## EVALUASI PELAKSANAAN KEWAJIBAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI KABUPATEN KONAWE PROPINSI SULAWESI TENGGARA
Andi Muh. Dzul Fadli * , Hasjad **

## Abstrak
Kebijakan  yang  dikeluarkan  Kemenpan-RB  melalui  Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian  laporan  harta  kekayaan  aparatur  sipil  negara (LHKASN) di lingkup instansi pemerintah merupakankebijakan  sebagai upaya pencegahan  budaya koruptif oleh aparatur sipil negara (ASN). Pasalnya, peluang korupsi  dibirokrasi  tidak  hanya  oleh  pejabat,  tetapi  juga segenap  ASN. Oleh  karena  itu, untuk  membentengi  seluruh pejabat  penyelenggara  negara  dari  tindakan  korupsi,  maka ASN berkewajiban untuk mengisi formulir LHKASN.Penelitian ini bersifat naturalistik sebagai pemaknaanimplementasi kebijakan  terhadap  kewajiban LHKASN  di  lingkup  pemerintah  daerah  Kabupaten  Konawe secara deskriptif melalui pendekatan kualitatif.Pada penelitian  ini, ASN  eselon  IIIa  merupakan  informan dan objek penelitian.Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  ASN yang  ada pada  satuan  kerja  perangkat  daerah  (SKPD)  di Kabupaten  Konawe tidak mengetahuidan  memahamin adanya kebijakan tersebut. Berbagai faktor yang menyebabkan  ketidaktahuan  dan  ketidakpahaman  olehASN,
* Dosen  Fakultas Ilmu  Administrasi Universitas  Lakidende  Unaaha Sulawesi Tenggara, Mahasiswa S3 Ilmu Politik Pascasarjana FISIP UNPAD.
** Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lakidende Unaaha Sulawesi Tenggara.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
antara  lain;  Pertama,  sosialisasi  yang  tidak  dijalankan  oleh pihak berwenang, dalam hal ini inspektorat sebagai Aparatur Pengawas  Internal  Pemerintah  (APIP);  Kedua,  pemerataan implementasi  kebijakan tersebut  tidak  mempertimbangkan kondisi  wilayah  yang  ada seperti,  sarana  dan  prasarana pemerintah  daerahyang  menyebabkan tidak  efektifnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan tersebut dinilai tidak  efektif  dalam  menciptakan  ASN  yang  bebas  dari tindakan koruptif.
Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, LHKASN.

## Pendahuluan
Sejak reformasi  tahun  1998  di  Indonesia,  terjadi  gejolak  politik menuntut  terjadinya  perubahan  dalam  sendi  kehidupan  bernegara.  Salah satu  cita-cita  reformasi  tersebut  yakni  penghapusan  praktek  korupsi, kolusi  dan  nepotismetak  terkecuali pada  aspek proses  penyelenggaraan negara,  yang  dimana pada proses  tersebut  berpotensi  pada  kecurangan ataupun  yang  dapat  merugikan  negara,  terutama  secara  materiil  yang berbias terhadap keterlambatan pembangunan daerah.
Di Indonesia disaat terjadi proses pengambilan keputusan politik secara  massif  melalui  pemillihan  presiden  secara  langsung,  salah  satu calon  presiden  membawa  sebuah  gagasan  baru  yakni Revolusi  Mental. Presiden  ke-7  yang  terpilih  secara  demokratis  mengimplementasikan gagasan  tersebut  dalam  seluruh  sendi  penyelenggaraan  pemerintahan negara.  Gagasan  tersebut  tentunya  harus  diikuti  dan  dilaksanakan  oleh seluruh  jajaran  pemerintahan.  Maka,  revolusi  mental  tersebut  tertuang dari  sebuah  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  (Menpan-RB)  dengan kewajiban  bagi  seluruh  aparatur  sipil  negara  untuk  melaporkan  harta kekayaan mereka.Melalui instruksi Menpan-RB, seluruh ASN
diwajibkan  untuk  melaporkan  seluruh  harta  kekayaannya.  Mulai  Kamis hingga  Jumat  (30-31/1/2015),  atau  sehari  setelah  instruksi  itu  keluar,
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
aparatur  sipil  negara  di  Kemenpan  dan  RBlangsung  mengisi  formulir laporan harta kekayaan aparatur sipil negara. 1
Sebagaimana  diketahui  bahwa  Kebijakan melalui  Surat  Edaran Nomor  1  Tahun  2015  tentang  kewajiban penyampaian  laporan  harta kekayaan  aparatur  sipil  negara  (LHKASN)  di  lingkup  instansi pemerintah  tersebut,  memiliki  landasan  filosofis  yakni  dalam  rangka pembangunan integritas ASN dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi  melalui  penyampaian  Laporan  Harta  Kekayaan  Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggara  Negara  yang  Bersih  dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi (KPK).
Pasalnya,  peluang  korupsi  dibirokrasi  tidak  hanya  oleh  pejabat, tetapi  juga  segenap  ASN.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  membentengi seluruh  pejabat  penyelenggara  negara  dari  tindakan  korupsi,  maka  ASN coba  dibentengi  dengan  kewajiban  membuat  dengan  mengisi  formulir LHKASN.  Formulir  tersebut  diperlukan  beberapa  data  dari  pengawai ASN,  seperti  buku  tabungan  yang  harus  dicetak  saldo  akhirnya,  harta kekayaan bergerak, tidak bergerak, utang piutang, dan serta penghasilan lainnya. Menurut  Menpan-RB  kewajiban  penyampaian  LHKASN  ini sebagai  upaya  untuk  mencegah  tindak  pidana  korupsi  di  lingkungan pemerintahan.  Mengingat,  korupsi  tidak  hanya  dilakukan  oleh  para pejabat  dieselon  II  dan  I  saja,  tetapi  bisa  juga  terjadi  dieselon  III,  IV, serta  V.  Seluruh  ASN,  baik  yang  menduduki  jabatan  pimpinan  tinggi (eselon I dan II), seperti diperintahkan KPK, pegawai eselon III, IV, IV, bahkan para staf juga wajib mengisi LHKASN. 2
Akan  tetapi  dalam  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  tidak  berjalan sesuai  yang  diharapkan  ketika  ada  pihak-pihak  tertentu  yang  tidak menjalankan  sesuai  mekanisme  atau  prosedur  pelaksanaan.  Hal  ini
1 Kompas, 2  Februari  2015.  Kejutan  Baru  dari  Revolusi  Mental.  Melalui http://nasional.kompas.com/read/2015/02/02/17073451/Kejutan.Baru.dari.Revolusi .Mental 2 Surat Kabar Harian Pikiran Rakyat edisi 3 Februari 2015.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
dimungkinkan  karena  sumberdaya  manusia  dari  aparatur  sipil  negara (ASN)  memiliki  keterbatasan  pemahaman  sehingga  memunculkan permasalahan  saat  ini  apakah  kebijakan  tersebut  benar-benar  telah dijalankan  pada  seluruh  instansi  pemerintahan. Bisa  jadi  dalam  tahap pelaksanaan  di  lapangan,  terdapat  aparatur  sipil  negara  yang  masih kurang memahami proses pengisian laporan harta kekayaan tersebut.
Oleh  karena  itu,  dilakukan  penilaian  terhadap progress pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan pelaksanaan evaluasi, dimungkinkan  diperoleh  data  mengenai  apakah  program  atau  kebijakan tersebut  telah  berjalan  sesuai  yang  diharapkan.  Hal  tersebut  sejalan dengan  pendapat  Sudjana  bahwa  evaluasi  memiliki  tujuan  melayani pembuat  kebijakan  dengan  menyajikan  data  yang  diperlukan  untuk pengambilan  keputusan  secara  bijaksana.  Pelaksanaan  kewajiban penyampaian  laporan  harta  kekayaan  aparatur  sipil  negara  (LHKASN) tidak  terkecuali  bagi  ASN  yang  berada  di  lingkup  pemerintahan Kabupaten Konawe, dimana  berdasarkan pengamatan  Peneliti, menunjukkan  tingkat  transparansi  maupun  akuntabilitas  dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan sesuai dengan konsep good governance (tata pemerintahan yang baik), yang berdampak pada indikasi korupsi oleh pejabat maupun ASN lainnya.
Sesuai  dengan  uraian-uraian  tersebut  di  atas,  maka  dilakukan
research (penelitian)  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  kewajiban
penyampaian  laporan  harta  kekayaan  aparatur  sipil  negara  (LHKASN) yang  ada  di  Kabupaten  Konawe  guna  mengukur  dari  implementasi kebijakan  tersebut  apakah  telah  dijalankan  dengan  baik  oleh  seluruh pihak-pihak terkait.

## Konsep Evaluasi
Evaluasi  merupakansuatu  disiplin  yang  paling  mendasar  bagi masyarakat  sebagai  ciri  dari  kondisi  manusia;  dan  hal  penting  sebagai proses  kognitif  pada  bidang  kegiatan  manusia yang memiliki  implikasi penting untuk memelihara dan meningkatkan pelayanan serta melindungi
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
warga  negara  di  semua  bidang  minat  kepada  masyarakat. 3 Evaluasi sebagai usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif terkait pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasil evaluasi  tersebut  dimaksudkan  menjadi  umpan  balik  untuk  perencanaan yang akan dilakukan pada masa akan datang. 4
Beberapa pendapat tersebut di atas menunjukkan bahwa evaluasi merupakan sebuah indikator dalam menilai sebuah hasil kerja yang telah disusun  sebelumnya  sehingga  evaluasi  dijadikan  sebagai  rujukan selanjutnya.Kemudian Dunn  menyatakan evaluasi  berkenaan  dengan produksi  informasi  mengenai  nilai  atau  manfaat  hasil  kebijakan.  Ketika hasil  kebijakan  pada  kenyataan mempunyai  nilai,  hal  ini  karena  hasil tersebut  memberi  sumbangan  pada  tujuan  atau  sasaran,  dalam  hal  ini dikatakan  bahwa  kebijakan  atau  program  telah  mencapai  tingkat  kinerja yang  bermakna,  yang  berarti  bahwa  masalah-masalah  kebijakan  dibuat jelas atau diatasi. 5
Dalam  aktivitas  atau  kegiatan  evaluasi,  secara  konseptual hakikatnya  memiliki  sebuah  objek  sebagai  kerangka  kerja  dalam melaksanakan  evaluasi. Objek  evaluasi dapat  berupaprogram,  proyek, kebijakan,  proposal,  produk,  peralatan,  layanan,  konsep  dan  teori, ataupun data  dan  jenis  informasi  lainnya dari individumaupun organisasi. 6 Oleh karena itu, evaluasi sebagai instrumen untuk menelaah setiap  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  individu  ataupun  organisasi  dalam mengukur efektivitas dari tujuan yang diinginkan.

## Evaluasi Kebijakan
3 D.L Stufflebeam, & Chris L. S. Coryn. 2014. Evaluation Theory, Models and Applications. Second Edition.San Francisco: Jossey-Bass. Hlm. 3.
4 Farida  Yusuf.  2008. Evaluasi  Program  dan  Instrumen  Evaluasi  untuk Program Pendidikan dan Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 3.
5 W.  N, Dunn.  2000. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik. Edisi  Kedua. Diterjemahan oleh Samodra  Wibawa,  Diah Asitadani, dan Erwan  Agus  Purwanto. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hlm. 11.
6 D.L Stufflebeam, & Chris L. S. Coryn. 2014. Evaluation Theory, Models and Applications. Second Edition.San Francisco: Jossey-Bass. Hlm. 3.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
Evaluasi  kebijakan  merupakan  suatu  kegiatan  yang  menyangkut penilaian  atau  pengukuran  terhadap  suatu  kebijakan  baik  pada  konteks isi,  implementasi,  dan  dampaknya. 7 Sedangkan  menurut  Dye  dalam Parsons    menjelaskan  evaluasi  kebijakan  sebagai  pemeriksaan  yang obyektif,  sistematis  dan  empiris  terhadap  efek  dari  kebijakan  dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang hendak dicapai. 8 Evaluasi  mempunyai  arti  yang  berhubungan  dengan  masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil dari kebijakan dan program. 9
Uraian  tersebut  memberikan  makna  bahwa  evaluasi  kebijakan berlaku  secara  fungsional  dimana  setiap  kebijakan  memiliki  struktur yang  dapat  dinilai  secara  objektif,  bertalian  pada  output  dari  kebijakan atau  sebuah  program  yang  berorientasi  pada  efektivitas.Evaluasi kebijakan memiliki prosesyang kompleks dikarenakanadanya keterlibatan  individu-individu  padaproses  evaluasi  juga  melibatkan berbagai  dimensi  yang  ditujukan  untuk  melakukan  evaluasi. Bardach dalam Patton dan Sawicki  mengemukakan empat (4) dimensi pokok dari evaluasi kebijakan yakni: 10 1) kelayakan teknis (technical feasibility); 2) Peluang  ekonomi  dan  finansial (economic  and  financial  possibility);  3) daya dukung politis (political viability); dan 4) daya dukung administratif (administrative operability).Yalia menguraikan keempat dimensi tersebut yakni: 11 Pertama, kelayakan  teknis  kebijakan menyangkut  penyediaan
7 James E, Anderson. 1978. Public PolicyMaking. New York: Holt Rinehart and Winston.
8 Parsons.  2006. Pengantar  Teori  dan  Praktek  Analisis  Kebijakan. Jakarta: Kencana. Hlm. 547.
9 W. N, Dunn. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Diterjemahan oleh Samodra Wibawa, Diah Asitadani, dan Erwan Agus Purwanto. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hlm. 608.
10 Patton, Carl V. & Sawicki, David.S. 1986. Basic Methods of Policy Analysis andPlanning. New York: Prentice Hall: Englewood Cliffs.
11 Mulyono  Yalia.  2013. “ Evaluasi  Kebijakan  Program  Mobile  Pusat  Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ” . Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 16 No. 2, Desember 2013: 205-220.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
informasi yang diperlukan untuk menilai keberhasilan program sehingga dapat diramalkan  tentang  kemungkinan  pencapaian  tujuannya.  Pada konteks  ini  terdapat  dua  ukuran  yakni  efektivitas  program  adalah kemampuan  tercapainya  tujuan  kebijakan  dan  kemungkinan  solusi pemecahan  berdasarkan  ketersediaan  sumberdaya. Kedua,  peluang ekonomi  dan  finansial  yang  mencakup  biaya  program  dan  keuntungan yang  dihasilkan.  Hal  ini  berkaitan  dengan  penilaian  tingkat  efisiensi suatu  program. Ketiga, kebijakan  dibangun  dalam  arena  politik karenanya  harus  cukup  mendapatkan  dukungan  dari  proses  politik. Sebagai  konsekuensinya,  alternatif  kebijakan  selayaknya  berfokus  pada nilai-nilai/penilaian politis. Ukuran politis dalam hal ini berkaitan dengan didukungnya  kebijakan  oleh  para  pembuat  keputusan,  para  pejabat publik, masyarakat, dan lain lain sumber kekuasaan dalam proses politik. Keempat, komitmen institusi baik  yang berasal dari atas maupun bawah dalam  mendukung  kebijakan  sangat  penting.  Pada  konteks  ini  tidak hanya  kesungguhan  pimpinan  tetapi  seluruh  staf  pelaksana  yang terefleksikan  pada  perilakunya  selayaknya  mencerminkan  komitmen tinggi akan terlaksananya kebijakan.

## Teknik Evaluasi
Pada setiap pelaksanaan evaluasi terhadap sebuah kebijakan atau program,  secara  konsepsional  dilakukan  suatu  perencanaan  terhadap bentuk maupun teknik evaluasi. Istilah perencanaan evaluasi merujuk ke proses  yang  terjadi  sebelum  pelaksanaan.  Dalam  konteks  ini, perencanaan  melibatkantujuan  evaluasi,  memahami  konteks  organisasi dan  politik  di  mana  program  ini  beroperasi,  menentukan  penggunaan evaluasi,  bekerja  sama  dengan  pemangku  kepentingan  untuk mengidentifikasi  pertanyaan  evaluasi  primer  dan  sekunder,  dan memastikan  stakeholdersmemberikan  evaluasi  terlepas  dari  hasil akhirnya. 12 Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam merencanakan evaluasi program  yang  efektif,  seseorang  telah  menyadari  bahwa  perhatian
12 D.  J  Holden  & Marc  A.  Zimmerman.  2008. A  Practical  Guide  to  Program Evaluation  Planning:  Theory  and  Case Examples.California:  SAGE  Publications,  Inc. Hlm. 1.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
terhadap isu-isu sebelum pelaksanaan dan penilaian dari konteks di mana program  ini  beroperasi  adalah  penting  untuk  keberhasilan  evaluasi  ini. Konteks  didefinisikan  sebagai  pengetahuan  terhadap  keadaan  atau  fakta yang mengelilingi peristiwa tertentu, situasi, dan lain sebagainya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  secara deskriptif.  Hal  ini  didasarkan  bahwa  penelitian  kualitatif adalah penelitian  interpretif,  yang  didalamnya  peneliti  terlibat  dalam pengalaman  berkelanjutan  sehingga  dapat  mengidentifikasi  bias-bias, nilai-nilai  dan  latar  belakang  untuk  membentuk  interpretasi  selama penelitian. 13 dengan menggunakan penyelidikan secara naturalistik untuk dapat mengkaji aktivitas atau prosesnya secara alamiah. 14 Dalam hal ini, data yang dibutuhkan berupa data primer dan sekunder.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  metode wawancara  dengan  bentuk  pertanyaan  yang  bersifat  terbuka,  observasi lapangan  dan  telaah  dokumen  terhadap  fenomena  atau  fakta-fakta  yang ingin  diperoleh  sehingga  fokus  dari  penelitian  ini  dapat  dimaknai. Peneliti juga melakukan interpretasi terhadap data-data berdasarkan teori- teori  yang  dianalisis  secara  induktif dan melakukan  konfirmasi  dan rekonfirmasi terhadap temuan-temuan yang mungkin diperkirakan dapat menimbulkan klaim dan polemik administratif.
Penentuan lokasi  penelitian didasarkan studi pendahuluan  yang memuat  persoalan  pada  proses  pelaksanaan  kewajiban  penyampaian LHKASNdi  lingkup  instansi  Pemerintahan  Konawe. Adapun  yang menjadi informan penelitian adalah aparatur sipil negara dengan dengan menggunakan purposive  sampling. Adapun informan  pangkal  yakni
13 Creswell,  J.  W.  2013. Research  Desain:  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif, dan  Mixed. Edisi  ketiga.  Diterjemahkan oleh:  Achmad  Fawaid.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. Hlm. 264-265.
14 Patton, M. Q. 2009. Metode Evaluasi Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 13.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
APIP  atau Kepala  Inspektorat. Selanjutnya  aparatur  sipil  negara  dengan jenjang kepangkatan eselon IIIa sebagai objek dari LHKASN.
Sedangkan  teknik  analisis  data  yang  digunakan  ialah  dengan menggunakan  pendekatan  linear  dan  hirarkis  yang  dibangun  dari  bawah ke atas yang pada praktiknya lebih interaktif. Creswell menjabarkan lebih detail dalam langkah-langkah analisis berikut ini: 15
1. Mengolah  dan  mempersiapkan  data  untuk  dianalisis,  melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau  memilah  dan  menyusun  data  ke  dalam  jenis-jenis  berbeda berdasarkan pada sumber informasi.
2. Membaca  keseluruhan  data. Langkah  pertama,  membangun general sense atas  informasi  yang  diperoleh  dan  merefleksikan  maknanya secara  keseluruhan.  Seperti  gagasan  umum  apa  yang  terkandung dalam  perkataan  partisipan?  Bagaimana  nada  gagasan  tersebut? bagaimana  kesan  dari  kedalaman,  kredibilitas  dan  penuturan informasi.
3. Menganalisis  lebih  detail  dengan  meng-coding  data. Coding merupakan  proses  mengolah  materi/informasi  menjadi  segmen- segmen tulisan sebelum memaknainya.
Kemudian untuk  memperoleh  validitas  dari  data  penelitian, maka digunakan teknik triangulasi sebagai cara untuk mendapatkan data secara ganda melalui  triangulasi  sumber  informan, sebagai cara  pengumpulan data yang berbeda pada pertanyaan yang sama.

## Hasil penelitian Dan Pembahasan
Inspektorat merupakan  salah  satu satuan  kerja  perangkat  daerah yang  ada  di  kabupaten  Konawe.  Inspektorat berperan  sebagai  auditor internal atau aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) sebagaimana BPKP, yang mempunyai fungsi consulting dan assurance, baikdalampengelolaan keuangan
maupun  kinerja  manajemen  pemerintah. Auditor internal  mempunyai
15 Ibid, 276-277.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
peran  yang  berbeda  secara  diametrikal  dengan  auditor  eksternal. Inspektorat pada pemerintahan daerah mengawal implementasi kebijakan sejak  dari  perencanaan  dan  penganggaran  dalam  lingkup  Pemerintahan daerah. Pada  konteks  ini, Inspektorat  dituntut  melakukan  pengawalan dan quality assurance terhadap seluruh SKPD sepanjang waktu.
Tentu  hal  ini  memerlukan  perubahan paradigmayang  tidak  mudah ditambah  terhadap  peningkatan kemampuan sertapengetahuan auditor internal yang juga tidak mudah. Oleh sebab itu, selayaknya mereka yang mengawal,  tentu  dengan  lebih  memahami  peraturan  yang  berlaku  apa yang  menjadi  tanggungjawabnya.  Namun,  bila  fungsi  ini  tidak  berjalan, maka  inspektorat  dapat  jatuh  sehingga  menjadi  faktor  pengganggu ketimbang membantu pengawasan pemerintahan daerah. Inspektorat juga penting untuk berkoordinasi dengan seluruh SKPD secara komprehensif dalam  membangun  pengelolaan  dan  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah yang akuntabel.
Tugas dan Fungsi Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Pengawasan pada  hakekatnya  merupakan  fungsi  yang  erat  pada pimpinan  dalam  setiap  organisasi,  sejalan  dengan  fungsi-fungsi  dasar manajemen  lainnya  yakni  perencanaan  dan  implementasi.  Dalam organisasi  pemerintah  seperti  di  kabupaten,  fungsi  pengawasan merupakan  tugas  dan  tanggung  jawab  seorang  kepala  pemerintahan, seperti  di  lingkup  pemerintah  provinsi  merupakan  tugas  dan  tanggung jawab  gubernur  sedangkan  di  pemerintah  kabupaten/kota  tugas  dan tanggung  jawab  diemban  oleh  bupati/walikota.  Namun  karena katerbatasan  kemampuan  seseorang  dengan  mengikuti  prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggungjawab pimpinan tersebut diserahkan kepada  struktur  organisasi  pemerintahan  lainnyadengan  mengikuti poladistribution  of  power sebagaimana  yang  diajarkan  dalam  teori-teori organisasi modern.
Maksud pengawasan  itu  dalam  rumusan  yang  sederhana  adalah untuk  memahami  dan  menemukan  apa  yang  keliru  untuk  perbaikan  di masa  akan  datang.  Hal  itu  disadari  oleh  semua  pihak  baik  yang
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
mengawasi  maupun  pihak  yang  diawasi  termasuk civil  society. Sedangkan  tujuan  pengawasan  itu  adalah  untuk  meningkatkan pendayagunaan  aparatur  negara  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government).
Seiring dengan  semakin  kuatnya  tuntutan  dorongan  arus  reformasi ditambah  lagi  dengan  semakin  kritisnya  masyarakat  saat  ini,  maka pengawasan  yang  sifatnya  sederhana,  dianggap  tidak  cukup  dan  relevan sehingga  ekspektasi  atau  yang  menjadi  harapan  masyarakat  hanya sekedar  perbaikan  atau  pengkoreksian  kesalahan  untuk  perbaikan  akan datang, apalagi penyelewengan yang telah terjadi mestilahmempertanggungjawabannya  kepada  pihak  yang  memiliki kewenangan.  Kesalahan  harus ditebus  dengan  sanksi/hukuman,  dan bila memenuhi  unsur  tindak  pidana  harus  diproses  oleh  aparat  penegak hukum,  sehingga  membuat  efek  jera  bagi  pelaku  sehingga  orang  lain mempertimbangan kesalahan masa lalu untuk melakukan hal yang sama, sehingga  praktek  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (KKN)  menjadi berkurang dan akhirnya hilang.
Bertalian  pada  keinginan masyarakat  untuk  menciptakan good governance yang  bebas  KKN  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah,  salah  satunya  ditentukan  oleh  pelaksanaan  tugas  dari  institusi pengawas  internal  daerah  secara  profesional.  Pengawas  internal diharapkan  berperan  sebagai  penyeimbang  terhadap  patologi  (penyakit) birokrasi pemerintahan saat ini. Selain itu dikarenakan pula, skeptisisme masyarakat  terhadap  pelayan  masyarakat  (birokrat)  yang  secara  empirik rentan terhadap tindakan koruptif.
Secara naluri kegerahan masyarakat itu sebetulnya dapat dipahami, namun  berbicara  tentang  pengawasan  sebenarnya  bukanlah  tanggung jawab  institusi  pengawas  semata  melainkan  tanggung  jawab  semua aparatur  pemerintah  dan  masyarakat  pada  semua  elemen.  Karena sebetulnya  institusi  pengawas  seperti  Inspektorat  Daerah,  bukannya berdiam  diri, tidak  berbuat,  tidak inovatif  dan  sebagainya.  Tetapi  jauh dari  anggapan  itu,  elemen  pengawas  di  daerah  telah  bertindak  sejalan dengan  apa  yang  dipikirkan  masyarakat  itu  sendiri.  Langkah  pro  aktif
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
menuju  pengawasan  yang  efektif  dan  efisien  dalam  memenuhi  tuntutan itu  telah  dilakukan  seperti  melakukan  reorganisasi,  perbaikan  sistem, membuatan  pedoman  dan  sebagainya,  namun  kondisinya  sedang berproses  dan  hasilnya  belum  signifikan  dan  terwujud  seperti  yang diinginkan oleh masyarakat tersebut.
Guna mewujudkan  keinginan  tersebut  diperlukan  langkah-langkah pragmatis  yang  lebih  realistis  dan  sistematis  dalam  penempatan sumberdaya  manusia  pada  lembaga  pengawas  daerah,  mulai  dari pimpinannya  sampai  kepada  staf/pejabat  yang  membantu  dan memberikan dukungan kesuksesan seorang pimpinan lembaga pengawas tersebut.  Seorang  pimpinan  organisasi  akan  memberikan  pewarnaan terhadap  organisasi  tersebut,  dan  ia  akan  berfungsi  sebagai  katalisator (pendorong)  dalam  organisasinya,  sehingga  untuk  itu  ia  harus  memiliki integritas,  moralitas  dan  kapabilitas  serta  kompetensi  yang  tinggi  dalam melaksanakan  tugasnya. Sehingga  dengan  demikian,  tugas  pengawasan yang dilaksanakan merupakan bagian dari solusi.
Oleh  karena  itu, kedudukan,  tugas  pokok  dan  fungsi  inspektorat daerah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  inspektorat kabupaten mempunyai kedudukan, tugas pokok  dan fungsi  yang hampir sama tapi dalam konteks kabupaten/kota masing-masing, yang diatur dan ditetapkan  dengan  Perda  masing-masing  kabupaten/kota  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Kebijakan  Laporan  Harta  Kekayaan  Aparatur  Sipil  Negara (LHKASN)
Setiap Aparatur Sipil Negara  (ASN) dilingkup instansi pemerintah yang  berkewajiban  menyampaikan  laporan  harta  kekayaannya.  Secara konseptual, LHKASN berbeda dengan LHKPN. Dimana LHKASN lebih ditujukan  kepada  penyelenggara  pemerintah  yang  secara  kepangkatan sebagai  aparatur  dengan  eselon  III  dan  IV.    Hal  tersebut  sesuai  dengan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian  LHKASN  di lingkungan  instansi  pemerintah.  Dasar pelaksanaan pelaporan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang penyelenggara  negara  yang  bersih  dan  bebas  dari  KKN
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Muatan surat edaran Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2015 adalah sebagai  berikut:  (1)  Menetapkan  pejabat  wajib  lapor  LHKPN;  (2) Menetapkan  wajib  lapor  bagi  seluruh  pegawai  ASN  yang  tidak  wajib LHKPN untuk menyampaikan LHKASN dengan menggunakan formulir LHKASN. Penyampaian  formulir  disampaikan  paling  lambat  3  bulan setelah  kebijakan  dikeluarkan,  1  bulan  setelah  diangkat  dalam  jabatan, mutasi/promosi,  1  bulan  setelah  berhenti  dari  jabatan.;  (3)  Menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk mengelola LHKASN; (4) Peninjauan kembali jabatan dan sanksi jika tidak memenuhi ketentuan ini;  dan  (5)  Pemberian  sanksi  bagi wajib  lapor  LHKASN  yang  tidak mematuhi  kewajibannya  serta pejabat  APIP  yang  membocorkan informasi LHKASN.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  ada  beberapa  point yang  menjadi  catatan  penting  terhadap  kebijakan  terkait  LHKASN, antara lain:

## 1. Kelayakan Teknis
Tidak  adanya  daya  dukung  secara  teknis  yang  bertalian  pada adanya  saluran  informasi  terhadap  ASN,  sementara  pelaksanaan kebijakan  ini  mestilah  dilakukan  upaya-upaya  dalam  memberikan pendidikan  yang  baik  terhadap  seluruh  ASN  sebagai  salah  satu instrument pelaksana pembangunan. Salah satu pejabat pemerintah, tidak mengetahui adanya kebijakan tersebut  yang tertuang dalam surat edaran Kemenpan-RB tahun 2015. Informasi tersebut diperkuat oleh pernyataan- pernyataan  dari  informan  lainnya  khususnya  para  eselon  IIIa yang  ada. Pernyataan secara umum didapatkan bahwa mereka belum mendapatkan surat  edaran  ataupun  penyampaian  dalam  bentuk  lisan  ataupun  tertulis. Fakta  tersebut  mengindikasikan  bahwa  tidak  adanya  komitmen  yang tinggi dari pejabat daerah untuk menindaklanjuti kebijakan LHKASN.

## 2. Daya Dukung Politis
Penilaian  kebijakan  LHKASN  tersebut,  para stakeholders tidak
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
memahami  isu-isu  sentral  dari  tujuan  yang  diinginkan.  Hal  itu  dapat ditelisik  dari  kurangnya  perhatian para  pejabat menyangkut  fakta-fakta birokrasi yang secara kontemporer rentan terhadap perilaku koruptif oleh ASN  khususnya  dilingkup  pemerintah  kabupaten  Konawe. Inspektorat sebagai  pemegang  peranan  penting  pada  kebijakan  ini,  tidak mendapatkan  tekanan  ataupun  dalam  bentuk  lainnya  dari  kepala  daerah dan pejabat  publik  lainnya  yang  ada  sehingga  memberi  kesan  bahwa stakeholders memiliki kesadaran  yang rendah terhadap perbaikan sistem pemerintahan  yang  dimulai  dari  mengawal  dan  melaksanakan  segala bentuk  kebijakan  yang  mampu  menciptakan  tata  kelola  pemerintahan yang  baik  tidak  terkecuali  penciptaan  birokrasi  yang  bebas  korupsi, kolusi dan nepotisme.

## 3. Daya Dukung Administratif
Inspektorat  sebagai  APIP  belummemegang  dan  mengetahui secara baik  tentang maksud  dari  surat  edaran  dari  Kemenpan-RB  terkait LHKASN;  tidak  adanya  pengetahuan  dari  beberapa  ASN  tentang  tata cara  pengisian  secara  online  sehingga  kebijakan  tersebut  belum dijalankan  secara  baik. Oleh  karena  itu,  kebijakan  ini  memiliki  kendala baik  secara  internal  maupun  eksternal  dan  dengan  tidak  terlaksananya kebijakan  ini  secara  optimal  dinilai  tidak  dapat  mencegah  tindakan koruptif  oleh  aparatur  sipil  negara. Inspektorat  sebagai  APIP  belum melaksanakantahapan-tahapan  dari  kebijakan  tersebut.  Ada  beberapa alasan  yang  menjadi  problema.  Terungkap  bahwa  APIP  tidak  memiliki keseriusan dalam mengimplementasikan maksud dari kebijakan tersebut, yang  dimulai  dari  tidak  terpahaminya  baik  pada  konteks  isi, implementasi  maupun  dampak  adanya  LHKASN  sehingga  terjadi disfungsional  oleh  APIP.  Sedangkan  secara  eskplisit  bahwa  Inspektorat adalah  centrum  dari  efektivitas  pelaksanaan  kebijakan  tersebut. Sebagaimana  diketahui  bahwa  APIP  terkait  LHKASN  bertugas memonitoring kepatuhan wajib lapor terhadap pimpinan instansi.
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kewajiban LHKASN di Kabupaten Konawe
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
Implementasi kebijakan  LHKASN  sesuai  dengan  surat  edaran Kemenpan-RB,  tidak  berjalan  sebagaimana  yang  diharapkan.  Ada beberapa  faktor  yang  mengindikasikan  adanya  distorsi  kebijakan  ini, antara lain:

## 1. Pelaksanaan Sosialisasi
Secara umum,  kendala  atau  permasalahan  yang  ditemukan  dalam pelaksanaan  kebijakan  LHKASN ialah rendahnya  partisipasiASN.  Hal ini dikarenakan inspektorat sebagai APIP tidak melaksanakan pemberian pemahaman dalam  bentuk  sosialiasi kepada seluruh  jajaran ASN yang menjadi  objek tentang  makna  dari  kebijakan  tersebut  sehingga berdampak  pada  tidak  adanya  partisipasi  dalam  wujud  pelaporan  secara online  berdasarkan  ketentuan  yang  diatur  dalam  surat  edaran  tersebut. Tidak  terlaksananya  tahapan  sosialisasi  secara  sistematis  oleh  elemen yang berperan sebagai implementator di daerah inilah sebagai dasar dari distorsi hasil dari kebijakan yang diharapkan. Sehingga para narasumber atau  informan  belum  melaksanakan  kewajiban  tersebut.  Berdasarkan fakta-fakta  dan  informasi  yang  ada  inilah  dapat  dijadikan  dasar membangun  argumentasi  bahwa  dalam  pengimplementasian  sebuah kebijakan,  aspek  sosialisasi  merupakan  sesuatu  yang  mendasar  tetapi menjadi  pijakan  agar  program  atau  kebijakan  dapat terlaksana secara baik.Dan tahapan sosialisasi  secara  konseptual  berfungsi  sebagaisarana penyatuan sikap dan respons dari elemen-elemen dari sebuah kebijakan.

## 2. Sarana dan Prasarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai  maksud  dan  tujuan;  alat. Sedangkan prasarana  adalah  segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses aktivitas  manusia. Secara  umum,  sarana  dan  prasarana  juga  dimaknai sebagai  fasilitas. Fasilitas dipahami tidak  sekedar  peralatan  kerja  yang menjadi stimulus  pelaksanaan  pemerintahan  di  daerah.  Fasilitas  yang terpenting  diantaranya  adalah  usaha  dalam  memperkecil  hambatan- hambatan yang mengganggu kelancaran pekerjaan, tidak terkecuali yang ada di pemerintahan daerah Kabupaten Konawe.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
Berdasarkan hasil  penelitian  diketahui  bahwa  aparaturyang  ada  di Kabupaten  Konawe  selalu  berusaha  untuk  melaksanakan  tugas  dan fungsi  mereka,  namun  dengan terbatasnya ketersediaan  anggaran,  maka fasilitas kantor belumlah dipenuhi. Beberapa unsur aparatur menyatakan bahwa  pelaksanaan  kebijakan  LHKASN  tersebut  meskipun  telah dilaksanakan  sosialisasi,  namun  tatkala  diimplementasikan  maka  akan mengalami  kendala  fasilitas  seperti  tidak  tersedianya  akses  internet secara memadai untuk mengisi lembaran secara online.
Sesuai pengamatan peneliti, pernyataan beberapa informan tersebut relevan dengan kondisi beberapa SKPD yang ada di Kabupaten Konawe. Oleh  karena  itu  kebijakan  dari  Kementrian  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  terhadap  LHKASN  tidak  dapat digeneralisasikanpada setiap  daerah.  Sehingga  kendala  ini  tidak  hanya berlaku pada konteks  yang dimaksud tetapi pada proses pelayanan pada masyarakat pada aspek lainnya juga memiliki kendala yang serupa. Atas dasar  inilah,  perlu  menjadi  perhatian  terkait  suatu  pengimplementasian kebijakan secara baik.

## Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Inspektorat  sebagai  APIP terkait kebijakan  LHKASN  di  pemerintah daerah belum melaksanakan tugasnya sebagaimana dijelaskan dalam surat  edaran  tersebut. Beberapa  point  yang  menjadi  tolok  ukur terhadap  efektivitas  kebijakan  LHKASN,  dimulai  dari  daya  dukung teknis  dengan  tidak  dilaksanakannya  sosialisasi  terhadap  seluruh subyek  dari  LHKASN;  daya  dukung  politis  yang  rendah  oleh  para stakeholders  terhadap  penciptaan  birokrasi  dan  pemerintahan  yang bebas dari korupsi melalui LHKASN; dan tidak adanya daya dukung secara  administratif  melalui  koordinasi  kerja  dari  seluruh  elemen- elemen  pemerintahan dalam  mengimplementasikan  maksud  dari kebijakan tersebut, seperti tidak terpahaminya baik pada konteks isi, implementasi maupun dampak adanya LHKASN.
2. Beberapa faktor yang mengindikasikan adanya distorsi kebijakan ini, antara lain: Pertama, tidak dilaksanakannya tahapan sosialisasi secara
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
sistematis oleh  elemen  yang  berperan  sebagai  implementator  di daerah;  Kedua, terbatasnya  sarana  dan  prasaranayang  menunjang efektivitas implementasi dari sebuah kebijakan.

## Daftar Pustaka
Anderson,  James  E.  1978. Public  PolicyMaking.  New  York:  Holt Rinehart and Winston.
Creswell,  J.  W.  2013. Research  Desain:  Pendekatan  Kualitatif, Kuantitatif,  dan  Mixed. Edisi  ketiga.  Diterjemahkan  oleh: Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Dunn,  W.  N.  2000. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik. Edisi  Kedua.
Diterjemahan oleh Samodra  Wibawa,  Diah  Asitadani, dan
Erwan  Agus  Purwanto. Yogyakarta: Gajah  Mada  University Press. Holden,  D.  J  &  Marc  A.  Zimmerman.  2008. A  Practical  Guide  to Program Evaluation Planning: Theory and Case Examples.California: SAGE Publications, Inc. Kompas, 2 Februari  2015. Kejutan  Baru  dari  Revolusi  Mental..  Melalui http://nasional.kompas.com/read/2015/02/02/17073451/Kejut an.Baru.dari.Revolusi.Mental Patton,  M.  Q.  2009. Metode  Evaluasi  Kualitatif. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. Patton,  Carl  V.& Sawicki,  David.S. 1986. Basic  Methods  of  Policy Analysis and Planning. New York: Prentice Hall: Englewood Cliffs.
Parsons. 2006. Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana.
Stufflebeam,  D.L  &Chris  L.  S.  Coryn.2014. Evaluation Theory,  Models and Applications. Second  Edition. San  Francisco:  Jossey- Bass. Yalia,  Mulyono.  2013. “ Evaluasi  Kebijakan  Program  Mobile  Pusat
Layanan  Internet  Kecamatan  (MPLIK) ” .  Jurnal  Penelitian Komunikasi Vol. 16 No. 2, Desember 2013: 205-220.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
Yusuf,  Farida.  2008. Evaluasi Program  dan  Instrumen  Evaluasi  untuk Program Pendidikan dan Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. Surat  EdaranNomor  1  Tahun  2015 Tentang Kewajiban  Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  Tentang  Penyelenggara  Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).