## WAKAF PRODUKTIFDALAM PERSPEKTIF MAQASID
SHARI’AH(STUDI TENTANG WAKAF PRODUKTIF DI PMDG

## PONOROGO)
Masruchin, A’yunina Mahanani, Diyah Ekowati Perbankan Syariah – Universitas Muhammadiyah Sidoarjo masruchin@umsida.ac.id , ayunina.mahanani@umsida.ac.id, dyah76thayyiba@gmail.com

## Abstract
Wakaf  is  a  Maliyah  worship  that  have  tight  relation  with  development  of  umat welfare. It is a worship in the form of social economy. The potential of wakaf is huge nowadays however it does not use optimally yet because of some factors so that it cannot give maximum role in bringing welfare for society and empowering society’s economy. Wakaf does not only support the development of science but also  prepare  all  facilities  needed  by  students  of  university  or  society.  Modern Boarding School Darussalam Gontor, Islamic boarding school that considered has been  successful  in  organizing  productive  wakaf  to  finance  itself  and  because  of that,  it  can  be  the  role  model  for  developing  educational  institution  base  wakaf. Most  of  the  result  of  wakaf  used  to  develop  the  business  and  another  used  for teachers’ welfare and funding institutions of boarding school in shelter of PMDG. Some  of  the  fund  also  donated  to  assistance  founding  of  religious  social  life  of society  around.  As  for  the  concept  of  wakaf  PMDG  refers  to  maqashid  –  al shari’ah that is in level of law enforcement (tatbiq al hukmi) that is create welfare and  avoid  mercilessness.  Trimutri  in  his  wakaf  concept  more  emphasizes  on  the welfare aspect aimed to that wakaf is a media to get closer with Allah SWT. It is form  of  Hajiyyat  needs  to  possess  the  nature  of  religion,  and  give  humanity assistance  institutionally  (at  –  tahbis),  and  for  education  of  Islamic  boarding school  related  to  the  intelligence  development,  so  that  it  can  give  advantage optimally for Muslim’s life later.
Keywords: Productive Wakaf, Wakaf Gontor, Maqashid al – shari’ah.

## Pendahuluan
Wakaf  merupakan  ibadah maliyah yang  erat  kaitannya  dengan pembangunan  kesejahteraan  umat.  Ia  merupakan  ibadah  yang  bercorak  sosial ekonomi. 1 Indonesia  merupakan  negara  dengan  jumlah  penduduk  Umat  Islam terbesar  di  dunia. 2 Bila  dilihat  dari  jumlah  tanah  wakaf  di  Indonesia  yang
1 Nazir Gagas  12  Rekomendasi  Wakaf  Produktif,  dalam  http:// www.bwi.or.id/berita (14  Agustus 2008).
2 John Esposito, The 500 Mostinfluential Muslims in the Word 2009, ﬁrst edition(1M)(The Prince Alwaleed bin Talal: Georgetown University, 2009), 179.
mencapai 3,49 milyar m ² atau sekitar 34.900 hektar (ha) yang tersebar di 420.003 titik lokasi di seluruh Indonesia, yang merupakan harta wakaf terbesar di dunia. 3
Sangat  disayangkan,  potensi  wakaf  yang  begitu  besar  saat  ini,  masih  belum dimanfaatkan  secara  optimal  karena  berbagai  faktor,  sehingga  belum  dapat memberi  peran  maksimal  dalam  menyejahterakan  rakyat  dan  memberdayakan ekonomi masyarakat.
Sepanjang  sejarah  Islam,  wakaf  telah  berperan  sangat  penting  dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam dan telah memfasilitasi  sarjana dan  mahasiswa  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai yang  memungkinkan  mereka  melakukan  berbagai  kegiatan  seperti  riset  dan menyelesaikan  studi  mereka.  Cukup  banyak  program-program  yang  didanai  dari  hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang termasuk bidang kesehatan. Wakaf tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan,  tetapi  juga  menyediakan  berbagai  fasilitas  yang  diperlukan  mahasiswa maupun masyarakat. Sebagai contoh misalnya di bidang kesehatan, lembaga wakaf juga menyediakan  fasilitas-fasilitas  untuk  meningkatkan  kesehatan  masyarakat  dan  fasilitas pendidikan dengan pembangunan rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri obat-obatan serta kimia. Dilihat dari segi bentuknya wakaf juga tidak terbatas pada benda tidak  bergerak,  tetapi  juga  benda  bergerak  seperti  uang  dan  saham.  Beberapa  negara seperti  Mesir,  Yordania,  Saudi  Arabia, Turki  wakaf  selain  berupa  sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, uang, saham, real estate dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif. Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.
Obyek  Wakaf  Produktif  seperti  Wakaf  uang  merupakan  hal  yang  baru  di Indonesia. Akan tetapi wakaf uang tersebut sudah dikaji dan dikembangkan di beberapa negara,  bahkan  pada  periode  Mamluk  wakaf  uang  sudah  dikenal.  Hal  ini  disebabkan karena wakaf uang merupakan wakaf yang sangat potensial untuk dikembangkan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, masalah wakaf uang disebutkan dalam empat pasal, yakni Pasal 28, 29, 30, 31, bahkan wakaf uang secara khusus diatur pada bagian kesepuluh Undang-Undang tersebut dengan judul “Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang”.
3 Laporan Departemen Agama Tahun 2012.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  wakaf  uang  memang  harus  dikembangkan  di Indonesia. Wakaf uang ini penting sekali untuk dikembangkan di Indonesia di saat kondisi perekonomian yang kian memburuk. Contoh sukses pelaksanaan sertifikat wakaf uang di Bangladesh dan beberapa negara lain dapat dijadikan contoh bagi umat Islam di Indonesia. Kalau  umat  Islam  mampu  melaksanakannya  dalam  skala  besar,  maka  akan  terlihat implikasi positif dari kegiatan wakaf uang tersebut. Wakaf uang mempunyai peluang yang unik  bagi  terciptanya  investasi  di  bidang  keagamaan,  pendidikan,  dan  pelayanan  sosial. Tabungan  dari  anggota  masyarakat  yang  berpenghasilan  tinggi  dapat  di  manfaatkan melalui  penukaran  sertifikat  wakaf  tunai.  Sedangkan  pendapatan  yang  diperoleh  dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda- beda, seperti keperluan pendidikan, kesehatan dan untuk pemeliharaan harta-harta wakaf. Jika ada  lembaga  wakaf  yang  mampu  mengelola  wakaf  uang  secara  profesional,  maka lembaga ini merupakan sarana baru bagi umat Islam untuk beramal.
Sebagaimana  sudah  kita  pahami  bahwa  wakaf  memang  sudah  lama  dikenal  di Indonesia,  namun  hanya  terbatas  pada  wakaf  tanah.  Oleh  karena  itu  peraturan  yang adapun hanya mengatur tentang wakaf tanah milik. Kita memang sudah lama memiliki peraturan perwakafan, yakni PP No. 28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun  1978  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  No.  28  Tahun  1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Namun dalam PP 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik tersebut yang diatur hanyalah khusus tanah milik. Dalam PP 28 Tahun 1977 tersebut diatur mengenai hukum wakaf tunai di Indonesia sudah tidak ada masalah, karena MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang bolehnya wakaf uang (wakaf tunai).
Kontroversi dalam undang-undang ini mengemuka dalam mekanisme wakaf uang yang berkisar pada sah tidaknya menggunakan dana wakaf di investasikan, yang secara logika memiliki risiko musnah. 2 Selain itu, dengan melakukan investasi berarti dana wakaf akan  selamanya  berbentuk  uang,  hal  ini  akan  menimbulkan  pertanyaan  tentang  nilai intrinsik  uang  yang  pada  hakikatnya  tidak memiliki  nilai.  Berbeda  dengan  kasus  klasik (yang  dijadikan  landasan  dalam  implementasi  wakaf  tunai)  yang  nota  bene  nilai  uang terjaga akibat logam yang di gunakan sebagai uang adalah logam mulia; emas dan perak (dinar  dan  dirham).  Jadi  wakaf  tunai  dengan  sistem  mata  uang  yang  ada  saat  ini, implementasinya  memiliki  risiko  nilai  uang  tereduksi  akibat  inflasi,  di  samping  risiko pelanggaran kaidah syariat ketika mekanismenya melalui investasi. 3
Selain hal tersebut di atas, pengembangan wakaf uang membawa risiko berupa kemungkinan  berkurangnya  atau  hilangnya  nilai  harta  benda  wakaf.  Risiko-risiko tersebut  dapat  diakibatkan  oleh  kerugian  usaha  produktif  yang  dijalankan,  risiko kehilangan  nilai  secara  natural  (inflasi  dan  depresiasi),  risiko  karena force  majeur (bencana  alam,  kebakaran  dsb),  atau  risiko  karena  kurang  profesionalnya  atau  tidak amanahnya nazhir atau pengelola wakaf produktif yang ditunjuk oleh nazhir .
Manajemen risiko yang harus dilaksanakan dalam pengembangan wakaf produktif mencakup identifikasi risiko, analisa dan pengukuran risiko, penanganan dan pengendalian risiko  serta  monitoring  dan  evaluasi.  Namun  penerapan  manajemen  risiko  secara  baik tentunya membutuhkan biaya di satu sisi, tetapi manfaat terbesarnya adalah meningkatnya kepercayaan  wakif  dan  masyarakat  umum  terhadap  institusi  wakaf.  Meningkatnya kepercayaan  itu  akan  berdampak  positif  dalam  penggalangan  dana  wakaf  selanjutnya sehingga  semakinmemperluas  perannya  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  umum  sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf itu sendiri. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan wakaf uang baik berupa Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang, tentunya sudah berupaya untuk mengantisipasi permasalahan itu semua.
Dalam  konteks  inilah,  sangat  penting  apabila  mengaitkanaktivitas pengelolaan dan pengembangan wakaf Uang dengan institusi pesantren. Diantara pesantren yang dapat dianggap berhasil dalam pengelolaan wakaf produktif adalah Pondok  Modern  Darussalam  Gontor  (selanjutnya  disebut  PMDG).  Hasil Penelitian Center  for  Study  of  Riligion  and  Culture (CSRC)  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta menyebutkan bahwa PMDG dianggap berhasil memanfaatkan hasil wakaf produktifnya untuk membiayai dirinya  dan karenanya dapat  dijadikan  model  bagi  pengembangan  lembaga  pendidikan  berbasis  wakaf. Sebagian    besar  hasil  wakaf    dipergunakan  untuk  pengembangan  usaha  dan sebagian  lain  dimanfaatkan    untuk  kesejahteraan  guru  dan  pembiayaan  lembaga- lembaga  pesantren yang ada di PMDG. Sebagian dana juga disumbangkan untuk membantu pembinaan kehidupan sosial keagamaan di masyarakat sekitar. Semua pembiayaan itu berada di bawah tanggungan Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (selanjutnya disebut YPPWPM). 4
4 Miftahul  Huda,  “Wakaf  dan  Kemandirian  Pesantren  dari  Tebuireng  hingga  Gontor”, Islamica , Jurnal Studi Keislaman,  Vol 7, No 1 (September, 2012), 271.
PMDG  sejak  periode  awal  perkembangannya  telah  menyebut  dirinya sebagai ”pesantren wakaf”. Pesantren ini merupakan wakaf Trimurti, 5 yang secara resmi pada tanggal 12 Oktober 1958 diserahkan Trimurti kepada masyarakat yang diwakili  oleh  Badan  Wakaf  PMDG. 6 Hal  ini  berakibat  pada  perubahan kepemilikan  pondok, dari milik pribadi menjadi milik institusi. Ahli waris tidak lagi  mempunyai  hak.  Pengelolaan  PMDG  tidak  lagi  menjadi  dominasi  keluarga pendiri  atau  kyai.  Faktor  penentu  pengangkatan  kepemimpinan  didasarkan  pada kecakapan  dan  kelayakan  yang  diatur  dalam  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran Rumah Tangga bagi setiap lembaga yang ada di PMDG.
Sejak  diwakafkan,  PMDG  terus  mengalami  perkembangan  yang menggembirakan. Jumlah asset dan kekayaan Pondok terus meningkat,  demikian pula  animo  masyarakat  untuk  menuntut  ilmu  di  lembaga  ini  terus  tumbuh. Tercatat  hingga  saat  ini  PMDG  memiliki  18  buah  pondok  cabang  di  Jawa, Sumatra dan Sulawesi. Jumlah santri Gontor (pusat dan cabang) saat ini sebanyak 20.757  orang.  Tanah  wakaf  PMDG  yang  dikelola  YPPWPM  telah  berkembang menjadi  seluas  747,27  ha,  tersebar  di  21  kabupaten  di  seluruh  Indonesia.  Unit usaha yang dikelola YPPWPM berjumlah 31 buah, bahkan lebihbila dihitung dari cabang-cabangnya yang berada di Pondok Modern Cabang Darussalam Gontor. 7
Badan  Wakaf  PMDG  berhasil  menghimpun  dana  wakaf  ( fund  raising ) tidak  terbatas  pada  tanah  dan  bangunan  ( property )  tetapi  menerima  wakaf  uang ( cash  waqf )  yang  berasal  dari  para aghniya &  wali  santri  dan  sejak  dua  dekade terakhir  ini.PMDG  mengembangkan  konsep  wakaf  eksploratif  dan  terbuka, mencakup  semua  benda  yang  memiliki  nilai  ekonomi  dan  nilai  manfaat  serta prosesnya mengakomodir semua transaksi yang ditujukan untuk lembaga.
Menurut  penulis,  pembahasan  Wakaf  Uang  sesuai  petunjuk  dosen pembimbing  tersebut  menarik  untuk  dibahas  dengan  menggunakan  pendekatan Maqasid  Syari’ah ,  sesuai  kemampuan  penulis  dalam  memahami  apa  yang diterimanya dari materi perkuliahan.
5 Trimurti dalam konteks PMDG merupakan sebutan bagi  ketiga bersaudara pendiri PMDG, yakni K.H. Abdullah Sahal, K.H. Zainuddin Fananie dan K.H. Imam Zarkasyi.
6 Abdullah Syukri Zarkasyi, Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Gontor (Ponorogo: Trimurti Press, 2005), 119.
7 Sujiat Zubaidi , Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor , Vol 66  (Sya’ban, 1434 H), 31.
Hasil dan Pembahasan

## 1. Definisi Wakaf
Kata wakaf atau waqf ( فقولا ) berasal dari bahasa Arabyang berasal dari kata
wa-qa-fa ( فقو ) berarti  menahan,  berhenti,  diam  di  tempat  atau  berdiri. 8 Kata wakafa-yaqifu-waqfan semakna dengan kata habasa-yahbisu-habsan maknanya:( فرصتلا نع سبلحا ) terhalang untuk menggunakan.
Kata waqf dalam  Bahasa  Arab  mengandung  makna( سيبحتلا  ىعبم  فقولا ليبستلا ) artinya menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak
dipindahmilikkan 9 Dalam  Bahasa  Arab,  istilah  wakaf  kadang-kadang  bermakna objek atau benda yang diwakafkan ( al-mauquf bih ) atau dipakai dalam pengertian wakaf sebagai institusi seperti yang dipakai dalam perundang-undangan Mesir. Di Indonesia term wakaf dapat bermakna objek yang diwakafkan atau institusi 10
Menurut  istilah  meskipun  terdapat  perbedaan  penafsiran,  disepakati  bahwa makna  wakaf  adalah  menahan  dzatnya  dan  menyedekahkan  manfaatnya.Adapun perbedaan  pendapat  para ulama  fiqh dalam  mendefinisikan  wakaf,  diakibatkan cara  penafsiran  yang  berbeda  dalam  memandang  hakikat  wakaf. 11 Perbedaan pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

## a. Abu Hanifah
Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, “Wakaf adalah menahan suatu benda yang  menurut  hukum  tetap  dimiliki  si waqif ,  dalam  rangka  mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan”. 12 Berdasarkan  definisi itu  maka  kepemilikan  harta wakaf tidak lepas dari si waqif artinya bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan  atau  terhenti  di  tangan waqif itu  sendiri  dan waqif masih  menjadi pemilik harta  yang diwakafkannya dan perwakafan hanya terjadi di atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk asset hartanya, sehingga waqif dapat menariknya
8 A. Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002),1576.
9 Wahbah  al-Zuhaili, al-Fiqh  al  Islami  wa  ‘Adillatuhu ,  Juz.  8    (Mesir:  Dar  al-Fikr  al- Mu’ashir,1987),7599.
10 Juhaya  S.  Praja, Perwakafan  di  Indonesia:  Sejarah,  Pemikiran,  Hukum  dan  Perkembangannya (Bandung: Yayasan Piara, 1995), 6.
11 Muhammad  Abid  Abdullah  Al-Kabisi, Hukum  Wakaf ,  Terj.  Ahrul  Sani  Faturrahman  &  Rekan KMCP(Jakarta: Dompet Dhuafa Republika & IIMaN, 2004), 38-60.
12 M. Cholil Nafis, “Rethinking” Fiqih Wakaf, dalam http:// www.bwi.or.id /artikel (21 April 2011).
sewaktu-waktu  dan  dapat  pula  menjualnya.  Jika  si waqif wafat,  maka  harta tersebut  menjadi  harta  warisan  buat  ahli  warisnya.  Jadi  yang  timbul  dari  wakaf hanyalah  “menyumbangkan  manfaat”,  karena  itu  madzhab  Hanafiyah mendefinisikan  “wakaf  adalah  tidak  melakukan  suatu  tindakan  atas  suatu  benda, yang  berstatus  tetap  sebagai  hak  milik  dengan  menyedekahkan  manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial) baik sekarang maupun yang akan datang”. 13

## b. Madzhab Maliki
Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan  dari  kepemilikan waqif ,  namun  wakaf  tersebut  mencegah waqif melakukan  tindakan  yang  dapat  melepaskan  kepemilikannya  atas  harta  tersebut kepada yang lain dan waqif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh  menarik  hartanya  untuk  digunakan  oleh mustahiq (penerima  wakaf), walaupun  yang  dimilikinya  itu  berbentuk  upah  atau  menjadikan  hasilnya  untuk dapat  digunakan  seperti  mewakafkan  uang.  Wakaf  dilakukan  dengan mengucakpan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.
Dengan  kata  lain,  pemilik  harta  menahan  benda  itu  dari  penggunaan  secara kepemilikan,  tetapi  membolehkan  pemanfaatan  hasilnya  untuk  tujuan  kebajikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap milik si waqif .  Perwakafan  itu  berlaku  untuk  suatu  masa  tertentu  dan  karenanya  tidak  boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

## c. Madzhab Syafi‘iyah
Menurut  Madzhab  Syafi‘iyah,  wakaf  adalah  menahan  harta  yang  bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya ( al-‘ain ) dengan cara memutuskan hak  pengelolaan  yang  dimiliki  oleh waqif untuk  diserahkan  kepada Nazir yang dibolehkan  oleh shari’ah . waqif sudah  melepaskan  hartanya  untuk  wakaf, sehingga  tidak  boleh  melakukan  apa  saja  terhadap  harta  wakaf,  tidak  boleh menjual,  mewariskan  dan  tidak  boleh  dihibahkan  serta  tidak  boleh  menariknya kembali. 14 Golongan  ini  mensyaratkan  harta  yang  diwakafkan  harus  harta  yang kekal materi bendanya ( al-‘ain ) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berkelanjutan. 15
13 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf , 60.
14 M. Cholil Nafis, “Rethinking” Fiqih Wakaf.
15 Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf, al-Muhadhdhab (Mesir: Isa al-Babi al-Hulabi, tt), 575.
d. Madzhab Hanabilah.
Madzhab  Hanabilah  mendefinisikan  wakaf  dengan  bahasa  yang  sederhana, yaitu  menahan  asal  harta  (tanah)  dan  menyedekahkan  manfaat  yang dihasilkan. 16 Dari  beberapa  definisi  wakaf  tersebut,  para  ulama  ahli  fiqh menyimpulkanm  bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta  yang  diwakafkan  kepada  orang  yang  berhak  dan  dipergunakan  sesuai dengan ajaran shari’ah Islam.

## 2. Dasar Hukum Wakaf
Secara khusus tidak ditemukan nash al-Qur’an , maupun Hadith yang secara tegas menyebutkan dasar hukum yang melegitimasi dianjurkannya wakaf. Tetapi secara  umum  banyak  ditemukan  ayat-ayat al-Qur’an dan Hadith yang menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya digunakan untuk proyek  yang produktif bagi masyarakat. Diantara nash al-Qur’an dan Hadith yang dapat dijadikan sumber legitimasi wakaf ialah:
a. Al-Qur’an.
Secara  umumnya  ayat-ayat Al-Qur’an mengajarkan  umat  Islam  untuk banyak  beribadah  sosial  yaitu  ber infaq dalam  arti  yang  luas.  Ibadah  sosial  ini selalu  disambung  dan  didampingkan  dengan  perkataan  beriman.  Sehingga  ada korelasi  yang  kuat  antara  keimanan  dan  kepedulian  sosial.  Ayat-ayat Al-Qur’an yang menganjurkan umat Islam ber infaq dengan harta terbaik diantaranya:
                                                                              
                 17
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu  menafkahkan  sebagian  harta  yang  kamu  cintai.  Dan  apa  saja  yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
16 M. Cholil Nafis, “Rethinking” Fiqih Wakaf.
Ketika  ayat  itu  turun,  sahabat  Nabi  yang  bernama  Abu  Thalhah  berkata, “Wahai Rasul Allah, saya ingin mendermakan kebunku karena Allah. Kemudian, Nabi  menasehatinya  agar  kebun  tersebut  didermakan  untuk  kepentingan  orang- orang fakir miskin. 18
                                                                                                                                                                     
Perumpamaan  (nafkah  yang  dikeluarkan  oleh)  orang-orang  yang menafkahkan  hartanya  di  jalan  Allah  adalah  serupa  dengan  sebutir  benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Dan Allah akan melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. 19
                                                                                        
                                                                                  
                                               
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu  menafkahkan  daripadanya,  padahal  kamu  sendiri  tidak mau mengambilnya  melainkan  dengan  memincingkan  mata  terhadapnya.  dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji . 20
                                                                                             
                        
Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. 21
18 Masykuri  Abdillah,  “Filosofi  dan  Hikmah  Wakaf”,  dalam http:// www.bwi.or.id /artikel (10 Januari 2009).
19 al-Qur’an,  2: 261.
20 Ibid.,2: 267.
21 Ibid.,22: 77.
Ayat-ayat di atas menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat dan wakaf adalah salah satu cara mentasyarufkan sebagian harta untuk kemaslahatan umat.

## b. Al Hadith
: لاق هنع الله يضر ةريره بيأ نعو اذإ :ملس و هيلع الله ىلص الله لوسر لاق دلو وأ هب عفتني ملع وأ ةيراج ةقدص ثلاث نم لاإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام هل وعدي لحاص ( ملسم هاور )
“Dari  Abu  Hurairah,  bahwa  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wasallam bersabda: " Apabila anak keturunan Adam meningal dunia maka putuslah semua amal ibadahnya, kecuali tiga perkara, yaitu: Sodaqah jariyah, ilmu yang  bermanfaat  dan  anak  saleh  yang  selalu  mendo’akannya.”  (HR. Muslim) 22
Hadith ini dikemukakan dalam bab wakaf, karena sadaqah jariyah oleh para ulama  ditafsirkan  sebagai  wakaf. 23 Di  antara  para  ulama  yang  menafsirkan  dan mengelompokkan sadaqah  jariyah sebagai  wakaf  adalah  Asy-Syaukani,  Sayyid Sabiq, Imam Taqiyuddin dan Abu Bakr. 24 Para ahli Hadith juga mengidentifikasi bahwa  wakaf  termasuk sadaqah  jariyah ,  kecuali  al-Dzahiri.  Dalam Hadith tersebut  bahwa sadaqah  jariyah direalisasikan  dalam  bentuk  wakaf  yang pahalanya mengalir terus-menerus kepada si waqif .
َع ٍنْوَع ِنْبا ْنَع َرَضْخَأ ُنْب ُمْيَلُس َنََرَ بْخَأ ُّيِميِمَّتلا  َيََْيَ ُنْب  َيََْيَ اَنَ ثَّدَح ْنَع ٍعِفَنَ ْن َهيِف ُهُرِمْأَتْسَي َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص َِّبَِّنلا ىَتَأَف َرَ بْ يَِبِ اًضْرَأ ُرَمُع َباَصََلَاَق َرَمُع ِنْبا ا ْنِم يِدْنِع ُسَفْ نَأ َوُه ُّطَق  ًلااَم ْبِصُأ َْلَ َرَ بْ يَِبِ اًضْرَأ ُتْبَصَأيِ نِإ َِّللَّا َلوُسَر َيَ َلاَقَ ف ُه ُرَمُع اَِبِ َقَّدَصَتَ ف َلاَق اَِبِ َتْقَّدَصَتَو اَهَلْصَأ َتْسَبَح َتْئِش ْنِإ َلاَق ِهِب  ِنُِرُمَْتَ اَمَف ِءاَرَقُفْلا  ِفِ ُرَمُع َقَّدَصَتَ ف َلاَق ُبَهوُي  َلاَو ُثَروُي  َلاَو ُعاَتْ بُ ي  َلاَو اَهُلْصَأ ُعاَبُ ي  َلا ُهَّنَأ ِ رلا  ِفَِو  َبَْرُقْلا  ِفَِو ْنَم ىَلَع َحاَنُج  َلا  ِفْيَّضلاَو ِليِبَّسلا ِنْباَو َِّللَّا ِليِبَس  ِفَِو  ِباَق ِهيِف  ٍلِ وَمَتُم َرْ يَغ اًقيِدَص َمِعْطُي ْوَأ ِفوُرْعَمْلِبِ اَهْ نِم َلُكَْيَ ْنَأ اَهَ يِلَو ( هاور )يرابِ 22 Imam Muslim, Shahih Muslim (Riyadh:  Dar ‘Alam al-Kutub, 1996), 405.
23 Muhammad  Syakir  Sula,  “Sinergi  Wakaf  dengan  Instrumen  Asuransi Shari’ah” dalam http:// www.bwi.or.id /artikel (30 Desember 2010).
24 Masykuri Abdillah, “Filosofi dan Hikmah Wakaf”.
Telah  menceritakan  kepada  kami  Yahya  bin  Yahya  At  Tamimi  telah mengabarkan  kepada  kami  Sulaim  bin  Ahdlar  dari  Ibnu  'Aun  dari  Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata, "Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di  Khaibar,  lalu  dia  datang  kepada  Nabi  shallallahu  'alaihi  wasallam  dan meminta saran mengenai bagian tersebut, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar dan saya belum pernah mendapatkan  harta  yang  sangat  saya  banggakan  seperti  kebun  itu,  maka apa  yang  anda  perintahkan  mengenai  kebun  tersebut?"  beliau  menjawab: "Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya." Ibnu Umar  berkata,  "Kemudian  Umar  mensedekahkannya,  tidak  dijual pohonnya  dan  hasilnya,  tidak  diwariskan  dan  tidak  dihibahkan."  Ibnu Umar  melanjutkan,  "Umar  menyedekahkan  hasilnya  kepada  orang-orang fakir,  karib  kerabat,  pemerdekaan  budakdana  perjuangan  di  jalan  Allah, untuk  pejuang-pejuang  dan  untuk  menjamu  tamu.  Dan  dia  juga membolehkan  orang  lain  untuk  mengolah  kebun  tersebut  dan  memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya.(HR. Bukhori). 25
Selain dasar dari Al-Qur’an dan Hadith di atas, para ulama sepakat (i jma’ ) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang di shari’ah kan dalam Islam. 26
Demikian  di  antara  beberapa nashal-Qur’an dan  al Hadith yang  dapat dijadikan  landasan  utama  di shari’at kannya  wakaf  dalam  Islam.  Hanya  saja,  jika kita  cermati  dari  nash-nash al-Qur’an  dan  Hadith yang  menjadi  sumber  hukum wakaf,  maka  tampak  sedikit  sekali  dan  juga  tidak  dijelaskan  secara  tegas,    jika dibandingkan  dengan  aturan-aturan  yang  ditetapkan  berdasarkan ijtihad  fuqaha yang  didasarkan  pada   pertimbangan Maqasid  Syari’ah , Istihsan, dan Urf. Karenanya,  wakaf  merupakan  salah  satu  konsep fiqh  ijtihadi .  Artinya,  ia sebagai  hasil ijtihad yang  lahir  dari  pemahaman  ulama terhadap nash-nash yang menjelaskan tentang pembelanjaan harta. Kendati demikian para mujtahid berupaya  mengembangkan  lebih  lanjut  mengenai  masalah  tersebut  dari sumber  aslinya  yaitu al-Qur’an serta  diikuti  oleh  beberapa Hadith yang mendukung. 27

## 3. Rukun dan Syarat Wakaf
Wakaf  dinyatakan  sah  apabila  telah  memenuhi  rukun  dan  syaratnya. ”Rukun”  adalah  unsur  yang  terlibat  pada  saat  pelaksanaan  akad.  Rukun  wakaf menurut fiqh ada 4 (empat) macam, yaitu (1) waqif (orang yang mewakafkan), (2) mauquf ‘alaih (pihak yang diserahi wakaf), (3) mauquf (harta yang diwakafkan) ,
25 Nasa’i, Sunan Nasa’i (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), 233.
26 “PengertianWakaf”, dalam http:// www.bwi.or.id /artikel (27 Desember 2007).
27 Hendra  Kholid,  “Wakaf  Uang  Perspektif  Hukum  dan  Ekonomi  Islam”,  dalam http:// www.bwi.or.id /artikel (16 Agustus 2011).
(4) sighat atau iqrar (pernyataan atau ikrar waqif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan). 28 Sedangkan  ” Syarat ”  adalah  suatu  unsur  yang  harus  terpenuhi sebelum akad dilaksanakan. Berikut penjelasannya:
a. Waqif ( فقاولا ) adalah  orang  mewakafkan  hartanya  atau  orang  yang melakukan  perbuatan  wakaf.Syarat-syarat  orang  yang  berwakaf  ( Waqif )  ada empat. 29
1) Orang  yang  berwakaf  harus  memiliki  secara  penuh  terhadap  harta  yang diwakafkan,  artinya  dia  menguasai  untuk  mewakafkan  harta  itu  kepada siapa yang ia kehendaki.
2) Waqif mestilah  orang  yang  berakal,  maka  tidak sah wakaf  orang  ideot, orang gila atau orang yang sedang mabuk.
3) Waqif mestilah baligh (dewasa).
4) Waqif harus  orang  yang  mampu  bertindak  secara  hukum  ( rashid ).
Implikasinya  orang  yang  belum  cukup  umur,  tidak  cakap  hukum,  orang yang  sedang muflis (bangkrut)  dan  orang  lemah  ingatan  tidak  sah mewakafkan hartanya.
b. Mauquf  Alaih ( هيلع فوقوم ) adalah  sasaran  yang  berhak  menerima  hasil  dari manfaat wakaf atau peruntukan harta benda wakaf;
Mauquf ‘alaih dalam literatur fiqh kadang diartikan orang  yang diserahi untuk mengelola harta wakaf, yang sering disebut nazir , kadang juga diartikan peruntukkan  harta  wakaf.  Bila mauquf  ‘alaih diartikan  sebagai nazir ,  dalam literatur fiqh kurang  mendapat  porsi  pembahasan  yang  detail  oleh  para  ahli fiqh ,  yang  terpenting  adalah  keberadaan mauquf  ‘alaih mampu  mewujudkan peruntukkan benda wakaf.
Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (al- Mauquf alaih) Dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada dua macam,
1) Tertentu  ( mu’ayyan ).Maksudnya,  jelas  orang  yang  menerima  wakaf  itu, apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak  boleh  dirubah.Persyaratan  bagi  orang  yang  menerima  wakaf  tertentu ini  ( al-mawquf  mu’ayyan )  bahwa  ia  haruslah  orang  yang  boleh  untuk memiliki harta ( ahlan li al-tamlik ), maka orang muslim, merdeka dan kafir
28 M. Cholil Nafis, “Rethinking” Fiqih Wakaf.
29 al-Baijuri, Hasiyyah al-Baijuri , Jus 2 (Beirut: Dar ul al-Fikr, tt), 44.
dhimmi yang  memenuhi  syarat  ini  boleh  memiliki  harta  wakaf.  Adapun orang bodoh, hamba sahaya dan orang gila tidak sah menerima wakaf.
2) Tidak  tertentu  ( ghairu  mu’ayyan ).Maksudnya  tempat  berwakaf  itu  tidak ditentukan  secara  terperinci,  umpamanya  wakaf  seseorang  untuk  orang fakir,  miskin,  tempat  ibadah,  dll.  Syarat-syarat  yang  berkaitan  dengan ghairu  mu’ayyan ialah,  bahwa  yang  akan  menerima  wakaf  itu  haruslah dapat  menjadikan  wakaf  tersebut  untuk  kebaikan  yang  dengannya  dapat mendekatkan  diri  kepada  Allah  dan  wakaf  ini  hanya  ditujukan  untuk kepentingan Islam saja. 30
c. Mauquf ( فوقوم ) adalah harta benda yang akan diwakafkan
Perbincangan fiqh mengenai benda wakaf, bertolak pada ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Wakaf, harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki  daya  tahan  lama  dan/atau  manfaat  jangka  panjang  serta  mempunyai nilai ekonomi menurut shari’ah yang diwakafkan oleh waqif . Dalam Undang- Undang ini, mauquf bih tidak hanya benda tidak bergerak saja, melainkan juga termasuk benda bergerak seperti uang giral dan uang kartal, kendaraan, HAKI (hak atas kekayaan intelektual), hak sewa dan sebagainya.
Syarat-syarat harta yang diwakafkan ( al- Mauquf )
1) Barang yang diwakafkan itu adalah barang yang berharga( mutaqawwam ).
2) Harta yang diwakafkan itu haruslah diketahui kadarnya ( ’ainu ma’lum ) atau jelas wujudnya dan bila tanah harus jelas batas-batasnya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya ( majhul ), maka pengalihan hak milik menjadi tidak sah.
3) Harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf ( waqif) .
4) Harta  itu  haruslah  sudah  berdiri  sendiri,  tidak  melekat  kepada  harta  lain ( mufarrazan ) atau disebut juga dengan istilah ( ghaira shai’ ).
d. Sighat ( ةغيص ) adalah  pernyataan  pemberian  wakaf,  baik  dengan lafaz ,  tulisan maupun  isyarat.  Dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Wakaf, pengertian  ikrar  wakaf  adalah  pernyataan  kehendak waqif yang  diucapkan dengan  lisan  dan/atau  tulisan  kepada nazir untuk  mewakafkan  harta  benda miliknya.  Dalam  ketentuan  Pasal  17  Undang-Undang  Wakaf,  ikrar  wakaf
30 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI Press, 1988), 93.
dilaksanakan  oleh waqif kepada nazir dihadapan  PPAIW  (Pejabat  Pembuat Akta  Ikrar  Wakaf)  dengan  disaksikan  oleh  2  (dua)  orang  saksi.  Ikrar  yang dimaksud dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Selanjutnya dalam Pasal 18 Undang-Undang Wakaf menyebutkan dalam hal waqif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau  tidak  dapat  hadir  dalam  pelaksanaan  ikrar  wakaf  karena  alasan  yang dibenarkan  oleh  hukum,  maka waqif dapat  menunjuk  kuasanya  dengan  surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. 31
Syarat-syarat Sighah berkaitan dengan isi ucapan, ada beberapa syarat , al:
1) Ucapan itu haruslah mengandung kata-kata yang menunjukkan untuk wakaf.
2) Ucapan  itu  dapat  direalisasikan  segera  ( tanjiz ),  tanpa  disangkutkan  atau digantungkan kepada syarat tertentu.
3) Ucapan itu bersifat pasti.
4) Ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. 32
Apabila semua persyaratan di atas dapat terpenuhi maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah.

## 4. Macam-macam Wakaf dalam Islam
Pembentukan  wakaf  dan  pertumbuhannya  yang  berkembang  sangat  pesat dalam  Islam  serta  pemeliharaannya  yang  baik,  telah  menjadikan  asset  wakaf berlimpah.  Ada  banyak  macam-macam  wakaf  dalam  Islam  yang  berdasarkan substansi ekonominya. Berikut macam-macam wakaf tersebut.
a. Macam-macam Wakaf berdasarkan substansi Ekonominya;
1) Wakaf  langsung,  yaitu  wakaf  untuk  memberikan   pelayanan  langsung  kepada masyarakat, berupa barang untuk bisa dikonsumsi secara langsung oleh orang yang  berhak  atas  wakaf  tersebut.    Pelayanan  ini  benar-benar  dirasakan manfaatnya  secara  langsung,  seperti  wakaf  masjid  disediakan  untuk  tempat shalat,  wakaf  madrasah  disediakan  untuk  tempat  belajar  santri,  wakaf  rumah sakit disediakan untuk mengobati orang sakit, rumah yatim piatu, pemukiman dan lain sebagainya.
31 Helza  Nova  Lita,”  Tinjauan  Hukum  HAKI  sebagai  Objek  Wakaf”,  dalam http:// www.bwi.or.id /artikel (14 Oktober 2011).
32 Uswatun Hasanah, “Agar Wakaf tidak disalahgunakan”, dalam http:// www.bwi.or.id /artikel (04 Desember 2008).
2) Wakaf  produktif,  yaitu  wakaf  yang  dikelola  untuk  tujuan  investasi  dan produksi barang dan jasa pelayanan yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam  bentuk  ini,  modalnya  (harta  wakaf)  diinvestasikan,  kemudian  hasil investasi  tersebut  didistribusikan  kepada  mereka  yang  berhak 33 atau hartadigunakan  untuk  kepentingan  produksi,  baik  di  bidang  pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.
b. Macam-macam Wakaf berdasarkan bentuk Hukumnya, ada dua kategori.
1) Macam-macam wakaf berdasarkan cakupan tujuannya, yaitu:
a) Wakaf  Umum  adalah  wakaf  yang  tujuannya  mencakup  semua  orang  yang berada  dalam  tujuan  wakaf,  baik  cakupan  ini  untuk  seluruh  manusia  atau kaum  muslimin  atau  orang-orang  yang  berada  di  daerah  mereka  dengan tidak  terbatas  pada  aspek  penggunaannya  yang  mencakup  semua  aspek untuk  kepentingan  dan  kesejahteraan  umat  manusia  pada  umumnya. Kepentingan  umum  tersebut  bisa  untuk  keagamaan,  jaminan  sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain, yang dapat berwujud seperti pembangunan  masjid,  sekolah,  jembatan,  rumah  sakit,  panti  asuhan  anak yatim dan sarana sosial lainnya.
b) Wakaf khusus atau wakaf keluarga, yaitu wakaf yang manfaat dan hasilnya hanya  diberikan  oleh waqif kepada  seseorang  atau  sekelompok  orang berdasarkan hubungan dan pertalian yang dimaksud oleh waqif . Wakaf ahli juga  sering  disebut  wakaf dhurri atau  wakaf ‘alal aulad yakni  wakaf  yang diperuntukan  bagi  kepentingan  dan  jaminan  sosial  dalam  lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri. 34
c) Wakaf  gabungan,  yaitu  wakaf  yang  sebagian  manfaat  dan  hasilnya diberikan  khusus  untuk  anak  dan  keturunan waqif serta  selebihnya disalurkan untuk kepentingan umum.
2) Macam-macam wakaf berdasarkan kelanjutannya sepanjang zaman, yaitu:
a) Wakaf  abadi,  yaitu  wakaf  yang  diikrarkan  selamanya  dan  tetap  berlanjut sepanjang zaman.
33 Uswatun Hasanah, “Potensi Wakaf Uang untuk Pembangunan Perumahan Rakyat” dalam http:// www.bwi.or.id/artikel (11 November 2010).
34 Muhammad Syakir Sula, “Sinergi Wakaf dengan Instrumen Asuransi Shari’ah”,……
b) Wakaf  sementara,  yaitu  wakaf  yang  sifatnya  tidak  abadi,  baik  dikarenakan oleh bentuk barangnya maupun keinginan waqif sendiri.
5. Perbedaan  antara  Wakaf  Langsung  dan  Wakaf  Produktif  terletak  pada pola Manajemen dan cara Pelestarian Wakaf.
a. Wakaf  langsung  membutuhkan  biaya  perawatan  yang  dananya  diperoleh dari  luar  benda  wakaf.  Contohnya,  seorang  yang  mewakafkan  satu  unit bangunan  untuk  komplek  pendidikan  atau  madrasah,  tentunya  masih membutuhkan  biaya  operasional,  misalnya  untuk  menggaji  guru, kebutuhan kantor, perawatan gedung dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.
b. Sedangkan  wakaf  produktif,  sebagian  hasilnya  dapat  digunakan  untuk merawat  dan  melestarikan  benda  wakaf  dan  selebihnya  dibagikan  kepada mustahiq wakaf sesuai dengan kehendak waqif .

## A. Timbulnya Paradigma Wakaf Produktif
Munculnya   paradigma  Wakaf  Produktifyang   lebih   berkonsentrasi   pada prinsip  “  pelestarian  dan  peningkatan  manfaat   wakaf  “ (tasbil   al-thamrah) , menggeser  paradigma    yang  selama    ini  lebih  berkonsentrasi   pada prinsip “penjagaan   keabadian   barang   wakaf“   ( habsu   al-asl ).  Yang  menarik dari   pembahasan   forum-forum   tersebut   adalah  adanya  semangat  “kompromi antar   madzhab” atau talfiq yang  selama  ini  dapat  dikatakan  belum   pernah terjadi. Talfiq  yang merupakan  metode  kombinasi  berbagai  pandangan  dalam berbagai  madzhab  untuk  membentuk  peraturan  tunggal  yang  secara harfiyah melipat  sesuatu  menjadi  satu  atau  mempertemukan  sesuatu  menjadi  satu,  secara operasional  bermakna  beramal  dalam  suatu  masalah  menurut  hukum  yang merupakan gabungan dari dua madzhab atau lebih atau menyatukan dua qaul dari dua  madzhabyang  berbeda  ke  dalam  persoalan  tertentu,  sehingga  menjadi  satu komponen  hukum.  Dan  pada  akhirnya  keputusan-keputusan  yang  ditetapkan melalui  forum-forum    tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  gambaran  terjadinya “pluralisme madzhab” dalam  kajian fiqh seperti adanya  wakaf mu’aqqat (wakaf temporal),  wakaf  uang, istibdal  al-waqf (penukaran  barang   wakaf), istitsmar amwal   al  waqf (investasi  dana  wakaf),  profesionalisasi nazir .  Issu- issuwakafkontemporertersebutmempengaruhiagenda pertemuan wakaf
baikdalamskalanasionalmaupuninternasional,jugadalam   penulisan   buku-buku per-undangan  wakaf   serta  kajian-kajianilmiahdanproduk-produk  akademis.

## B. Pengertian Wakaf Produktif
Wakaf  produktif  dapat  didefinisikan  sebagai  harta  yang  digunakan  untuk kepentingan  produksi  baik  di  bidang  pertanian,  perindustrian,  perdagangan  dan jasa  yang  manfaatnya  bukan  pada  benda  wakafnya  secara  langsung,  tetapi  dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf, yang diberikan kepada orang- orang yang berhak sesuai dangan tujuan wakaf. 35
Dalam  kaitannya  dengan  kata  “ produktif ”  bahwa  dalam  ilmu  manajemen terdapat  satu  mata  kuliah  yang  disebut  dengan  manajemen  produksi/operasi. Operasi  atau  produksi  berarti  proses  pengubahan/transformasi input menjadi output untuk  menambah  nilai  atau  manfaat  lebih.  Proses  produksi  berarti  proses kegiatan  yang  berupa;  pengubahan  fisik,  memindahkan,  meminjamkan  dan menyimpan. 36 Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  wakaf  produktif  secara terminologi  adalah  transformasi  dari  pengelolaan  wakaf  yang  profesional  untuk meningkatkan  atau  menambah  manfaat  wakaf.  Sedangkan  Muhammad  Syafi’i Antonio  mengatakan  bahwa  wakaf  produktif  adalah  pemberdayaan  wakaf  yang ditandai dengan ciri utama, yaitu: pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan nazir dan asas transformasi & tanggungjawab. 37

## C. Kerangka Dasar Paradigma WakafProduktif
1. Pola Manajemen. Pola manajemen harus dalam bingkai “proyek terintegrasi”. Manajemen  Proyek  Terintegrasi  maksudnyamengintegrasikan  manajemen proyek meliputi koordinasi semua area pengetahuan proyek ke dalam aktifitas tahapan  –  tahapan  pelaksanaan  proyek  guna  mencapai  keberhasilan  proyek sesuai dengan komponen proyek (kualitas, waktu, biaya, ruang lingkup).Untuk memperoleh hasil proyek yang memiliki kualitas sesuai dengan standart, dapat diselesaikan  tepat  waktu,  biaya  sesuai  anggaran  dan  ruang  lingkup sesuaidengan kesepakatan & membutuhkan siklus proses berupa:
Pendefinisian,  Perencanaan,    Pelaksanaan,  Pengendalian,  Penyerahan  dan
35 Agustianto,” WakafProduktif untuk Kesejahteraan Umat” dalam  http:/Agustianto. Niriah. com.
36 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008),15.
37 Ibid., 35-36.
Persetujuan. Dan untuk masing-masing proses tersebut diperlukan; Manajemen ruang  lingkup,  Manajemen  kualitas,  Manajemen  biaya,  ManajemenWaktu,
ManajemenSDM, ManajemenKomunikasi,
ManajemenResiko dan ManajemenPengadaan.
2. Asas  Kesejahteraan Nazir .  Wakaf  produktif  konteks  profesional  pada pengelolaannya  tidak mengesampingkan peran nazir sebagai leader pengelola dan pelaksana benda wakaf. Di Indonesia pada saat sekarang ini sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  bahwa nazir mendapatkan  10%  dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
3. Asas  Transformasi  dan  Transparansi.  Azas  Tranformasi  adalah  merupakan Transformasi input menjadi output untuk  menambah  nilai atau manfaat  lebih. Proses  produksi  berarti  proses  kegiatan  yang  berupa;  pengubahan  fisik, memindahkan,  meminjamkan,  dan  menyimpan.  Dengan  demikian,  dapat dikatakan  bahwa  wakaf  produktif  secara  terminologi  adalah  transformasi  dari pengelolaan  wakaf  secara  tradisional  menjadi  pengelolaan  wakaf  secara profesional  untuk  meningkatkan  atau  menambah  manfaat  wakaf.    Asas transparansi  menjadi  penting  sebagai  bentuk  kredibilitas  dan  accountabilitas termasuk di dalamnya pencatatan dalam bentuk akuntansi, dimana badan wakaf dan  lembaga  yang  dibantunya  harus  melaporkan  tiap  tahun  akan  proses pengelolaan  dana  kepada  umat  dalam  bentuk audited  financial  report atau laporan keuangan yang telah di audit termasuk tingkat materialitas “kewajaran dari setiap biaya.

## D. Sejarah Perwakafan Pondok Modern Darussalam Gontor
Praktek wakaf di Pondok Modern Gontor diawali dari pemahaman bersama Trimurti  Pendiri  Gontor,  bahwa  pondok  bukanlah  lahan  bisnis  tetapi  merupakan lahan  beramal  dan  pengabdian  sosial.  Pondok  adalah  milik  seluruh  umat  Islam dan  bukan  milik  keluarga  dan  karenanya,  maju  mundurnya  pondok  pada  masa mendatang  tergantung  pada  kesadaran  umat  Islam  sendiri  sebagai  pemiliknya. Sebuah  pemikiran  yang  tentunya  sangat  langka  dalam  tradisi  pesantren  di Indonesia.  Telaah  mendalam  terhadap  nasib  beberapa  pesantren  yang  punah  di tanah  air  dan  lembaga-lembaga  pendidikanyang  mampu  bertahan  hingga  ribuan tahun mendorong Trimurti menempuh jalur wakaf.
Secara  umum  upaya-upaya  pemberdayaan  wakaf  di  PMDG  adalah  sbb: Untuk  “menyerahkan”  PMDG  kepada  umat,  maka  diikrarkanlah  untuk  pertama kalinya  wakaf  PMDG  pada  tahun  1951.  Untuk  memberikan  ketetapan  hukum, maka  pada  tanggal  12  Oktober  1958  yang  bertepatan  dengan  tanggal  12 Rabi’ul Awwal 1387 pukul 10.30 WIB, para pendiri PMDG yang terdiri dari (1) K. R. H. Ahmad Sahal (2) R. H. Zainuddin Fanani (3) K. R. H. Imam Zarkasyi mengikrar- wakafkan  harta  kekayaan  dan  pondoknya  kepada  umat  Islam. 38 Para  pendiri PMDG  menunjuk  15  orang  alumni  PMDG  untuk  menerima  penyerahan  wakaf yang kemudian dilembagakan menjadi Badan Wakaf Pondok Modern yang terdiri dari  15  orang  alumni  yang  memiliki  komitmen  terhadap  perjuangan  PMDG. Adapun    jumlah  harta  benda  yang  diwakafkan  pada  saat  itu  terdiri  dari:  Tanah kering seluas 1,740 ha (letak lokasi di PMDG) dan 12 buah gedung seluas 1.995, 73  m 2 dan  peralatannya,  yang  terdiri  dari;  2  Masjid,  2  Gedung  Sekolah,  1  Balai Pertemuan,  6  Asrama  Santri,  Rumah  Guru  dan  Gedung  Perpustakaan  dan  Tanah basah (sawah) seluas 16,851 ha (terletak di daerah Banyuwangi, Jember, Jombang dan Kediri). 39
Gambar 1.1: Ikrar Penyerahan Wakaf PMDG
Setelah  diikrarkan  menjadi  wakaf,  maka  segala  harta  benda,  baik  berupa tanah  (dengan  berbagai  macam  haknya),  gedung-gedung  (benda-benda  tidak bergerak) dan peralatan yang dimiliki oleh PMDG, berstatus wakaf dan lembaga tertinggi  dalam  organisasi  PMDG  Ponorogo  adalah  Badan  Wakaf  Pondok Modern.
38 Abdullah Syukri Zarkasyi, Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren , 199.
39 Sujiat Zubaidi, Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor, 70-71.
Dalam rangka untuk memperluas dan memelihara benda-benda dan hak-hak wakafnya,  Badan  Wakaf    Pondok  Modern  mendirikan  sebuah  Badan  Hukum berbentuk  yayasan  yang  disebut  Yayasan  Pemeliharaan  dan  Perluasan  Wakaf Pondok Modern (YPPWPM)

## E. Rumusan Konsep Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor
Trimurti  selaku  pimpinan  pondok  merumuskan  konsep  wakaf  yang eksploratif  dan  terbuka,  mengakomodir  berbagai  pandangan  ulama  fikih  dengan tujuan  untuk  melegalkan  wakafnya  sekaligus  langsung  memberikan  contoh berwakaf  dengan  menyerahkan  semua  asset  pondok  untuk  kepentingan pendidikan. 40 Adapun konsep wakaf PMDG mengacu pada;
1. Tujuan  hukum  Islam  ( maqashid  al-shari’ah )  yang  berada  pada  tataran penerapan  hukum  ( tatbiq  al-hukmi )  yaitu  untuk  mewujudkan  kemaslahatan dan  menghindarkan  ke mudarat an.  Trimurti  dalam  konsep  wakafnya  lebih menitikberatkan  pada  aspek maslahat ,  dengan  tujuan  wakaf  adalah  untuk mendekatkan  diri  kepada  Allah  SWT  (ada  pada  angka  6)  yang  dapat ditafsirkan  merupakan  bentuk  kebutuhan Hajiyyat dalam  rangka  penjagaan akan  Agama.Kemudian  pemberian  bantuan  kemanusiaan  yang  dilembagakan ( at-tahbis ) untuk pendidikan Pondok Pesantren (ada pada angka 8) yang dapat ditafsirkan  merupakan  bentuk  bantuan  untuk  menolong  umat  dalam pendidikan  yang  berkaitan  perkembangan  akal  agar  nantinya    dapat memberikan  manfaat  yang  optimal  pada  kehidupan  Umat  Islam  pada umumnya dan santri pada khususnya  dan berkelanjutan baik dari segi agama, akal,keturunan  danhartanyakelak  pada  tingkatan Dhoruriyyat (terdapat  pada angka 1, 3, 4 dan 5).
Berikut Tabel 1.1
Pertimbangan Konsep Maqosidus Shariah
Tingkatan Agama Jiwa Akal Keturunan Harta Dhoruriyyah 1 2 3 4 5 Hajiyyah 6 7 8 9 10 Tahsiniyyah 11 12 13 14 15
2. Trimurti  menerima  wakaf  dari  masyarakat  dalam  berbagai  bentuk  dan prosedur.  Hal  tersebut  sesuai  gagasan  konsep  wakafnya  yang  mencakup semua  asset  yang  disumbangkan  untuk  pengembangan  pondok,  baik  berupa benda  kongkrit  berupa  tanah,  bangunan,  uang  maupun  yang  tidak  kongkrit berupa  jasa,  pelayanan,  tenaga  dan  pikiran  yang  memiliki  nilai  ekonomi dengan tujuan untuk mengakomodir seluruh aktifitas para waqif dan para ahli yang bekerja dengan suka rela sebagai amal yang tidak sia-sia dan agar dapat diakses  oleh  masyarakat.  Trimurti  menerima  wakaf  dari  masyarakat  dalam berbagai prosedur. Berikut ini contoh pelaksanaannya antara lain:
Dari Teks Piagam penyerahan Wakaf tersebut pada bagian kedua dan ketiga  bila  peneliti  menganalisa  bahwasannya  Trimurti  membolehkan  wakaf sebagian  yang  belum  dipisahkan  dari  yang  tidak  diwakafkannya  ( waqf  al- musya’ ) dan wakaf bersyarat ( waqf al-mu’allaq ).
1) Waqf al-Musya’
Mengenai wakaf  al-musya’ yaitu  wakaf  sebagian  harta  yang  belum dipisahkan  dari  yang  tidak  diwakafkannya.  Hal  ini  terjadi  ketika  seseorang mendirikan sebuah lembaga di atas tanah yang belum dipisahkan atau belum diberi  batas-batas  dari  tanah  yang  tidak  diwakafkannya.  Wakaf  demikian mengundang kontroversi di kalangan ulama fikih. Ulama yang mensyaratkan adanya serah terima dalam transaksi wakaf, memandang bahwa wakaf musya’ tidak  sah,  karena  tidak  memungkinkan  untuk  diserah  terimakan.  Sementara ulama  yang  tidak  mensyaratkan  serah  terima  dalam  transaksi  wakaf memandang  bahwa wakaf  musya’ adalah  sah.  Ibnu  Qasim,  salah  seorang penganut  madzhab  Hanbali,  mengklaim  bahwa  kebolehan wakaf  musya’ merupakan  pendapat  jumhur  ulama  Hanabilah.  Lebih  dari  itu  Ibnu  Qasim menerangkan  bahwa  menurut al-Wazir tentang  sahnya wakaf  musya’
merupakan kesepakatan ulama Hanabilah.
a) Apabila  dicermati  dari  berbagai  pendapat  di  atas,  maka  pendapat  yang lebih maslahat adalah  pendapat  yang  membolehkan wakaf  musya’
alasannya karena secara faktual wakaf musya’ tersebut telah dipraktikkan oleh  Nabi  ketika  beliau  membangun  sebuah  komplek  yang  kemudian dijadikan  pusat  penyebaran  Islam  di  Madinah.  Pembangunan  tersebut meliputi  sebuah  masjid  (Masjid  al-Nabawi),  tempat  pemukiman  kaum
muhajirin  ( shuffah  masjid )  dan  rumah  tempat  tinggal  Nabi  sendiri.  Di antara  rumah  Nabi  dan  masjid  terdapat  tanah  kosong  yang  disebut raudah, tetapi sama sekali tidak diberi batas-batas yang jelas mana yang diwakafkan  dan mana  yang  tidak.  Praktik  wakaf  ini  selain  melegitimasi praktik  wakaf tanpa  ikrar  ( al-waqf  bi  al-fi’li ),  juga  melegitimasi  praktik wakaf yang belum dipisahkan dari yang tidak diwakafkannya.
b) Apabila  wakaf  sebagian  harta  yang  belum  dipisahkan  dari  yang  tidak diwakafkannya  dapat  dilegalkan  sebagai  wakaf,  tentu  dapat  mendorong tumbuhnya amal wakaf yang lebih luas.
2)Wakaf Bersyarat ( Waqf al-Mu’allaq )
Wakaf  bersyarat  artinya  wakaf  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dengan cara  mewakafkan  harta,  tetapi  ditangguhkan  waktu  penyerahannya  untuk menutupi  kebutuhan-kebutuhan  pewakaf  dan  keluarganya.  Kasusnya  terjadi pada  salah  seorang  pewakaf  Gontor  yang  mewakafkan  sebidang  tanah pekarangan  tetapi  sebagian  hasilnya  ditangguhkan  untuk  membiayai kepentingan pewakaf dan keluarganya selama beberapa tahun.
Musthafa  Salabi  menjelaskan  tentang  adanya  perbedaan  pendapat mengenai  hukumnya  penangguhan  wakaf  tersebut.  Apabila  yang  dimaksud penangguhan  tersebut  adalah  sesudah  pewakafnya  meninggal  dunia,  maka hukumnya  sama  dengan  wasiat,  yakni  mengikat  dalam  ⅓  harta,  selebihnya tergantung kerelaan ahli waris. Namun apabila yang dimaksud penangguhan tersebut  selain  kematian,  maka  menurut  sebagian  ulama  wakafnya  sah  dan perolehan manfaatnya menunggu setelah sampai pada waktu yang dijanjikan. Tetapi  menurut  sebagian  yang  lain  hukumnya  tidak  sah  karena  dengan penangguhan tersebut transaksi wakafnya dianggap tidak terjadi.
Titik  persoalannya  adalah  mengenai  apakah  wakaf  merupakan perbuatan  melepaskan  hak  milik  yang  statusnya  menjadi  milik  Allah  dan hasilnya  untuk  digulirkan  kepada  pihak  lain  atau  hanya  bersifat  pemberian manfaat  seperti  halnya  dalam  sewa-menyewa.  Apabila  jawabannya  untuk menggulirkan  benda  atau  manfaat  kepada  pihak  lain,  maka  adanya penangguhan tidak menghalangi keabsahan transaksi tersebut. Tetapi apabila merupakan  pelepasan  hak  dan  berpindah  kepada  Allah,  maka  dengan penangguhan tersebut hukumnya tidak sah, karena hal ini termasuk transaksi
yang  meminta  persyaratan  langsung  ( al-sighat  al-munjizat ).  Demikian  juga apabila  transaksi  wakaf  dianalogkan  dengan  transaksi-transaksi hibah dan ijarah ,  tetapi  kasus  wakaf  Gontor  dapat  didekati  dengan  tujuan  dan  sasaran wakafnya, yaitu untuk memfasilitasi kegiatan pendidikan.
Dalam  Teks  piagam  menyebutkan,  bahwa  “KH  Ahmad  Sahal penyerahan wakafnya bersyarat, selama anak-anaknya masih sekolah, pohon kelapa yang berada di atas tanah wakaf akan diambil hasilnya oleh pewakaf sampai dengan anak-anaknya selesai sekolah”.
a) Secara  substansial  teks  piagam  ini  tidak  bertentangan  dengan  konteks, karena  putra-putri  pewakaf  yang  dijadikan  syarat  penangguhan  wakaf ternyata  termasuk  orang-orang  yang  berhak  menerima  manfaat  wakaf, yaitu untuk membiayai pendidikan hingga selesai.
b) Bahwa waqf  al-mu’allaq memberikan  kemudahan  kepada  para  pewakaf yang  masih  membutuhkan  barang  yang  diwakafkannya  untuk  beberapa waktu  lamanya.  Banyak  orang  yang  termotivasi  untuk  melakukan  praktik wakaf ini, tetapi masih membutuhkan manfaat dari hartanya itu.
Trimurti juga menerima wakaf dari masyarakat dalam berbagai bentuk mencakup  semua  asset  yang  disumbangkan  untuk  pengembangan  pondok, baik  berupa  benda  kongkrit  berupa  tanah,  bangunan,  uang  maupun  yang tidak  kongkrit  berupa  jasa,  pelayanan,  tenaga  dan  pikiran  yang  memiliki nilai ekonom.

## F. Pengembangan Konsep Maqasid dalam Konsep Wakaf PMDG
Dari  Uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwasannya  ada  model pengembangan  konsep  yang  dianut  pada  konsep  wakaf  PMDG.  Berikut perkembangan  Konsep  Maqasid  dalam  Konsep  Wakaf  PMDG  yang  masuk  pada Tingkatan Hajiyyat
Tabel 1.2.Perkembangan Konsep Maqasid dalam Konsep Wakaf PMDG No. Tujuan Maqasid Pengembangan Konsep Wakaf Model Wakaf PMDG 1 Menjaga agama (Hifdzul al-Diin )
1. Wakaf  sebagai  upaya  untuk  mendekatkan  diri kepada Allah SWT.
2. Wakaf  untuk  Lembaga  Pendidikan  Islam  yang harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan Hukum Islam.
3. Hasil  dari  Wakaf  untuk  upaya  pembinaandan kepedulian  sosial  keagamaan    masyarakat
sekitar;
2 Menjaga jiwa ( Hifdzul Nafs ) Wakaf  Pondok  Modern  harus  menjadi  Lembaga yang  berkhidmat  kepada  masyarakat,  membentuk karakter/pribadi  ummat,  guna  kesejahteraan  lahir batin (yang bersifat material maupun spiritual), baik untuk kesejahteraan dunia dan  akhirat. 3 Menjaga Akal ( Hifdzul al-Aql )
1. Bahwa  Wakaf  Pondok  Modern  harus  menjadi sumber  ilmu  pengetahun  Islam,  Bahasa  Al-
Qur’an/Arab, Ilmu Pengetahuan Umum dan tetap berjiwa Pondok.
2. Wakaf  dalam  upaya  untuk  pemberian  bantuan kemanusiaan  yang  dilembagakan  ( at-tahbis ) untuk  pendidikan  Pondok  Pesantren  (yang  dapat ditafsirkan  merupakan  bentuk  bantuan  untuk menolong umat dalam pendidikan yang berkaitan perkembangan  akal  agar  nantinya    dapat memberikan manfaat yang optimal pada kehidupan Umat Islam.
3. Memelihara  dan  menyempurnakanagar  Pondok Modern menjadi Universitas Islam yang bermutu dan berarti.
4. Memberikan subsidi bagi biaya pendidikan santri dan mahasiswa guru.
5. Penyedian  sarana  dan  prasarana  pendidikan  dan pengajaran yang layak bagi para santri.
4 Menjaga Keturunan ( Hifdzul al- Nasl) 1. Berorientasi  kepada  penanaman  nilai  dan budaya  pondok  kepada  segenap  keluarga pondok,  baik  di  kalangan  santri,  ustadz,  dan pengasuh.
2. Menyiapkankader yang akan melanjutkan pendidikan ke luar negeri.
5 Menjaga  harta ( Hifdzul al- Maal) 1. Mengakomodir    wakaf  dalam  berbagai  bentuk dan prosedur agar dapat diakses oleh Masyarakat.
2. Memberikan bantuan kesejahteraan pada Masyarakat.
3. Pengelolaan  harta  wakaf    didasarkan  atas kerangka  kerja  professional  sehingga  harta  tidak terlantar  bahkan  musnah,  hasil  pemberdayaan harta  wakaf  digunakan  untuk  peningkatan  mutu pendidikan dan pengajaran di PMDG.
4. Membuka  lapangan  usaha  dalam  unit-unit Kopontren untuk kesejahteraan keluarga pondok.
5. Perluasan  tanah  wakaf  dan  pemenuhan  sarana perlengkapan pondok.
6. Menaruh perhatian pada pembangunan danpengembangan ekonomi  masyarakat sekitar ; mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar.

## Daftar Pustaka
Abdillah,  Masykuri.  “Filosofi  dan  Hikmah  Wakaf”,  dalam http:// www.bwi.or.id /artikel (10 Januari 2009).
Agustianto, Wakaf  Produktif untuk Kesejahteraan Umat dalam  http:/Agustianto.
Niriah. com
Departemen  Agama, Perkembangan  Pengelolaan  Wakaf  di  Indonesia .  Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
Esposito , John. The 500 Mostinfluential Muslims in the  Word 2009, ﬁrst edition (1M). The Prince Alwaleed Bin Talal, Georgetown University, 2009.
Hasan,  Tholhah.    “Istibdal  Harta  Benda  Wakaf”  dalam http:// www.bwi.or.id /artikel
Huda,  Miftahul.  “ Wakaf  dan  Kemandirian  Pesantren  dari  Tebuireng  hingga Gontor ”. Islamica . Jurnal Studi Keislaman. Vol 7, No 1, Sept 2012.
Kabisi  (al).  Muhammad  Abid  Abdullah. Hukum  Wakaf ,  Terj.  Ahrul  Sani Faturrahman & Rekan KMCP. Jakarta: Dompet Dhuafa.
Kholid,  Hendra.  “Wakaf  Uang  Perspektif  Hukum  dan  Ekonomi  Islam”  dalam http:// www.bwi.or.id /artikel (16 Agustus 2011)
Mubarok, Jaih . Wakaf Produktif . Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008.
Munir,  Sirodjul.    “Kemitraan  Usaha  dalam  Wakaf  Produktif”,  dalam http:// www.bwi.or.id /artikel (18 Februari 2008)
Muslim, Shahih Muslim .  Hadits No. 3084, Jz 8. Riyadh:  Daar ‘Aalam al-Kutub, 1996.
Nafis, M. Cholil.  “Peluang Kemitraan Investasi Wakaf Produktif”, dalam http:// www.bwi.or.id /artikel (03 Desember 2010)
Nafis, M. Cholil. “Rethinking” Fiqih Wakaf, dalam http:// www.bwi.or.id /artikel (21 April 2011)
Nasa’i. Sunan Nasa’i, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M. Nazhir Gagas 12 Rekomendasi
Wakaf Produktif dalam http:// www.bwi.or.id/berita , (14 Agustus 2008)
Pradja,  Juhaya  S.  dan  Muzarie,  Mukhlisin.  “ Perwakafan  di  Indonesia:  Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya” Bandung: Yayasan Piara, 1995. Pradja,  Juhaya  S.  dan  Muzarie,  Mukhlisin. Pranata  Ekonomi  Islam Wakaf, Yogyakarta : Dinamika STAIC Press, 2009.
Siahaan,  Daniar.  Ekonomi  Kemandirian  Berbasis  Koppontren.  Jurnal Ekonomi Islam . Vol 1. No 2. Juli 2013.
Sula,  Muhammad  Syakir.    Sinergi  Wakaf  dengan  Instrumen  Asuransi  Syariah dalam http:// www.bwi.or.id /artikel (30 Desember 2010)
Zarkasyi,  Abdullah  Syukri. Gontor  dan  Pembaharuan  Pendidikan  Pesantren . Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
Zarkasyi, Abdullah Syukri. Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Gontor . Ponorogo: Trimurti Press, 2005.
Zubaidi,  Sujiat. Warta  Dunia  Pondok  Modern  Darussalam  Gontor. Ponorogo: Darussalam Press, 2013.
Zuhaili (al), Wahbah. al-Fiqh. al Islamy Wa Adilatuhu , Jz. 8 . Mesir: Dar al-Fikr al-Mu’ashir,1987.
Website: http://www.wardun.gontor.ac.id