## Pengaruh Bisnis Properti Terhadap Keberlanjutan Gumuk

## Nurul Laili Fadhilah
Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia, Email: laili.fh@unej.ac.id
Article Info Abstract Article History: Received   : 05-03-2022
Revised     : 27-05-2022 Accepted : 31-05-2022 Published  : 31-05-2022

## Keywords:
Sustainability Hill Property Business Hill is included in mining excavation c which price can also be seen in terms  of  strategic  distance,  land  area,  the  height  of  the  dune  and  the content stored in the gumuk. This then attracted the attention of business people  in  the  property  sector,  especially  in  housing  development.  This reasoning is a concern because the amount of river sand or beach sand types  are  increasingly  expensive  and  increasingly  scarce,  while  the demand  from the community  (consumers  in this case are businesses  in the property sector) is getting higher. But on the other hand it turns out that it also gradually affects the existence and ecosystem of the gumuk as  one  of  the  factors  supporting  the  life  of  the  community.  Because  in the presence of  gumuk there  is a land to be used as a  water catchment area.  Research  into  the  influence  of  property  business  on  the sustainability  of  this  gumuk  uses  the  socio-legal  method.  This  method was chosen to answer some of the problems that exist in the community for  the  sustainability  of  dams  that  are  decreasing  and  degraded  both physically  and  psychologically.  The  development  of  the  property business that is synonymous with real estate, houses, land, shop houses, buildings  or  warehouses  today  is  also  one  of  the  business  fields  that many young people follow. There is an assumption from the public that the more a person has property, the higher a person has social status. Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 05-03-2022
Direvisi      : 27-05-2022 Disetujui : 31-05-2022
Diterbitkan : 31-05-2022 Kata Kunci: Kode Etik Penyiaran Radio Gumuk  masuk  dalam  pertambangan  galian  c  harganya  pun  bisa  dilihat dari  segi  jarak  yang  strategis,  luas  lahan,  tingginya  gumuk  serta kandungan  yang  tersimpan  dalam  gumuk.  Hal  ini  yang  kemudian menarik perhatian dari  pelaku usaha di bidang properti terutama dalam pembangunan perumahan. Alasan tersebut menjadi perhatian dikarenakan  jumlah  pasir  jenis  pasir  sungai  atau  pantai    yang  semakin mahal  dan  semakin  langka,  sedangkan  permintaan  dari  masyarakat (konsumen  dalam  hal  ini  adalah  pelaku  usaha  di  bidang  properti) semakin  tinggi.  Namun  di  sisi  lain  ternyata  lambat  laun  juga berpengaruh pada keberadaan dan ekosistem  gumuk sebagai salah  satu faktor pendukung kehidupan masyarakat. Karena dengan adanya gumuk maka terdapat lahan untuk dijadikan sebagai area resapan air. Penelitian pengaruh bisnis properti terhadap keberlanjutan gumuk ini menggunakan  metode  sosio  legal.  Metode  ini  dipilih  untuk  menjawab beberapa  permasalahan  yang  ada  di  masyarakat  atas  keberlanjutan gumuk  yang  semakin  menurun  dan  terdegradasi  baik  secara  fisik maupun psikis. Perkembangan bisnis properti  yang identik dengan real estate, rumah, tanah, ruko, gedung atau gudang saat ini juga merupakan salah  satu  bidang  bisnis  yang  banyak  digeluti  oleh  generasi  muda. Terdapat  anggapan  dari  masyarakat  bahwa  semakin  banyak  seseorang memiliki  properti,  maka  seseorang  memilik  strata  sosialnya  semakin tinggi.
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id

## PENDAHULUAN
Trend pembangunan dari setiap negara selalu memiliki pola yang sama meskipun dari setiap negara  sebenarnya  memilki  motif  yang  berbeda  dalam  meningkatkan  kualitas  maupun kuantitas  pembangunan  dari  masing-masing  negara.  Termasuk  trend  dalam  bisnis  properti yang  semakin  menjanjikan  di  mata  orang  dan  atau  perusahaan  yang  memiliki  modal.  Bisnis properti tidak akan pernah menurun dan bahkan akan terus meningkat. Perkembangan bisnis property  atau  rumah  saat  ini  sedang  berkembang  pesat.  Setiap  hari  selalu  ada  saja  yang mencari  rumah,  tanah  dan  ruang  usaha  baik  yang  disewa  maupun  yang  dijual.  Ini  berari peluang  bisnis  dan  peluang  usaha  prperti  atau  rumah  terbuka  lebar  untuk  siapa  saja  yang menghasilkan uang lewat bisnis sea kontrakan, bisnis jual beli rumah atau tanah.   Lahan yang semakin  sempit  memberikan  solusi  terbaik  untuk  membuat  lahan  yang  ada  menjadi  ruang vertical yang bisa diakses dan dapat ditempati menjadi ruamh tinggal. Peluang bisnis ini yang kemudian  mendorong  pelaku  bisnis  di  bidang  property  untuk  mengembangkan  bisnisnya. Salah  satu  perkembangan  bisnis  property  adalah  makin  berkembangnya  perumahan- perumahan di Kabupaten Jember. Dimana ternyata dalam proses pembangunan dari masing- masing  unit  dan  pengembang  material  pembangananya  berasal  dari  pembongkaran  gumuk disekitar  wilayah  Jember.    Tidak  hanya  itu  saja  bahwa  lahan  yang  digunakan  oleh pengembang  rata-rata  adalah  berasal  dari  alih  fungsi  lahan  pertanian  ke  lahan  permukiman. Apalagi  pemerintah  sedang  gencar-gencarnya  melaksanakan  program  sejuta  rumah  yang memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  yang  berpenghasilan  rendah  agar  dapat  memiliki rumah  yang  layak.  Kendala  yang  lainnya  muncul,  dimana  kebutuhan  akan  rumah  dan ketersediaan lahan tidak mencukupi sehingga ada ketimpangan antara lahan dan kebutuhan.
Gumuk  adalah  istilah  khusus  yang  diberikan  pada  suatu  bukti  dengan  ketinggian  berkisar antara  1  meter-dengan  57,5  .  Van  Bemmelen,  menyatakan  bahwa  gumuk  di  Kabupaten Jember terbentuk  dengan proses sangat  lama sehingga merupakan kejadian alam langka dan tidak  dapat  diperbarui.  Formasi  Gumuk  memberikan  manfaat  bagi  lingkungan  diantaranya dari  ekologi,  iklim  makro,  pemecah  angin  hingga  penyemibang  oksigen  bagi  masyarakat. Dengan adanya gumuk, temperatur di sekitar gumuk menjadi lebih dingin karena banyaknya jenis tanaman yang berada disekitar kawasan gumuk.  Bahwa berdasarkan pada regulasi yang ada  di  Kabupaten  Jember,  gumuk  yang  tersebar  di  wilayah  Kabupaten  Jember  juga merupakan  salah  satu  kawasan  cagar  alam  geologi,  sehingga  ada  kewajiban  bagi  seluruh
masyarakat untuk menjaga kelestariannya. Dimana ini banyak tersebar di daerah Sukowono, Ledokombo,  Sumberjambe,  Silo,  Kalisat,  Jelbuk,  Arjasa,  Patrang,  Sukorambi,  Tanggul, Sumberbaru. Sehingga jika dilihat dari sebarannya memang dari  arah Barat.  Timur, Selatan, Utara  Kabupaten  Jember    dikelilingi  oleh  sejumlah  gumuk  yang  saat  ini  menjadi  komoditas yang marak diperjual belikan.
Hal  di  atas  yang  kemudian  menjadi  salah  satu  alasan  bisnis  property  perumahan  menjadi sangat menjanjikan. Karena adanya permintaan pasar yang tinggi maka pegiat bisnis property dengan  berbagai  macam  cara  merubah  lahan  yang  ada  menjadi  lahan  yang  siap  untuk dijadikan  tempat  tinggal.  Termasuk  dalam  proses  pembangunan  perumahan  yang  singkat dengan  memakai  material  pasir  dan  batu  dari  gumuk  di  wilayah  Mayang,  Silo,  Sumbersari, Arjasa, Ajung, Sukowono, Pakusari.
Hal  yang  mendasar  yang  patut  untuk  diperhatikan  adalah  masalah  keadilan  generasi,  baik generasi saat ini maupun generasi yang akan datang atas kesamaan hak dalam menikmati dan terpenuhinya  hak  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  hak  atas  rumah  tinggak  yang layak. Dimana ini merupakan kebutuhan dasar dari manusia dan merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhi hak konstitusional seorang warga negara.  Berdasarkan hal tersebut maka ada pro dan kontra antara pemenuhan hak untuk rumah tinggal yang layak huni melalui  pengembangan  bisnis  property  sebagai  wujud  tanggung  jawab  pemerintah  melalui program  sejuta  rumah  tapi  di  satu  sisi  terdapat  hak  hidup  lain  yakni  untuk  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dengan  kemudian  mengabaikan  keberlanjutan  gumuk  untuk kemudian  materialnya  dijadikan  bahan  untuk  pembangunan  kawasan  perumahan  dan permukiman.
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Agus  Prasetyo  Utomo  dalam Pembelajaran  Pengetahuan  Lingkungan  Menggunakan  Gumuk  Sebagai  Sumber  Belajar  The Learning  of  Enviromental  Science  Using  Gumuk  as  Learning  Source,    bahwa  gumuk  bisa menjadi  media  pembelajaran  dalam  memberikan  pendidikan  lingkungan  hidup  di  tingkat sekolah  dan  perguruan  tinggi.    Puguh  Akbar  Apriyanto,    dalam  Eksploitasi  Gumuk  di Kelurahan  Antirogo  di  Kabupaten  Jember,    terkait  dengan  status  kepemilikan  gumuk  di Kelurahan Antirogo masih belum jelas hal ini dikarenakan tidak adanya dokumen legal resmi yang  dikeluarkan  pemerintah.  Kedua,  kandungan  gumuk  termasuk  dalam  pertambangan golongan C seperti pasir, batuan padas, kerikil, dan batu piring membuat gumuk banyak dicari untuk  ditambang.  Gumuk  tadinya  tidak  memiliki  nilai  jual  kini  menjadi  menjadi  barang
komoditi yang memiliki nilai jual tinggi. Selain ituada  Sulifah A. Hariani, dkk,  bahwa peran serta  masyarakat  dan  pemerintah  belum  maksimal,  hal  ini  disebabkan  beberapa  hal diantaranya  belum  ada  peraturan  daerah  yang  mengatur  tentang  gumuk.  Pengendalian eksploitasi gumuk perorangan jauh lebih susah dikendalikan karena masyarakat banyak yang tidak  peduli  akan  dampak  yang  terjadi  pasca  adanya  ekploitasi  gumuk.    Sedangkan  dari karakteristik  geologi  gumuk,    Januar  Feri  Irawan  dkk  meneliti  batuan  penyusun  gumuk merupakan endapan breksi volkanik klastik dengan fragmen andesit berwarna abu abu cerah dengan matriks terdiri dari mineral lempung dan pasir halus yang berwarna coklat cerah.
Berdasarkan pada latar belakang  yang dijelaskan  di  atas,  maka bisa dirumuskan diantaranya bentuk pemenuhan hak masyarakat antara perkembangan bisnis properti dengan keberlanjutan gumuk dan seberapa besar pengaruh  bisnis properti terhadap keberlanjutan gumuk. Mengenai tujuan  penelitian  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  diantaranya  untuk  mengetahui  dan menganalisa  bentuk pemenuhan hak masyarakat antara perkembangan bisnis properti dengan keberlanjutan gumuk dan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh perkembangan bisnis properti terhadap keberlanjutan gumuk.
Sedangkan untuk metode penelitiannya, menggunakan pendekatan sosio-legal ini merupakan upaya  untuk  lebih  jauh  menjajaki  sekaligus  mendalami  suatu  masalah  dengan  tidak mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin hukum  terkait, melainkan pula melihat secara  lengkap  konteks  norma  dan  pemberlakuannya.  Pendekatan  yang  sifatnya  kombinatif demikian, justru diharapkan dapat memperkuat upaya pencarian atas kebenaran, penjelajahan atas masalah yang terjadi serta berupaya menemukannya untuk upaya  yang lebih kreatif dan membebaskan.  Pendekatan  sosio-legal,  dari  sudut  konsep  yang  demikian,  pula  merupakan pendekatan  yang  membebaskan.    Manfaat  menggunakan  pendekatan  sosio  legal  dalam masalah  hukum  diantaranya  dapat  membantu  untuk  memahami  dan  memberikan  konteks konfigurasi  sosial  politik  yang  mempengaruhi  hukum  dan  pelaksanaannya.  Oleh  karenanya penelitian  dengan  pendekatan  ini  adalah  usaha  untuk  mengembangkan  doktrin  hukum. Dengan  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  wawancara,  observasi  dan dokumentasi.  Dengan  mengunakan  teknik  analisis  data  deskriptif  analisis  sebagai  prosedur pemecahan  masalah  yang  diselidiki  dan  dipecahkan  sesuai  dengan  menggambarkan, melukiskan  keadaan  subjek,  objek  penelitian  saat  sekarang  berdasarkan  fakta-fakta  yang tampak sebagaimana adanya. Sedangkan untuk data sekunder menggunakan content analisys
yang bertujuan membuat kesimpulan secara objektif dan sistematik dalam mengidentifikasikan ciri khusus dari suatu pernyataan.

## PEMENUHAN HAK KONSTITUSONAL WARGA NEGARA
Berdasarkan  pada  evaluasi  yang  dihimpun  oleh  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat (PUPR), bahwa program satu juta rumah lampaui target, capaiannya lebih baik  dibandingkan  tahun  lalu.  Untuk  meningkatkan  pembangunan  rumah  bagi  masyarakat berpenghasilan  rendah,  pemerintah  harus  mendorong  pengembang  melaksanakan  hunian berimbang.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  tahun  2015,  pemanfaatan  KPR  FLPP  sebananyak  125 ribu lebih banyak bila dibandingkan tahun 2014 yang hanya  mencapai 72 ribu unit. Kondisi ini  berangsur  pulih  di  tahun  2016  karena  ada  kenaikan  realisasi  di  bulan  Agustus.  Hal  ini berdasarkan  laporan  dari  Bank  Tabungan  Negara  sebagai  bank  yang  dipercaya  pemerintah untuk kerjasama salam penyelenggaraan Program Satu Juta Rumah. 1
Dikaitkan  dengan  kondisi  diatas  terkait  dengan  fenomena,  program  pemerintah  dan beberapa  kebijakan  yang  kemudian  meringkankan  masyarakat  untuk  mendapatkan  rumah yang  murah  dan  layak  ternyata  di  sisi  lain  juga  ada  sekelompok  masyarakat  yang  juga membutuhkan  pemenuhan  perbaikan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat.  Selayaknya model  seluruh  pembangunan  yang  ada  di  dunia  ini  selalu  ada  dua  sisi  yang  saling  bertolak belakang yakni di sisi lain memiliki dampak yang positif tapi di sisi lain jg memiliki dampak yang negatif. Di sisi lain dengan dibangunnya perumahan dan permukiman yang layak negara bisa  melaksanakan  pemenuhan  hak  dasar  warga  negara  untuk  mendapatkan  tempat  tinggal yang layak tapi di sisi yang lain kemudian dengan adanya eksploitasi gumuk yang kemudian merusak  lingkungan  disekitarnya,  masyarakat  mulai  merasakan  dampak  negatifnya diantaranya debit air yang mulai berkurang.
Berkaca  pada  Deklrasi  Rio  De  Jenairo  yang  menempatkan  manusia  menjadi  pusat perhatian  dari  pembangunan  berkelanuutan  dengan  memberikan  hak  atas  kesehatan  dan kehidupan  produktif  yang  harmonis  dengan  alam. 2 Oleh  karena  itu  manusia  harus  bisa menyeimbangkan  antara  pembangunan  yang  dilakukan  dengan  kemudian  tidak
1 Maisona.  “Media  Informasi  dan  Komunikasi  Penyediaan  Perumahan”.  Volume  01.  Tahun  1  Oktober 2016. 7.
2 I  Made  Arya  Utama.  “Hukum  Lingkungan  Sisitem  Hukum  Perizinan  Berwawasan  Lingkungan  Untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Pustaka Sutra. Bandung. 2007. 71.
mengesampingkan  fungsi  lingkungan  hidup  sebagai  satu-satunya  faktor  pendorong keberlangsungan ekosistem.
Melanjutkan  pendapat  di  atas  terdapat  pula  pendapat  yang  menjelaskan  keadilan lingkungan  berdasarkan  taksonomi  keadilan  lingkungan  menurut  Kuehn,  yang  berpendapat bahwa  dalam  keadilan  lingkungan  terdapat  4  macam  keadilan,  yakni  keadilan  lingkungan sebagai  keadilan  distributif,  keadilan  lingkungan  sebagai  keadilan  korektif,  keadilan  sebagai keadilan  prosedural,  dan  keadilan  sebagai  keadilan  sosial. 3 Alasan  memunculkan  4  macam keadilan  dalam  taksonomi  lingkungan  hidup  dikarenakan  ke  empat  macam  keadilan  ini memiliki  hubungan  erat  dengan  pelaksanaan  pembangunan  yang  berkelanjutan,  dimana lingkungan  hidup  yang  difokuskan  pada  keberadaan  sumber  daya  alam  harus  mampu didistribusikan  secara  adil  kepada  seluruh  bagian  tiap  generasi  yang  ada  di  seluruh  belahan bumi,  alasan  berikutnya  bahwa  keadilan    bersifat  fungsonal  bagi  terciptanya  keberlanjutan, keberlanjutan  juga  membutuhkan  keadilan  bagi  lingkungan  hidup  itu  sendiri,  ditambahkan oleh  Langhelle  bahwa  keberlanjutan  juga  merupakan  syarat  yang  dibutuhkan  ( necessary condition )  bagi  terciptanya  keadilan. 4 Berikutnya  keadilan  lingkungan  sebagai  keadilan korektif, bahwa keadilan ini ditujukan pada setiap mereka  yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka mereka pula yang akan diberi sanksi, pembebanan kewajiban pemulihan atau kewajiban  melakukan  kompensasi  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  bagi  pihak  lain,  hal  ini merupakan alasan pembenar dalam prinsip pencemar membayar di dalam Pasal 87 dan Pasal 88  Undang-undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolan  Lingkungan Hidup. Adapun prinsip ini untuk mendorong adanya internalisasi ekternalitas. Di mana dalam perspektif  ekonomi  ekternalitas  adalah  bentuk  kegagalan  pasar  yang  dalam  arti  hukum lingkungan  adalah  pencemaran  yang  diakibatkan  dari  suatu  kegiatan/usaha  yang  berdampak pada lingkungan. Meski dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  prinsip  pencemar  yang  membayar  dipahami  secara  sempit dimana  hanya  pada  pertanggungjawaban  perdata  harusnya  perbuatan  melanggar  hukum  ini sudah  termasuk  dengan strict  liability sebagai  wujud  pelaksanaan  prinsip  pencemar  yang membayar.  Prinsip  pencemar  yang  membayar  seharusnya  dijadikan  landasan  juga  dalam kebijakan instrument lingkungan secara umum, yang meliputi tidak hanya
3 Robert R. Kuehn dalam Andri G. Wibisana .  Ibid. 292-307
4 Oluf Langhelle dalam Andri G. Wibisana. Ibid. 292-307
pertanggungjawaban  perdata  tetapi  juga  sistem command  and  control (CAC),  intrumen ekonomi dan refleksif/sukarela.
Sedangkan keadilan berikutnya adalah keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural, dimana ada pembagian hak atas perlakuan yang sama ( right to equal treatment ) dan hak atas perlakuan  sebagai  sesuatu  yang  setara (right  to  treatment  as  an  equal). Berdasarkan  pada pendapat  Kuehn, bahwa  keadilan prosedural  adalh  keadilan  yang memfokuskan pada proses pengambilan suatu keputusan yang adil bukan ada hasil dari pengambilan keputusan. Harapan dari  pemberlakukan  keadilan  prosedural  ini  bisa  melahirkan  keputusan  yang  deliberatif, dimana terdapat semua unsur yang dilibatkan dalam proses pengambilan suatu keputusan oleh pejabat  yang  berwenang,  termasuk  hak    untuk  mendapatkan  informasi  yang  valid  dan  hak gugat jika dikemudian hari terdapat pihak yang merasa dirugikan dalam proses pengambilan suatu keputusan.
Keadilan  yang  terakhir  adalah  keadilan  lingkungan  sebagai  keadilan  subtantif,  dimana keadilan  ini  merupakan  cabang  keadilan  yang  kemudian  mendorong  semua  pihak  untuk melakukan  upaya  terbaik  untuk  mencapai  tatanan  masyarakat  yang  mampu  memenuhi  hajat hidupnya  dan  kelayakan  hidup  sebagai  manusia. 5 Hal  ini  terlihat  bahwa  upaya  pengentasan kemiskinan  adalah  salah  satu  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  upaya  perlindungan. Alasan  kemiskinan  selalu  menjadi  alasan  klasik  dari  setiap  kesalahan  negara  dalam memberikan  pemenuhan  hak  warga  negara  dan  kemisinan  juga  menjadi  alasan  yang  logis dalam  setiap  persoalan  lingkungan  hidup.  Upaya  pengentasan  kemiskinan  juga  sebagai prasyarat  bagi  pembanguan  yang  ramah  lingkungan 6 dan  pembangunan  yang  berkelanjutan akan selalu berdampingan dengan persoalan kemiskinan.
Berdasarkan pada teori keadilan lingkungan yang sudah diringkas sedemikian rupa oleh peneliti,  maka  peneliti  memberikan  pendapatnya  dikaitkan  dengan  penelitian  yang  sedang diteliti  bahwa  memang  belum  ada  kesadaran  yang  cukup  untuk  melestarikan  lingkungan hidup.  Hal  ini  terlihat  bahwa  masyarakat  dengan  mudah  memperjualbelikan  gumuk  yang mereka  miliki  karena  alasan  ekonomi  dan  pemintaan  dari  pemborong  akan  kebutuhan  pasir, batu  dan  tanah  urug  untuk  kepentingan  proyek  pembangunan  baik  itu  perumahan  maupun proyek-proyek  lain  miliki  pemerintah.  Padahal  sudah  diketahui  bahwa  setiap  ada  usaha maupun kegiatan yang berdampak pada keberlanjutan gumuk selalu akan membawa dampak
5 Robert R. Kuehn dalam Andri G. Wibisana .  Ibid. 292-307
6 Oluf Langhelle dalam Andri G. Wibisana. Ibid 292-307
penting pada lingkungan di sekitar, meski telah ada upaya reklamasi ataupun ganti rugi yang ditimbulkan dari kegiatan maupun usaha tersebut. Hal yang perlu disadari bahwa apakah nanti generasi berikutnya akan mendapatkan hak yang sama atas gumuk, air dan sumber daya alam yang  ada.  Padahal  di  dalam  keadilan  lingkungan,  lingkungan  hidup  menjadi  fokusnya kajiannya  dan  tap  kelahiran  generasi  berikutnya  yang  merasakan  dampaknya  dari  adanya pembangunan.  Pasca  disusunnya  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  isu lingkungan  hidup,  Undang-undang  No.  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  yang berimbas  pada  penata  kelolaan  ruang  yang  ada  untuk  dapat  diberdayakan  secara  maskimal dan beberapa kewenangan pemerinah atas pengelolaan ruang yang ada, Undang-undang No. 2 Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum, Undang-undang  No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang- undang  No.  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan    Minaral  Batubara    dan  masih  banyak peraturan  lain  yang  kemudian  malah  memberikan  ruang  untuk  memberikan  keleluasaan kepada  pemerintah  untuk  memberikan  kewenangan  untuk  dapat  “mengelola”  sumber  daya alam yang ada untuk diberdayakan secara maksimal. Pemberdayaan sumber daya alam secara maksimal ini rupanya kemudian memberikan dampak yang sangat penting pada keberlanjutan lingkungan hidup karena adanya desakan untuk terus memenuhi hajat hidup warga negara di seluruh belahan wilayah negara Indonesia. Di satu sisi pemeirntah harus memenuhi hak untuk memberikan perumahan yang layak dan subsidi bagi masyarakat yang ingin hidup layak tapi di  sisi  yang  lain  pemerintah  dengan  waktu  yang  bersamaan  juga  telah  melanggar  hak masyarakat lain yang termarginalkan atas dampak pembangunan yang ada.
Prinsip  keberhati-hatian  yang  kemudian  perlu  diperhatikan  demi  keberlangsungan ekosistem  lingkungan  hidup  dalam  kegiatan  pembangunan,  apalagi  nyata-nyata  bahwa kegiatan  pembangunan  tersebut  berdampak  penting  pada  lingkungan  hidup,  salah  satunya eksploitasi  gumuk  yang  kemudian  pasir  dan  batunya  digunakan  untuk  bahan  material pembangunan  proyek  pembangunan  perumahan  dan  proyek  lainnya  yang  didistribusikan  ke wilayah sekitar Jember dan Bondowoso.
Tidak  hanya  dampak  penting  pada  lingkungan  tapi  juga  ada  beberapa  hak  dasar  dari masyarakat  dan  nilai-nilai  yang  kemudian  terlanggar  dari  adanya  eksploitasi  gumuk,  salah satu diantaranya, dulunya gumuk bisa dijadikan sebagai akses jalan untuk transportasi, pasca eksploitasi masyarakat kehilangan akses jalan tersebut, apalagi ekploitasi gumuk tidak diikuti dengan  adanya  perbaikan  komponen-komponen  lingkungan  hidup  yang  sudah  rusak.
Membahas  mengenai  keadilan  dalam  pemenuhan  hak  untuk  memperoleh  ruang  yang  cukup serta  layak  dan  sehat  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat,  maka  tentu  kita  perlu  merujuk  pada Undang-undang  No.  5  Tahun  1960  tentang  Pokok-pokok  Agraria 7 sebagai  derivasi  amanah dari  Pasal  33  ayat  (1)  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 memberikan  tanggungjawab  kepada  negara  untuk  mengelola  bumi,  air  dan  kekayaan  alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Amanah  ini  mengindikasikan  bahwa  negara  sebagai  panglima  tertinggi  harus  mampu mengelola  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  seluruh  permukaan  bumi  di Indonesia dengan mengakomodir kepentingan umum dengan tetap mengutamakan keberadaan tanah dan ruang dengan menerapkan asas fungsi sosial yang termaktub dalam UUPA. Bahwa hak  atas  tanah  apapun  yang  dimiliki  oleh  seseorang,  tidak  dibenarkan  untuk  dipergunakan hanya semata-mata untuk kepentingan pribadi sang empunya hak atas tanah, lebih-lebih jika kemudian  hak  atas  tanah  tersebut  merugikan  kepentingan  umum  secara  keseluruhan. Sehingga secara otomatis apa yang dituangkan dalam Pasal 6 UUPA memberikan penafsiran bahwa  penggunaan  tanah  harus  disesuaikan  dengan  keadaan  dan  sifat  haknya,  sehingga bermanfaat  baik  bagi  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  yang  mempunyainya  maupun  bagi masyarakat dan negara. 8
Berkaitan dengan semakin  berkembangnya bisnis properti  yang makin banyak digeluti orang  dengan  estimasi  keuntungan  yang  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun,  berimplikasi pada  semakin  meningkatnya  kebutuhan  pasar  akan  tanah  dan  ruang.  Apalagi  jika  hal  ini dihadapkan  dengan  kepentingan  perusahaan  yang  bermodal  besar,  mereka  selalu menggunakan banyak cara untuk sekedar “cuci tangan” demi mendapat profit yang jauh lebih besar.  Meskipun  ini  secara  sadar  sudah  mereka  ketahui  dampak-dampak  negatif  dari  usaha yang  dilakukan.  Berdasarkan  pada  pengaman  dan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  artikel  ini, dampak-dampak negatif ini bisa berupa akses lahan terbuka hijau yang semakin sempit, arus lalu  lintas  yang  semakin  padat,  lahirnya  budaya-budaya  hedonis  yang  semakin  menurunkan moral generasi muda di masa yang akan datang, budaya konsumtif yang semakin diperparah dengan  semakin  dekatnya  jarak  kawasan  perdagangan  dengan  kawasan  pendidikan, kebijakan-kebijakan pemerintah yang semakin “melunakkan” berbagai macam perijinan yang
7 Selanjutnya disebut dengan UUPA
8 Urip Santoso. “ Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah” . Kencana. 2006. Jakarta. 60
lebih  mengutamakan corporate  oriented, taman  bermain  yang  sudah  berubah  menjadi  mall- mall  maupun apartemen  yang sekarang menjadi destination paling diminati  untuk  membuka bisnis baru, belum lagi kerusakan-kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari adanya limbah yang dihasilkan.
Dimana  dari  beberapa  hal  yang  berdampak  negatif  tersebut  telah  mengurangi  hak-hak orang  lain  untuk  mendapatkan  hak  lingkungan  yang  baik  dan  sehat  sebagaimana  dalam amanah  Pasal  28H  bahwa  “Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal,  dan    mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh pelayanan  kesehatan  hidup  yang  baik  dan  sehat”,    seperti  halnya  dalam  Pasal  9  ayat  (3) Undang-undang No.  39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia, namun  hal  ini secara rinci dijabarkan  dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  dimana  hal  ini  secara  jelas  di  tekankan  dalam  dasar  menimbangnya bahwa  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  merupakan  hak  asasi  manusia  warga  negara, bahwa  setiap  penurunan  kualitas  lingkungan  hidup  yang  semakin  menurun  dan  mengancam keberlangsungan  manusia  dan  lingkungan  hidup  lainnya  perlu  dilakukan  adanya  langkah- langkah  untuk  melindungi  dan  mengelola  lingkungan  hidup  yang  secara  sungguh-sungguh dilakukan oleh seluruhh pemangku kepentingan dan untuk  lebih menjamin kepastian hukum dan  memberikan  perlindungan  terhadap  hak  setiap  orang  untuk  mendapatkan  lingkungan hidup  yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem dibuatlah  suatu  regulasi  yang  lebih respect terhadap  segala  bentuk  pengawasan  yang dilakukan oleh pemerintah meskipun masih saja ada cela dan kekurangan dalam setiap produk hukumnya.
Jika meliht kata sifat dari “baik dan sehat” dalam frase ha katas lingkungna hidup yang baik  dan  sehat  dapat  dikaitkan  dengan  syarat  minimal  lingkungna  hidup  agar  manusia  bisa hidup  dengan  baik  dan  sehat, 9 sedangkan  dalam  konteks  penelitian  ini  adalah  rumah  yang sehat dan kualitas air dan udara  yang baik dan sehat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat  Jelas  bahwa  terdapat  regulasi  yang  mengatur  bahwa  hak  untuk  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  adalah  sebuah  tanggung  jawab  dari  negara  untuk memenuhi hak asasi manusia setiap warga negara. Apalagi Indonesia sebagai negara hukum , dimana  menurut  GS.  Dipolo  negara  hukum  adalah    negara  yang  menyatakan  kehendaknya
9 Fajri  Fadhilah.  “ Hak  Atas  Lingkungan  Hidup  yang  Baik  dan  Sehat  dalam  Konteks  Mutu  Udara Jakarta” . Seri Lembar Informasi Pencemaran Udara. Vo. 4. (2018). 3
dengan  hukum  dan  segala  sesuatu  di  dalam  negara  tersebut  dilaksanakan  menurut  hukum. Negara  hukum  bekerja  dengan  pendapat,  kehendak  dan  kepentingan  umum.  Hukum  yang bersendi pada kepentingan umum berlaku sebagai dasar tata kuasa negara, dasar tata laksana pemerintah dan dasar tata hidup masyarakat. 10
Pemenuhan  hak  atas  perumahan  yang  layak  harus  mempunyai  jaminan  hukum  atas huni,  semua  orang  harus  memiliki  tingkat  jaminan  hukuk  atas  hak  huni  yang  memberikan jaminan  perlindungan  terhadap  pengusiran  paksa,  gangguan  dan  ancaman-ancaman  lain. Sementara  atas  progam  pemerintah  yag  terjangkau  dengan  adanya  rumah  bersubsidi,  bahwa perumahan  yang  diperoleh  harus  yang  terjangkau  harganya,  tanpa  merugikan  hak-hak  atas kebuthan  dasar  lainnya.  Subsidi  ini  diberikan  kepada  mereka  yang  tidak  mampu  memiliki rumah, menjadi tidak layak jika harganya tidak dapat dijangkau. 11
Mengacu pada penjabaran di atas bahwa pemenuhan hak oleh negara hukum atas warga negara  untuk  mendapatkan  lingkungan  sudah  menjadi  sesuatu  berdasar  demi  kepentingan hajat  hidup  orang  banyak.  Penerapan  asas  berkelanjutan  sebagai  solusi  wajib  dalam  setiap pembangungan  dalam  pemaknaan  lingkungan  hidup  memberikan  arti  bahwa  setiap  orang memikul  tanggung  jawab  terhadap  generasi  mendatang  dan  terhadap  sesamanya  dalam  satu generasi  dengan  melakukan  upaya  pelestarian  daya  dukung  ekosistem  dan  memperbaiki kualitas  lingkungan  hidup.  Hal  ini  juga  berlaku  pada  proses  pembangunan  yang  dilakkan demi  mensejahterakan  rakyat  harus  memperhitungkan  kemampunan  lingkungan,  jangan sampai  pembangunan  yang  dilakukan  justru  mengorbankan  generasi  di  masa  yang  akan datang.
Tegasnya  asas  kelestarian  dan  keberlanjutan  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup menghendaki  keberlanjutan  tanggung  jawab  setiap  orang  dalam  satu  generasi  untuk melestarikan kemampuan lingkungan hidup sebagai upaya memenuhi kebutuhan dan keadilan baik generasi sekarang maupun generasi mendatang. Sebuah idealisme yang semestinya tetap terfokus  dan  diabstraksikan  ke  dalam  realitas  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  Indonesia. 12
Sehingga  konsep  ini  bermakna  bahwa  setiap  orang  memikul  kewajiban  dan  tanggung  jawab
10 GS.  Dinopolo  dalam  Syahrul  Machmud.  “ Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia  (Penegakan Hukum  Administrasi,  Hukum  Perdata  dan  Hukum  Pidana  Menurut  Undang-undang  No.  32  Tahun  2009)” . Graha Ilmu. Yogyakarta. 2012. 7.
11 Firdaus. “ Pemenuhan Hak Atas Perumahan yang Layak Bagi Masyarakat Misin Kota dalam Perspektif HAM”. Jurnal Penelitian HAM.  Vol. 7,Nomor 2, Desemmber 2016. 90.
12 Syahrul  Machmud.  “ Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia  (Penegakan  Hukum  Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009)”. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2012. 64.
terhadap generasi saat ini maupun generasi yang akan datang dan terhadap sesamanya dalam satu  generasi.  Untuk  melaksanakan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  tersebut  kemampuan lingkugan  hidup  wajib  dilestarikan.  Karena  dilanjutkannya  pembangunan  dipengaruhi  dan bergantung pada terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup.
Sedangkan  disisi  lain  pemenuhan  hak  akan  kehidupan  yang  layak  bagi  seluruh  warga negara juga harus dapat terpenuhi dengan baik. Bahwa di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, bahwa pemerintah menjamin setiap warga negara untuk  dapat  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  memiliki  tempat  tinggal  dan  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat,  dimana  hak  ini  merupakan  hak  dasar  warga  negara. Selain  itu  negara  juga  bertanggungjawab  untuk  melaksanakan  penyelenggaraan  perumahan dan kawasan permukiman dengan segala program dan kemudahan yang ada agar setiap orang dapat  menghuni  rumah  yang  layak  dan  terjangkau  serta  tetap  mengutamakan  keberlanjutan lingkungan  hidup  dalam  setiap  pembangunan  dengan  memperhatikan  ekosistem.  Dikaitkan dengan  kewenangan  pemerintah  daerah  dengan  beberapa  izin  yang  dikeluarkan    dalam pembangunan  wilayah  kawasan  perumahan  dan  permukiman  tentunya  juga  perlu dipertimbangan,  jangan  sampai  dikemudian  hari  ternyata  izin  yang  dikeluarkan  malah merugikan  masyarakat  sekitar  pembangunan.    Apalagi  jika  suatu  kegiatan  berdampang penting  pada  lingkungan,  misalnya  dalam  izin  lingkungan,  hal  in  merupakan  upaya  optimal dalam  memelihara  kelangsungan  daya  dukung  dan  daya  tampung  lingkungan  hidup.  Aspek ekologi dan ekonomi dan sosial dalam pembangunan berkelanjutan tentunya harus dijalankan secaa seimbang. 13
Hal  yang  mendasar  dari  suatu  perizinan  adalah  suatu  hal  yang  dilarang  namun mendapatkan  pengecualian.  Hal  yang  tidak  boleh  dilakukan  tapi  diperbolehkan  dengan kemudian  mengajukan  beberapa  prasyarat  dan  syarat  untuk  diajukan  kepada  pihak  yang berwenang.  Karena  hanya  dengan  upaya  preventif  ini  melalui  pengawasan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  kerusakan  atas  lingkungan  akan  seminimal  mungkin  terjadi.  Upaya  inilah yang  seharusnya  menjadi  langkah  awal  bagi  pemerintah  untuk  kemudian  membatasi  dan harus  selektif  untuk  dapat  melakukan  pengawasan.  Karena  tanpa  adanya  izin  para  pelaku usaha niscaya tidak dapat melakukan kegiatan/usahanya. Jika memang berizin dan kemudian dalam proses operasionalnya ada kesalahan prosedur dan menimbulkan dampak penting pada
13 Fadhila,  Shaffa,  dkk.  “ Dampak  Keputusan  Pemberian  Izin  Lingkungan  oleh  Pejabat  Pemberi  Izin Terhadap  Pembangunan  Lingkungan  Hidup  yangn  Berkelanjutan” .  Padjajaran  Law  Review.  Vol.  8  No.  8, (2021) .52-66
lingkungan tentunya dengan dasar izin itulah pemerintah bisa dengan cepat melakukan proses upaya pengawasan secara represif agar kegiatan/usaha yang mencemari lingkungan di berikan sanksi.  Dengan  adanya  hak  gugat  ( citizen  law  suit )  masyarakat  juga  dengan  mudah  dapat mengajukan  upaya  gugatan  kepada  pemerintah  atas  terlanggarnya  hak  tersebut  pasca diterbitkan keputusan izin yang dikeluarkan pasca pemberlakuan kebijakan.
Sehingga  perlu  diperhatikan  dalam  pelaksanaan  pembangunan  dan  pemanfaatan sumber-sumber alam yang dapat diperbaharui, diantaranya: 14
a. Generasi  yang  akan  datang  harus  tetap  mewarisi  suatu  alam  yang  masih  penuh sumber kemakmuran untuk dapat memebrikan kehidupan kepada mereka,
b. Tetap adanya keseibangan dinamis diantara unsur-unsur yang terdapat di alam,
c. Dalam  penggalian  sumber-sumber  alam  harus  tetap  dijamin  adanya  pelestarian alam,  artinya  pengambilan  hasil  tidka  sampai  merusak  terjadninya  autoregenerasi dari sumber alam tersebut,
d. Perencanaan  kehidpan  manusia  hendaknya  tetap  dengan  lingkungan  dan terciptanya kepuasan baik fisik, ekonomi, sosial mupun kebutuhan spiritual.
Hal  ini  menujukkan  bahwa  setiap  lingkungan  bergantung  pada  setiap  manusia  yang menghuninya.  Sebagaimana  dalam  Undang-undang  No.  32  Tahun  2009,  bahwa  yang dinamakan  daya  dukung  adalah  kemampuan  lingkungan  hidup  untuk  mendukung perikehidupan  manusia,  makhluk  hidup  lain  dan  keseimbangan  antar  keduanya.  Hal  ini sejalan  dengan  apa  yang  telah  di  sampakan  artikel  ini  sebelumnya.  Mengenai  daya  dukung dan daya tamping sebenarnya telah diamanahkan sejak ditetapkannya Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Penglolaan Lingkungan Hidup hingga Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana dalam UUPPLH,  fungsi  daya  tampung  dan  daya  dukung  lingkungansebagai  dasar  perencaan  dan pengendalian  semakin  diperinci. 15 Sehingga  perancangan  persyaratan  lingkungan  menjadi sangat  signifikan  dalam  penataan  lingkungan  karena  persyaratan  lingkungan  mempengaruhi keberhasilan  program  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Perancangan  persyaratan  yang  baik untuk  menghasilkan  penataan  yang  efektif  dan  efisien  dapat  dilakukan  dengan  beberapa pendekatan, antara lain: pendekatan “atur” dan “awasi”, pendekatan atur sendiri, pendekatan
14 Mira  Rosana .  Kebiajakn  Pembangunan  Berkelanjutan  Yang  BerwawasanLingkungan  Di  Indoensia. Jurnal kelola: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 1.(2018). 153
15 Ferina  Ardhi  Cahyani.  “ Upaya  Peningkatan  Daya  Dukung  Lingkungan  Mellaui  Penerapan  Prinsip Sustainable  Development  Berdasarkan  Undang-undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkunga Hidup” . Indonesia State Law Review. Vo. 2 No. 2, April (2020). 170.
ekonomi,  pendekatan  perilaku  dan  pendekatan  tekanan  publik. 16 Dari  sinilah  nantinya  akan terwujud  keadilan  generasi  dari  masa-ke  masa  jika  dalam  setiap  terjadinya  pembangunan selalu memperhatikan hal tersebut. Hal yang menjadi penting karena mengacu pada perbuatan manusia atas lingkungannya.

## PENGARUH BISNIS PROPERTI TERHADAP KEBERLANJUTAN GUMUK
Berdasarkan  pada  penjelasan  sebelumnya,  menunjukkan  bahwa  ada  kesesuian  antara permintaan  dan  penawaran  di  pasar  untuk  properti  di  bidang  perumahan  yang  diminati.  Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya perumahan dengan berbagai macam promo  yang ditawarkan, bahkan dari pihak developer ada yang menawarkan 1 unit rumah tanpa DP. Tapi lagi-lagi yang namanya promosi pasti selalu akan membuat orang tergiur dan akan membeli 1 unit rumah. Karena tujuan dari developer setidaknya akan secara terus menerus mendapatkan keuntungan dari berbagai promo yang ditawarkan, bergantung marketing developer yang bisa menarik user sebagai konsumen nantinya.
Pembangunan bisnis properti dari tahun ke tahun akan selalu terus meningkat. Apalagi kebutuhan akan  ruang dan lahan juga terus meningkat  dan sangat  dipengaruhi oleh populasi penduduk setiap tahunnya. Sebagaimana di ketahui bahwa pembangunan selalu memiliki dua sisi yang berbeda, di satu sisi menguntungkan tapi di sisi lain juga bisa merugikan. Untuk itu perlu  ada  keberlanjutan  dari  setiap  pembangunan  baik  dari  segi  sumber  daya  alamnya. Sebagaimana  di  kutip  dalam  pendapat  Emil  Salim,  bahwa  sejatinya  pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. 17
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  jika  dikaitkan  dengan  adanya  program  satu  juta  rumah yang  sangat  berhubungan  dengan  perkembangan  bisnis  properti  ternyata  sangat  berimbas pada keberlanjutan  gumuk sebagai salah satu  ekosistem pendukung suatu lingkungan hidup. Bagaimana  tidak,  bahwa  gumuk  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan manusia.  Bahwa  gumuk  bagi  lingkungan  sekitar  memiliki  beberapa  manfaat  diantaranya
16 Yulinda  Adhrani. Penataan  dan  Penegakan  Hukum  Lingkungan  pada  Pembangunan  Infastruktur dalam  Mewujudkan  Pmebangunna  Berkelanjutan  (Studi  Kasus  Pembangunan  PLTU  II  di  Kecamtaan  Mundu Kabupaten Cirebon). Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vo. 4. Nomor 1.  (2017).
17 Emil  Salim dalam A.H. Rahadian.  “Strategi  Pembanguan  Berkelanjutan ”.  Prociding  Seminar STIAMI. Volume III, No. 01. (2016). 46
sebagai  pencadangan  air  dalam  tanah,  pemecah  angin  alami,  agar  angin  yang  dihembuskan tidak langsung kencang dan dapat merusak ekosistem yang ada.
Berdasarkan  wawancara  dengan  pemilik  gumuk,  ditemukan  beberapa  informasi  dan data terakit wilayah penghasil komoditas gumuk berupa pasir dan batu, termasuk juga harga per  truk  dum.  Dari  beberapa  wawancara  yang  dilakukan,  peneliti  berusaha  mewawancarai masyarakat,  dinas  lingkungan  hidup  Kabupaten  Jember,  kepala  desa    di  sekitar  wilayah penghasil  gumuk.  Bahwa  rata-rata  memang  dikelola  secara  mandiri  meskipun  ada  beberapa yang  kemudian  menggunakan  alat  berat.  Sedangkan  untuk  harga  dari  pasir  dan  batu  juga sangat  bervariasi,  didapatkan  data  dari  pemilik  bahwa  untuk  per  truknya  batu  Rp. 250.000/angkut.  Harga  ini  tergantung  besar  kecilnya  batu  yang  diinginkan  oleh  konsumen. Sedangkan saat  dilakukan wawancara dengan Kepala Desa  Gumuksari,  Kecamatan Kalisat, terkait  dengan  perizinannya,    eksploitasi  tidak  memerlukan  suatu  perijinan,  baik  kepada kepala desa, camat, maupun pemerintah Kabupaten Jember, hal tersebut dikarenakan gumuk yang ada, dimiliki perseorangan, yang diwariskan secara turun temurun, sejak jaman dahulu, dimana  banyak  tanah  masih  belum  bersertifikat  pada  masa  tersebut.  Pemerintah  desa  dan pemerintah  kabupaten  Jember  juga  tidak  melakukan  pengawasan,  upaya  meminimalisir eksploitasi,  maupun  sosialisasi  terhadap  keberlangsungan  gumuk,  kecuali  apabila  di  dalam melakukan  eksploitasi,  para  penambang  menggunakan  alat  berat.  Sedangkan  bagian  gumuk sisanya  dikuasai  oleh  perseorangan  dari  luar  desa.  Penguasaan  yang  dilakukan  oleh  orang- orang  selain  pemilik  asli  gumuk,  dilakukan  melalui  perjanjian  setor  sebagian  hasil  ke  kas pemilik. 18
Di dalam proses eksploitasi gumuk, masyarakat tidak terlibat, karena gumuk (yang tidak dikuasai kepada orang luar Jember) dikelola secara mandiri oleh pemilik gumuk sekeluarga. Masyarakat tidak mendapatkan keuntungan secara langsung dari adanya kegiatan eksploitasi gumuk,  namun  mereka  mengakui  mendapatkan  sedikit  kemudahan  karena  dapat  membeli material  di  tempat  yang  dekat  dgn  rumah  mereka  sehingga  dapat  memangkas  biaya akomodasi.  Menurut  pemilik  gumuk,  gumuk  dimiliki  oleh  perseorangan,  dan  di  dalam kegiatan eksploitasi, tidak ada campur tangan dari perangkat desa. Karena kegiatan eksploitasi sudah  diketahui  dan  diakui  oleh  masyarakat,  dan  juga  tidak  memberikan  dampak  apapun secara  langsung  kepada  mereka,  baik  keuntungan  maupun  kerugian,  maka  pemilik  gumuk tidak memberikan ganti rugi  apapun kepada masyarakat. Sedangkan di  tempat  lain di  dalam
18 Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa di  Kabupaten Jember pada tangal 27 September 2018
penelitian  yang  kami  lakukan,  hanya  pemilik  gumuk  dan  pekerja  gumuk  yang  mengetahui nilai hasil eksploitasi gumuk tersebut, yaitu Rp.70.000,-/pickup untuk batu maupun pasir, dan Rp. 250.000,-/truk untuk batu maupun pasir.. 19
Sedangkan  untuk  gumuk  yang  dieksploitasi  dengan  alat  berat  ditemukan  infrmasi  dan data  bahwa 20 untuk  1  truck  rata-rata  supir  membayar  ke  pemborong  (jika  gumuk  telah dikelola oleh pemborong) dengan sejumlah uang sekitar Rp. 300.000-Rp. 400.000 yang terdiri dari pembayaran pasir/batu, Rp. 50.000 operator bego, Rp. 10.000 untuk portal desa (jika desa tersebut  ada  portal  untuk  tiap  kendaraan  yang  dianggap  melebihi  batas  ketinggian  dan angkutan berat), Rp. 50.000 untuk pemecah batu dan Rp. 50.000 untuk pengangkut batu atau pasir.  Adapun  harga  dari  masing-masing  gumuk  rata-rata  berkisar  Rp.  40.000.000-  Rp. 70.000.000,  sedangkan  jika  di  kalkulasi  secara  keseluruhan  untuk  penghasilan  kotor  dari  1 gumuk  bisa  mencapai  200  kali  pengangkutan  truck  dam  sehingga  bisa  di  hitung  jika  minim Rp. 400.000 x 200 kali /hari x 52 (karena rata-rata pengerjaan tambang gumuk sekitar 2 bulan dikurangi  hari  libur)  hal  ini  bergantung  pada  luasan  dan  kedalaman  gumuk  sebagai  objek eksploitasi, maka di temukan sejumlah nominal yakni Rp. 4.160.000.000 sebagai penghasilan kotor  dari  pemborong  sebagai  pihak  yang  mengekploitasi  gumuk.  Hal  ini  akan  berbeda nominalnya jika eksploitasi gumuk ini dikelola sendiri oleh pemiliknya, bukan diborongkan.
Apabila  dikelola  sendiri  oleh  pemiliki  biasanya  pemilik  lebih  memaksimalkan sumberdaya  manusia  di  sekitar  gumuk  Jika  dijual  ke  pemborong  mereka  bisa  mendapatkan sejumlah  uang  dari  penjualan  gumuk  dan  gumuk  yang  dimiki  bisa  rata  tanpa  banyak menguras  tenaga  dan  biaya  yang  jauh  lebih  besar.    Hal  yang  paling  dianggap  mengganggu oleh masyarkat atas adanya kegiatan pengerukan gumuk adalah suara bising yang berasal dari mesin  alat-alat  berat,  namun  masyarakat  tidak  sampai  melayangkan  protes  kepada  pihak pengelola  gumuk.  Pihak  pengelola  gumuk  menawarkan  upaya  reklamasi  melalui  alih  fungsi lahan, yang awalnya berasal dari gumuk, diratakan hingga setara dengan tanah sekitarnya, lalu dijadikan sawah, sehingga dapat memberikan manfaat. Selain itu kegiatan pengerukan disana, selain  dikerjakan  oleh  tenaga  manual  yang  berasal  dari  masyarakat  sekitar,  juga  dilakukan dengan bantuan alat berat sejumlah 2 unit, yang operatornya berasal dari luar daerah gumuk. Kegiatan pengerukan  gumuk  ini juga bekerjasama dengan pihak lain  yaitu perumahan,  yang
19 Berdasarkan  wawancara  dengan  Pemilik  Gumuk  di  Desa  Gumuksari,  Kecamatan  Kalisat  Kabupaten Jember 27 September 2018
20 Salah satu supir di  wilayah  Sumberkejayan, Kecamatan  Mayang,  Kabupaten  yang  hamper setiap  hari melakukan  pengiriman  di  berbagai  proyek  pembangunan  yang  menggunakan  bahan  material  pasir,  batu  dan tanah urug, adapun wawancara ini dilakukan oleh peneliti pada tanggal 14 September 2018
akan  membeli  material  yang  cocok  sesuai  kebutuhan. 21 Berdasarkan  sebarannya  untuk wilayah Jember Bagian Timur memang memiliki kekhasan yakni SDA yang potensial adalah pasir, batu andesit batu piring atau batu pondasi yang tersebar di berbagai wilayah diantaranta Kalisat, Mayang, Sukowono, Ledokombo,  untuk saat ini yang masih banyak dieksploitasi ada di wilayah Ledokombo, Kalisat, Mayang dan Sukowono.
Hampir sama di wilayah Jember Bagian Tengah, di Kecamatan Sumbersari berlokasi di desa kaliwining kecamatan sumbersari disini kami menemukan sebuah gumuk yang seluas 1,5 hektar yang sedang di lakukan proses pengerukan. Dalam proses pengerukan tersebut mereka memiliki  suatu  izin  dari  perangkat  desa  dan  masyarakat  sekitar.  Masyarakat  pun  dilibatkan dalam hal proses pengerukan tersebut. Untuk keuntungan tersebut dilakukan secara langsung dan  tidak  langsung  dari  pihak  proyek  tersebut.  Rata  rata  hasilnya  pasir  dan  batu  atau  sirtu setiap  hari  100  truk  yang  biasanya  di  beli  oleh  perorangan  .  gumuk  terseut  milik  pribadi masyarakat  setempat  mereka  hanya  menjual  sebuah  gumuknya  saja  ,  mereka  cuman  ingin meratakan tanah agar sama dengan jalan. Ditempat tersebut terdapat 4 alat berat  yang sudah berjalan 5 bulan yang di jalankan oleh UD. JEMBER PRIMA . harga per truk batu 250 ribu, pasir 200 ribu, sirtu 100 ribu. rata rata dikirim di sekitar jember dan tidak memiliki kerjasama dengan  pihak  lain.  Masyarakat  sekitar  pun  tidak  merasa  terganggu  karena  pihak  proyek tersebut  memberikan sebuah sumbangan secara langsung dan tidak langsung melalui sebuah yayasan  masjid  atau  kepala  desa  setempat.  Untuk  upaya  reklamasinya  yaitu  untuk  dibuat persawahan atau sebuah tegal. 22
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  yang  telah  diformulasikan  bahwa  memang  bisnis properti  di  Jember  saat  ini  mulai  meningkat  pesat  baik  itu  permintaan  akan  perumahan  dan jual  beli  gumuk  sebagai  komoditas  tambang  yang  sangat  mudah  di  dapatkan  di  wilayah Jember.  Hal  ini  membawa  pengaruh  yang  besar  terhadap  jumlah  dan  keberlanjutan  gumuk sebagai  salah  satu  ekosistem  yang  perlu  dijaga  kelestarian  dan  keberadaannya  di  tengah- tengah  masyarakat  yang  mulai  menggatinya  dengan  motif  ekonomi  yang  lebih  tinggi dibandingkan keberlangsungan ekosistem lingkungan hidup dan keadilan bagi  generasi  yang akan  datang.  Tidak  hanya  itu  penurunan  kuantitas  sumberdaya  tanah  juga  terjadi.  Hal  ini
21 Wawancara dilakukan dengan Mandor yang berada di Gumuk sekitar Desa Sumberkejayan, Kecamatan Mayang pada tanggal 13 Oktober 2018
22 Wawancara dilakukan dengan pimpinan Kontaktor di Desa Kaliwining Kecamatan Sumbersari tanggal 19 Oktober 2018
disebabkan  oleh  beberapa  fakta  diantaranya  penambangan  batu  gamping,  penambangan gumuk, dan perubahan alih fungsi lahan pertanian sawah. 23
Sebagaimana diketahui juga bahwa di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun  2015  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Jember  Tagun  2015-2035, bahwa Pasal 38 ayat 7 pengelolaan  kawasan rawan angin kencang dan puting beliung salah satunya menjadikan gumuk sebagai kawasan yang perlu untuk dilestarikan, tidak hanya itu di Pasal  39  aya  2,  gumuk  juga  menjadi  salah  satu  kawasan  cagar  geologi  yang  bisa  dijadikan wahana  pembelajaran  dan  wisata  bagi  masyarakat  oleh  karen  itu  gumuk  perlu  dilindungi. Namun fenomena saat ini kelestarian gumuk niscaya berlangsung, karena makin lama makin sedikit.  Hal  ini  terbuti  bahwa  kandungan  gumuk  dijadikan  sebagai  bahan  material pembangunan perumahan maupun proyek pemerintah.
Kaitannya dengan penetapan pengembangan permukiman pada wilayah perkotaan yang sudah  berkembang  kendala  utama  yang  dihadapi  pada  umumnya  adalah  kenyataan bahwasebagian  besar  wilayah  yang  akan  direncanakan  tersebut  sudah  dipergunakan masyarakat untuk berbagai tujuan penggunaan, yang tidak selalu berjalan dengan peruntukan perumahahan,  dengan  atau  tanpa  hak  atas  tanah  yang  sah,  selain  itu  juga  setiap  kota mempunya  dinamika  pembangunan  tanah  ( dynamics  of  land  use )  yang  merupakan  dampak samping  dari  perkembangan  ekonomi  dan  teknologi. 24 Jelas  bahwa  dalam  setiap pembangunan ekonomi dan tekonologi selalu akan membawa dampak, baik negative maupun positifinya.
Hal  ini  makin  diperparah  karena  memang  kepemilikan  gumuk  rata-rata  dimiliki  oleh perseorangan  sehingga  untuk  pengendalian  eksploitasinya  pemerintah  daerah  tidak  bisa berbuat  banyak  terutama  Dinas  Lingkungan  Hidup  sebagai  pihak  yang  bertugas  untuk mengawasi  pelaksanaan  dan  pengendalian  kerusakan  lingkungan  hidup.  Karena  untuk eksploitasi  dan  tambang  pasir  dan  batu  sudah  bukan  lagi  menjadi  kewenangan  pemerintah daerah  setempat  pasca  perubahan  Undang-undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah.  Bahwa  untuk  tambang-tambang  tipe  galian  C  bukan  lagi  menjadi  kewenangan pemerintah  daerah  terkait  dengan  perizinan  yang  dimohonkan.  Izin  tersebut  langsung diajukan  ke  pemerintah  Provinsi.  Hal  ini  terlihat  dalam  lampiran  di  dalam  Undang-undang
23 Sarwo  Danuji  dan  Dwi  Nur  Rikhmasari.  “ Kelestarian  Sumber  Daya  Lahan  di  Kabupaten  Jember Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional”. Prosiding Seminar Nsional SIMBIOSIS. Vo. 4.(2019). 30-39
24 Eleonora  Michelle  Fransiskho  Soloty.  “ Tinjauan  Yuridis  atas  Perumahan  yang  Layak  Pemenuhan Kesehatan Lingkungan” . Lec Et  Societtatis. Vol. VIII. No. 2 (2019). 184
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 25 sehingga dari kondisi tersebut pemerintah daerah  tidak  memiliki  sedikit  kewenanganpun  dalam  pemberian  izin  usaha  terkait  dengan kegiatan/usaha pertambangan di wilayahnya.
Hal  ini  semakin  di  pertegas  dengan  adanya  wawancara  yang  dilakukan  kepada  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Jember  oleh  Bapak  Hadi  Sutrisno dan  B apak  Bibit  Karmiadi sebagai  staf  bagian  AMDAL  yang memberikan  keterangan  bahwa  perizinan  terkait  ESDM, termasuk izin eksploitasi gumuk, saat ini sudah diambil  alih oleh Pemerintah Provinsi, dalam hal   ini,  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Otomatis, para calon pengeruk  gumuk akan  pergi  ke  Surabaya  untuk  mengurus  perizinan  secara  langsung,    dan  tidak  mampir  ke Dinas  Lingkungan Kabupaten Jember, sehingga menyebabkan Dinas Lingkungan Kabupaten Jember  seringkali  tidak  mengetahui  adanya  niatan  untuk  melakukan  pengerukan  terhadap suatu gumuk  di Jember. Terkadang, tim bentukan ESDM Provinsi memberikan info via email kepada Dinas Lingkungan Kabupaten Jember, dan meminta bantuan dalam rangka peninjauan lokasi  bersama  warga  desa  setempat.  Setelah  melakukan  peninjauan,  Tim  ESDM  akan membuat    berita  acara  yang  ditandatangani  oleh  pemohon  (pengusaha/calon  pengeruk gumuk), dan disaksikan  oleh Dinas  Lingkungan Kabupaten Jember. 26
Dari  wawancara  ini,  peneliti  juga  memperoleh  keterangan  bahwa  Dinas  Lingkungan Kabupaten Jember hanya beberapa kali diajak oleh tim ESDM usntuk melakukan peninjauan. Pada proses ini Dinas Lingkungan Kabupaten Jember hanya melakukan pembinaan, dan tidak dapat  melakukan  penutupan  terhadap  gumuk    yang  tidak  berizin,  mengingat  Dinas Lingkungan hanya melakukan koreksi apabila ada indikasi pelanggaran melalui mediasi, dan gumuk-gumuk  yang  ada  di  wilayah  Jember  kebnayakan  gumuk  dimiliki  oleh  perseorangan, sehingga Dinas  Lingkungan sebagai perwujudan negara tidak  bisa ikut campur terlalu jauh, kecuali negara mampu membeli gumuk dari perseorangan tersebut.
25 Bahwa  terdapat  beberapa  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  provinsi  atas  tambang  yang berada di wilayahnya untuk melaksanakan a) Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan  batuan  dalam  1  (satu)  Daerah  provinsi  dan  wilayah  laut  sampai  dengan  12  mil.  b)  Penerbitan  izin  usaha pertambangan  mineral  logam  dan  batubara  dalam  rangka  penanaman  modal  dalam  negeri  pada  wilayah  izin usaha pertambangan. Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.  c) Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. d) Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara,  mineral  bukan  logam  dan  batuan  dalam  wilayah  pertambangan  rakyat.  E)  Penerbitan  izin  usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama. f) Penerbitan izin usaha jasa pertambangan  dan  surat  keterangan  terdaftar  dalam  rangka  penanaman  modal  dalam  negeri  yang  kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi. g) Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.
26 Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2018 d Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  dan  wawancara  yang  dihasilkan  dari  penelitian  ini, maka  terdapat  beberapa  kesimpulan  bahwa,  dilihat  dari  sisi  kemampuan  pemerintah  daerah dalam  memenuhi  hak  dasar  masyarakat  maka  terdapat  ketimpangan  pemenuhan,  dimana  di bidang  perumahan  dan  permukiman  pemerintah  daerah  gencar  mengupayakan  untuk  bisa memenuhi  kebutuham  masyarakat  akan  tempat  tinggal  yang  sehat.  Tetapi  disisi  lain keberlanjutan  gumuk  tidak  juga  menjadi  prioritas  bagi  pemerintah  daerah  dimana  efek  dari ekploitasi gumuk yang sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah semakin minimnya debit air di  sekitar  rumah  penduduk  yang  berdekatan  dengan  eksploitasi  gumuk,  belum  ada  bentuk upaya  untuk  mereklamasi  ekosistem  gumuk  menjadi  lahan  resapan  air,  karena  pasca penambangan  gumuk  rata-rata  selalu  dibiarkan  begitu  saja  tanpa  ada  perbaikan  kualitas ekosistem di daerah sekitarnya.
Bahwa  bisnis  properti  sangat  berpengaruh  terhadap  keberlanjutan  gumuk  di  wilayah Kabupaten Jember, hal ini dapat ditunjukkan dengan beberapa alasan diantaranya bahwa hasil eksploitasi  gumuk  (pasir,  batu,  tanah  urug)  “didistribusikan”  ke  berbagai  daerah  di  wilayah Kabupaten  Jember  dan  Kabupaten  Bondowoso.  Adapun  penggunaan  hasil  eksploitasi  ini dipergunakan  untuk  pembangunan  perumahan  termasuk  juga  proyek  pemerintah.  Hal  ini semakin  diperkuat  dengan  adanya  developer-developer  dan  pemborong  gumuk  yang menggunakan  gumuk  sebagai  lahan  bisnis  yang  saat  ini  makin  meningkat  dan  semakin mengurangi jumlah gumuk di wilayah Kabupaten Jember.

## DAFTAR PUSTAKA
Arya,  I  Made  Utama.  “ Hukum  Lingkungan  Sisitem  Hukum  Perizinan  Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan” . Pustaka Sutra. Bandung. 2007.
Machmud,  Syahrul.  “ Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia  (Penegakan  Hukum Administrasi,  Hukum Perdata dan Hukum Pidana Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009” . Graha Ilmu. Yogyakarta. 2012.
Santoso, Urip. “ Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah” . Kencana. Jakarta. 2006.
Adhrani,  Yulinda. Penataan  dan  Penegakan  Hukum  Lingkungan  pada  Pembangunan Infastruktur  dalam  Mewujudkan  Pmebangunna  Berkelanjutan  (Studi  Kasus Pembangunan  PLTU  II  di  Kecamtaan  Mundu  Kabupaten  Cirebon) .  Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vo. 4. Nomor1 .(2017). 61-83
Ardhi,  Ferina  Cahyani.  “ Upaya  Peningkatan  Daya  Dukung  Lingkungan  Mellaui  Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkunga  Hidup” .  Indoensia  State  Law Review. Vo. 2 No. 2, (2020). 168-179
Danuji,  Sarwo  dkk  .  “ Kelestarian  Sumber  Daya  Lahan  di  Kabupaten  Jember  Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional” . Prosiding Seminar Nsional SIMBIOSIS. Vol. 4. (2019). 30-39
Fadhila, Shaffa, dkk. “ Dampak Keputusan Pemberian Izin Lingkungan oleh Pejabat Pemberi Izin  Terhadap  Pembangunan  Lingkungan  Hidup  yangn  Berkelanjutan” .  Padjajaran Law Review. Vol. 8 No. 8, (2021) .52-66
Fadhilah,  Fajri.  “ Hak  Atas  Lingkungan  Hidup  yang  Baik  dan  Sehat  dalam  Konteks  Mutu Udara Jakarta” . Seri Lembar Informasi Pencemaran Udara. Vo. 4. (2018). 1-18
Feri,  Januar  Irawan  dkk. Studi  Karakteristik  Geologi  Gumuk  diKecamatan  Sumbersari Kabupaten  Jember  Jawa  Timur  Ditinjau  dari  Analisis  Petrolog i.  Jurnal  Teknologi Sumberdaya Mineral. Vo. 2. No. 22. (2021). 1-7
Firdaus. “ Pemenuhan Hak Atas Perumahan yang Layak Bagi Masyarakat Misin Kota dalam Perspektif HAM”. Jurnal Penelitian HAM.  Vol. 7,Nomor 2,  (2016).
Maisona  ( Media  Informasi  dan  Komunikasi  Penyediaan  Perumahan )  Volume  01.  Tahun  1 (2016).
Michelle,  Eleonora.  “ Tinjauan  Yuridis  atas  Perumahan  yang  Layak  Pemenuhan  Kesehatan Lingkungan .” Lec Et  Societtatis. Vo. VIII. No. 2. (2019).  182-188
Prasetyo,    Agus  Utomo.  “ Pembelajaran  Pengetahuan  Lingkungan  Menggunakan  Gumuk Sebagai  Sumber  Belajar  The  Learning  Of  Enviromental  Science  Using  Gumuk  As Learning Source” . Jurnal Biologi dan Pembelajaran Biologi. Vo. 1 No. 1 (2016).
Rahadian,  A.H. “ Strategi Pembanguan Berkelanjutan” . Prociding Seminar STIAMI. Volume III, No. 01. (2016).
Rahmawati,  Maria.  “ Menuai  Kesuksesan  Dalam  Bisnis  Properti  Tanpa  Modal  Sebagai Invenstasi yang Menguntunngkan ”. Jurnal Cakrawala. Vo. XVII, No. 1, (2017). 72- 80
Rosana, Mira.  “ Kebijakan  Pembangunan  Berkelanjutan  YANG  Berwawasan  Lingkungan  Di Indoensia ”. Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 1 (2018). 148-163
Shaffa,  Fadhila,  ,  dkk.  “ Dampak  Keputusan  Pemberian  Izin  Lingkungan  oleh  Pejabat Pemberi  Izin  Terhadap  Pembangunan  Lingkungan  Hidup  yangn  Berkelanjutan” . Padjajaran Law Review. Vol. 8 No. 8, (2021) .52-66
Sulifah, dkk. Peran Serta Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Upaya Konservasi Gumuk Di Kabupaten  Jember.  J urnal  Saintika.  Jurusan  PMIPA.    FKIP,  Universitas  Jember. Volume 17 Nomor 2 . (2015). 47-58
Wibisana,  Andri G.. “ Keadilan dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkugan Hidup” . Jurnal Mimbar Hukum. Volume 29, Nomor 2, ( 2017).