## TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG DESA

## Oleh

## Munif Rochmawanto
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## Abstrak
Dalam  melaksanakan  amanat  Pasal  31  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu diatur kebijakan Pemerintahan  Kabupaten/Kota  dalam  pelaksanaan  pemilihan  Kepala  Desa  yang  dituangkan dalam  suatu  Peraturan  Daerah  sebagai  payung  hukum  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lamongan  Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Desa  tentunya  harus disusun dengan tidak sekedar mengakomodir peraturan perundang-undangan diatasnya  yang telah  memberikan  pengaturan  secara  umum,  tetapi  juga  merinci  kebutuhan  penyelesaian masalah  yang  dapat  muncul  akibat  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  tersebut.  Selain  itu eksistensi Peraturan Desa setelah disahkanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  bukan  lagi  berkedudukan  sebagai  penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi,  melainkan  telah  berkedudukan  sebagai  peraturan  perundang- undangan  yang  diakui.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  menghilangkan  peraturan  desa  dari hierarki, secara tidak langsung menghilangkan eksistensi Peraturan Desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
Kata Kunci :Tinjauan Yuridis, Sistem Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah .

## PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar  Tahun  1945  (Selanjutnya  disebut UUD  1945)  menyatakan  bahwa  Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik.
Dengan  demikian,  adanya  daerah yang  mempunyai  kewenangan  untuk mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga sendiri  harus  diletakkan  dalam  kerangka negara  kesatuan  bukan  negara  federasi. Pasal  18  Undang-Undang  Dasar  1945 sekaligus  juga  menegaskan  bahwa  Negara kesatuan  repubik  Indonesia  merupakan suatu  Negara  kesatuan  dengan  system pemerintahan daerah yang bersifat desentralisasi.  Dengan  adanya  ketentuan pasal  18  Undang-Undang  Dasar  1945
tersebut  semakin  meneguhkan  bahwa system  pemerintahan  daerah  Indonesia mengadopsi prinsip Otonomi dan Desentralisasi Pemerintahan  Desa  secara  yuridis (hukum  positif, ius  constitutum )  terdiri atas Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan  Desa,  kedua  institusi pemerintahan  desa  ini  secara  bersama- sama dalam melakukan tugas dan kewenangan dalam hal pembangunan desa. Undang Undang
Republik Indonesia  No  6  Tahun  2014  menjelaskan bahwasannya Kepala Desa dipilih langsung  oleh  Penduduk  Desa  yang  pada hari  pemungutan  suara  Pemilihan  Kepala Desa sudah berumur tujuh belas tahun atau sudah/pernah  menikah  ditetapkan  sebagai pemilih.  Sedangkan  dalam  Peraturan
daerah  Kabupaten  lamongan  Nomor  3 tahun  2015  lebih  dijelaskan  bahwasannya yang  bisa  memilih  dalam  Pemilihan Kepala  Desa  adalah  Warga  Desa  yang bersangkutan  yang  memenuhi  syarat  dan ditetapkan  dalam  Daftar  Pemilih  Tetap, sedangkan  yang  dimaksud  Daftar  Pemilih Tetap  disini  adalah  Daftar  Pemilih Sementara  dan  Daftar  Pemilih  Tambahan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

## METODE PENELITIAN Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  hukum  yang  saya lakukan  adalah  yuridis  normatif.  metode penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. dan literatur-literatur  yang  ada  kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
Oleh  karena  itu  penelitian  hukum ini  difokuskan  untuk  mengkaji  penelitian hukum  tentang  kaidah-kaidah atau  norma- norma  dalam  hukum  positif,  yakni  norma hukum  yang  terkait  dengan  pelaksanaan Sistem Pemilihan Kepala Desa di Kabuapten Lamongan
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

## Pendekatan Masalah
Oleh  karena  tipe  penelitian  yang digunakan  adalah  tipe    penelitian  yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan  adalah  pendekatan  perundang- undangan  (statue  approach).  Pendekatan perundang-undangan  adalah  pendekatan yang  dilakukan  oleh  peneliti  melalui aturan perundang-undangan yang berkaitan  dengan  materi  yang  dibahas. Selain  itu  juga  digunakan  pendekatan konsep  (conseptual  approach)  berkaitan dengan  isu  yang  dihadapi.  Pendekatan konsep digunakan untuk melihat permasalahan yang tekait dengan Tinjauan Yuridis  Tentang  Sistem  Pemilihan  Kepala Desa di Kabuapten Lamongan berdasarkan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lamongan nomor 3 tahun 2014 tentang Desa. Bahan Hukum
Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan  bahan-bahan  hukum  yang meliputi :
a)  Bahan  Hukum  Primer  adalah  bahan hukum  yang  sifatnya  mengikat  berupa peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dan  ada  kaitannya  dengan permasalahan yang dibahas, meliputi :
1) Undang-undang Dasar 1945 2)  Undang-Undang  Nomor  12  tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 3)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa.
5)  Peraturan  Pemerintah  Nomer  43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa 6)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  30  Tahun  2006  Tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa 7)  Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan  Nomor  3  Tahun  2015 tentang Desa
b)  Bahan  Hukum  Sekunder  adalah  bahan yang  diperoleh  dari  buku  teks,  jurnal- jurnal, pendapat para sarjana dan kasus- kasus  hukum”    bahan  hukum  yang sifatnya  menjelaskan  bahan  hukum primer,  dimana  bahan  hukum  sekunder berupa  buku  literatur,  hasil  karya sarjana. Literatur tersebut antara lain :
1.) Buku-buku tentang Penelitian
Hukum Normatif 2.)  Buku-buku  tentang  Permasalahan yang diteliti 3)  Website-website tentang Permasalahan yang diteliti. c)  Bahan Hukum Tersier adalah merupakan bahan hukum sebagai pelengkap  dari  kedua  bahan  hukum sebelumnya, berupa :
1) Kamus Hukum
2)  Kamus Besar Bahasa Indonesia

## Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
Baik  bahan  hukum  primer  maupun sekunder  dikumpulkan  berdasarkan  topik permasalahan  yang  dirumuskan  dan  di klarifikasi  menurut  sumber  untuk  dikaji secara komprehensif.

## Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
Adapun bahan hukum yang diperoleh  dalam  penelitian  adalah  studi kepustakaan  aturan  perundang  undangan yang  penulis  uraikan  dan  dihubungkan sedemikian  rupa  sehingga  disajikan  dalam penulisan  yang  lebih  sistematis  guna menjawab perumusan masalah yang dirumuskan  dan  dilakukan  secara  deduktif yakni  menarik  kesimpulan  dari  suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap  permasalahan  kongkrit  yang dihadapi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sistem Pemilihan Kepala Desa Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa
Dalam  melaksanakan amanat  Pasal
31  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014
tentang Desa, Peraturan Pemerintah
Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa,  dan  Pasal  49 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu diatur kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak  yang  dituangkan  dalam  suatu Peraturan  Daerah  sebagai  payung  hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa. Peraturan Daerah tentang pemilihan kepala desa  tentunya  harus  disusun  dengan  tidak sekedar mengakomodir peraturan perundang-undangan  diatasnya  yang  telah memberikan  pengaturan  secara  umum, tetapi juga merinci kebutuhan penyelesaian masalah  yang  dapat  muncul  akibat pelaksanaan pemilihan kepala desa
tersebut.  Secara  garis  besar,  permasalahan yang harus diatur solusinya dalam Peraturan  Daerah    Kabupaten  Lamongan Nomor  3  Tahun  2015  tentang  pemilihan Kepala Desa dapat dirinci sebagai berikut : 1.  Waktu  pelaksanaan  pemilihan  kepala desa apabila dilaksanakan secara
serentak satu kali ataupun bergelombang.  Pemilihan  Kepala  Desa secara  serentak  disini  tentunya  harus mempertimbangkan  jumlah  Desa  dan kemampuan  biaya  pemilihan  yang dibebankan  pada  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Kapuas sehingga
dimungkinkan pelaksanaannya secara dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.  Termasuk  yang  diatur didalamnya  adalah  Pemilihan  kepala desa  antar  waktu  melalui  musyawarah desa
2.  Persyaratan pemilih; 3.  Persyaratan  Calon  Kepala  Desa  yang berasal  dari  Kepala  Desa  incumbent, Perangkat Desa, Badan
Permusyawaratan  Desa,  dan  Pegawai Negeri Sipil;
4.  Penentuan  syarat  tambahan  apabila jumlah  bakal  calon  lebih  dari  5  (lima) orang;
5.  Pelaksanaan waktu kampanye;
6.  Pelayanan  pemilihan  kepala  desa  bagi pemilih yang berkebutuhan khusus;
7.  Mekanisme  penentuan  hasil  pemilihan serta penetapan;
8.  Penyelesaian sengketa; dan
9.  Sumber  pembiayaan  pemilihan  Kepala Desa.
Terlepas dari apa yang harus diatur seperti
yang disebutkan diatas, Pemerintahan  Kabupaten/Kota  juga  dapat mengatur secara lebih khusus lagi substansi  lain  yang  tidak  bertentangan dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang- Undangan diatasnya.
Eksistensi Peraturan Desa Dalam Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa
Secara Demokratis
Berdasarkan Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang berlaku  saat  ini,  pemilihan  kepala  desa harus  dilaksanakan  secara  serentak  di seluruh  wilayah  kabupaten  dan  kota dengan  ditetapkannya  Peraturan  Daerah untuk  mengatur  kebijakan  dalam  hal pemilihan  kepala  desa.  Secara  teknis yuridis,  kata  “dengan”  harus  ditafsirkan bahwa  pengaturan  mengenai  pemilihan kepala  desa  harus  dengan  perda  dan  tidak dilimpahkan lagi ke bentuk peraturan lain. Berbeda  dengan  kata  “berdasarkan”  yang secara bebas pengaturannya dapat didelegasikan  dengan  peraturan  lainnya. Akan  tetapi  dalam  kenyataannya  di beberapa  daerah  kabupaten  dan  sebagian kecil  desa  yang  berada  di  kota  tetap  saja tidak  mengatur  secara  tuntas  pemilihan kepala  desa  di  dalam  peraturan  desa, sehingga  harus  dijelaskan  lagi  dalam bentuk  peraturan  lainnya,  misal  Peraturan Bupati (Perbup). Kadang-kadang
Perbupnya saling bertentangan dan semakin tidak jelas pengaturannya. Peraturan  Pemerintah  Nomor  43
Tahun  2015  belum  dilaksanakan  secara sepenuhnya dilapangan, dikarenakan belum  adanya  penyusunan  peraturan  desa yang  baru,  lalu  Peraturan  Pemerintah Nomor  47  Tahun  2015  masih  terbilang baru  dan  belum  dipahami  substansinya oleh  Perangkat  Desa  pada  saat  itu.  dan pada 31 Desember akhir 2014 Kementrian Dalam  Negeri  mengeluarkan  peraturan  no 111  tahun  2014  pedoman  teknis  peraturan di  desa,  jenis  peraturan  yang  diatur  di Permendagri  111  Tahun  2014  ini  adalah tentang Peraturan Desa, Peraturan
Bersama  Kepala  Desa,  Peraturan  Kepala Desa. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan  Nomor  3  Tahun  2015  tentang Desa  tidak  satupun  menyebutkan  perihal peran  Peraturan  desa  dalam  pemilhan kepala  desa.  Dengan  terbinya  Peraturan Bupati no 42 tahun 2015 tentang pemilhan kepala  desa  kabupaten  Lamongan  sebagai pelaksanaan  pasal  35  peraturan  daerah kabupaten Lamongan nomor 3 tahun 2015 tentang desa.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Dari  uraian  mengenai  Tinjauan Yuridis  Sistem  Pemilihan  Kepala  Desa  di Kabuapten Lamongan berdasarkan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa, maka dapatlah ditarik kesimpulan dari permasalahan- permasalahan yang terdapat dalam  bab  yang  sebelumnya,  maka  dapat kesimpulan sebagai berikut :
1.  Sistem  pemilihan  kepala  desa  menurut peraturan  daerah  kabupaten  lamongan nomor  3  tahun  2015  tentang  desa  dan menurut  peraturan  bupati  nomor  42 tahun  2015  tentang  pemilihan  kepala desa  di  kabupaten  lamongan  adalah melalui beberapa tahap:
a.  Tahap  persiapan,  dalam  tahap  ini ditentukan syarat calon kepala desa.
b.  Tahap  pencalonan,  dalam  tahap  ini menentukan kegiatan mulai pengumuman  dan  pendaftaran  bakal calon sampai dengan kampanye.
c.  Tahap pemungutan suara.
d.  Tahap  penetapan  dan  pengesahan calon terpilih serta pelantikan.
2.  Eksistensi  Peraturan  Desa  setelah disahkanya  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa  bukan  lagi berkedudukan  sebagai  penjabaran  lebih lanjut dari peraturan perundang- undangan  yang  lebih  tinggi,  melainkan telah  berkedudukan  sebagai  peraturan perundang-undangan yang diakui.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  12 tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  yang menghilangkan  peraturan  desa  dari hierarki, secara tidak langsung menghilangkan  eksistensi  Peraturan Desa  dalam  pelaksanaan  pemilihan kepala desa.

## Saran
Berdasarkan  Setelah  menganalisa data-data  yang  ada,  maka  saran  penulis mengenai Tinjauan Yuridis Sistem
Pemilihan  Kepala  Desa  di  Kabuapten Lamongan  berdasarkan  Peraturan  Daerah
Kabupaten  Lamongan  Nomor  3  Tahun 2015 Tentang Desa adalah sebagai berikut:
1.  Pemilihan  kepala  desa  di  Indonesia sebaiknya  benar-benar  dihormati  dan diperhatikan keberadaannya dalam negara dengan berbagai fasilitas terhadap seluruh kebutuhan yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Tentunya  tetap  memperhatikan  hak- hak,  asal-usul,  dan  adat  istiadat  desa setempat.
2.  Agar  pemilihan  kepala  desa  menjadi lebih  baik  penulis  menyarankan  agar Bupati  Lamongan  hendaknya  dapat mengeluarkan  peraturan  bupati  sebagai pelaksanaam Peraturan Daerah Kabupaten  Lamongan  Nomor  3  Tahun 2015  tentang  Desa  Tentang  Kepala
Desa  terutama  pasal  mengenai  sanksi agar  diatur  dengan  jelas  dan  tegas, sehingga setiap aturan  yang dibuat bisa dijalankan dengan baik.
3.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa telah  banyak  memberikan kewenangan  kepeda  pemerintah  daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan  desa.  Secara  khusus dalam  hal  penetapan  peraturan  desa. Untuk itu pemerintah seharusnya memberikan  sosialisasi  yang  tepat  dan benar secara khusus kepada kepala desa berkaitan  tentang  muatan  Peraturan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur
a.  Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan,  Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1991,
b.  Peter  Mahmud  Marzuki.  Penelitian hukum. kencana. Jakarta. 2005.
c.  Johnny  ibrahim,  teori  dan  metode penelitian hukum normatif, banyumedia publishing, malang. 2006
d.  Rusdianto  Sesung.  Hukum  Otonomi Daerah.  Rafika  Aditama.  Bandung. 2013.
e.  Almanak  Desa.  Kementerian  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2016
f.  Kewenangan  desa  dan  regulasi  desa. Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi. 2015 g.  Borni  Kurniawan.  Lebih  Dekat  dengan Kewenangan Desa. Infest. Jogjakarta.2016 h.  Kepemimpinan Desa. Kementerian
Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal Dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia.
Jakarta 2015

## Perundang-Undangan
a. Undang-undang Dasar 1945
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
c. UU  No.  6  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Desa.
d. Peraturan  Pemerintah  Nomer  43  Tahun 2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-undang Desa
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  112  Tahun  2014  tentang Pemilihan Kepala Desa
f. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa

## Sumber internet
a.  www.edukasippkn.com b.  http://pemerintah.net c.  https://kbbi.kemdikbud.go.id/ d.  http://www.dictio.id e.  http://www.academia.edu