INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 6178-6193 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pemenuhan Hak Gizi Dan Makanan Bagi Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura
Bahtiyar Mandala Sutra 1 ✉ , Amalia Octavianny 2
(1) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
(2) Rumah Vaksinasi Cempaka Mas
Email: bahtiyarmandalasutra@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  untuk  mengetahui  bagaimana  pemenuhan  hak  gizi  dan  makanan  bagi  anak Binaan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  anak  Kelas  I  Martapura.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang berusmber dari data angket dan wawancara kemudian diolah  dengan  pendekatan  profil  pelajar  pancasila  dan  disimpulkan.  Hasil  Penelitian  yaitu  teknis pelayanan penyediaan makanan dan gizi bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura masih bersifat tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya perubahan yang signifikan dalam pelayanan peyediaan makanan bagi Anak Binaan. Hal tersebut diperparah dengan kurangnya rasa tanggung jawab dan disiplin dalam diri Anak Binaan. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia  yang  menangani  masalah  gizi  dan  makanan.  Hal  ini  dapat  menghambat  dalam  proses penyediaan makanan dan gizi bagi Anak Binaan. Tidak adanya keterkaitan timbulnya penyakit dengan pemenuhan gizi makanan bagi Anak  Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak  Kelas I Martapura menunjukkan bahwa menu 10 hari yang telah ditetapkan bagi narapidana dan tahanan juga tidak pembawa  pengaruh  dan  dampak  yang  negatif  terhadap  pertumbuhan  dan  perkembangan  Anak Binaan. Mayoritas penyakit yang timbul dikarenakan daya tahan tubuh yang buruk akibat dari sanitasi lingkungan yang kurang baik sehingga menyebabkan penyakit kulit berkembang secara cepat. Kata Kunci: Hak Gizi, Makanan, Pertumbuhan dan Perkembangan Anak

## Abstract
The purpose of this study was to determine how the fulfillment of nutrition and food rights for fostered children at the Martapura Class I Special Development Institution. The method used in this research is descriptive qualitative which is derived from questionnaire data and interviews then processed with the  Pancasila  student  profile  approach  and  concluded.  The  results  of  the  study  are  the  technical services of providing food and nutrition for fostered children at the Martapura Class I Child Special Development Institution are still traditional. This shows that there has been no significant change in food provision services for Prisoners. This is exacerbated by the lack of a sense of responsibility and discipline in the Prisoners. The unavailability of human resources who handle nutrition and food issues. This  can  hinder  the  process  of  providing  food  and  nutrition  for  the  Prisoners.  The  absence  of  a relationship between the onset of disease and the fulfillment of food nutrition for the Prisoners of Class I Martapura Special Development Institution shows that the 10-day menu that has been set for prisoners and detainees is also not a carrier of negative influence and impact on the growth and development of Prisoners. The majority of diseases that arise are due to poor immunity as a result of poor environmental sanitation, causing skin diseases to develop rapidly.
Keywords: Nutrition Rights, Food, Child Growth and Development

## PENDAHULUAN
Anak dan Lembaga Pemasyarakatan adalah 2 (dua) hal yang kontras  dimana anak- anak  yang  masih  muda  dan  belia  yang  semestinya  tengah  ceria,  bermain  dan  belajar, sebagian  diantaranya  justru  mengalami  nasib  yang  kurang  beruntung.  Mereka  yang nasibnya  kurang  beruntung  ini  dipenjarakan  dan  terpisah  dengan  orang  tua  atau keluarganya (separated from family) dan lingkungan sosialnya. Padahal tempat terbaik bagi anak adalah di dalam keluarga dan di sekitar lingkungan sosialnya. (Balitbang HAM, 2011).
Keberadaan  Sistem  Pemasyarakatan  dan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022 beserta peraturan lainnya menunjukkan bahwa perlakuan terhadap Narapidana dan Anak Binaan  harus  lebih  dihormati  dan  dijamin  hak-hak  kemanusiaannya  dibandingkan  pada Sistem Kepenjaraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 ayat (1), Pemasyarakatan  adalah  subsistem  peradilan  pidana  yang  menyelenggarakan  penegakan hukum  di  bidang  perlakuan  terhadap  tahanan,  anak,  dan  warga  binaan.  Dimana  untuk melakukan penegakan hukum didasarkan pada sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  di  atas,  bahwa  Pemasyarakatan  merupakan bagian akhir dari proses pemidanaan seorang pelanggar. Dengan kata lain, dapat dilakukan upaya  lain  dalam  menyikapi  kesalahan  yang  dilakukan  seseorang  sebelum  akhirnya
memutuskan  kelayakan  penjatuhan  hukuman  bagi  dirinya  menurut  pertimbangan- pertimbangan tertentu. Karena keputusan penjatuhan pidana penjara akan berujung pada pembatasan bahkan perampasan hak seseorang.
Secara  universal,  perlindungan  terhadap  hak  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum telah diatur dalam beberapa instrumen, antara lain Konvensi Hak Anak, Riyadh Guidelines, Beijing  Rules,  serta  Havana  Rules.  Indonesia  pun  telah  memperlihatkan  kepeduliannya terhadap kelangsungan anak yang berkonflik dengan hukum dengan mendirikan Lembaga Pemasyarakatan Anak. Meskipun secara teori anak yang berhadapan dengan hukum harus tetap memperoleh perlindungan dan jaminan pemenuhan atas hak-hak selayaknya seorang anak pada umumnya, realisasinya di Indonesia, anak yang berhadapan dengan hukum justru berada dalam kondisi yang berbeda.
Walau negara memenjarakan mereka,  nasibnya  bukanlah semakin membaik.  Potret Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih buram dari waktu ke waktu. Hampir seluruh Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia  menampung  penghuni  yang  melebihi  kapasitas sehingga  jatah  makan  berkurang  secara  kualitatif  maupun  kuantitatifnya.  Negara  yang mencabut  hak  kebebasan  anak  dengan  memenjarakannya,  mestilah  memenuhi  hak  atas makanan  (right  of  food)  sebagaimana  terjamin  dalam  Standar  Minimum  Rules  tentang Perlakuan terhadap Narapidana. Dalam pasal 20 ayat (1) dinyatakan bahwa :
“setiap orang yang dipenjarakan harus diberi oleh pengelola penjara pada jam -jam yang  bisa  makanan  yang  bergizi  cukup  untuk  kesehatan  dan  kekuatan,  bermutu menyehatkan dan disiapkan serta disuguhkan dengan baik”.
Meskipun anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan,  namun  hak-hak  anak  harus  tetap  diberikan.  Berdasarkan  Konvensi  Hak Anak,  hak  terhadap  kelangsungan  hidup  (survival  right)  anak  termasuklah  hak  untuk memperoleh standar kesehatan tinggi dan perawatan sebaik-baiknya (the rights to higest standart of health and medical care attaniable). Demikian pula, hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 7 poin (d), pasal 9 poin (d), dan pasal 12 poin (d), Tahanan, Narapidana, Anak dan Anak Binaan berhak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dan  makanan  yang  layak  sesuai  dengan kebutuhan  gizi.  Berdasarkan  hak  tersebut  diatas,  maka  Rutan/Lapas/LPAS/LPKA  perlu melaksanakan kegiatan pembinaan dan perawatan yang terencana, terarah, dan terpadu. Diantaranya adalah kegiatan pemberian makanan yang layak bagi Warga Binaan, terutama bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  dalam  rangka  pemenuhan  gizi  makanan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang telah ditentukan.
Tabel 1 Angka Kecukupan Gizi (AKG) Tahanan / Narapidana
No Umur AKG Laki-Laki Perempuan 1 10-12 Tahun 2050 2050 2 13-15 Tahun 2400 2350 3 16-18 Tahun 2600 2200 4 19-29 Tahun 2550 1900 5 30-49 Tahun 2350 1800 6 50-64 Tahun 2250 1750
Sumber: Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara Dan Cabang Rumah Tahanan Negara 2015
Banyak  kegunaan  dari  makanan  yang  layak  dikonsumsi  oleh  Warga  Binaan Pemasyarakatan  di  Lapas/Rutan.  Didalam  buku  pedoman  Ilmu  Gizi  Umum  menjelaskan bahwa :
“makanan  sangat  berhubungan  langsung  dengan  kesehatan  antara  lain  :  makanan berpengaruh kepada perkembangan mental dan jasmani, mempengaruhi kekuatan kerja, serta mempengaruhi daya tahan tubuh terhadap penyakit” (Direktorat Gizi, Penuntun Ilmu Gizi Umum, 1974:25).
Dalam  rangka  peningkatan  manajemen  penyelenggaraan  makanan  di Rutan/Lapas/LPAS/LPKA  yang  memenuhi  syarat  kecukupan  gizi,  higiene  sanitasi,  dan citarasa, diperlukan perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan makanan di Lapas dan Rutan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi terakhir dalam Lapas/Rutan. Anak dan  Lembaga  Pemasyarakatan  adalah  2  (dua)  hal  yang  kontras  dimana  anak-anak  yang masih  muda  dan  belia  yang  semestinya  tengah  ceria,  bermain  dan  belajar,  sebagian diantaranya justru mengalami nasib yang kurang beruntung. Mereka yang nasibnya kurang beruntung ini dipenjarakan dan terpisah dengan  orang tua atau keluarganya (separated from family) dan lingkungan sosialnya. Padahal tempat terbaik bagi anak adalah di dalam keluarga dan di sekitar lingkungan sosialnya. (Balitbang HAM, 2011).
Keberadaan  Sistem  Pemasyarakatan  dan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022 beserta peraturan lainnya menunjukkan bahwa perlakuan terhadap Narapidana dan Anak Binaan  harus  lebih  dihormati  dan  dijamin  hak-hak  kemanusiaannya  dibandingkan  pada Sistem Kepenjaraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 ayat (1), Pemasyarakatan  adalah  subsistem  peradilan  pidana  yang  menyelenggarakan  penegakan hukum  di  bidang  perlakuan  terhadap  tahanan,  anak,  dan  warga  binaan.  Dimana  untuk
melakukan penegakan hukum didasarkan pada sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  di  atas,  bahwa  Pemasyarakatan  merupakan bagian akhir dari proses pemidanaan seorang pelanggar. Dengan kata lain, dapat dilakukan upaya  lain  dalam  menyikapi  kesalahan  yang  dilakukan  seseorang  sebelum  akhirnya memutuskan  kelayakan  penjatuhan  hukuman  bagi  dirinya  menurut  pertimbangan- pertimbangan tertentu. Karena keputusan penjatuhan pidana penjara akan berujung pada pembatasan bahkan perampasan hak seseorang.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif  yang berusmber  dari  data angket  dan  wawancara kemudian diolah  dengan  pendekatan profil pelajar  pancasila  dan  disimpulkan.  Menurut  Narbuko  (2015;  44)  Penelitian  deskriptif merupakan  penelitian  untuk  menjelaskan  pemecahan  masalah  yang  ada  saat  ini berlandaskan data data, dengan menyajikan, menganalisis serta menginterpretasikan.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara penelitian dengan serangkaian wawancara yang kemudian disajikan dalam hasil penelitian. Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk mendeskipsikan mengenai permasalahan yang diangkat oleh peneliti yakni terkait pemenuhan gizi dan makanan bagi Anak Binaan. Selain itu, jenis penelitian ini juga memberikan gambaran  ssecara cermat mengenai gejala sosial (individu atau kelompok). Informan dalam penelitian ini adalah Anak Binaan yang belum berusia 18 tahun sebanyak 5 (lima) orang. Pembatasan usia anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan. Selain itu, pembatasan usia dalam penentuan informan ini memiliki kesesuaian dengan batasan usia Anak Pidana sebagaimana yang tercantum Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu 18 tahun.  Teknik  yang  dipergunakan  oleh  penulis  dalam  pengumpulan  data  dan  informasi adalah wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara  deskriftif  yaitu  menjelaskan,  menguraikan,  dan  menggambarkan  ssesuai  dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Selain itu, juga dilakukan transkip percakapan antara peneliti dan informan ketika wawancara berlangsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Data Hasil Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura dengan menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif,  yaitu  suatu  metode  penelitian  yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan pembinaan kepada Anak Binaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan melakukan pendekatan terhadap pemasalahan yang penulis angkat, yaitu mendeskripsikan  tentang pemenuhan gizi  dan makanan bagi Anak Binaan dengan melihat dari segi teori yang penulis gunakan. Berdasarkan  pengumpulan data  primer  berupa  wawancara  kepada  11  (sebelas)  Anak  Binaan  beserta  petugas  yang terkait dengan menggunakan pedoman wawancara berkaitan dengan pemenuhan gizi dan makanan  bagi  Anak  Binaan.  Teknis  analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan melakukan pemeriksaan silang (cross-checking) dengna menggunakan metode Triangulasi, yaitu  penulis  membandingkan  informasi  dari  setiap  informan  yang  berbeda  untuk mengetahui fakta yang sebenarnya.
Dalam pengumpulan data yang penulis lakukan selama 6 hari kerja (mulai tanggal 5- 10 Juni 2023) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura, penulis melakukan observasi terhadap keadaan atau kondisi sebenarnya di lapangan mengenai pemenuhan gizi dan makanan bagi Anak Binaan. Selain melakukan observasi, penulis juga melakukan wawancara kepada informan yaitu narapidana dan tahanan serta petugas yang terkait.

## Teknis pemberian makanan bagi Anak Binaan
Sebagai kebutuhan pokok bagi manusia, makanan merupakan hal yang terpenting. Dalam mengkonsumsinya pun haruslah sesuai dengan nilai kalori dan Angka Kecukupan Gizi  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  diperlukan  guna  memenuhi  standar  kesehatan  dan standar gizi sehingga tubuh kita tetap sehat dan dapat tumbuh normal.
Narapidana dan tahanan sebagai bagian dari manusia juga memiliki hak yang sama dalam  pemenuhan  gizi  dan  makanannya.  Meskipun  mereka  berada  di  dalam Rutan/Lapas/LPAS/LPKA  ,  hak-hak  pokok  mereka  tidak  boleh  disalah-artikan.  Maksud disalah-artikan disini adalah tidak adanya perbedaan perlakuan pemberian hak bagi sesama narapidana maupun tahanan. Sehingga tidak memicu terjadinya suatu konflik yang berarti.
Sebagaimana  tercantum  dalam  Peraturan  Minimum  tentang  Standar  Perlakuan terhadap Narapidana atau yang lebih dikenal dengan nama Standart Minimum Rules (SMR) pasal 20 butir (1) tentang makanan yaitu :
“Bagi narapidana harus dilengkapi dengan, pada jam biasanya, makanan yang bergizi yang layak  bagi  kesehatan  dan  stamina  tubuh,  yang  berkualitas  dan  dimasak  serta  disajikan dengan baik.”
Dari  pernyataan  diatas,  Direktorat  Jendral  Pemasyarakatan  sebagai  induk  dari Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan  Negara,  berkewajiban  penuh  dalam pemberian makanan yang layak dan sesuai dengan nilai kalori dan Angka Kecukupan Gizi. Selain  itu,  dalam  pemberian  makanan  perlu  adanya  tenaga  ahli  gizi  sehingga  makanan tersebut mencukupi untuk hari tersebut.
Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura, petugas dan pegawai benar-benar memperhatikan kebutuhan makanan bagi Anak Binaan sehingga proses pertumbuhan dan perkembangan bagi anak Binaan tidak terganggu, kecuali bagi mereka yang memang menderita keterbelakangan mental.
Hal  ini  sesuai  dengan  yang  diutarakan  oleh  Kepala  Sub  Seksi  Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura, pada tanggal 5 Juni 2023
“…..ya mau gimana lagi Mas. Kalo bukan kita, siapa lagi yang mau memperhatikan mereka, Menuhin kebutuhan mereka. Ya kalo ada kunjungan terus bawa makanan yang agak banyak ya kita bagi- bagi”
Hal senada diucapkan pula oleh petugas Koperasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura, pada tanggal 6 Juni 2023:
“…ya beginilah Mas. namanya juga anak -anak. pasti masih banyak jajannya daripada makan nasi  cadong.  Ya  mau  gak  mau  kita  juga  sediain  nasi  ato  gorengan-gorengan  gitu.  Ya meskipun jajan tapi tetep kenyang.”
Hal tersebut juga oleh Anak Binaan, Y, pada tanggal 7 Juni 2023
“…nasi cadongnya terkadang dikumpulin jadi satu…baru dimakan bebarengan di kamar...” Hal tersebut juga dituturkan oleh Anak Binaan, B, pada tanggal 8 Juni 2023 :
“…anak - anak lebih suka bawa tempat buat naro makanannya biar bisa dimakan di kamar...” Hal tersebut juga dikemukakan oleh tamping masjid, R, pada tanggal 9 Juni 2023 :
“…kalo  rasanya  mau  dibilang  enak  itu  gimana..tai  kalo  dibilang  gak  enak  itu  emang kenyataannya...”
Hal tersebut juga diinfokan oleh Z, pada tanggal 10 Juni 2023 :
“…anak -anak sering rusuh sewaktu pengecekan makan karna mereka ssudah bawa tempat yang gedhe- gedhe buat naro makan...”
Penghitungan secara matematis dan pengamatan langsung yang dilakuakan selama penelitian  berlangsung  menunjukkan  bahwa  dalam  pencapaian  berat  badan  ideal
terhambat oleh beberapa faktor. Hal ini dapat ditinjau dari tingkat obesitas seorang anak. Hal  ini  dimaksudkan  bahwa  apabila  seorang  anak  dapat  dikatakan  memiliki  tubuh  yang normal apabila nilai kebutuhan energinya tercukupi.
Menu dan jumlah bahan makanan untuk tahanan dan narapidana harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diperlukan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, menu makanan yang dipergunakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Dewasa pada umumnya. Jadi dapat dikatakan nilai kalori  yang  diperoleh  sama  dengan  narapidana  dewasa  pada  umumnya.  Menu  tersebut berubah setiap harinya dan apabila dalam satu bulan terdapat 31 hari, maka pada tanggal 31 menggunakan menu hari ketujuh. Dalam menjalankan siklus menu 10 hari yang telah ada, sebelum  diberikan  kepada  Anak  Binaan,  sampel  makanan  dibawa  ke  ruangan  Kepala Lembaga  Pemasyarakatan  untuk  diperiksa  kualitas  makanan  yang  disajikan  tersebut. Pemeriksaan dilakukan sebanyak 3x dalam sehari yaitu pada pagi hari, siang hari dan sore hari. Pemeriksaan ini selain untuk menjaga kualitas makanan juga memeriksa kandungan zat yang dapat membahayakan Anak Binaan.
Standar  menu  atau  master  menu  adalah  susunana  menu  yang  digunakan  untuk penyelenggaraan makanan dengan waktu cukup panjang antara 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari hingga 10 (sepuluh) hari. Macam hidangan yang disajikan jumlah dan macamnya terbatas sesuai dengan kemampuan anggaran Lapas/Rutan. Apabila terdapat bahan makanan yang susah ditemukan di daerah tertentu, maka bahan tersebut dapat digantikan dengna bahan yang dijumpai di daerah tersebut dengan ketentuan memiliki nilai kalori yang sama. Menu yang  telah  ditetapkan  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan,  yang  diterapkan  di  seluruh Lapas/Rutan  di  Indonesia  merupakan  menu  yang  dianggap  lazim  di  semua  daerah Indonesia. Umumnya susunan menu tersebut terdiri dari:
a. Hidangan makanan pokok yang umumnya terdiri dari nasi, jagung, dan sagu
b. Hidangan  lauk  pauk,  yaitu  hidangan  yang  berasal  dari  bahan  makanan  hewani  atau nabati maupun gabungan keduanya
c. Hidangan sayur mayur, yaitu berupa masakan berkuah sebagai pendamping nasi agar mudah ditelan
d. Hidangan buah-buahan yang berfungsi sabagi penghilang rasa kurang sedap sehabis makan
Sebenarnya  menu  10  hari  tersebut  memiliki  keuntungan  tersendiri.  Keuntungan- keuntungan tersebut antara lain :
a. Mudah mencari variasi makanan apabila bahan makanan yang digunakan tidak tersedia tanpa mengurangi nilai kalori yang telah ada.
b. Memberikan  jangka  waktu,  sehingga  tidak  menimbulkan  kebosanan  karena  terlalu sering dihidangankan.
c. Penghitungan biaya anggaran yang dikeluarka dapat diketahui secara tepat.
d. Menu yang dihidangkan merata
Tabel 2 Ketentuan Pelaksanaan Menu 10 Hari
MENU HARI KE- … TANGGAL TIAP BULAN 1 1,11,21 2 2,12,22 3 3,13,23 4 4,14,24 5 5,15,25 6 6,16,26 7 7,17,27,31 8 8,18,28 9 9,19,29 10 10,20,30
Dalam pelaksanaan menu 10 hari tersebut, jadwal menu akan berulang pada hari ke- 11 dan apabila dalam 1 (satu) bulan terdapat 31 (tiga puluh satu) hari, maka pada hari tersebut menggunakan menu hari ke-7.
Dalam pemberian makanan kepada Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas  I  Martapura,  terdapat  2  (dua)  jenis  tempat  makan,  yaitu  yang  terbuat  dari  seng (dipergunakan  pada  makan  pagi  dan  makan  siang)  dan  yang  terbuat  dari  plastik (dipergunakana pada makan malam).
Berdasarkan penuturan petugas dapur, pada tanggal 8 Juni 2023, dapat disimpulkan bahwa  penggunan  2  (dua)  jenis  tempat  makan  ini  bertujuan  untuk  menimbulkan kebersamaan karena apabila makan pagi dan makan siang mereka menjadi satu di ruang makan  meskipun  terkadang  ada  juga  yang  mengganti  tempat  makan  tersebut  dengan wadah yang mereka bawa sehingga dapat dinikmati di kamar. Hal tersebut sering terjadi karena kurangnya pengawasan dari pegawai akibat dari keterbatasan SDM.
Ia juga menambahkan bahwa ketika selesai makan anak Binaan berkewajiban untuk mencuci  peralatan  makan  yang  telah  digunakan.  Hal  ini  diterpakan  untuk  memupuk kedisiplinan dan tanggung jawab pada diri mereka. Pada saat jam pembagian jatah makan
malam,  biasanya  jam  15.00,  petugas  dapur  akan  berkeliling  blok  dan  membagikan  jatah makanan Anak Binaan ke tempat makan yang terbuat dari plastik
.

## Gambar 1 Alur Pemberian Makanan
Ketersediaan  Sumber  Daya  Manusia  yang  menangani  permasalahan  pemberian  gizi makanan
Berdasarkan  pengamatan  langsung  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  I Martapura, tidak ditemukan seorang ahli gizi atau orang-orang yang berkompeten dalam hal tata boga. Hal ini berdampak pada tidak terkontrolnya pemberian gizi pada Anak Binaan. Pemberian  makanan  pada  Anak  Binaan  bergantung  pada  menu  10  hari  yang  telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan, dimana menu tersebut juga diterapkan dalam pemberian makanan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.
Berdasarkan nilai kalori yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa nilai kalori seorang anak berbeda dengan nilai kalori orang dewasa. Hal ini karena seorang anak masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Meskipun seorang anak tersebut telah melakukan tindak  pidana  sehingga  menjadikan  ia  sebagai  bagian  dari  Anak  Binaan,  hak  untuk mendapatkan  makanan  yang  layak  harus  tetap  dipenuhi  sebagai  amanat  dari  peraturan yang berlaku.
Seorang ahli  gizi atau  orang-orang yang berkompeten dalam tata  boga diharapkan memperhitungkan nilai gizi yang terkandung dalam makanan yang diberikan kepada Anak Binaan sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut tidak terganggu. Hal ini sebagai wujud pemenuhan hak Anak Binaan.
Selain  hal  tersebut  diatas,  tidak  adanya  regenerasi  pegawai  di  setiap  seksi/bagian mengakibatkan tidak  sebandingnya jumlah pegawai dengan  jumlah narapidana. Sebagai contoh, dalam pemenuhan kesehatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab seorang dokter namun pada kenyataannya hanya ditangani seorang perawat.
Masakan dari dapur dibawa ke ruang makan Anak Didik melakukan pengecekan makan Anak Didik memasuki ruang makan, melakukan doa bersama dan
makan bersama-sama
Keterkaitan antara timbulnya penyakit dengan pemenuhan gizi makanan bagi Anak Binaan.
Pelayanan  kesehatan  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  meliputi  upaya  medik, promosi,  preventif,  kuratif  dan  rehabilitatif  yang  pada  pelaksanaannya  diberikan  secara terkoordinasi dan terpadu. Pelayanan kesehatan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :
a. Pelayanan kesehatan umum
Merupakan  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  pada  kondisi  pasien  yang  tidak membutuhkan penangan khusus. Hal ini merupakan
b. Pelayanan kesehatan khusus
Merupakan  pelayanan  yang  diberikan  pada  kondisi  pasien  yang  memerlukan penanganan  khusus  meliputi  pennyakit  mewabah  dan  menular  termasuk  TB  dan HIV/AIDS.
Dalam memberikan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan, terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu :
a. Ketika Warga Binaan Pemasyarakatan baru masuk
Dalam tahapan ini terdapat 2 (dua) aspek yaitu aspek medikolegal dan aspek klinis.
Dalam aspek medikolegal, Warga Binaan melakukan pemeriksaan kesehatan, baik fisik dan mental, sehingga tenaga kesehatan akan membuat catatan medik kesehatan Warga Binaan dan disimpan di tempat khusus. Dalam aspek klinis, Warga Binaan melakukan pemerikasaan identitas, fisik dan form skrining kondisi/penyakit khusus sehingga apabila ditemukan  permasalahan  medik  maupun  forensik  klinik  akan  dilakukan  upaya  klinis sesuai hasil temuan.
b. Ketika Warga Binaan Pemasyarakatan berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Dalam tahapan ini terdapat 2 (dua) aspek yaitu aspek klinis berkala aktif dan aspek klinis  pasif.  Dalam  aspek  klinis  berkala  aktif,  tenaga  kesehatan  akan  melakukan pemeriksaan  secara  berkala  dan  melaporkan  keadaan  Warga  Binaan  pada  catatan medik  Warga  Binaan  bersangkutan.  Dalam  aspek  klinis  pasif,  tenaga  kesehatan membuat medical record bagi semua pasien yang berobat dan memberikan pelayanan kesehatan umum dan khusus serta memonitor perkembangan penyakit setiap pasien.
c. Ketika Warga Binaan sebelum keluar/bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Dalam tahapan ini terdapat 2 (dua) aspek yaitu aspek medikolegal dan aspek klinis.
Dalam  aspek  medikolegal,  Warga  Binaan  melakukan  pemerikasaan  kesehatan  dan diberikan surat keterangan medik kondisi saat itu  dimana surat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat bebas dari Kalapas/Karutan Dalam aspek klinis, Warga  Binaan  melakukan  pemeriksaan  kesehatan  guna  mengetahui  keberadaan
penyakit dalan tubuhnya sehingga apabila masih terdapat penyakit, akan diberikan surat guna menjalani pengobatan lanjutan di luar lembaga.
Berdasarkan Buku Pedoman Pelayanan Kesehatan yang disusun oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan menunjukkan 10 besar penyakit di Lapas/Rutan yaitu:
a. Penyakit kulit
b. Infeksi saluran nafas
c. Penyakit gangguan saluran cerna
d. Gejala dan penyakit TB
e. Kasus HIV-AIDS
f. Penyakit Jantung dan pembuluh darah
g. Penyakit susunan syaraf
h. Penyakit Mata
i. Penyakit Menular Seksual
j. Penyakit gangguan jiwa
Berdasarkan data hasil lapangan, menurut penuturan perawat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura, pada tanggal 8 Juni 2023, diperoleh fakta bahwa selama ia bekerja di Lapas tersebut tidak ada Anak Binaan yang sakit hanya karena kurang gizi atau hal lain yang terkait pemberian makanan. Seperti Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya, kebanyakan  penyakit  yang  diderita  adalah  penyakit  kulit.  Hal  ini  disebabkan  kurang pedulinya  Anak  Binaan  dalam  menjaga  kesehatan  baik  kesehatan  dirinya  maupun lingkungan sekitarnya. Dan apabila terdapat sakit yang serius dan menular, seperti cacar air, maka Anak Binaan tersebut langsung masuk ke ruang isolasi. Jadi dapat dikatakan ruang isolasi bukan hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah melanggar aturan yang telah ditetapkan namun ruang isolasi juga dimanfaatkan sebagai ruang isolir bagi Anak Binaan yang berpenyakit menular.
Hal serupa juga dituturkan oleh A, tamping kesehatan, pada tanggal 7 Juni 2023 :
“…ya kalo penyakit - penyakit yang aneh ya gak ada Pak….palingan juga panu..makanya tiap hari pasti ada yang kesini buat minta sabun mandi….”
Hal tersebut juga dikemukakan oleh kader kesehatan, Y, pada tanggal 8 Juni 2023 :
“…ya namanya juga penjara Pak…penyakitnya gak jauh - jauh dari penyakit kulit…khan anak - anak  ini  susah  dibilangin…nanti  kalo  dikerasin  nglanggar  HAM  tapi  kalo  gak  kasihan petugas…marah - marah tapi gak digubris…”
Hal tersebut juga dituturkan oleh Anak Binaan, B, pada tanggal 8 Juni 2023 :
“…ya namanya penjara Pak…palingan sakitnya lbih ke penyakit kulit...”
Hal tersebut juga dikemukakan oleh tamping masjid, R, pada tanggal 9 Juni 2023 :
“…kalo  hubungannya  sama  makanan,  saya  rasa  gak  ada…ditempat  kayak  begini  banyak panunya..”
Hal tersebut juga diinfokan oleh Z, pada tanggal 9 Juni 2023 :
“…lebih banyak sakit kulit…namanya juga penjara Pak...”
Sedangkan  dalam  penanganan  penyakit-penyakit  tersebut,  pihak  Lembaga Pemasyarakatan telah menjalin kerjasama dengan pihak terkait yaitu Rumah Sakit Daerah dan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
Kepala  Sub  Seksi  Bimbingan  Kemasyarakatan  dan  Perawatan  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura, menuturkan bahwa pihaknya (Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura) telah menjalin kerjasama tersebut sehingga penanganan kesehatan Anak Binaan tidak terganggu. Dan apabila diharuskan untuk dirujuk ke Rumah Sakit, dapat segera mendapat pertolongan.
Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura sendiri telah memiliki kader- kader  kesehatan  yang  berasal  dari  Anak  Binaan  terpilih  yang  telah  mendapat  bekal pengetahuan kesehatan seperti, narkoba. HIV-AIDS dan TB. Bekal tersebut sangat berguna untuk meningkatkan kesadaran Anak Binaan akan penting dan mahalnya kesehatan. Para kader ini terkadang juga memberikan testimoni, semacam penyuluhan kepada para murid di sekolah-sekolah umum. Hal ini bertujuan untuk memotivasi para murid agar tidak tersesat arah.  Selain  itu,  bagi  Anak  Binaan,  acara  tersebut  dijadikan  sebagai  ajang  untuk menunjukkan bahwa Anak Binaan tidak selamanya menjadi seseorang anak yang hilang arah namun Anak Binaan pun memiliki pemikiran minimal seperti anak normal pada umumnya.
Selain memberikan testimoni, para kader tersebut juga mengikuti lomba kesehatan yang  diadakan  Pemerintah  Kota  Banjarmasin.  Lomba  ini  bertujuan  untuk  mengasah kemampuan seorang kader tentang wawasan kesehatan yang dimilikinya.
Dengan  adanya  kader  kesehatan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  I Martapura cukup membantu kinerja seorang perawat di poliklinik. Dengan demikian apabila telah selesai jam kerja, para kader tersebut berkewajiban untuk mengingatkan sesama Anak Binaan untuk menjaga kesehatan, baik kesehatan diri sendiri maupun lingkungan. Maklum, pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura hanya memiliki seorang perawat.

## Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data
Berdasarkan informasi yang ada dan dari penelusuran yang dilakukan di Kepustakaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maka penelitian dengan judul Pemenuhan Hak Gizi dan Makanan bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura, belum pernah ada yang melakukan penelitian sebelumnya.
Pada dasarnya, penelitian kualitatif belum memiliki teknik baku dalam penganalisaan data. Hal ini sangatlah berbeda dengan penelitian kuantitatif yang telah memiliki teknik baku dalam penganalisaan data. Oleh karena itu, dalam menjalankan teknik kulaitatif, diperlukan ketajaman panca indra dari peneliti dalam pengumpulan data. Selain itu, semakin banyak pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti, semakin mudah dan cepat proses penganalisaan data.
Dalam pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan teknik analisis data dengan melakukan pemeriksaan silang (cross-checking) dengan menggunakan metode Triangulasi, yaitu  penulis  membandingkan  informasi  dari  setiap  informan  yang  berbeda  untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Teknik triangulasi, yaitu teknik yang digunakan dalam pengujian  data  dengna  melakukan  pemeriksaan  keabsahan  data  yang  memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang diperlukan untuk keperluan pengujian/pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.
Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam memperoleh data primer  dan  sekunder.  Data  primer  digunakan  untuk  memperoleh  data  yang  berkaitan dengan  pemenuhan  hak  gizi  dan  makanan  yang  diperoleh  Anak  Binaan  di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura melalui wawancara dan observasi. Sementara studi  kepustakaan  digunakan  untuk  menjaring  data  sekunder  yang  dapat  diangkat  dari berbagai buku dan dokumen. Berikut dijelaskan keabsahan temuan-temuan penelitian :
1. Credibility (derajat kepercayaan atau validitas internal)
Kredibilitas  adalah  suatu  ukuran  tentang  kebenaran  data  yang  dikumpulkan.
Tujuannya untuk menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan konsep yang ada pada responden atau narasumber.
2. Transferabilitas (derajat keteralihan)
Dalam penelitian ini, transferabilitas digunakan untuk menjamin bahwa hasil penelitian yang diperoleh  dapat diterapkan dalam situasi tertentu. Dalam hal ini pula, penulis mencoba mendeskripsikan informasi atau data penelitian secara luas dan mendalam tentang system pengelolaan pembelajaran jarak jauh.
3. Depandability (derajat keterandalan)
Pengujian  produk  adalah  pengujian  data,  temuan-temuan,  interpretasi-interpretasi, rekomendasi-rekomendasi  dan  pembuktian  kebenarannya  bahwa  hal  itu  didorong oleh data yang diperoleh langsung dari lapangan.
4. Confirmability (derajat penegasan atau objektivitas)
Teknik utama untuk menentukan derajat penegasan adalah dengan cara melakukan audit-trail,  baik  terhadap  proes  maupun  mendeteksi  catatan-catatan  lapangan sehingga dapat apabila diperlukan kembali dapat ditelusuri kembali dengan mudah.

## SIMPULAN
Berdasarkan pemaparan dan analisa mengenai pemenuhan hak gizi dan makanan bagi  Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura,  maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa teknis pelayanan penyediaan makanan dan gizi bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura masih bersifat tradisional. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  belum  adanya  perubahan  yang  signifikan  dalam  pelayanan peyediaan  makanan  bagi  Anak  Binaan.  Hal  tersebut  diperparah  dengan  kurangnya  rasa tanggung  jawab  dan  disiplin  dalam  diri  Anak  Binaan.  Belum  tersedianya  Sumber  Daya Manusia yang menangani masalah gizi dan makanan. Hal ini dapat menghambat dalam proses penyediaan makanan dan gizi bagi Anak Binaan. Tidak adanya keterkaitan timbulnya penyakit dengan pemenuhan gizi makanan bagi Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak  Kelas  I  Martapura  menunjukkan  bahwa  menu  10  hari  yang  telah  ditetapkan  bagi narapidana dan tahanan juga tidak pembawa pengaruh dan dampak yang negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan Anak Binaan. Mayoritas penyakit yang timbul dikarenakan daya tahan tubuh yang buruk akibat dari sanitasi lingkungan yang kurang baik sehingga menyebabkan penyakit kulit berkembang secara cepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Almatsier, Sunita. 2003. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. 2011. Pemenuhaan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Stusi Analisis Hak atas Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak). Jakarta : Kemenkumham
Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia
Departemen Kesehatan, Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Tahun 2009
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2011 Buku Pedoman Pelayanan Kesehatan Umum Di Lapas/Rutan. Jakarta: _____
Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan,  Buku  Pedoman  Pelayanan  Kesehatan  bagi  Anak,

## Wanita dan Sakit Permanen
Hidayat,  Syarifudin.  &  Sedarmayanti.  2011.  Metodologi  Penelitian.  Bandung  :  CV  Mandar Maju
Irianto, Kus. & Waloyo, Kus. 2004. Gizi dan Pola Hidup Sehat, ______ : Yrama Widya Karimoedin, T. 1995. Ilmu Kesehatan. Jakarta : Pustaka Perguruan Kementerian P dan K Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia,  Nomor  PAS – 498.PK.01.07.02  Tahun  2015  Tentang  Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara Dan Cabang Rumah Tahanan Negara
Konvensi  tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)
Pedoman Standarisasi dan Penetapan Gizi Makanan Narapidana dan Tahanan tahun 2004 Peraturan  Pemerintah  No. 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan  Pemerintah  No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan Minimum tentang Standar Perlakuan terhadap Narapidana (Standart Minimum Rules for the Treatment of Prisioners)
Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan
Sugiyono.  2011.  Metode  Penelitian  PenBinaanan  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan R&D). Bandung : Alfabeta
Suplemen Modul Hak Anak Ditinjau dari Instrumen Internasional (2008:44)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines) United Nations Rules of the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (Havana Rules) United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)
Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi V, 1993. ______. Jakarta : _____