## PENGARUH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAN FISKAL STRESS TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI PAPUA BARAT
Lillyani Margaretha Orisu 1 lior_noel@yahoo.com Rumas Alma Yap 2 rumasalmayap231984@gmail.com Hesty Theresia Salle 3 hezty.salle@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  aims  to  examine  the  effect  of  central  government  transfers,  fiscal  stress, regional  taxes  and  gross  regional  domestic  product  on  regional  spendingofdistricts/cities  in West  Papua  Province, to  analyze  the  effect  of  fiscal  stress  from  two  indicators,  namely  the ratio  of  local  revenue  to  regional  spending  and  the  difference  in  expenditurewith  revenue. Using  panel  data  analysis  method,  the  first  equation  uses  a  random  effect  model  and  the second equation uses a fixed effect model.
Finding / Originality: That government transfers and gross regional domestic product have a positive and significant effect on regional spending. By using two measures of fiscal stress, it  is  found  that  the  fiscal  stress  variable,  both  through  the  ratio  of  original  local  income  to regional  spending,  and  the  difference  in  expenditures  and  regional  revenues,  has  a significant and positive effect on regional spending
Keywords : Regional spending and fiscal stress

## PENDAHULUAN
Akomodasi  dari  pemikiran  tentang  desentralisasi  tertuang  dalam  Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Konsekuensi yang timbul dari  kebijakan  otonomi  bahwa  daerah  memiliki  kewenangan  dan  tanggung  jawab yang  lebih  besar  untuk  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  dan  pembangunan daerahnya sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Tanggung jawab ini patut direspon positif yang mengindikasikan bahwa daerah wajib berwawasan cukup luas, pengembangan  kualitas  dan  kuantitas  sumberdaya  manusia  yang  berdaya  saing serta kemampuan mengelola anggaran secara akuntabel.
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Papua
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Papua
3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih
Kewenangan  lebih  luas  dalam  otonomi  daerah  diikuti  dengan  perimbangan keuangan.  Dalam  UU  Nomor  33  Tahun  2004  bahwa  perimbangan  keuangan  antar pusat  dan  daerah  merupakan  suatu  sistem  pembagian  yang  adil,  proporsional, demoktratis,  transparan  dan  efisien.  Saragih  (2003)  mengungkapkan  bahwa perimbangan  keuangan  dalam  bentuk  desentralisasi  fiskal  merupakan  proses distribusi  anggaran  dari  level  pemerintah  pusat  ke  level  pemerintah  yang  lebih rendah  guna  menjalankan  peran  di  daerah  sesuai  wewenangnya.  Dana  transfer pemerintah  pusat  dialokasikan  dalam  memenuhi  kebutuhan  fiskal  daerah  yang berperan sebagai penyeimbang dan pemerataan fiskal antar daerah. Bastian (2006), menyatakan bahwa transfer pemerintah pusat merupakan suatu sistem pembiayaan yang  mencakup  pembagian  anggaran  dan  pemerataan  antar  daerah  searah tanggungjawab  dan  kewenangan  dalam  pengelolaan  keuangan.  Respon  daerah terhadap  dana  transfer  cenderung  beragam  dikarenakan  potensi  sumberdaya  dan permasalahan  yang  berbeda  antara  satu  daerah  dengan  daerah  lainnya  sehingga dana  transfer  diharapkan  dapat  mengurangi  kesenjangan  fiskal  antar  daerah  dan mampu memenuhi kebutuhan fiskal yang belum dapat dipenuhi dengan pendapatan asli  daerah.  Salah  satu  peran  pemerintah  menurut  Musgrave  (1959)  yakni  peranan distribusi  yang  dalam  menjalankan  desentralisasi  maka  pemerintah  mengupayakan agar pendapatan didistribusikan relatif merata. Transfer pemerintah pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah untuk  memenuhi  kebutuhan  daerah  dalam  meningkatan  pelayanan  kepada masyarakat.  Adi  (2007)  bahwa  partisipasi  masyarakat  cukup  penting  dalam mewujudkan kemandirian daerah.
Kewenangan  fiskal  daerah  berpedoman  pada  prinsip  agar  alokasi  sumber daya  lebih  efisien  dan  efektif,  dengan  pertimbangan  konektivitas  pada  masyarakat
daerahnya  sehingga  diasumsikan  daerah  lebih  memahami  kondisi dan  cepat  dalam merespon  dibandingkan  dengan  pemerintah  pusat.  Salah  satu  kewenangan  fiskal yakni  belanja  daerahyang  berperan  membiayai  pelaksanaan  urusan  pemerintahan daerah.  UU  Nomor  32  Tahun  2004  bahwa  belanja  daerah  diprioritaskan  untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Papua  Barat  yang  terdiri  dari  tiga  belas  kabupaten/kota  dalam  mewujudkan kemandirian  daerahnya  maka  kekuatan  berbasis  perekonomian  daerah  harus mampu dioptimalkan. Sebagai daerah yang terus meningkatkan pembangunan yang berkesinambungan  maka  belanja  daerah  merupakan  instrumen  penting  dalam  hal peningkatan  kualitas  kehidupan  masyarakat.  UU  Nomor  33  Tahun  2004  bahwa belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai  kekayaan  bersih dalam  periode  tahun anggaran  yang  bersangkutan. Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006    tentang  Pengelolaan  Keuangan
Daerah  menyatakan  bahwa  belanja  daerah  meliputi  semua  pengeluaran  dari rekening  umum  kas  daerah.  Dalam  melaksanakan  urusan  pemerintahan,  belanja daerah digunakan untuk mendanai kewenangan provinsi atau kabupaten/kota.Perkembangan  belanja  daerah  Provinsi  Papua  Barat  berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada figure berikut.

## Sumber: BPS dan Kemenkeu RI, 2020
Figure 1. Percentage of Central Government Tranfers and Local Income to Regional Spending in West Papua, 2010-2019
Figure  1  menunjukkan  persentasi  kontribusi  transfer  pemerintah  pusat  dan pendapatan  asli  daerah  terhadap  belanja  daerah.  Kontribusi  transfer  pemerintah pusat  cenderung  berfluktuasi  dengan  rata-rata  sebesar  86.42  persen.  Tahun  2013 kontribusi  transfer  pemerintah  pusat  mencapai  90.7  persen.  Kontribusi  transfer pemerintah pusat yang besar mengindikasikan ketergantungan Provinsi Papua Barat masih  tinggi.  Turnbull  (1998)  bahwa  inefisiensi  menyebabkan  tingginya  belanja daerah.  Elmi  (2002)  mengungkapkan  bahwa  target  utama  kebijakan  dana  transfer pemerintah pusat yakni pemberdayaan masyarakat  dan merangsang pembangunan serta  kapasitas  pemerintah  daerah.  Kabupaten  Bintuni  merupakan  daerah  dengan dana  transfer  tertinggi  di  Papua  Barat  rata-rata  pertumbuhan  tahunan  mencapai  15 persen.  Sementara  rata-rata  pertumbuhan  tahunan  transfer  pemerintah  pusat terendah  yakni  Kabupaten  Manokwari  rata-rata  sebesar  6.13  persen.  Lebih  lanjut pada  pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah  terdapat  kecenderungan  peningkatan walaupun  kecildengan  rata-rata  3.63  persen.  Kabupaten  Manokwari  dengan pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah  tertinggi  mencapai  37  persen  dan  terendah Kabupaten Kaimana sebesar 12.48 persen. Pertumbuhan pendapatan pajak maupun retribusi  daerah  menunjukkan  perkembangan  yang  fluktuatif  dan  sangat  curam, peningkatan  pajak  daerah  bahkan  mencapai  1000  persen  dan  penurunannya mencapai  91  persen  yang  terjadi  pada  Kabupaten  Sorong  Selatan,  kondisi  ini  juga terjadi  pada  wilayah  lainnya  dengan  persentase  berbeda.  Undang-undang menyatakan bahwa dana transfer pemerintah pusat bersifat hibah terkait pemerataan fiskal,  hal  ini  mendatangkan  tanggung  jawab  yang  besar  bagi  daerah  dalam pemanfaatan yang optimal menuju kemandirian daerah. Pengelolaan anggaran antar daerah  sewajarnya  mempertimbangkan potensi, permasalahan dan solusi maka tak jarang muncul tekanan-tekanan dalam memenuhi harapan pemerintah pusat.
Otonomi daerah berimplikasi semakin luasnya wewenang pemerintah daerah namun  kenyataannya,  kepemilikan  sumber-sumber  penerimaan  potensial  dari pendapatan  asli  daerah  maupun  dari  sumber  kekayaan  alam  pada  masing-masing daerah  tidak  merata  sehingga  hal  ini  berdampak  pada  tingkat  ketergantungan.
Shamsub  &  Akoto  (2004)  mengungkapkan  bahwa  kriteria  daerah  dengan pendapatan  rendah  cenderung  memaksimalkan  potensi  perpajakan,  pengeluaran agregat  yang  tinggi  terkait  dengan  fiscal  stress  yang  tinggi.  Stone  (2015)  adanya desentralisasi  seharusnya  posisi  keuangan  pemerintah  daerah  lebih  kuat  terkait penyediaan  barang  publik  lokal  yang  sesuai  preferensi  masyarakat  namun  pada kenyataannya keuangan pemerintah daerah justru menjadi lemah. Chung & Williams (2020)  mengungkapkan  bahwa  daerah  yang  memiliki  tingkat  fiskal  stress  rendah cenderung  mampu  meningkatkan  kondisi  keuangannya  dalam  jangka  pendek dibanding daerah yang tingkat fiskal stress tinggi.
Arnett  B.  S  (2012)  menggambarkan  fiskal  stress  secara  umum  sebagai kondisi  keuangan  yang  lemah.  Kondisi  tekanan  fiskal  yang  terdampak  dari keterbatasan  anggaran  penerimaan  daerah  yang  dapat  berpengaruh  cukup  besar terhadap  penyelenggaraan  dan  penyediaan  barang  publik.  Gorina  &  Craig  (2016) menyatakan  bahwa  kondisi  ketidakmampuan  pemerintah  daerah  memenuhi kebutuhan  fiskal  dalam  rangka  penyediaan  pelayanan  publik  menyebabkan terjadinya  fiskal  stress.  Dalam  mengurangi  ketergantungan  pada  pemerintah  pusat maka  penerimaan  daerah  harus  ditingkatkan  kondisi  ini  cenderung  memicu  tingkat fiskal stress semakin besar.
Uraian  di  atas  menjadi  dasar  pijakan  dalam  mencapai  tujuan  penelitian yaknimengetahuipengaruh  transfer  pemerintah  pusat  dan  fiscal  stress  terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Batasan penelitian ini yakni
mencakup  9  kabupaten/kota  dari  13  kabupaten/kota  di  Provinsi  Papua  Barat dikarenakan ketersediaandata.

## KAJIAN PUSTAKA

## Belanja Daerah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  mengklasifikasikan belanja  dalam  tiga  bagian  besar,  yakni  belanja  menurut  urusan  wajib,  belanja menurut  urusan  pilihan,  belanja  menurut  urusan  pemerintahan,  organisasi,  fungsi, program  dan  kegiatan  serta  jenis  belanja.  Belanja  daerah  digunakandalam  rangka pelaksanaan  urusan  yang  menjadi  wewenang  pemerintah  pada  tingkat  provinsi maupun  kabupaten/kota.  Inefisiensi,  pemborosan  dan  kebocoran  mungkin  dapat terjadi  dalam  pengelolaan  belanja  daerah  sehingga  dalam  menguranginya pemerintah wajib memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya.

## Dana Perimbangan
UU  Nomor  33  Tahun  2004  menyatakan  bahwa  dana  perimbangan  adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan  kepada  daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanan  desentralisasi.  Djaenuri  (2012)  mengatakan  bahwa  dana  perimbangan bersumber  dari  APBN  untuk  mendukung  kewenangan  pemerintah  daerah melaksanakan  otonomi,  terutama  peningkatan  pelayanan  dan  kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
Dana  perimbangan  terbagi  atas  dana  alokasi  umum  (DAU),  dana  alokasi khusus  (DAK)  dan  dana  bagi  hasil  (DBH).  DBH  bersumber  dari  pendapatan  APBN yang  pengalokasiannya  berdasarkan  angka  presentase  untuk  mendanai  kebutuhan daerah  dalam  rangka  desentralisasi.  DAK  bersumber  dari  APBN  yang  diberikan
kepada daerah tertentu dalam rangka pemenuhan kegiatan khusus. DAU bersumber dari  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  dengan  tujuan  pemerataan kemampuan  keuangan  antar  daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

## Fiscal Stress
Dapat dikatakan bahwa fenomena fiscal stress terjadi pada saat permintaan terhadap  pelayanan  pemerintah  meningkat  oleh  masyarakat  di  daerah  namun peningkatan  ini  tidak  diikuti  dengan  peningkatan  pendapatan  pemerintah  daerah.
Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Gorina  &  Craig  (2016)  bahwa  fiskal  stress merupakan suatu kondisi ketidakmampuan pemerintah daerah memenuhi kebutuhan fiskal dalam rangka penyediaan pelayanan publik.
Shamsub & Akoto (2004) mengungkapkan terdapat tiga penyebab timbulnya fiskal stress, 1) siklus ekonomi, dimana dalam siklus ekonomi terdapat kondisi resesi,
2)  tidak  adanya  rangsangan  dalam  perekonomian  dan  perkembangan  negatif industri, berpengaruh terhadap pendapatan pemerintah dari sisi pajak yang stagnan bahkan menurun, 3) faktor politik dan keuangan yang tidak terkontrol.

## Produk Domestik Regional Bruto
Untuk  mengetahui  kondisi  perekonomian  suatu  daerah  dalam  kurun  waktu tertentu umumnya menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Sukirno,
2000).  Badan  Pusat  Statistik  (2020)  bahwa  PDRB  merupakan  jumlah  nilai keseluruhan  semua  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  dalam  suatu  wilayah  dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Selanjutnya menurut BPS bahwa PDRB dapat  digunakan  antara  lain  sebagai  indikator  untuk  mengetahui  pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sebagai bahan analisis tingkat kemakmuran masyarakat dan
tingkat  perubahan  barang  dan  jasa,  sebagai  bahan  analisis  produktivitas  sektoral, serta sebagai alat kontrol untuk dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah.

## METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan jenis data panel yang merupakan gabungan data time series  tahun 2010 – 2019 dan cross section kabupaten/kota di Provinsi Papua
Barat.  Data  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  dan  Kementerian  Keuangan
Republik  Indonesia.  Metode  analisis  regresi  data  panel  yang  digunakanakan membandingkan  hasil  regresi  tiga  pendekatan  yaitu  pendekatan common  effect , fixed  effect dan random effect .  Menurut  Gujarati  (2003)  terdapat  beberapa  manfaat penggunaan  regresi  panel,  antara  lain:  permasalahan  heterogenitas  individu  dapat diatasi,  memberikan  lebih  banyak  informasi,  lebih  banyak  variasi,  menangkap dinamika  perubahan  data  dan  meminimumkan  bias  serta  efisien. Hsiao  (2014)  juga mengungkapkan data panel dapat memberikan degree of freedom yang lebih besar,
variabilitas  data  lebih  besar  dan  meminimumkan  kolinieritas  antar  variabel independen.Model  penelitian  diformulasikan  dalam  bentuk  persamaan  logaritma natural berikut ini.
lnBD it = α 0 + α 1 lnDAU it + α 2 lnDAK it + α 3 lnDBH it + α 4 lnDOK it + α 5 RPAD it + α 6 lnTx it + α 7 lnPDRB it +e it …  (1)
lnBD it = α 0 + α 1 lnDAU it + α 2 lnDAK it + α 3 lnDBH it + α 4 lnDOK it + α 5 SPP it + α 6 lnTx it + α 7 lnPDRB it + e it …  (2)
Dimana:BD= belanjadaerah; DAU =dana alokasi umum; DAK = dana alokasi khusus; DBH= dana bagi hasil;DOK= dana otonomi khusus;Tx= pajak daerah; PDRB =  produk  domestik  regional  bruto; α 0 =  konstana; α 1, α 2, α 3 α 4, α 5, α 6, dan α 7 =  koefisien regresi,  dan; e = error  term .  Fiscal  stress  tidak  memiliki  definisi  baku  yang  diterima secara  umum  sehingga  definisi  dibuat  sesuai  tujuan  penelitian  atau  dengan
modifikasi penelitian sebelumnya, Arnett  B. S (2012). Terdapat beragam cara untuk mengukur  fiskal  stress,  penelitian  ini  menyoroti  fiskal  stress  menggunakan  dua indikator  pada  persamaan  regresi  panel  yang  terpisah,  yang  pertama  pada persamaan (1) dengan menggunakan rasio pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah  (RPAD)mengacu  pada  Brown  (1993),  dan  selanjutnya  persamaan  (2) menggunakan  selisih  pengeluaran  pemerintah  daerah  dengan  penerimaan  daerah (SPP)  mengacu  pada  Skidmore  dan  Scorsone  (2011).Ukuran  fiskal  stress  dalam penelitian  ini  digunakan  dengan  pertimbangan  ketersediaan  data  pada  instansi terkait yang dapat diakses secara publik.
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  belanja  daerah  merupakan seluruh  kewajiban  daerah  yang  diakui  sebagai  pengurangan  nilai  kekayaan  bersih tiap  kabupaten/kota  di  Provinsi  Papua  Barat  dalam  tahun  anggaran  bersangkutan, satuan  rupiah.  Variabel  independen  terdiri  dari  :  dana  alokasi  umum,  merupakan alokasi  dana  bertujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  daerah  untuk membiayai kebutuhan daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, dalam satuan rupiah;dana  alokasi  khusus,  merupakan  alokasi  dana  bertujuan  membantu membiayai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua  Barat,  dalam  satuan  rupiah;dana  bagi  hasil,  merupakan  alokasi  dana berdasarkan  angka  persentase  untuk  kebutuhan  daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi
Papua  Barat,  dalam  satuan  rupiah;  dana  otonomi  khusus,  merupakan  alokasi  dana untuk  mendanai  pelaksanaan  otonomi  khusus  kabupaten/kota  di  Provinsi  Papua Barat,  dalam  satuan  rupiah;rasio  pendapatan  asli  daerah  terhadap  belanja  daerah, merupakan  indikator  untuk  memeriksa  tekanan  keuangan  daerah  dengan  melihat kontribusi  pendapatan  asli  daerah  terhadap  belanja  daerah,  dalam  satuan persen;selisih  pengeluaran  dan  penerimaan  daerah,  merupakan  indikator  untuk
memeriksa tekanan fiskal daerah dengan melihat selisih pengeluaran yang dilakukan oleh  pemerintah  daerah  dengan  penerimaan,  dalam  satuan  rupiah;  pajak  daerah, merupakan  kontribusi  wajib  pajak  untuk  keperluan  daerah  untuk  kebutuhan masyarakat,  dalam  satuan  rupiah  dan;  produk  domestik  regional  bruto  merupakan indikator  untuk  mengetahui  kondisi  perekonomian  suatu  daerah,  dalam  satuan rupiah.
Analisis regresi data panel umumnya membandingkan tiga pendekatan, yaitu pendekatan common effect, fixed effect dan random effect. Hasil regresi terbaik dari ketiga  pendekatan  tersebutyang  akan  digunakan  selanjutnya,  maka  perlu  dilakukan pengujian  untuk  mendapatkan  hasil  terbaik.  Untuk  hasil  regresi  terbaik  antara pendekatan  common  effect  dengan  fixed  effext  digunakan  uji  Chow,  uji  Lagrange
Multiplier digunakan untuk membandingkan hasil regresi pendekatan common effect dengan random effect dan untuk mendapatkan hasil terbaik antara hasil regresi fixed effect dengan random effect digunakan  uji Hausman.Pengujian asumsi klasik dalam penelitian  ini  untuk  mendapatkan  hasil  estimasi  yang  lebih  baik.  Untuk  mendeteksi adanya  heteroskedastisitas  digunakan  uji  Glesjer,  untuk  mendeteksi  adanya otokorelasi  digunakan  uji  Durbin-Watson  dan  untuk  mendeteksi  multikolinieritas digunakan matriks korelasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk mendapatkan pendekatan terbaik maka selanjutnya hasil regresi akan di  uji.  Uji  Chow,  jika  hasil  uji  menunjukkan  nilai  probabilitas  lebih  kecil  dari  alpha  5 persen  maka  pendekatan  fixed  effect  lebih  baik  dibandingkan  common  effect, sebaliknya common effect lebih baikdigunakan apabila nilai probabilitas lebih besar.
Hasil uji Chow memperlihatkan nilai probabilitas persamaan (1) sebesar 0,0259 dan persamaan  (2)  sebesar  0,0001  karena  nilai  probabilitas  lebih  kecil  dari  alpha  5
persen  maka  pendekatan  terbaik  untuk  kedua  persamaan  yakni  pendekatan  fixed effect.  Hasil  uji  Chow  mengindikasikan  bahwa  uji  Lagrange  Multiplier  tidak  perlu dilakukan.  Selanjutnya,  untuk  membandingkan  pendekatan  fixed  effect  dengan random effect digunakan uji Hausman, jika nilai probabilitas uji lebih besar dari alpha 5  persen  maka  pendekatan  random  effect  lebih  baik  dibandingkan  fixed  effect  dan sebaliknya.  Nilai  probabilitas  uji  Hausman  persamaan  (1)  sebesar  0,0628 mengindikasikan  bahwa  pendekatan  terbaik  yakni  random  effect,  sementara  nilai probabilitas persamaan (2) sebesar 0,000 yang mengindikasikan bahwa pendekatan terbaik untuk persamaan kedua adalah fixed effect. Hasil uji regresi panel persamaan (1) dan (2) dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 1. Uji Pendekatan Terbaik Uji Chow Uji Hausman Statistik Chi- sq Prob. Statistik Chi- sq Prob. Persamaan 1 15,77623 0,0259 13,4055 0,0628 Persamaan 2 32,7791 0,0001 32,2015 0,0000 Sumber : data diolah, 2021 Eviews
Berdasarkan  hasil  uji  Chow  dan  uji  Hausman  maka  persamaan  (1)
menggunakan  pendekatan  random  effect  sementara  persamaan  (2)  menggunakan pendekatan fixed  effect.  Hasil  estimasi  keua  persamaan  tersebut  dapat  dilihat  pada tabel berikut ini.
Tabel 2. Hasil Estimasi Regresi Panel
Variabel
Persamaan 1
Persamaan 2 Koef. t-Stats. Koef. t-Stats. lnDAU 0.509285*** 10.28541 0.397568*** 9.045215 lnDAK 0.157836*** 8.148056 0.089149*** 5.950966 lnDBH 0.179693*** 7.402507 0.169399*** 9.642384 lnDOK 0.167892*** 6.740143 0.190648*** 12.62643 lnTx 0.024703** 2.054929 0.006928 0.687967 lnPDRB 0.046116** 2.276323 0.302005*** 5.371770 RPAD 0.007506** 2.155765 - - SPP - - 7.60E-13*** 13.64342 C 0.904689 0.801448 1.028242 0.989469
Variabel Persamaan 1 Persamaan 2 Koef. t-Stats. Koef. t-Stats. R-square 0.944982 0.986666 F-Stats 201.2012 365.0590 Prob. 0.000000 0.000000 D-W 1.603415 1.547937 Sumber: data diolah, 2021 Eviews
Keterangan: ***sig. 1 persen; **sig. 5 persen.
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  pada  persamaan  (1)  terdapat  empat  variabel yang secara signifikan berpengaruh terhadap belanja daerah dengan alpha 1 persen yakni  dana  alokasi  umum,  dana  alokasi  khusus,  dana  bagi  hasil  dan  dana  otonomi khusus. Sementara rasio pendapatan asli daerah, pajak daerah dan produk domestik regional bruto juga berpengaruh signifikan dengan alpha 5 persen terhadap belanja daerah.  Pada  persamaan  (2)  terdapat  enam  variabel  yang  berpengaruh  positif dengan  signifikansi  alpha  1  persen  terhadap  belanja  daerah,  yaitu  dana  alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dana otonomi khusus, produk domestik regional  bruto  dan  selisih  pengeluaran  dan  penerimaan.Sementara  pajak  daerah tidak signifikan.
Meski  masih  perdebatan  namun  untuk  mendapatkan  hasil  estimasi  yang tepat,  konsisten  dan  tidak  bias  ( best  linier  unbiased  estimator )  dalam  penelitian  ini menerapkan uji asumsi klasik. Uji Glesjer untuk mendeteksi heteroskedastisitas, jika hasil  uji  menunjukkan  nilai  probabilitas  masing-masing  variabel  independen  lebih besar  dari  alpha  5  persen  maka  tidak  terjadi  heteroskedastisitas  dan  jika  nilai probabilitas  lebih  kecil  maka  terjadi  heteroskedastisitas  Ekananda  (2016).  Hasil  uji
Glesjer dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

## Tabel 3. Hasil Uji Glesjer
Variable Persamaan 1 Persamaan 2 Keterangan C 0.0752 0.1107 Non Heteroskedastisitas lnDAU 0.1030 0.0919 lnDAK 0.4101 0.3762 lnDBH 0.7569 0.8107 lnDOK 0.0714 0.2028
Variable Persamaan 1 Persamaan 2 Keterangan lnTX 0.9738 0.4610 lnPDRB 0.1307 0.5724 RPAD 0.9811 - SPP - 0.7344 Sumber: data diolah, 2021 Eviews.
Tabel  3  bahwa  berdasarkan  hasil  uji  Glesjer  memperlihatkankeseluruhan variabel untuk persamaan (1) dan persamaan (2) tidakterdapat heteroskedastisitas,nilai probabilitas variabel lebih besar dari alpha 5 persen. Matriks kolinieritas untuk mendeteksi hubungan antar variabel independen,hasil menunjukkan  tidak  terdapat  nilai  yang  lebih  besar  dari  0,80sehingga  disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas. Uji Durbin Watson untuk mendeteksi terjadinya otokorelasi  dalam  hasil  regresi.  Hasil  uji  Durbin  Watson  dapat  dilihat  pada  tabel  2 yaitu  sebesar  1,6034  dan  1,5479,  nilai  d L sebesar  1,494  dan  d U sebesar  1,827 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat otokorelasi dalam model.
Pengujian  signifikansi  koefisien  regresi  menggunakan  uji  t  dan  uji  F.  Uji  t digunakan  untuk  mengamati  secara  individu  pengaruh  variabel  independen menjelaskan  variasi  variabel  dependen.  Pada  alpha  5  persen  diperoleh  nilai  t-tabel sebesar 1,6636 selanjutnya dibandingkan dengan nilai t-hitung pada tabel 2. Nilai t- hitung  pada  persamaan  (1)  terlihat  keseluruhan  variabel  berpengaruh  signifikan dengan  nilai  t-hitung  lebih  besar  dari  t-tabel.  Sementara  pada  pada  alpha  5  persen persamaan (2) hanya variabel pajak daerah yang tidak signifikan sementara variabel yang  lain  memiliki  nilai  t-hitung  lebih  besar  dari  t-tabel.  Uji  F  digunakan  untuk mengamati  secara  bersama-sama  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel dependen. Nilai F-tabel adalah sebesar 2,122 pada persamaan (1) diperoleh nilai F- hitung  sebesar  201,20  dan  persamaan  (2)  sebesar  365,05  kedua  persamaan memiliki  nilai  probabilitas  yang  sama  yakni  sebesar  0,000  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  pada  kedua  persamaan  semua  variabel  independen  secara
bersama-sama  berpengaruh  terhadap  belanja  daerah  secara  signifikan.  Nilai  R- square persamaan (1) sebesar 94,4 dan persamaan (2) sebesar 98,6 menunjukkan bahwa  model  yang  digunakan  mampu  menjelaskan  variasi  variabel  dependen dengan baik.
Estimasi  regresi  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa transfer  pemerintah  pusat  berpengaruh  signifikan  pada  meningkatnya  belanja daerah.  Fiskal  stress  juga  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  belanja daerah,  baik  dengan  ukuran  rasio  pendapatan  asli  daerah  terhadap  belanja  daerah maupun selisih penerimaan dan pengeluaran daerah, artinya terjadinya fiskal stress akibat  pendapatan  yang  stagnan  sementara  pemenuhan  kebutuhan  dan  pelayanan kepada  masyarakat  meningkat.  Saruc  &  Sagbas  (2008)  bahwa  variabel  transfer pemerintah  pusat  ke  daerah  dan  produk  domestik  bruto  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap  upaya  pajak,  lebih  lanjut  dikatakan  bahwa  adanya  suatu  kondisi dimana  pemerintah  daerah  merespon  tranfer  pemerintah  pusat  dengan  proporsi belanja  daerah  lebih  besar  berasal  dari  transfer.  Skidmore  &  Scorsone  (2011) menemukan  bahwa  wilayah  dengan  pendapatan  daerah  dari  pajak  yang  stagnan atau  bahkan  menurun    mengalami  tekanan  fiskal  yang  relatif  besar,  juga diungkapkan  bahwa  transfer  antar  pemerintah  juga  menjadi  sumber  fiskal  stress yang  signifikan,  dengan  melakukan  pemangkasan  pengeluaran  dan  penundaan peningkatan  modal  merupakan  strategi  jangka  pendek  yang  efektif  namun  dalam jangka panjang akan berdampak pada biaya yang lebih besar.
Shamsub & Akoto (2004) pengeluaran agregat  yang tinggi dipengaruhi oleh fiskal  stress  yang  tinggi,  bahwa  untuk  mengurangi  fiskal  stressmaka  pertumbuhan pengeluaran agregat harus dikurangi agar sejalan dengan pertumbuhan pendapatan.
Pemerintah  negara  bagian  dan  lokal  perlu  melakukan  diversifikasi  sumber
pendapatan  guna  mengurangi  fiskal  stress.  Juanita  &  Abdullah  (2016)  fiskal  stress berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  perubahan  anggaran  belanja pemerintah  daerah,  mengindikasikan  bahwa  dalam  kondisi  fiskal  stress  yang  tinggi tingkat  fleksibilitas  penyesuaian  untuk  belanja  yang  dilakukan  pemerintah  daerah rendah.  Muryawan  &  Sukarsa  (2016)  bahwa  fiskal  stress  berpengaruh  signifikan terhadap  kinerja  keuangan  daerah  dan  pertumbuhan  ekonomi,  dalam  upaya meningkatkan  penerimaan  daerah  maka  optimalisasi  potensi  sumber-sumber penerimaan daerah semakin meningkat. Thompson (2017) menganalisis fiskal stress dan  menemukan  bahwa  daerah  dengan  fiskal  stress  tinggi  cenderung  mengurangi total pengeluaran dan meningkatkan pajak.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  baik  pada  persamaan  (1)  maupun persamaan  (2),  transfer  pemerintahpusat  dan  fiskal  stress  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  belanja  daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Papua  Barat,  baik menggunakan rasio pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah maupun selisih penerimaan  dan  pengeluaran  pemerintah  daerah.  Fiskal  stress  terjadi  Ketika pengeluaran  yang  lebih  besar  dari  penerimaan  daerah  atau  peningkatan belanjadaerah  cenderung  lebih  besar  dari  peningkatan  pendapatan  daerah  terlebih bila  pendapatan  daerah  mengalami  stagnansi  atau  bahkan  menurun.  Produk domestik regional bruto juga berpengaruh terhadap belanja daerah.
Dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat kabupaten/kota  di  Provinsi  Papua  Barat  maka  peningkatan  penerimaan  daerah sebaiknya lebih besar dari pengeluaran daerah, semakin besar proporsi penerimaan daerah  terhadap  pengeluaran  akan  semakin  baik  untuk  mencapai  kemandirian
daerah.  Penerimaan  daerah  yang  bersumber  dari  pendapatan  asli  daerah merupakan  kunci  kemandirian  fiscal  daerah,  menggali  potensi  sumber-sumber penerimaan  daerah  termasuk  dengan  melakukan  diversifikasi  seperti  pajak  dan retribusi  diharapkan  dapat  berdampak  pada  turunnya  fiskal  stress  dan ketergantungan pada pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  P.  H.  (2007).  Kemampuan  Keuangan  Daerah  dan  Relevasinya  dengan Pertumbuhan Ekonomi. The 1st International Accounting Conference .
Arnett B.  S.  (2012). Fiscal  Stress  in  The  U.S.  States:  An  Analysis  of  Measures and Responses
(Georgia State
University). Retrieved from https://scholarworks.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1035&context=pmap_di ss
Badan  Pusat  Statistik.  (2020).  Produk  Domestik  Regional  Bruto.  Retrieved  from https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan- usaha-.html
Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar . Jakarta: Erlangga.
Brown, K. W. (1993). The Ten Point Test of Financial Condition: Toward an Easy-to- Use Assessment Tool for Smaller Cities. Government Finance Review , 9 (6), 21 – 26. Retrieved from
https://localgovernment.extension.wisc.edu/files/2016/04/kenneth-brown-Ten- point-test.pdf
Chung,  I.  H.,  &  Williams,  D.  (2020).  Local  Governments’  Responses  to  The  Fiscal Stress  Label:  The  Case  of  New  York. Local  Government  Studies.  Taylor  and Francis Group . Retrieved from https://doi.org/10.1080/03003930.2020.1797693 Djaenuri, M. A. (2012). Hubungan Keuangan Pusat-Daerah: Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah . Ghalia Indonesia. Ekananda,  M.  (2016). Analisis  Ekonometrika  Data  Panel,  Teori  Lengkap  dan Pembahasan  Menyeluruh  Bagi  Penelitian  Ekonomi,  Bisnis  dan  Sosial (Edisi  2). Jakarta: Mitra Wacana Media.
Elmi,  B.  (2002). Keuangan  Pemerintah  Daerah  Otonomi  di  Indonesia .  Jakarta:  UI Press.
Gorina, E., & Craig, M. (2016). Measuring and Modeling Determinant of Fiscal Stress in US Municipalities . Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/326756916_Measuring_and_Modeling _Determinants_of_Fiscal_Stress_in_Us_Municipalities.
Gujarati, D. N. (2003). Basic Econometrics . Singapore : McGraw Hill. Hsiao, O. (2014). Analysis of Panel Data . New York: Cambidge University Press. Juanita,  A.,  &  Abdullah,  S.  (2016).  Pengaruh  Fiskal  Stress  dan  Legislature  Size terhadap  Expenditure  Change  pada  Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Utara. Jurnal Akuntansi , XX (03), 467 –478.
Muryawan,  S.  M.,  &  Sukarsa,  M.  (2016).  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal,  Fiskal Stress,  dan  Kinerja  Keuangan  Daerah  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di
Kabupaten/Kota  Provinsi  Bali. E-Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas Udayana , 5 (2), 229 –252. Retrieved from
https://media.neliti.com/media/publications/44769-ID-pengaruh-desentralisasi- fiskal-fiscal-stress-dan-kinerja-keuangan-daerah-terhada.pdf
Musgrave,  R.  (1959). Theory  of  Public  Finance:  A  Study  in  Public  Economy .  New York: McGraw.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun. Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah . , (2006).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006. Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah . Saragih,  J.  P.  (2003). Desentralisasi  Fiskal  dan  Keuangan  Daerah  dalam  Otonomi . Bogor: Ghalia Indonesia.
Saruc, N. T., & Sagbas, I. (2008). The Surge Impact of the Flypaper, Substitution and Stimulation Effect on Local Tax Effort in Turkey. International Research Journal of Finance and Economics. EuroJournals Publishing Inc , (13), 42 –49. Retrieved from https://avesis.istanbul.edu.tr/yayin/200ffeaa-2141-4128-bc66- 4b86f6a6c78e/the-surge-impact-of-the-flypaper-substitution-and-stimulation- effects-on-local-tax-effort-in-turkey
Shamsub,  H.,  &  Akoto,  J.  B.  (2004).  State  and  Local  Fiscal  Structures  and  Fiscal Stress. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management . Skidmore, M., & Scorsone, E. (2011). Causes and Consequences of Fiscal Stress in Michigan Cities. Regional Science and Urban Economics , 41 (4), 360 –371.
Stone, S. B. (2015). The Effect of Fiscal Decentralization on the Financial Condition of  Municipal  Government. International  Journal  of  Public  Administration , 38 (6), 453 –460.
Sukirno,  S.  (2000). Mikro  Ekonomi  Modern:  Perkembangan  Pemikiran  dari  klasik sampai Keynesian Baru (Edisi 1). PT Raja Grafindo, Jakarta. Thompson,  P.  N.  (2017).  Effects  of  Fiscal  Stress  Labels  on  Municipal  Government Finances,  Housing  Prices,  and  the  Quality  of  Public  Services:  Evidence  from Ohio. Regional Science and Urban Economics , 64 , 98 –116.
Turnbull,  G.  K.  (1998).  The  Overspending  and  Flypaper  Effects  of  Fiscal  Illusion:
Theory and Empirical Evidence. Journal of Urban Economics , 44 (1), 1 –26. UU Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah .
UU  Nomor  33  Tahun  2004. Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat .