Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021

## PERTANGGUNG JAWABAN ATAS PERBUATAN KESEWENANGAN YANG DIGANTIKAN OLEH SEORANG NOTARIS PENGGANTI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
Oleh:
Fatwa Fitrilia Mustofa Universitas Surabaya fatwafitrilia98@gmail.com

## Abstrak
Sebuah  profesi  dalam  menjalankan  pekerjaannya  harus  berdasarkan  moral,  etika  dan tanggung  jawab  dan  tidak  bergantung  pada  tujuan  atau  hasil  yang  dicapai.  Notaris merupakan pejabat umum yang tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan terbatas  kewenangan-kewenangan  tertentu  yang  diberikan  oleh  undang-undang.  Notaris mempunyai  hak  cuti  pada  masa  kerjanya  dan  digantikan  oleh  seorang  notaris  pengganti. Dalam menjalankan tugas profesinya seorang notaris pengganti juga terikat oleh kode etik notaris  yang  berlaku  dan  dilaksanakan  dengan  amanah,  jujur,  mempunyai  perilaku  tidak tercela, dijiwai rasa cinta Pancasila, dan bertanggungjawab, selain itu prinsip kehati-hatian dan ketelitian juga diperlukan untuk mencegah perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh notaris  pengganti  agar  tidak  bertindak  sewenang-wenang  dan  menyalahgunakan kepercayaan masyarakat.  Implementasi tanggung jawab hukum  atas perbuatan malpraktik yang  dilakukan  notaris  pengganti  adalah  berupa  pelaksanaan  tanggung  jawab  yang dilakukan oleh notaris pengganti atas perbuatannya dengan dibawah pengawasan MPN, dan INI. Tujuan penulisan ini adalah untuk  mengetahui  implementasi tanggung jawab hukum atas perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh notaris pengganti dan upaya yang dilakukan oleh  MPD,  MPW,  dan  INI.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  yuridis  sosiologis,  serta sumber  data  yang  digunakan  adalah  hasil  wawancara  dengan  informan  yang  berkaitan dengan  permasalahan  yang  sedang  diteliti,  dokumentasi,  serta  data  yang  diperoleh  dari bahan-bahan  kepustakaan  lainnya.  Data  akan  dianalisa  dengan  metode  analisis  kualitatif. Berdasarkan analisa data yang dilakukan bahwa implementasi tanggung jawab hukum atas perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh notaris pengganti dilaksanakan dengan baik dan prosedural  serta  berbagai  upaya  yang  dilakukan  oleh  MPD,  MPW,  dan  INI  seperti  salah satunya adalah pengawasan dan pembinaan secara berkala. Saran bagi MPN dan INI agar memberikan  pelatihan  dan  pemahaman  kenotariatan  lebih  lajut  bagi  notaris  pengganti sebelum dilantik.
Kata Kunci: Implementasi, Tanggung Jawab, Notaris Pengganti

## Abstract
A profession in carrying out its work must be based on morals, ethics and responsibilities and does not depend on the goals or results achieved. The notary is a public official whose job is to provide services to the public with limited privileges granted by the law. The notary public has the right to take time off work and had to be replaced by a substitute notary. In carrying out their professional duties, a substitute notary is also bound by a Notary’s code of conduct  that  is  applicable  and  carried  out  with  trust,  honesty,  has  impeccable  behavior, imbued with love of Pancasila, and responsible, in addition to the principle of prudence and thoroughness is also required to prevent malpractice conducted by a substitute notary from making arbitrary and misusing public confidence. The implementation of legal responsibility for malpractice by a substitute notary is the implementation of responsibility carried out by
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
a substitute notary for his actions under the supervision of MPN and INI. The purpose of this paper is to determine the implementation of legal responsibility for malpractice committed by a substitute notary and the efforts made by MPD, MPW, and INI. This research method uses sociological juridical, and the source of the data used is the results of interviews with informants  relating  to  the  problem  being  studied,  documentation,  and  data  obtained  from other library materials. The data will be analyzed by qualitative analysis methods. Based on data analysis that the implementation of legal responsibility for malpractice carried out by substitute notary is carried out properly and procedurally. A various efforts carried out by MPD, MPW, and  INI to prevent  malpractice with periodic supervision  and development. This  is  recommended  for  MPN  and  INI  to  give  further  training  and  understanding  for  a notary public before being appointed.
Key Word : Implementation, Responsibility, Substitute Notary

## A. PENDAHULUAN
Kualitas hukum suatu negara ditentukan oleh mutu moralnya, yang diukur dengan norma moral (Mas 2004). Sebaliknya, dalam meningkatkan dampak sosial dan moralitas suatu negara hukum diperlukan norma hukum untuk mengendalikan moral manusia. Norma moral berperan sebagai tolok ukur untuk menentukan benar-salahnya tindakan manusia yang dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia 2008). Setiap profesi dalam  menjalankan  pekerjaannya  membutuhkan  moral,  etika  dan  tanggung  jawab  agar  dapat bekerja secara professional.
Indonesia memiliki berbagai sub bidang profesi, baik profesi tenaga kesehatan, profesi tenaga pendidikan, profesi hukum, dan sebagainya. Notaris sebagai salah satu contoh profesi hukum  yang merupakan  pejabat  umum yang menjunjung tinggi  martabat  profesinya sebagai jabatan kepercayaan. Pengertian notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan  Notaris  (Republik  Indonesia  2014),  bahwa:  “Notaris  adalah  pejabat  umum  yang berwenang membuat Akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”
Notaris  bukan  merupakan  juru  tulis  yang  semata-mata  hanya  menuliskan  hal-hal  yang diminta oleh para penghadap dan melegalisasinya (Adjie 2008), namun notaris perlu mengkaji apa  yang  diinginkan  para  penghadap  yang  kemudian  dituangkan  dalam  sebuah  akta  autentik serta  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Oleh  karena  itu, dilatarbelakangi dengan keahlian khusus yang ditempuh dalam suatu pendidikan dan pelatihan khusus,  hal  tersebut  menuntut  notaris  untuk  memiliki  pengetahuan  yang  luas,  keterampilan dalam berkomunikasi dan tanggung jawab untuk melayani kepentingan umum sebagai wujud jabatan kepercayaan dan terhormat ( Officium Nobile) (Adjie 2009) .
Notaris pada masa jabatannya diperkenankan untuk mengambil waktu cuti, dan menunjuk seorang  notaris  pengganti  untuk  menggantikan  sementara  guna  mengisi  kekosongan  jabatan notaris yang sedang cuti tersebut. Notaris pengganti berasal dari karyawan kantor notaris dengan kualifikasi  pendidikan  minimal  Sarjana  Hukum  dan  bekerja  minimal  2  (dua)  tahun.  Dalam menjalankan  profesinya  seorang  notaris  pengganti  juga  terikat  oleh  kode  etik  profesi  yang dilaksanakan  dengan  amanah, mempunyai  perilaku tidak tercela, dijiwai  rasa  cinta Pancasila, dan bertanggung jawab (Andasasmita 1983), selain itu prinsip kehati-hatian dan ketelitian juga diperlukan  untuk  mencegah  perbuatan  malpraktik  baik  malpraktik  etik,  malpraktik  pidana, malpraktik perdata dan malpraktik administrasi yang dilakukan oleh notaris pengganti agar tidak bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan kepercayaan masyarakat.
Dalam  praktiknya,  banyak  sekali  notaris  yang  diperiksa  karena  diduga  melakukan perbuatan-perbuatan  tercela  dan  menyimpang  dari  profesinya  (Titiknol.com  n.d.).  Perbuatan tercela seperti halnya kecerobohan atas pembuatan akta autentik, menyalahgunakan wewenang, dan  sebagainya  yang  dapat  menyebabkan  kerugian  dikemudian  hari.  Oleh  karena  itu,  notaris pengganti  mempunyai  kewajiban  untuk  bertanggungjawab  atas  segala  keadaan  yang  timbul seiring tugas dan jabatannya sebagaimana Pasal  65 UUJNP (Republik Indonesia 2014), yang berbunyi: “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap  Akta  yang  dibuatnya  meskipun  Protokol  Notaris  telah  diserahkan  atau  dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”
Sebagaimana  juga  tertera  dalam  Pasal  3  angka  4  Kode  Etik  Notaris  Indonesia  (Ikatan Notaris  Indonesia  2005),  yang  berbunyi:  “Notaris  dan  orang  lain  yang  memangku  dan menjalankan  jabatan  Notaris  wajib:  4.Bertindak  jujur,  mandiri,  tidak  berpihak,  penuh  rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.” Tanggung  jawab  dalam  hal  ini  dapat  berupa  pertanggungjawaban  pidana,  perdata,  dan administrasi.  Kedudukan  notaris  pengganti  yang  fungsionaris  bukan  semata-mata  hanya memiliki  tanggung  jawab  selama  menjabat  menjadi  notaris  pengganti,  akan  tetapi  tanggung jawab  tersebut  akan  selalu  melekat  selama  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  pengganti  masih dipergunakan dan notaris pengganti tersebut masih hidup (Thamrin 2011).
Pengawasan yang optimal dan secara berkala guna mengontrol tindakan-tindakan notaris pengganti  juga  perlu  ditingkatkan.  Demi  mewujudkan  profesi  notaris  yang  bekerja  secara professional dan fungsional, MPN dan INI bekerjasama dalam meningkatkan pembinaan serta pengawasan  notaris  terhadap  etika  profesionalitas  kerja  notaris  untuk  mencegah  tindakan sewenang-wenang berupa penyalahgunaan kepercayaan masyarakat.(Hairus 2018)
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi tanggung jawab hukum  atas  perbuatan  malpraktik  yang  dilakukan  oleh  notaris  pengganti  dan  upaya  yang dilakukan  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah  (selanjutnya  disebut  MPD),  Majelis  Pengawas Wilayah  (selanjutnya  disebut  MPW)  dan  Ikatan  Notaris  Indonesia  (selanjutnya  disebut  INI) MPD,  MPW  dan  INI  untuk  mencegah  perbuatan  malpraktik  yang  dilakukan  oleh  notaris pengganti. Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan implementasi tanggung jawab hukum  atas  perbuatan  malpraktik  yang  dilakukan  oleh  notaris  pengganti  dan  upaya  yang dilakukan oleh MPD, MPW dan INI untuk mencegah perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh notaris pengganti.
Hal  demikian  adalah  mengenai  kajian  teoritik  tentang  implementasi,  kajian  teoritik tentang  tanggung  jawab  hukum.  Terdapat  pula  kajian  teoritik  tentang  perbuatan  malpraktik, kajian  teoritik  tentang  notaris  dan  notaris  pengganti  serta  kajian  teoritik  tentang  lembaga pengawas dan pembinaan notaris.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang  dilakukan  terhadap  keadaan  nyata  masyarakat  atau  lingkungan  masyarakat  (meneliti perilaku manusia) dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi, dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (Soerjono Soekanto, 1986:10).  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  primer  yang  diperoleh melalui  penelitian  dilapangan  secara  langsung,  dan  jenis  data  sekunder  yang  terdiri  atas peraturan  perundang-undangan,  literatur  hukum,  jurnal  hukum,  serta  bahan  non  hukum  yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Teknik  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  secara  langsung  dengan informan penelitian, yaitu ketua MPD Suarabaya, ketua MPW Jawa Timur, dan ketua INI Jawa Timur. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Adapun yang dimaksud analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu  apa  yang  dinyatakan  responden  secara  tertulis  atau  lisan  dan  juga  perilaku  nyata  yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh  (Soekanto 1986).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Implementasi  Tanggung  Jawab  Hukum  Atas  Perbuatan  Malpraktik  yang  Dilakukan oleh Notaris Pengganti
a. Prosedur Pengajuan Permohonan Notaris Pengganti
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  19  Tahun  2019 tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pengangkatan,  Cuti,  Perpindahan,  Pemberhentian,  dan
Perpanjangan Masa Jabatan Notaris,  permohonan cuti yang diajukan oleh seorang notaris yang  telah  menjalani  masa  jabatan  selama  2  (dua)  tahun,  diajukan  paling lambat  30  (tiga puluh  hari)  sebelum  cuti  dilaksanakan.  Permohonan  cuti  sebagaimana  yang  dimaksud melampirkan  beberapa  berkas  pendukung  seperti  identitas  notaris,  surat  keputusan pengangkatan  atau  perpindahan  notaris  beserta  berita  acara  sumpah  jabatan  notaris,  serta surat penunjukan notaris pengganti. Permohonan cuti tersebut ditujukan kepada MPN yang disesuaikan dengan kebutuhan waktu  cuti. Jangka waktu  cuti kurang dari  6 (enam) bulan diajukan kepada MPD, jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 tahun diajukan kepada MPW, dan lebih dari 1 (satu) tahun diajukan kepada MPP.  Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia 2019)
Dalam  hal  permohonan  pengajuan  cuti  disetujui,  maka  MPN  akan  mengeluarkan sertifikat  cuti  yang memuat data pengambilan cuti.  Data pengambilan cuti notaris tersebut dicatat dalam buku register cuti notaris oleh MPN. Selanjutnya MPN juga akan mengeluarkan surat penetapan cuti dan penunjukan notaris pengganti dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
Sebelum  notaris  pengganti  tersebut  bertugas  sebagaimana  notaris  yang  digantikan, akan  dilantik  dan  diambil  sumpah  jabatan  dihadapan  Menteri  atau  pejabat  yang  ditunjuk dengan lafal sumpah yang sebagaimana telah diatur pada Pasal 12 ayat 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia 2019).

## b. Perbuatan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Notaris Pengganti
Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan malpraktik adalah perbuatan yang melanggar kewajiban dan juga melakukan larangan yang sebagaimana tertuang dalam UUJN  dan  UUJNP  (Tedjasaputri  1991),  selain  itu  juga  melanggar  ketentuan-ketentuan dalam  kode  etik  notaris.  Pelanggaran-pelanggaran  tersebut  dapat  dikategorikan  menjadi pelanggaran  ringan,  sedang  dan  berat,  serta  sanksi  yang  dijatuhkan  juga  beragam  yang bersifat berjenjang. (Umbas 2013)
Adapun  perbuatan  yang  termasuk  dalam  kualifikasi  perbuatan  malpraktik  yang dilakukan oleh noatris pengganti di Jawa Timur tertera dalam tabel berikut.
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
Sumber: MPW Jawa Timur, 2020

## Tabel 1.1
Perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh notaris pengganti di Jawa Timur No. Jenis Pelanggaran Kategori Jenis Sanksi 1. Penggelapan Berat Pidana, Perdata, Pemberhentian Sementara 2. Penipuan Berat Pidana, Perdata, Pemberhentian Sementara 3. Pemalsuan Berat Pidana, Perdata, Pemberhentian Sementara 4. Penggelapan dengan Pemberatan Berat Pidana, Perdata, Pemberhentian Sementara 5. Kantor  Tutup  Lebih  dari  1x24  jam tanpa izin Ringan Peringatan tertulis 6. Kantor berpindah tanpa pemberitahuan Sedang Peringatan tertulis 7. Pembuatan  akta  yang  tidak  selesai- selesai Sedang Peringatan tertulis 8. Pembuatan  akta  lebih  dari  20  akta dalam sehari Sedang Peringatan tertulis 9. Beriklan Sedang Peringatan tertulis 10 Tidak melakukan pelaporan rutin Ringan Peringatan tertulis

## c. Mekanisme Penjatuhan Sanksi
Mekanisme penjatuhan sanksi untuk notaris dan notaris pengganti yang melakukan malpraktik adalah  sebagai  berikut:  (Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia 2016)  dimulai  dari  adanya  pengaduan  masyarakat  kepada  MPD,  kemudian  dalam  jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah adanya pengaduan MPD melakukan pemanggilan resmi untuk dilaksanakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran. Pemanggilan dilakukan sebanyak 3  (tiga)  kali  dengan  jarak  7  (tujuh)  hari  antar  pemanggilan  pertama,  kedua  dan  ketiga. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan, MPD membuat berita acara pemeriksaan secara tertulis untuk kemudian disampaikan kepada MPW.
MPW  melakukan  pemeriksaan  lebih  lanjut  atau  sidang.  Ketika  terbukti  adanya pelanggaran,  MPW  mengeluarkan  peringatan  tertulis  pertama.  Sejak  dikeluarkannya peringatan  tertulis  pertama,  MPW  melakukan  pengawasan  selama  14  (empat  belas)  hari,
apabila  tidak  melakukan  perbaikan  atau  tetap  melakukan  kesalahan  maka  dikeluarkan peringatan  tertulis  kedua.  Seperti  halnya  pada  peringatan  tertulis  pertama,  ketika  dalam jangka waktu  14  (empat belas) hari tidak melakukan perbaikan dan/atau tetap melakukan kesalahan maka dikeluarkan peringatan tertulis ketiga. Apabila dalam 14 (empat belas) hari masih  belum  melakukan  perbaikan,  maka  MPW  mengusulkan  pemberhentian  sementara kepada MPP.
Pemberhentian  sementara  ini  berlangsung  antara  3  (tiga)  sampai  dengan  6  (enam) bulan.  Selama  masa  pemberhentian  sementara,  protokol  notaris  diserahkan  kepada  notaris lain  atas  dasar  penunjukan  dari  MPD.  Akan  tetapi, setelah  pemberhentian  sementara tetap melakukan  kesalahan  maka  MPP  mengusulkan  kepada  Menteri  untuk  penjatuhan pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat (Adjie 2011).
d.  Implementasi  Tanggung  Jawab  Hukum  Atas  Perbuatan  Malpraktik  Yang Dilakukan Oleh Notaris Pengganti
Berdasarkan 5 (lima) variable dalam teori implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, yakni:(Subarsono 2005)
1) Standar dan sasaran kebijakan (Policy standars objecties)
Standar dan sasaran kebijakan dalam implementasi tanggung jawab hukum atas perbuatan  malpraktik  yang  dilakukan  oleh  notaris  pengganti  memenuhi  UUJN,  UUJNP, Kode etik notaris dan juga Peraturan Menteri Hukum dan HAM yakni:
a) Pelanggaran kategori ringan memperoleh sanksi berupa teguran dari MPW, baik  secara  lisan  maupun  tertulis  yang  dikeluarkan  setelah  memperoleh  berita  acara pemeriksaan tingkat pertama dari MPD atas dugaan adanya perbuatan malpraktik yang dilakukan  oleh  notaris  pengganti.  Setelah  memperoleh  berita  acara  tersebut,  MPW kembali  memanggil  notaris  pengganti  yang  bersangkutan  untuk  kemudian diselenggarakan sidang pemeriksaan lebih lanjut untuk mendengarkan keterangan dari notaris pengganti yang bersangkutan, setelah memperoleh hasil persidangan berikutnya apabila terbukti  melakukan pelanggaran maka akan dijatuhkan sanksi berupa teguran dan/atau peringatan tertulis.
b)  Pelanggaran  kategori  sedang  memperoleh  sanksi  berupa  peringatan  tertulis dan/atau  pemberhentian  sementara.  Dalam  hal  ini,  MPW  telah  menjatuhkan  sanksi berupa peringatan tertulis, akan tetapi apabila notaris pengganti yang bersangkutan tidak memperbaiki  perilaku  dalam  tempo  waktu  yang  sudah  ditentukan,  atau  melakukan perbuatan tercela yang lain, maka MPW berhak memberikan rekomendasi kepada MPP untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara waktu. Pada masa pemberhentian
sementara, seorang notaris tidak dapat dipekerjakan dalam waktu tertentu hingga masa pemberhentian sementara tersebut telah berakhir.
c)  Pelanggaran  kategori  berat  memperoleh  sanksi  berupa  pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam kategori pelanggaran ini,  MPW  menyampaikan  usulannya  kepada  MPP  perihal  notaris  yang  melakukan pelanggaran kategori berat untuk selanjutnya diperiksa oleh MPP, yang kemudian MPP dapat mengusulkan kepada Menteri atas penjatuhan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan.
d) Sanksi Perdata dijatuhkan berdasarkan hukum acara perdata. Apabila terdapat seseorang  yang  meminta  tanggung  gugat  atas  kerugian  yang  diperolehnya  atas perbuatan  malpraktik  yang  dilakukan  oleh  notaris  pengganti,  maka  notaris  pengganti tersebut  harus  menyelesaikannya  terlebih  dahulu,  baru  kemudian  dilanjutkan penyelesaian  dalam  lingkup  profesinya.  Penerapan  sanksi  ini  dapat  dilakukan  secara kumulatif  dengan  sanksi  yang  diperoleh  dari  MPN,  artinya  dapat  dijalankan  secara bersamaan  baik  sanksi  perdata  maupun  sanksi  dari  MPN.  Tak  hanya  itu,  penerapan sanksi ini juga dapat meningkat apabila dari pihak notaris pengganti tidak melakukan itikad baik  untuk  memperbaiki kesalahannya. Sedangkan untuk  proses beracara lebih diprioritaskan hukum acara perdata untuk diselesaikan terlebih dahulu.
e)  Sanksi  Pidana  dijatuhkan  berdasar  hukum  acara  pidana.  Sanksi  pidana dijatuhkan apabila pelanggaran yang dilakukan oleh notaris pengganti memenuhi unsur- unsur delik pidana. Dalam hal ini proses beracara sanksi pidana juga lebih diutamakan daripada  proses  beracara  penjatuhan  sanksi  pada  MPN.  Apabila  seorang  notaris pengganti  melakukan  pelanggaran  pidana,  maka  diselesaikan  dengan  hukum  acara pidana dan sanksi pidana berupa penahanan. Selanjutnya, penerapan sanksi dari MPN juga dijalankan setelah memperoleh putusan sidang pidana. Pelaksanaan sanksi ini juga bersifat  kumulatif,  yakni  dapat  dijalankan  bersamaan  dengan  sanksi  dari  MPN,  dan suatu saat dapat bertambah apabila notaris pengganti yang bersangkutan tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki kesalahan.
2) Sumber daya Kebijakan ( Policy Resources)
Sumber  daya  kebijakan  dalam  menunjang  tanggung  jawab  hukum  atas  perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh notaris pengganti dapat berupa kualitas dari sumber daya manusia  pada  MPD,  MPW  dan  INI  serta  pendanaan  yang  memadai  untuk  pelaksanaan pemanggilan  notaris  pengganti  dan  sidang  pemeriksaan.  Kualitas  sumber  daya  kebijakan
juga  merupakan  unsur  terpenting  dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab  hukum,  karena merupakan sarana dan prasarana dalam menentukan pelanggaran yang dilakukan.
3) Aktifitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional ( Interoganizational Comunication and enforcement Activities )
Kualitas  suatu  lembaga  dan  juga  komunikasi  yang  kuat  antar  pengurus  juga diperlukan  dalam  menunjang  implementasi.  Pengamatan  dilapangan  secara  berkala diperlukan  untuk  mengawasi  adanya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  notaris  pengganti. Hubungan  antara  pengamatan  dilapangan  secara  langsung  serta  koordinasi  antar  lembaga perlu  dilakukan  dengan  baik  untuk  menghasilkan  komunikasi  yang  bagus,  sehingga meminimalisir  adanya  salah  dugaan  ataupun  salah  pemanggilan  notaris  pengganti  yang dapat menurunkan performa lembaga pengawas dan pembinaan itu sendiri.
4) Karakteristik Pelaksana ( The Charactrristics of the Implementing Agencies) .
Karakteristik  pelaksana  dalam  hal  ini  mencakup  struktur  birokrasi,  norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi  suatu  program.  Sumber  daya  pelaksana,  validitas  organisasi,  tingkat komunikasi  terbuka,  yaitu  jaringan  komunikasi  vertikal  dan  horizontal  dalam  organisasi hubungan  formal  dan  informal  antara  pelaksana  dengan  pembuat  kebijakan.  MPN  harus memiliki  struktur  birokrasi  yang  kuat  dan  saling  menguasai  bidangnya  masing-masing. Selain itu, penerapan metode 5M juga dapat menunjang kualitas lembaga menjadi lebih baik. Jaringan  komunikasi  antara  MPD,  MPW  dan  INI  juga  harus  terjalin  dengan  baik,  karena antar lembaga memiliki hubungan keterkaitan dalam hal pengawasan dan pembinaan notaris.
5) Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik
Kondisi  ekonomi,  sosial  dan  politik  juga  memiliki  pengaruh  yang  besar  dalam implementasi.  Kondisi  ekonomi,  sosial  dan  politik  dapat  mendorong  keberhasilan implementasi.  Seperti  dalam  implementasi  tanggung  jawab  hukum  atas  perbuatan malpraktik  yang  dilakukan  oleh  notaris  pengganti,  kondisi  ekonomi,  sosial  dan  politik memberikan  pengaruh  dalam  pembinaan  dan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  lembaga pengawas dan pembinaan notaris untuk memberikan pembinaan kepada notaris dan notaris pengganti guna meminimalisir terjadinya perbuatan malpraktik.
e. Faktor Penghambat Implementasi
Implementasi  tanggung  jawab  hukum  atas  perbuatan  malpraktik  yang  dilakukan notaris  pengganti  dilaksanakan  secara  bertahap  dan  kumulatif.  Setiap  sanksi  dari pelanggaran  yang  dilakukan  akan  dikenakan  sanksi,  dan  apabila  tetap  tidak  melakukan perbaikan dan melakukan pelanggaran yang lain, maka sanksi akan ditambahkan. Demikian
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
pula tanggung jawab hukum secara perdata, pidana dan administrasi. Apabila seorang notaris melakukan malpraktik etik, perdata dan pidana, maka yang akan diselesaikan terlebih dahulu adalah tanggung jawab secara pidana, yang kemudian ditambahkan dengan tanggung jawab perdata yang dapat berupa permohonan ganti rugi dan administrasi berupa pemberhentian sementara.
Faktor-faktor  yang  menghambat  implementasi  tanggung  jawab  antara  lain  adalah sikap dari notaris pengganti yang acuh terhadap pemanggilan pemeriksaan, seperti kantor berpindah, kantor tutup tanpa adanya laporan, dan dengan kesengajaan tidak datang ketika ada pemanggilan pemeriksaan maupun sidang. Selain itu, karena jumlah notaris dan jumlah MPN  tidak  sebanding,  maka  membuat  fungsi  kelembagaan  harus  diperkuat.  Diperlukan koordinasi  antar  lembaga  baik  MPD,  MPW  dan  INI  untuk  menindak  lanjuti  notaris  dan notaris  pengganti  yang  tidak  tertib  administrasi,  melakukan  malpraktik  dan  pelanggaran kode etik profesi.
2. Upaya MPD, MPW, dan INI dalam Mencegah Perbuatan yang Dilakukan Oleh Notaris Pengganti
MPD,  MPW  dan  INI  selaku  lembaga  pengawas  notaris  telah  memberikan pengawasan  secara  berkala  baik  manual  maupun  digitalisasi  melalui  AHU  (Administrasi Hukum Umum) terkait dengan protokol notaris dan akta yang dibuatnya. Selain itu dibentuk pula  Tim  Investigasi  Permasalahan  Notaris  (TIPN)  untuk  berkoordinasi  dengan  lembaga terkait  bidang  hukum,  seperti  Pengadilan  Negeri,  Kejaksaan,  Polda  Jawa  Timur,  UPT Pemasyarakatan  di  Jawa  Timur,  MPN,  dan  INI.  TIPN  dibentuk  untuk  merespon  adanya beberapa permasalahan yang menjerat notaris, serta memberikan penyelesaian permasalahan hukum demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Pentingnya  kualitas  kelembagaan  juga  turut  berperan  aktif  dalam  menertibkan pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  notaris  pengganti.  Menurut  MPW  Jawa  Timur, Penerapan metode 5M yaitu Men, Material, Money, Methode, dan Managerial dinilai dapat meningkatkan kualitas kelembagaan itu sendiri. Tak hanya itu, MPW dan INI memberikan pembinaan dan pelatihan khusus kepada notaris-notaris di Jawa Timur serta para perwakilan seluruh  MPD  di  Jawa  Timur  secara  rutin  tahunan  atau  yang  biasa  disebut  dengan  istilah upgrading.
Kegiatan upgrading dilakukan  bertujuan  meningkatkan  kualitas  SDM  notaris  serta terdapat  pula  kegiatan,  FGD  ( Focuss  Group  Discussion) yang  bertujuan  memastikan pelayanan  dibidang  kenotariatan  berjalan  dengan  baik  dan  optimal . Kegiatan  tersebut dilaksanakan  untuk  mengawasi  dalam  aspek  administrasi  kenotariatan,  sosialisasi  aplikasi
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
notaris online, dan substansi notaris itu sendiri. Selain itu, telah diagendakan kegiatan rutin tahunan  berupa  kegiatan  seminar  notaris  internasional , dengan  tujuan  menambah  kualitas notaris Indonesia.

## D. PENUTUP

## Simpulan
Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut, pertama yaitu malpraktik yang dilakukan oleh notaris pengganti terbagi menjadi malpraktik etik, perdata dan  pidana.  Implementasi  tanggung  jawab  atas  malpraktik  etik,  perdata  dan  pidana  harus diklasifikasikan  terlebih  dahulu  berdasarkan  kategori  pelanggarannya,  yakni  pelanggaran ringan,  pelanggaran  sedang,  dan  pelanggaran  berat.  Pemberian  teguran  untuk  pelanggaran ringan, peringatan tertulis untuk pelanggaran sedang, dan pemberhentian dengan tidak hormat untuk  pelanggaran  berat.  Begitu  pula  dengan  malpraktik  pidana  dan  perdata,  diproses berdasarkan  hukum  acara  yang  berlaku.  Dalam  pelaksanaannya  terdapat  beberapa  kendala dilapangan,  seperti  kantor  yang  tidak  bertuan,  bahkan  dari  pihak  notaris  itu  sendiri  yang membuat persoalan semakin rumit seperti halnya ketika dilakukan pemanggilan pemeriksaan dengan sengaja tidak menghadiri.
Kedua yaitu upaya yang dilakukan oleh MPN dan INI yakni pengawasan secara manual dan digitalisasi, serta pembinaan berupa FGD, Upgrading, dan Seminar Notaris Internasional untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  notaris.  Disamping  itu,  peningkatan  kualitas kelembagaan  juga  diperlukan  untuk  mewujudkan  fungsi  kelembagaan  yang  responsif, koordinatif, dan efektif.

## Saran
Berdasarkan  uraian  kesimpulan  diatas  dapat  direkomendasikan  saran-saran  sebagai berikut, yaitu bagi MPN dan INI lebih memperhatikan dan meningkatkan pengawasan agar lebih tegas  terkait  penerapan  sanksi.  Serta  lebih  tegas  pula  dalam  penyampaian  peringatan  tertulis terhadap notaris dan notaris pengganti yang diduga melakukan pelanggaran jabatan.
Bagi  calon  notaris  dan  notaris  pengganti  agar  selalu  meningkatkan  kualitas  diri  dan menyesuaikan terhadap perkembangan jaman. Serta selalu mawas diri atas adanya godaan, dan menerapkan prinsip kehatian-hatian serta tanggung jawab atas setiap pekerjaan yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie. 2008. Hukum Notaris Indonesia . Bandung: PT. Refika Aditama.
Adjie.  2011. Sanksi  Perdata  Dan  Administrasi  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik . Bandung: PT. Refika Aditama.
Adjie, Habib. 2009. Meneropong Khazanah Notaris Dan PPAT Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Andasasmita, Komar. 1983. Notaris Selayang Pandang . Bandung: Alumni.
Hairus.  2018.  “Peran  Organisasi  Profesi  Notaris  Dalam  Menjaga  Martabat  Profesi  Notaris.” Jurnal Hukum Dan Kenotariatan 2:245–56.
Ikatan Notaris Indonesia. 2005. Kode Etik Notaris Indonesia .
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
Tentang  Tata  Cara  Penjatuhan  Sanksi  Administartif  Terhadap  Notaris .  Republik Indonesia.
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Indonesia.
Mas, Marwan. 2004. Pengantar Ilmu Hukum . Bogor: Ghalia Indonesia.
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 2008. Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang . Jakarta: Gramedia Pustaka.
Republik  Indonesia.  2014. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . Indonesia.
Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia Press. Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Tedjasaputri, Liliana. 1991. Malpraktik Notaris Dan Hukum Pidana . Semarang: CV. Agung. Thamrin, Husni. 2011. Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris . Yogyakarta: Pressindo.
Titiknol.com. n.d. “No Title.” Titik Nol . Retrieved November 11, 2019 (https://titiknol.co.id/peristiwa/banyak-notaris-malpraktek-puluhan-warga-demo- kemenkumham).
Umbas, A. Marisco. 2013. “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tugas Dan Fungsi Notaris.” Lex Privatum 1(4):68.