## Akad  Tijarah  Dalam  Praktek  Di  Lembaga Keuangan Mikro Syariah - BMT

## Nandang Ihwanudin*, Handri, Deden Gandana Madjakusumah, M Munir Asrori
Program Studi Magister Manajemen Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung

## Abstract
Purpose-  Akad  tijarah  as  a  form  of  trade  agreement  has  several  type,  in which  needs  to  be  adjusted  to  each  necessity.  It  is  important  for  related parties  to  understand  what  and  how  akad  ijarah  works.  This  article analyse  how  far  the  contribution  of  Islamic  microfinance  institution (LKMS) nowdays, considering there are nash (Al-Qur’an and Al-Hadits) and  also  fatwa  the  national  sharia  council  (DSN)  MUI.  Methods-  Case studies  and  literature  reviews  are  used  to  evaluate  sharia  business practices in BMT. Findings- Sharia microfinance institutions, in this case BMT TUMANG, have carried out sharia principles in practice, especially for  tijarah  agreements  with  documents  in  the  form  of  SOM  and  SOP  as well as financing contracts (agreements), both in the principle of sale and profit sharing.   Implications/Limitations- This study is limited to one branch of the BMT so it cannot describe the overall practice carried out in other regions.

## Abstrak
Tujuan -  Artikel  ini  menganalisis  sejauh  mana  kontribusi  lembaga keuangan mikro  syariah (LKMS) saat ini,  mengingat ada nash (Al-
Qur'an  dan  Al-Hadits)  dan  juga  fatwa  dewan  syariah  nasional (DSN) MUI. Metode- Studi kasus dan tinjauan literatur digunakan untuk  mengevaluasi  praktik  bisnis  syariah  di  BMT.  Temuan- lembaga  keuangan  mikro  syariah,  dalam  hal  ini  BMT  TUMANG, telah  melaksanakan  prinsip  syariah  dalam  praktiknya,  khususnya untuk perjanjian  tijarah  dengan dokumen dalam bentuk SOM dan SOP  serta  kontrak  pembiayaan  (perjanjian),  baik  dalam  prinsip penjualan  maupun  laba  berbagi.  Implikasi  /  Keterbatasan- Penelitian ini terbatas pada satu cabang BMT sehingga tidak dapat menggambarkan  keseluruhan  praktik  yang  dilakukan  di  daerah lain.
Pedoman  Sitasi: Ihwanudin, N.,  Handri, Madjakusumah, D.G., & Asrori,  M.M  (2020).  Akad  Tijarah  Dalam  Praktek  Di  Lembaga Keuangan  Mikro  Syariah  -  BMT.  SERAMBI:  Jurnal  Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam , 2(1), 15 – 28. DOI: https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.142
Published by LPMP Imperium Journal homepage: https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/SERAMBI

## SERAMBI
Received 12 Jan 2020 Revised 14 Apr 2020 Accepted 25 Apr 2020 Online first 30 Apr 2020

## Paper type
Literature review
Email : nandangihwanudin_mes @unisba.ac.id
Keywords: Tijarah, akad, LKMS-BMT
SERAMBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 2, No.1, 2020,  pp. 15-28 eISSN 2685-9904

## Pendahuluan
Berpegang  pada  Wahyu  Ilahi  dan  Sunnah  Rasul  yang  mengajarkan  untuk  berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan sekaligus memperoleh kehidupan yang baik di akherat  merupakan  kewajiban  bagi  pemeluk  Islam.  Kehidupan  yang  baik  inilah  yang  dapat menjamin  dicapainya  kesejahteraan  lahir  dan  batin  melalui  ibadah  dan  muamalah.  Dalam masalah  muamalah  selalu  berkaitan dengan  berbagai  aktivitas  kehidupan  sehari-hari,  terutama dalam  masalah  ekonomi  yang  tentunya  akan  sering  kali  ditemui  sebuah  perjanjian  atau  akad, karena hidup ini dipenuhi oleh gejala ekonomi (Athoillah dan Anees, 2013).
Pada  dasarnya  akad  itu  sama  dengan  transaksi  atau  serah  terima.  Semua  perikatan  yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan syariat Islam. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi  barang-barang  yang di haramkan,  dan  kesepakatan  membuat  kerusakan  (fasad).  Dalam  Islam  mengenal  dua  macam akad  yaitu  :  Akad  tijarah  dan  akad  tabarru’.  Akad  tabarru’  bertujuan  untuk  tolong  menolong dalam rangka berbuat kebaikan, dan akad tijarah bertujuan untuk mencari keuntungan karena itu bersifat komersial. Bagaimana akad tijarah itu dilakukan, Islam telah mengatur dengan jelas agar tidak mengandung unsur riba, sebagaimana Allah subhana wa ta’ala berfirman :
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu  dengan  jalan yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka  sama-suka  di  antara kamu......... ” (Al-Qur’an, 4:29)
Demikian  juga  Nabi  shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam  bersabda  :  “Tiga  hal  yang  di  dalamnya  terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majah dari Suhaib Al-Rumi Ra)
Lembaga  keuangan  mikro  syariah  (LKMS)  yang  menjalankan  fungsi  intermediary  dengan prinsip syariah dan berskala mikro akan bersinggungan dengan akad tijarah dalam menghimpun dan  menyalurkan  dana  dari  masyarakat  (umat),  dengan  demikian  harus  diketahui  apa  yang dimaksud  dengan  akad  tijarah,  bagaimana  akad  tijarah  dilakukan,  dan  mengapa  lembaga keuangan  mikro  syariah  menggunakan  akad tijarah,  khususnya  para  pihak  yang  ber-akad  agar tidak terjadi unsur kerusakan dalam perniagaan tersebut. Untuk  memperoleh jawaban atas hal- hal  tersebut  penulis  mengambil  salah  satu  LKMS  dalam  praktek  datau  implementasi sebagaimana yang dimaksud yaitu BMT (baitul mal wat-tamwil).
Studi  mengenai  akad  tijarah  sudah  pernah  dilakukan,  antara  lain  studi  Ulfa  (2018)  yang dilakukan  pada  PT.  Sun  Life  Financial  Syariah  Cabang  Banda  Aceh  memberikan  kesimpulan bahwa produk Brilliance Hasanah Sejahtera (BHS) dapat dikategorikan sebagai produk asuransi jiwa  dan  investasi  melalui  pembayaran  berkala  untuk  membantu  keluarga  dan  masyarakat dalam  mencapai  kebutuhan  keuangan  dimasa  depan  seperti  dana  hari  tua  yang  dikelola berdasarkan  prinsip  syariah.  Studi  lain  oleh  Nugraheni  (2016)  pada  PT.  Prudential  Life Assurance,  dan  PT.  Takaful  Keluarga  memberikan  beberapa  catatan  bahwa  akad  tijarah  yang dipergunakan  adalah  akad  wakalah  bil  ujrah  yang  berisi  pemberian  kuasa  kepada  perusahaan sebagai  wakil  pemegang  polis  untuk  mengelola  Dana  Tabarru’  dan  atau  dana  investasi,  dengan imbalan  berupa  ujrah.  Perusahaan  selaku  penerima  kuasa  pengelolaan  dana  investasi  tidak bertanggung jawab terhadap kerugian investasi dikarenakan pemegang polis telah memilih jenis investasi dan mengetahui risiko dari jenis investasi tersebut.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperluas  studi  sebelumnya  dengan  fokus  pada penerapan  akad  tijarah  dalam  praktek  di  lembaga  keuangan  mikro  syariah.  Selain  dapat
digunakan  sebagai  bahan  evaluasi  internal,  studi  ini  juga  dapat  dijadikan  informasi  kepada pembaca  mengenai  kepatuhan  perbankan  syariah  dalam  menerapkan  fatwa  dewan  syariah nasional (DSN) MUI dalam kaitannya dengan Akad tijarah.

## Kajian Pustaka
Pembahasan  terkait  dengan  akad  tijarah  ini  dimulai  dengan  mempelajari  beberapa  karya  tulis, buku-buku, jurnal, tesis, skripsi, dan tulisan  lain tentang  hal yang sama. Sudah banyak mereka yang dalam karya tulisnya mengambil topik atau pembahasan tentang  tijarah atau akad tijarah, namun  masih  sedikit  atau  bahkan  belum  ada  yang  mengkaitkan  dengan  praktek  akad (pembiayaan) yang ada di lembaga keuangan mikro syariah, dan lebih lagi LKMS itu baitul mal wat-tamwil (BMT).  Dari  lima  karya  tulis  yang  dibaca  dan  dipahami  penulis  masing-masing membahas terkait dengan tijarah, yaitu :
Pertama,  Tazkiah  Ashfia  dkk,  Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya  membahas  akad tijarah dengan  judul  analisis  pengaturan  akad  tabarru’  dan  akad  tijarah  pada  asuransi  syariah menurut  fatwa  DSN  nomor  21/DSN-MUI/X/2001  tentang  pedoman  umum  asuransi  syariah (2015),  yang  menekankan  tentang  sinkronisasi  dua  ketentuan  (ke-empat  dan  ke-enam)  dalam fatwa  tersebut  dan  berdasarkan  penelitiannya  masing-masing  mempunyai  dasar  hukumnya dengan menambahkan agar tidak terjadi ke-ambiguan dalam memahami dua ketentuan tersebut seharusnya  dimasukkan  frase  terkait  subyek  yang  terlibat  dalam  dua  ketentuan  tersebut  agar lebih jelas, dan ketentuan  tentang akad tabarru’ tidak dapat diubah menjadi akad tijarah adalah yang berlaku bagi peserta asuransi.
Kedua,  Destri  Budi  Nugraheni,  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada  Yogyakarta, membahas akad tijarah dengan judul analisis yuridis akad tabarru’ dan akad tijarah dalam produk unit link syariah (2016), yang menekankan tentang akad tijarah yang dipergunakan oleh PT AXA Finance Indonesia, PT Prudential Life Assurance, dan PT Takaful Keluarga adalah akad wakalah bil  ujroh yang  berisi  pemberian  kuasa  kepada  perusahaan  sebagai  wakil  pemegang  polis  untuk mengelola dana tabarru’ dan atau dana investasi dengan imbalan ujroh.
Ketiga,  Andi  Zulfikar  Darussalam  dkk,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Internasional Semen Indonesia, membahas akad tijarah dengan judul konsep perdagangan dalam tafsir al-mishbah (paradigma filsafat ekonomi qur’ani ulama indonesia) (2017), yang menekankan tentang  konsep  tijarah  memiliki  subyek  obyek  arti  dan  konteknya  berbeda  antara  ayat  satu dengan  ayat  lainnya  tapi punya  korelasi  yang  sama  yakni  bisnis  atau  trading  dimana  ada  profit atau loss.
Keempat,  Cut  Afuziah,  Institut  Agama  Islam  Negeri  Langsa,  membahas  akad  tijarah dengan  judul  at-tijarah  (perdagangan)  dalam  al-qur’an,  yang  menekankan  tentang  persamaan dan  perbedaan  interpretasi  antara  Al-Qurtubi  dengan  Quraish  Shihab  dalam  memaknai  ayat tijarah (perdagangan) dalam Al-Qur’an. Persamaannya bahwa ayat-ayat diungkapkan pada isu- isu  yang  dibahas  pada  tijarah  (perdagangan).  Perbedaannya  cara  memaknai  ayat  tijarah (perdagangan) Al-Qurtubi mengatakan ayat-ayat tersebut menggambarkan tijarah (perdagangan) ke depan dengan aspek hukum (gaya penafsiran fiqih). Sementara Quraish  Shihab mengatakan bahwa perdagangan harus dibentuk  dengan kesediaan antara penjual dan pembeli.
Kelima, Mashuri, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, yang membahas akad tijarah dengan judul  konsep  al-tijarah  dalam  al-qur’an,  yang  menekankan  bahwa  al-tijarah  mempunyai dua  pengertian.  Pertama,  perdagangan  yang  bermakna  materi  dalam  hal  aktivitas  jual-beli (dagang).  Kedua,  perdagangan  yang  bermakna  non-materi  (amal  shaleh),  yaitu    meningkatkan
kesejahteraan hidup,  menghargai  waktu,  hemat  cermat  dalam  membelanjakan harta  sebagai  al- tijarah dalam membangun ekonomi.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  penulis  pahami  bahwa  karya  tulis  dari  penulis- penulis tersebut di atas tidak memfokuskan perhatiannya pada praktek atau implementasi akad tijarah dalam  lembaga  keuangan  mikro  syariah  bahkan  baitul  mal  wat-tamwil.  Oleh  karenanya, dalam  hal  ini  penulis  berpendapat  bahwa  “akad  tijarah  dalam  praktek  di  lembaga  keuangan mikro syariah – BMT” ini sebagai subyek yang baru atau belum ada yang menyajikannya, paling tidak dari lima karya tulis sebagaimana penulis sampaikan tersebut di atas.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  evaluasi,  yaitu  penelitian  yang  ditujukan  untuk membandingkan  satu  kejadian,  kegiatan,  atau produk  dengan  standar  dan program  yang  telah diterapkan (Hendryadi et al. 2019), dalam hal ini adalah Akad  tijarah yang diterapkan  pada salah satu bank syariah. Pendekatan studi adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengelolahan data  menggunakan  teknik-teknik  pengutipan  langsung  dan  tidak  langsung  melalui  berbagai sumber  referensi.  Sumber  referensi  ini  kemudian  dijadikan  sebagai  stadnar  dan  dibandingkan dengan praktik di lapangan.

## Hasil dan Diskusi
Tijarah dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits.
Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur’an yang menurut penafsiran (Quraish Shihab, 2011) menjelaskan tentang konteks muamalah (Adam, 2017), yaitu :
Pertama,  Al-Qur’an  Surat  Al-Baqarah  (2)  Ayat  282,  yang  artinya  :  “.........,  kecuali  jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika)  kamu  tidak  menulisnya.  dan  persaksikanlah  apabila  kamu  berjual  beli;  dan  janganlah  penulis  dan saksi  saling  sulit  menyulitkan.  jika  kamu  lakukan  (yang  demikian),  Maka  Sesungguhnya  hal  itu  adalah suatu  kefasikan  pada  dirimu.  dan  bertakwalah  kepada  Allah;  Allah  mengajarmu;  dan  Allah  Maha mengetahui  segala  sesuatu.”  Tijarah dalam  ayat  ini  diartikan  sebagai  “perdagangan”.  Jika perdagangan  yang  dilakukan  secara  tunai,  maka  tidak  mengapa  jika  tidak  menuliskan transaksinya, hal ini berbeda dengan penggalan awal ayat bercerita tentang perdagangan dalam bentuk utang-piutang yang menganjurkan untuk menuliskan disertai adanya saksi dari transaksi tersebut.
Kedua, Al-Qur’an Surat An-Nisa’ (4) Ayat 29, yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang  kepadamu”.  Tijarah dalam  ayat  ini  diartikan  sebagai “perniagaan”.  Perniagaan  yang  diridhoi  Allah  adalah  dengan  syarat  perniagaan  yang berdasarkan  kerelaan/saling  ridho  (yang  tidak  melanggar  ketentuan  agama)  atau  ketiadaan paksaan  (Quraish  Shihab,  2011)  diantara  pihak  yang  bertransaksi,  yaitu  orang  yang  memberi utang (kreditur) ataupun yang berutang (debitur), dimana penggalan ayat sebelumnya bercerita akan larangan memperoleh  harta secara batil  (tidak sesuai dengan tuntunan  syari’at),  dan pada penggalan  kalimat  terakhir  untuk  menghindari  bunuh  diri  dari  segala  aktivitas  khususnya perniagaan yang mereka lalui dalam kehidupan.
Ketiga, Al-Qur’an Surat At-Taubah (9) Ayat 24, yang artinya : “Katakanlah: "Jika bapa-bapa, anak-anak,  saudara-saudara,  isteri-isteri,  kaum  keluargamu,  harta  kekayaan  yang  kamu  usahakan, perniagaan  yang  kamu  khawatiri  kerugiannya,  dan  tempat  tinggal  yang  kamu  sukai,  adalah  lebih  kamu
cintai  dari  Allah  dan  Rasul-Nya  dan  dari  berjihad  di  jalan-Nya,  Maka  tunggulah  sampai  Allah mendatangkan  Keputusan-Nya,  dan  Allah  tidak  memberi  petunjuk  kepada  orang-orang  yang  fasik”. Tijarah dalam ayat ini diartikan sebagai “perniagaan”. Memang kecintaan kepada sesuatu diukur ketika seseorang dihadapkan kepada dua hal atau lebih yang harus dipilih salah satunya. Dalam konteks  ini,  jika  kenikmatan  duniawi  disandingkan  dengan  nilai-nilai  Ilahi,  lalu  harus  dipilih salah  satunya,  cinta  yang  lebih  besar  akan  terlihat saat  menjatuhkan  pilihan.  Perlu juga dicatat bahwa  tidak  selalu  kepentingan  duniawi  dan  kenikmatannya  bertentangan  dengan  nilai-nilai Ilahi, dan ketika itu tidak ada salahnya jika keduanya digabung. Sekali lagi, ancaman ayat di atas ditunjukikan  pada  situasi  dimana  diharuskan  adanya  pilihan  menyangkut  dua  hal  yang  tidak dapat digabung (Quraish Shihab, 2011).
Ke-empat,  Al-Qur’an  Surat  An-Nur  (24)  Ayat  37,  yang  artinya  :  “Laki-laki  yang  tidak dilalaikan  oleh  perniagaan  dan  tidak  (pula)  oleh  jual  beli  dari  mengingati  Allah,  dan  (dari)  mendirikan sembahyang,  dan  (dari)  membayarkan  zakat.  mereka  takut  kepada  suatu  hari  yang  (di  hari  itu)  hati  dan penglihatan  menjadi  goncang”.  Tijarah dalam  ayat  ini  diartikan  sebagai  “perniagaan”.  Mereka  itu yang berkonsentrasi dalam ibadah sehingga jual beli dan perdagangan tidak melalaikan mereka dari  mengingat  Allah.  Pujian  yang  diberikan  kepada  mereka  disebabkan  keimanan  mereka ketika  itu  masih  dinilai  sahih  dan  ketika  itupun  ajaran  Islam  belum  mereka  kenal  (Quraish Shihab, 2011).
Kelima, Al-Qur’an Surat Fathir (35) Ayat 29, yang artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang selalu  membaca  Kitab  Allah  dan  mendirikan  shalat  dan  menafkahkan  sebahagian  dari  rezki  yang  kami anugerahkan  kepada  mereka  dengan  diam-diam  dan  terang-terangan,  mereka  itu  mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” Tijarah dalam ayat ini diartkan sebagai “perniagaan”. Ada tiga hal  kemungkinan  bagi  seorang  pemilik  harta  untuk  menggunakan  hartanya,  pertama, dibelanjakan,  kedua,  diinvestasikan,  dan  ketiga,    ditumpuk.  Ketiga  hal  ini,  jika  menimbulkan kerusakan akhlak, dilarang keras oleh al-Qur’an, seseorang boleh membelanjakan hartanya asal tidak  mengakibatkan  pemborosan  atau  membuang-buangnya.  Seseorang  tidak  dibenarkan menggunakan  hartanya  untuk  hal-hal  yang  tidak  bermanfaat,  apalagi  yang  sejak  awal  telah diharamkan,  seperti  berjudi,  berzina,  dan  minum  minuman  keras,  bahkan  seseorang  yang terbiasa  memberi  bantuan  bukan  pada  tempatnya  dapat  dikenakan  pembatasan  kewenangan menggunakan hartanya (Shihab, 2011).
Ke-enam,  Al-Qur’an  Surat  Ash-Shaf  (61)  Ayat  10,  yang  artinya  :  “Hai  orang-orang  yang beriman,  sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat  menyelamatkanmu  dari  azab yang pedih?”. Tijarah dalam ayat ini diartikan sebagai “perniagaan”. Perniagaan itu adalah perjuangan di  jalan  Allah  yakni  beriman  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya  dan  berjihad,  yakni  bersungguh- sungguh  dari  saat  ke  saat  mencurahkan  apa  yang  kamu  miliki  berupa  tenaga,  pikiran,  waktu, dan dengan harta-harta dan jiwa-jiwa kamu masing-masing dijalan Allah (Quraish Shihab, 2011).
Ketujuh, Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) Ayat 16, yang artinya : “Mereka Itulah orang yang membeli  kesesatan  dengan  petunjuk,  Maka  tidaklah  beruntung  perniagaan  mereka  dan  tidaklah  mereka mendapat petunjuk.” Tijarah dalam ayat ini diartikan sebagai “perniagaan”. Penukaran diibaratkan dengan  jual  beli  untuk  mengisyaratkan  bahwa  apa  yang  dilakukannya  itu  terlaksana  dengan kerelaan,  sebagaimana  layaknya  semua  jual  beli.  Selanjutnya,  karena  setiap  jual  beli  pasti dimotivasi  oleh  perolehan  keuntungan,  disini  ditegaskan  bahwa  perniagaan  mereka  tidak menghasilkan.
Kedelapan,  Al-Qur’an  Surat  Al-Jumu’ah  (62)  Ayat  11,  yang  artinya  :  “Dan  apabila  mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang  berdiri  (berkhotbah).  Katakanlah:  "Apa  yang  di  sisi  Allah  lebih  baik  daripada  permainan  dan
perniagaan",  dan  Allah  sebaik-baik  pemberi  rezki.”  Tijarah dalam  ayat  ini  diartikan  sebagai “perniagaan”.  Kaum  Muslimin diperintahkan  agar menghadiri ibadah  shalat  Jum’at,  tetapi  ada sekelompok  orang  yang  lalai  (karena  perniagaan)  dan  tidak  memenuhi  secara  baik  perintah tersebut.  Ayat  di  atas  mengecam  mereka  dan  tidak  lagi  mengarahkan  pembicaraan  kepada mereka,  untuk  mengisyaratkan  bahwa  mereka  tidak  pantas    mendapat  kehormatan  diajak berdialog dengan Allah (Quraish Shihab, 2011).
Dari delapan ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang tijarah (perdagangan/perniagaan) tersebut di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : Tijarah yang tidak tunai harus  ada  pencatatan  dan  saksi.  Tijarah  harus  berdasarkan  kerelaan  (saling  ridho),  dan  harta tidak  diperoleh  dengan  jalan  batil.  Tijarah  harus  tidak  lebih dicintai  dari pada  cintanya  kepada Allah, Rasul, dan Jihad. Tijarah harus tidak melalaikan shalat, zakat, takutnya hari kiamat. Tijarah harus tidak meninggalkan ibadah wajib, karena Allah-lah pemberi rezki.
Selanjutnya,  untuk  melengkapi  dalil-dalil  terkait  dengan  Tijarah  (perdagangan /perniagaan) penulis mengambil beberapa Hadits, sebagai berikut :
Dari Abu Sa’id Al-Khudri Ra, Nabi Saw bersabda:
“Pedagang  yang  senantiasa  jujur  lagi  amanah  akan  bersama  para  nabi,  orang-orang  yang selalu  jujur dan  orang-orang  yang mati syahid.” (HR Tirmidzi, Kitab Al-Buyu’ Bab Ma Ja-a Fit Tijaroti no. 1130).
Dari Mu’adz bin Jabal Ra, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda:
نإ ﺐـــﯿطأ ﺐـــــﺴﻜﻟا ﺐـــﺴﻛ رﺎـــــﺠﺘﻟا يﺬــﻟا اذإ اﻮﺛﺪـــﺣ ﻢــﻟ اﻮﺑﺬــــــﻜﯾ و اذإ اﻮــــــﻨﻤﺘﺋا ﻢــﻟ اﻮــــﻧﻮﺨﯾ و اذإ اوﺪﻋو ﻢــﻟ اﻮـــــــﻔﻠﺨﯾ و اذإ اوﺮﺘـــــﺷا ﻢــﻟ اﻮﻣﺬــﯾ و اذإ اﻮﻋﺎـــﺑ ﻢــﻟ اوﺮـــﻄﯾ و اذإ نﺎــﻛ ﻢــــﮭﯿﻠﻋ ﻢــﻟ اﻮــــﻠﻄﻤﯾ و اذإ نﺎــﻛ ﻢـﮭﻟ ﻢــﻟ اوﺮـــــﺴﻌﯾ ).
“Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara  tidak  bohong,  apabila  diberi  amanah  tidak  khianat,  apabila  berjanji  tidak mengingkarinya,  apabila  membeli  tidak  mencela,  apabila  menjual  tidak  berlebihan  (dalam menaikkan harga), apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan dan apabila  menagih hutang  tidak  memperberat  orang  yang  sedang  kesulitan.” (HR  Al-Baihaqi  di  dalam Syu’abul Iman, Bab Hifzhu Al-Lisan IV/221).
Nabi Saw bersabda:
( نإ رﺎـــــﺠﺘﻟا نﻮـــــــــﺜﻌﺒﯾ مﻮـــﯾ ﺔـــــﻣﺎﯿﻘﻟا ارﺎـــﺠﻓ ﻻإ ﻦﻣ ﻰـــــﻘﺗا ﷲ ﺮـــﺑو قﺪــﺻو )
“Sesungguhnya para pedagang (pengusaha) akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat  kecuali  pedagang  yang  bertakwa  kepada  Allah,  berbuat  baik  dan  jujur.” (HR Tirmidzi, Kitab Al-Buyu’ Bab Ma Ja-a Fi At-Tujjar no.1131).
Dari  tiga  hadits  yang  menjelaskan  tentang  tijarah  (perdagangan  /perniagaan)  tersebut  di  atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : pertama, pedagang (pelaku tijarah) yang jujur  bersama  nabi,  shiddiqin,  dan  syuhada.  Kedua,  pedagang  (pelaku  tijarah)  yang  tidak bohong, tidak khianat, tidak mengingkari janji, tidak mencela, tidak menaikkan harga berlebihan, tidak  menunda-nunda  pelunasan,  dan  tidak  memberatkan  yang  sedang  kesulitan,  sebaik-baik penghasilan.

## Akad Tijarah dalam Ekonomi Islam
Manusia sebagai makhluk sosial mendorong untuk saling berhubungan satu sama lainnya agar dapat  memenuhi  kebutuhannya,  maka  dibutuhkan  aturan  hukum  yang  mengatur  hubungan
tersebut.  Sebab  jika  tidak  ada  hukum  yang  mengaturnya,  akan  terjadi  kekacauan  dalam kehidupan manusia. Kontruks (rancang-bangun) ekonomi Islam adalah sebuah tatanan ekonomi yang dibangun atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam (seperti moral keadilan), dibatasi  oleh  syariah  Islam  (misalnya  aturan  halal  dan  haram)  dan  fikih  (hukum  Islam  yang bersifat furu’iyah) (Mas’adi, 2002).
Salah  satu  bentuk  aturan  hukum  yang  dibutuhkan  dalam  masyarakat  adalah  mengenai transaksi  ekonomi,  yang  berfungsi  untuk  menjaga  stabilitas  kehidupan  sehingga  masyarakat dalam  melakukan  transaksi  tetap  dalam  hal-hal  yang  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang dimaksud.
Sementara  pengertian akad, menurut para ahli hukum Islam diartikan sebagai hubungan antara  ijab  dan  kabul  sesuai  kehendak  syariat  yang  menetapkan  adanya  pengaruh  (akibat) hukum  pada  obyek  perikatan.  Sedangkan  Dewan  Syariah  Nasional  dalam  fatwanya  No. 45/DSN-MUI/II/2005  mengartikan  akad  sebagai  transaksi  atau  perjanjian  syar’i  yang menimbulkan  hak  dan  kewajiban  (Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No  45/DSN-MUI/II/2005 tentangLine Facility) .
Sebagaimana  penulis  sebutkan  di  bab  pendahuluan  bahwa  dalam  Islam  mengenal  dua macam  akad  yaitu  :  Akad  tijarah  dan  akad  tabarru’.  Akad  tabarru’  bertujuan  untuk  tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, dan akad tijarah bertujuan untuk mencari keuntungan karena  itu  bersifat  komersial.  Hal  ini  juga  disebutkan  (Mustofa  et  al.,  2014)  bahwa  dalam transaksi ekonomi secara garis besar akad dibagi menjadi dua kategori, yaitu akad komersial dan akad non-komersial.  Akad komersial (akad tijarah) adalah akad atau perjanjian yang  bertujuan untuk mencari keuntungan finansial, sedangkan akad non-komersial (akad tabarru’) adalah akad atau  perjanjian  yang  tidak  menghasilkan  keuntungan  finansial  yang  bertujuan  untuk mewujudkan  kebaikan  sosial  seperti  prinsip  tolong-menolong  (Mustofa  et  al.,  2014).  Karim, (2007)  memberikan  penjelasan  tentang  akad  tijarah  adalah  segala  macam  perjanjian  yang menyangkut  for  profit  transaction.  Akad-akad  ini  dilakukan  untuk  mencari  keuntungan,  karena bersifat komersial.
Selanjutnya  dalam  buku  yang  sama  (Adiwarman  A.  Karim,  2007)  membagi  akad  tijarah atau transaksi komersial menjadi dua, yaitu :

## Natural Certainty Contracs (NCC).
Yang  dimaksud  dengan  natural  certainty  contracs  adalah  akad  dalam  bisnis  yang  memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing)-nya. Cash flow-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang telah bertransaksi  di  awal  akad  (Karim,  2007).    Yang  termasuk  dalam  kategori  NCC  yaitu  (Adam, 2017):
1. Prinsip  Jual-beli.  Al-Murabahah,  adalah  jual-beli  dengan  dasar  adanya  informasi  dari pihak  pennjual  terkait  dengan  harga  pokok  pembelian  dan  tingkat  keuntungan  yang diinginkan. Bai’ salam, adalah transaksi jual-beli yang pembayarannya dilakukan dimuka secara  tunai  sementara  barangnya  diserahkan  di  kemudian  hari/ditangguhkan.  Bai’ istisna ,  adalah  akad  antara  dua  orang  di  mana  salah  seorang  mustashni’  (pemesan) meminta  dibuatkan  sesuatu  dengan  karakteristik  tertentu  kepada  pembuatnya  (shani’). Dijelaskan  (Adam,  2017)  bahwa  ulama  Hanafi  menyatakan  bahwa  akad  istishna’ termasuk dalam jual-beli.
2. Prinsip  Sewa-menyewa.  Ijarah,  adalah  akad  terhadap  manfaat  dengan  waktu  tertentu disertai imbalan atau pengganti tertentu pula. Terkait dengan akad Ijarah ini dalam fatwa DSN-MUI  dijelaskan  bahwa  “perjanjian  sewa-menyewa  yang  disertai  dengan  opsi
perpindahan  hak  milik  atas  benda  yang  disewa  kepada  penyewa  setelah  selesai  masa sewa” disebut sebagai Al-Ijarah Al-Mumtahiyah Bi Al-Tamlik.
Natural Uncertainty Contracs (NUC) .
Yang dimaksud dengan natural uncertanty contracs adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (return), atau dengan prinsip bagi hasil. Tingkat return bisa positif, negatif, atau nol.  Yang termasuk kategori NUC yaitu:
1. Al-Mudharabah ,  adalah  penyerahan  harta  (modal)  terhadap  seseorang  untuk diperniagakan  (digolangkan),  sedangkan  keuntungannya  dibagikan  diantara  mereka (pemodal dan yang diberi modal) (Nurhasanah, 2015).  Dalam hasanah fikih muamalah mudharabah tidak  bisa  dilepaskan  dari  konsep  syirkah  karena  mudharabah  bagian  dari syirkah .  Syirkah  merupakan  perkongsian  atau  bentuk  usaha  kerjasama  usaha  tertentu guna mendapatkan keuntungan (berorientasi pada profit). (Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok  dalam  Adam,  2017).  Adapun  dalam  syirkah  al-mudharabah,  keuntungan  dibagi antara  pemilik  modal  (shahib  al-mal)  dengan  pelaku  usaha/pebisnis/mudharib berdasarkan  nisbah  yang  disepakati,  kerugian  dibebankan  hanya  kepada  shahib  al-mal, kecuali kerugian tersebut terjadi karena kelalaian mudharib (Mubarok, 2003)
2. Al-Muzaraah , adalah akad kerjasama atas pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana  pemilik  lahan pertanian  memberikan  lahan  pertanian  kepada  penggarap untuk ditanami  dan  dipelihara  dengan  imbalan  tertentu  (prosentasi)  dari  hasil  panen.  (Adam, 2017)
3. Al-Musaqah ,  adalah  akad  kerjasama  terhadap  pengelolaan  pohon  atau  kebun  dengan keuntungan  buah  yang  dihasilkannya  berdasarkan  persentase  bagi  hasil  yang  telah ditentukan menurut kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik pohon dengan petani penggarap. (Adam, 2017)
Akad Tijarah dalam Praktek Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT. Baitul Mal wat-Tamwil sebagai Sistem Ekonomi Islam Dalam buku pembiayaan bank syariah Wangsawidjaja (2012) menjelaskan bahwa : “Fungsi baitul mal sebagai  lembaga  yang  mengumpulkan  harta  dan  menyalurkan  untuk  kemaslahatan  rakyat tersebut, menurut hemat Penulis identik dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediary, yaitu sebagai penyimpan dan penyalur dana masyarakat sebagaimana telah diuraikan di atas. Karena itu,  berdasarkan  sejarahnya,  dapat  dikatakan  bahwa  baitul  mal  merupakan  cikal  bakal  dari lahirnya perbankan syariah.
Selanjutnya  Wangsawidjaja  (2012)  mengutip  pendapat  Harun  Nasution  dalam Ensiklopedia  Islam  Indonesia  bahwa    Terminologi  baitul  mal  wa  al-tamwil  berasal  dari  2  (dua) kata, yaitu baitu al-mal dan baitul tamwil. Istilah al-mal dari kata bait berarti bangunan atau rumah, sedangkan al-mal artinya harta benda  atau  kekayaan. Jadi baitu al-mal berarti rumah harta benda atau  kekayaan.  Namun,  baitul  mal  juga  diartikan  sebagai  perbendaharaan  (umum  atau  negara). Sedangkan  baitul  mal  dilihat  dari  istilah  fikih  adalah  suatu  lembaga  yang  bertugas  mengurusi kekayaan negara terutama keuangan, baik berkenaan dengan pemasukan dan pengelolaan, maupun yang terkait dengan pengeluaran. Sedangkan baitul tamwil berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.
Salah satu kondisi sosial ekonomi adalah semakin melebarnya disparitas antara pengusaha besar disatu  sisi dengan pengusaha kecil dan mikro di  sisi lainnya. Pengusaha besar mendapat banyak  kemudahan  dari  lembaga  keuangan,  dengan  alasan  mendukung  industrialisasi  dan memacu  pertumbuhan  ekonomi.  Sedangakn  pengusaha  kecil  kurang  mendapat  fasilitas    serta nyaris tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal seperti bank. Pihak yang bersedia melayani adalah  yang  mengambil  rente  besar,  seperti  lintah  darat,  bank  plecit,  dan  sejenisnya.  BMT berupaya membiayai para pengusaha mikro sambil bersaing dengan para lintah darat. Pada saat bersamaan, BMT melakukannya dengan upaya menerapkan nilai-nilai Islami, antara lain dengan
sistem bagi hasil, yang jika dilihat dari sisi pengusaha mikro terasa memiliki margin lebih rendah atau lebih murah.
Perkembangan  kemampuan  BMT  dalam  memberikan  pembiayaan  selanjutnya  dapat dikatakan sangat spektakuler.  Selama bertahun-tahun hingga kini, rasio financing to deposit  rasio (FDR) BMT pada umumnya  berada di  kisaran  angka  100  persen.  Artinya  dana  yang  dihimpun dari  anggota  dan  nasabah  dapat  disalurkan  sepenuhnya,  bahkan  sering  tidak  mencukupi (Haluan BMT, 2012).
Dalam Buku Haluan BMT 2020 yang diterbitkan oleh Perhimpunan BMT Indonesia Maret 2012  disebutkan  bahwa  Sejarah  perjuangan  BMT  di  bagian  lain  adalah  terkait  erat  dengan semangat kaum muslimin di seluruh dunia pada era 70-an untuk meningkatkan aktualisasi nilai- nilai Islam dalam kehidupan ekonomi modern. Keyakinan akan Islam sebagai rahmatan lil’alamin, khususnya  dalam  soal  ajaran  sosial  ekonomi,  membuat  gairah  dalam  wacana  ilmiah  maupun yang bersifat empiris dan operasional semarak pula di Indonesia. Penerbitan buku, kajian ilmiah, sampai  dengan  uji  coba  beberapa  instrumen  banyak  dilakukan.  Di  beberapa  Negara,  era  itu sudah memulai menyelenggarakan program  studi khusus ekonomi dan keuangan Islam. Upaya meningkatkan  profesionalisme  membawa  BMT  kepada  berbagai  inovasi  kegiatan  usaha  dan produk  usaha.  Sesuai  dengan  kondisi  “lapangan”  masing-masing,  BMT  berkreasi  menciptakan bentuk,  nama  dan  jenis  kegiatan  penghimpunan  dan  penyaluran  dana.  BMT  sering menggunakan slogan atau semboyan yang dianggap bisa menjadi “branch” atau ciri khas mereka, yang biasanya juga diilhami oleh kondisi masyarakat yang dilayani.
Faktor  regulasi  ada  pula  yang  mendukung  perkembangan  BMT  dalam  beberapa  tahun terakhir.  Sebelumnya,  kebanyakan  BMT  masih  merasa  gamang  akan  status  legalnya,  karena departemen  koperasi  hanya  mencantumkan  dalam  peraturan  menteri  bahwa  koperasi  dalam operasionalnya  dapat  menggunakan  pola  syariah.  Akan  tetapi  semenjak  ditetapkannya KEPMEN  Nomor  91/KEP/M.KUKM/IX/2004  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dapat dirasakan bahwa gerakan BMT telah mendapat kepastian hukum.  Bahkan,  dalam  Petunjuk  Pelaksanaan  (juklak)  dan  Petunjuk  Teknis  (juknis)  yang dikeluarkan  Pemerintah,  telah  terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  maupun  Standar Operasional Manajemen (SOM) yang relatif memenuhi harapan BMT dari sisi syariah, sehingga kedepan  gerakan  BMT  dapat  segera  mentransformasi    dirinya  kedalam  upaya  profesionalisme lembaga  keuangan  syariah  dengan  menerapkan  Ketundukan  Syariah  (Syariah  Comliance)  dan Good Corporate
Governance (GCG) . Permen dimaksud adalah PERMEN Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007  tentang  Pedoman  Standar  Operasional  Manajemen  Koperasi  Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah (Haluan BMT, 2020).
Sebagian  besar  BMT  memiliki  dua  latar  belakang  pendirian  dan  kegiatan  yang  hampir sama  kuat,  yakni  sebagai  lembaga  keuangan  mikro  dan  sebagai  lembaga  keuangan  syariah. Perkembangan pesat dimulai sejak tahun 1995, dan memperoleh “momentum” tambahan akibat krisis  ekonomi  1997/1998.  Sekarang  bisa  dikatakan  bahwa  masyarakat  luas  telah  cukup mengetahui tentang keberadaan BMT. Ada sekitar 3.900 BMT yang beroperasi di Indonesia pada akhir tahun 2010 (Haluan BMT, 2020).
Dalam acara Silaturahmi  Nasional Perhimpunan BMT Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 6-8 Nopember 2018 dengan Tema Peran Gerakan BMT dalam Memperkuat Ekonomi  Negeri,  Menteri  KUKM  menyatakan  bahwa  :  “Saat  ini,  Indonesia  menjadi  negara dengan jumlah industri keuangan syariah terbanyak di dunia. Antara lain, terdapat 5000 institusi lembaga  keuangan  syariah,  meliputi  34  perbankan  syariah,  58  operator  Takaful/Asuransi Syariah, tujuh perusahaan modal ventura syariah, 163 BPR Syariah, 4500 BMT, dan satu institusi pegadaian syariah.
Terkait  dengan regulasi sebagaimana disebutkan di atas, pada saat ini  lembaga keuangan mikro  syariah  yang  berbadan  hukum  koperasi  masih  berjuang  untuk  bisa  dimasukkan  dalam rancangan pengganti undang-undang  koperasi  yang  ada.  Namun  demikian  dengan Keputusan Menteri KUKM yang ada sudah dapat dijadikan sebagai payung atau landasan operasional BMT. Keputusan Menteri KUKM sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan setelah dikeluarkan Kepmen  KUKM  Nomor  91/KEP/M.KUKM/IX/2004,  dilakukan  perubahan  dengan  Peraturan
Menteri KUKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015, dilakukan perubahan Nomor
11/PER/M.KUKM/XII/2017.

## Praktek Akad Tijarah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT.
Akad  atau  perjanjian  pembiayaan  memiliki  berbagai  macam  istilah,  antara  lain  Perjanjian Pembiayaan, Persetujuan Membuka Pembiayaan, dan sebagainya. Disamping mengatur hak dan kewajiban bank serta nasabah, perjanjian atau persetujuan antara bank dengan nasabah penerima fasilitas pembiayaan (debitur) juga berfungsi sebagai perikatan pokok dari perjanjian pengikatan jaminan (accessoir) (wangsawidjaya, 2012).
Dalam menjalankan kegiatan usaha, BMT yang merupakan subsistem dari sistem ekonomi syariah wajib memenuhi asas-asas yang sesuai  dengan prinsip syariah.  Terdapat beberapa nilai dasar/asas  yang  merupakan  pilar  utama  dari  akad-akad  atau  perjanjian  berdasarkan  prinsip syariah. (Fathurrahman Djamil dalam Wangsawidjaja, 2012) Asas-asas perjanjian syariah adalah kebebasan  (al-hurriyah),  persamaan  atau  kesetaraan  (al-musawah),  keadilan  (al-adalah),  kerelaan (al-ridha), kejujuran dan kebenaran (ash-shidiq), dan asas tertulis (al-kitabah).
Selanjutnya  dalam  praktek  atau  implementasi  akad  tijarah  sebagaimana  dijelaskan  dalam uraian  di  atas  di  lembaga  keuangan  mikro  syariah  yang  dalam  hal  ini  mengambil  satu  dari sejumlah  BMT  yang  ada  Indonesia.  BMT  TUMANG  adalah  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan Pembiayaan  Syariah  (KSPPS)  yang  didirikan  pada  tahun  1998  dengan  Badan  Hukum  No 242/BH/KDK.11.25/IV/1999 (jangkauan wilayah Kabupaten
Boyolali), PAD No
02/PAD/XIV/I/2011  (jangkauan  wilayah  Propinsi  Jawa  Tengah),  PAD  No  166/Lap- PAD/VIII/2016  (jangkauan  wilayah  Nasional),  dan  merupakan  100  Koperasi  Besar  Indonesia (Indonesia’s 100 Largest Cooperatives) tahun 2017. BMT TUMANG telah dilengkapi dengan standar operasional  manajemen  (SOM)  dan  standar  operasional  prosedur  (SOP)  yang  juga  telah diberikan  panduan  dari  Kementerian  KUKM.  Kerjasama  perdagangan  atau  perniagaan  atau dalam  hal  ini  melalui  pembiayaan  dengan  pihak  anggota  telah  diterbitkan  SOM70  tentang Penyaluran Dana, yang secara umum diberikan penjelasan, tentang : manfaat sosial; keuntungan; biaya  administrasi;  strategi  penetapan  nisbah  bagi  hasil,  marjin,  dan  ujroh;  persyaratan  umum pembiayaan;  usulan  pembiayaan;  prinsip  pemberian  persetujuan  pembiayaan;  proses  realisasi pembiayaan;  dana  tabarru’;  dana  ta’awun;  agunan;  notariil;  pengendalian  risiko;  organisasi  dan manajemen;  plafon  pembiayaan;  kelebihan  dana;  pembiayaan  bermasalah;  dan  prinsip  akad pembiayaan dan pinjaman.
Berikut ini secara khusus telah diterbitkan pula SOM dan SOP terkait dengan akad tijarah, yaitu:
1. Akad Al-Murabahah. SOM71 tentang Penyaluran Dana: Akad Murabahah menetapkan sebagai berikut :
a) BMT dan Anggota harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
b) Barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
c) BMT  membiayai  sebagian  atau  seluruh  harga  pembelian  barang  yang  telah  disepakati kualifikasinya.
d) BMT membeli barang yang diperlukan Anggota atas  nama BMT  sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
e) BMT  harus  menyampaikan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  pembelian,  misalnya  jika pembelian dilakukan secara hutang.
f) BMT kemudian menjual barang tersebut kepada Anggota dengan harga jual senilai harga beli  ditambah  keuntungannya.  Dalam  kaitan  ini  BMT  harus  memberitahu  secara  jujur harga pokok barang kepada Anggota berikut biaya yang diperlukan.
g) Anggota membayar harga barang yang telah disepakati dan  pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
h) Untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  atau  kerusakan  akad,  pihak  BMT  dapat mengadakan perjanjian khusus dengan Anggota.
i) Jika  BMT  hendak  mewakilkan  kepada  Anggota  untuk  membeli  barang  dari  pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik BMT.
2. Akad Al-Salam. Tidak mengeluarkan pembiayaan pada jenis ini.
3. Akad Al-Istishna’. Tidak mengeluarkan pembiayaan pada jenis ini.
4. Akad Al-Ijarah. SOM72 tentang Penyaluran Dana: Akad Ijarah menetapkan sbb :
a) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang/jasa.
b) Manfaat barang/jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
c) Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
e) Manfaat  harus  dikenali  secara  spesifik  sedemikian  rupa  untuk  menghilangkan ketidaktahuan (jahalah) yang akan mengakibatkan sengketa.
f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
g) Sewa  adalah  sesuatu  yang  dijanjikan  dan  dibayar  Anggota  kepada  BMT  sebagai pembayaran  manfaat.  Sesuatu  yang  dapat  dijadikan  harga  dalam  jual  beli  dapat  pula dijadikan sewa dalam ijarah.
h) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
i) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
j) Kewajiban  BMT  sebagai  pemberi  sewa  :  Menyediakan  barang  yang  disewakan; Menanggung  biaya  pemeliharaan  barang;  Menjamin  bila  terdapat  cacat  pada  barang yang disewakan.
k) Kewajiban  Anggota  sebagai  penyewa  :  Membayar  sewa  dan  bertanggungjawab  untuk menjaga  keutuhan  barang  yang  disewa  serta  menggunakannya  sesuai  kontrak; Menanggung  biaya  pemeliharaan  barang  yang  sifatnya  ringan  (tidak  materiil);  Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga  bukan  karena  kelalaian  pihak  penyewa  dalam  menjaganya,  ia  tidak bertanggungjawab atas kerusakan tersebut.
5. Akad Al-Ijarah Mumtahiyah Bi Al-Tamlik. Tidak mengeluarkan pembiayaan pada jenis ini.
6. Akad Al-Mudharabah. SOM73 tentang Penyaluran Dana: Akad Mudharabah menetapkan sbb :
a) Pembiayaan disalurkan oleh BMT kepada Anggota untuk suatu usaha yang produktif.
b) BMT  sebagai  pemilik  dana  membiayai  100%  kebutuhan  usaha,  sedangkan  Anggota bertindak sebagai pengelola usaha.
c) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan BMT dengan Anggota.
d) Anggota  boleh  melakukan  berbagai  macam  usaha  yang  telah  disepakati  bersama  dan sesuai dengan syariah.
e) BMT  tidak  ikut  serta  dalam  manajemen  perusahaan  atau  proyek  tetapi  mempunyai  hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
f) Jumlah  dana  pembiayaan  harus  dinyatakan  dengan  jelas  dalam  bentuk  tunai  dan  bukan piutang.
g) Biaya operasional dibebankan kepada Anggota.
h) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka  dalam  mengadakan  kontrak  (akad),  dengan  memperhatikan  hal-hal  berikut: Penawaran  dan  penerimaan  harus  secara  tegas  menunjukkan  tujuan  kontrak  (akad); Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Akad dituangkan secara tertulis, melalui surat-menyurat, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
i) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan :  Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak; Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan
dinyatakan  pada  waktu  kontrak  disepakati  dan  harus  dalam  bentuk  prosentasi  (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
j) BMT  menanggung  semua  kerugian  akibat  dari  mudharabah,  dan  Anggota  tidak  boleh menanggung  kerugian  apapun  kecuali  diakibatkan  dari  kesalahan  disengaja,  kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
7. Akad  Al-Musyarakah.  SOM74  tentang  Penyaluran  Dana:  Akad  Musyarakah.  Dalam  kerjasama ini  yaitu  pihak  anggota  menyertakan  dana  atau  modal  kerja  namun  karena  BMT  “tidak mengatur aset  musyarakah” dan  “tidak berpartisipasi  dalam pekerjaan” sebagaimana diatur dalam akad musyarakah, maka BMT menggunakan akad mudharabah musytarakah.
8. Akad Al-Muzaraah. Tidak mengeluarkan pembiayaan pada jenis ini.
9. Akad Al-Musaqah. Tidak mengeluarkan pembiayaan pada jenis ini.

## Kesimpulan

## Kesimpulan
Transaksi ekonomi tidak lepas dari kebutuhan  manusia dan Islam telah mengatur dengan  jelas dan tegas khususnya yang berhubungan dengan perniagaan/perdagangan atau tijarah, dan oleh karenanya wajib untuk diikuti karena bersinggungan dengan hukum-hukum agama, antara lain: ada pencatatan dan saksi; berdasarkan kerelaan (saling ridho), dan harta tidak diperoleh dengan jalan  batil;  tidak  lebih  dicintai  dari  pada  cintanya  kepada  Allah,  Rasul,  dan  Jihad;  tidak melalaikan  shalat,  zakat,  takutnya  hari  kiamat;  jujur;    tidak  bohong;  tidak  khianat;  tidak mengingkari  janji;  tidak  mencela;  tidak  menaikkan  harga  berlebihan;  tidak  menunda-nunda pelunasan; tidak memberatkan yang sedang kesulitan.
Dalam  hal  tijarah  ada  beberapa  jenis  akad  (kesepakatan)  yang  disesuaikan  dengan keperluannya yang masing-masing telah ditetapkan bagaimana harus dilakukan, yaitu : prinsip jual-beli  (al-murabahah,  al-salam,  al-istishna’);  prinsip  bagi-hasil  (al-mudharabah,  al-musyarakah/al- mudharabah musytarakah, al-muzaraah, al-musaqah ). Lembaga keuangan mikro syariah yang dalam hal ini BMT TUMANG telah menjalankan prinsip syariah dalam praktek khususnya untuk akad tijarah dengan  adanya  dokumen-dokumen  berupa  SOM  dan  SOP  serta  kontrak  (kesepakatan) pembiayaan baik dalam prinsip jual-beli maupun prinsip bagi hasil.

## Implikasi
Sepanjang yang diketahui penulis, sebagian besar BMT telah menjalankan prinsip syariah untuk akad  tijarah,  namun  sepertinya  belum  semua  dilengkapi  dengan  SOM  dan  SOP  sebagai penjabaran  dari  fatwa  DSN-MUI  yang  ada.  Lebih  lagi  lembaga  keuangan  mikro  syariah  pada umumnya.  Oleh  karena  itu  penulis  memberikan  saran  agar  dilengkapi  SOM  dan  SOP  karena dalil-dalil  Al-Qur’an  dan  Al-Hadits  harus  dijelaskan  lagi  secara  operasional  untuk  memberi kemudahan  bagi  anggota  dan  pihak  manapun  memahaminya.    Disamping  itu  secara  lembaga keuangan syariah dalam operasionalnya harus konsisten dengan prinsip syariah yang benar atau sesuai dengan yang dicontohkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Dalam  upaya  untuk  mengedukasi  masyarakat  (umat)  agar  memahami  prinsip  syariah dalam bermuamalah (transaksi ekonomi/tijarah) hendaknya para juru dakwah lebih banyak juga menyampaikan dakwahnya dalam konteks  muamalah maliyah. Sehingga semakin banyak pula umat bertransformasi  ke prinsip syariah yang  jauh dari riba, berkah, dan pastinya akan menjdi bagian dari pengamalan agama.

## Keterbasan
Penelitian  dilakukan  hanya  pada  salah  satu  Lembaga  keuangan  mikro  syariah  sehingga  tidak
Ihwanudin et al., Akad Tijarah Dalam Praktek...
menggambarkan  praktik  yang  terjadi  di  lembaga  lainnya.  Penelitian  mendatang  perlu melakukan  perbandingan  antar  lembaga  untuk  memperoleh  gambaran  yang  lebih  luas  dan hasilnya lebih dapat digeneralisasi.

## Daftar Pustaka
Adam, P. (2017). Fikih Muamalah Maliyah, Bandung: Refika Aditama. Athoillah, A. dan Q-Anees, B. (2013). Filsafat Ekonomi Islam. Retrieved from http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/1749
Al-Qur’an Terjemah Tajwid, Kementerian Agama RI, 2010, Jakarta: Rumah Zakat. Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional No 45/DSN-MUI/II/2005 tentangLine Facility (At-Tashilat As-Saqfiyah), Jakarta 2005.
Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-
Ijarah Al-Mumthiyah Bi Al-Tamlik, Jakarta, 2002.
Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Pembiayaan Musyarakah , Jakarta, 2000.
Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah , Jakarta, 2006.
Ghufron A. Mas’adi, Fikih Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002. Karim, A. A. (2007). Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan edisi ketiga. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada .
Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Suhaib Al-Rumi Ra. Hendryadi,  H.,  Tricahyadinata,  I.,  &  Zannati,  R.  (2019).  Metode  Penelitian:  Pedoman  Penelitian Bisnis dan Akademik . Jakarta: LPMP Imperium. Mustofa, A. (2014). Reorientasi Ekonomi Syari’ah. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota
IKAPI) .
Perhimpunan BMT Indonesia. (2020). Haluan BMT 2020, Jakarta. https://abufawaz.wordpress.com/2012/04/10/hadits-hadits-shohih-tentang-keutamaan- perniagaan-dan-pengusaha-muslim/, di akses pada tanggal 05 Nopember 2019.
https://www.wartaekonomi.co.id/read202325/menkop-dan-ukm-minta-dana-bergulir-untuk- bmt-segera-direalisasikan.html, diakses pada tanggal 8 Oktober 2019.
Mubarok, J. (2003). Hukum Ekonomi Syariah: Akad Mudharabah, Bandung: Fokusmedia KSPPS  BMT  TUMANG,  Standar  Operasional  Manajemen:  SOM70  Penyaluran  Dana,  Rev-3, tanggal 15-01-2019.
Nurhasanah, N. (2015). Mudharabah, Bandung: Refika Aditama. Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor  : 11/PER/M.KUKM/XII/2017  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
Shihab,  Q.  (2011).  Menabur  Pesan  Ilahi,  Al-Qur’an  dan  Dinamika  Kehidupan  Masyarakat,  Jakarta: Lentera Hati
Wangsawidjaja, A. (2012). Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

## About Authors
Nandang Ihwanudin, Handri, Deden Gandana Madjakusumah, M Munir Asrori. Program Studi Magister Manajemen Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung.
Corresponding author: Nandang Ihwanudin email: n andangihwanudin_mes@unisba.ac.id
Accepted author version posted online: 30 April 2020
© 2020 The Author(s). This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license