## Jurnal De Facto
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408

## PENGGUNAAN KONSINYASI UNTUK PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA BALIKPAPAN

## USE OF CONSINCIPLES FOR THE SETTLEMENT OF INDEMNITY IN LAND PROCUREMENT FOR PUBLIC INTEREST IN BALIKPAPAN CITY
Gerson Marthen Lumanauw 1 , Susilo Handoyo 2 , Roziqin, 3
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia Gersonmarthenlumanauw@gmail.com

## ABSTRAK
Penggunaan konsinyasi dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan /atau besarnya ganti  kerugian  berdasarkan  hasil  musyawarah  dalam  hal  ketidaksetujuan  terhadap  ganti kerugian  yang  dihasilkan  berdasarkan  musyawarah,  ada  pihak  yang  tidak  setuju  tetapi tidak  mengajukan  keberatan  ke  pengadilan,  dan  ada  juga  yang  kemudian  mengajukan keberatan  ke  pengadilan  tetapi  pada  akhirnya  tetap  menolak  ganti  kerugian  yang  telah ditetapkan  berdasarkan  putusan  Pengadilan  Negeri/Mahkamah  Agung  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Sebagian  pemegang  hak  atas  tanah  yang  tidak mengajukan  keberatan  ke  Pengadilan  Negeri  adalah  masyarakat  yang  tidak  mengerti hukum,  yang  tidak  memiliki  pengacara,  dan  juga  masyarakat  merasa  malas  berurusan dengan Pengadilan karena ada masyarakat yang berpandangan apabila menempuh proses peradilan akan memakan waktu dan dana yang relatif banyak. Hasilnya pun belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat khususnya dalam hal ini pihak penggugat dan  Penggunaan  konsinyasi  dalam  hal  objek  pengadan  tanah  yang  akan  diberikan  ganti kerugian  sedang  menjadi  objek  perkara  di  pengadilan/masih  dipersengketakan kepemilikannya/diletakkan  sita  oleh  pejabat  yang  berwenang/menjadi  jaminan  di  bank pada  intinya  tidak  menjadi  permasalahan  dalam  praktiknya,  akan  tetapi  akan  muncul permasalahan dimana objek pengadaan tanah tersebut masih dalam sengketa keluarga dan akan menyebabkan kesalahan interpretasi di proses pengadilan.
Kata Kunci: Konsinyasi, Pengadilan, Jaminan, Bank
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan
3 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan

## Jurnal De Facto
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408

## ABSTRACT
The use of consignment in the event that the party has the right to refuse the form and / or amount of compensation based on the results of deliberation in the case of disagreement with the resulting compensation based on deliberation, there are parties who disagree but do not submit objections to the court, and there are also those who then file an objection to the court but in the end they still  refused the compensation that had been determined based  on  the  decision  of  the  District  Court  /  Supreme  Court  which  had  obtained permanent  legal  force.  Some  land  rights  holders  who  do  not  submit  objections  to  the District Court are people who do not understand the law, who do not have lawyers, and also people feel lazy to deal with the Court because there are people who think that going through  the  judicial  process  will  take  a  relatively  large  amount  of  time  and  funds.  The result is not necessarily in accordance with what the community wants, especially in this case the plaintiff and the use of consignment in the case that the object of land acquisition to be compensated is being the object of a case in court / ownership is still disputed / has been confiscated by an authorized official / is a guarantee in In essence, banks are not a problem in practice, however, problems will arise where the object of land acquisition is still in a family dispute and will cause misinterpretation in court proceedings.
Keywords: Consignment, Court, Guarantee, Bank

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Tanah  merupakan  salah  satu  sumber  daya  alam  yang  penting  untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar  tempat  hidup,  tetapi  lebih  dari  itu  tanah  memberikan  sumber  daya  bagi kelangsungan  hidup  umat  manusia.  Bagi  bangsa  Indonesia  tanah  adalah  karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, serta hubungan antara bangsa  Indonesia  dengan  tanah  bersifat  abadi,  oleh  karena  itu  harus  dikelola secara  cermat  pada  masa  sekarang  maupun  untuk  masa  yang  akan  datang. Masalah  tanah  adalah  masalah  yang  menyangkut  hak  rakyat  yang  paling  dasar. Tanah  disamping  mempunyai  nilai  ekonomis  juga  berfungsi  sosial,  oleh  karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna kepentingan lain.
Secara  filosofis  tanah  sejak  awalnya  tidak  diberikan  kepada  perorangan.  Jadi tidak benar seorang yang menjual tanah berarti menjual miliknya, yang benar dia hanya  menjual  jasa  memelihara  dan  menjaga  tanah  selama  itu  dikuasainya.  Hal tersebut  adalah  benar  apabila  dikaji  lebih  dalam  bahwa  tanah  di  samping

## Jurnal De Facto
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
mempunyai  nilai  ekonomis,  juga  mempunyai  nilai  sosial  yang  berarti  hak  atas tanah  tidak  mutlak.  Namun  demikian  negara  harus  menjamin  dan  menghormati atas hak-hak yang diberikan atas tanah kepada warga negaranya yang dijamin oleh undang-undang. Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria  yang  disingkat  (UUPA)  di  atur  tentang  hak-hak  atas  tanah  yang  dapat diberikan  kepada  warga  negaranya  berupa  yang  paling  utama  Hak  Milik,  Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak  untuk  Memungut  Hasil  Hutan  dan  hak-hak  lain  yang  tidak  termasuk  dalam hak-hak tersebut di atas yang akan  ditetapkan dengan undang-undang serta hak- hak yang umum. Ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan mendapat ganti  rugi  yang  tidak  berupa  uang  semata  akan  tetapi  juga  berbentuk  tanah  atau fasilitas lain. 4
Hal  ini  berarti  nilai  ekonomis  hak  atas  tanah  akan  berbeda  dengan  hak  yang melekat pada tanah tersebut, dengan demikian ganti rugi yang diberikan atas tanah itu juga menentukan berapa besar yang harus diterima dengan adanya hak berbeda itu,  namun  demikian  negara  mempunyai  wewenang  untuk  melaksanakan pembangunan  sebagaimana  di  atur  dalam  peraturan  perundang-undangan  baik dengan pencabutan hak maupun dengan pembebasan tanah.
Masalah  pembebasan  tanah  sangat  rawan  dalam  penanganannya,  karena  di dalamnya  menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak,  apabila  dilihat  dari  kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah  negara  yang  tersedia  sangatlah  terbatas,  oleh  karena  itu  satu-satunya  cara yang  dapat  ditempuh  adalah  dengan  membebaskan  tanah  milik  masyarakat,  baik yang  telah  di  kuasai  dengan  hak  berdasarkan  Hukum  Adat  maupun  hak-hak lainnya menurut UUPA Proses pembebasan tanah tidak akan pernah lepas dengan adanya  masalah  ganti  rugi,  maka  perlu  diadakan penelitian  terlebih  dahulu terhadap  segala  keterangan  dan  data-data  yang  diajukan  dalam  mengadakan taksiran pemberian ganti rugi. Apabila telah tercapai suatu kesepakatan mengenai bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi,  maka  baru  dilakukan  pembayaran  ganti  rugi kemudian  dilanjutkan  dengan  pelepasan  atau  penyerahan  hak  atas  tanah  yang bersangkutan. 5
Mekanisme musyawarah yang seharusnya menjadi sarana untuk mencari jalan tengah dalam menentukan besarnya ganti kerugian seringkali tidak mencapai kata
4 Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), hlm. 82
5 Adrian  Sutedi,  Implementasi  Prinsip  Kepentingan  Umum  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk Pembangunan, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 45

## Jurnal De Facto
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
sepakat  dan  karenanya  dengan  alasan  kepentingan  umum,  maka  pemerintah melalui panitia pengadaan tanah dapat menentukan secara sepihak besarnya ganti rugi dan kemudian menitipkannya ke pengadilan negeri setempat melalui prosedur konsinyasi.  Hal  itulah  yang  kemudian  menjadi  permasalahan,  bahwa  konsinyasi yang diterapkan dalam Perpres ini berbeda dengan konsinyasi yang di atur dalam KUH  Perdata,  di  mana  dalam  KUH  Perdata  konsinyasi  dapat  dilakukan  jika sebelumnya  terdapat  hubungan  hukum  antara  para  pihak.  Sedangkan  dalam Perpres  justru  sebaliknya,  konsinyasi  diterapkan  disaat  kesepakatan  antara  para pihak  tidak tercapai,  tidak ada  hubungan  hukum  sama  sekali  diantara  para  pihak tersebut.
Pemerintah  Kota  Balikpapan  sebagai  Bagian  Pemerintah  Republik  Indonesia memiliki peran yang besar dalam membangun kepercayaan investor. Sebagaimana diatur  didalam  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  Juncto  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  diatur  didalam  yang  berbunyi  “Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang  memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan daerah  otonom ” yang  kemudian  Susunan  Organisasi,  Uraian  Tugas  dan  Fungsi Sekretariat  Daerah  diatur  pada  salah  satu  Peraturan  Wali  Kota  Balikpapan  yaitu Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2019.
Selain  itu  dalam  penjelasan  UUD  1945  ditetapkan  “Negara  Indonesia berdasarkan  atas  Hukum (Rechsstaat) tidak  berdasarkan  kekuasaan  belaka (Machtstaat) .”  Jelaslah  bahwa  Indonesia  adalah  suatu  Negara  hukum  yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  (Negara  Hukum  dan  Negara Kesejahteraan). 6
Sebagai  sebuah  badan  hukum  sebuah  Negara  selain  berhak  untuk  melakukan perbuatan hukum, juga mempunyai hak untuk memiliki kekayaan tersendiri yang lepas  dari  atau  terpisah  dari  kekayaan  individu  yang  berhak  untuk  mewakili Negara  tersebut.  Perbuatan  Hukum  perdata  yang  secara  hukum  dinyatakan sebagai  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Negara  dapat  mengakibatkan  timbulnya
6 Ibid, hlm 82

## Jurnal De Facto
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
perikatan  perdata  dan  perikatan  perdata  tersebut  dapat  menimbulkan  adanya kewajiban pada Negara. 7
Persoalan  Negara  sebagai  badan  hukum,  yakni  sebagai  subyek  pelaku  dan sebagai  subyek  kewajiban  dan  hak,  pada  dasarnya  merupakan  persoalan  yang sama  dengan  persoalan  badan  hukum  sebagai  badan  hukum.  Negara  juga merupakan  badan  hukum,  yakni  sebuah  komunitas  yang  dibentuk  oleh  tatanan norma yang melembagakan organ-organ yang secara langsung atau tidak langsung diharuskan  menjalankan  fungsi  mereka,  berdasarkan  prinsip  pembagian  kerja. Tatanan  yang  membentuk  komunitas  ini  adalah  tatanan  hukum,  yang  disebut sebagai  tatanan  hukum  nasional  yang  dilawankan  dengan  tatanan  hukum internasional.  Badan  hukum  yang  dibentuk  oleh  undang-undang  tunduk  kepada tatanan  hukum  nasional  yang  memberlakukan  kewajiban  dan  memberikan  hak kepadanya  sebagai  badan  hukum,  demikian  pula  Negara  dapat  dianggap  tunduk kepada  tatanan  hukum  internasional  yang  memberlakukan  kewajiban  dan memberikan hak kepada Negara sebagai badan hukum. Dan karena itu kewajiban eksternal-internal  dan  hak  dapat  dibedakan  dalam  kaitannya  dengan  Negara sebagai sebuah badan hukum yang tunduk kepada hukum internasional, demikian pula  dalam  kaitannya  dengan  sebuah  badan  hukum  yang  tunduk  kepada  tatanan hukum  nasional:  kewajiban  dan  hak  eksternal  Negara  ditetapkan  oleh  tatanan hukum  internasional.  Sedangkan  kewajiban  dan  hak  internal  ditetapkan  oleh tatanan  hukum  nasional.  Dibagian  berikutnya  kita  pertama-tama  hanya  akan membahas  persoalan  Negara  sebagai  badan  hukum  terlepas  dari  hukum internasional  yang  menerapkan  kewajiban  dan  memberikan  hak  kepada  Negara itu. 8 Pemerintah  Kota  Balikpapan  dalam  hal  ini  adalah  badan  hukum  yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Badan Hukum sebagaimana diatur didalam  aturan  positif  Indonesia  sehingga  dalam  setiap  perbuatan  hukum  yang dilakukan  akan  memiliki  akibat  hukum  tersendiri.  Oleh    Peraturan  Daerah  Kota Balikpapan  Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat Daerah, yang diatur lebih lanjut didalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah yang diatur didalam Pasal 18 mengenai Bagian Hukum pada ayat (1) yang berbunyi “ Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c
7 Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,2004,  Pengkajian  Hukum  Tentang  Masalah  Hukum Tanggung  Jawab  Perdata  atas  Pelaksanaan  Pemerintaha.  Departemen  Kehakiman  dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm . 1-2
8 Hans  Kelsen,  2007,  Teori  Hukum  Murni  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif,  Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung, hlm. 320

## Jurnal De Facto
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
mempunyai  tugas  melaksanakan  pengoordinasian,  pengendalian  dan  perumusan peraturan  perundang-undangan,  telaahan  hukum,  pemberian  bantuan  hukum, publikasi  dan  pendokumentasian  produk  hukum  serta  pembinaan  Penyidik Pegawai Negeri Sipil.” oleh karena itu Pemerintah Kota Balikpapan dapat melalui Bagian Hukum memberikan bantuan hukum kepada Organisasi Perangkat Daerah yang mendapatkan  gugatan  dari  masyarakat  secara  perdata  maka  sebagaimana diatur di dalam
Berkaitan  dengan  hukum  maka  di  Balikpapan  banyak  kemudian  fasilitas- fasilitas  umum  yag  didirikan  dan  yang  pasti  untuk  membangun  sebuah  property dibutuhkan  lahan  yang  tidak  sedikit.  Maka  daripada  itu  melalui  prosedur  yang benar  Pemerintah  Kota  Balikpapan  mengusulkan  adanya  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum yang terbesar adalah fasilitas air minum salah satunya karena begitu  banyak  dan  padatnya  kota  Balikpapan  sehingga  membutuhkan  air  dengan kapasitas  yang  besar.  Dan  untuk  itu  maka  dilakukanlah  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum.
Namun  kemudian  ada  banyak  perkara  mengenai  pertanahan  yang  kemudian muncul di Balikpapan ketika Pemerintah Kota Balikpapan melakukan pengadaan tanah.  Beberapa  masyarakat  ada  yang  keberatan  dengan  perolehan  kepemilikan lahan yang sudah dibebaskan melalui prosedur hukum positif Indonesia beberapa diantaranya adalah pengadaan lahan untuk kepentingan umum penyediaan waduk untuk  kepentingan  air  masyarakat.  Padahal  secara  prosedur  dan  proses  sudah dilaksanakan  namun  ada  saja  masyarakat  yang  keberatan  dan  mengaajukan gugatan di Pengadilan Negeri Balikpapan.
Penerapan konsinyasi dalam Perpres ini sebagai alternatif penyelesaian konflik pengadaan  tanah  bisa  jadi  membawa  dampak  pada  kesewenang-wenangan pemerintah  dalam  hal  penggusuran  atau  pengusiran  secara  paksa.  Padahal alternatif  terakhir  yang  dapat  ditempuh  adalah  dengan  pengajuan  permohonan pencabutan  hak  atas  tanah  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1961, dan  bukannya  dengan  mengkonsinyasikan  uang  ganti  rugi  ke  pengadilan  negeri dan  menganggap  kewajibannya  dalam  pembebasan  lahan  sudah  selesai,  dan dengan serta merta melakukan pembangunan di lahan tersebut.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah  penggunaan  konsinyasi  dalam  hal  pihak  yang  berhak menolak  bentuk  dan  /atau  besarnya  ganti  kerugian  berdasarkan  hasil musyawarah?

## Jurnal De Facto
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
2. Bagaimanakah  penggunaan  konsinyasi  dalam  hal  objek  pengadan  tanah yang akan  diberikan  ganti  kerugian  sedang  menjadi  objek  perkara  di pengadilan ?

## C. Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  penelitian  hukum normatif  atau  doktrinal.  Menurut  Terry  Hutchinson  sebagaimana  dikutip  oleh Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai  berikut:  Penelitian  doktrinal  adalah  penelitian  yang  memberikan penjelasan sistematis antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi  pembangunan  masa  depan. 9 Penelitian  hukum  normatif  yang  nama lainnya  adalah  penelitian  hukum  doktrinal  yang  disebut  juga  sebagai  penelitian perpustakaan  atau  studi  dokumen  karena  penelitian  ini  dilakukan  atau  ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. 10

## D. Tinjauan Pustaka

## II. PEMBAHASAN
A. Pengaturan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum.
Kepentingan umum yang dijadikan dasar alasan melakukan pembebasan tanah selama  ini  masih  banyak  terdapat  penafsiran  yang  berbeda  sehingga  tidak  jarang menjadi  sumber  konflik.  Pada  saat  penetapan  lokasi  pembangunan  sampai  pada proses pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
Menurut  Pasal  1  angka  6  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum,  merumuskan pengertian  kepentingan  umum  yaitu:  “kepentingan  bangsa,  Negara,  dan masyarakat  yang  harus  diwujudkan  oleh  pemerintah  dan  digunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat”..
Pengertian  kepentingan  umum  ini  lebih  luas  jika  dibandingakan  dengan pengertian  kepentingan  umum  yang  dirumuskan  sebelumnya,  dalam  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor.  36  tahun  2005  jo  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  65  tahun  2006  tentang  pengadaan  tanah  bagi pelaksanaan  pembangunan  untuk  kepentingan  umum,  dalam  aturan  ini
9 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm. 32
10 Soerjono Soekanto, dan Sri  Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta:  Cetakan ke-8 PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14

## Jurnal De Facto
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
mendefinisikan  kepentingan  umum  adalah  kepentingan  sebagian  besar  lapisan masyarakat  Maria  S.W.  Sumardjono  dalam  uraianya  mengenai  pengadaan  tanah menyampaikan  bahwa  kepentingan  umum  didefinisikan  sebagai  kepentingan seluruh  lapisan  masyarakat,  sedangkan  mengenai  kegiatan  pembangunan  untuk kepentingan  umum  dibatasi  pada  kegiatan  pembangunan  yang  dilakukan  dan selanjutnya  dimiliki  oleh  pemerintah,  serta  tidak  digunakan  untuk  mencari keuntungan.
Dengan  demikian  interpretasi  kegiatan  yang  termasuk  dalam  kategori kepentingan umum dibatasi pada terpenuhinya ketiga unsur tersebut. Lebih lanjut dikatakan  Maria  S.W  Soemardjono  yang  dikutip  dalam  bukunya  Adrian  Sutedi, konsep  kepentingan  umum  selain  harus  memenuhi  “peruntukannya”  juga  harus dapat dirasakan “kemanfaatannya” (socially  profitable  atau  four  public  use  atau actual use by the public) dan agar unsur kemanfaatan ini dapat terpenuhi  artinya dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  secara  keseluruhan  dan/atau  secara  langsung, untuk penentuan suatu kegiatan seyogyanya melalui penelitian terpadu. Manakala memulai  membicarakan  hukum  maka  yang  menjadi  tujuan  hukum  adalah kepentingan  umum,  dengan  demikian  kepentingan  umum  sebagai  konsep  harus berjalan  berdampingan  dengan  terwujudnya  Negara.  Negara  dibentuk  demi kepentingan  umum  dan  hukum  merupakan  sarana  utama  untuk  mewujudkan kepentingan  umum.  Karena  aspek  yang  paling  terpenting  dalam  hukum  adalah tercapainya rasa keadilan bagi masyarakat pada tingkatan yang tertinggi. 11
Kepentingan  dalam  arti  luas  diartikan  sebagai  “public  benefit”  sedangkan dalam  arti  sempit “public  use” diartikan  sebagai “public  access”, atau  apabila public access tidak dimungkinkan, maka cukup “ if the entire public could use the product of the facility.” 12
Menurut John Salindeho belum ada definisi yang sudah dikentalkan mengenai kepentingan  umum,  namun  cara  sederhana  dapat  ditarik  kesimpulan  atau pengertian  bahwa  kepentingan  umum  dapat  saja  dikatakan  untuk  keperluan, kebutuhan  atau  kepentingan  orang  banyak  atau  tujuan  sosial  yang  luas.  Oleh karena  itu  rumusan  demikian  terlalu  umum,  luas  dan  tak  ada  batasnya,  maka untuk  mendapatkan  rumusan  terhadapnya,  kiranya  dapat  dijadikan  pegangan sambil  menanti  pengentalannya  yakni  kepentingan  umum  adalah  termasuk
11 Maria S.W. Soemardjono, Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, hlm. 73.
12 Maria  S.W  Soemardjono,  Telaah  Konseptual  Terhadap  Beberapa  Aspek  Hak  Milik,  Sebuah Catatan  Untuk  Makalah  Chadijdjah  Dalimunte,  Konsep  Akademis  Hak  Milik  Atas  Tanah Menurut  Uupa,  Makalah  Dalam  Seminar  Nasional  Hukum  Agrarian  Iii  Fakultas  Hukum Universitas Sumatra Utara-Badan Pertanahan Nasional Medan 19-20 september 1990, hlm. 13.

## Jurnal De Facto
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
kepentingan  bangsa  dan  Negara  serta  kepentingan  bersama  dari  rakyat,  dengan memperhatikan  segi-segi  sosial,  politik,  psikologis  dan  hankamnas  atas  dasar azaz-azaz  Pembangunan  Nasional  dengan  mengindahkan  Ketahanan  Nasional serta  wawasan  Nusantara.  Notonogoro  berpendapat  bahwa  kepentingan  umum hendakanya  seimbang  dengan  kepentingan  individu.  Begitu  pentingnya kepentingan  umum  dalam  kehidupan  bernegara  yang  dalam  peraktiknya berbenturan  dengan  kepentingan  individu  maka  perlu  didefinisikan  dengan  jelas. Apabila  nilai-nilai  yang  menyangkut  kepentingan  umum  ditinggalkan  dan kepentingan  peribadi  atau  kelompok  yang  ditonjolkan  maka  pergolakan  dan sengketa  tidak  dapat  dihindari,  paham  pancasila  yang  meletakkan  kepentingan individu  dan  kepentingan  masyarakat  secara  seimbang,  Negara  tidak  berfungsi secara  pasif  namun  harus  secara  aktif  mengusahakan  ketertiban  umum  dan sekaligus menunjang kesejahteraan masyarakat. 13
Pada  umumnya  terdapat  dua  cara  untuk  mengungkapkan  doktrin  kepentingan umum yaitu:
1. Pedoman  umum,  yang  secara  umum menyebutkan  bahwa  pengadaan  tanah harus berdasarkan alasan kepentingan umum, istilah yang sering digunakan untuk mengungkapkan pengertaian “umum” tersebut, misalnya : public atau social,  general,  common  atau  collective ,  sedangkan  untuk  istilah “kepentingan”  atau  “purpose”  sering  diganti  dengan need,  necessity, atau use interest, function, utility. Sesuai dengan sifatnya sebagai pedoman, maka hal  ini  memberikan  kebebasan  bagi  eksekutif  untuk  menyatakan  suatu peroyek  memenuhi  syarat  untuk  kepentingan  umum  dengan  menafsirkan pedoman tersebut.
2. Penyebutan  kepentingan  umum  dalam  suatu  daftar  kegiatan  yang  secara jelas  mengidentifikasi  tujuannya:  sekolah,  jalan,  bangunan-bangunan pemerintah  dan  sebagainya  yang  oleh  peraturan  perundang-udangan dipandang  bermanfaat  untuk  umum,  segala  kegiatan  diluar  yang  tercantum dalam daftar tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk pengadaan tanah. 14 Ada  tiga  prinsip  yang  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  suatu  kegiatan benarbenar untuk kepentingan umum, yaitu :
1. Kegiatan tersebut benar-benar dimiliki oleh pemerintah.
2. Mengandung batasan bahwa kegiatan kepentingan umum tidak dimiliki oleh perorangan  atau  swasta.  Dengan  kata  lain,  swasta  dan  perorangan  tidak
13 John  Salindeho,  Masalah  Tanah  dalam  Pembangunan,  Cetakan  Kedua,  Sinar  Grafika, Jakarta,1988, hlm. 40.
14 G. Kitay dalam SW Sumardjono, Ibid, hlm. 241.

## Jurnal De Facto
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
dapat memiliki jenis-jenis kegiatan kepentingan umum yang membutuhkan pembebasan tanah-tanah hak maupun negara.
3. Kegiatan  pembangunan  terkait  dilakukan  oleh  pemerintah,  memberikan batasan  bahwa  proses  pelaksanaan  dan  pengelolaan  suatu  kegiatan  untuk kepentingan umum hanya dapat diperankan oleh pemerintah.
4. Tidak mencari keuntungan
5. Membatasi  fungsi  suatu  kegiatan  untuk  kepentingan  umum  sehingga benarbenar  berbeda  dengan  kepentingan  swasta  yang  bertujuan  mencari keuntungan  sehingga  terkualifikasi  bahwa  kegiatan  untuk  kepentingan umum sama sekali tidak boleh mencari keuntungan. 15
Agar  dalam  pelaksanaan  pengadaan  ta  nah  untuk  kepentingan  umum  harus dapat  dilaksanakan  berdasarkan  Kriteria  kepentingan  umum  secara  efektif  harus memenuhi kriteria sifat, kriteria bentuk, dan kriteria karakteristik atau ciri-ciri:
1. Penerapan untuk kriteria sifat suatu kegiatan untuk kepentingan umum agar memilki  kualifikasi  untuk  kepentingan  umum  harus  memenuhi  salah  satu sifat dari beberapa sifat yang telah ditentukan dalam daftar sifat kepentingan sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1  angka  6  Undang-  Undang  Nomor  2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
2. Penerapan  untuk  kriteria  bentuk  suatu  kegiatan  untuk  kepentingan  umum agar  mempunyai  kualifikasi  sebagai  kegiatan  untuk  kepentingan  umum harus  memenuhi  salah  satu  syarat  untuk  kepentingan  umum  sebagaimana daftar  bentuk  kegiatan  kepentingan  umum  tersebut  tercantum  dalam  Pasal 10  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  pengadaan  tanah  bagi pembangunan untuk kepentingan umum
3. Penerapan  untuk  kriteria  suatu  kegiatan  untuk  kepentingan  umum  agar memenuhi  kualifikasi  ciri-ciri  kepentingan  umum  sehingga  benar-benar berbeda  dengan  bukan  kepentingan  umum,  maka  harus  memasukkan  ciri kepentingan  umum,  yaitu  bahwa  kegiatan  tersebut  benar-benar  dimiliki pemerintah, dikelola pemerintah dan tidak untuk mencari keuntungan.
Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  merupakan  kegiatan  untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada  yang berhak atas tanah  tersebut.  Pengertian  dalam  pasal  ini  adalah  pengertian  dalam  arti  umum, siapa saja yang hendak mendapatkan tanah dapat dikategorikan juga dalam istilah pengadaan  tanah,  maka  dapatlah  dipahami  ketika  judul  keputusan  presiden
15 Adrian  Sutedi,  Implementasi  Prinsip  Kepentingan  Umum  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk Pembangunan, Ed. 1, Cet. 2 Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 75.

## Jurnal De Facto
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
tersebut  ditulis  “pengadaan  tanah  bagi  pelaksanaan  pembangunan  untuk kepentingan”.
Implementasi  kepentingan  umum  ini  manakala  salah  ditafsikan  akan menyebabakan hilangnya rasa keadilan bagi masyarakat, jika kepentingan umum tidak  bisa  diakses  atau  dimanfaatkan  secara  langsung  oleh  seluruh  lapisan masyarakat, keadaan demikian adalah jelas bertentangan dengan  filosofis hukum yaitu  kepastian  hukum  dan  keadilan  yang  seharusnya  diberikan  kepada  semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Penyebab terjadinya penyimpangan yang demikian  itu  setidaknya  karena  dua  kemungkinan,  yakni  karena  aspek  peraturan perundang-undangan  atau  aspek  penyimpangan  karena  salah  penafsiran dilapangan. 16
Dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2005  secara  lebih  luas didefenisikan  pengadaan  tanah  yaitu  setiap  kegiatan  untuk  mendapatkan  tanah dengan  cara  memberikan  ganti  rugi  kepada  yang  melepaskan  atau  menyerahkan tanah,  bangunan,  tanah  tanaman  dan  benda  yang  berkaitan  dengan  tanah  atau pencabutan  atas  tanah.  Kemudian  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  65  Tahun 2006 adalah sama rumusan defenisi dari pengadaan tanah namun ada kalimat yang dipotong  “atau  dengan  pencabutan  hak  atas  tanah.  Dengan  demikian  pengertian pengadaan  atas  tanah  dan  pencabutan  atas  tanah  jelas  memiliki  arti  dan  makna yang  berbeda,  pencabutan  hak  atas  tanah  pemerintah  bertidak  secara  aktif  dan bersifat sepihak maupun pihak swasta yang didukung oleh pemerintah.
Namun  persamaan  istilah  pembebasan  tanah  dan  pencabutan  tanah  adalah terletak  pada  adanya  ganti  rugi.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 dikatakan  bahwa  pengadaan  tanah  adalah  kegiatan  menyediakan  tanah  dengan cara  memberi  ganti  kerugian  yang  layak  dan  adil  kepada  pihak  yang  berhak. Dalam  undang-undang  ini  tidak  dicantumkan  sama  sekali  kata  pencabutan  dan pembebasan tanah, hal ini menandakan bahwa spirit yang tertuang dalam undang- undang  ini  adalah  agar  dalam  pengadaan  tanah  pola  yang  dipakai  lebih  bersifat lunak dan menghargai kedudukan pemegang hak atas tanah, sehingga disebutkan juga kata pemberian ganti rugi yang layak dan adil.
Penetapan  ganti  rugi  yang  layak  dan  adil  ini  perlu  ada  kejelasan  dalam penerapannya, sehingga ukuran layak dan adil bagi pemerintah dan pemegang hak atas  tanah  terdapat  keseimbangan,  tidak  hanya  pemerintah  yang  menilai  sebebas mungkin  dengan  menetapakan  harga  sesuai  yang  diinginkan  tetapi  harus  ada konsisualisme  atau  kesepakatan  harga  antara  pemerintah  dan  pemegang  hak  atas
16 Muhamad  Yamin  Lubis  &  Abdurrahim  Lubis,  Pencabutan  Hak,  Pembebasan  Dan  Pengadaan Tanah, Cet.1 Mandar Maju, Bandung, 2011) hlm. 56.

## Jurnal De Facto
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
tanah,  dengan  diupayakan  semaksimal  mungkin  untuk  menghindari  upaya pemaksaan  terhadap  masyarakat  untuk  melepaskan  hak.  Tidak  lagi  dengan menggunakan  konsinyasi  atau  penitipan  ganti  rugi  yang  dilakukan  melalui pengadilan tetapi berupaya semaksimal mungkin untuk tidak digunakan penitipan ganti rugi secara paksa namun yang paling terpenting adalah pentapan ganti rugi secara suka rela tanpa ada rasa paksaan dari pemerintah.
Adanya  kata  sepakat  dalam  musyawarah  pembebasan  tanah  dimaksudkan untuk  dapat  memberikan  rasa  kesejahteraan  bagi  pemilik  dan  yang  memerlukan tanah.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Abdurrahman,  pembebasan  tanah  adalah melepaskan  hubungan  hukum  semula  yang  terdapat  di  antara  pemegang hak/penguasaan  atas  tanah  dengan  cara  pemberian  ganti  rugi  atas  dasar musyawarah dengan pihak  yang bersangkutan. Menurut Maria S.W. Sumardjono mengatakan,  ganti  rugi  dapat  disebut  adil  apabila  keadaan  setelah pengambilalihan  tanah  paling  tidak  kondisi  sosial  ekonominya  setara  dengan keadaan  sebelumnya,  disamping  itu  ada  jaminan  terhadap  kelangsungan  hidup mereka yang tergusur 17

## B. Prinsip-Prinsip Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah  mempunyai  kewenanagan  untuk  melakukan  upaya  paksaan  terhadap masyarakat  untuk  melepaskan  haknya  atas  tanah  dengan  alasan  kepentingan umum. Setidaknya terdapat dasar prinsip muatan yang terkandung didalam aturan yang  dibuat  sehingga  dalam  aturan  tidak  memuat  aturan  yang  tanpa  dasar  yang jelas.  Prinsip  pengadaan  tanah  yang  setidaknya  termuat  dalam  sebuah  aturan yaitu:
1. Prinsip penghormatan terhadap hakhak atas tanah yang dimiliki rakyat yang merupakan bagian dari hak asasi warga Negara, sehingga tidak sedemikian rupa  dapat  dengan  mudah  diambil  untuk  kepentingan-kepentingan  tertentu termasuk untuk kepentingan umum, tanpa mengindahan aturan hukum yang ada.
2. Prinsip  kepentingan  umum  baik  dalam  pengaturannya  (ketentuan  materil) dan  proses  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  (ketentun  formil) maupun dalam peroses pemberian hak atas tanah kepada instansi pemerintah sebagai pemangku bagi kepentingan umum.
17 Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,1991, hlm. 10

## Jurnal De Facto
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
3. Prinsip  kepastian  atas  kepentingan  umum  menyangkut  pengertian, penetapan bidang kegiatan yang masuk kategori kepentingan umum, dengan penegasa  adanya  kepentingan  seluruh  lapsan  masyarakat,  kegiatan  benar- benar dilakukan dan dimiliki oleh pemerintah, nyata-nyata tidak digunakan untuk  mencari  keuntungan  (tidak  ada  unsur  komersial  atau  bisnis) perencanaan  dan  pelaksanaannya  sesuai  dengan  rencana  umum  tata  ruang wilayah.
4. Prinsip pelaksanaan dengan cara cepat dan transparan, dengan pembentukan panitia  yang  kopenten  baik  untuk  panitia  pengadaan  tanah  maupun  panitia tim  penafsir  harga  tanah,  lengkap  dengan  susunan  dan  uraian  tugasnya secara limitatif.
5. Prinsip  musyawarah  dengan  para  pemegang  hak  atas  tanah  terutama mengenai  hal  yang  berkaitan  dengan  dan  tujuan  dari  pengadaan  tanah tersebut dan juga mengenai penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian.
6. Prinsip  pemberian  ganti  rugi  yang  layak  dan  adil  atas  setiap  pengambilan hak  atas  tanah  rakyat,  sebab  hak  atas  tanah  tersebut  bagian  dari  aset seseorang  yang  diperoleh  dengan  pengorbanan  tertentu,  dan  apabila  sudah terdaftar  maka  telah  ada  legalitas  aset  yang  diberikan  oleh  Negara  dan kepada  penerima  haknya  biasanya  membayar  konpensasi  kepada  Negara baik dalam bentuk kewajiban uang, kemasukan kepada kas Negara maupun kewajiban perpajakan, selain itu harus ditegaskan pengertian ganti rugi yang layak dan adil sehingga diperoleh tolak ukur yang dapat dipedomani dalam pemberian ganti rugi.
7. Prinsip  perbedaan  ketentuan  dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum  sesuai  dengan  kriteria  yang  ditentukan  secara  limitatif  dengan pengadaan tanah bukan untuk kepentingan umum (kepentingan pemerintah yang ada unsur komersil atau bisnis dan kepentingan swasta) seta penetapan kriteria  luasan  tanah  sekala  kecil  dengan  prosedur  pengadaan  tanahnya, termasuk  dalam  hal  penggunaan  standar  dan  norma  seperti  kemungkinan penggunaan bantuan panitia pengadaan tanah.
Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  dalam  Udang-Undang  Nomor  2 Tahun  2012  Ini  adalah  mempunyai  proses  dan  tahapan-tahapan  sampai  kepada pembebasan atas tanah. Tahapan tersebut meliputi:
1. Tahap perencanaan pengadaan tanah
Pada  tahap  perencanaan  ini  instansi  yang  memerlukan  tanah  membuat perencanaan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  yang  didasarkan pada rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum

## Jurnal De Facto
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
dalam  rencana  pembangunan  jangka  menengah,  rencana  strategis,  rencana kerja  pemerintah  instansi  yang  bersangkutan.46  Perencanaan  pengadaan tanah tersebut disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah yang paling sedikit memuat:
a) Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
b) Kesesuaian  dengan  rencana  tata  ruang  wilayah  dan  rencana pembangunan nasional dan daerah;
c) Letak tanah;
d) Luas tanah yang dibutuhkan;
e) Gambaran umum setatus tanah;
f) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
g) Perkiraan nilai tanah;
h) Rencana penganggaran; Dokumen  pengadaan  tanah  disusun  berdasarkan  studi  kelayakan  yang dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh instansi  yang  memerlukan  kemudian  diserahkan  kepada  pemerintah provinsi. Studi kelayakan yang dimaskud dalam pengadaan tanah mencakup survei  sosial  dan  ekonomi,  kelayakan  lokasi,  analisis  biaya  dan  manfaat pembangunan  bagi  wilaya  dan  masyarakat,  perkiraan  nilai  tanah,  dampak lingkungan  dan  dampak  sosial  yang  mugkin  timbul  dari  akibat  pengadaan tanah dan pembangunan, serta studi lain yang diperlukan.
2. Persiapan pengadaan tanah
Dalam  persiapan  pengadaan  tanah  yang  dilakukan  setelah  menyerahkan dokumen  perencanaan  ke  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  gubernur  maka yang  dilakukan  kemudian  adalah  pendataan  lokasi  pembangunan  yang meliputi  tahap  pendataan  pemegang  hak  atas  tanah  yang  dilakukan  paling lama selama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan rencana pembangunan kemudian dilakukan konsultasi publik.
Pelaksanaan  konsultasi  publik  dimaksudkan  untuk  mendapatkan kesepakatan  rencana  lokasi  pembangunan  dari  pihak  yang  berhak  dengan cara  melibatkan  masyarakat  yang  terkena  dampak  rencana  pembangungan yang  dilaksanakan  rencana  lokasi  pembanguanan  atau  lokasi  lain  yang disepakati.  Pelibatan  pihak  yang  berhak  atas  tanah  yang  akan  dibebaskan dapat  dilakukan  melalui  perwakilan  dengan  menggunakan  surat  kuasa  dari dan oleh pihak yang berhak atas tanah yang terkena lokasi pembangunan.
Jika dalam musyawarah penetapan lokasi pembangunan dapat disepakati maka  instnasi  yang  memerlukan tanah  mengajukan  permohonan  penetapan

## Jurnal De Facto
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
kepada gubernur dan gubernur selama 14 (empat belas) dan gubernur wajib menetapkan  terhitung  sejak  diterimanya  permohonan  penetapan  oleh instansi yang memerlukan tanah. Jika dalam konsultasi publik tidak terdapat kesepakatan lokasi rencana pembangunan maka instansi terkait melaporkan kepada  gubernur,  kemudian  gubernur  membentuk  tim  kajian  terhadap keberatan  pemegang  hak  atas  tanah.  Tim  kajian  yang  dimaksudkan  adalah terdiri dari:
a) Sekretaris  daerah  perivensi  atau  pejabat  yang  ditunjuk  sebagai  ketua merangkap anggota
b) Kepala  kantor  wilayah  badan  pertanahan  nasional  sebagai  sekretaris merangkap anggota.
c) Instansi  yang  mempunyai  urusan  di  bidang  perencanaan  pembangunan daerah  sebagai  anggota).  Kepala  kantor  wilayah  kementrian  hukum  dan hak asasi manusia sebagai anggota
d) Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota.
e) Akademisi sebagai anggota Tim yang dibentuk ini mempunyai tugas menginventarisasi masalah yang menjadi  alasan  keberatan,  melakukan  pertemuan  atau  klarifikasi  dengan pihak  yang  keberatan  dan  melakukan  rekomendasi  diterima  atau  ditolak keberatan.
Kemudian  gubernur  mengeluarkan  surat  rekomendasi  diterima  atau ditolaknya  keberatan  atas  rencana  lokasi  pembangunan.  Jika  ditolaknya keberatan yang diajukan pemegang hak atas tanah/atau yang terkena lokasi rencana  pembangunan  maka  gubernur  menetapkan  lokasi  pembangunan, tetapi  jika  gubernur  menerima  keberatan  dari  yang  terkena  rencana  lokasi pembangunan maka penetapan lokasi ditetapkan ditempat lain.
Jika  setelah  dilakukan  penetapan  lokasi  rencana  pembangunan  masih terdapat  keberatan  dari  pemegang  hak  atas  tanah  yang  terkena  rencana pembangunan  maka  dapat  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  tata  usaha Negara  setempat  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  saat  dikeluarkan penetapan  lokasi.  Pengajukan  gugatan  ini  dapat  dilakukan  sampai  pada tingkat kasasi. Pelaksanaan pengadaan tanah; Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan  untuk  kepentingan  umum  maka  instansi  yang  memerlukan tanah  mengajukan  pelaksanaaan  pengadaan  tanah  kepada  lembaga pertanahan.
Pelaksanaan pengadaan tanah meliputi:

## Jurnal De Facto
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
a) Inventarisasi  dan  identifikasi  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan pemanfaatan tanah
b) Penilaian ganti kerugian
c) Musyawarah penetapan ganti rugi
d) Pelepasan tanah instasi
Setelah  dilakukan  penetapan  lokasi  pembangunan  untuk  kepentingan umum  maka  yang  berhak  atas  tanah  hanya  dapat  mengalihkan  haknya kepada  instansi  yang  memerlukan  tanah  melalui  lembaga  pertanahan  yang dilakukan  dengan  pemberian  ganti  rugi  yang  nilainya  ditetapkan  saat  nilai pengumuman penetapan lokasi.
C. Hak Pemegang Atas Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentinga Umum
Sebagai  bentuk  perwujudan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  pemegang hak atas tanah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum maka terdapat hak pemegang hak atas tanah diantaranya adalah:
1. Hak  mendapatkan  informasi  penyelenggaraan  rencana  pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Dalam  pengadaan  tanah  keberadaan  masyarakat  selaku  pemegang  hak atas  tanah  perlu  untuk mendapatkan  perlindungan.  Pemerintah  tidak  secara mudah  mengambil  hak  masyarakat  tanpa  mempertimbangkan  keberadaan pemegang  hak  atas  tanah.  Sehingga  dalam  pembebasan  tanah  sejauh mungkin  menghidari  konflik  antara  pemegang  hak  atas  tanah  dengan pemerintah.
Hak-hak pemegang atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk  kepentingan  umum  meliputi:  ”mengetahui  rencana  penyelenggaraan pengadaan  tanah  dan  memperoleh  informasi  dalam  pengadaan  tanah Informasi  yang  dimaksud  perlu  didapatkan  seawal  mungkin  sejak  rencana pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  ditetapkan oleh  instansi  terkait  yang  membutuhkan  tanah,  sehingga  masyarakat  tidak merasa dipaksakan secara mendesak oleh pemerintah tetapi ada waktu untuk mempertimbangkan  dan  memikirkan  keputusan  yang  diambil  manakala rencana  pembangunan  atas  tanah  bagi  pembangunan  dilaksanakan  oleh pemerintah  dan  terhadap  penetapan  lokasi  rencana  pembangunan  harus dijadikan  bahan  pertimbangan  yang  mendalam  oleh  pemerintah  dalam mengambil  keputusan,  dalam  hal  ini masyarakat  jika mempertahankan  hak kepemilikannya  dan  tidak  mau  melepaskan  hak  atas  tanahnya  tidak  lain

## Jurnal De Facto
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
yang  menjadi  tujuannya  adalah  memepertahankan  keadaan  kehidupan  dan kebahagiaan serta kesejahteraan.
Dalam  penetapan  lokasi  yang  dilakukan  pada  saat  konsultasi  publik, harus  dihadiri  oleh  semua  pemegang  hak  atas  tanah  atau  kuasanya  yang terkena  rencana  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  tanpa  terkecuali paling lama selama 60 hari, jika tidak selesai selama 60 hari maka ditambah selama  30  hari.  Aspirasi  atau  keinginan  pemegang  hak  atas  tanah  tidak diabaikan  tetapi  menjadi  dasar  yang  harus  diperhatikan  dalam  mengambil keputusan penetapan lokasi pembanguan.
Keberatan oleh pemegang hak atas tanah terhadap penetapan lokasi yang dilakukan  panitia  pengadaan  tanah  tidak  dapat  dihalangi  dan  diabaiakan sehingga  paling  tidak  dapat  mengurangi  dan  terhindar  dari  konflik  yang akan  terjadi,  Negara  selaku  penguasa  yang  mempunyai  hak  pengelolaan terhadap bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dengan diatur peruntukannya oleh pemerintah bukan berarti dapat mengabaikan hak yang dimiliki seseorang.
Penetapan lokasi rencana pembangunan pengadaan tanah jika ada upaya keberatan  dari  pemegang  hak  atas  tanah  dan  akan  mengakibatkan  konflik sehingga menimbulkan akibat pada keadaan sosial ekonomi yang merugikan maka  pemerintah  sebaiknya  menetapkan  lokasi  lain  dengan  tetap mempertibangkan  nilai  kepentingan  umum  yang  termuat  dalam  rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Dalam  konsultasi  publik  yang  melibatkan  pemegang  hak  atas  tanah  dan pengampu kepentingan dalam hal ini tokoh masyarakat maupun tokoh adat dan  agama  dengan  melakukan  pertemua  secara  langsung  dengan  instansi yang  membutuhkan  pengadaan  tanah,  dalam  pertemuan  tersebut  maka instansi terkait harus menjelaskan secara rinci maksud dan tujuan pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum,  agar  masyarakat  benar-benar  memahami dan mengerti masksud diadakan pengadaan tanah, instansi terkait juga harus menjelaskan keuntungan serta dampak kerugian yang mungkin akan muncul setelah pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga tidak terjadi reaksi masyarakat dikemudian hari.
2. Hak  untuk  mengajukan  gugatan  terhadap  penetapan  lokasi pembangunan
Dalam  hal  setelah  terdapat  penetapan  lokasi  rencana  pengadaan  tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, kemudian pemegang hak atas tanah  yang  terkena  lokasi  penetapan  tidak  menerima  penetapan  tersebut

## Jurnal De Facto
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
maka  dapat  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  tata  usaha  Negara  dalam tenggang  waktu  selam  14  (emapat  belas)  hari  kerja  sejak  penetapan  lokasi rencana  pembangunan  dikeluarkan,  pengadilan  tata  uaha  Negara  wajib mengeluarkan  putusan  diterima  atu  ditolaknya  gugatan  selama  30  (tiga puluh) hari kerja semenjak diterimanya gugatan.
Jika  setelah  terdapat  putusan  pengadilan  tata  usaha  Negara,  pihak pemegang  hak  atas  tanah  tida  menerima  putusan  tersebut  maka  dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam tenggang waktu 14 (empat belas)  hari  kerja  sejak  putusan  pengadilan  tata  usaha  Negara  dikeluarkan. Mahkamah  Agung  wajib  memberikan  putusan  atas  permohonan  kasasi tersebut  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  diterimanya  permohonan kasasi.
Dengan  demikian  maka  yang  menjadi  dasar  diteruskannya  atau  tidak pengadaan  tanah  bagi  pembangunn  untuk  kepentingan  umum  adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Hak untuk mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil
Pemberian ganti rugi oleh pemerintah terhadap pemegang hak atas tanah yang  terkena  pembebasan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan umum  adalah  merupakan  hak  yang  mutlak  didapatkan  oleh  pemegang  hak atas tanah.
Dalam  setiap  pemberian  ganti  rugi  yang  diberikan  pemerintah  terhadap seseorang  yang  terkena  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  selalu muncul  rasa  tidak  puas,  karena  dianggap  nilai  ganti  rugi  yang  tidak  layak dan  tidak  adil,  pemberian  ganti  rugi  tidak  sesuai  dengan  harga  yang diharapkan.  Bentuk  ganti  kerugian  yang  diberikan  kepada  pemegang  hak atas tanah dapat berupa;” uang, tanah pengganti, permukiman kembali, dan atau  bentuk  lain  yang  disepakati  Namun  dalam  kenyataannya  tidak  jarang menimbulkan  masalah  sengketa  atas  tanah  disebabakan  pembebasan  tanah untuk kepentingan umum.
Faktor  pemegang  hak  yag  menilai  bahwa  ganti  kerugian  yang  diberikan pemerintah  dianggap  belum  adil  dan  tidak  layak,  karna  pemegang  hak menginginkan  harga  yang  tinggi.  Persoalan  harga  tanah  yang  setiap  saat mengalami  kenaikan  harga  terkadang  yang  menyebabkan  pengadaan  tanah untuk kepentingan umum tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini  tampaklah  bahwa  peran  NJOP  menjadi  semakin  penting  karena  akan diperhatikan dalam rangka menentukan harga tanah sebagai ganti kerugian.

## Jurnal De Facto
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
Tentulah  dalam  hal  ini  penentuan  NJOP  yang  akurat  sangat  diperlukan, karena  jika  NJOP  sebagai  dasar  penetapan  nilai  nyata/sebenarnya  maka untuk ganti kerugian paling tidak standar penaksirannya tidak boleh rendah dari  NJOP.  Tetapi  dengan  melihat  NJOP  terakhir  ditentukan  nilai nyata/sebenarnya  dilengkapi  dengan  berbagai  pertimbangan  terkait  dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi nilai tanah sehingga pada akhirnya dapat di tetapkan harga tanah sebagai ganti kerugian bagi masyarakat, tentu akan dirasakan  adil  apabila  untuk  pengenaan  pajak,  dan  langkah  awal  besarnya ganti  kerugian  dipergunakan  standar  yang  sama  yakni  NJOP  bumi  dan bangunan terakhir.
Keadilan  dalam  pengadaan  tanah  hendaknya  diartikan  dengan  keadilan distributif  yang  dikaitkan  dengan  keadilan  korektif,  keadilan  distributif menyangkut  pemahaman  tentang  equal  distribution  among  equality sedangkan  keadilan  korektif  mengupayakan  pemulihan  equality  yang terganggu  dengan  asumsi  bahwa  situasi  tersebut  memenuhi  keadilan distributif
Menurut  Dias  dalam  Maraia  SW  Sumardjonon  menyatakan  bahwa keadilan itu bukanlah suatu konsep yang statis atau suatu benda yang dapat didefinsikan  secara  lengkap,  keadilan  itu  merupakan  suatu  proses,  suatu keseimbangan yang kompleks dan bergerak diantara berbagai faktor.
Dalam  kaitannya  dengan  penentuan  berbagai  faktor  yang  dapat mempengaruhi  harga  tanah,  maka  faktor-faktor  tersebut  akan  dirasakan sebagai  relatif  adil,  walaupun  hal  tersebut  diterapkan  dalam  pada  berbagai subjek  dalam  hal  ini  pemegang  hak  atas  tanah,  hasil  akhirnya  tidak  perlu sama,  mengingat  perbedaan  pada  situasi  dan  konsidi  masing-masing objek. 18
Paling  tidak  faktor  yang  dapat  dipertimbangkan  dalam  penentuan  besar ganti kerugian yaitu:
a) Lokasi/letak tanah (strategis atau kurang strategis;
b) Status  penguasaan  tanah  (  pemegang  hak  yang  sah,  penggarap  tanpa izin);
c) Status hak atas tanah (hak miliki, hak guna bangunan dll);
d) Keadaan penggunaan tanahanya (terpelihara/tidak);
e) Kerugaian sebagai akibat dipecahnya hak atas tanah seseorang;
f) Biaya pindah tempat atau pekerjaan;
18 Maria  sw  Sumardjono,  Tanah  Dalam  Persepektif  Hak  Ekonomi  Sosial  Dan  Budaya,  Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008 hlm. 263.

## Jurnal De Facto
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
g) Kerugian yang dirasakan akibatnya terhadap hak atas tanah yang lain dari pemegang  hak  atau  kerugian  terhadap  turunnya  penghasilan  pemegang haknya;
h) Kelengkapan sarana, prasarana dan lingkungan; Tampklah bahwa peroses penentuan besar ganti kerugaian terhadap tanah bukanlah  proses  yang  mudah,  karena  terdapat  berbagai  faktor  yang  harus diperhatikan dan mempertimbangkan untuk melakukan penetapan harga.
Faktor tersebut merupakan indeks alternatif yang akan digunakan sebagai bahan  pertimbangan  masingmasing  objek  dan  subjek  hak  atas  tanah. Dengan  demikian  maka  penentuan  ganti  kerugaian  yang  dilakukan  dalam pengadaan  tanah  harus  dapat  menyentuh  rasa  keadilan  sebagai  pemegang hak  atas  tanah  sehingga  pemegang  hak  dalam  melepaskan  haknya  tidak merasa dipaksakan tetapi justru dapat menerima dengan senang hati.
4. Hak untuk menolak jenis dan besar ganti kerugian.
Dalam  hal  penetapan  ganti  rugi  terhadap  obyek  pengadaan  tanah  bagi pembangunan untuk kepentingan, pemegang hak atas tanah tidak  menerima jenis  dan  besarnya  bentuk  ganti  rugi  yang  ditetapkan  maka  pemegang  hak atas  tanah  dapat mengajukan  keberatan  kepada  pengadilan  negeri  setempat paling  lama  14  (empat  belas)  hari  kerja  sejak  dikeluarkannya  penetapan ganti  kerugian,  jika  pemegang  hak  atas  tanah  tidak  mengajukan  keberatan selama  dalam  tenggang  waktu  tersebut  maka  ganti  rugi  dianggap  telah menerima jenis dan besarnya ganti kerugan.
Jika  pemegang  hak  atas  tanah  tidak  menerima  putusan  dari  pengadilan negeri  mengenai  jenis  dan  besarnya  ganti  kerugian  maka  selama  tenggang waktu  14  (empat  belas)  hari  kerja  pemegang  hak  atas  tanah  dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Upaya  keberatan  yang  dilakukan  pemegang  hak  atas  tanah  terhadap penetapan  ganti  kerugian  yang  diberikan  untuk  mengganti  objek  yang dibebaskan untuk pembangunan kepentingan umum adalah salah satu bukti pemegang  hak  atas  tanah  menilai  belum  memberikan  rasa  adil  dan  layak yang dapat menjamin kehidupan ekonomi lebih baik. Adanya hak-hak yang diberikan  terhadapa  pemegang  hak  atas  tanah  yang  tercantum  dalam Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  adalah  bentuk  atau  wujud perlindungan  hukum  yang  diberikan  dalam  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum.

## Jurnal De Facto
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408

## D. Penerapan  Asas-Asas  Hukum  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Merujuk  pada  pandangan  Maria  SW  Sumardjono  sudah  waktunya  dalam kebijakan  pengambilalihan  tanah  harus  bertumpu  pada  prinsip  demokrasi  dan menjunjung  tinggi  HAM  (Human  Rights)  dengan  memperhatikan  hal-hal berikut:
1. pengambilalihan  tanah  merupakan  perbuatan  hukum  yang  berakibat terhadap hilangnya hak-hak seseorang  yang bersifat fisik maupun non fisik dan hilangnya harta benda untuk sementara waktu atau selama-lamanya;
2. ganti kerugian yang diberikan harus memperhitungkan:
a) hilangnya hak atas tanah, bangunan, tanaman,
b) hilangnya pendapatan dan sumber kehidupan lainnya,
c) bantuan untuk pindah ke lokasi lain dengan memberikan alternatif lokasi baru yang dilengkapi dengan fasilitas yang layak,
d) bantuan  pemulihan  pendapatan  agar  dicapai  keadaan  setara  dengan keadaan sebelum terjadinya pengambilalihan;
3. mereka  yang  tergusur  karena  pengambilalihan  tanah  harus  diperhitungkan dalam pemberian ganti kerugian harus diperluas.
4. untuk  memeperoleh  data  yang  akurat  tentang  mereka  yang  terkena penggusuran dan besarnya ganti kerugian mutlak dilaksanakan survei dasar & sosial ekonomi;
5. perlu  diterapkan  instansi  yang  bertanggung  jawab  untuk  pelaksanaan pengambilalihan dan pemukiman kembali;
6. cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan harus ditumbuh kembangkan
7. perlu  adanya  sarana  menampung  keluhan  dan  menyelesaikan  perselisihan yang  timbul  dalam  proses  pengambilalihan  tanah  Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan.
Penyelenggaraan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  memperhatikan keseimbangan  antara  kepentingan  pembangunan  dan  kepentingan  masyarakat. Dalam pasal ini jelas bahwa pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum bukan  berarti  hanya  memperhatikan  manfaat  pembangunan  untuk  kepentingan umum,  namun  dalam  pelaksanaannya  harus  memperhatikan  kepentingan masyarakat yang ada dalam wilayah kepentingan umum.
Pembangunan untuk kepentingan umum memperhatikan asas keselarasan yang berarti bahwa dalam aspek sosial, ekonomi, budaya masyarakat tidak ada yang di rugikan,  semua  lapisan  masyarakat  mendapatkan  manfaat  dan  keuntungan  untuk kehidupan  yang  lebih  sejahtera.  Masyarakat  merasa  tidak  dirugikan  dengan

## Jurnal De Facto
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
adanya  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  manakala  hak  dalam  pemberian ganti kerugian tercemin rasa keadilan.
Dalam  hal  pihak  yang  berhak  menolak  bentuk  dan/atau  besarnya  ganti  rugi kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana yang dimaskud dalam Pasal 37,  atau  putusan  pengadilan  negeri,  Mahkamah  Agung  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 38 ganti kerugian dititip dipengadilan negeri setempat.
Menurut hemat peneliti bahwa pasal tersebut di atas tidak sejalan dengan asas kesepakatan  dan  kemanusiaan.  Dalam  hal  ini  upaya  pemaksaan  oleh  pemerintah untuk mengambil tanah rakyat yang telah melekat hak, bagi masyarakt tanah juga sebagai  sumber  penghidupan  bagi  keluarganya,  dan  jika  pemerintah  melakukan pemaksaan  untuk  melepaskan  hak  atas  tanah  dengan  alasan  kepentingan  umum dengan  memberikan  ganti  kerugian  yang  tidak  layak  karena  terlalu  rendah, sehingga akan mengakibatkan kerugian pada masyarkat selaku pemegang hak atas tanah maka jelas tidak sejalan dengan asas keadilan dan spirit Pasal 33 UUD NRI Tahun    1945  bahwa  tujuan  dikuasai  Negara  adalah  untuk  memberikan kesejahtraan bagi rakyat.
Tidakan pemerintah yang bersifat memaksa terhadap pemegang hak atas tanah untuk  melepaskan  haknya  dapat  memicu  konflik  antara  masyarakat  dengan pemerintah,  sehingga  kesepakatan  antara  pemerintah  dan  pemegang  hak  atas tanah  harus  diupayakan  semaksimal  mungkin  agar  dalam  pelaksanaa pembangunan  untuk  kepentingan  umum  dapat  berjalan  dengan  baik,  justru keikutsertaan  masyarakat  untuk  membangun  akan  lebih  berperan  aktif  dalam menjaga kelancaran pembangunan.
Dalam Pasal 41 ayat disebutkan bahwa ganti kerugian diberikan kepada pihak yang  berhak  berdasarkan  hasil  penilain  yang  ditetapkan  dalam  musyawarah sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  37  ayat  (2)  dan  atau  putusan  pengadilan negeri/ Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5).
Jka  pihak  yang  berhak  menerima  ganti  kerugian  wajib  melakukan  pelepasan hak dan memberikan segala jenis bukti hak kepemilikannya, namun yang menjadi masalah  adalah  manakala  pemegang  hak  atas  tanah  tetap  tidak  menerima  ganti kerugian walaupun telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka ganti kerugian dititip pada pengadilan negeri setempat.

## III. PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Penggunaan  konsinyasi  dalam  hal  pihak  yang  berhak  menolak  bentuk  dan /atau  besarnya  ganti  kerugian  berdasarkan  hasil  musyawarah  dalam  hal

## Jurnal De Facto
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
ketidaksetujuan  terhadap  ganti  kerugian  yang  dihasilkan  berdasarkan musyawarah, ada pihak yang tidak setuju tetapi tidak mengajukan keberatan ke  pengadilan,  dan  ada  juga  yang  kemudian  mengajukan  keberatan  ke pengadilan  tetapi  pada  akhirnya  tetap  menolak  ganti  kerugian  yang  telah ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagian pemegang hak atas tanah yang tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri adalah masyarakat yang  tidak  mengerti  hukum,  yang  tidak  memiliki  pengacara,  dan  juga masyarakat  merasa  capek  dan  malas  berurusan  dengan  Pengadilan  karena ada  masyarakat  yang  berpandangan  apabila  menempuh  proses  peradilan akan  memakan  waktu  dan  dana  yang  relatif  banyak.  Hasilnya  pun  belum tentu  sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan  masyarakat  khususnya  dalam  hal ini pihak penggugat.
2. Penggunaan  konsinyasi  dalam  hal  objek  pengadan  tanah  yang  akan diberikan ganti kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan/masih dipersengketakan  kepemilikannya/diletakkan  sita  oleh  pejabat  yang berwenang/menjadi  jaminan  di  bank  pada  intinya  tidak  menjadi permasalahan  dalam  praktiknya,  akan  tetapi  akan  muncul  permasalahan dimana objek pengadaan tanah tersebut masih dalam sengketa keluarga dan akan menyebabkan kesalahan interpretasi di proses pengadilan,

## B. Saran
1. Dalam  penggunaan  konsinyasi  dalam  hal  pihak  yang  berhak  menolak bentuk  dan  /atau  besarnya  ganti  kerugian  berdasarkan  hasil  musyawarah, hendaknya  masyarakat  ikut  mendukung  kegiatan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  dan  ikut  berpartisipasi  dalam  pelaksanaannya.  Khususnya pembangunan  yang digunakan untuk kepentingan umum untuk memajukan Kota  Balikpapan.  Walaupun  pembangunan  ini  menggunakan  tanah masyarakat,  tetapi  dalam  hal  ini  masyarakat  sebaiknya  ikut  mendukung kegiatan  Pemerintah,  dengan  berpartisipasi  dalam  kegiatan  tersebut  agar dapat  berjalan  baik  dan  bisa  dinikmati  dan  digunakan  oleh  masyarakat umum.
2. Untuk  penggunaan  konsinyasi  dalam  hal  objek  pengadan  tanah  yang  akan diberikan ganti kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan/ masih dipersengketakan  kepemilikannya/diletakkan  sita  oleh  pejabat  yang berwenang  /  menjadi  jaminan  di  bank.  Masukan  untuk  Pemerintah  dalam hal ini pengadilan agar lebih berkoordinasi dengan dinas atau instansi yang

## Jurnal De Facto
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
mengadakan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  dengan  baik,  agar tidak  terjadi  salah  komunikasi  dan  dapat  menyelesaikan  proses  pemberian uang ganti kerugian kepada pihak yang berhak menerimanya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993),
Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,2004,  Pengkajian  Hukum  Tentang  Masalah  Hukum Tanggung  Jawab  Perdata  atas  Pelaksanaan  Pemerintaha.  Departemen  Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Hans  Kelsen,  2007,  Teori  Hukum  Murni  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif,  Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung
Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Cetakan ke-8 PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
Maria S.W. Soemardjono, Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya,
Maria  S.W  Soemardjono,  Telaah  Konseptual  Terhadap  Beberapa  Aspek  Hak  Milik,
Sebuah  Catatan  Untuk  Makalah  Chadijdjah  Dalimunte,  Konsep  Akademis  Hak Milik  Atas  Tanah  Menurut  Uupa,  Makalah  Dalam  Seminar  Nasional  Hukum Agrarian  Iii  Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatra  Utara-Badan  Pertanahan Nasional Medan 19-20 september 1990
John  Salindeho,  Masalah  Tanah  dalam  Pembangunan,  Cetakan  Kedua,  Sinar  Grafika, Jakarta,1988
Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Ed. 1, Cet. 2 Sinar Grafika, Jakarta, 2008

## Jurnal De Facto
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
Muhamad  Yamin  Lubis  &  Abdurrahim  Lubis,  Pencabutan  Hak,  Pembebasan  Dan Pengadaan Tanah, Cet.1 Mandar Maju, Bandung, 2011)
Abdurrahman,  Masalah  Pencabutan  Hak  Atas  Tanah  dan  Pembebasan  Tanah  di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,1991
Maria  sw  Sumardjono,  Tanah  Dalam  Persepektif  Hak  Ekonomi  Sosial  Dan  Budaya, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008

## B. PERATURAN-PERATURAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tap MPR No IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  99  Tahun  2014  tentang  perubahan  kedua atas  Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Presiden Republik  Indonesia Nomor 30  Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas  Perpres  Nomor  71  Tahun  2012  tentang  penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  148  Tahun  2015  tentang  perubahan keempat  atas  Perpres  Nomor  71  Tahun  2012  tentang  penyelenggaraan  Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2012 tentang Biaya Operasional  dan  Biaya  Pendukung  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi

## Jurnal De Facto
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
Pembangunan  Untuk  Kepentingaan  Umum  yang  Bersumber  Dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2016  Tentang  Tata Cara  Pengajuan  Keberatan  Dan  Penitipan  Ganti  Kerugian  ke  Pengadilan  Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah.

## C. SUMBER LAIN
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Balikpapan