Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 257-267, Desember 2018 Diserahkan: 2018-08-02; Diterima: 2018-12-27 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979

## Indikator Kinerja dan Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Lisu
Yulsan Demma Semu 1 , Usman Arsyad 2 , Anwar Umar 2
1 Program Studi Ilmu Kehutanan, Pascasarjana Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Makassar
2 Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Makassar *E-mail: yulsan1990@gmail.com
ABSTRACT: Various  community  activities  that  have  occurred  in  the  Lisu  Watershed  have  seemed  irregular  and unregulated.  This  can  be  seen  in  the  management  of  the  Lisu  watershed,  which  has  not  been  used  thoroughly  from policy, implementation to evaluation and monitoring in the management of the Lisu watershed. The emergence of various problems  and  conflicts  between  various  interests  in  its  management.  So  the  purpose  of  this  study  is  how  to  analyze collaboration  and  stakeholder  synergy  in  natural  resource  management  in  the  Lisu  Watershed.  This  research  was conducted  with  descriptive  exploratory  analysis  method  on  the  activities  of  stakeholders  who  will  collaborate  in  the management of the Lisu watershed, and how to identify performance indicators. The results obtained in this study are the overlapping  functions,  duties  and  responsibilities  and  authority  in  the  management  of  the  Lisu  watershed.  Related stakeholders have not been based on effectiveness, namely the goals and objectives in improving the quality of the Lisu watershed, causing a conflict of interest and lack of coordination. Another obstacle faced by stakeholders in collaborating and synergy is the disagreement of some stakeholders in integrating watershed management whose management is from upstream,  middle  and  downstream  of  the  Lisu  watershed.  The  recovery  policy  in  the  Lisu  Watershed  is  needed  in realizing and building integrated watershed management patterns in collaboration and stakeholder synergy. As well as the  need  for  a  change  of  management  paradigm  as  well  as  institutional  strengthening  in  the  management  of  the  Lisu Watershed.
Keywords : Collaboration, institutional, policy, synergies, watershed DOI: http://dx.doi.org/10.24259/jhm.v10i2.4796

## 1. PENDAHULUAN
Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Lisu  merupakan  salah  satu  DAS  yang  sangat  berperan  penting  dan mempunyai  posisi  yang  strategis  dimana  penting  dalam  pembangunan  di  Kabupaten  Barru.  Daerah  Aliran Sungai  (DAS)  Lisu  termasuk  daerah  pertanian  yang  cukup  potensial.  Bebagai  jenis  komoditi  pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan yang bernilai ekonomi diusahakan di DAS Lisu dan sangat sesuai dengan kondisi lingkungan tempat tumbuh didaerah ini. Kondisi tersebut menyebabkan daerah ini banyak diminati oleh masyarakat  baik  Pemerintah  maupun  masyarakat  dunia  usaha  dari  luar.  Sejalan  dengan  perkembangan berbagai  usaha  tani  di  daerah  ini  berbagai  kegiatan  bukan  pertanian  juga  berkembang  seperti  industri pengolah hasil pertanian, perdagangan dan kegiatan-kegiatan lainnya.
Perkembangan berbagai kegiatan di DAS Lisu selama ini terkesan tidak teratur dan tidak diatur dimana pengelolaan DAS Lisu belum digunakan secara menyeluruh dari kebijakan, pelaksanaan sampai evaluasi dan monitoring dalam pengeloaan DAS Lisu. Hal ini dapat dilihat pada munculnya berbagai masalah dan konflik antara  berbagai  kepentingan  di  wilayah  DAS  Lisu.  Konflik  penggunaaan  lahan,  status  pemilikan  lahan, penggunaan  air,  pelestarian  sumber  air,  perambahan  di  kawasan  hutan  dan  penebangan  ilegal  merupakan masalah-masalah yang muncul hampir setiap saat di daerah ini. Masalah-masalah tersebut di atas cenderung semakin meningkat dan telah memberikan dampak yang luas baik terhadap lingkungan sosial budaya, sosial
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 257-267, Desember 2018 Diserahkan: 2018-08-02; Diterima: 2018-12-27 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979
ekonomi maupun terhadap lingkungan biofisik. Apabila hal ini berlangsung terus, maka pada akhirnya akan berakibat pada penurunan produksi dan pendapatan petani, serta pendangkalan di DAS Lisu.
Dalam  hal  ini  kolaborasi  dan  sInergitas  stakeholder  sangat  dibutuhkan  dalam  pengelolaan  Daerah Aliran  Sungai  (DAS)  Lisu  untuk  tetap  menjaga  formalisasi  dan  implementasi  kegiatan  atau  program  yang bersifat manipulasi sumberdaya alam dan manusia yang terdapat di daerah aliran sungai untuk memperoleh manfaat  produksi  dan  jasa  tanpa  menyebabkan  terjadinya  kerusakan  sumberdaya  air  dan  tanah.  Asdak (2004), mengemukakan sebagai pengelolaan dan alokasi sumberdaya alam di daerah aliran sungai termasuk pencegahan  banjir  dan  erosi,  serta  perlindungan  nilai  keindahan  yang  berkaitan  dengan  sumberdaya  alam. Termasuk dalam pengelolaan DAS adalah identifikasi keterkaitan antara tataguna lahan, tanah dan air, dan keterkaitan antara daerah hulu dan hilir suatu DAS. Pengelolaan DAS perlu mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya dan kelembagaan yang beroperasi di dalam dan di luar Daerah Aliran Sungai yang bersangkutan.
Ekosistem harus dilihat secara holistik, yaitu dengan cara mengidentifikasi komponen-komponen kunci penyusun  ekosistem  serta  menelaah  interaksi  antar  komponen-komponen  tersebut.  Pendekatan  holistik dilakukan  agar  pemanfaatan  dan  konservasi  sumber  daya  alam  dapat  dilakukan  secara  efisien  dan  efektif, yang  merupakan  syarat  bagi  terwujudnya  pemanfaatan  sumberdaya  alam  untuk  pembangunan  yang berkelanjutan (Asdak, 2004). Pengelolaan DAS merupakan salah satu kewenangan pemerintah yang dapat didesentralisasikan berdasarkan authority maupun urusan (fungsi). Bentuknya sendiri dapat mengacu kepada model  pembagian  Chema,  et.  al  dalam  Raharja  (2009)  yaitu  dekonsentrasi,  delegasi  kepada  organisasi parastral atau semi-otonom, devolusi, privatisasi atau transfer urusan dari pemerintah kepada lembaga non pemerintah. Kinerja antar kelompok yang sukses merupakan sebuah fungsi dari sejumlah faktor. Konsep lebih luas ( umbrella concept ) yang mengasampingkan faktor-faktor ini adalah koordinasi tiap faktor berikut ini dapat mempengaruhi upaya koordinasi.
Untuk  tercapainya  pembangunan  DAS  yang  berkelanjutan  kegiatan  pembangunan  ekonomi  dan perlindungan lingkungan harus diselaraskan. Dalam hal ini diperlukan penyatuan kedua sisi pandang tersebut secara  realistis  melalui  penyesuaian  kegiatan  pengelolaan  DAS  dan  konservasi  daerah  hulu  ke  dalam kenyataan-kenyataan ekonomi dan sosial. Maka dari itu perlu diketahui masing-masing peran para pihak yang akan berkolaborasi dalam pengelolaan DAS Lisu, serta bagaimana mengidentifikasi indikator kinerjanya.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Februari sampai Maret 2018. Penelitian ini dilaksanakan di DAS Lisu Sulawesi Selatan.

## 2.2. Teknik Pengumpulan dan Jenis Data
Pengumpulan  data  dilakukan  untuk  memperoleh  informasi  yang  dibutuhkan  dalam  rangka  mencapai tujuan  penelitian  ini,  yakni  di  bagi  atas  dua  bagian  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer dikumpulkan dengan menggunakan metode survei, yaitu metode yang digunakan untuk meminta tanggapan responden mengenai pengelolaan DAS Lisu dan merekam kondisi di lokasi penelitian DAS Lisu. Sedangkan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan data instansi terkait.
Teknik pengumpulan dengan mengumpulkan infomasi kinerja pengelolaan DAS meliputi: (1) Penentuan kebijakan, (2) Penentuan sasaran dan tujuan kegiatan, (3) Rencana kegiatan, (4) Implementasi kegiatan, dan (5) Evaluasi dan monitoring.
a. Wawancara Individual (Individual interview )
Metode ini dilakukan dengan wawancara indept interview dan wawancara bertipe open-ended dengan menggunakan pedoman wawancara dan kuesioner. Jenis data yang dikumpulkan adalah: (a) mengidentifikasi kelembagaan, (b) keterkaitan antara kelembagaan dalam pengelolaan DAS Lisu.
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 257-267, Desember 2018 Diserahkan: 2018-08-02; Diterima: 2018-12-27 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979

## b. Observasi – Pengikutsertaan (Participant observation)
Metode ini dilakukan dengan pengamatan langsung dilokasi penelitian tentang tindakan kolaborasi dan sinergitas Pemerintahan dalam pengelolaan DAS Lisu.

## c. Studi Literatur
Studi literatur dimaksudkan untuk memperoleh informasi pendukung seperti dassar huku Pengelolaan Daerah Aliran sungai, kondisi biofisik daerah aliran sungai, data statistik, rencana pengelolaan daerah aliran sungai,  laporan  hasil-hasil  penelitian,  peta  kerja  dana  peta  citra.  Data-data  tersebut  diperoleh  dari  lembaga pemerintah dan instansi-instansi terkait.

## d. Dokumentasi
Dokumentasi  adalah  pengambilan  gambar  pada  berbagai  objek  guna  memberikan  gambaran  yang lebih jelas tentang topik yang dibahas. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang diperoleh melaui wawancara dengaan responden melalui observasi. Data yang dikumpulkan meliputi:
1. Identitas  responden  (nama,  umur,  tingkat  Pendidikan,  jabatan  di  instansi  yang  terkait/di  tataran  strukrur desa).
2. Program dan kebijakan dalam membangun pengelolaan DAS.
3. Peranan struktur sosial.
Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian, literature, karya ilmiah, serta data dari stakeholder dan informasi lainnya berkaitan dengan penelitian melalui studi literatur.

## 2.3. Analisis Data
Berdasarkan data yang didapatkan terlebih dahulu dilakukan analisis secra deskriptif kualitatif terhadap kegiatan  stakeholder  dalam  melakukan  pengelolaan  DAS  Lisu.  Analisis  disederhanakan  lewat  tabel  dan dijabarkan  dengan  penjelesan  yang  relevan  sehingga  mudah  dapat  diinterpretasi  dengan  baik.  Hal  ini dilakukan  untuk  mendapatkan  perbandingan  antara  stakeholder  berkolaborasi  dan  sinergitas  dalam pengelolaan DAS Lisu.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Indikator Kinerja Stakeholder dalam Pengelolaan di DAS Lisu
Peranan  stakeholder  dalam  pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  adalah  menentukan  kebijakan, penentuan  sasaran  dan  tujuan  kegiatan,  rencana  kegiatan,  implementasi  program  yang  telah  direncanakan serta  evaluasi  dan  monitoring  kegiatan.  Peranan  stakeholder  juga  berkolaborasi  dan  bersinergi  dalam pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  untuk  mendapatkan  korelasi  yang  baik.  Stakeholder  memiliki  wewenang dan tanggung jawab dalam hal pengelolaan Sumber Daya Alam sekitar DAS Lisu. Stakeholder diharapakan dapat  memberikan  kontribusi  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  pengelolaan  DAS  Lisu.  Adapun  5 indikator ukuran diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan penilaian skor kinerja kegiatan yang dilakukan berbagai stekholder ialah sebagai berikut:

## a. Penentuan Kebijakan
Peran  Stakeholder  memliki  kebijakan  dalam  penentuan  sasaran  kegiatan  di  DAS  Lisu  mulai  dari Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten serta Peraturan Daerah Kabupaten Barru. Kebijakan inilah yang sebagai penentu keberlanjutan kriteria dalam pengelolaan DAS Lisu.
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 257-267, Desember 2018 Diserahkan: 2018-08-02; Diterima: 2018-12-27 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979

## b. Sasaran dan Tujuan Kegiatan
Stakeholder  memiliki  masing-masing  penentuan  sassaran  dan  tujuan  kegiatan  di  DAS  Lisu  yang kadang bertolak belakang. Contoh kasus: Dinas Pertanian yang membulka lahan pertanian dan perkebunan di wilayah hulu yang seharusnya wilayah hulu bagian dari wilayah Kehutanan.

## c. Perencanaan Kegiatan
Dalam  perencanaan  kegiatan  Pengelolaan  DAS  Lisu  tidak  semua  stakeholder  terlibat  dalam perencanaan  kegiatan.  BPDASHL  dan  Forum  DAS  serta  masyarakat  DAS  Lisu  mempunyai  perencanaan kegiatan  pembangunan  KTA  di  Desa  Pujananting  dan  Desa  Pallakka  serta  Dinas  Pertanian  memilki perencanaan kegiatan dalam “Mensejahterahkan Masyarakat Tani di DAS Lisu”. Sedangkan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan belum memliki perencanaan Kegiatan disebabkan adanya peralihan wewenang dari Dinas  Kehutanan  Kabupaten  ke  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  Dinas  Badan  Pembangunan Daerah  Kabupaten  Barru  dan  Dinas  Pekerja  Umum  Kabupaten  Barru  juga  belum  memliki  perencanaan Kegiatan dengan alasan belum terealisasikan permohonan perencanaan kegiatan.

## d. Implementasi Kegiatan
Implementasi  kegiatan  BPDASHL  Jeneberang  dan  Saddang  dalam  mengimplementasikan  atau merealisasikan  kegiatan  dengan  baik  dengan  Forum  DAS  dan  masyarakat  DAS  Lisu  dalam  pembangunan KTA  ( gully  flug dan  sumur  resapan)  di  desa  Pallakka  dan  Desa  Pujananting  tahun  2017.  Dinas  Pertanian Kabupaten  Barru  juga  mengimplementasikan  kegiatan  sesuai  dengan  rencana  kegiatan  dalam “Mensejahterakan Masyarakat Tani DAS Lisu” dalam pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan. Dinas  Pertanian  Kabupaten  Barru  merealisasikan  dalam  bentuk  bantuan  pengadaan  bibit  padi  unggul, tanaman perkebunan (kopi rabusta, pala, tembakau, jambu mentah dan kelapa di daerah pesisiran di Desa Pujananting serta memberi bantuan masyarakat dalam berternak serta melakukan penanaman rumput gajah di sekitar bantaran sungai untuk sebagai bahan pakan ternak.
Dalam  bentuk  kerjasama  BPDASHL  Jeneberang  dan  Saddang  dengan  Forum  DAS  yang mengikutsertakan  masyarakat  dalam  kegiatan  pembangunan  KTA  ( gully  flug dan  sumur  resapan)  bisa dikatakan  berkolaborasi  dan  bersinergitas  dalam  Pengelolaan  DAS  Lisu.  Stakeholder  lainnya  belum melakukan kolaborasi dan sinergitas dalam pengelolaan DAS Lisu karena memiliki kebijakan, kegiatan serta tujuan yag kadang bertolak belakang. Dinas Pertanian Kabupaten Barru membuka lahan pertanian di bantaran sungai serta wilayah hulu yangs seharusnya menjadi wilayah kehutanan yang dijaga sumber daya alamnya dijadikan  lahan  perkebunan  jangka  pendek  (jagung)  di  Desa  Jangan-Jangan.    Dinas  Pekerjaan  Umum Kabupaten Barru belum melakukan tindakan pembangunan infrastruktur dengan baik di wilayah DAS Lisu.

## e. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Forum DAS dan masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan KTA di DAS Lisu  dengan  BPDASHL  Jeneberang  dan  Saddang.  Untuk  melihat  kinerja  pembangunan  KTA.  Sedangkan Dinas Pertanian Kabupaten Barru melakukan kegiatan “MUSRENBANGDES” untuk sebagai pengevaluasian para petani dan juga menampung keluhan masyarakat tani di DAS Lisu hal ini dilakukan dalam tiap tahunnya.
Hasil dari penelian indikator kinerja stakeholder dalam pengelolaan DAS Lisu dapat diliat dari skor lima (5)  indikator  dalam  pengelolaan  DAS  yaitu;  penentuan  kebijakan,  penentuan  sasaran  dan  tujuan  kegiatan, perencanaan  kegiatan,  implementasi  kegiatan  serta  monitoring  dan  evaluasi  kegiatan  di  DAS  Lisu.  Dalam pengelolaan  DAS  Lisu  haru  adanya  keterpaduan  pengelolaan  dari  hulu,  tengah  dan  hilir  DAS  tetapi stakeholder belum berkolaborasi dan bersinergitas dalam pengelolaan DAS Lisu karena memiliki kepentingan sendiri yan g saling bertolak belakang Kolaborasi stakeholder belum terealisasikan dengan baik mulai dari penentuan kebijakan, penentuan sasaran  dan  tujuan  kegiatan,  perencanaan  kegiatan  serta  monitoring  dan  evaluasi  kegiatan  tetapi,  dalam bersinergitas belum cukup bagus karena stakeholder memiliki tujuan dan kegiatan yang kadang kalah bertolak
belakang  serta  pengelolaan  DAS  Lisu  mulai  dari  wilayah  hulu,  tengah  dan  hilir  belum  terigentrasi  dan bersinerginya stakeholder dalam pengelolaan  sumber daya alam dan lingkungan DAS Lisu.

## 3.2. Peranan Stakeholder dalam Pengelolaan DAS Lisu
Bentuk keterpaduan dalam pengelolaan DAS yang diambil mulai dari penentuan kebijakan, penentuan sasaran dan tujuan kegiatan, rencana kegiatan, implementasi kegiatan dan evaluasi serta monitoring kegiatan stakeholder. Adapun bentuk-bentuk kegiatan/peran stakeholder dalam pengelolaan DAS Lisu:

## a. BPDAS HL Jeneberang Saddang Sulawesi Selatan
BPDASHL Jeneberang Saddang Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kebijakan mengenai pengelolaan DAS,  DAS  Lisu  hanya  dalam  ruang  lingkup  Kabupaten  Barru,  sedangkan  BPDASHL  Jeneberang  Saddang Provinsi  Sulawesi  Selatan  sendiri  memiliki  (dua)  2  DAS  prioritas  yaitu  DAS  Saddang  dan  DAS  Jeneberang yang dikelola secara menyeluruh oleh BPDASHL Jenebarang Saddang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS maka DAS yang termasuk dalam Prioritas Nasional tersebut merupakan  DAS  dengan  Klasifikasi  “DAS  yang  dipulihkan  daya  dukungnya”.    DAS  mempunyai  peran  yang sangat besar sebagai sistem perlindungan dan penyangga kehidupan, oleh karena itu keberadaannya perlu dikelola  dengan  baik,  sehingga  dapat  berfungsi  secara  lestari.  Bentuk  kinerja  BPDAS  HL  Jeneberang  dan Saddang dalam pengelolaan DAS Lisu ataupun peran bisa diliat dalam Tabel 1 .
Tabel 1. Kinerja BPDASHL Jeneberang Saddang dalam Pengelolaan DAS Lisu.
No Kriteria Indikator Ket 1 Penentuan Kebijakan Tidak adanya kebijakan pengelolaan DAS Lisu PP no. 37 tahun 2012 2 Penentuan Sasaran dan Tujuan kegiatan Adanya penentuan sasaran dan tujuan kegiatana Desa Mattappawalle, Kecamatan Pujananting dan Desa Palakka, Kecamatan Barru 3 Rencana Kegiatan Rencana Kegiatan Pembangunan KTA 4 Implementasi Kegiatan Terimplementasinya kegiatan di DAS Lisu Pembangunan KTA 5  Evaluasi dan Monitoring Adanya evaluasi dan monitoring kegiatan di DAS Lisu terealisasinya evaluasi dan monitoring
BPDASHL  Jeneberang  Saddang  merupakan  salah  satu  UPT  Direktorat  Jenderal  Pengendalian  DAS dan  Hutan  Lindung  KemenLHK  yang  terdapat  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan  luas  wilayah  keraj  ± 4.409.990.35  Ha  yang  mencangkup  seluruh  Kabupaten/kota  Sulawesi  Selatan.  Pada  awalnya  BPDASHL Jeneberang  Saddang  merupakan  2  UPT  yaitu  BPDAS  Jeneberang  Walanae  dan  BPDAS  Saddang.  Tetapi sejak tahun 2016 digabung menjadi 1 UPT.
Di wilayah kinerja untuk DAS Lisu BPDAS Jeneberang Saddang provinsi Sulawesi Selatan sendiri tidak mempunyai andil dalam menentukan kebijakan serta pengelolaan DAS Lisu itu sendiri. Sehingga BPDAS HL Jeneberang Saddang tidak berperan penting dalam kolaborasi dan sinergitas stakeholder dalam pengelolaan DAS Lisu.

## b. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
Dinas  Kehutanan  Provinsi  memiliki  kebijakan  tentang  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  yang  dilihat dari  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Nomor  10  Tahun  2015  dan  memiliki  sasaran  dan  tujuan kegiatan  sasaran,  tetapi  belum  menentukan  rencana  kegiatan,  implementasi  kegiatan  dan  evaluasi dmonitoring.  Menurut  Ansar,  hal  ini  terjadi  dikarenakan  adanya  peralihan  wewenang  dari  Dinas  Kehutanan Kabupaten ke Dinas Kehutanan Provinsi berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014.
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 257-267, Desember 2018 Diserahkan: 2018-08-02; Diterima: 2018-12-27 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979
Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Barru  pada  saat  itu  tidak  memiliki  kebijakan  khusus  mengenai pengelolaan DAS Lisu dan dari tahun 2007 sampai tahun 2018, ±11 tahun tidak ada perlakuan/pengelolaan lagi  di  DAS  Lisu  karena,  kegiatan  berfokus  ke  DAS  Saddang.  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Barru  belum melakukan tindakan kolaborasi dan sinergitas secara langsung dalam pengelolaan DAS Lisu. Bentuk kinerja Dinas Kehutanan Provinsi bisa diliat dalam Tabel 2.
Tabel 2. Kinerja Dishut Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengelolaan DAS Lisu.
No Kriteria Indikator Ket 1 Penentuan Kebijakan Adanya kebijakan pengelolaan DAS tetapi tidak terlaksana Peraturan Daerah Prov. Sul-Sel no. 10 thn 2015 tentang Pengelolaan DAS tetapi belum terlaksana 2 Penentuan sasaran dan tujuan kegiatan Adanya penentuan sasaran dan tujuan kegiatan Peraturan Daerah Prov. Sul-Sel no. 10 thn 2015 tentang Pengelolaan DAS BAB II Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4 3 Rencana Kegiatan  Belum adanya rencana kegiatan Belum ada rencana kegiatan di DAS Lisu dikarenakan adanya peralihan wewenang dari Dinas Kehutanan Kabupaten Ke Dinas Provinsi berdasarkan UU 23 2014 4 Implementasi Kegiatan Belum adanya implementasi kegiatan di DAS Lisu Belum ada rencana kegiatan di DAS Lisu dikarenakan adanya peralihan wewenang dari Dinas Kehutanan Kabupaten Ke Dinas Provinsi berdasarkan UU 23 2014 5 Evaluasi dan Monitoring Belum adanya evaluasi dan monitoring kegiatan di DAS Lisu Belum ada rencana kegiatan di DAS Lisu dikarenakan berdasarkan UU 23 2014
Bentuk-bentuk  Kinerja  Dinas  Kehutan  Provinsi  Sulawesi  Selatan  belum  terealisasikan  dengan  baik karena  adanya  peralihan  wewenang  dari  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  digabung  menjadi  satu  bagian  yaitu Dinas Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan.

## c. Dinas Pertanian Kabupaten Barru Sulawesi Selatan
Dinas Pertanian Kabupaten Barru sangat berperan penting dalam pengelolaan DAS Lisu. Kabupaten Barru  merupakan  central  pertanian  untuk  wilayah  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Produksi  tanaman  pangan, palawija dan hortikultural di Kabupaten Barru yang sangat banyak, disamping sebagai kebutuhan pokok juga sebagai mata pencarian masyarakat sekitar DAS Lisu.
Program bersama dalam Dinas Pertanian yang termasuk Bidang Perkebunan dan Bidamg Peternakan dan  melibatkan  masyarakat  sekitar  DAS  Lisu  adalah  kegiatan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan (MUSRENBANG)  dalam  tiap  tahun  melakukan  perencanaan,  penentuan  dimana  dilaksanakan  kegiatannya serta untuk mengevaluasi dan monitoring kegiatan yang sudah terlaksana sebelumnya. Kegiatan ini sangat membantu masyarakat dimana bisa menampung segala keluhan masyarakat yang berpropesi sebagai petani, berkebun dan bertenak.
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 257-267, Desember 2018 Diserahkan: 2018-08-02; Diterima: 2018-12-27 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979
Peran Dinas Pertanian Kabupaten Barru dalam pengelolaan DAS Lisu yang sesuai dengan fungsinya. Penghijauan di lahan pertanian serta konservasi tanah oleh masyarakat binaan Dinas Pertanian itu sendiri dan pengelolaan perkebunan secara baik yang tidak tumpang tindih dengan wilayah kehutanan.
Dinas  Pertanian  merupakan  SKPD  (Satu  Kesatuan  Perangkat  Daerah)  yang  memiliki  tiga  (3)  bagian didalamnya yaitu: (1) Bidang Pertanian, (2) Bidang Perkebunan dan (3) Bidang Peternakan. Masing-masing bidang  ini  memiliki  cara  tersendiri  dalam  mengimplementasikan  program  kerja  kepada  masyarakat  yang tinggal di DAS Lisu.

## d. Bidang Pertanian
Bidang pertanian memiliki tanggung jawab dalam suksesnya hasil panen para petani disekitar DAS Lisu itu sendiri. Dalam satu (1) tahun masyarakat para petani bisa memanen 2-3 kali. DAS Lisu sangat berperan penting dalam kelancaran hasil panen dan masyarakat sangat bergantung pada DAS Lisu itu sendiri. Bentuk kinerjanya dapat diliat dalam Tabel 3.
Tabel 3. Kinerja Bidang Pertanian, Dinas Pertanian Kab. Barru dalam pengelolaan DAS Lisu.
No Kriteria Indikator Ket 1  Penentuan Kebijakan Adanya kebijakan pengelolaan DAS PERDA KAB. BARRU No. 5 Tahun 2008 Bagian 10 Paragraf 1 2 Penentuan sasaran dan tujuan kegiatan Adanya penentuan sasaran dan tujuan kegiatan Penentuan sasaran di areal pertanian disekitar DAS Lisu 3  Rencana Kegiatan Adanya Rencana Kegiatan Adanya rencana kegiatan untuk mensejahterakan masyarakat petani dalam hal penyediaan bibit unggul dan alat industri pertanian 4  Implementasi Kegiatan Adanya implementasi kegiatan di DAS Lisu Terlaksananya kegiatan penyediaan bibit unggul serta alat-alat industri pertanian 5  Evaluasi dan Monitoring Adanya Evaluasi dan Monitoring Kegiatan di DAS Lisu Tercapainya hasil panen yang cukup maksimal dalam bidang pertanian
Bidang pertanian hanya fokus di areal pertanian saja dalam hal ini sawah masyarakat sekitar DAS Lisu. Bidang  Pertanian  menyediakan  bibit  padi  unggul  kepada  masyarakat  dan  sering  melakukan  evaluasi  dan monitoring  terhadap  hasil  panen  petani  saja,  tetapi  program  yang  bersentuhan  dengan  DAS  Lisu  belum terealisasikan  dengan  baik.  Bidang  Pertanian  dan  Pangan  dalam  hal  keterlibatan  dalam  berkolaborasi  dan sinergitas pengelolaan DAS Lisu belum ada sama sekali.

## e. Bidang Perkebunan
Bidang  Perkebunan  memiliki  peran  dalam  pengelolaan  DAS  Lisu  yaitu  terkait  kebijakan  mengenai pengelolaan DAS Lisu, ada kegiatan yang terimplementasikan yaitu penanaman bakau dan kelapa di bagian pesisiran  itu  di  Desa  Pujananting  DAS  Lisu  dibagian  tengah  terdapat  tanaman  cengkeh,  kakao,  lada,  kopi robusta, pala, tembakau, jambu menteh itu di Desa Tanete Riaja. Hal ini bisa dilihat dalam Tabel 4:
Tabel 4. Kinerja Bidang Perkebunan, Dinas Pertanian Kab. Barru dalam pengelolaan DAS Lisu
No Kriteria Indikator Ket 1 Penentuan Kebijakan Tidak adanya kebijakan pengelolaan DAS PERDA KAB. BARRU No. 5 Tahun 2008 Bagian 10 Paragraf 1 2 Penentuan sasaran dan Adanya penentuan sasaran dan Adanya penentuan sasaran dalam
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 257-267, Desember 2018 Diserahkan: 2018-08-02; Diterima: 2018-12-27 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979
tujuan kegiatan tujuan kegiatan bidang perkebunan 3 Rencana Kegiatan Adanya Rencana Kegiatan Memberikan masyarakat bibit jangka pendek yang dapat dikelolah masyarakat disekitaran DAS Lisu 4 Implementasi Kegiatan Adanya implementasi kegiatan di DAS Lisu Terlaksananya kegiatan penanaman jangka pendek oleh masyarakat 5 Evaluasi dan Monitoring Adanya Evaluasi dan Monitoring Kegiatan di DAS Lisu Adanya kegiatan evaluasi dan monitoring dari hasil penanaman
Bidang Perkebunan menjalankan program penanaman bakau enam (6) bulan sehabis musim kemarau. Pihak  perkebunan  juga  sering  melakukan  evaluasi  dan  monitoring  terhadap  program  yang  dijalankan. Mengenai kolaborasi dan sinergitas stakeholder dalam pengelolaan DAS Lisu belum ada sama sekali yang diakibatkan tiap SKPD memiliki sumber pendanaan sendiri.
f. Bidang Peternakan
Kegiatan Bidang Peternakan dalam pengelolaaan DAS Lisu memiliki kaitan dengan mensejahterakan masyarakat tani. Kegiatan penanaman rumput gajah disekitar DAS Lisu membantu pakan ternak masyarakat. Bentuk kinerja Bidang Peternakan dapat dilihat dalam Tabel 5.
Tabel 5. Kinerja Bidang Peternakan, Dinas Pertanian Kab. Barru dalam pengelolaan DAS Lisu
No Kriteria Indikator Ket 1  Penentuan Kebijakan Tidak adanya kebijakan pengelolaan DAS PERDA KAB. BARRU No. 5 Tahun 2008 Bagian 10 Paragraf 1 2 Penentuan sasaran dan tujuan kegiatan Adanya penentuan sasaran dan tujuan kegiatan Adanya sasaran kegiatan dalam bidang peternakan disekitar das lisu 3  Rencana Kegiatan Adanya Rencana Kegiatan Adanya perencanaan kegiatan disekitar DAS Lisu 4  Implementasi Kegiatan Adanya implementasi kegiatan di DAS Lisu Adanya penanaman rumput gajah disekitar DAS Lisu sebagai bahan pakan ternak dan penyediaan ternak kepada masyarakat 5  Evaluasi dan Monitoring Adanya Evaluasi dan Monitoring Kegiatan di DAS Lisu Evaluasi dan monitoring kegiatan itu terlaksan dalam bidang pengawasan hasil ternak masyarakat
Bidang  Peternakan  hanya  memiliki  kegiatan  di  sekitaran  DAS  Lisu  yaitu  penanam  rumput  gajah sebagai  pakan  ternak  masyarakat  sekitar  DAS  Lisu  Desa  Bottilampe.  Masyarakat  juga  dapa  bantuan  dari Dinas  Pertanian  Bidang  Peternakan  dan  Kesehtatan  Hewan  berupa  sapi  bali  (nepo)  dan  kambing  untuk bantuan kepada masyarakat yang ingin berternak.
Sesuai keputusan dari MUSRENBANG yang diakan di tiap tahunnya masyarakat Kabupaten Barru jika ingin mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian masyarakat sendiri mengajukan proposal bantuan akan yang ditujukan  ke  Bidang  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan  yang  akan  dipertimbangkan  pihak  Dinas  Pertanian untuk merealisasikan proposal masyarakat itu sendiri.

## g. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru Sulawesi Selatan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru memiliki kebijakan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)  dalam  hal  infrastruktur  pembangunan  jembatan,  bendungan  dan  pengairan  untuk  kebutuhan  para petani di Kabupaten Barru. DAS Lisu dalam laporan data base sungai dan pantai tahun 2016 Dinas Pekerjaan
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 257-267, Desember 2018 Diserahkan: 2018-08-02; Diterima: 2018-12-27 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979
Umum belum terlaksana dengan maksimal dan hanya mengerjakan beberapa program saja di DAS Lisu yaitu pembangunan tebing dipinggiran DAS Lisu untuk menahan laju erosi.
Adapun kebijakan-kebijakan atau surat izin mengenai penambang pasir di DAS Lisu, bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Barru mengungkapkan bahwa mereka semua memiliki izin dan yang tidak memiliki izin itu dilarang keras beraktifitas di DAS Lisu. Penambang pasir sangat merugikan masyarakat disekitar DAS Lisu, contoh kasus terjadi pendangkalan di anakan sungai Lisu yang mengakibatkan banjir dan air yang dihasilkan tidak jernih lagi.
Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Barru  sebagai  Intstitusi  terdepan  dalam  menyelenggarakan pelaksanaan  dan  dimanifestasikan  dalam  tufokis  yang  yang  berfokus  pada  tahap  perencanaan  teknis  baik untuk  perencanaan  teknis  baik  untuk  perencanaan  pemeliharaan/perawatan  maupun  pada  tahap pembangunan  baru  dan  peningkatan.  Selain  itu  sungai  dan  pantai  yang  sudah  dibangun  tetpa  terpelihara dengan  baik  agar  dapat  dilalui  lalu  lintas  dengan  aman,  dan  sekaligus  dengan  tujuan  mendapatkan  hasil pelaksanaan  sungai  dan  pantai  dengan  pembiayaan  optimal  dan  ekonomis.  Kinerja  Dinas  PU  dalam pengelolaan DAS Lisu dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Kinerja Dinas PU dalam pengelolaan DAS Lisu
No Kriteria Indikator Ket 1  Penentuan Kebijakan Adanya kebijakan pengelolaan DAS PERDA nomor 2 tahun 2010 (SPPD) 2 Penentuan sasaran dan tujuan kegiatan Adanya penentuan sasaran dan tujuan kegiatan Adanya sasaran dan tujuan kegiatan 3  Rencana Kegiatan Adanya Rencana Kegiatan Belum ada 4  Implementasi Kegiatan Belum adanya implementasi kegiatan di DAS Lisu Belum terlaksananya kegiatan 5  Evaluasi dan Monitoring Belum adanya evaluasi dan monitoring kegiatan di DAS Lisu Evaluasi dan monitoring kegiatan belum ada
Tabel  6  diatas  menunjukkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  tugas  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten Barru,  dijabarkan  dan  dimanifestasikan  dalam  tufokis  yang  berfokus  pada  tahap  perencanaan  teknis  baik untuk  perencanaan  pemeliharaan/perawatan  maupun  thap  pembangunan  baru  serta  adanya  peningkatan. Namun, pada realitasnya hal tersebutbelum terlaksana dengan baik.
h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Barru Sulawesi Selatan
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  Kabupaten  Barru  Sulawesi  Selatan  sangat berperan  penting  dalam  pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Lisu  dimana  penyusunan  RT/RW  dalam pembangunan disekitar DAS Lisu merupakan tanggung jawab BAPPEDA. Kinerja BAPPEDA Kabupaten Barru dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) tahun 2011-2031 dilihat dari Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 tahun 2012. Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat  maka  rencana  tata  ruang  wilayah  merupakan  investasi  pembangunan  yang  dilaksanakan Pemerintah,  masyarakat  dan/atau  dunia  usaha.  Kinerja  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Kabupaten Barru dalam Pengelolaan DAS Lisu Bisa dilihat dalam Tabel 7.
Tabel 7. Kinerja BAPPEDA Kab. Barru dalam pengelolaan DAS Lisu
No Kriteria Indikator Ket 1  Penentuan Kebijakan Adanya kebijakan pengelolaan DAS tetapi belum teralisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Barru no 4 tahun 20112 tentan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 Bagian 3
Strategi Tata Ruang Pasal 4 ayat 3
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 257-267, Desember 2018 Diserahkan: 2018-08-02; Diterima: 2018-12-27 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979
No Kriteria
Indikator Ket 2 Penentuan sasaran dan tujuan kegiatan Belum adanya penentuan sasaran dan tujuan kegiatan Belum adanya tujuan dan sasaran dalam rencana tata ruang wilayah di das lisu 3  Rencana Kegiatan Belum adanya rencana kegiatan Belum adanya kegiatan di das lisu 4  Implementasi Kegiatan Belum adanya implementasi kegiatan di DAS Lisu Belum adanya kegiatan pengelolaan di DAS Lisu 5  Evaluasi dan Monitoring Belum adanya evaluasi dan monitoring kegiatan di DAS Lisu Belum adanya evaluasi dan monitoring BAPPEDA di DAS Lisu
Dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Barru  No.4  tahun  2012  tentang    Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten  Barru  Tahun  2011-2031  bagian  keempat  sistema  jaringan  lainnya  paragraf  3  sistem  jaringan sumber dayai air pasal 14 ayat 5 dan 8 dimana, ayat (5) “ Prasarana sumber daya air sebagaiman dimaksud pada  ayat  (2)  terdiri  dari  sistema  jaringan  irigasi,  jaringan  irigasi  sekunder  dan  jaringan  irigasi  tersier  yang melayani DI wilayah Kabupaten Barru” dan ayat (8)“ sistem pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud ayat (5) dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai yang terdiri dari : Sungai Barru, Sungai Kupa, Sungai Nepo, Sungai Manuba, Sungai Ceppaga, Sungai Takkalasi, Sungai Ajakkang, Sungai Palakka, Sungai  Bungi,  Sungai  Sikapa,  Sungai  Mareppang,  Sungai  lipukasi  dan  Sungai  Jalunru”.  Beberapa  daerah aliran sungai (DAS) yang ada di Kabupaten Barru DAS Lisu tidak tercantum dalam perencanaan tata ruang wilayah  Kabupaten  Barru,  padahal  disisi  lain  DAS  Lisu  sudah  dalam  kondisi  yang  kritis  dan  berstatus “dipulihkan” dalam statu Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

## i. Forum DAS dan Masyarakat Sekitar DAS Lisu
Peran  Forum  DAS  dan  Masyarakat  sekitar  DAS  Lisu  dalam  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  Lisu pada  tahun  2017  berkolaborasi  BPDASHL  Jeneberang  Saddang  untuk  melakukan  kegitan  pembangunan Konservasi  Tanah  dan  Air  di  wilayah  DAS  Lisu.  Forum  DAS  membantu  dalam  hal  kegiatan  monitoring  dan evaluasi pembangunan Konservasi Tanah dan Air dalam hal ini penyesuaian dengan kriteria pembangunan Gully Flug dan Sumur Resapan. Peran fórum DAS dan masyarakat sekitar DAS Lisu memliki wewenang dan kewajiban  yang  dalam  pengelolaan  DAS  Lisu  dimana  bisa  membangun  kolerasi  untuk  kolabarosi  dan sinergitas  dalam  pengelolaan  DAS  Lisu.  Kinerja  Forum  DAS  &  Masyarakat  sekitar  DAS  Lisu  dalam pengelolaan DAS Lisu dapat dilihat pada Tabel 8
Tabel 8. Kinerja Forum DAS & Masyarakat dalam pengelolaan DAS Lisu
No Kriteria Indikator Ket 1 Penentuan Kebijakan Adanya kebijakan pengelolaan DAS Lisu Pada PERDA Provinsi Sulawesi Selatan nomor 10 tahun 2015 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 2 Penentuan Sasaran dan Tujuan kegiatan Adanya penentuan sasaran dan tujuan kegiatana Desa Mattappawalle, Kecamatan Pujananting dan Desa Palakka, Kecamatan Barru 3 Rencana Kegiatan Rencana kegiatan Pembangunan kta 4 Implementasi Kegiatan Terimplementasinya kegiatan di DAS Lisu Pembangunan KTA 5 Evaluasi dan Monitoring Adanya evaluasi dan monitoring kegiatan di DAS Lisu Terealisasinya evaluasi dan monitoring
Melihat dari Peraturan Daerah No 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan DAS sudah jelas bahwa Fórum DAS Memiliki kebijakan mengenai Pengelolaan DAS Lisu, sehingga Forum DAS memiliki kegiatan, sasaran, implementasi  kegiatan  serta  monitoring  dan  evaluasi  kegiatan  sudah  terlaksana.  Secara  fungsional  Forum DAS berlum terealisasikan dengan baik yang belum membangun kolabrasi dan sinergitas dengan stakeholder lain untuk pengelolaan DAS Lisu.
Keterlibatan  dan  peran  masyarakat  sekitar  DAS  lisu  sangat  penting  dalam  pengelolaan  DAS  Lisu. Peran masyarakat dimana mulai dari hulu sampai hilir masyarakat harus mengetahui bentuk tindakan-tindakan disekitar DAS Lisu mulai dari pemanfaatan dan pengelolaan di sekitar DAS Lisu. Pengelolaan DAS Lisu harus memiliki kesepakatan bersama oleh setiap stakeholder. Hal ini belum kita liat di DAS Lisu dimana keterlibatan semua aspek belum berkolaborasi dan bersinergitas dalam pengelolaan DAS Lisu.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  kesimpulan  yang  dapat  diambil  yaitu  peran  stakeholder  dalam berkolaborasi dan sinergitas untuk pengelolaan DAS Lisu belum terealisasi dengan baik dalam menentukan kebijakan, penentuan sasaran dan tujuan kegiatan, rencana kegiatan, implementasi kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan. Stakeholder memiliki kepentingan sendiri-sendiri dengan tujuan yang kadang bertolak belakang dalam pengelolaan DAS Lisu. Adapun kendala yang dihadapi stakeholder dalam berkolaborasi dan sinergitas  adalah  tidak  sepahamnya  beberapa  stakeholder  dalam  keterpaduan  Pengelolaan  DAS  yang pengelolaannya  dari  hulu,  tengah  dan  hilir  DAS  Lisu.  Olehnya  itu  kebijakan  pemulihan  di  DAS  Lisu  perlu segera direalisasikan dan membangun pola pengelolaan DAS secara terpadu dalam kolaborasi dan sinergitas stakeholder.  Selain  itu  perlu  adanya  perhatian  dari  tiap  stakeholder  mengenai  keadaan  DAS  Lisu  yang menurut PERDA Provinsi Sulawesi Selatan No. 23 tahun 2015 Tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai di dalam daftar DAS dalam Kabupaten, DAS Lisu memiliki klasifikasi “dipulihkan” mulai dari segi pelaksanaan pengelolaan DAS, pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan poduktivitas lahan, restorasi ekosistem, rahabilitasi dan reklamasi lahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asdak,  Chay.,  2004.  Hidrologi  dan  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai,  Gadjah  Mada  University  Press. Yogyakarta. Hal 539.
Dhiaulhaq, A., Wiset, K., Thaworn, R., Kane, S., & Gritten, D. (2017). Forest, water and people: The roles and limits of mediation in transforming watershed conflict in Northern Thailand. Forest and Society, 1 (2), 121-136. doi:http://dx.doi.org/10.24259/fs.v1i2.2049
Raharja, J. S., 1990. Paradigma Goevernance dalam Penerapan Manajemen Kebijakan Sektor Publik pada Pengelolaan Sungai. Universitas Padjadjaran. Hal 82-83