How to cite: Widi Rahma Dayanti, Widyono Soetjipto (2024t) Dampak Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Terhadap Sektor Pertanian, (06) 04, https://doi.org/10.36418/syntax- idea.v3i6.1227
E-ISSN: 2684-883X

## DAMPAK KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) TERHADAP SEKTOR PERTANIAN
Widi Rahma Dayanti, Widyono Soetjipto Universitas Indonesia, Indonesia Email:  widi.rahma@yahoo.com, widyono.soetjipto@gmail.com

## Abstrak
Sektor pertanian Indonesia, yang merupakan sumber pangan mengalami ancaman yang diakibatkan  oleh  alih  fungsi  lahan  untuk  berbagai  kebutuhan  dan  aktivitas  sektor  lain. Salah  satu  upaya  untuk  mengatasi  hal  ini  adalah  penerapan  kebijakan  perlindungan lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  (LP2B).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  dampak  kebijakan  perlindungan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan (LP2B)  terhadap  sektor  pertanian,  apakah  berpengaruh  terhadap  pengurangan  alih fungsi  lahan  pertanian  atau  tidak,  yang  digambarkan  dengan  persentase  luas  lahan sawah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan cara analisis data panel. Data  penelitian  ini  terdiri  dari  34  provinsi  di  seluruh  Indonesia  selama  periode  2000- 2019.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan  LP2B  berpengaruh  positif terhadap persentase luas lahan sawah. Faktor lain yang mempengaruhi luas lahan sawah adalah kepadatan penduduk, PDRB ADHB sektor pertanian, dan PDRB ADHB sektor real estate. Pembangunan pemukiman dan perumahan yang ditunjukkan dengan PDRB ADHB  sektor  real  estate  masih  menjadi  ancaman  besar  bagi  pengurangan  lahan pertanian saat ini.
Kata  kunci :  Alih  fungsi  lahan,  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  (LP2B),  sektor pertanian

## Abstract
Indonesia's  agricultural  sector,  which  is  a  source  of  food,  is  experiencing  threats caused by land use change for various needs and activities of other sectors. One of the efforts  to  overcome  this  is  the  implementation  of  sustainable  food  agricultural  land protection  (LP2B)  policies.  This  study  aims  to  analyze  the  impact  of  sustainable  food agricultural  land  protection  (LP2B)  policies  on  the  agricultural  sector,  whether  it affects the reduction of agricultural land conversion or not, which is illustrated by the percentage  of  rice  field  area.  This  research  uses  quantitative  methods  by  means  of panel  data  analysis. This  research data  consists of  34 provinces throughout  Indonesia during  the  period  2000-2019.  The  results  of  this  study  show  that  LP2B  policy  has  a positive effect on the percentage of rice field area. Other factors that affect the area of paddy fields are population density, GDP ADHB agricultural sector, and GDP ADHB real  estate  sector.  Residential  and  housing  development  as  indicated  by  the  GDP  of ADHB  real  estate  sector  is  still  a  major  threat  to  the  reduction  of  agricultural  land today.

## JOURNAL SYNTAX IDEA
p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 04, April 2024
Keywords: Sustainable food agricultural land (LP2B); land conversion; agricultural sector

## PENDAHULUAN
Pangan adalah kebutuhan dasar manusia dan pemenuhannya menjadi bagian dari hak asasi manusia (Hadi, Rusli, & Alexandri, 2019). Oleh karenanya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak atas pangan, sebab hal ini merupakan komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemenuhan  hak  asasi  ini  harus  dilakukan  bersama-sama  oleh  negara  dan  masyarakat (Wardhana, Afifah, & Fikri, 2022).
Fokus  terkait  pangan  nasional  menjadi  perhatian  besar.  Hingga  saat  ini,  masalah pangan  merupakan  salah  satu  masalah  yang  belum  terpecahkan,  bahkan  masuk  dalam “Tiga  Masalah  Dasar  Negara”  pada  poin  kedua,  yaitu  yaitu  kelemahan  sendi perekonomian  bangsa,  salah  satunya  adalah  ketergantungan  pasokan  pangan  yang bergantung pada impor. Oleh karena itu, topik pangan menjadi salah satu poin dalam 5 prioritas  nasional  RKP  2020  yaitu  poin  ke-4  yang  menyaratkan  peningkatan  nilai tambah ekonomi pertanian, industri, dan jasa manufaktur (Rasman, Theresia, & Aginda, 2023).
Pentingnya kebutuhan pangan sangatlah berkaitan erat dengan ketersediaan lahan. Di  Indonesia,  lahan  yang  tersedia  untuk  pangan  adalah  lahan  pertanian  karena  pangan sering  disamakan  dengan  beras  sebagai  makanan  pokok  yang  paling  utama.  Indonesia memiliki luas 190,923 juta hektar dan tanah ini digunakan untuk berbagai keperluan.

## Gambar 1.Penggunaan Lahan di Indonesia
Sumber: (kebumenkab.bps.go.id, 2022) . (diolah).
Seperti  yang  ditunjukkan  pada  Gambar  1,  49%  dari  total  lahan  Indonesia,  atau 92,2  juta  hektar,  digunakan  untuk  pertanian  dan  tujuan  lainnya.  Lahan  tersebut digunakan untuk sawah, lahan kering, perkebunan dan lahan non pertanian. Hanya 4% dari luas lahan yang digunakan untuk mendukung ketahanan pangan (Gambar 1).
Berdasarkan data dan proyeksi  pertumbuhan penduduk tahun 2015-2045, jumlah penduduk  Indonesia  diperkirakan  mencapai  318,96  juta  jiwa  pada  tahun  2045,  yaitu 24,80% (63,37 juta jiwa) dibandingkan tahun 2015 (Djarot  & Mega Novetriskha Putri ST,  2020).  Meningkatnya  populasi  penduduk  secara  tajam  dalam  beberapa  tahun
belakangan  ini  turut  membawa  dampak  yang  besar  pada  berbagai  hal  termasuk ketersediaan akan kebutuhan primer manusia; sandang, pangan, dan papan (Jamaludin, 2016; Riniwati, 2016).
Pertambahan  penduduk  meningkatkan  kebutuhan  akan  perumahan.  RT/RW  di beberapa  daerah  di  Indonesia  menunjukkan  data  rencana  kebutuhan  perumahan  dan permukiman terus meningkat (Makarauw, 2012). Sebagian besar rencana pembangunan perumahan  berada  di  lahan  pertanian,  baik  beririgasi  maupun  tidak  (Isa,  2006;  Yusuf, Sahudi,  &  Muhandy,  2021).  Hal  ini  jelas  menghadapkan  kita  pada  sebuah  ancaman, yaitu  luas  lahan  pertanian  yang  terus  menyusut  karena  lahan  pertanian  produktif dialihfungsikan  secara  besar-besaran  untuk  penggunaan  non  pertanian,  dalam  hal  ini perumahan.

## Gambar 2.Luas Lahan Baku Sawah (hektar)
Sumber : (Statistik, 2019) (diolah).
Lahan  merupakan  salah  satu  faktor  kunci  dalam  pencapaian  target  produksi (Hafif, 2016). Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN secara khusus mengatur penetapan luas  baku  lahan  sawah,  khusus  untuk  lahan  padi  sawah.  Sejak  tahun  2017,  standar perhitungan  luas  sawah  dilakukan  dalam  dua  tahap,  yaitu  menggunakan  citra  satelit beresolusi sangat tinggi dan revalidasi in situ . Pada tahun 2018, dilaksanakan dua tahap di  16  provinsi  dengan  sentra  produksi  padi  seluas  87  persen  dari  total  luas  sawah  di Indonesia.
Keputusan  Menteri  ATR/Kepala  BPN  No.  399/KEP-23.3/X/2018,  tanggal  8 Oktober  2018,  tentang  Penetapan  Luas  Lahan  Baku  Sawah  Nasional  Tahun  2018 menetapkan  luas  lahan  baku  sawah  nasional  7.105.145  hektar  atau  berkurang  645.854 hektar  dari  luas  lahan  2013  di  angka  7.750.999  hektar.  Menurut  data  terbaru,  yaitu berdasarkan  SK  Menteri  ATRBPN  686-SK_PG-03_03-XII-2019  tentang  Luas  Baku Lahan  Sawah  pada  8  Januari  2020,  luas  baku  lahan  sawah  mengalami  kenaikan,  yaitu menjadi  7.463.948  ha  (Gambar  2).  Dari  jumlah  tersebut,  3  (tiga)  provinsi  dengan  luas sawah  baku  terluas  adalah  Jawa  Timur  dengan  luas  1,29  juta  hektar,  disusul  Jawa Tengah  dengan  luas  980.618  hektar  dan  Jawa  Barat  di  urutan  ketiga,  yaitu  930.334 hektar.
Pemerintah  berupaya  mengendalikan  alih  fungsi  lahan  pertanian  menjadi  lahan non pertanian, salah satunya dengan menerapkan kebijakan lahan pertanian (Ikhwanto,
2019). Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)  dan peraturan pendukung lainnya,  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2011  tentang Penetapan  dan  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  dan  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan  Sawah.  Selain  itu,  kebijakan  pusat  yang  penting  ini  juga  didukung  oleh pemerintah  daerah  yaitu  peraturan  daerah  baik  di  tingkat  provinsi  maupun kabupaten/kota.  Namun,  fenomena  alih  fungsi  lahan  dan  penyusutan  sawah  terus berlanjut meski didukung kebijakan dari pusat hingga daerah.
Pemerintah  daerah  diamanatkan  untuk  menerapkan  kebijakan  LP2B  dengan menetapkan  lahan  dan  kawasan  pertanian  pangan  berkelanjutan.  Penetapan  terdiri  atas Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B),  Lahan  Cadangan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan (LCP2B), dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). KP2B selanjutnya akan menjadi bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Sedangkan LP2B dan LCP2B diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang Rinci. Selain menetapkan  luas  sawah  baku  sebagai  bentuk  perlindungan  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan, kebijakan LP2B juga mendukung poin-poin lain yang mendukung, antara lain insentif, teknis pengadaan lahan pengganti, dan aspek lain yang mendukung tujuan dari kebijakan ini.
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Tahun  2020-2024  menargetkan  untuk  dapat  menetapkan  lahan  baku  sawah yang  ditetapkan  sebaga  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B)  sebesar  100% pada  tahun  2024.  Selaras  dengan  RPJMN,  Kementerian  Pertanian  sebagai  salah  satu kementerian/lembaga  yang  membidangi  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan,  dalam rencana  strategisnya  juga  menargetkan  persentase  lahan  baku  sawah  yang  ditetapkan sebagai  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan,  dengan  sasaran  mencapai  100%  pada tahun 2024. Secara lengkap, rencana, target, alokasi dana terkait program perlindungan lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  oleh  Kementerian  Pertanian  dapat  dilihat  pada Tabel 1
Tabel 1. Rencana Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pertanian Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Baseline  Lokasi Target (%) 2020  2021  2022  2023  2024 Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian Pusat Tersedianya  lahan  pertanian tanaman  pangan,  hortikultura, perkebunan  dan  peternakan secara berkelanjutan Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 50 50 65 80 90 100
Sumber: Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.
Dapat  kita  lihat  pada  Tabel  1,  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  yang dibuatkan  program/kegiatan  tersendiri  menunjukkan  bahwa  hal  tersebut  merupakan target  penting yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional. Program  kerja beserta indikatornya  ini  mengukur  rata-rata  lahan  baku  sawah  yang  ditetapkan  sebagai  lahan pertanian  pangan  berkelanjutan  serta  mengidentifikasi  pergeseran  penggunaan  lahan
pertanian  untuk  kepentingan  selain  pertanian  (alih  fungsi  lahan).  Hingga  tahun  2022, persentase  lahan  baku  sawah  yang  ditetapkan  sebagai  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan (LP2B) tercapai 63.99%. (Kementerian Pertanian, 2022) dalam (Bawuna, 2022). Jika dilihat dari target yang ditetapkan dalam rencana strategis, capaian ini belum optimal  karena  untuk  tahun  2022,  target  yang  telah  ditetapkan  adalah  sebesar  80%. Perlu usaha lebih keras lagi dari berbagai stakeholder untuk dapat mewujudkan tujuan dari kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini.
Elaborasi  latar  belakang  di  atas  menjelaskan  bagaimana  pentingnya  sektor pertanian dan alih fungsi lahan pertanian terjadi. Berbagai kebijakan yang sudah disusun dan  diterapkan  seharusnya  dapat  menjadi  alat  mencapai  tujuan,  yaitu  mencegah  alih fungsi lahan dan menyelamatkan sektor pertanian. Pada penelitian ini kita akan melihat apakah  kebijakan  itu  memberi  efek  positif  terhadap  sektor  pertanian.  Untuk  itu, kebijakan  perlindungan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  (LP2B)  menjadi  penting untuk mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan yang dicita-citakan Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  baik  secara  teoritis  maupun  empiris,  interaksi  antara kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), alih fungsi lahan, dan  sektor  pertanian  merupakan  pembahasan  penting.  Penulis  menggunakan  data  dari sektor  pertanian,  yaitu  persentase  luas  lahan  sawah  sebagai  variabel  dependen. Sedangkan dummy antara  provinsi  yang  sudah  dan  belum  memiliki  menetapkan perlindungan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  (LP2B)  pada  peraturan  daerahnya (perda), baik perda RTRW atau perda khusus LP2B digunakan penulis sebagai variabel independen.  Selain  itu,  penulis  juga  menggunakan  beberapa  data  sebagai  variabel kontrol, antara lain kepadatan penduduk, PDRB sektor pertanian, dan PDRB sektor real estate .
Dari  hal  yang  sudah  dijelaskan,  maka  penelitian  ini  akan  menggunakan  model sebagai berikut:
PERSENTASE_LUAS_SAWAH it =β 0 +β 1 KEBIJAKAN it +β 2 KEPADATAN_P ENDUDUK it +β 3 PDRB_PERTANIAN it + β 4 PDRB_REALESTATE it + µ it dimana:
• Persentase_Luas_Sawah adalah luas lahan sawah pada setiap provinsi dibagi dengan luas  wilayah  provinsi  tersebut,  kemudian  dipersentasekan.KEBIJAKAN  adalah variabel dummy antara  provinsi  yang  sudah  dan  belum  memiliki  menetapkan perlindungan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  (LP2B)  pada  peraturan daerahnya (perda), baik perda RTRW atau perda khusus LP2B.
• Kepadatan_Penduduk  adalah  variabel  jumlah  penduduk  pada  setiap  provinsi  dibagi dengan luas wilayah provinsi tersebut..
• PDRB_Pertanian adalah nilai PDRB ADHB sektor pertanian pada setiap provinsi.
• PDRB_Realestate adalah nilai PDRB ADHB sektor real estate pada setiap provinsi. Dari  beberapa  persamaan  di  atas,  dengan  merujuk  pada  variabel  dependen  dan variabel  independen  dan  beberapa  penelitian  sebelumnya  ditentukan  hipotesa  dalam penelitian ini, antara lain :
Tabel 2. Sumber Data dan Hipotesa Penelitian Variabel Data Sumber Unit Hipotesis Persentase luas lahan sawah (luas lahan sawah/luas wilayah provinsi) Sekunder, Kuantitatif Badan Pusat Statistik  (BPS); Kementerian Pertanian (%) Variabel dependen Kepadatan penduduk Sekunder, Kuantitatif Badan Pusat Statistik (BPS) Jiwa/km 2 Hubungan negatif (-) PDRB  ADHB sektor pertanian Sekunder, Kuantitatif Badan Pusat Statistik (BPS) Miliar Hubungan positif (+) PDRB  ADHB sektor real estate Sekunder, Kuantitatif Badan Pusat Statistik (BPS) Miliar Hubungan negatif (-) Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Dummy Dummy antara provinsi yang sudah dan belum memiliki menetapkan perlindungan lahan  pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) pada peraturan daerahnya (perda), baik perda RTRW atau perda khusus LP2B. - Provinsi  dan  tahun ditetapkannya LP2B  dalam  perda RTRW/LP2B  = 1 - Provinsi  dan  tahun belum ditetapkannya LP2B  dalam  perda RTRW/LP2B  = 0
Hubungan positif (+)
Sumber: Penulis, 2022.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  cara  analisis  data  panel,  yaitu  data  yang mempunyai  jumlah cross  section dan time  series (Fama  &  French,  2020).  Data penelitian  ini  terdiri  dari  34  provinsi  di  seluruh  Indonesia  selama  periode  2000-2019. Data  penelitian  ini  merupakan unbalanced data  panel  dengan  total  unit  observasi sebanyak 640, karena tidak semua variabel tersedia selama periode penelitian.
Terdapat beberapa pilihan pendekatan pengujian dengan panel data, yaitu metode Ordinary  Least  Square (OLS), Fixed  Effect  Model (FEM)  dan Random  Effect  Model (REM).  Pengujian  model  luas  lahan  sawah  dengan  cara  uji chow ,  uji  hausman,  uji langrage  multiplie (LM),  uji  pelanggaran  asumsi  (uji  multikolinearitas,  uji heteroskedastisitas,  uji  normalitas),  dan  uji  hipotesis  (uji  statistik  z,  uji  Rn-squared stat.).
Penggunaan  model  dalam  penelitian  ini  dilakukan  pengujian  baik  uji  chow,  uji hausman, dan uji langrage multiple (LM) dan mengarah pada model FEM. Sedangkan
hasil  pengujian  asumsi  model  menunjukkan  bahwa  asumsi  normalitas  dan heteroskedastisitas  tidak  terpenuhi,  sedangkan  multikolineritas  terpenuhi.  Pelanggaran asumsi  normalitas  dan  heteroskedastisitas  dapat  diatasi  dengan  regresi Robust . Selanjutnya estimasi parameter menggunakan analisis regresi Robust .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  ini,  baik  dengan  pengujian  secara  parsial  maupun  simultan, variabel  kebijakan  perlindungan  lahan  pertanian  berkelanjutan,  kepadatan  penduduk, PDRB  sektor  pertanian,  dan  PDRB  sektor real  estate berpengaruh  signifikan  terhadap persentase  luas  sawah.  Nilai  koefisien  determinasi  pada  persamaan  ini  sebesar  0,082. Hal  ini  berarti  bahwa  kontribusi  variabel  independen  terhadap  kenaikan/penurunan persentase luas sawah sebesar 8,2 persen.

## Pengaruh  Kebijakan  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan (LP2B) terhadap Persentase Luas Sawah
Pertanian  adalah  salah  satu  sektor  pendorong  ekonomi  di  Indonesia.  Indonesia pernah  mencapai  swasembada  pangan  dan  membantu  negara-negara  lain  yang kekurangan  pangan.  Sektor  pertanian  sangat  berkaitan  erat  dengan  lahan  sawah. Pertumbuhan  penduduk  yang  pesat  mengancam  lahan  sawah  yang  dimiliki  Indonesia. Beberapa ancaman yang mengganggu jumlah luas lahan sawah di Indonesia antara lain alih fungsi lahan, degradasi/pelandaian provitas, perubahan iklim, dan fragmentasi.
Sumber: Ditjen PSP Kementan, 2015.

## Gambar 3.Perkiraan Luas Lahan Sawah 2015-2045
Dari  Gambar  3  kita  dapat  melihat  bahwa  dengan  berbagai  faktor  yang mengancamnya,  hingga  tahun  2045,  luas  lahan  sawah  diprediksi  akan  terus  menurun. Kondisi dan ancaman terhadap lahan pertanian tersebut menginisiasi pemerintah untuk membuat  kebijakan  terkait  perlindungan  lahan  pertanian,  yaitu  UU  Nomor  41  Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Pertanian (LP2B).
Kebijakan  perlindungan  lahan  pertanian  pangan  pertanian  (LP2B)  memiliki hubungan  yang  erat  dengan  luas  sawah  dalam  upaya  memastikan  keberlanjutan produksi  pangan  dan  pertanian.  Penerapan  kebijakan  ini  bertujuan  untuk  melindungi lahan  pertanian  dari  konversi  menjadi  penggunaan  non-pertanian,  seperti  pemukiman atau industri, serta melindungi kualitas dan produktivitas lahan pertanian.
Penerapan kebijakan LP2B berperan penting dalam menjaga luas sawah yang ada. Luas  sawah  yang  memadai  merupakan  aset  penting  dalam  memastikan  kecukupan pasokan  pangan  bagi  populasi.  Dengan  adanya  perlindungan  lahan  pertanian,  sawah- sawah yang produktif dapat tetap terjaga dan tidak dikonversi menjadi penggunaan non- pertanian yang tidak mendukung produksi pangan.
Kebijakan  LP2B  juga  dapat  mencegah  kerugian  luas  sawah  akibat  alih  fungsi lahan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi penggunaan non-pertanian dapat mengurangi luas  lahan  pertanian  yang  tersedia.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  penurunan  produksi pangan,  mengingat  sawah  memiliki  peran  penting  dalam  budidaya  tanaman  pangan, salah  satunya  padi.  Dengan  melindungi  lahan  pertanian,  pemerintah  dapat meminimalkan kerugian luas sawah akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
Kebijakan  LP2B  yang  sudah  berlaku  sejak  tahun  2009  mengamanatkan pemerintah  daerah  untuk  membuat  kebijakan  turunan  berupa  peraturan  daerah  yang mengatur  perlindungan  lahan  pertanian  pangan  pertanian  (LP2B),  termasuk  penetapan lahannya.  Namun  hingga  saat  ini  belum  seluruh  provinsi  dan  kabupaten/kota menetapkan  LP2B  pada  perda,  baik  perda  RTRW  maupun  perda  khusus  LP2B. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian  tahun  2013,  sekitar  5,04  juta  ha  lahan  sawah  masih  rawan  untuk dialihfungsikan akibat tidak ditetapkannya LP2B. data tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3. Potensi Alih Fungsi Lahan Sawah Akibat LP2B Tidak Ditetapkan dalam
RTRW Kabupaten/Kota Uraian Jumlah Perda RTRW Luas LP2B dalam RTRW (ha) Luas Sawah 2012 (ha) Sawah yang Rawan/Potensi Alih Fungsi Lahan (ha) Perda RTRW yang harus ditetapkan 491 8.132.642 Perda RTRW yang telah ditetapkan 310 3.089.872 6.159.905 -3.070.033 a. Perda RTRW yang menetapkan LP2B 107 3.089.872 3.112.580 -22.708 b. Perda RTRW yang tidak menetapkan LP2B 203 0 3.047.325 -3.047.325 Perda RTRW yang belum ditetapkan 181 0 1.972.737 -1.972.737
Total  sawah  yang  rawan  alih  fungsi  lahan  akibat  tidak ditetapkan dalam RTRW -5.042.770
Sumber: Ditjen PSP Kementan, 2013.
Saat  ini,  penetapan  LP2B  dalam  perda,  baik  perda  RTRW  maupun  perda  LP2B sudah  semakin  berkembang.  Berikut  adalah  dukungan  provinsi  dan  kabupaten/kota terhadap  penerapan  kebijakan  perlindungan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan (LP2B) berdasarkan data Kementerian Pertanian.

## Tabel 4. Perkembangan Penetapan LP2B dalam Perda RTRW
Provinsi/Kabupaten/Kota Total Provinsi/ Kabupaten/Kota Sudah Menetapkan Luas KP2B/LP2B Belum Menetapkan Luas KP2B/LP2B Sudah Memiliki Data Spasial Luas KP2B/LP2B yang Melekat pada Perda RTRW Provinsi 34 18 15 2 Kabupaten/Kota 514 253 249 54 Sumber: http://sikomantap.psp.pertanian.go.id/ , diakses pada 12 April 2023.
Tabel 5.  Perkembangan Perda PLP2B dalam PLP2B Provinsi/Kabupaten/Kota
Total Provinsi/ Kabupaten/Kota Sudah Menetapkan Luas  LP2B Sudah Memiliki  Data Spasial  LP2B  yang Melekat  pada  Perda PLP2B Provinsi 34 17 0 Kabupaten/Kota 514 112 12 Sumber: http://sikomantap.psp.pertanian.go.id/ , diakses pada 12 April 2023.

## Tabel 6. Perkembangan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota Terkait LP2B
Total Provinsi/ Kabupaten/Kota Memiliki Peraturan Terkait PLP2B Sudah Memiliki Data Spasial  LP2B  yang  Melekat pada Pergub/Perbup/ Perwali Provinsi 34 0 0 Kabupaten/Kota  514 10 10 Sumber: http://sikomantap.psp.pertanian.go.id/ , diakses pada 12 April 2023.
Dari  data  yang  ditampilkan,  belum  banyak  provinsi  dan  kabupaten/kota  yang sudah  memiliki  Peraturan  Gubernur/Bupati/Walikota  terkait  LP2B.  Namun,  sebagian besar  daerah  sudah  menerapkan  kebijakan  perlindungan  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan (LP2B) dalam Perda RTRW. Untuk saat ini, dukungan berupa penetapan luas  lahan  LP2B  dalam  RTRW  sudah  cukup  membantu  mengurangi  alih  fungsi  lahan sawah dan membantu usaha peningkatan luas lahan sawah.
SK  Menteri  ATRBPN  686-SK_PG-03_03-II-2019  tentang  Luas  Baku  Lahan Sawah pada 8 Januari 2020, luas baku lahan sawah mengalami kenaikan, yaitu menjadi 7.463.948 ha dengan rincian dalam Tabel 4.9 di berikut.
Tabel 7. Luas Baku Lahan Sawah Tahun 2019 Pulau Jenis Sawah Total (ha) Irigasi Tadah hujan  Lebak Pasang Surut Sumatera 513.817 526.012 275.472  439.623 1.754.923 Jawa 2.110.950  1.162.569 12.198 188.093 3.473.810 Kalimantan 10.856 215.171 193.172  304.734 723.932 Sulawesi 365.043 537.567 35.065 35.672 973.347 Bali-NTB-NTT  180.074 271.503 1.006 7.842 461.055 Maluku 10.309 21.225 - 291 31.826 Papua 2.167 13.202 25.564 4.122 45.055 Total 3.193.845  2.747.249 542.477  980.377 7.463.948 Sumber: Kementerian ATR/BPN
Progres terkait luas sawah dari implementasi kebijakan LP2B yang dijelaskan di atas  beserta  pertambahan  luas  baku  lahan  sawah  yang  sudah  ditetapkan  Kementerian ATR/BPN  sejalan  dengan  hasil  penelitian  ini.  Berdasarkan  hasil  uji  z,  penerapan kebijakan  LP2B  berpengaruh  signifikan  terhadap  persentase  luas  sawah.  Koefisien regresi  penerapan  kebijakan  LP2B  bertanda  positif,  yang  menunjukkan  bahwa  setelah penerapan kebijakan tersebut persentase luas lahan sawah meningkat sebesar 0,0037%. Walaupun  berpengaruh  positif,  perlu  diakui  bahwa  progres  ini  sangat  kecil,  yaitu  jika dibandingkan  dengan  rata-rata  persentase  luas  sawah  yang  tersebar  di  34  provinsi  di Indonesia, yaitu sebesar 6,83%.

## Pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap Persentase Luas Sawah
Jumlah  dan  kepadatan  penduduk  dan  lahan  memiliki  kaitan  yang  erat,  terutama lahan  pertanian.  Seperti  yang  dikemukakan  teori  Malthus,  penambahan  jumlah penduduk  akan  menyebabkan  malapetaka  dimana  manusia  dapat  mengalami kekurangan  pangan  karena  hilangnya  lahan  pertanian  untuk  memproduksi  pangan tersebut.
Berdasarkan  data  BPS  tahun  2020,  lanjut  pertumbuhan  penduduk  Indonesia adalah sebesar 1.33% per tahun atau bertambah 3,5 juta jiwa per tahun. Hal ini tentunya meningkatkan  kebutuhan  pangan  dan  lahan.  Pertambahan  penduduk  yang  dilihat melalui  kepadatan  (jiwa/km 2 )  bisa  jadi  menjadi  faktor  langsung  berkurangnya  lahan pertanian akibat alih fungsi lahan.
Dalam penelitian ini, kepadatan penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap persentase  luas  sawah.  Namun,  koefisien  bertanda  positif  sebesar  0,00027  satuan.  Hal ini dapat dibilang anomali dengan teori yang ada. Namun, hal ini menunjukkan adanya faktor  lain  (selain  jumlah  penduduk)  yang  pengaruhnya  semakin  besar  terhadap pertambahan luas lahan pertanian.
Salah  satu  faktornya  yaitu  persiapan  pemerintah  terkait  pertambahan  jumlah  dan kepadatan  penduduk.  Semakin  banyak  penduduk,  semakin  besar  kebutuhan  akan pangan.  Selama  ini,  melalui  BPS,  Indonesia  melakukan  proyeksi  jumlah  penduduk. Hasilnya,  populasi  sudah  diekspektasikan  naik,  maka  pemerintah  semakin mempersiapkan  lahan  untuk  kebutuhan  pangan  atau  peningkatan  luas  sawah  untuk memenuhi  kebutuhan  makanan  yang  meningkat.  Dalam  upaya  untuk  menghasilkan lebih  banyak  pangan,  pemerintah  dan  masyarakat  cenderung  mengalihkan  lahan-lahan pertanian  yang  ada  menjadi  sawah-sawah  baru  atau  memperluas  area  yang  sudah  ada. Selain  itu,  pemerintah  juga  menerapkan  kebijakan-kebijakan  terkait  alih  fungsi  lahan
pertanian.  Sebagai  hasilnya,  luas  sawah  dapat  bertambah  seiring  dengan  pertumbuhan jumlah dan kepadatan penduduk.
Tabel 8. Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Lahan Sawah Nasional
Tahun 2019 - 2035 No.  Uraian Satuan Tahun 2019 2020 2025 2030 2035 Jumlah Penduduk Jiwa 267.120.548  270.569.898   289.302.772   309.942.222   332.770.633 I. Kebutuhan Lahan Sawah Ha 6.010.750 6.088.367 6.509.894 6.974.323 7.488.009 II. Ketersediaan Lahan Ha 7.463.948 7.376.311 6.953.320 6.554.585 6.178.715 III.  Surplus/Defisit Lahan Ha 1.453.198 1.287.944 443.425 -419.739 -1.309.294
Sumber: Kementerian Pertanian, 2015.
Tabel 8 adalah tabel yang menunjukkan ketersediaan dan kebutuhan lahan sawah yang  salah  satu  faktornya  adalah  jumlah  penduduk.  Tabel  tersebut  berisi  kondisi eksisting  dan  proyeksi  antara  kebutuhan,  ketersediaan  dan  defisit/surplus  lahan  sawah nasional.  Analisis  yang  berisi  hubungan  antara  jumlah  penduduk  dan  kebutuhan  lahan ini  dapat  meningkatkan awareness pemerintah  terkait  defisit  lahan  sawah.  Responnya, pemerintah  akan  membuat  kebijakan  terkait  pemenuhan  kebutuhan  lahan  ini,  baik perlindungan  maupun  penambahan  lahan  pertanian,  misalnya  kebijakan  LP2B  atau program pencetakan sawah. Tidak hanya terkait luas sawah dan kebutuhan pangan, hal ini juga penting untuk  menjaga inflasi  dan kestabilan makroekonomi. Oleh karena itu, semakin bertambah jumlah penduduk, maka usaha pemenuhan kebutuhan pangan juga akan diseimbangkan dengan menambah lahan pertanian.

## Pengaruh PDRB ADHB Sektor Pertanian terhadap Persentase Luas Sawah
Pertumbuhan  dan  perkembangan  sektor  pertanian  yang  tercermin  dalam  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  adalah  indikator  penting  untuk  mengukur  kinerja ekonomi  suatu  wilayah,  terutama  bagi  negara-negara  yang  mayoritas  penduduknya bergantung  pada  sektor  pertanian.  PDRB  sektor  pertanian  yang  tinggi  dapat  memiliki pengaruh signifikan terhadap persentase luas sawah di suatu daerah.
Ketika  PDRB  ADHB  sektor  pertanian  mengalami  pertumbuhan  yang  positif, maka ini dapat menunjukkan adanya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Hasil  pertanian  yang  lebih  baik  dapat  mendorong  petani  untuk  lebih  mengembangkan lahan  pertanian  mereka,  termasuk  membuka  lahan  baru  sebagai  sawah  tambahan. Dengan  demikian,  persentase  luas  sawah  dapat  meningkat  sebagai  akibat  dari peningkatan  investasi  dan  intensifikasi  pertanian  dalam  upaya  untuk  memenuhi permintaan pangan yang semakin meningkat.
Selanjutnya,  pertumbuhan  PDRB  ADHB  sektor  pertanian  juga  dapat  berdampak pada  peningkatan  akses  petani  terhadap  teknologi  pertanian  modern.  Dengan  adanya kemajuan teknologi,  seperti  sistem irigasi  yang lebih  efisien, varietas tanaman unggul, dan  penggunaan  pupuk  dan  pestisida  yang  tepat,  produktivitas  pertanian  dapat meningkat  secara  signifikan.  Hasil  dari  penggunaan  teknologi  tersebut  akan memberikan  insentif  kepada  petani  untuk  mengalokasikan  lebih  banyak  lahan  sebagai sawah, mengingat potensi hasil yang lebih besar dan keuntungan yang lebih tinggi.
Pertumbuhan PDRB ADHB sektor pertanian juga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait sektor pertanian dan distribusi sumber daya. Peningkatan PDRB dari sektor  pertanian  dapat  memberikan  pemahaman  kepada  pemerintah  tentang  potensi sektor  ini  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  mengurangi  tingkat kemiskinan.  Sebagai  hasilnya,  pemerintah  mungkin  akan  lebih  cenderung  untuk memberikan dukungan kebijakan dan anggaran yang lebih besar untuk sektor pertanian, termasuk  investasi  dalam  pembangunan  infrastruktur  pertanian  dan  program  bantuan bagi  petani. Hal  ini dapat  mendorong lebih banyak petani untuk  menambah luas lahan sawah mereka atau meningkatkan kualitas dan produktivitas sawah yang ada.
Pada  penelitian  ini,  pertumbuhan  PDRB  ADHB  sektor  pertanian  memiliki pengaruh  positif  yang  signifikan  terhadap  persentase  luas  sawah.  Berdasarkan  hasil penelitian,  koefisien  regresi  PDRB  ADHB  sektor  pertanian  bernilai  8,41  satuan.  Pada saat  PDRB  ADHB  sektor  pertanian  meningkat  1  satuan,  maka  persentase  luas  lahan sawah  juga  akan  meningkat  sebesar  8,41%.  Peningkatan  produksi  dan  produktivitas pertanian,  akses  terhadap  teknologi  pertanian  modern,  serta  dukungan  kebijakan  dan anggaran  pemerintah  yang  lebih  besar  untuk  sektor  pertanian,  dapat  menjadi  faktor- faktor  penting  yang  mendorong  pertumbuhan  luas  lahan  sawah  dalam  upaya  untuk memenuhi kebutuhan pangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

## Pengaruh PDRB ADHB Sektor Real Estate terhadap Persentase Luas Sawah
PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku)  sektor real  estate menggambarkan  nilai  tambah  yang  dihasilkan  oleh  sektor real  estate dalam  suatu  wilayah.  Pengaruh  PDRB  ADHB  sektor real  estate terhadap pengurangan luas sawah dapat dilihat dari beberapa aspek.
Pertama,  sektor real  estate yang  berkembang  pesat  dapat  berdampak  pada pengurangan luas sawah. Dalam proses pengembangan proyek perumahan, perkantoran, atau pusat perbelanjaan, sering kali lahan-lahan pertanian atau sawah harus dikorbankan untuk memberikan tempat bagi bangunan komersial atau hunian. Hal ini mengakibatkan berkurangnya luas lahan pertanian yang dapat  digunakan untuk  produksi  pangan, serta berpotensi mengganggu ketahanan pangan.
Kedua,  dengan  berkembangnya  sektor real  estate ,  terjadi  perubahan  tata  guna lahan  yang  berdampak  pada  perubahan  pola  pertanian.  Luas  sawah  yang  berkurang dapat mengarah pada pengalihan petani dari pertanian menjadi tenaga kerja sektor non- pertanian, terutama sektor real estate . Dalam jangka panjang, ini dapat mengakibatkan penurunan produksi pertanian.
Sejalan  dengan  penjelasan  di  atas,  berdasarkan  hasil  penelitian,  diperoleh kesimpulan  bahwa  PDRB  ADHB  sektor real  estate berpengaruh  signifikan  terhadap luas  sawah.  Koefisien  regresi  PDRB  ADHB  sektor real  estate bertanda  negatif. Semakin  tinggi  PDRB  ADHB  sektor real  estate ,  maka  luas  sawah  akan  semakin menurun.  Pada  saat  PDRB  ADHB  sektor real  estate meningkat  1  satuan,  maka persentase luas lahan sawah akan menurun sebesar 4,21 satuan.
Dalam  menghadapi  pengaruh  PDRB  ADHB  sektor real  estate terhadap pengurangan  luas  sawah,  perlu  ada  kebijakan  yang  berimbang  antara  pengembangan sektor  ekonomi  dengan  perlindungan  lahan  pertanian  dan.  Perencanaan  pembangunan yang baik, pengaturan tata ruang yang efektif, serta penggunaan teknologi yang ramah
lingkungan  dapat  membantu  menjaga  keseimbangan  antara  pembangunan  sektor real estate dan keberlanjutan pertanian.

## KESIMPULAN
Kebijakan  perlindungan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  (LP2B)  sejauh  ini efektif  penerapannya  terhadap  sektor  pertanian  dan  alih  fungsi  lahan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kebijakan  berpengaruh  positif  terhadap  luas  sawah.  Dukungan berupa penetapan luas  lahan LP2B dalam RTRW sudah  cukup membantu mengurangi alih  fungsi  lahan  sawah  dan  membantu  usaha  peningkatan  luas  lahan  sawah.  Namun, pengaruh  positif  ini  dapat  dibilang  sangatlah  kecil  nilainya,  yaitu  hanya  0,004% dibanding  dengan  rata-rata  luas  sawah  di  seluruh  provinsi  Indonesia  yang  sebesar 6,83%.
Pada objek penelitian luas lahan sawah, variabel kebijakan, kepadatan penduduk, PDRB  ADHB  sektor  pertanian,  dan  PDRB  ADHB  sektor  real  estate  berpengaruh signifikan  terhadap  persentase  luas  sawah.  Dari  hasil  penelitian,  pembangunan pemukiman dan perumahan yang ditunjukkan dengan  PDRB ADHB sektor real estate masih menjadi ancaman besar bagi pengurangan lahan pertanian saat ini.

## BIBLIOGRAFI
Bawuna,  Stefani  Windiyanti.  (2022).  Penyidikan  Dalam  Tindak  Pidana  Pangan Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  Tentang  Pangan.  Lex Crimen, 11(3).
Djarot, Ira Nurhayari, & Mega Novetriskha Putri St, M. T. (2020). Foresight: Teknologi Kebencanaan Indonesia 2045. Pt Kanisius.
Fama, Eugene F., & French, Kenneth R. (2020). Comparing Cross-Section And Time- Series Factor Models. The Review Of Financial Studies, 33(5), 1891–1926.
Hadi,  Ahmad,  Rusli,  Budiman,  &  Alexandri,  Mohammad  Benny.  (2019).  Dampak Undang-Undang  Nomor  12  Tentang  Pangan  Terhadap  Ketahanan  Pangan Indonesia. Responsive, 2(4), 173–181.
Hafif,  Bariot.  (2016).  Optimasi  Potensi  Lahan  Kering  Untuk  Pencapaian  Target Peningkatan  Produksi  Padi  Satu  Juta  Ton  Di  Provinsi  Lampung.  Jurnal  Litbang Pertanian, 35(2), 81–88.
Ikhwanto,  Agus.  (2019).  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  Menjadi  Lahan  Non  Pertanian. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, 3(1), 60–73.
Isa,  Iwan.  (2006).  Strategi  Pengendalian  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian.  Prosiding Seminar  Multifungsi  Dan  Revitalisasi  Pertanian.  Badan  Litbang  Departemen Pertanian.  Ministry  Of  Agriculture,  Forestry  And  Fisheries  Japan  Dan  Asean Secretariat. Jakarta.
Jamaludin, Adon Nasrullah. (2016). Sosiologi Pembangunan. Pustaka Setia.
Kebumenkab.Bps.Go.Id. (2022). Jumlah Penduduk Kabupaten  Kebumen (Jiwa), 2020- 2022.  Retrieved  From  Https://Kebumenkab.Bps.Go.Id/Indicator/12/51/1/Jumlah- Penduduk-Kabupaten-Kebumen.Html
Makarauw,  Vicky.  (2012).  Penduduk,  Perumahan  Pemukiman  Perkotaan  Dan Pendekatan Kebijakan. Sabua: Jurnal Lingkungan Binaan Dan Arsitektur, 3(1).
Rasman,  Alsafana,  Theresia,  Eliza  Sinta,  &  Aginda,  M.  Fadel.  (2023).  Analisis Implementasi  Program  Food  Estate  Sebagai  Solusi  Ketahanan  Pangan  Indonesia. Holistic: Journal Of Tropical Agriculture Sciences, 1(1).
Riniwati,  Harsuko.  (2016).  Manajemen  Sumberdaya  Manusia:  Aktivitas  Utama  Dan Pengembangan Sdm. Universitas Brawijaya Press.
Statistik, Badan Pusat. (2019). Statistik Kakao Indonesia 2019 [Internet].[Diunduh 2021 Oktober  07].  Tersedia  Pada:  Https://Www.  Bps.  Go.  Id/Publication/202 0/12/02/2ac5a729f43e5f6b666e482d/St Atistik-Kakao-Indonesia-2019. Html.
Wardhana, Tri Aji Nur Dewa Kusuma, Afifah, Wiwik, & Fikri, Sultoni. (2022). Peran Negara  Dalam  Menjamin  Hak  Bebas  Dari  Kelaparan.  Iblam  Law  Review,  2(2), 98–107.
Yusuf,  Muhammad,  Sahudi,  Sahudi,  &  Muhandy,  Rachmad  Surya.  (2021). Komersialisasi  Lahan  Pertanian  Di  Koya  Barat  Dan  Koya  Timur,  Kota  Jayapura. Jurnal  Agrisep:  Kajian  Masalah  Sosial  Ekonomi  Pertanian  Dan  Agribisnis,  157– 178.

## Copyright holder:
Widi Rahma Dayanti, Widyono Soetjipto (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: