## Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia
Agil Oktaryal, Proborini Hastuti Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
agil.oktaryal@pshk.or.id, proborini.hastuti@uin-suka.ac.id

## Abstract
The large number of corruption cases whose funds flow to political parties becomes a problem when regulations cannot trap them. This brings awareness to create an ideal law enforcement design against criminal acts of corruption by the political parties. As for the law enforcement design  that  initiated,  namely  reducing  state  financial  assistance  to  the  party;  prohibition  of participating in coming elections; and dissolution of political parties followed by restrictions on the rights of former officials to carry out any political-based activities. This is accompanied by a broad  and  progressive  interpretation  by  the  law  enforcers  to  define  political  parties  as corporations.
Keywords : Party,  Political,  Law,  Fund,  Design

## Abstrak
Banyaknya korupsi yang aliran dananya mengarah pada partai politik menjadi problematika tersendiri  ketika  regulasi  belum  mampu  menjerat  partai  politik.  Upaya  untuk  melahirkan desain penegakan hukum yang ideal terhadap tindak pidana korupsi oleh partai politik sangat diperlukan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  capaian  dan  tantangan  dalam konstruksi penegakan hukum tindak pidana korupsi yang melibatkan partai politik sebagai subjek  delik.  Kerangka  yang  dibangun  berangkat  dari  hakikat  partai  politik  dalam  negara demokrasi,  korupsi  (partai)  politik,  dan  korporasi  sebagai  subjek  hukum  pidana.  Adapun desain  penegakan  hukum  yang  digagas  yaitu  pengurangan  bantuan  keuangan  negara (maksimal 30% pada 1 tahun anggaran); larangan menjadi peserta pemilu (dilakukan pada penyelenggaraan semua tingkatan pemilihan periode selanjutnya); dan pembubaran partai politik yang diikuti pembatasan hak mantan pengurus untuk melakukan kegiatan berbasis politik termasuk berpindah ke partai lain atau mendirikan partai politik baru. Hal ini harus diiringi dengan tafsir luas dan progresif oleh penegak hukum untuk memaknai partai politik sebagai korporasi.
Kata Kunci : Partai, Politik, Hukum, Dana, Desain

## Pendahuluan

## Latar Belakang Masalah
Partai  politik  (parpol)  yang  sejatinya sebagai  wadah  aspirasi  masyarakat, penyambung  antara  suprastruktur  dan infrastruktur  politik,  semestinya  berjalan sinergis.  Namun,  korupsi  yang  terjadi membuat  apatisme  masyarakat  dan  rasa tidak percaya kian meningkat.
Faktor  kebutuhan  parpol  akan  dana besar  agar  dapat  memenangkan  pemilu telah  mendorong  para  politisi  untuk berlaku korup. Secara umum para politisi di  DPR  mempunyai  empat  cara  dalam mengumpulkan dana (Junaidi et.al , 2011), pertama,  membuat  kebijakan  yang menguntungkan  pihak  tertentu;  kedua,
menyusun rencana proyek dan
anggarannya dalam APBN yang kelak akan dikerjakan  oleh  pihak  tertentu;  ketiga, menjadi calo tender proyek; dan keempat, meminta  imbalan  atas  pemilihan  jabatan publik  atau  pimpinan  Badan  Usaha  Milik Negara (BUMN).
Perihal  kasus  korupsi  politik,  yang perlu  menjadi  episentrum  perhatian adalah subjek korupsi yang selalu berakhir pada oknum-oknum dari parpol, sementara  parpol  sebagai  institusi berbadan  hukum  seolah  mempunyai kekebalan  hukum.  Sekian  banyak  oknum parpol  yang  terjerat  kasus  korupsi memunculkan ambiguitas, apakah korupsi tersebut  murni  hanya  dilakukan  oleh oknum  secara  pribadi,  apakah  uangnya tidak  mengalir  ke  parpol,  atau  memang korupsi  tersebut  dilakukan  secara terorganisasi  dan  sistematis  oleh  parpol. Tentunya  hal  ini  menjadi  tanda  tanya besar terlebih jika penyuapan politik yang dilakukan di parlemen dalam penyusunan legislasi mempunyai nilai rupiah yang tak sedikit dan berimplikasi terhadap kebijakan  lanjutan.  Tidak  sedikit  uang yang  digelontorkan  oleh  pemilik  modal kepada parpol dalam rangka menggolkan
suatu  peraturan.  Orientasinya  agar  yang dihasilkan berpihak kepada pemilik modal ( political bribery ) (Hiariej, 2011).
Berkaca pada tahun 2018 ketika terjadi korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap  (PLTU)  Mulut  Tambang  Riau-1  yang menyeret  pengurus  Partai  Golkar  (Eni Maulani) dan mantan Sekjen Partai Golkar (Idrus  Marham).  Eni  mengaku  bahwa sebagian  uang  hasil  korupsi  mengalir  ke panitia  Munaslub  Partai  Golkar  saat  itu. Indikasi  aliran  dana  tersebut  cukup  kuat karena ketika itu Partai Golkar mengembalikan  uang  700  juta  kepada Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) dimana  total  yang  diduga  dialirkan berjumlah 2 (dua) milyar (https://www.hukumonline.com/berita/ baca/lt5ba0c9cc5e3cf/mungkinkah- partai-politik-diperlakukan-sebagai- korporasi-dalam-kasus-tipikor?page=2) . Survei global yang dilakukan Transparency  International  Indonesia (TII) pada 2014 dan 2017 mengungkapkan bahwa DPR dan lembaga legislatif  di  bawahnya  sebagai  lembaga yang  paling  korup.  Hal  itupun  kembali terbukti  ketika  terjadi  tiga  kasus  korupsi di  tubuh  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  yang  menyita  perhatian publik.  Korupsi  yang  dimaksud  yaitu korupsi yang dilakukan oleh para anggota DPRD  Kota  Malang  pada  tahun  2018, korupsi  di  lingkungan  DPRD  Jambi  pada tahun  2019  yang  menyeret  12  orang anggota  DPRD  Jambi dan  kasus  14  orang anggota  DPRD  Sumatera  Utara  yang ditetapkan  oleh  KPK  sebagai  tersangka pada awal tahun 2020 (https://www.bbc.com/indonesia/indonesi a-45464288) .  Dalam  refleksi  ketiga  kasus korupsi  yang  setipe  tersebut,  sangat dimungkinkan  dana  yang  dikorupsi  juga mengalir ke tubuh parpol, walaupun tentu saja  parpol  jelas  mengingkari  dan
mengatakan  hal  itu  adalah  murni kesalahan dari kadernya sebagai oknum.
Namun  demikian,  desain  penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia saat  ini  belum  berorientasi  pada  parpol untuk  dapat  dijadikan  subjek  pidana. Tentunya  hal  ini  berimplikasi  pada degradasi  fungsi  parpol  yang  telah bergeser  dari  mengusung  kepentingan rakyat  menjadi  pengusung  kepentingan- kepentingan  kelompok.  Mirisnya  lagi, selama  ini  banyak  anggota  parpol  yang diproses  korupsi  dan  dalam  beberapa keterangan menunjukkan jika uang haram itu juga mengalir ke parpol.
Pada  akhirnya  akan  sulit  untuk mendikotomikan  ketersinggungan  antara parpol  dan  kadernya  dalam  praktik korupsi  politik.  Partai  politik  diposisikan sebagai  entitas  dominan  karena  dalam sebagian  besar  kasus  korupsi  yang ditelisik  oleh  KPK  melibatkan  “orang - orang politik” yang notabene adalah para elit  parpolnya.  Sehingga  jelas  terlihat benang  merah  yang  mengarah  pada pembiayaan  aktifitas  politik  partai  atas praktik  korupsi  yang  dilakukan.  Praktik rent  seeking ini  dilakukan  oleh  hampir semua  kader  parpol  ketika  menduduki posisi penting pemerintahan, baik di pusat maupun  di  daerah  (Aspan  dan  Suwandi, 2020:69).
Sampai  saat  ini  belum  pernah  ada satupun parpol selaku badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana walaupun secara terang parpol ikut menikmati  dana  hasil  korupsi  yang dilakukan  para  kadernya  (Wangga, 2018:259).  Sehingga  pada  tataran  inilah perlu  adanya  desain  ideal  penegakan hukum yang terstruktur, tegas dan mapan terhadap  parpol  dalam  konteks  tindak pidana korupsi. Tentunya desain penegakan ini akan diterapkan berjenjang sesuai  dengan  karakteristik  korupsi  yang dilakukan supaya selaras dengan idealitas
kebijakan pidana dalam bangunan negara hukum.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah di  atas,  dapat  dirumuskan  beberapa permasalahan antara lain:
1. Bagaimana  praktik  korupsi  di Indonesia  yang  mengarah  pada pengaliran  dana  hasil  korupsi  ke partai politik?
2. Bagaimana  pengaturan  penegakan korupsi  saat  ini  dalam  mendorong partai politik yang bebas korupsi?
3. Bagaimana  konsep  dan  desain  ideal penegakan  hukum  korupsi  partai politik  untuk  menciptakan  partai politik yang bebas korupsi?

## Kerangka Teori
Penelitian ini menggunakan tiga teori untuk membangun kerangka dasar dalam menganalisis permasalahan yang diajukan.  Tiga  teori  yang  dimaksud  yaitu (1)  hakikat  partai  politik  dalam  negara demokrasi;  (2)  korupsi  (partai)  politik; dan  (3)  korporasi  sebagai  subjek  hukum pidana. Dalam melihat hubungan korupsi dan politik, Roben Hoddes mendefinisikan korupsi  politik  sebagai  penyalahgunaan kekuasaan oleh  pemimpin politik dengan mengakumulasi  kekuasaan  dan  kekayaan serta untuk keuntungan pribadi (Transparancy Internasional, 2004). Korupsi  ini  berbeda  dengan  korupsi birokrasi atau korupsi kecil-kecilan dalam pelayanan publik karena pelakunya adalah pejabat  politik  yang  terpilih  melalui pemilihan  umum  yang  mendapatkan otoritas untuk mengalokasikan sumberdaya publik dan bertanggungjawab  mewakili  kepentingan publik.  Bahkan,  dalam  perjalanannya, korupsi menjadi ganjalan setelah reformasi  konstitusi,  khususnya  korupsi yang  dilakukan  di  sektor  publik,  karena pelakunya  mempunyai  kekuasaan  di
pemerintahan, parlemen, atau pengadilan. De  Coste dalam  Indrayana  (2008:  146) menamakan  korupsi  oleh  pejabat  publik ini sebagai political corruption .
Sementara  pembahasan  mengenai korporasi menjadi subjek hukum pidana di Indonesia mulai dikenal tahun 1951 dalam UU Penimbunan Barang. Kemudian dalam
UU  No.  7  Tahun  1955  tentang  Tindak Pidana  Ekonomi,  UU  Subversi,  UU Narkotika, UU Psikotropika, UU Lingkungan  Hidup,  UU  Tipikor,  dan  UU
TPPU  (Muladi  dan  Priyatno,  2010:  46). Korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia  hanya  dikenal  dalam  hukum pidana khusus, karena KUHP masih tetap menganut subjek hukum manusia. Secara lebih  lengkap  korporasi  dinilai  telah melakukan  tindak  pidana  dapat  dilihat keterkaitannya  kepada  beberapa  teori (Ali,  2016:46-47),  yaitu  teori  pelaku fungsional (functioneel daaderschap) , teori identifikasi, vicarious  liability dan strict liability
Berdasarkan  logika  yang  ada  dalam menjerat  korporasi  (badan  hukum) sebagai  subjek  hukum  pidana  tersebut, dalam  rangka  meminta  pertanggung jawaban  pidana  parpol  sebagai  badan hukum ketika terlibat dalam tindak pidana korupsi,  maka  logika  itu  pula  yang  akan digunakan dalam penelitian ini.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang ( statute
appoarch )  dan  pendekatan  kasus  ( case appoarch ).  Berbeda  dengan  penelitian sosial,  pendekatan  kasus ( case  approach )
dalam penelitian hukum normatif
bertujuan  untuk  mempelajari  penerapan norma-norma atau kaidah yang dilakukan dalam praktik hukum (Marzuki, 2008:93). Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode  penelitian  yuridis-normatif  atau sering  disebut  juga  penelitian  hukum doktrinal (Muhammad, 2004:52).

## Pembahasan
Praktik  Korupsi  di  Indonesia  yang Mengarah  Pada  Pengaliran  Dana  Hasil Korupsi ke Partai Politik
Saat  ini  yang  perlu  menjadi episentrum  perhatian  ihwal  korupsi politik  adalah  bagaimana  parpol  sebagai badan  hukum  bisa  dijerat  hukum. Tentunya hal ini harus dibuktikan bahwa ada  aliran  dana  hasil  korupsi  yang mengalir  ke  kantong  parpol.  Perlu dipahami juga bahwa korupsi politik tidak hanya  dalam  bentuk  pertukaran  uang tetapi  juga  berupa  memperdagangkan pengaruh ( trading influence ) atau memberikan  fasilitas  yang  meracuni politik dan mengancam demokrasi.
Dari  penelusuran  yang  dilakukan, sepanjang  tahun  2004  hingga  2019 terdapat  1152  kasus  yang  melibatkan pejabat publik dan swasta yang melakukan tindak  pidana  korupsi.  Dari  jumlah tersebut,  397  orang  di  antaranya menduduki jabatan politik, rinciannya 257 orang  anggota  DPR/DPRD,  21  orang gubernur,  dan  119  orang  adalah bupati/walikota dan wakil yang notabene hampir  keseluruhan  berlatar  belakang dari  parpol (https://www.kpk.go.id/id/ statistik/penindakan/tpk-berdasarkan- profesi-jabatan) .
Kasus  yang  dekat  dengan  pengaliran dana  hasil  korupsi  ke  parpol  dapat disebutkan diantaranya, pertama , korupsi yang  menjerat  Ketua  Umum  Partai Demokrat Anas Urbaningrum (AU) dalam kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pelatihan,  Pendidikan  dan  Sekolah
Olahraga  Nasional  (P3SON)  Hambalang dan berbagai proyek Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) (https: //www.kpk.go.id/id/ publikasi/penanganan-perkara/inkracht/ 467-inkracht-2015) .  Dalam  kasus  ini  juga mencuat dugaan adanya aliran dana hasil tindak pidana korupsi ke aktivitas parpol sebagaimana  diungkap  oleh  mantan
Bendahara  Umum  Partai  Demokrat Muhammad  Nazaruddin.  Nazaruddin mengaku telah menyerahkan bukti aliran dana  proyek  Hambalang  kepada  KPK. Dana  itu  digunakan  untuk  membiayai pemenangan  Anas  Urbaningrum  sebagai ketua  umum  pada  Kongres  Partai Demokrat 2010 di Bandung (https://nasional.kompas.com/ read/2017/06/12/07010051/upaya.memu tus.aliran.dana.korupsi.ke.partai.politik.?p age=all). Kasus tersebut
memberikan gambaran  bagaimana  uang  hasil  korupsi patut  diduga  mengalir  ke  tubuh  parpol. Pasalnya,  saat  tindak  pidana  dilakukan, yang bersangkutan berkedudukan sebagai ketua  umum  parpol  yang  barang  tentu berkorelasi  dengan  tugasnya  untuk mencari jalan mendanai parpol.
Kedua, korupsi  proyek  PLTU  Mulut Tambang  Riau-1  pada  tahun  2018  yang menyeret  pengurus  Partai  Golkar  (Eni Maulani  Saragih),  mantan  Sekjen  Partai Golkar  (Idrus  Marham)  dan  Johannes Budisutrisno  Kotjo  selaku  pemegang saham di perusahaan asal Singapura.
Dalam  kasus  ini,  Eni  Maulani,  yang merupakan  anggota  Fraksi  Partai  Golkar, terbukti  menerima  suap  Rp  4,750  miliar dari  Kotjo.  Eni  juga  terbukti  menerima gratifikasi Rp 5,6 miliar dan 40.000 dollar Singapura.  Sebagian  besar  uang  tersebut diberikan  oleh  pengusaha  di  bidang minyak dan gas. Menurut hakim, sebagian uang  tersebut  digunakan  Eni  untuk membiayai kegiatan partai (https://nasional.kompas.com/read/2019/ 04/24/06590331/perjalanan-kasus-pltu- riau-1-jerat-eni-maulani-saragih-hingga- sofyan-basir?page=all) .
Eni  juga  mengaku  bahwa  sebagian uang  hasil  korupsi  yang  ia  peroleh  dari Johannes  mengalir  ke  panitia  Munaslub Partai  Golkar  saat  itu.  Dimana  Eni  jadi bendahara  dalam  perhelatan  tersebut. Indikasi  aliran  dana  makin  kuat  karena
ketika  itu  Partai  Golkar  mengembalikan uang  700  juta  kepada  KPK  dimana  total yang diduga dialirkan berjumlah 2 milyar ( https://www.hukumonline.com/berita/ba ca/lt5ba0c9cc5e3cf/mungkinkah-partai- politik-diperlakukan-sebagai-korporasi- dalam-kasus-tipikor?page=2) . Dalam pengembangan  perkara    ini,  KPK  juga menjerat  mantan  Menteri  Sosial,  Idrus Marham.  Menurut  hakim,  Idrus  terbukti menerima  suap  Rp  2,250  miliar.  Saat  itu, Idrus mengisi jabatan Ketua Umum Golkar. Idrus  juga  terbukti  berperan  atas pemberian  uang  dari  Kotjo  yang digunakan untuk membiayai musyawarah nasional  luar  biasa  (Munaslub)  Partai Golkar.
Ketiga ,  korupsi  penganggaran  dan pengadaan  barang/jasa  paket  pengadaan penerapan KTP Elektronik Tahun Anggaran  2011-2013.  Dalam  Surat Dakwaan KPK Nomor DAK- 15/24/02/2017 menujukkan bahwa terdakwa Irman dan Sugiharto merugikan negara  hingga  Rp  2,3  triliun  dalam kasus e-KTP dari total nilai proyek Rp 5,9 triliun dan  memperkaya  orang  lain  yang notabene  anggota  Komisi  II  DPR  saat itu. Selain  ditengarai  mengalir  ke  anggota parpol,  uang  dugaan  korupsi  e-KTP  juga disebut  dalam  surat  dakwan  mengalir  ke parpol dengan rincian sebagai berikut:
1) Partai Golkar Rp 150 miliar;
2) Partai Demokrat Rp 150 miliar; 3) Partai Demokrasi Indonesia  Perjuangan  Rp  80 miliar; 4) Partai lainnya Rp 80 miliar. Surat Dakwaan tersebut menggambarkan bagaimana tindak pidana korupsi  dilakukan.  Surat  dakwaan memang belum memiliki kekuatan hukum. Namun, untuk kepentingan akademis, dari kasus  tersebut  tergambar  dugaan  ada uang  hasil  korupsi  yang  dialirkan  ke parpol dalam proyek e-KTP.
Keempat, korupsi  yang  melibatkan politisi PDI-P Adriansyah. Anggota  Fraksi PDI-P  itu  terbukti  menerima  gratifikasi dari  bos  PT  Mitra  Maju  Sukses,  Andrew Hidayat,  untuk  memuluskan  izin  usaha tambang  di  Tanah  Laut,  Kalimantan Selatan.  Mantan  Bupati  Tanah  Laut  itu mengaku  meminta  bantuan  kepada Manajer  Marketing  PT  MMS  Andrew Hidayat,  untuk  menambah  biaya  kongres PDI  Perjuangan  di  Bali,  9  April  2015. Adriansyah  mengatakan,  ia  meminta bantuan  uang  kepada  Andrew  untuk menambah  biaya  operasional  kongres sejak sebulan sebelum pelaksanaan. Selain itu, dalam surat dakwaan KPK, uang suap yang diterima anggota Komisi V DPR dari Fraksi  PDI-P,  Damayanti  Wisnu  Putranti,
diketahui digunakan untuk biaya kampanye PDI-P (https:// nasional.kompas.com/read/2017/06/12/0
7010051/upaya.memutus.aliran.dana.koru psi.ke.partai.politik.?page=all).
Kelima, korupsi  yang  menjerat mantan  Menteri  Kesehatan,  Siti  Fadilah Supari. Menurut jaksa, sejumlah uang yang diterima sebagai keuntungan pihak swasta juga  mengalir  ke  rekening  pengurus Dewan  Pimpinan  Pusat  Partai  Amanat Nasional  (DPP  PAN).  Tak  hanya  itu, berdasarkan  fakta  persidangan,  aliran uang  yang  diterima  sebagai  keuntungan dari  perusahaan  pelaksana  proyek pengadaan  alat  kesehatan  di  Kemenkes juga  mengalir  ke  rekening  pendiri  PAN Amien  Rais.  Total  uang  yang  diterima Amien sebesar Rp 600 juta.
Keenam, korupsi pembangunan Purbalingga Islamic  Center .  Bupati
Purbalingga nonaktif, Tasdi, saat menjadi saksi  dari  4  terdakwa  yakni  Kepala  ULP Pemkab  Purbalingga  Hadi  Iswanto,  dan
pihak  swasta  yaitu  Hamdani  Kosen, Librata  Nababan,  dan  Adirawinata Nababan  dalam  sidang  perkara  korupsi pembangunan  infrastruktur  tersebut mengatakan  jika  uang  korupsi  tersebut digunakan untuk kegiatan PDI Perjuangan Purbalingga yang saat itu dipimpinnya.
Ketujuh, pengakuan Wa Ode
Nurhayati,  terpidana  5,5  tahun  dalam kasus  korupsi  dana  PPID  (Percepatan Pembangunan  Infrastruktur  Daerah), pernah  melapor  ke  KPK  pada  Senin,  17 September  2018.  Ia  menyatakan,  kasus korupsi  yang  menjeratnya  belum  tuntas. Sebab,  selain  soal  uang  suap  Rp  6  miliar yang  menyeretnya  pada  2012,  Wa  Ode menilai  ada  dana  Rp120  miliar  yang diterima  partainya  (PAN),  tapi  belum diusut.

## Regulasi yang Mendorong Partai Politik Bebas  Korupsi  dan  Problematika Penerapannya
Korupsi  yang  dilakukan  parpol  telah membuat pemerintah mengupayakan agar tercipta  regulasi  yang  bisa  membuat parpol lebih transparan dan terhindar dari praktik  korup.  Beberapa  regulasi  yang diidealkan  untuk  mendorong    parpol bebas dari praktik korup itu diantaranya:

## 1) Undang-Undang Partai Politik
Parpol  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2011  tentang  tentang  Partai  Politik  (UU Parpol). Dalam ketentuan undang-undang a  quo terdapat  beberapa  pasal  yang bermuara pada perwujudan parpol bebas korupsi, diantaranya tergambar pada tabel 1 berikut:
Tabel 1. Jangkauan Pengaturan Keorganisasian Partai Politik Bebas Korupsi dalam Undang-Undang
Partai Politik Arah Pengaturan Ketentuan Dasar Hukum Sasaran Kewajiban yang berorientasi pencegahan korupsi Kewajiban  parpol  membuat  pembukuan mengenai  daftar  penyumbang  dan  jumlah sumbangan  yang  diterima,  serta  terbuka kepada masyarakat Pasal 13 huruf h Ketentuan  ini berimplikasi terhadap keterbukaan keuangan parpol sehingga negara  dapat memeriksa transparansi keuangan  dari parpol tersebut. Kewajiban parpol melaporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran  keuangan  yang  bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD Pasal 13 huruf i Kewajiban  memiliki  rekening khusus dana kampanye pemilihan umum Pasal 13 huruf j Larangan kepada Partai Politik sebagai Rambu Identifikasi Tindakan Korupsi Jumlah  sumbangan  ke  parpol  tidak  boleh melebihi  ketentuan  yang  ditetapkan undang-undang Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c jo Pasal 49 Ketentuan  ini berimplikasi terhadap pembangunan kredibilitas Partai  Politik dan terciptanya kompetisi
Partai  Politik yang sehat Larangan menerima dari atau memberikan kepada  pihak  asing  sumbangan  dalam bentuk apa pun Pasal 40 ayat (3) huruf a Larangan  menerima  sumbangan  berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun  tanpa  mencantumkan  identitas  yang jelas Pasal 40 ayat (3) huruf b Larangan  menerima  sumbangan  dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan Pasal 40 ayat (3) huruf c Larangan  meminta  atau  menerima  dana dari  BUMN,  BUMD  dan  BUMDes  atau dengan sebutan lainnya Pasal 40 ayat (3) huruf d Larangan menggunakan fraksi di MPR, DPR, DPRD Provinsi dan Kab/Kota untuk sumber pendanaan parpol Pasal 40 ayat (3) huruf e
Terlepas  dari  penjabaran  di  atas, undang-undang  parpol  menemui  titik masalah  pada  implementasinya.  Dimana undang-undang a quo menegaskan bahwa pengelolaan  keuangan  parpol  dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sehingga parpol wajib membuat laporan keuangan tahunan  yang  meliputi  laporan  realisasi anggaran, laporan neraca dan laporan kas. Laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh  akuntan  publik  dan  diumumkan secara  periodik.  Tujuannya  agar  laporan keuangan bisa diakses publik, termasuk di dalamnya  adalah  daftar  penyumbang. Namun  ketentuan  membuat  laporan keuangan  tahunan  tersebut  tidak  diikuti
oleh ketentuan teknis bagaimana membuat  laporan  keuangan  tahunan. Implikasi  dari  problematika  ini  adalah sejak  berlakunya  UU  No.  2  Tahun  2008 sesungguhnya tidak ada laporan keuangan parpol  yang  seragam,  dan  memenuhi standar  pelaporan.  Partai  politik  hanya menggugurkan kewajiban dengan membuat  laporan  keuangan  asal-asalan, atau  tidak  membuat  sama  sekali  karena keharusan  membuat  laporan  keuangan tahunan  ternyata  tidak  diikuti  oleh ketentuan penjatuhan sanksi (Junaidi et.al , 2011:  77).  Hal  ini  berbeda  dengan ketentuan undang-undang yang mengharuskan  parpol  menyampaikan
laporan pertanggungjawaban atas
penggunaan  subsidi  negara  kepada pemerintah.  Laporan  tersebut  wajib disampaikan kepada masyarakat luas,  jika tidak  akan  dikenakan  sanksi  berupa penundaan turunnya dana subsidi.

## 2) Undang-Undang Pemilu dan Undang- Undang Pilkada
UU  Pemilu  dan  UU  Pilkada  telah membuat  beberapa  langkah  antisipasi agar  parpol  dalam  penyelenggaraan pemilu  terhindar  dari  praktek  korup seperti  beberapa  ketentuan  dalam  tabel berikut:
Tabel 2. Jangkauan Pengaturan Partai Politik Bebas Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemilu Ketentuan Arah Pengaturan
Pasal  228 juncto Pasal  242  UU  No.  7  Tahun  2017  tentang Pemilu  mengenai  larangan  parpol  menerima  imbalan  dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden,  anggota  DPR,  DPRD  provinsi,  dan/atau  DPRD kabupaten/kota; dan ketentuan mengenai Partai Politik yang terbukti menerima imbalan tersebut diberikan sanksi larangan mengajukan calon pada periode berikutnya.
a. berorientasi pada persoalan pemilu  yang  masih  terciderai dengan politik transaksional negatif  seperti  politik  uang  yang marak.
b. berepisentrum  pada  transparansi keuangan  parpol  dalam  proses pemilihan  umum  dan  pemilihan kepala daerah baik saat persiapan maupun saat pelaksanaan.
Pasal  47  UU  No.  8  Tahun  2015  tentang  Pilkada  mengatur ketentuan mengenai Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota;  sanksi pemberian larangan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang  bersangkutan  untuk  mengajukan  calon  pada  periode berikutnya di daerah yang sama dan dikenakan denda sebesar 10  (sepuluh)  kali  lipat  dari  nilai  imbalan  yang  diterima  jika terbukti menerima imbalan yang dimaksud.
Pasal  76  ayat  (1)  UU  Pilkada  mengatur  ketentuan  mengenai larangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan  pasangan  calon  dan  pasangan  calon perseorangan  dilarang  menerima  sumbangan  atau  bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:
a. negara  asing,  lembaga  swasta  asing,  lembaga  swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
b. penyumbang  atau  pemberi  bantuan  yang  tidak  jelas identitasnya;
c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
d. badan  usaha  milik  negara,  badan  usaha  milik  desa  atau sebutan lain.
Adapun  sanksi  atas  pelanggaran  ketentuan  tersebut tercantum  pada  Pasal  76  ayat  (3)  dimana  Partai  Politik dan/atau  gabungan  Partai  Politik  yang  mengusulkan pasangan calon yang melanggar akan dikenai sanksi berupa pembatalan pasangan calon yang diusulkan.
Hal  yang  perlu  diperhatikan  adalah terjadinya problematika terhadap penerapan regulasi tersebut. Berdasarkan kajian  yang  telah  dilakukan Indonesian Corruption Watch (ICW), tulisan Fariz dan Ilyas dalam Perdana et.al (2018:  25)  10) menyatakan  bahwa  terdapat  beberapa kelemahan  mendasar  dari  regulasi pendanaan  parpol,  diantaranya  adanya ketentuan mengenai peningkatan batasan sumbangan  dana  kampanye  dari  para donatur  ternyata  tidak  diiringi  dengan perbaikan  sistem  audit  dana  kampanye yang  lebih  akuntabel.  Sedangkan  pada tataran praktek, problematika yang terjadi adalah manipulasi dana kampanye pemilu. Manipulasi yang dimaksud yaitu (https://nasional.kompas.com/read/2019/ 05/02/09515391/auditor-diminta- cermati -titik-kerawanan-manipulasi-dana kampanye),  pertama, parpol  mencatat pemasukan dari sumbangan yang dilarang dengan  menggunakan  penyumbang  fiktif demi  menyamarkan  dana  dari  donatur ilegal. Kedua ,  parpol  tidak  melakukan pencatatan  mengenai  pemasukan  dari sumbangan-sumbangan  terlarang  dan tidak  memasukan  ke  dalam  rekening khusus dana kampanye yang diatur dalam regulasi  sehingga  secara  eksplisit  tidak nampak adanya penerimaan dari sumber- sumber ilegal. Ketiga ,  parpol memasukan sumbangan  terlarang  ke  dalam  rekening parpol  yang  kemudian  dimasukkan  ke dalam  rekening  khusus  dana  kampanye. Ketentuan  dalam  undang-undang  pemilu yang  tidak  memuat  batasan  maksimal jumlah  sumbangan  yang  bersumber  dari parpol  dijadikan  celah  oleh  parpol  yang bersangkutan. Keempat ,  parpol  mencatat penerimaan tidak dalam jumlah sebenarnya.  Hal  inilah  yang  kemudian menjadikan  regulasi  saat  ini  yang  samar dalam perwujudan parpol yang berintegritas dan bebas korupsi. Jika dibandingkan dengan penerapan pelaporan  dana  kampanye  di  berbagai
negara, terjadi perbedaan dalam menentukan  frekuensi  pelaporannya. Negara  Bagian  Colorado  (USA),  misalnya, mewajibkan  kandidat  menyampaikan laporan  keuangan  setiap  triwulan  (pada tanggal 15 Januari, 15 April, 15 Juli, dan 15 Oktober).  Selain  itu,  kandidat  juga  wajib menyampaikan  laporan  bulanan  sejak enam bulan sebelum pemilihan serta satu laporan dua minggu sebelum dan sesudah pemilihan.  Pada  perkembangan  terakhir, pelaporan  tidak  hanya  dalam  bentuk tertulis,  tetapi  juga  melalui  perangkat teknologi  informasi  yang  dapat  diakses secara  mudah  oleh  publik.    Pelaporan seperti ini dimaksudkan agar para pemilih dapat  membuat  keputusan  mengenai partai/calon yang akan dipilih berdasarkan  sumber  penerimaan  dana kampanye (Surbakti, 2011: 73).

## 3) Pakta  Integritas  dalam  Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Upaya  penegasan  pentingnya  etika peserta  pemilu,  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU) telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencalonan  anggota  legislatif.  PKPU  ini memuat  pakta  integritas,  yang  salah  satu isinya  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6 ayat  (1)  adalah  adanya  kesepakatan  dari pimpinan Parpol untuk tidak menyertakan atau  mencalonkan  seorang  Caleg  yang berasal dari mantan terpidana korupsi.
Dimana  aktualisasi  pertama  telah dilakukan  dengan  penandatanganannya oleh  parpol  peserta  Pemilu  2019  yang menyepakati  komitmen  Sistem  Integritas Partai Politik (SIPP) (https:// nasional.kompas.com/ read/2018/12/04/16571931/parpol- peserta-pemilu-2019-sepakati-sistem- integritas-partai-politik?page=all). Penandatanganan  kesepakatan  tersebut dilakukan  oleh  para  pimpinan  parpol didampingi  pimpinan  KPK  dengan berkoordinasi bersama KPU, Bawaslu, dan
Kemendagri. Melalui pakta ini disimbolkan sebagai pengikat etika moral parpol dalam penyelenggaraan  pesta  demokrasi  yang berkualitas  dan  komitmen  memerangi korupsi.
Dari  sini  terlihat  bahwa  pakta integritas  adalah  aspek  etik  yang diformalkan  melalui  regulasi  yang  harus dipatuhi, bukan lagi sekedar kesepakatan. Sehingga  pakta  integritas  ini  bisa dikatakan  sebagai  langkah  preventif  agar tidak  terjadi  kejahatan  korupsi  berulang oleh  mereka  yang  pernah  dijatuhi hukuman tindak pidana korupsi.
Konsep  dan  Desain  Ideal  Penegakan Hukum  Korupsi  Partai  Politik  untuk Menciptakan Partai Politik yang Bebas Korupsi A. Prasyarat  Utama:  Penegasan  Partai

## Politik sebagai Korporasi
Sebelum membahas desain yang tepat untuk  menindak  parpol  yang  terlibat praktik  korup,  perlu  dijabarkan  terlebih dahulu  mengenai  penafsiran  parpol sebagai  korporasi  baik  dari  sisi  regulasi maupun teori. Hal ini penting karena akan menjadi pondasi dalam desain penegakan hukum  yang  akan  di  bangun  yang kemudian
mengantarkan
pada keseragaman  pemahaman  bahwa  parpol dapat  dipidana  dengan  statusnya sebagai korporasi.
Jika ditilik bangunan Pasal 1, Pasal 2, dan  Pasal  3  UU  Parpol,  maka  parpol dikategorikan sebagai badan hukum yang didirikan  oleh  sekelompok  orang  (WNI). Dari  konstruksi  tersebut  yang  kemudian dikaitkan dengan bunyi Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  (UU  Tipikor)  dimana “Korporasi  adalah  kumpulan  orang dan/atau  kekayaan  yang  terorganisasi baik  merupakan  badan  hukum  maupun bukan badan hukum” dan Pasal 1 angka 3 undang-undang a  quo dimana  “Setiap
orang  adalah  orang  perseorangan  atau termasuk  korporasi”,  maka  melalui pendekatan  regulasi  ini  parpol  dapat dimasukkan dalam jenis setiap orang yang dibebani pertanggungjawaban hukum jika melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Pada tataran  inilah  kemudian,  parpol  dapat dimasukkan  sebagai  korporasi  berbadan hukum yang dapat menjadi subjek hukum pidana, sehingga parpol sebagai korporasi berbadan  hukum  dapat  diperiksa  apabila diduga melakukan tindak pidana korupsi.
Adapun jika vis a vis dilihat pada Pasal
20  undang-undang a  quo diatur  sebagai berikut: (1) Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi dilakukan  oleh  atau  atas  nama suatu  korporasi,  maka  tuntutan dan  penjatuhan  pidana  dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
(2) Tindak  pidana  korupsi  dilakukan oleh  korporasi  apabila  tindak pidana  tersebut  dilakukan  oleh orang-orang  baik  berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi  tersebut  baik  sendiri maupun bersama-sama. Perihal mekanisme penegakan pertanggungjawaban korporasi ini, Mahkamah Agung juga telah menetapkan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  oleh Korporasi.  Adanya  ketentuan  dalam
Perma  tersebut  merupakan  langkah konkrit  dalam  penegakan  hukum  yang dapat diberlakukan terhadap parpol “jika dan  hanya  jika”  disepakati  bahwa parpol masuk dalam kategori korporasi. Sebagaimana  rumusan  Pasal  4  yang berbunyi: (1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban  pidana  sesuai dengan  ketentuan  pidana  korporasi
dalam  undang-undang  yang  mengatur tentang korporasi.
(2) Dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap korporasi,  hakim  dapat  menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan  atau  manfaat  dari tindak pidana korupsi tersebut atau tindak  pidana  tersebut  dilakukan untuk kepentingan korporasi;
b. Korporasi  membiarkan  terjadinya tindak pidana atau;
c. Korporasi tidak melakukan langkah- langkah  yang  diperlukan  untuk melakukan  pencegahan,  mencegah dampak  yang  lebih  besar  dan memastikan  kepatuhan  terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Penulis  tentunya  menyadari  bahwa persepsi  mengenai  parpol  masuk  dalam koridor korporasi mengandung perdebatan  secara  konseptual  khususnya di Indonesia. Adapun saat ini pendikotomian antara parpol dan korporasi  dapat  terlihat  pada  tabel berikut:
Tabel 3. Matrik Perbandingan Korporasi dan Partai Politik Unsur-unsur Korporasi (UU 40/2007) Partai Politik (UU 2/2008 jo UU 2/2011) Pendirian Didirikan berdasarkan kesepakatan Didirikan berdasarkan kesepakatan oleh 2 (dua) orang atau lebih paling sedikit 50 (lima puluh) orang WNI Organ Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris AD/ART dan Pengurus Legalitas Berbentuk badan hukum Berbentuk badan hukum
Didaftarkan kepada Kemenkumham Didaftarkan kepada Kemenkumham Tujuan Profit oriented vote-seking office-seeking policy-seeking Orientasi Kegiatan ekonomi Politik Sumber Keuangan Persekutuan modal Iuran anggota, sumbangan sah, bantuan APBN/APBD. Pertanggung- jawaban pidana Individu dan/atau kelembagaan Individu
Berdasarkan  tabel  di  atas  memang terlihat  bahwa  korporasi  memiliki  corak berbeda  dengan  parpol  jika  korporasi dimaknai  berdasar  pada  Undang-Undang No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseoran Terbatas.  Terutama  pada  hal  tujuan, orientasi kegiatan, sumber keuangan, dan pertanggungjawaban.  Namun  demikian, jika kembali pada unsur korporasi dalam UU  Tipikor  yang  terdiri  atas  unsur kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi  serta  unsur  badan  hukum maupun  bukan  badan  hukum,  tentunya akan  membawa  implikasi  yang  berbeda. Terlebih,  tafsir  korporasi  yang  hanya berorientasi  pada  konteks  ekonomi  atau profit sebetulnya merupakan tafsir sempit. Dinamika  perkembangan  hukum  saat  ini, mau  tidak  mau  menuntut  adanya  tafsir yang  lebih  luas  dan  progresif  demi terwujudnya keadilan substansial, termasuk  pada  konteks  perluasan  tafsir korporasi  kepada  parpol  dalam  tindak pidana  korupsi.  Sebagai  contoh  yaitu perbandingan antara konsep pemidanaan parpol  sebagai  korporasi  pada  sistem hukum  pidana  Amerika  Serikat  dan Belanda.
Dalam  memutuskan  perkara  pidana yang  melibatkan  korporasi,  Amerika Serikat  justru  cenderung  mengakomodir pengertian  korporasi  yang  sangat  luas. Kasus  pertama  kali  yang  melibatkan
keberadaan  korporasi  adalah  kasus the New York Central & Hudson River Railroad Co .  melawan United  States  (USSC: 2016: 493-494) , yang  di  dalamnya  pengertian korporasi  dipahami  sangat luas,  yakni  “ a person other than individual ” atau seorang selain dari pada individu dapat diklasifikasi sebagai korporasi apapun dan bagaimanapun bentuknya. Lebih jelasnya, korporasi (Lodder: 2017, 55) dirumuskan dengan  sebuah  nomenklatur  bernama “organisasi” yang tidak lagi hanya terbatas
orientasi pada aspek ekonomi/pendapatan,  melainkan  lebih luas  lagi,  misalnya  pemerintahan  dan subdivisi  politik  ( governments  and political  subdivisions ),  serta  organisasi non-profit.
Hal  senada  ditemukan  pula  pada Belanda.  Adapun  subjek  delik  badan hukum  atau legal  person yang  diatur Belanda cenderung memiliki makna yang sangat  luas.  Cakupan  subjek  delik  yang ditentukan  oleh  Belanda  lebih  luas  dan bahkan  diatur  secara  detail,  baik  badan hukum  publik  maupun  badan  hukum privat  yang  mana  keseluruhannya  dapat dikenakan  pertanggungjawaban  pidana dalam  sistem  hukum  Belanda.  Bahkan, beberapa  badan  publik  telah  diputus bersalah atas beberapa perbuatan pidana yang  menandakan  bahwa  Belanda memang  sangat  luas  dalam  mengatur mengenai subjek tindak pidana. Dalam hal ini tentunya parpol mendapat fokus yang sama  akan  sistem  pemidanaan legal person ini termasuk jika dikaitkan dengan parpol  sebagai  salah  satu  badan  hukum publik (Soleh: 2018: 312).
Kemudian  dari  sisi  teori,  bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana dengan melihat apakah tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau anggota dari korporasi  tersebut  masih  dalam  ruang lingkup  kewenangan  dalam  korporasi ataukah  merupakan  kehendak  pribadi. Secara  lebih  lengkap  korporasi  dinilai
telah  melakukan  tindak  pidana  dapat dilihat  keterkaitannya  kepada  beberapa teori  (Ali,  2016:  46-47),  yaitu pertama, teori  pelaku  fungsional (functioneel daaderschap) . Korporasi tidak perlu selalu melakukan  perbuatan  secara  fisik,  tetapi dapat  saja  perbuatan  pidana  dilakukan oleh  pegawainya  asal  saja  perbuatan tersebut masih dalam ruang lingkup fungsi dan kewenangan korporasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan  yang  tercantum dalam AD/ART.
Kedua, teori  identifikasi.  Korporasi dapat melakukan  pidana secara  langsung melalui  orang-orang  yang  berhubungan erat  dengan  korporasi  dan  dipandang sebagai  korporasi  itu  sendiri.  Perbuatan yang  dilakukan  oleh  anggota  korporasi dianggap  sebagai  perbuatan  korporasi selama  perbuatan  tersebut  berkaitan dengan korporasi.
Ketiga,  vicarious  liability. Doktrin  ini berasal  dari employment  principle bahwa majikan adalah penanggung jawab utama dari  perbuatan  para  buruh/karyawan. Keempat,  strict  liability. Pertanggung- jawaban  korporasi  dapat  juga  semata- mata  berdasarkan  undang-undang,  yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu  yang  ditentukan  oleh  undang- undang.
Berdasarkan logika yang ada tersebut, baik  dari  sisi  regulasi,  perbandingan, maupun  teori,  maka  bisa  didapat  titik temu dalam menjerat parpol, yakni dengan menyebutnya  sebagai  badan  hukum layaknya korporasi, dengan begitu parpol dapat  dijadikan  subjek  hukum  pidana apabila  terlibat  dalam  tindak  pidana korupsi.  Pada  tataran  inilah  kiranya penulis  mengambil  sikap  bahwa  parpol masuk dalam kategori korporasi sehingga padanya bisa dimintai pertanggungjawaban  pidana  jika  terlibat dalam praktik korup. Meski mungkin ada bantahan  lain,  paling  tidak,  konstruksi
berpikir  seperti  ini  dapat  menjadi  jalan keluar  dari segala  kebuntuan  dan  pilihan berat  untuk  menghukum  parpol  atas keterlibatannya  dalam  tindak  pidana korupsi.
Memang  dalam  praktik  terdapat problem berupa ketidakseragaman pemahaman bahwa parpol dapat diperlakukan sebagai korporasi, sehingga diperlukan  pengaturan  yang  tegas  dan eksplisit  bahwa  parpol  adalah  badan hukum/korporasi.  Padahal,  dalam  ajaran ilmu  hukum, subjek  hukum  adalah  orang dan badan hukum. Melepas tanggungjawab parpol atas tindak pidana korupsi yang melibatkannya jelas bertentangan  dengan  dogma  dan  ajaran hukum.  Pada  akhirnya  tentu  perlu  upaya memperluas  subjek  korporasi  dalam  UU Tipikor.  Tentunya  hal  ini  dapat  didorong pada  praktek  penegakan  hukumnya  ( law enforcement ).  Jaksa  dan  hakim  harus berani  memberikan  tafsir  luas  dan progresif  terhadap  korporasi  dalam menyikapi  problematika  korupsi  parpol saat ini. Hakim dalam membentuk hukum bukan  hanya  berorientasi  pada  legisme semata,  namun  juga  hakim  dituntut melakukan  penemuan  hukum  melalui metode kontruksi hukum atau yang lebih dikenal  dengan freirerchhtschule ,  yang dimana  hakim  diberi  kebebasan  dalam menemukan  hukum,  dalam  arti,  hakim bukan  sekedar  menerapkan  undang- undang, akan tetapi juga memperluas dan membentuk  hukum  melalui  putusanya. Dalam  aliran  ini,  hakim  dituntut  untuk menyeimbangkan  antara  keadilan  dan kemanfaatan (Asyhadie: 2014: 178).

## B. Desain  Penegakan  Hukum  Korupsi Partai Politik
Beranjak  dari  pembahasan  parpol adalah  korporasi  sebagai  pondasi  dasar penegakan, terdapat 3 tipe tindak pidana korupsi  yang  dapat  dijadikan  parameter
dalam desain yang akan dirumuskan, yaitu (Mulyadi, 2008: 186):
1. Tindak  Pidana  Korupsi  Tipe  Pertama, terdapat dalam Pasal 2 UU Tipikor yang menyebutkan  bahwa:  “Setiap  orang yang secara melawan hukum melakukan  perbuatan  memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi  yang  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian negara,  dipidana  dengan  pidana penjara  seumur  hidup  atau  pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda  paling  sedikit  dua  ratus  juta rupiah  dan  paling  banyak  satu  milyar rupiah.”  Dalam  hal  tindak  pidana korupsi  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (1)  dilakukan  dalam  keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
2. Tindak  Pidana  Korupsi  Tipe  Kedua, diatur  dalam  ketentuan  pasal  3  UU Tipikor  yang  menyebutkan  bahwa: “Setiap  orang  yang  dengan  tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya karena jabatan atau kedudukan  yang  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian negara,  dipidana  dengan  pidana seumur  hidup,  atau  pidana  penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  atau denda  paling  sedikit  lima  puluh  juta rupiah  dan  paling  banyak  satu  milyar rupiah.
3. Tindak  Pidana  Korupsi  Tipe  Ketiga, terdapat dalam ketentuan Pasal 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 12C dan 13 UU Tipikor, berasal dari pasal-pasal KUHP yang  kemudian  sedikit  dilakukan modifikasi  perumusan  ketika  ditarik menjadi  tindak  pidana  korupsi  sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan  menghilangkan  redaksional
kata  “sebagaimana  dimaksud  dalam pasal- pasal….KUHP”  seperti  formulasi dalam  ketentuan  UU  Tipikor.  Apabila dikelompokkan,  korupsi  tipe  ketiga dapat dibagi menjadi 4, yaitu:
a. Penarikan perbuatan yang bersifat penyuapan,  yakni  pasal  209,  210, 418, 419, dan Pasal 420 KUHP.
b. Penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan, yakni pasal 415, 416, dan pasal 417 KUHP.
c. Penarikan perbuatan yang bersifat kerakusan  (knevelarij,  extortion), yakni pasal 423, dan 425 KUHP. d. Penarikan perbuatan yang berkolerasi dengan pemborongan, leverensir  dan  rekanan,  yakni pasal 387, 388, dan 435 KUHP.
Adapun  desain  penegakan  hukum tindak  pidana  korupsi  parpol  tergambar pada bagan di bawah ini:
Bagan 1. Desain Penegakan Korupsi Partai Politik
Keseluruhan bangunan kerangka tersebut didasari  pada  tindak  pidana  korupsi  tipe pertama,  kedua,  dan/atau  ketiga.  Selain daripada  itu  perlu  digarisbawahi  pula bahwa  kontruksi  desain  yang  diinginkan adalah parpol dapat dijerat seperti halnya korupsi korporasi, sehingga sanksi pidana dapat  dikenakan  baik  pada  pengurus maupun parpol secara kelembagaan.
Sehubungan dengan konsep kejahatan  korporasi,  terdapat  beberapa pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban  pidananya  terkait dengan  kejahatan  korporasi,  yakni korporasi itu sendiri, pengurus korporasi dan karyawan/pekerja korporasi.
Berdasarkan hal tersebut maka sanksi terhadap  parpol  nantinya  dimuarakan sebagai  pidana  tambahan  yang  harus diberikan  sepanjang  dapat  dibuktikan melalui putusan pengadilan yang
berkekuatan  hukum  tetap  bahwa  uang hasil  korupsi  nyata  mengalir  ke  parpol bersangkutan  dan  adanya  keterlibatan parpol  baik  langsung  maupun  tidak langsung dalam korupsi yang terjadi.
Sebagaimana bagan di atas, konstruksi pertama yang  digagas  adalah pengurangan  bantuan  keuangan  negara terhadap  parpol.  Hal  yang  perlu diidentifikasi  adalah  korupsi  tersebut dilakukan secara sendiri oleh anggota atau pengurus parpol yang sedang menduduki jabatan  publik  dan  uang  itu  terbukti dialirkan ke parpol. Pada tataran ini, selain oknum  tersebut  dikenai  pidana  sesuai aturan perundang-undangan, pidana tambahan  juga  dikenakan  pada  parpol sebagai  tanggungjawab  moral  parpol terhadap publik atas kegagalan pendidikan  politik  terhadap  kadernya,
Pembubaran Partai Politik
Diikuti pembatasan hak mantan pengurus parpol untuk melakukan kegiatan berbasis politik termasuk berpindah ke partai lain atau mendirikan parpol baru Korupsi dilakukan secara sistematis dan terorganisir Larangan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu Larangan dilakukan pada periode penyelenggaraan pemilihan selanjutnya Korupsi dilakukan secara kolektif Pengurangan Bantuan Keuangan Negara Pengurangan bantuan maksimal 30% dengan pada 1 tahun anggaran Korupsi dilakukan oleh anggota parpol secara mandiri
salah satunya melalui pemotongan subsidi bantuan pendanaan parpol dari negara.
Sebagaimana diketahui,
secara empiris  parpol  melaksanakan  tugas  yang bersifat  publik.  Tugas  publik  tersebut setidak-tidaknya  mempersiapkan  dan mengajukan calon anggota DPR dan DPRD; calon  presiden  dan  wakil  presiden;  dan calon kepala daerah. Sebagai upaya untuk menjamin  persaingan  yang  adil  antar- parpol peserta pemilihan atau antar-calon, sangat  wajar  pula  apabila  negara melalui APBN  menyediakan public  funding ,  baik yang  dialokasikan  secara  langsung maupun  tidak  langsung,  baik  yang diberikan  sebagai  insentif  bagi  partai untuk  menjalankan  fungsinya  maupun sebagai  upaya  menjamin  modal  dasar minimal yang sama antar-partai (Surbakti, 2011:  19).  Saat  ini,  anggaran  bantuan keuangan parpol telah terjadi penambahan  10  kali  lipat  berdasarkan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun 2018  tentang  Perubahan  Kedua  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun 2009  tentang  Bantuan  Keuangan  Kepada Partai  Politik  dimana  sebelumnya  dana bantuan  keuangan  kepada  parpol  tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR Rp 108,  kini  menjadi  Rp  1.000  setiap  suara sah.  Kemudian  untuk  tingkat  DPRD provinsi  menjadi  Rp  1.200  per  suara  sah dan  tingkat  DPRD  kota/kabupaten menjadi Rp 1.500 per suara sah. Bantuan dana  parpol  yang  diberikan  oleh  negara tersebut diprioritaskan
untuk melaksanakan  pendidikan  politik  bagi anggota  parpol  dan  masyarakat  serta sebagai  biaya  operasional  sekretariat parpol. Dengan kenaikan tersebut berbanding  lurus  dengan  peningkatan dana bantuan parpol dari sebelumnya 13,5 miliar  dalam  setahun  menjadi  111  miliar untuk setiap tahunnya ( https://mediaindonesia.com/read/detail/ 274450-kemendagri-berupaya-tambah- bantuan-dana-parpol ).
Adapun  diskursus  mengenai  subsidi negara untuk parpol yang perlu dinaikkan sebagai  upaya  mengurangi  korupsi pendanaan  di  parpol  memang  dirasa relevan.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk semakin  menutup  celah  korupsi  yang selama  ini  marak  dilakukan  oknum elite partai,  baik  di  lembaga  legislatif  maupun eksekutif. Sebagaimana kasus-kasus korupsi  yang  ada  dimana  ada  dugaan aliran  dana  ke  partai  untuk  membiayai. Apabila  merujuk  pada  perkembangan  di dunia,  banyak  negara  yang  juga mengembangkan  model  subsidi  negara terhadap  parpol.  Misalnya  Inggris,  Italia dan  Australia  yang  subsidi  negara  lebih kecil dibandingkan sumbangan.
Sementara  itu  Perancis,  Denmark  dan Jepang  subsidi  negara  sama  dengan sumbangan. Austria, Swedia dan Meksiko bantuan  negara  lebih  besar  dari sumbangan.  Sementara  itu  Uzbekistan 100%  pendanaan  parpol  berasal  dari subsidi  negara  (Susanto,  2017:  233). Walapun  memang  terdapat  realitas  pula bahwa  subsidi  negara  yang  besar  belum tentu berbanding lurus dengan terbebasnya  parpol  dari  korupsi.  Negara yang bisa dijadikan contoh yaitu Meksiko, sebagai  salah  satu  negara  yang  relatif besar dalam memberikan dana sumbangan  kepada  parpol  (70%  dari kebutuhan parpol). Namun kenyataannya korupsi masih  terus merajalela  di negara tersebut. Transparency International dalam laporannya soal indeks  persepsi  korupsi  global  2016 mencatat Meksiko berada di peringkat ke- 123 dari 176 negara ( https://tirto.id/bercermin-dari-negara- lain-soal-dana-parpol-cvw7 ). Begitu  juga di  Spanyol,  konsekuensi  subsidi  parpol ternyata  memiliki  dampak  kartelisasi partai.  Partai  politik  menjadi  oportunis dan  permisif.  Akibatnya,  partai  lebih tertutup dan tidak memiliki rasa tanggung jawab  terhadap  publik.  Parpol  lebih
tunduk  kepada  kekuasaan  ketimbang kepada  rakyat  karena  dianggap  sebagai pemenuhan finansial partai ( https://news.detik.com/kolom/d- 3631084/dana-subsidi-dan-akuntabilitas- parpol ).
Terlepas  dari  diskursus  tersebut, adalah  hal  wajar  dan  relevan  pula  ketika terdapat  desain  penegakan  hukum korupsi parpol dimana tingkatan pertama dengan mengurangi subsidi negara kepada partai. Sehingga, ketika parpol dikenakan pidana  tambahan  berupa  pemotongan dana bantuan parpol tersebut, diharapkan muncul adanya kesadaran untuk menempatkan  kader-kader  terbaiknya dalam  menduduki  jabatan  publik  agar terhindar dari perilaku korup.
Adapun prosentase maksimal pemotongan  30  persen  dianggap  sebagai angka yang proporsional yang didasarkan pada  sejauh  mana  tindakan  korupsi  dan dampak  dari  tindakan  tersebut.  Besaran final yang dikenakan pemotongan tentunya  bergantung  pada  putusan pengadilan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang  Partai  Politik  sebenarnya  juga telah  mengatur  mekanisme  pemberian sanksi  administratif  berupa  penundaan bantuan  dana  parpol  dari  negara  ketika terjadi  pengabaian  kewajiban  parpol untuk menyampaikan laporan pertanggung-jawaban  secara  berkala  1 (satu)  tahun  sekali  terhadap  penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber  dari  dana  bantuan  APBN  dan APBD. Ketentuan ini berimplikasi terhadap  tertibnya  administrasi  parpol dalam  pelaporan  keuangan  sebagaimana yang  diatur  di  Pasal  13  huruf  i  undang- undang a quo. Sehingga pada tataran inilah kemudian  dirasa  tepat  ketika  juga diterapkan  sanksi  yang  hampir  serupa yaitu  pemotongan  bantuan  dana  parpol sebagai  pidana  tambahan  dalam  upaya
meminimalkan  perilaku  korupsi  di  tubuh parpol.
Konstruksi kedua, diberikan larangan untuk  menjadi  peserta  pemilu  pada periode  berikutnya.  Hal  yang  perlu diidentifikasi  terkait  ini  adalah  korupsi tersebut  dilakukan  secara  kolektif  oleh anggota  atau  pengurus  parpol  dan uangnya  dialirkan  ke  parpol.  Dari  data yang  diperoleh  tahun  2018  bahwa sedikitnya  545  atau  61%  dari  aktor korupsi yang dijerat Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  adalah anggota  DPR,  DPRD  provinsi,  kabupaten, dan  kota,  serta  para  kepala  daerah  yang diusung parpol ( https://www.beritasatu.com/yudo-
dahono/nasional/524403/sistem-politik- membuka-ruang-korupsi ),  yang  sebagian besar  secara  tidak  langsung  dilakukan kolektif.  Hal  ini  terbukti  misalnya  dalam kasus  anggota  DPRD  Kota  Malang  pada tahun  2018  dalam  dugaan  tindak  pidana suap  pembahasan  APBD-P  Pemkot Malang,  dimana  sebanyak  41  orang anggota  DPRD  Kota  Malang  yang  terlibat korupsi ditangkap KPK. Selain itu terdapat pula  kasus  korupsi  di  lingkungan  DPRD Jambi tahun 2019 yang menyeret 12 orang anggota  DPRD  Jambi.  Adapun  di  awal tahun  2020,  sebanyak  14  orang  anggota DPRD  Sumatera  Utara  ditetapkan  oleh KPK  sebagai  tersangka  kasus  dugaan tindak pidana suap di era Gubernur Gatot Pujo Nugroho ( https://www.bbc.com/indonesia/indonesi
a-45464288 ).  Pada  desain  tingkat  kedua ini, selain pemberian sanksi pidana, sanksi tambahan  juga  diberikan  kepada  parpol dengan  tidak  diperbolehkannya  menjadi peserta  pemilu  periode  selanjutnya,  baik di  tingkat  pemilu  Presiden,  DPR,  DPRD Provinsi,  DPRD  Kabupaten/Kota  ataupun pemilihan kepala daerah.
Sejauh  ini  sebenarnya  di  dalam undang-undang terkait pemilu dan pilkada telah  mengatur  ketentuan  mengenai
sanksi larangan partai untuk mengajukan calon pada pemilihan periode  berikutnya ketika  memenuhi  unsur  yang  dilarang dalam  kedua  undang-undang  tersebut. Unsur  yang  dimaksud  yaitu  parpol menerima imbalan dalam proses
pencalonan  dan  terbukti melalui  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, ketentuan tersebut  terbatas  kasus  dana  sumbangan pencalonan,  tidak  meluas  pada  tataran tindak  pidana  korupsi.  Dalam  pejatuhan sanksi  pun  bukan  larangan  menyeluruh. Dengan demikian, desain kedua ini, parpol secara  menyeluruh  pada  tingkatan pemilihan apapun dilarang mendaftarkan diri  menjadi  peserta  pemilihan  periode berikutnya  jika  saat  anggota  atau pengurus  parpol  saat  berkuasa  terbukti secara  kolektif  melakukan  tindak  pidana korupsi.  Tentunya  hal  ini  diorientasikan pada  pembenahan  internal  parpol  dan efek jera fundamental bagi semua pihak.
Konstruksi ketiga, dilakukan pembubaran  parpol  diikuti  dengan larangan  bagi  pengurus  parpol  untuk melakukan  kegiatan  politik  termasuk berpindah ke partai lain atau mendirikan parpol baru. Hal ini dapat dikonstruksikan bahwa  larangan  ini  berlaku  sepuluh sampai lima belas tahun bagi parpol yang dibubarkan  akibat  korupsi.  Terkait  ini yang  perlu  diidentifikasi  adalah  adanya korupsi  yang  dilakukan  secara sistematis dan terorganisir oleh parpol dan terdapat dana  korupsi  yang  mengalir  ke  parpol. Artinya, terdapat perintah yang terstruktur dari pengurus atau melibatkan pengurus untuk melakukan korupsi. Selain itu,  untuk  desain  ini  juga  diberlakukan terhadap  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan berulang, maka terhadap parpol yang  melakukan  tindakan  tersebut  bisa ditindak
dengan pembubaran
berdasarkan  putusan  pengadilan  yang berkekuatan hukum tetap.
Selama ini, syarat pembubaran parpol sebagaimana  diatur  dalam  UU  Parpol masih  berkutat  pada  dua  syarat  utama. Pertama ,  terhadap  partai  yang  telah dibekukan oleh pengadilan negeri selama satu  tahun  akibat  melakukan  kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan  perundang-undangan  atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan  dan  keselamatan  NKRI  tetapi dalam  masa  pembekuan  atau  pasca pembekuan  masih  melakukan  kegiatan serupa, maka terhadapnya dapat dilakukan  pembubaran. Kedua ,  apabila parpol
terbukti menganut dan
mengembangkan  serta  menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme- Leninisme  maka  langsung  dibubarkan tanpa  pembekuan  terlebih  dahulu. Terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan atas  dua  syarat  tersebut,  pembubaran parpol  dilakukan  melalui  mekanisme peradilan di Mahkamah Konstitusi.
Dari  beberapa  syarat  pembubaran parpol  yang  dikemukakan  di  atas,  dalam konstruksi  yang  ketiga  ini,  syarat “larangan  melakukan  kegiatan  yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan”  bisa  dijadikan pintu  masuk  untuk  menghukum  parpol yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi. Jadi pelanggaran terhadap undang-undang ke  depan  tindak  hanya  dibatasi  pada pelanggaran  UU  Parpol,  melainkan termasuk juga undang-undang lain dalam hal  ini  adalah  UU  Tipikor.  Sehingga, sebagaimana argumentasi yang menyatakan bahwa parpol bisa disamakan dengan  badan  hukum  seperti  halnya korporasi, maka hukuman kepada parpol yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi juga bisa diberikan termasuk pada badan hukumnya.  Dengan  konstruksi  demikian, pelanggaran  terhadap  UU  Tipikor  yang dilakukan oleh parpol bisa menjadi syarat permohonan
untuk melakukan pembubaran terhadap parpol.
Terkait  dengan  pembubaran  parpol
ini terdapat tiga skenario yang ditawarkan: 1. Partai politik yang terbukti melakukan  tindak  pidana  korupsi  di pengadilan Tipikor, digugat pembekuannya  oleh  pemerintah  ke pengadilan negeri. Dalam hal ini bisa diwakili  oleh  Jaksa  Agung  dan/atau
Menteri  yang  ditugasi  oleh  Presiden untuk  itu.  Jika  dikabulkan  dan  tidak dilakukan  upaya  hukum  kasasi  ke
Mahkamah  Agung,  maka  pemerintah dapat menggunakan putusan pengadilan tersebut untuk mengajukan permohonan pembubaran  parpol  ke  Mahkamah Konstitusi; 2. Partai politik yang melakukan korupsi dan digugat pembekuan oleh pemerintah,  tetapi  menang  kasasi, tetap  dimohonkan  pembubarannya ke Mahkamah Konstitusi; dan 3. Partai politik yang terbukti melakukan korupsi langsung dimohonkan  pembubarannya  ke Mahkamah Konstitusi oleh pemerintah tanpa didahului pembekuan. Setelah  parpol  dibubarkan  melalui mekanisme  itu,  sebagai  bentuk  hukuman tambahan dan untuk mencegah terulangnya tindakan korup yang
dilakukan  pengerus  partai  yang  sudah dibubarkan  tersebut,  maka  terhadap pengurus  ini  diberikan  larangan  untuk melakukan  kegiatan  politik  termasuk berpindah ke partai lain atau mendirikan parpol  baru.  Bisa  dikonstruksikan  bahwa larangan ini berlaku sepuluh sampai lima belas tahun bagi parpol  yang dibubarkan akibat korupsi.
Terkait dengan ini, sebenarnya Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun  2008  tentang  Prosedur  Beracara dalam  Pembubaran  Partai  Politik  sudah
mengatur  bahwa  terhadap  parpol  yang telah dibubarkan diberlakukan pelarangan  terhadap  mantan  pengurus parpol yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan  politik.  Namun  norma  ini  masih terdapat  kekurangan,  terutama  untuk parpol  yang  dibubarkan  akibat  tindak pidana  korupsi.  Pertama,  tidak  ada larangan  untuk  mendirikan  parpol  baru. Kedua, aturannya masih di level Peraturan MK.  Oleh  karena  itu,  normanya  perlu dikonstruksikan  ulang  dan  levelnya dinaikkan  ke  level  UU  Parpol  yang berkaitan  dengan  syarat  pembentukan Parpol.
Saat  ini  syarat  untuk  mendirikan partai  baru  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  2  UU  Parpol  hanya  mengatur larangan  terhadap  pendiri  dan  pengurus terkait  dengan  rangkap  jabatan.  Pasal  2 ayat (1b) menyebut “Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota  Partai  Politik  lain”.  Terkait larangan ini, perlu ditambah satu ayat lagi yang  menyatakan  bahwa  “pendiri  dan pengurus  parpol  tidak  boleh  berasal  dari parpol yang telah dibubarkan berdasarkan putusan  pengadilan  yang  berkekuatan hukum tetap”. Hal ini tentu bisa dilakukan karena hak politik adalah derogable right sehingga  dapat  dikurangi  atau  dibatasi pemenuhannya  oleh  negara  dalam keadaan  tertentu.  Dengan  demikian, kekhawatiran  bahwa  pengurus  yang partainya  dibubarkan  akan  berpindah atau mendirikan partai baru bisa terjawab dan  efektifitas  penghukuman  terhadap parpol dapat terpenuhi.

## Penutup
Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang dilakukan  maka  dapat  disimpulkan menjadi 3 hal. Pertama, terdapat 8 kasus korupsi  yang  mengarah  pada  pengaliran dana  hasil  korupsi  ke  parpol,  baik  yang
melibatkan  ketua  umum,  pengurus maupun anggota parpol.
Kedua ,  telah  banyak  regulasi  yang diorientasikan  pada  upaya  mendorong parpol  bebas  korupsi.  Akan  tetapi  pada kenyataannya  korupsi  yang  melibatkan partai  masih  terjadi  dan  belum  ada penegakan hukum yang mapan atasnya.
Ketiga ,  adanya  kesepahaman  parpol masuk kategori korporasi sehingga desain penegakan yang dibangun dapat diterapkan sesuai harapan. Adapun desain penegakan  hukum  korupsi  parpol  ke depan  perlu  diterapkan  dengan  tiga tingkatan, yaitu: 1) pengurangan bantuan keuangan negara terhadap parpol
(maksimal  30%  pada  1  tahun  anggaran);
2)  larangan  menjadi  peserta  pemilu (dilakukan pada periode penyelenggaraan pemilihan  selanjutnya  dalam  semua tingkatan pemilihan); dan 3) pembubaran parpol  yang  diikuti  pembatasan  hak mantan pengurus parpol untuk melakukan kegiatan  berbasis  politik  termasuk berpindah ke partai lain atau mendirikan parpol baru.

## Saran
Dengan  adanya  pemahaman  bahwa parpol  masuk  kategori  korporasi,  maka pertama, jaksa  dan  hakim  perlu  berani melakukan  tafsir  luas  dan  progresif terhadap  parpol  sebagai  korporasi  untuk dapat  menjerat  parpol  sebagai  subjek tipikor  jika  terbukti  keterlibatannya.  Hal ini  perlu  dilakukan  sebagai  langkah pertama  dan  utama  dalam  menerapkan gagasan desain penegakan hukum korupsi parpol.
Kedua, pidana  tambahan  yang diberikan  hakim  bisa  dalam  bentuk pengurangan  bantuan  keuangan  negara terhadap parpol, larangan menjadi peserta pemilu, atau pembubaran parpol.
Ketiga, konkritkan desain penegakan hukum  korupsi  parpol  melalui  jalur legislasi  untuk  mendapatkan  kepastian
bentuk  penghukuman.  Hal  ini  dapat dilakukan  dengan    memasukkan  secara tegas bahwa parpol adalah korporasi yang mempunyai corak khusus dan memasukkan  desain  penegakan  hukum yang telah digagas dalam penelitian ini ke dalam  undang-undang  parpol.  Walaupun hal  ini  terlihat  utopis  karena  undang- undang  adalah  produk  politik  dan  elit politik  tidak  mungkin  menjerumuskan dirinya  sendiri  dengan  perubahan tersebut.  Akan  tetapi,  demi  membangun idealitas kebijakan pidana dalam bangunan negara hukum, jalur legislasi ini tetap perlu dicoba apalagi jika nanti telah ada putusan hakim yang mendahuluinya.

## Referensi
Ali,  Mahrus.  (2016), Hukum  Pidana Korupsi. UII Press. Yogyakarta.
Ananda,  Putra. Kemendagri  Berupaya Tambah  Bantuan  Dana  Parpol, https://mediaindonesia.com/read/ detail/274450-kemendagri- berupaya-tambah-bantuan-dana- parpol. 18 Agustus 2020 .
Aspan,  Zulkifli  dan  Wiwin  Suwandi. (2020).  Menjerat  Kader,  Melepas Partai Politik Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Kasus Tipikor. Jurnal  Al  -  Adalah:  Jurnal Hukum dan Politik Islam 5(1): 70- 90.
Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman. (2014). Pengantar  Ilmu  Hukum .  PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
BBC  News  Indonesia. Korupsi  Massal  di DPRD . https://www.bbc.com/
indonesia/indonesia-45464288 .  15 Mei 2020 (21:17).
Detik  News. 2  Tahun  Lebih  PK  Anas Urbaningrum  Belum  Diputus,  Ini
Kata MA. https://news.detik.com/berita/d- 5131246/2-tahun-lebih-pk-anas-
urbaningrum-belum-diputus-ini- kata-ma . 18 Agustus 2020 (20:11). Hariadi,  Tunjung  Mahardika.  (2013). Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura  dan  Indonesia. Jurnal Recidive 2(3): 265-279.
Hiariej,  Eddy  OS, Korupsi  Partai  Politik . https://nasional.kompas.com/read /2011/08/03/03203925/korupsi.p artai.politik?page=all . 15 Mei 2020 (17:02).
Hukum Online. Mungkinkah Partai Politik diperlakukan  sebagai  Korporasi Kasus Tipikor? . https://www.hukumonline.com/be rita/baca/lt5ba0c9cc5e3cf/mungk inkah-partai-politik-diperlakukan- sebagai-korporasi-dalam-kasus- tipikor?page=2 .  16  Mei  2020 (20:00).
Hukum  Online. Vonis  Diperberat  dan  Hak Politik  Dicabut,  Suryadharma  Ali Tak Akan Kasasi, https://www.hukumonline.com/be rita/baca/lt57503d2629d64/vonis -diperberat-dan-hak-politik- dicabut--suryadharma-ali-tak- akan-kasasi/ .  18  Agustus  2020 (20:57).
Irawan,  Ade  dkk.  (2014).  Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu, Indonesia Corruption Watch. Jakarta. Junaidi,  Veri,  dkk.  (2011). Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan dan Praktek. Kemitraan  bagi  Pembaruan  Tata Pemerintahan. Jakarta.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2018). Buku  Panduan  Sistem  Integritas Partai Politik . Jakarta Komisi  Pemberantasan  Korupsi. Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) 2015. https://www.kpk.go.id/id/publikas
i/penanganan-
perkara/inkracht/467-inkracht- 2015 . 18 Agustus 2020 (20:31).
Komisi  Pemberantasan  Korupsi. Perkara berkekuatan Hukum tetap (Inkracht) 2018. https://www.kpk.go.id/id/publikas i/penanganan- perkara/inkracht/603-
inkracht2018. 19  Agustus  2020 (16:20).
Komisi Pemberantasan  Korupsi . S tatistik TPK  Berdasarkan  Profesi/Jabatan . https://www.kpk.go.id/id/statistik /penindakan/tpk-berdasarkan- profesi-jabatan .  11  Juli  2020 (19:05).
Kompas, Parpol  Peserta  Pemilu  2019
Sepakati  Sistem  Integritas  Partai Politik. https://nasional.kompas.com/read /2018/12/04/16571931/parpol- peserta-pemilu-2019-sepakati- sistem-integritas-partai- politik?page=all .  23  Agustus  2020 (17:52).
Kompas. Perjalan Kasus PLTU Riau 1 Jerat Eni Maulani Saragih Hingga Sofyan Basir, https://nasional.kompas.com/read /2019/04/24/06590331/perjalana n-kasus-pltu-riau-1-jerat-eni- maulani-saragih-hingga-sofyan- basir?page=all. 19  Agustus  2020
(17:21). Kompas. Upaya  Memutus  Aliran  Dana Korupsi ke Partai Politik . https://nasional. kompas.com/read/2017/06/12/07
010051/upaya.memutus.aliran.dan a.korupsi.ke.partai.politik.?page=al l . 19 Agustus 2020 (19:45).
Liputan  6.  V onis  8  Tahun  Bui  Untuk  Anas Urbaningrum  5  tahun  Silam. https://www.liputan6.com/news/r ead/4069279/vonis-8-tahun-bui- untuk-anas-urbaningrum-5-tahun- silam . 18 Agustus 2020 (21:21).
Lodder,  Suzanne.  (2017).  “The  Dutch Public  Prosecutor’s  Transaction Policy for Fraudulent Companies in a  Comparative  Law  Perspective”.
Thesis. International Business Law & Rechtsgeleerdheid, Tilburg University.
Mardiastuti, Aditya. Pemerintah Terbitkan PP  Kenaikan  Dana  Parpol  10  Kali Lipat. https://news.detik.com/berita/d- 3809451/pemerintah-terbitkan- pp-kenaikan-dana-parpol-10-kali- lipa t. 23 Agustus 2020 (21:00) Marzuki, Peter Mahmud. (2008). Penelitian Hukum , Cet. 2. Kencana. Jakarta. Mochtar, Zainal Arifin. (2019). Pertanggungjawaban Partai Politik yang  melakukan  Tindak  Pidana Korupsi. Jurnal  Mimbar  Hukum
31(2): 157-173.
Muhammad,  Abdulkadir.  (2004). Hukum dan  Penelitian  Hukum ,  Cet.  1.  PT.
Citra Aditya Bakti. Bandung. Muladi  dan  Dwidja  Priyatno.  (2010). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Kencana Prenada Media. Jakarta.
Mulyadi,  Lilik.  (2008). Bunga  Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik. Alumni. Bandung.
Nasional, Artidjo CS Vonis Anas Urbaningrum  14  Tahun  Penjara. https://nasional.okezone.com/read /2015/06/08/337/1162175/artidj o-cs-vonis-anas-urbaningrum-14- tahun-penjara. 18  Agustus  2020 (20:19).
Perdana, Adhitya, et.al.
(2018).
Pembiayaan  Pemilu  di  Indonesia .
Bawaslu RI. Jakarta. Ristianto,  Christoforus. Auditor  Diminta Cermati Titik Kerawanan Manipulasi Dana Kampanye .
https:// nasional.kompas.com/read/2019/ 05/02/09515391/auditor-diminta- cermati-titik-kerawanan- manipulasi-dana-kampanye . 19 Agustus 2020 (21:21). Safa’at, Muchamad Ali. (2011). Pembubaran Partai Politik, Pengaturan dan Praktik Pembubaran  Partai  Politik  dalam Pergulatan Republik. , Raja Grafindo. Jakarta. Soleh, Muhammad Faisol. (2018).
“Tinjauan Hukum Pidana terhadap Partai  Politik  sebagai  Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak  pidana  Pencucian  Uang”.
Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Suparman,  Fana. Sistem  Politik  Membuka Ruang Korupsi. https://www.beritasatu.com/yudo- dahono/nasional/524403/sistem- politik-membuka-ruang-korupsi . 23 Agustus 2020 (21:23).
Surbakti,  Ramlan  dan  Didik  Supriyanto. (2011). Pengendalian  Keuangan Partai  Politik .  Kemitraan  bagi Pembaruan  Tata  Pemerintahan. Jakarta.
Tempo. Setya  Novanto  Ajukan  PK  dalam Kasus E-KTP. https://nasional.tempo.co/read/12 41080/setya-novanto-ajukan-pk- dalam-kasus-e-ktp/full&view=ok . 19 Agustus 2020(16:27).
United  States  Sentencing  Commission, Guidline  Manual,  November  1, 2016.
Wangga,  Maria  Silvya  E.  (2018).
Pertanggungjawaban Pidana Partai  Politik  sebagai  Badan Hukum  dalam  Tindak  Pidana
Korupsi. Jurnal  Integritas 4(2): 255-278.