e-ISSN : 2621-4105

## KEWENANGAN DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA JATENG DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOBA
Muhammad Muanam, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin,

## Amri Panahatan Sihotang
Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang muh.anam41@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  kewenangan  Direktorat  Reserse  Narkoba  Polda  Jateng  dalam penanganan  tindak  pidana  Narkoba  dan  untuk  memahami  dan  menganalisa  kendala  dan  solusi  kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana Narkoba.  Metode dalam penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  adalah  :  Kewenangan  Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana Narkoba  secara  garis besarmya dapat dibagi menjadi 2 yaitu lewat jalur " penal" (hukum pidana) dan jalur non penal. Dalam penerapan pidana terhadap tindak pidana narkotika dikenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, baik itu bagi masyarakat umum maupun anggota Kepolisian. Jalur non penal yaitu dengan “memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang bahayanya narkotika  kepada masyarakat  maupun  anggota  Polri  serta  ancaman  pidana  bila  mereka  melakukan tindak pidana narkotika”. Dalam menanggulangi kejahatan Narkoba di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya telah dilakukan  upaya penal berupa  tindakan  represif.    Penindakan  hukum  yang  tegas  bagi  para  pelanggar penyalahguna narkotika. Penindakan hukum secara tegas juga tidak pandang bulu baik itu kepada masyarakat maupun kepada oknum anggota Polri. Upaya kedua adalah memalui jalur non penal salah satunya melalui  upaya pre-emtif  (penyuluhan).  Tindakan  penyuluhan  ini  merupakan upaya  pencegahan  dengan  mengenalkan  bahaya dan  ancaman  narkaba  kepada  para  generasi  muda.  Penyuluhan  dilaksanakan  di  setiap  sekolah  menengah  dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.
Kata kunci : Direktorat Reserse Narkoba; Kewenangan; Tindak Pidana Narkoba

## AUTHORITY OF THE DIRECTORATE OF DRUG RESERSE OF JATENG POLDA IN HANDLING CRIMINAL ACTIONS OF DRUGS

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  examine  the  authority  of  the  Central  Java  Regional  Police's  Drug  Reserse Directorate in handling drug crimes and to understand and analyze the constraints and solutions of the Central Java Regional Police's Narcotics Reserse Directorate in handling drug crimes. The method in this study uses a qualitative descriptive research method with a normative juridical approach. The results of this study are: The authority of the Central Java Regional Police's Drug Reserse Directorate in handling drug crimes can be broadly divided into 2, namely through the "penal" (criminal law)  and non penal. In the application of crimes against narcotics crimes, Law Number 35 of 2009 concerning narcotics is imposed, both for the general public and for members of the Police. The non-penal route is by providing counseling on the dangers of narcotics to the public and members of the Police as well as the threat of punishment if they commit a narcotics crime. In tackling drug crimes in Central Java and its surroundings, efforts have been made to penalize them in the form of repressive measures. Strict legal action for drug abusers. Strict legal action is also indiscriminate, both to the community and to unscrupulous members of the Police. The second effort is through the non penal route, one of which is through pre-emptive (counseling) efforts. This counseling action is a prevention effort by introducing the dangers and threats of drugs to the younger generation. Counseling is carried out in every high school and university, both public and private.
Keywords: Directorate of Drug Research; Authority; Narcotics Crime
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan  ketergantungan,  yang  dibedakan  ke  dalam  golongan-golongan (Undang-Undang  No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)”. 1 Narkotika  atau  “ drug ” yaitu  “sejenis  zat  yang  apabila  dipergunakan  akan  membawa  efek  dan  pengaruh- pengaruh  tertentu  pada  tubuh  si  pemakai,  yaitu  :  mempengaruhi  kesadaran, memberikan  dorongan  yang  dapat  berpengaruh  terhadap  perilaku  manusia  dan pengaruh  berupa  penenang,  perangsang  (bukan  rangsangan sex )  dan  menimbulkan halusinasi  (pemakainya  tidak  mampu  membedakan  antara  khayalan  dan  kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)”. 2
Peredaran  narkotika  di  Indonesia  tampaknya  semakin  marak.  Dengan munculnya narkotika jenis baru yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan seperti kratom mengandung mitragynine dan speciogynine, berjenis tanaman, serbuk tanaman,  berefek  seperti opiat dan cocain , ketamin, berefek  halusinasi, euphoria, psychotomimetic dan  lain-lain.  Masalah  penyalahgunaan  narkotika  ini  merupakkan masalah bersama yang tidak hanya perlu diperhatikan oleh Indonesia saja tetapi juga oleh  dunia  internasional,  mengingat  ancaman  dan  dampak  akan  bahaya  Narkoba sangatlah  besar. 3 Salah  satu  bentuk  perhatian  dunia  internasional  terhadap penyalahgunaan  narkotika  adalah  dengan  adanya  penyelenggaraan  konvensi internasional dan mendukung perang terhadap pemberantasan peredaran Narkoba. 4 Kejahatan narkotika saat sangatlah berbahaya yang tidak hanya merusak secara fisik  tetapi  juga  berbahaya  bagi  pskis  dan  mental  seseorang  yang  terkena  Narkoba. Narkoba juga dapat mengancam kedaulatan suatu negara karena secar tidak langsung Narkoba juga merusak generasi penerus yang selama ini selalu menjadi sasaran dalam peredaran Narkoba. 5 Saat ini tren perkembangan penyalahguna Narkoba dari tahun ke tahun  mengalami  peningkatan  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitas.  Hasil  analisis Polri  atas  tingginya  angka  kejahatan  tersebut  salah  satunya  disebabkan  oleh  krisis ekonomi,  dan  rebdahnya  pemahaman  agama,  hal  inilah  yang  menjadikan  pengedar Narkoba terus menjalankan aksinya. 6
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Indonesia sendiri dibentuk dengan maksud agar Polri dapat bekerja secara profesional, mandiri,
1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , 2009, hlm 1.
2 Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky, ” Tindak Pidana Narkotika” , Ghalia Indonesia, 2003 :16.
3 Kusno Adi, “ Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak” , UMM Press, Malang, 2009 : 30.
4 Kholilur Rahman, “ Problem Pengaturan Upaya Paksa Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27 (3), 2020 hal 487-500.doi : 10.20885/iustum.vol27.iss3.art3
5 Wenda Hartanto , “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era  Perdagangan  Bebas  Internasionla  Yang  Berdampak  Pada  Keamanan  dan  Kedaulatan  Negara” ,  Jurnal Legislasi 14 (1), 2017.
6 O.C Kaligis & Associates, “ Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia ”, Cetakan ke-2 (PT. Alumni Bandung, 2007): 7.
e-ISSN : 2621-4105
berkualitas  dan  memiliki  integritas.  Dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawabnya Polri tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat. Sehingga ketertiban, kedamaian dan keamanan di masyarakat akan tercipta dengan sendirinya 7
Penelitian tentang penanganan tindak pidana Narkoba oleh Polri pernah diangkat dalam penelitian sebelumnya oleh Firdaus (2020) yang berjudul “Efektivitas Fungsi Institusi Kepolisian Dalam Pemberantasan Narkotika Di Kota Makassar.” Penelitian ini fokus mengkaji bagaimana efektivitasnya Polri dalam pemberantasan Narkoba di Kota  Makassar,  serta  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat efektivitas  pemberantasan Narkoba  yang ada di  Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  Polri  dalam  melaksanan  tugas  pemberantasan  Narkoba  belum berjalan  efektif.  Tidak  efektifnya  Polri  dalam  melakukan  pemberantasan  Narkoba karena rendahnya faktor ketaatan hukum dan kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta minimnya biaya operasional. 9
Sedangkan  penelitian  Wahono  (2019)  yang  berjudul  “Peranan  Polri  Dalam Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  Peredaran  Gelap  Narkoba  Di Wilayah Hukum Polres Boyolali”, penelitian tersebut fokus mengkaji tentang langkah Polres Boyolali dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan Narkoba. Penelitian ini juga mengkaji kendala yang timbul dalam pencegahan dan pemberantasan Narkoba di  wilayah  hukum  Polres  Boyolali. 7
Sedangkan penelitian oleh  Goenawi  (2019) dengan judul “Batas Kewenangan Antara Penyidik Polri Dalam Penegakan Tindak Pidana Narkoba”, penelitian ini lebih fokus  mengkaji  tentang    peran  BNN  dalam  melakukan  penyidikan  tindak  pidana Narkoba dan bagaimana batasan kewenangan yang dimiliki penyidik dari PPNS BNN dan  penyidik  Polri  terkait  dengan  penanganan  tindak  pidana  Narkoba.  Adanya perbedaan  tugas  antara  penyidik  Polri  dan  penyidik  dari  PPNS  BNN  akan  rentan menimbulkan permasalahan di lapangan dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Narkoba. 10
Penelitian  ini  melengkapi  penelitian  sebelumnya  yang  banyak  membahas tentang  kewenangan  Polri  dalam  melakukan  penindakan  tindak  pidana  Narkoba. Penelitian  ini  lebih  fokus  tentang  kewenangan  penanganan  Polda  Jateng  dalam menangani tindak pidana Narkoba. Penelitian Firdaus ini lebih fokus meneliti tentang keefektifan  Polri  dalam  melakukan  pemberantasan  tindak  pidana  Narkoba  di  Kota Makassar.  Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wahono  yang  hanya  meneliti bagaimana  pencegahan  dan  pemberantasan  Narkoba  dalam  ruang  lingkup  wilayah
7 Kunarto, “ Polisi Harapan dan Kenyataan” , Klaten : Sahabat, 1997: 24.
9 Hendar  Firdaus,  La  Ode  Husen,Abdul  Agis,  “ Efektivitas  Fungsi  Institusi  Kepolisian  Dalam Pemberantasan  Narkotika  Di  Kota  Makassar ”,  Jurnal  of  Lex  Generalis  1  (6),  2020,  774- 788.doi: https://doi.org/10.52103/jlg.v1i6.215
7 Tri  Wahono,  Burham  Pranawa,  Joko  Mardiyanto,  “ Peranan  Polri  Dalam  Pencegahan  Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Boyolali(Studi Kasus Di Polres Boyolali) ”, Jurnal Bedah Hukum 3 (2), 2019, 120-129.
10 Ferry Kurniawan Goenawi, “ Batas Kewenangan Antara Penyidik Polri Dalam Penegakan Tindak Pidana Narkoba” , Badamai Law Journal 4 (2), 2019.
e-ISSN : 2621-4105
hukum  Polres  Boyolali.  Sedangkan    Goenawi  lebih  mengkaji  tentang  batasan kewenangan  yang dimilik  oleh penyidik BNN dan penyidik Polri dalam menangani tindak  pidana  Narkoba.    Tujuan  penelitian  ini  untuk    menganalisa  kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana Narkoba, dan kendala dan solusi yang dihadapi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana Narkoba.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam artikel ini adalah:
1. Bagaimana  kewenangan  Direktorat  Reserse  Narkoba  Polda  Jateng  dalam penanganan tindak pidana Narkoba?
2.  Bagaimana  kendala  dan  solusi  kewenangan  Direktorat  Reserse  Narkoba  Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana Narkoba?

## C. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipakai  yaitu  yuridis  normatif.  Menurut  Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur- literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti.” 11 Sifat  penelitian  ini disesuaikan  dengan  masalah  yang  dipergunakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif analitis,  yaitu  “menggambarkan  yang  jelas,  rinci  dan  sistematis  tentang  objek  yang diteliti”.  Analitis  artinya  “data  yang  diperoleh  akan  dianalisis  untuk  pemecahan terhadap  permasalahan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.”  Hal  utama yang  ingin  didiskripsikan  adalah  kewenangan  Direktorat  Reserse  Narkoba  Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana Narkoba.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kewenangan  Direktorat  Reserse  Narkoba Polda Jateng Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba
Penegakan hukum   yang tegas terhadap penyalahgunaan    Narkoba    telah banyak dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum. Telah banyak kasus tindak pidana Narkoba  yang  telah  diputus  oleh  pengadilan  dan  berakhir  pada  sanksi  pidana penjara.  Langkah  penegakkan  hukum  yang  tegas  terhada  penyalahguna  Narkoba akan  memberintak  efek  jera  bagi  para  pelaku  tindak  pidana.  Penegakan  hukum Narkoba  itu  sendiri  telah  diangani  2  institusi  yang  berwenang  dalam  melakukan pencegahan dan pemberantasan Narkoba. Institusi pertama adalah Badan  Narkotika Nasional    dengan  dasar  hukum  Undang-Undang  No  35  Tahun      2009      tentang Narkotika.   Institusi kedua yaitu  Kepolisian    Negara    Republik    Indonesia (Polri)
11 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji,  “ Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat )”, Rajawali Pers, Jakarta, 2001: 13.
e-ISSN : 2621-4105
sebagaimana   yang   diatur   dalam Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia. 11
Salah  satu  unsur  penegak  hukum  yang  ada  di  Indonesia  adalah  Kepolisian Republik  Indonesia  (POLRI).  Polri  sebagai  garda  terdepan  dalam  melaksanakan pencegahan dan pemberantasan  penyalahguna narkotika di negara ini. Agar dapat berjalan efektif, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Polri perlu bersinergi dan didukung  oleh  masyarakat.    Polri  sendiri  telah  menempatkan  penyalahguna narkotika sebagai kasus yang mendapatkan prioritas atau diutamakan, namun tugas utama  Polri  dalam  mengungkap  kasus  penyalahguna  narkotika  juga  tidak  akan berjalan  efektif  jika  tidak  didukung    dan  adanya  peran  serta  dari  semua  elemen masyarakat.    Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Republik  Indonesia,  fungsi  kepolisian  adalah  “salah  satu  fungsi  pemerintahan Negara  di  bidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Polri tugas pokoknya  “memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  serta  berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat agar terbebas dari rasa takut atau kekhawatiran,  sehingga  ada  rasa  kepastian  dan  jaminan  dari  segala  kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum”.
Kewenangan  Direktorat  Reserse  Narkoba  Polda  Jateng  dalam  penanganan tindak pidana Narkoba secara garis besarmya dapat dibagi menjadi 2 yaitu :
1. Melalui jalur " penal" (hukum pidana) dan
Upaya pencegahan kejahatan lewat jalur " penal " lebih menitik beratkan pada sifat  " represif "  (penindasan,  pemberantasan,  penumpasan)  sesudah  kejahatan terjadi. Kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana Narkoba, dimulai dari “penyelidikan, penyidikan dan penangkapan tersangka”. Direktorat Reserse Narkoba dalam melakukan kewenangan mengacu pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dan  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009 tentang narkotika.
Penerapan  pidana  terhadap  tindak  pidana  narkotika  dikenakan  Undang- Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika  dapat  dikenakan  baik  itu  bagi masyarakat  umum  maupun  anggota  Polri.  Prosesnya  yang  membedakan  antara masyarakat  umum  dan  anggota  Polri,  karena  apabila  anggota  yang  melakukan tindak pidana maka akan ada sidang kode etik.
Jika  oknum  polisi  terbukti  melakukan  tindak  pidana  narkotika  tetap  harus menjalani  hukuman.  Bagi  oknum  anggota  Polri  yang  terbukti  melakukan penyalahguna  narkotika  dijerat  dengan  Peraturan  Kepala  Kepolisaian  RI,  untuk selanjutnya diproses ke sidang profesi atau sidang disiplin dengan disertai ancamam
11 Heriansyah,  “ Upaya  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri)Dalam  Penanggulangan Penyalahgunaan  Narkoba  Pada  Siswa  SMA  Negeri  Di  Wilayah  Hukum  Polres  Sumbawa” ,  Jurnal  Ilmiah Pendidikan Indonesia 1 (1), 2019.
e-ISSN : 2621-4105
pemberhentian tidak dengan hormat. Jika hakim memutuskan oknum angota Polri dijatuhi hukuman 5 tahun atau lebih maka oknum  tersebut dipecat dari Polri.
Perbuatan  penyalahguna  narkotika  oleh  oknum  anggota  Polri  akan menurunkan  rasa  percaya  dan  citra  Polri  di  masyarakat.  Polri  yang  seharusnya bertugas  melakukan  pencegahan  dan  pemberanasan  penyalahgunaan  Narkoba malah  terlibat  dalam  peredaran    ataupun  penggunaan  Narkoba.  Untuk meminimalisir  terjadinya  penyalahguna  Narkoba  oleh  oknum  Polri  maka  perlu diberikan tindakan yang tegas bagi oknum Polri yang melanggar agar memberikan efek jera. 11
Terhadap  adanya  oknum  anggota  Polri    yang  melakukan  tindak  pidana, seperti  penyalahgunaan  narkotika  terdapat  sanksi  yang  dijatuhkan  baik  sanksi pidana  maupun  sanksi  dari  instansi  yang  bersangkutan.  Terbukti  bersalah  atau tidak,  oknum  tersebut  tetap  menjalani  sidang  kode  etik  yang  diatur  dalam Perkapolri  No.  14  Tahun  2011  Tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.
2. Melalui jalur " non penal " (bukan di luar hukum pidana).
Upaya  lewat  jalur  " non  penal "  lebih  menitik  beratkan  pada  sifat  " preventif yaitu  p encegahan;  penangkalan  dan  pengendalian)  sebelum  kejahatan  terjadi. Upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  narkotika  ini  akan  diawali dengan upaya preventif dan preemtif, yaitu berupa, pencegahan, penangkalan dan pengendalian sebelum tindak pidana tersebut  terjadi melalui kebijakan non penal yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  upaya  " penal "  atau  dengan  upaya  represif (penindasan, pemberantasan dan penumpasan) sesudah tindak pidana narkotika itu terjadi. Narkotika merupakan zat atau obat yang  berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri.  Karena  manfaatnya  tersebut,  maka  pasokan  terhadap  narkotika  sangat diperhitungkan  di  bidang  kesehatan  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan.  Efek penurunan  kesadaran,  misalnya  dapat  membantu  pasien imsonia untuk  dapat beristirahat,  efek,  penghilang  nyeri  juga  sangat  membantu  pasien  pasca  operasi. Oleh  sebab  itu,  peredaran  narkotika  tidak  dilarang  di  Indonesia,  yang  dilarang adalah  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika.  Dalam  menanggulangi kejahatan Narkoba di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya melakukan: upaya pre- emtif  (penyuluhan).  Tindakan  penyuluhan  ini  merupakan  upaya  pencegahan dengan  mengenalkan  bahaya  dan  ancaman  narkaba  kepada  para  generasi  muda. Penyuluhan  dilaksanakan  di  setiap  sekolah  menengah  dan  perguruan  tinggi  baik negeri maupun swasta.
Pencegahan  dan  pemberantasan  Narkoba  tidak  cukup  hanya  melalui  jalur penal dan non penal . Mengingat penyalahguna Narkoba merupakan kejahatan yang
11 Aulia  Tohari,  Abdul  Rokhim,  “ Tinjauan  Hukum  Bidang  Pembinaan  Dan  Pengamanan  Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Peraturan Pemerintah Ri Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri ”, Jurnal Legalitas 4 (2), 2019,  54-71.doi : 10.31293/lg.v4i2.4498
e-ISSN : 2621-4105
luar biasa maka perlu langkah dan upaya yang luar basa juga dari Polri. Diskresi kepolisian  sering  dilaksanakan  dalam  upaya  yang  luar  biasa  dari  Polri  dalam usahanya melakukan pencegahan dan pemberantasan Narkoba. Dengan melakukan diskresi  diharapkan  dapat  dapat  mengisi  kekurangan  atau  kelemahan  instrumen hukum  tersebut.  Pada  pelaksanaannya  diskresi  juga  dapat  berdampak  positif  dan negatif.  Dampak  negatif  dari  diskresi  dapat  diminimalisasi  dengan  adanya penagwasan dari atasan langsung terkait pelaksanaan diskresi tersebut. 11
B. Kendala  Dan  Solusi  Kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba
Pada    dasarnya    undang-undang    narkotika    menganut    konsep  “ strict liability ” mengandung   unsur   pertanggungjawaban   mutlak.   Artinya   “setiap orang   yang memenuhi unsur-unsur pidana pada undang-undang narkotika dapat dipertanggungjawabkan  secara  mutlak”.  Sesuai  tujuannya  undang-undang narkotika sebagai yang tertuang dalam Pasal 4 UU Narkotika. Pada pasal tersebut dijelaskan tentan fungsi  UU Narkotika  sebagai  penecegahan dan pemberantasan narkotika  di  Indonesia.  Dengan  melakukan  pencegahan  dan  pemberantasan narkotika  diharapkan  akan  dapat  menyelamatkan  generasi  penerus  dari  ancaman bahaya narkotika. 11
Hariyanto (2018) dalam penelitiannya menjelaskan langkah  pencegahan dan pemberantasan  terhadap  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkoba    yang dilakukan oleh Polri agar dapat dilaksanakan secara perlu  secara komprehensif dan multidimensional.  Dalam  melakukan  tindakan  pencegahan  dan  pemberantasan Narkoba, Polri perlu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan peran serta dari masyarakat  maka  peredaran  Narkoba  akan  semakin  sempit.  Pelibatan  unsur masyarakat  akan  menghilangkan  stigma  bahwa  urusan  pencegahabn  dan pemberantasan Narkoba merupakan murni urusan pemerintah. 11
Penegakan hukum merupakan “suatu usaha untuk wujudkan ide-ide keadilan, kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  sosial  menjadi  kenyataan.  Jadi  penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide”. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan  hukum  adalah  “kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang terjabarkan didalam kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap  tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir  untuk  menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.
Hutagaol  (2019)  dalam  penelitiannya  menjelaskan  tentang  adanya  kendala dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika  yang  dilakukan  oleh pihak  PPNS  BNN  dan  Kepolisian.  Kendala  pertama  faktor  komunikasi,  belum
11 Anak Agung Gde Mahardi Prana, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani, “ Diskresi Kepolisian dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Narkotika” ,  Jurnal  Analogi  Hukum,  1  (1),  2019,  16- 21.doi: https://doi.org/10.22225/ah.1.1.1453.16-21
11 Deni Setya Bagus Yuherawan, Baiq Salimatul Rosdiana, “ Ketidaktepatan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika ”, Jurnal Ius Constituendum 5 (2), 2020, 177-195.doi : 10.26623/jic.v5i2.2207 11 Bayu Puji Hariyanto, “Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba ”, Jurnal Daulat Hukum 1 (1), 2018. doi: http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1
terjalinnya  komunikasi  dan  koordinasi  diantara  BNN  dan  Polri  dalam pemberantasan  Narkoba.  Kendala  selanjutnya  adalah  sistem  perekrutan  penyidik PPNS  BNN  yang  kurang  efektif,  hal  ini  timbul  karena  proses  rekruitmen  yang dilakukan  BNN  dalam  menambah  sumber  daya  manusia  relatif  lama.  Proses rekruitmen yang meliputi pendidikan dan pelatihan  dirasa cukup lama sedangkan predaran  Narkoba  semakin  meluas.  Adanya  aturan  yang  masih  tumpeng  tindih kewenangan antara BNN dan Polri juga menjadi kendala. Perbedaan kewenangan penyidik  Polri  dan  PPNS  BNN  akan  berpotensi  menimbulkan  permasalahan  di lapangan. 11
Penegakan hukum yang efektif adalah penegakan hukum yang dilaksanakan dengan memegan prinsip kebenaran dan keadilan . Tugas dari penegakan hukum tidak  hanya  dilakukan  oleh  penegak  hukum  pada  umumnya  tetapi  juga  menjadi tanggung jawab masyarakat. Sehingga akan tercipta lingkungan yang tertib, aman dan  damai  di  masyarakat.  Hal  ini  bukan  berarti  menghilangkan  tugas  dari pemerintah,  dalam  kaitannya  dengan  penegakan  hukum  publik  tetap  menjadi tanggung jawab pemerintah.
Dalam mengungkap kasus Narkoba Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah  juga  mengalami  hambatan.  Berikut  akan  diuraikan  beberapa  faktor  yang mempengaruhi terhambatnya pengungkapan kasus penyalahgunaan Narkoba yaitu sistem jaringan yang terputus antara bandar, pengedar dan pengguna, personil yang kurang  dan  modus  operandi  yang  bermacam-macam  seperti  barang  narkotika ditanam  dialamat  tertentu  dengan    sistem  pembayaran  transfer  sehingga mempersulit Kepolisian dalam mengungkap kejahatan tersebut.

## E. PENUTUP
Kewenangan  Direktorat  Reserse  Narkoba  Polda  Jateng  dalam  penanganan tindak pidana Narkoba  secara garis besarmya dapat dibagi menjadi 2 yaitu lewat jalur " penal" (hukum pidana) dan jalur non penal. Dalam penerapan pidana terhadap tindak pidana narkotika dikenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, baik  itu  bagi  masyarakat  umum  maupun  anggota  Kepolisian.  Prosesnya  yang membedakan  antara  masyarakat  umum  dan  anggota  Kepolisian,  karena  apabila anggota yang melakukan tindak pidana maka akan ada sidang kode etik yang diatur tersendiri dengan aturan yang berlaku  yaitu Perkapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Pelanggaran  terhadap aturan  disiplin  dan  kode  etik  akan  diperiksa  dan  bila  terbukti  akan  dijatuhi  sanksi. Penjatuhan disiplin serta sanksi atas pelanggaran Kode Etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan seperti yang tercantum pada Pasal 12 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2003 jo Pasal 28 ayat (2) Perkapolri No. 14 Tahun 2011. Oleh  karena  itu,  oknum  polisi  yang  menggunakan  narkotika  tetapi  akan  diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran
11 Ramses  Hutagaol, “Perbandingan  Kedudukan  Penyidik  Tindak  Pidana  Narkotika  Menurut  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  Dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana ”, Jurnal  Ilmiah Penegakan Hukum, 6 (2), 2019. doi: https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2727
e-ISSN : 2621-4105
kode etik. Jalur non penal yaitu dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang bahayanya  narkotika  kepada  masyarakat  maupun  anggota  kepolisian  serta  ancaman pidana  bila  mereka  melakukan  tindak  pidana  narkotika.  Dalam  menanggulangi kejahatan  Narkoba  di  wilayah  Jawa  Tengah  dan  sekitarnya  telah  dilakukan  oleh Direktorat  Reserse  Narkoba  Polda  Jateng  berupa  upaya penal dengan  melakukan tindakan represif.  Penindakan hukum yang tegas bagi para pelanggar penyalahguna narkotika. Penindakan hukum  secara tegas juga tidak pandang bulu  baik  itu kepada masyarakat maupun kepada oknum anggota Polri. Upaya kedua adalah melalui jalur non penal salah satunya melalui  upaya pre-emtif (penyuluhan). Tindakan penyuluhan ini merupakan upaya pencegahan dengan mengenalkan bahaya dan ancaman narkaba kepada para generasi muda. Penyuluhan dilaksanakan di setiap sekolah menengah dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

## DAFTAR PUSTAKA
Harun M.Husen,  “ Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia” , Rineka Cipta, Jakarta, 1990
Anak  Agung  Gde  Mahardi  Prana,  I  Made  Minggu  Widyantara,  Luh  Putu  Suryani,
“ Diskresi Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika” , Jurnal Analogi Hukum, 1 (1), 2019. DOI: https://doi.org/10.22225/ah.1.1.1453.16-21 Aulia Tohari, Abdul Rokhim, “ Tinjauan Hukum Bidang Pembinaan Dan Pengamanan Terhadap  Anggota  Polri  Yang  Melakukan  Penyalahgunaan  Narkoba Berdasarkan Peraturan Pemerintah Ri Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan
Disiplin Anggota Polri ”, Jurnal Legalitas 4 (2), 2019.doi : 10.31293/lg.v4i2.4498
Bayu Puji Hariyanto, “Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba ”, Jurnal Daulat Hukum 1 (1), 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1
Deni Setya Bagus Yuherawan, Baiq Salimatul Rosdiana, “ Ketidaktepatan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika ”, Jurnal Ius Constituendum 5 (2), 2020. doi : 10.26623/jic.v5i2.2207
Ferry  Kurniawan  Goenawi,  “ Batas  Kewenangan  Antara  Penyidik  Polri  Dalam Penegakan Tindak Pidana Narkoba” , Badamai Law Journal 4 (2), 2019. Hendar Firdaus, La Ode Husen,Abdul Agis, “ Efektivitas Fungsi Institusi Kepolisian Dalam Pemberantasan Narkotika Di Kota Makassar ”, Jurnal Of Lex Generalis 1 (6), 2020. doi: https://doi.org/10.52103/jlg.v1i6.215
Heriansyah,  “ Upaya  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri)Dalam Penanggulangan  Penyalahgunaan  Narkoba  Pada  Siswa  SMA  Negeri  Di Wilayah Hukum Polres Sumbawa” , Jurnal  Ilmiah Pendidikan Indonesia 1 (1),
2019.
https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html Kholilur  Rahman,  “ Problem  Pengaturan  Upaya  Paksa  Penangkapan  Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika”, Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum  27  (3), 2020.doi : 10.20885/iustum.vol27.iss3.art3
Kunarto, “ Polisi Harapan dan Kenyataan” , Klaten : Sahabat, 1997
e-ISSN : 2621-4105
Kusno Adi, “ Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak” , UMM Press, Malang, 2009 Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky, : Tindak Pidana Narkotika” , Ghalia Indonesia, 2003
O.C  Kaligis  &  Associates, Narkoba  dan  Peradilannya  Di  Indonesia ,  Cetakan  ke-2 (PT. Alumni Bandung, 2007
Peraturan Kepolisian No 14 Tahun 2011 Tentang Kode etik Kepolisian Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Kepolisian Ramses  Hutagaol, “Perbandingan  Kedudukan  Penyidik  Tindak  Pidana  Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ”, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6 (2) 2019. doi: https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2727
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,    “ Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat )”, Rajawali Pers, Jakarta,2001
Tri Wahono, Burham Pranawa, Joko Mardiyanto, “ Peranan Polri Dalam Pencegahan Dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  Peredaran  Gelap  Narkoba  Di  Wilayah Hukum Polres Boyolali(Studi Kasus Di Polres Boyolali) ”, Jurnal Bedah Hukum 3 (2), 2019.
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Wenda Hartanto , “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasionla Yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara” , Jurnal Legislasi 14 (1), 2017.