## TINJAUAN SOSIAL DALAM PENCEGAHAN UJARAN KEBENCIAN DALAM MEDIA SOSIAL PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019
LESTARI VICTORIA SINAGA Dosen Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Medan Email : missthary35@gmail.com
ABSTRAK
Dari  penelitian  tentang  Ujaran  Kebencian,  peneliti  berhasil  mengumpulkan    penelitian yang  dianggap  relevan  dengan  tema  bahwa  isu  jelang  Pemilihan  Presiden  Tahun  2019 cukup  membuat  miris  dengan  adanya  isi  media  sosial  yang  tidak  mempunyai  etika terhadap visi, misi, rekam jejak, serta program dari pasangan calon presidenn dan calon wakil presiden, akan tetapi lebih tertarik dengan hal yang berbau ujaran kebencian, hoax

## Kata Kunci : Ujaran Kebencian, Media Sosial
I. PENDAHULUAN Salah  satu  tantangan  terberat Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan  Pemilu,  dan  kepolisian dalam  mengawal  Pilkada  2018  dan Pemilu  2019  adalah  tindakan  ujaran kebencian  sebagai  salah  satu  bahan kampanye  dengan  menggunakan  isu SARA.  Sering  kali  dalam  kontent  media sosial  lebih  menggunakan  fakta  berbeda dengan fakta yang sesungguhnya berkaitan dengan kepercayaan seseorang. Faktor  memilih  dalam  pemilihan Presiden 2019 biasanya lebih memandang  isu  kesejahteraan,  persoalan pembangunan infrastruktur dan persoalan kesehatan, pendidikan, pertahanan dan keamanan. Undang-undang  nomor  10  tahun
2016  tentang  PILKADA  serentak  dan Undang-undang  Nomor  7  tahun  2017 tentang  Pilpres  memberikan  regulasi memberikan  suara  lebih  dari  sekali ancaman hukumannya berbeda.
Banyak yang mengeluhkan, masalah yang  sering  muncul  dalam  pemberian suara  dalam  Pilpres  adalah  sengketa internal, seperti kantor KPU dibakar pada saat  Pilkada  Kalimantan  Tengah,  Pilkada Mojokerto  yang  tertunda  dan  digugat hingga Mahkamah Agung. Bahkan kecemasan  lain  dengan  munculnya  isu SARA DAN HOAX. Kecemasan  akan  politisasi  SARA memang  mengkawatarikan  karena  disisi lain  politisasi  SARA  menjadi  cara  yang mudah  dalam  memobilisasi  pemilih  yang apatis,  memang  dilema,  di  sisi  lain  tidak menghendaki politisasi SARA tetapi disisi lain  bagi  partai  itu  tidak  menghendaki partisipasi.
Biasanya muncul calon tunggal di 11 daerah, sehingga membuat KPU berupaya agar  Pilkada  lebih  diikuti  pasalangan calon  lebih  dari  1.  Namun  penyelengara tergoda  dengan  praktik  politik  uang  dan tingkat kecurangan dari jajaran penyelenggara HOAX dan SARA. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga  menemukan  adanya  hoax  di  media sosial  yang  menydutkan  salah  satu  calon dengan  memalsukan  paparan  tentang agama  yang  dianutnya.  Seperti  terjadi  di Tulungagung, Jawa Timur dengan postingan  menyatakan  calon  tertentu tidak  pernah  menuaikan  sholat  jumat sementara calon lain melakukannya. 1 Oleh  karena  itu  pendidikan  politik terus dibangun dengan kesadaran memberikan  akses  yang  luas  kepada masyarakat untuk berkumpul
1 https://www.voaindonesia.com/a/politik-uang- hoax-dan-sara-ancaman-pilkada-dan- pilpres/4268990.html
menyampaikan ekspresi dan mendapatkan  informasi  yang  bermutu dalam muatan kampanye. Karena  itu  lembaga  Komnas  HAM mendorong  KPU  dan  Bawanslu  bekerja sama  dengan  Polri  untuk  melakukan penindakan yang tegas terkait diskriminatif  dan  ujaran  kebencian selama  penyelenggaraan  Pilkada  dan Pilpres tahun 2019. Pencegahan secara etimologi berasal  dari  bahasa  latin pravenire yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak  terjadi  sesuatu.  Pencegahan  adalah proses,  cara,  tindakan  mencegah  atau tindakan  menahan  agar  suatu  tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan  merupakan  upaya  awal  dalam menanggulangi kejahatan. Menurut Oktavia (2013) upaya pencegahan adalah sebuah  usaha  yang  dilakukan  individu dalam mencegah  terjadinya sesuatu  yang tidak diinginkan. 2 Dalam pengertian yang luas  pencegahan  diartikan  sebagai  upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinyan  gangguan,  kerusakan,  atau kerugian bagi seseorang. Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  penyebaran  adalah  sebuah proses,cara atau perbuatan yang bertujuan  untuk  menyebarkan  atau membagikan sesuatu. 3
Definisi  legal  dari  ujaran  kebencian bervariasi di antara berbagai negara. Kita dapat menelusuri jejak upaya konsolidasi makna  ujaran kebencian dalam  beberapa perjanjian  internasional.    Salah  satunya adalah  perjanjian  multilateral  tentang hak-hak  sipil  dan  politis  individu, International Covenant  on  Civil  and Political  Rights  (ICCPR) ,  yang  diterapkan oleh  Majelis  Umum  PBB  sejak  1976. Termasuk  di  antara  169  negara  yang terlibat  dalam  perjanjian  ini  adalah Indonesia, yang telah meratifikasi perjanjian  ini  pada  23  Februari  2006.
2 (http://digilib.unila.ac.id/10033/14/BAB%20II.pdf)
3 (https://kbbi.web.id/sebar).
Perjanjian  ini  dipandang  sebagai  salah satu  “kutukan  terkeras  terhadap  ujaran kebencian”, meskipun tidak pernah secara khusus  menggunakan  istilah  tersebut. Dalam  ICCPR,  ujaran  kebencian  dibahas dalam Artikel 19 dan 20 4 :
Artikel 19:  Setiap  orang  berhak  memiliki  opini tanpa diganggu.
 Setiap orang memiliki hak kebebasan berekspresi;  hak  ini  mencakup kebebasan  mencari,  menerima,  dan menyebarkan informasi dan pemikiran  dalam  segala  jenis,  dalam segala  batasan,  baik  secara  oral, dalam  bentuk  tulisan  atau  cetakan, dalam  bentuk  seni,  atau  melalui media apapun yang dipilih.
Penggunaan  hak  dalam  paragraf  2 artikel ini membawa tugas dan kewajiban  khusus.  Ia  dapat  dikenakan pembatasan tertentu, namun pembatasan ini  harus  didasari  hukum  dan  dianggap perlu:
 Untuk  melindungi  hak  dan reputasi orang lain;  Untuk melidungi keamanan nasional  atau  ketertiban  umum atau kesehatan publik dan moral. Artikel 20: 1. Segala propaganda perang dilarang secara hukum. 2. Segala  jenis  advokasi  terhadap kebencian  yang  berlandaskan kebangsaan, ras, atau agama yang menghasut diskriminasi, kebencian, atau kekerasan dilarang secara hukum. Secara  sederhana,  Ucapan  / Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi  yang  dilakukan  oleh  suatu individu  atau  kelompok  dalam  bentuk provokasi,  hasutan,  ataupun  hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam  hal  berbagai  aspek  seperti  ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual,  kewarganegaraan,  agama,  dan
4 (http://www.remotivi.or.id/kupas/444/Ujaran-Kebencian)

## lain-lain.
5 Pengaturan  Delik  Penodaan Agama  dalam  KUHP  diatur  dalam  Pasal
156 KUHP yang bunyinya: “Barang  siapa  di  muka  umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan  terhadap  suatu  atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara  paling  lama  empat  tahun atau  pidana  denda  paling  banyak empat  ribu  lima  ratus  rupiah.
Perkataan  golongan  dalam  pasal ini  dan  pasal  berikutnya  berarti tiap-tiap  bagian  dari  rakyat Indonesia  yang  berbeda  dengan suatu  atau  beberapa  bagian lainnya  karena  ras,  negeri  asal, agama,  tempat,  asal,  keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. atau Pasal  156  a  KUHP tentang Penodaan Agama, berbunyi: “Dipidana  dengan  pidana  penjara selama-lumanya lima tahun barang  siapa  dengan  sengaja  di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan  atau  penodaan terhadap suatu agama yang dianut di  Indonesia;  b.  dengan  maksud agar supaya orang tidak menganut agama  apa  pun  juga,  yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Penjelasan  Pasal  156  ditujukan bagi  golongan  dan  bukan  soal  agama. Sedangkan  Pasal  165  a  ditujukan  untuk menghindari hadirnya kepercayaan- kepercayaan baru di Indonesia pada masa penjajahan  Belanda  saat  itu.  Pada  proses penuntutannya  pun  dilakukan  secara preventif  dan  bukan  represif  sesuai dengan  Penetapan  Presiden  republik Indonesia  Noor  1  /  PNPS  Tahun  1965 tentang Pencegahan  Penyalahgunaan
5 (https://id.wikipedia.org/wiki/Ucapan_kebencian).
dan/atau  Penodaan  Agama yang berbunyi: “ Barang siapa melanggar ketentuan  tersebut  dalam  pasal  1 (penistaan atau penodaan agama) diberi  perintah  dan  peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya  itu  di  dalam  suatu keputusan bersama Menteri Agama,  Menteri/Jaksa  Agung  dan Menteri Dalam Negeri. “ Selain delik-delik yang dirumuskan  dalam  Pasal  156  dan  156  a KUHP  di  atas  masih  ada  beberapa ketentuan  delik  yang  terkatogorikan terhadap  agama  yaitu  Pasal  175  sampai dengan Pasal 181 KUHP.
Pasal 175
“Barangsiapa  dengan  kekerasan atau  dengan  ancaman  kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau  upacara  keagamaan  yang diizinkan  penguburan  jenazah diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  satu  tahun  empat bulan.” Pasal 181 “Barangsiapa mengubur, menyembunyikan  kematian  atau kelahirnanya  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama sembilan  bulan  atau  denda  paling banyak tiga ratus rupiah”.
Dalam  Surat  Edaran  Kapolri nomor  SE/06/X/2015,  tertulis  bahwa ujaran kebencian dapat berbentuk antara lain 1. Penghinaan 2. Pencemarannamabaik 3. Penistaan 4. Perbuatantidakmenyenan gkan 5. Memprovokasi 6. Menghasut 7. Penyebaranberitabohong. Berdasarkan  paparan  di  atas  maka penulis tertarik mengambil judul :”TINJAUAN SOSIAL DALAM PENCEGAHAN UJARAN KEBENCIAN DALAM MEDIA SOSIAL PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019
A RumusanMasalah Penelitian ini mempunyai rumusan masalah  yaitu : 1. Bagaimana  Pengaturan  Hukum Terkait  Ujaran  Kebencian  Di  Media Sosial? 2. Apa Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya  Ujaran  Kebencian  Di Media Sosial? B Tujuan Penelitian Penelitian  ini  mempunyai  tujuan bagi setiap pembaca maupun bagi penulis yaitu adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pengaturan hukum  terkait  ujaran  kebencian  di media sosial. 2. Untuk  mengetahui  faktor-faktor penyebab terjadinya ujaran kebencian di media sosial. C MetodePenelitian Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  normatif.  Penelitian normatif  yuridis/penelitian  doktrinal yaitu  penelitian  dilakukan  melalui perpustakaan (library research) . Sifat dari penelitian adalah  deskriptif  . Data  yang  digunakan  dalam
penelitian  ini  adalah  sekunder  yang terdiri  dari  bahan  primer  berupa peraturan  perundang  –  undangan  yang berkaitan  dengan  perjanjian  perdata  dan peraturan  kesehatan  mengenai  rahim sebagai alat reproduksi. Data-data yang sudah dikumpulkan  selanjutnya  akan  dianalisis secara  kualitatif  yakni  pemilihan  pasal- pasal  terpenting  yang  berkenaan  dengan peminjaman rahim (s urrogate ), kemudian membuat  sistematika  dari  pasal-pasal, sehingga  akan  menghasilkan  klasifikasi sesuai  dengan  permasalahan  yang dibahas  dalam  penelitian  ini.  Data-data kemudian  dikemukakan  dalam  bentuk uraian secara sistematis untuk menjelaskan  hubungan  antar  data, sehingga  selain  menggambarkan  dan mengungkapkan  dasar  hukumnya  juga dapat  memberikan  solusi  terhadap permasalahan yang dimaksud.
II. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. PENGATURAN HUKUM TERKAIT
UJARAN  KEBENCIAN  DI  MEDIA

## SOSIAL
Di  Indonesia,  ada  banyak  pasal- pasal  yang  mengatur  tindakan Hate Speech .  Penegakan  hukum  atas  dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian dengan mengacu pada ketentuan  Pasal  156  KUHP,  Pasal  157 KUHP, Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Pasal 28 Ayat 1 dan 2 dan Pasal 45 ayat 2 UU  Nomor  11  Tahun  2008  tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16  UU  Nomor  40  Tahun  2008  tentang penghapusan  diskriminasi  Ras  dan  Etnis. Kemudian dalam hal penanganaan konflik sosial  yang  dilatarbelakangi  ujaran kebencian, maka penangannya berpedoman  pada    Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2012  tentang  penangan Konflik  Sosial  dan  Peraturan  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8
Tahun  2013  tentang  teknis  penanganan konflik sosial. Apabila  KUHP  telah  memuat  Pasal tersebut,  maka  perlu  dilihat  unsur kesalahan  terhadap  kesengajaan  atau kealpaan, dan kemampuan bertanggungjawab menurut KUHP.Menurut Moljono, untuk menentukan  kesalahan  maka  melihat unsur-unsur sebagai berikut: a. Adanya niat tertentu; b. Adanya  hubungan  tertentu  antara niat dengan  perbuatan yang dilakukan; Secara praktis, aturan ini berperan penting dalam menjaga kerukunan  masyarakat  Indonesia  yang sangat  plural.  Dimana,  batas  antar- golongan,  agama,  dan  kelompok  etnis  di Indonesia  semakin  menegang  dalam beberapa  tahun  belakangan  ini  dan  akan semakin meningkat  terutama saat pemilihan  presiden  tahun  2019.  Adapun bentuk-bentuk  kriminalisasi  terhadap keyakinan  dan  jaminan  kebebasan beragama  yaitu  penutupan  tempat ibadah,  pelarangan  pendirian  tempat ibadah,  penyerangan  aktifis  ibadah, pelarangan keyakinan, pengusiran karena
adanya  tuduhan  sesat,  pembuaran kelompok,  dan  pelarangan  aktivitas keagamaan dihari besar agama.
Ujaran  kebencian (hate  speech) adalah salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi  informasi  yang  masuk  dalam kategori  kejahatan  siber.  Fenomena  ini menjadi  contoh  nyata  dari  keterbukaan dan  kemajuan  teknologi  informasi  yang membawa  pengaruh  yang  cukup  besar dalam  kegiatan  penyediaan,  pengelolaan dan  penyebarluasan  informasi.  Sebelum era media sosial, ujaran kebencian hanya dapat  kita  temukan  dalam  selebaran, tulisan  dalam  buku,  surat  kaleng  dan sejenisnya.  Namun,  sekarang  kita  dapat dengan mudah menemukan seruan ujaran kebencian  di  dalam  teknologi  yang  kita gunakan  sehari-hari  seperti  smartphone. Ujaran  itu  bisa  masuk  dengan  mudah dalam grup yang kita ikuti meskipun kita tidak  mengharapkannya.  Masyarakat dapat  dengan  mudah  memproduksi, mengolah, memanipulasi informasi dengan  berbagai  kepentingan  bahkan mampu  mereduksi  makna  kemanusiaan itu sendiri.
Fenomena  ujaran  kebencian  ini nyatanya  telah  berimplikasi  sampai  pada realitas  kehidupan  masyarakat  sehari- hari.  Mulai  dari  aksi  massa  yang  massif, pertarungan  di  ranah  hukum,  ruang- ruang  diskusi  di  dalam  kelas,  hingga obrolan  warga  di  warung  kopi  yang menghabiskan persedian rokok dan kuota internet.  Hal  ini  menandakan  bahwa ujaran  kebencian  bukan  hanya  angin  lalu saja. Namun memiliki pengaruh kuat dan cukup  signifikan  di  hampir  semua  lini kehidupan bermasyarakat.
Peneliti Maarif Institute Khelmy K. Pribadi  menuturkan  bahwa  konten negatif  yang  menyebar  di  media  sosial berupa  ujaran  kebencian,  berita  bohong dan  sentimen  bernada  SARA  (suku,  ras dan  agama),  berdampak  besar  pada  pola pikir  maupun  sikap  generasi  muda,
Konten negatif sangat menunjang terjadinya  tindakan  intoleransi  dan diskriminasi,"  ujar  Khelmy  saat  menjadi pembicara  dalam  seminar  pelatihan
'#1nDONEsia:  Cerdas  Bermedia  Sosial'
yang  digagas  oleh  YouTube  Creators  for Change dan Maarif Institute, di UOB Plaza, Jakarta Pusat, Jumat (8/12/2017). 6 Sepanjang tahun 2017, Kepolisian Republik  Indonesia  telah  menangani 3.325  ribu  kasus  kejahatan hate  speech atau  ujaran  kebencian.  Angka  tersebut naik 44,99% dari tahun sebelumnya, yang hanya  berjumlah  1.829  kasus.  Dari  3.325 ribu  kasus  sebanyak  2.018  kasus  sudah berhasil  diselesaikan.  Adapun  tindak pidana  ujaran  kebencian  yang  paling banyak  terjadi  adalah  kasus  penghinaan, yaitu  1.657  kasus,  atau  naik  73,14% dibanding  pada  2016.  Kemudian,  ujaran kebencian  dengan  kasus  perbuatan  tidak menyenangkan  sebanyak  1.224  kasus. Sedangkan  ujaran  kebencian  dengan kasus  pencemaran  nama  baik  sebanyak 444 kasus 7 Menurut  Amnesty  Internasional, di  Indonesia  praktik  politik  dengan menggunakan ujaran kebencian dilakukan  melalui  sejumlah  isu.  Isu pertama yaitu tuduhan adanya kebangkitan PKI. Kedua, ujaran kebencian berbasis  sentimen  agama,  yang  mulai menguat  sejak  Pilkada  DKI  2017.  Selain itu, Amnesty Internasional Indonesia juga memprediksi,  ujaran  kebencian  masih akan terjadi pada 2018-2019. 8 Peneliti sependapat dengan prediksi tersebut, bahwa memang ditemukan beberapa kasus ujaran kebencian pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)  Serentak  di  171  daerah  tahun 2018  ini.  Peneliti  menilai  semakin  dekat dengan  agenda  kontestasi  politik,  maka ujaran kebencian akan semakin meningkat.  Hal  ini  dikarenakan  ujaran kebencian  digunakan  menjadi  salah  satu strategi  kampanye  untuk  menyerang  dan menjatuhkan  lawan  atau  pesaing  politik. Mereka  yang  melakukanya  seakan  tidak
6 (https://nasional.kompas.com/read/2017/12/08/18445 061/ujaran-kebencian-picu-generasi-muda-jadi- intoleran-dan-diskriminatif).
7 ( https://news.detik.com/berita/d-3790973/selama 2017-polri-tangani-3325-kasus-ujaran-kebencian).
8 (https://www.theindonesianinstitute.com/ancaman- meningkatnya-ujaran-kebencian-di-tahun-politik/).
peduli  akan  dampak  negatif  dari  ujaran kebencian yang sudah disebarnya terhadap publik. Sebanyak 8 kasus ujaran kebencian  dan  hoax  dalam  kurun  waktu Juli  2017  sampai  Februari  2018  yang sudah  ditangani  oleh    Subdit  II/Cyber
Crime  Direktorat  Reserse  Kriminal Khusus  (Ditreskrimsus)  Polda  Sumut (Poldasu).  Beberapa  diantaranya  adalah ujaran  kebencian  terkait  Pemilihan Gubernur  Sumatera  Utara  tahun  2018. Contoh  kasus  yang  pertama  terjadi  pada tanggal 3 Desember 2017, dengan nomor laporan : LP/155/XII/SU RES MD, tempat kejadian perkara, Jalan Mangga Dua, Desa Pembangunan,  Kabupaten  Mandailing Natal  (Madina).  Dalam  kasus  ini,  petugas mengamankan  tersangka  Muklis  Hatters yang  menyebarkan  ujaran  kebencian  via facebook.  Seorang  netizen  melaporkan terkait ujaran kebencian yang mencemarkan  partai  politik  (parpol) tertentu.  "Dalam  akunnya  dia  menulis 'waspadalah  dengan  PKB  pusat  dan sayap-sayapnya (NU, BANSER, GP ANSOR dan PMII). #ISLAM DI INDONESIA SUDAH BANYAK DISUSUPI ORANG-ORANG RADIKAL#WASPADALAH#DEMI NKRI.” Selanjutnya,  pada  15  Februari  2018, LP/211/II/2018/SPKT-I, TKP Jalan Medan  Area  Selatan,  Kecamatan  Medan Area. Dalam kasus ini, petugas mengamankan  Adri  Batubara  alias  Coki Batubara,  yang  menyebarkan  ujaran kebencian  di  akun  facebook  miliknya. Dalam  postingannya,  pelaku  menyebut salah  satu  partai  harus  ditenggelamkan pada  penyelenggaraan  Pilgub  Sumut 2018.  Postingan  itu  dibuat  pada  14
Februari  2018  sekitar  pukul  15.00  WIB. Kemudian pada tanggal 26 Februari 2018, LP/275/II/SU/RES  LBH,  TKP  Kantor  PDI Perjuangan Labuhanbatu Selatan (Labusel),  Jalan  Bukit,  Kelurahan  Kota Pinang,  Kecamatan  Pinang,  petugas mengamankan  Suparman  alias  Parman. Pelaku ditangkap karena menulis di akun facebooknya, tentang partai PDI Perjuangan  merupakan  sarang  komunis dan  menyudutkan  ketua  umum  partai. Terakhir, pada tanggal 17 Februari 2018, LP/225/II/SPKT-II, petugas juga mengamankan  Alex  Sinambela  dengan pelapor  Ketua  Umum  PDI  Perjuangan Megawati Sukarnoputri. 9
Polri  menerbitkan  Surat  edaran Kapolri  Nomor  SE/6/X/2015  tentang Penanganan  ujaran  Kebencian (SE  Hate
Speech) .  Surat  edaran  ini  terdiri  dari empat  butir  yang  mengatur  antraa  lain lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan  sebagai hate  speech dan tindak  pidana  yang  berkaitan.Tujuan kapolri  mengeluarkan SE  Hate  Speech adalah memberitahukan anggotanya agar memahami  langkah-langkah  penanganan perbuatan  ujaran  kebencian  atau hate speech.
Surat  edaran  ini  memanglah  bukan peraturan  perundang-undangan,  bukan keputusan  tata  usaha  negara  melainkan suatu  peraturan  kebijakan.surat  edaran masuk peraturan kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Melainkan  ditujukan  untuk  memberikan petunjuk  lebih  lanjut  mengenai  suatu norma  peraturan  perundang-undangan yang bersifat umum. Suatu keharusan kita berhati-hati saat berkespresi atau mengeluarkan pendapat di  media  sosial  atau  saat  berdemo memang  pada  dasarnya  setiap  orang dilarang mengungkapkan ekspresi berupa kebencian  terhadap  suku,  ras  dan  agama tertentu.
2. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya  Ujaran  Kebencian  Di Media Sosial Untuk  menemukan  faktor-faktor yang  menyebabkan  terjadinya  ujaran kebencian  di  media  sosial  yang  akhir- akhir  ini  menjadi  pembicaraan  hangat, penyebab  utama  ujaran  kebencian  di media sosial kebanyakan karena terbawa emosi  tetapi  sebagian  melupakan  etika dalam media sosial.
9 (http://beritasumut.com/peristiwa/Poldasu-Tangani-8-Kasus- Ujaran-Kebencian-dan-Hoax-2-Kasus-ke-JPU--6-Kasus- Masih-Penyelidikan
Data terkait media sosial yang paling sering  digunakan  oleh  pelaku  ujaran kebencian. Berikut datanya Facebook dan
Line.  Apalagi  dengan  twitter  dan  bahkan banyak  meninggalkan  kemudian  beralih ke media sosial lebih populer.
Laporan  kasus  ujaran  kebencian (hate  Speech) berdasarkan  media  sosial yang dipakai tahun 2012-2016 Tah un Faceb ook Bb m Wh ats up Twit ter Leb ih dar i  1 me dia sos ial Tidak diket ahui 201 2 - - - - - - - 201 3 2 (PC) - - - - - 2 Kas us 201 4 1 (PC) 2 (PG) - 1 (PG ) - - - 5 kas us 201 5 2 (PC) 4 (PG) 2  (PG & PC) 2 (P G) - - - - 10 Kas us 201 6 5 (PG) 1 (PG) 1 (PG&
PC)
- - 1 (PC) 1 (PC ) 3 (PG) 12 kas us Tot al 18 kasus 2 kas us 1 kas us 1 kasu s 1 kas us 3 kasus 29 kas us Keterangan : PC  = Pencemaran Nama Baik PG  = Penghinaan
PC+PG = Pencemaran dan Penghinaan
Dari  data  yang  diambil  dari  unit cyber crime Polda Sumut kasus dari tahun 2012-1026 sementara untuk media sosial lain tidak sampai 10 kasus. Status / postingan ujaran kebencian yang paling banyak bertebaran  Lambang negara  Ideologi
 Politik/kebijakan
 SARA
 Komunitas/Organisasi
 Tokoh Publik
 Kepada Pribadi
Dilihat  dari  data  di  atas  urutan pertama  postingan  yang  mengandung ujaran  kebencian  yang  paling  sering terlihat  adalah  tentang  politik  atau kebijakan  pemerintah  kemudian  disusul oleh SARA atau selanjutnya tokoh publik.
Sementara  yang  paling  jarang  adalah tentang pribadi atau keluarga.
Oleh  karena  itu  para  pelaku pengujar  kebencian  mempunyai  alasan mulai  dari  salah  paham,  terbawa  emosi, tidak  sependapat,  kebencian  pribadi, iseng dan hanya sekedar untuk menasehati. Dimulai  dari  salah  paham,  5  % dari  kalangan  pelajar  pernah  melakukan ujaran  kebencian  sehingga  sebelum mengecek  kebenaran  informasi  yang  ia dapat  dia  memaki-maki  orang  tersebut did media sosial.
Terbawa  emosi,  dari  kalangan pelajar,  mahasiswa  dan  masyarakat pernah  melakukan  ujaran  kebencian terbawa  emosi.  Bila  mana  saat  emosi sedang  tidak  stabil  bisa  berakibat  akal sehat  dan  membuat  kita  tentang  etika bermedia  sosial  sehingga  yang  kita  tulis saat emosi mengandung nada kebencian. Tidak  sependapat,  ada  kritikan  malah menyinggung  pihak  yang  mereka  tidak sukai. Kebencian  pribadi,  dikarenakan banyak  umur  mahasiswa  masih  labil sehingga sumber iseng untuk bercandaan Untuk  menasehati,  sebenarnya  para pelaku hanya melakukan ujaran kebencian  dengan  ingin  menasehati malah  tersinggung  dan  malah  jadi  ajang ejek-ejekan.Jika  dilihat  ada  beberapa faktor  yang  menyebabkan  SARA  menjadi konflik dan ujaran kebencian, antara lain: Wahid Foundation/ Grt/Grafis : CAKSONO dikutip dari “Kriminalisasi Beralas Agama Meningkat”, diakses pada situs http://news. metrotvnews. com/ peristiwa/Rb1lAYeN-kriminalisasi- beralas-agama-meningkat  pada  tanggal 04 Agustus 2018).. 1. Faktor  Kemiskinan.  Janji  manis sewaktu kampanye Pilkada menyumbangkan uang bagi masyarakat  yang  miskin  menjadi
faktor  utama.  Mereka  yang mengharapkan uang menjadi radikal. (https://www.google.co.id/amp/s /pinterpolitik.com/kemiskinan.pe micu politik SARA) 2. Pemahaman  Ajaran  yang  masih sempit.  Dengan  begitu  pengaruh radikalisme  mengenai  faham- faham  yang  mudah  meneror masih  membuat  kekacauan  dan kerusakan apalagi ingin memerangi  pemerintahan  Negara Indonesia.  Contohnya,  adanya Paham  yang  merelakan  diri menjadi martir bom bunuh diri. 3. Faktor  Kebebasan  Pers.  Dengan pesatnya  arus  informasi  yang memberitakan tokoh-tokoh penting justru melahirkan simpatik kepada kaum lawan atau kelompok tertentu dan mengatasnamakan agama. Sehingga pada akhirnya pemerintah  membentuk  suatu peraturan tentang Melarang mengunduh  atau  memberitakan berita  HOAX  atau  beralaskan agama  yang  tidak  sesuai  fakta pada  media-media  sosial  seperti Facebook,  Twitter,  ataupun  berita harian lainnya. 4. Faktor Kebudayaan Agama sebagai bagian dari budaya manusia.  Kelompok  masyarakat setempat  yang  memiliki  budaya lebih maju maka ikut mempengaruhi tempat keagamaan . 5. Faktor  mayoritas  dan  minoritas golongan agama. Di  suatu  tempat  yang  terjadinya konflik,  masalah  bermayoritas banyak  akan  menang  sedangkan kelompok berminoritas akan merasa  ditekan  dan  terjadi kerugian fisik seperti pengrusakan dan  pembakaran  gedung-gedung ibadah. Peran  Agama  dalam  kerangka Pembangunan Nasional di
Indonesia  juga  menjadi  peran penting  dalam  memupuk  fungsi agama  sebagai  fungsi  edukatif, fungsi penyelamatan, fungsi pengawasan sosial, fungsi memupuk persaudaraan dan fungsi transformatif. Menurut  Abdurrahman  Wahid menyatakan  bahwa salah  satu  bukti  kuat dari kedudukan agama dalam penghormatan  tinggi  kepada  derajat kemanusiaan yang sebenarnya. Pengamatan  kepada  peranan  agama sebagai  ralisasi  kedudukan  dan  fungsi agama  menjadi  faktor  utama  dalam pembangunan.  (Abdurrahman  Wahid, “ Aspek Religius Agama-agama di Indonesia dan  Pembangunan  dlaam  Masyur  Amin , Yogyakarta: KPSM-NU, 1989.)

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Ujaran  kebencian  sudah  diatur terlebih dahulu dalam KUHP yakni Pasal  157  kemudian  dirubah menjadi  delik  aduan  bahkan sebelum  direvisi  pada  Undang- undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik Nomor 2016. 2. Faktor-faktor yang menjadi Faktor Kemiskinan,  Pemahaman  Ajaran yang masih sempit, Faktor Kebebasan Pers, Faktor Kebudayaan, Agama, Faktor mayoritas dan minoritas golongan agama. SARAN Adapun  saran  yang  diberikan  kepada Pembaca adalah : 1. Perlu Kementrian Info menggalakan  pemblokiran  dengan menggunakan mesin crawling untuk melihat data dan memblokir konten  yang  bertentangan  dengan undang-undang. 2. Kemudian memberikan kotak pengaduan konten.