## ANALISA KREDIT MACET DI PERUMDA BPR X DI KOTA SUKABUMI TAHUN 2016-2018
Nova Apriliana 1) , Gatot Wahyu Nugroho 2) , Elan Eriswanto 3)
1,2,3) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi Email : raffa.adrian14@gmail.com 1) , gatotwahyunu2@gmail.com 2) , elaneriswanto@ummi.ac.id 3)

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kondisi  kredit  macet  di  Perumda  BPR  X  di  Sukabumi variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kerdit  macet.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kuantitatif.  sample  dalam  penelitian  ini  adalah  laporan  keuangan  Perumda  BPR  X  di Sukabumi Tahun 2016-2018. Pengumpulan data dilakukan secara sekunder. Hasil dari penelitian ini mengenai  kondisi  kredit  di  Perumda  BPR  X  di  Sukabumi  khususnya  kredit  macet  untuk  tiga  tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Tahun 2016, kredit macet yang terjadi sekitar Rp 11.762.680.003 atau  sekitar  5,3%  dari  total  kredit  yang  dicairkan  untuk  tahun  tersebut,  tahun  2017  jumlah  kredit macet  sebesar  Rp.  14.522.088.066  atau  sekitar  5,6%  dari  total  kredit  yang  berhasil  dicairkan  di tahun  2017  dan  tahun 2018  jumlah kredit  macet  sebesar  Rp  17.573.589.969 atau  sekitar  6,6%  dari total kredit yang berhasil dicairkan di tahun 2018.

## Kata Kunci: kredit macet, non performing loans, BPR

## Abstract
This study aims to determine the condition of non performing loans in Perumda BPR X at Sukabumi Variable  used  in  this  study  is  non  performing  loans  .  This  research  uses  quantitative  methods.  The sample  in  this  study  was  Perumda  BPR  X  at  Sukabumi  financial  reports  for  2016-2018.  Data collection  is  carried  out  primary  and  secondary.  The  results  of  this  study  regarding  the  credit conditions  in  Perumda  BPR  X  at  Sukabumi  especially  bad  loans  for  the  past  three  years  have continued to increase. In 2016, non-performing loans occurred around Rp. 11,762,680,003 or around 5.3% of total loans disbursed for the year, in 2017 the amount of non-performing loans amounted to Rp. 14,522,088,066 or around 5.6% of the total loans that were successfully disbursed in 2017 and in 2018 the number of bad loans amounted to Rp 17,573,589,969 or around 6.6% of the total loans that were successfully disbursed in 2018.

## Keywords: bad loans, non performing loans, rural banks

## PENDAHULUAN
Industri  perbankan  merupakan  industri yang syarat dengan risiko, terutama karena melibatkan  pengelolaan  uang  masyarakat yang  diputar  dalam  berbagai  bentuk investasi  seperti  pemberian  kredit.  Data dari  Bank  Indonesia  menunjukan  bahwa salah  satu  kegiatan  bisnis  komersial  bank terbesar  adalah  perkreditan.  Kesalahan dalam  penyaluran  dana  dapat  merugikan jika  tidak  diproses  dengan  baik.  Hal  itu dapat  menyebabkan  banyaknya  jumlah kredit yang macet.
Batas maksimum persentase kredit
bermasalah  pada  setiap  perbankan di Indonesia  harus  mengacu  pada  peraturan yang  di  buat  oleh  Bank  Indonesia  tentang
batas  kewajaran  tingkat non  performing loan yaitu  tidak  lebih  dari  5%.  Peraturan ini penting agar setiap perbankan yang ada Indonesia  tetap  menjaga  tingkat non performing loan . (Bank Indonesia, 2010)

## Tabel 1
Kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio

## NPL
Rasio Predikat NPL ≤ 5% Sehat NPL > 5% Tidak Sehat Sumber: Bank Indonesia, 2020

## Gambar 1
Kondisi kredit di Perumda BPR X di Sukabumi
Sumber: diolah penulis, 2020
Dari  gambar  grafik  diatas  dapat  dilihat bahwa  kondisi  kredit  yang  mempunyai potensi  untuk  tidak  dapat  ditagih  terus mengalami  kenaikan  setiap  tahunnya. Potensi  kredit  tidak  tertagih  dengan  jenis kredit  kurang  lancar  terus  mengalami kenaikan  setiap  tahunnya  selama  3  tahun terakhir.  Tahun  2016  potensi  kredit  macet di Perumda BPR X di Sukabumi sekitar Rp 359.811.810 dan mengalami kenaikan pada tahun  2017  menjadi  Rp  807.058.162  Pada tahun 2018 kredit maacet di Perumda BPR X  di  Sukabumi  terus  mengalami  kenaikan sehingga
mencapai angka Rp
1.302.840.388.
Berdasarkan hasil penelitian awal, terdapat beberapa  faktor  utama  yang  menyebabkan fenomena  terjadinya  kredit  macet  di Perumda BPR X di Sukabumi, diantaranya
:
1. Sistem  pemberian  pinjaman  kredit yang diberlakukan relatif cukup longgar
2. Sistem kredit yang diberlakukan sangat lemah dalam hal persyaratannya (kredit telah  dicairkan  sebelum  administrasi kredit diselesaikan)
3. Keputusan  kredit  diambil  berdasarkan firasat/insting/naluri, bukan berdasarkan analisa kredit yang komprehensif
4. Lemah dalam melakukan penolakan
5. Adanya  pihak  ketiga  yang  dapat membantu  melalui  “pintu  belakang”
(terjadinya kolusi antara petugas kredit dan debitur)
6. Adanya kendala usaha nasabah, perceraian nasabah, penambahan pinjaman  ke  bank  lain  atau  pinjaman online tanpa diikuti penambahan pendapatan  nasabah,  nasabah  kabur, bencana  alam  dan  adanya  wabah penyakit.
Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  Aswar  A  Thamrin  (2016)  dengan judul  penelitian  “Analisis  Faktor-faktor yang  mempengaruhi  kredit  bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  Unit  Salo  Kabupaten  Pinrang”, dimana  hasil  penelitiannya  menunjukkan bahwa  faktor  internal  dan  eksternal  sangat berpengaruh terhadap kredit bermasalah.
Melihat  fenomena  diatas  maka  penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh  Analisa  Kredit  Terhadap Kredit Bermasalah (Non Performing Loan ) dengan rumusan masalah yang akan diteliti adalah mengenai Bagaimana kondisi kredit bermasalah  di  Perumda  BPR  X  di Sukabumi ?

## TINJUAN PUSTAKA

## Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Menurut  UU  No.  10  pasal  1  ayat  2  tahun 1998  tentang  perbankan,  menyebutkan bahwa  Bank  Perkreditan  Rakyat  adalah bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha secara  konvensional  atau  berdasarkan prinsip  syariah  yang  dalam  kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran  seperti  melaksanakan  usaha asuransi,  melaksankan  penyertaan  modal, melaksanakan  aktivitas  usaha  berbentuk valuta asing, dan menerima simpanan giro. Kegiatan  usaha  Bank  Perkreditan  Rakyat ditujukan  untuk  melayani  usaha  kecil  dan masyarakat  di  daerah . Bank  Perkreditan Rakyat  berbentuk  hukum  Perseorangan Terbatas, Perusahaan Daerah atau koperasi.  (Menteri  Negara  Sekretaris Negara, 1998).
Pengaturan dan pengawasan Bank Perkreditan  Rakyat  oleh  Bank  Indonesia
diarahkan  untuk  mengoptimalkan  fungsi Bank  Perkreditan  Rakyat  sebagai  lembaga kepercayaan masyarakat yang ikut berperan  dalam  membantu  pertumbuhan ekonomi.  Dengan  demikian  pengaturan dan  pengawasan  Bank  Perkreditan  Rakyat yang dilakukan disesuaikan dengan karakteristik  operasional  Bank  Perkreditan Rakyat  namun  tetap  menerapkan  prinsip kehati-hatian  bank  ( prudential  banking ) agar  tercipta  sistem  perbankan  yang  sehat. Sumber dana bank untuk  bank perkreditan rakyar  dibedakan  menjadi  3  sumber,  yaitu dana  yang  berasal  dari  modal  sendiri, pinjaman  dan  masyarakat.  (Krisyanti, 2014).

## Kredit
Undang-Undang  Perbankan  Nomor  10 Tahun  1998  menyebutkan  pengertian kredit, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan  yang  dapat  di  persamakan  dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka  waktu  tertentu  dengan  pemberian bunga,  imbalan  atau  pembagian  hasil tertentu.  Kredit  juga  didefinisikan  sebagai penyerahan atas dasar kepercayaan sejumlah uang atau barang yang dipersamakan  dan  wajib  dikembalikan sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati bersama. (BPR X, 2012)
Suyatno dalam Andrian Firdaus BP, (2017) berpendapat  bahwa  terdapat  empat  unsur dalam suatu kredit yaitu:
1. Unsur  Kepercayaan,  yaitu  keyakinan dari  si  pemberi  kredit  bahwa  prestasi yang  diberikannya  baik  dalam  bentuk uang,  barang  atau  jasa  akan  benar- benar  diterimanya  kembali  dalam jangka  waktu  tertentu  dimasa  yang akan datang.
2. Unsur  Tenggang  Waktu,  yaitu      suatu masa      yang      memisahkan      antara pemberian  prestasi  dengan  kontra prestasi  yang  akan  diterimanya  pada masa yang akan datang.
3. Unsur Degree  of  Risk ,  yaitu  tingkat resiko  yang  akan  dihadapi  sebagai akibat  dari  adanya  jangka  waktu  yang memisahkan  antara  pemberian  prestasi dengan  kontra  prestasi  yang  akan diterima  dikemudian  hari.  Semakin lama  kredit  diberikan  berarti  semakin tinggi pula tingkat resikonya.
4. Prestasi  atau  objek  kredit  tidak  saja diberikan  dalam  bentuk  uang  tetapi juga  dalam  bentuk  barang  atau  jasa. Namun  karena  kehidupan  ekonomi modern      sekarang  ini  didasarkan kepada  uang,  maka  transaksi-transaksi kredit  dalam  bentuk  uanglah  yang lazim dalam praktek perkreditan.
Dalam  segi  kolektabilitas  selain  ketiga jenis kredit diatas, Kasmir, (2014) menggolongkan kolektibilitas kredit menurut jangka waktu hari menjadi:
1. Kredit  lancar,  merupakan      kredit yang      tidak      mengalami      penundaan pembayaran  tagihan  dalam      jangka waktu   8   hari   sampai   dengan   30 hari (kolektor lancar).
2. Kredit dalam perhatian khusus, merupakan  kredit  yang  mengalami penundaan  pembayaran  tagihan  dalam jangka waktu 31 hari sampai dengan 90 hari.
3. Kredit kurang lancar, merupakan kredit yang      mengalami      penundaan pembayaran      tagihan  dalam  jangka waktu  91  hari  sampai  dengan  120  hari ( remedial ).
4. Kredit  Diragukan,  merupakan  kredit yang mengalami penundaan pembayaran  tagihan  dalam  jangka waktu 121 hari sampai dengan 180 hari (calon write off ).
5. Kredit  Macet  merupakan  kredit  yang mengalami  penundaan  pembayaran tagihan  dalam  jangka  waktu  181  hari sampai  dengan  selesai  ( write  off recovery ).

## Kredit Bermasalah
Secara umum pengertian kredit bermasalah adalah  kredit  yang  berpotensi  mengalami kesulitan  pembayaran  atau  kredit  yang
mengalami  kesulitan  dalam  penyelesaian kewajiban-kewajibannya kepada bank baik dalam  bentuk  pembayaran  kembali  hutang pokok,  bunga,  denda  maupun  ongkos- ongkos  bank  yang  menjadi  beban  nasabah peminjam yang bersangkutan sesuai dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam perjanjian.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No 39/POJK.03/2017, (2017) mengenai
Penetapan  Status  dan  Tindak  Lanjut Pengawasan  Bank  Umum  dimana  dalam pasal  3  ayat  2  huruf  d  menyatakan  bahwa apabil  rasio  kredit  bermasalah  secara  neto lebih  dari  5%  dari  total  kredit  maka  bank tersebut  masuk  kedalam  ketegori  bank yang  memiliki  potensi  kesulitan  yang membahayakan kelangsungan usaha (pasal 3).  Dalam  penjelasan  pasal  tersebut,  OJK menetapkan perhitungan rasio kredit bermasalah  secara  neto  adalah  sebagai berikut:

## 𝑁𝑃𝐿 𝑁𝑒𝑡 = NPL –   CKPN Total Kredit
Terdapat beberapa faktor penyebab timbulnya  kredit  bermasalah  dapat  dilihat dan beberapa kelompok yaitu:
a. Faktor internal perbankan yang meliputi  kelemahan  dalam  analisis kredit, kelemahan - kelemahan   kredit, agunan,  sumber      daya  manusia, teknologi    dan  kecurangan  petugas bank.
1) Kelemahan dalam analisis kredit
a. Analisis kredit tidak
berdasarkan data akurat
b. Informasi kredit tidak lengkap
c. Kredit terlalu sedikit
d. Kredit terlalu banyak
e. Jangka  waktu  kredit  terlalu lama
f. Jangka  waktu  kredit  terlalu pendek
2) Kelemahan dalam dokumen kredit a. Data  mengenai  kredit  tidak didokumentasikan dengan baik
b. Pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan dengan baik
3) Kelemahan dalam supervise kredit
a. Bank  kurang  pengawasan  atas usaha  nasabah  secara  kontinyu dan teratur
b. Terbatasnya  data  dan  informasi yang berkaitan dengan penyelamatan  dan  penyelesaian kredit c. Tindakan perbaikan tidak diterapkan secara dini dan tepat waktu
d. Jumlah nasabah terlalu banyak
e. Nasabah terpencar
4) Kecerobohan petugas bank a. Bank terlalu kompromi b. Bank tidak mempunyai kebijakan perkreditan yang sehat c. Petugas bank terlalu menggampangkan masalah d. Persaingan antar bank
e. Pengambilan  keputusan  yang tidak tepat waktu
f. Terus  memberikan  pinjaman pada  usaha  yang  siklusnya menurun
g. Tidak diasuransikan
5) Kelemahan kebijaksanaan kredit
a. Prosedur kredit terlalu panjang
b. Plafon  kredit  yang  tidak  sesuai kebutuhan nasabah
c. Realisasi  kredit  tidak  tepat waktu
d. Bank  terlalu  ekspansif  dalam mengejar target penyaluran kredit
6) Kelemahan bidang agunan
a. Jaminan  tidak  dipantau  dan diawasi secara baik
b. Nilai agunan tidak sesuai
c. Agunan fiktif
d. Agunan sudah dijual
7) Kelemahan sumber daya manusia a. Tebatasnya  tenaga  yang  ahli dibidang penyelematan penyelesaian kredit
b. Pendidkan dan pengalaman pejabat kredit sangat terbatas
c. Kurangnya        tenaga        ahli hukum        untuk        mendukung
pelaksanaan  penyelesaian  dan penyelamatan kredit d. Terbatasnya  tenaga  ahli  untuk analisis kredit
8) Kelemahaan teknologi a. Terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pekerjaan teknis
b. Keterbatasan  bank  dalam  hal teknis, seperti: manajemen secara  baik,  pengawasan  secara kontinyu,  administrasi  yang rapi
9) Kecurangan petugas bank a. Petugas bank terlibat kepentingan pribadi b. Disiplin  pejabat  kredit  dalam menerapkan sistem dan prosedur kredit rendah
c. Faktor  internal  nasabah  yang meliputi  kelemahan  karakter nasabah,  kemampuan  nasabah, musibah  yang  dialami  nasabah,
kecerobohan nasabah dan manajemen nasabah.
10) Kelemahan karakter nasabah
a) Nasabah  tidak  mau  tau  atau memang tidak beritikad baik
b) Nasabah menghilang
11) Kelemahan kemampuan nasabah
a. Tidak  mampu  mengembalikan kredit karena terganggunya usaha
b. Nasabah  tidak  mampu  bersaing dengan  pasar  sehingga  volume penjualan menurun dan perusahaan nasabah merugi 12) Kelancaran usaha
a) Kemampuan usaha nasabah yang kurang
b) Teknik  produksi  yang  sudah ketinggalan zaman
c) Kemampuan  pemasaran  tidak memadai
d) Pengetahuan terbatas
e) Pengalaman terbatas
f) Informasi terbatas
b. Faktor eksternal seperti situasi ekonomi  yang  negatif,  politik  dalam negeri  yang  merugikan,  politik  negara
lain yang merugikan, situasi alam yang merugikan  dan  peraturan  pemerintah yang merugikan
1) Situasi ekonomi yang negative a. Globalisasi ekonomi yang berdampak negatif
b. Perubahan kurs mata uang
2) Situasi  politik  dalam  negeri  yang merugikan
a. Pergantian pejabat tertentu
b. Hubungan  diplomatik  dengan negara lain
c. Adanya gejolak sosial
3) Politik negara lain yang merugikan a. Proteksi oleh negara lain
b. Adanya pemogokan buruh diluar negeri
c. Adanya  perkembangan  politik dinegara lain
d. Kebijakan  dari  industri  luar negeri dengan menjatuhkan harga barangnya sehingga memukul  harga  produk  dalam negeri
4) Situasi alam yang merugikan
a. Faktor  alam  yang  berakibat negatif
b. Habisnya sumber daya alam
c. Adanya  pandemik  /  wabah peyakit
5) Peraturan pemerintah yang merugikan
a. Membatasi  jumlah  supermarket atau mall di daerah tertentu
b. Menutup  usaha  tertentu  untuk melindungi pengusaha kecil
6) Faktor  kegagalan  bisnis  senantiasa muncul  di  luar  kemampuan  para pihak  pelaku  bisnis  seperti  aspek hubungan,  aspek  yuridis,  aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis produksi, aspek keuangan, dan aspek sosial ekonomi.
7) Faktor ketidak mampuan manajemen seperti pencatatan tidak memadai,  informasi  biaya  tidak memadai,  modal  jangka  panjang tidak  cukup,  gagal  mengendalian biaya overheadcost yang
berlebihan, kurangnya pengawasan, gagal melakukan penjualan, investasi berlebihan, kurang menguasai  teknis  dan  perselisihan antara pengurus. Penyisihan Penghapusan Aktiva

## Produktif
Bank khususnya BPR  di merupakan usaha yang  mempunyai  resiko,  hal  ini  terjadi karena dana yang dihimpun akan dipinjamkan  kepada  masyarakat  dalam bentuk  kredit.  Hal  ini  menjadikan  pihak BPR  di  untuk  selalu  menggunakan  prinsip kehati-hatian  ( pruden  principles ).  Dalam prinsip ini BPR di diharuskan untuk selalu berhati-hati  dalam  menggunakan  dana nasabah  yang  dititipkan  kepada  BPR  oleh masyarakat.
Pemenuhan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh BPR, peraturan  OJK  No  33  tahun  2018  BPR diwajibkan  untuk  membentuk  PPAP  yang terdiri atas PPAP umum dan PPAP khusus. PPAP  merupakan  upaya  kebijaksanaan yang  diberikan  oleh  BPR  atas  penyisishan terhadap penghapusan aktiva produktif atas resiko  kredit  berupa  cadangan  yang dibentuk sebesar persentase tertentu. Cadangan  yang  harus  dibentuk  dalam PPAP  umum  harus  ditetapkan  paling sedikit  sebesar  0,5%  dari  asset  produktif berkualitas  lancar.  (Otoritas  Jasa  Keuang., 2018)

## Penyelamatan Kredit Bermasalah
Dalam  hal  kredit  macet  pihak  bank  perlu melakukan  penyelamatan,  sehingga  tidak akan  menimbulkan  kerugian.  Adapun penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara (Rachim, 2015) :
1. Penjadwalan  Kembali  ( Rescheduling ) seperti misalnya memperpanjang
jangka waktu kredit atau memperpanjang jarak waktu
pembayaran angsuran.
2. Persyaratan  Kembali  ( Reconditioning ), dengan cara:
a. Penundaan pembayaran bunga
b. Penurunan suku bunga
c. Pembebasan bunga
d. Pengkonversian kredit
3. Penataan Kembali ( Restructuring ), yaitu  perubahan  syarat-syarat  kredit yang menyangkut:
a. Penambahan dana
b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru
c. Konversi  seluruh  atau  sebagian  dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan  kembali  atau  persyaratan Kembali.
d. Pengambilalihan  asset  debitur  sesuai ketentan-ketentuan  yang  berlaku  di BPR.
Jika  penyelamatan  kredit  tidak  berhasil, bank  dapat  melakukan  penyelesaian  kredit macet  melalui  penghapusan  kredit  macet. Penghapusan  kredit  macet  ( write-off) terbagi dalam dua tahap, yaitu :
1. Hapus  Buku  atau  penghapusan  secara bersyarat ( conditional write-off)
2. Hapus  Tagih  atau  penghapusan  secara mutlak (absolute write-off)

## Hipotesis
Hipotesis  merupakan  jawaban  smentara yang  diajukan  oleh  peneliti.  Hipotesis dalam penelitian ini adalah
Ho  :  Kredit  bermasalah  di  Perumda
BPR Sukabumi tidak mengalami fluktuasi
Ha  :  Kredit  bermasalah  di  Perumda BPR  Sukabumi  mengalami fluktuasi

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  objek  yang  akan diteliti  adalah  kredit  bermasalah.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan  sebagai  metode  penelitian  yang berlandaskan  pada  filsafat  positivisme,
digunakan  untuk  meneliti  pada  populasi atau  sampel  tertentu,  pengumpulan  data menggunakan instrumen penelitian, analisis  data  bersifat  kuantitatif/statistik, dengan  tujuan  untuk  menguji  hipotesis yang  telah  ditetapkan.  Sample  dalam penelitian  ini  adalah  laporan  keuangan Perumda BPR X di Sukabumi Tahun 2016- 2019. Teknik pengumpulan data dilakukan baik secara primer maupun secara sekunder.  Analisa  data  dilakukan  dengna menggunakan  bantuan  software  microsoft excel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Banyak faktor yang mengakibatkan suatu  kredit  menjadi  bermasalah  seperti rekening  yang overload ,  menurunnya likuiditas  laporan  keuangan  perusahaan, perubahan  manajemen  baru  dan  lainnya. Kredit  bermasalah  dapat  terjadi  karena adanya permasalahan atau kelamahan yang timbul  baik  dari  pihak  eksternal  maupun pihak internal BPR X itu sendiri.

## Tabel 2
Kondisi Kredit di Perumda BPR X di
Sukabumi 2016-2019 Kred it 2016 % 2017 % 2018 % Lancar Rp197,290,5 52,371 89.
3 Rp231,731,6 40,902 89 .8 Rp227,274,3
85,163 85.8 Kuran g
Lancar Rp6,959,976 ,797 3.2 Rp6,506,323 ,269 2. 5 Rp6,860,517 ,370 2.6 Diragu kan Rp4,797,515 ,989 2.2 Rp5,307,161 ,068 2. 1 Rp13,167,30 7,791 5.0
Macet Rp11,762,68 0,003 5.3 Rp14,522,08 8,066 5. 6 Rp17,573,58 9,969 6.6 JUM LAH Rp220,810, 725,160 10 0.0 Rp258,067, 213,305 10 0 Rp264,875, 800,293 100 Sumber: diolah penulis, 2020 Gambar 2
Presentase Kredit Macet di Perumda BPR X di Sukabumi 2016-2019
Sumber: diolah penulis, 2020
Kondisi  kredit  di  Perumda  BPR  X  di Sukabumi  pada  tahun  2016  menunjukkan total  nasabah  yang  mengajukan  kredit adalah  sebesar  Rp.  220.810.725,160  yang diajukan  diseluruh  Perumda  BPR  X  di Sukabumi  yang  tersebar  di  wilayah  Kota dan  Kab  Sukabumi.  Dari  seluruh  jumlah kredit  yang  diajukan,  nasabah  yang pembayaran
kreditnya
masuk 0 dalam 0 ketegori  lancar  sebanyak Rp.  197.290.552.371  atau  sekitar  89,3% uang  kredit  yang  dipinjam  dikembalikan oleh  nasabah  secara  cicilan.  Sebesar  Rp 6.959.976.797  atau  sekitar  3,2%  kredit nasabah dikategorikan tidak lancar. Sebesar  Rp  4.797.515.989  atau  sekitar 2,2%  kredit  yang  diajukan  oleh  nasabah masuk  dalam  kategori  diragukan  dan sisanya  sebesar  Rp  11.762.680.003  atau sekitar  5,3%  kredit  yang  diajukan  oleh nasabah masuk kedalam ketegori macet.
Tahun  2017  dari  total  kredit  yang diberikan  kepada  nasabah  sebesar  Rp. 258.067.213.305,  terdapat  sekitar  10,2% yang  dimasukan  kedalam  kelompok  tidak lancar  yang  terdiri  dari  2,5%  atau  sebesar Rp  6.506.323.269  masuk  dalam  kategori kurang  lancar,  2,1%  atau  sebesar  Rp. 5.307.161.068  masuk  dalam  kategori diragukan  dan  sisanya  sebesar  5,6%  atau sebesar Rp 14.522.088.066 masuk kedalam ketegori  macet.  Sisanya  sebasar  Rp. 321.731.640.902 atau sekitar 89,9% nasabah lancar membayar cicilan kreditnya.
Seperti  halnya  tahun-tahun  sebelumnya, tahun  2018  jumlah  kredit  yang  berhasil dicairkan  berjumlah  Rp.  264.875.800.293. dari  semua  total  kredit  yang  dicairkan, sekitar 85,8% atau sekitar Rp 227.274.385.163  berhasil  dibayar  dengan cara  dicicil  dan  masuk  dalam  kategori kredit  lancar.  Sisanya  sebesar  14,2%  atau sebesar Rp 227.274.385.163 masuk kedalam kategori tidak lancar yang terbagi menjadi  Rp  6.860.517.370  atau  sebesar 2,6% masuk dalam kategori kurang lancar, Rp  13.167.307.791  atau sekitar  5%  masuk
dalam  ketegori  diragukan  dan  sisanya  Rp 17.573.589.969  atau  sekitar  6,6%  masuk dalam kategori macet.
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  saat  ke lapangan  ditemukan  bahwa  kondisi  kredit bermasalah  di  Perumda  BPR  X  di Sukabumi  baik  yang  berada  di  wilayah Kota  Sukabumi  maupun  wilayah  Kab Sukabumi  selama  tahun  2016  –  2018 mengalami  fluktuasi.  Kenaikan  tertinggi untuk  kategori  kredit  macet  berada  pada tahun  2018  yang  mencapai  angka  6,6% dari  total  kredit  yang  dikeluarkan  pada tahun  tersebut.  Hal  ini  terjadi  karena sebagian besar nasabah Perumda BPR X di Sukabumi  merupakan  pengusaha  micro, pembiayaan  konsumen  yang  meningkat serta  meningkatnya  kredit  kendaraan bermotor.

## SIMPULAN
Kondisi  kredit  di  Perumda  BPR  X  di Sukabumi  khususnya  mengenai  kredit macet untuk tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016-2018  terus  mengalami  fluktuasi. Tahun  2016,  kredit  macet  yang  terjadi sekitar  Rp  11.762.680.003  atau  sekitar 5,3% dari total kredit yang dicairkan untuk tahun  tersebut,  tahun  2017  jumlah  kredit macet  sebesar  Rp.  14.522.088.066  atau sekitar 5,6% dari total kredit yang berhasil dicairkan  di  tahun  2017  dan  tahun  2018 jumlah kredit macet sebesar Rp 17.573.589.969 atau sekitar 6,6% dari total kredit  yang  berhasil  dicairkan  di  tahun 2018. Hal ini terjadi karena sebagian besar nasabah  Perumda  BPR  X  di  Sukabumi merupakan  pengusaha  micro,  pembiayaan konsumen yang meningkat serta meningkatnya kredit kendaraan bermotor.
Saran  yang  diberikan  kepada  Perumda BPR  X  di  Sukabumi  dalam  mengatasi kredit  macet  yang  terjadi  dapat  dilakukan dengan  jalan  menerapkan  asas  manajemen kredit  yang  sehat  mencakup  penyusunan ketentuan pokok penyaluran kredit, analisis kredit  yang  profesional,  meningkatkan mutu  sumber  daya  manusia,  pengawasan mutu kredit, penanganan kredit bermasalah secara  profesional,  penyusunan  dokumen
dan  administrasi  yang  sehat  dan  harus dapat mendeteksi kredit bermasalah dengan  mengenali  gejala  -  gejalannya sehingga dapat dilakukan tindakan preventif  untuk  menghindari  terjadinya akibat  yang  lebih  buruk  lagi.  Dengan memilih  dan  menganalisis  berbagai  gejala yang timbul diharapkan  dapat  menemukan sebab  utama  terjadinya  kredit  bermasalah. Dengan mengetahui sebab terjadinya kredit bermasalah  maka  bank  akan  melakukan treatment yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrian  Firdaus  BP.  (2017). Proses Penyelesaian  Kredit  Macet  Melalui Restrukturisasi  Utang  Kpr  Di  Bank Bjb Konvensional Berdasarkan Dengan  Undang-Undang  No  10
Tahun 1998 Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992 Tentang Perbankan [Universitas
Pasundan].
http://repository.unpas.ac.id/27289/
Bank Indonesia. (2010). Pedoman
Akuntasi Bank Perkreditan Rakyat. In Pedoman  Akuntansi (1st  ed.).  Ikatan
Akuntan Indonesia.
BPR  X.  (2012). Standar  Operasional  dan Prosedur  Perkreditan  PD  BPR  X Sukabumi .
Kasmir.  (2014). Dasar  Dasar  Perbankan (Revisi). Rajawali Press.
Krisyanti.  (2014). Analisis  Pengaruh Modal  Bank  ,  Total  Aktiva  ,  Kredit Yang  Diberikan  ,  Dan  Profitabilitas [Universitas
Lampung]. http://digilib.unila.ac.id/6142/ Menteri Negara Sekretaris Negara,
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  10  Tahun  1998  Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  Tentang Perbankan 63 (1998).
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No 39/POJK.03/2017, Otoritas Jasa Keuangan (2017).
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perban kan/regulasi/peraturan- ojk/Documents/Pages/POJK-tentang- Penetapan-Status-dan-Tindak-Lanjut- Pengawasan-Bank-Umum/SAL  POJK 15 Exit Policy Bank     Umum.pdf
Otoritas
Jasa Keuangan, (2018).
https://ojk.go.id/id/regulasi/Document s/Pages/Kualitas-Aset-Produktif-dan- Pembentukan-Penyisihan- Penghapusan-Aset-Produktif-Bank- Perkreditan-Rakyat/pojk 33-2018.pdf
Rachim,  A.  (2015). Pengendalian  Kredit Dalam  Upaya  Menciptakan  Bank
Yang  Sehat  Pada  Bank  X  Di
Surabaya . http://repository.unair.ac.id/30200/
Thamrin,  A.  H.  (2016). Analisis  Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kredit Bermasalah  Pada  PT.  Bank  Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK Unit Salo Kabupaten Pinrang .