Analisis Laju Pertumbuhan dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018-2022
Fathia 1 , Santi Yunus 2 , Yunus Sading 3 , Rita Suirlan 4 , Andi Herman Jaya 5 1,2,3,4,5 Universitas Tadulako E-mail: fathiyatya22@gmail.com
Article History:
Received: 10 Maret 2024
Revised: 20 Maret 2024
Accepted: 23 Maret 2024 Abstract: Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui laju pertumbuhan dan efektivitas penerimaan pajak daerah serta kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Sigi selama periode 2018-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan laju pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Sigi selama periode 2018-2021 masuk dalam kriteria tidak berhasil dan pada Tahun 2022 masuk dalam kriteria kurang berhasil, dengan persentase yang cenderung meningkat dimana hanya pada Tahun 2021 yang sempat menurun tetapi kembali mengalami peningkatan pada Tahun 2022. Adapun persentase laju pertumbuhan yang tertinggi hanya mencapai 51,40 persen pada Tahun 2022, dan yang terendahnya yakni -07,60 persen pada Tahun 2018. Sementara efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Sigi periode 2018-2022 termasuk dalam kriteria sangat efektif, dengan persentase yang cenderung menurun yang dimana hanya pada Tahun 2022 mengalami peningkatan. Adapun persentase efektivitas yang tertinggi mencapai angka 129,69 persen pada Tahun 2018 dan persentase terendahnya mencapai angka 108,35 persen pada Tahun 2021. Dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Sigi periode 2018-2021 masuk dalam kriteria kurang dan pada tahun 2022 masuk dalam kriteria sedang, dengan persentase yang cenderung meningkat dimana hanya pada Tahun 2019 yang sempat menurun tetapi kembali mengalami peningkatan pada Tahun 2020 hingga Tahun 2022. Adapun persentase kontribusi yang tertinggi hanya mencapai 28,10 persen pada Tahun 2022, dan persentase terendahnya hanya 16,85 persen pada Tahun 2019.
Keywords: Laju pertumbuhan,
Efektivitas,
Kontribusi, Pajak daerah, Pendapatan asli daerah.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1234
PENDAHULUAN Pembangunan atau proses perbaikan yang berkesinambungan mempunyai tujuan untuk mutu kehidupan yang lebih baik lagi serta untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang mana sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Pelaksanaan pembangunan nasional mesti berjalan beriringan dengan pembangunan daerah, yang dimana pelaksanaan pembangunan daerah yang merata merupakan dorongan yang besar untuk keberhasilan pembangunan nasional. Namun, dalam progresnya sering kali dihadapkan oleh permasalahan-permasalahan yang cukup kompleks. Sebab itu, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun satu bentuk upaya pemerintah yakni diterapkannya otonomi daerah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 diterangkan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Melalui otonomi daerah ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya. Akan tetapi bersamaan dengan wewenang tersebut, pemerintah daerah juga dituntut harus mampu mandiri atau tidak bergantung pada pemerintah pusat lagi dan dapat membiayai sendiri biaya pembangunan daerahnya. Karena itu, sumber keuangan daerah menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, sebab tanpa adanya dana yang cukup akan menyulitkan pemerintah daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerahnya. Keuangan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah atau yang biasa disingkat dengan PAD dan juga penerimaan daerah lainnya baik yang bersumber dari daerah ataupun yang dari pemerintah pusat. PAD ialah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerah nya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan [1]. PAD sebagai sumber pendapatan dalam membiayai pembangunan daerah mempunyai peranan yang penting sehingga perlu untuk dikelola dengan baik, yang dimana PAD menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi pada suatu daerah dan juga gambaran tingkat kemandirian daerah tersebut. Semakin tinggi PAD pada suatu daerah maka tingkat kemandirian daerah tersebut akan semakin tinggi sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat akan lebih berkurang yang menandakan bahwa daerah tersebut telah menyelenggarakan otonomi daerah dengan optimal. Dan juga sebaliknya, apabila PAD pada suatu daerah mengalami penurunan maka tingkat kemandirian daerah tersebut akan menjadi rendah yang menandakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tersebut belum maksimal.
Dalam meningkatkan PAD, pemerintah daerah perlu untuk menganalisis sektor-sektor potensial yang terdapat pada daerahnya kemudian mengembangkan sektor potensial tersebut sebagai penghasilan daerah. Dan hal ini juga yang tengah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sigi, mengingat bahwa Kabupaten Sigi merupakan satu dari banyaknya kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki beberapa sektor potensial termasuk sektor wisata pariwisata yang dapat dikembangkan lagi guna meningkatkan PAD nya yang sempat menurun pada Tahun 2018 yang sebagaimana terlihat pada data dibawah ini:
Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sigi periode 2018-2022 Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat (1) yang kemudian di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa “PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah”. Pajak daerah atau kewajiban kepada masyarakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) masing-masing daerah dengan mengingat dan memandang atau melihat kemampuan daerah dalam penarikan pajak untuk penerimaan daerah [2]. Pajak Daerah menjadi sumber penerimaan utama pada PAD, yang mana mayoritas daerah-daerah di Indonesia memiliki pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar atau yang paling banyak pada PAD-nya. Pajak Daerah yang memiliki banyak jenis pajak, sehingga dapat membantu dalam meningkatkan PAD. Meninjau dari hal ini, membuat penulis merasa tertarik untuk menganalisis laju pertumbuhan dan efektivitas penerimaaan pajak daerah serta kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Sigi selama periode 2018-2022 dengan tujuan untuk mengetahui tingkat laju pertumbuhan dan juga efektivitas serta kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Sigi selama periode 2018-2022.
Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis laju pertumbuhan, dan efektivitas penerimaan pajak daerah serta kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Sigi periode 2018-2022, agar dapat mengetahui tingkat laju pertumbuhan dan efektivitas penerimaan pajak daerah serta kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Sigi periode 2018-2022. Hasil dan rekomendasi penelitian ini akan memberikan arahan yang penting bagi pemerintah daerah, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam mendorong pembangunan daerah Kabupaten Sigi.

## LANDASAN TEORI
Laju Pertumbuhan Laju pertumbuhan merupakan proses kenaikan dalam jangka panjang, dan laju pertumbuhan yang bisa menilai kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan juga meningkatkan pencapaian dari Tahun ke Tahun [3]. Laju pertumbuhan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur dan menilai seberapa besar kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sigi dalam memungut pajak daerah sehingga bisa menujukkan sampai sejauh mana pemerintah daerah Kabupaten Sigi bisa mampu mempertahankan dan meningkatkan penerimaan pajak daerah dari Tahun ke Tahun. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa laju pertumbuhan dalam penelitian ini merupakan proses kenaikan pajak daerah Kabupaten Sigi dalam jangka waktu yang panjang.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1236
Efektivitas Efektivitas ialah ukuran dari berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi bisa mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan sudah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang sudah dikeluarkan untuk mencapai tujuan, karena biaya dapat melebihi dari yang sudah dianggarkan. Tetapi Efektivitas hanya menilai apakah suatu program atau kegiatan sudah mencapai tujuan yang ditetapkan [4].
Kaitan konsep efektivitas dengan kinerja organisasi pemerintah daerah dalam hal pemungutan pajak daerah, lebih mengarah pada keberhasilan pemerintah daerah dalam bertanggung jawab atas tugas dan juga fungsi pemerintahan dalam memungut pajak daerah sehingga target yang sudah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas dalam penelitian ini merupakan keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak daerah dari target yang ditetapkan.
Kontribusi
Kata kontribusi berasal dari Bahasa Inggris, “ contribute ” atau “ contribution ” yang berarti sumbangan, keterlibatan, ikutsertaan. Dalam tesaurus Bahasa Indonesia Kontribusi merupakan sumbangan, sokongan, partisipasi, peran serta, andil, pemberian, partisipasi, bantuan [5]. Menurut kamus ekonomi kontribusi merupakan sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Merujuk dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan kontribusi adalah sumbangsih atau daya dukung yang diberikan oleh sesuatu hal, yang memberikan peranan dari tercapainya sesuatu yang lebih baik.
Kontribusi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pajak daerah memberikan sumbangan terhadap PAD Kabupaten Sigi, untuk dapat mengetahui kontribusinya maka dilakukan pembandingan antara penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya maka semakin besar pula pernanan pajak daerah terhadap PAD, dan juga sebaliknya apabila hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil [6].
Pajak Daerah
Pajak daerah dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2009 didefinisikan sebagai pembayaran wajib yang dibayarakan oleh orang atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dikenakan, dan juga digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah pemerintah daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua yakni pajak daerah pada provinsi dan pajak daerah pada kabupaten/kota. Pajak daerah pada provinsi terdiri : pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan Bea balik nama kendaraan bermotor. Adapun pajak pada kabupaten/kota antara lain : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak penerangan jalan, pajak mineral dan bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak tersebut, serta jenis pajak tersebut tidak bisa dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa PAD ialah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian direvisi menjadi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 bahwa klasifikasi PAD terdiri : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Penerimaan daerah yang berasal dari PAD didalam penyelengaraan otonomi daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber- sumber di luar PAD, sebab PAD bisa dipergunakan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembangunan daerah sesuai dengan inisiatif dan juga daya usaha daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah bersifat lebih terikat.
METODE PENELITIAN Sesuai dengan tujuan penelitian, maka tipe penelitian yang digunakan ialah deskriptif. Penetuan tipe penelitian berdasarkan pada fokus penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat laju pertumbuhan dan efektivitas penerimaan pajak daerah serta seberapa besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pajak daerah terhadap PAD. Adapun jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa laporan target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Sigi serta laporan target dan realisasi PAD Kabupaten Sigi.
Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi literatur (jurnal-jurnal), kepustakaan (buku-buku), arsip atau laporan (dokumen pemerintah). Dan sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sigi. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data yang dibutuhkan yaitu melalui studi dokumen dan studi kepustakaan.
Pada penelitian ini menggunakan metode analisis perhitungan yaitu metode deskriptif kuantitatif dengan alat analisis sebagai berikut : Analisis Laju Pertumbuhan Rumus perhitungan laju pertumbuhan pajak daerah adalah sebagai berikut [7] :
Gₓ = � ₜ − �₍ₜ₋₁₎ � ₍ₜ₋₁₎ �100%
Di mana:
Gₓ
: Laju Pertumbuhan Pajak Daerah pertahun
Xₜ : Realisasi penerimaan Pajak
Daerah pada tahun tertentu X₍ₜ₋₁₎ : Realisasi penerimaan
Pajak Daerah pada tahun sebelumnya
Dan kriteria yang digunakan dalam menilai laju pertumbuhan pajak daerah pada penelitian ini, berdasarkan pada Kepmendagri No 690.900.327 Tahun 2006 yang sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini :
Tabel 2. Kriteria Klasifikasi Laju Pertumbuhan Persentase Kriteria 85-100 Sangat Berhasil 70-85 Berhasil 55-70 Cukup Berhasil 30-55 Kurang Berhasil <30 Tidak Berhasil
Sumber : Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 2006 Analisis Efektivitas

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Rumus perhitungan efektivitas penerimaan pajak daerah menurut adalah sebagai berikut [8] :
E = ��������� ���������� ����� �����ℎ ������ ���������� ����� �����ℎ � 100%
Dan kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas penerimaan pajak daerah dalam penelitian ini, berdasarkan Kepmendagri No 690.900.327 Tahun 2006 yang sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.
Kriteria Klasifikasi Efektivitas Persentase Kriteria >100 Sangat Efektif 90-100 Efektif 80-90 Cukup Efektif 60-80 Kurang Efektif <60 Tidak Efektif
Sumber : Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 2006 Analisis Kontribusi
Rumus perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap PAD menurut adalah sebagai berikut [9] :
K = ��������� ���������� ����� �����ℎ
��������� ���������� ��� � 100%
Dan kriteria yang digunakan dalam menilai seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD dalam penelitian ini, berdasarkan Kepmendagri No 690.900.327 Tahun 2006 yang sebagaimana berikut ini :
Tabel 4, Kriteria Klasifikasi Kontribusi
Sumber : Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 2006

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisis Laju Pertumbuhan Berdasarkan hasil analisis laju pertumbuhan pada tabel 5 menunjukkan bahwa pajak daerah Kabupaten Sigi memiliki laju pertumbuhan yang cenderung termasuk dalam kriteria tidak berhasil, yang mana laju pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Sigi pada periode 2018-2021 termasuk dalam kriteria tidak berhasil dan pada Tahun 2022 masuk dalam kriteria kurang berhasil. Adapun tingkat laju pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Sigi yang tertinggi hanya mencapai 51,40 persen pada Tahun 2022, sementara yang terendahnya yakni -07,60 persen pada Tahun 2018. Tidak berhasil/kurang berhasilnya nya laju pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Sigi disebabkan oleh dampak dari bencana alam gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Sigi dan sekitarnya pada Tahun 2018 yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak daerah Tahun 2018 lebih rendah dibandingkan pada tahun sebelumnya sehingga tingkat laju pertumbuhannya menjadi negatif, tetapi pada Tahun 2019 tingkat laju pertumbuhannya berubah menjadi positif meskipun tingkat laju pertumbuhannya masih rendah, dan hal itu merupakan proses pemulihan Kabupaten Sigi dari dampak bencana alam tersebut. Setelah Kabupaten Sigi pulih kembali, pada Tahun-Tahun berikutnya tingkat laju pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Sigi meningkat meski pada Tahun 2021 sempat menurun tetapi kembali meningkat pada Tahun 2022. Hal ini menunjukan bahwa peningkatan laju pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Sigi sudah mulai membaik sehingga harusnya dipertahankan agar tidak terjadi penurunan lagi, dan juga harus lebih ditingkatkan lagi mengingat kembali bahwa laju pertumbuhannya masih termasuk dalam kriteria yang tidak berhasil dan juga kurang berhasil.
Tabel 5. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Sigi Periode 2018-2022
Tahun Penerimaan Pajak Daerah (Rp) Presentase Laju Pertumbuhan (%) Kriteria Laju Pertumbuhan 2018 9.907. 359.798 - 07,60 Tidak Berhasil 2019 10.020.704.737 01,14 Tidak Berhasil 2020 12.903.566.856 28,76 Tidak Berhasil 2021 16.050.787.185 24,39 Tidak Berhasil 2022 24.301.749.813 51,40 Kurang Berhasil Rata-Rata 19,62 Tidak Berhasil
Sumber : Diolah oleh penulis Hasil Analisis Efektivitas Hasil analisis efektivitas tabel 6 menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Sigi periode 2018-2022 termasuk dalam kriteria sangat efektif, dengan persentase yang cenderung menurun yang mana hanya pada Tahun 2022 mengalami peningkatan. Adapun tingkat efektivitas tertinggi pajak daerah Kabupaten Sigi yakni pada Tahun 2018 mencapai angka 129,69 persen adapun persentase terendahnya pada Tahun 2021 yang mencapai angka 108,35 persen. Hal tersebut merupakan pencapaian yang sangat baik dimana realisasi penerimaan pajak daerah periode 2018-2022 dapat mencapai juga melebihi target yang telah di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sigi, oleh sebab itu sangat perlu perhatian dari pemerintah Kabupaten Sigi untuk selalu bisa berkomitmen dalam mempertahankan target-target yang akan dicapai. Tabel 6. Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sigi Periode 2018-2022
Tahun Target Penerimaan Pajak Daerah (Rp) Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp) Presentase Efektivitas (%) Kriteria Efektivitas 2018 7.639.413.033 9.907. 359.798 129,69 Sangat Efektif 2019 8.188.788.422 10.020.704.737 122,37 Sangat Efektif 2020 11.302.000.000 12.903.566.856 114,17 Sangat Efektif 2021 14.814.000.000 16.050.787.185 108,35 Sangat Efektif 2022 19.669.862.500 24.301.749.813 123,55 Sangat Efektif Rata-Rata 119,63 Sangat Efektif
Sumber : Diolah oleh penulis Hasil Analisis Kontribusi Hasil analisis kontribusi pada tabel 7 dibawah menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Sigi periode 2018-2022 masih termasuk dalam kriteria yang kurang dengan persentase yang cenderung meningkat dimana hanya pada Tahun 2019 yang sempat menurun tetapi kembali mengalami peningkatan pada Tahun 2020 hingga Tahun 2022. Adapun tingkat kontribusi pajak daerah Kabupaten Sigi yang tertinggi hanya mencapai 28,10 persen pada Tahun 2022, sementara yang terendahnya yaitu hanya 16,85 persen pada Tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah masih kurang dalam berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Sigi, sehingga pemerintah Kabupaten Sigi mempertahankan dan meningkatkan lagi realisasi penerimaan pajak daerah agar bisa berkontribusi lebih terhadap PAD Kabupaten Sigi. Dan dari data Pajak Daerah Kabupaten Sigi yang diperoleh menunjukkan bahwa pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangun diurutan pertama yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap penerimaan pajak daerah mencapai 41,19 persen pada Tahun 2018, yang menurun pada

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1240
Tahun 2019 menjadi 37,36 persen, tetapi meningkat kembali pada Tahun 2020 menjadi 47,63 persen, lalu kembali meningkat pada Tahun 2021 menjadi 52,15 persen, dan meningkat lagi pada Tahun 2022 menjadi 53,08 persen. Adapun diurutan kedua yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap penerimaan pajak daerah merupakan pajak Penerangan jalan yang mencapai 32,45 persen pada Tahun 2018, yang meningkat menjadi 34,87 persen pada Tahun 2019, tetapi menurun menjadi 29,48 persen pada Tahun 2020, lalu menurun lagi menjadi 28,20 persen pada Tahun 2021, dan menurun lagi menjadi 24,78 persen pada Tahun 2022.
Tabel 7. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Sigi Periode 2018-2022
Tahun Penerimaan Pajak Daerah (Rp) Penerimaan PAD (Rp) Presentase Kontribusi (%) Kriteria Kontribusi 2018 7.639.413.033 50.857.832.638 19,48 Kurang 2019 8.188.788.422 59.453.574.072 16,85 Kurang 2020 11.302.000.000 65.935.399.097 19,57 Kurang 2021 14.814.000.000 78.737.016.212 20,39 Kurang 2022 19.669.862.500 86.478.763.682 28,10 Sedang Rata-Rata 20,88 Kurang
Sumber : Diolah Oleh Penulis

## KESIMPULAN
Hasil pembahasan diatas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Sigi periode 2018-2022 cenderung masuk dalam kriteria tidak berhasil, yang mana laju pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Sigi di Tahun 2018-2021 masuk dalam kriteria tidak berhasil dan di Tahun 2022 masuk dalam kriteria kurang berhasil dengan rata-rata persentasenya yakni 19,62 persen. Sementara efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Sigi periode 2018-2022 masuk dalam kriteria sangat efektif dengan rata-rata persentasenya adalah 119,63 persen. Dan adapun kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Sigi periode 2018-2022 cenderung masuk dalam kriteria kurang, yang mana di Tahun 2018-2021 masuk dalam kriteria kurang dan di Tahun 2022 masuk dalam kriteria sedang dengan rata-rata persentasenya yaitu 20,88 persen. Sehingga penulis berharap bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi mampu meningkatkan lagi penerimaan Pajak Daerahnya.
DAFTAR REFERENSI Djaenur, A. (2012). Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah. Bandung: Pustaka Pelajar.
Dina, A., Ayuningtyas, Arniyanti 2008. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Universitas Islam Negri Syarif Hidayah Jakarta.
Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Keempat. Penerbit Salemba Empat : Jakarta. Mardiasmo. (2002). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset. Endarmoko, E. (2006) : Thesaurus Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Indonesia Pustaka Utama. Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: PT Erlangga.
Halim, A. (2004). Manajemen Keuangan Daerah. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
Halim, A., Kusufi, S.M. 2011. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Kamaroellah, A. (2021). Pajak dan Retribusi Daerah (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah). Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. Bahasaoan, A. N., Rahmat, A., BTahawa, T. H., Tuty, F. M., & Lenas, M. N. J. (2022). Analysis of Economic Growth and Base Sectors in West Sulawesi Province 2015-2021. Jurnal Mantik, 6(3), 3754-3763.