## OPTIMALISASI PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
Andri Muladi, Umar Anwar
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan e-mail : andrimuladi46@gmail.com , umar.harun12@gmail.com

## ABSTRAK
Anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum  (ABH).  Seorang  anak  juga  akan  juga  akan  menjalani  proses  peradilan  pidana.  Namun, pemberian penghukuman pada anak lewat jalur peradilan formal dianggap dapat memperburuk pengembangan  hidup  anak.  Diversi  adalah  salah  satu  metode  alternatif  dalam  penghukuman kepada anak. Pembimbing kemasyarakatan memiliki tugas dan pokok fungsi membimbing ABH dan  memfasilitas  proses  pelaksanaan  diversi.  Pembimbing  kemasyarakatan  memiliki  peran strategis  dalam  menstimulus  pelaksanaan  diversi.  Pembimbing  kemasyarakatan  akan berkolaborasi  dengan  pihak  penegak  hukum  untuk  melaksanakan  diversi.  Sebagai  seorang fasilitator, pembimbing dan sebagai pendamping seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Pembimbing kemasyarakatan tentunya memiliki peran penting dalam keberhasilan prosed diversi anak yang berhadapan dengan hukum.
Kata Kunci : Pembimbing Kemasyarakatan, Diversi, Anak Berhadapan Hukum

## ABSTRACT
Children who commit crimes are referred to as children in conflict with the law (ABH). A child  will  also  undergo  criminal  justice  processes.  However,  giving  punishment  to  children through  formal  justice  channels  is  considered  to  worsen  the  development  of  children's  lives. Diversion is an alternative method of punishing children. Community mentors have the main duties and functions of guiding ABH and facilitating the diversion process. Community mentors have a strategic role in stimulating the implementation of diversion. Community advisors will collaborate with law enforcement agencies to carry out diversion. As a facilitator, mentor and companion for a child who conflicts with the law. Community counselors certainly have an important role in the success of the diversion process of children in conflict with the law.
Keywords : Community Counselor, Diversion, Children in Conflict with the Law

## PENDAHULUAN
Anak adalah entitas penting dalam sosial kemasyarakatan dan pada konteks kepentingan sebuah  negara.  Anak  adalah  pewaris  dari  peradaban  bangsa  dan  negara.  Eksistensi  anak  juga beriringan  dengan  permasalahan-  permasalahan  yang  ada  pada  anak,  salah  satunya  mengenai kejahatan.  Terminologi  kejahatan  atau  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  anak  adalah ”Juvenile Delinquency” ,  terminologi  menjelaskan  bahwa  kenakalan  (kejahatan)  anak  adalah  fenomena negatif,  dimana  anak  mengalami  kegagalan proses  sosialiasi  dalam  institusi  sosial  mereka Fenomena  (Frajic  S,  2020). Di Indonesia anak yang melakukan kejahatan disebut sebagai anak berurusan dengan hukum (ABH).

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Menurut S. Rahardjo juga menjelaskan bahwa sebuah perlakuan kriminal yang dilakukan oleh seorang anak semestinya memiliki alternatif aau pengalihan dari sebuah pemidanaan yakni haru melihat haka nak dan memprioritaskan perlindungan bagi kepentingan terbaik anak, terlebih lagi anak memiliki posisi yang sangat rentan daripada orang dewasa (Suherlan et al., 2022). Anak yang berurusan dengan hukum (ABH) harus mendapatkan keadilan restoratif dengan didasari pada kepentingan terbaik untuk anak. Sistem peradilan  pidana  anak  di  Indonesia  menjadi  salah  satu produk hukum  yang dijadikan sebagai acuan dalam memutuskan permasalahan kejahatan  yand dilakukan oleh anak. Pada proses hukum di Indonesia, diversi adalah salah satu jalan  ideal  bagi penyelesaian kasus anak (Sinatrio, 2019). Diversi adalah metode yang sangat sesuai jika mengacu pada kepentingan terbaik bagi anak. Diversi dapat diberikan dalam proses peradilan anak yang didalamnya  juga  dibantu  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan.  Pembimbing  kemasyarakatan memiliki  fungsi  dalam  konteks  mendampingi  anak  yang  berurusan  dengan  hukum  dari  proses sistem  peradilan paling  awal  yakni  pra-ajudikasi  hingga  setelah  ajudikasi.  Proses  ini  memiliki tujuan untuk mendapati kepetingan terbaik dari anak dan mendapatkan keadilan hukum yang seadil- adilnya. Pada proses pemidanaan modern, keadilan restorative selalu dikedepankan bagi peradilan anak.
Seorang PK juga harus dilihat sebagai sebuah jabatan fungsional yang harus diprioritaskan dalam model pembinaan kemasyarakatan. Peningkatan kapabilitas dan sumber daya manusia para Pembimbing  Kemasyarakatan  harus  dilihat  sebagai  upaya  strategis  dalam  meningkatkan kompetensi  para  pembimbing  kemasyarakatan.  Jumlah  SDM  yang  sedikit  juga  akan mempengaruhi  berhasilnya  penelitian  kemasyarakatan  dan  proses pembimbingan  bagi  klien pemasyarakatan. Cakupan wilayah kerja bagi institusi Balai Pemasyarakatan belum representatif di Indonesia, tercatat hanya 71 satuan kerja Bapas dan belum adanya sumber daya manusia yang memadai secara  kuantitas  dari  jumlah  1.022  Pembimbing  Kemasyarakatan  harus  menjalankan 11.708  penelitian  masyarakat  adalah  angka  yang  tidak  proporsional  dan  akan  berujung  pada penghambatan  pelaksanaan  pelayanan  dan  pembinaan  kemasyarakatan  (Nugroho,  2019). Mengacu pada diatas, minimnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan juga menjadi potensi tidak optimalnya pelaksanaan diversi, sehingga banyak klien anak yang tidak mendapatkan diversi. Dari segi  proporsional  kesiapan  sumber  daya  manusia  memiliki  angka  yang  rendah  sehingga  para pembimbing kemasyarakatan berpotensi overworking , ruang lingkup pekerjaan yang terlalu luas dan kurang optimalisasi fungsi peran pembimbing kemasyarakatan pada proses diversi. Selain itu komunikasi interpersonal seorang pembimbing kemasyarakatan akan sangat berguna dan memiliki kecenderungan keberhasilan dalam upaya melakukan diversi dan tercapainya kepentingan terbaik bagi anak. Seorang pembimbing kemasyarakatan harus memiliki skill komunikasi diatas rata-rata dan  mampu  memediasi  proses  berlangsungnya  komunikasi  antara  kedua  bela  pihak,  dari kepentingan korbam, pelaku dan kedua keluarga yang sedan melakukan proses mediasi (Khatimah Husnul, 2022).
Diversi sebagai hak bagi para Anak  Berhadapan  dengan  Hukum dapat dimaksimalkan dengan adanya peran  dari  pembimbing kemasyarakatan. Tugas  dari  pembimbing  kemasyarakat sebagai pendamping bagi para ABH agar segala  hak  dan  pemenuhan  keputusan yang terbaik untuk anak dapat dilaksanakan. Peran pembiming kemasyarakatan sangat strategis dalam konteks anak berhadapan dengan hukum  untuk  membantu  ABH  mendapatkan  keputusan  terbaik  bagi anak.
Kelemahan dalam penerapan konsep diversi sebagai perlindungan hukum, disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, Indonesia memiliki kultur menghukum dengan retributif atau “pembalasan” yang  dalam  hal  ini  terlihat  dari sejumlah hukum yang berlaku di Indonesia (Listyarini, 2017). Komunikasi para  pembimbing  kemasyarakatan  yang  tidak  memadai  akan  memiliki  dampak dari

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
tercapainya diversi. Hasil penelitian menunjukkan untuk kasus-kasus tertentu diversi akan sulit terjadi  karena  tidak  tercapainya  kesepakatan  ganti  rugi  yang  wajib  dilakukan  oleh  pelaku (Listyarini, 2017). Namun, dari semua hambatan dalam upaya melaksanakan diversi, Pembimbing Kemasyarakatan  tetap  bisa  mengusahakan  diversi  dengan  mengedepankan  kepentingan  terbaik antara kedua belah pihak.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  dijelaskan  diatas,  maka  dapat  diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:
a) Bagaimana Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pemberian diversi di tingkat penyidikan pada anak yang berurusan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi?
b) Apa saja hambatan penerapan diversi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi?

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kualitatif. Merujuk  pada  buku  Pengantar  Metode  Penelitian  Kualitatif  Ilmu  Politik karya S. Aminah dan Roikan , Penelitian kualitatif adalah sebuah  payung yang  mencakup  beberapa  penyidikan  yang membantu  dalam  memahami  fenomena  sosial.  Dalam  penelitian  kualitatif  pengumpulan  data dilakukan  di  lapangan,  di  mana  partisipan  menjalani  hal  yang  ingin  diteliti,  bukan  di  dalam laboratorium, dan bukan memberikan instrumen  untuk  diselesaikan.  Informasi juga didapatkan melalui perbincangan langsung dengan orang-orang dan mengamati perilaku dan bertindak pada konteks  tertentu.  Penelitian  kualitatif  juga  biasanya  mengumpulkan  beberapa  sumber  data sekaligus, seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan audiovisual (Bryman, 2012).
Jenis  metode  penelitian  yang  dipilih  adalah  deskriptif  analisis, adapun  pengertian  dari metode deskriptif analitis adalah sebuah studi yang fokus utamanya adalah pada deskripsi, bukan memeriksa  hubungan  atau  asosiasi,  diklasifikasikan  sebagai  studi  deskriptif.  Sebuah  studi deskriptif mencoba secara sistematis untuk menggambarkan situasi, masalah, fenomena, layanan atau program, atau memberikan informasi tentang, katakanlah, kondisi kehidupan masyarakat, atau menggambarkan sikap terhadap suatu masalah (Bryman, 2012).
Penelitian  deskriptif  analtiis  berusaha  melihat  masalah  dengan  memusatkan  perhatian kepada kerangka analisis sebagaimana pernyelesaian masalah tersebut dilakukan. Peneliti berusaha menjelaskan secara deksriptif analitis mengenai optimaliasi pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
Pengumpulan data pada penelitian adalah menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi Pustaka. Dengan ketiga teknik pengumpulan data ini, penelitian akan lebih komprehensif dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## Tinjauan Pustaka

## a) Teori Pemidanaan
Pemidanaan  adalah  penjatuhan  hukuman  kepada  pelaku  yang  telah melakukan perbuatan pidana (Karim, 2020). Hukuman dikenakan pada pelaku yang salah dengan objek
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
untuk  mencegah  mereka  untuk  mengulangi kesalahan  yang  sama  dan  mereformasi  mereka menjadi  warga  negara  yang taat  hukum.  Hukuman  adalah  konsekuensi  dari  pelanggaran. Hukuman pada umumnya diatur dalam Hukum Pidana. Ini adalah salah satu upaya dari kontrol sosial bagi sebuah warga negara hukum.
Pemidanaan  adalah  dasar  dari  diberlakukannya  sebuah  konsekuensi  atas perilaku kejahatan  (Karim,  2020).  Menurut  Kelsen,  hukum  adalah  sebuah  norma  kehidupan  yang didalamnya terdapat aspek yang memaksa bagi warga negara untuk menaatinya. Turunan dari adanya  hukum  adanya  aturan yang  harus  dilakukan  oleh  masyarakat  untuk  tidak  melewati batas-batas yang ditentukan dalam perilaku mereka (Rashdall, 1891).
Pemidanaan adalah bentuk dari serangkaian tindakan terhadap pelaku kejahatan agar para pelaku dapat menyesali dan tidak mengulangi tindakan kejahatannya lagi. Hukuman atau pemidanaan dijatuhkan juga berperan untuk mencegah atau memberikan efek jera agar tidak adanya pelanggaran serupa (Karim, 2020). Hukuman adalah salah satu bentuk kontrol sosial yang  membantu  masyarakat  untuk  mempertahankan  aturan  dan peraturannya,  belum  lagi ketentraman  kehidupan  masyarakat.  kesalahan  tidak dikendalikan maka akan menimbulkan masalah  dalam  masyarakat  dan dalam  kehidupan  masyarakat  (Rashdall,  1891).  Untuk menanggulangi kesalahan tersebut; dan dalam hal khusus ini, kejahatan yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum, terdapat teori teori pemidanaan. Teori-teori pemidanaan mencoba menjelaskan dan membenarkan pemidanaan dengan sudut pandangnya masing-masing. Secara garis  besar ada tiga teori pemidanaan  yaitu teori pencegah  yang mencoba untuk mencegah kejahatan  dengan  menghukum  penjahat,  teori  retributif  yang  bertujuan  untuk  mencapai retribusi dengan menghukum penjahat atas kesalahannya dan akhirnya teori reformatif yang berharap untuk mereformasi karakter pelaku kejahatan. pidana dengan menjatuhkan hukuman.
Namun  demikian,  masing-masing  teori  ini  memiliki  kelebihan  dan kekurangannya  masing- masing (Karim, 2020).

## b) Teori Pembimbingan
Bimbingan menurut Bimo Walgito (2004) dalam Albert Supriadi (2019) menjelaskan bahwa  bimbingan  adalah  bantuan  atau  pertolongan  yang  diberikan  oleh  individu  ataupun sekumpulan individu untuk menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di kehidupannya, agar  individu  tersebut  dapat  merasakan  kesehjateraan  hidup.  Selain  itu  bimbingan  juga diberikan oleh individu yang ahli pada spesialisasinya untuk membantu mengembangkan atau membenahi kemampuan dirinya dan memanfaatkan kekuataan terhadap individu berdasarkan norma,  nilai  dan  kultur  yang  ada  di  masyarakat.  Bimbingan  merupakan  proses  pemberian bantuan  yang  diberikan  oleh  seorang  ahli  secara  terus  menerus  kepada  individu  ataupun sekumpulan  individu,  untuk  mencegah  atau  mengatasi  permasalahan  yang  muncul  dengan berbagai  potensi  yang  dimiliki,  sehingga  dapat  mencapai  perkembangan  yang  optimal  dan dapat  merencanakan  masa  depan  yang  lebih  baik,  serta  dapat  melakukan  penyesuaian  diri terhadap lingkungannya dan mencapai kesejahteraan hidupnya (Supriadi, 2019).
Pada  konteks  pemasyarakatan,  pembimbingan  kemasyarakatan  dijelaskan  dalam Undang-Undang  No.  12  tahun  2022  tentang Pemasyarakatan  Pasal  1  ayat  11  bahwa pembimbingan  kemasyarakatan  adalah  kegiatan  yang  diselenggarakan  guna  pendampingan klien  pemasyarakatan  di  dalam  dan  di  luar  proses  peradilan  pidana  serta  mempersipakan kembali  klien  pemasyarakatan untuk  reintegrasi  sosial.  Pembimbingan  klien pemasyarakatan  ini  diselenggarakan  di  Balai  Pemasyarakatan  sesuai  ketentuan  undang- undang.  Penyelenggaran  pembimbingan  kemasyarakatan  dilakukan  dalam  3  aspek  yakni: Pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)

## c) Diversi
Terminologi  diversi  pertama  kali  disebutkan  oleh  Presiden  Komisi Pidana  atau President Crime Commision , di Amerika Serikat. Menurut Jakc E Bynum (2002) menjelaskan diversi adalah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar atau diadili diluar pada sistem peradilan pidana.
Konsep diversi anak didasarkan pada teori bahwa memproses pelaku kejahatan anak muda  melalui  peradilan  anak  akan  lebih  banyak  banyak  merugikan  dan  akan  mengurangi pemberian  kepentingan  terbaik  bagi  anak. Program  yang  dimaksudkan  untuk  mengalihkan kenakalan  remaja  seringkali  secara  fundamental  berbeda  dari  program  yang  dimaksudkan untuk orang dewasa. Sebuah program diversi remaja memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai  strategi  intervensi  untuk  pelanggar  pertama  kali  yang  telah  melanggar  hukum  dan menemukan diri mereka dalam sistem peradilan anak. Banyak manfaat dari program ini, antara lain menghindarkan anak dari pengaruh pelaku kejahatan  yang lebih serius di Rutan Anak; memungkinkan pengadilan untuk menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk anak-anak nakal yang merupakan ancaman nyata bagi masyarakat (Listyarini, 2017).
Mengacu kepada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak,  disebutkan  bahwa  Diversi  atau  pemindahan  merupakan  prosedur  yang  mengalihkan peleraian perkara yang dilakukan anak dari peradilan pidana ke luar peradilan pidana. Oleh karena itu, tidak berarti semua perkara anak yang berkonflik dalam pandangan hukum wajib diserahkan da;am jalur peradilan yang bersifat formal. Namun masalah ini dapat diatasi dengan memberikan metode restorative justice atau keadilan restoratif jalur alternative, sehingga bagi anak yang melanggar hukum dapat dilakukan diversi atau dialihkan demi kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.
Konsep  pengalihan  dan  keadilan  restoratif  merupakan  bentuk  alternatif  dari penyelesaian perkara pidana yang ditujukan untuk penyelesaian informal dengan melibatkan semua pihak terlibat dalam Penyelesaian sistem peradilan pidana melalui diversi dan restoratif konsep  keadilan merupakan  solusi  yang  berkembang  di  beberapa  negara  dalam menyelesaikan kejahatan (Listyarini, 2017).
Diversi  adalah  kebijakan  yang dilakukan  untuk  menghindarkan  pelaku  dari  sistem peradilan formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi penjahat dewasa. Prinsip utama diversi adalah tindakan atau pendekatan persuasif dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah menjadi lebih baik (Sinatrio, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses  peradilan  diluar  peradilan  pidana  yakni  diversi  diberikan  dengan  memerhatikan beberapa kategorisasi kejahatan, sehingga tingkat idealitas dari pemberian diversi juga  menjadi tolak  ukur  bagi  para  pembimbing  kemasyarakatan.  Adapun  kategorisasi  dari  kejahatan  yang dilakukan oleh anak tersebut adalah:
1. Kejahatan  tingkat  ringan,  Perbuatan  yang  tergolong  pada  tingkat  kejahatan  ringan adalah  sebagai  berikut  pencurian  ringan,  penyerangan  ringan  tanpa  menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
2. Kejahatan tingkat  sedang, Perbuatan  yang tergolong pada tingkat  kejahatan sedang adalah tipe kejahatan yang didalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi yang menjadi  pertimbangan  ketepatan  untuk  menyelesaiakannya  apakah  melalui  diversi atau tidak.
3. Kejahatan  tingkat  berat,  Untuk  kejahatan  berat  berat  serperti  kasus  penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah.
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 15 juga menyebutkan bahwa ada sejumlah ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan  diversi  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  65  Tahun  2015  tentang  Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penangangan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Pada undang-undang ini menjelaskan bahwa:
1. Setiap  penyidik,  penuntut  umum,  dan  hakim  dalam  memeriksa  anak  wajib mengupayakan diversi.
2. Diversi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  dalam  hal  tindak pidana yang dilakukan:
a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan
b. Bukan  merupakan  pengulangan  tindak  pidana.  Selanjutnya  dalam  Pasal  4 disebutkan bahwa: Dalam hal diversi tidak diupayakan walaupun syarat telah terpenuhi, demi kepentingan terbaik bagi anak, pembimbing kemasyarakatan dapat meminta proses diversi kepada penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
Pembimbing kemasyarakatan adalah sebuah jabatan teknis yang disandang oleh petugas pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan dengan beberapa tugas tugas penting dan pokok untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap klien, biak di dalam maupun di luar proses peradilan pidana sesuai  amanat Undang-Undang No.22 Tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan.  Balai  Pemasyarakatan  memiliki  peran  penting  dalam melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap penangaan anak yang berhadapan dengan hukum. Pembimbing  kemasyarakatan  secara  substansi  memiliki  peran  dan  posisi  yang  strategis  dalam berlangsungnya  proses  diversi  bagi  anak  berhadapan  hukum.  Posisi  strategis  ini  sesuai  yang ditugaskan oleh undang-undang sebagai mandate menjalankan tugas dan kewajiban bagi seorang pembimbing kemasyarakatan. Seorang pembimbing kemasyarakatan akan melakukan penelitian terlebih dahulu terkait permasalahan yang dihadapi oleh seorank anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian mereka melakukan pendekatan dengan secara humanis untuk membantu proses diversi bagi para anak. Proses ini akan memaksimalkan peran para pembimbing kemasyarakatan untuk mengedepanan diversi bagi anak. Anak akan berhadapan dengan proses peradilan pidana dibagi dalam 3 tahap yakni pra ajudikasi, ajudikasi dan post ajudikasi. Pembimbing kemasyarakatn tetap bisa memberikan rekomendasi pada tiga tahapan tersebut, tetapi pada posisi idealnya proses diversi  dilakukan  pada  pra  ajudikasi  sehingga  klien  anak  tidak  menghadapi  proses  peradilan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, tetapi pembimbing kemasyarakatan dapat melakukan rekomendasi  diversi  pada  setiap  tingkatan  proses  peradilan  pidana.  Pada  proses  pra  ajudikasi upaya  yang  dilakukan  atau  langkah-langkah  yang  dilakukan  dalam  penanganan  anak  adalah melakukan  pendekatan  persuasif  kepada  anak  selama  proses  penyidikan  berlangsung.  Saat berlangsungnya pemeriksaan, penyiidkan  yang nantinya akan dilanjutkan pada proses penuntut umum pada kejaksaan negeri hingga pada pelimpahan ke pengadilan negeri, seorang pembimbing kemasyarakatan dapat melakukan upaya penelitian kemasyarakatan dan mediasi selama proses pra ajudikasi berlangsung.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Pihak  kepolisian  menjadi  mitra  dari  para  pembimbing  kemayrakatan  dalam  upaya melaksanakan proses mediasi antara kedua belah pihak, agar diversi dapat tercapai. Hal ini bukan hanya kewajiban pekerjaan belaka yang menjadi tanggung jawab para penegak hukum melainkan telah diamantkan oleh kekuatan hukum yang pasti yakni undang-undang. Melalui Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU  SPPA)  dan  Peraturan Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  04  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, proses penyelesaian perkara anak dapat dilakukan di luar mekanisme pidana atau biasa disebut sebagai Diversi.
Menurut UU SPPA, Diversi adalah adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi memiliki tujuan sebagai berikut:
a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Penyelesaian pidana anak melalui diversi dilakukan dengan pendekatan restoratif.
Melalui pendekatan restoratif maka diperlukan suatu musyawarah dan melibatkan semua pihak terkait antara lain, anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), Pekerja Sosial (PEKOS) Profesional, perawakilan dan pihak terlibat lainnya  agar  tercapainya  kesepakatan  diversi.  Musyawarah  Diversi  adalah  penyelesaian  tindak pidana anak melalui konsep dialog antara semua pihak sehingga menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana dalam mengedepankan keadilan restoratif. Dialog  atau  musyawarah  adalah  sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  diversi  untuk mencapai  keadilan  restoratif,  sehingga  diperlukan  fasilitator  dalam  melakukan  musyawarah diversi  yakni hakim  yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak  yang bersangkutan.  Proses  pelaksanaan  diversi  ini  juga  melibatkan  banyak  pihak  pendukung  agar terjadinya diversi dan terciptanya kepentingan terbaik untuk anak.
Seorang  pembimbing  kemasarakatana  akan  melakukan  penelitian  kemasyarakatan terlebih saat ingin melakukan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah antara para pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/ walinya, korban  dan/atau  orang  tua/  walinya,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  Pekerja  Sosial  Profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui  pendekatan  keadilan  restoratif.  Dalam  pelaksanaannya,  proses  diversi  wajib memperhatikan:  kepentingan  korban;  kesejahteraan  dan  tanggung  jawab  anak;  penghindaran stigma negatif; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam hal keluarga Anak berada diluar wilayah kerja Bapas setempat dan hasil litmas dari Bapas yang berada  di  domisili  keluarga  Anak  belum  diterima,  PK  dapat  meminta  kepada  penyidik  agar pelaksanaan musyawarah diversi ditunda sampai batas waktu maksimal yakni 30 hari (Petunjuk Pelaksanaan Diversi Dalam Peradilan Anak, 2017).

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebaga berikut:
1. Berdasarkan  pembahasan,  maka  diambil  kesimpulan  bahwa  pembimbing  kemasyarakatan memiliki  peran  yang  sangat  strategis  dalam  mengupayakan  pelaksanaan  diversi.  Diversi
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
sebagai  salah  satu  metode  penghukuman  yang  paling  ideal  bagi  seorang  anak  dengan menjauhkan peradilan formal demi kepentingan terbaik anak. Pembimbing Kemasyarakatan dapat  melakukan  berbagai  cara  dan  pendekatan  untuk  memaksimalkan  peran  seorang pembimbing  kemasyarakatan  untuk  memfasilitasi  pelaksanaan  diversi.  Pembimbing kemasyarakatan  akan  melakukan  penelitian  kemasyarakatan  terlebih  dahulu  sebagai assessment awal pada kasus pidana yang melibatkan anak. Pembimbing kemasyarakatan juga berkolaborasi dengan para penegak hukum lain seperti pihak kepolisian, kejaksaan, dan hakim untuk mengusulkan pelaksanaan diversi.
2. Peran  Pembimbing  kemasyarakatan  sangat  strategis  dalam  pelaksanaan  diversi.  Namun beberapa kendala dalam pelaksanaan diversi mengakibatkan gagalnya diversi. Salah satunya adalah adanya kultur “pembalasan” bagi masyarakat Indonesia yang menyulitkan terjadinya diversi.  Selain  itu,  beberapa  kasus  yang  tidak  termasuk  dalam  tindak  pidana  yang  menjadi prasyarat dilakukannya diversi sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang.

## Daftar Pustaka Buku
Bryman, A. (2012). Social Research Methods . Oxford University Press
Frajic  S.  (2020).  Why  Youth  People  Commit  Criminal  Acts. SunText  Review  of Neuroscience & Psychology , 01 (01). https://doi.org/10.51737/2766- 4503.2020.003
Hengki Wijaya. (2019). Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik .
Rashdall, H. (1891). The Theory of Punishment.  In International  Journal of  Ethics
(Vol. 2, Issue 1).
Karim, E. (2020). The Critical Evaluation of the Different Theories of Punishment Philosophy of Mind View project Ethics View project . https://www.researchgate.net/publication/350134502

## Artikel
Dyah  Listyarini, D.  (2017). Juvenile  Justice System  Through  Diversion And  Restorative Justice Policy Diponegoro Law Review (Vol. 02).
Khatimah Husnul, M. A. T. C. E. (2022). Peran Komunikasi Bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Keberhasilan Diversi Pada Anak. Jurnal Pendidikan Dan Konseling , 4 (6), 3586 – 3590.
Khuda,  K.  E.  (2019).  Juvenile  Delinquency,  Its  Causes  and  Justice  System  in  Bangladesh:  A
Critical  Analysis. Journal  of  South  Asian  Studies , 7 (3),  111 – 120. https://doi.org/10.33687/jsas.007.03.3097
Nugroho, T. A. (2019). Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Bandung. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 13 (1), 69.
Nurhaliza, R., Liyus, H., & Wahyudi, D. (n.d.). Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak. In PAMPAS: Journal Of Criminal Law (Vol. 1, Issue 1). https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Pribadi Bagas. (2022). Keadilan Restoratif Dalam Penerapan Diversi Terhadap Pelaku Klitih di D.I.Yogyakarta. Jurnal Crepido , 04 (02), 83 – 94.
Sinatrio,  W.  (2019).  The  Implementation  of  Diversion  and  Restorative  Justice  in  the  Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. Journal of Indonesian Legal Studies , 4 (1),
73 – 88. https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.23339
Suherlan, D., Pemasyarakatan, B., & Tangerang, K. I. (2022). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Mediator Dalam Proses Diversi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
In Jurnal  Pendidikan       Kewarganegaraan  Undiksha (Vol.  10,  Issue  1). https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Supriadi, A. (2019). Program Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus Pada Bapas Kelas 1 Jakarta Selatan) .

## Perundang-Undangan
Undang-Undang  Perlindungan  Anak  No.  23  Tahun  2002  Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.