Tanjungpura Law Journal, Vol. 8, Issue 2, July 2024, Page : 219 - 238 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541 0490 DOI: 10.26418/tlj.v8i2.67437
Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj

## Article Info
Submitted: 19 January 2024 | Reviewed: 16 July 2024 | Accepted: 25 July 2024

## RATIO DECIDENDI PENERAPAN PRINSIP YURISDIKSI TERITORIAL OBJEKTIF DAN PERLINDUNGAN DALAM EKSTRADISI MARIA PAULINE LUMOWA
Kurnia Utami 1 , Natalia Yeti Puspita 2

## Abstract
Maria Pauline, who holds Dutch citizenship, has committed crimes in Indonesia by breaking into BNI with a total loss of state funds of 1.7 trillion Rupiah. Maria Pauline was arrested in Serbia. The extradition of Maria Pauline to Indonesia has become a separate legal issue considering that Indonesia and Serbia do not yet have an extradition treaty. This study aims to analyze the application of objective territorial and protection jurisdiction in the extradition case of Maria Pauline. The research method used is a normative juridical research method by prioritizing secondary data as the main data. This data was obtained through a literature search. Based on the research results, Indonesia has the authority to exercise its jurisdiction in convicting Maria Pauline because Indonesia is a country where crimes were committed and suffered huge losses. This is based on the principle of objective territorial and protection jurisdiction. Maria Pauline's extradition from Serbia to Indonesia was based on the principle of good and reciprocal relations between Indonesia and Serbia. This is a substitute considering that Indonesia does not yet have an extradition cooperation agreement with Serbia.

## Keywords: extradition; objective territorial jurisdiction; protection jurisdiction

## Abstrak
Maria Pauline, pemegang kewarganegaraan Belanda, telah melakukan tindak pidana kejahatan di Indonesia dengan melakukan pembobolan BNI dengan total kerugian uang negara sebesar 1, 7 Triliun Rupiah. Maria Pauline berhasil ditangkap di Serbia. Ekstradisi Maria Pauline ke Indonesia menjadi sebuah permasalahan hukum tersendiri mengingat Indonesia dan Serbia belum mempunyai perjanjian ekstradisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan yurisdiksi teritorial objektif dan perlindungan dalam kasus ekstradisi Maria Pauline. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada data sekunder sebagai data utama. Data ini diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Indonesia berwenang melaksanakan yuridiksinya dalam
2 Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jl. Jend. Sudirman No.51, RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930, Indonesia email: natalia.yp@atmajaya.ac.id, Tel./Fax. 021 5703306 ext 130.
1 Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jl. Jend. Sudirman No.51, RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930, Indonesia email: kurniautamyy@gmail.com, Tel./Fax. 021 5703306 ext 130.
menghukum Maria Pauline karena Indonesia adalah sebagai negara tempat kejahatan dilakukan dan mengalami kerugian yang besar. Hal ini berdasarkan asas yurisdiksi teritorial objektif dan perlindungan. Adapun ekstradisi Maria Pauline dari Serbia ke Indonesia didasarkan pada prinsip hubungan baik dan timbal balik antara Indonesia dan Serbia. Hal ini menjadi subtitusi mengingat Indonesia belum mempunyai perjanjian kerja sama ekstradisi dengan Serbia.
Kata Kunci: ekstradisi; yurisdiksi teritorial objektif; yurisdiksi perlindungan

## I. Pendahuluan
Dalam era globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbilang sangat cepat. Terlebih lagi mengenai perkembangan transportasi, komunikasi, dan informasi yang menjadikan negara-negara menjadi terasa tidak berbatas, dan hal ini telah memberikan kemudahan dalam perpindahan barang dan penduduk. Sebagaimana perkembangan teknologi, hal ini juga telah memberikan dampak negatif kepada kehidupan bermasyarakat, seperti berkembangnya jenis kejahatan. Belakangan ini, kejahatan kriminal tidak hanya melibatkan satu negara, tetapi juga melibatkan negara-negara lain. Kejahatan lintas negara yang terorganisasi disebut dengan Transnational Organized Crime (TOC) atau Kejahatan Transnasional yang Terorganisir. Kemudian, dalam menanggulangi TOC ini negara-negara perlu untuk bekerja sama, konsep ini diperkenalkan secara publik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Konvensi mengenai Kejahatan Transnasional yang Terorganisir yang mana disebut dengan United Nation Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) . 3 UNTOC merilis kejahatan yang masuk dalam ruang lingkupnya yaitu korupsi dan pencucian uang.
Salah satu kasus besar di Indonesia dalam hal korupsi transnasional dan kejahatan pencucian uang adalah pembobolan BNI tahun 2003 yang dilakukan oleh Maria Pauline Lumowa, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1,7 triliun. 4 Maria Pauline Lumowa adalah warga negara Belanda lahir pada tanggal 27 Juli 1958 di Paleloan, Sulawesi Utara, Indonesia. 5 Pembobolan dilakukan Maria Pauline dengan
5 Pojok Bebas. (2020) ‘Kisah Singkat Maria Pauline Lumowa dan Kasus Pembobolan Bank BNI Rp. 1, 7 Triliun’. Tersedia
di https://www.pojokbebas.com/kisah-singkat-maria-pauline-lumowa-dan-kasus-pembobolan-bank-bni-rp-1 4 Nurdiana, T. (2020) Kronologi Lengkap Kasus Maria Pauline Lumowa, Pembobol BNI Rp1.7 Triliun. Tersedia di https://keuangan.kontan.co.id/news/kronologi-komplet-kasus-maria-pauline-lumowa-pembobol-bank-bni -rp-17-triliun?page=all (Diakses 7 Januari 2024).
3 Oli, M. I. (2005) ‘Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan, Sebuah Telaah Ringkas tentang Transnational Crime’, Jurnal Kriminologi Indonesia, 4(1):15.
menggunakan letter of credit atau L/C palsu di Bank BNI cabang Kebayoran Baru. Pada bulan September 2003 Maria Pauline Lumowa mencoba meloloskan diri dari jerat hukum dengan terbang ke Singapura, yang pada akhirnya hal tersebut membuat dirinya dinyatakan sebagai tersangka pada Oktober 2003. 6 Setelah lama menjadi buron mulai tahun 2003, pada tahun 2009 diketahui Maria tinggal di Belanda dan sering bepergian ke Singapura selama menjadi target pemerintah. Penangkapan Maria Pauline Lumowa memerlukan proses yang rumit dan harus melibatkan Pemerintah Belanda mengingat Maria Pauline merupakan warga negara Belanda. 7 Indonesia telah memulai proses ekstradisi antara tahun 2010 dan 2014, namun pemerintah Belanda tidak mengindahkan permintaan tersebut dan tidak mengizinkan Maria Pauline Lumowa untuk diadili di negara Indonesia. 8
Pada Juli 2020, Indonesia terus berkoordinasi dengan Interpol Serbia yang pada akhirnya membuahkan hasil dengan tertangkapnya Maria Pauline. Maria ditangkap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla pada 16 Juli 2019 berdasarkan res notice Interpol yang terbit pada 22 Desember 2003. Indonesia kemudian mengajukan permohonan kepada Pemerintah Serbia untuk menahan sementara Maria dan mengekstradisinya dari Serbia. Namun diketahui bahwa Indonesia tidak mempunyai perjanjian ekstradisi bersama Serbia, sehingga tindakan ini mengundang perbincangan antar berbagai pihak terkait kedudukan hukum positif dalam ekstradisi hingga efektivitas diaturnya perjanjian ekstradisi. 9
Bagi suatu negara permasalahan ekstradisi ini erat kaitannya dengan kedaulatan negara. Oleh karenanya, pada praktik umum ekstradisi tidak dapat dilakukan begitu saja. Ekstradisi biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan antar negara sebelumnya yang dituangkan dalam bentuk perjanjian bilateral. Tindakan Serbia yang mengizinkan Indonesia melakukan ekstradisi tentu begitu menarik untuk dibahas terkait justifikasi penerapan prinsip yurisdiksinya.
9 Damarjati, D. (2020) Maria Pauline Lumowa Dibawa ke RI Tanpa Perjanjian Ekstradisi, tapi Lobi High Level. Tersedia
di
https://news.detik.com/berita/d-5086230/maria-pauline-lumowa-dibawa-ke-ri-tanpa-perjanjian-ekstradisi- tapi-lobi-high-level (Diakses 29 September 2023).
8 Ibid.
7 BBC News Indonesia. (2020) Maria Pauline Lumowa, Buronan dan Tersangka Pembobolan Bank BNI Rp1.7 Triliun Tiba di Indonesia. Tersedia di https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53331011 (Diakses 7 Januari 2024).
6 Malau, I. (2020) Kronologi Kasus Hingga Pelarian Maria Pauline Lumowa. Tersedia di https://banten.idntimes.com/news/banten/ita-malau/linimasa-kronologi-kasus-hingga-pelarian-maria-pau line-lumowa (Diakses 29 September 2023).
-7-trilun/ (Diakses 7 Januari 2024).
Terdapat beberapa penelitian terkait ekstradisi dan kasus ekstradisi Maria Pauline Lumowa yang pernah dilakukan dan dipublikasi di jurnal ilmiah, yaitu antara lain artikel berjudul Ekstradisi sebagai Upaya Hukum dalam Penindakan Terhadap Pelaku Kejahatan Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1979 yang ditulis oleh Zefanya Alberto Rembet, Roy Ronny Lembong, dan Youla O. Aguw. 10 Artikel tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan perjanjian ekstradisi dalam hukum nasional Indonesia, akan tetapi tidak membahas kasus ekstradisi Maria Pauline. Selain itu terdapat artikel yang berjudul Diplomasi Indonesia ke Serbia dalam Mengekstradisi Maria Pauline Lumowa tahun 2019-2020 yang ditulis oleh Rina Amelia Haryadi, Laode Muhammad Fathun, dan M. Chairil Akbar Setiawan. 11 Artikel tersebut lebih mengupas mengenai negosiasi dan upaya diplomasi Indonesia lainnya dalam mengekstradisi Maria Pauline Lumowa. Tindakan tersebut lebih menitikberatkan pada langkah diplomatik dan bukan pada langkah hukum. Artikel tersebut belum menjelaskan lebih lanjut mengenai ratio decidendi atau dasar pertimbangan hukum penerapan prinsip yurisdiksi khususnya yurisdiksi teritorial objektif dan perlindungan sebagai dasar penghukuman Maria Pauline Lumowa di Indonesia. Oleh karena itu dalam artikel ini, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimanakah ratio decidendi penerapan yurisdiksi teritorial objektif dan perlindungan dalam ekstradisi Maria Pauline Lumowa mengingat tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Serbia.

## II. Metode
Metode penelitian hukum normatif dipilih oleh penulis untuk memecahkan persoalan penerapan yurisdiksi Indonesia terhadap kasus Maria Pauline. Data sekunder menjadi fokus penelitian. Data ini berasal dari penelusuran kepustakaan yang terdiri dari, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, artikel ilmiah, dan buku, serta bahan hukum tersier yaitu dari kamus atau ensiklopedia. 12 Untuk membantu pemahaman perspektif dan doktrin ilmu hukum, penelitian ini juga didukung dengan
12 Soekanto, S. (2015) Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 52.
11 Amelia, R., Fathun, L. M, dan Setiawan, M. C. (2021) ‘Diplomasi Indonesia ke Serbia dalam Mengekstradisi Maria Pauline Lumowa tahun 2019-2020’, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-UNJA , 5(1): 48.
10 Rembet, Z. A., Lembong, R. R., dan Aguw, Y. O. (2022) ‘Ekstradisi sebagai Upaya Hukum dalam Penindakan Terhadap Pelaku Kejahatan Menurut UU No 1 Tahun 1979’, Jurnal Lex Administratum , 10(3): 1.
pendekatan konseptual. Pemahaman terhadap pandangan dan doktrin tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan terkini. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif disebut juga sebagai metode penelitian naturalistik karena dilaksanakan pada kondisi alami. 13

## III. Analisis dan Pembahasan
A. Teori Yurisdiksi dan Kedaulatan Negara
1. Yurisdiksi Negara
Yurisdiksi adalah pernyataan implementasi kedaulatan suatu negara dalam koridor teritorialnya. 14 Merujuk pada pemaknaan etimologis, kata yurisdictio yang merupakan Bahasa Latin dipakai untuk mengartikan kata yurisdiksi. Kata yurisdictio memiliki 2 (dua) suku kata, yuris mengandung arti kepemilikan yang legal menurut hukum, dan dictio yang berarti, bunyi, ucapan, perkataan. 15 Sehingga dapat dipahami bahwa yurisdiksi menurut Bahasa Latin adalah harta kepemilikan berdasarkan hukum; hak berdasarkan hukum; kekuasaan berdasarkan hukum; dan kewenangan berdasarkan hukum.
B. James George Jr. memberikan pengertian yurisdiksi sebagai kekuasaan negara untuk menetapkan hukum, untuk melaksanakan hukum dan untuk menuntut atau mengadili. 16 Yurisdiksi negara diterapkan pada orang, tindakan, kepemilikan atau peristiwa hukum meliputi 3 (tiga) jenis yurisdiksi, yaitu yurisdiksi untuk menciptakan hukum , yurisdiksi untuk melaksanakan hukum dan yurisdiksi untuk menuntut dan mengadili . Ketiga jenis yurisdiksi tersebut dalam konteks yurisdiksi sama pentingnya, masing-masing mempunyai peran dan saling terkait. 17
Yurisdiksi memiliki hubungan erat dengan kedaulatan negara. Hal ini dimengerti karena yurisdiksi merupakan perwujudan dari kedaulatan negara yaitu bahwa negaralah yang memiliki kewenangan absolut untuk menyatakan person dan regionnya harus taat pada ketentuan yang dibuatnya serta mempunyai ketentuan yang bersifat memaksa dan mengikat. 18 Pada saat yang sama, hukum internasional dapat mengatur
18 Effendi, M., Ridwan, M., dan Subandi, M. (1995) Pengantar dan Dasar-Dasar Hukum Internasional .
17 Kansil, C. (1989) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
16 Nuraeni, Y. dan Hidayat, A. R. (2021) ‘Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Hoaks Corona di Media Sosial oleh Kepolisian Republik Indonesia’, Presumption of Law Journal , 3(1).
15 Galih, Y. S. (2019) ‘Yurisdiksi Hukum Pidana dalam Dunia Maya’, Jurnal Unigal , 7(1).
14 Kusumaatmadja, M. (1978) Pengantar Hukum Internasional . Bandung: Bina Cipta.
13 Ibid.
peran hak dan kewajiban masing-masing negara dalam kaitannya dengan yurisdiksi. 19 Sebab, setiap negara tidak bisa mandiri dan selalu terhubung dengan negara lain. Hukum internasional mengakui yurisdiksi negara atas orang, benda, dan peristiwa yang terjadi wilayah nasionalnya.
Meningkatnya kejahatan internasional telah menciptakan persoalan terkait menimbulkan yurisdiksi pidana dalam penerapan hukum pidana nasional. Penerapan yurisdiksi didasarkan pada beberapa prinsip atau asas yurisdiksi, yaitu: 20

## a. Asas Yurisdiksi Teritorial
Asas teritorial merupakan penerapan konsep kedaulatan teritorial suatu negara yang berdaulat. Merujuk pada asas territorial, suatu negara mempunyai yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi di wilayahnya dan siapa pelakunya. Asas teritorial merupakan asas yurisdiksi penting yang dipakai dalam pelaksanaan yurisdiksi negara. 21
Dengan adanya globalisasi telah mengakibatkan terjadinya perkembangan pemahaman yurisdiksi teritorial. Yurisdiksi teritorial dapat digolongkan menjadi 2 pengertian yaitu:
1) Asas teritorial subyektif. Asas ini memungkinkan suatu negara untuk berargumen dan berpendapat bahwa yurisdiksi negaranya harus digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yurisdiksi ini menerima adanya suatu kejahatan yang mulai atau terjadi di dalam wilayah suatu negara meskipun diakhiri di negara lain. 22
2) Asas teritorial objektif. Asas ini menyatakan bahwa suatu negara dapat menuntut untuk melaksanakan yurisdiksinya terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di luar wilayah negaranya, didesain di luar negeri, ataupun diperbuat oleh warga negara asing, tetapi berakhir atau diselesaikan dan merugikan negaranya sendiri.
Berdasarkan asas yurisdiksi teritorial, negara mempunyai yurisdiksi terhadap semua permasalahan dan peristiwa yang terjadi di dalam regionnya. Hukum internasional mengakui asas ini sebagai asas yang paling fundamental. 23
23 Ibid .
22 Darayani, N. (2022) ‘Kajian Hukum Pidana Internasional dalam Yurisdiksi Universal terhadap Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut di Indonesia’, Jurnal Hukum Sui Generis , 2(1).
21 Diantari, I., Landra, P. dan Yasa, M. (2020) ‘Penerapan Yurisdiksi Negara dalam Kasus Pembajakan Kapal Maersk Alabama di Perairan Somalia’, Jurnal Kerthawicara .
20 Hadjon, P. (2014) Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia . Surabaya: Bina Ilmu.
19 Pradipa, A. dan Setianto, M. J. (2022) ‘Peran dan Fungsi Mempelajari Hukum Internasional bagi Mahasiswa’, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 10(3).
Malang: IKIP Malang, hlm. 89.
Hakim Lord Macmillan menyatakan bahwa, “ It is essential attribute of the sovereignty, of this realm, as of all sovereign independent states, that it should posses jurisdiction over all persons and things within its territorial limits and in all causes and criminal arising within these limits”. Hal tersebut berarti bahwa suatu negara mempunyai kewenangan melaksanakan hukumnya dan mengadili terhadap semua individu, benda, peristiwa pidana atau perdata dalam batas wilayah kekuasaannya sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatannya. 24
Adapun yang menjadi pemahaman penting dalam yurisdiksi teritorial adalah bahwa semua negara adalah negara yang merdeka yang berdaulat sehingga mereka mempunyai yurisdiksi atau kewenangan terhadap semua individu dan benda di dalam batas-batas wilayahnya dan dalam semua persoalan perdata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas wilayah ini. 25 Asas teritorial ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu: suatu peristiwa pidana yang awal terjadinya di suatu negara X dan diselesaikan/berhenti di negara Y. Sebagai contoh seorang yang merencanakan peredaran obat terlarang di negara X tetapi menjualnya di wilayah negara Y. Terkait kondisi demikian, kedua negara dapat menuntut dilaksanakan yurisdiksinya menurut negara yang bersangkutan. Negara, dimana perbuatan itu dirancang (X), mempunyai yurisdiksi berdasarkan asas teritorial subyektif. Sedangkan negara yang mengalami kerugian di negaranya (Y) dapat menuntut dilaksanakan yurisdiksi teritorial objektif.
Merujuk pada pendapat Glanville Williams, terdapat faktor yang mempengaruhi suatu negara dapat menuntut dilaksanakan yurisdiksi penghukuman tindak pidana berdasarkan hukumnya yaitu:
1) Negara tempat terjadinya suatu peristiwa pidana biasanya memiliki kepentingan atau hak yang paling legitimate untuk mengadilinya.
2) Seringkali pelaku ditangkap di lokasi tempat kejadian perkara.
3) Seringkali, pengadilan setempat ( local forum ) dianggap paling tepat karena bukti tindak kejahatan dan saksi kejadian mudah didapatkan.
4) Merujuk pada fakta yang berlaku, seseorang hanya dapat tunduk pada satu sistem hukum yang berlaku. 26
Dalam hukum internasional, Mahkamah Internasional PBB pernah memutuskan
26 Marpaung, L. (2017) Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional. Tersedia di https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pdf (Diakses 7 Januari 2024)
25 Gerungan, L. (2016) ‘Yurisdiksi Teritorial atas Kapal Asing dalam Pencegahan Ilegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia dan Philipina’, Jurnal Lex et Societatis , 4(7).
24 Fitriliani, Y. (2013) ‘Jurisdiksi Negara dalam Kejahatan Terrorism ’, Jurnal Hukum Adil , 4(1).
suatu kasus terkait yurisdiksi yaitu Lotus Case . Kasus ini terjadi antara Perancis dan Turki karena ada peristiwa tabrakan antara Kapal Uap Perancis ( the Lotus ) dengan Kapal Turki (the Boz-Kourt) di laut lepas. 27

## b. Prinsip Yurisdiksi Personal
Yurisdiksi personal merupakan yurisdiksi atas seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tersebut. Berdasarkan prinsip yurisdiksi personal, suatu negara dapat menghukum pelaku yang memiliki kewarganegaraan negara tersebut atas kejahatan yang dilakukan di negara manapun. 28 Meskipun demikian negara tetap mempunyai kewajiban untuk untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada warga negaranya yang berada di luar wilayah negaranya. Ketentuan ini telah diterima secara luas oleh masyarakat internasional. Berdasarkan praktik yang berlaku secara internasional, yurisdiksi personal dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
1) Asas nasionalitas aktif
Berdasarkan asas ini suatu negara dapat menerapkan hukumnya terhadap warga negaranya. Sehingga suatu negara dapat menghukum warga negaranya meskipun tindak kejahatan yang dilakukannya ada di luar negeri. Negara tersebut mempunyai hak untuk tidak mengekstradisi warga negaranya yang telah melakukan suatu tindak pidana ke luar dari negaranya. 29

## 2) Asas nasionalitas pasif
Asas ini menjustifikasi suatu negara untuk dapat menerapkan yurisdiksi negaranya dalam hal warga negaranya mengalami kerugian. Dasar pembenarannya adalah bahwa suatu negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi warganya yang sedang di luar negaranya.
3) Asas yurisdiksi perlindungan
Merujuk pada asas yurisdiksi perlindungan, suatu negara dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dikhawatirkan dapat mengganggu kepentingan keamanan, integritas, dan kedaulatan suatu negara. 30 Asas ini dilegitimasi atas dasar perlindungan kepentingan
30 Ibid.
29 Rembet, Z. A., Lembong, R. R., dan Aguw, Y. O., Op. Cit .
28 Rombot, B. (2023) ‘Tinjauan Yuridis Berdirinya Suatu Negara berdasarkan Hukum Internasional’, Jurnal Lex Privatum , 12(2).
27 Worldcourts. (n.d.) The Case of the S.S. Lotus Tersedia di
https://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1927.09.07_lotus.html (Diakses 12 Januari 2024).
negara yang sangat fundamental.
4) Asas yurisdiksi universal
Merujuk pada asas ini, setiap negara memiliki yurisdiksi atau kewenangan mengadili terhadap tindak pidana yang meresahkan masyarakat internasional. Yurisdiksi ini ada tanpa melihat tempat atau lokasi terjadinya tindak pidana. Semua negara tanpa terkecuali dapat menuntut dan menyatakan yurisdiksinya berdasarkan asas universal. 31 Asas yurisdiksi universal merujuk pada kejahatan atau pelanggaran ham berat seperti kejahatan perang, genosida, kejahatan terhadap perdamaian dunia, kejahatan kemanusiaan, perompakan laut, pembajakan udara, kejahatan terorisme dan berbagai kejahatan kemanusiaan lainnya yang diakui dapat membahayakan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia.

## 2. Kedaulatan Negara
Kedaulatan merupakan kewenangan absolut terhadap suatu territorial tertentu. Kewenangan absolut terhadap wilayah tersebut menjadi rujukan bagi pembentukan negara. 32 Pengertian kedaulatan negara ini sangat membantu dalam memahami dan mengevaluasi keberadaan negara dalam kaitannya dengan hubungan internasional yang sangat dinamis. Ada berbagai pemahaman tentang konsep kedaulatan. Kedaulatan dapat merujuk pada kedaulatan domestik, kedaulatan interdependensi, kedaulatan hukum internasional, dan kedaulatan negara yang absolut. Kedaulatan yang merujuk pada kewenangan tertinggi untuk memutuskan, dapat dipahami dan digolongkan menurut unsur-unsur yang berhadapan seperti kedaulatan hukum atau kedaulatan politik; kedaulatan internal atau eksternal; kedaulatan yang tunggal atau kedaulatan yang dapat dibagi; kedaulatan pemerintah atau rakyat. 33
Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan merupakan sumber utama untuk menetapkan hukum. 34 Kedaulatan merupakan sumber otoritas yang berada pada aras tertinggi dalam hirarki hukum . Adanya berbagai jenis tentang makna dan penerapan konsep kedaulatan negara, tidak mereduksi arti penting konsep ini dalam sistem
34 Riyanto, S. (2012) ‘Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer’, Jurnal Yustisia , 1(3).
33 Sarooshi, D. (2004) ‘The Essentially Contested Nature of the Concept of Sovereignty: Implications For the Exercise by International Organizations of Delegated Powers of Government’, Michigan Journal of International Law , 25.
32 Radon, J. (2004) ‘Sovereignty: A Political Emotion, Not A Concept’, Stanford Journal of International Law , Commemorative Issue: 40.
31 Ibid.
hukum internasional dan teori hubungan internasional. Kedaulatan merupakan salah satu pemain paling fundamental dalam hukum internasional .
Merujuk pada kerja sama dan sinergi antar negara, kedaulatan juga mengarah pada pengertian kemerdekaan . Kemerdekaan negara adalah hal absolut yang harus dimiliki oleh suatu negara. Negara yang berdaulat adalah negara merdeka dan tidak berada dibawah campur tangan atau intervensi negara lain. 35 Dalam konteks hukum internasional, gagasan tentang kedaulatan negara serta kedudukan yang sama antarnegara adalah prinsip-prinsip yang dikenal dan menjadi landasan utama bagi sistem hukum internasional tersebut. Hukum internasional dalam tatanan konvensional mengakui bahwa suatu negara memiliki kemerdekaan dan kedaulatan, yang berarti negara tersebut tidak berada dalam yurisdiksi pihak lain yang lebih tinggi. Hak berdaulat dan kesetaraan antara negara adalah karakteristik yang tak terpisahkan dari negara yang merdeka sebagai entitas hukum di dunia internasional. Rekognisi terhadap kedaulatan atau kemerdekaan suatu negara dan persamaan perlakuan di antara negara-negara juga menjadi landasan utama bagi identitas suatu negara dalam konteks hukum internasional. 36
Dalam hukum internasional, prinsip kedaulatan menjadi payung dan landasan bagi beberapa hak yang diakui seperti contohnya; hak kesetaraan, yurisdiksi territorial , hak untuk menentukan kewarganegaraan bagi penduduk di suatu wilayah, hak untuk mengizinkan orang masuk dan keluar suatu wilayah untuk nasionalisasi. 37 Berdasarkan literatur hukum internasional, pengertian kedaulatan negara telah menjadi dasar ajaran, salah satunya termuat dalam Act of State Doctrine . “The Sovereign Act Doctrine” yang muncul di negara Inggris pada abad kesembilan belas (XIX) ini menyatakan bahwa setiap negara yang berdaulat mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menghargai kedaulatan negara lain. 38
38 Bledsoe, R. dan Boleslaw, B. (1987) The International Law Dictionary Oxford . Santa Barbara: ABC-Clio.
37 Ibid. 36 Ibid.
35 Bartelson, J. (2006) ‘The Concept of Sovereignty Revisited’, European Journal of International Law , 17(2).
B. Kejahatan Transnasional dan Penanggulangannya dalam Hukum

## Internasional
Adanya edukasi, sejarah, serta keberpihakan telah menyebabkan beberapa ahli memberikan definisi yang berbeda mengenai kejahatan transnasional, namun secara umum terdapat benang merah yang dapat dijadikan pedoman dalam perumusannya, yaitu antara lain:
1. Adanya peristiwa atau tindakan sebagai suatu kejahatan atau memenuhi unsur pidana;
2. Peristiwa tersebut bersifat transnegara atau lintas batas negara. Merujuk pendapat G.O.W. Mueller, kejahatan transnasional diartikan sebagai kejahatan yang melintasi batas negara, merusak tatanan hukum lebih dari suatu negara, atau untuk mengidentifikasikan kejahatan tertentu yang berdampak pada negara lain yang melanggar ketentuan PBB. 39
Bassiouni menyatakan bahwa bahwa kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang memberikan dampak pada lebih dari satu negara, terhadap warga negara lebih dari satu negara, sarana dan prasarana serta cara atau mekanisme yang dipakai bersifat lintas batas negara. 40 Kejahatan transnasional mencakup hampir seluruh aspek, baik privat maupun publik, politik dan non-politik. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memberikan panduan terkait ciri-ciri kejahatan transnasional, yaitu:
1. Bersifat multi negara;
2. Tindakan awal dan akhir berbeda negara;
3. Dilakukan dalam suatu negara akan tetapi terdapat kelompok kriminal terorganisasi yang beroperasi lintas batas negara;
4. Tindakan tersebut menimbulkan efek bagi negara lain. 41
Tindak pidana transnasional seringkali dikaitkan dengan kejahatan di bidang keuangan yang membawa dampak terhadap finansial dan kepentingan lebih dari satu negara. Tindak pidana ini antara lain, perdagangan obat terlarang, kejahatan terorganisasi lintas batas negara, pencucian uang, kejahatan finansial, perusakan lingkungan secara sengaja, dan lain-lain. Merujuk pada jenis kejahatan tersebut dapat
41 Pasal 3 ayat 2 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).
40 Atmasasmita, R. (2000) Pengantar Hukum Pidana Internasional . Bandung: PT. Rafika Aditama.
39 Boister, N. (2003) ‘Transnational Criminal Law?’ , European Journal of International Law , 14(5): 954.
229 Tanjungpura Law Journal | Volume 8 Issue 2, July 2024
dipahami bahwa transnational crime merupakan suatu tindak pidana yang bersifat transnasional dalam arti suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan apabila salah satu aspek hukum dilanggar. Suatu kejahatan yang direncanakan dan dilakukan di suatu negara tertentu mungkin bukan berupa kejahatan, tetapi hasil kejahatan yang diatur, dipersiapkan dan terjadi melintasi batas negara dan masuk ke dalam yurisdiksi negara lain dapat digolongkan sebagai kejahatan lintas batas negara. 42

## C. Ekstradisi dalam Tataran Kebijakan Hukum Indonesia
Praktik internasional ekstradisi terjadi saat suatu negara secara resmi memulangkan tersangka yang terbukti bersalah ke negara lain yang memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dikenakan kepada orang tersebut. 43 Perjanjian internasional biasanya didalamnya mengatur tentang kejahatan yang dapat diekstradisi, kejahatan yang tidak dapat diekstradisi, batas yurisdiksi, syarat-syarat untuk melakukan ekstradisi dan pembatasan prosedural. 44
Ekstradisi adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk menjemput, mengambil dan menyerahkan atau memulangkan pelaku kejahatan dari suatu negara yang merupakan tempatnya bersembunyi dan mencari bantuan proteksi ke negara lain yang memiliki yurisdiksi pidana. 45 Dalam ekstradisi suatu negara diminta untuk menyerahkan seseorang yang dituntut atau didakwa melakukan tindakan kejahatan kepada negara yang meminta untuk dibawa ke pengadilan atau dihukum sesuai hukum nasional negara yang meminta. Ekstradisi sendiri memiliki tiga tujuan. Tujuannya yakni: membawa pelaku ke pengadilan, mempromosikan hubungan bilateral yang baik antar negara dan mencegah negara untuk menjadi tempat sembunyi bagi pelaku kejahatan. 46
Agar ekstradisi dapat berlangsung dengan baik di Indonesia, perlu diperhatikan asas-asas yang terkandung dalam Perjanjian Ekstradisi Pemerintah Indonesia
46 Petkumas, S. A. (1991) ‘ The United States, Israel, and Their Extradition Dilemma ’, Michigan Journal of International Law, 12(1): 204 .
45 Sumarso. (2009) Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional . Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 7.
44 Powers, A. (2002) ‘Justice Denied? The Application of Extradition Applications’ , Texas International Law Journal , 37(277): 284.
43 Magnuson, W. (2012) ‘The Domestic Politics of International Extradition’ , Virginia Journal of International Law, 52(839): 845.
42 Oli, M. I., Op.Cit .
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, yaitu:
1. Ekstradisi berdasarkan perjanjian (Pasal 2 ayat 1).
2. Ekstradisi berdasarkan hubungan baik (Pasal 2 ayat 2).
3. Ekstradisi hanya dapat dilakukan jika diminta oleh pejabat berwenang dari negara asing karena disangka melakukan tindak kejahatan (Pasal 3 ayat 1)
4. Ekstradisi hanya diberlakukan bagi jenis kejahatan yang sudah diatur dalam uu ekstradisi (Pasal 4 ayat 1)
5. Ekstradisi dapat dilaksanakan atas dasar kebijakan dari negara yang diminta terhadap kejahatan yang tidak ada dalam daftar di uu ekstradisi (Pasal 4 ayat 2)
6. Ekstradisi tidak berlaku bagi kejahatan politik (Pasal 5 ayat 1).
7. Menolak permintaan ekstradisi terhadap warga negara Indonesia (Pasal 7 ayat 1).
8. Menolak permintaan ekstradisi terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayah Indonesia (Pasal 8)
9. Menolak permintaan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan yang sama dan sedang diproses menurut hukum Indonesia (Pasal 9).
10. Pemberlakuan Prinsip Kedaluwarsa (Pasal 12).
11. Memberlakukan Prinsip Capital Punishment (Pasal 13).
12. Menolak ekstradisi karena terdapat dugaan yang cukup kuat (Pasal 14).
13. Memberlakukan Prinsip Kekhususan atau Specially (Pasal 15).
14. Menolak ekstradisi pelaku kepada Pihak ketiga (Pasal 16). 47
Adapun dalam sistem pidana Indonesia memperlihatkan adanya doa pola mekanisme ekstradisi yaitu merujuk pada hubungan persahabatan atau non treaty dan berdasarkan perjanjian ekstradisi atau extradition treaty. Ekstradisi dapat juga ditempuh melalui mekanisme kerjasama dalam hal ini dikenal beberapa perjanjian internasional, antara lain, Memorandum of Understanding (MoU), Mutual Legal Assistance (MLA), Ekstradisi dan Transfer of Sentenced Person (Perjanjian pemindahan orang yang sudah dihukum). 48
48 Husein, Y. (2006) Makalah Seminar tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana , makalah disampaikan pada Seminar BPHN yang diselenggarakan pada 29-30 Agustus 2006 di Bandung.
47 Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

## D. Penerapan Prinsip Yurisdiksi Teritorial Objektif dalam Ekstradisi Maria Pauline Lumowa
1. Kasus Posisi Maria Pauline Lumowa
Maria Pauline Lumowa adalah pelaku pembobolan Bank BNI Cabang Kebayoran Baru. Peristiwa tersebut telah mengakibatkan kerugian negara Indonesia sebesar Rp 1,7 triliun. Maria Pauline Lumowa adalah owner PT Gramarindo dan peristiwa tersebut memalsukan L/C ( Letter of Credit) . Adanya jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd, Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd, dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi BNI tetapi disetujui oleh BNI menjadi awal terjadinya petaka. Dalam perjalanannya yaitu tepatnya di bulan Juni 2003, BNI mulai melihat ketidakberesan dalam aksi Maria. Sehingga BNI mengkasuskan Maria Paulina akan tetapi Maria Paulina terlanjur melarikan diri ke Singapura sebelum ditetapkan menjadi tersangka pada bulan September 2003. Maria Pauline Lumowa akhirnya berhasil ditangkap pada 16 Juli 2019 di Bandara Nikola Tesla, Serbia. Informasi penangkapan itu kemudian ditindaklanjuti dengan surat permintaan percepatan ekstradisi yang dikirim oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham pada tanggal 31 Juli 2019 dan 3 September 2019 dan akhirnya Maria Pauline Lumowa diekstradisi pada hari Rabu, 8 Juli 2020.
2. Ratio Decidendi Penerapan Prinsip Yurisdiksi Teritorial Objektif dalam Ekstradisi Maria Pauline Lumowa
Mengacu pada kasus Maria Pauline, yang merupakan seorang warga Belanda keturunan Indonesia yang memiliki kasus terkait penggelapan dana yang ia lakukan di Indonesia. Sebelum Maria Pauline ketahuan melakukan penggelapan, Maria Pauline telah melarikan diri ke beberapa negara seperti Belanda dan Singapura dan mendapatkan perlindungan dari kedua negara tersebut. Untuk itu kerja sama dan koordinasi yang baik antar negara sangat dibutuhkan untuk memudahkan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu peristiwa hukum yang terjadi, baik di pihak peminta maupun pihak diminta.
Komitmen masyarakat internasional untuk menangani kejahatan yang bersifat transnasional dituangkan melalui kerjasama internasional dan menghasilkan kesepakatan baik yang bersifat hard law maupun soft law . Salah satunya adalah dihasilkannya Konvensi Palermo 2000 (Konvensi PBB menentang Kejahatan Lintas
Negara Terorganisir/UNCTOC). Konvensi ini mengatur mengenai kerjasama internasional terkait perjanjian ekstradisi, bantuan timbal balik di bidang pidana , dan pemindahan narapidana.
Pada momen ini, kegiatan ekstradisi sudah mulai dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah Belanda agar Maria Pauline dapat diadili di Indonesia, namun terdapat kesulitan yakni pemerintah belanda menawarkan untuk Maria Pauline diadili di Belanda. Pemerintah Belanda berkomitmen dan berkewajiban untuk melindungi warga negaranya sebagai bentuk pelaksanaan prinsip yurisdiksi personal. Kondisi seperti ini tentunya tidak menguntungkan bagi Pemerintah Indonesia sebagai korban kejahatan Maria Pauline. Untuk itu Pemerintah Indonesia mengupayakan berbagai macam cara agar Maria Pauline bisa dibawa pulang dan diadili di Indonesia.
Prinsip yurisdiksi teritorial objektif dan perlindungan digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum tindakan Indonesia untuk dapat membawa pulang dan mengadili Maria Pauline yang berkewarganegaraan Belanda. Indonesia mempunyai yurisdiksi untuk menetapkan hukum, melaksanakan hukum dan mengadili atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh warga negara asing dan merugikan negara Indonesia dalam jumlah yang sangat besar. Indonesia juga mempunyai pertimbangan hukum yang kuat untuk melaksanakan hukumnya karena Indonesia adalah negara tempat terjadinya tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh Maria Pauline, sehingga menurut Glanville Williams Indonesia memiliki hak yang paling kuat untuk mengadilinya. Sedangkan menurut Kementerian Keuangan Indonesia, salah satu simbol kedaulatan negara adalah memiliki mata uang. Tindak kejahatan Maria Pauline telah mengganggu kepentingan keamanan, integritas dan kedaulatan Indonesia karena mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian besar di bidang keuangan. Oleh karenanya berhak untuk melakukan ekstradisi terhadap Maria Pauline untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia.
Pada tahun 2006 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Undang-Undang ini berisi ketentuan tentang permohonan bantuan timbal balik dalam peristiwa pidana dari Pemerintah Republik Indonesia kepada pihak diminta dan dari pihak peminta kepada Pemerintah Republik Indonesia. Hal tersebut menjadi bukti komitmen Indonesia untuk menegakkan hukum terhadap kasus dan tindak kejahatan yang bersifat transnasional.
Keberadaan bantuan timbal balik terkait kasus kejahatan pidana menjadi
semakin urgent untuk untuk diterapkan di Indonesia terlebih untuk menangani kasus tindak pidana kejahatan transnasional obat-obatan terlarang, human trafficking dan human smuggling , terorisme, pencucian uang, serta pelarian aset-aset hasil korupsi. Perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat diperlukan. Oleh karena itu kehadiran perjanjian bilateral mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Indonesia dengan negara lain akan mendukung upaya penegakan hukum sesuai dengan yang diharapkan.
Usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil. Pada tanggal 16 Juli 2019, pemerintah Serbia melaporkan kepada Indonesia bahwa telah menangkap Maria Paulina pada saat berada di Bandar Udara Tesla Serbia. Sebenarnya Indonesia dan Serbia telah melakukan upaya pembentukan perjanjian ekstradisi, namun hingga saat itu perjanjian tersebut belum disahkan. Walaupun begitu, ekstradisi dapat berhasil dilakukan. Ekstradisi ini didasarkan pada prinsip hubungan baik dan prinsip kesetaraan antara Indonesia dan Serbia. Sebenarnya banyak alasan yang diizinkan oleh hukum internasional untuk suatu negara dapat menolak permohonan ekstradisi negara lain, misal pelaku yang dimintakan ekstradisi merupakan buronan politik. Namun, kasus Maria Pauline bukanlah kejahatan politik. Indonesia juga memiliki kedaulatan untuk menerapkan prinsip yurisdiksi teritorial objektif dan perlindungan karena tindakan kejahatan tersebut dilakukan oleh warga negara asing dalam hal ini Maria Pauline yang berkewarganegaraan Belanda dan telah merugikan Indonesia. Indonesia mengalami kerugian finansial yang besar dan dicederainya aturan hukum Indonesia yang berlaku. Indonesia mempunyai hak untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia.

## IV. Penutup
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ekstradisi tindak kejahatan dapat dilakukan dengan atau tanpa adanya perjanjian ekstradisi. Dalam kondisi ekstradisi dilakukan tanpa adanya perjanjian ekstradisi maka pelaksanaanya biasanya didasarkan pada asas hubungan baik dan kesetaraan. Hal ini nampak dalam ektradisi Maria Pauline Lumowa yang dilakukan oleh Pemerintah Serbia ke Indonesia. Indonesia juga memiliki dasar pertimbangan hukum atau ratio decidendi untuk mengadili Maria Pauline berdasarkan prinsip yurisdiksi teritorial objektif dan
perlindungan karena tindakan kejahatan tersebut dilakukan oleh warga negara Belanda dan telah merugikan serta melanggar kedaulatan Indonesia.
Bibliografi Buku:
Atmasasmita, R. (2000) Pengantar Hukum Pidana Internasional . Bandung: PT. Rafika Aditama.
Bledsoe, R. dan Boleslaw, B. (1987) The International Law Dictionary Oxford . Santa Barbara: ABC-Clio.
Effendi, M., Ridwan, M., dan Subandi, M. (1995) Pengantar dan Dasar-Dasar Hukum Internasional . Malang: IKIP Malang.
Hadjon, P. (2014) Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia . Surabaya: Bina Ilmu.
Kansil, C. (1989) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Kusumaatmadja, M. (1978) Pengantar Hukum Internasional . Bandung: Bina Cipta.
Soekanto, S. (2015) Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
Sumarso. (2009) Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional . Jakarta: Rineka Cipta.

## Artikel Jurnal:
Amelia, R., Fathun, L. M, dan Setiawan, M. C. (2021) ‘Diplomasi Indonesia ke Serbia dalam Mengekstradisi Maria Pauline Lumowa tahun 2019-2020’, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-UNJA , 5(1). DOI:
https://doi.org/10.22437/jisipunja.v5i2.15120.
Bartelson, J. (2006) ‘The Concept of Sovereignty Revisited’, European Journal of
International Law , 17(2). DOI: https://doi.org/10.1093/ejil/chl006
Boister, N. (2003) ‘Transnational Criminal Law?’ , European Journal of International
Law , 14(5). DOI: https://doi.org/10.1093/ejil/14.5.953
Darayani, N. (2022) ‘Kajian Hukum Pidana Internasional dalam Yurisdiksi Universal terhadap Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut di Indonesia’. Jurnal Hukum Sui Generis , 2(1). DOI: https://doi.org/10.23887/jih.v2i1.1007
Diantari, I., Landra, P. dan Yasa, M. (2020) ‘Penerapan Yurisdiksi Negara dalam Kasus Pembajakan Kapal Maersk Alabama di Perairan Somalia’. Jurnal Kerthawicara . DOI: https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.11768 Fitriliani, Y. (2013) ‘Jurisdiksi Negara dalam Kejahatan Terrorism ’, Jurnal Hukum Adil , 4(1). DOI: https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.34
Galih, Y. S. (2019) ‘Yurisdiksi Hukum Pidana dalam Dunia Maya’, Jurnal Unigal , 7(1). DOI: https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2138
Gerungan, L. (2016) ‘Yurisdiksi Teritorial atas Kapal Asing dalam Pencegahan Ilegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia dan Philipina’, Jurnal Lex et Societatis , 4(7). DOI: https://doi.org/10.35796/les.v4i7.12612
Magnuson, W. (2012) ‘The Domestic Politics of International Extradition’, Virginia Journal of International Law, 52(839).
Nuraeni, Y. dan Hidayat, A. R. (2021) ‘Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Hoaks Corona di Media Sosial oleh Kepolisian Republik Indonesia’, Presumption of Law Journal , 3(1). DOI: DOI: https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.987
Oli, M. I. (2005) ‘Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan, Sebuah Telaah Ringkas tentang Transnational Crime ’, Jurnal Kriminologi Indonesia, 4(1).
Petkumas, S. A. (1991) ‘ The United States, Israel, and Their Extradition Dilemma ’,
Michigan Journal of International Law, 12(1).
Powers, A. (2002) ‘Justice Denied? The Application of Extradition Applications’, Texas International Law Journal , 37(277).
Pradipa, A. dan Setianto, M. J. (2022) ‘Peran dan Fungsi Mempelajari Hukum Internasional bagi Mahasiswa’, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 10(3). DOI: https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52028
Radon, J. (2004) ‘Sovereignty: A Political Emotion, Not A Concept’, Stanford Journal of International Law , Commemorative Issue .
Rembet, Z. A., Lembong, R. R., dan Aguw, Y. O. (2022) ‘Ekstradisi sebagai Upaya Hukum dalam Penindakan Terhadap Pelaku Kejahatan Menurut UU No 1 Tahun 1979’, Jurnal Lex Administratum , 10(3).
Riyanto, S. (2012) ‘Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional
Kontemporer’, Jurnal Yustisia , 1(3). DOI:
https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10074
Rombot, B. (2023) ‘Tinjauan Yuridis Berdirinya Suatu Negara berdasarkan Hukum Internasional’, Jurnal Lex Privatum , 12(2).
Sarooshi, D. (2004) ‘The Essentially Contested Nature of the Concept of Sovereignty: Implications For the Exercise by International Organizations of Delegated Powers of Government’, Michigan Journal of International Law , 25.

## Internet:
BBC News Indonesia. (2020) Maria Pauline Lumowa, Buronan dan Tersangka Pembobolan Bank BNI Rp1.7 Triliun Tiba di Indonesia. Tersedia di https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53331011 (Diakses 7 Januari 2024). Damarjati, D. (2020) Maria Pauline Lumowa Dibawa ke RI Tanpa Perjanjian Ekstradisi,
tapi Lobi High Level. Tersedia di
https://news.detik.com/berita/d-5086230/maria-pauline-lumowa-dibawa-ke-ri-tanp a-perjanjian-ekstradisi-tapi-lobi-high-level (Diakses 29 September 2023).
Malau, I. (2020) Kronologi Kasus Hingga Pelarian Maria Pauline Lumowa. Tersedia di https://banten.idntimes.com/news/banten/ita-malau/linimasa-kronologi-kasus-hing ga-pelarian-maria-pauline-lumowa (Diakses 29 September 2023).
Marpaung, L. (2017) Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional. Tersedia di https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pdf (Diakses 7
Januari 2024). Nurdiana, T. (2020) Kronologi Lengkap Kasus Maria Pauline Lumowa, Pembobol BNI Rp1.7 Triliun. Tersedia di https://keuangan.kontan.co.id/news/kronologi-komplet-kasus-maria-pauline-lumo wa-pembobol-bank-bni-rp-17-triliun?page=all (Diakses 7 Januari 2024). Pojok Bebas. (2020) Kisah Singkat Maria Pauline Lumowa dan Kasus Pembobolan Bank BNI Rp. 1, 7 Triliun. Tersedia di https://www.pojokbebas.com/kisah-singkat-maria-pauline-lumowa-dan-kasus-pe mbobolan-bank-bni-rp-1-7-trilun/ (Diakses 7 Januari 2024). Worldcourts. (n.d.) The Case of the S.S. Lotus Tersedia di https://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1927.09.07_lotus.html (Diakses
12 Januari 2024).

## Peraturan Perundang-Undangan Indonesia:
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Dan

## Tambahan Lembaran Negara Tahun 1979 Yang Telah Dicetak Ulang)
Dokumen Hukum Internasional:
United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).
Makalah:
Husein, Y. (2006) Makalah Seminar tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana , makalah disampaikan pada Seminar BPHN yang diselenggarakan pada 29-30 Agustus 2006 di Bandung.