## ISSN 021-969X
Gugatan  Perwakilan Kelompok  ( Class Action ) dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Kalimantan Timur
(Class Action on Environmental Law Enforcement in East Kalimantan)
SITI KOTIJAH
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Telp. (0541) 7095092 Samarinda 75123 e-mail: fafa_law@yahoo.com

## ABSTRACT
Potency  of  Natural  Resources  which  abundance  have  generated  much  environmental  problems  or conflict.  There are many solutions to solve environmental conflict, one of the solution is called Class Action.  Class  Action  procedures  according  to  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Acara  Gugatan  Perwakilan  Kelompok.  Existence  of  Class  Action  in East Kalimantan still untapped as one of the environmental law enforcement, Class Action still only limited  to  discourse,  failure  of  Class  Action  is  caused  by  lower  understanding  of  East  Kalimantan society about Class Action.
Key words: gugatan perwakilan kelompok ( Class Action ), penegakan hukum lingkungan ( environmental law enforcement )

## PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang Perkembangan praktek peradilan Indonesia
akhir-akhir ini, mengalami kemajuan  yang  pesat  dengan  munculnya gugatan-gugatan  masyarakat  yang  diajukan dengan didayagunakannya penyelesaian sengketa melalui prosedur gugatan perwakilan  kelompok  atau  lebih  dikenal dengan Class  Action, juga  gugatan  oleh Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  atau dikenal  dengan  sebutan legal  standing, yang telah  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan Hidup. Dengan  prosedur  gugatan perwakilan kelompok  atau  melalui Class  Action yang banyak  dilakukan  masyarkat  saat  ini,    tidak lepas  dari  lahirnya  kesadaran  kritis  pada tataran  masyarakat,  hal  ini  dimulai  sejak  para penganut  faham  individualisme  yang  mulai menyadari  bahwa  perubahan  sosial,  ekonomi, politik  secara  radikal  dalam  masyarakat  telah mempengaruhi  kemampuan  individu  untuk mengejar  tujuan-tujuannya    secara  sendiri- sendiri.
Praktek  melalui  peradilan  di  Indonesia melalui  prosedur  melalui  gugatan  perwakilan kelompok atau melalui Class Action sudah ada sejak  1977,  namun  secara  formil  dan  resmi pada tahun 2002 dengan  keluaranya Peraturan
Mahkamah Agung Republik
Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
Perkembangannya  prosedur  gugatan perwakilan  kelompok  atau  melalui Class Action, dalam  hal  ini  semakin  kuat  dengan adanya berbagai peraturan perundang- undangan  di  Indonesia  yang  antara  lain  : Undang-undang    Nomor  23  Tahun  1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan
Hidup, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
Undang-undang Nomor    41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan. Kemudian  diperjelas    pengaturan  prosedur beracaranya  melalui    Peraturan  Mahkamah Agung Republik Indonesia  (PERMA) Nomor 1  Tahun    2002  tentang  Acara  Gugatan Perwakilan Kelompok.
Adannya    Peraturan  Mahkamah  Agung Indonsia  (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan
Kelompok,    merupakan  jalan  untuk  mengisi kekosongan  hukum  kita  dalam  hal  beracara melalui prosedur gugatan perwakilan kelompok  atau  melalui Class  Action .  Juga menjadi  dasar  bagi    pekerja  bantuan  hukum, atau pengacara publik, hakim , masyarkat yang mencari  keadilan  dapat  memahami  prosedur acara  melalui  gugatan  perwakilan  kelompok atau melalui Class Action . Data  terakhir  lebih  sampai  akhir  2005,
lebih  dari  50  gugatan  dengan  menggunakan prosedur melalui
gugatan perwakilan kelompok  atau  melalui Class  Action yang diajukan  ke  pengadilan  diseluruh  Indonesia, dengan subtansi gugatan yang beraneka ragam dan tidak terbatas pada lingkungan, konsumen,
kehutanan yang  secara normatif sudah
mengatur  pendayagunaan  gugatan  perwakilan kelompok  atau  melalui Class  Action .  Bahkan untuk kasus  korupsi  masyarakat  mulai  melirik alternatif  gugatan  perwakilan  kelompok  atau melalui Class  Action sebagai  jalan  keluar menanggulanggi  maraknya  korupsi  di  negeri ini.  Apresiasi  yang  tinggi  terhadap  prosedur gugatan  perwakilan  kelompok  atau  melalui Class  Action pada  satu  sisi  bermakna  positif dalam  arti  tingkat  keperdulian  masyarakat akan  jalur  litigasi  dengan  prosedur  tersebut (Sugianto : 2005)
Konflik  pengelolaan  Sumber  Daya Alam  (SDA)    yang    terus  berlangsung,    juga terjadi  di    Kalimantan  Timur,    selama  ini permasalahan  yang  timbul  tanpa  penyelesaian yang  adil  dan  berprespektif    kelestarian lingkungan. Masalah–masalah lingkungan yang  ada  antara  lain:  Kebijakan  lingkungan yang tidak jelas, yang berakibat pada tumpang tindih kewenangan pada bidang pertambangan, kehutanan, perkebunan,
kemudian illegal  logging yang  marak  yang berakibat  pada    banjir,    tanah  longsor, kerusakan hutan dan terpinggirkannya hak-hak masyarakat    adat,  dalam  pemanfaatan  sumber daya  alam  tersebut.  Telah  membawa  dampak pada  masyarakat  berupa  penderitaan  maupun kerugian baik harta benda, rusaknya lingkungan,  hak-hak  adat  yang  terampas bahkan  nyawa.  Akibatnya  masyarakat  yang mengalami  penderitaan  dan  kerugian,  dengan kesadaran  masyarakat  untuk  mencari  keadilan
semakin  mengkuatkan  posisi  untuk    bersama- sama  menuntut  pada  penyelesaian  sengketa hukum  secara  bersama-sama  pula  melalui upaya  litigasi  dengan  melalui  prosedur gugatan  perwakilan  kelompok  atau  melalui Class  Action  . Karena  itu  penulis  tertarik mengkaji  keberadaan  gugatan  perwakilan kelompok dalam penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Timur.

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, rumusan  masalah    yang  akan  dikaji  penulis, bagaimana  keberadaan  gugatan  perwakilan kelompok dalam penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Timur ?

## PEMBAHASAN
A.  Pengertian Gugatan Perwakilan Kelompok ( Class Action ) Meriam  Webster  Colegiate  Dictionaire edisinya  yang  ke-10  tahun  1994  disebutkan yang  dimaksud Class  Action adalah legal action under taken by one or more plantiffs on behalfs  of  themselves  and  all  other  persons hevirgs an identical interest in all eged wrong.
Sedangkan
Black’s
Law Dictionary menyebutkan  bahwa Class  Action adalah sekelompok  besar  orang  yang  berkepentingan dalam  suatu  perkara  satu  atau  lebih  dapat menuntut  atau  dituntut  mewakili  kelompok besar orang tersebut tanpa perlu menyebut satu peristiwa satu anggota yang diwakili. Grorilier Multi  Media  Encyclopedia  menjelaskan Class Action adalah  gugatan  yang  diajukan  oleh seseorang  atau  lebih  anggota  kelompok masyarakat mewakili seluruh anggota kelompok masyarakat.
Penjelasan  Pasal  37  Undang-undang Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  yang  dimaksud  gugatan perwakilan  kelompok  atau  melalui Class Action adalah  hak  kelompok  kecil  masyarakat untuk  bertindak  mewakili  masyarakat  dalam jumlah  besar  yang  dirugikan  atas  dasar kesamaan  permasalahan,  fakta  hukum  dan tuntutan  yang  ditimbulkan  karena  pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, merumuskan  gugatan  perwakilan  kelompok atau  melalui Class  Action sebagai  suatu prosedur  pengajuan  gugatan,  dimana  satu orang  atau  lebih  yang  mewakili  kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus  mewakili  sekelompok  orang  yang jumlahnya  banyak,  serta  memiliki  kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
Dari  beberapa  definisi  yang  diuraikan dapat  disimpulkan  bahwa  gugatan  perwakilan kelompok  atau  melalui Class  Action adalah suatu gugatan perdata yang diajukan oleh satu orang  atau  lebih  yang  mewakili  kelompok yang  dirugikan  untuk  mengajukan  gugatan  ke pengadilan karena adanya kesamaan fakta dan dasar hukum antara satu orang atau lebih yang mewakili  kelompok  dengan  kelompok  yang diwakili.

## B.   Manfaat Penggunaan
Prosedur Gugatan  Perwakilan  Kelompok  atau

## Class Action
Manfaat    dari  penggunaan  prosedur gugatan  perwakilan  kelompok  atau  class action antara lain  : 1.   Aspek  keadilan ekonomi ( Judicial
Ekconomy ) Proses berperkara menjadi sangat ekonomis  bagi  para  pihak,  dilihat  dari kepentingan  penggugat  dengan  memilih prosedur gugatan ini, hal ini karena segala biaya  yang  timbul    dari  proses  letigasi dapat ditanggung bersama. Sedangkan dari pihak  tergugat  dengan  adanya  gugatan perwakilan  kelompok  atau  melalui Class Action akan  menghindarkan  dari  banyak tuntutan  yang  timbul  dan  meminimalkan kewajiban membayar ganti kerugian akibat kesalahan.
2.   Akses  terhadap    keadilan  ( Access  to Justice )
Dalam  hal  dituntut  oleh  individu  tidak sebanding  dengan  biaya  gugatan  yang dikeluarkan,  karena  biaya  murah,  proses
berperkara  cepat,  sederhana    dan  tidak perlu  pengindentifikasian  nama,  sehingga menghindari terjadinya intimidasi terhadap
kelompok. 3.  Perubahan perilaku ( Bahavicur Modification )
Pengajuan  gugatan  secara  perwakilan dapat  menghukum  pihak  yang  terbukti bertanggungjawab ( liable party )
membayar  ganti  kerugian  ( damages ) dengan  jumlah  yang  diperuntukan  untuk keseluruh  penderita  /korban  dengan  cara yang  lebih  ringkas  akibat  dari  perubutan melawan  hukum  yang  dilakukan  dengan demikain setiap penanggungjawab usaha/kegiatan  (swasta  /pemerintah  untuk bertindak ekstra hati-hati).

## C.  Unsur  –  Unsur  Gugatan  Perwakilan
Kelompok ( Class Action)
a. Gugatan Secara Perdata
Gugatan  perwakilan  kelompok  atau melalui Class  Action ,  masuk  dalam
lapangan hukum perdata istilah gugatan  di  kenal  dalam  hukum  acara perdata  sebagai  suatu  tindakan  yang bertujuan
untuk memperoleh perlindungan  hak  yang  diberikan  oleh pengadilan  untuk  menghindari  adanya upaya  main  hakim  sendiri,  gugatan yang  merupakan  bentuk  tuntutan  hak yang  mengandung  sengketa,  pihak- pihaknya adalah penggugat dan tergugat.  Pihak  disini  dapat  berupa orang  perseorang  maupun  badan hukum  umumnya  tuntutan  dalam gugatan  perdata  adalah  ganti  rugi berupa uang.
b. Wakil Kelompok ( Class Representatif ) Yaitu  satu  orang  atau  lebih  yang menderita  kerugian untuk  mengajukan gugatan  sekaligus  mewakili  kelompok orang  yang  lebih  banyak  jumlahnya untuk  menjadi  wakil  kelompok  tidak di  syaratkan  adanya  suatu  surat  kuasa khusus  dari  anggota  kelompok.  Surat gugatan  class  action  diajukan  ke pengadilan,  maka  kedudukan  dari
wakil  kelompok  sebagai  penggugat aktif.
c. Anggota Kelompok ( Class Members ) Adalah  sekelompok  orang  dalam jumlah  yang  banyak  yang  menderita kerugian  dalam  kepentingannya  di wakili  oleh  wakil  kelompok  di Pengadilan.
d. Adanya Kerugian Untuk  dapat  mengajukan  class  action, baik  pihak  wakil  kelompok  ( class representatif ) maupun anggota kelompok  ( class  members )  harus benar-benar atau secara nyata mengalami  kerugian  atau  diistilahkan Concrete Injured Parties.
e. Kesamaan  Peristiwa  atau  Fakta  dan Dasar Hukum Terdapat  kesamaan  fakta  (peristiwa) dan  kesamaan  dasar  hukum  ( guestion of  law )  antara  pihak  yang  mewakili ( class  representatif )  dan  pihak  yang diwakili ( class members). Pada    Pasal  2  Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  (PERMA)  Nomor 1  Tahun  2002  tentang  Acara  Gugatan Perwakilan  Kelompok,  disebutkan  gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan
gugatan  perwakilan kelompok apabila:
1. Jumlah anggota gugatan kelompok sedemikian  banyak  sehingga  tidaklah efektif  dan  efesian  apabila  gugatan dilakukan  secara  sendiri-sendiri  atau secara bersama-sama dalam gugatan; 2. Terdapat  kesamaan  fakta  atau  peristiwa dan  kesamaan  hukum  yang  digunakan yanng  bersifat  substansial  serta  terdapat kesamaan  jenis  tuntutan  di  antara  wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
3. Wakil  kelompok  memiliki  kejujuran  dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan  anggota  kelompok  yang diwakilkan;
4. Hakim  dapat  mengajukan  kepada  wakil kelompok    untuk  melakukan  penggantian pengacara,  jika  pengacara  melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban
membela dan melindungi kepentingan kelompoknya.
D.  Tata  Cara  dan  Persyaratan-persyaratan Formal Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok ( Class Action). Persyaratan-persyaratan      yang  harus dipenuhi dalam  gugatan perwakilan kelompok atau    melalui Class  Action menurut  Pasal  2
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia  (PERMA)    Nomor  1  Tahun  2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, menyebutkan selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan    formal  surat  gugatan sebagaimana  diatur  dalam  Hukum  Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:
a. Indentitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
b. Definisi  kelompok  secara  terinci  dan spesifik,  walaupun  tanpa  menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
c. Keterangan  tentangan  anggota  kelompok yang  diperlukan  dalam  kaitan  dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
d. Posita  dari  seluruh  kelompok  baik  wakil kelompok  maupun  anggota  kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak terinditifikasi  yang  dikemukakan  secara jeals dan terinci;
e. Dalam  satu  gugatan  perwakilan,  dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau  sub  kelompok,  jika  tuntutan  tidak sama  karena  sifat  dan  kerugian  yang berbeda;
f. Tuntutan  atau  petitum  tentang  ganti  rugi harus  dikemukakan  secar  jelas  dan  rinci, memuat  usulan  tentang  mekanisme    atau tata  cara  pendistribusian  ganti  kerugian kepada  keseluruhan  aggota  kelompok termasuk  usulan  tentang  pembentukan  tim atau panel yang membantu  memperlancar pendistribustrian ganti kerugian Kemudian  pada  Pasal  4  Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia (PERMA  )  Nomor  1  Tahun  2002  tentang Acara  Gugatan  Perwakilan  Kelompok,  untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok.
Sedangkan  wakil  kelompok  dapat langsung bertindak sebagai pihak formil (maju
sendiri  secara  langsung)  dimuka  pengadilan atau  apabila  diperlukan  si  wakil  kelompok tersebut  dapat  mewakilkan  kepada  pengacara melalui  surat  kuasa  khusus  yang  dibuat  untuk kepentingan tersebut, sebagimana diatur dalam ketentuan pasal 123 HIR /147 RBg.
Tentang    susunan  dan  surat  kuasa dalam prosuder gugatan perwakilan kelompok atau Class  Action tetap  mengaju    pada  pasal 123(1)  HIR  dan  SEMA  Nomor  :  2    Tahun 1959  tertanggal  19  Januari  1959    yang  telah dipembarui    terakhir  dengan  SEMA  No  3 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994.
Kekhususan gugatan perwakilan kelompok  atau  melalui Class  Action yakni adanya klausul yang menegaskan bahwa wakil kelompok (isi pemberi kuasa) bertindak untuk atas nama diri sendiri dan sekaligus  mewakili anggota  kelompok  yang  telah  didefinikan dalam surat gugatan.
Di  gugatan  perwakilan  kelompok  atau melalui Class Action dikenal juga pemberitahuan  (  notifikasi  )  yang  merupakan pemberitahuan  dari  wakil  kelompok  kepada anggota  kelompok  bahwa  nasib  mereka sedang diperjuangkan melalui gugatan perwakilan kelompok atau melalui class action dan atau tentang putusan hakim (apabila telah ada  putusan  hakim  atas  perkara  yang  telah diajukan). Bentuk, model, isi, cara, media dan kurun waktu pemberitahuan harus memperoleh  persetujuan  terlebih  dahulu  dari hakim.  Tujuan  notifikasi  agar  masyarakat umum dan khususnya anggota kelompok yang telah  didifinisikan  dalam  surat  gugatan  dapat mengetahui adanya gugatan  serta menentukan sikap  terhadap  gugatan.  Pelaksanan  notifikasi ini dapat dilakukan oleh panitera atas perintah hakim.
Pasal  7  butir  3  Peraturan  Mahkamah Agung Republik Indnesia (PERMA) Nomor 1 Tahun  2002  tentang    Acara  Gugatan Kelompok,  Notifikasi  atau  pemberitahuan yang dimaksud memuat mekanisme pernyataan keluar ( opt out ), dalam hal anggota kelompok  yang  tidak  setuju  atau  keberatan terhadap  adanya  gugatan  atau  upaya  hukum yang akan dilakukan dapat memilih menyatakan  keluar  dengan  cara  mengisi fomulir  pernyataan  keluar  yang  dicantumkan
dalam  notifikasi,  sebaliknya  bagi  anggota kelompok  yang  setuju  terhadap  gugatan tersebut,  tidak  perlu  melakukan  tindakan apapun.

## E. Permasalahan  dan    Penegakan  Hukum
Lingkungan Di Kalimantan Timur Sumber kebijaksanan tentang
pengelolaan  sumber  daya  alam  di  Indonesia termaktum  pada  pasal  33  ayat    (3)  Undang- undang Dasar 1945 yang berbunyi ” Bumi ,air dan  kekayaan    alam  yang  terkandung  di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  bagi kemakmuran   rakyat ”.  Rumusan di atas tidak memberi  batasan  hak  menguasai  negara  dan tugas-tugas negara dalam menguasai bumi, air dan  kekayaan  alam.  Aspek  berkelanjutan ( sustainable ),  dan  perlindungan  daya  dukung ekosistem  bumi,  air  dan  kekayaan  juga  tidak jelas.  Akibatnya  kerusakan  lingkungan  dalam pengelolahan  Sumber  Daya  Alam  (SDA) semakin  parah  dan  menimbulkan  banyak kerugian  bagi  masyarakat,    tidak  kecuali  di Kalimantan Timur.
Adanya  perubahan  Undang-undang Nomor  22  Tahun  1999  menjadi    Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintah Daerah, telah menimbulkan
berbagai    masalah  baru    di  Kalimantan  Timur secara  luas  antara  lain;  pihak  pemerintah daerah  banyak  mengeluarkan  kebijakan  yang berakibat pada eksploitasi hutan yang berlebihan  yakni  dengan  kebijakan  Hak Pengusahan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri  (HTI)  yang  membuat  cepatnya  laju deforestasi  hutan,  ditambah  dengan  maraknya illegal  logging ,  ijin  pembukaan  perkebunan kelapa  sawit,    ijin  kuasa  pertambangan    di areal hutan.
Sementara disektor kelautan, kerusakan utama  terjadi  dihutan  mangrove  dan  terumbu karang, ancaman muncul dari sistem pertambakan. Terumbu karang dengan  habitat kehidupan  laut  terancam  punah  karena praktek penangkapan secara destruktif, pemboman dan racun.
Disisi  lain  gaya  hidup  masyarkat, dengan  membuang  sampah  sembarangan, pembangunan  tanpa  mengindahkan  tata  ruang
yang membuat daerah resapan air jadi gedung memparah  banjir  di  Samarinda,  usaha  atau kegiatan industri, pertambangan yang
membuang limbah ke sungai. Semua permasalahan  lingkungan  hidup  yang  ada yang  menanggung  derita  dan  kerugian  adalah masyarakat. Di tataran kebijakan Pemerintah Daerah telah terjadi tumpang tindih
kewenangan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam  (SDA)  di  Kalimantan  Timur.  Potensi konflik  kepentingan  dan  terjadinya  ego sektoral  antara  departemen,  dinas,  pemerintah pusat maupun daerah, sehingga  pembangunan berkelanjutan  belum berjalan secara optimal . Dimana  masyarakatlah  yang  banyak  menjadi korban  dan  menderita  kerugian  karenanya perlu  mengefektifkan  efisiensi  penyelesaian masalah-masalah  lingkungan  hidup  ke  depan dengan jalan litigasi melalui prosedur gugatan perwakilan  kelompok  atau  melalui Class Action . F. Urgensi Gugatan Perwakilan Kelompok  dalam  Penegakan  Hukum Lingkungan Di Kalimantan Timur
Salah satu penyelesaian sengketa dalam masalah-masalah  lingkungan  yang  dapat dilakukan    dengan  melakukan  upaya  letigasi gugatan  perwakilan  kelompok  atau  melalui Class  Action .  Sebab  dengan  satu  gugatan, seseorang dapat diberi hak prosedural terhadap  satu  atau  beberapa  orang  bertindak sebagai  penggugat  untuk  memperjuangkan kepentingan penggugat dan sekaligus kepentingan  anggota  kelompok  (bisa  ratusan atau  ribuan  anggota).  Hal  ini  sesuai  dengan huruf  a  konsiderans  Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  (PERMA)  Nomor 1  Tahun  2002  tentang  Acara  Gugatan Perwakilan  Kelompok  bahwa  salah  tujuan proses  penyelenggaran    peradilan  sederhana, cepat,  biaya  ringan  dan  trasparan  agar masyarakat  dapat mengakes lebih dekat.
Permasalahan  lingkungan  hidup  yang berdampak    pada  masyarkat  yang  luas,  juga sama-sama  masyarakat  menanggung  kerugian yang  sama,  dalam  wilayah  yang  sama, karenanya    dengan  penyelesaian  sengeketa melalui upaya litigasi dengan gugatan
perwakilan  kelompok  atau  melalui Class Action dalam  penegakan  hukum  lingkungan akan  lebih  menghemat  waktu,  biaya  dan tenaga  untuk  dilakukan  secara  perwakilan kelompok .
Di  Kalimantan  Timur,  masyarakatnya masih dalam tatanan opini atau  wacana dalam mengajukan  gugatan  perwakilan  kelompok atau melalui Class Action . Gugatan perwakilan kelompok  atau  melalui Class  Action hampir dilakukan  masyarakat  pada    masalah  banjir  di jalan Juanda Kota Samarinda pada tahun 2004, masalah  asap  di  Tarakan  dan  pencemaran lantung di teluk Balipapan.
Kegagalan  upaya  litigasi  pada  gugatan perwakilan  kelompok  atau  melalui Class Action di  Samarinda,  khususnya  masalah banjir  disebabkan  pada  tingkat  masyarkat sangat  lemah  dalam  hal  koordinasi  untuk perwakilan  kelompok,  tidak  ada  kejelasan siapa orang  yang akan tampil dan   bertindak mengambil  inisitif  mengatasnamakan  diri sebagai  wakil  kelompok  yang  terkena  akibat banjir,  serta  jumlah  orang  yang  mengajukan gugatan juga tidak jelas berapa.
Kemudian  masalah  lain    yang  sering muncul  berhubungan    dengan  persyaratan- persyaratan  yang  harus  dipenuhi  dalam gugatan  perwakilan  kelompok  atau  melalui Class  Action yakni  pemberitahuan  atau notifikasi.  Hal-hal  yang  harus  dimuat  dalam pemberitahuan atau  notifikasi menurut pasal 7 butir  4  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan  Perwakilan,  bahwa  pemberitahuan memuat  : a Nomor  gugatan  dan  indentitas  penggugat atau  para  penggugat  sebagai  wakil kelompok  serta  pihak  tergugat  atau  para tergugat;
b Penjelasan  singkat  tentang  kasus  yang digugat;
c Penjelasan tentang pendefinisian kelompok;
d Penjelasan  dari  implikasi  keikut  sertaan sebaqgai anggota kelompok;
e Penjelasan  tentang  kemungkinan  anggota kelompok untuk keluar dari   keanggotaan kelompok;
f Penjelasan  tentang  jumlah  ganti  rugi  yang akan diajukan;
g Penjelasan  tentang  waktu  kesempatan memberikan pernyataan keluar
h Fomulir isian tentang pernyataan keluar. Pemberitahuan  atau  notifikasi  ini
dapat  dilakukan  melalui  media  cetak  dan/atau media  elektronik,  kantor-kantor  pemerintah seperti  :  kecamatan,  kelurahan  atau  desa, kantor  pengadilan  atau  secara  langsung kepada  anggota  kelompok  yang  bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim.
Permasalahah lingkungan dan pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  ada, kedepan  dengan tingkat kesadaran masyarakat yang  tinggi,  maka  kasus-kasus  yang  timbul akibat  pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang tidak memihak pada masyarakat dan menimbulkan  kerugian  maupun  penderitaan yang luas misalnya banjir, asap, tanah longsor, illegal  logging ,  pencemaran  udara  di  lokasi tambang dan lain-lain. Perlu  upaya penegakan hukum  lingkungan  hidup  yang  komprehensif dan  berpekseptif    pada  keadilan  masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam Kalimantan Timur Penyelesaian  sengketa  dengan  upaya litigasi melalui  gugatan perwakilan kelompok atau  melalui Class  Action yang  dilakukan masyarakat  pada  masalah-masalah  lingkungan hidup      sesuai  dengan    pasal  37  Undang- undang      Nomor  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup, yang
menyatakan : (1) Masyarakat  berhak  mengajukan  gugatan perwakilan kepengadilan dan/atau
melaporkan ke penegaka hukum mengenai  berbagai  masalah  lingkungan hidup  yang  merugikan  perikehidupan masyakat
(2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita  karena akibat pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan  pokok  masyarakat,  maka instansi  pemerintahan  yang  bertanggung jawab  dibidang    lingkungan  hidup  dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
(3) Ketentuan  lebih  lanjut  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  diatur  dengan peraturan pemerintah.
Makna   hukum pada  pasal 37 Undang- undang  Nomor  :  23  Tahun  1997  Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni : 1. Hak masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan. 2. Hak masyarakat untuk melaporkan masalah pencemaran perusakan lingkungan ke penegak hukum. 3. Tindakan instansi pemerintah yang bertanggung  jawab  dibidang  pengelolaan lingkungan (untuk kepentingan masyarakat) terhadap penderitaan masyarakat  akibat  terjadinya  pencemaran dan perusakan lingkungan. Sesungguhnya gugatan perwakilan
kelompok atau  melalui Class Action tersebut
menyangkut prosedur menggugat dalam Hukum  Acara  Perdata  sebagai  ketentuan hukum  prosedural  yang  berlaku  pula  bagi gugatan  lingkungan.  Berdasarkan  pasal  39 Undang-undang    Nomor  23  Tahun  1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelasakan  “Tata  cara  pengajuan  gugatan dalam  masalah  lingkungan  hidup  oleh  orang, masyarakat,  dan/atau  organisasi  lingkungan hidup  mengacu  pada  Hukum  Acara  perdata yang berlaku”.
Menurut  ELSAM  (Lembaga  Studi  dan Advokasi  masyarakat)  gugatan  perwakilan kelompok  atau  melalui Class  Action itu bukanlah  hak,  melainkan  menyangkut  soal prosedur-mekanisme
beracara
untuk memudahkan penggugat (korban) dalam suatu bencana  massal.  Gugatan  dalam  tradisi Hukum  Acara  Perdata  adalah  individu melawan  individu  untuk  itulah  pengakuan terhadap  prosedur  gugatan  perwakilan  atau melalui Class Action terhadap Undang-undang Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup, jelas sangat membutuhkan penyesuaian yuridis hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum dewasa ini.
Dengan  adanya  Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  (PERMA)  Nomor 1  Tahun  2002  tentang  Acara  Gugatan Perwakilan  Kelompok,  memberi  pedoman
bagi  pencari  keadilan  untuk  menyelesaikan masalah-masalah  lingkungan  hidup  secara efektif  dan  efesian  dalam    menyelenggarakan peradilan  sederhana,  cepat,  biaya  ringan  dan transparasi..

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Upaya  penyelesaian  sengketa  melalui litigasi  dengan  gugatan  perwakilan  kelompok atau  melalui Class  Action dalam  penegakan hukum lingkungan  dalam mengatasi masalah- masalah  lingkungan  dan  pengelolaan  sumber daya  alam  di  Kalimantan  timur  merupakan salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan masyarakat  kedepan.  Gugatan  perwakilan kelompok  atau  melalui Class  Action akan memudahkan masyarkatat untuk secara bersama-sama menuntut keadilan dalam menyelesaikan  masalah-masalah  lingkungan hidup  secara  efektif  dan  efesien  dalam menyelenggarakan  peradilan  sederhana,cepat, biaya ringan dan transparasi.

## B. Saran
1. Seringnya    kegagalan  dalam  prosedur gugatan perwakilan kelompok atau  melalui Class  Action, karena    masyarkat  tidak memenuhi    ketentuan  yang  ada  dalam Peraturan  Mahkamah  Agung    Republik Indonesia  (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2002 tentang  Acara  Gugatan  Perwakilan,    maka perlu  pemahaman  pada  masyarakat  dalam memenuhi
persyaratan-persyaratan mengajukan gugatan sesuai aturan.
2. Pada  Pasal  2  Butir  a  Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  (PERMA) Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Acara Gugatan Perwakilan kelompok, perlu adanya perubahan pembatasan dan kejelasan sehingga tidak terjadi multitafsir.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur Harapan  Yahya, 2005, Hukum  Acara  Perdata  Tentang Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian, dan Putusan Pengadilan , Sinar Grafika, Jakarta. Santoso,  Mas  Achmad ,  1997, Konsep  Dan  Penerapan Gugatan  Perwakilan  (Class  Action) , Indonesia Central For  Enviromental Law (ICEL), Jakarta Sembiring , Sulaiman ,  1988, Hukum  dan  Advokasi Lingkungan , Indonesia Central For
Enviromental Law (ICEL), Jakarta Siahaan, 2004, Hukum  Lingkungan  dan    Ekologi Pembangunan , Airlangga, Jakarta Usman, Rachmadi , 2003, Pembaruhan Hukum
Lingkungan  Nasional ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, -------------,  2005 Environmental  Law  And  Enforcement Training In Indonesia, Indonesia-Australia
Specialised Training Project Phase III. ,
Indonesia-Australia. -------------,  2005 Panduan  pelatihan  Pengacara  Publik Berperspektif  Lingkungan ,  Environmental    Law Alliance World Wide (ELAW), Indonesia.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  2002  tentang  Acara  Gugatan  Perwakilan Kelompok.
C. Lain-lain Anonim, 2004, Mekanisme Class Action ,
http://www.eslam.or.id  (diakses  pada  tanggal  26 Desember 2006.