## STUDI KOMPARATIF APLIKASI TAX TREATY INDONESIA-TIONGKOK DAN INDONESIA-SINGAPURA
Faqih Aji Pratama 1) ; Ferry Irawan 2)*
1) faqihajip@gmail.com, Direktorat Jenderal Pajak
2) ferry.irawan@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

## * untuk penulis korespondensi

## Abstract
The  increasing  of  global  investment  and  trading  has  generated  a  close-relationship  among  countries.  as  a sovereign nation, a country will enforce its domestic rules particulary tax law. In order to stabilize the economy and keep the fairness, most countries agree to establish a tax treaty. This research investigates how the impact of tax  treaty  conducted  by  Indonesia.  In  addition,  it  compares  the  tax  treaty  between  Indonesia-Chinese  and Indonesia-Singapore. This research applies qualitative research to obtain a deep understanding. There are several important  findings. First,  in  general  tax  treaty  can  promote  a  fair  taxing  for  both  treaty partners.  Second,  tax treaty  between  Indonesia-Singapore  is  more  beneficial  compares  to  Indonesia-Chinese from  the  perspective of dividend  tax  rate.  Third,  the  research  propose  that  the  Government  of  Indonesia  re-negotiate  several  articles particularly the tax rate.
Keywords: Comparative study, International Tax, Tax treaty

## Abstrak
Meningkatnya  investasi  dan  perdagangan  global  telah  menghasilkan  hubungan  yang  erat  antar  negara.  Sebagai negara yang berdaulat, suatu negara akan menegakkan aturan domestiknya khususnya hukum perpajakan. Untuk menstabilkan  perekonomian  dan  menjaga  keadilan,  sebagian  besar  negara  sepakat  untuk  membentuk  perjanjian pajak.  Penelitian  ini  mengkaji  bagaimana  dampak  dari tax  treaty yang  dilakukan  oleh  Indonesia.  Selain  itu, membandingkan tax treaty antara Indonesia-China dan Indonesia-Singapura. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Ada beberapa temuan penting. Pertama, secara umum tax treaty dapat mendorong pengenaan pajak yang adil bagi kedua mitra treaty . Kedua, tax treaty antara Indonesia- Singapura lebih menguntungkan dibandingkan Indonesia-China dari segi tarif pajak dividen. Ketiga, penelitian ini mengusulkan agar Pemerintah Indonesia merundingkan kembali beberapa pasal khususnya tarif pajak.
Kata Kunci : Pajak Internasional, Perjanjian penghindaran pajak berganda, Studi komparatif

## PENDAHULUAN
Salah  satu  cara  meningkatkan  masuknya  investasi  langsung  adalah  dengan  membuat perjanjian penghindaran pajak berganda. Menurut penelitian Busse (2010) bilateral investment treaty mempromosikan arus investasi ke negara berkembang. Meski dalam beberapa penelitian menyatakan bahwa adanya perjanjian ini tidak mempengaruhi masuknya investasi (Blonigen, 2000), pemerintah masih melaksanakan tax treaty sebagai cara menarik investasi asing. Untuk menarik investasi lebih besar, juga diperlukan kombinasi antara pengurangan pajak dan subsidi investasi (Sarkar, 2012; Tian, 2017).
Selain treaty , ada banyak determinan lain yang umum yang mempengaruhi masuknya investasi. Jumlah penduduk yang banyak dan biaya tenaga kerja yang murah merupakan salah satu keunggulan Indonesia. Namun, tenaga kerja berbiaya rendah mungkin hanya berpengaruh terbatas  pada  keunggulan  komparatif  yang  diperlukan  untuk  menarik  modal  asing  masuk (Yussof, 2002). Lebih spesifiknya, pertumbuhan pasar domestik, makro ekonomi yang stabil, aturan yang lebih bebas ( liberalization policy ), adanya energi dan lingkungan bisnis yang secara umum mendukung merupakan hal signifikan yang menarik masuknya investasi (Noorbakhsh, 2001). Keterlibatan pemerintah juga tidak lepas dari faktor yang dapat menarik investasi masuk. Namun,  aturan  pemerintah  dapat  memberikan  efek  signifikan  maupun  tidak  signifikan (Globerman  dan  Shapiro,  1999).  Perlunya  aturan  yang  bagus  dari  pemerintah  agar  investasi masuk dapat meningkat.
Kebijakan  perpajakan  ditentukan  sendiri  oleh  tiap  negara,  sesuai  kepentingan  dan keperluan negara tersebut. Terdapat beberapa azas pemajakan yang lazim digunakan oleh suatu negara yaitu azas domisili, azas sumber, dan azas kewarganegaraan (Surahmat, 2000:21). Azas domisili  yaitu  wajib  pajak  dikenakan  pajak  di  negara  wajib  pajak  itu  berdomisili.  Ini  sering disebut dengan world wide income. Azas sumber menganut pemajakan wajib pajak dikenakan pajak di negara sumber penghasilan. Azas kewarganegaraan yaitu wajib pajak dikenakan pajak karena kewarganegaraan wajib pajak tersebut. Indonesia menganut azas domisili.
Penghasilan yang diperoleh dari luar negeri dapat menjadi masalah karena pengenaan pajak  dua  kali  pada  satu  objek  yang  sama.  Dalam  peraturan  perpajakan  Indonesia,  untuk penghasilan atas pajak yang diperoleh dari luar negeri telah diatur di, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (yang selanjutnya disebut UU PPh) pada pasal 24 Ayat (1),  “Pajak  yang  dibayar  atau  terutang  di  luar  negeri  atas  penghasilan  dari  luar  negeri  yang diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak  dalam  negeri  boleh  dikreditkan  terhadap  pajak  yang terutang  berdasarkan  Undang-undang  ini  dalam  tahun  pajak  yang  sama.”  Pada  Ayat  (2)  ada pembatasan berupa kredit pajak yang dimaksud adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang di luar negeri tapi tidak boleh lebih besar dari Pajak Penghasilan yang diatur di Indonesia. Ini menunjukkan  bahwa  Indonesia  telah  mencoba  mengurangi  efek  pajak  berganda  agar  tidak dikenakan pajak dua kali pada satu objek yang sama, namun terbatas tidak boleh lebih besar dari tarif pajak Indonesia.
Pengenaan pajak berganda ini akan merugikan pengusaha. Pada contoh Indonesia, bila negara  lain  mengenakan  pajak  lebih  dari  tarif  pajak  Indonesia  akan  kembali  dikenai  pajak. Minat untuk membuka usaha pada bidang tersebut akan melemah dan hanya sedikit yang berani mengambil  resiko  dikenai  pajak  berganda  dan  pendapatan  negara  dari  sektor  tersebut  akan berkurang. Oleh karena itu diadakan perjanjian untuk menghindari pengenaan pajak berganda baik  bilateral,  multilateral,  maupun  regional.  Perjanjian  ini  dikenal  sebagai tax  treaty atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
Penelitan akan difokuskan untuk membahas tax treaty antara Indonesia-Tiongkok dan Indonesia-Singapura.  Pembahasan  akan  dibatasi  pada article (pasal)  10  dengan  tujuan  agar lebih fokus. Penelitian ingin menunjukkan perbedaan antara tax treaty Indonesia-Tiongkok dan Indonesia-Singapura pada pasal 10. Juga menunjukkan apa keuntungan dan kerugian Indonesia sebagai  negara  tujuan  investasi  ( host  country )  terhadap  adanya tax  treaty antara  Indonesia- Tiongkok dan Indonesia-Singapura.
Tujuan  penelitian  untuk  menjelaskan  bagaimana  penerapan tax  treaty Indonesia- Tiongkok  dan  Indonesia-Singapura  terutama  pada article (pasal)  10  tentang  dividen,  dan menjelaskan keuntungan dan kerugian atas penerapan tax treaty antara Indonesia-Tiongkok dan Indonesia-Singapura.

## KAJIAN PUSTAKA
Blonigen  dan  Davies  (2000)  melakukan  penelitian  tentang  pengaruh  perjanjian tax treaties yang bersifat  bilateral  antara Amerika dengan negara mitranya. Periode pengamatan yang dilakukan adalah antara 1966 sampai 1992. Hasilnya menunjukkan bahwa bilateral tax treaty yang  baru  dengan US  outbond  Foreign  Direct  Investemen (FDI)  berkorelasi  negatif. Davies  (2003)  melakukan  penelitian  terhadap  korelasi treaty dengan  Investasi  langsung  luar negeri  ( Foreign  Direct  Investment ),  yang  selanjutnya  di  sebut  FDI.  Perbedaan  dengan penelitian sebelumnya adalah Davies (2003) mengaitkan FDI dengan negosiasi tax treaty . Data yang  digunakan  adalah  data  antara  tahun  1966  sampai  dengan  2000.  Hasilnya  adalah  tidak ditemukan tidak ada efek signifikan antara FDI dengan negosiasi tax treaty .
Blonigen dan Davies (2004) Kembali melakukan penelitian terhadap Efek dari Bilateral Tax Treaty terhadap FDI Amerika serikat dengan negara mitranya, baik masuk maupun keluar Amerika.  Periode  penelitian  dari  tahun  1980  hingga  1999.  Penelitian  ini  menunjukkan  efek negatif yang signifikan antara munculnya Bilateral Tax Treaty yang baru dengan US outbond Foreign  Investment .  Sedangkan  untuk treaty lama,  akan  memunculkan  efek  positif  yang signifikan.
Ohno  (2010)  melakukan  penelitian  tentang  korelasi  antara  FDI  dengan tax  treaty di Jepang. Data yang digunakan pada penelitian tersebut merupakan periode 1981 hingga 2003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax treaty baru akan berdampak signifikan dalam jangka panjang terhadap skala investasi. Untuk revisi tax treaty tidak berpengaruh signifikan terhadap skala investasi.
Barthel,  Busse,  dan  Neumayer  (2009)  melakukan  penelitian  tentang  korelasi  FDI dengan tax  treaty .  Data  yang  digunakan  meliputi  tiga  puluh  negara  asal  investasi  ( source country ) dan 105 negara tujuan investasi ( host country ) termasuk Indonesia. Data diperoleh dari UNCTAD.  Hasilnya, tax  treaty secara  positif  terkait  dengan  investasi  luar  negeri  di  negara tujuan investasi ( host country ). Selain dampak positif, ada kemungkinan dampak negatif dalam tax treaty bagi negara tujuan investasi. Pada saat negosiasi negara tujuan investasi berpotensi menghadapi kerugian dalam hal pendapatan pajak.
Neumayer (2007) meneliti tentang apakah double taxation treaty meningkatkan FDI ke negara berkembang. Data yang digunakan adalah data FDI keluar dari Amerika Serikat pada periode 1970 sampai 2001. Negara yang menandatangani  perjanjian tax  treaty mendapatkan keuntungan  dari  saham  FDI  yang  lebih  tinggi  dan  saham  saham  yang  berasal  dari  Amerika. Diketahui  juga  bahwa Double  Tax  Treaty hanya  efektif  pada  negara  penghasilan  menengah ( middle-income  country ),  dan  tidak  efektif  pada  negara  berpenghasilan  rendah  ( low-income country ).
Shah  dan  Qayyum  (2015)  meneliti  bagaimana  pengaruh Double  Taxation  Treaty terhadap investasi masuk ke negara Amerika Latin dan Negara-negara berkembang di karibia. Penelitian  dilakukan  terhadap  15  negara  Amerika  latin  dan  negara  berkembang  karibia  dari tahun 1983 sampai 2015. Hasil penelitiannya adalah bahwa tax treaty tidak memberikan efek terhadap FDI masuk ke negara Amerika Latin dan negara berkembang di Karibia. Alasannya karena  negara  berkembang  tersebut  menjaga  pajaknya  tetap  rendah  karena  ingin  menarik investor.  Alasan  lain  yang  ditemukan  mengapa  tidak  ada  pengaruh  signifikan  adalah  karena investor luar negeri mencari negara dengan sumber daya alam yang melimpah dan faktor lain selain tax treaty.
Nurhidayat (2012) melakukan penelitian terhadap tax treaty Indonesia dengan negara mitra. Periode data dari tahun 1982 hingga tahun 2007 atas enam negara mitra, yaitu Singapura, Jepang, Korea, Malaysia, Inggris, dan Hong-Kong. Dengan menggunakan metode kuantitatif, diperoleh kesimpulan bahwa tax treaty baru dan perubahan atas tax treaty akan memberikan dampak negatif dalam jangka pendek namun akan menjadi positif dalam jangka panjang.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif.  Teknik  atau  pendekatan  yang diaplikasikan terdiri dari metode studi epustakaan (library research ) dan metode studi lapangan ( field research ). Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan menganalisis berbagai sumber literatur sepert buku teks, peraturan perundang-undangan, artikel yang diterbitkan baik dalam media cetak maupun elektronik, standar yang telah ditetapkan, serta standar yang berhubungan dengan peraturan perpajakan, khususnya mengenai Pajak Internasional dan tax treaty . Teknik pengumpulan  data  dilaksanakan  secara  langsung  hadir  ke  lapangan  untuk  mendapatkan informasi yang diperlukan. Studi lapangan ini menggunakan teknik wawancara, yaitu dengan
melakukan  tanya  jawab  secara  langsung  dengan  nara  sumber  yang  terkait  dan  mempunyai hubungan erat dan relevan dengan permasalahan yang dibahas agar memberikan informasi yang tepat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia.  Penduduk  yang  mencapai 263.991.379 jiwa ( World Bank , 2017), membuat Indonesia menjadi negara dengan penduduk terbesar keempat setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. PDB Indonesia mencapai 932,3 miliar USD ( World Bank , 2017). Besarnya PDB Indonesia dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduknya.
Indonesia  menjadi  tujuan  investasi  terbaik  nomer  dua  menurut  laporan US  News. Laporan US News tersebut mempertimbangkan data yang dikeluarkan PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNTCD) serta Bank Dunia. US News juga mensurvey 21 responden dari 80  Negara.  Indonesia  dinilai  bakal  memiliki  pertumbuhan  yang  terus  stabil  dalam  beberapa tahun kedepan. Selain itu, reformasi kebijakan yang terjadi juga menjadi daya tarik bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Filipina berada pada posisi pertama dalam peringkat ini.
Analisis Tax Treaty Indonesia-Tiongkok Pasal 10 Pasal  10 tax treaty Indonesia-Tiongkok  membahas  mengenai  dividen.  Pengertian dividen menurut treaty ini adalah
“…penghasilan  dari  saham-saham  atau  hak-hak  lainnya,  tetapi  yang  bukan merupakan  surat-surat  tagihan  piutang,  yang  berhak  atas  pembagian  laba  serta penghasilan dari hak-hak perseroan lainnya yang pengenaan pajaknya diperlakukan sama  dengan  penghasilan  dari  saham-saham  oleh  perundang-undangan  Negara  di mana perseroan yang melakukan pembayaran tersebut menjadi penduduknya”.
Pengertian dividen pada pasal ini pada intinya adalah penghasilan dari saham atau hak lain yang berhak atas pembagian laba, tapi bukan merupakan hutang piutang, dan hal lain sesuai undang-undang  negara.  Perlakuan  pajaknya  sama  dengan  penghasilan  atas  saham  di  dalam negeri.
Penghasilan  dari  saham  dapat  dikenakan  di  negara  pihak  lainnya  pada  persetujuan (negara  domisili  penerima  dividen).  Ditunjukkan  dengan  pasal  10  ayat  1,  “Dividen  yang dibayarkan  oleh  suatu  perseroan  yang  merupakan  penduduk  suatu  Negara  Pihak  pada Persetujuan kepada penduduk Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.” Namun, negara sumber dividen juga dapat mengenakan pajak jika  sesuai  dengan  aturan  perundangan  negara  sumber  tersebut.  Bila  penerima  merupakan pemilik saham yang menikmati dividen, maka pajak yang dikenakan maksimal 10 persen dari jumlah  bruto  dividen.  Ketentuan  ini  tidak  akan  memengaruhi  pajak  atas  laba  perseroan  dari mana dividen tersebut dibayarkan.
Ketentuan di atas tidak akan berlaku bila penerima dividen adalah pemilik saham yang memiliki BUT. Bila penerima dividen adalah pemilik saham yang memiliki BUT, ketentuan yang  berlaku  adalah  ketentuan  pasal  7  tentang  Laba  Usaha  dan  pasal  14  tentang  pekerjaan bebas. Pada pasal 7, bila perusahaan yang menerima dividen memiliki BUT, maka atas laba yang berasal dari BUT tersebut dapat dikenakan pajak di negara pihak lain dalam persetujuan tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari BUT, baik langsung maupun tidak langsung. Namun keadaan ini tidak berlaku bila perusahaan dapat membuktikan bahwa aktivitasnya tidak dapat dilakukan oleh BUT atau tidak adal hubungannya dengan BUT tersebut. Pada intinya, bila BUT dan pusat menjalankan kegiatan usaha yang berbeda, maka ketentuan terkait bagian laba tidak berlaku.
Pasal 5 dijelaskan,
“Menyimpang  dari  ketentuan-ketentuan  lain  dalam  Persetujuan  ini,  apabila  suatu perseroan yang berkedudukan di Negara Pihak pada Persetujuan memiliki bentuk usaha  tetap  di  Negara  Pihak  lainnya  pada  Persetujuan,  keuntungan  bentuk  usaha tetap  tersebut  dapat  dikenakan  pajak  tambahan  sesuai  dengan  undang-undang  di Negara  Pihak  lainnya,  namun  pajak  tambahan  tersebut  tidak  akan  melebihi  10 persen  dari  jumlah  keuntungan  setelah  dikurangi  dengan  pajak  penghasilan  yang dikenakan di Negara Pihak lainnya tersebut.”
Jika  perusahaan  memiliki  BUT  di  negara  lain,  BUT  tersebut  dapat  dikenai  pajak tambahan  sesuai  dengan  undang-undang  negara  lain  tersebut,  tapi  tidak  boleh  lebih  dari  10 persen  dari  selisih  keuntungan  dikurangi  pajak  penghasilan  yang  dikenakan.  Artinya  atas penghasilan tersebut tidak akan dikenakan pajak kembali atas keuntungan yang telah dikenai pajak.
Ayat terakhir pada pasal 5 menjelaskan bahwa,
“Apabila  suatu  perseroan  yang  merupakan  penduduk  suatu  Negara  Pihak  pada Persetujuan  memperoleh  laba  atau  penghasilan  dari  Negara  Pihak  lainnya  pada Persetujuan.  Negara  Pihak  lainnya  tersebut  tidak  dapat  mengenakan  pajak  atas dividen  yang  dibayar  oleh  perseroan  tersebut,  kecuali  sepanjang  dividen  tersebut dibayarkan  kepada  penduduk  Negara  Pihak  lainnya  atau  sepanjang  kepemilikan saham  yang  menghasilkan  dividen  tersebut  mempunyai  hubungan  efektif  dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap yang berada di Negara Pihak lainnya, dan juga Negara Pihak lainnya tidak dapat mengenakan pajak atas laba yang tidak dibagikan meskipun dividen yang dibayarkan atau laba yang tidak dibagikan terdiri dari laba atau penghasilan yang seluruhnya atau sebagiannya timbul di Negara Pihak lainnya tersebut.”
Negara  sumber  penghasilan  hanya  dapat  memajaki  penghasilan  yang  diterima  oleh penduduk negara domisili atau yang memiliki hubungan efektif dengan BUT di negara domisil. Bila  bukan  penduduk  negara  domisili,  maka  tidak  dapat  dikenai  pajak  oleh  negara  domisili tersebut  meskipun  penghasilan  menuju  negara  domisili.  Inilah  salah  satu  hal  yang menyebabkan  pentingnya  Indonesia  untuk  membuat  perusahaan  lain  mendirikan  BUT  di Indonesia.  Dengan  adanya  BUT,  maka  Indonesia  dapat  memperlakukan  mengenakan  pajak penghasilan  yang  mengalir  ke  negara  lain,  melalui  BUT  tersebut.  Dalam  UU  PPh  juga dijelaskan,  Bahwa  BUT  diperlakukan  seperti  WP  badan  dalam  negeri  dalam  pengenaan pajaknya.
Analisis Tax Treaty Indonesia-Singapura Pasal 10 Pasal 10 tax treaty Indonesia-Singapura membahas mengenai dividen. Menurut treaty ini, istilah dividen adalah
“… penghasilan dari saham-saham,  atau hak-hak lainnya yang bukan merupakan surat-surat piutang, yang berhak atas pembagian laba, maupun penghasilan lainnya dari  hak-hak  perseroan  yang  oleh  undang-undang  perpajakan  negara  di  mana perseroan yang membagikan dividen itu berkedudukan…”
Ini berarti pajak dapat dikenakan di negara lain dari negara tempat perusahaan yang membagi dividen  (negara  domisili  pemilik  saham).  Jadi,  jika  ada  penghasilan  berasal  dari  Indonesia, Indonesia  berhak  memajaki  penghasilan  tersebut.  Pengenanan  pajak  atas  saham  dapat diperlakukan  sesuai  dengan  undang-undang  negara  sumber,  namun  sesuai  dengan  isi treaty kedua negara. Dalam treaty ini, penghasilan dari negara lain yang diterima oleh pemilik saham yang menikmati penghasilan dari dividen, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi (a) 10  persen  dari  jumlah  kotor  dividen  apabila  penerima  adalah  perseroan  yang  memegang
langsung paling sedikit 25 persen dari modal perseroan yang dibagikan; (b) 15 persen dari bruto dividen dalam hal-hal lainnya.
Perusahaan yang memiliki saham di negara lain yang memiliki penyertaan saham paling sedikit 25 persen, maka pengenaan pajak atas dividen kotor di negara asal penghasilan tidak boleh  lebih  dari  10  persen.  Kemudian  dapat  dikenai  sesuai  dengan  undang-undang  pajak  di negara  tempat  domisili  pemilik  penghasilan.  Perusahaan  yang  memiliki  penyertaan  modal kurang  dari  25  persen  maka  dikenakan  tarif  pajak  15  persen  di  negara  sumber  pendapatan. Wajib  Pajak  Orang  Pribadi,  seberapapun  penyertaan  modal  di  dalamnya  dikenakan  tarif maksimal 15 persen. Contoh dalam penerapan pajak ini adalah Mr Chan, penduduk Singapura memilki kepemilikan 20% atas perusahaan yang berada di Indonesia, PT Dom. Daom Limited juga  memiliki  saham  PT  Dom  sebesar  25  persen.  Daom  Limited  tidak  memiliki  BUT  di Indonesia. PT Dom membayarkan dividen kepada setiap pemilik sahamnya, termasuk Mr Chan dan Daom Limited. Maka, atas saham yang diterima Mr Chan dari kepemilikannya di PT Dom, dikenakan pajak di Indonesia 15 persen dari bruto dividen. Sedang untuk Daom Limited yang tidak memiliki BUT di Indonesia, dikenai pajak 10 persen di Indonesia.
Dividen  dianggap  timbul  di  Singapura  jika  dibayarkan  oleh  perusahaan  yang berkedudukan  di  Singapura.  Dianggap  timbul  di  Indonesia  jika  dibayarkan  oleh  perusahaan yang  berkedudukan  di  Indonesia.  Sederhananya,  dividen  dianggap  timbul  di  negara  dimana kedudukan perusahaan yang membayar dividen (dimana perusahaan tersebut dianggap menjadi penduduk).
Pada ayat 3 dijelaskan bahwa,
“…sepanjang  Singapura  tidak  mengenakan  pajak  atas  dividen  sebagai  tambahan terhadap pajak yang dikenakan terhadap laba atas keuntungan perusahaan, dividen yang  dibayarkan  oleh  suatu  perusahaan  yang  merupakan  penduduk  singapura kepada penduduk Indonesia dibebaskan dari pemungutan pajak di Singapura…”.
Ini  menunjukkan  bahwa  singapura  tidak  mengenakan  pajak  atas  dividen  yang dibayarkan  ke  perusahaan.  Jadi,  atas  dividen  tersebut  hanya  dikenai  pajak  di  Indonesia. Selanjutnya  dijelaskan,  bila  Singapura  mengenakan  pajak  atas  dividen,  maka  akan  berlaku ketentuan sebagaimana di ayat 2. Jadi sudah ada aturan yang mengatur apabila nanti Singapura menetapkan  dividen  sebagai  tambahan  terhadap  pajak  yang  dikenakan  terhadap  laba  atau keuntungan perusaahaan.
Ketentuan diatas tidak akan berlaku apabila penerima dividen memilki Bentuk Usaha Tetap  (BUT)  di  negara  lain  dari  persetujuan.  Maka  aturan  yang  berlaku  adalah  ketentuan- ketentuan pada Pasal 7 treaty ini, yaitu mengenai Laba Usaha. Pasal 7 menjelaskan bagaimana perlakuan perhitungan laba usaha dan perpajakan oleh BUT. Bila suatu perusahaan memiliki BUT  di  negara  lain  dalam  treaty  ini,  maka  negara  lain  dapat  mengenakan  pajak  hanya  atas bagian laba yang berasal dari BUT tersebut. Bagian laba yang diperhitungkan adalah laba yang seandainya BUT tersebut merupakan perusahaan yang terpisah dan bertindak bebas.
Pada ayat 6, negara tidak dapat mengenakan pajak kepada orang atau badan yang bukan merupakan  penduduk  dari  kedua  pihak  yang  melakukan  perjanjian  (bukan  merupakan penduduk Singapura maupun penduduk Indonesia). Meskipun penghasilan benar-benar berasal dari suatu negara yang mengadakan perjanjian, jika dibayarkan kepada orang atau badan yang merupakan penduduk dari negara yang melakukan perjanjian, maka tidak dikenai pajak.
Treaty antara  Indonesia  dan  Singapura  sedang  dilakukan  renegosiasi.  Singapura meminta  tarif  dividen  dalam treaty menjadi  0%.  Bila  sampai  perubahan  ini  disrtujui  maka pemerintah Indonesia akan dirugikan. Indonesia yang lebih banyak bertindak sebagai Capital Importing  Country  atau  negara  yang  menerima  investasi  dari  luar  akan  kehilangan  hak pemajakan.  Padahal  investasi  Singapura  adalah  yang  tertinggi  di  Indonesia.  Tentu  dengan tingginya investasi ini akan ada dividen yang mengalir dari Indonesia. Penerapan tarif 0 persen
ini tidak akan berimbas pada Singapura, karena singapura sebagai negara domisili tetap berhak memajaki dividen yang diterima di negaranya sesuai dengan undang-undang domestiknya.

## Perbandingan tax treaty Indonesia-tiongkok dan Indonesia-Singapura
Perbedaan antara tax treaty Indonesia-Tiongkok dan Indonesia-Singapura pada pasal 10 hanya  sedikit.  Perbedaannya  terletak  pada  tarif  pajak  yang  dikenakan  jika  penerima  dividen adalah pemilik saham yang menikmati penghasilan dari dividen. Pada treaty antara Indonesia- Tiongkok, negara sumber penghasilan hanya dapat memajaki sebesar maksimal 10 persen. Pada Indonesia-Singapura, dikenai pajak sebesar maksimal 10 persen untuk Badan yang memiliki penyertaan saham paling sedikit 25 persen, dan 15 persen untuk lainnya. Namun, bila treaty antara Indonesia dan Singapura telah selesai dilakukan renegosiasi dan menjadikan tarif dividen 0 persen, maka akan jauh perbedaan Indonesia-Tiongkok dan Indonesia-Singapura.
Tabel 1 Tarif Pajak Atas Dividen Treaty Perlakuan perpajakan Indonesia-Tiongkok 10 persen dari jumlah kotor dividen Indonesia-Singapura 10  persen  untuk  perusahaan  dengan  penyertaan modal paling sedikit 25 persen 15 Persen untuk lainnya Indonesia-Singapura (bila renegosiasi disetujui) 0 persen
Sumber: P3B Indonesia-Tiongkok dan Indonesia-Singapura (Diolah, 2019) Perbedaan lainnya, dalam treaty disebutkan bahwa Singapura tidak mengenakan pajak dividen  atas  pertambahan  keuntungan.  Ini  artinya  Singapura  tidak  memajaki  dividen  jika diterima  perusahaan.  Sedangkan  Tiongkok  tidak  menerapkan  ini.  Dalam  kata  lain,  tiongkok tetap mengenakan pajak atas dividen yang dibayarkan kepada perusahaan.
Kemudian,  perbedaan  lain  juga  ada  pada  aturan  untuk  menjadi resident pada  suatu negara. Singapura mengharuskan wajib pajak berada paling tidak 183 dalam 12 bulan hari pada tahun  sebelumnya  sebelum  dinyatakan  menjadi resident pada  tahun  berikutnya.  Tiongkok membatasi  183  hari  dalam  12  bulan  pada  tahun  tersebut.  Pentingnya  penetapan  penduduk maupun  bukan  penduduk  adalah,  bila  ditetapkan  menjadi  penduduk  suatu  negara,  maka ketentuan  pajak  negara  tersebut  akan  mengikat  kepada  orang  tersebut.  Contoh,  penduduk Singapura  berada  di  Indonesia  lebih  dari  183  hari  dalam  12  bulan,  maka  perlakuan pemajakannya  sesuai  dengan  aturan  pajak  Indonesia  dan  ditetapkan  menjadi  penduduk Indonesia.
Tarif  pajak  atas  dividen,  dan  pengenaan  pajak  atas  penghasilan  suatu  Bentuk  Usaha Tetap setelah pajak, sebagaimana tabel berikut.
Tabel 2 Tarif Dividen dan BUT Negara Tarif Pajak atas Dividen Tarif Pajak atas Penghasilan  Kena  Pajak BUT setelah Pajak Portofolio Penyertaan modal langsung Tiongkok 10% 10% 10% Singapura 15% 10% 15%
Sumber: P3B Indonesia-Tiongkok dan Indonesia-Singapura (Diolah, 2019)

## Faktor Investasi Luar Negeri
Studi yang dilakukan di Tiongkok menunjukkan, pilihan negara yang dijadikan lokasi dari suatu multi national company (MNC) lebih dipengaruhi oleh faktor spesifik sektor daripada faktor spesifik negara (lihat Mello 1997, Li, 2017). Tiap negara sumber investasi mempunyai
keunggulan sendiri dalam suatu sektor, dan negara tempat investasi dilakukan harus memiliki sektor yang diperlukan.
Gambar 2 Investasi Masuk ke Indonesia
Sumber: World Bank (diolah, 2019)
Kesetabilan  negara  tempat  investasi  akan  mempengaruhi  investasi  yang  masuk.  Bisa dilihat pada grafik di  atas.  Investasi  ke  Indonesia, terutama  Investasi  Langsung Luar Negeri atau Foreign Direct Investment (FDI) terus meningkat tiap tahunnya sebelum munculnya krisis ekonomi tahun1998. Keadaan politik dan ketidak setabilan negara pada saat itu membuat para investor enggan menanamkan modalnya ke Indonesia karena sangat beresiko dan fluktuasi nilai tukar yang cukup tinggi hingga investasi luar negeri ke Indonesia menjadi devisit hingga tahun 2001.  Investasi  Indonesia  mulai  bangkit  pada  tahun  2006  karena  banyaknya  peraturan  yang dibuat  insentif  serta  yang  diberikan  oleh  pemerintah.  Tahun  2009,  investasi  mengalami penurunan akibat dampak terjadinya Subprime Mortgage di Amerika Serikat. Setelah mampu melalui krisis, FDI ke Indonesia kembali menunjukkan peningkatan.
Tidak jauh berbeda dengan total investasi masuk ke Indonesia, Investasi dari Tiongkok juga menunjukkan hal yang sama. Dari data BKPM ditemukan bahwa awal investasi Tiongkok di  Indonesia adalah sejak tahun 1995, dan terus mengalami  kenaikan.  Ini  juga menunjukkan bahwa  Tiongkok  memiliki  tren  yang  sama  seperti  negara-negara  lain  yang  menanamkan modalnya  di  Indonesia.  Ketika  krisis  1998,  investasi  Tiongkok  turun  hingga  nol.  Investasi Tiongkok mulai naik lagi setelah krisis, dan kembali turun ketika terjadi krisis di AS.
Penandatanganan tax  treaty Indonesia-Tiongkok  pada  tahun  2001,  serta  di laksanakannya  treaty  pada  tahun  2004  tidak  serta  merta  menunjukkan  bahwa  tax  treaty memberikan efek positif. Bila dilihat dari kenaikan jumlah investasi pada tahun sebelumnya, kenaikan pada tahun 2004 tidak lebih besar.  Ini  membuktikan pendapat  peneliti sebelumnya bahwa tax treaty baru memberikan efek negatif pada jangka pendek. Naiknya investasi pada tahun  2005  karena  telah  terpilihnya  pemerintahan  baru  setelah  pemilihan  umum  pada  tahun 2004, dan kebijakan pemerintah tersebut yang membuat investor Tiongkok melakukan investasi di Indonesia.
Gambar 1 Data Investasi dari Tiongkok ke Indonesia
Sumber: BKPM (2017)
Tren kenaikan investasi Tiongkok masih terus naik hingga tahun 2016. Bila sebelumnya tiongkok bukan termasuk 5 besar investor di Indonesia, namun telah menjadi posisi ketiga pada tiga tahun terakhir. Menurut kepala BKPM, Thomas Trikasih Lembong dalam website berita kompas.com pada  berita  dengan  judul Investasi  China  di  Indonesia  Terus  Meningkat ,  ia menyebutkan bahwa kenaikan investasi Tiongkok wajar karena Tiongkok terus tumbuh sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia. Studi juga pernah dilakukan oleh Desbordes dan Wei (2015), yang menyatakan bahwa pengembangan finansial dari negara sumber dan negara tujuan secara bersama mempromosikan FDI.
Pilihan  lokasi  negara  tempat  investasi  lebih  dipengaruhi  oleh  faktor  spesifik  sektor daripada  faktor  spesifik  negara  (Li,  2017).  Dalam  investasi  Tiongkok  di  Indonesia,  menurut studi yang dilakukan oleh Peter Gammeltoft (2011), Investasi tiongkok sebagian besar adalah pencarian pasar dan sumber daya. Pencarian efisiensi bukanlah motif investasi yang menonjol bagi investor Tiongkok di Indonesia. Saat investor AS, Jepang, dan negara maju lainnya tertarik dengan biaya rendah dan berproduksi untuk ekspor, perusahaan Tiongkok lebih tertarik dengan bersarnya  pasar  yang  disediakan  oleh  lebih  dari  230  juta  orang  Indonesia.  Inilah  sebabnya banyak produk Tiongkok yang mendominasi pasar Indonesia. Menurut Dollar (2017), Investasi Tiongkok  lebih  banyak  mencari  sumber  daya  alam,  dan  Indonesia  memiliki  kekayaan  alam yang begitu melimpah. Terbukanya Indonesia terhadap investor luar negeri, banyaknya fasilitas yang  diberikan  pemerintah,  dan  proyek  kerjasama  pemerintah  dengan  Tiongkok  juga merupakan penyebab terus meningkatnya investasi langsung Tiongkok di Indonesia.
1.432, 10 4.260, 90 7.882, 90 0,00 0,00 2.525, 40 6.516, 40 5.763, 90 9.764, 50 11.126, 40 44.874, 40 23.869, 80 14.722, 60 136.277,70 50.830 173.646,20 128.229,90 140.969,10 296.882,90 800.029,30 628.337,30 2.665.297, 10 3.361.230, 50 0,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gambar 2 Data Investasi dari Singapura ke Indonesia
Sumber: BKPM (2018)
Indonesia dan Singapura menandatangani tax treaty pada tahun 1990 dan mulai berlaku efektif tahun 1992. Bila dilihat pada grafik, investasi  masuk ke Indonesia antara tahun 1990 hingga  1994  cenderung  fluktuatif.  Berlakunya  tax  treaty  Indonesia-Singapura  tidak berpengaruh pada naiknya investasi. Hal ini kembali menunjukkan bahwa tax treaty baru tidak berpengaruh  positif  terhadap  investasi  pada  jangka  pendek.  Menurut  Kepala  BKPM,  dalam artikel di kompas.com dengan judul Singapura Tetap Jadi Investor Asing Terbesar di Indonesia pada 2017 , Singapura merupakan aggregator yang mengumpulkan investasi dari negara lain, kemudian  disalurkan  ke  Indonesia.  Inilah  yang  menyebabkan  besarnya  invstasi  masuk  dari Singapura,  karena  sumber  dari  investasi  tersebut  merupakan  kumpulan  investasi  negara  lain yang masuk ke Singapura. Ada pula dana dari Indonesia yang masuk ke Singapura dan kembali masuk sebagai Investasi asing di Indonesia.
Dalam  Working  Paper  yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia  (Soekro,  2015),  dalam intra ASEAN ke Indonesia dimana Singapura adalah salah satu negara anggota ASEAN, FDI intra-ASEAN ke Indonesia berorientasi pada pasar lokal daripada sebagai basis ekspor. Secara sektoral,  inward  FDI  intra-ASEAN  cenderung  mengarah  pada  sektor  tersier  diikuti  sektor manufaktur. Pada sektor infrastruktur berdasar tingkat teknologinya, FDI ke Indonesia sudah mulai  bergeser ke teknologi tinggi  pada era 1990-an, namun  berbalik arah sejak tahun 2009 kearah teknologi rendah. Inward FDI intra-ASEAN yang mengejar pasar lokal daripada basis ekspor  memerlukan  perhatian  khusus  oleh  pemerintah  mengingat  tujuan  KEA  menjadikan ASEAN menjadi basis produksi dikhawatirkan tidak dapat dinikmati oleh Indonesia. Indonesia masih hanya menjadi tujuan pasar, bukan produsen.
Investasi ke luar negeri ( outward ) dari Indonesia masih sangat sedikit. Jumlah investasi ke  luar  negeri  Indonesia  selama  enam  tahun  terakhir  hanya  sebesar  7,8  miliar  USD  (BKPM 2016). Ini juga tak terlepas dari kebijakan pemerintah untuk memfokuskan investasi di dalam negeri. Dengan diberikan banyak insentif, salah satunya tax amnesti, dengan tujuan menarik dana yang berada di luar negeri agar kembali ke Indonesia. Investasi masih difokuskan kedalam negeri, sehingga sangat sedikit investasi yang keluar ke negara lain. Difokuskannya investasi dalam negeri ini bertujuan agar ekonomi dalam negeri berputar karena adanya dana masuk.

## Keuntungan dan Kerugian bagi Indonesia
Dibuatnya tax  treaty diharapkan  dapat  memberikan  keuntungan  ke  negara  yang melakukan  perjanjian  tersebut.  Bila  dilihat  dari  tarif  pajak  atas  dividen, tax  treaty antara
38.863, 40 27.848, 80 102.153,80 29.271, 50 160.647,40 1.805.678, 30 33 3.68 8,70 203.082,80 6.452.284, 60 824.532,20 826.493,50 178.024 253.690,10 37 9.63 2,50 978.937,20 2.119.217, 70 512.085,50 956.481,80 7.906.953, 70 1.086.042, 20 5.565.017, 20 5.090.770, 40 4.856.351, 10 4.672.018, 70 5.832.129, 30 5.901.181, 20 9.178.691, 80 8.441.563, 60 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 9.000.000,00 10.000.000,00 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Indonesia dan Singapura lebih menguntungkan Indonesia daripada perjanjian antara Indonesia- Tiongkok.  Tarif  pajak  antara  Singapura  dan  Indonesia  untuk  saham  portfolio  lebih  besar daripada  saham  Tiongkok.  Dilihat  pula  dari  jumlah  investasi  masuk  ke  Indonesia,  Jumlah investasi  dari  Singapura  lebih  banyak  dari  Tiongkok.  Maka  investasi  masuk  dari  Singapura dapat dibilang lebih menguntungkan bagi Indonesia.
Dalam  hal  dividen,  diharapkan  makin  banyak  investor  yang  menanamkan  modal  ke negara  tersebut.  Namum  menurut  beberapa  studi  menyatakan  bahwa tax treaty tidak memberikan pengaruh besar terhadap investasi yang masuk ke suatu negara. Menurut kajian dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian keuangan (2012), tax treaty yang baru dibentuk atau revisi atas treaty yang telah dibentuk akan menimbulkan dampak negetif pada jangka pendek, namun akan memberikan dampak positif pada jangka panjang.
Dari penelitian yang dilakukan para ahli dapat diambil suatu kesimpulan. Diadakannya Bilateral Tax Treaty baru antara negara akan berkorelasi negatif. Adanya perubahan tax treaty juga  akan  berkorelasi  negatif  pada  investasi. Tax  treaty akan  berkorelasi  positif  setelah dilaksanakan dalam periode yang lama (jangka panjang). Dampak positif dari adanya investasi masuk bisa saja menjadi dampak negatif bagi negara tujuan investasi karena kehilangan potensi pemajakan pada saat negosiasi. Diketahui juga bahwa Bilateral Tax Treaty akan efektif pada negara  berpenghasilan  menengah (middle-income  country) dan  tidak  efektif  pada  negara berpenghasilan rendah (low-income country) .
Keuntungan  yang  diperoleh  karena  adanya  tax  treaty  adalah  berkurangnya  kasus penghindaran  pajak  dan transfer  pricing .  Penyebabnya  adalah  karena  di  dalam tax  treaty terdapat perjanjian mengenai pertukaran informasi perpajakan atau sering disebut Exchange of Information (EoI). Informasi yang diberikan dalam EoI ini dapat digunakan pemerintah dalam menggali pajak dan menghindari double non taxation Double non taxation adalah keadaan dimana suatu penghasilan tidak dikenakan sama sekali  di  dua  negara.  Ini  merupakan  kebalikan  dari  double  taxation  yang  memajaki  suatu penghasilan  di  dua  negara  yang  berbeda.  Dengan  adanya  EoI,  negara  memiliki  kemampuan untuk mengetahui penghasilan mana yang tidak kena pajak sama sekali pada dua negara, serta adanya transfer pricing. Inilah pentingnya diatur EoI dalam suatu tax treaty.
Renegosiasi  antara  Indonesia  dan  Singapura,  bila  dilihat  dari  penelitian  sebelumnya akan  merugikan  Indonesia  sebagai  negara  sumber.  Adanya  perubahan tax  treaty tidak  akan berpengaruh pada kenaikan jumlah investasi masuk ke Indonesia. Dalam perundingan tersebut, salah satu yang dibahas adalah mengenai perubahan tarif pajak dividen menjadi 0 persen. Bila tarif ini dilaksanakan, Indonesia sebagai negara tujuan investasi (host country) akan dirugikan karena  hilangnya  hak  pemajakan  negara  tujuan  investasi  ( host country ).  Singapura  yang merupakan  negara  sumber  investasi (source  country) tetap  dapat  memajaki  sesuai  undang- undang domestiknya. Negara tujuan investasi dalam treaty hanya dapat memajaki dengan tarif yang ada dalam tax treaty. Ditunjukan pada kalimat yang menyatakan,
“…dividen itu dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana  perseroan  yang  membayarkan  dividen  tersebut  berkedudukan,  dan  sesuai dengan perundangundangan Negara tersebut, akan tetapi apabila penerima dividen adalah  pemilik  saham  yang  menikmati  dividen  itu,  maka  pajak  yang  dikenakan tidak akan melebihi…”.
Batasan “tidak akan melebihi” adalah tarif pajak yang dapat dikenakan negara sumber, karena setelah kalimat tersebut  dituliskan tarif maksimal  yang dapat  dikenai  negara sumber. Jika  tarif  dalam treaty kemudian  diubah  menjadi  0  persen,  maka  Indonesia  sebagai  negara sumber tidak bisa mengenakan pajak atas penghasilan dividen yang keluar dari negaranya.
Dengan  adanya tax  treaty antara  Indonesia  dengan  Tiongkok  dan  Indonesia  dengan Singapura, Indonesia sebagai negara tempat investasi ( host country ) masih diuntungkan dengan
adanya kemapuan untuk menarik pajak sesuai dengan tarif treaty yang telah disepakati. Adanya aturan  mengenai Exchange  of  Information mempermudah  dan  menguntungkan  bagi  kedua negara untuk mengetahui praktik penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak. Bila aturan treaty dilakukan  renegosiasi  dan  mengubah  tarif  menjadi  0  persen,  maka  akan  menghapus kemampuan  Indonesia  untuk  menarik  pajak  atas  penghasilan  yang  diperoleh  dari  Indonesia. Selain akan menimbulkan efek negatif dalam jangka pendek sesuai dengan penelitian para ahli, juga  akan  merugikan  Indonesia  dalam  jangka  panjang  karena  Indonesia  kehilangan  potensi pendapatan perpajakan yang besar.

## PENUTUP Simpulan
Tax treaty tidak mempengaruhi jumlah investasi yang masuk ke Indonesia. Dibuktikan dengan stabilnya jumlah investasi masuk pada tahun disahkan dan dilaksanakannya tax treaty . Jumlah  pajak  masuk  disebabkan  oleh  faktor  spesifik  negara.  Kesetabilan  negara  tempat investasi akan mempengaruhi investasi masuk. Semakin stabil semakin tinggi investasi masuk. Meski  dikenal  istilah high  risk  -  high return , namun  resiko  yang tidak dapat  diperhitungkan tidak akan menarik bagi investor.
Keuntungan  dalam  pelaksanaan tax  treaty adalah  berkurangnya  kasus  penghindaran pajak dan transfer pricing  karena di  dalam tax treaty yang disetujui  dibuat aturan  atau pasal mengenai  Exchange  of  Information  (EoI).  Adanya  EoI  dalam tax  treaty dapat  digunakan pemerintah  untuk  menggali  potensi  penghindaran  tersebut.  Selain  itu  EoI  juga  dapat menghindari double non-taxation , yaitu tidak dikenakannya pajak atas penghasilan pada dua negara yang berbeda . Tidak dikenainya pajak pada satu orang di kedua negara juga dipengaruhi oleh time test tiap negara.

## Saran
Renegosiasi yang dilakukan oleh Singapura harus ditindaklanjuti dengan perundingan dengan  baik,  mengingat  Singapura  merupakan  negara  yang  paling  banyak  berinvestasi  di Indonesia. Penerapan tarif nol persen bagi Indonesia dan Singapura akan merugikan Indonesia sebagai negara tempat investasi, baik jangka pendek dan jangka panjang sehingga harus ditinjau kembali.

## DAFTAR PUSTAKA
Aeny, Suci Noor. 2017. Apa Itu Tax Treaty? https://news.ddtc.co.id/kamus-pajak-apa-itu-tax- treaty-9578 (Diakses 25 Juni 2018.)
ASEAN.
2017. ASEAN Statistical Year Book 2016/2017.
https://www.aseanstats.org/publication/asyb-2017/ (diunduh 25 Juni 2018).
Barthel,  Fabian,  Matthias  Busse  dan  Eric  Neumayer.  2009.  The  Impact  of  Double  Taxation Treaties  on  Foreign  Direct  Investment:  Evidence  from  Large  Dyadic  Panel  Data. Contemporary Economic Policy Vol. 28, No. 3, July 2010, 366–377.
Blonigen, Bruce. A. and Davies, Ronald.  B.  (2000). The Effect  of Bilateral  Tax Treaties  on U.S. FDI activity. NBER Working Paper Series, 7929.
______. (2004). The Effects of Bilateral Tax Treaties on U.S. FDI Activity. International Tax and Public Finance, 11, 601–622.
BKPM.  (2018).  Foreign  and  Domestic  Investment  Realization  in  2017  Beyond  the  Target. http://www2.bkpm.go.id/en/publication/press-release/readmore/631701/28601 (diunduh 30 Mei 2018).
BKPM. Data Statistik. https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik (diakses 20 Juni 2018).
BPPK.  (2014).  Tax  Treaty  dan  Tax  Avoidance  dalam  Sistem  Perpajakan  Indonesia. http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/berita-pajak/12651-tax-treaty-dan-tax-avoidance- dalam-sistem-perpajakan-indonesia (Diakses 21 Juni 2018.)
Busse, Matthias., Jens Königer., Peter Nunnenkamp. (2010). FDI promotion through bilateral investment treaties: more than a bit. Rev World Econ 146:147–177.
Candra,  Sapto  Andika.,  dan  Nidia  Zuraya.  (2017).  Indonesia  Pertimbangkan  Permintaan
Singapura Terkait Revisi Pajak Berganda.
https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/17/07/13/ot0qw4-indonesia- pertimbangkan-permintaan-singapura-terkait-revisi-pajak-berganda  (Diakses  30  Juni 2018).
Darussalam.  (2016).  Perkembangan  dan  Model  P3B.  https://news.ddtc.co.id/pajak- internasional-2-perkembangan-dan-model-p3b-7747 (Diakses 23 Juni 2018).
Davies,  R.  B.  (2003).  Tax  Treaties,  renegotiations,  and  foreign  direct  investment. Economic Analysis and Policy, 33 (2), pp.251-73
Desbordes,  Rodolphe.,  Shang-Jin  Wei.  (2017).  The  Effects  of  Financial  Development  on Foreign Direct Investment. Journal of Development Economic, 127, 153-168
Dollar,  David.  (2017).  United  States-China  Two-way  Direct  Investment:  Opportunities  and Challenges. Journal of Asian Economics, 50, 14-26.
Gitman, Lawrance J. dan Michael D. Joehnk.  (2005). Fundamental of Investing. 9th edition. Pearson.
Globerman, Steven., Daniel M. Shapiro. (1999). The Impac of Government Policies on Foreign Direct  Investment: The  Canadian  Experience. Journal of  International Business Studies, 30, 3, 513-532.
Gumanti, Tatang Ary. (2013). Kebijakan Dividen Teori, Empiris, dan Implikasi. Jakarta: UPP STIM YKPN.
Hearson, Martin. (2016). “Measuring tax treaty negotiation outcomes: the Actionaid tax treaties dataset”. Dalam Working paper, 47. Institute of Development Studies, International Centre for Tax and Development. Brighton, UK.
Hutagaol,  John.  (2000).  Pemahaman  Praktis  Perjanjian  Penghindaran  Pajak  Berganda Indonesia dengan Negara-Negara di Kawasan Asia Pasifik, Amerika dan Afrika. Jakarta: Salemba Empat.
Jogiyanto, Hartono. (2010). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Ketujuh. Yogyakarta: BPFE.
Kurniawan,  Anang  Mury.  (2012).  Tax  Treaty  Memahami  Persetujuan  Penghindaran  Pajak Berganda (P3B) melalui Studi Kasus. Jakarta: Bee Media Indonesia.
Li, Xinjian., Songshan (San) Huang., Changyou Song. (2017). China's outward foreign direct investment in tourism. Tourism Management, 59, 1-6.
Mello, Luiz R. de., (1997). Foreign Direct Investment in Developing Countries and Growth: A Selective Survey. The Journal of Development Studies, Vol. 34, No. 1.
Neumayer, Eric. (2007). Do Double Taxation Treaties Increase Foreign Direct Investment to Developing Countries. Journal of Development Studies, Vol. 43, No. 8, 1501–159. Noorbakhsh,  Farhad.,  Alberto  Paloni.,  dan  Ali  Youssef.  (2001).  Human  Capital  and  FDI Inflows to Developing Countries: New Empirical Evidence. World Development Vol. 29, No. 9, pp 1593-1610.
Nurhidayat, R. (2012). Tax Treaty dan Foreign Direct Investment di Indonesia. Finance and Banking Journal, Vol. 14 No. 1
Ohno,  Taro.  (2010).  Emprical  Analysis  of  International  Tax  Treaties  and  Foreign  Direct Investment. Public  Policy  Review,  Vo.6,  No2,  March  2010 .  Policy  Reserch  Institute. Ministry of Finance, Japan.
Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2000 jo PER-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
Rudianto.  (2012).  Pengantar  Akuntansi:  Konsep  &  Teknik  Penyusunan  Laporan  Keuangan (Adaptasi IFRS). Jakarta: Erlangga.
Sarkar, Sudipto. (2012). Attracting private investment: Tax reduction, investment subsidy, or both. Economic Modelling, 29, 1780–1785 .
Sarwedi. (2002). Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, vol 4, No.1. Universitas Kristen Petra, Surabaya.
Setiawan,  Sakina  Rakhma  Diah.  (2017).  Investasi  China  di  Indonesia  Terus  Meningkat. https://ekonomi.kompas.com/read/2017/04/26/165855826/investasi.china.di.indonesia.ter us.meningkat (Diakses 21 Juni 2018.)
Setiawan,  Sakina  Rakhma  Diah.  (2018).  Singapura  Tetap  Jadi  Investor  Asing  Terbesar  di Indonesia
pada
2017.
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/30/191500026/singapura-tetap-jadi-investor- asing-terbesar-di-indonesia-pada-2017 (Diakses 21 Juni 2018.)
Shah,  Mumtaz  Hussain.,  dan  Saba  Qayyum.  (2015).  Impact  of  Double  Taxation  Treaties  on Inward FDI in Latin American and Caribbean Developing Countries. Business & Economic Review: Vol. 7, Issue 1: 2015, 1-18
Singapore Government. (2017). Tax Rates for Resident and Non-Residents. https://www.iras.gov.sg/irashome/Individuals/Foreigners/Working-out-your-taxes/Tax- Rates-for-Resident-and-Non-Residents/ (Diakses 28 Juni 2018).
Soekro, Shinta R. I., dan Triono Widodo. (2015). Mapping and Determinants of Intra-Asean Foreign Direct Investment (FDI): Indonesia Case Study. Bank Indonesia Working Paper.
Suandy, Erly. (2008). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
Sunariyah. (2004). Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Edisi Kelima. Bandung: CVAlfabeta Surahmat, Rachmanto. (2000). Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda: Sebuah Pengantar. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Tian, Yuan. (2017). Optimal policy for attracting FDI: Investment cost subsidy versus tax rate reduction. International Review of Economics and Finance 53 151–159
Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal Asing. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Weygandt, Jerry J., Donald E. Kieso, dan Paul D. Kimmel. 2011. Pengantar Akuntansi, Edisi 7, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
______. (2015). Financial  Accounting:  IFRS, 3rd Edition. New York City:  John Willey and Sons.
Yussof, Ishak., dan Rahmah Ismail. (2002). Human Resource Competitiveness and Inflow of Foreign Direct Investment to the ASEAN Region. Asia-Pacific Development Journal. Vol. 9, No. 1.
Zain, Mohammad. (2007). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.