Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5040/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Tantangan UMKM Indonesia Dalam Menghadapi Pasar Bebas Asean
Muhammad Ilham Darfaz 1 , Dadan Kurniansyah 2 , Kariena Febriantin 3
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Singaperbangsa Karawang Article Info Abstract Article history: Received : 30 March 2023 Publish : 31 March 2023 Fragility  of  Indonesia's  economic  fundamentals  prompted  the  government  to  build  the economic  structure  taking  into  account  the  existence  of  Micro,  Small  and  Medium Enterprises  (MSMEs).  This  sector  has  proven  to  provide  substantial  employment  and provides opportunities for SMEs to develop in society. MSME's existence can not be doubted because  it  proved  able  to  survive  and  become  a  engine  of  economy,  especially  after  the economic crisis. On the other hand, SMEs also face many problems, namely limited working capital,  human  resources  are  low,  and  less  cakapnya  mastery  of  science  and  technology (Sudaryanto and Hanim, 2002). Another obstacle faced by SMEs are the links with business prospects  are  less  clear  and  the  planning  vision  and  mission  that  has  not  been  steady. Provision  of  market  information  and  networks,  ease  of  access  to  funding  and  capacity building  assistance  and  information  technology  are  a  strategy  to  improve  the competitiveness of SMEs in Indonesia. It is therefore necessary synergy between all parties,
especially the government and microfinance institutions. institution.
Keywords:
SMES empowerment strategy, the competitiveness
Info Artikel Abstract Article history: Diterima : 30 Maret 2023 Publis : 31 Maret 2023 Rapuhnya  fundamental  ekonomi  Indonesia  mendorong  pemerintah  membangun  struktur ekonomi  dengan  mempertimbangkan  keberadaan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM). Sektor ini terbukti mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan membuka peluang bagi UKM untuk berkembang di masyarakat. Eksistensi UMKM tidak diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi.  Di  sisi  lain,  UKM  juga  menghadapi  banyak  masalah,  yaitu  modal  kerja  yang terbatas, sumber daya manusia yang rendah, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang cakapnya (Sudaryanto dan Hanim, 2002). Kendala lain yang dihadapi UKM adalah keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaan visi dan misi yang belum mantap. Penyediaan informasi dan jaringan pasar, kemudahan akses pendanaan dan pendampingan peningkatan kapasitas dan teknologi informasi merupakan strategi untuk meningkatkan  daya  saing  UKM  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu  diperlukan  sinergi  antara semua pihak, terutama pemerintah dan lembaga keuangan mikro.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Muhamad Ilham Darfaz
Universitas Singaperbangsa Karawang Email: 1810631180094@student.unsika.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan ekonomi dunia telah memasuki fase perkembangan pasar bebas. Isu mengenai ekonomi dan perdagangan ini menjadi isu kontemporer yang paling sering dibicarakan. Hal ini disebabkan  karena  isu  ekonomi  dan  perdagangan  tidak  hanya  melibatkan  prospek-prospek pertumbuhan  ekonomi  yang  berarti  kemakmuran  masyarakat  saja  akan  tetapi  hal  ini  juga melibatkan  kepentingan  dari  berbagai  aktor  yang  terlibat.  Perdagangan  dunia  telah  meningkat dengan pesat selama masa setelah Perang Dunia Kedua. Sejak pertengahan tahun 1940 volume perdagangan bebas naik dengan cepat karena negara-negara mulai intensif memangkas hambatan perdagangan dalam bentuk pemangkasan tarif. Akibatnya volume perdagangan dunia naik pesat disebabkan barang-barang lebih leluasa bergerak dari satu negara ke negara lain (Budi Winarno, 2014).
Dalam  Abdul  Manan  (2014)  pasar  dan  kondisi  ekonomi  di  Negara-negara  yang  berbeda menjadi  saling  bergantung  sebagai  akibat  dari  pertumbuhan  perdagangan  internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization  (WTO).  Bahkan  jika  perekonomian  dunia  ingin  makmur  dalam  suasana  yang
berubah seperti sekarang, maka perdagangan harus memainkan peranan vital. Berdasarkan kondisi itu pula, kini banyak Negara di dunia, termasuk Indonesia telah bergabung dalam berbagai bentuk kerjasama ekonomi, yang tidak hanya melibatkan satu Negara tertentu tetapi juga dengan banyak Negara,  baik  dalam  satu  kawasan  maupun  lintas  benua  (Refika  Aditama,  2016).  Globalisasi ekonomi  menuntut  pelaksanaan  perdagangan  bebas  dalam  arti  yang  sebenarnya,  dimana  arus barang  dan  jasa  bebas  melewati  batas  Negara.  Perdagangan  bebas  tidak  dihambat oleh  campur tangan pemerintah, baik dalam bentuk tarif maupun hambatan-hambatan lainnya (Syahmin AK, 2006).
Dalam  pengembangan  ekonomi  nasional  di  Indonesia,  yang  menjadi  prioritas  yaitu  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM).  UMKM  menjadi  tulang  punggung  sistem  ekonomi kerakyatan  untuk  mengurangi  permasalahan  kemiskinan  dan  pengembangannya  mampu memperluas  basis  ekonomi  serta  dapat  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional. (Kurniawan, 2011) dalam Duti  dan  Ayu  (2013).  UMKM  merupakan  penopang  perekonomian  bangsa.  Menurut  Nuhung (2012)  Melalui  kewirausahaan  UMKM  berperan  sangat  penting  dalam  menekan  angka pengangguran,  menyediakan  lapangan  kerja,  mengurangi  angka  kemiskinan,  meningkatkan kesejahteraan dan membangun karakter bangsa.
Pada  tahun  2008,  kontribusi  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  terhadap pendapatan  devisa  nasional  melalui  ekspor  nonmigas  mengalami  peningkatan  sebesar  Rp40,75 triliun  atau  28,94  persen  yaitu  dengan  tercapainya  angka  sebesar  Rp183,76  triliun  atau  20,17 persen  dari  total  nilai  ekspor  nonmigas  nasional  (Edi  suandi  hamid  dan  Y.  Sri  Susilo,  2011). Selanjutnya  pada  tahun  2008,  produk  domestik  bruto  (PDB)  nasional  atas  harga konstan  tahun 2000 sebesar Rp1.997,73 triliun, kontribusi UMKM sebesar Rp. 1.165,26 triliun atau 58,33 persen dari total PDB. Harga konstan tahun 2000 nasional mengalami perkembangan sebesar Rp115,41 triliun atau 6,13 persen dari tahun 2007. Kemudian pada tahun 2008, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 90.896.270 orang atau 97,04 persen atau 2.156.526 orang dibandingkan (Edi suandi hamid dan Y. Sri Susilo, 2011).
Pemberdayaan UMKM di tengah arus perdagangan bebas dan tingginya persaingan membuat UMKM  harus  mampu  merumuskan  strategi  demi  menghadapi  tantangan  global,  seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM, utamanya agar  dapat  bersaing  dengan  produk  produk  asing  yang  kian  membajiri  sentra  industri  dan manufaktur  di  Indonesia,  mengingat  UMKM  adalah  sektor  ekonomi  yang  mampu  menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia (Sudaryanto, 2011).
Tantangan yang dihadapi UMKM untuk memperkuat struktur perekonomian nasional cukup berat.  Pembinaan  UMKM  lebih  diarahkan  untuk  meningkatkan  kemampuan  pengusaha  kecil menjadi  pengusaha  menengah  dan  pengusaha  mikro  menjadi  pengusaha  kecil.  Bila  disadari pengembangan  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  menghadapi  beberapa  kendala  seperti kemampuan, ketrampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, informasi pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia ini mengakibatkan baik itu pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik.
Secara lebih spesifik, permasalahan dasar yang dihadapi UMKM adalah: Pertama, kelemahan dalam  memperoleh  peluang  pasar  dan  memperbesar  pangsa  pasar.  Kedua  kelemahan  dalam struktur  permodalan  dan  keterbatasan  untuk  memperoleh  sumber  -  sumber  permodalan  yang memadai.  Ketiga,  kelemahan  di  bidang  organisasi  dan  manajemen  sumber  daya  manusia. Keempat,  keterbatasan  jaringan  usaha  kerjasama  antar  pengusaha  kecil  (sistem  informasi pemasaran).  Kelima,  iklim  usaha  yang  kurang  kondusif,  karena  persaingan  yang  saling mematikan.  Keenam,  pembinaan  yang  telah  dilakukan  masih  kurang  terpadu  dan  kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.
Permasalahan lain yang dihadapi UMKM, yaitu adanya Liberalisasi perdagangan. Menurut Sudaryanto,  et.al  (2012)  seperti  pemberlakuan  ASEAN-China  Free  Trade  Area  (ACFTA)  yang
secara efektif telah berlaku tahun 2010. Di sisi lain, pemerintah menyepakati perjanjian kerja sama ACFTA  ataupun  perjanjian  lainnya,  namun  tanpa  mempertimbangkan  terlebih  dahulu  kesiapan UMKM  agar  mampu  bersaing,  sebagai  contoh  kesiapan  kualitas  produk,  harga  yang  kurang bersaing, kesiapan pasar dan kurang jelasnya peta produk impor sehingga posisi persaingan lebih jelas.  Kondisi  tersebut  akan  lebih  berat  dihadapi  UMKM  Indonesia  pada  saat  diberlakukannya ASEAN Community di tahun 2015. Apabila kondisi ini dibiarkan, UMKM yang disebut mampu bertahan  hidup  dan  tahan  banting  pada  akhirnya  akan  bangkrut.  Oleh  karena itu  ,  dalam  upaya memperkuat UMKM sebagai fundamental ekonomi nasional, perlu diciptakan strategi yang efektif dalam upaya penguatan UMKM agar nantinya dapat bertahan pada persaingan pasar bebas.
Tujuan kajian ilmiah dalam peneletian ini adalah untuk mengetahui bagimana strategi UMKM di indonesia dalam menghadapi pasar bebas, yang dalam hal ini merupakan sebuah keniscayaan dalam  era  globalisasi.  Pemanfaatan  UMKM  sebagai  fundamental  ekonomi  nasional  sudah sepatutnya  memiliki  sebuah  strategi  jitu,  agar  keberadaannya  dalam  persaingan  ekonomi  di wilayah  ASEAN  dapat  tetap  eksis  dan  semakin  berkembang.  Maka  dari itu  penelitian  ini  kami tujukan  sebagai  gambaran  bagaimana  strategi  UMKM  di  indonesia  dalam  menghadapi  pasar bebas.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  eksploratif  deskriptif  dengan  menganalisis  Pasar Bebas  dan  Strategi  UMKM  Indonesia.  Jenis  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian menggunakan Metode Kualitatif yang bersifat Deskriptif.
Menurut  Denzin  dan  Lincoln  (2011)  menjabarkan  penelitian  Kualitatif  suatu  aktifitas berlokasi yang menempatkan penelitiannya di dunia. Penelitian kualitatif terdiri dari serangkaian praktik  penafsiran  material  yang  membuat  dunia  menjadi  terlihat.  Praktik-praktik  ini mentransformasi  dunia.  Mereka  mengubah  dunia  menjadi  serangkaian  representasi,  yang mencakup berbagai catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto rekaman dan catatan pribadi. Dalam  hal  ini,  penelitian  kualitatif  melibatkan  suatu  pendekatan  penafsiran  yang  naturalistik terhadap  dunia.  Hal  ini  berarti  para  peneliti  kualitatif  mempelajari  benda  benda  di  lingkungan alamiahnya, berusaha untuk memaknai atau menafsirkan fenomena dalam sudut pandang makna- makna yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN a. Posisi UMKM dalam pasar bebas ASEAN
Dalam  rangka  menuju  Pasar  Bebas  ASEAN,  masih  banyak  peluang  UMKM  untuk meraih  pasar  –  pasar  dan  peluang  investasi.  Guna  memanfaatkan  peluang  tersebut,  maka tantangan yang terbesar bagi UMKM di Indonesia menghadapi Pasar Bebas ASEAN adalah bagaimana mampu menentukan strategi yang tepat guna memenangkan persaingan. Saat ini, struktur  ekspor  produk  UMKM  Indonesia  banyak  berasal  dari  industri  pengolahan  seperti furniture, makanan dan minuman, pakaian jadi atau garmen, industri kayu dan rotan, untuk hasil pertanian terutama perkebunan dan perikanan, sedangkan di sektor pertambangan masih sangat kecil (hanya yang berhubungan dengan yang batu – batuan, tanah liat, dan pasir).
Secara rinci barang ekspor UMKM antara lain alat-alat rumah tangga, pakaian jadi atau garmen, batik, barang jadi lainnya dari kulit, kerajinan dari kayu, perhiasan emas atau perak, mainan anak, anyaman, barang dari rotan, pengolahan ikan, mebel, sepatu atau alas kaki kulit, arang kayu/tempurung, makanan ringan dan produk bordir. Sedangkan bahan baku produksi UMKM yang digunakan adalah bahan baku lokal sisanya dari impor seperti plastik, kulit dan beberapa zat kimia. Lalu ada beberapa kendala UMKM yang banyak dialami negara-negara berkembang termasuk Indonesia seperti masalah kurangnya bahan baku yang harus diimpor dari  negara  lain  untuk  proses  produksinya.  Disamping  itu  pemasaran  barang,  permodalan, ketersediaan energi, infrastruktur dan informasi juga merupakan permasalahan yang sering muncul,  termasuk  masalah-masalah  non  fisik  seperti  tingginya  inflasi,  skill,  aturan
perburuhan dan lain sebagainya. Dibawah ini memperlihatkan kendala-kendala yang sering dialami negara ASEAN termasuk Indonesia.
Tabel 1. Kendala-kendala Utama UMKM Beberapa Negara Sumber : Tulus Tambunan, 2009
UMKM di negara-negara Asean pada umumnya juga mempunyai permasalahan yang sama  dalam  pengembangan  bisnisnya antara  lain  kendala  hukum  dan  regulasi  pemerintah, kualitas  produk  dan  daya  saing,  perpajakan,  informasi  pasar,  kualitas  SDM,  dan  keahlian dalam pemasaran.

## b. Pentingnya pemberdayaan UMKM di Indonesia
Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 juta orang (menurut sensus 2010), ternyata hanya 0,24 persen adalah para wirausaha (interpreneur), atau hanya sekitar 400.000 orang  yang  berkecimpung  dalam  dunia  usaha  atau  UMKM.  Padahal  agar  perekonomian Indonesia dapat berkembang lebih cepat diperlukan lebih dari 2 persen dari jumlah penduduk sebagai wirausaha atau berkecimpung dalam UMKM. Singapura, sebuah negara kecil namun mempunyai 7 persen dari jumlah penduduknya merupakan wirausaha dan mempunyai banyak UMKM.  Sedangkan  Malaysia,  lebih  dari  2  persen  jumlah  penduduknya  merupakan  para interpreneur  yang  berkecimpung  dalam  berbagai  usaha  mikro.  Sebagaimana  Grafik  1  di bawah ini:

## Grafik 1. Jumlah Wirausaha di Beberapa Negara
Sumber : Kompas, 14 Februari 2011
Tidak dipungkiri bahwa UMKM juga mempunyai kontribusi terhadap penyerapantenaga kerja serta penerimaan negara terutama pajak. Perkembangan penerimaan pajak dari tahun 2005 sampai dengan 2012 juga terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata lebih dari 12 persen. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2012 dengan target penerimaan pajak sebesar 1016,2 triliun rupiah. Penerimaan pajak ini sebagian besar adalah dari Usaha Besar sedangkan
potensi dari  UMKM perlu digali secara optimal. Perkembangan penerimaan pajak, terlihat seperti grafik dibawah ini:

## Grafik 2. PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
(Rp Triliun)
1200.0 1000.0
800.0
600. 0 400. 0 200. 0 347 .0 409.2 49 1.0
65 8.7 6 19.9
72 3.3 8 73. 9 1016.2 0.0 20 05
2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012 Sumber : BKF Kementerian Keuangan, 2012
c. Strategi  UMKM  Indonesia  Untuk  Meningkatkan  Daya  Saing  dalam  Mengahadapi Pasar Bebas Asean
1. Peran Pemerintah melalui Beberapa Program Pemberdayaan UMKM
Perkembangan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  di  Indonesia  tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Setiap tahun kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan dan secara umum pertumbuhannya lebih tinggi  dibanding  total  kredit  perbankan.  Kredit  UMKM  adalah  kredit  kepada  debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan  menengah  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  20  Tahun  2008  Tentang  UMKM. Berdasarkan UU tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.
Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia juga tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM.  Berbagai  skim  Kredit/pembiayaan  UMKM  diluncurkan  oleh  pemerintah dikaitkan dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada sektor- sektor usaha tertentu,  misalnya  ketahanan  pangan,  perternakan  dan  perkebunan.  Peran  pemerintah dalam  skim-skim  kredit  UMKM  ini  adalah  pada  sisi  penyediaan  dana  APBN  untuk subsidi  bunga  skim  kredit  dimaksud,  sementara  dana  kredit/pembiayaan  seluruhnya (100%) berasal dari bank-bank yang ditunjuk pemerintah sebagai bank pelaksana. Selain itu  pemerintah  berperan  dalam  penyiapan  UMKM  agar  dapat  dibiayai  dengan  skim dimaksud,  menetapkan  kebijakan  dan  prioritas  usaha  yang  akan  menerima  kredit, melakukan  pembinaan  dan  pendampingan  selama  masa  kredit,  dan  memfasilitasi hubungan antara UMKM dengan pihak lain.
Pada dewasa ini skim kredit yang sangat familiar di masyarakat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dengan kategori usaha layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup dalam rangka persyaratan perbankan. KUR adalah  Kredit  atau  pembiayaan  kepada  UMKM  dan  Koperasi  yang  tidak  sedang menerima Kredit atau Pembiayaan dari Perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit  Program  dari  Pemerintah  pada  saat  permohonan  Kredit/Pembiayaan  diajukan. Tujuan  akhir  diluncurkan  Program  KUR  adalah  meningkatkan  perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.
KUR  merupakan  kredit  yang  diberikan  oleh  bank  kepada  UMKM  dalam  bentuk pemberian modal kerja dan investasi untuk usaha produktif yang feasible namun belum bankable. Tujuannya adalah tercapainya percepatan pengembangan sektor riil (terutama sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan serta industri).
Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  masih  sangat  rendah  di  bawah  10%  sejak  Januari  hingga  Mei  2011.  Bank sentral terus mengarahkan bank untuk menggenjot kredit sektor produktif tersebut untuk mencegah ekonomi "overheating" alias kepanasan. BI membedakan kredit UMKM dan MKM  karena  bank  saat  ini  tergolong  masih  banyak  menyalurkan  kredit  MKM  yang masih berbau konsumtif jika dibandingkan UMKM yang bersifat produktif. UMKM itu murni digunakan untuk usaha, berbeda dengan MKM yang konsumtif, BI kini mendorong bank  untuk  lebih  menyalurkan  ke  UMKM.  Dengan  diberlakukannya  UU  Nomor  23 Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  Nomor  3 Tahun  2004,  kebijakan  Bank  Indonesia  dalam  membantu  pengembangan  UMKM mengalami  perubahan  paradigma  yang  cukup  mendasar  karena  BI  tidak  dapat  lagi memberikan bantuan keuangan atau Kredit.
Likuiditas  Bank  Indonesia  (KLBI)  sehingga  peranan  Bank  Indonesia  dalam pengembangan  UMKM  berubah  menjadi  tidak  langsung.  Pendekatan  yang  digunakan kepada  UMKM  bergeser  dari development  role menjadi promotional  role .  Pendekatan yang  memberikan  subsidi  kredit  dan  bunga  murah  sudah  bergeser  kepada  pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kegiatan pelatihan kepada petugas bank, penelitian dan penyediaan informasi.
Sabirin  (2001)  menjelaskan  bahwa  untuk  memberdayakan  masyarakat  golongan ekonomi lemah atau sektor usaha kecil adalah dengan menyediakan sumber pembiayaan usaha yang terjangkau. Salah satu strategi pembiayaan bagi golongan ini adalah usaha kredit mikro. Lembaga keuangan mikro merupakan institusi yang menyediakan jasa-jasa keuangan penduduk yang berpendapatan rendah dan termasuk dalam kelompok miskin. Lembaga keuangan mikro ini bersifat spesifik karena mempertemukan permintaan dana penduduk  miskin  atas  ketersediaan  dana.  Bagi  lembaga  keuangan  formal  perbankan, penduduk miskin akan tidak dapat terlayani karena Kesuksesan pemberdayaan UMKM akan  terwujud  bila  semua  stakeholder  berperan  secara  bersama-sama  sesuai  peran masing-masing.  Baik  regulator termasuk  Pemerintah  Daerah,  para  pelaku  UMKM  dan dunia  perbankan  yang  dapat  bekerja  sesauai  dengan  tugas  dan  fungsinya,  maka keberhasilan  dan  kemajuan  UMKM  akan  cepat  terlaksana.  Sehingga  pada  akhirnya peningkatan  penerimaan  pajak  dari  sisi  penggalian  wajib  pajak  baru  maupun  nilai pajaknya akan terus meningkat.
Mengacu  pada  sasaran  dan  arah  kebijakan  pemberdayaan  UMKM  sebagaimana uraian  di  atas,  maka  diperlukan  strategi  pada  tatanan  makro,  dan  mikro  melalui implementasi program-program pemberdayaan UMKM seperti sebagai berikut :
1. Penciptaan  iklim  usaha  UMKM.  Tujuan  program  ini  adalah  untuk  memfasilitasi terselenggaranya  lingkungan  usaha  yang  efisien  secara  ekonomi,  sehat  dalam persaingan,  dan  nondiskriminatif  bagi  kelangsungan  dan  peningkatan  kinerja  usaha kecil menengah.
2. Pengembangan  sistem  pendukung  usaha  bagi  UMKM.  Program  ini  bertujuan  untuk mempemudah,  memperlancar,  dan  memperluas  akses  UKM  kepada  sumberdaya produktif  agar  mampu  memanfaatkan  kesempatan  yang  terbuka  dan  potensi sumberdaya lokal serta menyesuaikan skala usahanya sesuai dengan tuntutan efisiensi.
3. Penegembanagn kewirausahaan   dan   keunggulan   kompetitif   UMKM. Program ini ditujukan untuk mengembangkan jiwa dan semanga kewirausahaan dan meningkatkan daya saing UKM, sehingga pengetahuan serta sikap wirausaha semakin berkembang dan produktivitas meningkat.
4. Pemberdayaan  Usaha  Skala  Kecil.  Program  ini  ditujukan  untuk  meningkatkan pendapatan  masyarakat  yang  bergerak  dalam  kegiatan  usaha  ekonomi  di  sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam  rangka  memperoleh  pendapatan  yang  tetap,  melalui  upaya  peningkatan kapasitas usaha, sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri.
5. Peningkatan  Kualitas  Kelembagaan  Koperasi.  Program  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  kualitas  kelembagaan  dan  organisasi  koperasi  agar  koperasi  mampu tumbuh dan berkembang secara sehat.

## 2. Perluasan Akses Informasi Jaringan Pemasaran bagi UMKM di Indonesia
Dalam menghadapi mekanisme pasar yang makin terbuka dan kompetitif, penguasaan pasar  merupakan  prasyarat  untuk  meningkatkan  daya  saing  UMKM.  Agar  dapat menguasai pasar, maka UMKM perlu mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat, baik informasi mengenai pasar produksi maupun pasar faktor produksi. Informasi tentang pasar  produksi  sangat  diperlukan  untuk  memperluas  jaringan  pemasaran  produk  yang dihasilkan oleh UMKM. Informasi pasar produksi atau pasar komoditas yang diperlukan misalnya  (1)  jenis  barang  atau  produk  apa  yang  dibutuhkan  oleh  konsumen  di  daerah tertentu, (2) bagaimana daya beli masyarakat terhadap produk tersebut, (3) berapa harga pasar yang berlaku, (4) selera konsumen pada pasar lokal, regional, maupun internasional. Dengan demikian, UMKM dapat mengantisipasi berbagai kondisi pasar sehingga dalam menjalankan  usahanya  akan  lebih  inovatif.  Sedangkan  informasi  pasar  faktor  produksi juga diperlukan terutama untuk mengetahui: (1) sumber bahan baku yang dibutuhkan, (2) harga bahan baku yang ingin dibeli, (3) di mana dan bagaimana memperoleh modal usaha, (4) di mana mendapatkan tenaga kerja yang professional, (5) tingkat upah atau gaji yang layak untuk pekerja, (6) di manadapat memperoleh alat-alat atau mesin yang diperlukan (Effendi Ishak, 2005). Informasi pasar yang lengkap dan akurat dapat dimanfaatkan oleh UMKM  untuk  membuat  perencanaan  usahanya  secara  tepat,  misalnya  :  (1)  membuat desain produk yang disukai konsumen, (2) menentukan harga yang bersaing di pasar, (3) mengetahui pasar yang akan dituju, dan banyak manfaat lainnya. Oleh karena itu peran pemerintah sangat diperlukan dalam mendorong keberhasilan UMKM dalam memperoleh akses  untuk  memperluas  jaringan  pemasarannya.  Selain  memiliki  kemudahan  dan kecepatan dalam memperoleh informasi pasar, UMKM juga perlu memiliki kemudahan dan  kecepatan  dalam  mengkomunikasikan  atau  mempromosikan  usahanya  kepada konsumen secara luas baik di dalam maupun di luar negeri. Selama ini promosi UMKM lebih banyak dilakukan melalui pameran-pameran bersama dalam waktu dan tempat yang terbatas,  sehingga  hubungan  maupun  transaksi  dengan  konsumen  kurang  bisa  dijamin keberlangsungannya. Hal itu dapat disebabkan oleh jarak yang jauh atau kendala intensitas komunikasi  yang  kurang.  Padahal  faktor  komunikasi  dalam  menjalankan  bisnis  adalah sangat  penting,  karena  dengan  komunikasi  akan  membuat  ikatan  emosional  yang  kuat dengan pelanggan yang sudah ada, juga memungkinkan datangnya pelanggan baru.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Untuk Mengahadapi Pasar Bebas Asean Setyobudi  (2007)  menyebutkan  bahwa  Bank  Indonesia  lebih  fokus  pada  penguatan lembaga  pendamping  UMKM  melalui  peningkatan capacity  building dalam  bentuk pelatihan  dan  kegiatan  penelitian  yang  menunjang  pemberian  kredit  kepada  UMKM. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain :
a. pelatihan-pelatihan kepada lembaga pendamping UMKM, dalam rangka meningkatkan kemampuan kredit UMKM.
b. Pendirian Pusat Pengembangan Pendamping UKM (P3UKM), sebagai pilot project . P3UKM antara lain bertugas melakukan pelatihan dan akreditasi pendamping UKM.
c. Pengembangan  Sistem  Informasi  Terpadu  Pengembangan  Usaha  Kecil  (SIPUK) sebagai sarana untuk lebih  menyebarluaskan secara cepat hasil-hasil penelitian dan
berbagai informasi lainnya. SIPUK terdiri dari Sistem Informasi Baseline Economic Survey (SIB), Sistem Informasi Agroindustri Berorientasi Ekspor (SIABE), Sistem Informasi Pola Pembiayaan/ lending model Usaha Kecil (SILMUK), Sistem Penunjang Keputusan  Untuk  Investasi  (SPKUI);  dan  Sistem  Informasi  Prosedur  Memperoleh Kredit (SIPMK). SIPUK ini dapat diakses melalui website Bank Indonesia.
d. Berbagai  penelitian  dalam  rangka  memberikan  informasi  untuk  mendukung pengembangan  UMKM.  Kegiatan  penelitian terutama  diarahkan  untuk  mendukung penetapan  arah  dan  kebijakan  Bank  Indonesia  dalam  rangka  pemberian  bantuan teknis  dan  juga  dalam  rangka  penyediaan  informasi  yang  berguna  dalam  rangka pengembangan UMKM.

## 4. KESIMPULAN
1. Strategi untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit. Saat ini skim kredit yang sangat  familiar  di  masyarakat  adalah  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR),  yang  khusus diperuntukkan bagi UMKM dengan kategori usaha layak, tanpa agunan. Selain itu penguatan lembaga pendamping UMKM dapat dilakukan melalui kemudahan akses serta peningkatan capacity building dalam bentuk pelatihan dan kegiatan penelitian yang menunjang pemberian kredit kepada UMKM.
2. Strategi  untuk  mengantisipasi  mekanisme  pasar  yang  makin  terbuka  dan  kompetitif khususnya  di  kawasan  Asean  adalah  penguasaan  pasar,  yang  merupakan  prasyarat  untuk meningkatkan  daya  saing  UMKM.  Agar  dapat  menguasai  pasar,  maka  UMKM  perlu mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat, baik informasi mengenai pasar produksi maupun pasar faktor produksi untuk memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan oleh  UMKM.  Aplikasi  teknologi  informasi  pada  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  akan mempermudah  UMKM  dalam  memperluas  pasar  baik  di  dalam  negeri  maupun  pasar  luar negeri  dengan  efisien.  Pembentukan  Pusat  Pengembangan  UMKM  berbasis  IT  dianggap mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di era teknologi informasi saat ini.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Alhamdulilah segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, berkat karunianya peneliti  bisa  menyelesaikan  jurnal  ini.  Peneliti  juga  mengucapkan  banyak  terimakasih  kepada pihak-pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan jurnal ini. Semoga kebaikan yang dilakukan oleh teman-teman semua menjadi ladang pahala yang nanti menjadi tabungan kawan-kawan di akhirat kelak. Sekali lagi peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Farida, a. s. (2001). Sistem Ekonomi Indonesia (Hal.278). Bandung: Pustaka Setia. Fathoni. (2015). Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) 2015 Dan Tantangan Negara Kesejahteraan.
Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum ISSN: 1693-766X, Vol. 24, No. 2, 126.
Hata.  (2012).  Perdagangan  Internasional  dalam  Sistem  GATT  dan  WTO.  Bandung:  Refika aditama.
Manan, A. (2014). Peranan Hukum Dalam pembangunan Ekonomi (Hal.76). Jakarta: Kencana. Sabirin, S. (2001). Pemanfaatan Kredit Mikro untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Rakyat di dalam. Orasi Ilmiah Lustrum IX Universitas Andalas.
Salsabila,  A.,  &  Supriono.  (2018).  Analisis  Strategi  Pengembangan  Pasar  Umkm  Ke  Kawasan Asia  Tenggara  Dalam  Menghadapi  Kebijakan  Mea.  Jurnal  Administrasi  Bisnis  (JAB) Vol. 62 No. 1, 208.
Suyanto, M. (2005). Artikel. Aplikasi IT untuk UKM Menghadapi Persaingan Global. Winarno, B. (2014). Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer (Hal.25). Yogyakarta: CAPS.