## WRA
Wahana Riset Akuntansi
Vol. 7, No 1, April 2019, Hal 1379-1396 ISSN : 2338-4786 (Print) ISSN : 2656-0348 (Online) http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/issue/archive

## Studi Fenomenologis Mekanisme Pemungutan Pajak yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(Studi Kasus pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman)
Rescy Herrico 1 , Charoline Cheisviyanny 2
1 Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email:hrescy@yahoo.com
2 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: c_cheisviyanny@yahoo.com
Abstract: This  study  discusses  the  understanding  and  knowledge  of  treasurers  about  taxation,  problems  related  to  tax collection from APBD funds and solutions to tax problems in the Padang Pariaman District Secretariat using an institutional theory  perspective.  The  research  approach  used  is  descriptive-qualitative.  This  study  discusses  from  three  different perspectives,  namely  the  rule  makers  represented  by  the  Pariaman  KP2KP  and  the  KPP  Pratam  Padang  Satu,The implementation rules are represented by the shipping partner. Questionnaires, interviews and documentation are used for the data collection process, known as triangulation.The results showed that the treasurer's understanding and knowledge were at a sufficient level. The problem of tax collection from APBD funds is the lack of understanding of taxation, treasurer violates the rules, treasurer negligent of obligations, there has never been socialization and unclear rules regarding PPN,the solution related to tax collection from APBD funds is a transaction with a PKP partner and has an NPWP, partners are asked to take care of SKB and increase socialization, and conduct gross up .
Keywords: Taxation Problems from APBD, Institutuinal theory
How to cite (APA 6 th style)
Herrico,  R;  Cheisviyanny,  C.  (2019).  Studi  Fenomenologis  Mekanisme  Pemungutan  Pajak  yang  Bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (Studi  Kasus  pada  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Padang  Pariaman. Wahana  Riset Akuntansi , 7(1), 1379-1396.

## 1. PENDAHULUAN
Mengurangi  risiko  dan  kelemahan yang timbul  dari self  assesment  system pemerintah  juga  menerapkan withholding system dalam  sistem  pemungutan  pajak  di Indonesia  artinya  dimana  pihak  ketiga diberikan  kewenangan  untuk  melaksanakan kewajiban  memotong  atau  memungut  pajak atas  penghasilan  yang  dibayarkan  kepada penerima penghasilan, sekaligus menyetorkanya  ke  kas  negara  (Halim  2014 dalam Cheisviyanny 2015). Withholder mempunyai  tugas  untuk  memungut  dan memotong,  serta  membayarkan  pajak  seorang wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Rahmawati, dkk (2015)
kelemahan dalam pemungutan pajak menggunakan withholding system salah satunya  adalah  badan  atau  orang  yang  wajib melakukan  pemotongan  pajak  diharuskan menyetorkan  pajak  yang  dipotongkan  itu dalam kas negara dalam jangka waktu tertentu, tetapi  untuk  melakukan  hal  tersebut  pihak ketiga  ini  tidak  menerima  upah  pungut  atau
collecteloon ,  bahkan  apabila  ia  berbuat  keliru ia akan dijatuhi sanksi administrasi atau sanksi pidana bergantung pada kesalahannya.
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang  perpajakan,  pihak  yang  melakukan pemotongan  dan  pemungutan  pajak  atas pengeluaran  yang  berasal  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) adalah  bendaharawan  pemerintah.  Bendahara pemerintah  mempunyai  kewajiban  perpajakan yang  agak  berbeda  dengan  wajib  pajak  badan dan  orang  pribadi.  Hal  ini  terjadi  karena bendahara  pemerintah  hanya  mempunyai kewajiban  pemotongan  dan  pemungutan  atas pengeluaran/belanja  barang/jasa/modal  yang sumber  dananya  berasal  dari  APBN  dan/atau APBD.  Ada  dua  jenis  pajak  dan  tergolong pajak  pusat  yang  wajib  dikuasai  oleh bendahara pemerintah karena selalu berhubungan  dalam  transaksi  sehari-hari. Kedua  jenis  pajak  tersebut  adalah  pajak penghasilan  (PPh)  dan  pajak  pertambahan nilai (PPN).
Pemahaman terhadap peraturan perpajakan  sangat  berpengaruh  terhadap
besaran  pajak  yang  disetorkan  ke  kas  negara. Faktor  pertama  penyebab  bendaharawan instansi pemerintah tidak menyetor pajak yang dipungut adalah rendahnya pemahaman terhadap  kewajiban  perpajakan  (Yusmaidi dkk,  2014).  Ketelitian  dari  pemotong  pajak sangat membantu besaran pajak yang diterima sebuah  negara.  Pemotong  pajak  hendaknya menyimpan  berkas-berkas  yang  berhubungan dengan  pajak  yang  disetor,  sehingga  arsip selalu  ada  apabila  sewaktu-waktu  diperlukan (Rahmawati, dkk 2015).
Besaran  penerimaan  pajak  yang  bisa diambil  dari  pelaksanaan  APBN  atau  APBD dalam dua tahun terakhir berkisar antara 7-8% dari  anggaran  yang  terkena  pajak  setiap tahunnya,  angka  ini  masih  tergolong  kecil. Banyak  faktor  yang  diduga  menyebabkan rendahnya  angka  tersebut  diantaranya diduga para bendaharawan tidak paham, namun tidak menutup kemungkinan ada yang sengaja tidak patuh  membayar  pajak,  baik  PPN  atau  PPh (Kontan.co.id,12 September 2017).
Mekanisme  perhitungan  untuk  PPh  21 telah sesuai dengan undang-undang perpajakan  yang  berlaku  saat  ini,  namun  ada beberapa  kesulitan  yang  dihadapi  yakni berubahnya  status  wajib  pajak  (Setyawati 2008  dalam  Watung  2013).  Hal  ini  juga menjadi  kendala  di  pemerintahan  daerah, perubahan  status  wajib  pajak  seperti  naik pangkat  atau  golongan  yang  menyebabkan kenaikan  honor  dan  tunjangan  daerah,  namun pegawai yang bersangkutan terlambat melaporkan ke bendahara pengeluaran. Hal ini menyebabkan pajak yang seharusnya dipotong menjadi  berkurang  dan  berpotensi  merugikan negara.
Menurut Ratnafuri dan Herawati (2012) masalah lain yang juga timbul dari pemungutan pajak yang bersumber dari APBD adalah  diketahui  bahwa  pada  kenyataanya masih  banyak  bendaharawan  daerah  yang terindikasi  melakukan  pengelapan  pajak. Modus  operandinya  adalah  memotong  PPh atas  belanja  barang  dan  jasa,  gaji,  atau honorarium,  namun  tidak  menyetorkan  pajak yang dipungutnya, hal ini sudah menjadi ranah pidana  sedangkan  Menurut  Ratnafuri  dan Herawati  (2012)  juga  ditemukan  sejumlah kekeliruan pengenaan pajak, salah jenis pajak, pengenaan  tarif  pajak  dan  dasar  pengenaan pajak, serta objek pajak yang tidak dipungut.
Menurut  Isnan  Wijarno  dalam  blognya http://isnan-wijarno.com/tag/belanja-tidak
dipecah-pecah/03/2011  menyatakan  bahwa PMK 154/PMK.03.2010 pasal 3 “pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.2.000.000,- (dua  juta  rupiah)  dan  tidak  merupakan pembayaran  yang  terpecah-pecah”.  Pada peraturan  tersebut  tidak  ada  penjelasan  lebih lanjut  kriteria  terpecah-pecah  atas  belanja sehari,  seminggu,  sebulan  dan  sebagainya karena tidak ada penjelasan khusus, maka ada kemungkinan  peluang  bendahara  tersebut menghindari kewajiban pemungutan pajak.
Faktor-faktor  diatas  diperparah  oleh minimnya  sosialisasi  oleh  KP2KP  dan  KPP Pratama Padang Satu. Jika sosialisasi perpajakan  disampaikan  dengan  jelas,  benar, dan  nyaman  oleh  petugas  pajak  maka  wajib pajak  akan  memiliki  pengetahuan  tentang  arti pentingnya membayar pajak dan tanpa adanya sosialisasi  yang  efektif  kepada  wajib  pajak maka  wajib  pajak  akan  mengalami  kesulitan dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya. Menurut  Wardani  dan  Wati  (2018)  sosialisasi perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak.
Pembayaran  pajak  dari  dana  yang bersumber dari APBD juga terkesan menambah  ribetnya  birokrasi  di  Indonesia, padahal uang yang dibayarkan tersebut berasal dari  kas  negara.  Dengan  kata  lain,  uang tersebut hanya dipindahkan dari saku kanan ke saku  sebelah  kiri,  sementara  saat  pemungutan dan  pemotonganya  banyak  penyimpangan- penyimpangan  yang  terjadi.  Pertama  pajak yang  dipotong  harus  diinput  ke  dalam software  yang  digunakan  perangkat  daerah tersebut,  kemudian  dilakukan  pengisian  Surat Setoran  Eletronik  (SSE)  secara  online  yang terkadang bermasalah di jaringannya. Langkah selanjutnya  adalah  pajak  yang  dipotong  dan telah dibuatkan surat setoran eletroniknya juga harus  disetor  ke  bank  yang  memakan  waktu karena proses antrinya.
Penelitian  ini  sangat  berbeda  dengan penelitian  sebelumnya  yang  berfokus  pada wajib  pajak  pribadi  dan  entitas  bisnis  atau perusahaan,  sedangkan  permasalahan  tersebut juga  terdapat  di  organisasi  sektor  publik. Penelitian  terdahulu  menunjukan  pemahaman terhadap  peraturan  perpajakan  yang  oleh manajemen sebuah perusahaan baru mencapai 77,6% dan kepatuhan tentang kepatuhan wajib perpajakan  badan  baru  mencapai  79,6% artinya  baru  mencapai  level  memahami (Khomsiyah, dkk 2010).
Dengan  menggunakan  kerangka  teori institusional, riset ini bertujuan untuk menjelaskan  masalah  dan  solusi  terkai pemungutan  pajak  dari  dana  APBD,  sehingga judul  dari  penelitian  ini  adalah  “Studi Fenomenologis Mekanisme Pemungutan Pajak Yang  Bersumber  Dari  Anggaran  Pendapatan Belanja  Daerah  (Studi  Kasus  Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman)”.
Berdasarkan latar belakang diatas rumusan  masalah  dari  penelitian  ini  yaitu  (1) bagaimana  pemahaman  dan  pengetahuan bendaharawan  tentang  ketentuan  perpajakan? (2) apa saja masalah terkait dengan pemungutan  pajak  dari  dana  yang  bersumber dari  APBD?  (3)  apa  solusi  yang  cocok  untuk mengatasi  masalah  pajak  dari  dana  yang bersumber dari APBD?

## 2. TELAAH LITERATUR
DAN HIPOTESIS PENELITIAN 2.1 Teori Institusional Teori institusional telah banyak digunakan  untuk  menjelaskan  fenomena  serta memberikan  pandangan  yang  kompleks  dan kaya  dalam  lingkungan  organisasi  sektor publik  (Bawono,  2015).  Teori  institusional memaknai  keberadaan  organisasi  dipengaruhi oleh  tekanan  normatif  yang  kadang-kadang timbul dari sumber eksternal seperti lingkungan,  namun  bisa  juga  timbul  dari dalam  (internal)  organisasi  itu  sendiri. Kaitannya  dengan  mekanisme  pemungutan perpajakan  dana  yang  bersumber  dari  APBD adalah bahwa menjadi mungkin dapat ditemukan  aspek-aspek  yang  mendukung  dan menghambatnya.
Menuurut  Oliver  (1991)  menyatakan terdapat  lima  tipe  respon  yang  ditunjukkan oleh  anggota  organisasi  berkaitan  dengan tekanan  institusional,  baik  di  sektor  publik maupun sektor swasta yaitu: patuh, kompromi, penghindaran,  perlawanan,  dan  manipulasi. Patuh adalah ketika suatu organisasi menjalankan  peraturan  sepenuhnya  sesuai aturan yang berlaku.
Kompromi adalah ketika suatu organisasi menerima aturan yang baru, namun disertai  dengan  beberapa  negoisasi  untuk memodifikasinya sesuai dengan kepentingannya.  Penghindaran  adalah  ketika suatu organisasi berusaha mencari celah untuk tidak  mengikuti  peraturan  yang  sedang berlaku.  Perlawanan  adalah  ketika  suatu organisasi  menentang  aturan  main  yang  telah
ditetapkan  secara  aktif  dan  terbuka.  Respon yang  paling  berbahaya  adalah  manipulasi, dimana organisasi terlihat seperti menjalankan peraturan  dengan  baik,  namun  dibalik  itu semua  hanyalah  sebuah  tipuan  belaka. Kerangka  teori  institusional  ini  nantinya  akan menjelaskan  permasalahan  yang  dihadapi  dari mekanisme  pemungutan  pajak  dana  yang bersumber dari APBD.

## 2.2 Pengertian Pajak
Defenisi  pajak  menurut  undang-undang perpajakan  pasal  1  UU  No.  6  tahun  1983 kemudian  direvisi  menjadi  UU  No.  28  Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan diperbaharui lagi menjadi UU No  16  Tahun  2009  pasal  1  adalah  kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut  Sommerfeld  dalam  Watung (2013) menjelaskan bahwa pajak adalah suatu pengalihan  sumber  dari  sektor  swasta  ke sektor  pemerintah,  bukan  akibat  pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan  ketentuan  yang  ditetapkan  lebih dahulu,  tanpa  mendapatkan  imbalan  yang langsung  dan  proporsional,  agar  pemerintah dapat  melaksanakan  tugas-tugasnya  untuk menjalankan  pemerintahan.  Selain  itu  pajak adalah  peralihan  kekayaan  dari  pihak  rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran  rutin  dan  surplusnya  digunakan untuk public  saving yang  merupakan  sumber utama  untuk  membiayai public  investment.
Soemitro dalam Watung (2013).
Kedua  pendapat  diatas  menjelaskan bahwa pajak berasal dari rakyat ke pemerintah dan  uangnya  digunakan  untuk  menjalankan roda pemerintahan, namun sebagaimana sama- sama diketahui bahwa ada subjek pajak seperti bendahara  pemerintah  yang  berkewajiban membayar  pajak  untuk  pemerintah,  namun dana  yang  digunakan  justru  dana  yang bersumber dari pemerintah juga yakni APBD. Untuk  itu,  perlu  dilakukan  penelitian  yang lebih  mendalam  apakah  hal  ini  efektif  dan efisien  mengingat  dalam  praktek  pemungutan pajak  dari  dana  yang  bersumber  dari  APBD mengalami beberapa kelemahan.
2.3 Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah Bendahara pemerintah wajib
mendaftarkan  diri  ke  kantor  pelayanan  pajak (KPP)  yang  sesuai  dengan  tempat  kedudukan unit kerja dengan tata cara pendaftaran mengisi formulir  pendaftaran  wajib  pajak  untuk  wajib pajak  bendahara  yang  tersedia  di  KPP  dengan melampirkan fotokopi surat penunjukan sebagai bendahara tersebut dan KPP menerbitkan  NPWP  yang  terdiri  dari  15  digit dan  surat  keterangan  terdaftar  paling  lama 1(satu)  hari  sejak  kerja  permohonan  diterima secara  lengkap,  NPWP  akan  diterbitkan  oleh KPP dengan nama bendahara  unit/satuan kerja.

## 2.3.1 Melakukan  Pemotongan  PPh  dan PPN
2.3.1.1 Pemotongan PPh Pasal 21 Pemotongan  Pajak  Penghasilan  (PPh)
Pasal  21  adalah  cara  pelunasan  pajak  dalam tahun  berjalan  melalui  pemotongan  pajak  atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak  orang  pribadi  dalam  negeri  sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Bendahara  pemerintah  yang  membayar  gaji, upah,  tunjangan,  honorarium,  dan  pembayaran lainnya  dengan  nama  apapun  sehubungan dengan pekerjaan/jasa/kegiatan wajib melakukan pemotongan PPh 21. Pengertian pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya  sehubungan  dengan  pekerjaan  adalah pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan  pembayaran  sejenis  lainnya  dengan  nama dan  dalam  bentuk  apapun  yang  dilakukan  oleh bendahara  pemerintah  kepada  ASN,  pegawai honorer,  anggota  TNI  atau  POLRI,  pejabat negara, atau pegawai tidak tetap.
Pengertian pembayaran upah atau imbalan  jasa  dan  pembayaran  dengan  nama apapun  sehubungan  dengan  jasa  adalah pembayaran  upah  atau  imbalan  jasa  atau pembayaran  atas  jasa  dengan  nama  dan  dalam bentuk  apapun  yang  dilakukan  oleh  bendahara pemerintah  kepada  pihak  pemberi  jasa, termasuk narasumber atau orang yang memberikan  jasa  pelatihan.  Sedangkan  yang dimaksud  dengan  pembayaran  lainnya  dengan nama  apapun  sehubungan  dengan  kegiatan adalah  pembayaran  berupa  uang  saku,  uang representasi,  uang  rapat,  honorarium  atau imbalan  sejenis,  dengan  nama  dan  dalam bentuk  apapun  kepada  peserta  suatu  kegiatan
(rapat,  sidang,  seminar,  lokakarya/workshop, pendidikan, pertunjukan, atau perlombaan).
Penerima penghasilan yang wajib dipotong  PPh  Pasal  21  oleh  bendahara pemerintah adalah:
a. Pegawai,  yaitu  PNS  (termasuk  CPNS), pegawai  yang  diusulkan  menjadi  CPNS (Pegawai  magang),  anggota  TNI  atau POLRI, pegawai honorer, dan pegawai tidak tetap;
b. Bukan  pegawai,  yaitu  pihak  pemberi  jasa dalam  segala  bidang,  termasuk  narasumber acara atau trainer suatu kegiatan
c. Peserta kegiatan yang diadakan oleh instansi pemerintah atau satuan kerja Penerima  penghasilan  yang  berstatus pegawai  dapat  dikategorikan  sebagai  pegawai tetap  dan  pegawai  tidak  tetap,  sedangkan kriteria pegawai tidak tetap adalah:
a. Memiliki perjanjian atau kontrak pelaksanaan  pekerjaan  tertentu  dalam  suatu jangka tertentu.
b. Menerima penghasilan apabila yang bersangkutan  bekerja  berdasarkan  jumlah hari  kerja,  jumlah  unit  hasil  pekerjaan  yang dihasilkan,  atau  penyelesaian  suatu  jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
Tarif  PPh  atas  penghasilan  yang  dikenai PPh  yang  tidak  bersifat  final,  sesuai  dengan Pasal 17 UU PPh adalah sebagai berikut:
Lapisan PKP Tarif <Rp50.000.000 5 >Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000 15% >Rp 250.000.000 s.d. Rp500.000.000 25% >Rp500.000.000,00 30%
Tarif  PPh  atas  penghasilan  yang  dikenai PPh yang bersifat final berupa honorarium atau imbalan  tidak  tetap  dan  teratur  lainnya  yang menjadi  beban  APBN  atau  APBD  dan dibayarkan  kepada  PNS  (termasuk  CPNS) adalah sebagai berikut:
a. Sebesar  0%  (nol  persen)  dari  jumlah  bruto honorarium  atau  imbalan  lain  bagi  PNS golongan  I  dan  golongan  II,  anggota  TNI dan  anggota  POLRI  golongan  pangkat tamtama dan bintara, dan pensiunannya;
b. Sebesar  5%  (persen)  dari  jumlah  bruto honorarium  atau  imbalan  lain  bagi  PNS golongan  III,  anggota  TNI  dan  anggota POLRI  golongan  pangkat  perwira  pertama, dan pensiunannya;
c. Sebesar  15%  (lima  belas  persen)  dari jumlah  bruto  honorarium  atau  imbalan  lain bagi  pejabat  negara,  PNS  Ggolongan  IV, anggota TNI dan anggota POLRI  golongan pangkat  perwira  menengah  dan  perwira tinggi, dan pensiunannya.
Pemotongan  PPh  pasal  21  adalah  cara pelunasan  pajak  dalam  tahun  berjalan  melalui pemotongan  pajak  atas  penghasilan  yang diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak  orang pribadi dalam negeri sehubung dengan pekerjaan,  atas,  dan  kegiatan.  Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honarium,  tunjangan,  tambahan  penghasilan pegawai  dan  pembayaran  lainnya  sehubung dengan pekerjaan/jasa/kegiatan wajib melakukan pemotongan PPh pasal 21.

## 2.3.1.2 Pemotongan PPh Pasal 22
Pemungutan  Pajak  Penghasilan  PPh Pasal  22  dilakukan  sehubungan  dengan pembayaran  atas  pembelian  barang  seperti: komputer, mebel, mobil dinas, ATK dan barang lainnya  oleh  pemerintah  kepada  wajib  pajak penjual  barang.  Peraturan  terkait  pelaksanaan pemungutan  PPh  pasal  22  diantaranya  adalah pasal  22  undang-undang  PPh,  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  16/PMK.010/2016 dan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor PER  -  31/PJ/2015.  Besarnya  PPh  pasal  22 yang  wajib  dipungut  adalah  1,5%  dari  harga beli (tidak termasuk PPN) dan pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh:
a. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran  (KPA)  sebagai  pemungut  pajak pada  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah, instansi  atau  lembaga  pemerintah  dan lembaga-lembaga  negara  lainnya  berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
b. Bendahara  pengeluaran  untuk  pembayaran yang  dilakukan  dengan  mekanisme  uang persediaan (UP).
c. Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA)  atau Pejabat  Penerbit  Surat  Perintah  Membayar yang  diberi  delegasi  oleh  KPA,  untuk pembayaran  kepada  pihak  ketiga  yang dilakukan  dengan  mekanisme  pembayaran langsung (LS).
Pemungutan  PPh  pasal  22  atas  belanja barang tidak dilakukan dalam hal:
a. Pembelian  barang  dengan  nilai  pembelian paling  banyak  Rp2.000.000,00  (dua  juta rupiah)  dengan  tidak  dipecah-pecah  dalam beberapa faktur.
b. Pembelian  bahan  bakar  minyak,  listrik,  gas, pelumas,  air  minum/PDAM  dan  benda- benda pos dan
c. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

## 2.3.1.3 Pemotongan PPh Pasal 23
Pemotongan  PPh  pasal  23  adalah  cara pelunasan  pajak  dalam  tahun  berjalan  melalui pemotongan  pajak  atas  penghasilan  yang dibayarkan  oleh  bendahara  kepada  pihak lain.Peraturan-peraturan  terkait  pelaksanaan pemotongan  PPh  pasal  23  adalah  pasal  23 Undang-undang  PPh  dan  Peraturan  Menteri Keuangan nomor 141/PMK.03/2015. Penghasilan  yang  dibayarkan  tersebut  antara lain:
a. Royalti, hadiah/penghargaan.
b. Sewa  dan  penghasilan  lain  sehubungan dengan penggunaan harta.
c. Imbalan  sehubungan  dengan  jasa  teknik, jasa  manajemen,  jasa  konsultan  dan  jasa lain.  Jasa  lain  yang  menjadi  objek pemotongan PPh Pasal 23.
Besarnya  pemotongan  PPh  Pasal  23 adalah  Sebesar  15%  (lima  belas  persen)  dari jumlah bruto atas royalti dan hadiah/penghargaan  dan  sebesar  2%  (dua persen)  dari  jumlah  bruto  atas  sewa  dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan  harta,  serta  imbalan  sehubungan dengan  jasa  teknik,  jasa  manajemen,  jasa konsultan dan jasa lain.

## 2.3.1.4 Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)
Pemotongan  atau  pemungutan  Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) adalah cara pelunasan  pajak  dalam  tahun  berjalan  antara lain  melalui  pemotongan  atau  pemungutan pajak  yang  bersifat  final  atas  penghasilan tertentu  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan Pemerintah.
Berikut  ini  adalah  penghasilan  tertentu yang  dikenai  Pajak  Penghasilan  bersifat  final adalah a. Persewaan tanah dan/atau bangunan, besarnya  PPh  final  yang  dipotong  adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan,  baik  yang  menyewakan  wajib pajak orang pribadi maupun badan
b. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, besarnya PPh dari pengalihan hak atas  tanah  dan/atau  bangunan  2,5%  dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah
dan/  atau  bangunan  selain  pengalihan  hak atas  tanah  dan/atau  bangunan  berupa  rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang usaha  pokoknya  melakukan  pengalihan  hak atas  tanah  dan/atau  bangunan  dan  0%  atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan  kepada  pemerintah,  badan  usaha milik  negara  yang  mendapat  penugasan khusus  dari  pemerintah,  atau  badan  usaha milik  daerah  yang  mendapat  penugasan khusus  dari  kepala  daerah  sesuai  UU  yang mengatur  mengenai  pengadaan  tanah  bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
c. Jasa  Konstruksi  yang  terdiri  atas  pekerjaan kontruksi, perencanaan kontruksi, pelaksanaan  kontruksi  dan  pengawasan kontruksi.
d. Penghasilan  dari  usaha  yang  diterima  atau diperoleh  Wajib  Pajak  yang  memiliki peredaran bruto tertentu

## 2.3.1.5 Pemotongan PPN
Pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pelunasan pajak yang dikenakan  atas  setiap  transaksi  pembelian barang  atau  perolehan  jasa  dari  pihak  ketiga, misal  pembelian  alat  tulis  kantor,  pembelian seragam  untuk  keperluan  dinas,  pembelian komputer,  pembelian  mesin  absensi  pegawai, perolehan  jasa  konstruksi,  perolehan  jasa pemesanan  mesin  absensi,  perolehan  jasa perawatan  AC  kantor,  dan  perolehan  jasa  atas tenaga keamanan.
Secara  umum,  atas  setiap  transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga/rekan yang dibayar oleh bendahara harus dipunggut  PPN.  Namun  demikian,  Terdapat beberapa  transaksi  pembelian  barang  dan perolehan  jasa  dari  pihak  ketiga  yang  tidak perlu dipungut PPn oleh bendahara yaitu:
a. Pembayaran  yang  jumlahnya  paling  banyak Rp.1000.000,00  (satu  juta  rupiah)  dan  tidak merupakan  pembayaran  yang  dipecah- pecah.
b. Pembayaran  untuk  pembebasan  tanah, kecuali  pembayaran  atas  penyerahan  tanah oleh real estate atau industrial estate .
c. Pembayaran  atas  penyerahan  barang  kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas pajak
pertambahan  nilai  tidak  dpungut  dan/atau dibebabskan dari pengenaan pajak tambahan nilai.
d. Pembayaran  atas  penyerahan  bahan  bakar minyak dan bukan bahan bakar minyak oleh PT. Pertamina (Perseroan).
e. Pembayaran atas rekening telepon.
f. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.
g. Pembayaran  lainnya  untuk  penyerahan barang  atau  jasa  menurut  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku  tidak dikenakan pajak pertambahan nilai.
Apabila  terjadi  kesalahan  pemungutan pajak  pertambahan  nilai  berupa  pemungutan pajak  pertambahan  nilai  yang  lebih  besar  dari pada yang seharusnya atau kesalahan pemungutan  yang  bukan  merupakan  obejk pajak  pertambahan  nilai,  maka  atas  kelebihan pembayaran  PPN  yang  seharusnya  tidak terutang tersebut dapat dimintakan pengembaliannya.
2.3.1.6  Melakukan  penyetoran  PPh  dan

## PPN
Kewajiban bendahara pemerintah selanjutnya  adalah  menyetorkan  PPh  dan/atau PPN  melalui  sistem  pembayaran  pajak elektronik  ( e-billing )  dan/atau  layanan  pada loket/teller pada kantor pos, bank devisa, atau bank penerima pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan SPT Masa PPh dan/atau PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak  bendahara terdaftar sesuai  batas  waktu  yang  telah  diatur  dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran  dan  Penyetoran  Pajak  dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat
Pemberitahuan (SPT).
Batas  waktu  pembayaran/penyetoran pajak yang sudah dipotong dan/ atau dipungut oleh  bendahara  pemerintah  serta  tanggal pelaporan  Surat  Pemberitahuan  Masa  adalah sebagai berikut:
Pasal Tanggal Penyetoran Tanggal Pelaporan PPh pasal 21 Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir PPh  Pasal 22 yang dipungut Pada  hari  yang sama dengan pembayaran Paling  lama  14 hari setelah Masa Pajak
KPA  atau PPSPM sebagai Pemungut PPh  Pasal 22 kepada PKP rekanan pemerintah melalui KPPN berakhir PPh  Pasal 22 yang dipungut Bendahara an Paling  lama  7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran Paling  lama  14 hari setelah Masa Pajak berakhir PPh  Pasal 4 ayat (2) Paling lama tanggal 10 (sepuluh)  bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Paling  lama  20 hari setelah Masa Pajak berakhir PPN  atau PPN  dan PPnBM yang dipungut PPSPM sebagai Pemungut PPN Pada  hari  yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui KPPN Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. PPN  atau PPN  dan PPnBM yang dipungut Bendahara Pengeluar an Paling  lama  7 hari setelah tanggal pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui KPPN Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir PPh  Pasal 23 Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Paling  lama  20 hari setelah Masa Pajak berakhir 3. METODE PENELITIAN
3.1 Jenis dan Paradigma Penelitian Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  deskriptif-kualitatif,  yaitu  suatu penelitian  yang  bertujuan  untuk  menjelaskan bagaimana fenomena mekanismme pemungutan  pajak  dari  dana  APBD  dengan berfokus pada tingkat dan pemahaman tentang ketentuan  perpajakan,  masalah  yang  dihadapi dan  solusi  yang  dapat  ditawarkan  terkait pemungutan pajak dari dana APBD.

## 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian
Unit  analisis  studi  empiris  ini  adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.  Sebagai  salah  satu  organisi  sektor publik  di  Kabupaten  Padang  Pariaman. memiliki  10  bendahara  pengeluaran  dan  yang dari  10  bagian  dan  masing-masing  bendahara memegang  SIMDA  dan  memiliki  kewajiban melakukan  pemotongan  pajak.  Untuk  rekanan lokasi penelitian disesuaikan dengan keberadaan subjek, sedangkan Kantor
Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan  (KP2KP)  beralamat  di  Jl.  Jend. Sudirman,  No.  165,  Ampalu,  Pariaman  Utara, Kota  Pariaman,  Sumatera  Barat,  serta  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Padang  Satu  (KPP Pratama  Satu)  Jl.  Bagindo  Aziz  Chan  No.26 Sawahan, Kota Pariaman, Sumatera Barat.
Jadi  terdapat  tiga stakeholders dalam penelitian  ini  yang  merupakan  salah  satu metode  triangulasi  dan  digunakan  demi menghilangkan  bias  persepsi  dalam  hasil wawancara  nantinya.  Waktu  penelitian  ini yaitu  mulai  dari  bulan  Desember  s/d  bulan Maret 2019.

## 3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis  data  adalah  data  primer  dan  data dikumpulkan melalui pengisian kuesioner oleh 10  bendahara  pada  bulan  Desember  2018  s/d Januari 2019, wawancara dengan 14 informan dari  bulan  Januari  s/d  Maret  2019.  Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancatar  terstruktur.  Teknik  pengumpulan data  yang  ketiga  adalah  dokumentasi  pada bulan  Februari  2019  terhadap  dokumen  SPJ dan SP2D salah satu bagian.
Demi meningkatkan
tingkat
keterandalan  data  dan  menangkap  gambaran yang jauh lebih mendalam mengenai fenomena  mekanisme  pemungutan  pajak  dari dana  APBD  di  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Padang  Pariaman  teknik  pengumpulan  data yang digunakan yaitu triangulasi antar metode dan  triangulasi  antar  informan.  Triangulasi antar  metode  meliputi  kuesioner,  wawancara dan  dokumentasi,  sedangkan  triangulasi  antar informan meliputi bendahara, KP2KP Pariaman/KPP  Pratama  Padang  Satu  dan rekanan bendahara Pemda.

## 3.4 Teknik Analisis Data
Perhitungan atas kuesioner dilaksanakan dengan menggunakan rumus Dean J.
Champion  seperti  penelitian  Rahmad  (2017)
yaitu  dengan  menjumlahkan  jumlah  jawaban “Benar”  kemudian  dilakukan  perhitungan dengan cara sebagai berikut:
Persentase =          ∑ Jawaban X 100%

## ∑Jumlah Pertanyaan
Selanjutnya  untuk  menganalisis  data hasil  wawancara  terhadap  informan  direkam audio  dan  kemudian  transkripkan  dan dianalisis  satu  demi  satu.  Hasil  transkrip wawancara  akan  dianalisis  melalui  proses coding . Beberapa  tema  utama  dan  hubungan antar  tema  akan  disimpulkan  untuk  masing- masing  individu  dan  proses coding ditinjau kembali untuk memastikan konsistensi informan.

## 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian
Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Padang Pariaman  terletak  di  Kantor  Bupati  Padang Pariaman, Nagari Parit Malintang, Kecamatan  VI  Lingkung  Kabupaten  Padang Pariaman, Provinsi Sumatera
Barat.
Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian
administrastif  terhadap  pelaksanaan  tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Padang Pariaman  terdiri  dari  10  bagian  dengan jumlah  77  ASN  (Per  31  Desember  2018). Sekretariat  Daerah  dipumpin  oleh  seorang Sekretaris
Daerah yang bertugas mengoordinasikan  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  daerah  dan  memimpin  dan bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  tugas dan  fungsi  Sekretariat  Daerah.  Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 orang asisten. Asisten tersebut  terdiri  atas  asisten  pemerintahan, asisten pembangunan dan asisten administrasi umum.

## 4.2 Hasil Penelitian
4.2.1 Tingkat Pemahaman dan Pengetahuan Bendahara Tentang

## Ketentuan Perpajakan
Peneliti  membagikan  kusioner  yang terdiri atas 50 pertanyaan. Pertanyaan tersebut berisi tarif, objek, batas waktu penyetoran atau pelaporan  atas  PPN,  PPh  dan  pajak  restoran. Perhitungan atas kusioner dilaksanakan dengan menggunakan rumus Dean J.
Champion.  Rata-rata  skor  yang  diperoleh adalah  57,40  artinya  secara  keseluruhan tingkat  pemahaman  bendahara  berada  pada level  “ pemahaman  dan  pengetahuan  cukup memadai ”.
Tabel. 1 Tingkat Pemahaman dan Pengetahuan Bendahara No Responden Skor 1 Responden A 34 2 Responden B 62 3 Responden C 44 4 Responden D 72 5 Responden E 50 6 Responden F 70 7 Responden G 54 8 Responden H 62 9 Responden I 52 10 Responden J 74 4.2.2 Masalah  Terkait  Pemungutan  Pajak Dari Dana APBD Berikut ini adalah beberapa permasalahan  pemungutan  pajak  dari  dana APBD  yang  dilakukan  bendahara  pemerintah. Permasalahan  akan  ditriangulasi  menurut  tiga sudut  pandang  yakni  bendahara  bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Padang
Pariaman,  rekanan  (Non  PKP)  dan  KP2KP Pariaman,  serta  KPP  Partama  Padang  Satu. Jawaban  kuesioner,  dokumentasi  dan  hasil wawancara  dari  informan  nantinya  akan ditarik sebuah kesimpulan.
4.2.2.1 Rendahnya Pemahaman Perpajakan Level “pemahaman  dan  pengetahuan cukup memadai” dapat dilihat dari hasil secara rata-rata  kuesioner  dan  temuan  non  objek pajak  yakni  PPN  dan  PPh  22  tetap  dipungut oleh  bendahara  Hasil  dokumentasi  terhadap dokumen  ganti  uang  (GU2)  tahun  anggaran 2018  terdapat  pengadaan  625  Al-quran program  peningkatan  pelayanan  kehidupan beragama  kegiatan  peningkatan  pelaksanaan pesantren  dan  safari  ramadhan  dengan  total anggaran  Rp.50.000.000.  Total  transaksi tersebut  Rp.49.975.000,-  (sudah  termasuk pajak) dan bendahara membayarkan pemotongan  PPN  dan  PPh  22  sebesar Rp.5.906.137,-.
Seharusnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK/011/2013 menyatakan  bahwa  kitab  suci  bukan  objek
pajak PPN dan PMK
nomor 34/PMK.010/2017  yang  menyatakan  bahwa kitab  suci  adalah  bukan  objek.  Hal  yang tersebut  juga  didukung  oleh  pernyataan informan  yang  menyatakan  kalau  kitab  suci adalah non objek pajak:
“Kalau  sesuai  PMK  122  tahun 2013 itu ada beberapa barang yang tidak  termasuk  objek  pajak  salah satunya  adalah  kitab  suci.  Kitab suci  ini  terbebas  dari  pajak  atas transaksi  apapun,  jadi  selagi  ada transaksinya  yang  namanya  kitab suci terbebas dari pajak, jadi kalau ada  bendahara  yang  menarik  PPN dan  PPH  atas  transaksi  kitab  suci tersebut  itu  sudah  jelas  menyalahi aturan…” (Bapak Abdul Haris Lubis dari KP2KP Pariaman).
Temuan ini sama dengan penelitian yang pernah  dilakukan  oleh  Wibowo  (2014)  yang menyatakan  bahwa  terdapat  non  objek  PPh  22 yang tetap dipungut oleh bendahara RS.HJK

## 4.2.2.2 Bendahara Menyalahi Aturan
Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor 154/PMK/03/2010 pasal 3 seolah menjadi celah bagi  bendahara  dalam  memecah  SPJ  dengan beragam motif diantaranya keterbatasan anggaran. Hal yang tersebut juga didukung oleh pernyataan seorang bendahara sebagai berikut:
“Saya pernah membagi 2 SPJ agar 2 kali bayar maksudnya untuk tidak kena pajak.” (Bapak A dari
Bendahara 1) “Saya pernah memecah SPJ,
motifnya karena dana tidak mencukupi.” (Ibu  C  dari  Bendahara 3).
Relevan  dengan  pernyataan  bendahara berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  rekanan yang  tidak  mau  disebutkan  namanya  juga membenarkan hal tersebut.
“Saya pernah
menemukan
bendahara yang memecah SPJ alasannya adalah untuk biar
menghindari  pajak  cara  kerjanya SPJ  dipecah  jadi  beberapa    faktur, kadang  dibikin  fakturnya  nominal dibawah  500  ribu  atau  dibawah  1 juta  padahal  sekali  belanja,  kadang 1  juta  dibikin  5  faktur  jadi  bisa  5 juta.  kalau  5  juta  sekali  faktur  kan bisa
kena pajak.” (Rekanan bendahara Pemda)
Hal seperti ini sangat disayangkan  Pernyataan ini  juga  didukung  oleh  pernyataan  informan dari KP2KP Pariaman sebagai berikut
“Diaturan  kita  sudah  jelas  ya seperti  Bapak  bilang  tadi,  ada kelemahan  di  PMK  154  ini  yang menyatakan  terkena  pajak  hanya nominal  diatas  1  juta  dan  diatas  2 juta, terkadang bendahara- bendahara  ini  ada  cara-cara  bisa kita bilang  tersembunyi dibelakang itu  mereka  dengan  cara  memecah kwitansi  dan  faktur  pajaknya  untuk menghindari pajak….... ”(Bapak Abdul  Haris  Lubis  dari  KP2KP Pariaman) Temuan ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahrial (2016) yang menyatakan  bahwa  kasus  yang  pernah  terjadi dalam  hal  pemungutan  PPh  22  adalah kesengajaan  bendahara  untuk  memecah  faktur pembayaran  atas  suatu  transaksi  pembelian barang  dengan  tujuan  menghindari  pengenaan PPh  22  dan  untuk  kesalahan  pemungutan  PPN adalah  sama  halnya  dengan  kasus  pemungutan PPh  22  yaitu  kesengajaan  bendahara  untuk memecah  faktur  pembayaran  atas  suatu transaksi  pembelian  barang  dengan  tujuan menghindari pajak.
Sementara  untuk  penyelewengan  yang lebih  ekstrim  dan  bisa  dikategorikan  tindakan pidana  yakni  bendahara  memungut  pajak, namun tidak menyetorkanya ke kas negara saat ini  tidak  bisa  dilakukan  lagi.  Sebelumnya  hal ini  pernah  terjadi  sesuai  dengan  penelitian Ratnafuri dan Herawati (2012) yang
menyatakan  tindak  penggelapan  pajak  juga dilakukan oleh mantan bendaharawan pengeluaran  Sekretariat  Daerah  (Setda)  Kota Palembang  dan  Oknum  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS)  Dinas  Pendapatan  Daerah  (Dispenda) Kota  Palembang tidak  terjadi  di  Setdakab Padang Pariaman.
4.2.2.3 Bendahara Lalai Terhadap Kewajiban Sesuai aturannya PMK
242/PMK.03/2014  setiap  jenis  pajak  memiliki batas  waktu tanggal  penyetoran  seperti  PPh  21 paling  lama  disetor tanggal  10  (sepuluh)  bulan berikutnya,  PPh  22  paling  lama  7  (tujuh)  hari setelah  tanggal  pelaksanaan  pembayaranya, PPh  23  dan  PPh  pasal  4  ayat  2  paling  lama tanggal  10  bulan  berikutnya,  serta  PPN
dibayarkan  paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah tanggal pembayaran ke rekanan.
Dalam  hal  ini  bendahara  yang  tidak melakukan  pembayaran  atau  penyetoran  pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan  penyetoran  pajak  yang  terutang  dikenakan sanksi  administrasi  berupa  bunga  sebesar 2%/bulan  dihitung  dari  tanggal  jatuh  tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.  Hasil  wawancara  terhadap  10 bendahara  mereka  mayoritas  tidak  mengetahui aturan bahwa pembayaran pajak memiliki batas waktu  sesuai  jenis  pajak  yang  mereka  pungut, sedangkan  yang  mengetahui  menyebutkan batas  waktu  pembayaran  pajak  dengan  salah. Berikut ini salah satu pernyataan salah seorang bendahara:
“Kalau PPH 21 bang paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, PPh 22 dihari yang sama, PPh 23 tidak tau, PPh 4 ayat 2 dan PPN dihari yang sama saat transaksi.”( Bapak E dari Bendahara 4) Temuan ini sama dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Yusmadi,  dkk  (2014)  yang menyatakan  bahwa  pelaksanaan  kewajiban bendaharawan  instansi  pemerintah dalam pemungutan  pajak  penghasilan  di  Kabupaten Pidie belum berjalan sebagaimana mestinya hal ini ditunjukkan dengan adanya bendahara pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang terlambat  dalam  penyetoran  pajak  penghasilan karena  bendahawaran  yang  tidak  sepenuhnya melaksanakan  kewajiban  perpajakan  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  yang  berakibat pada  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak  juga mengalami  kendala  dan  berpotensi  merugikan Negara
SPT  Masa  adalah  surat  pemberitahuan untuk  suatu  masa  pajak,  sedangkan  SPT tahunan  adalah  surat  pemberitahuan  untuk suatu  tahun  pajak  atau  bagian  tahun  pajak. Fungsi  SPT  masa  adalah  sebagai  sarana  wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan  perhitungan  jumlah pajak  yang  sebenanrnya  terutang,  baik  pribadi atau badan.
Hasil  wawancara  di  Sekretariat  Daerah Kabupaten  Padang  Pariaman  terhadap  10 bendahara  pengeluaran  menyatakan  bahwa mereka tidak pernah melaporkan SPT masa dan SPT  tahunan  badan,  padahal  diaturanya  jelas dan  bisa  dikenakan  sanksi  berupa  denda. Temuan tersebut juga dibenarkan informan dari KP2KP Pariaman, berikut hasil wawancaranya
“Beda  ya  pembayaran  dengan pelaporan.  Kalau  pembayaran  2%, pelaporan  itu  tersendiri  untuk  SPT PPN  500  ribu/bulan  SPT  PPH  100 ribu.  Kalau  pelaporan  ini  kenapa mungkin  mereka  tidak  melaporkan, karena  analogikanya  seperti  ini kalau  mereka  terkena  sanksi  itu uang dari negara dan dikembalikan ke  negara  lagi,  jadi  kalau  mereka tidak  lapor  udah  dibiasain  aja. ……..” (Bapak  Abdul  Haris  Lubis dari KP2KP Pariaman)
Penelitian  ini  sama  dengan  penelitian
Sorongan (2014) menyatakan bahwa pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang tahun  2013  KPPN  Kota  Bitung  tidak melaporkannya  dalam  bentuk  SPT  masa  ke KPP  setempat,  dengan  alasan  karena  KPP dimana  KPPN  Kota  Bitung  terdaftar  tidak pernah memberikan sanksi kepada KPPN Kota Bitung  atas  tidak  dilaporkannya  SPT  Masa PPh  pasal  22  atas  pengadaan  barang  selama tahun 2013 dan Penelitian Tumbel, dkk (2017) juga  menyatakan  pemotongan  PPh  pasal  22 atas  pembelian  ATK  telah  sesuai  dengan pemotongan  (tarif  1,5%)  dan  batas  waktu pelaporan belum sesuai berdasarkan peraturan perpajakan dan pemotongan PPN atas pembelian  barang  telah  dilakukan  sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan untuk pelaporan PPN belum sesuai berdasarkan peraturan perpajakan

## 4.2.2.4 Tidak Pernah Ada Sosialisasi
Bendaharawan  memiliki  peran  strategis dalam  administrasi  perpajakan  dan  berperan penting dalam mendukung terciptanya kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya,  namun  sangat disayangkan  hal  tersebut  tidak  didukung  oleh kegiatan sosialisasi perpajakan. Jika sosialisasi perpajakan  disampaikan  dengan  jelas,  benar, dan  nyaman  oleh  petugas  pajak  maka  wajib pajak  akan  memiliki  pengetahuan  tentang  arti pentingnya  membayar  pajak  yang  secara otomatis  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak, namun kondisi ini berbeda yang terjadi di lapangan.
KP2KP Pariaman yang bertugas melakukan sosialisasi tidak pernah menjalankan  fungsinya  dengan  maksimal. KP2KP  tidak  pernah  melakukan  sosialisasi perpajakan  kepada  bendahara  Pemda  dan  hal ini  juga  dikeluhkan  oleh  bendahara  Pemda.
Berikut  ini  adalah  salah  satu  hasil  wawancara bendahara Pemda
“Tidak  pernah  dilakukan  Bimtek atau  penyuluhan  baik  dari  KP2KP atau  BPKD,  tetapi  dahulu  tahun 2015 dan 2016 waktu saya dibagian Pemerintahan  Nagari  Sekretariat Daerah  Padang  Pariaman  pernah dilakukan,namun pesertanya adalah perangkat  nagari.” (Ibu J dari Bendahara 10)
KP2KP  Pariaman  membenarkan  hal  tersebut karena  fokus  terhadap  SPT  tahunan  berikut adalah hasil wawancaranya:
Untuk  beberapa  tahun  belakangan ini  instruksi  atasan  kita  KPP Pratama  Padang  Satu  tidak  ada penyuluhan yang fokus untuk bendahara  mengenai  hal  tersebut, jadi  target  selama  ini  hanya penyuluhan mengenai SPT tahunan.” (Bapak Abdul Haris Lubis dari KP2KP Pariaman) Padahal  hasil  penelitian  Warnadi,  dkk
(2018) yakni sosialisasi
perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  pengetahuan perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  dan  menyarankan  perlu  memperluas sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak agar wajib  pajak  lebih  paham  terhadap  hak  dan kewajiban perpajakannya.

## 4.2.2.5 Ketidakjelasan Aturan Terkait PPN
Petunjuk mengenai tata cara pemungutan penyetoran  dan  pelaporan  PPN  terdapat  dalam Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor    PMK- 563/KMK.03/2003,  namun  PMK  tersebut hanya secara khusus mengatur transaksi dengan Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP),  sementara  tidak adanya  aturan  yang  jelas  tentang  transaksi dengan  non  PKP.  Kondisi  yang  ditemui  di lapangan tidak mendukung, ada kalanya barang dan  jasa  yang  dibutuhkan  hanya  tersedia  oleh non  PKP  disitu  terkadang  bendahara  Pemda mengalami dilema antara memungut atau tidak, seperti  yang  dirasakan  bendahara  Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  10 bendahara disimpulkan seluruh bendahara tetap memungut  PPN  jika  bertransaksi  dengan rekanan  non  PKP  dan  didukung  oleh  hasil wawancara  dengan  rekanan  non  PKP  yang membenarkan hal tersebut
Sebenarnya  jika  bendahara  Pemda memungut  PPN  atas  transaksi  tersebut  tidak akan merugikan negara justru akan menguntungkan negara, namun jika PPN tetap dipungut  akan  menimbulkan  pajak  ganda karena  rekanan  sudah  dikenakan  PPN  atas barang  yang  mereka  beli,  namun  tidak  bisa mengkreditkan  PPN  masukan,  kemudian bendahara  tetap  memungut  PPN  karena konsumen  terakhir  atas  barang  atau  jasa tersebut.  Hal  ini  diperparah  karena  terdapat multi penafsiran terkait pemungutan PPN atas transaksi dengan non PKP akibat ketidakjelasan
PMK-563/KMK.03/2003.
Berikut  ini  hasil  wawancara  dengan  KPP Pratama Padang Satu yang menyatakan bahwa rekanan  non  PKP  tidak  diwajibkan  dipungut PPN oleh bendahara Pemda.
“Kalau  dia  bukan  PKP  gak  usah dipungut  pak  karna  dia  bukan  PKP jadi  tidak  ada  kewajiban  bendahara untuk  memungut  PPN.” (Ibu  Nivia dari  Kasi  Pelayanan,  KPP  Pratama Padang Satu)
Sebuah tayangan youtube dengan Bapak Heri  Widiato  Kasi  Walon  1  KPP  Pratama Pondok  Aren,  Jakarta  juga  menyatakan  tidak ada  kewajiban  bendahara  memungut  PPN terhadap  rekanan  non  PKP,  Berikut  adalah hasil wawancaranya:
“Bahwa  sesuai  dengan  ketentuan
PMK/197/03/2013 jelas-jelas mengatur bahwa batasan pengusaha kena pajak yang terbaru adalah  4,8  Milyar  dbawah  itu  dia tidak  diwajibkan  menjadi  PKP. Mereka boleh memilih menjadi PKP atau  menggunakan  haknya  untuk tidak menjadi PKP. Sesuai ketentuan sepanjang dia belum PKP dan  tidak  mendaftar  untuk  menjadi PKP, maka bendahara tidak diwajibkan  untuk  memungut  PPN karena  implikasi  memungut  PPN adalah  pembuatan  faktur  pajak. Faktur pajak hanya bisa dibuat oleh mereka yang sudah jadi PKP.” (Bapak  Heri  Widiato  Kasi Walon  1  KPP  Pratama  Pondok Aren, Jakarta)
Hasil  ini  justru  sedikit  berbeda  dengan hasil  wawancara  staf  KP2KP  Pariaman  yang mewajibkan  bendahara  untuk  memungut  PPN terhadap  rekanan  non  PKP.  Berikut  hasil wawancaranya
“Kalau  misalnya  yang  bendahara bertransaksi dengan non-PKP sesuai  dengan  PMK  no  563  tahun 2003, bendahara itu wajib memungut  atas  transaksi  apapun selalgi  transaksi  itu  adalah  BKP ataupun  JKP…… .”(Bapak  Abdul Haris Lubis dari KP2KP Pariaman) Persis  dengan  hasil  wawancara  staf KP2KP  Pariaman  yang  mewajibkan  bendahara untuk  memungut  PPN  terhadap  rekanan  non PKP,  KPP  Pratama  Padang  Satu  juga menyatakan  hal  tersebut.Sedikit  unik  kali  ini yang  diwawancarai  adalah  dengan  Waskon  1, namun  berbeda  pendapat  dengan  Ibu  Nivia Kasi Pelayanan. Berikut adalah hasil wawancaranya:
“Setau  saya  bendahara  transaksi
dengan non PKP kewajiban memungutnya  tetap  ada,  walaupun rekananya  bukan  PKP  bendahara kewajibanya tetap ada tapi ngk ada faktur pajaknya. Peraturannya. Dasarnya keputusan menteri keuangan no 563/PMK/03/2003.…...” (Ibu Ayu dari  Waskon  1,  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu)
Ketidakjelasan aturan menyebabkan perbedaan  cara  pemahaman  masing-masing perangkat  terkait  terhadap  aturan  yang  ada. Untuk  itu,  diharapkan  di  masa  akan  datang pemerintah  juga  mengeluarkan  peraturan  yang menyatakan secara jelas terkait transaksi antara bendahara  pengeluaran  dengan  rekanan  non PKP agar tidak terjadi multitafsir.
4.3 Solusi  Terkait  Pemungutan  Pajak  Dari Dana APBD
4.3.1 Transaksi  Dengan  Rekanan  PKP dan Memiliki NPWP
Ada  beberapa  manfaat  bendahara  Pemda bertransaksi  dengan  PKP  dibandingkan  dengan non  PKP.  Selain  untuk  penerimaan  negara, pemungutan  PPN  rekanan  yang  PKP  oleh bendahara  berfungsi  sebagai  alat  kontrol terhadap  penyelewengan  belanja  pemerintah, memudahkan  pelacakan  belanja  fiktif  atau dikorupsi.  Belanja  oleh  kantor  pemerintah  akan dikonfirmasi  dengan  laporan  pajak  rekanan. Dilihat  kesesuaian  profil  usaha,  jenis  belanja kantor  pemerintah  dan  jenis  barang  yang  dijual oleh  rekanan,  dan  sebagainya.  Meskipun  omset rekanan  belum  mencapai  syarat  untuk  menjadi PKP,  tetapi  pengusaha  kecil  yang  belum
mencapai pendapatan segitu juga boleh menjadi PKP atas permintaan sendiri. Berikut pernyataan informan dari KP2KP Pariaman:
“Kalau misalnya ternyata bendahara pemda bertransaski dengan rekananan non PKP Bendahara bisa memberikan masukan dan arahan kepada
rekanan  tersebut  untuk  menjadi PKP.  Walaupun  syaratnya  tertulis omsetnya  harus  di  atas  4,8  Miliar bisa  kok  mengajukan  PKP  tanpa omset  diatas 4,8 m tetapi harus atas kemauan sendiri dari rekanan tersebut.jadi  mungkin  bendahara member  masukan  dan  pengetahuan kepada  rekanan  tersebut    agar mendaftar  atau  menguguhkan  diri sebagai  PKP.” (Bapak  Abdul  Haris Lubis dari KP2KP Pariaman) Fungsi  NPWP  yang  paling  utama  adalah sebagai  alat  dalam  segala  macam  bentuk administrasi perpajakan. Fungsi NPWP dalam perpajakan adalah sebagai tanda pengenal diri atau indentitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.  NPWP  sendiri  dicantumkan dalam  setiap  dokumen  perpajakan  dengan NPWP  wajib  pajak  dapat  menjaga  ketertiban dalam  pembayaran  pajak  dan  pengawasan administrasi perpajakan.
Menurut  penelitian  Rahmawati,  dkk (2015)  menyatakan  bahwa  kesadaran  hukum masyarakat  mempengaruhi  tingkat  ketaatan hukumnya,  kaitannya  dengan withholding system adalah  dimana  masyarakat  dengan kesadaran  mendaftarkan  diri  sebagai  wajib pajak  dengan  memiliki  NPWP.  Setelah menjadi  wajib  pajak  yang  sadar  akan kewajiban  melakukan  pembayaran  pajak, maka  akan  mempengaruhi  tingkat  ketaatan wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  tepat waktu  dan  sesuai  dengan  ketentuan.  Temuan ini  juga  didukung  oleh  pernyataan  informan dari KP2KP Pariaman, berikut hasil wawancaranya “Kewajiban rekanan setelah memiliki NPWP yaitu memperhitungkan,  membayar  dan melaporkan. Jadi kalau dia pengusaha  dia  wajib  menghitung omset perbulannya, lalu wajib menyetor  sesuai  tarif  kita  PP  23 tahun  2018  yaitu  0.5%  dari  omset, lalu  mereka  wajib  melaporkan  SPT
tahunan setahun sekali yang dilaporkan  maksimal  akhir  maret tahun  berikutnya.  Tujuanya  biar tertib  aja,  ada  yang  lapor  dan bayar.” (Bapak  Abdul  Haris  Lubis dari KP2KP Pariaman) Jadi  rekanan  yang  memiliki  NPWP selain dikenakan pemotongan pajak yang lebih rendah  dibandingkan  yang  tidak  memiliki NPWP,  diharapkan  setelah  memiliki  NPWP rekanan  tersebut  juga  akan  melaksanakan kewajiban  perpajakanya  yakni  pembayaran dan  pelaporan  pajak.  Selain  membayar  pajak, rekanan  juga  diwajibkan  melaporkan  Surat Pemberitahuan  (SPT)  wajib  pajak  badan paling  lambat  4  bulan  setelah  tahun  pajak berakhir.  Imbas  dari  semua  ini  adalah diharapkan  dapat  meningkatnya  pendapatan negara dari sektor perpajakan

## 4.3.2 Rekanan  Diminta  Mengurus  Surat Ketarangan Bebas
Kenyataan  di  lapangan  masih  banyak rekanan yang kurang paham terhadap penunjukan  bendahara  sebagai  pemungut pajak,  sehingga  setiap  bertransaksi  dengan bendahara  Pemda  dikenakan  pajak.  Mereka tidak  membedakan  antara  bendahara  dengan konsumen yang lain. Padahal aturannya sudah dijelaskan bahwa bendahara menjadi pemungut  pajak  dari  dana  yang  bersumber dari APBD.
Bagi  wajib  pajak  penerima  penghasilan yang  tidak  mau  dipotong  atau  dipungut  pajak oleh  bendahara  Pemda  dapat  mengurus  Surat Keterangan  Bebas  (SKB).  SKB  diterbitkan oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak,  Direktorat Jenderal Pajak. Dengan memperlihatkan SKB, pemotong  atau  pemungut  PPh  dan/atau  PPN tidak  lagi  melakukan  kewajiban  pemotongan. Secara  tidak  langsung,  SKB  memberitahukan kepada pemotong atau pemungut pajak bahwa untuk wajib pajak ini tidak perlu lagi dipotong atau  dipungut.  Pedoman  ini  berlaku  setelah disahkanya  peraturan  pelaksanaan  PP  23 Nomor  2018  mengantikan  PP  Nomor  46 Tahun  2013.  Petunjuk  seperti  ini  juga dibenarkan  informan  dari  KP2KP  Pariaman, berikut hasil wawancaranya.
‘SKB  itu  sesuai  namanya  surat keterangan bebas, SKB ini diatur di
PP  46  tahun  2013.  Jadi  SKB  itu adalah  mengurangi  tarif  pajak.  Itu digunakan harus 2 pasal yaitu pasal 22  dan  23.  Pasal  22  tarifnya  1,5%
pasal  23  tarifnya  2%.  Dengan adanya  SKB  ini  si  wajib  pajak  ini hanya  dipotong  1%  bukan  1,5  atau 2%  lagi  tapi  1%  saja  dengan  cara mengajukan  permohonan  SKB  di KPP  terdaftar.  Dan  kita  ada peraturan  terbaru  lagi  yaitu  PP  23 tahun  2018  yang  isinya  lebih memudahkan  lagi  bukan  1%  tapi hanya 0,5%. Jadi si wajib pajak ini hanya  di  potong  0,5%  dan  masa berlakunya kalau pribadi itu berlakunya sampai dengan 7 tahun, yang berbentuk CV/firma berlakunya  sampai  4  tahun  dan kalau  yang  PT  berlaku  sampai dengan  3  tahun…......( Bapak  Abdul Haris Lubis dari KP2KP Pariaman) Dengan demikian, adanya SKB
membuat  uang  tunai  rekanan  Pemda  tidak akan  dipotong  atau  dipungut  pajaknya. Rekanan  Pemda  tersebut  menjadi  punya tambahan  kemampuan cash yang  digunakan untuk  pengembangan  modal  usaha.  Tagihan penghasilan  atas  transaksi  dengan  bendahara Pemda  menjadi  utuh  diterima.  Adanya  SKB juga  menjadi  pegangan  bagi  bendahara  untuk tidak  memotong  pajak  dan  bendahara  juga aman  dari  sanksi  dari  pemeriksa  keuangan, jadi  SKB  sama-sama  menguntungkan  kedua pihak yang bertransaksi.

## 4.3.3 Peningkatan Sosialisasi
Mengingat bahwa penerimaan pemerintah  dari  sektor  pajak  sangat  dominan, sementara disisi lain masih banyak  kebutuhan negara yang bersumber dari penerimaan pajak, maka  perlu  dilakukan  optimalisasi  sosialisasi dan  pemeriksaan-pemeriksaan  pajak  oleh Direktorat  Jenderal  Pajak  kepada  pemotong dan  pemungut  pajak  pada  lingkungan  instansi pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak.
Fungsi tersebut merupakan fungsi perbendaharaan  dan  pihak  yang  sangat berperan dalam melaksanakan fungsi perbendaharaan tentunya adalah bendaharawan karena bendaharawan memiliki peran  strategis  dalam  sistem  administrasi perpajakan  dan  berperan  penting  dalam mendukung terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakanya. Adanya  sosialisasi  dapat  mengatasi  masalah terutama  mengenai  rendahnya  pemahaman bendahara dan bendahara yang sering
menyalahi aturan terkait batas waktu pembayaran  dan  adanya  pelaporan  SPT  masa dan  SPT  tahunan  karena  bendahara  beralasan tidak mengetahui aturan tersebut . Dalam pelaksanaanya tidak dapat dipungkiri  banyak  sekali  permasalahan  oleh karena  itu  diharapkan  adanya  kegiatan sosialisasi,  hal  ini  didukung  oleh  penelitian Rahmawati, dkk (2015) menyarankan sebaiknya  pemerintah  memberikan  sosialisasi kepada withholder, maupun  kepada  wajib pajak  mengenai  perpajakan  baik  itu  melalui pelatihan-pelatihan  maupun  melalui  seminar- seminar  tentang  pajak.  Hal  ini  dapat meningkatkan  pengetahuan  dan  wawasan pemungut  pajak  yang  dapat  membantu  proses pemungutan  atau  pemotongan  pajak  itu sendiri, senada dengan itu Baguna, dkk (2017) menyatakan bahwa mengikuti setiap sosialisasi  peraturan  perundangan  perpajakan yang  dilakukan  oleh  kantor  pajak,  agar  tidak terjadi kesalahan potong baik lebih bayar atau kurang  bayar  yang  mengakibatkan  kesalahan pembayaran.
Berbanding terbalik dengan hal tersebut, hasil wawancara terhadap bendahara Pemda di
Sekretriat Daerah Kabupaten
Padang Pariaman  dan  KP2KP  Pariaman  menyatakan bahwa  sosialisasi  tidak  pernah  dilakukan alasanya  mereka  lebih  fokus  ke  SPT  tahunan dan  tidak  ada  perintah  dari  KPP  Pratama Padang Satu. Untuk itu diharapkan tahun yang akan  datang  sosialisasi  perlu  dilakukan terhadap  bendahara  pemerintah,  mengingat aturan-aturan perpajakan sering berubah setiap saat
4.3.4 Melakukan Gross up Gross  up pajak  merupakan  cara  untuk dapat menentukan jumlah kas yang diterima di awal  dengan  cara  meningkatkan  nilai  objek pajak  sebesar  beban  pajak.  Ini  adalah  cara terakhir yang ditempuh bendahara Pemda jika rekanan  tetap  menolak  dipungut  pajaknya, sementara bendahara Pemda diwajibkan untuk memungut  pajak  atas  transaksi  tersebut.  Cara kerjanya adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ditambahkan dengan besaran pajak yang akan dipotong,  sehingga  menghasilkan  DPP  baru yang lebih besar dan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur  mengenai Gross-up untuk  PPh selain  tunjangan  pajak  PPh  21,  namun  dalam praktiknya banyak bendahara Pemda
dihadapkan  pada  kondisi  rekanan  atau penyedia jasa tidak mau dipotong PPh 22 dan PPh 23 atas penghasilan yang diterimanya dan tidak  mau  juga  untuk  melakukan  pengurusan SKB.  Penolakan  pemotongan  dari  rekanan menyebabkan  pajak  menjadi  tanggungan  dari bendahara  Pemda  sebagai  pemotong  pajak. Sangat  umum  dilakukan  oleh  beberapa bendahara  Pemda  memotong  dengan  metode gross-up , hal ini dilakukan agar rekanan tetap menerima  full  pembayaran  dan  bendahara tetap  melaksanakan  kewajibanya  sebagai pemungut pajak atas transaksi yang menggunakan dana APBD.
Berdasarkan  hasil  wawancara  hampir semua  bendahara  Pemda menemukan  rekanan seperti  itu.  Berikut  ini  adalah  salah  satu  hasil wawancara terhadap bendahara Pemda tersebut:
“Saya  tidak  setuju  dengan  gross  up karena  pajaknya  dibebankan  ke Negara.  Saya  pernah  menemukan rekanan seperti itu yakni saat service AC  dimana  rekanan  tidak  ingin dopiting  PPh  pasal  23.” (Ibu  I  dari Bendahara9)
Pernyataan  tersebut  juga  didukung  oleh pernyataan rekanan bendahara Pemda, berikut hasil wawancaranya:
“Saya  untuk  menutupi  pembayaran pajak.  Kemudian  karena  penjualan saya  kan  secara  kredit,  jadi  kalau dipakai  harga  toko  saya  harus menutupi  bayar  pajak.  Makanya harus dinaikan harganya.”
(Rekanan bendahara Pemda) Metode gross  up biasanya  banyak diterapkan  di  perusahaan-perusahaan  untuk tujuan  menghemat  pajak  perusahaan  tersebut. Menurut
Ashriana (2017)
dengan menggunakan metode gross up , maka perusahaan  dapat  melakukan  penghematan pajak  karena  tunjangan  pajak  penghasilan yang  dikeluarkan  oleh  perusahanan  dapat diakui  sebagai  pengurang  pendapatan  kena pajak artinya PPh pasal 21 dibebankan kepada perusahaan.  Saat  ini  metode gross  up juga sering  dilakukan  saat  bendahara  Pemda bertransaksi  dengan  rekanan.  Berikut  adalah hasil  wawancara  dengan  narasumber  dari KP2KP Pariaman:
“ Kalau mengenai gross up itu murni kebijakan  dari  rekanan  karena  jika mereka  tetap  ingin  mendapatkan untung  yang  sama  tapi  ada  pajak  di
dalam nya terpaksa mereka melakukan  gross  up.  Dan  bagi  kita dari segi pajak itu tidak masalah………” (Bapak Abdul Haris Lubis dari KP2KP Pariaman) Dengan  demikian, gross  up terjadi karena  rekanan  Pemda  tidak  mau  dipotong pajaknya  dan  tidak  mau  pula  mengurus  SKB. Gross up akan berpengaruh terhadap pembayaran ke rekanan dan pajak, serta proses pencatatanya  artinya  harus  ada  kesepakatan terlebih dahulu antara pihak yang bertransaksi tersebut.  Jadi  gross  up  bukanlah  menangung pajak  atau  membayarkan  pajak  penerima penghasilan,  namun  memberikan  tunjangan pajak  sebesar  pajak  yang  terutang  dan  harus dipotong

## 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN
5.1 Kesimpulan
Fokus  utama  penelitian  ini  adalah  “apa saja  masalah  terkait  pemungutan  pajak  dari dana APBD”. Problematika yang terjadi dalam pemungutan  pajak  di  Sekretariat  Daerah Kabupaten Padang Pariaman cukup kompleks, yaitu:
a. Berdasarkan  kuesioner  yang  dijalankan tingkat pemahaman dan pengetahuan bendahara  tentang  ketentuan  perpajakan berada  pada  level  “ pemahaman  dan pengetahuan cukup memadai ”.
b. Masalah  terkait  dengan  pemungutan  pajak dari dana APBD adalah rendahnya pemahaman  bendahara  yang  terbukti  dari adanya  non  objek  PPh  22  yang  tetap dipungut, bendahara yang menyalahi aturan,  bendahara  lalai  terhadap  kewajiban perihal  batas  waktu  pembayaran  dan  tidak melaporkan  SPT  masa,  serta  SPT  tahunan, dan  tidak  pernah  ada  kegiatan  sosialisasi, serta ketidakjelasan aturan terkait PPN
c. Solusi  yang  cocok  untuk  mengatasi masalah  pajak  dari  dana  APBD  adalah bendahara  diminta  bertransaksi  dengan rekanan  PKP  dan  memiliki  NPWP, rekanan  diminta  mengurus  SKB  dan peningkatan  sosialisasi,  serta  melakukan gross up.

## 5.2 Keterbatasan
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah terbatasnya jumlah sampel yang hanya 1 OPD yakni  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Padang Pariaman dan terbatasnya rekanan yang hanya
rekanan  non  PKP  saja.  Kemudian  penelitian ini hanya sebatas Kabupaten Padang Pariaman saja.

## 5.3 Saran
Berdasarkan  keterbatasan  penelitian, maka  saran  untuk  penelitian  selanjutnya adalah pemilihan OPD yang lebih banyak atau dalam  ruang  lingkup  Kabupaten  atau  Kota, serta  Provinsi  dan  pemilihan  rekanan  juga ditambah  dengan  rekanan  yang  PKP  atau perusahaan  yang  berskala  besar  seperti  hotel berbintang dan lain sebagainya
Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Padang Pariaman  sebaiknya  mengangarkan    pelatihan perpajakan  atau  bimbingan  teknis  setiap tahunya dengan mengundang KP2KP dan KPP Pratama 1 Padang karena peraturan perpajakan yang  sifatnya  dinamis  dan Inspektorat
Kabupaten  Padang  Pariaman  sebagai  sisten pengendalian  internal  pemerintah  hendaknya lebih  tegas  menindak  bendahara-bendahara yang  menyalahi  aturan  dan  lalai  terhadap kewajiban perpajakan

## DAFTAR PUSTAKA
Ashriana, Ahfi Nova.2017.”Analisa Perhitungan PPh 21 Dengan Menggunakan Metode Gross Up di CV. Mustika Mojokerto”. Journal of Entrepreneurship, Business Development  and  Economic  Educations Research, 1(1), 45-56. Baguna, Nabella L.2017. “Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan  Pasal  21  Pegawai  Tetap Pada  PT.Bank  Rakyat  Indonesia  Kota Manado”. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12(2), 327-335. Bawono,  Andy  Dwi  Bayu.2015. The  Role  of
Performance  Based  Budgetingin  The Indonesian Public Sector .Disertasi.Sydney.Macquarie University Cheisviyanny, Charoline.2015. “Analisis Pelaksanaan Fungsi Bendahara Pemerintah  Daerah  Sebagai  Pemungut PPN  dan  PPh  Pasal  di  Provinsi
Sumatera  Barat  (Studi  Kasus  Pada  CV LPM,  Distributor  Motor  Tiga  Roda)”. Jurnal Bisnis dan Akuntansi (InFestasi), 11, 11-20.
Direktorat  Jenderal  Pajak.2016. Bendahara Mahir  Pajak .  Edisi  Revisi.Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan III. Kasmini, Ni Wayan Ayu, dkk.2017.”Pengaruh Pendidikan,  Kompensasi,  Motivasi, dan  Komitmen  Organisasi  Pada Kinerja Bendahara Sekolah Menengah  di  Kabupaten  Gianyar ”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , 6(1), 109-136. Kotte, Jeniwati Caroline.2016.”Pengaruh Pengetahuan Konsep Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak”. Jurnal Universitas Kristen Immanuel , 10(1), 102-108. Khomsiyah,dkk 2010. “Pemahaman Manajemen Perusahaan Tentang Peraturan Perpajakan  dan  Kepatuhan  Wajib Pajak  Badan  (Studi  kasus  di  Kota Metro)”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan , 1(1), 109-122 MS,Soegijono.1993.”Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data”. Jurnal  Media  Litbangkes ,  3(1),
17-21.
Nilamsari,  Natalina.2014.”Memahami  Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”. Jurnal Wacana , 13(2),
177-181.
Oliver,  Christine.1991.”Strategic  Responses  to Institutional  Procecces”. Academy  of Management Review , 16, 145-179.
Rahmad,  Andri.2017.“ Studi  Penerapan  Nilai- Nilai  Islam  dalam  Sistem  Perpajakan di  Indonesia  (Studi  kasus  pada  wajip pajak  yang  terdaftar  di  KP2KP  Kota Pariaman)” .Tidak Diterbitkan.Fakultas Ekonomi.Universitas  Putra  Indonesia
(YPTK):Padang. Rahmawati,  Rista  Dyah,  dkk.2015.”Efektivitas Pelaksanaan Withholding System Terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan di Universitas Brawijaya”. Jurnal Hukum Universitas Brawijaya ,1-19. Ratnafuri, Kiki dan Herawati Nurul.2012.”Malpraktek  Pemotongan dan Pemungutan Pajak Oleh Bendahara pemerintah”. JurnalAkuntansi
Multiparadigma . 3(3), 471-492. Siamena,  Elfin,  dkk.2017.”  Pengaruh  Sanksi Perpajakan  dan  Kesadaran  Wajib
Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Orang  Pribadi  di  Manado”. Jurnal Riset  Akuntansi  Going  Concern . 12(2), 917-927.
Sorongan,  Clifvan  Thomas.2014.”Perhitungan dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung”. J urnal Ekonomi
Manajemen  Bisnis  dan  Akuntansi (EMBA) , 2(1), 704-714. Supadmi, Ni Luh dan Andryani.2012.”Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan Self Assesment System Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan”. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi dan Bisnis . 7(1), 1-24. Syahrial, Ahmad.2016 .”Kesalahan
Pemotongan  dan  Pemungutan  Pajak
Oleh  Bendahara  Pemerintah” .Tidak Diterbitkan. Tumbel, Arnestha, dkk.2017.”Evaluasi Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan  Pajak  Oleh  Bendahara Pemerintah  Pada  Badan  Perencanaan Penelitian dan Pembangunan
Kabupaten  Minahasa  Selatan”. Jurnal
Riset  Akuntansi  Going  Concern , 12(2), 553-564. Wardani, Dewi Kusuma & Wati Erma.2018 . ”Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Dengan  Penhetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi  Pada  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama Kebumen)”. Jurnal  Nominal ,  7(1),  33- 54. Wahyuni.2016.“ Analisis Pemahaman dan Kesadaran  Bendahara  Pemerintah Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi  Kasus  di  UIN  Alauddin Makassar)” .Tidak
Diterbitkan.Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis  Islam.Universitas  Islam  Negeri Alauddin:Makassar.
Walidin,
Warul, dkk.2015.” Metodologi Penelitian  Kualitatif  dan  Grounden Theory .FTK  Ar-  Raniry  Press:Banda
Aceh. Watung, Debora Natalia.2013.”Analisis Perhitungan  dan  Penerapan  Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta
Pelaporanya”.J urnal Ekonomi Manajemen  Bisnis  dan  Akuntansi (EMBA) , 1(2), 265-273. Wibowo, Muhhamad Lucky Satria.2014.”Analisis Penerapan Pemungutan  Pajak  Penghasilan  Pasal 22 Pada RS.HJK”. Jurnal Bina Nusantara . Wijarno, Isnan.2013.” Pembayaran Tidak Dipecah-Pecah Update ”.01  April
2013.(http://isnanwijarno.com/tag/bela
nja-tidak-dipecah-pecah/03/2011, diakses 28 februari 2019.
Yusmadi,  dkk.2014.”Hak  dan  Kewajiban Bendaharawan  Instansi  Pemerintah Dalam Pemungutan Pajak Penghasilan di  Kabupaten  Pidie”. Jurnal  Ilmu
Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala , 2 (1),  23-31.

## Halaman ini sengaja dikosongkan