TAFSIR MONOPOLI NEGARA DALAM PEMBELAAN DAN PERTAHANAN NEGARA DI INDONESIA

## ( The Interpretation of State Monopoly on State Defense in Indonesia)

## Bhatara Ibnu Reza
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya bhatara.reza@dsn.ubharajaya.ac.id

## Abstrak
Tulisan  ini  membahas  Undang-undang No.  23  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) dengan menggunakan perspektif monopoli Negara selaku pengguna kekerasan yang sah. Negara melalui aparatnya dalam hal ini militer mendapatkan  wewenang  untuk  menggunakan  kekerasan  dalam  rangka  melindungi kedaulatan negara serta integritas teritorialnya dengan terukur dan tidak melanggar hukum. Terlebih  lagi,  Negara  tidak  hanya  memiliki  monopoli  kekerasan  yang  sah  akan  tetapi  juga memiliki monopoli tanggung jawab terhadap keamanan manusia yang berada di wilayahnya. Keamanan manusia ini diwujudkan dalam kehadiran Negara dalam menjamin, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia (HAM) universal yang diatur dalam instrumen-instrumen hukum internasional.
Kata  kunci: Monopoli  Negara,  Konstitusi,  UU  PSDN,  Hak  Asasi  Manusia,  Pembelaan  dan Pertahanan Negara.

## Abstract
This article is discussing the Law No. 23/2019 on National Resource Management for State Defense from the State monopoly perspectives. State through its apparatus, in this case the military,  get  their  authority  for  using  the  force  in  the  framework  to  protect  the  State’s sovereignty  and  territorial  integrity  by  measurable  and  lawful.  Moreover,  State  is  not  only monopolizing the legitimate violence but also have responsibility for the human security in its territory.  Human  security  is  manisfestated  by  the  presence  of  the  State  in  protecting, respecting  and  fulfilling  the  universal  human  rights  which  guaranteed  by  the  international law instruments.
Keywords: State  Monopoly,  Constitution,  Law  of  No  23/2019,  Human  Rights,  State Defense.

## Pendahuluan
Undang-undang  No.  23  Tahun  2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk  Pertahanan  Negara  (Selanjutnya
disebut  UU  PSDN)  telah  disahkan  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  pada tanggal  26  September  2019 1 yang
1 Rakhmat  Nur  Hakim  dan  Krisiandi,  "RUU PSDN  Disahkan  Jadi  UU,  Menhan  Optimistis
kemudian  diundangkan  pada  24  Oktober 2019.
UU PSDN sendiri merupakan
peraturan perundang-undangan
yang mencakup pembentukan Komponen Cadangan
dan
Pendukung untuk
Pertahanan  Negara  yang  tertunda  dan tentang  mobilisasi  dan  demobilisasi  dalam rangka bela negara.
Sebelum disahkan oleh DPR,
Rancangan  Undang-undang  (RUU)  PSDN sudah  dihujani  banyak  kritikan  dan pendapat dari akademisi, pengamat pertahanan  serta  masyarakat  sipil  yang disampaikan di muka Komisi I DPR. 2
RUU PSDN sendiri merupakan usulan inisiatif  pemerintah  yang  pembahasannya didasarkan  pada  Surat  Presiden  kepada DPR cq Komisi  I  tertanggal  17  Juli  2019.
Pembahasan  RUU  yang  memakan  waktu dua  bulan  lebih  ini  memiliki  sejumlah permasalahan yang sangat prinsipiil Pertahanan  Negara  Menguat", Kompas.com,  26 September 2019, https://nasional.kompas.com/read/2019/09/26/193516 21/ruu-psdn-disahkan-jadi-uu-menhan-optimistis- pertahanan-negara-menguat (diakses 27 April 2020).
2 Mochamad  Zhacky,  “Rapat  dengan  Komisi  I DPR, Imparsial Anggap RUU Bela Negara Problematik”, detik.news, 21 Agustus 2019, https://news.detik.com/berita/d-4674819/rapat- dengan-komisi-i-dpr-imparsial-anggap-ruu-bela- negara-problematik (diakses 27 April 2020).
khususnya yang terkait pengaturan terhadap Warga Negara dalam pengelolaan sumber  daya  nasional  baik  dalam  bentuk Komponen  Cadangan  maupun  Komponen Pendukung termasuk pengelolaan anggarannya. Sayangnya, kritik dan pendapat tersebut tidak menjadi pertimbangan bagi DPR untuk memperbaiki RUU tersebut.
Kritik  terhadap  UU  PSDN  tetap berlanjut pasca-pengesahannya. Ada banyak  sekali  kritik  yang  disampaikan khususnya  oleh  masyarakat  sipil  dan bahkan mereka sudah berencana mempersiapkan diri untuk mengajukan hak uji  materi  UU  PSDN  kepada  Mahkamah Konstitusi. 3 Pasal-pasal  yang  diuji  tentunya yang  dianggap  bertentangan  dengan  UUD 1945 beserta Amandemennya.
Artikel  ini  juga  mengkritisi  UU  PSDN dari  segi  kedudukan  monopoli  Negara selaku  pengguna  kekerasan  yang  sah. Negara  melalui  aparatnya  dalam  hal  ini militer  adalah  kaki  tangan  negara  yang
3 “Bermasalah,  Koalisi  Bakal  Uji  UU  PSDN”, hukumonline.com,
7 Oktober 2019, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d9b19a0 0fb5f/bermasalah--koalisi-bakal-uji-uu-psdn/  (diakses 27 April 2019).
diberikan  wewenang  untuk  melakukan kekerasan  dalam  rangka  melindungi kedaulatan negara serta integritas teritorialnya  dengan  terukur  dan  tidak melanggar  hukum.  Terlebih  lagi,  Negara tidak  hanya  memiliki  monopoli  kekerasan yang  sah  akan  tetapi  juga  memiliki monopoli tanggung jawab terhadap keamanan  manusia  yang  berada  di wilayahnya. Keamanan manusia ini diwujudkan dalam kehadiran Negara dalam menjamin,  menghormati  dan  memenuhi hak asasi manusia (HAM) termasuk hak-hak fundamental  universal  yang  diatur  dalam instrumen-instrumen  hukum  internasional. Tersirat bahwa UU PSDN memiliki sejumlah masalah yang membuka peluang hilangnya monopoli
Negara tersebut serta bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan  yang  menjadi  sendi- sendi  dasar  penyelenggaraan  pertahanan Negara.  Sedangkan,  keterlibatan  Warga Negara yang merupakan hak dan kewajiban Warga  Negara  dalam  pembelaan  dan pertahanan  negara  patut  mendapatkan perlindungan  yang  jelas  dalam  peraturan
perundang-undangan, di mana hal tersebut tidak diatur secara jelas dalam UU PSDN.
Sebagai  permulaan,  tulisan  ini dimulai  dengan  pembahasan  mengenai monopoli  Negara  sebagai  pengguna  sah kekerasan  serta  sebagai  tanggung  jawab perlindungan  HAM.  Selanjutnya,  dibahas bagaimana  bentuk  monopoli  negara  dalam pembelaan  dan  pertahanan  negara  di Indonesia  lalu  diikuti  dengan  sejumlah pelanggaran  monopoli  Negara  dalam  UU

## PSDN.
Monopoli  Negara  sebagai    Pengguna Sah  Kekerasan  serta  Tanggung  jawab Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia (HAM) Max Weber dalam bukunya Politics as a  Vocation menyatakan  bahwa  negara sebagai  bentuk  dari  komunitas  manusia ( human  community )  adalah  satu-satunya yang  dapat mengklaim dirinya memonopoli kekerasan  fisik  secara  sah  ( monopoly  of legitimate  physical  violence ). 4 Artinya negara memiliki legitimasi untuk menggunakan  kekerasan,  suatu  kekuatan untuk dilaksanakan menurut hukum melalui organ-organ  negara  yang  berwenang
4 Max Weber, The Vocations Letter: Science as a Vocation, Politics as a Vocation, (Hackett Publishing Company, 2004), 33.
melakukannya,  misalnya  oleh  aparat keamanan  yang  sah  seperti  militer  atau polisi.  Walaupun  saat  ini  cukup  banyak penulis yang memberikan kritik dan analisis tentang  kebenaran  teori  weber  di  atas, 5 namun  tampaknya  teori  Weber  tentang monopoli negara untuk melakukan kekerasan ( use of force ), masih diterapkan pada  saat  ini. 6 Tentunya  hukum  atau peraturan perundang-undangan yang memberikan  legitimasi  terhadap  monopoli negara  tersebut  tidak  secara  serampangan memberikan  kuasa  penggunaan  kekerasan untuk  dilakukan  oleh  aparatus  keamanan.
Akan  tetapi  hukum  atau  peraturan
5 Herbert  Wulf,  “Challenging  the  Weberian Concept  of  a  State:  The  Future  of  Monopoly  of Violence”, The Australian Center for Peace and Conflict Studies (ACPACS) Occassional Paper, No. 9, December 2007, pp. 27-28, http://www.wulf-herbert.de/ACPACS- occ-paper9.pdf ;  Ja ï r  van  der  Lijn, “ The  Future  of  the Monopoly  on  the  Legitimate  Use  of  Force:  Four Alternatives Global Futures”, Think Piece 20. Reflection
Group, pp. 01-02, http://library.fes.de/pdf- files/iez/13558.pdf ;  Daron  Acemoglu,  James  A. Robinson,  Rafael  J.  Santos,  “The  Monopoly  of
Violence:  Evidence  from  Colombia”, Journal  of  the European  Economic  Association,  11  (S1):  5-44, January 2013, DOI: 10.1111/j.1542- 4774.2012.01099.x ; https://economics.mit.edu/files/10402 (diakses  27 April 2020).
6 Andreas  Anter,  “The  Modern  State  and  Its
Monopoly  on  Violence”  in  Edith  Hanke,  Lawrence Scaff  and  Sam  Whimster, The  Oxford  Handbook  of Max Weber, February 2019, DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190679545.013.13, https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxf ordhb/9780190679545.001.0001/oxfordhb-
9780190679545-e-13#oxfordhb-9780190679545-e- 13-div1-83 (diakses 27 April 2020).
perundang-undangan  tersebut  memberikan kuasa  penggunaan  kekerasan  kepada aparatus keamanan dalam konteks melindungi  Warga  Negara  dari  ancaman kekerasan  yang  dilakukan  oleh  orang, entitas atau bahkan negara lain. Kesahihan penggunaan  kekerasan  tersebut  bertujuan untuk menghentikan secara efektif ancaman  kekerasan  contohnya,  polisi menggunakan kekerasan untuk menghentikan kejahatan yang  terjadi  dan militer  menghadapi  ancaman  konflik bersenjata  baik  internasional  maupun  non- internasional.
Pertama,  adalah  sangat  penting memahami  bahwa  kesahihan  kekerasan negara  memiliki  batas-batas  yang  diatur oleh hukum. Artinya penggunaan kekerasan oleh  negara  yang  dilakukan  oleh  negara secara eksesif memiliki konsekuensi hukum. Aparatus  negara  merupakan  individu- individu  yang  melaksanakan  fungsi  negara yang  tidak  dapat  melepas  tanggung  jawab pidananya  dengan  alasan  dirinya  adalah negara.  Terlebih  lagi  apabila  kejahatan yang  dilakukan  aparatus  negara  itu termasuk  dalam  pelanggaran  serius  dalam
hukum  internasional  seperti  genosida,
kejahatan
melawan kemanusiaan, kejahatan  perang  yang  konsekuensinya adalah  penghukuman  melalui legal  justice process dan  tidak  dapat  diberikan  amnesti oleh  negara.  Jika  negara  memberikan amnesti  kepada  mereka  artinya  negara membersihkan tanggung jawabnya mengakui  kesalahan,  dan  menyangkal peristiwa yang telah terjadi.
Kedua,  hukum  dan  peraturan-
perundang-undangan memberikan legitimasi kepada negara
dalam memonopoli penggunaan kekerasan karenanya  individu  dan/atau  kelompok tidak  boleh  mengklaim  menjalankan sebagian  dari  kekuasaan  monopoli  negara sebagai  hak  atas  bagian  mereka  sendiri bahkan  dengan  dalih  membela  negara. Negara  dapat  saja  melibatkan  orang  atau sekelompok  orang  untuk  menjadi  bagian dari  pembelaan  dan  pertahanan  negara yang harus diatur oleh peraturan perundang-undangan
yang
sifatnya terbatas
dan menjamin hak-hak konstitusional Warga Negara serta hak-hak asasi manusia (HAM).  Hal tersebut  penting
mengingat  prinsip  keseimbangan  antara kebebasan  sipil  dan  keamanan  yang  diakui dalam  Kovenan  Internasional  Hak-hak  Sipil dan  Politik  ( International  Covenant  on  Civil and Political Rights ), 7 atau dalam perspektif keamanan  non-tradisional  sering  pula disebut  sebagai  keseimbangan  antara keamanan  manusia  ( human  security ) dengan  keamanan  nasional  ( national security ), dimana hal itu juga terlihat dalam konsep kedaulatan Negara sebagai tanggung  jawab  negara  untuk  melindungi Warga  Negaranya  atau responsibility  to protect . 8 Dalam ICCPR, kebebasan sipil dan keamanan  tersebut  dapat  dilihat  dalam Pasal  9  ayat  (1)  yang  berbunyi  sebagai berikut:
“ Everyone  has  the  right  to  liberty  and security  of  person.  No  one  shall  be subjected  to  arbitrary  arrest  or  detention. No  one  shall  be  deprived  of  his  liberty except on such grounds and in accordance
7 International  Covenant  on  Civil  and  Political Rights,  adopted  16  Dec.  1966,  entered  into  force  23 March  1976,  G.A.  Res.  2200A,  (XXI),  December  16, 1966, 21 U.N. GAOR Supp (No. 51), U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171. 8 Report  of  International  Commission  on Intervention  and  State  Sovereignty,  “ Responsibility  to Protect ” , (International Development Research Centre, December 2011), 13. Riccardo Trobbiani, “How Should National  Security  and  Human  Security  Relate  to  Each Other?”, https://www.e-ir.info/2013/04/26/how- should-national-security-and-human-security-relate-to- each-other/ (26 April 2013).
with  such  procedure  as  are  established  by law .”
Hal  tersebut  harus  menjadi  pertimbangan mengingat Indonesia telah memiliki UU No. 12  Tahun  2005  tentang  Ratifikasi  Kovenan Internasional  tentang  Hak  Sipil  dan  Politik dan  UU  No.  11  Tahun  2005  tentang Ratifikasi  Kovenan  Internasional  tentang Hak ekonomi, Sosial dan Budaya.
Hukum  yang  mengatur  keterlibatan Warga  Negara  dalam  pembelaan  dan pertahanan  negara  haruslah  diatur  secara terbatas  yang  artinya  tidak  semua  orang dapat  ikut  serta  misalnya  menjadi  anggota militer  atau  bahkan  menjadi  cadangan pertahanan  nasional.  Persyaratan  ketat diberlakukan  kepada  mereka  yang  secara sukarela bergabung sebagai anggota militer atau cadangan pertahanan negara.
Tentunya  tidak  semua  orang  memenuhi persyaratan  sudah  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan. Sungguhpun demikian,  prinsip  kesukarelaan  ini  tidak berarti  bahwa  hak-hak  fundamental  Warga Negara  tersebut  tercerabut  atau  hilang sama sekali. Hak-hak fundamental tersebut adalah  hak-hak  yang  tidak  dapat  dikurangi
dalam  keadaan  apapun  ( non-derogable rights )  yaitu  hak  untuk  hidup,  hak  untuk tidak  disiksa,  hak  untuk  kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui sebagai  pribadi  di  muka  hukum,  dan  hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku  surut.  Hak-hak  ini  telah  termuat dalam Pasal 28 ayat (1) Amandemen Kedua UUD  1945.  Sedangkan  hak-hak  yang  tidak dapat  diganggu-gugat  dalam  keadaan apapun  yang  terdapat  dalam  instrumen ICCPR adalah: right to life (Art. 6), freedom from  torture  or  cruel,  inhuman  and degrading  treatment  or  punishment;  and freedom  from  medical  or  scientific experimentation  without  consent  (Art.  7), freedom from slavery and servitude (Arts. 8 para  (1)  and  (2)),  freedom  from imprisonment  for  inability  to  fulfil  a contractual  obligation  (Art.  11),  prohibition against  the  retrospective  operation  of criminal  laws  Art.  15),  right  to  recognition before  the  law  (Art  16),  freedom  of thought, conscience and religion (Art 18) .
Dengan  kata  lain  tanggung  jawab tugas-tugas  Negara  dalam  menjamin,
menghormati  dan  memenuhi  HAM  adalah monopoli  Negara  yang  tidak  tergantikan. Tidak  ada  satupun  entitas  baik  itu  orang ataupun  kelompok  orang,  yang  dapat menggantikan  Negara  dalam  menjalankan tanggung jawabnya itu. Lebih jauh, Negara tidak  dapat  melakukan  pendelegasian  atau mengalihkan  tanggung  jawabnya  kecuali Negara  itu  telah  gagal  dan  membutuhkan bantuan  pihak  ketiga  atau  bubar  karena konflik atau kolonialisme.
Negara  juga  tidak  dapat  melakukan pendelegasian monopoli penggunaan kekerasan yang sah kepada orang dan/atau kelompok  orang.  Situasi  di  mana  negara dianggap  gagal  melindungi,  memberikan rasa  aman  serta  lemah  menghadapi ancaman kedaulatan yang berarti lemahnya monopoli  negara  kemudian  ditafsirkan sebagai  bentuk  pendelegasian  tanggung jawab  tersebut  ditangan  orang  dan/atau sekelompok orang.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa negara memiliki batasan yang diatur oleh  peraturan  perundang-undangan  agar tidak  bertindak  eksesif  karena  memonopoli penggunaan  kekerasan  fisik  yang  sah.
Selain  itu  orang  dan/atau  sekelompok orang  tidak  dapat  mengklaim  monopoli tersebut  dengan  dalih  membela  negara. Monopoli negara sebagai pengguna kekerasan  yang  sah  adalah  sekaligus bentuk tanggung jawabnya dalam melindungi  Warga  Negara,  kedaulatan  dan integritas teritorialnya.

## Monopoli  Negara  dalam  Pembelaan dan Pertahanan Negara di Indonesia
Sebagaimana disinggung pada bagian
awal,
UUD 1945
dan Amandemennya tidak secara tegas menyatakan negara memonopoli kekerasan fisik  secara  sah.  Monopoli  lainnya  adalah bentuk tanggung jawab negara, yang dapat ditafsirkan dari Alinea Ke-empat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:
“Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk suatu  Pemerintah  Negara  Indonesia  yang melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial,…”
Dalam rangka memberikan perlindungan  tersebut,  negara  kemudian
menyelenggarakan pertahanan negara yang bertujuan  dalam  rangka  menjaga  dan melindungi  kedaulatan,  keutuhan  wilayah Negara,  dan  keselamatan  segenap  bangsa dari  segala  bentuk  ancaman.  Hal  ini tercantum  dalam  Pasal  4  UU  No.  3  Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Lebih  jauh, kata  ‘melindungi’  tidak hanya  mencakup  aspek-aspek  pertahanan dan  keamanan  Negara,  akan  tetapi  juga mencakup  keamanan  manusia  dengan memberikan  penjaminan,  penghormatan serta  pemenuhan  hak-hak  konstitusional Warga  Negara  dan  hak-hak  fundamental universal  yang  diakui  hukum  internasional. Tanggung  jawab  ini  sekali  lagi  merupakan monopoli  negara  yang  tidak  dapat  diambil alih  maupun  didelegasikan  oleh  siapa  saja selain Negara termasuk
dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Sedangkan  penegasan  monopoli
negara terhadap penyelenggaraan pertahanan  negara  diatur  dalam  Pasal  7 ayat  (1)  UU  No.  3  Tahun  2002  yaitu, “Pertahanan negara, sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  6,  diselenggarakan oleh  pemerintah  dan  dipersiapkan  secara
dini  dengan  sistem  pertahanan  negara.” Penegasan  yang  sama  diatur  dalam  Pasal 66 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) berbunyi, “TNI  dibiayai  dari  anggaran  pertahanan negara  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara.”
Pernyataan penyelenggaraan pertahanan  oleh  pemerintah  bukan  satu- satunya  bentuk  monopoli  negara  dalam pertahanan  negara  namun  termasuk anggaran  yang  berasal  dari  Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN). 9 Anggaran  penyelenggaraan  pertahanan negara  merupakan  bagian  dari  monopoli negara  yang  harus  tersentralisasi  ditangan pemerintah  pusat  dan  tidak  dapat didelegasikan  kepada  pemerintah  daerah. Pasal  10  ayat  (1)  UU  No.  23  Tahun  2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan  bahwa  bidang  pertahanan merupakan  urusan  pemerintahan  pusat secara  absolut  dalam  penjelasan  pasalnya menyatakan y ang dimaksud dengan ‘urusan pertahanan’  misalnya  mendirikan      dan
9 Pasal  25  ayat  (1)  UU  No.  3  Tahun  2002: “Pertahanan negara dibiayai dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.”
membentuk      angkatan      bersenjata, menyatakan    damai    dan    perang, menyatakan  negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun  dan  mengembangkan  sistem pertahanan  negara      dan      persenjataan, menetapkan      kebijakan  untuk    wajib militer,  bela  negara  bagi  setiap  Warga Negara, dan sebagainya.
Praktik-praktik  pendapatan  dan penggunaan  anggaran  pertahanan  negara di  luar  APBN  atau off  budget adalah  tidak sah.  Meski  dahulu  pernah  dipraktikkan dalam  bentuk-bentuk  bisnis  yang  dikelola militer  sehingga  mereka  secara  otonom dapat  mengelola  sendiri  anggaran  tanpa tergantung  dan  dikontrol  oleh  pemerintah dan  DPR. 10 Namun  semua  praktik  itu  telah dilarang terlebih dengan berlakunya UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 76 ayat (1):
“Dalam  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  sejak berlakunya  undang-undang  ini,  Pemerintah harus  mengambil-alih  seluruh  aktivitas bisnis  yang  dimiliki  dan  dikelola  oleh  TNI baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.”
10 Danang  Widoyoko et.al.  Bisnis  Militer Mencari  Legitimasi  (Indonesian  Corruption  Watch, 2002);  Lex  Reiffel  dan  Jaleswari  Pramodhawardani, Menggusur  Bisnis  Militer:  Tantangan  Pembiayaan  TNI Melalui APBN (Mizan, 2007).
Penghapusan  bisnis  militer  sendiri dimaksudkan dalam rangka pengembangan dan  pembangunan  TNI  secara  profesional sesuai  kepentingan  politik  negara.  Adapun kepentingan politik ini mengacu pada nilai- nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak  asasi  manusia,  ketentuan  hukum nasional, serta ketentuan hukum internasional  yang  telah  diratifikasi  oleh Indonesia,  dengan  dukungan  anggaran belanja  negara  yang  dikelola  secara transparan dan bertanggungjawab. 11
Mekanisme kontrol dalam
penyelenggaraan pertahanan negara dilakukan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR) sebagai bentuk pengawasan parlemen  ( parliamentary  oversight )  untuk mengawasi efektivitas penggunaan anggaran  namun  juga  kontrol  terhadap militer. 12 DPR  selaku  pemegang  mandat rakyat sudah sepantasnya untuk mengawasi penggunaan
anggaran
pertahanan  yang  merupakan  bagian
11 Bagian  I.  Umum  (4)  Penjelasan  UU  No.  3 Tabun 2002 tentang Pertahanan Negara.
12 Pasal 24 UU No. 3 Tahun 2002: (1) Dewan Perwakilan Rakyat melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan kebijakan umum pertahanan negara. (2) Dewan  Perwakilan  Rakyat  dapat meminta  keterangan  tentang  penyelenggaraan dan pengelolaan pertahanan negara.
pengawasan terhadap
pelaksanaan undang-undang,  Anggaran  Pendapatan Belanja  Negara  (APBN)  dan  kebijakan pemerintah.
Pelanggaran  Monopoli  Negara  dalam dalam UU PSDN
Terdapat  tiga  permasalahan  utama dari  UU  No.  23  Tahun  2019  tentang Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional  untuk Pertahanan  Negara  (PSDN):  Pertama, terhadap  makna  hak  dan  kewajiban  dalam pembelaan dan pertahanan negara; kedua, sifat  sukarela  dalam  perekrutan  Komponen Cadangan,  dan  ketiga  adalah  pendanaan dalam pengelolaan PSDN.

## Hak  dan  Kewajiban  dalam Pembelaan dan Pertahanan Negara
UU  No.  23  Tahun  2019  tentang Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional  untuk Pertahanan  Negara  (PSDN)  mendasarkan diri  pada  dua  pasal  dalam  UUD  1945  yaitu Pasal  27  ayat  (3)  Amandemen  Ketiga  UUD 1945 yang berbunyi. “Setiap Warga Negara berhak  dan  wajib  ikut  serta  dalam  upaya pembelaan  negara”  dan  Pasal  30  ayat  (1)
dan (2) Amandemen Kedua UUD 1945 yang berbunyi:
(1) “Tiap -tiap  warga  negara  berhak  dan wajib    ikut    serta    dalam    usaha pertahanan  dan keamanan negara
(2) Usaha    pertahanan    dan    keamanan negara    dilaksanakan    melalui    sistem pertahanan  dan    keamanan    rakyat semesta    oleh    Tentara    Nasional Indonesia    dan    Kepolisian  Negara Republik    Indonesia,    sebagai kekuatan    utama,    dan    rakyat, sebagai  kekuatan pendukung”.
Dari  kedua  pasal  tersebut  selanjutnya dalam  pembahasan  perihal  hak  dan kewajiban dalam pembelaan dan pertahanan  negara  akan  dimulai  dengan melihat ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) Amandemen  Ketiga  UUD  1945  yang kemudian  dilanjutkan  dengan  ketentuan dalam  Pasalm  30  ayat  (1)  Amandemen Kedua UUD 1945.
Pasal  27  ayat  (3)  Amandemen  Ketiga UUD  1945  yang  termasuk  dalam  Bab  X tentang  Warga  Negara  dan  Penduduk berbunyi  sama  dengan  Pasal  30  ayat  (1) UUD  1945  pra-amandemen  di  mana  kata ‘pembelaan’  dimaknai  sebagai  pertahanan. Pada  Pasal  6  ayat  (1)  UU  PSDN menyatakan  bahwa,  “Setiap  Warga  Negara
berhak  dan  wajib  ikut  serta  dalam  usaha Bela  Negara  yang  diwujudkan  dalam penyelen ggaraan Pertahanan Negara.”
Dengan  kata  lain  ‘Bela  Negara’  yang digunakan dalam pasal ini mencakup istilah pembelaan dan pertahanan negara.
Sungguhpun  demikian,  esensi  dari  ‘berhak dan wajib ikut serta’ yang tercantum dalam pasal  tersebut  haruslah  dimaknai  sebagai mengatur  hak  setiap  warga  negara  untuk ikut  serta  dalam  pembelaan  negara  dan mengatur  kewajiban  Warga  Negara  untuk ikut serta dalam  upaya pembelaan negara. Untuk  pengaturan  perihal  keikutsertaan Warga  Negara  dapat  ditemukan  dalam Pasal  9  ayat  (2)  UU  No.  3  tahun  2002 tentang  Pertahanan  Negara – UU  ini  juga menjadi dasar bagi UU PSDN – juncto Pasal 6  ayat  (2)  UU  PSDN  yang  menyatakan keikutsertaan  Warga  Negara  dalam  upaya Bela Negara, diselenggarakan melalui:
a. pendidikan kewarganegaraan;
b. pelatihan  dasar  kemiliteran  secara wajib;
c. pengabdian  sebagai  prajurit  Tentara Nasional  Indonesia  secara  sukarela atau secara wajib; dan
d. pengabdian sesuai dengan profesi.
Lebih  lanjut,  UU  PSDN  menjabarkan hak  dan  kewajiban  Bela  Negara.  Dalam Pasal  6  ayat  (3)  UU  PSDN  menyebutkan hak  Warga  Negara  dalam  usaha  Bela Negara yaitu:
a. “mendapatkan pendidikan kewarganegaraan  yang  dilaksanakan melalui  Pembinaan  Kesadaran  Bela Negara;
b. mendaftar  sebagai  calon  anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
c. mendaftar  sebagai  calon  anggota Ko mponen Cadangan”.
Sedangkan  Pasal  6  ayat  (4)  UU  PSDN menyatakan  bahwa  kewajiban  Warga Negara dalam usaha Bela Negara adalah:
a. “kewajiban  yang  diberlakukan  kepada Warga  Negara  yang  menjadi  prajurit Tentara  Nasional  Indonesia  sebagai alat Pertahanan Negara; dan
b. kewajiban  yang  diberlakukan  kepada Warga  Negara  sebagai  anggota Komponen Cadangan yang di- Mobilisasi dalam menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida”.
Terakhir,  Pasal  6  ayat  (5)  UU  PSDN  yaitu: “Pelatihan  dasar  kemiliteran  secara  wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b  diberlakukan  kepada  calom  Komponen Cadangan yang telah memenuhi persyaratan.”
Berangkat  dari  hal  tersebut,  terdapat ketidakjelasan  makna  dari  hak  dan kewajiban  warga  negara  tersebut.  Pada Pasal  6  ayat  (2)  huruf  b  UU  PSDN  dimana keikutsertaan  dalam  pelatihan  dasar kemiliteran  secara  wajib  adalah  hak  atau kewajiban?  Jika  hal  itu  dimasukan  dalam kategori  hak  maka  ia  tidak  dapat  lagi disebut  sebagai  kewajiban.  Sebaliknya  jika ia  masuk  dalam  kategori  kewajiban  maka itu  hanya  berlaku  bagi  prajurit  TNI  dan anggota Komponen Cadangan yang dimobilisasi  sesuai  Pasal  6  ayat  (5)  UU PSDN.  Dengan  kata  lain,  pelatihan  dasar kemiliteran  tidak  diwajibkan  bagi  seluruh Warga Negara.
Kedua,  ketidakjelasan  juga  muncul perihal  keikutsertaan  dalam  pengabidan sebagai  prajurit  TNI  secara  sukarela  atau wajib  yang  termaktub  dalam  Pasal  6  ayat (2)  huruf  c  UU  PSDN.  Apakah  dengan keikutsertaan  dalam  pengabdian  sebagai prajurit TNI merupakan hak atau kewajiban Warga  Negara?  Tentunya  hal  itu  sangat membingungkan  terlebih  jika  hal  tersebut dimasukan  sebagai  kewajiban  namun bersifat sukarela dan begitu sebaliknya jika
itu  masuk  dalam  kategori  hal  namun bersifat wajib.
Terlebih lagi, dengan ketidakjelasan ini tentunya akan berpotensi hilangnya kewajiban  Negara  dalam  memberikan perlindungan  HAM  terhadap  mereka  yang ikut  berpartisipasi  dalam  pembelaan  dan pertahanan  negara.  Meskipun  UU  PSDN menyatakan bahwa pembentukan Komponen  Pendukung  dan  Komponen Cadangan  menghormati  HAM  sebagaimana diatur  Pasal  17  dan  Pasal  30  ayat  (2)  UU PSDN  namun  tidak  memberikan  secara terperinci  hak-hak  mana  saja  yang  dijamin oleh  pemerintah  selaku  penyelenggara negara. Sehingga akan sangat dimungkinkan dalam praktinya Negara akan kehilangan  monopoli  dalam  meberikan jaminan perlindungan hukum HAM terhadap  individu  dalam  proses  perekrutan Komponen Cadangan.
Kedua,  Pasal  30  ayat  (1)  Amandemen Kedua UUD 1945 haruslah ditafsirkan dalam perspektif  HAM  dengan  menggunakan kedua  rumpun  hak  asasi  yaitu  hak-hak ekonomi,  sosial  dan  budaya  serta  hak-hak sipil  dan  politik.  Meski  kedua  rumpun  itu
berbeda  namun  secara  prinsip  keduanya tidak  terpisahkan  atau  tidak  terbagi ( indivisible )  dan  saling  berhubungan  satu dengan yang lain.
Pertama-tama  hak  dalam  pembelaan dan  pertahanan  haruslah  ditempatkan ketika  negara  berada  dalam  kutub  positif yaitu  semakin  negara  terlibat  dalam menjamin  hak  individu  dan/atau  kelompok maka  semakin  terpenuhilah  hak-hak mereka.  Posisi  Negara  berada  di  kutub positif adalah untuk melakukan pemenuhan hak-hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya. 13
Sungguhpun  demikian  dalam  konteks  hak Warga  Negara  dalam  pembelaan  dan pertahanan, Negara tidak  boleh kehilangan monopolinya sehingga keterlibatannya haruslah ditegaskan dalam undang-undang. Dengan  kata  lain,  hak  untuk  membela Negara  harus  diperlakukan  sebagai  hak positif  di  mana  kehadiran  Negara  adalah syarat  utama  untuk  memenuhi  hak tersebut. 14
13 Bhatara Ibnu Reza , The Development of the State-Sponsored  Militia  as  the  Implementation  of  the Total  People’s  Defense  and  Security  System  in Indonesia: Case Studies – East Timor (1999) and Aceh (2003-2004),  (Doctoral  Thesis,  University  of  New South Wales, 2018), 282.
14 Ibid.
Sedangkan  Negara  berada  dalam kutub  negatif  adalah  posisi  di  mana semakin negara tidak melakukan intervensi kepada  hak  individu  maka  semakin terpenuhilah  hak  individu  tersebut.  Negara dalam  kutub  positif  ini  adalah  untuk menjalankan  tanggung  jawabnya  dalam pemenuhan  hak-hak  sipil  dan  politik.  Jika dihubungkan  dengan  hak  Warga  Negara dalam  pembelaan  dan  pertahanan,  Negara harus juga memonopoli tanggung jawabnya untuk  melindungi,  menghormati  dan memenuhi  HAM  meski  dan  hal  itu  harus dinyatakan secara spesifik dengan menyebutkan  hak-hak  tersebut  dalam undang-undang. 15
Sementara  itu,  kewajiban  untuk membela  negara  tidak  harus  ditafsirkan sebagai  cek  kosong  bagi  Negara  untuk melanggar  hak-hak  sipil  Warga  Negara. Kewajiban itu seharusnya tidak mengurangi hak-hak  sipil  seperti  kebebasan  berpikir, hati  nurani,  dan  agama  yang  dijamin  oleh UUD  1945  beserta  Amandemennya  dan hukum  internasional.  Dalam  situasi  ini, Negara harus mempertimbangkan menahan
diri  dari  tindakan  apa  pun  untuk menghukum  atau  menuntut  orang-orang yang  berkeberatan  untuk  melakukan  dinas militer,  baik  dalam  bentuk  wajib  ataupun sukarela ataupun cadangan. 16
Berdasarkan pemaparan tersebut dapat  dikatakan  bahwa  UU  PSDN  tidak memiliki  penjaminan  terhadap  hak-dan kewajiban  pembelaan  dan  pertahanan negara  sesuai  dengan  perspektif  HAM. Penafsiran  hak  dan  kewajiban  warga negara untuk berpartisipasi dalam ikut serta dalam  pembelaan  dan  pertahanan  Negara harus  dimaknai  dalam  kerangka  monopoli Negara  dalam  menggunakan  kekerasan yang  sah  tanpa  menanggalkan  tanggung jawab Negara
untuk melindungi,
menghormati dan memenuhi HAM.

## Sifat  Sukarela  dalam  Perekrutan Komponen Cadangan
Sifat  kesukarelaan  yang  diatur dalam  Pasal  28  ayat  (2)  UU  PSDN  yang
menyatakan
Komponen
Cadangan merupakan  pengabdian  dalam  usaha pertahanan  negara  yang  bersifat  sukarela.
Sungguhpun  demikian  sama  sekali  tidak ada  penjelasan  pasal  tersebut  tentang  apa apa  yang  dimaksud  dengan  sifat  sukarela. Penjelasan sukarela justru ditemukan dalam penjelasan Pasal 17 ayat (2) UU PSDN yang mengatur  tentang  Komponen  Pendukung yang menyatakan:
“Yang dimaksud “sukarela” dalam ketentuan  pasal  ini  adalah  sikap  dan perilaku  warga  negara  yang  dijiwai  oleh kecintaannya  kepada  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Jika  memang  definisi  itu  juga  berlaku terhadap sifat sukarela Komponen Cadangan maka tidak jelas sama sekali soal penjaminan hak-hak fundamental HAM bagi individu  serta  jaminan  hak  milik  individu yang  harus  dilindungi  negara  melalui undang-undang.  Padahal  prinsip  sukarela bagi Warga Negara yang bergabung dalam Komponen  Cadangan  tidak  berarti  hak-hak fundamental mereka tercerabut atau hilang sama sekali.
UU  PSDN  tidak  memberikan penjelasan  mengenai  status  Komponen Cadangan apakah menjadi bagian TNI atau berdiri  sendiri  mengingat  UU  PSDN
membagi  prajurit  dalam  dua  jenis  yaitu tentara  wajib  dan  tentara  sukarela sebagaimana  Pasal  6  ayat  (2)  jo.  Pasal  14 UU PSDN.
Pasal  22  UU  No.  34  Tahun  2004 tentang  TNI  juga  menegaskan  bahwa prajurit  terdiri  atas  prajurit  sukarela  dan prajurit  wajib.  Dalam  Pasal  1  butir  16 Ketentuan  Umum  menjelaskan  bahwa Prajurit Sukarela adalah warga negara yang atas  kemauan  sendiri  mengabdikan  diri dalam  dinas  keprajuritan.  Sedangkan  Pasal 1  butir  17  Ketentuan  Umum  Prajurit  Wajib adalah  warga  negara  yang  mengabdikan diri  dalam  dinas  keprajuritan  karena diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Jika  ditelisik  lebih  jauh,  tentara sukarela  atau volunteer  soldier merupakan tentara  yang  perekrutannya  didasarkan atas  kerelaan  ( voluntary )  warga  negara sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  persyaratan  dinasnya haruslah  menarik  guna  merekrut  individu- individu  dengan  jumlah  secukupnya  serta dengan  kemampuan  mereka  untuk  dilatih sesuai dengan kecakapan yang
disyaratkan. 17 Tambahan  lain  adalah  para individu  selama  mendapatkan  pelatihan kemiliteran  didorong  untuk  tetap  berada dalam  angkatan  bersenjata  pada  jangka waktu  tertentu  yang  telah  disetujui bersama  antara  prajurit  dengan  angkatan bersenjata. 18
Tentara sukarela diperlakukan selayaknya  tentara  reguler  yang  berarti berlaku  juga  hukum  disiplin  militer  serta seluruh  ketentuan  kemiliteran  seperti  taat pada perintah ( to follow orders ), penggunaan  seragam  serta  mengambil bagian  dalam  konflik  bersenjata  selama masa  dinasnya.  Kadang-kala  dimungkinkan bagi  calon  tentara  sukarela  untuk mengetahui  daftar  sejumlah  aktivitas  yang mungkin  sesuai  selama  dirinya  menjadi prajurit atau syarat lain yang memungkinkan untuk dilaksanakan olehnya. 19
Dalam  kasus  tertentu  dapat  saja seseorang  khusus direkrut  guna memenuhi sebagian  tugas-tugas  dalam  angkatan
17 Peter  Rowe, The  Impact  of  Human  Rights Law  on  Armed  Forces,  (Cambridge:  Cambridge University Press, 2006), 9.
18 Ibid. 19 Ibid.
bersenjata  yang  tidak  berkait  dengan aktivitas  kemiliteran  yang  umum  seperti dokter  militer  yang  hanya  bertugas memberikan  pelayanan  medis  atau  para pendeta  ( chaplain )  atau  petugas  penasihat keagamaan  yang  hanya  memberikan pelayanan  keagamaan  dalam  angkatan bersenjata. 20 Sehingga  dalam  keadaan tertentu  dia  dapat  memberikan  penolakan terhadap tugas-tugas di luar profesinya. Sedangkan  tentara  wajib  militer — atau conscript atau compulsory  military  service dimana  perekrutannya  berasal  dari  warga negara  sipil  yang  terkena  pemberlakuan undang-undang  wajib  militer.  Perama  kali dipraktikan  di    Prancis  setelah  Revolusi
Prancis 1789 yang menumbangkan kekuasaan  Raja  Louis  XVI.  Seiring  dengan perubahan  politik,  kaum  revolusioner melakukan perombakan terhadap angkatan bersenjata  Prancis  yang  masih  tetap  setia kepada  keabsahan  yang  telah  runtuh. 21
Kaum  Jacobin  yang  menjadi  motor
penggerak
perombakan
tersebut
20 Ibid.
21 Amos    Perlmutter, Militer  dan  Politik,  [The Military and Politics in Modern Times] [Diterjemahkan oleh  Drs.  Sahat  Simamora],  (Jakarta:  CV.  Rajawali, 1984), hal. 94.
membentuk Paris Commune pada 1792 dan mengeluarkan  dekrit  tentang levee  en masse dengan harapan dapat mengintegrasikan  angkatan  bersenjata dengan  masyarakat. 22 Singkatnya,  kaum Jacobin  membangun  sebuah  Prancis sebagai sebuah bangsa yang
dipersenjatai. 23 Tentara
wajib miiter ini mendapatkan  pelatihan  kemiliteran  dalam waktu  yang  juga  relatif  singkat  dana  masa dinas  mereka  berkisar  antara  2-5  tahun. Pasal  46  UU  PSDN  menyatakan  anggota Komponen  Cadangan  aktif  tunduk  pada hukum  militer.  Sedangkan  dalam  Pasal  44
22 Ibid.  Hukum  Humaniter  mengatur  pula kedudukan levee  en  masse  atau  penduduk  yang mengangkat  senjata  secara  spontan  dan  dimasukan dalam  kategori beligerent.Hal  ini  berkait  dengan pelaksanaan  Prinsip  pembedaan  ( Distinction  Principle) yang juga diatur dalam Konvensi-konvensi  Den Haag ( The  Hague  Conventions)  1907  pada  Konvensi  Den Haag  IV  tentang  Hukum  dan  Kebiasaan  Perang  di Darat,   International  Conferences  (The  Hague), Hague  Convention  (IV)  Respecting  the  Laws  and Customs  of  War  on  Land  and  Its  Annex:  Regulations Concerning the Laws and Customs of War on Land, 18 October 1907.. Persyaratan levee en masse yaitu:
1. Penduduk dari wilayah yang belum diduduki ;
2. Secara  spontan  mengangkat  senjata  atau melakukan perlawanan;
3. Tidak  memiliki  waktu  untuk  mengatur  diri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 HR;
4. Menghormati hukum dan kebiasaan perang;
5. Membawa senjata secara terbuka.
Masuknya  ketentuan levee  en  masse  termasuk  militia dan volunteer  corps  merupakan  cerminan  dari  paktik pada  abad  ke-19  khususnya  pada  masa  perang Jerman-Prancis  1870. Lihat Arlina Permanasari, et al.,
Pengantar  Hukum  Humaniter,  (Jakarta:  International Committee of the Red Cross, 1999), 77-78.
23 Ibid.
ayat  (1)  UU  PSDN  masa  aktif  diartikan ketika  para  anggota  Komponen  Cadangan mengikuti  pelatihan  penyegaran  dan/atau pada  saat  mobilisasi.  Tidak  ada  penjelasan perihal  hukum  militer  ini  namun  dapat diasumsikan  bahwa  mereka  tunduk  pada peraturan perundang-undangan yang diatur dalam  ranah  hukum  militer  seperti  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  Militer (KUHPM).  Pertanyaan  selanjutnya  adalah, apakah mereka dapat dikategorikan sebagai prajurit sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU  No.  34  Tahun  2004  tentang  TNI?  UU PSDN  juga  tidak  memberikan  penjelasan dan  karenanya  undang-undang  ini  bahkan tidak  menjelaskan  soal  kepangkatan  dan kedudukan  Komponen  Cadangan  dalam angkatan  bersenjata. Demikian pula tentang  status  dan  kedudukan  Komponen Cadangan yang meskipun bersifat sukarela, namun  tidak  menjadi  bagian  dari  TNI walaupun  menurut  Pasal  31  UU  PSDN pembentukan  Komponen  Cadangan  ini terbagi dalam tiga matra, yaitu matra darat, matra laut dan matra udara.
Alih-alih memberikan jaminan penghormatan  terhadap  hak  individu,  UU
PSDN justru mengancam anggota Komponen  Cadangan  dengan  ketentuan pidana di mana Pasal 77 ayat (1) UU PSDN memuat  sanksi  pidana  4  (empat)  tahun penjara bagi anggota Komponen Cadangan yang  menghindari  panggilan  mobilisasi. Selain  itu  Pasal  77  ayat  (2)  mengancam orang  yang  tergabung  dalam  Komponen Cadangan namun tidak memenuhi panggilan mobilisasi, dengan sanksi pidana penjara  2  (dua)  tahun.  Dalam  hal  ini terlihat  kembali  monopoli  negara  yang seharusnya  melindungi  Warga  Negaranya, namun  justru  berlawanan  dengan  hak konstitusional dan HAM.
Patut  diingat  bahwa  terdapat  hak yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  setiap keadaan, yang tegas dijamin oleh Pasal 28I ayat  (1)  Amandemen  Kedua  UUD  1945, adalah  hak  kemerdekaan  pikiran  dan  hati nurani dan  hak beragama. Hak  yang sama juga  terdapat  dalam  Pasal  18  ICCPR  yaitu kebebasan berpikir,  hati nurani dan agama ( freedom  of  thought,  conscience  and religion ).    Kedua  ketentuan  tersebut  dapat menjadi  dasar  bagi  anggota  Komponen Cadangan untuk mengajukan Conscientious
Objection yang  artinya  adalah  penolakan bersungguh-sungguh.  Sedangkan  individu yang  menggunakannya  disebut  sebagai
Conscientious  Objector (CO).  Penolakan tersebut  merupakan  hasil  dari  penafsiran Komisi HAM PBB 24 yang merupakan bagian dari HAM dalam Pasal 18 ICCPR. 25
Berkenaan  dengan conscientious objection ,  dapat  dilihat  paragraf  dari Komentar  Umum  ( General  Comment ) Nomor 24 yang  berkaitan  dengan Pasal 18 ICCPR  oleh  Komite  HAM  ( Human  Rights Committee ) yang dinyatakan bahwa: 26
“The  Covenant  does  not  explicitly  refer  to a right to  conscientious objection, but the Committee  believes  that  such  a  right  can be  derived  from  article  18,  inasmuch  as
24 Perlu digarisbawahi bahwa Komisi HAM PBB ( UN  Commission  on  Human  Rights)  berbeda  dengan Komite  HAM  PBB  ( UN  Human  Rights  Committee). Komite  HAM  PBB  adalah  badan  yang  dibentuk  dalam rangka  melakukan  monitoring  terhadap  kewajiban negara  peserta  ICCPR.  Komite  ini  sering  dikenal sebagai treaty body. Sedangkan Komisi HAM PBB (UN Commission for Human Rights) merupakan organ PBB yang  dibentuk  di  bawah  badan  Economic,  Social  and Cultural  Council  (ECOSOC)  yang  merupakan  organ utama  PBB.  Dalam  perjalanannya,  Komisi  HAM  PBB berubah menjadi Dewan HAM PBB ( UN Human Rights Council).  UN  Human  Rights  Council  dengan  Resolusi Majelis  Umum  PBB  A/RES/60/251  15  March  2006.
Scott  Davidson, Hak  Asasi  Manusia  [Human  Rights]. [Diterjemahkan  oleh  A.  Hadyana  Pudjaatmaka], (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994).
25 Peter  Rowe, op.cit,  18  dalam  footnote  61. Ketentuan dalam Pasal 18 ICCPR telah diadopsi dalam
Pasal 8 African Charter on Human Rights and People’s Rights;  Pasal  12  American  Convention  of  Human Rights  serta  Pasal  9  European  Convention  on  Human
Rights.
26 General  Comment  No.  22:  30/07/93(48th Session):  The  Right  to  Freedom  of  Thought, Conscience and Religion (Art. 18) CCPR/ C/21/Rev.1/Add.4. para. 11.
the  obligation  to  use  lethal  force  may seriously  conflict  with  the  freedom  of conscience and the right to manifest one’s religion or belief.“
Walaupun kesannya bahwa conscientious  objection didasarkan  oleh kepercayaan  dan  agama,  namun  hak  ini juga  melindungi  hak  individu  dalam kebebasan  nurani  dan non-believers . 27
Awalnya  Komisi  Tinggi  HAM  Perserikatan Bangsa-Bangsa  ( UN  High  Commission  for Human  Rights )  mengeluarkan  resolusi berkait  dengan conscientious  objection melalui Resolusi  1998/77 28 hanya dipahami negara-negara  yang  mempraktikkan  wajib militer. 29 Namun  dalam  perkembangannya conscientious  objection juga  berlaku terhadap  negara-negara  mempraktikkan dinas  militer  sukarela  serta  cadangan dimana  hal  itu  juga  diatur  dalam  Resolusi
27 Commission  on  Human  Rights,  “Civil  and Political  Rights,  including    the  Question  of Conscientious Objection to Military Service ”, Report of the  High  Commissioner  submitted  pursuant  to Commission  Resolution  2000/34, E/CN.  4/2002/WP.  2 of March 14, 2002, 3 para. 9.
28 United Nations High Commission for Human Rights, Conscientious  Objection  to  Military  Service, (Commission on Human Rights Resolution 1998/77).
29 Bhatara  Ibnu  Reza,  “Wajib  Militer: Perspektif  Hak  Asasi  Manusia ”, dalam  Beni  Sukardis et.al.,  Pertahanan  Semesta    dan    Wajib    Militer: Pengalaman    Indonesia    dan  Negara    Lain,    Jakarta: Lembaga    Studi    Pertahanan    dan    Studi    Strategis Indonesia  (LESPERSSI)  dan The  Geneva  Centre  for The    Democratic  Control    of  Armed    Force    (DCAF),
2008, 96-102.
1998/77,  dan  Negara  memiliki  kewajiban untuk  memberikan  informasi  kepada Komisi: 30
“…the  importanc e  of  the  availability  of information about the right to conscientious objection to military service, and the means of  acquiring  conscientious  objector  status, to all persons affected by military service ”.
Dari  resolusi  tersebut  dapat  dikatakan bahwa Conscientious  Objection berlaku untuk  semua  kategori  personil  militer  dan oleh  karena  itu  pada  prinsipnya  informasi harus  tersedia  [oleh  negara-negara  yang memberlakukan  undang-undang]  untuk wajib  militer,  personel  yang  melayani secara sukarela dan cadangan. 31
Dari  penjelasan  tersebut  dapat dikatakan bahwa menjadi  seorang  CO bagi seorang yang menjadi prajurit wajib militer atau  prajurit  sukarela  atau  anggota Komponen  Cadangan  adalah  kriminal  dan tidak  dapat  dikriminalisasi.  Ditambah  lagi, hal  itu  merupakan  derivasi  dari  hak  hak yajg  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan apapun.  Ditambah  lagi,  berdasarkan  kajian UN  Working  Group  on  Arbitrary  Detention ,
30 Ibid.
31 United  Nations  Office  of  the  High Commissioner  for  Human  Rights, Conscientious Objection  to  Military  Service  (New  York  and  Geneva,
2012), 31.
yang menelaah jurisprudensi Human Rights Committe dan Resolusi-resolusi Commission on  Human  Rights serta Human  Rights Council terdahulu,  maka  penahanan terhadap  seorang conscientious  objector merupakan  pelanggaran per  se terhadap Pasal  18  ayat  (1)  ICCPR,  sehingga  hak conscientious  objection terhadap military service tidak dapat dibatasi oleh Negara. 32
Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  sifat  sukarela  dalam  perekrutan Komponen Cadangan dalam UU PSDN tidak benar-benar  menjamin  anggotanya  untuk tetap menikmati perlindungan HAM fundamental.  Lebih  jauh,  sifat  sukarela tersebut datang secara sepihak dari Warga Negara dan tidak dibarengi jaminan Negara selaku pemegang monopoli dalam pemenuhan HAM.

## Pendanaan dalam pengelolaan PSDN
Untuk mendanai pengelolaan PSDN,  Pasal  75  UU  PSDN  menyatakan, pendanaan yang diperlukan untuk
32 Leigh  Toomey,  :The  Right  to  Conscientious Objection to Military  Service:  Recent Jurisprudence of the  United  Nations  Working  Group  on  Arbitrary Detention”, Human Rights Law Review, Vol. 19, Issue
4, December 2019, pp. 787-810 https://doi.org/10.1093/hrlr/ngz031
pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional  untuk Pertahanan  Negara  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari:
a. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara;
b. Anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah; dan/atau;
c. Sumber  pendanaan  lain  yang  sah  dan tidak  mengikat  yang  diatur  dengan peraturan perundang-undangan.
Sudah  pasti  substansi  pasal  ini mengeliminasi  monopoli  negara  khususnya terhadap  butir  (b)  dan  (c).  Sebagaimana telah dijelaskan dan dipaparkan dalam sub-
bagian sebelumnya, Anggaran penyelenggaraan pertahanan negara
merupakan  bagian  dari  monopoli  negara yang harus tersentralisasi ditangan pemerintah  pusat  dan  tidak  dapat didelegasikan  kepada  pemerintah  daerah, terlebih  oleh  orang  atau  kelompok  orang meski diatur oleh undang-undang.
Apakah  karena  Komponen  Cadangan bukan menjadi bagian dari TNI menjadikan proses  rekrutmen  kemudian  pendanaannya dibebankan  kepada  pemerintah  daerah provinsi dan kabupaten/kota? Jika memang benar, berarti ada kesesatan berpikir dalam memaknai penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah
Daerah  yang  menyebutkan  bahwa  bidang pertahanan
merupakan urusan
pemerintahan pusat secara absolut. Penegasan  serupa  juga  dapat  ditemukan dalam  Pasal  25  ayat  (1)  UU  No.  3  Tahun 2002  tentang  Pertahanan  Negara  yang menyatakan  bahwa  “Pertahanan  negara dibiayai  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Be lanja Negara”. Pasal 25 ayat (2) undang - undang  yang  sama  juga  menyatakan, “Pembiayaan  pertahanan  negara  ditujukan untuk membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan Tentara Nasional Indonesia serta komponen pertahanan lainnya”.
Masuknya anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber pendanaan lain, meskipun tidak mengikat, justru menghilangkan  mekanisme  kontrol  yang efektif terhadap penyelenggaraan pertahanan  Negara.  Hilangnya  fungsi kontrol  Negara  terhadap  penyelenggaraan pertahanan  negara  dari  segi  anggaran dapat  mengakibatkan  terbukanya  peluang terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan.
Praktik  pembiayaan  pengelolaan pertahanan  negara  di  luar  APBN  ini mengingatkan  kita  pada  kehadiran  milisi bersenjata  pada  masa  sebelum  jajak pendapat di Timor Timur (1999) serta saat pemberlakuan  Darurat  Militer  di  Aceh (2003-2004).  Para  milisi  di  Timor  Timur mendapatkan  dukungan  dana  Jaring Pengaman  Sosial  Bank  Dunia. 33 Sedangkan di  Aceh,  milisi  bersenjata  tersebut mendapatkan bantuan dana dari pemerintah daerah dan pengusaha lokal. 34
Karenanya, pendanaan dalam pengelolaan  PSDN  harus  diluruskan  dan dikembalikan sesuai dengan landasan yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan  Negara  yang  menjadi  dasar mengingat  dalam  konsiderans  UU  PSDN. Tidak  hanya  itu,  UU  No.  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintah  Daerah  juga  harus menjadi  bagian  dari  landasan  tersebut. Dengan  kata  lain,  ketentuan  dalam  UU PSDN tidak dapat bertentangan dengan UU Pertahanan  Negara  yang  menegaskan
33 Richard Tanter, Desmond Ball and Gerry van Klinken, Masters  of  Terror  Indonesia’s  Military  and Violence  in  East  Timor  (Rowman  &  Littlefield Publishers, 2006), 73.
34 Eye  on  Aceh  Report, Ketakutan  dalam Bayangan: Milisi di Aceh (Eye on Aceh, 2004), 24.
monopoli  Negara  dalam  penyelenggaraan anggaran pertahanan.

## Kesimpulan
Dari  penjelasan  dan  pemaparan  di atas  dapat  ditarik  simpulan  bahwa  tafsir monopoli  Negara  tidak  hanya  sebagai pengguna  kekerasan  yang  sah  tanpa menanggalkan  tanggung  jawab  Negara lainnya  untuk  melindungi,  menghormati dan  memenuhi  hak  konstitusional  Warga Negara dan  hak-hak fundamental universal yang  diakui  oleh  sejumlah  instrumen hukum  internasional.  Tafsir  tersebut  juga harus  diberlakukan  dalam  pembelaan  dan pertahanan Negara meski UU No. 23 Tahun 2019  tentang  PSDN  tidak  secara  jelas mengaturnya.  Karenanya  terdapat  tiga penafsiran monopoli Negara dalam penyelenggaraan pembelaan dan pertahanan Negara. Pertama,  penafsiran  hak  dan kewajiban Warga Negara
untuk berpartisipasi  dan  ikut  serta  dalam pembelaan  dan  pertahanan  Negara  harus dimaknai dalam kerangka monopoli Negara dalam  menggunakan  kekerasan  yang  sah.
Penafsiran  yang  menggunakan  posisi negara  dalam  kutub  positif  hak  Negara harus  diperlakukan  sebagai  hak  positif  di mana  kehadiran  Negara  adalah  syarat utama  untuk  memenuhi  hak  tersebut. Sedangkan  Negara  berada  dalam  kutub negatif  menjadikan  Negara  harus  juga memonopoli tanggung jawab dalam melindungi,  menghormati  dan  memenuhi HAM  dan  hal  itu  harus  dinyatakan  secara spesifik  dengan  menyebutkan  hak-hak  itu dalam  undang-undang.    Sedangkan, kewajiban ditafsirkan sebagai tidak mengurangi hak-hak sipil seperti kebebasan berpikir,  hati  nurani,  dan  agama  yang dijamin oleh
UUD 1945 beserta Amandemennya dan hukum internasional.
Kedua,  bahwa  sifat  sukarela  dalam perekrutan  Komponen  Cadangan  yang diatur  dalam  UU  PSDN  hanya  dilakukan secara  sepihak  oleh  Warga  Negara  karena tidak  disertai  dengan  penjaminan  Negara selaku pemegang monopoli dalam pemenuhan  HAM.  Hal  ini  tentu  dapat membuka  peluang  terjadinya  pelanggaran terhadap  hak  individu  yang  menjadi anggota  Komponen  Cadangan.  Tidak
adanya  pengakuan  HAM  dari  anggota Komponen  Cadangan  diperberat  lagi dengan ancaman pidana oleh UU PSDN jika mereka  menolak  dimobilisasi.  Faktanya, adalah hak bagi  setiap personil militer baik wajib,  sukarela  maupun  cadangan  untuk menolak  dinas  militer  karena  kepercayaan, hati  nurani  dan  agamanya.  Dengan  kata lain  menjadi Conscientious  Objector (CO) adalah  bukan  kriminal  dan  tidak  dapat dikriminalisasi.
Terakhir,  UU  PSDN  secara  nyata hendak  menghilangkan  monopoli  negara dalam penyelenggaraan pertahanan negara dengan memperbolehkan anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  serta sumber  pendanaan  lain  yang  tidak mengikat  dan  diatur  peraturan  perundang- undangan.  Dua  bentuk  pendanaan  ini secara  jelas  menghilangkan  mekanisme kontrol dari pemerintah selaku penyelenggara pertahanan negara.
Penegasan  UU  Pertahanan  Negara  bahwa penyelenggaraan pertahanan negara dibiayai  oleh  APBN  diperkuat  juga  dalam UU  Pemerintah  daerah  yang  menyatakan bidang  pertahanan  merupakan  urusan
pemerintahan pusat secara absolut.
Karenanya  pendanaan  dalam  pengelolaan PSDN dalam undang-undang tersebut harus dikembalikan  pada    prinsip  dasar  yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan  Negara  dan  dipertegas  dengan UU  No.  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah.  Di  titik  itulah kemudian  Negara  dapat  mempertahankan monopolinya dalam penyelenggaraan pertahanan Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Anter, Andreas. “The Modern State and Its Monopoly  on  Violence”  in  Edith Hanke,  Lawrence  Scaff  and  Sam Whimster, The  Oxford  Handbook  of Max  Weber, February  2019,  DOI:
10.1093/oxfordhb/9780190679545.0
13.13,
https://www.oxfordhandbooks.com/v iew/10.1093/oxfordhb/97801906795 45.001.0001/oxfordhb- 9780190679545-e-13#oxfordhb- 9780190679545-e-13-div1-83 (diakses 27 April 2020). Davidson,  Scott. Hak  Asasi  Manusia [Human Rights]. (Diterjemahkan oleh A.  Hadyana  Pudjaatmaka).  Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994. Reiffel, lex dan Jaleswari Pramodhawardani.
Menggusur  Bisnis  Militer:  Tantangan Pembiayaan  TNI  Melalui  APBN. Mizan, 2007. Rowe,  Peter. The  Impact  of  Human  Rights Law  on  Armed  Forces .  Cambridge:
Cambridge University Press, 2006.
Tanter,  Richard,  Desmond  Ball  and  Gerry van  Klinken. Masters  of  Terror Indonesia’s  Military  and  Violence  in East  Timor. Rowman  &  Littlefield Publishers, 2006. Weber, Max. The Vocations Letter: Science as a Vocation, Politics as a Vocation . Hackett Publishing Company, 2004.
Widoyoko,  Danang. et . al . Bisnis  Militer Mencari Legitimasi. Indonesian Corruption Watch, 2002.

## Terbitan Berkala
“Bermasalah,  Koalisi  Bakal  Uji  UU  PSDN”. hukumonline.com ,  7  Oktober  2019, https://www.hukumonline.com/berita /baca/lt5d9b19a00fb5f/bermasalah-- koalisi-bakal-uji-uu-psdn/ (diakses 27 April 2019). Acemoglu,  Daron,  James  A.  Robinson, Rafael  J.  Santos .  “ The  Monopoly  of Violence:  Evidence  from  Colombia.” Journal  of  the  European  Economic Association ,  11  (S1):  5-44,  January 2013. DOI: 10.1111/j.1542- 4774.2012.01099.x ; https://economics.mit.edu/files/1040 2 (diakses 27 April 2020).
Hakim,  Rakhmat  Nur  dan  Krisiandi.  "RUU
PSDN  Disahkan  Jadi  UU,  Menhan Optimistis Pertahanan Negara Menguat". Kompas.com , 26 September 2019, https://nasional.kompas.com/read/20 19/09/26/19351621/ruu-psdn- disahkan-jadi-uu-menhan-optimistis- pertahanan-negara-menguat (diakses 27 April 2020).
Ibnu  Reza,  Bhatara.  Wajib  Militer: Perspektif    Hak    Asa si    Manusia”, dalam    Beni    Sukardis      et.al., Pertahanan  Semesta    dan    Wajib Militer:  Pengalaman  Indonesia  dan Negara    Lain,    Jakarta:    Lembaga Studi    Pertahanan    dan    Studi Strategis    Indonesia    (LESPERSSI) dan  The    Geneva    Centre    for    The Democratic Control  of Armed  Force (DCAF),  2008.
Use  of  Force:  Four  Alternatives  Global Futures.” Think  Piece  20.Reflection Group .01-02, http://library.fes.de/pdf- files/iez/13558.pdf
Wulf,  Herbert. “Challenging  the  Weberian Concept  of  a  State:  The  Future  of Monopoly of Violence”. The Australian  Center  for  Peace  and Conflict Studies (ACPACS) Occassional Paper, No. 9, (December 2007): 27-28. http://www.wulf- herbert.de/ACPACS-occ-paper9.pdf Zhacky,  Mochamad.  “Rapat  dengan  Komisi
I  DPR,  Imparsial  Anggap  RUU  Bela Negara  Problematik”. detik.news ,  21 (Agustus 2019). https://news.detik.com/berita/d-
4674819/rapat-dengan-komisi-i-dpr- imparsial-anggap-ruu-bela-negara- problematik (diakses 27 April 2020).
Toomey, Leigh. “The Right to Conscientious
Objection  to  Military  Service:  Recent Jurisprudence  of  the  United  Nations Working Group on Arbitrary
Detention”. Human  Rights  Law Review , Vol. 19, Issue 4, (December 2019): 787-810, https://doi.org/10.1093/hrlr/ngz031

## Dokumen Hukum
Commission  on  Human  Rights,  “Civil  and Political Rights, including the Question  of  Conscientious  Objection to  Military  Service”, Report  of  the High Commissioner submitted pursuant  to  Commission. Resolution 2000/34,  E/CN.  4/2002/WP.  2  of March 14, 2002, 3 para. 9. General  Comment  No.  22:  30/07/93(48th Session):  The  Right  to  Freedom  of Thought,  Conscience  and  Religion (Art.  18)  CCPR/  C/21/Rev.1/Add.4. para. 11.
Indonesia.  Undang-undang  No.  23  Tahun 2019  tentang  Pengelolaan  Sumber Daya  Nasional  untuk  Pertahanan
Negara.
-------------.  Undang-undang  No.  3  Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
-------------.  Undang-undang  No.  34  Tahun 2004  tentang  Tentara  Nasional Indonesia.
International Covenant on Civil and Political Rights ,  adopted  16  Dec.  1966, entered  into  force  23  March  1976, G.A.  Res.  2200A,  (XXI),  December 16,  1966,  21  U.N.  GAOR  Supp  (No. 51),  U.N.  Doc.  A/6316  (1966),  999 U.N.T.S. 171.
United Nations High Commission for Human Rights. Conscientious  Objection  to Military  Service .  Commission  on Human Rights Resolution 1998/77).
United  Nations  Office  of  the  High Commissioner  for  Human  Rights. Conscientious  Objection  to  Military Service. New York and Geneva, 2012.

## Situs Web
Kilibarda,  Pavle.  “Obligations  of  transit countries  under  refugee  law:  A West ern Balkans case study.” https://www.icrc.org/en/international -review/article/obligations-transit- countries-under-refugee-law- western-balkans-case (diakses 7 Mei, 2019).
McCarthy,  Niall.  “Mass  Casualties  In  The Gaza  Strip.”  Jun  1,  2018, Statista , https://www.statista.com/chart/1407 9/mass-casualties-in-the-gaza-strip/
(diakses 7 Mei, 2019).

## Sumber Lain
Eye  on  Aceh  Report, Ketakutan  dalam Bayangan:  Milisi  di  Aceh. Eye  on Aceh, 2004. Ibnu  Reza,  Bhatara. The  Development  of the  State-Sponsored  Militia  as  the Implementation of the Total P eople’s Defense  and  Security  System  in Indonesia: Case Studies – East Timor (1999)  and  Aceh  (2003-2004) . Doctoral  Thesis,  University  of  New South Wales, 2018.