## PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENDORONG
IKLIM PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DI SEKTOR PERUNGGASAN
Alston Chandra 1 dan Sari Murti Widiyastuti Y. 2

## ABSTRACT
Commission for the supervision of Business Competition was formed on 7 th June 2000 based on law no.  5/1999  concerning  about  Prohibition  of  Monopolistic  Practices  and  Unfair  Business Competition.  The  main  reason  of  Commission  for  the  supervision  of  Business  Competition  is  to create  a  sound  and  competitive  market  also  prevent  monopolistic  practices  and  unfair  business competition  in  the  market.  Poultry  sector  is  one  of  many  sectors  that  have  been  watched  by  the commission, because there was an indication of monopolistic and unfair business competition in the market.  There  were  at  least  12  companies  accused  for  doing  monopolistic  practices  in  poultry sector.  In  this  thesis  writing,  the  main  discussion  is  about  the  role  of  Commission  for  the supervision  of  Business  Competition  to  ensure  a  sound  and  equitable  competitive  condition  in poultry sector. With this thesis writing, the writer trying to describe the role of Commission for the supervision  of  Business  Competition  in  poultry  sector  whether  it  is  creating  a  sound  and competitive  in  the  market  or  not.  This  thesis  writing  is  a  normative  research  which  are  based  on statute approach.
Keywords : Commission  for  the  supervision  of  Business  Competition,  sound  and  equitable competitive condition, Poultry Sector.

## INTISARI
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  dibentuk  pada  7  Juni  2000  berdasarkan  ketentuan Undang  -Undang  No.5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat.  Alasan  utama  dibentuknya  KPPU  adalah  untuk  menciptakan  pasar  yang  sehat  dan kompetitif serta mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sektor perunggasan merupakan  salah  satu  daripada  banyak  sektor  yang  sedang  diawasi  oleh  KPPU,  karena  adanya indikasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di pasar. KPPU menemukan setidaknya ada 12 perusahaan yang terindikasi melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di bidang perunggasan. Topik utama daripada penelitian ini adalah peran KPPU dalam mendorong iklim persaingan usaha  yang sehat di  sektor perunggasan. Melalui penelitian ini, penulis berusaha untuk  menjelaskan  peran  KPPU  dalam  melaksanakan  tugas  pengawasan  di  sektor  perunggasan apakah  mendorong  untuk  terciptanya  persaingan  usaha  yang  sehat  atau  tidak.  Metode  penelitian yang  diguanakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  normative  yang  mana  mendasarkan  pada pendekatan Peraturan Perundang-Undangan.
Kata  Kunci:  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha,  Persaingan  Usaha  yang  Sehat,  Sektor Perunggasan.
1 Korespondensi pada alstonchandra@gmail.com
2 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, korespondensi pada sari_murti@yahoo.com

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  berkembang  ( developing  country )  yang  hingga  saat  ini  masih terus  melakukan  peningkatan  berbagai  aspek  kehidupan  bernegara  untuk  memajukan  dan membangun  perekonomian  negara.  Campur  tangan  negara  dalam  bidang  perekonomian khususnya  pengaturan  pasar  dalam  teori  negara  kesejahteraan  ( welfare  state )  yang  sangat dibutuhkan  mengingat  pengertian  daripada welfare  state secara  garis  besar  menurut  Spicker adalah  sebuah  model  ideal  pembangunan  yang  difokuskan  pada  peningkatan  kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara  universal  dan  komprehensif  kepada  warganya. 3 Selain  daripada  pengertian welfare  state campur  tangan  pemerintah  dalam  bidang  perekonomian  juga  diarahkan  demi  terwujudnya kesejahteraan  rakyat  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang–Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia sebagaimana  yang dituangkan dalam Pasal 33 ayat  (4) Undang– Undang Dasar 1945 yang ditentukan bahwa:
“Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi nasional.”
Pada  umumnya  keberadaan  pemerintah  memiliki  pengaruh  perekonomian  pada  tingkat  yang berbeda–beda. Ada pemerintah yang mengatur perekonomian secara ketat atau intensif ada juga pemerintah yang membatasi diri hanya sebagai pendukung saja dalam perekonomian.  Beberapa peran  pemerintah  dalam  perekonomian  adalah  membantu  perkembangan  perekonomian  secara umum, mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, membantu kelompok ekonomi lemah dan sebagai  penyeimbang  pergerakan  roda  perekonomian  negara.  Melihat  kembali  perekonomian Indonesia  pada  tahun  1980-an  yang  mencapai  titik  –  didihnya  pada  kejadian  “Revolusi  Mei” pada tahun 1998 yang terjadi karena kegagalan pembangunan ekonomi yang dikelola negara.
Kegagalan  negara  dalam  menjalankan  misinya  untuk  memberi  kesejahteraan  kepada rakyat membuat pasar dunia melihat potensi konsumen dalam negeri yang sekian lama diproteksi dan disubsidi. Maka pada saat Orde Baru runtuh, mulailah pasar terbuka dan menguasai seluruh pelosok  negeri.  Dengan  masuknya  pelaku  usaha  dalam  negeri,  terjadilah  suasana  atau  iklim persaingan  tidak  sehat.  Desakan  krisis  ekonomi  yang  terjadi  pada  Indonesia  menjadi  suatu dilema  yang  besar,  dimana  semua  harga  untuk  menebus  kebutuhan  meningkat,  mata  uang melemah.  Krisis  moneter  Indonesia  mencapai  titik  terang  ketika International  Monetary  Fund (IMF)  membantu  Indonesia  untuk  lepas  dari  krisis  dengan  syarat  agar  dibuatnya  Undang– Undang Persaingan Usaha.
Dengan dibuatnya Undang–Undang Persaingan Usaha sebagai tempat berlabuhnya antara negara  dan  pasar  yang  dituangkan  dalam  Undang–Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan ketentuan Pasal 53 yang menyatakan  berlakunya  Undang–Undang  ini  1  (satu)  tahun  sejak  tanggal  diundangkan,  dapat dirasakan  atau  bahkan  dapat  dikatakan  bahwa  produk  hukum  ini  adalah  kunci  bagi  Indonesia untuk lepas dari situasi  krisis pada saat itu. Kurang lebih 16 tahun berlakunya Undang-Undang
3 Edi  Suharto,  2006, Negara  Kesejahteraan  Dan  Reinventing  Depsos,  diselenggarakan  oleh  Universitas  Gadjah Mada, hlm. 6.
Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  sejak  penulis  melakukan  penulisan hukum  atau  skripsi  ini  telah  membawa  perekonomian  Indonesia  menjadi  lebih  baik.  Namun, praktek monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat  masih kerap kali ditemukan seiring dengan berkembangnya  kebutuhan  masyarakat  terhadap  barang  dan  jasa.  Dengan  kata  lain,  oligopoli, kartel dan tindakan anti monopoli lainnya masih berlangsung.
Lahirnya  Undang  –  Undang  Persaingan  Usaha  kemudian  juga  melahirkan  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  sebagai  amanat  daripada  Undang  –  Undang  Persaingan Usaha  Apabila  dipandang  dalam  sistem  ketatanegaraan,  KPPU  merupakan  lembaga  negara komplementer  ( state  auxiliary  organ ). 4 KPPU  mempunyai  wewenang  berdasarkan  Undang  – Undang  Persaingan  Usaha  untuk  melakukan  penegakan  hukum  persaingan  usaha.  Secara sederhana state  auxiliary  organ adalah  lembaga  negara  yang  dibentuk  diluar  konstitusi  dan merupakan  lembaga  yang  membantu  pelaksanaan  tugas  lembaga  pokok  negara  (Eksekutif, Legislatif,  Yudikatif). 5 Lembaga  negara  yang  dibentuk  diluar  konstitusi  juga  sering  disebut dengan  lembaga  independen  semu  negara  ( quasi ),  peran  sebuah  lembaga  independen  semu negara menjadi penting sebagai upaya rensponsif bagi negara – negara yang tengah transisi dari otoriterisme  ke  demokrasi. 6 Adapun  pengertian  KPPU  menurut  Undang  –  Undang  Persaingan Usaha Pasal 1 angka 18 adalah:
“Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  adalah  komisi  yang  dibentuk  untuk  mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”
Selain  sebagai  lembaga  independen  yang  terlepas  dari  pengaruh  dan  kekuasaan pemerintah atau pihak lain, KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain  menciptakan  ketertiban  dalam  persaingan  usaha  juga  berperan  untuk  menciptakan  dan mememelihara  iklim  persaingan  usaha  yang  kondusif. 7 Perlu  dicatat  juga,  meskipun  KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya dibidang persaingan usaha, namun KPPU tidak berhak untuk menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata, sanksi yang dapat diberikan oleh KPPU hanyalah sanksi administratif.
Praktek monopoli terjadi di setiap negara, tidak terkecuali Indonesia, dapat kita lihat pada kasus  –  kasus  yang  sedang  terjadi  ialah  mengenai  adanya  dugaan  praktek  kartel  dalam  sektor perunggasan  di  Indonesia.  KPPU  menemukan  adanya  unsur  kesengajaan  dari  sejumlah  pelaku usaha  peternak  ayam  yang  memicu  permasalahan  tersebut.  Ketua  KPPU  Muhammad  Syarkawi Rauf  mengatakan  12  perusahaan  yang  ditetapkan  sebagai  terlapor  dalam  mengadakan kesepakatan  afkir  dini  atau  pemusnahan  jutaan parent  stock (indukan)  yang  menyebabkan anjloknya  stok  ayam  indukan  di  kalangan  peternak  mandiri  melibatkan  PT  Charoen  Pokphand Jaya Farm, PT Japfa Comfeed Indonesia, PT Malindo, PT CJ  – PIA, PT Ekspravet Nasuba, PT Hybro Indonesia, PT Satwa Borneo, PT Taat Indah Bersinar, PT Cibadak Indah  Sari Farm, CV Missouri,  PT  Wonokoyo  Jaya  Corp  dan  PT  Reza  Perkasa.  Panggilan  dan  pemeriksaan  telah
4 Budi  L.  Kagramanto,  Implementasi  UU  No.  5  Tahun  1999  Oleh  KPPU, Jurnal  Ilmu  Hukum  Yustisia ,  Vol,  No, 2007,  hlm. 2.
5 Jimly  Asshiddiqie,  2008, Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi ,  Konpres,  Jakarta, hlm. 24.
6 Jimly  Asshidiqie  dalam  Andi  Fami  Lubis,  dkk,  2009, Hukum  Persaingan  Usaha:  Antara  Teks  dan  Konteks, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, hlm. 312.
7 Ibid, hlm. 313.
dilakukan  oleh  KPPU,  setelah  diusut  ternyata  pemusnahan  stok  indukan  ayam  merupakan instruksi  daripada  Kementerian  Pertanian  untuk  mendorong  afkir  dini  terhadap  stok  indukan ayam dengan alasan bahwa pasar sedang dalam keadaan over supply stok indukan ayam, apabila menggunakan  logika  ekonomi  sederhana,  pada  saat  posisi  suatu  barang  sedang  dalam  keadaan over supply seharusnya harga barang tersebut menjadi rendah, tetapi fakta lapangan yang terjadi adalah over supply menyebabkan harga anak ayam atau day old chicken (DOC)  menjadi tinggi, dari yang biaya pokok hanya sekitar Rp. 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) menjadi sekitar  Rp.  6.000  (enam  ribu  rupiah),  kemudian  fakta  lapangan  yang  lainnya  adalah  naiknya harga ayam di peternakan dari Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah) menjadi Rp. 20.500 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) kemudian harga ayam di tingkat konsumen akhir atau masyarakat luas sekitar Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah), hal ini jelas bertentangan dengan logika over supply .
Maraknya praktek monopoli di Indonesia oleh pelaku usaha di Indonesia masih menjadi tanda  tanya  bagi  masyarakat,  pelaku  usaha  terkesan  leluasa  melakukan  praktek  monopoli  yang dilarang  oleh  Undang  –  Undang  Persaingan  Usaha,  beberapa  faktor  baik  itu  dari  Undang  – Undang  Persaingan  Usaha  yang  memberikan  celah  untuk  dapat  terjadinya  praktek  monopoli maupun  dari  lembaga  penegak  hukumnya  yang  tidak  dapat  menjangkau  pelaku  usaha  yang melakukan  praktek  monopoli,  praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  jelas  merugikan konsumen  yang  tidak  lain  adalah  rakyat  Indonesia.  Berdasarkan  kasus  dan  permasalahan  yang telah diuraikan di atas, maka hal ini sangat menari untuk dilakukan penelitian normatif mengenai “PERAN  KOMISI  PENGAWAS  PERSAINGAN  USAHA  (KPPU)  DALAM  MENDORONG IKLIM PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DI SEKTOR PERUNGGASAN.”

## B. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  hukum  yang  dipergunakan  adalah  jenis  Penelitian  Hukum Normatif.  Jenis  penelitian  hukum  normatif  bertitik  fokus  pada  norma  hukum  positif berupa  Peraturan  Perundang  –  Undangan  terkait  peran  komisi  pengawas  persaingan usaha  (KPPU)  dalam  mendorong  iklim  persaingan  usaha  yang  sehat  di  sektor perunggasan.  Dalam  jenis  penelitian  ini,  dilakukan  abstraksi  melalui  proses  deduksi dengan  melakukan  lima  tugas  ilmu  hukum  dogmatik  yaitu  melalui  proses  deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif.
2. Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum dalam penelitian hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan  sekaligus  memberikan  persepsi  mengenai  apa  yang  seyogyanya. 8 Penulisan  ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari:
a. Bahan hukum primer
Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari Perundang
8 Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum Edisi Revisi , Kencana, Jakarta, hlm. 181.
– Undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang  – Undangan dan putusan – putusan hakim. 9
b. Bahan hukum sekunder
Bahan  hukum  sekunder  merupakan  pendapat  hukum  yang  memberikan penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  berkaitan  dengan  Peran  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  dalam  Mendorong  Iklim  Persaingan  Usaha  Yang Sehat di Sektor Perunggasan yang diperoleh dari fakta hukum, doktrin, asas – asas hukum,  pendapat  hukum  dalam  literatur,  jurnal,  hasil  penelitian,  dokumen,  surat kabar,  internet  dan  majalah  ilmiah.  Bahan  hukum  sekunder  juga  dapat  berupa pendapat  dari  narasumber.  Narasumber  yang  dimaksud  oleh  penulis  adalah pandangan  dari  aparat  birokrat  tingkat  nasional  yang  ahli  dalam  bidang persaingan  usaha  terhadap  Peran  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  dalam Mendorong  Iklim  Persaingan  Usaha  Yang  Sehat  di  Sektor  Perunggasan,  yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.
c. Bahan hukum tersier
Bahan  hukum  tersier  atau  penunjang  adalah  bahan  hukum  untuk memperjelas  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  seperti  Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Asing..

## 3. Cara Pengumpulan Data
Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan  dilakukan  untuk  mempelajari  bahan  hukum  primer  yang  berupa Peraturan  Perundang  –  Undangan,  bahan  hukum  sekunder  yang  berupa  buku–buku literatur, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah lainnya  yang berkaitan dengan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Mendorong Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat di Indonesia.
4. Analisis Bahan Hukum Penelitian  hukum  dimulai  dengan  penelusuran  terhadap  bahan  –  bahan  hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus – kasus hukum yang  konkrit.  Seluruh  bahan  hukum  yang  diperoleh  dikumpulkan  secara  lengkap, selanjutnya  disistematisasikan  untuk  dilakukan  analisis.  Analisis  bahan  hukum dilakukan  dengan  pendekatan  Perundang  –  Undangan  ( statute  approach ),  yaitu dengan menelaah semua Undang – Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu  hukum  yang  sedang  ditangani. 10 Pendekatan  Perundang  –  Undangan  membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari dan meneliti kesesuaian antar Peraturan Perundang  –  Undangan  dan  regulasi  yang  terkait  dengan  isu  hukum.  Hasil  telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. 11

## 5. Proses Berpikir
Data  yang  diperoleh  dari  bahan  hukum  sekunder  dianalisis  dengan mendeskripsikan  dan  memperbandingkan  pendapat  hukum  yang  diperoleh  dari narasumber  dengan  bahan  hukum  primer  sehingga  berdasarkan  analisis  tersebut
9 Ibid.
10 Ibid , hlm. 133.
11 Ibid. hlm. 132.
ditarik  kesimpulan,  dengan  mempergunakan  metode  berpikir  deduktif  yaitu  metode berpikir  yang  berangkat  dari  proposisi  umum  yang  kebenarannya  telah  diakui (diyakini/diasiomatik) yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat  khusus,  dalam  hal  ini  untuk  mengetahui,  menganalisis  dan  mengkaji bagaimana  Peran  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  Dalam  Mendorong Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat Di Sektor Perunggasan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  adalah  lembaga  penegak  hukum dalam  bidang  persaingan  usaha  dan  status  yang  diberikan  kepada  KPPU  adalah sebagai  pengawas  pelakasanaan Undang  –  Undang Persaingan Usaha. KPPU adalah manifestasi  implementasi  daripada  Undang  –  Undang  Persaingan  Usaha  yang mengamanatkan  untuk  dibentuknya  suatu  lembaga  untuk  menegakkan  Undang  – Undang Persaingan Usaha sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi:
“Untuk  mengawasi  pelaksanaan  Undang  –  Undang  ini  dibentuk  Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.”
Melihat  kembali  pada  Pasal  30  ayat  (1)  telah  jelas  bahwa  Undang  –  Undang Persaingan  Usaha  memberikan  amanat  untuk  membentuk  suatu  lembaga  pengawas dibidang  persaingan  usaha,  dimana  lembaga  ini  berstatus  sebagai  pengawas pelaksanaan  Undang  –  Undang  Persaingan  Usaha  dan  merupakan  lembaga quasi independen  yang  terlepas  dari  pengaruh  dan  kekuasaan  pemerintah  serta  pihak lainnya serta bertanggung jawab kepada Presiden.
KPPU  merupakan  lembaga  khusus  yang  mempunyai  tugas  ganda,  selain menciptakan  ketertiban  dalam  persaingan  usaha,  KPPU  juga  berperan  untuk menciptakan  dan  memelihara  iklim  persaingan  usaha  yang  kondusif.  Undang  – Undang Persaingan Usaha telah menjelaskan tugas KPPU sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 35 yang berbunyi:
a. Melakukan  penilaian  terhadap  perjanjian  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya praktek  monopoli  atau  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  sebagaimana  diatur dalam Pasal 4 sampai dengan pasal 16
b. Melakukan  penilaian  terhadap  kegiatan  usaha  dan  atau  tindakan  pelaku  usaha yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24
c. Melakukan  penilaian  terhadap  ada  atau  tidak  adanya  penyalah  gunaan  posisi dominan  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  25  sampai dengan Pasal 28
d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36
e. Memberikan  saran  dan  pertimbangan  terhadap  kebijakan  Pemerintah  yang berkaitan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang – Undang ini
g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat
2. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KPPU  yang  berkedudukan  sebagai  pengawas  diberi  kewenangan  sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 47 telah memberikan kewenangan khusus kepada  KPPU.  Adapun  kewenangan  yang  dimaksud  adalah  wewenang  aktif  dan wewenang pasif. 12
Wewenang  aktif  adalah  wewenang  yang  diberikan  kepada  KPPU  melalui penelitian.  KPPU  berwenang  untuk  melakukan  penelitian  terhadap  pasar,  kegiatan dan posisi dominan, selain itu KPPU juga berwenang untuk melakukan penyelidikan, menyimpulkan  hasil  penyelidikan  dan/atau  pemeriksaan,  memanggil  pelaku  usaha, memanggil  dan  menghadirkan  saksi  –  saksi,  meminta  bantuan  penyelidik,  meminta keterangan  dari  instansi  pemerintah,  mendapatkan  dan  meneliti  dokumen  dan  alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan serta menjatuhkan saksi administratif. 13
Wewenang pasif adalah menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 14
Adapun  wewenang  yang  diberikan  Undang  –  Undang  Persaingan  Usaha  kepada KPPU sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 adalah:
a. Menerima  laporan  dari  masyarakat  dan  atau  dari  pelaku  usaha  tentang  dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
b. Melakukan  penelitian  tentang  dugaan  adanya  kegiatan  usaha  dan  atau  tindakan pelaku  usaha  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau persaingan usaha tidak sehat;
c. Melakukan  penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan  terhadap  kasus  dugaan  praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau  oleh  pelaku  usaha  atau  yang  ditemukan  oleh  Komisi  sebagai  hasil  dari penelitiannya;
d. Menyimpulkan  hasil  penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan  tentang  ada  atau  tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
e. Memanggil  pelaku  usaha  yang  diduga  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap ketentuan Undang – Undang ini;
f. Memanggil  dan  menghadirkan  saksi,  saksi  ahli,  dan  setiap  orang  yang  dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang – Undang ini;
g. Meminta  bantuan  penyidik  untuk  menghadirkan  pelaku  usaha,  saksi,  saksi  ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e, dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
12 Mustafa  Kamal  Rokan,  2012,  “ Hukum  Persaingan  Usaha:  Teori  dan  Praktinya  di  Indonesia” ,  Rajawali  Pers, Jakarta, hlm. 278.
13 Ibid , hlm. 279.
14 Ibid.
h. Meminta  keterangan  dari  instansi  Pemerintah  dalam  kaitannya  dengan penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan  terhadap  pelaku  usaha  yang  melanggar ketentuan Undang – Undang ini;
i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
j. Memutuskan  dan  menetapkan  ada  atau  tidak  adanya  kerugian  di  pihak  pelaku usaha lain atau masyarakat;
k. Memberitahukan  putusan  Komisi  kepada  pelaku  usaha  yang  diduga  melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
l. Menjatuhkan  sanksi  berupa  tindakan  administratif  kepada  pelaku  usaha  yang melanggar ketentuan Undang – Undang
3. Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU  sebagai  pengawas  mempunyai  wewenang  untuk  menjatuhkan  sanksi berupa  tindakan  administratif  kepada  pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan Undang  –  Undang  Persaingan  Usaha.  Sanksi  tindakan  administratif  yang  dijatuhkan oleh KPPU sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 huruf (l) Juncto Pasal 47 huruf (a) Undang – Undang Persaingan Usaha yang adapun isi daripada Pasal 47 adalah:
“Komisi  berwenang  menjatuhkan  sanksi  berupa  tindakan  administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang – Undang ini.”
Adapun  sanksi  administratif  yang  dapat  dijatuhkan  KPPU  kepada  pelaku  usaha adalah sebagai berikut:
a. Penetapan pembatalan perjanjian
b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal
c. Perintah  kepada  pelaku  usaha  untuk  menghentikan  kegiatan  yang  terbukti menimbulkan  praktek  monopoli  dan/atau  menyebabkan  persaingan  usaha  tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat
d. Perintah  kepada  pelaku  usaha  untuk  menghentikan  penyalahgunaan  posisi dominan
e. Penetapan  pembatalan  atas  penggabungan  atau  peleburan  badan  usaha  dan pengambilalihan saham
f. Penetapan pembayaran ganti rugi
g. Pengenaan denda serandah  – rendahnya Rp. 1.000.000.000,-  (satu  miliar  rupiah) dan setinggi – tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah)
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai Policy Advisor
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  sebagai  lembaga  pengawas  persaingan usaha memiliki banyak tugas, selain tugas mencegah dan menindak pelanggar praktek monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat,  dalam  upaya  menegakkan  Undang  – Undang  Persaingan  Usaha,  KPPU  juga  menjalankan  tugas  sebagaimana  yang  diatur dalam Pasal 35 huruf e Undang – Undang Persaingan Usaha yang berbunyi:
“memberikan  saran  dan  pertimbangan  terhadap  kebijakan  pemerintah  yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”
Peran KPPU sebagai penasihat kebijakan terhadap kebijakan pemerintah yang mempengaruhi persaingan usaha. Upaya ini sangat diperlukan dan penting mengingat penciptaan  iklim  persaingan  sehat  merupakan  amanat  Undang  –  Undang  Persaingan
Usaha,  dan  sebagai  lembaga  pengawasan  persaingan  usaha  maka  KPPU  harus memainkan perannya disini.
Timbulnya persaingan usaha tidak sehat kerap kali dikarenakan oleh Peraturan Perundang  –  Undangan  yang  memberikan  celah  kepada  pelaku  usaha  untuk berperilaku  anti  –  persaingan.  Sebagai    contoh,  kasus  kartel  di  sektor  perunggasan, setelah  ditelusuri  ternyata  ada  kebijakan  yang  pemerintah  yang  menjadi  celah masuknya  bagi  pelaku  usaha  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  yang  bersifat  anti  – persaingan.
Pada  tahapan  inilah  peran  KPPU  sebagai  penasihat  kebijakan  dapat  di implementasikan  dalam  bentuk  pemberian  masukan  bagi  pemerintah,  dalam menciptakan  kebijakan  yang  pro  –  persaingan  usaha  sehat. 15 Berikut  adalah rekomendasi  KPPU  terhadap  praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  di sektor perunggasan kepada pemerintah:
1) Jangka Pendek
a) Melakukan  audit  terhadap  data  ketersediaan Grand  Grand  Parent  Stock (GGPS), Grand Parent Stock (GPS), Parent Stock (PS) dan Day Old Chicken (DOC)
b) Mengatur harga eceran tertinggi (HET) untuk DOC dan pakan
c) Mengalihkan  pengaturan  harga  acuan  ayam  yang  selama  ini  ditetapkan  oleh posko ditiap daerah menjadi diatur oleh pemerintah baik pusat maupun daerah
d) Pemanfaatan information and communication technology dan program online untuk memotong rantai distribusi ayam potong ( live bird )
2) Jangka Menengah
a) Menghentikan  integrasi  vertikal  dalam  industri  unggas  antara  beberapa perusahaan  besar  yang  menguasai  produksi  GGPS,  GPS  dan  PS  dengan menghidupkan budidaya sebagai anak usaha
b) Menghidupkan peternak kemitraan dan mandiri
3) Jangka Panjang
a) Mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis input ayam broiler ( live bird )
b) Mengamandemen Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Juncto Undang – Undang  Nomor  41  Tahun  2014  yang  mengatur  peternakan  dengan memisahkan antara bisnis GGPS, GPS, PS, pakan dan vaksin di hulu dengan usaha budidaya hingga rantai pemasaran di hilir.
KPPU memang melaksanakan tugas dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah, namun sayangnya rekomendasi dan saran tersebut diberikan oleh KPPU setelah terjadinya suatu pelanggaran ketentuan persaingan usaha, meskipun Pasal 35 huruf  e  Undang  –  Undang  Persaingan  Usaha  tidak  membatasi  kapan  KPPU  harus memberikan saran dan rekomendasi tersebut. Namun, dalam hal ini sebaiknya KPPU juga dapat memberikan saran dan rekomendasi terhadap pemerintah mengenai suatu tindakan  atau  perilaku  di  bidang  usaha  yang  dapat  mengarah  kepada  persaingan usaha tidak sehat, begitu juga sebaliknya, pemerintah juga dapat meminta saran dan pertimbangan kepada KPPU di bidang persaingan usaha. 16
15 Suyud Margono, 2009, Hukum Anti Monopoli, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 165.
16 Susanti Adi Nugroho, Op. Cit, hlm. 554.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Peran  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  dalam  mendorong  iklim persaingan  usaha  yang  sehat  di  sektor  perunggasan  telah  menjalankan  perannya  sesuai  dengan tugas  dan  wewenang  yang  telah  diberikan  Undang  –  Undang  Persaingan  Usaha,  sebagai lembagai quasi adapun hal – hal yang telah dilakukan KPPU dalam mendorong iklim persaingan usaha yang sehat di sektor perunggasan adalah:
1. Melakukan  penelitian  terhadap  perjanjian  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  dalam  sektor  perunggasan dan menangani perkara berkaitan secara inisiatif sebagai lembaga quasi judicial
2. Memberikan  saran  dan  pertimbangan  terhadap  kebijakan  pemerintah  yang  berkaitan dengan  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  di  sektor perunggasan sebagai lembaga quasi eksekutif
Dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  terkait  dengan  peran  komisi  pengawas persaingan  usaha  (KPPU)  dalam  mendrong  iklim  persaingan  usaha  yang  sehat  di  sektor perunggasan, maka peulis akan memberikan saran sebagai berikut:
1. KPPU dalam hal penangangan perkara perlu perluasan wewenang sehingga kendala – kendala yang selama ini menjadi permasalahan dalam penanganan perkara persaingan usaha tidak lagi menjadi hambatan.
2. Tugas  KPPU  sebagaimana  dalam  Pasal  35  huruf  e  Undang  –  Undang  Persaingan Usaha hendaknya diperluas juga untuk menjangkau pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan  usaha  tertentu,  sehingga  KPPU  dapat  mencegah  praktek  monopoli  dan persaingan  usaha tidak sehat.
3. KPPU  hendaknya  berkoordinasi  dengan  pemerintah  dalam  pembentukan  Peraturan Perundang  –  Undangan  dan  kebijakan  pemerintah  sehingga  dapat  mencegah  atau meminimalisir praktek monopli dan persaingan usaha yang tidak sehat akibat regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
4. Menetapkan  ternak  ayam  sebagai  bagian  dalam  daftar  investasi  tertutup  dan menguatkan  sendi  –  sendi  perekonomian  dan  pangan  dengan  memasukkan  atau menguatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam sektor perunggasan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Asshiddiqie,  Jimly  2008, Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi , Konpres, Jakarta.
Lubis,  Andi  Fahmi,  dkk , 2009, Hukum  Persaingan  Usaha:  Antara  Teks  &  Konteks , Jakarta.
Margono, Suyud 2009, Hukum Anti Monopoli, Sinar Grafika, Jakarta.
Marzuki, Peter Mahmud, 2013, Penelitian Hukum Edisi Revisi , Kencana Predana Media Group, Jakarta.
Nugroho, Susanti Adi, 2012, Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
Rokan,  Mustafa  Kamal,  2012, Hukum  Persaingan  Usaha:  Teori  dan  Praktiknya  Di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta.

## Jurnal
Kagramanto, Budi L, Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Oleh KPPU , Jurnal Ilmu
Hukum Yustisia , 2007.

## Undang – Undang
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek  Monopoli dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

## Non Publikasi
Edi Suharto, 2006, Negara Kesejahteraan Dan Reiventing Depsos , diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada .