## KAJIAN YURIDIS ANGGARAN DISABILITAS DALAM KEUANGAN NEGARA
The Juridical Assessment of Disability Budgets in the Financial State
B. Hengky Widhi A Y. Sri Pudyatmoko Universitas Atma Jaya Yogyakarta email: bian_law@ymail.com

## abstract
This  study  is  departed  from  the  idea  that  the  provision  of  budget  for  the persons  with  disability  is  a  very  important  thing.  Recalling  this  problem,  a good  regulation  is  required.  This  study  raised  a  problem  of  the  urgency  of budgeting for the persons with disability and the funding strategy as well as the juridical strategy in governing the budget for the persons with disability. This  study  employed  a  juridical  analytical  method,  a  research  which  is conducted to analyze certain provision of law to be used later in answering the society’ problem. From the research, it could be found that the provision of fund to provide the  infrastructures for the persons with disability is very urgent. Such urgency included the reasons concerning the funding provision for the persons with disability and the determination of their needs required the funding provision. The budgeting strategy for the persons with disability is  highly  dependent  on  who  is  responsible  for  the  affairs  concerning  the persons  with  disability.  In  the  context  of  the  relationship  division  between Central Government and Local Government,  it includes those decentralized to  local  areas.  For  that  reason,  the  local  areas  could  provide  it  from  Local Original  Income  (PAD)  deriving  from  Entertainment  Tax  with  earmarking pattern.  When  it  was  not  sufficient,  recalling  that  the  existing  local  tax potential was inadequate or null, the funding for the persons with disability could be provided by Central Government and the other legitimate source of funds.  The  regulation  strategy  which  should  be  taken  is  to  amend  the  Law Number  28  of  2009  and  Law  Numer  40  of  2007  on  Corporate  Social Responsibility, to establish the Law of the Persons with Disability to govern the funding.
Keywords: persons with disability, budget, state finance

## abstrak
Penelitian  ini  berangkat  dari  pemikiran  bahwa  penyediaan  anggaran  bagi penyandang  disabilitas  merupakan  hal  yang  sangat  penting.  Mengingat  hal tersebut maka diperlukan pengaturan dengan baik. Penelitian ini mengangkat
persoalan  mengenai  urgensi  penganggaran  bagi  penyandang  disabilitas  dan strategi  pendanaan  serta  strategi  yuridis  pengaturan  anggaran  bagi penyandang  disabilitas.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  analitis yakni  merupakan  suatu  penelitian  yang  dilakukan  untuk  menganalisis ketentuan  hukum  tertentu  untuk  kemudian  digunakan  dalam  menjawab kebutuhan  masyarakat.  Dari  penelitian  diketahui  bahwa  penyediaan  dana untuk  penyediaan  sarana  dan  prasarana  bagi  penyandang  disabilitas  adalah sangat  urgen.  Urgensi  tersebut  mencakup  mengenai  alasan-alasan  sehingga perlu  penyediaan  dana  bagi  penyandang  disabilitas  dan  penentuan  macam kebutuhan  yang  perlu  penyediaan  dana.  Strategi  penganggaran  terhadap penyandang  disabilitas  tergantung  kepada  siapa  yang  bertanggung  jawab terhadap  urusan  penyandang  disabilitas,  dalam  konteks  pembagian  urusan antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  maka  urusan  tersebut termasuk urusan yang didesentralisasikan ke daerah. Untuk itu daerah dapat menyediakan  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  berasal  dari  pajak hiburan  dengan  pola earmarking .  Apabila  hal  tersebut  belum  mencukupi mengingat  potensi  pajak  daerah  yang  tidak  ada  atau  tidak  memadai,  maka untuk  pendanaan  penyandang  disabilitas  dapat  disediakan  oleh  pemerintah pusat  dan  sumber  pendanaan  lain  yang  sah.  Strategi  pengaturan  yang sebaiknya  dilakukan  adalah  dengan  mengamandemen  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009,  membentuk  Undang-Undang  tentang  Penyandang Disabilitas  yang  didalamnya  mengatur  mengenai  pendanaan  dan  dalam menghimpun  dana  dari  sumber  lain  juga  dapat  dilakukan  dengan  mengatur di dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas untuk mengamandemen ketentuan mengenai CSR.
Kata Kunci: penyandang disabilitas, anggaran, keuangan negara

## A. Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  hukum.  Menurut  Franz  Magnis  Suseno paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekusaan negara harus dijalankan atas dasar hukum  yang baik dan adil. 1 Jadi ada dua unsur dalam paham  negara  hukum:  pertama  bahwa  hubungan  antara  yang  memerintah dan  yang  diperintah  tidak  berdasarkan  kekuasaan,  melainkan  berdasarkan suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah, dan kedua bahwa  norma  objektif  itu  hukum,  memenuhi  syarat  bukan  hanya  secara formal,  melainkan  dapat  dipertahankan  berhadapan  dengan  idea  hukum. Hukum  menjadi  landasan  segenap  tindakan  negara,  dan  hukum  itu  sendiri harus  baik  dan  adil.  Baik  karena  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan
1 Franz  Magnis, Etika  Politik,  Prinsip-Prinsip  Dasar  Kenegaraan  Modern ,  (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 295.
masyarakat,  dari  hukum,  dan  adil  karena  maksud  dasar  segenap  hukum adalah  keadilan.  Ciri-ciri  utama  dari  sebuah  negara  hukum  menurut  ilmu politik adalah : 2 1. kekuasaannya dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku;
2. kegiatan  negara  berada  di  bawah  kontrol  kekuasaan  kehakiman  yang efektif;
3. berdasarkan  sebuah  undang-undang  dasar  yang  menjamin  hak-hak  asasi manusia; dan
4. menurut pembagian kekuasaan.
Dari ciri-ciri tersebut di atas nampak salah satu cirinya adalah bahwa konstitusi  negara  menjamin  hak-hak  asasi  manusia.  Di  dalam  konstitusi Republik  Indonesia  telah  diatur  mengenai  hak  asasi  manusia.  Secara konstitusional, Indonesia di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa fakir miskin dan anak-anak  yang  terlantar  dipelihara  oleh  negara.  Selanjutnya  pada  ayat  (2) ditentukan  bahwa  negara  mengembangkan  sistem  jaminan  sosial  bagi seluruh  rakyat  dan  memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak mampu  sesuai  dengan  martabat  kemanusiaan.  Hal  tersebut  sejalan  dengan Konvensi  Internasional  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas  dan  Protokol Opsional  Terhadap  Konvensi  (Resolusi  PBB  No  61/1061  tanggal  13 Desember  2006) 3 dan  telah  disahkan  sebagai  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On  the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi  Mengenai  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas)  yang menyatakan  bahwa  tujuan  konvensi  ini  adalah  untuk  memajukan, melindungi  dan  menjamin  penikmatan  secara  penuh  dan  setara  semua  hak- hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  fundamental  oleh  semua  penyandang disabilitas,  dan  untuk  meningkatkan  penghormatan  atas  martabat  yang melekat  pada  mereka. 4 Berkaitan  dengan  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya, 5
2 ibid, hlm. 298.
3 Sejarah panjang perlakuan terhadap penyandang disabilitas sampai pada lahirnya Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas sudah menjadi fokus perhatian PBB (United  Nations) dan  badan/organisasi  internasional  lainnya.  pada  tahun  1983  sampai dengan  1992,  Komisi  PBB  menunjuk  2  (dua)  orang Special  Rapporteurs yaitu:  Leandro Despouy  dan  Erica-Irene  Daes  untuk  memeriksa  permasalahan  terkait  dengan  penyandang disabilitas.  Dan  berdasarkan  hasil  laporannya  ditemukan  adanya  diskriminasi  terhadap penyandang  disabilitas  dalam  hal voting, pekerjaan,  perumahan,  pelayanan  kesehatan, pelayanan  publik,  pendidikan,  trasnportasi,  komunikasi,  rekreasi  dan  kesempatan  untuk berpartisipasi dalam politik. Arlene S. Kanter, the Development of Disability Rights Under International  Law (From  Charity  to  Human  Rights) .  (New  York:  Routledge,  2015),  hlm. 29.
4 Art. 1 CRPD “Purpose ” The purpose of the present Convention is to promote, protect and ensure  the  full  and  equal  enjoyment  of  all human  rights  and  fundamental  freedoms  by  all persons with disabilities, and to promote respect for their inherent dignity.
setiap negara pihak berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah dengan semaksimal mungkin menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia serta dalam  kerangka  kerja  sama  internasional  ketika  diperlukan  dengan  tujuan untuk  mencapai  realisasi  penuh  hak-hak  tersebut  secara  progresif  tanpa prasangka  terhadap  kewajiban-kewajiban  yang  tercantum  dalam  Konvensi ini yang harus segera diterapkan berdasarkan hukum internasional.
Pasal  5  Rancangan  Undang-Undang  Penyandang  Disabilitas tertanggal  19  September  2014  mengatur  bahwa  penyandang  disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, diantaranya : Hak hidup, terbebas dari stigma negatif, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan,  keolahragaan,  kebudayaan  dan  kepariwisataan,  kesejahteraan sosial,  aksesibilitas,  pelayanan  publik,  kebencanaan,  habilitasi  dan rehabilitasi,  konsesi,  pendataan,  hidup  secara  mandiri  dan  dilibatkan  dalam masyarajat,  berekspresi,  berkomunikasi,  dan  memperoleh  informasi,  dan berpindah tempat dan kewarganegaraan. Selain itu, terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan khusus.
Pasal 26 RUU Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penghormatan, perlindungan  dan  pemenuhan  hak  Penyandang  Disabilitas  sehingga  dengan demikian  perlu  adanya  pembentukan  mekanisme  koordinasi  baik  di  di tingkat  nasional,  provinsi  maupun  kabupaten/kota  yang  memiliki kewenangan  untuk  mewujudkan  penggunaan  anggaran  dalam  pelaksanaan penghormatan,  perlindungan,  dan  pemenuhan  hak-hak  penyandang disabilitas  berjalan  dengan  efisien (doeltreffenheid) .  Pembelaan  dengan melakukan  sikap  keberpihakan  terhadap  mereka  yang  lemah,  termasuk melalui  penyediaan  berbagai  instrumen  pemenuhan  kebutuhan  bagi penyandang  disabilitas  dan  untuk  pemberdayaan.  Untuk  memenuhi  hal  ini dapat  dilakukan  dengan  menyediakan  anggaran  tersendiri  melalui  APBN/ APBD.
Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang tersebut di muka, maka penelitian  ini  dilakukan  dengan  memfokuskan  pada  permasalahan- permasalahan 1) Apa urgensi penyediaan dana bagi penyandang disabilitas?; dan  2)  Bagaimana  strategi  pengaturan  pendanaan  bagi  penyandang disabilitas?
Penelitian  ini  bersifat  yuridis  analitis,  yakni  merupakan  suatu penelitian  yang  dilakukan  untuk  menganalisis  ketentuan  hukum  tertentu untuk kemudian digunakan dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam
5 Indonesia  telah  meratifikasi International  Covenant  On  Economic,  Social  and  Culural Rights (Konvensi  Internasional  tentang  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya)  melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 .
hal  ini  dari  sisi  lingkup  hukumnya  merupakan  penelitian  untuk  mengaji secara  yuridis  isi  ketentuan  hukum  positif  dalam  Undang-Undang  tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  dihubungkan  dengan  anggaran  disabilitas  dalam  keuangan  negara, sekaligus  mencari  alternatif  pemecahan  permasalahan  yang  terkait didalamnya. 6 Kajian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan Undang-Undang. 7
B. Pembahasan
1. Urgensi/Argumentasi Penganggaran bagi Penyandang Disabilitas
a. Urgensi Penyediaan Dana bagi Penyandang Disabilitas
Labelisasi  sosial  bagi  penyandang  disabilitas  memang  tidak  jarang kita  lihat.  Mereka  dianggap  orang  tidak  normal,  cacat,  dan  layak  untuk mendapatkan  perlakuan  yang  tidak  normal  pula.  Padahal  sebenarnya  bisa jadi  keterbatasan  tertentu  yang  dimiliki  seseorang  itu  akan  ditutup  dengan kelebihan  dalam  soal  yang  lain.  Ukuran  normal  dan  tidak  normal  menjadi sesuatu yang kadang kala relatif, bahkan tidak jelas. Sering kali hanya yang fisik  biologis  dari  ketidaklengkapan  organ  tubuh.  Sebaliknya  mereka  yang secara  fisik-biologis  lengkap,  dengan  penglihatan  lengkap,  pendengaran lengkap, tangan dan jari yang lengkap, kaki juga lengkap, dianggap sebagai orang  normal  meski  ada  kemungkinan  memunyai  kecacatan  moral, mentalitasnya  lemah,  mudah  bersikap  egois,  tidak  adil,  cenderung  mau memperbudak  orang  lain,  menyalahgunakan  kekuasaan,  dan  sikap  perilaku negatif yang lainya, tetap saja dianggap sebagai seorang yang normal. Dalam konteks  inilah  lalu  menjadi  pertanyaan  benarkah  ukuran  di  dalam memberikan  penilaian  terhadap  orang  lain  sebagai  tidak  normal  atau  cacat tersebut sudah tepat? Ataukah sebenarnya didalamnya masih tersisa adanya parameteritas  penilaian  subjektif  yang  menyebabkan  orang  tidak  bisa memandang  secara  jernih  dan  bersikap  secara  bijak.  Mengingat  fenomena yang  seperti  itulah  maka  menarik  diskursus  yang  berkembang  yang memberikan  alternatif  penyebutan  sebagai different  abilities atau  yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ke dalam singkatan disabilitas.
Sejumlah hal dapat dijadikan alasan yang melandasi penyediaan dana bagi penyandang disabilitas:
1) kemanusiaan;
2) keadilan;
3) persamaan;
6 F.Sugeng Istanto, Penelitian Hukum , (Yogyakarta: CV. Ganda, 2007), hlm. 46.
7 Peter  Mahmud  Marzuki,  P enelitian  Hukum ,  Cetakan  Ketiga,  (Kencana  Prenada  Media Group, 2007), hlm. 9.
Dengan mendasarkan paham kesejahteraan umum sebagai keseluruhan syarat-syarat kehidupan sosial yang diperlukan masyarakat agar dapat sejahtera sekaligus pendapat para ahli ilmu negara maka Franz Magnis Suseno merumuskan adanya tiga tugas utama dari negara, yakni memberikan perlindungan  kepada  penduduk  dalam  wilayah  tertentu,  memberikan dukungan  atau  memberikan  pelayanan  secara  langsung,  dan  menjadi  wasit yang  tidak  memihak  antara  pihak-pihak  yang  berkonflik  dalam  masyarakat serta  menyediakan  suatu  sistem  peradilan  yang  menjamin  keadilan  dasar dalam hubungan sosial masyarakat. 8
Konsep  negara  kesejahteraan  tidak  hanya  mencakup  deskripsi mengenai  sebuah  cara  pengorganisasian  kesejahteraan (welfare) atau pelayanan  sosial (social  services). Melainkan  juga  sebuah  konsep  normatif atau  sistem  pendekatan  ideal  yang  menekankan  bahwa  setiap  orang  harus memperoleh  pelayanan  sosial  sebagai  haknya. 9 Oleh  karena  itu,  meskipun menekankan  pentingnya  peran  negara  dalam  pelayanan  sosial,  negara kesejahteraan  pada  hakikatnya  bukan  merupakan  bentuk  dominasi  negara, tetapi  wujud  dari  adanya  kesadaran  warga  negara  atas  hak-hak  yang dimilikinya  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi.  Negara  diberi  mandat untuk melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak warga negara.
Hak-hak warga negara di sini tentu saja salah satu yang berhubungan dengan  kehidupannya  setiap  hari  adalah  hak  untuk  memenuhi  kebahagiaan dan  kesejahteraan  hidupnya.  Maka  negara  kesejahteraan  memunyai tanggung  jawab  untuk  senantiasa  memperhatikan  kebahagiaan  dan kesejahteraan mereka. Ide dasar negara kesejahteraan dimulai dari abad ke- 18  yaitu  di  promosikan  oleh  Jeremy  Bentham  (1748  –  1832)  bahwa pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menjamin the greatest happiness (atau welfare ) of  the  greatest  number  of  their  citizens .  Bentham menggunakan  istilah utility (kegunaan)  untuk  menjelaskan  konsep kebahagiaan  atau  kesejahteraan.  Berdasarkan  prinsip  utilitarianisme  yang dikembangkan,  sesuatu  dapat  menimbulkan  kebahagiaan  ekstra  adalah sesuatu  yang  baik.  Sebaliknya,  sesuatu  yang  menimbulkan  sakit  adalah buruk.  Menurutnya  aksi-aksi  pemerintah  harus  selalu  diarahkan  untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. 10

## b. Pemanfaatan Dana bagi Penyandang Disabilitas
Hal  penting  bagi  Penyandang  disabilitas,  Pertama  adalah  untuk pemberdayaan kemampuan, yang kedua adalah untuk pemenuhan kebutuhan
8 Ibid, hlm. 316-317.
9 Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik , (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.
58.
10 Ibid , hlm. 58-59.
hidup. Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan alokasi anggaran bagi penyandang  disabilitas  (Konsorsium  Penyandang  Disabilitas,  2010) diantaranya:  Belum  tersedianya  pusat  rehabilitasi  yang  menyelenggarakan program  rehabilitasi  dan  habilitasi  secara  komprehensif  (aspek  sosial, kesehatan, ekonomi, pendidikan) di setiap provinsi. Rehabilitasi masih selalu dilihat  secara  medik,  sehingga  rahabilitasi  yang  dilakukan  sebatas  medis. Rehabilitasi  sosial  sudah  dilakukan  oleh  Kementerian  Sosial  Republik Indonesia  (Kemensos  RI)  tetapi  belum  sesuai  kebutuhan  penyandang disabilitas.  Rehabilitasi  vokasional  yang  dilakukan  selama  ini  tidak dijalankan secara serius. Rehabilitasi vokasional dilakukan sebatas pelatihan kerja.  Sebenarnya  rehabilitasi  vokasional  juga  mencakup  vokasional  terapi, kemudian sampai pada penempatan kerja, perlindungan terhadap produk dan pemasarannya.  Peraturan  mengenai  pelaksanaan  program  CSR (Corporate Social Responsibility) belum mengatur penggunaan dana CSR bagi program pengembangan  dan  pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas,  termasuk habilitasi  dan  rehabilitasi  dan  kurangnya  sensifitas  dari  sektor  publik  dan swasta  untuk  pengembangan  dan  pemberdayaan  komunitas  penyandang penyandang  disabilitas  dalam  hal  kesejahteraan  sosial.  Ketersediaan  alat bantu  hanya  diberikan  kepada  kepada  pemegang  ASKES.  Produksi  alat bantu  (kursi  roda,  tongkat  tuna  netra, prostetik,  orstetik, alat  bantu  dengar, dan  lain-lain)  di  Indonesia  belum  dapat  memenuhi  kebutuhan  para penyandang  disabilitas.  Penyandang  diabilitas  masih  mengalami  kesulitan dalam  mengakses  modal  yang  diperlukan  dalam  mengembangkan  atau memulai  usaha  mandiri  karena  ketiadaan  jaminan  dan  kurangnya kepercayaan  atas  keberlangsungan  usaha  yang  dilakukan  oleh  penyandang diabilitas.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  diperlukan  adanya  pergantian konsep bantuan sosial, karena mindshet bantuan sosial lebih cenderung pada human  charity (alasan  kemanusiaan).  Perlu  diketahui  bahwa  penyandang disabilitas  juga  memiliki  kemampuan  dan  keahlian  yang  patut  diberikan apresiasi  melalui  program  pemberdayaan  di  semua  aspek  dan  tidak berdasarkan pada aspek kemiskinan.
Menurut  Friedmann,  pemberdayaan  harus  dimulai  dari  rumah tangga. 11 Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis. Yang dimaksud dengan pemberdayaan sosial  adalah  usaha  bagaimana  rumah  tangga  lemah  memperoleh  akses informasi,  akses  pengetahuan  dan  keterampilan,  akses  untuk  berpartisipasi dalam  organisasi  sosial,  dan  akses  ke  sumber-sumber  keuangan.  Pada prinsipnya adalah bahwa pemberdayaan adalah penguatan masyarakat untuk
11 Friedmann, Empowerment:  The  Politics  of  Alternative  Development, (Cambridge  Mass: Blackwell Publisher, 1992).
dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi  masa  depannya,  penguatan  masyarakat  untuk  dapat memperoleh  faktor-faktor  produksi,  dan  penguatan  masyarakat  untuk  dapat menentukan pilihan masa depannya.
Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  sebuah  konsep  pembangunan ekonomi  yang  merangkum  nilai-nilai  sosial.  Konsep  ini  mencerminkan paradigma  baru  pembangunan,  yakni  yang  bersifat people-centered, participatory,  empowering,  and  sustainable .  Konsep  pemberdayaan  juga perlu  diberikan  kepada  para  penyandang  disabilitas.  Konsep  tersebut  dapat diwujudkan melalui langkah nyata oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun  pelaku  usaha serta  perlu  adanya  peran serta dari  masyarakat  untuk ikut serta dalam upaya pemberdayaan bagi penyandang disabilitas.
Terdapat  beberapa  upaya  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  pusat  maupun  daerah  yang  ditujukan  bagi  penyandang disabilitas, diantaranya:
1) pemberian motivasi;
2) pemberian kursus dan pelatihan;
3) pemberian beasiswa;
4) perluasan lapangan kerja;
5) penempatan tenaga kerja;
6) permodalan, peralatan usaha dan fasilitas tempat usaha
7) akses kepada lembaga keuangan;
8) kemudahan dalam perizinan usaha;
9) membantu manajemen usaha;
10) pemberdayaan komunitas masyarakat;
11) pengembangan organisasi penyandang disabilitas;
12) bantuan hukum cuma-cuma; dan
13) upaya pemberdayaan lainnya.

## 2. Strategi Pengaturan Pendanaan bagi Penyandang Disabilitas
Untuk menentukan pendanaan bagi penyandang disabilitas diperlukan adanya  langkah  dan  strategi  tertentu.  Untuk  menentukan  strategi  yang memungkinkan  dipakai  dalam  pendanaan  bagi  penyandang  disabilitas, dilakukan analisis terhadap sejumah undang-undang yang terkait.

## a. Analisis  terhadap  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara
Pengelolaan  keuangan  negara  telah  diatur  di  dalam  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara.  Pasal  3  ayat  (4)  dari Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara menentukan  bahwa  APBN/APBD  memunyai  fungsi  otorisasi,  perencanaan,
pengawasan,  alokasi,  distribusi,  dan  stabilisasi.  Di  antara  fungsi-fungsi tersebut ada fungsi alokasi dan fungsi distribusi. Fungsi alokasi mengandung arti  bahwa  anggaran  negara  harus  diarahkan  untuk  mengurangi pengangguran  dan  pemborosan  sumber  daya,  serta  meningkatkan  efisiensi dan  efektivitas  perekonomian.  Fungsi  distribusi  mengandung  arti  bahwa kebijakan  anggaran  negara  harus  memperhatikan  rasa  keadilan  dan kepatutan.
Mengingat  berbagai  fungsi  tersebut  di  atas,  terutama  fungsi  alokasi dan  fungsi  distribusi  bila  dihubungkan  dengan  persoalan  penyandang disabilitas  maka  dapat  dipandang  perlu  untuk  mendapatkan  perhatian.  Oleh karena itu dalam penganggaran mesti menjadi perhatian untuk mendapatkan prioritas didahulukan.

## b. Analisis  terhadap  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah
Indonesia  sebagai  negara  kesatuan  yang  memiliki  wilayah  yang demikian  luas  mengambil  strategi  di  dalam  mengoptimalkan  upaya menyejahterakan masyarakat sekaligus mengikat seluruh elemennya dengan menerapkan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Dengan sistem yang dibangun tersebut diharapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terjaga  sekaligus  pelayanan  kepada  masyarakat  dapat  berjalan  secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut melalui perundang-undangan telah dibentuk  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah.  Undang-undang  ini  mencabut  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemberian  otonomi  yang  seluas-luasnya  kepada  daerah  diarahkan untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat.  Di samping  itu  melalui  otonomi  luas,  dalam  lingkungan  strategis  globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan  kekhususan serta  potensi  dan  keanekaragaman  daerah  dalam  sistem  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  negara  kesatuan.  Dalam  negara  kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan  tidak  ada  kedaulatan  pada  daerah.  Oleh  karena  itu,  seluas  apa  pun otonomi  yang  diberikan  kepada  daerah,  tanggung  jawab  akhir penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  akan  tetap  ada  di  tangan  pemerintah pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat  dan  dilaksanakan  oleh  daerah  merupakan  bagian  integral  dari
kebijakan  nasional.  Pembedanya  adalah  terletak  pada  bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas  daerah untuk  mencapai  tujuan  nasional  tersebut  di  tingkat  lokal  yang  pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.
Dalam  pelaksanaan  pemerintahan  ada  pembagian  urusan  antara Pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah. 12 Secara  umum  ada  urusan absolut  yang  hanya  dilaksanakan  oleh  pemerintah  pusat,  dan  ada  urusan yang  didesentralisasikan  menjadi  urusan  daerah  yang  berupa  urusan  wajib dan  urusan  pilihan.  Urusan  pemerintahan  wajib  yang  berkaitan  dengan pelayanan  dasar  meliputi,  pendidikan,  kesehatan,  pekerjaan  umum  dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban  umum,  dan  perlindungan  masyarakat,  dan  sosial,  sedangkan urusan  pemerintahan  wajib  yang  tidak  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar meliputi,  tenaga  kerja,  pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak, pangan,  pertanahan,  lingkungan  hidup,  adminitsrasi  kependudukan  dan pencatatan  sipil,  pemberdayaan  masyarakat  desa,  pengendalian  penduduk dan  keluarga  berencana,  perhubungan,  komunikasi  dan  informatika, koperasi,  usaha  kecil,  dan  menengah,  penanaman  modal,  kepemudaan  dan olahraga,  statistik,  persandian,  kebudayaan,  perpustakaan  dan  kearsipan. Urusan  pilihan  pemerintahan  meliputi,  kelautan  dan  perikanan,  pariwisata, pertanian,  kehutanan,  energi  dan  sumber  daya  mineral,  perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.
Di  dalam  Pasal  21  dari  Undang-Undang  tersebut  ditentukan  bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah memunyai hak:
1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
2) memilih pimpinan daerah;
3) mengelola aparatur daerah;
4) mengelola kekayaan daerah;
5) memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
6) mendapatkan  bagi  hasil  dari  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber daya lainnya yang berada di daerah;
7) mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
8) mendapatkan  hak  lainnya  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan.
Hak-hak  sebagaimana  dimaksud  di  atas  mencerminkan  adanya otonomi dan kemandirian daerah. Daerah diberikan hak yang begitu banyak, dari  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahannya  sendiri,
12 Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, konkuren dan pemerintahan umum.  Urusan  pemerintahan  yang  diserahkan  ke  daerah  yang  menjadi  dasar  pelaksanaan otonomi  daerah  adalah  urusan  pemerintahan  konkuren  yang  terbagi  atas  urusan pemerintahan  wajib  dan  urusan  pemerintahan  pilihan.  (vide  :  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
mengelola  kekayaan,  bahkan  termasuk  untuk  mendapatkan  sumber-sumber pemasukan  daerah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  daerah  sebenarnya memunyai  hak  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  sendiri,  sehingga tidak  lagi  tergantung  dan  sangat  dipengaruhi  oleh  pihak  luar.  Tentu  saja kemandirian dan otonomi tersebut dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Untuk  penyelenggaraan  urusan  pemerintah  pusat  yang dilaksanakan di daerah sebagai konsekuensi diterapkannya asas dekonsentrasi  dan  asas  tugas  pembantuan,  maka  dananya  masih  menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dengan demikian dalam pelaksanaan asas dekonsentrasi  dan  asas  tugas  pembantuan,  daerah  tidak  hanya  dibebani kewajiban  tambahan  dari  pemerintah  (pusat)  begitu  saja,  melainkan  juga disertai  dengan  dukungan  pendanaan  yang  dapat  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dalam  pembagian  urusan  antara  pemerintah  (pusat)  dengan pemerintah  daerah,  didalamnya  ada  pemberian  urusan  pemerintah  kepada daerah.  Hal  seperti  itu  perlu  dukungan  kepada  daerah,  antara  lain  soal keuangan sehingga  menjadi jelas hubungan keuangan antara keduanya agar dapat melaksanakan urusan tersebut dengan baik.
c. Analisis  terhadap  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
1) Urgensi Desentralisasi Fiskal dari Pusat ke Daerah
Pembaruan  sistem  keuangan  negara  dan  daerah  memiliki  beberapa implikasi  penting  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  dan  daerah.  Salah satunya komitmen penguatan kapasitas fiskal daerah sejalan dengan otonomi daerah.  Pengaturan  secara  lebih  tegas transfer  of  authority fiskal  ke  ruang pemerintah lokal telah dibingkai dalam sistem perimbangan keuangan dalam Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  yang  dianggap  menyempurnakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.
Dalam  upaya  pemberdayaan  pemerintah  daerah,  maka  perspektif perubahan  yang  diinginkan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  dan anggaran daerah adalah sebagai berikut: 13
a) pengelolaan  keuangan  daerah  harus  bertumpu  pada  kepentingan  publik
(public oriented) ;
b) kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya;
c) desentralisasi  pengelolaan  keuangan  dan  kejelasan  peran  para  partisipan yang  terkait  dalam  pegelolaan  anggaran,  seperti  DPRD,  Kepala  Daerah,
Sekretaris Daerah, dan Satuan Kerja Perangkat daerah lainnya;
13 Ibid.
d) kerangka  hukum  dan  administrasi  bagi  pembiayaan,  investasi,  dan pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, transparansi dan akuntabilitas;
e) kejelasan  tentang  kedudukan  keuangan  DPRD,  Kepala  Dinas,  dan  PNS daerah, baik rasio maupun dasar pertimbangannya;
f) ketentuan  tentang  bentuk  dan  struktur  anggaran,  anggaran  kinerja,  dan anggaran multitahunan;
g) prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional;
h) prinsip  akuntansi  pemerintah  daerah,  laporan  keuangan,  peran  DPRD, dan  akuntan  publik  dalam  pengawasan,  pemberian  opini  dan  rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik;
i) aspek  pembinaan  dan  pengawasan  yang  meliputi  batasan  pembinaan, peran  asosiasi,  dan  peran  anggota  masyarakat  guna  pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah; dan
j) pengembangan  sistem  informasi  keuangan  daerah  untuk  menyediakan informasi  anggaran  yang  akurat  dan  pengembangan  komitmen pemerintah  daerah  terhadap  penyebarluasan  informasi  sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta memudahkan mendapatkan informasi.
Secara  garis  besar  perimbangan  keuangan  pusat  dilakukan  dengan beberapa  tujuan. 14 Pertama,  pembelanjaan  daerah  untuk  melayani masyarakatnya.  Kedua,  mendorong  upaya  oleh  pemerintah  daerah  untuk menjalankan  program-program  pembangunan  yang  disesuaikan  dengan kebijaksanaan  nasional.  Ketiga,  merangsang  perumbuhan  ekonomi  daerah, baik untuk membantu pertumbuhan maupun untuk mengurangi ketimpangan antar  wilayah.  Keempat,  mengendalikan  pengeluaran  regional,  kelima, memantapkan  standar  pelayanan  atau  pembangunan  yang  lebih  adil. Keenam, mengembangkan wilayah-wilayah yang kapasitas fiskalnya rendah, dan  ketujuh  adalah  untuk  membantu  wilayah  dalam  mengatasi  keadaan- keadaan darurat.
Mengenai  arah  kebijakan  perimbangan  keuangan  antara pusat  dan daerah dapat dilihat dari pengertian perimbangan keuangan antara pusat dan daerah  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  1  angka  3  UU  No.  33  Tahun 2004  yang  menyatakan  suatu  sistem  pembagian  keuangan  yang  adil, proporsional,  demokratis,  transparan,  dan  efisien  dalam  rangka  pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan  kebutuhan  daerah,  serta  besaran  pendanaan  penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Mengacu definisi tersebut memberikan pengertian  bahwa  alokasi  anggaran  oleh  pemerintah  pusat  kepada  daerah
14 I  Putu  Wijaya  dkk, Kebijakan  Pengaturan  Perimbangan  Keuangan  dalam  Konsepsi  dan Perspektif Keadilan , Jurnal Hukum Keadilan, Bali, 2007.
merupakan wujud tanggung jawab pemerintah kepada rakyat di daerah yang dilaksanakan  melalui  berbagai  bentuk  pelayanan  publik  yang  dilaksanakan oleh  pemerintah  daerah  sebagai  ujung  tombak  pelayanan  terhadap masyarakat.
d. Analisis  terhadap  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1) Jenis Pajak dan Objek Pajak
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  merupakan  pengganti Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1997  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1989 tentang Pemerintahan Daerah. Pajak dan  retribusi  daerah  adalah  dua  sumber  penerimaan  daerah  yang  telah dipungut  di  Indonesia  sejak  awal  kemerdekaan  Indonesia.  Sumber penerimaan  ini  terus  dipertahankan  sampai  dengan  era  otonomi  daerah dewasa ini. 15 Dalam perkembanganya mengalami perubahan yang dinamis. Sebelum lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 11  Drt.  Tahun  1957  tentang  Peraturan  Umum  Pajak  Daerah  dan  Undang- undang  Nomor  12  Drt.  Tahun  1957  tentang  Peraturan  Umum  Retribusi Daerah  jenisnya  sangat  banyak.  Hal  tersebut  menyulitkan  di  dalam pemungutan.  Bahkan  tidak  sedikit  jenis  pajak  yang  sebenarnya  menurut ketentuan  dapat  dikenakan  akan  tetapi  di  dalam  praktik  sulit  untuk dikenakan.  Melihat  kenyataan  tersebut  maka  pemerintah  bersama  DPR dengan  menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1997  kemudian memangkas  jenis  pajak  tersebut  menjadi  sembilan  jenis  saja,  yakni  3  jenis pajak daerah tingkat I dan 6 jenis pajak daerah tingkat II.
Model  yang  dipakai  di  dalam  undang-undang  tersebut  adalah maximum list atau clossed list, artinya pemerintah provinsi daerah tingkat  I hanya  dapat  memungut  tiga  jenis  pajak  itu  saja,  demikian  pula  pemerintah Kabupaten/Kota Daerah tingkat II juga hanya dapat memungut 6 jenis pajak itu,  selebihnya  tidak  boleh  dipungut  lagi.  Hal  tersebut  memaksa  daerah untuk  sangat  membatasi  peluangnya  dalam  memungut  pajak.  Padahal kondisi  masing-masing  daerah  sangat  berbeda-beda.  Oleh  karena  itu  pada tahun  2000  dilakukan  perubahan  dengan  membuat  kebijakan  yang  lebih terbuka  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  yakni  jenis  pajaknya  ditentukan  bertambah menjadi  sebanyak  4  jenis  untuk  pajak  provinsi  dan  7  jenis  untuk  pajak kabupaten/kota.
15 Marihot Pahala Siahaan , Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 11.
Dari jenis pajak yang tersebut di atas sebenarnya tidak ada yang baru, karena  pajak  pengambilan  dan  pemanfaatan  air  bawah  tanah  dan  air permukaan yang sebelumnya merupakan pajak daerah tingkat II dipindahkan menjadi  pajak  provinsi,  sementara  untuk  pajak  daerah  tingkat  II  ada pemecahan antara pajak hotel dan pajak restoran. Khusus untuk pemerintah kabupaten/kota boleh memungut jenis pajak lainya ( open list ) dengan syarat- syarat  tertentu,  yakni  ditetapkan  berdasarkan  peraturan  daerah  dengan kriteria :
a) bersifat pajak dan bukan retribusi;
b) objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan  dan  memunyai  mobilitas  yang  cukup  rendah  serta  hanya melayani  masyarakat  di  wilayah  Daerah  Kabupaten/Kota  yang bersangkutan;
c) objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
d) objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan/atau objek pajak pusat;
e) potensinya memadai;
f) tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
g) memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
h) menjaga kelestarian lingkungan (Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000).
Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka jenis pajaknya  diubah.  Untuk  Pajak  Provinsi,  yang  sebelumnya  disebut  pajak daerah  tingkat  I  ditambah  menjadi  5  jenis,  sementara  untuk  pajak kabupaten/kota yang sebelumnya disebut dengan pajak daerah tingkat II ada 11 jenis.
a) Jenis pajak provinsi terdiri atas:
(1) pajak kendaraan bermotor;
(2) bea balik nama kendaraan bermotor;
(3) pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
(4) pajak air permukaan; dan
(5) pajak rokok.
b) Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:
(1) pajak hotel;
(2) pajak restoran;
(3) pajak hiburan;
(4) pajak reklame;
(5) pajak penerangan jalan;
(6) pajak mineral bukan logam dan batuan;
(7) pajak parkir;
(8) pajak air tanah;
(9) pajak sarang burung walet;
(10) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
(11) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Model  yang  dipakai  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 kembali  ke maximum  list/  clossed  list .  Dengan  penambahan  tersebut  maka pemerintah  provinsi  dapat  memungut  pajak  rokok,  yang  merupakan  jenis pajak  baru.  pajak  rokok  berbeda  dengan  cukai,  dan  tidak  menghapuskan pengenaan cukai., atau dengan kata lain bahwa cukai terhadap rokok  masih tetap dikenakan oleh pemerintah pusat.
Pemerintah  kabupaten/kota  dengan  undang-undang  yang  baru  ini dapat  memungut  pajak  terbatas  pada  sebelas  jenis  pajak  yang  ada.  Dari kesebelas  jenis  pajak  yang  dapat  dipungut  oleh  pemerintah  kabupaten/kota tersebut  dua  diantaranya  merupakan  jenis  pajak  yang  sebelumnya  menjadi pajak  pusat.  kedua  jenis  pajak  tersebut  adalah  pajak  bumi  dan  bangunan khususnya untuk perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan  bangunan.  Pada  waktu  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 1997  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000 semua Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Pajak Pusat dan dikelola oleh Pemerintah Pusat. Dari sisi potensi dan kewenangan pemungutan pajak bagi daerah  hal  tersebut  dapat  dipandang  sebagai  sebuah  kemajuan.  Sekalipun demikian  bila  dibandingkan  dengan  sejumlah  negara  Asia  Tenggara  lainya seperti Filipina, Thailand, Malaysia  kita bisa dikatakan ketinggalan. Mereka telah lama memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengenakan pajak bumi dan bangunan sebagai property tax . Filipina memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut the real property tax sejak diundangkannya Local  Government  Act 1959,  sementara  Thailand  memberikan  kewenangan kepada  daerah  untuk  memungut a  single  property based  tax tahun  1999. Malaysia memberikan kewenangan kepada daerah berupa property tax sejak diundangkannya Local  Government  Act 1976. 16 Pengalihan  sebagian  pajak bumi  dan  bangunan  serta  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan menjadi  pajak  kabupaten/kota  tentu  menjadikan  semakin  kuat  potensi pendapatan asli daerah. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal:
Pertama, bahwa objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan.  Objek  pajak  tersebut  tidak  mungkin  tidak  tersedia  di  wilayah kabupaten/kota  yang  bersangkutan.  Hampir  setiap  orang  memiliki  dan memerlukan bumi dan/atau bangunan, maka tentu ini menjadi potensi pajak yang selalu tersedia di daerah sehingga dalam hal ini PBB memainkan peran berperan  penting  di  bidang  keuangan  pemerintah  daerah.  Hal  serupa  juga berlaku  bagi  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan,  karena  Bea
16 Larry Schroeder, Fiscal Decentralization in South East Asia ,  (Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, Vol.15 No.3, Academic Press), 2003, hlm. 392-405.
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dikenakan terhadap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Kedua,  dasar  pengenaan  pajak  untuk  Pajak  Bumi  dan  Bangunan adalah  Nilai  Jual  Objek  Pajak  maka  semakin  tinggi  nilai  jualnya  semakin tinggi  pajaknya,  sebaliknya  semakin  rendah  nilai  jualnya  juga  semakin rendah pajaknya. Dengan  demikian tentu menguntungkan bagi daerah yang rerata  nilai  jual  objek  pajaknya  tingi,  karena  akan  dapat  memungut  pajak yang tinggi pula.
Ketiga,  mobilitas  objek  pajaknya  bisa  dikatakan  sangat  kecil  atau bahkan tidak mungkin, karena yang terjadi andai kata ada peralihan hak itu hanya soal kepemilikannya, akan tetapi objeknya yang berupa bumi dan/atau bangunan  itu  tetap  di  tempat  semula.  Andaikan  mungkin  beralih  ke  tempat (Kabupaten/Kota) lain itu hanya terbatas untuk bangunan. Dengan demikian bagi  pemerintah  Kabupaten/Kota  yang  bersangkutan  tetap  dapat  memungut pajak tersebut.
Hal lain selain kedua jenis pajak tersebut di atas yang ditambahkan ke dalam pajak kabupaten/kota adalah pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung  walet  pernah  dikenal  sebelum  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 1997. Jenis pajak ini tidak bisa dikatakan memunyai basis objek yang merata.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  kondisi  masing-masing  daerah berbeda.  Sebagai  objek  pajak  dari  pajak  sarang  burung  walet  adalah pengambilan  atau  pengusahaan  sarang  burung  walet.  Burung  walet  sebagai satwa  secara  alamiah  menyukai  lingkungan  yang  dekat  dengan  air  sungai, laut,  waduk,  rawa,  dan  sebagainya.  Kehidupan  burung  walet  sangat  erat dengan  keberadaan  air  tersebut  karena  umumnya  burung  walet  mencari makan di sekitar air tersebut. Oleh karena itu Daerah yang bisa mengenakan Pajak  Sarang  Burung  Walet  adalah  daerah  yang  memunyai  potensi berkembang dan hidupnya burung walet. Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilalui  sungai  besar,  tidak  terdapat  waduk/bendungan,  rawa,  danau,  tidak dekat  dengan  laut  kemungkinan  akan  sulit  memungut  pajak  sarang  burung walet.
Pajak Kabupaten/Kota juga bertambah karena adanya pajak air tanah. Hal  ini  merupakan  pengalihan  hasil  pecahan  pajak  daerah  tingkat  I  yang sebelumnya berupa  pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan. Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut pajak pengambilan air  bawah  tanah  dan  air  permukaan  yang  semula  merupakan  pajak  daerah tingkat  I  dipecah  menjadi  dua,  yakni  untuk  pajak  air  permukaan  menjadi pajak  provinsi,  sedangkan  pajak  air  tanah  dijadikan  pajak  kabupaten/kota. Memang pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan mengalami beberapa kali perubahan penempatan, berpindah-pindah antara pajak daerah tingkat I (sekarang pajak provinsi) dengan pajak daerah tingkat II (sekarang pajak kabupaten/kota).
Dari  lima  pajak  provinsi  dan  sebelas  pajak  Kabupaten/Kota  tersebut telah  dapat  diketahui  masing-masing  objek  pajaknya.  Keenambelas  jenis pajak  tersebut  ada  yang  potensinya  pasti  ada  di  masing-masing  daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bumi  dan  bangunan,  dan  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan/  atau  bangunan dan  pajak  rokok.  Ada  pula  jenis  pajak  yang  potensinya  hanya  ada  di sebagian  daerah  seperti  pajak  air  permukaan,  pajak  hotel,  pajak  hiburan, pajak  sarang  burung  walet,  dan  sebagainya.  Oleh  karena  itu  apabila menghendaki  pengalokasian  hasil  pajak  untuk  membiayai  sesuatu pengeluaran,  maka  tentu  juga  harus  mempertimbangkan  mengenai  hal tersebut.

## 2) Earmarking dalam Pengalokasian Hasil Pajak
Indonesia  telah  menerapkan eramarking dalam  bentuk revenue sharing dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah .
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah  diatur  mengenai  penggunaan  anggaran  yang  sumber penerimaan  maupun  program  pengeluarannya  secara  spesifik  ditentukan peruntukannya atau yang sering dikenal sebagai earmarking . Ada tiga jenis pajak yang dalam pengalokasian hasil pungutannya diatur pengalokasiannya melalui earmarking .  Ketiga  jenis  pajak  tersebut  adalah  pajak  kendaraan bermotor, pajak rokok, dan pajak penerangan jalan.
Di dalam Pasal  ayat (5) dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditentukan  bahwa:  “Hasil  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  paling sedikit  10%  (sepuluh  persen),  termasuk  yang  dibagihasilkan  kepada kabupaten/kota,  dialokasikan  untuk  pembangunan  dan/atau  pemeliharaan jalan  serta  peningkatan  moda  dan  sarana  transportasi  umum.”  Untuk earmarking pajak rokok diatur di dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2009  yang  menentukan:  “penerimaan  pajak  rokok,  baik  bagian provinsi  maupun  bagian  kabupaten/kota,  dialokasikan  paling  sedikit  50% (lima  puluh  persen)  untuk  mendanai  pelayanan  kesehatan  masyarakat  dan penegakan  hukum  oleh  aparat  yang  berwenang.”  Pengaturan  terhadap earmarking pajak  penerangan  jalan  diatur  dalam  Pasal  56  ayat  (3)  yang menentukan:  “hasil  penerimaan  pajak  penerangan  jalan  sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.”
Di dalam bidang pajak dikenal adanya dua fungsi pajak, yakni fungsi budgeter dan  fungsi  mengatur.  Fungsi budgeter adalah  bahwa  pajak digunakan  untuk  dijadikan  instrumen  penerimaan  negara  dalam  rangka membiayai pengeluaran pemerintah. Sementara fungsi mengatur (regulerend) bahwa  pajak  dijadikan  instrumen  untuk  mengarahkan
masyarakat  ke  hal-hal  tertentu  yang  dikehendaki  oleh  pemerintah. 17 Pemerintah  memiliki  fungsi  regulasi  yang  digunakan  untuk  mengetahui tujuan-tujuan tertentu dalam rangka pengenaan pajak. Pajak memiliki peran dalam  melakukan  koreksi  terhadap  eksternalitas  yang  timbul  dari  suatu peristiwa,  sebagai  contoh  :  pengenaan  pajak  kendaraan  bermotor  untuk mengatasi pelbagai eksternalitas negatif yang ditimbulkan seperti polusi dan kerusakan jalan raya, sehingga  pemerintah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.
Dalam  hal earmarking lebih  membicarakan  penggunaan  uang  pajak setelah  berhasil  dipungut  dari  masyarakat,  bukan  terutama  soal  pengaruh pemungutan  pajak  bagi  masyarakat.  Dengan  demikian  sebenarnya  lebih bicara mengenai penerapan fungsi budgeter . Akan tetapi dalam hal tertentu penggunaan  dana  dari  hasil  pajak  juga  dapat  mempengaruhi  masyarakat. Penggunaan  dana  hasil  pemungutan  pajak  hiburan  untuk  pendanaan  bagi penyandang disabilitas, kiranya dapat memengaruhi animo dalam membayar pajak,  terutama  bila  masyarakat  tahu  bahwa  hasilnya  digunakan  untuk  itu sekaligus merasakan hasilnya secara signifikan. Sehingga dengan demikian, peruntukan  pajak  hiburan  yang  dialokasikan  untuk  penyandang  disabilitas menjadi  salah  satu  strategi  pendanaan  yang  jitu,  mengingat  tujuan  yang hendak dicapai dalam pengenaan pajak tersebut sudah jelas peruntukannya. Bila didasarkan dari prinsip negera kesejahteraan (welfare state) yang mana peran  negara  menjadi  sangat  urgen  dalam  hal  pemenuhan  hak-hak  dasar (grondrechten  bescherming) terkhusus  penyandang  disabilitas  melalui kebijaksanaan  pajak  menjadi  preseden  baik  bagi  upaya  pencapaian kesejahteraan  masyarakat  yang  saling  berkesinambungan  satu  sama  lain, mengingat  pola  hubungan  antar  manusia  yang  saling  membutuhkan  dan melengkapi satu sama lain sebagai makhluk sosial.

## e. Alternatif Pendanaan
Pendanaan bagi penyandang disabilitas menjadi sesuatu yang penting untuk  dipikirkan  dan  diputuskan.  Hal  ini  terjadi  karena  penyediaan  sarana dan  prasarana  bagi  penyandang  disabilitas  memang  sangat  diperlukan.  Ada sejumlah permasalahan di dalam penyediaan dana:
Pertama  adalah  siapa  yang  bertanggung  jawab  atas  pendanaan tersebut,  dalam  hal  ini  pemerintah  pusat,  pemerintah  Provinsi,  atau pemerintah  Kabupaten/kota?  Kedua,  dari  mana  sumber  pendanan  tersebut diperoleh dan dengan cara bagaimana dana tersebut disediakan?
Mengenai  siapa  yang  bertanggung  jawab  terhadap  penyediaan  dana bagi  pemenuhan  kebutuhan  penyandang  disabilitas  kiranya  dapat  didekati
17 Sri  Pudyatmoko, Pengantar  Hukum  Pajak ,  cetakan  kelima,  (Yogyakarta:  Penerbit  Andi, 2009), hlm. 16-17.
dari  pembagian  urusan  pemerintahan.  Bila  urusan  itu  menjadi  kewenangan pemerintah pusat maka itu murni menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, akan  tetapi  bila  hal  tersebut  merupakan  urusan  yang  menjadi  kewenangan pemerintah  daerah,  maka  yang  mestinya  bertanggung  jawab  adalah pemerintah  daerah.  Meski  demikian  tidak  menutup  kemungkinan  bantuan dari pemerintah pusat, maupun pihak swasta.
Dari  mana  pendanaan  itu  diperoleh  merupakan  masalah  yang  mesti dicari  jawabanya.  Apabila  pendanaan  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah pusat,  maka  pemerintah  pusat  dapat  mengalokasikan  dana  dari  sumber- sumber  yang  ada,  seperti  dari  APBN,  maupun  dari  sumber  lain  yang  sah. Sumber lain yang sah misalnya dari pihak ke-3 atau dari pihak swasta baik itu di dalam pengelolaan pemerintah maupun dikelola sendiri oleh pihak ke- 3 seperti dengan CSR ( Corporate Social Responsibility ). Sebaliknya apabila pendanaan  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  daerah  maka  pemerintah daerah  dapat  mengalokasikan  dana  dari  sumber-sumber  yang  ada,  seperti dari APBD, penggunaan kekayaan daerah, ataupun dari sumber-sumber lain yang sah.
Dengan  cara  apa  dana  itu  dapat  disediakan  oleh  Pemerintah  Pusat, tergantung  macam  dananya.  Apabila  itu  berasal  dari  APBN  tentu  dengan penyediaan langsung, akan tetapi apabila dari pihak ke-3 maka bisa dengan pembuatan kebijakan pemerintah pusat yang menentukan bahwa perusahaan dalam  menyediakan  CSR  sebagian  dialokasikan  untuk  pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas. Apabila dana tersebut berasal dari APBD maka  hal  tersebut  dapat  dialokasikan  dari  APBD  melalui  pos  pengeluaran SKPD  yang  menangani  permasalahan  sosial.  Sumber  di  APBD  dapat diambilkan  dari  hasil  penerimaan  pajak  maupun  retribusi  yang  memunyai relevansi  dengan  persoalan  sosial.  Mengingat  relevansi  tersebut  maka kiranya  model earmarking dari  dana  yang  berasal  dari  pajak  hiburan  bisa masuk.  Sumber  lain  yang  kiranya  dapat  menjadi  alternatif  adalah  dari hasil penggunaan  dan  pemanfaatan  kekayaan  daerah.  Hal  ini  disebabkan  karena yang berhak atas kekayaan daerah adalah semua rakyat, baik yang disabilitas maupun  kaum  yang  tidak  disabilitas. Earmarking merupakan  salah  satu langkah  untuk  dapat  mencapai  efisiensi  anggaran  pemerintah,  yaitu kebijakan  pemerintah  dalam  menggunakan  anggaran  yang  sumber penerimaan  maupun  program  pengeluarannya  akan  secara  spesifik ditentukan peruntukannya. Dalam pelaksanaannya, praktik earmarking telah berkembang  pesat  di  berbagai  negara,  baik  negara  maju  maupun berkembang. Di Kolombia, earmarking telah diberlakukan sejak tahun 1921, di  mana  program  kebijakan earmarking ditujukan  untuk  meningkatkan infrastruktur  di  daerah  ( municipal ).  Di  Australia, earmarking yang  paling
populer  adalah Medicare  Levy ,  di  mana  tujuan  dari earmarking ini  untuk membantu pembiayaan dalam pelayanan kesehatan. 18
Contoh  lain  dari  penggunaan earmarking adalah  di  Amerika  Serikat, selain dengan transfer dana dari pusat ke daerah, sektor pendidikan dibiayai dengan property  tax (di  Indonesia  dikenal  dengan  Pajak  Bumi  dan Bangunan)  yang  merupakan  pajak  daerah.  Sedangkan  di  Filipina,  berkaitan pajak pendidikan khusus diambilkan dari 1 % pengenaan property tax (other land-base  tax) yang  mana  hasilnya  diperuntukan  untuk  pendidikan  umum, hasil dari pajak tersebut termasuk dalam angka pendapatan yang dilaporkan sebelumnya. 19 Jadi,  tinggi  rendahnya  tarif property  tax ditentukan berdasarkan  besar  kecilnya  kebutuhan  pendanaan  pendidikan  di  daerah  itu. Jika  suatu  daerah  ingin  pembangunan  pendidikannya  lebih  baik  daripada daerah lain, secara sadar, mereka harus membayar property tax lebih tinggi. Dengan earmarking ini  menurut  Edy  Priyono  dalam  konteks earmarking untuk  dana  pendidikan  ada  beberapa  keuntungan.  Pertama, kebijakan  perpajakan  daerah  ada  di  tangan  Pemda.  Kedua,  ada  mekanisme transaksi  yang  jelas  antara  pemungut  pajak  dengan  wajib  pajak.  Dalam banyak  kasus,  masyarakat  Indonesia  mau  membayar  besar  untuk  keperluan sektor  publik  jika  mereka  yakin,  uang  itu  digunakan  dengan  baik.  Dengan kata  lain,  dengan  sistem  ini,  ada  potensi  memobilisasi  dana  lebih  besar. Sistem  ini  juga  lebih accountable .  Masyarakat  mudah  melihat penggunaannya  dengan  mengaitkan  antara  penerimaan  pajak  tertentu  dan anggaran pendidikan. 20
Pemilihan  pajak  hiburan  sebagai  sumber  dana  bagi  keperluan penyediaan  sarana  dan  prasarana  bagi  penyandang  disabilitas  bukanlah sesuatu  yang  tanpa  dasar.  Pertama  bahwa  di  dalam  konteks  penanganan urusan, maka urusan sosial kemasyarakatan dapat dipandang sebagai urusan pemerintah  yang  didesentralisasikan  ke  daerah.  Ini  memang  sangat  masuk akal  karena  yang  mengetahui  persis  kondisi  yang  nyata  terutama  adalah pemerintah  daerah.  Kedua  dari  sisi  penyediaan  anggaran,  kalau  sebuah urusan  merupakan  urusan  pemerintah  daerah  maka  mestinya  pemerintah daerah yang sangat bertanggung jawab untuk menyediakan dananya. Ketiga alasan  relevansi,  pemilihan  pajak  hiburan  sebagai  sumber  dana  itu  karena objek  dari  pajak  hiburan  adalah  penyediaan  jasa  berupa  hiburan  yang
18 Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan,  Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia. (http://www.djpk.kemenkeu.go.id), http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/m/edef-konten- view-mobile.asp?id, diunduh tanggal 12 Oktober 2015.
19 Richard  M.  Bird  and  Eid  Slack, International  Handbook  of  Land  and  Property  Taxation,
Edward Elgar Publishing, Inc, (USA: Massachusetts, , 2003), hlm. 157. 20 Edy Priyono, “ Earmarking ” Untuk Biayai Pendidikan Daerah, dalam http://www.akademika.or.id/arsip/Earmarking untuk Biayai Pendidikan Daerah-Jumat ,2005 Maret 2004.html, diunduh 14 Oktober 2015.
disajikan untuk khalayak. Oleh karena itu kalau yang dikenai  pajak hiburan adalah penyediaan jasa hiburan maka jelas di situ diberikan kepada mereka yang menikmati hiburan, sementara di sisi lain masih ada warga bangsa yang kurang  beruntung  yakni  penyandang  disabilitas,  maka  tepatlah  kalau merekapun  berhak  untuk  mendapatkan  uluran  perhatian.  Hal  ini  selaras dengan  prinsip  subsidiaritas  yang  telah  diuraikan  sebelumnya.  Keempat, dengan  menggunakan  model earmarking karena  hal  ini  menjadi  salah  satu model  pengalokasian  dana  yang  dikenal  dalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  dan  diharapkan dapat efektif.
Mencermati  uraian  yang  tertuang  dalam  beberapa  perda  tentang disabilitas  tersebut  nampaknya  perlu  menyesuaikan  penganggaran  yang memiliki perspektif hak-hak penyandang disabilitas yang sudah diatur dalam Convention  on  The  Rights  of  Persons  with  Disabilities /  Konvensi Internasional  Penyandang  Disabilitas  (CRPD).  Implementasi  CRPD  akan bisa  terwujud  apabila  dilakukan  secara  kolektif  dan  berkelanjutan  di  lintas pemangku  kepentingan  atau  lintas  sektoral  serta  memiliki  perimbangan antara  kebijakan  dan  penganggaran  yang  proporsional  di  tingkat  pusat maupun daerah.

## f. Strategi Pengaturan
Melihat  realitas  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  maka  yang  dapat dilakukan  untuk  pengaturannya  adalah  dengan  melakukan  amandemen terhadap  Undang-Undang  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daearah. Amandemen  tersebut  terutama  berkaitan  dengan  pemasukan  kewajiban pengalokasian  hasil  dari  pajak  hiburan  ke  dalam  penyediaan  sarana  dan prasarana bagi penyandang disabilitas.
Ada kemungkinan bahwa pengalokasian dana hasil pemungutan pajak hiburan  tidak  mencukupi  untuk  memenuhi  kebutuhan  bagi  penyandang disabilitas,  atau  bahkan  di  daerah  tersebut  tidak  ada  pajak  hiburan  karena memang  potensinya  belum  bisa  dipungut.  Terhadap  hal  yang  seperti  itu sesungguhnya  masih  ada  alternatif  lain  untuk  menggali  sumber  dana  bagi penyandang  disabilitas.  Dana  tersebut  dapat  berasal  dari  pemerintah  pusat. Dana  yang  tersedia  bagi  pemerintah  daerah  yang  berasal  dari  pemerintah pusat ada beberapa sumber, yakni dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
Dana Bagi Hasil dapat berupa hasil penerimaan pajak dan penerimaan sumber  daya  alam.  Dana  bagi  hasil  yang  berasal  dari  penerimaan  pajak kiranya  agak  sulit  untuk  diketemukan  justifikasi  relevansinya  bila  akan dialokasikan  langsung  kepada  pengeluaran  pemerintah  daerah  bagi penyandang  disabilitas  dengan  pola earmarking, kecuali  untuk  dana  bagi hasil  dari  pajak  penghasilan.  Sementara  dana  bagi  hasil  dari  penerimaan
kekayaan  alam  dapat  dialokasikan  kepada  penyandang  disabilitas  dengan mendasarkan  pada  keadilan,  yakni  bahwa  yang  berhak  atas  kekayaan  alam adalah semua warga bangsa Indonesia, termasuk penyandang disabilitas.
Dana  alokasi  umum  merupakan  dana  yang  berasal  dari  APBN  yang dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  daerah untuk  membiayai  kebutuhan  pengeluaran  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi.  Pengunaan  dana  alokasi  umum  ini  ditetapkan  sepenuhnya oleh  daerah.  Termasuk  di  dalam  pengertian  pemerataan  kemampuan keuangan  daerah  adalah  jaminan  kesinambungan  penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum  dan  penerimaan  umum  lainya  dalam  APBD,  harus  tetap  dalam kerangka  pencapaian  tujuan  pemberian  otonomi  kepada  daerah  yaitu peningkatan  pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat  yang  semakin  baik, seperti di bidang kesehatan dan pendidikan. 21
Pola  penganggaran  yang  tertuang  dalam  beberapa  peraturan  tentang disabilitas  hanya  bersifat  umum,  tidak rigid dan  detail.  Sehingga  ketika diimplementasikan tidak bisa meng- cover kebutuhan penyandang disabilitas. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus bagi penyandang disabilitas.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara:  sumber penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak,  misal  pajak hiburan dapat dialokasikan  bagi  penyandang  disabilitas,  daerah  yang  memiliki  sumber pendapatan  dari  sektor  pariwisata,  seperti  Bali,  Lombok,  dapat mengalokasikan persentase keuntungan untuk pendanaan bagi disabilitas.
Besaran persentase penganggaran didasarkan pada aspek proporsionalitas dan dituangkan secara jelas di dalam peraturan perundang- undangan, hal tersebut untuk memberikan kemudahan dalam implementasinya dan digunakan untuk mendukung suatu pemberdayaan bagi penyandang  disabilitas,  diantaranya:  Program  Rehablitasi  idealnya  tersedia di  setiap  Provinsi  dan  diselenggarakan  secara  menyeluruh  termasuk diantaraya  harus  menyediakan  layanan  kesehatan,  terapi  fisik,  bimbingan konseling/psikis,  vokasional  dan  kehidupan  sosial  dan  pendidikan,  program rehabilitasi  dan  habilitasi  harus  ditujukan  untuk  penguatan  dan pemberdayaan,  Pendampingan  harus  dilakukan  mulai  dari  pelatihan soft skill, tips interview, sampai  pada  tahap  penempatan  kerja,  selama  bekerja, perlindungan produk dan perlindungan pasar,
Mendukung sektor swasta untuk membuat tindakan-tindakan afirmasi dalam  upaya  pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas  melalui  program-
21 Ahmad  Yani, Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di  Indonesia ,
(Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 10.
program CSR, diantaranya dengan menyusun peraturan yang terkait dengan pelaksanaan Program CSR untuk pemberdayaan penyandang disabilitas dan menosialisasikannya kepada sektor publik dan swasta. Kebutuhan akan alat bantu  tersebut,  harus  dialokasikan  dalam  kebijakan  nasional  dan  dalam Anggaran  Belanja  Negara  maupun  Daerah,  Pemerintah  mendorong munculnya  kearifan  lokal  terkait  dengan  penyediaan  alat  bantu  dengan memanfaatkan sumber daya lokal.
Rekomendasi  yang  disusun  secara  sistematis  ini  diharapkan  dapat memberikan  masukan  untuk  perbaikan  dan reformasi hukum  dan  kebijakan di  masa  mendatang  mampu  menjadi  landasan  hukum  maupun  landasan pembuatan  program  pembangunan  dan  penganggaran  yang  memiliki perspektif  hak-hak  penyandang  disabilitas  yang  sudah  diatur  dalam  CRPD. Implementasi  CRPD  akan  bisa  terwujud  apabila  dilakukan  secara  kolektif dan  berkelanjutan  di  lintas  pemangku  kepentingan  atau  lintas  sektoral  serta memiliki  perimbangan  antara  kebijakan  dan  penganggaran  yang proporsional  di  tingkat  pusat  maupun  daerah.  Setelah  CRPD  diratifikasi  di Indonesia,  sudah  saatnya  semua  sektor  di  negara  ini  melakukan  perubahan yang  sistematis  dan  berkesinambungan  demi  tercapainya  kesetaraan  dan kesamaan hak-hak bagi penyandang disabilitas.

## g. Besar  Dana  yang  Dialokasikan  untuk  Mendanai  Penyandang Disabilitas
Ukuran untuk menentukan besaran dari perhatian terhadap sesuatu hal antara  lain  dapat  dilihat  dari  porsi  penganggaran.  Sebagaimana  diketahui sebenarnya  dalam  konteks  pajak  daerah,  pajak  hiburan  pada  umumnya memegang  peranan  yang  tidak  terlalu  besar  (signifikan).  Akan  tetapi  bila dari jumlah yang tidak terlalu besar tersebut dapat disisihkan sebagian untuk memberikan  perhatian  terhadap  penyandang  disabilitas,  maka  hal  tersebut tentu  menjadi hal  yang  sangat  menarik.  Sebagai  gambaran,  dari jenis  pajak yang  telah  dialokasikan  secara  langsung  ( earmarking )  tarifnya  bervariasi. Hasil dari pajak kendaraan bermotor menurut undang-undang paling sedikit dialokasikan  untuk  perbaikan  jalan  sebesar  10%,  hasil  dari  pajak  rokok paling  sedikit  50%  yang  dialokasikan  secara  langsung,  sementara  untuk pajak  penerangan  jalan  tidak  dipertegas  tarifnya.  Dalam  undang-undang hanya  dikatakan  bahwa  sebagian  dari  hasil  pajak  penerangan  jalan digunakan untuk menyediakan penerangan umum.
Alternatif  penentuan  besaran  pengalokasian  dana  memang  dapat berkaca dari tiga jenis pajak yang sudah terlebih dahulu dialokasikan dengan pola earmarking . Dari ketiga jenis pajak tersebut tidak ada pola yang sama di  dalam  penentuan  besaran  alokasi  dana.  Oleh  karena  itu,  kiranya kebutuhan  bagi  penyandang  disabilitas  dan  kemampuan  keuangan pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  menjadi  referensi  di  dalam
penentuan  besaran  dana.  Fleksibilitas  penentuan  besaran  alokasi  dana  juga dapat  diterapkan  dengan  belajar  dari  pengalokasian  dana  pendidikan  di Amerika  Serikat  yang  diambilkan  dari  hasil Property  Tax .  Apabila  yang terakhir  ini  yang  dipilih  maka  di  dalam  Peraturan  daerah  yang  berkaitan dengan  penyandang  disabilitas  ditentukan  bahwa  pendanaan  bagi penyandang  disabilitas  yang  disediakan  oleh  pemerintah  daerah  ditentukan setiap  tahun  sekurang-kurangnya  sekian  persen  dari  hasil  perolehan  pajak hiburan,  dan  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Tentang  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah.  Untuk  daerah  yang  tidak  memunyai  potensi  pajak hiburan  maupun  potensinya  sangat  kecil,  maka  dana  bagi  penyandang disabilitas  dapat  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  dan  dari  sumber  lain dengan  besaran  yang  disesuaikan  kebutuhan  dan  proporsional  dengan memperhatikan kebutuhan lainnya.

## C. Penutup
Berdasarkan  paparan  sebagaimana  dikemukakan  di  atas  maka  dapat diketahui bahwa penyediaan dana terhadap penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas adalah sangat urgen. Urgensi tersebut mencakup mengenai  alasan-alasan  sehingga  perlu  penyediaan  dana  bagi  penyandang disabilitas dan penentuan macam kebutuhan yang perlu penyediaan dana.
Strategi  penganggaran  terhadap  penyandang  disabilitas  tergantung kepada  siapa  yang  bertanggung  jawab  terhadap  urusan  penyandang disabilitas,  dalam  konteks  pembagian  urusan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  maka  urusan  tersebut  termasuk  urusan  yang didesentralisasikan  ke  daerah.  Untuk  itu  daerah  dapat  menyediakan  dari PAD  yang  berasal  dari  pajak  hiburan  dengan  pola earmarking .  Apabila  hal tersebut  belum  mencukupi  mengingat  potensi  pajak  daerah  yang  tidak  ada atau  tidak  memadai,  maka  untuk  pendanaan  penyandang  disabilitas  dapat disediakan oleh pemerintah pusat dan sumber pendanaan lain yang sah.
Strategi pengaturan yang dapat dilakukan terhadap penyediaan sarana dan  prasarana  bagi  kaum  difabilitas  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan amandemen  untuk  memperluas  pengalokasian  langsung  ( earmarking )  dana hasil  dari  pajak  hiburan.  Hal  tersebut  dipandang  tepat  karena  di  satu  sisi pajak  hiburan  dikenakan  terhadap  layanan  hiburan  bagi  masyarakat,  di  sisi lain  diharapkan  hasilnya  juga  dapat  dinikmati  oleh  mereka  yang  kurang beruntung  (penyandang  disabilitas).  Pola  subsidiaritas  ini tentu  menjadi  hal yang  penting.  Mengenai  jumlah/  porsi  alokasi  dari    hasil  pajak  hiburan tersebut  dengan  melihat  ketiga  contoh earmarking yang  telah  terjadi,  maka kiranya  bisa  ditentukan  batas  minimal  dari  hasil  pajak  hiburan  dengan melihat  potensi  pajak  daerah.  Selain  itu  juga  perlu  dilakukan  pengaturan dalam  undang-undang  tersendiri  bagi  penyandang  disabilitas  yang  di dalamnya  memuat  pengaturan  pendanaan.  Dalam  menghimpun  dana  dari
sumber  lain  juga  dapat  dilakukan  dengan  mengatur  di  dalam  Undang- Undang  tentang  Perseroan  Terbatas  untuk  mengamandemen  ketentuan mengenai  CSR  dan  dan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## Daftar Pustaka
A. Buku
Bird, Richard M. and Slack, Eid, 2003, International Handbook of Land and Property  Taxation ,  Massachusetts,  USA:  Edward  Elgar  Publishing, inc.
Booth,  Wayne.  C.  et  al,  2003, The  Craft  of  The  Research ,  Second  Edition, Chicago: University of Chigago Press. Friedmann,  1992, Empowerment:  The  Politics  of  Alternative  Development, Cambridge Mass: Blackwell Publisher. Istanto, F.Sugeng, 2007, Penelitian Hukum , Yogyakarta: CV. Ganda. Kanter:  Arlene  S.,  2015, The  Development  of  Disability  Rights  Under International  Law  (From  Charity  to  Human  Rights) ,  New  York:
Routledge.
Larry  Schroeder,  2003, Fiscal  Decentralization in  South  East  Asia , Journal of  Public  Budgeting,  Accounting  &  Financial  Mnagement,  Vol.15 No.3, Academic Press.
Magnis,  Franz,  1991, Etika  Politik,  Prinsip-Prinsip  Dasar  Kenegaraan Modern , Jakarta: Gramedia. Marzuki, Peter Mahmud, 2007, Penelitian Hukum , Cetakan Ketiga, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Pudyatmoko,  Sri,  2009, Pengantar  Hukum  Pajak ,  Yogyakarta:  Penerbit Andi. Siahaan,  Marihot  Pahala,  2010, Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah ,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Suharto,  Edi,  2011, Kebijakan  Sosial  Sebagai  Kebijakan  Publik ,  Bandung: Penerbit Alfabeta. Suseno  dan  Magnis,  Franz,  1991, Etika  Politik,  Prinsip-Prinsip  Dasar Kenegaraan Modern , Jakarta: Gramedia. Wijaya,  I  Putu,  dkk,  2007, Kebijakan  Pengaturan  Perimbangan  Keuangan dalam  Konsepsi  dan  Perspektif  Keadilan ,  Jurnal  Hukum  Udayana, Bali. Yani,  Ahmad,  2002, Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah di Indonesia , Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

## B. Lain-lain
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan,  Departemen  Keuangan
Republik Indonesia.
(http://www.djpk.kemenkeu.go.id), http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/m/edef-konten-view- mobile.asp?id, diunduh tanggal 12 Oktober 2015. Edy  Priyono,  “ Earmarking ”  Untuk  Biayai  Pendidikan  Daerah,  dalam http://www.akademika.or.id/arsip/Earmarking untuk
Biayai
Pendidikan Daerah. html, diunduh 14 Oktober 2015. Konsorsium  Nasional  Untuk  Hak  Disabilitas , 2010, Membangun  Kebijakan Publik ProPenyandang Disabilitas.