## KONTROVERSI KEPEMIMPINAN PUBLIK KAUM HAWA PERSPEKTIF HADIS DALAM AL-KUTUB AL-SITTAH
Oleh: Umi Khoiriyah 1
Abstrak :
Kepemimpinan  perempuan  di  ranah  publik  sering  menuai  kontoversi dan  pro-kontra  di  tengah  masyarakat.  Pemicunya  adalah  fakta terjadinya  multi-tafsir  terhadap  sebuah  hadis  Nabi  yang  menyatakan tidaklah  beruntung  sekelompok  kaum  yang  menyerahkan  urusannya pada  perempuan.  Sebagian  kalangan  menganggap  hadis  yang  terdapat dalam al-kutub al-sittah ini sebagai dalil pelarangan perempuan tampil sebagai  pemimpin  publik.  Padahal,  jika  dikaji  dari  segi asbāb  al-nuzūl - nya,  hadis  ini  mengisahkan  kasus  yang  sangat  spesifik  menyangkut suksesi  Kerajaan  Persi  yang  saat  itu  menobatkan  Bawran  binti
Shayrawayh  bin  Kisra  bin  Barwayz .  Dalam  konteks  negara  demokrasi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan yang cukup pesat saat ini, tentunya  hadis  di  atas  perlu  pemberian  konteks  makna  yang  relevan sehingga  tidak  bergeser  dari  substansi  ajaran  syari’ah  yang  paripurna dan abadi.
Kata  Kunci: Sanad, Matan, Ḥujjah, Kepemimpinan Perempuan, Al-Kutub Al-Sittah.

## A. Pendahuluan
Dalam  tradisi  jahiliyah  pra-Islam,  perempuan  ditempatkan  pada posisi sangat inferior dan hampir tidak memiliki hak apapun. Yang dimiliki hanyalah kewajiban-kewajiban menghormati laki-laki. Dalam hal warisan, kaum  perempuan  tidak  mempunyai  hak  mewarisi  apapun  dari  orang tuanya.  Sebagai  istri,  perempuan  juga  harus  tunduk  pada  laki-laki  dalam kondisi  bagaimanapun.  Bahkan,  di  saat  datang  bulan,  perempuan dikucilkan dari anggota keluarga karena dianggap najis. Tak hanya itu, jika ditinggal mati sang suami, perempuan harus melakukan iḥdād sampai satu tahun  dengan  pakaian  compang-camping  sebagai  wujud  ekspresi  duka yang mendalam atas perginya orang yang harus dihormati. 2
1 Menyelesaikan Program Doktor bidang Hadist di IAIN Sunan Ampel Surabaya; saat ini sebagai Dosen tetap  Fakultas Tarbiyah dan Program Pascasarjana IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo.
2 Abu  Yasid, Nalar  &  Wahyu:  Interelasi  dalam  Proses  Pembentukan  Syari'at
“Kontroversi Kepemimpinan Publik Kaum Hawa Perspektif Hadis Dalam Al-Kutub Al-Sittah”
Al-Qur’an  dan  al-Hadith datang  bertujuan  membebaskan  belenggu tradisi  yang  menjerat  kaum  hawa  ini.  Dalam  soal  warisan,  misalnya, perempuan  berhak  mendapatkannya  sebagaimana  halnya  laki-laki, walupun  dalam  porsi  tidak  sama  karena  melihat  realitas  struktur masyarakat yang  patriarkhal saat itu. Iḥdād yang semula dilakukan secara kurang manusiawi direvisi menjadi hanya beberapa bulan saja. Begitu juga perempuan  yang  sedang  datang  bulan,  cukup  di- warning untuk  tidak digauli  dan  tidak  ada  pengucilan  disertai  penganggapan  najis  layaknya benda  yang  terkena  kotoran  hewan.  Pendek  kata,  Islam  memosisikan perempuan  dalam  struktur  masyarakat  yang  setara  dengan  laki-laki.  Jika laki-laki  mempunyai  fungsi  sosial  di  tengah-tengah  masyarakat,  maka perempuan juga memiliki peran yang sama dalam struktur rumah tangga, baik  sebagai  istri  maupun  sebagai  ibu  rumah  tangga.  Dalam  hak-haknya yang  lain,  seperti  mendapatkan  pendidikan,  laki-laki  dan  perempuan sejajar tanpa ada diskriminasi. 3
Menurut  ajaran  Islam,  kedudukan  laki-laki  dan  perempuan  adalah sama.  Keduanya  diciptakan  oleh  Allah  untuk  menyembah  kepada-Nya. Yang dapat membedakan keduanya adalah kualitas iman, taqwa dan amal perbuatannya. Dalam kaitan ini Allah berfirman:
ُيَو ِرَكْنُمْلا ِنَع َنْوَهْ نَ يَو  ِفوُرْعَمْلاِب َنوُرُمْأَي ٍضْعَ ب ُءاَيِلْوَأ ْمُهُضْعَ ب ُتاَنِمْؤُمْلاَو َنوُنِمْؤُمْلاَو َنوُميِق
َو َةاَكَّزلا  َنوُتْؤُ يَو َة َلََّصلا
ٌميِكَح  ٌزيِزَع َهَّللا  َّنِإ ُهَّللا  ُمُهَُحَْرَ يَس  َكِئَلوُأ ُهَلوُسَرَو َهَّللا  َنوُعيِطُي
/ةبوتلا[ 71 ]
“Dan  orang-orang  yang  beriman  laki-laki  maupun  perempuan, sebagian  mereka  (adalah)  menjadi  penolong (awliyā’) bagi  sebagian yang  lain.  Mereka  menyuruh  (mengerjakan)  mengerjakan  yang ma’ruf,  mencegah  dari  yang  munkar,  mendirikan  sembahyang, menunaikan  zakat,  dan  mereka  ta’at  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya. Mereka itu akan  diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. 4 [QS. Al-Tawbah (9): 71]
(Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 103.
3 Ibid , hlm. 103-104.
4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: TB. Lubuk Agung,
1989), hlm. 291.
ْكَأ َّنِإ اوُفَراَعَ تِل َلِئاَبَ قَو اًبوُعُش ْمُكاَنْلَعَجَو ىَثْ نُأَو ٍرَكَذ ْنِم ْمُكاَنْقَلَخ اَّنِإ ُساَّنلا اَهُّ يَأ اَي ْمُكَمَر لا َدْنِع /تارجلحا[ ٌيرِبَخ ٌميِلَع َهَّللا َّنِإ ْمُكاَقْ تَأ ِهَّل 13 ]
“Wahai  manusia,  sesungguhnya  Aku  ciptakan  kamu  sekalian  terdiri dari  laki-laki  dan  perempuan  dan  Aku  jadikan  kamu  sekalian  terdiri dari  beberapa  suku  dan  golongan  agar  supaya  saling  mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah siapa yang paling bertaqwa”. 5 [QS. Al-Ḥujurāt (49): 13]
ْجَنَلَو ًةَبِّيَط ًةاَيَح ُهَّنَ يِيْحُنَلَ ف  ٌنِمْؤُم  َوُهَو ىَثْ نُأ  ْوَأ  ٍرَكَذ  ْنِم اًِلحاَص َلِمَع  ْنَم
ْمُهَرْجَأ  ْمُهَّ نَ يِز /لحنلا[ َنوُلَمْعَ ي اوُناَك اَم ِنَسْحَأِب
97 ] “Barangsiapa  berbuat  baik  dari  laki-laki  atau  perempuan  dan  dia orang yang beriman maka niscaya aku hidupkan untuknya kehidupan yang baik dan niscaya aku balas ganjaran mereka dengan sebaik-baik apa yang mereka perbuat”. 6 [QS. Al-Naḥl (16): 97]

## B. Persoalan Gender dan Kepemimpinan Perempuan
Faktor  utama  yang  dapat  membedakan  kaum  laki-laki  dan perempuan  adalah  kodrat  dan  fitrah  alami  sebagai  dua  insan  yang berlainan  jenis  kelamin.  Jika  perempuan  memiliki  hak-hak  reproduksi seperti  melahirkan,  menyusuai  dan  datang  bulan  maka  tidak  demikian halnya  dengan  laki-laki.  Dalam  kaitan  ini,  gerakan  feminisme  sejatinya tidak mereduksi perbedaan natural dan biologis yang amat niscaya seperti ini.  Sebaliknya,  feminisme  mesti  diletakkan  dalam  kerangka  memburu ketertinggalan perempuan dalam menggapai hak-haknya sebagai manusia yang setara dengan laki-laki di hadapan Tuhan.
Fenomena patriarkhal dalam  setiap  bentangan  sejarahnya selayaknya  jangan  dipahami  sebagai  persoalan  universal  mengalahkan persoalan-persoalan  mendasar  menyangkut  ketidaksetaraan  gender dalam pengertian yang sebenarnya. Sebab, distorsi pemahaman seperti ini sangat  tidak  mustahil  akan  memunculkan  sebuah  penilaian  bahwa  isu semacam  ketidakadilan  gender  merupakan  realitas  obyektif,  bukan subyektif individu perempuan itu sendiri. Lantaran itu, ajaran agama pun tak  luput  dari  sasaran  kritik.  Agama  dianggapnya  tidak  mengapresiasi
5 Ibid , hlm. 847.
6 Ibid , hlm. 417.
“Kontroversi Kepemimpinan Publik Kaum Hawa Perspektif Hadis Dalam Al-Kutub Al-Sittah”
feminisme.
Dalam  konteks  ini,  Yusuf  al-Qardawi,  pemikir  Islam  kontemporer, memberikan warning terhadap  kecenderungan  mendistorsi  agama, termasuk  teks  hadis  di  dalamnya  yang  sering  memunculkan  perbedaan pemaknaan.  Menurut  al-Qardawi,  sekurang-kurangnya  ada  tiga  hal  yang perlu diwaspadai dalam persoalan ini, yaitu: 7
1. Harus  mempunyai  komitmen  dan  konsistensi  yang  tinggi  dalam menyikapi berbagai teks hadis yang mempunyai petunjuk makna yang jelas, permanen serta tegas.
2. Terdapat  beberapa  ketentuan  dan  fatwa  dalam  memahami  teks  hadis yang  sangat  terikat  dengan  konteks  zaman  dan  lingkungan  yang mengitarinya. Hal  seperti ini  bisa berubah  sesuai dengan  berubahnya keadaan dan lingkungan.
3. Kaum  sekuler  dewasa  ini  mengeksploitasi  masalah  perempuan  dan menuduh  Islam  menganiaya  kaum  perempuan  dan  menelantarkan bakat  dan  potensinya.  Untuk  mendukung  tuduhannya  ini,  mereka mengemukakan  sejumlah  pendapat  para  ulama  aliran  keras  baik  di masa lampau maupun sekarang.
Seruan  pertama  dan  kedua  di  atas  dapat  dimaklumi  karena  teks hadis  secara  keseluruhan  dapat  diklasifikasi  berdasarkan  dua  sudut pandang,  yaitu  dari  segi  validitas  kewahyuannya  dan  indikasi  maknanya. Dari sudut validitas kewahyuannya, hadis dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Qaṭ'iy al-Wurūd , yaitu hadis-hadis Nabi yang dilihat dari sudut sanad - nya tidak dapat terbantahkan lagi bahwa ia memang betul-betul wahyu dari Tuhan. Yang termasuk kategori ini adalah hadis-hadis mutawātir . 2. Ẓanniy  al-Wurūd ,  yaitu  hadis-hadis  Nabi  yang  kapasitas periwayatannya  masih  diperdebatkan  lantaran  jumlah  perawinya tidak  mencapai  batasan  minimal  hadis mutawātir .  Yang  termasuk kategori hadis ini adalah hadis-hadis aḥād . 8
Sedangkan  dari  sudut  indikasi  maknanya,  hadis  dapat  dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Qaṭ'iy  al-Dalālah ,  yaitu  hadis-hadis  Nabi  yang  hanya  memunculkan pemaknaan  secara  monolitik  sehingga  tidak  mengundang  perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan ulama.
7 Yusuf  al-Qardawi, 'Ilm  Fiqh  al-Daulah  fi  al-Islam ,  (Al-Qahirah:  Dar  al-Shauq,
1997), hlm. 162-163.
8 ‘Abd.al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh (Kuwait: Dar al-Qalam, 1977), hlm. 34 dan 42.
2. Ẓanniy al-Dalālah , yaitu hadis-hadis Nabi yang dari segi pemaknaannya memunculkan  pendapat  tidak  tunggal  sehingga  potensial  akan terjadinya silang pendapat di kalangan para ulama. 9
Adapun  seruan  al-Qardawi  yang  ketiga,  menyangkut  eksploitasi perempuan  oleh  kaum  sekuler,  dapat  kita  sikapi  dengan  menggunakan pendekatan analisis terhadap teks hadis yang ẓanniy al-dalālah . Di antara hadis  yang  sering  dibuat  alat  reduksi  terhadap  pengembangan  karir kepemimpinan perempuan dalam ranah publik adalah:
ْنَع ِبَأ َةَرْكَب َلاَق ْدَقَل ِنَعَفَ ن ُهَّللا ِةَمِلَكِب ِماَّيَأ ِلَمَْلْا اَّمَل َغَلَ ب َِّبَّنلا ىَّلَص ُهَّللا ِهْيَلَع َمَّلَسَو َّنَأ اًسِراَف اوُكَّلَم َةَنْ با ىَرْسِك َلاَق ْنَل َحِلْفُ ي ٌمْوَ ق اْوَّلَو ْمَأ ْمُهَر ًةَأَرْما .
“Diriwayatkan  dari  Abi  Bakrah,  ia  berkata:  sungguh  Allah  telah memberikan  manfaat  bagiku  dengan  kalimat “ayyam  al-jamal” (peperangan  jamal  antara  tentara  yang  dipimpin  ‘Aishah  ra.  dengan pasukan  ‘Ali  ra.)  ketika  sampai  kepada  Nabi,  bahwa  kerajaan  Persi yang  bergelar  Kisra  memaksa  rakyat  menobatkan  putrinya  sebagai ratu,  maka Beliau bersabda bahwa suatu bangsa yang menyerahkan urusan  mereka  kepada  perempuan,  itu  tidak  akan  pernah memperoleh kesuksesan”. 10
Bermula  dari  informasi  hadis  inilah  para  ulama  hadis (muḥaddithīn) terdahulu seperti al-Khatib menyatakan bahwa perempuan tidak  boleh  menjadi  pemimpin  publik (al-Imārah) dan  hakim (al-Qāḍi) 11 . Kondisi  seperti  ini  perlu  mendapatkan  respons  secara  akademis  karena selama  ini  para  tokoh  yang  mewacanakan  peran  kepemimpinan  publik bagi  perempuan  muslimah  senantiasa  dirujukkan  kepada  hadis  ini. Pendapat  dan  pandangan  mereka  berbeda,  ada  yang  membatasi  gerak perempuan secara kaku, ada juga yang berpendapat bahwa perempuan itu juga  mempunyai  hak  yang  sama  dengan  laki-laki  dalam  hal  peran kemasyarakatan.  Persoalan  ini  betul-betul  membutuhkan  penyelesaian yang tidak ekstrim dan tidak pula lalai, sehingga persoalan ini didudukkan pada proporsi yang sebenarnya.
Dari  segi sabab  al-wurūd- nya,  hadis  tersebut  turun  dalam  rangka merespons  sejarah  suksesi  Kerajaan  Persi  sepeninggal  Kisra  dan
9 Ibid .
10 Muhammad  bin  Isma’il  al-Bukhariy, Matn  al-Bukhariy  fi  Hashiyyah  al-Sunudi,
Juz IV (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 265.
11 Ibn Hajar al-‘Asqalaniy, Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhariy , Jilid 13 (Bairut: al-Maktabah al-’Asriyyah, 2005), hlm. 8796.
“Kontroversi Kepemimpinan Publik Kaum Hawa Perspektif Hadis Dalam Al-Kutub Al-Sittah”
kekuasaannya  digantikan  oleh  putrinya  yang  bernama  Bawran.  Nabi Muhammad  saw  paham  betul  kondisi  Kerajaan  Persi  pada  waktu  itu,  di tengah  kekacauan  internal  kerajaan,  Bangsa  Persi  harus  menghadapi musuh  bebuyutannya,  Kerajaan  Romawi.  Ternyata  benar  prediksi  Nabi Muhammad  saw,  tak  lama  kemudian  Heraklius  menginvansi  kerajaan Persia  dan  menduduki  Kteshipon. 12 Dengan  kata  lain,  hadis  ini dilatarbelakangi oleh suatu sebab khusus yang sifatnya kondisional, hadis ini dituangkan untuk menyikapi keberadaan pemimpin perempuan dalam konteks  pemerintahan  monarki  absolut  yang  menempatkan  seorang  raja atau ratu dalam posisi sentral.
Dari  sudut dalālah- nya,  hadis  ini  sebenarnya  mempunyai  indikasi makna yang ẓanniy . Artinya, ketika hadis ini digunakan untuk merespons kepemimpinan  perempuan  dalam  ranah  selain  pemerintahan  yang bercorak  kerajaan,  maka  akan  menimbulkan  multitafsir,  sehingga  terjadi silang pendapat di kalangan para ulama.
Dalam pola pemerintahan yang tidak lagi cenderung individualistik seperti  dalam  sistem  kerajaan,  hadis  tadi  perlu  diapresiasi  secara kontekstual,  sehingga  pemaknaannya  sesuai  dengan  semangat  Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam dan isinya.
Kontoversi kepemimpinan publik perempuan dilatarbelakangi juga oleh  adanya  teks  al-Qur’an.  Diantara  ayat  al-Qur’an  yang  melahirkan kontroversi pemahaman adalah QS. Al-Nisā’ (4): 34,
َنوُماَّوَ ق  ُلاَجِّرلا
ْمِِلِاَوْمَأ  ْنِم اوُقَفْ نَأ اَِبَِو  ٍضْعَ ب ىَلَع  ْمُهَضْعَ ب ُهَّللا  َلَّضَف اَِبِ  ِءاَسِّنلا ىَلَع
ُهَّللا َظِفَح اَِبِ  ِبْيَغْلِل ٌتاَظِفاَح ٌتاَتِناَق ُتاَِلحاَّصلاَف ... /ءاسنلا[ 34 ]
“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain  (wanita),  dan  karena  mereka  telah  menafkahkan  sebagian  dari harta  mereka.  Sebab  itu,  maka  wanita  yang  saleh  adalah  yang  ta’at kepada  Allah  lagi  memelihara  diri  ketika  suaminya  tidak  ada,  oleh karena Allah telah memelihara mereka…” 13
QS. Al-Baqarah (2): 228,
12 Muhammad  Anas  Qasim  Ja’far, Mengembalikan  Hak-hak  Politik  Perempuan Sebuah Perspektif Islam (Jakarta: Azan, 2001), hlm. xxi.
13 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya (Bandung:  TB.  Lubuk Agung, 1989), hlm. 123.
7 JURNAL LISAN AL-HAL ... َو  ِفوُرْعَمْلاِب  َّنِهْيَلَع  يِذَّلا  ُلْثِم  َّنَُلَِو ٌميِكَح  ٌزيِزَع  ُهَّللاَو  ٌةَجَرَد  َّنِهْيَلَع  ِلاَجِّرلِل /ةرقبلا[ 228 ]
“…Dan  para  wanita  mempunyai  hak  yang  seimbang  dengan kewajibannya  menurut  cara  yang ma’rūf .  Akan  tetapi  para  suami memiliki satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. 14
QS. Al-Aḥzāb (33): 33, َلوُْلْا ِةَّيِلِهاَْلْا َجُّرَ بَ ت َنْجَّرَ بَ ت  َلََو َّنُكِتوُيُ ب  ِفِ َنْرَ قَو ... /بازحلْا[ 33 ]
“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliah yang dahulu…” 15
Masalah  kepemimpinan  publik  perempuan  ini  sampai  sekarang masih juga menjadi kontoversi, terutama yang menyangkut peran mereka dalam  ranah  publik.  Apalagi  ketika  dikaitkan  dan  dihubung-hubungkan dengan atas nama ‘agama’, seakan agama tidak bersahabat dengan kaum perempuan. Agama Islam misalnya yang selama ini dikenal sebagai agama penganut  patriarkhi  Arab. 16 Menurut  Zaitunah  Subhan,  kebolehan perempuan menjadi pemimpin, baik sebagai pemimpin kaumnya, sesama kaum  perempuan,  maupun  sebagai  pemimpin  laki-laki,  tidak  perlu dipermasalahkan,  sebagaimana  kebolehannya  dalam  berdakwah  dan memberikan bimbingan pelaksanaan ibadah. 17
Dalam  konteks  kekinian,  upaya  pembebasan  perempuan  dari dominasi  laki-laki  terus  diperjuangkan  oleh  berbagai  kelompok  aktivis, ilmuan  dan  akademisi  di  berbagai  negara  di  dunia.  Tidak  saja  menjadi wacana  dan  fenomena  bagi  kelompok  atau  golongan  tertentu,  yang dibatasi  garis  geografis  maupun  ideologis,  namun  lebih  merupakan permasalahan  global  yang  lintas  ruang  dan  waktu.  Di  Jepang,  adalah Michiko,  sebagai  tokoh  pergerakan  kaum  perempuan,  di  Maroko  ada Fatima Mernissi, Asghar Ali Engineer, di India ada Rifat Hassan, di Afrika ada  Amina  Wadud  Muhsin.  Di  Indonesia  sendiri  banyak  tokoh  feminis sejak pra-kemerdekaan hingga era sekarang. R.A. Kartini dan Dewi Sartika
14 Ibid , hlm. 55.
15 Ibid , hlm. 672.
16 Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan (Jakarta: el-Kahfi, 2008), hlm. 93.
17 Zaitunah  Subhan, Perempuan  dan  Politik  dalam  Islam (Yogyakarta:  Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 6.

## “Kontroversi Kepemimpinan Publik Kaum Hawa Perspektif Hadis
Dalam Al-Kutub Al-Sittah”
yang merupakan  pioner “feminisme” kala itu. Saat ini ada Musdah Mulia, Wardah  Hafidz,  Nurul  Agustina,  Ratna  Megawangi  hingga  Sinta  Nuriyah yang  menempatkan  diri  sebagai  garda  depan  membela  dan  membekali kaum perempuan. 18
Di dunia Arab sendiri, khususnya di Mesir, perjuangan  kesetaraan antara laki-laki dan perempuan menjadi bagian problem-problem sentral dari  pergolakan  pemikiran  intelektual  Mesir.  Di  sana  ada  Huda  Sya’rawi, Zainab  Fawwaz,  Nawwal  El  Saadawi,  May  Ziyadah,  Aisha  Taimuriyah. Demikian  juga  di  Turki,  ada  Fatme  Aliye  Turki.  Namun  bila  mencoba menarik  ke  belakang  mengenai  sejarah  aksi-aksi  para  feminis  ini,  maka Qasim  Amien-lah,  cikal  bakal  pencipta mainstream dan  aksi-aksi  kaum hawa ini. 19
Kehadiran  perempuan  sebagai  pemimpin  publik  telah  banyak dibuktikan  oleh  sejarah.  Diantara  peimimpin  perempuan  yang  sukses menyejahterakan  rakyatnya  adalah  sebagaimana  disebutkan  dalam  al- Qur’an  surah  al-Naml  [27]:  23.  Dikisahkan  bahwa  Ratu  Balqis  sebagai pemilik  tahta  kerajaan “superpower”  (laha  ‘arṣun  ‘aẓīm). Menurut Nasaruddin  Umar,  kisah  kebesaran  Ratu  Balqis  diuraikan  tidak  kurang dari dua surah dalam al-Qur’an. Kisah panjang penguasa negeri Saba’ yang makmur  tentu  bukan  sekedar  “cerita  pengantar  tidur”  akan  tetapi  sarat makna  dalam  kehidupan  umat  manusia.  Setidaknya  al-Qur’an mengisyaratkan  sekaligus  mengakui  keberadaan  pemimpin  publik perempuan yang menduduki jabatan politik tertinggi. 20
Dalam  perjalanan  sejarah  Nusantara  kehadiran  pemimpin perempuan  juga  tidak  dapat  dipungkiri  keberadaanya,  seperti  halnya Tribuana  Tungga  DewiJaya  Wisnu  Wardani  yang  memimpin  kerajaan Majah Pahit selama 22 tahun, yaitu ketika Raja Jayanegara meninggal pada tahun  1328, 21 Ratu  Sima  di  Kalingga  yang  terkenal  dengan  keadilan  dan
18 Siti  Muri’ah, Gender,  Kepemimpinan,  dan  Pembebasan  Perempuan  dalam Perspektif Islam (Jogjakarta: Arruz Media, 2007), hlm. 19-20.
19 Ibid .
20 Muhammad  Anas  Qasim  Ja’far, Mengembalikan  Hak-hak  Politik  Perempuan (Jakarta: Azan, 2001), xiii; Lihat juga Siti Muri’ah, Gender, Kepemimpinan dan Pembebasan Perempuan dalam Perspektif Islam (Jogjakarta: Arruz Media, 2007), hlm. 42-48. 21 Raja  Jaya  Negara  tidak  dikaruniai  anak,  maka  raja  mengangkat  adik perempuannya  untuk  menggantikan  kedudukannya  sebagai  raja.  Setelah  memerintah selama  22  tahun,  pada  tahun  1350  Tribuana  Tungga  Dewi  mengungurkan  diri  dan kenyerahkan  kekuasaan  kepada  putranya,  Hayam  Wuruk.  Pada  masa  inilah  kerajaan Majah  Pahit  terkenal  dan  tersohor  ke  manca  negara.  Diakhir  pemerintahan  kerajaan Majah  Pahit  juga  dipimpin  oleh  seorang  perempuan,  yaitu  Ratu  Suhita  kurang  lebih
ketegasannya, 22 Cut  Nyak  Dien,  pemimpin  geriliawan  Aceh  melawan penjajahan  Belanda,  menggantikan  kedudukan  suaminya  Teuku  Umar sebagai pemimpin perang pada tahun 1899 hingga tertangkap pada tahun 1905. 23
Bahkan  dalam  konteks  pemerintahan,  sedikitnya  tercatat  empat perempuan  Aceh  sebagai sulṭanah ,  yaitu  1)  Sultanah  Tajul  Alam Safiatuddin  Syah  (1541-1675)  putri  Sultan  Iskandar  Muda,  2)  Sultanah Nurul  Alam  Naqiatuddin  Syah  (1675-1678),  3)  Inayah  Syah  Sakiatuddin Syah  (1678-1688)  dan  4)  Kamat  Syah  Zairatuddin  Syah  (1688-1699), 24 dan masih banyak deretan para pemimpin perempuan yang telah tercatat dalam sejarah dunia Islam kontemporer, seperti Megawati Sukarno Putri di Indonesia, Benazir Bhuto di Pakistan.
Kontoversi  seputar  kepemimpinan  publik  bagi  perempuan  tidak terlepas dari pemahaman terhadap teks al-Qur’an maupun hadis Nabi saw sebagai  penjelasan  terhadap  al-Qur’an.  Pemaknaan  atau  pemahaman dengan  pendekatan  sejarah,  politik  dan  sosio-kultural  akan memungkinkan  munculnya  pemahaman  kontekstual  yang  tidak  terlepas dari  realitas.  Sementara  pemahaman  yang  banyak  menitikberatkan  pada dominasi  otoritas  teks  akan  melahirkan  makna  yang  tidak  berdialog dengan  zamannya.  Khususnya,  hadis  tentang  kepemimpinan  publik  bagi perempuan memerlukan lebih dari sekedar kajian atas eksistensi dan nilai validitasnya,  melainkan  juga  memerlukan  kajian  sosio-historis  tentang bagaimana pemahaman terhadap teks-teks hadis tersebut dikonstruksi. 25
selama 16 tahun (1429-1445). Lihat Zaitunah Subhan, Perempuan dan Politik dalam Islam (Yogyakarta:  Pustaka  Pesantren,  2004),  9-10;  Lihat  juga  Zaitunah  Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan (Jakarta: El-Kahfi, 2008), hlm. 96-97.
22 Ibid . 23 Ibid . 24 Ibid , hlm. 12-13.
25 Dalam  kitabnya  yang    lain,  al-Qardawi  menjelaskan  panjang  lebar  tentang posisi  al-Sunnah  dalam  Islam  dan  memberikan  panduan  bagaimana  memahami  al- Sunnah dengan baik. Menurutnya telah terjadi kerancuan dalam pemahaman  al-Sunnah sehingga banyak menggiring pada perselisihan tanpa akhir. Karena itu, maka al-Sunnah harus  dipahami  dengan  menggunakan  delapan  cara:  (1)  memahaminya  dengan menggunakan  al-Qur’an  sebagai  pedoman  utama;  (2)  mengumpulkan  hadis-hadis ṣaḥīḥ yang  ada  dalam  satu  tema  sehingga  bisa  diketahui  mana  yang muḥkam dan  yang mustashabih ;  (3)  melakukan  kompromi  dan  tarjih  apabila  terjadi  perbedaan  hadis;  (4) memahami  hadis  dari  sisi sabab ,  hubungan  dan maqāṣid- nya;  (5)  membedakan  antara medium yang mungkin berubah (al-wasīlah al-mutaghayyirah) dan tujuan yang  tetap dan pasti (al-hadf  al-thābit) dalam  hadis;  (6)  memisahkan  antara  yang  hakiki  dan  yang majazi; (7) memisahkan antara yang bersifat gaib dan yang  nyata; dan (8) menekankan

## “Kontroversi Kepemimpinan Publik Kaum Hawa Perspektif Hadis Dalam Al-Kutub Al-Sittah”
Hukum  kepemimpinan  publik  perempuan  yang  lahir  dari pemahaman teks-teks hadis tersebut merupakan konstruksi sosial. Dalam perspektif sosiologi hukum tentang law making theory , hukum dinyatakan sebagai  domain  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  kepentingan  kelompok (interests groups) dan opini publik (public opinion) . 26
Dikotomi  gender,  diversivikasi  negara  dan  budaya,  serta kepentingan  sosial  politik  sangat  mungkin  mempengaruhi  pembentukan ketentuan hukum sebagaimana wacana publik yang telah lama terbangun dalam kerangka tradisi juga secara inheren mendorong masyarakat untuk memilih opsi hukum yang akan diterapkan.

## C. Problem Pemaknaan Hadis
Hadis-hadis yang membicarakan kepemimpinan perempuan dalam ruang  publik  secara  eksplisit  di  dalam al-Kutub  al-Sittah ternyata  hanya hadis  dari Abi  Bakrah .  Berikut  adalah  perkataan Abi  Bakrah ketika meriwayatkan  hadis  tersebut,  secara  berturut-turut,  yang  diriwayatkan oleh Imam  al-Bukhariy,  Imam  al-Turmudhiy,  dan  Imam  al-Nasa’iy .  Untuk memudahkan  pemahaman  redaksi  hadis  tersebut,  terjemah  proses transmisinya tidak disebutkan.
ْنَع ِبَأ َةَرْكَب َلاَق ْدَقَل ِنَعَفَ ن ُهَّللا ِةَمِلَكِب ِماَّيَأ ِلَمَْلْا اَّمَل َغَلَ ب َِّبَّنلا ىَّلَص ُهَّللا ِهْيَلَع َمَّلَسَو َّنَأ اًسِراَف اوُكَّلَم َةَنْ با ىَرْسِك َلاَق ْنَل َحِلْفُ ي ٌمْوَ ق اْوَّلَو ْمُهَرْمَأ ًةَأَرْما .
“Sungguh  Allah  telah  memberi  manfaat  kepadaku  dengan  sebuah kalimat (kalimat tersebut memberi manfaat pada saat perang Jamal”, setelah sampai berita kepada Nabi Muhammad Saw bahwa penduduk Persia  mengangkat  putri  Kisra  sebagai  raja,  Nabi  bersabda  “Sebuah kaum  (bangsa)  tidak  akan  bahagia  (bila)  menyerahkan  urusannya kepada perempuan”. [HR. Bukhari]
ْنَع ِبَأ َةَرْكَب َلاَق َِنَمَصَع للها ٍئْيَشِب ُهُتْعَِسَ ْنِم ِلْوُسَر ِللها ىَّلَص للها ِهْيَلَع َمَّلَسَو َلَهاَّمَل َك ْىَرْسِك لاَق ْنَم ؟اْوُفَلْخَتْسِا اْوُلاَق َنْ بِا ُهَت َلاَقَ ف يِبَّنلا ىيلَص للها ِهْيَلَع َمَّلَسَو ْنَل ِلْفُ ي َح ٌمْوَ ق
pada  makna  apa  yang  sesungguhnya  dikandung  dalam  hadis.  Lihat  pada  Yusuf  al- Qardawi: Kaifa Nata‘ammalu ma‘a al-Sunnah al-Nabawiyyah: Ma‘alim wa dawabit , Jil. III (Virginia: Bairut, tt dan Dar al-‘Arabiyyah li al-‘Ulum, 2006), hlm. 102-216.
26 Steven Vago, Law and Society (New Jersey, Prentice Hall, 1988), hlm. 121-126.
ْمُهَرْمَااْوَّلَو ًةَأَرْمِا َلاَق َايمَلَ ف ْتَمِّدُق ةَشِئاَع ِنْعَ ي ةَرْصَبْلَا ُتْرَكَذ لْوَ ق لْوُسَر للها ىَّلَص للها َلَع ِهْي َمَّلَسَو َِنَمَصَعَ ف للها ِهِب ِلاَق ىَسْيِعْوُ بَا اَذَه ٌثْيِدَح ٌنَسَح ٌحْيِحَص .
“Allah  telah  menjagaku  dengan  sesuatu  yang  aku  dengar  dari Rasulullah  saw.  Setelah  raja  Kisra  mangkat,  Nabi  Muhammad  Saw bertanya  “Siapakah  yang  menggantikan  Kisra?”,  Sahabat  menjawab “Anak  perempuannya”,  lalu  Nabi  Muhammad  Saw  bersabda  “Sebuah kaum  (bangsa)  tidak  akan  bahagia  (bila)  menyerahkan  urusannya kepada  perempuan”. Abi  Bakrah berkata  “Setelah ‘A’ishah sampai  di Baṣrah (Irak) saya menuturkan sabda Nabi tersebut, (ternyata benar) Allah menjagaku dengan sabda Nabi di atas”. [HR Al-Turmudhiy]
نَع ِْبا ةَرْكَب َلاَق : َِنَمَصَع للها ٍئْيَشِب ُهُتْعَِسَ ْنَع لْوُسَر للها ىيلَص للها ِهْيَلَع َميلَسَو َكَلَهاَّمَل ىَرْسِك َق َلا : نَم ؟اْوُفَلْخَتْسِا اْوُلاَق : ُهَتْنِب َلاَق : نَل حِلْفُ ي ٌمْوَ ق ْمُهَرْمَااْوَّلَو ًةَأَرْمِا .
“Allah  telah  menjagaku  dengan  sesuatu  yang  aku  dengar  dari Rasulullah  Saw,  bahwa  setelah  raja  Dhi  Yazan  mangkat,  mereka menyerahkan  urusan  merka  kepada  seorang  perempuan,  lalu  Nabi Muhammad Saw bersabda “Sebuah kaum (bangsa) tidak akan bahagia (bila) menyerahkan urusannya kepada perempuan”. (HR. Al-Nasa’iy)
Di  dalam  redaksi  yang  disampaikan  oleh Abi  Bakrah tersebut terkandung beberapa hal, yaitu:
1. Ekspresi Pendirian Abi Bakrah tentang Kepmimpinan Perempuan Dalam riwayat al-Bukhariy terdapat kalimat “laqad nafa’aniy Allah bi kalimatin…” yang artinya sungguh Allah telah memberi manfaat padaku dengan suatu kata yang aku dengar dari Rasulullah saw. Manfaat tersebut aku  rasakan  pada  saat  peperangan  Jamal  setelah  aku  hampir  mengikuti tentara Jamal untuk berperang bersama mereka”. Sehubungan dengan ini, Imam  al-Hafiẓ  berkata:  “Yang  dimaksud  setelah  aku  hampir  mengikuti tentara  Jamal  untuk  berperang  bersama  mereka  adalah  Siti  ‘A’ishah  dan para pengikutnya”. Sedangkan di dalam redaksi yang diriwayatkan oleh al- Turmudhiy  dan  al-Nasa’iy  ungkapan  yang  digunakan  adalah “’aṣamaniy Allah” .  Maksud  perkataan Abi  Bakrah  “’aṣamaniy  Allah” itu  Allah melindungiku  ketika  ia  hendak  memerangi  ‘Ali  dengan  mengikuti kelompok ‘A’ishah. Dengan hadis “wallaw amrahum imra’atan” kemudian ia  berkata  pada  dirinya  sendiri  ketika  ingat  hadis  ini  bahwa  ‘A’ishah adalah  seorang  perempuan.  Oleh  karena  itu,  tidak  layak  untuk menguasakan  suatu  urusan  padanya.  Allah  telah  melindungi  ‘Ali  ketika
“Kontroversi Kepemimpinan Publik Kaum Hawa Perspektif Hadis Dalam Al-Kutub Al-Sittah”
terjadi peperangan antara Mu’awiyah dan ‘Ali melalui suatu hadis “idha al- taqa al-muslimāni bisaifihimā.. .” al-Hadith.
Ungkapan “laqad  nafa’aniy  Allahu  bikalimatin” menurut  redaksi dari  riwayat  al-Bukhariy atau “’aṣamaniy  Allah” menurut  redaksi  dari  al- Turmudhiy dan Nasai, adalah ungkapan mengekspresikan rasa beruntung atau  harapan  terhindar  dari  suatu  kekeliruan  atau  semacam  bahaya  bila tidak  terjadi  penyampaian  perkataan  Nabi,  saw, “Lan  yufliḥa  qawmun…”. Artinya,  pernyataan  tersebut  mengindikasikan  pendirian  Abi  Bakrah bahwa ia tidak mendukung kepemimpinan perempuan.

## 2. Informasi Konteks Hadis
Di  dalam  redaksi  hadis  ini  dapat  difahami  adanya  informasi  yang sampai  kepada  Nabi,  saw,  bahwa  seorang  perempuan  telah  diangkat menjadi pengganti raja Persia yang bernama Kisra.
Dilihat  dari sabab  al-wurūd -nya,  hadis  tesebut  disampaikan  oleh Nabi  Muhammad  saw  ketika  beliau  mendengar  laporan  suksesi kepemimpinan perempuan di negri Persia pada tahun 9 hijriyah. Menurut tradisi  yang  berlaku  di  Persia  sebelum  itu,  yang  diangkat  sebagai  kepala negara  adalah  seorang  laki-laki.  sedangkan  pada  tahun  9  hijriyah  yang terjadi  justru  menyalahi  tradisi  biasanya,  yakni  mengangkat  seorang perempuan sebagai kepala negara. Perempuan tersebut bernama  Bawran bint Shayrawayh bin Kisra bin Barwayz. Dia diangkat menjadi Ratu Persi karena  saudara  laki-lakinya  terbunuh  sewaktu  melakukan  perebutan kekuasaan.
Hadis  ini  disabdakan  oleh  Nabi  Muhammad  saw  ketika  Nabi mendengar bahwa bangsa Persi mengangkat  Bawran, putri Kisra sebagai pemimpin (raja). Oleh karena itu, Abi Bakrah tidak ikut dalam peperangan Jamal bersama ‘A’ishah karena berlandaskan pada hadis ini”. Perang Jamal itu  terjadi  berkaitan  dengan  peristiwa  terbunuhnya  Uthman  dan  ‘Ali diangkat  menjadi khalifah, Talhah  dan  Zubayr  pergi  ke  Makkah  dan berjumpa  dengan  ‘A’ishah  ketika  ‘A’ishah  sedang  melaksanakan  haji. Kemudian mereka sepakat untuk bertolak ke Basrah bersama masyarakat untuk  menuntut  keadilan  bagi  (terbunuhnya)  Uthman.  Kabar  tersebut sampai  kepada ‘ Ali . Lalu ‘ Ali  pergi  menghadang  mereka.  Kemudian terjadilah  peperangan  Jamal.  Peperangan  tersebut  dikatakan  peperangan Jamal  karena  ‘A’ishah  mengendarai  unta (jamal) .  Siti  ‘A’ishah  berada  di tandu, di atas punggung unta meminta manusia untuk berdamai.”
Tidak  ada  seorangpun  yang  mengutip  atau  berpendapat  bahwa ‘A’ishah dan para pengikutnya melawan pemerintahan ‘ Ali, juga tidak ada
yang  meminta  salah  satu  diantara  mereka  untuk  menggantikan kedudukan ‘Ali sebagai penguasa. Akan tetapi, yang terjadi adalah ‘A’ishah dan  pengikutnya  tidak  membenarkan  (mengingkari)  tindakan  ‘Ali  yang enggan  untuk  membunuh  pembunuh  Uthman  dan  membalas  (atas kematian  Uthman).  Sedangkan  ‘Ali  menunggu  para  ahli  waris  Uthman untuk  mengadukannya  pada  ‘Ali,  sehingga  bila  nantinya  salah  seorang telah  terbukti  sebagai  pembunuh  Uthman,  maka  akan  di- qiṣās .  Mereka berbeda karena hal yang demikian dan  ‘Ali khawatir orang yang dituduh membunuh  bukanlah  pembunuh  yang  sebenarnya.  Oleh  karena  itu, terjadilah perang sebagaimana yang telah terjadi.
Ibnu Battal menukil dari Muhallab bahwa hadis yang diriwayatkan oleh  Abi  Bakrah,  secara ẓāhir ,  memberi  kesan  bahwa  pendapat  Siti ‘A’ishah  lemah.  Padahal  tidaklah  demikian,  karena  yang  dikenal  dalam madhhab Abi Bakrah adalah bahwa dia sependapat dengan ‘A’ishah dalam mewujudkan  kedamaian  manusia,  sementara  peperangan  yang  terjadi bukanlah  tujuan  mereka.  Akan  tetapi,  ketika  perang  telah  berkecamuk (situasi  sudah  galau),  tidak  ada  pilihan  lain  bagi  orang-orang  yang bersama  dengan  ‘A’ishah  kecuali  untuk  berperang.  Abi  Bakrah  sendiri tidak  menarik  kembali  pendapatnya  (tetap  sependapat  dengan  ‘A’ishah), akan tetapi dia memiliki firasat bahwa para tentara akan kalah ketika  Abi Bakrah  melihat  bahwa  mereka  dipimpin  oleh  ‘A’ishah.  Firasat  ini didasarkan pada hadis tentang bangsa Persia di atas. Ketika ‘Ali menang, Abi Bakrah memuji sikapnya untuk tidak ikut berperang bersama mereka (penduduk  Basrah)  sekalipun  pendapatnya  sama  dengan  ‘A’ishah,  yakni menuntut agar pembunuh Uthman dibunuh”.

## 3. Pernyataan Nabi saw
Pernyataan  yang  dimaksud  adalah “Lan  yufliḥa  qawmun  wallau amrahum imra’atan”. Dalam riwayat  Humayd, kata “Imra’ah” dibaca rafa’ karena  menjadi fā’iln -ya “Waliya” dan  kata “Amrahum” dibaca naṣab karena menjadi maf’ūl -nya “Waliya” . Hadis ini dijadikan hujjah untuk tidak menerima  putusan  pengadilan  dari  seorang  perempuan.  Ini  adalah pendapat  Jumhur  Ulama.  Sedangkan  Imam  al-Tabariy  berpendapat berbeda, dia membolehkan seorang perempuan memberi putusan hukum, akan tetapi hanya dalam hal-hal dimana persaksian seorang wanita dapat diterima. Sementara ulama Malikiyyah memutlakkan kebolehan tersebut.
Al-Khattabiy  berpendapat  tentang  hadis  ini,  bahwa  sesungguhnya seorang  perempuan  tidak  bisa  dipasrahi  hal-hal  yang  berkaitan  dengan pemerintahan  dan  pengadilan,  juga  tidak  bisa  mengawinkan  dirinya sendiri  dan  tidak  bisa  mengurus  akad  nikah  (menjadi  wali)  orang  lain.

## “Kontroversi Kepemimpinan Publik Kaum Hawa Perspektif Hadis Dalam Al-Kutub Al-Sittah”
Pendapat  ini  adalah  pendapat  yang  diikuti  dan  merupakan  pendapat jumhur.  Sementara  Imam  al-Tabariy  membolehkan.  Pendapat  ini  adalah pendapat  yang  diriwayatkan  dari  Malik  dan  dari  Abu  Hanifah  bahwa seorang  perempuan  boleh  dipasrahi  untuk  membuat  putusan  hukum dalam hal-hal dimana persaksian seorang perempuan dapat diterima.
Kata “lan yufliḥa qawmun wallaw” dalam riwayat lain menggunakan kata “mallaku” .  Kata “amrahum  imra’atan” sama-sama  dibaca naṣab karena menjadi maf’ūl . Dalam riwayat  lain menggunakan redaksi “ waliya amrahum  imra’atun” dengan  dibaca rafa’ karena  menjadi fā’il -nya “waliya” .  Ketidaksuksesan  tersebut  karena  kekurangan  seorang perempuan dan kelemahan inteleknya. Disamping itu, seorang pemimpin dibebani  untuk  seringkali  tampil  di  hadapan  publik  untuk  dapat melaksanakan  berbagai  urusan  rakyat.  Sementara  seorang  perempuan adalah aurat yang tidak pantas dan tidak layak untuk hal itu. Oleh karena itu,  perempuan  tidak  boleh  menjadi  pemimpin  dalam  pemerintahan  dan dalam pengadilan.
Al-Tibbiy  mengatakan  bahwa  hadis  ini  memberitahukan ketidaksuksesan  bangsa  Persi  dengan  menggunakan  redaksi  yang  sangat meyakinkan. Dalam hadis ini, juga terdapat tanda-tanda yang menjelaskan bahwa kesuksesan bangsa Arab adalah suatu mukjizat.

## D. Alternatif Kontekstualisasi Pemahaman Hadis
Al-Hadith  sebagai  sumber  ajaran  Islam  yang  kedua  setelah  al- Qur’an  merupakan  kontektualisasi  wahyu  dalam  kehidupan  Nabi Muhammad  saw  yang  hingga  saat  ini  masih  terus  menghadirkan perdebatan  di  antara  para  pakar.  Termasuk  yang  masih  diperdebatkan hingga  saat  ini  adalah  hadis qawly yang  diriwayatkan  oleh  Imam  al- Bukhariy, al-Turumudhiy dan al-Nasa’iy dalam al-Kutub al-Sittah serta al- Hakim  al-Naysaburiy  dalam  Kitab al-Mustadrak  ‘ala  al-Ṣahihayn. Hadis “lan  yufliḥa  qawmun  wallaw  amrahum  imra’atan” yang  masih diperdebatkan  pemahamannya  ini  berasal  dari  satu  sumber  primer  Abi Bakrah  ra  dengan  topik  tentang  kepemimpinan  perempuan  di  ranah publik, seperti telah dipaparkan sebelumnya.
Setidaknya  ada  beberapa  hal  yang  menimbulkan  terjadinya perdebatan pemahaman hadis ini secara kontekstual.
1. Perdebatan  kepemimpinan  Islam  sepeninggal  Nabi  Muhammad  Saw muncul antara kaum Ansar (pribumi Makkah) dan Muhajirin (imigran Makkah  pengikut  Nabi  Muhammad  saw).  Ketika  Nabi  Muhammad wafat,  terjadi  perdebatan  seputar  siapa  yang  harus  menggantikan
posisi  Nabi  untuk  meneruskan  perjuangan.  Kaum  Anṣar  mengajukan pendapat bahwa, masing-masing kelompok yang bertikai mengangkat sendiri  pemimpinnya.  Namun  pendapat  ini  tidak  berlangsung  lama dengan  diangkatnya  Abu  Bakar  al-Siddiq  oleh  ‘Umar  bin  al-Khattab yang  diikuti  pembaiatan  secara  aklamasi  oleh  para  sahabat  yang  lain dengan misi muatan kaum Quraish yang ditawarkan sebagai elit politik spiritual alasan kenabian. Karena melanjutkan tradisi kenabian itulah, Abu  Bakar  dipanggil “Khalīfah” ,  sebagai  pengganti  Rasulullah  saw. Istilah ini menjadi dorongan kepemimpinan saat itu. Berikutnya, ‘Umar sebagai  pengganti  Khalifah Abu  Bakar  menghendaki  perubahan panggilan  jabatan  atas  dirinya  dengan “Amir  al-Mu’minīn”. Panggilan ini  dipandang  lebih  tepat  karena  tidak  bertele-tele  untuk  memanggil khalifah dari khalifah Rasulullah saw. Pada fase selanjutnya muncul ide kepemimpinan  dengan  kosa  kata “Imam,  Sulṭan,  Mālik atau Mulk”. Imam lebih cenderung dipakai pada kepemimpinan sakral peribadatan oleh  kaum  Shi’ah,  yang  juga  menerapkannya  pada  ranah  politik  di samping  makna  umum  yang  berarti  kekuasaan  identik  dengan mālik (raja). Perubahan kepemimpinan menjadi dinasti terus turun temurun melalui  putra  mahkota  sejak  zaman  Bany  Umayyah,  ketika  itu  kata mālik lebih cocok dipakai untuk panggilan sang raja. Setelah kekuasaan Islam  meluas,  timbul  lagi  istilah khalīfah yang  disandangnya  itu memiliki peran ganda, yaitu kekuasaan spiritual keagamaan Islam dan kekuasaan  politik  murni  seperti  pada  kerajaan.  Oleh  karena  itu kekuasaan  politik khalīfah dicitrakan  dengan sulṭan ,  sementara kekuasaan spiritual keagamaan masih dengan istilah khalīfah .
2. Redaksi hadis “lan yufliḥa qawmun wallaw amrahum imra’atan”, secara tekstual memberikan indikasi bahwa perempuan tidak berhak menjadi pemimpin publik, termasuk hakim dan jabatan negara lainnya, apalagi kepala  negara,  baik  presiden,  perdana  mentri, khalīfah , imām,  sulṭan dan  jabatan  lain  yang  setingkat.  Demikianlah  menurut  ulama  hadith mutaqaddimīn, seperti  al-Khattabiy 27 dan  al-Shawkaniy  bahwa perempuan  tidak  termasuk  ahli  dalam  hal  kepemimpinan ( leadership ). 28 Dalam redaksi hadis tersebut juga dipakai kata “wallaw” yang  berarti  menyerahkan, “mallaku” yang  bermakna  mengangkat menjadi  raja/ratu  dan “istakhlafu” yang  berarti  mengangkat  menjadi
27 Ibn  Hajar  al-‘Asqalaniy, Fathal-Bary  fi  Sharh  al-Bukhary, Jil.  XIII  (t.t.:  al- Maktabah al-Salafiyah, t.t.), 8796.
28 Muhammad  Ibn  ‘Ali  Ibn  Muhammad  al-Shawkaniy, Nayl  al-Autar ,  Jilid  VII (Misr: Mustafa Babi al-HalAbi, t.t.), 298.
“Kontroversi Kepemimpinan Publik Kaum Hawa Perspektif Hadis Dalam Al-Kutub Al-Sittah”
khalīfah .  Ketiga  istilah  tersebut  memiliki  maksud  yang  sama,  yaitu menyerahkan  secara  total  dan  menjadikan  raja  yang  memiliki wewenang secara mutlak atau menjadikan seorang perempuan sebagai pemimpin  yang  memiliki  kekuasaan  penuh  (otoritas  tunggal)  dalam menentukan  kebijakan.  Di  samping  itu  redaksi  hadis  tersebut menggunakan  lafal “lan  yufliḥa” yang  berarti  tidak  akan  bahagia  atau tidak akan sukses.
3. Secara etimologis semua kosa kata kepemimpinan tersebut bernuansa patriarki,  yang  menonjoljan  kelelakian,  seolah  tidak  memiliki  makna lain dan tidak dapat dipahami dalam makna yang lain, semua kosa kata seolah  menunjukkan  ketidakmungkinan  perempuan  menjadi pemimpin publik apalagi di puncak kenegaraan saat itu. Khalīfah, amir al-mu’minīn, imām, mālik dan sulṭan adalah kata yang mengindikasikan makna  laki-laki (mudhakkar) dan  tidak  digunakan  kata  padanannya untuk  menjadi  feminim (mu’annath). Untuk  kata khalīfah dan imām tidak mungkin di- mu’annath -kan. 29
4. Pemahaman  hadis  secara  tekstual  dan  kontekstual  sudah  ada  sejak zaman  Nabi  Muhammad  saw,  termasuk  hadis “lan  yufliḥa  qawmun wallaw  amrahum  imra’atan” ini.  Secara  konstekstual,  mereka mengaitkan hadis ini dengan konteksnya, yakni diucapkan Nabi ketika Putri Kisra diangkat menjadi raja Persi sebagai penguasa tertinggi yang memiliki  kekuasaan  absolut  menggantikan  ayahandanya  yang  mati diracun,  dimana  sebelumnya  ia  telah  merobek-robek  surat  yang dikirim oleh Nabi kepadanya. Dengan demikian hadis ini hanya berlaku bagi  kasus  tersebut,  bukan  bagi  kasus  lainnya.  Sedangkan  yang memahaminya  secara  tekstual  mengamati  bahwa  redaksi  hadis tersebut  bersifat  umum,  sehingga  walaupun  ia  diucapkan  dalam konteks  tertentu,  ia  berlaku  juga  untuk  selain  mereka  (bangsa  Persi) dalam hal kekuasaan tertinggi.
Dilihat  dari sabab  al-wurūd -nya,  hadis  tersebut  disampaikan  oleh Nabi  Muhammad  saw  ketika  beliau  mendengar  laporan  suksesi kepemimpinan perempuan di negri Persia pada tahun 9 hijriyah. Menurut tradisi  yang  berlaku  di  Persia  sebelum  itu,  yang  diangkat  sebagai  kepala negara  adalah  seorang  laki-laki.  Sedangkan  pada  tahun  9  hijriyah  yang terjadi  justru  menyalahi  tradisi,  yakni  mengangkat  seorang  perempuan sebagai  kepala  negara.  Perempuan  tersebut  bernama Bawran  bint
29 Muhammad  Ibn  Muhammad  Ibn  Mansu  al-‘Ifriqiy, Lisan  al-‘Arab ,  Vol.  IX (Beirut: Dar al-Dadir, t.t.), 97.
Shayrawayh bin Kisra bin Barwayz . Dia diangkat menjadi Ratu Persi karena saudara laki-lakinya terbunuh sewaktu melakukan perebutan kekuasaan. Pada waktu itu derajat kaum perempuan di mata masyarakat masih dipandang  minor.  Perempuan  tidak  dipercaya  untuk  mengurus  masalah publik,  lebih-lebih  masalah  kenegaraan.  Pandangan  seperti  ini  menurut hemat  penulis  waktu  itu  juga  logis  karena  akses  pendidikan  perempuan saat  itu  masih  tertutup,  sehingga  wawasan  dan  pengetahuannya  juga relatif masih kurang dibandingkan dengan laki-laki, sehingga seakan-akan hanya lelakilah yang cakap memimpin.
Dalam kondisi sosio-historis semacam inilah Nabi Muhammad saw sebagai  orang  yang  memiliki  kearifan  menyatakan  bahwa  bangsa  yang menyerahkan  kepemimpinannya  kepada  perempuan  tidak  akan  sukses (bahagia) karena bagaimana mungkin akan sukses jika pemimpinnya saja adalah orang yang tidak dihargai oleh masyarakatnya. Padahal salah satu syarat  ideal  seorang  pemimpin  adalah  kewibawaan,  disamping  memiliki leadership yang memadai. Sementara perempuan saat itu dipandang tidak mempunyai leadership dan  kewibawaan  untuk  menjadi  pemimpin masyarakat.
Oleh sebab itu, jika kondisi historis-sosiologis masyarakat berubah, di  mana  perempuan  telah  memiliki  kemampuan  memimpin  yang  baik sebanding  dengan  laki-laki  atau  mungkin  lebih  baik  dari  pada  laki-laki pada  umumnya  dan  masyarakat  pun  telah  menghargai  perempuan  dan mendudukkannya pada derajat yang sama dengan laki-laki sebagai hamba Allah  sehingga  keberadaannya  dapat  diterima  sebagai  pemimpin,  maka sah-sah  saja  perempuan  menjadi  pemimpin  publik,  baik  di  bidang pendidikan,  kesehatan,  kehakiman,  bisnis  maupun  politik  hingga  kepala negara atau pemerintahan. Pandangan yang melarang perempuan menjadi pemimpin  publik  —hanya    karena  melihat  aspek  keperempuannya— bukan  karena  kemampuannya,  dalam  wacana  feminisme  jelas mencerminkan pandangan yang sangat bias patriakhi dan karenanya perlu direkonstruksi bahkan didekontstruksi.
Untuk  mendukung  pemamahaman  hadis “lan  yufliḥa  qawmun….” secara kontekstual, terdapat sejumlah teks baik dalam  al-Qur’an maupun al-Hadith  yang  menunjukkan  adanya  hak-hak  yang  sama  antara perempuan  dan  laki-laki  dalam  berbagai  bidang,  privat  maupun  publik. Salah  satunya  adalah  sebagaimana  disebutkan  dalam  al-Qur’an  Surat  al- Tawbah [9] Ayat 71:
“Kontroversi Kepemimpinan Publik Kaum Hawa Perspektif Hadis Dalam Al-Kutub Al-Sittah”
َنوُرُمْأَي ٍضْعَ ب ُءاَيِلْوَأ ْمُهُضْعَ ب ُتاَنِمْؤُمْلاَو َنوُنِمْؤُمْلاَو َنوُميِقُيَو ِرَكْنُمْلا ِنَع َنْوَهْ نَ يَو  ِفوُرْعَمْلاِب
ِكَح  ٌزيِزَع َهَّللا  َّنِإ ُهَّللا  ُمُهَُحَْرَ يَس  َكِئَلوُأ ُهَلوُسَرَو َهَّللا  َنوُعيِطُيَو َةاَكَّزلا  َنوُتْؤُ يَو َة َلََّصلا ٌمي /ةبوتلا[ 71 ]
“Orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka adalah awliyā’ bagi  sebagaian  yang  lain,  mereka  menyuruh mengerjakan  yang ma’rūf dan  mencegah  yang munkar ,  mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka  itu  akan  diberi  rahmat  oleh  Allah  Sesungguhnya  Allah  Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
Pengertian  kata awliyā’ di  sini  mencakup  kerjasama,  bantuan  dan penguasaan,  sedangkan  pengertian  menyuruh  mengerjakan ma’rūf mencakup segala segi kebaikan/perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat/kritik  kepada  penguasa.  Dengan  demikian,  setiap  lelaki  dan perempuan hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakatnya agar  masing-masing  mampu  melihat  dan  memberi  saran/nasihat  dan kritik  dalam  berbagai  bidang  kehidupan,  termasuk  kehidupan  politik. Selain itu, Nabi Muhammad saw bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh ‘Abd  al-Baqi  dari  Jalur  Ibn  Mas’ud  dalam  kitab al-Mustadrak  ‘ala  al- Ṣahīhayn : ْنَمَو َْل َّمَتْهَ ي ْيِمِلْسُمْلِل َسْيَلَ ف ْمُهْ نِم .
“Barang siapa yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka”
Kata  “siapa”  (lafal man )  dalam  hadis  ini  mencakup  lelaki  dan perempuan,  sedangkan  kalimat  “urusan  kaum  muslimin”  mencakup banyak  aspek,  yang  dapat  menyempit  atau  meluas  sesuai  dengan  latar belakang tingkat pendidikan dan kemampuan seseorang, sehingga dengan demikian kalimat ini mencakup segala bidang kehidupan termasuk dalam kepemimpinan publik.
Di  sisi  lain,  al-Qur’an  juga  menyebutkan  kata “shura”.  Shura merupakan  salah  satu  prinsip  pengelolaan  bidang-bidang  kehidupan bersama, hal ini mencakup aspek manajemen  dan  kepemimpinan. Dalam pengertian  ini,  setiap  masyarakat/warga  negara  dalam  kehidupan bersamanya  dituntut  untuk  senantiasa  mengadakan  musyawarah sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an Surat Ali ‘Imrān (3): 159,
... ْمُهْرِواَشَو ِفِ ِرْمَْلْا [ ... لآ نارمع / 159 ]
“...Dan  bermusyawarahlah  dengan  mereka  dalam  urusan  itu (maksudnya  urusan  peperangan  dan  hal-hal  duniawiyah  lainnya, urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lain)…”
Al-Qur’an Surat al-Shura (42) ayat 38,
... ْمُهُرْمَأَو ىَروُش ْمُهَ نْ يَ ب [ ... ىروشلا / 38 ]
“…Sedangkan  urusan  mereka  (diputuskan)  dengan  musyawarah antara mereka…”
Ayat-ayat  ini  tidak  membatasi  kegiatan  musyawarah  hanya  pada laki-laki. Oleh karena itu, ayat ini dapat menjadi dasar untuk membuktikan adanya hak yang sama dalam memainkan peran di segala aspek kehidupan antara  laki-laki  dan  perempuan,  termasuk  dalam  ranah  kepemimpinan publik.
Sedangkan dengan  pemahaman secara kontekstual ini, maka yang mesti ditekankan adalah bagaimana kita tidak hanya berhenti dan terpaku pada  pemaknaan  teks  secara lafẓiyyah saja,  tetapi  bagaiman  kita  bisa mampu  memperhatikan  jiwa  serta  semangat  sunnah  Nabi  secara kontekstual  sesuai  pesan-pesan  umum  ajaran  agama  yang  bertujuan menebar  kemaslahatan.  Dengan  ungkapan  lain,  kita  mesti  mampu berinteraksi  dengan  hadis  Nabi  sesuai  latar  sosial  dan  karakter masyarakat  sebagai mukhāṭab -nya.  Selain  itu,  tentu  harus  juga memperhatikan  dan  mentaati  rambu-rambu  syari’at  Islam,  terutama terhadap aurat perempuan, seperti dijelaskan di dalam al-Quran Al-Aḥzāb (33): 33,
... َلََو َنْجَّرَ بَ ت َجُّرَ بَ ت ِةَّيِلِهاَْلْا َلوُْلْا [ ... بازحلْا / 33 ]
“…Dan  janganlah  kamu  (para  perempuan)  berhias  dan  bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu…” 30 .
Hadis “lan  yufliḥa  qawmun…” tidak  dapat  serta  merta  dijadikan hujjah bagi pelarangan perempuan menjadi pemimpin dalam ruang publik secara umum. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari beberapa pertimbangan sebagai berikut:
30 Yang dimaksud dengan “jahiliyah yang dahulu” ialah jahiliyah kekafiran yang terdapat  sebelum  zaman  Nabi  Muhammad  saw,  dan  yang  dimaksud  dengan  “jahiliyah yang sekarang” ialah jahiliyah kemaksiatan, yang terjadi sesudah datangnya Islam. Lihat, Depag, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 672.
“Kontroversi Kepemimpinan Publik Kaum Hawa Perspektif Hadis Dalam Al-Kutub Al-Sittah”
1. Fakta  sejarah  menyebutkan  tidak  semua  kepemimpinan  publik  yang dipegang  oleh  perempuan  mengalami  kegagalan,  seperti  halnya kepemimpinan Ratu Bilqis yang dikisahkan di dalam al-Qur’an surat al- Naml ayat 23:
ِّنِّإ ُتْدَجَو ًةَأَرْما ْمُهُكِلَْتَ ْتَيِتوُأَو ْنِم ِّلُك ٍءْيَش اََلَِو ٌشْرَع يِظَع ٌم [ لمنلا / 23 ]
“Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka,  dan  dia  dianugerahi  segala  sesuatu  serta  mempunyai singgasana yang besar.”
Ayat ini menceritakan kepemimpinan Ratu Bilqis, pemimpin negeri Saba’  yang  dikaruniai  kemakmuran  oleh  Allah  swt  karena  memegang kekuasaan  kaumnya  berdasarkan  musyawarah.  Dia  bijak  dan  menguasai hukum-hukum sosial, kemudian dia dan kaumnya memperoleh kejayaan.
Ini  berbeda  dengan  muatan  hadis “lan  yufliḥa  qawmun…” yang mengancam keberuntungan suatu negeri yang dipimpin oleh perempuan. Kalau  dikatakan  bahwa  ayat  tersebut  termasuk  dalam  kategori sharī’ah orang-orang  sebelum  kita  sehingga  mungkin  telah  dihapuskan  oleh sunnah Nabi saw perlu dilihat lebih mendalam bahwa hadis tersebut tidak mengandung muatan hukum akan tetapi hanya membawa berita kejayaan. Sebenarnya  kompetensi  tidak  terkait  dengan  perbedaan sharī’ah tetapi tergantung pada kemampuan perempuan dan akal perempuan itu sendiri. Ini merupakan fitrah dan sunnah serta bukan hukum yang telah terhapus. Kalau hadis ini dianggap bersifat umum akan timbul kontradiksi antara al- Qur’an  dengan al-Sunnah, dan ini tidak mungkin  terjadi mengingat hadis ini khusus berkenaan dengan kaum Persia dan ketidak mampuan mereka menarik diri dari kekuasaan perempuan yang sebenarnya tidak memiliki kompetensi memimpin.
2. Mencermati gaya bahasa (uṣlub) yang digunakan dalam redaksi hadis di atas adalah “lan yufliḥa” yang berarti tidak akan bahagia. Dari kata ini  dapat  dilihat  dengan  jelas  bahwa  bahasa  yang  digunakan  bukan bahasa  larangan,  melainkan  hanya  peringatan.  Hal  ini  diperkuat dengan  penggunaan kata “mallaku” yang berarti mengangkat menjadi raja  dan “istakhlafu” yang  berarti  mengangkat  menjadi khalīfah (pegganti dari rezim sebelumnya). Bila dilihat sabab al-wurūd hadis ini menunjukkan  bahwa  bangsa  Persi  pada  waktu  itu  sedang  dilanda krisis politik yang cukup dahsyat, di mana terjadi perebutan kekuasaan oleh para keluarga raja hingga sampai pada rencana pembunuhan raja Persi  yang  bergelar  Kisra  itu.  Ketika  Shirwayh  mati,  saudara  laki-
lakinya tidak diangkat sebagai penguasa lantaran dia telah membunuh Shirwayh  yang  disebabkan  oleh  ambisi  kekuasaan.  Selain  itu  para pembesar  kerajaan  tidak  menganggkat  seorang  laki-lakipun  untuk memegang  tampuk  kekuasaan,  sebab  mereka  tidak  menginginkan kerajaan  hilang  dari  tangan  putri  raja  Kisra.  Dengan  begitu,  kondisi negri  Persi  sudah  tidak  kondusif  lagi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa sasaran hadis adalah khusus bagi bangsa Persia yang menganut model kepemimpinan  yang  menyerahkan  semua  urusannya  secara  total kepada  raja  yang  menjalankan  kepemimpinannya  dengan  cara sentralistik, tiranik dan otokratik.
Model  kepemimpinan  yang  terjadi  pada  bangsa  Persia  tidaklah sama  dengan  model-model  kepemimpinan  masa  kini  di  dunia  modern. Dalam  kepemimpinan  dunia  modern,  otoritas  kekuasaan  tidak  berada pada  satu  orang  penguasa,  melainkan  telah  menjelma  dalam  bentuk lembaga.  Misalnya  saja  dalam  sistem  pemerintahan  parlementer, kekuasaan  sudah  dibagi  pada  tiga  zona,  yaitu  eksekutif,  yudikatif  dan legislatif.  Demikian  pula  dengan  sistem  pemerintahan  presidensial  di mana  kewenagan  tidak  berada  pada  presiden  seorang  diri.  Sampai  pada negara  yang  masih  menganut  sistem  kerajaanpun,  seperti  di  Inggris  dan Malaysia, kekuasaan tidak mutlak dijalankan oleh raja, akan tetapi sudah diwakili oleh perdana mentri.
3. Masih  ada  hadis  lain  yang  bersifat  umum  seperti  hadis  riwayat  al- Bukhariy,  Muslim,  Abu  Dawud  dan  al-Nasa’iy  dari  jalur  Ibn  ‘Umar  ra yaitu “Kullukum  Rā’in  wa  Kullukum  Mas’ūlun…” Dilihat  dari  redaksi yang  digunakan,  hadis  ini  bermakna  umum,  berlaku  bagi  laki-laki maupun  perempuan.  Menurut  perspektif  hadis  ini,  baik  laki-laki maupun  perempuan  memiliki  hak  yang  sama  untuk  menjadi pemimpin,
termasuk pemimpin publik sepanjang dapat mempertanggung  jawabkan  apa  yang  dilakukannya.  Hadis  yang semakna ini disebutkan sebanyak 11 kali dalam al-Kutub al-Sittah yang tersebar  dalam  empat  kitab  hadis,  yaitu Saḥīh  al-Bukhāriy,  Saḥīh Muslim, Sunan Abu Dawud dan Sunan al-Nasā’iy . Selain itu, hadis riwayat Abu Dawud melalui jalur ‘Abd Allah bin al- Harith  menyebutkan  bahwa  Nabi  Muhammad  memerintahkan  seorang laki-laki  tua  menjadi muaddhin untuk  Umm  Waraqah  dan  beliau memerintahkan  Umm  Waraqah  menjadi  imam  salat  bagi  keluarganya, waktu  itu  ada  laki-laki  anggota  keluarga  Ummu  Waraqah.  Hal  ini memberikan peluang pemahaman bahwa perempuan juga dimungkinkan menjadi pemimpin bagi kaum laki-laki, walaupun hadis ini datang dalam konteks salat.

## “Kontroversi Kepemimpinan Publik Kaum Hawa Perspektif Hadis Dalam Al-Kutub Al-Sittah”
Dari  penjelasan  ini  muncul  dugaan  bahwa  hadis  yang  satu  seolah kontradiksi dengan hadis lain bahkan juga dengan ayat al-Qur’an. Dugaan seperti  ini  sesungguhnya  terjadi  pada  lahiriyah  atau  kulit  luarnya  saja. Sebab,  sabda  Nabi  saw  tidak  mungkin  bertentangan  satu  dengan  yang lainnya,  karena  kalam  Nabi  merupakan  bagian  dari  wahyu  Allah  swt, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Najm ayat 3-4:
اَمَو ُقِطْنَ ي ِنَع ىَوَْلِا ( 3 ) ْنِإ َوُه َّلَِإ ٌيْحَو ىَحوُي ( 4 [ ) مجنلا / 3 ، 4 ]
Begitu  juga  sabda  Nabi  sebagai  penjelas  terhadap  al-Qur’an  tidak mungkin  bertentangan  dengan  ayat  yang  dijelaskannya.  Kalaupun  ada kesan bahwa hadis berlawanan dengan hadis lain atau bahkan dengan al- Qur’an, maka harus diakurkan atau dipertemukan.

## E. Kesimpulan
Hadis "lan  yufliḥa  qawmun  wallaw  amrahum  imra’atan" dinilai ṣahīh lighairih karena terdapat tadlīs dan sebagian periwayat yang dinilai kurang ḍābit . Namun demikian, Hadis ini tidak dapat dijadikan hujjah bagi pelarangan  perempuan  menjadi  pemimpin  dalam  ruang  publik  secara umum melainkan sesuai konteks yang dijelaskan di dalam asbāb al-wurūd - nya . Artinya,  pelarangan  perempuan  menjadi  pemimpin  berlaku  dalam konteks  pemerintahan  yang  menganut  sistem  kerajaan  yang  sentralistik sesuai asbāb  al-wurūd hadis.  Pemahaman  adanya  larangan  perempuan menjadi pemimpin publik sebagaimana tertera dalam makna tersurat hadis ini  bersifat  spesifik  untuk  kasus-kasus  seperti  yang  terjadi  pada  bangsa Persia  yang  pada  saat  itu  sistem  kepemimpinannya  bersifat  sentralistik, tiranik  dan  otokratik.  Eksistensi  hadis  lebih  relevan  dijadikan  dalil  bagi pelarangan  sebuah  negara  yang  menerapkan  sistem  pemerintahan  yang tiranik,  sentralistik,  otokratik  serta  mengabaikan  musyawarah  dan demokrasi.  Artinya,  dalam  negara  yang  menganut  sistem  pemerintahan demokratis  dengan  pengambilan  keputusan  kolegial,  perempuan  boleh- boleh saja menjadi pemimpin publik.

## DAFTAR PUSTAKA
‘Abd.al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Usul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1977. Abu Yasid, Nalar & Wahyu: Interelasi dalam Proses Pembentukan Syari'at, Jakarta: Erlangga, 2007.
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung : TB. Lubuk Agung, 1989.
Ibn  Hajar  al-‘Asqalaniy, Fath  al-Bari  Sharh  Sahih  al-Bukhariy , Jilid  13 Bairut: al-Maktabah al-’Asriyyah, 2005.
Ibn  Hajar  al-‘Asqalaniy, Fathal-Bary  fi  Sharh  al-Bukhary, Jil.  XIII,t.t.  :  al- Maktabah al-Salafiyah, t.t.
Muhammad Anas Qasim Ja’far, Mengembalikan Hak-hak Politik Perempuan Sebuah Perspektif Islam, Jakarta: Azan, 2001.
Muhammad Anas Qasim Ja’far, Mengembalikan Hak-hak Politik Perempuan, Jakarta: Azan, 2001. Muhammad  bin  Isma’il  al-Bukhariy, Matn  al-Bukhariy  fi  Hashiyyah  al- Sunudi, Juz IV, Bairut: Dar al-Fikr, 1995. Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad al-Shawkaniy, Nayl al-Autar , Jilid VII, Misr : Mustafa Babi al-Hal Abi, t.t.
Muhammad Ibn Muhammad Ibn Mansur al-‘Ifriqiy, Lisan al-‘Arab , Vol. IX,
Beirut : Dar al-Dadir, t.t.
Siti  Muri’ah,  Gender, Kepemimpinan  dan  Pembebasan  Perempuan  dalam Perspektif Islam, Jogjakarta: Arruz Media, 2007.
Siti  Muri’ah, Gender,  Kepemimpinan,  dan  Pembebasan  Perempuan  dalam Perspektif Islam, Jogjakarta: Arruz Media, 2007.
Steven Vago, Law and Society, New Jersey, Prentice Hall, 1988. Yusuf al-Qardawi, 'Ilm Fiqh al-Daulah fi al-Islam , Al-Qahirah: Dar al-Shauq, 1997.
_______________: Kaifa Nata‘ammalu ma‘a al-Sunnah al-Nabawiyyah: Ma‘alim wa dawabit , Jil. III, Virginia: Bairut, tt dan Dar al-‘Arabiyyah li al- ‘Ulum, 2006.
Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, Jakarta: el- Kahfi, 2008.
________________, Perempuan  dan  Politik  dalam  Islam, Yogyakarta:  Pustaka Pesantren, 2004.
“Kontroversi Kepemimpinan Publik Kaum Hawa Perspektif Hadis Dalam Al-Kutub Al-Sittah”