VOLUME 21 NO 1, JANUARI 2019
JURNAL EKONOMI & BISNIS DHARMA ANDALAS
ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT.
Dewi Sartika 1 , Atika Ulfa 2 , Andre Ilyas 3 1.2) Fakultas Ekonomi Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharma Andalas
3) Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang
1 dsartika959@yahoo.com
2 atikaulfa0110@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan kabupaten/kota di Sumatera Barat. Karena itu, dengan meningkatnya penerimaan dalam pembentukan PAD, akan menunjukkan peningkatan otonomi fiskal daerah, serta mengurangi ketergantungan dana pembangunan daerah dari pusat. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dari tahun 2012  sampai  2016.  Kemudian  diproyeksikan  untuk  tahun  2017-2020,  berupa  data  pajak  dan retribusi daerah.
Hasil  penelitian  menunjukkan  dari  sisi  capaian  pajak  termasuk  pada  kriteria  efektif.  Dari perhitungan  pertumbuhan  tergolong  tidak  berhasil.  Sedangkan  dari  kontribusinya  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  termasuk  pada  kriteria  cukup  baik.  Capaian  retribusi  juga  termasuk pada  kriteria  efektif.  Dari  perhitungan  pertumbuhan  tergolong  tidak  berhasil,  dan  dari kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah termasuk pada kriteria kurang baik. Diharapkan untuk masa yang akan datang, penerimaan pajak dan retribusi kabupaten/kota di Sumatera Barat bisa ditingkatkan lagi dengan upaya pemungutan yang maksimal dan pengawasan yang ketat. Kata Kunci: Potensi; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; PAD

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan pembangunan diarahkan  untuk  memacu  pemerataan pembangunan dengan cara
meningkatkan  pendayagunaan  potensi- potensi  yang  dimiliki  secara  optimal. Dalam melaksanakan  berbagai kegiatan yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan daerah tertentu memerlukan biaya  yang cukup besar. Sumber pendapatan daerah dapat  berasal  dari  bantuan  pemerintah pusat  dan  dapat  juga  berasal  dari pemerintah daerah sendiri. Tetapi, tidak semua sumber-sumber pembiayaan pemerintah pusat dapat diberikan
kepada  daerah.  Pemerintah  daerah
diwajibkan untuk dapat menggali segala sumber-sumber  keuangannya  sendiri berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dengan diberlakukannya  otonomi  daerah  di Indonesia  mulai  tanggal  1  januari 2001,  daerah  dipacu  untuk  berkreasi mencari  sumber  penerimaan  daerah yang  dapat  mendukung  pembiayaan pengeluaran daerah sehingga pemerintah  daerah  dapat  mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya. Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah  yang  merupakan  revisi  dari
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 menyatakan  bahwa  Daerah  Otonom,
selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah berwenang  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  menurut  prakarsa sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perkembangan
penggalian sumber  dana  yang  berasal  dari  daerah sendiri  di  Kabupaten/Kota  Provinsi Sumatera  Barat  sampai  tahun  2016 belum berjalan maksimal. Tingkat kemandirian dalam pembiayaan pembangunannya  masih  rendah.  Hal  ini dapat  diukur  dari  struktur  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota  sebagai  modal  dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sumber pendapatan daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat tahun 2016 sebagian besar masih berasal dari  dana  perimbangan  (82,02  persen) yang  tersedia  di  Tabel  1  Sumber  yang berasal  dari  Pendapatan  Asli  Daerahnya hanya  sebesar  8,95  persen,  sisanya  rata- rata  lain-lain  pendapatan  yang  sah  9,03 persen.
Hal ini mencerminkan Kabupaten/Kota  di  Provisi  Sumatera Barat  belum  dapat  secara  maksimal menggali potensi daerah dalam membangun  daerahnya,  karena  masih sangat bergantung dari bantuan pemerintah pusat.
Tabel 1 Realisasi Pedapatan Daerah Kabupaten/Kotase-Sumatera Barat Menurut Komponennya Tahun 2016
No Uraian Penerimaan Daerah (000 Rp) % (1) (2) (3) (4) Pendapatan Daerah 18 812 774 431.53 100.00 1. Pendapatan Asli Daerah 1 682 836 147.31 8.95 2. Dana Perimbangan 15 430 518 599.49 82.02
No Uraian Penerimaan Daerah (000 Rp) %
3. Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah 1 699 419 684.73 9.03

## Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat
Sumber PAD merupakan sumber  keuangan  daerah  yang  dapat digali  dari  dalam  wilayah  daerah  yang bersangkutan.  Proporsi  PAD  masih rendah bila dibandingkan dengan penerimaan  dari  bantuan  pemerintah pusat,  perlu  dilakukan  upaya  untuk menggali  potensi  keuangan  daerah dalam  peningkatan  pendapatan  daerah. PAD  sangat  penting  dalam  menunjang pendapatan  tetap  yang  digunakan untuk membiayai
berbagai kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera  Barat.    Beberapa  komponen Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terdiri atas:  pajak  daerah,  retribusi  daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari  empat  komponen  sumber  PAD tersebut  khususnya  pajak  daerah  dan retribusi daerah diharapkan dapat memberikan  kontribusi  yang  positif untuk  peningkatan  PAD.
Tabel 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Menurut Komponennya Tahun 2016 No Uraian Nilai (000 Rp) % (1) (2) (3) (4) Pendapatan Asli Daerah 1 682 836 147.31 100.00 1. Pajak Daerah 474 166 337.58 28.17 2. Retribusi Daerah 170 397 862.00 10.13 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 150 033 521.28 8.92 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 888 238 426.45 52.78

## Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat
Sumber  PAD  Kabupaten/Kota se-Sumatera  Barat  tahun  2016,  yang berasal  dari  pajak  daerah  cukup  besar (28,17  persen).  Sumber  yang  berasal dari  retribusi  daerah  sekitar  10,13
persen.  Melihat  kondisi  ini,  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  berpotensi untuk ditingkatkan sebagai penyumbang peningkatan dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
Tabel 3 Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat,
Tahun 2012-2016 Tahun Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah (1) (2) (3) (4) 2012 806 467 783.91 249 912 520.70 164 051 614.59 2013 949 239 773.16 305 188 564.39 225 600 371.08 2014 1 351 203 427.71 389 572 611.47 323 517 142.15 2015 1 578 229 610.64 431 625 550.81 227 843 838.91 2016 1 682 836 147.31 474 166 337.58 170 397 862.00

## Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat
PAD  Kabupaten/Kota  se-Sumatera Barat  selama  periode  2012  sampai  2016 menunjukkan  peningkatan.  Kondisi  ini didukung  oleh  peningkatan  penerimaan yang  berasal  dari  pajak  daerah  yang menunjukkan  peningkatan  setiap  tahunnya. Hanya  saja  penerimaan  yang  berasal  dari retribusi  daerah  menunjukkan  angka  yang berfluktuasi (Tabel 3).
Terdapat  kaitan  erat  antara penerimaan daerah, pembangunan ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat, dimana  semakin  tinggi  penerimaan yang  diterima  daerah  maka  semakin tinggi peluang untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterakan  masyarakat.  Potensi pajak  dan  retribusi  daerah  yang  ada  di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat  seharusnya  bisa  dimaksimalkan lagi untuk menambah sumber penerimaan  yang  diterima  oleh  daerah. Tujuan adanya peningkatan pajak daerah,  retribusi  daerah,  dan  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  adalah  untuk  mendorong perekonomian.  Pembangunan  sarana dan prasarana dapat menunjang
perekonomian kabupaten/kota di Provinsi  Sumatera  Barat.  Dengan adanya
pembangunan tersebut
diharapkan perekonomian dapat
berkembang dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan  masyarakat.  Pajak  dan retribusi  yang  diperoleh  digunakan untuk  membiayai  pengeluaran  dalam melaksanakan  wewenang  dan  tanggung jawabnya  kepada  masyarakat  seperti membantu dan memfasilitasi sarana dan prasarana  masyarakat  misalnya,  dalam sektor pendidikan, kesehatan,  pertanian, dan  lain-lain.  Penelitian  ini  akan merujuk kepada penelitian yang dilakukan  oleh  Susnawati,  dkk  pada tahun  2014  yang  berjudul  “Analisis Potensi  Pajak  Daerah  Sebagai  Sumber
Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro” dengan hasil penelitian bahwa
pertumbuhan  dan  kontribusi  pajak daerah mengalami fluktuasi.
Berdasarkan  uraian  di  atas, dapat diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi  daerah  merupakan  komponen penting  dalam  penerimaan  Pendapatan Asli  Daerah.  Oleh  karena  itu  penulis tertarik  ingin  melakukan  penelitian  di lokasi yang berbeda yaitu pada Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera Barat  dengan  judul  ”Analisis  Potensi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  Kabupaten/Kota  di  Sumatera Barat”.
Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui besar capaian, pertumbuhan,  dan  kontribusi  pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  Kabupaten/Kota  di Provinsi Sumatera Barat, untuk mengetahui besar capaian, pertumbuhan,  dan  kontribusi  retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Dearah  (PAD)  Kabupaten/Kota  di Provinsi Sumatera Barat, untuk
mengetahui  nilai  proyeksi  pajak  daerah dan  retribusi  daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Sumatera Barat.

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kuantitatif.  Penelitian  deskriptif  ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendiskripsikan  suatu  keadaan  dan peristiwa.  Menurut  Arikunto  (2010) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian  yang  dimaksudkan  untuk menyelidiki  keadaan,  kondisi  atau  hal hal  lain  yang  sudah  disebutkan,  yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Pada dasarnya penelitian deskriptif merupakan penelitian  nonhipotesis  sehingga  dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Menurut
Sugiyono  (2014)  metode  penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagi metode penelitian yang berlandasan pada filsafat positivisme,  digunakan  untuk  meneliti pada  populasi  atau  sampel  tertentu, pengumpulan data
menggunakan
instrumen penelitian, analisis data
bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan  untuk  menguji  hipotesis  yang telah ditetapkan.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitan  ini  adalah  data  sekunder.  Data sekunder  adalah  data  yang  mengacu pada  informasi  yang  dikumpulkan  dari sumber  yang  telah  ada  (Sekaran,  2011). Data  yang  diperoleh  secara  tidak langsung  berasal  dari  dinas-dinas  atau instansi  pemerintah,  seperti:  Badan Keuangan  Daerah  Provinsi  Sumatera Barat dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera  Barat,  serta  sumber-sumber lainnya.

## Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Sumatera  Barat  dengan  memfokuskan penelitian  untuk  membahas  tentang Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera Barat Tahun 2012 sampai dengan 2016.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam  usaha  memperoleh  data dan  informasi  yang  berkenaan  dengan penelitian  ini  untuk  dijadikan  sebagai materi  pembahasan,  pengumpulan  data dilakukan sebagai berikut:
1. Dokumentasi
Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek
penelitian  yang  akan  menunjang  dan membuktikan  hasil  dari  isi  penelitian nantinya. Dalam hal ini data-data yang diperlukan diambil dari BKD Provinsi Sumatera  Barat  dan  BPS  Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari: a. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah  (APBD)  terutama  Pajak Daerah,  Retribusi  Daerah  dan  PAD Kabupaten/Kota di Provisi Sumatera Barat (Tahun 2012-2016). b. Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  terutama Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
PAD  Kabupaten/Kota  di  Provisi
Sumatera Barat (Tahun 2012-2016).
c. Perkembangan Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi  Sumatera  Barat  (Tahun 2012-2016).
2. Studi kepustakaan Adalah  segala  usaha  yang  dilakukan oleh  peneliti  untuk  menghimpun informasi  yang  relevan  dengan  topik atau  masalah  yang  akan  atau  sedang diteliti.  Informasi  itu  dapat  diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian,  karangan-karangan  ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan- peraturan,  ketetapan-ketetapan,  buku tahunan,  dan  sumber-sumber  tertulis baik  tercetak  maupun  elektronik lainnya,  seperti  Publikasi  Statistik
Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Barat dengan berbagai edisi.

## Metode Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  akan digunakan  selanjutnya  berupa  rasio efektifitas, analisis tingkat pertumbuhan, analisis  tingkat  kontribusi,  dan  analisis proyeksi.
Rasio Efektifitas Menurut  Putri  (2011)  dalam  Syafitri (2016) Efektivitas menggambarkan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam merealisasikan PAD maupun komponen-
komponen  PAD  yang  direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. rumus untuk menghitung efektifitas adalah sebagai berikut:

## 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝐷
= Realisasi penerimaan Pajak Daerah Target penerimaan Pajak Daerah 𝑥 100%

## 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝐷
= Realisasi penerimaan Retribusi Daerah
Target penerimaan Pajak Daerah 𝑥 100%

## Keterangan:
Efektifitas PD : Efektifitas Pajak Daerah Efektifitas RD : Efektifitas Retribusi Daerah Terdapat kriteria untuk menentukan  apakah  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  dapat  dikatakan  efektif atau  tidak,  kriteria  tersebut  diantaranya adalah:
Tabel 4 Kriteria Efektifitas Efektifitas Kriteria Lebih dari 100% Sangat Efektif 90% – 100% Efektif 80% – 90% Cukup Efektif 60% – 80% Kurang Efektif Kurang dari 60% Tidak Efektif Sumber: Mujiyati (2014) Analisis Pertumbuhan Menurut  Halim  (2014)  dalam Syafitri (2016) laju pertumbuhan menunjukkan  kemampuan  daerah  dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah
dicapainya  dari  periode  ke  periode
berikutnya,  rumus  untuk  menghitung tingkat pertumbuhan adalah:
𝑔𝑋𝑖 = Xit  −  Xi(t − 1)
Xi(t − 1) 𝑥 100% Keterangan: gXi  :  Pertumbuhan  pajak  daerah/retribusi daerah Xi t :  Jumlah  jenis  pajak  daerah/retribusi daerah tahun tertentu
Xi (t-1) :  Jumlah  jenis  pajak  daerah/retribusi daerah tahun sebelumnya t : tahun Untuk menentukan apakah
penerimaan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  dapat  dikatakan  berhasil  atau tidak,  dapat  ditentukan  dengan  kriteria sebagai berikut:

## Tabel 5 Kriteria Laju Pertumbuhan
Persentase Kriteria 85% - 100% Sangat Berhasil
70% - 85%
Berhasil 55% - 70% Cukup Berhasil 30% - 55% Kurang Berhasil
Kurang dari 30%
Tidak Berhasil
Sumber: Halim (2007)
Analisis Kontribusi Menurut  Halim  (2001)  dalam Syafitri  (2016)  kontribusi  daerah  adalah seberapa  besar  pengaruh  atau  peran penerimaan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
𝑌 = Realisasi Penerimaan PD/RD Realiasasi Penerimaan PAD 𝑥 100%

## Keterangan:
Y :  Kontribusi  Pajak  Daerah/  Retribusi
Daerah PD  : Pajak Daerah RD  : Retribusi Daerah Terdapat kriteria untuk menentukan  apakah  kontribusi  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  terhadap PAD  sudah  baik  atau  belum,  kriteria tersebut diantaranya adalah:

## Tabel 6 Kriteria Kontribusi
Persentase Kontribusi Kriteria
Persentase Kontribusi Kriteria
≥ 50%
Sangat Baik
40% – 50% Baik 30% – 40% Sedang 20% – 30%
Cukup Baik
10% – 20% Kurang Baik ≤ 10% Sangat Kurang Baik Sumber: Halim (2004)
Analisis Proyeksi
Menurut Modul Pendapatan Daerah,  (2013)  dalam  Susnawati,  dkk (2014) secara umum, persamaan penaksiran  atau  proyeksi  dengan  teknik anuitas dapat ditulis sebagai berikut: Jika  nilai  P  awal  adalah  P 0 dan  tingkat bertumbuhan = r, maka:
P t =P o (1 + r) ͭ Untuk mendapatkan rata-rata pertumbuhannya  (r)  maka  digunakan rumus sebagai berikut:
𝑟 = (𝑃 𝑡 ) 1 𝑡 P 0 − 1
Keterangan: P 0 : Penerimaan Pajak tahun awal P t : Penerimaan Pajak tahun t r : Tingkat Pertumbuhan t : waktu/tahun

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pajak Daerah
Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Target  penerimaan  pajak  daerah kabupaten/kota di Sumatera  Barat  selalu optimis,  meningkat  setiap  tahun.  Hanya saja realisasi pencapaiannya yang bervariasi,  kadang tidak mencapai  target
(kurang  dari  100  persen),  kadang  malah melebihi  target  yang  sudah  ditetapkan (lebih dari 100 persen).
Tabel 7

## Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016 Kabupaten/Kota Pajak Daerah Target Realisasi Capaian (%) Kabupaten : 1 Kep. Mentawai 9 880 950 000.00 6 446 622 333.00 65,24 2 Pesisir Selatan 55 172 359 965.00 63 170 292 781.10 114,50 3 S o l o k 44 121 115 886.00 45 766 342 858.70 103,73 4 Sijunjung 34 119 776 615.00 38 382 883 937.39 112,49 5 Tanah Datar 50 721 628 361.00 47 570 653 967.93 93,79 6 Padang Pariaman 104 305 705 000.00 100 329 576 947.72 96,19 7 A g a m 77 643 066 130.00 84 750 801 250.13 109,15 8 Limapuluh Kota 52 794 354 235.00 55 821 150 187.50 105,73 9 Pasaman 29 559 546 345.00 32 287 651 337.76 109,23 10 Solok Selatan 28 514 059 519.00 19 167 377 266.00 67,22 11 Dharmasraya 68 387 259 432.00 45 803 613 772.68 66,98 12 Pasaman Barat 67 667 681 177.00 63 624 198 421.09 94,02 Jumlah Kabupaten 622 887 502 665.00 603 121 165 061.00 96,83 K o t a : 13 Padang 990 645 315 319.00 978 293 463 613.45 98,75 14 S o l o k 24 267 116 566.00 26 180 245 538.22 107,88 15 Sawahlunto 19 189 682 163.00 19 154 326 214.04 99,82 16 Padang Panjang 24 024 579 506.00 24 654 365 364.00 102,62 17 Bukittinggi 136 894 763 156.00 129 435 093 001.00 94,55 18 Payakumbuh 43 298 306 888.00 45 222 190 735.00 104,44 19 Pariaman 22 232 662 313.70 24 404 735 415.00 109,77 Jumlah Kota 1 260 552 425 911.70 1 247 344 419 880.71 98,95 Jumlah Kabupaten/Kota 1 883 439 928 576.70 1 850 465 584 941.71 98,25
Sumber: Data diolah
Secara  total,  target  penerimaan pajak  daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi Sumatera  Barat  selama  periode  2012- 2016,  sebesar  Rp.  1.883,44  milyar. Sementara  realisasinya  mencapai  Rp. 1.850,46  milyar  (98,25  persen).  Berarti, secara  keseluruhan  penerimaan  pajak daerah  pada  periode  tersebut  tidak mencapai  target  yang  sudah  ditentukan. Jika  kita  membandingkan  penerimaan pajak  kabupaten  dengan  kota,  ternyata pencapaian  pajak  daerah  kota  lebih tinggi  dibandingkan  pencapaian  pajak kabupaten  pada  periode  yang  sama. Target  pajak  kabupaten  sebesar  622,89 milyar  rupiah  dengan  realisasi  sebesar Rp.  603,12  milyar.  Artinya  realisasi tidak  mencapai  target  yang  sudah ditetapkan.  Hanya  tercapai  sekitar  96,83 persen.  Sedangkan  target  pajak  kota sebesar  1.260,55  milyar  rupiah  dengan realisasi  sebesar  Rp.  1.247,34  milyar. Artinya  realisasi  tidak  mencapai  target yang  sudah  ditetapkan.  Hanya  tercapai sekitar 98,95 persen.
Sebagai  ibukota  provinsi,  kota Padang  tercatat  sebagai  penerima  pajak
terbesar dibanding kabupaten/kota
lainnya di Sumatera Barat, yakni sebesar Rp.  990,65  milyar.  Diikuti  oleh  kota Bukittinggi  (Rp.129,44  milyar),  dan kabupaten Padang Pariaman (Rp. 100,33 milyar). Sementara Kepulauan Mentawai sebagai  daerah  pemekaran  menerima perolehan pajak paling  rendah (Rp. 6,45 milyar), diikuti kota Sawahlunto (Rp.19,15  milyar)  dan  Kabupaten  Solok Selatan  (Rp.  19,17  milyar).  Capaian pajak  paling  tinggi  adalah  di  Pesisir Selatan  (114,50  persen)  diikuti  oleh Sijunjung  (112,49  persen)  dan  Kota Pariaman  (109,77  persen).  Sedangkan capaian  penerimaan  pajak  terendah terdapat  di  Kabupaten  Mentawai  (65,24 persen) diikuti oleh  Dharmasraya (66,98 persen)  dan  Solok  Selatan  (67,22 persen).
Pertumbuhan Pajak Daerah
Berdasarkan  hasil  perhitungan
diperoleh persentase pertumbuhan penerimaan pajak daerah masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat selama  tahun  2013-2016,  serta  rata- ratanya sebagai berikut: Tabel 8 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2012-2016 Kabupaten/Kota Pertumbuhan  (%) 2013 2014 2015 2016 Rata-rata Kabupaten: 1 Kep. Mentawai - 55,14 57,04 32,08 48,09 2 Pesisir Selatan 76,73 25,56 -7,51 -4,91 22,47 3 S o l o k 11,17 48,83 5,18 5,47 17,66 4 Sijunjung 8,08 37,48 11,98 22,88 20,11 5 Tanah Datar 12,08 15,70 14,96 8,26 12,75 6 Pdg Pariaman 3,40 70,44 -1,46 16,85 22,31 7 A g a m 20,90 16,27 11,17 11,91 15,06 8 Limapuluh Kota -   14,18 40,35 3,78 16,16 11,53 9 Pasaman 7,24 18,67 22,24 14,00 15,54 10 Solok Selatan 42,72 23,17 7,37 12,40 21,41 11 Dharmasraya 7,80 52,18 2,14 8,45 17,64 12 Pasaman Barat 16,48 121,64 -32,82 2,48 26,94 Jumlah Kabupaten 15,72 44,20 -   0,14 10,47 17,56 Kota: 13 Padang 28,67 17,62 19,65 10,25 19,05 14 S o l o k -   3,42 42,50 17,40 7,40 15,97
Kabupaten/Kota Pertumbuhan  (%) 2013 2014 2015 2016 Rata-rata 15 Sawahlunto 7,26 31,55 -2,13 14,79 12,86 16 Padang Panjang 15,56 32,68 3,13 10,39 15,44 17 Bukittinggi 13,66 21,07 6,18 5,89 11,70 18 Payakumbuh 24,30 48,95 1,64 2,49 19,35 19 Pariaman 24,12 25,62 23,19 11,48 21,10 Jumlah Kota 25,26 20,15 16,74 9,57 17,93 Jumlah Kab/Kota 20,49 32,17 8,30 10,02 17,75

## Sumber: Data diolah
Dari perhitungan di atas, diketahui  bahwa  realisasi  pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah selama periode  4  tahun  (2013-2016)  selalu menunjukkan  peningkatan.  Hanya  saja peningkatannya menunjukkan perlambatan. Pada tahun 2013,
pertumbuhan  pajak  daerah  meningkat sebesar  20,49  persen  dibanding  tahun 2012.  Penerimaan  pajak  daerah  terus meningkat  pada  tahun  2014  menjadi 32,17 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan  tahun  2013.  Pada  tahun 2015  tetap  mengalami  peningkatan sebesar 8,30 persen, tetapi pertumbuhannya  lebih  lambat  dibanding tahun 2014. Hingga tahun 2016 meningkat lagi menjadi 10,02 persen.
Sehingga  rata-rata  pertumbuhan pajak daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat  selama  periode  tersebut  sekitar 17,75  persen.  Pertumbuhan  penerimaan pajak  bagi  daerah  kota  (17,93  persen)
lebih besar dibandingkan daerah kabupaten  (17,56  persen).  Sementara jika  dibandingkan  antar  daerah  di kabupaten/kota,  pertumbuhannya  sangat bervariasi  berkisar  antara  11,53  sampai 48,09  persen.  Kabupaten  Kepulauan Mentawai terhitung sebagai daerah  yang mempunyai tingkat pertumbuhan penerimaan pajak daerah tertinggi dibanding  daerah  lain,  yakni  48,09 persen. Diikuti oleh Kabupaten Pasaman Barat  (26,94  persen)  dan  Pesisir  Selatan (22,47  persen).  Sedangkan  Limapuluh Kota  mempunyai  pertumbuhan  terendah dibanding  daerah  lain  yakni  11,53 persen),  diikuti  oleh  Bukittinggi  (11,70 persen) dan Tanah Datar (12,75 persen).
Kontribusi Pajak Daerah Diperoleh  hasil  perhitungan  nilai kontribusi pajak daerah terhadap
Pendapatan  Asli  Daerah  seperti  pada tabel berikut.
Tabel 9 Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2013-2016 Kabupaten/Kota Persen 2012 2013 2014 2015 2016 Rata-rata Kabupaten: 1 Kep. Mentawai 0,00 2,39 3,34 4,47 6,03 3,25 2 Pesisir Selatan 17,46 26,07 17,98 13,35 12,59 17,49 3 S o l o k 23,36 22,01 20,03 19,51 19,46 20,87 4 Sijunjung 15,90 14,97 14,45 13,50 14,04 14,57 5 Tanah Datar 13,58 12,81 9,49 9,70 9,89 11,09 6 Pdg Pariaman 42,40 32,19 37,22 31,56 36,95 36,07 7 A g a m 29,43 29,61 21,66 21,20 20,86 24,55
8 Limapuluh Kota 38,83 25,11 22,08 19,23 20,66 25,18 9 Pasaman 14,64 11,27 8,45 9,44 9,65 10,69 10  Solok Selatan 10,61 15,02 12,71 10,71 9,71 11,75 11  Dharmasraya 16,20 20,81 19,73 18,77 20,45 19,19 12  Pasaman Barat 23,71 24,37 28,44 19,33 15,02 22,17 Rata-rata Kabupaten 20.51 19,72 17,96 15,90 16,28 18,07 Kota: 13  Padang 67,88 69,27 61,65 62,87 65,51 65,43 14  S o l o k 16,77 15,65 18,23 17,74 16,12 16,90 15  Sawahlunto 8,51 8,59 8,63 7,85 8,82 8,48 16  Padang Panjang 10,84 9,78 10,44 8,29 8,72 9,61 17  Bukittinggi 44,03 40,87 44,33 43,92 43,07 43,25 18  Payakumbuh 11,28 13,13 16,07 10,70 12,62 12,76 19  Pariaman 17,66 18,67 18,14 19,94 22,39 19,36 Rata-rata Kota 25.28 25,13 25,36 24,47 25,32 25,11 Rata-rata Kab/Kota 22.90 22,43 21,66 20,19 20,80 21,59

## Sumber: Data diolah
Kontribusi pajak daerah
merupakan  nilai  sumbangan  penerimaan pajak  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah. Kontribusi  penerimaan  pajak  daerah terhadap  PAD  selama  periode  2012- 2016 berkisar antara 3,25 persen sampai 65,43  persen.  Sehingga  secara  rata-rata tercatat sebesar 21,59 persen. Kontribusi terbesar  terjadi  pada  tahun  2012  (22,90 persen)  sedangkan  terendah  terjadi  pada tahun 2015 (20,19 persen). Jika dibandingkan  rata-rata  antar  kabupaten dengan  kota,  ternyata  kontribusi  pajak kota (25,11 persen) lebih besar dibanding  kontribusi  pajak  kabupaten (18,07  persen).  Dan  jika  dibandingkan antar  kabupaten/kota  kontribusi  pajak terhadap PAD sangat bervariasi, berkisar antara  3,25  persen  sampai  65,43  persen. Padang sebagai ibukota Provinsi memiliki  kontribusi  terbesar  dibanding kabupaten/kota  lainnya,  yakni  sebesar
65,43  persen.  Diikuti  oleh  Bukittinggi (43,25  persen),  dan  Padang  Pariaman (36,07  persen).  Kabupaten  Kepulauan Mentawai terhitung sebagai daerah  yang mempunyai kontribusi penerimaan pajak daerah  terendah  dibanding  daerah  lain, yakni  sebesar  3,25  persen,  diikuti  oleh Sawahlunto  (8,48  persen)  dan  Padang Panjang (9,61 persen).
Retribusi Daerah Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah
Target  penerimaan  retribusi  daerah kabupaten/kota di Sumatera  Barat  selalu diharapkan  meningkat  setiap  tahun. Hanya saja realisasi pencapaiannya yang bervariasi, kadang tidak mencapai target, kadang  malah  melebihi  target  yang sudah  ditetapkan.  Berdasarkan  rumus tersebut  maka  diperoleh  hasil  sebagai berikut:
Tabel 10 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2013-2016 Kabupaten/Kota Retribusi Daerah Target Realisasi Capaian (%) Kabupaten : 1 Kep. Mentawai 20 202 069 448.00 9 339 685 675.00 46,23 2 Pesisir Selatan 91 017 835 789.00 81 912 873 232.82 90,00
Kabupaten/Kota Retribusi Daerah Target Realisasi Capaian (%) 3 S o l o k 59 796 025 393.00 55 031 143 758.00 92,03 4 Sijunjung 62 276 944 243.00 66 765 258 432.84 107,21 5 Tanah Datar 39 876 752 024.00 40 125 652 856.43 100,62 6 Padang Pariaman 54 899 197 100.00 51 012 734 788.00 92,92 7 A g a m 86 728 391 916.00 83 836 996 035.58 96,67 8 Limapuluh Kota 39 466 609 377.00 31 736 182 326.03 80,41 9 Pasaman 85 584 243 650.00 99 889 792 063.00 116,72 10 Solok Selatan 42 123 418 593.00 33 981 962 876.85 80,67 11 Dharmasraya 65 923 418 626.00 59 675 190 474.93 90,52 12 Pasaman Barat 71 897 430 988.00 71 875 861 983.00 99,97 Jumlah Kabupaten 719 792 337 147.00 685 183 334 502.48 95,19 K o t a : 13 Padang 266 407 873 219.00 211 502 245 264.00 79,39 14 S o l o k 33 596 550 566.00 27 291 826 136.00 81,23 15 Sawahlunto 14 120 311 030.00 13 465 920 041.00 95,37 16 Padang Panjang 37 121 535 000.00 38 850 248 322.87 104,66 17 Bukittinggi 102 181 372 635.89 87 487 656 342.00 85,62 18 Payakumbuh 36 659 252 282.00 34 738 513 704.75 94,76 19 Pariaman 16 659 888 389.60 12 891 084 423.87 77,38 Jumlah Kota 506 746 783 122.49 426 227 494 234.49 84.11 Jumlah Kab/Kota 1 226 539 120 269.49 1 111 410 828 736.97 90.61 Sumber: Data diolah
Secara  total,  target  penerimaan retribusi daerah kabupaten/kota di Sumatera  Barat  selama  periode  2012-
2016,  sebesar  Rp.  1.226,54  milyar.
Sementara  realisasinya  mencapai  Rp.
1.111,41 milyar.
Berarti, secara keseluruhan  penerimaan  retribusi  daerah pada  periode  tersebut  tidak  mencapai target  yang  sudah  ditentukan,  karena hanya sebesar 90,61 persen.
Jika kita membandingkan, penerimaan  retribusi  antara  kabupaten dengan kota, ternyata pencapaian retribusi kabupaten lebih tinggi
dibandingkan  pencapaian  retribusi  kota. Target retribusi kabupaten sebesar 719,79  milyar  rupiah  dengan  realisasi sebesar  Rp.  685,18  milyar.  Artinya realisasi  tidak  mencapai  target  yang sudah ditetapkan. Hanya tercapai  sekitar 95,19  persen.  Sedangkan  target  retribusi kota  sebesar  506,75  milyar  rupiah dengan  realisasi  sebesar  Rp.  426,23
milyar.  Artinya  realisasi  tidak  mencapai target  yang  sudah  ditetapkan.  Hanya tercapai  sekitar  84,11  persen,  lebih rendah dari capaian daerah kabupaten.
Sebagai  ibukota  provinsi,  kota Padang tercatat sebagai penerima retribusi terbesar dibanding kabupaten/kota  lainnya  di  Sumatera
Barat,  yakni  sebesar  Rp.  211,50  milyar. Diikuti  oleh  kota  Pasaman  Rp.99,89 milyar  dan  Bukittinggi  Rp.87,49  milyar. Sementara Kepulauan Mentawai sebagai daerah  pemekaran  menerima  perolehan retribusi paling rendah (Rp. 9,34 milyar), diikuti  kota  Pariaman  (Rp.12,89  milyar) dan  Sawahlunto  (Rp.  13,46  milyar). Capaian retribusi paling  tinggi  adalah di Pasaman  (116,72  persen)  diikuti  oleh Sijunjung  (107,21  persen)  dan  Padang Panjang  (106,66  persen).  Sedangkan capaian  penerimaan  retribusi  terendah terdapat  di  Kabupaten  Mentawai  (46,23 persen)  diikuti  oleh  Kota  Pariaman
(77,38  persen)  dan  Padang  (79,39 persen).

## Pertumbuhan Retribusi Daerah.
Berdasarkan  hasil  perhitungan diperoleh persentase pertumbuhan penerimaan pajak daerah masing-masing kabupaten  kota  di  Sumatera  Barat selama  tahun  2013-2016,  serta  rata- ratanya sebagai berikut:

## Tabel 11

## Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
di Sumatera Barat, Tahun 2012-2016
Kabupaten/Kota
Pertumbuhan (%) 2013 2014 2015 2016 Rata-rata Kabupaten: 1 Kep. Mentawai - 128,20 182,37 38,95 116,51 2 Pesisir Selatan 222,72 106,18 -85,95 -12,31 57,66 3 S o l o k 59,73 61,99 -26,87 18,00 28,21 4 Sijunjung 76,16 37,40 24,92 -71,34 16,79 5 Tanah Datar 38,48 68,85 -26,30 -6,33 18,67 6 Pdg Pariaman 269,69 0,13 -23,67 16,67 65,71 7 A g a m 12,13 76,98 -57,75 -41,45 -2,52 8 Limapuluh Kota 217,32 -22,94 -34,80 -22,33 34,31 9 Pasaman 68,08 66,96 6,28 -83,72 14,40 10 Solok Selatan 74,59 23,62 -86,47 329,64 85,35 11 Dharmasraya 6,92 97,48 -70,40 -34,13 -0,03 12 Pasaman Barat 40,60 58,75 -9,59 -29,10 15,16 Jumlah Kabupaten 72,28 57,63 -   38,72 -   35,32 13,97 Kota: 13 Padang 29,95 41,43 -9,37 -29,69 8,08 14 S o l o k 11,91 -0,20 7,48 9,31 7,13 15 Sawahlunto 32,61 -5,21 -11,97 6,31 5,44 16 Padang Panjang -   72,26 -14,07 -2,46 13,52 -18,82 17 Bukittinggi 12,51 8,74 -5,61 23,72 9,84 18 Payakumbuh 10,81 -16,71 -21,97 14,15 -3,43 19 Pariaman 150,08 -22,53 10,95 25,00 40,88 Jumlah Kota 1,24 18,14 -   7,89 -   9,28 7,02 Jumlah Kab/Kota 36,76 37,88 -   23,31 -   22,30 10,49

## Sumber: Data diolah
Dari perhitungan di atas, diketahui  bahwa  realisasi  pertumbuhan penerimaan  Retribusi  Daerah  selama periode  4  tahun  (2013-2016)  sangat berfluktuasi. Kadang
terjadi peningkatan,  kadang  malah  mengalami penurunan  dibanding  tahun  sebelumnya.
Rata-rata  pertumbuhan  retribusi  daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat selama  periode  tersebut  sekitar  10,49 persen. Pertumbuhan penerimaan
retribusi  bagi  daerah  kabupaten  (13,97 persen) lebih besar dibandingkan daerah kota  (7,02  persen).  Sementara  jika dibandingkan  pertumbuhan  penerimaan retribusi antar
kabupaten/kota pertumbuhannya sangat bervariasi,
berkisar  antara  -18,82  persen  sampai
116,51  persen.  Kabupaten  Kepulauan Mentawai terhitung sebagai daerah  yang mempunyai tingkat
pertumbuhan penerimaan  retribusi  daerah  tertinggi dibanding  daerah  lain,  yakni  sebesar 116,51  persen.  Diikuti  oleh  Kabupaten
Solok Selatan (85,35 persen) dan Padang Pariaman  (65,71  persen).  Sedangkan
Padang Panjang mempunyai
pertumbuhan  terendah  dibanding  daerah
lain  yakni  -18,82  persen,  diikuti  oleh Payakumbuh (-3,43 persen) dan Agam (- 2,52 persen).

## Kontribusi Retribusi Daerah
Adapun  hasil  perhitungan  nilai kontribusi  retribusi  daerah  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah,  adalah  sebagai berikut:
Tabel 12 Kontribusi Retribusi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016 Kabupaten/Kota % 2012 2013 2014 2015 2016 Rata-rata Kabupaten: 1 Kep. Mentawai 0.00 1.52 3.13 7.53 10.67 4.57 2 Pesisir Selatan 16.10 43.93 49.75 5.61 4.88 24.05 3 S o l o k 22.16 29.98 29.70 20.11 22.44 24.88 4 Sijunjung 22.18 34.03 32.83 34.23 8.30 26.31 5 Tanah Datar 9.27 10.80 11.68 7.65 6.75 9.23 6 Padang Pariaman 11.23 30.47 20.70 13.60 15.90 18.38 7 A g a m 37.10 34.62 38.54 14.34 7.38 26.40 8 Limapuluh Kota 13.47 32.20 15.54 8.51 6.11 15.16 9 Pasaman 33.76 40.74 42.95 41.75 6.10 33.06 10 Solok Selatan 23.88 41.38 35.15 3.73 12.93 23.42 11 Dharmasraya 29.18 37.17 45.73 12.61 8.34 26.61 12 Pasaman Barat 27.35 33.93 28.37 25.95 13.95 25.91 Rata-rata Kabupaten 20.47 30.90 29.51 16.30 10.31 21.50 Kota: 13 Padang 16.01 16.50 17.66 13.64 9.06 14.57 14 S o l o k 20.36 22.01 17.96 16.00 14.79 18.22 15 Sawahlunto 6.58 8.20 5.94 4.86 5.06 6.13 16 Padang Panjang 59.56 12.90 8.92 6.70 7.24 19.06 17 Bukittinggi 32.72 30.06 29.28 25.79 29.55 29.48 18 Payakumbuh 14.98 15.54 10.64 5.44 7.14 10.75 19 Pariaman 7.14 15.20 9.11 9.02 11.36 10.37 Rata-rata Kota 22.48 17.20 14.22 11.63 12.03 15.51 Rata-rata Kab/Kota 21.48 24.05 21.86 13.97 11.17 18.50 Sumber: Data ditolah Kontribusi retribusi daerah merupakan  nilai  sumbangan  penerimaan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.  Selama  periode  2012  sampai
2016,  secara  rata-rata  tercatat  sebesar
18,50 persen. Jika dibandingkan rata-rata antar  kabupaten  dengan  kota,  ternyata kontribusi  retribusi  kabupaten  (21,50 persen)  lebih  besar  dibanding  kontribusi retribusi  kota  (15,51  persen).  Jika
dibandingkan antar kabupaten/kota kontribusi retribusi terhadap PAD sangat bervariasi,  berkisar  antara  4,57  sampai 33,06 persen. Pasaman memiliki kontribusi  retribusi  terbesar  terhadap PAD  nya  yakni  sebesar  33,06  persen, diikuti  oleh  Bukittinggi  (29,48  persen), dan  Agam  (26,40  persen).  Kabupaten Kepulauan  Mentawai  terhitung  sebagai daerah  yang  mempunyai  kontribusi penerimaan  retribusi  daerah  terendah
dibanding  daerah  lain,  yakni  sebesar 4,57  persen,  diikuti  oleh  Sawhlunto (6,13  persen)  dan  Tanah  Datar  (9,23 persen).

## Proyeksi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah
Proyeksi Pajak Daerah Berdasarkan rumus rata-rata pertumbuhan  tersebut  maka  diperoleh rata-rata pertumbuhan untuk pajak daerah sebagai berikut: Tabel 13

## Rata-rata pertumbuhan Pajak Daerah 2012-2016
Kabupaten/Kota Nilai (Juta Rupiah) Rata-rata Pertumbuhan 2012 2013 2014 2015 2016 Kabupaten: 1 Kep. Mentawai 0.00 785.64 1 218.83 1 914.10 2 528.06 0.48 2 Pesisir Selatan 7 026.80 12 418.26 15 591.93 14 420.46 13 712.84 0.18 3 S o l o k 6 233.47 6 929.89 10 313.71 10 848.12 11 441.16 0.16 4 Sijunjung 5 275.70 5 701.95 7 839.20 8 778.64 10 787.39 0.20 5 Tanah Datar 7 293.77 8 174.67 9 458.24 10 872.91 11 771.07 0.13 6 Pdg Pariaman 13 267.03 13 718.10 23 381.38 23 040.82 26 922.24 0.19 7 A g a m 12 235.81 14 793.61 17 200.43 19 121.91 21 399.03 0.15 8 Limapuluh Kota 9 682.94 8 309.77 11 663.13 12 104.53 14 060.80 0.10 9 Pasaman 4 837.78 5 187.90 6 156.71 7 525.78 8 579.48 0.15 10 Solok Selatan 2 339.17 3 338.46 4 112.08 4 415.20 4 962.47 0.21 11 Dharmasraya 6 351.54 6 846.73 10 419.53 10 643.03 11 542.78 0.16 12 Pasaman Barat 7 704.53 8 973.93 19 889.83 13 362.58 13 693.34 0.15 Kota: 13 Padang 128 595.10 165 460.99 194 620.52 232 870.24 256 746.61 0.19 14 S o l o k 3 911.74 3 777.93 5 383.37 6 319.83 6 787.36 0.15 15 Sawahlunto 2 969.92 3 185.51 4 190.40 4 101.04 4 707.46 0.12 16 Padang Panjang 3 514.18 4 060.96 5 388.06 5 556.83 6 134.35 0.15 17 Bukittinggi 19 848.46 22 560.67 27 314.14 29 002.14 30 709.69 0.12 18 Payakumbuh 5 720.65 7 110.93 10 591.50 10 765.42 11 033.69 0.18 19 Pariaman 3 103.93 3 852.67 4 839.64 5 961.98 6 646.52 0.21 Sumber: Data Diolah Berdasarkan rata-rata pertumbuhan  selama  lima  tahun  2012 sampai  2016  seperti  tabel  13,  maka dihitung  proyeksi  penerimaan  pajak
daerah kabupaten/kota di Provinsi
Sumatera Barat untuk tahun 2017 sampai 2020 (tabel 13).

## Tabel 14 Proyeksi Pajak Daerah 2017-2020
Kabupaten/Kota Nilai (Juta Rupiah) 2017 2018 2019 2020 Kabupaten: 1 Kep. Mentawai 3 732.29 5 510.14 8 134.88 12 009.89 2 Pesisir Selatan 16 207.65 19 156.34 22 641.48 26 760.69 3 S o l o k 13 316.95 15 500.30 18 041.60 20 999.55 4 Sijunjung 12 899.57 15 425.32 18 445.62 22 057.30 5 Tanah Datar 13 267.28 14 953.68 16 854.43 18 996.78 6 Padang Pariaman 32 132.58 38 351.28 45 773.51 54 632.18 7 A g a m 24 608.46 28 299.24 32 543.57 37 424.46 8 Limapuluh Kota 15 435.14 16 943.82 18 599.96 20 417.98 9 Pasaman 9 900.67 11 425.31 13 184.74 15 215.11 10 Solok Selatan 5 989.03 7 227.96 8 723.18 10 527.71 11 Dharmasraya 13 401.96 15 560.59 18 066.91 20 976.92 12 Pasaman Barat 15 810.67 18 255.38 21 078.12 24 337.31 Kota: 13 Padang 305 193.16 362 781.28 431 235.94 512 607.57 14 S o l o k 7 789.94 8 940.60 10 261.23 11 776.93 15 Sawahlunto 5 281.98 5 926.62 6 649.94 7 461.53 16 Padang Panjang 7 051.06 8 104.77 9 315.94 10 708.11 17 Bukittinggi 34 250.16 38 198.80 42 602.68 47 514.27 18 Payakumbuh 13 002.89 15 323.53 18 058.34 21 281.23 19 Pariaman 8 040.17 9 726.03 11 765.40 14 232.37
Sumber: data diolah
Dari  hasil  proyeksi,  Padang sebagai  ibukota  Provinsi  tetap  akan mempunyai  penerimaan  pajak  tertinggi dibanding  daerah  lain.  Untuk  tahun 2020,  diperkirakan  pajak  yang  bisa dipungut  oleh  pemerintah  kota  Padang mencapai Rp. 512,607 milyar. Sedangkan Sawahlunto diperkirakan
dapat  memungut  pajak  pada  tahun  yang sama hanya sebesar Rp.7,461 milyar. Proyeksi Retribusi Daerah Berdasarkan rumus rata-rata pertumbuhan,  maka  diperoleh  rata-rata pertumbuhan  untuk  retribusi  daerah sebagai berikut:

## Tabel 15

## Rata-rata pertumbuhan Retribusi Daerah Tahun 2012-2016
Kabupaten/Kota Nilai (Juta Rupiah) Rata-rata Pertumbuhan 2012 2013 2014 2015 2016 Kabupaten: 1 Kep. Mentawai 0.00 500.00 1 141.02 3 221.89 4 476.77 1.08 2 Pesisir Selatan 6 482.53 20 920.19 43 132.51 6 061.83 5 315.80 -0.05 3 S o l o k 5 911.34 9 442.01 15 294.82 11 184.81 13 198.16 0.22 4 Sijunjung 7 359.19 12 964.05 17 812.29 22 251.96 6 377.76 -0.04
Kabupaten/Kota Nilai (Juta Rupiah) Rata-rata Pertumbuhan 2012 2013 2014 2015 2016 5 Tanah Datar 4 978.11 6 893.53 11 639.78 8 578.76 8 035.47 0.13 6 Padang Pariaman 3 513.00 12 987.12 13 004.44 9 926.53 11 581.66 0.35 7 A g a m 15 424.15 17 295.72 30 609.65 12 934.06 7 573.42 -0.16 8 Limapuluh Kota 3 357.99 10 655.71 8 211.14 5 353.34 4 158.01 0.05 9 Pasaman 11 154.52 18 748.55 31 301.87 33 267.88 5 416.97 -0.17 10 Solok Selatan 5 267.64 9 196.73 11 369.25 1 538.46 6 609.88 0.06 11 Dharmasraya 11 438.25 12 229.40 24 150.24 7 148.67 4 708.62 -0.20 12 Pasaman Barat 8 888.04 12 496.76 19 838.67 17 936.12 12 716.27 0.09 Kota: 13 Padang 30 325.98 39 409.96 55 736.71 50 512.58 35 517.01 0.04 14 S o l o k 4 747.47 5 312.91 5 302.50 5 699.28 6 229.66 0.07 15 Sawahlunto 2 295.58 3 044.14 2 885.46 2 540.18 2 700.56 0.04 16 Padang Panjang 19 308.19 5 355.48 4 602.13 4 488.80 5 095.65 -0.28 17 Bukittinggi 14 748.99 16 593.46 18 043.44 17 031.26 21 070.50 0.09 18 Payakumbuh 7 596.01 8 417.03 7 010.41 5 470.55 6 244.52 -0.05 19 Pariaman 1 254.63 3 137.63 2 430.79 2 696.87 3 371.15 0.28

## Sumber: Data diolah
Berdasarkan rata-rata
pertumbuhan  selama  lima  tahun  2012 sampai  2016  seperti  tabel  15,  maka dihitung  proyeksi  penerimaan  retribusi daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat untuk  tahun  2017  sampai  2020  (tabel 15).  Dari  hasil  proyeksi,  Kepulauan Mentawai  diperkirakan,  akan  dapat memungut retribusi lebih besar
dibanding  daerah  lain.  Untuk  tahun 2020,  diperkirakan  retribusi  yang  bisa dipungut  oleh  pemerintah  Kabupaten Mentawai  mencapai  Rp.  83,23  milyar. Sedangkan Padang Panjang diperkirakan hanya dapat memungut pajak pada tahun yang  sama  hanya  sebesar  Rp.1,34 milyar.

## Tabel 16 Proyeksi Retribusi Daerah Tahun 2017-2020
Kabupaten/Kota Nilai (Juta Rupiah) 2017 2018 2019 2020 Kabupaten: 1 Kep. Mentawai 9 296.02 19 303.17 40 083.02 83 232.36 2 Pesisir Selatan 5 058.53 4 813.72 4 580.75 4 359.06 3 S o l o k 16 133.19 19 720.92 24 106.49 29 467.33 4 Sijunjung 6 153.58 5 937.28 5 728.58 5 527.21 5 Tanah Datar 9 057.29 10 209.04 11 507.25 12 970.55 6 Padang Pariaman 15 606.08 21 028.93 28 336.12 38 182.44 7 A g a m 6 339.64 5 306.86 4 442.32 3 718.63 8 Limapuluh Kota 4 386.19 4 626.89 4 880.80 5 148.64 9 Pasaman 4 522.02 3 774.93 3 151.27 2 630.64 10 Solok Selatan 6 995.81 7 404.28 7 836.59 8 294.14 11 Dharmasraya 3 771.62 3 021.07 2 419.88 1 938.33 12 Pasaman Barat 13 907.47 15 210.25 16 635.08 18 193.38 Kota: 13 Padang 36 948.08 38 436.80 39 985.51 41 596.62
Kabupaten/Kota Nilai (Juta Rupiah) 2017 2018 2019 2020 14 S o l o k 6 667.53 7 136.18 7 637.77 8 174.61 15 Sawahlunto 2 812.51 2 929.10 3 050.52 3 176.98 16 Padang Panjang 3 652.28 2 617.75 1 876.26 1 344.80 17 Bukittinggi 23 035.79 25 184.37 27 533.36 30 101.45 18 Payakumbuh 5 946.03 5 661.81 5 391.18 5 133.49 19 Pariaman 4 316.13 5 525.99 7 074.99 9 058.19 Sumber: Data diolah Pembahasan Untuk melihat apakah
penerimaan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  efektif  atau  tidak  efektif,  dapat ditinjau  dari  capaian  realisasi  terhadap targetnya.  Sedangkan  untuk  melihat keberhasilan  realisasi  penerimaan  baik pajak  maupun  retribusi  ditinjau  dari
pertumbuhannya.  Dan  untuk  melihat apakah  realisasinya  baik  atau  tidak, ditinjau  dari  kontribusinya  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah.  Kriteria  untuk menentukan  apakah  pajak  daerah  dapat dikatakan  efektif,  bisa  dilihat  pada  tabel berikut:

## Tabel 17
Kriteria Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah

## Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2012-2016
Kabupaten Efektifitas Kriteria Kota Efektifitas Kriteria Kep. Mentawai 65.24 Kurang efektif Padang 98.75 Efektif Pesisir Selatan 114.50 Sangat Efektif S o l o k 107.88 Sangat Efektif S o l o k 103.73 Sangat Efektif Sawahlunto 99.82 Efektif Sijunjung 112.49 Sangat Efektif Padang Panjang 102.62 Sangat Efektif Tanah Datar 93.79 Efektif Bukittinggi 94.55 Efektif Padang Pariaman 96.19 Efektif Payakumbuh 104.44 Sangat Efektif A g a m 109.15 Sangat Efektif Pariaman 109.77 Sangat Efektif Limapuluh Kota 105.73 Sangat Efektif Pasaman 109.23 Sangat Efektif Solok Selatan 67.22 Kurang efektif Dharmasraya 66.98 Kurang efektif Pasaman Barat 94.02 Efektif Jumlah Kabupaten 96.83 Efektif Jumlah Kota 98.95 Efektif Jumlah Kabupaten/Kota 98.25 Efektif Sumber: Data diolah
Berdasarkan  tabel  di  atas,  secara rata-rata  selama  periode  2012-2016 realisasi penerimaan pajak daerah adalah efektif.  Hal  ini  terlihat  bahwa  sekitar 98,25  persen  dari  target  yang  ditetapkan sudah  terealisasi.  Dan  keadaan  ini  juga berlaku  pada  daerah  kabupaten  (96,83 persen) maupun kota (98,95 persen). Jika diperhatikan  per  daerahnya,  sebagian besar  daerah  sudah  sangat  efektif realisasi  penerimaan  pajak  daerahnya karena  sudah  melebihi  target  yang ditetapkan (yakni lebih dari 100 persen). Daerah  tersebut  adalah  Pesisir  Selatan,
Kab Solok, Sijunjung, Agam, Limapuluh Kota,  Pasaman,  Kota  Solok,  Padang
Panjang,  Payakumbuh,  dan  Pariaman. Sementara Tanah Datar, Padang Pariaman,  Pasaman  Barat,  Padang, Sawahlunto,  dan  Bukittinggi  tergolong efektif realisasi penerimaan pajak daerahnya  karena  berada  pada  rentang 90 sampai 100 persen. Hanya Kepulauan Mentawai  yang  masih  kurang  efektif dalam  penerimaan  pajak  daerah  karena hanya mencapai 65,24
persen.
Sedangkan  kriteria  untuk  menentukan
apakah  retribusi  daerah  dapat  dikatakan
efektif, bisa dilihat pada tabel berikut:
Tabel 18 Kriteria Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2012-2016 Kabupaten Pertumbuhan Kriteria Kota Pertumbuhan Kriteria Kep. Mentawai 46.23 Tidak efektif Padang 79.39 Kurang efektif Pesisir Selatan 90.00 Efektif S o l o k 81.23 Cukup efektif S o l o k 92.03 Efektif Sawahlunto 95.37 Efektif Sijunjung 107.21 Sangat Efektif Padang Panjang 104.66 Sangat Efektif Tanah Datar 100.62 Sangat Efektif Bukittinggi 85.62 Cukup efektif Padang Pariaman 92.92 Efektif Payakumbuh 94.76 Efektif A g a m 96.67 Efektif Pariaman 77.38 Kurang efektif Limapuluh Kota 80.41 Cukup efektif Pasaman 116.72 Sangat Efektif Solok Selatan 80.67 Cukup efektif Dharmasraya 90.52 Efektif Pasaman Barat 99.97 Efektif Jumlah Kabupaten 95.19 Efektif Jumlah Kota 84.11 Cukup efektif Jumlah Kabupaten/Kota 90.61 Efektif Sumber: Data diolah
Berdasarkan  tabel  di  atas,  secara rata-rata  selama  periode  2012-2016 realisasi  penerimaan  retribusi  daerah adalah  efektif.  Hal  ini  terlihat  bahwa sekitar  90,61  persen  dari  target  yang ditetapkan sudah terealisasi. Dan keadaan  ini  juga  berlaku  pada  daerah kabupaten  (95,19  persen),  tetapi  pada daerah  kota  cukup  efektif,  karena  hanta mencapai 84,11 persen. Jika dibandingkan antar kabupaten/kota, hasil pengelompokan berdasarkan kriteria capaian  realisasi  terhadap  targetnya sangat  beragam.  Hanya  empat  daerah yang  reaalisasi  penerimaan  retribusi daerahnya  melebihi  dari  target  yang sudah ditetapkan (lebih dari 100 persen). Daerah tersebut adalah Sijunjung, Tanah Datar,  Pasaman,  dan  Padang  Panjang. Sedangkan daerah yang tergolong efektif
realisasi  penerimaan  retriusinya  karena mencapai  antara  90  sampai  100  persen, adalah Pesisir Selatan, Kabupaten Solok,
Padang  Pariaman,  Agam,  Dharmasraya,
Pasaman Barat, Sawahlunto dan Payakumbuh. Sementara Limapuluh
Kota,  Solok  Selatan,  Kota  Solok  dan Bukitting tergolong cukup efektif karena capaian realisasinya berada pada rentang 80  sampai  90  persen.  Kota  Padang  dan Pariaman  hanya  mencapai  79,39  persen dan  77,38  persen  sehingga  tergolong pada  yang  kurang  efektif.  Sementara Kepulauan Mentawai sangat tidak efektif karena  capaian  realisasi  terhadap  target yang  ditetapkan  sangat  rendah  sekali hanya 46,23 persen.
Untuk menentukan kriteria apakah  pajak  daerah  dapat  dikatakan berhasil, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 19 Kriteria Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2012-2016 Kabupaten Kriteria Keterangan Kota Kriteria Keterangan Kep. Mentawai 48,09 Kurang berhasil Padang 19,05 Tidak berhasil Pesisir Selatan 22,47 Tidak berhasil S o l o k 15,97 Tidak berhasil S o l o k 17,66 Tidak berhasil Sawahlunto 12,86 Tidak berhasil Sijunjung 20,11 Tidak berhasil Padang Panjang 15,44 Tidak berhasil Tanah Datar 12,75 Tidak berhasil Bukittinggi 11,70 Tidak berhasil Padang Pariaman 22,31 Tidak berhasil Payakumbuh 19,35 Tidak berhasil A g a m 15,06 Tidak berhasil Pariaman 21,10 Tidak berhasil Limapuluh Kota 11,53 Tidak berhasil
Kabupaten Kriteria Keterangan Kota Kriteria Keterangan Pasaman 15,54 Tidak berhasil Solok Selatan 21,41 Tidak berhasil Dharmasraya 17,64 Tidak berhasil Pasaman Barat 26,94 Tidak berhasil Jumlah Kabupaten 17,56 Tidak berhasil Jumlah Kota 17,93 Tidak berhasil Jumlah Kab/Kota 17,75 Tidak berhasil

## Sumber: Data diolah
Secara  rata-rata  dilihat  dari pertumbuhannya  selama  periode  2013 sampai  2016  kriteria  yang  dicapai  tidak berhasil.  Karena  hanya  mencapai  17,75 persen (kurang dari 30 persen). Demikian juga dengan kabupaten maupun  kotanya.  Jika  dibandingkan
antar daerah, hanya Kepulauan
Mentawai  yang  masuk  kriteria  kurang berhasil  karena  mencapai  pertumbuhan rata-rata  sebesar  48,09  persen.  Untuk menentukan  kriteria  apakah  retribusi daerah  dapat  dikatakan  berhasil,  dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 20 Kriteria Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2012-2016 Kabupaten % Keterangan Kota % Keterangan Kep. Mentawai 116,51 Sangat berhasil Padang 8,08 Tidak berhasil Pesisir Selatan 57,66 Cukup berhasil S o l o k 7,13 Tidak berhasil S o l o k 28,21 Tidak berhasil Sawahlunto 5,44 Tidak berhasil Sijunjung 16,79 Tidak berhasil Padang Panjang -18,82 Tidak berhasil Tanah Datar 18,67 Tidak berhasil Bukittinggi 9,84 Tidak berhasil Padang Pariaman 65,71 Cukup berhasil Payakumbuh -3,43 Tidak berhasil A g a m -2,52 Tidak berhasil Pariaman 40,88 Kurang berhasil Limapuluh Kota 34,31 Kurang berhasil Pasaman 14,40 Tidak berhasil Solok Selatan 85,35 Sangat berhasil Dharmasraya -0,03 Tidak berhasil Pasaman Barat 15,16 Tidak berhasil Rata-rata Kabupaten 13,97 Tidak berhasil Rata-rata Kota 7,02 Tidak berhasil Rata-rata Kab/Kota 10,49 Tidak berhasil Sumber: Data diolah Secara  rata-rata  selama  periode 2013  sampai  2016,  jika  dilihat  dari pertumbuhan retribusinya, masuk kategori  tidak  berhasil.  Karena  hanya mencapai  10,49  persen  (kurang  dari  30 persen).
Demikian juga dengan
kabupaten maupun kotanya. Jika
dibandingkan antar daerah, hanya
Kepulauan  Mentawai  dan  Solok  Selatan
yang  masuk  kriteria  sangat  berhasil karena  mencapai  pertumbuhan  rata-rata masing-masing  sebesar  116,51  persen dan  85,35  persen.  Pertumbuhan  kedua daerah  daerah  tersebut  berada  pada rentang di atas 85 persen.
Untuk menentukan kriteria apakah  pajak  daerah  dapat  dikatakan baik, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 21 Kriteria Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2012-2016 Kabupaten % Keterangan Kota % Keterangan
Kabupaten % Keterangan Kota % Keterangan Kep. Mentawai 3,25 Sangat kurang baik Padang 65,43 Sangat baik Pesisir Selatan 17,49 Kurang baik S o l o k 16,90 Kurang baik S o l o k 20,87 Cukup baik Sawahlunto 8,48 Sangat kurang baik Sijunjung 14,57 Kurang baik Padang Panjang 9,61 Sangat kurang baik Tanah Datar 11,09 Kurang baik Bukittinggi 43,25 Baik Padang Pariaman 36,07 Sedang Payakumbuh 12,76 Kurang  baik A g a m 24,55 Cukup baik Pariaman 19,36 Kurang baik Limapuluh Kota 25,18 Cukup baik Pasaman 10,69 Kurang baik Solok Selatan 11,75 Kurang baik Dharmasraya 19,19 Kurang baik Pasaman Barat 22,17 Cukup baik Rata-rata Kabupaten 18,07 Kurang baik Rata-rata Kota 25,11 Cukup baik Rata-rata Kab/Kota 21,59 Cukup baik

## Sumber: Data diolah
Berdasarkan tabel di atas, realisasi kontribusi pajak daerah terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  secara rata-rata  selama  periode  2012  sampai 2016 tergolong cukup baik karena hanya mencapai  21,59  persen  (berada  pada rentang 20-30 persen). Sementara secara rata-rata  kabupaten  tergolong  kurang baik  (18,07  persen),  tapi  rata-rata  kota tergolong  cukup  baik  karena  mencapai 25,11 persen. Jika dibandingkan kontibusi pajak antar daerah kabupaten/kota,  sangat  beragam.  Hanya kota Padang yang tergolong sangat baik, karena  lebih  dari  50  persen  (65,43
persen).
Sementara Bukittinggi tergolong baik karena kontribusi pajaknya mencapai 43,25 persen terhadap  PAD  nya.  Kabupaten  Solok
(20,87  persen),  Agam  (24,55  persen),
Limapuluh  Kota  (25,15  persen),  dan Pasaman  Barat  (22,17  persen)  berada pada kriteria cukup baik. Sebagian besar berada  pada  kriteria  yang  kurang  baik karena  kontribusi  pajak  terhadap  PAD berada  pada  persentase  10-20  persen. Daerah  tersebut  adalah  Pesisir  Selatan, Sijunjung, Tanah Datar, Pasaman, Solok Selatan,  Dharmasraya,  Kota  Solok, Payakumbuh, dan Pariaman. Bahkan ada kabupaten  yang  berada  pada  kriteria sangat kurang baik karena kontribusinya kurang  dari  10  persen.  Daerah  yang tergolong  sangat  kurang  baik  tersebut adalah  Kep.  Mentawai,  Sawahluto,  dan Padang Panjang.
Untuk menentukan kriteria apakah  retribusi  daerah  dapat  dikatakan baik, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 22 Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2012-2016 Kabupaten % Keterangan Kota % Keterangan Kep. Mentawai 4,57 Sangat kurang baik Padang 4,57 Kurang baik Pesisir Selatan 24,05 Cukup baik S o l o k 8,22 Kurang baik S o l o k 24,88 Cukup baik Sawahlunto 6,13 Sangat kurang baik Sijunjung 26,31 Cukup baik Padang Panjang 19,06 Kurang baik Tanah Datar 9,23 Sangat kurang baik Bukittinggi 29,48 Cukup baik Padang Pariaman 18,38 Kurang baik Payakumbuh 10,75 Kurang baik
Kabupaten % Keterangan Kota % Keterangan A g a m 26,40 Cukup baik Pariaman 10,37 Kurang baik Limapuluh Kota 15,16 Kurang baik Pasaman 33,06 Sedang Solok Selatan 23,42 Cukup baik Dharmasraya 26,61 Cukup baik Pasaman Barat 25,91 Cukup baik Rata-rata Kabupaten 1,50 Cukup baik Rata-rata Kota 5,51 Kurang baik Rata-rata Kab/Kota 8,50 Kurang baik

## Sumber: Data diolah
Berdasarkan  tabel  di  atas,  rata- rata  kontribusi  retribusi  kabupaten/kota se Sumatera Barat selama periode 2012- 2016,  berada  pada  kriteria  kurang  baik karena  hanya  sebesar  18,50  persen. Demikian juga untuk daerah bagian kota (15,51 persen), sedangkan daerah
kabupaten  tergolong  cukup  baik  (21,50 persen). Jika dibandingkan antar kabupaten/kota di Sumatera Barat, hanya
Kabupaten  Pasaman  yang  berada  pada kriteria  sedang  (33,06  persen).  Delapan daerah tergolong cukup baik karena nilai kontribusi  retribusinya  terhadap  PAD berkisar  antara  20-30  persen.  Daerah yang  kriteria  cukup  baik  tersebut  adalah
Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Sijunjung, Agam, Solok Selatan, Dharmasraya, Pasaman Barat, dan Bukittinggi.  Sedangkan  7  daerah  yang berada  pada  kriteria  kurang  baik,  yakni Padang  Pariaman,  Limapuluh  Kota, Padang,  Kota  Solok,  Padang  Panjang, Payakumbuh,  dan  Pariaman.  Dan  3 daerah  lainnya  tergolong  sangat  kurang karena  hanya  mempunyai  kontribus retribusi  terhadap  PADnya  kurang  dari 10  persen.  Daerah  tersebut  adalah  Kep.
Mentawai, Tanah Datar, dan Sawahlunto.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Target  penerimaan  pajak  daerah kabupaten/kota  di  Sumatera  Barat selalu optimis, meningkat setiap tahun selama  periode  2013-2016.  Hanya saja  secara  keseluruhan  penerimaan pajak  daerah  pada  periode  tersebut belum  mencapai  target  yang  sudah ditentukan. Walaupun demikian, realisasi  penerimaan  pajak  dinilai sudah  efektif  karena  sudah  mencapai 98,25  persen.  Dan  jika  dilihat  dari pertumbuhan  cenderung  mengalami peningkatan.  Tetapi  karena  hanya mencapai  17,75  persen  sehingga berada  pada  kriteria  yang  tidak berhasil.  Sementara  kontribusinya terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah tergolong cukup baik karena mencapai 21,59 persen.
2. Persentase realisasi pertumbuhan
retribusi  daerah  terhadap  target  yang sudah  ditetapkan  sangat  berfluktuasi.
Secara  rata-rata  pada  periode  yang sama mencapai 90,61 persen.
Sehingga termasuk pada kriteria yang efektif.  Tetapi  jika  dilihat  dari pertumbuhannya  berada  pada  kriteria tidak berhasil karena hanya mencapai 10,49  persen.  Kontribusi  retribusi terhadap  PAD  tergolong  kriteria kurang  baik  karena  hanya  mencapai 18,50 persen.
3. Diperkirakan pada tahun 2020, penerimaan  pajak  daerah  tertinggi adalah  kota  Padang  sebesar  Rp.
512,607    milyar,  dan  penerimaan retribusi  teringgi  adalah  Kepulauan
Mentawai sebesar Rp. 83,23 milyar.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat  diberikan  beberapa  saran  antara lain sebagai berikut : 1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  harus  lebih  digalakkan  agar terciptanya kesadaran kolektif sehingga  masyarakat  menjalankan kewajibannya  demi  meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Sumatera Barat.
2. Lebih ditingkatkan lagi fungsi kontrol dari  pemerintah  terhadap  instansi terkait  demi  terciptanya  kinerja  yang lebih  baik  lagi  sehingga  untuk  tahun- tahun  selanjutnya  dapat  memberikan hasil  dari  penerimaan  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah  yang  lebih optimal.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota
di Provinsi  Sumatera  Barat  khususnya dinas  yang  terkait  harus  mengikuti prosedur yang ada dan lebih tegas lagi terhadap wajib pajak melalui pemberian  sangsi  hukum  yang  tegas bagi yang melanggar.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriani, P.J.A. (2005). Pengantar Ilmu Hukum Pajak . Jakarta: PT.Gramedia Arikunto, S. 2010. Prosedur penelitian :
Suatu  Pendekatan  Praktik .  (Edisi Revisi). Jakarta : Rineka Cipta Azhari Aziz Samudra. 2015. Perpajakan di  Indonesia .  Jakarta  :  PT  Raja
Grafindo Persada
Kusuma,dkk.  2013.  “ Analisis  Pengaruh Penerimaan  Pajak  Daerah  Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali ”. E-Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana.
Mardiasmo.  2009.  Perpajakan.  Edisi
Revisi 2009. Yogyakarta. Penerbit Andi
Nugroho, Adi. 2009. “ Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi  Jawa  Tengah  Periode 2010-2012 ”.  Universitas  Dian Nuswantoro.
Resmi,  Siti.  2014. Perpajakan Teori  dan Kasus .  Buku  1  Edisi  8.  Jakarta: Salemba Empat.
Resmi,Siti.  2013.  Perpajakan Teori  dan
Kasus . Salemba Empat. Jakarta. Rochmat  Soemitro  (2012). Perpajakan
Teori  dan  Teknis  Pemungutan . Bandung: Graha Ilmu Sekaran, Uma. (2011). Research Methods for business Edisi I and 2. Jakarta: Salemba Empat. Soeparman Soemahamidjaja. 2002. Pajak  Berdasarkan  Asas  Gotong Royong . Bandung: PT Eresco. Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Bandung: Alfabeta. Sugiyono.  (2015). Metode  Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B . Bandung: Aflabeta. Susnawati,  dkk.  2014.  “ Analisis  Potensi
Pajak  Daerah  Sebagai  Sumber
Pendapatan  Asli  Daerah  Do  Kota Metro ”.  JEP-Vol.3.  Universitas Lampung. Syafitri.  2016 .  “Analisis  Pertumbuhan dan  Kontribusi  Pajak  Daerah,
Retribusi  Daerah,  dan  Lain-lain PAD Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah” S.I Djajadiningrat Dalam buku Mardiasmo.  2009. Perpajakan . Edisi  Revisi  2009.  Yogyakarta.
Penerbit Andi
Undang-Undang  No.  17  Tahun  2003
tentang Keuangan Negara .
Undang-Undang  No.  28  Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang  –  Undang  Nomor  33  Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah .
Undang-Undang  No.34  Tahun  2000,
tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  RI  No.18  tahun  1997 tentang pajak daerah dan Retribusi daerah