## ANALISIS PARTISIPASI  MASYARAKAT DALAM PILKADA SERENTAK KOTA PALEMBANG TAHUN 2018
Tarmizi Endrianto
Program Studi Administrasi Negara, STIA Satya Negara Palembang Indonesia Email Koresponensi : endrianto76@gmail.com

## Abstract
Democratic participation of the people should be higher at this time. However, socialization of organizers with stakeholders  and  related  parties,  besides  that  there  are  still  people  who  are  aware  of  the  importance  of  their participation  in  choosing  their  regional  heads  because  people  do  not  understand  the  benefits  of  post-conflict local elections. This is indicated by the voter turnout of no more than the target set by the Palembang City KPU of 70%. In addition, some people are only limited to voting, so that the group to be chosen is not known  with certainty by the voters. The results of the author's research found that the implementation of the General Elec- tion Commission Regulation Number 8 of 2017 CHAPTER III regarding Public Participation at the Palembang City KPU Office has gone well. Although the level of community participation in the 2018 Simultaneous Pilkada did not reach the target because of the resources in the Program and Data Section so that the DPT was always changing. Public participation in the 2018 Palembang City Simultaneous Elections is targeted at 70% based on the number of voters 1,168,258, the result of the percentage of public participation in the Governor and Deputy Governor elections is 67%, while the election of Mayor and Deputy Mayor of Palembang has 1,166,044 commu- nity participation results is 67.1%. The reason for not achieving the target is the resources in the Program and Data Section, namely the Permanent Voter List, which often changes.
Keywords: Paticipation, Community Participation, Pilkada

## A. Pendahuluan
Berdasarkan konsep demokrasi dengan  kedaulatan  rakyat,  maka partisipasi  harus  diterjemahkan  se- bagai  hak-hak  dasar  dari  rakyat  un- tuk terlibat dalam proses politik, baik secara  langsung  maupun  tidak  lang- sung.  Dalam  hal  ini  Indonesia  se- bagai  negara  yang  mengakui  bahwa rakyat  adalah  pemegang  tertinggi kedaulatan  maka  Indonesia  menjadi- kan  pemilihan  umum  (pemilu)  se- bagai  salah  satu  sarana  demokrasi untuk  membentuk  sistem  kekuasaan negara  yang  berkedaulatan  rakyat. Pemilu  dianggap  memiliki  nilai strategis  bagi  rakyat  dalam  suatu negara  yang  menganut  kekuasaan rakyat.  Pemilu  juga  dipandang  se- bagai  sarana  paling  efektif  untuk memilih  pemimpin  yang  mampu mencerminkan aspirasi dan kehendak rakyat.
Menurut  Undang-Undang  No- mor  7  Tahun  2017  Pasal  1  ayat  (1) tentang  Pemilihan  Umum,  Pemilu merupakan  sarana  kedaulatan  rakyat untuk  memilih  anggota  Dewan  Per- wakilan  Rakyat,  anggota  Dewan Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan Wakil  Presiden  dan  untuk  memilih anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  yang  dilaksanakan  secara langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  ju- jur, dan adil dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1945.
Penyelenggaraan  Pemilu  se- bagaimana  yang  tertuang  pada  Pasal 1 ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggaraan pemilu adalah  pelaksanaan  tahapan  pemilu yang dilaksanakan oleh penyelengga- ra  pemilu.  Berdasarkan  Undang- Undang  No.  7  Tahun  2017  tentang
Pemilihan  Umum  Pasal  1  ayat  (7) Penyelenggara  Pemilu  adalah  lem- baga yang menyelenggarakan Pemilu yang  terdiri  dari  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU),  Badan  Pengawas Pemilu  (Bawaslu)  dan  Dewan  Ke- hormatan  Penyelenggaraan  Pemilu (DKPP)  untuk  memilih  anggota  De- wan  Perwakilan  Rakyat,  Anggota Dwean  Perwakilan  Daerah,  Presiden dan Wakil Presiden dan Untuk mem- ilih  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  secara  langsung  oleh
Rakyat. Menurut Ferry Kurnia Rizkiyansyah  (2007:78)  menyebut- kan  bahwa  yang  dimaksud  dengan penyelenggara pemilihan umum ada- lah  suatu  lembaga  khusus  yang  me- nangani  proses  pemilihan  umum Definisi  di  atas  menyebutkan  bahwa penyelenggara pemilihan umum ada- lah lembaga khusus  yang menangani proses  pemilihan  umum.  Komisi pemilihan  umum  merupakan  lem- baga  khusus  yang  menangani  proses pemilihan umum di Indonesia. Komisi  pemilihan  umum  sesuai dengan  amanat  UUD  1945  merupa- kan  lembaga  khusus  penyelenggara pemilihan  umum  yang  bersifat    na- sional, tetap dan mandiri.
Adanya  reformasi  ketatanega- raan  memberikan  pengaruh  terhadap proses  demokratisasi  ke  daerah kemudian  lahirlah  Undang-Undang Nomor    9  Tahun  2015    Tentang  Pe- rubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ten- tang  Pemerintahan  Daerah  dengan
Undang-Undang tersebut negara memberikan  peran  kepada  rakyat daerah  untuk  secara  langsung  mem- ilih  kepala  daerahnya.  Pemilihan kepala  daerah  merupakan  wujud  im- plementasi  demokrasi  partisipatif yang  digunakan  untuk  melakukan suksesi  kepemimpin  daerah.  Setiap
Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan  Daerah  yang  disebut kepala daerah.
Menurut  Pasal  59  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2015  ten- tang Pemerintah Daerah, Kepala dae- rah  untuk  Daerah  Provinsi  disebut Gubernur,  untuk  Daerah  Kabupaten disebut  Bupati,  dan  untuk  Daerah Kota  disebut  Walikota.  Kepala  Dae- rah  dibantu  oleh  Wakil  Kepala  Dae- rah  sesuai  dengan  Pasal  63  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2015  ten- tang  Pemerintah  Daerah,  Kepala Daerah  dapat  dibantu  oleh  Wakil Kepala  Daerah.  Wakil  Kepala  Dae- rah  untuk  Daerah  Provinsi  disebut Wakil  Gubernur,  untuk  Daerah  Ka- bupaten  disebut  Wakil  Bupati,  dan untuk  Daerah  Kota  disebut  Wakil Walikota.
Menurut  Joko  J.  Prihatmoko (2005:  112-124)  Pemilihan  kepala daerah,  baik  gubernur  maupun  bu- pati/wali kota secara langsung meru- pakan perwujudan pengembalian hak-hak  dasar  dalam  memilih  pem- impin  di  daerah.  Dengan  demikian, rakyat  memiliki  kesempatan  dan kedaulatan  untuk  menentukan  pem- impin daerah secara langsung, bebas, dan  rahasia  tanpa  adanya  intervensi sama halnya mereka memilih prasiden  dan  wakil  presiden  dan wakil-wakilnya  di  legislatif  dalam pemilu. Pemilihan pejabat publik
secara  langsung  dianggap  sebagai suatu  proses  yang  lebih  demokratis. Hal  ini  di  karenakan  sistem  demo- krasi  ikut  ditentukan  oleh  para  sele- ksi  pemimpin  pemerintahan.  Oleh karena  itu,  pemilihan  secara  lang- sung  oleh  rakyat  merupakan  alter- natif  yang  digunakan  untuk  mening- katkan  proses  seleksi  dan  legitimasi pemerintah daerah.
Partisipasi masyarakat (partisipasi  politik)  dalam  pemilihan kepala  daerah  menjadi  salah  satu wujud kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik  yang dimaksudkan adalah  memposisikan  masyarakat sebagai  warga  negara  (pemilih) bukan sebagai  politisi  (yang dipilih). Pemilihan  langsung  kepala  daerah dengan proses demokrasi menjadikan rakyat sebagai pemilik legitimasi un- tuk  berpartisipasi  dalam  proses  poli- tik  yang  akan  dilihat  dari  keiku- tsertaannya  memberikan  suara  pada saat pemilihan langsung.
Menurut Peraturan Komisi Pemilihan  Umum  (PKPU)  Nomor  8 Tahun  2017,  Partisipasi  Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau  kelompok  masyarakat  da- lam penyelenggaraan Pemilihan. Da- lam upaya meningkaatkan partisipasi masyarakat menurut PKPU Nomor 8 Tahun  2017  BAB  III  Tentang Partisipasi  Masyarakat,  KPU  Mem- iliki  Kewenangan    sebagai  berikut  : a) Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat  dalam  pengambilan  ke- bijakan  publik  pada  tahap  penyusu- nan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan  dan  evaluasi  Pemilihan; b)  Mengatur  pihak  yang  dapat  ber- partisipasi  yang  mencakup  orang, kelompok  orang,  badan  hukum dan/atau  masyarakat  adat;  dan  c) Menolak  atau  menerima  Partisipasi Masyarakat.
Masyarakat  dengan  partisipasi politiknya  menjadi  salah  satu  faktor pendukung  pelaksanaan  pemilihan kepala  daerah.  Tingkat  partisipasi masyarakat  pada  waktu  pemilihan kepala  daerah  menjadi  tolak  ukur idealnya  sebuah  demokrasi.  Antusi- asme  masyarakat  untuk  terlibat  da- lam  partisipasi  politik  menunjukkan
bahwa  demokrasi  menjadi  semakin maju.  Hal  ini  membuktikan  bahwa adanya  kesadaran  politik  masyarakat yang semakin tinggi.
Tingginya  tingkat  partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa masyrakat  memahami  pentingnya permasalah  politik  dan  tergerak  un- tuk  ikut  andil  dalam  proses  demo- krasi. Namun sebaliknya jika partisipasi masyarakat rendah menunjukkan ketidak perdulian masyarakat terhadap masalah negara. Agar  pelaksanaan  pemilihan kepala daerah menghasilkan pemerintah  yang  demokratis  dan mendapatkan  legitimasi  yang  sah dari rakyat maka diperlukan lembaga independen  sebagai  penyelenggara pemilihan  umum  kepala  daerah.  Da- lam  hal  ini  penyelenggaraan  pemili- han kepala daerah dilaksanakan oleh Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) Provinsi  untuk  melaksanakan  penye- lenggaraan  pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur.  Sedangkan  Komisi Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota menyelenggarakan  pemilihan  Bupati dan  Walikota  beserta  wakilnya. Mengingat  pentingnya  partisipasi masyarakat  dalam  pemilihan  kepala daerah dan menjadi tolak ukur ideal- nya  demokrasi,  maka  Komisi  Pem- ilihan  Umum  (KPU)  memiliki  peran mendorong  masyarakat  untuk  ber- partisipasi  dalam  pelaksanaan  pem- ilihan kepala daerah.
Pasal 18 huruf j dan Pasal pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan  tugas  dan  kewajiban KPU  Kota  adalah  melaksanakan  so- sialisasi  dan  menyampaikan  semua informasi  penyelenggaraan  pemilu kepada masyarakat. Sosialisasi penyelenggaraan  pemilihan  merupa- kan  proses  penyampaian  informasi tentang  tahapan  penyelenggaraan
pemilihan.  Sosialisasi  pemilihan  dil- akukan untuk meningkatkan
partisipasi  masyarakat  dalam  pemili- han.  Selain  itu  pula,  untuk  mening- katkan  partisipasi  politik  masyarakat dilakukan  pendidikan  politik  kepada masyarakat  terutama  bagi  pemilih pemula.
Pilkada  serentak  adalah  proses pemilihan  Gubernur,  Walikota  dan Bupati  secara  langsung  oleh  rakyat, yang  dilakukan  secara  bersamaan bagi semua  kepala daerah yang telah berakhir  masa  jabatannya  ditahun yang  sama.  pemilihan  kepala  daerah serentak pada tahun 2018 yang diiku- ti oleh 171 Daerah di Indonesia yaitu 17  Provinsi  memilih  Gubernur  dan Wakil  Gubernur,  39  Kota  Memilih Walikota  dan  Wakil  Walikota  dan 115  Kabupaten  memilih  Bupati  dan Wakil  Bupati.  Sumatera  Selatan melaksanakan  10  pemilihan  kepala daerah yaitu 1 Provinsi, 4 Kota dan 5
Kabupaten. Idealnya semakin
ber- tambahnya  umur  demokrasi  maka seharusnya  semakin  tinggi  pula  ang- ka  partisipasi  masyarakat.  Komu- nikasi  dan  sosialisasi  penyelenggara dengan  pemangku  kepentingan    dan pihak-pihak  yang  terkait,  selain  itu masih  terdapat  sebagian  masyarakat yang  tidak  mengetahui  betapa  pent- ingnya  partisipasi  mereka  dalam memilih  kepala  daerahnya,  karena masyarakat belum sepenuhnya mengetahui  manfaat  pemilu.  Hal  ini ditunjukkan dengan tingkat
partisipasi  memilih  yang  tidak  lebih dari target yang telah ditetapkan oleh KPU  Kota  Palembang  sebesar  70%. Selain  itu  sebagian  masyarakat  terli- bat  dalam  proses  pemilihan  umum hanya  sebatas  pada  pemungutan suara,    sehingga  kelompok-  ke- lompok  yang  akan  dipilih  tidak dikenal dengan jelas oleh pemilih.
B. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan  adalah  metode  penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.      Menurut  Sugiyono
(2017:50)  adalah  :  “Metode  yang berlandaskan  pada  filsafat  postposi- tivisme,  digunakan  untuk  meneliti pada  kondisi  objek  yang  alamiah, (sebagai  lawannya  adalah  eksperi- men)  dimana  peneliti  sebagai  in- strumen  kunci,  teknik  pengumpulan data  dilakukan  secara  trianngulasi (gabungan),  analisis  dapat  dapat berupa  induktif/kualitatif,  dan  hasil penelitian kualitatif lebih menekankan  makna  daripada  gener- alisasi.”
Sumber  data  terdiri  dari  data primer  dan  sekunder.  Data  primer diperoleh dari hasil wawancara men- dalam  dengan  sejumlah  informan, sedangkan  data    sekunder    diperoleh dari  kajian  literatur  dan  dokumen terkait.  Instrumen penelitian  adalah peneliti sendiri. Informan penelitian  terdiri  dari  penyelengga- ra  Pilkada  serentak Provinsi
Sumatera  selatan,      Pengumpulan data  penelitian  melalui    observasi, dokumentasi dan  wawancara kepada informan  dan  nara  sumber.  Pengam- bilan  informan  dan  narasumber dengan  teknik  purpossive,  yakni prosedur    memilih      informan  sesuai dengan  spesifikasi  yang  dibutuhkan dalam penelitian.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Rasional Peraturan  Komisi  Pemilihan
Umum  (PKPU)  Nomor  8  Tahun 2017  BAB  III  tentang  Partisipasi Masyarakat  menginginkan  bahwa dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah Serentak  Tahun  2018  dapat  mening- katkan  partisipasi  masyarakat  dida-
lam  memberikan  suaranya  pada  hari pemungutan suara sehingga masyarakat  telah  berperan  aktif  da- lam  mencari  pemimpinnya  dalam  5 tahun kedepan.

## Keterlibatan  masyarakat  dalam pemilihan
Keterlibatan  masyarakat  dalam pemilihan  dapat  diwujudkan  dengan melibatkan  masyarakat  secara  lang- sung  didalam  setiap  tahapan,  jadwal dan  program  sebagaimana  hasil  wa- wancara sebagai berikut :
Berdasarakan  hasil  wawancara keterlibatan masyarakat dapat berupa masyarakat terlibat didalam penyusunan kebijakan atau peraturan yang  diwakili  oleh  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  dimana  Dewan Perwakilan Rakyat yang telah diberikan  kepercayaan  dari  masyara- kat  sebagai  penyalur  aspirasi  di pemerintahan  adapun  selain  Dewan Perwakilan Rakyat, pakar-pakar hukum  dan  penggiat  pemilu  juga dapat  memberikan  saran  didalam penyusunan  kebijakan  atau  pera- turan.
Keterlibatan  masyarakat  tidak hanya  dalam  penyusunan  kebijakan atau  peraturan  namun  masyarakat juga  terlibat  didalam  setiap  tahapan pemilihan  yang  mana  disetiap  taha- pan  tersebut  dibagi  menjadi  tiga tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.
Tahapan  persiapan  dilakukan dua bulan sebelum pelaksanaan pem- ilihan,  tahapan  pelaksanaan  adalah tahapan  pemungutan  suara  dan  taha- pan  evaluasi  adalah  tahapan  setelah pelaksanaan dimana dari seluruh per- siapan  hingga  pelaksanaan  akan  die- valuasi  baik  dari  segi  kinerja  penye- lenggara  maupun  dari  regulasinya. Dengan  jumlah  pemilih  untuk  pem- ilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
sebesar  1.168.254  dan  pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
1.166.044”.
Pilkada  Serentak  2018  adalah momentum  masyarakat  untuk  men- cari  pemimpinnnya  untuk  5  tahun kedepan,  Komisi  Pemilihan  Umum Kota  Palembang  telah  melibatkan masyarakat  dari  semua  lini  didalam setiap  tahapannya  contohnya  dalam tahapan  persiapan  dilakukan  Coklit kepada  masyarakat  yang  dilakukan oleh  Petugas  Pemuktahir  Data  Pem- ilih  (PPDP)  sebagai  bentuk  kerjasa- ma masyarakat dengan penyelengga- ra  dalam  menjaga  hak-hak  masyara- kat  dalam  memberikan  suaranya  pa- da  hari  pemungutan.  Namun  masih ada  masyarakat  yang  merasa  belum puas  karena  didalam  Daftar  Pemilih yang  selalu  berubah-rubah,  misal pemilih  tersebut  sudah  terdaftar  na- mun  untuk  tahap  selanjutnya  nama pemilih tersebut tidak termasuk dida- lam  Daftar  Pemilih  itulah  yang membuat  mereka  menjadi  tidak  ber- partisipasi”.
Berdasarkan  hasil  wawancara tersebut  dapat  diketahui  bahwa Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Pa- lembang  sudah  melibatkan  masyara- kat  dalam  setiap  tahapan  pemilihan mulai  dari  persiapan,  pelaksanaan
dan evaluasi. Namun didalam pelaksanaan Daftar Pemilih masyarakat merasa belum puas.

## Sosialisasi Pemilih
Sosialisasi  pemilih  dalam  Pil- kada  Serentak  sangatlah  penting peranannya  karena  dalam  pemilih yang  menjadi  tolak  ukur  kesuksesan penyelenggara adalah dengan meningkatnya partisipasi masyarakat. Berdasarkan  wawancara  pada
tanggal  5  April  2019  dengan  Bapak Chemi  Martin  Punggar,  SH.,  MH
selaku  Kasubbag  Teknis  dan  Hup- mas  diperoleh  informasi  bahwa “berdasarkan Peraturan Komisi Pem- ilihan  Umum  (PKPU)  Nomor  8  Ta- hun  2017  BAB  III  Pasal  26  ayat  (2) Setiap  warga  negara,  kelompok,  or- ganisasi  kemasyarakatan,  organisasi keagamaan,  kelompok  adat,  badan hukum, lembaga pendidikan dan me- dia massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan  sosialisasi  pemilihan. Kota  Palembang  terbagi  menjadi  18 Kecamatan  107  Kelurahan  penyeba- raluasan  informasi  Tahapan,  jadwal dan  program  pemilihan  di  berbagai media  baik  cetak  maupun  elektronik dan juga sosialisasi  langsung kepada seluruh  lapisan  masyarakat  media massa  cetak  atau  elektronik  dapat bekerja sama dengan KPU  Kota Pa- lembang”.
Berdasarkan  hasil  wawancara tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Pa- lembang  telah  memberikan  sosial- isasi kepada seluruh lapisan masyarakat  yang  terdiri  dari  18 Kecamatan  dan  107  Kelurahan  baik dilakukan  langsung  oleh  Komisi Pemilihan  Umum  maupun  melalui Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS) diKelurahan masing-masing.

## Pendidikan Pemilih
Pendidikan  dilakukan  dengan tujuan  untuk  membangun  penge-
tahuan politik, menumbuhkan
kesadaran  politik  dan  meningkatkan partisipasi politik.
Berdasarkan  hasil  wawancara yang  dilakukan  dengan  Ketua  KPU Kota Palembang  Bapak  Eftiyani, SH didapatkan  informasi  bahwa  “Pen- didikan  pemilih  dilakukan  dengan beberapa sasaran yaitu Pemilih Pem- ula  yaitu  pemilih  yang  baru  berusia 17  dibuktikan  dengan  KTP-el  atau Suket,  pemilih  Disabilitas  yang
merupak  pemilih  yang  memiliki kebutuhan  khusus  seperti  Tuna Netra,  Tuna  Rungu,  Tuna  Garahita dll,  serta  pemilih  Perempuan  yaitu sosialisasi  dilakukan  dengan  kaum perempuan  seperti  Dharma  Wanita dan PKK”.
Berdasarkan  hasil  wawancara pada  tanggal  8  April  bersama  Radit yaitu penyandang disabilitas mengungkapkan bahwa Komisi Pem- ilihan  Umum  Kota  Palembang  telah melaksanakan  sosialisasi  dan  pen- didikan  kepada  mereka  (disabilitas) yaitu  dengan  berkunjung  secara langsung  ke  Dinas  Sosial  untuk melakukan pendidikan pemilih kepa- da  seluruh  penyandang  disabilitas tentang  tata  cara  mencoblos  dan mensosialisasikan bahwa mem- berikan  suara  pada  hari  pemungutan suara sangat lah penting karena akan ikut  menentukan  kebijakan  5  tahun kedepan”.
Dari beberapa hasil wawancara tersebut  dapat  diketahui  bahwa Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Pa- lembang telah melakukan pendidikan pemilih  kepada  masyarakat  yaitu pemilih  pemula,  pemilih  disabilitas dan  pemilih  perempuan  dimana  so- sialisasi  dilakukan  dengan  menda- tangi  masyarakat  secara  langsung dengan  berbagai  latar  belakang masyarakat  guna  untuk  meningkat- kan partisipasi masyarakat.
1. Pemantau Pemilih Pemantau  adalah  partisipasi
masyarakat  dalam  mengawasi  dan memantau  aturan,  kebijakan  penye- lenggara  pemilu  dan  pemerintah, penyelenggaraan pemilu dan kegiatan peserta pemilu.
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan    Dr.  Yetty  Oktarina,  MM selaku  Komisioner  KPU  Divisi Sumber  Daya  Manusia  diperoleh  in- formasi  bahwa  “pemantau  pemilih
dilakukan  oleh  pihak  pihak  dalam negeri  seperti  yang  dilakukan  oleh 1000  mahasiswa  yang  direkrut  oleh Bawaslu  dan  dijadikan  sebagai pematau pada Pilkada Serentak 2018, kemudian  pemantau  juga  dilakukan oleh pihak luar negeri”.
Hal  yang  sama  juga  diungkap- kan  oleh  Ida  Royani  sebagai  Apara- tur Sipil Negara mengatakan bahwa “ pemantau  disetiap  TPS  itu  ada  na- mun  pemantau  tidak  boleh  masuk kedalam TPS, mereka hanya meman- tau dari luar TPS”.
Berdasarakan  hasil  wawancara didapat kan informasi bahwa peman- tau  merupakan  orang  yang  ber- partisipasi  dalam  pemilihan  namun tidak  diberikan  hak  untuk  masuk  ke TPS,  pemantau  dapat  berasal  dari dalam negeri dan luar negeri.
2. Lembaga  Survei  atau  Jajak
Pendapat dan Perhitungan Cepat
Hasil Pemilihan
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Ketua  Komisi  Pemilihan Umum Kota Palembang, Bapak Efti- yani, SH “Sesuai Peraturan KPU No.
8 Tahun 2017 bahwa bentuk partisipasi masyarakat baik perseorangan maupun lembaga harus bernaung  dalam  sebuah  asosiasi.  12 lembaga  survei  bersatu  membentuk asosiasi  adalah  Asosiasi  Lembaga Survei  dan  Hitung  Cepat  Indonesia (ALSHCI). 12 Lembaga Survei akan melakukan  Perhitungan  Cepat  dida- lam  Pilkada  Serentak  2018.  Adapun yang  didaulat  sebagai  ketua  umum ALSHCI  adalah  Dr  Eko  Kuswanto. Ahmad  Muhaimin  sebagai  sekretaris umum.  Selanjutnya  ada  Dr  Kun Budianto sebagai ketua dewan pengawas”.
Hal  yang  sama  diungkapkan oleh  Pemilih  Pemula  M  Widad  ber- dasarkan hasil wawancara tanggal 11
April  2019  didapatkan  informasi baahwa  “  dalam  pemilihan  Kepala
Daerah  seperti  saat  ini  kami  selaku pemilih  pemula  sangat  diuntungkan dengan  adanya  lembaga  survei  mau- pun  jajak  pendapat  sehingga  kami dapat  mengetahui  lebih  mendalam visi-misi  calon  pemimpin  kami  dan dapat  memantapkan  pilihan  sebelum hari pemungutan suara nantinya”.
Berdasarkan  beberapa  hasil wawancara  diatas  dapat  disimpulkan bahwa lembaga survei dan jajak pen- dapat serta hitung cepat sangat mem- bantu  pemilih  dalam  menentukan pilihan  lewat  visi  dan  misi  yang mereka  ungkapkan  dan  juga  dapat mengetahui  hasil  pemilihan  secara cepat  namun  tetap  yang  menjadi  pe- doman  adalah  hasil  Real  Count Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Pa- lembang.
Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  (PKPU)  Nomor  8  Tahun 2017 BAB III adalah peraturan  yang merupakan  pelaksanaan  dari  Un- dang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang  Pemilihan  Umum  yang menjadi petunjuk teknis dalam melaksanakan  partisipasi  masyara- kat.  Partisipasi  masyarakat  yang  dil- akukan  oleh  penyelenggara  pemilu yaitu berupa keterlibatan masyarakat, sosialisasi  pemilih,  pendidikan  pem- ilih,  menjadi  pemantau  pemilihan serta  lembaga  survei  atau  jajak  pen- dapat dan perhitungan cepat.
Berdasarkan  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  (PKPU)  Nomor  8 Tahun  2017  BAB  III  tentang partisipasi  masyarakat,  disebutkan bahwa  penyelenggaraan  partisipasi masyarakat harus berdasarkan :
1. Keterlibatan  masyarakat  dalam pemilihan.
2. Sosialisasi Pemilih.
3. Pendidikan pemilih.
4. Pemantau pemilihan.
5. Lembaga  Survei  atau  jajak  pen- dapat dan perhitungan cepat.
Berdasarkan  hasil  penelitian dan pembahasan dalam Implementasi Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum (PKPU)  Nomor  8  Tahun  2017  BAB III  tentang  partisipasi  masyarakat yang mengacu pada indikator- indikator  penelitian  yaitu  asas-asas dalam  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  (PKPU)  Nomor  8  Tahun 2017  BAB  III  tentang  partisipasi masyarakat,  maka  penulis  menyim- pulkan  bahwa  Komisi  Pemilihan
Umum Kota Palembang sudah mengupayakan  partisipasi  masyara- kat  sesuai  dengan  yang  diatur  dida- lam  Peraturan  Perundang-undangan dengan  tingkat  partisipasi  masyara- kat dalam Pilkada Serentak Kota Pa- lembang  2018  adalah  pemilihan  Gu- bernur  dan  Wakil  Gubernur  adalah 67%  sedangkan  pemilihan  Walikota dan  Wakil  Walikota  Palembang 67,1%.
Dalam  memaksimalkan  im- plementasi Peraturan Komisi Pemili- han Umum  (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017  BAB  III  tentang  partisipasi masyarakat,  ada  beberapa  indikator yang  belum  maksimal  dilaksanakan oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  di- mana menyangkut sumber daya yaitu masalah  pada  Divisi  Program  dan Data pada pelayanan pendaftar pem- ilih. Daftar Pemilih Tetap(DPT) yang sering  berubah-rubah  terlihat  dari beberapa  warga  yang  melaporkan dirinya  yang  belum  masuk  didalam Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  namun telah didata oleh Petugas Pemuktahir Data  Pemilih  (PPDP)  pada  waktu coklit.
D. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut  Partisipasi  masyarakat  dalam Pilkada  Serentak  Kota  Palembang
2018  ditargetkan  sebesar  70%  ber- dasarkan  Jumlah  Pemilih  sebesar 1.168.258  hasil  persentase  tingkat partisipasi  masyarakat  pada  pemili- han  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur adalah  67%  sedangkan  pemilihan Walikota  dan  Wakil  Walikota  Pa- lembang  dengan  jumlah  pemilih sebesar  1.166.044  hasil  persentase tingkat partisipasi masyarakat adalah 67,1%.  Dengan  tidak  tercapainya target  tersebut  salah  satu  penyebab- nya  adalah  sumber  daya  pada  Divisi Program dan Data yaitu Daftar Pem- ilih  Tetap  yang  sering  terjadi  peru- bahan .

## Daftar Pustaka
A.G  Subarsono.  2005. Analisis  Kebijakan Publik  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar – Dasar Ilmu Politik .Jakarta:PT.Gramedia Pustaka
Edward III, George C (edited), 1984. Public Policy  Implementing .  Jai  Press  Inc. London-England
Grindle,  Merilee  S.1980. Politics  and  Policy Implementing  in  The  Third  World , Princnton University Press, New Jer- sey J.S  Badudu,  Sultan  Mohhamad  Zain.2001 . Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
Joko J. Prihatmoko, 2005, Pemilihan Kepala
Daerah Langsung.
Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
Kurnia,  Ferry.  2007. Mengawal  Pemilu Menatap Demokrasi : Catatan
Penyelenggaraan  Pemilu  2004 .  Ja- karta : Idea Publishing
Soerjono  Soekanto.2006. Sosiologi  Suatu Pengantar .  Jakarta:  Raja  Grapindo Persada
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidi- kan . Bandung : Alfabeta
Supardi,  dkk.  2017. Pedoman  Penyusunan Skripsi .Palembang  :  STIA  Satya Negara

## Sumber Lain :
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
Nomr  8  Tahun  2017  tentang  Sosial- isasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Ten- tang Pemilihan Umum
Undang-Undang  Nomor    9  Tahun  2015 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daera