam peraturan tersebut. Ada apa dengan DPPK? Ataukah jiwa toleransi dinas ditunjukkan dalam  hal  ini? Mungkinkah  mereka  memegang erat ajaran toleransi hingga  perbuatan curang pun mereka toleransi?

## Rendahnya Kejujuran
Rendahnya  Kejujuran  pihak  pengelola  lahan  parkir  mal  juga  menjadi  faktor  penting  dalam  menguak kebocoran  Pajak  Parkir  Surabaya.  Sebagaimana  disampaikan  oleh  pihak  DPPK  Surabaya  yang  terjun bersama peneliti pada  kegiatan “pengedokan” salah satu mal di surabaya:

## “1000:1 dek kalau mau cari orang jujur”.
Ya, sepertinya pernyataan pihak dinas itu benar adanya. Sangat susah mencari nilai kejujuran di negeri ini. Banyak  yang  meraup  rupiah  berlimpah  dengan  tidak  jujur,  sehingga  semakin  menyesatkan  mereka  ke jurang  dusta.  Namun  apalah  artinya  jika  ketidakjujurannya  jika  masih  di  toleransi,  ketidakjujurannya  tak dibawa  ke  ranah  hukum,  ketidakjujurannya  tak  membuat  mereka  rugi,  sehingga  mereka  akan  semakin gencar  melakukan  ketidakjujuran.  Ketidakjujurannya  seakan  didukung  dengan  pengawasan  yang  lemah, kebijakan  perpajakan  yang  menerapkan  Self  assessment  system,  sehingga  membuat  mereka  semakin berlenggang bahagia dan sejahtera dengan dusta  yang diperbuat. Tusukan tajam dusta tersebut seakan tak kan pernah tumpul jika nilai-nilai kejujuran tersebut belum ditegakkan.

## Tidak Berkerja Sama dengan Pihak Kepolisian
Berbagai  macam  hambatan  yang  hadir  dalam  pengelolaan  Pajak  Parkir  oleh  Pihak  DPPK  Surabaya,  ikut mengindikasikan  terjadinya  kebocoran  Pajak  Parkir  Surabaya.  Berdasarkan  hasil  wawancara,    terkuak pengakuan yang disampaikan oleh Koordinator Pendataan Pajak Parkir Surabaya:
”Soal  hambatan,  kita  tidak  berkerjasama  dengan  pihak    kepolisian  untuk  mengawasi  pelaksanaan  Pajak Parkir,  Wajib  Pajak  menambah  luas  area  parkir  namun  tidak  konfirmasi,  banyak  yang  tidak  melaporkan omzet sesungguhnya”.
Dari  pernyataan  tersebut,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  hambatan  yang  dihadapi  oleh  DPPK  Surabaya sebagian  besar  karena  kurang  bergeraknya  dinas  dalam  menghantarkan  sistem  perpajakan  pada  praktik yang  bersih  dan  jauh  dari  tindak  kecurangan.  Tidak  melaporkan  omzet  sebagaimana  mestinya,  serta tindakan “pengedokan” yang dilakukan jika ada permintaan saja, maka jangan harap akan menghantarkan praktik  yang  sehat  dalam  dunia  perpajakan.  Ibarat  menjalankan  pengawasan  dengan  motif  dusta.  Jangan lantas  mengharapkan  pihak  kepolisian  yang  mengawasi,  pertanyaan  yang  muncul  justru  dimana  peran DPPK  Surabaya  dalam  mengawasi  Pajak  Parkir  di  Kota  Surabaya.  Lemahnya  pengawasan  akan  beraksi menodai dunia perpajakan di negeri tercinta ini.

## MENGUSUT  TEMUAN  PENELITIAN  DALAM  MENGUAK  KEBOCORAN  RETRIBUSI PARKIR KOTA SURABAYA

## Rendahnya Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Retribusi Parkir
Rendahnya  kesadaran  Masyarakat  sebagai  wajib  Retribusi  Parkir  adalah  rendahnya  kesadaran  untuk melaporkan  usahanya  yang akan dijadikan objek Retribusi Parkir.  Munculnya objek Retribusi Parkir baru yang tidak  melaporkan usahanya  kepada pihak Dishub, akan  merugikan pendapatan kas daerah Surabaya. Karena pada nantinya, penghasilan yang didapat dari objek Retribusi Parkir baru tersebut tidak akan masuk ke  kantong  kas  daerah,  sebaliknya,  akan  menguntungkan  pihak  yang  melakukan  pengelolaan  terhadap objek  Retribusi  Parkir  tersebut.  Kepala  UPTD  Parkir  Timur  Dishub  Surabaya  melontarkan  pernyataan terkait dengan pendataan yang dilakukan oleh pihak Dishub:

## “Mendata usaha baru ke lapangan, karena dari usaha baru akan muncul titik parkir, ada juga juru parkirnya yang mendaftar kesini, tidak selamanya kita mendata ke lapangan”.
Tercermin  bahwa  tingkat  kesadaran  masyarakat  khususnya  Surabaya,  masih  sangat  rendah  untuk melaporkan  usahanya.  Beginilah  adanya  hiruk  pikuk  kedustaan  dalam  Retribusi  Parkir  di  Kota  Surabaya, para  pelakon  yang  terkait  hanya  ingin  mendapatkan  puing-puing  rupiah  yang  melimpah,  tanpa  ingin membagi  kepada  kas  daerah.  Rendahnya  kesadaran  masyarakat ini  seolah  menjadi  potret  buram  yang terpancar  dalam  aksi  pendataan  yang  dilakukan  oleh  pihak  Dishub  Surabaya  terkait  dengan  Retribusi Parkir.

## Rendahnya Kesadaran Masyarakat sebagai Subjek Retribusi Parkir
Penyulut  kebocoran  Retribusi  Parkir  selanjutnya  adalah  rendahnya  kesadaran  masyarakat  sebagai  subjek Retribusi Parkir untuk selalu meminta karcis parkir. Tak diberi karcis, ya diam saja, padahal dengan adanya karcis  tersebut  para  masyarakat  akan  melihat  berapa  sesungguhnya  nominal  yang  tertera  dan  harus dibayarkan  untuk  layanan  jasa  parkir  tersebut.  salah  satu  informan  pengguna  sepeda  motor  sebut  saja Heikal, menyatakan:

## “Gak, gak pernah dikasih karcis.”
Informan lain di lokasi ini juga menyatakan hal yang sama yaitu:
“Gak dikasih karcis, saya inget ke motor saya sendiri, hahaha gak perlu pakek karcis”.
Senada  dengan  pernyataan  informan  lain,  pengguna  kendaraan  mobil  di  daerah  Pasar  Z,  melontarkan kesaksian berikut:
“Gak pernah di kasih karcis, dari dulu yo gak di kasih karcis”.
Temuan  ini  semakin  dipertegas,  dengan  kesaksian  yang  dilontarkan  informan  lain  sebagai  pengguna layanan parkir jenis mobil di depan Toko Buku Y yang mengungkapkan hal senada,

## “Gak ada karcisnya, gak pernah dikasih karcis disini.”
Dari  beberapa  kesaksian  tersebut  masyarakat pun seolah  tak  peduli,  acuh  tak  acuh,  dan  membungkam dalam  melihat  kejanggalan  yang  dilakukan  oleh  para  juru  parkir  yang  tidak  memberikan  karcis  parkir, sehingga  dengan  fakta  yang  tercuat,  maka  masyarakat  jangan  pernah  merasa  dirugikan  oleh  kelakuan “nakal” juru parkir tersebut,  masyarakat sendiri yang menyebabkan para juru parkir berdusta dan beraksi menodai praktik pemungutan Retribusi Parkir di Surabaya.  Padahal, jika dibiarkan praktik kecil seperti ini akan  menciptakan  jaringan  korupsi  yang  lebih  besar.  Dan  ketika  nanti  timbul  berbagai  macam  kasus korupsi,  masyarakat  sebaiknya  jangan  sibuk  untuk  mengurusi,  menghina  dan  mencemooh,  karena sebenarnya  masyarakat  juga  yang  menyebabkan  ini  semua  terjadi.  Masyarakat  yang  semakin  mendorong sektor  Retribusi  Parkir  berada  pada  jurang  dusta  yang  menciptakan  berbagai  gejolak  permasalahan sehingga  menciptakan  carut  marutnya  praktik  pengelolaan  Retribusi  Parkir  di  Surabaya.  Sungguh  ironis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala UPTD Parkir Timur Surabaya yaitu:
“Hambatan  itu  kurangnya  kesadaran  masyarakat  meminta  karcis  parkir  saat menggunakan jasa parkir”.
Kembali  disampaikan  oleh  salah  satu  informan  pengguna  sepeda  motor  di  Pasar  Z  Surabaya,  yang melontarkan:
“Saya bayar 2000, karena saya naik motor”.

## “gak  pernah dikasih karcis”.
Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  timbulnya  penarikan  tarif  parkir  beberapa  kali  lipat  terhadap  subjek retribusi  parkir  hingga  menyebabkan  rupiah  tersebut  jatuh  pada  kantong  juru  parkir  hingga  menyebabkan kebocoran retribusi parkir, disebabkan karena masyarakat sebagai subjek Retribusi Parkir tidak mengetahui berapa  nominal  yang  sebenarnya  tertera  dalam  karcis  parkir  tersebut.  Padahal  tarif  sesungguhnya  atas kendaraan  jenis  sepeda  motor  di  tepi  jalan  umum  hanya  Rp  500,00  untuk  setiap  kali  parkir. Tak heran rasanya  jika  pekerjaan  sebagai  juru  parkir  sangat  diminati  keberadannya.  Bukankah  rakyat  indonesia terkenal  dengan  rajinnya?  Ya,  rajin  mengurusi  dan  mencemooh  para  koruptor  yang  tertangkap,  namun untuk membasmi ketidaktertiban para juru parkir yang lama-kelamanan akan memicu tindak korupsi yang lebih  besar, jarang  ada  kesadaran  masyarakat  tersebut.  Padahal  dalam  hal  ini,  masyarakat  dapat dijadikan sebuah filter dalam mengurangi perbuatan curang para juru parkir. Jika masyarakat menyadari pentingnya untuk  selalu  meminta  karcis  pada  saat  menggunakan  jasa  layanan  parkir,  setidaknya  masyarakat  telah membantu  untuk  meminimalisir  terjadinya  kebocoran  Retribusi  Parkir  di  Kota  Surabaya,  di  lain  hal masyarakat juga tidak dirugikan atas pemberlakuan tarif Retribusi Parkir yang semena-mena dan terlampau jauh berbeda atas nominal parkir yang sesungguhnya tertera dalam karcis Retribusi Parkir.

## Pengawasan yang Lemah
Dengan  semakin  terpuruknya  dunia  gelap  praktik  pemungutan  Retribusi  Parkir  Surabaya  yang  banyak mengalami  kebocoran,  cara  yang  paling  jitu  dengan  meningkatkan  pengawasan  yang  tepat  demi tercapainya sistem pemungutan Retribusi Parkir, yang bersih, adil, dan terbuka. Kepala UPTD Parkir Timur Dishub,  menguak  bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  untuk  mengatur  Retribusi  Parkir  Timur  Surabaya, yaitu:
“Pengawasan  dari  Dishub  terkait  jam  setor,  pada  saat  waktunya  setor  mereka  ada  di tempat”.
Hanya  mengawasi  terkait  dengan  jam  setor  para  jukir, ya itulah  bentuk  pengawasannya,  pihak  Dishub mementingkan  timbulnya  puing-puing  rupiah  yang  akan  disetorkan  ke  kas  daerah,  tanpa  memikirkan bagaimana proses pemungutannya di lapangan, sehingga pengawasan tersebut terkesan hanya sebuah dusta berkedok formalitas untuk meningkatkan pendapatan daerah Surabaya . Praktik gelap pemungutan Retribusi Parkir akan dengan mudah terjadi, jika pihak Dishub yang menjadi pihak pengelola Retribusi Parkir, hanya mengawasi terkait ketertiban jam setor dari juru parkir. Hal ini tidak sesuai dengan Perda Surabaya nomor 1  tahun  2009  tentang  Penyelenggaraan  Perpakiran  dan  Retribusi  Parkir  pada  bab  VIII  Tata  Tertib  Parkir
Pasal  15  yang  menuliskan  kewajiban  para  petugas  parkir  lebih  kepada  prosesnya  di  lapangan  seperti memberikan karcis parkir. Sedangkan pihak Dishub justru tidak melakukan pengawasan terhadap tata tertib juru parkir yang sudah tertulis dalam peraturan tersebut, namun secara serta  merta kepada jumlah setoran yang  dihasilkan  para  juru  parkir,    sehingga  dalam  hal  ini  jangan  salahkan  para  juru  parkir  jika  akhirnya mereka melakukan banyak kecurangan dalam praktiknya. Jika pada awal pelaksanaannya saja sudah ditata dengan carut marut, tidak jelas bagaimana bentuk pengawasan dan evaluasi dalam praktiknya, maka jangan salahkan  jika  hasilnya pun akan  carut  marut  dan  penuh  kedustaan.  Dishub  Surabaya  belum  menunjukkan upaya  untuk  ikut  andil  membersihkan  carut  marutnya  sistem  pengelolaan  Retrbusi  Parkir  di  Tepi  Jalan Umum yang telah menjadi bingkai dalam cermin hitam sektor pendapatan daerah Surabaya. Tak ada yang mengawasi,  melapor,  menghukum,  merupakan  kebahagiaan  tersendiri  dan  anugerah  terindah  untuk  para juru parkir, sehingga kecurangan itu pun dengan nyaman di lakoni bak sebuah pementasan drama dengan penonton  yang  pasif,  penonton  bak  patung,  atau  penonton  bak  boneka  yang  nurut-nurut  saja  apa  yang diminta oleh juru parkir. Tak salah jika banyak puing rupiah hasil Retribusi Parkir yang masuk ke kantong juru parkir hingga beberapa kali lipat dari jumlah nominal yang seharusnya dibayar subjek Retribusi Parkir. Bukan  tidak  mungkin  suatu  saat  nanti  akan  diadakan  audisi  pendaftaran  juru  parkir  di  berbagai  kota  di Indonesia,  bahkan  akan  mengalahkan  audisi  kontes  menyanyi.  meskipun  hal  ini  bukanlah  satu-satunya solusi.

## Juru Parkir tidak tertib
Ketertiban  juru  parkir  mengacu  pada  tertibnya  memberikan  karcis  parkir  kepada  subjek  Retribusi  Parkir. Informan juru parkir Pasar Z  memberikan kesaksian sebagai berikut:

## “Kadang dikasih kadang enggak”.
Informan kedua depan Toko Buku Y memberikan kesaksian yang senada:

## “kalau minta saya kasih, kalau enggak tidak dikasih.”
Setali tiga uang dengan informan ke tiga, sebagai juru parkir shift pagi pasar Z yang mengatakan:
“Enggak, kalau minta saya kasih, kalau gak mintak gak saya kasih”.
Dengan seenaknya sang jukir melontarkan pernyataan demikian, padahal kewajibannya adalah memberikan karcis parkir kepada subjek Retribusi Parkir. Sulit rasanya memerangi kebocoran Retribusi Parkir jika tidak adanya  kerja  sama  dengan  subjek  Retribusi  Parkir  untuk  selalu  meminta  karcis  parkir  pada  saat menggunakan jasa layanan parkir.  Hal ini melanggar terhadap Perda Surabaya nomor 1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perpakiran dan Retribusi Parkir, yang mengatur mengenai kewajiban para petugas parkir, serta  Perda  Surabaya  nomor  8  tahun  2012  tentang  Retribusi  Pelayanan  Parkir  di  Tepi  Jalan  Umum  yang mengatur  tata  cara  dan  wilayah  pemungutan,  secara  jelas  tertulis  bahwa  setiap  petugas  parkir  harus menyerahkan  karcis parkir atau dokumen lain  yang dipersamakan terhadap pengguna jasa layanan parkir. Hal ini terlepas dari pengawasan  pihak Dishub. Dishub hanya berfokus pada setoran setiap harinya, tidak kepada  pengawasan  terkait  dengan  bagaimana  para  juru  parkir  tersebut  menghasilkan  setoran  setiap harinya,  sehingga  praktik  pemungutan  retribusi  ini  turut  mewarnai  carut  marutnya  pemungutan  Retribusi Parkir,  yang  kemudian  akan  merugikan  keuangan  daerah  Surabaya.  Mengapa  demikian?  Karena  dengan sikap para petugas parkir yang tidak memberikan karcis parkir, maka dengan mudahnya mereka mendustai subjek Retribusi Parkir untuk membayar rupiah diatas tarif yang sesungguhnya.  Lebih lanjut, diatur dalam Pasal  37  Perda  nomor  1  Tahun  2009  tentang  Penyelenggaraan  Perparkiran  dan  Retribusi  Parkir  bahwa, Petugas  Parkir  yang  tidak  melaksanakan  kewajibannya  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  15  akan dikenakan sanksi administrasi berupa: Teguran Lisan, Peringatan Tertulis, Pemberhentian sebagai Petugas Parkir.  Dengan  adanya  peraturan  ini,  seharusnya  pihak  Dishub  mengawasi  dan  mengevaluasi  proses pemungutan Retribusi Parkir di lapangan, dengan begitu pihak Dishub dapat mengambil tindakan terhadap para petugas parkir “nakal” tersebut, sehingga meningkatkan pendapatan Retribusi Parkir yang lebih besar lagi. Bukankah memang seperti itu yang diinginkan oleh Dishub? Mendapatkan pendapatan yang sebesar- besarnya  sehingga  yang  mereka  awasi  hanyalah  terkait  dengan  ketertiban  juru  parkir  dalam  menyetorkan hasil Retribusi Parkir.

## Tekanan Ekonomi
Penyulut  kebocoran  Retribusi  Parkir  selanjutnya  adalah sebagian  besar  juru  parkir  berasal  dari  kalangan ekonomi bawah, sehingga  memaksa  mereka untuk  menghasilkan puing rupiah lebih, demi bertaruh  hidup mencukupi  kebutuhan  perekonomian  keluarga  melawan  pahit  getirnya  kehidupan  yang  selalu  memaksa seseorang  untuk ber uang.  Tanpa  uang  manusia tak bisa  mewujudkan  apa  yang  menjadi  keinginannya, sehingga  segala  macam  jalan pun dihalalkan  demi  mengais  rupiah  yang  lebih.    Entah  harus  merugikan orang  lain  dengan  berdusta,  itu  semua  adalah  pilihan,  pilihan  yang  memaksa  demi  perjuangan  kehidupan para  juru  parkir  di  Surabaya.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  Juru  Parkir  Depan  Toko  Buku  Y,  mengenai penghasilan yang diperoleh dari lakonnya sebagai Juru Parkir:
“gak cukup, bener ne gak cukup, anak saya 4, sehari paling untungnya cuma 50.000, gak cukup”.
Faktor  ekonomi  Jukir  memang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  penyulut  kebocoran  Retribusi  Parkir  di  Kota Surabaya.  Memaksa  hidup  berkecukupan  dengan  pendapatan  seadanya  seolah  bergejolak  memaksa  untuk melakukan dusta dalam pemungutan Retribusi Parkir.

## Celah Peraturan
Celah  peraturan  tidak  absen  menjadi  penyulut  hadirnya  kebocoran  Retribusi  Parkir  Surabaya.  Tarif Retribusi Parkir  yang  merupakan angka  tidak bulat seperti  1500, dan 500 dijadikan kesempatan oleh juru parkir untuk  melakukan dusta dengan  meminta tarif  yang lebih tinggi  kepada subjek Retribusi Parkir, hal ini  membuat  pendapatan  Retribusi  Parkir  menjadi  berkurang  sehingga  kebocoran  itupun  memang  benar adanya.  Perlu  adanya  tarif  retribusi  yang  tidak  menyusahkan  juru  parkir  untuk  memberikan  kembalian rupiah kepada subjek Retribusi Parkir. Juru parkir shift sore depan Toko Buku Y menyampaikan kesaksian terkait tarif parkir yang dikenakan terhadap subjek Retribusi Parkir:

## “Memang 1500 di karcisnya, tapi bayar 2000 karena gak ada kembaliannya 500 gitu”.
Pernyataan  ini  memanfaatkan  celah  Perda  Surabaya  nomor  8  Tahun  2012  tentang  Retribusi  Pelayanan Parkir  di  Tepi  Jalan  Umum  Bab  VI  Mengenai  Struktur  dan  Besarnya  Tarif  Retribusi  Pasal  8  yang didalamnya  mengatur  tarif  sekali  parkir  untuk  kendaraan  mobil  adalah  Rp  1.500,00  dan  sepeda  motor adalah Rp 500,00. Tidak mungkin ada asap jika tidak api, hal ini diperparah dengan  rendahnya kesadaran Subjek Retribusi Parkir untuk selalu meminta karcis parkir. Dengan begini, para juru parkir akan semakin berlenggang dengan manisnya akibat adanya celah peraturan terkait  tarif Retribusi Parkir dan masyarakat yang tak mau tau, dan acuh tak acuh.

## Pemberlakuan Target Setoran
Pemberlakuan  target  setoran  Retribusi  Parkir  memegang  andil  dalam  menyulutkan  kebocoran  Retribusi Parkir  Kota  Surabaya.  Bagaimana  tidak?  Penyetoran  puing-puing  rupiah  dari  hasil  pemungutan  jasa layanan parkir di tepi jalan umum dilakukan dengan sistem target, yaitu penyetoran yang jumlahnya tetap pada setiap harinya. Jika berdasarkan potensi, maka penghasilan Retribusi Parkir akan pasang surut sesuai dengan  potensi  wilayah  tersebut  perharinya.  Sebaliknya,  dengan  sistem  target  maka  ketika  mengalami peningkatan  atas  penghasilan  Retribusi  Parkir  pada  waktu  tertentu,  maka  Juru  Parkir  tetap  akan menyetorkan pendapatan Retribusi Parkir sebagaimana dengan target yang telah ditetapkan, dengan begitu kelebihan  pendapatan  tersebut  akan  masuk  ke  kantong  juru  parkir,  bukan  kas  daerah,  sehingga  akan mengalami  kebocoran  terhadap  pendapatan  Retribusi  Parkir  di  Surabaya.  Kebocoran  retribusi  itu pun semakin  terkuak,  dengan  pengakuan  juru  parkir  depan  Toko  Buku  Y  terkait  dengan  jumlah  setoran  yang diberikan setiap harinya pada pihak Dishub, beliau mengatakan:

## “Pokoknya setiap hari 10.000”.
Kembali ditegaskan oleh juru parkir lain ditempat yang sama, yang melontarkan pernyataan senada:

## “Sehari 25.000 nyetornya”.
Juru Parkir Pasar Z juga menyampaikan hal yang senada:
“Sehari 53.000 nyetornya”.
Bertolak belakang dengan pernyataan beberapa informan sebelumnya, Kepala UPTD Parkir Timur Dishub Kota Surabaya menyampaikan pendapatnya:

## “O gak boleh, Retribusi Parkir gak boleh ditarget”
Dari pernyataan beberapa informan diatas peneliti dapat menelisik bahwa berdasarkan lontaran pengakuan tersebut,  tersirat  bahwa  ada  kecenderungan  sistem  target  dalam  pemungutan  retribusi  parkir  di  Kota Surabaya, meskipun tidak diakui secara langsung oleh pihak Dishub.

## Karcis Parkir yang terbuang
Bertolak  dari  hal  tersebut,  peneliti  kembali  mengulik  bagaimana  ketentuan  terhadap  jumlah  karcis  yang tidak terjual kepada Subjek Retribusi Parkir Timur di Tepi Jalan Umum  tersebut, apakah karcis dibiarkan cuma-cuma  berada  pada  tangan sang juru  parkir  ataukah  dikembalikan  pada  Dishub.  Jawaban  singkat namun menggelitik disampaikan oleh Kepala Parkir UPTD Timur:
“Dikembalikan  lagi,  misalkan  hari  ini  diberikan  10  karcis,  terpakai  7,  sisa  3,  besoknya  hanya diberikan 7”.
Jelas  terkuak  dari  jawaban  informan  tersebut,  bahwa  sebenarnya  karcis  parkir  tidak  dikembalikan  kepada pihak  Dishub , namun  tetap  berada  dibawah  kendali  para  juru  parkir  hingga  pada  hari  selanjutnya,  pihak Dishub hanya memberikan kekurangan atas jumlah karcis setiap harinya. Dari lontaran pernyataan tersebut juga  menyiratkan  memang  ada  pemberlakuan  target  terkait  dengan  pemungutan  Retribusi  Parkir  oleh Dishub  Surabaya,  terkuak  bahwa  jumlah  karcis  parkir  setiap  harinya  selalu  tetap  jumlahnya,  tidak  lantas kemudian  ditetapkan  berdasarkan  potensi.  Kembali  peneliti  melontarkan  pertanyaan  yang  menggelitik mengenai  tanggal  yang  tertera  dalam  karcis  tersebut,  jika  digabungkan  dengan  karcis  esok  harinya  lantas bagaimana dengan tanggal yang sudah tertera dalam karcis tersebut, bukankah tanggal yang tertera dalam karcis tersebut harus sama dengan tanggal pada hari itu juga ketika karcis digunakan? Kepala UPTD Parkir timur melontarkan jawabannya:
“Tanggal itu kita ganti, kita sesuaikan, kita hapus, kan dihapus bisa tanggalnya”.
Setelah peneliti mencoba untuk mengorek lebih dalam mengenai penghapusan tersebut, pihak Dinas ini pun menguraikan jawabannya dengan tidak konsisten, sebagai berikut:
“Iya di double stampel dek”.
Dihapus?  Atau double  stampel ?  Mengapa  tidak  konsisten?  Inilah  kelemahan  dalam  praktik  pemungutan Retribusi Parkir, tanggal yang tertera pada karcis dibuat agar bisa dihapus, bagaimana mungkin tidak akan terjadi kecurangan, jika peluang untuk melakukan kecurangan tersebut sebenarnya sudah terbuka lebar dan bukan merupakan rahasia umum lagi, para juru parkir “nakal” akan semakin berlenggang manis melakukan berbagai  macam  dusta  dalam  praktiknya.  Hal  ini  menjadi  pengalaman  peneliti  ketika  menggunakan  jasa layanan parkir, namun tanggal yang tertera pada karcis parkir berbeda jauh dengan tanggal parkir pada saat itu.  Jika  seperti  itu.  Pihak  Dishub  yang  digadang-gadang  melakukan  penggantian  tanggal  adalah  sebuah omong  kosong.  Jika  memang  benar  lantas  bagaimana  mungkin  karcis  yang  memiliki  tanggal  beberapa bulan  sebelumnya  bisa  tetap  berada  pada  tangan  juru  parkir  tersebut.  Staff  UPTD  parkir  Timur mengungkapkan:
“O  berarti  karcisnya  tidak  dibuang  oleh  jukirnya,  seharusnya  dibuang,  kalau  ada  pemeriksaan, pasti langsung cepat dibuang sama mereka karena melanggar”.
Kepala Unit Retribusi Parkir Timur Tepi Jalan Umum menyampaikan:
“Tidak dikembalikan karcisnya, menggunakan karcis pada tanggal saat karcis tersebut akan dijual, dulu double stampel, tapi sekarang tidak ada double stampel”.
Kepala Staff UPTD Parkir Timur kembali memperjelas pernyataannya:
“Misalnya seminggu 6000, harus habis 6000, tidak mungkin dikembalikan”.
Carut-marutnya  pemungutan  Retribusi  Parkir  ini  seolah  tercermin  dari  jawaban  para  pihak  UPTD  Parkir Timur  yang  seolah  tidak  seirama  dan  mengungkap  pengakuan  yang  berbeda-beda.  Namun,  dari  lontaran beberapa  pihak  yang  mengungkap  pengakuan  mengenai  karcis  yang  tidak  dikembalikan  dan  berada  pada tangan juru parkir tersebut seolah  mengungkap fakta baru yang  mengungkap penyebab adanya kebocoran Retribusi Parkir Surabaya. Jelas saja karcis yang tidak dikembalikan akan dipergunakan kembali oleh juru parkir  untuk  mengambil  keuntungan  dari  subjek  Retribusi  Parkir.  Sehingga  dirasa  sah-sah  saja  jika  para juru  parkir  melakoni  aksi  kecurangan  tersebut, toh pihak  Dishub  tidak  mewajibkan  juru  parkir  untuk mengembalikan  karcis  parkir  yang  telah  digunakan  sebelumnya.  Jika  memang  ada  ketentuan  agar  karcis parkir  tersebut  dibuang  ketika  selesai  digunakan?  Mengapa  lantas  bukan  pihak  Dishub  yang  melakukan pembuangan  terhadap  karcis  parkir  tersebut?  Dengan  cara  apapun,  baik  dibakar,  ataupun  di sobek-sobek menjadi ukuran yang sangat kecil hingga kemungkinan untuk dimanfaatkan kembali oleh juru parkir sangat kecil kesempatannya. Meskipun kebocoran tersebut pasti akan selalu terjadi selama tidak ada pengawasan dan sistem yang handal di dalamnya. Jangan menyalahkan juru parkir dalam hal ini, karena adanya perintah untuk  membuang  karcis  yang  telah  digunakan,  berarti  karcis  tersebut  bebas  digunakan  dan  dimanfaatkan bagi  siapapun  yang  mengkehendaki.  Contoh  dalam  kenyataan,  jika  seseorang  membuang  barang  tidak terpakai,  maka barang tersebut akan dicari, digunakan, atau dimanfaatkan oleh para pemulung. Tidak ada yang salah. Karena memang hak dari barang tersebut telah berganti tangan. Begitupun dengan karcis yang terbuang  dalam  kasus  kebocoran  Retribusi  Parkir  di  Surabaya,  siapa  yang  tidak  mau  untung?  Para  juru parkir pasti memanfaatkan karcis parkir yang tidak terpakai sebagai bahan untuk meraup rezeki yang lebih banyak,  kesempatan  telah  terbuka  lebar  dan  Dishub pun seolah  acuh  tak  acuh,  diam  1000  bahasa  tanpa mengambil  tindakan  dari  aksi  kecurangan  para  juru  parkir  tersebut.  Dari  berbagai  faktor  penyulut kebocoran  Retribusi  Parkir  Surabaya,  butuh  kerjasama  Pihak  Dishub  untuk  melakukan  pengawasan  rutin terkait ketertiban pemberian karcis oleh juru parkir kepada subjek Retribusi Parkir. Subjek Retribusi Parkir juga harus selalu meminta karcis parkir, Pemkot Surabaya untuk memperbaiki regulasi terkait tarif retribusi parkir  di  Surabaya,  serta  tidak  adanya  ketentuan  dari  pihak  Dishub  untuk  membuang  karcis  parkir  yang telah digunakan dengan menyerahkan pada jukir. Semua ini dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kebocoran terhadap Retribusi Parkir Surabaya.

## TAKTIK MEMINIMALISIR HADIRNYA KEBOCORAN PAJAK DAN RETRIBUSI PARKIR KOTA SURABAYA
Demi menumpas hadirnya kebocoran Pajak dan Retribusi Parkir Surabaya, berbagai taktik telah dilakukan oleh pihak Dishub dan DPPK Surabaya. Tindakan tersebut peneliti golongkan menjadi Tindakan Pre-emtif, Preventif,  dan  Represif.    Tindakan  Pre-emtif  sebagai  tindakan  pra  pencegahan  hadirnya  kebocoran  Pajak dan  Retribusi  Parkir.  Tindakan  Preventif  sebagai  tindakan  pencegahan  terjadinya  kebocoran  Pajak  dan Retribusi  Parkir.  Dan  Tindakan  Represif  adalah  dengan  memberikan  tindakan  kepada  pelaku  yang menyebabkan kebocoran terhadap pendapatan Pajak dan Retribusi Parkir di Surabaya.

## Taktik DPPK Kota Surabaya terkait dengan Kebocoran Pajak Parkir

## Tindakan Pre-emtif
Himbauan  kepada  wajib  Pajak  Parkir  untuk  melaporkan  omzet  sesuai  kenyataan,  karena  menurut pengakuan dari pihak DPPK, banyak wajib Pajak Parkir yang tidak melaporkan omzet parkir berdasarkan fakta, hal ini dipicu ketidakjujuran  wajib Pajak Parkir.  Sehingga  menimbulkan  kerugian  pendapatan  yang seharusnya masuk dalam kas daerah Surabaya.

## Tindakan Preventif
Pihak  DPPK  Surabaya  melakukan  pengawasan  terhadap  wajib  Pajak  Parkir  yang  menggunakan  perforasi karcis  parkir,  dan  wajib  Pajak  Parkir  dengan  karcis  parkir  terkomputerisasi.  Wajib  Pajak  Parkir  dengan karcis perforasi, maka pembayaran  Pajak Parkir terutang adalah di awal pada saat wajib pajak mengajukan perforasi  karcis  parkir  pada  DPPK  Surabaya.  Bentuk  pengawasannya  dengan  cara  melihat  karcis  pada masing-masing objek pajak parkir tersebut, apabila karcis tersebut belum diperforasi maka sama saja tidak membayar Pajak Parkir. Pengawasan terhadap wajib pajak yang menggunakan karcis parkir dengan sistem terkomputerisasi seperti mal, dilakukan dengan upaya  “pengedokan”  untuk menghitung omzet parkir  mal yang  sesungguhnya.  Namun  kembali  lagi,  dalam  pemikiran  peneliti  upaya  ini  banyak  menimbulkan beberapa  kritik.  Diantaranya  adalah  “pengedokan”,  terkesan  sia-sia  dan  tak  berguna.  Bagaimana  tidak, “pengedokan” dilaksanakan apabila ada permintaan dari UPTD untuk melihat perkembangan dari mal-mal tersebut.  Kritik  selanjutnya  adalah  “pengedokan”  dilakukan  dengan  meminta  izin  pada  pihak  mal  serta dilengkapi dengan surat tugas, tak lupa karena terlalu cintanya dengan seragam kebesarannya, sebagian dari mereka enggan melepaskan seragam Dinas. Sungguh aneh. Seperti ini namanya bukan mengawasi, namun
memberi  tahu  wajib  Pajak  Parkir  bahwa  pihak  DPPK  akan  menghitung  omzet  mereka,  maka  jujurlah melaporkan  omzet  dalam  10  hari  ini.  Mungkin  begitulah  yang  tercermin  dari  maksud&pemikiran  DPPK Surabaya.
Tindakan selanjutnya, DPPK melakukan pendataan objek Pajak Parkir baru, karena bermula dari usaha baru  maka  akan  muncul  lahan  parkir  baru  yang  akan  menjadi  objek  Pajak  Parkir  dan  menyumbang pendapatan pada kantong kas daerah Surabaya.
Pihak  DPPK  melakukan  pengawasan  intensif  terhadap  wajib  Pajak  Parkir  yang  menambah  luas  area parkir  namun  tidak  melakukan  konfirmasi  kepada  pihak  DPPK.  Hal  ini  dilakukan  agar  para  wajib  Pajak Parkir  tersebut  tidak  melakukan  kecurangan  dengan  menggunakan  objek  Pajak  Parkir  yang  lebih  luas, namun  memberikan  konstribusi  yang  kecil,  sehingga  menyebabkan  kerugian  pada  keuangan  kas  daerah Surabaya.

## Tindakan Represif
Pihak  DPPK  melakukan  tindakan  represif  kepada  wajib  Pajak  Parkir  yang  melaporkan  omzet  tidak sesuai dengan perhitungan DPPK dalam “pengedokan”, jika perbedaan lebih dari 50%, DPPK mewajibkan Wajib  Pajak  Parkir  membayar  sejumlah  dana  atas  kekurangan  pembayaran  Pajak  Parkir  terutang  dari perbedaan  perhitungan  tersebut.  Peneliti  memberikan  sumbangan  pemikiran,  bahwa  untuk  menghindari adanya  pengemplangan  Pajak  Parkir,  maka  anggapan  wajar  dan  toleransi  dari  pihak  DPPK  harus dihentikan. Karena peraturan yang ada pun tidak menjelaskan mengenai adanya anggapan wajar dan batas toleransi terhadap wajib Pajak Parkir yang melaporkan omzet dalam SPTPD tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.  Peraturan  telah  menegaskan,  apabila  terjadi  ketidakbenaran  dalam  pelaporan  SPTPD  maka akan dikenakan hukuman pidanan penjara ataupun denda.
Selanjutnya  Pihak  DPPK  mengambil  tindakan  terhadap  wajib  Pajak  Parkir  yang  tidak  melakukan perforasi karcis parkir. Pemeriksaannya dilakukan dengan cara melihat nomer seri yang tertera pada karcis parkir tersebut. Apabila nomer seri karcis tersebut tidak berlanjut maka bisa dipastikan wajib pajak tersebut tidak  melakukan  perforasi  dan  tidak  melakukan  pembayaran  Pajak  Parkir.  Hal  ini  menjadi  sangat  teliti karena pihak DPPK melakukan pencatatan terhadap nomer seri para Wajib Pajak parkir tersebut. Langkah yang  kemudian  diambil  Pihak  DPPK  adalah  dengan  meminta  pembayaran  atas  Pajak  Parkir  terutang kepada wajib Pajak Parkir terkait sejumlah karcis yang belum dilakukan perforasi oleh DPPK Surabaya.

## Taktik Dishub terkait dengan Kebocoran Retribusi Parkir

## Tindakan Pre-emtif
Tindakan  pre-emtif  oleh  pihak  UPTD  Parkir  Timur  Surabaya  adalah  sosialisasi  dan  menghimbau masyarakat untuk turut mengawasi berjalannya tata tertib parkir, yaitu dengan selalu meminta karcis parkir setiap  kali  menggunakan  jasa  layanan  parkir.  Dengan  memperoleh  karcis  parkir,  maka  Subjek  Retribusi Parkir  akan  mengetahui  tarif  yang  tertera  dalam  karcis  parkir  tersebut  guna  menghindari  juru  parkir meminta  tarif  diatas  tarif  yang  telah  ditetapkan,  sehingga  akan  meminimalisir  kebocoran  dari  pendapatan Retribusi Parkir yang akan masuk dalam kantong juru parkir.

## Tindakan Preventif
Pihak  UPTD  Parkir  Timur  Surabaya  melakukan  pengawasan  terkait  ketertiban  juru  parkir  memberikan setoran setiap harinya kepada  pihak Dishub. Hal ini sebagai bentuk antisipasi adanya kebocoran Retribusi Parkir yang dilakukan oleh juru parkir, karena memang pemberlakuannya uang setoran tersebut tidak boleh menginap  di  juru  parkir,  pada  waktu  itu  juga  harus  langsung  diserahkan  kepada  Pihak  Dishub.  Peneliti memberikan  kritik  terhadap  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pihak  Dishub  khususnya  bagian  parkir  timur, karena  sebagaimana  yang  tertulis  dalam  Perda  Surabaya  nomor  1  tahun  2009  tentang  Penyelenggaraan Perparkiran  dan  Retribusi  Parkir  Bab  VIII  Pasal  15  mengenai  Tata  Tertib  Parkir,  tertulis  bahwa  petugas parkir yang dalam hal ini adalah juru parkir salah satunya  berkewajiban untuk  menyerahkan  karcis parkir yang masih berlaku dan menerima pembayaran retribusi parkir atau sewa parkir sesuai dengan tarif parkir yang  ditetapkan.  Dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  pasal  37  Peraturan  Daerah  Surabaya  nomor  1  tahun  2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir bahwa petugas parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya  akan  dikenakan  sanksi  administrasi  berupa  teguran  lisan,  peringatan  tertulis,  serta pemberhentian sebagai petugas parkir. Hal ini seolah bertolak belakang terhadap apa yang dilakukan oleh bagian  Parkir  Timur  Dishub  Surabaya,  pihak  Dishub  mengadakan  pengawasan  terhadap  tata  tertib  juru parkir yang hanya terbatas pada tertibnya menyampaikan setoran pada koordinator juru parkir, tidak kepada
prosesnya  selama  dilapangan.  Bagaimana  ketertiban  juru  parkir  dalam  memberikan  karcis  pada  subjek Retribusi Parkir? berapa tarif yang mereka tarik kepada subjek Retribusi Parkir? Semua ini seakan terbebas dari pemikiran pihak Dishub. Sebagaimana cuplikan wawancara antara peneliti dengan pihak Dishub yaitu:
Peneliti :
“Saya  kemarin  itu  parkir  ditempat  itu  dengan  sepeda  motor  dikenai  tarif  2000  pak, padahal kan harusnya 500”.
Pihak Dinas Perhubungan :

## “Lohh Kok banyak”?
Pihak  Dishub  terkesan  menujukkan  keterkejutan,  namun  sepertinya  telah  mengetahui  hal  tersebut  sering terjadi di lapangan, sehingga bukan rahasia umum lagi.
Untuk  mengatasi  kebocoran  Retribusi  Parkir,  selanjutnya  pihak  UPTD Parkir Timur  Dishub  Surabaya berupaya  menggunakan  voucher,  sehingga  dilapangan  tidak  ada  uang  beredar.  Dari  berbagai  macam tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak Dishub, peneliti menyumbang beberapa pemikiran terkait dengan  adanya  sistem  target  yang  dikenakan  oleh  pihak  Dishub  terhadap  juru  parkir  tepi  jalan  umum tepatnya  pada  wilayah  Surabaya  Timur.  Sistem  target  yang  tidak  berdasarkan  kepada  potensi  wilayah tersebut,  ditambah  dengan  pembuangan  karcis  parkir  yang  telah  digunakan  dalam  layanan  jasa  parkir tersebut,  memicu  kebocoran  Retribusi  Parkir  Kota  Surabaya.  Seharusnya  pihak  Dishub  mencegah kebocoran  Retribusi  Parkir  dengan  menerapkan  aturan  terhadap  penyetoran  hasil  pendapatan  Retribusi Parkir  berdasarkan  kepada  potensi  dari  wilayah  parkir  tersebut.  Adanya  ketentuan  pihak  Dishub mengembalikan  karcis  retribusi  parkir  yang  telah  digunakan  kepada  juru  parkir,  akan  mendukung  aksi dalam  membocorkan  pendapatan  Retribusi  Parkir  Surabaya.  Meskipun  karcis  bekas  tersebut  telah diperintahkan  untuk  dibuang  oleh  pihak  Dishub,  lantas  mengapa  bukan  Dishub  yang  membuang? Menyuruh  juru  parkir  untuk  membuang  karcis  yang  telah  digunakan  sama  saja  memberi  kebebasan  juru parkir untuk memanfaatkan karcis parkir yang terbuang tersebut. Dinas lah yang harus bergerak agar dapat meminimalisir Kebocoran Retribusi Parkir di Kota Surabaya.

## “Jangan Ada Dusta Diantara Kita”
Memang Kau bukan yang pertama bagiku Pernah satu hati mengisi hidupku dulu Dan kini semua kau katakan padaku Jangan ada dusta diantara kita kasih
(Lirik lagu “Jangan ada dusta diantara kita” ciptaan Harry Tasman)
Potongan  Lirik  lagu  tersebut  seakan  menjawab  hasil  temuan  yang  terkuak  dalam  penelitian  ini,  untuk meminimalisir bahkan  mencegah terjadinya Kebocoran Pajak dan Retribusi Parkir Surabaya, satu-satunya cara  yang  dapat  dilakukan  adalah  Jangan  ada “Dusta” diantara  pihak-pihak  yang  yang  terkait. Dari  sisi Pajak  Parkir  dibutuhkan  kejujuran  Wajib  Pajak  Parkir  untuk  melaporkan  omzet  parkir  berdasarkan  fakta, pihak DPPK untuk  melakukan pengawasan  yang berguna  dan efektif, tidak ada toleransi dan pengawasan jika ada permintaan saja, agar tidak terkesan berdusta dalam upaya meminimalisir kebocoran Pajak Parkir. Dari  sisi  Retribusi  Parkir,  pihak  juru  parkir  agar    selalu  menjalankan  ketertibannya  dengan  memberikan karcis parkir pada subjek Retribusi Parkir, sehingga tidak ada lagi dusta didalamnya dengan meminta tarif parkir yang lebih tinggi, juga dibutuhkan kerja sama dengan subjek Retribusi Parkir untuk selalu meminta karcis  parkir.  Pihak  Dishub  untuk  memberikan  pengawasan  yang  efektif  terkait  dengan  ketertiban  juru parkir di lapangan, serta tidak ada lagi aksi menyuruh juru parkir untuk membuang karcis parkir yang telah digunakan,  karena  intinya  mereka  berdusta,  memerintahkan  membuang  pada  orang  yang  mempunyai kewenangan di dalamnya untuk memungut Retribusi Parkir.

## KESIMPULAN
Penyulut  kebocoran  Pajak  Parkir  Surabaya  disebabkan  oleh,  rendahnya  kesadaran  masyarakat,  aturan perpajakan self assessment system, Pengawasan yang lemah, toleransi terhadap pengemplang Pajak Parkir, rendahnya  kejujuran,  serta  tidak  bekerja  sama  dengan  pihak  kepolisian.  Penyulut  kebocoran  Retribusi Parkir  disebabkan  oleh  rendahnya  kesadaran  masyarakat,  Juru  parkir  tidak  tertib,  tekanan  ekonomi,  celah
peraturan, pengawasan yang lemah, pemberlakuan target setoran, dan karcis parkir yang terbuang. Terdapat taktik meminimalisir kebocoran Pajak dan Retribusi Parkir yaitu dengan tindakan pre-emtif, preventif, dan represif.
Saran  penelitian  untuk  Dishub  Surabaya  khusunya  UPTD  Parkir  Timur,  agar  mengawasi  ketertiban  juru parkir terkait dengan pemberian karcis pada masyarakat, yaitu dengan membentuk tim khusus pengawasan lapangan, juga agar mengambil tindakan efektif dalam mengatasi karcis parkir yang telah terjual, agar tidak disalahgunakan oleh juru parkir. Serta dengan tidak  memberlakukan sistem target kepada para juru  parkir atas  jumlah  setoran  setiap  harinya,  melainkan  harus  melihat  kepada  potensi  yang  ada  dalam  wilayah tersebut.
Bagi  DPPK  Surabaya,  untuk  melaksanakan  pengawasan  intensif  terkait  pelaporan  omzet  wajib  Pajak Parkir,  misalnya  dengan  cara  memasang  sebuah  alat  pada  mal-mal  di  Surabaya  yang  dapat  mendeteksi setiap  kendaraan  yang  datang,  sehingga  tidak  ada  kesempatan  melakukan  pengemplangan  Pajak  Parkir. Serta tidak ada lagi kebijakan toleransi oleh DPPK terhadap pengemplang Pajak Parkir.
Bagi  Pemerintah  Kota  Surabaya,  agar  membuat  peraturan  tarif  Retribusi  Parkir  yang  bukan  nilai  pecahan sehingga  tidak  ada  uang  kembalian  yang  harus  diberikan  oleh  para  juru  parkir  terhadap  subjek  Retribusi Parkir.
Untuk peneliti selanjutnya yang meneliti di bidang yang sama, disarankan melihat dari fokus yang berbeda, untuk  Pajak  Parkir  dapat  dikaji  dengan  objek  Pajak  Parkir  selain  mal  dan  Pertokoan.  Sedangkan  terkait dengan Retribusi Parkir, dapat dikaji dengan menelisik objek yang lebih luas lagi, sehingga dapat ditelisik fakta-fakta baru penyulut kebocoran Pajak dan Retribusi Parkir di Kota Surabaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arditia,  R.  2012.  Analisis  Konstribusi  dan  Evektifitas  Pajak  Daerah  Sebagai  Sumber  Pendapatan  Asli Daerah  kota  Surabaya  (Study  Kasus  Dinas  Pendapatan  dan  Pengelolaan  Keuangan  Kota Surabaya).  Skripsi.  Universitas  Negeri  Surabaya.  (Diakses  pada  tanggal  5  Mei  2014). ejournal.unesa.ac.id/article/4069/57/article.pdf
Creswell, JW. 2014. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
Dewi,  R.  2013.  Peranan  Retribusi  Parkir  Dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Magelang. Skripsi.  Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta.  (Diakses  pada  tanggal  5  mei  2014).  E-journal .uajy.ac.id
News.detik.com. Kendaraan Baru di Jatim meningkat 711 persen. Diakses 5 Mei 2014.
Radjawarta.co. DPRD Surabaya Soroti Pajak Parkir di 10 Mal Ternama. Diakses 10 September 2014.
Suarapubliknews.net. Dispenda Surabaya Akui Kebocoran Pajak Jasa Parkir. Diakses 10 September 2014.
Surabaya.bisnis.com. Kebutuhan Meningkat Mal di Jawa Timur tumbuh 20 persen. Diakses 5 Mei 2014.
Surabayanews.co.id. Anggaran Retribusi Parkir Bocor Hingga 40 persen. Diakses 10 Desember 2014.
Surabaya.tribunnews.com. Pajak Tulang Punggung Pendapatan Negara. Diakses 10 Desember 2014. www.jawapos.com. Kendaraan di Surabaya tambah 17 ribu lebih sebulan. Diakses 10 Desember 2014. www.centroone.com. Pendapatan Pajak dan Retribusi Parkir Butuh Evaluasi. Diakses 6 September 2014 www.surabayapagi.com. APBD Surabaya Diprediksi 6,3 M. Diakses 6 September 2014. www.surabayapagi.com. Kebocoran Pajak Parkir mencapai 12,5 M. Diakses 6 September 2014. www.surabayapagi.com. Retribusi Parkir Surabaya Bocor 40%. Diakses 10 Desember 2014.
Jufrizen.  2013.  Analisis  Potensi  Penerimaan  Retribusi  Parkir  Pada Pusat-Pusat  Perbelanjaan  Kota  Medan. Jurnal  Manajemen  dan  Bisnis.  (Online),  Vol  13,  (http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/mbisnis /article/view/104/pdf_4), (diakses 05 Desember 2014)
Mukhtar. 2013. Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta Selatan:REFERENSI
Nurfitri,  L.  2013.  Study  Implementasi  Kebijakan  Pemungutan  Parkir  Sebagai  Pajak  Daerah  Kota  Malang (Study  Kasus  pada  Dinas  Pendapatan  Kota  Malang).  Skripsi.  Universitas  Brawijaya  Malang. (Diakses pada tanggal 8 Oktober 2014).
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  8  Tahun  2012 Tentang  Retribusi  Pelayanan  Parkir  di  Tepi  Jalan Umum
Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  42  Tahun  2011  Tentang  Rincian  Tugas  dan  Fungsi  Dinas  Kota Surabaya
Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  27  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta.
Yustica, F. 2013. Pajak dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya (Studi Kasus Dinas  Pendapatan  Daerah  dan  Dinas  Perhubungan  Kota  Surabaya).  Skripsi.  Universitas  Negeri Surabaya.  http://ejournal.unesa.ac.id/data/journals/53/articles/3516-5824-1-PB.pdf    (diakses  pada tanggal 5 mei 2014).
.