Universitas Dharmawangsa
Perbandingan Standar – Standar Operasional Perbankan Syari’ah dan Penerapannya di Negara Indonesia
Lukman Hakim Siregar Universitas Dharmawangsa Medan loekmanbaek@gmail.com

## Abstrak
Dunia  perbankan  syari’ah  di  Indonesia  dalam  praktiknya  menerapkan  tiga  standar sekaligus  dalam  kegiatan  operasionalnya,  standar  tersebut  ialah:  Standar  AAOIFI, PSAK  Syari’ah  dan  standar  IFRS.  Standar  AAOIFI  berguna  untuk  penyeragaman ketentuan  dan  aturan  seperti  pengukuran,  pengakuan  dan  pelaporan  dalam  produk yang  dikeluarkan  oleh  perbankan  yang  bersangkutan  khususnya  bila  berkaitan dengan institusi keuangan dan perbankan Islam di luar negeri.

## Kata Kunci : IFRS, PSAK Syari'ah,  Standar AAOIFI

## PENDAHULUAN
Keuangan Islam telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam empat dekade terakhir. Aset yang dikelola oleh institusi keuangan Islam diperkirakan mencapai US $ 1 triliun pada  2011 (Yaacob, 2012)  dan US $ 1,6 triliun pada  tahun 2012 (Global Islamic Finance, 2012, p.1 dalam Yaacob, 2012) pada 2014 dari 1,8 triliun dolar AS Aset  keuangan  Islam  diprediksi  akan  meningkat  hampir  dua  kali  lipat  menjadi  3,2 triliun dolar AS pada 2020. Ini tak lepas dari kontribusi pertumbuhan keuangan Islam di  berbagai  belahan  bumi.Dalam  laporan ICD  Thomson  Reuters  Islamic  Finance Development  Indicator yang  akan  diluncurkan  dalam  Konferensi  Perbankan  Islam Dunia 2015 (WIBC) awal Desember peningkatan aset keuangan Islam disebut karena perkembangan  keuangan  Islam  yang  kian  menarik.  Negara-negara  non  Muslim bahkan  tak  ragu  menggunakan  instrumen  keuangan  Islam  (Republica.co.id  :19  Nov 2015)
Trade  Arabia ,  melansir,  laporan  yang  dibuat  Thomson  Reuters  bersama Institut  Riset  dan  Pelatihan  Islam  (IRTI)  milik  Bank  Pembangunan  Islam  (IDB)  ini juga  menyoroti  perkembangan  keuangan  Islam  di  Kawasan  Amerika  Utara.  Kanada yang  dikenal  sebagai  negara  dengan  sistem  perbankan  paling  efisien  dan  aman bahkan  tak  malu-malu  menunjukkan  ambisi  menjadi  pusat  keuangan  Islam  di Kawasan  Amerika.  Meski  populasi  di  sana  tak  sebanyak  di  negara  kompetitor utamanya,AS.
Negara  kaya  minyak  di  Asia  Tengah,  Kazakhstan  juga  mendiversifikasi pencarian  sumber  dananya  menggunakan  instrumen  keuangan  Islam.  Ini  tak  lepas dari  dampak  merosotnya  harga  minyak  sejak  pertengahan  2014.  Kazakhstan  bahkan mengambil  langkah  besar  dengan  mengamandemen  sejumlah  peraturan  untuk memfasilitasi  keuangan  Islam.  Peta  jalan  keuangan  syariah  hingga  2020  juga  sudah
disiapkan  regulator  negeri  bekas  Uni  Soviet  ini.  Dengan  satu-satunya  bank  syari’ah beraset  75  juta  dolar  AS,  Kazakhstan  berharap  bisa  menaikkan  pangsa  pasar perbankan Islam di sana menjadi lima persen. Sudan belakangan juga sudah memiliki 34 bank Islam dan 16 penyedia jasa takaful di bawah sistem keuangan Islam penuh. Meski pun, persebaran lembaga keuangan Islam masih tersentral di ibu kota. Dengan pangsa  pasar  lima  persen,  lembaga  keuangan  mikro  syariah  berperan  penting menjangkau masyarakat pelosok.
Indonesia,  dengan  jumlah  penduduk  muslim  terbesar  di  dunia  juga menunjukkan  perkembangan  yang  memperlihatkan  tren  yang  cukup  baik  dari  tahun ke  tahun. Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  menyebutkan  per  Juni  2015  industri perbankan  syariah  memiliki  total  aset  sebesar  Rp.  273.494  Triliun  dengan  pangsa pasar 4,61%. terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh  Bank  Umum  Konvensional  dan  162  BPRS.  Memasuki  dekade  ketiga  dalam perkembangan industri keuangan syariah, ditahun 2015 Indonesia disebut menempati peringkat  ketiga  di  dunia.  Peringkat  tersebut  berdasarkan  jumlah  kelembagaan terbanyak  dari lembaga  keuangan  syariah.  Indonesia  menempati  peringkat  ketiga dunia dari jumlah kelembagaan, dan total aset peringkat sembilan dunia, dengan aset sebesar  USD35,63  miliar  atau  pangsa  pasar  dunia  2,1  persen.  (Chamid  Riyadi  : mirajnews.com)
Perbankan  syari’ah  di  Indonesia  semakin  membaik  ketika  memasuki  tahun 2013,  statistik  Bank  Indonesia  menunjukkan  bahwa  asset  Perbankan  Syariah  sudah mencapai  Rp 179 Triliun atau 4,4% dari asset  perbankan  nasional. Sementara, DPK (Dana Pihak Ketiga) mencapai Rp 137 Triliun. Suatu hal yang luar biasa adalah, total pembiayaan  yang  disalurkan  perbankan  syari’ah  sebesar  Rp  139  Triliun  melebihi jumlah DPK. Ini berarti FDR ( Financing to Deposit Ratio ) perbankan syari’ah di atas 100%.  Data  ini  menunjukkan  bahwa  fungsi  intermediasi  perbankan  syari’ah  untuk menggerakkan perekonomian sangatlah besar (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah ). Negara-negara  yang  tergabung  di  Uni  Eropa,  termasuk  Inggris,  menggunakan International  Accounting  Standard  (IAS)  dan  International  Accounting  Standard Board  (IASB).  Indonesia  yang  berkiblat  ke  Belanda,  belakangan  menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Mula-mula  PSAK  IAI  berkiblat  ke AS, dan  mulai 2012 beralih ke IFRS yang juga merupakan produk AS.

## 1. IFRS
Sektor  bisnis  dituntut  untuk  mempersiapkan  diri  dalam  mengadopsi  IFRS yang  telah  diterapkan  pada  tahun  2012.  IAS  dan  IFRS  merupakan  standar akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  yang  merupakan  produk  IASC  dan  IASB. IFRS adalah produk IASB versi baru sedangkan IAS adalah produk IASC versi lama. Manfaat dari penerapan IFRS secara umum diantaranya adalah :
1. Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan yang dikenal secarainternasional ( enhance comparability )
Universitas Dharmawangsa
2. Meningkatkan arus investasi global melalui transparansi.
3. Menurunkan  biaya  modal  dengan  membuka  peluang fund  raising melalui pasar modal secara global.
4. Menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan.
5. Meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan,  dengan  cara,  mengurangi kesempatan untuk melakukan earning management .
(http://nawi20208019.blogspot.com/)

## Dampak penerapan IFRS di Indonesia dalam bisnis
Berbagai  dampak  dapat  terjadi  dengan  adanya  penerapan  IFRS  ini, sehingga  IFRS  juga  menimbulkan  dampak  positif  dan  negatif  terhadap  dunia bisnis. Berikut ini adalah berbagai dampak dalam penerapan IFRS:
1. Akses ke pendanaan internasional akan lebih terbuka karena laporan keuangan akan lebih mudah dikomunikasikan ke investor global.
2. Relevansi  laporan  keuangan  akan  meningkat  karena  lebih  banyak menggunakan nilai wajar.
3. Kinerja keuangan (laporan laba rugi) akan lebih fluktuatif apabila harga-harga fluktuatif.
4. Smoothing  income menjadi  semakin  sulit  dengan penggunakan balance sheet approach dan fair value
5. Principle-based standards mungkin  menyebabkan  keterbandingan  laporan keuangan  sedikit  menurun  yakni  bila  penggunaan  professional  judgment ditumpangi dengan kepentingan untuk mengatur laba ( earning management ).
6. Penggunaan off balance sheet semakin terbatas.

## Dampak positif penerapan IFRS di Indonesia
Meskipun masih muncul pro dan kontra, sesungguhnya penerapan IFRS ini akan berdampak positif. Bagi para emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan menggunakan  standar  pelaporan  internasional  itu,  para  stakeholder  akan  lebih mudah untuk mengambil keputusan. Pertama, laporan keuangan Perusahaan akan semakin  mudah dipahami lantaran mengungkapkan detail informasi secara jelas dan transparan.
Kedua,  dengan  adanya  transparansi  tingkat  akuntabilitas  dan  kepercayaan kepada manajemen akan meningkat. Ketiga, laporan keuangan yang disampaikan perusahaan  mencerminkan  nilai  wajarnya. Di  tengah  interaksi  pelaku  ekonomi global  yang  nyaris  tanpa  batas,  penerapan  IFRS  juga  akan  memperbanyak peluang  kepada  paraemiten  untuk  menarik  investor  global.  Dengan  standar akuntansi yang sama, investor asing tentunya  akan lebih mudah untukmembandingkan  perusahaan  di  Indonesia  dengan  perusahaan  sejenis  di belahan dunia lain.

## Dampak negatif penerapan IFRS di Indonesia
Seperti  yang  diketahui  perekonomian  Indonesia  adalah  berasaskan kekeluargaan.  Akan tetapi  semakin  ke  depan  perekonomian  Indonesia  akan mengarah  pada  Kapitalis.  Tidak  bisa  dipungkiri  lagi  kebudayaan  negara  barat

## Universitas Dharmawangsa
(negara  kapital)  dapat  mempengaruhi  seluruh  pola  hidup  dan  pola  pikir masyarakat Indonesia dari kehidupan sehari-hari hingga permasalahan ekonomi.
Padahal  dalam  pasal  33  ayat  1  UUD  1945  secara  jelas  nampak  bahwa Indonesia menjadikan asas kekeluargaan sebagai pondasi dasar perekonomiannya,  begitu  pula  dalam  pasal  33  ayat  2  dan  ayat  3.  Akan  tetapi dengan  kemunculan  IFRS  tersebut  dapat  menyebabkan  publik  menginginkan keterbukaan  yang  amat  sangat  di  dalam  dunia  investasi.  Terutama  keterbukaan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Hal tersebut tentu berseberangan dengan  UUD  1945  pasal  33.  Terlebih  lagi  dengan  adanya  Undang-Undang Penanaman  modal  di  tahun  2007  lalu  maka  semakin  terlihat  jelas  bahwa  ada indikasi  untuk  mengalihkan  tanggung  jawab  pemerintah  ke  penguasa  modal (kapitalis).
Hubungannya  dengan  IFRS  adalah,  keseragaman  global  menjadikan masyarakat  mudah  berburuk  sangka  bahwa  pemegang  kebijakan  akuntansi  di Indonesia  adalah  kapitalisme  dan  mengesampingkan  asas  perekonomian Indonesia yang  terlihat jelas di  Undang-Undang Dasar.  Sehingga pada  akhirnya akan  memunculkan  indikasi  miring  bahwa  Indonesia  semakin  dekat  dengan sistem kapitalisme dan memudahkan investor asing untuk mengeruk kekayaan di Indonesia.
Dampak penerapan IFRS bagi perusahaan sangat beragam tergantung jenis industri, jenis transaksi, elemen laporan keuangan yang dimiliki, dan juga pilihan kebijakan  akuntansi.  Adanya  perubahan  besar  sampai  harus  melakukan perubahan  sistem  operasi  dan  bisnis  perusahaan,  namun  ada  juga  perubahan tersebut  hanya  terkait  dengan  prosedur  akuntansi.  Perusahaan  perbankan, termasuk yang memiliki dampak perubahan cukup banyak. Tetapi di balik semua perubahan  dan  dampak  yang  mungkin  terjadi,  tidak  dapat  dipungkiri  dengan adanya IFRS maka dapat memajukan perekonomian global di Indonesia sehingga mampu bersaing dengan dunia luar.

## 2. PSAK SYARI’AH
Akuntansi  Perbankan  Syariah  di  Indonesia  berpedoman  terhadap  PSAK (Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan)  No.  59  yang  diadopsi  dari  AAOIFI ( Accounting  and  Auditing  Organization  for  Islamic  Financial  Institutions ) lembaga regulasi  keuangan  Islam  internasional  yang  berkedudukan  di  Abu  Dhabi,  UEA. AAOIFI  telah  mengeluarkan  Standar  Akuntansi  dan  Auditing  untuk  lembaga keuangan Islam sejak tahun 1998. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 59 merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengenai Akuntansi Perbankan Syari’ah. Standar ini banyak merujuk pada AAOIFI. Produk DSAK – IAI ini perlu diacungi jempol dan merupakan awal dari pengakuan dan  eksistensi  Akuntansi  Syariah di Indonesia. PSAK ini disahkan tgl 1 Mei 2002, berlaku mulai 1 Januari 2003 atau pembukuan yang berakhir tahun 2003.
Berdasarkan  pernyataan  yang  dikutip  dari  SAK  Mei  2002,  menjelaskan tentang:  “PSAK  No.59  adalah  awal  lahirnya  standar  mengenai  akuntansi  syariah. PSAK  No.  59  tentang  Akuntansi  Perbankan  Syariah  telah  disahkan  oleh  Dewan
Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 1 Mei 2002. Walaupun PSAK 59 sudah  tidak  berlaku  lagi,  namun  inilah  tonggak  dari  keperluan  kita  akan  akuntansi syariah”.Adapun  inti  dari  PSAK  59  yaitu  pernyataan  ini  bertujuan  untuk  mengatur perlakuan  akuntansi  (pengakuan,  pengukuran,  penyajian,  dan  pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah. Ruang lingkup dalam pernyataan ini diterapkan untuk bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia.
Hal-hal  umum  yang  tidak  diatur  dalam  pernyataan  ini  mengacu  pada  PSAK yang  lain  dan/atau  prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  prinsip  syariah.  Pernyataan  ini  bukan  merupakan  pengaturan penyajian  laporan  keuangan  sesuai  permintaan  khusus  (statutory) pemerintah, lembaga  pengawas  independen,  dan  bank  sentral  (Bank  Indonesia).  Laporan keuangan  bank  syariah  yang  lengkap  terdiri  atas  beberapa  komponen  yaitu  neraca, laporan  laba  rugi,  laporan  arus  kas,  laporan  perubahan  ekuitas,  laporan  perubahan dana  investasi  terikat,  laporan  sumber  dan  penggunaan  dana  zakat,  infak,  dan shadaqah,  laporan  sumber  dan  penggunaan  dana  qardhul  hasan,  dan  catatan  atas laporan keuangan.
Pernyataan  ini  berlaku  untuk  penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan yang  mencakup  periode  laporan  yang  dimulai  pada  atau  setelah  tanggal  1  Januari 2003.  Penerapan  lebih  dini  dianjurkan.  Setelah  10  tahun  perbankan  Indonesia  tidak mempunyai standar akuntansi syariah, akhirnya pada 1 Mei 2002, disahkanlah PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Masa berlaku PSAK 59 ini terbilang lama, dan belum ada revisi dalam kurun waktu tersebut.
PSAK  ini  hanya  berlaku  selama  5  tahun  dan  akhirnya  dibentuklah  standar khusus akuntansi syariah. Ada beberapa alasan mengapa PSAK 59 ini dicabut, yaitu: 1) PSAK 59 ini dianggap tidak dapat mengakomodir perkembangan akuntansi syariah yang  semakin  pesat,  2)  Akuntansi  syariah  bukan  hanya  terbatas  terhadap  penyajian laporan keuanganan saja, tetapi sangatlah luas, meliputi beberapa hukum syariah. 3) Perbankan syariah sudah tumbuh dan sangat berkembang pesat, sehingga dibutuhkan suatu  standar  yang  lebih  baik.  4)  Dibutuhkan  suatu  standar  khusus  mengenai perbankan syariah, walaupun standar tersebut masih merupakan bagian dari SAK. 5) Pengkhususan  standar  akuntansi  khusus  syariah  merupakan  langkah  serius  dalam mengembangkan  perekonomian  di  Indonesia,  khususnya  perbankan  syariah.  60 Dengan  adanya  standar  khusus  syariah,  diharapkan  dapat  menarik  minat  investor untuk menanamkan.
Keberadaan  PSAK  Syariah  yang  baik  akan  mendorong  terciptanya  sistem akuntansi  yang  baik  pula,  sehingga  akan  tersedia  informasi  yang  dapat  dipercaya. peran  keberadaan  PSAK  Syariah  yang  matang,  berimbas  pada  perkembangan Lembaga  Keuangan  Syariah.  Hingga  saat  ini  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI)  telah menerbitkan 9 (sembilan) PSAK Syariah yaitu: penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi  murabahah,  akuntansi  salam,  akuntansi  istishna,  akuntansi  mudharabah, akuntansi musyarakah, akuntansi ijarah, asuransi syariah, dan akuntansi, zakat, infak & sedekah (belum di terbitkan namun sudah disahkan).
Kerangka  dasar  ini  menyajikan  konsep  yang  mendasari penyusunan  dan penyajian  laporan  keuangan  bagi  para penggunanya.  Tujuan  kerangka  dasar  ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi: 1) Penyusun standar akuntansi keuangan syariah,  dalam pelaksanaan  tugasnya;  2)  Penyusun  laporan  keuangan,  untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah; 3) Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan  disusun  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi syariah  yang  berlaku  umum;  dan 4)  Para  pemakai  laporan  keuangan,  dalam  menafsirkan informasi  yang  disajikan dalam  laporan  keuangan  yang disusun  sesuai  dengan  standar  akuntansi  keuangan syariah.
3. AAOIFI
Adalah  suatu  badan  otonom  islam  internasional  nirlaba  yang  menyediakan standard  accounting  ,  auditing  ,  governance  serta  syariah  bagi  lembaga  keuangan islam.  AAOIFI  dibentuk  berdasarkan  kesepakatan  yang  ditanda  tangani  oleh lembaga-lembaga keuangan islam (Islamic financial institution) pada 1 Safar 1410 H (26  Februari  1990)  di  Aljazair  dan  terdaftar  pada  Negara  Bahrain  tanggal  11 Ramadhan  1411  H  (27  Maret  1991).  Lembaga  ini  bertanggung  jawab  untuk menyusun  dan  menerbitkan  standar  internasional,  AAOIFI  telah  menerbitkan  68 standar  yang  terdiri  dari:  25  standar  akuntansi,  5  standar  auditing,  5  standar governance (termasuk supervisi syari’ah), 2 kode etik dan 30 standar syari’ah (aturan pengaplikasian  syari’ah.  AAOIFI  juga  mengembangkan  standar  baru  dan  mereview standar yang ada. Mengembangkan accounting, auditing, governance serta etika yang berkaitan  dengan  kegiatan  lembaga  keuangan  islam  dengan  mempertimbangkan praktik dan standar internasional yang sesuai dengan hukum-hukum syariah.
a) Menyebarluaskan  accounting,  auditing,  governance  serta  etika  yang berkaitan dengan kegiatan lembaga keuangan islam serta praktik-praktiknya melalui pelatihan/seminar, publikasi berkala, penyiapan laporan serta sarana lainnya.
b) Harmonisasi  kebijakan  accounting  dan  prosedur  yang  diadopsi  oleh lembaga-lembaga  keuangan  islam  melalui  penyiapan  dan  penerbitan standard  yang  diinterprestasikan  secara  sama  oleh  lembaga-lembaga tersebut.
c) Meningkatkan kualitas dan uniformitas terhadap praktik-praktik auditing dan governance  berkaitan  denga  kegiatan  lembaga  keuangan  islam  melalui penyiapan  dan  penerbitan  standard  auditing  dan  governance  yang diiterprestasikan secara sama oleh lembaga lembaga tersebut.
d) Meningkatkan  praktik-praktik  etika  yang  baik  terkait  dengan  lembaga- lembaga  keuangan  islam  melalui  penyiapan  dan  penerbitan  ‘code  of ethic’bagi institusi-institusi tersebut.
e) Mengusahakan kesamaan dan kesesuaian - sejauh mungkin- terhadap konsep dan  aplikasi  diantara  badan  badan  “Supervisor  Syariah”  pada  lembaga keuangan  syariah  untuk  menghindari  kontradiksi  dan  inkonsistensi  antara fatwa  dan  pelaksanaan  oleh  lembaga-lembaga  dengan  suatu  harapan  agar badan badan “Supervisor Syariah” dari lembaga –lembaga keuangan syariah
serta  sentral  bank  lebih  berperan  aktif  melalui  penyiapan  ,  penerbitan  dan interprestasi  terhadap  standard-standard  serta  hukum-hukum  syariah  untuk investasi (investment) , pembiayaan (financing) serta asuransi.
f) Melakukan pendekatan kepada badan-badan pembuat kebijakan/keputusan , lembaga-lembaga  keuangan  islam,  serta  lembaga  keuangan  lainnya  yang menawarkan jasa-jasa keuangan islam, firma-firma accounting dan auditing untuk  mengimplementasikan  standar  sesuai  denga  pedoman  dan  standar yang diterbitkan oleh AAOIFI.

## PEMBAHASAN
Pada  bagian  pembahasan  ini,  berikut  akan  dijelaskan  hubungan  yang  saling terkait  antara  berbagai  standar  yang  berkaitan  langsung  dengan  kondisi  ekonomi Indonesia khususnya pada dunia perbankan syari’ah.

## 1. Perbandingan Antara AAOIFI dan IFRS
Munculnya standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI bukan tanpa alasan, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:
a) Standar  IASB  (IFRS)  tidak  bisa  digunakan  semua  untuk  institusi  keuangan Islam.  Dalam  beberapa  kasus,  IFRS  sesuai  dengan  isu  kepatuhan  syari’ah namun  di  beberapa  hal  lainnya  tidak  memenuhi  karakteristik  dari  sektor keuangan  dan  perbankan  Islam.  Maka  dari  itu,  standar  AAOIFI  diterbitkan untuk mengatasai kendala tersebut.
b) Standar  AAOIFI  diterbitkan  untuk  kegiatan  perbankan  dan  keuangan  Islam yang tidak terdapat dalam IFRS.
www.aaoifi.com
Universitas Dharmawangsa
c) Standar  IASB/IFRS  dapat  diadopsi  oleh  industri  keuangan  syari’ah. Beberapa  standar  dari  IFRS  dapat  diadopsi  sepanjang  ia  tidak  bertentangan dengan prinsip syari’ah sehingga dalam hal ini AAOIFI tidak mengeluarkan standar yang serupa.
Berhubungan dengan ketiga poin di atas, sesungguhnya masih banyak sebab lainnya. Sektor perbankan dan keuangan Islam bukan berdasarkan atas kapitalis sebagaimana  yang  terdapat  dalam  IFRS.  Di  saat  akuntansi  konvensional menggunakan decision  usefulness  framework, akuntansi  Islam  menggunakan akuntabilitas berdasarkan shari’a compliance framework yang “menentukan hak dan  kewajiban  bagi  seluruh  pihak,  termasuk  hak  dan  kewajiban  atas  transaksi yang  belum  selesai  dan  peristiwa  lainnya  yang  sesuai  dengan  prinsip  syari’ah serta  konsep  keadilan,  kederwamanan  dan  kepatuhan  atas  nilai-nilai  bisnis Islami” (AAOIFI,SFA 1).
Alasan  selanjutnya  ialah  perbedaan  standar  yang  fungsi  dan  kontrak  yang digunakan oleh institusi keuangan Islam berbeda dengan bank konvensional. Kita semua tahu bahwa tujuan inti dari perbankan modern adalah untuk memobilisasi dana simpanan dan pengucuran pinjaman berlandaskan bunga. Bank Islam tidak dapat menerima atau membayar bungan yang bertentangan dengan hukum Islam atau  syari’ah  dan  ada  beberapa  kontrak  yang  diperbolehkan  Islam  untuk memperoleh keuntungan.
Menurut  Khairul  Nizam,  Direktur  Pengembangan  Teknis  AAOIFI,  “telah jelas  bahwa  terdapat  pemisah  dan  perbedaan  dan  itu  akan  terus  ada  diantara kedua standar ini. Pemisah dan perbedaan merupakan hal yang alami yang juga membedakan  tujuan  dari  IASB  dan  AAOIFI,  AAOIFI  memiliki  peran  untuk mengembangkan  standar  dimana  IFRS  tidak  memasukkan  sektor  perbankan Islam  dan  isu  kepatuhan  syari’ah  dalam  standar  yang  mereka  buat.  Sepanjang, masih terdapat perbedaan ekonomi, legal dan sosial diantara perbankan Islam dan konvensional  disitu  juga  akan  terdapat  perbedaan  dalam  standar  yang diterbitkan”.
Pertanyaannya  sekarang  adalah,  akankah  IASB  mentolerir  perbedaan tersebut atau bahkan malah memaksa “pihak lain” untuk ikut dengan “mereka”?
Tujuan  untuk  membuat  pelaporan  yang  jujur  dan  benar,  dipegang  teguh oleh  konsep  Islam  sebagaimana  akuntansi  konvensional  menerapkannya. Sehingga, konsep kebenaran dan kejujuran sudah sesuai dengan konsep syari’ah pada  sektor  keuangan  Islam.  Ketika  tujuan  sebenarnya  dari  standar  akuntansi dibandingkan dan konsisten serta meningkatkan kegunaan pagi para user, standar akuntansi  khususnya  IFRS  rupanya  berkembang  menjadi  dominasi  atas “kebenaran”  dan  “kejujuran”  dan  mendesak  bahwa  hanya  boleh  menerapkan IFRS – dan hal ini menunjukkan definisi monopoli tadi.
Banyak orang yang percaya bahwa kebenaran berdasarkan atas bukti, logis dan  juga  inspirasi  serta  wahyu,  bukan  oleh  komite  atau public  hearing. Hal tersebut mungkin bermula dari tradisi Kristen untuk memiliki semacam “dewan” untuk  menentukan  dogma  ketuhanan  sebagai  penentangan  terhadap  tulisan  dan interpretasi  yang  muncul  di  masyarakat.  Shahul  Hameed  dalam  disertasinya
menyatakan,  bahwa  pernyataan  yang  mengatakan  hanya  IFRS  lah  cara sebenarnya  yang  benar  dan  seluruh  dunia  wajib  mengikutinya,  telah  disebutkan dalam  Al-Qur’an  “Yahudi  dan  Nasrani  tidak  akan  pernah  senang  sampai  kalian mengikuti jalan mereka”

## 2. AAOIFI dan PSAK Syari’ah
PSAK Syari’ah yang ada saat ini merupakan pengembangan lebih lanjut atas PSAK No. 59 yang mengatur tentang Akuntansi Perbankan Syari’ah karena dirasa kurang cukup memenuhi perkembangan produk perbankan syari’ah yang semakin  banyak  bentuknya.  PSAK  No  59  ini  pada  awalnya  terbentuk berdasarkan  standar  yang  diterbitkan  oleh  AAOIFI  yang  khusus  mengatur tentang standar akuntansi dan auditing bagi institusi keuangan Islam.
PSAK  No  59  yang  menjadi  tonggak  awal  munculnya  PSAK  Syari’ah berikutnya juga berawal dari Fatwa yang telah diterbitkan oleh DSN MUI terkait dengan  Transaksi  dalam  Perbankan  Syari’ah,  tercatat  hingga  saat  ini  sudah  84 fatwa  yang  dikeluarkan  DSN  MUI  terkait  Lembaga  Keuangan  Syari’ah.  Maka, dari  fatwa-fatwa  DSN  dan  standar  AAOIFI  tadi  lah  PSAK  No  59  terbentuk sehingga  menjadi  pedoman  awal  perbankan  syari’ah  dalam  menjalani kegiatannya. Namun, sejak 1992-2002 atau 10 tahun Bank (Entitas) Syariah tidak memiliki PSAK khusus yang ada hanyalah PSAK No 59 tadi.
Kemunculan  PSAK  No  59  sebagai  produk  DSAK  –  IAI  perlu  diacungi jempol dan merupakan awal dari pengakuan dan eksistensi Akuntansi Syariah di Indonesia. PSAK ini disahkan tgl 1 Mei 2002, berlaku mulai 1 Januari 2003 atau pembukuan  yang  berakhir  tahun  2003.  Berlaku  hanya  dalam  tempo  5  tahun. Standar  AAOIFI  menjadi  rujukan  utama  dalam  pembentukan  PSAK  Syari’ah yang ada saat ini karena lembaga tersebut menyediakan standar yang tidak diatur dalam  IFRS  sehingga  dapat  membuat  aktifitas  perbankan  syari’ah  berjalan lancar. Adapun PSAK Syari’ah yang telah dikeluarkan oleh IAI ialah:
a. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
b. PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah
c. PSAK 102: Akuntansi Murabahah
d. PSAK 103: Akuntansi Salam
e. PSAK 104: Akuntansi Istishna’
f. PSAK 105: Akuntansi Mudharabah
g. PSAK 106: Akuntansi Musyarakah
h. PSAK 107: Akuntansi Ijarah
i. PSAK 108: Akuntansi Penyelesaian Utang Murabahah Bermasalah
j. PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
k. PSAK 110: Akuntansi Hawalah
l. PSAK 111: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah PSAK 101-106 disahkan tangal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai tanggal 1
Januari  2008  atau  pembukuan  tahun  yang  berakhir  tahun  2008.  PSAK  59  vs PSAK 101-106. Ada beberapa perbedaan antara PSAK No 59 dan PSAK 101-106 yaitu:
Universitas Dharmawangsa
3. Penerapan pada Perbankan Syari’ah
Dalam  praktiknya,  perbankan  syari’ah  menggunakan  semua  standar tersebut  dalam  kegiatan  operasionalnya.  Bila  diteliti  lebih  lanjut,  maka  akan dapat ditemukan beberapa poin yang menarik dari penerapan ketiga standar yang ada saat ini yaitu:
1) Standar AAOIFI;
Standar  AAOIFI  ini  sebenarnya  telah  diadopsi  oleh  IAI  khususnya DSAK  IAI  dan  sudah  diterbitkan  dalam  PSAK  101-111,  namun  dalam beberapa  kasus  dimana  fakta  di  lapangan  belum  diatur  dalam  PSAK  yang ada  maka  perbankan  syari’ah  bisa  mengadopsi  standar  AAOIFI  dengan syarat  berkonsultasi  dahulu  dengan  pihak  Dewan  Syari’ah  Nasional  MUI sebagai  lembaga  yang  berwenang  memberi  fatwa  atas  kegiatan  transaksi yang belum diatur dalam PSAK.
2) PSAK Syari’ah
PSAK  Syari’ah  yang  ada  saat  ini  diterapkan  sebagai  pedoman perbankan  syari’ah  dalam  membuat  laporan  keuangan  dan  menentukan
PSAK 59 (khusus perbankan syariah) PSAK 101-106 (entitas syariah & non-syariah) Pendahuluan: - Tujuan - Ruang Lingkup Kerangka Dasar Penyusunan Pelaporan Lap Keuangan Syariah Pengakuan/Pengukuran PSAK 101 Penyajian Lap Keu Syariah Mudh,  Musy,  Murab,  salam,  istishna, ijarah, wadiah, qardh, sharf PSAK 102 Ak Murabahah Penyajian LK PSAK 103 Akuntansi Salam Neraca, L/R, AK, Dana Inv Terikat, ZIS, Lap Qard PSAK 104 Akuntansi Istishna Pengungkapan LK PSAK 105 Ak Mudharabah PSAK 106 Ak Musyarakah Hanya  untuk  entitas  bank  syariah (Umum, BPRS) Berlaku  untuk  entitas  syariah  & konvensional Tujuan LK tidak ada dalam PSAK 59 Ada 4 Tujuan LK (shariah compliance, accountability on fund, profitability, Fungsi Sosial) Tidak  ada  metode  Pengukuran  yang diatur Dikenal 3 metode pengukuran (historis, current value, Ne realizable value) Tidak  mengatur  pihak  terkait  dengan entitas syariah Mengatur  pihak  terkait  dengan  entitas syariah
tindakan  atas  berbagai  aktifitas  yang  berkaitan  dengan  produk  &  jasa perbankan syari’ah sehingga bisa dilihat sharia compliance nya dan menjadi pertimbangan tersendiri bagi para stakeholders
3) Standar IFRS
Untuk  standar  ini,  sebenarnya  perbankan  syari’ah  juga  telah menerapkannya.  Menerapkan  dalam  kaitannya  dengan  standar  yang  tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip syari’ah. Namun, patut digaris bawahi bahwa  untuk  kaitannya  dengan  pihak  di  luar  negeri  seperti  stakeholders, standar  AAOIFI  sebenarnya  sudah  cukup  karena  standar  tersebut  sudah diterapkan dan berlaku global bagi semua institusi keuangan Islam.
Ketiga  standar  tersebut  menjadi  standar  yang mau  tidak  mau,  suka  tidak suka  harus  diterapkan  oleh  dunia  perbankan  syari’ah  yang  saat  ini  sedang berkembang  begitu  pesatnya.  Penerapan  atas  ketiga  standar  tersebut  akan berpengaruh  terhadap  tingkat  kepercayaan  stakeholders  (nasabah,  pegawai, masyarakat, akademisi, pemerintah, investor, dll) dalam kepentingannya dengan perbankan  tersebut.  Namun,  perbankan  syari’ah  juga  harus  ingat  bahwa penerapan  standar  tersebut  tidak  hanya  semata-mata  menjaga  kepercayaan terhadap  manusia  tapi  juga  untuk  berperilaku  jujur  dan  transparan  langsung terhadap Sang Maha Pencipta, Allah subhanahu wata’aala.

## Penutup
PSAK  syari’ah  berguna  sebagai  pedoman  bank  syari’ah  dalam  melaksanakan kegiatannya di dalam negeri, PSAK ini juga berfungsi sebagai standar dalam menjaga kepercayaan  stakeholder  terhadap  mereka  yang  dibuktikan  dengan sharia compliance. Dan yang terakhir, Standar IFRS, standar ini sebenarnya berfungsi untuk menyeragamkan  pengukuran,  pengakuan  dan  pelaporan  entitas  keuangan  di  seluruh dunia.  Namun,  karena  tidak  semua  standar  yang  ada  mengatur  khusus  tentang perbankan  syari’ah  maka  standar  AAOIFI  lah  yang  menjadi  pedoman  utama  bagi institusi  keungan  dan  perbankan  syari’ah  di  Indonesia  dalam  hubungannya  dengan bank maupun stakeholder di luar negeri. Benang merah yang dapat kita tarik adalah, bahwa  standar  yang  digunakan  oleh  perbankan  syari’ah  sebagian  besar  mengikuti standar  AAOIFI  yang  diadopsi  ke  dalam  PSAK  Syari’ah  namun  dalam  kaitannya dengan  standar  IFRS  juga  diterapkan  selama  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  dan nilai-nilai syari’ah.

## DAFTAR PUSTAKA
Bank Indonesia, 2012, “ Outlook Perbankan Syari’ah 2013” , Desember, Jakarta.
Ibrahim,  Shahul  Hameed  Mohamed,  “IFRS  vs  AAOIFI:  The  Clash  of  Standards?”, International  Centre  for  Education  in  Islamic  Finance, March  2007, Muenchen.
Muh. Ulil Albab, Perbandingan IFRS, PSAK Syari'ah dan Standar AAOIFI terhadap Penerapannya pada Perbankan Syari'ah, 2013, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
Universitas Dharmawangsa
Yaacob,  Hisham.  dan  Donglah,  Nor  Khadijah, “Shari'ah Audit in Islamic Financial Institutions:  The  Postgraduates'  Perspective”,    International  Journal  of Economics and Finance, 2012, Brunei.
PKES,2013,“ ekonomisyariah.info/blog/2013/10/09/outlook-perbankan-syariah2013”
“Aset Keuangan Islam Diprediksi Melonjak Dua Kali Lipat” ,www.republica.co.id 19 Nov 2015
“Total aset industry perbankan syariah sebesar273.494 triliun” www.mirajnews.com “International Standards for Islamic Finance”, www.kantakji.com, 2008
http://ezaasbel.blogspot.com/2012/11/dampak-penerapan-ifrs-di-indonesia.html http://nawi20208019.blogspot.com/ .
http://istilahbank.blogspot.com/2009/06/13-istilah-perbankan-syariah.html www.aaoifi.com