## PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN (STUDI KASUS KABUPATEN PADANG PARIAMAN)
STRENGTHENING OF PUBLIC PARTICIPATION IN AGRICULTURE DEVELOPMENT PLANNING (CASE STUDY DISTRICT PADANG PARIAMAN)
Rahmedi Yonis
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat
Jl. Raya Padang Besi Indarung Km.12 Padang, Telp.0751-71860 Fax.0751-72370 Email; yonis.rahmedi@yahoo.com dan rahmediyonis67.ry@gmail.com
Naskah masuk: 10-11-2016           Naskah direvisi : 25-11- 2016
Naskah  disetujui : 02-12-2016

## Abstract
This  study  aimed  to  reveal  the  strengthening  of  participatory  in  optimizing  the  participation  of stakeholders  in  the  planning  of  agricultural  development  in  the  region.  The  research    methode  used descriptive  quantitative  analysis.    The  result  showns  that  participation  breadth,  participation  depth, participation  channels,  and  integrated  participation  influenced  stakeholder  to  contribute  in  agriculture development planning. Therefore, this research gives recomendation, where participatory model is build by strenghten four characteristic participation.
Keywords: participatory planning, agriculture development planning, community participation.

## Abstrak
Penelitian ini ditujukan untuk mengungkapkan penguatan partisipatif dalam optimalisasi partisipasi dari pemangku  kepentingan  pada  perencanaan  pembangunan  pertanian  di  daerah.  Metode  penelitian  yang digunakan  analisis  deskriptif  kuantitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  keluasan  partisipasi, kedalaman  partisipasi,  saluran  partisipasi,  dan  keterpaduan  partisipasi  dipengaruhi  pemangku kepentingan  untuk  berkontribusi  dalam  perencanaan  pembangunan  pertanian.  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  memberikan  rekomendasi,  dimana  model  partisipatif  dibangun  dengan  penguatan  empat karakteristik partisipasi.
Kata Kunci :  perencanaan partisipatif, perencanaan pembangunan pertanian, partisipasi masyarakat.

## PENDAHULUAN
Pembangunan pertanian pada hakekatnya  adalah  upaya  sadar  dan terencana untuk memperbaiki kesejahteraan atau  kualitas  kehidupan  dan  sekaligus untuk  mengatasi  berbagai  permasalahan yang  dihadapi  masyarakat  terutama  di bidang pertanian. Perencanaan pembangunan
pertanian merupakan alat untuk mencapai peningkatan  kesejahteraan  petani,  yang cenderung menggunakan pendekatan pertumbuhan (peningkatan) produksi pertanian.  Dalam  realitanya  kebijakan peningkatan  produksi  pertanian  ternyata tidak berhubungan linear dengan peningkatan kesejahteraan petani, dimana
sebahagian besar penduduk miskin berada  dipedesaan  termasuk  di  pedesaan Kabupaten  Padang  Pariaman  (BPS Prov. Sumbar, 2007).
Berkembangnya pendekatan perencanaan partisipatif untuk
membangun daerah pedesaan baru menyentuh  pembangunan  sarana  fisik (infrasruktur  jalan,  pemukiman,  dll), belum  untuk  pembangunan  pertanian. Pembangunan  pertanian  yang  dikelola pemerintah belum didukung oleh kekuataan partisipasi masyarakat, dengan arti  perencanaan  pembangunan  pertanian tidak  menempatkan  kekuatan  pemerintah bersama kekuatan masyarakat
diakumulasi, dikerjasamakan, dan dipadukan  menjadi  saling  mendukung dan berkelanjutan.
Bukti  empiris  menunjukkan  bahwa penggunaan kekuatan partisipasi masyarakat  cenderung  diabaikan  dalam perencanaan pembangunan pertanian (Mellor, 2001), namun dalam pendekatan perencanaan partisipatif juga tidak digunakan  optimal  sebagai  kekuatan partisipasi  (Yonis,  2010).  Penggunaan kekuatan  partisipasi  stakeholder  lebih bersifat  temporer  selama  pelaksanaan rencana  program  pembangunan  (tidak berkelanjutan)  dan  belum  menyatu  ke dalam  kekuatan  sistem  perencanaan
pembangunan  yang  berjalan  (belum sistemik).  Sehingga  sulit  membangun informasi  dan  hubungan  perencanaan sebagai landasan untuk menjadi kekuatan  dasar  pendekatan  perencanaan partisipatif.
Studi  perencanaan  partisipatif  ini sangat diperlukan untuk dapat mengangkat berbagai potensi yang dipunyai  dan  terpisah-pisah  menjadi sebuah kekuatan besar dalam perencanaan  pembangunan  pertanian. Sehingga  kekuatan  pendekatan top-down dapat dipadukan dengan kekuatan bottom-up ,  dan  pendekatan  pengetahuan ilmiah ditunjang oleh pengetahuan praktis,  serta    perencanaan  pertanian on- farm juga  didukung  oleh  perencanaan terkait pertanian out-farm , untuk membangun  perencanaan  pembangunan pertanian  dalam  jangka  panjang  dan berkelanjutan.
Semakin tingginya tuntutan perbaikan pembangunan pertanian, membuka  ruang  partipasi  masyarakat untuk dapat  digunakan  dalam  proses dan mekanisme  perencanaan  pembangunan pertanian. Bagaimana memperkuat pendekatan partisipasi ke dalam proses  dan  mekanisme  perencanaan pembangunan  pertanian  tersebut,  akan
dijawab  dengan  mengajukan  pertanyaan penelitian yang lebih rinci yakni:
1) Bagaimana  penggunaan  partisipasi masyarakat dalam proses dan mekanisme perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Padang Pariaman?
2) Bagaimana  membangun  kekuatan partispasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pertanian?
Adapun  tujuan  penelitian  adalah memahami mekanisme dan proses perencanaan pembangunan pertanian dalam mengakomodir partisipasi masyarakat,    dan  mengetahui  faktor- faktor  ketidakmampuan  mengakomodir partisipasi  masyarakat  dalam  mengatasi persoalan-persoalan
pembangunan pertanian. Selanjutnya menemukan penguatan  perencanaan  partisipatif  yang mampu mengoptimalkan kekuatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan  pertanian  di  Kabupaten Padang Pariaman.
Dinamika  perkembangan  konsep dan  fungsi  perencanaan  pembangunan telah  membawa  pergeseran  definisi perencanaan pada area yang lebih terbuka untuk  publik  dengan  melibatkan  ‘unsur partisipasi’  dalam  proses  perencanaan pembangunan.  Dengan  membuka  ruang
perencanaan pada area yang semakin luas akan  membantu  untuk  memadukan kerangka  ilmiah  (ilmu  pengetahuan) dengan  kerangka  terapan  (pengalaman teknis) yang cenderung terpisah, sehingga sering  ditemui  banyak  kelemahan  dalam mengaplikasikan hasil perencanaan. Proses perencanaan tidak hanya ditujukan untuk  menyusun  rencana  pembangunan yang  lebih  baik,  tetapi  harusnya  juga menjadi proses pendidikan dan pembelajaran bagi masyarakat (stakeholder).  Sehingga  keterlibatan masyarakat  dalam  forum  perencanaan akan membantu mereka melihat permasalahan  dan  kebutuhan  riil  yang mereka  hadapi  dan  untuk  dicarikan solusinya  secara  bersama  dan  terpadu, hal ini sekaligus menjadi media pemberdayaan masyarakat.
Kajian domain perencanaan (Friedmann, 1987)  membawa perubahan terhadap fokus
perencanaan pembangunan  pada  area  publik  dan mengangkat pentingnya keterlibatan publik  bersama  penguasa  dan  perencana, untuk membangun efektifitas dan keberlanjutan  perencanaan  pembangunan untuk  publik  yang  cenderung  diabaikan. Berkembangnya  pendekatan  partisipasi dalam  proses  perencanaan  pembangunan diyakini  sebagai  suatu  keharusan  untuk
membawa  keterlibatan  publik  dalam perencanaan. Namun pendekatan partisipasi dalam
perencanaan pembangunan  cenderung  hanya  bergerak dalam  tatanan  formalitas  dan  rutinitas, belum  menjadi  suatu  kebutuhan  dalam sistem perencanaan.
Penggunaan  pendekatan  partisipasi dalam  sistem  perencanaan,  harusnya disertai dengan penyedian akses informasi  perencanaan  dan  akses  untuk berhubungan/berinteraksi  dalam  proses perencanaan.  Penyediaan  aksesibilitas perencanaan  tersebut  akan  membuka kesempatan  masyarakat  (stakeholder) untuk  mengetahui  perencanaan,  berperan dalam  proses  perencanaan  dan  dapat menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat  serta  mengikat  mereka  untuk menjadi kekuatan dalam sistem perencanaan (penyusunan rencana, pelaksanaan,  pengawasan  dan  evaluasi perencanaan). Penyediaan akses
perencanaan  seharusnya  menjadi  dasar untuk potensi dan membangun kekuatan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan walaupun cenderung diabaikan.
Pendekatan partisipasi perencanaan esensinya  membuka  kesempatan  yang sama untuk semua komponen masyarakat (stakeholder),  pemerintah  dan  perencana
berperan aktif dalam proses perencanaan. Penyediaan kesempatan dan akses terhadap perencanaan harusnya mendapat porsi yang seimbang sesuai dengan tujuan pembangunan  yang  diharapkan,  baik dalam  informasi  perencanaan,  tahapan perencanaan, maupun forum perencanaan.  Pendekatan  partisipasi  ini mengangkat  peran  masyarakat  baik secara  individu  (human  capital)  maupun secara  kelompok/bersama  (social  capital) sebagai  sebuah  komponen  penting  untuk membangun kekuatan perencanaan pembangunan.  Penggunaan  pendekatan partisipatif memperlihatkan dampak yang  positif  terhadap  peningkatan kualitas  perencanaan  dan  keberlanjutan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi permasalahan  kemiskinan  pada  skala lokal  (Chamber,  1996).  Pendekatan partisipasi membuka ruang untuk membangun rumusan perencanaan secara terpadu antar berbagai komponen masyarakat
(stakeholder) dalam perencanaan wilayah pedesaan. Dalam implementasi
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
Indonesia  (UU  Nomor  25  tahun  2004), dikembangkan konsep keterpaduan
perencanaan pembangunan antar sektoral (termasuk  pertanian)  dengan  pendekatan
wilayah dalam  proses  musyawarah perencanaan  pembangunan.  Penerapan konsep  perencanaan  pembangunan  ini memasukan partisipasi masyarakat dalam bangunan  konsep  perencanaan,  termasuk perencanaan pembangunan pertanian mulai bergeser pandangan terhadap peningkatan keterlibatan petani dan kelembagaan  petani  dalam  peningkatan kesejahteraan  petani.  Orientasi  pada peningkatan pertumbuhan produksi pertanian yang ditumpukan pada penggunaan  pengetahuan  terbaru  dan teknologi  modern  dengan  mengabaikan peran  petani  ternyata  tidak  memperbaiki kondisi riil kehidupan masyarakat pertanian. Penilaian pendekatan partisipasi memang diperlukan pembuktian- pembuktian  sejauhmana  partisipasi  itu memberi  manfaat  dalam  perencanaan pembangunan pertanian.
Definisi  dan  konsep  partisipasi dalam perencanaan pembangunan umumnya dilihat sebagai proses perencanaan  ‘bottom-up’  untuk  menggali dan  menampung  aspirasi  dan  ide-ide  dari bawah (masyarakat) dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam aplikasinya  perencanaan  dari  bawah tersebut  cenderung  hanya  menempatkan partisipasi  pada  metode  yang  dangkal yaitu  dalam  bentuk  menyebarluaskan
informasi dan mencari informasi dari para stakeholder.  Keterlibatkan  stakeholder masih dipandang sebagai penerima manfaat  atau  pihak  di  luar  proses perencanaan pembangunan, sehingga nilai manfaat  dan  pembelajaran  yang  didapat stakeholder  (masyarakat)  dari  proses perencanaan sangat minim.
Penguatan pendekatan partisipatif dalam  proses  perencanaan telah  memunculkan  berbagai  model perencanaan dengan pendekatan partisipatif.  Model-model  perencanaan partisipatif  ini  cenderung  diaplikasikan dalam  bentuk  program/proyek,  jangka waktu  terbatas,  dan  tidak  menyatu  ke dalam  sistem  perencanaan  pembangunan yang  dilaksanakan,  sehingga  selesainya pelaksanaan program/proyek maka berakhir  pula  pendekatan  partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Analisis terhadap  penerapan  konsep  perencanaan pembangunan  tersebut  memperlihatkan bahwa pendekatan partisipasi harus dibangun  ke  dalam  sistem  perencanaan pembangunan.  Untuk  itu  kajian  terhadap penguatan  konsep  partisipatif  dalam konsep perencanaan pembangunan menjadi  penting  untuk  aplikatif  dan efektif,  bila  partisipasi  dikelola  dan disalurkan  dalam  mekanisme  yang  tepat. Secara konseptual perencanaan partisipatif
dapat disimpulkan menjadi beberapa aspek penting untuk menilai tingkat pemanfaatan kekuatan  partisipasi  stakeholder  dalam
perencanaan pembangunan pertanian,
seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.
Tabel 1 . Aspek-Aspek Penting Menilai Pemanfaatan Partisipasi Stakeholder  Dalam
Perencanaan Pembangunan Pertanian Yang Partisipatif. No. Aspek Penting Partisipasi Uraian / Indikator 1. Keluasan Partisipasi  Berkaitan dengan luasnya (kuantitas) penglibatan/ keterlibatan stakeholder yang dibangun dalam perencanaan pembangunan pertanian.
 Tingkat keluasan partisipasi dapat dilihat dari jumlah stakeholder yang berpartisipasi dan keragaman stakeholder yang berpartisipasi
2. Kedalaman Partisipasi  Berkaitan dengan dalamnya (kualitas) keterlibatan stakeholder yang dibangun dalam proses perencanaan pembangunan pertanian.  Tingkat kedalaman partisipasi dapat dilihat dari peran dalam proses perencanaan dan kontribusi stakeholder dalam sistem perencanaan 3. Saluran Partisipasi  Berkaitan dengan penggunaan saluran dan media bagi penglibatan stakeholder yang dibangun dalam perencanaan pembangunan pertanian.  Pemanfaatan saluran partisipasi dapat dilihat melalui penggunaan forum perencanaan maupun penggunaan media komunikasi dan informasi 4. Keterpaduan Partisipasi  Berkaitan dengan kerjasama dan kepaduan yang dibangun antar stakeholder dalam perencanaan pembangunan pertanian.  Tingkat keterpaduan partisipasi dapat dilihat dari data dan informasi yang ada, rencana dan program yang disusun,
pelaksanaan yang bersinergi, dan pasca pelaksanaan rencana
Konsep  yang  ditawarkan  dalam penelitian ini adalah mengatasi persoalan mendasar  dalam  pendekatan  partisipatif yang  sulit  melepaskan  diri  dari  pola lip service , dan mampu menunjukkan manfaat  partisipasi  sebagai  bentuk  yang tidak abstrak (nyata), serta membangun  konsep  pembangunan  yang
bernilai sustainability (keberlanjutan) pembangunan.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  dua metode pendekatan yaitu pertama metode eksplanatory  terhadap  proses  perencanaan dan proses partisipasi perencanaan
pembangunan  pertanian. Kedua metode deskriptif  kuantitatif  untuk  menganalisa data  kualitatif  menjadi  bentuk  data kuantitatif  dalam  menilai  penggunaan partisipasi masyarakat  dalam perencanaan pembangunan pertanian. Penelitian dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman mulai  dari  tingkat  Nagari  (4  Nagari), tingkat Kecamatan (2 Kecamatan) sampai tingkat Kabupaten.
Penelitian  ini  menggunakan  data yang  meliputi  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari  a) hasil  wawancara  terhadap informan  kunci (pengurus    poktani/asosiasi,  penyuluh, masyarakat  terkait  pertanian,  pejabat penyelenggara forum perencanaan, pejabat SKPD  pertanian  dan  SKPD  terkait pertanian),  b)  hasil  wawancara  semi terstruktur,  c)  hasil  observasi  proses perencanaan pembangunan pertanian (forum  Musrenbang  dan  forum  lainnya), dan  d)  hasil  kuesioner.  Data  sekunder berasal  dari  laporan  kegiatan  dan  laporan pertanggung jawaban pembangunan, dokumentasi  (Peraturan  dan  dokumen
perencanaan meliputi RPJP, RPJM, RKP, Renja,  dll),  buku  data  statistik,  dan monografi (nagari, kecamatan, dan daerah) dan  laporan.  Data  sekunder  diambil  dari kantor pemerintah Nagari, kantor pemerintah Kecamatan, dan kantor instansi  pemerintahan  di  kabupaten,  juga diambil  dari  lembaga  penyuluh  pertanian, dan  organisasi  petani  (seperti  kelompok tani, asosiasi petani, dll).
Untuk  menjawab  tujuan  penelitian, data  dan  informasi  yang  diperoleh dianalisis  dengan;  (1)  Analisa  deskriptif kualitatif,  meliputi  proses  dan mekanisme perencanaan,  proses  dan  mekanisme partisipasi, dan indentifikasi permasalahan perencanaan  dan  partisipasi;  (2)  Analisa deskriptif  kuantitatif  untuk  mengetahui penggunaan kekuatan partisipasi masyarakat  dilakukan  dengan  metode ‘skoring’  mulai  dari  skor  1  (sangat rendah),  2  (rendah),  3  (tinggi)  dan  4 (sangat  tinggi)  terhadap  masing-masing variabel  yang  mempengaruhi  partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan pertanian.
Tabel 2 . Bobot dan Skor Faktor Penggunaan Kekuatan Partisipasi
No Variabel Satuan  Nilai Interval Nilai Skor Bobot Jumlah Skor Maks. 1. Tingkat Keluasan Partisipasi % ≤ 24 25 - 49 50 - 74 ≥ 75 1 2 3 4 25 100 2. Tingkat Kedalaman Partisipasi % 25 100 3. Penggunaan Saluran Partisipasi % 25 100 4. Keterpaduan Partisipasi % 25 100 Jumlah 100 400
Jurnal Pembangunan Nagari, Vol. 1 No. 2 Desember 2016

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perencanaan Pembangunan Pertanian
Perencanaan pembangunan pertanian  dalam  sistem  perencanaan pembangunan  nasional  disalurkan  dalam forum  musrenbang  nagari,  musrenbang kecamatan, forum SKPD dan musrenbang  kabupaten.  Dalam  forum perencanaan pembangunan tersebut
ternyata  rencana  pembangunan  pertanian kurang  mendapat  ruang  dan  kesempatan untuk  dibahas  secara  bersama  oleh stakeholder pembangunan pertanian.
Sehingga perencanaan pembangunan pertanian tentu tidak mampu mengkoordinir dan memanfaatkan
potensi  pertanian  yang  ada  dengan  baik ke dalam rumusan rencana pembangunan pertanian di daerah.
Tabel 3 . Forum Perencanaan Pembangunan Pertanian Menurut Pendekatan Wilayah dan
Pendekatan Sektoral di Daerah Penelitian, Tahun 2008-2009 No Tingkatan Pemerintahan Forum Perencanan Pembangunan Pertanian Pendekatan Wilayah Pendekatan Sektoral 1. Tingkat Nagari Musrenbang Nagari --- 2. Tingkat Kecamatan Musrenbang Kecamatan --- 3. Tingkat Kabupaten Forum SKPD Kab. Pd. Pariaman Musrenbang Pertanian Kab. Padang Pariaman Musrenbang Kab. Pd. Pariaman Sumber : Diolah Dari Hasil Observasi dan Dokumentasi
Penggunaan  forum  SKPD  untuk wadah perencanaan pembangunan pertanian  hanya  dilakukan  di  tingkat Kabupaten  Padang  Pariaman.  Forum perencanaan pembangunan pertanian    ini ternyata  belum  menyediakan            ruang partisipasi  yang  memadaibagi  masyarakat terkait  pertanian  (stakeholder),  forum  ini lebih  berfungsi  sebagai  forum  sosialisasi rencana  program  pembangunan  pertanian yang  telah  disusun  oleh  pemerintah kabupaten atau pemerintah pusat/propinsi.
Pembahasan  rencana  pembangunan pertanian  dalam  forum  perencanaan pembangunan  menyediakan  ruang  yang sangat terbatas, ditunjukkan oleh sedikitnya alokasi waktu dan rasio alokasi waktu untuk membahas rencana pertanian dibandingkan  dengan  non  pertanian. Kondisi  ini  menjadikan  berbagai  usulan rencana  dan  aspirasi  pertanian  kurang terakomodir  dan  kurang  bernilai  untuk proses perencanaan pembangunan pertanian.  Ruang  keterlibatan  dalam tahapan proses perencanaan pembangunan
pertanian  juga  sangat  sedikit,  hanya keterlibatan  dalam  tahap  mengidentifikasi masalah  dan  perumusan  usulan  rencana pembangunan.
Sehingga
proses
perencanaan lebih mengarah pada pengumpulan data dan informasi sebagai formalitas atau pelengkap untuk  penyusunan  rencana  program pembangunan pertanian.
Untuk pembahasan rancangan program/kegiatan dan pembiayaan, kelayakan program dan prediksi keberhasilan, perumusan langkah
pelaksanaan (kerjasama), perumusan mekanisme pengawasan dan
pengendalian,  serta  perumusan  evaluasi dan  langkah  pemanfaatan/pemeliharaan hasil  pembangunan  umumnya  menjadi diabaikan.
Rendahnya  implementasi  tahapan proses perencanaan
menyebabkan rendahnya  kerjasama  dan  partisipasi stakeholder yang dibangun untuk peningkatan kualitas perencanaan maupun untuk efektifitas manfaat program
pembangunan pertanian. Proses
perencanaan yang kurang bernilai ditunjukkan  oleh  kurangnya  dukungan masyarakat terhadap
program pembangunan  pertanian.  Sebagian  besar kebijakan perencanaan pembangunan pertanian oleh pemerintah kabupaten lebih
berorientasi  ke  atas  ( top  down )  daripada berorientasi  ke  bawah  ( gottom  up ).
Pendekatan partisipasi dalam perencanaan pembangunan  pertanian  cenderung  hanya dibutuhkan  untuk  mendukung  kelancaran pelaksanaan program pembangunan pertanian yang sudah disusun. Stakeholder dimobilisasi  untuk  berpartisipasi  bagi kelancaran pelaksanaan program pembangunan  baik  dalam  berkontribusi secara langsung (tenaga, material, dana/lahan)  maupun  dukungan  moral (ide/pemikiran,  tidak  mengganggu,  dll) tetapi tidak dilibatkan dari awal perencanaan  program  pembangunan  itu sendiri.

## Partisipasi PerencanaanPembangunan Pertanian
Pemanfaatan  kekuatan  partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan  pertanian  masih  bernilai sangat  rendah  dibandingkan  dengan potensi kekuatan yang dimiliki masyarakat.  Hasil  penilaian  partisipasi tersebut  ditunjukkan  melalui  keterlibatan dalam wadah forum perencanaan, lingkup keterlibatan  dalam  perencanaan  dan tingkat  keterlibatan  masyarakat  dalam proses  perencanaan.  Forum  perencanaan pembangunan pertanian belum memanfaatkan partisipasi komunitas petani  (kelembagaan  petani),  lembaga

## Jurnal Pembangunan Nagari, Vol. 1 No. 2 Desember 2016
terkait  pembiayaan  pertanian  (koperasi, KUD), masyarakat terkait sarana produksi pertanian (penyalur/pedagang saprodi) dan partisipasi masyarakat terkait usaha produk pertanian (heuler, pedagang produk  pertanian,  UKM/IKM  olahan produk pertanian) sebagai kekuatan dalam
perencanaan.  Untuk  membangun  kualitas perencanaan pembangunan pertanian, hanya  sekitar  20  persen  luas  keterlibatan masyarakat  terkait  pertanian  (stakeholder) yang  dibangun  dalam  forum  perencanaan pembangunan  sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.
Tabel  4 .  Tingkat  Keluasan  Keterlibatan  Komponen  Masyarakat  Terkait  Pertanian  Dan Instansi  Pemerintah  Dalam  Forum  Perencanaan  Pembangunan  Pertanian  Di Daerah Penelitian, Tahun 2008-2009
No Forum Perencanaan Pembangunan Pertanian Keterlibatan Stakeholder Perencanaan Pertanian Masyarakat Terkait Pertanian Instansi Pemerintah KT LPP PS UTP IPP IP FP ITP 1. Musrenbang Nagari 1 1 0 1 0 0 1 0 2. Musrenbang Kecamatan 1 0 0 0 1 1 0 1 3. Musrenbang Pertanian Kab. 1 0 0 0 1 1 1 0 4. Forum SKPD Kabupaten 0 0 0 0 1 1 0 1 5. Musrenbang Kabupaten (P) 0 0 0 0 1 1 0 1 Jumlah 3 1 0 0 4 4 2 3
Sumber : Diolah Dari Hasil Observasi, Interview dan Dokumentasi.
Ketr :   1 = Ada, 0 = Tidak Ada KT   = Kelompok/Kelembagaan Tani IPP   = Instansi Pengelola Perencanaan LPP  = Lembaga Pembiayaan Pertanian IP   = Instansi Pertanian PS   = Penyalur/Pedagang Saprodi FP   = Tenaga Fungsional Pertanian UTP = Usaha Terkait Produk Pertanian ITP   = Instansi Terkait Pertanian
Keterlibatan komponen masyarakat
terkait pertanian dalam forum perencanaan pembangunan pertanian cenderung  dibangun  ditingkat  nagari, namun pada forum perencanaan tersebut instansi  pengelola  perencanaan,  instansi pertanian  dan  instansi  terkait  pertanian malahan  kurang  terlibat.  Kondisi  ini
menempatkan  instansi  pertanian  jauh dari informasi berbagai persoalan mendasar  pertanian  yang  dihadapi  dan dialami oleh masyarakat terutama petani dan masyarakat terkait pertanian.
Kondisi  keterlibatan  stakeholder  di  atas memperlihatkan  bahwa  tidak  terbangun hubungan  yang  kuat  antara  masyarakat dengan instansi pengelola pertanian, baik
di  tingkat  pemerintah  terendah  (nagari dan  kecamatan)  maupun  di  tingkat pemerintah  daerah  kabupaten.  Upaya untuk menghubungkan
dan
mengintegrasikan  pengetahuan  lapangan (masyarakat) dengan pengetahuan teknis pertanian (instansi pertanian) sulit dibangun  pada  level pemerintahan tingkat bawah.
Penilaian  keterlibatan  masyarakat dalam proses perencanaan juga menunjukkan kurang memanfaatkan potensi  partisipasi  sebagai  kekuatan perencanaan.  Ada  sepuluh  tahapan proses  perencanaan  yang  diamati,  mulai dari  proses  penyusunan  rencana  (ada  4
tahap),    penyusunan  program  dan kegiatan  (2),  pelaksanaan  rencana  (1), pengawasan dan pengendalian pelaksanaan  (1)  serta  evaluasi  dan pemeliharaan  (2).  Proses  perencanaan pembangunan ternyata
belum memanfaatkan potensi kekuatan
masyarakat  untuk  membangun  sistem perencanaan  pembangunan  pertanian. Rendahnya kedalaman pastisipasi masyarakat tersebut terlihat dari banyaknya  persoalan  perencanaan  yang diungkap  dalam  berbagai  tingkatan forum  perencanaan  pembangunan,  juga terlihat pada lemahnya dukungan validitas data dan informasi pertanian.
Tabel 5 . Tingkat Kedalaman Keterlibatan Komponen Masyarakat Terkait Pertanian Dan Instansi  Pemerintah  Dalam  Proses  Perencanaan  Pembangunan  Pertanian  Di Daerah Penelitian, Tahun 2008-2009
No Uraian Tahapan Proses Perencanaan Pembangunan Pertanian PN PK PK 1. Merumuskan permasalahan dan kebutuhan 1 1 1 2. Merumuskan tujuan dan sasaran 0 0 0 3. Merumuskan alternatif kegiatan yang dilakukan 0 0 0 4. Merumus rencana prioritas 1 1 1 5. Merumuskan rancangan program secara rinci 0 0 0 6. Menetapkan rencana program/kegiatan 0 0 0 7. Merumuskan persiapan dan pelaksanaan program/kegiatan 0 0 0 8. Merumuskan mekanisme dan melakukan pengawasan 0 0 0 9. Merumuskan hasil evaluasi dan perbaikan perencanaan 0 0 0 10. Merumuskan langkah pemanfaatan dan pemeliharaan hasil 0 0 0 Jumlah 2 2 2 Sumber : Diolah Dari Hasil Observasi, Interview dan Dokumentasi. Ketr :   1 = Ada, 0 = Tidak Ada
PN   = Perencanaan Tingkat Nagari
PK   = Perencanaan Tingkat Kabupaten
PK  = Perencanaan Tingkat Kecamatan
Kekuatan  partisipasi  masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan pertanian dapat dilakukan dengan memperbanyak  saluran  partisipasi  yang digunakan  dapat melalui  saluran  formal, non  formal  dan  media  komunikasi. Saluran partisipasi pada forum perencanaan  (formal)  cenderung  hanya memberi  ruang  yang  terbatas  bagi keterlibatan  petani  dan  masyarakat
terkait  pertanian  yaitu  pada  forum musrenbang nagari dan forum musrenbang pertanian. Sedangkan ruang partisipasi  melalui  wadah  non  formal juga  belum  terbangun  luas,  demikian juga  penggunaan  media  partisipasi sebagai  saluran  perencanaan  cenderung masih  diabaikan.  Penggunaan  saluran partisipasi  ini  dapat  dilihat  pada  tabel berikut.
Tabel  6 .  Penggunaan  Saluran  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Proses  Perencanaan
Pembangunan Pertanian Di Daerah Penelitian, Tahun 2008-2009 No Saluran Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Pertanian Jumlah Ruang Partispasi Ruang Partisipasi Masyarakat Petani Jumlah 1. Wadah Perencanaan (forum formal) 5 2 5 2. Wadah Komunitas Pertanian (forum non formal) 5 1 9 3. Media Perencanaan (informasi & teknologi komunikasi) 5 0 9 Jumlah Rata-Rata 23 Sumber : Diolah Dari Hasil Observasi dan Dokumentasi Keterpaduan  perencanaan  dalam forum perencanaan pembangunan
pertanian  belum  mampu  membangun kekuatan penglibatan komponen masyarakat  dengan  kekuatan  partisipasi instansi  pemerintah  untuk  membangun keterpaduan  perencanaan  pembangunan pertanian  dan  keterpaduan  mengatasi permasalahan  pertanian.  Rendahnya nilai  partisipasi  juga  terlihat  pada
tingkat keterlibatan stakeholder
masyarakat  dan  stakeholder  pemerintah dalam proses perencanaan
pembangunan pertanian.
Tabel  7 .Tingkat  Keterpaduan  Keterlibatan  Masyarakat  Dan  Instansi  Pemerintah Dalam  Proses  Perencanaan  Pembangunan  Pertanian  Di  Daerah  Penelitian,
Tahun 2008-2009
No Tingkatan Perencanaan Pembangunan Pertanian Keterpaduan Keterlibatan Dalam Proses Perencanaan Masyarakat Pemerintah Rata2 % Rata2 % 1. Perencanaan Nagari 40 12,5 48 15 2. Perencanaan Kecamatan 13 8,1 40 25 3. Perencanaan Kabupaten 4 2,0 92 46 Jumlah Rata-Rata 7,53 28,67
Sumber : Diolah Dari Hasil Observasi dan Dokumentasi
Ini  menunjukkan  bahwa  tingkat partisipasi  yang  rendah  dari  stakeholder pertanian, sangat mempengaruhi kualitas proses perencanaan pembangunan pertanian,  proses  pelaksanaan  program pembangunan pertanian, maupun manfaat  dari  program  pertanian  yang dilaksanakan.  Keterlibatan  yang  rendah dari  masyarakat  sangat  mempengaruhi validitas  data  dan  informasi  untuk perencanaan,  peran  dan  kontribusi  bagi peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan,  pengawasan,  maupun  bagi evaluasi  dan  perbaikan  perencanaan pembangunan pertanian. Sedangkan keterlibatan  instansi  pemerintah  yang rendah sangat berpengaruh bagi peningkatan  kualitas  dan  keterpaduan perencanaan,  serta  dalam  meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem perencanaan pembangunan pertanian
Pemanfaatan Partisipasi Stakeholder
Dalam Perencanaan Pembangunan Pertanian
Kekuatan  partisipasi  stakeholder dalam perencanaan pembangunan pertanian  dinilai  melalui  a)tingkat keluasan partisipasi ( bread of participation )  dari  pihak-pihak  yang terlibat  dan  berkepentingan  dengan perencanaan pembangunan pertanian, b) tingkat  kedalaman  partisipasi  ( deep  of participation )  dari  pihak-pihak  yang berkepentingan untuk terlibat dan berperan secara bersama dalam perencanaan pembangunan pertanian, c) penggunaan saluran
partisipasi
( participation channels ) untuk berkontribusi terhadap perencanaan pembangunan  pertanian,  dan  d)  tingkat keterpaduan  partisipasi  ( integrated  of participation ) yang dibangun mulai dari data dan informasi, penyusunan rencana/program,  pelaksanaan  rencana
Jurnal Pembangunan Nagari, Vol. 1 No. 2 Desember 2016
maupun  pasca  pelaksanaan  rencana. Hasil  penilaian  dan  analisa  terhadap penggunaan kekuatan partisipasi
stakeholder  tersebut,  dapat  dilihat  pada
hasil  perhitungan  nilai  yang  diperoleh dengan  menggunakan  skor  dan  bobot, disajikan pada tabel berikut.
Tabel 8 . Penggunaan Kekuatan Partisipasi Stakeholder Dalam Perencanaan  Pembangunan Pertanian Di Daerah Penelitian,  Tahun 2008-2009
NO INDIKATOR/SUB INDIKATOR MODAL
SOSIAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN % Nilai Skor Bobot Jumlah Skor 1. Tingkat Keluasan Partisipasi Stakeholder 43,3 2 25 50 2. Tingkat Kedalaman Partisipasi Stakeholder 16,7 1 25 25 3. Penggunaan Saluran Partisipasi Oleh Stakeholder 29,7 2 25 50 4. Tingkat Keterpaduan Partisipasi Stakeholder 23,6 1 25 25 Jumlah 100 150 Sumber: Rekapitulasi Data Primer. Hasil perhitungan pada Tabel 8 di atas memperlihatkan bahwa penggunaan kekuatan partisipasi stakeholder dalam perencanaan
pembangunan  pertanian  daerah  masih sangat  rendah.  Kekuatan  partisipasi masyarakat yang dapat dibangun ke dalam sistem perencanaan pembangunan  pertanian  hanya  sekitar 37,5  persen  (rendah),  sehingga  masih terdapat  sekitar  62,5  persen  kekuatan partisipasi  masyarakat  yang  berpotensi untuk  dapat    dimanfaatkan  dalam perencanaan  pembangunan  pertanian (peningkatan kualitas dan efektifitas).
Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa kekuatan partisipasi masyarakat terutama komunitas petani dan masyarakat  terkait  pertanian  belum
mendapat  ruang  di  dalam  perencanaan pembangunan  pertanian.  Padahal  ruang (forum) perencanaan pembangunan pertanian  ini  yang  diandalkan  oleh orang  miskin  (komunitas  pertanian) sebagai  tempat  menyalurkan  aspirasi mereka untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan pertanian maupun memenuhi  kebutuhan  usaha  pertanian. Namun pendekatan partisipasi ini kurang  dibangun  (diabaikan)  oleh instansi pemerintah dalam sistem perencanaan  pembangunan  pertanian, sehingga  kekuatan  partisipasi  masih berada  dalam  tatanan  formalitas  dan kurang  bernilai  terhadap  peningkatan kualitas  perencanaan  dan  pembangunan pertanian.
Pendekatan  perencanaan  partisipatif harusnya  dapat  memanfaatkan  secara optimal  berbagai  wadah  atau  media yang  tersedia  (forum  musrenbang) untuk perencanaan pembangunan pertanian. Atau juga
dapat
menggunakan wadah perencanaan dengan  pendekatan  kasus  (mengatasi masalah  atau  memenuhi  kebutuhan) seperti  melalui  forum public  hearing maupun  forum  komunitas  petani  (antar kelompok  tani  atau asosiasi petani, dan kelembagaan masyarakat terkait pertanian). Namun kekuatan
kelembagaan petani tersebut juga kurang diberdayakan untuk perencanaan pembangunan  pertanian,  demikian  juga pemanfaatan media massa dan elektronik  untuk  membangun  kekuatan perencanaan pembangunan pertanian.
Dari  analisis  di atas  dapat disimpulkan bahwa “kekuatan pendekatan partisipatif dalam perencanaan  pembangunan  pertanian kurang mampu memanfaatkan
partisipasi  masyarakat  secara  optimal”.
Penggunaan kekuatan
partisipasi masyarakat yang rendah dalam
perencanaan  pembangunan  pertanian ditunjukkan  pada  (1)  rendahnya  tingkat keluasan /keragaman partisipasi stakeholder,  (2)  dangkalnya  tingkat
kedalaman  partisipasi  stakeholder,  (3) kurangnya pemanfaatan wadah perencanaan  dan  media  informasi  dan komunikasi sebagai saluran perencanaan, dan 4) kurangnya kerjasama  dan  tingkat  keterpaduan partisipasi  antar  stakeholder  dalam perencanaan pembangunan pertanian.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan analisis  yang  dilakukan,  maka  diperoleh kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian sebagai berikut:
1. Mekanisme dan proses perencanaan pembangunan pertanian yang dilaksanakan belum mampu menjadikan  partisipasi  masyarakat sebagai kekuatan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dalam mengatasi persoalan- persoalan    pembangunan  pertanian dan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  di  daerah  penelitian. Ketidakmampuan perencanaan pembangunan pertanian dalam mengakomodir partisipasi
masyarakat dapat dilihat dari aspek yakni; (a) tingkat keluasan partisipasi ,  (b) tingkat  kedalaman partisipasi , (c) tingkat penggunaan saluran  partisipasi, dan (d) tingkat
Jurnal Pembangunan Nagari, Vol. 1 No. 2 Desember 2016
keterpaduan partisipasi dalam sistem perencanaan.
2. Penguatan  perencanaan  partisipatif dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kekuatan partisipasi masyarakat  melalui  4  (empat)  aspek yaitu;  1) memperluas  partisipasi masyarakat/stakeholder pertanian,
2) memperdalam partisipasi masyarakat  untuk  berperan  pada berbagai  proses  perencanaan,  3)
memperbanyak saluran partisipasi masyarakat,  dan  4) memperkuat keterpaduan partisipasi masyarakat pertanian  dan  terkait  pertanian dengan  instansi  pertanian  beserta instansi terkait pembangunan pertanian. Penguatan aspek partisipasi  masyarakat  dimanfaatkan untuk penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan  yaitu;  a) penguatan pra  perencanaan ,  ditujukan  untuk membangun  kekuatan  data  dan informasi  perencanaan,  dimana  data empiris dan perhitungan teknis/konseptual dipadukan (instansi pemerintah dan perencana)  dengan  kondisi  riil dilapangan (masyarakat); b)
penguatan  proses  perencanaan ,
dibangun melalui peningkatan keterlibatan (akses), partisipasi
(peran) dan
kontribusi
(sumbangan/pemikiran)  stakeholder dalam  perencanaan  pembangunan pertanian;  dan  c) penguatan  pasca perencanaan, dibangun melalui kerjasama perbaikan (ikatan efektifitas dan efisiensi) serta kerjasama pemanfaatan (ikatan kepentingan) untuk manfaat bersama dan berkelanjutan.

## REKOMENDASI
Dari  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan, maka direkomendasikan perlunya membangun kekuatan partisipasi masyarakat pertanian, partisipasi komponen  masyarakat  terkait  pertanian, penglibatan  instansi  pemerintah  terkait pertanian bersama dengan instansi perencanaan dan instansi pertanian membahas  perencanaan  pembangunan pertanian. Kebersamaan dalam pembahasan  perencanaan  pembangunan pertanian dilakukan pada berbagai tahapan proses perencanaan serta pada semua level perencanaan,  mulai  dari  level  pemerintah Nagari, tingkat Kecamatan sampai tingkat Kabupaten dan Provinsi. Untuk meningkatkan  kualitas  perencanaan  dan pelaksanaan pembangunan pertanian maupun untuk mengatasi berbagai permasalahan  pertanian  perlunya  instansi
pertanian/perencanaan menyediakan beragam saluran partisipasi bagi masyarakat atau stakeholder terkait pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA
Aydimen, Miki, 2004. Pendekatan Partisipatif  dalam  Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nagari  (Kasus  Kabupaten  Lima Puluh Kota). Tesis S-2, Pascasarjana Universitas Andalas
Padang.
Bappeda Propinsi Sumatera Barat, 2004. Draf  Prosedur Penyusunan Perencanaan Partisipatif.
Padang.
Chambers, Robert, 1996. Memahami Desa Secara Partisipatif. Penerbit Kanisius, Yokyakarta.
Friedman,  1987. Planning  in  the  Public
Domain:  From  Knowledge  to Action. Princeton University
Press, Priceeton, NJ-USA.
Friedman,  1996. Two  Centuries  of
Planning  Theory:  An  Overview ”
dalam  Mandelbaum,  S.J.,  and Mazza,  L., Explorations  in Planning  Theory .  Center  for
Urban  Policy  Research,  New Brunswiick, NJ-USA.
Hetifah, Sj. Sumarto, 2004. Inovasi,
Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Yayasan Obor
Indonesia, Jakarta.
Hutapea,  S.R.,  1986. Partisipasi  Petani Dalam  Pembangunan  Irigasi
Tersier ,  Disertasi      S-3  pada
Institut Pertanian Bogor. Maiyulnita, 1999. Implementasi Musyawarah Pembangunan Nagari Dalam Perencanaan Pembangunan  Pedesaan  (Studi Kasus  pada  Kabupaten  Tanah Datar) , Tesis S-2 pada Universitas Andalas Padang. Malvicini, C.F. dan Sweetser, A.T, 2003.
Cara-Cara Partisipasi Pengalaman dari RETA 5894: Kegiatan Pembinaan Kapasitas dan Partisipasi II. Makalah Tentang Kemiskinan dan Pembangunan Sosial, Asian Development Bank.
Mardan, M, 2004. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nagari (Studi Kasus pada Kabupaten  Solok). Tesis  S-2 pada Universitas Andalas Padang. Mardikanto,  Totok,  1994. Bunga  Rampai Pembangunan Pertanian. Sebelas  Maret  University  Press, Surakarta. Mellor,  2001. Incorporating  Pro-Poor Growth  into  Organization  for Economic Development (OECD)”, Agricultural  Policy Development  Project,  Research
Report No.3.
Nurdin,  Alidinar,  1988. Peran  Serta Masyarakat dalam Pembangunan  Desa  di  Propinsi Daerah  Tingkat  I  Sumatera
Barat. Tesis S-2 pada Universitas Andalas Padang.

## Jurnal Pembangunan Nagari, Vol. 1 No. 2 Desember 2016
Rustam,  Adriyanti,  2003. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Perkembangan  Ekonomi  Nagari (Studi  Kasus  pada  Nagari  Tepi Selo  Lintau  Buo  Kabupaten
Tanah  Datar) ,  Tesis  S-2  pada
Universitas Andalas Padang. Syarfi,  Ira  Wahyuni,  1992. Partisipasi Petani Dalam Rehabilitasi Irigasi  Kecil. Tesis  S-2  pada Institut Pertanian Bogor. Yonis, Rahmedi, 2010. Model Perencanaan  Partisipatif  Dalam Perencanaan Pembangunan Pertanian  Di  Sumatera  Barat ( Participatory  Planning  Model
On  Agriculture  Development Planning  in  West  Sumatera). Disertasi  Universitas  Andalas Padang.