Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law
Sep-2021, Vol.6, No.2, hal.58-74 ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910 ©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KOMPETENSI, INDEPENDENSI DAN

## PROFESIONALISME AUDIT INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA MAKASSAR
1 Andi Gunawan Ratu Chakti
1 Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar Alamat Surat E-mail: agungchakti@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  effect  of  competence,  independence,  and  professionalism  on  the performance of the regional inspectorate  apparatus and  examine the auditor's compliance with the Professional Standards of Public Accountants (SPAP). The general problem in this study is that the audit findings were not detected by the inspectorate apparatus as internal auditors, but were found by the external  auditor,  namely  the  Supreme  Audit  Agency  (BPK).  Operationally,  research  variables  are described  in  several  indicators.  The  variable  of  apparatus  competence  is  translated  into  three indicators,  namely  mastery  of  accounting  and  auditing  standards,  governance  insights,  and  skills improvement  programs.  The  variable  of  apparatus  independence  is  translated  into  two  indicators, namely personal disturbances and external disturbances. The variable of apparatus professionalism is translated into four indicators, namely: dedication to the profession, social obligation, independence, and  confidence  in  the  profession.  The  audit  performance  variable  is  translated  into  four  indicators, namely: process quality, result quality, and audit follow-up.
The population of this research is Makassar City Regional Inspectorate apparatus who follow periodic inspections. Data were collected from questionnaires distributed to respondents. The variables in this study are independent variables (X1), independence (X2) and professionalism (X3), while the dependent variable  is  audit  performance  (Y).  Data  were  analyzed  using  multiple  linear  regression  analysis (multiplerepression).
The results showed that competence and professionalism had a positive and significant effect on audit performance,  while  the  independence  variable  had  no  significant  effect  on  audit  performance.  The coefficient  of  determination  shows  that  competence,  independence,  and  professionalism  together contribute  to  the  dependent  variable  (audit  performance)  of  72.2%,  while  the  remaining  27.8%  is influenced by other factors outside the model. The implication of the findings of this study on efforts to realize a quality audit is the need for professionalism to auditors regarding the urgency of a quality audit in addition to efforts to increase competence through training.
Keywords : audit performance, competence, independence, professionalism

## Abstrak
This study aims to examine the effect of competence, independence, and professionalism of the Makassar City Inspectorate audit on the compliance of the Auditor's Sharia Economic Law on the Professional Standards of Public Accountants (SPAP). The general problem in this research is that audit findings are not detected by the inspectorate apparatus as internal auditors, but are found by external auditors, namely the Supreme Audit Agency (BPK). Operationally the research variables are in several indicators. The apparatus competence variable is divided into three indicators, namely mastery of accounting and

## 2 | Andi Gunawan Ratu Chakti
auditing standards, governance insight, and improvement programs. The apparatus variable is divided into  two  indicators,  namely  disturbances  and  external  disturbances.  The  variables  of  apparatus professionalism are divided into four indicators, namely: dedication to the profession, social obligations, independence,  and  confidence  in  the  profession.  audit  performance  variables  into  four  indicators, namely: process quality, result quality, and audit follow-up.
The population of this research is Makassar City Regional Inspectorate apparatus who follow periodic inspections. Data were collected from questionnaires distributed to respondents. The variables in this study  are  independent  variables  (X1),  independence  (X2)  and  professionalism  (X3),  while  the determining variable is audit performance (Y). Data were analyzed using multiple linear  regression analysis (multiplerepression).
The results showed that competence and professionalism had a positive and significant effect on audit performance,  while  the  independence  variable  had  no  significant  effect  on  audit  performance.  The coefficient  of  determination  shows  that  competence,  independence,  and  professionalism  together contribute  to  the  dependent  variable  (audit  performance)  of  72.2%,  while  the  remaining  27.8%  is influenced by other factors outside the model. Supervision of regional financial statements works as a means to facilitate the implementation of public services so that they can run according to the rules that God has set. Supervision is part of the maintenance of religion and property in the form of implementing amar makruf nahi munkar and accountability for the mandate and maintenance of public assets (public funds). So that it can be said that in general the concept of internal control mandated in the Government Regulation is in accordance with what is desired by the syarak, it's just that improvements must be made to  the  supervision  system  so  that  what  is  desired  by  the  syarak  can  be  carried  out  properly.  The implication of the findings of this study on efforts to realize a quality audit is the need for professionalism to auditors regarding quality urgency audits in addition to efforts to increase competence through. Kata Kunci ,: Hukum ekonomi syariah, kompetensi, independensi, profesionalisme

## PENDAHULUAN
Auditor  merupakan  pihak  yang berperan  penting  dalam  pengontrol  dan penjaga kepentingan publik dibidang yang terkait  dengan  keuangan.  Auditor bertanggung  jawab untuk  merencanakan dan  melaksanakan  audit  untuk memperoleh  keyakinan  memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji  material  baik  yang  disebabkan oleh kecurangan atau kekeliruan.
Sebagaimana  telah  kita  ketahui  bahwa  kekayaan  negara  yang  dikelola  oleh pemerintah  mencakup  dana  yang  cukup  besar  jumlahnya.  Pertanggungjawaban  atas penggunaan  dana  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  seharusnya  didukung  dengan suatu pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendistribusian dana yang  merata pada  semua  sektor  publik  sehingga  efektivitas  dan  efisiensi  penggunaan  dana  bisa dipertanggungjawabkan.  Hal  ini  tertuang  dalam  ketetapan  Standar  Audit  –  Aparat Pengawasan  Fungsional  Pemerintah  (SA–APFP)  tahun  1996  oleh  BPKP  dengan keputusan  Kepala  BPKP  No.  Kep-378/K/1996.  SA-APFP  secara  garis  besar  mengacu pada  Standar  Profesional  Akuntan  Publik  (SPAP)  yang  berlaku  di  Indonesia. Penyelenggaraan auditing sektor publik atau pemerintahan tersebut dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan (BPKP). BPKP merupakan suatu badan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif negara (presiden), yang bertugas untuk mengawasi dana
untuk  penyelenggaraan  pembangunan  negara  yang  dilakukan  pemerintah  dan bertangungg jawab atas tugasnya pada pemerintah juga.
Penetapan Standar Audit di sektor publik ini harus dibentuk oleh suatu badan yang terlepas dengan kepentingan pribadi ataupun golongan. Berlakunya Standar Audit-Aparat Pengawasan  Fungsional  Pemerintah  (SA-APFP)  tahun  1996  oleh  BPKP  atas  perintah Presiden RI melalui Kepres No. 31, Tahun 1983 dan Inpres No. 15, Tahun 1983. Kalau kita melihat dari sini, tampak rancu karena eksekutif merupakan pihak yang diperiksa, tetapi di sisi lain dia menerbitkan peraturan untuk dirinya sendiri.
Sementara  itu,  untuk  melaksanakan  tugas  tersebut,  Inspektorat  Kota  mempunyai kewenangan  sebagai  berikut:  pertama,  pelaksanaan  pemeriksaan  terhadap  tugas Pemerintah  Daerah  yang  meliputi  bidang  pemerintahan  dan  pembangunan,  ekonomi, keuangan dan aset, serta bidang khusus; kedua, pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan  berkala  atau  sewaktu-waktu  dari  setiap  unit/satuan  kerja;  ketiga,  pembinaan tenaga  fungsional  pengawasan  di  lingkungan  Inspektorat  Kota;  dan  keempat, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat Kota.
Kinerja  audit  yang  dilaksanakan  oleh  aparat  Inspektorat  Kota  Makassar  saat  ini masih menjadi sorotan, karena masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Badan  Pemeriksa  Keuangan  menyebutkan bahwa  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  terhadap  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD) Kota Makassar tahun anggaran 2012, terdapat 5 (lima) temuan. Temuan-temuan tersebut  berupa  ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  kecurangan, serta ketidakpatuhan dalam pelaporan keuangan. Dengan adanya temuan BPK tersebut, berarti  kinerja  audit  aparat  inspektorat  Kota  Makassar  masih  relatif  rendah.  hal  yang menyebabkan  kompetensi  aparat  inspektorat  Kota  Makassar  kurang  optimal,  adanya mutasi antar satuan kerja menyebabkan aparat yang berpengalaman tergantikan oleh yang tak berpengalaman.
Sebagaimana auditor internal pada umumnya, aparat inspektorat termasuk di Kota Makassar berada di bawah pengaruh pihak penentu kebijakan. Di samping  itu, dengan jumlah  penduduk  1.651.146  jiwa  (BPS,2015)    dapat  menyebabkan  hubungan

## 4 | Andi Gunawan Ratu Chakti
interpersonal, baik hubungan kekerabatan  atau relasi kepentingan lainnya. Hal ini  juga mempengaruhi independensi aparat inspektorat Kota Makassar.
Hukum  ekonomi  Islam  sebagai  ketentuan  hukum  yang  bersumber  dari  Alquran, hadis dan sumber Islam lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan  hidupnya  atau  mengenai  bagaimana  manusia  melakukan  kegiatan ekonomi. Jika auditor berpegang pada kode etik akuntan publik syariah, maka hal tersebut tidak  akan  terjadi  karena  seorang  auditor  syariah  mempunyai  Integritas.  Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memandu seluruh perilakunya. Islam juga  mengajarkan  bahwa  akuntan  harus  mencari  keridhaan  Allah  dalam  melaksanakan pekerjaannya.  Seorang  akuntan  muslim  memiliki  ketakutan  kepada  Allah  baik  dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan. Akuntan muslim tidak harus membatasi dirinya hanya  melakukan pekerjaan-pekerjaan profesi dan jabatannya  tetapi  juga harus berjuang  untuk  mencari  dan  menenegakkan  kebenaran  dan  kesempurnaan  tugas profesinya.  Seorang  muslim  meyakini  bahwa  Allah  selalu  melihat  dan  menyaksikan semua tingkah laku hambaNya. Manusia bertanggungjawab dihadapan Allah, meyakini bahwa Allah selalu mengamati semua perilakunya dan dia akan mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah nanti.
Auditor  dituntut  untuk  dapat  mengemban  amanahnya  secara  profesional.  Dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Auditor tentu harus berpegang pada kode etik akuntan (Mardisar dkk, 2007) 1 . Kode Etik Akuntan atau Auditor merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari  syariat  Islam.  Islam  adalah  agama  Universal,  yang  mengatur  seluruh kehidupan termasuk masalah akuntansi dan bisnis. Seperti, bagaimana Islam menekankan betapa pentingnya etika dalam akuntansi. Jika hal ini dilakukan dan dilaksanakan, maka kasus  kecurangan  dan  kasus  pelanggaran  etika  lainnya  yang  terjadi  dalam  bisnis  dan profesi  dapat  dicegah  dan  dihindari  (Harkaneri,  2013) 2 .  Menurut  Laela  dan  Meikhati (2009) 3 ,  sistem  nilai  Islam  ditempatkan  sebagai  syarat,  landasan  semua  nilai  dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam setiap legislasi dalam masyarakat dan negara
1 Mardisar dan Sari. 2007. Pengaruh Akuntabilitas Dan Pengetahuan Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor. SNA X. Makassar.
2 Harkaneri, H. (2013). Urgensi Etika dalam Akuntansi Dilihat dari Sudut Pandang Islam. Jurnal El-Riyasah. Ejournal : UIN Suska
3 Laela, S. F., & Meikhati, D. L. (2009). Analisis Opini Auditor Sebagai Sinyal Kepailitan Suatu Perusahaan : Tinjauan Terhadap Perlunya Kode Etik Syariah Akuntan Publik. TAZKIA-Islamic Finance & Business Review, 4(1), 61 – 89.
Islam.  Namun,  landasan  moral  juga  bisa  diambil  dari  hasil  pemikiran  manusia  pada keyakinan Islam disamping dasar syariat.
Sebagaimana dikatakan oleh Arens  &  Loobecke  (2009) 4 profesionalisme adalah suatu  tanggung  jawab  yang  dibebankan  lebih  dari  sekedar  dari    memenuhi    tanggung jawab  yang  dibebankan  kepadanya  dan  lebih  dari sekedar  dari  memenuhi  Undang- undang    dan    peraturan    masyarakat.  Profesionalisme  ini  menjadi  syarat  utama  bagi seseorang auditor seperti auditor  yang  terdapat  pada  Inspektorat Kota Makassar.  Sebab dengan profesionalisme  yang  tinggi  kebebasan  auditor  akan  semakin  terjamin.  Untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab yang semakin luas, auditor harus memiliki  wawasan  yang  luas  tentang  kompleksitas  organisasi  modern.  Penelitian yang    dilakukan    oleh    Irwansyah    (2010) 5 ;    Martiyani    (2010) 6 ;  Nisfusa    (2010) 7 ; Rosnidah    dkk    (2010) 8 ;    Setiawan    (2012)    menunjukkan    bahwa  profesionalisme mempengaruhi  kualitas  audit.  Berdasarkan hal-hal tersebut, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme Terhadap Kinerja Audit Pada Inspektorat Daerah Kota Makassar”
Penelitian  ini  meneliti  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  audit  yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Kota Makassar dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian  ini  menggunakan  kompetensi,  independensi,  dan  Profesionalisme  aparat sebagai variabel independen yang diduga mempengaruhi kinerja audit sebagai variabel dependen.  Masalah  yang  diteliti  selanjutnya  dapat  dirumuskan  dalam  bentuk  beberapa pertanyaan penelitian:
4 Arens, A.A., J.K. Loebbecke.  2000.  Auditing: An Integrated Approach. Eight   Edition. New Jersey: Prentice Hall International Inc.
5 Irwansyah. 2010. Pengaruh ketaatan kompetensi dan independensi akuntan public terhadap profesionalisme akuntan publik dan implikasinya atas kualitas audit, survei pada akuntan publik yang menjadi anggota FAPB. Disertasi. Universitas Padjajaran Bandung.
6 Milka, Martiyani (2010) PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP TINGKAT MATERIALITAS DALAM PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN. Undergraduate thesis, UPN "Veteran" Jatim.
7 Nisfusa, AL. 2010. Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Hasil Laporan Pemeriksaan Auditor Internal Pada BUMN. Skripsi Universitas Pendidikan. Bandung.
8 Ida Rosnidah. 2010. Kualitas Audit : Refleksi Hasil Penelitian Empiris. Jurnal Akuntansi volume XIV/03/September/2010. Jakarta: Candi Mas Metropole.
a. Apakah  kompetensi  aparat  pengawasan  berpengaruh  terhadap  kinerja  audit Inspektorat Kota Makassar dalam pengawasan keuangan daerah?
b. Apakah  independensi  aparat  pengawasan  berpengaruh  terhadap  kinerja  audit Inspektorat Kota Makassar dalam pengawasan keuangan daerah?
c. Apakah Profesionalisme  aparat pengawasan berpengaruh terhadap kinerja audit Inspektorat Kota Makassar dalam pengawasan keuangan daerah?
d. Bagaimana  Pengawasan  Laporan  Keuangan  Daerah  terhadap  Audit  inspektorat dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
Pemeriksaan  (  auditing  )  adalah  suatu  proses  sistematik  untuk  memperoleh  dan mengevaluasi  bukti  secara  obyektif  mengenai  pernyataan-pernyataan  tentang  kegiatan dan  kejadian  ekonomi,  dengan  tujuan  untuk  menetapkan  tingkat  kesesuaian  antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 2002) 9 .
Sistem  perekonomian  Indonesia  tidak  lagi  sebatas  pada  perekonomian konvensional. Sistem ekonomi islam yang telah lama hanya menjadi bahasan diskusi para ahli kini telah banyak dipraktikan dan diterapkan diberbagai sektor. Bermula dalam sektor perbankan  yang  ditandai  dengan  munculnya  bank  syariah,  kemudian  merambat  pada sektor  keuangan  lainnya  seperti  asuransi,  pasar  modal,  bisnis  dan  lainnya. Perkembangannya  sangat  pesat,  dan  pada  saat  ini  banyak  terdapat  lembaga  keuangan Islam  telah  beroperasi  menerapkan  sistem  ekonomi  islam  yang  terdapat  diberbagai belahan dunia bukan saja di negara Islam tetapi juga di negara non muslim.
Pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi tiga proses besar. Tiga proses tersebut adalah  perencanaan  (termasuk  didalamnya  aktifitas  penetapan  APBD/penganggaran), penatausahaan (proses pelaksanaan APBD) dan pelaporan (pertanggungjawaban APBD). Proses akuntansi merupakan bagian dari aktifitas pelaporan yang mengharuskan setiap pengguna  anggaran/pengguna  barang  untuk  melaporkan  seluruh  transaksi  ke  dalam laporan  keuangan.  Struktur  APBD  terdiri  dari  penerimaan  daerah  yang  dirinci berdasarkan urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek  pendapatan.  Sampai  sejauh  ini,  di  Indonesia  belum  di  atur  mengenai  standar akuntansi keuangan pemerintah yang  merupakan  acuan untuk menyusun dan  membuat pelaporan keuangan pemerintah.
Tugas  pokok  dan  fungsi  inspektorat  daerah  di  antaranya  yaitu  melakukan pengawasan  keuangan.  Beberapa  kewenangan  daerah  yang  menyangkut  pengawasan terhadap keuangan dan aset daerah adalah pelaksanaan APBD, penerimaan pendapatan daerah dan Badan Usaha Daerah, pengadaan barang/jasa serta pemeliharaan/penghapusan barang/jasa, penelitian dan penilaian laporan pajak-pajak pribadi, penyelesaian ganti rugi, serta inventarisasi dan penelitian kekayaan pejabat di lingkungan Pemda.
9 Mulyadi. 2002. Auditing. Edisi Keenam. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode  tertentu  di  dalam  melaksanakan  tugas  dibandingkan  dengan  berbagai kemungkinan,  seperti  standar  hasil  kerja,  target  atau  sasaran  atau  kriteria  yang  telah ditentukan  terlebih  dahulu  dan  telah  disepakati  bersama  (  Rival  dan  Basri,  2005) 10 . Menurut Armstrong dan Baron (1998) dalam buku Wilson (2002) 11 , kinerja merupakan hasil  pekerjaan  yang  mempunyai  hubungan  kuat  dengan  tujuan  strategis  organisasi, kupuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi.

## METODE

## Rancangan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan penelitian  Kausal  Komparatif dan deskriptif untuk Mengkaji  tingkat  kepatuhan  Hukum  Auditor,  serta  analisis  terhadap  substansi  Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini menggunakan  interview. Wawancara mendalam dilakukan kepada para audior internal di  Inspektorat Pemerintah Kota Makassar. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara Kuanititatif dan Kualitatif dengan pendekatan deskriptif

## Metode Analisis
Metode  penelitian  yang  dipakai  adalah  metode  survei  yang  dilakukan  terhadap para auditor sistem informasi BPK. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (interview) yang telah  terstruktur  dengan  tujuan  untuk  mengumpulkan  informasi  dari  auditor  pada Inspekorat  Kota  Makassar  sebagai  responden  dalam  penelitian  ini.  Interview  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  empat  bagian.  Bagian  pertama  berisikan sejumlah  pertanyaan  yang  berhubungan  dengan  kompetensi  auditor,  bagian  kedua berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan independensi  auditor, bagian ketiga berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan Profesionalisme auditor, dan  bagian  keempat  berisikan  sejumlah  pertanyaan  yang  berhubungan  dengan  kinerja
10 Basri¸ A. F. M., dan Rivai¸ V.2005. Performance appraisal. Jakarta: PTRaja. Grafindo Persada.
11 MATARIC, M. (1991). Navigating with a rat brain: A neurobiologically inspired model for robot spatial representation. In J.-A. Meyer & S. Wilson (Eds.),From animals to animats (pp.169 – 175). Cambridge, MA: MIT Press.

## 8 | Andi Gunawan Ratu Chakti
audit  inspektorat.  Kuesioner  yang  dikirimkan  disertai  dengan  surat  permohonan  serta penjelasan tentang tujuan penelitian yang dilakukan. Petunjuk pengisian kuisioner dibuat sederhana  dan  sejelas  mungkin  untuk  memudahkan  pengisian  jawaban  sesungguhnya dengan lengkap.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat Inspektorat Kota Makassar yang ikut dalam tugas pemeriksaan, yaitu sebanyak 38 orang. Alasan pemilihan Kota Makassar sebagai  lokasi  penelitian  adalah  karena  kinerja  audit  yang  dilaksanakan  oleh  aparat Inspektorat  Kota  Makassar  saat  ini  masih  menjadi  sorotan  masyarakat.  Pada  beberapa kasus, aparat inspektorat sebagai auditor internal tidak mendeteksi adanya temuan audit sedangkan auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada obyek yang pengawasan  yang  sama  dapat  mendeteksi  adanya  temuan.  Jumlah  kuesioner  yang dibagikan kepada responden adalah sebanyak jumlah populasi yaitu 38 kuesioner. Karena jumlah  populasi  kurang  dari  100  responden,  maka  pemilihan  sampel  yang  digunakan adalah metode sensus, yaitu penyebaran kuesioner dilakukan pada semua populasi.

## Instrumen Penelitian
Instrumen  penelitian  merupakan  media  dalam  pengumpulan  data.  Kuesioner  dikatakan reliabel  jika  jawaban  responden  konsisten  saat  diajukan  pertanyaan  yang  sama  pada waktu  yang  berbeda.  Untuk  menguji  kualitas  data  yang  diperoleh  dari  penerapan instrumen, maka diperlukan uji validitas, dan uji reliabilitas dengan penjelasan sebagai berikut:

## 1. Uji Validitas
Uji  validitas  adalah  untuk  mengetahui  sah  tidaknya  instrumen  kuisioner  yang digunakan dalam pengumpulan data. Uji validitas dilakukan dengan uji korelasi Pearson Moment antara  masing-masing  skor  indikator  dengan  total  skor  konstruk.  Suatu  butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai korelasi item butir dengan skor total signifikan pada tingkat signifikansi 0,01 dan 0,02.

## 2. Uji Reliabilitas
Suatu kuesioner dikatakan handal atau reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten  atau stabil dari waktu  ke waktu. Uji  reliabilitas dilakukan dengan metode internal consistency . Kriteria yang digunakan dalam uji ini adalah One
Shot, artinya  satu  kali  pengukuran  saja  dan  kemudian  hasilnya  dibandingkan  dengan pertanyaan lainnya atau dengan kata lain mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Statistical  Product  and  Service  Solution (SPSS)  memberikan  fasilitas  untuk  mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α).
Teknik Analisis
1.  Analisis Data

## a. Uji Asumsi Klasik
Sebelum  data  dianalisis  lebih  lanjut  menggunakan  analisis  regresi  berganda, terlebih  dahulu  dilakukan  uji  asumsi  klasik  yang  terdiri  dari:  uji  normalitas,  uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas.

## 1.) Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi,  variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data tersebut dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu menggunakan Uji  Kolmogorof-Smirnov  (Uji  K-S),  grafik  histogram  dan  kurva  penyebaran  P-Plot. Untuk Uji K-S yakni jika nilai hasil Uji K-S > dibandingkan taraf signifikansi 0,05 maka sebaran  data  tidak  menyimpang  dari  kurva  normalnya  itu  uji  normalitas.  Sedangkan melalui  pola  penyebaran  P  Plot  dan  grafik  histogram,  yakni  jika  pola  penyebaran memiliki garis normal maka dapat dikatakan data berdistribusi normal.

## 2.) Uji Multikolinieritas
Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang  satu  dengan  variabel  independen  yang  lain.  Pada  model  regresi  yang  baik seharusnya  tidak  terdapat  korelasi  di  antara  variabel  independen.  Uji  Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF ( Variance Inflation Factors ) dan nilai  tolerance.  Jika  VIF  >  10  dan  nilai  tolerance  <  0,10  maka  terjadi  gejala Multikolinieritas (Ghozali, 2006).

## 3.) Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamataan ke pengamatan yang lain tetap, atau disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas,

## 10 | Andi Gunawan Ratu Chakti
tidak heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ditandai dengan adanya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika  titik-titik  yang  ada  membentuk  suatu  pola  tertentu  yang  teratur (bergelombang), maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar  di  atas  dan  di  bawah  angka  nol  pada  sumbu  Y,  maka  tidak  terjadi heteroskedastisitas.  Selain  itu,  heteroskedastisitas  dapat  diketahui  melalui  uji Glesjer. Jika  probabilitas  signifikansi  masing-masing  variabel  independen  >  0,05,  maka  dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi (Ghozali, 2006).

## b. Uji Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  memberikan  gambaran  data  dengan  kriteria  nilai  rata  rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness.

## Uji Hipotesis
Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  menggunakan  model  analisis  regresi berganda  bertujuan  untuk  memprediksi  berapa  besar  kekuatan  pengaruh  variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresinya adalah :
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3
Y = kinerja audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah β0 = intersep
β1, β2, β3 = koefisien regresi
X1 = kompetensi
X2 = independensi X3 = profesionalisme
Sementara  itu,  langkah-langkah  untuk  menguji  pengaruh  variabel  independen,  yaitu kompetensi,  independensi,  dan  profesionalisme  auditor  dilakukan  dengan  uji  simultan dan uji parsial.
a.) Uji Simultan (Uji F)
Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika probability value (p value) < 0,05, maka Ha diterima dan jika p value > 0,05, maka Ha ditolak. Uji F dapat pula dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dan Ftabel. Jika Fhitung > F tabel (n-k-1), maka Ha diterima. Artinya, secara statistik data yang ada dapat
membuktikan  bahwa  semua  variabel  independen  (X1,  X2,  X3)  berpengaruh  terhadap variabel dependen (Y). Jika Fhitung < F tabel (n-k-1), maka Ha ditolak. Artinya, secara statistik data yang ada dapat membuktikan bahwa semua variabel independen (X1, X2, X3) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

## b.) Uji Parsial (Uji t)
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap  variabel  dependen.  Kriteria  pengujian  yang  digunakan  adalah  jika p  value < 0,05, maka Ha diterima dan jika p value > 0,05, maka Ha ditolak.

## PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP KINERJA AUDIT
Hipotesis  pertama  menyatakan  bahwa  kompetensi  berpengaruh  signifikan terhadap kinerja audit. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi  variabel  kompetensi  adalah  0,294.  Nilai  ini  signifikan  pada  tingkat signifikansi 0,05 dengan p  value 0,037. Hasil ini didukung oleh hasil perhitungan nilai  t  hitung  2,183  >  t  tabel  2,040.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja audit.
Dalam  hal  variabel  kompetensi  ini,  indikator  yang  sangat  mempengaruhi  kinerja auditor  adalah  penguasaan  standar  akuntansi  dan  auditing,  dapat  dilihat  dari  hasil pengujian  ini  bahwa  auditor  Inspektorat  Kota  Makassar  telah  sesuai  dengan  Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
Hasil  pengujian  hipotesis  ini  sejalan  dengan  pendapat  De  Angelo  bahwa kemungkinan (probability) dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada  kualitas  pemahaman  auditor  (kompetensi).  Hasil  penelitian  ini  sejalan  pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Harhinto (2004) 12 bahwa keahlian yang diproksikan  dalam  intensitas  pengalaman  dan  tingkat  pengetahuan  auditor berhubungan positif terhadap kinerja audit. Hasil tersebut dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan kinerja audit, seorang auditor sangat bergantung pada tingkat kompetensinya.  Jika  auditor  memiliki  kompetensi  yang  baik  maka  auditor  akan dengan mudah melakukan tugas-tugas auditnya dan sebaliknya jika rendah maka dalam  melaksanakan  tugasnya,  auditor  akan  mendapatkan  kesulitan-kesulitan sehingga kinerja audit yang dihasilkan akan rendah pula.
12 Harhinto, Teguh . 2004. Pengaruh Keahlian dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Studi Empiris Pada KAP di Jawa Timur. Semarang. Tesis Maksi. Universitas Diponegoro.

## 12 | Andi Gunawan Ratu Chakti

## PENGARUH INDEPENDENSI TERHADAP KINERJA AUDIT
Hipotesis  kedua  menyatakan  bahwa  independensi  berpengaruh  signifikan terhadap kinerja audit. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi  variabel  independensi  adalah  0,226.  Nilai  ini  signifikan  pada  tingkat signifikansi 0,05 dengan p value 0,123. Hasil ini didukung oleh hasil perhitungan nilai t hitung 1,587 < t tabel 2,040. Hal ini menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja audit.
Hasil pengujian hipotesis ini tidak sejalan dengan pendapat De Angelo bahwa kemungkinan  dimana  auditor  akan  melaporkan  salah  saji  tergantung  pada independensi auditor. Namun demkian, hasil penelitian ini sejalan dengan Samelson et  al.(2006) 13 yang  menyimpulkan  bahwa  independensi  tidak  mempunyai hubungan dengan kinerja audit. Hipotesis 2 penelitian ini tidak berhasil dibuktikan, diduga karena independensi aparat inspektorat Kota Makassar masih terpengaruh dengan penentu kebijakan dan sering adanya mutasi antar satuan kerja perangkat daerah.  Akibatnya,  meskipun  aparat  acapkali  mendapat  fasilitas  dari  auditee, namun aparat tetap menganggap bahwa audit yang baik tetap harus dilaksanakan dan mengikuti Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) .

## PENGARUH PROFESIONALISME TERHADAP KINERJA AUDIT
Hipotesis variabel Profesionalisme (X3) yang diproksikan dalam ketengguhan, keuletan, dan konsistensi, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja audit. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel kompetensi adalah 0,481. Nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value 0,003. Hasil ini didukung oleh hasil perhitungan nilai t hitung 3,259 > t tabel 2,040.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Profesionalisme  berpengaruh  signifikan terhadap  kinerja  audit.  Ini  membuktikan  bahwa  Auditor  di  Inspektorat  Kota Makassar telah sesuai dan menjalankan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), sehingga  semakin  baik  tingkat  Profesionalisme,  maka  akan  semakin  baik  kinerja audit yang dilakukannya.
Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Achmad Zulfikar Fauzi (2017) 14 bahwa semakin  besar  tingkat  profesionalisme  yang  dimiliki  seorang  auditor investigatif  maka  pelaksanaan  prosedur  audit  yang  dilaksanakan  akan  semakin
13 Samelson, Donald & Lowensohn, Suzanne & Johnson, Laurence. (2006). The determinants of perceived audit  quality  and  auditee  satisfaction  in  local  government.  Journal  of  Public  Budgeting,  Accounting  & Financial Management. 18. 139-166. 10.1108/JPBAFM-18-02-2006-B001.
14 Fauzi, A., Perdana, H., & ., S. (2017). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Profesionalisme dan Kepatuhan Pada Kode Etik Auditor Investigatif Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pembuktian Fraud ( Kecurangan ). SAR (Soedirman Accounting Review) : Journal Of Accounting And Business, 2(1), 53-72. doi:10.20884/1.sar.2017.2.1.403
efektif.  Sebaliknya,  jika  seorang  auditor  bersikap  tidak  profesional  maka pelaksanaan prosedur audit yang dilaksanakan menjadi tidak efektif.

## PENGAWASAN  LAPORAN  KEUANGAN  DAERAH  TERHADAP  AUDIT INSPEKTORAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
Fungsi utama pemerintahan adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus bersungguh-sungguh dalam menegakkan amar makruf  nahi  mungkar  demi  kemaslahatan  rakyat.  Sementara  itu,  tujuan  penting syariat  adalah  menegakkan  keadilan  dalam  memelihara  tatanan  hidup  umat. Dengan  berpegang  pada prinsip  amar  makruf, maka  keadilan  akan  mudah untuk diwujudkan.
Sebagaimana  yang  pernah  dikonsepkan  oleh  Ibnu  Taimiyah,  bahwasanya kesejahteraan masyarakat tidak pernah lepas dari tanggung jawab negara 15 . Secara umum pertanggungjawaban negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya (publik) dengan memperhatikan kesejahteraan spiritual dan moral di  samping  kesejahteraan  material.  Salah  satu  yang  diwujudkan  dalam kesejahteraan  spiritual  dan  moral  adalah  penjagaan  diri  terhadap  amanah  atau pekerjaan yang diemban.
Hal ini selaras dengan apa yang dicita-citakan oleh syariat, yaitu terwujudnya tatanan hidup umat. Pengawasaninternal dianggap sebagai suatu wasā‟il(sarana) untuk  memudahkan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  supaya  dapat  berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.
Pengawasan internal juga merupakan bagian dari pemeliharaan agama dalam wujud penegakan  dasar-dasar  pokok  keagamaan  yang  berhubungan  erat  dengan moral  dan  keimanan,  yaitu  dalam  pelaksanaan  amar  makruf  nahi  mungkar  dan pertanggung  jawaban  terhadap  amanah.  Selain  itu,  pengawasan  internal  juga merupakan  suatu  upaya  terhadap  pemeliharaan  harta  umum  (public  fund)  agar dipergunakan  sesuai  dengan  sasaran  dan  tujuan  yang  teah  direncanakan  dan terhindar dari sia-sia (mubazir).
Dengan  demikian,  Pengawasan  keuangan  daerah,  dalam  hal  ini  adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah atau (APBD). Menurut undang – undang  nomor  32  tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah  pasal  42  menjelaskan bahwa  DPRD  mempunyai  tugas  dan  wewenang  melaksanakan  pengawasan terhadap  pelaksanaan  perda  dan  peraturan  perundang – undangan  lainnya, peraturan  kepala  daerah,  APBD,  kebijakan  pemerintah  dalam  melaksanakan
15 A.A. Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu ..., hlm.243

## 14 | Andi Gunawan Ratu Chakti
program pembangunan daerah dan kerjasama internasional didaerah. Berdasarkan dari  undang – undang  tersebut  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.
Dengan demikian, pengawasan Laporan Keuangan Daerah sebagaimana yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tidak menyalahi dengan aturan syarak  yang  ada.  Meskipun  konsep  pengawasannya  tidak  dikenal  secara  spesifik dalam aturan Islam dan implementasinya tidak menyamai dengan apa yang pernah dilaksanakan oleh para Khalifah Islam sebelumnya, ternyata dapat sesuai dengan tujuan syariat.
Pengawasan  Internal  di  Indonesia  dilaksanakan  oleh  Aparat  Pengawasan Internal  Pemerintah  yang  terdiri  dari  BPKP,  Inspektorat  Jenderal,  Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pengawasan oleh APIP ini diharapkan dapat mendukung terciptanya tata kepemerintahan yang baik sehingga dapat menjamin tercapainya kesejahteraan publik.
Sebagaimana yang lazimnya terjadi, pemahaman teoritik yang benar ternyata tidak dapat menjamin proses implementasinya akan konsisten sebagaimana konsep teoritiknya. 16 Pelaksanaan  fungsi  pengawasan  internal  inimasih  harus  dilakukan perbaikan-perbaikan  dari  berbagai  sisi.  Keefektifan  pengawasan  internal  sangat ditentukan oleh perbaikan sistem yang lebih baik, tegak, jelas, dan tidak tumpang tindih  antar  lembaga  pengawasan.Terutama  dalam  hal  penerapan  azas independensi  dan  obyektif  yang  menjadi  ruh  dalam  pelaksanaan  pengawasan internal tersebut. Sehingga penerapan tata kepemerintahan yang mengarah pada transparansi, akuntabilitas, fairness, dan responsibility dapat berjalan dengan baik.

## PENUTUP
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  Kompetensi, Independensi,  dan  Profesionalisme  Auditor  Inspektorat  Kota  Makassar  terhadap substansi  Standar  Profesional  Akuntan  Publik  (SPAP) .  Berdasarkan  hasil  penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Kompetensi,  independensi,  dan  Profesionalisme  secara  simultan  berpengaruh terhadap kinerja audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Kota Makassar. Hal  ini  membuktikan  bahwa  Auditor  telah  sesuai  dan  mengacu  pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
2. Kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja audit, sehingga semakin baik tingkat kompetensi, maka akan semakin baik kinerja audit yang dilakukannya.
16 Zaidan Nawawi, Manajemen Pemerintahan,... hlm. 61.
3. Independensi  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kinerja  audit, sehingga independensi yang dimiliki aparat inspektorat tidak menjamin apakah yang bersangkutan akan melakukan audit secara berkualitas.
4. Profesionalisme  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  audit,  sehingga  semakin baik  tingkat  Profesionalisme,  maka  akan  semakin  baik  kinerja  audit  yang dilakukannya.
5. Berdasarkan  analisis  Hukum  Ekonomi  Syariah,  konsep  pengawasan  laporan keuangan  Daerah  yang  diamanahkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  tersebut secara  umum  telah  sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan  oleh  syarak.  Meskipun perumusan kebijakan pengawasan tersebut tidak didasarkan oleh aturan Islam secara  khusus,  namun  demikian  tujuan  syariat  telah  melekat  padanya.
Pengawasan  dimaksudkan  agar  pemerintah  melakukan  tugasnya  untuk mendukung kebijakan ekonomi dalam pelayanan publik dengan sebaik mungkin. Hal  tersebut  juga  merupakan  salah  satu  tujuan  syariat.  Di  mana  pengawasan dianggap sebagai wasā‟il dalam pemeliharaan agama dan harta, yaitu dalam hal pemeliharaan  pertanggungjawaban  amanah  dan  pemeliharaan  terhadap  harta umum. Pengawasan intern merupakan sarana yang akan mengantarkan kepada tercapainya  efektivitas  pengelolaan  keuangan  negara  dalam  pengembangan investasi publik yang kemudian akan mendorong peningkatan pelayanan publik sehingga dapat mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Afiah,  Nunuy  Nur.  2009.  Pengaruh  Kompetensi  Anggota  DPRD  dan  Kompetensi Aparatur  Pemerintah  Daerah  terhadap  Pelaksanaan  Sistem  Informasi Akuntansi.  October  2009  Research  Days.  Bandung:  Fakultas  Ekonomi Universitas Padjadjaran.
Alim,  M.N.,  T.  Hapsari,  dan  L.  Purwanti.  2007.  Pengaruh  Kompetensi  dan Independensi  terhadap  Kualitas  Audit  dengan  Etika  Auditor  sebagai Variabel Moderasi. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar
Arens,  A.A.,  J.K.  Loebbecke.    2000.    Auditing:  An  Integrated  Approach.  Eight Edition. New Jersey: Prentice Hall International Inc.
Arikunto, S. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.  Cetakan Ke   dua belas, edisi revisi V. Jakarta : Rineka Cipta
Arrozi, M.F. 2004. “ expectation Auditor, Investor, dan Akuntan Manajemen   terhadap pemeriksaan  laporan  keuangan”,  Simposium  Nasional  Akuntansi  VII  ,  2 -3 Desember 2004, Denpasar.
Badan  Pemeriksa  Keuangan.  Konsep  (Draft  V)  Standar  Pemeriksaan  Keuangan Negara. Jakarta: BPK. Oktober 2005.

## 16 | Andi Gunawan Ratu Chakti
Badan  Pemeriksa  Keuangan.  Modul  Diklat  Auditor  Terampil:  Komunikasi  dalam Pemeriksaan.  Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan  Pegawai  Badan  Pemeriksa Keuangan. Jakarta. 2005.
Badan Pemeriksa Keuangan. Standar Audit Pemerintahan. Jakarta: BPK. 1995. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Modul Diklat Pembentukan Auditor  Terampil:  Teknik  Komunikasi  Audit.  Pusat  Pendidikan  dan Pelatihan  Pengawasan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan. Jakarta. 2003
BPKP. Mei 1996.”Standar Audit - Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah  (SA- APFP).”
BPKP. 1998. Modul Diklat Peningkatan Kemampuan APFP Provinsi DI   Yogyakarta. Baridwan, Z, 1996 “ Pendidikan Akuntansi dan Perubahan Peran dan Tanggungjawab   Akuntan Publik,   Konversi  nasional  akuntansi  ke  3, Jakarta
Cahyat,A.  2004.  Sistem  Pengawasan  terhadap  Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah  Kabupaten.  Pembahasan  Peraturan  Perundangan  di  Bidang Pengawasan. Governance Brief Number3
Elfarini,  E.C.  2005.  Pengaruh  Kompetensi  dan  Independensi  Auditor  terhadap Kualitas Audit. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Negeri Semarang Falah,    S.    2005.    Pengaruh  Budaya  Etis  Organisasi  dan  Orientasi  Etika  terhadap Sensitivitas Etika. Universitas Diponegoro Semarang
Firdaus,  SE.,Ak  .  2005.  “Auditing  pendekatan  pemahaman  secara  komprensif”, Graha Ilmu. Makassar.
Ghozali,  I.  2006.  Aplikasi  Analisis  Multivariat  dengan  Program  SPSS.  Edisi  3.  BP Undip. Semarang
Goleman,    D.    2001.  Working  White  Emotional  intelligence.  (terjemahan    Alex    Tri Kantjono W). Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
Harhinto, T.   2004.  Pengaruh  Keahlian  dan  Independensi terhadap  Kualitas   Audit,
Studi Empiris pada KAP di Jawa Timur. Universitas Diponegoro   Semarang.
Haryanto,  Sahmuddin,  dan  Arifuddin.  2007.  Akuntansi  Sektor  Publik.  Edisi pertama. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
Ikatan  Akuntansi  Indonesia,  2005.  “  Standar  Akuntansi  Keuangan”,  Salemba Empat, Jakarta
Iskandar,  Kaka  2013.  Pengaruh  Profesionalisme  Auditor  Terhadap  Tingkat Materialitas Dan Risiko Audit. Diakses dari http://iskandaaar.blogspot.co.id/2013/11/pengaruh-profesionalisme- auditor.html
Jones,  P.  dan  J.  Bates.  Public  Sector  Auditing:  Practical  Techniques  for  an Integrated Approach. London, UK: Chapmand and Hall, 1990.
Lowenshon,  S.,  Johnson  E.L.,    dan  Elder  J.R.    2005.    Auditor  Specialization  and Perceived  Audit  Quality,  Auditee  Satisfaction,  and  Audit  Fees  in  the  Local Government Audit Market
Nordiawan,  Deddi  S.E,  Ak,  M.M,  2006.  “  Akuntansi  sektor  publik”,  Salemba Empat. Jakarta
Makmun, A.S., 2003, Panduan Studi Psikologi Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
Mardiasmo,  2002,  Otonomi  &  Manajemen  Keuangan  Daerah,  Yogyakarta: Penerbit Andi
Mardiasmo.  2006.  Pewujudan  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Publik  Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal  Akuntansi Pemerintah Vol. 2, No. 1
Mardiasmo.  2005.  Akuntansi  Sektor  Publik  Edisi  2.  Penerbit  Andi.  Yogyakarta Mayangsari,  S.  2003.  Pengaruh  Keahlian  Audit  dan  Independensi  terhadap Pendapat  Audit:  Suatu  Kuasieksperimen.  Jurnal  Riset  Akuntansi  Indonesia Vol. 6 No. 1. Januari
Messier, F.W., V.S. Glover, dan F.D. Prawitt. 2005. Jasa Audit dan Assurance: Suatu Pendekatan Sistematis. Diterjemahkan oleh Nuri Hinduan. Edisi 4  Buku  1  &  2. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
Mulyadi.  1992.  Pemeriksaan  Akuntan.  Yogyakarta:  Badan  Penerbit  STIE  YKPN Peraturan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  01 Tahun 2007. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Jakarta
Peraturan Menteri Negara  Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008.  Standar  Audit  Aparat  Pengawasan  Intern Pemerintah. Jakarta.
Peraturan  Walikota  Gorontalo  Nomor  12  Tahun  2008.  Fungsi  dan  Tugas  Pokok Inspektorat Kota Gorontalo. Gorontalo.
Pramono,  E.S.  2003.  Transformasi  Peran  Internal  Auditor  dan  Pengaruhnya  bagi Organisasi.  Media  Riset  Akuntansi,  Auditing  &  Informasi  Vol.  3  No.2 Agustus
Robbins,  S.P.,  T.A.  Judge.  2008.  Perilaku  Organisasi,  edisi  12.  Jakarta:  Salemba Empat.
Rohman,  A.  2007.  Pengaruh  Peran  Manajerial  Pengelola  Keuangan  Daerah  dan Fungsi  Pemeriksaan  Intern  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah.  Jurnal Manajemen Akuntansi dan Sistem Informasi Vol. 7 No. 2. Januari.
Rustandi, R. Achmad. 1985. Gaya Kepemimpinan – Pendekatan Bakat   Situasional, PT. Armico, Bandung
Saifuddin.  2004.  Pengaruh  Kompetensi  dan  Independensi  Terhadap  Opini  Audit Going  Concern  (Studi  Kuasieksperimen  pada  Auditor  dan  Mahasiswa). Semarang.
Samelson, D., Lowenshon, S., and Johnson, L. 2006. The Determinants of   Perceived
Audit Quality and Auditee Satisfaction in Local Government. Journal of Public Budgeting, Accounting, & Financial Management, Vol. 18, No. 2
Sososutikno,  C.  2003.  Hubungan  Tekanan  Anggaran  Waktu  dengan  Perilaku Disfungsional  serta  Pengaruhnya  terhadap  kualitas  Audit.  Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya
Sri Lastanti, Hexana. 2005. Tinjauan Terhadap Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik : Refleksi Atas Skandal Keuangan. Media Riset
Akuntansi, Auditing dan Informasi Vol.5 No.1 April 2005.
Sugiyono.  2008.  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D.  Penerbit Alfabeta. Bandung

## 18 | Andi Gunawan Ratu Chakti
Sunarsip,  2001,  Coorporat  Governance  Audit  :  Paradigma  Baru  Profesi  Akuntansi dalam  Mewujudkan  Good  Coorporate  Gvernance,  Media  Akuntansi,  No. 17/Th. VII.pp. II-VII
Supriyono,  R.A.  1988.  Pemeriksaan  Akuntan  (Auditing)  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Independensi  Penampilan  Akuntan  Publik.  Penerbit  BPFE. Yogyakarta
Susmanto,  Bintang.  2008.  Pengawasan  Intern  pada  Kementerian  Koordinator Bidang  Kesejahteraan  Rakyat.  Kementerian  Koordinator  Bidang Kesejahteraan Rakyat.http://www.menkokesra.go.id/content/view/117/323 Tampubolon,  R.  2005.  Risk  and  Systems-Based  Internal  Audit.  Penerbit  Elex Media Komputindo. Jakarta