## DPD sebagai Pembentuk Undang-Undang dan Peranannya dalam Fungsi Legislasi Pascaputusan Mahkamah Konstitusi
Fahrul Reza Fakultas Hukum Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa fahrulreza@gmail.com
Abstrak: Artikel ini akan membahas tentang dua permasalahan  utama: Pertama, siapa pembentuk undang-undang di Indonesisa menurut UUD 1945 pasca putusan Mahkamah  Konstitusi?  Kedua,  bagaimanakah  kedudukan  DPD  dalam pelaksanaan  fungsi  legislasi    pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi?  Hasil  dari penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  siapa  pembentuk  undang-undang  di  Indonesia menurut  UUD  1945  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  jelas  sudah  terjawab oleh  UUD  Tahun  1945  pasca  amandemen. Artinya  keberadaan  DPD  harus equal dengan  DPR  dalam  hal  program  legislasi  di  Indonesia.  Selanjutnya  kedudukan DPD  dalam  pelaksanaan  fungsi  legislasi    pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi juga  sudah  terjawab  oleh  putusan  Mahkamah  Konstitusi  bahwa  kehadiran  DPD menjadi pengimbang legislasi di Indonesia bahkan jangan lagi Presiden dan DPR sebagai  pendulum  pembentuk  undang-undang  namun  institusi  DPD  harus mendapatkan  perhatian  bahkan  Kementerian  juga  harus  menstarakan  kedudukan
DPD dengan DPR dalam rapat-rapat mitra kerja.
Kata Kunci: Pembentuk Undang-Undang, DPD, dan Mahkamah Konstitusi
Abstract: This article will discuss two main issues: First, who is the legislator in
Indonesia  according  to  the  1945  Constitution  after  the  decision  of  the Constitutional  Court?  Second,  how  is  the  position  of  the  DPD  in  the implementation of the legislative function after the Constitutional Court's decision? The results of this study explain that who is the legislator in Indonesia according to the  1945  Constitution  after  the  decision  of  the  Constitutional  Court  has  clearly
been answered by the 1945 Constitution after the amendment. This means that the presence of the DPD must be equal to the DPR in terms of the legislative program in  Indonesia.  Furthermore,  the  position  of  the  DPD  in  the  implementation  of  the legislation function after the Constitutional Court's ruling has also been answered by the Constitutional Court's ruling that the presence of the DPD is a balancer of legislation  in  Indonesia  and  not  even  the  President  and  the  House  of Representatives  as  pendulators  of  legislative  formations  but  the  DPD  institution must  get  the  attention  of  even  the  Ministry  DPD  and  the  DPR  in  work  partner meetings.
Keyword: Forming the Law, DPD, and the Constitutional Court

## PENDAHULUAN
ndang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD 1945) merupakan dasar  hukum  tertulis  bagi  bangsa  Indonesia. Menurut Ni’matul  Huda,  UUD  1945  dianggap  sebagai  norma  dasar  sehingga rumusan  hukum  dasar  dalam  pasal-pasal  yang  terdapat  pada  badan  (batang tubuh)  UUD  1945    yang  merupakan  pancaran  dari  norma  yang  ada  dalam pembukaan UUD 1945 dan Pancasila (Huda, 2011: 48).
Permasalahan pertama adalah  siapa  pembentuk  undang-undang  pasca putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  92/PUU-X/2012  tentang  Perkara Pengujian  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2009  tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  sekarang  sudah diperbaharui  dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2019  tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwaklian Rakyat Daerah. Ditambah lagi problematiknya sekarang ialah setelah terjadi perubahan UUD  1945  adanya  pergeseran  siapa  sebenarnya  pembentukan  undang-undang yang diamanahkan oleh  konstitusi.  Terkait dengan perubahan  ada  empat tahap yang  dilakukan  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  priode  1999- 2002, yang dalam waktu empat tahun telah terjadi 4 kali melakukan perubahan UUD  1945.  Hal  ini  diuraikan  oleh  Aminoto  (Aminoto,  2007:  2)  dalam makalahnya sebagai berikut:
1. Perubahan  I  pada  Tahun  1999  intinya  menetapkan  pengurangan kekuasaan  Presiden,  baik  kekuasaan  legislasinya,  kekuasaan pemerintahannya, maupun kekuasaanya sebagai kepala negara;
2. Perubahan  II  pada  Tahun  2000  intinya  melanjutkan  menetapkan pengurangan  kekuasaan  Presiden,  khususnya  sebagai  pemegang pemerintahan Pusat dan kekuasaan pemerintahan umum;
3. Perubahan  III  pada  Tahun  2001  intinya  menetapkan  perubahan beberapa hubungan kekuasaan antar organ negara tertentu;

## U
4. Perubahan  IV  pada  Tahun  2002  intinya  menetapkan  kelanjutan perubahan beberapa hubungan kekuasaan antar organ negara.
Maka  hipotesa  penulis  pada  saat  proses  amandemen  kekuasaan  yang paling  digrogoti  ialah  kekuasaan  Presiden,  maka  sejalan  dengan  kajian  artikel ini  ada  perubahan  mendasar  kekuasaan  Presiden  dalam  bidang  legislasi,  UUD 1945 (sebelum perubahan), Pasal 5 ayat (1) menyatakan “Presiden memegang kekuasaan  membentukan  undang-undang  dengan  persetujuan  Dewan Perwakilan  Rakyat.”  Apabila  dibandingkan  dengan  UUD  1945  (setelah perubahan),  Pasal  5  ayat  (1)  menyatakan  “Presiden  berhak  mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”Terhadap kedua pasal ini ada perbedaan mendasar dalam kewenangan Presiden bidang legislasi yang  awal  mulanya  mempunyai  kekuasaan  penuh  dalam  membentuk  undang- undang,  namun  setelah  perubahan  Presiden  tidak  lagi  mempunyai  kekuasaan penuh  hanya  sebatas  berhak  dalam  mengajukan  rancangan  undang-undang (Syamsuddin, 2011).
Senada  dengan  di  atas  UUD  1945  (sebelum  perubahan),  Pasal  20  ayat (1)  menyatakan  “Tiap-tiap  undang-undang  menghendaki  persetujuan  DPR.
Setelah  terjadi  perubahan  maka  Pasal  20  ayat  (1)  DPR  memegang  kekuasaan membentuk  undang-undang.”  Menurut  Dahlan  Thaib  hasil  perubahan  UUD 1945  itu  menempatkan  proses  pembentukan  undang-undang  pada  titik  ekstrim berbeda,  yaitu  dari  kekuasaan  eksekutif  ke  kekuasaan  legislatif.  Kekacauan  di tingkat  konstitusi  merupakan  titik  permulaan  permasalahan.  Perubahan paradigma  fungsi  legislasi  dilakukan  dengan  penguatan  peran  DPR  yang diaplikasikan  dengan  memangkas  fungsi  legislasi  yang  dimiliki  pemerintah. Semestinya,  untuk  menciptakan checks  and  balances, penguatan  posisi  DPR dalam  proses  legislasi  harus  diikuti  pemberian  kewenangan  kepada  Presiden untuk  memberikan  beberapa  keberatan  dan  kemungkinan  melakukan  veto. Bahkan  kenyataanya,  Pasal  20  ayat  (5)  UUD  1945  memaksa  Presiden  untuk tetap  menerima  rancangan  undang-undang  dari  DPR.  Maka  dengan  kehadiran artikel  ini  akan  diharapkan  siapa  sebenarnya  pembentuk  undang-undang  di Indonesia  karena  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  DPD  diberi kesempatan untuk ikut membahas rancangan undang-undang akan tetapi hal ini tidak digubris oleh pihak DPR (Laksono dan Subarjo, 2006).
Permasalahan kedua adalah kedudukan DPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi pasca putusan MK hanya sebatas putusan saja karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Undang-Undang MD3)  yang  terbaru  mengatur  kedudukan  DPD  hanya  seperti  semula.  Apabila pihak  DPR  dalam  penyusunan  Undang-undang  MD3  memberikan  hak  yang sama  bagi  DPD  maka  fungsi  legislasi  mempunyai  kedudukan  yang  sama  baik DPR, DPD, dan Presiden. Seperti yang diuraikan oleh Ahmad Haris Supriyanto membahas  tentang  fungsi  legislasi  DPD.  Hal  ini  dilatar  belakangi  fungsi legislasi  DPD  dalam original  intent pembentukan  dalam  amandemen  ketiga
UUD  1945  adalah  untuk  menjembatani  aspirasi  daerah  dalam  kebijakan  di pusat,  serta  untuk  melengkapi  keberadaan  DPR  sebagai  lembaga  legislatif dalam  pembentukan  Undang-Undang.  Namun  hal  ini  masih  belum  bisa terwujud karena dominasi DPR terlalu besar dalam proses legislasi. Dalam UU 22/2003  serta  perubahannya  UU  27/2009  mendudukan  DPD  sebagai  lembaga yang  lemah  yaitu sub-ordinate DPR.  Sementara  dalam  UU  10/2004  serta  UU 12/2011 mengatur mekanisme legislasi  yang melemahkan DPD.Akhirnya pada lahir putusan MK No 92/PUU-X/2012 yang mengembalikan kewenangan DPD dalam  mengajukan,  ikut  membahas  RUU  dan  menyusun  Prolegnas.  Oleh karena itu perlu diformulasikan secara tepat (Haris, 2014).
Artikel  ini  akan  membahas  tentang  dua  permasalahan  yang  akan  kaji sebagai  berikut  berikut: Pertama, siapa  pembentuk  undang-undang  di Indonesisa  menurut  UUD  1945  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi? Kedua , bagaimanakah  kedudukan  DPD  dalam  pelaksanaan  fungsi  legislasi    pasca putusan Mahkamah Konstitusi?
Metode penelitian yang digunakan dengan yuridis normatif dengan tiga pendekatan:  pertama,  pendekatan  perundang-undangan  akan  melihat  subtansi permasalahan  dengan  menelaah  perundang-undangan  baik  dari  norma  dasar, norma-norma  yang  hidup  dan  dari  awal  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  mengenai  kedudukan  DPD.  Pendekatan  historis,  akan  melihat  dan menelaah  konsepsi  historis  muncul  konsepsi  DPD  sebagai  lembaga  ketiga selaku  pembentuk  undang-undang  karena  institusi  DPD  akan  mendekati  dan hendak  menyamai  senator  yang  ada  di  USA.  Karena  dalam  praktek  lembaga senator yang ada di USA sama kedudukannya dengan anggota parlemen. Yang terakhir  pendekatan  konseptual,  yakni  menelaah  konsepsi-konsepsi  DPD sebagai bagian dari pembentuk undang-undang (Marzuki, 2005).

## PEMBAHASAN

## A. Memahami Pembentuk Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang  yang  sudah  diperbaharui  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  dan  Presiden  dengan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak memasukkan DPD sebagai bagian  dari  pembentuk  perundang-undangan  tersebut.  Walaupun  undang- undang ini disebut sebagai undang-undang organik karena melaksanakan secara tegas  perintah  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD 1945) Pasal 22A yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pembentukan  undang-undang  diatur  dengan  undang-undang.  Sejalan  dengan Pasal 20 ayat (5) menentukan “Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang- undang  tersebut  sah  menjadi  undang-undang  dan  wajib  diundangkan.”  Dalam
hal  tidak  Presiden  tidak  menandatangani  sampai  dengan  batas  waktu  yang ditetapkan  UUD  1945  Menteri  Sekretaris  Negara  tidak  pula  menjalankan kewajiban  konstitusional  untuk  mengundangkannya  dalam  Lembaran  Negara Republik  Indonesia,  telah  mendorong  timbulnya  perbincangan  publik  yang melahirkan berbagai tanggapan (Gani, 2004: 1).
Terkait  dengan  pokok  masalah  yang  ingin  dijawab  dalam  tulisan  ini ialah  siapa  sebenarnya  pembentuk  undang-undang?  Jika  dilihat  dari  defenisi pembentukan  undang-undang  adalah  bagian  dari  aktivitas  dalam  mengatur masyarakat,  yang  terdiri  dari  gabungan  individu-individu  manusia  dengan segala  dimensinya.  Merancang  dan  membentuk  undang-undang  yang  dapat diterima masyarakat luas, merupaka pekerjaan yang sulit. Kesulitan ini terletak pada  kenyataan  bahwa  kegiatan  pembentukan  undang-undang  adalah  suatu bentuk  komuniskasi  antara  lembaga  pemegang  kekuasaan  legislatif  dengan masyarakat dalam suatu negara (Ridwansyah, 2017).
Sebagai  negara  demokrasi,  setelah  terjadinya  perubahan  UUD  1945, telah  memberikan  kewenangan  kepada  DPR  sebagai  lembaga  legislatif pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang, sebagai diatur pada Pasal 20 ayat  (1)  UUD  1945.  Lembaga  memiliki  fungsi  politik  yang  sangat  strategis, yaitu  sebagai  lembaga  penentu  arah  kebijakan  ketatanegaraan  Republik Indonesia.  DPR  sebagai  pemegang  kekuasaan  rakyat  tidaklah  dapat mengabaikan  partisipasi  masyarakat  dan  tuntutan  melakukan  proses  legislasi dengan  baik.  Dalam  membentuk  suatu  peraturan  perundang-undangan,  DPR dituntut  agar  dapat  melakukan  proses  legislasi  dengan  baik,  memperhatikan asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  serta  mengutamakan kepentingan  masyarakat  luas  dalam  merumuskan  substansi  undang-undang (Ghofar, 2009: 19).
Menurut  Maria  Farida  Indrati  perubahan  kewenangan  pembentukan undang-undang merupakan akibat  dari perubahan Pasal 5  ayat (1) dan Pasal 20 ayat  (1)  UUD  1945.  Apabila  dilihat  (sebelum  perubahan)  Pasal  5  ayat  (1) menyatakan  “Presiden  memegang  kekuasaan  membentuk  undang-undang dengan  persetujuan  DPR”  sedangkan  Pasal  20  ayat  (1)  Tiap-tiap  undang menghendaki  persetujuan  DPR.”  Namun  setelah  perubahan  hal  ini  menjadi perubahan krusial  karena dari rumusan Pasal  5  ayat  (1) dan Pasal  20 ayat  (1) UUD 1945 tersebut, sebenarnya baik Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang  seimbang  dalam  arti  Presiden  hanya  dapat  membentuk  undang-undang jika  ada  persetujuan  dari  DPR,  di  samping  itu  anggota-anggota  DPR  juga diberikan  hak  untuk  mengajukan  rancangan  undang-undang  sesuai  Pasal  21 ayat (1) UUD 1945 (Indrati, 2004: 84).
Oleh  karena  dalam  penyelengaraanya  pemerintahan  negara  selama  ini pembentukan undang-undang yang berasal dari usul inisiatif DPR sangat jarang terjadi,  sehingga  pembentukan  undang-undang  lebih  banyak  dilakukan  oleh Presiden,  maka  dalam  perubahan  seperti  yang  diuraikan  Maria  Farida  Indrati
hal  terjadi  ketika  perubahan  ketiga  UUD  1945.  Pasal  5  ayat  (1)  menyatakan “Presiden  berhak  mengajukan  rancangan  undang-undang  kepada  DPR”, sedangkan perubahan Pasal 20 ayat (1) menyatakan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang” (Jati, 2012: 329).
Perubahan  Pasal  5  ayat  (1)  dan  Pasal  20  ayat  (1)  UUD  1945  tersebut mengakibat adanya perubahan dalam pembentukan undang-undang, oleh karena dari  rumusan  kedua  pasal  tersebut  Presiden  hanya  berhak  mengajukan rancangan  undang-undang  kepada  DPR  sedangkan  kekuasaan  membentuk undang-undang  merupakan    wewenang  dari  DPR.  Walaupun  rumusan  Pasal  5 ayat  (1)  dan  Pasal  20  ayat  (1)  sejatinya  menyiratkan  bahwa  kekuasaan membentuk  undang-undang  merupakan  kewenangan  DPR,  namun  ketentuan dalam  Pasal  20  ayat  (2)  dan  ayat  (4)  UUD  1945  memudarkan  wewenang tersebut.  Menurut  penulis  hal  ini  yang  menjadi  titik point dalam  menjawab pertanyaan  siapa  sebenarnya  pembentuk  undang-undang.  Jika  dilihat  dari kontruksi  uraian  di  atas  mengatakan  bahwa  pembentuk  undang-undang  yakni Presiden dan DPR (Mahkamah Konstitusi, 92/PUU-X/2012).
Kendati  demikian  setelah  adanya judicial  review terhadap  Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2009  tentang  Majelis  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (UU  MD3)  oleh  DPD  itu  sendiri  seyogyanya  untuk  meninjau  ulang bahwa  DPD  juga  punya  hak  atas  pembentuk  undang-undang  tanpa  undang- undang  tertentu.  Setelah  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  tersebut maka  MK  memberikan  hak  bahwa  yang  mempunyai  kewenangan  untuk membentuk undang-undang di Indonesia ialah Presiden, DPR, dan DPD. Akan tetapi  kehadiran  UU  MD3  terbaru  tidak  mengakomodir  apa  yang  diputus  MK sehingga kedudukannya masih seperti semula. (Mayestati, 2012: 747).

## B. Kedudukan DPD Pasca Putusan MK
Menurut  Yenny  AS  dalam  penelitiannya  menyatakan    pasca  putusan MK  Perkara  No.  92/PUU-X/2012,  sistem  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  mengalami  banyak  perubahan.  Dalam  rangka  pelaksanaan  putusan MK  tersebut,  desain  penyusunan  RUU  harus  diubah  dengan  mengakomodasi putusan MK. Lingkup DPD sesuai UUD 1945 Pasal 22D ayat (1) menyebutkan kewenangan DPD dalam hal dapat mengajukan rancangan undang-undang yang terkait  dengan  daerah,  MK  menegaskan  bahwa  kata  “dapat”  dimaknai  pilihan subjektif  DPD  untuk  mengajukan  atau  tidak  mengajukan  RUU  yang  berkaitan dengan daerah (Yenni, 2014: 35).
Terkait dengan penelitian di atas hal ini menjadi bahan mendasar dalam artikel  ini  untuk  menjawab  pertanyaan  kedua  dari  rumusan  masalah  sebagai berikut yaitu bagaimanakah kedudukan DPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi pasca putusan MK. Apabila dilihat secara teliti pasca putusan MK No. 92/PUU- X/2012  pada  tanggal  2 Maret  2013,  sejatinya  politik  ketatanegaraan  Indonesia
khususnya  model  proses  legislasi  telah  semakin  mempertegas  bentuknya menuju  arah  sistem  parlemen  dua  kamar.  Hal  ini  merupakan  implikasi  setelah MK mengabulkan untuk sebagian permohonan DPD tentang UU MD3 dan UU No.  12    Tahun  2011.  Uji  materi  ini  dilakukan  dalam  rangka  mempertegas kewenangan konstitusional  yang dimiliki oleh DPD dalam hal proses legislasi. Sejalan  dengan  itu  Yenny  AS  mengatakan  mengapa  implikasi  ini  merupakan jalan  menuju  sistem  parlemen  dua  kamar,  sebelumnya  patut  dicermati  kondisi DPD  dalam  sistem  legislasi  Indonesia  sebelum  dan  sesudah  putusan  MK  ini. (Lailam, 2014).
Sebelum menjawab kedudukan DPD, dalam tulisan ini akan membahas sedikit  tentang  implikasi  dari  putusan  tersebut.  Gagasan  pengujian  terhadap fungsi  legislasi  DPD  dan  Koalisi  Masyarakat  mencakup  5  hal. Pertama, agar DPD  terlibat  secara  setara  dalam  penyusunan  program  legislasi  nasional. Kedua, rancangan  undang-undang  yang  dihasilkan  diperlakukan  sama  dengan RUU dari presiden dan DPR. Ketiga, terlibat dalam pembahasan RUU tertentu dari  awal  hingga  akhir. Keempat, pembahasan  RUU  tertentu  bersifat  3  pihak ( tripartit ),  yaitu  DPR,  DPD,  dan  presiden. Kelima, sebagai  bagian  tak terpisahkan  dari  proses  pembahasan  RUU  tertentu,  DPD  terlibat  pula  dalam proses  persetujuan  sebuah  RUU  yang  dibahas  secara  tripartit.    Pengujian kewenangan  konstitusional  DPD  yang  tercantum  dalam  Pasal  22D  perubahan ketiga  UUD  1945  dilakukan  untuk  menemukan  dasar  konstitusional  yang menyatakan  serta  membenarkan  bahwa  dalam  konteks  Pasal  22D  Perubahan Ketiga  UUD  1945,  DPD  memiliki  kewenangan  yang  setara  dengan  DPR  dan presiden.  Hal  yang  akan  dibahas  terutama  terkait  dengan  kewenangan  DPD untuk  membahas  RUU  yang  tercantum  dalam  Pasal  22D  ayat  (2)  perubahan ketiga  UUD  1945  dari  awal  hingga  akhir  termasuk  tahap  persetujuan  (Solly, 2015: 164)
Dalam  permohonan  pengujian  di  MK  terhadap  UU  P3  dan  UU  MD3, bahwa MK telah memutuskan terhadap  eksistensi  DPD dalam  fungsi  legislasi. Peran  DPD  yang  sebelumnya  diberikan  oleh  UUD  1945  kini  tidak  lagi diamputasi  oleh  kedua  UU  yakni  UU  MD3  dan  UU  P3.  DPD  secara konstitusional  telah  mengalami  penguatan  dalam  tiga  aspek,  yakni pertama, kewenangan  DPD  dalam  mengusulkan  RUU  yang  berkaitan  dengan  daerah; Kedua, kewenangan DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan daerah; Ketiga, keterlibatan  DPD  dalam  penyusunan  Program  Legislasi  Nasional (Prolegnas). (Miki Pirmansyah: 2014, 184). Pada prinsipnya pembahasan awal rancangan undang-undang melibatkan tiga lembaga (tripartit). Oleh karenanya, selain  disampaikan  secara  tertulis  oleh  pimpinan  DPD  kepada  pimpinan  DPR, juga  harus  pula  mengikutsertakan  presiden  dalam  suatu  rancangan  undang- undang  beserta  penjelasan  atau  keterangan  dan/atau  naskah  akademik  (Airifn, 2019).
Pembahasan  yang  terakhir  ialah  tentang  kedudukan  DPD  dalam pelaksanaan fungsi legislasi pasca putusan MK. Setelah putusan MK beberapa kondisi  tersebut  mendorong  DPD  untuk  menegaskan  konstitusionalitas  fungsi, tugas  dan  wewenangnya  (Akbaruddin,  2013).  Dalam  sistem  parlemen  dua kamar ( bicameral ) melalui pengujian UU MD3 dan UU P3 terhadap UUD 1945 di  MK  menyimpulkan  lima  pokok  persoalan  konstitusional  DPD. Pertama, kewenangan  DPD  mengusulkan  RUU  yang  diatur  Pasal  22D  ayat  (1)  UUD 1945,  yang  menurut  DPD,  RUU  dari  Presiden  dan  DPR. Kedua ,  kewenangan DPD ikut membahas  RUU  yang disebut Pasal    22D UUD 1945 bersama DPR dan  Presiden. Ketiga, kewenangan  DPD  memberi  member  persetujuan  atas RUU  yang  disebut  Pasal  22D. Keempat, keterlibatan  DPD  dalam  penyusunan prolegnas  yang  menurut  DPD  sama  dengan  keterlibatan  Presiden  dan  DPR. Kelima ,  kewenangan  DPD  member  pertimbangan  terhadap  RUU  yang  disebut Pasal 22D (Haryadi, 2002).
Berdasarkan  kontruksi  di  atas  MK  mengeluarkan  putusannya  bahwa kedudukan DPD di bidang legislasi setara dengan DPR dan Presiden, atas dasar itu  DPD  berhak  dan/atau  berwenang  mengusulkan  RUU  tertentu  yaitu menyusun prolegnas di lingkungan DPD dan membahas RUU tertentu tersebut sejak  awal  hingga  akhir  tahapan,  namun  DPD  tidak  memberi  persetujuan  atau pengesahan RUU menjadi UU. Konsekuensi dari putusan ini adalah terciptanya proses  legislasi  model tripartite (DPR,  DPD,  Presiden)  khusus  untuk  RUU tertentu tersebut  yaitu RUU  yang berkaitan dengan otonomi  daerah, hubungan pusat  dan  daerah,  pembentukan  dan  pemekaran  serta  penggabungan  daerah, pengelolaan sumber daya alama dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan  dengan  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah.  Senada  dengan  itu Yenny  AS  menekankan  putusan  MK  tersebut  menimbulkan  konsekuensi  atas kedudukan dan peran DPD diantaranya: Pertama. RUU dari DPD setara dengan RUU  dari  Presiden  dan  RUU  dari  DPR.Terkait  dengan  pengajuan  usul  RUU, MK memutuskan beberapa hal yaitu.
a) Kedudukan  DPD  sama  dengan  DPR  dan  Presiden  dalam  hal mengajukan RUU.
b) DPD mengusulkan sesuai dengan bidang tugasnya.
c) DPD dapat mengajukan RUU diluar prolegnas.
d) Usul RUU DPD tidak menjadi usul RUU DPR.
Kedua, Pembahasan  RUU  dilakukan  dengan  tiga  pihak  yang  setara (tripartite)  yaitu  Presiden,  DPD,  dan  DPR  (bukan  fraksi-fraksi  DPR). Ketiga , dalam hal pembahasan RUU, MK berpendapat sebagai berikut (Indra, 2006).
a) Pembahasan  dari  DPD  harus  diberlakukan  sama  dengan  RUU  dari Presiden dan DPR.
b) Terhadap  RUU  dari  Presiden,  Presiden  diberikan  kesempatan memberikan  penjelasan  sedangkan  DPR  dan  DPD  memberikan pandangan.
c) Terhadap  RUU  dari  DPR,  DPR  diberikan  kesempatan  memberikan penejelasan sedangkan Presiden dan DPD memberikan pandangan.
d) Hal  yang  sama  juga  diperlakukan  terhadap  RUU  dari  DPD  yaitu DPD diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan sedangkan DPR dan Presiden memberikan pandangan.
e) Pembahasan  RUU  dari  DPD  harus  diperlakukan  sama  dengan  RUU dari Presiden dan DPR.
f) Daftar  Inventarisasi  Masalah  (IDM)  diajukan  oleh  masing-masing lembaga Negara (DPR, DPD, Pemerintah).
Artinya  kehadiran  putusan  MK  pada  UU  MD3  merubah  struktur ketatanegaraan  Indonesia  karena  Presiden,  DPR,  dan  DPD  mempunyai kedudukan  yang  sama  dalam  RUU.  Hal  ini  menurut  penulis  harus  ada penekanan terhadap fungsi legislasi harus dilihat secara utuh yaitu dimulai dari proses pengajuan sampai menyetujui sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-undang.  Ketimpangan  fungsi  legislasi  menjadi  semakin  nyata  dengan adanya  penegasan  Pasal  20  ayat  (1)  UUD  1945  bahwa  kekuasaan  membentuk undang-undang berada di tangan DPR. Tambah lagi, Pasa1 20A ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit hanya menyebut DPR sebagai pemilik kekuasaan legislasi. Akan  tetapi  lahir  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2014  tentang  Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah    namun    kewenangan  tentang DPD tetap seperti semula (Suhendra: 2015).

## KESIMPULAN
Pasca  putusan  MK  tersebut  otomatis  pembentuk  undang-undang  di Indonesia  berubah  semula  hanya  Presiden  dan  DPR,  setelah  perubahan  maka Presiden, DPR, dan DPD yang menjadi pembentuk undang-undang. Kemudian kedudukan  DPD  dalam  pelaksanaan  fungsi  legislasi  pasca  putusan  MK menjadikan setara dalam hal fungsi, dan kewenangannya dengan DPR sehingga diharapkan sistem yang dibangun tiga kamar. Siapa pembentuk undang-undang di  Indonesia  menurut  UUD  1945  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  jelas sudah terjawab oleh UUD Tahun 1945 pasca amandemen. Artinya keberadaan DPD  harus  equal  dengan  DPR  dalam  hal  program  legislasi  di  Indonesia. Selanjutnya kedudukan DPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi  pasca putusan Mahkamah Konstitusi juga sudah terjawab oleh putusan Mahkamah Konstitusi bahwa  kehadiran  DPD  menjadi  pengimbang  legislasi  di  Indonesia  bahkan jangan  lagi  Presiden  dan  DPR  sebagai  pendulum  pembentuk  undang-undang namun  institusi  DPD  harus  mendapatkan  perhatian  bahkan  Kementerian  juga harus menstarakan kedudukan DPD dengan DPR dalam rapat-rapat mitra kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Ghofar, Perbandingan  Kekuasaan  Presiden  Indonesia  setelah Perubahan  UUD  1945  denngan  Delapan  Negara  Maju, Kencana, Jakarta, 2009.
Abdullah,  Abdul  Gani,  “Pengantar  Hukum  Undang-Undang  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undang ”,  Jurnal  Legilasi  Indonesia,
Volume 1 Nomor 2, 2004,.
Adika Akbaruddin, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945”, Pandecta Jurnal Penelitian Hukum, Volume 8 Nomor 1, 2013.
Aminoto, “Kedudukan  Lembaga-Lembaga Negara dalam UUD 1945 Sebelum dan  Sesudah  Amandemen”, Makalah, Fakultas  Hukum  Universitas
Atmajaya, Yogyakarta, 2007.
Haryadi, Agus, Bikameral Setengah Hati, Kompas, Jakarta, 2002.
Huda,  Ni’matul, Teori  dan  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan, Nusa Media, Bandung, 2011. Indrati,  Maria  Farida, “Sistem  Pemerintahan  Indonesia  Pasca  Amandemen UUD  1945”,  Makalah ,  Fakultas  Hukum  Univeristas  Airlangga,  dan Kementerian Hukum dan HAM RI, Surabaya, 2004. Mahmud  Marzuki,  Peter, Penelitian  Hukum, Kencana  Prenada  Media,
Bandung, 2005.
Maiyestati,  “Pembagian  Kewenangan  Legislasi  DPR  dan  DPD  dalam  Sistem Pemerintahan di Indonesia”, Jurnal Hukum , Volume 5 Nomor 1, Fakultas
Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, 2012.
Muhammad  Zainal  Airifn,  “Suatu  Pandangan  Tentang  Eksistensi  dan Penguatan  Dewan  Perwakilan  Daerah”, Jurnal  Thengkyang ,  Volume  1 Nomor 2019.
Notonegoro, Pancasila  Dasar  Falsafah  Negara ,  Pantjuran  Tujuh,  Jakarta,
1974.
Pirmansyah,  Miki,  “Eksistensi  DPD  dalam  Sistem  Bikameral  di  Indonesia”,
Jurnal Cita Hukum , Volume 1 Nomor 1, 2014.
Rahendro  Jati,  “Partisipasi  Masyarakat  dalam  Proses  Pembentukan  Undang- Undang  Yang  Responsif”, Jurnal  Rechtvinidng ,  Volume  1  Nomor  3,
2013.
Ridwan  Indra,  Muhammad,  2006,  Amburadulnya  Amandemen  UUD  1945, Trisula, Jakarta.
Ridwansyah,  Muhammad,  “Analisis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Atas Judicial Review Terhadap Tiga Undang-Undang Bidang Peradilan Tahun 2009  (Tinjauan  Prinsip  Rekrutmen  Hakim  dan  Implikasinya), tesis ,
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.
Setiawti,  Ni  Kadek  Riza  Sartika,  “Kewenangan  DPD  dalam  Sistem Ketetanegaraan  Indonesia  Pasca  Putusan  MK”, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2014. Solly, M., dkk, “Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia,  (Analisis  Putusan  MK  No. 92/PUU-X/2012)”, Jurnal  Usu  Law, Volume  3  Nomor  2,  Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015. Subardjo, 2006, Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden , UII Press, Yogyakarta.
Suhendra,  Adi  dan  Ferza,  Adi,  “Penguatan  Kewenangan  Dewan  Perwakilan Daerah  Republik  Indonesia  dalam  Bingkai  Bikameralisme”, Jurnal Sosiologi, Volume 8 Nomor 2, 2015.
Supriyanto,  Ahmad  Haris,  “Fungsi  Legislasi  DPD  Menuju  Sistem Ketatanegaraan  Demokratis”, Skripsi, Fakultas  Hukum  Universitas
Brawijaya, Malang, 2014.
Syamsudin, Aziz, 2011, Proses dan Teknis Penyusunan Undang-Undang , Sinar
Grafika, Jakarta.
Tanto  Lailam,  “Penafsiran  Konstitusi  dalam  Pengujian  Konstitusionalitas Undang-Undang  Terhadap  Undang-Undang  Dasar  1945, Jurnal  Media Hukum , Volume 12 Nomor 1, 2014.
Yenni  AS,  “Fungsi  Legislasi  DPD  RI  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  92/PUU-X/2012”, Jurnal  Lex  Publicia, Volume  1  Nomor  1,
Appthi, Jakarta, 2014.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  92/PUU-X/2012  tentang  Undang-
Undang Nomor  27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratn Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-
Undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang    Majelis  Permusyawaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundnag-undangan.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelsi Permusyawaratn Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.