## KEBIJAKAN FISKAL NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
Tri Setiady
Universitas Singaperbangsa Karawang Email : tri.setiady@fh.unsika.ac.id

## ABSTRACT
Fiscal policy is  defined as  the  policy action taken by the government,  which is  related to the  opinion  and  spending  of  money.  What  is  meant  here  is  the  management  of  state revenues  and expenditures  carried out  by the government  of  a country. Indonesia's fiscal policy is reflected in the State Expenditure Opinion Budget (APBN). In the APBN, there is a  government  stipulation  regarding  the  allocation  and  distribution  of  state  finances.  In Islamic countries, the management of state finances is handled by Bayt al-mal. Bayt al-Mal is  the  same  as  the  Ministry  of  Finance  which  deals  with  financial  matters  and  matters related  to  the  state  treasury.  Even  though  Bayt  al-mal  was  institutionally  formed  by  the caliph 'Umar ibn Khattab. In fact, the country's fiscal policy was implemented during the time  of  the  Prophet  SAW.  Al-Quran  and  as-Sunnah  often  allude  to  the  country's  fiscal policy. Among other  things: the management  of zakat  by the state, collection  of  al-jizyah from the people of the book, the enactment of al-fay 'and al-ghanimah laws, as well as the Prophet's policy of public ownership.

## Keywords: Fiscal Policy, Islamic Economy, Indonesian fiscal policy

## I. PENDAHULUAN
Memasuki  abad  XXI  ini,  umat  Islam  dihadapkan  pada  harapan-harapan  historis, sekaligus  tantangan  yang  cukup  besar  khususnya  berkenaan  dengan  sistem  ekonomi. Sistem ekonomi global yang digaungkan saat ini membuat umat Islam di belahan manapun mengalami  masa  yang  menentukan.  Bukan  saja  karena  kondisi  ekonomi  dan  politiknya yang  masih  dipengaruhi  oleh  negara-negara  maju,  tetapi  suatu  nasib  apakah  umat  Islam memiliki  kekuatan  baru  untuk  mempengaruhi  sistem  ekonomi  dunia.  Atau  sebaliknya, umat  Islam  yang  selama  ini  sebagian  besar  berada  di  bawah  garis  kemakmuran,  justru semakin terpuruk sebagai konsumen produksi negara-negara maju.
Meski ada sederet tantangan di depan mata, namun umat Islam tidak bisa menutup mata  bahwa  wacana  ekonomi  Islam  menjadi  bola  salju  yang  menggelinding,  walaupun dibendung oleh sistem kapitalisme Barat yang dominan. Seiring dengan berjalannya waktu, sistem  kapitalisme  barat  telah  menunjukkan  kelemahan  serta  bayangan  kebobrokannya. Sistem  ekonomi kapitalis  mempunyai  prinsip  dasar mendapatkan keuntungan semaksimal
mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Usaha kapitalis ini didukung oleh nilai-nilai kebebasan  untuk  memenuhi  kebutuhan.  Manusia  mempunyai  kebebasan  yang  luas  untuk memiliki  harta.  Prinsip-prinsip  tersebut  mengakibatkan  ketimpangan  sosial  yang  secara tidak langsung telah membuat polarisasi yang cukup tajam antara kaya dan miskin. Selain itu kapitalisme juga menjerumuskan manusia pada kehidupan yang materialistis. Keadaan ini  mempersempit  ruang  bagi  manusia  untuk  berinteraksi  dengan  masyarakat  sekitar. Akhirnya  hal  ini  mengakibatkan  manusia  kehilangan  unsur-unsur  kemanusiaannya ( dehumanisasi ) dan terasing oleh dirinya sendiri ( alienasi ) 1 .
Prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  yang  mengakui  kebebasan  manusia  atas  nilai-nilai tauhid,  hak  memiliki  harta  atas  dasar  kemaslahatan,  melarang  penumpukan  harta,  serta distribusi kekayaan justru yang sesuai dengan sifat dasar dan kebutuhan manusia 2 . Terkait dengan  pemenuhan  kebutuhan  manusia,  maka  dalam  Islam  telah  diatur  mekanismenya dalam  suatu  negara.  Peran  Negara  Islam  sangat  signifikan  dalam  menstabilkan perekonomian, menjamin kesejahteraan dan kebutuhan rakyatnya. Dalam rangka menjamin kesejahteraan  rakyat,  negara  akan  melakukan  berbagai  kebijakan.  Kebijakan  tersebut dinamakan kebijakan fiskal.
Menurut Wolfson sebagaimana dikutip Suparmoko, kebijakan fiskal ( fiscal policy ) merupakan  tindakan-tindakan  pemerintah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  umum melalui  kebijakan  penerimaan  dan  pengeluaran  pemerintah,  mobilisasi  sumberdaya,  dan penentuan  harga  barang  dan  jasa  dari  perusahaan 3 .  Sedangkan  Samuelson  dan  Nordhaus menyatakan  bahwa  kebijakan  fiskal  adalah  proses  pembentukan  perpajakan  dan pengeluaran  masyarakat  dalam  upaya  menekan  fluktuasi  siklus  bisnis,  dan  ikut  berperan dalam  menjaga  pertumbuhan  ekonomi,  penggunaan  tenaga  kerja  yang  tinggi,  bebas  dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah 4 .
Dari  dua  definisi  di  atas  dapat  ditarik  benang  merah,  bahwa  kebijakan  fiskal merupakan  kebijakan  pemerintah  terhadap  penerimaan  dan  pengeluaran  negara  untuk mencapai  tujuan-tujuannya.  Penarikan  kesimpulan  ini  bertujuan  agar  definisi  kebijakan
1 Taqiyuddin  an-Nabhani, “Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif  Perspektif  Islam”, Risalah  Gusti, Surabaya, 1996, hlm. 1.
2 Heri Sudarsono, “ Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar”, Ekonosia, Yogyakarta, 2004, hlm. 124.
3 M. Suparmoko,  “ Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik”, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta 199, hlm. 257.
4 Samuelson  dan  William  D.  Nordhaus,  “ Makroekonomi:  Edisi  Keempatbelas”, terj.  Haris  Munanda, Erlangga, Jakarta, 1997, hlm. 346.
fiskal mengandung makna umum, artinya ia merupakan suatu gambaran yang bisa terjadi dalam  berbagai  sistem  ekonomi.    Selanjutnya,  karena  instrumen  yang  digunakan  dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran negara, maka kebijakan fiskal dalam konteks  Sistem  Ekonomi  Kapitalis  sangat  erat  kaitannya  dengan  target  keuangan  negara yang  ingin  dicapai.  Dengan  kata  lain,  target  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN) yang ingin dicapai oleh pemerintah.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Adapun  permasalahan  pokok  dari  penulisan  ini  adalah:  Bagaimana  Kebijakan Fiskal  dalam  Ekonomi  Islam  dan  Bagaimana  Kebijakan  Fiskal  Negara  Indonesia  dalam Perspektif Ekonomi Islam?

## III. METODE
Sifat  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  deskriptif  yang  dilakukan  dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan terutama dengan teknik studi dokumen ( library research and online  research )  dengan  menginventarisasi  data  sekunder  yang  diperlukan,  baik  berupa bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun  tersier,  kemudian  melakukan  penelusuran sejarahnya  dan  sinkronisasi  antar  bahan  hukum  tersebut.  Bahan  hukum  primer  yang dipergunakan  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  terutama  yang  berkaitan  dengan kebijakan fiskal negara indonesia dalam perspektif ekonomi islam. Bahan hukum sekunder yang  akan  digunakan  digunakan  antara  lain  berupa:  karya  ilmiah,  hasil  penelitian  dan literatur  yang  berkaitan  dengan  substansi  penelitian.  Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan- bahan yang menunjang informasi bahan hukum primer dan sekunder, antara lain data dari surat kabar, jurnal, kamus, ensiklopedia.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam dan Kebijakan Fiskal Negara Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam
a. Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam
Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah Islam memerlukan dana untuk berbagai  jenis  pembiayaan.  Di  dunia  Islam,  pemerintahan  memerlukan  dana  untuk
menggunakan  APBN  dalam  rangka  mengendalikan  pengeluaran  pemerintah  yang  sesuai dengan jumlah pendapatannya. Tujuan dari anggaran pemerintah adalah menopang tujuan yang ingin dicapai  oleh  pemerintah. Tujuan pokok dari setiap pemerintahan  Islam  adalah memaksimalkan  kesejahteraan  seluruh  warga  negara  dengan  tidak  mengabaikan  prinsip- prinsip  keadilan.  Lebih  jauh  lagi,  dalam  Islam  yang  dimaksud  dengan  kesejahteraan bukanlah  semata-mata  diperoleh  dari  kekayaan  material,  yang  setiap  tahun  dapat  diukur dengan  statistik  pendapatan  nasional,  tetapi  termasuk  juga  kesejahteraan  rohani  di  dunia dan akhirat.
Dalam Islam pola anggaran pendapatan negara hampir sama dengan perekonomian konvensional  (klasik  dan  neoklasik),  namun  penggalian  sumber-sumber  dana  didasarkan pada  syariah.  Terhadap  pengaturan  pendapatan  publik,  Rasulullah  merupakan  kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ketujuh,  yakni  semua  hasil  pengumpulan  negara  harus  dikumpulkan  terlebih  dahulu kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta tersebut adalah milik negara  dan  bukan  milik  individu.  Tempat  pengumpulan  dana  disebut  Baitul  Mal  atau bendahara negara.
Baitul  Mal  berasal  dari  bahasa  Arab bait yang  berarti  rumah,  dan al-ma a l yang berarti  harta.  Jadi  secara  etimologis  ( ma’na lughawy ),  Baitul  Mal  berarti  rumah  untuk mengumpulkan  atau  menyimpan  harta 5 .  Adapun  secara  terminologis  ( ma’na isilah ), sebagaimana  uraian  Abd  al-Qadim  Zallum  (1983)  dalam  kitabnya al-Amwa Daulat  al- Khilafah ,  Baitul  Mal  adalah  suatu  lembaga  atau  pihak  (Arab: al  jihat )  yang  mempunyai tugas  khusus  menangani  segala  harta  umat,  baik  berupa  pendapatan  maupun  pengeluaran negara.  Jadi  setiap  harta  baik  berupa  tanah,  bangunan,  barang  tambang,  uang,  komoditas perdagangan  maupun  harta  benda  lainnya  di  mana  kaum  muslimin  berhak  memilikinya sesuai  hukum  syara’  dan  tidak  ditentukan  individu  pemiliknya  walaupun  telah  tertentu pihak yang berhak menerimanya maka harta tersebut menjadi hak Baitul Mal, yakni sudah dianggap  sebagai  pemasukan  bagi  Baitul  Mal.  Secara  hukum,  harta-harta  itu  adalah  hak Baitul Mal, baik yang sudah benar-benar masuk ke dalam tempat penyimpanan Baitul Mal maupun yang belum.
5 A.  Karim  Adiwarman,  “ Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam”, Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,  2004,  hlm. 37.
Terdapat  sekitar  empat  puluh  sahabat  yang  bertugas  sebagai  pegawai  sekretariat Rasulullah.  Saat  itu,  Baitul  Mal  dipusatkan  di  Masjid  Nabawi,  sehingga  pada  masa pemerintahan  Rasulullah  masjid  selain  digunakan  sebagai  tempat  ibadah  juga  digunakan sebagai  kantor  pusat  negara  yang  sekaligus  tempat  tinggal  Rasulullah 6 .  Harta-harta  yang merupakan sumber pendapatan negara disimpan di masjid dalam waktu singkat kemudian didistribusikan  kepada  masyarakat.  Sedangkan  binatang-binatang  milik  negara  tidak ditempatkan di Baitu Mal tetapi di padang terbuka sesuai alamnya 7 .
Pada perkembangan berikutnya, institusi ini memainkan peran yang sangat penting dalam  bidang  keuangan  dan  administrasi  negara,  terutama  pada  masa al-khulafa’  al- rashidun . Pada masa kepemimpinan Rasulullah saw hingga al-khulafa’ al-rashidun terjadi perkembangan  yang  cukup  pesat  baik  dalam  penggalian  sumber  dana  maupun pemanfaatannya.
Mengenai  sumber  pendapatan  negara  (Baitul  Mal)  dapat  dikelompokkan  menjadi tiga  kelompok: pertama ,  bersumber  dari  kalangan  muslim  (zakat,  zakat  fitrah,  wakaf, nawaib ,  sedekah,  dan amwal  fadla ). Kedua ,  penerimaan  yang  bersumber  dari  kalangan nonmuslim  seperti jizyah,  kharaj,  dan  ushur. Dan ketiga ,  penerimaan  dari  sumber  lain seperti ghanimah,  fai’ ,  uang  tebusan,  hadiah  dari  pimpinan  negara  lain  dan  pinjaman pemerintah baik dari kalangan muslim maupun nonmuslim.
Berikut akan diuraikan beberapa sumber penerimaan yang cukup penting dalam pemerintahan Islam: 8
1) Zakat
Inti  dari  sumber  keuangan  negara  dalam  ekonomi  yang  islami  adalah  zakat. Pendapatan zakat didistribusikan untuk mustahik zakat yang meliputi delapan golongan, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Taubah (9): 60. Dana yang berasal dari zakat sama sekali tidak diperbolehkan untuk menarik laba atau modal pembangunan.
Zakat sebagai sumber penerimaan utama memiliki potensi yang besar mengingat hukumnya  yang  wajib.  Selain  itu  objek  zakat  dalam  dunia  modern  saat  ini  bertambah luas  dengan  dimungkinkannya  menarik  zakat  profesi  selain  zakat  pertanian  dan peternakan,  zakat  perusahaan  dan  sebagainya.  Ajaran  Islam  dengan  rinci  telah menentukan syarat, kategori harta yang harus dikeluarkan zakatnya, dan lengkap dengan
6 Ibid, hlm. 120.
7 Ibid, hlm. 234.
8 Muhammad Saddam, “ Ekonomi Islam”, Gramedia, Jakarta, 2002, hlm. 89.
tarifnya.  Pemerintah  dapat  memperluas  objek  yang  wajib  dizakati  dengan  berpegang pada nassnass umum yang ada dan pemahaman terhadap realita modern.
Dalam  konteks  Indonesia,  agar  dana  zakat  secara  kuantitatif  ataupun  kualitatif cukup  banyak,  maka  untuk  mengoptimalkannya  pemerintah  seharusnya  lebih  serius. Keseriusan  tidak  hanya  dalam  hal  perumusan  Undang-Undang  zakat  yang  telah ditetapkan  pada  pemerintahan  BJ  Habibie,  namun  pemerintah  perlu  membentuk kementrian  khusus  atau  lembaga  khusus  dalam  rangka  pemungutan  dan  alokasi  dana zakat. Upaya yang dilakukan BJ Habibie dalam masa pemerintahannya terkait persoalan zakat  telah  mampu  membangkitkan  euforia  masyarakat  untuk  menyalurkan  dana  zakat kepada lembaga-lembaga, baik swasta maupun negeri. Lembaga-lembaga swasta tumbuh bak jamur di musim hujan.
Meskipun  lembaga  zakat  tumbuh  dengan  pesatnya,  namun  jumlah  dana  yang didapatkan tidak mampu dijadikan sebagai pendapatan utama negara. Tidak seperti pada pemerintahan Islam pada masa Nabi dan al-khulafa’ al-rashidun . Zakat dan sedekah saat itu sebegai pendapatan utama Negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Oleh karena  itu  sudah  selayaknya  demi  mendongkrak  pendapatan  negara,  pemerintah Indonesia serius dalam menangani zakat ini.
2) Wakaf
Wakaf  dari  pandangan  hukum  syara’  berarti  “menahan  harta  yang  mungkin diambil  manfaatnya”.  Kepemilikan  objek  wakaf  dikembalikan  pada  Allah  swt.  Oleh karena itu, barang yang diwakafkan tidak boleh dihabiskan, diberikan atau dijual kepada pihak lain. Tanah sebagai wakaf telah memainkan peran besar dalam masyarakat Islam, misalnya: 9
a. Lahan yang ditanami di Daulah Turki Utsmani 75% adalah tanah wakaf.
b. Pada masa penjajahan Perancis di Aljazair pertengahan abad 19, separuh dari lahan yang ada adalah tanah wakaf.
c. Di Tunisia pada abad ke-19, sepertiga lahan yang ada adalah tanah wakaf.
d. Di  Mesir  pada  tahun  1949,  sekitar  seperdelapan  dari  lahan  pertanian  adalah  tanah wakaf.
e. Di Iran pada tahun 1930, sekitar 30% lahan yang ditanami adalah tanah wakaf.
9 Ratna  Dewi  Sofiani,  “ Wakaf  Tunai:  Instrumen  Alternatif  Kemakmuran  Umat”, Makalah  FE-UI  Jakarta: 2003.
Dalam  menunaikan  wakaf,  bisa  dilakukan  dengan  harta  bergerak  maupun  tidak bergerak.  Mazhab  Maliky  membuka  kesempatan  untuk  memberikan  wakaf  dalam  jenis aset apa pun, termasuk yang paling liquid. Yaitu dalam bentuk uang tunai 10 .
3) Nawaib Daraib
Nawaib merupakan  pajak  umum  yang  dibebankan  atas  warga  negara  untuk menanggung  kesejahteraan  sosial  atau  kebutuhan  dana  untuk  situasi  darurat.  Pajak  ini dibebankan pada kaum muslim kaya dalam rangka menutupi pengeluaran Negara selama masa  darurat.  Hal  ini  terjadi  dalam  masa  perang  Tabuk.  Pajak  ini  dimasukkan  dalam Baitul Mal. Dasar hukum atas kewajiban ini adalah QS. Ar-Ruum (30): 38.
4) Jizyah
Jizyah merupakan  pajak  yang  dibayar  oleh  kalangan  nonmuslim  sebagai kompensasi atas fasilitas sosial-ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang  mereka  terima  dari  Negara  Islam. Jizyah diambil  dari  orang-orang  nonmuslim selama mereka tetap pada kepercayaannya. Namun apabila mereka telah memeluk agama Islam,  maka  kewajiban  membayar jizyah tersebut  gugur. Jizyah tidak  wajib  jika  orang kafir  yang  bersangkutan  tidak  mempunyai  kemampuan  membayarnya  karena  kefakiran atau kemiskinannya. Kewajiban membayar jizyah diatur dalam QS at-Taubah (9):29.
Pada  masa  Rasulullah  besarnya jizyah adalah  1  dinar  per  tahun  untuk  orang dewasa  yang  mampu  membayarnya.  Sedangkan  ketetapan  pada  masa  ‘Umar  adalah  48 Dirham  untuk  orang  kaya  yang  berpenghasilan  tinggi,  24  dirham  untuk  yang berpenghasilan menengah dan 12 dirham unutk orang miskin yang bekerja.
5) Kharaj (Pajak atas tanah) dan ‘Ushur
Kharaj adalah  pajak  atas  tanah  yang  dimiliki  kalangan  nonmuslim  di  wilayah negara  muslim.  Tanah  yang  pemiliknya  masuk  Islam,  maka  tanah  itu  menjadi  milik mereka dan dihitung sebagai tanah ‘usyr seperti tanah yang dikelola di kota Madinah dan Yaman.  Penentuan  besarnya kharaj ditentukan  oleh  karakteristik  tanah,  jenis  tanaman, dan jenis irigasi. Perbedaan antara tanah kharajiyyah dan ‘usyuriyah adalah; kalau tanah kharajiyah berarti  tanah  yang  dimilki  hanya  kegunaannya,  sedangkan  lahannya  tetap menjadi  milik  negara.  Sementara  kalau  yang  diberikan  adalah  tanah usyuriyah ,  maka yang dimiliki adalah tanah sekaligus kegunaannya 11 .
10 Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai pada 11 Mei 2002.
11 Sairi Erfanie, “ Kebijakan Anggaran Pemerintah” , Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm. 143.
6) Khums
Khums adalah  dana  yang  diperoleh  dari  seperlima  bagian  rampasan  perang. Khums juga  merupakan  suatu  sistem  pajak  proporsional,  karena  ia  adalah  persentase tertentu  dari  rampasan  perang  yang  diperoleh  tentara  Islam  sebagai ghanimah 12 setelah memenangkan  peperangan.  Persentase  tertentu  dari  pendapatan  sumber  daya  alam, barang  tambang,  minyak  bumi  dan  barang-barang  tambang  lainnya  juga  dikategorikan khumus .
7) ‘Ushur (pajak perdagangan)
Dalam hal ini ‘ushur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk negara Islam, atau datang dari negara Islam sendiri. Pajak ini berbentuk bea impor  yang  dikenakan  pada  semua  pedagang,  dibayar  sekali  dalam  setahun  dan  hanya berlaku  bagi  barang  yang  nilainya  lebih  dari  200  dirham.  Permulaan  ditetapkannya ‘ushur di  negara  Islam  adalah  di  masa  khalifah  dengan  landasan  penegakan  keadilan, karena ‘ushur dikenakan pada para pedagang muslim ketika mereka mendatangi daerah asing.  Tempat  berlangsungnya  pemungutan ‘ushur adalah  pos  perbatasan  negara  Islam, baik pintu masuk maupun pintu keluar sebagaimana bea cukai pada saat ini.
8) Kaffarah
Kaffarah atau tebusan disebut denda, yakni tebusan atas suatu pelanggaran aturan syari'at  dan  Denda  tersebut  dimasukkan  dalam  pendapatan  negara.  Ada  enam  hal  yang diterangkan tebusan-nya dalam syari'at Islam, yaitu:
a) Tebusan untuk pelanggaran sumpah
b) Tebusan untuk pelanggaran nadzar
c) Tebusan pembunuhan
d) Tebusan zhihar (suami, Engkau bagiku seperti punggung ibuku)
e) Tebusan ila' (sumpah untuk tidak menggauli isteri)
f) Tebusan karena ber-jima' di siang hari bulan Ramadhan
g) Denda dalam haji.
Jika diklasifikasikan, jenis tebusan di atas dapat dibagi dua:
12 Ghanimah adalah  harta  yag  diperoleh  dari  kalangan  nonmuslim  karena  peperangan.  Sistem pendistribusiannya  disebut  khumus  (seperlima).  Dasar  kewajibannya  termaktub  dalam  QS.  al-Anfal  (8): 41.
(1) Boleh  memilih:  tebusan  sumpah,  nadzar,  ila',  melakukan  larangan  ketika  haji karena sakit, membunuh binatang buruan ketika haji, ada binatang yang serupa maupun tidak ada.
(2) Tidak  boleh  memilih:  tebusan  zhihar,  ber-jima'  di  siang  hari  Ramadhan, membunuh,  meninggalkan  kewajiban  haji  karena  sakit  ketika  haji,  terhalang haji tamattu' dan haji qiran, dan ber-jima' sebelum tahallul awal dalam haji.
9) Pinjaman
Pinjaman atau utang baik luar negeri maupun dalam negeri dalam Islam sifatnya adalah  hanya  sebagai  penerimaan  sekunder.  Alasannya,  ekonomi  Islam  tidak  mengenal bunga,  demikian  pula  untuk  pinjaman  dalam  Islam  haruslah  bebas  bunga,  sehingga pengeluaran  pemerintah  akan  dibiayai  dari  pengumpulan  pajak  atau  bagi  hasil.  Dalam pengertian  ini,  Islam  tidak  melarang  untuk  melakukan  utang-piutang  asalkan  tidak membebani  pengutang,  karena  sifatnya  hanya  membantu  dan  harus  segera  diselesaikan dalam waktu yang singkat.
Sepanjang sejarah pemerintah  Islam, negara pernah melakukan utang hanya dua kali,  yaitu  pada  masa  kepemimpinan  Rasulullah  saw  dan  kepemimpinan  ‘Umar  ibn  al- Khattab.  Pinjaman-pinjaman  yang  pernah  dilakukan  meliputi  pinjaman  setelah penaklukan  kota  Makkah  untuk  pembayaran  diyat  kaum  muslimin  kepada  Judzaimah atau  sebelum  pertempuran  Hawazin  sebesar  30.000  dirham  kepada  ‘Abdullah  ibn Rabi’ah, dan meminjam beberapa pakaian dan hewan-hewan tunggangan dari Sufyan ibn ‘Umayyah 13 .
10) Amwal Fadla
Amwal  fadla merupakan harta benda kaum  muslimin yang meninggal  tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang seorang Muslim yang meninggalkan negerinya 14 . Jadi  mengenai  sumber  pendapatan  negara  (Baitul  Mal)  dapat  dikelompokkan  menjadi tiga  kelompok: pertama ,  bersumber  dari  kalangan  muslim  (zakat,  zakat  fitrah,  wakaf, nawaib ,  sedekah,  dan amwal  fadla ). Kedua ,  penerimaan  yang  bersumber  dari  kalangan nonmuslim  seperti jizyah,  kharaj,  dan  ushur. Dan ketiga ,  penerimaan  dari  sumber  lain seperti ghanimah,  fai’ ,  uang  tebusan,  hadiah  dari  pimpinan  negara  lain  dan  pinjaman pemerintah baik dari kalangan muslim maupun nonmuslim.
13 A.  Karim  Adiwarman,  “ Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam”, Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,  2004,  hlm. 127.
14 Sairi Erfanie, “ Kebijakan Anggaran Pemerintah” , Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm. 145.
Secara sistematis sumber penerimaan pada zaman khalifah dan Khulafaurrasyidin dapat  dilihat  pada  tabel  Sumber  Penerimaan  Pemerintah  Islam  Menurut  Sumbernya Sumber Penerimaan Pemerintah.

## Sumber Penerimaan Pemerintah Islam Menurut Sumbernya Sumber
Penerimaan Pemerintah Dari warga muslim Dari warga nonmuslim Dari Sumber lainnya zakat,  wakaf,  sedekah,  pajak pertanian Jizyah , kharaj ,
pinjaman, ‘ushur
Hadiah, fa’i
ghanimah , uang tebusan, pinjaman
Mengenai  pengeluaran  negara  selama  masa  pemerintahan  Rasululullah  saw secara sistematis digunakan untuk hal-hal tertentu dan tersebut di bawah ini dalam tabel Pengeluaran Pada Pemerintahan Islam 15 .
Primer Sekunder
▪ Biaya  pertahanan  seperti  persenjataan, unta dan persediaan
▪ Penyaluran  zakat  dan ushur kepada yang berhak menerimanya
▪ Pembayaran  gaji  untuk  wali,  qadhy, guru,  imam,  muadzin  dan  pejabat negara
▪ Pembayaran upah para sukarelawan
▪ Pembayaran utang negara
▪ Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah
▪ Jamuan  untuk  delegasi keagamaan,  utusan  suku dan  negara  serta  biaya perjalanan
▪ Hadiah  untuk  pemerintah
negara lain
▪ Pembebasan kaum
muslimin  yang  menjadi budak
▪ Pembayaran  denda  atas mereka yang terbunuh
Secara  umum  fungsi  kebijakan  fiskal  adalah  fungsi  alokasi,  distribusi  dan stabilisasi  perekonomian.  Dalam  hal  alokasi,  maka  digunakan  untuk  apa  sajakah  sumber- sumber  keuangan  negara,  sedangkan  distribusi  menyangkut  bagaimana  kebijakan  negara mengelola pengeluarannya untuk menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di masyarakat,  dan  stabilisasi  adalah  bagaimana  negara  menciptakan  perekonomian  yang stabil.  Kebijakan  fiskal  dalam  Sistem  Ekonomi  Kapitalis  hanyalah  merupakan  suatu kebutuhan  untuk  pemulihan  ekonomi  ( economy  recovery )  akibat  krisis  dan  untuk menggenjot perekonomian.
Pembelanjaan  pemerintah  dalam  koridor  Negara  Islam  berpegang  pada terpenuhinya  pemuasan  semua  kebutuhan  primer  ( basic  needs )  tiap-tiap  individu  dan kebutuhan  sekunder  dan  luks  ( al-hajat  al-kamaliyyah )  nya  sesuai  kadar  kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat. Menurut al-Maliky kebutuhan pokok yang disyariatkan  oleh  Islam  terbagi  dua. Pertama ,  kebutuhan-kebutuhan  primer  bagi  setiap individu secara menyeluruh. Kebutuhan ini meliputi pangan (makanan), sandang (pakaian) dan  papan  (tempat  tinggal). Kedua ,  kebutuhan-kebutuhan  pokok  bagi  rakyat  secara keseluruhan.  Kebutuhan-kebutuhan  katagori  ini  adalah  keamanan,  kesehatan  dan pendidikan 16 .
Negara  menjamin  pendidikan  dengan  menyediakan  tenaga  pengajar  (guru/dosen), tempat  pendidikan  dan  berbagai  fasilitas  yang  dibutuhkan  untuk  penyelenggaraannya. Jaminan akan pendidikan ini juga termasuk jaminan hidup yang layak bagi para guru. Pada masa Khalifah ‘Umar ibn al-Khattab, seorang guru diberi gaji 15 dinar setiap bulannya 17 . Di jaman kejayaan Islam dulu, sumber-sumber ekonomi terutama dari sumber daya alam, juga produksi barang dan jasa serta perkembangan sains dan teknologi belum semaju dan sebanyak  seperti  sekarang  ini.  Akan  tetapi  jaminan  pendidikan  gratis  dengan  berbagai fasilitasnya,  serta  taraf  hidup  para  guru  jauh  lebih  baik  pada  masa  Islam  dibandingkan masa hegemoni ekonomi Kapitalis sekarang.
Concern suatu  Negara  Islam  harus  lebih  difokuskan  kepada  pendistribusian ekonomi  secara  merata.  Dengan  pendistribusian  yang  merata  akan  terjamin  keadilan  di tengah masyarakat, dan juga tidak akan ada jurang pemisah yang tajam antara si kaya dan
16 Ibid ., hlm. 90.
17 Satu dinar setara dengan 4,25 gram emas. Berarti 15 dinar setara dengan 63,75 gram emas. Misalkan harga emas Rp 100.000 pergram, maka gaji seorang guru di jaman Khalifah ‘Umar dengan nilai uang sekarang adalah Rp 6,375 juta perbulan.
miskin.  Dengan  prinsip  keadilan  tersebut,  akan  terjamin  kebutuhan  primer  secara menyeluruh  bagi  tiap  individu  rakyat,  di  samping  masing-masing  individu  akan  mampu memenuhi kebutuhan sekundernya dan luksnya.
Karena perkara pemenuhan kebutuhan primer ini menjadi sasaran utama kebijakan fiskal  dibandingkan  anggaran  yang  lainnya,  maka  Negara  tidak  boleh  melalaikan anggarannya  di  dalam  Baitul  Mal,  sebab  ia  merupakan  suatu  kewajiban  yang  harus dilaksanakan  dan  merupakan  hak  setiap  individu  yang  tidak  mampu  memenuhi kebutuhannya  akan  pangan,  sandang  dan  papan.  Juga  hak  seluruh  rakyat  untuk mendapatkan jaminan keamanan, pendidikan dan pelayan kesehatan secara gratis. Bahkan jika Baitul Mal tidak mampu lagi membiayai anggaran ini, padahal perkara ini merupakan kewajiban  negara  terlepas  apakah  ada  harta  di  dalam  Baitul  Mal  ataukah  tidak,  maka kewajiban  untuk  membiayai  anggaran  perkara  tersebut  beralih  kepada  kaum  Muslimin. Artinya,  ada  kewenangan  negara  untuk  memungut  pajak  ( daribah )  terhadap  kaum Muslimin yang mempunyai kelebihan harta 18 .
Dengan satu langkah kebijakan fiskal dalam penjaminan kebutuhan primer di atas, maka  negara  telah  membangun  suatu  infrastruktur  ekonomi  dan  dengan  itu  terbentuklah suatu  karakteristik  struktur  perekonomian  sehingga  negara  telah  membuka  satu  pintu distribusi  ekonomi yang adil, karena orang-orang yang kurang memiliki kemampuan dari sisi  ekonomi  disantuni  oleh  negara  dengan  penjaminan  pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Juga setiap orang mendapatkan hak yang sama dalam keamanan akan hartanya, akan  usahanya  (pertanian,  industri  dan  perdagangan,  jasa,  dan  lain-lain),  jiwanya  dan keluarganya.  Hak  yang  sama  akan  pendidikan,  sehingga  semua  orang  pada  hakikatnya memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh ilmu dan keahlian ( skill ). Dengan ilmu dan keahlian inilah modal dasar bagi seseorang mencari nafkah bagi diri dan keluarganya, serta untuk meningkatkan kekayaannya.
Pengeluaran  dalam  negara  Islam  harus  diupayakan  untuk  mendukung  ekonomi masyarakat  muslim.  Jadi  pengeluaran  pemerintah  akan  diarahkan  pada  kegiatan-kegiatan pemahaman  terhadap  Islam  dan  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Sedangkan pendapatan pemerintah harus secara merata terdistribusikan kepada rakyat. Dalam QS. al- Dhariyat (51): 19 disebutkan, “ Dan pada harta-harta mereka ada hak umtuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” Sedangkan dalam QS. al-
18 Abdurrahman Al-Maliki, “ Politik Ekonomi Islam”, Bangil: Al-Izzah, 2001, hlm. 56.
Baqarah  (2):  219  Allah  berfirman, “Dan  mereka  bertanya  kepadanya  apa  yang  mereka nafkahkan.  Katakanlah  “yang  lebih  dari  keperluan”  demikianlah  Allah  menerangkan ayat-ayatnya  kepadamu  supaya  kamu  berpikir”. Juga,  dalam  QS.  al-Hashr  (59):  7 disebutkan, “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”
Terdapat beberapa hadis Nabi yang menguatkan beberapa ayat di atas. Di antaranya adalah hadis dari AbuHurairah, Rasulullah bersabda, “Sebaik-baik sedekah adalah sesuatu yang  (diberikan)  dari  seseorang  yang  tidak  membutuhkan  dan  mulailah  dari  orang  yang menjadi  tanggunganmu.” Demikian  pula  al-Hakim  meriwayatkan  dari  Abu  al-Ahwash, bahwa  Rasulullah  bersabda, “Apabila  engkau  telah  dianugerahi  harta  oleh  Allah,  maka hendaknya  tanda-tanda  nikmat  dan  kemudian  (yang  diberikan)  Allah  kepadamu  tersebut ditambahkan.”
Berdasarkan  ayat  dan  hadis  tersebut,  maka  sudah  menjadi  kewajiban  dan wewenang  negara  untuk  berlaku  bijak  dan  adil  dalam  mendistribusikan  harta.  Terkait kebijakan  pengeluaran  pemerintah,  pengendalian  anggaran  yang  efisien  dan  efektif merupakan  landasan  pokok  dalam  kebijakan  pengeluaran  pemerintah,  yang  dalam  ajaran Islam  dipandu  oleh  kaidah-kaidah  syariah  dan  penentuan  skala  prioritas.  Para  ulama terdahulu  telah  memberikan  kaidah-kaidah  umum  yang  didasarkan  dari  al-Qur’an  dan  al- Sunnah  dalam  memandu  kebijakan  belanja  pemerintah.  Diantara  kaidah-kaidah  tersebut adalah:
a. Pembelanjaan pemerintah harus dalam koridor maslahah .
b. Menghindari mashaqqah (kesulitan)  dan mudharrat harus  didahulukan  ketimbang melakukan pembenahan.
c. Kaidah al-ghiurm  bi  al-gunmy ,  yaitu  kaidah  yang  menyatakan  bahwa  yang mendapatkan  manfaat  harus  siap  menanggung  beban  (yang  ingin  beruntung  harus siap menanggung kerugian).
d. Kaidah malayatimm al-wajib illabihi fahuwa wajib . Yaitu kaidah yang menyatakan bahwa  “sesuatu  hal  yang  wajib  ditegakkan,  dan  tanpa  ditunjang  oleh  faktor penunjang  lainnya  tidak  dapat  dibangun,  maka  menegakkan  faktor  penunjang tersebut menjadi waib hukumnya”. 19
19 Umer Chapra, “ The Future of Economics: An Islamic Perspective”, As-Syamil & Gravika, Jakarta, 2001, hlm. 288.
Kebijakan  belanja  umum  pemerintah  dalam  sistem  ekonomi  syariah  dapat  dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
1. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin.
2. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia.
3. Belanja  umum  yang  berkaitan  dengan  proyek  yang  disepakati  oleh  masyarakat berikut sistem pendanaannya.
Adapun kaidah syariah yang berkaitan dengan belanja umum pemerintah mengikuti kaidah-kaidah  yang  telah  disebutkan  di  atas.  Secara  rinci  pembelanjaan  negara  harus didasarkan pada:
1. Prinsip  efisiensi  dalam  belanja  rutin.  Yaitu  mendapatkan  sebanyak  mungkin manfaat  dengan  biaya  yang  semurah-murahnya.  Dengan  demikian,  akan  jauh  dari sifat mubazir dan kikir, di samping alokasinya harus sesuai syariah
2. Prinsip  keadilan.  Artinya,  tidak  hanya  berpihak  pada  orang  kaya  saja  dalam pembelanjaan.
3. Prinsip  komitmen  pada  syariah  dengan  skala  prioritas  dari  yang  wajib,  sunnah, mubah atau darurah, hajiyyah, dan kamaliyyah.
Terkait  sistem  anggaran  yang  islami,  dalam  sejarah  perjuangan  Rasulullah  saw hanya  tercatat  sekali  saja  anggaran  mengalami  defisit,  yaitu  ketika  jatuhnya  kota  Mekah. Utang  pemerintah  ini  dibayar  sebelum  satu  tahun,  yaitu  setelah  usainya  perang  Hunain. Porsi alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur cukup besar. Misalnya khalifah ‘Umar pada zamannya pernah memerintah ‘Amr ibn ‘As yang menjabat sebagai gubernur Mesir untuk  membelanjakan  minimal  sepertiga  dana  Baitul  Mal  untuk  pembangunan infrastruktur.  Dia  juga  membangun  kanal  antara  Kairo  dan  pelabuhan  Suez  untuk memfasilitasi  pelayaran  antara  Hijaz  dan  Mesir,  selain  juga  membangun  dua  kota  bisnis Kufah dan Basrah.

## B. Kebijakan Fiskal Negara Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam

## a. Kebijakan Fiskal Negara Indonesia
Sistem kebijakan fiskal Negara Indonesia telah dinyatakan dalam Pasal 23 Undang- Undang  Dasar  1945:  1.  Apabila  Dewan  Perwakilan  Rakyat  tidak  menyetujui  anggaran yang diusulkan oleh pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu; 2.  Segala  pajak  untuk  keperluan  negara  berdasarkan  undang-undang;  3.  Macam-macam
dan  harga  mata  uang  ditetapkan  dengan  undang-undang;  4.  Hal  keuangan  negara selanjutnya  diatur  dengan  undang-undang;  5.  Untuk  memeriksa  tanggung  jawab  tentang keuangan  negara  diadakan  suatu  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  yang  peraturannya ditetapkan  dengan  undang-undang.  Hasil  pemeriksaan  itu  diberitahukan  kepada  Dewan Perwakilan rakyat.
UUD  1945  di  atas  memberikan  amanat  kepada  pemerintah  agar  senantiasa membuat  kebijakan  fiskal  setahun  sekali  yang  diformasikan  dalam  APBN.  Untuk  itu, kebijakan fiskal Negara Indonesia mengikuti asas berkala. Di samping itu, kebijakan fiskal juga menganut asas terbuka dan fleksibel. Terbuka karena melibatkan DPR sebagai wakil rakyat, dan fleksibel sebagaimana tercermin dalam ketentuan “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat  tidak  menyetujui  anggaran  yang  diusulkan  pemerintah,  maka  pemerintah menjalankan  anggaran  tahun  yang  lalu”.  APBN  berasal  dari  Rancangan  Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara  (RAPBN)  yang  telah  disetujui  oleh  DPR.  RAPBN  tersebut dibuat oleh Menteri Keuangan bersama ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Pappenas).
APBN  mencakup  penerimaan  dan  pengeluaran  negara.  Penerimaan  negara  terdiri dari  penerimaan  dalam  negeri  dan  penerimaan  pembangunan.  Penerimaan  dalam  negeri terbagi  juga  atas  penerimaan  dari  minyak  bumi  dan  gas  alam  (migas)  dan  penerimaan  di luar  minyak  bumi  dan  gas  alam  seperti  penerimaan  pajak,  baik  langsung  maupun  tidak langsung,  dan  penerimaan  bukan  pajak.  Sembilan  sumber  penerimaan  negara  antara  lain: pajak, restribusi, keuntungan dari berbagai perusahaan negara, denda dan perampasan yang dijalankan  pemerintah,  sumbangan  masyarakat  untuk  berbagai  jasa  diberikan  oleh pemerintah,  percetakan  uang  kertas,  hasil  dari  undian  negara,  pinjaman  dari  luar  negeri maupun dalam negeri dan hibah.
Upaya  pengklasifikasian  penerimaan  migas  dan  nonmigas  menunjukkan  adanya ketergantungan keuangan negara pada kekayaan alam: padahal, kekayaan alam itu terbatas dan  dapat  habis.  Ketergantungan  berisiko  tinggi,  terutama  jika  ada  tekanan  atas  harga minyak tanah dari dunia internasional. Peristiwa  tersebut  pernah dialami  oleh pemerintah Indonesia  (orde  baru)  sehingga  memaksa  dilakukannya  deregulasi  perpajakan.  Untuk  itu, pemerintah harus menggalakkan sumber penerimaan di luar migas.
Pajak  atau  pungutan  lain  yang  diterima  oleh  pemerintah  harus  didasarkan  pada Undang-Undang. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang- wenangan dari pihak pemerintah.  Selain  berfungsi  sebagai  alat  anggaran,  pajak  juga  digunakan  sebagai  alat untuk  mengatur  dan  mengawasi  kegiatan-kegiatan  swasta  dalam  perekonomian.    Penting pula  dicatat  bahwa  pemungutan  pajak  di  Indonesia  menggunakan  sistem  self-assesment, yaitu  masyarakat  wajib  pajak  diberi  kepercayaan  sepenuhnya  untuk  menghitung, membayar dan melapor sendiri pajak yang terhitung.
Asas  keadilan  dan  pemerataan  dalam  pemungutan  pajak  dapat  ditunjukkan  oleh sistem  progresif  terhadap  pajak  penghasilan  sehingga  semakin  besar  penghasilan  wajib pajak,  semakin  besar  pula  pajak  yang  dikenakan.  Hal  itu  ditenggarai  oleh  dua  sebab. Pertama, administrasi perpajakan masih terbuka terhadap praktik tawar-menawar sehingga cukup  banyak  orang  yang  berhasil  menghindari  pajak,  terutama  golongan  berpendapatan tinggi.  Kedua,  kebijakan  pemerintah  lebih  melindungi  golongan  berpendapatan  tinggi. Oleh  karena  itu,  sering  terjadi  pemungutan  pajak  atas  pendapat  karyawan,  bukan pendapatan milik perusahaan. Pemungutan pajak juga mengenal  penghasilan bebas (tidak terkena)  pajak  serta  pengecualian  dalam  pajak.  Hal  itu  berarti  terdapat  kriteria  tertentu yang  dikenakan  pajak  dan  tidak  dikenakan  pajak.  Harta  yang  menjadi  milik  negara  atau milik umum tidak dikenai pajak.
Sementara itu, pengeluaran negara dalam APBN terdari dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin mencakup belanja pegawai, belanja barang, subsidi,  bunga  dan  cicilan  hutang  serta  pengeluaran  rutin  lainnya.  Demikian  pula pengeluaran pembangunan diarahkan untuk pembiayaan dan bantuan proyek. Seluruh jenis pengeluaran  tersebut,  jika  dinilai  dari  sisi  fungsinya,  dapat  diklasifikasi  menjadi  lima macam.  Pertama,  pengeluaran  yang self-liquiditing ,  sebagian  atau  seluruhnya.  Artinya, pengeluaran  pemerintah  mendapatkan  pembayaran  kembali  dari  masyarakat  yang menerima  jasa  atau  barang  yang  bersangkutan,  misalnya  pengeluaran  untuk  perusahaan negara  atau  proyek-proyek  produktif  barang  ekspor.  Kedua,  pengeluaran  yang  produktif. Artinya,  pengeluaran  yang  dilakukan  dengan  mewujudkan  keuntungan  ekonomis  bagi masyarakat. Sehingga, secara tidak langsung, dapat meningkatkan jumlah pajak, misalnya pengeluaran  untuk  pertanian,  pendidikan,  dan  sebagainya.  Ketiga,  pengeluaran  yang langsung  menambah  kegembiraan  dan  kesejahteraan  masyarakat,  misalnya  pengeluaran untuk  bidang  pariwisata  dan  penanggulangan  bencana.  Keempat,  pengeluaran  yang
merupakan  pemborosan,  misalnya  pengeluaran  untuk  biaya  perang.  Kelima,  pengeluaran yang merupakan penghematan di masa mendatang, misalnya pengeluaran untuk membuka lapangan kerja.
Secara  yuridis,  pengeluaran  negara  harus  diarahkan  untuk  tujuan  negara.  Tujuan negara  Indonesia  termaktub  dalam  pembukaan  UUD  1945  alenia  keempat.  Pertama, melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia.  Kedua, memajukan kesejahteraan umum.  Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan  sosial.    Dengan  demikian,  prioritas  distribusi  keuangan  negara  harus  diarahkan kepada  bidang  ekonomi,  pertahanan  dan  keamanan,  pendidikan,  dan  politik  dalam  negeri maupun luar negeri.
b. Kebijakan Fiskal Negara Indonesia; Perspektif Ekonomi Islam
Kebijakan Fiskal Negara Indonesia tidak didasarkan pada hukum agama melainkan pada  peraturan  perundang-undangan.  Pancasila  dan  UUD  1945  merupakan  landasan  idiil dan  konstitusionil  bagi  peraturan  perundang-  undangan  lainnya.  Walaupun  demikian Pancasila  dan  UUD  1945  masih  mengakui  eksistensi  agama  yang  berarti  pula  hukum agama.  Oleh  karena  itu,  kebijakan  fiskal  yang  bertentangan  dengan  tujuan  hukum  agama berarti  tidak  sesuai  dengan  kehendak  Pancasila  dan  UUD  1945.  Sementara  itu,  ekonomi Islam  merupakan  bagian  hukum  agama  yang  mengatur  segala  kebutuhan  masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini, menjadikan ekonomi Islam tidak selalu tergantung pada nash secara  tekstual,  namun  memberikan  peluang  ijtihad  lebih  besar,  serta  tidak  melibatkan iman dan niat. Sekalipun demikian, ekonomi Islam harus dalam koridor  “menghilangkan bahaya  dan  menarik  kemaslahatan”  (dar  al-  mafasid  wa  jalb  al-masalih)  sebagai  tujuan agama.
Atas  dasar  itu,  semua  pungutan  yang  ditetapkan  dengan  Undang-undang,  dan menjadi  penerimaan  negara  masih  dibenarkan  syariah.  Bahkan  Nabi  SAW.  Memberi amanat  kepada  pemerintah  untuk  memungut  harta  selain  zakat.  Dalam  hal  ini,  khalifah Umar memberlakukan pajak al-ashur yang tidak pernah ditunjukkan oleh al-Quran maupun Sunnah.  Taqy  al-Din  al-Nabhani  menyimpulkan  bahwa  pemerintah  diperbolehkan mengenakan  pungutan  tambahan  selama  kebutuhan  rakyat  belum  terpenuhi  oleh  negara. Tujuan pemungutan pajak oleh pemerintah Negara Indonesia tidak berbeda dengan tujuan pemungutan  pajak  dalam  negara  Islam.  Di  samping  sebagai  penerimaan  negara,
pemungutan  pajak  juga  dimaksudkan  untk  meratakan  pendapatan  penduduk.  Nabi  SAW bersabda: “zakat dipungut dari orang-orang kaya untuk orang-orang fakir”.  Di sini penulis, menyamakan  tujuan  zakat  dengan  pajak  karena  keduanya  bersifat  progresif,  yakni pemungutan  dikenakan  atas  penghasilan  yang  telah  ditetapkan.  Dengan  demikian, masyarakat  ekonomi  lemah  tidak  dipungut  pajak  atau  zakat,  bahkan  mereka  akan mendapatkan bagian dari zakat atau pajak tersebut.
Selain  pajak,  sumber  penerimaan  yang  terbesar  bagi  Negara  Indonesia  adalah penjualan minyak bumi dan gas alam (migas). Minyak adalah termasuk kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu, minyak tidak boleh dikuasai swasta, melainkan harus menjadi milik negara. Hal itu telah ditegaskan oleh UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3.
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pasal di atas dijelaskan oleh pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 yang  menyatakan  hak  penguasaan  negara  meliputi:  pertama,  mengatur  dan menyelenggarakan  peruntukan  penggunaan  persediaan  dan  pemeliharaan  bumi,  air  dan ruang  angkasa;  kedua,  menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara orang-orang  dengan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa;  ketiga,  menetukan  dan  mengatur hubungan-hubungan bumi, air dan ruang angkasa.
Atas dasar itu, negara berhak mengelola serta memelihara sumber daya alam yang menjadi hajat hidup masyarakat, sekaligus dapat memungut retribusi atas masyarakat yang menggunakannya.  Apabila  sumber  daya  alam  itu  memiliki  nilai  produktif,  negara diharuskan  membelanjakannnya  untuk  kepentingan  umum.  Kebijakan  seperti  itu  pernah dilakukan  khalifah  Umar  atas  tanah  Sawad  di  Irak.  Hasilnya  adalah  negara  diuntungkan dengan  penerimaan  sekitar  seratus  juta  dirham.  Penguasaan  tersebut  sejalan  dengan kebijaksanaan Nabi SAW. Yang pernah memberikan tambang kepada Abyad ibn. Hamal. Lalu, ia  menarik kembali tambang itu setelah ada laporan bahwa tambang tersebut potensi dan  hasilnya  sangat  melimpah  bagaikan  air  yang  mengalir.  Hadis  tersebut  dapat  menjadi dasar  atas  kebijakan  pemerintah  Negara  Indonesia  berkenaan  dengan  Badan  Usaha  Milik Negara (BUMN).
Kebijakan  fiskal  lain  yang  patut  disorot  adalah  hutang  luar  negeri  dan  undian negara. Kedua kebijakan ini tidak pernah dilakukan oleh pemerintah Islam pada masa nabi
saw dan khulafa‟ al-rashidin. Kebutuhan negara pada masa klasik dapat dipenuhi dengan melakukan  ekspansi  atas  negara  lain.  Ekspansi  ini  tidak  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah Negara  Indonesia  mengingat  negara  Negara  Indonesia  terikat  oleh  hukum  internasional. Oleh  karena  itu,  jalan  keluarnya  adalah  mencari  pinjaman  dari  luar  negeri;  padahal pinjaman tersebut memberi bunga yang tidak sedikit. Di kalangan ahli hukum Islam, bunga pinjaman tersebut hingga kini masih diperdebatkan.
Berbeda dengan pinjaman luar negeri, undian negara secara yuridis dan sosiologis tidak  dapat  diterima  oleh  masyarakat  karena  dianggap  sebagai  perjudian.  Untuk  itu, penerimaan negara melalui undian dianggap ini tidak berlangsung lama. Dengan demikian, undian  sebagai  penerimaan  negara  harus  ditolak  karena  banyak  mengandung  bahaya sehingga bertentangan dengan hukum Islam.
Dalam  hal  pengeluaran  keuangan  negara,  tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan antara  negara  dan  Negara  Indonesia.  Sekalipun  kebijakan  fiskal  Negara  Indonesia didasarkan pada ijtihad semata, orientasi pengeluaran negara diarahkan untuk kemakmuran negara.  Kemakmuran  negara  tersebut  mencakup  dua  sasaran  pokok,  keamanan  dan kesejahteraan  rakyat.  Kedua  sasaran  tersebut  telah  diamanatkan  oleh  UUD  1945  kepada pemerintah Negara Indonesia atau al-Quran kepada pemerintahan Islam. Dengan demikian, stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi mutlak harus dikedepankan oleh setiap negara.

## c. Kebijakan Fiskal Negara Islam dalam Konteks Keindonesiaan
Sekalipun Negara Indonesia dan negara Islam masa Nabi SAW. Dan al- Khulafa‟ al-Rashidin dipisahkan oleh masa yang cukup lama serta dihalangi oleh budaya yang yang berbeda, syari‟ah Islam, sebagaimana  watak  aslinya,  tetap lentur untuk segala masa dan daerah.  Asumsi  tersebut  mengandung  pemahaman  bahwa  kebijakan  fiskal  negara  Islam awal dapat direformulasi sesuai dengan tatanan hukum dan budaya masyarakat Indonesia.
Sumber penerimaan negara Islam yang tidak diterapkan di Negara Indonesia adalah al-ghanimah. Sumber-sumber penerimaan negara yang lain, bagi penulis, telah diterapkan oleh pemerintah Negara Indonesia. Hanya saja, mekanisme penerapan itu berbeda dengan apa  yang  telah  dilakukan  negara  Islam  awal.  Walaupun  demikian,  asas  dan  tujuan pemungutannya banyak memiliki kesamaan.
Al-‘ashur,  misalnya,  merupakan  pajak  yang  dikenakan  untuk  perlindungan  bagi para  para  importir  yang  dipungut  oleh  seorang  ashir  dalam  yuridiksi  negara  Islam. Pungutan itu berbeda antara muslim dan nonmuslim. Alasannya adalah karena umat Islam
telah  dikenai  zakat  sehingga  pungutannya  lebih  kecil  dari  umat  nonmuslim.  Selain  itu, permohonan perlindungan oleh saudagar nonmuslim kepada pemerintah Islam lebih besar. Di  Indonesia  pajak  al-‘ashur  ini  dapat  disamakan  dengan  pajak  pertambahan  nilai  (PPn). Obyek  pajak  pertambahan  nilai  tidak  hanya  berupa  barang,  tetapi  juga  jasa  penyerahan barang.  Pajak  pertambahan  nilai  juga  memungut  biaya  pada  tiap  tahap  pertambahan  nilai suatu  barang  meskipun  bahan  barang  tersebut  tidak  diimpor  dari  luar  negeri. Persamaannya  dengan  al-ashur  terletak  pada  obyek  pajak  yang  berupa  barang  impor  dan tujuannya untuk menjaga perdagangan dalam negeri. Dengan demikian pajak pertambahan nilai lebih luas cakupannya dibanding al-ashur
Sebagaimana  al-kharraj  juga  dapat  disamakan  dengan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB).  Tanah  merupakan  obyek  pajak  al-kharraj  maupun  pajak  bumi  dan  bangunan. Negara Islam awal belum mengenal industrialisasi sehingga obyek pajaknya hanya tanah, sedangkan negara Negara Indonesia mengenakan tanah dan bangunan karena pemanfaatan tanah  tidak  hanya  untuk  pertanian,  tetapi  juga  untuk  mendirikan  perusahaan  dan  kantor. Demikian  pula,  besarnya  pungutan  al-kharraj  atau  pajak  bumi  dan  bangunan  tergantung pada  kebijaksanaan  pemerintah.  Keduanya  dipungut  agar  masyarakat  senantiasa mendayagunakan tanah serta tidak terjadi distribusi tanah yang tidak terkendali. Perlu juga dicatat  bahwa  pajak  bumi  dan  bangunan  bersifat  regresif,  yakni  pajak  dikenakan  kepada setiap warga negara yang memiliki tanah atau bangunan. Berbeda dengan al-kharraj yang diberlakukan atas tanah yang telah dikuasai oleh negara Islam.
Berbeda  dengan  al-ashur  dan  al-kharraj  yang  tidak  membedakan  muslim  dengan nonmuslim,  al-jizyah  justru  dikenakan  atas  umat  nonmuslim.  Al-jizyah  dapat  dipungut manakala negara Islam memiliki kekuasaan penuh atas umat nonmuslim serta tidak adanya kesepakatan  dunia  internasiaonal  untuk  menolak  ekspansi  terhadap  negara  lain.  Surat  al- Taubah:  29  yang  menjadi  landasan  bagi  al-jizyah  diturunkan  setelah  Nabi  SAW. Melakukan hijrah (Madaniyah, yakni Arabia dan menaklukkan negara Islam yang baru saja berdiri).
Umumnya  para  ahli  tafsir  mengajukan  keunggulan  dan  kemuliaan  Islam  sebagai alasan  penarikan  al-jizyah  terhadap  umat  agama  lain  yang  dianggap  sebagai  ajaran  yang rendah dan sesat. Sementara itu, ahli fikih mazhab Syafii dan Ibn al-Qayyim menafsirkan al-sighar  dengan  kepatuhan  pada  ketetapan  hukum  Islam.  Artinya,  penduduk  yang ditaklukkan  harus  mengikuti  berbagai  ketentuan  hukum  Islam.  Penulis  sendiri  lebih
menerima penafsiran yang terakhir, karena penghinaan umat agama lain, apalagi memaksa mereka untuk mengikuti Islam, jelas bertentangan dengan ajaran Islam.
Penarikan  al-jizyah  terhadap  laki-laki  dewasa  nonmuslim  yang  mampu,  secara khusus  menunjukkan  tidak  adanya  hubungan  keimanan  dalam  pengadaan  al-jizyah.  Al- jizyah  hanya  mempertimbangkan  aspek  kesejahteraan  warganegara.  Dalam  hal  ini,  M. Abdul Mannan menulis:
“Dalam  lingkungan  sosio-ekonomik  yang  primitif,  penarikan  al-jizyah mungkin  adalah  pilihan  terbaik,  karena  hal  ini  sesuai  dengan  prinsip keadilan  yang  alami.  Setiap  warganegara  harus  membayar  kewajibannya guna  pemeliharaan  keamanan  dalam  negeri  dan  pencegahan  serbuan  dari luar, tidak peduli apakah ia muslim atau nonmuslim”.
Sejarah  juga  mencatat,  khalifah  Umar  pernah  mengembalikan  al-jizyah  karena negara  Islam  tidak  lagi  sanggup  melindungi  keamanan  nonmuslim.  Bahkan,  penduduk nonmuslim  yang  ikut  berperang  membela  negara  dibebaskan  dari  pungutan  al-jizyah. Fenomena tersebut akan menguatkan keterkaitan al-jizyah dengan kewajiban warganegara dalam membela negara, bukan al-jizyah dengan agama warganegara.
Dalam  konteks  Indonesia,  al-jizyah  dapat  disamakan  dengan  pajak  penghasilan (PPh)  yang  dipungut  dari  umat  Islam  maupun  nonmuslim.  Kedua  pungutan  tersebut dikenakan  atas  penghasilan  warganegara  sehiungga  masyarakat  yang  mendapat penghasilan  rendah  tidak  dibebankan  pajak  (progresif).  Dalam  negara  Islam,  al-Jizyah merupakan perimbangan pungutan zakat atas umat Islam. Ketika Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat telah disahkan oleh MPR, umat Islam Indonesia tidak terbebani lagi pembayaran pajak dan zakat. Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 23  tahun  2011  tentang  pengelolaan  zakat  dinyatakan  bahwa  pembayaran  zakat  secara otomatis  mengurangi  beban  pajak.  Apabila  kebijakan  itu  diimplementasikan,  niscaya terdapat keadilan antara umat muslim dan nonmuslim.
Penyatuan pajak dalam zakat menghendaki adanya kewenangan pengeloloaan zakat oleh  Kementrian  Keuangan.  Untuk  itu,  zakat  terlebih  dulu  harus  dipahami  sebagai kewajiban  sosial  umat  Islam.  Zakat  harus  diletakkan  dalam  wacana  mu‟amalah  daripada ibadah sebab zakat merupakan sendi pokok ajaran Islam yang menyangkut sosial ekonomi dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur,  merata  materiil  dan spirituil.    Nash  yang  yang  menjelaskan  zakat,  baik  mengenai  sumbernya  maupun
distribusinya,  terbuka  untuk  dilakukan  ijtihad  interpretatif.  Ijtihad  tersebut  harus diupayakan sesuai dengan konteks masyarakat yang dihadapi.
Berangkat  dari  pemahaman  zakat  sebagai  wacana  sosial,  pemerintah  Negara Indonesia  dapat  menjadikan  zakat  sebagai  sumber  penerimaan  negara.  Hanya  saja, distribusi  zakat  tersebut  harus  dialokasikan  untuk  kesejahteraan  masyarakat  bawah,  baik muslim  maupun  nonmuslim.  Untuk  itu,  dana  zakat  zakat  harus  dipisahkan  dari  sumber penerimaan  yang  lain.  Adapun  sumber  yang  lain,  seperti  gaji  dan  tunjangan  pegawai, belanja barang dan sebagainya.

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
1. Sumber  pemasukan  tetap  bagi  negara  Islam  sudah  sangat  jelas  adalah fai’, ghanimah,  kharaj,  jizyah (pemasukan  dari  hak  milik  umum  dengan  berbagai macam bentuknya); kemudian pemasukan dari hak milik negara seperti ‘ushur dan khumus .  Zakat  merupakan  alat  bantu  sosial  mandiri  yang  menjadi kewajiban  moral  bagi  orang  kaya  untuk  membantu  mereka  yang  miskin  dan terabaikan.  Dengan  semua  skema  jaminan  sosial  di  atas,  seyogyanyalah kemelaratan  dan  kemiskinan  dapat  terhapuskan  dari  masyarakat  muslim. Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak  rakyat  sehingga  kebijakan  fiskal  bukanlah  semata-mata  sebagai  suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat,  tetapi  lebih  pada  penciptaan  mekanisme  distribusi  ekonomi  yang  adil. Beberapa  jenis  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  merupakan  reformulasi pajak yang diterapkan pada masa awal Islam.  Sistem kebijakan fiskal Negara Indonesia selama ini masih dalam koridor syari‟ah.  Hanya saja, implementasi sistem tersebut masih jauh dari yang diharapkan, jika tidak dikatakan bertolak belakang.
B. Saran
1. Pemerintah  Indonesia  semestinya  menggali  dari  sumber-sumber  pendapatan dalam  fiskal  islam  dan  melakukan  kebijakan-kebijakan  strategis  yang  sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, dalam operasionalnya tetap patuh pada
syariah.    Dengan  melakukan  terobosan-terobosan  yang  progresif  serta  taat syariah diharapkan pendapatan negara akan optimal serta kesejahteraan rakyat akan terjamin.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
A.Karim  Adiwarman, Sejarah Pemikiran  Ekonomi Islam , Raja Grafindo Persada,
Jakarta , 2004
Abdurrahman Al-Maliki, Politik Ekonomi Islam (Bangil: Al-Izzah, 2001)
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Djemabatan, 1996
Heri  Sudarsono, Konsep  Ekonomi  Islam  Suatu  Pengantar, Ekonosia,  Yogyakarta, 2004.
Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991
M.  Suparmoko, Keuangan  Negara  dalam  Teori  dan  Praktik, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta 1999.
Muhammad Saddam, Ekonomi Islam, Gramedia, Jakarta 2002
Ratna  Dewi  Sofiani, Wakaf  Tunai:  Instrumen  Alternatif  Kemakmuran  Umat Makalah FE-UI (Jakarta: 2003).
Sairi Erfanie, Kebijakan Anggaran Pemerintah , Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005. Samuelson  dan  William  D.  Nordhaus, Makroekonomi:  Edisi  Keempatbelas, terj. Haris. Munanda, Erlangga, Jakarta, 1997.
Suparmoko, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik , (Yogyakarta: BPFE, 1992 Taqiyuddin  an-Nabhani, Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif  Perspektif  Islam,
Risalah Gusti, Surabaya, 1996.
Thomas W. Arnold, The Preaching of Islam, (Delhi: Low Price Publications, 1995)
Umer  Chapra, The  Future  of  Economics:  An  Islamic  Perspective, As-Syamil  & Gravika, Jakarta, 2000.