ISSN : 2723-7664

## PEMBOIKOTAN MEDIA TELEVISI PADA TOKOH PUBLIK
(Analisis Wacana Pemberitaan Kejahatan Seksual hingga Berujung Pemboikotan)
Anik Wulansari 1

## Abstrak
Dunia hiburan sedang diterpa isu panas terkait kembalinya sosok Saipul Jamil yang kembali muncul ke publik setelah menjalani hukuman atas tindakan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Masyarakat merasa geram pasalnya media terlalu membesar-besarkan kembalinya Saipul Jamil, bahkan ada satu televisi yang melakukan glorifikasi dengan menayangkan aksi penyambutan dengan tidak biasa. Protes pun bermunculan hingga keluar sebuah petisi yang mewacanakan pemboikotan pedangdut tersebut. Pihak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pun disinggung atas lolosnya tayangan yang dianggap kurang patut dipertontonkan ke masyarakat itu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta menggunakan analisis wacana Norman Fairclough. Dari analisis yang dilakukan peneliti maka ditarik kesimpulan bahwa kasus pada Saipul Jamil harusnya dapat dijadikan pembelajaran bagi publik figur lainnya, bahwa sanksi sosial benar adanya. Pemerintah juga harus memberi batasan untuk setiap hal yang dapat memberi pengaruh kepada masyarakat, termasuk tayangan yang disajikan oleh media.s upaya tidak ada pemakluman kepada tindakan yang tidak dibenarkan.
Kata kunci: analisis wacana, televisi, boikot, publik figur

## Abstract
The world of entertainment is being hit by a hot issue regarding the return of the figure of Saipul Jamil who has reappeared in public after serving a sentence for molesting a minor. The public felt angry because the media was overly exaggerating Saipul Jamil's return, one television even glorified it by showing an unusual welcoming action. Protests arose until a petition was issued calling for a boycott of the singer. The Indonesian Broadcasting Commission (KPI) was also questioned about the release of the show which was deemed inappropriate for public viewing. This research uses qualitative methods and uses Norman Fairclough's discourse analysis. From the analysis carried out by researchers, the conclusion was drawn that the Saipul Jamil case should be a lesson for other public figures, that social sanctions are true. The government must also set limits on everything that can influence society, including broadcasts presented by the media so that there is no excuse for actions that are not justified.
Key words: discourse analysis, television, boycott, public figures
1 Universitas Airlangga Surabaya; email: anikwu0604@gmail.com

## PENDAHULUAN
Beberapa waktu silam publik dihebohkan dengan munculnya kembali Saipul Jamil setelah 5 tahun menjalani kurungan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang. Saipul Jamil yang disambut bak seorang pahlawan, dengan mengendarai mobil mewah ia melambaikan tangan dan melepas senyum lebar, serta terlihat kalung bunga terpasang di lehernya. Kejadian tersebut membuat publik gaduh, terlebih beberapa media juga memberitakan sosok Saipul Jamil yang merayakan kebebasannya dengan mandi di laut dan bersantai di pantai. Tidak berhenti sampai disitu saja, sosoknya juga langsung diundang di stasiun televisi dan platform digital seperti channel Youtube
Tak berlangsung lama, aksi glorifikasi yang dilakukan sejumlah orang terdekat Saipul Jamil pun menuai banyak kritik dari masyarakat dan para tokoh publik. Salah satu televisi swasta yang menayangkan mantan pelaku kejahatan seksual pun dinilai kurang pantas dan bisa memberikan dampak kurang baik bagi masyarakat Indonesia. Sehingga warga pun berbondong-bondong untuk menyampaikan berbagai pendapatnya melalui media sosial hingga muncul petisi untuk melakukan pemboikotan terhadap Saipul Jamil.
Kondisi yang demikian membuat pihak televisi swasta yang telah menayangkan pengglorifikasian Saipul Jamil sesaat setelah keluar dari penjara pun mencoba meluruskan melalui akun-akun media sosialnya. Pihak Trans TV menerima saran dan kritik yang disampaikan oleh masyarakat dan memohon maaf sebesar-besarnya terkait program Kopi Viral yang mendatangkan bintang tamu Saipul Jamil dan menayangkan pada 3 September 2021. Hal tersebut akan dijadikan perhatian khusus sekaligus dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kedepannya.
Pihak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), melalui ketuanya yakni Agung Suprio menyatakan bahwa aksi penyambutan Saipul Jamil ketika keluar dari rumah tahanan sangatlah tidak etis atau berlebihan. Dalam sebuah wawancara pada podcast yang ditayangkan di platform digital channel Youtube, Agung mencoba meluruskan kejadian yang tengah ramai diperbincangkan oleh khalayak. Pihaknya pun menjelaskan terkait kebijakan yang akhirnya harus diambil mewakili lembaganya sebagai payung dari penyiaran yang ada di Indonesia.
Saipul Jamil muncul seperti orang yang tidak bersalah, publik pun tampil di ruang publik tanpa rasa penyesalan. Menyebabkan masyarakat tidak suka, seolah-olah dia lupa akan kesalahan yang diperbuat dan mengabaikan perasaan korban yang mungkin masih menyimpan trauma. Pihak dari KPI pun mengaku tidak dapat mengontrol tayangan yang sudah tampil di layar kaca seperti yang terjadi pada Saipul Jamil. Karena menurutnya pihak KPI hanya dapat menindak program pasca tayang. Artinya mereka tidak tahu menahu mengenai produksi sebuah tayangan.
Agung Suprio juga menjelaskan bahwa KPI sempat memperdebatkan antara hak asasi manusia dan kepatutan publik terkait kasus yang menimpa Saipul Jamil ini. Menurutnya di luar negeri, seorang pelaku tindak kejahatan seksual memang dibatasi untuk tampil di ruang publik. Karena walaupun para pelaku kejahatan seksual ini telah menjalankan hukuman, namun mereka tetap berpotensi untuk mengulanginya kembali.
Pihak KPI berpendapat, jika televisi menayangkan seorang pelaku kejahatan seksual akan dikhawatirkan jika masyarakat menormalisasikan tindakan tersebut. Walaupun secara hukum, tidak ada regulasi yang benar-benar melarangnya. Namun ada beberapa pasal dalam UU Penyiaran yang dapat ditafsirkan untuk menjerat kasus penayangan mantan narapidana kejahatan seksual di televisi. Sehingga KPI memutuskan untuk sementara waktu menghentikan penayangan Saipul Jamil. Selain mengecam tindak glorifikasi, pelaku kejahatan seksual jika ingin tampil di ruang publik hanya untuk kepentingan edukasi, bukan untuk menghibur. Hal tersebut dituangkan dalam surat edaran yang dibuat KPI dan ditujukan
kepada lembaga penyiaran televisi. KPI sebisa mungkin mengakomodasi kepentingan publik, dalam hal ini adalah suara terbanyak yang dilakukan kelompok mayoritas. Meskipun sikapnya tersebut sempat dikritik oleh pegiat hak asasi manusia (HAM).
Aksi protes atas penayangan Saipul Jamil di televisi pun berbuntut panjang. Sejumlah aksi protes dilontarkan oleh sejumlah selebritis dan tokoh di tanah air lainnya. Seperti yang dilakukan Angga Sasongko, seorang sutradara, produser, sekaligus CEO Visinema Group yang secara tegas mengumumkan pemutusan kerja sama dengan stasiun televisi yang telah menayangkan penyambutan Saipul Jamil saat keluar dari penjara secara berlebihan. Menurutnya, pihak stasiun televisi tidak sejalan dengan pihaknya yang selama ini memberikan tayangan yang ramah anak.
Tindakan serupa juga dilakukan oleh sutradara sekaligus komika, Ernest Prakasa. Ernest, panggilan akrabnya, mempertanyakan sikap KPI yang berpedoman pada UU Penyiaran, namun menampilkan mantan narapidana pelecehan seksual anak dibawah umur di ruang publik. Aksi kekecewaannya tersebut dituangkan melalui fitur reels di akun media sosial miliknya, yakni Instagram. Tak ketinggalan pula Deddy Corbuzier, yang pada program acara di platform digital Youtube miliknya sempat mengundang ketua KPI. Menunjukkan aksi protesnya dengan mengunggah foto Saipul Jamil yang sedang berdiri di mobil sambil melambaikan tangan dan berkalungkan bunga dengan keterangan, “Luar biasa... Menang medali emas?!”
Pada Februari 2016 Saipul Jamil resmi ditetapkan menjadi tersangka dengan kasus pencabulan anak dibawah umur. Seorang korban berinisial DS telah melaporkan Saipul Jamil ke pihak berwajib atas tuduhan pelecehan dan pemaksaan seksual. Kejadian bermula saat DS diminta menginap dan sempat dimintai untuk melakukan pijatan di rumah tersangka. Kemudian DS tidur dan saat terlelap tersangka melancarkan aksi tidak terpujinya.Kejadian tersebut membuat keprihatinan banyak orang, terlebih Saipul Jamil merupakan pesohor yang banyak muncul di televisi dan memiliki banyak penggemar. Kasus yang menimpa tokoh publik ini menambah deret panjang kasus kekerasan pada anak yang telah terjadi sepanjang tahun 2016.
Menurut pengacara korban yang berinisial DS, Osner Johnson Sianipar, pada tanggal 31 Januari 2016 korban dan tersangka terlibat perkenalan di lokasi studio televisi swasta yang berada di kawasan Danmogot. Korban yang merupakan penggemar Saipul Jamil cukup senang dengan sikap idolanya yang begitu baik dan ramah. Terlebih Saipul Jamil menawari untuk pulang bersama, memberi sejumlah uang kepada ia dan temannya, serta menginginkan pertemuan kembali dengan DS di keesokan harinya.
1 Februari 2016, korban DS diajak ke rumah tersangka untuk menginap. Korban DS menolak karena belum mendapatkan izin dari orang tuanya, dan tersangka pun memperbolehkannya untuk pulang dengan memberikannya sejumlah uang kembali. Dari pengakuan korban, tersangka juga sempat memutar video berkonten pornografi dari telepon genggam saat sedang bersamanya. Di saat kejadian yakni pada tanggal 17 Februari 2016 mereka bertemu di kawasan Ancol, dan lagi-lagi Saipul Jamil mengajak korban untuk pulang ke rumahnya. Singkat cerita, Saipul Jamil meminta DS untuk memijat dan setelah itu menyuruhnya untuk tidur. Saat tertidur itulah Saipul Jamil melakukan aksi bejatnya. Saat tersadar DS langsung berlari meninggalkan kediaman Saipul Jamil dan melaporkannya ke pihak berwajib dengan sejumlah barang bukti yang masih menempel di pakaiannya.
Menurut pengakuan DS melalui sang pengacara, kliennya tidak menaruh kecurigaan sedari awal pertemuan. Bagi DS Saipul Jamil merupakan sosok idola yang baik, ramah dan dapat mengayomi. Sehingga DS pun tidak banyak melakukan penolakan saat mendapat permintaan dari Saipul Jamil. Terlebih DS memiliki harapan besar dapat diorbitkan menjadi artis, atau setidaknya dijadikan asistennya. Atas perbuatannya, Saipul Jamil dijatuhi hukuman penjara 3 tahun dan diperberat lagi menjadi 5 tahun dalam putusan banding di Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta. Yang tidak kalah memiriskan, hukuman Saipul Jamil harus bertambah 3 tahun karena terbukti dengan sengaja menyuap Rohadi, panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan sejumlah uang senilai Rp 50 juta.
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Ni’am menerangkan, kasus yang menjerat publik figur ini telah terbukti dan kasusnya harus tetap diusut. Aktivitas seksual yang menyimpang baginya tidak dibenarkan atau disalahkan, namun yang terjadi kepada Saipul Jamil tentu tidak dibenarkan secara moral dan hukum dan publik perlu tahu agar tidak ditiru.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis tentang berbagai pemberitaan yang muncul atas kembalinya seorang tokoh publik ke dunia hiburan seusai menjalani hukuman. Jeratan pasal atas tindakan penyimpangan seksual dan upaya melakukan tindakan suap kepada panitera Pengadilan Negeri, dinilai menjadi alasan ketidakpatutannya untuk kembali menghiasi layar kaca. Apalagi salah satu media televisi sempat menayangkan aksi penyambutan dia dengan tidak biasa.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan model analisis wacana Norman Fairclough yang menjelaskan wacana sebagai perpaduan linguistik dan pemikiran-pemikiran sosial dan politik yang memusatkan perhatian pada pemakaian bahasa sebagai praktik sosial atau merefleksikan sesuatu. Beberapa hal yang dianalisis dengan model ini adalah yang pertama teks, yang bukan hanya menunjukkan bagaimana suatu objek digambarkan tetapi juga bagaimana hubungan antar objek didefinisikan. Kedua adalah praktik wacana yang merupakan dimensi yang memiliki keterkaitan dengan proses produksi dan konsumsi teks, dan yang terakhir adalah praktik sosial budaya yang dapat melihat bangunan wacana yang berkembang di masyarakat dimana dimensi tersebut dapat dilihat dari luar teks antara lain sosial, budaya dan situasi saat wacana tersebut dibuat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mengetahui lebih jauh mengenai pedofilia, dimana banyak masyarakat yang masih belum dapat membedakannya dengan homoseksualitas. Dikutip dari situs halodoc, pedofilia berasal dari bahasa Yunani yakni paedo/philia yang berarti anak. Pedofilia merupakan gangguan seksual berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak-anak yang masih berusia di bawah 14 tahun Pengidap pedofilia ini disebut dengan pedofil dengan rentan usia 16 tahun ke atas.
Kebanyakan pelaku pedofilia adalah laki-laki dan sebagian besar mereka ingin menyalurkan hasrat terlarangnya itu pada anak perempuan. Dengan berbuat “sesuatu” dengan tangannya kepada alat kelamin anak-anak atau memasukkan alat kelaminnya baik itu sebagian maupun keseluruhan ke alat kelamin anak-anak, merupakan wujud dari keintiman seksual dari seorang pedofil. Tidak sedikit tindak pedofilia itu dilakukan dengan paksaan.
Pedofilia disebut-sebut sebagai sebuah gangguan atau kelain jiwa, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
● Adanya dorongan seksual, khayalan dan perilaku yang mengarah ke kecenderungan seksual dengan anak-anak yang belum melewati masa pubertas.
● Perasaan menyimpangnya tersebut dirasa cukup intens dan muncul berulang dengan tenggang waktu 6 bulan.
● Dorongan seksual membuatnya melakukan tindakan, atau jika tidak maka akan menimbulkan masalah interpersonal
● Orang dengan gejala di atas rata-rata berusia minimal 16 tahun, dan memiliki ketertarikan dengan anak dengan rentan usia paling tidak 5 tahun di bawahnya.
● Seseorang yang mengidap pedofilia hingga saat ini belum diketahui dengan pasti penyebabnya. Karena setiap orang memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda-beda. Namun ada beberapa faktor yang mendorong munculnya tindak pedofilia di antaranya:
● Mengalami pelecehan seksual saat berusia anak-anak
● Memiliki gangguan pada perkembangan saraf, otak atau kelainan hormon
● Pernah cedera di kepala yang serius sebelum berusia 6 tahun
● Lahir dari seorang ibu yang mengalami gangguan psikiatri
● Seseorang dengan IQ rendah
Ada beberapa pengobatan yang bisa dijalani oleh orang-orang yang mengidap pedofilia. Yang pertama, farmakoterapi. Yakni metode pengobatan dengan memberikan obat anti androgen yang bertujuan untuk mengurangi libido. Kedua, Cognitive Behavioral Therapy yakni sebuah metode pengobatan berupa pengenalan pada pikiran, perasaan, perilakunya sendiri yang kurang tepat. Dengan terapi ini, pikiran dan perasaan seorang pedofil terhadap anak-anak dapat diubah. Sehingga mereka menjadi berempati kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dan tidak terdorong untuk melakukan tindakan serupa. Ketiga, Family system therapy, yakni sebuah terapi yang melibatkan keluarga dengan cara memberikan dorongan kepada penderita pedofilia untuk berubah dan kembali ke orientasi seksual yang semestinya.
Kembali pada kasus yang menjerat Saipul Jamil. Berdasarkan informasi di atas pedofilia dilakukan oleh seseorang yang berusia diatas 16 tahun kepada anak yang berusia dibawah 14 tahun. Namun kenapa kasus Saipul Jamil ini bisa dikatakan kejahatan seksual pedofilia? DS yang menjadi korban saat kejadian masih berusia 17 tahun dan berstatus sebagai pelajar. Sedangkan di Indonesia, seseorang yang berusia dibawah 19 tahun masih dikategorikan sebagai anak-anak. Sehingga dalam kasus kejahatan seksual ini, dikatakan sebagai pedofilia dan korban tetap mendapatkan pendampingan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Sanksi sosial merupakan tindakan yang diberikan oleh sekelompok orang yang dalam kurun waktu tertentu telah menjalani hidup bersama (masyarakat), kepada seseorang yang telah berbuat kesalahan. Biasanya selain mendapat sanksi sosial, pelaku juga mendapat sanksi hukum pidana maupun perdata. Sanksi sosial tidak dilakukan secara tertulis, namun mulai muncul di lingkungan terdekat. Baik dalam lingkungan keluarga, kerabat atau tetangga terdekat dan jika dilakukan berulang kali maka sanksi sosial meruncing ke kelompok paling kecil.
Pada UU Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, jelas tertera di pasal 1 ayat 9 menyebutkan bahwa Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), maupun Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB). Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab, mereka diwajibkan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kasus yang sedang ramai diperbincangkan, mengenai kepatutan seorang mantan narapidana tindak kejahatan seksual yang notabene publik figure kembali menghiasi layar kaca. Bagi KPI memang tidak menyalahi aturan, sebab tersangka pun telah menjalani hukuman. Pun juga tidak bermasalah jika kemunculannya memberikan pelajaran berharga di masyarakat, dengan mengedepankan nilai-nilai edukasi. Namun yang menjadi kegaduhan adalah muncul kembalinya sosok Saipul Jamil di ruang-ruang publik dengan menyalahi aturan kepatutan. Tidak etis jika pelaku kejahatan seksual dengan euforianya keluar dari penjara, tanpa pengakuan bersalah dan dengan sengaja mengeluarkan statement bahwa dirinya telah memaafkan sang korban.
Dalam hal ini pihak KPI melakukan diskusi panjang agar keputusannya tidak menimbulkan buntut panjang. Terlebih masyarakat saat ini sudah semakin kritis dengan situasi yang ada. Sehingga agar tidak semakin gaduh, KPI memutuskan untuk melarang Saipul Jamil untuk tidak tayang di ruang-ruang publik, selain untuk tujuan mengedukasi ke masyarakat mengenai kasus yang pernah menimpanya. Agar masyarakat menjadi paham dan tidak mencontoh aksi tidak terpujinya.
Dalam Pasal 8 ayat (3) e, bahwa KPI mempunyai tugas dan kewajiban untuk menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Pelaksanaan siaran diatur dalam Pasal 36 ayat (5) b yakni isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Sedangkan Pasal 36 ayat (6) menerangkan tentang isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dana/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
Sedangkan berkaitan dengan konten siaran, KPI mengetahui mengenai ranah sensor sebab di dalam aturan perundang-undangan, sensor isi siaran diatur dalam pasal 47 yakni isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang. Sedangkan regulasi yang mengatur mengenai pedoman perilaku penyiaran ada dalam pasal 48 ayat (2) yakni pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggara siaran ditetapkan KPI, bersumber pada poin (a) nilai-nilai agama, moral, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (b) norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran. Sedangkan dalam pasal 48 ayat (4) e menerangkan bahwa pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan perlindungan terhadap anak-anak, remaja dan perempuan.
Pasal 50 ayat (2) menerangkan bahwa KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran. Menanggapi hak masyarakat sebagai warga negara yang memiliki peran dalam mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional yakni pada pasal 52 ayat (1); setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran Indonesia. Serta pasal 52 ayat (3) dimana masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.
Penjelasan atas UU Republik Indonesia nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran bahwasanya masyarakat berhak untuk berpendapat, menyampaikan dan memperoleh informasi. Oleh karena itu kemerdekaan atau kebebasan penyiaran harus dijamin oleh negara. Sebab dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang semakin besar dan menuntut hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi komoditas penting di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Teknologi komunikasi dan informasi berimplikasi pada dunia penyiaran, demikian pula yang terjadi di negara kita. Penyiaran yang menjadi garda terdepan dalam menyalurkan informasi juga menjadi pembentuk pendapat umum di dalam masyarakat. Sehingga butuh adanya regulasi yang dapat mengatur penyiaran agar masyarakat dan penyelenggara penyiaran tidak saling merugikan.

## KESIMPULAN
Kejadian yang menimpa Saipul Jamil seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Berbagai pro dan kontra harus tetap mengedepankan kondisi korban dan kebaikan publik. Kendati dia sudah menjalani hukuman untuk menebus kesalahan dan
haknya seharusnya dikembalikan. Musni Umar, seorang sosiolog menilai seorang yang telah menjalani hukuman sepatutnya dipandang sebagai seorang yang sudah terbina dan bertobat. Namun masyarakat tetap diajak untuk berempati kepada korban dari kejahatan seksual. Tidak semua orang dapat dengan mudah melupakan dan memaafkan tindakan yang tidak patut tersebut. Terlebih pelaku merupakan publik figure yang gerak-geriknya diawasi oleh masyarakat. Semua orang, apalagi lembaga penyiaran televisi harus lebih memikirkan dampak psikologi korban. Karena tidak ada yang dapat memastikan kapan trauma itu akan hilang. Terlebih jika nilai-nilai itu ditangkap oleh anak-anak dari menonton televisi yang menayangkan pembebasan pelaku kejahatan seksual secara berlebihan.
Sehingga psikolog anak, Firesta Farizal, beranggapan bahwa pemboikotan mantan pelaku kejahatan seksual terhadap anak atau pedofilia sudah cukup tepat. Sikap tersebut menunjukkan bahwa tindakan tersebut salah, tidak dibenarkan, tidak disetujui, dan tidak dinormalisasikan.Untuk itu, jika Saipul Jamil ingin dikembalikan haknya maka ia dapat tampil di televisi dan platform media digital lainnya seperti Youtube hanya untuk konten-konten tertentu. Di antaranya jika ingin mengekspos penyesalannya atau nilai-nilai pembelajaran dari kasus yang menjeratnya.
Namun sebagai publik figur yang sudah berlalu lalang di dunia hiburan sejak lama, aksi pemboikotan Saipul Jamil cukup merugikan dirinya. Kerugian secara materi begitu dirasa karena banyaknya kontrak kerja yang dibatalkan menyusul aksi penandatanganan petisi boikot di laman change.org. Menurut Hari Wiryawan (2007), media massa merupakan lembaga sosial yang memiliki pengaruh hingga ke seluruh dunia, karena keberadaannya memenuhi sisi kehidupan dalam masyarakat. Media massa dapat mempengaruhi isi pikiran seseorang, agenda keseharian, serta cara pandang mereka terhadap sesuatu mulai dari barang hingga partai politik. Sejauh tayangan televisi dan siaran radio menjadi saluran media massa yang masih mendominasi masyarakat, sehingga pemerintah pun masih memberlakukan regulasi yang mengatur penyiaran yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Doly, Denico (2012). Penguatan Status Kelembagaan Lembaga Penyiaran Publik. Negara Hukum, 3 (2), 299-300
Halodoc.com (n.d). Pedofilia. Diakses pada 20 April 2022, dari https://www.halodoc.com/kesehatan/pedofilia
Raumin, L. O. Bouto, L.O., & Yusuf, B. (2018). Bentuk-bentuk Sanksi Sosial Masyarakat terhadap Perilaku Menyimpang Remaja (Studi Di Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna). Neo Societal, 3 (2), 319.
Sekretaris Negara Republik Indonesia. (2002). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
Sulistya, Rahma. (2021). Trans TV Minta Maaf Atas Munculnya Saipul Jamil. Republika.co.id. Diakses dari https://www.republika.co.id/berita/qz09qg485/trans-tv-minta-maaf-atas-munculnya-saipul-ja mil
Nursaniyah, Fitri. (2021). Akui Rugi Usai Diboikot, Saipul Jamil Minta Pertolongan Hotman Paris. Kompas.com. Diakses dari
https://www.kompas.com/hype/read/2021/09/09/111446666/akui-rugi-usai-diboikot-saipul-ja mil-minta-pertolongan-hotman-paris?page=all
Sari, Rintan P. (2021). Ini Kasus yang Pernah Menjerat Saipul Jamil hingga Heboh Muncul Petisi. Kompas.com. Diakses dari https://www.kompas.com/hype/read/2021/09/06/111254566/ini-kasus-yang-pernah-menjerat- saipul-jamil-hingga-heboh-muncul-petisi?page=all#:~:text=Vonis%20awal%20dan%20peninj auan%20kembali,penjara%20oleh%20PN%20Jakarta%20Utara.
Hakim, Rakhmat N. (2021). Perjalanan Kasus Saipul Jamil dari Pencabulan terhadap Anak, Penyuapan Panitera Pengadilan, hingga Bebas. Kompas.com. Diakses dari
https://nasional.kompas.com/read/2021/09/06/10561441/perjalanan-kasus-saipul-jamil-dari-p encabulan-terhadap-anak-penyuapan?page=all#page2
Mario, Vincentinus. (2021). Glorifikasi Kebebasan Saipul Jamil dan Protes Keras Para Artis Tanah Air. Kompas.com.
https://www.kompas.com/hype/read/2021/09/06/101255866/glorifikasi-kebebasan-saipul-jam il-dan-protes-keras-para-artis-tanah-air?page=all#page2
Suprio, A. (Pembicara) & Corbuzier, D. (Presenter). (2021, September 9). Gue Wakilkan Ribut Sama Ketua KPI!!! Dari Pelecehan sampai Saipul Jamil. (Podcast Close The Door). Jakarta: Channel Youtube. Diakses pada 15 April 2022.
(2021, Maret 23). Kronologi Kasus Pencabulan Saipul Jamil. Indonesia: KompasTV