HJIMB Vol. 2 , No. 3 , 2020, pp: 81 - 87

## HIRARKI
Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis http://journal.upp.ac.id/index.php/Hirarki EXPLORASI SOLUSI PERMASALAHAN

## MANAJEMEN
ASET

## KENDARAAN  DINAS  RODA  EMPAT  PADA  BADAN  PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
Idafrion 
Ekonomi Manajemen, Universitas Pasir Pengaraian, Pekanbaru, Indonesia.
Info Artikel ________________ Sejarah Artikel: Diterima
Disetujui Dipublikasikan ________________
Keywords:
Inventarisasi Aset,
Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah (SIMDA). ____________________

## Abstrak
___________________________________________________________________ Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penggunaan,  penatausahaan  dan pemeliharaan  kendaraan  dinas  roda  empat  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Aset Daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu.  Sampel  dipilih  dengan  menggunakan purposive sampling  method dan  diperoleh    responden  kunci (key  informan) pimpinan  dan  pegawai Badan  Pengelolaan  Keuangan  Aset  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu  yang  ditunjuk. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  Mobil  Dinas  Pemerintah Kabupaten  Rokan  Hulu  oleh  Badan  Aset  belum  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  27  Tahun  2014,  Penatausahaan  (pembukuan,  inventarisasi  dan  pelaporan) kendaraan dinas operasional roda empat masih belum optimal serta pemeliharaan dan pengawasan  kendaraan  dinas  roda  empat  harus  diperketat,  mengingat  pengawasan penggunaan  mobil  dinas  di  Kabupaten  Rokan  Hulu  belum  ada  standarnya.  Sarannya adalah diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk dapat melakukan pengawasan dan pengendalian dengan cara pemberian sanksi tegas terhadap pengguna aset  yang  melanggar.  Perlunya  sosialisasi serta pelatihan  sistem  informasi  manajemen aset  daerah  (SIMDA)  kepada  setiap  Kepala  SKPD,  pengelola  barang  dan  pemegang barang yang ada di setiap SKPD terkhusus di BPKAD Kabupaten Rokan Hulu.
EXPLORATION  OF  SOLUTIONS  OF  ASSET  MANAGEMENT  OF  FOUR WHEEL  VEHICLE  MANAGEMENT  PROBLEMS  IN  THE  REGIONAL MANAGEMENT  OF  FINANCIAL  ASSET  MANAGEMENT  IN  ROKAN HULU REGENCY
Abstract ___________________________________________________________________ This study aims to determine the use, administration and maintenance of four-wheeled official  vehicles  in  the  Regional  Financial  Management  Agency  of  Rokan  Hulu Regency.  The  sample  was  selected  using  a  purposive  sampling  method  and  obtained key  respondents  (key  informants)  leaders  and  employees  of  the  Regional  Asset Financial  Management  Agency  appointed  Rokan  Hulu  Regency.  The  results  of  this study  indicate  that  the  management  of  the  Rokan  Hulu  Regency  Government  Office Car by the Asset Agency is not in accordance with Government Regulation No. 27 of 2014,  the  administration  (bookkeeping,  inventory  and  reporting)  of  four-wheeled operational service vehicles is still not optimal and the maintenance and supervision of four-wheeled official vehicles must tightened, given the supervision of the use of official cars in Rokan Hulu Regency there is no standard. The suggestion is that it is expected that the Rokan Hulu Regency government be able to conduct supervision and control by imposing strict sanctions on users of infringing assets. The need for socialization and training  in  regional  asset  management  information  systems  (SIMDA)  to  every  SKPD Head, item manager and item holders in each SKPD specifically in BPKAD in Rokan Hulu Regency.  Alamat korespondensi : Universitas Pasir Pengaraian E-mail: P-ISSN 2684-9666 E-ISSN 2684-8503

## PENDAHULUAN
Pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten  Rokan  Hulu  mempunyai  dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu  Nomor  2  tahun  2018  tentang Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  yang mengacu  kepada  Peraturan  Pemerintah (PP)  Nomor  27  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah.  Pada Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  27 Tahun  2014  Pasal  2  disebutkan  bahwa Barang  Milik  Daerah  meliputi  barang  yang dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  anggaran pendapatan  dan  belanja  Negara  atau Daerah  dan  barang  yang  berasal  dari perolehan  lainnya  yang  sah.  Barang  yang dimaksud  adalah  barang  yang  diperoleh dari  hibah  dan  sumbangan  atau  yang sejenis,  barang  yang  diperoleh  sebagai pelaksanaan  dari  perjanjian  atau  kontrak, barang  yang  diperoleh  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan atau  barang  yang  diperoleh  berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Keberadaan  kendaraan  dinas  yang dipergunakan oleh kepala dinas, badan dan bagian  yang  ada  di  satuan  kerja  perangkat daerah  (SKPD)  di  lingkungan  pemerintah daerah    diperuntukan  untuk  menunjang dan  menopang  kinerja  mereka  dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Peraturan  dan  pedoman  pengelolaan kendaraan  dinas    dalam  diatur  dalam masing-masing  peraturan  daerah  yang bepedoman  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  No  19  Tahun  2016.  Dalam Permendagri  tersebut  Pasal  329  sampai dengan  Pasal  337  beserta  lampirannya itulah  yang  mengatur  tentang  bentuk- bentuk  pemindahtanganan  sebagai  tindak lanjut  atas  penghapusan  melalui  penjualan barang  milik  daerah  khususnya  penjualan Kendaraan Dinas Operasional. Tidak terkecuali dengan pemerintahan  Kabupeten  Rokan  Hulu. Kabupaten  Rokan  Hulu    termasuk  dalam salah satu kabupaten baru di Propinsi Riau yang  terbentuk  berdasarkan  UU  No.  53
Tahun  1999.  Kabupaten  Rokan  Hulu    juga
menetapkan  regulasi  barang  milik  daerah dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rokan Hulu  Nomor  02  Tahun  2018  tentang pengelolaan barang milik daerah. Peraturan ini  tidak  jauh  beda  dengan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun 2006 karena memang mengacu dari peraturan tersebut.
operasional  yang  tidak  memenuhi standar  berdasarkan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  19  tahun  2016  tentu saja  akan  menimbulkan  masalah.  Hal  ini terjadi  hampir  di  seluruh  instansi pemerintah  daerah  termasuk  pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Masalah yang kerap dihadapi di Kabupaten Rokan Hulu  antara lain  tidak  ditemukan  Kartu  Inventaris Ruangan (KIR) pada setiap ruangan kantor. KIR hanya berupa softcopy dalam komputer padahal  seharusnya  terpasang  di  setiap ruangan sebagai sumber informasi.

## METODE
Kualitatif  deskriptif.  Adapun  yang dimaksud  penelitian  kualitatif  adalah  jenis penelitian  yang  menghasilkan  penemuan- penemuan  yang  tidak  dapat  diperoleh dengan  menggunakan  prosedur-prosedur statistik.
Penelitian  ini  akan  dilakukan  di Kabupaten  Rokan  Hulu  pada  Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah kabupaten  Rokan  Hulu  yang  berlokasi  di Komplek  Perkantoran Pemda jalan Tuanku Tambusai  Pasir  Pengaraian.  Penelitian  ini dilaksanakan  dari  Bulan  Oktober  s/d Desember 2019 dengan tahapan pengumpulan  data-data,  analisis  hasil penelitian dan finalisasi hasil penelitian. Tujuan penelitian ini adalah melanjutkan  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan  oleh  Ronal  (2019)  yang mengambil judul yaitu “Manajemen
Pengelolaan  Aset  Daerah  Pemerintah Kabupaten  Rokan  Hulu”, namun  pada penelitian  saya  kali ini  lebih  terfokus  pada explorasi  solusi  permasalahan  manajemen aset  kendaraan  dinas  roda  empat  pada Badan  Pengelolaan  Keuangan  Aset  Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti memilih  informan  yaitu  orang-orang  yang dianggap mengetahui masalah yang sedang diteliti. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut  ditetapkan  informan  penelitian yaitu : Dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan  tehnik  pengambilan  data dengan  cara  observasi,    wawancara  dan studi  dokumentasi.  Analisis  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  model Miles  dan  Hubermen  yaitu  selama  proses pengumpulan  data  dilakukan  tiga  kegiatan penting  dintaranya  dan reduction (reduksi data),  data display (penyajian  data), verification (verifikasi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan  aset  daerah  bukan hanya  terbatas  kepada  administrasi  tetapi lebih  kepada  peningkatan  nilai  aset  secara efisien,  efektif  dan  memiliki  nilai  tambah, pada  prinsipnya  optimalisasi  aset  dan kekayaan  daerah  juga  ditentukan  oleh kinerja pemerintah daerah dalam mengelola  aset  secara  memadai,  hal tersebut  dapat  terukur  seyidaknya  dengan cara  sebagai berikut; A. Perencanaan Yang Tepat Perencanaan  aset  milik  daerah memang sangat penting dilakukan. Perencanaan ini dibuat agar efektifitas dan efisiensi dapat tercapai dengan tujuan agar kebutuhan  yang  telah  direncanakan  tepat sasaran penggunaannya.
“.....  kadangkala  apa  yang  sduah direncanakan sejak  dari awal sesuai dengan  kebutuhan  yang  sifatnya mendesak tidak dapat terealisasikan dikarenakan  kebutuhan  anggaran
yang  kadangakala  tidak  mencukupi dan  prioritas  hanya  kepada  aspek pembangunan saja”. (Hasil wawancara  dengan  Kepala  BPKAD Kabupaten  Rokan  Hulu,  pada tanggal  03  Februari  2020  pada  jam 13.30 WIB kantor Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Kabupaten Rokan Hulu)
Wawancara  dengan  Bapak  Kepala BPKAD  pada  tanggal  03  Februari  2020, mengenai  aset  kendaraan  operasional sebagai berikut :
“....... ....layaknya sebuah pemerintahan dibutuhkan keseimbangan  antara  tugas  dengan beban operasional penunjang kinerja,  untuk  itu  dipemerintahan daerah  kabupaten  Rokan  Hulu  ini khususnya yang kami pantau adalah aset  kendaraan  dinas  yang  menurut kami  masih  tergolong  sedikit sehingga tidak mencukupi kebutuhan  operasional  pada  SKPD yang  langsung  membutuhkan  yang akan berakibat pada tidak optimalnya  kinerja  SKPD  dalam menjalankan pekerjaannya......”. (Hasil  wawancara  dengan  Kepala BPKAD Kabupaten Rokan Hulu, pada tanggal  03  Februari  2020  pada  jam 13.30 WIB kantor Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Kabupaten Rokan Hulu) Pada  kenyataannya  pengelolaan kendaraan  dinas  Pemerintah  Kabupaten Rokan  Hulu  saat  ini  kurang  merata  sesuai dengan  kebutuhan  di  setiap  SKPD.  Di  satu sisi  ada  SKPD  yang  mempunyai  kendaraan dinas  terbatas,  sehingga  memperlambat kinerjanya, tetapi dilain sisi ada SKPD yang berlebihan  kendaraan  dinas  sehingga pemanfaatan  kendaraan  tersebut  tidak optimal.  Di  samping  itu,  ada  pejabat  yang menguasai kendaraan dinas lebih dari satu. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi biaya
pemeliharaan yang merupakan bagian dari pengelolaan. B. Pelaksanaan/Pemanfaatan Secara Efisien dan Efektif 1). Inventarisasi Aset Inventarisasi  aset  daerah  yang dikelola  dengan  baik  tentunya  akan memudahkan  penatausahaan  aset.  Dalam hal  ini  pengelolaam  aset,  pemerintah daerah  harus  menggunakan  perimbangan aspek perencanaan kebutuhan, penganggaran,  pengadaan,  penerimaan, penyimpanan  dan  penyaluran  bahkan pengamanan,  pemeliharaan  dan  penilaian sampai penghapusan aset agar aset daerah mampu  memberikan  konstribusi  secara optimal  kepada  dan  bagi  pemerintah daerah  khususnya  di  Kabupaten  Rokan Hulu.
Umumnya  inventarisasi  dilihat  dari dua  hal.  Untuk  mengetahui  bagaimanana inventarisasi  mobil  dinas  di  Kabupaten Rokan Hulu penulis melakukan wawancara, berikut hasil wawancaranya: “Inventarisasi mobil dinas di Kabupaten  Rokan  Hulu  memang belum  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan,  karena  jumlah  SKPD dengan  pengelola  sangatlah  tidak seimbang, belum lagi SKPDnya yang susah  diajak  kerja  sama.  Tetapi inventarisasi  yang  sekarang  sudah lebih  baik  dari  tahun  sebelumnya dan  kami  akan  tetap  berusaha semaksimal mungkin”. (Hasil wawancara  dengan  Kepala  BPKAD Kabupaten  Rokan  Hulu,  pada tanggal  03  Februari  2020  pada  jam 13.30 WIB kantor Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Kabupaten Rokan Hulu) 2). Keberadaan Aset Selama melakukan penelitian mengenai  explorasi  keberadaan  aset kendaraan  dinas  operasional  roda  empat ini, ada beberapa data yang diberikan oleh informan  pengelola  aset  Kabupaten  Rokan Hulu berkaitan dengan pendataan kendaraan  opersional  dinas  roda  empat yang  tercatat  dibuku  inventaris  namun
bukti  fisiknya  tidak  ada  atau  tidak ditemukan,  atau  sebaliknya  yang  tidak diketahui  keberadaannya  dikarenakan alasannya  belum  dilakukan  pengecekan secara fisik dilapangan. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh informan : “......belum pernah dilakukan pengecekan  fisik,  cuman  datanya saya tetap perlihatkan kepada bapak karna  ini  untuk  penelitian  bapak, sebagian  besar  sudah  kami  cek keberadaan  fisik  kendaraan  dinas roda  empat  ini  semua......”  (Hasil wawancara dengan petugas pengelola  aset,  pada  tanggal  04 Februari  2020  pada  jam  14.00  WIB di Dinas Pengelolaan Keuangan Aset
Daerah Kabupaten Rokan Hulu).
Menurut  hemat  penulis,  kendaraan dinas  yang  berada  pada  pengguna  barang atau  kuasa  pengguna  barang  harus  dapat diketahui  secara  pasti  kualitas  dan kuantitasnya.  Inventarisasi  yang  ditujukan untuk  memberikan  kepastian  hukum  atas aset-aset  yang  diperoleh  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan  Hulu  atau  yang  berasal  dari perolehan  lainnya  yang  sah.  Kondisi  ini tentunya sangat berpengaruh pada keakuratan nilai aset di nearaca pemerintah daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu  dalam penyampaian  laporan  akhir  keuangan daerah. Peneliti kemudian melakukan wawancara  untuk  mengetahui  bagaimana dengan  mobil  dinas  yang  ada  di  Kantor Satpol  PP  Kabupaten  Rokan  Hulu,  berikut hasilnya: “Mobil dinas yang ada pada mantan Kasat  Pol  PP  tersebut  terhitung maret  2019,  semuanya  sudah dikembalikan, memang pada awalnya  terjadi  sempat  keributan dan  saling  tuding  menuding  antara berbagai  pihak,  namun  berkat mediasi kami pihak yang berwenang dalam  hal  pengawasan  aset  juga, ya..kami  upayakan  dengan  berbagai cara  untuk  mendapatkan  fisik kendaraan dinas operasional tersebut,  sekalipun  memang  jauh
sekali  keterlambatannya  dari  yang waktu  yang  seharusnya.” (Hasil wawancara  dengan  Kepala  BPKAD Kabupaten  Rokan  Hulu,  pada tanggal  03  Februari  2020  pada  jam 14.00 WIB kantor Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Kabupaten Rokan Hulu) Peneliti juga melakukan wawancara dengan  pengelola  aset  yang  ada  pada BPKAD  Kabupaten  Rokan  Hulu  yang  lebih mengetahui mobil dinas dalam penguasaannya  dan  bagaiman  kronologis kejadiannya,  namun  untuk  persoalan sengketa dan  bagaimana  kelanjutan eksekusi  yang  dilakukan  oleh  BPKAD terhadap  mantan  pejabat  tersebut,  pihak informan tidak bersedia menjawab pertanyaan peneliti. 3). Pendistribusian Aset
Penerimaan  barang  milik  daerah dilakukan  setelah  proses  pengadaan diselesaikan  sesuai  dengan  ketetapan  yang berlaku,  namun  sebelum  itu  harus dilakukan  verifikasi  barang  milik  daerah terlebih  dahulu.  Menverifikasi  barang, maksudnya  atau  tujuannya  adalah  untuk mengecek (memeriksa) ulang akan kebenaran  dan  kesesuaian  dari  barang- barang  pengadaan  tersebut  apakah  sudah sesuai  dengan  dokumen  tertulis  terhadap barang  yang  dimaksud  (Berita  Acara  Hasil Pemeriksaan  Panitia  Pemeriksa  Barang Pengadaan/Surat  Perintah  Pembayaran). Seperti  yang  diungkatkan  pernyataannya oleh  key  informan  Pengelola  Aset  BPKAD Kabupaten Rokan Hulu berikut ini :
“Setiap  pengadaan  kendaraan  yang keluar  dari  bagian  UKPBJ – Unit Kegiatan  Pengelolaan  barang  dan Jasa  setelah  terkontrak,  kendaraan diserahkan  oleh  Pihak  ketiga  dalam hal  ini  showrum  mobil,  untuk  para pejabat  langsung  membawanya pulang,  bahkan  platpun  belum terpasang,  sehingga  kadangkala pejabat  yang  bersangkutan  lupa melakukan penandatanganan penggunaan Berita Acaranya terlebih  dahulu  di  bagian  aset BPKAD Kabupaten Rokan Hulu”(Hasil  wawancara  dengan pengelola Aset BPKAD, pada tanggal 12  Februari  2020,  pada  pukul  09.00 WIB  di  BPKAD  Kabupaten  Rokan Hulu) Sejak awal pengadaannya, kendaraan  dinas  adalah  untuk  mendukung kelancaran  tugas-tugas  kedinasan  bagi aparatur  pemerintah,  yaitu  salah  satunya bagi kepala SKPD. Artinya secara administratif  kendaraan  tersebut  tercatat sebagai  barang  atau  aset  daerah  pada BPKAD  Kabupaten  Rokan  Hulu,  penulis berhasil mewawancara informan pengelola aset kendaraan dinas operasional mengungkapkan : “............batas  penguasaan  aset  sudah jelas tertera pada Berita Acara yang dibuat  untuk  digunakansesuai  tugas pokok  dan  fungsi  kedinasan  dan yang  pasti  diguanakan  ketika menjalankan  tugas  dan  pokok  pada SKPD dilingkungan pemerintah kabupaten Rokan Hulu, namun pada praktiknya kendaraan dinas tersebut dibawa ketika pejabat yang bersangkutan  alih  tugas  (mutasi)”.
(Hasil wawancara dengan pengelola aset pada tanggal 12 Februari 2020 pukul  09.00  WIB  di  kantor  BPKAD Kabupaten Rokan Hulu)
Pembinaan  merupakan  usaha  atau kegiatan  melalui  pedoman,  bimbingan, pelatihan,  dan  supervise.  Pembinaan  yang dilakukan  oleh  BPKAD  adalah  dengan melakukan  pelatihan  dan  rapat  sosialisasi yang menyangkut penatausahaan aset.
Hal  ini  di  nyatakan  oleh  Kepala Dinas BPKAD Bahwa:
“Pembinaan sering dilakukan seperti pelatihan,  sosialisasi  seperti  waktu kemarin  itu  dalam  waktu  dekat  ini kita adakan sosialisasi penatausahaan aset dan pengelolaan keuangan  dan  pelatihan-pelatihan yang  diadakan  di  Hotel  Sapaidia Rokan Hulu yang diikuti oleh kepala SKPD, pejabat penatausahaan keuanga,  pengelola  barang  dan pemegang  barang  di  semua  SKPD
serta  kecamatan  yang  ada  di
Kabupaten  Rokan  Hulu.  (Hasil wawancara  dengan  Kepala  BPKAD Rokan  Hulu,  pada  tanggal  03 Februari  2020  pada  jam  14.30  WIB kantor Badan Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Kabupaten Rokan Hulu) Begitu  juga  pernyataan  sekretaris BPKAD Kabupaten Rokan Hulu Bahwa: “Pembinaan  dilakukan  berjenjang oleh Kepala Daerah selaku Pemegang  Kekuasaan  Pengelolaan Barang Milik Daerah sampai dengan pengurus  barang  pada  SKPD  sesuai dengan  wewenang  dan  tanggung jawab  yang  diatur  dalam  peraturan Perundang-Undangan (Hasil wawancara dengan Sekretaris BPKAD Rokan Hulu, pada tanggal 12 Februari  2020  pada  jam  09.30  WIB kantor Badan Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Kabupaten Rokan Hulu) Pegawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan Pengguna  Barang  melalui  pemantauan  dan penertiban  dan/atau  Pengelola  Barang melalui  pemantauan  dan  investigasi. Pengguna  barang  dan  pengelola  barang melakukan  pemantauan,  penertiban  dan investigasi terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan  barang  milik  daerah  yang berada  di  dalam  penguasaannya  untuk
SKPD  dilaksanakan  oleh  kuasa  pengguna barang.  Pengguna  barang  dan  kuasa pengguna  barang  dan  pengelola  barang dapat  meminta  aparat  pengawasan  intern pemerintah  untuk  melakukan  pengawasan terhadap aset.
C. Faktor  Penghambat  Pengelolaan
Aset Kendaraan Operasional
Berdasarkan beberapa permasalahan  yang  dipaparkan  diatas, maka  banyak  faktor  penghambat  seperti yang  telah  diperkirakan  oleh  peneliti sebelumnya bahwasannya pengelolaan aset kendaraan  dinas  opersional  roda  empat pada dasarnya penghambat yang meliputi : 1. Jabatan  yang  pindah,  kendaraan operasional juga ikut pindah. Proses ini akan menyulitkan bagian inventarisasi aset dalam melakukan pendataan,  padahal  pencatatan pada inventarisasi aset berada pada dinas asal pejabat tersebut. 2. Kendaraan  operasional  roda  empat tercapat  pada  buku  inventarisasi, namun  bukti  fisik  kendaraan  dinas tersebut tidak bisa ditemukan. SKPD  sendiri  terkadang  lupa  untuk memberikan laporan terkait inventarisasi  mobil  dinas  yang  ada dalam penguasaannya. 3. Ada  kendaraan  dinas  yang  tidak memiliki  bukti  kepemilikan  yang sah berupa BPKB. Bahwasannya  pengelola  aset  tidak menginventarisir  keberadaan  aset tetap  penggunaan  kendaraan  dinas dengan  secara  baik,  karena  ada beberapa  barang  inventaris  yang ditemukan  tidak  dalam  penyerahan secara  lengkap  beserta  dokumen aset  baik  dari  pihak  ketiga  kepada pengelola aset maupun dari pengeloa  aset  kepada  pengguna barang. 4. Lemahnya pengawasan dari berbagai sektor. Badan  Pengelolaan  Keuangan  Aset Daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu hanya  sebagai  koordinator  dari Seluruh  SKPD  yang  ada,  dimana semua  kewenangan  pengelolaan aset  menjadi  tanggung  jawab pengelola barang pada satuan kerja yang bersangkutan. SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  diuraikan,  maka
penulis  menarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Pengelolaan  Mobil  Dinas  Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu oleh Badan Aset belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014 Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah  dalam  hal  pendataan mobil dinas. 2. Penatausahaan (pembukuan, inventarisasi  dan  pelaporan)  kendaraan dinas  operasional  roda  empat  masih belum optimal karena masih ada temuan kendaraan  yang  BPKB  nya  ada,  namun bukti  fisik  tidak  ditemukan.  BPKAD sebagai lembaga yang khusus menangani aset daerah wajib memberikan  pemberitahuan  terkait inventarisasi  yang  belum  disampaikan tersebut  kepada  SKPD  yang  bermasalah laporan asetnya. 3. Pemeliharaan dan pengawasan kendaraan  dinas  roda  empat  harus diperketat, mengingat pengawasan penggunaan  mobil  dinas  di  Kabupaten Rokan  Hulu  belum  ada  standarnya. Antara  satu  pihak  dengan  yang  lain saling mengalihkan tugas terkait pengawasan. 4. Penggunaan kendaraan dinas operasional  roda  empat  harus  sesuai prosedur  yang  sudah  diatur  dalam aplikasi  SIMDA  yang  digunakan  oleh setiap  SKPD  yang  ada  di  Kabupaten Rokan Hulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Athoillah  Anton,  Mohamad,  2010. Dasar-dasar Manajemen , Bandung : Pustaka Setia.
Arikunto,  Suharsimi.  2014. Prosedur  Penelitian  Suatu
Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Burhanuddin,  Abdullah,  2011, Manajemen  Sumber Daya  Manusia Perusahaan, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada. Effendi  Usman,2014 Asas  Manajemen ,  (Jakarta:  PT
RajaGrafindo Persada. Hasibuan,  Malayu  S.P.  2009. Manajemen  Dasar,
Pengertian,  Dan  Masalah. Jakarta:  PT  Bumi Aksara.
Ronal,  2019, Manajemen  Pengelolaan  Aset  daerah
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Universitas  Pasir  Pengaraian,  Skripsi,  tidak dipublikasikan.
Sholeh  Chabib  dan  Heru  Rochmansjah,  2010, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan  Struktural  Menuju  Tata  Kelola Pemerintahan  yang  baik, Bandung,  Fokus Media. Sugiyono.2011, Metode Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta. Sukarna.  2011. Dasar-Dasar  Manajemen. CV.  Mandar Maju. Bandung.
Sirojuzilam  dan  Mahalli,  K.  2010. Regional.
Pembangunan,  Perencanaan  dan  Ekonomi.
USU Press. Medan Wasistiono,  Sadu.  2010. Pengelolaan  Keuangan  Dan aset Daerah. Bandung : Fokusmedia.
Terry,  George  dan  Leslie  W.  2010, Dasar-dasar Manajemen, Cetakan  Kesebelas.  Jakarta  : PT. Bumi Aksara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun  2014  tentang  pengelolaan  barang milik negara/daerah Peraturan Pemerintah Standar akuntansi pemerintahan, 2011. Pebnerbit focus media. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu  Nomor  2 tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Barang Milik Daerah. BPPK  Kemenkeu  Republik  Indonesia,  2011, Pembinaan,  Pengawasan  dan  Pengendalian Barang Milik Negara, Jakarta. Biro  Perlengkapan.  2013.  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah  dan  Opini  Pemeriksaan  BPK. http://www.setdaprovkaltim.com,  diakses pada  hari  Jumat,  11  Oktober  2013  jam 19.25.