Dibukanya  Gerbang  pasar  di  ASEAN dikenal dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada awal tahun 2016, Usaha Mikro  Kecil  Dan  Menengah  (UMKM) merupakan  kegiatan  sebagian  masyarakat Indonesia  khusunya  di  Kota  Pekanbaru dalam  mencukupi  kebutuhan  hidup.  Selain masyarakat  yang  bekerja  di  instansi pemerintah dan swasta.
Keberadaan  UMKM  tidak  dapat diragukan  karena  terbukti  mampu  bertahan dan  menjadi  roda  penggerak  ekonomi, terutama  pada  saat  krisis  ekonomi.  Disisi lain,  UMKM  juga  menghadapi  banyak sekali  permasalahan,  yaitu  modal  kerja, Sumber  Daya  Manusia  yang  rendah,  dan minimnya  penguasaan  ilmu  pengetahuan serta teknologi dalam menjalankan usahanya.
Kendala  lain  yang  dihadapi  UMKM adalah  keterkaitan  dengan  prospek  usaha yang  kurang  jelas  serta  perencanaan,  visi dan  misi  yang  belum  mantap.  Hal  ini terjadi  karena  umumnya  UMKM  bersifat income gathering yaitu menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri sebagai
berikut:  merupakan  usaha  milik  keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif  sederhana,  kurang  memiliki  akses permodalan  (bankable),  dan  tidak  ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi.
Pemberdayaan  UMKM  di  tengah arus  globalisasi  dan  tingginya  persaingan membuat UMKM harus mampu mengadapai  tantangan  global,  seperti meningkatkan  inovasi  produk  dan  jasa, pengembangan  sumber  daya  manusia  dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal  ini  perlu  dilakukan  untuk  menambah nilai  jual  UMKM  itu  sendiri,  utamanya agar  dapat  bersaing  dengan  produk- produk asing yang kian membanjiri sentra industri  dan  manufaktur  di  Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang  mampu  menyerap  tenaga  kerja terbesar di Indonesia (Sudaryanto, 2011).
Pemberdayaan UMKM Biasa dilakukan  oleh stakeholder, keterlibatan stakeholder sangat menentukan keberhasilannya.  Sejauh  ini  keterlibatan stakeholder UMKM  antara  lain  terdiri

## Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pemberdayaan dan Pembinaan UMKM Menghadapi MEA
HARDI 1 , ZAHARMAN 2
Universitas Lancang Kuning Jln. Yos Sudarso Km 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 Fax. (0761) 52581 E-mail : hardi@unilak.ac.id; zaharmanunilak@gmail.com
Abstract : The research was conducted in Pekanbaru City with the aim to analyze the Strategy of  Pekanbaru  City  Government  in  empowerment  and  Development  of  UMKM  and  optimize the role of Pekanbaru Municipal Government related to the Empowerment and Development of  UMKM  in  facing  Asean  Economic  Community  (MEA)  then  how  empowerment  done, coaching conducted by Pekanbaru city government also related to contributions from APBD. The method used in this research is quantitative and qualitative analysis that is by analyzing the  strategy  of  empowerment  and  fostering  of  UMKM  perpetrator  in  facing  MEA  by comparing  between  accepted  by  UMKM  and  fund  which  have  been  provided  by  Pekanbaru city  government  through  APBD.  The  results  of  empowerment  and  development  strategies  of SMEs Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Riau especially in Pekanbaru city is considered not able to develop various businesses, especially in the face of free competition in Southeast  Asia  in  2016.  and  the  problem  of  licensing  is  still  difficult,  the  number  of bureaucracy which is difficult and the process has not been educated to all MSMEs
Keywords: Strategy, Empowerment, Development, Small and Medium Enterprises
37 dari instansi pemerintah, lembaga pendidikan (perguruan Tinggi), keterlibatan yang ada masih bersikap sendiri-sendiri dan kurang  intergratif  antara stakeholder satu dengan yang lain.
Dilihat  dari  program  dan  anggaran Pemerintah  daerah  Kota  Pekanbaru  untuk UMKM setiap tahunnya dianggarkan untuk bantuan  baik  itu  mesin  pembinaan  dan pelatihan  bagi  pelaku  UMKM,  disisi  lain dengan  dianggarakannya  berbagai  kegiatan tentunya tidak terlepas dari output apa yang akan  didapat  oleh  pemerintah,  Lembaga pendidikan dan UMKM itu sendiri.
Sejatinya  pemberdayaan  UMKM merupakan gerakan sinergis antar Pemerintah  dan  Perguruan  Tinggi  di  Kota Pekanbaru. Namun pemerintah tetap memegang  peranan  terbesar  dalam  upaya pemberdayaan tersebut. Keterlibatan pemerintah dalam memberdayakan UMKM telah  diatur  jelas  dalam  UU  No.  20  tahun 2008  tentang  UMKM.  Undang-Undang  ini memuat  tentang  ketentuan  umum,  asas, prinsip  dan  tujuan  pemberdayaan,  kriteria, penumbuhan  iklim  usaha,  pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan,  dan  koordinasi  pemberdayaan, sanksi  administratif  dan  ketentuan  pidana, data  UMKM  di  Kota  Pekanbaru  bahwa jumlah UMKM di kota Pekanbaru tergolong  cukup  banyak  bisa  dilihat  dari populasi yang ada dikota pekanbaru sekitar 1  juta  penduduk,  dari  sisi  perguraun  tinggi melihat  data  tersebut  adalah  peluang  untuk melakukan  tri  darma  perguruan  tinggi khusus  pada  Penelitian  dan  pengabdian kepada  Masyarakat  untuk  mahasiswa  dan Dosen,  ini  juga  mencerminkan  peran perguruan  tinggi  di  Kota  Pekanbaru terhadap  UMKM,  bisa  diketahui  segala keterbatasan  dimiliki  oleh  UMKM  dalam produksi,  pemasaran,  dan  Modal  usaha disini  perguruan  tinggi  bisa  bersinergi dalam  memberdayakan  UMKM  sehingga bisa  terjalin  kerjsama  yang  baik  sebagai contoh perguruan tinggi bisa memanfaatkan UMKM  untuk  tempat  magang/Praktek Kerja  lapangan  (PKL)  bagi  Mahasiswa
tidak terlepas juga bisa dimanfaatkan bagi dosen.
Perkembangkan lainnya, dalam hal Millenium  Development  Goals  (MDGs )
2015 pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 3/2010
tentang Program Pembangunan  yang  Berkeadilan.  Inpres No.  3/  2010  berisi  program-program pembangunan  yang  berkeadilan,  yang secara  spesifik  berisikan  tiga  hal,  yaitu  : Program  pembangunan  yang  pro  rakyat, yaitu program penanggulangan kemiskinan
berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan UMKM; Program
pembangunan  yang  adil  untuk  semua, yaitu program keadilan yang memprioritaskan  anak-anak,  perempuan, keluarga miskin, dan orang terpinggirkan, keadilan di bidang ketenagakerjaan,  bantuan  hukum,  dan reformasi  hukum  dan  peradilan;  dan Program  pembangunan  untuk  mencapai target-target  MDGs,  dimana  indicator MDGs dijadikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Perkembangan UMKM di
Indonesia masih dihadapkan pada
berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap  produk  impor.  Persoalan  utama yang  dihadapi  UMKM,  antara  lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah  terkait  dengan  perizinan  dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan  segala  persoalan  yang  ada, potensi  UMKM  yang  besar  itu  menjadi terhambat.
Meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global namun  pada  kenyataannya  permasalahan- permasalahan yang dihadapi sangat banyak  dan    lebih  berat.  Hal  itu dikarenakan  selain  dipengaruhi  secara tidak  langsung  krisis  global  tadi,  UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan  seperti  masalah  upah  buruh, ketenaga  kerjaan  dan  pungutan  liar, korupsi dan lain-lain.
38
Kemampuan UMKM
dalam menghadapi terpaan arus persaingan global memang  perlu  dipikirkan  lebih  lanjut  agar tetap  mampu  bertahan  demi  kestabilan perekonomian Indonesia. Khususnya dikota Pekanbaru  UMKM  cukup  bayak  anatara kabupaten  Kota  di  Provinsi  Riau  pada tahun  berjumlah  93.161  berdasarkan  dari dinas  Koperasi  dan  UMKM  Provinsi  Riau, begitu  banyak  tetapi  belum  bisa  bersaing dan  berkembang,  dilain  sisi  pemberian bantuan  yang  salurkan  pemerintah  belum begitu  termafaat  dengan  baik,  Pemerintah dan Dunia Pendidikan bisa bersinergi untuk menciptakan lulusan siap membuka lapangan pekerjaan buka lagi pencari kerja.
Upaya  Pemberdayaan  UMKM  di Kota  Pekanbaru  oleh  Pemerintah  Daerah dan  Perguruan  Tinggi  agar  terciptanya UMKM  yang  unggul  memiliki  daya  saing untuk  menghadapi  MEA  untuk  tetap bertahan dapat dilakukan dengan peningkatan daya  saing dan  pengembangan sumber  daya  manusianya  agar  memiliki nilai  dan  mampu  bertahan  menghadapi pasar bebas, diantaranya melalui penyaluran perkreditan (KUR) tepat sasaran, penyediaan akses informasi pemasaran,  pelatihan  lembaga  keuangan mikro  melalui capacity  building, dan pengembangan information technology (IT).
Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi  rakyat  yang  berskala  kecil  dan memenuhi  kriteria  kekayaan  atau  hasil penjualan  tahunan  serta  kepemilikkannya sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang: Memiliki  kekayaan  paling  banyak  Rp. 200.000.000  (dua  ratus  juta  Rupiah)  Tidak termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat usaha.  Memilki  hasil  penjualan  tahunan paling  banyak  Rp.  1000.000.000  (satu milyar rupiah). Milik warga negara Indonesia. Berdiri sendiri, bukan merupakan  anak  perusahaan  atau  cabang perusahaan  yang  dimiliki.  Dikuasasi  atau berafiliasi  baik  langsung  maupun  tidak langsung  dengan  usaha  menengah  atau usaha  besar.  Berbentuk  usaha  orang perseorangan,  badan  usaha  yang  tidak
berbadan  hukum  atau  badan  usaha  yang berbadan  hukum,  termasuk  koperasi  (UU No. 9; 1995;5)
Kekuatan  usaha  kecil  meliputi antara lain (Mulyadi; 2009;38) :
Mengembangkan  kreatifitas  usaha  baru;
Melakukan Inovasi;
Ketergantungan usaha  besar  terhadap  usaha  kecil;  Daya tahan pasca krisis tahun 1999.
Kelemahan  usaha  kecil  (Mulyadi; 2009;  40)  :  Lemahnya  ketrampilan manajemen; Tingkat kegagalan dan penyebabnya;  Keterbatasan  sumber  daya. Terdapat  cukup  banyak  peluang  untuk berwirausaha  mandiri  saat  ini,  mandiri bukan  hanya  sebutannya  saja,  namun butuh realisasi yang sifatnya segera, entah itu  dalam  bentuk  rencana  tertulis  maupun sebuah  sikap  cerdas  dalam  menyikapi masalah  ekonomi  dengan    mengambil keputusan  memilih  mandiri  berwirausaha daripada  harus  terus  menerus  bekerja untuk orang.
Secara lebih spesifik, permasalahan dasar yang dihadapi UMKM  adalah Pertama ,  kelemahan dalam  memperoleh  peluang  pasar  dan memperbesar pangsa pasar. Kedua kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan  untuk  memperoleh  sumber sumber permodalan yang memadai. Ketiga ,  kelemahan  di  bidang  organisasi dan  manajemen  sumber  daya  manusia. Keempat ,  keterbatasan  jaringan  usaha kerjasama  antar  pengusaha  kecil  (sistem informasi  pemasaran). Kelima ,  iklim usaha  yang  kurang  kondusif,  karena persaingan yang saling mematikan. Keenam ,  pembinaan  yang  telah  dilakukan masih kurang   terpadu dan kurangnya  kepercayaan  serta  kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.
(Kuncoro, 2009) Pemerintah perlu membuat kebijakan
kelembagaan untuk memberikan  iklim  yang  kondusif  bagi beroperasinya  UKM.  Untuk  itu  maka  ada beberapa prinsip  yang harus diperhatikan. Prawirokusumo  (1999)  mengemukakan beberapa  hal  yang  harus  mendapat
39
perhatian  dalam  pemberdayaan  UKM:  (a) kebijakan persaingan sehat dengan pengurangan  distorsi  pasar,  (b)  kebijakan ekonomi  yang  memberi  peluang  UKM dapat  mengurangi  beban  biaya  yang  tidak berhubungan  dengar  proses  produksi,  dan (c) kebijakan penumbuhan kemitraan dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan saling menguntungkan.
Selanjutnya  dukungan  penguatan yang  meliputi:  peningkatan  kualitas  SDM koperasi dan UKM, peningkatan penguasaan teknologi, peningkatan penguasaai informasi, peningkatan penguasaan permodalan, peningkatan penguasaan pasar, pengoptimalan organisasi  dan  manajemen,  pencadangan tempat  usaha,  dan  pencadangan  bidang- bidang usaha.
Pemerintah
daerah dapat memberdayakan  UKM  melalui  pembuatan peraturan yang tepat. Pemberdayaan dimaksudkan  untuk  menjadikan  UKM sebagai  usaha  yang  tangguh  dan  mandiri dalam  perekonomian  nasional.  Dalam proses pemberdayaan melibatkan pemerintah,  dunia  usaha,  dan  masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus menciptakan  iklim  yang  usaha  yang kondusif  dan  melakukan  pembinaan  dan pengembangan  berupa  bimbingan  dan bantuan  lainnya.  Memang  banyak  UKM yang  masih  menghadapi  kendala  yaitu lingkungan  yang  tidak  kondusif  untuk berusaha.  Misalnya,  ijin  yang  sulit  atau penyogokan  yang  memberatkan  usaha UKM. Jika ini dilakukan berarti pemerintah membantu  UKM  keluar  dari  kendala internal dan eksternal.
Dalam  upaya  pemberdayaan  usaha kecil pemerintah membuat aturan kebijakan pendanaan.  Aturan  tersebut  ditetapkan dalam  rangka  membantu  UKM  untuk  bisa tumbuh lebih sehat (Prawirokusumo 1999). Pemerintah telah menetapkan peraturan dan kebijaksanaan untuk: (a) memperluas sumber pendanaan, (b) meningkatkan akses terhadap  sumber  pendanaan,  dan  (c) memberikan kemudahan dalam pendanaan.
Selain  berdasar  Undang-undang tersebut, dari sudut pandang perkembangannya Rahmana (2008) mengelompokkan UMKM dalam
beberapa kriteria, yaitu: Livelihood Activities , merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan  kerja  untuk  mencari  nafkah, yang  lebih  umum  dikenal  sebagai  sektor informal.  Contohnya  adalah  pedagang kaki  lima. Micro  Enterprise ,  merupakan Usaha  Kecil  Menengah  yang  memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Small
Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah  yang  telah  memiliki  jiwa kewirausahaan  dan  mampu  menerima pekerjaan  subkontrak  dan  ekspor. Fast Moving  Enterprise ,  merupakam  Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).
Dalam rangka pemberdayaan UMKM  di  Indonesia,  Bank  Indonesia (2011)  mengembangkan  filosofi  lima jari/ Five  finger  philosophy ,  maksudnya setiap  jari  mempunyai  peran  masing- masing  dan  tidak  dapat  berdiri  sendiri serta    akan  lebih  kuat  jika  digunakan secara  bersamaan.  Jari  jempol,  mewakili peran  lembaga  keuangan  yang  berperan dalam  intermediasi  keuangan,  terutama untuk  memberikan  pinjaman/pembiayaan kepada nasabah mikro, kecil dan menengah serta sebagai Agents of development (agen  pembangunan).  Jari telunjuk, mewakili regulator yakni Pemerintah  dan  Bank  Indonesia  yang berperan  dalam  Regulator  sektor  riil  dan fiskal, Menerbitkan ijin-ijin usaha, Mensertifikasi tanah sehingga dapat digunakan  oleh  UMKM  sebagai  agunan, menciptakan  iklim  yang  kondusif  dan sebagai  sumber  pembiayaan.  Jari  tengah, mewakili katalisator yang berperan dalam mendukung perbankan dan UMKM, termasuk Promoting  Enterprise  Access  to Credit (PEAC) Unit, perusahaan penjamin kredit.  Jari    manis,    mewakili    fasilitator yang    berperan    dalam    mendampingi
40
UMKM, khususnya usaha mikro, membantu  UMKM  untuk  memperoleh pembiayaan  bank,  membantu    bank    dalam hal  monitoring    kredit    dan    konsultasi pengembangan  UMKM.  Jari  kelingking, mewakili  UMKM  yang  berperan  dalam pelaku usaha, pembayar pajak dan pembukaan tenaga kerja.
Kebersamaan  Usaha  Mikro,  Kecil, dan Menengah (UMKM) dan bank komersial merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk simbiosis mutualisme dalam ekonomi. Kebersamaan tersebut bukan saja bermanfaat  bagi  keduanya,  tetapi juga  bagi masyarakat  dan  pemerintah.  Masyarakat menikmati ketersediaan lapangan kerja dan pemerintah  menikmati  kinerja  ekonomi berupa  naiknya  Pendapatan  Domestik Bruto (PDB), yang menyumbang lebih dari separuh  PDB  Indonesia.  Namun  demikian, kerja  sama  tersebut  tetap  perlu  memegang prinsip  kehati-hatian  untuk  memastikan terwujudnya manfaat bagi kedua pihak.
Dalam  rangka  Masyarakat  Ekonomi Asean (MEA) 2016, masih banyak peluang UMKM  untuk  meraih  pangsa  pasar  dan peluang  investasi.  Guna  memanfaatkan peluang  tersebut,  maka  tantangan  terbesar bagi  UMKM  di  Indonesia  khusunya  di Kota  Pekanbaru  adalah  bagaimana  mampu menentukan strategi dan pemberdyaan yang tepat guna memenangkan persaingan.  Saat ini, struktur ekspor produk UMKM Indonesia  banyak  berasal  dari  industri pengolahan  seperti  furniture,  makanan  dan minuman,  pakaian  jadi  atau  garmen, industri  kayu  dan  rotan,  hasil  pertanian terutama perkebunan dan perikanan, sedangkan  di  sektor  pertambangan  masih sangat  kecil  (hanya  yang  berhubungan dengan  yang  batu-  batuan,  tanah  liat  dan pasir).
Secara  rinci  barang  ekspor  UMKM antara  lain  alat-alat  rumah  tangga,  pakaian jadi atau garmen, batik, barang jadi lainnya dari  kulit,  kerajinan  dari  kayu,  perhiasan emas  atau  perak,  mainan  anak,  anyaman, barang  dari  rotan,  pengolahan  ikan,  mebel, sepatu atau alas kaki kulit, arang kayu/tempurung,  makanan  ringan  dan
produk  bordir.  Sedangkan    bahan  baku produksi  UMKM  yang  digunakan  adalah bahan  baku  lokal  sisanya  dari  impor seperti  plastik,  kulit  dan  beberapa  zat kimia.
Beberapa  kendala  yang  diahadapi oleh  UMKM  di  Kota  Pekanbaru  antara lain  adalah  masalah  kurangnya  bahan baku  mesti  harus  diimpor  dari    negara lain  untuk  proses  produksi.  Disamping itu    pemasaran    barang,  permodalan, ketersediaan   energi,   infrastruktur   dan informasi  juga  merupakan  permasalahan yang  sering  muncul  kemudian,  termasuk masalah-masalah non fisik seperti tingginya  inflasi,  skill,  aturan  perburuhan dan lain sebagainya.
Penduduk
Indonesia yang berjumlah  lebih  dari  240  juta  orang (menurut  sensus  2010),  ternyata  hanya 0,24  persen  adalah  para  wirausaha (interpreneur), atau hanya sekitar 400.000 orang  yang  berkecimpung  dalam  dunia usaha atau UMKM. Padahal agar perekonomian Indonesia
dapat berkembang  lebih  cepat  diperlukan  lebih dari  2  persen  dari  jumlah  penduduk sebagai  wirausaha  atau  berkecimpung dalam  UMKM.  Singapura,  sebuah  negara kecil  namun  mempunyai  7  persen  dari jumlah penduduknya merupakan wirausaha dan mempunyai banyak UMKM. Sedangkan Malaysia, lebih dari 2 persen  jumlah  penduduknya  merupakan para  interpreneur  yang  berkecimpung dalam berbagai usaha mikro.
Sebagaimana  Grafik 1 di bawah ini.
Sumbe : Kompas, 14 Pebruari 2011 Gambar 1:
Jumlah Wirausaha di Beberapa Negara
41
Tidak  dipungkiri  bahwa  UMKM juga mempunyai kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja penerimaan negara terutama  pajak.  Perkembangan  penerimaan pajak    dari    tahun    2005    sampai    dengan 2012    juga    terus    mengalami  peningkatan, dengan  rata-rata  lebih  dari  12  persen. Peningkatan  tertinggi  terjadi  di  tahun  2012 dengan  target  penerimaan  pajak  sebesar 1016,2 triliun  rupiah.  Penerimaan  pajak ini sebagian  besar  adalah  dari  Usaha  Besar sedangkan potensi dari UMKM perlu digali secara  Optimal  baik  pemerintah  Pusat maupun daerah.
Perkembangan  Usaha  Mikro,  Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas    dari    dukungan  perbankan    dalam penyaluran    kredit  kepada  UMKM.    Setiap tahun  kredit  kepada  UMKM  mengalami pertumbuhan dan secara umum pertumbuhannya  lebih  tinggi  dibanding total  kredit  perbankan.  Kredit  UMKM adalah  kredit  kepada  debitur  usaha  mikro, kecil  dan  menengah  yang  memenuhi definisi  dan kriteria usaha mikro, kecil  dan menengah  sebagaimana  diatur  dalam  UU No.  20  Tahun  2008  Tentang  UMKM. Berdasarkan  UU  tersebut,  UMKM  adalah usaha  produktif  yang  memenuhi  kriteria usaha  dengan  batasan  tertentu  kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.
Keberhasilan  Usaha  Mikro,  Kecil, dan  Menengah  (UMKM)  di  Indonesia  juga tidak  terlepas  dari  dukungan  dan  peran pemerintah  dalam  mendorong  penyaluran kredit  kepada  UMKM.  Berbagai  skim Kredit/pembiayaan  UMKM      diluncurkan oleh  pemerintah  dikaitkan  dengan  tugas dan  program  pembangunan  ekonomi  pada sektor-sektor  usaha  tertentu,  misalnya ketahanan pangan, perternakan dan perkebunan. Peran pemerintah dalam skim- skim  kredit  UMKM  ini  adalah  pada  sisi penyediaan  dana  APBN  untuk  subsidi bunga  skim  kredit  dimaksud,  sementara dana kredit/pembiayaan seluruhnya (100%) berasal  dari  bank-bank  yang  ditunjuk pemerintah  sebagai  bank  pelaksana.  Selain itu  pemerintah  berperan  dalam  penyiapan UMKM  agar  dapat  dibiayai  dengan  skim
dimaksud,  menetapkan  kebijakan  dan prioritas  usaha  yang  akan  menerima kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan  selama  masa  kredit,  dan memfasilitasi  hubungan  antara  UMKM dengan pihak lain.
Sabirin  (2001)  menjelaskan  bahwa untuk memberdayakan masyarakat golongan  ekonomi  lemah  atau  sektor usaha  kecil  adalah  dengan  menyediakan sumber pembiayaan usaha yang terjangkau. Salah satu strategi pembiayaan  bagi  golongan  ini  adalah usaha  kredit  mikro.  Lembaga  keuangan mikro merupakan institusi yang menyediakan jasa-jasa keuangan penduduk yang berpendapatan rendah dan termasuk dalam kelompok miskin. Lembaga  keuangan  mikro  ini  bersifat spesifik karena mempertemukan permintaan  dana  penduduk  miskin  atas ketersediaan dana. Bagi lembaga keuangan  formal  perbankan,  penduduk miskin  akan  tidak  dapat  terlayani  karena Kesuksesan  pemberdayaan  UMKM  akan terwujud  bila  semua  stakeholder  berperan secara bersama-sama sesuai peran masing-masing.  Baik  regulator  termasuk Pemerintah  Daerah,  para  pelaku  UMKM dan  dunia  perbankan  yang  dapat  bekerja sesauai dengan tugas dan fungsinya, maka keberhasilan  dan  kemajuan  UMKM  akan cepat  terlaksana.  Sehingga  pada  akhirnya peningkatan  penerimaan  pajak  dari  sisi penggalian wajib pajak baru maupun nilai pajaknya akan terus meningkat.

## METODE
Penelitian ini dilaksanakan di Pekanbaru,  hal  ini  dikarenakan  saat  ini merupakan  gerbang  masuk  produk  Impor dan  ekspor  bagi  masyarakat  khusunya  di wilayah Sumatera, disamping itu penduduk Kota Pekanbaru bebagai latar belakang dan suku bangsa dalam mengelola UMKM. Hal ini  tentu  akan  banyak  persoalan  dihadapi oleh  pemerintah  kota  Pekanbaru  dalam Pemberdayaan  dan  Pembinaan  UMKM menhadapi  masyarakat  Ekonomi  Asean (MEA).
42
Data  yang  digunakan  untuk  Peranan Pemerintah Kota Pekanbaru
Dalam Pemberdayaan  dan  Pembinaan  UMKM Menghadapi MEA adalah data sekunder yang dipublikasikan  oleh  Dinas  Koperasi  dan UMKM  Provinsi  Riau,  Kota  Pekanbaru, Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dan  Instansi Pemerintah  terkait  lainnya.  Selain  itu, digunakan  pula  data  hasil  penelitian  yang ada,  terutama  hasil  temuan  dari  para  ahli dibidang UMKM.
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan  data  yang  penulis  gunakan adalah  teknik  dokumentasi  yaitu  berupa buku-buku  yang  memuat  data  tentang UMKM, Obsevasi yaitu melakukan serangkaian  pengamatan  langsung  ke  pelaku UMKM  dan  wawancara  yaitu  dengan tanyajawab terhadap Pelaku UMKM di Kota Pekanbaru.
Untuk membahas penelitian ini
mengunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. analisis Kualitatif digunakan pada analisis  Peranan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pemberdayaan dan Pembinaan UMKM  menghadapi  MEA  dan  Untuk mengoptimalisasikan  Peranan  Pemerintah Kota  Pekanbaru  terkait  Pemberdayaan  dan Pembinaan  UMKM  dalam  menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Penelitian ini menggunakan kerangka Peranan  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  dalam Pemberdayaan  dan  Pembinaan  terdiri  dari dua sisi, yaitu sisi Pemerintah Kota Pekanbru dan  sisi  UMKM  seperti  yang  terlihat  pada gambar  3.1.  kedua  sisi  pemerintah  Kota Pekanbaru  dan  UMKM  tersebut  dipengaruhi oleh faktor yang berbeda. Sisi pemberdayaan dan Pembinaan UMKM dilakukan pemerintah  kota  pekanbaru  dipengaruhi  oleh faktor kebijakan oleh masing-masing instansi di Pemerintahan.
Peranan  Pemerintah  Kota  Pekanbaru dalam Pemberdayaan dan Pembinaan UMKM  sesuai anggaran  yang diusulkan dan disetujui  oleh  eksekutif  dan  legislatif  dan bagaiman  optimalisasi  Peranan  Pemerintah Kota  Pekanbaru  terkait  Pemberdayaan  dan Pembinaan  UMKM  dalam  menghadapi Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA)  bisa
berjalan  dengan  teratur  dan  terus  menerus sehingga UMKM bisa mandiri sehinga akan tercipta lapangan pekerjaan dan
menguruangi pengangguran. Peranan  Pemerintah  Kota  Pekanbaru dalam Pemberdayaan dan Pembinaan UMKM  dilakukan  dua  tahap.  Tahap pertama  adalah  Peranan  Pemerintah  Kota Pekanbaru dalam pemberdayaan dan pemebinaan  UMKM  melihat  dari  program dan  anggaran  yang  dialokasikan  oleh pemerintah kota Pekanbaru. Peranan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pemberdayaan  dan  Pembinaan  pada  tahap ini  lebih  banyak  menggunakan  data sekunder.  Hasil  kajian  atau  analisis  dapat dijadikan masukan untuk Peranan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pemberdayaan dan Pembinaan UMKM.

## HASIL
Usaha  kecil  menengah  (UMK)  di Provinsi  Riau  tumbuh  menggembirakan khusunya  di  Kota  Pekanbaru.  Pada  tahun 2010-2014 tercatat sebanyak 482.192 pelaku  usaha  sektor  ini.  Trend  positif pertumbuhan  sektor  UMKM.  Sektor  ini sepanjang  2010  tumbuh  2.94  persen. Dibandingkan pada 2009 lalu pelaku UKM di  Provinsi  Riau  hanya  468.400  orang, maka  pada  akhir  2010  meningkat  menjadi 482.193  orang  yang  tersebar  di  12 kabupaten dan kota di Riau
Bahwa  dari  aspek  kuantitas,  Kota Pekanbaru  menempati  urutan  pertama jumlah  pelaku  UKM  tertinggi,  yakni mencapai  93.093.  Jumlah  ini  naik  dari kurun  2009  yang  tercatat  hanya  89.723 orang atau sepanjang 2010 pelaku UKM di Pekanbaru naik 3.372 usahawan. Sementara Kabupaten  Kepulauan  Meranti  tercatat sebagai daerah dengan jumlah pelaku UKM terendah.  Hanya  10.898  orang.  Meskipun dari  sisi  jumlah  terendah,  namun  untuk pertumbuhan, Meranti tercatat paling tinggi,  yakni  mencapai  21.35  persen  pada 2010  lalu,  mengingat  tahun  sebelumnya hanya terdapat 8.981 pelaku UKM.
Usaha  kecil  menengah  (UKM) selalu  menjadi  trending  topik  dalam
pertumbuhan perekonomian bangsa kedepan. Bagaimana  tidak,  UKM  telah  menunjukkan tajinya  dalam  mendominasi  pertumbuhan perekonomian  daerah.  Sesuai  dengan  data Dinas  Koperasi  dan  UKM  Riau,  untuk  kota Pekanbaru  misalnya  pada  tahun  2008  saja terdapat 67.728 UMKM dan terus meningkat setiap tahunnya. 67.728 UMKM di Pekanbaru  tersebut  bergerak  di  hampir seluruh  lini  usaha.  Namun  ada  4  lini  dengan jumlah  UMKM  terbesar  yang  bergerak  di sektor  yang  sama.  Yaitu  produksi  (2.042 UMKM),  perdagangan  (12.345  UMKM), jasa  (3.145  UMKM)  dan  industri  (1.795 UMKM) dan sektor lainnya sebanyak 48.402 UMKM.
Sementara itu Data Diskop dan UKM Riau menyebutkan bahwa Pekanbaru dengan 68.728 UMKM-nya menempati posisi pertama dalam jumlah UMKM. Posisi kedua adalah  Kampar  dengan  jumlah  UMKM-nya sebanyak  45.446  UMKM.  Inhil  dengan 44.891  UMKM  menempati  posisi  ketiga. Selanjutnya,  Bengkalis  (42.029  UMKM), Rohil  (34.036  UMKM),  Rohul  (27.074 UMKM),  Inhu  (26.488  UMKM),  Siak (22.948 UMKM), Kuansing (21.450
UMKM),  Dumai  (20.782  UMKM)  dam Palalawan dengan 13.824 UMKM-nya menempati  posisi  juru  kunci.  Dari  sejumlah UMKM yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Riau itu, sektor perdagangan dengan 77.156 UMKM menjadi sektor  paling  diminati  dibandingkan  dengan jasa (19.656 UMKM), produksi (12.760) dan industri dengan 11.320 UMKM-nya.
Para  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menegah  (UMKM)  di  Riau  dinilai  belum mampu  mengembangkan  berbagai  usaha terutama  dalam  menghadapi  persaingan bebas  kawasan  Asia  Tenggara  pada  tahun 2016.
Belum  mampunya  UMKM  di  Riau dalam mengembangkan usaha yang ditekuninya  tersebut  karena  keterbatasan pengetahuan  dalam  berusaha  itu  sendiri berdasarkan  data  perkembangan  UMKM  di Riau pada tahun 2013 terdapat  total  526.800 pelaku usaha yang terdiri dari 369.140 pelaku usaha mikro, kemudian 149.533 pelaku usaha
kecil  dan  7.127  pelaku  usaha  menengah. Masih banyak UMKM  yang belum mampu mengembangkan  usahanya  menjadi  lebih besar dan mampan karena mereka memerlukan  pelatihan  di  bidang  usaha sehingga  dengan  sendirinya  bisa  membawa usaha  yang  mereka  geluti  ke  arah  lebih maju dan berkembang.
Saat  ini  di  Provinsi  Riau  telah memiliki  Pusat  Layanan  Usaha  Terpadu (PLUT)  yang  siap  melatih  para  pelaku UMKM  dalam  mengembangkan  usahanya. Namun  masih  sedikit  dari  total  jumlah UMKM  di  Riau  yang  telah  mendapat kesempatan  untuk  latihan.  "Di  PLUT  ini, para pelaku dilatih cara membuat pembukuan,  pengembangan  usaha  hingga pada  hal-hal  teknis  seperti  cara  membuat label  halal  maupun  berkode  produk usahanya. Pelaku UMKM akan didampingi dan  dibina  sehingga  benar-benar  mampu mengembangkan  usaha  yang  dimilki  oleh masyarakat khusunya di Kota Pekanbaru.
Selama  tahun  2014,  lanjutnya, PLUT  sudah  melakukan  pelatihan  terhadap UMKM  di  Riau  sebanyak  48  kali  dengan setiap  pelatihan  diikuti  sebanyak  25  orang pelaku  usaha.  "Dengan  demikian,  selama tahun ini saja sudah sedikitnya 1.200 pelaku UMKM telah dibina dan dilatih di PLUT.
Pemerintah  Provinsi  Riau  terus menyiapkan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  untuk  pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah  yang ada di  berbagai  wilayah  kabupaten/kota  di provinsi tersebut khusunya Kota Pekanbaru yang  merupakan  Ibu  Kota  Provinsi  Riau. Ini  sudah  menjadi  tugas  pokok  bagi pemerintah  provinsi  untuk  menjadikan pelaku  UMKM  yang  kuat  dan  mampu bertahan  ditengah  krisis  sekalipun  Selain pembinaan, pemerintah provinsi ikut mempromosikan  produk-produk  UMKM hingga  ke  pemasaran  dan  berkomitmen memperbanyak  pelaku  usaha  di  Riau dengan  menumbuhkembangkan  mereka serta  memberi  bantuan  modal,  pelatihan, pemasaran hingga promosi.
Pemerintah  Provinsi  Riau  sangat berkomitmen  dalam  memajukan  Usaha
44
Menengah  Kecil  Mikro  (UMKM)  di  daerah khususnya di Kota Pekanbaru. Komitmen ini sebagai  wujud  pemerintah  daerah  dalam mempersiapkan  masyarakat  Kota  Pekabaru menyambut  Masyarakat  Ekonomi  Asean (MEA)  yang  mulai  dilaksanakan  pada  tahun 2015.
Upaya
Pemerintah dalam mempersiapkan  sumberdaya  manusia  yang handal  dan  berkualitas  di  bidangnya  dalam MEA.  Hal  ini  meliputi  berbagai  sektor seperti Pemberdayaan dan Pembinaan, begitu juga  peran  penyuluh  di  tengah  masyarakat yang  berkontribusi  dalam  mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah melalui produk inovasi dan kreatifitasnya.
Untuk  komitmen  menggali  sektor UMKM  dan  Koperasi  dari  partisipasi  peran penyuluh  yang  bersinergi  dengan  komitmen Pemerintah  provisi  dan  Pusat.  Hal  ini  juga berkorelasi positif dengan upaya mewujudkan  Asean  Economic  Community 2015.  Dengan  itu  Pemerintah  mengharapkan bagi  setiap  pelaku  UMKM  dapat  siap  dalam menghadapi  persaingan  nantinya.  Untuk  itu perlu  penguatan  SDM,  salah  satunya  dari peran  tenaga  penyuluh  di  daerah  dalam pemberdayaan  dan  Pembinaan  Masyarakat dalam menghadapi MEA.
UMKM  di  Riau  khusunya  di  Kota Pekanbaru Harus Selalu Inovatif dan Kreatif, Persaingan  pasar  bebas  Asia  atau  yang  lebih dikenal  dengan  MEA  (Masyarakat  Ekonomi Asia)  yang  telah  berjalan  lebih  kurang  satu tuhun  ini.  Waktu  ini  tak  ayal  membuat sejumlah  pelaku  UMKM  (Usaha  Menengah Kecil  Mikro)  ketar-ketir  dalam  menghadapi Persaingan  industri  antar  negara  Asean. Termasuk pelaku UMKM di Kota Pekanbaru,  yang  sejatinya  berada  di  posisi yang  paling  strategis,  baik  secara  geografis, geoekonomi  dan  geopolitik.  Khususnya Pekanbaru  menurut  belum  begitu  siap  dan agak  gamang  dalam  menghadapi  MEA. Melihat kenyataannya, masih banyak pengusaha  muda  yang  berpotensial  tapi masih  terhambat  berbagai  faktor.  Seperti keterbatasan  informasi,  netwoking  dan  dana. Ditambah  lagi  masalah  perizinan  yang terbilang ribet.
Di  Pekanbaru  masalah  perizinan  masih sulit, artinya  banyak  birokrasi yang lumayan  ribet  dan  prosesnya  belum teredukasi  ke  semua  UMKM.  Masih banyak  juga  UMKM  di  Pekanbaru  yang sebenarnya  belum  tahu  apa  maksudnya MEA,  sebagai  pelaku  UMKM,  harus  lebih aktif  dalam  mengahadapi  MEA.  Karena pangsa  pasarnya  bakal  jadi  dua  kali  lipat, begitu  juga  dengan  persaingannya  akan bertambah  selama  MEA  berlangsung, berikutnya  Kebijakan  pemerintah  ke  depan hanya  difokuskan  untuk  UMKM  yang berpotensi untuk dimajukan.

## PEMBAHASAN
Jumlah  Penduduk  Indonesia  yang lebih  dari  250  juta  orang  (menurut  sensus 2010),  ternyata  hanya  0,24  persen  adalah para  wirausaha  (interpreneur),  atau  hanya sekitar  400.000  orang  yang  mau  masuk dalam  dunia  usaha  atau  UMKM.  Agar perekonomian  Indonesia dapat berkembang lebih  cepat  diperlukan  lebih  dari  2  persen dari  jumlah  penduduk  sebagai  wirausaha atau  yang  mau  Masuk  dalam  kegiatan UMKM.  Dapat  juga  diperbandingkan dengan  negara  tetangga  yang  tidak  punya sumber  daya  alam  seperti  Singapura mempunyai 7 persen dari jumlah penduduknya  merupakan  wirausaha  dan mempunyai banyak UMKM.
Perkembangan  Usaha  Mikro,  Kecil, dan  Menengah  (UMKM)  di  Indonesia khusunya  di  kota  Pekanbaru  menurut  data tahun  2010-2014  sesuai  tabel  1.1  adanya peningkatan berkembangnya UMKM di ota Pekanbaru,  ini  tentunya  tidak  terlepas  dari dukungan  pemerintah  daerah,  perbankan dalam  penyaluran  kredit  kepada  UMKM. Setiap  tahun  kredit  kepada  UMKM mengalami  pertumbuhan  dan  secara  umum pertumbuhannya  lebih  tinggi  dibanding total kredit perbankan.
Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah yang  memenuhi  definisi  dan  kriteria  usaha mikro,  kecil  dan  menengah  sebagaimana diatur  dalam  UU  No.  20  Tahun  2008 Tentang UMKM. Berdasarkan UU tersebut,
UMKM  adalah  usaha  produktif  yang terpenuhinya  kriteria  usaha  dengan  batasan tertentu  modal  bersih  dan  hasil  penjualan tahunan.  Keberhasilan  UMKM  di  Indonesia di  kota  Pekanbaru  juga  tidak  terlepas  dari dukungan  dan  peran  pemerintah  dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM.  Berbagai  skim  Kredit/pembiayaan UMKM diluncurkan oleh pemerintah dikaitkan dengan tugas dan program pembangunan  ekonomi  pada  sektor-sektor usaha  tertentu,  misalnya  ketahanan  pangan, perternakan dan perkebunan.
Selain itu pemerintah berperan dalam penyiapan  UMKM  agar  dapat  dibiayai dengan  skim  yang  dimiliki  oleh  pelaku UMKM  tersebut,  Pada  dewasa  ini  skim kredit  yang  sangat  familiar  di  masyarakat adalah  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR),  yang khusus  diperuntukkan  bagi  UMKM  dengan kategori usaha layak, namun tidak mempunyai  agunan  yang  cukup  dalam rangka  persyaratan  perbankan.  KUR  adalah Kredit  atau  pembiayaan  kepada  UMKM  dan Koperasi yang tidak sedang menerima Kredit atau  Pembiayaan  dari  Perbankan  dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari  Pemerintah  pada  saat  permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan.
Pemerintah  sebagai  regulator,  pada dasarnya telah banyak mengeluarkan program  atau  skim  yang  telah  disediakan untuk  memberdayakan  UMKM.  Program  ini hendaknya terus dioptimalisasikan. Program- program  tersebuta  antara  lain:  Kredit  Usaha Rakyat  (KUR),  sebagaimana  telah  di  bahas. Kredit  Ketahanan  Pangan  dan  Energi (KKPE),  KKPE  adalah  kredit  investasi  atau modal  kerja  yang  diberikan  dalam  rangka mendukung  program  ketahanan  pangan,  dan diberikan  melalui  kelompok  tani  atau koperasi. Program Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP)
UMKM  di  Kota  Pekanbaru  yang berjumlah  60  ribu  lebih  menurut  data  yang ada berpotensi diberdayakan oleh pemerintah kota  Pekanbaru  untuk  meningkatkan  daya saing  unruk  mengadapi  MEA,  dilihat  dalam APBD  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  yang menggarkan  Rp    9.176.358.890,00  (sesuai
dengan APBD Pemko Pekanbaru) Strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberdayaan dan Pembinaan  UMKM  di  kota  Peknabaru terdapat  enam  hal  yang  menjadi  prioritas strategi  bagi    UMKM  dalam  usaha meningkatkan kinerjanya. Pertama, pemerintah  telah  mempermudah  UMKM untuk mengakses permodalan baik program yang  disedia  oleh  pemerintah  maupun perbankan. Kedua, pemerintah kota peknabru  belum  maksimal  memperluas jaringan  pemasaran.  Ketiga,  pemerintah kota pekanbaru terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keempat, pemerintah  ota  peknbaru  menyediakan sarana  dan  prasarana  usaha  yang  memadai di setiap kecamatan. Kelima, memaksimalkan iklim usaha yang kondusif, dan keenam, memberikan pelatihan teknologi yang tepat guna sesuai perkembangan teknologi dalam memperkenalkan produk yang dihasilkan. Dinas  Koperasi  dan  UMKM  sebagai institusi  yang  bertanggung  jawab  terhadap perkembangan  dan  pertumbuhan  UMKM, harus  mendorong  tumbuhnya  sentra-sentra UMKM  dan  sekaligus  mempersiapkan tenaga  ahli  yang  mengerti  tentang  bisnis. Terlebih  lagi  pada  era  persaingan  global seperti  sekarang  ini,  dimana  UMKM dituntut  harus  menguasai  teknologi    dalam mengakses  berbagai  informasi  tentang bisnis.
Dari  semuanya  dilakukan  dengan selaras melalui pendekatan program (bukan proyek)  pembinaan  dan  pemberdayaan, maka pertumbuhan UMKM yang spektakuler  bukan  sekadar  mimpi  lagi karena  potensi  pasar  domestik  dan  pasar global  merupakan  peluang  yang  dapat dipenuhi  oleh  UMKM  di  negeri  sendiri, bukan  sebaliknya  digarap  oleh  pengusaha dari negara lain.
Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  yang memiliki  pola  untuk  mengintegrasikan ekonomi  di  kawasan  ASEAN  dengan  cara membentuk  sistem  perdagangan  bebas  atau free  trade  antara  sesama  negara  anggota ASEAN.  Pada  tahun  lalu  yang  telah
46
diberlakukan  pemerintah  kota  pekanbaru harus  menyiapkan  masyarakat  memlalui pembinaan  dalam  hal  UMKM  yang  bisa berdaya saing.
Dampak  MEA  ini  sendiri  cukup dirasakan  di  Kota  Pekanbaru,  bahkan  makin menjamurnya  produk  makanan  impor  yang bukan  berasal  dari  negara  ASEAN,  seperti Jepang,  Cina,  dan  Korea  kini  mulai membanjiri  pasar  hingga  toko  pinggir  jalan. Hal ini tentu saja merugikan masyarakat kota pekanbaru  dalam  memproduksi  produk rumahan yang dihasilkan. karena kebanyakan produk  impor  tersebut  tidak  mencantumkan label  halal  dari  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI).  Sementara  itu  sesuai  dengan  hasil penelusuran di lapangan menunjukkan barang  impor  tersebut  masuk  melalui  negara yang  tergabung  dalam  kesepakatan  MEA, yakni  Malaysia,  Singapura,  dan  Brunei Darussalam.
Pemerintah  kota  Pekanbaru  hanya bisa mengawasi peredaran barang impor dari negara  non-ASEAN  tersebut.  Karena  dalam kesepakatan  MEA  tersebut,  pemerintah daerah  tidak  bisa  lagi  melakukan  pelarangan barang  masuk  dari  negara  ASEAN.  Banyak UMKM  di  Riau  yang  kini  tengah  berjuang untuk  terus  berproduksi  tentunya  akan terkena  dampak  dari  MEA.  Dengan  pasar bebas  yang  sudah  di  depan  mata,  tentunya para  pelaku  usaha  mesti  meningkatkan kualitas produknya agar tetap bertahan.
Selain itu, Pemerintah
Kota
Pekanbaru  harus  mencanangkan  program pengadaan rumah kemasan yang anggarannya  berasal  dari  kas  pemerintah pusat.  Terkait  hal  tersebut,  Kecamatan Payung  Sekaki,  Rumbai  dan  Tenayan  Raya mengajukan  daerahnya  untuk  dibangun rumah  kemasan.  Rumah  kemasan  sendiri adalah  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang kemasan, baik itu konsultasi kemasan, desain kemasan  hingga  produksi  kemasan  produk itu sendiri.
Berdasarkan  data  terakhir  Dinas Koperasi  dan  UMKM  Kota  Pekanbaru  saat ini,  ada  sekitar  12.000  unit  UMKM  yang bergerak  di  sektor  perdagangan  dan  sektor jasa  seperti  usaha  kerajinan  tenun,  rotan,
songket,  makanan  kering  dan  kue.  Banyak harus  dibenahi  terhadap  produk-produk yang  dihasilkan  UMKM  di  Pekanbaru seperti  kemasan  dan  keahlian  tenaga  kerja harus siap dalam menghadapi MEA. Dalam menghadapi  pasar  persaingan  bebas  di kawasan Asia Tenggara itu, pihaknya sudah mengadakan pelatihan-pelataihan serta pembinaan  kepada  pelaku  usaha  terutama UMKM yang berada di Pekanbaru.
Hal  ini  juga  sejalan  dengan  hasi penelitian  Fatkhurahman  (2018)  yang menyatakan bahwa pemerintah perlu melakukan  jaringan  antara  UMKM  dengan dunia  usaha.  Jaringan  kerja  ini  perlu didukungan oleh kebijakan pemerintah agar UMKM dalam unggul.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil laporan kemajuan di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa: Bahwa  Pekanbaru  sebagai  kota  yang memiliki  iklim  bisnis  tinggi  juga  memiliki perkembangan  bisnis  UKM  yang  cukup baik. Jumlah UMKM di Pekanbaru menjadi jumlah  terbanyak  dibandingkan  dengan jumlah  UMKM  di  kabupaten/kota  lainnya di  Riau.  Data  Diskop  dan  UKM  Riau menyebutkan  bahwa  Pekanbaru  dengan 68.728  UMKM-nya  menempati  posisi pertama dalam jumlah UMKM. Para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM)  di  Riau  khusunya  di  Kota Pekanbaru dinilai belum mampu mengembangkan  berbagai  usaha  terutama dalam menghadapi persaingan bebas kawasan Asia Tenggara pada tahun 2016.Di Pekanbaru  masalah  perizinan  masih  sulit, artinya banyak birokrasi yang lumayan ribet dan  prosesnya  belum  teredukasi  ke  semua UMKM.  Masih  banyak  juga  UMKM  di Pekanbaru yang sebenarnya belum tahu apa maksudnya  MEA,  Karena  pangsa  pasarnya bakal jadi dua kali lipat, begitu juga dengan persaingannya  akan  bertambah  selama MEA  berlangsung.  Strategi  Pemberdayaan dan Pembinaan UMKM di Pemerintah Kota harus  ditingkan  lagi  agar  UMKM  bisa berdaya  saing  dalam  menghadapi  pasar bebas.

## DAFTAR RUJUKAN
Bank Indonesia. 2011. Five Finger
Philosophy: Upaya Memberdayakan
UMKM, Jakarta
Fatkhurahman,  N.  P.  M.  (2018). Pengaruh Jiwa Kewirausahaan dan Kemitraan Terhadap  Kebijakan  Bisnis  dan Kinerja Pengelola Serta Dampaknya Pada Keunggulan Bersaing Industri Kecil Makanan di Propinsi Riau (Doctoral dissertation, Unpas).
Inpres  No.  3  tahun  2010 Tentang.  Program Pembangunan  Yang  Berkeadilan .
Presiden Republik Indonesia
Kuncoro,  M.  2009.  Dasar–Dasar  Ekonomika Pembangunan  Edisi  5,  Yogyakarta:
STIM YKPN.
Mulyadi  Nitisusastro,  2009, Kewirausahaan &Manajemen Usaha Kecil, penerbit
Alfabeta  Bandung
Prawirokusumo,  S,  1999,  Ekonomi  Rakyat (Konsep,  Kebijakan  dan  Strategi),
Yogyakarta; BPFE
Rahmana,  Arief.  2008.  Usaha  Kecil  dan Menengah (UKM), Informasi Terdepan  tentang  Usaha  Kecil Menengah, (online), (http://infoukm.wordpress.com, diakses 1 oktober 2011)
Republik  Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah. Jakarta : Sekretariat Negara
Sabirin, S. 2001. Pemanfaatan Kredit Mikro untuk  Mendorong  Pertumbuhan Ekonomi  Rakyat  di  dalam  Era Otonomi  Daerah.  Orasi  Ilmiah Lustrum  IX  Universitas  Andalas, Padang, 13 September 2001.
Sudaryanto.  2011.  The  Need  for  ICT-
Education for Manager or
Agribusinessman  to Increasing Farm  Income  : Study  of  Factor Influences  on  Computer  Adoption in  East  Java  Farm  Agribusiness. International Journal of Education and  Development ,  JEDICT,  Vol  7 No 1 halm. 56-67.