## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERSEROAN TERBATAS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) OF LIMITED LIABILITY COMPANIES: REGULATIONS AND IMPLICATIONS

## Agiel Al Assyafar
Megister Hukum Universitas Indonesia E-mail: alassyafara@gmail.com

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan pengaturan Pertanggung jawaban Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) , dan implikasi dari pelaksanaan pertanggungjawaban Perseroan Terbatas (Corporate Social Responsibility) . Penelitian ini adalah hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu: (1) pendekatan undang-undang (statute approah), (2) pendekatan konseptual (conceptual approach), dan (3) pendekatan kasus. Sumber datanya berasal dari data kepustakaan, dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi dokumenter berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, buku maupun Jurnal dan penelitian dari banyak pihak yang terkait Pertanggungjawaban Perseroan terbatas Sosial dan Lingkungan. Teknik analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini dijelaskan melalui (1) assessment, menganjurkan seluruh perusahaan perlu melakukan kegiatan CSR tidak hanya untuk membawa manfaat sebesar-besarnya bagi pemilik atau pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat sekitar; (2) reward & punishment, berbagai konsekuensi sosial, ekonomi dan ekologi dari penetapan kawasan industri, bisnis perlu mengambil tanggung jawab untuk masyarakat umum melalui kegiatan tertentu. Namun, karena banyaknya kontrak CSR di bawah berbagai undang-undang dan peraturan, ada ketidakpastian unik mengenai implementasi aktual.
Kata kunci: Corporate Social Responsibility; Perseroan Terbatas;

## Abstract
The purpose of this research is to explain the regulation of Corporate Social Responsibility (CSR) and the implications of implementing CSR by Limited Liability Companies (LLCs). This research adopts a normative legal approach, utilizing statutory, conceptual, and case- based analyses. The data sources consist of literature and legal materials, including primary, secondary, and tertiary legal sources. Data collection techniques involve documentary studies encompassing relevant legislative documents, books, journals, and research from various parties related to the social and environmental responsibility of LLCs. The data analysis technique employed is qualitative analysis. The research findings are presented through the following points: (1) assessment, advocating that all companies should engage in CSR activities not only for the benefit of shareholders but also for the welfare of the community, especially the local community; (2) reward and punishment, highlighting the social, economic, and ecological consequences of establishing industrial zones, where businesses should take responsibility for the general public through specific activities. However, due to numerous CSR contracts under various laws and regulations, there is unique uncertainty regarding actual implementation.
Keywords: Corporate Social Responsibility; Limited Liability Companies;

## 416~423

## A. PENDAHULUAN
Perseroan Terbatas (PT) dinyatakan sebagai badan hukum dalam sistem perdata sebagai badan hukum yang berdiri sendiri dan bersifat tetap. Misalnya, menurut beberapa teori perusahaan, yang paling umum adalah teori fiktif bahwa suatu perusahaan bertindak secara independen dan independen.
Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 1 (1) adalah badan hukum yang didirikan dengan perjanjian, beroperasi dengan modal dasar yang sepenuhnya terbagi menjadi saham, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, yang didefinisikan sebagai korporasi. Dalam undang-undang ini dan ketentuan pelaksanaannya.
Dan tentunya motivasi utama suatu perusahaan, industri, atau bisnis adalah untuk meningkatkan keuntungan. Namun, melakukan bisnis yang melanggar prinsip moral dan nilai etika tidak produktif dan cenderung mengarah pada inefisiensi. Manajemen yang tidak menganut dan tidak menerapkan nilai-nilai moral berorientasi pada keuntungan (goal) dalam jangka pendek dan tidak layak dalam jangka panjang. Seiring dengan tumbuhnya peran swasta melalui pasar bebas, privatisasi, globalisasi, dan lain- lain, sektor swasta semakin berinteraksi dan mengambil tanggung jawab sosial dengan masyarakat dan pihak lain.
Sekarang banyak perusahaan tumbuh, kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan dapat terjadi pada saat yang sama. Untuk alasan ini, ada juga kesadaran untuk mengurangi efek samping. Banyak perusahaan swasta telah mengembangkan apa yang dikenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). Banyak peneliti telah menemukan hubungan positif antara tanggung jawab sosial perusahaan dan kinerja keuangan, bahkan jika dampaknya jangka panjang. Pelaksanaan CSR tidak lagi dianggap sebagai biaya, melainkan investasi oleh perusahaan.
Oleh karena itu, CSR merupakan tugas pelaku ekonomi untuk berperan dan berfungsi dalam pengembangan dan penguatan masyarakat sekitar perusahaan. Dengan kata lain, CSR bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari kegiatan bisnis pada semua pemangku kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan dan memaksimalkan dampak positif dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ini adalah inisiatif serius oleh badan usaha. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas bagaimana eksistensi CSR dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Dikatakan penelitian hukum normatif adalah disebabkan karena penelitian ini memusatkan pokok kajiannya pada norma-norma yang berkaitan dengan substansi mengenai pengaturan Pertanggungjawaban social dan lingkungan perusahaan yang diatur melalui peraturan perundang undangan perseroan terbatas serta peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur terkait CSR. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu: (1) pendekatan undang-undang (statute approah), (2) pendekatan konseptual (conceptual approach) , dan (3) pendekatan kasus. Sumber data yang utama digunakan di dalam  penelitian ini, yaitu data kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, data kepustakaan  dapat dibedakan menjadi tiga jenis bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data kepustakaan, yaitu studi dokumenter. Dokumen-dokumen yang dikaji, yaitu dokumen- dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, buku maupun Jurnal dan penelitian dari banyak pihak yang terkait Pertanggungjawaban Perseroan terbatas
Sosial dan Lingkungan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis kualitatif.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Tinjauan Hukum Corporate Social Responsibility (CSR)
Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan menurut Perundang-undangan Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3, adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pertanggungjawaban Sosial juga dapat diartikan Sebagai kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan mengambil tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat. 1
Corporate Social Responsibility/CSR merupakan elemen jangka panjang dari strategi bisnis perusahaan. Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah pola pikir organisasi, terutama perusahaan, terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, masyarakat, dan lingkungan dalam semua aspek operasi perusahaan, seperti produk dan keselamatan kerja 2 . CSR tidak hanya berlaku untuk konsep dukungan keuangan untuk lingkungan sosial, tetapi juga untuk perlakuan non- diskriminatif terhadap perusahaan oleh karyawan, memiliki hubungan yang baik dengan pemasok. Tanggung jawab sosial perusahaan positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi beban keuangan, negara berkembang, meningkatkan investasi dalam bisnis, dan memperkuat jaringan kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. 3
CSR bukan lagi sekedar tuntutan moral, melainkan kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan, karena spesifikasi CSR dapat mengubah pandangan dan perilaku pelaku ekonomi. Persepsi ini berarti bahwa perusahaan tidak lagi mementingkan diri sendiri dan harus menyesuaikan diri secara budaya dengan lingkungan sosialnya, bukan dipinggirkan atau dikucilkan dari masyarakat. Oleh karena itu, jika CSR bersifat sukarela dan tidak perlu lagi diartikan sebagai tanggungjawab di masa depan, itu tidak berlebihan, tetapi terkait dengan sanksi dan harus dilakukan dalam arti tanggung jawab.
Mengingat kondisi yang diberikan, hak ini tidak selalu merupakan kondisi esensial untuk mencapai tujuan sebagai produk politik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu dalam kemampuannya untuk tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, Roscoe Pound menyatakan bahwa fungsi utama hukum adalah “social engineering”. Doktrin ini menyatakan bahwa hukum harus dikembangkan dalam menanggapi perubahan nilai-nilai sosial. Untuk itu, disarankan untuk memperjelas kepentingan masyarakat yang ada: kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan umum.
CSR bukan lagi sekedar tuntutan moral, melainkan kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan, karena spesifikasi CSR dapat mengubah pandangan dan perilaku pelaku ekonomi. Persepsi ini berarti bahwa perusahaan tidak lagi mementingkan diri sendiri dan harus menyesuaikan diri secara budaya dengan lingkungan sosialnya, bukan dipinggirkan atau dikucilkan dari masyarakat. Oleh karena itu, ke depan, tidaklah
1 Amin Widjaja Tunggal, Corporate Social Responsibility, (Harvindo: Jakarta, 2008), h. 161.
2 Faculty Members Binus University, MEMAHAMI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR), https://acco unting.binus.ac.id/2019/05/14/memahami-corporate-social-responsibility-csr/ diakses 1 Juli 2020
3 Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, Corporate Sosial Responsibility, (Bandung: In-Trans Publishing, 2008), h.
15.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 418~423
berlebihan jika dikatakan bahwa CSR bersifat sukarela sehingga tidak perlu diartikan sebagai kewajiban dan perlu dilaksanakan dalam arti kewajiban karena berkaitan dengan sanksi.
Mengingat kondisi yang diberikan, hak ini tidak selalu merupakan kondisi esensial untuk mencapai tujuan sebagai produk politik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu dalam kemampuannya untuk tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, Roscoe Pound menyatakan bahwa fungsi utama hukum adalah “social engineering”. Doktrin ini menyatakan bahwa hukum harus dikembangkan dalam menanggapi perubahan nilai-nilai sosial. Untuk itu, disarankan untuk memperjelas kepentingan masyarakat yang ada: kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan umum 4 .
Oleh karena itu, bagi Roscoe Pound, hukum adalah alat membangun-dan- pinjaman (hukum adalah alat rekayasa sosial). Oleh karena itu, hukum tidak hanya didasarkan pada akal tetapi juga pada pengalaman. Alasan diuji oleh pengalaman, dan pengalaman dikembangkan oleh alasan. Ada banyak alasan untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan Dan sebagai kombinasi dari kebutuhan, faktor internal dan eksternal. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Frynas, kami percaya bahwa pertimbangan perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR, antara lain, secara luas didasarkan pada 5 :
1) Untuk memenuhi regulasi, hukum dan aturan;
2) Sebagai investasi sosial perusahaan untuk mendapatkan image yang positif;
3) Bagian dari strategi bisnis perusahaan;
4) Untuk memperoleh licence to operate dari masyarakat setempat;
5) Bagian dari  risk  management  perusahaan  untuk meredam d a n menghindari konflik social.

## 2. Bentuk-bentuk CSR
Terdapat 4 jenis model CSR yang dikemukakan oleh Hartman, Des Jardins, dan Macdonald, dalam buku Business Ethics, Decision making for Personal Integrity & Social Responsibility Third Edition diantaranya 6 :

## Economic View of CSR
Economic View of CSR memandang tanggung jawab sosial sebuah perusahaan sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut, misalnya menghasilkan produk dan layanan yang memberikan manfaat kepada masyarakat luas dan juga segala hal yang berhubungan dengan tindakan dari sebuah perusahaan, seperti apakah dalam menghasilkan produknya, sebuah perusahaan telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Tanggung jawab tersebut terdiri dari 3 tingkatan, yakni apakah perusahaan tidak menimbulkan kerusakan, apakah perusahaan telah melakukan segala daya upaya untuk mencegah timbulnya kerusakan dan yang paling terakhir adalah apakah perusahaan selalu konsisten untuk melakukan kebaikan dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik.

## Philantropic Model of CSR
4 Roscoe Pound dalam Mas Soebagio dan Slamet Supriatna, Dasar-Dasar Filsafat, Suatu Pengantar ke Filsafat Hu- kum, Akademika Presindo, Jakarta, 1992, hal 68.
5 Meilanny Budiarti S. & Santoso Tri Raharjo, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DARI SUDUT PANDANG PERUSAHAAN, Vol 4, No 1 (2014): Share Social Work Journal,Hal. 14
6 Fakhruroji Hasan, 4 Bentuk Model Corporate Social Responsibility, https://fakhrurrojihasan.wordpress .com/2016/02/16/4-bentuk-model-corporate-social-responsibility/, diakses 1 Juli 2020
Filantropi dapat diartikan sebagai perwujudan dari rasa kasih sayang kepada sesama manusia yang berwujud sumbangan dalam bentuk uang, barang, atau karya lainnya bagi orang yang membutuhkan atau untuk tujuan-tujuan sosial lainnya.
Filantropi dan program tanggung jawab perusahaan (CSR) memiliki spirit yang sama, yaitu memberikan empati kepada orang lain atas nama kemanusiaan. Dari sudut pandang ini, perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk bekontribusi pada hal sosial tetapi menjadi hal yang baik jika dilakukan dan sesuatu yang dapat kita dorong.
Model Philantropi membantu membangun citra perusahaan yang baik, mengurangi pajak, membangun hubungan, dan membangun reputasi yang baik dengan komunitas dan komunitas. Seperti banyak perusahaan yang mensponsori seni, museum, teater, dan acara sekolah dengan harapan publikasi akan bermanfaat. Namun, beberapa peru- sahaan memberikan kontribusi sosial tanpa manfaat reputasi. Dalam situasi di mana dukungan bisnis untuk masalah sosial diberikan untuk keuntungan sosial, ini adalah pandangan ekonomi yang sama dengan investasi, bukan kontribusi.

## Social Web Model of CSR
Social Web Model of CSR ini mempunyai pendapat bahwa perusahaan dalam menjalankan bisnis mempunyai hubungan keterkaitan sebagai masyarakat, dimana perusahaan harus menjalankan tugas etika yang bersifat normatif dan memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi.
Selain fokus pada tanggung jawab dan kewajiban bisnis, perusahaan memberikan tanggung jawab karyawan model CSR ini, yaitu hak yang tidak terikat secara hukum, seperti hak pekerja atas kesehatan, saya menganggapnya sebagai tanggung jawab untuk dilakukan. Dan hak karyawan atas keselamatan, privasi, dan proses kerja. Kewajiban sosial lainnya, seperti penyediaan produk yang aman, promosi barang atau jasa yang tidak operasional atau mengandung unsur palsu. Contoh praktik model web sosial adalah teori pemangku kepentingan. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan adalah suatu entitas yang tidak hanya melindungi kepentingannya sendiri, tetapi juga memberikan nilai dan manfaat bagi para pemangku kepentingan seperti pemegang saham, karyawan, konsumen, pemasok, dan pemerintah. Tujuan dari tujuan pemangku kepentingan adalah untuk menambah nilai perusahaan dari apa yang telah dilakukan  perusahaan.

## Integrative Model of CSR
Setiap perusahaan membuat kontribusi yang signifikan kepada masyarakat. Pada tingkat yang paling dasar, bisnis menawarkan barang dan jasa yang orang inginkan. Dalam prosesnya, bisnis menyediakan modal, pekerjaan, keterampilan, ide, dan pajak. Tapi banyak perusahaan tidak menekankan kontribusi itu. Secara internal, hanya fokus pada apa yang bisa didapatkan dari masyarakat: input yang lebih murah, harga yang lebih tinggi, dan regulasi yang ramah. Secara eksternal, mereka mempromosikan CSR mengenai kontribusi kecil yang telah disumbangkan, sebagai contoh sembako yang mereka salurkan atau taman yang telah mereka bangun – mengabaikan kontribusi besar yang dibuat oleh bisnis sehari-hari.
Model CSR terintegrasi memperluas wawasan bahwa perusahaan yang berorientasi laba juga dapat menempatkan tujuan sosial di jantung misi strategis perusahaan mereka. Perusahaan mengintegrasikan keuntungan dan tanggung jawab sosial, terutama di dua bidang: kewirausahaan sosial dan keberlanjutan. Perusahaan merupakan model CSR terintegrasi karena mengejar tujuan sosial sebagai model bisnis inti yang sepenuhnya mengintegrasikan tujuan ekonomi dan sosial. Dari sudut pandang ini, dikatakan bahwa perusahaan bergantung pada masyarakat untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 420~423
mereka, serta untuk keberadaan perusahaan itu sendiri. Persyaratan sosial dipahami sebagai cara bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan ekonomi dan memberikannya pembenaran dan ketenaran tertentu. Pemilik perusahaan perlu mempertimbangkan kebutuhan sosial dan mengintegrasikannya agar perusahaan berfungsi sesuai dengan nilai-nilai sosial.

## 3. Tujuan Melaksanakan CSR
Tujuan dari program CSR perusahaan. Perusahaan yang menjalankan Unit Program CSR ini sebenarnya memiliki tujuan. Tujuan yang paling objektif adalah memberikan dampak positif bagi lingkungan dan melibatkan masyarakat. Tujuan CSR adalah 7 :
a) Berkontribusi pada pengembangan lingkungan dan masyarakat sekitar; b) Menangkap sumber daya manusia yang berkualitas dan potensial;
c) Mengurangi risiko perusahaan terhadap korupsi dan kerugian;
d) Sebagai pembeda perusahaan dengan perusahaan alternatif (pesaing);
e)  Membina hubungan yang masuk akal (baik) dengan masyarakat di luar perusahaan;
f)  Potensi biaya (CSR akan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan);
g) Menjalin hubungan yang masuk akal (baik) dengan pemangku kepentingan (stakholder) di luar seperti pemasok.

## 4. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR
Bahkan di Indonesia, wacana CSR diwarnai dengan kekuatan dan kelemahan keberadaan CSR. Pro dan kontra CSR semakin meningkat karena CSR yang semula merupakan wilayah tanggung jawab etika dan moral perusahaan, kemudian dipertajam menjadi kewajiban hukum oleh hukum positif. Fitur sukarela yang melekat dari CSR adalah bahwa itu adalah kewajiban hukum yang bersifat wajib. CSR adalah kewajiban hukum di bawah banyak undang-undang, termasuk:

## Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
Mengenai Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/CSR (TJSL), diatur dalam Pasal 74 UUPT dan penjelasannya. Pengaturan ini berlaku untuk perseroan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal berikut ini:
a) TJSL ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.
b) Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.
c)  Sedangkan yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.
7 Makaryo, Apa Itu CSR? Lihat Penjelasan di Sini, https://alihamdan.id/csr-adalah/, diakses 1 Juli 2020
d) TJSL ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
e)  Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

## Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
Penerapan kewajiban CSR sebabagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal , Pasal 15 huruf b menyebutkan ”Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Jika tidak dilakukan maka dapat diberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, hingga pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (Pasal 34 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007). Sedangkan yang dimaksud “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat 8 .

## Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
Setidaknya ada dua pasal yang menyinggung CSR dalam UU No. 13 Tahun 2011. Pertama, Pasal 36 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa salah satu sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, adalah dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan. Ketentuan ini ditegas oleh Pasal 36 ayat (2) yang berbunyi, “Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin.” Selain itu, ada pula Pasal 41 yang menggunakan istilah pengembangan masyarakat. Pasal 41 ayat (3) menjelaskan bahwa pelaku usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.
1.  Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Berdasarkan Pasal 68 UU 32/2009, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
a)  memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
b) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
c) menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

## Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi;
Kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana wajib memuat ketentuan- ketentuan pokok yang salah satunya adalah ketentuan mengenai pengembangan
Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

## 422~423
masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat (Pasal 11 ayat (3) huruf p UU 22/2001).
Selain itu dalam Pasal 40 ayat (5) UU 22/2001 juga dikatakan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir) ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Men- teri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Peruba- han Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/ MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.
Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban Perusahaan Perseroan (“Persero”), Perusahaan Umum (“Perum”), dan Perusahaan Perseroan Terbuka (“Persero Terbuka”).
Berdasarkan Pasal 2 Permen BUMN 5/2007, Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN 5/2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 angka 6 Permen BUMN 5/2007). Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 angka 7 Permen BUMN 5/2007).

## Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkun- gan Perseroan Terbatas.
Dalam Pasal 4 PP 47/2012, dikatakan bahwa TJSL dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL. Pelaksanaan TJSL tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6 PP 47/2012).

## Peraturan Daerah-Peraturan Daerah
Disamping peraturan perundang-undangan tersebut diatas, belakangan ini muncul pula beberapa kecenderungan pemerintah daerah mengatur tentang CSR di daerahnya masing-masing. Keadaan ini menambah ramainyapengaturan CSR dalam hukum positif di Indonesia.
Dengan bergitu banyaknya pengaturan yang diberikan mengenai CSR menyebabkan beberapa permasalahan diantaranya 9 :
a) Ketidakpastian hukum tentang pola pelaksanaan CSR; b) Ketidakpastian hukum tentang pola alokasi dana CSR;
9 Mahmul Siregar, PREDIKTABILITAS REGULASI TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (COR- PORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI INDONESIA, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 11 No.1 Edisi Jan- uari-Juni 2016. Hal. 101-102
c) Tumpang tindih kewajiban CSR;
d) Kepastian kewajiban CSR bagi yang bukan berbadan hukum;
e) Kewajiban pelaksanaan CSR tidak dapat di prediksi.

## D. KESIMPULAN
Suruh perusahaan perlu melakukan kegiatan CSR tidak hanya untuk membawa manfaat sebesar-besarnya bagi pemilik atau pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat sekitar. Karena berbagai konsekuensi sosial, ekonomi dan ekologi dari penetapan kawasan industri, bisnis perlu mengambil tanggung jawab untuk masyarakat umum melalui kegiatan tertentu. Namun, karena banyaknya kontrak CSR di bawah berbagai undang-undang dan peraturan, ada ketidakpastian unik mengenai implementasi aktual.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin Widjaja Tunggal, Corporate Social Responsibility, (Harvindo: Jakarta, 2008), h. 161.
Faculty Members Binus University, MEMAHAMI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR), https://acco unting.binus.ac.id/2019/05/14/ memahami-corporate-social-responsibility-csr/ diakses 1 Juli 2020
Fakhruroji Hasan, 4 Bentuk Model Corporate Social Responsibility, https:// fakhrurrojihasan.wordpress.com/2016/02/16/4-bentuk-model-corporate- social-responsibility/, diakses 1 Juli 2020
Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, Corporate Sosial Responsibility, (Bandung: In-Trans Publishing, 2008), h. 15.
Mahmul Siregar, PREDIKTABILITAS REGULASI TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI INDONESIA, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 11 No.1 Edisi Januari-Juni 2016. Hal. 101-102
Makaryo, Apa Itu CSR? Lihat Penjelasan di Sini, https://alihamdan.id/csr-adalah/, diakses 1 Juli 2020
Meilanny Budiarti S. & Santoso Tri Raharjo, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DARI SUDUT PANDANG PERUSAHAAN, Vol 4, No 1 (2014): Share Social Work Journal,Hal. 14
Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Roscoe Pound dalam Mas Soebagio dan Slamet Supriatna, Dasar-Dasar Filsafat, Suatu Pengantar ke Filsafat Hukum, Akademika Presindo, Jakarta, 1992, hal 68