## POTENSI PENGEMBANGAN EKONOMI DI KABUPATEN ROKAN HULU
oleh :
*) Ikhsan Gunawan *) Hamdi Sari Maryoni **) Universitas Pasir Pengaraian
email: hamdiyoni@yahoo.co.id

## Abstrak
Program  ekonomi  berkelanjutan  merupakan  penjabaran  dari UUD’45  untuk mensejahtrakan  rakyat  Indonesia.  percepatan  dan  pemerataan  pembangunan  wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif prekonomian wilayah berbasis sumber daya alam yang  dimiliki,  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dan  berkompeten,  penyedian infrastruktur,  dan  meningkatkan  kemampuan  ilmu  dan  teknologi  secara  berkelanjutan. Kebijakan  Kawasan  Ekonomi  Khsus  (KEK)mengandung  makna  bahwa  haruslah mempertimbangkan  keunggulan  pada  aspek  sumber-sumber  daya  ekonomi  dan  lokasi  yang strategis dalam konteks perekonomian nasional dan global.

## Kata Kunci : Kebijakan, Program Ekonomi, danKEK

## Pendahuluan
Pemerintah  berusaha  menjalankan  amanah  yang  termatup  dalam  Undang-undang Dasar  1945.  Aplikasi  kebijakan  yang  direncanakan  dalam  jangka  pendek,  menegah  dan jangka panjang merupakan visi dan misi dimasa yang akan datang. Semua kebijakan tersebut saling  berkaitan  anatara  jangka  pendek  hingga  jangka  panjang  yang  kemungkinan  dapat tercapai  pada  tahun  2025.  Menciptakan  kondisi  Indonesia  menjadi  negara  maju  masyarkat adil makmur dan sejahtra merupakan visi dan misi Pemerintahan saat ini.
Program “Nawacita” merupakan selogan yang dibumingkan oleh pemerintah saat ini. Menciptakan  kondisi  perekonomian  “Tanah  Air”  yang  berkelanjutan  dengan  tranformasi fundamental  ekonomi dan  mengubah  paradigma  pembangunan  dari  yang  bersifat  konsuntif keproduktif.  Ini  dapat  diartikan  bahwa  pemerintah  menginginkan  semua  komponen  dan sektor  saling  mendukung  demi  menciptakan  kondisi  ekonomi  lebih  memiliki  inovasi  yang lebih  kreatif.  Kondisi  keamanan  yang  kondusip,  aman  dan  tentram  diharapkan  dapat mendukung dan berpastisipasi didalamnya.
Melihat tujuan dari pembangunan pemerintah yang secara umum memiliki arti untuk mensejahtrakan  seluruh  rakyat  Indonesia.  Keberhasilah  pembangunan  harus  didukung  oleh kontribusi  semua  sektor  yang  terkait,  seperti  sektor  keamanan,  ekonomi,  pertanian, perikanan,  danindustri.  Terkait  dengan  hal  tersebut,  semua  sektor  tidak  ada  yang mendominasi  tetapi  saling  melengkapi.  Visi  dan  misi  dari  program  ekonomi  untuk
mensejahtrakan  rakyatlah  yang  harus  diperhatikan.  Sehingga  antara  sektor  memiliki keterkaitan dan tidak bisa terlepaskan dalam membangunya (WiludjengRoessali, 2015:16).
Selanjutnya,  percepatan  dan  pemerataan  pembangunan  wilayah  dengan  menekankan keunggulan  kompetitif  prekonomian  wilayah  berbasis  sumber  daya  alam  yang  dimiliki, sumber  daya  manusia  yang  berkualitas&berkompeten,  penyedian  infrastruktur,  dan meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara berkelanjutan. Menjabarkan kebijakan pemerintah tersebut maka dikeluarkanlah Paket VI kebijakan ekonomi. Kebijakan yang dirilis tanggal  5  November  2015  oleh Mentri  Koordinator  Prekonomian  di  Istana  Kepresidenan dengan 3 kebijakan deregulasi adalah sebagai berikut; upaya mengerakkan Prekonomian Di Wilayah  Pinggiran  Melalui  Pengembangan  Kawasan  Ekonomi  Khusus(KEK);  penyediaan Air Untuk Masyarakat Secara Berkelanjutan dan Berkeadilan; dan, proses Cepat (paperless) Perizinan  Impor  Bahan  Baku  Obat.Sangatmenarik  yang  akan  dibahasan  dalam  analisis  ini adalah  upaya  penetapan  dan    mengerakan  prekonomian  di  wilayah  pinggiran  melalui  KEK (Kawasan  Ekonomi  Khusus).  Kebijakan  ini  dilandasi  oleh  UU  no.39  tahun  2009  tentang Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK),  yang  bunyinya  bertujuan  untuk  menciptakan  kawasan- kawasan  yang  menarik  sebagai  tujuan  investasi(foreign  direct  investment)dan  sebagai pengerak perekonomian di wilayah-wilayah yang selama ini belum berkembang. Antara lain ini akibat belum ditetapkannya insentif dan kemudahan investasi di KEK.

## Sejarah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Negeri
Tumbuhnya  kawasan  industri  dimulai  pada  abad  ke-19,  yaitu  dimulai  pada  tahun 1987.  Pada tahun  itu  kawasan  industry  di  Inggris,  yaitu Trafford  park  estate dengan  luas sekitar 500 ha yang merupakan kawasan industry terluas sampai tahun 1950-an.  Selanjutnya pada  awal  abad  20,  di  Amerika  Serikat,  dikembangkan  kawasan    industry  di  kota  Chicago antar lain central manufacturing district yang dibangun pada tahun 1909 seluas 215 ha dan the pershing road district yang dibangun pada tahun 1910 dengan luas 40 ha.  (Mulyadi dan Monstiska, majalah kawasan (2011: 1) dalam Maramis (2013)).
Selanjutnya, perkembangan KEK menular ke Negara Amerika Serikat. Pada mulanya pada tahun 1960-an telah berkembang kawasan industry yang dengan nama science park atau technology  park yaitu  kawasan  industry  untuk  tujuan  penelitian  dan  pengembangan.  Terus berkembang  dengan konsep business  park dimana  dalam  suatu  kawasan  terdapat  berbagai kegiatan  seperti  perkantoran  dan  industry    yang  ditunjang  oleh  kegiatan  perdagangan  dan rekreasi  yaitu  sekitar  tahun  1970-an.  Kawasan business  park pada  tahun  1980-an  masuk
didalamnya  kawasan  perumahan  untuk  memperlancar  efektifitas  dan  efisiensi.  Namun penggunaan istilah KEK (SEZ, special economic zone) baru lahir dipertengahan abad ke 20 (Mulyadi dan Monstiska, majalah kawasan (2011: 1-2) dalam Maramis (2013)).
Selanjutnya, dengan berjalanya waktu penyebutan istilah KEK atau special economic zone (SEZ) sebagai suatu industrial park diperkenalkan di Puerto Rico di tahun 1947. KEK saat itu dibangun dengan tujuan menangkap peluang investasi dari daratan Amerika Serikat (Kumar, 2008)  dalam  Maramis  (2013)).  Konsep  ini  kemudian  diadopsi  oleh  Irlandia  dan Taiwan pada tahun 1960-an. Namun negeri Cina-lah  yang membuat KEK menjadi terkenal di  seluruh  dunia,  yang  berawal  di  kota  Shenzhen.  Banyak  istilah  yang  digunakan  untuk menggambarkan  KEK  sebagai  suatu  kawasan.  Hal  ini  sangat  masuk  akal  karena  KEK, bukanlah konsep baru. KEK berkembang dari kawasan industri yang telah ada jauh sebelum konsep KEK dikenal. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya negara  yang awalnya  memiliki kawasan industri kemudian merubahnya menjadi KEK. Menurut Knowledge Innovation Zone Research  Report tahun  2006,  konsep Special  economic  zones    (SEZ),  memiliki  banyak sinonim  (alternatif konsep) antara lain : Free Economic Zones, Free Trade Zones, Enterprise Free  Zones,  Enterprise  Trade  Zones,  Export  Processing  Zones,  Free  Ports,  Foreign  Trade Zones, New Export Distribution Centers dan Regional Foreign Trade Zones. Sebagai contoh ;  di  India,  awalnya  kawasan  industri  yang  ada  disebut Export  Processing  Zones  (EPZ) atau zona  pemrosesan  export,  yang  telah  ada  sejak  tahun  1965.  Namun  kemudian  ada  delapan EPZ dikonversi menjadi KEK, ditahun 2000.  (Kumar, 2008) dalam Maramis (2013).
Perkembangan  KEK  di  luar  negeri  di  akhir  abad  ke  20  dan  awal  abad  ke- 21,mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari sisi jumlah. Menurut Kumar (2008), KEK mengalami booming pada tahun 1995 yaitu terdapat 500 buah KEK di 73 negara, namun pada tahun  2002  bertambah  menjadi  sekitar  3.000  buah  di  120  negara,  yang  menghasilkan  US$ 600 billion eksport dan menyerap 50 juta pekerja. Yang diakhir tahun 1990-an hanya ada 80 buah  KEK  di  30  negara,  yang  menghasilkan  US$  6  billion  (milyar)    eksport  dan mempekerjakan sekitar 1 juta tenaga kerja.  Ini menunjukkan bahwa KEK telah berkembang dalam lingkup negara dan bahkan dalam lingkup global, saat ini.
Salah satu hal yang memicu perkembangan KEK yang fantastis belakangan ini adalah adanya globalisasi ekonomi. Yang diiringi dengan masuknya FDI (foreign direct investment), khususnya dari negara maju ke negara negara industri baru seperti Taiwan dan China, diawal tahun 1990-an (Maramis,2013).

## Fungsi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Menurut  UU  39/2009,  pasal  1,    Kawasan  Ekonomi  Khusus,  yang  selanjutnya  disebut KEK,  adalah  kawasan  dengan  batas  tertentu  dalam  wilayah  hukum  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  ditetapkan  untuk  menyelenggarakan  fungsi  perekonomian  dan memperoleh fasilitas tertentu.
KEK  dengan  fungsi  perekonomian,  mengandung  makna  bahwa  pembentukan  KEK haruslah  mempertimbangkan  keunggulan  pada  aspek  sumber-sumber  daya  ekonomi  dan lokasi  yang  strategis  dalam  konteks  perekonomian  nasional  dan  global.  Artinya  keberadaan KEK  haruslah  menjadi  basis  perdagangan  Internasional  bagi  daerah  yang  akan  dibentuk KEK. Dengan harapan KEK dapat memicu terjadinya percepatan ekonomi diwilayah /daerah dimana  KEK  berada  secara  khusus  dan  memicu  terjadinya  percepatan  ekonomi  secara nasional. Untuk itu pada UU 39/2009, pasal 2, dikatakan bahwa KEK dikembangkan melalui penyiapan  kawasan  yang  memiliki  keunggulan  geoekonomi  dan  geostrategi  dan  berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.
Dalam  rangka  mempercepat  pencapaian  pembangunan  ekonomi  nasional,  diperlukan peningkatan  penanaman modal  melalui  penyiapan  kawasan  yang  memiliki  keunggulan geoekonomi dan geostrategis. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri,  ekspor,  impor,  dan  kegiatan  ekonomi  lain  yang  memiliki  nilai  ekonomi  tinggi. Pengembangan KEK bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan  pengembangan  kawasan  untuk  pertumbuhan  ekonomi,  antara  lain  industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.
Kombinasi  faktor  geoekonomi  dan  geostrategi  yang  baik,  akan  memberikan  dampak keberlanjutan  atas  existing  KEK  di  masa  depan.  Menurut  penjelasan  UU  39/2009,  yang dimaksud  dengan  “geoekonomi”  adalah  kombinasi  factor  ekonomi  dan  geografi  dalam perdagangan  internasional.  Sedangkan  “geostrategi”  adala h  kombinasi  factor  geopolitik (pengaruh  faktor  geografi,  ekonomi,  dan  demografi  dalam  politik  luar  negeri  suatu  negara) dan strategi yang memberikan peran tertentu pada suatu kawasan geografis.
Pembentukan KEK, didasari pada konsep cluster, atau zoning. Zona adalah area di dalam KEK dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena bersifat  zoning  maka  dibutuhkan  peraturan  untuk  mengaturnya.  Menurut  penjelasan  UU 39/2009,  Yang  dimaksudkan  dengan  “peraturan  zonasi”  adalah  ket entuan  yang  mengatur
persyaratan  pemanfaatan  ruang  dan  ketentuan  pengendaliannya  dan  disusun  untuk  setiap Zona  peruntukkan  yang  penetapan  Zonanya  dilakukan  dengan  rencana  rinci  tata  ruang.
Menurut  UU  39/2009,  pasal  3,  bahwa  aspek  zoning  dalam  KEK  dapat  diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) zona, yaitu:
a. Pengolahan ekspor,
b. Logistik,
c. Industri,
d. Pengembangan teknologi,
e. Pariwisata,
f. Energi, dan/atau
g. Ekonomi lain.
KEK  dapat  terdiri  atas  satu  atau  beberapa  Zona,  didalam  kawasan  KEK,  harus  ada fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja. Dan di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk  usaha  mikro,  kecil,  menengah  (UMKM),  dan  koperasi,  baik  sebagai  Pelaku  Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendiskritifkan  fenomena  yang  terjadi  dengan  merujuk beberapa  literatur  penelitian  yang  berkaitan  dan  memberikan  informasi  secara  rinci  tentang kondisi Kabupaten Rokan Hulu. Strategi ini merupakan masukan bagi penetapan Kebijakan Pemerintah Pusat  untuk  menjadi  rekomendasi  dan  evaluasi  yang  tepat  dalam  menuntukan daerah Rokan Hulu menjadi salah satu kawasan KEK.

## Data dan fakta
Pemerintah mencanangkan  untuk  mengembangkan  7  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK) yang  berada  diluar  Jawa,  dan  12  Kawasan  Industri  dan  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).
Tabel.1

## Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia
Wilayah 2014 2015 2019 KEK di Luar Jawa 7 7 14 Kawasan Industri N.A 12 14 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas(KPBPB) 4 4 4
Sumber: Rencana dan Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2016 (Bappenas,2015)
Strategis  Pengembangan  wilayah  dengan  arah  kebijakan  tersebut  merupakan  percepatan pengembangan  pusat-pusat  pertumbuhan  ekonomi  wilayah.  Strategi  wilayah  tersebut terutama di Sumatera, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Terutama memaksimalkan sumber  daya  yang  dimiliki  mulaidari;  aglomerasi,  menggali  potensi  dan  keunggulan  daerah yang  selaras  serta  peningkatan  efisiensi  dalam  penyediaan  infrastruktur.  Berikut  strategi kebijakannya:
Pengembangan  Potensi  Ekonomi  Wilayah  : Mengembangkan  pusat-pusat  pertumbuhan, baik  yang  telah  ada  maupun  yang  baru  di  luar  Pulau  Jawa  sesuai  dengan  potensi  unggulan tiap wilayah.
Percepatan  Pembangunan  Konektivitas  : (a)  menghubungkan  pusat-pusat pertumbuhan ekonomi  untuk  memaksimalkan  pertumbuhan  berdasarkan  prinsip  keterpaduan  melalui intermodal  supply  chained  system;  (b)  memperluas  pertumbuhan  ekonomi  dari  pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (hinterland); serta (c) menyebarkan manfaat pembangunan  secara  luas  melalui  peningkatan  konektivitas  dan  pelayanan  dasar  ke  daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan.

## Potensi Wilayah Kabupaten Rokan Hulu
Perwujudan  pengembangan  pusat  kegiatan  di  Kabupaten  Rokan  Hulu  berdasarkan karakteristik  sumberdaya  alam,  wilayah  Kabupaten  Rokan  Hulu  menjadi  5  kategori  sub wilayah, yaitu:

## Kawasan Budidaya Perkebunan
Tanaman  perkebunan  merupakan  salah  satu  primadona  komoditi  perdagangan  di Kabupaten Rokan Hulu antara lain karet, kelapa sawit, kelapa, kopi dan lain-lain. Pada tahun 2013  luas  areal  tanaman  perkebunan  di  Kabupaten  Rokan  Hulu  seluas  266.071,51  ha.  Dari luas areal tersebut seluas 56.447,20 ha (21,22%) lahan karet, 207.804,18 ha (78,10%) lahan kelapa  sawit,  1.179,08  ha  (0,44%)  kelapa  dan  628,71  ha  (0,24%)  lainnya.  Meliputi  hampir seluruh  kecamatan  dengan  areal  tanaman  terluas  yaitu  Kecamatan  Tambusai  Utara  dengan komoditi karet seluas 11.373 ha dan komoditi kelapa sawit seluas 66.150,07 ha.
Program pengembangan kawasan perkebunan yaitu; 1) pengembangan komoditi unggulan perkebunan  yang  terdiri  atas  kelapa  sawit  dan  tanaman  karet    serta  beberapa  jenis  tanaman tahunan  lainnya  seperti  kelapa,  gambir,  enau  dan  kopi;  2)  pengembangan  komoditi perkebunan  pada  perkebunan  rakyat  dan  perusahaan  perkebunan  besar  (baik
swasta/pemerintah); 3) pengembangan sarana dan sarana pendukung kegiatan perkebunan; 4) pengembangan manajemen pengelolaan perkebunan yang telah teroorganisir.

## Tabel 2 Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan Tahun 2010-2013 di Kabupaten Rokan Hulu
No Tanaman Tahun Pertumbuhan (%) 2010 2011 2012 2013 Luas Areal (Ha) 1 Karet 53.630,14 53.630,14 56.990,00 56.447,20 4.93 2 Kelapa sawit 127.808,14 127.808,14 204.351,28 207.804,18 39.12 3 Kelapa 1.299,77 1.299,77 852,67 1.179,08 -24.75 4 Pinang 152,90 152,90 122,17 156,35 -3.29 5 Gambir 1.010,00 1.010,00 252,00 109,00 -431.99 6 Kopi 54,05 54,05 634,57 171,70 -178.10 7 Coklat 464,48 464,48 314,26 191,66 -111.77 Total Produksi (Ton) 1 Karet 186.302,54 186.302,54 122.954,40 182.681,40 -18,83 2 Kelapa sawit 1.394.134,14 1.394.134,14 3.314.685,60 2.216.110,80 8,37 3 Kelapa 112.657,43 112.657,43 100.401,75 161.716,00 25,71 4 Pinang 220,87 220,87 793,80 404,16 -24,23 5 Gambir 288,00 288,00 100,00 24,48 -496,50 6 Kopi 17,70 17,70 152,00 110,76 51,12 7 Coklat 103,35 103,35 36,75 195,12 -100,06
Sumber: Rokan Hulu Dalam Angka 2009-2015

## Kawasan Sentra Peternakan dan Perikanan
Meliputi  hampir  diseluruh  wilayah  Kabupaten  Rokan  Hulu.  Kabupaten  Rokan  Hulu merupakan kabupaten  yang  mempunyai  keunggulan  komoditas  ternak  pada  ternak  sapi potong  dengan  nilai  LQ  sebesar  1,36.  Kabupaten  Rokan  Hulu  mentargetkan  produksi  ikan 26.989 ton pada tahun 2014 untuk jenis ikan air tawar.
Program pengembangan perikanan yaitu (1) ektensifikasi penangkapan diperairan umum (rawa  dan  sungai)  serta  melalui  budidaya  keramba,  kolam  dan  tambak;  (2)  pengembangan sentra  budidaya  perikanan  jenis  ikan  mas,  nila,  bawal,  patin  baung  dan  gurami  diwilayah dataran tinggi (Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan  Bangun  Purba,  Kecamatan  Tandun,  Kecamatan  Kabun)  dan  wilayah  dataran menengah  (Kecamatan  Rambah  Hilir,  Kecamatan  Ujung  Batu,  Kecamatan  Pagaran  Tapah dan Kecamatan Tambusai), ikan jenis baung dan patin di wilayah dataran rendah (Kecamatan Bonai  Darussalam,  Kecamatan  Kepenuhan  dan  Kecamatan  Kunto  Darussalam);  (3) pengembangan  perikanan  tangkap  di  perairan  danau,  meliputi  Danau  Sipogas  (Kecamatan Rambah),  Danau  Ombak  (Kecamatan  Kunto  Darussalam),  Danau  Baru  (Kecamatan Kepenuhan),  Danau  Pomutuh  (Kecamatan  Bonai  Darussalam);  (4)  pengembangan
pengelolaan  Balai  Benih  Ikan  di  Kecamatan  Rokan  IV  Koto,  Kecamatan  Rambah  dan  di Kecamatan  Kepenuhan;  (5)  pengembangan  sarana  dan  prasarana  penunjang  pengelolaan kegiatan  perikanan;  (6)  pengembangan  manajemen  pengelolaan  kegiatan  perikanan  yang lebih terorganisir.
Program  pengembangan  kawasan  peternakan  yaitu  :  1)  pengembangan  peternakan potensial pada lokasi transmigrasi dan pusat-pusat pemukiman serta pada areal lahan kering pada kawasan perkebunan yang tersebar diperkotaan dan perdesaan, 2) pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan peternakan, 3) pengembangan manajemen pengelolaan kegiatan peternakan yang lebih terorganisir.
Tabel 3 Pertumbuhan Ternak dan Unggas

## Tahun 2010-2013 di Kabupaten Rokan Hulu
No Ternak Tahun Pertumbuhan (%) 2010 2011 2012 2013 Populasi 1 Sapi 17.492 18.548 25.249 26.057 2,65 2 Kerbau 2.298 2.330 2.453 2.498 2,92 3 Kambing 15.415 15.629 15.754 15.691 2,98 4 Babi 1.502 1.304 1.275 1.005 3,44 5 Ayam buras 1.747 2.324 3.105 3.492 2,39 6 Ayam pedaging 26.651 25.301 19.772 28.926 3,02 7 Ayam petelur 196.701 188.188 272.538 353.870 2,51 8 Itik 41.740 33.123 4.339 2.608 10,56
Sumber: Rokan Hulu Dalam Angka 2009-2014
Pada tahun 2013 jumlah ternak tercatat 26.057 ekor sapi, 2.498 ekor kerbau, 15.691 ekor kambing  dan  1.005  ekor  domba.  Populasi  unggas  di  Kabupaten  Rokan  Hulu  tahun  2013 tercatat  2.608  ekor  ayam  ras,  231.500  ekor  ayam  buras  dan  22.797  ekor  itik.  Produksi perikanan  di  Kabupaten  Rokan  Hulu  tahun  2013  jumlah  nilai  produksi  perikanan  52,38 persen dari perikanan air tawar, 46,42 persen dari kolam dan 1,20 persen dari keramba.

## Kawasan Sentra Pertanian
Meliputi Kecamatan Rambah Samo dengan Ibukota Danau Sati. Kawasan ini merupakan daerah yang memiliki potensial perluasan areal persawahan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai swasembada beras tahun 2013 dengan memaksimalkan sentra poduksi padi melalui  pendekatan  indeks  pertanaman  padi  dari  IP  100  menjadi  IP  200  sampai  IP  300  dan tidak menutup kemungkinan menjadi IP 400.
Tabel 4 Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Menurut Jenis Tanaman Tahun 2010-2013 di Kabupaten Rokan Hulu No Tanaman Tahun Pertumbuhan (%) 2010 2011 2012 2013 Luas Areal (Ha) 1 Padi sawah 4.214 4.739 4.739 5.414 22,16 2 Padi ladang 12.056 10.734 10.734 10.386 16,06 3 Palawija 5.385 5.824 5.824 2.803,80 -92,06 Total Produksi (Ton) 1 Padi sawah 19.133,31 24.524,55 24.524,55 24.784,79 22,80 2 Padi ladang 25.140,71 25.019,45 25.019,45 27.776,40 9,49 3 Palawija 15.092,78 18.053,13 18.053,13 13.138,77 -14,87

## Sumber: Rokan Hulu Dalam Angka2009-2014
Program  pengembangan  kawasan  pertanian  lahan  basah  yaitu  :  (a)  penetapan  kawasan pertanian lahan basah sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang perlu dilindungi dari alih fungsi lahan, (b) peningkatan produktivitas lahan padi sawah yang ada di Kabupaten Rokan  Hulu,  (c)  pengembangan  sarana  dan  prasarana  pendukung  kegiatan  pertanian  lahan basah, (d) pengembangan manajemen pengelolaan kegiatan pertanian lahan basah yang lebih terorganisir,  (e)  pengembangan  dan  perluasan  kegiatan  pertanian  lahan  kering  dan hortikultura, (f) pengembangan manajemen pengelolaan kegiatan pertanian lahan kering dan hortikultura yang lebih terorganisir.
Pertanian  tanaman  pangan  meliputi  padi  sawah,  ladang,  palawija,  sayur-sayuran  dan buah-buahan.  Tahun  2013  luas  panen  padi  sawah  5.414  ha  dengan  produksi  sebesar 24.784,79 ton, sedangkan untuk padi ladang luas panen 10.386 ha dengan produksi 27.776,40 ton.  Tiga  kecamatan  penghasil  padi  terbesar  di  Kabupaten  Rokan  Hulu  tahun  2013  adalah Kecamatan Rambah Samo 13.852,06 ton (3.378 ha), Kecamatan Bangun Purba 7.417,82 ton (2.208 ha) dan Kecamatan Rambah 7.121,78 ton (1.758 ha).

## Pembahasan
Berdasarkan potensi pengembangan wilayah Kabupaten Rokan Hulu pada masing-masing komoditas  unggulan  pertanian  di  Kabupaten  Rokan  Hulu  tersebut  terdiri  dari  11  komoditas unggulan pertanian secara berurutan yaitu: padi ladang, karet, ubi jalar, ayam kampung, itik, sapi, domba, ikan perairan umum, kedelai, kakao dan kopi.
Melihat  komoditas  pertanian  yang  menjadi  komoditas  unggulan  pertanian  di  Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari kelompok komoditas pertanian tanaman pangan yaitu padi ladang dan ubi jalar, tanaman palawija yaitu kedelai,  tanaman perkebunan yaitu komoditas karet, kakao dan  kopi  selanjutnya  adalah  kelompok  komoditas  peternakan  yaitu  komoditas  ayam
kampung,  itik,  sapi,  domba,  kemudian  kelompok  komoditas  perikanan  dimana  perikanan perairan umum termasuk kategori tinggi.
Hasil identifikasi komoditas unggulan di Kabupaten Rokan Hulu dihasilkan 11 komoditas yang  menjadi  unggulan  yaitu  komoditas  kelapa  sawit,  kelompok  komoditas  pertanian tanaman pangan yaitu padi ladang dengan nilai LQ sebesar 5,64 dan ubi jalar 1,80, tanaman palawija  yaitu  kedelai  dengan  nilai  LQ  1,26, tanaman  perkebunan  yaitu  komoditas  karet dengan nilai LQ sebesar 4,97, kakao 1,11 dan kopi sebesar1,08 selanjutnya adalah kelompok komoditas peternakan yaitu komoditas ayam kampung 1,67, itik 1,54, sapi 1,51, domba 1,37, kemudian kelompok komoditas perikanan perairan umum sebesar 1,29.

## Tabel 5 Hasil Perhitungan Location Quontient Komoditi Pertanian
Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014 No Komoditi Location Quontient (LQ) 1 Tanaman Pangan: 1. Padi sawah 2. Padi ladang 3. Jagung 4. Ubi Kayu 5. Ubi Jalar 0,52 5,64 0,47 0,48 1,80 2 Palawija: 1. Kacang Tanah 2. Kedelai 0,34 1,26 3 Perkebunan: 1. Karet 2. Kelapa 3. Kelapa Sawit 4. Kopi 5. Pinang 6. Kakao 4,97 0,08 0,87 1,08 0,06 1,11 4 Peternakan: 1. Sapi 2. Kerbau 3. Kambing 4. Domba 5. Babi 1,51 0,47 0,72 1,37 0,64 5 Perunggasan: 1. Ayam petelur 2. Ayam pedaging 3. Ayam kampung 4. Itik 0,10 0,94 1,67 1,54 6 Perikanan: 1. Ikan perairan umum 2. Perikanan kolam/keramba 1,29 0,88 Sumber : data olahan
Salah satu kriteria komoditas unggulan merupakan komoditas yang dapat bertahan dalam jangka  panjang,  mulai  dari fase kelahiran, fase pertumbuhan  hingga fase kejenuhan  atau penurunan.  Jika  komoditas  unggulan  yang  satu  memasuki  tahap  kejenuhan  atau  penurunan maka  komoditas  unggulan  lainnya  harus  mampu  menggantikannya.  Komoditas  lain  selain komoditas  unggulan  pertanian  terpilih  merupakan  stok  bagi  Kabupaten  Rokan  Hulu  untuk dikembangkan di masa mendatang dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.
Kabupaten Rokan  Hulu terdapat berbagai komoditi dari sektor pertanian  yang tergolong menjadi  produk  unggulan,  produk  andalan  dan  produk  potensial.  Produk  unggulan merupakan produk yang mempunyai keunggulan baik dari sisi produksinya, kontiniuitas dan daya saing sehingga diterima masyarakat dan dapat menarik investor.
Produk andalan adalah produk yang dapat diandalkan pada daerah tertentu karena banyak diusahakan oleh masyarakat setempat dan mempunyai prospek pasar yang cerah dan produk potensial  adalah  yang  mempunyai  peluang  untuk  dikembangkan  dengan  meningkatkan produksi dan daya saing.
Peranan dan kontribusi sektor pertanian dalam mendukung PDRB Kabupaten Rokan Hulu bisa menjadi basis utama dalam pengembangan KEK. Analisis Location Quontien merupakan perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri disuatu daerah terhadap peranan suatu sektor/industri tersebut secara nasional atau di suatu kabupaten terhadap peranan suatu sektor/industri  secara  regional  atau  tingkat  provinsi.  Jumlah  produksi  yang  besar  di  suatu kabupaten  bukan  merupakan  faktor  utama  menjadi  komoditi  unggulan  jika  dianalisis menggunakan metode LQ jika ternyata dibandingkan dengan tingkat provinsi nilainya kurang dari 1.
Perhitungan  dengan  metode  LQ bisa  mengambarkan  dari 11  komoditas  yang ada mempunyai  nilai  LQ  >  1.  Perbandingan  komparatif  inidapat  digunakan  untuk mengambil keputusan  komoditas  mana  yang  ditetapkan  sebagai  prioritas  pengembangan  di  Kabupaten Rokan Hulu.
Sehingga Berdasarkan  analisis  LQ  dan  pertimbangan  kecenderungan  yang  telah disebutkan  sebelumnya  komoditi  unggulan  yang  diambil  adalah  komoditi  karet,  peternakan sapi  dan  perikanan  darat. Ketiga  komoditas  tersebut  diambil  selain  mempunyai  nilai  LQ>1, oleh  sebab  itu  sudah  selayaknya  Kabupaten  ini  bisa  ditetapkan  menjadi  salah  satu  wilayah yang masuk dalam pengembangan KEK.
Hasil paduserasi dengan pihak pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu  yang  juga  merupakan  hasil  analisis,  selanjutnya  direkomendasikan  menjadi  arahan kebijakan pengembangan komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Rokan Hulu, baik itu komoditas  strategis  maupun  komoditas  unggulan  lainnya.  Arahan  kebijakan pengembangan komoditas unggulan pertanian bagi Kabupaten Rokan Hulu yaitu; pengembangan komoditas karet, pengembangan komoditas sapi, danpengembangan komoditas ikan.

## Kesimpulan
Potensi yang sangat strategi untuk dikembangkan menjadi PAD (Pendapatan Asli Daerah) bagi Kabupaten Rokan Hulu adalah sektor pertanian dengan beberapa komoditas. Komoditas unggulan tersebut menjadi sebuahkebijakan ekonomi yang merupakan obat dari kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Potensi sumber daya yang bisa dikembangkan dan menjadi  ujung  tombak  pembangunan  wilayah  dari  mulai  sektor  pertanian  hingga  sektor migasberusahadiramusebagaibagiandarisektorunggulan.
Dukungan  pengembangan  potensi  wilayah  yang  dimiliki  oleh  Kabupaten  Rokan  Hulu bisa  terlihat  dalam  analisis Location  Quontien. Analisis Location  Quontien merupakan perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri disuatu daerah terhadap peranan suatu sektor/industri tersebut secara nasional atau di suatu kabupaten terhadap peranan suatu sektor/industri secara regional atau tingkat provinsi.
Kebijakan  yang  diramu  harus  merangkum  seluruh  keinginan  lapisan  masyarakat.  Selain sisi  penawaran  yang  penting,  sisi  permintaan  juga  tidak  boleh  di  kesampingkan.  Penguatan sisi  penawaran  kurang  efektif  jika  dari  sisi  permintaan  lemah.  Oleh  karenanya,  kebijakan yang  terorganisir  dan  tersinergi  serta  dapat  merangkum  keinginan  masyarakat  sangat ditunggu guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang sustainable dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfonso W., 1999. Ketidakseimbangan Kota dan Daerah, Ekonomi Keuangan Indonesia Vol. XXVII. No.3.Jakarta, September.
Alkadri dan Djajadiningrat, 2002. Tiga Pilar Pembangunan Wilayah, Penerbit BPPT Jakarta.
Arsyad  L.  1999.  Pengantar  Perencanaan  dan Pembangunan  Ekonomi  Daerah.  Yogyakarta: BPPE  Yogyakarta. , 1997, Ekonomi  Pembangunan, Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
Asnawi J. 2008. Sektor unggulan perekonomian Riau. Jurnal Teroka Riau. 8:104-107.
Aziz,  J.I.  1994.  Ilmu  Ekonomi  Regional  dan  Beberapa  Aplikasinya  di  Indonesia.  Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
Bachrul Elmi, 2004. Studi Pembiayaan Pembangunan Perkotaan (urban development finance) Kota Prabumulih, Kajian Ekonomi dan Keuangan., Vol.8, No.1. Maret.
Badan Pusat Statistik, 2011. Rokan Hulu Dalam Angka
Badan Pusat Statistik, 2012. Rokan Hulu Dalam Angka
Bendavid-Val.,  Avrom,  1991. Regional  and  Local  Economic  Analysis  for  Practitioners, Fourth edition, New York: Prager Publisher.
Bintarto.R., 1991. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Ghalia Indonesia. Jakarta.
Boediono, 1985. Teori Pertumbuhan Ekonomi., Yogyakarta, BPFE-UGM.
David, F. R. 2006. Manajemen Strategis : Konsep Edisi Sepuluh. Jakarta : Salemba Empat.
Daryanto A. 2003. Disparitas pembangunan perkotaan-perdesaan di Indonesia. Agrimedia.
Daryanto  A  dan  Hafizrianda  Y.  2010. Analysis  Input-Output  &  Social  Accounting  Matrix untuk Pembangunan Ekonomi Daerah. Bogor: IPB Press.
Farulian  Y.  2010.  Analisis  sektor  unggulan  perekonomian  Nusa  tenggara  timur:  analisis tingkat  efisiensi  dan  ketergantungan  antar  sektor.  [Tesis].  Bogor:  Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
Gunawan,  Ikhsan.2014.Analisis  Strategi  Pengembangan  Komoditas  Unggulan  Pertanian  Di Kabupaten Rokan Hulu. Tesis Universitas Islam Riau.
Glasson  J.  1977.  Pengantar  Perencanaan  Regional  (Bagian  Satu  dan  Dua).Terjemahan [Penerjemah]. Sitohang, P. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Terjemahan dari: An Introduction to Regional Planning.1990. Pengenalan Perancangan Wilayah  Konsep  dan  Amalan (alih  bahasa  Ahris  Yaakup).  Dewan bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia Kualalumpur.
Handewi  Rachman.  2003.  Penentuan  Komoditas  Unggulan  Nasional  di  Tingkat  Provinsi. Makalah Lokakarya ‘Sintesis Komoditas Unggulan Nasional’. Bogor.
Hendayana,  R.  2003.  Aplikasi  metode  location  quotient  (LQ)  dalam  penentuan  komoditas unggulan nasional. Informatika Pertanian 12 (2003): 1-21.
Hermawan, R. 2008. Membangun Sistem Agribisnis. Agroinfo. Yogyakarta
Hirschman  AO.  1958. Strategi  Pembangunan  Ekonomi. Terjemahan.  Sitohang  P, [Penerjemah]. Djakarta: PT. Dian Rakjat. Terjemahan dari: The Strategy of Economic Development.
Hoover.,  E.M.,  1977. An  Introduction  to  Regional  Economics.  (1st  ed.).  New  York:  Alfred A.Knopf, Inc.
Indahsari,  K.  2001.  Penentuan  Prioritas  Pembangunan  Berdasarkan  Tingkat  Perkembangan Kecamatan dan Potensi Wilayah. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Irawan Suparmoko, 1981, Ekonomi Pembangunan, BPFE, Yogyakarta.
Kuncoro, Mudrajad dan Hairul Aswandi. 2002. Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris  Di  Kalimantan  Selatan  1993-1999,  Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis  Indonesia, Vol 17, Nomor 1, Tahun 2002 : 27-45, BPFE, Yogyakarta
Kustanto  H.  1999.  Sistem  Pengembangan  Komoditas  Unggulan  Pada  Kawasan  Unggulan: Studi  Kasus  Di  Kabupaten  Ciamis,  Jawa  Barat.  [Tesis].  Bogor:  Fakultas  Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
Mira Yulianti, 2011. Penentuan Prioritas Komoditas Unggulan  Buah-Buahan di  Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara: Aplikasi Analisis LQ dan Daya Tarik-Daya Saing. Fakultas Pertanian Unlam
Miradini  SD.  2010.  Analisis Perencanaan  Pembangunan  Agroindustri  Provinsi Jawa  Timur; Pendekatan Sektoral dan Regional. [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Mudrajat Kuncoro, 2000, Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan, Akademi Peremajaan  Perusahaan, YKPN,  Yogyakarta,  2003. Analisis  Spasial  dan  Regional: Studi Aglomerasi dan Klaster Industri Indonesia. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
Nur  Indah  Wulandari,  2010. Penentuan  Agribisnis  Unggulan  Komoditi  Pertanian Berdasarkan Nilai Produksi Di Kabupaten Grobogan. (Tesis). Program Studi Magister Agribisnis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang
Prasetyo Soepono,  2001.  Teori  Pertumbuhan  Berbasis  Ekonomi  (eksport)  Posisi  dan Sumbangannya bagi Perbendaharaan Alat-alat Analisis Regional. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol.16 No.1.
Rahardjo Adisasmita, 2005. Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah. Graha Ilmu. Yogyakarta. Rangkuti  F.  2001.  Analisis  SWOT  Teknik  Membedah  Kasus  Bisnis:  Reorientasi  Konsep Perencanaan  Strategis  Untuk  Menghadapi  Abad  21.  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama.
Richardson  Harry.,W.  1977. Dasar-Dasar  Ilmu  Ekonomi  Regional. (terjemahan:  Paul Sitohang). LPFE-UI. Jakarta.
Rokan Hulu Dalam Angka dalam beberapa tahun
Rustiadi E, Saefulhakim S, dan Panuju RD. 2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta. Crestpten Press dan Yayasan Obor Indonesia.
Sadono Sukirno, 2002, Pengantar Teori Makro ekonomi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Sihotang, Paul. 1991. Dasar-dasar Ilmu Regional, Jakarta, LPFE-UI.
Soeparmoko,  2002. Ekonomi  Publik  Untuk  Keuangan  dan  Pembangunan  Daerah.  Edisi pertama. Andi. Yogyakarta.
Sudaryanto  dan  S yafa’at.  N.  2002.  Kebijaksanaan  Pembangunan  Pertanian  wilayah.  Dalam Analisis  Kebijakan:  Paradigma  Pembangunan  dan  Kebijaksanaan  Pengembangan Agro Industri. Monograph Series No. 22. Penyunting : T. Sudaryanto, I.W. Rusastra, A. Syam dan M. Ariani. p: 1-8.
Sukatendel  F.  2007.  Analisis  Keterkaitan  Alokasi  Anggaran  dan  Sektor  Unggulan  dalam Mengoptimalkan Kinerja Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bogor. [Tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
Sukanto R dan Karseno, 1997. Ekonomi Perkotaan. BPFE UGM Yogyakarta. Sumiati,  Uum.  2009.  Strategi  Pengembangan  Usaha  Bawang  Merah  Goreng  PO  Mekar Wangi  Desa  Taraju,  Kecamatan  Sindang  Agung,  Kabupaten  Kuningan. [skripsi]. Bogor : Fakultas Ekonomi Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
Suryanto. B.  2004. Peran  Usahatani  TernakRuminansia  Dalam  Pembangunan  Agribisnis Berwawasan  Lingkungan. Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Universitas  Diponegoro. Semarang.
Syafrizal,  1993.  Ekonomi  Regional  :  Suatu  Perkembangan  dalam  Ilmu  Ekonomi. Ekonomi Keuangan Indonesia. Vol.XXXI.No.2, Jakarta, Juni.
Syarifudin I. 2003. Studi pemilihan subsektor jasa unggulan dalam rangka mendukung Kota Bandung  sebagai  kota  jasa.  [Tesis].  Bogor:  Program  Pascasarjana,  Institut  Pertanian Bogor.
Tarigan, R. 2005. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi. PT.Bumi Aksara, Jakarta.
Todaro MP, 2000. Economic Development (7th ed.) New York; Addition Wesley Longman, Inc.,  1997. Economic  Development  in  the  Third  World. 6th  Edition.  London: Longman.
Umar, H.2008. Strategic Management in Action. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
Undang – Undang nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang
Undang-UndangNomor 22 Dan Nomor 25 Tahun 1999 TentangPemerintahan Daerah.
RPJM Rokan Hulu, 2013. Rencana Pembangunan JangkaMenengahKabupatenRokan Hulu.
Wibowo, S. 2008. Pedoman Mengelola Perusahaan Kecil. Penebar Swadaya. Jakarta.
Wiludjeng Roessali.2015.Sumber Daya Manusia Dalam Mendukung Pertanian Berkelanjutan. Prosiding Seminar Nasional Agribisnis III.ISBN:978-979-097-398- 5. Hal:16