N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7

## PERTANGGUNGJAWABAN BIDAN DALAM PEMBERIAN SUNTIKAN OKSITOSIN PADA IBU BERSALIN NORMAL DI BPS YANG MENGAKIBATKAN PERDARAHAN MENURUT PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 36

## TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
Oleh : Rissa Nuryuniarti, S.ST,.MH.Kes

## ABSTRACT
Indonesian Law No.  36 of  2009 on  article  23  about  Health  according  health personnel  are  authorized  to  organize  health  services.  One  midwife  authority  in making  aid  delivery  by  giving  oxytocin  injections  were  performed  on  the  second stage  of  labor  to  increase  contractions.  So  if  she  gives  them  injections  of  oxytocin before the second stage is an action that is not an authority. The use of oxytocin is one of them, used to induce or risk of oxytocin augmentation of labor at the time of delivery  to  the  induction  or  augmentation  (strengthening  contractions)  many  events happening in the form of a tear of the uterus that can cause bleeding which can be fatal.
The problems that exist in the study related to the violation of the midwife that is  giving  an  injection  of  oxytocin  in  normal  birth  mothers  who  cause  bleeding postpartum.  Need  enforcement  of  such  measures  as  the  legal  consequences, because a midwife already have the authority and standards of practice of midwives in this case to limit the authority in accordance with applicable regulations
The purpose of  this study was  to describe the authority  of  midwives  perform an injection of oxytocin administration and accountability of midwives in the provision of an injection of oxytocin in normal birth mothers who cause bleeding. Framework in this  study  is  rooted  in  the  theory  of  legal  state,  injecting  oxytocin  administration theory, the theory of the concept of midwives and administrative sanctions.
The  method  used  in  this  research  is  a  normative  juridical  approach,  further examined  regulations  on  midwives  authority  and  responsibility  dihubungan  by  Law number 36 of 2009 on Health. Collecting data through interviews with the Indonesian Midwives Association Branch Ciamis. The analysis technique used is the method of normative analysis of qualitative and descriptive.
Results showed that  administration of an injection of oxytocin in maternal an authority  under  Act  No.  36  of  2009  Article  23,  namely  the  injection  of  oxytocin  in normal  birth  mother  is  the  authority  midwife  who  performed  after  the  baby  is  born. Responsibility  midwife  in  such  cases  is  to  provide  compensation  to  patients  both material and immaterial to the application of sanctions Article 1365 of the Civil Code which stipulates that any unlawful acts that bring harm to others, because it requires that the person who hurt replace those losses.
Keywords : Responsibility of Midwives , Oxytocin gift, Postpartum Hemorrhage
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7

## ABSTRAK
Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Salah satu  kewenangan  bidan  dalam  melakukan  pertolongan  persalinan  yaitu  dengan memberikan  suntik  oksitosin  yang  dilakukan  pada  kala  II  persalinan  untuk meningkatkan  kontraksi.  Sehingga  apabila  bidan  memberikan  suntik  oksitosin sebelum  kala  II  merupakan  tindakan  yang  bukan  menjadi  kewenangannya. Penggunaan  oksitosin  salah  satunya,  digunakan  untuk  menginduksi  atau augmentasi  persalinan  risiko  pemberian  oksitosin  pada  waktu  persalinan  untuk melakukan induksi atau augmentasi (memperkuat kontraksi) banyak terjadi kejadian berupa  robekan  rahim  sehingga  dapat  menyebabkan  perdarahan  yang  bisa berakibat kematian.
Permasalahan  yang  ada  dalam  penelitian  ini  berkaitan  dengan  adanya pelanggaran  bidan  yakni  pemberian  suntikan  oksitosin  pada  ibu  bersalin  normal yang  mengakibatkan  perdarahan  postpartum.  Perlu  penegakkan  dari  tindakan tersebut  sebagai  akibat  hukumnya,  karena  seorang  bidan  sudah  mempunyai wewenang  dan  standar  praktik  bidan  dalam  hal  ini  guna  membatasi  wewenang sesuai dengan peraturan yang berlaku
Tujuan  penelitian  ini  untuk  memaparkan  kewenangan  bidan  melakukan pemberian  suntikan  oksitosin  dan  pertanggungjawaban  bidan  dalam  pemberian suntikan  oksitosin  pada  ibu  bersalin  normal  yang  mengakibatkan  perdarahan. Kerangka  pemikiran  dalam  penelitian  ini  adalah  bersumber  pada  teori  negara hukum, teori pemberian suntik oksitosin, teori konsep bidan dan sanksi administrasi.
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif, selanjutnya dikaji peraturan tentang kewenangan bidan dan pertanggungjawabannya dihubungan dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan Ikatan Bidan  Indonesia  Cabang  Ciamis.  Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  metode analisis normatif kualitatif dan deskriptif.
Hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  pemberian  suntikan  oksitosin  pada  ibu bersalin  merupakan  kewenangan  bidan  sesuai  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009  Pasal  23  yakni  pemberian  suntikan  oksitosin  pada  ibu  bersalin  normal merupakan  kewenangan  bidan  yang  dilakukan  setelah  bayi  lahir.  Tanggungjawab bidan  dalam  kasus  tersebut  adalah  dengan  memberikan  ganti  rugi  kepada  pasien baik  secara  materil  maupun  immateri  dengan  penerapan  sanksi  Pasal  1365 KUHPerdata  yang  menentukan  bahwa  tiap  perbuatan  melanggar  hukum  yang membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya mengganti kerugian tersebut.
Kata Kunci :  Tanggungjawab Bidan, Pemberian Oksitosin, Perdarahan Postpartum
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7

## I.  Pendahuluan.
Hak  atas  pelayanan  dan  perlindungan  kesehatan  bagi  ibu  dan  anak merupakan  hak  dasar  sebagaimana  termaktub  dalam  Undang –undang  Dasar 1945.  Pasal  28  H  UUD  1945  menentukan  bahwa  setiap  orang  hidup  sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan.  Pasal  34  ayat  (3)  UUD 1945  menentukan  bawha  negara  bertanggung  jawab  atas  penyediaan  fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Pencantuman  hak  terhadap  pelayanan  kesehatan  tersebut,  tidak  lain bertujuan untuk menjamin hak-hak kesehatan yang fundamental seperti tertuang dalam Declaration of Human Right 1948, bahwa health is a fundamental human right .  Selain  itu  terdapat  juga  serangkaian  konvensi  internasional  yang ditandatangani  oleh  pemerintah  Indonesia  yaitu  UU  No.  7  Tahun  1984  tentang Ratifikasi  Penghapusan  segala  bentuk  diskriminasi  terhadap  perempuan, kesepakatan  konvensi  internasional  tentang  perempuan  di  Beijing  tahun  1995.
Adapun  mengenai  pembangunan  kesehatan  nasional  yang  diatur  dalam  Pasal 173 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 1

## Sebagai  salah  satu  negara  yang  ikut  menandatangani  Deklarasi
Millennium  Development  Goals (MDGs),  Indonesia  mempunyai  komitmen menjadikan program-program MDGs sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program  pembangunan  nasional  baik  dari  jangka  pendek  maupun  jangka menengah  dan  panjang.  Termasuk  dalam  hal  ini  poin  ke  empat  dan  kelima
1 Tedi  Sudrajat  dan  Agus  Mardiyanto,  “ Hak  Atas  Pelayanan  dan  Perlindungan  Kesehatan  Ibu  dan  Anak (Implementasi  Kebijakan  di  Kabupaten  Banyumas) ”, Jurnal  Dinamika  Hukum, Vol.  12  No.  2  Mei  2012, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 261-262
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 dimana  menurunkan  angka  kematian  anak  dan  meningkatkan  kesehatan maternal. 2
Angka  kematian  ibu  menunjukkan  adanya  kenaikan  sehingga  dalam perencanaan  pembangunan  nasional  (Bappenas)  bahwa  Indonesia  akan  sulit mencapai target Millenium Develompment Goal's (MDGs) untuk menurunkan AKI sampai ke angka 102 pada tahun 2015. Bappenas memperkirakan bahwa pada tahun  2015,  AKI  di  Indonesia  masih  akan  berkisar  di  angka  163.  Indonesia tertinggal  jauh  dari  Malaysia  dan  Thailand  yang  angka  AKI  nya  masing-masing 30 dan 24 kematian 3 .
Perdarahan  pada  bidang  kebidanan  tetap  menjadi  penyebab  utama kematian  ibu  di  negara  berkembang,  10-30%  kematian  langsung  ibu  di  negara berkembang masih merupakan pertanyaan. Itu juga komponen utama morbiditas berat  pada  ibu.    Angka  kematian  ibu  dan  bayi  merupakan  salah  satu  indikator derajat  kesehatan  di  suatu  negara.  Menurut  hasil  Survey  Demografi  Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 tingkat kematian ibu saat melahirkan masih tinggi, atau hampir setiap satu jam, dua ibu melahirkan meninggal dunia  yaitu sebesar 359/100.000,  sedangkan  angka  kematian  bayi  (AKB)  mencapai  32  per  1000 kelahiran hidup. Kematian ini terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan hasil SDKI  pada  tahun  2007  yakni  228/100.000  kelahiran  hidup  dan  angka  kematian bayi (AKB) sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup 4 .
Berbagai  faktor  penyebab  AKI  secara  langsung  diantaranya  adalah perdarahan  25%,  sepsis  15%,  hipertensi  dalam  kehamilan  12%,  partus  macet
2 Emmy  Latifah, “Harmonisasi  Kebijakan  Pengentasan  Kemiskinan  di  Indonesia  Yang  Berorientasi  Pada Millennium Development Goals”, Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 11 No. 3 2011, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 403
3 Depkes RI, 2012. Pencapaian Target Millenium Develompment Goal's (MDGs)
4 Depkes RI, 2012. Hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2012
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 8%,  komplikasi  aborsi  tidak  aman  13%,  dan  sebab  lain  8%.  Sedangkan penyebab tidak langsung kematian ibu dan bayi adalah tiga terlambat. 5
Hasil  analisis  data  kematian  ibu  di  Provinsi  Jawa  Barat  pada  tahun  2013 diketahui  bahwa  Ratio  Kematian  Ibu  mencapai  86,27    per  100.000  KH  atau berkisar  781  Kasus,  analisis  penyebab  kematian  tersebut  sebanyak  31,7% diantaranya  meninggal  akibat  perdarahan  postpartum,  sebanyak  29.3% diakibatkan  hipertensi  dan  preeklampsia,  5.6%  disebabkan  karena  infeksi, sebanyak 0.6% diakibatkan karena partus lama. 6
Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Kesehatan Ciamis, angka kematian ibu  menduduki  peringkat  pertama  di  Jawa  Barat  dengan  jumlah  kematian sebanyak  36  kasus  pada  tahun  2014.  Penyebab  tingginya  kematian  ibu  tidak hanya  pendarahan  yang  mencapai  40%  yang  dialami  ketika  persalinan,  namun disebabkan pula oleh infeksi dan hipertensi.
Penggunaan  oksitosin  salah  satunya,  digunakan  untuk  menginduksi  atau augmentasi  persalinan.  Meskipun  jarang  ada  data  tentang  itu,  pemberian oksitosin  selama  persalinan  merupakan  prosedur  yang  rutin  di  negara berkembang  yang  dilakukan  di  rumah  sakit dengan fasilitas  yang  lengkap.  Saat ini,  yang  berkembang  bahwa  penggunaan  oksitosin  banyak  di  salah  gunakan yang dilakukan oleh bidan yang tidak mempunyai kewenangan. Seperti diketahui bahwa  risiko  pemberian  oksitosin  pada  waktu  persalinan  untuk  melakukan induksi atau augmentasi (memperkuat kontraksi) banyak terjadi kejadian berupa robekan  rahim  sehingga  dapat  menyebabkan  perdarahan  yang  bisa  berakibat kematian. 7
5 Saifuddin, 2012. Ilmu Kebidanan dan Kandungan . Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Jakarta.
6 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Analisis Penyebab Kematian Ibu tahun 2013 .
7 Gomella TL, Cunningham MD, Eyal FG, Zenk KE. Neonatology, Management, procedures, on call problems disease and drugs . New York : Lange Books/Mc Graw-Hill, 2004; 247-50
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 Secara  farmakologi  oksitosin  digunakan  untuk  menginduksi  atau augmentasi  persalinan,  namun  memperbanyak  reseptornya,  dengan  demikian dapat  merusak  mekanisme  oksitosin  dan  akan  memberikan  efek  rusaknya kontraktilitas  uterus  setelah  persalinan  dengan  begitu  meningkatkan  resiko terjadinya atoni uteri yang mengakibatkan perdarahan postpartum.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis dalam kurun waktu tahun 2012-2015 diperoleh fakta seputar perbuatan melawan hukum  terhadap  wewenang  pelayanan  Bidan  Praktik  Mandiri  (BPM)  di Kabupaten  Ciamis.  Sebagian  kasus  bukan  wewenang  bidan  dalam  melakukan praktiknya dan seharusnya dirujuk ke tingkat yang lebih tinggi untuk memperoleh pertolongan dan sesuai dengan wewenangnya atau tanggung jawabnya. 8
Sebagai  seorang  tenaga  kesehatan  yang  langsung  memberikan pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat,  seorang  bidan  harus  melakukan tindakan  dalam  praktik  kebidanan  secara  etis,  serta  harus  memiliki  etika kebidanan  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  keyakinan  filosofi  profesi  dan masyarakat.  Selain  itu  bidan  juga  berperan  dalam  memberikan  persalinan  yang aman, memastikan bahwa semua penolong persalinan mempunyai pengetahuan, keterampilan dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih. 9
Berdasarkan  hasil  studi  pendahuluan  yang  dilakukan  pada  bulan  Juni tahun  2015  diperoleh  data  selama  tahun  2014  Pengurus  Daerah  Ikatan  Bidan Indonesia (PD IBI) Cabang Kabupaten Ciamis telah melakukan sidang kode etik kebidanan sebanyak 27 kasus.  Sebanyak 9 dari kasus tersebut adalah terdapat bidan  yang  memberikan  suntikan  oskitosin  pada  ibu  bersalin  pada  kala  I persalinan yang dapat menyebabkan perdarahan postpartum.
8 Hasil Wawancara dengan Pengurus IBI Kabupaten Ciamis. Pukul 10.30 WIB Hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015
9 Yanti dan W E Nurul, 2010, Etika Profesi Dan Hukum Kebidanan , Yogyakarta: Pustaka Rihama, hlm. 85
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 Permenkes  No.572/PER/Menkes/VI/96  yang  memberikan  wewenang  dan perlindungan  bagi  bidan  dalam  melaksanakan  tindakan  penyelamatan  jiwa  ibu dan  bayi  baru  lahir.  Menurut  Pasal  23  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 disebutkan  bahwa  tenaga  kesehatan  berwenang  untuk  menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Namun dalam ayat ini dijelaskan bahwa kewenangan yang dimaksud  dalam  ayat  ini  adalah  kewenangan  yang  diberikan  berdasarkan pendidikannya  setelah  melalui  proses  registrasi  dan  pemberian  izin  dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Salah  satu  kewenangan  bidan  dalam  melakukan  pertolongan  persalinan yaitu dengan memberikan suntik oksitosin yang dilakukan pada kala II persalinan untuk  meningkatkan  kontraksi.  Sehingga  apabila  bidan  memberikan  suntik oksitosin  sebelum  kala  II  merupakan  tindakan  yang  bukan  menjadi kewenangannya.  Artinya  tindakan  tersebut  bukan  wewenang  bidan  dalam melakukan  praktiknya  dan  seharusnya  dokter  spesialis  obstetri  dan  ginekologi (dr.  Sp.OG)  yang  memberikan  oksitosin  melalui  infus  pada  ibu  bersalin,  hal  ini dilakukan  atas  indikasi  apabila  ibu  bersalin  tidak  mengalami  kemajuan persalinan.
Aspek hukum dan keterkaitannya dengan praktek bidan didasarkan pada klien  yang  datang  ke  praktek  bidan  karena  membutuhkan  pertolongan.  Atas dasar  tersebut  norma  susila  yang  telah  ada  lebih  dikuatkan  dengan  undang- undang,  yang  mana  apabila  apa  yang  telah  dilakukan  bidan  diduga  ada kesalahan atau mengakibatkan cacat, maka terkena sanksi hukum baik perdata maupun pidana.
Oleh  karena  itu,  pentingnya  penelitian  ini  adalah  dapat  ditegakannya penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  bidan  dan  akibat  hukumnya,  karena
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 seorang bidan sudah mempunyai wewenang dan standar praktik bidan dalam hal ini  guna  membatasi  wewenang  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Bidan mengetahui dan dapat mengimplementasikan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang ada tanpa melampaui wewenang sesuai dengan kompetensinya. Dengan demikian, pelayanan kebidanan yang tidak sesuai dengan kewenangannya, maka akan mendapat konsekuensi hukum akan muncul tatkala terjadi penyimpangan kewenangan. 10
Menurut  Keputusan  Menteri  Kesehatan  No  1464/MenKes/per/X/2010,
Pasal  23  ayat  (1)  menentukan  bahwa  dalam  rangka  pelaksanaan  pengawasan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21,  Menteri,  Pemerintah  daerah  provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota dapat memberian tindakan administratif kepada bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan  praktik  dalam  peraturan  ini.  Ayat  (2)  dari  pasal  tersebut menentukan bahwa tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  melalui  teguran  lisan,  teguran  tertulis,  pencabutan  SIKB/SIPB  untuk sementara  paling  lama  1  tahun;  atau  pencabutan  SIKB/SIPB  selamanya.  Dari sudut  hukum,  profesi  tenaga  kesehatan  dapat  diminta  pertanggungjawaban berdasarkan hukum perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi. 11
Oleh  karena  itu  setiap  tenaga  kesehatan  harus  memperhatikan  standar yang  berlaku  di  profesinya  termasuk  bidan,  selain  itu  bidan  juga  harus  patuh pada  Kode  Etik  Kebidanan.  Kode  etik  Kebidanan  merupakan  suatu  pernyataan komprehensif profesi yang memberikan tuntunan bagi bidan untuk melaksanakan
10 Iswandari, Dini Hargianti. “Aspek Hukum Penyelenggaran Praktik Kedokteran: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No.9/2004 Tentang Praktik Kedokteran ”. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol 09 No 2 Juni 2006. Universitas Gadjah Mada Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
11 H. J. J. Lenan dan P. A. F. Lamintang. 1991. Pelayanan Kesehatan dan Hukum : suatu studi Tentang Hukum Kesehatan . Bandung: Rineka Cipta. Hlm. 34
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 praktek  kebidanan  baik  yang  berhubungan  dengan    kesejahteraan  keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya. 12
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  maka  yang  menjadi permasalahan  adalah  Bagaimana  mekanisme  pertanggungjawaban  bidan  atas terjadinya  dugaan  malpraktik  dalam  pelayanan  kesehatan,  bagaimana  peran Majelis Pertimbangan Etik Bidan (MPEB) dan Majelis Pembelaan Anggota (MPA) /  organisasi  profesi  bidan  atas  dugaan  terjadinya  pelanggaran  hukum  dalam manjalankan  tugasnya  sebagai  pemberi  pelayanan  kesehatan  dan  bagaimana urgensi  pengaturan  profesi  bidan  dalam  undang-undang  dihubungkan  dengan pertanggungjawaban bidan.

## II.  Pembahasan.

## a.  Penyelenggaraan praktik kebidanan
Penyelenggaraan  praktik  kebidanan  di  Indonesia  mempunyai  payung hukum yaitu didasarkan pada Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan  serta  peraturan  Menteri  Kesehatan.  Dalam  perundang-undangan tersebut  disebutkan  bahwa  bidan  termasuk  bidang  profesi  yang  terintegrasi dengan  tenaga  kesehatan.  Pada  Pasal  23  disebutkan  bahwa  tenaga kesehatan  berwenang  untuk  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan.
Penyelenggaraan  kesehatan  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  orang  yang mempunyai  keahlian  di  bidangnya,  hal  ini  dicantumkan  pada  ayat  (2)  yang berbunyi  kewenangan  untuk  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  sesuai  dengan  bidang keahlian yang dimiliki. Untuk menyelenggaran pelayanan kesehatan tersebut,
12 Sofyan, Mustika,dkk. 2007. Bidan Menyongsong Masa Depan . Jakarta: PP IBI. Hal.76
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 tentu  saja  harus  memiliki  izin  dari  pemerintah  dan  selama  memberikan pelayanan  kesehatan  tidka  boleh  mengutamakan  kepentingan  yang  bernilai materi.
Ketentuan  mengenai  perizinan  diatur  dalam  Peraturan  Menteri kesehatan  yaitu  No  1464/MenKes/per/X/2010  tentang  Praktik  Kebidanan.
Bidan  yang  menjalankan  praktek  pada  sarana  kesehatan  atau  dan perorangan  harus  memiliki  SIPB  dengan  mengajukan  permohonan  kepada Kepala  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  setempat,  dengan  melampirkan persyaratan yang meliputi :
a. Fotokopi SIB yang masih berlaku.
b. Fotokopi ijazah bidan.
Surat  persetujuan  atasan,  bila  dalam  pelaksanaan  masa  bakti  atau sebagai pegawai negeri atau pegawai pada sarana kesehatan.
a. Surat keterangan sehat dari dokter.
b. Rekomendasi dari organisasi profesi.
c. Pas foto 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar.
d. SIPB  berlaku  sepanjang  SIB  belum  habis  masa  berlakunya  dan  dapat
diperbaharui kembali.
Kemudian  dalam  Pasal  24  disebutkan  bahwa  tenaga  kesehatan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  harus  memenuhi  ketentuan  kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi  telah  diatur  oleh  organisasi  profesi.    Kemudian  ketentuan  mengenai hak  pengguna  pelayanan  kesehatan,  standar  pelayanan,  dan  standar prosedur operasional diatur dengan Peraturan Menteri.
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 Walaupun  tujuan  pelayanan  kesehatan  tidak  berorientasi  pada keuntungan  yang  bersifat  materi  semata  namun  pada  pasa  Pasal  27 disebutkan tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum  dalam  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  profesinya.  Untuk meningkatkan  kompetensi  dari  tenaga  kesehatan  khususnya  bidan,  maka dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
Dalam  pelayanan  kebidanan,  bidan  sering  dihadapkan  pada  masalah hukum  yakni  diduga  adanya  kelalaian  dalam  menjalankan  profesinya  yang berhubungan  dengan  pasien,  sehingga  apabila  suatu  waktu  terdapat pengaduan  pasien  atas  pelayanan  kebidanan,  maka  pada  Pasal  28 disebutkan  untuk  kepentingan  hukum,  tenaga  kesehatan  wajib  melakukan pemeriksaan  kesehatan  atas  permintaan  penegak  hukum  dengan  biaya ditanggung  oleh  negara.  Pemeriksaan  didasarkan  pada  kompetensi  dan kewenangan  sesuai  dengan  bidang  keilmuan  yang  dimiliki.  Pasal  29  Dalam hal  tenaga  kesehatan  diduga  melakukan  kelalaian  dalam  menjalankan profesinya,  kelalaian  tersebut  harus  diselesaikan  terlebih  dahulu  melalui mediasi.

## b.  Bidan Sebagai Profesi
Profesi  adalah  pekerjaan  yang  membutuhkan  pelatihan  dan penguasaan  terhadap  suatu  pengetahuan  khusus.  Suatu  profesi  biasanya memiliki  asosiasi  profesi,  kode  etik,  serta  proses  sertifikasi  dan  lisensi  yang khusus  untuk  bidang  profesi  tersebut.  Sebagai  anggota  profesi,  bidan mempunyai  ciri  khas  yang  khusus.  Sebagai  pelayan  profesional  yang
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 merupakan  bagian  integral  dari  pelayanan  kesehatan.  Bidan  mempunyai tugas yang sangat unik, yaitu:
a. Selalu mengedepankan fungsi ibu sebagai pendidik bagi anak-anaknya.
b. Memiliki kode etik dengan serangkaian pengetahuan ilmiah yang didapat melalui proses pendidikan dan jenjang tertentu
c. Keberadaan  bidan  diakui  memiliki  organisasi  profesi  yang  bertugas meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat,
d. Anggotanya menerima jasa atas pelayanan yang dilakukan dengan tetap memegang teguh kode etik profesi.
Perilaku profesional bidan diantaranya adalah
a.  Bertindak sesuai keahliannya
b.  Mempunyai moral yang tinggi
c.  Bersifat jujur
d.  Tidak melakukan coba-coba
e.  Tidak memberikan janji yang berlebihan
f.  Mengembangkan kemitraan
g.  Terampil berkomunikasi
h.  Mengenal batas kemampuan
i.  Mengadvokasi pilihan ibu
Setiap  undang-undang  selalu  mengatur  hak  dan  ewajiban,  baik pemerintah maupun warga masyarakatnya, demikian dalam Undnag-Undang nomor  36  tahun  2009  tentang  kesehatan.  Hak  dan  kewajiban  berdasarkan pasal  4  dan  5  UU  kesehatan  mengatakan  bahwa:  setiap  orang  mempunyai hak  yang  sama  dalam  memperoleh  derajat  kesehatan  yang  optimal,  setiap
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 orang  berkewajiban  ikut  serta  dalam  pemeliharaan  kes  perorang,  keluarga juga masyarakat.

## III.  Kesimpulan.
1.  Kewenangan  bidan  melakukan  pemberian  suntikan  oksitosin  pada  ibu bersalin normal di BPS dihubungan dengan kompetensi bidan.
Dasar  kewenangan  bidan  sangat  tegas  dan  kuat  karena  telah  diatur  oleh
Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009  Pasal  23,  dan  untuk  pelaksanaan teknisnya  telah  didelegasikan  melalui  pasal  23  ayat  (5)  undang-undang tersebut  kepada  Peraturan  Menteri  Kesehatan  (Permenkes)  Nomor  1464/ Menkes/Per/X/2010  tentang  Izin  dan  Penyelenggaran  Praktik  Bidan.
Pemberian  suntikan  oksitosin  pada  ibu  bersalin  normal  merupakan kewenangan bidan yang dilakukan setelah bayi lahir.
2.  Pertanggungjawaban  bidan  dalam  pemberian  suntikan  oksitosin  pada  ibu
bersalin  normal  di  BPS  yang  mengakibatkan  perdarahan  dihubungkan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pemberian  suntikan  oksitosin  pada  ibu  bersalin  normal  yang  mengakibatkan perdarahan  diakibatkan  karena  suntik  oksitosin  tersebut  diberikan  sebelum bayi lahir. Sehingga dengan demikian bidan melakukan kelalaian yang dapat mengakibatkan  perdarahan  pada  ibu  Postpartum.  Hal  ini  telah  melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena melanggar  prinsip  pada  Asuhan  Persalinan Normal  (APN)  yaitu  memberikan suntikan  oksitosin  yang  diberikan  sebelum  kala  II  pada  persalinan  normal.
Tanggung jawab bidan yaitu berupa sanksi perdata dan administrasi. Sanksi perdata  atas  tanggungjawab  bidan  dalam  kasus  tersebut  adalah  dengan
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 memberikan  ganti  rugi  kepada  pasien  baik  secara  materil  maupun  immateri dengan penerapan sanksi Pasal 1365 KUHPer yang menentukan bahwa tiap perbuatan  melanggar  hukum  yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut.
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7

## DAFTAR PUSTAKA
Depkes RI, 2012. Pencapaian Target Millenium Develompment Goal's (MDGs)
Depkes RI, 2012. Hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2012
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Analisis Penyebab Kematian Ibu tahun 2013 .
Emmy Latifah, “Harmonisasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Yang Berorientasi  Pada  Millennium  Development Goals”, Jurnal  Dinamika  Hukum , Vol. 11 No. 3
2011, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 403
Iswandari, Dini Hargianti. “Aspek Hukum Penyelenggaran Praktik Kedokteran: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No.9/2004 Tentang Praktik Kedokteran ”. Jurnal  Manajemen  Pelayanan  Kesehatan, Vol  09  No  2  Juni 2006. Universitas Gadjah Mada Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
Gomella  TL,  Cunningham  MD,  Eyal  FG,  Zenk  KE.  Neonatology, Management, procedures, on call problems disease and drugs . New York : Lange Books/Mc Graw-Hill, 2004; 247-50
Hasil  Wawancara  dengan  Pengurus  IBI  Kabupaten  Ciamis.  Pukul  10.30  WIB  Hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015
H.  J.  J.  Lenan  dan  P.  A.  F.  Lamintang.  1991. Pelayanan  Kesehatan  dan  Hukum  : suatu studi Tentang Hukum Kesehatan . Bandung: Rineka Cipta. Hlm. 34
Saifuddin,  2012. Ilmu  Kebidanan  dan  Kandungan .  Yayasan  Bina  Pustaka  Sarwono Prawirohardjo. Jakarta.
Sofyan,  Mustika,dkk.  2007. Bidan  Menyongsong  Masa  Depan .  Jakarta:  PP  IBI. Hal.76
Tedi  Sudrajat  dan  Agus  Mardiyanto,  “ Hak  Atas  Pelayanan  dan  Perlindungan Kesehatan Ibu dan Anak (Implementasi Kebijakan di Kabupaten Banyumas) ”, Jurnal  Dinamika  Hukum, Vol.  12  No.  2  Mei  2012,  Purwokerto:  Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 261-262
Yanti  dan  W  E  Nurul,  2010, Etika  Profesi  Dan  Hukum  Kebidanan ,  Yogyakarta: Pustaka Rihama, hlm. 85

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  1464/Menkes/Per/X/2010  Tentang  Izin  Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
Peraturan Pemerintah No. 39/1995 Tentang Penelitian  Pengembangan Kesehatan Undang-Undang Kesehatan No. 36/2009 Tentang Kesehatan