## ECONOMICA
Journal of Economic and Economic Education Vol.4 No.2 (177 -191)
PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP TINDAKAN PENGGELAPAN PAJAK DI KOTA SURAKARTA
Devi Marta Ardi 1 , Trimurti 2 , Suhendro 3
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta Jl. KH. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147, Telp. 0271-714751 Email: devimartaardi@gmail.com
submited: 2016.01.30 reviewed: 2016.04.18  accepted: 2016.06.30 http://dx.doi.org/10.22202/economica.2016.v4.i2.384

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  an  individual  taxpayer's  perception  regarding  the  understanding  of taxation, the taxation system, justice, discrimination against acts of tax evasion. Population and sample in this study  individual  taxpayers,  especially  businesses  with  a  turnover  not  exceeding  4.8  billion  in  a  tax  year. Sampling  techniques  performed  by  using  Convenience  Sampling,  data  were  collected  with  the  distribution  of questionnaires to 100 respondents. Methods of data analysis using multiple linear regression analysis. Based on the results of the analysis indicate that in partial understanding of taxation affect the actions of tax evasion, the tax system affect the actions of tax evasion, justice does not affect the actions of tax evasion and discrimination affect the tax evasion measures. While, simultaneously variable understanding of taxation, the taxation system, justice, discrimination affect the tax evasion measures.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujan  untuk mengetahui  pengaruh  persepsi  wajib  pajak  orang  pribadi mengenai  pemahaman perpajakan,  sistem  perpajakan,  keadilan,  diskriminasi  terhadap  tindakan  penggelapan  pajak.  Populasi  dan sampel dalam penelitian ini wajib pajak orang pribadi khususnya pengusaha dengan omset tidak melebihi 4,8 miliar  dalam  satu  tahun  pajak.  Tehnik  pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  menggunakan  Convenience Sampling,  data  dikumpulkan  dengan  pembagian  kuesioner  kepada  100  responden.  Metode  analisis  data menggunakan analisis  regresi  linier  berganda.  Berdasarkan  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  secara  parsial variabel  pemahaman  perpajakan  berpengaruh  terhadap  tindakan  penggelapan  pajak,  sistem  perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak, keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak  dan  diskriminasi  berpengaruh  terhadap  tindakan  penggelapan  pajak.  Sedangkan,  secara  simultan variabel  pemahaman  perpajakan,  sistem  perpajakan,  keadilan,  diskriminasi  berpengaruh  terhadap  tindakan penggelapan pajak.
Keywords: Persepsi, Penggelapan Pajak

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  yang sedang  berkembang  perlu  meningkatkan pertumbuhan  dan  perekonomian  negara agar  dapat  bersaing  dengan  bangsa  lain. Untuk  mewujudkannya  Negara  Indonesia memerlukan  sumber  dana  yang  cukup besar.  Salah  satu  sumber  dana  terbesar untuk membiayai keperluan negara berasal dari pajak. Menurut
Undang-undang Perpajakan  No.  6  Tahun  1983  Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,  Pajak  adalah  kontribusi  wajib kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Walaupun penerimaan pajak mengalami  peningkatan  di  sektor  tertentu dari  tahun  sebelumnya,  tetapi  peningkatan ini  belum  mencapai  pada  target  yang diharapkan.
Kondisi seperti ini menimbulkan berbagai anggapan
masyarakat  yang  berprasangka  bahwa terjadi  tindakan  penggelapan  pajak.  Selain itu, adanya kasus-kasus penggelapan pajak yang terjadi, salah satunya kasus tertangkapnya petugas pajak Gayus Tambunan yang berusaha menyelewengkan pajak dengan
bekerjasama  dengan  wajib  pajak,  juga mendukung  masyarakat  untuk  melakukan penggelapan  pajak.  Jika  hal  ini  dibiarkan berlarut-larut,  maka  lama  kelamaan  akan membuat  masyarakat  sebagai  wajib  pajak, untuk ingkar dari
kewajiban perpajakannya.
Dana  pajak  bersumber  dari  wajib pajak yang menyetorkan kewajiban pajaknya,  baik  wajib  pajak  orang  pribadi pengusaha  maupun  non-pengusaha  dan wajib  pajak  badan.  Wajib  pajak  yang menyetorkan    kewajiban  perpajakannya salah  satunya,  yaitu  wajib  pajak  orang pribadi  pengusaha.  Apabila  dibandingkan dengan  wajib  pajak  badan,  laba  yang dihasilkan  wajib  pajak  orang  pribadi pengusaha  lebih  kecil.  Hal  ini  berdampak pada  jumlah  pajak  yang  dibayarkan  oleh
wajib  pajak  orang  pribadi  pengusaha  ke kas  negara  juga  lebih  kecil  daripada  wajib pajak  badan,  situasi  ini  dikarenakan anggapan  bagi  wajib  pajak  orang  pribadi pengusaha bahwa daripada untuk membayar pajak, lebih baik untuk mengembangkan
usaha. Sehingga, mengindikasikan
untuk melakukan penggelapan pajak.
Kurangnya  pemahaman  mengenai pentingnya  pajak  dan  tujuan  pajak  juga memicu  masyarakat  untuk  melakukan penggelapan  pajak.  Keadaan  ini  didukung dengan  keengganan  masyarakat  untuk membayar pajak yang disebabkan minimnya  pengetahuan  masyarakat  dalam perpajakan.  Karena  sebagian  masyarakat menganggap  bahwa  pajak  merupakan  hal yang  tidak  terlalu  penting  dan  hanya menjadi beban kebutuhannya.
Dalam pencapaian untuk memaksimalkan
penerimaan pajak, diperlukan sistem perpajakan yang mendukung. Pada umumnya, sistem perpajakan ada tiga yaitu official assessment system, self assessment system, dan  withholding  system. Sejalan  dengan perkembangan  jaman,  saat  ini  Indonesia menerapkan  sistem self  assessment yaitu dimana  wajib  pajak  berperan  aktif  dan memiliki  wewenang    untuk  melaporkan sendiri  pajak  terutangnya,  mulai  dari mendaftarkan  diri  sebagai  wajib  pajak, menghitung  pajak  terutangnya  hingga menyetorkannya ke kas  negara, dan  fiskus hanya  sebagai  pengawas.  Pada  sistem  ini akan  berjalan  dengan  baik,  jika  kesadaran wajib pajak tinggi sebab wajib pajak dapat menghitung sendiri pajaknya sehingga ada kesempatan  untuk  meminimalkan  pajak terutangnya.
Sebagai  sumber  dana  terbesar, diharapkan ouput dari  penggunaan  dana pajak  dapat  secara  adil  dirasakan  oleh semua masyarakat. Namun, faktanya hanya sebagian  masyarakat  yang  merasakan pembangunan  atau  fasilitas  yang  berasal dari  pajak.  Hal  ini  menjadi  bukti  bahwa penggunaan  dana  pajak  belum  optimal sehingga menjadikan opini masyarakat jika terjadi  penyelewengan  dalam  penggunaan
dana pajak. Selain itu, pemerintah dikatakan adil apabila kebijakan-kebijakan yang  dibuat  tidak  hanya  menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Namun, diharapkan  semua  pihak  dapat  merasakan kebijakan-kebijakan yang ditentukan tanpa adanya  perbedaan  perlakuan.  Seperti, kebijakan zakat yang diperbolehkan sebagai  pengurang  kewajiban  pajak  bagi umat  muslim  yang  membayar  kewajiban zakatnya  pada  lembaga  zakat.  Hal  ini dirasakan  sebagai  perbedaan  perlakuan antara  umat  muslim  dan  non-muslim. Maka,  ketidakseimbangan  perlakuan  ini membuat  masyarakat  untuk  cenderung tidak  taat  pada  aturan  dan  beropini  bahwa penggelapan pajak pantas dilakukan.
Berdasarkan  latarbelakang  yang telah  dipaparkan  diatas,  maka  masalah yang  akan  dicapai  dalam  penelitian  ini adalah: Apakah persepsi wajib pajak orang pribadi  mengenai  pemahaman  perpajakan, sistem  perpajakan,  keadilan,  diskriminasi berpengaruh terhadap tindakan
penggelapan pajak?. Dari rumusan masalah  yang  ada,  maka  tujuan  penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi  wajib pajak orang pribadi mengenai pemahaman perpajakan,  sistem  perpajakan,  keadilan, diskriminasi
terhadap tindakan penggelapan pajak.
Pajak Pajak  adalah  iuran  yang  dapat dipaksakan,  dimana  pemerintah  dapat memaksa  Wajib  Pajak  untuk  memenuhi kewajibannya  dengan  menggunakan  surat paksa  dan  sita.  Setiap  Wajib  Pajak  yang membayar  iuran  atau  pajak  kepada  negara tidak  akan  mendapat  balas  jasa  yang langsung dapat ditunjukkan. Tetapi imbalan  yang  secara  tidak  langsung diperoleh  Wajib  Pajak  berupa  pelayanan pemerintah  yang  ditujukan  kepada  seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan sarana irigasi, jalan, sekolah, dan sebagainya  (Rahman,  2013).  Sedangkan menurut Undang-undang Perpajakan No. 6 Tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum dan  Tata  Cara  Perpajakan,  Pajak  adalah
kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut  Mardiasmo  (2009)  salah satu  jenis  pajak  menurut  golongannya, terdiri:
1. Pajak  langsung,  adalah  pajak  yang harus  dipikul  atau  ditanggung  sendiri oleh  Wajib  Pajak  dan  tidak  dapat dilimpahkan  atau  dibebankan  kepada orang lain atau pihak lain.
2. Pajak  tidak  langsung,  adalah  pajak yang  akhirnya  dapat  dibebankan  atau dilimpahkan  kepada  orang  lain  atau pihak ketiga.

## Persepsi
Menurut  Abizar  (1998)  dalam Prasetyo  (2010)  persepsi  adalah  suatu proses  dengan  mana  seorang  individu memilih mengevaluasi dan mengorganisasi stimulus dari lingkungannya. Persepsi juga menentukan  cara  kita  berperilaku  atas suatu objek atau permasalahan,
bagaimsana segala sesuatu itu mempengaruhi persepsi seseorang nantinya  akan  mempengaruhi  perilaku yang  dipilihnya.  Persepsi  terbentuk  dari pengamatan melalui proses melihat,
mendengar, menyentuh, merasakan,
menerima  suatu  hal  yang  selanjutnya seseorang  menseleksi,  mengorganisasi  dan mengintepretasikan informasi yang
diterima menjadi suatu gambaran. Pengaruh  persepsi  dalam  membentuk perilaku  individu  sebagai  warga  negara dalam rangka memenuhi kewajiban membayar  pajak  sesuai  dengan  aturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai konklusi  tentang  persepsi  individu  bahwa persepsi adalah proses menerima, mengorganisasikan  dan  mengartikan  suatu obyek  (Gibson, 2001).
Dengan  demikian  persepsi  adalah suatu  asumsi  atau  suatu  informasi  dari seseorang  yang  didapat  dari  pengalaman masa  lalu  yang  dirasakan  sendiri  oleh
indera orang tersebut, keinginan seseorang dalam  membuat  keputusan  dan  dari informasi  yang  diberikan  oleh  orang  lain. Dalam  hal  ini  bisa  dikatakan  bahwa persepsi  penggelapan  pajak  timbul  akibat pengalaman  Wajib  Pajak  itu  sendiri,  dari keinginan  Wajib  Pajak  untuk  melakukan penggelapan  pajak  terhadap  perpajakan Indonesia  yang  membuat  persepsi  tentang penggelapan  pajak  dianggap  sebagai  hal yang wajar  (Wicaksono, 2014).

## Pemahaman Perpajakan
Keberhasilan dalam perpajakan dipengaruhi oleh perilaku wajib pajak yang berkaitan  dengan  pemahaman  terhadap undang-undang  dan  peraturan  perpajakan. Oleh  karena  itu,  pemahaman  wajib  pajak tentang perpajakan berupa informasi perpajakan  dan  peraturan  perpajakan  akan meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak dalam membayar
kewajiban perpajakannya.  Pemahaman  Wajib  Pajak terhadap  undang-undang  dan  peraturan perpajakan  serta  sikap  Wajib  Pajak mempengaruhi  perilaku  perpajakan  Wajib Pajak  dan  akhirnya  perilaku  perpajakan mempengaruhi  keberhasilan  perpajakan (Sholichah,  2005).  Selain  itu,  pentingnya pemahaman  pajak  mengenai  fungsi  dari pajak  untuk  membiayai  keperluan  negara guna  kemakmuran  rakyatnya  yang  kuat, mandiri  dan  sejahtera,  diharapkan  agar masyarakat  taat  membayar  pajak  sehingga tindakan penggelapan pajak dapat diminimalisasikan. Persoalan mengenai tingkat pemahaman  perpajakan  dari  wajib  pajak dirasa perlu untuk dibahas karena pengetahuan  perpajakan  adalah  salah  satu faktor  potensial  bagi  pemerintah  untuk meningkatkan  ketaatan  wajib  pajak  dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, semakin  tinggi  tingkat  pengetahuan  dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan  perpajakan,  maka  semakin  kecil pula  kemungkinan  wajib  pajak  tersebut untuk melanggar peraturan tersebut, karena jika  pengetahuan  mengenai  perpajakan rendah,  maka  ketaatan  wajib  pajak mengenai  peraturan  yang  berlaku  juga
rendah  (Spicer  and  Lundsent,  1976  dalam Mutia, 2014).
Adanya pemahaman tentang tindakan  penggelapan  pajak,  memiliki tujuan  supaya  praktik    penggelapan  pajak dapat diminimalkan dari kesalahan melaporkan dan membayar utang perpajakannya.  McGee  (2009)  dalam Rachmadi  (2014),  dalam  penelitiannya mengaitkan sistem perpajakan dan pemahaman  Undang-Undang  perpajakan dapat  berjalan  dengan  semestinya  serta kemungkinan penyalahgunaan dalam sistem apapun. Wajib Pajak akan menganggap buruk dan cenderung menghindari suatu tindakan yang melanggar  ketentuan  apabila  pemahaman yang  dimilikinya  semakin  baik.  Dari  hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis: H 1: Persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi mengenai pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

## Sistem Perpajakan
Unsur  penting  yang  mendukung keberhasilan  pemungutan  pajak  suatu negara  yaitu  salah  satunya  dengan  adanya sistem  perpajakan.  Sistem  perpajakan secara  umum  ada  tiga,  yaitu official assessment system, self assessment system, dan withholding system. Menurut Mardiasmo  (2011),  sistem  perpajakan official  assessment  system merupakan sistem pemungutan pajak dengan memberi wewenang  kepada  pemerintah  (fiskus) untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang terutang  oleh  wajib  pajak.  Sedangkan sistem self  assessment  system merupakan sistem pemungutan pajak dengan memberi wewenang  kepada  Wajib  Pajak  untuk menentukan  sendiri  besarnya  pajak  yang terutang. Sistem withholding system merupakan  sistem  pemungutan  pajak dengan  memberi  wewenang  kepada  pihak ketiga  (bukan  Fiskus  atau  bukan  Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan  besarnya  pajak  yang  terutang oleh  Wajib  Pajak.  Di  Indonesia  sistem perpajakan  yang  diterapkan  yaitu self assessment  system, yang  dimulai  sejak
reformasi  tahun  1983.  Dengan  berbagai akses  kemudahan  wajib  pajak  dalam membayarkan  pajaknya,  diharapkan  wajib pajak  dapat  melaksanakan  pemenuhan kewajibannya dengan baik. Sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia  memberikan  kebebasan  dan tanggung  jawab  penuh  dari  dalam  diri wajib  pajak,  sehingga  diharapkan  secara bersama-sama  seluruh  wajib  pajak  bisa mewujudkan ketaatannya dalam kehidupan bernegara  khususnya  untuk  membayarkan kewajiban pajaknya yang digunakan untuk pembangunan nasional  (Rahman, 2013).
Dalam  penelitian    Suminarsasi  & Supriyadi (2012) menunjukkan bahwa para wajib  pajak  menganggap  bahwa  semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku  yang  tidak  etis.  Akan  tetapi apabila  sistem  perpajakannya  semakin tidak  bagus,  maka  perilaku  penggelapan pajak  dianggap  sebagai  perilaku  yang cenderung  etis.  Penerapan  sistem  ini sebagai  pedoman  wajib  pajak,  jika  sistem ini  berjalan  dengan  baik  maka  tanggapan wajib pajak untuk taat peraturan juga baik. Sebaliknya, jika sistem ini berjalan kurang baik  maka  tanggapan  wajib  pajak  untuk taat  peraturan  juga  kurang  baik.  Dari  hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:
H 2 : Persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi mengenai sistem perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

## Keadilan
Mardiasmo  (2009)  mengutarakan bahwa sesuai  dengan tujuan hukum,  yakni mencapai  keadilan,  undang-undang  dan pelaksanaan  pemungutan  harus  adil.  Adil dalam  perundang-undangan  diantaranya mengenakan  pajak  secara  umum  dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan  masing-masing.  Sedangkan adil  dalam  pelaksanaannya  yakni  dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan  keberatan,  penundaan  dalam pembayaran  dan  mengajukan  banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Sudut pandang keadilan  yang luas, menimbulkan
permasalahan  dalam  pemungutan  pajak mengenai  cara  mewujudkan  keadilan pajak,  sebab  keadilan  menurut  masing- masing  individu  juga  berbeda.  Oleh  sebab itu,  penerapan  pajak  sebagai  sumber penerimaan negara yaitu masyarakat secara merata  dapat  merasakan  keadilan  dalam pelaksanaan  undang-undang  pajak  dan manfaat dari penggunaan dana pajak.
Menurut    Siahaan  (2010),  keadilan dibagi menjadi tiga aliran pemikiran, yaitu:
a. Prinsip Manfaat ( Benefit Principle)
Prinsip  ini  menyatakan  bahwa  suatu sistem  pajak  dikatakan  adil  apabila kontribusi  yang  diberikan  oleh  setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah.
b. Prinsip  Kemampuan  Untuk  Membayar ( Ability To Pay )
Menurut  prinsip  ini,  perekonomian memerlukan  suatu  jumlah  penerimaan pajak  tertentu,  dan  setiap  wajib  pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya.
c. Keadilan  Horizontal  Dan  Keadilan Vertikal
Suatu  pemungutan  pajak  memenuhi keadilan  horizontal  apabila  wajib  pajak yang  berada  dalam  kondisi  yang  sama diperlakukan  sama  maksud  dan  tujuan terhadap  tingkat  kesetaraan  dalam perolehan  penghasilan.  Wajib  pajak yang memiliki tingkat penghasilan yang setara,  akan  dikenakan  pajak  yang setara  pula.  Sedangkan  pemungutan pajak  diakatakan  adil  secara  vertikal apabila  orang-orang  dengan  tambahan kemampuan  ekonomis  yang  berbeda dikenakan  pajak  penghasilan  yang berbeda setara dengan perbedaannya.
Semakin  tinggi  keadilan  yang dilakukan  pemerintah,  maka  masyarakat akan  semakin  percaya  terhadap  kinerja pemerintah,  hal  ini  mendorong  kemauan masyarakat  untuk  membayar  pajak  dan mempercayai pemerintah dalam mengelola dana yang bersumber dari pajak  (Rahman,
2013). Pada penelitian yang dilakukan oleh Ayu & Hastuti (2009) menunjukkan bahwa keadilan  berpengaruh  negatif  terhadap
penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat keadilan suatu negara, maka
masyarakatnya  memiliki  persepsi  bahwa tindakan  penggelapan  pajak  merupakan tindakan  yang  tidak  etis    (Ningsih  & Pusposary, 2014).
H 3 :  Persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi mengenai keadilan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

## Diskriminasi
Menurut Danandjaja (2003),
diskriminasi  adalah  perlakuan  yang  tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok,  berdasarkan  sesuatu,  biasanya bersifat  kategorikal,  atau  atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan,  agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Perbedaan perlakuan ini bisa  terjadi  pada  wajib  pajak  yang memiliki  kekerabatan  dan  yang  tidak memiliki kekerabatan dengan pihak fiskus. Selain itu perbedaan perlakuan juga terjadi dengan  adanya  kerjasama  antara  pihak fiskus  dengan  wajib  pajak  yang  berusaha untuk  meminimalisasikan  jumlah  pajak terutangnya.
Zakat  yang  dibayarkan  kepada BAZNAS  atau  LAZIS  dapat  dikurangkan dari jumlah pajak yang terutang, khususnya pada pajak penghasilan. Hal ini dimaksudkan  agar  tidak  terjadi  beban ganda  yang  dikenakan  pada  wajib  pajak. Kondisi ini juga dijelaskan dalam ketentuan  perpajakan    Undang-Undang No.  7  Tahun  1983  tentang  Pajak Penghasilan,  yakni  diatur  dalam  Pasal  4 ayat  (3)  huruf  a  nomor  1  yang  berbunyi: “Yang  dikecualikan  sebagai  Objek  Pajak adalah:  bantuan  sumbangan,  termasuk zakat  yang diterima oleh badan amil  zakat atau  lembaga  amil  zakat  yang  dibentuk atau  disahkan  oleh  Pemerintah  dan  para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi  pemeluk  agama  yang  diakui  di Indonesia,  yang  diterima  oleh  lembaga keagamaan  yang  dibentuk  atau  disahkan oleh  pemerintah  dan  yang  diterima  oleh penerima  sumbangan  yang  berhak,  yang ketentuannya diatur dengan atau
berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  ”. Kebijakan  pajak  dalam  pasal  tersebut menguntungkan sebagian kelompok masyarakat saja, sehingga akan mengakibatkan kecemburuan pada kelompok yang tidak menerima keuntungan dari kebijakan tersebut. Sedangkan, pengurangan pajak atas kewajiban  pembayaran  sumbangan  untuk agama lain belum diatur.
Masih  adanya  masyarakat  yang kontra  dengan  kebijakan  peraturan  yang berlaku,  salah  satunya  disebabkan  oleh pemerintah yang masih melakukan diskriminasi. Penerapan kebijakan pemerintah  ini  belum  merata,  karena  ada sebagian  pihak  yang  untung  dan  sebagian yang dirugikan.  Penelitian yang dilakukan Suminarsasi & Supriyadi (2012), membuktikan jika diskriminasi
berpengaruh  positif  terhadap  persepsi mengenai  etika  penggelapan  pajak.  Maka, semakin  rendah  tingkat  diskriminasi  maka perilaku  penggelapan  pajak  dipandang sebagai  perilaku  yang  tidak  etis.  Dari  hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis: H 4 :  Persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi mengenai  diskriminasi  berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.
Nickerson,  Pleshko,  &  McGee
(2009), membahas tentang dimensionalitas skala etika tentang penggelapan  pajak.Penelitian  ini  juga menyimpulkan  bahwa  penggelapan  pajak dianggap  sebagai  yang  paling  dibenarkan dalam  kasus  dimana  sistem  pajak  dilihat tidak  adil,  dana  pajak  yang  terkumpul terbuang  sia-sia  dan  di  mana  pemerintah mendiskriminasikan beberapa segmen penduduk.  Pelaksanaan  sistem  perpajakan ini  akan  berhasil,  jika  wajib  pajak  paham akan  pentingnya  pajak  itu.  Selain  itu, kerjasama  yang  baik  antara  wajib  pajak dan  pihak  fiskus  dan  tidak  adanya perbedaan perlakuan yang terjadi. Sehinnga, output dari  pembayaran  pajak digunakan  untuk  pembangunan  negara dapat  dirasakan  bersama  oleh  wajib  pajak sebagai  warga  negara.  Dari  hal  tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:
H 5 :  Persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi mengenai  pemahaman  perpajakan, sistem perpajakan, keadilan,
diskriminasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap tindakan penggelapan pajak

## Penggelapan Pajak
Penggelapan  pajak  bisa  dilakukan dengan  memanipulasi  data  keuangan  pada laporan  keuangan,  dengan  menambah jumlah biaya sehingga laba yang dihasilkan  menjadi  kecil  dan  berdampak pada  jumlah  pajak  yang  dibayarkan semakin  kecil  pula.  Menurut    Siahaan (2010)  mengatakan  bahwa  penggelapan pajak  adalah  usaha  yang  digunakan  oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban  pajak  yang  sesungguhnya  dan merupakan  perbuatan  yang  melanggar undang-undang  pajak,  sehingga  membawa berbagai  macam  akibat,  meliputi  berbagai bidang  kehidupan  masyarakat,  antara  lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi.
Menurut Wallschutzki ada beberapa alasan yang menjadi
pertimbangan  Wajib  Pajak  melakukan penghindaran  pajak    (Nurmantu,  2003), adalah sebagai berikut:
a. Ada peluang untuk melakukan penghindaran  pajak  karena  ketentuan perpajakan  yang  ada  belum  mengatur secara jelas mengenai ketentuan- ketentuan tertentu
b. Kemungkinan  perbuatannya  diketahui relatif kecil
c. Manfaat  yang  diperoleh  relatif  besar daripada resikonya
d. Sanksi  perpajakan  yang  tidak  terlalu berat
e. Ketentuan  perpajakan  tidak  berlaku sama terhadap seluruh Wajib Pajak
f. Pelaksanaan  penegakan  hukum  yang bervariasi

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan variabel independen pemahaman
perpajakan,  sistem  perpajakan,  keadilan,
diskriminasi dan variabel dependen tindakan penggelapan pajak. Sampel dalam penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  orang pribadi khususnya pengusaha yang memiliki  omset  tidak  melebihi  4,8  miliar per  satu  tahun  pajak  di  kota  Surakarta. Metode  penelitian  ini  dengan  survey  yaitu dengan  menyebarkan  kuesioner  kepada responden dan diukur dengan menggunakan skala Likert . Tehnik pengambilan  sampel  dilakukan  dengan tehnik Convenience Sampling yaitu anggota  sampel  yang  dipilih  atau  diambil berdasarkan  kemudahan  memperoleh  data yang  dibutuhkan,  atau  unit  sampel  yang ditarik mudah untuk diukurnya dan bersifat kooperatif  (Hamid, 2010).
Definisi Oprasional Variabel Pada variabel pemahaman
perpajakan diukur dengan empat
pertanyaan menggunakan indikator pengukuran: pengetahuan kewajiban sebagai  wajib  pajak,  pengetahuan  hak sebagai wajib pajak, pengetahuan mengenai  sanksi  perpajakan,  pemahaman mengenai  peraturan  perpajakan.  Pada variabel  sistem  perpajakan  diukur  dengan empat  pertanyaan  menggunakan  indikator pengukuran:  tarif  pajak  yang  diberlakukan di Indonesia, cara penghitungan pajak yang dibayar, kemudahan dalam proses pembayaran pajak, peran aparat perpajakan dalam  pelaporan  pajak.  Pada  variabel keadilan  diukur  dengan  empat  pertanyaan menggunakan indikator pengukuran: manfaat  dari  penggunaan  dana  yang bersumber  dari  pajak,  prinsip  kemampuan dalam  membayar  kewajiban  pajak,  prinsip keadilan  horizontal  dalam  pajak,  keadilan dalam  penyusunan  undang-undang  pajak. Pada  variabel  diskriminasi  diukur  dengan empat  pertanyaan  menggunakan  indikator: pengukuran  perlakuan  yang  berbeda  atas dasar agama, ras, kebudayaan dan keanggotaan kelas-kelas sosial, pendiskriminasian  terhadap  hal-hal  yang disebabkan  oleh  manfaat  perpajakan, kebijakan yang ditetapkan menguntungkan pihak tertentu saja.

## PEMBAHASAN Deskripsi Sampel Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan  data  dengan  kuesioner, penyebaran instrumen angket dengan objek penelitian  atau  responden  yang  menjadi sampel  yaitu  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi khususnya pengusaha yang memiliki omset tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.  Jumlah  kuesioner  yang  disebar sebanyak 110 kuesioner. Jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 104 kuesioner, dan kuesioner  yang  tidak  lengkap  sebanyak  4 kuesioner.  Sehingga,  jumlah  kuesioner yang  menjadi  sampel  akhir  sebanyak  100 kuesioner.

## Uji Statistik Deskriptif
Berdasarkan  tabel  2  (Terlampir), dapat  dijelaskan  bahwa  jumlah  responden (N) sebanyak 100 responden. Pada variabel independen pemahaman perpajakan memiliki nilai minimum 12, nilai maksimum  15,  nilai  mean  13,26  dengan standar  deviasi  1,070.  Variabel  sistem perpajakan  memiliki  nilai  minimum  10, nilai  maksimum  16,  nilai  mean  13,45 dengan  standar  deviasi  1,403.  Variabel keadilan  memiliki  nilai  minimum  9,  nilai maksimum  14,  nilai  mean  11,73  dengan standar deviasi 1,270. Variabel
diskriminasi  memiliki  nilai  minimum  8, nilai  maksimum  14,  nilai  mean  11,26 dengan  standar  deviasi  1,447.  Sedangkan, pada variabel dependen penggelapan pajak memiliki nilai minimum 11, nilai maksimum  19,  nilai  mean  15,04  dengan standar deviasi 1.809. Uji Validitas Berdasarkan tabel hasil penghitungan tabel 3 (Terlampir),
diperoleh  hasil  bahwa  nilai  r  hitung  r tabel  (0,361) , hal  ini  berarti  semua pertanyaan pada variabel independen  yang terdiri dari pemahaman  perpajakan, sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi dinyatakan  valid  dan  dapat  digunakan untuk penelitian.
Uji Reliabilitas
Pada tabel 4 (Terlampir), menunjukkan  bahwa  semua  pertanyaan dalam  kuesioner  reliabel  dengan  nilai Cronbach’s Alpha > 0,6. Dijelaskan dalam hasil  pengujian  pada  variabel  pemahaman perpajakan dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar  0,747,  variabel  sistem  perpajakan dengan  nilai Cronbach’s  Alpha sebesar 0,815,  variabel  keadilan  dengan  nilai Cronbach’s  Alpha sebesar  0,815,  variabel diskriminasi  dengan  nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,794 dan variabel penggelapan pajak dengan nilai Cronbach’s  Alpha sebesar  0,729.  Hal  ini berarti  kuesioner  dijawab  oleh  responden dengan konsisten.

## Pengujian Asumsi Klasik Uji Normalitas
Berdasarkan  tabel  5  (Terlampir), diperoleh hasil nilai signifikansi yang lebih besar  dari  0,05  yaitu  sebesar  0,995. Sehingga  dapat  disimpulkan  distribusi populasi pada penelitian ini normal.

## Pengujian Hipotesis Uji t
Berdasarkan  tabel  8  (Terlampir), hasil  uji  t,  dapat  dijelaskan  bahwa  nilai  t tabel sebesar 1,985. Pada variabel pemahaman  perpajakan  diperoleh  nilai  t hitung  2,391,  maka  menunjukkan  hasil bahwa  t  hitung  >  t  tabel  yaitu  2,391  > 1,985  dan  nilai  signifikansi  0,019  <  0,05. Sehingga  dapat  disimpulkan,  Ha  diterima dan  Ho  ditolak  yaitu  bahwa  variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Pada variabel sistem perpajakan diperoleh nilai t hitung  5,610,  maka  menunjukkan  hasil bahwa  t  hitung  >  t  tabel  yaitu  5,610  > 1,985  dan  nilai  signifikansi  0,000  <  0,05. Sehingga  dapat  disimpulkan,  Ha  diterima dan Ho ditolak yaitu bahwa variabel sistem perpajakan  berpengaruh  terhadap  tindakan penggelapan  pajak.  Pada  variabel  keadilan diperoleh  nilai  t  hitung  1,797,  maka menunjukkan hasil bahwa t hitung < t tabel yaitu  1,797  <  1,985  dan  nilai  signifikansi 0,076 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan,
Ho  diterima  dan  Ha  ditolak  yaitu  bahwa variabel keadilan tidak berpengaruh
terhadap tindakan penggelapan pajak. Pada variabel  diskriminasi  diperoleh  nilai  t hitung  2,668,  maka  menunjukkan  hasil bahwa  t  hitung  >  t  tabel  yaitu  2,668  > 1,985  dan  nilai  signifikansi  0,009  <  0,05. Sehingga  dapat  disimpulkan,  Ha  diterima dan  Ho  ditolak  yaitu  bahwa  variabel diskriminasi berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

## Uji F
Berdasarkan  hasil  uji  F  pada  tabel  9 (Terlampir), diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 17,736 dengan signifikansi sebesar 0,000.  Sedangkan,  untuk  nilai  F  tabel 2,467.  Hal  ini  menunjukkan  pada  uji  F bahwa  F  hitung  >  F  tabel  yaitu  17,736  > 2,467  dengan  nilai  signifikansi  0,000  < 0,05.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, yaitu variabel pemahaman perpajakan, sistem perpajakan,  keadilan,  diskriminasi  secara bersama-sama  atau  simultan  berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.
Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Berdasarkan  tabel  10  (Terlampir) hasil  uji  koefisien  determinasi  diatas, diperoleh  nilai  R  sebesar  0,654.  Hal  ini berarti korelasi  antara variabel  independen yaitu  pemahaman  perpajakan,  sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi terhadap  variabel dependen  tindakan penggelapan  pajak  terjadi  hubungan  yang semakin erat,  karena nilai  R sebesar 0,654 mendekati  1.  Sedangkan  untuk  nilai Adjusted  R  Square  sebesar  0,403  atau 40,3%  dan  sisanya  59,7%.  Hal  ini  berarti, sumbangan  pengaruh  variabel  independen pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, keadilan,
diskriminasi terhadap  variabel dependen  tindakan penggelapan  pajak  sebesar  40,3%.  Dan sisanya  sebesar  59,7%  dipengaruhi  oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

## Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa,  variabel  pemahaman  perpajakan berpengaruh
terhadap
tindakan
penggelapan  pajak.  Hasil  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Rachmadi (2014) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan  terhadap  persepsi  wajib  pajak atas  perilaku  penggelapan  pajak.  Hal  ini berarti, apabila pengetahuan dan pemahaman  wajib  pajak  dalam  hal perpajakan  mengenai    aturan,  tata  cara, tentang ketentuan perpajakan ketika melakukan  kewajiban  perpajakan  semakin baik,  maka  tidak  akan  menganggap tindakan penggelapan pajak sebagai perilaku pantas bahkan menghindari perilaku tersebut.
Selain itu, dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan  berpengaruh  terhadap  tindakan penggelapan  pajak.  Hasil  ini  mendukung penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nickerson, et  al  (2009)  dan  Rahman  (2013)  yang menunjukkan  bahwa  sistem  perpajakan berpengaruh secara positif terhadap persepsi  wajib  pajak  mengenai  etika penggelapan  pajak.  Artinya,  jika  dana pajak  dapat  dikelola  dengan  semestinya, mekanisme  dalam  sistem  perpajakan  yang tidak  rumit  dan  mudah  dipahami  serta pihak  fiskus  yang  profesional  maka  wajib pajak akan melaporkan kewajiban pajaknya dengan jujur. Kemudian  pada  penelitian  ini  juga menyatakan variabel keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Hasil ini sesuai dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh    Ayu  & Hastuti (2009) dan Suminarsasi & Supriyadi  (2012)  yang  menyatakan  bahwa persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan  berpengaruh  negatif  terhadap tax evasion . Hasil ini membuktikan bahwa jika tingkat keadilan rendah, maka ketaatan wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  juga rendah, sehingga akan lebih condong untuk melakukan tindakan pajak. Hal ini dikarenakan  pengelolaan  dana  pajak  oleh pemerintah,  belum  dirasakan  maksimal oleh  masyarakat.  Sehingga,  pemerintah harus meningkatkan keadilan dalam pemungutan  dan  pengalokasian  dana pajak.
Penelitian  ini  menyatakan    bahwa variabel diskriminasi berpengaruh terhadap tindakan  penggelapan  pajak.  Hasil  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Suminarsasi  &  Supriyadi  (2012)  dan Rahman  (2013)  yang  menyatakan  bahwa terdapat  pengaruh  positif  secara  parsial antara  diskrimanasi  terhadap  penggelapan pajak.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa,  adanya ketentuan  mengenai  zona  bebas  pajak  dan salah  satu  kebijakan  diperbolehkannya zakat sebagai elemen pengurang kewajiban perpajakan  yang  hanya  menguntungkan sebagian kelompok masyarakat saja, sementara  sebagian  kelompok  lain  merasa dirugikan.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisa  yang menggunakan  analisis  regresi  berganda, dan pembahasan dari data yang  yang telah dikumpulkan serta pengujian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada uji parsial, variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak, hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh    Rachmadi  (2014).  Hal  ini berarti,  bahwa  jika  masyarakat  paham mengenai fungsi dan peraturan perpajakan, maka kemungkinan terjadinya
penggelapan  pajak  akan  semakin  rendah. Variabel  sistem  perpajakan  berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak, hasil ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan oleh Rahman (2013). Hal
ini menunjukkan, bahwa apabila sistem perpajakan  berjalan  dengan  baik  dan memberikan  kemudahan  wajib  pajak dalam  melaporkan  kewajiban  pajaknya serta  kinerja  dari  petugas  pajak  yang professional,  maka  akan  meminimalkan adanya penggelapan pajak. Variabel keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan  penggelapan  pajak,  hasil  ini sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Suminarsasi  &  Supriyadi  (2012).  Hal ini  membuktikan  bahwa,  tingkat  keadilan
dalam  pemerataan  output  dari  perpajakan masih  rendah  sehingga  masih  perlu ditingkatkan.
Variabel diskriminasi berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak, hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi  &  Supriyadi  (2012).  Hal  ini berarti,  jika  kebijakan  yang  ditentukan hanya menguntungkan sebagian pihak saja, maka  akan  timbul  penentangan  dari masyarakat  yang  mengakibatkan  tindakan penggelapan  pajak.  Pada  uji  simultan, variabel  pemahaman  perpajakan,  sistem perpajakan,  keadilan  dan  diskriminasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap tindakan penggelapan pajak.

## Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  hanya menggunakan empat variabel
mempengaruhi tindakan penggelapan
pajak.  Sampel  pada  penelitian  ini  hanya pada wajib pajak orang pribadi pengusaha, dengan teknik pengambilan data menggunakan convenience sampling sehingga  jumlah  sampel  yang  didapat hanya  terbatas.  Selain  itu,  data  penelitian didapat  melalui  kuesioner  yang  dibagikan langsung kepada responden, dan memungkinkan terjadinya perbedaan penafsiran saat mengisi kuesioner.

## Saran
Untuk  penelitian  selanjutnya  diharapkan dapat  menambah  variabel  penelitian  yang dapat  mempengaruhi  penggelapan  pajak dan sampel penelitian bisa memakai  wajib pajak  badan,  sehingga  tidak  hanya  pada wajib  pajak  orang  pribadi  pengusaha. Selain  itu,  pemerintah  diharapkan  lebih meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya  pajak  dan  fungsinya  sehingga masyarakat  akan  lebih  paham  mengenai pajak.  Serta,  dalam  pembuatan  kebijakan peerlunya  pertimbangan  yang  berkaitan dengan  diskriminasi,  agar  tidak  terjadi kecemburuan antar wajib pajak.
DAFTAR PUSTAKA 10.22202/economica.2016.v4.i2.384
Ayu, S. D., & Hastuti, R. (2009). Persepsi Wajib Pajak : Dampak Pertentangan  Diametral  Pada  Tax Evasion Wajib Pajak Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan,  Keadilan,  Ketepatan Pengalokasian,  Teknologi  Sistem
Perpajakan,  Dan  Kecenderungan Personal. (Studi Wajib Pajak Orang Priba. Jurnal  Kajian  Akuntansi UNIKA  Soegijapranata  Vol.  1  No.
1 ISSN 1979-4886 , 1-12.
Danandjaja, J. (2003). Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan  Masalah  Aktual  di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera.
Ghozali,  I.  (2011). Aplikasi  Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5. Semarang: Badan
Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali,  I.  (2006). Aplikasi  Analisis Multivariate dengan SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Gibson,  J.  L.  (2001). Terjemahan  oleh Agung Wicaksono. 1997. Organisasi dan Manajemen; Perilaku,  Struktur  dan  Proses. Jakarta: Erlangga.
Hamid, A. (2010). Buku Panduan Penulisan Skripsi. Jakarta. Mardiasmo.  (2009). Perpajakan  Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi. Mardiasmo.  (2011). Perpajakan  Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
Mutia,  S.  P.  (2014).  Pengaruh  Sanksi Perpajakan,  Kesadaran  Perpajakan, Pelayanan  Fiskus,  Dan  Tingkat Pemahaman  Terhadap  Kepatuhan
Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Studi
Empiris  pada  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  yang  terdaftar  di  KPP
Pratama Padang). Universitas Negeri Padang . Nickerson,  I.,  Pleshko,  L.,  &  McGee,  R. W. (2009). Presenting the Dimensionality  of  An  Ethics  Scale pertaining To Tax Evasion. Journal of  Legal,  Ethical  and  Regulatory Issues, Volume 12 Number 1 .
Ningsih,  D.  N.,  &  Pusposary,  D.  (2014). Determinan Persepsi Mengenai Etika  atas  Penggelapan  Pajak  (Tax Evasion)  (Studi  pada  Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Brawijaya). Universitas Brawijaya .
Nurmantu, S. (2003). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit. Prasetyo, S. (2010). Persepsi Etis Penggelapan  Pajak  Bagi  Wajib Pajak Di Wilayah Surakarta. Dalam Skripsi. Surakarta: Universitas
Sebelas Maret.
Priyatno,  D.  (2009). 5  Jam  Belajar  Olah Data dengan SPSS 17. Yogyakarta:
Andi.
Rachmadi, W. (2014). Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Persepsi Wajib
Pajak  Orang  Pribadi  Atas  Perilaku Penggelapan  Pajak  (Studi  Empiris Pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari). Dalam Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro. Rahman,  I.  S.  (2013).  Pengaruh  Keadilan, Sistem  Perpajakan  ,Diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai etika Penggelapan  Pajak.  Dalam Skripsi. Jakarta:  Universitas  Islam  Negeri Syarif Hidayatullah.
Republik Indonesia, Undang-undang No. 6 Tahun  1983  Tentang  Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-undang  Nomor  16  Tahun 2009.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No.
7  Tahun  1983  Tentang  Pajak Penghasilan sebgaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah
Nomor  46  Tahun  2013  tentang Pajak  Penghasilan  atas  penghasilan dari  usaha  yang  diterima  atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
Sholichah, I. (2005). Perilaku Wajib Pajak
Terhadap  Tingkat  Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  di  Kabupaten  Gresik.
Jurnal  Logos,  Vol  3  No.  1,  Juli 2005 , 62-75.
Siahaan,  M.  P.  (2010). Hukum  Pajak Elementer. Yogyakarta: Graha Ilmu. Suminarsasi,  W.,  &  Supriyadi.  (2012). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak Mengenai  Penggelapan  Pajak  (Tax Evasion). Universitas Gadjah
Mada .

## LAMPIRAN

## Tabel 1 Kriteria Pengujian Durbin Watson
Jika Hipotesis nol Keputusan D<d<dl Tidak ada autokorelasi positif Tolak Dl < d < du Tidak ada autokorelasi positif No decision 4-dl < d < 4 Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4-du < d < 4-dl Tidak ada autokorelasi negatif No decision Du < d < 4-du Tidak  ada  autokorelasi  positif  atau negative Tidak ditolak Sumber:  (Priyatno, 2009) Tabel 2

## Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Pemahaman Perpajakan 100 12 15 13.26 1.070 Sistem Perpajakan 100 10 16 13.45 1.403 Keadilan 100 9 14 11.73 1.270 Diskriminasi 100 8 14 11.26 1.447 Penggelapan Pajak 100 11 19 15.04 1.809 Valid N (listwise) 100 Tabel 3

## Hasil Uji Validitas
Keterangan Nilai r hitung Nilai r tabel Kriteria Pemahaman Perpajakan Pertanyaan 1 0,691 0,361 Valid Pertanyaan 2 0,750 0,361 Valid Pertanyaan 3 0,764 0,361 Valid Pertanyaan 4 0,831 0,361 Valid Sistem Perpajakan Pertanyaan 1 0,881 0,361 Valid Pertanyaan 2 0,789 0,361 Valid Pertanyaan 3 0,617 0,361 Valid Pertanyaan 4 0,894 0,361 Valid Keadilan Pertanyaan 1 0,749 0,361 Valid Pertanyaan 2 0,792 0,361 Valid Pertanyaan 3 0,827 0,361 Valid Pertanyaan 4 0,857 0,361 Valid Diskriminasi Pertanyaan 1 0,705 0,361 Valid Pertanyaan 2 0,874 0,361 Valid Pertanyaan 3 0,901 0,361 Valid Pertanyaan 4 0,659 0,361 Valid Penggelapan Pajak Pertanyaan 1 0,766 0,361 Valid Pertanyaan 2 0,734 0,361 Valid Pertanyaan 3 0,704 0,361 Valid Pertanyaan 4 0,784 0,361 Valid

## Tabel 4 Hasil Pengujian Reliabilitas
Variabel Cronbach’s Alpha Jumlah item Keterangan Pemahaman Perpajakan 0,747 4 Reliabel Sistem Perpajakan 0,815 4 Reliabel Keadilan 0,815 4 Reliabel Diskriminasi 0,794 4 Reliabel Penggelapan Pajak 0,729 4 Reliabel Tabel 5

## Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardisz ed Residual N Normal Parameter a,b Mean Std. Deviation Most Extreme Difference         Absolute Positive Negative Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) 100 .0000000 1.36845542 .042 .042 -.038 .416 .995 Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) -2.589 2.268 -1.142  .256 Pemahaman Perpajakan .331 .138 .196 2.391  .019 .900  1.112 Sistem Perpajakan .584 .104 .453 5.610  .000 .925  1.081 Keadilan .205 .114 .144 1.797  .076 .940  1.064 Diskriminasi .265 .099 .212 2.668  .009 .955  1.048

## Tabel 7
Hasil Uji Autokorelasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .654 a .428 .403 1.397 1.801
Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Tabel 8
Hasil Uji t
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) -2.589 2.268 -1.142 .256 Pemahaman Perpajakan .331 .138 .196 2.391 .019 Sistem Perpajakan .584 .104 .453 5.610 .000 Keadilan .205 .114 .144 1.797 .076 Diskriminasi .265 .099 .212 2.668 .009
Tabel 9 Hasil Uji F ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1  Regression 138.446 4 34.611 17.736 .000 a Residual 185.394 95 1.952 Total 323.840 99 Tabel 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .654 a .428 .403 1.397 1.801