Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 1 Juli 2022 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal 247 – 254

## PELUANG DAN TANTANGAN USAHA RESTORAN BERSERTIFIKAT HALAL
Oleh : Nony Shilviani
Mahasiswa Magister Manajemen, FEB, Universitas Mercu Buana Email : nony.shilviani@yahoo.com
Setyo Riyanto
Dosen Magister Manajemen, FEB, Universitas Mercu Buana Email : setyo.riyanto@mercubuana.ac.id . Article Info Abstract Article History : Received  16  July - 2022 Accepted  25 July - 2022 Available Online 31 July - 2022 Indonesia  is a country  with the largest Muslim population  in  the  world and  this  huge  Muslim  population  brings  great  business  potential.  The restaurant business with halal certification is one of the businesses with great  potential,  along  with  the  increasing  awareness  of  Muslims regarding the obligation to consume halal food and beverages. The halal certification  process of the restaurant  business is regulated through the Law  and  involves  the  authority  who  is  given  authorization  to  conduct, control and certify the Halal Product Assurance System. Although there are  many  business  opportunities  that  can  be  obtained  from  the  halal restaurant  business,  there  are  also  challenges  faced,  including  the readiness  of  resources,  the  availability  of  the  halal  ecosystem,  and  the complication of the halal certification process. Keyword : Halal Certification, Restaurant;  Tourism,  Muslim Population, Halal Ecosystem 1. PENDAHULUAN
Produk halal berupa makanan dan minuman  semakin  menjadi  pilihan  penduduk muslim  dalam  aktivitas  konsumsi  sehari-hari. Pilihan  terhadap  produk  berlabel  halal  sangat dipengaruhi  oleh  aspek  sosial,  budaya,  agama dan  gaya  hidup  (Syafrida,  2016;  Warto  & Samsuri,  2020).  Di  Indonesia,  target  pasar kelompok  muslim  sangat  besar.  Data  ini berasal  dari  pertumbuhan  jumlah  populasi muslim  yang  mencapai  229  juta  atau  87,2% dari  total  jumlah  penduduk  Indonesia  yaitu 263  juta  jiwa,  atau  kurang  lebih  13%  dari populasi  muslim  dunia.  Secara  keseluruhan, jumlah  penduduk  muslim  di  seluruh  dunia terus  bertambah.  Diperkirakan  pada  tahun 2030  akan  ada  sekitar  900  juta  penduduk muslim dan hal ini akan mendorong perubahan pola  konsumsi,  masyarakat  dan  ekonomi  di seluruh dunia (Bhakti, 2020).
Merujuk  kepada  Publikasi  Bank  Indonesia mengenai Ekosistem Industri Halal,
disebutkan  bahwa  nilai  belanja  produk  halal diprediksi  akan  meningkat  seiring  dengan
meningkatnya  jumlah  populasi  dan  kesadaran akan manfaat produk berlabel halal. Data yang diterbitkan oleh The State of the World Islamic Economy  Report 2018-2019  menunjukkan market  size  industri  halal  sebesar  US$2,2 triliun pada 2018 dan diproyeksikan meningkat  dalam  lima  tahun  (2024)  hingga mencapai  US$3,2  triliun.  Nilai  ini  adalah  di luar sektor keuangan (Suryaputri &
Kurniawati, 2020).
Trend  peningkatan  untuk  konsumsi  produk pangan  halal  ini  antara  lain  dipengaruhi  oleh peningkatan  edukasi  dan  informasi  mengenai kewajiban untuk mengkonsumsi produk pangan  halal.  Informasi  tersebut  sangat  sering ditemukan  melalui  media  sosial  serta  portal berita  dan  pendidikan  yang  saat  ini  mudah diakses  secara  digital.  Tingginya  penggunaan internet untuk  mencari informasi  turut berperan pada peningkatan kesadaran penduduk muslim mengenai kewajiban mengkonsumsi  makanan  dan  minuman  halal (Warto & Samsuri, 2020).
Pada  tahun  2014  Pemerintah  menerbitkan Undang-Undang  mengenai  Sistem  Jaminan Produk Halal yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal, yang sebagian
ketentuannya diubah melalui Undang-Undang  Nomor  11  tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja.  Berdasarkan  UU No.  33  Tahun  2014  dan  UU  No.  11  Tahun 2020  tersebut,  Jaminan  Produk  Halal  (JPH) menjamin  kepastian  hukum  untuk  kehalalan suatu  produk  yang  dengan  diterbitkannya Sertifikat  Halal.  Sedangkan  Sertifikat  Halal adalah  pengakuan  kehalalan  suatu  produk yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Penyelenggara Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  berdasarkan fatwa  halal  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI).  Sertifikat Halal  yang  diterbitkan  oleh  BPJPH  berlaku untuk  periode  4  tahun,  kecuali  bila  ada perubahan  yang  berdampak  terhadap  jaminan kehalalalan produk (Ashari, 2021).
Menurut UU tersebut, para pelaku bisnis yg sudah  mempunyai  Sertifikat  Halal  diwajibkan selalu  melaksanakan  beberapa  ketentuan  yaitu mencantumkan  logo  label  halal  terhadap produk  yg  sudah  menerima  sertifikat  halal; terus  menjaga  kehalalan  produk  yang  sudah memperoleh sertifikat
halal secara berkelanjutan;  melakukan  pemisahan  lokasi penyembelihan, peralatan pengolahan, penyimpanan,  pengemasan,  pendistribusian, penjualan,  penyajian  antara  produk  halal  dan non  halal;  melakukan  pembaruan  sertifikat halal  bila  masa  berlaku  sertifikat  halal  sudah berakhir; dan menyampaikan laporan terhadap adanya  perubahan  komposisi  bahan  pada BPJPH.  Pelaku  bisnis  yang  tidak  melakukan kewajiban di atas setelah memperoleh sertifikat  halal  dikenai  sanksi  administratif yang  akan  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan Pemerintah (Charity, 2017b).
Memproduksi  dan  menyajikan  Produk Halal  merupakan  bagian  dari  tanggungjawab pelaku  usaha  kepada  konsumen  muslim. Untuk  dapat  meyakinkan  konsumen  bahwa produk yang dikonsumsi terjamin kehalalannya, maka perusahaan harus memiliki  sertifikat  halal  (Agustina  et  al., 2019) . Sertifikat  Halal  merupakan  faktor sangat  penting  bagi  umat  muslim  untuk menentukan  pilihan  pembelian  khususnya untuk produk pangan. Tidak hanya memastikan  bahwa  suatu  produk  pangan tertentu  aman  dikonsumsi  sesuai  dengan aturan  Islam,  adanya  logo  dan  tulisan  'halal'
pada  produk  pangan  juga  dicari  oleh  umat muslim  untuk  memastikan  bahwa  produk pangan  yang  akan  dikonsumsi  memenuhi kriteria  halal  (Nurmaydha  et  al.,  2018). Sertifikasi  Halal  mewajibkan  adanya  proses pengendalian  dan  penjaminan  mutu  yang memenuhi  prinsip  kehalalan  pada  proses pembuatan  produk  pangan.  Setelah  Sertifikasi Halal didapat, produk pangan dapat mencantumkan  Logo  Halal  pada  produk  atau kemasan  yang  dijual.  Logo  halal  ini  yang menjadi  referensi  bagi  umat  Islam  saat memutuskan  untuk  membeli  produk  pangan.
(Huda et al., 2021).
2. KAJIAN PUSTAKA DAN

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Penggolongan Usaha Restoran
Menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan  Ekonomi  Kreatif  RI  No.  11  Tahun  2014 tentang  Standar  Usaha  Restoran,  usaha restoran  merupakan  usaha  penyediaan  jasa makanan  dan  minuman  dengan  tujuan  untuk memperoleh  keuntungan/  laba.  dilengkapi dengan  peralatan  dan  perlengkapan  untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu lokasi tertentu. (Nurmaydha et al., 2018).
Usaha restoran dibagi menjadi beberapa  kelompok  yaitu:  Restoran  Bintang dan Non Bintang. Restoran Bintang dikelompokkan  menjadi  Restoran  Bintang  3, Restoran  Bintang  2  dan  Restoran  Bintang  1. Yang  membedakan  dari  pengelompokkan restoran  tersebut  adalah  dari  kelengkapan unsur  Produk,  Pelayanan  dan  Pengelolaan. Semakin  lengkap  unsur  yang  dapat  dipenuhi sesuai  dengan  yang  dijelaskan  pada  Peraturan Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  RI No. 11 Tahun 2014, maka suatu restoran akan dikelompokkan  menjadi  restoran  dengan bintang yang lebih tinggi (Naini et al., 2022).
Setiap  usaha  restoran,  wajib  memiliki Sertifikat Usaha Restoran berdasarkan persyaratan  dan  ketentuan  sebagaimana  diatur dalam  Peraturan  Menteri  ini.  Kepemilikan terhadap  Sertifikat  Halal  oleh  suatu  Usaha Restoran  merupakan  suatu  nilai  tambah  yang dapat  digunakan  untuk  memperluas  pangsa pasar  dan  meningkatkan  omzet,  mengacu kepada  semakin  tingginya  minat  populasi muslim  untuk  mengkonsumsi  produk  halal (Suryaputri & Kurniawati, 2020).
Selain  dikelompokkan  berdasarkan Peraturan  Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi
Kreatif  RI  No.  11  Tahun  2014,  masyarakat umum juga menggolongkan restoran berdasarkan  jenis  masakan  yang  disajikan, contohnya  restoran  yang  menyajikan  masakan Asia  (contohnya:  Chinese  Food,  Vietnamese Food,  Japanese  Food,  dll),  masakan  Barat (contohnya:  Italian  Food,  Mexican  Food,  dll), dan  masakan  asli  Indonesia  (contohnya masakan  Jawa,  Padang,  Bali,  Manado,  dll) (Mangkarto, 2016)
Merujuk kepada informasi yang diperoleh pada portal berita Bisnis.com saat ini baru  ada  sekitar  59  restoran  yang  memiliki sertifikasi  halal.  Sertifikasi  tersebut  umumnya dimiliki  oleh  restoran  besar  dan  restoran  yang memiliki  banyak  cabang  seperti  Mc.  Donalds, Kentucky  Fried  Chicken  (KFC),  dll.  Ada beberapa  restoran  yang  mencantumkan  bahwa makanan  yang  disajikan  tidak  mengandung babi atau lemak babi (no pork, no lard), namun informasi tersebut tidak cukup untuk menjamin  bahwa  makanan  yang  disajikan memenuhi kriteria halal (Kholishudin, 2021).

## Proses Sertifikasi Halal untuk Usaha Restoran
Untuk  mendapatkan  Sertifikat  Halal,
suatu perusahaan dapat
mengajukan permohonan  kepada  Badan  Penyelenggara Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  (Fatimah  & Murni,  2019).  BPJPH  merupakan  badan  yang dibentuk  di  bawah  naungan  Kementerian Agama.  Undang-Undang  No.    33  tahun  2014 tentang Jaminan Produk Halal
mengamanatkan  bahwa  Produk  yang  beredar di  Indonesia  terjamin  kehalalannya,  dengan demikian  BPJH  memiliki  tugas  dan  fungsi untuk  memastikan  kehalalan  produk  yang masuk,  beredar,  dan  diperdagangkan  di Indonesia  (Hartati, 2019).
BPJPH  memiliki  tugas  &  fungsi seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang – Undang  No.  33  Tahun  2014  yaitu  mengenai Registrasi  Halal,  Sertifikasi  Halal,  Verifikasi Halal,  melakukan  training  dan  melakukan supervisi  kehalalan  produk,  berhubungan (Faridah, 2019)
Tahap proses dimulai dengan pengajuan  permohonan  sertifikasi  dan  BPJPH melakukan pengecekan kelengkapan dokumen. Setelah  dokumentasi  lengkap,  BPJPH  akan menentukan  LPH  (Lembaga  Penyelia  Halal) yang  sesuai.  LPH  kemudian  melakukan pemeriksaan  dan  pengujian,  dan  hasilnya dikirim  ke  BPJPH.  Langkah  selanjutnya
adalah melakukan kajian fatwa halal oleh MUI untuk  menentukan  atau  menolak  status kehalalan  produk  yang  diajukan.  Jika  MUI menetapkan  produk  tersebut  halal,  BPJPH akan  menerbitkan  sertifikat  halal  kepada pemohon.  Jika  semua  persyaratan  terpenuhi, sertifikat  Halal  akan  diterbitkan  dalam  waktu 21  hari  kerja  sejak  permohonan  diajukan (Muhtadi, 2020).

## 3. METODE PENELITIAN
Riset  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif yaitu merupakan sesuatu metode riset berbentuk  deskriptif  dan  peneliti  selaku instrumen  kunci,  analisis  data  secara  induktif, bersifat  deskriptif,  lebih  memprioritaskan  cara dari  pada  hasil  (Sugiyono,  2015).  Hasil penelitian  lebih  menekankan  makna  daripada abstraksi,  informasi  yang  didapat  mengarah informasi  kualitatif.  Jenis  riset  yang  dipakai dalam  riset  ini  merupakan  studi  dekskriptif kualitatif.  Studi  deskriptif  yakni  studi  yang menarangkan  suatu  yang  jadi  target  riset dengan  cara  terperinci  ataupun  mendalam. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi Informasi digabungkan 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Peluang Bisnis bagi Restoran dengan Sertifikat Halal
Indonesia  adalah  negara  keempat dengan jumlah penduduk terbesar dan merupakan  negara  dengan  penduduk  Muslim terbesar  di  dunia.  Mengacu  pada  informasi tersebut,  peluang  bisnis  pada  usaha  restoran bersertifikat  halal  sangatlah  besar.  Namun demikian,  selain  peluang  yang  sangat  besar tersebut,  ada  pula  tantangan  yang  dihadapi dalam  rangka  meningkatkan  jumlah  restoran dengan Sertifikat Halal (Huda et al., 2021). Sampai  saat  ini  masih  banyak  pelaku usaha restoran yang belum menyadari peluang ini.  Sertifikat  Halal  yang  diterbitkan  oleh Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  di  Indonesia tidak  begitu  penting  bagi  persepsi  pemilik restoran.  Selain  itu  masih  ada  anggapan  dari para  pengusaha  Restoran  bahwa  mengurus Sertifikat Halal merupakan proses panjang dan biaya-nya mahal (Akim et al., 2019).
Restoran  merupakan  salah  satu  rantai penting  dalam  Industri  Pariwisata.  Dengan semakin  tingginya  minat  untuk  wisata  halal, usaha restoran perlu untuk mengikuti perubahan  pola  konsumsi  masyarakat  muslim menjadi  pola  konsumsi  produk  dan  layanan
halal,  agar  dapat  terus  berkembang  dan meningkatkan  jumlah  penjualan.  Berdasarkan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Budiman  dan Annisa:  2019,  disimpulkan  bahwa  Logo  Halal pada  Restoran  mempunyai  pengaruh  bagi konsumen  pada  keputusannya  untuk  menjadi pelanggan  atau  tidak menjadi pelanggan  suatu Restoran.  Dapat  disimpulkan  bahwa  adanya Logo  Halal  pada  produk  dapat  meningkatkan penjualan (Faridah, 2019).
Jaminan  halal  suatu  restoran  tidak cukup  dinilai  hanya  dengan  menggunakan bahan  baku  masakan  yang  halal,  namun  juga keseluruhan  proses  memasak  makanan  harus dilakukan  dengan  menerapkan  prinsip  halal. Bahan-bahan  yang  berkaitan  secara  tidak langsung  dalam  penyajian  masakan,  misalnya sabun  cuci  yang  dipakai  untuk  membersihkan peralatan  memasak  juga  harus  mempunyai sertifikasi  halal.  Untuk  dapat  menerapkan jaminan  halal  yang  menyeluruh  di  usaha restoran,  biaya  yang  diperlukan  akan  semakin rendah  apabila  semakin  banyak  industri pendukung usaha restoran yang juga mempunyai  Sertifikat  Halal.  Semakin  banyak pelaku usaha yang mempunyai Sertifikat Halal maka  Ekosistem  Halal  akan  semakin  cepat terwujud (Agustina et al., 2019).
Merujuk  kepada  Buku  Ekosistem Industri  Halal  2020  yang  diterbitkan  oleh Bank  Indonesia,  pernah  ditemukan  adanya restoran  yang  menyajikan  Chinese  food  yang membidik  pasar  muslim  menengah  ke  atas. Selain  menjanjikan  kelezatan  menu  masakan halal  seperti  Bebek  Peking,  juga  memberikan pelayanan  ala  kerajaan  China  tempo  dulu. Interior dan peralatannya didatangkan langsung  dari  China.  Saat  restoran  tersebut pertama  kali  dibuka  diperkirakan  bahwa restoran tersebut akan sukses menarik pelanggan.  Namun  sebelum  Sertifikat  Halal terbit,  restoran  tersebut  sudah  membuat  iklan halal di media massa. Padahal saat diaudit, tim audit  dari  LPPOM  MUI  menemukan  banyak bahan  dengan  potensi  non-halal.  Akibat  kasus tersebut, restoran tersebut kehilangan kepercayaan  dari  pelanggan  muslim  yang menjadi  target  pasarnya  dan  tidak  lama kemudian  restoran  tersebut  tutup  (Fatimah  & Murni, 2019).
Kasus tersebut adalah salah satu kasus makanan  haram  tahun  1997.  Tahun  sebelum dan  sesudahnya  ada  beberapa  kasus  yang ditemukan.  Sebagian  kasus  merupakan  kasus yang  berulang.  Penyebab  dari  kasus-kasus
tersebut antara lain adalah kurangnya kesadaran  dari  pelaku  usaha  mengenai pentingnya  jaminan  halal  yang  berkelanjutan, tidak  hanya  saat  akan  mendapatkan  sertifikasi saja.  Salah  satu  hal  yang  menjadi  keengganan dari  pelaku  usaha  restoran  untuk  mengurus sertifikasi halal adalah adanya masih dirasakannya  inefisiensi  dalam  mendapatkan sertifikasi  produk  halal,  antara  lain  lamanya proses  sertifikasi  halal,  rumitnya  persyaratan yang  diperlukan  untuk  sertifikasi  tersebut, serta biaya-biaya terkait perbaikan proses kerja di restoran yang diperlukan untuk mendapatkan  sertifikasi.  Kendala  tersebut yang  harus  segera  ditangani  oleh  BPJPH  agar minat pelaku usaha dalam rangka mendapatkan  Sertifikat  Halal  untuk  produk dan  jasa  yang  dijual  akan  meningkat (Mangkarto, 2016).
Setelah  Sertifikasi  Halal  diperoleh, pelaku  usaha  restoran  juga  tetap  harus berkomitmen untuk selalu menyajikan makanan  halal  bagi  konsumennya.  Perlu  ada Tim  Halal  dalam  perusahaan  yang  akan melakukan  internal  audit  dan  memberikan pelatihan  bagi  karyawan  mengenai  prosedur yang  terkait  dengan  jaminan  halal  tersebut. Hal  ini  merupakan  aspek  yang  sangat  penting agar  kasus-kasus  pelanggaran  seperti  kasus- kasus yang pernah terjadi dapat dicegah.(Agustina et al., 2019).
Ekosistem Industri Halal
Ekosistem  industri  halal  adalah  suatu sistem yang dinamis dimana seluruh komponen  pendukung  Industri  Halal  telah memenuhi  persyaratan  halal. Road  Map pengembangan  ekosistem  industri  halal  perlu dibuat  oleh  otoritas  yang  berwenang  agar ekosistem  halal  dapat  diciptakan  secara  lebih sistematis  dan  komprehensif.  Potensi  industri halal  Indonesia  menunjukkan  pertumbuhan yang  meningkat  terus  dan  permintaan  akan produk  dan  layanan  halal  terus  tumbuh, karenanya  kebutuhan  akan  ekosistem  halal semakin  diperlukan.  Ekosistem  industri  halal merupakan  jaringan  yang  dibentuk  antar produsen  halal.  Ekosistem  industri  halal merupakan kesatuan yang utuh dan menyeluruh  antara  semua  unsur  pendukung dalam  produksi  halal  (Fatimah  &  Murni, 2019).
Ekosistem  industri  halal  berkaitan dengan  rantai  pasok  dari  awal  proses  sampai dihasilkan  suatu  produk  atau  jasa.  Semakin banyak  pelaku  usaha  yang  menerapkan
jaminan  halal  dalam  kegiatannya  maka ekosistem  industri  halal  akan  semakin  cepat terbentuk dan ini akan menguntungkan pelaku usaha,  termasuk  usaha  restoran,  karena  biaya yang  diperlukan  untuk  menjalankan  kegiatan berbasis  kepada  sistem  halal  akan  semakin ekonomis (Agustina et al., 2019).

## 1. Peran  Sumber  Daya  Manusia  dalam Penyediaan Jasa dan Produk Halal
Salah satu hal yang menjadi tantangan dalam penyediaan jasa dan produk halal adalah masih  terbatasnya  jumlah  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  yang  paham  mengenai  aspek dan prinsip halal suatu produk atau jasa.
Sumber  Daya  Manusia  di  sini  adalah pelaksana  dan  pelaku  dalam  Industri  Halal mencakup penyelia halal, auditor sistem halal, juru sembelih halal dan juga pelaku usahanya. Jumlah SDM yang memiliki persyaratan untuk menjalankan sistem halal saat ini masih sangat sedikit.  Untuk  percepatan  pencapaian  Industri Halal,  diperlukan  penambahan  jumlah  SDM yang memahami aspek dan prinsip halal.
Suatu perusahaan yang akan menyediakan  produk  dan  jasa  halal  harus mempunyai  komitmen  yang  kuat  untuk melaksanakannya.  Komitmen  tersebut  dimulai dari  Manajemen  Puncak  kemudian  diturunkan kepada  jajaran  manajemen  dan  karyawan  di bawahnya.  Komitmen  tersebut  dituangkan dalam  Kebijakan  Halal  (Halal  Policy). Kebijakan  Halal  kemudian  disosialisasikan kepada seluruh  karyawan agar dapat dipahami dan  dilaksanakan.  Manajer  Personalia  juga sangat  berperan  terhadap  tersedianya  SDM yang  sesuai  untuk  menunjang  kegiatan  usaha berbasis  halal.  Manajer  Personalia  akan melakukan  seleksi  untuk  memilih  karyawan yang  sesuai  dengan  kebutuhan  pelaksanaan sistem  halal  di  perusahaan  (Satriana  & Faridah, 2018).
Pelatihan  karyawan  perlu  dilakukan secara  berkelanjutan  agar  SDM  di  perusahaan dapat bekerja sejalan tujuan bisnis perusahaan. Untuk  Industri  Jasa  seperti  Restoran,  peran SDM  sangat  penting.  Bahkan  dapat  dikatakan bahwa SDM merupakan asset bagi perusahaan.  Karyawan  restoran  yang  ramah, tanggap  terhadap  permintaan  pelanggan, menyajikan  makanan  dengan  cepat  dan  tepat, juru  masak  yang  mampu  membuat  masakan dengan  rasa  yang  enak  yang  khas  merupakan aspek  yang  akan  menunjang  keberhasilan usaha  restoran.  Usaha  restoran  halal  sangat
memerlukan  karyawan  yang  paham  mengenai aspek  dan  prinsip  halal,  sehingga  Sertifikasi Halal yang dimiliki dapat terus dipertahankan. Pengelolaan SDM yang tepat akan menjadikan karyawan  menjadi  asset  bagi  perusahaan  dan memberi keunggulan bagi perusahaan dibandingkan  pesaingnya.  Hal  ini  sejalan dengan  prinsip  Human  Capital  Management (HCM).  Menurut  Manocha  (2005:29),  HCM dapat  pula  didefinisikan  sebagai  penggunaan strategi  pengelolaan  SDM  yang  handal  dalam peta  strategi  bisnis.  HCM  dan  Strategi  Bisnis berkaitan  erat.  HCM  memberikan  panduan baik  untuk  HR  maupun  untuk  penetapan Strategi  Bisnis.  Menurut  Scarborough  dan Elias,  2002:  17,  dengan  menghubungkan antara pengelolaan SDM dan strategi manajemen,  perusahaan  dapat  mengambil keputusan  bisnis  yang  tepat  untuk  kesuksesan perusahaan  dalam  jangka  Panjang  (Warto  & Samsuri, 2020).
Dalam Industri Halal, ada 3 kelopmok sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  berperan sangat  penting  agar  Sistem  Jaminan  Produk Halal dapat berjalan dengan baik, yaitu:
1. Penyedia Halal Menurut  UU  No.  33  Tahun  2014 mengenai Jaminan Produk Halal, Penyelia  Halal  merupakan  orang  yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal (PPH). Penyelia Halal telah mendapatkan  pelatihan  yang  cukup. Tugas  Penyelia  Halal  adalah  untuk memastikan  agar  PPH  berjalan  dengan baik, serta menentukan tindakan perbaikan  dan  pencegahan  berdasarkan audit  internal.  Penyelia  Halal  juga bertugas  untuk  melakukan  koordinasi PPH dan mendampingi Auditor Halal dari Lembaga  Pemeriksa  Halal  (LPH)  pada saat  melakukan  pemeriksaan.  Penyelia Halal  ditunjuk  oleh  pimpinan  perusahaan dan bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan  halal  perusahaan.  Penyelia Halal  telah  mendapatkan  pelatihan  dan telah memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan  tugasnya  sebagai  Penyelia Halal.
2. Auditor Halal Menurut  UU  No.  33  Tahun  2014  tentang Jaminan  Produk  Halal,  Auditor  Halal adalah  orang  yang  memiliki  kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan
Produk.  Auditor  Halal  diangkat  oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Merujuk pada UU tersebut, Auditor Halal memiliki  persyaratan  lulus  Sarjana  S1, berstatus warga negara Indonesia,
Muslim,  dan  dari  disiplin  ilmu  terkait seperti  makanan,  farmasi,  biologi,  kimia, teknik  industri,  dan  biokimia.  Auditor Halal  juga  harus  memiliki  pemahaman yang  mendalam  tentang  aspek  kehalalan produk  dan  memiliki  sertifikat  yang dikeluarkan oleh MUI.
Auditor halal memeriksa
dan mengevaluasi  bahan  yang  digunakan, memproses produk, memeriksa dan memverifikasi  sistem  penyembelihan, memeriksa  lokasi  produk,  memeriksa peralatan yang digunakan, kondisi
produksi dan lokasi penyimpanan, memeriksa distribusi produk, Juga bertanggung jawab atas inspeksi pelaksanaan  proses  halal.  Melaporkan secara  garis  besarimplementasi    sistem jaminan  halal  pelaku  usaha  dan  hasil pemeriksaan/pengujian kepada LPH.
3. Juru Sembelih Halal (Juleha)
Menurut  SNI  no  9002  tahun  2016, penyembelihan hewan adalah suatu kegiatan  yang  mengakibatkan  kematian karena penyembelihan, yang diatur dengan  kaidah  kesejahteraan  hewan  dan syariat  Islam.  di  Indonesia,  Pedoman Pemotongan  Halal  mengacu  pada  tiga peraturan  utama,  yaitu  HAS  23103, Panduan  Standar  Sistem  Jaminan  Halal untuk Rumah Potong Hewan. Persyaratan kompetensi  Juru  Sembelih  Halal  antara lain  beragama  Islam,  dewasa,  dan  sehat jasmani  dan  rohani.  Alat  yang  digunakan harus  tajam,  dipotong  sampai  darah mengalir,  dan  tidak  boleh  terbuat  dari paku  atau  tulang.  Saat  menyembelih,  uru Sembelih Halal harus mengucapkan lafaz tasmiyya  “menggunakan  menyebut  nama Allah”.
Juru  Sembelih  Halal  wajib  mempunyai keahlian  untuk  membedakan  hewan  yang halal,  mengenali  tanda-tanda  vital  hewan yang akan dipotong, melaksanakan penyembelihan  menurut  Syariah  Islam, dan  mengenali  tanda-tanda  kematian. Proses  penyembelihan  harus  memenuhi
dua aspek sekaligus, yaitu aspek kehalalan dan aspek kesejahteraan hewan. Kedua  aspek  ini  sejalan  dengan  prinsip dasar  penyembelihan.  Penanganan  hewan yang  benar,  penggunaan  pisau  yang tajam,  teknik  penyembelihan  yang  benar, keluarnya  darah  yang  sempurna,  dan kematian hewan yang sempurna
4. Analis Produk Halal Analis  produk  halal  melakukan  kegiatan pemeriksaan  kehalalan  produk  yang sedang  didaftarkan  untuk  mendapatkan
Sertifikat  Halal.  Pemeriksaan  dilakukan dengan metode yang sesuai di Laboratorium  yang  terakreditasi  KAN. Analis  harus  memiliki  kompetensi  untuk melakukan pemeriksaan tersebut.
Jumlah  SDM  untuk  Sistem  Jaminan  Produk Halal  di  atas  perlu  ditingkatkan  jumlahnya agar  dapat  sejalan  dengan  kebutuhan  akibat meningkatnya  minat  untuk  Industri  Halal (Charity, 2017a).

## 2. Peluang Industri Halal di Dunia
Selama beberapa tahun terakhir, secara  global  jumlah  Industri  Halal  terus meningkat  secara  signifikan.  Salah  satunya adalah  di  bidang  pariwisata  halal  merupakan sektor  yang  meningkat  peminatnya.  Wisata halal  ditujukan  untuk  komunitas  muslim melalui  penyediaan  paket  wisata,    destinasi tertentu,    akomodasi,  dan  pelayanan  makanan menurut  hukum  Islam  (Fitri,  2016).  Terlepas dari  fenomena  tersebut,  Indonesia  baru memperoleh    pasar  sebesar  1,2%,  sementara Malaysia  dan  Thailand  masih  lebih  besar pasarnya,  masing-masing  memiliki  25%  dan 24%  dari    sektor  pasar  pariwisata  halal (Fatmawati & Santoso, 2020)
Pada  Industri  Pariwisata  transformasi menjadi  wisata  halal  merupakan  hal  yang penting  untuk  dilakukan  sehingga  dapat memperluas  pangsa  pasarnya.  Masyarakat kelas  menengah,  yang  didominasi  oleh  umat Islam,  semakin  berkembang  dan  kelompok tersebut  semakin  meningkat  kepeduliannya terhadap  kehalalan  makanan  yang  mereka konsumsi.  Salah  satu  bukti  dari  telah berjalannya transformasi bisnis restoran menjadi  restoran  halal  adalah  yang  dijelaskan oleh Lestari, 2015 yang menjelaskan bahwa di Jawa  Timur  sudah  ada  20%  restoran  yang
telah  mengubah  bisnisnya  dari  masakan  non halal menjadi halal (Widyarini, 2020).
Hal yang serupa juga terjadi di negara- negara  tujuan  wisata  dunia  seperti  Jepang  dan Korea  Selatan.  Kedua  negara  tersebut  tidak banyak  memiliki  penduduk  muslim,  namun karena  peningkatan  kunjungan  wisatawan muslim  maka  telah  terjadi  transformasi  bisnis pariwisata  di  kedua  negara  tersebut  sehingga memenuhi  kriteria  dan  konsep  sebagai  wisata halal (Huda et al., 2021).
Di  Jepang,  dari  jumlah  wisatawan yang mengunjungi negara tersebut, ada sekitar 30% yang merupakan wisatawan muslim. Saat ini  di  Jepang  telah  terbentuk  Japan  Halal Association  yang  memberikan  Sertifikasi Halal  kepada  pelaku  usaha  pariwisata  di Jepang  dan  mengkampanyekan  penyediaan tempat  shalat  untuk  wisatawan  muslim. (Kholishudin, 2021). Pemerintah Korea
Selatan  melalui  Korea  Tourism  Association juga  giat  mengkampanyekan  mengenai  wisata halal di Korea. Saat ini telah ada cukup banyak restoran yang mempunyai Sertifikat Halal dari Korean  Muslim  Federation.  Berdasarkan penjelasan  di  atas,  Jepang  dan  Korea  melihat bahwa  potensi  bisnis  dari  wisata  halal  sangat besar dan terus meningkat. Mereka melakukan transformasi  bisnis  di  industri  pariwisatanya menjadi  wisata  yang  ramah  bagi  wisatawan muslim  ( muslim  friendly tourism )  karena melihat  besarnya  peluang  bisnis  di  Industri Pariwisata Halal (Hartati, 2019).

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  paparan  dan  tulisan  di atas  dapat  diketahui  dan  disimpulkan  bahwa peluang bisnis untuk usaha restoran bersertifikat  halal  sangat  menjanjikan,  seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk muslim dan meningkatnya kesadaran mengenai  kewajiban  untuk  mengkosumsi makanan  halal.  Pelaku  usaha  restoran  perlu menyiapkan  sumber  daya  yang  cukup  untuk dapat memenuhi ketentuan
Jaminan
Penyediaan Produk Halal, serta perlu memiliki komitmen  dan  integritas  yang  kuat  untuk memberikan  jaminan  halal  terhadap  makanan dan minuman yang disajikan secara berkelanjutan.
Pemerintah
perlu memberikan kemudahan  bagi  para  pelaku  usaha  untuk melakukan  dan  memperoleh  Sertifikasi  Halal untuk  usahanya,  yaitu  berupa  kemudahan
pengurusan  sertifikat,  biaya  pengurusan  yang terjangkau  serta  waktu  penerbitan  Sertifikat Halal  yang  cepat.  Pemerintah  juga  perlu meningkatkan sosialisasi dan pelatihan mengenai  prosedur,  persyaratan  sertifikasi tersebut dan meningkatkan  kompetensi pelaku usaha terhadap jaminan halal yang berkelanjutan.

## 6. REFERENSI
Agustina,  Y.,  Pratikto,  H.,  Churiyah,  M.,  & Dharma,  B.  A.  (2019).  Pentingnya Penyuluhan  Sertifikasi  Jaminan  Produk Halal  Untuk  Usaha  Kecil  Menengah (UKM). Jurnal Graha Pengabdian , 1 (2). Akim, A., Konety, N., Purnama, C., & Korina, L.  C.  (2019).  The  Shifting  of  Halal Certification  System  in  Indonesia:  From
Society-Centric To State-Centric. MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan , 35 (1). https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i1.4 223
Ashari,  R.  T.  (2021).  Pengembangan  Sistem Logistik  Produk  Halal  di  Indonesia.
Halal Research
Journal , 1 (1). https://doi.org/10.12962/j22759970.v1i1.
13
Bhakti,  A.  D.  P.  (2020).  MISTIFIKASI  BIAS
GENDER PADA IKLAN KOMERSIAL UNTUK
PASAR MUSLIM DI INDONESIA. KOMUNITAS , 11 (2).
https://doi.org/10.20414/komunitas.v11i2 .2673
Charity, M. L. (2017a). Jaminan Produk Halal di  Indonesia. Jurnal  Legislasi  Indonesia ,
14 (1).
Charity, M. L. (2017b). JAMINAN PRODUK HALAL  DI  INDONESIA  (  HALAL PRODUCTS GUARANTEE IN INDONESIA  ). Legislasi  Indonesia , 14 (1).
Faridah,  H.  D.  (2019).  Halal  certification  in Indonesia;  history,  development,  and implementation. Journal of Halal Product and Research , 2 (2).
https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2- issue.2.68-78
Fatimah,  A.  S.,  &  Murni,  M.  (2019).
PENERBITAN SERTIFIKAT JAMINAN  PRODUK  HALAL  PASCA DIBENTUK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  (BPJPH). Simposium
Hukum Indonesia .
Fatmawati,  A.  A.,  &  Santoso,  S.  (2020). Penguatan Rantai Nilai Pariwisata Sebagai Strategi Pengembangan Kawasan  Kota  Tua  Jakarta  Menjadi Kawasan  Wisata  Ramah  Muslim. Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis , 6 (03).
Hartati,  R.  (2019).  PERAN  NEGARA
DALAM  PELAKSANAAN  JAMINAN PRODUK
HALAL. ADIL: Jurnal Hukum , 10 (1). https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1066
Huda,  M.  Q.,  Hidayah,  N.  A.,  &  Fetrina,  E.
(2021). Evaluasi Kesadaran dan Persepsi
Generasi  Milenial  Terhadap  Restoran Bersertifikasi  Halal  di  Indonesia. Halal Research Journal , 1 (1). https://doi.org/10.12962/j22759970.v1i1.
54
Kholishudin,  K.  (2021).  Makanan  Dan Minuman Produk Barat Dalam Perspektif Hukum  Islam. Al  Iqtishod , 9 (2),  109– 126.
Mangkarto,  M.  (2016).  Sertifikat  halal  dan pengaruhnya terhadap Kepercayaan Konsumen  pada  Restoran  (Studi  Kasus Restoran Kentucky Fried Chicken Cabang  Manado). Jurnal  Ilmiah  Al- Syir’ah ,
3 (2). https://doi.org/10.30984/as.v3i2.339 Muhtadi,  T.  Y.  (2020).  PERBANDINGAN MEKANISME SERTIFIKASI PRODUK HALAL ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA. JURNAL PENELITIAN  DAN  KARYA  ILMIAH ,
10 (1).
https://doi.org/10.33592/pelita.vol10.iss1 .500
Naini, N. F., Sugeng  Santoso, Andriani, T. S., Claudia,  U.  G.,  &  Nurfadillah.  (2022). The  Effect  of  Product  Quality,  Service Quality, Customer Satisfaction on
Customer  Loyalty. Journal  of  Consumer Sciences ,
7 (1).
https://doi.org/10.29244/jcs.7.1.34-50 Nurmaydha, A., Sucipto, S., & Mustaniroh, S.
(2018).  KONSEP  MODEL  SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PADA RESTORAN HOTEL SYARIAH
(STUDI  KASUS  DI  UNIDA  GONTOR INN,  UNIVERSITAS  DARUSSALAM GONTOR). Jurnal  Teknologi  Pertanian ,
19 (3). https://doi.org/10.21776/ub.jtp.2018.019. 03.1 Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Halal Tourism:  Development,  Chance  and Challenge. Journal of Halal Product and Research , 1 (2), 32.
Suryaputri,  R.  V.,  &  Kurniawati,  F.  (2020).
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Niat  Beli  Produk  Halal.
Taraadin , 1 (1).
Syafrida. (2016). Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan  Dan  Kepastian  Hukum Hak-Hak  Konsumen  Muslim. Adil , 7 (2), 159–174.
Warto,  W.,  &  Samsuri,  S.  (2020).  Sertifikasi Halal  dan  Implikasinya  Bagi  Bisnis Produk Halal di Indonesia. Al Maal , 2 (1), 98.
Widyarini,  W.  (2020).  Pemasaran  Wisata Halal  Di  Indonesia  Pasca  Covid  -19. Az Zarqa’:    Jurnal  Hukum  Bisnis  Islam , 12 (1).