## STRATEGI KOMUNIKASI
DALAM MENANGGULANGI PENYEBARAN BERITA HOAKS DI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus Diskominfosantik Kalimantan Tengah)
Siti Johara 1 , Desi Erawati 2 , Heri Setiawan 3 Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya 1,2,3 sitijohara21@gmail.com 1 , erawati1377@gmail.com 2 , heri.setiawan@iain-palangkaraya.ac.id 3
Received: 2023-11-20; Accepted: 2023-11-27; Published: 2023-12-30
Abstrak  :  The  world  is  currently  experiencing  a  significant  cultural  shift  and  is  having  an  impact  on advances in technology and information, including social media  which is the main tool for spreading hoax  information.  The  aim  of  this  research  is  to  determine  Central  Kalimantan  Diskominfosantik's strategy in dealing with the spread of hoax news on social media. Using qualitative descriptive research methods and David K. Berlo's SMCR communication theory model:  source, message, media channels and  recipients.  Based  on  research  results,  communication  strategies  in  dealing  with  hoax  news  on social media are quite effective. Look for sources and collect information first from relevant agencies or institutions.  Messages  written  in  the  news  will  immediately  be  asked  whether  someone  has  made  a statement  or  not,  that's  the  filter.  After  receiving  verification  or  validation  that  the  news  is  fact  or  a hoax,  the  news  will  be  released  with  a  hoax  label  on  official  news  sites  and  social  media  channels. Communication  strategies  to  increase  public  awareness  include  appeals,  media  literacy  education seminars, outreach to all stakeholders.
Keywords : Communication Strategy, Dissemination of Hoax News, Social Media
Copyright © 2023, Author. This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.47453/

## Pendahuluan
Kehidupan  sehari-hari  dalam  penggunaan  media  internet  dirasakan  sebagai sebuah  kebutuhan.  Penggunanya  pun  berasal  dari  semua  lapisan  masyarakat,  tanpa memandang  usia  ataupun  latar  belakang  sosial  yang  berbeda  (Ayu  &  Devi,  2019). Penggunaan  media  internet  dapat  memberikan  dampak  positif  maupun  negatif. Perkembangan ekonomi dan sosial budaya juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi.  Indonesia  salah  satu  negara  berkembang  mengalami  kemajuan  dalam teknologi  informasi  terutama  dalam  penyebaran  informasi  melalui  media  sosial (Fahreza Sunni dkk., 2023).
Pada  era  modern  ini  banyak  akun  pengguna  media  sosial  yang  tidak bertanggungjawab untuk menyebarkan informasi bohong ( hoax ) untuk kepentingannya  sendiri  (Askolani  &  Al’Munawar,  2020).  Sebagai  pihak  penyebar informasi,  tidak  terlebih  dahulu  memverifikasi  keaslian  informasi  atau  berita  yang disebarluaskan  dari  sumber  berita  yang  diperoleh.  Transformasi  fungsi  media  sosial dapat  membuat  yang  semula  menguntungkan  banyak  pihak  menjadi  tidak menguntungkan dan tempat penyebaran berita hoaks (Baidawi, 2021).
Permasalahan yang kita hadapi adalah dengan derasnya arus media informasi, masyarakat  bingung  dengan  informasi  yang  diperolehnya,  tidak  mampu  menata, memilih dan memanfaatkannya (Defhany & Edlina, 2022). Selain itu, berkembangnya kemajuan teknologi informasi dan kurang minat baca dari masyarakat, tidak menelaah keaslian  dan  kebenaran  suatu  berita,  masyarakat  dengan  sangat  cepat  dalam menyimpulkan suatu peristiwa yang terjadi dengan mudahnya penyebarkan informasi hoaks secara masif (Ronaning Roem, 2022).
Ciri  informasi  hoaks  terlihat  dari  judul  yang  sensasional  dan  provokatif, membuat  orang  yang  membaca  langsung  terpancing  emosi  atau  berpikir  negatif (Arifin & Fuad, 2020). Pemikiran yang negatif adalah bentuk fitnah sangat berbahaya di  era  modern  ini  dapat  menyerang,  menakut-nakuti,  mengancam,  merugikan, mencemarkan reputasi dan menimbulkan kerugian materi (Alfi dkk., 2021).
Gambar 1. Data (Tren) Pemakai Internet dan Media Sosial di Indonesia
(Hootsuite: Indonesia Digital Report 2023)
We  are  social melaporkan  bahwa,  negara  Indonesia  pada  bulan  Januari  2023 sekitar  212,9  juta,  dalam  pengguna  internet  naik  dari  tahun  2022.  Pada  tahun  2022 pengguna  internet  berkisar  202  juta.  Artinya,  naik  sekitar  5%  atau  10  juta  dari  tahun sebelumnya  (2022).  Pada  data  yang  sama  total  populasi  mencapai  sekitar  276,4  juta jiwa  pada  Januari  tahun  2023,  naik  1,8  juta  dari  total  populasi  tahun  2022.  Dengan kata  lain  77%  orang  Indonesia  saat  ini  terhubung  internet,  sementara  32%  atau  63,5 juta orang masih belum terhubung internet.
Selain  itu,  sekitar  98,3  %  pengguna  internet  di  Indonesia  yang  mengakses menggunakan  telepon  seluler.  Selama  7  jam  42  menit  perhari  pengguna  yang mengakses internet. Walaupun, penetrasi belum 100% akan tetapi dari data yang sama sekitar 128% dari total populasi jumlah SIM Card aktif lebih banyak berjumlah 353,8 juta  SIM Card .  Maksudnya  dalam  satu  ponsel  menggunakan  dua  SIM Card dengan satu  orang  pengguna  pada  tahun  2023.  Indonesia  yang  memiliki  akun  media  sosial aktif sekitar 60,4% atau 167 juta dari total populasi (Riyanto Andi Dwi, 2023).

## Gambar 2. Temuan Isu Hoaks Periode Agustus 2018 - 31 Mei 2023
Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi  (Kominfo)  menemukan  isu  hoaks sejak  periode  Agustus  2018  –  Mei  2023  dengan  total  ke  seluruhan  11.642  konten dengan menggunakan mesin pengais negatif (AIS) milik Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika  (DITJEN  APTIKA)  Kementerian  Kominfo  yang  sudah  diidentifikasi, verifikasi  dan  validasi.  Kategori  isu  hoaks  untuk  urutan  pertama  paling  banyak mengenai  kesehatan  sekitar  2.287  isu  hoaks.  Kedua,  pemerintahan  sekitar  2.111  isu hoaks.  Ketiga,  penipuan  sekitar  1.938  isu  hoaks.  Ke  empat,  politik  sekitar  1.373  isu hoaks dan masih banyak lagi.

## Gambar 3. Isu Hoaks Per Kategori
Sejak Januari sampai dengan Mei 2023 total isu hoaks mengenai disinformasi dan misinformasi naik dari tahun sebelumnya (2022). Pada Januari 2018 Kementerian Kominfo  membentuk  Tim  AIS  untuk  pengais,  identifikasi,  verifikasi  dan  validasi  ke semua  konten  seperti  hoaks,  pornografi,  perjudian,  radikalisme  dan  konten  negatif lainnya  yang  beredar  di cyberspace Indonesia.  Untuk  saat  ini  mesin  AIS  berkerja selama 24 jam dalam 7 hari tanpa berhenti dan didukung oleh 100 personil dari Tim AIS (Siaran Pers, 2023).
Berbicara  tentang  meningkatnya  isu  hoaks,  tentunya  berdampak  juga disejumlah  daerah  Indonesia,  salah  satunya  adalah  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah mengenai  pemberitaan  hoaks  juga  menjadi  masalah.  Beredar  postingan  pada  bulan Mei  2023  di  facebook  berjudul  "Humas  Polda  Kalteng  Kota  Palangka  Raya Mendapatkan  Laporan  dari  2  Mahasiswa  Menjadi  Korban  diTipu  Lowongan  Kerja Hoaks Starbucks" (Humas.polri.go.id, 2023). Lanjut bulan Juli 2023 beredar postingan di  whatsapp  yang  mengaku  sebagai  Pejabat  Pemerintah  Prov.  Kalteng  berjudul “Menggunakan  Akun  Whatsapp  Palsu  Dengan  Mengatasnamakan  Kepala  Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Tengah, Yulindra” (Diskominfosantikkalteng, 2023).
Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  mengeluarkan  Peraturan  Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  Nomor  19  Tahun  2016  atas perubahan  undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  pasal  28  ayat  (1)  dan  (2)  sanksi pidana pasal 45A ayat (1) dan (2) sebagai akibat dari berita bohong. Pasal 28 ayat (1) "Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  untuk menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”.
Ayat  (2)  “Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan informasi  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu atau  kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras,  dan antargolongan (SARA)”.  Sanksi Pasal 45A ayat (1) dan (2) dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar” (Jdih.kominfo.go.id, 2016). Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 mengenai kedudukan, susunan,  organisasi,  tugas,  fungsi,  dan  tata  kerja  perangkat  daerah.  Pemerintah memberikan wewenang ke Diskominfosantik Kalimantan Tengah dalam menanggulangi  berita  hoaks.  Diskominfosantik  bertanggung  jawab  untuk  mengelola aplikasi  informatika,  informasi,  dan  komunikasi  publik.  Oleh  karena  itu,  diharapkan semua  informasi  yang  tersebar  kepada  masyarakat,  baik  informasi  akurat  maupun palsu, dapat difilter dan dikonsumsi oleh masyarakat (Peraturan.bpk.go.id, 2022).
Mengenai berita hoaks sudah tertera dalam Al-Qur'an pada surat  An-Nur ayat 11  dan  juga  surat  Al-Hujurat  ayat  6  tentang  bagaimana  cara  kita  menerima  suatu berita.  Dalam  surat  An-Nur  ayat  11  yang  artinya  “Sesungguhnya  orang-orang  yang membawa berita bohong    itu   adalah    dari   golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa  berita  bohong  itu  buruk  bagi kamu  bahkan  ia  adalah  baik  bagi kamu. Tiap-tiap    seseorang    dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara    mereka    yang    mengambil bahagian   yang   terbesar dalam
penyiaran berita  bohong  itu  baginya  azab  yang  besar”. Ayat  diatas  menjelaskan bahwa  orang-orang  yang  sengaja  menyebarkan  berita  bohong  sesama  manusia  akan mendapatkan  balasan  sesuai  kadar  dosa  yang  telah  diperbuatnya  dan  apabila  orang tersebut selalu menyebarkan berita bohong maka akan mendapatkan azab yang sangat perih di akhirat kelak.
Sedangkan dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya :
“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.
Ayat  diatas  menjelaskan  bahwa  berkomunikasi  verbal,  tulisan  di  media  sosial dan  bersikap tabayyun dalam  kehidupan  sehari-hari  harus  diutamakan  sebelum bertindak  serta  mengambil  kesimpulan  (Shihab,  2002).  Kontekstualisasi  kedua  ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari mengenai fenomena hoaks yang sedang terjadi di masyarakat.  Contoh  studi  kasus  kerusuhan  di  Manokwari  Papua  Barat  salah  satu penyebabnya  beredar  konten  di  media  sosial  oleh  oknum  tidak  bertanggungjawab memicu provokasi masyarakat Papua Barat mengenai diskriminasi (Masfufah, 2020).
Fenomena post-truth dijelaskan sebagai situasi kondisi yang mana fakta aktual suatu  berita  diganti  oleh  daya  tarik  emosi  dan  prasangka  pribadi  dalam  upaya mempengaruhi opini publik. Sekarang masyarakat hanya mau mendengarkan menurut sepemikiran,  menaruh  kepercayaan  pada  suatu  yang  mereka  anggap  dapat  dipercaya (Wulansari & Suhaeb, 2023). Selain itu, banyak pengguna media sosial bahkan kaum pelajar  tidak  bisa  membedakan  mana  berita  faktual  atau  hoaks.  Berita  hoaks  kerap sangat cepat tersebarnya karena tingkat popularitas berita sangat tinggi apalagi berita tersebut sering muncul dan membuat perhatian orang banyak maka menjadi booming (Diego & Saju, 2022).
Penelitian  sebelumnya  yang  dijadikan  rujukan  menggunakan  strategi komunikasi  seperti  sosialisasi,  seminar edukasi  literasi media,  program  khusus  untuk guna menangkal berita hoaks, cyber crime polri dan bekerjasama dengan stakeholders . Sedangkan  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  dimana  lebih menekankan  kepada  bagaimana  strategi  komunikasi  yang  digunakan  dan  tata  cara melaporkan konten negatif melalui website diskominfo.kalteng.go.id (Diskominfosantik Prov. Kalimantan Tengah), www.lapor.go.id (SP4N LAPOR!) dan https://aduankonten.id (Kemenkominfo RI).
Diskominfosantik  dengan  menggunakan  via  online  terkait  adanya  potensi konten-konten  negatif  bisa  langsung submit ke website tersebut,  hal  ini  diperlukan adanya  kesadaran  dari  masyarakat  berperan  penuh  untuk  melakukan  sosialisasi bersama.  Salah  satu  strategi  Diskominfosantik  melakukan  sosialisasi  dan  himbauan jelang  pemilu  2024,  untuk  menangkal  hoaks.  Mengajak  kerjasama  dan  dukungan berbagai  elemen  masyarakat  dari  Kabupaten  Kapuas,  Kotawaringin  Barat, Kotawaringin Timur, Kota Palangka Raya, Partai-Partai Peserta Pemilu dan lain-lain.
Mengingat sebentar lagi akan dilaksanakan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan  Wakil  Presiden,  anggota  DPR,  DPRD  (Provinsi  dan  Kabupaten/Kota)  dan  DPD secara serentak.

## Metodologi Penelitian
Menurut Kim, Sefcik, dan Bradway (2017), metode kualitatif deskriptif adalah metode  penelitian  yang  berfokus  pada  apa,  siapa,  dimana  peristiwa  terjadi  dengan menjawab  pertanyaan  peneliti,  serta  mendapat  data  secara  langsung  dari  informan tentang peristiwa yang kurang dipahami. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi (Fauzi dkk., 2022). Model penelitian menggunakan teori komunikasi  SMCR  dikemukakan  David  K.  Berlo  menjadi  empat  bagian:  sumber ( source ),  pesan  ( massage ),  saluran  media  ( channel )  dan  penerima  ( receiver ) (Muhamad & Yusuf, 2021).
Analisis data yang akan digunakan model interaktif oleh Miles dan Huberman adalah  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan. Penentuan informan memakai  teknik purposive sampling yang mana merujuk kepada informan dianggap paling tahu dan memudahkan dalam menggali objek/situasi sosial yang  akan  diteliti  (Abdussamad,  2021).  Data  primer  penelitian  ini  berjumlah  4 informan  dengan  kriteria  aktif  dengan  lamanya  bekerja  10-25  tahun  dengan  rerata lulusan dari berbagai jurusan seperti kepemerintahan, sosial dan komunikasi.
Data  sekunder  adalah  UU  ITE  Nomor  19  Tahun  2016  atas  perubahan  UU Nomor 11 Tahun 2008 pasal 28 ayat (1) dan (2) dan sanksi pidana pasal 45A ayat  (1) dan  (2), website,  facebook,  instagram dan  lain  sebagainya.  Teknik  keabsahan  yang digunakan adalah triangulasi sumber yang mana memfokuskan pengumpulan data dari beragam  sumber,  karena  data  yang  diambil  dari  sumber  yang  berbeda  akan  lebih mantap (Nugrahani, 2014).

## Pembahasan Strategi Komunikasi
Menurut Stephanie K. Marrus, strategi komunikasi adalah cara untuk mengatur proses  penyampaian/pengirim  pesan  kepada  penerima  pesan  melalui  media  agar terjadi feedback untuk  mencapai  tujuan  komunikasi  (Meisyarly,  2023).  Setelah melakukan  penelitian  berupa  observasi, wawancara,  dokumentasi  serta menggunakan model  teori  komunikasi  SMCR  oleh  David  K.  Berlo  dalam  penelitian  ini  ditemukan bahwa  strategi  komunikasi  Diskominfosantik  di  Bidang  Informasi  dan  Komunikasi Publik sudah melakukan penanggulangan berita hoaks.
Misalnya,  masyarakat  Prov.  Kalimantan  Tengah  banyak  menjumpai  berita hoaks dari media sosial, seperti whatsapp, facebook, instagram dan lain-lain . Contoh berita  hoaks  akun facebook palsu  menggunakan  foto  profil  dan  nama  Sekretaris Daerah Prov. Kalteng, H. Nuryakin dengan motif penipuan.
Gambar 4. Verifikasi Berita Hoaks di Akun Instagram
Bahkan  ada  yang  mengatasnamakan  Kepala  Dinas  Diskominfosantik  Prov. Kalteng.  Maka  Bidang  Informasi  dan  Komunikasi  Publik  perlu  mencari  sumber ( source ) dan menyusun informasi terlebih dahulu dari dinas-dinas terkait, untuk pesan (massage )  yang  tertulis  di  berita  tersebut  akan  langsung  ditanyakan  benar  atau  tidak lembaga  atau  instansi  mengeluarkan statement tersebut,  seperti  itulah  filter  yang dilakukan.

## Media Sosial
Menurut  Sally  Falkow,  media  sosial adalah platform atau website online  bagi siapapun  untuk  ikut  berpartisipasi  aktif  dan  interaktif  dalam feedback pesan, memungkinkan  siapa  saja  sebagai  penerima  atau  pengguna  untuk  ikut  secara  kreatif dalam  komunitas  melalui  isi  media  menggunakan  perangkat  (Nurlatun  dkk.,  2021). Media  sosial  memiliki  peran  yang  sangat  dibutuhkan  pemerintah  misal  membantu dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat pada pengawasan pelayanan publik dan memperlancar  penyelesaian  pengaduan  atau  laporan  pelayanan  publik  (Rahman  & Taufiq, 2020).
Bidang  Informasi  dan  Komunikasi  Publik  menyediakan  layanan  aduan langsung  atau  aduan  lewat  kanal website berita  dan  media  sosial  resmi.  Tidak  hanya itu,  Diskominfosantik  juga  menawarkan bisa  melapor  ke website Diskominfokalteng, Sp4n Lapor! atau langsung ke laman Kemenkominfo RI. Tata cara melapornya adalah berita  di  lengkapi  link  serta  keterangan  melalui  media  apa  tersebarnya  berita  hoaks tersebut  dan  jika  ingin  masuk  daftar  hoaks  nasional  melalui  Diskominfosantik  untuk tata  caranya  sama  saja.  Berbedanya  Diskominfosantik  perlu  mengirim  surat  kepada Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI.
Setelah mendapatkan verifikasi dan validasi bahwa berita itu fakta atau hoaks baru  dirilis  berita  tersebut  dengan  di  labeli  hoaks  di  saluran  media  ( channel ) website berita atau media sosial resmi milik Diskominfosantik Prov. Kalteng dan untuk daftar berita hoaks nasional masuk dalam rilis kanal resmi Kemenkominfo RI. Apabila ingin
mengetahui berita hoaks update setiap hari, dapat membuka kanal Kemenkominfo RI dan pilih menu publikasi lanjut klik menu laporan isu hoaks.

## Gambar 5. Berita Hoaks Nasional di Website

## (Akun Resmi Kemenkominfo RI)

## Penyebaran Berita Hoaks
Berita bohong adalah tipuan yang digunakan seseorang untuk membuat orang percaya  akan  sesuatu  yang  salah  atau  tidak  benar  lalu  didistribusikan  melalui  media internet  (Wahyuni  dkk.,  2021).  Ciri-ciri  agar  kita  dapat  mengenali  berita  hoaks  di media sosial adalah judul yang mengandung bahasa emosional dan provokatif, cermati alamat  situs  apakah  sudah  benar,  periksa  fakta  informasi  dengan  membandingkan dengan  informasi  lainnya,  cek  keaslian  foto,  menekankan  pada  isu  SARA,    dan  ikut partisipasi  di  grup  diskusi  anti  hoaks  baik whatsapp,  facebook dan  media  sosial lainnya.
Diskominfosantik  juga  mendapat  tanggapan  dari  masyarakat  ( receiver ) mengenai  berita  hoaks  yang  diterima  berbeda-beda,  ada  yang  mengetahui  itu  hanya berita  hoaks  dan  ada  yang  langsung  percaya  tanpa  ada  mencari  kejelasannya.  Maka perlu strategi komunikasi untuk meningkatkan awareness masyarakat adalah pertama, himbauan.  Kepala  Dinas  Diskominfosantik  selalu  memberitahu  atau  menghimbau masyarakat  melalui  media press agar  waspada  dan  selektif  dalam  bermedia  sosial karena  maraknya  berita  hoaks  dengan  motif  penipuan  dan  sebentar  lagi  menjelang pemilu 2024.
Kedua, melakukan seminar edukasi literasi media ke sekolah-sekolah, kampus untuk  kaum  pelajar  di  tingkat  Kabupaten/Kota.  Rahadi  (2017)  mengatakan  bahwa untuk  mencegah  informasi  hoaks  meningkatkan  literasi  media  dan  mengenai pengetahuan  bagaimana  menggunakan  internet  yang  sehat  kepada  kaum  pelajar  atau masyarakat agar dapat mengenali ciri-ciri berita hoaks (Atika dkk., 2021).
Ketiga,  sosialisasi.  Diskominfosantik  melakukan  sosialisasi  di  instansi  atau lembaga yang berkerja di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, bagi masyarakat juga  perlu  mengenal  bahaya  berita  hoaks  yang  tersebar.  Tidak  hanya  itu,  Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik juga membagikan rilis isu hoaks setiap hari di grup whatsapp khusus kepegawaian.
Keempat,  bekerjasama  dengan  seluruh stakeholders .  Pemerintah  juga menyampaikan  tugas  bersama  baik  instansi  atau  lembaga  yang  bekerja  di  Bidang Informasi  dan  Komunikasi  Publik  serta  seluruh  masyarakat  dalam  menanggulangi penyebaran berita hoaks. Sangat diperlu juga memasang banner , spanduk, baliho pada tempat  strategis  mengenai  waspada  bahaya  berita  hoaks  atau  ancaman  UU  ITE  dan menyebarkan  selembaran  ( leaflet )  pentingnya  bermedia  sosial  yang  baik  dan  bijak. Melalui strategi ini untuk menarik awareness masyarakat sebagai penerima berita atau informasi hoaks agar dapat memilah dan memfilter informasi lebih dahulu.

## Faktor Penghambat Dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Hoaks
Pertama,  keterbukaan  informasi  membuat  berita  hoaks  mudah  tersebar  sangat luas.  Dengan  mudahnya  setiap  orang  menyebarkan  informasi  tanpa  mengetahui kejelasan dari isi informasi tersebut. Kedua , kurangnya sumber  daya manusia (SDM) yang  memiliki  tenaga  khusus  ahli  Kehumasan  di  Bidang  Informasi  dan  Komunikasi Publik karena jumlah terbatas. Ketiga, kurangnya awareness masyarakat sendiri untuk ikut berpartisipasi dalam menanggulangi penyebaran berita hoaks masih sangat minim.

## Kesimpulan
Strategi  komunikasi  dalam  menanggulangi  penyebaran  berita  hoaks  di  media sosial  oleh  Diskominfosantik  Kalimantan  Tengah  sudah  cukup  efektif,  walaupun berita hoaks masih banyak terlihat bertebaran di media sosial yang mengatasnamakan pejabat  dan  lain  sebagainya.  Apalagi  menjelang  pemilu  tahun  2024  nanti  pastinya berita  hoaks  akan  terus  bermunculan  untuk  kepentingan  diri  sendiri  atau  dari  sisi ekonomi, politik dan bisnis.
Maka  perlu  memaksimalkan  kinerja  Diskominfosantik  Kalimantan  Tengah untuk  menanggulangi  penyebaran  berita  hoaks  di  media  sosial  karena  berdampak sangat cepat terhadap masyarakat. Diskominfosantik juga bekerjasama dengan instansi atau  lembaga  seperti  KPID,  TVRI,  RRI,  Humas  Polda  Kalteng,  KPU  dan  seluruh masyarakat Kalimantan  Tengah  yang  berfokus  untuk  memerangi  penyebaran  berita hoaks adalah langkah ke arah memaksimalkan kerja sesuai strategi yang diterapkan.
Strategi  komunikasi  Diskominfosantik  dalam  menghimbau,  seminar  edukasi literasi  media,  sosialisasi  dan  bekerjasama  dengan  instansi  atau  lembaga  serta
masyarakat  juga  terlihat  adanya  progress  yang  cukup  memuaskan.  Maksimalnya Diskominfosantik  dalam  menggunakan  sarana  media  informasi  secara  online  seperti website, facebook, instagram dan lain sebagainya terbilang sangat efektif dan praktis mempengaruhi  semua  elemen  masyarakat  Prov.  Kalimantan  Tengah  untuk  bersedia berperan aktif dalam menanggulangi penyebaran berita hoaks.

## Daftar Pustaka
Abdussamad, Z. (2021). Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif. Syakir Media Press. Alfi,  I.,  Halwati, U., & Kuswantoro. (2021). PENCEGAHAN PERILAKU UJARAN KEBENCIAN  (HOAX)  DI  MASYARAKAT  (Studi  Kasus  di  Desa  Cinangsi Kecamatan  Gandrungmagu  Kabupaten  Cilacap  Jawa  Tengah).  Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah, 1(2), 24–35.
https://doi.org/10.53888/alidaroh.v1i2.457
Arifin,  N.  F.,  &  Fuad,  A.  J.  (2020).  Dampak  Post-Truth  di  Media  Sosial.  Jurnal Intelektual:  Jurnal  Pendidikan  dan  Studi  Keislaman,  10(3),  376–378. https://doi.org/10.33367/ji.v10i3.1430
Askolani, M., & Al’Munawar, P. I. (2020).  Penerapan  Literasi Media Di Era Digital Pada  Generasi  Zaman  Now.  COMMUNICATIVE  JURNAL  ILMU KOMUNIKASI DAN DAKWAH , 1(2), 78–82.
Atika, Ayu Hidayatur Rafiqoh, P., & Muthahhari Ramadhani, M. (2021). Peningkatan Pengetahuan  Masyarakat  dalam  Pengenalan  dan  Pencegahan  Penyebaran Informasi  Hoax  tentang  Covid-19.  Pegabdian  Ilung  Inovasi  Lahan  Basah Unggul, 1(1), 86–94. https://doi.org/10.20527/ilung.v1i1.3489
Ayu, N., & Devi, R. (2019). UPAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISKOMINFO)  DALAM  MENGURANGI  PENYEBARAN  BERITA BOHONG  (HOAX)  PADA  MEDIA  ONLINE  DI  SAMARINDA.  eJournal Ilmu Pemerintahan, 7(4), 1553–1566.
Baidawi,  I.  (2021).  PERANAN  PEMERINTAH  KABUPATEN  SITUBONDO DALAM  MENANGGULANGI  INFORMASI  HOAX  (STUDI  KASUS DINAS  KOMUNIKASI  INFORMATIKA.  Nusantara  Journal  of  Community Engagement P , 2(1), 18–24. https://doi.org/10.54471/njis.2021.2.1.18-24
Defhany,  &  Edlina,  R.  (2022).  MANAJEMEN  KOMUNIKASI  DINAS KOMUNIKASI  DAN  INFORMATIKA  SUMATERA  BARAT  DALAM MENGATASI  HOAX  DI  MEDIA  SOSIAL.  jurnal  ranah  komunikasi,  6(2), 135–145. https://doi.org/10.25077/rk.6.2.135-145.2022
Diego,  A.,  &  Saju,  A.  D.  (2022).  STRATEGI  PEMBERANTASAN  HOAX  PADA MEDIA  SOSIAL  OLEH  DINAS  KOMUNIKASI  DAN  INFORMATIKA KOTA KUPANG [Thesis (Diploma)]. Pemerintahan Dalam Negeri.
Diskominfosantikkalteng.  (2023).  Sebuah  Akun  Whatsapp  Palsu  Mengatasnamakan Kepala  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  Yulindra. Diskominfosantik
Kalteng.
https://www.instagram.com/p/CvKRCK_SO3d/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng ==
Fahreza  Sunni,  M.,  Nashih  Ulwan,  M.,  Arya  Ferdian,  D.,  &  Istofik,  R.  (2023). Komunikasi Sosial Dalam Media Sosial. Meyarsa: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Dakwah, 4(1), 12–22. https://doi.org/10.19105/meyarsa.v4i1.6644 Fauzi, A., Nisa, B., Napitupulu, D., Abdillah, F., Gde Satia Utama, A. A., Zonyfar, C.,
Nuraini, R., Silvi Purnia, D., Setyawati, I., Evi, T., Dian Handy Permana, S., & Susila  Sumartiningsih,  M.  (2022).  METODOLOGI  PENELITIAN.  Pena Persada.
Humas.polri.go.id.  (2023,  Mei  9).  Ditipu  Loker  Hoaks  Starbucks,  2  Mahasiswi  di
Palangka  Raya  Curhat  ke  Humas  Polda  Kalteng  –  DIVISI  HUMAS  POLRI. humas polri.
https://humas.polri.go.id/2023/05/09/ditipu-loker-hoaks- starbucks-2-mahasiswi-di-palangka-raya-curhat-ke-humas-polda-kalteng/
Jdih.kominfo.go.id.  (2016).  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi
Elektronik.
https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor +19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016 Masfufah,  A.  (2020).  KONTEKSTUALISASI  AYAT  AL-QUR’AN  DALAM
MENGHADAPI  FENOMENA  HOAX.  Komunike:  jurnal  komunikasi penyiaran islam, 12(1), 99–113. https://doi.org/10.20414/jurkom.v12i1.2246
Meisyarly, C. (2023). STRATEGI KOMUNIKASI
POLRES KOTA LUBUKLINGGAU MENANGANI  BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA
SOSIAL.  Demokrasi:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan,  3(1),  2775–8389. https://doi.org/10.36269/dmkr.v3i1.1438
Muhamad,  F.,  &  Yusuf,  M.  A.  (2021).  Buku  Ajar  Pengantar  Ilmu  Komunikasi.
Pustaka Ilmu.
Nugrahani,  F.  (2014).  Metode  Penelitian  Kualitatif  Dalam  Penelitian  Pendidikan
Bahasa. Cakra Books.
Nurlatun,  R.,  Nayoan,  H.,  &  Pangemanan,  F.  (2021).  Upaya  Pemerintah  Dalam Mengatasi Penyebaran Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial (Studi Kasus Dinas Kominfo Kota Manado). JURNAL GOVERNANCE, 1(2), 1–8.
Peraturan.bpk.go.id.  (2022).  Peraturan  Gubernur  (PERGUB)  Provinsi  Kalimantan
Tengah  Nomor  37  Tahun  2022  tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/249807/pergub-prov-kalimantan-tengah-no- 37-tahun-
202#:~:text=Peraturan%20Gubernur%20%28PERGUB%29%20Provinsi%20K alimantan%20Tengah%20Nomor%2037,Organisasi%2C%20Tugas%2C%20F ungsi%20dan%20Tata%20Kerja%20Perangkat%20Daerah Rahman,  K.,  &  Taufiq,  M.  (2020).  PERANAN  PEMERINTAH  KABUPATEN SITUBONDO  DALAM  MENANGGULANGI  INFORMASI  HOAX  (Studi
Kasus  Dinas  Komunikasi  Informatika  dan  Persandian).  Mukammil:  Jurnal Kajian Keislaman, 3(1), 77–106.
Riyanto  Andi  Dwi.  (2023).  Data  (Tren)  Pengguna  Internet  dan  Media  sosial  di Indonesia  Tahun  2023.  Hootsuite:  Indonesia  Digital  Report  2023. https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2023/
Ronaning  Roem,  E.  (2022).  PERAN  SOSIAL  MEDIA  DALAM  PENYEBARAN
MISINFORMASI  TENTANG  VAKSINASI  COVID19.  jurnal  ranah komunikasi, 6(1), 64–75. https://doi.org/10.25077/rk.6.1.64-75.2022
Shihab,  M.  Q.  (2002).  Tafsir  Al-Mishbah  Jilid  13:  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  al- Qur’an. Lentera Hati.
Siaran  Pers.  (2023).  Sampai  Mei  2023,  Kominfo  Identifikasi  11.642  Konten  Hoaks. Kementerian Kominfo. https://www.kominfo.go.id/content/detail/49914/siaran- pers-no123hmkominfo062023-tentang-sampai-mei-2023-kominfo-identifikasi- 11642-konten-hoaks/0/siaran_pers
Wahyuni, W. S., Fithri, B. S., Harahap, D. A., & Kartika, A. (2021). Sosialisasi Sanksi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi  Elektronik.  Jurnal  ABDIMAS  Budi  Darma,  2(1),  42–45. https://doi.org/10.30865/pengabdian.v2i1.3115
Wulansari,  S.  U.,  &  Suhaeb,  F.  W.  (2023).  Fenomena  Post-Truth  Sebagai  Alat Gerakan Sosial Politik Pada Pemilihan Presiden 2019 (Studi Perubahan Sosial).
EQUILIBRIUM: JURNAL PENDIDIKAN, 11(3), 304–311. https://doi.org/10.26618/equilibrium.v11i3.11090