## Jurnal Rectum
Volume: 5, Number: 2, (2023), May : 191 - 201 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3500
P-ISSN:2089-5771 E-ISSN:2684-7973
KAJIAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PADA KASUS PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN: Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN PRN)
Immanuel Simanjuntak 1 , Angelica Florencia C. Zega 2 , Daniel Gidion Tambunan 3 , Aisyah 4 , Azwir Agus 5
Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia 1,2,3,4 Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, Indonesia 5
E-mail: immanuelsimanjuntak77@gmail.com 1 , angelflorencia912@gmail.com 2, dtambunan999@gmail.com 3 , aisyah@unprimdn.ac.id 4 , azwir.advokat@yahoo.com 5
History: Received  : 05 Mei 2023 Revised : 10 Mei 2023
Accepted  : 23 Mei 2023
Published  : 30 Mei 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Diversi  ialah  proses  dengan  tahap  penyelesaian  perkara  dari    proses  peradilan . ke .. proses informal atau di luar proses peradilan, yang berarti sebagai salah satu dari  bentuk upaya perdamaian  korban  dengan  anak  pelaku  di  luar  dari  berjalannya  upaya  hukum . Apabila proses  diversi  tidak  tercapai,  maka  proses  hukum  akan  ditempuh.  Penelitian  ini  agar mengetahui  dan  memahami  kajian  yuridis  di  mana  anak  berperan  sebagai  pelaku  pada perbuatan  persetubuhan  anak  di  bawah  umur,  menurut  Sistem  Peradilan  Anak  di Indonesia.  Digunakan  metode  penelitian  normatif  dengan  pendekatan  kualitatif  untuk analisis  data  dalam  melakukan  penelitian  ini.  Persetubuhan  sendiri  adalah  bagian  dari Kejahatan  terhadap  Kesusilaan  yang  dapat  dilihat  tertulis  dalam  bab  XIV  KUHP.  Pada Pasal  287    ayat  (1)  diatur  perihal  persetubuhan  terhadap  wanita  yang  tidak  terikat perkawinan dengan usia belum menginjaki angka 15 tahun, dapat diancam dengan sanksi badan hingga 9 tahun lamanya. Namun, pada kajian yuridis dengan pelaku anak, pidana penjara ialah ultimum remedium. Adapun pertimbangan hakim dalam amar putusan telah menimbang  berdasarkan  kesaksian  dari  korban,  pelaku,  orang  tua,  serta  laporan Pembimbing Kemasyarakatan, dalam menetapkan sanksi.
Kata Kunci: Anak, Pelaku, Tindak Pidana, Persetubuhan

## Abstract
Diversion  is  the  process  by  which  the  case  is  settled  from  the  judicial  process,  to  informal process,  which means that as one of the forms of peace efforts of  victims with perpetrators' children  outside  of  the  legal  process .... If  the  diversion  process  is  not  achieved,  then  legal proceedings will be carried out. This study is to know and understand juridical studies where children play a role as perpetrators in the sexual acts of minors, according to the Child Justice System  in  Indonesia.  A  normative  research  method  with  a  qualitative  approach  to  data analysis is used in conducting this study. It is part of the Crime against Decency that can be seen  as  written  in  chapter  XIV  of  the  Criminal  Code.  In  Article  287  paragraph  1  of  the Regulation  regarding  sexual  intercourse  with  women  who  are  not  married  with  an  age  not exceeding 15 years, can be threatened with a body penalty of up to 9 years, but in a juridical study  with  child  offenders,  prison  sentences  are  ultimatum  remedium.  The  judge's consideration  in  the  verdict  was  based  on  the  testimony  of  the  victim,  the  perpetrator,  the parents, and the report of the Community Guidance, in determining the sanctions Keywords: Child, Perpetrators, Child Abuse, Sexual Intercourse

## PENDAHULUAN
Definisi di muka hukum .. positif Indonesia ( ius constitutum/ius operatum )
Immanuel Simanjuntak 1 , Angelica Florencia C. Zega 2 , et al., Kajian Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pada Kasus Persetubuhan… kata  “anak”    ditinjau  berdasarkan  aspek  yuridis  umumnya  dijabarkan sebagai  pribadi  yang  dianggap  masih  belum  dewasa  ( minderjarig/person under age ), atau berada di situasi bawah umur ( minderjarigheid/inferiority ) dan juga sering diartikan anak yang masih berada dalam pengawasan wali ( minderjarige  onder  voogdij )  (TRISULASONO,  2012). 1 Mengingat  hal tersebut,  Negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum  turut  mendukung terpenuhinya  hak  para  anak  di  Indonesia  lewat  Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002. 2
Peran  keluarga  menjadi  lingkungan  pertama  di  mana  anak  mulai bertumbuh,  belajar,  dan  beradaptasi  dalam  bersikap.  Hal  ini  turut mempengaruhi  perkembangan  anak  dalam  pengambilan  keputusan  saat bertindak baik atau buruk.
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  menguraikan  bahwa  tingkat kasus  yang  terjadi  pada  hak  anak  mencapai  4.885  tahun  2018.  Perolehan data  ini  dianggap  cukup  melonjak  jika  diadukan  dengan  data  pada  tahun 2017 di mana menginjak angka 4.579 kasus, terhadap kasus perkara anak yang  berhadapan  dengan  hukum  (ABH)  berada  di  posisi  barisan  utama. Susanto  selaku  Ketua  KPAI  (2019)  mengatakan  bahwa  kasus  kekerasan seksual  termasuk  kasus  pemerkosaan  didominasi  oleh  ABH.  Laki-laki sebagai  pelaku  lebih  dominan  ketimbang  anak  perempuan.      Pada  tahun 2018,  terdapat  103  pelaku  laki-laki,  dan  58  anak  berjenis  kelamin perempuan.  Sedangkan  korban  lebih  banyak  berjenis  kelamin  perempuan sebanyak  107  orang,  di  mana  korban  laki-laki  sebanyak  75  orang. Walaupun negara hadir menjanjikan perlindungan terhadap korban seperti yang tertuang dalam tindak pidana dalam UU No. 23 tahun 2022 junto UU No.  35  tahun  2014  tentang  perlindungan  anak,  tetap  saja  masih  banyak korban anak akibat tindak pidana tersebut, termasuk turut menjadi pelaku.
Pemerkosaan  menurut  penguraian  Kamus  Besar . Bahasa  Indonesia (KBBI),  yang  diartikan  sebagai  proses,  perbuatan,  memerkosa  lewat  cara menggagahi. 4 Hal  ini  juga  didefinisikan  Wirdjono  Prodjodikoro  sebagai, “seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk  bersetubuh  dengan  dia,  sehingga  sedemikian  rupa  ia >> tidak  dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”. 5 Kasus persetubuhan bukan lagi permasalahan pelaku dewasa saja, tetapi turut  menyumbang  anak  di  bawah  umur  berlaku  menjadi  korban  hingga pelaku  perbuatan  pidana  ini,  disinyalir  terjadi  karena  kurangnya pengawasan orang dewasa, pergaulan yang bebas, minimnya sex education , pengaruh  lingkungan  yang  buruk,  sering  mengakses  hal-hal  berbau pornografi,  hingga  kepada  korban  yang  juga  turut  menjadi  penyebab terjadinya kasus persetubuhan (I. S. Afandi, 2016).
Perkara  persetubuhan  di  mana  anak  di  bawah  umur  berperan  sebagai pelaku dengan berinisial AN (15) yang terjadi di kamar hotel sekitar Stasiun Purwokerto menjadi salah satu kasus terkait Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014  Juncto  UU  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  UU No.  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  UU  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  dengan … ancaman . hukuman  berjangka 15  tahun  pidana  badan.  Hal  ini  diawali  dari  perkenalan  pelaku  dengan korban berinisial MI (14) lewat media sosial, berpacaran, lalu memutuskan bertemu  di  bulan  Juni  2020  dengan  ajakan  jalan-jalan  oleh  si  pelaku.
Immanuel Simanjuntak 1 , Angelica Florencia C. Zega 2 , et al., Kajian Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pada Kasus Persetubuhan…
Kegiatan jalan-jalan tersebut berakhir ke hotel di mana pelaku melakukan persetubuhan kepada korban.
Penjelasan  sanksi  kepada  anak  yang  merupakan  pelaku  tindak  pidana dapat  berupa  Diversi  dan Restorative  Justice (Fad,  2019).  Diversi  adalah proses  di  mana  sebuah  kasus  dialihkan  dari  suatu  proses  yang  formal menjadi  proses  yang  informal  (Ghoni  &  Pujiyono,  2020).  Hal  ini diselenggarakan demi mewujudkan bentuk perlindungan kepada anak yang dalam  ini  hal  ini    berkonflik  di  muka  hukum.  Sedangkan Restorative Justice , merupakan proses menyelesaikan perbuatan pidana yang diperbuat dengan  melakukan  pertemuan  antara  korban  dengan  pelaku  (tersangka) agar  bertemu  dan  membuat  kesepakatan  bersama  perihal  penyelesaian permasalahan di luar proses peradilan.
Anak  Muhammad  F.  Al  Farizi  bin  Misra,  dibuktikan  telah  melakukan perbuatan pidana atau melanggar hukum atas pemaksaan anak melakukan persetubuhan  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  2/Pid.Sus- Anak/2021/PN  Prn,  hari  Jumat  tanggal  09  Juli  2021  di  lahan  kosong Muara  Pitap  Kecamatan  Paringin  Selatan,  Kabupaten  Balangan,  Provinsi Kalimantan  Selatan.  Berdasarkan  pertimbangan  dan  keputusan  hakim, anak pelaku diberikan sanksi berupa pidana badan dengan 1 (satu) bulan lamanya,  serta  melakukan  kegiatan  latihan  kerja  sebulan  lamanya  di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura.
Berdasarkan  penjabaran  kasus  pidana  tersebut,  hal  ini  menimbulkan minat  peneliti  dalam    melakukan  penelitian  terhadap  fenomena  dengan berfokus  pada  judul,  “KAJIAN  YURIDIS  TERHADAP  ANAK … SEBAGAI PELAKU  PADA  KASUS  PERSETUBUHAN  ANAK  DIBAWAH  UMUR  (STUDI PUTUSAN: NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN PRN).”

## 1. Rumusan Masalah
a. Bagaimana  kajian  yuridis  terhadap  anak  sebagai  pelaku  pada  kasus persetubuhan anak di bawah umur menurut Sistem Peradilan Pidana Anak?
b. Bagaimanakah  Hakim … mempertimbangkan  tindak  pidana  putusan pengembalian  pelaku  tindak  pidana  persetubuhan  anak  di  bawah umur  dalam  Putusan  No.  2/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Prn,  sesuai dengan ketentuan Pengadilan Pidana Anak yang berlaku di Indonesia?

## 2. Tujuan Penelitian
a. Agar  lebih  mengetahui  dan  memahami  kajian  yuridis  di  mana  anak berperan  sebagai  pelaku  pada  kasus  persetubuhan  anak  di  bawah umur, menurut Sistem Peradilan Anak di Indonesia.
b. Agar  lebih  mengetahui … dan  menganalisis  bagaimana  hakim mempertimbangkan keputusan dalam pengembalian pelaku perbuatan pidana  kasus  persetubuhan  anak  di  bawah  umur  dalam  Putusan  No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Prn,  sesuai  dengan  ketentuan  Pengadilan Pidana Anak yang berlaku di Indonesia.

## 3. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis Adapun hasil penelitian diinginkan agar berguna menjadi donasi ilmu
Immanuel Simanjuntak 1 , Angelica Florencia C. Zega 2 , et al., Kajian Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pada Kasus Persetubuhan… khususnya dalam ranah hukum, pada kasus terkait atau serupa. b. Manfaat Praktis
Penelitian  diinginkan  agar  mampu  mengingatkan  masyarakat terkhusus  keluarga  dan  lingkungan  sekitar  untuk  lebih  peduli terhadap perkembangan dan pergaulan.

## METODE PENELITIAN

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian
Hukum  menjadi  objek  dalam  melangsungkan  penelitian  ini. i. Metode normatif  dipilih  peneliti  untuk  dipergunakan,  di  mana  akan  memakai bahan  kepustakaan  sebagai  sarana  dalam  melakukan  pengumpulan  data yang  dibutuhkan,  baik  studi  dokumen,  baik  dari  sisi  perundang- undangan, jurnal penelitian sebelumnya, amar putusan muka pengadilan, teori dalam ilmu hukum, serta saran dari pemikiran para ahli khususnya ahli  hukum,  merupakan  bahan  yang  digunakan  dalam  metode  penelitian normatif oleh peneliti (Roihan, 2021).
Penelitian  ini  sendiri  nantinya  bertujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisis  kajian  yuridis  atas  pertimbangan  hakim  berdasarkan  atas keputusan  pengembalian  pelaku  perbuatan  pidana > persetubuhan  oleh pelaku  anak  sesuai  dengan  aturan  yang  dijalankan  dan  ditaati  di Indonesia.

## 2. Sumber Bahan Hukum
Tahap  penelitian  terdiri  dari  tahap  penelitian  keputusan.  Dalam  tahap penelitian kepustakaan, dilakukan dengan meneliti:
a. Bahan  Hukum  Primer,  berupa    ketentuan  yang  dikandung  dalam perundang-undangan dan yang bersifat wajib, ialah:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2) Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak, atas perubahan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
4) Undang-Undang  No.  17  tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016
5) Putusan Pengadilan n Negeri No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn
b. Bahan  Hukum … Sekunder,  yaitu  jurnal  penelitian  oleh  ahli  sarjana sebelumnya
c. Bahan  Hukum … Tersier,  yaitu  Kamus  Hukum  dan  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI)  yang  menjadi  panduan  dalam  pemilihan kata yang dipergunakan

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini mengadopsi data yang diperoleh dari kajian literatur yang merupakan  studi  dokumen  lewat  mengumpulkan  bahan  penelitian  lewat buku-buku  yang  berkaitan,  jurnal  penelitian  sebelumnya,  pendapat  para ahli, dan studi putusan sesuai kasus yang dikaji (F. Afandi, 2022).

## 4. Analisis Data
Pendekatan  jenis  kualitatif  dipergunakan  dalam  melakukan  penelitian ini.  Hal  ini  dikarenakan  data  yang  dibutuhkan  dalam  melakukan
Immanuel Simanjuntak 1 , Angelica Florencia C. Zega 2 , et al., Kajian Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pada Kasus Persetubuhan…
penelitian  bukanlah  data  terukur  atau  data  yang  dapat  dinilai  dengan angka  mutlak.  Selain  itu,  data  yang  diperoleh  bersumber  kepada perbandingan kajian literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kajian  Yuridis  terhadap  Anak  sebagai  Pelaku  pada  Kasus Persetubuhan  Anak  di    Bawah  Umur  menurut  Sistem  Peradilan Pidana Anak
Interaksi  dalam  lingkungan  sosial  merupakan  hubungan  yang  saling terkait  antara  seseorang,  kelompok,  maupun  masyarakat  sekitar  di  mana ketika  terjalinnya  komunikasi  akan  berdampak  pada  pikiran  dan perbuatan (Harapan et al., 2022). Bukan hal yang mudah dihindari ketika lingkungan sosial merupakan faktor yang turut mempengaruhi perubahan perilaku setiap individu akibat teman bergaul, lingkungan, dan kegiatan di masyarakat.  Ketidakseimbangan  dalam  lingkup  sosial  seringkali menghadirkan  perbuatan-perbuatan  yang  merugikan  dan  melanggar norma-norma hingga bergesekkan dengan aturan hukum positif yang ada dan hidup di Indonesia.
Pada  kenyataannya,  tidak  sedikit  pelaku  pidana  yang  menurut  hukum merupakan  anak  di  bawah  umur.  Hal  tersebut  tentunya  dapat  diberikan sanksi  pidana  menurut  tindakan  pelanggaran  yang  diperbuatnya. Konsekuensi  dari  perbuatan  pidana  di  mana  anak  sebagai  pelaku  diatur terpisah  dan  berbeda  dari  tindak  pelanggaran  pidana  dewasa.  Adapun tindakan  tersebut  dapat  berupa  pelanggaran  lalu  lintas,  pengrusakan, pencurian, perjudian, penghinaan, hingga kasus persetubuhan.
Masyarakat  mengimani  anak  sebagai  sosok  yang  lahir  dari  hasil pernikahan  antara  ayah  dan  ibu. u Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan . Anak menjabarkan pengertian anak sebagai seorang dengan  umur  di  dalam  perut/kandungan  hingga  yang  belum  menginjaki angka 18 (delapan belas) dalam usianya, dan berhak untuk mendapatkan jaminan  terwujudnya  hak  asasi  manusia,  dilindungi,  dan  kebutuhannya dicukupi oleh orang dewasa hingga negaranya.
Undang-Undang No. 11 tahun 2012 2 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak,  ialah  pasal  yang  mengatur  perihal  seluruh  proses  yang  dilakukan untuk  menyelesaikan  perkara  yang  berkaitan  dengan  ABH.  Hal  ini dilakukan  lewat  tahap  yang  dimulai  dari  penyelidikan  hingga  nantinya sampai  ke  tahapan  pemberian  bimbingan  yang  dilakukan  usai menuntaskan  sanksi  pidana.  Pasal  1  UU  No.  11  tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menjelaskan  bahwa    ABH  ialah  anak  yang melakukan  perbuatan  salah  di  mata  hukum,  sebagai  korban,  ataupun saksi  dari  perbuatan  pidana.  Adapun  usia  terendah  menginjak  angka  12 tahun, dan belum menjajaki usia 18 tahun ketika berkonflik. Sedangkan, anak  korban  dalam  hal  ini  adalah  termasuk  pada  usia  belum  menginjak 18 tahun dan telah merasakan dampak dari perbuatan pidana.
Negara tidak hanya memperkenalkan hukum, tetapi turut memperhatikan kesejahteraan yang berkaitan dengan kebebasan dan hak asasi  anak,  termasuk  ABH  untuk  memperoleh  keadilan.  Upaya  ini  dapat ditinjau  melalui Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  4  Tahun 2014 yang berisi Pedoman t menjalankan atau menggunakan proses Diversi
Immanuel Simanjuntak 1 , Angelica Florencia C. Zega 2 , et al., Kajian Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pada Kasus Persetubuhan… pada  ranah  proses  peradilan  pidana  anak  di  Indonesia  yang ditandatangani  oleh  Muhammad  H.  Ali  selaku  Ketua  Mahkamah  Agung Republik Indonesia. PERMA tersebut mengemukakan perihal Diversi . Pasal  1  ayat  7  pada  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  menjelaskan  bahwa  Diversi  ialah  proses  dengan  tahap penyelesaian perkara dari  proses peradilan . ke proses informal atau di luar proses  peradilan,  yang  berarti  merupakan  salah  satu  bentuk  upaya perdamaian  korban  dengan  anak  pelaku  di  luar  dari  berjalannya  upaya hukum. Upaya ini dilakukan pada tahap proses penyidikan.
Dalam PERMA 4 tahun 2014, proses Diversi turut melibatkan beberapa pihak, yang terdiri dari anak, orang tua,korban, dan/atau orang tua/wali, pembimbing  kemasyarakatan  dan  pekerja  sosial  -  profesional. Tahapan pelaksanaan  proses  diversi  berjalan  dengan    melakukan  pendekatan keadilan restorative  justice ,  di  mana  pelaksanaan  menyelesaikan  perkara dilakukan dengan langkah mengumpulkan para pihak yang bersinggungan dengan perkara untuk duduk dan bermusyawarah menyelesaikan masalah secara  adil  dengan  berfokus  terhadap  pengembalian  ke  situasi  atau kondisi mula-mula.
Perdamaian  dalam  hal  ini  dapat  berbentuk  ganti  rugi,  pengembalian anak kepada orang tua/wali, diikutsertakan ke dalam lembaga pendidikan atau  LPKS,  serta  melakukan  bakti  sosial  di  lingkungan  masyarakat. Pejabat yang berperan dalam proses Diversi bertugas untuk mengeluarkan perintah  penghentian  penyidikan,  penuntutan,  serta  pemberhentian pengecekkan perkara, hingga ketika upaya yang dilakukan tercapai maka proses pemeriksaan pun akan dilanjutkan. Namun, bila kesepakatan tidak terwujud  sesuai  dengan  tempo  yang  telah  disepakati,  maka  pembimbing kemasyarakatan  akan  memberikan  laporan  kepada  pejabat  bertugas untuk melanjutkan proses pemeriksaan.
Tindak pidana persetubuhan merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang  juga  tidak  terelakkan  dapat  dilakukan  oleh  anak.  Persetubuhan sendiri  adalah  bagian  dari  kejahatan  terhadap  kesusilaan  yang  dapat dilihat  dalam  bab  XIV  KUHP.  Pada  Pasal  287  ayat  (1)  diatur  perihal persetubuhan  terhadap  wanita  yang  tidak  terikat  perkawinan  serta  yang memiliki  usia  belum  mencapai  atau  menjajaki  angka  15  tahun  dengan hukuman pidana badan dan dengan waktu  paling lama 9 tahun.
Berbeda  halnya  dengan  kasus  anak  sebagai  pelaku,  Pasal  81  pada  UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalam bab V mengatur perihal Pidana dan Tindakan, mengemukakan pembinaan anak di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  jika  perbuatan  yang dilakukan  berdampak  menimbulkan  bahaya  pada  masyarakat.  Adapun ancaman pidana badan yang diberlakukan terhadap anak, di mana sanksi pidana  yang  diberikan  hanya  ½  (setengah)  dari  ancaman  pidana  pelaku dewasa, dan menjadi upaya terakhir untuk diberikan. Adanya pasal yang mengatur perlindungan terhadap anak secara khusus membuat Pasal 287 KUHP  tidak  diberlakukan.  Perbedaan  yang  diberikan  dalam  pemutusan sanksi  pidana  ialah  sebagai  bentuk  dari  asas Lex  Specialis  Derogat  Legi Generali ,  yang  bermakna  sifat  hukum  yang  khusus  ( lex  specialis )  dapat mengesampingkan sifat hukum yang umum ( lex generalis ). Perlakuan  berbeda  kepada  anak  di  muka  hukum  tidak  selalu  memberi
Immanuel Simanjuntak 1 , Angelica Florencia C. Zega 2 , et al., Kajian Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pada Kasus Persetubuhan…
kesadaran  kepada  anak  untuk  bertanggung  jawab.  Hal  ini  turut  didasari lewat  pertimbangan  di  mana  anak  masih  merupakan  tanggung-jawab orangtua  dan  lingkungan,  perlunya  pendidikan,  serta  memastikan keberlangsungan  tumbuh  kembang  anak  seturut  pada  UU  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  di  mana  sanksi  pidana  badan  ialah  perampasan kemerdekaan,  dan  dianggap  menjadi ultimum  remedium atau  upaya terakhir.
B. Pertimbangan  Hakim  dalam  Tindak  Pidana  Putusan  Pengembalian Pelaku  Tindak  Pidana  Persetubuhan  Anak  di  bawah  Umur  dalam Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn, sesuai dengan Ketentuan Pengadilan Pidana Anak yang berlaku di Indonesia
Tahapan  akhir  di  mana  majelis  hakim  telah  melakukan  pertimbangan terhadap setiap fakta yang disajikan dalam proses sidang adalah berujung kepada  keluarnya  putusan  hakim.  Sebagai  petugas  peradilan  yang berwenang dalam negara, hakim bertugas untuk mengadili sesuai dengan tupoksinya  dan  harus  berasas  bebas,  jujur,  tanpa  adanya  keberpihakkan di  muka  persidangan  sesuai  dari  peran  hakim  di  dalam    Pasal  1  ayat  (8) dan (9) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Tentunya jika pertimbangan tidak sejalan bersama ketentuan, peradilan akan  batalkan  oleh  Pengadilan  Tinggi  atau  Mahkamah  Agung.  Hal  ini sejalan  dalam  mewujudkan  keadilan  yang  sekiranya  akan  diperoleh  oleh kedua belah pihak yang berseteru.
Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn, ialah:
1. Bahwa  ketika  persidangan,  anak  dalam  keadaan  sehat  jasmani  dan rohaninya selama masa persidangan, dapat menyebutkan identitasnya  dengan  jelas  dan  dakwaan  yang  diberikan  kepadanya bersama dengan saksi lainnya sehingga tidak terjadi error in persona. Anak  dapat  mempertanggungjawabkan  setiap  perbuatan  yang didakwakan.
2. Bahwa unsur “yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam  dakwaan  bersifat  alternatif  sehingga  unsur  yang  disebutkan dinyatakan  terpenuhi  dan  merupakan  perbuatan  yang  terbukti dilakukan.  Berdasarkan  setiap  fakta  yang  diungkapkan  di persidangan,  perbuatan  anak  termasuk  kekerasan    terhadap  anak korban, sehingga unsur melakukan Kekerasan telah terpenuhi.
3. Bahwa persetubuhan yang dimaksud merupakan kegiatan beradunya alat  kemaluan  antara  laki-laki  dengan  perempuan  untuk menghasilkan  keturunan,  perbuatan  pokok  anak  yaitu  memasukkan alat  kemaluan  di  dalam  lubang  kemaluan  korban  dan  menyebabkan hakim  memutuskan  telah  terjadinya  persetubuhan  di  antara keduanya. Hakim tidak mendapati hal yang sekiranya memungkinkan untuk menghapus tanggung jawab perbuatan pidana yang dilakukan, baik  lewat  alasan  untuk  membenarkan  diri  atau  untuk  dimaafkan, sehingga  anak  haruslah  bertanggungjawab  atas  tindak  pidana  yang dilakukan.
Sebelum  memutuskan  perkara,  berikut  hal  yang  diperhatikan  hakim: Sebagaimana  yang  terkandung  dalam  UU  Republik  Indonesia  Nomor  35
Immanuel Simanjuntak 1 , Angelica Florencia C. Zega 2 , et al., Kajian Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pada Kasus Persetubuhan…
Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  yang  mana  Anak  dan  Anak  Korban  masih  berumur belum  menyentuh  angka  18  tahun,  sehingga  Anak  dan  Anak  Korban adalah  Anak  dan  unsur  Anak  terpenuhi.  Maka  sesuai  Pasal  69  pada  UU Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak terhadap Anak . hanyalah dapat diberikan sanksi yang seturut dengan aturan dalam  UU itu;
a. Adapun  saran/rekomendasi  Pembimbing  Kemasyarakatan  Pratama dari  Balai  Pemasyarakatan  Amuntai  lewat  Laporan  Hasil  Penelitian Kemasyarakatan  adalah  sanksi  berupa  pidana  syarat  pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf b angka (3) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem > Peradilan Pidana Anak;
b. Adapun  sanksi  utama  yang  bersesuaian  pada  Pasal  71  Ayat  (1)  UU No.  11  Tahun  2012  tentang . Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  meliputi: a)  Pidana  peringatan,  b)  Pidana  dengan  syarat,  c)  Pembinaan  di  luar lembaga,  d)  Pelayanan  masyarakat  atau  pengawasan,  e) >> Pelatihan kerja, f) Pembinaan dalam > lembaga, dan e) > Penjara;
c. Adapun sanksi yang diberikan terhadap Anak sesuai dengan Pasal 82 ayat  (1)  UU  Republik  Indonesia  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  meliputi  pengembalian  anak  kepada  orang tua/wali,  perawatan  ke  RSJ,  Perawatan  ke  LPKS,  wajib Pendidikan/Pelatihan,  maupun  pencabutan  SIM,  hingga  perbaikan lainnya akibat tindak pidana.
d. Bahwa  untuk  menjaga  proses  berlangsungnya  hidup  serta perkembangan  anak,  maka  perlu  memperhatikan  dan  menyediakan lingkungan  tempat  tinggal  yang  jauh  dari  rasa  takut  dan  ragu  atas keselamatan  anak,  serta  mengutamakan  Pendidikan  dan  mengasah skill .
e. Pada  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  diatur  ganjaran  yang  akan diberi  seturut  dengan  perbuatan  pelanggaran  yang  dilakukan  baik berupa  tindakan,  hingga  sanksi  badan  (pidana  penjara)  yang  dapat merampas  kemerdekaan,  tetapi  hal  tersebut  menjadi ultimum remedium (upaya terakhir).
f. Bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  20  UU  No.    11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijabarkan tentang LPKA merupakan    tempat  untuk  menjalani  masa  pidana.  Oleh  karenanya Hakim  menentukan  tempat  Anak  menjalani  pidananya  di  LPKA Martapura, Kalimantan Selatan
g. Adapun  terjadinya  tindak  pidana  ini  antara  lain  dikarenakan kurangnya pemahaman agama, Anak tidak aktif menjalankan ibadah dan sangat jauh dari tuntunan agama, Anak biasa nonton video porno dan  kurangnya sex  education, ditambah  kurangnya  pengawasan pergaulan  Anak  dari  orang  tua/wali  Anak  apalagi  Anak  sudah memasuki masa remaja
h. Bahwa dalam kasus persidangan ini, anak telah ditahan dan melewati masa  tahanan  yang  nantinya  akan  dikurangkan  dengan  sanksi pidana yang diputuskan hakim.
Adapun  keadaan  yang  dipertimbangkan  Hakim  dalam  proses persidangan ialah,
Immanuel Simanjuntak 1 , Angelica Florencia C. Zega 2 , et al., Kajian Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pada Kasus Persetubuhan…
a. Situasi  memberatkan:  Anak  sudah  melakukan  perbuatan  membuat masa  depan  anak  korban  rusak  dan  menghadirkan  rasa  malu; Perbuatan Anak menimbulkan trauma; Bahwa perbuatan Anak tidak menghidupi  norma  agama  serta  kesusilaan  yang  tumbuh  juga berkembang  pada  lingkungan  bermasyarakat;  Situasi  memberatkan dan  yang  menjadi  pertimbangan  hakim,  dimana  akibat  perbuatan Anak,  selain  membuat  Anak  Korban  trauma,  juga  turut  membuat  3 (tiga)  orang  laki-laki  yang  tidak  dikenal  oleh  Anak  maupun  Anak Korban  melakukan  perbuatan  yang  tidak  senonoh  (salah  satunya memasukkan  jari  ke  dalam  vagina  Anak  Korban),  merekam,  dan melakukan  perbuatan  mengancam  menyebarkan  video  jika  tidak diberi uang.
b. Situasi  meringankan:  Selama  hidupnya  anak  belum  sekalipun melakukan  pelanggaran  di  muka  hukum,  Anak  menyesali perbuatannya  dan  berkomitmen  untuk  tidak  berbuat  pelanggaran yang sama di kemudian hari, Anak dalam usia dan sedang menjalani sekolah;  Anak  mengaku  telah  berbuat  sesuai  tuntutan;  berlaku  baik dan sopan dalam persidangan; Hal tersebut meringankan dan menjadi pertimbangan  hakim  dikarenakan  penyesalan  Anak  menunjukkan bentuk  mengakui  perbuatan,  perlu  mendapatkan  pembinaan  dan bimbingan  akademik  dan  dukungan  keluarga,  serta  sikap  ingin berubah lebih positif.
Pertimbangan-pertimbangan  hakim  yang  menitikberatkan  kepada  hal yang  memberatkan  dan  meringankan  adalah  keputusan  yang  turut diambil berdasarkan bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan. Hakim juga  turut  mempertimbangkan  kebenaran  yuridis,  yang  menyesuaikan dengan  landasan  hukum  yang  digunakan  dalam  perkara,  kebenaran filosofis  yang  mempertimbangkan  sisi  keadilan  terkait  perbuatan  dan tindakan  yang  diupayakan  adil  ketika  memutuskan  hasil  perkara,  dan serta  pertimbangan  sosiologis  yang  mempertimbangkan  dampak  dari putusan di tengah masyarakat sehingga keputusan yang diambil haruslah adil dan bijaksana.
Pada  kasus  perkara  Putusan  No.  2/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Prn, perbuatan  pelanggaran  persetubuhan  oleh  Anak  tidak  dapat  diselesaikan dengan  upaya  Diversi  sesuai  aturan  yang  berlaku,  maka  proses dilanjutkan  ke  ranah  peradilan.  Memperhatikan,  Pasal  81  ayat  (1)  UU  RI No.  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Atas . Peraturan  Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menjadi  Undang-Undang  jo Pasal  76  D  UU  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Hakim memutuskan bahwasanya berdasarkan  bukti,  anak  benar  telah  melakukan  perbuatan  pidana memaksa  anak  korban  melakukan  persetubuhan,  serta  menetapkan sanksi  pidana  badan  dengan  jangka  waktu  1  bulan  lamanya  serta melakukan  pelatihan  kerja  dengan  waktu  yang  sama  di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura, dikurang jangka waktu mulai ditahan
Adapun saran rekomendasi berdasarkan laporan penelitian Pembimbing Kemasyarakatan tentang
Pidana dengan syarat pengawasan
Immanuel Simanjuntak 1 , Angelica Florencia C. Zega 2 , et al., Kajian Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pada Kasus Persetubuhan… dipertimbangkan  kurang  tepat  oleh  Hakim.  Hal  ini  mengingat  perbuatan yang  dilakukan  Anak  adalah  tindak  asusila  yang  melanggar  norma,  serta telah menghadirkan trauma atas Anak korban, mengalami perbuatan tidak senonoh  oleh  3  (tiga)  pelaku  asing,  serta  ancaman.  Akibat  dari  hal tersebut,  Hakim  menilai  pidana  penjara  lebih  tepat  dijadikan  sanksi dengan waktu lamanya sesuai amar putusan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  penulis  menganalisis  bahwa  pertimbangan yang diberikan oleh  hakim sudah memenuhi aturan-aturan yang berlaku pada  Sistem  Peradilan >> Pidana  Anak,  dan  tanpa  mengabaikan  seluruh hak  serta  kewajiban  terhadap  Anak  sebagai  pelaku,  serta  turut memberikan  efek  jera  yang  membuat  Anak  dapat  berefleksi  terhadap perbuatannya.  Hakim  telah  menimbang  setiap    aspek  dari  sisi  pelaku, orangtua,  Anak  Korban,  dan  masyarakat  secara  adil,  walaupun  nilai keadilan itu sendiri tidak dapat diukur secara mutlak.

## SIMPULAN
A. Simpulan
1. Kajian yuridis pada anak yang berperan sebagai pelaku pada kasus persetubuhan  anak  di  bawah  umur, menjabarkan  bahwa  Diversi ialah  proses  dengan  tahap  penyelesaian  perkara  dari    proses peradilan . keproses  informal  atau  di  luar  proses  peradilan,  yang berarti  merupakan  salah  satu  bentuk  upaya  perdamaian  korban dengan  anak  pelaku  di  luar  dari  berjalannya  upaya  hukum. Jika tidak  dapat  diupayakan,  lantas  pidana  penjara  merupakan ultimum remedium ,  yang  dituntut  dengan  pasal  berkaitan.  Hal  ini  dapat dilihat  seperti  pada  kasus  yang  tertuang  pada  putusan  Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn
2. Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 2/Pid.Sus- Anak/2021/PN Prn menyatakan bahwa telah dibuktikan “melakukan  kekerasan  memaksa  anak      melakukan  persetubuhan dengannya”.  Berpaku  pada  pertimbangan  Hakim,  maka  dijatuhkan putusan pidana badan selama satu bulan serta melakukan pelatihan kerja  di  LPKA  Martapura.  Berdasarkan  hasil  kajian,  sanksi  yang diberlakukan  hakim  telah  adil  dan  bersesuaian  dengan  pedoman yang diatur dalam UU Perlindungan Anak.

## B. Saran
1. Pemerintah perlu meningkatkan bentuk perlindungan terhadap anak untuk  menghindari  kasus  berbentuk  pelecehan  seksual.  Hal  ini tidak  hanya  melalui  fokus  pada  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak sebagai  efek  jera,    tetapi  juga  melalui  tindakan  pencegahan  seperti sosialisasi sex  education di  sekolah-sekolah  dan  tayangan  beredar nasional,  pemblokiran  atas  situs-situs  dewasa  dengan  akses  umur, dan  hal  lain  yang  dirasa  meminimalisir  setiap  upaya  atau    tindak kejahatan asusila terhadap anak.
2. Pertimbangan  pada  putusan  diharapkan  tidak  hanya  memberikan efek  jera  tetapi  ikut  memperhatikan  masa  depan  anak  yang  harus dipersiapkan  baik  melalui  bimbingan/konseling  yang  tepat  untuk membentuk  kebiasaan  positif.  Hakim  juga  perlu  memperhatikan
Immanuel Simanjuntak 1 , Angelica Florencia C. Zega 2 , et al., Kajian Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pada Kasus Persetubuhan…
Anak  korban,  agar  dapat  menghadirkan  harapan  hari  esok  lewat terapi/konseling dan kesejahteraan pendidikan dan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi,  F.  (2022).  Penelitian  Hukum  Interdisipliner  Reza  Banakar:  Urgensi Dan  Desain  Penelitian  Sosio-Legal. Undang:  Jurnal  Hukum , 5 (1),  231– 255.
Afandi,  I.  S.  (2016). Persepsi  Orangtua  Terhadap  Pemberitaan  Di  Media Tentang Maraknya Kasus Kekerasan Anak Dibawah Umur Di Kelurahan Rajabasa Raya . Fad,  M.  F.  (2019).  Analisis  Model  Diversi  melalui  Restorative  Justice  pada Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  Terorisme  dalam  Perspektif  Maqashid Syari’ah. Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam , 9 (1), 52–89. Ghoni,  M.  R.,  &  Pujiyono,  P.  (2020).  Perlindungan  hukum  terhadap  anak yang  berhadapan  dengan  hukum  melalui  implementasi  diversi  di indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 2 (3), 331–342. Harapan,  E.,  Ahmad,  S.,  &  MM,  D.  (2022). Komunikasi  antarpribadi: Perilaku insani dalam organisasi pendidikan . PT. RajaGrafindo Persada- Rajawali Pers.
Roihan,  M.  I.  (2021). Omnibus  Law  Ditinjau  Dari  Perspektif  Sistem Perundang-Undangan  Di  Indonesia  (Studi  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) . TRISULASONO,  W.  (2012). PERAN  BALAI  PEMASYARAKATAN  DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN PEKALONGAN) . Program Pascasarjana Undip.