Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753

## KONSEP ITIKAD BAIK DALAM PENERAPAN BUSINESS JUDGMENT RULE BERDASARKAN SISTEM HUKUM PERSEROAN INDONESIA DAN MALAYSIA

## Bewani Octavianisa Masrurah
Universitas Indonesia bewani.octa@gmail.com
Abstrak. Doktrin Business Judgment Rule dapat melindungi direksi dari tanggung jawabnya dalam  mengambil  suatu  keputusan  untuk  perusahaan.  Selanjutnya  meninmbulkan    pertanyaan, bagaimanakah konsep iktikad baik berdasarkan doktrin Business Judgment Rule di Indonesia, dan untuk  itu  juga  dibandingkan  dengan  penerapannya  di  Malaysia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk memahami  konsep  itikad  baik  yang  selalu  disertakan  dalam  penerapan Business  Judgment  Rules dalam  sistem  hukum  Indonesia  dan  bagaimana  penerapannya  Malaysia.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  normatif  dengan  metode  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual baik yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan  dalam  penerapan  konsep  itikad  baik  dalam  Business  Judgment  Rule  di  Indonesia  dan Malaysia,  salah  satunya  adalah  Companies  Act  of  Malaysia  disebutkan  secara  jelas  dan  lengkap mengenai  iktikad  baik  bagi  direksi,  sementara  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci.
Kata Kunci : Business Judgment Rule, Itikad Baik, Direksi, Perseroan Terbatas
Abstract.  The  Business  Judgment  Rule  doctrine  can  protect  directors  from  their responsibilities in making decisions for the company. Furthermore, it raises the question, how is the concept of good faith based on the Business Judgment Rule doctrine in Indonesia, and for that it is also  compared  to  its  application  in  Malaysia.  This  study  aims  to  understand  the  concept  of  good faith that is always included in the application of Business Judgment Rules in the Indonesian legal system and how it is applied in Malaysia. This research is a normative research with a legislative approach and a conceptual approach both applicable in Indonesia and Malaysia. From the results of this study indicate that there are differences in the application of the concept of good faith in the Business Judgment Rule in Indonesia and Malaysia, one of which is the Companies Act of Malaysia clearly  and completely  stated  about  good  faith  for  directors,  while in Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas is not explained clearly and in detail.
Keywords : Business Judgment Rule, Good Faith. Director, Limited Liability Company

## PENDAHULUAN
Suatu  Perseroan  Terbatas  (Perseroan) ialah  merupakan  badan    hukum    yang bertindak sebagai subjek hukum (rechtpersoon) dimana  kedudukannya  sama dengan  manusia  yang  memiliki  haknya  dan kewajibannya  sendiri. Perseroan  mampu melaksanakan suatu perbuatan hukum bersama  subyek  hukum  lainnya    walaupun hanya terbatas dalam kegiatan sewa menyewa kegiatan  perjual-belian  serta  piutan  dan lainnya.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2007  Pasal  1  Angka  2  (dua),  organ
perseroan  adalah  Rapat  Umum  Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan
Komisaris. Organ perseroan PT yang melaksanakan    segala  urusan  Perseroan  baik di  dalam  atau  luar  pengadilan  dipegang  oleh Direksi.
Direksi  pada  Perseroan  berdasarkan pada posisinya sebagai organ perseroan, yaitu peralatan  kelengkapan  perseroan.    Pada kedudukannya  tersebut  direksi  melaksanakan tindakannya dalam lingkup kewenangan yang diberi  padanya  sebagai  pihak  yang  mewakili perseroan.  Doktrin Bussiness  judgment  rule
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
adalah  satu  doktrin  yang  dikenal  dalam hukum  perusahaan  sebagai  doktrin  yang dijadikan  imunitas  bagi  para  Direksi  dalam pengambilan keputusan bagi perseroan, tujuan dari  doktrin  ini  menurut  pendapat  penulis ialah  sebagai  pencapaian  keadilan  bagi Direksi dalam melaksanakan tugasnya. Apabila  Direksi  selalu  berada  dalam  keadaan yang    menyebabkan  rasa  takut  akan bertanggungjawab secara pribadi yang membayanginya hal ini bisa saja menyebabkan  keraguan  dalam  pegambilan keputusan oleh Direksi sehingga bisa berdampak  pada  merosotnya  keuntungan yang  diperoleh  investor,  bahkan  sampai menurunnya kualitas orang-orang yang memiliki  potensi  yang  hendak  menjadi Direksi  itu  sendiri.  Hal  inilah  yang  ingin diatasi oleh Business Judgment Rule. Dimana doktrin ini ialah satu-satunya solusi yang bisa digunakan  untuk  dijadikan  perlindungan Direksi yang beritikad baik untuk menghindarkan  diri  atas  gugatan  korporasi para  pemegang  saham  maupun  kreditur sehubungan  mengenai  keadaan  rugi  yang muncul  diakibatkan  oleh  keputusan  yang diambil Direksi. Kedudukan Business Judgment  Rule  dan  direksi  dapat  diketahui dalam pengertian berikut bahwa :
Business  Judgment  Rule  is  basically the  most  important legal  assessment  standard in  corporate  law,  to  protect  the  Board  of Direction  from  lawsuits,  unless  it  can  be proven sufficiently that the Board has violated the  tasks  mandated  to  him  or  if  the  decision makingthe process of those taken has violated the  principle  of  independence  and  the principleof avoiding personal interests.
Bahwa konsep yang diterapkan business  judgment  rule  yaitu  ,  untuk melindungi  direksi  dari  tuntutan  hukum, kecuali  jika  itu  dapat  dibuktikan  secara memadai  bahwa  yang  bersangkutan  telah melanggar tugas yang diamanatkan kepadanya  atau  jika  pengambilan  keputusan proses  yang  diambil  telah  melanggar  prinsip independensi dan prinsip menghindari kepentingan  pribadi.  Pasal  97 ayat  (2)  UUPT 2007  menjelaskan  jika  kedudukan  Direksi memiliki tanggungjawab dalam
kepengurusannya  atas  kepentingan  perseroan yang  sesuai  dalam  tujuan  perseroan  tersebut, kepengurusan Direksi harus berlandaskan atas asas  itikad  baik  tanpa  penyalahgunaan  posisi dan  pengetahuan  yang  ada  padanya  dalam kedudukannya  menjadi  Direksi.  Dalam  hal putusan  bisnis,  direksilah  yang  berwenang dan  jika  direksi  sudah  melakukan  tugasnya dengan layak, yang sesuai dengan keyakinannya bahwa secara bisnis itulah yang benarm  direksi  tidak  dapat  dipersalahkan. Pelaksanaan urusan perseroan atas itikad baik dan  disertai  tanggungjawab  wajib  berjalan seimbang  dengan  kewajiban  Direksi.  Untuk pengelolaan  perseroan,  Direksi  diharuskan supaya  bisa  memilih  keputusan  bisnis  yang benar dan cepat, hal tersebut disebabkan oleh keadaan bisnis yang sangat mudah mengalami perubahan yang sangat cepat disertai ketatnya persaingan dengan perseroan lainnya. Namun tuntutan  itu  tidak  mengurangi  terlaksananya kewajiban  itikad  baik  Direksi,  sehingga semua keputusan yang diambil Direksi dalam pengurusan  perseroan  harus  selalu  dilandasi dengan  itikad  baik,  walaupun  keputusan tersebut  nantinya  bisa  menjadikan  perseroan mengalami kerugian.
Tanggungjawab  pribadi  Direksi  dapat timbul  jika  keputusan  yang  diambil  Direksi tidak  disertai  pertimbangan  yang  matang  dan tanpa  memperhatikan  itikad  yang  baik  yang harusnya dilakukannya sehingga menyebabkan  perseroan  merugi.  Sementara apabila  satu  putusan  yang  diambil  oleh Direksi  merupakan  putusan  yang  diambil dengan berlandaskan prinsip itikad yang  baik namun tetap mengakibatkan perseroan merugi,  maka  Direksi  tetap  tidak  dapat dituntut atau diminta pertanggungjawabannya secara pribadi dikarenakan adanya perlindungan  berdasarkan  doktrin Business Judgement  Rule. Perseroan  dan  pengurus adalah satu kesatuan yang saling bergantungan, ini yang menyebabkan pengurus  menjadi  pihak  yang  mendapatkan kepercayaan  dalam  bekerja  dan    bertindak dalam  kewenangannya  untuk  kepentingan perseroan diatas kepentingannya pribadi.
Telah  banyak  kajian  yang  membahas mengenai Bussiness  Judgment  Rule. Namun
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
tidak membahas secara mendalam bagaimana konsep atau batasan itikad baik ini diterapkan pada sistem hukum Indonesia sebagai kriteria Bussiness  Judgment  Rule diperlukan  satu pedoman panduan yang memberikan pengetahuan  bagi  masyarakat  agar  lebih mengetahui  bagaimana  konsep  itikad  baik yang  sesuai  dalam  penerapan Business Judgment  Rules. Pada  penelitian  terdahulu yang  dilakukan  oleh  Sartika  Nanda  Lestari (2015)    yang  berjudul Business  Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan  Usaha  Milik  Negara  Di  Indonesia Penelitian  ini  membatasi  pembahasan  hanya mengenai  kedudukan  business  judgment  rule yang  ada  pada  UUPT  dan  bagaimana penerapannya  pada  BUMN.    Penelitian terdahulu  lainnya  dilakukan  oleh  Gideon Paskha Wardhana (2019) Business Judgement
Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan .
Penelitian ini membahas mengenai  diterapkannya  doktrin business judgement  rule (“BJR”)  dalam  hukum perseroan  di  Australia,  Belanda  serta  UUPT, di Indonesia.
Pembaruan  penelitian  yang  akan dilakukan  dalam  kajian  ini  adalah  membahas konsep  itikad  baik  yang  selalu  disertakan dalam  penerapan  Business  Judgment  Rules dalam sistem hukum Indonesia dan pengaturan itikad baik serta Business Judgment Rules pada beberapa negara lainnya sebagai  tambahan  pengetahuan,  dipilihnya negara  Malaysia    adalah  dikarenakan  sebagai satu  variasi  perbedaan  sistem  hukum  yang digunakan,  dimana  Malaysia  menggunakan sistem Anglo Saxon (Common Law).
Berdasarkan  latar  belakang  diatas maka  dengan  ini  penulis  merumuskan masalah yaitu:
Bagaimanalah  konsep  itikad  baik sebagai syarat  penerapan  Business Judgment Rule dalam sistem hukum Indonesia?
Bagaimanakah  konsep  itikad  baik dalam  penerapan  Business  Judgment  Rule dalam  hukum  Perseroan  di  Malaysia  dan bagaimanakah perbedaan penerapan konsepnya dengan Indonesia?
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah  penelitian  hukum  normatif  yakni penelitian  atas  inventarisasi  hukum  positif, asas  hukum,  penelitian  yang  ingin  mengkaji sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian  hukum  kepustakaan.    Dengan  kata lain penelitian ini didasarkan pada hukum itu sendiri  yakni,  berupa  peraturan  perundang- undangan.  Dengan  menggunakan  metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan sumber data  sekunder,  tekhnik  pengumpulan  bahan hukum  dilakukan  dengan  cara  melakukan penelitian  kepustakaan  (Library  Research) atau  studi  kepustakaan.  Adapun  penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan  data-data  yakni  peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal- jurnal  hukum,  surat  kabar,  dan  bahan  hukum lain  yang  memiliki  hubungan  terhadap masalah yang bisa dikaji dalam penulisan data yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan melalui  cara  analisis  deskriptif  kualitatif. Metode deskriptif ialah dengan menggambarkan  secara  mnyeluruh  apa  yang menjadi pokok dari permasalahan- permasalahan. Sementra kualitatif ialah metode  analalisis  melalui  penyeleksian  data yang  didapatkan  sesuai  dengan  kualitas  serta kebenaran  lalu  dikaitkan  dengan  teori  yang didapatkan  melalui  penelitian  kepustakaan sampai  diperoleh  pembahasan  yang  akan menjawab  permasalahan-permasalahan  yang diangkat.
HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1  Konsep  Itikad  Baik  Dalam  Penerapan Business  Judgment  Rules dalam  sistem hukum Indonesia
Business Judgement Rule dapat dijadikan satu bentuk pembebasan
tanggungjawab  direksi  karena  kesalahannya yang  mengakibatkan  kerugian  dengan  satu catatan  selama  pelaksanaan  kewenangannya telah  menerapkan  satu  bentuk  itikad  yang baik  dan  mengedepankan  prinsip  kehati- hatian. Adapun yang dinamakan mengedepankan  itikad  baik  harus  memenuhi aspek sebagai berikut:
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
a) Adanya  kepercayaan  ( fiduciary  duty )  dan keharusan untuk selalu jujur bagi direksi
b) Pelaksanaan pengurusan yang layak
c) Tidak diperkenankan melanggar  peraturan perundang-undangan
d) Diharuskan loyal kepada perseroan (loyalty duty), salah  satunya  dengan  tidak memakai  uang  serta  kekayaan  perseroan yang  digunakan  untuk  keperluan  pribadi serta harus menjaga rahasia perseroan
e) Mencegah  adanya  benturan  kepentingan pribadi  dan  perseroan,  dengan  tidak menggunakan  kewenangan  dan  informasi perseroan untuk kepentingan pribadi dalam pengambilan atau menahan separuh keuntungan perseroan
f) Dengan  hati-hati  dan  seksama  dalam pengurusannya berlandaskan pertimbangan
g) Harus  mengupayakan  urusan  dengan tekun, yaitu dengan melimpahkan perhatian kepada perseroan
h) Adanya  rasa  ketekunan  dan  ulet  dimana ada kewajiban dan kecakapan sera keahlian sesuai dengan ilmu pengetahuan.
Singkatnya,  dalam  hal  pengambilan keputusan perusahaan direksi wajib memenuhi  kriteria due  of  care , good  faith, dan for  the  best  interest  of  the  company. Penjelasan diatas merupakan uraian penggambaran  ruang  lingkup  serta  aspek itikad  baik  serta  tanggungjawab  penuh  yang harus  dilaksanakan  anggota  direksi  perseroan dimana  apabila  terjadi  kelalaian  dalam pelaksanaannya  dan  mengakibatkan  kerygian maka anggota
direksi wajib bertanggungjawab  pribadi  terhadap  perseroan yang mengalami kerugian tersebut namun lain hal  nya  apabila  itikad  baik  diatas  telah diterapkan  maka  prinsip  doktrin Business Judgment Rule bisa saja diterapkan.
Pada awalnya doktrin Business Judgment Rule bermula dari Putusan Mahkamah  Agung  Delaware  di  Amerika Serikat dalam putusan pengadilan pada kasus Solomon vs. Salomon & Co. Ltd (1897) yang kemudian  dikenal  dengan  Teori  Salomon. Konsepnya berupaya untuk melindungi kepentingan  anggota  direksi  dengan  itikad baiknya  atas    pengambilan  keputusannya menimbulkan kerugian pada perseroan.
Doktrin ini muncul untuk menjawab kekhawatiran  atas  dianutnya  prinsip  wajib dipercaya dalam teori fiduciary duty terhadap direksi  dalam  mengambil  keputusan  bisnis. Pembelaan direksi melalui kemunculan doktrin  BJR  sebagai  suatu  instrumen  hukum bagi  direksi  untuk  berlindung  dari  segala tuntutan  hukum  yang  ditujukan  kepadanya atas  kerugian  perseroan  sebagai  akibat keputusannya. Doktrin BJR adalah pengecualian  bagi  direksi  yang  berada  pada posisi  yang  tidak  terlindungi (exposed position).
Doktrin Business  Judgment  Rule diadopsi  dalam  hukum  perseroan  terbatas  di Indonesia    tersirat  dalam  Pasal  97  ayat  (5) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang  Perseroan  Terbatas  (UUPT)  dan Pasal  104  ayat  (4)  UUPT  dalam  hal  untuk melindungi  direksi  yang  beritikad  baik,  dan termasuk  di  Pasal  114  ayat  (5)  UUPT  untuk melindungi  dewan  komisaris  yang  beritikad baik.  Bila  direksi  dapat  membuktikan ketentuan  di  dalam  Pasal  97  ayat  (5)  UUPT, maka direksi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk mengganti kerugian perseroan yang timbul dari keputusan bisnis apabila merugikan perseroan.  Munculnya  ketentuan  prinsip  BJR di  dalam  Pasal  97  ayat  (5)  UUPT  untuk menjawab  kekhawatiran  terhadap  Pasal  97 ayat (1) dan ayat (2) UUPT.
3.1.2 Penerapan  Konsep  Itikad  Baik Dalam Penerapan Business Judgment Rules dalam sistem hukum Malaysia
Malaysia  is  often  regarded  as  a common  law  country,    it  has  been  at  the forefront of Islamic capital market regulatory development,  creating  a  hybrid  framework comprising  corporate  law  drawn  from  its common law heritage and shariah principles. The  distinguishing  feature  of  Islamic  capital markets  is  the  compliance  with  Islamic  law with  its  distinctly  different  jurisprudence  and regulatory style from the common law system . Berdasarkan  kutipan  diatas  diketahui bahwa  Malaysia  sering  dianggap  sebagai negara common law garis depan pengembangan  regulasi  pasar  modal syariah.
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Namun  walaupun  sistem  syariah  memiliki pengaruh  yang  besat  terhadap  sistem    hukum di Malaysia tetapi megenai hukum perseroan, Malaysia  tetap  menganut  pada  sistem  Inggris dan Australia.
“Although  shariah  has  had  an increasing influence on various aspects of the Malaysian  legal  system  since  independence, companies  regulation  in  Malaysia  has  been modelled  largely  on  UK  and  Australian  law, and  continues  to  draw  from  developments  in the common law world .”
Malaysia  menerapkan  sistem  hukum common  law sama  halnya  dengan  Inggris menggunakan  hukum  perseroan  yang  sama. Hukum  Perseroan  Malaysia  diatur  dalam Companies  Act  1965 yang  saat  ini  sudah berubah  menjadi Companies  Act  2016 . Berdasarkan Companies act 2016 of Malaysia ada beberapa jenis badan usaha yaitu :
a. A  company  limited  by  shares yaitu perusahaan yang dibatasi oleh saham dan kewajiban  anggotanya  terbatas  pada jumlah saham.
b. A  company  limited  by  guarantee yaitu perusahaan  yang  dibatasi  oleh  jaminan jika  tanggung  jawab  anggotanya  terbatas pada jumlah yang diberikan oleh anggotanya untuk memberikan kontribusi apabila perusahaan tersebut ditutup.
c. Unlimited  company  yaitu perusahaan yang  tidak  terbatas  artinya    tidak  ada batasan pada kewajiban anggotanya.
d. A  limited  liability  partnership diatur  di Limited  Liability  Partnership  Act  2012 ,
Kemitraan dengan tanggung jawab terbatas  adalah  badan  hukum    yang memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari mitra-mitranya.
e. Private Limited Company (Sdn Bhd)
f. Public Limited Company (Berhad)
g. Partnership diatur  dalam Malaysian Partership  Act  1961 ,  yaitu    dua  orang atau  lebih  menjalankan  bisnis  yang  sama dengan  maksud  untuk  menghasilkan keuntungan.  Setiap  mitra  adalah  agen perusahaan  dan  mitra  lainnya  untuk tujuan bisnis kemitraan; dan tindakan dari setiap  mitra  untuk  menjalankan  bisnis dilakukan  oleh  kemitraan  yang  menjadi
anggotanya  mengikat  kemitraan  dan mitranya,  kecuali  jika  mitra  yang bertindak  demikian  sebenarnya  tidak memiliki  wewenang  untuk  bertindak untuk perusahaan dalam masalah tertentu, dan  orang  tersebu  tahu  bahwa  dia  tidak memiliki  wewenang  atau  tidak  tahu  atau percaya dia menjadi mitra.
h. Foreign company \ Berdasarkan Companies  Act  2016  of Malaysia ,  diwajibkan  penggunaan  kata Berhard atau  dengan  singkatannya  Bhd. Dijadikan kesatuan dengan nama perseroan  kemudian  untuk  perseroan yang bersifat privat digunakan ‟‟Sdn‟‟‟yang merupakan singkatan ‟‟sendirian‟‟ sebelumkata ‟‟Bhd‟‟.
Apabila digunakan untuk perseroan tanpa batas  maka  diletakkan  sesudah  nama perseroan.
Mengenai doktrin Business Judgement Rules, Malaysia  menerapkan  doktrin  ini dalam Companies  Act  of  Malaysia 1965  dan 2016,  secara  yuridis  syarat  tersebut  sama  hal nya  dengan  apa  yang  diatur  dalam  hukum negara dengan sistem common law Itikad baik diimplementasikan  oleh  Malaysia  dengan uraian  sebagai  berikut: “A  director  of  a company  has  the  duty  under  the  law  to  act with reasonable care, skill and diligence. The Business  Judgment  Rule  provides  for  the requirements  a  director  will  be  deemed  to have fulfilled this duty”
Dalam    hal  ini  direktur  perseroan memiliki  kewajiban  untuk  bertindak  dengan hati-hati,  sesuai  dengan  keterampilan  dan kemampuannya.  Business  Judgment  Rules menetapkan persyaratan yang diangggap akan memenuhi  tugas  seorang  direktur.  Tindakan tersebut  wajib  dilaksanakan  dengan  itikad baik  berdasarkan    kepentingan  yang  terbaik bagi perseroan, dalam Section 132 Companies Act  1965  (Reivised  1973)  of  Malaysia disebutkan  bahwa    dalam  hal  pelaksanaan kewenangan dan tugas direksi wajib memenuhiu duty  of  good  faith atau  itikad baik,  sebagaimana  disebutkan  pula  dalam Section  132  (1)  Companies  Act  1965  of Malaysia yaitu  :
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
“a  director  of  a  company  shall  at  all times  exercise  his  powers  for  a  propoer purpose and in good faith in the best interest of the company”
Berdasarkan Section 132  (1)  tersebut diketahui jika adanya keharusan direksi dalam pelaksanaan tugas serta wewenangnya berlandaskan  asas  itikad  baik.  Suatu  itikad baik  ialah  perbuatan  pengambilan  putusan yang  mana  direktur  wajib  bersikap  jujur  dan memutuskan  putusan  penuh  pertimbangan atas  keadaan  perseroan.  Tidak  ada  konflik kepentingan,  sehingga  bisa  dikatakan  direksi dapat  bertindak  dengan  profesional  untuk kepentingan  terbaik  bagi    perseroan, Section 132  (1)  menjelaskan  bahwa  direksi  wajib melaksanakan wewenangnya
untuk
memberikan  perhatian  mengenai  keadaan perseroan  dimana  seorang  direksi  wajib memposisikan  diri  untuk  melapas  keinginan pribadi diatas keinginan perseroan.
Penetapan Business Judgement Rule di Malaysia  diperbarui  dalam Companies  Act 2016  of  Malaysia ,  dalam Section  213 disebutkan hal yang sama dengan Section 132 Companies  Act  1965  (Reivised  1973)  of Malaysa ,  kemudian  dalam  hal  direksi  yang memutuskan Business  Judgment  Rule wajib memenuhi ketentuan dalam Section 214 (2) :
a. Membuat  penilaian  bisnis  untuk  tujuan yang tepat dan dengan itikad baik;
b. Tidak  memiliki  kepentingan  material pribadi dalam masalah penilaian bisnis;
c. Diberi  tahu  tentang  pokok  permasalahan dari  penilaian  bisnis  sejauh  yang  dirasa cukup  pantas  oleh  direktur  dalam  situasi tersebut; dan
d. Dapat  dipercaya  bahwa  keputusan  bisnis adalah demi kepentingan terbaik perusahaan.
Dapat  dilihat  bahwa section 214 memberikan  perlindungan  yang  luas  dari tanggung  jawab  atas  kelalaian  jika  keempat persyaratan  sebagaimana  diatur  dalam  bagian tersebut  dipenuhi.  Secara  signifikan,  seorang direktur yang memenuhi persyaratan keempat hal  ini  juga  dianggap  memenuhi  persyaratan standar  obyektif  /  subyektif  baru  sehubungan dengan  tugas  perawatan,  keterampilan,  dan ketekunannya.
Dalam  tujuannya Business  Judgmenr Rule diterapkan pada keputusan atau tindakan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan relevan pada bisnis perusahaan. Dalam  hukum  Malaysia,  Seorang  Direktur Perusahaan harus
memperhatikan keterampilan  dan  ketekunan  dengan  sebuah pengetahuan dan pengalaman serta tanggungjawab direktur. Apabila diperhatikan, Companies Act 2016 of Malaysia ini  memiliki  kesmaan  substansual dengan  pengaturan Australian  Corporation Act  2001 Section  180  (2 )  yang  menentukan bahwa Business  Judgmenr  Rule dapat diterapkan pada direksi apabila:
a) Memenuhi  penilaian  dengan  itikad  baik untuk tujuan yang tepat;
b) Tidak memiliki kepentingan pribadi yang material  dalam  masalah  penghakiman; dan
c) Mengetahui  dengan  keyakinan  sendiri tentang  pokok  masalah  penilaian  sejauh yang diyakini ; dan
d) Percaya  bahwa  keputusan  bisnis  adalah untuk kepentingan terbaik bagi korporasi. Artinya  dalam  hukum  perseroan  di malaysia,  baik  dalam  Companies  Act  of Malaysia  1965  atau  2016  direksi  dikatakan ”beriktikad baik” dalam mengambil keputusan bisnis bagi perseroan jika memenuhi kriteria mutlak due of care, due of skill,  good  faith, dan for  the  best  interest  of the company.
3.1.3 Perbedaan Penerapan konsep itikad baik Business  Judgmenet  Rule dalam Hukum Perseroan Indonesia dan Malaysia Doktrin Business  Judgment  Rule dalam UUPT di Indonesia, menurut pendapat ahli  hukum  bahwa  pasal  dalam  UUPT hanyalah  sebatas  manifestasi  atas    makna business judgment rule. Pelaksanaan pemahaman Business  judgement  rule tidak terlepas  dari  prinsip  itikad  baik  serta  rasa tanggungjawab  atas  direksi  seperti  dalam ketentuan  Pasal  97  dan  99  UUPT  .  Dalam ketentuan  Pasal  97  ayat  1  dan  5  memberi penekanan  bahwa  konsep  itikad  baik  dari direksi namun berdasarkan pasal tersebut juga dapat diambil kesimpulan mengenai pemberlakuan doktrin business judgment rule.
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Ketentuan Pasal 97 ayat 1 dan 2 bahwa UUPT memberlakukan business  judgement  rule dengan  didasari  atas    Pasal  97  ayat  1  dapat disimpulkan  bahwa  tindakan  direksi  terhadap perseroan  didasarkan  pada  prinsip  itikad baik yang  bertanggungjawab  dalam  kepentingan perseroan  tanpa  ada  aspek due  skill atau profesionalisme yang menyertainya.
Sementara  pengimplementasian  itikad baik  dalam  pengaturan  hukum  Malaysia berdasarkan Section  132  (1)    Companies  Act 1965 of Malaysia dan Section 213 Companies Act  2016 of  Malaysia  didapatkan  konsep Itikad baik ialah suatu tindakan direktur yang disertai kejujuran dalam pengambilan keputusan  dengan  menyertai  pertimbangan atas situasi di dalam perseroan dan kepentingan  yang  ada  antar  pihak  di dalamnya.  Merupakan satu perbuatan dimana direktur  wajib  bersikap  penuh  kejujuran serta melakukan  pengambilan  keputusan  melalui pertimbangan situasi perseroan, tanpa disertai konflik  kepentingan  jadi  bisa  dikatakan bahwa  Direksi  memiliki  kemampuan  dalaam tindakan secara profesional untuk kepentingan  perseroan  yang  terbaik,  Direksi bertindak berlandaskan kepetingan perseroan. Dalam ketentuan Pasal tersebut Direksi wajib melaksanakan wewenangnya dengan memikirkan  keberadaan  situasi  perseroan dimana  seorang  Direksi  wajib  untuk  dapat memposisikan  diri  supaya  bisa  lepas  dari kehendak  pribadinya  agar  terhindar  dari perbenturan kepentingan. Berdasarkan penjelasan  diatas  diketahui  jika  Direksi  bisa memutuskan  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan  apa  saja  yanga  da  dalam  aturan Anggaran Dasar atau menyetujui bahkan tidak menyetujuinya.
Perbedaannya yaitu pada sistem hukum perseroan Malaysia penerapan konsep itikad  baik  dalam business  judgment  rule direksi  harus  memenuhi  unsur-unsur  yang lengkap  yaitu due of care, due of skill, good faith, dan for the best interest of the company. Sementara  dalam  Undang-Undang  Perseroan Terbatas unsur due of skill atau profesionalisme direksi tidak dipertimbangka, dalam  Pasal  97  ayat  (5)  UUPT  tidak menyebutkan  asas  profesionalisme/ due  of
skill secara  nyata,  berbeda  dengan  ketentuan Section 132  (1) Companies  Act  2016  of Malaysia melalui  penelusuran  penulis  bahwa dalam  ketentuan  Undang-undang  Nomor  40 tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas sebenarnya  tidak  terdapat  penggunaan  istilah Business  Judgement  rule ,  ada  4  aspek  dalam menerapkan  menghasilkan business judgment rule yang akan melindungi direksi yaiti due of care, due of skill, good faith, dan for the best interest of the company.
Perbedaan  berikutnya  terletak  pada penerapan  prinsip  Business  Judgment  Rule dalam UUPT tentang Perseroan Terbatas juga berlaku  untuk  Dewan  Komisaris  Perseroan sepeti yang ada pada ketentuan Pasal 114 dan Pasal  115  UUPT.  Sementara  dalam  sistem hukum common  law seperti  Malaysia  tidak mengenal Business  Judgment  Rule bagi Dewan Komisaris dikarenakan system common  law ini  tidak  berdasarkan  aturan tertulis,  dan  menganut single  board  officer bahwa artinya kepengurusan dan pengawasan dilaksanakan  oleh chief  officer  of  the company ,    kemudian  perbedaan  lainnya  yaitu Indonesia  sebagai  negara yang  menganut sistem eropa kontinental atau sistem civil law yang  sumber  hukumnya  terletak  pada peraturan perundangundangan, maka hakim di pengadilan  harus  melakukan  interpretasi terhadap  doktrin  karena  disebabkan  oleh belum  adanya  pengaturan  yang  secara komprehensif,  jelas  dan  spesifik  mengenai business  judgment  rule dalam  Undang- Undang Perseroan Terbatas .

## KESIMPULAN
Business  Judgment  Rule dalam  sistem hukum  perseroan  Indonesia  diatur  dalam ketentuan  Pasal  97  ayat  (5)  UUPT  dan  Pasal 104  ayat  (4)  UUPT  untuk  melindungi  direksi yang  beritikad  baik,  dan  termasuk  di  Pasal 114  ayat  (5)  UUPT  untuk  melindungi  dewan komisaris  yang  beritikad  baik.  Bila  direksi dapat  membuktikan  hal-hal  yang  disebutkan di  dalam  Pasal  97  ayat  (5)  UUPT,  maka direksi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk mengganti kerugian perseroan yang timbul dari keputusannya.  Munculnya  ketentuan  prinsip BJR  di  dalam  Pasal  97  ayat  (5)  UUPT  untuk
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
menjawab  kekhawatiran  terhadap  Pasal  97 ayat (1) dan ayat (2) UUPT. Sementara dalam hukum  perseroan  Malaysia  diatur  dalam Companies Act 1965 of Malaysia Section 132 dan Companies Act 2016 of Malaysia Section 213  dan  214.  Kemudian  perbedaannya terletak  pada  pada  sistem  hukum  perseroan Malaysia bahwa penerapan konsep itikad baik dalam business  judgment  rule telah  harus memenuhi unsur-unsur yaitu due of care, due of skill, good faith, dan for the best interest of the  company. Sementara  dalam  Undang- Undang Perseroan Terbatas Indonesia bukanlah business  judgment  rule tidak disebutkan  secara  lengkap,    kemudian Komisaris  Perseroan  dalam  sistem  hukum Indonesia juga dapat dilindungi oleh business judgment  rule sementara  sistem common  law seperti  Malaysia  tidak  mengatur  penerapan business  judgment  rule  pada  Komisaris Perseroan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku M. Yahya Harahap, (2011), Hukum Perseroan  Terbatas,    Cetakan  Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika.
Munir  Fuady,  (2017),  Perseroan  Terbatas:
Paradigma  Baru,  Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti,
Munir Fuady, (2002), Doktrin-doktrin
Modern  dalam  Corporate  Law  dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia
Bandung : Citra Aditya Bakti
Ridwan Khairandy, (2009), Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi, Cet.2 Yogyakarta:
Kreasi Total Medi
Jurnal Bernard S. Sharfman, (2017) „ The Importance of  the  Business  Judgment  Rule’ New York  University  Journal  of  Law  and Business.
Frans  Afhandi  (2016). Business  Judgement Rule Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi  Yang Dilakukan Oleh Direksi Badan  Usaha  Milik  Negara  Terhadap
Keputusan Bisnis Yang Diambil Medan: USU Law Journal, Vol.4.No1
Muhammad  Garry  Gagarin  Akbar  (2016)
Business  Judgement  Rule  Sebagai Perlindungan  Hukum  Bagi  Direksi Perseroan Dalam Melakukan Transaksi  Bisnis Jurnal  Justisi  Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1, N0 1. Muhamad Hafizh Akram & Nisriina Primadani Fanaro, (2019 ). Implementasi Doktrin Business Judgement Rule Di Indonesia. Volume 1 Issue 1, P-ISSN : 2656-9744
Siti  Hapsah  Isfardiyana  (2017). Bussiness Judgement Rules Oleh Direksi
Perseroan, Jurnal  Universitas  Islam Indonesia,  Yogyakarta.  Vol.2  No  1 ISSN : 2527-6654 Sujata  Balan,  dkk,  (2014), Director’s  Duties of  Care,  Skill  and  Diligence:  An Analysis  of  Some  Developments  In Malaysia ,  Malaysia,  Jurnal  Undang-
Undang. Verina Yuwono Setianto, (2017). Pertanggungjawaban  Pribadi  Direksi Pada  Perseroan  Terbatas  Yang  Pailit Mimbar Yustitia Vol. 1 No.2 Desember  2017  P-ISSN  2580-4561
(Paper) E-ISSN 2580-457X Verti  Tri  Wahyuni,  (2017). Kepemilikan Tunggal  Badan  Hukum  Perseroan Terbatas  PT .  Jurnal  Hukum  Vol.  8 No.  2,  Agustus,  Universitas  Gadjah Mada, Yogyakarta
Vivian Chen, (2017 ). Law And Society In The Evolution  Of  Malaysia’s  Islamic Capital  Market  Regulation. Asian Journal of Law and Society 133-156.

## Website
Abdullah  A  Rahman,  Business  Judgment Rule  under  the  Companies  Act  of Malaysia,
http://www.ccalaw.com/index.php/ho me/knowledge/article/item/the- business-judgment-rule-under-the- malaysian-companies-act-2016 , diakses pada 22 November 2019

## Peraturan Perundang-undangan
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Malaysia, Companies Act 1965 of Malaysia Malaysia, Companies Act 2016 of Malaysia
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Malaysia.  Limited  Liability  Partership  Act 2012 of Malaysia Malaysia, Partership Act 1961 of Malaysia Australia, Corporation Act 2001 of Australia