Volume 12 | Number 2| Oktober |2021, Page 83-87/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx

## MERETAS KETERASINGAN GURU SEJARAH SMA SUMENEP

## Akbar Mawlana
Program Studi Sosiologi, FISH, Universitas Negeri Surabaya e-mail korespondensi: akbar.18002@mhs.unesa.ac.id
Abstrak :  Pendidikan  telah  kehilangan  nilai  luhurnya,  karena  kebijakan  pendidikan selalu  berkelindan  dengan  kekuasaan.  Teraktualisasikan  dari  kebijakan  pemerintah yang  mendistorsi  materi  PKI  di  sekolah.  Hal  itu  menjadikan  guru  mengalami keterasingan.  Kondisi  keterasingan  juga  terjadi  pada  guru  sejarah  SMA  Sumenep. Namun,  kajian  terdahulu  belum  meneliti  tentang  guru  sejarah  SMA Sumenep  secara kritis.  Oleh  karenanya,  penelitian  ini  mengkaji  keterasingan  guru  sejarah  SMA Sumenep  dengan  perspektif  pendidikan  kritis.  Penelitian  bersifat  kualitatif  dengan pengumpulan  data  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian memperlihatkan  terjadi  perbedaan  kepentingan  antara  guru  sejarah  dengan pemerintah. Selain itu, proses pembelajaran yang menakutkan, menjadikan terjadinya pedagogi hitam di ruang kelas.
Kata kunci: keterasingan, guru sejarah, pendidikan kritis
Abstract  :  Education  has  experienced  its  noble  value.  Education  policy  is  always intertwined  with  power.  Actualized  from  government  policies  that  distort  PKI material  in  schools.  This  makes  the  teacher  experience  alienation.  The  condition  of alienation  also  occurs  in  the  history  teacher  of  SMA  Sumenep.  However,  previous studies  have  not  examined history  teachers  critically. Therefore,  this  study  examines the  isolation  of  the  history  teacher  at  SMA  Sumenep  from  a  critical  education perspective.  This  research  is  qualitative  with  data  collection  of  observations, interviews,  and  documentation.  The  results  of  the  study  show  that  there  are differences  in  interests  between  history  teachers  and  the  government.  In  addition, education leads to black pedagogy, because the learning process is scary.
Keywords: alienation, history teacher, critical education.

## SUBMIT : 10 Juni 2021          REVIEW: 20 September 2021 ACCEPTED: 27 September 2021

## PENDAHULUAN
Sekolah  bukan lagi  menjadi  ruang  yang sakral.  Ilich  (2008:  16)  menilai  kehadiran sekolah  hanya  menciptakan  kesadaran  palsu. Sekolah berubah menjadi ruang yang mengkerdilkan  nalar  kritis  peserta  didik.  Oleh sebab  itu,  keberadaan  sekolah  tidak  bisa menjadi tempat untuk mendewasakan manusia. Borudie menganggap sekolah sebagai  artefak  dari  budaya  dominan  (Harker, dkk.  2009:  72).  Dengan  kata  lain,  sekolah telah  bertendesi  untuk  menciptakan  kondisi sosial yang tidak adil.
Pemusatan  kekuasan  menjadi  penyebab ketidakadilan  di  sekolah.  Secara  kritis,
pendidikan tidak pernah terbebas dari kepentingan  politik  (Fakih,  2011:  113). Konstelasi  tersebut  terlihat  jelas  pada  masa pemerintahan  Orde  Baru.  Pemerintah  Orde Baru  membuat  kebijakan  represif  dengan melarang  materi  PKI  dalam  pelajaran  sejarah (Ahmad,  2016).  Pelarangan  tersebut  secara tidak  sadar  membentuk  pengetahuan  sosial, bahwa PKI merupakan partai yang membahayakan.
Bahkan,  runtuhnya  Orde  Baru  belum mampu memberikan perubahan yang signifikan. Keberadaan propaganda Orde Baru masih tersimpan dengan baik (Heryanto, 2019: 115). Sehingga, pemerintah masih mendistorsi
Volume 12 | Number 2| Oktober |2021, Page 83-87/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx
mata  pelajaran  sejarah  di  era  Reformasi. Bentuk  distorsi  terlihat  dari  penyeragaman  isi buku  pelajaran  sejarah.  Riset  Mulyana  (2013) memperlihatkan  isi  buku  pelajaran  sejarah SMA  hanya  berorientasi  pada  nasionalisme dan  militerisme.  Hal  itu  mencerminkan  sikap pemerintah  yang  ingin  mempertegas  tentang penghianatan PKI terhadap masyarakat.
Kebijakan pemerintah yang terus mendistorsi kehdarian PKI memberikan pengaruh  kepada  guru  di  sekolah.  Guru  akan menginterpretasikan  keberadaan  PKI  sebagai musuh  negara.  Penelitian  Suparjan  (2017) memaparkan  bahwa  guru  sejarah  mengajar dengan cara yang menjenuhkan saat pemberian  materi    PKI  di  kelas.    Pemberian materi  PKI  dengan  perspektif  yang  luas dianggap  tidak  memiliki  manfaat.  Riset Widodo  (2011)  menyimpulkan  jika  guru sejarah  masih memberikan  pembelajaran  yang bersifat metanaratif tentang PKI. Seorang guru masih  memberikan  narasi  besar  mengenai tradisi  yang  dianggap  benar.  Maka,  tidak mengheranakan  jika  studi  Mubarok  (2017) memberikan  gambaran  jika  ideologi  komunis tetap  dianggap  sebagai  musuh  besar    bagi Indonesia.  Masyarakat  telah  menafsirkan komunis sebagai ideologi yang dapat menghancurkan  Indonesia.  Guru  sejarah  juga kerap memutarkan film Pengkhianatan G30S/PKI (Rahmat, 2019). Secara politis, film
Pengkhianatan G30S/PKI
merupakan propaganda untuk menyalahkan PKI.
Namun,  berbagai  kajian  mengenai pendiskreditan  PKI di  sekolah bersifat kontradiksi.  Sebab,  fokus  kajian  terdahulu hanya  memperlihatkan  dukungan  guru  sejarah untuk  melanggengkan  propaganda  anti  PKI. Padahal, guru sejarah juga melakukan perlawanan  terhadap  ketidakadilan.  Asosiasi Guru  Sejarah  Indonesia  (AGSI)  pernah melakukan perlawanan, karena sikap pemerintah  yang  bernuansa  politis  dalam membuat  kebijakan  pendidikan  (Wirajati, 2020).
Hanya  saja  perlawanan  yang  dilakukan oleh  AGSI  tidak  membawakan  hasil  yang maksimal. Pemerintah Indonesia masih bersikukuh  jika  PKI  merupakan  musuh terbesar negara. Sebagaimana Prabowo Subianto menginginkan agar guru menjelaskan secara  rinci  terkait  kekejaman  yang  dilakukan oleh  PKI  (CNN  Indonesia,  2019).  Terjadinya perbedaan  pandangan  antara  AGSI  dan
pemerintah,  membawa  guru  sejarah  pada kondisi  keterasingan.  Fromm  (2019:  169) menilai  keberadaan  birokrasi  modern  telah menghilangkan  nilai  kemanusiaan,  karena dominasinya yang preferensi.
Kondisi keterasingan juga terjadi terhadap  guru  sejarah  SMA  Sumenep.  Guru sejarah SMA  Sumenep yang  memiliki kesadaran kritis berupaya agar pengajaran PKI tidak  hanya  berat  sebelah.  Tetapi,  tragedi keterasingan  guru  sejarah  SMA  Sumenep bukan  fenomena  yang  menarik  untuk  dikaji oleh  peneliti  terdahulu.  Secara  esensial, penelitian terdahulu banyak mengkaji pembuatan model pembelajaran sejarah. Penelitian  Karima  (2018),  Setiawan  (2018), dan    Nurhalimah  (2015)  mengulas  tentang model  pembelajaran  sejarah  yang  efektif  di kelas. Begitu juga dengan penelitian mengenai profesionalitas  guru  sejarah  juga  dikaji  secara komprehensif. Riset Ramdhani (2020) melihat peranan MGMP dalam peningkatan profesionalitas  guru  sejarah  di  Sumenep. Tidak  berbeda  jauh  dari  skripsi  Khoyyiroh (2020)  yang  juga  melihat  profesionalitas  guru sejarah  di  Pamekasan,  Madura.    Hanya  saja, orientasinya  adalah  peran  status  profesionalits guru  sejarah  dalam  pembelajaran  di  kelas. Maka, hasil penelitian memperlihatkan profesionalitas  guru  sejarah  bisa  terlihat  dari kedalamannya memaparkan materi pembelajaran,  sekaligus  inovasi  membuat proses  pembelajaran  lebih  menarik  dalam kelas.
Berbagai penelitian yang ada menunjukkan  jika  orientasi  kajian  belum menggunakan  perspektif  pendidikan  kritis. Padahal,  mengkaji  permasalahan  pendidikan secara  kritis  adalah  tindakan  yang  penting. Sebab, pendidikan dapat mempengaruhi realitas  sosial  (Arif  et  al.,  2020).  Oleh  sebab itu,  penelitian  ini  bertujuan  menganalisa keterasingan guru sejarah di SMA Sumenep.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif.  Jaya  (2020)  memaparkan  jika penelitian kualitatif berorientasi pada fenomena  yang  bersifat  holistik.  Pendekatan penelitian menggunakan fenomenologi realistis.  Fenomenologi  realistik  mencoba memahami  persoalan  dengan  meninjau  dari aspek  tindakan,  motif  tindakan,  dan  nilai kepribadian  (Salim,  2006:  171).  Pengumpulan
Volume 12 Number 2 Oktober 2021
Volume 12 | Number 2| Oktober |2021, Page 83-87/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx
data  dilakukan  dengan  wawancara,  observasi, dan  dokumentasi.  Lokasi  penelitian  berada  di Sumenep.  Pertimbangan  memilih  Sumenep karena sebagai salah satu kabupaten di Madura yang  menjadi  lumbung  intelektual.  Teknik analisis  data  menggunakan  model  Miles  & Huberman.  Tahap  pertama  melakukan  reduksi data  untuk  memilah  dan  menyederhanakan data  yang  terkumpul  dari  lapangan.  Guest, dkk.  (2012)  menguraikan  bahwa  tidak  semua data  yang  terkumpul  akan  relevan  dengan topik  pembahasan.  Tahap  kedua  adalah penyajian  datasecara  naratif.  Penyajian  data bermanfaat untuk memahami fenomena secara esensial  (Sugiyono,  2020).  Tahap  terakhir berupa penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pertarungan kepentingan
Posisi guru sejarah SMA Sumenep yang tidak bebas dalam mengajarkan mata pelajaran sejarah  pada  peserta  didik,  menjadi  titik  awal perlawanan.  Guru  sejarah  menyadari  bahwa materi pembelajaran sejarah bermuatan politis. Tidak  jarang  guru  sejarah  SMA  Sumenep mengomentari bahwa pemberian materi sejarah tidak boleh diberikan batas. Pembatasan  materi  sejarah  hanya  akan membunuh nalar kritis peserta didik.
Kendati  demikian,  tidak  semua  guru sejarah  SMA  Sumenep  bisa  melakukan perlawanan  langsung  ke  pemerintah.  Hanya guru sejarah yang terlibat aktif dalam kegiatan pendidikan  di  tingkat  pusat  yang  bisa melakukannya. Bentuk perlawanan guru sejarah  ke  pemerintah  bukan  melalui  tindakan yang  anarkis.  Tindakan  anarkis  hanya  akan memperuncing permasalahan nantinya. Sehingga, guru sejarah lebih memilih perlawanan  dengan  gagasan.  Pemanfaatan gagasan  sebagai  alat  perlawanan  terjadi  saat proses  penyusunan  modul  mata  pelajaran sejarah SMA.
Guru sejarah merancang modul pembelajaran  yang  bermuatan  materi  tentang komunis. Pembuatan rancangan modul tersebut bertujuan untuk mencegah hipernasionalisme. Mengingat, efek dari hipernasionalisme akan mendoktrin sikap yang imajiner (Heryanto, 2019:7). Semisal, masyarakat akan membenci negara lain secara tidak logis.
Akan  tetapi,  pembuatan  rancangan modul  yang  dibuat  oleh  guru  sejarah  menjadi
percuma  di  hadapan  pemerintah,  selaku pemangku  kebijakan.  Pemerintah  menolak modul  yang  dibuat  oleh  guru  sejarah.  Sebab, guru  sejarah  tidak  memiliki  kekuasan  yang kuat  dibandingkan  pemerintah.  Apple  (2004: 174) menyatakan melalui kepemilikan kekuasaan  dapat  menghegemoni  kebijakan pendidikan.  Maka  dari  itu,  guru  sejarah mengalami kekalahan dalam arena pertarungan.  Kekalahan  guru  sejarah  dalam arena pertarungan akan mereproduksi pengetahuan sosial yang anti realistis (Kurniawan, 2020).  Oleh karenya, pemerintah masih  terjebak  pada  wacana  anti  komunis yang menilai PKI tidak nasionalis (Kurniawan, 2017).  Sedangkan,  pengetahuan  guru  sejarah berorientasi pada wacana HAM.
Pendidikan yang membelenggu Guru sejarah di SMA Sumenep mengalami posisi ambivalen. Sebagai pendidik,  guru  sejarah    memiliki  keinginan untuk  menambah  wawasan  peserta  didiknya. Bagaikan  menggunaka  bedak  dalam  air, keinginan  tersebut  terbentur  dengan  regulasi pengajaran  yang  dibuat  oleh  pemerintah. Yakni,  regulasi  yang  melarang  penyampain pembelajaran  tentang  PKI,  memaksa  guru sejarah memilih mawas diri.
Hal  itu  menjadikan  guru  sejarah  lebih selektif  dalam  memilih  diksi saat  menjelaskan materi PKI. Bahkan, tidak jarang peserta didik melihat  adanya  perbedaan  cara  mengajar  guru sejarah saat menyampaikan materi kontroverisal  dengan  non-kontroversial.  Pada materi  non-kontroversial,  sesi  tanya  jawab berjalan  terbuka  dan  dialogis.  Hal  ini berbanding  terbalik  saat  proses  pembelajaran tentang PKI. Guru sejarah cenderung menggunakan kuasa otoriter dalam membatasi pemahaman siswa.
Tujuan  tersirat  yang  membuat  guru sejarah  melakukan  pembatasan  pemebelajaran PKI  adalah  menghindari  pemberian  sangsi. Pemberian  sangsi  bisa  berupa  teguran, penurunan  golongan,  dan  pidana.  Dengan demikian, guru sejarah menjalankan profesinya  dengan    tidak  menyenangkan. Kondisi  tersebut  dikenal  dengan  pedagogi hitam.  Keberadaan  pedagogi  hitam  telah merubah pendidikan yang seharusnya menyenangkan,  menjadi  kondisi  menakutkan (Postman, 2020: 3).
Volume 12 Number 2 Oktober 2021
Volume 12 | Number 2| Oktober |2021, Page 83-87/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx
Terbentuknya  pedagogi  hitam  membuat guru  sejarah  mengalami  keterasingan.  Relasi yang  timpang  telah  membuat  guru  sejarah mengalami budaya bisu. Budaya bisu menurut Freire  (2007)  adalah  kelompok  yang  tidak mampu untuk memaparkan gagasannya secara terbuka.  Penyebab  guru  sejarah    mengalami budaya  bisu  adalah  keberadaan  otoritas  yang irasional.  Keberadaan  otoritas  irasional  hanya membatasi  ruang  gerak  manusia  (Fromm, 2020:  14).  Alhasil,  guru  sejarah  tidak  bisa menjalankan  fungsinya  untuk  mendorong peserta didik berpikir kritis.

## SIMPULAN
Guru  sejarah  SMA  Sumenep  harus terperangkap  dalam  pendidikan  hitam  yang memberanguskan
kesadarannya
saat memberikan pembelajaran di sekolah. Kebijakan pemerintah yang membatasi perihal pembelajaran  PKI,  menjadikannya  mengalami keterasingan.  Alhasil,  mereka  tidak  bisa menyampaikan  gagasannya  secara  terbuka, komprehensif,  dan  ekstensif  pada  peseta didiknya. Lalu, apakah para guru sejarah SMA Sumenep  terus  mengalami  keterasingan? Proses  resistensi  terhadap  pemerintah  untuk memberikan  keterbukaan  dalam  memaparkan materi  PKI,  tidak  memperoleh    hasil  yang maksimal.  Sebab,  para  guru  tidak  memiliki kuasa  absolut  dalam  membuat  kebijakan pendidikan.  Dengan  demikian,  mereka  akan tetap  mengalami  krisis  identitas  dalam  ruang pendidikan.

## DAFTAR RUJUKAN
Ahmad,  T.  A.  (2016). Sejarah  Kontroversial di  Indonesia:  Perspektif  pendidikan . Sleman: Pustaka Obor.
Apple, M. W. (2004). Ideology and Curriculum .  New  York:  Routledge Falmer.
Arif, M., Sulthon, A., Munfarida, A., Sumardi, E., Qudsiyah, F., Misnatun, & Muchlison,  M.  (2020). Pendidikan Postmodern:  Telaah  Kritis  Pemikiran Tokoh  Pendidikan .  Sleman:  AR-RUZZ Media.
CNN  Indonesia.  (2019,  November  23). Prabowo  Minta  Guru  Ceritakan  Sejarah PKI  yang  Benar  ke  Siswa. CNN Indonesia .
Fakih,  M.  (2011). Jalan  Lain:  Manifesto Intelektual Organik (Kedua; E. Prasetyo
&  F.  Agustina,  eds.).  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Freire, P. (2007). Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan (Keenam).  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fromm, E. (2019). Revolusi Harapan .
Yogyakarta: IRCiS0D.
Fromm,  E.  (2020). Perihal  Ketidakpatuhan .
Yogyakarta: IRCiS0D.
Guest,  G.,  Macqueenn,  K.  M.,  &  Namey,  E. (2012). Applied  Thematic  Analysis . America: Sage.
Harker,  R.,  Mahar,  C.,  &  Wilkes,  C.  (2009).
(Habitus  x  Modal)+  Ranah=  Praktik .
Yogyakarta: Jalasutra.
Heryanto, A. (2019).
Identitas dan Kenikmatan:  Politik  Budaya  Layar Indonesi a. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Illich,  I.  (2008). Bebaskan  Masyarakat  dari Belenggu  Sekolah .  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia.
Jaya,  I.  M.  L.  M.  (2020). Metode  Penelitian Kuantitatif  dan  Kualitatif .  Yogyakarta: Quadrant. Karima, N. (2018). Pemanfaatan blog sebagai sumber belajar sejarah untuk meningkatkan  hasil  belajar  siswa  kelas X  IIS  2  di  SMAN  1  Sumenep .  Program Studi  Pendidikan  Sejarah  Universitas Negeri Malang.
Khoyyiroh, S. (2020). Kompetensi Profesional Guru Sejarah Kebudayaan Islam dalam Mengelola  Kelas  di  IPS  IV  MA  Sumber Bungur Pakong Pamekasan . Pendidikan Agama Islam IAIN Madura. Kurniawan,  A.  D.  (2017). Memori  Kolektif Mengenai  PKI  dan  Komunisme  Di Media  Sosial  . Program  Studi  Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia.
Kurniawan, K. N. (2020). KISAH SOSIOLOGI : Pemikiran yang Mengubah Dunia dan Realitas
Manusia .  Jakarta:  yayasan  pustaka  obor indonesia.
Mubaro,  M.  Y.  (2017).  "Problem  Teologis Ideologi  Komunisme". Tsaqafah , 13 (1), 45.
Volume 12 | Number 2| Oktober |2021, Page 83-87/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx
Mulyana,  A.  (2013).  "Nasionalisme  Dan Militerisme:  Ideologisasi  Historiografi Buku  Teks  Pelajaran  Sejarah  SMA".
Paramita:  Historical  Studies  Journal , 23 (1), 78–87.
Nurhalimah,  S.  (2015). Peningkatan  Hasil Belajar  Siswa  Dengan  Menggunakan Metode  Role  Playing  (Bermain  Peran) Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Di Kelas V MI Nurul Islam  Tarogan  Lenten  Sumenep  Tahun Pelajaran  2014-2015 .    Program  Studi Pendidikan  Guru  Marasah  Ibtida'iyah Universitas Islami Sunan Ampel Surabaya. Postman,  N.  (2020). Matinya  Pendidikan: Redefinisi Nilai-Nilai Sekolah . Yogyakarta:  Immortal  Publishing  dan Octopus.
Rahmat,  S.  S.  (2019). Pengaruh  Pemutaran Film G30S/PKI Terhadap Nasionalisme Siswa  Kelas  X  SMK  PGRI  3  Sidoarjo Tahun  Pelajaran  2017/2018 .    STKIP PGRI SIDOARJO.
Ramdhani,  F.  (2020). Peranan  Musyawarah Guru  Mata  Pelajaran  (MGMP)  dalam meningkatkan  kompetensi  pedagogik guru  sejarah  di  Kabupaten  Sumenep .
Prodi Universitas Negeri Malang.
Salim,  A.  (2006). Teori  &  Paradigma Penelitian  Sosial .  Yogyakarta:  Tiara Wacana. Setiawan,  M.  A.  (2018). Pengembangan bahan  ajar  sejarah  berbasis  appy  pie pada  materi  sejarah  lokal  islamisasi dan  akulturasi  bangunan  asta  tinggi untuk kelas X IPS di SMAN 1 Kalianget Sumenep .  Program  Studi  Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang.
Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Suparjan, E. (2017). "Peristiwa G 30 S sebagai
Isu  Kontroversial  pada  Mata  Pelajaran Sejarah  di  SMA  Kota  Bima". Jurnal Pendidikan Sejarah , 5 (1), 38. Widodo,  T.  (2011).  "Memahami  Makna Praksis Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah Kontroversial". Paramita: Historical  Studies  Journal , 21 (2),  238–
247.
Wirajati,  Y.  de  B.  (2020). Politik  Kurikulum Dan  Histriografi  Nasional:  Reaksi Asosiasi  Guru  Sejarah  Di  Yogyakarta Atas Perubahan Kurikulum Pasca Orde Baru. Program  Studi  Magister  Kajian Budaya Universitas Sanata Dharma.