## REGULASI PENDIDIKAN NASIONAL SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA MEMASUKI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
Yuliana Yuli W, Dwi Desi yayitarina
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Email : tarina112@yahoo.co.id

## Abstrak
Memasuki  era  MEA,  SDM  Indonesia  mutlak  harus  ditingkatkan  agar  dapat  setara dengan  SDM  negara-negara  di  kawasan  ASEAN.  Aspek  sosial-budaya  diperlukan untuk  pengembangan  sumber  daya  manusia  (SDM)  melalui  pendidikan.  Dengan harapan,  ketika tingkat SDM masyarakat ASEAN sudah setara (equal), akan semakin mempercepat  integrasi  ekonomi  sebagai  pilar  utama  ASEAN  Community.  Oleh karena  itu  penting  diadakannya  peningkatan  kerjasama  Negara  ASEAN  di  bidang pendidikan.  Kerjasama  ini  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia, terutama siswa dan mahasiswa di kawasan ASEAN. Penelitian ini membahas tentang sejarah  regulasi  pendidikan  di  Indonesia  dan  pelaksanaan  regulasi  pendidikan nasional untuk meningkatkan SDM yang mampu bersaing dalam MEA.

## Kata Kunci: Regulasi, Pendidikan, Masyarakat Ekonomi Asean.

## Abstract
Entering the era of MEA, HR Indonesia absolutely must be improved in order to be on par  with  SDM  countries  in  the  ASEAN  region.  Socio-cultural  aspects  necessary  for the  development  of  human  resources  (HR)  through  education.  With  hope,  when  the ASEAN  community-level  human  resources  is  equivalent  (equal),  will  further accelerate  economic  integration  as  the  main  pillars  of  the  ASEAN  Community. Therefore, it is important the holding of the ASEAN countries to increase cooperation in  the  field  of  education.  This  cooperation  is  to  improve  the  quality  of  human resources,  especially  pupils  and  students  in  the  ASEAN  region.  This  study  discusses the  regulatory  history  of  education  in  Indonesia  and  the  implementation  of  the regulations  of  national  education to  develop  human resources capable of  competing in the MEA.
Keywords: Regulation, Education, the Asean Economic Community.

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
ASEAN  merupakan  organsasi  negara-negara  di  kawasan  Asia  Tenggara  yang didirikan  pada  tahun  1967  dengan  fokus  pada  isu  keamanan  dan  perdamaian. Diparakarsai  oleh  5  (lima)  negara  pendiri,  yakni  Indonesia,  Filpina,  Malaysia, Singapura  dan  Thailand,  kini  ASEAN  terdiri  dari  sepuluh  Negara  yang  bergabung kemudian,  yakni  Brunai  Darusalam  (1984),  Vietnam  (1995),  Myanmar  dan  Laos (1997), serta Kamboja (1999).
Namun,  seiring  dengan  perkembangan  situasi  kawasan,  ASEAN  juga mengembangkan  isu  ekonomi,  yang  mengusung  semangat  stabiltas  ekonomi  dan sosial di kawasan Asia Tenggara melalui percepatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial  dan  budaya  dengan  tetap  mengedepankan  kesetaran  dan  kemitran.  Pergeseran isu  ini  semakin  nampak  ketika  pada  tahun  1997,  di  Thailand  terjadi  krisis  ekonomi,
sebagai  dampak  dari  globalisasi  dan  integrasi  keuangan  dunia.  Krisis  ekonomi  ini kemudian  merembet  ke  negara-negara  angota  ASEAN  seperti  Indonesia,  Malaysia dan Singapura. Untuk itu, ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan, juga aktif merespon  dengan  semangat  kerjasama  yang  saling  menguntungkan.    Langkah ASEAN  diatas  sejalan  dengan  tuntutan  global  yang  ditandai  dengan  semakin menjamurnya bentuk integrasi keuangan dan ekonomi di berbagai kawasan, seperti di Eropa melalui Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Integrasi regional di Eropa diawali dengan integrasi ekonomi (sektor ril) yang kemudian dikuti dengan integrasi moneter dan diakhiri dengan pembentukan mata uang Euro. Di kawasan Afrika juga memilki nstiusi  regional  (CFA  Franc  Zone  dan  Gulf  Area)  yang  bertugas  mengintegrasikan ekonomi  di  kawasan  tersebut  dengan  membentuk  dan  mengunakan  mata  uang bersama.  Artinya,  meskipun  di  kawasan  Asia  Tenggara  belum  dimunculkan  mata uang  bersama,  namun  ASEAN  melakukan  upaya  kesepakatan-kesepakatan,  yaitu membentuk Komunitas ASEAN 2015.
Komunitas  tersebut  melahirkan  suatu  kesepakatan  tentang  pembentukan komunitas yang terdiri dari tiga pilar 1 , yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic  Community),  Masyarakat  Keamanan  ASEAN  (ASEAN  Security Community)  dan  Masyarakat  Sosial-Budaya  ASEAN  (ASEAN  Socio-cultural Community). Ketiga pilar ini saling berkaitan satu sama lain dan saling memperkuat tujuan  pencapaian  perdamaian  yang  berkelanjutan,  stabiltas  serta  pemeratan kesejahteran di kawasan.
Dalam  mewujudkan  “mimpi”  tersebut,  pelaksanan  pilar  pertama  ASEAN Community  2015  (yakni  dimensi  ekonomi)  adalah  semakin  bebas  dan  terbukanya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan aliran modal pada tahun 2015. Hal ini sesuai dengan tujuan akhir integrasi ekonomi seperti yang dicanangkan dalam ASEAN Vision 2020. 2 Adapu visi ASEAN adalah, sbb.:
“  ….  to  create  a  stable,  prosperous,  and  highly  competive  ASEAN  Economic region  in  which  there  is  a  fre  flow  of  gods,  service,  investment,  skiled  labour, and  fre  flow  of  capital,  equitable  economic,  development  and  reduced  poverty and socio economic disparites in year 2020.”
Visi  ASEAN  di  atas  yang  awalnya  akan  dicanangkan  pada  tahun  2020, dipercepat  lima  tahun,  menjadi  tahun  2015,  sehinga  muncul  kesepakatan pembentukan Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015). Percepatan visi ini  bukan  tanpa  alasan.  Argumentasi  utamanya  adalah  kebangkitan  China  dan  India (The  Rising  of  Chindia)  yang  bisa  menyaingi  kekuatan  AS,  khususnya  di  bidang ekonomi.  Harapanya  adalah  untuk  memperkuat  daya  saing  negara-negara  angota ASEAN, mengingat  kedekatan  geografis (China dan  India terikat satu  benua dengan ASEAN;  yakni  Asia  Pasifik),  sehinga  bisa  merespon  dan  mendapatkan  nilai  positf dari  kebangkitan  China  dan  India  dengan  mempercepat  “mimpi”  ASEAN  di  tahun 2015.
Pilar kedua pada ASEAN Community 2015 adalah bidang keamanan (ASEAN Security  Community).  Di  bidang  keamanan,  lingkungan  strategis  yang  berkembang (baik  global,  regional  maupun  nasional)  adalah  proliferasi  gerakan  teroris.  Di  era globalisasi  ini,  gerakan  terorisme  seringkali  melibatkan  beberapa  negara  dan  tidak memandang  garis  perbatasan  internasional  (transnasional).  Beberapa  ancaman keamanan  di  kawasan  terkait  dengan  perdagangan  obat  terlarang,  perdagangan manusia  (traficking),  perdagangan  senjata,  pencurian  ikan  (ilegal  fishing),  yang
1 Syamsul  Arifin  et.al, Integrasi  Keuangan  dan  Moneter  di  Asia  Timur;  Peluang  dan Tantangan Bagi Indonesia , Jakarta, Gramedia, 2007, hlm.1.
2 12th ASEAN Summit, Januari 2007
kesemuanya  itu  membutuhkan  kerjasama  keamanan  intra  ASEAN  dalam  kerangka ASEAN Security Community.
Pilar ketiga dalam ASEAN Community 2015 adalah Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN  (ASEAN  Socio-cultural  Community).  Roadmap  ASEAN  Socio-cultural Community  terkandung  enam  program  kerja  yang  harus  diwujudkan  oleh  semua Negara  ASEAN,  yakni;  human  development,  social  welfare  and  protection,  social justice  and  rights,  ensuring  environmental  sustainabilty,  narowing  the  development GAP and building the ASEAN identiy. 3
Dalam  kerangka  sosial-budaya,  terdapat  aspek  pendidikan  yang  diharapkan mampu  menopang  ASEAN  Community  2015.  Sebelumnya,  pada  tahun  1995, ASEAN  memilki  jaringan  pendidikan  tingi,  yakni  ASEAN  University  Network (AUN). AUN sebagai hasil Konferensi Tingkat Tingi ke-4 ASEAN pada tahun 1992 silam.  Latar  belakang  pendirian  AUN  ini  tidak  lain  adalah  untuk  mempercepat solidaritas  dan  pengembangan  identias  regional  melalui  promosi  pengembangan sumber  daya  manusia  dengan  jalan  penguatan  jaringan  yang  sudah  ada  di  tingkat universitas dan instiusi pendidikan ungulan di kawasan.
Aspek  sosial  budaya  diperlukan  untuk  pengembangan  rasa  kebersaman  dan solidaritas,  termasuk  didalamnya  pengembangan  sumber  daya  manusia  (SDM)  di bidang pendidikan. Dengan harapan,  ketika tingkat SDM masyarakat ASEAN sudah setara  (equal),  akan  semakin  mempercepat  integrasi  ekonomi  sebagai  pilar  utama ASEAN  Community.  Oleh  karena  itu  penting  diadakannya  peningkatan  kerjasama Negara  ASEAN  di  bidang  pendidikan.  Kerjasama  ini  untuk  meningkatkan  kualitas sumber daya manusia, terutama siswa dan mahasiswa di kawasan ASEAN.
Dari uraian diatas maka peningkatan SDM di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari  regulasi  di  bidang  pendidikan.  Dalam  penelitian  ini  dikemukakan  permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana sejarah regulasi kurikulum pendidikan di Indonesia dan  bagaimana  pelaksanaan  regulasi  pendidikan  nasional  untuk  meningkatkan  SDM yang mampu bersaing dalam MEA. Untuk dapat menjelaskan permasalahan tersebut, metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui study kepustakaan dan bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier.

## B. PEMBAHASAN
1. Sejarah Regulasi Pendidikan di Indonesia.
Regulasi  pendidikan  di  Indonesia  tidak  dapat  dilepaskan  dari  sejarah perkembangan  pendidikan  di  Indonesia.  Sebelum  membahas  regulasi  pendidikan  di Indonesia,  ada  baiknya  kita  menelaah  idealisme  tujuan  pendidikan.  Ada  4  (empat) tujuan pendidikan, yaitu:
a. mendapatkan  pengetahuan  dan  keterampilan  (kompetensi)  atau  kemampuan untuk bekerja;
b. berorientasi humanistik;
c. menjawab tantangan sosial, ekonomi dan keadilan;
d. untuk kemajuan ilmu itu sendiri.
Dari  keempat  tujuan  pendidikan  di  atas,  setidaknya  poin  nomor  dua  yang berorientasi pada tujuan  memanusiakan manusia atau humanistis, menjadi poin  yang penting  dalam  proses  pendidikan,  dan  sudah  sepatutnya  bahwa  pendidikan  harus menjunjung hak-hak peserta didik dalam memperoleh informasi pengetahuan.
3 ASEAN, A  Roadmap  for  An  ASEAN  Community;  209-2015 ,  Jakarta;  ASEAN  Secretariat, 2009, hlm. 687.
Sejarah pendidikan di Indonesia 4 diawali pada masa Pra Kemerdekaan. Sejarah Pendidikan  di  Indonesia  modern  dimulai  dengan  lahirnya  gerakan  Boedi  Oetomo  di tahun  1908,  “Pagoeyoeban  Pasoendan”  di  tahun  1913,  dan  Taman  Siswa  di  tahun 1922. Perjuangan kemerdekaan menghasilkan kemerdekaan RI tahun 1945. Soekarno, presiden pertama Indonesia membawa semangat “nation  and  character building” dalam pendidikan Indonesia. Di seluruh pelosok tanah air didirikan sekolah, dan anak-anak dicari untuk disekolahkan tanpa dibayar. Untuk meningkatkan kualitas guru,  didirikan  pendidikan  guru  yang   diberi  nama  KPK-PKB,  SG  2  tahun, SGA/KPG, kursus B-1 dan kursus B-2.
Masa prakemerdekaan begitu banyak persoalan yang menerpa dunia pendidikan di  Indonesia.  Pendidikan  pada  saat  itu  masih  dipengaruhi  oleh  kolonialisme,  alhasil bangsa  ini  dididik  untuk  mengabdi  kepada  penjajah  atau  setelah  pasca  kemerdekaan adalah untuk  kepentingan para penguasa pada saat  itu. Karena, pada saat penjajahan semua  bentuk  pendidikan  dipusatkan  untuk  membantu  dan  mendukung  kepentingan penjajah.  Pendidikan  di  zaman  penjajah  adalah  pendidikan  yang  menjadikan penduduk  Indonesia  bertekuk  lutut  di  bawah  ketiak  kolonialis.  Bangsa  ini  tidak diberikan  ruang  yang  lebar  guna  membaca  dan  mengamati  banyak  realitas  pahit kemiskinan yang sedemikian membumi di bumi pertiwi.
Dalam pendidikan kolonialis, pendidikan bagi bangsa ini bertujuan membutakan bangsa  ini  terhadap  eksistensi  dirinya  sebagai  bangsa  yang  seharusnya  dan  sejatinya wajib  dimerdekakan.Konsep  ideal  pendidikan  kolonialis  adalah  pendidikan  yang sedemikian  mungkin  mampu  mencetak  para  pekerja  yang  dapat  dipekerjakan  oleh penjajah pula, bukan lagi untuk memanusiakan manusia sebagaimana dengan konsep pendidikan yang ideal itu sendiri.
Tujuan  pendidikan  kolonial  tidak  terarah  pada  pembentukan  dan  pendidikan orang muda untuk mengabdi pada bangsa dan tanah airnya sendiri, akan tetapi dipakai untuk  menanamkan  nilai-nilai  dan  norma-norma  masyarakat  penjajah  agar  dapat ditransfer  oleh  penduduk  pribumi  dan  menggiring  penduduk  pribumi  menjadi  budak dari  pemerintahan  kolonial. Selain  itu,  agar  penduduk  pribumi  menjadi  pengikut negara yang patuh pada penjajah, bodoh, dan mudah ditundukkan serta dieksploitasi, tidak memberontak, dan tidak menuntut kemerdekaan bangsanya.
Periode selanjutnya adalah masa pendidikan pasca kemerdekaan sampai dengan orde  lama.  secara  garis  besar  pendidikan  di  awal  kemerdekaan  diupayakan  untuk dapat menyamai dan mendekati sistem pendidikan di negara-negara maju, khususnya dalam  mengejar  keserbaterbelakangan  di  berbagai  sektor  kehidupan.  Secara  umum pendidikan orde lama sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan  Soekarno  cukup  memberikan  ruang  bebas  terhadap  pendidikan. Pemerintahan  yang  berasaskan  sosialisme  menjadi  rujukan  dasar  bagaimana pendidikan  akan  dibentuk  dan  dijalankan  demi  pembangunan  dan  kemajuan  bangsa Indonesia di masa mendatang.
Pada prinsipnya konsep sosialisme dalam pendidikan memberikan dasar bahwa pendidikan  merupakan  hak  semua  kelompok  masyarakat  tanpa  memandang  kelas sosial. Pada  masa  ini  Indonesia  mampu  mengekspor  guru  ke  negara  tetangga,  dan banyak  generasi  muda  yang  disekolahkan  di  luar  negeri  dengan  tujuan  agar  mereka kelak  dapat  kembali  ke  tanah  air  untuk  mengaplikasikan  ilmu  yang  telah  mereka dapat.  Tidak  ada  halangan  ekonomis  yang  merintangi  seseorang  untuk  belajar  di sekolah, karena diskriminasi dianggap sebagai tindakan kolonialisme. Pada saat inilah
4 Dikutip dari wikipedia tentang Sejarah Pendidikan di Indonesia, diunduh tanggal 16-02-2016 pukul 13.35 Wib.
merupakan suatu era di mana setiap orang merasa bahwa dirinya sejajar dengan yang lain, serta setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan.
Orde  lama  berusaha  membangun  masyarakat  sipil  yang  kuat,  yang  berdiri  di atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara, termasuk dalam  bidang  pendidikan.  Sesungguhnya,  inilah  amanat  UUD  1945  yang menyebutkan  salah  satu  cita-cita  pembangunan  nasional  adalah  mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Banyak  pemikir-pemikir  yang  lahir  pada  masa  itu,  sebab  ruang kebebasan  betul-betul  dibuka  dan  tidak  ada  yang  mendikte  peserta  didik.  Tidak  ada nuansa kepentingan politik sektoral tertentu untuk menjadikan pendidikan sebagai alat negara maupun kaum dominan pemerintah. Seokarno pernah berkata:
“…sungguh  alangkah  hebatnya  kalau  tiap-tiap  guru  di  perguruan  taman  siswa itu  satu  persatu  adalah  Rasul  Kebangunan!  Hanya  guru  yang  dadanya  penuh dengan  jiwa  kebangunan  dapat  „menurunkan‟  kebangunan  ke  dalam  jiwa  sang anak,”
Dari  perkataan  Soekarno  itu  sangatlah  jelas  bahwa  pemerintahan  orde  lama menaruh  perhatian  serius  yang  sangat  tinggi  untuk  memajukan  bangsanya  melalui pendidikan.  Di  bawah  menteri  pendidikan  Ki  Hadjar  Dewantara  dikembangkan pendidikan dengan sistem “among” berdasarkan asas-asas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan,  kebangsaan,  dan  kemanuasiaan  yang  dikenal  sebagai  “Panca  Dharma Taman Siswa” dan semboyan “ ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani ” pada 1950 diundangkan pertama kali peraturan pendidikan nasional yaitu  UU  No.  4/1950  yang  kemudian  disempurnakan  ( jo )  menjadi  UU  No.  12/1954 tentang  dasar-dasar  pendidikan  dan  pengajaran  di  sekolah.  Pada  1961  diundangkan UU No. 22/1961 tentang Pendidikan Tinggi, dilanjutkan dengan UU No.14/1965 tentang  Majelis  Pendidikan  Nasional,  dan  UU  No.  19/1965  tentang Pokok-Pokok  Sitem  Pendidikan  Nasional  Pancasila.  Pada  masa  akhir  pendidikan Presiden Soekarno, 90 % bangsa Indonesia berpendidikan SD.
Regulasi  kurikulum  pada  era  Orde  Lama  dibagi  manjadi  2  (dua)  kurikulum  di antaranya:
1) Rentang Tahun 1945-1968
Kurikulum  pertama  yang lahir pada masa kemerdekaan memakai  istilah dalam bahasa  Belanda  “ leer  plan” artinya  rencana  pelajaran.  Perubahan  arah  pendidikan lebih  bersifat  politis,  dari  orientasi  pendidikan  Belanda  ke  kepentingan  nasional. Sedangkan,  asas  pendidikan  ditetapkan  Pancasila.  Kurikulum  yang  berjalan  saat  itu dikenal  dengan  sebutan  “Rencana  Pelajaran  1947”,  yang  baru  dilaksanakan  pada tahun  1950.  Orientasi  Rencana  Pelajaran  1947  tidak  menekankan  pada  pendidikan pikiran.  Yang  diutamakan  adalah:  pendidikan  watak,  kesadaran  bernegara  dan bermasyarakat.
Pada masa tersebut siswa lebih diarahkan bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat.  Proses  pendidikan  sangat  kental  dengan  kehidupan  sehari-hari.  Aspek afektif dan psikomotorik lebih ditekankan dengan pengadaan pelajaran kesenian dan pendidikan  jasmani.  Oleh  karena  itu,  yang  lebih  penting  adalah  bagaimana menumbuhkan kesadaran bela negara.

## 2) Rencana Pelajaran Terurai 1952
Kurikulum  ini  lebih  merinci  setiap  mata  pelajaran  yang  disebut  “Rencana Pelajaran  Terurai  1952”.  Silabus  mata  pelajarannya  jelas  sekali,  dan  seorang  guru mengajar  satu  mata  pelajaran.  Pada  masa  ini  memang  kebutuhan  peserta  didik  akan ilmu  pengetahuan  lebih  diperhatikan,  dan  satuan  mata  pelajaran  lebih  dirincikan.
Namun,  dalam  kurikulum  ini  siswa  masih  diposisikan  sebagai  objek  karena  guru menjadi  subjek  sentral  dalam  pentransferan  ilmu  pengetahuan.  Guru  yang menentukan  apa  saja  yang  akan  diperoleh  siswa  di  kelas,  dan  guru  pula  yang menentukan standar-standar keberhasilan siswa dalam proses pendidikan .

## 3) Kurikulum 1964
Fokus  kurikulum  1964  adalah  pada  pengembangan  daya  cipta,  rasa,  karsa, karya,  dan  moral  ( Panca  wardhana ).  Mata  pelajaran  diklasifikasikan  dalam  lima kelompok  bidang  studi:  moral,  kecerdasan,  emosional/artistik,  keterampilan,  dan jasmaniah.  Pendidikan  dasar  lebih  menekankan  pada  pengetahuan  dan  kegiatan fungsional  praktis.  Pada  kurikulum  1964  ini,  arah  pendidikan  mulai  merambah lingkup  praksis.  Dalam  pengertian  bahwa  setiap  pelajaran  yang  diajarkan  disekolah dapat berkorelasi positif dengan fungsional praksis siswa dalam masyarakat.
Periode  pendidikan  berikutnya  adalah  pendidikan  masa  orde  baru.  Orde  baru berlangsung  dari  tahun  1968  hingga  1998,  dan  dapat  dikatakan  sebagai  era pembangunan  nasional.  Dalam  bidang  pembangunan  pendidikan,  khususnya pendidikan  dasar,  terjadi  suatu  loncatan  yang  sangat  signifikan  dengan  adanya Instruksi  Presiden  (Inpres)  Pendidikan  Dasar.  Namun,  yang  disayangkan  adalah pengaplikasian  inpres  ini  hanya  berlangsung  dari  segi  kuantitas  tanpa  diimbangi dengan  perkembangan  kualitas.  Yang  terpenting  pada  masa  ini  adalah  menciptakan lulusan  terdidik  sebanyak-banyaknya  tanpa  memperhatikan  kualitas  pengajaran  dan hasil didikan.
Pelaksanaan  pendidikan  pada  masa  orde  baru  ternyata  banyak  menemukan kendala,  karena  pendidikan  orde  baru  mengusung  ideologi  “keseragaman”  sehingga memampatkan  kemajuan  dalam  bidang  pendidikan.  EBTANAS,  UMPTN,  menjadi seleksi penyeragaman intelektualitas peserta didik. Selain itu, masa ini juga diwarnai dengan ideologi militeralistik dalam pendidikan yang bertujuan untuk melanggengkan status  quo penguasa.  Pendidikan  militeralistik  diperkuat  dengan kebijakan pemerintah dalam penyiapan calon-calon tenaga guru negeri. 5
Pada  pendidikan  orde  baru  kesetaran  dalam  pendidikan  tidak  dapat  diciptakan karena unsur dominatif dan submisif masih sangat kental dalam pola pendidikan orde baru. Pada masa ini, peserta didik diberikan beban materi pelajaran yang banyak dan berat  tanpa  memperhatikan  keterbatasan  alokasi  kepentingan  dengan  faktor-faktor kurikulum  yang lain untuk menjadi  peka terhadap lingkungan. 6 Beberapa  hal  negatif lain yang tercipta pada masa ini adalah:
1) Produk-produk  pendidikan  diarahkan  untuk  menjadi  pekerja.  Sehingga, berimplikasi  pada  hilangnya  eksistensi  manusia  yang  hidup  dengan  akal pikirannya (tidak memanusiakan manusia).
2) Lahirnya  kaum  terdidik  yang  tumpul  akan  kepekaan  sosial,  dan  banyaknya anak muda yang berpikiran positivistik
3) Hilangnya kebebasan berpendapat. Pemerintahan  Orde  Baru  yang  dipimpin  Soeharto  mengedepankan  moto
“membangun  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  masyarakat  Indonesia”.  Pada   tahun 1969-1970 diadakan Proyek Penilaian Nasional Pendidikan (PPNP) dan menemukan empat  masalah  pokok  dalam  pendidikan  di  Indonesia:  pemerataan,  mutu,  relevansi, dan efisiensi pendidikan. Dan hasilnya digunakan untuk membentuk Badan Penelitian dan  Pengembangan  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (BP3K).  Pada  masa  orde  baru
5 Moh. Yamin, Menggugat Pendidikan Indonesia ., Jogjakarta, Ar Ruz, 2009, hlm. 87.
6 Ibid , hlm. 99.
dibentuk BP-7 yang menjadi pusat pengarus utamaan ( mainstreaming ) pancasila dan UUD  1945  dengan  produknya  mata  ajar  Pendidikan  Moral  Pancasila  (PMP)  dan penataran  P-4.  Ditahun  1980  mulai  timbul  masalah  pendidikan  di  Indonesia.  Salah satunya  adalah  “pengangguran  terdidik”.  Depdiknas  di  bawah  Menteri  Wardiman Djojohadiningrat  (kabinet  pembangunan  VI)  mengedepankan  wacana  pendidikan “ link and match” sebagai upaya untuk memperbaiki pendidikan Indonesia pada masa itu.
Telah dipaparkan sebelumnya bahwa pada masa ini seluruh bentuk  pendidikan ditujukkan untuk memenuhi hasrat penguasa, terutama untuk pembangunan nasional. Siswa  sebagai  peserta  didik,  dididik  untuk  menjadi  manusia  “pekerja”  yang   kelak akan  berperan  sebagai  alat  penguasa  dalam  menentukan  arah  kebijakan  negara. Pendidikan bukan ditujukan untuk mempertahankan eksistensi manusia, namun untuk mengeksploitasi intelektualitas mereka demi hasrat kepentingan penguasa.
Adapun regulasi kurikulum pada masa ini, adalah:

## 1) Kurikulum 1968
Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dengan suatu pertimbangan untuk tujuan pada  pembentukan  manusia  Pancasila  sejati.  Kurikulum  1968  menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar,  dan  kecakapan  khusus.  Muatan  materi  pelajaran  bersifat  teoritis,  tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan.
Pada masa ini siswa hanya berperan sebagai pribadi yang masif, dengan hanya menghapal  teori-teori  yang  ada,  tanpa  ada  pengaplikasian  dari  teori  tersebut.  Aspek afektif dan psikomotorik tidak ditonjolkan pada kurikulum ini. Praktis, kurikulum ini hanya menekankan pembentukkan peserta didik hanya dari segi intelektualnya saja.

## 2) Kurikulum 1975
Kurikulum  1975  menekankan  pada  tujuan,  agar  pendidikan  lebih  efektif  dan efisien  berdasar  MBO  ( management  by  objective ).  Metode,  materi,  dan  tujuan pengajaran  dirinci  dalam  Prosedur  Pengembangan  Sistem  Instruksional  (PPSI), yang  dikenal dengan istilah “satuan pelajaran”, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi : tujuan instruksional   umum (TIU), tujuan  instruksional  khusus  (TIK),  materi  pelajaran,  alat  pelajaran,  kegiatan  belajar- mengajar, dan evaluasi.
Pada kurikulum ini peran guru menjadi lebih penting, karena setiap guru wajib untuk  membuat  rincian  tujuan  yang  ingin  dicapai  selama  proses  belajar-mengajar berlangsung. Tiap guru harus detail dalam perencanaan pelaksanaan program belajar mengajar.  Setiap  tatap  muka  telah  di  atur  dan  dijadwalkan  sedari  awal.  Dengan kurikulum ini semua proses belajar mengajar menjadi sistematis dan bertahap.

## 3) Kurikulum 1984
Kurikulum  1984  mengusung “process  skill  approach”. Proses  menjadi  lebih penting  dalam  pelaksanaan  pendidikan.  Peran  siswa  dalam  kurikulum  ini  menjadi mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Leaming (SAL). CBSA memposisikan  guru  sebagai  fasilitator,  sehingga  bentuk  kegiatan  ceramah  tidak  lagi ditemukan dalam kurikulum ini. Pada kurikulum ini siswa diposisikan sebagai subjek dalam  proses  belajar  mengajar.  Siswa  juga  diperankan  dalam  pembentukkan  suatu
pengetahuan dengan diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, bertanya, dan mendiskusikan sesuatu.

## 4) Kurikulum 1994
Kurikulum  1994  merupakan  hasil  upaya  untuk  memadukan  kurikulum- kurikulum  sebelumnya,  terutama  kurikulum  1975  dan  1984.  Pada  kurikulum  ini bentuk  opresi  kepada  siswa  mulai  terjadi  dengan  beratnya  beban  belajar  siswa,  dari muatan  nasional  sampai  muatan   lokal.  Materi  muatan  lokal  disesuaikan  dengan kebutuhan  daerah  masing-masing,  misalnya  bahasa  daerah  kesenian,  keterampilan daerah, dan lain-lain.
Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu- isu  tertentu  masuk  dalam  kurikulum.  Akhirnya,  Kurikulum  1994  menjelma  menjadi kurikulum  super  padat.  Siswa  dihadapkan  dengan  banyaknya  beban  belajar  yang harus  mereka  tuntaskan,  dan  mereka  tidak  memiliki  pilihan  untuk  menerima  atau tidak terhadap banyaknya beban belajar yang harus mereka hadapi.
Periode  selanjutnya  adalah  periode  pendidikan  masa  reformasi.  Era  reformasi telah  memberikan  ruang  yang  cukup  besar  bagi  perumusan  kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis  kompetensi.  Begitu  pula  bentuk  pelaksanaan  pendidikan  berubah  dari sentralistik (orde lama) menjadi desentralistik. Pada masa ini pemerintah menjalankan amanat  UUD  1945  dengan  memprioritaskan  anggaran  pendidikan  sekurang- kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara.
“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen  (20%)  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara,  serta  dari  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan  penyelenggaraan pendidikan  nasional.” 7 Dengan  didasarkan  oleh  UU  No.  22  tahun  1999  tentang pemerintahan  daerah,  yang  diperkuat  dengan  UU  No.  25  tahun  1999  tentang perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah,  maka  pendidikan  digiring  pada pengembangan lokalitas, di mana keberagaman sangat diperhatikan. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan satuan pendidikan.
Pendidikan di era reformasi 1999 mengubah wajah sistem pendidikan Indonesia melalui  UU  No  22  tahun  1999,  dengan  ini  pendidikan  menjadi  sektor  pembangunan yang  didesentralisasikan.  Pemerintah  memperkenalkan  model  “Manajemen  Berbasis Sekolah”. Sementara untuk mengimbangi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibuat sistem “Kurikulum Berbasis Kompetensi”. Memasuki tahun 2003 pemerintah membuat UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menggantikan UU No 2 tahun 1989., dan sejak saat itu pendidikan dipahami sebagai. “usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan, akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan Negara.” 8
Mendiknas  pada  masa  ini  memperkenalkan  beberapa  inovasi  penting  bagi daerah  yang  berhasil  melaksanakan  pembangunan  pendidikan,  mengelola  pengadaan buku  untuk  sekolah,  dan  mengembangkan  wajib  belajar  9  tahun,  menetapkan  guru sebagai profesi agar bisa sejajar dengan  profesi terhormat lainnya.
7 Indonesia, UUD 1945 Amandemen keempat ,  pasal 31 ayat 4.
8 Standar Nasional Pendidikan ,  Jakarta, Cemerlang,  2005,  hlm. 102.
Tak  ada  gading  yang  tak  retak,  pendidikan  di  masa  reformasi  juga  belum sepenuhnya  dikatakan  berhasil.  Karena,  pemerintah  belum  memberikan  kebebasan sepenuhnya  untuk  mendesain  pendidikan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kepentingan lokal,  misalnya  penentuan  kelulusan  siswa  masih  diatur  dan  ditentukan  oleh pemerintah.  Walaupun  telah  ada  aturan  yang  mengatur  posisi  siswa  sebagai  subjek yang setara dengan guru, namun dalam pengaplikasiannya, guru masih menjadi pihak yang  dominan  dan  mendominasi  siswanya,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa pelaksanaan  proses  pendidikan  Indonesia  masih  jauh  dari  dikatakan  untuk memperjuangkan hak-hak siswa.
Adapun  regulasi  terhadap  kurikulum  pendidikan  pada  masa  reformasi,  sebagai berikut:
1) Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
Pada  pelaksanaan  kurikulum  ini,  posisi  siswa  kembali  ditempatkan  sebagai subjek dalam proses pendidikan dengan terbukanya ruang diskusi untuk memperoleh suatu  pengetahuan.  Siswa  justru  dituntut  untuk  aktif  dalam  memperoleh  informasi. Kembali  peran  guru  diposisikan  sebagai  fasilitator  dalam  perolehan  suatu  informasi. KBK  berupaya  untuk  Menekankan  pada  ketercapaian  kompetensi  siswa  baik  secara individual  maupun  klasikal,  berorientasi  pada  hasil  belajar  ( learning  outcomes )  dan keberagaman.
Kegiatan  pembelajaran  menggunakan  pendekatan  dan  metode  yang  bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur  edukatif.  Hal  ini  mutlak  diperlukan  mengingat  KBK  juga  memiliki  visi  untuk memperhatikan  aspek  afektif  dan  psikomotorik  siswa  sebagai  subjek  pendidikan. Berikut karakteristik utama KBK, yaitu:
a) Menekankan pencapaian kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi.
b) b) Kurikulum  dapat  diperluas,  diperdalam,  dan  disesuaikan  dengan potensi siswa (normal, sedang, dan tinggi).
c) Berpusat pada siswa.
d) Orientasi pada proses dan hasil.
e) Pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual.
f) Guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan.
g) Buku pelajaran bukan satu-satunya sumber belajar.
h) Belajar sepanjang hayat;
i) Belajar mengetahui ( learning how to know ),
j) Belajar melakukan ( learning how to do ),
k) Belajar menjadi diri sendiri ( learning how to be ),
l) Belajar hidup dalam keberagaman ( learning how to live together ).
2) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006
Secara  umum  KTSP  tidak  jauh  berbeda  dengan  KBK  namun  perbedaan  yang menonjol  terletak  pada  kewenangan  dalam  penyusunannya,  yaitu  mengacu  pada desentralisasi  sistem  pendidikan.  Pemerintah  pusat  menetapkan  standar  kompetensi dan  kompetensi  dasar,  sedangkan  sekolah  dalam  hal  ini  guru  dituntut  untuk  mampu mengembangkan  dalam  bentuk  silabus  dan   penilaiannya  sesuai  dengan  kondisi sekolah dan daerahnya.
Jadi  pada  kurikulum  ini  sekolah  sebagai  satuan  pendidikan  berhak  untuk menyusun  dan  membuat  silabus  pendidikan  sesuai  dengan  kepentingan  siswa  dan kepentingan  lingkungan.  KTSP  lebih  mendorong  pada  lokalitas  pendidikan.  Karena KTSP berdasar pada pelaksanaan KBK, maka siswa juga diberikan kesempatan untuk
memperoleh  pengetahuan  secara  terbuka  berdasarkan  sistem  ataupun  silabus  yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah.
Dalam kurikulum ini, unsur pendidikan dikembalikan kepada tempatnya semula yaitu  unsur  teoritis  dan  praksis.  Namun,  dalam  kurikulum  ini  unsur  praksis  lebih ditekankan dari pada unsur teoritis. Setiap kebijakan yang dibuat oleh satuan terkecil pendidikan dalam menentukan metode pembelajaran dan jenis mata ajar  disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan lingkungan sekitar.
Kurikulum  ini  diharapkan  mampu  memfasilitasi  siswa  untuk  mengenal  nilai- nilai  sosial  yang  ada  di  masyarakat  sekitar  dengan  cara  menginventarisir  kebutuhan, menentukan  metode  pengembangan,  mempelajari,  dan  terjun  langsung  ke  lapangan. Siswa  pun  menjadi  subjek  yang  berhak  pula  menentukan  pelajaran  apa  yang  akan mereka  dapatkan  di  sekolah,  sehingga  ketika  mereka  lulus,  mereka  dapat  langsung mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapat disekolah pada masyarakat sekitar.
3) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 9
Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia,  yang  selanjutnya  disingkat KKNI , adalah  kerangka  penjenjangan  kualifikasi  kompetensi  yang  dapat  menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan  antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja  serta  pengalaman  kerja  dalam  rangka  pemberian  pengakuan  kompetensi  kerja sesuai  dengan  struktur  pekerjaan  di  berbagai  sektor.  KKNI  merupakan  perwujudan mutu  dan  jati  diri  Bangsa  Indonesia  terkait  dengan  sistem  pendidikan  dan  pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia.
KKNI  disusun  berdasarkan  kebutuhan  dan  tujuan  khusus,  yang  khas  bagi Indonesia untuk menyelaraskan sistem pendidikan dan pelatihan dengan sistem karir di  dunia  kerja.  KKNI  juga  dirancang  untuk  sesuai  dan  setara  dengan  sistem  yang dikembangkan negara ‐ negara lain. Dalam pengembangannya KKNI juga merujuk dan mempertimbangkan  sistem  kualifikasi  negara  lain  seperti  Eropa,  Australia,  Inggris, Scotlandia,  Hongkong,  dan  Selandia  Baru.  Hal  ini  menjadikan  kualifikasi  yang tercakup dalam KKNI dapat dengan mudah disetarakan dan diterima oleh negara lain sehingga pertukaran peserta didik maupun tenaga kerja antar negara dapat dilakukan dengan tepat.
KKNI  menyediakan  sembilan  jenjang  kualifikasi,  dimulai  dari  Kualifikasi jenjang  1  sebagai  kualifikasi  terendah  dan  kualifikasi  jenjang  9  sebagai  kualifikasi tertinggi.  Penetapan  jenjang  1  sampai  9  dilakukan  melalui  pemetaan  komprehensif kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ditinjau dari kebutuhan penghasil (supply push) maupun  pengguna  (demand  pull)  tenaga  kerja.  Diskriptor  setiap  jenjang  kualifikasi juga  disesuaikan  dengan  mempertimbangkan  kondisi  negara  secara  menyeluruh, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perkembangan sektor ‐ sektor  pendukung  perekonomian  dan  kesejateraan  rakyat  seperti  perindustrian, pertanian,  kesehatan,  hukum,  dan  lain ‐ lain,  serta  aspek ‐ aspek  pembangun  jati  diri bangsa  yang  tercermin  dalam  Bhineka  Tunggal  Ika,  yaitu  komitmen  untuk  tetap mengakui keragaman agama, suku, budaya, bahasa dan seni sebagai ciri khas bangsa Indonesia.
Di  dalam  pengembangan,  KKNI  diposisikan  sebagai  penyetara  capaian pembelajaran  yang  diperoleh  melalui  pendidikan  formal,  informal,  dan  nonformal dengan kompetensi kerja yang dicapai melalui pelatihan diluar ranah KEMDIKNAS, pengalaman  kerja  atau  jenjang  karir  ditempat  kerja.  Secara  skematik  pencapaian
9 Website  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI,  diunduh  tangal  16-02-2016  pukul 14.53 Wib.
setiap  jenjang  atau  peningkatan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi  pada  KKNI  dapat dilakukan  melalui  empat  tapak  jalan  (pathways)  atau  kombinasi  dari  keempatnya. Tapak  jalan  tersebut  seperti  diilustrasikan  pada  Gambar  1  terdiri  dari  tapak  jalan melalui  pendidikan  formal,  pengembangan  profesi,  peningkatan  karir  di  industri, dunia  kerja  atau  melalui  akumulasi  pengalaman  individual.  Dengan  pendekatan tersebut  maka KKNI dapat  dijadikan rujukan oleh para pemangku kepentingan  yang terkait dengan pengembangan sumberdaya manusia di dalam lingkungannya atau oleh masyarakat  luas  untuk  perencanaan  karir  individual.  Sektor  pendidikan  formal, misalnya  dapat  menggunakan  KKNI  sebagai  rujukan  dalam  merencanakan  sistem pembelajaran  perguruan  tinggi  di  Indonesia  sehingga  dapat  dengan  tepat memposisikan kemampuan lulusannya pada salah satu jenjang kualifikasi  KKNI dan memperkirakan kesetaraannya dengan jenjang karir di dunia kerja. Hal ini juga dapat bermanfaat  di  dalam  merencankan  pengembangan  relevansi  pendidikan  tinggi  yang lebih  komprehensif.  KKNI  juga  dapat  dijadikan  panduan  oleh  asosiasi  profesi  untuk melakukan  penyesuaian  dan  penilaian  kesetaraan  di  tingkat  nasional  tentang  kriteria kemampuan  yang  telah  dimiliki  sebelumnya.  Sektor ‐ sektor  lain  seperti  dunia  usaha, birokrasi  pemerintahan,  industri,  dan  lain ‐ lain  juga  membutuhkan  KKNI  sebagai pedoman  untuk  merencanakan  pengelolalan  sumberdaya  manusia  masing ‐ masing secara  lebih  komprehensif  baik  yang  berhubungan  dengan  sistem  karir,  remunerasi atau pola rekrutmen baru.
Secara  konseptual,  setiap  jenjang  kualifikasi  dalam  KKNI  disusun  oleh  empat parameter  utama  yaitu  (a)  keterampilan  kerja,  (b)  cakupan  keilmuan/pengetahuan, (c)metoda  dan  tingkat  kemampuan  dalam  engaplikasikan  keilmuan/pengetahuan tersebut  serta  (d)  kemampuan  manajerial.  Ke ‐ empat  parameter  yang  terkandung dalam  masing ‐ masing  jenjang  disusun  dalam  bentuk  deskripsi  yang  disebut Deskriptor KKNI.  Dengan demikian ke ‐ 9 jenjang  KKNI merupakan deskriptor  yang menjelaskan  hak,  kewajiban  dan  kemampuan  seseorang  dalam  melaksanakan  suatu pekerjaan  atau  mengaplikasikan  ilmu  pengetahuan  dan  keahliannya.  Uraian  tentang parameter pembentuk setiap Deskriptor KKNI adalah sebagai berikut:
a) Keterampilan kerja atau kompetensi merupakan kemampuan dalam ranah kognitif, ranah psikomotor, dan ranah afektif  yang tercermin secara utuh dalam perilaku atau dalam melaksanakan suatu kegiatan, sehingga dalam menetapkan tingkat kompetensi seseorang dapat ditilik lewat unsur ‐ unsur dari kemampuan dalam ketiga ranah tersebut.
b) Cakupan  keilmuan/pengetahuan  merupakan  rumusan  tingkat  keluasan, kedalaman,  dan  kerumitan/kecanggihan  pengetahuan  tertentu  yang  harus dimiliki,  sehingga  makin  tinggi  kualifikasi  seseorang  dalam  KKNI  ini dirumuskan  dengan  makin  luas,  makin  dalam,  dan  makin  canggih pengetahuan/keilmuan yang dimilikinya.
c) Metoda dan tingkat  kemampuan adalah kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan metoda yang harus dikuasai dalam melakukan suatu  tugas  atau  pekerjaan  tertentu,  termasuk  didalamnya  adalah kemampuan berpikir (intellectual skills).
d) Kemampuan  manajerial  merumuskan  kemampuan  manajerial  seseorang dan sikap yang disyaratkan dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan, serta tingkat tanggung jawab dalam bidang kerja tersebut.
4) Pelaksanaan  regulasi  pendidikan  nasional  untuk  meningkatkan  SDM yang mampu bersaing dalam MEA.
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945 mengamanatkan  Pemerintah  Negara  Indonesia  untuk  melindungi  segenap  bangsa Indonesia    dan seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan umum,      mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia yang  berdasarkan    kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial.  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengamanatkan  Pemerintah mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan  nasional  yang meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  serta  akhlak mulia dalam bangsa yang diatur dengan undang-undang.
Sistem  pendidikan  nasional 10 harus  mampu  menjamin  pemerataan  kesempatan pendidikan,  peningkatan  mutu  serta  relevansi  dan  efisiensi  manajemen  pendidikan untuk  menghadapi  tantangan  sesuai  dengan  tuntutan  perubahan  kehidupan  lokal, nasional,  dan  global  sehingga  perlu  dilakukan  pembaharuan  pendidikan  secara terencana,  terarah,  dan  berkesinambungan.    Pada  masa  orde  baru  telah  diundangkan Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1989  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Namun seiring perkembangan politik, budaya dan perubahan pola pikir di kawasan ASEAN, undang-undang  ini  sudah  tidak  memadai  lagi  dan  perlu  diganti  serta  perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, merupakan  undang-undang  yang  menyempurnakan  dan  menggantikan  Undang- undang  Nomor  2  Tahun  1989.  Dalam  undang-undang  ini  mengatur  tentang  sistem pendidikan  nasional  secara  umum.  Untuk  mengimplementasikan  undang-undang  ini memerlukan  peraturan-peraturan  yang  mengatur  secara  teknis  dan  khusus.  Undang- undang  ini  menjunjung  tinggi  hak-hak  pihak-pihak  yang  terkait  dalam  sistem pendidikan  tanpa  diskriminasi.  Setiap  warga  negara  berhak  untuk  mendapatkan pendidikan baik pendidikan formal, nonformal dan informal. Undang-undang ini juga mengatur tentang penyelenggara pendidikan. Penyelenggara pendidikan di  Indonesia adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
Undang-undang  ini  juga  mamayungi  lembaga  pendidikan  yang  berlatar belakang  agama.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  undang-undang  ini  menjunjung  tinggi hak dasar manusia tanpa diskriminasi. Dalam hal teknis penyelenggaraan pendidikan di  tingkat  dasar,  menengah  dan  tinggi  dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan Pemerintah.  Sedangkan  untuk  pendidikan  anak  usia  dini  merupakan  satuan pendidikan  yang  diselenggarakan  sebelum  jenjang  pendidikan  dasar.  Pelaksanaan pendidikan anak usia dini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan,  sarana  dan  prasarana,  pengelolaan,  pembiayaan,  dan  penilaian pendidikan  yang  harus  ditingkatkan  secara  berencana  dan  berkala.  Standar  nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Pengembangan standar nasional pendidikan  serta  pemantauan  dan  pelaporan  pencapaiannya  secara  nasional dilaksanakan  oleh  suatu  badan  standardisasi,  penjaminan,  dan  pengendalian  mutu pendidikan.    Dalam  pelaksanaannya  diatur  secara  khusus  dalam  Peraturan Pemerintah.
Selain  mengatur  hal-hal  tersebut  diatas,  undang-undang  juga  mengatur  tentang kurikulum,  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  serta  pendanaan  pendidikan.
10 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pelaksanaan  hal-hal  tersebut  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah.  Mengenai pendanaan  pendidikan,  pendidikan  dapat  di  danai  melalui  anggaran  pemerintah pusat,  pemerintah  daerah  dan  masyarakat.  Sumber  pendanaan  pendidikan ditentukan  berdasarkan  prinsip  keadilan,  kecukupan,  dan  keberlanjutan. Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  masyarakat  mengerahkan  sumber  daya  yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Secara  umum  undang-undang  ini  telah  memberikan  landasan  dalam  sistem pendidikan nasional. Namun terdapat pasal yang melukai rasa keadilan dan nurani masyarakat Indonesia, yaitu dalam Pasal 53. Pasal ini terdiri 3 ayat yang mengatur tentang  Badan  Hukum  Pendidikan  yang  selanjutnya  diatur  dalam  undang-undang tersendiri,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2009  tentang  Badan  Hukum Pendidikan.
Keharusan penyelenggara/satuan pendidikan formal berbentuk badan hukum pendidikan  sebenarnya  sudah  dimulai  sejak  adanya  UU  Sisdiknas  dalam  bentuk Badan  Hukum  Milik  Negara  (BHMN),  misalnya,  UGM,  ITB,  IPB  yang  berstatus badan  hukum  milik  Negara.  Sejak  itu  Perguruan  Tinggi  Negeri  bersifat  otonom, terutama  dalam  hal  pembiayaan,  sehingga  biaya  untuk  menempuh  pendidikan tinggi  menjadi  semakin  mahal.  Usaha-usaha  untuk  memperoleh  tambahan  dana pun  sudah  dilakukan,  misalnya  dengan  menaikan  biaya  pendaftaran  mahasiswa baru,  pembukaan  jalur  khusus,  maupun  pungutan-pungutan  lain  yang  dikenakan kepada  mahasiswa,  misalnya,  pungutan  biaya  perpustakaan,  gedung  dan  lain sebagainya.  Konsep  manajemen  pendidikan  seperti  ini  merugikan  masyarakat. Akibatnya,  banyak  anak  bangsa  yang  tidak  dapat  mengakses  pendidikan  karena mahalnya biaya pendidikan. 11
Pada  tanggal  16  Februari  2009,  25  Februari  2009,  1  April  2009  dan  5 Oktober  2009  ada  permohonan  pengujian  materiil   terhadap  UU  BHP,  yang diajukan  oleh  perorangan,  Asosiasi  Badan  Penyelenggara  Perguruan  Tinggi Swasta  Indonesia  (ABPPTSI),  sejumlah  pesantren  dan  yayasan  seperti  Yayasan Trisakti,  Yayasan  Pendidikan  dan  Pembina  Universitas  Pancasila,  Yayasan Universitas  Surabaya,  Yayasan  Universitas  Prof.  Dr.  Moestopo,  Komisi Pendidikan  Konferensi  Waligereja  Indonesia,  Yayasan  Perguruan  Tinggi  Kristen Satya Wacana, serta Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar.
Pengujian Materiil ini dilakukan karena para pemohon menganggap UU BHP dianggap  bertentangan  dengan  UUD  Tahun  1945  dengan  alasan  sebagai  berikut : pertama, pemerintah  harus  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  sebagai  salah  satu kewajiban  konstitusionalnya,  oleh  karenanya  semua  biaya  yang  berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan harus ditanggung oleh negara (pemerintah); kedua, pendidikan  adalah public  goods, tidak  boleh  dijadikan private  goods ; ketiga, UU  BHP  telah  menjadikan  Badan  Hukum  Pendidikan sebagai private  goods;  keempat, Penyeragaman  Badan  Hukum  Pendidikan memberikan kesulitan terutama kepada perguruan-perguruan swasta; kelima, Privatisasi, bahkan komersialisasi pendidikan dengan memberikan peluang  berusaha  telah  menyebabkan  pendidikan  masuk  dalam  mekanisme pasar; keenam, Pendidikan  sudah  dikomersialisasikan  maka  biaya  pendidikan menjadi  mahal  dan  tidak  terjangkau  terutama  oleh  masyarakat  miskin  yang kebetulan tidak berprestasi.
11 Ulasan  Putusan  MK  dalam  kasus  Pembatalan  UU  Badan  Hukum  Pendidikan  (UU  BHP), dinduh tanggal 16-02-2016 pukul 15.02 Wib.
Pada  tanggal  31  Maret  2010,  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  memutuskan bahwa UU BHP bertentangan dengan  UUD Tahun 1945 terutama Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 UUD Tahun 1945, dan karenanya MK menyatakan UU BHP tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat.  Dasar  pertimbangan  MK  adalah  sebagai berikut : pertama, bahwa UU BHP tidak ada kejelasan baik secara yuridis, maksud maupun  keselarasan  dengan  UU  yang  lain; kedua, UU  BHP  mengasumsikan bahwa penyelenggara pendidikan mempunyai kemampuan yang sama tetapi dalam prateknya  tidak  demikian; ketiga ,  pemberian  otonomi  kepada  Perguruan  Tinggi Negeri  (PTN)  akan  berakibat  beragam,  banyak  PTN  yang  tidak  akan  mampu mengakses  dana  karena  keterbatasan  pasar  di  daerah,  sehingga  hal  ini  akan menyebabkan  terganggunya  penyelenggaraan  pendidikan; keempat ,  Mahkamah Konstitusi  menilai  bahwa  BHP  tidak  menjamin  tercapainya  tujuan  pendidikan nasional dan menimbulkan ketidakpastian hukum; kelima, bukan hanya BHP yang dapat  menyelengarakan  pendidikan  dengan  prinsip  nirlaba,  akan  tetapi  badan - badan  lain  pun  dapat  bias  menerapkan  dengan  prinsip  yang  sama; keenam, UU BHP  bertendensi  mengalihkan  tanggung  jawab  negara  kepada  masyarakat  untuk menanggung beban pendidikan; ketujuh, ada penyeragaman institusi penyelenggara  pendidikan  tinggi.  MK  juga  menilai  penerapan  UU  ini  justru  akan membunuh  ratusan  perguruan  tinggi  negeri  yang  tidak  mampu  membentuk  badan hukum pendidikan . 12
Selain  alasan  tersebut,  pada  dasarnya  yang  menjadi  persoalan  pokok  dalam dunia  pendidikan  sejak  lahirnya  UU  Sisdiknas  adalah  usaha  pelepasan  tanggung jawab Negara secara penuh dalam dunia pendidikan. Hal ini tercermin dari Pasal 9 UU  Sisdiknas,  yang  menyatakan  bahwa  masyarakat  berkewajiban  memberikan dukungan  sumber  daya  dalam  penyelenggaraan  pendidikan,  dan  Pasal  12  Ayat (2b)  UU  Sisdiknas  yang  memberi  kewajiban  terhadap  peserta  didik  untuk  ikut menanggung  biaya  penyelenggaraan  pendidikan,  terkecuali  bagi  yang  dibebaskan dari kewajibannya sesuai undang-undang yang ada, artinya semua pihak (termasuk mahasiswa  atau  peserta  didik)  harus  ikut  bertanggung  jawab  dalam  soal pembiayaan  dunia  pendidikan.  Akibatnya,  pendidikan  semakin  mahal  dan  orang tua peserta didik semakin berat menangung biaya pendidikan . 13
Masalah  lainnya  pemerintah  telah  mengeluarkan  Peraturan  Presiden  Nomor 77  Tahun  2007  tentang  Daftar  Bidang  Usaha  yang  Tertutup  dan  Bidang  Usaha yang  Terbuka  dengan  Persyaratan  di  Bidang  Penanaman  Modal,  yang  kemudian memasukan dunia pendidikan dalam bidang usaha yang terbuka bagi para investor. Perpres  tersebut  menyebutkan  bahwa  sektor  pendidikan,  baik  pendidikan  dasar, menengah,  tinggi  maupun  non  formal  dapat  dimasuki  investor  asing  dengan penyertaan  modal  maksimum  49  persen.  Perpres  No.  77  Tahun  2007  merupakan aturan  pelaksanaan  dari  UU  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal. Mahkamah  Konstitusi  menilai  UU  BHP  telah  mengalihkan  tugas  dan  tanggung Pemerintah  dalam  bidang  pendidikan.  Adanya  UU  BHP,  misi  pendidikan  formal yang menjadi tugas pemerintah di Indonesia akan dilaksanakan oleh Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP) dan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah (BHPPD).  Ini  bertentangan  dengan  UUD  tahun  1945  yang  memberikan  tanggung jawab utama pendidikan ada di negara . 14
UU  BHP  menjadikan  BHPP  dan  BHPPD  sebagai  penentu  keberhasilan pendidikan.  Hal  itu  mengakibatkan  tidak  ada  jaminan tidak  tercapainya tujuan
12 Ibid
13 Ibid 14 Ibid
pendidikan   nasional  sekaligus  menimbulkan  ketidakpastian  hukum.  Jika  BHPP dan  BHPPD  tak  sanggup  melaksanakan  tugas,  maka  bisa  dipailitkan  dan  negara tak  akan  memikul  tanggung  jawab.  Menurut  Mahkamah  Konstitusi,  UU  BHP menjadikan pendidikan nasional diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, tanpa  ada  perlindungan  sama  sekali.  Misalnya,  Pasal  57  huruf  b  UU  BHP memungkinkan  sebuah  BHP  untuk  dinyatakan  pailit.  Proses  kepailitan  BHP tunduk  kepada  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Bagi  Mahkamah  Konstitusi,  hal  itu menunjukkan  bahwa  UU  BHP  tidak  memberi  perlindungan  sama  sekali  d ari ancaman kepailitan.
Prinsip  nirlaba  dalam  UU  BHP  juga  patut  dipertanyakan.  Mahkamah Konstitusi  mengungkapkan  bahwa  ada  hal  yang  berbeda  antara  non  profit  dan biaya  pendidikan  yang  terjangkau,  dimana  yang  terakhir  adalah  masalah  dalam pendidikan  nasional  kita.  Prinsip  nirlaba  tidak  otomatis  menjadikan  pendidikan murah  bagi  peserta   didik.  Menurut  Mahkamah  Konstitusi,  murah  atau  tidaknya biaya  pendidikan  ditentukan  oleh  berbagai  faktor.  Pasal  41  ayat  (8)  dan  ayat  (9) UU  BHP  membatasi  porsi  pendanaan  dari  peserta  didik,  maksimal  1/3  dari  biaya operasional.  Namun,  sayangnya,  pengertian  biaya  operasional  itu  sendiri dirumuskan  secara  terbuka  dan  tidak  limitatif.  Akibatnya,  besarnya  biaya operasional  akan  ditentukan  oleh  variabel  biaya  yang  digunakan  dalam  proses pendidikan.
Para pemohon menilai putusan MK sebagai suatu kemenangan, namun bukan akhir  dari  perjuangan.  Salah  satu  kuasa  hukum  pemohon,  Taufik  Basar,  berharap ke  depan  upaya  untuk  memajukan  pendidikan  terus  dilakukan.  Kuasa  pemohon tersebut  berharap  mudah-mudahan  setelah  UU  BHP  ini  tiada,  kita  terus  bisa mendorong  agar  pendidikan  di  Indonesia  menjadi  pendidikan  yang  murah  yang bisa diakses oleh seluruh bangsa ini, yang bisa mengarah pada tujuan negara kita, mencerdaskan kehidupan bangsa.
Namun  akibat  hukum  dari  putusan  MK  tersebut  adanya  kekosongan  hukum dalam  tata  kelola  pendidikan  khususnya  pendidikan  tinggi.  Selain  itu,  putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut  berdampak  pada  pengertian  badan  hukum pendidikan  tidak  berlaku  sebagai  nama  diri  tetapi  nama  jenis  satuan  pendidikan yang  berfungsi  sebagai  lembaga  penyelenggaraan  pendidikan,  sehingga  menjadi badan hukum pendidikan dengan penulisan menggunakan huruf kecil.
Mahkamah  Konstitusi  tidak  menghapus  Pasal  53  ayat  (1)  UU  Sisdiknas, meski  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  membatalkan  ketentuan  UU  BHP secara  keseluruhan.  Ketentuan  Pasal  53  ayat  (1)  tersebut  mengamanatkan  agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah membentuk UU yang mengatur tentang  badan  hukum  pendidikan.  Artinya,  Pemerintah  dan  DPR  bisa  tetap membuat  UU  BHP,  asalkan  isinya  tidak  bertentangan  dengan  UUD  Tahun  1945. Dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  saat  ini  pemerintah  dan DPR  mempunyai  tugas  untuk  membuat  undang-undang  baru  untuk  menggantikan UU BHP.
Untuk  mengisi  kekosongan  hukum,  untuk  sementara  perlu  segera  dibuat peraturan  baru  yang  mengatur  tentang  pendidikan,  untuk  menyesuaikan  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan Penyelenggaraan  Pendidikan  yang  menganulir  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun  1999  tentang  Pendidikan  Tinggi  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61 Tahun  1999  tentang  Penetapan  Perguruan  Tinggi  Negeri  sebagai  Badan  Hukum.
Selanjutnya perlu segera dibuat UU baru yakni UU badan hukum pendidikan yang berbeda dari sebelumnya.
Wacana  yang  bergulir  selanjutnya  adalah  UU  BHP  yang  baru  akan  dibuat sesuai dengan rambu-rambu dari Mahkamah Konstitusi, agar tidak lagi dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Adapun rambu-rambu dalam pembuatan UU BHP yang baru ke depan antara lain sebagai berikut : 15
1. penyebutan frasa “badan hukum pendidikan” pada Padal 53 ayat (1) UU Sisdiknas harus dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan, dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu;
2. tidak boleh ada penyeragaman, dalam pengertian penyelenggaraan pendidikan tidak boleh „dipaksa‟ untuk memilih suatu jenis badan hukum tertentu;
3. penyelenggara pendidikan boleh memilih status badan hukumnya, seperti yayasan, persekutuan, badan hukum milik negara (BHMN), bahkan berstatus badan layanan umum (BLU);
4. tidak boleh mengedepankan komersialisasi pendidikan.
Mencermati hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka keberadaan UU Sistem
Pendidikan  nasional  bertujuan  untuk  mengatur  tata  kelola  pendidikan  yang akuntabel  dan  berkeadilan.  Sehingga  sumber  daya  manusia  Indonesia  mampu bersaing  di  era  MEA.  Namun  perlu  menjadi  perhatian  pemerintah  dalam pelaksanaan regulasi Pendidikan Nasional memerlukan Peraturan Pemerintah yang lebih rinci bahkan dapat diatur dalam peraturan lain yang secara hirarki peraturan perundang-undangan berada dibawah Undang-undang.

## C. KESIMPULAN
1. Regulasi  kurikulum  pendidikan  di  Indonesia  tidak  dapat  dilepaskan  dari sejarah  perkembangan  pendidikan  sejak  jaman  kolonial  Belanda  sampai dengan  masa  kini.  Telah  terjadi  perubahan-perubahan  regulasi  kurikulum yang  disesuaikan  dengan  perkembangan  sosial,  hukum  dan  ekonomi  baik ditingkat  nasional,  regional  maupun  internasional,  khususnya  di  kawasan ASEAN.  Regulasi  kurikulum  juga  disusun  secara  berjenjang  melalui Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia  (KKNI),  sehingga  dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja di tingkat regional khususnya MEA.
2. Pelaksanaan regulasi pendidikan nasional memerlukan Peraturan Pemerintah  dan/atau  peraturan  lain  yang  berada  dibawahnya  secara konstitusional.  Dalam  hal  tata  kelola  penyelenggara  pendidikan  berbentuk badan  hukum,  maka  pemerintah  harus  menggali  rasa  keadilan  masyarakat yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Syamsul dkk, 2007. Integrasi Keuangan dan Moneter di Asia Timur; Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia , Gramedia,  Jakarta. ASEAN,  2009. A  Roadmap  for  An  ASEAN  Community; ASEAN  Secretariat,  Jakarta Laporan 12th ASEAN Summit, Januari 2007
Standar Nasional Pendidikan ,  2005. Cemerlang,  Jakarta.
Ulasan  Putusan  MK  dalam  kasus  Pembatalan  UU  Badan  Hukum  Pendidikan  (UU BHP), dinduh   tanggal 16-02-2016 pukul 15.02 Wib.
15 Ibid
Wikipedia  Indonesia,  Sejarah  Pendidikan  di  Indonesia,  diunduh  tanggal  16-02-2016 pukul 13.35 Wib.
Yamin, Moh, Menggugat Pendidikan Indonesia ., Ar Ruz, Jogjakarta.
Indonesia, UUD 1945 Amandemen keempat ,  pasal 31 ayat 4.
_______,  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.
----------