## JIUBJ

## Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal Antara Indonesia dan China

## Maya Ruhtiani
Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Hukum, Universitas Harapan Bangsa Purwokerto Correspondence email: mayaruhtiani@uhb.ac.id
Abstrak. Penelitian dengan  judul Perbandingan Perlindungan Hukum Pada Hak  Kekayaan Intlektual  Komunal  antara Indonesia dan China bertujuan untuk menganalisa bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal baik di Indonesia maupun di Negara China. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang  menggunakan  pendekatan  atau  konsep legis  positivis .  Penelitian  ini  membahas  mengenai  sistem  perlindungan  hukum terhadap  kekayaan  intelektual  komunal  yang  berlaku  di  Indonesia  dan  China  yang  perlindungan  hukumnya  diratifikasi  dari peraturan  kekayaan  intelektual  yang  berasal  dari  perjanjian  Internasional.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Indonesia  dan China sama-sama menerapkan konsep perlindungan kekayaan intelektual komunal yang bersifat mencegah ( defensive protection ) dan  perlindungan  secara  positif  ( positive  protection )  melalui  pembentukan  undang-undang  khusus  yang  terkait  pengetahuan tradisional  ( sui  generis  law ).  Namun  konsep  tersebut  baik  di  Indonesia  dan  China  belum  dapat  diterapkan  melalui  peraturan perundang-undangan khusus mengenai pengetahuan tradisional yang dapat dimasukkan kedalam sistem kekayaan intelektual.
Kata Kunci : China; Indonesia; Kekayaan Intelektual; Kekayaan Intelektual Komunal.
Abstract.  This  research  entitled  A  Comparative  Study  on  Legal  Protection  of  Communal  Intellectual  Property  Rights  between Indonesia and China aims to analyze the application of legal protection toward communal intellectual property in Indonesia and China. This research is examined using a normative juridical research method. This method uses the legal positivism approach. This study discusses the legal protection system toward communal  intellectual property in  Indonesia  and China, in  which legal protection is ratified by intellectual property regulations originating from international treaties. The results show that Indonesia and  China  both  apply  the  concept  of  defensive  and  positive  protection  by  forming  laws  specifically  related  to  traditional knowledge  (sui  generis  law).  However,  this  concept  cannot  be  applied  in  Indonesia  and  China  through  special  laws  and regulations regarding traditional knowledge included in the intellectual property system.
Keywords: China; Communal Intellectual Property; Intellectual Property; Indonesia.

## PENDAHULUAN
Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  dikenal dengan  berbagai  macam  aspek  antara  lain  perlindungan hak  cipta, merek, desain  industri, rahasia dagang, paten, indikasi  geografis,  varietas  tanaman  serta  desain  tata letak  sirkuit  terpadu.  Perlindungan  terhadap  kekayaan intelektual  tersebut  merupakan  perlindungan  yang diberikan  Negara  terhadap  warga  negaranya  yang memiliki  hak-hak  tersebut.  Akan  tetapi  perlu  diketahui perlindungan  tersebut  belum  mencakup  perlindungan terkait  dengan  Aspek  Budaya  dan  Pengetahuan Tradisional  yang  lahir  dalam  lingkup  masyarakat  adat sebagai  kebudayaan  daerah  belum  terlindungi  dengan baik  dan  pada  akhirnya  dapat  memberikan  peluang kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk secara  sepihak  mengklaim  hak  kekayaan  komunal  milik masyarakat  adat.  Berdasarkan  diskusi-diskusi  tentang perlindungan  hukum  terhadap  kekayaan  intelektual komunal  khususnya  bagi  pengetahuan  tradisional  dan ekspresi  budaya  tradisional,  dunia  internasional  dituntut untuk  terlibat  dalam  memelihara,  mengembangkan  dan melindungi  kekayaan  intelektual  komunal  yang  ada  di negara  berkembang  yang  mempunyai  peranan  penting dalam  pertumbuhan  ekonomi  dan  sosial  budaya  di negara  tersebut.  Kekayaan  Intelektual  komunal  yang
diakui  oleh  negara  lain  atau  yang  diakui  oleh  dunia internasional  akan  berdampak  terhadap  penguatan identitas negara dan meningkatkan perekonomian secara berkesinambungan di negara-negara berkembang. Perlindungan  hukum  terhadap  kekayaan  intelektual komunal  dapat  diimplementasikan  dalam  kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara di dunia yang kemudian menjadi aturan hukum internasional sehingga kepentingan nasional negara berkembang dapat terlindungi  dengan  jelas  dan  tegas  sesuai  kesepakatan bersama dengan negara-negara lain di dunia.
Upaya  untuk  melindungi  kekayaan  intelektual komunal  pada  kenyataannya  tidak  mudah.  Hal  tersebut didasari oleh pola pikir yang berbeda antara negara maju dan  negara  berkembang.  Kekayaan  intelektual  komunal banyak  dimanfaatkan  oleh  negara  maju  sebagai  akses untuk  dapat  menciptakan  produk-produk  baru  dan kekayaan  intelektual  komunal  dianggap  sebagai  dasar dari  diciptakannya  suatu  produk  yang  nantinya  akan dikembangkan  dan  dimanfatkan  oleh  masyarakat modern.  Pemanfaatan  kekayaan  intelektual  komunal merupakan  suatu  upaya  yang  dilakukan  oleh  negara maju  untuk  memperoleh  keuntungan  yang  sebesar- besarnya  atau  yang  biasa  disebut  sebagai  komersialisasi terhadap  produk-produk  yang  berasal  dari  kekayaan
Maya Ruhtiani, Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal Antara Indonesia dan China
intelektual  komunal  yang ada di  negaranya,  hal tersebut tentunya  bertolak  belakang  dengan  pemikiran  dari negara-negara berkembang dengan  seluruh  sumber daya genetika  yang  seharusnya  dapat  dimanfaatkan  dengan baik  untuk  kelangsungan  hidup  negaranya  namun  hal tersebut  tidak  dilakukan  dan  cenderung  dianggap  bukan hal yang utama yang dapat menguntungkan negara untuk itu  pemanfaatan  kekayaan  intelektual  komunal  yang diterapkan  di  negara  berkembang  cenderung  diam ditempat  tidak  seperti  halnya  pemanfaat  yang  dilakukan oleh negara maju.
Perbedaan perlindungan terhadap kekayaan intelektual  komunal  di  negara  maju  dan  negara berkembang  tidak  menyurutkan  negara-negara  tersebut untuk  dapat  membuat  kesepakatan  bersama  mengenai pemanfaatan  serta  perlindungan  baik  keanekaragaman hayati  maupun  pengetahuan  tradisional  yang  dimiliki oleh  suatu  negara  karena  hal  tersebut  merupakan kewajiban  bersama  terutama  bagi  dunia  internasional supaya tidak berakibat pada musnahnya keanekaragaman budaya  di  seluruh  dunia.  Hal  tersebut  berkaitan  dengan Negara  maju  yang  memanfaatkan  kekayaan  intelektual komunal  untuk  para  pelaku  usaha  pada  industri  modern yang  dapat  menjadi  sebuah  perangsang  pertumbuhan ekonomi, namun hal tersebut dianggap dapat membahayakan kelangsungan sumber daya genetik yang ada di wilayah negara berkembang. Berbicara mengenai peran  dan  fungsi  hak  kekayaan  intelektual  komunal maka  Indonesia  dikenal  sebagai  salah  satu  dari  tiga negara  yang  memiliki  keragaman  dan  kekayaan  hayati dunia  yang  terkaya  dan  terbesar.  Bangsa  Indonesia  juga dikenal  di  antara  jajaran  bangsa-bangsa  yang  tergolong telah  ada  sejak  dan  hidup  dengan  peradaban  tua. Kesadaran  dan  pengetahuan  tentang  manfaat  dan  nilai ekonomi  yang  melekat  pada  kekayaan  intelektual komunal  seharusnya  sudah  diimplementasikan  dalam peraturan perundang-undangan khusus mengenai perlindungan atas haknya, sementara itu isu sumber daya genetika  di  Indonesia  kian  mencuat  dalam  percaturan internasional.  Hal  tersebut  memiliki  alasan-alasan  yang berkaitan  dengan  kepentingan  negara  maju  di  dunia untuk  itu  sumber  daya  genetika  yang  merupakan  salah satu  kekayaan  intelektual  komunal  yang  dimiliki Indonesia  harus  dipercepat  aturannya  seperti  halnya negara lain di wilayah Asia, salah satu contohnya negara China.
China  aktif  dalam  melindungi  hak  kekayaan intelektual  yang  ada  di  negaranya  dan  mengakui  secara komprehensif  bahwa  kekayaan  intelektual  komunal adalah warisan berharga bagi komunitas adat, kebangsaan,  dan  dunia  secara  keseluruhan.  Hal  Ini dianggap  penting  bagi  identitas  budaya  negara  tersebut sebagai  sebuah  pengakuan  dari  negara  lain.  Pentingnya perlindungan  terhadap  kekayaan  intelektual  komunal tidak  dapat  dipisahkan  dari  analisis  sifat  spesifik  dari kekayaan  intelektual  komunal  yaitu  memiliki  karakter yang  berbeda-beda  yang  dapat  membangun  hubungan
yang  erat  antara  orang-orang  dan  komunitas  di  negara mereka.  Kedua,  sumber  daya  yang  melekat  dan berharga,  yang  memiliki  sifat  dan  kelebihan  sebagai kekayaan  intelektual  yang  dapat  digunakan  dan dialihkan haknya.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  Tipe  penelitian yuridis  normatif  yaitu  penelitian  dengan  menggunakan konsep  pendekatan  atau  yang  disebut  sebagai  konsep legis  positivis dengan  hukum  yang  diidentikan  dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga  atau  pejabat  yang  berwenang.  Pada konsep  ini  hukum  dipandang  sebagai  sistem  normatif yang  bersifat  otonom,  tertutup  dan  terlepas  dari kehidupan masyarakat (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988). Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  studi kepustakaan  yang  diperoleh  dari  pengumpulan  data melalui  penelitian  kepustakaan  serta  studi  dokumen berupa data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, Perjanjian Internasional dan Konvensi Internasional yang dapat menjadi bahan dalam pengkajian  penelitian  ini.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  penelusuran  katalog,  yaitu  dengan menelusuri  suatu  daftar  berupa  buku  atau  sumber- sumber  informasi  yang  dimiliki  perpustakaan  kemudian data  tersebut  dikumpulkan  dan  diolah  sebagai  data primer.  (Burhan  Ashshofa,  2004).  Metode  pendekatan dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan perbandingan  ( comparative  approach )  yaitu  metode yang  digunakan  untuk  menyelidiki  suatu  permasalahan dengan  tujuan  akhir  memperoleh  pengetahuan  yang lebih  dalam  tentang  bahan  hukum  tertentu  yang  tidak termasuk  kedalam  asas-asas  hukum  maupun  suatu perangkat peraturan dalam suatu cabang ilmu hukum dan merupakan  tehnik  atau  cara  menggarap  unsur  hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kekayaan Intelektual Komunal
Kekayaan  Intelektual  Komunal  merupakan  hak yang  dimiliki  oleh  rakyat  khususnya  masyarakat  adat sebagai  eksistensi  yang  melekat  dan  dijadikan  sebagai warisan  budaya  dari  dari  daerah  tersebut.    Berdasarkan cara  pandang  masyarakat  adat  kekayaan  intelektual komunal dibedakan menjadi Ekspresi Budaya Tradisional  dan  Pengetahuan  Tradisional.  Konteks Ekspresi  Budaya  Tradisional  terdiri  dari  Hak  Cipta, Desain  Industri,  dan  Merek,  sedangkan  Pengetahuan Tradisional  lebih  mengarah  pada  penemuan  yang mengarah  pada  perlindungan  atas  hak  Paten.  Hal tersebut  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam kehidupan  sehari-hari  pada  masyarakat  adat  setempat. Oleh  karena  itu,  hak  yang  dimiliki  masyarakat  adat disebut  sebagai  warisan  budaya  yang  hidup  ( living culture ).  Kekayaan  Intelektual  Komunal  merupakan jenis  kekayaan  intelektual  yang  diciptakan  tanpa  ada
Maya Ruhtiani, Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal Antara Indonesia dan China
yang  mengetahui  siapa  penciptanya  karena  sudah menjadi kebudayaan pada masyarakat adat dalam jangka waktu  yang  sangat  lama  atau  Kekayaan  Intelektual Komunal  yang  diciptakan  seseorang  yang  merupakan bagian  dari  masyarakat  adat  dengan  cara  tertentu  atau melalui  peristiwa-peristiwa  yang  telah  dilalui  seperti melalui mimpi, selain itu Kekayaan Intelektual Komunal dapat  diciptakan  oleh  anggota  masyarakat  adat  yang diperuntukkan bagai masyarakat  adat setempat sehingga penciptanya  diketahui  identitasnya  dan  kekayaan intelektual  yang  diciptakan  oleh  anggota  masyarakat adat menjadi milik masyarakat adat tersebut. Kondisi ini mendorong  masyarakat  Internasional  untuk  dapat melindungi  karya  dari  masyarakat  adat  dan  seperti halnya  negara  berkembang  lainnya,  upaya  yang  sama dilakukan oleh Indonesia, melalui pemahaman mengenai pengertian  Kekayaan  Intelektual  Komunal  yang  ada  di Negaranya.
Ekspresi  Budaya  Tradisional  sebagai  salah  satu Kekayaan  Intelektual  Komunal  telah  diungkapkan definisinya  oleh  para  ahli  dan  organisasi  internasional. Sementara itu, World Intellectual Property Organization (WIPO),  membuat  kesepakatan  internasional  untuk Ekspresi  Budaya  Tradisional.  Dalam  kesepakatannya dicantumkan  definisi  dari  ekspresi  budaya  tradisional pada bidang seni seperti lagu daerah, tarian daerah dalam bentuk  benda  atau  tak  benda,  atau  gabungan  keduanya yang dihasilkan melalui aktivitas intelektual, pengalaman,  atau  pemahaman,  yang  diekspresikan  oleh penduduk asli dan pemegang hak lainnya dalam konteks tradisi.  Seperti  yang  sudah  dibahas  sebelumnya kekayaan intelektual komunal juga melingkupi pengetahuan  tradisional  yang  dimiliki  oleh  masyarakat adat.  Istilah  pengetahuan  tradisional  yang  digunakan berbagai  macamnya  dan  berbeda  satu  dengan  yang lainnya.  Pengetahuan  tradisional  diartikan  sebagai pengetahuan  lokal  ( local  knowledge ),  pengetahuan  asli ( indigenous knowledge ), pengetahuan tradisional ( traditional knowledge ), pengetahuan ekologi tradisional ( traditional  ecological  knowledge ),  cerita  rakyat ( folklore ),  benda  cagar  budaya  ( cultural  property ). Semua  istilah  ini  pada  prinsipnya  sama-sama  berfokus pada  sebuah  konsep  pengetahuan  yang  telah  lama dikenal dalam kelompok masyarakat tertentu, sedangkan perbedaannya  terletak  pada  orientasi  masyarakat  yang dituju  (Gazalba  Saleh,  2010). World  Intellectual Property  Organization (WIPO)  dan Secretariat  of Convention  on  Biological  Diversity sendiri  dalam dokumen-dokumen  yang  mereka  terbitkan  cenderung lebih  menggunakan  istilah  pengetahuan  tradisional ( traditional knowledge ).
Dalam  laporan  sidang  ke-IX  tahun  2006 Traditional Knowledge dirumuskan sebagai berikut: “ the term  traditional  knowledge  refers  to  the  content  or substance  of  knowledge  that  is  the  result  of  intellectual activity and insight in a traditional context, and include the  know-how,  skills,  innovations,  practices,  and
learning that form part of traditional knowledge system, and  knowledge  that  is  embodied  in  the  traditional lifestyle of a community or people or is contained in the codified knowledge systmes passed between generations…it  is  not  limited  to  any  specific  technical field  and  may  include  agricultural,  enviromental  and medicinal  knowledge  and  knowledge  associated  with genetic resources ”.
Secara  umum  setidaknya  ada  5  (lima)  yang mendasari  pentingnya  perlindungan  terhadap  kekayaan intelektual komunal yaitu:
1. Perlindungan berdasarkan Keadilan. Perlindungan ini menitik  beratkan  adanya  kewajaran  dan  keadilan terhadap  penggunaan  kekayaan  intelektual  komunal yang pengetahuannya dimanfaatkan dan dikomersialisasi  oleh  orang  tertentu  maupun  oleh Negara  dan  hasil  pemanfaatan  tersebut  diberikan royalti  yang  sesuai  dengan  cara  bagi  hasil  atau kompensasi  baik  bersifat  moneter  maupun  non- moneter;
2. Perlindungan sebagai bagian dari Konsevasi. Perlindungan  bagi  kekayaan  intelektual  komunal, diartikan  sebagai  pelindungan  bagi  pemeliharaan sumber daya genetik yang ada di suatu negara; 3. Pemeliharaan Budaya. Perlindungan terhadap kekayaan  intelektual  komunal  dapat  digunakan memelihara  budaya  yang  sudah  melekat  pada masyarakat  tertentu  atau  masyarakat  adat  dan pemeliharaan  atas  nilai-nilai  kekayaan  intelektual komunal  yang  digunakan  sebagai  praktik-praktik tradisional dan budaya;
4. Pencegahan  penyalahgunaan  oleh  pihak  yang  tidak berhak  atau  menghindari  bio-piracy  ( avoiding  bio- piracy )
Perlindungan  bagi  kekayaan  intelektual  komunal adalah  salah  satu  jalan  untuk  mengurangi  praktik  bio- piracy, sekaligus menjamin keadilan dan perlakuan yang seimbang  antara  pemilik  dan  pengguna  kekayaan intelektual  komunal.  Mencegah  terjadinya  tindakan penyalahgunaan kekayaan intelektual komunal, setidaknya ada tiga hal penting yang harus diperhatikan: 1. Pertama:  pendokumentasian  kekayaan  intelektual komunal  dilakukan  melalui  pembangunan  database yang  artinya  semua  yang  termasuk  kekayaan intelektual  komunal  yang  dimiliki  oleh  masyarakat adat harus dicatat;
2. Kedua: adanya kewajiban untuk memenuhi persyaratan  terhadap  kekayaan  intelektual  komunal yang akan dimohonkan perlindungan hukumnya baik yang sudah berlaku atau yang telah ditetapkan; 3. Ketiga:  pemilik  hak  kekayaan  intelektual,  harus menunjukkan bukti persetujuan pemanfaatan, pembagian kepemilikan, maupun pembagian keuntungan  dari  pemilik  kekayaan  intelektual komunal.
Maya Ruhtiani, Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal Antara Indonesia dan China
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  maka,  sebagai upaya  meningkatkan  promosi  atas  pemanfaatan  dan pentingnya pengembangan kekayaan intelektual komunal atau yang disebut sebagai promotion of its use , selain  perlindungan  dengan  membatasi  akses  ke kekayaan  intelektual  komunal,  pemerintah  harus memunyai  tujuan  untuk  mendukung  pemanfaatan  dari kekayaan intelektual komunal itu sendiri, dan mengembangkan  usaha-usaha  yang  bertujuan  untuk mencegah  penyalahgunaan.  Kesepakatan  mengenai perlunya  perlindungan  terhadap  kekayaan  intelektual komunal  berlangsung  cukup  lama  terhitung  dari  mulai terbentuknya  IGC  GRTKF  pada  tahun  2001  atau  yang disebut sebagai Forum Intergovernmental Committee on Intellectual
Property and Genetic Resources,
Traditional .  Komite  tersebut  merupakan  bagian  dari World  Intellectual  Property  Organization (WIPO). Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  terlibat dalam  mendukung  terbentuknya  komite  perlindungan terhadap  kekayaan  intelektual  komunal.  Selain  itu sebagai  implementasi  dari  dukungannya  Indonesia membentuk  komite  sendiri  pada  tahun  2007  yaitu Bandung Declaration of the New Asian African Strategic Partnershi p.  Pada  deklarasi  tersebut,  Pemerintah Indonesia  bersama  negara  lain  yang  ikut  serta menandatangani  deklarasi  menyampaikan  perlunya upaya  dalam  mempercepat  pembentukan  kesepakatan internasional  yang  bersifat  mengikat  untuk  memberikan pelindungan Kekayaan  Intelektual Komunal.  Pada Pasal 15 Berne  Convention  for  the  Protection  of  Literary  and Artistic Works telah ditambahkan ayat ke-4 (empat) yang memberikan kewenangan kepada negara untuk melindungi karya-karya yang tidak diketahui pemiliknya,  sebagai  perwakilan  dari  warga  negara  yang memiliki hak atas kekayaan intelektual komunal.
Negara  dapat  menunjuk  lembaga  yang  kompeten di  tingkat  domestik  untuk  memberikan  pelindungan  dan melaksanakan  penegakan  hukum  untuk  mewujudkan pelindungan  dimaksud.  Perlindungan  dapat  dilakukan pada  karya  yang  tidak  diterbitkan  di  mana  identitas pencipta  tidak  diketahui,  tetapi  jika  ada  alasan  kuat untuk menduga bahwa ia adalah warga negara dari suatu negara Persatuan, maka legislasi di negara tersebut akan menunjuk  pejabat  yang  berwenang  yang  akan  mewakili pencipta  dan  berhak  untuk  melindungi  dan  menegakkan hak-haknya . Perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal dilakukan juga oleh United Nations Educational,  Cultural,  and  Scientific  Organization (UNESCO)  secara  defensif.  Konteks  perlindungan kebudayaan oleh UNESCO dimaksudkan untuk mencegah punahnya sebuah kebudayaan.

## Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal
Perlindungan  terhadap  Kekayaan  Intelektual Komunal  sebagaimana  yang  diuraikan  memiliki  konsep perlindungan sebagai berikut:
1. Defensive  Protection, Perlindungan  yang  bersifat mencegah  didasari  melalui  konteks  pengetahuan tradisional  yang  merujuk  pada  usaha  dengan  tujuan mencegah  pemberian  hak  kekayaan  intelektual seperti  hak  atas  pengetahuan  tradisional  dan  sumber daya  genetik  yang  berkaitan  dengan  pengetahuan tradisional  oleh  pihak  lain  tanpa  sepengetahuan  dan izin  dari  pemilik  pengetahuan  tradisional.  Terdapat dua  aspek  perlindungan  yang  bersifat  mencegah yaitu:
a. Perlindungan  dari  segi  hukum  atau  aspek legalitasnya  yaitu  adanya  kriteria  terkait prior  art bagi  pengetahuan  tradisional  dengan  memastikan di  dalam  peraturan  perundang-undangannya bahwa  pengungkapan  pengetahuan  tradisional secara  oral  atau  publikasi  langsung  baik  melalui media  ataupun  melalui  pengumuman  langsung  ke masyarakat merupakan prior art ; dan b. Perlindungan dari segi praktik di masyarakat yaitu dengan memastikan bahwa pengetahuan tradisional tersedia dan terbuka untuk diakses oleh umum  dan  dapat  dibaca  oleh  otoritas  dan  atau petugas paten.
2. Positive Protection. Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya  mengenai  perlindungan  yang  bersifat mencegah  atau  yang  disebut  sebagai defensive protection merupakan  salah  satu  cara  untuk melindungi  hak  kekayaan  intelektual  komunal  dari orang-orang  yang tidak berhak dan dapat dituangkan dalam  satu  kebijakan  yang  efektif.  Namun  hal tersebut  tidak  mudah  dilakukan  terutama  dalam  hal perbuatan-perbuatan yang termasuk kedalam missappropriation atau biopiracy . Dibutuhkan penegakan  hukum  yang  efektif  dan  pembentukan hukum  nasional  dalam  pelaksanaan  kebijakannya. Dalam  upaya  mencapai  mekanisme  yang  diinginkan tentunya  harus  ada  hukum  positif  yang  jelas  dan dapat  melindungan  kekayaan  intelektual  komunal yang  ada  di  daerah,  selain  itu  terdapat  pembagian keuntungan bagi pemilik hak tersebut. Upaya hukum yang dilakukan dengan mengimplementasikan peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan hak  kekayaan  intelektual  komunal  atau  dengan  cara membentuk  undang-undang  khusus  terkait  kekayaan intelektual komunal ( sui generis law) .

## Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia
Rezim  perlindungan  Kekayaan  Intelektual  di Indonesia berasal dari WTO-TRIPS Agreement . Sebagai anggota  WTO,  peraturan  terkait  Kekayaan  Intelektual perlu untuk diharmonisasikan dengan TRIPS Agreement. Implementasi  dari  perjanjian  internasional  maka dibentuklah peraturan  hukum  kekayaan  intelektual seperti  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang Hak  Cipta,  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2016 tentang  Paten,  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  Undang-Undang
Maya Ruhtiani, Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal Antara Indonesia dan China
Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2000  tentang  Desain  Tata Letak  Sirkuti  Terpadu,  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2000  tentang  Rahasia  Dagang  dan  Undang- Undang Varietas Tanaman Nomor  29 Tahun 2000. Hak cipta  merupakan  regulasi  terbaru  yang  diamandemen tahun 2014. Peraturan ini dalam salah satu ketentuannya menyatakan bahwa seluruh kreasi dan produk terkait hak masyarakat  dilindungi  oleh  Undang-undang  Hak  Cipta (Pasal  2  Undang-Undang  No.  28/2014  Tentang  Hak Cipta,  2014).  Jadi,  seluruh  karya  yang  dimiliki  oleh masyarakat  Indonesia  termasuk  karya  dari  masyarakat hukum  adat  itu  sendiri  dapat  dilindungi  oleh  Undang- undang  Hak  Cipta.  Akan  tetapi,  peraturan  ini  dibentuk untuk  melindungi  karya  sastra,  seni  dan  ilmu pengetahuan  bukan  karya  dalam  bentuk  invensi.  Oleh karena itu Undang-undang Hak Cipta hanya memberikan perlindungan  hukum  atas  ekspresi  budaya  tradisional yang  kental  akan  seni  dan  sastra  tidak  untuk perlindungan terhadap pengetahuan tradisional ( traditional knowledge) .
Sementara  Undang-undang  Paten  dimaksudkan untuk  karya  dalam  bidang  teknologi  yang  haknya diberikan  oleh  negara  selama  10  (sepuluh  tahun)  untuk paten  sederhana  dan  20  (duapuluh)  tahun  untuk  paten yang  ditetapkan  dalam  Undang-undang  Paten.  Sebuah paten  atas  invensi  mungkin  dapat  diberikan  jika pemohon  mendeskripsikan  dengan  baik  bahwa  invensi meliputi langkah inventive yang dapat diterapkan dalam industri  dan  penguji  paten  meyakini  bahwa  klaim tersebut  benar-benar  baru  setelah  pengujian prior  art. Terkait traditional  knowledge ,  Undang-undang  Paten Indonesia  tidak  mengatur  perlindungan  atas  karya tradisional  dari  masyarakat  hukum  adat  kecuali traditional knowledge tersebut benar-benar adalah karya yang  baru,  meliputi  langkah  inventif  dan  dapat diterapkan  dalam  industri.  Sayangnya  karena  proses beralihnya  yang  ditransmisikan  melalui  lintas  generasi, elemen  kebaruan  sebagaimana  disebutkan  sebelumnya tidak  terpenuhi.  Ada  juga  perlindungan  melalui  rahasia dagang.  Rahasia  dagang  merupakan  salah  satu  bentuk perlindungan  hukum  KI  dalam  bidang  teknologi  atau bisnis.  Namun,  KI  dapat  dilindungi  dengan  rahasia dagang  jika  informasi  tidak  diketahui  umum,  bernilai ekonomi dan kerahasiaannya dijaga oleh pemiliknya.
Beberapa  Kekayaan  Intelektual  Komunal  tetap terjaga  kerahasiaannya  untuk  beberapa  alasan  termasuk rahasia  spiritual  yang  berharga  dan  hal-hal  sakral  yang perlu  untuk  dilindungi  oleh  komunitasnya.  Selain  itu, kepemilikan  rahasia  dagang  memiliki  konsep  individual dan  monopoistik  (Ahmad  M.  Ramli,  2001).  Pasal  4 Undang-Undang  Rahasia  Dagang  menyebutkan  bahwa pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan  sendiri  rahasia  dagang  yang  dimilikinya atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan  rahasia  dagang  itu  kepada  pihak  ketiga
untuk  kepentingan  yang  bersifat  komersial.  Konsep kepemilikan  rahasia  dagang  yang  bersifat  individual monopolistik  ini  berbeda  dengan  konsep  kepemilikan kekayaan intelektual komunal yang bersifat komunalistik atau memiliki konsep kepemilikan bersama bukan  milik  seseorang  atau  individu  tertentu.  Dengan demikian,  razim  rahasia  dagang  tidak  bisa  diterapkan bagi  perlindungan  hukum  terhadap  kekayaan  intelektual komunal.  Melalui  perlindungan  varietas  tanaman  untuk traditional knowledge dapat dijaminkan dalam posisinya sebagai  obat-obatan  dari  tanaman  asli.  Perlindungan varietas  tanaman  diberikan  oleh  negara  dan  dilakukan melalui  pemuliaan  tanaman.  Juga  menjelaskan  bahwa perlindungan  varietas  tanaman  dapat  diberikan  ketika suatu  yang  baru,  unik,  beraturan  dan  stabil,  serta pemberian sebuah nama. Traditional knowledge berdasarkan  peraturan  ini  juga  mencatat  bahwa  varietas lokal dikembangkan secara kolektif sebagai kepemilikan komunitas  lokal  yang  dikontrol  oleh  negara.  Sama seperti  paten,  perlindungan  varietas  tanaman  juga memberikan  persyaratan  atas  kebaruan.  Hal  yang  tidak akan  mungkin  untuk traditional  knowledge dijamin dengan perlindungan varietas tanaman karena traditional knowledge bukanlah  sesuatu  yang  baru  lagi  dan  bukan merupakan variasi dari tumbuh-tumbuhan.
Perlindungan  Terhadap  Kekayaan  Intelektual  Komunal di China
China mengatur kemungkinan penerapan pelisensian  wajib  dimulai  pada  tahun  1984  mengenai kepemilikan  hak  paten  dengan  syarat  ya.ng  lazim  tidak membawa  hasil  setelah  lewatnya  jangka  waktu  tertentu. China  mencampurkan  konsep Government  Use dengan pengaturan  pelisensian  wajib  yang  dimulai  pada  tahun 2001  dalam  hal  perlindungan  terhadap  kekayaan intelektual termasuk didalamnya hak kekayaan intelektual  yang  ada  di  negaranya  (Bambang  Kesowo, 2021). China merupakan Negara besar yang mempunyai banyak  sejarah,  serta  memiliki  warisan  budaya  yang berlimpah,  baik  berwujud  maupun  tidak  berwujud. Pemerintah  pusat  China  berturut-turut  merilis  empat katalog yang termasuk kedalam warisan budaya nasional Tiongkok,  seperti  seni  akrobatik  dan  kompetisi  atletik, keterampilan tradisional, drama tradisional, dan pengobatan  tradisional  yang  mencerminkan  budaya tradisional Tiongkok yang terkenal.
Beberapa  lembaga  komersial  China  berupaya mengembangkan  teknik  baru  berdasarkan  pengetahuan tradisional. Kegiatan-kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pelestarian  dan  pengembangan  Kekayaan  Intelektual Komunal  dari  penyalahgunaan  apa  pun  yang  dapat merusak  pengetahuan  dan  minat  dari  masyarakat terhadap  pengetahuan  tradisional  tersebut.  Selain  itu, beberapa  masyarakat  adat  menghadapi  kesulitan  serius dalam  melestarikan  pengetahuan  tradisional  mereka karena kurangnya pewaris dan berdasarkan hal tersebut, maka peraturan hukum mengenai perlindungan
Maya Ruhtiani, Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal Antara Indonesia dan China
Kekayaan Intelektual Komunal dibentuk oleh pemerintah  China  (Peter  K.  Yu,  2003).  Sebagai  ahli waris  dan  penerus  peradaban  kuno  yang  hebat,  China telah secara aktif mempromosikan perlindungan Kekayaan  Intelektual  Komunal  baik  di  tingkat internasional  dan  tingkat  nasional.  China  telah bergabung  dengan  serangkaian  perjanjian  internasional penting  dan  pada  saat  yang  sama  mengadopsi pendekatan  yang  baik  melalui  legislasi  dan  penegakan hukum  dalam  negeri.  Setelah  mengikuti  Konvensi mengenai  Perlindungan  Warisan  Budaya,  China  mulai memberlakukan Undang-Undang tentang Warisan Budaya dan hal tersebut dilakukan untuk mempromosikan  budaya  tradisional  yang  terkenal  dan memperkuat  perlindungan  dan  pelestarian  warisan budaya di negaranya.
Undang-Undang tentang Warisan Budaya merupakan  Undang-Undang  yang  dibuat  untuk  pertama kalinya  dalam  sejarah  sebagai  bentuk  perlindungan terhadap  Kekayaan  Intelektual  Komunal  di  China.  Dari perspektif  pandangan  historis,  pencapaian  peraturan hukum  ini  patut  dicatat  karena  dapat  membangun kebudayaan  yang  mencerminkan  budaya  tradisional  dan memiliki  nilai  sejarah,  sastra,  artistik,  atau  ilmiah. Meskipun  aturan  hukum  mengenai  warisan  budaya sebagai  perwujudan  perlindungan  hukum  tradisional telah  dibentuk  namun  tetap  saja  aturan  ini  tidak  dapat sepenuhnya  melindungi  kekayaan  intelektual  yang  ada didalamnya walaupun Undang-Undang mengenai kekayaan  intelektual  secara  komprehensif  digunakan untuk  melindungi  barang  tidak  berwujud,  namun  belum tentu  cocok  untuk  digunakan  dalam  pengetahuan tradisional.  Di  bawah  sistem  kekayaan  intelektual, standar  masalah  yang  memenuhi  syarat  cukup  ketat sehingga  pengetahuan  tradisional  tidak  memenuhi persyaratan  kebaruan  atau  orisinalitas.  Selain  itu,  durasi perlindungan  kekayaan  intelektual  hanya  diberikan dalam  jangka  waktu  terbatas.  Jelas,  batasan  seperti  itu tidak cocok untuk pengetahuan tradisional.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1. Perlindungan  hukum  pada  Kekayaan  Intelektual Komunal  secara  global  terdiri  dari defensive protection yaitu  dengan  adanya  pencegahan  dalam pemanfaatan  kekayaan  intelektual  komunal  dari pihak-pidak yang  tidak bertanggungkawab  tanpa izin dari  pemilik  kekayaan  intelektual  komunal  dan positive  protection yaitu  dengan  dengan  cara mengimplementasikan  aturan  terkait  hak  kekayaan intelektual secara maksimal atau melalui pembentukan  undang-undang  khusus  yang  terkait Kekayaan Intelektual Komunal ( sui generis law ).
2. Perlindungan  hukum  terhadap  Kekayaan  Intelektual Komunal  di  Indonesia  belum  menerapkan  aturan hukum  yang  spesifik  sebagai  salah  satu  bentuk
Kekayaan  Intelektual  yanh  harus  dilindungi  dengan Undang-Undang  sedangkan  di  China  perlindungan terhadap  Kekayaan  Intelektual  Komunal  dituangkan dalam  Undang-Undang  Warisan  Budaya,  namun Undang-Undang  ini  hanya  terbatas  pada  warisan budayanya dan tidak termasuk ke dalam perlindungan kekayaan  intelektual  yang  terdapat  pada  warisan budayanya.  Berdasarkan  hal  tersebut  perlindungan hukum  terhadap  Kekayaan  Intelektual  Komunal  di Indonesia  dan  China  belum  dapat  diterapkan  dengan baik  karena  peraturan  hukum  mengenai  Kekayaan Intelektual Komunal belum dibuat secara spesifik dan masih  diluar  aturan  hukum  mengenai  kekayaan intelektual.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad M. Ramli, 2001, Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30/200 dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara , CV. Mandar Maju. Bandung. Burhan,  Ashshofa.  2004, Metode  Penelitian  Hukum . Rineka Cipta. Jakarta Bambang  Kesowo,  2021, Pengantar  Pemahaman Konsepsi  Dasar  Sekitar  Hak  Atas  Kekayaan Intelektual . Sinar Grafika. Jakarta.
Gazalba  Saleh,  2010,  Upaya  Perlindungan  Hukum  Bagi Pengetahuan Tradisional di Negara-negara Berkembang Khususnya Indonesia, Jurnal Supremasi Hukum , 3(1)
Peter  K.  Yu.  2003, Traditional  Knowledge,  Intellectual Property, and
Indigenous Culture: An
Introduction .” Cardozo  Journal  of  International
& Comparative Law , 11, 239–245.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo.  1988, Metode  Penelitian Hukum dan Jurimetri . Ghalia Indonesia. Jakarta.