Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(698-711)
PELAKSANAAN KEBIJAKAN E-COURT SEBAGAI UPAYA

## MEWUJUDKAN ASAS SPEEDY ADMINISTRATION OF JUSTICE DI PENGADILAN AGAMA GARUT
Aceng Ulumudin 1 , Triananda Genedin 2 , Eet Saeful Hidayat 3
Universitas Garut, Garut, Indonesia 1,2
Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia 3 E-mail: 24091120011@pascauniga.ac.id

## ABSTRAK
Tuntutan  masyarakat  terhadap  pelayanan  publik  dalam  kemajuan  IPTEK menyebabkan  perubahan  sosial  yang  terjadi  mengharuskan  organisasi  sektor publik  memiliki  kemampuan  dan  beradaptasi  dengan  kemajuan  IPTEK.  E-Court merupakan inovasi kebijakan publik dalam bidang peradilan yang implementasinya  belum  sesuai  dengan  kondisi  yang  diharapkan.  Pada  tahun 2021, di Pengadilan Agama Kabupaten Garut dengan jumlah 7,210 perkara yang ada, pengguna E-Court hanya berjumlah 316 pengguna saja atau setara dengan 4.38%,  dimana  hal  tersebut  tidak  memenuhi  target  kinerja  sebagaimana tercantum  pada  perjanjian  kinerja  Pengadilan  Agama  bahwasanya  persentase perkara  E-Court  diharuskan  mencapai  target  40%  dari  jumlah  perkara.  Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  menganalisis  pelaksanaan  kebijakan  E-Court  sebagai upaya  mewujudkan  asas  Speedy  Administration  of  Justice  di  Pengadilan  Agama Garut  dan  faktor  –  faktor  penghambat  pelaksanaan  kebijakannya  serta memberikan  rekomendasi  solusi  atas  hambatan  tersebut.  Metode  yang  di  ambil dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  kualitatif  yang  dihasilkan  dari  wawancara dan  observasi.  Hasil  menunjukan  bahwa  Pelaksanaan  kebijakan  E-Court  masih belum  optimal,  namun  penerimaan  kebijakan  E-Court  bagi  implementator  dan pengguna dapat diterima dengan baik. Faktor yang menghambat pelaksanaan E- Court  adalah  komunikasi  terkait  sosialisasi  E-Court  kurang  maksimal, keterbatasan  sarana  pendukung  E-Court dan  kondisi  sosial  masyarakat,  adapun solusi  yang  ditawarkan  adalah  mengoptimalisasikan  proses  sosialisasi, peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan literasi digital.
Kata Kunci : E-Court, Speedy Administration of Justice, Pengadilan Agama.

## ABSTRACT
Community  demands  for  public  services  in  the  advancement  of  science  and technology cause social changes that occur, requiring public sector organizations to have the ability and adapt to advances in science and technology. E-Court is a public policy innovation in the field of justice whose implementation has not met the  expected  conditions.  In  2021,  at  the  Garut  Regency  Religious  Court  with  a total  of  7,210  existing  cases,  there  are  only  316  E-Court  users  or  equivalent  to 4.38%,  which  does  not  meet  the  performance  target  as  stated  in  the  Religious
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(698-711)
Court  performance  agreement  that  the  percentage  of  E-Court  cases  Court  is required  to  reach  the target  of  40%  of  the  number  of cases.  The  purpose  of  this study is to analyze the implementation of the E-Court policy as an effort to realize the principle of Speedy Administration of Justice in the Garut Religious Court and the  factors  inhibiting  the  implementation  of  the  policy  and  provide recommendations for solutions to these obstacles. The method taken in this study is  a  qualitative  analysis  resulting  from  interviews  and  observations.  The  results show  that  the  implementation  of  the  E-Court  policy  is  still  not  optimal,  but  the acceptance  of  the  E-Court  policy  for  implementers  and  users  is  well  received. Factors that hinder the implementation of E-Court are communication related to socialization  of  E-Court  that  is  not  optimal,  limited  supporting  facilities  for  E- Court  and  social  conditions  of  the  community,  while  the  solutions  offered  are optimizing  the  socialization  process,  improving  facilities  and  infrastructure,  and increasing digital literacy.
Keywords : E-Court, Speedy Administration of Justice, Religious Courts.

## PENDAHULUAN
Peningkatan  teknologi  modern  di era  4.0  bersamaan  dengan  adanya pandemi  corona  virus  disease  telah menyebabkan  unsur-unsur  perubahan dimasyarakat yang sangat cepat baik di masyarakat umum, nasional dan internasional. Dalam situasi ini, pemerintah  harus  cepat  tanggap  dan siap  mengantisipasi  dampak  yang mungkin terjadi. Dampak dari implementasi World  Government atau tata kelola pemerintahan dunia, khususnya pengaruh dari e- Government , akan menimbulkan tantangan baru bagi Indonesia. Indonesia  menghadapi  persaingan  dari berbagai  negara  dan  pada  saat  yang sama membutuhkan kebutuhan pertumbuhan  domestik  yang  penting. Membicarakan kesulitan yang dihadapi Indonesia  memerlukan  respon  yang substantif untuk memastikan
tercapainya  poin-poin  strategi  nilai yang  dapat  bermanfaat  bagi  kawasan.
Tanggung jawab lembaga publik dalam pelaksanaan kapabilitas nasional, khususnya  dalam  pemanfaatan  inovasi dan  database,  serta  pengembangan lebih  lanjut  dari  unit  Pelaksana  dalam hal  pemanfaatan  data,  inovasi  dan telekomunikasi. Administrasi yang lebih  sederhana,  lebih  cepat,  lebih bertanggung  jawab,  kompeten  dan dengan  biaya  ringan  tentunya  menjadi tujuan  dari  pelayanan  publik.  Salah satu administrasi publik yang dibutuhkan oleh daerah adalah administrasi di bidang peraturan/ pengadilan, dimana pemerintah saat ini benar-benar memanfaatkan jenis bantuan  manual  yang  masih  kurang untuk  mencapai  standar  adminitrasi dalam  peradilan  sederhana,  cepat,  dan berbiaya ringan ( Speedy Administration of  Justice ).  Berlanjut  dari  hal  tersebut, maka  lahirlah  Strategi  dari  Mahkamah Agung  dengan  terbitnya  PERMA Nomor 01 Th. 2019 yang berisi tentang pelaksanaan  administrasi  perdasilan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(698-711)
secara  elektronik,  hal  ini  diharapkan dapat meningkatkan  pelayanan optimal
dengan memanfaatkan pelayanan berbasis elektronik  yang sesuai dengan inovasi  teknologi  di  setiap  badan hukum,  termasuk  Pengadilan  Agama Garut.  Namun  pada  kenyataannya implementasi  dari  peraturan  tersebut belum terlaksana secara optimal. Masih minimnya pengguna layanan pengadilan  elektronik  atau E-Court di Pengadilan  Agama  Garut  dengan jumlah  445  (3,5%)  perkara  dari  total perkara  sebanyak  12.697  dari  rentang waktu  2019-2020,  menunjukkan  masih kurangnya pengguna E-Court . Implementasi  kebijakan E-Court yang belum  optimal  bisa  dilihat  pada  tahun
2021 dimana jumlah pengguna E-Court sebanyak 316 dari 7210 mendapat nilai persentase  yakni  4,38%,  dimana  hal tersebut  tidak  memenuhi  target  kinerja sebagaimana tercantum pada perjanjian kinerja Pengadilan Agama bahwasanya persentase  perkara E-Court diharuskan mencapai  target  40%  dari  jumlah perkara  dengan  jumlah  7210  perkara, yaitu  sebanyak  2884  perkara  yang harus menggunakan E-Court , kemudian persentase penyelesaian perkara  melalui E-Litigation yang belum  memenuhi  target  sebanyak  3% dari 7210 perkara, yakni dengan jumlah 216  perkara  yang  harus  diselesaikan melalui E-Litigation pun  belum  dapat dilaksanakan secara optimal, dikarenakan hanya 4 perkara saja yang diselesaikan dengan E-Litigation yang artinya  hanya  0,06%  saja  dari  7210 perkara yang ada.

## KAJIAN PUSTAKA Implementasi Kebijakan
Pelaksanaan  kebijakan  secara general  merupakan  aktivitas  dalam administarsi yang dilaksanakan dengan baik  yang  dilakukan  melalui  hubungan administratif  antara  eksekulif  dan legislatif.  (Grindle,  1980:7).  Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses menghubungkan  tujuan,  strategi  dan dana untuk mencapai hasil.
Pelaksanaan kebijakan ini sangat penting  untuk  diperhatikan  karena  ada isu-isu  atau  permasalahan  kebijakan yang  harus  ditangani  dan  diselesaikan dalam setiap proses pelaksanaan.
Edwards  III  menyajikan  pendekatan pelaksanaan kebijakan dengan
mempertanyakan  elemen  apa  yang dapat  mendukung  dan  mengganggu kemajuan  dari  proses  pelaksanaan kebijakan.
Dalam pelaksanaan kebijakan ini, ada  empat  elemen  penting  yang  dapat digunakan sebagai alat analisis terhadap berbagai elemen yang mempengaruhi  pelaksanaan  kebijakan Edward III, 1980:10), yaitu:
1. Sumber Daya Pelaksanaan;
2. Struktur dari Birokrasi;
3. Komunikasi;
4. Sikap dari pelaksana
E-Court
Pelayanan  publik  yang  maju digambarkan dengan pemanfaatan teknologi  digital  juga  pengurangan penggunaan  kertas  atau  yang  sering disebut  paperless  (Suma  Vally  dan Hema Divya, 2018:384). Inovasi berperan penting agar pelayanan publik
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(698-711)
yang  terkomputerisasi  dapat  berjalan sebagaimana mestinya.
(Laohasirichaikul & Combs, n.d.; Selasih, 2015:1-13). E-Court merupakan  sebuah  inovasi  terbaru terkait  administrasi  perkara  secara eletronik  yang  ada  pengadilan  sebagai bentuk  pelayanan  yang  optimal/prima. E-Court sendiri  merupakan  sebuah hasil produk dari Peraturan Mahkamah Agung  yang  mengikuti  perkembangan administrasi perkara dunia, juga tuntutan dari pelaksaan Sistem
Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  dan E-Government . Azas Speedy Administration of Justice
Perkembangan  digitalisasi  telah menjadi  rangsangan  bagi  organisasi- organisasi untuk mengembahkan pelayanan  yang  berbasis  pada  sistem elektronik  baik  di  daerah  maunpun pusat. Menghadapi tuntutan digitalisasi ini,  pemerintah  telah  mengeluarkan peraturan  untuk  meningkatkan  proses pelayanan  pengadilan  yang  prima. Diprkuat  dengan  regulasi  pemerintah berbentuk  UU  No.  48  Tahun  2009. Maksud  dan  tujuan  dari  peraturan tersebut,  untuk  mencapai  suatu  proses yang  relatif  singkat  sesuai  dengan kesederhanaan  peradilan  acara  itu sendiri,  tentunya  dengan  biaya  yang ringan.  Maka  segala  proses  yang dianggap  sudah  sederhana,  tidak  boleh dipersulit  oleh  pengadilan  menjadi proses yang berbelit-belit dan memakan waktu serta biaya yang lebih banyak (Haraphap, 2003:70).
Technology Acceptance Model (TAM) Dalam  model  ini  Penerimaan teknologi  oleh  pengguna  ini  akan mempengaruhi minat dalam
memanfaatkan  TI  (Park,  2009:150). Peningkatan  inovasi  teknologi  telah mengubah  cara  manusia  bekerja,  serta mengubah  apa  yang  manusia  lakukan. Selama  proses  penggunaan  teknologi dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam  membantu  pekerjaan,  setiap manusia  atau  pengguna  memiliki anggapan  penerimaan  yang  berbeda- beda.  waktu  yang  dihabiskan  untuk menerapkan inovasi data dalam pekerjaan  sehari-hari,  setiap  individu memiliki  pemahaman  yang  berbeda. Model penerimaan teknologi ini membantu menganalisis presepsi pengguna dengan melihat empat konstruk  dalam  pengunaan  teknologi, yaitu:  melihat  kemudahan  ( perceived ease  of  use ),  melihat  kemanfaatan ( perceived  usefulness ),  melihat  sikap kegunaan  ( actual  system  usage ),  dan melihat intensitas perilaku untuk menggunakan  ( behavioral  intention  to use ).  TAM  ini  digunakan  untuk mengalisis  sejauh  mana  penerimaan penggunaan  teknologi E-Court di Pengadilan Agama Garut.

## METODE
Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan metode deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Dengan bersumberkan dari informan, khususnya  dari  informan  yang  terlibat langsung  dalam  kegiatan  pelaksanaan maupun pengguna dari E-Court , antara
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(698-711)
lain  pejabat  penyelenggara E-Court di Pengadilan Agama Garut, Profesional/Klien  penyelenggara  E-
Court,  dan  ahli  hukum  ataupun akademisi.  Data  sekunder  diperoleh dari  Undang-Undang,  artikel  dan  buku harian yang terkait dengan pelaksanaan strategi E-Court dan pedoman organisasi,  serta  arsip  pemerintah, misalnya  peraturan  dan  pedoman pelaksanaan, juga artikel media. Untuk mendukung dalam penelitian ini penulis  melakukan  pengumpulan  data melalui  menganalisis  buku  sumber, catatan, pamflet, hasil penelitian,
analisis  kepustakaan  serta  merujuk pada  buku-buku  yang  berhubungan dengan Pelaksanaan Pemerintah, Peningkatan Sumber daya Pelaksanaan, Administrasi  Publik,  dan  Peraturan Peraturan Negara. Prosedur selanjutnya adalah studi lapangan, dengan melakukan  observasi  untuk  mengamati kegiatan  pelaksanaan  kebijakan  juga mengamati implementator dalam bertugas,  juga  dokumentasi  sebagai bukti visual yang dapat menggambarkan  fakta  dan  keadaan dilapangan. Terakhir, melakukan proses  wawancara  dengan  menyusun pertanyaan yang terorganisir. Wawancara  ini  dilakukan  kepada  para informan  seperti  staf  pelaksana  dari E- Court di  Pengadilan  Agama  Garut, Akademisi  yaitu  Dosen,  juga  Advokat dan  Lembaga  Bantuan  Hukum  sebagai pengguna dari sistem tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Kebijakan E-Court sebagai  Upaya  Mewujudkan  Asas Speedy  Administration  of  Justice di Pengadilan Agama Garut
E-Court menjadi  solusi  pokok dari peradilan yang sederhana, sederhana,  dan  berbiaya  ringan  dengan basis  digital.  Selain  itu  dengan  adanya E-Court diharapkan mampu mengarsipkan dokumen sidang. Dengan  menggunakan  aplikasi  ini, masyarakat  yang  sedang  berposes  bisa lebih mudah dalam pencarian dokumen-dokumen sehingga bisa memperlancar dalam proses peradilannya,  khususnya  kepada  para Advokat, Perorangan, Instansi, maupun Kuasa Insidentil diharapkan pendaftaran  dan  pembayaran  secara online    hal  ini  akan  menjadi  lebih efektif karena dapat langsung mendaftarkan perkara, membayar dimanapun  dan  kapanpun  dia  berada, mendapatkan  panggilan  untuk  sidang secara  elektronik  melalui  domisili elektronik, bahkan melaksanakan sidang secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia. Pengadilan Agama Garut bermitra  dengan  Pihak  Bank  dalam proses  pembayaran  panjar  perkara secara elektronik melalui virtual account.  Pada  Tahun  2021,  Pengadilan Agama  Garut  telah  melaksanakan pelayanan dalam Administrasi Pendaftaran  Perkara  melalui E-Court . Sampai  dengan  31  Desember  2021, jumlah perkara yang masuk Melalui E-
Court sejumlah  326  perkara  dan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(698-711)
perkara E-Court yang  telah  diputus sebanyak  316  perkara,  sedangkan perkara E-Court yang  dilaksanakan melalui E-Litigasi sebanyak 4 perkara.

## Tabel.1 Target Pencapaian Kinerja
No Sasaran Strategis/ Kegiatan Indikator Kinerja Target 1 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Persentase pendaftaran perkara melalui E- Court 40% dari Jumlah Perkara Persentase penyelesaia n perkara melalui E- Litigasi 3%  dari Jumlah Perkara Sumber: PA Garut 2021 Implementasi  kebijakan E-Court yang  belum  optimal  bisa  dilihat  dari tabel  diatas  dimana  jumlah  pengguna E-Court sebanyak  316  dari  7210 mendapat nilai persentase yakni 4,38%, dimana  hal  tersebut  tidak  memenuhi target  kinerja  sebagaimana  tercantum pada  perjanjian  kinerja  Pengadilan Agama dimana tertera bahwa persentase  perkara  dengan E-Court diharuskan  mencapai  target  40%  dari 7210  perkara,  yaitu  sebanyak  2884 perkara  yang  harus  menggunakan E- Court , kemudian persentase penyelesaian  perkara  melalui E- Litigation yang belum memenuhi target sebanyak  3%  dari  7210  perkara,  yakni dengan jumlah 216 perkara yang harus diselesaikan  melalui E-Litigation pun belum dapat dilaksanakan secara optimal,  dikarenakan  hanya  4  perkara
saja  yang  diselesaikan  dengan E- Litigation yang  artinya  hanya  0,06%
saja dari 7210 perkara yang ada. Kebijakan publik memiliki tahapan terpenting yaitu proses pelaksanaan kebijakan. Kebijakan publik  harus  memiliki  dampak  dan tujuan  yang  luas  dan  jelas  manfaatnya bagi masyarakat. Konsep yang digunakan  adalah  teori  implementasi kebijakan  dari  Edwards  III  yang dimana  teori  tersebut  menganalisis keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan  yang  ditentukan  dari  4 elemen berikut, sebagai faktor pendukung  ataupun  penganggu  dari kemajuan proses pelaksanaan kebijakan.  Terdapat  empat  elemen penting  yang  dapat  digunakan  sebagai alat  analisis  terhadap  berbagai  elemen yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan (Edward III, 1980:10), yaitu: a. Sumber Daya Pelaksanaan; b. Struktur dari Birokrasi;
c. Komunikasi;
d. Sikap dari pelaksana
Keempat  elemen  tersebut  akan saling  berkaitan  satu  dengan  lainnya dalam  proses  implementasi  kebijakan, dimana  ketika  satu  elemen  terganggu maka proses dari implementasi kebijakanpun  tidak  akan  berjalan optimal.  Berikut  kondisi  pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama Garut;
a. Komunikasi
Komunikasi  merupakan  kunci penting  dalam  penyampaian  pesan yang ada dalam suatu kebijakan, pesan tersebut  harus  jelas  juga  konsisten untuk  disampaikan  kepada  pelaksana
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(698-711)
maupun  masyarakat.  Berdasarkan  hasil penelitian  dengan  beberapa  informan, dapat  dikemukakan  bahwa  dalam menjalankan
komunikasi pada implementasi  kebijakan E-Court ini, Pengadilan Agama Garut telah melakukan  transmisi  pesan  secara langsung melalui meja informasi ataupun  pada  layanan  pojok E-Court yang  ada  di  Pengadilan  Agama  Garut, dimana  masyarakat  harus  terlebih dahulu  mendatangi  Pengadilan  Agama Garut  untuk  mendapatkan  informasi. Pemberian  informasi  pun  dilakukan dengan  pemanfaatan  media  sosial, dalam hal ini website resmi Pengadilan Agama  Garut.  Untuk  skala  yang  lebih luas  Pengadilan  Agama  Garut  pernah mengadakan sosialisasi terkait E-Court , namun  terbatas  pada  advokat  sebagai pengguna terdaftar bukan untuk masyarakat umum.
b. Sumber Daya
Berdasarkan hasil penelitian diketahui  bahwa  terdapat  4  staff pegawai  di  kantor  Pengadilan  Agama
Garut  terkait  dengan  pelaksanaan kebijakan E-Court , diantaranya 2 orang untuk  pengacara,  dan  2  orang  bagi pengguna  lainnya.  Secara  jumlah  bisa dikatakan  cukup  untuk  melaksanakan pelayanan E-Court tersebut,  namun pada  pelaksanaannya  terbatas  pada sarana  dan  prasarana  dimana  hanya tersedia  2  unit  komputer  yang  dapat digunakan oleh para staff, yang tersedia di  bagian  pelayanan  umum/layanan E- Court dan  pojok E-Court .  Di  sisi  lain berdasarkan  pembagian  tugas  dan kompetensi, sumber daya yang
dijadikan  sebagai  pelaksana  cukup baik,  dikarenakan  staf  yang  ditugaskan khususnya  dalam  pelaksanaan E-Court mempunyai  kompetensi  yang  sesuai juga  mengikuti  aturan  dan  SOP  yang berlaku dalam
melaksanakan pelayanannya.  Namun  terdapat  sedikit kekurangan untuk sarana dan prasarana yaitu  untuk  segi  perluasan  bangunan maupun  penyedian  tempat  duduk  bagi masyarakat  yang  sedang  mendaftar perkara  ataupun  menunggu  giliran untuk sidang.
c. Sikap Pelaksana Dalam  hal  ini  sikap  pelaksana terhadap kebijakan E-Court di Pengadilan Agama Garut, bisa dibilang memiliki  respon  yang  cukup  baik. Sikap pegawai terhadap pelaksanaan E- Court sudah  baik,  dimana  pegawai sudah  menerima,  mempelajari,  serta memberikan  masukan  terhadap  sesama pegawai mengenai E-Court sebagaimana  mestinya,adapun  dalam meningkatkan  pelaksanaan E-Court agar lebih baik, para pegawai memiliki kewajiban untuk senantiasa menyampaikan  informasi  terkait E- Court kepada  para  advokat  dan masyarakat  yang  hendak  mendaftarkan perkara  di  Pengadilan  Agama  Garut. Terkait  pelayanan  yang  diberikan  oleh staf  pengadilan  agama  dirasa  cukup baik,  hal  ini  terlihat  dari  bagaimana sikap para pelaksana dalam menghadapi  masyarakat  yang  sedang mencari  informasi  terkait  pendaftaran perkara. Para pelaksana sangat informatif  dan  terlihat  bahwa  mereka
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(698-711)
paham  atas  kondisi  yang  dialami  oleh para pencari keadilan.
d. Struktur Birokrasi Struktur organisasi yang diterapkan di Pengadilan Agama  Garut mengacu  pada  PERMA  No.  7  tahun 2015 berkaitan dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan,  dimana  tugas  dan  fungsi kepaniteraan  dan  kesekretariatan  telah jelas diatur didalamnya. Aspek penting dalam struktur organisasi untuk menjalankan  berbagai  kegiatan,  adalah pedoman  prosedur  operasional  standar ( standard operating procedures / SOP).
SOP memiliki fungsi sebagai pedoman yang digunakan oleh setiap implementor dalam melaksanakan berbagai aktivitas/kegiatan. SOP memiliki fungsi sebagai pedoman yang digunakan  oleh  setiap  implementor dalam melaksanakan berbagai aktivitas/kegiatan. SOP Kantor Pengadilan Agama Garut dalam pelaksanaan kebijakan E-Court . Berdasarkan hasil penelitian Pengadilan  Agama  sudah  menerapkan struktur  birokrasi  sebagaimana  diatur oleh  Undang-Undang  dan  Peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis  diatas  dapat  dikemukakan bahwa 2 variabel implementasi kebijakan  publik  di  Pengadilan  Agama Garut,  yakni  Sikap  Pelaksana  dan
Struktur  Birokrasi  dapat  dikatakan sudah  berjalan  dengan  baik,  namun untuk  2  variabel  lainnya  yakni, Komunikasi  dan  Sumber  Daya  masih terdapat  kekurangan  yang  mesti  segera
diperbaiki,  karena  untuk  mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, diperlukan kesinambungan  antara  ke  4  variabel dari  implementasi  kebijakan  tersebut.
Peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya  ringan  merupakan  sasaran kebijakan  dari E-Court itu  sendiri, bilamana terdapat variabel yang kurang atau tidak berjalan sebagaimana mestinya,  maka  sasaran  dari  kebijakan tersebut tidak akan tercapai.
2. Penerimaan E-Court berdasarkan
Technology Acceptance Model Davis  menjelaskan  bahwa  untuk mengetahui dan
menganilisis penerimaan  teknologi  oleh  setiap individu  yakni  dengan  melihat  empat konstruk  dalam  pengunaan  teknologi, yaitu:  melihat  berbagai  kemudahan, manfaat,  kegunaan  (actual  system usage), dan melihat intensitas perilaku. Perkembangan dalam teknologi tentunya  mengubah  cara  seseorang dalam  melakukan  suatu  pekerjaan, dimana hadirnya teknologi ini diharapkan dapat mempermudah individu dalam menyelesaikan pekerjaannya  secara  cepat  dan  tepat, juga  menimbulkan  rasa  senang  dan nyaman dalam menggunakan teknologi, yang mengakibatkan intensitas penggunaan teknologi
meningkat.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(698-711)

## Gambar.1 Model Penerimaan
Teknologi Sumber: Davis (1989) dalam Park (2009) Penerimaan  dari E-Court di Pengadilan  Agama  Garut  ini  akan dianalisis  untuk  lebih  jelasnya  sebagai berikut:
a. External Variables
Variabel  eksternal  atau  faktor yang  mempengaruhi  penerimaan E- Court oleh penggunanya ini berdasarkan hasil dari analisis penelitian,  adalah  karakter  pengguna, yang meliputi usia pengguna,
kesadaran,  kemampuan  pemahaman, dan literasi digital. Hal tersebut terlihat jelas  dari  minimnya  pengguna  lainnya yang  didominasi  oleh  masyarakat umum,  berbeda  dengan  pengguna terdaftar  dimana  terdiri  dari  para advokat  yang  sudah  terverifikasi, dengan  hal  tersebut  membuktikan bahwa kesadaran, kemampuan pemahaman,  dan  literasi  digital  sangat diperlukan  untuk  menerima  teknologi yang ada.
b. Persepsi  Kemudahan  ( perceived ease of use )
Persepsi Kemudahan hadir ketika teknologi  yang  diberikan  sebagai  alat bagi  seseorang  yang  menerimanya dapat  dirasakan  dan  digunakan  tanpa masalah.  Pelaksana  dan  pengguna terdaftar ataupun lainnya merasa bahwa
E-Court ini tidak sulit untuk dipelajari,
mudah digunakan, dan memiliki kendali atas pekerjaan. c. Persepsi kegunaan ( perceived usefulness ) Persepsi Kegunaan dicirikan sebagai  seberapa  banyak  individu menerima bahwa menggunakan kerangka kerja tertentu akan membantu mengerjakan  suatu  pekerjaan  dan mempermudah  pelaksanaan  pekerjaan.
Bagi  pelaksana,  advokat,  dan  lembaga bantuan  hukum,  jelas E-Court sangat berguna dalam pengelolaan dan pendaftaran  perkara,  serta  tidak  perlu melakukan  kunjungan  ke  Pengadilan Agama  untuk  menyelesaikan  urusan pendaftaran  perkara,  merupakan  bukti bahwa adanya E-Court berdampak bagi pelayanan administrasi perkara.
d. Persepsi  Kenyamanan  Pengguna ( perceived enjoyment )
Persepsi Kenyamanan merupakan suatu  kondisi  dimana  suatu  teknologi memberikan  rasa  nyaman  dan  senang ketiga digunakan. Pelaksana dan pengguna E-Court merasa  bahwa semakin tinggi kenyamanan dan kesenangan seseorang dalam menggunakan  teknologi  dipengaruhi oleh  kesederhanaan  dan  kegunaan aplikasi,  terutama  dalam  memberikan nilai manfaat seperti mepercepat pekerjaan.
e. Pemakaian Nyata ( Actual Usage ) Pemakaian  Nyata  adalah  suatu kondisi  penerimaan  yang  dapat  diukur dari seorang pengguna ketika menggunakan  teknologi  secara  nyata, dilihat  ketika  pengguna  menggunakan teknologi  secara  berulang-ulang  dan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(698-711)
intens.  Dalam  hal  ini  implementator dan  pengguna  dalam  kurun  waktu seminggu  frekuensi  menggunakan E- Court berada  di  jumlah  6-7  pengguna, sedangkan untuk waktu penggunaan E-
Court dalam  sekali  perkara  bisa  dalam kurun waktu 3 bulan sampai perkara di putus.
f. Sikap Terhadap Penggunaan ( Attitude Toward Using )
Sikap  terhadap  penggunaan  yang dikonseptualisasikan sebagai jenis penerimaan  atau  penolakan  kepada teknologi, sebagai dampak dari seseorang yang melibatkan suatu teknologi dalam melaksanakan pekerjaan. Sikap pelaksana dan
pengguna  dalam  menoleransi E-Court sangat  besar,  dimana E-Court diakui sebagai  salah  satu  jenis  inovasi  yang dapat  membantu  peering  mencari keadilan.
Technology  Acceptance  Model dalam  lingkup  penerimaan  teknologi oleh pegawai Pengadilan Agama
ataupun Advokat serta Lembaga Bantuan  Hukum  bisa  dikatakan  baik atau acceptance hal  ini  tidak  terlepas dari  pengaruh External  Variables , dimana tingkat pendidikan, usia, kondisi  ekonomi  serta  literasi  digital sangat mempengaruhi penerimaan suatu  teknologi.  Pada  penelitian  ini ditemukan  penolakan  atau resistance dari  para  pengguna  lainnya  yang ditunjukkan  oleh  data  dimana  hanya ada  1  pengguna  lainnya  pada  tahun 2021  yang  menggunakkan E-court , kemudian  hasil  dari  observasi  juga wawancara menunjukkan bahwa
sebagian  besar  pengguna  dari E-court ini didominasi oleh kalangan menengah kebawah dengan rata-rata usia 25 tahun keatas  (BAPPEDA  Garut,  2021).  Usia dan  tingkat  pendidikan  yang  rendah tentunya  akan  berpengaruh  terhadap pemahaman  literasi  digital,  didukung dengan  kondisi  ekonomi  yang  sulit sehingga menambah kesulitan masyarakat  untuk  menerima  suatu bentuk  teknologi  baru  yang  hanya dapat  diakses  oleh gadget ,  maka  dari itu  nilai  kemanfaatan  dan  kegunaan dalam  penerimaan  teknologi  ini  hanya bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu  yang  sudah  familiar  dengan sistem  informasi  dan  teknologi  itu sendiri.
3. Faktor-faktor penghambatan dalam  pelaksanaan  kebijakan E- Court
Hasil  dari  penelitian  terhadap sepuluh informan yang dianggap memahami permasalahan dalam pelaksanaan  kebijakan E-Court dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  faktor  yang mempengaruhi dalam sedikitnya penggunaan E-Court oleh  masyarakat dapat dikelompokkan menjadi beberapa faktor, yaitu: a. Komunikasi  terkait  sosialisasi aplikasi E-Court Kurang Maksimal Sosialisasi  tentang  aplikasi E- Court di  Pengadilan  Agama  Garut masih  tergolong  rendah,  hal  ini  dapat dilihat  dari  pengguna E-Court dalam beracara di pengadilan didominasi oleh pengguna  terdaftar  yakni  advokat  saja dan  hanya  ada  beberapa  pengguna lainnya yakni non advokat
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(698-711)
menggunakannya. Fakta tersebut mengungkap  bahwa  pelaksanaan E- Court di  PA  Garut  sudah  diterapkan, namun terkendala oleh proses penyampaian komunikasi berupa sosialisasi yang diberikan oleh pelaksana kebijakan belum menyeluruh dan menyentuh masyarakat secara luas. Hal  ini  terbatas  kepada  pemberian sosialisasi  kepada  para  advokat  saja, kemudian  sosialisasi  yang  diberikan kebanyakan dalam bentuk media digital. Dimana tidak semua masyarakat  dapat  mengakes  media digital tersebut, dengan berbagai pertimbangan  seperti  sarana  untuk mengakses  yang  tidak  dimiliki  oleh masyarakat. b. Keterbatasan  sarana  pendukung E-Court
E-Court memerlukan sumber daya  pendukung  yang  memadai  dalam pelaksanaannya.  Seperti  ketersediaan sarana  dan  prasarana,  komputer  serta jaringan internet yang stabil merupakan faktor  pendukung  yang  penting  dan harus ada, namun hal tersebut bisa saja terhambat  oleh  keadaan  geografis  di tempat  tinggal  masyarakat,  sehingga sering terjadi gangguan dalam pelaksanaanya. Selanjutnya sarana untuk  memfasilitasi  masyarakat  ketika akan  melakukan  pendaftaran  perkara secara  online,  meliputi  ruang  tunggu juga  penambahan  unit  kerja  dan komputer  untuk  melayani  masyarakat secara  optimal.  Dengan  demikian setiap  implementator  yang  ada  di
Pengadilan Agama Garut dapat berkontribusi secara penuh. c. Kondisi Sosial Masyarakat Perbedaan kondisi sosial masyarakat,  seperti  usia,  profesi,  dan juga  minimnya  literasi  serta  ekonomi, menjadi  salah  satu  faktor  rendahnya penggunaan E-Court .  Tidak  semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam  hal  pemahaman  akan E-Court itu  sendiri,  ternyata  mereka  masih banyak yang tidak mengetahui E-Court dan
sistem cara kerja dan pelaksanaannya. Sekalipun  Pengadilan  Agama telah mensosialisasikan melalui website  dan  media  sosial,  hal  ini memperlihatkan  bahwa  literasi  digital masyarakat rendah. Selain itu kemampuan  ekonomi  yang  berbeda, tidak  semua  masyarakat  memiliki gadget untuk mengakses website ataupun media sosial untuk mendapatkan  informasi.  Peningkatan pelaksanaan E-Court di  pengadilan banyak menemui hambatan khususunya  pada  Pengadilan  Agama, hal tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat  yang  berperkara  adalah masyarakat  menengah  kebawah  yang sulit untuk memahami konsep teknologi dan informasi, apalagi ketika tidak  ada  sosialisasi  yang  sampai kepada mereka.
4. Solusi mengatasi hambatan pelaksanaan  kebijakan E-Court agar  dapat  mewujudkan  asas Speedy Administration of Justice Setelah menganalisis pelaksanaan kebijakan E-Court di Pengadilan
Agama  Garut,  diharapkan  sebuah solusi untuk mengatasi beberapa
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(698-711)
persoalan  yang  telah  dijelaskan  diatas ada  beberapa  solusi  yang  penulis  bisa berikan  dalam  mengatasi  hambatan yang ada:
a. Mengoptimalisasikan proses sosialisasi  yang  ada  di  Pengadilan Agama  Garut  kepada  masyarakat secara menyeluruh, agar masyarakat paham  akan  adanya  sistem  baru yakni E-Court untuk mempermudah mengurus  perkara  secara  online yang  tentunya  lebih  sederhana,
cepat, dan berbiaya ringan. Sosialisasi mengenai manfaat penggunaan E-court perlu dilaksanakan oleh semua stakeholder  yang  terlibat  meliputi Mahkamah Agung, Pengadilan Agama,  Lembaga  Bantuan  Hukum, Organisasi Advokat, Pemerintah melalui Dinas Komunikasi  dan  Informatika  serta
Kampus  sebagai  Akademisi.  Materi sosialisasi  atau  promosi  setidaknya meliputi  manfaat  penggunaan  E- court  dibandingkan  dengan  datang secara  langsung  meliputi  apa  saja proses  yang  disederhanakan,  berapa lama waktu yang bisa dipangkas dan berapa  biaya  yang  dapat  dihemat. Kemudian  target  sosialisasi  atau promosi E-court perlu  diperluas melalui networking setiap stakeholder  dan  juga  melalui  media sosial.  Semakin  banyak  masyarakat yang memahami manfaatnya diharapkan  akan  semakin  banyak pula masyarakat yang menggunakan E-court .
b. Pada hambatan sumberdaya pendukung, Pengadilan Agama Garut sebagai fasilitator juga pemberi pelayanan terhadap masyarakat, bisa meningkatkan beberapa  fasilitas  baik  itu  dari  segi jumlah  unit  komputer  untuk  para implementor  dari E-Court ,  maupun dari  segi  jaringan  internet  yang stabil,  adanya  penambahan  unit komputer ini diharapkan agar beberapa  implementator  yang  tidak mendapatkan  unit  komputer  dapat berkontribusi secara maksimal, dengan  kata  lain  semakin  banyak unit komputer dan juga implementator yang menggunakannya,  maka  semakin banyak  dan  cepat  pula  masyarakat yang  akan  terlayani,  sehingga  akan mengurangi kepadatan antrian.
c. Memaksimalkan  edukasi  teknologi baik  itu  kepada  masyarakat  selaku pengguna  lainnya  maupun  kepada advokat  selaku  pengguna  terdaftar E-Court .  Dalam  hal  ini,  proses penyelenggaraan  edukasi  mengenai teknologi  ini  diharapkan  mampu dilaksanakan  untuk  memberikan kemudahan dan kesetaraan bagi para pengguna  saat  mengurus  perkara  di Pengadilan Agama Garut. Hambatan utama yang ada dalam kebijakan ini ada  rendahnya  literasi  masyarakat terutama  literasi  digital,  maka  dari itu melalui Pengadilan Agama Garut edukasi  teknologi  diberikan  kepada masyarakat, dan melalui Mahkamah Agung  edukasi  teknologi  diberikan kepada  advokat  selaku  pengguna
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(698-711)
terdaftar.  Sehingga  hal  ini  akan berimplikasi pada optimalnya proses dalam setiap tahapan E-Court .

## KESIMPULAN
Implementasi dalam E-Court sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan  regulasi  yang  dikeluarkan  oleh pemerintahan, namun dalam pelaksanaannya belum dapat mewujudkan asas Speedy Administration  of  Justice,  dengan  kata lain  proses  pelaksanaannya  masih kurang optimal. Penerimaan E-Court di Pengadilan  Agama  Garut  berdasarkan Technology  Acceptance  Model (TAM) mendapatkan respon persepsi yang baik dari  para  implementor  dan  juga pengguna E-Court ,  dimana E-Court
sebagai aplikasi dapat diterima sebagai teknologi  yang  mudah  dipahami  serta dioperasikan, bermanfaat, dapat meningkatkan  kinerja,  juga  membuat rasa  senang  dan  nyaman  bagi  para penggunanya sehingga dapat menyebabkan  frekuensi  dan  waktu penggunaan teknologi meningkat.
Adapun  beberapa  hambatan  yang ditemui  dalam  pelaksanaannya,  yaitu:
a) Komunikasi terkait sosialisasi masih
Kurang  Maksimal;  b)  Keterbatasan sarana  pendukung E-Court ;  dan  c) Kondisi  Sosial  Masyarakat.  Adapun solusi yang ditawarkan untuk mengatasi  hambatan  tersebut,  adalah: a) Mengoptimalisasikan proses
sosialisasi  yang  ada  di  Pengadilan Agama  Garut  kepada  masyarakat secara  menyeluruh;  b)  Peningkatan
sarana  dan  prasarana  pendukung;  c) Memaksimalkan edukasi teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Teks Edward III, George C. (1980) . Implementing Public Policy. Washington  DC: Congressional
Quar-terly Press.
Grindle,  Merilee.  (1980). Politics  and
Policy  Implementation  in  the Third  World  Princeton, New Jersey: Princeton University Press. Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook,  Edition  3.  USA: Sage  Publications.  Terjemahan
Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
Skirpsi,  Tesis,  Disertasi,  Laporan Penelitian:
Aya  Pastrana,  N.,  &  Sriramesh,  K. (2014). Corporate Social Responsibility:  Perceptions  and practices among SMEs in Colombia. Public Relations Review, 40(1), hlm. 14–24. Haraphap, M. Yahya. (2003). Pembahasan  Permasalahan  dan Penerapan KUHAP. 70. Laohasirichaikul,  B.,  &  Combs,  H. (2015). Effective customer relationship management of health  care :  a  study  of  hospitals in Thailand, hlm. 1–13. Park,  S.Y.  (2009).  An  Analysis  of  the Technology Acceptance Model In
Understanding
University Students  Behavioral  Intention  to
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(698-711)
Use e-Learning. Educational
Technology  &  Society,  12(3), hlm.150–162.
Suma  Valley,  K.,  &  Hema  Divya,  K.
(2018).  A  study  on  digital payments  and  demonetization  in India:  Prospects  and  challenges. Journal  of  Advanced  Research  in Dynamical  and  Control  Systems, 10(8  Special  Issue),  hlm.  384– 390.

## Dokumen Resmi:
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  3  Tahun  2003  tentang Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Pengembangan e-Government. Laporan  Kinerja  Pengadilan  Agama
Garut Tahun 2021
Laporan  Kinerja  Pengadilan  Agama Garut Tahun 2020
Laporan  Kinerja  Pengadilan  Agama
Garut Tahun 2019
Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1 Tahun  2019  tentang  administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  2 Tahun  2015  tentang  tata  cara penyelesaian gugatan sederhana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Undang  –  Undang  No.  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.