## MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH: SOLUSI PENINGKATAN KCALITAS PENDIDIKAN
Oleh: Feiby Ismail*

## Abstrak
Peningkatan  kualitas  pendidikan  adalah  pilihan  sekaligus  orientasł  pengembangan  peradaban bangsa  sebagai  investasi  masa  depan  pembangunan  bangsa  berjangka  panjang.  Orientasi  ini mutlak  dilakukan  oleh  karena  pendidikan  diyakini  sebagai  sarana  utama  pengembangan kualitas sumber dava manusia.
Dalam  konteks  itulah  revitalisasi  kebijakan  pendidikan  terus  menjadi  perhatian pemerintah.  Salah  satu  bentuk  revitalisasi  itu  ialah  kebijakan  pengelolaan  sistem  pendidikan dari  kebijakan  rang  semula  sentralistik  berubah  menjadi  desentralistik.  Sebagai  konsekuensi logis dari bentuk desentralisasi pendidikan ialah munculnya kebiiakan pengelolaan pendidikan berbasis sekolah (school based management).
Dengan  sistem  pengelolaan  pendidikan  berbasis  .sekolah  tersebut  diasumsikan  kualitas pendidikan  dapat  ditingkatkan  dan  juga  peran  serta  masyarakat  dan  prakarsa  lembaga pendidikan di tingkat mikro (sekolah) akŁłn lebih meningkat.
Kata Kunci : Manajemen Berbasis Sekolah, Kualitas Pendidikan.

## Pendahuluan
Dewasa  ini  banyak  upaya  peningkatan  mutu  pendidikan  terus  dilakukan  oleh  berbagai pihak.  Upaya-upaya  tersebut  dilandasi  suatu  kesadaran  betapa  pentingnya  peranan  pendidikan dalam  pengembangan  sumber  daya  .manusia  dan  pengembangan  watak  bangsa  (Nation Character Building) untuk kemajuan masyarakat dan bangsa. Harkat dan martabat suatu bangsa sangat  ditentukan  oleh  kualitas  pendidikannya.  Da  lam  konteks  bangsa  Indonesia,  peningkatan mutu  pendidikan  merupakan  sasaran  pembangunan  di  bidang  pendidikan  nasional  dan merupakan  bagian  integral  dari  upaya  peningkatan  kualitas  manusia  Indonesia  secara menyeluruh. 1
1 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Menyukseskan MBS dan KBK (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), him. 31
Seiring dengan era otonomi  dengan asas desentralisasi,  peningkatan kualitas pendidikan mcnuntut  partisipasi  dan  pemberdayaan  seluruh  komponen  pendidikan  dan  penerapan  konsep pendidikan sebagai  suatu  sistem. Pendekatan peningkatan mutu pendidikan  yang sesuai  dengan paradigma  dan  gagasan  tersebut  diatas  adalah  konsep  School  Based  Management  atau manajemen berbasis sekolah.
Tulisan ini akan menguraikan tentang gagasan manajemen berbasis sekolah (MBS) untuk meningkatkan  mutu  pendidikan,  modelmodel  M13S,  dan  peran  masing-masing  pihak  dalam MBS.

## Manajemen Berbasis Sekolah untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan

## 1. Pengertian Kualitas Pendidikan
Dalam Kamus  Besar Bahasa  Indonesia, mutu adalah berkaitan dengan baik  buruk suatu benda;  kadar;  atau  derajat  misalnya  kepandaian,  kecerdasan  dan  sebagainya. 2 Secam  umum kualitas  atau  mutu  adalah  gambaran  dan  karaktcristik  menyeluruh  dari  barang  atau  jasa  yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. 3
Mutu  pendidikan  dapat  dilihat  dalam.  dua  hal,  yakni  mengacu  pada  proses  pendidikan dan  hasil  pendidikan.  Proses  pendidikan  yang  bermutu  apabila  seluruh  komponen  pendidikan terlibat  dalam  proses  pcndidikan  itu  sendiri.  Faktor-faktor  dalam  proses  pendidikan  adalah berbagai input, seperti bahan ajar, metodologi, saran sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana  dan  sumber  daya  lainnya  serta  penciptaan  suasana  kondusif.  Sedangkan,  mutu pendidikan  dalam  konteks  hasil  pendidikan  mengacu  pada  prestasi  yang  dicapai  oleh  sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. 4
Pengertian  kualitas  atau  mutu  dapat  dilihat  juga  dari  konscp  secara  absolut  dan  relatif (Edward  &  Sallis,  1993).  Dalam  konsep  absolut  sesuatu  (barang)  disebut  berkualitas  bila memcnuhi  standar  tertinggi  dan  sempurna.  Artinya,  barang  tersebut  sudah  tidak  ada  yang memebihi.  Bila  diterapkan  dalam  dunia  pendidikan  konsep  kualitas  absolut  ini  bersifat  elitis
2 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm.
768.
3 Depdiknas, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Konsep Dasar (Jakarta: Ditjend Pendidikan Dasar dan Menengah, 2002), hlm. 7.
4 B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), him. 210-211.
karena  hanya  sedikit  lembaga  pendidikan  yang  akan  mampu  menawarkan  kualitas  tertinggi kepada  peserta  didik  dan  hanya  sedikit  siswa  yang  akan  mampu  membayarnya.  Sedangkan, dalam  konsep  relatif,  kualitas  berarti  memenuhi  spesifikasi  yang  ditetapkan  dan  sesuai  dengan tujuan (fitfor their purpose). Edward & Sallis (1993) dalam Nurkolis. 5 mengemukakan kualitas dalam  konsep  relatif  berhubungan  dengan  produsen,  maka  kualitas  berarti  sesuai  dengan spcsifikasi yang ditetapkan pelanggan.
Dalam  konteks  pendidikan,  kualitas  yang  dimaksudkan  adalah  dalam  konsep  relatif, terutama berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Pelanggan pendidikan ada dua aspek, yaitu pelanggan  internal  dan  ekstemal  (Kamisa,  1997,  dalam  Nurkholis). 6 Pendidikan  berkualitas apabila :
a. Pelanggan  internal  (kepala  sekolah,  guru  dan  karyawan  sekolah)  berkembang  baik  fisik maupun psikis. Secara fisik antara lain mendapatkan imbalan finansial. Sedangkan secara psikis  adalah  bila  mereka  dil'eri  kesempatan  untuk  terus  belajar  dan  mengcmbangkan kemampuan, bakat dan kreatifitasnya
b. Pelanggan eksternal :
1. Eksternal  primer  (para  siswa):  menjadi  pembelajar  sepanjang  hayat,  komunikator  yang baik  dalam  bahasa  nasional  maupun  internasional,  punya  keterampilan  teknologi  untuk lapangan  kerja  dan  kehidupan  sehari-  hari,  inregritas  pribadi,  pemecahan  masalah  dan penciptaan  pengetahuan,  menjadi  warga  negara  yang  bertanggungiawab  (Phillip Hallinger,  1998,  dalam  Nurkholis 7 ).  Para  siswa  menjadi  manusia  dewasa  yang bertanggungjawab  akan  hidupnya. 8 Ekstcrnal  sekunder  (orang  tua,  para  permmptn pemerintahan  dan  perusahan);  para  lulusan  dapat  memenuhi  harapan  orang  tua, pemerintah  dan  pemimpin  perusahan  dalam  hal  menjalankan  tugas-tugas  dan  pekerjaan yang diberikan.
5 Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003), hlm. 68.
6 Ibid.,  hlm.  70-71  ;  lihat  juga  J.F.  Senduk,  Isu  dan  Kebijakan  Pendidikan  Konsep  dan  Aplikasinya  (Tesis Program Pascasarjana Universitas Negeri Manado, 2006), hlm. 110.
7 Nurkholis, op. Cit., hlm. 71.
8 Kartini Kartono, Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hlm. I I.
2. Eksternal  tersier  (pasar  kcrja  dan  masyarakat  luas);  para  lulusan  memiliki  kompetensi dalam  dunia  kerja  dan  dalam  pengembangan  masyarakat  sehingga  mempengaruhi  pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.

## 2. Strategi  Meningkatkan  Kualitas Pendidikan
Kualitas  pendidikan  dapat  ditingkatkan  melalui  beberapa  cara,  seperti  l)  meningkatkan ukuran  prestasi  akademik  melalui  ujian  nasional  atau  ujian  -daerah  yang  menyangku kompetensi  dan  pengetahuan,  memperbaiki  tes  bakat  (Scolastik  Aptitude  Test),  sertifikasi kompetensi  dan  profil  portofolio  (portofolio  profile),  2)  membentuk  kelompok  sebaya  untuk meningkatkan gairah pembelajaran melalui belajar secara kooperatif (coorperative learning), 3) mcnciptakan kesempatan baru di sekolah dengan mengubah jam sekolah menjadi pusat belajar sepanjang  hari  dan  tetap  membuka  sekolah  pada  jam-jam  Iibur,  4)  meningkatkan  pemahaman dan  penghargaan  belajar  melalui  penguasaan  materi  (mastery  learning)  dan  penghargaan  atas pencapaian prestasi akadcmik, 5) membantu siswa   memperoleh   pekerjaan dengan menawarkan  kursus-kursus  yang  berkaitan  dengan  keterampilan  memperoleh  pekerjaan  (John Bishop, dalam NurkhoIis 9 ).
Upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh dalam menerapkan Total Quality Management  (TQM).  TQM  pertama  kali  dikemukakan  dan  dikembangkan  oleh  Edward Deming,  Paine,  dkk  tahun  1982. 10 TQM  dalam  pendidikan  adalah  filosofi  perbaikan  terus- menerus  dimana  lembaga  pendidikan  menyediakan  seperangkat  sarana  atau  alat  untuk memenuhi  bahkan  melampaui  kebutuhan,  keinginan  dan  harapan  pelanggan  saat  ini  dan dimasa yang akan datang. TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus mencrus atas produk, jasa, manusia, proses  dan lingkungan. Namun  pendekatan  TQM  hanya dapat  dicapai dengan mcmperhatikan karakteristiknya, yaitu:
1) fokus pada pelanggan baik internal maupun ekstcrnal,
2) memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas,
9 Nurkholis, op. Cit., hlm. 78-79.
10 Daniel  C.  Kambey,  Landasan  Teori  Administrasi/Manajemen  (Sebuah  Intisari),  (Manado:  Yayasan  Tri Ganesha Nusantara, 2004), him. 34-45
3) menggunakan  pendekatan  ilmiah  dalam  pengambilan  keputusan  dan  pemecahan masalah,
4) memiliki komitmen jangka panjang,
5) membutuihkan kerjasama tim,
6) memperbaiki proses secara berkesinambungan,
7) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan,
8) memberikan kebebasan yang terkendali, 9) memiliki kesatuan tujuan, dan  10) adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan.

## 3. Manajemen Berbasis Sekolah sebagai Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan
Peningkatan kualitas pendidikan sangat menekankan pentingnya peranan sekolah sebagai pelaku dasar utama yang otonom, dan peranan orang tua dan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan. Sekolah perlu diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai  dcngan  kondisi  lingkungan  dan  dan  kebutuhan  pelanggan.  Sekolah  sebagai  institusi otonom  diberikan  peluang  untuk  mengelolah  dalam  proses  koordinasi  untuk  mencapai tujuantujuan pendidikan 11 . Konsep pemikiran tersebut telah mendorong munculnya pendekatan baru,  yakni  pengelolaan  peningkatan  mutu  yang  berbasis  sekolah.  Pendekatan  inilah  yang dikenal  dengan  manajemen  peningkatan  mutu  berbasis  sekolah  (school  based  quality management/school based quality improvement). 12
Konsep  peningkatan  mutu  pendidikan  berbasis  sekolah  muncul  dalam  kerangka pendekatan  manajemen  berbasis  sekolah.  Pada  hakekatnya  M13S  akan  membawa  kemajuan dalam  dua  area  yang  saling  tergantung,  yaitu,  pertama,  kemąiuan  program  pendidikan  dan pclayanan  kepada  siswa-orang  tua,  siswa  orang  tua,  siswa  dan  masyarakat.  Kedua,  kualitas lingkungan kerja untuk semua anggota organisasi. 13 .
Wohlstetter dalam Watson (1999) memberikan panduan yang komperisif sebagai elemen kunci  reformasi  MBS  yang  terdiri  atas:  1)  menetapkan  secara  jelas  visi  dan  hasil  yang diterapkan,  2)  menciptakan  fokus  tujuan  nasional  yang  memerlukan  perbaikan,  3)  adanya
11 Soebagio Admodiwirio, Manajemen Pendidikan Indonesia (Jakarta: Ardadizyajaya, 2000), hlm. 5-6.
12 Suryosubroto B, Manajemen Pendidikan di Sekolah (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), him. 204-205.
13 Nurkholis, op. cit. , hlm 81
panduan  kebijakan  dari  pusat  yang  berisi  standar-standar  kepada  sekolah,  4)  tingkat kepemimpinan  yang  kuat  dan  dukungan  politik  serta  dukungan  kepemimpinan  dari  atas,  5) pembagunan  kelembagaan  (capacity  building)  melalui  pelatihan  dan  dukungan  kepada  kepala sekolah,  para  gulii,  dan  anggota  dewan  sekolah,  6)  adanya  keadilan  dalam  pendanaan  atau pcmbiayaan pendidikan. 14

## Model-ModcI Manajemen Berbasis Sekolah: Suatu Pcrbandingan

## 1. Model MBS di Hongkong
Di  Hongkong  MBS  disebut  The  School  Management  Initiative  (SMI)  atau  manajemen sekolah  inisiatif.  Problem  pendidikan  di  Hongkong  yang  mendorong  munculnya  MBS  adalah struktur dan proses  manajemen  yang tidak memadai, peran dan tanggungiawab masing-masing pihak  kurang  dijabarkan  secara  jelas  dan  inisiatif  datang  dari  atas.  Model  MBS  Hongkong menekankan pentingnya inisiatif dari sumber daya di sekolah sebagai pengganti inisiatif dari atas yang  selama  itu  diterapkan.  Inisiatif  yang  diberikan  kcpada  sekolah  harus  dibarengi  dengan  di terapkannya  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  pendidikan.  Transparansi  di  sini juga  menuntut  kejelasan  tugas  dan  tanggungiawab  masing-masing  pihak  yang  terkait  dengan pelaksanaan  pendidikan  di  sekolah.  Transparansi  dan  akuntabilitas  tidak  hanya  dituntut  dalam penggunaan anggaran belanja sekolah, tetapi juga dalam hal penentuan hasil belajar siswa serta pengukuran hasilnya. 15

## 2. Model .MBS di Kanada
Sebelum  diterapkannya  MBS  di  Kanada,  kondisi  awalnya  adalah  semua  kebijakan ditentukan dari pusat. Model MBS di Kanada disebut School — Site Decision Making (SSD.M) atau  pengambilan  keputusan  diserahkan  pada  tingkat  sekolah.  MBS  di  Kanada  sudah  dimulai sejak tahun 1970. Desentralisasi yang diberikan kepada sekolah adalah alokasi sumber daya bagi staf pengajar dan administrasi, peralatan dan pelayanan. Menurut Sumgkowo (2002) 16 , ciri-ciri MBS  di  Kanada  sebagai  berikut:  penentuan  alokasi  sumber  daya  ditentukan  oleh  sekolah, alokasi anggaran pendidikan dimasukkan kedalam anggaran sekolah, adanya program efektivitas guru  dan  adanya  program  pengembangan  profesionalisme  tenaga  kerja.  Setiap  tahun  sur.'ey pendapat  dilakukan  oleh  para  siswa,  guru,  kepala  sekolah,  staf  kantor  wilayah  dan  orang  tua
14 Nurkholis, op. cit. , hlm. 81-82.
15 Ibid, hlm. 88
16 Nurkholis, Oo. Cit,. hlm. 89
yang  memungkinkan  mereka  merangking  tingkat  kepuasan  mereka  tentang  pengelolaan  dab hasil pendidikan (Caldwell dan Spinks (1992) dalam Ibtisam Abu Duhou (2002) 17

## 3. Model .MBS di Amerika Serikat
Sistem  pendidikan  di  AS,  mula-mula  secara  konstitusional  pemcrintah  pusat  (state) bertanggunjawab  terhadap  pelaksanaan  pcndidikan.  MBS  di  AS  disebut  Side-Based Management  (SBM)  yang  menekankan  parasipasi  dari  berbagai  pihak.  Menurut  Wirt  (  :991) yang dikutip oleh Ibtisam Abu Duhou, model MBS di Amerika Serikat walaupun ada
Fóedaan di Negara-negara federal, ada dua ciri utama rcformasi pendidikan di Amerika Serikat sebagai implementasi dari MBS, yakni :
a) Desentralisasi administratif : kantor pusat otoritas pendidikan menunjuk tugas-tugas tertentu yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru di lingkungan sekolah. Kantor pusat menyerahkan kewenangan ke bawah, tetapi sekolah local masih bertanggungiawab keatas.
b) Manajemen berbasis setempat (lokal), suatu struktur yang memberi wewenang kepada para orang tua, guru dan kepala sekolah di masing-masing sekolah untuk menentukan prioritas, mengalokasikan anggaran, mencntukan kurikulum, serta menggaji dan memberhentikan staf. 18

## 4. Model MBS di Inggris
Model  MBS  di  Inggris  disebut  Grant  Mainted  School  (G.MS)  atau  manajemen  dana swakclola  pada  tingkat  local.  Ada  enam  perubahan  structural  guna  memfasilitasi  pelaksanaan MBS  di  Inggris,  yakni:  l)  kurikulum  nasional  untuk  mata  pelajaran  inti  yang  ditentukan  oleh pemerintah  (Whitehall);  2)  ada  ujian  nasional  bagi  siswa  kelas  7,  I  l,  14  dan  16;  3)  MBS dibentuk untuk mengembangkan otoritas pendidikan local agar dapat memperoleh bantuan dana dari pemerintah; 4) adanya pembentukan sekolah lanjutan tcknik kejuruan; 5) kewenangan Inner London  Education  dilimpahkan  kepada  tiga  belas  otoritas  pemerintah;  6)  skema  manajcmen sekolah local dibentuk dengan melibatkan beberapa pihak terkait, seperti: a) peran serta secara terbuka  pada  masing-masing  sekolah  dalam  otoritas  pendidikan  local,  b)  alokasi  sumber  daya
17 Abu Duhou Ibtisam, School based management (manajemen berbasis sekolah), LZĂT SCO, Penerjemah: Noryamin Aini, Suparto, Penyunting: Achmad Syahid, Abas A.;jauhari (Jakarta : Logos, 2002), hlm. 29-30.
18 Ibid, hlm 41-42
dirumuskan  oleh  masing-masing  sekolah,  c)  ditentukan  prioritas  oleh  masingmasing  sekolah dalam membiayai kegiatnnya, d) memberdayakan badan pengelola pada masing-masing sekolah dalam  menentukan  suf-  dan  e)  memberikan  kepada  orang  tua  mengenai  prestasi  guru. 19 Di Inggis  penerapan  MBS  dilindungi  dikondlsúan  dengan  adanya  komitmen  poa:ú  serta  undang- undang  pendidikan  yang  menga:ur  penetapan  kurikulum,  pelaksanaan  ujlan  nasional,  dan pengelolaan pendidikan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat luas.

## 5. Model MBs di Australia
Di  Australia  lebih  seratus  tahun  sampai  awal  tahun  1970-an  pengelolaan  pendidikan diatur  oleh  pemerintah  pusat  (sistem  sentralistik).  Terjadi  perubahan  pada  awal  tahun  1970-an dan  berlanjut  sampai  tahun  1980-an,  khususnya  dalam  hal  pengelolaan  dana  dan  desentralisasi administratif. Karakteristik MBS di Australia dapat dilihat dari aspek kewenangan sekolah yang meliputi:  pertama,  menyusun  dan  mengembangkan  kurikulum  dan  proses  pembelajaran  untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kedua, melakukan pengelolaan sekolah dapat dipilih diantara tiga kcmungkinan,  yaitu  Standart Flexibility Option (SO), Enhanced  Flexibility Option  — (EO I),  dan  Enhanced  Flexibility  Option  (EO  2).  Ketiga,  membuat  pcrencanaan,  melaksanakan  dan mempertanggungiawabkan.  Kecmpat,  adanya  akuntabilitas  dalam  pelaksanaan  MBS.  Kelima, menjamin  dan  mengusahakan  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  keuangan.  Keenam, adanya fleksibilitas dalam penggunaan sumber daya sekolah. 20

## 6. Model MBS di Perancis
Perubahan  mendasar  pada  tahun  1982-1984,  dimana  otoritas  local  memiliki tanggungiawab terhadap dukungan financial. Kekuasaan badan pengelola sekolah menengah atas diperluas  ke  beberapa  area.  Masing-masing  sekolah  menerima  anggaran  secara  langsung terhadap  jam  mengajar  guru.  Kepala  sekolah  menentukan  jenis  staf  yang  dibutuhkan  untuk program-program khusus yang dilaksanakan sekolah. 21

## 7. Model MBS di Nikaragua
Model MBS di Nikaragua difokuskan pada mendescntralisasikan pengelolaan sekolah dan aggaran  sekolah  yang  keputusannya  diserahkan  kepada  dewan  sekolah  (consenjos  direvtivos).
19 Ibid., hlm 34-35 20 Nurkholis, op. cit, hlm. 95 21 Ibid, hlm 96-97
Pelaksanaan MBS di Xikaragua didasarkan pada teori yang berpendapat bahwa sekolah otonom (centros autonomos) harus dikelola secara mandiri yang diarahkan/ ditekankan pada keterlibatan orantua  siswa.  Selain  itu,  sekolah  memiliki  kemampuan  untuk  menarik  sumber  daya  dari masyarakat  lokal  melalui  biaya  pendidikan  (tuition  lee)  dan  sumbangan  tenaga.  MBS  sebagai bentuk  desentralisasi  pendidikan  di  Nikaragua  menyangkut  empat  tahapan  penting,  yaitu desentralisasi  kebijakan,  perubahan  organisasi  sekolah,  penyesuian  gaji,  memantapkan  dan menarik sumbangan pendidikan, pemilihan buku pelajaran dan melakukan evaluasi 1 4 terhadap para  guru.  Dewan  sckolah  juga  memiliki  kewenangan  untuk  mengalokasikan  dana,  mengelola pendapatan sekolah, program pelatihan dan dalam hal kurikulum yang dianggap sesuai. 22

## 8. Model MBS di Selandia Baru
IQRA  berkembang.  Pada  tahun  1989  di  setiap  sekolah  memiliki  dewan  sekolah  yang mayoritas anggotanya terdiri  dari  orang tua siswa  yang keanggotaannya  disetujui  oleh menteri. Dewan  sekolah  inilah  yang  membuat  kerangka  kerja  operasional  sekolah.  Lebih  dari  90  % pembiayaan sekolah akan didesentralisasikan ke masing-masing sekolah yang kemudian disebut School  Based  Budget  (SBB).  Staf  akan  diseleksi  dan  diangkat  oleh  sekolah  itu  sendiri.  Pada tahun  1989  dikeluarkan  Pendidikan  (Education  Act),  dan  pada  tahun  1990  sistem  pendidikan dijalankan  secara  desentralistik.  Di  samping  adanya  dewan  sekolah  (komite  sekolah  ada  jugm dewan  pendidikan  provinsi  yang  memiliki  tanggungiawab  untuk  menentukan  berbagai  macam pekerjaan  termasuk  diantaranya  pemilihan  uru-guru  dan  menentukan  alokasi  anggaran  sekolah (grand). Kerangka kerja kurikulum nasional masih akan berlaku namun masing-masing sekolah mengembangkan  pendidikan  khususnya  kepada  siswa.  Dukungan  pendanan  di  sekolah dijalankan  dengan  system quasi-free market dimana  sekolah  akan  membuat  perencanaan  dan keleluasan pengelolaan dana sekolah. 23

## 9. Model MBS di ElsaLvador
Model  MBS  di  Elsalvador  disebut  Community  Mangred  School  Program  (CMSP) kemudian lebih dikenal dengan nama akronim Spanyol EDUCO (Education con Participation de la Comunidad). Maksud  dari model ini untuk  mendesentralisasikan pengelolaan sekolah negeri dengan cara meningkatkan keterlibatan orangtua di dalam tanggungjawab menjalankan sekolah. Filosofi  dari  program  EDUCO  adalah  pertama,  bahwa  orang-orang  local  dapat  menjalankan
22 Ibid, hlm 99-100
23 Ibid, hlm 100-102; lihat juga Ibitisam Abu Duhou, op. cit, hlm 37-40.
sekolah  didalam  komunitas  mereka  secara  lebih  efisien  dan  efektif  daripada  dijalankan  oleh birokrasi  yang  sentralistik.  Kedua,  perlunya  para  orantua  siswa  terlibat  langsung  didalam pendidikan  anakanaknya.  Factor  penggerak  dari  program  ini  adalah  sebuah  gn:p  yang anggotanya  dipilih  dari  orangtua  yang  memiliki  tanggungjawab  untuk  pengadministasian sekolah. 24

## 10. Model .MBS di Madagaskar
Model MBS di Madagaskar difokuskanpada pelibatan masyarakat terhadap pengontrolan pendidikan dasar (sekolah berbasis masyarakat) sejak tahun 1994. implementasi MBS diarahkan di  dalam  kerangka  dengan  melibatkan  masyarakat  desa  tidak  hanya  untuk  merehabilitasi, membangun  dan  memelihara  sekolah-sekolah  dasar,  tetapi  juga  dilibatkan  dalam  pengelolaan dan  pensupervisian  sekolah  dasar.  Peran  utama  pemerintah  adalah  mengurangi  ketidakadilan pendidikan,  mendefinisikan  standar  dan  mengembangkan  kerangka  kerja  kebijakan  dan penilaian pendidikan. 25

## 11. Model MBS di Indonesia
Model  MBS  di  Indonesia  disebut-  Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah (.MPMBS).  MP.MBS  dapat  diartikan  sebagai  model  manajemen  yang  memberikan  otonomi lebih  besar  kepada  sekolah,  fleksibilitas  kepada  sekolah,  dan  mendorong  partisipasi  sccara langsung  warga  sekolah  dan  masyarakat  untuk  meningkatkan  mutu  sekolah  berdasarkan kebijakan  pendidikan  nasional  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. 26 MP.MBS merupakan bagian dari manajemen berbasis sekolah (MBS).
Otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Sedangkan pengambilan keputusau partisipatif adalah cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan  lingkungan  yang  terbuka  dan  dcmokratik  dimana  warga  sekolah  di  dorong  untuk terlibat secara langsung dalam proses pcngambilan keputusan yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah. Sehingga diharapkan sekolah akan menjadi mandiri dengan ciri-ciri
24 Lihat Nurkholis, op, cit, hlm 105-107 25 Lihat ibid . hlm. 105-107
26 Lihat  ibid.,  hlm.  107;  lihat  juga  Depdiknas,  Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah, Konsep Dasar, op. cit., hlm. 3.
sebagai berikut: tingkat . kemandirian tinggi, adaptif, antisipatif, dan proaktif, memiliki kontrol yang kuat terhadap input manajemen dan sumber dayanya, memiliki kontrol yang kuat terhadap kondisi  kerja,  komitmen  yang  tinggi  pada  dirinya  dan  prestasi  merupakan  acuan  bagi penilaiannya.

## 12. Model MBS yan Ideal
Menurui  I-awyer  (1986)  keter\ibatan  tinggi  dalam  manajemen  disektor  swasta menyangkut  empat  hal,  yaitu:  informasi,  penghargaan,  pengetahuan  dan  kekuasaan.  Informasi memungkinkan  para  individu  berpartisipasi  dan  mempengaruhi  pengambilan  keputusan  dengan memahami  linkungan  organisasi,  strategi,  sistem  kerja,  persyaratan  kerja  dan  tingkat  kerja. Pengetahuan dan keterampilan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pekerjaan dan kontribusi efektif  atas  kesuksesan  organisasi.  Penghargaan  untuk  menyatukan  kepentingan  pribadi karyawan  dengan  keberhasilan  organisasi.  Kekuasaan  diperlukan  untuk  mempengaruhi  proses kcrja,  praktek  keorganisasian,  kebijakan  dan  strategi.  Dalam  MBS  menggambarkan  pertukaran dua  arah  dalam  empat  hal  tersebut.  Alur  dua  arah  memberikan  pengaruh  yang  saling menguntungkan secara terus menerus antara pemerintah daerah dengan sekolah dan sebaliknya. 27 Gamabar 1. Model MBS dua arah yang sudah menguntungkan
-Kekuasaan
-Informasi
-Pengetahuan
-Penghargaan
-Daerah dan Sekolah
Gagasan  lain  tentang  MBS  yang  ideal  adalah  menerapkan  pada  keseluruhan  aspek pendidikan  melalui  pendekatan  sistem.  Konsep  ini  didasarkan  pada  _pendekatan  manajcmen sebagai  suatu  sistem  . 28 Seperti  model  ideal  yang  dikembangkan  oleh  Slamet  P.H  terdiri  dari ouput,  proses  dan  input. 29 Input  sekolah  antara  lain  visi,  misi,  tujuan,  sasaran,  struktur
27 Ibid., hlm 110
28 Kambey, op. cit., hlm. 23; Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia (J akarta: PT. Rineka Cipta, 2004), him. 23.
29 Nurkholis, op, cit. hlm 111.
organisasi, input manajemen, input sumber daya. Output sekolah diukur dengan kinerja sekolah, yaitu pencapaian atau prestasi yang dihasilkan oleh proses sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari  efektivitas,  kualitas,  produktivitas,  efisiensi,  inovasi,  moral  kerja.  Proses  sekolah  adalah proses  pengambilan  keputusan,  pengelolaan    kelembagaan  pengelolaan  program,  dan  belajar mengajar. Model MBS ideal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut ;

## Gambar 2. Model MBS Sebagai Sistem
Kualitas dan inovasi
Input-proses-output-Outcome Pengelolaan-efektifitas Produktivitas Efesiensi Internal
Efisiensi Eksternal

## Peran masing-masing pihak dalam MBS
Pihak-pihak yang dimaksud dalam manajemen berbasis sekolah adalah kantor pedidikan pusat, kantor pendidikan daerah Kabupaten atau kota, dewan sekolah, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru dan orang tua siswa dan masyarakat luas. 30

## 1. Peran Kantor Pendidikan Pusat dan Daerah.
Peran dan fungsi Departeen Pendidikan di Indonesia di era otonomi daeah sesuai dengan PP No. 25 thn 2000 menyebutkan bahwa tugas pemerintah pusat antara lain menetapkan standar
30 Lihat uraian selengkapnya dalam Nurkholis, op. cit. hlm 115-128
kompetensi  siswa  dan  warga,  peraturan  kurikulum  nasional  dan  sitem  penilaian  hasil  belajar, penetapan  pedoman  pelaksana  pendidikan,  penetapan  pedoman  pembiayaan  pendidikan, penetapan  persyaratan,  perpindahan,  sertefikasi  siswa,  warga  belajar  dan  mahasiswa,  menjaga elangsungan  proses  pendidikan  yang  bermutu,  menjaga  kesetaraan  mutu  antara  daerah kabupaten/kota  dan  antara  daerah  provinsi  agar  tidak  terjadi  keseniangan  yang  mencolok, menjaga  keberlangsungan  pembentunkan  budi  pekerti,  semangat  kebangsaan  dan  jiwa nasionalisme melalui program pendidikan.
Peran pemerintah daerah adalah memfasilitasi dan membantu staf sekolah atas tindakannya yang akan dilakukan sckolah, mengembangkan kinerja staf sekolah dan kinerja siswa dan seleksi karyawan.  Dalam  kaitannya  dengan  kurikulum,  menspesifikasikan  tujuan,  sasaran,  dan  hasil yang diharapkan dan kemudian memberikan kesempatan kepada sekolah menentukan metode untuk menghasilkan mutu pembelajaran. Pemerintah kabupatew'kota menjalankan tugas dan fungsi :
1) Memberikan pelayanan pengelolaan atas seluruh satuan pendidikan negeri atau swasta;
2) Memberikan pelayanan terhadap sekolah dalam mengclola seluruh asset atau sumbcr daya pendidikan yang meliputi tenaga guru, prasarana dan sarana pendidikan, buku pelajaran, dana pendidikan dan sebagainya;
3) Melaksanakan tugas pembinaan dan pengurusan atas tenaga pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan. Selain itu dinas kab/kota bertugas sebagai evaluator dan mnovator, motivator, standarisator, dan informan, delegator dan koordinator.

## 2. Peran Dewan Sekolah dan Pengawas Sekolah
Dewan  sekolah  (komite  sekolah)  memiliki  peran:  menetapkan  kebijakankebijakan  yang lebih  luas,  menyatukan  dan  memperjelas  visi  baik  untuk  pemerintah  daerah  dan  sekolah  itu sendiri, menentukan kebijakan sekolah, visi dan misi sekolah dengan mengacu kepada ketentuan nasional  dan  daerah,  menganalisis  kebijakan  pendidikan,  melakukan  komunikasi  dengan pemerintah  pusat,  menyatukan  seluruh  komponen  sekolah.  Pengawas  sekolah  berperan  sebagai fasilitator antara kebijakan pemda kepada masing-masing sekolah antara Iain menjelaskan tujuan akademik  dan  anggarannya  Serta  memberikan  bantuan  teknis  ketika  sekolah  menghadapi masalah  dalam  menerjemahkan  visi  pemda.  Mereka  memberikan  kesempatan  untuk mengembangkan  profesionalisme  staf  sekolah,  melakukan  eksperimen  metode  pengajaran,  dan menciptakan jalur komunikasi antara sekolah dan staf pemuda.

## 3. Peran Kepala Sekolah
Pada tingkat sekolah, peran kepala• sekolah sangat sentral. Untu itu peran kepala sekolah adalah  :  sebagai  evaluator,  manajer,  administrator,  supervisor,  leader,  inovator  dan  motivator. Disamping  enam  fungsi  diatas  Wohlstetter  dan  Mohrman  menyatakan  bahwa  kepala  sekolah berperan  sebagai  designer,  motivator,  fasilitator  dan  liasion 31 (Nurkholis,  2003:  119-122).  Dari fungsi-fungsi  diatas  Mulyasa  (2005:97)  menambahkan  satu  fungsi  lagi,  yakni  sebagai  educator (pendidik), yakni mampu memberikan pembinaan (mental, moral, fisik dan artistik) kepada guru dan staf serta para siswa.

## 4. Peran Para Guru
Pedagogi  reflektif  menunjuk  tanggungiawab  pokok  pembcntukan  moral  maupun intelektual  dalam sekolah terletak pada para  guru. Karena dengan dan melalui  peran para  guru hubungan  personal  autentik  untuk  penanaman  nilai-nilai  bagi  para  Siswa  berlangsung  (Paul Suparno,  dkk,  2002:61-62).  Untuk  itu  guru  yang  profesional  dalam  kerangka  pengembangan .MBS  perlu  memiliki  kompetensi  antara  Iain  kompetensi  kepribadian  (integritas,  moral,  etika dan etos kerja), kompetensi akademik (sertifikasi kependidikan, menguasai bidang tugasnya) dan kompetensi kinerja   (terampil dalam  pengelolaan pembelajaran).

## 5. Peran Orang Tua dan Masyarakat
Karakteristik  yang  paling  menonjol  dalam  konsep  MBS  adalah  pemberdayaan  partisipasi para orangtua dan masyarakat. Sekolah memiliki fungsi subsider, fungsi primer pendidikan ada pada orangtua. 32
Menurut  Cheng  (1989)  ada  dua  bentuk  pendekatan  untuk  mengajak  orangtua  dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pendidikan. Pertama, pendekatan school based dengan cara mengajar  orangtua  siswa  datang  kesekolah  melalui  pertemuan-pertemuan,  konferensi,  diskusi guru-orangtua  dan  mengunjungi  anaknya  Yang  sedang  belajar  di  sekolah.  Kedua,  pendekatan home based, yaitu orangtua membantu anaknya belajar dirumah dan guru berkunjung ke rumah. 33
31 Ibid, hlm. 119-122
32 Piet Go, Pastoral Seko/ah, Malang: t.p., 2000), hlm. 46.
33 Nurkholis, op. cit hlm. 126.
Sedangkan,  peran  masyarakat  bukan  hanya  dukungan  finansial,  tetapi  juga  dengan menjaga  dan  menciptakan  lingkungan  sekolah  yang  aman  dan  tertib  serta  menjalankan  kontrol sosial di sekolah. Peran tokoh-tokoh masyarakat dengan jalan menjadi penggerak, informan dan penghubung, koordinator dan pengusul.

## Penutup
Beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan dari tulisan ini adalah . l . Konsep kualitas pendidikan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang:
a. Dilihat  dari  segi  proses  dan  hasil  pendidikan.  Proses  pendidikan  yang  bermutu  apabila seluruh  komponen  pendidikan  terlibat  dalam  proses  pendidikan  itu  sendiri.  Sedangkan mutu  pendidikan  dari  segi  hasil  pendidikan  mengacu  pada  tingkat  keberhasilan  yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu dalam berbagai bidang (akademik, keterampilan dan suasana serta kondisi sekolah.
b. Mutu  pendidikan  juga  dapat  di  telaah  dalam  konsep  relatif,  terutama  berhubungan  erat dengan kepuasan pelanggan.
1) Pelanggan  internal  (kepala  sekolah,  guru  dan  staf  kcpcndidikan)  berkembang  baik  fisik maupun psikis.
2) Pclanggan eksternal :
• eksternal primer (para siswa) menjadi subjek yang madiri, kreatif dan bertanggungjawab akan hidupnya perkembangan masyarakat.
• Eksternal  sekunder  (orangtua,  para  pemimpin  pemerintahan  dan  perusahaan) mendapatkan kontribusi dan sumbangan yang positif (outcomes) dari output pendidikan.
• Eksternal  tersicr  (pasar  kerja  dan  masyarakat  luas)  memperoleh  sumbangan  pendidikan dari output pendidikan sehingga masyarakat dapat berkembang.
2. Upaya  peningkatan  mutu  pendidikan  dapat  dilakukan  sistem  Total  Quality  Management (TQM).  TQM  da  lam  pendidikan  adalah  pendekatan  pengelolaan  peningkatan  mutu  secara menyeluruh  dengan  mempergunakan  dan  memberdayakan  sumber  daya  pendidikan  yang tersedia.
3. Manajemen Berbasis Sekolah dapat menjadi alternatif peningkatan mutu pendidikan. Karena itu  MBS  sudah  di  terapkan  di  banyak  negara.  Apabila  dicermati  MBS  yang  di  terapkan  di berbagai negara, pada intinya :
a. Prinsip desentralisasi,  yakni pelimpahan dan penyerahan wewenang kepada daerah dan sekolah untuk mengelola pendidikannya secara otonom dalam  kerangka pengembangan pendidikan secara nasional.
b. Pemberdayaan semua sumber daya pendidikan, termasuk partisipasi dan pemberdayaan orangtua dan masyarakat untuk mengembangkan pendidikan.
c. Adanya dewan sekolah (komite) sekolah yang   mengorganisir penyediaan fasilitas dan sumbangan pemikiran serta pengawasan dalam pengelolaan pendidikan.
d. MBS diterapkan dengan maksud utama untuk peningkatan mutu pendidikan.
4. MBS di beberapa negara muncul karena inisiatif dari masyarakat dan orangtua, sedangkan di Indonesia inisiatifnya dari pemerintah.
5. Model MBS yang ideal adalah MBS dalam konsep sistem, yakni adanya pemberdayaan dan sinergi semua aspck pendidikan dan berbagai sumber daya pendidikan pada tingkat sekolah, secara efektif dan efisien dalam satu kesatuan yang utuh untuk mencapai produktivitas pendidikan.

## Daftar Pustaka
Abu  Duhou  Ibtisam,  School  based  management  (manqjemen  berbasis  sekolah),  UNESCO,
Penerjemah  :  Noryamin  Aini,  Suparto,  Penyunting  ;  Achmad  Syahid,  Abas  Aljauhari, Jakarta: Logos.
Departemen  Pendidikan  Nasional  ,  2002, Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah, Konsep Dasar, Jakarta: Ditjend Pendidikan Dasar dan Menengah.
Departemen, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.
Edward  dan  Salliis,  2004, Manajemen  Kualitas  Total  Dalam  Pendidikan  (Total  Quality Managementin  Education) Penerjemah  :  Kambey  Daniel  C,  Manado  :  Program Pascasarjana Universitas Negeri Manado.
Kambey  Daniel  C, Landasan  Teori  Administrasi/Manajemen  (Sebuah  Intisari), Manado: Yayasan Tri Ganesha Nusantara.
Kartini Kartono, 1997, Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Pradnya Paramita.
Mulyasa  E, Menjadi  Kepala  Sekolah  Profesional  dalam  Menyukseskan  MBS  dan  KBK  , Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya.
Mulyasa, 2005 Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nurkholis,  2003, Manajemen  Berbasis  Sekolah  ,  Teori,  Model  dan  Aplikasi, Jakarta:  P.T. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Pidarta Made, 2004, Manajemen Pendidikan Indonesia, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Piet Go, 2000, Pastrol Sekolah, Malang Malang.
Senduk,  J.F,  2006, Isu  dan  Kebijakan  Pendidikan  Konsep  dan  Aplikasinya, Manado:  Program Paskasarjana Universitas Negeri Manado.
Soebagio Admodiwirio, 2000, Manajemen Pendidikan Indonesia, Jakarta: Ardadizyajaya.
Suparno Paul, dkk, 2002, Reforamasi Pendidikan Sebuah Rekomendasi, Yogyakarta: Kanisius
Suryasubroto B, 2004, Manajemen Pendidikan si Sekolah, Jakarta: PT. Rineka Cipta.