## PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA
Abu Hasin Kantor Advokat Kabupaten Situbondo Email : abuhasin175@gmail.com

## Abstrak
Perspektif  yuridis  terhadap  anak  yang  menjadi  korban  kejahatan  perdagangan manusia sudah banyak norma yuridis yang dibuat negara yang secara fundamental mengaturnya, bahwa tindak pidana atau kejahatan memperdagangkan anak sudah jelas-jelas  sebagai  perbuatan  yang  berbentuk  melanggar  norma  hukum  pidana. Dalam perspektif hak  asasi  manusia (HAM) terhadap anak yang menjadi korban kejahatan  perdagangan  manusia  adalah  berkaitan  dengan  masalah  hak-hak  anak, baik  yang  diatur  dalam  instrumen  HAM  internasional  seperti  UDHR,  Kovenan Hak Anak, hingga produk yuridis Indonesia.
Kata kunci: anak, hak asasi manusia, hukum, korban

## Abstract
Juridical perspective on children who are victims of human trafficking crimes has many  juridical  norms  made  by  the  state  that  fundamentally  regulate  them,  that criminal  acts  or  the  crime  of  trafficking  in  children  are  clearly  acts  that  violate criminal  law  norms.  In  the  perspective  of  human  rights  (HAM)  against  children who  are  victims  of  human  trafficking  crimes  is  related  to  the  issue  of  children's rights,  both  regulated  in  international  human  rights  instruments  such  as  the UDHR, the Covenant on Childrens Rights, to Indonesian juridical products.
Keywords: children, human rights, law,

## PENDAHULUAN
Ada pernyataan Franklin D. Roosevelt, 1 yang berbunyi “ we cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future.” yang artinya kita tidak bisa selalu membangun masa depan untuk generasi muda kita, tetapi kita dapat membangun generasi muda kita untuk masa depan
Berdasarkan pernyataan Roosevelt itu dapat dijadikan peringatan bagi kita, bahwa membimbing atau membentuk atau melindungi generasi muda (anak) harus terus dilakukan dengan kesungguhan, bukan dengan sekedarnya. Para anak bangsa ini  dituntutnya  untuk  menjadi  sumberdaya  strategis  yang  berguna  bagi  masa depan. Masalahnya, bagaimanakah membentuk anak hebat (berkualitas) di tengah perkembangan  zaman  atau  perubahan  yang  sarat  tantangan,  yang  diantaranya berpotensi  menghancurkan    seperti  yang  menimpa  anak  sekarang  ini.  Hal  ini berarti menuntut anak butuh perlindungan.
1 Ghaffar Hasyim, Negara dan Generasi Emas, Pimpres, Jakarta, 2015, hal. 23.
Perlindungan  anak  bertujuan  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi,  demi  terwujudnya  anak  Indonesia  yang  berkualitas, berakhlak  mulia,  dan  sejahtera.  Beberapa  ketentuan  yang  diatur  secara  umum dalam  Undang-Undang  ini  antara  lain  prinsip-prinsip  dasar  sesuai  dengan Konvensi  Hak-Hak  Anak,  Hak  dan  Kewajiban  Anak,  Kewajiban  dan  Tanggung Jawab  Negara  dan  Pemerintah,  Kewajiban  dan  Tanggung  Jawab  Masyarakat, Kewajiban  dan  Tanggung  Jawab  Keluarga  dan  Orang  Tua,  Kedudukan  Anak, Pengasuhan dan pengangkatan anak, Penyelenggaraan perlindungan anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
Berkaitan  dengan  masalah  pekerja  anak,  pemerintah  Indonesia  sudah meratifikasi  Konvensi  tentang  Pengakhiran  Bentuk  Bentuk  Terburuk  Pekerja Anak  melalui  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2000  tentang  Pengesahan ILO Convention  No.  182  Concerning  The  Prohibition   and  Immediate  Action  for Elimination  of  The  Worst  Forms  of  Child  Labour (Konvensi  ILO  Nomor  182 Mengenai  Pelarangan  dan  Tindakan  Segera  Penghapusan  Bentuk-bentuk Pekerjaan  Terburuk  untuk  Anak).  bentuk-bentuk   pekerjaan   terburuk   yang berhubungan  dengan  pola  memperdagangkan  anak    yang  mengandung  sejumlah pengertian :
1. segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan  dan  perdagangan  anak-anak,  kerja  ijon  ( debt  bondage )  dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak- anak  secara  paksa  atau  wajib  untuk  dimanfaatkan  dalam  konflik bersenjata;
2. pemanfaatan,  penyediaan  atau  penawaran  anak  untuk  pelacuran,  untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
3. pemanfaatan,  penyediaan  atau  penawaran  anak  untuk  kegiatan  haram, khususnya  untuk  produksi  dan  perdagangan  obat-obatan  sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
4. pekerjaan  yang  sifatnya  atau  lingkungan  tempat  pekerjaan  itu  dilakukan dapat membahayakan kesehatan, atau moral anak-anak.
Selain  itu,  Indonesia  juga  sudah  meratifikasi  konvensi  mengenai  usia minimum  anak  diperbolehkan  bekerja,  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1999 tentang  Pengesahan  ILO Convention  No.  138  Concerning  Minimum  Age  for Admission  to  Employment (Konvensi  ILO  Mengenai  Usia  Minimum  untuk Diperbolehkan  Bekerja).  Sebelumnya,  dalam  Konvensi  No.  5  Tahun  1919 mengenai  Usia  Minimum  untuk  sektor  Industri,  Konvensi  No.  7  Tahun  1920 mengenai  Usia  Minimum  untuk  Sektor  Kelautan,  Konvensi  No.  10  Tahun  1921 mengenai Usia Minimum untuk Sektor Agraria, dan Konvensi No. 33 Tahun 1932 mengenai  Usia  Minimum  untuk  Sektor  Non  Industri,  menetapkan  bahwa  usia minimum  untuk  bekerja  14  (empat  belas)  tahun.  Selanjutnya  Konvensi  No.  58 Tahun  1936  mengenai  Usia  Minimum  untuk  Kelautan,  Konvensi  No.  59  Tahun 1937  mengenai  Usia  Minimum  untuk  Sektor  Industri,  Konvensi  No.  60  Tahun 1937 mengenai Usia Minimum untuk Sektor Non Industri, dan Konvensi No. 112 Tahun  1959  mengenai  Usia  Minimum  untuk  Pelaut,  mengubah  usia  minimum untuk bekerja menjadi 15 (lima belas) tahun. Dalam penerapan berbagai Konvensi tersebut di atas di banyak negara masih ditemukan berbagai bentuk penyimpangan
batas usia minimum  untuk bekerja. Oleh karena  itu ILO merasa perlu menyusun dan  mengesahkan  konvensi  yang  secara  khusus mempertegas  batas  usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang berlaku di  semua sektor yaitu 15 (lima belas) tahun.
Selain  hal  itu,  dalam  dasar  pertimbangan  Undang-Undang  Republik Indonesianomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  disebutkan, 2 bahwa    setiap  anak berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi  sebagaimana  diamanatkan  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Norma  yuridis  itu  jelas  secara  khusus  mengatur  perlindungan  anak. Sedangkan  secara  umum  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor    21  Tahun    2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak    Pidana  Perdagangan Orang,  bahwa    perdagangan  orang,  khususnya  perempuan  dan  anak,  merupakan tindakan  yang  bertentangan  dengan  harkat  dan  martabat  manusia  dan  melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. 3
Meski  secara  yuridis  diatur  seperti  itu,  tapi  dunia  ini,  khususnya  di Indonesia,  perdagangan  orang  tetap  memprihatinkan.  Perkembangan  kejahatan semakin mengkhawatirkan, khususnya kejahatan yang menempatkan anak sebagai korbannya. Kondisi anak Indonesia bukannya bisa menikmati hak keamanan dan keselamatannya,  tetapi  justru  semakin  rentan.  Menurut  Aris  Merdeka  Sirait, bahwa Indonesia merupakan pemasok perdagangan anak dan wanita (trafficking) terbesar di  Asia Tenggara. Berdasarkan penelitian menunjukkan, terdapat  sekitar 200 sampai 300 ribu Pekerja Seks Komersil (PSK) berusia dibawah usia 18 tahun. Tidaak  Cuma  di  dalam  negeri,  mereka  juga  memasok  kebutuhan  di  Asia Tenggara.  Data-data  itu  diungkapkan  Sirait  kepada  wartawan  pada  suatu konferensi pers pemberantasan perdagangan perempuan dan anak di Jakarta. 4
Sekitar  23  persen  dari  6750  tenaga  kerja  wanita  (TKW)  yang  bekerja  di Hongkong  ternyata  bekerja  di  wilayah  prostitusi.  Diduga,  beberapa  perusahaan tenaga kerja telah menipu para pekerja itu. Tingginya angka trafficking itu karena pemerintah kurang sigap dalam menangganinya. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar  negeri  misalnya  banyak  yang  masih  dibawah  umur.  Mereka  biasanya  tidak mempunyai  surat  kenal  lahir,  dalam  pembuatan  paspor  mereka  memalsukan usianya.  Masa  pihak  imigrasi  tidak  bisa  menilai  umur  mereka  berdasarkan wajahnya.  Masalah  perdagangan  perempuan  dan  anak  sampai  saat  ini  belum menjadi  perhatian  pemerintah  secara  serius.  Ketidakseriusan  pemerintah menangani masalah perdagangan perempuan dan anak terlihat dari tidak tegasnya sikap pemerintah dalam melihat masalah perdagangan perempuan dan anak. Sirait juga  mengungkapkan  bahwa  di  Indonesia  terdapat  75  ribu  titik  PSK,  baik  legal ataupun illegal. 5
2 Undang-Undang  Republik  Indonesianomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor    21  Tahun    2007  Tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana Perdagangan Orang
4 Hikmawati, Anak-anak Inonesia di Simpang Jalan , LPAI, Jakarta, 2011, hal. 2.
5 Ibid.
Sirait  mengemukakan  bahwa  untuk  mengatasi  masalah  prostitusi  tidak cukup  hanya  dengan  undang-undang,  tetapi  diperlukan  alokasi  dana  yang seimbang  untuk  melakukan  pemberantasan  perdaganagan  tersebut.  Menurut  data yang didapatkan dari PBB prostitusi memberikan keuntungan sekitar U$ 7 miliar, sehingga kita harus mengimbanginya dengan dana yang  cukup untuk  melakukan program preventif dan rehabilitasi. 6

## METODE PENELITIAN
Setiap  penelitian  ada  jenis,  kategro,  dan  pendekatannya.  Oleh  karean  iau, sebagaimana uraian dari permasalahan dan tujuan dari penulisan karya ilmiah ini, penulis  menggunakan  jenis penelitian  bersifat  yuridis  normatif,  yang  dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data tentang norma-norma hukum yang seteliti mungkin yang mengatur tentang perilaku manusia atau  keadaan yang ditimbulkannya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan konsepsional serta perbandingan.
Pada  penelitian  hukum  yuridis  normatif  atau  penelitian  hukum kepustakaan,  bahan  pustaka  merupakan  data  dasar  yang  dalam  (ilmu)  penelitian digolongkan sebagai data sekunder.
Dalam  penelitian  ini,  teknik content  analisis yang  digunakan  secara deskriptif, artinya dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif diharapkan dapat  memperoleh  paparan  informasi  tentang  suatu  gejala,  peristiwa,  kejadian sebagaimana adanya.

## PEMBAHASAN
Di  zaman  sekarang  ini  kasus  perdagangan  manusia    atau  dikenal  dengan “ trafficking ” , terutama terhadap anak dan perempuan,  tergolong jenis perbudakan pada  era  modern.  Setiap  tahun  diperkirakan  ada  delapan  hingga  sembilan  ratus ribu  orang  diperdagangkan  melintasi  batas  internasional  ke  dalam  kondisi  kerja paksa  atau  mirip  perbudakan  di  zaman  purba.  Meskipun  angka  yang  pasti  sulit diperoleh, namun  terdapat  bukti kuat  bahwa perdagangan perempuan, khususnya anak-anak merupakan fenomena yang serius dan kompleks sekali di masyarakat. Sebagai  contoh  yang  terjadi  di  Sumatera  Utara  sepanjang  tahun  2008,
kasus-kasus  kekerasan  terhadap  anak  memang  cukup  tinggi.  Data  PKPA menyebutkan,  terhitang  Januari-November  2008  tercatat  373  kasus  kekerasan terhadap anak, meningkat dari tahun sebelumnya 308 terhitung Januari-November 2007.  PKPA  menangani  130  kasus  kekerasan  pada  anak  tahun  2008.  Sementara data  KKSP  menyebutkan,  62  kasus  kekerasan  terhadap  anak  sepanjang  2008. Sedangkan Pusaka mencatat 239 kasus kekerasan terhadap anak. 7
Direktur  Eksekutif  KKSP,  Muhammad  Jailani.  Menyebutkan,  bahwa Sumut  masih  cenderung  mengabaikan  masalah  anak-anak  yang  menjadi  korban kekerasan di sekolah. Anak-anak korban kekerasan di sekolah, anak-anak korban kekerasan  seksual,  anak-anak  korban  traffiking  dan  anak-anak  yang  berkonflik dengan  hukum  merupakan  kelompok  yang  paling  menderita  lemahnya perlindungan hukum ini. 8
6 Ibid, hal. 3.
7 http://www.kksp.or.id/id/cetak.php?id=223, diakses tanggal 4 Mei 2019.
8 Ibid
Hukum  dibuat  untuk  mengatur  tingkah  laku  manusia  (seseorang),  agar mengetahui hak dan kewajibannya  dalam hidup bermasyarakat  menurut  hukum. Dengan diatur oleh hukum,  seseorang tahu perbuatan-perbuatan  apa yang boleh dan    tidak  boleh  dilakukan,  mengetahui  hak  dan  kewajibannya  menurut  hukum, dengan tujuan supaya hak seseorang tidak dilanggar dan berbenturan dengan hak orang lain. 9
Apabila  seseorang  melanggar  hak  orang  lain  akibatnya  akan  terjadi pelanggaran hak  yang merugikan hak atau kepentingan  sesame manusia. Apabila terjadi  pelanggaran  hak,  maka    hidup  masyarakat  atau  manusia  menjadi  kacau. Salah satu subyek masyarakat yang belum terpenuhi hak-haknya menurut hukum itu  adalah  anak-anak.  Hak-hak  mereka  seringkali  diabaikan  dan  dipermainkan oleh  sistem  maupun  budaya  yang  berlaku  di  tengah  masyarakat.  Terbukti,  tidak sedikit  diantara  anak-anak  yang  berusaha  atau  sedang  berjuang  memenuhi kebutuhan  hidupnya  yang  menjadi  korban  penyiksaan,  diskriminasi,  atau perlakuan-perlakuan tidak manusiawi.
Perlakuan  tidak  manusiawi  seperti  kejahatan  terhadap  anak-anak,  adalah bentuk  lain  dari  perbuatan  yang  berlawanan  atau  bertentangan  dengan  hukum. Kejahatan  terhadap  anak-anak  sedang  marak-maraknya,  yang  membuat  berbagai pihak berusaha memberikan jalan keluar untuk ikut menyelesaikannya.
Fenomena  globalisasi  yang  merupakan  proses  pengintegrasian  seluruh warga  dunia    secara  ekonomi,  sosial,  budaya  dan  politik  dalam  seluruh  tatanan yang dibangun dari masing-masing kolonialisme ikut mendorong tingginya angka buruh  migran  di  Indonesia  serta  mempengaruhi  migrasi  warga  Indonesia  serta mempengaruhi arah migrasi warga Indonesia dalam mencari nafkah. Arah migrasi dari  buruh  migran  Indonesia  mengikuti  pola  yang  sama,  yaitu  amenuju  negara ekonomi  kuat,  seperti  Saudi  Arabia,  Uni  Emirat  Arab  di  Timur  Tengah  (Asia Barat) dan Taiwan, Hongkong, Singapura dan Malaysia di Asia Timur. 10
Perempuan  di  luar  negeri  yang  tertipu  pada  ajakan  agen trafficking atau perdagangan  manusia  profesional.  Jaringan  tersebut  telah  menyebar  di  regional kita,  antarnegara,  hingga  lintas  benua.  Sebab,  keuntungan  dari  perdagangan manusia merupakan salah satu di antara tiga sumber pendapatan teratas kejahatan terorganisasi setelah perdagangan narkotika dan senjata. 11
Perbincangan  tentang trafficking sebenarnya  telah  lama  muncul  ke permukaan.  Dalam  beberapa  konferensi  dan  pertemuan  antar  kepala  negara  di forum  internasional,  telah  dibahas  komitmen  dalam  memberantas  jaringan  keji nan munkar itu.
Tidak ada negara yang kebal terhadap perdagangan manusia. Setiap tahun, diperkirakan 600.000-800.000 laki-laki, perempuan, dan anak-anak diperdagangkan  menyeberangi  perbatasan-perbatasan  internasional  (beberapa organisasi internasional  dan organisasi swadaya masyarakat mengeluarkan angka yang jauh lebih tinggi).
Para korban dipaksa untuk bekerja di tempat pelacuran, tambang-tambang, dan tempat kerja buruh berupah rendah sebagai pelayan rumah, prajurit di bawah umur,  dan  berbagai  bentuk  perbudakan  di  luar  kemauan  mereka.  Diperkirakan,
9 Umar Said Sugiharto, Dinamika Hukum , Pebruari 2004, hal.  75.
10 www.tempointeraktif.com , 15 September  2006, diakses tanggal 5 Agustus 2018.
11 Nurlaily Nisyah, Jawapos , 13 April 2006, diakses 7 Agustus 2018.
lebih  dari  separo  para  korban  yang  diperdagangkan  secara  internasional diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual. 12
Masalah  perdagangan  manusia  ( human  trafficking )  adalah  masalah  yang telah  mendunia.  Hampir  setiap  negara  mengalami  masalah  itu.  Tak  terkecuali Indonesia.  Bahkan,  di  Amerika  sendiri,  kasus  seperti  itu  mengantongi  korban sekitar 14 ribu- 17 ribu orang. Dengan demikian, penanganan secara khusus amat diperlukan dalam pengentasan masalah trafficking tersebut.
Meski sudah agak lama, dilustrasikan, bahwa pada 2000, di seluruh dunia diperkirakan  ada  700  ribu-2  juta  perempuan  dan  anak-anak  yang  diselundupkan. Dari jumlah tersebut, 200 ribu- 225 ribu di antaranya terjadi di negara-negara Asia Tenggara.  Namun, angka tersebut meningkat pada 2003. Laporan dari Bureau of Public  Affairs ,  US  Departemen  of  Sate,  pada  Juni  2003  memaparkan,  tiap  tahun 800  ribu-900  ribu  manusia  diselundupkan  dengan  mengabaikan  batas-batas internasional.  Penyelundupan  itu  ditujukan  untuk  memasok  pasar  perdagangan seks internasional dan buruh. 13
Dalam  kasus  itu,  lebih  parahnya  lagi,  penyelundupan  tersebut  dilakukan melalui  jejaring  kejahatan  internasional  ( transnational  criminality )  yang terorganisasi  rapi,  baik  melalui  jalur  negara  perantara  maupun  langsung.  Entah berapa  lagi  yang  akan  menjadi  korban  mengingat  modus  operandi  pekerjaan  itu bersifat clandestin activities .
Sebagai bangsa beradab, jika kita menelaah lebih jauh, problem trafficking bukanlah  permasalahan  baru  yang  hadir  begitu  saja  pada  masa  kini.  Pada  masa kolonial,  hal  itu  telah  terjadi.  Migrasi  tenaga  kerja  pada  satu  titik  tertentu, misalnya.  Penduduk  lokal  dipindahkan,  baik  secara  paksa  maupun  sukarela melalui jalur perbudakan, perdagangan karena utang, atau pun perpindahan yang dilakukan negara dalam hal kriminal atau pengasingan politik 14
Demikian  itulah  realita  memprihatinkan  dan  memilukan  dari  kondisi kehidupan  anak-anak  di  dunia  sekarang.  Untuk  melindungi  anak-anak  yang merupakan  generasi  mendatang  dunia,  seluruh  negara  harus  bersama-sama memikul  tanggungjawab.  Dengan  demikian,  kesulitan  dan  problema  kehidupan anak-anak akan berhasil ditekan untuk kemudian melangkah ke arah realisasi hak- hak mereka.
Badan  dunia  Organisasi  Buruh  Internasional  (ILO)  memperkirakan,  di Indonesia  terdapat  4.201.452  anak  (berusia  di  bawah  18  tahun)  terlibat  dalam pekerjaan  berbahaya,  lebih  dari  1,5  juta  orang  di  antaranya  anak  perempuan. Bahkan,  data  IPEC/ILO  memperkirakan,  terdapat  2,6  juta  pekerja  rumah  tangga (PRT) di Indonesia dan sedikitnya 34,83 persen tergolong anak. Sekitar 93 persen anak perempuan ( Kompas , 2/7/05:  4). PRT anak perempuan berada dalam  posisi rentan,  mulai  situasi  kerja  buruk,  eksploitasi,  hingga  kekerasan  seksual.  Di pedesaan,  kemiskinan,  pernikahan  dini,  minimnya  pendidikan,  dan  kondisi kesehatan  yang  buruk  mendorong  anak  perempuan  terjerembap  dalam  prostitusi dan masuk dalam jerat perdagangan manusia
Dalam  kasus    seperti  itu,  sebuah  penilaian  yang  pernah  dilontarkan Departemen  Luar  Negeri  Amerika  Serikat  patut  menjadi  bahan  renungan  bagi kita. Pasalnya, mereka menilai pemerintah Indonesia cenderung membiarkan atau
12 Ibid.
13 Windo Wibowo, Jawa Pos , 14 April 2006, diakses 7 Agustus 2019.
14 Ibid.

## Jurnal Negara dan Keadilan
mengabaikan  perdagangan  manusia  ( trafficking  in  person ),  baik  untuk  dijual tenaganya maupun buat eksploitasi seksual. 15
Berdasarkan  kenyataan  itu,  tidak  mengherankan  hal  ini  disorot  dunia sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  Amerika.  Bisnis  berlaba  lumayan  besar  itu ternyata  mampu  menggemukkan  devisa  negara.  Pada  1999-2001,  penerimaan devisa  dari  sektor  ini  mencapai  USD  3,1  miliar.  Pada  2005,  penerimaan meningkat, menjadi USD 5 miliar (sekitar Rp 45 triliun dengan kurs Rp 9 ribu).
Sangat  ironis  dengan  menyebut,  bahwa  itu  jumlah  yang  fantastis  untuk sebuah penerimaan devisa negara. Memang, tidak ada yang salah pada niat untuk memperbesar  devisa  dari  tenaga  kerja  Indonesia.  Akan  tetapi,  yang  menjadi pertanyaan,  apakah  manusia-manusia  Indonesia  akan  terus  menjadi  komoditas? apakah anak-anak Indonesia akan terus menjadi obyek yang diperdagangkan?
Kenyataan  memilukan  lain  yang  tidak  teelakkan,  bahwa  di  antara  sekian banyak  kasus trafficking ,  perempuan  selalu  menjadi  sasaran  empuk.  Memang, yang  paling  banyak  di  antara  tenaga  kerja  Indonesia  yang  dikirim  ke  luar  negeri sebagai  pembantu  rumah  tangga  adalah  wanita.  Ditambah  lagi  dengan  penilaian sosok  perempuan  yang  sering  diidentikkan  dengan  sifat  lemah  lembut,  tidak berdaya, dan selalu tergantung, telah menjadi stigma dan motivasi tersendiri bagi oknum penjual manusia.
Potret perempuan, idealnya, dilihat sebagai manusia dengan hak-hak yang sama  dan  perlu  dilindungi.  Kenyataannya,  mereka  justru  sering  dilihat  sebagai objek  yang  setiap  saat  bisa  "dimanfaatkan"  untuk  kepentingan  orang-orang  yang tidak berperikemanusiaan 16
.  Bangsa  ini  akan  runtuh  kalau  kekerasan  terhadap  anak  dibiarkan  terus terjadi.  Petuah  tersebut  dilontarkan  praktisi  Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak (Komnas PA) Seto Mulyadi. Nasihat indah Kak Seto itu tidak mampu menyentuh ceruk  terdalam  hati  nurani  kita.  Terbukti,  kasus-kasus  kekerasan  terhadap  anak ( child  abuse )  masih  terus  menghiasi  pemberitaan  media  massa  kita.  Ironisnya, mayoritas  kasus  kekerasan  terhadap  anak  terjadi  di  dalam  rumah  dan  dilakukan kerabat-kerabat terdekat anak. Data nasional menunjukkan, sedikitnya 23,1 persen korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah anak-anak.
Selama  tahun  2005,  Komnas  PA  menemukan  866  kasus  kekerasan terhadap  anak  yang  terbagi  atas  327  kasus  perlakuan  salah  secara  seksual,  233 kasus  perlakuan  salah  secara  fisik,  176  kasus  kekerasan  psikis,  dan  130  kasus penelantaran  (pembiaran)  anak.  Lebih  menyedihkannya  lagi,  para  pelaku kekerasan  terhadap  anak  itu  mayoritas  adalah  orang  yang  dikenal  anak,  yaitu  69 persen. Cobalah tengok beberapa kekerasan yang menimpa anak-anak bangsa. Di awal 2006, Eka Suryana (7) dibunuh di Jakarta Utara oleh ibu tirinya. Sementara itu,  di  Serpong,  Tangerang,  Indah  Sari  (3,5)  dan  Lintang  Syaputra  (11  bulan) dibakar  oleh  ibunya.  Tubuh  keduanya  disiram  minyak  tanah,  kemudian  disulut korek  api  hingga  terbakar.  Masih  di  Jakarta  Utara,  Siti  Ihtiyatus  Soleha  (8) disetrika ayah kandungnya sendiri. Dia mengalami luka bakar di  kedua  kaki  dan tangannya.  Di beberapa daerah lain, ada berita orang tua terlibat penjualan anak ke  lokasi  pelacuran.  Mereka  (anak-anak)  ini  diserahkan  ke  calo-calo  atau  orang- orang yang bisa memberikan imbalan uang. 17
15 Hadian Syah, Jawa Pos , 15 April 2006, akses 8 Agustus 2019.
16 Ibid.
17 Eri Iriawan, Jawa Pos 16 April 2006, akses 8 Agustus 2019.
Rachmat  Syafaat  (2002)  pernah  menyebutkan,  bahwa  Pada  tingkat  dunia perdagangan perempuan terkait erat dengan kriminalitas transnasional dan hal ini dinyatakan  sebagai  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  berat.  Sedangkan Negara Indonesia tergolong dalam TIER 3, yaitu Negara yang diasumsikan tidak serius  menangani  masalah  perdagangan  manusia “ trafficking ” khususnya perdagangan perempuan. Tidak memiliki perekat perundang-undangan yang dapat mencegah,  melindungi  dan  menolong  korban  serta  tidak  memiliki  prundang- undangn  untuk  melakukan  penghukuman  terhadap  pelaku  perdagangan  manusia. KUHP hanya memiliki satu pasal saja yaitu pasal 297 KUHP menyatakan bahwa “ perdagangan perempuan (umur tidak disebutkan) dan perdagangan anak laki-laki yang  belum  cukup  umur,  diancam  dengan  pidana  penjara  raling  lama  enam tahun ” . Adalah mengatur secara eksplisit tentang perdagangan perempuan, namun ancaman  pidananya  masih  terlalu  ringan.  Jelas  hal  ini  sangat  mengkhawatirkan dan  harus  segera  ada  langkah-langkah  kongkret  dari  pemerintah  untuk  memiliki perangkat  pencegahan,  perlindungan    dan  pertolongan  terhadap  korban,  serta penghukuman yang diperlukan untuk memberantas perdagangan manusia. 18
Dengan kondisi semacam itu, berarti telah menempatkan Indonesia masuk dalam  standar  111  yakni “ kategori  berbahaya ” ,  hal  ini  disampaikan  Sri  Rejeki Sumaryoto  (saat  menjabat  oleh  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan (Meneg  PP).  Dalam  pidatonya  di  Semarang  pada  tanggal  14  April  2002,  bahwa untuk  menanggulangi  masalah  perdagangan  perempuan,  pemerintah  Indonesia harus melakukan upaya, baik yang bersifat praktis maupun strategis. Upaya yang saat ini dipersiapkan pemerintah Indonesia adalah merancang sebuah rencana aksi nasional  penanggulangan  perdagangan  perempuan  serta  RUU  penanggulangan perdagangan perempuan di Indonesia. 19
Kasus-kasus  yang  menyangkut  perdagangan  anak  terus  terjadi  di masyarakat.  Berbagai  pemberitaan  dan  pendapat  di  atas  menunjukkan,  bahwa masalah  yang  dihadapi  oleh  anak  Indonesia    dewasa  ini  tidaklah  ringan.  Mereka (anak-anak),  khususnya  perempuan  sedang  menghadapi  problem  berat  yang menimpanya dan menjadi ancaman serius bagi masa depannya. Jaringan kejahatan internasional  terus  menerus  mencari  sasaran  di  Indonesia  yang  memperlakukan anak-anak  sebagai  korbannya  dengan  tujuan  diperdagangkan.  Jaringan  kejahatan internasional ini telah menjadikan anak-anak Indonesia sebagai obyeknya. Anak- anak  Indonesia  telah  menjadi  bagian  dari  obyek  sindikat  perdagangan  manusia ( trafficking ).
Kejahatan  memperdagangkan  manusia  anak  semakin  memprihatinkan. Ahmad  Sofian  mengatakan,  kejahatan  seksual  terhadap  anak  selalu  mengintai  di sekitar mereka. Sejauh ini, berdasarkan penanganan kasus yang dilakukan PKPA, acapkali korban kekerasan seksual tidak mendapatkan intervensi dalam pemulihan psikologisnya,  bahkan  sebaliknya  justru  stigma  negatif  dari  masyarakat  yang mereka terima. 20
Perspektif yuridis  (hukum) terhadap anak yang menjadi  korban kejahatan perdagangan manusia sudah banyak norma yuridis yang dibuat negara yang secara
18 Rachmat Syafaat, Perdagangan Manusia ,  UM Pres, Malang.2002, hal, 1-2.
19 Kompas , 5 April 2002, akses 8 Agustus 2019.
20 Abdul Manaf, Anak-anak dalam Hegemoni Kejahatan Mutakhir , K-Pres, Bandung, 2011, hal. 2.
fundamental mengaturnya, bahwa tindak pidana atau kejahatan memperdagangkan  anak  sudah  jelas-jelas  sebagai  perbuatan  yang  berbentuk melanggar  norma  hukum  pidana.    Negara  berkewajiban  menciptakan  rasa  aman dan memberikan  perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta  berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan. Negara  telah  membuat  atau  membentuk  peraturan  perundang-undangan  yaitu Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun norma hukum pidana lain diluar  KUHP  seperti    UU  tentang  Perlindungan  Anak,  Undang-undang  tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan memperdagangkan  orang  yang  kesemuanya  itu  memuat  dan  mengatur  hal-hal tertentu  mengenai jaminan perlindungan anak.
Dalam  perspektif  hak  asasi  manusia  (HAM)  terhadap  anak  yang  menjadi korban kejahatan perdagangan manusia adalah berkaitan dengan masalah hak-hak anak,  baik  yang  diatur  dalam  instrumen  HAM  internasional  seperti  UDHR, Kovenan Hak Anak, hingga produk yuridis Indonesia. Adapun hak-hak anak yang harus  mendapatkan  perhatian  diantaranya  adalahm  mendapat  bantuan-bantuan fisik  (pertolongan  pertama  kesehatan,  pakaian  naungan  dan  sebagainya)  ketika awal  ditemukan,  harus  mendapat  bantuan  penyelesaian  permasalahan  (melapor, penasehat  hukum  dan  pembelaan),  mendapat  kembali  hak  miliknya,  mendapat pembinaan dan rehabilitasii, dan lain sebagainya.

## KESIMPULAN
Perbandingan  antara  perspektif  hukum  dengan  perspektif  hak  asasi manusia  (HAM)  terhadap  anak  yang  menjadi  korban  perdagangan  manusia, bahwa dari sisi  kesamaan, kedua kajian ini sama-sma membahas soal  anak yang menjadi korban perdagangan manusia, praktik perdagangan manusia atau dengan mengorbankan anak identic dengan tindakan keji dan sebagai pelanggaran norma, dan sama-sama juga berkedudukan sebagai bentuk pelecehan harkat dan martabat kemanusiaan. Sedangkan dari sudut perbedaannya, bahwa dalma perspektif HAM, lebih  bersifat  umum  atau  kajiannya  lebih  lebih  menempatkan  sisi  kemanusiaan anak,  sedangkan  dari  sisi  yuridis,  perdagangan  manusia  disebut  secara  tegas sebagai suatu pelanggaran HAM dan tindak pidana (kejahatan).

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul  Manaf, Anak-anak  dalam  Hegemoni  Kejahatan  Mutakhir ,  K-Pres, Bandung, 2011.
Ghaffar Hasyim, Negara dan Generasi Emas, Pimpres, Jakarta, 2015, hal. 23.
Hikmawati, Anak-anak Inonesia di Simpang Jalan , LPAI, Jakarta, 2011 Rachmat Syafaat, Perdagangan Manusia ,  UM Pres, Malang.2002.

## Jurnal
Umar  Said  Sugiharto,  ”Masaah  Penegalan  Hukum”, Dinamika  Hukum ,  Pebruari 2004.

## Peraturan Perundanag-undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesianomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor    21  Tahun    2007  Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Perdagangan Orang

## Internet dan Koran
Eri Iriawan, Jawa Pos 16 April 2006, akses 8 Agustus 2019. Hadian Syah, Jawa Pos , 15 April 2006, akses 8 Agustus 2019.
http://www.kksp.or.id/id/cetak.php?id=223 , diakses tanggal 4 Mei 2019.
Kompas , 5 April 2002, akses 8 Agustus 2019. www.tempointeraktif.com , 15 September  2006, diakses tanggal 5 Agustus 2018. Nurlaily Nisyah, Jawapos , 13 April 2006, diakses 7 Agustus 2018.
Windo Wibowo, Jawa Pos , 14 April 2006, diakses 7 Agustus 2019.