Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol.  1,  No.  2  –  September  2020,  Hal.  213-217|  Available  online  at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: http://doi.org/ 10.22225/juinhum.v1i2.2478.213-217

## PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI BERDASARKAN HUKUM ADAT
I Made Krishna Dharma Kusuma, Putu Gede Seputra, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Manusia  tidak  bisa  lepas  dari  yang  namanya  tanah,  karena  tanah  itu  sendiri  yang  menghidupkan  manusia  dan makluk  hidup  di  sekitarnya.  Dalam  kemajuan  jaman  masa  kini  tanah  memiliki  nilai  ekonomis.  Tanah merupakan modal utama dan terbesar dari Indonesia, dan tanah merupakan modal satu–satunya. Permasalahan yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  tata  cara  peralihan  hak  atas  tanah  menurut  hukum  adat  dan  kekuatan hukum  jual  beli  hak  milik  atas  tanah  menurut  hukum  adat.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode penelitian  hukum  normatif,  teknik  pengumpulan  data  ialah  studi  kepustakaan  yang  dilakukan  untuk mengumpulkan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peralihan  hak  atas tanah  menurut  hukum  adat  itu  sah  jika  melakukan  tindakan  terang  dan  diwujudkan  dengan  uang  tunai.  Yang dimaksud  dengan  ialah  perjanjian  jual-beli  tersebut  harus  dilakukan  di  hadapan  PPAT  (Pejabat  Pembuat  Akta Tanah)  dan  ada  saksi  dalam  peralihan  hak  atas  tanah  itu  dan  saksinya  adalah  kepala  desa  dan  masyarakat setempat tersebut. Sedangkan yang di maksud tunai adalah adanya dua perbuatan yang dilakukan secara sejalan yaitu  pemindahan  hak  dari  si  penjual  kepada  si  pembeli  dan  pembayaran  harga,  baik  sebagian  maupun seluruhnya, dari pembeli diberikan kepada penjual. Tindakan jual beli yang beritikad baik terlihat pada saat para pihak  yang  melakukan  jual-beli  hak  atas  tanah  meminta  untuk  dilakukan  di  hadapan  kepala  adat/kepala  desa setempat. Di dalam KUHPerdata, perlindungan hukum diberikan terhadap pembeli yang beritikad baik, apabila perjanjian  jual  beli  dilakukan  berdasarkan  Hukum  Adat  telah  dilindungi  oleh  ketentuan  Pasal  1338  ayat  (3) KUHPerdata.
Kata Kunci: Peralihan Hak; Tanah; Hukum Adat

## Abstract
Humans are inseparabale to land, because the land itself is what animates humans and the living things around it. In today's progress, land has economic value. Land is the main and largest capital of Indonesia, and land is the  only  capital.  The  problems  examined  in  this  research  are  the  procedures  for  transferring  rights  to  land according to customary law and the legal force of the sale and purchase of land rights according to customary law. The research method used is normative legal research methods, data collection techniques are literature studies  conducted  to  collect  primary  and  secondary  legal  materials.  The  results  showed  that  the  transfer  of rights to land according to customary law was legal if it took an explicit act and was manifested in cash. What is meant by is that the sale and purchase agreement must be made before the PPAT (Land Deed Maker Official) and there is a witness  in the  transfer of  rights over the land and the witness is the village head and the local community.  Meanwhile,  what  is  meant  by  cash  is  that  there  are  two  actions  that  are  carried  out  in  parallel, namely  the  transfer  of  rights  from  the  seller  to  the  buyer  and  the  payment  of  price,  either  partially  or completely, from the buyer to the seller. The act of buying and selling in good faith can be seen when the parties carrying out the sale and purchase of land rights ask to be carried out in front of the local customary / village head.  In  the  Civil  Code,  legal  protection  is  given  to  buyers  with  good  intentions,  if  the  sale  and  purchase agreement is made based on Customary Law, it has been protected by the provisions of Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code.
Keywords: Transfer of Rights; Land; Customary Law

## I. PENDAHULUAN
Tanah  adalah  suatu  yang  mempunyai  mutu  yang  begitu  penting  dalam  kehidupan  manusia,  sebab tanah  sama  besar  dengan  keberlangsungan  kehidupan  manusia,  dimana  semua  kebutuhan  manusia
untuk bertahan hidup bersumber dari tanah. Maka dari itu tanah dianggap sebagian banyak orang di Indonesia adalah Ibu, sama seperti halnya dengan ibu kita sendiri yang menghidupkn kita.
Pemindahan adalah kelakuan hukum yang dibuat-buat dengan haluan biar hak atas tanah bertukar dari  yang  mengalihkan  kepada  menerima  pengalihan  ( Sutedi,  2008 ).  Beralih  yang  dimaksud  bukan terjadi  karena  satu  perbuatan  hukum  (sengaja)  tetapi  dikarenakan  peristiwa  hukum  (tidak  sengaja), contohnya  mewariskan,  sedangkan  “dialihkan”  memperlihatkan  adanya  kesengajaan  maka  terdapat suatu kelakuan hukum dengan hak milik itu ( Maulidi dkk., 2017 ).
Peralihan  hak  atas  tanah  adalah  suatu  proses  bergantinya  pemegang  hak  tanah  yang  dahulu  ke pemengang  hak  tanah  yang  saat  ini  ( Irvan  dkk.,  2019 ).  Peralihan  hak  atas  tanah  memiliki  2  ragam peralihan  hak  atas  tanah,  adalah  beralih  dan  dialihkan  ( Santoso,  1991 ).  Beralih  melihatkan bergantinya  hak  atas  tanah  tanpa  ada  perbuatan  hukum  yang  dilaksanakan  oleh  empunya.  Seperti melewati waris. Bedanya dialihkan merujuk terhadap bergantinnya hak atas tanah melewati perbuatan hukum yang dilaksanakan yang mempunyai, contohnya melewati jual beli.
Hak  atas  Tanah  merupakan  seseorang  yang  memiliki  hak  untuk  berkuasa  sebidang  tanah  yang bisa diibahkan kepada individu/perseorangan, perkumpulan orang, atau badan hokum ( Santoso, 1991 ; Sutedi,  2008 ).  Jenis  hak  atas  tanah  ada  beragam,  seperti  hak  milik,  hak  guna  usaha,  hak  guna bangunan, hak pakai, dll ( Irvan dkk., 2019 ). Tanah berkedudukan guna memberi pengayoman supaya tanah  bisa  di  tata  dengan  rapi  dan  bisa  membuat  kehidupan  rakyat  lebih  wajar  sesuai  dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Peralihan  Hak  atas  Tanah  menurut  Hukum  adat  yaitu  dimana  ada  yang  memiliki  tanah sebelumnya  dan  ingin  mengalihkan  haknya  kepada  yang  ingin  di  alihkan  dengan  persetujuan  atau saksi kepala desa dan masyarakat adat setempat. Denganadanya persetujuan dengan kepala desa dan masyarakat adat, maka sahnya Peralihan Hak atas Tanah dalam hukum adat tersebut. Kurangnya ada kekuatan  hukum  peralihan  Hak  atas  tanah  dalam  hukum  adat  dalam  Hukum  di  Indonesia  akan menimbulkan  suatu  masalah  terutama  kurang  taunya  masyarakat  di  indonesia  tentang  Peraturan peralihan Hak atas tanah di indonesia.
Berdasarkan  Uraian  latar  belakang  di  atas  adapun  rumusan  masalah  yang  akan  penulis  bahas, yaitu:
1. Bagaimana tata cara peralihan Hak atas Tanah menurut Hukum Adat?
2. Bagaimanakah kekuatan Hukum jual beli Hak milik atas Tanah menurut Hukum Adat? Setiap Penelitian pasti memiliki tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengkaji dan menganalisis tata cara dalam peralihan Hak atas Tanah menurut Hukum Adat.
2. Untuk  mengkaji  dan  menganalisis  kekuatan  Hukum  jual  beli  Hak  milik  atas  Tanah  menurut Hukum Adat.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  melakukan  penelitian  ini  yaitu  metode  penelitian  hukum normatif yaitu dimana pengkajiannya berdasarkan atas bahan-bahan hukum dari literature ( Efendi & Ibrahim,  2018 ).  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  masalah  yaitu  pendekatam perundang-undangan  dan  konseptual.  Pendekatan  perundang-undangan  ditelaah  secara  baik  dan peraturan  perundang-undangan  tersebut  juga  berhubungan  dengan  maslah  yang  ada.  Sedangkan pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang di dalam ilmu hukum ada dan berkembang pemikiran dan doktrin para sarjana.
Adapun  sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  penulis  akan  digunakan  yakni  bersumber  dari penelitian dan kepustakaan berupa:
1. Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan-bahan  hukum  berupa  peraturan  perundang-undangan  yakni: UUD 1945, UU No. 5/1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria, PP No.24/1997 tentang Pendaftaran  Tanah.  PP  No.  37/1998  tentang  Peraturan  Jabatan  PPAT,  PMNA  3/1997  tentang Peratursn Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pengakajian kepustakaan ( Library Research ) yaitu dengan membaca buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, surat kabar dan juga dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam peneliti ini adalah teknik dokumentasi yang  dilaksanakan  sesuai  cara  menginventarisasi  dan  mengkategorisasi  bahan-bahan  hukum  baik peraturan  perundang-undangan,  literature-literatur  maupun  bahan  hukum  lainnya  yang  berkaitan
terhadap  peralihan  hak  atas  tanah  melalui  jual  beli  menurut  hukum  adat.  Selanjutnya  dilakukan dengan  metode  pencatatan  yaitu  dengan  cara  mengutip,  meringkas,  dan  memberikan  ulasnan-ulasan dengan topik bahasan.
Setelah  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder  dikumpulkan,  maka  bahan  hukum  itu diolah  dan  dianalisis  dengan  metode  pengolahan  bahan  hukum  secara  sistematis  yaitu,  dengan menggunakan  argumentasi  hukum  berdasarkan  logika  dedukatif  dan  indukatif  serta  penyajiannya dilakukan dengan menyusun secara sistematis lalu diuraikan dalam bentuk deskripsi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tata Cara Peralihan Hak atas Tanah menurut Hukum Adat
Sebelum  membahas  tentang  peralihan  Hak  atas  tanah  menurut  hukum  adat  dimana  kita  harus mengerti yang namanya tata cara, tata cara adalah kegiatan yang memiliki tahapan-tahapan agar tidak ada  kekurangan  dalam  kegiatan  tersebut  maka  isi  tahapan-tahapan  yang  membuat  kegiatan  tersebut sempurna.  Adapun  tata  cara  dari  peralihan  hak  atas  tanah  menurut  hukum  adat  yang  akan  penulis bahas disini.
Hak  atas  tanah  merupakan  hak  terhadap  sebagian  tertentu  dari  permukaan  bumi,  yang  tidak banyak,  berukuran  dua  dengan  ukuran  yang  lebar  ( Perangin,  1991 ).  Dasar  pastinya  hukum  dalam peraturan  hukum  tertulis  sesuai  UUPA,  memungkinkan  para  orang  -  orang  yang  berkepentingan dengan gampang mengetahui hukum yang belum kedaluarsa dan wewenang dengan kewajiban yang ada atas tanah yang dipunyai Hak-hak atas tanah mempunyai sifat penting dalam kehidupan manusia, makin  majunya  masyarakat,  semakin  lebih  banyak  penduduknya  maka,  akan  memperbanyak  lagi pentingnya kedudukan hak-hak atas tanah itu. Demikian dengan Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.104) telaah ditentukan, dasar tanah di seluruh wilayah NKRI, harus didaftarkan diinvetariskan. Pasal 19 ayat (1) UUPA berbunyi:
“Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  Pemerintah  diadakan  pendaftran  tanah,  yang  diatur dengan Peraturan Pemerintah” ( Direktorat Jendral Agraria Departemen dalam Negeri, 1985 ). Peralihan adalah sesuatu yang di alihkan dari pemilik yang sebelumnya ke pemilik yang baru. Ada  2  ragam  peralihan  hak  atas  tanah,  yaitu  beralih  dan  dialihkan.  Beralih  melihatkan  kepada berpindah hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, Seperti melalui waris.  Sedangkan  dipindahkan  melihatkan  pada  berpindahnya  hak  atas  tanah  melewati  perbuatan hukum  yang  dilakukan  pemiliknya,  seperti  melalui  jual  beli.dan  peralihan  hak  atas  tanah  menurut hukum  adat adalah  kegiatan  yang  mengalihan  hak  atas  tanah  dengan  menggunakan  konsep terang,  tunai,  riil.  Terang  adalah  dimana  kegiatan  peralihan  hak  atas  tanah  dilakukan  di hadapan  umum,  tunai  adalah  dimana  pembeli  harus  memberikan  uang  tersebut  dengan  cara cash atau secara langsung, dan real adalah dimana kegiatan peralihan hak atas tanah tersebut dilakukan di hadapan 2 orang saksi dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) 2 orang saksi itu adalah  masyarakat  dan  kepala  desa  setempat.  Peralihan  hak  atas  tanah  bisa  terjadi  atau dilakukan karena pewarisan tanpa pewasiat dan perlakuan hukum pemindahan hak yaitu:
1. Pewarisan tanpa wasiat, yaitu peralihan hak atas tanah yang terjadi karena hukum dengan meninggalnya pemegang hak;
2. Pemindahan hak, yaitu peralihan hak atas tanah yang terjadi karena dibuat-buat dialihkan kepada pihak lain yang bentuk pemindahan haknya seperti :
1) Warisan
2) Hibah
3) Wasiat
4) JualBeli
Mekanisme  atau  tata  cara  dari  peralihan  hak  atas  tanah  menurut  hukum  adat  adalah  dimana seseorang yang  mau  mengalihkan hak atas tanahnya kepada yang  mau dialihkan dengan di hadapan kepala  desa  dan  masyarakat  setempat  dan  dihadapan  pejabat  pembuatan  akta  tanah  dengan  konsen terang, tunai, riil.
Mungkin di Indonesia masih banyak juga dari Adat-adat di Indonesia yang mungkin berbeda cara beralihnya hak atas tanah, maka dari itu penulis tidak bisa menjelaskan satu persatu tentang peralihan hak atas yang lainnya Cuma saja yang bisa penulis jelaskan disini adalah dengan cara umumnya adat
di indonesa. Yang Cara beralihnya dengan cara di hadapan kepala desa setempat dan berserta saksi- saksi dengan cara / konsep Terang, Tunai, dan riil.

## Kekuatan Hukum Jual Beli Hak Milik atas Tanah menurut Hukum Adat
Masih  berjalannya  UUPA  dengan  peraturan  prosesnya  PP  No.  10/1961  perihal  Pendaftaran Tanah  yang  diperbaharui  menjadi  lebih  sempurna  dengan  PP  No.  24/1997  Tentang  Pendaftaran Tanah,  maka  peralihan  hak  atas  tanah  melalui  jual-beli  yang  sebelumnya  cuma  dapat  dilaksanakan atau disahkan di hadapan kepala desa/adat dan tidak ditunjukkan dengan akta jual beli, maka sesuai dengan  peraturan  ini,  peralihan  hak  atas  tanah  dengan  proses  jual  beli  harus  menunjukkan  akta  dan dilaksanakan di depan pejabat yang berwenang.
akta  jual  beli  adalah  suatu  syarat  yang  harus  di  buktikan  supaya  dapat  dilaksanakannya pendaftaran  sesuai  yang  diatur  dalam  Pasal  37  (1)  PP  No.  24/1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah. Supaya  bisa  mendaftarkan  tanah  yang  transaksinya  dilaksanakan  berdasar  hukum  adat  sesudah berlaku  PP  No.24/1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah,  maka  petama  -tama  pengulangan  transaksi  di depan PPAT untuk memperoleh akta dengan meminta Putusan Pengadilan Negeri yang  menyatakan bahwa  transaksi  yang  diperbuatan  adalah  sah  berdasar  hukum  supaya  mendapatkan  surat  penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat dilakukan pendaftaran.
Surat  jual  beli  berguna  untuk  mempastikan  kebaikan  tentang  keadaan  tanahnya,  pemegang haknya  dan  keabsahan  bahwa  telah  dikerjakan  setaraf  dengan  hukum  dan  disaksikannya  jual  beli tanah  oleh  Kepala  Adat  atau  Kepala  Desa  dan  Sekretaris  Desa  sebagai  wakil  dari  Warga  Desa tersebut,  dan  saksi-saksi.  Jual  beli  tanah  berdasarkan  Hukum  Adat  meliputi  unsur-unsur  sebagai berikut:
1. Kesesuaian harga dan barang;
2. Pembayaran dan penyerahandilakuka secara serentak;
3. Dikerjakan secara tertulis (surat jual beli tanah) maupun secara lisan;
4. Dikerjakan dihadapan KepalaAdat/KepalaDesadanSekretarisDesa sebagaisaksi-saksi atas peristiwantersebut.
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ketentuan tentang pembeli yang beritikad baik terdapat pada pasal 1338 ayat (3) yang menyebutkan:
“Suatu  perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik”.  Pasal  ini  bertujuan  untuk  mencegah perbuatan-perbuatan  yang  tidak  patut  dan  yang  bertentangan  hukum  serta  untuk  memberikan landasan perlindungan hukum atas suatu perbuatan jual beli bagi pembeli yang beritikad baik.” Pembeli yang beritikad baik maka ia harus dilindungi oleh hukum. Itikad baik dapat pula dilihat dari kenyataan dalam peristiwa hukum tersebut seperti:
1. Harus betul-betul tidak mengetahui kalau tanah yang dibeli itu adalah tanah bukan milik dari si penjual;
2. Jual beli dilaksanakan dengan terang dan disaksikan oleh Kepala adat.
Sahnya  jual  beli  menurut  hukum  adat  yaitu  dimana  si  pembeli  dan  si  penjual  bertemu  dan membuat perjanjian di hadapan kepala desa setempat bersertakan saksi, barulah sahnya itu perjanjian jual  beli.  dan  jika  mau  sah  secara  peraturan/  secara  kenegaraan  PP  no.24  tahun  1997  tentntang pendaftaran tanah perjanjian jual beli tersebut di lanjutkan ke PPAT ( Pejabat Pembuat Akta Tanah) setelah ke PPAT lanjut ke Notaris agar di daftarkan dengan sesuai denagn Peraturan di Indonesia.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
1. Peralihan  hak  milik  atas tanah  menurut hukum  adat  yaitu  peralihan  yang  menggunakan  konsep tunai,  terang,  dan  riil,  atau  bisang  di  artikan  secara  cash,  terbuka,  dan  secara  nyata  hanya dilaksanakan  di  depan  kepala  desa/kepala  adat  di  sertai  saksi-saksi,  dalam  peralihan  hak  atas tanah  berdasarkan  Hukum  Adat  yang  dilakukan  tanpa  dihadapan  PPAT (Pejabat  Pembuat  Akta Tanah) adalah sah sepanjang syarat materilnya terpenuhi.
2. Kekuatan  hukum  dari  jual  beli  hak  atas  tanah  menurut  hukum  adat  terhadap  pembeli  yang beritikad  baik  sangatlah  penting  artinya.  Pembeli  yang  beritikad  baik  merupakan  bagian  dari upaya perlindungan hukum terhadap pembeli dalam setiap transaksi jual beli hak atas tanah. Hal ini terlihat dari beberapa yurisprudensi Makamah AgungRepublik Indonesia. Tindakan jual beli
yang  beritikad  baik  terlihat  pada  saat  orang  -  orang  yang  melakukan  jual  beli  hak  atas  tanah meminta untuk dilakukan dihadapan Kepala Adat/ Kepala Desa setempat. Sah-sah saja jika jual beli dilalukan dalam hukum adat hanya saja itu sah dalam perjanjian jual beli bukan berarti itu sah  dalam  Kenegaraan  yang  di  atur  dalam  Peraturan  Pemerintah  no.  24  tahun  1997  tentang pendaftaran tanah, dan dapat di simpulkan kekuatan hukum Peralihan hak atas tanah melalui jual beli menurut hukum adat diatur Didalam KUHPerdata perlindungan hukum kepada pembeli yang beritikad  baik,  apabila  perjanjian  jual  beli  dilakukan  berdasarkan  Hukum  Adat  telah  dilindungi oleh ketentuan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.

## Saran
1. Setidaknya  Negara  yang  mempunyai  tanggungjawab  dalam  memberikan  pengakuan, perlindungan dengan kepastian hukum kepada hak-hak masyarakat hukum adat menyangkut hak- hak dasar yang dipunyai khususnya atas tanah-tanah adat. karena masyarakat- masyarakat yang tidak tahu cara peralihan ha katas tanah sangat mudah di bohongi jika masyarakat tersebut tidak mengetahui mekanisme dari beralihnya nama tanah.
2. Sebelum  melakukan  jual  beli  hak  atas  tanah,  disarankan  sebaiknya  pembeli  mengetahui  dahulu informasi  yang  akurat  baik  pada  Kantor  Desa/Kelurahan  maupun  pada  Kantor  Pertanahan setempat  mengenai  status  tanah  yang  akan  diperjualbelikan.  Karena  meskipun  undang-undang memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik, akan tetapi hal tersebut bukan  merupakan  jaminan  bagi  pembeli  akan  terjadinya  hal-hal  yang  tidak  diinginkan dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Jendral Agraria Departemen dalam Negeri. (1985). Buku Tuntunan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah . Hudya Bina Sejahtera. Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Prenada Media.
Irvan,  M.,  Warman,  K.,  &  Arnetti,  S.  (2019).  Proses  Peralihan  Hak  Milik  atas  Tanah  Karena Pewarisan dalam Perkawinan Campuran. LamLaj , 4 (2), 148–161.
Maulidi,  M.  J.,  Arba,  M.,  &  Aharuddin.  (2017).  Analisis  Hukum  tentang  Peralihan  Hak  Milik  atas Tanah  dengan  Bukti  Akta  di  Bawah  Tangan  sebagai  Dasar  Pendaftaran  Tanah  untuk  Pertama Kali (Studi di Kabupaten Lombok Tengah). Jurnal IUS , 5 (3). Perangin,  E. (1991). Hukum  Agraria Indonesia:  Suatu  Telaah  dari Sudut  Pandang  Praktisi  Hukum . Rajawali.
Santoso, U. (1991). Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah . Predana Media. Sutedi, A. (2008). Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya (1st ed.). Sinar Grafika. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-undang No.5 Tahun 1996 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan  Pemerintah  No  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT)