## PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA
(Aspek Perkawinan dan Kewarisan ) 1

## Amran Suadi
Mahkamah Agung Republik Indonesia E-mail: amran.suadi@gmail.com

## Abstrak
Tulisan ini membahas mengenai perkembangan hukum perdata Islam di Indonesia yang dibatasi  mengenai  aspek  perkawinan  dan  kewarisan.  Pembahasan  dilakukan  terhadap perkembangan  hukum  perdata  islam  pada  era  reformasi,  baik  yang  sudah  berupa implementasi maupun gagasan. Perkembangan-perkembangan tersebut dapat dilihat dari berbagai bahasan wacana dan implementasi yang dilakukan di Indonesia seperti bahasan mengenai  anak  yang  lahir  di  luar  nikah,  hukum  pencatatan  pernikahan,  pengaturan poligami,  wasiat  wajibah,  ahli  waris  pengganti  dan  persoalan-persoalan  lain  mengenai perkawinan dan kewarisan Islam di Indonesia.
Kata kunci : Perkembangan Hukum Perdata Islam, Perkawinan, Kewarisan

## Abstract
This  paper  discusses  the  development  of  Islamic  civil  law  in  Indonesia  restricted regarding  aspects  of  marriage  and  inheritance.  Discussion  of  developments  means  in Islamic civil law in the reform era, either already in  the form of implementation or as ideas.  These  developments  can  be  seen  on  various  topics  of  discourse  and implementations  are  carried  out  in  Indonesia  as  a  discussion  of  children  born  out  of wedlock, the legal registration of marriages , polygamous regulation, wasiah wajibah, replacement  in  inheritence  and  other  issues  regarding  Islamic  law  in  marriage  and inheritance in Indonesia.
Keywords : Development of Islamic Civil Law , Marriage, Inheritance

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  hukum  perdata  Islam 2 di  Indonesia  yang  beberapa  di  antara aspek-aspeknya  adalah  perkawinan  dan  kewarisan,  merupakan  salah  satu  ekses  dari perubahan  sosial  dan  politik  yang  terjadi  dalam  masyarakat  Indonesia.  Terutama perubahan sosial, merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dari kehidupan yang nyata,  termasuk  asumsi  dan  pandangan  sebagian  muslim  bahwa  hukum  Islam  adalah
1 Tulisan ini adalah bagian dari makalah yang disampaikan pada Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis  ke  15  Fakultas  Hukum  Universitas  Pembangunan  Nasional  “Veteran”  Jakarta,  tanggal  24  April 2015.
2 Hukum Islam mengandung dua pengertian. Pertama, ketentuan-ketentuan (hukum) Islam yang jelas  dan  rinci  seperti  masalah  ibadah,  pernikahan,  ketentuan  warisan  dan  seterusnya,  bagian  ini merupakan  wilayah syari’ah .  Kedua,  ketentuan-ketentuan  (hukum)  Islam  yang  diformulasikan  melalui penguraian  akal,  bagian  ini  merupakan  wilayah fiqh .  Lihat,  Yusuf  al-Qardawi, Madkhal  li  Dirasah  asy- Syari’ah al-Islamiyyah , Maktabah Wahbah, Kairo, 2001, hlm. 22
suatu  hal  yang sakral dan eternal .  Sehingga  muncul  asumsi  bahwa  perubahan  sosial harus  menyesuaikan  dengan  hukum  Islam,  bukan  sebaliknya,  perubahan  sosial mempengaruhi  penetapan  hukum.  Sebuah  fenomena  yang  menjadikan  munculnya penilaian  bahwa  hukum  Islam  adalah  hukum  yang  memiliki  validitas  abadi. 3 Untuk menyikapi  sakralitas  dan  keabadian  hukum  Islam,  maka  dilakukan  penangguhan terlebih  dahulu  sifat  hubungan  yang  seolah-olah transendent ,  antara  Islam  (sebagai agama)  dengan  formalisasi  hukum  Islam,  yang  selama  ini  dikenal  sebagai  syariah. Menurut  Abdullah  Ahmed  an-Na‟im,  syariah  bukanlah  Islam  itu  sendiri,  melainkan hanya  interpretasi  terhadap nash yang  pada  dasarnya  dipahami  dalam  konteks  historis tertentu. 4
Perkembangan  hukum Perdata Islam  di  Indonesia  tidak  dapat dipisahkan  dari sejarah  Islam  itu  sendiri.  Membicarakan  hukum  Islam  sama  artinya  dengan membicarakan  Islam  sebagai  sebuah  agama.  Hukum  perdata  Islam  telah  eksis  di Indonesia  jauh  sebelum  kedatangan  penjajah.  Akan  tetapi,  hukum  Indonesia  pasca kolonial  pada  umumnya  adalah  warisan  kolonial  Belanda,  pada  waktu  Indonesia memproklamirkan kemerdekaan memang terjadi peralihan kekuaasaan dari penjajah ke orang Indonesia, tetapi tidak terjadi peralihan dari hukum Belanda ke hukum Indonesia secara  sistematis,  kecuali  Undang-undang  Dasar  1945  sebagai  produk  Indonesia  yang disusun secara darurat. Semua hukum yang berlaku setelah pengesahan Undang-undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, baik hukum perdata, hukum pidana maupun hukum  acara,  ataupun  hukum  lainnya,  adalah  kelanjutan  dari  hukum  yang  belaku  di wilayah  administratif  Belanda. Setelah  mulai  stabil,  Indonesia  juga  memperkenalkan hukum Indonesia sendiri, tetapi sesungguhnya wawasan perancang dan pembuat hukum di Indonesia belum dapat melepaskan diri wawasan hukum asing. 5
Pada dasarnya hukum suatu negara harus lebih banyak berciri nasional dan lokal dari  pada  internasional  dan  universal.  Atas  dasar  ini  pula  maka  perlu  ada  hukum internasional  yang  mengatur  hubungan  antar negara.  Karena  itu,  setiap negara mempunyai hukumnya sendiri, dan apa yang dipandang melanggar hukum dalam suatu Negara  belum  tentu  demikian  di  Negara  lain. Kuatnya  pengaruh  dan  warisan  yang ditimbulkan politik Hukum pemerintah Kolonial Belanda di negeri ini, sehingga masih menyisakan  stigma  terhadap  sistem  hukum  lainnya  di  Indonesia  khususnya  hukum Islam. 6 Selain  itu  sering  pula  terjadi  tarik  menarik  kewenangan  mengadili  antara pengadilan  yang  notabenenya  dibesarkan  oleh  pemerintah kolonial  Belanda  dengan
3 J.N.D.  Anderson, Hukum  Islam  di  Dunia  Modern , Ab.  Machnun  Husein,  Surabaya:  Amar press, 1991, hlm. 16
4 Abdullah  Ahmed  an-Na‟im, Dekonstruksi  Syari‟ah:  Wacana  Kebebasan  Sipil,  Hak  Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam , Yogyakarta: LKIS, 1994, hlm. xxi
5 Dalam konteks ini, menurut  Prof. Mr. Rosalan Saleh (guru besar hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Salemba) yang diwawancarai pada bulan Januari 1996, pernah menyatakan bahwa penyusunan Kitab-kitab Hukum di Indonesia sering meminta pertimbangan kepada ahli hukum asing atau bahkan  ke  Mahkamah  Agung  Belanda.  Lihat  Rifyal  Ka‟bah, Penegakan  Hukum  Di  Indonesia;  Jurnal Pusdiklat Mahkamah Agung RI . Jakarta: PUSDIKLAT MA RI, 2002 vol I, no. 1, hlm. 38
6 Stigma  adalah  ciri  negative  ( a  mark  of  disgrace  or  shame ).  Lihat, Mukhtar  Zamzami, Varia Peradilan; Stigma Warisan Kantoor Voor Inlandsche Zaken , Jakarta: IKAHI, 2008, No. 277, hlm. 27
peradilan  yang  berdasarkan  hukum  Islam,  mulai  dari  yang  berbentuk  hak  opsi  sampai dengan dualisme undang-undang. 7
Jika  hendak  dirinci,  maka  perkembangan  hukum  perdata  di  Indonesia  secara garis  besar  terdiri  dari  dua  bagian  penting. Pertama ,  perkembangan  hukum  perdata Islam  pra  kemerdekaan. Kedua ,  perkembangan  hukum  perdata  Islam  pasca kemerdekaan.  Perkembangan  hukum  perdata  Islam  pra  kemerdekaan  terdiri  dari  dua bagian yaitu hukum perdata Islam sebelum masa penjajahan dan Hukum perdata Islam zaman  kolonial.  Selanjutnya  hukum  perdata  Islam  pasca  kemerdekaan,  meliputi  masa awal  kemerdekaan,  pada  Orde  Lama,  pada  Orde  Baru,  dan  hukum  perdata  Islam  era Reformasi.  Namun  dalam  tulisan  ini,  akan  dibatasi  uraianya  yaitu  mengenai  hukum perdata  Islam  di  Indonesia  yang  dibatasi  juga  hanya  mengenai  aspek  perkawinan  dan kewarisan    dan  perkembanganya  pada  era  reformasi,  baik  yang  sudah  berupa implementasi maupun gagasan.

## B. PEMBAHASAN
Lahirnya  Ketetapan  MPR  No.  III/MPR/2000  tentang  Sumber  Hukum  dan  Tata Urutan  Peraturan  Perundang-undangan  semakin  membuka  peluang  lahirnya  aturan undang-undang  yang berlandaskan hukum Islam. Terutama pada Pasal 2 ayat  (7) yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus dari suatu daerah di Indonesia, dan bahwa peraturan itu dapat mengesampingkan berlakunya suatu  peraturan  yang  bersifat  umum.  Salah  satu  buktinya  adalah lahirnya Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam tentang Pelaksanaan Syari‟at Islam Nomor 11 Tahun 2002. Dengan demikian, di era reformasi ini,  terbuka  peluang  yang  luas  bagi  sistem  hukum  Islam  untuk  memperkaya  khazanah tradisi hukum di Indonesia, sehingga dapat melakukan langkah-langkah pembaruan, dan bahkan  pembentukan  hukum  baru  yang  bersumber  dan  berlandaskan  sistem  hukum Islam,  untuk  kemudian  dijadikan  sebagai  norma  hukum  positif  yang  berlaku  dalam hukum Nasional di Indonesia.
Di antara produk hukum positif di era reformasi sementara ini yang sangat jelas bermuatan hukum Islam (Hukum Perdata Islam) ini antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf;
3. Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2006  tentang  Perubahan  terhadap  Undang- undang Nomor 7 tahun 1999 tentang Peradilan Agama.
Lantas  bagaimana  mengenai  perkawinan dan  kewarisan.  Perkembangan  hukum perdata Islam dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan terhadap  Undang-undang  Nomor  7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  terletak pada
7 Sebelum lahirnya undang-undang  nomor 3 Tahun 2006, hak opsi terjadi pada beberapa kasus, antara  lain  dalam  hukum  waris,  perkara pengangkatan  anak dan  lain-lain,  sedangkan  dualisme  Undang- undang terjadi dalam  sengketa  perbankan syari‟ah, antara Undang-undang  nomor 3 Tahun 2006 dengan Undang-undang nomor 21 Tahun 2008. lihat Abdul Ghofur Ansori, Implementasi Hukum Ekonomi Islam Dalam  Sistem  Perbankan  di  Indonesia, (Makalah  disampaikan  dalam  kuliah  perdana  Mahasiswa Angkatan XII Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR tanggal 7 Februari 2009), hlm. 12
Pasal 49 ayat (1) undang-undang tersebut  yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
1. perkawinan;
2. waris;
3. wasiat;
4. hibah;
5. wakaf;
6. zakat;
7. infaq;
8. shadaqah; dan
9. ekonomi syari‟ah.
Sebagaimana telah dikemukakan bahwa setidaknya ada empat produk  pemikiran  hukum  Islam  yang  telah  berkembang  dan  berlaku  di  Indonesia, seiring  pertumbuhan  dan  perkembangannya.  Empat  produk  pemikiran  hukum  Islam tersebut  adalah,  fiqih,  fatwa ulama,  putusan  pengadilan  dan  peraturan  perundang- undangan.  Selain  perkembangan  dinamis  tersebut,  terdapat  pula  hal  yang  sangat menarik  di  era  reformasi  yaitu  banyak  terjadi  masalah  hukum  perdata  Islam,  konflik hukum, dan pro kontra terhadap suatu peristiwa hukum tersebut. Akan tetapi, ironisnya sangat  minim  produk  hukum  positif  yang  berkenaan  dengan  hukum  perdata  Islam.  Di antara  masalah-masalah  penting  dan  menarik  yang  ada  adalah  masalah  dalam  bidang hukum perkawinan dan bidang hukum kewarisan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1. Bidang Hukum Perkawinan

## a. Hukum Anak Luar Nikah
Pada  prisnsipnya  tidak  ada  masalah  tentang  hukum  anak  luar  nikah  dalam hukum  perdata  Islam,  persoalan  tersebut  muncul  sejak  keluarnya  putusan  Mahkamah Konstitusi  (MK)  Nomor  46/PUU-VIII/2010  tentang  status  anak  di  luar nikah, 8 putusan tersebut  di  antaranya  mengubah  bunyi  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada awalnya berbunyi:
“Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” . Berdasarkan putusan MK maka Pasal 43 ayat 1  UU  ini  harus  dibaca  menjadi, “Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.“
8 Permohonan tentang hal ini diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti Mochtar dan anaknyaMuhammad  Iqbal  Ramadhan  binti Moerdiono.  Muhammad  Iqbal  Ramadhan  yang  meruipakan anak hasil perkawinansirri antara Machica dengan Moerdiono hanya dihubungkan dengan Machica dalam akta  kelahiranya.  Sebelumnya  Machicha  sudah  melakukan  itsbat  nikah  dan  hal  ini sebenarnya  tidak menjadi masalah lagi baginya, karena setetelah itsbat nikah dilakukan dia sudah bisa melakukan tindakan hukum sebagaimana pernikahan yang dicatatkan
Tidak  akan  bermasalah  dari  sudut  pandang  hukum  Islam,  jika  Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula jika Mahkamah Konstitusi tidak menambahkan keterangan Pasal 43 ayat (1) karena tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam. Namun hal ini  menjadi  lain  karena  Mahkamah  Konstitusi  menambahkan  ketentuan  Pasal  43  ayat (1)  yang  membuat  seorang  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  juga  dapat  mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ayah biologisnya. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI)  kemudian  membuat fatwa  yang  secara  jelas  menentang  keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pada prinsipnya MUI menolak  penasaban anak di luar kawin dengan ayah biologisnya. 9
Status anak luar nikah dalam fatwa MUI ini disamakan dengan status anak zina, kemudian menjelaskan beberapa ketentuan umum tentang anak zina sebagai berikut:
1) Anak  hasil  zina  adalah  anak  yang  lahir  sebagai  akibat  dari  hubungan  badan  di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan);
2) Hadd adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash ;
3) Ta’zir adalah  jenis  hukuman  atas  tindak  pidana  yang  bentuk  dan  kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman) ;
4) Wasiat wajibah adalah kebijakan ulil amri (penguasa) yang mengharuskan laki- laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.
Setelah  memutuskan  ketentuan  umum  di  atas,  lalu  dalam  fatwa  ini  dijelaskan pula ketentuan hukum anak zina sebagai berikut:
1) Anak  hasil  zina  tidak  mempunyai  hubungan  nasab,  wali  nikah,   waris,  dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya;
2) Anak hasil zina  hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya;
3) Anak  hasil  zina  tidak  menanggung  dosa  perzinaan  yang  dilakukan  oleh  orang yang mengakibatkan kelahirannya;
4) Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang , untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah ( hifzh al-nasl ) ;
5) Pemerintah  berwenang  menjatuhkan  hukuman ta’zir lelaki  pezina  yang mengakibatkan  lahirnya  anak  dengan  mewajibkannya  untuk:  Pertama, mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; Kedua, memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah ;
6) Hukuman  sebagaimana  dimaksud  nomor  5  bertujuan  melindungi  anak,  bukan untuk  mensahkan  hubungan  nasab  antara  anak  tersebut  dengan  lelaki  yang menyebabkan kelahirannya.
9 Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:  11  tahun  2012,  tentang  Kedudukan  Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, yang dikeluarkan di Jakarta pada tangg 10 Maret 2012.
Berdasarkan  ketentuan  umum  dan  ketentuan  hukum  tersebut,  MUI  dalam fatwanya juga merumuskan rekomendasi sebagai berikut:
1) Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  dan  Pemerintah  diminta  untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:
2) Pertama,  hukuman  berat  terhadap  pelaku  perzinaan  yang  dapat  berfungsi sebagai zawajir dan mawani’ (membuat  pelaku  menjadi  jera  dan  orang  yang belum  melakukan  menjadi  takut  untuk  melakukannya).  Kedua,  memasukkan zina  sebagai  delik  umum,  bukan  delik aduan  karena  zina  merupakan  kejahatan yang menodai martabat luhur manusia;
3) Pemerintah  wajib  mencegah  terjadinya  perzinaan  disertai  dengan  penegakan hukum yang keras dan tegas;
4) Pemerintah  wajib  melindungi  anak  hasil  zina  dan  mencegah  terjadinya penelantaran,  terutama  dengan  memberikan  hukuman  kepada  laki-laki  yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
5) Pemerintah  diminta  untuk  memberikan  kemudahan  layanan  akte  kelahiran kepada  anak  hasil  zina,  tetapi  tidak  menasabkannya  kepada  lelaki  yang menngakibatkan kelahirannya;
6) Pemerintah  wajib  mengedukasi  masyarakat  untuk  tidak  mendiskriminasi  anak hasil  zina  dengan  memperlakukannya  sebagaimana  anak  yang  lain.  Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi. Alasan  dari  uraian  diatas  didasarkan  atas  pemahaman  dalil-dalil  yang  ada.
Pertama ,  anak  di  luar  nikah tidak  dinasabkan  ke  bapak  biologis.  Anak  tersebut hanya dinasabkan  kepada  ibunya  sebagaimana  anak mula’anah dinasabkan  kepada ibunya. Sebab keduanya sama-sama terputus nasabnya dari sisi bapaknya. 10 Berdasarkan keterangan tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa anak di luar  nikah,  sama  sekali bukan  anak  bapaknya.  Karena  itu,  tidak  boleh  di- bin -kan  ke bapaknya,  dan  jika  di- bin -kan  ke  Bapaknya,  maka  hukumnya  terlarang  bahkan merupakan dosa besar.
Karena  bapak  biologis  bukan  bapaknya  maka  haram  hukumnya  anak  itu dinasabkan  kepada  bapak  biologisnya,  maka  anak  tersebut  di- bin -kan  ke ibunya. Sebagaimana  Nabi  Isa as.  yang  dengan  kuasa  Allah  diciptakan  tanpa  ayah. Karena  beliau  tidak  memiliki  bapak,  maka  beliau  di- bin -kan  kepada  ibunya, sebagaimana dalam banyak ayat, Allah menyebut beliau dengan Isa bin Maryam.
Kedua , tidak ada hubungan saling mewarisi, tidak ada hubungan saling mewarisi antara  bapak  biologis  dengan  anak  luar  nikah.  Karena  sebagaimana  ditegaskan sebelumnya, bapak biologis bukan bapaknya. Memaksakan diri untuk meminta warisan, statusnya  merampas  harta  yang  bukan  haknya.  Akan  tetapi,  jika  bapak  biologis  ingin memberikan bagian hartanya kepada anak biologisnya, ini bisa dilakukan melalu wasiat. Si bapak bisa menuliskan wasiat, bahwa si A (anak biologisnya) diberi jatah sekian dari
10 Ibn Qudamah, al-Mughni , Kairo: Dar al-Hadis, 2004, Juz 9, hlm. 123
total hartanya setelah si Bapak meninggal. Karena wasiat boleh diberikan kepada selain ahli waris.
Ketiga , tidak  ada  wali  nikah,  kecuali  dari  jalur  laki-laki.  Anak  perempuan  dari hasil hubungan zina tidak memiliki bapak. Bapak biologis bukanlah bapaknya. Dengan demikian,  dia  memliki  hubungan  kekeluargaan  dari  pihak  bapak  biologis.  Bapak biologis, kakek, maupun paman dari bapak biologis, tidak berhak menjadi wali. Karena mereka  bukan  paman  maupun  kakeknya.  Orang  yang  mungkin  bisa  menjadi  wali nikahnya adalah anak laki-laki ke bawah, jika dia janda yang sudah memiliki anak, atau wali hakim dalam hal ini pejabat resmi dari Kantor Urusan Agama.

## b. Hukum Pernikahan Warga Negara Asing di Indonesia
Dalam  Rapat  Kerja  Nasional  Mahkamah  Agung  tahun  2005  muncul  gagasan perlunya  meniru  Mesir.  Di sana,  setiap  warga  negara  asing  (WNA)  yang  hendak menikahi perempuan lokal harus menyetor 25.000 Pound Mesir ke bank. Uang tersebut berfungsi sebagai jaminan jika hubungan perkawinan keduanya putus. Jika dirupiahkan, nilainya  kira-kira  setara  dengan  Rp 500.000.000,-  (lima  ratus juta rupiah).  Gagasan  ini muncul  untuk  melindungi  perempuan  Indonesia. Apalagi  jika  selama  ini  ia  hanya mengandalkan  penghasilan  sang  suami.  Begitu  suami  angkat  kaki  dari Indonesia,  baik karena  kontrak  kerja  habis  atau  cerai,  beban  isteri  akan  bertambah.  Gagasan  ini langsung  memantik  perdebatan, seolah-olah  Mahkamah  Agung  (MA)  sudah  membuat suatu  keputusan  bahwa  setiap  WNA  yang  ingin  menikahi  perempuan Indonesia harus menyetor Rp 500.000.000,- (lima ratusjuta rupiah).
Menurut Andi Syamsu Alam, 11 dana tersebut menjadi jaminan demi menghidupi isteri  kelak  jika  perkawinan  mereka  putus.  Jadi,  konteksnya  adalah  kemungkinan perlindungan  kepada  perempuan-perempuan  Indonesia  yang  dinikahi  Warga  Negara Asing.  Lalu,  muncul  gagasan  perlindungan  terhadap  kaum  Hawa  di  Indonesia.  Antara lain  bisa  dilakukan  dengan  putusan  hakim  yang  membebankan  kewajiban  pembayaran mut‟ah  oleh  suami  Warga  Negara Asing.  Jadi,  menurut  Andi,  yang  disepakati  adalah bentuk  perlindungan  terhadap  kaum  perempuan. Kesepakatan  bersama  bahwa  baik suami  asing  atau  sesama  WNI,  jika  terjadi  perceraian,  maka  harus  diberi  mut‟ah, pemberian  saat  dicerai,  sehingga  istri  bisa  hidup.  Sistem  jaminan  itu  bertujuan melindungi perempuan, terlebih jika istri tidak punya pekerjaan. Biaya mut‟ah tersebut bisa  digunakan  selama  satu-dua  tahun  sebagai  modal  untuk  mencari  pekerjaan  atau untuk  modal  usaha.  Gagasan  uang  jaminan  itu  pun  belum  pasti  apakah  hanya  kepada pria asing, atau juga termasuk perempuan asing yang menikah dengan pria Indonesia.
Kemudian  mengenai  kelanjutan gagasan  Mahkamah Agung ini, sampai  saat  ini belum  terlihat  perkembangannya,  dan  belum  ada  regulasi  yang  mengaturnya.  Adapun pernikahan  2  (dua)  Warga  Negara  Asing  yang  tidak  berdomisili  di  Indonesia  dapat dilakukan di Indonesia berdasarkan Pasal 35 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  beserta  penjelasannya  jo. Undang-Undang
11 Hakim Agung yang menjabat Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI.
Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan yaitu  harus  dilakukan  menurut  hukum perkawinan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan maka  terdapat  dua  hal  yang  diatur,  yaitu: Pertama, harus  berdasarkan  hukum  agama. Kedua, harus  dilakukan  pendaftaran  perkawinan  di  lembaga  pencatatan  perkawinan setempat.  Mengenai  pencatatan  ini  kemudian  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain.

## c. Hukum Pencatatan Pernikahan
Pencatatan  pernikahan  merupakan  pendataan  administrasi  perkawinan  yang ditangani  oleh  petugas  pencatat  perkawinan  (PPN)  dengan  tujuan  untuk  menciptakan ketertiban  hukum.  Dalam  literatur  hukum  Islam  pencatatan  perkawinan  ditetapkan berdasarkan  ijtihad,  hal  ini  karena  pencatatan  perkawinan  tidak  diatur  secara  tegas dalam  al-Qur‟an  dan  hadits.  Perkawinan  merupakan  salah  satu  perikatan  yang  telah disyariatkan  dalam  Islam.  Hal  ini  dilaksanakan   untuk  memenuhi  perintah  Allah  agar manusia  tidak  terjerumus  ke  dalam  perzinaan.  Perkawinan  dalam  hukum  Islam  adalah pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau mitsaaqon  gholiidhan untuk  mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 12
Karena perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat, maka akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Begitu pentingnya akad nikah ia ditempatkan  sebagai  salah  satu  rukun  nikah  yang  disepakati.  Kendati  demikian  tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dituliskan atau di aktekan. Atas dasar inilah fikih Islam  tidak  mengenal  adanya  pencatatan  perkawinan. 13 Meskipun  Al-Qur‟an  telah menganjurkan  pencatatan  transaksi  muamalah  dalam  keadaan  tertentu.  Untuk  hukum yang  berlaku  di  Indonesia  percatatan  perkawinan  telah  di  atur  dalam  Undang-Undang Nomor  2  tahun  1946,  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974,  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  tahun  1975,  dan  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum Islam. 14
Dengan  adanya  pencatatan,  maka  pernikahan  secara  hukum  agama  maupun negara  menjadi  sah. Selain  itu,  hal ini  penting  bagi  pemenuhan  hak-hak  istri  dan anak (terutama  pembagian  harta  waris,  pengakuan  status  anak,  dasar  hukum  kuat  bagi  istri jika  ingin  menggugat  suami  atau  sebaliknya).  Pencatatan  berfungsi  sebagai perlindungan  bagi  istri/suami.  Dengan  demikian  pencatatan  perkawinan  sangatlah urgent.  Selain  demi  terjaminnya  ketertiban  akta  nikah  bisa  digunakan  untuk mendapatkan  hak-hak,  dan  terlepas  dari  perasangka,  keragu-raguan,  kelalaian  serta saksi-saksi yang cacat secara hukum. Kendatipun pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif  tetap  harus  dianggap  penting  karena  melalui  pencatatan  perkawinan
12 Lihat Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2
13 Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia , Jakarta-Leiden: INIS, 2002, hlm. 139
14 Jaih Mubarok, Modernisasi Hukum Islam , Bandung: Pustaka Bani Quraysi, 2005, hlm, 76
tersebut  akan  diterbitkan  buku  kutipan  akta  nikah  yang  akan  menjadi  bukti  otentik tentang dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah.
Di  antara  dalil  hukum  Islam  yang  dikemukakan  oleh  para  ulama  untuk mendiskripsikan pentingnya pencatatan perkawinan adalah qiyas. 15 Dalam hal ini adalah menganalogikan  pernikahan  dengan  transaksi  hutang  piutang.  Pernikahan  pada prinsipnya  jauh lebih  penting  untuk  dicatatakan,  dibanding  perintah  untuk  mencatakan transaksi  mu‟amalah  lainnya,  sebagaimana  firman  Allah  swt.  dalam  surat  Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:
ُُيىُبُتْكاَفُىّ مَسُّمُُ لَجَأُىَلِإُُ هْيَدِبُمُتىَياَدَتُاَذِإُُْاىُىَمآَُُهيِرَّلاُاَهُّيَأُاَي
Artinya: Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu'amalah  tidak  secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ... .
Akad nikah lebih utama dari muamalah biasa, karena merupakan perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21 sebagai berikut:
ُ اظيِلَغُُ اقاَثيِّمُمُكىِمَُُنْرَخَأَوُُ ضْعَبُىَلِإُُْمُكُضْعَبُىَضْفَأُُْدَقَوًَُُُووُرُخْأَتَُُفْيَكَو
Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul  (bercampur)  dengan  yang  lain  sebagai  suami-isteri.  dan  mereka  (isteri- isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
Apabila  akad  hutang  piutang  atau  hubungan  kerja  yang  lain  harus  dicatatkan, mestinya  akad  nikah  yang  begitu  luhur,  agung,  dan  sakral  lebih  utama  lagi  untuk dicatatkan. Oleh karena itu, mestinya bahasan ini termasuk hal yang mendapat perhatian serius  dari  ulama  fiqh  karena  terdapat  ayat  Al-Qur‟an  yang  menghendaki  untuk mencatat segala transaksi muamalah. Hukum yang terdapat pada al-Ashl adalah sunnah karena Al-Qur'an  yang  menganjurkan  untuk  mencatat  segala  bentuk  transaksi muamalah,  sebagaimana  ditegaskan  dalam  surat  al-Baqarah  ayat  282  di  atas,  ayat  ini menunjukkan  perintah  mencatat  perihal  hutang-piutang.  Kalimat اىبتكأف adalah  kalimat anjuran  yang  menekan,  dan  setiap  anjuran  dalam  kaidah  fiqih  adalah  sunnah. Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  hukum  yang  terdapat  pada al-ashl adalah sunnah muakkad , demikian juga illat dari kedua sifat yang terdapat dalam hukum asal, dipakai sebagai  dasar  hukum  yang  dengan illat itu  dapat  diketahui  hukum  cabang  ( furu’ ). Adapun illat dari pencatatan hutang piutang merupakan bukti keabsahan perjanjian/transaksi  muamalah  ( bayyinah  syar’iyah ).  Dalam  hal  ini  dapat  disimpulkan
15 Qiyas  menurut  bahasa  berarti  “mengukur  sesuatu  dengan  sesuatu  yang  lain  untuk  diketahui adanya  persamaan  antara  keduanya.  Sedangkan  menurut  ushul  fiqh,  qiyas  adalah  Menghubungkan (menyamakan  hokum)  sesuatu  yang  tidak  ada  ketentuan  hukumnya  dengan  sesuatu  yang  ada  ketentuan hukumnya karena ada persamaan  illat antara keduanya. Lihat, Satria Effendi , 2005, ushul fiqh. Jakarta: Kencana, hlm.130
bahwa  hukum  pencatatan  perkawinan  adalah  sangat  dianjurkan  sebagaimana  halnya hukum pencatan dalam akad hutang piutang.

## d. Hukum Poligami Terbatas
Poligami  berarti  ikatan  perkawinan  yang  salah  satu  pihak  (suami)  mengawini lebih  dari  satu  istri  dalam  waktu  bersamaan,  bukan  saat  ijab  qabul  melainkan   dalam menjalani  hidup  berkeluarga,  sedangkan  monogamy  berarti  perkawinan  yang  hanya membolehkan  suami  mempunyai  satu  istri  pada  jangka  waktu  tertentu. 16 Poligami dipakai  untuk  makna  laki-laki  beristri  banyak,  sedangkan  kata  poligyni  sendiri  tidak lazim  dipakai. 17 Poligami  merupakan bentuk  perkawinan  dimana  seorang  pria  dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita.
Pada prinsipnya asas perkawinan adalah monogamy, sedangkan poligami datang belakangan  sesuai  dengan  perkembangan  akal  pikiran  manusia  dari  zaman  ke zaman. Akan  tetapi,  dalam hukum Islam,  poligami  mempunyai  arti  perkawinan  yang lebih  dari  satu  dengan  batasan, hanya  sampai  empat  wanita  saja. 18 Prinsip  poligami terbatas inilah yang dipakai oleh Kompilasi Hukum Islam. Adapun dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibn Hibban yang mengugkapkan bahwa sesungguhnya Gailan Ibn  Salamah  masuk  Islam,  dan  dia  mempunyai  10  (sepuluh)  orang  istri.  Mereka bersama-sama,  dan  dia  masuk  Islam.  Maka  Nabi  Muhammad  SAW  memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja di antaranya dan menceraikan yang lainnya.
Menurut  para  ahli  sejarah, poligami  mula-mula  dilakukan  oleh  raja-raja pembesar Negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini  dan  ada  pula  yang  hanya  dipergunakan  untuk  melampiaskan  hawa  nafsunya akibat  perang,  dan  banyak  anak  gadis  yang  diperjualbelikan,  diambil  sebagai  pelayan kemudian  dijadikan  gundik  dan  sebagainya.  Makin  kaya  seseorang  makin  tinggi kedudukanya,   makin  banyak  mengumpulkan  wanita.  Dengan  demikian  poligami  itu adalah  sisa-sisa  pada  waktu   peninggalan  zaman  perbudakan  yang  mana  hal  ini  sudah ada dan jauh sebelum masehi. 19
Dasar  hukum  poligami  dalam  hukum  perdata  Islam  ditegaskan  dalam  surat  an- Nisa‟ ayat 3, terjemahannya sebagai berikut:
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)perempuan yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  Maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain) yang  kamu  senangi:  dua,  tiga  atau  empat.  Kemudian  jika  kamu  takut  tidak  akan dapat  berlaku  adil,  Maka  (kawinilah)  seorang  saja,  atau  budak-budak  yang  kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.
16 Al-Qamar  Hamid, Hukum  Islam  Alternative  Terhadap  Masalah  Fiqh  Kontemporer ,  Jakarta: Restu Ilahi, 2005, hlm. 19
17 Achmad Kuzari, nikah sebagai perikatan , Jakarta: Raja Grafindo, 1995, hlm. 159
18 Khoiruddin  Nasution, Riba  Dan  Poligami ,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar  Dengan  Academia, 1996, hlm. 84
19 Aisjah Dahlan, Membina Rumah Tangga Bahagia, Jakarta: Jamunu, 1969, hlm. 69
Maksud berlaku adil, sebagaimana ditegaskan dalam ayat di atas ialah perlakuan yang  adil  dalam  meladeni  isteri  seperti  pakaian,  tempat,  giliran  dan  lain-lain  yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu, sebelum  turun  ayat  Ini  poligami  sudah  ada,  dan  pernah  pula  dijalankan  oleh para  nabi  sebelum  nabi  Muhammad saw.  Ayat ini juga membatasi  poligami  sampai empat  orang  saja,  hal  tersebut  diperkuat  oleh  firman  Allah  swt. dalam  surat  An-Nisa` ayat 129,  sebagai berikut:
“Dan  kamu  sekali-kali  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  di  antara  isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung- katung.  dan  jika  kamu  mengadakan  perbaikan  dan  memelihara  diri  (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
Para  mujtahid  dari  kalangan  sahabat Rasul, dan  para  tabi`in  memahami  dua ayat ahkam di atas sebagai berikut: 20
1) Perintah Allah swt, “maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi” , difahami sebagai perintah ibahah (boleh), bukan perintah wajib. Seorang muslim dapat memilih untuk bermonogami (istri satu) atau berpoligami (lebih dari satu). Demikianlah kesepakatan pendapat mayoritas pendapat mujtahid dalam berbagai kurun waktu yang berbeda;
2) Larangan  mempersunting  istri  lebih  dari  empat  dalam  waktu  yang  bersamaan, sebagaimana  dalam  firman  Allah “maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain)  yang kamu  senangi;  dua,  tiga  atau  empat ”.  Menurut  alqurtuki,  pendapat  yang memperkenankan poligami lebih dari empat dengan pijakan nash di atas, adalah pendapat yang muncul karena yang bersangkutan tidak memahami gaya bahasa dalam al-qur`an dan retorika bahasa Arab;
3) Poligami harus berlandaskan asas keadilan, sebagaimana firman Allah, “kemudian   jika  kamu  takut  tidak  akan  berlaku  adil,  maka  (kawinilah) seorang  saja,  atau  budak-budak  yang  kamu  miliki.“ (QS.  An-Nisa`ayat 3) seseorang tidak dibolehkan menikahi lebih dari seorang istri jika mereka merasa tidak yakin akan mampu untuk berpoligami. Walaupun dia menikah maka akad tetap sah, tetapi dia berdosa terhadap tindakannya itu;
4) Juga  sebagaimana  termaktub  dalam  ayat  yang  berbunyi,  “ dan  kamu  sekali-kali tidak  akan  dapat  berlaku  adil  diantara  istri-istri  (mu),  walaupun  kamu  sangat ingin  berbuat  demikian” .  adil  dalam  cinta  diantara  istri-istri  adalah  suatu  hal yang  mustahil  dilakukan  karena  dia  berada  di  luar  batas  kemampuan manusia. Namun,  suami  seyogyanya  tidak  berlaku  dzolim  terhadap  istri-istri yang lain karena kecintaannya terhadap istrinya;
5) Sebagian  ulama`  penganut  madzhab  syafi‟i  mensyaratkan  mampu  memberi nafkah  bagi  orang  yang  akan  berpoligami.  Persyaratan  ini  berdasarkan pemahaman Imam Syafi`i terhadap  teks  al-Qur‟an, “yang  demikian  itu  adalah
20 Fada  Abdul  Razak  Al-Qoshir, Wanita  Muslimah  Antara  Syari`at  Islam dan  Budaya  Barat , Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004, hlm. 45
lebih  cddekat  kepada  tidak  berbuat  aniaya” .  Yang  artinya  agar  tidak memperbanyak  anggota  keluarga.  Di  dalam  kitab “akhkam  al-qur`an” ,  imam baihaqi  juga  mendasarkan  keputusannya  terhadap  pendapat  ini  serta  pendapat yang  lain.  Dalam  pemahaman  madzhab Syafi`i jaminan  yang  mensyaratkan kemampuan memmberi nafkah sebagai syarat poligami ini adalah syarat diyanah (agama) maksudnya bahwa jika yang bersangkutan tahu bahwa dia tidak mampu memberi nafkah bukan syarat putusan hukum.
Sebagian  ulama  menyebutkan  bahwa  poligami  itu  mubah  (dibolehkan)  selama seorang  mu‟min  tidak  akan  khawatir  akan  aniaya.  Dilarang  poligami  untuk menyelamatkan  dirinya  dari  dosa.  Dan  terang  pula  bahwa  boleh  berpoligami  itu  tidak bergantung kepada sesuatu selain anaiaya (tidak jujur), jadi tidak bersangkutan dengan mandul  istri  atau  sakit  yang  menghalanginya  ketika  tidur  dengan  suaminya  dan  tidak pula karena banyak jumlah wanita. 21
Hukum perdata Islam di Indonesia mengatur bahwa Pada dasarnya seorang pria hanya  boleh  mempunyai  seorang  istri.  Seorang  suami  yang  beristri  lebih  dari  seorang dapat diperbolehkan bila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama  telah  memberi  izin  (Pasal  3  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974). Dasar  pemberian  izin  poligami  oleh  Pengadilan  Agama  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (2) Undang-Undang  Perkawinan  (UUP)  dan  juga  dalam  Bab  IX  KHI  Pasal  57  seperti dijelaskan sebagai berikut :
1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Apabila  diperhatikan  alasan  pemberian  izin  melakukan  poligami  di  atas,  dapat dipahami  bahwa  alasannya  mengacu  kepada  tujuan  pokok  pelaksanaan  perkawinan, yaitu  membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  (istilah  Kompilasi  Hukum Islam  disebut sakinah,  mawaddah dan rahmah )  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.  Apabila  tiga  alasan  yang  disebutkan  di  atas  menimpa  suami-istri  maka  dapat dianggap  rumah  tangga  tersebut  tidak  akan  mampu  menciptakan  keluarga  bahagia ( mawaddah dan rahmah).
Selanjutnya tentang syarat-syarat poligami diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  memberikan  persyaratan  terhadap  seorang  suami  yang  akan beristri lebih dari seorang yaitu: Pertama, untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan  Agama  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1) Adanya persetujuan dari istri/ isteri-isteri;
2) Adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan  hidup  isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak- anak mereka.
21 Ibid ., hlm. 200
Kedua, persetujuan  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  pasal  ini  tidak diperlukan  bagi  seorang  suami  apabila  istri/istri-istrinya  tidak  mungkin  dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar  dari  istrinya  selama  sekurang-kurangnya  2  (dua)  tahun,  karena  sebab-sebab lainnya  yang  perlu  mendapat  penilaian  dari  hakim  Pengadilan  Agama. 22 Ketentuan hukum  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan  poligami  seperti  telah  diuraikan tersebut,  mengikat  semua  pihak,  pihak  yang  akan  melangsungkan  poligami  dan pegawai  pencatat  perkawinan.  Apabila  mereka  melakukan  pelanggaran  terhadap ketentuan  pasal-pasal  di  atas,  dikenakan  sanksi  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Bab IX Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

## e. Hukum Alasan perceraian karena Broken Mariage
Pada  dasarnya  tidak  ada  masalah  tentang  alasan  cerai  berdasarkan broken marriage ,  malahan  alasan  ini  sudah  lumrah  dalam  setiap  pertimbangan  majelis  hakim dalam  memutus  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama.  Persoalan  ini  baru  mencuat ketika  putusan  Majelis  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  yang  menyatakan  menolak permohonan pengujian penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974 tentang  Perkawinan  yang  diajukan  mantan  isteri  Bambang  Trihatmodjo, Halimah  Agustina. Pasal  ini  mengatur  alasan  perceraian  antara  suami  dan  istri  terus- menerus  bertengkar atau broken  marriage .  Akan  tetapi,  putusan  majelis ini  diambil tidak dengan suara bulat, karena Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda). Ia berkesimpulan dasar permohonan pemohon beralasan hukum dan seharusnya MK mengabulkan permohonan ini karena dampaknya akan mempermudah perceraian seperti yang dialami pemohon.
Dalam  pertimbangan,  Mahkamah  menyatakan  ketika  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran yang terus menerus antara pasangan suami istri, maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah ( syiqaq, broken marriage ). Meski ikatan lahir, secara hukum masih ada, secara rasional tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi  keluarganya. Bahkan  dalam  kasus  tertentu  dapat  membahayakan  keselamatan masing-masing pihak atau keluarga. Karena itu, hukum harus memberikan jalan keluar untuk  menghindari  keadaan  buruk  yang  tidak  diinginkan  ( saddu  al  dzari`ah ).  “Jalan keluarnya  yaitu  putusnya  perkawinan  dengan  perceraian  atau  dengan  putusan pengadilan  sesuai  Pasal  38 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan." Atas  dasar  itu,  Mahkamah  berpendapat  Penjelasan  Pasal  39  ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang frasa, “Antara suami  dan  isteri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran...” justru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberi manfaat karena  tidak  lagi  sejalan  dengan  tujuan  perkawinan  sesuai  Pasal  1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak memberikan kepastian dan keadilan
22 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 47
hukum  sesuai  Pasal  28  D  ayat  (1)  UUD  1945.  “Mahkamah Konstitusi berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti beralasan menurut hukum."
Sebaliknya,  Akil  berpendapat  belajar  dari  pengalaman  negara-negara  Barat, adopsi  alasan  perceraian  seperti  diatur  dalam  penjelasan  Pasal  39  ayat  (2) huruf (f) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan tidak  menjamin upaya  melanggengkan  ikatan  perkawinan  yang  sah  bagi  warga  negara  Indonesia. Apalagi,  penjelasan  Pasal  39  ayat  (2)  huruf (f) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang  Perkawinan tidak  didukung  dengan  peraturan  pelaksana  atau  perangkat hukum  pendukung  dalam  upaya  penegakan  hukum  perdata  dalam  lingkup  Peradilan Umum.  “Peraturan  Pemerintah  Nomor 9  Tahun  1975 tentang  Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur secara rinci ukuran yang menjadi pedoman dalam menentukan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus  itu.  Menurutnya,  keterbatasan  rincian  aturan  ini  merugikan  hak konstitusional  warga  negara  Indonesia  yang  mengajukan  gugatan  cerai  atas  alasan perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  melalui  Peradilan  Umum  atau  Peradilan Agama. “Ini bisa menjadi celah hukum bagi para pihak karena tidak adanya ukuran dan batasan  mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  'perselisihan'  dan  'pertengkaran'  serta parameter apa yang digunakan untuk mengukur 'terus menerus'."
Dalam  praktiknya,  celah  hukum  itu  justru  mempermudah  proses  perceraian. Ukuran-ukuran  dalam  mempertimbangkan  adanya  “perselisihan”,  “pertengkaran”,  dan sifat  “terus  menerus”  diserahkan  hanya  pada  subjektivitas  hakim  tanpa  ada  norma aturan yang menjadi pedomannya. “Oleh karenanya, proses perceraian seolah menjadi sangat mudah.” Hal ini bertentangan dengan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian”  demi  mengukuhkan  tujuan  perkawinan  yaitu  untuk  membentuk  keluarga yang  bahagia  dan  kekal.  Oleh  karenanya,  Mahkamah  seharusnya  mengabulkan permohonan pemohon. “Alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus seperti diatur pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 juga harus dinyatakan inkonstitusional."
Dalam  permohonannya,  Halimah menilai  penjelasan  Pasal  39  ayat  (2)  huruf (f) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  merugikan  hak konstitusionalnya  karena  tidak  mencantumkan  hal-hal  yang  menjadi  penyebab perselisihan/pertengkaran  itu  terjadi.  Hal  ini  menyebabkan  pihak  istri  kerap  merasa dirugikan  dalam  hal  penyebab  terjadi  pertengkaran  itu  adalah  suami. Misalnya, suaminya  menjalin  hubungan  gelap  dengan  perempuan  lain  seraya  meninggalkan tempat  kediaman  bersama,  sehingga  pastinya  pertengkaran  dengan  istri  yang  sah  tidak terhindarkan.  Karena  itu,  pemohon  meminta  agar  penjelasan  pasal  39  ayat  (2) huruf (f) sepanjang frasa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” dibatalkan/dihapus karena bertentangan dengan UUD 1945.
Permohonan  ini  adalah  buntut  dari  perceraian  Bambang  Trihatmodjo  dan Halimah  pada  tahun  2007  lalu.  Pengadilan  Agama  Jakarta  Pusat  telah  mengabulkan gugatan cerai talak Bambang kepada Halimah dengan alasan sering terjadi pertengkaran
terus-menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Meski gugatan cerai talak sempat dinyatakan ditolak di tingkat banding dan kasasi. Namun, di tingkat peninjauan kembali (PK) gugatan cerai talak ini kembali dikabulkan dengan alasan yang sama.  Saat  menggugat  cerai  talak,  Bambang  telah  tinggal  bersama  dengan isteri barunya artis  Mayangsari yang  dituding  sebagai  penyebab  pertengkaran.  Sementara, Halimah mengaku telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya.
Berdasarkan  hal  tersebut, broken  marriage tetap  menjadi  alasan  perceraian  di Pengadilan  Agama.  Para  Hakim  berpendapat disharmoni sebuah  perkawinan  dalam hukum  Islam  disebut  juga azzawwaj  al-maksuroh atau  dalam  hukum  lainnya disebut broken  marriage ,  yang  dalam  permasalahan  keluarga  landasannya  bukan semata-mata  adanya  pertengkaran  fisik (phsysical  cruelty) ,  akan  tetapi  termasuk  juga kekejaman  mental (mental  cruelty) yang  menyebabkan  tidak  terpenuhinya  hak  dan kewajiban  suami  isteri  sehingga  meskipun  tidak  terjadi  pertengkaran  mulut  atau kekerasan  fisik  maupun  penganiayaan  secara  terus  menerus,  akan  tetapi  telah  secara nyata  terjadi  dan  berlangsung  kekejaman  mental atau  penelantaran  terhadap  salah  satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage.

## 2. Bidang Hukum Kewarisan

## a. Ahli Waris Pengganti
Hukum  perdata  Islam  tentang  sistem  hukum  kewarisan  Islam  mengalami perkembangan  yang  cukup  signifikan.  Dimana  awalnya  Islam  menggunakan  sistem kewarisan  patrilineal,  yang  dapat  mewaris  hanya  dari  garis  laki-laki  saja,  kemudian berkembang  menjadi  sistem  kewarisan  bilateral  yang  dicetuskan  oleh  Hazairin,  dirasa cocok dengan apa yang terdapat di dalam  Al-Qur‟an. Dalam sistem kewarisan bilateral ini pun akhirnya dikenal istilah ahli waris pengganti, yaitu ahli waris yang memperoleh hak  waris  dikarenakan  menggantikan  kedudukan  orang  tuanya  yang  telah  meninggal dunia terlebih dahulu. Al-Qur‟an sebagai sumber utama hukum Islam telah memberikan legalitas  sekaligus  memberikan  penjelasan  tentang  ahli  waris  pengganti,  meskipun penjelasan dimaksud tidak secara lengkap. Istilah ahli waris pengganti dalam Al-Qur‟an dikenal dengan mawali yang  didasarkan  penyebutannya  dalam  surat an-Nisa  Ayat  33 sebagai berikut:
نىبرقلااوُنادلاىلاُكرتُاممُيلاىمُاىلعجُلكلو
Artinya: “ Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya... (QS. An-Nisa‟ ayat 33).
Dalam  hukum  perdata  Islam  di  Indonesia,  istilah  ahli  waris  pengganti  dapat ditemukan  pada  Pasal  185  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam,  pengertian  ahli  waris pengganti  dimaksud  sama  dengan istilah mawali sebagaimana  terdapat  dalam  Al- Qur‟an. Sehingga  permohonan  penetapan  yang  diajukan  untuk  menetapkan  ahli  waris pengganti  pun  dikabulkan  oleh Pengadilan Agama,  karena  telah  sesuai  dengan  aturan
yang  berlaku  dan  memilki  dasar  hukum  yang  kuat. Istilah  ahli  waris  pengganti  dalam bahasa  Belanda  disebut  dengan plaatsvervulling .  Penggantian  tempat  dalam  hukum waris  disebut  dengan  penggantian  ahli  waris,  yaitu  meninggal  dunianya  seseorang dengan  meninggalkan  cucu  yang  orang tuanya  telah  meninggal  terlebih  dahulu.  Cucu ini menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal untuk mendapatkan warisan dari kakek atau neneknya.
Terdapat  perbedaan  di  kalangan  ahli  hukum  dalam  menempatkan  istilah  ahli waris pengganti. Istilah ahli waris pengganti dibedakan antara orang yang disebut “ahli waris  pengganti”  dan  “pengganti  ahli  waris”.   Menurut Raihan  A.  Rasyid, ahli  waris pengganti adalah  orang  yang  sejak  semula  bukan  ahli  waris  tetapi  karena  keadaan tertentu  ia  menjadi  ahli  waris  dan  menerima  warisan  dalam  status  sebagai  ahli  waris. Misalnya,  pewaris  tidak  meninggalkan  anak  tetapi  meninggalkan  cucu  laki-laki  atau perempuan dari anak laki-laki. Sedangkan pengganti ahli waris adalah orang yang sejak semula  bukan  ahli  waris  tetapi  karena  keadaan  tertentu  dan  pertimbangan  tertentu mungkin  menerima  warisan  namun  tetap  dalam  status  bukan  sebagai  ahli  waris. Misalnya, pewaris meninggalkan anak bersama cucu baik laki-laki maupun perempuan yang  orang  tuanya  meninggal  lebih  dahulu  daripada  pewaris.  Keberadaan  cucu  disini sebagai  pengganti  ahli  waris.  Apa  yang  disebut  dengan plaatsvervulling dalam KUHPerdata,  wasiat  wajibah  dalam  undang-undang  Mesir  dan  pasal  185  KHI  oleh Raihan A.Rasyid dinamakan pengganti ahli waris, bukan ahli waris pengganti. Namun dalam  KHI sebagai  ijma‟  ulama  Indonesia  tetap digunakan  sebutan  ahli  waris pengganti. 23
Konsep  ahli  waris  pengganti  menurut  Hazairin,  merupakan  hasil  pemikiran dalam  menafsirkan  kata mawali. Dimana mawali adalah  orang-orang  yang  yang menjadi  ahli  waris  karena  tidak  ada  lagi  penghubung  antara  mereka  dengan  pewaris, disebabkan  karena  orang  yang  menjadi  penghubung  tersebut  telah  mati  lebih  dahulu dari pewaris, yang mana ia seharusnya menerima warisan kalau ia masih hidup. Konsep ini  tidak  bertentangan  dengan  apa  yang  ada  dalam  al-Qur‟an  surah  an-Nisa‟  ayat  33. Secara  bebas  Hazairin  menerangkan  bahwa  teks  Ayat  33  Surah  an-Nisa  mengandung makna  bahwa  Allah  mengadakan mawali untuk  si  fulan  dari  harta  peninggalan  orang tua dan keluarga dekat pewaris. 24
Secara  tegas  dalam  Buku  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi Peradilan  Agama  tentang  azas  ahli  waris  langsung  dan  azas  ahli  waris  Pengganti, menyebutkan dua bentuk ahli waris yaitu:
23 Fenomena  tersebut  terjadi  pada  perkembangan  hukum  kewarisan  Islam  di  Indonesia  yang mengalami  perdebatan  diantara  “Madzhab  Nasional”,  sebutan  istilah  dari  Hasbi  ash-Shiddieqy  yang kemudian  dilakukan  perubahan  oleh  Hazairin  menjadi  “Madzhab  Indonesia”,  suatu  konsep  yang  jelas mengantisipasi  ide  Fiqh Indonesia sebagaimana  yang pernah ditawarkan oleh Hasbi ash-Shidieqy.  Lihat Hazairin, Hukum  Kekeluargaan  Nasional ,  Tintamas,  Jakarta,  1982,  hlm.  6,  Lihat  juga  Ratno Lukito, Pergumulan  Antara  Hukum  Islam  dan  Adat  di  Indonesia ,  Jakarta:  INIS,a,  1998,  hlm.  76, sebagaimana  dikutip  dalam  Muhsun  Fuad, Hukum  Islam  Indonesia;  dari  Nalar  Partisipatoris  Hingga Emansipatoris , Yogyakarta: LKIS, 2005, hlm. 78
24 Hazairin, Hukum  Kewarisan  Bilaterral  Menurut  Al-Qur‟an  dan  Hadits ,  Jakarta:Tintamas, 1982, hlm.16
1) Ahli waris langsung ( eigen hoofed ) adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 KHI.
2) Ahli waris Pengganti ( plaatvervulling ) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan pasal 185 KHI
Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa hak seorang ahli  waris  yang  telah  meninggal  dunia  diberikan  kepada  keturunannya  yang  masih hidup. sebagai berikut :
1) Ahli  waris  yang  meninggal  dunia  lebih  dahulu  dari  pada  si  pewaris,  maka kedudukannya  dapat  digantikan  oleh  anaknya,  kecuali  mereka  yang  tersebut dalam Pasal 173.
2) Bagian  ahli  waris  pengganti  tidak  boleh  melebihi  dari  bagian  ahli  waris  yang sederajat dengan yang diganti.

## b. Hukum Kewarisan Non Muslim
Kompleksitas  masyarakat  Indonesia  membuat  hakim  harus  keluar  dari  yuridis formil  yang  ada  yaitu  dengn  menggunakan  fungsi rechtsvinding yang  dibenarkan  oleh hukum positif apabila tidak ada hukum yang mengatur.Kewenangan tersebut diberikan dalam pasal 5 Undang-undang  Nomor 48 Tahun 2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman. Selain  itu  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  pasal  229  juga  memberikan  kewenangan hakim untuk menyelesaikan perkara dengan memperhatikan dengan sungguh nilai-nilai hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  sehingga  memberikan  putusan  yang  sesuai dengan  rasa  keadilan.  Pada  prinsipnya  hakim  memiliki  kewenangan  menggunakan fungsinya  sebagai  rechtsvinding  atau  dalam  hukum  Islam  disebut  ijtihad sebagai alternatif. Dalam hal wasiat wajibah yang sempit pada anak angkat dan orang tua angkat maka  hakim  wajib  menggunakan  kewenangan  fungsi  rechtsvinding  atau  ijtihad-nya. Akan  menjadi  sulit  untuk  menjalankan  yuridis  formil  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam terhadap  orang-orang  dekat  pewaris  di  luar  anak  angkat  dan  orang  tua  angkat.  Justru apabila hakim tidak melakukan rehtvinding karena tidak ada hukum yang mengatur ( ius coria  novit )  maka  hakim  dapat  diberikan  sanksi  (pasal  22 Algemen  Bepallingen  van Wetgeving Voor [AB])
Terdapat  beberapa rechtsvinding atau  ijtihad  mengenai  wasiat  wajibah  dalam yurisprudensi  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Misalnya  dalam  putusan  No.  368 K/AG/1995  dan  putusan  51K/AG/1999.  Dalam  perkara  yang  diputus  dengan  putusan 368  K/AG/1995,  Mahkamah  Agung  memutuskan  sengketa  waris  dari  pasangan  suami isteri  yang  memiliki  6  (enam)  orang  anak.  Salah  satu  anak  perempuan  mereka  telah berpindah agama ketika orang tuanya meninggal dunia. Sengketa ahli waris dimintakan salah  satu  anak  laki-laki  dari  pewaris  atas  harta  yang  dimiliki  oleh  pewaris.   Dalam tingkat pertama, salah satu anak perempuan tersebut terhijab untuk mendapatkan harta peninggalan  pewaris.  Tingkat  Banding  mementahkan  putusan  tingkat  pertama  dengan memberikan wasiat wajibahsebesar 1/3 (sepertiga) bagian anak perempuan kepada anak perempuan  yang  berpindah  agama.  Tingkat  Kasasi  menambahkan  hak  anak  yang
berpindah  agama  dengan  wasiat  wajibah sebesar  anak  perempuan  lainnya  atau kedudukan anak yang berpindah agama tersebut sama dengan anak perempuan lainnya.
Dalam  putusan  Mahkamah  Agung  No.  51K/AG/1999  tertanggal  29  September 1999  menyatakan  bahwa  ahli  waris  yang  bukan  beragama  Islam  tetap  dapat  mewaris dari  harta  peninggalan  pewaris  yang  beragama  Islam.  Pewarisan  dilakukan menggunakan  lembaga  wasiat wajibah,  dimana  bagian  anak  perempuan  yang  bukan beragama  Islam  mendapat  bagian  yang  sama  dengan  bagian  anak  perempuan  sebagai ahli  waris. 25 Selain  itu,  terdapat  juga  putusan  Mahkamah  Agung  No.  16  K/AG/2010 memberikan  kedudukan  isteri  yang  bukan  beragama  Islam  dalam  harta  peninggalan pewaris yang beragama Islam. Isteri yang bukan beragama Islam mendapatkan warisan dari  pewaris  melalui  lembaga  wasiat wajibah yang  besarnya  sama  dengan  kedudukan yang sama dengan isteri yang beragama Islam ditambah dengan harta bersama. 26
Putusan-putusan tersebut dterbitkan oleh karena terjadi pergesekan kepentingan antar ahli waris.  Ahli waris akan menikmati bagian secara kualitatif yang lebih sedikit dengan adanya lembaga wasiat wajibah. Bagian para ahli waris yang sudah ditentukan, dialihkan  kepada  penerima  wasiat  wajibah  oleh  karena ijtihad  hakim  yang  berwenang. Tuntutan-tuntutan  para  ahli  waris  adalah  menyampingkan  lembaga  wasiat  wajibah. Sekilas putusan-putusan tersebut di atas tidak didasarkan pada hukum Islam murni yang berasal  dari  Al-Qur‟an  dan  Hadits-hadits.  Putusan-putusan  tersebut  terlihat  seperti melakukan  penyimpangan  dari  Al-Qur‟an  dan  Hadits-hadits.  Putusan-putusan  tersebut diterbitkan untuk memenuhi asas keadilan bagi para ahli waris yang memiliki hubungan emosional  nyata  dengan  pewaris.  Hakim  menjamin  keadilan  bagi  orang-orang  yang memiliki hubungan emosional dengan pewaris tersebut melalui lembaga wasiat wajibah.  Seorang  anak  ataupun  anak  yang  berbeda  agama  dan  telah  hidup berdampingan  dengan  tentram  dan  damai  serta  tingkat  toleransi  yang  tinggi  dengan pewaris  yang  beragama  Islam  tidak  boleh  dirusak  oleh  karena  pewarisan. Penyimpangan  yang  dilakukan  akan  memberikan  lebih  banyak  kemaslahatan  daripada mudarat.
Meskipun  pertimbangan  setiap  hakim  dapat  berbeda-beda  mengenai  besaran wasiat wajibah dalam setiap kasus, namun terdapat suatu asas yang menjadi dasar dalam menjatuhkan besaran wasiat wajibah, yaitu asas keseimbangan. Wasiat wajibah diberikan  tidak  mengganggu  kedudukan  ahli  waris  lainnya.  Bagian harta  peninggalan  yang  diperuntukan  untuk  wasiatwajibah diberikan  dari  derajat  yang sama.  Anak  perempuan  tidak  beragama  Islam  mendapat  bagian  yang  sama  sebesar bagiannya  dengan  kedudukannya  sebagai  anak  perempuan.  Begitu  juga  dengan kedudukan isteri yang tidak beragama Islam, akan mendapatkan bagian yang sama besar bagianya dengan kedudukannya sebagai isteri.
25 Lihat  dalam  http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50d46b1276aca/orang-orang-yang- terhalang-mendapat- warisan- menurut-hukum-islam, diakses tanggal 18 April 2015
26 Lihat  dalam  http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d01c1b99cd2/isteri-beda-agama- berhak-dapat-warisan-suami, diakses tanggal 15 April 2015
Atas  dasas  asas  keadilan  dan  keseimbangan  juga  kedudukan  anak  angkat  dan orang tua angkat tidak selamanya maksimal mendapatkan 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta  peninggalan  pewaris.  Atas  kewenangan  hakim  juga  anak  angkat  dan  orang  tua angkat  dapat  mendapatkan  lebih  dari  yang  dinyatakan  dalam  pasal  209  Kompilasi Hukum Islam. Sifat dari ijtihad yang dilakukan hakim tidak bersifat impertif akan tetapi fakultatif. Penggunaan putusan-putusan tersebut apabila terjadi sengketa dan sebaliknya apabila tidak terjadi sengketa maka tetap menerapkan hukum Islam.

## c. Pemahaman Walad Perspektif Hukum Perdata Islam di Indonesia
Pengertian walad dalam  bahasa  Arab  adalah  anak,  khusus  untuk  anak  laki-laki menggunakan  lafadz “ibn” dan  untuk  anak  perempuan  menggunakan  lafadz “bint” . Kemudian lafadz “walad” digunakan  dengan  pengertian  anak,  maka  yang  dimaksud adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini dibuktikan dengan tidak terdapatnya kata walad dalam  bentuk muannast .  Demikianlah  konsep walad yang  dipahami  secara hakikat syar‟i dalam isyarah al-Qur‟an. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami kata walad yang  disebut  dua  kali  dalam  al-Qur‟an  surat  an-Nisa‟  ayat176,  sehingga berpengaruh  terhadap  konsep kalalah yang  berkaitan  erat  dengan  makna walad . Dalam ayat  tersebut kalalah adalah  pewaris  yang  tidak  meninggalkan walad yang  berarti memberi  kesempatan  pada  “saudaranya”  berhak  menerima  waris.  Dengan  demikian, keberadaan walad perspektif  di  atas  menyebabkan  “saudara” mahjub dalam  hal warisan.  Perbedaan  inilah  yang  mendasari  timbulnya  pertanyaan,  mengapa  di tempat lain  dalam  al-Qur‟an  para  ulama  sepakat  dalam  memahami  kata walad ,  sedangkan dalam  ayat  176  surah  an-Nisa  mereka  berbeda  pendapat.  Perbedaan  pendapat  juga didorong  oleh  beberapa  faktor  lainnya,  diantaranya  adalah  sosial  budaya,  situasi  dan kondisi dimana ulama itu tinggal. 27
Ditinjau  dari  segi  kandungan  pengertiannya,  lafaz  walad  termasuk  jenis  lafaz musytarok. Dikatakan sebagai lafaz musytarok sebab dilihat dari makna musytarok itu sendiri  yaitu  lafaz  yang  mempunyai  dua  arti  atau  lebih,  seperti  lafaz  al-yadu  (tangan) yang  bisa  berarti  tangan  kanan  juga  tangan  kiri, begitu  juga  lafaz walad bisa  berarti anak laki-laki juga perempuan. 28 Menurut jumhur ulama bahwa walad berarti anak laki- laki  saja.  Dengan  demikian,  anak  perempuan  tidaklah  menghijab  kesempatan  saudara- saudaranya  untuk  mendapatkan  warisan.  Karena  keberadaannya  tidak  mempengaruhi arti kalalah .  Hal  ini  diakibatkan  karena  dua  hal. Pertama, memahami  secara urfi (adat/kebiaasaan) yang berarti laki-laki bukanlah anak perempuan, meski dalam hakikat syar‟i  bermakna  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan.  Artinya  mereka  memahami  kata walad sesuai  dengan  arti kalalah yang  telah  dikenal  selama  ini. Kedua ,  membatasi makna walad dalam ayat ini dengan anak laki-laki saja.
Dalam  perkembangan  hukum  perdata  Islam  di  Indonesia,  maka  konsep Kompilasi  Hukum Islam merupakan  implementasi  dari  pemahaman  Ibnu  Abbas  yang
27 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam , Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 46
28 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 284
menyatakan bahwa walad dalam an-Nisa‟ 176 tidak membedakan antara anak laki-laki dan  anak  perempuan. Kompilasi  Hukum  Islam  secara  umum  mengambil  doktrin  fiqih tradisional  dan  merujuk  pada  nash-nash  al-Qur‟an  yang  cocok.  Namun  demikian,  ada sebagian  aturan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  nampak  diperbaharui  terkait dengan  bagian  saudara  yang  menurut  fiqih  hanya  dapat  bagian  jika  pewaris  tidak meninggalkan  anak.  Dalam  pandangan  ulama  anak  yang  dimaksud  dalam  al-Qur‟an anak laki-laki. Efek dari pandangan ini adalah bahwa saudara dapat memperoleh harta waris  jika  pewaris  hanya  meninggalkan  peraris  anak  perempuan. 29 Dengan  demikian, pemahaman  ini  sesuai  dengan  petunjuk  ayat  al-Qur‟an  itu  sendiri.  Tidak  memahami konsep kalalah dari  pengertian  luas  dalam  al-Qur‟an.  Berlaku  sebagaimana  makna lafad walad yang  terkandung  dalam  ayat  lain.  Dengan  arti  bahwa kalalah adalah pewaris yang tidak meninggalkan walad baik laki-laki maupun perempuan.
Pembagian warisan  yang ditawarkan dalam al-Qur‟an surat an-Nisa [4]: 11, 12 dan  176  tersebut  merupakan  hukum  yang  bersifat  memaksa  ( dwingent  recht ),  artinya, bahwa setiap ahli waris harus menyetujui porsi  yang telah ditetapkan oleh Allah  SWT tersebut,  tanpa  harus  mencari  argumentasi  pembenar  untuk  menafikan  berlakunya ketentuan  ayat  tersebut.  Inilah  hakikatnya  kenapa  Allah  SWT  menegaskan  pada  ayat 11dengan  kalimat  “ faridhatan  minallah ”  yang  artinya  “ini  adalah  ketetapan  dari Allah”. 30 Dalil  dan hujjah yang  ditawarkan  oleh  Ibnu  Mas‟ud  dan  Ibnu  Abbas  sama- sama  mempunyai  kekuatan  dan  tidak  saling  melemahkan.  Namun  meski  demikian, sebagaimana  dalam  kaidah  fiqih; al  Ijtihadu  la  Yungqodu  bil  Ijtihad. Sehingga seseorang tidak diperkenankan untuk menyalahkan dan beranggapan bahwa pilihannya adalah yang paling benar.

## d. Wasiat Wajibah
Wasiat wajibah pada prinsipnya merupakan wasiat yang diberikan kepada orang tertentu  dalam  keadaan  tertentu  oleh  negara  melalui  jalur  yudikatif.  Pengaturan wasiat wajibah secara  sempit  diatur  dalam  pasal  209  Kompilasi  Hukum  Islam  yaitu hanya  untuk  anak  angkat  dan  orang  tua  angkat  dan  hakim  memiliki kewenangan ijtihad untuk  memperluas  wasiat wajibah. Ijtihad hakim  pada  umumnya diperluas dengan bersandar pada asas keadilan dan keseimbangan. Perihal wasiat dalam Al-Qur‟an antara lain diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 180 yang menyatakan bahwa:
Kalau  kamu  meninggalkan  harta  yang  banyak,  diwajibkan  bagi  kamu  apabila tanda-tanda  kematian  datang  kepadamu,  untuk  berwasiat  kepada  ibu  bapak  dan karib kerabatnya secara baik . Dilanjutkan masih dalam ayat tersebut bahwa: wasiat adalah  kewajiban  orang-orang  yang  bertakwa  kepada-Nya .  Dalam  surat  Al- Baqarah  ayat  240  juga  dinyatakan  bahwa: Orang  yang  meninggalkan  isteri/isteri-
29 Euis  Nurlaelawati,  dkk, Problematika Hukum  Kewarisan  Islam  Kontemporer  di  Indonesia , Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012,  hlm. 215
30 Anshary MK, Hukum Kewarisan dalam Teori dan Praktik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 65
isteri hendaklah berwasiat  bagi isteri/isteri-isterinya berupa nafkah selama setahun dan tidak boleh dikeluarkan dari rumah tempat tinggalnya selama ini . 31
Wasiat  begitu  penting  dalam  kewarisan  hukum  Islam  karena  tidak  hanya dinyatakan dalam surat Al-Baqarah, akan tetapi juga dinyatakan dalam surat An-Nisaa ayat  11  dan  ayat  12.  Dalam  ayat-ayat  ini  dinyatakan  kedudukan  wasiat  yang  harus diselesaikan  terlebih  dahulu  sebelum  dilakukan  pembagian  harta  peninggalan  perwaris kepada  anak/anak-anak,  duda,  janda/janda-janda  dan  saudara/saudara-saudara  pewaris. Wasiat  diartikan  sebagai  pernyataan  keinginan  pewaris  sebelum  kematian  atas  harta kekayaannya sesudah meninggalnya.
Wasiat  dalam  sistem  hukum  Islam  di  Indonesia  belum  diatur  secara  material dalam  suatu  undang-undang  seperti  kewarisan  barat  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata.  Wasiat  hanya  diatur  Kompilasi  Hukum  Islam  sebagaimana  termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Wasiat diatur dalam Bab V yaitu pasal 194 sampai dengan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 194 sampai dengan pasal 208 mengatur tentang wasiat biasa sedangkan dalam pasal 209 mengatur tentang wasiat yang khusus diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat, dalam khasanah hukum Islam, wasiat tidak biasa ini disebut wasiat wajibah.
Dalam  kewarisan  hukum  Islam  terdapat  beberapa  asas-asas  yang  dianut  dalam pelaksanaan kewarisan yaitu: 32
1) Asas  Ijbari,  yang  menyatakan  bahwa  peralihan  harta  dari  pewaris  kepada  ahli waris  terjadi  dengan  sendirinya  menurut  ketetapan  yang  dibuat  Allah  tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Oleh karena asas ini maka secara  langsung  tiap  ahli  waris  diwajibkan  menerima  peralihan  harta peninggalan  pewaris  sesuai  dengan  bagiannya  masing-masing  yang  telah ditetapkan;
2) Asas  bilateral,  yang  menyatakan  bahwa  ahli  waris  yang  menerima  harta peninggalan  pewaris  adalah  keturunan  laki-laki  maupun  perempuan.  Baik  laki- laki maupun perempuan memiliki bagian masing-masing dari harta peninggalan pewaris;
3) Asas  individual,  yaitu  harta  peninggalan  pewaris  dibagikan  kepada  ahli  waris untuk  dimiliki  secara  perorangan.  Masing-masing  bagian  ahli  waris  adalah kepunyaannya secara perorangan;
4) Asas  keadilan  yaitu  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  antarahli  waris serta  keseimbangan  antara  keperluan  dan  kegunaan  yang  diperoleh  dari  harta peninggalan pewaris;
Tidak terdapat definisi  secara  formal  mengenai  wasiat wajibah dalam sistem  hukum  Islam  di  Indonesia.  Wasiat wajibah secara  tersirat  mengandung unsur-unsur  yang  dinyatakan  dalam  pasal  209  Kompilasi  Hukum  Islam, yaitu sebagai berikut:
31 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia , Jakarta: Bina Aksara, 1981, hlm. 99
32 Mohammad  Daud  Ali, Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia , 1998, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 289
1) Subjek  hukumnya  adalah  anak  angkat  terhadap  orang  tua  angkat  atau sebaliknya, orang tua angkat terhadap anak angkat;
2) Tidak  diberikan  atau  dinyatakan  oleh  pewaris  kepada  penerima  wasiat  akan tetapi dilakukan oleh Negara;
3) Bagian  penerima  wasiat  adalah  sebanyak-banyaknya  atau  tidak  boleh  melebihi 1/3 (satu pertiga) dari harta peninggalan pewaris
Wasiat wajibah dalam Pasal  209  Kompilasi  Hukum  Islam  timbul  untuk menyelesaikan  permasalahan  antara  pewaris  dengan  anak  angkatnya  dan  sebaliknya anak angkat selaku pewaris dengan orang tua angkatnya.Negara-negara Islam di daerah Afrika  seperti  Mesir,  Tunisia,  Maroko  dan  Suriah, mempergunakan lembaga wasiat wajibah  untuk  menyelesaikan  permasalahan  kewarisan  antara  pewaris  dengan cucu/cucu-cucunya  dari  anak/anak-anak  pewaris  yang  meninggal  terlebih  dahulu dibanding  pewaris.  Lembaga  wasiatwajibah di  daerah  tersebut  digunakan  oleh  negara untuk mengakomodir lembaga mawali atau pergantian tempat.
Awalnya  wasiat wajibah dilakukan  karena  terdapat  cucu/cucu-cucu  dari anak/anak-anak pewaris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Atas fenomena ini, Abu Muslim Al-Ashfahany berpendapat bahwa wasiat diwajibkan untuk golongan- golongan  yang  tidak  mendapatkan  harta  pusaka.  Ditambahkan  oleh  Ibnu Hazmin, 33 bahwa  apabila  tidak  dilakukan  wasiat  oleh  pewaris  kepada  kerabat   yang tidak  mendapatkan  harta  pusaka,  maka  hakim  harus  bertindak  sebagai  pewaris  yang memberikan  bagian  dari  harta  peninggalan  pewaris  kepada  kerabat  yang  tidak mendapatkan harta pusaka, dalam bentuk wasiat yang wajib. Konsep 1/3 (satu pertiga) harta peninggalan didasarkan pada hadits Sa‟ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi. Sa‟ad  bin  Abi  Waqash, 34 sewaktu  sakit  dikunjungi  oleh  Rasulullah,  bertanya,  “Saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini.” Rasulullah menjawab “Jangan.” “Seperdua?”  tanya  Sa‟ad  lagi.  Dijawab Rasulullah lagi  dengan  “Jangan.”  “Bagaimana jika  sepertiga?”  tanya  Sa‟ad  kembali.  Dijawab  Rasulullah  “Besar  jumlah  sepertiga  itu sesungguhnya  jika  engkau  tinggalkan  anakmu  dalam  keadaan  berkecukupan  adalah lebih baik.”
Hadits  ini  menjadi  acuan  bagi  Mesir  yang  pertama  mengundangkan  tentang wasiat wajibah dalam Undang-undang Nomor 71 Tahun 1946. Sejak 01  Agustus 1946, orang  Mesir  yang  tidak  membuat  wasiat  sebelum  meninggalnya,  maka  kepada keturunannya dari anak pewaris yang telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris diberikan  wasiat  wajib yang  ketentuannya tidak  boleh  melebihi  1/3  (satu  pertiga)  dari harta peninggalan pewaris.  Hal ini diadopsi oleh Indonesia dalam pasal 209 Kompilasi Hukum  Islam.  Dalam  sistem  hukum  di  Indonesia,  lembaga  wasiat  termasuk wasiat wajibah menjadi  kompetensi  absolut  dari  pengadilan  agama  berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama berhubungan dengan
33 Direktorat  Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama  Islam  Departemen  Agama  Republik Indonesia, Laporan Hasil Seminar Hukum Waris Islam , 1982, hlm. 78
34 Sajuti Thalib, Op.cit ., hlm. 102
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Undang-undang  Nomor  7 Tahun  1989  tentang  Pengadilan  Agama.  Hakim  yang  dimaksud  Ibnu  Hazmin  dalam kewarisan Islam di Indonesia dilaksanakan oleh hakim-hakim dalam lingkup pengadilan agama  dalam  tingkat  pertama  sesuai  dengan  kompetensi  absolut  sebagaimana diperintahkan  undang-undang. Dalam  menentukan  wasiat wajibah,  secara  yuridis formil, para hakim pengadilan agama menggunakan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.  Secara yuridis formil  ketentuan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  khususnya Pasal  209  memahami bahwa wasiat wajibah hanya diperuntukan bagi anak angkat dan orang tua angkat. 35

## e. Hukum Kewarisan Anak Angkat
Hukum  kewarisan  anak  angkat  dalam  hukum  perdata  Islam  sangat  berbeda dengan  hukum  kewarisan  anak  angkat  dalam  hukum  adat,  dan  hukum  peradata  Barat termasuk  apa  yang  diatur  dalam  BW.  Perbedaan  ini  bermula  dari  pengertian  anak angkat  dalam  hukum  perdata  Islam  dengan  pengertian  anak  angkat  dalam  hukum perdata  Barat.  Menurut  hukum  perdata  Barat  pengangkatan  anak  menimbulkan hubungan  nasab,  karena  diberi  status  anak  kandung,  sehingga  dapat  saling  mewarisi. Sedangkan  dalam  hukum  perdata  Islam  pengangkatan  anak  orang  lain  ke  dalam keluarga  sendiri  dan  hubungan  antara  anak  yang  diangkat  dan  orang  tua  yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja, memelihara dan mendidik penuh kasih  sayang,  tidak  boleh  diputus  nasabnya  dengan  orang  tua  kandungnya,  akan  tetapi tidak  boleh  diberi  status  sebagai  anak  kandung,  sehingga  tidak  dapat  saling mewarisi. 36 Meskipun demikian, dalam hukum perdata Islam angkat angkat tetap dapat mewirisi harta orang tua angkatnya dengan jalan wasiat wajibah.
Kewarisan anak angkat dalam Kompilasi  Hukum  Islam melalui wasiat wajibah dapat  ditemukan  dalam  Pasal  209  Kompilasi  Hukum  Islam,  yang  menyatakan  bahwa “Anak angkat  yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3  dari  harta  warisan  orang  tua  angkatnya.”  Pengaturan  tentang  hal  ini  merupakan terobosan  baru  dalam  hukum  perdata  Islam  yang  pada  prinsipnya  tidak  di  temukan dalam kitab- kitab klasik. Bahkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Mesir dan Siria yang dianggap telah majupun hukum perdata Islamnya, tidak ditemukan aturan tengtang wasiat wajibah kepada anak angkat. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijtihad ulam di Indonesia melalui metode istinbat hukum atau istidlal, hal ini karena keduanya merupakan metode ijtihad yang tidak boleh di tinggalkan dalam penemuan  hukum  Islam,  terutama  hal-  hal  yang  tidak  diatur  secara  konkrit
35 Destri  Budi  Nugraheni  et.,  al., Pengaturan  dan  Implementasi  Wasiat  wajibah  di  Indonesia , Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 2, Juni 2010, hlm. 312
36 Mengambil  dan  merawat  anak  yang  terlantar  tanpa  harus  memutus  nasab  orang  tua kandungnya  adalah  wajib  hukumnya  yang  menjadi  tanggungjawab  masyarakat  secara  kolektif,  atau dilaksnakan  oleh  beberapa  orang  sebagai  kewajiban  kifayah.  Tetapi  hukum  tersebut  dapat  berubah menjadi  fardlu  „ain  apabila  seseorang  menemukan  anak  terlantar  atau  anak  terbuang  di  tempat  yang sangat membahayakan atas nyawa anak itu. Lihat Zakaria Ahmad Al-Bari, Ahkam al-Auladh fi al-Islam , Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hlm. 35
dalam nash al-Qur‟an dan Hadits. Hal ini bertujuan agar hukum Islam tetap  selalu up to date , relevan dan mampu merespon dinamika perkembangan zaman. 37
Makna wasiat wajibah, adalah bahwa seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata, anggapan hukuman itu lahir dari  asas  apabila  dalam  suatu  hal  hukum  telah  menetapkan  wajib  berwasiat  maka  ada atau  tidak  ada  wasiat  dibuat,  wasiat  diaggap  ada  dengan  sendirinya.  Secara  eksplisit para ulama memberikan landasan hukum kewarisan anak angkat melalui wasiat wajibah merupakan interprestasi dari al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 180 sebagai berikut:
ُْمُكْيَلَعُ َبِتُك ىَلَعُا ّقَحُِفوُرْعَمْلاِبُ َهيِبَرْقلأاَوُِهْيَدِلاَىْلِلُُةَّيِصَىْلاُا رْيَخَُكَرَتُ ْنِإُ ُتْىَمْلاُُمُكَدَحَأَُرَضَحُاَذِإ ُ َُهيِقَّتُمْلا
Artinya: “Diwajibkan  atas  kamu,  apabila  seorang  di  antara  kamu  kedatangan  maut, jika  ia  meninggalkan  harta  yang  banyak,  berwasiat  untuk  ibu-bapak  dan  karib kerabatnya  secara  ma'ruf,  kewajiban  atas  orang-orang  yang  bertakwa”. (QS.  Al- Baqarah ayat 180)
Kata wasiat secara bahasa, bermakna suatu bentuk perjanjian yang di buat oleh seseorang agar melakukan sebuah perbuatan, baik orang tersebut masih hidup maupun setelah  meninggal  dunia.  Sedangkan  secara  terminology,  para  ulama  mengartikan bahwa  wasiat  adalah  perbuatan  yang  berupa  pemberian  milik  dari  seseorang  kepada yang lain yang pelaksanaannya setelah meninggalnya pemberi wasiat baik berupa benda atau  berupa  manfaat  dari  benda,  dengan  jalan tabarru’ (sedekah).  Oleh  karena  itu, analisis terhadap penyusunan  Kompilasi Hukum  Islam tentang kewarisan anak angkat, yang menyebabkan anak angkat smendapat harta waris, adalah karena di dalam ajaran Islam  sangat  menjunjung  tinggi  nilai  tolong-menolong  dan  ada  perasaan  moral  yang ditimbulkan,  yang  disebabkan  oleh  hubungan  timbal-balik  dari  jasa-jasa  yang  telah dilakukan  oleh  anak  angkat  terhadap  orang  tua  angkat,  baik  mengurangi  beban  moral atau beban pekerjaan.
Waktu  diadakan  wawancara  dengan  kalangan  ulama  di  seluruh  Indonesia  pada saat pengumpulan bahan-bahan Kompilasi Hukum Islam, tidak seorang ulama pun yang dapat menerima penerapan status anak angkat menjadi ahli waris, barangkali peristiwa Zaid  bin  Haritsah  sangat  mendalam  terkesan  dalam  ingatan  dan  penghayatan  para ulama.
Bertitik tolak dari sikap reaktif para ulama tersebut, perumus Kompilasi Hukum  Islam tidak perlu melangkah membelakangi ijma‟ ulama. Karena itu, meskipun Hukum  Adat dan  hukum  perdata  Barat  menyamakan  hak  dan  kedudukan  anak  angkat  dengan  status anak kandung, Kompilasi Hukum Islam tidak mengadaptasi dan mengkompromikannya menjadi  nilai-nilai  dalam  Hukum  Islam.  Hal  tersebut  dapat  dibaca  dalam  ketentuan Pasal  171  huruf  (h)  dan  Pasal  209  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menegaskan bahwa: “Anak  angkat  adalah  anak  yang  dalam  pemeliharaan  untuk  hidupnya  sehari-
37 Abu Ishaq as-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari’ah , Dar al-Ma‟rifah, Beirut, 1975, hlm.
hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada  orang  tua  angkatnya  berdasarkan  putusan  pengadilan”. Meskipun  demikian, keabsahan  status  anak  angkat  harus  berdasarkan  keputusan  pengadilan,  sehingga terhadap  anak  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat,  dapat  diberi  wasiat  wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

## C. SIMPULAN
Hukum perdata Islam  semakin  berkembang secara  dinamis terutama  semenjak lahirnya  Undang-undang  nomor  7  Tahun  1989,  disusul  Undang-Undang Nomor  3 Tahun  2006  dan  beberapa  Undang-undang  lagi  yang  searah  dengan  perkembangan hukum perdata Islam  di  Indonesia,  terutama  dalam  bidang  hukum  perkawinan  dan bidang  hukum  kewarisan.  Perkembangan-perkembangan  tersebut  dapat  dilihat  dari berbagai bahasan wacana dan implementasi yang dilakukan di Indonesia seperti bahasan mengenai  anak  yang  lahir  di  luar  nikah,  hukum  pencatatan  pernikahan,  pengaturan poligami, wasiat wajibah, ahli waris pengganti dan sebagainya.
Berdasarkan  simpulan  tersebut,  sudah  selayaknya  negara  selalu  mendukung perkembangan hukum Islam atau hukum perdata Islam pada khususnya  yang beberapa aspek  terpentingnya  adalah  bidang  perkawinan  dan  kewarisan.  Karena  penegakkan hukum Islam tidak hanya sebagai kebutuhan bagi umat Islam, tapi lebih dari itu, hukum Islam adalah salah satu kerangka ibadah dan menjalankannya merupakan sebagai wujud kepatuhan  dan  ketaatan  seorang  muslim  terhadap  Tuhannya.  Oleh  karenanya  Undang- undang  Dasar  1945  telah  menjamin  setiap  rakyat  Indonesia  untuk  menjalankan agamanya,  tidak  perlu  lagi  ada  phobia  terhadap  Islam,  dan  bagi  setiap  muslim  agar selalu mengamalkan Islam secara Kaaffah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Al-Bari, Zakaria Ahmad. 1977. Ahkam al-Auladh fi al-Islam , Jakarta: Bulan Bintang.
Ali,  Mohammad  Daud. 1998. Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Ali, Zainuddin. 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
Al-Qardawi,  Yusuf. 2001. Madkhal  li  Dirasah  asy-Syari’ah  al-Islamiyyah ,  Kairo: Maktabah Wahbah.
Al-Qoshir,  Fada  Abdul  Razak.  2004. Wanita  Muslimah  Antara  Syari`at  Islam dan Budaya Barat , Yogyakarta: Darussalam Offset.
Ansori,  Abdul  Ghofur. Implementasi  Hukum  Ekonomi  Islam  Dalam  Sistem  Perbankan  di Indonesia, (Makalah  disampaikan  dalam  kuliah  perdana  Mahasiswa  Angkatan  XII Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR tanggal 7 Februari 2009)
An-Na‟im,  Abdullah  Ahmed.  1994. Dekonstruksi  Syari‟ah:  Wacana  Kebebasan  Sipil, Hak  Asasi  Manusia  dan  Hubungan  Internasional  dalam  Islam ,  Yogyakarta: LKIS.
As-Syatibi,  Abu  Ishaq. 1975. al-Muwafaqat  fi  Usul  asy-Syari’ah ,  Beirut:  Dar  al- Ma‟rifah.
Anshary  MK.  2013.  Hukum  Kewarisan  dalam  Teori  dan  Praktik,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dahlan, Aisjah. 1969. Membina Rumah Tangga Bahagia, Jakarta: Jamunu.
Effendi, Satria. 2005. Ushul fiqh, Jakarta: Kencana, 2005.
Fuad,  Muhsun.  2005. Hukum  Islam  Indonesia;  dari  Nalar  Partisipatoris  Hingga Emansipatoris , Yogyakarta: LKIS.
Hamid,  Al-Qamar. 2005. Hukum  Islam  Alternative  Terhadap  Masalah  Fiqh Kontemporer , Jakarta: Restu Ilahi.
Hazairin. 1982. Hukum Kekeluargaan Nasional , Jakarta: Tinta Mas.
______. 1982. Hukum Kewarisan Bilaterral Menurut Al-Qur’an dan Hadits , Jakarta: Tintamas.
J.N.D.  1991.  Anderson, Hukum  Islam  di  Dunia  Modern , Ab.  Machnun  Husein, Surabaya: Amar press.
Ka‟bah,  Rifyal.  2002. Penegakan  Hukum  Di  Indonesia;  Jurnal  Pusdiklat  Mahkamah Agung RI , Jakarta: PUSDIKLAT MA RI.
Khallaf,  Abdul Wahab. 2002. Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Kuzari, Achmad. 1995. nikah sebagai perikatan , Jakarta: Raja Grafindo.
Mubarok,  Jaih.  2006. Hukum  Islam  Konsep,  Pembaruan  dan  Teori  Penegakan , Bandung: Benang Merah Press.
Nugraheni,  Destri  Budi  dkk. Pengaturan  dan  Implementasi  Wasiat  wajibah  di Indonesia , Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 2, Juni 2010
Nurlaelawati,  Euis  dkk. 2012. Problematika Hukum  Kewarisan  Islam  Kontemporer  di Indonesia , Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.
Nasution,  Khoiruddin. 2002. Status  Wanita  di  Asia  Tenggara:  Studi  Terhadap Perundang-undangan  Perkawinan  Muslim  Kontemporer  di  Indonesia  dan Malaysia , Jakarta-Leiden: INIS.
_______. 1996. Riba dan Poligami , Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia.
Qudamah, Ibn. 2004. al-Mughni , Kairo: Dar al-Hadis.
Syarifuddin, Amir. 2008. Hukum Kewarisan Islam , Jakarta: Kencana.
Thalib, Sajuti. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia , Jakarta: Bina Aksara.
Zamzami, Mukhtar. 2008. Varia Peradilan; Stigma Warisan Kantoor Voor Inlandsche Zaken , Jakarta: IKAHI.
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:  11  tahun  2012,  tentang  Kedudukan  Anak Hasil  Zina dan Perlakuan Terhadapnya, yang dikeluarkan di Jakarta pada tangg 10 Maret 2012
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d01c1b99cd2/isteri-beda-agama-berhak- dapat-warisan-suami, diakses tanggal 15 April 2015
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50d46b1276aca/orang-orang-yang- terhalang-mendapat-  warisan-  menurut-hukum-islam,  diakses  tanggal  18  April 2015