## Jurnal Qisthosia
: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 1 Nomor  2, Desember  2020

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA SOMPA DALAM PERKAWINAN ETNIS BUGIS REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE RESOLUTION OF SOMPA DISPUTES IN BUGIS ETHNIC MARRIAGES
Supriadi Supriadi
STAIN Majene Jl. BLK, Ling. Passarang Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene, Sul-Bar supriadi@stainmajene.ac.id
Andi Jusran Kasim
STAIN Majene Jl. BLK, Ling. Passarang Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene, Sul-Bar jusrankasim@stainmajene.ac.id

## Muhtar Muhtar
STAIN Majene Jl. BLK, Ling. Passarang Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene, Sul-Bar muhtar@stainmajene.ac.id

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah saat melihat kasus yang pernah terjadi dalam masyarakat Kabupaten Bone  kenyataannya  masih  rawan  terjadi  sengketa  sehingga  penlis  tertarik  untuk  meneliti  tentang tinjauan  hukum  Islam  terhadap  penyelesaian  sengketa.  Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian lapangan  ( Field  research) yakni  suatu  jenis  penelitian  yang  sumber  datanya  berasal  dari lapanganAdapun  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu:  1)  Pendekatan  Normatif- Teologis;  2);Pendekatan  sosiologi;  3).  Pendekatan  Antropologi;  4).  Pendekatan  Filosofis.  Sebgai kesimpulan  bahwa  mahar  dalam  perspektif  hukum  perkawinan  menurut  Islam  merupakan  suatu kewajiban oleh calon suami (mempelai pria) kepada calon istrinya (mempelai wanita) baik berupa benda maupun berupa jasa. Sompa atau mahar dalam perkawinan tradisi Bugis khususnya etnik Bugis Kabupaten Bone adalah sinkretisme antara adat dengan Syariat, Begitupula jika terjadi kasus sangketa sompa atau mahar dapat diselesaikan secara tradisi kekeluargaan dan hukum Islam. Kata Kunci : Sompa; Mahar;Hukum Islam.

## Abstract
Seeing cases that have occurred in the community of Bone Regency, in fact, it is still prone to disputes so that the authors are interested in researching the review of Islamic law on dispute resolution. This type of research is field research, which is a type of research whose data sources come from the field.
The  approaches  used  in  this  research  are:  1)  Normative-Theological  Approach;  2);Sociological approach;  3).  Anthropological  Approach;  4).  Philosophical  Approach.  As  a  conclusion  that  the dowry  in  the  perspective  of  marriage  law  according  to  Islam  is  an  obligation  by  the  prospective husband (groom) to his future wife (bride) either in the form of objects or in the form of services. Sompa or dowry in Bugis traditional marriages, especially the Bugis ethnicity of Bone Regency, is a syncretism between adat and Shari'a.
Keywords: Sompa; Dowry; Islamic Law

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan 1 adalah  suatu  perjanjian  yang  suci,  kuat,  kokoh  untuk  hidup  bersama secara  sah  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan  untuk  membentuk  rumah tangga  yang  kekal,  santun  menyantuni  dan  kasih  mengasihi.  Perkawinan  yaitu  suatu peristiwa yang fitrah, tarbiyah, dan sarana paling agung dalam memelihara keturunan dan memperkuat hubungan antarsesama manusia yang menjadi sebab  terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang. Karena itu, syariat Islam sangat memperhatikan segala permasalahan di  dalamnya,  yang  disebut al-ahwal  al-syakhsiyyah (Hukum  yang  berkaitan  dengan perkawinan, talak, mahar, keturunan dan lain-lain). Demikian pula perkawinan merupakan bentuk  ikatan  kekeluargaan  yang  bertujuan  memelihara  kehormatan  dan  menjaganya  dari segala  keharaman,  sehingga  tercipta  ketenangan  secara  lahir  dan  batin,  karena  dengannya bisa diperoleh kelembutan, kasih sayang serta kecintaan diantara suami dan istri. 2
Sebagai  konsekensi  bahwa  mahar  adalah  pemberian  pria  kepada  wanita  sebagai pemberian wajib, untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang antara kedua suami istri. 3 Fuqaha  sepakat bahwa jika suami dan istri setuju untuk melangsungkan
1 Pada dasarnya kata “kawin” merupakan terjemahan dari bahasa Arab ”nikah” yang berarti “ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama”. al-Qur’an menggunakan kata  ini  untuk  makna  bahasa.  Pada  mulanya  kata  “nikah”  yang  berasal  dari  bahasa  Arab nika>h}un dan merupakan Masdar dari kata َحـكـَن = nakah}a , digunakan dalam arti bergabung “Muh}ammad al-Sharbini al- Kha>tib, Mughni Juz  III  (Mesir;  Mustafa  al-Babby  al-Halabi  wa  Awla>duh,1995),  h.123.  Terkadang  juga digunakan  arti  “  ء  طولا“  = al-wata’” (hubungan  seksual)  atau“  دـقـع“  =  ‘Aqad”  (perjanjian).  Akan  tetapi kebanyakan pemakaiannya untuk “aqad”.  Namun secara leksikal, perkawinan identik dengan حاـكـن = nikah “dan    جوز  =  Zauwj.  Abu  al-Husain  Ahmad  bin  Faris  bin  Zakariyah, Mu’jam  Maqayis  al-Lugah,Juz  III (Cet.II;Mesir : Maktab al-Babiy al-Halabi wa Awla>duh,1971), h.145
2 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: UI Press, 1986), h.47
3 Mustafa Kamal Pasha, Fikih Islam (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), h.83
pernikahan  mereka  tanpa  mahar,  maka  nikah  mereka  sah. 4 Sebagaimana  Allah  berfirman dalam  QS. al-Nisa’/4: 4.
ُهْن ِّ م  ٍء ْي َ ش  ْن َع ْم ُ ك َ ل  َنْب ِّط ْ نِّا َ ف ۗ ً ة َ ل ْح ِّن  َّنِّهِّت ٰ ق ُد َص َءۤا َسِّ نلا اوُت ٰ ا َو

## أًـْۤي ِّرَّم ا ًٔـْۤيِّن َه ُهْوُلُكَف ا ًسْفَن
Terjemahannya :
Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan  penuh  kerelaan.  kemudian  jika  mereka  menyerahkan  kepada  kamu  sebagian dari  maskawin  itu  dengan  senang  hati,  Maka  makanlah  (ambillah)  pemberian  itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. 5
Ayat  di  atas  menegaskan  bahwa  apabila  seorang  laki-laki  ingin  menikahi  seorang perempuan  untuk  dijadikan  sebagai  istri  wajib  atasnya  untuk    memberikan    mahar    atau maskawin, 6
Disamping mahar sebagai kewajiban suami dengan hak istri, sebenarnya hukum Islam juga  memberi  hak  kepada  masing-masing  suami  istri  untuk  memiliki  harta  benda  secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar dan sebagainya  tanpa  ikut  sertanya  suami,  berhak  menguasai  sepenuhnya  harta  benda  yang diterimanya  itu.  Harta  bawaan  yang  telah  mereka  miliki  sebelum  terjadi  perkawinan  juga menjadi hak masing-masing. 7
Kasus  sengketa  mahar pernah terjadi di Desa Sugiale Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. Setelah kedua orang tua mereka meninggal dunia, objek sompa atau mahar kembali dikuasai  oleh  saudaranya  yang  tertua (sulung) ,  dikarenakan  ia  menganggap sompa atau mahar itu merupakan tanah warisan, pada hal tanah itu sebelumnya dikala orang tua mereka masih hidup pernah dijadikan sompa atau mahar untuk saudaranya (adik kandung) dan tanah itu berstatus sebagai sompa atau mahar. 8
4 Syarifuddin  Latif, Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia ,  (Cet  I; Watampone:  CV Berkah Utami, 2010) h.100
5 Kementrian Agama, al-Qur’an Transliterasi per kata dan terjemahan per kata , (Ciputat: Cipta Bagus Segera, 2011), h.77
6 Syibli Syarjaya, Tafsir Ayat-ayat Ahkam (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.183
7 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yokyakarta: UII Pres, 2000), h.65.
8 Supriadi, Kepastian Hukum Kepemilikan Mahar Berupa Tanah: Studi Anaisis Menurut Perundang- Undangan (IAIN Bone: 2016), h.6
Begitu pula dengan observasi data awal dalam penelian ini, penulis telah menemukan kasus sengketa mahar yang terjadi di Desa Awang Cenrana Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone. Sompa atau  mahar  dikuasai  oleh  orang  lain. 9 Berdasarkan  kasus  yang  pernah  terjdi bahwa  pemberian  mahar  dalam  masyarakat  Kabupaten  Bone  kenyataannya  masih  rawan terjadi sengketa.
Merujuk kasus yang telah diungkapkan di atas sebagai pokok masalah maka penulis tertarik untuk meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa sompa di Desa Awang Cenrana Kecamatan Cenrana Kab. Bone

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan  ( field research) yakni suatu jenis penelitian yang sumber datanya berasal dari lapangan serta penelitian ini juga termasuk jenis penelitian  deskriptif  kualitatif , yaitu  suatu  penelitian  yang  menghasilkan  data  secara penggambaran.  Adapun  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu:  1) Pendekatan  Normatif-Teologis;  2).  Pendekatan  sosiologi;  3).  Pendekatan  Antropologi;  4). Pendekatan Filosofis.

## III. PEMBAHASAN

## Mahar dalam hukum Islam
Kata  mahar  di  dalam  al-Qur’an  tidak  digunakan,  akan  tetapi  kata  yang  digunakan adalah sadaq. Yaitu  dalam  Surah al-Nisa’ ayat  4:    “Berikanlah  maskawin  (mahar)  pada wanita yang (yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan)”رحملا = al-mahar disebut juga dengan ةلحنلا = al-nihlah , ةضي رفلا = al-faridah ,  ءبحلا = al-hiba,   رقعلا =al-aqr, س رخلا = al-kharas dan      ج كنلا = al-nikah . Yaitu pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. 10 Kemudian ulama mazhar berbeda dalam memberikan defenisi mahar, yaitu sebagai berikut:
a. Ulama  Mazhab  Hanafi  mendefinisikan  mahar  sebagai  sejumlah  harta  yang menjadi hak istri karna akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya. Ulama lainnya mendefinisikan sebagai harta yang wajib
9 Herlina,    adalah  Anak  Kandung    yang  berperkara  tentang    mahar,    Wawancara  observasi  pra penelitian di Desa Awang Cenrana, Kecematan Cenrana , Kabupaten Bone pada hari Minggu 2 Agustus 2020 pukul10.00 Wita
10 Abd.  Asiz  Dahlan, Ensiklopedi  Hukum  Islam  3 (Cet.I;  Jakarta:  Ichtiar  Baru  van  Hoeve,  1996), h.1042.
dibayarkan suami kepada istrinya ketika berlangsung akad nikah sebagai imbalan dari kesediaan penyerahan kepada suami (senggema).
b. Ulama mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli.
c. Ulama  mazhab  Syafi’i  mendefinisikan  mahar  sebagai  sesuatu  yang  wajib dibayarkan  disebabkan  akad  nikah  atau  senggema,    suatu  perkawinan,  baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah,  ataupun ditentukan setelah akad nikah dengan  persetujuan  kedua  belah  pihak  maupun  ditentukan  oleh  hakim.  Dalam definisi ini termasuk kewajiban mahar apabila melakukan senggama dengan istri dalam nikah fasid (rusak). 11
Pengertian  mahar  menurut  syara’  adalah  sesuatu  yang  wajib  sebab  nikah. Sebagaimana  akad  lain,  akad  nikah  juga  mengakibatkan  munculnya  hak  dan  kewajiban. Dalam  perkawinan,    menurut  ulama  mazhab    Hanafi,    ada  hubungan  timbal  balik  antara pemberian suami dan hak senggama oleh suami terhadap istrinya setelah akad nikah. Oleh karena itu,  mereka berpendapat bahwa dalam suatu akad nikah seorang suami baru berhak menggauli istrinya apabila maharnya telah dibayarkan.
Di kalangan fuqaha, di samping perkataan “ mahar” , juga digunakan istilah lainnya, yakni shadaqah,  nihlah, dan faridhah yang  maksudnya  adalah  mahar.  dengan  pengertian etimologis tersebut, istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki- laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dari jenisnya, besar dan kecilnya dalam al-Qur’an maupun Hadis.
Dalam bahasa arab,  kata mahar jarang digunakan.  Kalangan ahli fiqih lebih sering menggunakan kata “ shadaq ” dalam kitab-kitab fiqihnya. Sebaliknya, di Indonesia kata yang sering digunakan adalah kata mahar dan mas kawin.  para ulama menyatakan bahwa tidak ada  perbedaan  mendasar  antar  kata ash-shadaq dan  kata al-mahr. Ada  pendapat  yang menegaskan  bahwa shadaq merupakan  sesuatu  yang  wajib  karena  nikah,  seperti wathi’ subhat, persusuan,  dan  menarik  kesaksian.    Menurut  Ibnu  Qayyim,  istilah  mahar  dengan shadaq tidak  berbeda  fungsi  jika  yang  dimaksudkan  merupakan  pemberian  sesuatu  dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam sebuah perkawinan. 12 Hanya istilah mahar digunakan untuk perkawinan, sedangkan istilah shadaqah dapat digunakan dalam hal selain  perkawinan,  karena  istilahnya  bersifat  umum,  sebagaimana shadaqah wajib  dan shadaqah sunnah.  Shadaqah wajib adalah membayar zakat dan membayar mahar.
11 Abd.Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam 3, h.1045
12 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1 (Cet. I; Bandung; Pustaka Setia, 2001), h.260
Dari  beberapa  pengertian  diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  mahar  adalah pemberian  pihak  mempelai  laki-laki  kepada  pihak  mempelai  wanita  berupa  harta  atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan. Bentuk dan jenis mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam, tetapi kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan.
Adapun  dasar  hukum  suatu  kewajiban  yang  harus  dibayarkan  suami  kepada  istri dalam akad nikah. Keberadaan mahar ditentukan oleh firman Allah dalam surat al-Nisa’ /4: 4.
ْن َع ْم ُ ك َ ل  َنْب ِّط ْ نِّا َ ف ۗ ً ة َ ل ْح ِّن  َّنِّهِّت ٰ ق ُد َص َءۤا َسِّ نلا اوُت ٰ ا َو
أًـْۤي ِّرَّم ا ًٔـْۤيِّن َه ُهْوُلُكَف ا ًسْفَن ُهْنِّ م ٍء ْي َش
Terjemahan:
Berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  wanita  (yang  kamu  nikahi)  sebagai  pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu  dengan  senang  hati,  maka  makanlah  (ambillah)  pemberian  itu  (sebagai  makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. 13
Ayat  di  atas  menegaskan  bahwa  apabila  seorang  laki-laki  ingin  menikahi  seorang perempuan  untuk  dijadikan  sebagai  istri  wajib  atasnya  untuk    memberikan    mahar    atau maskawin, 14 dan didasarkan atas kerelaan. Ayat  yang  lain  juga disebutkan dalam surat yang sama dalam  QS. al-Nisa’/4: 24.
ۤا َر َو ا َّم ْم ُ ك َ ل َّ ل ِّح ُ ا َو ۚ ْم ُ ك ْي َ لَع ِّ ه للّٰا  َب ٰ ت ِّك ۚ ْم ُ كُناَمْي َ ا  ْت َ ك َ ل َم ا َم ا َّ ل ِّا  ِّءۤا َسِّ نلا  َن ِّم  ُت ٰ ن َص ْح ُم ْ لا َو
ْم ُ كِّلا َو ْم َ اِّب ا ْو ُغَتْبَت  ْنَا ْمُكِّلٰذ َء
َّنُه ْوُت ٰ ا َ ف  َّنُهْن ِّم ٖهِّب ْم ُت ْعَتْمَت ْسا اَمَف ۗ َنْي ِّحِّف ٰسُم َرْيَغ  َنْيِّن ِّصْح ُّم ْۢ ْن ِّم ٖهِّب ْم ُتْي َضا َرَت اَمْيِّف ْمُكْيَلَع  َحاَن ُج اَلَوۗ ًة َضْي ِّرَف  َّنُهَرْو ُج ُ ا اًمْي ِّك َح اًمْيِّلَع َ نا َ ك َ ه للّٰا َّ ن ِّا ِّۗة َضْي ِّر َ ف ْ لا  ِّد ْعَب Terjemahan :
Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang  kamu  miliki  (Allah  telah  menetapkan  hukum  itu)  sebagai  ketetapan-Nya  atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna),
13 Kementrian Agama, al-Qur’an Transliterasi per kata dan terjemahan per kata , (Ciputat: Cipta Bagus Segera: 2011), h.77
14 Syibli Syarjaya, Tafsir Ayat-ayat Ahkam (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.183
sebagai  suatu  kewajiban;  dan  Tiadalah  mengapa  bagi  kamu  terhadap  sesuatu  yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 15
Firman Allah swt di atas menunjukkan bahwa mahar sangat penting meskipun bukan sebagai  rukun  nikah,  namun  setiap  suami  wajib  memberi  mahar  sebatas  kemampuannya. Ayat  tersebut  juga  menjadi  indikasi  bahwa  agama  Islam  sangat  memberi  kemudahan  dan tidak bersifat memberatkan. Itulah sebabnya Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa sebaiknya di dalam pemberian maskawin diusahakan sesuai dengan kemampuannya. Pemberian mahar tersebut  baik  yang  didahulukan  atau  yang  ditangguhkan  pembayarannya,  hendaklah  tidak melebihi mahar yang diberikan kepada istri-istri Rasulullah Saw dan putri-putri beliau, yaitu sebesar antara empat ratus sampai lima ratus dirham. Bila diukur dengan dirham yang bersih maka mencapai kira-kira sembilan belas dinar. 16

## Tradisi Perkawinan Etnik Bugis Kabupaten Bone
Eksistensi Bugis Bone terutama ketika telah terbentuk kerajaan-kerajaan di kalangan orang-orang Bugis. Terkhusus ketika telah terbentuk aliansi/ persekutuan tiga kerajaan besar Bugis,  yaitu  Bone,  Soppeng  dan  Wajo.  Aliansi  3  kerajaan  besar  ini  dimaksudkan  untuk bersatu melawan kerajaan bentuk etnik Makassar di Gowa Butta Gowa) dengan raja-rajanya.
Mattulada  menjelaskan  bahwa  sekitar  abad  ke  XIV  sampai  masuknya  kekuasaan Kolonial  Belanda,  orang  Bugis  di  Sulawesi  Selatan  mempuunyai  kerajaan-kerajaan  local merdeka yang terkenal di antaranya adalah Tana Luwu’, Tanah Bone, Tanah Wajo, tanah Soppeng  dan  tanah  Sidenreng.  Kerajaan-kerajaan  orang  Bugis  itu  bersama-sama  disebut Tana Ugi. Tana ugi dalam sejarahnya tidak pernah tidak pernah mempersatukan sekalia suku Bugis  dalam  satu  pemerintahan. 17 Berkaitan  dengan  polarisasi  orang-orang  Bugis  seperti tersebut, menarik untuk diungkap tentang model perkawinan adat orang-orang Bugis Bone karena  tiap  masyarakat  telah  hidup  dengan  budaya  dan  kearifan  local.  Budaya  tersebut dibangun untuk kepentingan mereka dalam segaka aspek kehidupan.
Budaya bagi suatu masyarakat merupakan pedoman untuk berprilaku dalam segala bidang.  Budaya  merupakan  model  untuk  berperilaku  agar  bisa  dikatakan  sebuah  tindakan
15 Kementrian Agama, al-Qur’an Transliterasi per kata dan terjemahan per kata , (Ciputat: Cipta Bagus Segera: 2011), h.82
16 Ibnu  Taimiyah,  Majmu  Fatawa  tentang  Nikah,  Terj.  Abu  Fahmi  Huaidi  dan  Syamsuri  An-Naba, Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam, tth, h.174.
17 Mattulada, Latoa  Satu  Lukisan  Analitis  Terhadap  Antropologi  Politik  Orang  Bugis (Cetakan pertama, Makassar: Hasanuddin University Press, 1995), h. 6
sudah benar  atau menyimpang. Dengan demikian, tindakan itu sendiri merupakan  refleksi dari  budaya.  Sulawesi  Selatan,  sejak  dahulu  hingga  sekarang  terbangun  dari  pola  budaya Sulawesi Selatan.
Etnik Bugis Bone mengacu pada sebuah konsep panggadereng dalam kehidupannya. Menurut A.Zainal Abidin Farid, unsur-unsur pangngadereng tersebut adalah:
1. Ade
2. Bicara
3. Rapang, dan
4. Wari. 18
Menurut  Mattulada,  setelah  Islam  masuk  ke  daerah  ini,  aspek-aspek pangngadereng hal  ini  disebut  dengan  istilah sara’ . 19 Dalam ade` panggngadereng orang Bugis,  khususnya  etnik  Bugis  Bone,  diatur  “ akkalaibinengeng ”. Ade  “akkalaibinengeng” diatur hal ihwal berumah tangga antara lain:
1. Norma-norma  mengenai  keturunan  yang  boleh  dan  tidak  boleh  saling mengawini  yang  meliputi wari  akkalibinengeng. Larangan  kawin  mawin tersebut ada dari aspek genealogis dan kedudukan sosial.
2. Norma-norma yang mengatur hubungan hak kewajiban alam berumahtangga.
3. Norma-norma yang mengatur pola perkawinan, sebagaimana diharapkan dalam tiap  perkawinan.  Aspek  terpenting  di  dalamnya  yaitu  pola  kehidupan  rumah tangga berupa etika dan pendidikan rumah tangga.
4. Norma-norma yang mengatur kedudukan dan harga diri dai suatu perkawinan. 20
Dalam perkawinan adat mereka, etnik Bugis Bone sangat memperhatikan stratifikasi sosial. Berkaitan dengan hal ini perjodohan orang-orang Bugis Bone di masa lampau sangat ketat  menyoal  tentang  asal  usul  keturunan.  Perkawinan  adat  semacam  ini  terutama  di kalangan bangsawan.
Makkulawu  dalam  Sistem  Perkawinan  Di  Sulawesi  Selatan  dan  Sulawesi  Barat menerangkan bahwa lapisan sosial tradisional masyarakat Bugis Bone membedakan status menurut  tinggi  arungnya  sebagai  unsur  primer.  Jenis-jenis  keturunan  dalam  etnik  Bugis Bone, secara umum dapat dibagi kedalam tiga golongan:
1. Bangsawan, yang terdiri atas:
18 Mattulada, Latoa Satu Lukisan analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, h.344
19 Mattulada, Latoa Satu Lukisan Analitis Antropologi Politik Orang Bugis, h.344
20 Mattulada, Latoa Satu Lukisan Analitis Antropologi Politik Orang Bugis , h.45-46
a) Anak Mattola, yang prosentase kebangsawanannya adalah 100%. Mereka disiapkan untuk menjadi arung.
b) Anak Rajeng, derajat kebangsawanannya menghampiri anak mattola.
c) Anak cera adalah anak yang berdarah campuran dengan empat tingkatan
2. Tau deceng / tau lebbi karena jabatannya
3. Tau sama / tau maradeka adalah seseorang yang tidak ada ikatan dengan orang lain atau hamba yang telah dimerdekakan.
4. Ata adalah  golongan  yang  hilang  kemerdekaannya  karena  sesuatu  ikatang langsung. 21
Orang-orang bangsawan amat memperhitungkan derajat calon pasangan. Perempuan bangsawan  tinggi  tidak  diperkenankan  kawin  dengan  laki-laki  derajat  rendah.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  kpentingan  regenerasi  dalam  suksesi  kepemimpinan  kerajaan.  Jika terpaksa dilakukan, perkawinan bangsawan tinggi perempuan dapat dikawini oleh laki-laki yang memiliki kelebihan lain, misalnya kaya dengan kawin “mangelli dara”. Tujuannya, agar laki-laki  yang  tak  memiliki  darah  bangsawan  dapat  diterima  di  lingkungan  keluarga perempuan bangsawan tersebut.
Adapun  laki-laki  bangsawan,  idealnya  adalah  kawin  dengan  yang  sederajat kebangsawanannya.  Namun  demikian,  laki-laki  bangsawan  bisa  memilih  kawin  dengan perempuan-perempuan di bawah derajat statusnya. Inilah yang melahirkan nati anak rajeng, bahkan dengan anak cera sebagaimana telah disebutkan.
Satu  lagi  model  perkawinan  dalam  tradisi  etnik  Bugis,  tidak  terkecuali  Bugis  Bone adalah pekawinan endogami, yaitu kawin sesame anggota keluarga. Perkawinan yang ideal adalah  perkawinan  sepupu  satu  kali.  Perkawinan  sepupu  baik  sepupu  satu  kali  maupun sepupu  dua  kali  memang  banyak  dijumpai  dalam  perkawinan  etnik  Bugis  Bone. Pertimbangannya, bahwa dengan kawin sepupu berarti derajat kebangsawanan dapat dijaga. Di samping itu, juga dimaksudkan agar harta kekayaan tidak jatuh di tangan orang lain.
Perkawinan  endogamy  seperti  tersebut  tidak  lagi  seketat  dengan  tempo  dulu. Perkawinan  endogamy  sekaligus  menunjukkan  sistem  kekerabatan.  Perkawinan  secara parallel cousin dan coss cousin bahwa tidak ada yang lebih utama antara garis keturunan dari pada ibu. Berakhirnya masa kerajaan membuat kebiasaan itu tidak bertahan lagi.
Perkawinan  eksogami  rumpun  sudah  banyak  terjadi  di  kalangan  muda  terdidik.. Perkawinan antara saudara sepupu, walau pun dianggap ideal dengan kelebihan seagaimana
21 Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat (Makassar: Indobis Publishing: 2006) h.124-125
telah  disebutkan,  bukanlan  suatu  keharusan,  sehingga  banyak  pemuda  kawin  dengan perempuan pilihannya yang bukan saudara-saudara sepupunya.

## Mahar atau Sompa dalam Perkawinan Etnik Bugis Kabupaten Bone
Berkenaan dengan keyakinan etnik Bugis Bone sejak kerajaan Bone menerima Islam sebagai  agama  mereka,  berkaitan  pula  dngan  masuknya  hukum  Islam  sebagai  salah  satu aspek  panggadereng,  sehingga  orisinilnya  panggadereng  tadinya  empat  aspek,  dalam perjalanan  sejarahnya  akhirnya  menjadi  lima,  yaitu ade`, bicara,  rapang,  wari  dan sara`. Implikasinya adalah bahwa etnik Bugis Kabupaten Bone mengenal dan menerapkan hukum mahar dalam perkawinan mereka. Mahar dalam Islam adalah keharusan berupa pemberian khusus  mempelai  laki-laki  kepada  mempelai  perempuan.  Mahar  menjadi  dasar  halalanya hubungan  suami  isteri  sebuah  pasangan,  dan  mungkin  itu  juga  sebabnya  sehingga  mahar dalam etnik Bugis Bone harus disebut dengan terangan dalam ijab qabul (akad nikah).
Mahar dalam perkawinan etnik Bugis Kabupaten Bone pada umunya disebut dengan istilah “sompa/  sunreng”. Mattulada  menjelaskan, sompa/  sunreng adalah  mahar  atau maskawin. 22 Berdasarkan hasil penulusuran, sompa/ sunreng dalam perkawinan etnik Bugis adalah suatu sinkretisme antara adat dengan syariat.
Dalam  pangngadeeng,  menurut  Mattulada,  sompai  itu  bertingkat-tingkat  sesuai dengan  status  sosial  perempuan  yang  dipinang.  Sompa  itu  biasanya  dihitung  dalam  nilai “rella”  (real) .  Sompa  di  kalangan  perkawinan  adat  etnik  Bugis  di  tiga  wilayah  kerajaan Bugis  yaitu  tana  Wajo,  tana  Bone  dan  tana  Soppeng  adalah  menjadi  acuan  ketika  hendak menetapkan berpa jumlah sompa seorang perempuang Bugis yang dipinang.
Di  masa  lampau  penetapan  sompa  ditetapkan  dengan  sangat  teliti,  sebab  bisa  fatal akibatnya  jika  salah  dalam  menetapkan.  Adapun  ketentuan  sompa  yang  diberlakukan  di Tellumpoccoe (Wajo, Bone dan Soppeng) adalah sebagai berikut:
a) Sompa  bocco, diberikan  kepada  ratu  perempuan  yang  memegang  kekuasaan kerajaan.  Jumlah sunreng nya  adalah  14 kati  doi’  lama .  Nilai    satu kati  doi’ lama = 88 real + 8 doi. Bersama itu diserahkan pula 1 ata dan 1 ekor kerbau.
b) Sompa  na  bocco ,  diberika  kepada  puteri  darah  penuh.  Jumlah  sunrengnya adalah 7 kati doi’ lama .
c) Sompa  kati,  diberikan  kepada  putri-putri  raja  bawahan.  Jumlah  sompanya adalah 1 kati doi’ lama setara dengan 88 rella + 8 doi’ bersama seorang ata, kecuali di tana Wajo, ata ditiadakan.
22 Mattulada, Latoa Satu lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis , h.47
d) Sompa anak Mattola , diberikan kepada puteri-puteri anak mattola , jumlahnya 3 kati doi’ lama.
e) Sompa anak rajeng, untuk anak-anak rajeng yang hanya berlaku di tana Wajo. Jumlahnya sompa nya adalah 2 kati doi’ lama.
f) Sompa cera sawi , untuk putrid-putri anak cera sawi (Wajo) yang kalau di Bone disebut anak karung sipue.
g) Sompa  tau  deceng ,  untuk  putrid-putri  to  maradeka.  Jumlah  maharnya  ½ kati doi’ lama .
h) Sompa tau sama , untuk putrid-putri to maradeka golongan to sama , jumlahnya ¼ kati doi’ lama . 23
Kalau diperhatikan ketentuan sompa dalam perkawinan etnik Bugis, tidak terkecuali etnik  Bugis  Bone,  maka  terlihat  dengan  jelas  bahwa  itu  adalah  simbol-simbol  yang berkategori  stratifikasi  sosial  perempuan,  sehingga  sulit  dipahami  jika  dikaitkan  dengan hukum Islam ( syar a’ ). Ada penjelasan singkat Mattulada yang member kejelasan sompa dan sunreng tersebut,  yaitu maskawin yang diberi  nilai  nominal  menurut  harga real  dapat  saja terdiri atas sebidang tanah, sawah, kebun, atau benda-benda pusaka lainnya. 24
Jumlah mahar dengan simbol-simbol sompa seiring dengan tidak ketatnya perjodohan etnik Bugis Bone terkait dengan stratifikasi sosial, maka simbol-simbol sompa tersebut sudah mulai juga disederhankan oleh etnik Bugis Bone saat sekarang. Sompa yang umum dipakai sekarang adalah sompa berkategori 88 rella untuk perempuan bangsawan, dan 44 rella untuk perempuan to deceng dan to sama/maradeka . Di samping itu, jumlah sompa adat sudah ada juga yang menafsirkan berdasarkan kurs uang real dengan rupiah sekarang, sehingga jumlah sompa itu tidak besar dan tidak memberatkan. Yang berat/ besar bagi perkawinan etnik Bugis adalah uang belanja (doi’ balanca).
Sebagaimana  disebutkan  bawa  bagi  etnik  Bugis  umumnya  dan  etnik  Bugis  Bone khususnya, sompa atau sundreng adalah sebuah pemberian. Pemberian itu lazimnya berupa benda  yang  bermanfaat  atau  memiliki  nilai  serta  benda  tersebut  bukan  kategori  haram. Tradisi tersebut sesai dengan hukum Islam.
Dari uraian diatas  dapat  disimpulkan bahwa Dalam  perkawinan tradisi entik   Bugis Kabupaten  Bone,  dan  Bugis  pada  umunya,  mahar  disebut  dengan  nama “sompa atau sunreng”. Mattulada  menjelaskan,  sompa  atau  sunreng  adalah  uang  mahar  dalam  hukum
23 Mattulada, Latoa Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis , h.47-48
24 Mattulada, Latoa Satu lukisan Analitis Antropologi Politik Orang Bugis , h.47
Islam,  begitupula  yang  diperoleh  dalam  kajian  pustaka  bahwa  mahar  dalam  hukum  Islam yaitu surat al-Nisa’ (4) / 4:
ْۤي ِّرَّم ا ًٔـْۤيِّن َه ُهْوُلُكَف ا ًسْفَن ُهْنِّ م ٍء ْي َش  ْن َع ْمُك َ ل  َنْب ِّط ْ نِّا َ ف ۗ ً ة َ ل ْح ِّن  َّنِّهِّت ٰ ق ُد َص َءۤا َسِّ نلا اوُت ٰ ا َو
أًـ
Terjemahan:
Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan  penuh  kerelaan.  Jika  mereka  menyerahkan  kepada  kamu  sebagian  dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. 25
Berdasarkan informasi tersebut dapat dipahami bahwa mahar adalah kewajiban yang tidak  ada  batasan-batasannya  menurut  syara’,baik  dari  segi  bendanya,  banyaknya  maupun teknik  pembayarannya.  Dengan  demikian,  peluang  budaya  masuk  dalam  ketentuan  mahar sangat memungkinkan dalam tiap perkawinan yang mengandung unsur kearifan lokal.

## Penyelesaian  sengketa  Mahar  atau  Sompa  di  Desa  Awang  Cenrana  Kecamatan Kabupaten Bone
Kasus sengketa mahar terjadi ketika  ditengah masyarakat, sebagaimana kasus  terjadi di Desa Awang Cenrana Kecamatan Cenrana yakni kasus dari Lelaki berinisial TM bin BD dengan  Perempuan  bernama  HS  binti  MP,  Berdasarkan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor 26/07/21/1985  (untuk  Istri),  Pada  hari  senin  tanggal  24  juli  1985  Pukul  10.00  Wita  telah berlangsung akad nikah antara :
1) Nama : Inisial TM 2) Bin : BD 3) Umur : 23 Tahun 4) Tempat lahir : Kajuara Desa Cenrana 5) Kewarganegaraan  : Indonesia 6) Agama : Islam 7) Status : Duda Mati 8) Pekerjaan : Petani Dengan seorang wanita; 1) Nama : Inisial HS 2) Binti : Inisial MP
25 Kementrian  Agama, al-Qur’an  Transliterasi  per  kata  dan  terjemahan  per  kata ,  (Ciputat:  Cipta Bagus Segera: 2011), h.77
3) Umur : 18 Tahun 4) Kewarganegaraan  : Indonesia 5) Agama : Islam 6) Status : Perawan 7) Pekerjaan : - Dengan seorang wali; 1) Nama : Inisial AR 2) Bin : Inisial MP 3) Umur : 18 Tahun 4) Kewarganegaraan  : Indonesia 5) Agama : Islam 6) Tempat Tinggal : Desa Cenrana Kec. Cenrana
7) Pekerjaan : Petani
Sebagai wali nasab dengan maskawin 44 Real: Rp. 88.000., pada tahun 1985 (tunai) ditambah  Sepetak Sawah dan akta nikah disahkan oleh pegawai pencatat nikah di Cenrana.
Mahar yang telah disebutkan pada waktu akad nikah Pada hari senin tanggal 24 juli 1985 Pukul 10.00 Wita, belum diterima oleh isterinya dikarenakan telah dikuasai oleh Inisial NN  binti  Inisial  BD  (adik  kandung  Inisial  TM  bin  Inisial  BD)  pada  hal  ketika  orang  tua mereka masih hidup, tanah tersebut telah dihibahkan kepada anaknya bernama  Inisial TM bin Inisial BD untuk dijadikan sebuah mahar. 26

## Penyelesaian Sengketa
Kasus  dari Inisial TM  bin Inisial  BD dengan Inisial  HS binti Inisial  MP ,  Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 26/07/21/1985 (untuk Istri), dan mahar tersebut dalam akta nikah belum diterima oleh isterinya dikarenakan objek  mahar dikuasai  oleh adik kandung Inisial TM bin Inisial BD (saudara Ipar Inisial HS binti Inisial MP), pada hal ketika orang tua mereka masih hidup, tanah tersebut telah dihibahkan kepada anaknya bernama Inisial TM bin Inisial BD untuk dijadikan objek mahar.
Adapun  penyelesaian sompa atau  mahar  berupa  tanah  tersebut  diselesaikan  dengan cara  tradisi  kekeluargaan  dengan  cara  musayawarah,  mereka  sepakat  bahwa sompa atau mahar  yang  dikuasai  oleh  adik  kandung Inisial TM  bin Inisial BD  (saudara  Ipar Inisial HS
26 Kutipan akta nikah (akta untuk istri) Nomor 26/07/VI/1985 yang bersumber dari Perempuan inisial HS binti Inisial MP, Wawancara di Desa Awang Cenrana Kec. Cenrana Kabupaten Bone pada hari Minggu 9Agustus 2020 Pukul10.00 Wita
binti Inisial MP) diganti dengan uang yang senilai dengan harga tanah pada waktu diadakan kesepakatan (akad nikah). 27
Berdasarkan kasus di atas bahwa penyelesaian sangketa sompa atau mahar perkawinan khususnya  di  Kabupaten  Bone  lazimnya  selesaikan  secara  hukum  Islam  dan  tradisi kekeluargaan.

## IV. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  dan  penjelasan  dalam  pembahasan  ini,  bahwa  mahar  dalam perspektif hukum perkawinan menurut Islam merupakan suatu  kewajiban oleh calon suami (mempelai pria) kepada calon istrinya (mempelai wanita) baik berupa benda maupun berupa jasa serta dapat  dipahami bahwa pemberian mahar oleh suami kepada istrinya merupakan suatu  kewajiban.  Apabila  suami  melalaikannya,  maka  suami  mempunyai  hutang  kepada istrinya.
Sompa atau mahar dalam perkawinan tradisi Bugis khususnya etnik Bugis Kabupaten Bone adalah sinkretisme antara adat dengan Syariat, Begitupula jika terjadi kasus sangketa sompa atau mahar dapat diselesaikan secara hukum Islam dan tradisi kekeluargaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd. Asiz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam 3. Cet.I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
Abd.  Kadir  Ahmad, Sistem  Perkawinan  Di  Sulawesi  Selatan  Dan  Sulawesi  Barat , Makassar: Indobis Publishing: 2006
Abdullah K, Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian. Cet. I; Watampone, Luqman al- Hakim Press, 2013
Abu  al-Husain  Ahmad  bin  Faris  bin  Zakariyah, Mu’jam  Maqayis  al-Lugah,Juz  III . Cet.II;Mesir : Maktab al-Babiy al-Halabi wa Awla>duh,1971
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam. Yokyakarta: UII Pres, 2000
Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1. Cet. I; Bandung; Pustaka Setia, 2001
Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif. Cet. 8; Jakarta: Raja Grafindo, 2011
27 Inisial  HS  binti Inisial  MP, Wawancara  di  Desa  Awang Cenrana  Kec.  Cenrana  Kabupaten  Bone pada hari Minggu 9 Agustus 2020 Pukul16.00 Wita
Ibnu Taimiyah, Majmu Fatawa tentang Nikah, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An- Naba, Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam, tth, h.
Kementrian  Agama, al-Qur’an  Transliterasi  per  kata  dan  terjemahan  per  kata ,  Ciputat: Cipta Bagus Segera, 2011
Kementrian  Agama, al-Qur’an  Transliterasi  per  kata  dan  terjemahan  per  kata .  Ciputat: Cipta Bagus Segera: 2011
Mattulada, Latoa  Satu  Lukisan  Analitis  Terhadap  Antropologi  Politik  Orang  Bugis . Cetakan pertama, Makassar: Hasanuddin University Press, 1995
Muh}ammad al-Sharbini al-Kha>tib, Mughni Juz III. Mesir; Mustafa al-Babby al-Halabi wa Awla>duh,1995
Mulyana D, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya ,. Bandung: Rosda Karya, 2003
Mustafa Kamal Pasha, Fikih Islam. Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009
Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia . Jakarta: UI Press, 1986
Suharamis Arikunto, Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002
Supriadi, Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Mahar: Studi Anaisis Menurut Perundang- Undangan. IAIN Bone: 2016
Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian Kualitatif . Cet  VIII;Bandung : Alfabeta, 2013
Syarifuddin Latif, Hukum Perkawinan Di Indonesia Hukum Perkawinan Di Indonesia. Cet I; Watampone:  CV Berkah Utami, 2010
Syibli Syarjaya, Tafsir Ayat-ayat Ahkam. Jakarta: Rajawali Pers, 2008
Syibli Syarjaya, Tafsir Ayat-ayat Ahkam. Jakarta: Rajawali Pers, 2008