SINKRONISASI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NO 2 TAHUN 2006 TENTANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP

## UNDANG UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Oleh:
Sholihul Hakim, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tidar
sholihulhakim@untidar.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengkaji  sinkronisasi  tentang  Peraturan  Daerah  (Perda)  Kota  Surakarta  No  2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup terhadap Undang-undang No 32 Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan.  Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum normatif dalam sifat penelitian deskriptif dan bentuk penelitian evaluatif. Pendekatan yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  historis  dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data dikumpulkan dengan teknik riset kepustakaan. Hasil penelitian yang mendasarkan pada, teori hierarki  perundang-undangan,  dan  teori  asas  pembentukan  perundang-undangan  yang  baik menunjukkan  bahwa  Perda  Kota  Surakarta  No  2  Tahun  2006  tentang  pengendalian lingkungan  hidup  tidak  sinkron  dengan  ketentuan  dalam  UU  No  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Perbedaan  muatan  dalam  aturan  inilah yang  menjadikan  terbengkalainya  beberapa  permasalahan  lingkungan  hidup  di  daerah,  Kota Solo  sendiri  belum  melakukan  penyesuaian  terhadap  UU  No  32  Tahun  2009  dikarenakan belum  munculnya  peraturan  pelaksana  dari  pemerintah  pusat  sebagai  dasar  pelaksanaan  di daerah.  Perda Kota Surakarta No 2 Tahun 2006 seharusnya melakukan penyesuaian terhadap peraturan yang baru yakni Undang-undang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan amanah UU No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa tugas dan kewenangan  daerah  dalam  hal  pengendalian  lingkungan  hidup  merupakan  urusan  wajib daerah.  Pemerintah  Kota  Surakarta  bersama  DPRD  dapat  melaksanakan  revisi  dengan mendasarkan pada UUD RI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) dan pasal 33 ayat (4) serta UU- PPLH  No  32  Tahun  2009.  Apabila  terjadi  ketidaksesuaian  dengan  aturan  pelaksana dikemudian hari, maka harus dilakukan  penyesuaian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Kata kunci: Sinkronisasi, Ketentuan Baru dalam UU, Ketidaksesuaian

## PENDAHULUAN
Konsekuensi    sebagai    negara    yang sedang    berkembang,    Indonesia    saat  ini sedang  melaksanakan  pembangunan  di  segala bidang.  Pembangunan  ini  adalah  wujud  upaya bangsa  Indonesia  untuk  meningkatkan  taraf hidup dengan memanfaatkan dan mengembangkan  segala  sumber  daya  yang dimilikinya.
Pada  konteks  ini  hakikat  pembangunan di  Indonesia  adalah  pembangunan  manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat Indonesia. 1 Hal  ini,  berarti  pembangunan mencakup: pertama, kemajuan lahiriah meliputi  pangan,  sandang,  perumahan,  dan lain-lain. Kedua, kemajuan  bathiniah  seperti pendidikan,  rasa  aman,  rasa  keadilan,  rasa sehat,  dan  lain-lain. Ketiga, kemajuan  yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial. 2 Perhatian  terhadap  hak-hak  lingkungan ini bermaksud untuk
menciptakan pembangunan  yang  berkelanjutan (sustainable development) dalam rangka mencapai kesejahteraan  yang  merata  dan  berkeadilan tanpa mereduksi dan mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencapai kesejahteraannya. 3 Dalam perjalanan sejarah, pembangunan berwawasan lingkungan dibidani  oleh  sebuah  deklarasi  lingkungan, baik  Deklarasi  Stockhohn  1972  maupun Deklarasi Rio 1992 dengan konsep sustainable
1 Pasal 33 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2 R.M.  Gatot  P.  Soemartono, Hukum  Lingkungan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004. Hal 189.
3 Lihat  bunyi  pasal  1  UU  no 32  tahun  1999  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang berbunyi: “pembangunan  berkelanjutan  adalah  upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan  untuk  menjamin  keutuhan  lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu  hidup  generasi  masa  kini  dan  generasi  masa depan.”
development atau ecodevelopment. Sustainable development pada  dasarnya  sama  dengan ecodevelopment, dimaknakan sebagai pembangunan  dengan  tidak  mengorbankan kepentingan lingkungan atau senantiasa memperhatikan aspek lingkungan. 4
Satu  diantara  agenda  reformasi  adalah amandemen  sampai  kepada  perubahan  ke- 4 Undang  Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dimaksud oleh pasal 28 H ayat (1) Undang Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945 5 yang  menegaskan  bahwa secara tidak langsung negara berkewajiban untuk benar-benar melestarikkan lingkungan  hidup  yang  baikk  dan  sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Dari  latar  belakang  diatas,  dengan  di amandemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  pada  tahun 2002  yang  menerapkan  konstitusi  hijau  dalam beberapa  pasalnya  dan  kemudian  dengan lahirnya  Undang-Undang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  7  tahun kemudian  pada  tahun  2009,  maka  penulis tertarik  untuk  mengkaji  lebih  dalam  tentang Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan  Hidup  apakah  telah  sesuai dengan  Undang  Undang  Nomor  32  Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4 Prinsip 1 dan 2 deklarasi Stockholm.
5 Pasal  28  H  ayat  (1)  berbunyi, “setiap  orang berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan.” Pasal ini hasil amandemen kedua UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 2000

## RUMUSAN PERMASALAHAN
1. Bagaimana  Sinkronisasi  Peraturan  Daerah Kota  Surakarta  Nomor  2  Tahun  2006 tentang  Pengendalian  Lingkungan  Hidup terhadap Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apa hambatan sinkronisasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup terhadap Undang Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang
Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup?

## TUJUAN
1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana sinkronisasi  Perda  Kota  Surakarta  No  2 Tahun 2006 tantang Pengendalian
Lingkungan Hidup terhadap UU No. 32 Th. 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk  mengetahui  dan  mengkaji  solusi yang  akan  ditempuh  apabila  terdapat ketidaksesuaian  terhdap  UU  No.  32  Th. 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Tinjauan  Umum  Tentang  Pembangunan Berkelanjutan
Pada  pasal  33  ayat  (4)  UUD  1945 menegaskan adanya prinsip berkelanjutan yang terkandung  dalam  asas  demokrasi  ekonomi yang  dianut  oleh  konstitusi  negara  kita. 6
Perkataan pembangunan berkelanjutan
(sustainabel  development) diperkenalkan  oleh Rachel  Carson 7 melalui  bukunya silent  spring
6 Bunyi  pasal  33  ayat  4  UUD  1945  berbunyi: “perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi- berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan dan  kesatuan  ekonomi  nasional”. Pasal  ini  basil  amandemen keempat UUD 1945 yang disahkan pada 10 Agustus 2002.
7 Rachel  Charson  lahir  pada  1907  dan  meninggal pada 1964. Ia mendapatkan gelar M.A. dalam bidang “zoology” dari  John  Hopkins  University  pada  tahun  1932.  Selama
yang  terbit  pertama  kali  pada  1982. 8 Dalam konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable  development) tersebut,  proses pembangunan atau perkembangan (development) diharapkan  dapat  memenuhi kebutuhan
masa sekarang tanpa membahayakan  kemampuan  generasi  yang akan  datang  untuk  memenuhi  kebutuhannya dalam  memanfaatkan  potensial  sumber  daya alam untuk kehidupan. 9
2. Tinjauan  Umum  Tentang  Berwawasan Lingkungan
Istilah  “pembangunan  berkelanjutan” pertama  kali  di  muat  resmi  dalam  UU  No  32 tahun  1997  (LN  1997  No.  68,  TLN  3699), maka  perkataan  “berwawasan  lingkungan” justru lebih dulu muncul, yaitu dimuat pertama kali dalam UU No. 4 tahun 1982 (LN 1982 No. 12,  TLN  3215). 10 Keduanya  sama-sama merupakan undang-undang tentang pengelolaan  lingkungan  hidup.  UU  yang terakhir ini, yaitu UU tahun 1982 dicabut  oleh UU  tahun  1997.  Dalam  undang-undang tersebut,  istilah  yang  dipakai  lebih  lengkap “pembangunan berkelanjutan yang berwawasan  lingkungan  hidup”,  adapun  UU tahun  1982  hanya  menyebut  “pembangunan berwawasan lingkungan” saja.
3. Tinjauan Umum Tentang Teori

## Konstitusi
Teori  hans  kelsen  megenai  hierarki norma  hukum  dikembangkan  oleh  Hans Nawiasky,  menjadi theorie  von  stufentheorie der rechtsordenung dengan susunan
1. Staats fundamental norm Pancasila (Pembukaan UUD 1945)
hidupnya,  Carson  mengabdikan  diri  dalam  kegiatan  penelitian, publikasi,  dan  perjuangan  untuk  menyadarkan  umat  manusia tentang  pentingnya  melestarikan  lingkungan  hidup.  Lima  buku yang  ditulisnya  terus  menerus  dicetak  ulang  sampai  sekarang. Karena  itu,  Carson  dianggap  sebagai  peletak  dasar  bagi pengembangan studi tentang lingkungan hidup.
8 Buku ini diterbitkan kembali dalam bentuk paperback pada tahun 1994 be sama Albert Gore Junior. Lihat Linda Lear, Rachel Carson’s Bography, 1998.
9 Jimly Asshidiqie, Green Constitution , Rajawali Pers, Jakarta, 2010. Hal. 134.
10 Ibid,. Hal 144
2. Staatsgrundgesetz ;  Batang  Tubuh  UUD
1945, Tap MPR, dan konvensi ketatanegaraan.
3. Formellgesetz ; Undang-Undang
4. Verordnung  en  Autonome  Satzung ; Secara  Hirearkis  mulai  dari  Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau
Walikota
Pendapat  Nawiasky  tersebut  sebenarnya sejalan  dengan  pandangan  kelsen  bahwa konstitusi  memang  dibuat  sulit  untuk  diubah karena  dengan  demikian  menjadi  berbeda dengan  norma  hukum  biasa.  Teori  normatif tentang  tentang  hukum  yang  dikemukakakn oleh  Hans  Kelsen  bersifat  dasar  yang konsepsinya  adalah  mengenai Grundnorm. Grundnorm merupakan  semacam  penggerak seluruh  sistem  hukum,  yang  menjadi  dasar mengapa  hukum  harus  dipatuhi  dan  yang memberi pertanggungjawaban mengapa hukum harus ditegakkan.
Tata urutan peraturan perundang- undangan dalam Undang-Undang No  12 tahun 2011  ini  yang  diatur  dalam  pasal  7  adalah sebagai berikut: 11
1) Undang-undang Dasar Tahun 1945
2) Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat 3) Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden
6) Peraturan Daerah Provinsi.
7) Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kota.
4. Tinjauan  Umum  tentang  Undang- undang  Nomor 32 tahun 2009
Dalam  pasal  1  butir  3  Undang-undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dijelaskan bahwa:
“Pembangunan berwawasan lingkungan yang  berkelanjutan  adalah  upaya  sadar  dan terencana  yang  memadukan  aspek  lingkungan hidup,  sosial,  dan  ekonomi  ke  dalam  strategi
pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan,  kesejahteraan,  dan  mutu  hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.” Ketentuan  di  atas  adalah  implementasi  dari pasal  28  ayat  (1)  dan  pasal  33  ayat  (4)  UUD Tahun 1945..
Sebagai  imbangan  adanya  hak  asasi setiap  orang  itu,  berarti  negara  diharuskan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan  sehat  yang  termasuk  kategori  hak  asasi manusia tersebut..
5. Tinjauan  Umum  Tentang  Kebijakan

## Publik
George  C.  Edwards  III  menyatakan bahwa tidak ada definisi yang tunggal dari kebijakan publik sebagaimana yang dimaksudkan  adalah “what  government say and do, or not to do ”. 12
Thomas R. Dye menjelaskan, kebijakan publik adalah  segala  sesuatu  yang  dilakukan  maupun tidak  dilakukan  oleh  pemerintah.  Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka  harus  ada  tujuannya,  dan  kebijakan publik  itu  harus  mencakup  seluruh  tindakan pemerintah.  Sedangkan  jika  pemerintah  tidak memilih untuk melakukan sesuatu, maka tetap akan  disebut  kebijakan  publik,  karena  akibat yang ditimbulkan sama besarnya dengan akibat yang  ditimbulkan  dengan  sesuatu  yang dilakukan oleh pemerintah. 13
Menurut  Thomas  R  Dye  terdapat  6  (enam) buah model analisis kebijakan publik, yaitu 14 :
a. Model Kelembagaan
b. Model Kelompok
c. Model Elit
d. Model Rasional
e. Model Inkremental
f. Model Sistem
12 Budi Winarno, Kebijakan Publik, Teori Dan Proses, Media Presindo. Jakarta, 2007. Hlm 35
13 Ibid, hlm 21.
14 Bambang Sunggono, Hukum Dan Kebijakan Publik, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1997, hlm 41.

## METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian Peneliti mendasarkan pada jenis penelitian  yang  dilakukan,  yaitu  Penelitian  ini termasuk  jenis  penelitian  hukum  normatif .
Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian hukum  yang  meletakkan    hukum  sebagai sebuah  bangunan  sistem  norma 15 .  Sistem norma  yang  dimaksud  adalah  mengenai  asas- asas, norma, kaidah dari peraturan Perundang- undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran. 16
Konsep yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  hukum  adalah    norma- norma  positif  didalam  sistem  perundang- undangan hukum nasional.

## B. Metode Penelitian
Data  yang  diperoleh  dari  penelitian kepustakaan selanjutnya dilakukan dengan cara diseleksi  kemudian  dianalisis  berdasarkan kasus.  Metode  yang  digunakan  oleh  peneliti untuk  melakukan  analisis  data  penelitian adalah  metode  kualitatif  yang  disajikan  secara diskriptif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Kota Surakarta
Kota  Surakarta  adalah  sebuah  kota  yang terletak  di  Provinsi  Jawa  Tengah  yang mempunyai  Luas  wilayah  44,03  Km2  (17.00 mil 2 )  dengan  total  jumlah  penduduk  500.642 jiwa. secara administratif pemerintahan terbagi ke  dalam  :  5  Kecamatan,  51  Kelurahan,  41 Desa.  Secara  astronomis  terletak  pada  posisi 110 o 45’15”  -  110 o 45’35”    Bujur  Timur  dan 7 o 36’00”-  7 o 56’00”  lintang  Selatan  dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali, sebelah barat  berbatasan  dengan Kabupaten  Sukoharjo
15 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad,
Dualisme Peneltian Hukum Normatif Dan Empiris, Pustaka Pelajar,Yogyakarta, 2010, hlm. 34.
16 Ibid.
dan  Kabupaten  Karanganyar,  sebelah  selatan Sukoharjo  dengan  Kabupaten  Karanganyar dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo. 17
B. Peraturan-peraturan  yang  berkaitan dengan penelitian ni :
1. Undang-undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.
2. Undang Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (4) 3. Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
a) Peraturan  Menteri  Nomor  17
Tahun  2012  tentang  Pedoman Keterlibatan  Masyarakat  Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
b) Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun  2011  tentang  Pedoman Umum KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis).
5. Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan  Daerah  Kota  Surakarta Nomor  02  Tahun  2006  tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.

## C.    Pembahasan
1. Sinkronisasi Peraturan Daerah
Kota  Surakarta  No  2  Tahun  2006 tentang  Pengendalian  Lingkungan Hidup  terhadap  Undang-undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
17 Toto  Desanto,  Kepala  BPS  Kota Surakarta, Population  and  housing  census  2010 , Solo, 2010,
Dalam negara hukum kesejahteraan  yang  dianut  Indonesia, tugas utama pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara diantaranya adalah  pelayanan  publik  dan  turut sertanya  pemerintah  dalam  kehidupan sosial  masyarakat.  Salah  satu  otoritas pemerintah tersebut adalah penyelenggaraan sistem perizinan bidang lingkungan hidup.. Izin  bidang  lingkungan  hidup merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif dan digunakan sebagai instrument administrasi untuk mengendalikan prilaku dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perizinan  sebagai  wujud  penerapan undang-undang lingkungan hidup, tentu  harus  dilakukan  sesuai  dengan undang-undang yakni terpadu. 18
Undang-undang  Nomor  32
Tahun  2009  mengandung  beberpa inovasi  dan  perbaikan,  antara  lain berkaitan dengan penyelesaian sengketa  diluar  pengadilan  untuk masalah-maslah lingkungan, class action,  ketentuan  pembukktian (strict liability) penerapan  hukum  perdata,
audit lingkunngan, ketentuan daluwarsa (statue of limitation), sanksi administratif, kriminalisasi tindak pelanggaran  yang  dilakukan  oleh korporasi. 19 Tercatat  ada  empat  belas hal baru yang terdapat dalam Undang- undang Nomor 32 tahun 2009 :
a. RPPLH
b. EKO REGION
c. KLHS
18 Lihat,  Taufik  Imam  Santoso,  “Amdal dan Upaya Penegakan Hukum Lingkungan”, Jurnal Yustika,  Vol.  10,  No.  2,  Desember  2007,  Padang:
FH Unand, hlm 3-4.
19 Eriyantow  Wahid,  “Penegakan  Hukum
Lingkungan  di  Indonesia;  Pilihan  atas  instrument hukum pidana”, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, April 2008, Jakarta: FH Universitas pancasila, hlm 33.
d. AMDAL
e. IZIN LINGKUNGAN
f. INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN g. PERATURAN PER
UU
BERBASIS LH h. ANGGARAN BERBASIS LH
i. ANALISA
RESIKO
LINGKUNGAN
j. AUDIT LINGKUNGAN HIDUP
k. KEARIFAN LOKAL
l. PENINGKATAN PPLH PPNS m. SAMKSI DAN
DENDA
MINIMAL DAN MAKSIMAL n. KEWENANGAN
Pemenuhan hak tersebut ditindaklanjuti pemerintah dengan disahkannya  Rancangan  Undang-undang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (UU  PPLH)  menjadi undang-undang  dalam  Sidang  Paripurna Dewan  Perwakilan  Rakyat  pada  hari Selasa  tanggal  8  September  2009. Sebanyak  sepuluh  fraksi  secara  aklamasi menyetujui RUU PPLH menjadi Undang- undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  selanjutnya  kami singkat menjadi (UU-PPLH) 2009 sebagai pengganti  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan  Hidup  selnajutnya  kami singkatmenjadi  (UUPLH)  dalam  Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPR
Muhaimin  Iskandar.  Jika  semula  UUPLH
1997  hanya  mencakup  XI  bab  dan  52 pasal, maka UU-PPLH sebagai penggantinya  terdiri  dari  XVII  Bab  dan
127  Pasal. Ini  berarti  ketentuan  pasalnya bertambah  lebih  dari  100  persen  (55
pasal) dari undang-undang yang digantikannya.  Satu  diantara  hal  baru yang menarik untuk dikaji adalah penegakan hukum melalui sanksi
administratif  sebagai  sarana  pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
2. Aturan  Baku  Daerah  yang  tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Beberapa hal yang tidak sinkron antara Uundang-undang Nomor 32 tahun 2009 dengan Peraturan  Daerah  Kota  Surakarta
Nomor 2 tahun 2006 : No Undang Undang Nomor  32  Tahun 2009 Perda Kota Surakarta Nomor  2  Tahun 2006 1 Terdiri  dari  17  Bab & 127 Pasal Terdiri  dari  22 Bab & 71 Pasal 2 Mengatur secara terperinci  dengan  5 konsep dasar (Perencanaan, Pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan & pengawasan) Hanya mengatur mengenai Pemanfaatan SDA, pengendalian lingkungan dan pengawasan terhadap pelanggaran 3 Bab  XII  mengatur tentang Pengawasan & Sanksi Administratif sejumlah  13  Pasal (Pasal 71-83) Bab  XVIII  hanya mengatur  tentang sanksi administratif dengan  6  Pasal (Pasal 61-66) 4 Mengatur hal-hal baru seperti RPPLH, KLHS, Ekoregion, AMDAL  dan  Izin Lingkungan Hanya mengatur mengenai AMDAL dan Izin
5 Menteri,  Gubernur atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan  kepada pejabat  fungsional
Kepala instansi PLH bertindak untuk  dan  atas nama Walikota mengajukan  surat rekomendasi pencabutan izin kepada pemberi izin usaha
di  bidang  PPLH (Pasal  71)  dengan kewajiban melaksanakan  Pasal 74 dan/atau  kegiatan (Pasal 61 ayat (5)) a. Hambatan  sinkronisasi  Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor  2  Tahun  2006  tentang Pengendalian  Lingkungan  Hidup terhadap  Undang-undang  Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 1) Asas  Peraturan  Perundang- undangan yang baik menururt Hans Kelsen Anders  Wedberg  dengan
judul general  theory  of  law  and state, yang mengemukakan bahwa  : “the  creation  of  one norm  –  the  lower  one  –  is determined  by  another  –  the higher – the  creation of  which is determined  by  a  still  higher norm,  and  that  this  regresses  is terminated by a highest, the basic norm  which,  being  the  supreme reason  of  validity  of  the  whole legal order, constitutes in unity”.
(norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi,  demikian  seterusnya  dan bahwa  ini  regresus  diakhiri  oleh suatu  paling  tinggi,  norma  dasar, menjadi pertimbangan bagi
kebenaran keseluruhan tata hukum). 20 Dengan demikian berdasarkan teori Stufenbau, Peraturan
Perundang-undangan dibawah  Undang-Undang  misalnya
20 Rachmat  Trijono, Dasar-Dasar  Ilmu Pengetahuan  Perundang-Undangan ,  Papas  Sinar Sinanti, Jakarta, 2013, hlm. 62.
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden  sampai  dengan  Peraturan daerah sekalipun tidak boleh bertentangan dengan Undang- Undang.. 2) Izin Lingkungan Hidup terpadu Izin  (dalam  arti  sempit) lebih lanjut dibedakan dengan
bentuk-bentuk perizinan lainnya seperti dispensasi, konsesi, rekomendasi,  tanda  daftar,  surat persetujuan,  dan  pendaftaran.  Izin dalam  arti  luas  (perizinan)  ialah suatu  persetujuan  dari  penguasa berdasarkan  undang-undang  atau peraturan  pemerintah,  untuk  dalam keadaan  tertentu  menyimpang  dari ketentuan-ketentuan larangan Perundang-undangan. 21 Berdasar  Pasal  1  angka  2 UU-PPLH,
``perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah  upaya  sistematis  dan  terpadu yang  dilakukan  untuk  melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah  terjadinya  pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup  yang  me-  liputi  perencanaan, pemanfaatan, pengendali,
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Mencermati konsep  tersebut,  ruang  lingkup perlindungan dan pengelolaan lingdungan hidup tidak hanya terbatas  pada  persoalan  polusi, pencemaran saja, namun juga terkait dengan  pengelolaan  sumber  daya alam
seperti kehutanan, pertambangan dan kehutanan.
Perizinan  terpadu  bidang lingkungan  hidup  berkaitan  dengan aspek  substansinya  yaitu  sesuai dengan  makna  lingkungan  hidup,
21 N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge 1993
Pengantar  Hukum  Perizinan,  disunting  oleh Philipus M. Hadjon, Surabaya: Yuridika, hlm. 1-2.
maupun  aspek  administrasi  yaitu mekanisme,  persyaratan,  waktu  dan biaya.
Berikut ini mengenai hal-hal yang  perlu  dilakukan  dalam  upaya membangun sistem perizinan terpadu di bidang lingkungan hidup. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Sistem Perizinan Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia Pemberlakuan UU-PPLH,  menimbulkan  implikasi hukum  bagi  sistem  perizinan  di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup tidak boleh bertentangan dengan UU-PPLH
sebagai norma hukum ``payung atau pedoman''.  Undang-undang  Nomor 32 Tahun 2009 sebagai alat penertib, penjaga keseimbangan dan
katalisator pembangunan. UU-PPLH seharusnya  merupakan  terobosan bagi keberlangsungan dan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Berdasarkan konsep sistem
keterpaduan perizinan bidang lingkungan  hidup,  seluruh  per- aturan  perundang-undangan  bidang lingkungan hidup seharusnya sinkron.

## SIMPULAN
1. Sinkronisasi Peraturan Daerah Kota Surakarta  Nomor  02  Tahun  2006  tentang
Pengendalian  Lingkungan  Hidup  terhadap
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup belum sinkron. Mengacu  pada  Ketentuan  Konstiusi  yakni Pasal  28  H  ayat  (1)  dan  Pasal  33  ayat  (4) Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  menjadi  dasar penyusunan  UU-PPLH  yang  mana  di dalamnya  memuat  hal-hal  baru  diantaranya
mengenai RPPLH, KLHS, AMDAL & Izin lingkungan  sebagai  langkah  satu-kesatuan di dalam proses Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  1997  tidak mengakomodasi mengenai
konsep Perencanaan,  Pemanfaatan,  Perlindungan,
Pemeliharan dan Pengawasan (Gakum).
2. Hambatan dalam proses sinkronisasi
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009
terhadap  Perda  kota  Surakarta  Nomor  02
Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan  Hidup  diantaranya;  perubahan Undang  Undang  Nomor  10  Tahun  2004 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang  Undangan  Menjadi  Undang Undang  Nomor  12  tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan.  Pada  Undang  Undang  Nomor 12 tahun 2011  perubahan jenis dan heirarki Peraturan  Perundang-undangan  pada  pasal 7 ayat (1) memberi konsekuensi logis pada pasal  7  ayat  (2)  yakni  apabila  tidak  sesuai dengan  hierarki  maka  tidak  memiliki kekuatan  hukum.  Kurun  waktu  sejak  tahun 2009  hingga  2013  baru  ada  satu  Peraturan Pemerintah  yang  muncul,  sedangkan  UU- PPLH  mengatur  beberapa  hal  baru  yang berdampak  pada  terhambatnya  proses sinkronisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
R.M. Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan  Indonesia, Jakarta:  Sinar
Grafika Offset, 2004. Hal 189
Jimly Asshidiqie, Green Constitution , Rajawali
Pers, Jakarta, 2010. Hal. 134.
Al    Gore, An   Inconvenient   Truth:   The Planetary      Emergency    Global
Warming  and  What  We  Can  Do  About It, New York Time11s, 2006.
Rachmat  Trijono,  2013, Dasar-Dasar  Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan , Papas Sinar Sinanti, Jakarta,
N.M.  Spelt  dan  J.B.J.M.  Ten  Berge  1993
Pengantar  Hukum  Perizinan,  disunting oleh  Philipus  M.  Hadjon,  Surabaya:
Yuridika
Budi    Winarno,    2007, Kebijakan    Publik, Teori    dan    Proses, Jakarta:    media Presindo.
Bambang   Sunggono,   1997, Hukum   dan Kebijakan    Publik, Jakarta:  Raja
Grafindo Persada.
Taufik  Imam  Santoso,  “Amdal  dan  Upaya Penegakan Hukum Lingkungan”,  Jurnal
Yustika, Vol. 10, No. 2, Desember 2007,
Padang: FH Unand
Eriyantow  Wahid,  “Penegakan        Hukum Lingkungan  di      Indonesia;  Pilihan  atas instrument  hukum  pidana”,  Jurnal Hukum,  Vol.  1,  No.  1,  April  2008, Jakarta: FH Universitas pancasila.
Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad,
Dualisme  Peneltian  Hukum  Normatif
Dan Empiris, Pustaka Pelajar,Yogyakarta, 2010.
Toto  Desanto,  Kepala  BPS  Kota  Surakarta,
Population  and  housing  census  2010 , Solo, 2010
Undang-undang  No  32  tahun  2009  tentang
Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.
Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang  Tata  Urut  Peraturan  Perundang- undangan.