Sugeng  Haryanto,    Dosen  Program  D3Keuangan  dan  Perbankan  Universitas  Merdeka Malang

## ANALISIS PENGARUH PAD, DAU DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL DAN BELANJA BARANG DAN JASA KOTA DAN KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2006-2012
Sugeng Haryanto E-mail : p3et@yahoo.com
Abstract :  Decentralized  system  of  local  government  put  as  executor and promoter of development in the area to organize and define their own  regional  development  activities  in  accordance  with  the  priority needs  of  the  local  community.  Local  governments  have  the  right  and authority  to  use  the  vast  financial  resources  in  accordance  with  its needs and aspirations of the people who thrive in the area. This study aimed  to  analyze  the  effect  of  PAD  and  transfer  from  the  central government in the form of DAU and DAK towards capital expenditure and  spending on  goods and  services. This study took a sample  of the cities  and  counties  in  the  province  of  East  Java  in  2006-2012.  The analysis  technique  used  is  multiple  regression  analysis  showed  that simultaneous PAD, DAU and DAK effect on capital expenditures and also  to  Goods  and  Services  expenditures.  Partially  PAD,  DAU  and DAK  effect  on  capital  expenditures.  While  PAD  and  DAU  partially affect  Expenditure  on  Goods  and  Services,  but  does  not  affect  the DAK Goods and Services expenditures .
Keywords : PAD, DAU, DAK, Capital expenditure, goods and services expenditure.

## PENDAHULUAN
Sejak  di  undangkannya  UU  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, engamanatkan bahwa  daerah  diberi  kewenangan  yang  luas  untuk  mengurus  rumah  tangganya sendiri  dengan  sesedikit  mungkin  campur  tangan  pemerintah  pusat.    Undang- undang tersebut merupakan wujud dari otonomi daerah. Diberlakukannya UU No. 32  dan  UU  No.  33  Tahun  2004  memberikan  kewenangan  dan  keleluasaan  yang lebih  luas  bagi  Pemerintah  Kabupaten/Kota  sebagai  pelaksana  dan  promotor pembangunan  di  daerah  untuk  mengatur  dan  menentukan  sendiri  kegiatan pembangunan  wilayah  yang  sesuai  dengan  prioritas  kebutuhan  masyarakat setempat.  Pemerintah  daerah  mempunyai  hak  dan  kewenangan  yang  luas  untuk menggunakan  sumber-sumber  keuangan  yang  dimilikinya  sesuai  dengan kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat  yang  berkembang  di  daerah. Daerah  memiliki
Sugeng Haryanto, Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DAK... 141
kewenangan  untuk  menentukan  alokasi  sumber  daya  ke  dalam  belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah.
Dalam  UU  No.  32  Tahun  2004  disebutkan  bahwa  untuk  pelaksanaan kewenangan  pemerintah  daerah,  pemerintah  pusat  akan  mentransfer  Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber  daya  alam.  Disamping  dana  perimbangan  tersebut,  pemerintah  daerah mempunyai  sumber  pendanaan  sendiri  berupa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan  kepada  pemerintah  daerah.  Dana  transfer  dari  pemerintah  pusat diharapkan  digunakan  secara  efektif  dan  efisien  oleh  pemerintah  daerah  untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.
Otonomi  daerah  merupakan  bentuk  dari  desentralisasi  kekuasaan  dalam penyelenggaran  pemerintahan.  Otonomi  daerah  yang  secara  resmi  diberlakukan tahun  2001  menentukan  bahwa  konsentrasi  daerah  otonom  berada  di  kota  atau kabupaten  dan  bukan  di  provinsi.  Hal  ini  terlihat  dari  proporsi  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  10%  dan  90  %  dari  DAU  yang  ditetapkan,  yaitu  25%  dari pendapatan  dalam  negeri  APBN.  Hal  ini  menunjukkan  betapa  pentingnya  peran kota atau kabupaten dalam otonomi daerah, sebagai titik pertumbuhan ekonomi.
Dalam  menjalankan  otonomi  daerah,  pemerintah  daerah  dituntut  untuk menjalankan  roda  pemerintahan  secara  efisien  dan  efektif,  mampu  mendorong peran  serta  masyarakat  dalam  pembangunan,  serta  meningkatkan  pemerataan  dan keadilan  dengan  mengembangkan  seluruh  potensi  yang  dimiliki  oleh  masing- masing  daerah.  Banyak  hal  yang  ingin  dicapai  melalui  otonomi  daerah.  Dalam bidang  ekonomi  yang  hendak  dicapai  melalui  desentralisasi  adalah  mewujudkan kesejahteraan  melalui  penyediaan  layanan  publik  yang  lebih  merata  dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal.
Dalam  era  desentralisasi  fiskal  diharapkan  terjadinya  peningkatan pelayanan  diberbagai  sektor  terutama  sektor  publik  di  daerah,  baik  kota  maupun kabupaten.  Peningkatan  layanan  publik  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  daya tarik  bagi  investor  untuk  menanamkan  investasinya  di  daerah.  Harapan  ini  tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius dari pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung yang mampu menjadi daya tarik investor.
Pembangunan  infrastruktur  di  kota  atau  kabupaten  merupakan  salah  satu faktor  yang sangat penting sebagai daya tarik investor, selain iklim investasi yang kondusif  di  suatu  daerah.  Daerah  dituntut  untut  mampu  menyediakan  dan meningkatkan  ketersediaan  infrastruktur  yang  memadai,  baik  kuantitas  maupun kualitas.
Peningkatan  investasi  di  daerah,  akan  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  daerah  tersebut.  Banyaknya  investor  yang menanamkan modalnya di suatu kota atau kabupaten akan berdampak positif pada pertumbuhan  ekonomi  daerah  tersebut.  Investasi  yang  ada  di  suatu  daerah  akan mampu  menyediakan  lapangan  kerja  baru,  sehingga  mampu  menekan  angka pengangguran.  Sehingga pada akhirnya juga akan mampu menambah pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak.
Pemerintah  daerah  mempunyai  peran  yang  strategis  dalam  menyediakan infrastruktur. Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja
MODERNISASI, Volume 9, Nomor 2, Juni 2013 142
yang lebih besar untuk tujuan ini. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis  yang  dilakukan  Pemda  dalam  rangka  meningkatkan  tingkat  kepercayaan publik  yang  dapat  dilakukan  dengan  peningkatan  investasi  modal  dalam  bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Dengan meningkatnya  pengeluaran  modal  diharapkan  dapat  meningkatkan  pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah  yang  merupakan  prasyarat  dalam  memberikan  pelayanan  publik  oleh Pemerintah daerah.
Peningkatan  alokasi  belanja  modal  dalam  bentuk  aset  tetap  seperti infrastruktur,  peralatan  dan  infrastruktur  sangat  penting  untuk  meningkatkan produktivitas  perekonomian  karena  semakin  tinggi  belanja  modal  semakin  tinggi pula  produktivitas  perekonomian.  Selain  belanja  modal  yang  merupakan pengeluaran  daerah  yang  cukup  berpengaruh  terhadap  peningkatan  roda  ekonomi daerah adalah belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh pererintah daerah.
Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan dan juga untuk program-program pelayanan publik (Saragih, 2003; Stine, 1994).
Keberhasilan  desentralisasi  akan  sangat  dipengaruhi  oleh  kesiapan  suatu daerah. Desentralisasi fiskal akan memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan  daerah,  namun  permasalahan  yang  timbul  adalah  tingkat  kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. Hal ini karena kualitas SDM, yang berbeda pula, selain munculnya kota atau kabupten baru yang merupakan pemekaran. Adi (2005) menemukan  disparitas  antar  kota  atau  kabupten  yang  tinggi.  Nanga  (2005) mengindikasikan  terjadinya  ketimpangan  fiskal  antar  daerah  dan  bisa  jadi  hal  ini mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.
Kondisi  keuangan  daerah  kota  dan  kebupaten  di  Indonesia  mempunyai tingkat  varian  yang  tinggi.  Disparitas  kemampuan  keuangan  antar  daerah merupakan  sesuatu  yang  alami  yang  terjadi  di  semua  Negara  di  dunia.  Setiap daerah  mempunyai  kemampuan  keuangan  yang  tidak  sama  dalam  mendanai kegiatan-kegiatannya,  hal  ini  menimbulkan  ketimpangan  fiskal  antara  satu  daerah dengan  daerah  lainnya.  Pemerintah  Pusat  dalam  upaya  mengurangi  ketimpangan fiskal  telah  mengalokasikan  dana  yang  bersumber  dari  APBN  untuk  mendanai kebutuhan  daerah  dalam  pelaksanaan  desentralisasi. Salah satu  dana  perimbangan dari  pemerintah  ini  adalah  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  yang  pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan  pemerintahan  (UU  32/2004).  Dengan  adanya  transfer  dana  dari  pusat  ini diharapkan  pemerintah  daerah  bisa  lebih  mengalokasikan  PAD  yang  didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.
Dalam  upaya  optimalisasi  belanja  daerah,  maka  seiring  dengan  reformasi sektor  publik  yang  disertai  adanya  tuntutan  demokratisasi  menyebabkan  aspek transparansi  dan  akuntabilitas  menjadi  hal  penting  dalam  pengelolaan  pemerintah termasuk  di  bidang  pengelolaan  keuangan  negara  maupun  daerah.  Akuntabilitas publik  adalah  pemberian  informasi  dan  pengungkapan  seluruh  aktivitas  dan  kerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2002).  Pengamat  ekonomi,  pengamat  politik,  investor,  hingga  rakyat  mulai memperhatikan setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan.
Sugeng Haryanto, Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DAK... 143
Provisni  Jawa  Timur  merupakan  salah  satu  provinsi  dengan  jumlah kabupaten  dan  kota  yang  cukup  besar.  Kondisi  daerah  di  Jawa  Timur  juga menunjukkan  sangat  bervariatif,  dengan  perbedaan  antara  kota  besar  dengan  kota atau kabupaten yang relative kecil secara ekonomi tetapi secara wilayah cukup luas. Daerah  kota  di  Jawa  Timur  secara  garis  besar  terdiri  dari  daerah  dengan  basis industri  yang  kuat,  seperti  Surabaya,  Sidoarjo,  Gresik  dan  sebagainya  dan  daerah dengan basis pertanian. Perbedaan kondisi yang cukup bervariatif tersebut tentunya membuat  akan  berpengaruh  pada  sumber-sumber  pendapatan  dan  juga  belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
Beberapa  penelitian  terkait  dengan  DAU,  PAD  dan  DAK  dalam perekonomian  daerah  menunjukkan  hasil-hasil  yang  berbeda-beda.  Syukry  Halim (2003)  meneliti  Pengaruh  DAU  dan  PAD  terhadap  (total)  Belanja  Pemerintah Daerah di 90 kabupaten/kota di Jawa dan Bali menunjukkan bahwa secara terpisah, DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap (total) Belanja Daerah. Herdarmin (2012) Belanja modal berpengaruh positif terhadap peretumbuhan ekonomi daerah. Setiyawati  dan  Hasah  (2007)  menunjukkan  bahwa  PAD  berpengarub  positif terhadap  pertumbuhan  ekonomi  sedangan  DAU  berpengaruh  negative  terhadap DAU.  Sedangkan hasil  penelitian Nugraeni (2011) menunjukkan DAU, DAK dan PAD  merupakan  faktor  yang  signifikan  untuk  prediksi  Anggaran  Belanja  Daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  menunjukkan  yang  berbeda  tersebut, maka  penelitian  tentang  pengaruh  PAD,  DAU  dan  DAK  terhadap  belanja  barang dan jasa dan belanja modal tetap menjadi kajian yang menarik.  Berdasarkan latar belakang  di  atas,  maka  permasalahan  dalam  penelitian  ini  dapat  dirumuskan sebagai berikut:
a. Bagaimana  pengaruh  masing-masing  variabel  PAD,  DAU  dan  DAK terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
b. Bagaimana  pengaruh  masing-masing  variabel  PAD,  DAU  dan  DAK terhadap  Belanja  Barang  dan  Jasa  Kota  dan  Kabupaten  di  Provinsi  Jawa Timur.
c. Bagaimana pengaruh variabel PAD, DAU dan DAK secara bersama-sama terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
d. Bagaimana pengaruh variabel PAD, DAU dan DAK secara bersama-sama terhadap  Belanja  Barang  dan  Jasa  Kota  dan  Kabupaten  di  Provinsi  Jawa Timur.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Belanja Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  kelompok  Belanja  Tidak  Langsung  terdiri  dari belanja  pegawai,  belanja  bunga,  belanja  subsidi,  belanja  hibah,  bantuan  sosial, belanja  bagi  hasil,  bantuan  keuangan,  dan  belanja  tidak  terduga.  Dalam    belanja langsung  yang  terdapat  dalam  Pasal  50,  kelompok  belanja  langsung  dari  suatu kegiatan  dibagi  menurut  jenis  belanja  yang  terdiri  dari  belanja  pegawai,  belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
MODERNISASI, Volume 9, Nomor 2, Juni 2013 144
Halim  (2002:72)  “Belanja  modal  merupakan  pengeluaran  pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menanambah aset atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin, seperi  biaya  operasi  dan  biaya  pemeliharaan”.  Belanja  Modal  adalah  pengeluaran yang  dilakukan  dalam  rangka  pembentukan  modal  yang  sifatnya  menambah  aset tetap/inventaris  yang  memberikan  manfaat  lebih  dari  satu  periode  akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan  atau  menambah  masa  manfaat,  meningkatkan  kapasitas  dan kualitas  aset.  Belanja  Modal  sendiri  terdiri  dari:  (1)  Belanja  Modal  Tanah,  (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, (4) Belanja  Modal  Jalan,  Irigasi  dan  Jaringan,  dan  (5)  Belanja  Modal  Fisik  Lainya. Sesuai  dengan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  nomor  PER- 66/PB/2005  tanggal  28  Desember  2005  tentang  Mekanisme  Pelaksanaan Pembayaran  atas  Beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara,  pengeluaran untuk beban Belanja Modal dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pengalokasian belanja modal sangat  berkaitan  dengan  perencanaan  keuangan  jangka  panjang,  terutama pembiayaan  untuk  pemeliharaan  aset  tetap  yang  dihasilkan  dari  belanja  modal tersebut.  Konsep multi-term  expenditure  framework (MTEF)  menyatakan  bahwa kebijakan  belanja  modal  harus  memperhatikan  kemanfaatan  ( usefulness )  dan kemampuan  keuangan  pemerintah  daerah  ( budget  capability )  dalam  pengelolaan aset  tersebut  dalam  jangka  panjang  (Allen  dan  Tommasi,  2001).  Hal  ini  berarti bahwa  pengelolaan  aset  terkait  dengan  belanja  pemeliharaan,  dan  sumber pendapatan atau lebih luas sumber pendanaan.
Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses  anggaran  menyebabkan  alokasi  belanja  modal  terdistorsi  dan  sering  tidak efektif  dalam  memecahkan  masalah  di  masyarakat  (Keefer  dan  Khemani,  2003). Peningkatan  alokasi  belanja  modal  dalam  bentuk  aset  tetap  seperti  infrastruktur, peralatan  dan  infrastruktur  sangat  penting  untuk  meningkatkan  produktivitas perekonomian  karena  semakin  tinggi  belanja  modal  semakin  tinggi  pula produktivitas  perekonomian.  Saragih  (2003)  menyatakan  bahwa  pemanfaatan belanja  hendaknya  dialokasikan  untuk  hal-hal  yang  produktif  seperti  untuk melakukan  aktivitas  pembangunan.  Sejalan  dengan  pendapat  tersebut.  Darwanto dan  Yustikasari  (2006)  menyatakan  bahwa  penerimaan  pemerintah  hendaknya lebih  banyak  untuk  program-program  pelayanan  publik.  Kedua  pendapat  ini menyirat  pentingnya  mengalokasikan  belanja  untuk  berbagai  kepentingan  publik. Pemberian  otonomi  daerah  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  suatu daerah  karena  memberikan  kebebasan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  membuat rencana  keuangannya  sendiri  dan  membuat  kebijakan-kebijakan  yang  dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya.

## Dana alokasi Umum (DAU)
Setiap  daerah  mempunyai  kemampuan  keuangan  yang  tidak  sama  dalam mendanai  kegiatan-kegiatannya,  hal  ini  menimbulkan  ketimpangan  fiskal  antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan
Sugeng Haryanto, Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DAK... 145
fiskal  ini  Pemerintah  mengalokasikan  dana  yang  bersumber  dari  APBN  untuk mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  pelaksanaan  desentralisasi.  Salah  satu  dana perimbangan  dari  pemerintah  ini  adalah  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  yang pengalokasiannya  menekankan  aspek  pemerataan  dan  keadilan  yang  selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004).
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  adalah  dana  yang  berasal  dari  APBN (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara)  yang  dialokasikan  dengan  tujuan pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  daerah  untuk  membiayai  kebutuhan pengeluarannya  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi.  Pemerintah  pusat memberikan  bantuan  berupa  DAU  yang  besarnya  sekurang-kurangnya  26%  dari penerimaan  dalam  negeri  yang  ditetapkan  dalam  APBN.  Untuk  daerah  provinsi menerima  sebesar  10%  dari  DAU  yang  ditetapkan,  sedangkan  kabupaten/  kota sebesar 90%. Pengaturan lebih lanjut terhadap hal itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  104  tahun  2000  yang  menyatakan  pembagian  DAU  kepada seluruh provinsi dan kabupaten. Pengaturan lebih lanjut terhadap DAU dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 yang menyatakan pembagian DAU kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia

## Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  adalah  dana  yang  berasal  dari  APBN,  yang dialokasikan  kepada  daerah  untuk  membantu  membiayai  kebutuhan  khusus. Pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, yang berarti bahwa  besaran  DAK  tidak  dapat  dipastikan  setiap  tahunnya.  DAK  diberikan kepada  daerah  apabila  daerah  menghadapi  masalah-masalah  khusus.  Menurut (Hairul Aswadi dalam Halim, 2001:58) menyatakan bahwa tujuan dari penggunaan DAK  dapat  diarahkan  pada  upaya  untuk  meningkatkan  Indek  Pembangunan Manusia  (IPM)  yang  merupakan  salah  satu  isu  nasional  yang  perlu  dituntaskan. Hal ini dikarenakan besarnya tingkat kemiskinan yang ada di daerah.
Gambar 1.  Mekanisme Alokasi DAK
MODERNISASI, Volume 9, Nomor 2, Juni 2013 146
Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan  Pelengkap buku pegangan 2008, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, hal.III-88 s.d. III-89

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Desentralisasi  fiskal  memberikan  kewenangan  yang  besar  kepada  daerah  untuk menggali  potensi  yang  dimiliki  sebagai  sumber  pendapatan  daerah  untuk membiayai  pengeluaran  daerah  dalam  rangka  pelayanan  publik.  Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  PAD yang  sah.  Peningkatan  PAD  diharapkan  meningkatkan  investasi  belanja  modal pemerintah  daerah  sehingga  kualitas  pelayanan  publik  semakin  baik  tetapi  yang terjadi  adalah  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  tidak  diikuti  dengan  kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  Nugraeni  (2011)  menyatakan  bahwa  DAU,  DAK  dan  PAD merupakan  faktor  yang  signifikan  untuk  prediksi  Anggaran  Belanja  Daerah pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  Indonesia.  Hal  ini  sama  dengan  hasil penelitian yang dilakukan   Paujiah di mana secara simultan antara PAD dan DAU memberikan  pengaruh  terhadap  Belanja  Modal.  Ulum  (2005)  yang  melakukan analisis  selama  3  tahun  dari  tahun  2001-2003  dengan  sampel  17  provinsi menunjukkan  bahwa  Dana  perimbangan  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap belanja  daerah.  Soeratno  (2010)  melakukan  penelitian  dengan  Populasi  seluruh kabupaten/kota provinsi di Indonesia, dengan sampel yang diambil pada penelitian ini meliputi 10 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 7 kabupaten dan  3  kotamadya.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  tahun  2005-2009  dengan  data penelitian sebanyak 50 sampel kabupaten/kota di Jawa Barat, menunjukkan  bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  berimplikasi  secara  signifikan  terhadap  belanja daerah.
Studi  yang  dilakukan  oleh  Abdullah  dan  Halim  (2004)  menyimpulkan bahwa  sumber  pendapatan  daerah  berupa  dana  perimbangan  berasosiasi  positif terhadap belanja  modal,  sementara  PAD tidak  berasosiasi  positif  terhadap  belanja modal. Hasil  penelitian  Harianto  dan  Adi  (2007), Maharani  (2007)  maupun  Putro (2011) menunjukkan hasil yang sama.

## Kerangka Pemikiran
Kerangka penelitian  yang dikembangkan dalam penelitian ini ditampilkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Kerangka Pemikiran
Di mana: PAD : Pendapatan Asli daerah DAU : Dana Alokasi Umum DAK : Dana Alokasi Khusus BE-MOD : Belanja Modal
BEL-BARJA  : Belanja Barang dan Jasa

## Hipotesis
Mengacu  pada  landasan  teori  dan  penelitian  terdahulu,  maka  hipoteisis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: a. Ha 1  = PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. b. Ha 2  = DAU berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. c. Ha 3  = DAK berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal d. Ha 4  = PAD   berpengaruh   secara   signifikan terhadap belanja barang dan jasa. e. Ha 5  = DAU   berpengaruh   secara   signifikan terhadap belanja barang dan jasa. f. Ha 6  = DAK berpengaruh   secara   signifikan terhadap belanja barang dan jasa. g. Ha 7  = PAD,  DAU  dan  DAK  secara  simultasb  berpengaruh  secara  signifikan terhadap belanja barang dan jasa.
h. Ha 8  = PAD,  DAU  dan  DAK  secara  simultan  berpengaruh  secara  signifikan terhadap belanja modal.

## METODE

## Definisi Operasional Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  penerimaan  yang  diperoleh daerah  yang berasal  dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Dalam  penelitian  ini  PAD  diukur  dari  total  penerimaan  pajak  daerah, restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekakayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
BE-MOD BEL-BARJA PAD DAU DAK
MODERNISASI, Volume 9, Nomor 2, Juni 2013 148

## Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  merupakan  dana  yang  berasal  dari  APBN yang  dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  daerah untukmembiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  DAU  dalam  penelitian  ini  diukur  dari  jumlah  penerimaan  transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah kota atau kabupaten.

## Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada  daerah  untuk  membantu  membiayai  kebutuhan  khusus.  DAK  dalam penelitian ini diukur dari jumlah penerimaan DAK yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerinath kota atau kabupaten.

## Belanja Barang dan Jasa
Belanja barang dan jasa adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi  barang  dan  jasa  yang  dipasarkan  maupun  yang  tidak  dipasarkan. Belanja  barang  dan  jasa  terdiri  dari  Belanja  pengadaan  barang  dan  jasa,  Belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan.

## Belanja Modal
Belanja  modal  merupakan  pengeluaran  pemerintah  daerah  yang  manfaatnya melebihi  satu  tahun  anggaran  dan  akan  menanambah  aset  atau  kekayaan  daerah, dan  selanjutnya  akan  menambah  belanja  yang  bersifat  rutin,  seperi  biaya  operasi dan  biaya  pemeliharaan.  Belanja  modal  dalam  penelitian  ini  diukur  dari    jumlah belanja  barang  modal  yang  dikeluarkan  oleh  masing-masing  pemerintah  daerah kota atau kabupaten.

## Sumber dan Jenis Data
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  yang  diperoleh  dari DirektoratJenderal  Keuangan  Daerah,  Kementerian  Dalam  Negeri  yang  berupa data online yang adadi situs web http://djkd.depdagri.go.id.
Jenis  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kuantitatif,  yang berupa  data  tentang  besarnya  PAD,  DAU,  DAK,  Belanja  Modal  dan  Belanja Barang  dan  Jasa  dari  masing-masing  Kota  dan  Kabupaten  Di  Jawa  Timur  dari Tahun  2006-2012.

## Populasi dan sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kota dan Kabupaten yang ada di Jawa Timur, yaitu sebanyak 38 daerah. Seluruh daerah Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur dijadikan sampel penelitian.
Tabel 1 Kota dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur
No  Daerah No  Daerah 1  Kab. Bangkalan 20  Kab. Pasuruan 2  Kab. Banyuwangi 21  Kab. Ponorogo 3  Kab. Blitar 22  Kab. Probolinggo 4  Kab. Bojonegoro 23  Kab. Sampang 5  Kab. Bondowoso 24  Kab. Sidoarjo 6  Kab. Gresik 25  Kab. Situbondo 7  Kab. Jember 26  Kab. Sumenep 8  Kab. Jombang 27  Kab. Trenggalek 9  Kab. Kediri 28  Kab. Tuban 10  Kab. Lamongan 29  Kab. Tulungagung 11  Kab. Lumajang 30  Kota Blitar 12  Kab. Madiun 31  Kota Kediri 13  Kab. Magetan 32  Kota Madiun 14  Kab. Malang 33  Kota Malang 15  Kab. Mojokerto 34  Kota Mojokerto 16  Kab. Nganjuk 35  Kota Pasuruan 17  Kab. Ngawi 36  Kota Probolinggo 18  Kab. Pacitan 37  Kota Surabaya 19  Kab. Pamekasan 38  Kota Batu

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yag  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan teknik dokumentasi.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dengan menggunakan regresi liniear berganda. Model regresi linear berganda sebagai berikut:
= + + + + + = + + + + +
Di mana Y 1 = Belanja Modal Y 2 = Belanja Barang dan Jasa
 = Konstanta
Koefisien regresi
X 1 = Pendapatan Asli daerah (PAD) X 2 = Dana Alokasi Umum (DAU)
MODERNISASI, Volume 9, Nomor 2, Juni 2013 150
X 3 = Dana Alokasi Khusus (DAK)
e
= Disturbance error

## PEMBAHASAN
Tabel 2 rata-rata besarnya PAD kota dan kabupaten di Jawa Timur antara tahun  2006-2012  Rp.  102,284  juta.  Surabaya  merupakan  Kota  yang  mempunyai PAD terbesar  yaitu  sebesar  Rp. 1,215,298  juta, karena  Surabaya  merupakan  Kota besar  di mana sumber-sumber PAD sangat potensial. Hal ini tentunya berbanding terbalik  dengan  kabupaten  yang  tidak  mempunyai  potensi  sumber  PAD  yang potensial,  baik  secara  kualitas  maupun  kuantitas,  seperti  Kota  Madiun,  Ngawi, Kota Mojokerto, Kabupaten Pacitan, Kota Pasurun dan Kota Batu. Daerah-daerah tersebut PAD-nya kurang dari 30 milyar.
Kota Surabaya mempunyai belanja modal dan belanja barang dan jasa yang paling tinggi diantara kota dan kabupaten di Jawa Timur, hal ini tidak terlepas dari Kota Surabaya sebagai kota besar. Pengeluaran Belanja yang besar  tercermin pada Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa ditopang oleh besarnya PAD dan juga DAU  Kota  Surabaya.  Besarnya  rata-rata  Belanja  Modal  dan  Belanja  Barang  dan Jasa Kota Surabaya antara tahun 2006-2012 masing-masing sebesar Rp. 1,115,877 juta dan Rp. 1,002,875 juta. Sedangkan Kabupaten Trenggalek dengan pengeluaran Belanja  Modan  p.  Rp.  87,550    juta.  Kota  Batu  dan  Madiun  merupakan  Kota dengan Belanja Barang dan Jasa yang paling kecil.
Tabel 2
Rata-Rata PAD, DAU, DAK, Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Kota dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2012 (Dalam Juta)
NO DAERAH PAD DAU DAK BELANJA MODAL BELANJA BARANG DAN JASA 1 Kota Surabaya 1,165,125 709,491 33,407 1,115,877 1,002,875 2 Kab. Sidoarjo 293,505 688,763 38,463 328,201 269,311 3 Kab. Gresik 166,460 525,152 39,477 170,011 156,235 4 Kab. Jember 119,711 934,064 78,890 269,609 198,829 5 Kota Malang 103,810 489,168 20,732 194,228 152,324 6 Kab. Malang 101,043 985,861 76,399 351,510 190,358 7 Kab. Pasuruan 87,176 631,681 66,036 218,265 215,837 8 Kab.
Jombang 80,628   602,693 40,609 173,802 154,205 9 Kab. Tuban 77,499 529,193 34,841 195,546 103,306 10 Kab. Lamongan 71,839 619,213 68,323 207,839 124,720 11 Kota Kediri 71,737 404,212 14,221 155,576 102,648 12 Banyuwang i 70,560 781,893 67,358 282,589 137,791 13 Kab. Bojonegoro 69,859 609,156 38,450 250,912 150,876 14 Tulungagu ng 62,589 647,318 54,386 172,518 139,021 15 Kab. Lumajang 59,704 555,637 53,813 173,987 111,707 16 Kab. Mojokerto 58,228 530,750 48,153 156,343 82,712 17 Kab. Nganjuk 57,537 543,722 59,215 187,779 135,928 18 Kab. Kediri 56,456 710,271 36,602 292,031 124,704 19 Kab. Blitar 50,683 653,427 63,755 225,411 116,682 20 Kab. Magetan 41,945 509,212 53,071 160,452 88,784 21 Kab. Sumenep 41,753 570,982 37,056 197,122 127,865 22 Kab. Ponorogo 39,919 501,371 52,091 179,206 101,478 23 Kota Probolingg o 39,355 269,030 27,393 116,310 105,874 24 Kab. Trenggalek 38,768 432,227 59,884 87,550 111,682 25 Probolingg o 38,267 565,900 54,111 183,772 117,891 26 Kab. Bondowoso 37,577 478,582 46,703 125,250 95,556 27 Kab. Bangkalan 36,432 503,793 60,697 228,297 123,231 28 Kab. Pamekasan 35,640 472,233 52,178 118,736 109,745 29 Kota Blitar 35,564 228,180 23,527 90,324 85,762 30 Kab.
MODERNISASI, Volume 9, Nomor 2, Juni 2013 152 Situbondo 32,850   453,040 48,750 155,580 89,347 31 Kab. Madiun 32,055 428,409 52,097 109,158 93,928 32 Kab. Sampang 30,020 444,537 58,755 196,787 97,250 33 Kota Madiun 27,267 281,958 21,371 94,803 55,437 34 Kab. Ngawi 26,294 576,912 52,433 155,873 96,011 35 Kab. Pacitan 25,358 436,123 52,362 142,612 69,549 36 Kota Mojokerto 25,100 211,273 17,825 106,977 90,250 37 Kota Pasuruan 23,784 236,953 24,932 104,299 62,152 38 Kota Batu 22,077 232,811 23,197 109,932 55,508 Sumber: Data Diolah Tabel 3 Rata-Rata PAD, DAU, DAK, Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Pertahun Kota dan Kabupaten
Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2012 (Dalam Juta)
ITEM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PAD 45,262 53,281 63,290 77,740 93,222 137,75 6 165,74 2 DAU 361,03 4 432,97 9 500,26 8 503,55 7 514,86 1 570,10 1 704,64 7 DAK 16,997 18,035 30,281 38,003 23,621 32,464 28,856 BELANJ A MODAL 472,87 5 153,89 3 181,58 4 210,90 9 151,97 9 199,06 5 50,206 BELANJ A BARAN G DAN JASA 91,695 147,03 9 166,71 4 151,94 9 172,03 1 239,67 0 275,09 1 Sumber: data Diolah
Berdasarkan  Tabel  3  menunjukkan  bahwa  PAD  kota  dan  Kabupaten  di Jawa  Timur  terus  mengalami  peningkatan,  demikian  juga  alokasi  dana  dari Pemerintah  Pusat  yang  berupa  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  juga  mengalami
Sugeng Haryanto, Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DAK... 153
kenaikan  yang  signifikan.    Sedangkan  alokasi  dana  dari  Pemerintah  Pusat  yang berupa Dana Alokasi Khusus mengalami fluktuasi.
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  menunjukkan  bahwa  data  berdistribusi Normal (Gambar 3).
Gambar  3  Normalitas Data
Analisis Korelasi
Tabel 4
Korelasi antara PAD, DAU, DAK, Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa
PAD  DAU  DAK  BEMOD  BELBARJA PAD Pearson Correlation 1 .309 .071 .417 .950 Sig. (2-tailed) .000 .254 .000 .000 DAU  Pearson Correlation .309 1 .649 .071 .417 Sig. (2-tailed) .000 .000 .249 .000 DAK  Pearson Correlation .071 .649 1 -.172 .151 Sig. (2-tailed) .254 .000 .005 .014 Sumber: Data Diolah
Berdasarkan  tabel  4  Menunjukkan  bahwa  hubungan  antara  PAD  dengan Belanja  Modal  sebesar  0.417  sedangkan  PAD  dengan  Belanja  Barang  dan  Jasa sebesar 0.950. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara PAD dengan Belanja Barang  dan  Jasa  sangat  erat.  Sedangkan  hubungan  antara  DAU  dengan  Belanja Modal  sebesar  0.071  sedangkan  DAU  dengan  Belanja  Barang  dan  Jasa  sebesar 0.417.  Hungan  antara  DAK  dengan  Belanja  Modal  sebesar  -0.172  dan  DAK dengan Belanja Barang dan Jasa sebesar 0.151.
MODERNISASI, Volume 9, Nomor 2, Juni 2013 154

## Pengujian Hipotesis
Hasil Uji Regresi Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Berdasarkan hasil pengujian regresi PAD, DAU, dan DAK terhadap  Belanja Modal  seperti  disajikan  pada  Tabel  5    menunjukkan  bahwa  Nilai  koefisien determinasi  sebesar  0.228.  Artinya  variable  PAD,  DAU,  DAK  mampu menjelaskan variasi  Belanja Modal sebesar 22.8 persen, sedangkan sisanya 77.22 persen  dijelaskan  factor lain  di luar model. Sebagaimana diketahui bahwa  belanja Modal  merupakan  pengeluaran  Pemerintah  Daerah  yang  sarat  dengan  nuansa politik, sehingga factor politik  akan mempengaruhi belanja modal  yang dilakukan oleh Pemerintah daerah.
Tabel 5
Hasil Analisis Regresi PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal
B t Sig. VIF (Constant) 200760.112 5.651 .000 PAD .416 6.775 .000 1.141 DAU .167 1.931 .055 1.960 DAK -2.673 -4.054 .000 1.783 Dependent Variable: BEMOD R 2 : 0.228 F Hit : 25.519 Prob.: 0.000

## Pengujian Simultan (Uji Statistik F)
Secara  simultan  variabel  PAD,  DAU  dan  DAK  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  Belanja  Modal.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai  F  hitung sebesar 25.519 dengan Probalitas sebesar 0.000, hal ini menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama  variabel PAD, DAU  dan DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal.

## Pengujian Parsial (Uji Statistik t)
Sedangkan  secara  Parsial  menujukkan  bahwa  variabel  PAD  dan  DAK berpengaruh signifikan dengan tingkat keyakinan 0.05, sedangkan DAU signifikan pada tingkat keyakinan 0.10.
Berdasarkan  hasil  pengujian  regresi,  maka  dapat  dibentuk  persamaan  regresi sebegai berikut:
= 200760.112 +  0.416 +  0.167 −  2.673
Hasil Uji Regresi Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Barang dan Jasa
Berdasarkan Tabel 6 hasil pengujian regresi PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Barang  dan Jasa menunjukkan  bahwa Nilai koefisien  determinasi  sebesar 0.920.  Artinya  variable  PAD,  DAU,  DAK  mampu  menjelaskan  variasi    Belanja Barang  dan  Jasa  sebesar  92  persen,  sedangkan  sisanya  8  persen  dijelaskan  faktor
Sugeng Haryanto, Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DAK... 155
lain di luar model. Hal ini menunjukkan bahwa PAD, DAU dan DAK merupakan komponen  yang  sangat  penting  dalam  menentukan  besar  kecilnya  pengeluaran barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Tabel 6
Hasil Analisis Regresi PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Barang dan Jasa
B T Sig. VIF (Constant) 22126.777 2.715 .007 PAD .683  48.465 .000 1.141 DAU .112 5.677 .000 1.960 DAK -.023 -.150 .881 1.783 Dependent Variable: BELBARJA R 2 : 0.920 F Hit : 998.125 Prob.: 0.000

## Pengujian Simultan (Uji Statistik F)
Secara  simultan  variabel  PAD,  DAU  dan  DAK  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  Belanja  Barang  dan  Jasa.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai  F hitung  sebesar  998.125  dengan  Probalitas  sebesar  0.000,  hal  ini  menunjukkan bahwa  secara  simultan  atau  bersama-sama  variabel  PAD,  DAU  dan  DAK berpengaruh terhadap Belanja Barang dan Jasa.

## Pengujian Parsial (Uji Statistik t)
Sedangkan secara Parsial menujukkan bahwa variabel PAD dan DAU berpengaruh signifikan  terhadap  Belanja  Barang  dan  Jasa  dengan  tingkat  keyakinan  0.05, sedangkan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Barang dan Jasa.
Berdasarkan  hasil  pengujian  regresi,  maka  dapat  dibentuk  persamaan  regresi sebegai berikut:
= 22126.777 +  0.683 +  0.112 −  0.023

## PEMBAHASAN

## Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal
Berdasarkan hasil olah data yang disajikan apada tabel 5 menujukkan bahwa Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal.  Hal  ini  Dengan demikian  hipotesis  kedua  yang  menyatakan  bahwa  PAD  mempunyai  pengaruh positif  terhadap  belanja  modal  dapat  diterima.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Darwanto  &  Yustikasari  (2007),  Solikin  (2007), Putro  (2011)  Kusnandar  maupun  Siswantoro  (2012)  dimana  Pendapatan  Asli Daerah  memiliki  korelasi  positif  dan  signifikan  terhadap  belanja  modal.  Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah & Halim (2006).
MODERNISASI, Volume 9, Nomor 2, Juni 2013 156
Pendapatan  Asli  Daerah  di  kota  dan  Kabupaten  di  Jawa  Timur  sangat bervariasi, di mana koat-kota besar cenderung mempunyai PAD yang cukup tinggi. Walaupu  persentase  PAD  cukup  kecil  dari  total  pendapatan  yang  diterima  oleh daerah namun  demikian  PAD sangat  berpengaruh terhadap  pengalokasian  belanja modal.  PAD  selama  tahun  2006-2012  di  Kota  dan  Kabupaten  Di  Jawa  Timur menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan.
Sebagaimana  hasil  analisis  statistic  yang  menunjukkan  bahwa  PAD berpengaruh  positif  terhadap  Belanja  Modal,  maka  daerah  diharapkan  dapat  lebih mengoptimalkan  penerimaan  daerah.  Oleh  karena  itu  daerah  hendaknya  lebih terpacu  lagi  untuk  memanfaatkan  sumber  daya  daerah  untuk  dapat  digunakan dalam  rangka  kegiatan  yang  dapat  meningkatkan  pendapatan.  Daerah  diharapkan dapat  meningkatkan  dan  menggali  potensi-potensi  yang  mampu  menjadi  sumber PAD  yang  sesuai  dengan  perundan  yang  berlaku.  PAD  yang  semakin  besar  akan mampu memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengalokasikan ke kegiatan atau pengeluaran yang dapat memberi dampak terhadap peningkatan pembangunan dareh  terutama  pembangunan  infrasturktur.  Peningkatan  alokasi  belanja  modal dalam  bentuk  aset  tetap  seperti  infrastruktur  dan  peralatan  merupakan  hal  yang sangat  penting  untuk  meningkatkan  produktivitas  prekonomian  karena  semakin tinggi  belanja  modal  semakin  tinggi  pula  produktivitas  perekonomian  (Putro  dan Pamudji,  2011).  Sehingga  selanjutnya  akan  berdampak  dampak  positif  pada peningkatan pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut.

## Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal
Berdasarkan hasil olah data yang disajikan pada tabel 5 menujukkan bahwa Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal.  Hal  ini  berarti hipotesis  2  yang  menyatakan  bahwa  DAU  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap belanja  modal  dapat  diterima.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  Dana  Alokasi Umum  yang  selama  ini  diterima  daerah  telah  digunakan  untuk  pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana daerah yang yang terlihat dalam alokasi belanja modal.  Hasil ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum bahwa semakin tinggi DAU  yang  diterima  daerah  maka  akan  semakin  tinggi  pula  belanja  modal  yang akan dibelanjakan.
Hasil  ini  sejalan  dengan  hasil  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Harianto dan  Adi  (2007),  Darwanto  dan  Yustikasari  (2007),  Solikih  (2007)  dan  Abdullah dan Halim (2003)  yang  menyatakan  Dana  Alokasi Umum  berpengaruh  signifikan terhadap  belanja  modal,  dan  penelitian  yang  dilakukan  Prakoso  (2004)  yang membuktikan  secara  empiris  bahwa  besarnya  jumlah  belanja  modal  dipengaruhi Dana Alokasi Umum yang diterima dari pemerintah pusat.
Pengaruh  DAU  terhadap  belanja  modal  ini  dapat  mengindikasikan  bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang  direalisasikan  melalui  belanja  modal  juga  ikut  dibiayai  oleh  DAU  tersebut. Bahkan  Abdullah  dan  Halim  (2006)  menyatakan  bahwa  pendapatan  dari pemerintah  pusat  berupa  dana  perimbangan  di  pemerintah  daerah  di  Indonesia merupakan  sumber  pendapatan  utama  dalam  APBD.  DAU  yang  bersifat  “ Block Grant ”,  memungkinkan  daerah  menggunakan  sesuai  dengan  prioritas  dan kebutuhan  daerah  untuk  peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka ontonomi daerah.

## Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal
Berdasarkan  tabel  5  menujukkan  bahwa  Dana  Alokasi  Khusus  tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti hipotesis 3 yang menyatakan bahwa  DAK  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  belanja  modal  dapat  tidak diterima.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  daerah  mengalokasikan  DAK  bukan untuk membiayai barang-barang modal, hal ini tentunya sesuai dengan peruntukan DAK. Dimana DAK merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada  daerah  untuk  membantu  membiayai  kebutuhan  khusus.  Pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, yang berarti bahwa besaran DAK  tidak  dapat  dipastikan  setiap  tahunnya.  DAK  diberikan  kepada  daerah apabila  daerah  menghadapi  masalah-masalah  khusus.  Menurut  (Hairul  Aswadi dalam  Halim,  2001:58)  menyatakan  bahwa  tujuan  dari  penggunaan  DAK  dapat diarahkan  pada  upaya  untuk  meningkatkan  Indek  Pembangunan  Manusia  (IPM) yang merupakan salah satu isu nasional yang perlu dituntaskan.

## Pengaruh PAD terhadap Belanja Barang dan Jasa
Berdasarkan  tabel  6  menujukkan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal.  Hal  ini  Dengan  demikian  hipotesis  4  yang menyatakan  bahwa  PAD  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  Belanja  Barang dan  Jasa  dapat  diterima.  Pendapatan  Asli  Daerah  di  kota  dan  Kabupaten  di  Jawa Timur sangat bervariasi, di mana koat-kota besar cenderung mempunyai PAD yang cukup  tinggi.  Walaupu  persentase  PAD  cukup  kecil  dari  total  pendapatan  yang diterima  oleh  daerah  namun  demikian  PAD  sangat  berpengaruh  terhadap pengalokasian Belaja barang dan Jasa. Belanja Barang dan Jasa merupakan bagian dari  Belanja  Langsung  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah,  di  mana  Belanja Barang dan Jasa setiap tahunnya menunjukkan trend peningkatan.
Proposi  Belanja  Barang  dan  Jasa  dari  keseluruhan  belanja  yang  dilakukan oleh  Pemerintah  Daerah  berkisar  11%  -  30%.  Kota  Surabaya  pada  tahun  2012 merupakan  daerah  dengan  porsi  Belanja  Barang  dan  Jasa  yang  paling  tinggi  di Jawa  Timur,  yang  mencapai  30%.  Sedangkan  jika  dibandingkan  antara  Belanja Barang  dan  Jasa  dengan  Belanja  Modal  setiap  daerah  tidak  sama,  ada  yang  lebih tinggi Belanja Barang dan Jasa atau sebaliknya.

## Pengaruh DAU terhadap Belanja Barang dan Jasa
Secara  statistic  menunjukkan  bahwa  Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh terhadap  Belanja  Barang  dan  Jasa.  Hal  ini  berarti  hipotesis  5  yang  menyatakan bahwa DAU mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Barang dan Jasa dapat diterima.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  Dana  Alokasi  Umum  yang  selama  ini diterima  daerah  telah  mendukung  atau  bahkan  digunakan  juga  untuk  membiayai pembelian  barang  dan  jasa  yang  habis  pakai  untuk  memproduksi  barang  dan  jasa yang  dipasarkan  maupun  yang  tidak  dipasarkan.  Belanja  barang  dan  jasa  terdiri dari  Belanja  pengadaan  barang  dan  jasa,  Belanja  pemeliharaan  dan  belanja perjalanan.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  Dana  Alokasi  Umum  bahwa  semakin tinggi  DAU  yang  diterima  daerah  maka  akan  semakin  tinggi  pula  belanja  Barang dan Jasa yang dilakukan.
DAU  yang  berpengaruh  terhadap  Belanja  Barang  dan  Jasa  ini mengindikasikan  pulan  bahwa  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  bertujuan  untuk
MODERNISASI, Volume 9, Nomor 2, Juni 2013 158
meningkatkan  pelayanan  publik  yang  direalisasikan  melalui  Belanja  Barang  dan Jasa juga ikut dibiayai oleh DAU tersebut. Seperti hal untuk belanja Modal, DAU juga digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa, hal ini sebagai mana Abdullah dan Halim  (2006)  menyatakan  bahwa  pendapatan  dari  pemerintah  pusat  berupa  dana perimbangan  di  pemerintah  daerah  di  Indonesia  merupakan  sumber  pendapatan utama dalam APBD. Daerah akan menggunakan DAU sesuai dengan prioritas dan kebutuhan  daerah  untuk  peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka otonomi daerah.
Pengaruh DAK terhadap Belanja Barang dan Jasa
Dana  Alokasi  Khusus    diberikan  Pemerintah  Pusat  kepada  daerah  apabila daerah  menghadapi  masalah-masalah  khusus.  Berdasarkan  analisis  statistic menujukkan  bahwa  Dana  Alokasi  Khusus  tidak  berpengaruh  terhadap  Belanja Barang  dan  Jasa.  Hal  ini  berarti  hipotesis  6  yang  menyatakan  bahwa  DAK mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Barang dan Jasa tidak diterima. Hal ini menunjukkan hal sama seperti halnya pengaruh DAK terhadap Belanja Modal, di mana daerah mengalokasikan DAK bukan untuk membiayai belanja barang dan jasa dan juga belanja modal, hal ini sesuai dengan peruntukan DAK. Dimana DAK merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan:
a. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU), Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal  Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
b. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU), Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  Belanja  Barang  dan Jasa Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
c. Variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan    Dana  Alokasi  Umum  (DAU) secara  parsial  berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal  Kota  dan  Kabupaten  di Provinsi Jawa Timur.
d. Variabel  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  secara  parsial  tidak  berpengaruh terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
e. Variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan    Dana  Alokasi  Umum  (DAU) secara  parsial  berpengaruh  terhadap  Belanja  Barang  dan  Jasa  Kota  dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
f. Variabel  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  secara  parsial  tidak  berpengaruh terhadap  Belanja  Barang  dan  Jasa  Kota  dan  Kabupaten  di  Provinsi  Jawa Timur.

## Keterbatasan dan Saran
Penelitian  ini  hanya  menggunakan  data  kota  dan  kabupaten  yang  ada  di Provinsi  Jawa  Timur,  sehingga  tidak  melihat  daerah-daerah  yang  merupakan daerah pemekaran. Selain itu penelitian ini hanya berdasarkan data-data kuantitatif,
Sugeng Haryanto, Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DAK... 159
sehingga  kurang  dapat  menginformasikan  kebijakan-kebijakan  anggaran  yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam menentukan anggaran belanjanya.
Untuk  penelitian  selanjutnya  dapat  dilakukan  penelitian  dengan menggunakan data-data daerah pemekaran yang tentunya mempunyai karakteristik yang  berbeda  dan  juga  dapat  memasukkan  variable  kebijakan  anggaran  yang sifatnya kualitaitif dan politis.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Syukriy  &  Halim,  Abdul.  2006. Studi  atas  Belanja  Modal  pada Anggaran pemerintah  Daerah  dalam  Hubungannya  dengan  Belanja Pemeliharaan  dan  Sumber Pendapatan ,  Jurnal  Akuntansi  Pemerintah,  2, 17-32
Adi,  Priyo  Hari.  2005. Dampak  Desentralisasi  Fiskal  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  (Studi  pada  Kabupaten  dan  Kota  Se  Jawa  Bali) .  Jurnal  Studi Pembangunan KRITIS. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
Darwanto  &  Yustikasari,  Yulia.  2007. Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi, Pendapatan  Asli Daerah,  dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap
Pengalokasian Anggaran Belanja  Modal . Simposium  Nasional  Akuntansi
X, Makassar.
Halim,  Abdul  &  Muhammad  Syam.  2012. Akuntansi  Srktor  Publik  :  Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat
Harianto,  David  dan  Adi,  Priyo  Hadi.  2007. Hubungan  Antara  Dana  Alokasi Umum,  Belanja  Modal,  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Pendapatan Perkapita . Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makasar
Hendarmin.  2012.    Pengaruh  Belanja  Modal  Pemerintah  Daerah  dan  Investasi Swasta  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi,  Kesempatan  Kerja  dan Kesejahteraan  Masyarakat  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Barat. Jurnal EKSOS Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 hal 144 – 155
Kuncoro,  Haryo.  2007. Fenomena  Flypaper  Effect  pada  Kinerja  Keuangan pemerintah Daerah  Kota  dan  Kabupaten  di  Indonesia .  Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
Mardiasmo.  2002. Otonomi  dan  Manajemen  keuangan  Daerah .  Penerbit  ANDI, Yogyakarta.
Nanga,  Muana.  2005. Analisis  Posisi  Fiskal  Kabupaten/Kota  di  NTT  :  Adakah Posisi Fiskal  Lebih Baik. Jurnal  Studi  Pembangunan KRITIS. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
MODERNISASI, Volume 9, Nomor 2, Juni 2013 160
Nugraeni.  2011.  Analisis  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Pengaruh  Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Terhadap Prediksi Belanja Daerah Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Akmenika UPY . Volume 8.
Prakosa,  Kesit  Bambang.  2004.  Analisis  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Prediksi  Belanja  Daerah (Studi  Empirik  di  Wilayah  Propinsi  Jawa  Tengah  dan  DIY). Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia , 8.
Republik  Indonesia.  2004.  Undang  –  Undang  No.  33  Tahun  2004. Tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah .
________________. 2004. PP RI No. 3 Tahun 2004. Tentang Dana Alokasi Umum
Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2005
________________.  2004,  PP  RI  No.  109  Tahun  2000. Tentang  Dana Perimbangan
Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi . Penerbit Ghalia Indonesia.
Setyawati,  Anis  dan  Hamzah,  Ardi.  2007.  Analisis  Pengaruh  PAD,  DAU,  DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan  Pengangguran:  Pendekatan  Anlisis  Jalur. Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan Indonesia. Desember 2007, Vol. 4 No. 2 hal. 211-228.
Sulistyowati,  Diah,  2011, Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Dana AlokasiUmum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal, studi  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Jawa  dan  Bali , Fakultas Ekonomi UNDIP, Semarang.