Visi Sosial Humaniora (VSH)                                                                       Volume: 05  No 1 Juni 2024 (216-223) ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal. uhn. ac. id/index. php/humaniora/
Hubungan Poligami Tanpa Izin Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar)
Hubungan Poligami Tanpa Izin Istri Dalam Kehidupan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar)
Muhammad Amri Amin 1 , Irwan 2 , Ami Pratama 3 , Sadam Husen 4
1 Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram 2 Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram 3 Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram 4 SD Negeri 3 Jagaraga m.amri_amin@yahoo.co.id 1 , nawawiirwan1987@gmail. com 2 , amipratama87@gmail. com 3 , sadamalfaruqy@gmail. com 4

## Abstract
Marriage is a law that allows having one wife to four wives, polygamous marriages are permitted either in a serial manner or with the permission of the first wife provided they are able to be fair physically and mentally.  In Bengkaung Village, Batulayar District, polygamy is generally carried out through unregistered marriages which cause many problems.  The aim of the research is to find out polygamy according to law; to determine the relationship between polygamy without the wife's permission and household life in Bengkaung Village, Batulayar District; and to know about polygamy according to Islam.  The method used is qualitative, respondents were selected by random sampling from perpetrators of unregistered marriages, from this research it can be concluded that: 1.  Polygamy is permitted by law provided that there is written permission from the first wife, the husband is ready to fulfill the needs of his wives, it can be valid fair both physically and mentally; 2.  Siri marriages are carried out in Bengkaung Village, Batulayar District because to cover the perpetrator's social status, to avoid the first wife not being allowed to remarry, generally the first wife does not allow her husband to remarry; 3.  According to Islamic rules, serial or open polygamy is permitted for up to 4 wives provided that: the husband is capable, is able to provide for his wives both physically and mentally and is able to act fairly.

## Abstrak
Pernikahan adalah syariat yang membolehkan memiliki satu istri sampai empat istri, pernikahan poligami dibolehkan baik secara siri maupun dengan seizin istri pertamanya dengan catatan mampu berlaku adil lahir maupun batin.  Di Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar umumnya  poligami dilakukan  dengan nikah siri yang menimbulkan banyak masalah.    Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui poligami menurut undang-undang; untuk mengetahui hubungan poligami tanpa izin istri dengan kehidupan rumah tangga di Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar; dan untuk mengetahui poligami menurut Islam.    Metode yang digunakan adalah kualitatif, responden dipilih dengan random sampling dari pelaku pernikahan siri, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1.  Poligami berdasarkan undang-undang dibolehkan dengan syarat adanya izin tertulis dari istri pertama, suami siap memenuhi kebutuhan istri-istrinya, dapat berlaku adil lahir maupun batin; 2.  Pernikahan siri dilakukan di Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar karena untuk menutupi status sosial pelaku, menghindari tidak diizinkannya menikah lagi oleh istri pertama, umumnya istri pertama tidak mengizinkan suaminya nikah lagi; 3.    Menurut aturan Islam poligami secara siri

## Info Artikel
Diterima : Tgl 09 Juni 2024 Revisi     :
Tgl 20 Juni 2024
Terbit     :
Tgl 25 Juni 2024 Key words: Polygamy, Wife's Consent, Islamic Law Perspective
Kata Kunci: Poligami, Izin Istri, Perspektif Hukum Islam
Corresponding Author : Muhammad Amri Amin 1 , Irwan 2 , Ami Pratama 3 , Sadam Husen 4 Muhammad Amri Amin 1 , Irwan 2 , Ami Pratama 3 , Sadam Husen 4
Visi Sosial Humaniora (VSH)                                                                       Volume: 05  No 1 Juni 2024 (216-223) ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal. uhn. ac. id/index. php/humaniora/
Hubungan Poligami Tanpa Izin Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar)
ataupun terang-terangan dibolehkan sampai 4 orang istri dengan syarat: mampu suami mampu menafkahi istri-istrinya baik lahir maupun batin dan mampu berlaku adil.

## PENDAHULUAN
Pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menetapkan hak-hak dan kewajiban di antara keduanya  (Djazuli, 2021).    Allah Swt menjadikan nikah sebagai anugerah bagi orang mukmin dan menjadi benteng dari godaan setan  (At-Tihami, 2004).   Perkawinan adalah jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya masing-masing  (Tihami & Sahrani, 2009).  Sedangkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah, ”Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (Mahkamah Agung RI, 2011).
Allah SWT berfirman, Artinya:”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.  Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Ar-ruum;21) (Kementerian Agama RI, 2018).
Dalam Al-Quran banyak dijumpai ayat tentang perkawinan, baik yang memakai kata nikah (berhimpun), zawwaja (berpasangan).    Pernikahan/ perkawinan dapat menjadi jambatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan menuju kehidupan sakinah (damai, tenang dan bahagia) sehingga dalam pernikahan perlu memilih calon suami atau istri,serta pengaturan hak-hak dan kewajiban keduanya dalam rumah tangga (Mulia, 1999).  Di satu sisidalam pernikahan/perkawinan itu seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami (Mahkamah Agung RI, 2011).  Akan tetapi Allah SWT sisi yang lain membolehkan berpoligami maksimal empat orang istri dengan syarat mampu berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri, urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah, Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja.  Hal ini berdasarkan firman Allah SWT: Artinya:’’Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.  yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisa’: 3)(Kementerian Agama RI, 2018).
Visi Sosial Humaniora (VSH)                                                                       Volume: 05  No 1 Juni 2024 (216-223) ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal. uhn. ac. id/index. php/humaniora/
Hubungan Poligami Tanpa Izin Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar)
Poligami hanya merupakan pintu kecil yang dapat dilalui oleh orang-orang yang sangat membutuhkan dengan syarat yang tidak ringan (Shihab, 2023).  Agama Islam sangat mementingkan keadilan yang datang membawa perubahan diantaranya Perubahan pertama, membatasi jumlah istri hanya sampai empat, itupun hanya boleh kalau suami mampu berlaku adil.  Perubahan kedua,membatasi alasan poligami, poligami hanya boleh dilakukan jika mereka mampu berbuat adil bukan dalam rangka memuaskan nafsu biologis  (Mulia, 1999).    Karena itu poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalnya istri mandul dan ingin mendapatkan keturunan yang shaleh yang selalu mendo’akan kedua orang tuanya kelak.  Maka dalam keadaan istri mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir, dan giliran waktu tinggalnya
Dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “Apabila seorang suami bermaksud untuk ber-istri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”(Sosroatmodjo, 1978). Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:Beristri lebih dari satu orang, terbatas hanya sampai empat orang istri, Syarat utama beristri lebih dari seorang, maka suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknaya, Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin terpenuhi, maka suami dilarang beristri lebih dari seorang.    Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, Pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana yang telah di atur dalam Bab VIII peraturan pemerintah No.  9 Tahun 1975, Perkawinan yang di lakukan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.
Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan berpoligami apabila:Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan.  Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:Harus ada persetujuan istri, Adanya jaminan bahwa suami dapat menjamin keperluan-keperluan hidup istri- istri dan anak-anaknya kelak,  Adanya kepastian bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (UU No. 1 Tahun 1974, 1974).
Visi Sosial Humaniora (VSH)                                                                       Volume: 05  No 1 Juni 2024 (216-223) ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal. uhn. ac. id/index. php/humaniora/
Hubungan Poligami Tanpa Izin Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar)
Kenyataan dalam masyarakat Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar mayoritas perkawinan poligami itu dilakukan tanpa izin istri-istri mereka.  Sehingga perkawinan poligami tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum.  Praktek perkawinan poligami yang terjadi di Desa Bengkaung ini hampir sama dengan peraktik nikah siri ataupun nikah bawah tangan, yaitu tidak tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Memang perkawinan seperti yang disebut di atas dipandang sah  menurut Agama, tetapi tidak sah menurut Undang-undang.  Dilihat sepintas lalu, bahwa perkawinan itu dipandang sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, namun harus diingat juga bahwa setiap perkawinanitu harus tercatat pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian perkawinan seperti ini hendaklah dihindari, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan juga mudharatnya lebih banyak dari pada manfaatnaya (Hasan, 2003).
Namun realitanya di lokasi penelitian ini yakni di Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar terlihat bahwa ada 13 orang yang melakukan poligami belum memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh Undang-undang.  Poligami di daerah ini umumnya dilakukan diluar izin istri-istri mereka sebab takut diketahui sehingga mengakibatkan percekcokan, pertengkaran, dan juga menghilangkan keharmonisan dalam rumah tangga dan salah satu faktor penyebab masyarakat desa bengkaung melakukan poligami tanpa izin istri tersebut adalah untuk menyembunyikan status sosial. Berdasarkan hal tersebut dianggap perlu untuk dijadikan objek penelitian yang lebih mendalam tentang masalah ini, yang di tuangkan dalam tulisan ilmiah yang berjudul: Hubungan Poligami Tanpa Izin Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam  (Studi Kasus di Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar)

## METODE  PENELITIAN
Metode penelitian memuat rancangan, subyek penelitian, prosedur, instrumen, dan teknik analisis data, serta hal-hal yang terkait dengan cara-cara penelitian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti fenomena yang terjadi di masyarakat yang bersifat alami (natural) yang merupakan ciri dari kualitatif tanpa adanya rekayasa sosial. Penelitian dilakukan di Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung fenomena yang terjadi pada pasangan yang poligami, wawancara dengan pelaku poligami untuk mendapatkan informasi secara komprehensif mengenai latar belakang, tujuan, serta harapan melakukan poligami, sementara dokumentasi dilakukan sembari melakukan wawancara dan observasi untuk mendapatkan informasi pendukung
Visi Sosial Humaniora (VSH)                                                                       Volume: 05  No 1 Juni 2024 (216-223) ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal. uhn. ac. id/index. php/humaniora/
Hubungan Poligami Tanpa Izin Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar)
untuk menguatkan data hasil observasi dan wawancara. Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya (Moleong, 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu kata “poly” atau “polus” yang  berarti banyak dan “gamai” atau “gamos” yang berarti kawin atau perkawinan. Gabungan kedua kata tersebut menjadi poligami maka artinya adalah perkawinan yang banyakatausuatu perkawinan yang lebih dari satu orang  (Tatapangarsa, 2019). Pengertian poligami secara umum yang berlaku di masyarakat sekarang ini adalah poligami dalam arti seorang suami mempunyai istri lebih dari satu. Demikian juga Syayuti Thalib memberi arti kata poligami sama dengan poligini yaitu seorang suami beristri lebih dari seorang wanita (Thalib, 2009).
HUKUM POLIGAMI
Hukum poligami lebih dari seorang istri (poligami) diperbolehkan, dan bukan wajib dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, diantara ialah: Mampu menafkahi istri-istri dan anak-anak mereka, Berlaku adil lahir-bathin (Sandang, Pangan, dan Papan). Pembicaraan poligami selalu mengacu pada surat An-Nissa’ ayat 3 sebagai berikut:
Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. An-Nisa4:3) (Kementerian Agama RI, 2018)

## Manfaat dan Mudarat
Sistem hukum positif Indonesia dikenal dengan istilah monogamy (Surjanti, 2014). Monogami merupakan sistem perkawinan dengan laki-laki memiliki seorang istri, secara umum monogami berlaku di seluruh wilayah pulau Lombok, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi laki-laki memiliki istri lebih dari satu.   Praktik poligami seringkali menimbulkan masalah baru pada rumah tangga, seperti istri pertama merasa terbengkalai, tidak terurus, anak menjadi terlantar, bahkan dapat menimbulkan perceraian dengan istri pertama. Agama Islam telah memberikan pedoman yang sangat baik mengenai prinsip yang harus dipegang bagi pelaku poligami, yakni
Visi Sosial Humaniora (VSH)                                                                       Volume: 05  No 1 Juni 2024 (216-223) ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal. uhn. ac. id/index. php/humaniora/
Hubungan Poligami Tanpa Izin Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar)
prinsip keadilan, dapat  menciptakan  kebaikan dan mencegah  kemaksiatan  (Izzati, 2021). Alasan  lain tentang diperbolehkannya  poligami  yakni  jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki, apabila monogamy  tetap dipertahankan tidak menutup kemungkinan berdampak pada banyaknya praktek hubungan intim di luar nikah. Praktik perkawinan poligami yang terjadi di Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar sangat memprihatinkan, karena perkawinan poligami itu dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan istri pertamanya terlebih dahulu juga dilakukan dengan alasan di luar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehingga implikasi perkawinan poligami itu secara psikologis istri akan merasa sakit hati. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa perkawinan poligami yang terjadi di Desa Bengkaung lebih banyak menimbulkan dampak negatif dari pada manfaatnya, karena bertahannya hubungan poligami tersebut hanya demi anak-anaknya agar tidak sengsara atau terbangkalai. Pada positif  hak anak terdiri dari hak keperdataan; mendapat perlindungan;  pendidikan dan pemeliharaan; kesejahteraan; urusan hukumnya  (Jauhari, 2019).  Sementara  itu  pelanggaran atas hak anak poligami, pencabutan hak asuh orang tua kepada anaknya; sanksinya berupa moral dan sanksi hukum.
Fenomena yang terjadi pada pasangan poligami tanpa izin istri yang terjadi di Desa Bengkaung diantaranya: (1) Istri akan merasa sakit hati bila mengetahui, mendengar dan melihat suaminya menikah dengan perempuan lain, apalagi sampai serumah dengan madunya sudah tidak bisa digambarkan lagi tentang perasaan dari seorang istri tersebut, (2) Hubungan poligami tanpa izin istri tetap meninggalkan kekecewaan walaupun nafkah tetap terpenuhi, (3) Hubungan poligami tanpa izin istri memberikan izin dan tetap mau menanda tangani surat izin poligami tersebut, (4) Hubungan poligami tanpa izin istri karena takut pada istri keduanya tidak dapat berlaku adail pada istri pertamanya, (5) Hubungan poligami tanpa izin istri berdampak pada anak-anak mereka ada yang siap mental ada yang tidak siap mental, sehingga putus sekolah dan tidak terurus.

## KESIMPULAN
Dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan, tentunya dengan alasan-alasan yang kuat serta lengkap dengan persyaratan-persyaratan. hanya dikatakan sah dalam pandangan Agama namun dalam undang-undang tidak tercatat.dan tidak diakui Negara, Dalam pandangan Islam bahwa poligami boleh dilakukan apabila berlaku adil terhadap para istri merupakan syarat utama dibolehkannya untuk melakukan perkawinan poligami. Praktik perkawinan poligami yang terjadi di Desa bengkaung Kecamatan Batulayar bahwa perakawinan poligami itu dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan istri pertama, sehingga banyak menimbulkan dampak negatif dari pada manfaatnya.
Visi Sosial Humaniora (VSH)                                                                       Volume: 05  No 1 Juni 2024 (216-223) ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal. uhn. ac. id/index. php/humaniora/
Hubungan Poligami Tanpa Izin Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar)
Saran kepada peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian dengan topik yang sama pada tempat yang berbeda. Sehingga hasil temuan lebih lengkap demi memperkaya khazanah keilmuan.

## DAFTAR PUSTAKA
At-Tihami, M. (2004). Merawat Cinta Kasih: Menurut Syariat Islam (2nd ed.). Ampel Mulia. https://perpustakaan.cirebonkab.go.id/opac/detail-opac?id=27191
Djazuli, Prof. H. A. (2021). Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam. Edisi revisi (13th ed.). Kencana.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=CgktEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=A.+Djazuli,Ilmu+Fiqh &ots=FrP5JWWBxw&sig=RG2290cZ1HKc9lA1_GLBDanFzNA&redir_esc=y#v=onepage&q=A.%20Djazuli%2C Ilmu%20Fiqh&f=false
Hasan, M. A. (2003). Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam. Prenada Medi. https://inlislite.dispustaka.sumselprov.go.id/opac/detail-opac?id=12944
Izzati, N. N. (2021). Substansi Kebolehan Poligami dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 4(2), Article 2. https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.11911
Jauhari, M. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga Poligami. Turatsuna : Jurnal Keislaman dan Pendidikan, 1(1), Article 1. https://jim.unisma.ac.id/index.php/TRSN/article/view/jauhari
Kementerian Agama RI. (2018). Al-Qur’an dan Terjemahnya (1st ed.). Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1182474
Mahkamah Agung RI. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya. Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf
Moleong, Lexy. J. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda Karya.
https://onesearch.id/Author/Home?author=Lexi+J.+Moleong
Mulia, M. (1999). Pandangan Islam tentang Poligami. Lembaga Kajian Agama dan Jender.
//opac.iainpare.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D4305
Shihab, Prof. Dr. Q. |. (2023). Tafsir al-Misbah Karya  MTs. Miftahul Ulum 2.
https://mtsmu2bakid.sch.id/download-tafsir-al-misbah-karya-prof-dr-quraish-shihab/
Sosroatmodjo, A. (1978). Hukum perkawinan di Indonesia. Bulan Bintang.
http://library.umy.ac.id/katalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=17294
Surjanti, S. (2014). Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Poligami di Indonesia. Jurnal BONOROWO, 1(2), Article 2. https://doi.org/10.36563/bonorowo.v1i2.18
Visi Sosial Humaniora (VSH)                                                                       Volume: 05  No 1 Juni 2024 (216-223) ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal. uhn. ac. id/index. php/humaniora/
Hubungan Poligami Tanpa Izin Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar)
Tatapangarsa, H. (2019). Hakikat Poligami dalam Islam. Usaha Nasional. https://ecampus- fip.umj.ac.id/pustaka_umj/main/search?pengarang=Humaidi+Tatapangarsa
Thalib, S. (2009). Hukum Kekeluargaan Indonesia. UI-Press. https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/opac/detail- opac?id=1981
Tihami, & Sahrani, S. (2009). Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. PT. RajaGrafindo Persada. http://repository.iainpare.ac.id/2777/1/Fiqh%20Munakahat1.pdf
UU No. 1 Tahun 1974 (1974). https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974