## Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Dengan Tipu Muslihat Terhadap Korbannya melalui Gendam

## Rahmi Erwin, Arif Paria Musta.
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti e-mail: rahmierwin006@gmail.com

## Abstrak
Dalam  masyarakat  istilah  hipnotis  atau  gendam  sudah  dikenal  sebagai  ilmu  yang  memasuki alam bawah sadar manusia, mempengaruhi pikiran dan tindak kasat mata. Walaupun demikian gendam  atau  hipnotis  tidak  selalu  terkait  dengan  kejahtan  atau  tindak  pidana.  Dalam  acara  di stasiun  Televisi  kegiatan  hipnotis  menjadi  pertunjukan  seni  yang  menghibur  masyarakat. Namun dalam prakteknya ilmu ini disalahgunakan sebagai modus dalam melakukan kejahatan, biasanya  kejahatan  ini  sering  terjadi  di  pusat  keramaian  seperti  pasar,  mal-mal  atau  objek wisata.  Aksi  kejahatan  dengan  hanya  menepuk  bahu,  menatap  tajam  mata  si  korban  dan memanfaatkan kelengahan korban maka dalam seketika korban terpengaruh dan mau menuruti keingginan  pelaku, dan biasanya menyerahkan barang-barang yang seperti perhiasan, uang dan lainnya.  Pendekatan  dalam  penulisan  ini  adalah  normatif  yaitu  dengan  melaksanakan  suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna  menjawab  permasalahan  yang  diteliti  dan  memiliki  sifat  deskriptif  yaitu  penelitian  yang berupa  uraian  kalimat  secara  sistematis  dengan  menggambarkan  dan  menjelaskan  secara  tepat terhadap hasil penelitian. Perbuatan Hipnotis atau gendam dapat menjadi salah perbuatan pidana delik penipuan dalam pasal 378 KUHP, apabila melihat metode yang dilakukan gendam berupa serangkaian tipu muslihat perkataan atau rangkaian bohong, bujuk rayu meyakinkan orang lain agar  orang  lain  itu  mau  mengikuti  perkataan-perkataan  yang  diucapkan  si  pelaku  sehingga menimbulkan  kerugian,  walaupun  dalam  KUHP  perbuatan  gendam  atau  hipnotis  tidak  diatur secara detail, namum kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai penipuan dikarenakan ada unsur subjektif  dan  objektif  penipuan  yang  terlihat  dengan  adanya  korban  yang  menyerahkan  benda secara sukarela karena korban tergerak hatinya untuk menyerahkan benda kepada pelaku dalam keadaan tidak sadar.
Kata Kunci : Gendam, Hipnotis, Tindak Pidana,

## Abstract
In  society,  the  term  hypnosis  or  gendam  is  known  as  a  science  that  enters  the  human subconscious,  influencing  thoughts  and  visible  actions.  However,  bullying  or  hypnosis  is  not always related to crimes or criminal acts. In programs on television stations, hypnosis activities become  art  performances  that  entertain  the  public.  However,  in  practice  this  knowledge  is misused as a mode of committing crimes, usually these crimes often occur in busy centers such as markets, malls or tourist attractions. The crime involves simply tapping the shoulder, looking intently  into the  victim's  eyes  and  taking  advantage  of  the  victim's  negligence,  so  immediately the victim is influenced and willing to comply with the perpetrator's wishes, and usually hands over  items  such  as  jewellery,  money  and  so  on.  The  approach  in  this  writing  is  normative, namely by carrying out a process to discover legal rules, legal principles and legal doctrines in order to answer the problems being researched and has a descriptive nature, namely research
in  the  form  of  systematic  sentence  descriptions  by  describing  and  explaining  precisely  the research  result.  The  act  of  hypnosis  or  hypnosis  can  be  a  criminal  offense  of  fraud  in  Article 378 of the Criminal Code, if you look at the method used by hypnosis in the form of a series of deceptive words or a series of lies, persuasion to convince other people so that the other person will  follow  the  words  spoken  by  the  perpetrator  so  that  cause  loss,  although  in  the  Criminal Code the act of hypnosis or hypnosis is not regulated in detail, this crime can be categorized as fraud  because  there  are  subjective  and  objective  elements  of  fraud  which  can  be  seen  in  the victim handing over objects voluntarily because the victim is moved to hand over the object to the perpetrator in the circumstances unaware..
Keyword : Gendam, Hypnosis, Crime.

## 1. PENDAHULUAN
Dengan semakin majunya suatu negara atau peradaban maka semakin banyak kejahatan  yang  timbul  dalam  kehidupan  di  masyarakat.  Terdapat  beraneka  ragam modus-modus  kejahatan  yang  timbul  di  dalam  suatu  masyarakat  seperti  halnya kejahatan  penipuan.  Tindak  pidana  Penipuan  yang  dilakukan  bukan  hal  sekedar menipu dengan cara biasa melainkan dengan cara di luar akal sehat yaitu melalui tipu daya hipnotis atau bisa juga disebut dengan  “Gendam”. Penegakan hukum terhadap kejahatan hipnotis mengalami hambatan, berupa subtansi hukum yaitu belum adanya peraturan  yang  mengatur  secara  khusus  kejahatan  Gendam. 1 Dalam  masyarakat istilah  hipnotis  atau  gendam  sudah  sering  menjadi  isu  terkini  dan  menjadi pembahasan utama dalam beberapa kasus kejahatan. Gendam atau hipnoitis memiliki arti sebagai ilmu yang memasuki alam bawah sadar manusia, mempengaruhi pikiran dan tindak kasat mata. Walaupun demikian gendam atau hipnotis tidak selalu terkait dengan kejahtan atau tindak pidana. Dalam acara di stasiun Televisi kegiatan hipnotis menjadi  pertunjukan  seni  yang  menghibur  masyarakat  ( stage  hipnotis ).  Namun paradigma  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  seringkali  ilmu  gendam  atau  hipnotis merupakan perbuatan negatif dan berpotensi menimbulkan kejahatan.
Gendam  menjadi  salah  satu  cara  yang  digunakan  para  pelaku  tindak  pidana penipuan  melalui  Teknik  memanipulasi  kesadaran  atau  pikiran  sesseorang.  Dengan menggunakan cara ini pelaku melakukan tindakan yang lebih aman karena membuat korban dalam keadaan tidak sadar sehingga seperti tidak mengetahui kejadian tindak pidana  yang  terjadi  dan  menyulitkan  dalam  proses  pembuktian.  Berbagai  cara  yang sering  terjadi  dalam  kasus  gendam  misalnya  awal  mula  cara  ini  dilakukan  dengan menepuk bahu atau punggung korban untuk menguasai indera yang dimiliki korban. Kemudian cara hipnotis ini berkembang dengan hanya melihat mata korban saja dan dapat  membuat  korban  dikendalikan  oleh  pelaku  hipnotis.  Hingga  pada  saat  ini bahkan denga adanya kemajuan teknologi membuat pelaku dapat melakukan gendam dengan  melalui  telepon  untuk  mengendalikan  isi  pikiran  korban  sehingga  korban akan  melakukan  perbuatan  sesuai  dengan  yang  telah  dikehendaki  oleh  pelaku gendam.  Pelaku  gendam  pada  umumnya  akan  meminta  korban  untuk  menyerahkan harta atau barang berharga yang dimiliki korban seperti perhiasan dan uang. Pelaku
1 Dianata Eka Putra, 2010. Rahasia Menangkal Kejahatan Hipnotis, Jakarta: Titik Media, hlm. 67.
hipnotis  melakukan  kejahatan  tersebut  di  berbagai  tempat  seperti  pasar,  pusat perbelanjaan, rumah sakit dan tempat umum lainnya bahkan dapat dilakukan dengan menggunakan  teknologi  berupa  media  elektronik.  Seperti  halnya  penipuan  dengan yang menggunakan media elektronik,  hal  tersebut  yang menjadi  penghambat  dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut karena secara ketentuan tidak ada regulasi yang mengatur. Permasalahan KUHP yang masih warisan belanda sehingga membutuhkan penyesuaian. 2
Dalam  proses  pembuktian  kejahatan  ini  terdapat  permasalahan  yang  dialami dalam  yaitu  adanya  pembatasan  terhadap  penerapan  hukum  pidana.  Dalam  hukum pidana  suatu  tindak  pidana  atau  kejahatan  dapat  dihukum  apabila  telah  terdapat ketentuan  yang  mengatur  atau  dikenal  dengan  asas Nullum  Delictum  Nulla  Poena sine  praevia  lege  poenali ,  yang  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP  bahwa  Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari ketentuan-ketentuan Undang-undang yang mendahuluinya. Belum terdapat ketentuan yang jelas tentang hal ini menjadi kendala dalam penerapan fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial padahal seharusnya hukum  harusnya  dapat  mengakamodir  terhadap  permasalahan  yang  terjadi  dalam masyarakat  agar  fungsi  hukum  sebagai  “ a  tool  of  social  control ” dapat dijalankan. 3 Ketidakjelasan  aturan  inilah  yang  menjadi  permasalahan  dalam  mengungkap  dan menyelesaikan  perkara  tindak  pidana  yang  menggunakan  modus  operandi  baru seperti hipnotis.
Kejahatan yang menggunakan modus operandi hipnotis merupakan salah satu modus  yang  sangat  jarang  dapat  terungkap,  pasalnya  korban  pada  saat  dalam pengaruh  hipnotis  tidak sadar,  dan  baru  tersadar  pada  saat  efeknya  hilang  dan  agak lama  waktunya,  tidak  terlihat  pula  adanya  unsur  kekerasan  hingga  sulit  terdeteksi oleh  orang  lain  yang  menyaksikannya  dan  biasanya  jarang  ada  saksi  yang  melihat kejadian tersebut. Dengan modus tersebut tampak seolah-olah korban secara sukarela memberikan  barang  tersebut  kepada  pelaku. 4 Korban  tindak  pidana  hipnotis  pada umumnya  merupakan  saksi  sekaligus  korban  dari  apa  yang  dialaminya,  sehingga polisi  sulit  mencari  alat  bukti  yang  terjadi  dimana  pada  saat  pelaku  melancarkan aksinya. 5
Sulitnya  dalam  pembuktian  dalam  kasus  hipnotis  mengakibatkan  pelaku tindak pidana penipuan dengan metode hipnotis sulit untuk di tangkap. Dalam KUHP Pasal 378 yang berbunyi : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum,  dengan  memakai  nama  palsu  atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang  lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling  lama  empat  tahun”.  Fasilitas  dan  sarana  pendukung  penanggulangan  tindak pidana,  untuk  dapat  mengimbangi  perkembangan  teknologi  dan  informasi  yang
2 Nicolas  Pahlevi,  Margo  Hadi  Pura, “Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana Penipuan Bermodus Hipnotis Melalui Media Elektronik , Pagaruyuang Law Jornal Volume 5 No. 1 Juli 2021.
3 Ibid
4 Dyah  Purwitosari .  Penyidikan  Tindak  Pidana  Penipuan  Dengan  Modus  Operandi  Hipnotis Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru , Jurnal JOM FH Unri, Vol.3 No. 2, Oktober,.2016
5 Darma,  S,  &  Gani,  A. Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pidana  Penipuan  Dengan  Modus  Operandi Hipnotis. Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan. Edisi Vol.1  No. 1 November 2019.
dinamis,  diperlukan  sarana  dan  prasarana  hukum  yang  mendukung  untuk mengimbangi  hal  tersebut  karena  tingkat  kriminalitas  yang  tinggi  dan  modus operandi yang semakin beragam. 6
Ketentuan  diatas  menurut  Tongat,  tindak  pidana  penipuan  dalam  bentuk pokok mempunyai dua unsur yaitu unsur objektif yang terdiri dari (1) Membujuk, (2) Orang  lain,  (3)  Untuk  menyerahkan  suatu  barang/benda,  dan  (4)  Untuk  memberi hutang  atau  menghapus  piutang  dengan  menggunakan  daya  Upaya  memakai  nama atau  martabat  palsu  dengan  tipu  muslihat  dan  rangkaian  kebohongan.  Unsur  kedua yaitu unsur subjektif yang terdiri dari (1) Dengan maksud, (2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan (3) Secara melawan hukum. 7
Apabila  memperhatikan  unsur  delik  penipuan  dalam  KUHP  Pasal  378 tersebut yakni Maksud pelaku adalah menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;  Tindakan  pelaku  tersebut  harus  melawan  hukum  atau  melawan  hak  korban, Pelaku  harus  membujuk  korban,  dan  cara  yang  digunakan  pelaku  dalam  membujuk korban  adalah  menggunakan  nama  palsu,  membuat  keadaan  palsu,  menggunakan tipu  muslihat,  membuat  rangkaian  kebohongan.  Berdasarkan  unsur  delik  penipuan yang  diatur  dalam  KUHP,  terdapat  permasalahan  berupa  metode  hipnotis  atau gendam untuk mencari pelaku kejahatan karena korban biasanya tidak sadar seolah- olah si  korban menyerahkan barangnya  atau hartanya tanpa  adanya  upaya  paksaaan sehingga tidak mengetahui dan mengingat si pelaku kejahatan.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  normatif  yaitu  dengan melaksanakan  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian  ini memiliki sifat deskriptif yaitu penelitian yang  berupa uraian kalimat secara  sistematis  dengan  menggambarkan  dan  menjelaskan  secara  tepat  terhadap hasil penelitian. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder  dan  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  dan  studi kepustakaan dan analisa data yang diolah secara kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kejahatan  atau  tindak  kriminal  merupakan  salah  bentuk  perilaku menyimpang  yang  selalu  ada  di  setiap  lingkungan  masyarakat,  hubungan  sosial antar manusia tidak akan  terlepas dari perbuatan-perbuatan yang melanggara etika yang  berlaku.  Menurut  Prof.  Sparinah  Sadli,  perilaku  menyimpang  itu  merupakan suatu  ancanam  yang  nyata  atau  ancaman  terhadap  norma-norma  sosial  yang mendasari  kehidupan  atau  keteraturan  sosial,  dan  merupakan  anacaman  real  atau potensial  bagi  berlangsungnya  ketertiban  sosial.  Dengan  demikian  kejahatan merupakan masalah kemanusian yang merupakan masalah sosial .
6 Rizki  Adiputra.  2018. Penanggulangan  Kejahatan  Pencurian  Dengan  Modus  Hipnotis  (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) , Jurnal Poenale, Vol. 6., No. 3
7 Tongat, 2003. Hukum Pidana Materil , Malang: Universitas Muhammadiyah, Malang, hlm. 71.
Hipnotis  pada  dasarnya  bukan  merupakan  perbuatan  kejahatan,  hipnotis dapat  digunakan  sebagai  sarana entertaiment atau  media  hiburan.  Ilmu  hipnotis dapat menjadi baik atau buruk tergantung terhadap pihak yang memanfaatkan ilmu tersebut untuk digunakan sebagai hal positif atau negatif. Hipnotis digunakan untuk kejahatan atau untuk hiburan dapat diketahui melalui definisi-definisi dari hipnotis oleh  beberapa  ahli.  Secara  umum  dapat  diartikan  bahwa  hipnotis  merupakan keadaan dimana tingkat kesadaran diturunkan sehingga kinerja otak tidak berfungsi secara  maksimal  yang  membuat  dalam  kondisi  ini  orang  yang  terhipnotis  atau korban akan melakukan perintah orang yang menghipnotisnya. Dalam kondisi otak yang  tidak  berfungsi  secara  maksimal  bahkan  kehilangan  kemampuan  atas  diri sendiri  maka  korban  yang  terkena,  hipnotis  tidak  mampu  melakukan  hal  yang diinginkan  oleh  korban  melainkan  hanya  menjalankan  perintah  dari  orang  yang menghipnotisnya.
Hypnosis  berasal  dari  kata  “ hypnos ”  yang  merupakan  nama  dewa  tidur orang Yunani. Namun perlu dipahami bahwa kondisi hipnotis tidaklah sama dengan tidur.  Orang  yang  sedang  tidur  tidak  menyadari  dan  tidak  bisa  mendengar  suara- suara  disekitarnya.  Sedangkan  orang  dalam  kondisi  hipnotis,  meskipun  tubuhnya beristirahat  (seperti  tidur),  ia  masih  bisa  mendengar  dengan  jelas  dan  merespon informasi  yang  diterimanya.  Hipnotis  telah  dipelajari  secara  ilmiah  lebih  dari  200 tahun. 8 Menurut  Krishna  Wardhana  menyatakan  bahwa  memang,  badan  orang dalam  hipnosa  hampir  sama  dengan  badan  orang  yang  sedang  tidur,  matanya terpejam,  nafasnya  lebih  lambat  daripada  napas  orang  yang  terjaga,  wajahnya tenang  seperti  biasa  terdapat  pada  orang  tidur.  Subyek  Nampak  tidak  mempunyai daya  kemauan.  Akan  tetapi  pada  taraf-taraf  tertentu,  hipnosa  berlainan  dengan tidur,  tidak  senyenyak  dengan  tidur  biasa  dan  dengan  kemungkinan-kemungkinan lain pula. 9
Menurut  Dave  Elman,  hipnosis  adalah  penggunaan  sugesti,  baik  secara langsung  maupun  tak  langsung,  untuk  menginduksi  kondisi  sugestibilitas  yang lebih  baik  yang  dalam  kondisi  tersebut  ada  jalan  pintas  bagi  kemampuan  kritis pikiran,  serta menciptakan perhatian selektif  terhadap sugesti yang diberikan.  Ada pula pendapat menurut U.S. Departement of Education, Human Services Division , dikatakan  bahwa;  “ Hypnosis  is  the  bypass  of  the  critical  factor  of  the  conscious mind  followed  by  the  establishment  of  acceptable  selective  thinking ”  yang  berarti hipnosis  adalah penembusan faktor kritis pikiran sadar diikuti dengan diterimanya suatu pemikiran atau sugesti. 10
Kejahatan  dengan  modus  operandi  hipnotis  atau  gendam,  sudah  sering terjadi  dalam  kejahatan  jalanan,  biasanya  orang-orang  yang  melakukan  kejahatan ini berada di pusat-pusat keramaian seperti pasar, mal-mal atau objek wisata bahkan melalui  media  elektronik.  Aksi  kejahatan  dengan  hanya  menepuk  bahu,  menatap tajam  mata  si  korban  dan  memanfaatkan  kelengahan  korban  maka  dalam  seketika
8 Andri  Gunawan,  2010. Menguak  Dahsyatnya  Rahasia  Hipnosis ,  Yogyakarta:  Tiara  Pustaka, hlm.17
9 Krishna  Wardhana,  2008, Hipnotisme  Teknik  Memberi  Sugesti  dan  Mempengaruhi  Pikiran Orang lain . Cetakan Kelima, Godenan Yogyakarta: Cakrawala, hlm. 15.
10 Jack  Elias,  2009.  Hipnosis  &  Hipnoterapi  Transpersona/NLP.  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2009, hlm. 8.
korban  terpengaruh  bahkan  perkembangan  saat  ini  kejahatan  hipnotis  dapat dilakukan  melalui  media  elektronik  berupa  Handphone  sehingga  korban  mau menuruti  keingginan  pelaku  kejahatan,  dan  biasanya  menyerahkan  barang-barang yang  bersifat  materiil  seperti  perhiasan,  elektronik,  uang  dan  lainnya.  Penipuan yang  menggunakan  media  elektronik  atau  internet  tergolong  kedalam  kejahatan ilegal  contents  yaitu  penyalahgunaan  dan  penyimpangan  teknologi  informasi,  hal tersebut  dijalankan  dengan  mengunggah  sebuah  data  yang  menyimpang  kedalam sebuah  media  yaitu  internet.  Terlebih  data  yang  dipertunjukan  bersifat  dapat melanggar  ketentuan  norma  hukum  serta  dapat  membuat  kegaduhan  didalam kehidupan bermasyarakat . 11
Tindak  pidana  merupakan  salah  satu  istilah  yang  menggambarkan perbuatakan yang dapat dipidana atau dikenal dalam Bahasa belanda strafbaarfeid . Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu unsur subyektif dan unsur objektif. Menurut Lamintang unsut subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri  si  pelaku  atau  berhubungan  dengan  diri  si  pelaku  dan  termasuk  didalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan. 12
Dalam  KUHP  membedakan  kategori  tindak  pidana  menjadi  tindak kejahatan  dan  tindak  pidana  pelanggaran,  tindak  pidana  kejahatan  dirumuskan dalam Buku Kedua KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam Buku Ketiga KUHP. Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai  sekarang  belum  ada,  kecuali  apa  yang  dirumuskan  dalam  KUHP.  Tindak pidana  penipuan  merupakan  kejahatan  terhadap  harta  benda  yang  diatur  dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Rumusan Penipuan  dalam  KUHP  bukanlah  suatu  definisi  melainkan  hanyalah  untuk menetapkan  unsur-unsur  suatu  perbuatan  sehingga  dapat  dikatakan  sebagai penipuan  dan  pelakunya  dapat  dipidana.  Penipuan  menurut  Pasal  378  KUHP  oleh Moeljanto  adalah  sebagai  berikut:    ‘’Barangsiapa  dengan  sengaja  maksud  hendak menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum  dengan memakai  nama  palsu  atau  martabat  ( hoednigheid )  palsu  dengan  tipu  muslihat, ataupun  rangkaian  kebohongan,  menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberi  utang  maupun  menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Penipuan  itu  sendiri  berarti  proses,  cara,  perbuatan  menipu.  Kejahatan penipuan  itu  termasuk materiel  delict yang  artinya  untuk  kesempurnaannya  harus terjadi akibatnya. Pidana bagi delik penipuan ialah pidana penjara maksimun empat tahun  tanpa  alternatif  denda.  Jadi,  delik  penipuan  dipandang  lebih  berat  daripada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda. Berdasarkan unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa: ‘Penipuan adalah  tindakan  seseorang  dengan  tipu  muslihat,  rangkaian  kebohongan,  nama palsu  dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada
11 Noor Rahmad. 2019, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online . Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 3, No. 2. Juli-Desember 2019.
12 A. Fuad Usfa, 2006, Pengantar Hukum Pidana : Malang: UMMM Pres, hlm. 45.
hak.  Rangkaian  kebohongan  ialah  susunan  kalimat-kalimat  bohong  yang  tersusun demikian  rupa  yang  merupakan  cerita  sesuatu  yang  seakan-akan  benar’. Rumusan dalam  pasal  378  tentang  penipuan  dapat  diklasifikasi  menjadi  unsur  objektif  yaitu perbuatan menggerakan ( bewegen ), yang digerakan, menyerahkan benda, memberi hutang  dan  menghapus  piutang,  Upaya  penipuan,  tipu  muslihat  dan  rangkaian kebohongan.  Sedangkan  unsur  subjektif  nya  adalah  menguntung  diri  sendiri  atau orang lain dan melawan hukum.
Hukum  acara  pidana  Indonesia  dalam  hal  pembuktian  menganut asas Presumtion Of Innocence (asas praduga tak bersalah), artinya setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan hakim yang menyatakan kesalahnnya dan memperoleh  kekuatan  hukum  yang  tetap.  Berkaitan  dengan  hal  itu,  menurut Thomas  Adyan  menjelaskan  bahwa:  “asas  praduga  tak  bersalah  sebagai  asas pemuktian adalah suatu  asa yang menjamin hak-hak asasi manusia dengan konsep rule of law , selanjutnya sebagai konsekuensi dianutnya asas praduga tak bersalah di Negara kita pembuktian dibebankan kepada Jaksa serlaku penuntut umum terhadap apa yang didakwakan kepada seseorang”. Berdasarkan asas praduga tak bersalah ini diatur  dalam  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009  tentang  Pokok Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum butir 3 c KUHAP yang menjelaskan bahwa:
“Setiap  orang  yang  disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut  dan  atau dihadapkan  dimuka  sidang  pengadilan  wajib  dianggap  tidak  bersalah  sampai adanya  keputusan  pengadilan  yang  menyatakan  kesalahannya  dan  memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.
Sulitnya  mempertanggungjawabkan  beberapa  jenis  kejahatan  yang  terjadi disebabkan  oleh  timbulnya  berbagai  jenis  kejahatan  baru  yang  belum  diatur  oleh hukum.  Hukum  di  Indonesia  menganut  asas  kepastian  hukum  dan  asas  legalitas hukum pidana. Kedua asas tersebut tentunya menjadi salah satu dasar untuk segera dibuatnya  aturan  yang  pasti  mengenai  perbuatan  hipnotis.  Dalam  tindak  pidana penipuan dengan gendam atau hipnotis tentunya membutuhkan proses pembuktian yang  membuktikan  unsur  subjektif  dan  objektif  terhadap  ketentuan  tindak  pidana penipuan  tersebut  terpenuhi.  Adapun  pengertian  pembuktian  dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia,  kata  “bukti”  terjemahan  dari  bahasa  Belanda,  bewijs  yang diartikan sebagai suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum,  bewijs  diartikan  sebagai  segala  sesuatu  yang  memperlihatkan  kebenaran fakta  tertentu  atau  ketidakbenaran  fakta  lain  oleh  para  pihak  dalam  perkara pengadilan,  guna  memberi  bahan  kepada  hakim  bagi  penilaiannya.  Sementara  itu, membuktikan  berarti  memperlihatkan  bukti  dan  pembuktian  diartikan  sebagai proses,  perbuatan,  atau  cara  membuktikan.  Pengertian  bukti,  membuktikan,  dan pembuktian  dalam  konteks  hukum  tidak  jauh  berbeda  dengan  pengertian  pada umumnya.  Pembuktian  adalah  perbuatan  membuktikan.  Membuktikan  berarti memberi  atau  memperlihatkan  bukti,  melakukan  sesuatu  sebagai  kebenaran, melaksanakan,  menandakan,  menyaksikan,  dan  meyakinkan.    Yahya  Harahap memberi defenisi pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan  pendoman  tentang  tata  cara  yang  dibenarkan  undang-undang  membuktikan kesalahan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa.  Pembuktian  juga  merupakan
ketentuan  yang  mengatur  mengenai  alat  bukti  yang  boleh  digunakan  hakim  guna membuktikan kesalahan terdakwa. 13
Dalam  suatu  kasus  Sat  Reskrim  Unit  Jatanras  Makasar  mengatakan  bahwa polisi  dalam  melakukan  pembuktian  harus  memenuhi  dua  alat  bukti  yakni  dari keterangan pelapor, saksi, dan rekaman CCTV. Kekuatan pembuktian tindak pidana hipnotis memang pekerjaan berat bagi polisi atau penyidik karena hipnotis itu tidak langsung  disebabkan  si  pelaku  dan  korban  tidak  saling  mengenal  tapi  jika  pelaku dan korban bersentuhan langsung maka pembuktiannya dengan cara memperbanyak  saksi-saksi  yang  melihat  langsung  kejadian  tersebut  dan menemukan  bukti-bukti  sesaat  atau  setelah  melakukan  kejahatan  tersebut. Kemudian  jika  si  pelaku  melakukan  tindak  pidana  hipnotis  melalui  IT,  pihak kepolisian  melakukan  penyelidikan  rekam  jejak  (menggunakan  handphone)  dan lebih  mudah  menemukan  pelaku  tindak  pidana  hipnotis  yang  menggunakan handphone  daripada  melakukan  tindak  pidana  hipnotis  secara  langsung  kemudian juga  para  pelaku  hipnotis  tidak  memandang  waktu  dan  tempat,  laki-laki  maupun wanita  salah  satu  contohnya  kegiatan  liburan  di  tempat  wisata,  si  pelaku  juga seringkali  masuk  di  perkantoran  atau  dipelataran  kantor  menyamar  menjadi penjualpenjual  padahal  ia  ingin  melakukan  tindak  pidana  hipnotis  dan  memang pada  dasarnya  tindakan  ini  tidak  saling  mengenal.  Jadi,  kepolisian  hanya  bisa mengumpulkan bukti-bukti yaitu: saksi-saksi dan media cctv. 14
Disisi  lain  dalam  hal  hipnotis  melalui  media  elektronik  terjadi  terhadap seluruh  unsur-unsur  yang  ada  pada  pasal  378  sepenuhnya  terpenuhi,  walau demikian terdapat unsur dari tindak pidana penipuan dengan hipnotis melalui media elektronik  yang  tidak  terpenuhi  pada  pasal  378  tersebut,  antara  lain:  media  utama yang  digunakan  dalam  tindak  pidana  penipuan  online  yang  merupakan  media elektronik  belum  dikenal  didalam  KUHP  ataupun  KUHAP,  antara  lain:  Unsur media  utama  yang  digunakan  dalam  menjalankan  modus  operandi  pada  tindak pidana  penipuan  hipnotis  yang  menggunakan  media  elektronik  belum  adanya pengaturan  yang  spesifik  baik  didalam  KUHP  ataupun  KUHAP.  penipuan  yang dilakukan modusnya berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, karena semakin beragam cara dan modus operandi yang dilakukannya . 15
Pembuktian  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dalam  proses pemeriksaan  suatu  perkara  pidana.  Tujuan  pemeriksaan  perkara  pidana  adalah untuk  menemukan  suatu  kebenaran  materiil,  kebenaran  yang  dikatakan  dengan logika hukum. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat  menemukan  dan  menetapkan  terwujudnya  kebenaran  yang  sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan (dengan alat-alat bukti yang
13 Eddy O.S. Hiariej, 2012. Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, hlm.3.
14 Muhammad Al Azhar Islam, “Pemberantasan TIndak Pidana Penipuan Berkedok Hipnotis di Kota Makassar ”, Siyasutuna Volume 1 Nomor 1 Januari 2020, dalam Wawancanra dengan Bripka Irsal, Bagian Sat Reskrim Unit Jatanras, hlm 30.
15 R.D.  Prasetyo,  Dkk.  2014. Pertanggungjawaban  Pidana  Oleh  Pelaku  Tindak  Pidana Penipuan  Online  Dalam  Hukum  Pidana  Positif  Di  Indonesia .  Jurnal  Mahasiswa  Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya., Universitas Brawijaya
disebut  dalam  undang-undang  yakni  dalam  Pasal  184  KUHAP)  maka  harus dinyatakan  bersalah  dan  dihukum.  Masalah  beban  pembuktian  merupakan  salah satu  bagian  hal  pokok  yang  berkaitan  dengan  pembuktian  di  samping  hal  pokok yang lainnya, yaitu alat-alat pembuktian ( bewijsmiddelen ), penguraian pembuktian ( bewijsvoering ),  kekuatan  pembuktian  ( bewijskracht ),  dan  dasar  pembuktian ( bewijsgrond ).
Apabila  memperhatikan  kejahatan  gendam  atau  hipnotis  maka  gendam dikategorikan  sebagai  kejahatan  penipuan  dengan  dasar  bahwa  perbuatan  yang dilakukan  si  pelaku  berupa  Upaya  tipu  daya  dan  muslihat  yang  mempengaruhi  si korban  untuk  menyerahkan  bendanya  sehingga  menguntungkan  orang  lain. Terdapat  dua  unsur  yang  wajib  diperhatikan  dalam  pertanggungjawaban  pidana, yaitu:  Unsur  Objektif  dan  Unsur  Subjektif.  Dalam  unsur  subjektifnya  mengacu pada pelaku perbuatan dimana pelaku harus  memiliki  unsur  kesalahan,  sehingga perbuatan  yang  melawan hukum    dapat    dipertanggungjawabkan    kepadanya hal    ini     juga mengandung  makna  bahwa  bila  suatu  perbuatan  salah  yang kemudian  memiliki    alasan    penghapus    kesalahan    (alasan    pemaaf    atau    alasan pembenar),  maka  pembuat  atau  pelaku  perbuatan  tidak  dapat  dipidana  karena hukum    pidana    Indonesia        menganut    asas    tiada    pidana    tanpa  kesalahan. Sedangkan  unsur    objektifnya    yaitu    mengacu    pada    perbuatan    pelaku,    dimana perbuatan tersebut haruslah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum  baik secara    formil    ataupun    materil,    atau    dapat    dikatakan    hal  tersebut  haruslah bertentangan dengan hukum  atau aturan  yang dibuat oleh  pemerintah  dan  untuk masalah  pidana  hal  ini  sangat  berkaitan dengan  asas  legalitas  hukum  pidana, dan  yang  kedua  hal  tersebut bertentangan    dengan    norma    atau    kebiasaan yang    ada    dalam masyarakat.
Dari  dua  unsur  tersebut  diatas  maka  dapat  terhadap  kejatahan  penipuan dengan metode gendam atau tipu muslihat dapat memenuhi unsur perbuatan hukum piadana.  Hukum  Pidana  Indonesia  lebih  mengacu  kepada  pengertian  melawan hukum formal dimana hal ini bisa dilihat pada bunyi pasal 1 ayat (1) KUHP yang menetukan  bahwa  :  “Tiada    suatu    peristiwa    dapat    dipidana    selain    dari ketentuan-ketentuan  Undang-undang  yang  mendahuluinya”.  Hal  inilah  yang  dapat menjadi  dasar  terhadap  perbuatan  melawan  hukum  secara  formil  atau  yang  biasa disebut  perbuatan  melawan  Undang-undang  (wet  mathigdaad).  Hal  ini  bisa dicontohkan  dengan  kasus  gendam  atau  hipnotis  yang  secara  moral  masyarakat tidak  dapat  dibenarkan,  akan  tetapi  karena  belum  diatur  dalam  undang-undang maka  hal  tersebut  tidak  bisa  bisa  secara  langsung  dipertanggungjawabkan  secara pidana, namun dalam hal unsur subjektif dan objektif sudah terpenuhi maka dapat menjadi pembuktian dalam proses pidana.
Selain  penipuan  juga  terdapat  Terdapat  beberapa  pasal  dalam  KUHP  yang berhubungan  dengan  perbuatan  hipnotis  sebagai  cara  memperdaya  korban  yaitu seperti  pasal  yang  mengatur  tentang  pencurian,  penganiyaan,  pembunuhan, pemerasan,  pengancaman,  penggelapan,  pemerkosaan,  terhadap  korban  dengan menggunakan  hipnotis.  Pembuktian  hipnotis  yang  digunakan  dengan  maksud  dan tujuan  sebagai  salah  satu  perbuatan  pidana  seperti  seseorang  yang  mengambil barang milik orang lain dengan cara hipnotis tidak terlepas dari pertanggungjawaban  pidana.  Terdapat  dua  unsur  yang  wajib  diperhatikan  dalam
pertanggungjawaban  pidana  yaitu  yang  pertama  adalah  unsur  obyektif.  Unsur obyektif  berdasar  kepada  perbuatan  pelaku,  yang  mana  perbuatan  tersebut  wajib bertentangan  dengan  hukum  baik  secara  formil  ataupun  materil,  dapat  dimaknai bahwa  perbuatan  pelaku  harus  melawan  hukum  atau  aturan  yang  dibuat  oleh pemerintah  dan  terkait  masalah  pidana  hal  tersebut  sangat  berkaitan  dengan  asas legalitas  hukum  pidana,  makna  selanjutnya  adalah  perbuatan  pelaku  bertentangan dengan norma atau kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat. 16

## 4. PENUTUP Kesimpulan
Perbuatan Hipnotis atau gendam dapat menjadi salah perbuatan pidana dalam hal memenuhi kriteria dalam delik penipuan dalam pasal 378 KUHP, apabila melihat metode  yang  dilakukan  gendam  berupa  serangkaian  tipu  muslihat  perkataan  atau rangkaian  bohong,  bujuk  rayu  meyakinkan  orang  lain  agar  orang  lain  itu  mau mengikuti  perkataan-perkataan  yang  diucapkan  si  pelaku  sehingga  menimbulkan kerugian, walaupun dalam KUHP perbuatan gendam atau hipnotis tidak diatur secara detail,  namu  dalam  analisis  tindakan  yang  dilakukan  pelaku  kejahatan  dapat dikategorikan penipuan dikarenakan adanya korban yang menyerahkan benda secara sukarela  karena  korban  tergerak  hatinya  untuk  menyerahkan  benda  kepada  pelaku dalam  keadaan  tidak  sadar.  Pembuktian  tindak  pidana  penipuan  yang  dilakukan dengancara hipnotis atau gendam didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dalam pembutkian.  Pasal  378  KUHP  yang  menjelaskan  tentang  tindak  pidana  penipuan menjadi  dasar  hukum  dalam  menjatuhi  terhadap  kehajatan  penipuan.  Pasal  378 KUHP  memiliki  beberapa  unsur  seperti  pelaku  hendak  menguntungkan  dirinya sendiri  ataupun  orang  lain,  perbuatan  pelaku  harus  melawan  hukum,  pelaku  pada perbuatannya  harus  membujuk  korban,  dan  cara  yang  digunakan  pelaku  dalam membujuk  korban  seperti  menggunakan  nama  palsu,  membuat  keadaan  palsu, menggunakan  tipu  muslihat,  atau  membuat  rangkaian  kebohongan.  Dimana  seluruh unsur  tersebut  telah  terpenuhi.  Namun  dalam  hal  tertentu  pembuktian  terhadap kejahatan  dengan  hipnotis  atau  gendam  apabila  memenuhi  unsur-unsur  delik  dalam pidana lain seperti pencurian, penganiyaan, pembunuhan, pemerasan, pengancaman, penggelapan, pemerkosaan maka dapat dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana sesuai dengan pembuktian yang dilakukan di persidangan.

## SARAN
Perlunya  ada  suatu  peraturan  yang  mengatur  terkait  tindak  pidana  dengan hipnotis atau gendam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dapat memudahkan  aparat  penegakan  hukum  untuk  menjerat  pelaku  kejatahan  dengan menggunakan  metode  hipnotis.  Pemerintah  dan  Aparat  penegak  hukum  dapat menyusun  upaya  preventif  terhadap  tindak  pidana  yang  tidak  diakomodir  dalam KUHP  salah  satunya  yaitu  terkait  dengan  kejahatan  dengan  hipnotis  atau  gendam serta  memperkuat  sarana  dan  prasaran  berupa  CCTV  yang  terpasang  di  tempat
16 Sulastryani,  2017, Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Penegakan  Hukum  Sulastryani  Terhadap Pelaku Penipuan Secara Hipnotis, Jurisprudentie, Vol. 4, 2017, mengutip dari “Hukum Pidana Materiil”, Malang, 2003, hlm. 162.
keramaian  serta  petugas  keamanan  untuk  menghindari  adanya  upaya  terjadinya kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
A. Fuad Usfa, 2006. Pengantar Hukum Pidana , Malang: UMMM Pres.
Andri  Gunawan,  2010.  Menguak  Dahsyatnya  Rahasia  Hipnosis,  Yogyakarta:  Tiara Pustaka, Yogyakarta,
Dianata Eka Putra, 2010. Rahasia Menangkal Kejahatan Hipnotis , Jakarta: Titik Media. Eddy O.S. Hiariej, 2012. Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta: Erlangga, Tongat, 2003. Hukum Pidana Materil , Malang: Universitas Muhammadiyah. Jack  Elias,  2009. Hipnosis  &  Hipnoterapi  Transpersona/NLP ,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.

## JURNAL
Krishna  Wardhana,  2008.  Hipnotisme  Teknik  Memberi  Sugesti  dan  Mempengaruhi Pikiran Orang lain, Yogyakarta: Cetakan Kelima Godenan, Cakrawala.
Sulastryani, 2003.  Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Sulastryani Terhadap Pelaku  Penipuan  Secara  Hipnotis.    Jurisprudentie,  Vol.  4,  2017,  mengutip  dari “Hukum Pidana Materiil, Malang
Muhammad Al Azhar Islam, 2020.  “Pemberantasan TIndak Pidana Penipuan Berkedok Hipnotis  di  Kota  Makassar”,  Siyasutuna  Volume  1  Nomor  1  Januari.  dalam Wawancanra dengan Bripka Irsal, Bagian Sat Reskrim Unit Jatanras
Dyah Purwitosari. 2016. Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis  Oleh  Kepolisian  Resor  Kota  Pekanbaru”,  Jurnal  JOM  FH  Unri,  Vol.3 No. 2, Oktober
Darma, S, & Gani, A. 2019. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis” Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan. Edisi Vol.1 , No. 1 November
Nicolas Pahlevi, Margo Hadi Pura, 2021. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak  Pidana  Penipuan  Bermodus  Hipnotis  Melalui  Media  Elektronik, Pagaruyuang Law Jornal Volume5 No. 1 Juli.
Noor Rahmad. 2019. Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 3, No. 2. Juli-Desember
R.D.  Prasetyo,  Dkk.  2014.  Pertanggungjawaban  Pidana  Oleh  Pelaku  Tindak  Pidana Penipuan  Online  Dalam  Hukum  Pidana  Positif  Di  Indonesia.,  Jurnal  Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya., Universitas Brawijaya.
Rizki  Adiputra.  2018.  Penanggulangan  Kejahatan  Pencurian  Dengan  Modus  Hipnotis” (Studi  Pada  Kepolisian  Resor  Kota  Bandar  Lampung),  Jurnal  Poenale,  Vol.  6., No. 3.