E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 185

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3159
KAJIAN TENTANG PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENCABULAN ANAK
Pityani Meutia Lubis
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Jl. Putri Hijau No. 4, Medan – Sumatera Utara.
Email: pityanimeutialubis@gmail.com

## Abstrak
Petunjuk digunakan untuk meningkatkan kepercayaan hakim bahwa terdakwa bersalah atau tidak. Instruksi yang diperoleh dari pernyataan saksi, surat dan dari pernyataan terdakwa disatukan,  kemudian  disatukan  dan  akan  membuat  petunjuk  yang  dapat  memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah atau tidak. Tidak hanya itu, bukti seperti sperma ditemukan  di  sekitar  vagina  korban,  kerusakan  pada  selaput  darah  (selaput  dara)  dan  celana dalam  korban  juga  alat  untuk  memperkuat  bukti  untuk  membuktikan  bahwa  korban  telah memperkosa  dirinya  sendiri.  Kecil  kemungkinan  bahwa  laporan  perkosaan  akan  terjadi setelah  beberapa  hari  setelah  kejadian,  karena  dikhawatirkan  bukti  yang  diperlukan  akan lemah atau tidak lagi terlihat, sehingga membuat hakim sulit untuk percaya bahwa perkosaan telah terjadi. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (penelitian normatif) dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitik  yang menggunakan data sekunder. Prosedur pengumpulan data adalah dalam bentuk dokumentasi catatan atau kutipan, pencarian literatur  hukum,  buku-buku  dan  lain-lain  yang  berkaitan  dengan  identifikasi  masalah  baik offline maupun online ,  yang  kemudian  dianalisis  melalui  metode  analisis  konten  ( content analysis  method )  dengan  fokus  pada  masalah  tentang  bagaimana  dasar  hukum  penggunaan bukti  dari  Jaksa  Penuntut  Umum  sebagai  sarana  pembuktian  kasus  pelecehan  anak, bagaimana  proses  penggunaan  bukti  dari  Jaksa  Penuntut  Umum  sebagai  alat  pembuktian kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak.

## Kata Kunci: Petunjuk, Bukti, Jaksa, Pencabulan, Anak

## Abstract
An indication is used to increase the judge's confidence that the accused is guilty or not. Instructions obtained from witness statements, letters and from the defendant's statement were put together, then put together and will make a clue that can strengthen the judge's conviction that  the  defendant  is  guilty  or  not.  Not  only  that,  evidence  such  as  sperm  found  around  the victim's  vagina,  damage  to  the  blood  membrane  (hymen)  and  the  victim's  panties  are  also tools  to  strengthen  evidence  to  prove  that  the  victim  has  raped  herself.  It  is  unlikely  that reports  of  rape  will  occur  after  a  few  days  after  the  incident,  because  it  is  feared  that  the necessary  evidence  will  be  weak  or  no  longer  visible,  making  it  difficult  for  the  judge  to believe that rape has occurred. This writing uses normative juridical legal research methods (normative  research)  with  descriptive  analytical  research  specifications  that  use  secondary data. The procedure of data collection is in the form of documentation of notes or quotations, search  of  legal  literature,  books  and  others  related  to  the  identification  of  problems  both offline  and  online,  which  are  then  analyzed  through  the  content  analysis  method  (content
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 186

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3159
analysis method) with a focus on issues about how the legal basis the use of evidence from the Public  Prosecutor  as  a  means  of  proving  the  case  of  molestation  of  children,  how  is  the process  of  using  evidence  from  the  Public  Prosecutor  as  a  means  of  proof  of  sexual  abuse cases against children.

## Keywords: Instructions, Evidence, Prosecutors, Revocation, Children

## PENDAHULUAN
Hukum adalah kumpulan dari berbagai aturan-aturan hidup (tertulis atau tidak tertulis), yang  menentukan  apakah  yang  patut  dan  tidak  patut  dilakukan  oleh  seseorang  dalam pergaulan hidupnya, suatu hal yang khusus yang terdapat pada peraturan-peraturan hidup itu, yakni  bahwa  untuk  pentaatannya  ketentuan  itu  dapat  dipaksakan  berlakunya  (Soedjono Dirdjosisworo, 1983, h. 10).
Hukum  sebagai  suatu  sistem  dapat  berperan  dengan  baik  dan  benar  di  tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaanya dilengkapi kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan  hukum.  Untuk  mewujudkan  prinsip-prinsip  negara  hukum,  diperlukan  baik normanorma  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan,  juga  aparatur  pengemban  dan penegak  hukum  yang  profesional,  berintegritas,  dan  disiplin  yang  didukung  oleh  sarana  dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat.
Salah  satu  institusi  penegak  hukum  yang  mempunyai  kedudukan  yang  sentral  dan peranan strategis adalah kejaksaan. Karena institusi ini menjadi filter antara proses penyidikan dan  proses  pemeriksaan  di  persidangan.  Keberadaan  Jaksa  yang  mempunyai  kewenangan dalam  penuntutan  dan  pelaksana  putusan  pengadilan  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum tetap serta wewenang lain berdasar undang-undang diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan berdedikasi menciptakan keadilan dalam penegakan hukum.
Adapun  dalam  membuktikan  perkara  pidana  jaksa  penuntut  umum  dituntut menggunakan alat bukti yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  Alat  bukti  yang  digunakan  seperti  dalam  rumusan  Pasal  184  KUHAP  berupa keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk  dan  keterangan  terdakwa.  Proses pembuktian  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  sebagian  terkendala  minimnya  bukti-bukti  yang dihadirkan  dalam  persidangan.  Maka,  Jaksa  Penuntut  Umum  menggunakan  alat  bukti petunjuk dalam pemeriksaan pembuktian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP yaitu “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuainnya, baik  antar  satu  dengan  lainnya  maupun  dengan  tindak  pidana  itu  sendiri  menandakan  telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.
R. Sughandhi menguraikan tentang pencabulan yaitu:
Seorang  pria  yang  memaksa  pada  seorang  wanita  bukan  isterinya  untuk  melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan,  yang mana diharuskan kemaluan pria  telah  masuk  ke  dalam  lubang  kemaluan  seorang  wanita  yang  kemudian mengeluarkan air mani (P.A.F. Lamintang, 1997, h. 41).
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 187

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3159
Karakteristik utama dalam perkosaan ialah “bahwa perkosaan terutama bukan ekspresi agrsivitas (baca: kekerasan) dari seksualitas ( the agressive expression of sexuality ) akan tetapi merupakan  ekspresi  seksual  dari  suatu  agresivitas  ( sexual  expression  of  aggression )  (Romli Atmasasmita, 1995, h. 108). Alat bukti petunjuk baru benar-benar digunakan Jaksa Penuntut Umum  sebagai  dasar  membuat tuntutan apabila  batas  minimum  pembuktian  belum  tercapai. Alat Bukti yang dihadirkan dalam persidangan sebagian besar kurang memenuhi persyaratan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian dalam perkara  pencabulan adalah salah satu  dari  beberapa  perkara  yang  menggunakan  alat  bukti  petunjuk  dalam  pembuktiannya. Dalam  pembuktian  kasus-kasus  pencabulan,  Jaksa  Penuntut  Umum  sering  mengalami kesulitan yang umumnya terjadi karena tidak ada saksi selain pelaku dan korban pencabulan itu sendiri.
Selain  itu  kurangnya  alat  bukti  sebagai  kunci  kasus  pencabulan  mengakibatkan  sistem pembuktian oleh jaksa menjadi mengambang. Hal tersebut makin diperparah dengan kondisi psikologis  korban  pencabulan  yang  kebanyakan  tidak  melaporkan  dan  tidak  berani memaparkan  kejadian  yang  sebenarnya  akibat  dari  ketakutan  dan  trauma  yang  berlebihan menjadikan  proses  pembuktian  semakin  sulit.  Meskipun  demikian  upaya  pembuktian  oleh jaksa penuntut umum berkaitan dengan bahwa korban  pencabulan harus tetap diikuti dengan bukti-bukti  terdapatnya  tanda-tanda  kekerasan,  seperti  luka  pada  bagian  tubuh  tertentu. Karena bagaimanapun juga substansi yuridis dalam KUHP tidak mencantumkan unsur-unsur, akibat-akibat yang timbul karena perkosaan seperti kehamilan, trauma psikologis, dan trauma secara fisik tentunya.
Kejahatan seksual yang diatur dalam Pasal 285 KUHP ini ternyata tidak hanya dialami oleh  perempuan  dewasa  akan  tetapi  juga  menimpa  anak  perempuan.  Hal  yang  lebih memprihatinkan  lagi  adalah  makin  maraknya  tindak  pidana  ini  justru  juga  dilakukan  oleh anak-anak.  Substansi  hukum  dari  perumusan  Pasal  285  KUHP  ini  terkendala  dalam menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku.  Hal  tersebut  berkaitan  dengan  konsekuensi  hukum mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku yang termasuk anak. Apabila penjatuhan pidana anak  disamakan  dengan  pelaku  dewasa  sesuai  KUHP  muncul  sudut  pandang  yang  berbeda meskipun pelaku sama-sama melakukan tindak  pencabulan. Karena kebutuhan hukum itulah atau lebih tepatnya  sebagai  pendekatan  hukum  pidana  secara  esensial  maka  orientasi  pelaku lebih  komplek  diatur  dalam  Pasal  81  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Tindak  pidana  pencabulan  merupakan  kasus  yang  kasuistis,  maksudnya  tindak  pidana pencabulan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti bahwa tindak pidana tersebut  telah  terjadi.  Dalam  membuktikan  telah  terjadi  atau  belumnya  tindak  pidana pencabulan  sering  mengalami  kesulitan.  Kesulitan  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  yaitu  tidak terdapatnya  saksi  yang  melihat  langsung  kejadian  kecuali  anak  korban  dan  terdakwa  saja, serta  terdakwa  tidak  mau mengakui  bahwa  kejadian  tersebut  tidak  ia lakukan atau  terdakwa
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 188

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3159
selalu berkelik bahwa perbuatan tersebut  dilakukan atas dasar suka-sama suka. Dalam hal ini hakim akan sangat sulit untuk membuktikan dan memutus perkara tersebut.
Alat  bukti  petunjuk  digunakan  untuk  menambah  keyakinan  hakim  bahwa  terdakwa bersalah  atau  tidak.  Petunjuk  diperoleh  dari  keterangan  saksi,  surat  serta  dari  keterangan terdakwa  yang  dijadikan  satu,  kemudian  disatukan  dan  akan  membuat  satu  petunjuk  yang dapat  menguatkan  keyakinan  hakim  bahwa  terdakwa  bersalah  atau  tidak.  Tidak  hanya  itu, bukti  seperti  sperma  yang  terdapat  disekitar  vagina  korban,  rusaknya  selaput  darah  ( hymen ) dan  celana  dalam  korban  juga  menjadi  alat  bukti  petunjuk  yang  menguatkan  untuk membuktikan  telah  terjadi  pemerkosaan  pada  diri  si  korban.  Kecil  kemungkinan  apabila laporan  mengenai  terjadinya  pemerkosaan  dilakukan  setelah  beberapa  hari  setelah  kejadian, karena ditakutkan bukti-bukti yang diperlukan menjadi lemah atau tidak tampak lagi sehingga sulit bagi hakim untuk percaya bahwa telah terjadi perkosaan.
Mengenai  alat  bukti  petunjuk  sebagai  sarana  pembuktian  oleh  jaksa  penuntut  umum terhadap  perkara  pencabulan  anak,  sehingga  yang  menjadi  fokus  permasalahan  dalam penulisan  ini  adalah  Bagaimana  dasar  hukum  penggunaan  alat  bukti  petunjuk  oleh  Jaksa Penuntut  Umum  (JPU)  sebagai  sarana  pembuktian  perkara  pencabulan  terhadap  anak?, Bagaimana proses penggunaan alat bukti petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai sarana pembuktian perkara  pencabulan terhadap anak? dengan harapan tulisan ini dapat bermanfaat baik  secara  teori  maupun  praktis  bagi  khalayak  luas  mengenai alat  bukti  petunjuk  sebagai sarana pembuktian oleh jaksa penuntut umum terhadap perkara pencabulan anak .

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif ( normatif research ),  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau data skunder (Seokanto dan Sri Muji, 2003, h. 15).  Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian deskriptif analistis. Deskriptif adalah menunjukan komparasi atau hubungan seperangkat  data  dengan  seperangkat  data  yang  lain,  dan  maksudnya  adalah  untuk memberikan gambaran, menelaah, menjelaskan dan menganalisis (Soekanto, 1996, h. 63).
Sesuai jenis dan sifat penelitiannya, maka sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Mahkamah Agung tanggal 17-4-1987, No 28 K/Kr./1977 .  Bahan hukum sekunder terdiri  dari  buku-buku,  jurnal  ilmiah,  makalah  dan  artikel  ilmiah  yang  dapat memberi penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum tersier; berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain sebagainya dalam menemukan defenisi dari istilah-istilah dalam  membahas mengenai alat  bukti  petunjuk  sebagai  sarana  pembuktian  oleh  jaksa penuntut umum terhadap perkara pencabulan anak .
Prosedur  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam  penilitian  ini  berupa
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 189

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3159
dokumentasi  yaitu  pedoman  yang  digunakan  berupa  catatan  atau  kutipan,  penelusuran literatur  hukum,  buku-buku  dan  lainnya  yang  bertalian  dengan  identifikasi  masalah  dalam penilitian  ini  dengan  cara offline maupun online .  Analisa  bahan  hukum  dilakukan  dengan menggunakan  metode  analisa  konten (centent  analysis  method) yang  dilakukan  dengan menguraikan  materi  peristiwa  hukum  atau  produk  hukum  secara  rinci  guna  memudahkan interpretasi  dalam  pembahasan  (Marzuki,  2011,  h.  171).  Penelitian  ini  ditujukan  untuk mencari jawaban bagaimana dasar hukum penggunaan alat bukti petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai sarana pembuktian perkara pencabulan terhadap anak, dan bagaimana proses penggunaan  alat  bukti  petunjuk  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  sebagai  sarana  pembuktian perkara pencabulan terhadap anak.

## PEMBAHASAN
Dasar  Hukum  Penggunaan  Alat  Bukti  Petunjuk  Oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  Sebagai Sarana Pembuktian Perkara Pencabulan Terhadap Anak
Kedudukan Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Penyidikan
Menurut  D.  Simons  sebagaimana  dikutip  dalam  bukunya  Andi  Hamzah,  menyatakan sebagai berikut,  “Sistem hakim yang tetap di Indonesia mengikuti sistem di Negara Belanda yang dahulu juga menganut sistem juri pula, tetapi sejak tahun 1813 dihapuskan”. Sebaliknya Perancis  sejak  revolusi  meniru  sistem  itu  dari  Inggris.  Karena  banyaknya  kelemahan- kelemahan sistem tersebut maka Jerman juga tidak menganutnya (M Yahya Harahap,  2001, h. 22).
Tidak  ada  perkara  pidana  yang  luput  dari  pembuktian  alat  bukti  keterangan  saksi. Hampir  semua  pembuktian  perkara  pidana,  selalu  bersandar  pada  pemeriksaan  keterangan saksi.Sekurang-kurangnya  di  samping  pembuktian  dengan  alat  bukti  yanglain,  masih  selalu diperlukan  pembuktian  dengan  alat  bukti  keterangansaksi  (Yahya  Harahap,  2007,  h.  286). Ketentuan dalam Pasal 188 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa petunjuk adalah ”perbuatan, kejadian  atau  keadaan  yang  karena  persesuaiannya,  baik  antara  yang  satu  dengan  yang  lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan  siapa  pelakunya”  (Andi  Hamzah,  2014,  h.  277).  Yang  dimaksud  dengan  petunjuk- petunjuk adalah perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau hal-hal yang ada persesuaiannya baik  satu  sama  lain  maupun  dengan  perbuatan  yang  dituduhkan  terhadap  terdakwa  dapat menunjukkan  dengan  nyata  bahwa  suatu  kejahatan  telah  dilakukan  dan  siapa  yang melakukannya.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  petunjuk-petunjuk  adalah  perbuatan-perbuataan, kejadian-kejadian  atau  hal-hal  yang  ada  persesuaiannya  baik  satu  sama  lain  maupun  dengan perbuatan yang dituduhkan terhadap terdakwa dapat menunjukkan dengan nyata bahwa suatu kejahatan telah dilakukan dan siapa yang melakukannya (Pasal 188 KUHAP). Menurut Pasal 188 ayat 2 KUHAP adanya petunjuk hanya dapat dibuktikan oleh:
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 190

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3159
a. Saksi-saksi
b. Surat-surat
c. Pemeriksaan sendiri ataupun penyaksian oleh hakim
d. Pengakuan sendiri oleh tertuduh biarpun tidak dilakukan dimuka hakim.
Apabila  diperhatikan  bahwa  Pasal  188  ayat  1  KUHAP  tersebut  mengandung  maksud bahwa  tidak  ada  kepastian  yang  mutlak  bagi  terdakwa  yang  benar-benar  telah  bersalah melakukan  perbuatan  sebagaimana  yang  didakwakan.  Oleh  karena  itu  perbuatan,  kejadian atau  keadaan  baru  dianggap  sebagai  petunjuk  apabila  ada  persesuaaian  baik  antara  satu dengan  yang  lain,  maupun  tindak  pidana  itu  sendiri,  yang  menandakan  bahwa  telah  terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelaku tindak pidana tersebut. Dengan alat bukti petunjuk dapat dinilai  mempunyai  kekuatan  sebagai  alat  bukti  yang  sah,  selain  itu  alat  bukti  petunjuk  baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah apabila ada persesuaian yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagaimana pada Pasal 188 ayat 2 KUHAP.
Petunjuk  dapat  berupa  sebuah  keterangan,  namun  tidak  semua  keterangan  itu  dapat dijadikan  petunjuk.  Keterangan  yang  diperoleh  dari  seorang  saksi  bisa  disebut  sebagai petunjuk,  akan  tetapi  apabila  keterangan  itu  diperoleh  dari  tersangka  maupun  terdakwa bukanlah  petunjuk  tetapi  bisa  menjadi  keterangan  yang  akan  memberatkan  ( A  charge ) ataupun sebaliknya keterangannya itu dapat meringankan ( A de charge ).
Selain  itu  petunjuk  dapat  diperoleh  dari  barang  bukti,  meskipun  keberadaan  barang bukti ini bukan merupakan alat bukti. Yang mana barang bukti hanya ada di “bukti permulaan yang  cukup”,  yaitu  bukti  yang  berupa  keterangan-keterangan  dan  data  yang  terkandung dalam:
a. Laporan Polisi;
b. BAP saksi /tersangka (BAP TKP);
c. Pelaporan hasil penyelidikan;
d. Barang Bukti.
Alat  bukti  petunjuk  pengertiannya  dapat  dilihat  menurut  KUHAP  Pasal  188  ayat  1. Berbicara  tentang  alat  bukti  petunjuk  itu  sendiri  mengenai  pengertiannya  dapat  dilihat menurut KUHAP Pasal 188 Ayat 1 “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.” Menurut M. Yahya Harahap yaitu:
Petunjuk  ialah  suatu  isyarat  yang  dapat  ditarik  dari  suatu  perbuatan,  kejadian  atau keadaan  dimana isyarat  itu  mempunyai  persesuaian antara  yang  satu  dengan  yang  lain maupun  isyarat  itu  mempunyai  persesuaian  dengan  tindak  pidana  itu  sendiri,  dan  dari isyarat  yang  bersesuaian  tersebut  melahirkan  atau  mewujudkan  suatu  petunjuk  yang membentuk  kenyataan  terjadinya  suatu  tindak  pidana  dan  terdakwalah  pelakunya  (M. Yahya Harahap, 2018, h. 313).
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 191

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3159
Untuk  memperkuat  proses  pembuktian  perkara  pidana  yang  dilakukan  dalam persidangan sesuai dengan pengertian alat bukti petunjuk, peran dan fungsi alat bukti petunjuk itu sama dengan alat bukti yang lain dalam KUHAP yaitu. Akan tetapi alat bukti petunjuk ini baru dipakai apabila dirasa dari alat bukti-alat bukti yang lain masih kurang untuk dilakukan pembuktian atas kesalahan terdakwa ataupun dari alat-alat bukti yang ada masih belum cukup atau tidak ada persesuaian diantaranya.
Peran  dan  fungsi  dari  alat  bukti  petunjuk  ini  untuk  membuat  terang  suatu  perkara apakah  benar-benar  terjadi  tindak  pidana.  Suatu  ketika  surat  Berita  Acara  Pemeriksaan  oleh penyidik  yang  dilimpahkan  ke  kejaksaan  belum  lengkap  dan  belum  bisa  mencukupi pembuktian maka diberilah petunjuk untuk menemukan persesuaiannya.
Setelah  alat  bukti  yang  bersesuaian  yaitu  minimal  2  (dua)  alat  bukti  didapat  dalam perkara yang dilakukan maka alat Bukti Petunjuk dapat mengambil perannya. Contohnya ada saksi yang diperiksa dengan tidak disumpah, tetapi keterangannya bersesuaian satu sama lain. Jadi keterangan itu bisa ditarik sebagai petunjuk/digunakan sebagai petunjuk. Pada praktiknya alat  bukti  petunjuk  tidak  selalu  digunakan  dalam  pembuktian  perkara  pidana,  tetapi  banyak digunakan  oleh  hakim  dalam  hal  memperkuat  dan  mempertebal  keyakinannya.  Alat  bukti petunjuk  digunakan  manakala  alat  bukti  yang  lain  (surat,  keterangan  saksi,  keterangan terdakwa)  masih  belum  menguatkan  keyakinan  hakim.  Sehingga  dengan  adanya  alat  bukti petunjuk  akan  lebih  mempertebal  keyakinan  hakim  bahwa  benar  telah  terjadi  tindak  pidana dan terdakwa tersebut benar sebagai pelakunya.
Uraian di atas sudah cukup jelas menjabarkan tentang bagaimana peran dan fungsi dari alat  bukti  petunjuk  yang  merupakan  salah  satu  alat  bukti  yang  sah  dalam  KUHAP,  secara singkat  dikatakan  bahwa  peran  dan  fungsi  alat  bukti  petunjuk  adalah  memperkuat  proses pembuktian  perkara  pidana,  selain  itu  juga  dalam  persidangan  untuk  memperkuat  atau mempertebal keyakinan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
Apabila kita mengiku aturan  mengenai rumusan tentang pengertian alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 ayat 1 dan ayat 2, maka unsur atau syarat alat bukti petunjuk adalah:
a. Unsur pertama, adanya perbuatan, kejadian, keadaan yang bersesuaian;
b. Unsur kedua, ada 2 (dua) persesuaian, ialah;
1) Bersesuaian  antara  masingmasing  perbuatan,  kejadian  dan  keadaan  satu  dengan yang lain, maupun
2) Bersesuaian  antara  perbuatan,  kejadian,  dan  atau  keadaan  dengan  tindak  pidana yang didakwakan;
c. Unsur  ketiga,  dengan  adanya  persesuaian  yang  demikian  itu  menandakan  (menjadi suatu tanda) atau menunjukkan adanya 2 (dua) hal in casu kejadian, ialah:
1) Pertama, menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana, dan
2) Kedua, menunjukkan siapa pembuatnya.
d. Alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk melalui 3 alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 192

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3159
Ketentuan  Pasal  188  ayat  2  adalah  harus  didapat  dari  3  (tiga)  alat  bukti  yaitu: keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Menurut hemat penulis didapat dari dua alat bukti  baik  jenis  yang  sama  maupun  jenis  yang  berlainan  diantara  tiga  alat  bukti  tersebut sudahlah cukup. Merujuk pasal tersebut di atas bahwa ada dua bagian persesuaian, yakni:
a. Persesuaian  yang  pertama,  adalah  persesuaian  antara  masing-masing  perbuatan,  antara masing-masing  keadaan,  antara  masing-masing  kejadian  atau  terhadap  yang  satu  dengan yang lainnya. Artinya, fakta-fakta tentang perbuatan, kejadian dan keadaan yang diperoleh dari  dua  atau  lebih  alat  bukti  keterangan  saksi,  keterangan  terdakwa,  dan  atau  surat, walaupun berbeda-beda, masing-masing ada hubungan yang erat, atau dapat dihubungkan. Hubungannya  itu  bersifat  saling  melengkapi,  saling  menunjang  antara  satu  terhadap lainnya,  sehingga  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  (petunjuk)  bahwa  benar  telah  terjadi tindak pidana dan terdakwa bersalah melakukannya.
b. Persesuaian  yang  kedua,  adalah  persesuaian  antara  perbuatan,  kejadian  atau  keadaan dengan  tindak  pidana  yang  didakwakan.  Setiap  tindak  pidana  mengandung  unsur-unsur. Kompleksitas  unsur-unsur  itulah  yang  dinamakan  tindak  pidana.  Oleh  karena  itu, persesuaian  dengan  tindak  pidana  tersebut  adalah  bersesuaian  dengan  unsur-unsur  yang ada,  walaupun mungkin  isi  dari  suatu  alat  bukti  yang  bersesuaian  dengan  sebagian  unsur saja.  Namun,  dari  persesuaian  alat  bukti  ini  dan  isi  dari  alat  bukti  lainnya  harus  dapat menunjukkan  (dapat  disimpulkan)  secara  akal  telah  terjadi  suatu  tindak  pidana  dan  siapa pembuatnya.  Dua  persesuaian  itu  sifatnya  kumulatif  dan  impertatif.  Artinya,  tidak  cukup satu persesuaian saja, namun harus kedua-dua persesuaian.
Adanya persesuaian yang menandakan adanya 2 (dua) hal kejadian atau keadaan, ialah bahwa  (1)  Benar  Telah  Terjadi  Suatu  Tindak  Pidana,  dan  (2)  Menunjukkan  Siapa Pembuatnya.  Alat  Bukti  Petunjuk  Hanya  Dapat  Dibentuk  dengan  Menggunakan  Keterangan Saksi,  Surat  dan  Keterangan  Terdakwa.  Apakah  ketiga  alat  bukti  itu  harus  bekerja  bersama untuk  menghasilkan  alat  bukti  petunjuk?  Tidak  ada  keterangan  yang  mengharuskan menggunakan  ketiga-tiganya,  Walaupun  Pasal  183  mengenai  syarat  minimal  pembuktian itu ditujukan  dalam  hal  hakim  membentuk  keyakinannya  untuk  menjatuhkan  pidana.  Namun, tidaklah  salah  apabila  minimal  dua  alat  bukti  itu  ditafsirkan  berlaku  pula  dalam  hal membentuk  alat  bukti  petunjuk,  karena  ketentuan  Pasal  183  adalah  merupakan  asasnya. Seperti juga pada salah satu syarat untuk sah dan bernilainya keterangan saksi (Pasal 185 ayat (2),  ialah  harus  didukung  oleh  alat  bukti  lainnya.  Demikian  juga  mengenai  keterangan terdakwa yang harus didukung oleh alat bukti lainnya (Pasal 189 ayat 4).  Asas minimal dua alat bukti tercermin dalam Pasal 185 ayat 2 dan Pasal 189 ayat 4 tersebut.
Berdasarkan  pada  jiwa  dari  Pasal  183  tersebut  diatas,  maka  alat  bukti  petunjuk  telah dapat  dibentuk  oleh  hakim  melalui  dua  alat  bukti  yang  disebutkan  dalam  Pasal  188  ayat  2, baik  dalam  jenis  yang  sama  maupun  dalam  jenis  yang  berbeda.  Yang  penting  alat  bukti petunjuk  harus  dibentuk  melalui  minimal  dari  2  (dua)  alat  bukti  yang  telah  dipergunakan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 193

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3159
dalam sidang-sidang sebelumnya. Alat bukti petunjuk hanya bisa dibentuk oleh hakim se telah memeriksa  alat-alat  bukti,  bahkan  semua  alat  bukti.  Artinya,  alat  bukti  petunjuk  ini  hanya dibentuk  hakim  melalui  pertimbangan  hokum  dalam  putusan.  Demikian  maksud  dari  alat bukti petunjuk.
Jaksa  penuntut  umum  boleh  menggunakan  alat  bukti  petunjuk.  Jaksa  membentuk  alat bukti petunjuk adalah dalam requisitoirnya dan penasihat hukum akan menyangkal bentukan alat  bukti  petunjuk  jaksa  dalam pleidoinya. Akan  tetapi,  alat  bukti  petunjuk  hasil  bentukan jaksa penuntut umum dan atau bantahan penasihat hukum, tidaklah mengikat hakim
Pembuktian  alat  bukti  petunjuk  bentukan  jaksa  penuntut  umum,  bagi  hakim  nilai pembuktiannya  adalah  bebas.  Bernilai  bebas  nilainya  bergantung  kepada  hakim,  apakah mengandung  nilai  dan  akan  dipergunakan  sebagai  alat  bukti  petunjuk  dalam  pertimbangan hukumnya  ataukah  diabaikan  saja,  sepenuhnya  bergantung  kepada  hakim  sendiri.  Namun, sebagai  jaksa  yang  baik  menjadi  beban  tugasnya  untuk  berusaha  membentuk  alat  bukti petunjuk.  Demikian  juga  bagi  penasihat  hukum  yang  baik  dan  profesional,  tentu  menjadi kewajiban  profesinya  untuk  menyangkal  atau  mementahkan  alat  bukti  petunjuk  bentukan jaksa di dalam pembelaannya, dengan menggunakan argumentasi dan alasan yuridis dan logis, tidak merupakan alasan yang asal kena.
Alasan  yang  asal-asalan  tentu  akan  merendahkan  dan  menjatuhkan  kredibilitasnya sendiri sebagai seorang advokat. Apakah bisa menggunakan alat bukti keterangan ahli untuk membentuk  alat  bukti  petunjuk,  Apabila  dalam  Pasal  188  ayat  2  telah  ditentukan  secara limitatif,  apalagi  dengan  menggunakan  kata  “hanya”,  maka  sudah  pasti  tidak  diperkenankan hakim menggunakan alat bukti keterangan ahli untuk membentuk alat bukti petunjuk. Namun, keterangan  ahli  dapat  digunakan  untuk  tambahan  bahan  dalam  membentuk  alat  bukti petunjuk.  Sama  halnya  dengan  barang  bukti,  yang  juga  dapat  digunakan  sebagai  bahan tambahan untuk membentuk alat bukti petunjuk.

## Cara-cara Mendapatkan Bukti Petunjuk Oleh Jaksa Penuntut Umum
A.Z.  Abidin  Farid  memberi  perumusan tentang  asas  oportunitas  sebagai  berikut  “Asas hukum  yang  memberikan  wewenang  kepada  Penuntut  Umum  untuk  menuntut  atau  tidak menuntut  dengan  atau  tanpa  syarat  seseorang  atau  korporasi  yang  telah  mewujudkan  delik demi kepentingan hukum.” (A.Z. Abidin Farid, 1981, h. 12)
Proses  untuk  menentukan  suatu  berkas  perkara  guna  menentukan  lengkap  tidaknya berkas  perkara  tersebut  untuk  dilimpahkan  di  persidangan  dalam  rangkaian  proses  peradilan pidana  terletak  pada  tahap  Prapenuntutan  yang  menggambarkan  adanya  keterkaitan  antara Penyidik  dengan  Penuntut  Umum.  Apabila  terdapat  kekurangan  di  dalam  berkas  perkara, yang  nantinya  akan  menyulitkan  Kejaksaan  dalam  melakukan  penuntutan,  maka  berkas perkara  dapat  dikembelikan  kepada  Penyidik  untuk  disempurnakan  dengan  disertai  petunjuk yang dianggap perlu.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 194

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Kajian Tentang Penggunaan...(Pityani Meutia Lubis) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 185-203
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3159
Syarat-syarat untuk dapat dijadikan petunjuk sebagai alat bukti haruslah: (Andi Hamzah dan Indra Dahlan, 1984, h. 263)
a. Mempunyai persesuaian atau sama lain atas perbuatan yang terjadi.
b. Keadaan-keadaan  perbuatan  itu  berhubungan  satu  sama  lain  dengan  sengaja kejahatan  yang  terjadi  berdasarkan  pengamatan  hakim  baik  dari  keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.
Pada  prinsipnya,  ketentuan  tentang  Penyidikan  dan  Penuntutan  dalam  KUHAP  di  atas menunjukkan hubungan yang erat antara penyidikan dengan penuntutan. Secara ringkas dapat dikatakan  bahwa  penyidikan  merupakan kegiatan  untuk  mengumpulkan  alat  bukti  mengenai adanya  satu  tindak  pidana  beserta  pelaku  tindak  pidana  tersebut,  sementara  penuntutan merupakan  kegiatan  yang  ditujukan  untuk  mempertanggungjawabkan  hasil  dari  kegiatan penyidikan di forum pengadilan.
Oleh  karena itu,  pelaksanaan  dari integrated  criminal justice  system sebetulnya  adalah untuk  melaksanakan  penegakan  hukum  yang  terpadu  dan  berkesinambungan  untuk mendapatkan out  put yang  maksimal.  Dalam  hal  ini,  penyidikan  haruslah  diarahkan  kepada pembuktian  di  persidangan,  sehingga  tersangka  (pelaku  tindak  pidana)  dapat  dituntut  dan diadili  di  persidangan.  Penyidikan  yang  berakhir  dengan  putusan  ( vrisjpraak )  ataupun  lepas dari segala tuntutan ( onslag van alle rechtsvervolging ) dari Pengadilan terhadap pelaku tindak pidana akan merugikan masyarakat dan lembaga penegak hukum itu sendiri.
Hal  ini  merupakan  bagian  dari  kewenangan  Kejaksaan  sesuai  dengan  Dominis  Litius, yaitu  maka  penetapan  dan  pengendalian  kebijakan  penuntutan  hanya  berada  di  satu  tangan yaitu Kejaksaan. Sebelum penyidikan dimulai, sudah harus diperkirakan delik yang dan diatur dalam  ketentuan  perundang-undangan.  Hal  tersebut  sangat  penting,  karena  penyidikan diarahkan kepada keadaan yang terjadi, yang cocok dengan perumusan delik tersebut. Namun demikian,  Penuntut  Umum  dapat  pula  mengubah  pasal  perundang-undangan  pidana  yang dicantumkan oleh Penyidik. Disinilah letak hubungan yang tidak terpisahkan antara penyidik dan Penuntut Umum.
Adapun  mekanisme  mendapatkan  bukti  petunjuk  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  melalui koordinasi  dalam  hal  penyidikan  antara  Kepolisian  (Penyidik)  dengan  Kejaksaan  (Jaksa Penuntut Umum), hal tersebut dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
a. Setelah Kepolisian (Penyidik) melakukan kegiatan penyidikan, maka Kepala Kepolisian di unit bersangkutan (Kapolres/Kapolsek) segera mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Kajati/Kajari. Pengiriman SPDP inilah  yang  merupakan  titik  awal  hubungan  koordinasi  antara  Kepolisian  (Penyidik) dengan  Kejaksaan  (Jaksa  Penuntut  Umum)  dalam  hal  dilakukannya  suatu  kegiatan penyidikan.
b. Selanjutnya,  Kajati  atau  Kajari  akan  menunjuk  Jaksa  untuk  melakukan  pemantauan perkembangan  penyidikan  dan  melakukan  penelitian  berkas  perkara  (form  surat  P-16A).
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 195

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3159
Jaksa  yang  ditunjuk  inilah  yang  akan  melakukan  koordinasi  dengan  para  penyidik  dalam hal menentukan suatu perkara layak atau tidak ditingkatkan dalam tahap penuntutan.
c. Setelah  Penyidik  selesai  melakukan  tindakan-tindakan  penyidikan,  seperti  melakukan pemeriksaan  terhadap  saksi,  ahli  maupun  tersangka,  melakukan  penyitaan,  penangkapan, penahanan dan sebagainya, maka hasil dari kegiatan penyidikan tersebut dituangkan dalam sebuah  Berkas  Perkara.  Selanjutnya  Penyidik  melimpahkan  Berkas  perkara  tersebut  ke Kejaksaan untuk diteliti.
d. Jaksa  Peneliti  melakukan  penelitian  berkas  perkara,  apakah  berkas  perkara  tersebut  telah memenuhi  syarat  formil  maupun  materiil  untuk  dilimpahkan  ke  persidangan.  KUHAP menentukan  paling  lama  7  (tujuh)  hari  sejak  diterimanya  Berkas  Perkara  tersebut,  Jaksa sudah  harus  menyatakan  sikap.  Dalam  hal  ini  terdapat  2  (dua)  sikap  dari  Jaksa  Peneliti, yaitu:
1) Apabila  berkas  perkara  telah  dinyatakan  lengkap,  maka  Jaksa  Peneliti  akan  menyusun Berita  Acara  Pendapat  yang  menyatakan  bahwa  Berkas  Perkara  telah  lengkap  dan berkas  perkara  dapat  dinaikkan  ke  tahap  penuntutan.  Apabila  sikap  ini  yang  diambil oleh  Jaksa  Peneliti,  maka  penyidikan  berarti  telah  selesai  dan  tahap  Prapenuntutan dengan  sendirinya  akan  beralih  ke  tahap  Penuntutan.  Konsekuensi  dari  peralihan  dari tahap  Prapenuntutan  ke  tahap  Penuntutan  tersebut  sekaligus  berakibat  beralihnya “tanggung  jawab  yuridis”  perkara  pidana  dari  tangan  Penyidik  ke  tangan  Penuntut Umum setelah Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat 3 huruf b KUHAP). Selain itu Jaksa Peneliti juga segera  menyusun  Rencana  Dakwaan  sebagai  landasan  untuk  membuat  Surat  Dakwaan yang akan dilimpahkan ke Pengadilan.
2) Apabila  Berkas  Perkara  dinyatakan  kurang  lengkap,  maka  Jaksa  Peneliti  akan  segera menerbitkan Surat (P-18) yang menyatakan bahwa Berkas Perkara dikembalikan kepada Penyidik,  karena  berkas  tersebut  masih  kurang  lengkap.  Selanjutnya  dalam  waktu  14 (empat  belas  hari)  sejak  diterimanya  berkas  perkara,  Jaksa  Peneliti  sudah  harus memberikan petunjuk kepada penyidik, baik berupa kelengkapan syarat formil maupun syarat materiil.
3) Setelah  menerima  petunjuk  dari  Jaksa  untuk  melengkapi  berkas  perkara,  Penyidik “wajib”  melengkapi  berkas  perkara  sesuai  dengan  petunjuk  Jaksa.  Dalam  hal  ini, koordinasi  juga  dilakukan  dengan  cara  Penyidik  menghadap  kepada  Jaksa  untuk memperoleh  petunjuk  secara  konkrit  dalam  melengkapi  kekurangan  Berkas  perkara. Setelah  berkas  perkara  dilengkapi  oleh  Penyidik,  Penyidik  dalam  waktu  14  hari  harus menyerahkan  atau  menyampaikan  kembali  berkas  dan  tambahan  hasil  penyidikan kepada Penuntut Umum (Pasal 110 ayat 2 dan 3 serta pasal 138 ayat 2 KUHAP).
4) Jaksa  Peneliti  kembali  melakukan  penelitian  berkas  perkara  dan  setelah  dinyatakan lengkap segera memberitahukan kepada penyidik untuk melimpahkan tersangka dengan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 196

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3159
barang  bukti  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum.   Namun  apabila  berkas  perkara  tersebut ternyata  menurut  Jaksa  Peneliti  masih  kurang  lengkap,  maka  berkas  perkara  tersebut dikembalikan lagi kepada Penyidik dan proses bolak-balik berkas perkara tersebut akan terjadi sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa.

## Proses  Penggunaan  Alat  Bukti  Petunjuk  Oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  Sebagai  Sarana Pembuktian Perkara Pencabulan Terhadap Anak
Djisman  Samosir  berpendapat  bahwa:  Penilaian  atas  kekuatan  pembuktian  dari  suatu petunjuk  dalam  setiap  keadaan  tertentu  dilakukan  oleh  hakim  dengan  arif  lagi  bijaksana setelah  ia  mengadakan  pemeriksaan  dengan  penuh  kecermatan  dan  keseksamaan  hati nuraninya (C. Djisman Samosir, 1985, h. 90).
Romli Atmasasmita dalam bukunya mengatakan bahwa:
Asas  persamaan  di  muka  hakim  tidak  secara  eksplisit  tertuang  dalam  KUHAP,  akan tetapi  asas  ini  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  KUHAP.  Ditempatkannya asas ini sebagai satu kesatuan menunjukan bahwa betapa pentingnya asas ini dalam tata kehidupan Hukum Acara Pidana di Indonesia. (Romli Atmasasmita, 1983, h. 30).
Menurut  Hibnu  Nugroho  menerangkan  bahwa;  “saksi  adalah  orang  yang  memberikan keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan  tentang  suatu  perkara pidana yang ia dengan sendiri,ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” (Hibnu Nugroho, 2010, h. 34).  Ketentuan  dalam  menerapkan  alat  bukti  petunjuk  didasarkan  pada  Pasal  188  ayat  2 KUHAP  membatasi  kewenangan  Jaksa  dalam  cara  memperoleh  alat  bukti  petunjuk.  Jaksa Penuntut  Umum  tidak  boleh  sesuka  hati  mencari  alat  bukti  petunjuk  dari  berbagai  sumber. Sumber yang dapat dipergunakan untuk mengkonstruksi alat bukti petunjuk terbatas dari alat- alat bukti yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, yaitu:
a. Keterangan Saksi.
b. Surat.
c. Keterangan Terdakwa.
Berdasarkan  ketiga  alat  bukti  tersebut  persesuaian  perbuatan,  kejadian  atau  keadaan dapat  dicari  dan  diwujudkan,  sehingga  alat  bukti  petunjuk  dapat  diperoleh.  JPU  dilarang mencari dan memperoleh alat bukti diluar yang telah ditentukan undang-undang. Keterangan ahli tidak dipergunakan sebagai sumber memperoleh petunjuk, undang-undang tidak memberi penjelasan yang pasti mengapa keterangan ahli tidak dimasukkan dalam pasal tersebut, meski sebenarnya  keterangan  ahli  dalam  hal-hal  tertentu  sangat  menolong  untuk  memperoleh petunjuk.  Kemungkinan  pembuat  undang-undang  melarang  keterangan  ahli  sebagai  sumber alat  bukti  petunjuk  didasarkan  pada  pemikiran  perlunya  membatasi  kewenangan  hakim mencari alat bukti petunjuk dari sumber yang terlampau luas. Membuktikan dalam arti logis
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 197

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3159
adalah  memberi  kepastian  yang  bersifat  mutlak  atas  suatu  peristiwa  yang  sulit  dibantah kebenarannya  oleh  siapa  saja,  termasuk  oleh  pihak  lawan.  Adapun  membuktikan  dalam  arti konvensional  adalah  membuktikan  suatu  peristiwa  tapi  tidak  bersifat  mutlak  (sehingga kepastiannya sangat relatif) (Zainal Asikin, 2017, h. 98).
Di dalam perkara dimaksud, cara JPU menerapkan alat bukti petunjuk didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat yang berupa visum et repertum dan BAP (Berita Acara  Pemeriksaan).  Bahwa  pada  intinya  cara  hakim  menerapkan  alat  bukti  petunjuk  tidak hanya terbatas pada Pasal 188 ayat 2 KUHAP yang hanya membatasi cara hakim menerapkan alat  bukti  petunjuk  hanya  pada  keterangan  saksi,  surat  dan  keterangan  terdakwa  saja,  tetapi hakim  lebih  menafsirkan  secara  luas  yaitu  alat  bukti  petunjuk  juga  dapat  diterapkan berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dipersidangantermasuk  juga  keterangan  ahli,  olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan barang bukti.
Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim berdasarkan Pasal 188 ayat 1 KUHAP adalah “untuk menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan mengetahui siapa pelakunya. Penggunaan alat bukti petunjuk tidak hanya untuk memidanakan seseorang tetapi juga dapat membebaskan seseorang dari tuntutan penuntut umum”. Hal ini berarti hakim menyimpulkan bahwa penggunaan alat bukti petunjuk oleh hakim berdasarkan Pasal 188 1 KUHAP memang telah  terjadi  tindak  pidana  tetapi  pelakunya  belum  tentu  seseorang  yang  telah  didakwa  oleh penuntut umum.
Petunjuk ada bermacam-macam yaitu:
a.  Petunjuk  dari  penyidik;  yaitu  petunjuk  yang  digunakan  oleh  penyidik  dalam  melakukan penyidikan  untuk  dapat  mengetahui  pelaku  kejahatan  dan  untuk  menemukan  tersangka berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan tersebut.
b. Petunjuk dari penuntut umum; yaitu sebelum melakukan penuntutan, maka penuntut umum harus melimpahkan berkas yang lengkap ke pengadilan, tetapi apabila berkas dari penyidik belum  lengkap  maka  penuntut  umum  akan  memberikan  petunjuk  kepada  penyidik  untuk melengkapi berkas tersebut.
c.  Petunjuk  dari  hakim;  yaitu  petunjuk  yang  digunakan  oleh  hakim  di  sidang  pengadilan berdasarkan  persesuaian alat-alat  bukti  yang  diajukan  dipersidangan  dan  fakta-fakta  yang terungkap dipersidangan untuk memutus suatu perkara.
Cara  menerapkan  alat  bukti  petunjuk  didasarkan  pada  sistem  pembuktian  menurut undang-undang  secara  negatif  ( negatief  wettelijk )  yaitu  alat  bukti  petunjuk  diperoleh berdasarkan alat bukti yang telah ada dan berdasarkan keyakinan hakim sehingga hakim dapat memutus  suatu  perkara.  Hal  ini  juga  didasarkan  pada  Pasal  183  KUHAP  yang  berbunyi bahwa  hakim  tidak  boleh  menjatukan  pidana  kepada  seseorang  kecuali  apabila  dengan sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.
Alat bukti petunjuk diperoleh tentunya dengan syarat tertentu. Syaratnya berupa adanya
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 198

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3159
persesuaian  antara  keterangan  saksi,  surat  atau  terdakwa.  Walaupun  Kitab  Undang-undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  tidak  memberikan  penjelasan  secara  lengkap  mengenai definisi  „persesuaian‟  yang  dimaksud,  pada  hakikatnya  baik  akademisi  maupun  praktisi memberikan  pengertian  terhadap  „persesuaian‟  yakni  apabila  antara  keterangan  saksi dikaitkan  dengan  alat  bukti  lain  yaitu  surat  atau  keterangan  terdakwa  saling  memiliki keterkaitan  yang  pada  akhirnya  mengarah  pada  suatu  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh terdakwa.  Misalnya  apabila  antara  keterangan  yang  diberikan  saksi  korban  sesuai  dengan visum et repertum yang menguatkan, keterangan saksi lainnya juga mengarah pada kronologis sebagaimana  didakwakan  oleh  penuntut  umum,  maka  persesuaian  antar  alat  bukti  tersebut dapat menjadi dasar diperolehnya alat bukti petunjuk.
Di dalam pembuktian persidangan pidana, alat bukti petunjuk memiliki kekuatan hukum yang bebas. Hal ini tidak lepas dari sifat alat bukti petunjuk itu sendiri sebagai alat bukti tidak langsung  yang  tidak  dapat  berdiri  sendiri  tetapi  harus  diperoleh  dari  persesuaian  antara  alat bukti lainnya. Oleh karenanya, hakim bebas memberikan penilaian berdasarkan pemeriksaan yang  dilakukan  dalam  tahap  pembuktian,  selain  itu  hakim  juga  memiliki  kebebasan  untuk mempergunakan  alat  bukti  petunjuk  tersebut  sebagai  upaya  memenuhi  batas  minimum pembuktian.
Pembuktian  tentang  benar  tidaknya  terdakwa  melakukan  perbuatan  yang  didakwakan, merupakan  bagian  yang  terpenting  acara  pidana.  Dalam  hal  ini  pun  hak  asasi  manusia dipertaruhkan,  sehingga  bagaimana  akibatnya  jika  seseorang  yang  didakwa  dinyatakan terbukti  melakukan  perbuatan  yang  didakwakan  akan  tetapi  hal  tersebut  tidak  benar.  Untuk inilah hukum acara pidana berusaha mencari kebenaran materiil.
Pembuktian  juga  merupakan  titik  sentral  hukum  acara  pidana.  Pembuktian  adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang  membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa.  Pembuktian juga  merupakan  ketentuan  yang  mengatur  alat-alat  bukti  yang  dibenarkan  undang-undang yang  boleh  dipergunakan  hakim  membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan.  Persidangan pengadilan  tidak  boleh  sesuka  hati  dan  semena-mena  membuktikan  kesalahan  terdakwa  (M. Yahya Harahap. 2018: 273).
Alat  bukti  tersebut  di  atas  memenuhi  rumusan  minimum  pembuktian  dan  memperoleh keyakinan  bahwa  terdakwa  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  dengan  sengaja  melakukan persetubuhan  terhadap  anak  dibawah  umur.  Aturan  mengenai  pembuktian  saksi  terdapat dalam Pasal 185 ayat 1 sampai 7 KUHAP. Keterangan saksi yang dimaksud dalam Pasal 184 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  ini  adalah “saksi sebagai alat bukti yang dihadirkan dalam sidang pengadilan agar hakim dapat menilai keterangan-keterangan  saksi  itu,  yang  ditinjau  dari  sudut  dapat  atau  tidak  dipercaya, berdasarkan tinjauan terhadap pribadi, gerak geriknya dan yang lain-lain”.
Saksi  yang  dihadirkan  dalam  persidangan  nantinya  akan  disumpah  agar  mempunyai
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 199

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3159
kekuatan  pembuktian  yang  kuat  dan  nantinya  dapat  dijadikan  pertimbangan  hakim  dalam memutus suatu perkara pidana. Disebutkan dalam Pasal 160 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  bahwa  “saksi  wajib  untuk  disumpah atau janji dalam setiap akan dimintai keterangannya di persidangan sesuai dengan agamanya masing-masing”.
Kemudian  lafal  sumpah  atau  yang  diucapkan  berisi  bahwa  saksi  akan  memberikan keterangan  yang  sebenar-benarnya  dan  tidak  lain  dari  yang  sebenarnya  yang  dilakukan sebelum  saksi  memberikan  keterangannya  dalam  persidangan  dan  jika  dalam  keadaan  perlu oleh  hakim  pengadilan  sumpah  atau  janji  ini  dapat  diucapkan  sesudah  saksi  memberikan keterangannya sesuai dengan Pasal 160 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Jika  saksi  yang  dihadirkan  tidak  disumpah  karena permintaan  sendiri  atau  pihak  yang  lain  tidak  bersedia  saksi  untuk  disumpah  karena  saksi ditakutkan  akan  berpihak  pada  salah  satu  pihak,  maka  keterangan  dari  saksi  tersebut  tetap digunakan,  akan tetapi  sifatnya  hanya  digunakan  sebagai  tambahan alat  bukti  sah  yang  lain. Selain  itu  saksi  yang  karena  jabatannya  tidak  dapat  menjadi  saksi  akan  tetapi  mereka  tetap bersedia menjadi saksi maka dapat diperiksa oleh hakim akan tetapi tidak disumpah karena itu merupakan perkecualian relatif karena menyimpan rahasia jabatan.
Saksi yang dihadirkan diharapkan sudah dewasa sehingga keterangannya bisa dipercaya dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Saksi  yang  menolak  mengucapkan  sumpah  atau  janji didepan pengadilan saat akan diambil keterangannya tanpa suatu alasan yang sah maka saksi tersebut dapat dikenakan sandera yang didasarkan penetapan hakim ketua sidang, paling lama penyanderaan  adalah  empat  belas  hari  (Pasal  161  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana). Pengertian umum keterangan saksi ada dalam Pasal 1 butir 27 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  yang merumuskan  sebagai  berikut  "Keterangan  saksi  adalah  salah  satu  alat  bukti  dalam  perkara pidana  yang  berupa  keterangan  dari  saksi  mengenai  suatu  peristiwa  pidana  yang  ia  dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu".
Saksi  adalah  orang  yang  memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengan sendiri,ia lihat sendiri dan  ia  alami  sendiri”.  Ditinjau  dari  segi  nilai  dan  kekuatan  pembuktian  atau  „ the  degree  of evidence’ keterangan  saksi,  agar  keterangan  saksi  atau  kesaksian  mempunyai  nilai  serta kekuatan  pembuktian,  perlu  diperhatikan  beberapa  syarat-  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh seorang saksi, yaitu sebagai berikut;
a. Harus mengucapkan sumpah atau janji
b. Keterangan saksi yang bernilai sebagi alat bukti.
Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP: (M. Yahya Harahap. 2018, h. 273).
a. Yang saksi lihat sendiri
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 200

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3159
b. Saksi dengan sendiri
c. Saksi alami sendiri
d. Serta menyebut alasan dari pengetahuan itu
e. Keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan
Bahwa  dengan  demikian  kesaksian  yang  didengar  dari  orang  lain  atau  biasa  disebut dengan  „ testimonium  de  auditu’ bukan  merupakan  keterangan  saksi.  Begitu  pula  pendapat maupun  rekaan  yang  diperoleh  dari  hasil  pemikiran  saja  bukan  merupakan  keterangan  saksi (Pasal 185 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
Berdasarkan penegasan rumusan Pasal 1 butir 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  dihubungkan  dengan  Pasal  135  ayat  1  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pidana dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (M. Yahya Harahap. 2018, h. 273).
a. Setiap keterangan saksi di luar dari yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang  terjadi  atau  di  luar  dari  yang  dilihat  dan  dialaminya  dalam  peristiwa  pidana yang  terjadi,  keterangan  yang  diberikan  di  luar  pendengaran,  penglihatan  atau pengalaman sadar mengenai suatu peristiwa pidana terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai  sebagai  alat  bukti.  Keterangan  semacam  ini  tidak  memiliki  kekuatan  nilai pembuktian.
b. Testimonium  de  auditu keterangan  saksi  yang  diperoleh  sebagai  hasil pendengarannya  dari  orang  lain,  tidak  mempunyai  nilai  sebagai  alat  bukti. Keterangan  saksi  di  sidang  pengadilan  berupa  keterangan  ulang  dari  yang didengarnva dari orang lain, keterangan saksi seperti ini tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.
c. Pendapat  atau  rekaan  yang  saksi  peroleh  dari  pemikiran  bukan  merupakan keterangan. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat  5 Kitab Undang- undang  Hukum  Acara Pidana. Oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat  atau  hasil  pemikiran  saksi  harus  dikesampingkan  dari  pernbuktian  dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.
Pasal  171  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) ditentukan saksi yang tidak disumpah yaitu:
a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.
Di  dalam  penjelasan  pasal  tersebut  dikatakan  bahwa  anak  yang  belum  berumur  lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang- kadang  saja,  yang  dalam  ilmu  penyakit  jiwa  disebut psychopaat ,  mereka  ini  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  secara  sempurna  dalam  hukum  pidana  maka  mereka  tidak  dapat diambil  sumpah  atau  janji  dalam  memberikan  keterangan,  karena  itu  keterangan  mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.
Keterangan saksi agar menjadi kuat maka harus dihadirkan saksi lebih dari seorang dan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 201

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3159
minimal ada dua alat bukti karena keterangan dari seorang saksi saja tanpa ada alat bukti yang lain tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah terhadap dakwaan yang didakwakan  kepadanya  ( unus  testis  nullus  testis) .  Dalam  hal  terdakwa  memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, keterangan seorang saksi sudah  cukup  untuk  membuktikan  kesalahan  terdakwa,  karena  disamping  keterangan  saksi tunggal itu, telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian dan the degree of evidence yakni keterangan  saksi  ditambah  dengan  alat  bukti  keterangan  terdakwa.  Dengan  ini  dapat disimpulkan  bahwa  persyaratan  yang  dikehendaki  Pasal  185  ayat  2  adalah:  (M.  Yahya Harahap. 2018, h. 288)
a. Untuk  dapat  membuktikan  kesalahan  terdakwa  paling  sedikit  harus  didukung  oleh dua orang saksi
b. Atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain
Beberapa  syarat  bagi  saksi  agar  kesaksiannya  tersebut  dipakai  sebagai  alat  bukti, diantaranya yaitu:
a. Syarat  formal.  Bahwa  keterangan  saksi  dapat  dianggap  sah,  apabila  keterangan  itu diberikan dibawah sumpah
b. Syarat materiilBahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat  pembuktian,  akan  tetapi  keterangan  seorang  saksi  adalah  cukup  untuk  alat pembuktian  untuk  suatu  kejahatan  yang  dituduhkan  dan  keterangan  saksi  tersebut adalah yang dia lihat, dia dengar serta dialamainya sendiri.
Keterangan  saksi  dapat  dinilai  sebagai  alat  bukti,  keterangan  itu  harus  dinyatakan disidang pengadilan, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 185 ayat 1 “keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengar sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan disidang pengadilan”.
a. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.
Bertitik  tolak  dari  ketentuan  Pasal  185  ayat  2  KUHAP,  keterangan  seorang  saksi  saja belum  dapat  diambil  sebagai  alat  bukti  yang  cukup  untuk  membuktikan  kesalahan  terdakwa atau „ unnus testis nullus testis ‟ . Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya  terdiri  dari  seorang  saksi  tanpa  ditambah  dengan  keterangan  saksi  yang  lain  atau  alat bukti yang lain, kesaksian tunggal yang seperti  ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup  untuk  membuktikan  kesalahan  terdakwa  sehubungan  dengan  tindak  pidana  yang didakwakan  kepadanya,  memperhatikan  uraian  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan,  bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat 2 KUHAP, yaitu:
a. Untuk  dapat  membuktikan  kesalahan  terdakwa  paling  sedikit  harus  didukung  oleh dua orang saksi;
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 202

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3159
b. Atau  saksi  yang  ada  hanya  terdiri  dari  seorang  saja  maka  kesaksian  tunggal  harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.
c. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.
Dapat  dilihat  pada  Putusan  Mahkamah  Agung  tanggal  17-4-1987,  No  28  K/Kr./1977 yang menegaskan bahwa keterangan saksi satu saja, sedang terdakwa memungkiri kejahatan yang  dituduhkan  kepadanya  dan  keterangan  saksi-saksi  lainya  tidak  memberi  petunjuk terhadap  kejahatan  yang  dituduhkan,  belum  dapat  dianggap  cukup  membuktikan  kesalahan terdakwa,  disinilah  dituntut  kemampuan  dari  keterampilan  penyidik  untuk  mempersiapkan dan menyediakan saksi-saksi yang secara kualitatif dapat memberikan keterangan yang saling berhubungan, hal seperti itu ditegaskan dalam Pasal 185 ayat 4 KUHAP yaitu;
a. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan syarat;
b. Apabila keterangan saksi itu ada hubunganya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
Keterangan saksi korban dalam perkara ini menerangkan bahwa korban di paksa untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa sebanyak dua kali, anak korban mengetahui barang bukti  yang  dihadirkan  di  persidangan  dan  anak  korban  menyatakan  bahwa  anak  korban mengetahui wajah terdakwa.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Dasar hukum penggunaan alat bukti petunjuk oleh jaksa penuntut umum sebagai sarana pembuktian perkara pencabulan terhadap anak dapat dilihat menurut KUHAP Pasal 188 Ayat (1).  Berbicara  tentang  alat  bukti  petunjuk  itu  sendiri  mengenai  pengertiannya  dapat  dilihat menurut KUHAP Pasal 188 Ayat 1 “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.
Proses  penggunaan  alat  bukti  petunjuk  oleh  jaksa  penuntut  umum  sebagai  sarana pembuktian  perkara  pencabulan  terhadap  anak  Ketentuan  dalam  menerapkan  alat  bukti petunjuk didasarkan pada Pasal 188 ayat 2 KUHAP membatasi kewenangan Jaksa dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Jaksa Penuntut Umum tidak boleh sesuka hati mencari alat bukti petunjuk dari berbagai sumber. Sumber yang dapat dipergunakan untuk mengkonstruksi alat  bukti  petunjuk  terbatas  dari  alat-alat  bukti  yang  secara  limitatif  ditentukan  dalam  Pasal 188 ayat 2 KUHAP, yaitu Keterangan Saksi, surat, dan keterangan Terdakwa.

## Saran
Di  dalam  penanganan  perkara  pencabulan  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  dituntut  untuk lebih  cermat  terutama  dalam  hal  penggunaan  alat  bukti  petunjuk,  karena  selain  menyangkut substansi  hukum  dalam  hal  ini  mengenai  menjadikan  alat  bukti  memiliki  kekuatan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 203

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3159
pembuktian yang cukup memadai untuk menjerat terdakwa tindak pidana pencabulan. Untuk itulah  sebelum  menentukan  unsur-unsur  dalam  fakta  persidangan,  seorang  penuntut  umum juga harus melihat aspek-aspek lain seperti aspek sosiologis dan psikologis.
Kedudukan  Jaksa  sebagai  aparat  hukum  diharapkan  kritis  dalam  menyikapi  dan menangani  perkara.  Landasan  keadilan  harus  dijadikan  sebuah  dogmatis  bagi  jaksa  dalam kinerjanya.  Hal  ini  merupakan  sebuah  tanggung  jawab  yang  diemban  seperti  ketika  sumpah jabatan.  Karena  realita  yang  ada  sekarang  justru  keadilan  yang  diharapkan  mengayomi  para aparat penegak hukum semakin jauh dari harapan.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 204

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3159

## DAFTAR PUSTAKA
Atmasasmita, Romli. (1983). Bunga Rampai Hukum Acara Pidana. Jakarta: Bina Cipta.
Atmasasmita,  Romli.  (1995). Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi .  Bandung: Mandar Maju.
Dirdjosisworo, Soedjono. (1983). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Farid,  Abidin,  A.Z . (1981). Sejarah  dan  Perkembangan  Asas  Opportunitas  di  Indonesia. Ujung Pandang: UNHAS.
Hamzah, Andi. (2014). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Hamzah, Andi., & Dahlan, Indra. (1984). Perbandingan KUHP, HIR dan Komentar . Jakarta: Ghalia. Indonesia.
Harahap,  M  Yahya.  (2001). Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan . Jakarta: Sinar Grafika.
Harahap,  M.  Yahya.  (2007). Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan ) , Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta : Sinar Grafika.
Harahap,  M.  Yahya.  (2018). Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
Lamintang,  P.A.F.  (1997). Dasar-dasar  Hukum  Pidana  Indonesia .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Nugroho,  Hibnu.  (2010). Bunga  Rampai  Penegakan  Hukum  di  Indonesia .  Semarang:  Badan Penerbit Undip.
Samosir, Djisman C. (1985). Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana. Bandung: Binacipta.
Seokanto, Sorejono., & Muji, Sri. (1996). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. Seokanto,  Sorejono.,  &  Muji,  Sri.  (2003). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat , Jakarta: Rajawali Pers.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP).