P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 3, Nomor 1, Juni 2020 licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PENGHILANGAN HAK KEWARGANEGARAAN BAGI EKS ISIS
Samsul Arifin 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, email: ariealapola@gmail.com

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
Asia tenggara menjadi salah satu objek penyebaran ideologi ISIS khususnya Indonesia  dan  Malaysia  yang  mayoritas  penduduknya  adalah  muslim. Adanya  persamaan  rasa  nasib  dan  keyakinan    bahwa  tiada  sistem  tatanan negara  dan  pemerintahan  yang    baik  kecuali  sistem  khilafah,  hal  ini mendorong  mereka  untuk  bergabung  didalamnya.  Dibalik  berita  tewasnya pemimpin  kelompok  tersebut  menimbulkan  pertanyaan  bagaimana  nasib WNI  yang  tergabung  didalamnya.  Adanya  statement  dari  presiden  jokowi bahwa  secara  pribadi  beliau  tidak  akan  memulangkan  mereka,  hal  ini mendapat  respon  yang  sama  dari  masyarakat  yang  beranggapan  bahwa mantan kelompok ISIS jika dipulangkan ke Indonesia akan menjadi teroris. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis dampak hukum terhadap mereka yang  bergabung  dengan  ISIS,  apa  kebijakan  yang  diambil oleh  pemerintah, apakah mereka akan kehilangan kewarganegaraan, serta bagaimana hukum positif  mengaturnya.  Metode  yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini  ialah pendekatan undang-undang (statute approach) pendekatan ini beranjak dari hukum  positif  baik  yang  bersifat  nasional  maupun  internasional,  vertikal maupun  horizontal.  Tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui dampak hukum dan kejelasan mengenai hak kewarganegaraan bagi mereka yang bergabung dengan ISIS.
Kata Kunci: Hak Kewarganegaraan; ISIS;  Penghilangan
Cite this paper: Arifin, S., 2020. Penghilangan Hak Kewarganegaraan Bagi Eks Isis. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 3(1).

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  undang-undang  nomor  12  tahun  2006  sebagai  salah  satu produk hukum positif yang mengatur mengenai kewarganegaraan, serta adanya perturan pemerintah  (PP)  nomor  2  tahun  2007  sebagai  pelaksananya,  termasuk  didalamnya mengatur  mengenai  mekanisme  perolehan,  penghilangan,  dan  pencabutan  hak kewarganegaraan. Dewasa ini banyak pemberitaan yang mengabarkan bahwa pemimpin militan  ISIS  telah  meninggal  dunia  dengan  cara  meledakkan  bom  rompi  yang  melekat pada  tubuhnya.  Hal  ini  diperkuat  oleh  pernyataan  presiden  amerika  serikat  Donald Trump  yang  menyatakan  bahwa  pembunuhan  terhadap  pemimpin  ekstrimis  itu merupakan salah satu prioritas dalam masa kepemimpinanya. Pasukan AS melakukan tes
DNA terhadap jasad Baghdadi tersebut, hal ini dilakukan untuk menguji kebenaran bahwa yang meninggal benar-benar pemimpin ISIS tersebut 1 .
Peristiwa  lain  yang  menjadi  perhatian  dunia  adalah  bagaimana  nasib  para pengikut  ISIS  tersebut,  yang  merupakan  warga  dari  beberapa  negara  di  dunia  tak terkecuali  indonesia.  hal  ini  mengundang  kontroversi  dikalangan  masyarakat,  karena tidak bisa dipungkiri bahwa begitu banyaknya warga negara indonesia yang bergabung dengan  kelompok  ekstrimis  tersebut.  Data  terakhir  yang  diberitakan  oleh  pemerintah menunjukkan  bahwa    kurang  lebih  ada  sekitar  699  WNI  yang  bergabung  dengan  ISIS tersebut  termasuk  anak-anak  yang  masih  diawah  10  tahun 2 .  Begitu  mudahnya penyebaran paham ideologi ISIS sehingga  mampu untuk menarik perhatian mayarakat dunia  khusunya  negara-negara  asia  tenggara  yang  penduduknya  mayoritas  muslim seperti indonesia dan malaysia. Adanya keyakinan bahwa tidak ada sistem kenegaraan yang benar kecuali negara yang berbentuk khalifah, menjadi satu dari beberapa faktor yang mendorong WNI untuk bergabung dengan kelompok tersebut 3 .
Ada berbagai hal yang mempengaruhi masyarakat asia tenggara sehingga dengan mudahnya dapat menerima dan memahami paham radikal tersebut. Faktor utamannya adalah karena adanya suatu pandangan teologis dan keimanan yang memiliki kesamaan dengan  ISIS,  sebagian  umat  muslim  beranggapan  adanya  keterkaitan  yang  erat  antara misi  ISIS  dengan  kepercayaan  dalam  agama  islam  bahwa  pada  akhirnya  akan  berdiri suatu “ khilafah ala minhaj nubuwwah” atau kekhilafahan islam, Hal ini sejalan dengan runtuhnya  pemerintahan  yang  otoriter  di  jazirah  arab.  Faktor  kedua,  ISIS  disini  yang menyatakan  diri  sebagai  pelopor  berdirinya  khilafah  menyerukan  sektarianisme (diskriminasi atau kebencian) terhadap golongan syi’ah, pihak ISIS sendiri beranggapan bahwa kondisi negara di asia tenggara sangat mendukung terhadap politik sektarianisme tersebut. Hal ini dapat terlihat atas pelarangan kelompok syi’ah di malaysia, sementara di Indonesia sendiri keberadaannya tidak diakui. Dan Faktor ketiga adalah, timbulnya rasa simpati  dan  perasaan  senasib  dikalangan  umat  muslim  asia  tenggara  terhadap  umat muslim  di  Suriah  yang  kemudian  mendorong  umat  muslim  asia  tenggara  untuk berangakat melakukan jihad atas nama suatu misi kemanusiaan dan merasa bahwa hal tersebut merupakan panggilan suci agama 4 .
Dalam hal tindakan apa yang akan diambil oleh  pemerintah terhadap WNI yang bergabung dengan kelompok tersebut, seperti yang disampaikan oleh  bapak presiden Jokowi bahwa6*
jika ditanya secara pribadi, beliau tidak akan memulangkan mereka ke indonesia, hal ini disampaikan  karena  jika  melihat  data  peristiwa  terorisme  yang  terjadi  di  indonesia menunjukkan bahwa pelakunya adalah mereka para mantan anggota kelompok  ekstrimis tersebut. Tentu hal ini harus melalui musyawarah antar pimpinan lembaga pemerintahan. Mempertimbangkan dengan bijak dan menghitung dampak positif/negatif jika para eks
1 Ani nursalikah. “ Nasib ISIS, akankah bubar pascakematian
Baghdadi?”
( https://republika.co.id/berita/q04vvm318/nasib-isis-akankah-bubar-pascakematian-baghdadi , oktober 2019)
2 Andri  saubani.  “ Pemerintah terus validasi jumlah WNI  yang  pernah  gabung  ISIS”
( https://republika.co.id/berita/q6f0sm409/pemerintah-terus-validasi-jumlah-wni-yang-pernah-gabung-isis , februari 2020)
3 Fajar purwawidada, “ jaringan baru terorisme solo” (Jakarta, PT Gramedia, 2014)
4 Najamuddin,  Khoirur  Rijal, “eksistrnsi  dan  perkembangan  ISIS:  dari  irak  hingga  Indonesia” ¸  jurnal  ilmiah hubungan internasional vol. 13, 2017, hal 51-52
militan  ISIS  tersebut  di  pulangkan  ke  indonesia.  dalam  melakukan  pertimbangan,  ada beberapa  aspek  yang  harus  menjadi  titik  utama  mulai  dari  aspek  kemanusiaan, keamanan, dan aspek hukumnya. Serta upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan deradikalisasi karena sampai sekarang dirasa masih kurang optimal dan  menjadi  pekerjaan  besar  bagi  pemerintah  kedepannya  jika  para  eks  militan  ISIS tersebut benar-benar dipulangkan ke indonesia 5 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perolehan Dokumen Keimigrasian Dan Keberangkatan
Perempuan dan anak-anak merupakan kaum yang rentan terhadap tindak pidana menjadi  sasaran  utama  dalam  pendirian  kelompok  terorisme  ini,  sesuai  dengan pemberitaan  ISIS  yang  menyebutkan  bahwa  anak-anak  merupakan  bagian  dari kekhalifahan dan perempuan dipandang sebagai garda depan generasi penerus 6 . Untuk menghindari pencekalan pada saat pemberangkatan, maka yang menjadi negara tujuan adalah turki yang notabene dekat dengan suriah. data dari Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhamad Iqbal,  menyebutkan  ada  sekitar  430  WNI  yang  dipulangkan  dari  Turki  karena  diduga terlibat aksi terorisme dengan bermacam-macam latar belakangnya. Ada sebagian yang sudah berhasil masuk ke Suriah, ada yang sedang berupaya menyeberang dari Turki ke Suriah, dan ada pula yang baru tiba di Turki 7 .
Penjelasan  umum  atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang keimigrasian  menyebutkan  bahwa  bersamaan  dengan  perkembangan  di  dunia internasional,  telah  terjadi  perubahan  di  dalam  negeri  yang  telah  merubah  paradigma dalam  berbagai  aspek  ketatanegaraan  seiring  dengan  bergulirnya  reformasi  di  segala bidang. Perubahan itu telah membawa pengaruh yang begitu besar terhadap terwujudnya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal ini dilakukan semata demi terlaksananya kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia untuk keluar/masuk wilayah Indonesia.
Dikalangan kancah internasional telah berkembang hukum baru yang diwujudkan dalam bentuk konvensi internasional. Indonesia menjadi salah satu peserta yang telah menandatangani  konvensi  tersebut,  antara  lain  seperti  konvensi  perserikatan  bangsa- bangsa melawan kejahatan transnasional yang terorganisasi, dan telah diratifikasi dalam bentuk  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2009  beserta  dua  protokolnya  yang menyebabkan peranan instansi keimigrasian menjadi semakin penting karena konvensi tersebut  telah  mewajibkan  negara  peserta  untuk  mengadopsi  dan  melaksanakan konvensi tersebut.
Poin penting dalam pengaturan keimigrasian yang terdapat dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 telah mencakup mulai dari hak dan kewajiban baik itu WNI maupun WNA.  Pasal  67  memberikan  penjelasan  mengenai  Pengawasan  keimigrasian  berupa
5 Youtube. (2020, februari,06), “jokowi ogah pulangkan eks ISIS ke Indonesia” . Diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=z11Ub7tSrk4
6 Diah ratna, meta novia, “begini penjelasan, anak dan ibu terlibat aksi terorisme”
( https://www.jawapos.com/internasional/18/05/2018/begini-penjelasan-anak-dan-ibu-terlibat-aksi-terorisme/ , jawapos, mei 2018)
7 Riva dessthania suastha , “anak Indonesia ditangkap bersama terduga ISIS di turki”,
( https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170707200159-134-226427/anak-indonesia-ditangkap-bersama- terduga-isis-di-turki , CNN, juli 2017)
pengawasan  asministratif  dan  pengawasan  di  lapangan,  karena  kedua  hal  tersebut menjadi  sangat  fundamental  dalam  hal  menjaga  keamanan  dan  proses  perolehan dokumen  keimigrasian.  Dalam  rangka  pengawasannya,  maka  dibentuklah  tim pengawasan khusus terutama bagi WNA, didalamnya melibatkan instansi terkait, menteri pejabat imigrasi, dan tak lupa koordinasi dengan kepolisian 8 .

## 2. Hilangnya Hak Kewarganegaraaan
Penghilangan hak kewarganegaraan oleh suatu Negara merupakan tindakan yang tidak  serta  merta  dilakukan  begitu  saja,  prinsip  perlindungan  HAM  menjadi  hal  yang sangat  fundamental  dalam  mengambil  keputusan  tersebut.  Karena  HAM  memiliki keterkaitan  yang  sangat  erat  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan (humanistis), maka penghilangan  kewarganegaraan  yang  berorientasi  pada  perlindungan  HAM  dapat dipahami  sebagai  tindakan  pada  ide  individualisasi  pidana.  Serta  dianutnya  asas culpabilitas menjadi  suatu  konsep  bahwa  tidaklah  manusiawi  jika  penjatuhan  pidana diberikan terhadap orang yang tidak bersalah 9 .
Pengaturan  mengenai  penghilangan  hak  kewarganegaraan  terdapat  dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Disebutkan dalam pasal 23 bahwa warga negara indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya atas beberapa hal  mulai  dari  (orang)  yang  bersangkutan  memperoleh  kewarganegaraan  lain,  masuk dinas tentara asing, masuk dinas negara asing, bersumpah setia terhadap negara asing, ikut serta pemilu negara asing, dan beberapa hal lainnya yang disebutkan dalam BAB IV undang-undang tersebut. Bahwa tidak ada poin dalam pasal tersebut yang menyatakan bahwa  seseorang  akan  kehilangan  kewarganegaraannya  sebagai  WNI  karena  telah membakar paspor atau bergabung dengan kelompok terorisme tersebut. Disatu sisi Perlu kita pahami bersama bahwa upaya untuk mendirikan negara/pemerintahan di wilayah suatu  negara  dengan  cara  melakukan  teror  dan  memberontak  memposisikan  status hukum  ISIS  sebagai belligerent. Hal  ini  menjadikan  ISIS  sebagai  suatu  subjek  hukum internasional  sebagai belligerent, bukan  suatu  negara  yang  kedaulatannya  diakui  dan melakukan diplomasi dengan negara lain. Meskipun disatu sisi perlu adanya pengakuan dari  negara  terkait  yakni  irak  dan  suriah  dan  memperlakukannya  sebagai  tawanan perang, bukan penjahat 10 .

## 3. Mekanisme penghilangan Kewarganegaraaan
Presiden  jokowi  secara  pribadi  akan  menolak  dan  tidak  akan  memulangkan kembali  para  WNI  yang  terlibat  ISIS,  lain  halnya  jika  keputusan  musyawarah  para pimpinan negara berbeda dan menyetujui pemulangan tersebut. mengenai mekanisme penghilangan kewarganegaaan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali  kewarganegaraan  republik  indonesia.  disebutkan  dalam  pasal  32,  ada  garis koordinasi masing masing. WNI yang diduga memenuhi salah satu unsur yang terdapat dalam pasal 31 dan diketahui oleh pimpinan instansi tingkat pusat, makan berkoordinasi
8 Gindo Ginting dkk, “pendeportasian orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian” jurnal hukum universitas syiah kuala, vol 2, 2014, hal 63
9 Barda nawawi arif, “masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan” (Jakarta, kencana prenadamedia group, 2014, hal 56-58)
10 Miftahus sholehudin , “ISIS, pemberontak, dan teroris dalam hukum internasional” research repository universitas negeri maulana malik Ibrahim, vol 10 , 2015, hal 6
dengan menteri, jika yang mengetahui pimpinan tingkat daerah, maka melaporkannya ke pejabat,  dan  jika  yang  mengetahui  masyarakati  sipil  (yang  bertempat  tinggal  diluar wilayah  indonesia),  maka  melaporkannya  kepada  perwakilan  (kedutaan)  indonesia dinegara tersebut.
Hasil koordinasi dan laporan tersebut akan di cek kembali kebenarannya oleh menteri, dan  mengklarifikasi  langsung  kepada  pelapor,  terlapor,  dan  instansi  terkait.  jika  hasil klarifikasi sesuai dengan isi laporan dan isi BAB IV undang-undang nomor 12 tahun 2006, maka  Menteri  akan  menetapkan  (ketetapan  menteri)  tentang  nama-nama  orang  yang kehilangan  kewarganegaraanya  tersebut  dan  tembusannya  disampaikan  kepada presiden,  pejabat  yang  wilayah  kerjanya  mencakup  tempat  tinggal  yang  bersangkutan (asal/tempat tinggalnya di indonesia), perwakilan (kedutaan) indonesia di negara yang menjadi tempat tinggal yang bersangkutan, dan instansi terkait (pasal 34). Selanjutnya menteri akan mengumumkan nama-nama orang yang kehilangan kewarganegaraannya dalam berita negara republik indonesia (pasal 39).

## PENUTUP
Adanya indikasi  kecurangan  oleh pelaku pada saat mengurus perolehan dokumen keimigrasian serta kelalaian oleh pihak imigrasi menjadi beberapa faktor yang membuat para pelaku yang berkeinginan bergabung dengan ISIS dapat dengan mudah berangkat ke  turki.  Selanjutnya  mengenai  penghilangan  hak  kewarganegaraan,  bahwa    sesuai dengan isi dari BAB IV undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, tidak ada satu alasan yang  menyebabkan para WNI yang bergabung dengan ISIS tersebut akan kehilangan kewarganegaraannya. Meskipun sudah bersumpah setia kepada ISIS dan membakar  paspornya  (paspor  negara  republik  indonesia),  itu  tidak  menjadikannya kehilangan hak kewarganegaraan sebagai WNI, mengingat posisi ISIS disini hanya sebagai belligerent, bukan suatu negara yang kedaulatannya diakui oleh sehingga diperbolehkan melaksanakan diplomasi dengan negara lain.
Mengenai mekanisme kehilangan kewarganegaraan diatur dalam undang-undang nomor  12  tahun  2006  tentang  kewarganegaraan  dan  diperjelas  dalam    peraturan pemerintah  (PP)  nomor  2  tahun  2007  tentang  tata  cara  memperoleh,  kehilangan, pembatalan,  dan  memperoleh  kembali  kewarganegaraan  republik  indonesia.  perlunya klarifikasi langsung oleh menteri kepada   pihak yang terlapor, menjadikannya sebagai satu  hambatan    dalam  pelaksanaan  penghilangan  kewarganegaraan  tersebut.  tidaklah mudah bagi menteri (yang mewakili) untuk bertemu langsung ataupun menghubunginya melalui  telepon  dengan  pihak  terlapor,  mengingat  ancaman  keselamatan  pada  saat berkunjung untuk melakukan klarifikasi dan batasan akses terhadap telepon dan internet yang  dibuat  oleh  ISIS,  karena  sampai  pada  saat  tulisan  ini  dibuat  suriah  masih  dalam kondisi yang tidak aman pasca berita atas kematian pemimpin ISIS. meskipun posisi WNI sudah dalam camp pengungsian, hal ini tetap akan menjadi kekhawatiran kedepannya jika terjadi hal serupa. maka perlu adanya penyederhanaan tata-cara  klarifikasi tersebut, bisa saja pembuktian kebenaran atas laporan itu cukup diklarifikasi kepada pelapor dan perwakilan (kedutaan) indonesia di suriah.

## DAFTAR PUSTAKA Books
Barda,  n.  a.,  2014. masalah  penegakan  hukum  dan  kebijakan  hukum  pidana  dalam penanggulangan kejahatan. jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 1 / Juni 2020
FAJAR, P., 2014. jaringan baru teroris solo. jakarta: PT gramedia.
Marzuki, P. M., 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group.

## Jurnal
Gindo Ginting  dkk, 2014. Pendeportasian Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian. Jurnal  Ilmu  Hukum  Pascasarjana  Universitas  Syiah  Kuala, 4 november, Volume II, p. 63.
Najamuddin , K. R., 2017. eksistensi dan perkembangan ISIS: dari irak hingga indonesia.
jurnal ilmiah hubungan internasional, Volume 13, pp. 51-52.
Sholehudin,  M.,  2015.  ISIS,  Pemberontak,  dan  Teroris  Dalam  Hukum  Internasional. research repository (univeritas islam negeri maulana malik ibrahim), Volume 10, p. 6.

## Media Massa
andri, s., 2020. Pemerintah Terus Validasi Jumlah WNI yang Pernah Gabung ISIS. [Online] Available  at:  https://republika.co.id/berita/q6f0sm409/pemerintah-terus- validasi-jumlah-wni-yang-pernah-gabung-isis [Diakses 28 februari 2020].
ani,  n.,  2019. Nasib  ISIS,  Akankah  Bubar  Pascakematian  Baghdadi?. [Online] Available  at:  https://republika.co.id/berita/q04vvm318/nasib-isis-akankah- bubar-pascakematian-baghdadi
[Diakses 30 oktober 2019].
Anon.,  2020. Jokowi  Ogah  Pulangkan  WNI  Eks  ISIS  ke  Indonesia..., jakarta:  dikutip  dari youtube, kompasTV.
diah ratna, m. n., 2018. Begini Penjelasan, Anak dan Ibu Terlibat Aksi Terorisme. [Online] Available  at:  https://www.jawapos.com/internasional/18/05/2018/begini- penjelasan-anak-dan-ibu-terlibat-aksi-terorisme/
Riva Dessthania Suastha, 2017. Anak Indonesia Ditangkap Bersama Terduga ISIS di Turki. [Online] Available  at:  https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170707200159- 134-226427/anak-indonesia-ditangkap-bersama-terduga-isis-di-turki

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan
Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan republik indonesia
Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang terorisme
Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak