INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 3993-4004 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Yuridis Hak Kesehatan Perempuan dalam Prespektif Hukum
Ilham Majid 1 ✉ , Herry Hendry Fernando Mote 2 , Andi Ervin Novara Jaya 3
Universitas Musamus
Email: ilhammajid@unmus.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Perempuan  seringkali  dianggap  sebagai  kelompok  rentan  karena  mereka  sering  mengalami ketidakadilan dan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks kesehatan, Perempuan juga  dianggap  sebagai  kelompok  rentan  karena  mereka  memiliki  beberapa  kondisi  khusus  seperti menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menopause yang memerlukan perhatian khusus. Upaya untuk melindungi hak kesehatan perempuan sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, implementasi dari peraturan-peraturan tersebut masih terbatas dan belum sepenuhnya memenuhi hak kesehatan perempuan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan hak kesehatan perempuan di Indonesia, terutama terkait dengan akses dan  kualitas  pelayanan  kesehatan,  dan  untuk  mengetahui  peran  hukum  dalam  melindungi  dan memenuhi hak kesehatan perempuan. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan keadaan/gejala-gejala lainnya. Penelitian ini berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian. Kata Kunci: Analisis Yuridis, Hak Perempuan, Prespektif Hukum
Abstract
Women  are  often  considered  a  vulnerable  group  because  they  often  experience  injustice  and discrimination in various aspects of life. In the health context, women are also considered a vulnerable group because they have several special conditions such as menstruation, pregnancy, childbirth and menopause that require special attention. Efforts to protect women's health rights have been regulated in  various  laws  and  regulations,  both  at  the  national  and  international  levels.  However,  the implementation of these regulations is still limited and does not fully fulfill women's health rights. This research  was  conducted  to  determine  the  implementation  of  women's  health  rights  in  Indonesia, especially related to access and quality of health services, and to determine the role of law in protecting and fulfilling women's health rights. This type of research is normative legal research, with analytical descriptive  research  specifications,  providing  a  detailed,  systematic  and  comprehensive  picture  of humans and other conditions/symptoms. This research seeks to describe legal problems, the legal system and study or analyze them according to the needs of the research.
Keywords: Juridical Analysis, Women's Rights, Legal Perspective

## PENDAHULUAN
Hak kesehatan adalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak individu untuk memperoleh  akses  dan  pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas  dan  terjangkau.  Hak kesehatan diakui secara internasional sebagai hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara dan masyarakat tanpa adanya diskriminasi apapun.
Hak  kesehatan  meliputi  berbagai  aspek,  seperti  akses  terhadap  layanan  kesehatan yang  berkualitas,  pencegahan  penyakit  dan  promosi  kesehatan,  pengobatan  dan rehabilitasi, serta pemenuhan hak kesehatan reproduksi. Hak kesehatan juga meliputi hak atas informasi yang benar dan jelas mengenai kesehatan, hak atas privasi dan kerahasiaan medis, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Hak kesehatan telah diakui oleh berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Konvensi tentang Hak Anak. Di Indonesia, hak kesehatan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pemenuhan  hak  kesehatan  menjadi  penting  dalam  memastikan  kesejahteraan  dan kesehatan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Kesehatan  adalah  hak  asasi  manusia  yang mendasar  dan  harus  dipenuhi  oleh  negara  dan  masyarakat  tanpa  adanya  diskriminasi apapun. Kesehatan yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu, tetapi juga berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pemenuhan  hak  kesehatan  juga  berkaitan  dengan  keadilan  sosial,  di  mana  setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terkecuali. Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa  layanan  kesehatan  yang  memadai  tersedia  dan  dapat  diakses  oleh  seluruh masyarakat, terlebih lagi bagi mereka yang berada dalam situasi atau kondisi yang rentan.
Perempuan  seringkali  dianggap  sebagai  kelompok  rentan  karena  mereka  sering mengalami ketidakadilan dan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks kesehatan, Perempuan juga dianggap sebagai kelompok rentan karena mereka memiliki beberapa kondisi khusus seperti menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menopause yang memerlukan perhatian khusus. Selain itu, Perempuan juga memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap beberapa jenis penyakit seperti kanker serviks, payudara, dan osteoporosis.
Faktor  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  juga  dapat  membuat  Perempuan  menjadi kelompok rentan dalam kesehatan. Misalnya, di beberapa negara, Perempuan seringkali tidak  memiliki  akses  yang  sama  dengan  pria  terhadap  layanan  kesehatan,  informasi kesehatan,  dan  pengambilan  keputusan  medis.  Selain  itu,  Perempuan  juga  seringkali dipengaruhi oleh norma sosial yang membatasi akses mereka ke layanan kesehatan, seperti stigma sosial terkait dengan pemeriksaan kesehatan reproduksi.
Dalam  situasi  krisis  seperti  bencana  alam  atau  konflik  bersenjata,  Perempuan  juga seringkali menjadi kelompok rentan dalam hal kesehatan. Mereka mungkin tidak memiliki akses yang sama dengan pria terhadap layanan kesehatan, makanan, air bersih, dan sanitasi yang memadai. Selain itu, Perempuan juga lebih rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual.
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperhatikan kondisi Perempuan sebagai kelompok  rentan  dalam  kesehatan  dan  memastikan  bahwa  hak-hak  kesehatan  mereka terpenuhi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan akses Perempuan terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, memberikan informasi yang akurat tentang kesehatan reproduksi, mengatasi stigma sosial terkait dengan kesehatan reproduksi, dan memastikan bahwa  layanan  kesehatan  yang  disediakan  menghormati  hak  asasi  manusia  dan  tidak diskriminatif.
Sebagai manusia yang setara, perempuan berhak untuk memperoleh perlindungan dan  pemenuhan hak kesehatan yang  sama dengan  laki-laki. Hak kesehatan  perempuan mencakup hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, akses terhadap informasi kesehatan yang lengkap, serta hak untuk membuat keputusan sendiri mengenai kesehatan mereka.
Namun, pada kenyataannya masih terdapat banyak kasus pelanggaran hak kesehatan perempuan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pelanggaran hak ini dapat berupa diskriminasi  dalam  akses  pelayanan  kesehatan,  kekerasan  seksual,  mutilasi  genital perempuan, dan lain-lain.
Upaya  untuk  melindungi  hak  kesehatan  perempuan  sudah  diatur  dalam  berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, implementasi  dari  peraturan-peraturan  tersebut  masih  terbatas  dan  belum  sepenuhnya memenuhi hak kesehatan perempuan.
Oleh  karena  itu,  penelitian  mengenai  hak  kesehatan  perempuan  dalam  perspektif hukum  menjadi  penting  untuk  dilakukan.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan pemahaman  yang  lebih  dalam  mengenai  hak  kesehatan  perempuan  dan  bagaimana regulasi dan undang-undang yang ada diterapkan di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak kesehatan perempuan.
Dalam  penelitian  ini,  akan  dilakukan  analisis  yuridis  mengenai  hak  kesehatan perempuan  dalam  perspektif  hukum,  termasuk  regulasi  dan  undang-undang  yang berkaitan  dengan  hak  kesehatan  perempuan.  Diharapkan  hasil  dari  penelitian  ini  dapat memberikan  kontribusi  positif  bagi  upaya  meningkatkan  kesehatan  dan  kesejahteraan perempuan serta masyarakat secara keseluruhan.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  Analisis  Yuridis  terhadap  Hak  Kesehatan Perempuan  dalam  Perspektif  Hukum  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  ini bertujuan untuk meneliti  dan menganalisis  peraturan  perundang-undangan  yang terkait dengan  hak  kesehatan  perempuan,  termasuk  regulasi  dan  kebijakan  yang  berlaku  di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan  topik  penelitian,  sehingga  data  yang  digunakan  bersifat  sekunder.  Analisis  data dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data  dari  sumber-sumber  hukum  yang  relevan, kemudian menganalisis data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan atau jawaban atas permasalahan  yang  diteliti.  Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan yuridis atau hukum.
Untuk mendekati pokok permasalahan dalam penulisan ini, dipergunakan spesifikasi penelitian  deskriptif  analitis,  yaitu  penelitian  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan keadaan/gejala-
gejala lainnya.  Penelitian ini berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak kesehatan di Indonesia mencakup sejumlah aspek yang diatur oleh berbagai peraturan dan kebijakan, sejalan dengan prinsip-prinsip hak  asasi  manusia  dan  kesetaraan  gender.  Pasal  28H  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  merupakan  pijakan  konstitusional  yang memastikan  hak  asasi  manusia  bagi  setiap  individu  di  Indonesia.  Dalam  kerangka  hak kesehatan,  Pasal  28H  memancarkan  prinsip-prinsip  yang  mendasari  perlindungan  dan pemenuhan  hak  tersebut.  Hak  kesehatan  yang  tercakup  dalam  Pasal  ini  merangkum dimensi luas yang mencakup kehidupan sejahtera lahir dan batin. Hak untuk hidup sejahtera melibatkan aspek kesehatan sebagai elemen integral.
Pasal  28H  menegaskan  hak  setiap  individu  untuk  mendapatkan  lingkungan  hidup yang baik, menempatkan kesehatan sebagai unsur krusial dalam kehidupan yang sejahtera. Dengan jaminan ini, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang  mendukung  kesejahteraan,  bebas  dari  ancaman  yang  dapat  merugikan  kesehatan mereka.
Sejalan dengan Pasal 28H, Hak Kesehatan Perempuan di Indonesia menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pemerintah dan berbagai pihak untuk memastikan pemenuhan kebutuhan  kesehatan  yang  komprehensif  dan  adil  bagi  setiap  perempuan.  Sejumlah regulasi  dan  kebijakan  telah  diimplementasikan  untuk  memastikan  hak  kesehatan perempuan  diberlakukan  dengan  baik.  Beberapa  hak  kesehatan  permpuan  yang  diatur adalah  :  hak  atas  akses  layanan  kesehatan  reproduksi;  hak  reproduksi  dan  keluarga berencana;  hak  ibu  hamil  dan  menyusui;  pencegahan  dan  penanggulangan  penyakit menular  seksual  (PIMS);  perlindungan  dari  praktik  berbahaya;  hak  terhadap  informasi kesehatan;  hak  terhadap  kesehatan  mental;  serta  perlindungan  dari  kekerasan  berbasis gender.
Sementara di Merauke sendiri berdasarkan hasil informasi yang didapatkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke  dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten (DP3AP2KB) Merauke, dalam rangka pemenuhan hak kesehatan perempuan dijalankan beberapa program seperti:

## Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Program  ini  mencakup  penyediaan  informasi,  edukasi,  dan  layanan  kesehatan reproduksi yang komprehensif, termasuk pelayanan prenatal, persalinan, pasca-natal, dan keluarga berencana. Upaya  pencegahan dan  penanggulangan  penyakit menular  seksual serta promosi kesehatan reproduksi juga menjadi bagian integral dari program ini.
Pemberdayaan Perempuan dalam Keputusan Kesehatan
Dinas  Kesehatan  dan  DP3AP2KB  Merauke  dapat  menjalankan  program  untuk memberdayakan perempuan agar lebih aktif dan berperan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan mereka. Ini mencakup edukasi tentang hak-hak kesehatan perempuan, mendukung keterlibatan mereka dalam perencanaan keluarga, dan memberikan akses yang setara terhadap layanan kesehatan.

## Pelatihan dan Edukasi Kesehatan
Program  ini  mencakup  pelatihan  dan  edukasi  untuk  meningkatkan  pengetahuan perempuan  tentang  kesehatan  mereka.  Ini  dapat  melibatkan  penyuluhan  tentang pencegahan penyakit, pola hidup sehat, pentingnya perawatan prenatal, dan pemahaman terhadap isu-isu kesehatan perempuan.

## Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender (KBG)
Program pencegahan kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual, menjadi fokus penting. Ini mencakup pendidikan tentang hak-hak  perempuan  untuk  hidup  bebas  dari  kekerasan,  serta  layanan  dukungan  dan perlindungan bagi korban kekerasan.
Hasil Penelitian ini juga menunjukkan beberapa perauturan perudang-undangn secara khusus membahas mengenai hak kesehtan permpuan yang merupakan Lex Specialis antara lain :
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Dalam UU Ketenagakerjaan di Indonesia (UU No. 13 Tahun 2003), terdapat beberapa pasal yang dapat terkait dengan hak kesehatan perempuan di lingkungan kerja. Meskipun tidak  secara  eksplisit  menyebutkan  hak  kesehatan  perempuan,  beberapa  pasal  memiliki relevansi  dengan  aspek  ini.  Berikut  adalah  beberapa  pasal  yang  mungkin  memiliki keterkaitan:

## Pasal 77 - Kesejahteraan
Pasal  ini  menyebutkan  bahwa  pengusaha  wajib  memberikan  perlindungan, keselamatan,  kesehatan,  dan  kesejahteraan  bagi  pekerja  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan. Implementasi kesejahteraan dan kesehatan dapat mencakup aspek- aspek yang relevan dengan kesehatan perempuan, seperti fasilitas kesehatan reproduksi dan pencegahan risiko lingkungan kerja.

## Pasal 80 - Penempatan Pekerja
Pasal  ini  menyebutkan  bahwa  penempatan  pekerja,  terutama  yang  bersifat  khusus seperti  wanita  hamil  dan  menyusui,  seharusnya  memperhatikan  aspek-aspek  kesehatan. Meskipun  tidak  secara  spesifik  menyebutkan  hak  kesehatan  perempuan,  hal  ini  dapat menjadi dasar untuk perlindungan kesehatan khusus bagi perempuan hamil dan menyusui.
Pasal 81 - Cuti Melahirkan
Pasal ini memberikan hak cuti melahirkan bagi pekerja wanita. Selama cuti melahirkan, pekerja  wanita  memiliki  hak  atas  gaji  dan  tunjangan  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak ini mencakup aspek perlindungan kesehatan selama masa melahirkan.
Pasal 82 - Cuti Keguguran
Pasal ini memberikan hak cuti bagi pekerja wanita yang mengalami keguguran. Pekerja wanita yang mengalami keguguran berhak atas cuti selama 1 (satu) minggu atau lebih, dan selama cuti tersebut, ia berhak menerima gaji dan tunjangan lainnya.
Pasal 83 - Cuti Menyusui
Pasal ini memberikan hak cuti menyusui bagi pekerja wanita yang menyusui anaknya yang  berusia  di  bawah  6  (enam)  bulan.  Pekerja  wanita  yang  menyusui  berhak  atas  cuti selama 1 (satu) jam setiap hari kerja.
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Di  Indonesia,  UU  Kesehatan  yang  mencakup  aspek-aspek  terkait  kesehatan perempuan adalah UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Beberapa pasal dalam UU Kesehatan ini dapat memiliki keterkaitan dengan hak kesehatan perempuan, antara lain :
Pasal 44 - Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Pasal ini menekankan perlunya pelayanan kesehatan yang memadai untuk ibu dan anak. Pelayanan kesehatan ini mencakup pemantauan kehamilan, persalinan yang aman,
serta perawatan pasca persalinan. Hal ini mencerminkan hak kesehatan perempuan dalam konteks reproduksi.

## Pasal 54 - Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pasal  ini  menyatakan  bahwa  setiap  pasangan  suami  istri  berhak  memperoleh informasi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan reproduksi yang sesuai dengan etika dan norma  agama.  Hak  ini  mencakup  hak  perempuan  untuk  mendapatkan  informasi  dan layanan yang mendukung kesehatan reproduksi mereka.
Pasal 70 - Pencegahan Penyakit Menular Seksual (PIMS)
Pasal ini menekankan perlunya pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular Seksual  (PIMS),  yang  dapat  memiliki  dampak  signifikan  pada  kesehatan  perempuan. Pelayanan dan informasi mengenai PIMS juga dianggap sebagai hak kesehatan perempuan.
Pasal 71 - Kesehatan Ibu yang Melahirkan di Luar Rumah Sakit
Pasal ini menekankan perlunya pelayanan kesehatan bagi ibu yang melahirkan di luar rumah sakit. Pelayanan ini harus mencakup penanganan kegawatdaruratan dan tindakan pencegahan untuk memastikan keamanan ibu dan bayi selama persalinan.
Pasal 76 - Pencegahan dan Pengendalian Komplikasi Kesehatan Reproduksi
Pasal  ini  memberikan  penekanan  pada  pencegahan  dan  pengendalian  komplikasi kesehatan  reproduksi,  yang  termasuk  di  dalamnya  adalah  upaya  pencegahan  dan penanganan komplikasi yang mungkin dialami oleh perempuan.
Pasal 79 - Perlindungan Kesehatan Reproduksi Remaja
Pasal ini menetapkan hak remaja untuk memperoleh informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan aman. Hal ini relevan dengan hak kesehatan perempuan muda.
Dengan  mangacu  atas  distribusi  peraturan  perundang-undangan  yang  ada seharusnya hak perempuan atas kesehatan sudah seharusnya sudah sangat berkesesuaian akan  apa  yang  menjadi  kebutuhan  perempuan  dalam  hal  kesehatan.  Akan  tetapi  pada kenyataannya  hal  tersebut  masih  dianggap  berbanding  terbalik  pada  kondisi  saat  ini. Dilansir oleh hasil Long Form Sensus penduduk disampaikan bahwa, angka kematian ibu (MMR) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari  sejak  terminasi  kehamilan  tanpa  memandang  lamanya  kehamilan  atau  tempat persalinan,  yakni  kematian  yang  disebabkan  karena  kehamilannya  atau  pengelolaannya, tetapi  bukan  karena  sebab – sebab  lain  seperti  kecelakaan,  terjatuh,  dan  lain  lain.  Hasil
menunjukkan bahwa Angka Kematian Ibu di Indonesia sebesar 189 yang artinya terdapat 189 kematian perempuan pada saat hamil, saat melahirkan atau masa nifas  per 100.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan SP2010 dan SUPAS2015, Angka Kematian Ibu Indonesia menunjukkan  tren  menurun.  Penurunan  angka  kematian  ibu  dari  hasil  SP2010  dan  LF SP2020 mencapai 45 persen. Angka Kematian Ibu paling  rendah berada  di  provinsi  DKI Jakarta sebesar 48 kematian perempuan pada saat hamil, saat melahirkan atau masa nifas per 100.000 kelahiran hidup, dan yang paling tinggi berada di Provinsi Papua sebesar 565 kematian  perempuan  pada  saat  hamil,  saat  melahirkan  atau  masa  nifas  per  100.000 kelahiran  hidup.  Mengacu  dengan  hasil  LF  SP2020  memang  trennya  menunjukkan  tern penurunan  angka.  Akan  tetapi  capaian  angka  saat  ini  masih  terbilang  masih  tinggi  jika dibandingkan beberapa negara.
Sementara untuk di Papua sendiri menurut LF SP2020 masih menduduki peringkat paling tinggi dalam memberikan sumbangsih angka kematian peremupan pada saat hamil, saat melahirkan atau masa nifas. Hal ini juga sejalan denga napa yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke,  bahwa  salah satu penyebab dari tingginya angka kematian ibu itu disebabkan beberapa hal seperti terlambatnya pertolangan persalianan berresiko dikarenakan akses ke Fasilitas Rujukan Tingkat selanjutnya masih susah, beberapa persalinan  masih  dilakukan  dengan  cara  tradisonal  atau  persalinan  yang  dibantu  oleh dukun,  selain  itu  ketersedian  beberapa  bahan  obat-obatan  yang  berkaitan  mendukung kesehatan  ibu  pada  saat  kehamilan  dianggap  masih  sering  mengalami  kelangkaan diakibatkan  mekanis  E-Katalok  yang  masih  rumit  (proses  pemesanan  obat-obatan  yang memiliki mekanis dan distribusi pesanan masih dianggap terlalu Panjang dan lama).

## SIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  analisis  yuridis  hak  kesehatan  perempuan  dalam perspektif  hukum  menyoroti  sejumlah  temuan  penting  yang  dapat  membentuk  dasar untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan. Dengan merinci kerangka hukum yang mengatur  hak  kesehatan  perempuan,  penelitian  ini  memberikan  gambaran  holistik tentang peraturan perundang-undangan apa saja yang berkaitan perlindungan hukum terhadap  hak-hak  perempuan  di  Indonesia.  Hasil  analisis  menggambarkan  bahwa, sementara  ada  landasan  hukum  yang  kuat,  meskipun  implementasi  dan  pemahaman praktis  terhadap  hak  kesehatan  perempuan  masih  menghadapi  beberapa  tantangan. Sementara di papua sendiri khusunya masih mengahdapi beberapa tantangan kongkrit tetang upaya pemenuhan hak kesehatan perempuan.
Dari hasil penelitian menunjukkan beberapa langkah konkrit untuk meningkatkan efektivitas  perlindungan  hukum  terhadap  hak  kesehatan  perempuan.  Termasuk  di dalamnya  adalah  pembenahan  sistem  penegakan  hukum,  peningkatan  kesadaran masyarakat  akan  hak-hak  tersebut,  dan  perbaikan  dalam  akses  perempuan  terhadap layanan  kesehatan  yang  berkualitas.  Penguatan  koordinasi  antara  lembaga-lembaga pemerintah, lembaga kesehatan, dan organisasi non-pemerintah juga menjadi poin kunci yang perlu diperhatikan.
Dalam  perspektif  hukum,  saran  yang  muncul  dari  penelitian  ini  adalah  perlunya kebijakan  khusus  peraturan  yang  lebih  teknis  dan  spesifik  yang  sesuai  kondisi  lokal disetiap  daerah,  di  Merauke  misalnya  diharapkan  pemerintah  daerah  untuk  segera mendorong Perda atau Perbub yang berkaitan dengan Kesehatan Perempuan sebagai upaya untuk menertibkan pelayanan kesehatan yang berresik. Identifikasi ketidakjelasan atau celah hukum tertentu menjadi dasar untuk merekomendasikan perubahan hukum guna  memastikan  perlindungan  hukum  yang  lebih  baik  dan  komprehensif  bagi perempuan dalam konteks kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad.2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung. Asgar Ali Engineer. 2004. Muslimah Reformis Perempuan Pembeharu Keagamaan. Mizan Pustaka. Bandung.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Press, 2012.
Boer  Mauna.  2008.  Hukum  Internasional:Pengertian,  Peranan,  dan  Fungsi  dalam  Era Dinamika Global. PT. Alumni. Bandung.
Burhan  Tsani,  Status  Hukum  Internasional  Dan  Perjanjian  Internasional  Dalam  Hukum Nasional  Republik  Indonesia  (Dalam  Perspektif  Hukum  Tata  Negara),  24 Oktober 2023,
C.S.T.Cansil. 1998. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Pustaka Bahasa. Jakarta.
Charlesworth,  Hilary.1994.“What  Are  ‘Women’s  International  Human  Rights’?  inCook, Rebecca  J,  Humman  Rights  oh  Women,  National  and  International Perspective.PENN : University of Pennsylvania Press.
Damos Dumoli Agusman. 2010. Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia. PT Refika Aditama. Bandung.
Departemen  kesehatan  RI.  2009.  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  bidang kesehatan 2005-2025. Departemen Kesehatan RI. Jakarta.
Desy  Churul  Aini,  Desia  Rakhma  Banjarani.  2017.  Perlindungan  Pekerja  Perempuan berdasarkan Konvensi ILO (International Labour Organization) dan Implementasinya di  Indonesia.    Justice        Publisher  Badan  Penerbitan  Fakultas  Hukum  Universitas Lampung.  Bandar Lampung.
Dina  Sunyowati.Hukum  2013 .  Internasional  Sebagai  Sumber  Hukum  Dalam  Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia).
Intan Kumalasari, Irwan  Andhyantoro.  2012. Kesehatan Reproduksi “ Untuk  Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan”. Selemba Medika. Jakarta.
Kartono  Muhammad.  1998.  Kontradiksi  Dalam  Kesehatan  Reproduksi.  Pustaka  Sinar harapan. Jakarta.
Kartono Muhammad. 2006. Kesehatan Perempuan  dalam Undang-Undang Kesehatan, Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan. Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta.
Kesehatan reproduksi remaja:panduan pengelolaan pusat informasi dan pelayanan:youth center. 2000). Jakarta: PKBI-BKKBN-UNFPA.
Kusmiran, Eny. 2012. Kesehatan Reproduksi remaja dan wanita. Salemba Medika. Jakarta. Mardhiah,  A.  (2019).  Hak-hak  perempuan  dalam  perspektif  hukum  nasional  dan internasional. Jurnal Dinamika Hukum, 19(2), 237-248.
Mardiyanti, E., & Murti, B. (2019). Upaya perlindungan hak kesehatan perempuan melalui implementasi  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(3), 378-394.
Mariana Amiruddin. 2003. Kesehatan dan hak reproduksi perempuan. Diterbitkan atas kerjasama Yayasan Jurnal Perempuan dan Japan Foundation Indonesia.
Masdar  F.  Mas’udi.  1997.  Islam  dan  Hak -hak  Reproduksi  Perempuan:Dialog  Fiqih Pemberdayaan. Mizan. Bandung.
Sihite, Romany. 2007.  Perempuan,  Kesetaraan,  Keadilan  Suatu  Tinjauan  Berwawasan Gender. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Soedjono  dan  Abdurahman.  2003. Metode  Penelitian  Hukum.  Rineka  Cipta.
Soekanto, Soedjono dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. cet. 9. Rajawali Press. Jakarta.
Soerjono Soekanto. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia (UI Press).
Jakarta.
Suharsimi Arikunto. 1998. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Mardiyanti,
E.,  &  Murti,  B.  (2019).  Upaya  perlindungan  hak  kesehatan  perempuan  melalui implementasi  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(3), 378-394.
Mariana Amiruddin. 2003. Kesehatan dan hak reproduksi perempuan. Diterbitkan atas kerjasama Yayasan Jurnal Perempuan dan Japan Foundation Indonesia.
Masdar F. Mas’udi. 1997. Islam  dan  Hak-hak  Reproduksi  Perempuan:Dialog  Fiqih Pemberdayaan. Mizan. Bandung.
Mochtar Kusumaatmadja. 1997. Pengantar Hukum Internasional, cetakan VIII. Binacipta. Bandung.
Perda Pendukung ASI dan Kesuksesan Program ASI Eksklusif. Upi Fitriyanti. (Diterbitkan pada  Media  Cetak  Lampung  Post,  Edisi  Selasa,  2  Agustus  2016  halaman  12 http://epaper.lampost.co/index.php?edisi_epaper=1407).
Ronny Hanitijo Soemitro. 182. Metodologi Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia.
Rosmi  Hasibuan.2002. Suatu  Tinjauan  Umum  Tentang  Perjanjian  Internasional.Fakultas Hukum Jurusan Hukum Internasional Universitas Sumatera Utara.
Sihite, Romany. 2007.  Perempuan,  Kesetaraan,  Keadilan  Suatu  Tinjauan  Berwawasan Gender. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Soedjono  dan  Abdurahman.  2003. Metode  Penelitian  Hukum.  Rineka  Cipta.
Soekanto, Soedjono dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. cet. 9. Rajawali Press. Jakarta.
Soerjono Soekanto. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia (UI Press).
Jakarta.
Soeroso, R. 2006. Pengantar Ilmu Hukum, Cet. VIII. Sinar Grafika. Jakarta.
Suharsimi Arikunto. 1998. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek.
Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan.2017. 100  Kabupaten/Kota Prioritas Untuk  Intervensi Anak Kerdil    (Stunting).
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.