## POLA PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PEMEGANG HAK “DE YURE” DENGAN “DE FACTO” PADA LOKASI PROGRAM KONSOLIDASI TANAH DI KOTA MATARAM

## DISPUTE SETTLEMENT AMONG “ DE YURE “ AND “ DEFACTO “ HOLDERS IN LOCATION OF LAND CONSOLIDATION PROGRAMME IN MATARAM

## Lalu Harisandi
Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram email : harisandi@gmail.com
Naskah diterima : 05/06/2015; direvisi : 12/07/2015; disetujui : 20/08/2015

## Abstract
One of the flagship programs Mataram city government is to consolidate land or land consolidation (LC) in the District Urban Village Karang Pule Ampenan  and now known as District of Sekarbela Mataram, West Nusa Tenggara province, but a lot of barriers in the implementation of the LC in particular that in respect of disputes between right holders “de yure” with “de facto” on the location of the land consolidation program in the city of Mataram so the need to understand it dispute settlement patterns. Therefore, it is necessary to formulate some of the problems that is what caused the dispute between the holder of the rights de yure with de facto on the location of the land consolidation program in the city of Mataram and how the dispute resolution procedure between the holders of rights with mastery on the location of the land consolidation program in the city of Mataram and how legally enforceable dispute resolution between rights holders with mastery on the location of the land consolidation program in the city of Mataram. In reviewing these problems, the method used is empirical law research . To the implementation stages of land consolidation in the Karang Pule , some dispute arises which is caused by factors judicial and non- judicial . Therefore , in order to accelerate the settlement of land disputes occurring in Indonesia is no exception caused in the execution Consolidation of land , the government issued a Head of BPN Regulation No. 3 Year 2011 on the Management of the Assessment and Management of Land Case. Therefore , the authors concluded that the causes of the Land Consolidation Land Dispute attractions in the region Karang Pule caused two factors namely factor juridical and non - juridical factors which then need to be resolved mechanism as KBPN Regulation No. 3 of 2011 on the Management Assessment and Handling of Cases land and article 6 paragraph ( 7 ) of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution . From this conclusion , the authors suggest Activity Land Consolidation should be disseminated as early as possible and the government has to actually run the mechanism that has been set under the terms of legislation in accordance with KBPN Regulation No. 3 of 2011 and Revive the court reform .
Keywords : Dispute, Defacto and Deyure Holders, Land Consolidation

## Abstrak
Salah satu program andalan pemerintah kota mataram adalah dengan mengadakan konsolidasi tanah atau land consolidation (LC) di wilayah Kelurahan Karang Pule Kecamatan Ampenan (lama) dan sekarang menjadi Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat namun banyak terjadinya hambatan dalam pelaksanaan LC tersebut khususnya yang berkenaan dengan sengketa antar pemegang hak “de yure” dengan “de facto” pada lokasi program konsolidasi tanah di kota mataram sehingga perlu di fahami pola penyelesaian sengketanya. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan beberapa permasalahan yakni Apa yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pemegang hak de yure dengan de facto  pada lokasi program konsolidasi tanah Di Kota Mataram
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 347~363
dan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa antar pemegang hak dengan penguasaan pada lokasi program konsolidasi tanah di kota Mataram serta bagaimana kekuatan hukum penyelesaian sengketa antar pemegang hak dengan penguasaan pada lokasi program konsolidasi tanah di kota Mataram. Dalam mengkaji permasalahan tersebut, Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian Hukum empiris. Terhadap pelaksanaan tahap-tahap konsolidasi tanah di wilayah Karang Pule, timbul beberapa sengketa yang di sebabkan oleh faktor yuridis dan non yuridis.  Oleh sebab itu, guna melakukan percepatan penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia tak terkecuali yang ditimbulkan dalam pelaksanaaan Konsolidasi tanah, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Oleh sebab, itu penulis berkesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya Sengketa Tanah Objek Konsolidasi Tanah di wilayah Karang Pule di sebabkan dua faktor yakni faktor yuridis dan faktor Non-yuridis yang kemudian perlu di selesaikan mekanismenya sebagaimana Peraturan KBPN Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dan pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dari kesimpulan tersebut, penulis menyarankan Kegiatan Konsolidasi Tanah hendaknya disosialisasikan sedini mungkin dan pemerintah harus benar-benar menjalankan mekanisme yang telah di tentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan KBPN No 3 Tahun 2011 serta  Menghidupkan kembali pengadilan landreform.
Kata kunci : sengketa, pemegang hak De Facto dan De Yure, konsolidasi tanah

## PENDAHULUAN
Dalam pelaksanaan pengendalain dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang yang telah di tetapkan, baik pemerintah pusat maupun  pemerintah daerah diberikan kewenangan secara atri- busi oleh Undang-Undang untuk mengelola Tanah dalam rangkaan Penataan Ruang demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
Salah satu upaya pengendalian dan pe- manfaatan tanah yang hingga saat ini men- jadi salah satu program andalan pemerin- tah adalah dengan mengadakan konsoli- dasi tanah atau land consolidation (LC). Kata konsolidasi tanah adalah perbua- tan memperteguh atau memperkuat atau mempersatukan. 1 Jadi dapat diketahui bah- wa maksud dari konsolidasi tanah adalah mempersatukan dengan menata kembali tanah-tanah yang pecah-pecah itu agar ses- uai perencanaan tata ruang dan tata guna tanah.
1 w.j.s. Poerwadarminta, Kamus umum Bahasa Indo- nesia, Jakarta. PN. Balai Pustaka. 1976. Hal. 520
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai Peraturan Presiden No- mor 10 Tahun 2006 mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral. Dalam hal ini, instrumen yang di- gunakan adalah salah satu tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan pengaturan dan penataan pertanahan melalui konsoli- dasi tanah.
Menurut Peraturan Kepala Badan Per- tanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, konsep konsoli- dasi tanah adalah kebijaksanaan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggu- naan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Konsolidasi Tanah merupakan alternatif strategis yang ditawarkan dalam penyedi- aan tanah untuk pembangunan, karena me- lalui konsolidasi, masyarakat tidak tergusur tetapi turut serta berpartisipasi menyum- bangkan tanahnya, turut serta menikmati hasil pembangunan, nilai tanahnya menjadi naik, dan yang jelas memeperoleh jaminan
Lalu Harisandi | Pola Penyelesaian Sengketa Antar Pemegang Hak “De Yure” dengan “De Facto”..... kepastian hak atas tanah karena menerima sertipkat, serta memperoleh lingkungan yang tertata, serasi, selaras dan seimbang.
.Dalam rangka pelaksanaan penataan dan penggunaan tanah obyek konsolidasi tanah perkotaan, para peserta atau pemilik tanah menyerahkan sebagian tanahnya seb- agai sumbangan tanah untuk pembangunan yang akan dipergunakan untuk prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya. Besarnya sumbangan tanah untuk pembangunan tersebut ditetapkan berdasarkan kesepaka- tan bersama peserta konsolidasi tanah den- gan mengacu kepada rencana tata ruang daerah. Namun dalam praktiknya, pelak- sanaan konsolidasi tanah ini tidaklah mu- dah mengingat harus adanya kesepakatan secara menyeluruh dengan peserta konsoli- dasi tanah tersebut.
Salah satu kegiatan LC yang sampai saat ini masih bermasalah adalah yang terjadi di wilayah Kelurahan Karang Pule Kecamatan Ampenan (lama) dan sekarang menjadi Ke- camatan Sekarbela Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.  Pelaksanaan LC ini bermula pada tanggal 22 Oktober 1992 dia- dakan rapat LC yang membahas pembuatan Desain Tata Ruang dan penentuan besarnya sumbangan tanah untuk pembangunan. Dalam rapat tersebut, diputuskan bahwa besarnya STUP bagi peserta adalah 17,5% dari luas tanah masing-masing. Kemudian setelah di sepakati dilakukanlah Staking Out atau relokasi kapling LC serta tahap- tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Na- sional Nomor 4 Tahun 1991 tentangKon- solidasi Tanah dan Rencana Tata Ruang Daerah. Dalam perjalanannya, pelaksaan LC ini kemudian menimbulkan beberapa persoalan seperti munculnya penolakan hasil desain letak tanah masayrakat yang jauh dari letak semula. Selain itu, masyara- kat menolak karena luas tanahnya mas-
ing kurang walaupun sudah dilaksanakan pemotongan sebesar 17,5%. masalah lain- nya yang tidak kalah rumit adalah mana kala sebagian peserta LC datang ke Kan- tor Pertanahan Kota Mataram, melaporkan bahwa yang bersangkutan belum mengua- sai tanahnya karena ada beberapa peserta yang tidak mau bergeser dari tanah asal, di samping itu juga ada badan jalan yang ma- sih ditanami oleh penggarap karena belum di realisasikan fisik tanahnya oleh Pemer- intah Kota Mataram. Pemegang hak atas tanah seringkali mengeluhkan akibat yang timbul dari kegiatan LC mana kala secara De Yure atau berdasarkan aturan sertipikat yang telah diterbitkan sebagai produk hasil kegiatan LC, tidak sesuai dengan De Facto atau faktnya di lapangan tidak menguasai fisik bidang tanahnya sehingga menimbul- kan ketidakpastian yang berujung sengketa antar pemegang hak. 2
Dengan berbagai persoalan yang hingga kini belum dapat terselesaikan, maka penu- lis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut terhadap sengketa yang timbul aki- bat pelaksanaan LC di wilayah Kelurahan Karang Pule sehingga nantinya penelitian yang dilakukan dapat menjadi bahan per- timbangan dalam menyelsaikan sengketa LC di wilayah tersebut.
Dari penjabaran latar belakang di atas, maka perlu sekiranya di rumuskan bebera- pa permasalahn yakni :
1. Apakah yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pemegang hak de yure dengan de facto  pada lokasi program kon- solidasi tanah Di Kota Mataram ?
2.  Bagaimanakah prosedur penyelesaian sen- gketa antar pemegang hak dengan pen- guasaan pada lokasi program konsolidasi tanah di kota Mataram ?
2 Berkas/Dokumen Sengketa Pertanahan Pada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Mataram
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 347~363
Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian Hukum empiris  dengan beber- apa Pendekatan yakni pendektan undang- undang, pendekatan konsep, pendekatan kasus dan pendekatan antropologi hukum. Adappun bahan hukum    yang digunakan adalah kepustakaan dan lapangan. Oleh sebab itu, teknik pengumpulan bahan hu- kum dengan mengkombinasikan antara bahan hukum kepustakan yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan, kamus dan ensklopedia dengan kajian di lapan- gan berupa observasi dan wawancara serta mengkaitkannya dengan kasus-kasus yang ada, guna mendapatkan data yang akurat sehingga tesis ini dapat di susun secara sistematis dan logis. Sementara itu, Analisis Bahan Hukum dilakukan dengan metode kualitatif.

## PEMBAHASAN
1. Sengketa Antara Pemegang Hak De Yure Dengan De Facto  Pada Lokasi Program Konsolidasi Tanah Di Kota Mataram
a. Gambaran Umum Tentang Konsolidasi Tanah
Landasan hukum dalam pelaksanaan Konsolidasi tanah di Indonesia secara khu- sus di tuangkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Ta- hun 1991 tentang Konsolidasi Tanah yang kemudian memberikan definisi tentang KT adalah suatu kebijakan pertanahan men- genai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam den- gan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Bertitik tolak dari pengertian yuridis terse- but, dapat didefinisikan beberapa elemen substansial mengenai konsolidasi tanah, yaitu: a) KT merupakan kebijakan pertana-
han; b) KT berisikan penataan kembali pen- guasaan, penggunaan dan usaha pengadaan tanah; c) KT bertujuan untuk kepentingan pembangunan, meningkatkan kualitas ling- kungan hidup, pemeliharaan sumber daya alam; d) KT harus dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyara- kat.
Sementara itu, menurut pendapat Oloan Sitorus dan Balans Sebayang dalam buku- nya konsolidasi tanah perkotaan (suatu tin- jauan hukum), ada beberap landasan dalam pelaksanaan Konsolidasi tanah di antaran- ya : 3
a.  Landasan filosofis : landasan filosofis KTP adalah pancasila dalam hal ini sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang dijiwai oleh sila-sila yang lainnya. Dengan sila kelima pancasila ini di ahrpakn ban- gas Indonesia mampu mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencer- minkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotongroyong.
b.  Landasan konstitusional. Landasan kon- stitusional KTP adalah UUD 1945, khu- susnya pasal 33 ayat 3. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bagaimana posisi Negara dalam mengelola sumber daya alam yang terkandung didalam wilayah Indo- nesia.
c.  Landasan Political Will. Landasan political will KTP dapat dilihat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Repelita dan Repelita PBN. Didalam ketiga doku- men itu, secara jelas ditentukan arah ke- bijakan yang diinginkan dalam mengop- timalisasikan tanah sebagai salah satu pokok-pokok kemakmuran rakyat.
d.  Landasan hukum. Landasan hukum pelak- sanaan KTP dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) bagian, yakni :
3 Oloan Sitorus Dan Balans Sebayang. Konsolidasi Tanah Perkotaan (Suatu Tinjauan Hukum. Mitra Kebi- jakan Tanah Indonesia : Yogyakarta. 1996. Hal. 29-30
Lalu Harisandi | Pola Penyelesaian Sengketa Antar Pemegang Hak “De Yure” dengan “De Facto”.....
1. Dasar ketentuan-ketentuan pokok, yang ditemui dalam UUPA yakni pasal 2, 6, 12 dan 14 serta UU No 56. Prp Tahun 1960, khususnya pasal 12.
2.  Dasar hukum materil (dasar yang me- nentukan) boleh tidaknya pelaksanaan KTP diatas suatu bidang tanah yang telah direncanakan dan hak dan kewa- jiban para perserta KTP), yakni : hukum perikatan yang timbul dari perjanjian pihak BPN sebagai pelaksana KTP dan pemilik atau yang menguasai tanah seb- agai peserta KTP. Dasar hukum materil ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 4 ayat 2 peraturan kepala BPN No. 4 Ta- hun 1991 yang menyatakan bahwa kon- solidasi tanah baru dapat dilaksanakan setelah pemilik atau yang menguasai tanah memberikan persetujuannya. Jelaslah bahwa kekuatan mengikat dari hukum materi ini adalah pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah ber- laku bagi Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
3.  Dasar hukum formil (yang bersifat intrn administratif) adalah peraturan kepala BPN No. 4 Tahun 1991 tentang Kon- solidasi Tanah dan Surat Kepala BPN No. 410-245 tanggal 7 Desember 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsoli- dasi tanah.
Pada hakikatnya, hasil akhir yang akan dicapai dari pelaksanaan KTP adalah un- tuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dalam upaya mewujudkan suatu tatanan pengua- saan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur. Hal ini sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan KT. KT ti- dak hanya terfokus pada kegiatan penser- tipikatan tanah dengan penataan kembali
letak, bentuk persil, dan ukuran persil, me- lainkan juga adanya tindak lanjut pemban- gunan infrastruktur seperti jalan, saluran air, dan pembangunan fasilitas umum/sos- ial lainnya.
Inilah yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan konsolidasai tanah di Wilayah Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sek- arbela Kota Mataram. Pelaksanaan LC ini berawal dari program Pembangunan Pemer- intah Lombok Barat pada saat itu, dimana terdapat permasalahan ketersediaan tanah yang terbatas dan ketersediaan dana untuk kegiatan pengadaan tanah. Salah satu solusi adalah dengan melaksanakan program LC, karena LC adalah kebijakan penataan kem- bali terhadap penguasaan penatagunaan tanah dalam rangka kegiatan pengadaan ta- nah untuk pembangunan guna meningkat- kan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan par- tisipasi aktif masyarakat. Artinya, dengan program LC tersebut permasalahan keter- batasan  ketersediaan tanah teratasi dengan wujud kerjasama yang saling menguntung- kan antara pemerintah dengan masyarakat dimana pemerintah selaku penyandang dana dan masyarakat selaku penyedia tanah
Nampak jelas bahwa pelaksanaan LC tersebut sangat di pengaruhi dengan kes- epakatan antara kedua belah pihak artinya di satu sisi adanya kesepaktan-kesepakatan yang melahirkan hak dan tanggungjawab antara pihak-pihak dalam pelaksanaan LC sebagaimana landasan hukum materil dan posisi pemerintah sebagai badan hukum publik pemangku kebijakan harus benar- benar mempertanggungjawabkan kebi- jakannya dalam pelaksanaan LC mulai dari proses pelaksanaan sampai dengan hasil akhir yang ingin di capai dalam program tersebut.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 347~363
Adapun pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan dalam rangka pengaturan pen- guasaan tanah di Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dilaku- kan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah jo
Kegiatan Konsolidasi Tanah mulai dilak- sanakan pada Tahun Anggaran 1991/1992 di atas tanah seluas 64,76 Ha terletak dike- lurahan Karang Pule Kecamatan Ampenan, Kabupaten Lombok Barat dulu, sekarang Kota Mataram. Pada awal pelaksanaan keg- iatanya melalui 2 (dua) tahap dengan dana APBN, yaitu :
a.  Tahap I, dengan dana APBN sebesar RP. 11.752.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah)
b.  Tahap 2, dengan dana APBN sebesar Rp. 52.102.000,- (lima puluh dua juta seratus dua meter persegi)
Secara umum, seluruh tahapan telah dilaksanakan mengacu pada Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No- mor 410-4245 tanggal 7 Desember 1991 tentang petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah, namun kenyataanya sampai den- gan saat ini masih menyimpan permasala- han-permasalahan yang harus segera disele- saikan. Banyak sertipikat LC yang dikeluar- kan menimbulkan sengketa yang berkepan- jangan. Dalam hal ini penulis memfokuskan pada permasalahan sengketa antara peme- gang hak De Yure dengan De facto, dimana pemegang sertipikat tidak dapat menguasai tanahnya karena masih diduduki/dikuasai oleh pihak lain.
Ini menunjukkan bahwa, permasala- han tersebut merupakan persoalan krusial yang harus diprioritaskan dalam kerangka memberdayakan tanah sebagai sumber daya yang semakin terbatas sekaligus menja-
min ketertiban dan kepastian hukum ke- pada masyarakat. Karena pada dasarnya pelaksanaan program konsolidasi tanah merupakan konsepsi pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Program ini dikembangkan dan dilatarbelakangi fi- losofi pembangunan yaitu dari, oleh dan untuk rakyat. Salah satu sasaran program konsolidasai tanah oleh pemerintah kota mataram adalah di Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela dimana Konsolidasi tanah di wilayah ini dititik beratkan pada peran serta masyarakat yaitu berupa iuran tanah, dari jumlah luas tanah yang dimiliki berdasarkan kesepakatan bersama.

## b. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Objek Konsolidasi Tanah
1) Faktor yuridis
Dari hasil analisa penulis tehadap dokumen-dokumen yang berkaitan den- gan konsolidasai tanah perkotaan yang dilaksanakan di Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, dapat dikatakan secara umum berjalan sesuai dengan Rencana pelaksanaan konsolida- sai tanah tersebut, hal itu terbukti dari pelaksanaan konsolidasi tanah berlang- sung sesuai jadwal yang telah ditentukan dan memberikan keuntungan/kepuasan pada sebagian masyarakat peserta LC.
Selain itu pula, dari hasil wawancara penulis dengan mantan Lurah Karang Pule Kecamatan Sekarbela mengungkapkan bahwa konsolidasi tanah perkotaan di lingkungan Kelurahan Karang Pule Ke- camatan Sekarbela Kota Mataram telah memberikan manfaaat bagi warga sehing- ga diharapkan kegiatan seperti ini dapat lebih ditingkatkan lagi. 4
4 Hasil wawancara dengan Bapak Mahfuddin Noor, mantan Lurah Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram  tanggal 5 Januari 2011
Lalu Harisandi | Pola Penyelesaian Sengketa Antar Pemegang Hak “De Yure” dengan “De Facto”.....
Namun, dalam perkembangannya Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram terdapat beberapa permasalahan yang terjadi yang kemudian terciptanya suatu sengketa/konflik antara peserta LC. Pada dasarnya, permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan LC di wilayah Karang Pule tersebut adalah persoalan yuridis, yaitu persoalan yang berkaitan dengan implimentasi Peraturan Kepala Badan Per- tanahan Nasional Nomor 4 tahun 1991 tentang Konsolidasi tanah jo. Surat Edaran Nomor : 410-4245 tanggal 7 Desember 1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah. Penulis berpendapat, pelaksanaan tahapan program LC di kelurahan Karang pule, belum sesuai dengan ketentuan per- aturan yang berlaku.
Berikut uraian permasalahan dan analisa penulis terkait tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh BPN pada program LC di Kelurahan Karang Pule :
a.  Peserta LC tidak terima terhadap hasil penataan LC, karena letak tanah hasil penataan LC terlalu jauh dari posisi semula.
Hal ini disebabkan kurang optimal- nya tahapan sosialisasi Desain Tata Ru- ang (DTR). Seharusnya DTR merupakan hasil musyawarah antara pelaksana LC/ BPN dengan peserta LC/pemilik tanah mengenai perubahan bentuk, luas, dan ke- mungkinan terjadinya pergeseran sebagai akibat dari realokasi masing-masing tanah setelah luas tanahnya dikurangi STUP. Hasil musyawarah ini kemudian dibuat dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh anggota Satgas Pelaksana serta wakil dari para peserta. Kenyataannya peserta LC protes setelah sertipikat diterima, berarti tahapan ini tidak dilaksanakan.
b. Peserta LC merasa tanahnya dipotong melebihi kesepakatan 17,5 % untuk sisa tanah untuk pembangunan (STUP) yang diperuntukkan untuk fasum fasos.
Penentuan besaran nilai potongan tanah untuk STUP adalah berdasarkan musyawarah mufakat. Maka bisa di- katakan tanpa adanya persetujuan para pe- milik tanah, BPN tidak memiliki kewenan- gan untuk melanjutkan tahapan  kon- solidasi tanah. Sesungguhnya, kekuatan mengikat pelaksanaan LC berlandaskan prinsip hukum sebagaimana tertera pada pasal 1338  KUH Perdata yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai undang-undang bagi mer- eka yang membuatnya”. Pemilik tanah be- ranggapan BPN telah wan prestasi dari kesepakatan awal, karena melaksanakan pemotongan lebih dari kesepakatan. Pada tahap inipun BPN tidak optimal melak- sanakan tahapanya.
c. Adanya tuntutan warga akan ket- ersediaan fasum fasos yang mema- dai. Kenyataanya ketersediaan fasum fasos sangat minim, hal ini sebagai konsekuensi terjadinya pemecahan bidang-bidang tanah melalui jual-beli dibawah tangan, warisan maupun hibah yang berdampak bertambahnya jumlah peserta semula tercatat 192 persil/317 subyek hak  498 persil/sub- yek hak. Inilah sebagai jawaban BPN dalam permasalahan huruf b diatas, dimana dari 17,5% yang ada tidak mencukupi kebutuhan untuk fasilitas umum berupa jalan untuk bidang-bi- dang tanah baru dimaksud. Menurut penulis, seharusnya BPN juga harus transparan terhadap kondisi tersebut kepada peserta LC, guna memperoleh persetujuan baru akan jumlah potongan tanah untuk STUP yang didibutuhkan sebenarnya.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 347~363
d.  Pemegang sertipikat tidak dapat men- guasai tanahnya hasil kegiatan program LC, karena masih dikuasai oleh peng- garap atau pemilik asal. Hal ini sebagai konsekuensi permasalahan huruf a di atas, dimana peserta LC tidak setuju atas posisi/letak hasil penataan LC, karena terlalu jauh dari letas semula. Maka bisa dikatakan bahwa sasaran LC yaitu, terwujudnya suatu tatanan pengusaan dan penggunaan tanah yang tertib dan  teratur yang diharapkan tidak dapat terwujud.
Tidak segera diselesaikannya perma- salahan-permasalahan di atas maka terjadi penggarapan kembali tanah kapling oleh pemilik asal, pemindahan /pencabutan pal yang menyebabkan batas-batas tanah menjadi kabur/hilang. Selanjunya timbul tuntutan masyarakat untuk segera disele- saikan secara tuntas, bahkan menuntut LC untuk dibatalkan. (melalui unjuk rasa masyarakat peserta LC pada tanggal 5 Ok- tober 1998 di Kantor Lurah Karang Pule).
Permasalahan-permasalahan yang terjadi menunjukkan bahwa dalam prak- tek pelaksanaannya, banyak hak-hak kepemilikan peserta LC yang dilanggar dalam rangka penyelsesaian program LC Karang Pule. Terutama berkaitan dengan hak kepemilikan tanah yang dipotong me- lebihi nilai kesepakatan. Peserta LC merasa dirugikan karena haknya diambil tanpa melalui mekanisme musyawarah mufakat, sebagaimana mestinya. Puncaknya adalah sertipikat yang dipegang sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas tanahnya ternyata tidak dapat dikuasai secara fisik di lapangan, karena masih ada pihak lain yang mengkalaim menjadi haknya juga. Inilah yang menjadi puncak pemicu ter- jadinya sengketa antara pemegang hak De yure dengan de facto pada lokasi program LC karang Pule.
2) Faktor Non Yuridis
Dampak permasalahan-permasalah- an yang bersifat yuridis diatas tidak dis- elesaikan secara tuntas, maka tentu saja timbul permasalahan baru. Permasalah- an-permsalahan yang timbul selanjutnya lebih bersifat non yuridis, diantaranya :
a.  Para penggarap tidak mau pindah dari lokasi tanah garapan. Hal ini dikarena- kan kurangnya pemahaman penggarap akan   program LC itu sendiri. Selain itu, karena kurangnya komunikasi an- tara penggarap dengan pemilik tanah, khususnya mengenai status setelah di- jadikan obyek LC.
b. Lambatnya pelaksanaan kontruksi jalan/pengerasan jalan (sirtu) oleh di- nas terkait, mendorong para penggarap tetap memanfaatkan tanahnya untuk lahan garapan bahkan disertai pemin- dahan/pencabutan pal tanda batas. Sehingga peserta LC yang ingin segera menduduki dan membangun diatas tanahnya menjadi terhambat. Disini terlihat ada persamaan kepentingan an- tara pemegang hak De Yure dengan De Facto yaitu sama-sama menginginkan hak kepemilikan dan penguasaan atas obyek tanah yang sama. Tentunya juga sama-sama mengiginkan  adanya per- lindungan hukum, pemegang hak De Yure merasa dijamin kepastian  hukum atas kepemilikan sertifikat hak atas tanah sebaliknya pemegang hak De Facto dijamin penguasaan dan peng- gunaan tanahnya oleh si pemilik tanah berdasarkan perikatan sewa menyewa tanah sebelumnya.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan H. Mikdar selaku  penggarap asal untuk lokasi tanah atas nama Drs.H.Lalu Sri Gde (almarhum), ada beberapa hal yang penulis peroleh informasi, diantaranya :
Lalu Harisandi | Pola Penyelesaian Sengketa Antar Pemegang Hak “De Yure” dengan “De Facto”.....
1.  Dasar diberikannya hak untuk meng- garap adalah kepercayaan. Artinya beri kebebasan secara penuh oleh si pemilik tanah untuk menggarap, memanfaat- kan, dan mengambil hasil garapanya sesuai kesepakatan. Bahkan beliau diberi kepercayaan jauh sebelum LC dicanangkan di kelurahan Karang Pule;
2.  Terhadap ditetapkannya kelurahan Ka- rang Pule sebagai lokasi program LC, beliau berpendapat tidak tepat, Karang Pule termasuk areal yang memiliki la- han pertanian yang subur dan didukung oleh sistem irigasi yang sangat men- cukupi. Tentunya sangat disayangkan apabila dirubah status penggunaannya;
3.  Berdasarkan perubahan status dari la- han pertanian menjadi obyek program LC, beliau berpendapat sepanjang be- lum dibangun dan dialihkan haknya oleh pemilik tanah akan tetap meng- garap tanahnya;
4. Terhadap adanya sengketa antara pe- megang hak/pemilik sertipikat dengan penggarap yang menguasai fisik di la- pangan, beliau berpendapat bahwa BPN wajib bertanggung jawab karena sertipikat yang mengeluarkan adalah BPN maka dia juga yang bertanggung jawab.
5. Terhadap penggarap lain yang tidak mau pindah dari tanah yang dikua- sainya, beliau berpendapat sesuatu yang wajar karena merasa kehilangan mata pencaharian, dan belum adanya ganti rugi yang jelas dari pemilik tanah atas konpensasi tanah yang sedang digarap.
Dari dua faktor non yuridis penuli sampaikan di atas yang kemudian dikait- kan dengan hasil wawancara bersama H. Mikdar artinya penggarap sangat ke- beratan dipindah dari lahan garapannya
dalam rangka kegiatan program LC. Selain karena kehilangan matapencaharian, juga merasa di rugikan karena tidak ada kom- pensasi yang jelas atas lahan garapan yang dikuasainya dari sipemilik tanah.
Dari  penjelasan faktor yuridis dan Non-Yuridis tersebut, secara umum penu- lis membagi menjadi 3 (tiga) unsur per- masalahan dalam pelaksanaan LC Karang pule, yaitu:
1.  Peserta LC/Pemilik Tanah
a.  Menolak hasil sertpikat LC, karena letak tanahnya dipindah terlalu jauh dari letak semula;
b.  Merasa tanahnya dipotong melebihi kesepakatan yaitu 17,5%
c. Merasa tidak pernah menyatakan persetujuan sebagai peserta LC
d. Menuntut tersedianya fasilitas umum dan fasilitas sosial.
2.  Pelaksana LC/BPN
a. Tidak optimal dalam pelaksanaan tahapan penyuluhan
b.  Tidak opimalnya dalam pelaksanaan tahapan penjajagan kesepakatan peserta LC
c. Tidak optimalnya sosialisasi Ren- cana Desian Tata Ruang (DTR)
d.  Tidak transparannya sosialisasi pe- rubahan jumlah pemotongan bidang tanah LC kepada para pemilik lahan.
e.  Tidak optimalnya sosialisasi pem- batalan LC penataan pertama, se- hingga banyak sertifikat pertama yang seharusnya tidak berlaku lagi masih dipegang oleh si pemilik tanah. dengan keluarnya sertifikat hasil pe- nataan LC kedua, maka sertifikat
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,
347~363
hasil penataan pertama dinyatakan tidak berlaku lagi atau gugur secara administrasi.
3. Pemerintah Kota Mataram
a. Tidak segera dilaksanakanya pengerasan jalan. Hal ini menyebab- kan penggarap kembali menduduki lahan garapannya bahkan disertai dengan kegiatan menimbun badan jalan dan menghilangkan tanad batas bidang tanah hasil penataan LC.
b.  Tidak segera dibangunnya fasilitas sosial dan fasilitas umum mengaki- batkan peserta LC mempertanyakan kesepakatan penggunaan sisa tanah untuk pembangunan (STUP) yakni masjid, puskesmas, lapangan dan tempat bermain.
c.  Upaya Penyelesaian
Berawal dari unjukrasa pada tanggal 5 Oktober 1998 dan 3 Desember 1998 dari masyarakat Kel. Karang Pule ke kantor Ke- luarahan dan kantor Gubernur, dimana se- bagian peserta LC menginginkan pembata- lan pelaksanaan LC karena dianggap tidak adil/ada perlakukan curang dari pelaksa- na. Merespon aksi tersebut, maka  dilak- sanakan  dengar pendapat/ekspose perma- salahan dengan DPRD Kota Mataram ber- sama pihak Walikota Mataram serta BPN Kota Mataram, diperoleh hasil antara lain :
1. Walikota tetap konsisten melaksanakan kebijakan LC;
2. DPRD Kota Mataram mendukung dan siap membantu penyelesaian masalah LC;
3. Membentuk Tim penyelesaian masalah LC (SK.Walikota Nomor : 373/x/1998 tentang Tim Peneliti dan Penanganan Masalah LC tanggal 26 Oktober 1998.
Juga telah diadakan dialog bersama Gu- bernur Kdh.Tk.I Nusa Tenggara Barat
(Nusa Tenggara Barat) dengan beberapa peserta LC yang didukung oleh mahasiswa yang tergabung dalam FKMM, hasilnya Ke- pala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB mengajukan surat pembatalan LC Karang Pule Nomor : 410/ 39/ 1998 tanggal 7 De- sember 1998 yang selanjutnya juga ditindak lanjuti oleh Gubernur KDH Tk.I mengusul- kan hal yang sama melalui surat Nomor : 590/ 701/ Pem. Tanggal 21 Desember 1998. Kepala Badan Pertanahn Nasional Melalui Wakil Kepala Prof. Ir. Lutfi. I nasution. M.Sc., PH.D menanggapi usulan tersebut melalu surat Nomor : 410-1627 tanggal 24 Mei 2000. Adapaun perihal pokok surat di- maksud adalah tentang penangan masalah dilokasi LC Karang Pule yang dijabarkan dalam 3 (tiga) hal diantaranya :
1.  Untuk mencegah semakin berlarut-larut- nya permasalahan yang ada pada lokasi LC dikelurahan Karang Pule, agar dilakukan penataan ulang tiap blok penguasaan tanah dengan mengatur kembali hasil pelaksa- naan LC sesuai dengan aspirasi dan per- setujuan masyarakat pemilik tanah yang bersangkutan tanpa engubah layout jar- ingan jalan yang sudah dibangun.
2. Dalam upaya penataan ulang dimaksud agar tidak ada pungutan lagi yang dibe- bankan kepada masyarakat.
3. Pengautrna kembal penguasaan tanah tersebut agar diperjelas dengan penem- patan patok dan tanda batas lainnya.
Tahapan upaya penyelesaian yang di- laksanakan diatas, sejalan dengan tahapan konsultasi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dima- na Konsultasi pada prinsipnya merupakan suatu tindakan yang bersifat personal anta- ra satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapat ke-
Lalu Harisandi | Pola Penyelesaian Sengketa Antar Pemegang Hak “De Yure” dengan “De Facto”..... pada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut. Tidak ada satu rumusan yang menyatakan sifat keterkal- tan atau kewajiban untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan.
Kegiatan konsultasi diatas adalah wujud dari kordinasi antara Kakanwil BPN Prov. NTB dengan Kepala Badan Pertana- han Nasional dalam rangka memperoleh petunjuk dan arahan terhadap penangan- an permasalahan dilokasi LC Karang Pule. Tentunya hasil konsultasi menjadi acuan dalam mengambil langkah-langkah penyele- saian masalah.
Menindaklanjuti hasil konsultasi yang diarahkan oleh Kepala Badan Pertanah- an Nasional, maka dibentuk berdasarkan keputusan walikota Mataram Nomor : 179/ 5/ 2000 tentang Pembentukan Tim Peneliti dan Penangan Masalah LC Kota Mataram Tanggal 2 Juni 2000. Tim sebagaimana di- maksud bertugas menginfentarisir perma- salahan konsolidasi tanah, merumuskan dan mencari jalan keluar serta memberikan alternatif pemecahan masalah.
Selanjutnya diambil langkah-langkah pe- nyelesaian, diantaranya :
1.  Inventarisasi pemilik awal;
2.  Pembentukan desain ulang;
3.  Sosialisasi desain;
4.  Pengukuran bidang/rincikan kavling;
5.  Pembuatan jalur jalan;
6.  Penerbitan sertipikat.
Sekalipun telah melakukan beberapa ru- musan proses penyelsaian sengketa dan pe- rumusan kebijakan oleh pihak pemerintah Kota Mataram bersama BPN, kegiatan LC di Karang Pule sampai saat ini masih saja
menuai persoalan-persoalan yang sebena- rnya tidak perlu terjadi apabila sejak awal pemerintah menjalankan kegiatan LC terse- but dengan mekanisme sesuai arahan yuri- dis dari peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan LC. Tidak adanya kepastian hukum atas tanah masyarakat perserta LC mengakibatkan terjadinya sen- gketa yang berkelanjutan baik antara pihak BPN dengan peserta LC, hal ini pun men- imbulkan sengketa antara Peserta LC yang hingga kini belum dapat terselesaiakan. Ini menunjukkan bahwa, adanya ketidakefek- tifan penegakan hukum terhadap kesepak- atan-kesepakatan yang telah di buat antara pihak pemerintah daerah dengan masyara- kat sehingga menimbulkan persoalan yang berlarut-larut.
Efektifitas hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya menunjukkan bah- wa pemerintah sebagai badan hukum pub- lic yang memiliki kewenangan atribusi seb- agai pelaksana LC tidak bisa memanfaatkan kewenanganya tersebut bahkan dapat di- katakan pemerintah telah melakukan Wan Prestasi.
Dari kelima faktor tersebut, yang men- jadi penyebab timbulnya sengketa adalah faktor penegakan hukum dimana pemerin- tah tidak menjalankan kesepakatan awal se- bagaimana yang telah di rumuskan bersama dengan peserta LC.
Oleh sebab itu, dari hasil pengamatan penulis, sebagian perseta LC justru merasa dirugikan dengan adanya program tersebut karna secara De Facto tanah yang di kuasai mereka tidak sesuai dengan de Yure atau perjanjian awal pelaksanaan LC. Kepastian hukum sangatlah diperlukan dalam pro- gram LC mengingat program LC ini berkai- tan langsung dengan tanah masyarakat ter- masuk jika di kemudian hari timbul perso- alan-persoalan semisal  ganti rugi maupun
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 347~363
persoalan lainnya. Kepastian hukum juga akan memberikan batasan-batasan hak dan kewajiban peserta LC terhadap tanah mere- ka yang telah terkena program LC tersebut. Adanya kepastian hukum juga harus men- jamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dengan timbulnya persoalan terkait desain yang tidak sesuai dengan kesepakatan se- hingga mengakibatkan tumpang tindih ta- nah peserta LC tentu menimbulkan rasa ketidakadilan pada sebagian masyarakat yang status tanah, letak dan luasnya tidak sesuai dengan kesepakatan awal, sementara peserta yang lain justru mendapatkan bi- dang  tanah yang lebih luas dari kesepaka- tan awal. Hal ini lambat laun tentu dapat menimbulkan gejolak bagi peserta LC yang bisa saja menyebabkan terjadi main hakim sendiri apa bila persoalan kepastian hukum dan keadilan tidak dirasakan oleh sebagaian perserta LC.
2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Antara Pemegang Hak Dengan Penguasaan Pada Lokasi Program Konsolidasi Tanah Di Kota Mataram
a. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non-Litigasi
Sengketa-sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia merupakan jenis sen- gketa yang mencakup lapisan dasar ma- syarakat maupun antara masyarakat den- gan pemerintah. Oleh sebab itu, terhadap berbagai jenis sengketa tanah termasuk sengketa yang terjadi pada pelaksanaan Konsolidasi tanah haruslah ditempuh den- gan cara-cara yang menguntungkan berb- agai pihak, berbagai rumusan penyelesa- ian sengketa telah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik secara litigasi maupun non litigasi guna memberikan pilihan-pilihan yang menurut para pihak yang bersengketa lebih efektif untuk di gunakan.
Penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan pe- nyelesaian sengketa yang sedang dikem- bangkan saat ini. Penyelesaian sengketa malalui jalur non-litigasi atau lebih dike- nal dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR) diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme penyelesaian sen- gketa dengan cara ini digolongkan dalam media non-litigasi yaitu merupakan pe- nyelesaian sengketa yang kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan satu dan bersifat win-win solution.
Proses penyelesaian sengketa me- lalui jalur mediasi merupakan proses yang sering digunakan dalam penyelsaian sen- gketa pertanahan. Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui pe- rundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Pengertian Mediasi menurut pasal 1 Ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 adalah Penyelesa- ian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
Salah satu penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi ini dapat dilihat dalam penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari pelaksanaan konsolidasi tanah atau LC di Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. Terhadap permsalahan yang timbul akibat LC sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada BAB II adalah se- bagai berikut :
1.  Terhadap Perbedaan luas tanah perser- ta LC secara De Yure dengan De facto di lapangan dapat diatasi dengan penyele- saian secara damai melalui mediasi oleh pihak BPN dengan menghadirkan para pemilik tanah, juga para tetangga yang tanahnya berbatasan guna membantu menunjukkan batas-batas tanah yang
Lalu Harisandi | Pola Penyelesaian Sengketa Antar Pemegang Hak “De Yure” dengan “De Facto”..... dimilikinya. Dalam penyelesaian ini bi- asanya langsung dipimpin oleh Kepala Desa dan pegawai Kantor Pertanahan;
2. Musyawarah dengan para peserta konsolidasi tanah untuk membicara- kan permasalahan yang ada sehingga menghasilkan keputusan yaitu pemilik kapling tanah peserta konsolidasi tanah yang jauh letak tanahnya dari lokasi asal dipindahkan kembali mendekati tempat semula (tanah asal) dan dibuat Desain Tata Ruang Konsolidasi Tanah yang baru sesuai dengan permintaan masyarakat peserta konsolidasi tanah dengan mendekati letak tanahnya ma- sing-masing;
3.  Besarnya biaya yang masih harus diso- sialisasikan oleh pegawai Kantor Perta- nahan yang memberikan argumentasi yang jelas, sehingga masyarakat peserta konsolidasi tanah dapat menerima;
4.  Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Tk. I terhadap permasalahan tersebut;
5. Atas perintah Asisten I Sekretaris Daerah Kota Mataram maka diambil kebijaksanaan agar sertipikat penataan kedua diterbitkan sesuai dengan daftar kepemilikan bidang tanah sesuai den- gan disain tata ruang konsolidasi tanah yang kedua;
6.  Pada tanggal 5 Oktober 2003 Walikota Mataram bertempat di lokasi Konsoli- dasi Tanah Karang Pule mengumpulkan seluruh peserta konsolidasi tanah dan Walikota Mataram menyerahkan ser- tipikat konsolidasi tanah tahap II secara simbolis, pada saat itu Walikota Mata- ram memberikan pernyataan bahwa Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kelura- han Karang Pule dinyatakan telah sele- sai, sementara bagi peserta konsolidasi tanah yang belum menerima sertipikat
dipersilahkan mengambil sertipikatnya di Kantor Lurah Karang Pule;
7. Setelah mendapat kepastian tentang penyebab masalah, maka pihak Kan- tor Pertanahan Kota Mataram menga- dakan koordinasi dengan Pemerintah Kota Mataram, dengan menghasilkan kesepakatan yaitu memberikan tegu- ran kepada pemilik maupun penggarap tanah serta menimbun badan jalan se- cepatnya dari pihak Pemerintah Dae- rah;
8.  Untuk menyelesaikan masalah pemilik tanah yang belum mau bergeser dari tempat semula dilakukan musyawarah dengan melibatkan Pemerintah Kota Mataram.
Sekalipun telah dilakukan proses me- diasi dalam menyelesaikan permasalahan LC di Karang Pule Tersebut, nyatanya permasalahan masih saja ditemukan di lapangan. Tidak adanya aturan hukum yag jelas dan kewenangan yang jelas se- menjak awal terjadinya sengketa terhadap pelaksanaan Konsolidasi Tanah tersebut menyebabkan proses penyelesaian yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama, menunjukkan aturan hukum yang digunakan tidak berjalan efektif, tidak memberikan kepastian hukum sehingga jauh dari rasa keadilan sebagaimana yang dialami oleh peserta LC di Karang Pule Tersebut. Oleh sebab itu, guna melaku- kan percepatan penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia tak terkecuali yang ditimbulkan dalam pelak- sanaaan Konsolidasi tanah, maka pemerin- tah mengeluarkan  Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Per- tanahan. Pengundangan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 ini dimaksudkan Dalam rangka membangun kepercayaan
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 347~363
publik (trust building) sebagaimana am- anat dalam Tap MPR IX/MPR/2001 yang juga merupakan bagian dari 11 Agenda Prioritas BPN RI. Dengan adanya dasar hukum yakni peraturan KBPN No 3 Ta- hun 2011 tersebut, maka diharapkan segala bentuk kasus pertanahan baik itu sengketa maupun konflik pertanahan termasuk seb- agaimana kasus pertanahan yang terjadi di Karang Pule akibat program LC, memiliki kepastian hukum atas prosedur penyelesa- iaannya khususnya melalui musyawarah dan mediasi.
Selain itu pula, Melalui musyawarah dan mediasi ini, eksistensi kewenan- gan BPN sebagai mediator semakin di perkuat untuk berperan aktif membantu masyarakat dalam penanganan kasus per- tanahan dengan tetap mengedepankan prinsip win-win solution sehingga men- guntungkan semua pihak yang berseng- keta. Selain itu pula, eksistensi kewenan- gan BPN secara atribusi tersebut mem- berikan kepastian hukum bagi setiap masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketa/ konflik pertanahan dengan prinsip efektif dan efisien.
b. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi
Proses litigasi menghasilkan kesepak- atan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya. Perma- salahan baru ini timbul apabila ada pihak yang tidak menerima hasil putusan penga- dilan yang memenangkan salah satu pihak. Permasalahan lainnya timbul, yaitu apa- bila memperkarakan objek sengketa yang sama kelembaga peradilan yang berbeda. Seringkali ditemui sengketa tanah yang diajukan ke Peradilan Umum (PU) dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) seringkali berbeda, oleh karena itu hal ini
dapat menimbulkan permasalahan baru dalam penyelesaian sengketa tanah.
Namun, sekalipun penyelesaian me- lalui jalur litigasi di anggap tidak efektif dan efisien, penyelesaian ini di anggap oleh sebagian orang lebih memberikan kepas- tian hukum dan merupakan cara terakhir dalam proses penyelesaian sengketa mau- pun konflik. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi di aturnya penyelesaian melalui jalur pengadilan/litigasi dalam  per- aturan KBPN No 3 tahun 2011 sebagai bentuk solusi terakhir jika proses peny- elesaian melalui musyawarah dan mediasi terjadi Deadlock. Bahkan, untuk memberi- kan kepastian hukum lebih lanjut, dalam aturan ini juga mengatur secara yuridis kewajiban BPN dalam penyelesaian kasus pertanahan untuk melaksanakan putusan pengadilan.
3.  Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Antar Pemegang Hak Dengan Penguasa Hak Pada Lokasi Program Konsolidasi Tanah Di Kota Mataram
a. Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Per- tanahan
Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga Non Departemen (sekarang dise- but Kementerian berdasarkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Ke- menterian Negara) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik In- donesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Badan Perta- nahan Nasional mempunyai tugas melak- sanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan baik secara sektoral, regioal maupun nasional. Jadi Badan Pertanahan Nasional merupakan badan pemerintahan yang menyelenggarakan tugas, fungsi dan
Lalu Harisandi | Pola Penyelesaian Sengketa Antar Pemegang Hak “De Yure” dengan “De Facto”..... wewenang dibidang pertanahan, dimana kedudukannya berada dibawah presiden dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
Sebagai satu-satunya lembaga di Neg- ara ini yang mengatur pertanahan, BPN juga berperan aktif dalam menangani kasus-kasus pertanahan baik sengketa maupun konflik yang terjadi di Indonesia sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 dan 3 PP Nomor 10 Tahun 2006. Untuk dapat menangani sengketa dan konflik pertanahan secara optimal, maka BPN membentuk Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Sebagai  pelaksanaan ke- tentuan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tersebut, maka diterbitkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Perta- nahan Nasional Dan Kantor Pertanahan yang memberikan dasar hukum dalam pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Kanwil BPN, adalah instansi vertikal Badan Pertana- han Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasi- onal.
b. Kekuatan Hukum Penyelesaian Sen- gketa Konsolidasi Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional
Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada PBN sekaligus mem- berikan kekuatan hukum atas kepastian dan keadilan   penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia serta memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak atas tanah masyarakat yang telah digunakan pemerintah dalam program LC tersebut, diterbitkanlah Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Didalam peraturan ini, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 3 bahwa Dalam menjalakan tugas- nya menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan, BPN melakukan beberapa upaya dalam pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan mulai dari pelayanan penerimaan Pengaduan dan Informasi Kasus Pertanahan, Pengkajian Kasus Pertanahan, Penanganan Kasus Per- tanahan, Penyelesaian Kasus Pertanahan dan Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi pihak-pihak yang berseng- keta/berkonflik yang melibatkan BPN sebagai pihak ketiga. Peraturan ini juga sekaligus memperkuat keberadaan BPN sebagai mediator dalam penyelesaian ka- sus pertanahan. Bahkan dengan adanya Peraturan KBPN tersebut, penyelesaian kasus-kasus pertanahan yang timbul dapat diupayakan penyelesaiannya tanpa harus melalui pengadilan jika memang hal terse- but diadukan ke Badan Pertanahan Nasi- onal.
Oleh sebab itu, hendaknya proses penyelesaian sengketa pertanahan yang timbul akibat pelaksanaan LC di Kelura- han Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dilaksanaan sesuai dengan proses penyelesaian sengketa sebagaia- man yang diatur dalam Peraturan KBPN No 3 Tahun 2011, sehingga kepastian dan keadilam hukum dalam pelaksanaan LC tersebut dapat dirasakan oleh seluruh peserta LC terhadap hak atas tanah mer- eka. Jika tidak ada alas hak yang jelas atas tanah warga akibat timbulnya  sengketa dalam pelaksanaan LC di karang pule tesebut baik secara De Facto maupun secara De Yure, sebagaimana teori hak kepemilikan yang penulis kemukakan, maka Seseorang atau dalam hal ini peserta LC  dikatakan tidak memiliki hak hukum atas tanahnya jika tidak memiliki klaim
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,
atas tanah mereka untuk melakukan tin- dakan dalam suatu cara tertentu.
Selain itu pula, untuk memperoleh kekuatan hukum dalam proses penyele- saian sengketa melalui mediasi yang telah disepakati oleh para pihak terhadap pro- gram LC tersebut, sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal 6 ayat (7) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, setelah dicapai suatu perjanjian perdamaian dalam bentuk tertulis, maka hal tersebut wajib untuk didaftarkan di pengadilan negeri paling lama 30 hari sejak perjanjian tersebut ditandatangani guna mendapatkan akta perdamaian sehingga perdamaian yang telah di sepakati bersifat final dan mengikat para pihak.

## SIMPULAN
1.  Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Ta- nah Objek Konsolidasi Tanah di wilayah Karang Pule di sebabkan dua faktor yakni:
a.  Faktor Yuridis
1)  Implementasi tahapan LC ada yang ti- dak sesuai dengan Peraturan Ka.BPN No.4/1991 ttg KT jo surat edaran no. 410-4245 tentang juklak KT
2)  Peserta LC menilai BPN selaku pelak- sana wan prestasi dari kesepakatan awal pelaksanaan LC itu sendiri.
b.  Faktor non yuridis
1) Peserta LC tidak mau pindah dari lokasi asal, karena ditempatkan ter- lalu jauh dari posisi asal.
2) Menolak hasil LC, protes dan men- gusulkan pembatalan.
3) Penggarap kembali menduduki ta- nah garapannya, bahkan mencabut pal/tanda    batas hasil penataan LC.
2.  Prosedur penyelesaian sengketa antara pe- megang hak dengan penguasa hak pada lokasi program konsolidasi tanah di Kelu- rahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sebagaiaman ketentuan Peraturan KBPN Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Pen- anganan Kasus Pertanahan dapat dilaku- kan dengan dua cara yakni melalui jalur non litigasi dalam bentuk musyawarah dan mediasi, dan melalui jalur litigasi yakni pengadilan.
3.  Untuk memperoleh kekuatan hukum pe- nyelesaian sengketa antar pemegang hak dengan penguasa hak pada lokasi program konsolidasi tanah di Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mata- ram,  melalui jalur mediasi yang telah di sepakati para pihak, harus di daftarkan di pengadilan negeri paling lama 30 hari sejak perjanjian tersebut ditandatangani guna mendapatkan akta perdamaian sehingga perdamaian yang telah di sepakati bersifat final dan mengikat para pihak sebagaimana pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## Daftar Pustaka
w.j.s. Poerwadarminta, Kamus umum Bahasa Indonesia, Jakarta. PN. Balai Pustaka. 1976.
Berkas/Dokumen Sengketa Pertanahan Pada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Mataram
Lalu Harisandi | Pola Penyelesaian Sengketa Antar Pemegang Hak “De Yure” dengan “De Facto”.....
Oloan Sitorus Dan Balans Sebayang. Konsolidasi Tanah Perkotaan (Suatu Tinjauan Hukum. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia : Yogyakarta. 1996.
Berkas/Dokumen Sengketa Pertanahan Pada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Mataram 2014.
Peraturan Perundang-undangan
Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2034)
Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3872)
Indonesia, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional
Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah dan Rencana Tata Ruang Daerah.
Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan