## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Volume 6 Nomor 2, April 2022
ISSN Print: 2528-6137 ISSN Online: 2721-0391 TERAKREDITASI SINTA-4 Penerbit: Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Disfungsi Peran Satgas Anti Mafia Bola Dalam Memberantas Match Fixing Sepakbola Indonesia
Muhammad Zulhidayat Universitas Riau, Indonesia Email: zulhidayat@lecturer.unri.ac.id
Abstract: Football is the most popular sport in Indonesia. Indonesia already has sports rules in Article 29, paragraph 2 of Law Number 3 of 2005 concerning the National Sports System. The sport must avoid all sorts of match-fixing by the football mafia. However, in Liga 2 Indonesia some time ago. The case of fixing  the  score  finally  made  a  scene  in  Indonesian  football.  This  made  PSSI  agree  with  the  National Police Headquarters to make an MOU. The follow-up to the MOU resulted in a decision to form an anti- mafia ball task force following the order of the National Police Chief No.3678 of 2021. This study will examine  the  role  and  function  of  the  anti-mafia  ball  task  force  in  eradicating  the  football  mafia  in Indonesia. This study uses a  normative juridical  research  method. The discussion  results in this study show  that,  first,  there  has  been  dysfunction  in  the  anti-mafia  ball  task  force  because  the  reports  and functions of the anti-mafia ball task force are invisible and only symbolic. This can be seen from the lack of  follow-up  on  the  match  report  to  the  police,  whereas  match-fixing  is  organized  crime.  Second,  the existence of the anti-mafia ball task force is also a problem, and this is because the anti-mafia ball task force is only ad hoc, and its juridical existence is only in the form of an extension of the circular letter of the  national  police  chief.  Suggestions,  first,  the  government  must  make  rules  in  laws  or  government regulations to eradicate the football mafia in Indonesia.  Second, PSSI must give strict sanctions to the soccer mafia to have a deterrent effect.
Keywords: Dysfunction, Football Mafia, Football.
Abstrak: Sepak  bola  adalah  olahraga  paling  populer  di  Indonesia.  Indonesia  sendiri  sudah  memiliki aturan  tentang  olahraga  dalam  pasal  29  ayat  2  undang-undang  nomor  3  tahun  2005  tentang  sistem olahraga nasional. Olahraga harus menghindari segala macam pengaturan pertandingan oleh mafia sepak bola. Namun, di Liga 2 Indonesia beberapa waktu lalu. Kasus pengaturan skor akhirnya membuat heboh sepak  bola  Indonesia.  Hal  ini  membuat  PSSI  memutuskan  untuk  membuat  kesepakatan  dengan  Mabes Polri  untuk  membuat  MOU.  Tindak  lanjut  dari  MOU  tersebut  menghasilkan  keputusan  untuk membentuk satgas anti mafia bola sesuai dengan perintah Kapolri No.3678 Tahun 2021. Penelitian ini akan mengkaji peran dan fungsi satgas anti mafia bol. dalam memberantas mafia sepak bola di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menjunjukkan bahwa, pertama, telah terjadi disfungsi pada satuan tugas anti mafia bola karena laporan dan  fungsi  satuan  tugas  anti  mafia  bola  tidak  terlihat  dan  hanya  bersifat  simbolis  hal  ini terlihat  dari tidak adanya tindak lanjut terhadap laporan pertandingan kepada pihak kepolisian, padahal match fixing adalah  organize  crime.  Kedua  Eksistensi  Satgas  anti  mafia  bola  juga  menjadi  persoalan,  hal  ini dikarenakan  satgas  anti  mafia  bola  hanya  bersifat  ad  hoc  dan  eksistensi  yuridisnya  juga  hanya  berupa perpanjangan surat edaran kapolri. Bagian penutup yakni, pertama, pemerintah harus membuat aturan dalam  undang-undang  atau  peraturan  pemerintah  untuk  memberantas  mafia  sepak  bola  di  Indonesia. Kedua, PSSI harus memberikan sanksi tegas kepada mafia bola sehingga menimbulkan efek jera. Kata Kunci: Disfungsi; Mafia bola; Sepak Bola.

## A. Pendahuluan
Sepak bola adalah olahraga yang paling digemari di Indonesia, Perpaduan antara pertandingan  yang  menarik,  antusiasme  penonton  dan  fanatisme  suporter  sepak  bola menjadi  hal  menarik  untuk  didiskusikan  dalam  setiap  musim  penyelenggaraan  sepak bola di  Indonesia. 1 Penyelenggaran olahraga secara umum telah diatur dalam Undang- undang  No.  3  tahun  2005  tentang  Sistem  Keolahragaan  Nasional  (selanjutnya  disebut UU  SKN),  aturan  ini  juga  mempunyai  beberapa  aturan  turunan  diantaranya  adalah Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga, Peraturan Pemerintah  No.  17  tahun  2007  tentang  Penyelenggaraan  Pekan  dan  Kejuaraan Olahraga,  dan  yang  terakhir  Peraturan  Pemerintah  No.  18  tahun  2007  tentang Pendanaan Keolahragaan. 2
Aturan diatas diharapkan mampu menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan olahraga di  Indonesia, hal  ini dikarenakan  Indonesia sendiri merupakan  negara hukum sehingga  perlu  ada  sebuah  validitas  dalam  keberlakuan  hukum,  legitimasi  ini dimaksudkan  agar  tidak  timbulnya abuse  of  power dalam  setiap  kebijakan  yang dilakukan oleh penguasa terutama dibidang keolahragaan. 3
Penyelenggaraan  olahraga  sepak  bola  di  Indonesia  dilaksanakan  oleh  induk organisasi  olahraga  sepak  bola  yakni  PSSI.  Kewenangan  PSSI  ini  didapatkan  dari beberapa pasal dalam UU SKN, antara lain Pasal 29 ayat 2 yang menjelaskan bahwa :
“Pembinaan  dan  pengembangan  olahraga  professional  dilakukan  oleh  induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional.”
Berdasarkan  aturan  diatas,  kewenangan  tersebut  menjadi  milik  PSSI  sebagai induk  olahraga  sepak  bola  di  Indonesia,  PSSI  berhak  dalam  menggulirkan  liga Indonesia  dengan  bekerja  sama  dengan  berbagai  elemen  tak  terkecuali  dengan  pihak kepolisian. 4 Sinergitas  antara  PSSI  dan  pihak  kepolisian  akan  terus  menjadi  poin penting  dalam  penyelenggaran  olahraga  sepak  bola  di  Indonesia  demi  mewujudkan penyelenggaraan  olahraga  dan  lebih  khusus  dapat  kesejahteraan  umum  sebagaimana amanat konstitusi. 5
Beberapa  waktu  yang  lalu,  dunia  sepak  bola  di  Indonesia  sempat  digemparkan dengan banyaknya pengaturan skor yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat di Liga  2.  Pada  saat  itu  perserang  serang  melawan  madura  FC.  Kasus  ini  melibatkan  5 pemain perserang serang dan satu pelatih perserang serang itu sendiri. Hal ini akhirnya diketahui  oleh  publik  ketika  manajer  dari  perserang  serang  membongkar  hal  tersebut. Pihak manajemen merasa dirugikan dengan adanya. Pengaturan skor tersebut sehingga perserang serang yang pada saat itu bermain di Liga 2 tidak bisa promosi ke Liga satu
1 Muhammad Zulhidayat, 2018, Kewenangan Dan Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak  Bola  Di  Indonesia  (the  Authority  and  Role  of  Government  in  the  Organizing  of  Football Competition in Indonesia) , Jurnal Hukum Replik  Vol. 6, No. 2, hal. 222
2 Alexzander  Rinaldy,  2018,  K riminalisasi  Match  Fixing  Dalam  Pertandingan  Sepakbola  Di  Indonesia Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1980  Tentang  Tindak  Pidana  Suap ,  Jurnal  Hukum Adigama Vol. 1 No. 1, hal. 14
3 La Ode Husen, Negara Hukum, Demokrasi Dan Pemisahan Kekuasaan , Sign, Makassar, 2019. Hal.66
4 Azmi  Fendri, Pengaturan  Kewenangan  Pemerintah  Dan  Pemerintah  Daerah ,  PT.  RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal.77
5 Vitrona  Adhe  Waditra  at.all,  2021, Law  Enforcement  on  The  Case  Of  Setting  The  Score  in  Soccer Competition (Comparative Study in Indonesia, Netherland, and Italy) , UMPurwokerto Law, Vol. 2, No. 2, hal. 134.
untuk  musim  berikutnya.  Akhirnya  manajemen  perserang  serang  memutuskan  untuk melaporkan kejadian tersebut ke PSSI. 6
PSSI  sebagai  Induk  sepak  bola  di  Indonesia  merespon  dengan  membuat  MOU bekerja sama dengan Mabes Polri. MOU tersebut menghasilkan Satgas anti mafia bola yang  diberi  kewenangan  berdasarkan  surat  perintah  Kapolri  nomor  3678.  Kehadiran satgas  anti  mafia  bola  ini  digunakan  untuk  memberantas  mafia-mafia  sepak  bola  yang ada  di  Indonesia  terutama  mengenai  pengaturan  skor  atau  biasa  juga  disebut  dengan match fixing .
Permasalahan  tidak  sampai  saja  disana,  lahirnya  satgas  anti  mafia  bola  ternyata dinilai  banyak  kalangan  masih  belum  mampu  menjawab  persoalan  yang  timbul  akibat match fixing yang ada di Indonesia. Aturan yang mengatur mengenai kedudukan Satgas anti mafia bola pun tidaklah kuat sehingga membuat peran dan fungsinya juga menjadi tidak  optimal. 7 Hal  ini  dikarenakan  kewenangan  yang  diberikan  melalui  MOU  kepada satgas  antimafia  bola  dinilai  tidak  mempunyai  legal  standing  yang  kuat  dikarenakan hanya  berupa  surat  edaran  Kapolri  bukan  melalui  peraturan  perundang  undangan  atau peraturan pemerintah atau setingkat dengannya.
Oleh karena itu penulis menilai perlu penelitian ini untuk menganalisis peran dan fungsi  satgas  anti  mafia  bola  dan  bagaimana  lemahnya  kedudukan  satgas  anti  mafia bola dalam memberantas match-fixing di Indonesia.

## B. Permasalahan
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana peran dan fungsi dari satgas anti mafia bola untuk memberantas match fixing di Indonesia?
2. Bagaimana  eksistensi  satgas  anti  mafia  bola  dalam  memberantas match fixing di Indonesia?

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini akan mengulas  bagaimana  fakta  yang  terjadi  dilapangan  dikaitakan  dengan  norma  hukum yang  berlaku  baik  itu  elemen  hukum  nasional  maupun  hukum  internasional. 8 Sumber hukum  dalam  tulisan  ini  didapatkan  dari  sumber  primer  berupa  Buku  dan  Peraturan Perundang-undangan, serta sumber sekunder terdiri dari jurnal dan hasil-hasil penelitian tentang hukum olahraga dan bahan hukum tersier yang mendukung analisa yang terdiri dari tabloid bola, surat kabar, kamus hukum dll. 9
6 Rinaldy  Alexzander  Rasji,  2022, Tugas  Wewenang  Satgas  Anti  Mafia  Bola  Dalam  Pengaturan  Skor (Match  Fixing)  Dalam  Pertandingan  Sepak  Bola  Berdasarkan  Sistem  Hukum  Pidana  Di  Indonesia, Jurnal Hukum Adigama, Vol.1 No.5, hal. 1-15.
7 Laurensius Arliman Simbolon, Lembaga-Lembaga Negara (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia) , Deepublish, Yogyakarta, 2019. hal. 4
8 Soerjono  Soekanto;Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif ,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta  ,2009, hal.16.
9 Kadarudin, Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah  Pemahaman Awal) , Formaci,  Semarang, 2021. hal.24

## D. Pembahasan
1. Peran  dan  fungsi  dari  satgas  anti  mafia  bola  untuk  memberantas  Match fixing yang ada di Indonesia
Permasalahan  sepak  bola  sering  terjadi  di  Indonesia,  dan  salah  satu permasalahan  yang  timbul  adalah  berkaitan  dengan  pengaturan  skor.  Hal  ini  yang mendasari  lahirnya  satgas  anti  mafia  bola  yang  diharapkan  mampu  memberantas tindak pidana pengaturan skor yang ada di  Indonesia. Pada awalnya pembentukan satgas  antimafia  bola  diperuntukkan  untuk  memberantas  mafia  bola  yang  ada  di Indonesia.  Akan  tetapi,  Seiring  berjalannya  waktu  peran  dan  fungsi  satgas  anti mafia  bola  menjadi  tidak  jelas.  Hal  ini  dikarenakan  sampai  saat  ini  masih  banyak sekali  Mafia  mafia  bola  yang  masih  melakukan  aksinya  dan  belum  menimbulkan efek  jera  bagi  para  pelaku.  Hal  ini  selaras  dengan  fakta  yang  terjadi  di  lapangan yang menunjukkan bahwa pengaruh satgas antimafia bola terhadap pemberantasan mafia bola di Indonesia masih belum cukup optimal. 10
PSSI sebagai induk sepak bola di Indonesia mencoba membuat sebuah inovasi agar  persepakbolaan  Indonesia  semakin  maju  dengan  kehadiran  satgas  anti  mafia bola.  Hal  ini  juga  didukung  oleh  Kementerian  Pemuda  dan  olahraga  demi terwujudnya  amanat  konstitusi  dan  undang  undang  nomor  3  tahun  2005  tentang sistem keolahragaan nasional  di  dalam PP Nomor 16 tahun 2007. Pemerintah dan pemerintah  daerah  juga  mempunyai  kewenangan  di  dalam  penye.Negara  akan olahraga  termasuk  juga  di  dalam  mengawasi.Penyelenggaraan  olahraga  di Indonesia  tidak  hanya  itu  masyarakat  sebagai  penikmat  olahraga  prestasi  seperti sepak bola pun juga diberi kewenangan oleh undang undang secara atribusi  untuk mengawasi  dan  juga  mendukung  pelaksanaan  dan  Olahraga  sepak  bola  di Indonesia. 11
Hal  yang  unik  terjadi  ketika  satgas  anti  mafia  bola  di  sebuah  pertandingan, dengan  menggunakan  rompi  bertulisan  satgas  antimafia  bola  mereka  berdiri  di pinggir  lapangan,  Pihak  PSSI  selaku  Federasi  sepak  bola  dan  PTLIB  selaku operator  yang  ditunjuk  langsung  untuk  bertanggung  jawab  menyelenggarakan olahraga  sepakbola  di  Indonesia  mengkonfirmasi  bahwa  tujuan  para  satgas  anti mafia  bola  ini  berdiri  di  pinggir  lapangan  untuk  menakut  nakuti.Mafia  bola  yang ada di.Indonesia. Logika ini menurut penulis. Sangatlah tidak sesuai dengan amanat konstitusi.  Hal  ini  dikarenakan  Satgas  anti  mafia  bola  Sebagai.Lembaga  ad  hoc yang  ditunjuk.  Berdasarkan  kerja  sama  antara  pssi  dan  juga  polri  kita  harusnya tidak hanya mengawasi di pinggir lapangan, akan tetapi juga memberantas jaringan jaringan yang ada di luar lapangan sehingga tujuan sebagai efek jera untuk pelaku itu bisa terwujud. 12
Sebagaimana  yang  kita  ketahui  satgas  anti  mafia  bola  dibentuk  berdasarkan surat  perintah  kapolri  No.  3678.  Satgas  ini  beranggotakan  145  orang.  Satgas  ini dibentuk berdasarkan masukan masukan dari masyarakat dan pecinta sepak bola di Indonesia  agar.  Polri  ikut  andil  di  dalam  membuat.Sebuah  kebijakan  untuk memajukan persepakbolaan di Indonesia. Tim satgas anti mafia bola Di ketuai oleh jenderal hendro pandowo. Pada awal kemunculannya satgas anti mafia bola sudah
10 Anton Bahtiar Rifa’i, 2020, Efektivitas Kebijakan Redaksi Program Mata Najwa Dalam Membongkar Kasus Korupsi Di Pssi , JRK (Jurnal Riset Komunikasi), Vol. 11, No. 1, Hal. 34–46.
11 Ibid.
12 Achmad  Subandi  and  Yana  Indawati,  2019, Tindak  Pidana  Suap  Pengaturan  Skor  (Match  Fixing) Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia , Simposium Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 1, hal. 45–53,
berusaha.  Memenuhi  ekspektasi  dari  pecinta  sepakbola  di  Indonesia.  Akan  tetapi seiring  berjalannya  waktu  justru  kedudukan  dan  fungsi  Satgas  anti  mafia  bola menjadi  tidak  jelas  banyak  kritik  yang  akhirnya  dialamatkan  kepada  satgas  anti mafia  bola  sendiri  yang  justru  dinilai  tidak  efektif  dan  menghabiskan  anggaran yang cukup besar. 13
Menurut  penulis  kehadiran  satgas  antimafia  bola  sebenarnya  sudah  cukup bagus  Akan  tetapi  perlu  ada  sebuah  evaluasi  dan  pembaharuan  terkait  dengan kedudukan  dan  peran  fungsi  satgas  anti  mafia  bola  itu  sendiri.  Selain  itu,  untuk memberantas  mafia  bola  di  Indonesia.  Menurut  penulis  perlu  juga  sebuah pengadilan  olahraga  seperti  yang  ada  di  swiss  agar  kewenangan  tersebut  bisa dengan jelas diberikan oleh undang undang sehingga tidak Abuse of power . Pada tim satgas itu sendiri diibagi pula menjadi berbagai divisi dan termasuk di sana  ada  divisi  penegakan  hukum.    Sebenarnya  peran  dan  fungsi  satgas  antimafia bola  ini  lebih  ditekankan  kepada  upaya  preventif  atau  pencegahan.  Akan  tetapi, tidak  menutup  kemungkinan  juga  jika  terjadi  nantinya  kasus  di  dalam  sepak  bola Indonesia, baik  itu dalam  bentuk  match fixing atau pengaturan skor, ataupun juga berkaitan dengan kekerasani dalam sepak bola. Sehingga sinergitas mabes Polri dan juga PSSI diharapkan bisa memberantas mafia, mafia bola dan segala.Permasalahan di dalam dunia sepak bola Indonesia. 14
Selain  adanya  satgas  anti  mafia  bola  kehadiran  komisi  disiplin  PSSI  juga menjadi  catatan  penting.  PSSI  yang  diberi  kewenangan  langsung  oleh  undang undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional juga mempunyai komisi  disiplin  yang  nantinya  bertugas  untuk  menangani  etika  para  pemain  yang sedang berlaga di sepak bola Indonesia. Selain itu, komisi disiplin juga mempunyai kewenangan  untuk  menindak  suporter  suporter  yang  melanggar  kode  etik  yang telah ditetapkan dan disepakati di dalam statuta PSSI. 15
Hadirnya  satgas  antimafia  bola  ini  juga  berbenturan  kewenangannya  dengan komisi  disiplin  pssi.  Sebenarnya  komisi  disiplin  pssi  seharusnya  lebih  berwenang dalam menangani kasus kasus di dalam sepakbola Indonesia. Hal ini dikarenakan di dalam Statuta PSSI, komisi  disiplin berhak memberikan sanksi kepada  para pihak yang  melanggar  statuta  pssi  dan  juga  melanggar  kode  etik  yang  telah ditetapkan.Sebelum digelarnya liga setiap musimnya. 16
Meskipun menurut PSSI sendiri kewenangan Satgas antimafia bola dan komisi disiplin  itu  berbeda.  Komisi  disiplin  sendiri  hanya  mengatur  mengenai  kode  etik pemain  dan  juga  berkaitan  dengan  penonton,  termasuk  panitia  pelaksana. 17 Sementara  satgas  anti  mafia  bola  diberi  kewenangan  untuk  menindak  kasus pengaturan  skor  yang  ada  di  Indonesia.  Lebih  lanjut,  harusnya  kehadiran  Satgas anti  mafia  bola  ini  mampu  membantu  PSSI  dalam  memberantas  mafia  sepakbola
13 Robiatul Adawiyah, 2022, Wacana Hukum : The Settlement of Match-Fixing Cases in Indonesia Based on Progressive Law Enforcement Wacana Hukum, Jurnal Hukum Unisri, Vol.1 No.1, hal. 1-17
14 Ali  Rahman  Hakim,  2020, Mundurnya  Edy  Rahmayadi  Sebagai  Ketua  Umum  PSSI  Dalam  Bingkai Pemberitaan Media Cetak Nasional , Jurnal Audiens, Vol 1, No. 1, Hal. 1-15.
15 Muhammad  Zulhidayat,  2021, Anomali  Pembubaran  Badan  Olahraga  Profesional  Indonesia  (Bopi) Melalui Perpres No.112 Tahun 2020 , Khatulistiwa Law Review, Vol. 2 No. 2, Hal. 314-328
16 Alexzander  Rinaldy  dan  Rasji,  2021, Tugas  Wewenang  Satgas  Anti  Mafia  Bola  Dalam  Pengaturan Skor (Match Fixing) Dalam Pertandingan Sepak Bola Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia , Jurnal Hukum Adigama, Vol.4, No.1, hal. 1-24
17 Hinca IP Pandjaitan, Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA, Bagaimana Mendudukan Masalah PSSI Dan Negara (Pemerintah Indonesia) , Gramedia, Jakarta, 2011,.hal.120
yang  ada  di  Indonesia.Oleh  karena  itu,  perlu  sebuah  aturan  khusus  yang  tidak hanya.Di  dalam  perintah  Kapolri,  melainkan  harus  ada  sebuah  pengadilan  khusus yang itu diberi kewenangan langsung secara atribusi oleh undang undang. 18
Sebagaimana  yang  kita  ketahui,  Indonesia  adalah  negara  hukum  sehingga dalam  membuat  sebuah  kebijakan  atau  dalam  membuat  sebuah  lembaga,  perlu sebuah  aturan  hukum  yang  mengatur  sebelum  lembaga  tersebut  dapat  berjalan. 19 Aturan ini isa dalam bentuk undang-undang ataupun juga aturan turunannya seperti peraturan  pemerintah. 20 Hal  ini  dimaksudkan  agar  tidak  muncul  kesewenang wenangan  di  dalam  memberantas  mafia  bola  yang  ada  di  Indonesia.  Aturan  yang dibuat  dapat  menjadi  sebuah  rel  yang  digunakan  agar  kebijakan  tidak  bersifat inkonstitusional.

## 2. Eksistensi  satgas  anti  mafia  bola  dalam  memberantas  match  fixing  di Indonesia
Hadirnya  satgas  antimafia  bola  pada  awalnya  memang  diharapkan  sebagai sebuah  solusi  untuk  memberantas  pengaturan  skor  yang  ada  dalam  sepak  bola  di Indonesia.  Kerjasama  PSSI  dan  Kapolri  dalam  hal  ini  sudah  sangat  baik  sekali, akan  tetapi  permasalahan  timbul  diakibatkan  kedudukan  Satgas  anti  mafia  bola sendiri tidak mempunyai payung hukum yang kuat atau legitimasi yang kuat. Surat edaran  Kapolri  sebagai  dasar  hukum  berdirinya  satgas  anti  mafia  bola  diinilai belum  cukup  kuat  dan  diperlukan  penegasan  melalui  peraturan  perundang undangan,  peraturan  pemerintah  ataupun  peraturan  menteri  pemuda  dan  olahraga atau aturan sejenisnya. 21
Salah satu upaya logis untuk memperkuat kedudukan satgas anti mafia Adalah dengan memberi legitimasi yang kuat yang akan berimplikasi Terhadap penguatan kelembagaan  serta  anggaran  yang  tentu  akan  berpengaruh  kepada  kualitas  SDM serta  sarana  dan  prasarana.  Hal  ini  dikarenakan  selama  ini  satgas  antimafia  bola hanya  berdiri  didalam  eksistensi  yuridis  berdasarkan  SK  Kapolri  yang  terus diperpanjang  sehingga  payung  hukum  yang  dimiliki  satgas  anti  mafia  bola  tidak kuat dalam memberantas pengaturan skor yang ada di Indonesia yang terus marak terjadi hingga saat ini. 22
Demi terwujudnya  sepak bola Indonesia yang bersih  dari pengaturan skor dan segala bentuk kecurangan Maka menurut hemat penulis.Perlu dipikirkan mengenai pembentukan  badan  permanen  dan  tidak  lagi  bersifat  ad  hoc  di  Mabes  Polri  yang memang  diberikan  kewenangan  khusus  untuk  menanggulangi  kejahatan  kejahatan olahraga  yang  ada  di  Indonesia. 23 Selain  itu,  langkah  solutif  bisa  dengan
18 Baskara Putra Setyawan, Setya Wahyudi, and Dessi Perdani Yuris , 2020, Peran Satuan Petugas Anti Mafia  Bola  Terhadap  Pengungkapan  Tindak  Pidana  Pengaturan  Skor  (Match  Fixing), Soedirman  Law Review, Vol.1, No.1, Hlm.1-14
19 Fariz Cahyana, 2020, Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurist-Diction , Vo.3 No.1, 2022, Hal. 61-76
20 Warjiyati Sri, Memahami Dasar Ilmu Hukum , Prenada Media,Jakarta, 2018,. Hal. 14
21 Khaerul  Umam  Noer  et  al., Menyoal  Peran  Negara  Dan  Masyarakat  Dalam  Melindungi  Perempuan Dan  Anak:  Asesmen  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Anak  (P2TP2A)  Di Empat Kabupaten/Kota Di Jawa Barat (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2019). Hlm.45
22 Albertus Fenanlampir, Manajemen Konflik Dalam Olahraga (Solusi Pemecahan Konflik Dalam Dunia Olahraga Di Indonesia) , Jakad Media Publishing ,Jakarta, 2020. hal.6
23 M.  Irsan  Arief, Benang  Merah  Penyalahgunaan  Kewenangan  Dan  Diskresi  Antara  Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana (Korupsi) , MCL Publisher, Jakarta, 2022. Hal. 120
dihadirkannya pengadilan arbitrase olahraga di Indonesia seperti yang ada di swiss (court  arbitration  of  sport) .  Pengadilan  arbitrase  olahraga  tersebut  diberi kewenangan  untuk  memberantas  pengaturan  skor  yang  terjadi  di  Indonesia, sehingga tidak muncul Tumpang tindih kewenangan antara pssi dan juga Kapolri di dalam  menangani  kasus  kasus  yang  terjadi  di  Indonesia,  termasuk  juga  mengenai pengaturan skor. 24
Hal  yang  perlu  menjadi  catatan  juga  adalah  lembaga  permanen  tersebut  juga harus mempunyai SDM-SDM yang memahami konteks dari permasalahan dan juga berpengalaman di dalam menangani kasus kasus olahraga sebelumnya. pernyataan ini  bukan  tanpa  alasan  dikarenakan  di  Indonesia  sendiri  pemahaman  mengenai hukum  olahraga  itu  masih  sangat  sedikit  dan  juga  sangat  sulit  untuk  menemukan ahli  hukum  olahraga  yang  betul  betul  memahami  permasalahan  olahraga  dan bagaimana  memberikan  solusi  terhadap  sepak  bola  Indonesia  ke  depannya  agar lebih maju. 25 Hal ini tidak terlepas dari kejahatan olahraga sudah menjadi kejahatan yang serius dan perlu diperangi sehingga dengan pembentukan lembaga khusus ini kita dapat memerangi kejahatan berat lain.

## E. Penutup
1. Kesimpulan
Adapun kesimpulan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Peran dan fungsi satgas anti mafia bola yang awalnya adalah untuk melakukan upaya  preventif  memberantas  mafia  bola  baik  itu  suap,  pengaturan  skor  dan lain lain, akan tetapi peran dan fungsi tersebut telah mengalami disfungsi. Hal ini dikarenakan Peran dan fungsi satgas antimafia bola hanya sebagai simbolik dan tidak berefek kepada pelaku mafia bola, Hal ini dapat terlihat dari semakin maraknya kasus-kasus pengaturan skor yang muncul di Indonesia.
b. Eksistensi  Satgas  anti  mafia  bola  juga  menjadi  persoalan,  dikarenakan  belum adanya  aturan  mengenai  pemberantasan  Mafia  bola  di  Indonesia  membuat legitimasi  kedudukan  dari  satgas  antimafia  bola  sendiri.  Hal  ini  dikarenakan satgas  anti  mafia  bola  hanya  bersifat ad  hoc dan  eksistensi  yuridisnya  juga hanya berupa perpanjangan surat edaran kapolri.
2. Saran
Adapun saran penulis adalah sebagai berikut:
a. Pemerintah  dan  stakeholder  harus  ambil  bagian  di  dalam  memberantas  mafia bola di Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk membuat  aturan  agar  Sepak  bola  Indonesia  tumbuh  menjadi  lebih  baik  dan terhindar dari segala macam kejahatan dari para Mafia bola.
b. PSSI  sebagai  Induk  sepak  bola.  Di  Indonesia  juga  harus  melakukan evaluasi.Dalam  penyelenggaraan  sepak  bola  di  Indonesia  perlu  ada  sebuah kebijakan  baru  Seperti  memberikan  sanksi  seumur  hidup  bagi  para  pelaku mafia bola sehingga Ki sanksi ini.  diharapkan mampu.Memajukan sepak  bola di Indonesia dan memberantas para mafia bola di Indonesia.
24 Tedi Sudrajat, Hukum Birokrasi Pemerintah , Sinar Grafika, Jakarta, 2022. Hal.2
25 Muhamad Sadi, Pengantar Ilmu Hukum , Kencana , Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Jakarta, 2017. Hal.79

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Albertus,2020 Manajemen Konflik Dalam Olahraga (Solusi Pemecahan Konflik Dalam Dunia Olahraga Di Indonesia) , Jakarta: Jakad Media Publishing.
Arief,  M.  Irsan, Benang  Merah  Penyalahgunaan  Kewenangan  Dan  Diskresi  Antara Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana (Korupsi) , Jakarta: MCL Publisher. Fendri,  Azmi.  2016 Pengaturan  Kewenangan  Pemerintah  Dan  Pemerintah  Daerah , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Husen, La Ode. 2019. Negara Hukum, Demokrasi Dan Pemisahan Kekuasaan , Makassar: Sign.
Kadarudin,  2021. Penelitian  Di  Bidang  Ilmu  Hukum  (Sebuah  Pemahaman  Awal) , Semarang: Formaci.
Noer,  Khaerul  Umam  et  al., Menyoal  Peran  Negara  Dan  Masyarakat  Dalam Melindungi  Perempuan  Dan  Anak:  Asesmen  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Anak  (P2TP2A)  Di  Empat  Kabupaten/Kota  Di Jawa Barat , Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia: Jakarta. Pandjaitan,  Hinca  IP,  2011, Kedaulatan  Negara  vs  Kedaulatan  FIFA,  Bagaimana Mendudukan  Masalah  PSSI  Dan  Negara  (Pemerintah  Indonesia) ,  Jakarta: Gramedia.
Sadi,  Muhamad,  2017. Pengantar  Ilmu  Hukum , Kencana ,  Jakarta:  Yayasan  Penerbit Muhammad Zaini.
Simbolon, Laurensius Arliman, 2019. Lembaga-Lembaga Negara (Di  Dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia) , Yogyakarta: Deepublish,. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sudrajat, Tedi, 2022, Hukum Birokrasi Pemerintah , Jakarta: Sinar Grafika.
Waditra,  Vitrona  Adhe  et.all,  2021,  Law  Enforcement  on  The  Case  Of  Setting  The Score  in  Soccer  Competition  (Comparative  Study  in  Indonesia,  Netherland,  and Italy), UMPurwokerto Law . 2 (2).
Warjiyati, Sri, 2018, Memahami Dasar Ilmu Hukum , Jakarta: Prenada Media.

## Jurnal:
Adawiyah, Ali Rahman, 2020, Mundurnya Edy Rahmayadi Sebagai Ketua Umum PSSI Dalam Bingkai Pemberitaan Media Cetak Nasional, Jurnal Audiens , 1(1).
Alexzzander,  Rinaldy  dan  Rasji,  2022,  Tugas  Wewenang  Satgas  Anti  Mafia  Bola Dalam  Pengaturan  Skor  (Match  Fixing)  Dalam  Pertandingan  Sepak  Bola Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Hukum Adigama, 1(5).
Cahyana,  Fariz,  2022,  Urgensi  Pengaturan  Suap  Di  Sektor  Swasta  Sebagai  Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia , Jurist-Diction , 3(1) Pandjaitan, Baskara Putra, Setya Wahyudi, and Dessi Perdani Yuris , 2020, Peran Satuan Petugas Anti Mafia Bola Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pengaturan Skor (Match Fixing) , Soedirman Law Review ,1(1)
Rifa’I,  Anton  Bahtiar,  2020,  Efektivitas  Kebijakan  Redaksi  Program  Mata  Najwa Dalam Membongkar Kasus  Korupsi Di Pssi, JRK (Jurnal Riset Komunikasi) , 11 (1).
Rinaldy, Alexzander dan Rasji, 2021, Tugas Wewenang Satgas Anti Mafia Bola Dalam Pengaturan  Skor  (Match  Fixing)  Dalam  Pertandingan  Sepak  Bola  Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Hukum Adigama , 4(1). Rinaldy, Alexzander. 2018. Kriminalisasi Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola Di  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1980  Tentang Tindak Pidana Suap, Jurnal Hukum Adigama . 1 (1), 14.
Robiatul,  2022, Wacana Hukum :  The Settlement  of Match-Fixing Cases in  Indonesia Based on Progressive Law Enforcement Wacana Hukum ,  Jurnal Hukum Unisri . 1 (1),
Subandi,  Achmad  and  Yana  Indawati,  2019, Tindak  Pidana  Suap  Pengaturan  Skor (Match  Fixing)  Dalam  Pertandingan  Sepak  Bola  Di  Indonesia ,  Simposium Hukum Indonesia, 1(1),
Zulhidayat,  Muhammad.  2018.  Kewenangan  Dan  Peran  Pemerintah  Dalam Penyelenggaraan Komepetisi Sepak Bola Di Indonesia (the Authority and Role of Government  in  the  Organizing  of  Football  Competition  in  Indonesia). Jurnal Hukum Replik . 6(2), 222
____________________.2021.  Anomali  Pembubaran  Badan  Olahraga  Profesional Indonesia (Bopi) Melalui Perpres No.112 Tahun 2020, Khatulistiwa Law Review . 2(2)