## Jajang Herawan, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan
Kontribusi Dan Sumber Keuangan Negara Perspektif Imam Abu Hasan Al-Mawardi

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Vol. 6  No. 3  (2023).  P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905
Journal website: https://al-afkar.com
Research Article

## Kontribusi Dan Sumber Keuangan Negara Perspektif Imam Abu Hasan Al-Mawardi
Jajang Herawan 1 , Yadi Janwari 2 , Ahmad Hasan Ridwan 3
1. STAI Muhammadiyah Garut, herawanlaw@ymail.com
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yadijanwari@uinsgd.ac.id
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ahmadhasanridwan@uinsgd.ac.id
Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY  License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 ).
Received :  April 17, 2023 Revised :  May 26, 2023 Accepted :  June, 21 2023 Available online    :   July 04, 2023
How to Cite:  Jajang Herawan, Yadi Janwari and Ahmad Hasan Ridwan (2023) “Contributions and Sources of State Finance Perspective of Imam Abu Hasan Al-Mawardi”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 6(3), pp. 454–468. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i3.716.

## Contributions and Sources of State Finance Perspective of Imam Abu Hasan Al-Mawardi
Abstract. State financial resources are regulastively regulated in Law Number 17 of 2003, concerning State Finance, namely State Finance is managed in an orderly manner, obedient to laws and regulations, efficient, economical, effective, transparent and responsible with due regard to a sense of justice and propriety. State revenue is the right of the Government which is recognized as an increase in the value of net assets generated from tax revenue, non-tax state revenue and grant revenue. The source of State finances according to Imam Al-Mawardi, asserts that the main source of State finances that must be managed properly and correctly in order to provide optimal results for the welfare of society and as a support for the course of government activities in a country. Imam Al-Mawardi's thinking contributes to the idea that the source of income or state revenue according to Islam is Kharaj, according to the

## Jajang Herawan, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan
Kontribusi Dan Sumber Keuangan Negara Perspektif Imam Abu Hasan Al-Mawardi
Indonesian Wikipedia Kharaj is an excise tax on land products imposed on non-Muslims, Kharaj is an agricultural land tax, but in this day and age kharaj can also be categorized from the results of Land and Building Taxes. In Al-Mawardi's Financial Governance follows the concept that has been taught by the Prophet Saw. discussed in his book "Al-Ahkam As-sulthaniyyah" is the concept of Baitul Mal which is an institution that has the task of managing all the assets of the people in the form of sources of income and expenditure of state finances. Source of state revenue according to Imam Al-Mawardi is divided into 5, namely: 1) Zakat; 2) Ghanimah; 3) Fay; 4) Kharaj; and 5) Jizyah. The source of expenditure according to Al-Mawardi allocated to fakir, poor, ibnu sabil, fisabililah, mujahidin (soldiers), the whole community (depending on state priorities).  Characteristic of Al-Mawardi's thoughts on state finances  is that Al- Mawardi explains state finances in detail and systematically. Al-Mawardi allows borrowing state cash from  other  posts  if  the  state  treasury  is  insufficient  for  operations.  Al-Mawardi  explained  that  the management of state finances and religion is very important because Islamic financial management is an  obligation  of  a  state  and  the  right  of  the  people,  so  that  government  policies  for  economic improvement and welfare improvement through fair distribution mechanisms.

## Keywords: Contribution, Financial Resources, State, Abu Hasan Al-Mawardi
Abstrak. Sumber keuangan negara secara regulastif diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan  Negara,  yakni  Keuangan  Negara  dikelola  secara  tertib,  taat  pada  pereturan  perundang-undangan,  efesien, ekonomis,  efektif,  transparan  dan  bertanggungjawab  dengan  memperhatikan  rasa  keadilan  dan  kepatutan.  Pendapatan Negara  adalah  hak  Pemerintah  yang  diakui  sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih  yang  dihasilkan dari  penerimaan Perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. Sumber keuangan Negara menurut Imam Al-Mawardi, menegaskan bahwa sumber utama keuangan Negara yang harus dikelola dengan baik dan benar supaya memberikan hasil yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan sebagai penopang bagi jalannya aktivitas pemerintahan dalam suatu negara. Pemikian Imam Al-Mawardi memberi kontribusi pemikiran bahwa sumber pemasukan atau pendapatan negara menurut  Islam  adalah  Kharaj,  menurut Wikipedia  Bahasa  Indonesia  Kharaj  adalah  cukai  hasil  tanah  yang  dikenakan keatas bukan orang Islam, Kharaj adalah cukai tanah pertanian, namun dizaman sekarang ini kharaj bisa di katagorikan juga dari hasil  Pajak  Bumi dan Bangunan.  Dalam Tata  Kelola  Keuangan  Al-Mawardi  mengikuti  konsep  yang  pernah diajarkan oleh Rasulullah Saw. yang dibahas dalam bukunya “Al-Ahkam As-sulthaniyyah” yaitu konsep Baitul Mal yang merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas mengelola segala harta umat berupa sumber pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Sumber pemasukan negara menurut Imam Al-Mawardi terbagi menjadi 5, yaitu: 1) Zakat; 2) Ghanimah; 3) Fay;  4)  Kharaj;  dan  5)  Jizyah.  Sumber  pengeluaran  menurut  Al-Mawardi  dialokasi  kepada  fakir,  miskin,  ibnu  sabil, fisabililah, mujahidin  (tentara), seluruh masyarkat  (tergantung  prioritas  negara). Karakteristik dari  pemikiran  Al-Mawardi tentang  keuangan  negara  yaitu  bahwa  Al-Mawardi  menjelaskan  keuangan  negara  dengan  detail  dan  sistematis.  Al- Mawardi  membolehkan  peminjaman  kas  negara  dari  pos  lain  apabila  dalam  kas  negara  tidak  mencukupi  untuk operasional. Al-Mawardi menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara dan agama sangatlah penting karena pengelolaan keuangan  Islam  merupakan  kewajiban  suatu  negara  dan  menjadi  hak  rakyat,  sehingga  kebijakan  pemerintah  untuk perbaikan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan melalui mekanisme distribusi berkeadilan.
Kata Kunci : Kontribusi, Sumber Keuangan,  Negara, Abu Hasan  Al-Mawardi

## PENDAHULUAN
Paradigma ekonomi Islam tidak dapat dijauhkan dari perkembangan  Islam masa lalu. Pola pikir mengenai ekonomi Islam yang dimulai dari masa Rasulullah Saw mengeluarkan  sejumlah kebijakan  yang  menyangkut  berbagai  hal  yang  berkaitan dengan  perihal  hukum  Muamalah.  Persoalan  Muamalah  menjadi  perhatian Rasulullah  Saw  karena  masalah  ekonomi  merupakan  pilar  penyangga  keimanan seseorang.  Selanjutnya,  kebijakan-kebijakan  tersebut  diikuti  oleh  para  khulafa’ur Rasyidin  dalam  memutuskan  masalah-masalah ekonomi  dan  terus  berkembang seiring dengan perkembangan zaman.
Pada  umunya  perkembangan  ekonomi  Islam  pasca  Rasulullah  Saw  dan

## Jajang Herawan, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan
Kontribusi Dan Sumber Keuangan Negara Perspektif Imam Abu Hasan Al-Mawardi
Khulafa’ur Rasyidin di bagi menjadi tiga periode yang didasarkan atas masa tokoh ekonomi  tersebut  hidup, yaitu; ekonomi  Islam  periode awal  Islam  sampai  1058  M (dari Zayd bin Ali sampai Ibn Sina), ekonomi Islam periode kedua dari 1058 sampai 1446 M (dari Al-Ghazali sampai Ibn Rusyd) dan Ekonomi Islam periode ketiga dari 1446 sampai 1931 M (dari Shah Waliullah al-Delhi sampai Muhammad Iqbal).
Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, para cendikiawan Islam pernah mengukir sejarah  dengan  pemikiran  keagamaan  dan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  yang  luar biasa.  Tokoh  ternama tersebut  ialah  Al-Mawardi  merupakan  seorang  pemikir  dan pembuat  berbagai  dasar  keilmuan  politik  Islam  dalam  kemajuan  kekhalifahan  Bani Abbas sekaligus tokoh penasehat politik. Tata kelola keuangan pemerintah merupakan suatu  hal  yang  sangat  penting  bagi  kehidupan  perekonomian  suatu  negara  karena sangat  berkaitan  dengan  kesanggupan  suatu  negara  menciptakan  cita-cita  dan kesejahteraan  negara.  Suatu  negara  dipandang  sejahtera  saat  memiliki  sistem ekonomi yang  baik  dan  tertata  dan  memiliki  pendapatan  yang  mencukupi.  Syariat  Islam  juga membahas tentang keuangan yang memiliki kedudukan tinggi dalam organisasi Islam, karena kekayaan berperan penting dalam membentuk kehidupan umat. Islam adalah agama  amal  yang mendasarkan  hukum-hukumnya  atas  keadaan  nyata,  maka  harus menggariskan politik nyata dalam bidang-bidang keuangan untuk mencapai kebahagiaan jasmani sebagai jalan menuju kebahagiaan rohani (Muhammad Tahir Azhary, 2007: 45).
Dari  perspektif  Islam  bahwa  pengelolaan  keuangan  sudah  ada  sejak  masa Rasulullah Saw. yaitu konsep Baitul Mal atau Balanced Budget bermakna seimbang dengan apa yang  diterima  dan  apa  yang  telah  dikeluarkan.  Dalam  pengelolaan  keuangan  negara, Rasullulah Saw. selaku pemimpin selalu menerapkan kebijakan-kebijakan yang tujuannya untuk kemaslahatan umat. Dalam tata kelola keuangan Al-Mawardi mengikuti konsep yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Saw. yang dibahas dalam bukunya “Al-Ahkam As- sulthaniyyah” yaitu konsep Baitul Mal yang merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas mengelola segala harta umat berupa sumber pemasukan dan pengeluaran keuangan negara.  Sumber  pemasukan  negara  menurut  Imam  Al-Mawardi  di  dalam  bukunya  “Al- Ahkam  As-sulthaniyyah”  terbagi  menjadi  lima,  yaitu:  1)  Zakat;  2) Ghanimah;  3)  Fay;  4) Kharaj; dan 5) Jizyah (Muhammad Tahir Azhary, 2007: 67).
Bagi  Al-Mawardi  sumber pengeluaran dialokasi  kepada  fakir,  miskin,  ibnu sabil, fisabililah, mujahidin (tentara), seluruh masyarkat (tergantung prioritas negara). Menurut Al-Mawardi  sumber-sumber  tersebut  setelah  masuk  ke  dalam  kas  negara  harus didistribusikan  dengan  prinsip  amanah  dan  keadilan.  Konsepsi  Islam  tentang  keadilan dalam mendistribusikan  penghasilan  dan  kekayaan  tidak  harus  sama  rata  untuk  semua orang  yaitu  sesuai  dengan  sumbangan  yang  mereka  berikan  kepada  masyarakat.  Al- Mawardi  menekankan  tanggung  jawab  institusi  keuangan  pada  pemasukan  negara harus  didistribusikan  kepada  kebutuhan  dan  kepentingan  umat.  Al-Mawardi menjelaskan institusi negara dan pemerintah memiliki tujuan untuk memelihara urusan agama dan dunia yaitu kesejahteraan masyarakat dalam hal spiritual, perekonomian, politik, hak-hak perorangan secara seimbang. Sudah pasti di dalamnya terdapat tata kelola keuangan umat, mengenai pemasukan juga pengeluaran kas negara. Jadi, keuangan tidak terpisahkan  dari  kehidupan  manusia  dalam  bermuamalah  khususnya  hubungan negara dengan rakyatnya, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Maka dengan itu perlu dikaji bagaimana tata cara mengelola keuangan  yang sesuai syariah

## Jajang Herawan, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan
Kontribusi Dan Sumber Keuangan Negara Perspektif Imam Abu Hasan Al-Mawardi
(Munawir Syadzali, 1990: 82).
Telaah  ini  akan  mendeskripkan  tentang  kontribusi  dan  sumber  keuangan negara  menurut  Abu  Hasan  al-Mawardhi  sebagai  salah  satu  pengerak  lokomotiv pembaharuan  ekonomi  Islam  pada  periode  awal  Islam.  Selain  sebagai  wisata intelektual,  juga  ingin  mencoba  menyelami  kembali  pembaharuan-pembaharuan pemikiran  yang  dikeluarkannya,  sehingga  dapat  dijadikan  referensi  dalam menghadapi permasalahan-permasalahan ekonomi Islam kontemporer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Biografi Al-Mawardi
Al-Mawardi  nama  lengkapnya  adalah  Abu  Hasan  Ali  bin  Muhammad.  Ia dilahirkan di Basrah, Irak pada tahun 364 H/ 972 M. Beliau tinggal di Basrah dan belajar fikih Syafi’i kepada  seorang  ahli  fikih,  yaitu  Syekh  ash-Shaimiri  dan  Syekh  Abu  Hamid (keduanya ahli hukum Islam). Sejak kecil ia sangat senang mendalami fikih khususnya yang berkaitan  dengan  fikih  siyasi  (tata  negara  dan  pemerintahan  Islam),  setelah  dewasa  ia menjadi  qadi  yang  terkenal  (karena  sering  berpindah-pindah)  pada  masa pemerintahan Abbasiyah. Setelah itu, beliau merantau ke Baghdad mendatangi para ulama  d  sana  untuk  menyempurnakan  keilmuannya  di  bidang  fikih  kepada  tokoh Syafi’iyah al-Isfirayini. Beliau juga belajar ilmu bahasa arab, hadis, dan tafsir. Beliau wafat pada tahun 450 H/ 1058 M dan dikebumikan di kota al-Manshur di daerah Bab Harb Baghdad (al-Mawardi, 2014: 5).
Karir al-Mawardi meningkat setelah ia menetap kembali di Baghdad, yaitu menjadi hakim agung (Qadi al-Qudat),  penasehat  raja  atau  khalifah  di  bidang  agama  (hukum Islam)  dan  pemerintahan (Munawir Syadzali, 1990:. 61). Mawardi berasal dari kata ma’ (air) dan ward (mawar) karena beliau adalah anak seorang penjual air mawar. Panggilan al-Mawardi  diberikan  kepadanya  karena  kecerdasan  dan  kepandaiannya  dalam berorasi,  berdebat,  berargumen  dan  memiliki  ketajaman  analisis  terhadap  setiap masalah yang dihadapinya (Munawir Syadzali, 1990:. 58). Sedangkan julukan al-Bashri dinisbatkan pada tempat kelahirannya. Al-Mawardi merupakan seorang pemikir Islam yang ternama yang ahli dibidang fiqih, sastrawan, politikus dan tokoh terkemuka, ia juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif (Abudin Nata, 2001: 43).
Terdapat  banyak  karya-karyanya dari  berbagai  bidang  ilmu seperti  ilmu  bahasa, sastra,  tafsir, dan politik. Al-Mawardi  terkenal dengan  karena pemikiran politik  melalui bukunya  yang  berjudul  al-Ahkam  as-Sulthaniyyah  sebagai  buku  pertama  tentang pemikiran  politik  Islam.  Selain  itu,  terdapat  beberapa  karyanya  tentang  politik  Islam, antara  lain:  Qawanin  al-Wizarah  (Ketentuan-Ketentuan  Kewaziran/Kementerian), Siyasah al-Mulk (Strategi Kepemimpinan Raja), Adab ad-Dunya wa ad-Din (Tata Krama Kehidupan Politik/Duniawi dan Agamawi), Kitab al-Hawi (Yang Terhimpun), dan al- Iqna’ atau keikhlasan (Hashbi ash-Shiddieqy, 1969: 64).
Al-Mawardi  hidup  pada  masa  pemerintahan  dua  khalifah:  al-Qadir  Billah  (380- 422H) dan al-Qa’imu Billah (422 H-467 H) (Al-Mawardi, 2006: 9).  Pada masa kehidupan al-Mawardi ditandai suasana dan kondisi disintegrasi politik dalam pemerintahan Daulah Bani  Abbasiyyah.  Pada  masa  itu,  Baghdad  merupakan  pusat  pemerintahan  Bani  Abbas tidak sanggup membatasi keinginan daerah-daerah yang dikuasainya untuk melepaskan diri dari Bani Abbas dan membentuk daerah otonom. Dari ini muncul dinasti-dinasti kecil

## Jajang Herawan, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan
Kontribusi Dan Sumber Keuangan Negara Perspektif Imam Abu Hasan Al-Mawardi
yang merdeka dan tidak mau tunduk pada kekuasaan Bani Abbas (Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, 2010: 16).  Meskipun demikian, beberapa hal yang perlu dicatat, bahwa ketika dinasti ini mengalami kemunduran dibidang politik, bidang filsafat dan ilmu  pengetahuan terus berkembang dan juga banyak melahirkan ilmuan-ilmuan besar seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghozali dan sebagainya.
Sebagai  reaksi  terhadap  situasi  politik  pada  zamannya  maka  al-Mawardi mendasarkan  teori  politiknya  atas  kenyataan  yang  ada  dan  kemudian  secara  realistik menawarkan saran-saran perbaikan atau reformasi misalnya  dengan  mempertahankan status  quo.  Dia  menekankan  bahwa  khalifah  harus  tetap  berbangsa  Arab  dari  suku Quraisy,  bahwa  wazir  tafwidh  (pembantu  utama  khalifah  dalam  penyusunan kebijaksanaan)  harus  berbangsa  Arab,  dan  perlu  ditegaskan  persyaratan  bagi  pengisian jabatan kepala negara serta jabatan-jabatan pembantunya yang penting. Alasan utamanya tak lain adalah mengembalikan kekuasaan riil kepada khalifah Abbasiyah (Al-Mawardi, 2006: 60).

## Sumber Keuangan Negara
Menurut  Al-Mawardi, yang  menjadi  kewajiban  Imam adalah  menjaga  dasar-dasar agama,  menegakkan  keadilan,  menegakkan  hukum,  menjaga  keamanan  dan  menjaga daerah  kekuasaan  dari  gangguan  musuh,  mengadakan  jihad  bagi  orang-orang  yang memerangi umat islam dan mengatur pengelolaan keuangan negara. Keuangan publik adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam  bidang ekonomi  mengenai penerimaan  dan  pengeluarannya  beserta  dengan pengaruh-pengaruhnya di dalam perekonomian (Suparmoko, 2016).
Dalam  konsep  keuangan  publik,  Al-Mawardi  mengemukakan  bagaimana sumber penerimaan negara baik yang berdasarkan wahyu seperti zakat, ghanimah, fai, jizyah  maupun  berdasarkan  ijtihad  khalifah  (kebijakan  politik)  yang  sifatnya  dinamis seperti  hasil  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  pinjaman  publik.  Sementara pembicaraanya  tentang  intervensi  pemerintah  terhadap  pasar  ia  mengemukakan bahwa pada prinsipnya pasar harus berjalan secara alami dan intervensi pemerintah terhadap  pasar  dibolehkan  untuk mengawasi  kecurangan  dan  kejahatan  ekonomi serta dalam rangka stabilisasi perekonomian.
Pemikiran-pemikiran tersebut merupakan konsep ekonomi Abu Hasan Al-Mawardi telah  mendahului  konsep  ekonomi  konvesnsional  tentang  task  of  government  dan  market system. Pengembangan  ekonomi  modern  dan  ekonomi Islam  dewasa  ini  merupakan kesinambungan  dari  pemikiran  sarjana-sarjana  Muslim  awal  yang  kaya  akan  konsep- konsep ekonomi.  Letak perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam adalah bahwasannya ekonomi Islam (syariah) tidak menganggap bahwa tuntunan agama, etika dan moral suatu yang normatif dan terpisah dengan kegiatan ekonomi yang bersifat positif. Hal ini karena dalam ajaran Islam, perilaku ekonomi seorang muslim dibentuk oleh pola-pola  tertentu  yang  didasarkan  pada  syariat  Islam.  Melalui  penggalian  pemikiran ekonomi  Al-Mawardi  setidaknya  menjadi  salah  satu  bukti  bahwasannya  ekonomi Islam yang berwawasan syariah diharapkan mampu menjadi solusi persoalan ekonomi di  dunia  dan khususnya  di  Indonesia.  Terdapat  dua  hal  yang  dibahas  dalam  keuangan publik  perspektif  Al-Mawardi  dalam  kitab  al-Ahkam  as-Shultaniyyah  wa  al-Wilayah  ad- Diniyyah, yaitu fungsi bait al-mal dan kebijakan fiskal.

## Jajang Herawan, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan
Kontribusi Dan Sumber Keuangan Negara Perspektif Imam Abu Hasan Al-Mawardi

## 1. Bait al-Mal
Dalam pandangan al-Mawardi, Bait al-Mal adalah institusi yang mengurus tentang pemasukan  dan  pengeluaran  negara.  Dalam  konteks  ke  Indonesia,  Bait  al-Mal  mirip dengan lembaga  Kementrian  Keuangan  pada  zaman  sekarang,  sedangkan  pimpinan berperan sebagai pengelola, seperti menteri keuangan saat ini. Dalam Bait al-Mal ada direktorat APBN yang akan menyiapkan APBN; direktorat Pengendalian harta negara serta direktorat pengawasan  semacam  BPK.  Bait  al-Mal  dalam  mengelolah  keuangan  publik memiliki  dua  peran  utama,  yaitu  mengoptimalkan  sumber-sumber  keuangan  negara. Sumber-sumber  keuangan  negara  Islam dapat diklasifikasikan  ke  dalam tiga  kelompok, yaitu: harta milik umum, harta milik negara dan harta milik pribadi (Zulkadri, 2018: 233).
a. Harta milik umum adalah milik seluruh rakyat seperti sumber daya alam. Harta milik umum  diharapkan  menjadi  sumber  keuangan  negara  dipergunakan  untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membiayai pengeluaran negara.
b. Harta milik negara adalah berupa fai’ dan ghanimah atau instrumen pajak. Melalui bait al-mal, harta dari sumber ini dapat dioptimalkan dengan memperhatikan kondisi lahan pertanian.  Al-Mawardi  menegaskan  jika  tanah  kharaj  tidak  menghasilkan  atau berkurang karena buruknya saluran air, maka tidak dikenakan kewajiban membayar kharaj.
c. Harta  milik  pribadi  adalah  zakat  yaitu  pendapatan  negara  berasal  dari  pribadi masyarakat.
Dengan  demikian,  dapat  dipahami  bahwa  bait  al-mal  mengelola  keuangan  negara sebagai alat  untuk  mengalihkan pendapatan  melalui subsidi atau pembelanjaan publik. Dampaknya dalam  keuangan  negara  dapat  mensejahterahkan  dan  meningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dijelaskan oleh al Mawardi yaitu setiap  penurunan dalam  kekayaan  publik adalah  peningkatan  kekayaan  negara  dan setiap penurunan dalam kekayaan negara adalah peningkatan dalam kekayaan publik. Al- Mawardi  menegaskan  petugas  bait  al-mal  hendaklah  mengetahui  hukum-hukum  yang berkaitan  dengan  bait  al-mal,  sehingga  dalam  menjalankan  tugasnya  tidak  terjadi penyimpangan (Zulkadri, 2018: 234-235).

## 2. Kebijakan Fiskal
Kebijakan  fiskan  adalah  salah  satu  perangkat  kebijakan  ekonomi  makro  dan merupakan kebijakan utama pemerintah yang diiplementasikan melalui APBN. Kebijakan fiskal  dalam  konsep  ekonomi  Islam  bertujuan  untuk  memaksimalkan  kesejahteraan seluruh masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan dengan materil dan spiritual seimbang  (Nasution,  2016).   Hal  ini  ditegaskan  oleh  al-Mawardi  bahwa  pendapatan agregat yang besar bukan menunjukan kesuksesan keuangan jika dalam pengumpulanya terdapat  kezaliman  begitu  juga  jika  dalam  mendapatkannya  dengan  kecurangan. Keuangan  Islam  bertujuan  mengantarkan  manusia  kepada  kesejahteraan  rohani  di dunia dan akhirat (Rahmawati, 2008).
a. Penerimaan Negara
1) Zakat

## Jajang Herawan, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan
Kontribusi Dan Sumber Keuangan Negara Perspektif Imam Abu Hasan Al-Mawardi
Al-Mawardi memandang zakat harus dikelolah oleh pemerintah karena ia sebagai instrumen utama fiskal. Al-Mawardi menjelaskan pengumpulan dan penyaluranya zakat hanya boleh dilakukan oleh instusi resmi negara. Zakat sebagai sumber pendapatan negara,  dapat  menunjang  pengeluaran  negara  dan  juga  mampu  mempengaruhi kebijakan  ekonomi  pemerintah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  (Nasution 2012).  Al-Mawardi  membatasi  peran  amil  zakat  dalam  hal  pemungutanya  terbatas kepada menarik harta yang zhahir (nampak), Al-Mawardi berkata: “Harta yang wajib dizakati terbagi menjadi dua, yaitu  harta yang zhahir  (nampak) dan  harta yang  bathin (tidak tampak). Harta yang tampak harta yang yang tidak dapat disembunyikan atau disimpan  seperti  tanaman  dan  buah-buahan  dan  hewan  ternak. Adapun  harta  yang tidak tampak harta yang bisa disembunyikan atau dismpan seperti emas, perak dan barang barang dagangan.  Dan amil  zakat tidak  mempunyai wewenang untuk  mengurusi  harta yang  tidak  tampak,  pasalnya  yang  paling  berhak  untuk  mengeluarkanya  zakatnya adalah sipemilik harta tersebut (Zulkadri, 2018: 236).

## 2) Ghanimah
Ghanimah  adalah  harta  yang  diperoleh  kaum  muslimin  dari  kaum  musyrikin melalui  jalan  perperangan.    Jenis  Harta  yang  didapatkan  tawanan  perang  dari  para tentara  kaum  musyrikin.  Maka  Hukum  yang  berlaku  dibunuh,  dijadikan  budak, dibebaskan  dengan  tebusan  dan  dibebaskan  tanpa tebusan.  Jika  dibebaskan  dengan tebusan maka uang tebusan dimasukan ke dalam kas untuk kemaslahaan umat Islam. Jenis  Harta  yang  didapatkan  sandera  dari  anak-anak  dan  kaum wanita  dari  kaum musyrik,  maka  hukum  yang  berlaku  tidak  boleh  dibunuh,  namun  boleh  dijadikan budak atau dibebaskan dengan tebusan atau  tanpa  tebusan, jika dibebaskan dengan tebusan maka uang tebusan dimasukan kedalam kas untuk kemaslahaan umat  Islam. Jenis  harta  yang  didapatkan  Lahan  Tanah,  maka  dibagikan  kepada  pasukan  atau dijadikan  wakaf dan  statusnya  dikenakan  kharaj.  Jenis  Harta  yang  didapatkan  barang bergera,  maka  80%  untuk  tentara yang  hadir  dalam  perperangan  dan  20  %  untuk penerima Fai’. Seperlima bagian rasulullah sepeninggal beliau dimasukan ke kas Bait al- Māl untuk kemaslahatan kaum muslimin.

## 3) Fay’
Adalah harta yang didapatkan dengan cara tidak melalui perperangan. Termasuk dalam kategori harta fay’ uang jizyah, ‘ushr bea cukai dan kharaj. al-Mawardi berkata:  “Fay’ adalah  semua  harta  yang  diperoleh  dari  kaum  musyrik  tanpa  melalui  perperangan dan derap kaki kuda beserta penunggannya seperti sejenis uang perdamaian, uang jizyah, atau  uang  seper  sepuluh  dari  hasil  perdagangan,  fay’  juga  merupakan  uang  yang didapatkan dari orang musyrik seperti uang kharaj (sewa tanah) (Zulkadri, 2018: 237).
4) Jizyah
Menurut  Al-Mawardi  jizyah  ini  merupakan  kompensasi  atas  kekafiran  mereka sebagai  bentuk  penghinaan  karena  tidak  mau  beriman  atau  kompensasi  atas perlindungan yang  kita lakukan  kepada  mereka.  Jizyah  ini  semacam  pajak  kepala  bagi orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Mereka membayar sesuai kondisi dan tidak melihat banyaknya  harta  yang dimiliki (Gusfahmi, 2015). Al-Mawardi  menjelaskan bahwa jizyah

## Jajang Herawan, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan
Kontribusi Dan Sumber Keuangan Negara Perspektif Imam Abu Hasan Al-Mawardi
tidak dipungut dari kalangan wanita, anak-anak, orang gila, dan hamba sahaya.
Al-Mawardi   menegaskan bahwa semua bentuk perjanjian dengan kaum kafir harus dicatat  dalam  administrasi  negara  sebagai  bahan  rujukan  apabila  suatu  saat  terjadi pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  mereka.  Bentuk-bentuk  perjanjiannya  bersifat  relatif tergantung dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak. Adapun pembebanan jizyah  hanya  dibayarkan satu kali dalam satu tahun dengan hitungan tahun hijriah. Dalam konteks hubungan antar bangsa, al-Mawardi menjelaskan pembayaran jizyah bagi non-Muslim yang negaranya memiliki ikatan perjanjian damai dengan kaum muslimin dengan  mempertimbangkan  masa  menetap  di  wilayah  Islam.  Jika  ia  memasuki  negara Islam, maka dapat menetap selama 4 bulan secara aman dan terjamin pula nyawa dan hartanya, sedangkan  jika  menetap sampai  1  tahun  ia dibebankan  membayar  jizyah. Adapun  jika  non-Muslim  menetap  antara  4  bulan  hingga  1  tahun,  dapat  diberlakukan pembebanan ataupun pembebasan membayar  jizyah,  namun tidak  boleh diganggu juga tidak patut dibela.
5) Al-Kharaj
Dalam  perspektif  al-Mawardi  yaitu  pembayaran  wajib  kepada  negara  untuk membiayai  pembelanjaanya,  al-Mawardi  menyatakan  bahwa  kharaj  adalah  pungutan kepada  para  pengelola  tanah  kharajiah  yang  merupakan  milik  negara.  Pungutan tersebut  sebagai  sewa  jika  pengelolanya  seorang  muslim  dan  jika  pengelolahnya  kafir dzimmi itu sebagai jizyah. Al-Mawardi terdapat perkembangan terkait tanah kharaj, yaitu: 1)  tanah  yang  sejak  awal  dibuka  oleh  seorang  Muslim,  dengan  demikian  status  tanah tersebut  adalah  tanah  zakat  (‘usyr) yang  tidak  dikenakan  pajak  (kharaj);  2)  tanah  yang pemiliknya menjadi Muslim, tanah tersebut menjadi tanah ‘usyr; 3) tanah yang diperoleh dari non-Muslim (melalui peperangan), status tanah tersebut dapat menjadi tanah pajak (kharaj) atau tanah zakat (‘usyr); 4) tanah yang diperoleh secara damai dari non-Muslim, jenis  tanah  ini  terbagi  menjadi  dua  bagian:  (a)  tanah  tersebut  dikosongkan pemiliknya tanpa melalui peperangan, tanah tersebut menjadi tanah wakaf (tidak boleh dijual) untuk kemaslahatan  kaum  Muslimin  dan  dikenakan  pajak  (kharaj),  (b)  tanah  yang  tetap ditempati dan dimiliki oleh pemiliknya melalui perjanjian damai, namun tanah tersebut dikenakan pajak (kharaj) (Al-Mawardi, 2014:147-148).
Dalam  pemungutan  kharaj,  Al-Mawardi  memperhatikan  pemilik  tanah  yang berkewajiban  membayar  kharaj  dan  penerima  fay’. Ia  menekankan  keadilan  dalam pengambilan  kharaj,  sehingga  petugas  kharaj  harus  memperhatikan  jenis  tanah,  jenis tanaman, cara pengairan dan jarak jauh dan dekatnya posisi tanah dari pasar, karena hal ini  menentukan  tinggi  rendahnya  harga  aset.  Pada pembahasan  tanah  kharaj,  al- Mawardi menukil pendapat Imam Syafi’i bahwa seorang  muslim yang menggarap tanah kharajiah dengan menamaminya tanaman yang wajib dizakati seperti kurma, anggur dan lainya dikenai zakat sepersepuluh. Ia juga berkewajiban membayar kharaj sebagai sewa tanah. Pendapat ini menjadi rujukan para pejabat untuk menerapkan double taxs wajib membayar pajak dan zakat. Seperti indonesia, seorang muslim harus membayar segala jenis zakat yang sudah memenuhi syarat dan rukunya, sepert zakat fitrah dan zakat mal. Dan sebagai warga negara indonesia diwajibkan juga membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainya (Zulkadri, 2018: 239).

## Jajang Herawan, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan
Kontribusi Dan Sumber Keuangan Negara Perspektif Imam Abu Hasan Al-Mawardi

## b. Pengeluaran Negara
Pertama,  al-Mawardi  mengatakan  harta  yang  masuk  kedalam  kas  negara  sebagai amanah,  maka pemerintah  hanya diberi kewenangan untuk mendistribusikanya kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan syara’, seperti zakat untuk delapan asnaf yang sudah disebutkan dalam al-Qur’an pada  surat at-Taubah ayat 60. Begitu juga dengan harta ghanimah dan fay’, semuanya sudah ditetapkan dalam al-Qur’an (Zulkadri, 2018: 242). Ghanimah  ketentuanya  terdapat  di  dalam  surat  al-Anfal  ayat  41  dan  untuk  harta  fai’ ketentuanya  terdapat pada surat al-Hasyr ayat  7.  Kedua,  harta yang  masuk  kedalam bait al-mal sebagai aset kekayaan bait al-mal. Untuk jenis kedua ini peruntukanya sama seperti  dalam  perekonomian  konvensional  yaitu  untuk  pembelanjaan  rutin  dan belanja pembangunan (Zulkadri, 2018: 244).

## Konstribusi Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi
Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi tersebar pada tiga buah karya tulisnya, yaitu Kitab  Adab  ad-Dunya  wa  ad-Din,  al-Hawi  dan  al-Ahkam  as-Sulthaniyyah.  Akan tetapi,  para  ahli  ekonomi  Islam  sepakat  bahwa  al-Ahkam  as-Sulthaniyyah merupakan kitab yang paling komprehensif dalam merepresentasikan pokok-pokok pemikiran ekonomi al-Mawardi (Karim, 2014: 302).
Buku tersebut di atas, ditulis al-Mawardi pada paruh pertama abad ke-5 Hijriah. Akan tetapi, kitab al-ahkam as-sulthaniyyah ditulis secara sistematik dan runtut dan bagian  utama  kitab  ini  membahas  tentang  masalah  perpajakan,  persoalan pengelolaan  tanah,  wilayah  pemeblanjaan  publik  dan  masalah  keuangan  terkait lainnya.  Satu  bab  dalam  kitab  tersebut  membahas  masalah  pemerintahan  dan prosedur  administrasi,  pengawasan  pasar,  sistem  mata  uang,  pertanian  dan sebagainya.  Pada  aspek  administrasi  keuangan,  al-Mawardi  banyak  mengambil pandangan-pandangan Madzhab Hanafi dan  Maliki serta Syafi’i sebagai madzhab pegangannya (Azmi, 2005: 52). Berikut ini beberapa pemikiran ekonomi al-Mawardi yang berkonstribusi terhadap perkembangan ekonomi Islam.

## 1. Negara dan Aktivitas Ekonomi
Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara (imamah) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.  Pemeliharaan  agama  dan  pengaturan  dunia  merupakan  dua  jenis  aktivitas yang  berbeda,  namum  berhubungan  secara  simbiotik.  Keduanya  merupakan  dua dimensi dari misi kenabian. Oleh karenanya, pelembagaan Imamah (kepemimpinan politik keagamaan), menurutnya adalah fardhu kifayah berdasarkan ijma’ ulama (Al- Mawardi, t.th: 5).
Dengan  demikian,  negara  memiliki  peran  aktif  demi  teralisasinya  tujuan material dan spiritual. Ia menjadi kewajiban moral bagi penguasa dalam membantu merealisasikan kebaikan bersama, yaitu memelihara kepentingan masyarakat serta mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Target utama negara telah ditetapkan oleh al-Qur’an.  Ayat-ayat suci al-Qur’an  menekankan  kemudahan  dan penghapusan  kesulitan,  menciptakan  kemakmuran, menumbuhkan  rasa  cinta  dan kasih  sayang,  dan  menjamin  terhapusnya  moral  korupsi,  kelaparan,  dan  tekanan mental (Azmi, 2005: 61).

## Jajang Herawan, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan
Kontribusi Dan Sumber Keuangan Negara Perspektif Imam Abu Hasan Al-Mawardi
Dengan demikian negara berkewajiban untuk mengelola dan mngatur serta membiayai  pembelanjaan  yang  dibutuhkan  oleh  layanan  publik  karena  setiap individu tidak  mungkin  membiayai jenis  layanan semacam  itu.  Dengan demikian, layanan  publik  merupakan  kewajiban  sosial  (fardh  kifayah)  dan  harus  bersandar kepada kepentingan umum. Hal tersebut penting karena menjadi tugas negara. Di samping  itu,  tugas-tugas  negara  lainnya  adalah  Melindungi  agama,  Menegakkan hukum dan stabilitas, Memelihara batas negara Islam, Menyediakan iklim ekonomi yang kondusif, Menyediakan administrasi publik, peradilan, dan pelaksanaan hukum Islam,  Mengumpulkan  pendapatan  dari  berbagai  sumber  yang  tersedia  serta menaikkannya dengan  menerapkan  pajak  baru  jika  situasi  menuntutnya,  dan Membelanjakan dana-dana  Baitul  Maal untuk  berbagai tujuan yang telah  menjadi kewajibannya (Karim, 2014: 304).
dapun  tugas  pokok  pemerintah  terhadap  rakyat  menurut  Al-Mawardi sebagaimana dikutip Sa’id Hawwa (2002: 99-100) adalah sebagai berikut:  Pertama, menjaga agama dan mengikuti apa yang telah diijma’kan ulama terdahulu. Kedua, melaksanakan  hukum-hukum di  kalangan dua pihak yang  bertikai dengan  tujuan supaya perselisihan  di  antara  mereka  dapat  diselesaikan.  Ketiga,  Mengawal  negara dan mencegah perpecahan. Ini supaya manusia bebas mencari nafkah, bekerja dan melaksanakan  kewajiban  dengan  aman.  Tegasnya  menjamin  keamanan  di  dalam negeri.  Keempat,  melaksankan  hukuman  hudud  supaya  dapat  menjaga  dari pelanggaran hukum- hukum Allah, serta menjaga hak-hak hamba dari kemusnahan dan  kebinasaan.  Tegasnya melaksanakan  seluruh  sanksi  hukum  pidana.  Kelima, mengawal  perbatasan  dengan  persiapan  cukup,  supaya  musuh  tidak  dapat menyerang kaum muslimin secara tiba-tiba. Menghalangi mereka dari membunuh orang-orang  Islam  atau  orang-orang  yang  mengikat  perjanjian  (mu’ahid)  serta menghalangi merajalelanya perkosaan terhadap wanita. Keenam, melaksankan jihad menentang  musuh  sesudah  disampaikan  dakwah  supaya  mereka  memeluk  Islam atau  menjadi  ahli  dzimmi.Ketujuh,  memungut  cukai  al-  Fai  dan  zakat  menurut ketentuan syara’ baik secara nash maupun ijtihadi, tanpa merasa takut. Kedelapan, menentukan  pemberian-pemberian  dari  baitul  mal  secara  benar  dan memberikannya kepada yang berhak tepat pada waktunya. Kesembilan, mengangkat pegawai-pegawai  yang  cakap,  berdisiplin  dan  amanah  supaya  tugas-tugas  dapat diselesaikan  dengan  baik  dan  harta-harta  dapat  terjamin.  Kesepuluh,  hendaklah Imam  sendiri  secara  langsung  meneliti  semua  urusan  serta  mengaji  keadaan- keadaan. Ini supaya politik umat dapat maju dan agama dapat terjaga.
Atas pertimbangan  bahwa  tugas  dan  tanggung  jawab  negara  dan  penguasa sangat  besar,  yakni  merealisasikan  kesejahteraan  dan  pemenuhan  ekonomi  secara merata  terhadap  rakyatnya.  Maka,  negara  harus  memiliki  sumber-sumber pendapatan keuangan yang dapat menyokong pelaksanaan tanggung jawab tersebut seperti zakat,  ghanimah,  kharaj, jizyah,  dan  ushr.  Akan  tetapi,  jika sumber-sumber pendapatan  negara tersebut tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan anggaran  negara atau  terjadi defisit anggaran,  negara  diperbolehlan  untuk  menetapkan  pajak  baru atau melakukan pinjaman kepada publik (Karim, 2014: 305).
Dalam  konteks  ini  pula,  Al-Mawardi  menyatakan  bahwa  rakyat  wajib  taat

## Jajang Herawan, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan
Kontribusi Dan Sumber Keuangan Negara Perspektif Imam Abu Hasan Al-Mawardi
kepada  kepala  negara  tersebut,  selama  ia  menjalankan  tugasnya  dengan  baik. Kewajiban taat ini tidak  hanya  kepada  kepala  negara  yang  adil,  tetapi  juga  kepada mereka  yang  jahat.  Hal ini sejalan dengan surah al-Nisa’ [4]: 59 yang mewajibkan taat kepada Allah, Rasul-Nya dan ulil amr (para penguasa) di antara umat Islam, dan hadis Nabi Saw :
“Kelak  akan  ada  pemimpin-pemimpin  kamu  sesudahku,  baik  yang  adil maupun  jahat.  Dengarkan  dan  taatilah  mereka  sesuai  dengan  kebenaran. Jika  mereka baik,  maka  kebaikannya  untuk  kamu  dan  untuk  mereka. Tetapi  bila  mereka jahat, maka akibat baiknya untuk kamu dan kejahatannya akan kembali kepada mereka.” (Al-Mawardi, t.th: 5).
Namun  demikian,  Al-Mawadi  tidak  menutup  kemungkinan  tidak  bolehnya umat Islam taat kepada kepala negara apabila pada dirinya terdapat salah satu dari tiga hal, yaitu:
1) Menyimpang  dari  keadilan  (berbuat  fasik).  Hal  ini  dapat  dilihat  dari kecenderungan  kepala  negara  memperturutkan  syahwat  (nafsu)  seperti melakukan perbuatan yang dilarang agama dan munkar serta melakukan hal- hal yang syubhat. Perbuatan tersebut, menjatuhkan kredibilitas kepala negara sebagai pemimpin, sehingga ia tidak pantas memangku jabatannya lagi.
2) Kehilangan  salah  satu  fungsi  organ  tubuhnya  seperti  hilangnya  fungsi  panca indera, cacatnya anggota badan, dan hilangnya kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.
3) Dikuasai oleh orang-orang dekatnya atau ditawan oleh musuh. Dalam konteks ini, ada dua kemungkinan akibat bila kepala negara dikuasai oleh orang-orang dekat.  Kalau  orang-orang  dekatnya  menguasainya  tetapi  masih  menjalankan kebaikan  dan  tidak  menyesengsarakan  rakyat,  maka  kepala  negara  tetap dibiarkan  dalam  jabatannya.  Tetapi  bila  tindakan  dan  perbuatan  orang-orang dekatnya  sudah  menyimpang  dari  agama  dan  keadilan,  maka  mereka  harus ditindak.  Sedangkan  ditawan  oleh  musuh,  maka  umat  Islam  harus  segera mencari  penggantinya  untuk  menjalankan  roda  pemerintahan  sehingga  tidak terjadi kevakuman politik (Al- Mawardi, t.th: 16-20).

## 2. Pinjaman Publik
Pinjaman Publik untuk menutupi defisit dalam anggaran dibolehkan dalam syari’ah  karena  Rasulullah  Saw  pernah  melakukannya.  Akan  tetapi,  perinciannya tidak pernah  diriwayatkan  dalam  literatur  hadis  atau  hukum.  Hal  inilah  yang kemudian membuat Al-Mawardi, Al-Juwaini dan al-Ghazali membahas syarat-syarat dan kondisi dibolehkannya pinjaman publik tersebut.
Al-Mawardi menyetujui dengan adanya pinjaman publik. Sebab menurutnya, ada pembedaan antara pembiayaan tugas-tugas perintah negara dan  pembiayaan kepentingan dan kesejahteraan umum masyarakat. Oleh karena itu, pinjaman publik untuk  pembiayaan  semacam  itu  atas  barang-barang  dan  layanan  yang  telah dikontrak  oleh  negara  menjadi  keharusan.  Selain  itu,  ada  kewajiban-kewajiban negara  yang disebabkan oleh prinsip penggajian tetap seperti gaji tentara dan biaya persenjataan.  Kewajiban-kewajiban  ini  tetap  harus  dilakukan  terlepas  apakah

## Jajang Herawan, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan
Kontribusi Dan Sumber Keuangan Negara Perspektif Imam Abu Hasan Al-Mawardi
dananya ada atau tidak. Jika terdapat dana yang tersebar di sana sini, negara dapat menempuh  jalan  ke  pinjaman publik  untuk  memenuhi  kewajiban-kewajibannya (Azmi, 2005: 138).
Dari  sini  dapat  dipahami  bahwa  al-Mawardi  memperbolehkan  pinjaman dengan  syarat untuk memenuhi pembiayaan negara yang telah ditetapkan.  Sejauh kesejahteraan dan kemaslahatan umum (masyarakat) tetap menjadi prioritas utama dalam pembelanjaan.
3. Perpajakan
Dalam masalah perpajakan, al-Mawardi mempunyai pandangan sendiri yang sedikit berbeda dengan trend pendapat pada masa klasik. Menurutnya, keadilan baru akan  terwujud  terhadap  para  pembayar  pajak  jika  para  petugas  pemungut  pajak mempertimbangkan  setidaknya  empat  faktor  dalam  penilaian  kharaj,  yaitu:  a) Kesuburan  tanah.  Karena  kesuburan  tanah  sedikit  banyaknya  mempengaruhi jumlah produksi, b) Jenis tanaman. Hal ini terjadi karena tanaman ada berbagai jenis dengan  variasi  harga  yang  berbeda-beda,  c)  Sistem  irigasi.  Tanaman  yang menggunakan  sistem  irigasi  manual  tidak  dapat dikenai  pajak  yang  sama  dengan tanaman  yang  menggunakan  sistem  irigasi  alamiah,  d)  Jarak  antara  tanah  yang menjadi obyek kharaj dengan pasar. Hal ini penting karena tinggi-rendahnya harga berbagai jenis barang tergantung pada jarak tanah  dari pasar. (Karim, 2014: 307).

## 4. Lembaga Keuangan Negara (Baitul Maal)
Mengacu  gagasan  al-Mawardi,  bahwa  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan dasar  setiap  warganya,  negara  membutuhkan  lembaga  keuangan  negara  (Baitul Maal)  yang  didirikan  secara  permanen.  Agar  pendapatan  negara  dari  berbagai sumber  akan  disimpan  dalam  pos  yang terpisah  dan  dibelanjakan  sesuai  dengan alokasinya  masing-masing.  Jika  dana  pada  pos  tertentu  tidak  mencukupi  untuk membiayai  kebutuhan  yang  direncanakannya,  pemerintah  dapat  meminjam  uang belanja  tersebut dari pos yang  lain.  Untuk  menjamin  pendistribusian  harta  baitul maal berjalan lancar dan tepat sasaran, negara harus memberdayakan Dewan Hisbah semaksimal mungkin (Karim, 2014: 309-312).
Dewan  Hisbah  (Wilayah  al-Hisbah)  merupakan  suatu  kekuasaan  atau wewenang  untuk  menjalankan  amal  ma’ruf  ketika  yang  ma’ruf  itu  mulai ditinggalkan  orang  dan  mencegah  yang  mungkar  ketika  mulai  dikerjakan  orang. Wilayah  al-Hisbah  disebut  juga  suatu  kekuasaan  peradilan,  yang  memiliki wewenang lebih luas dari dua peradilan lainnya,  yakni  wilayah  al-qada’  (peradilan biasa),  dan  wilayah  al-mazalim  (peradilan  khusus  kejahatan  penguasa  dan keluarganya) (Ichiar Baru Van Hoeve, Vol. 6, 1996: 1939).
Selanjutnya  kewenangan  wilayah  al-Hisbah  adalah  berkaitan  dengan pelanggaran esensi dan pelaksanaan ibadah maupun akidah. Pelanggaran esensi dan pelaksanaan  ibadah,  seperti  tidak  melaksanakan  shalat,  puasa,  zakat,  dam  haji, termasuk juga permasalahan muamalah, seperti penipuan dalam jual beli, misalnya mengurangi  timbangan,  penipuan  kualitas  barang,  pelanggaran  susila,  perjudian, sikap  sewenang-wenang  dalam  mempergunakan  hak  tanpa  mempertimbangkan kepentingan orang lain. Sedangkan pelanggaran dalam persoalan akidah mencakup

## Jajang Herawan, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan
Kontribusi Dan Sumber Keuangan Negara Perspektif Imam Abu Hasan Al-Mawardi
antara  lain sikap  mengagung-agungkan  makhluk  Allah  melebihi  keagungan  Allah Swt, melakukan perbuatan syirik, tahayul, khurafat, serta perbuatan-perbuatan lain yang mengarah kepada syirik (Ichtiar Baru Van Hoeve, Vol. 6, 1996: 1940).
Sementara golongan yang berhak (mustahik) atas harta baitul maal ada dua. Pertama,, orang yang berhak atas harta baitulmaal karena harta tersebut sebagai alat pemelihara  dirinya.  Hak  dalam  bentuk  ini  akan  hilang  bila  baitulmaal  sedang kekosongan dana. Umpamanya, seseorang yang dikenai diat (denda) karena suatu pelanggaran  hukum  sedang  ia  atau  keluarganya  tidak  mampu  membayarnya.  Ia berhak  mendapatkan  harta  baitulmaal  selama  baitulmaal  memiliki  dana.  Kedua, orang  yang  berhak  atas  harta  baitulmaal  karena  memang  itu  adalah  haknya. Kelompok kedua ini terbagi menjadi dua. Pertama, orang yang berhak terhadap harta baitulmaal  secara badal (penggantian), seperti hak tentara yang berjuang di jalan Allah  SWT,  untuk  pembelian  senjata  dan  perlengkapan  negara  lainnya,  dan sebagainya. Dalam hal ini, kendati kas baitulmaal sedang kosong, hak itu tidak gugur. Hak  itu  akan  dibayar  ketika  harta  baitulmaal  telah  tersedia.  Kedua,  orang  yang berhak atas harta baitulmaal karena suatu kemaslahatan umum. Misalnya, seseorang yang telah membantu memberi utang berupa makanan untuk para pejuang muslim dalam suatu peperangan  berhak  menerima  harta  baitulmaal  dan  baitulmaal  wajib memberinya  harta  tersebut.  Jika  kas  baitulmaal  sedang  kosong,  maka  baitulmaal tidak wajib memberinya (Ichtiar Baru Van  Hoeve, Vol. 1, 1996: 189).
5. Keadilan
Dalam pandangan Islam, keadilan meliputi suatu konsep yang sangat bernilai tinggi. Keadilan ini tak selalu identik dengan keadilan yang diciptakan manusia. Dan keadilan ciptaan manusia dengan basis doktrin humanisme telah mengesampingkan nilai-nilai  transendental  dan  terlalu  mengagungkan  manusia  sebagai  individu, sehingga  manusia  menjadititik  sentral.  Sebaliknya,  konsep  keadilan  dalam  Islam menempatkan  manusia  pada  kedudukannya  yang  wajar  baik  sebagai  individu maupun sebagai suatu masyarakat.
Hal  ini sebab  manusia  tidaklah diposisikan pada titik sentral,  melainkan  ia adalah hamba Allah yang nilainya ditentukan oleh hubungannya dengan Allah dan dengan sesama  manusia. Dalam doktrin  Islam  hanya Allah  Swt yang  menempati posisisentral.  Karena  itu,  keadilan  dalam  humanisme  Islam  selalu  bersifat teosentrik, artinya bertumpu dan berpusat pada Allah Tuhan Yang Maha Besar dan Maha Kuasa. Dengan demikian, keadilan dalam Islam memiliki kelebihan yang tidak dijumpai dalam konsep-konsep keadilan versi manusia (Azhary, 2007: 123-124).
Al-Mawardi  (1995: 100-119) berpandangan bahwa  keadilan  terbagai  menjadi tiga macam, pertama, keadilan pada orang yang secara status berada di bawahnya, misalnya pemimpin kepada rakyat. Kedua, keadilan kepada orang yang secara status berada  di  atasnya,  misalnya  rakyat  kepada  pemimpinya,  ketiga,  keadilan  kepada orang  yang  secara  status  setingkat.  Pentinnya  keadilan  ini,  karena  keadilan merupakan timbangan Allah yang diletakkan-Nya di tengah-tengah mahluk-Nya dan ditempatkan bagi penentu kebenaran.

## Jajang Herawan, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan
Kontribusi Dan Sumber Keuangan Negara Perspektif Imam Abu Hasan Al-Mawardi

## KESIMPULAN
Paradigma Al-Mawardi demikian futuristis dan relevan untuk diimplementasikan  pada  konteks  zaman  sekarang  karena  tidak  terlepas  dari perkembangan sosial masyarakat dan kompleksitas permasalahan yang terjadi pada masa  beliau  hidup,  sehingga  berpengaruh  terhadap  pemikiran  tentang  sumber penghasilan  negara  yang  lebih  komprehensif.  Dalam  pengelolaan  keuangan  negara, Al- Mawardi mengikuti konsep baitul mal. Baitul mal merupakan suatu lembaga negara yang  mempunyai tugas  khusus mengelola  harta umat  baik dari  sumber pemasukan dan pengeluaran negara.  Sumber pemasukan yaitu zakat,  fai, ghanimah,  kharaj dan jizyah,  sedangkan  sumber  pengeluaran  diditribusikan  untuk  yang  membutuhkan. Hasil dari pendapatan tersebut terlebih dahulu dikumpulkan pada bait al-mal, kemudian dibelanjakan sesuai dengan  kebutuhan  negara.  Terkait  dalam  sistem  pembelanjaan,  Al- Mawardi mengklasifikasi pengeluaran menjadi dua, pertama pembelanjaan terkait dengan sumber yang didapatkan seperti zakat, ghanimah dan fay’ yang pendistribusianya sesuai dengan  ketetapan  syariah.  Kedua,  pembelanjaanya  untuk  membiayai upah  pegawai  dan belanja untuk kemaslahatan umum. Mengingat pemikiran politik Al-Mawardi mengenai tata  kelola  keuangan  pemerintah  Islam  sangat  kompleks,  perlu  dikaji  secara komperehensif guna memperkaya pemikiran politik Islam.
A-Mawardi  merupakan  salah  satu  tokoh  penting  dalam  pemikiran  ekonomi Islam. Pemikirannya tentang negara dan aktivitas ekonomi, konsep pinjaman publik, perpajakan,  urgensi  lembaga  keuangan negara  (baitul  maal),  dan  konsep  keadilan masih  sangat  relevan  dalam  konteks  kekinian.  Selain  itu,  Al-Mawardi  juga memberikan  pencerahan  kepada  kita  semua  tentang  relasi  antara  rakyat  dan penguasa, hak dan kewajiban yang melekat pada keduanya serta implikasi-implikasi logis dari ketidakpatuhan menjalankan kontrak dari relasi yang dibuat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Mawardi,  Abu  Hasan.    2014.    Ahkam    Sulthaniyah:    Sistem    Pemerintahan    Khalifah Islam/Imam  Al-Mawardi:  penerjemah  Khalifurrahman  Fath  &  Fathurrahman.  Jakarta:
Qisthi Press.
--------, 1995, Adab al-Dunya wa ad-Din, Beirut: Dar al-Fikr.
Azhary,  Muhammad  Tahir,  2007,  Negara  Hukum;  Suatu  Studi  Tentang  Prinsip- Prinsipnya  Dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  pada  Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Kencana.
Azmi, Sabahuddin, 2005, Islamic Economics; Public Finance in Early Islamic Thought, Terj.  Widyawati,  Menimbang  Ekonomi  Islam;  Keuangan  Publik,  Konsep Perpajakan dan Peran Bait al-Mal, Bandung: Nuansa.
Ash-Shiddieqy,  Hashbi.  1969.  Asas-Asas  Hukum  Tata  Negara  Menurut  Syari’at  Islam. Yogyakarta: Matahari Masa.
Hawwa,  Sa’id,  2002,  al-Islam,terj.  Fakhruddin  Nur  Syam  dan  Muhil  Dhofir,  al- IslamJilid 2, Jakarta: al-I’tishom Cahaya Umat.
Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution. 2010. Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Group.

## Jajang Herawan, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan
Kontribusi Dan Sumber Keuangan Negara Perspektif Imam Abu Hasan Al-Mawardi
Ichtiar,  Baru  Van  Hoeve,  1996,  EnsiklopediHukum  Islam  Volume  1,  Jakarta: IchtiarBaru Van Hoeve.
, 1996, Ensiklopedi Hukum Islam Volume 6,  Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. Karim, AdiwarmanAzwar, 2014, SejarahPemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Press.
Nata, Abuddin, 2001, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soleh, A. Khudori (ed), 2003 Pemikiran Islam Kontemporer, Yogyakarta: Jendela. Syadzali,  Munawir.  1990.  Islam  dan  Tata  Negara:  Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran.  Jakarta:  UI-
Press.
Zulkadri.  2018.  Keuangan  Publik  Perspektif  Imam  Al-Mawardi  Dalam  Kitab  Al-Ahkam  As- Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Ad-Diniyah. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam Vol. 1, No. 2.