## UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI SEBAGAI JALUR ALTERNATIF

## Hartana, Putu Darmika
Universitas Bung Karno Universitas Pendidikan Ganesha
E-mail : hartana_palm@yahoo.com, darmika.3@undiksha.ac.id

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  secara  jelas  tentang  adanya  sengketa  pertanahan, mengetahui apa pentingnya upaya preventif dalam menanggulangi sengketa itu sendiri, serta untuk  mengetahui  jalur  alternatif  yang  tepat  dalam  penyelesaian  sengketa  tanah.  Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yakni dengan menerapkan literatur  yaitu mengutip  dari  beberapa  referensi,  sumber  buku,  artikel,  maupun  dari  jurnal  dan  makalah yang  sudah  di  baca  sebelumnya.  Hasil  pembahasan  dari  artikel  ini  menunjukan  bahwa Hukum  Agraria  adalah  suatu  kumpulan  atau  beranekaragam  bidang  hukum  yang  masing- masing  mengatur  hak  penguasaan  atas  adanya  sumber  daya  alam  yang  terdiri  atas  hukum tanah, hukum  air,  hukum  pertambangan, hukum perikanan, hukum  penguasaan atas tenaga serta  unsur  dalam  ruang  angkasa.    Dimana  tujuan  daripada  hukum  agraria  dalam penyelesaian  sengketa  itu  sendiri  adalah  untuk  mencapai  kesepakatan  bersama  secara  adil dengan para pihak. Salah satunya dengan menerapkan jalur alternatif melalui proses mediasi dalam  penyelesaian  sengketa  tanah  untuk  mencapai  kesepakatan  bersama  atau win-win solution .  Dengan  ini  para  pihak  dapat  mendapatkan  kepastian  hukum  atas  hak  serta  rasa keadilan  dalam  menemukan  jalan  penyelesaian  problematika  yang  dialami  serta  dalam mempertahankan hak-hak yang seharusnya dimiliki.

## Kata Kunci : Sengketa, Mediasi, Upaya Alternatif

## ABSTRACT
This article aims to find out clearly about the existence of land disputes, to know what is the importance of preventive efforts in tackling the disputes themselves, and to find out the right alternative  paths  in  resolving  land  disputes.  The  method  used  in  data  collection  is  by applying literature, namely quoting from several references, book sources, articles, as well as from journals and papers that have been read before. The results of the discussion of this article  show  that  Agrarian  Law  is  a  collection  or  various  fields  of  law,  each  of  which regulates the right to control over the existence of natural resources consisting of land law, water  law,  mining  law,  fisheries  law,  law  of  control  over  labor  and  elements  in  space. Where  the  purpose  of  agrarian  law  in  resolving  the  dispute  itself  is  to  reach  a  mutual agreement  fairly  with  the  parties.  One  of  them  is  by  implementing  an  alternative  route through  a  mediation  process  in  resolving  land  disputes  to  reach  a  mutual  agreement  or  a win-win solution. With this, the parties can obtain legal certainty on their rights and a sense of justice in finding ways to resolve the problems they are experiencing and in defending the rights they should have.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Keywords: Dispute, Mediation, Alternative Efforts

## PENDAHULUAN
Hukum Agraria dikenal dengan sebutan Agrarian Laws yakni suatu aturan hukum yang bertujuan  untuk  mengadakan  pembagian  tanah  yang  luas  dalam  rangka  lebih  meratakan  hak penguasaan  serta  kepemilikannya. 1 Namun,  lain  halnya  dengan  hukum  agraria  dalam  UUPA yang  dinyatakan  dengan  tegas  bahwa  Hukum  agraria  juga  dapat  dikatakan  sebagai  suatu kumpulan atau kelompok diberbagai  bidang hukum  yang mengatur jalannya aturan hukum  dan memberi  arahan  atas  pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang  ada  seperti  tanah,  air,  perikanan, pertambangan,  tenaga,  dan  lain  sebagainya.  Pada  hukum  tanah  yang  terdapat  Pasal  4  UUPA dijelaskan  bahwa  atas  dasar  hak  menguasai  dari  Negara  ditentukan  adanya  macam-macam  hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang- orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.
Di  Indonesia  banyak  ditemui    dan  sering  terjadi  berbagai  permasalahan  akan  konflik tanah berujung menjadi sengketa yang tentu diperdebatkan oleh beberapa pihak yang berkaitan. Dimana,  tanah  fungsinya    sangat  penting  bagi  alam  dan  kehidupan  manusia.    Sehingga  tanah menjadi  salah  satu  objek  yang  rawan  terhadap  konflik  yang  menimbulkan  terjadinya  sengketa tanah  antar  individu,  karena  setiap  individu  berusaha  untuk  mempertahankan  setiap  hak  yang dimiliki dan menguasainya hal ini juga sering terjadi di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, tanah juga bagian sumber daya bagi keberlangsungan hidup manusia yang dapat dilihat baik dari sisi  perekonomian,  sarana  atau  prasarana,  hingga  budaya.    Yang  secara  konstitusional  dalam Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  33  Ayat  (3)  bahwa  “Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Berdasarkan  tinjauan  konseptual  dalam  menanggulangi  sengketa  yakni  dengan  cara mediasi  yang  dilaksanakan  oleh  pihak  yang  berkaitan  diluar  peradilan  maupun  didalam peradilan.  Disamping  itu,  sengketa  yang  sering  terjadi  disetiap  wilayah  tersebut  tentu memerlukan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menghadapi penyelesaian sengketa tanah yang  terjadi  dengan  menerapkan  proses  mediasi.  Penyebab  timbulnya  sengketa  ini  bermacam- macam bisa karena proses sertifikasi tanah yang kurang jelas, dan dipengaruhi adanya rasa acuh dalam administrasi  yang  mudah di  akui  kepemilikan oleh pihak lain. Dengan ini,  Jalur mediasi dapat  ditempuh  dalam  perkara  konflik  sengketa  ini  dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu mekanisme  penyelesaian  alternatif  dalam  berbagai  problematika  di  lingkungan  hidup, pertanahan,  perikanan,  air  dan  sebagainya  yang  dapat  dilaksanakan  dengan  efektif  dan  efisien. Adanya  pelaksanaan  mediasi  yang  dilakukan  dapat  dijadikan  sebagai  upaya  dalam  bentuk perdamaian.  Menurut  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  01  Tahun  2008 yang dapat  dengan  cepat memberi kekuasaan hak kepada individu  sengketa dalam  menemukan titik terang menyelesaikan masalah dan mencapai rasa keadilan. 2

## METODE
Metode  yang  digunakan  pada  artikel  ini  yakni  menerapkan  literatur    kepustakaan  dan studi  dokumen  sebagai  metode.  Informasi  yang  dikumpulkan  dengan  metode  kajian  pustaka
1 Harsono,  P.  B.  (2020).  Hukum  Agraria  Indonesia.  In Hukum  Tanah  Nasional Jilid 1. Universitas Trisakti.
2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
yang  bersumber  dari  buku,  referensi,  hasil  penelitian,  artikel,  serta  jurnal  yang  berkaitan. Sehingga  artikel  ini  menjabarkan  mengenai  Upaya  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  melalui Mediasi sebagai Jalur Alternatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Sengketa Pertanahan
Secara  umum  dapat  diketahui  bahwa  sengketa  merupakan  suatu  keadaan  dimana terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang menimbulkan rasa ketidakpuasan dalam hal ini. Yang disebabkan oleh situasi perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian  dan  masalah  yang  terjadi  antar  pihak. 3 Dikarenakan  terdapat  sikap  melangga kesepakatan yang telah ada  diperjanjian yang sering disebut dengan Wanparestasi. Sehingga dalam  perkara  yang  terjadi  dengan  objek  tanah,  yang  disebut  sengketa  tanah  muncul dikarenakan  problematika  masalah  seputaran  tanah  di  zaman  sekarang.  Hal  ini  tentu memunculkan usaha individu untuk menuntut perbaikan serta hak dalam bidang penggunaan tanah  untuk  kesejahteraan  dan  keberlangsungan  hidup  masyarakat  serta  kepastian  hukum. Adanya  sengketa  pertanahan  yang  sering  terjadi  saat  ini  juga  berlandaskan  payung  hukum yang  tercantum  dalam  Pasal  1  butir  2  Perkaban  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Sengketa Pertanahan  mengenai  Prselisihan  pertanahan  antara  orang-perseorangan,  kelompok, golongan,  organisasi,  badan  hukum,  atau  lembaga  yang  tidak  berdampak  luas  pada  sosio- politis. 4
Disamping  itu,  kepemilikan  tanah  dikatakan  sebagai  wewenang  berupa  hak  untuk menggunakan  dan  memanfaatkan  tanah  tersebut. 5 Sebagaimana  dalam  objek  tanah  tentu memiliki  hukum  yang  berlaku  sebelum  UUPA  di  wilayah  Indonesia.  Tujuan  terbentuknya Hukum  sebagai  pedoman  dalam  menegakkan  keadilan  serta  keputusan  permasalahan sengketa  tanah.  Timbulnya  sengketa  ini  dipengaruhi  banyak  faktor  bisa  karena  proses sertifikat  tanah  yang  kurang,  dan  juga  karena  adanya  rasa  acuh  pada  pendataan  sehingga mudah di akui kepemilikan oleh pihak lain. Jika dilihat dari pandangan antropologi hukum bahwa  sengketa  tidak  harus  bermakna  negatif  dalam  kelangsungan  hidup  individu,  karena pada  dasarnya  sengketa  memiliki  sisi  positif  yang  dapat  memperkuat  integrasi  dan  kohesi hubungan sosial dilingkungan masyarakat. Jadi, sesungguhnya sengketa  yang terjadi  dalam masyarakat  bersifat  integratif  karena  sengketa  juga  mempunyai  daya  untuk  membuat, mengembangkan,  mengimplementasikan  kondisi  sosial,  hubungan  tata  yang  ada dikehidupan. 6

## 2. Pentingnya Upaya Preventif dalam Sengketa
3 Andrian  Febrianto,  S. M. (2019). Sengketa Hukum dan Penyelesaian . Retrieved Desember  17,  2022,  from https://www.andrianfebrianto.com/2019/10/sengketa- hukum-dan-penyelesaian.html?m=1
4 Sukayadi, S. d. (2013, Desember). Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Hasil penelitian STPN).
5 Dr.H.M.Arba, S. (2021). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
6 Siagian, S. M. (2015). Pengantar Studi Antropologi Hukum Indonesia. Jakarta: Press UIN.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Sering terjadi problematika sengketa dibidang pertanahan, yakni dengan menjadikan tanah sebagai salah satu permasalahan antar pihak. Dengan ini, upaya yang dapat dilakukan yakni  meningkatkan  upaya  preventif  atau  pencegahan  sebelum  terjadi  sengketa.  Baik  dari hal  yang  sifatnya  umum  maupun  khusus  yang  sering  terjadi  antara  pihak-pihak  yang mengalami  permasalahan  sengketa  ini.  Konflik  yang  mudah  timbul  di  masyarakat  ini memiliki  potensi  yang  cukup  besar  dalam  mempengaruhi  individu-individu  sehingga  tidak dapat dikendalikan tanpa adanya hukum maupun peraturan yang dijadikan sebagai pedoman agar tidak melakukan hal-hal diluar kendali ataupun terkait dengan hal yang tidak diinginkan itu  terjadi.  Adapun  upaya  yang  dapat  diterapkan  dalam    mengecilkan  angka  kenaikan presentase  sengketa  tanah  yang  timbul  lebih  banyak  lagi,    dengan  dapat  menerapkan beberapa  langkah  yang  dapat  dilakukan  sebagai  upaya  pencegahan  yakni  terdapat  5  (lima) upaya preventif yang dapat dilakukan : 7
1) Penertiban  pendataan  petanahan  yang  kaitannya dengan  problem,  yakni  dengan adanya upaya penertiban administrasi  ini  dapat  meminimalisir sengeketa tanah. Dengan  meninjau  serta  memperhatikan  data-data  maupun  administrasi  yang diperlukan  oleh  para  pihak  sesuai  dengan  hak  yang  dimiliki.  Sehingga  dengan upaya  pencegahan  ini  masyarakat  lebih  dapat  teliti  dalam  melakukan  proses apapun mengenai administarsi ataupun perjanjian yang akan dijalankan.
2) Tindakan proaktif untuk mencegah dan menangani potensi konflik, selain dalam administrasi  tindakan  proaktif  ini  juga  sangat  diperlukan  dalam  menangani sekaligus  sebagai  upaya  pencegahan  konflik  sengketa  dibidang  pertanahan. Tindakan  proaktif  ini  cenderung  bersifat  lebih  bertanggung  jawab  serta  dapat mengambil keputusan yang menguntungkan yang dipengaruhi oleh sifat inisatif yang  dominan.  Serta  individu  diharapkan  untuk  memiliki  tindakan  proaktif  ini dalam  menghadapi  permasalahan  seperti  halnya  pada  sengketa  tanah.  Sehingga masyarakat  yang  memiliki  tindakan  seperti  ini  dapat  mudah  untuk  melakukan apapun  di  situasi  ataupun  kondisi  yang  tidak  mendukung  tujuannya  namun individu  ini  tetap  mempertahankan  cara  dan  memilih  bertindak  seperti  ini  agar mencapai tujuannya hingga terwujud dengan mematuhi dan menjalankan aturan hukum yang berlaku pada wilayahnya.
3) Pembinaan  hukum  atau  sosialisasi  program  pertanahan,  terkait  dengan  adanya sosialisasi program pertanahan tentu dapat membantu serta menambah wawasan mengenai  hukum  dalam  objek  pertanahan  di  kehidupan  masyarakat  sehingga masyarakat  mampu  dan  mengetahui  hal  yang  harus  dilakukan  serta  hal  yang perlu dihindari dalam mengambil atau menentukan suatu keputusan.
4) Pembinaan  partisipasi  dan  pemberdayaan  masyarakat,  dalam  upaya  ini pembinaan  serta  pemberdayaan  tentu  diperlukan  sebagai  salah  satu  cara  untuk memberi  arahan  serta  pedoman  yang  dapat  digunakan  sebagai  bekal  dalam memutuskan sesuatu pada keberlangsungan hidup dimasyarakat. Pembinaan dan pemberdayaan ini juga tentu memberikan ruang untuk individu-individu belajar saling  berkomunikasi  maupun  sharing  hingga  mencari  solusi  bersama  dalam menghadapi permasalahan.
7 Ahmad  Zulfikar,  S.  M.  (2017). Upaya  Penyelesaian  Sengketa  Konflik Pertanahan.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
5) Pemetaan tanah yang rawan konflik, yakni pada upaya preventif sengketa maka pentingnya unsur pemetaan tanah yang akan dijadikan sebagai objek, dengan ini pemetaan  perlu  dilakukan  agar  para  pihak  ataupun  individu  yang  akan memanfaatkan  serta  menggunakan  tanah  tersebut  aman  dan  sah  secara  hukum. Disamping  itu,  juga  dapat  mengetahui  situasi  kondisi  maupun  kepemilikian tanah  tersebut  agar  tidak  terjadi  kesalahpahaman  yang  akan  menjadi  timbulnya perselisihan  hingga  pertikaian  terkait  kepentingan  tanah  oleh  masing-masing pihak.  Sehingga  tujuan  diadakannya  pemetaan  tanah  terhadap  kondisi  tanah yang  rawan  konflik  juga  sebagai  salah  satu  bentuk  upaya  pencegahan  sengketa dengan  begitu  individu  mengetahui  perkembangan  dan  ranah  wewenang kepemilikan tanah tersebut.
Dengan ini, masyarakat dapat menerapkan upaya pencegahan tersebut untuk meminimalisir  terjadinya  sengketa.  Adanya  strategi  preventif  sebagai pengendalian  sosial  ini  bertujuan  untuk  mengurangi  kemungkinan  terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dimasa mendatang. 8

## 3. Jalur Alternatif sebagai Penyelesaian Sengketa
Adanya  problematika  dalam  objek  tanah  sebagai  sengketa  ini  tentu menimbulkan  keresahan  bagi  masing-masing  pihak  yang  mengalami  konflik  tersebut. Dengan itu, sengketa  juga perlu diakhiri  dan diarahkan bagaimana baiknya atau solusi yang  dapat  dilakukan  secara  bersama  demi  mencapai  kesepakatan  dan  menghasilkan keputusan yang adil antar pihak.
Dimana,  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  beberapa  upaya  penyelesaian  sengketa  tanah yang dapat diterapkan. Beberapa penyelesaian sengketa yakni sebagai berikut : 9
1) Konsultasi,  yakni  upaya  penyelesaian  dengan  tindakan  ini  sifatnya personal terjadi antar pihak satu dengan pihak lainnya sebagai konsultan. Dimana, pihak konsultan  member  pendapat  kepada  klien  sesuai  dengan  kebutuhan  yang diperlukan  klien  tersebut.  Dimana,  peran  konsultan  ini  hanya  memberi masukkan hukum sesuai proporsi yang diinginkan klien.
2) Negosiasi, yaitu sarana untuk para pihak yang memiliki sengketa agar berdiskusi atau  perundingan  terkait  cara  menyelesaikan  sengketa  tanpa  adanya keterlibatan orang ketiga. Dalam hal ini, menyelesaikan sengketa dipantau oleh pihak  yang  bersifat  informal.  Dengan  negosiasi  para  pihak  yang  memiliki urusan  sengketa  dapat  melakukan  proses  peninjauan  ulang  atas  hak  dan kewajiban  pihak  bersengketa  dengan  kondisi  yang  terdapat  peluang  saling
8 Fauzan, I. (2020, September 07). Strategi Pventif dalam Proses Pengawasan dan Pengendalian Manajemen.
9 YUNIARTI,  S.  (2017,  Mei). RAGAM  DAN  BENTUK  ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA .
Retrieved from https://business- law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
mendapat keuntungan dengan adanya keringanan atas hak tertentu berdasarkan atas persetujuan kesepakatan yang sudah dilaksanakan oleh para pihak.
3) Konsiliasi,  yakni  menyelesaikan  sengketa  bersama  pihak  ketiga  yang  disebut konsiliator  yang  memiliki  sifat  aktif  dengan  mengambil  dan  merancang langkah-langkah  penyelesaian  yang  akan  ditunjukkan  kepada  pihak  yang mempunyai sengketa. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu membuat suatu  kesepakatan,  dengan  itu  pihak  ketiga  dapat  mengusulkan  jalan  keluar sengketa dengan catatan perantara memiliki kewenangan membuat putusan dan hanya memiliki kewenangan merancang rekomendasi. Dengan ini pelaksanaanya tergantung adanya perilaku baik para pihak sengketa.
4) Mediasi, yaitu salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa dengan didampingi perantara disebut dengan mediator  yang bersifat penengah. Peran mediator ini hanya  memberikan  bantuan  berupa  cara  alternatif  dalam  menyelesaikan sengketa  dengan  cara  tidak  memutuskan  atau  memaksa  perspektif  atau  nilai atas  problem  selama  proses  mediasi  dijalankan,  yang  selanjutnya  ditetapkan sendiri  oleh  pihak  yang  bersengketa.  Serta  tercantum  dalam  Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, yakni  cara penyelesaian  sengketa  dengan bentuk  melalui proses diskusi  untuk mendapatkan kesepakatan para pihak yang tentunya didampingi mediator.
5) Arbitrase,  ini  memiliki  bentuk  penyelesaian  hampir  sama  dengan  penyelesaian adjudikatif. Upaya penyelesaian ini diputuskan oleh arbiter atau majelis arbiter yang  bersifat final  and  binding dengan  didasarkan  perjanjian  yang  dirancang tertulis  oleh  individu  yang  bersengketa.  Cara  menyelesaikan  dilakukan  diluar pengadilan  umum  serta  sepenuhnya  bukan  sengketa  diselesaikan  lewat  proses arbitrase,  melainkan  dapat  sengketa  menuntut  hukum  dikuasai  dalam menyelesaikan masalah ini bersama.
Dengan  ini,  penyelesaian  yang  dapat  dilakukan  sebagai  bentuk  upaya penyelesaian  sengketa  yang  bersifat  alternatif  yakni  dengan  menggunakan  proses mediasi  sebagai  jalur  penyelesaian.  Oleh  karena  itu,  dengan  cara  ini  dapat  dikatakan sebagai pilihan yang tepat dalam penyelesaian yang dimana, pada proses menyelesaikan sengketa lewat jalan mediasi tentu dapat member rasa kesamaan kedudukan antar pihak- pihak  yang  bersengketa  sama  serta  menghasilkan win-win  solution antar  pihak  yang bersengketa.  Proses  mediasi  ini  juga  sangat  efektif  diterapkan  dalam  penyelesaian sengketa  tanah.  Pelaksanaan  mediasi  sebagai  media  menyelesaikan  sengketa  yang tergantung  dalam  beberapa  aspek  seperti    kebudayaan  setiap  wilayah,  serta  adatnya mungkin  masih  melekat  sehingga  masih  terjadi  ketidakselarasan  mengenai permasalahan  tanah  di  masing-masing  wilayah.  Sehingga  peranan  tokoh  masyarakat serta  hukum  adat  yang  berlaku  juga  diperlukan  dalam  penyelesaian  sengketa  dibidang pertanahan melalui proses mediasi. Mediasi juga dikenal dengan bentuk jalan alternatif menyelesaikan  sengketa  pada  individu  yang  terlibat  kasus  sengketa  pertanahan. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dalam Pasal 1 ayat 7. 10
10 Bekasi,  M.  A.  (2021,  Februari  03). Prosedur  Mediasi .  Retrieved  from  Dasar Hukum: https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/layanan- hukum/mediasi/prosedur-mediasi
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Dengan mediasi ini memiliki tujuan untuk membangun kerjasama didalam ranah diskusi  sengketa  antar  pihak  yang  terdapat  pihak  penengah  dengan  adil.  Tentunya dengan  ini  dapat  mengarahkan  para  pihak  pada  perwujudan  pencapaian  kesepakatan tujuan  bersama-sama  dengan  damai  dan  adil.  Disamping  itu,  bahwa  menyelesaikan sengketa  lewat  mediasi  ini  mampu  mengarahkan  kedua  pihak  pada  posisi  yang  setara, serta  tidak  adanya  pemenang  atau  kalah.  pada  mediasi,  pihak  yang  sengketa  memiliki hak dalam mengambil keputusan. Dan didampingi mediator yang hanya membantu para pihak dalam memantau proses mediasi guna mencapai suara sepakat bersama. Sehingga setelah penyelesaian lewat mediasi ini selanjutnya akan diserahkan kepada pihak hukum yang  berwenang  melalui  pengadilan  untuk  menentukan  keputusan  yang  baik sebagamaina mestinya antar pihak yang bersengketa tersebut

## KESIMPULAN
Sengketa  yaitu  suatu  keadaan  dimana  terdapat  pihak  yang  merasa  dirugikan oleh  pihak  lain  yang  menimbulkan  rasa  ketidakadilan  dalam  hal  ini.  Yang  disebabkan oleh situasi perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian dan konflik yang ada antar kedua belah individu. Dikarenakan adanya hal dilanggar terhadap kesepakatan yang  ada  pada  perjanjian  yang  sering  disebut  dengan  wanparestasi.  Sehingga  dalam perkara  yang  terjadi  ini  yang  melibatkan  unsur  objek  tanah  juga  sering  menjadi problematika  dalam  bentuk  sengketa  tanah  yang  dapat  diselesaikan  dengan  jalur alternatif melalui mediasi sebagai salah satu cara upaya penyelesaian sengketa. Hal ini tentu  dapat  diimbangi  dengan  upaya  preventif  guna  meminimalisir  meningkatnya konflik  sengketa  tanah  di  masing-masing  wilayah.  Dan  disamping  itu,  adanya  strategi preventif  ini  juga  dapat  dikatakan  sebagai  pengendalian  sosial  yang  bertujuan  untuk mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dimasa yang mendatang. Sehingga dapat menjadikan antar pihak yang bersengketa mempunyai wewenang saat mengambil keputusan  dengan  didampingi  mediator  guna  mewujudkan  kesepakatan  bersama  yang bersifat damai dan adil serta menghasilkan win-win solution antar kedua belah pihak.

## SARAN
Dengan ini, upaya penyelesaian melalui jalur alternatif melalui mediasi menjadi salah satu faktor upaya menyelesaikan konflik sengketa tanah yang banyak dialami masyarakat. Serta pada dasarnya proses mediasi ini bersifat damai, efisien, dan dapat membuat lapangan lebih luas kepada  para  individu  untuk  mendapat  penyelesaian  yang  baik  serta  berkeadilan.  Dan  paling berpengaruh dalam penyelesaian sengketa secara alternatif  ini, para pihak  maupun masyarakat juga dapat menerapkan upaya preventif guna mengurangi hal-hal yang tidak diharapkan di masa mendatang dikarenakan konflik sengketa tanah yang banyak terjadi di masing-masing wilayah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Zulfikar, S. M. (2017). Upaya Penyelesaian Sengketa Konflik Pertanahan.
Andrian  Febrianto,  S.  M.  (2019). Sengketa  Hukum  dan  Penyelesaian .  Retrieved Desember 17, 2022, from https://www.andrianfebrianto.com/2019/10/sengketa-hukum-dan- penyelesaian.html?m=1
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Bekasi, M. A. (2021, Februari 03). Prosedur Mediasi . Retrieved from Dasar Hukum: https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/layanan- hukum/mediasi/prosedur-mediasi
Dr.H.M.Arba, S. (2021). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Fauzan,  I.  (2020,  September  07).  Strategi  Pventif  dalam  Proses  Pengawasan  dan Pengendalian Manajemen.
Harsono,  P.  B.  (2020).  Hukum  Agraria  Indonesia.  In Hukum  Tanah  Nasional  Jilid  1. Universitas Trisakti.
Ningrat,  R.  A.  P.  W.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Suastika,  I.  N.  (2020).  Akibat  Hukum Terhadap  Pelaku  Pelanggar  Hak  Cipta  Karya  Cipta  Lagu  Dikaji Berdasarkan  Undang-Undang  Hak  Cipta  Nomor  28  Tahun  2014  Dan Copyright  ACT  (Chapter  63,  Revised  Edition  2006). Ganesha  Law Review , 2 (2), 180-192.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008.
Pramita,  K.  D.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2022).  Penanggulangan Tindak  Pidana  Narkotika  Pada  Anak  di  Kabupaten  Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 5 (1), 28-37.
Rahayu,  K.  I.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Pertanggungjawaban Pidana  Terhadap  Pelaku  Penangkapan  Ikan  Secara  Ilegal  (Illegal Fishing)  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  No  45  Tahun  2009  Tentang Perikanan. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 145-155.
Siagian,  S.  M.  (2015).  Pengantar  Studi  Antropologi  Hukum  Indonesia.  Jakarta:  Press UIN.
Sukayadi,  S.  d.  (2013,  Desember). Penanganan  Sengketa  dan  Konflik  Pertanahan (Hasil penelitian STPN).
YUNIARTI,  S.  (2017,  Mei). RAGAM  DAN  BENTUK  ALTERNATIF  PENYELESAIAN SENGKETA . Retrieved from https://business-
law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian- sengketa/