Kesadaran Hukum Masyarakat Kuranji dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang – Beni Saputra, Akmal dan Suryanef
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KURANJI DALAM IMPLEMENTASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PADANG
CONSCIOUSNESS OF LEGAL COMMUNITY LAW IN IMPLEMENTATION OF REGIONAL SPATIAL PLAN PADANG CITY
Beni Saputra, Akmal dan Suryanef
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Email : saputra.beni2014@gmail.com Naskah Masuk: 02-05-2019 Naskah Diterima:20-05-2019 Naskah Disetujui: 15-06-2019

## ABSTRACT
This research aims to  describe the legal awareness of Kuranji people in obeying  Spatial Plan  of Padang  City.  This  research  used  qualitative  methods  with  a  descriptive  analytical  approach.  This Research conducted in the subdistrict of Kuranji Padang City. The location is chosen because it is one of the  agricultural  allocation  area  which  is  stipulated  by  Perda  No.  4  year  2012  about  Spatial  Plan  of Padang City. The selection of the informant in this study used purposive sampling techniques. Research findings  suggest  that:  1)  the  development  of  Spatial  Plan  of  Padang  City  in  Kuranji  sub-district.  To control and defend agricultural land, Padang city government is more focused on the approach of law by making  regulations  that  are  prohibiting  over  the  function  of  agricultural  land,  especially  the  field  of irrigated  technical  land.  2)  The  level  of  public  law  is  still  low  in  implementing  Spatial  Plan  of  Padang City, especially in maintaining the existence of food farming land in Kuranji sub-district. 3) Government efforts to foster public law awareness of Spatial Plan of implementation of Padang City in Kuranji sub- district  namely:  a)  conducting  socialization,  b)  Conducting  supervision  and  control,  and  C)  The imposition of incentives and disincentive in Land utilization.
Keywords: legal awareness, Regional spatial plan

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  mengenai  kesadaran  hukum  masyarakat  Kuranji dalam mematuhi RTRW Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif  analitis.  Penelitian  dilakukan  di  Kecamatan  Kuranji  Kota  Padang.  Lokasi  dipilih  karena merupakan  salah  satu  kawasan  peruntukan  pertanian  yang  ditetapkan  melalui  perda  no.  4  tahun  2012 tentang  RTRW  Kota  Padang.  Pemilihan  informan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  purposive sampling. Temuan penelitian menunjukan bahwa : 1) Perkembangan pelaksanaan RTRW Kota Padang di Kecamatan Kuranji. Untuk mengendalikan dan mempertahankan lahan pertanian, sejauh ini pemerintah Kota  Padang  lebih  terfokus  pada  pendekatan  hukum  yaitu  dengan  membuat  peraturan  yang  bersifat melarang  alih  fungsi  lahan  pertanian,  khususnya  lahan  sawah  beririgasi  teknis.  2)  Tingkat  kedadaran hukum  masyarakat  masih  rendah  dalam  mengimplementasikan  RTRW  Kota  Padang  terutama  dalam mempertahankan  keberadaan  lahan  pertanian  pangan  di  Kecamatan  Kuranji.  3)  Upaya  pemerintah dalam  menumbuhkan  kesadaran  hukum  masyarakat  terhadap  implementasi  RTRW  Kota  Padang  di Kecamatan  Kuranji yaitu : a)  Melakukan sosialisasi, b) Melakukan pengawasan dan pengendalian, dan c) Pengenaan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan lahan.
Kata kunci : Kesadaran Hukum, Rencana Tata Ruang Wilayah

## PENDAHULUAN
Sektor  pertanian  merupakan  sektor pemberi  hasil  (dalam  arti  penghasilan masyarakat)  yang  paling  besar  bagi bangsa dan negara. Negara berkewajiban menjamin hak asasi warga negaranya  atas  kemandirian,  ketahanan dan  kedaulatan  pangan.  Pemerintah harus  bisa  mengatur  dan  mengelola penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya  alam,  agar  tetap  tersedia dengan  selalu  memperhatikan  aspirasi, kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang berbeda  –  beda,  sehingga  tercapailah tujuan  hidup  bernegara  salah  satunya yaitu  mensejahterakan  masyarakatnya (Ridwan dan Sodik, 2013 : 20).
Oleh  karena  itu  melalui  Undang  – Undang  No.  41  tahun  2009  tentang perlindungan  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan di harapkan dapat mendorong  ketersediaan  lahan  pertanian untuk  menjaga  kemandirian,  ketahanan dan  kedaulatan  pangan.  UU  No.  41 tahun 2009 antara lain bertujuan untuk  : a)  Melindungi  kawasan  dan  lahan pertanian  pangan  secara  berkelanjutan, b) Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, c) Mewujudkan  kemandirian,  ketahanan dan kedaulatan pangan, d) Meningkatkan perlindungan  dan  pemberdayaan  petani,
e)  Meningkatkan  penyediaan  lapangan kerja  bagi  kehidupan  yang  layak,  f) Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan  petani  dan  masyarakat,  g) Mewujudkan revitalisasi pertanian.
Sejalan  dengan  itu  pemerintah  Kota Padang mengeluarkan Perda No. 4 tahun 2012  tentang  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW). Dalam Perda No. 4 tahun 2012 tentang  RTRW  pada  pasal  60  ayat  4, Kota Padang telah merencanakan pengelolaan    lahan    pertanian    yang beririgasi teknis, ½ teknis dan sederhana PU  (lahan  sawah  pengelolaan  irigasi PU),  serta  mempunyai  produktivitas tinggi  seluas    4.119  Ha  yang  ditetapkan sebagai lahan perlindungan, yang tersebar  di  6  kecamatan  (Koto  Tangah, Kuranji,  Pauh,  Lubuk  Kilangan,  Lubuk Begalung dan Bungus Teluk Kabung). Meskipun  Kecamatan  Kuranji  telah ditetapkan  sebagai  kawasan  peruntukan pertanian    melalui  Perda  No.  4  tahun 2012 tentang RTRW  Kota Padang,  serta adanya aturan yang melarang alih fungsi lahan pertanian, namun alih fungsi lahan pertanian  terus  terjadi  dan  luas  lahan terus menyusut.
Keadaan wilayah Kecamatan
Kuranji  sekitar  35,85  %  dari  total  luas wilayah Kecamatan adalah area persawahan.  Pada  tahun  2010  lahan
Kesadaran Hukum Masyarakat Kuranji dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang – Beni Saputra, Akmal dan Suryanef
sawah  di  Kecamatan  Kuranji  tercatat seluas  2.058  Ha,  tahun  2012    seluas 2.045    Ha,  dan  pada  tahun  2017 menyusut  hingga  tinggal  1.921  Ha.  Alih fungsi lahan persawahan menjadi kawasan  pemukiman  selama  5  tahun terakhir di Kecamatan Kuranji mencapai 124  Ha  (Kecamatan  Kuranji  Dalam Angka, 2018 : 82).
Terkait  dengan  adanya  beberapa kendala dalam melindungi lahan pertanian  pangan.  Menurut  Walikota Padang,  Mahyeldi  Ansharullah  seperti diberitakan harian
online
AntaraSumbar.com.  Laju  pertumbuhan penduduk merupakan salah satu penyebab  adanya  alih  fungsi  lahan. Sehingga,  saat  ini  pihaknya  sedang melakukan penyempurnaan terhadap RTRW,  pelanggaran  terhadap  RTRW nantinya  akan  dikenakan  sanksi.  Pada kawasan tertentu akan dirancang bangunan  rumah memiliki minimal    dua lantai  agar  tidak  terlalu  banyak  lahan yang dipakai. Selain itu diharapkan juga kesadaran  masyarakat,  agar  alih  fungsi lahan  pertanian  tidak  terlalu  drastis karena  akan  berdapak  pada  produksi pertanian  (Antara  Sumbar,  Jumat  8 Semtember 2017).
Terus berlanjutnya alih fungsi lahan pertanian yang dilakukan oleh
masyarakat di kecamatan kuranji, menjadi bukti masih kurangnya kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya mempertahankan lahan pertanian produktif  sebagai  sumber  ketahanan pangan  Kota  Padang.  Padahal  adanya pembangunan di lahan sawah menyebabkan  terjadinya  penurunan  luas lahan,  berkurangnya  hasil  produksi pertanian dan pergeseran mata pencarian.
Kenyataan  di  lapangan  sebagian masyarakat  mengalih  fungsikan  lahan pertaniannya untuk memenuhi
kebutuhan ekonomi. Masyarakat beranggapan  bahwa  dengan  menjual lahan  tersebut  ataupun  merubahnya menjadi tempat usaha lebih menguntungkan daripada untuk kegiatan pertanian.
Seperti  yang  diungkapkan  oleh Bapak  Mukhlis  selaku  salah  satu masyarakat  di  Kelurahan  Sungai  Sapih Kecamatan,  dalam  wawancara  pada tanggal 7 Januari 2019 Kuranji,
mengungkapkan bahwa :
“Kalau  sawah  yang  saya  miliki  itu tetap  saya  jadikan  sawah,  saya  rasa rugi,  hasilnya  tidak  seberapa,biaya yang  harus  saya  keluarkan  banyak. Tapi sekarang sawah saya sudah jadi toko  begini  kan  hasil  saya  lebih banyak,  Lokasinya  juga  berdekatan dengan jalan utama lagi”.
Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Muslim
berikut:
“Kalau  kami  bertahan  dengan mengandalkan  hasil  pertanian  yang luas lahan hanya 80 m 2 , hasilnya tak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan  hidup.  Dari  pada  lahan tersebut  terlantar  tak  ada  yang mengolah,  lebih  baik  dijual  dan
dijadiakan untuk modal usaha seperti warung”.
Penyusutan lahan pertanian berdampak terhadap penurunan produksi hasil  pertanian,  serta  akan  berdampak pada  kemandirian,  ketahanan    pangan masyarakat  kota  padang.  Pengesahan Perda  Kota  Padang  No.  4  tahun  2012 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah merupakan  regulasi  yang  diharapkan mampu  melindungi    dan  mengendalikan laju konversi lahan pertanian produktif.
Penelitian tentang implementasi Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW), yang  pernah  dilakukan  diantaranya penelitian  Nurliah  (2015)  Implementasi Perda  No.  6  Tahun  2012  tentang Rencana
Tata Ruang
Wilayah Kabupaten  Takalar.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa : Faktor pendukung implementasi  Perda  No.  6  Tahun  2012 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten  Takalar  yaitu  :  a)  adanya kebijakan
otonomi
daerah (desentralisasi), b) dukungan dari
lembaga  lain  c)  partisipasi  masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan  faktor  penghambat  yaitu  :  a) masih  terdapat  ego  dari  beberapa instansi,  b)  bisnis  perumahan  yang semakin  berkembang,  dan  c)  kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya.
Dalam  jurnal  yang  ditulis  Fitriana, dkk  (2015)  dalam  penelitiannya  tentang “Implementasi  kebijakan  tata  ruang
wilayah dalam mewujudkan pembangunan  kota  berkelanjutan  di kabupaten magetan”. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa faktor pendukung dalam implementasi kebijakan  tata  ruang  wilayah  kabupaten magetan adalah produk kebijakan RTRW  Kabupaten  Magetan  sudah  baik, sosialisasi, keaktifan implementator. Sedangkan  faktor  penghambat  adalah kesadaran  masyarakat  dan  alih  fungsi lahan.
Menurut Ridwan (2013) Studi Peran Serta  Masyarakat  Dalam  Pelaksanaan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW) Kota  Baubau. Hasil  analisis  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  peran  serta masyaarakat  dalam  pelaksanaan  rencana tata  ruang  wilayah  Kota  Baubau  kurang baik  dilihat  dari  masih  kurangnya sosialisasi  yang  dilakukan  pemerintah
kepada masyarakat,
kurangnya pengetahuan  dan  kesadaran  masyarakat akan  pentingnya  rencana  tata  ruang  itu sendiri.
Berdasarkan  latar  belakang  dan beberapa penelitian relevan  yang pernah dilakukan, mengambarkan bahwa kesadaran  masyarakat  menjadi  faktor penting  dalam  pelaksanaan  rencana  tata ruang  wilayah,  maka  peneliti  tertarik untuk  mengkaji  sebuah  penelitian  yang berjudul, “Kesadaran Hukum Masyarakat Kuranji dalam Implementasi Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota Padang”.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah bersifat  deskriptif  analitis.  Adapun tujuan  Pemilihan  tipe  penelitian  ini, karena  peneliti  akan  melihat  fenomena- fenomena  yang  ada  dalam  masyarakat tentang tingkat kesadaran hukum masyarakat.  Penelitian  ini  dilakukan  di Kecamatan  Kuranji  Kota  Padang,  lokasi ini  dipilih  karena  merupakan  salah  satu kawasan  peruntukan  pertanian  yang ditetapkan  melalui  Perda  No.  4  tahun 2012  tentang  RTRW  Kota  Padang. Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan
Desember  tahun  2018  sampai  dengan bulan april tahun 2019.
Pemilihan informan penelitian
dalam penelitian  ini  menggunakan teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri dari  data  primer  dan  sekunder  yang dikumpukan melalui observasi, wawancara  dan  studi  dokumentasi. Instrumen  utama  yang  digunakan  dalam pengumpulan data penelitian yaitu pedoman  wawancara  dan  pedoman observasi. Teknik analisis data dilakukan dari  awal  penelitian  sampai  akhir penelitian. Selanjutnya data yang dikumpulkan dari lapangan diklasifikasikan  secara  sitematis  dan dianalisis menurut kemampuan interprestasi  peneliti  dengan  dukungan data  primer  dan  sekunder  yang  ada berdasarkan  kajian  teoritis  yang  relevan sehingga didapatkan kesimpulan mengenai  kesadaran  masyarakat  kuranji dalam implementasi Rencana  Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perkembangan
pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Padang di Kecamatan Kuranji . Setiap  kebijakan  selalu  mempunyai target  yang  hendak  dicapai.  Pencapaian tersebut  dapat  dilihat  dari  sejauh  mana pelaksanaan  kebijakan  tersebut  mampu
memberikan perubahan yang lebih baik. Akan  tetapi  dilapangan  tujuan  dari pelaksanaan  peraturan  daerah  belum dapat dijalankan secara maksimal.
Untuk mengendalikan dan mempertahankan lahan pertanian, sejauh  ini  pemerintah  Kota  Padang lebih  terfokus  pada  pendekatan  hukum yaitu  dengan  membuat  peraturan  yang bersifat  melarang  alih  fungsi  lahan pertanian,  khususnya lahan  sawah beririgasi teknis.
Berbagai pihak berkepentingan lain masih  saja  mencari  –  cari  cara  untuk mengambil keuntungan dengan pemanfaatan  lahan  pertanian  yang tersedia,  misalnya  dalam  mendirikan bangunan, masyarakat cenderung mencari  celah  –  celah  hukum  agar mereka  tetap  dapat  melakukan  alih fungsi  lahan  yang  mereka  inginkan tanpa melanggar peraturan yang berlaku.
2. Kesadaran  Hukum  Masyarakat dalam  Implementasi  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Kota  Padang  di Kecamatan Kuranji.
Menurut  Soejono  Soekanto  (dalam Ertama  dan  Rahman,  2015  :  10) Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator pengetahuan hukum, pemahaman  hukum,  sikap  hukum,  dan perilaku  hukum  yang  patuh  terhadap hukum.  Secara  teori  keempat  indikator
inilah  yang  dapat  dijadikan  tolak  ukur dari  kesadaran  hukum.sesuai  dengan yang peneliti temukan dilapangan, bahwasanya kesadaran hukum masyarakat  dipengaruhi  oleh  indikator  – indikator  diatas,  berikut  uraian  hasil penelitiannya :
a. Pengetahuan hukum
Pengetahuan hukum seseorang berkaitan dengan asumsi bahwa masyarakat  dianggap  mengetahui  isi suatu  peraturan  mengenai  rencana  tata ruang wilayah (RTRW) manakala peraturan tersebut tertulis dan
diperlihatkan kepada masyarakat. Kurangnya sosialisasi dari
pemerintah  pada  masyarakat  tentang rencana tata ruang wilayah Kota Padang.
Menyebabkan
Sebagian besar masyarakat  belum  mengetahui  bahwa Kecamatan  Kuranji  merupakan  kawasan peruntukkan  pertanian  dalam  Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang.
Sejauh ini Pemerintah melalui Dinas PUPR  hanya  melakukan  sosialisasi Perda RTRW kepada petugas kecamatan maupun  kelurahan  tanpa  melibatkan langsung masyarakat setempat.
b. Pemahaman hukum
Pemahaman  hukum  adalah  suatu pengertian  terhadap  isi  dan  tujuan  suatu peraturan  dalam  hukum  tertentu  serta
Kesadaran Hukum Masyarakat Kuranji dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang – Beni Saputra, Akmal dan Suryanef
manfaatnya bagi pihak-pihak yang diatur kehidupannya  oleh  peraturan  tersebut. Pemahaman  hukum  ini  dapat  diperoleh bila  peraturan  tentang  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  tersebut  dapat atau  mudah  dimengerti  oleh  warga masyarakat.
Pemahaman  masyarakat  tentang  arti penting  lahan  pertanian  hanya  berupa presepsi dari masyarakat tanpa mengetahui  hukum  yang  mengatur. Sebagian besar masyarakat belum memahami secara jelas ketentuan penetapan  zonasi  pertanian  yang  diatur dalam  Perda  RTRW  tersebut  .  Hal  ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat  tentang  pentingnya  lahan pertanian tidak berkaitan dengan
pengetahuan hukum masyarakat. Dibutuhkan pengetahuan secara menyeluruh  atas  hukum  yang  berlaku agar  dapat  memahami  tujuan  dan manfaat peraturan tersebut.
c. Sikap hukum
Sikap  hukum  diartikan  sebagai “suatu  kecenderungan  untuk  menerima hukum  karena  adanya  penghargaan terhadap  hukum  sebagai  suatu  yang bermanfaat  atau  menguntungkan  jika hukum  itu  ditaati”.  Bagi  pihak  yang merasa  kepentingannya  sama,  maka biasanya akan langsung mentaati.
Apabila  tidak,  maka  ada  proses  berfikir, bahkan mencari celah bagaimana
menghindari atau mensiasatinya. Tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah dalam mengimplementasikan  peraturan  daerah tentang  rencana  tata  ruang  wilayah  kota padang  yang  mengatur  terkait  larangan alih  fungsi  lahan  pertanian  produktif  di kecamatan  kuranji.  Hal  ini  tergambar dari  sikap  masyarakat  yang  lebih mendahulukan kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan keberlangsungan lahan  pertanian  pangan.  Masyarakat merasa  mematuhi  ketentuan  tersebut hanya menghalangi mereka dalam memanfaatkan tanahnya untuk kebutuhan konvensional lainnya.
Sehingga  sikap  mereka  terhadap  hukum yang  mengatur  masih  acuh  dan  lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka.  Karena  memang  belum  ada sampai sekarang sanksi yang diterima.
Masyarakat menunjukkan sikap yang  kurang  baik,  disebabkan  mereka mematuhi aturan hukum, sesuai kebutuhan  mereka  bukan  atas  dasar kesadaran menjalankan kewajiban sesuai aturan hukum.
d. Prilaku hukum
Perilaku  hukum  merupakan  suatu taraf  ketaatan  dalam  wujud  sikap
menghargai  suatu  peraturan  hukum. Bahwa  hukum  tersebut  memang  wajib untuk  ditaati  demi  kepentingan  dirinya, masyarakat dan dalam upaya menghindari  akibat  buruk  dari  suatu pelanggaran  peraturan.  Dalam  pola prilaku  hukum  ini  dapat  dilihat  apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.
Kebijakan  pemerintah  yang  sudah memberlakukan beberapa peraturan untuk  mempertahankan  lahan  pertanian tidak  terealiasi  dengan  baik.    Dalam prespektif  prilaku  hukum,  masyarakat dianggap  telah  melalaikan  kewajiban memepertahanan lahan pertanian. Hal ini dibutikkan dengan Pola pikir masyarakat yang  menginginkan  keuntungan  lebih cepat, masyarakat cendrung untuk mengalihfungsikan lahannya karena mengangap sektor usaha selain pertanian lebih banyak mendatangkan keuntungan. Tanpa  harus  mengolah  lahan  pertanian yang  membutuhkan  biaya  dan  tenaga yang lebih.
3. Upaya Pemerintah Dalam Menumbuhkan  Kesadaran  Hukum Masyarakat Terhadap Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Di Kecamatan Kuranji Adapun upaya  yang dilakukan  oleh pemerintah daerah kota padang meningkatkan  kesadaran  masyarakat
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat  dalam  mematuhi  ketentuan pemanfaatan  ruang  sesuai  RTRW  Kota Padang adalah sebagai berikut :
a) Melakukan sosialisasi
Motode pelaksanaanya adalah dengan  mengumpulkan  seluruh  lurah dari satu kecamatan, bertempat di kantor kecamatan  tersebut,  kemudian  pejabat atau  staff  dari  dinas  PUPR  Memberikan sosialisasi tentang RTRW. Tujuan kegiatan  ini  dilakukan  agar  setiap  lurah kemudian mensosialisakan pada masyarakat setempat.
Kegiatan  sosilaisasi  yang  dilakukan dinas PUPR masih dalam tahap penyuluhan  kepada  petugas  kecamatan dan  kelurahan,  belum  pernah  diadakan penyuluhan  hukum  tentang  RTRW langsung kepada masyarakat.
Berdasarkan  data  dan  informasi  yang penulis  peroleh  belum  ada  hasil  yang menunjukkan  peningkatan  pengetahuan dan  pemahaman  hukum  masyarakat, disebabkan kurang maksimalnya sosialisasi  yang dilakukan.  Hal ini dapat dibuktikan  dengan  masih  terjadinya  alih fungsi  lahan  sawah  oleh  masyarakat karena ketidaktahuan dan kurang memahami ketentuan pemanfaatan lahan yang  telah  di  atur  dalam  Perda  No.  4 tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang.
b) Melakukan pengawasan berupa
monitoring dan evaluasi.
Pengawasan dan pengendalian aktivitas  pembangunan  di  kawasan peruntukkan  pertanian  telah  dilakukan oleh  pemerintah  agar  sesuai  dengan ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  Perda RTRW Kota Padang. Pada kenyataannya masih  terjadi  aktivitas  pembangunan
dilahan  sawah  yang  sebenarnya  telah  di tetap  tetapkan  sebagai  lahan  peruntukan pertanian yang harus dilindungan.
Gambar 1. Lahan pertanian yang telah tergerus aktivitas pembangunan pemukiman
Untuk  mengatasi  masalah  tersebut pemerintah Kota Padang melalui petugas Dinas PUPR melakukan aktivitas monitoring  dan  evaluasi  langsung  ke lapangan  untuk  mencegah  terjadinya pelanggaran  pemanfatan  lahan  yang tidak  sesuai  dengan  perencanaan  kota. Petugas akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemetaan zonasi pertanian,  apabila  petugas  dilapangan mendapati atau menerima adanya laporan  pelanggaran  pembangunan  yang tidak mengikuti mekaninisme
pemanfaatan  ruang  pemerintah  akan memberikan  sanksi  administratif  berupa berupa  teguran  dan  tidak  diterbitkannya izin mendirikan bangunan (IMB).
c) Dengan pengenaan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang Mekanisme  insentif  dan  disinsentif merupakan instrument penting melindungi  Kawasan  lahan  pertanian pangan.  Insentif  akan  diberikan  kepada masyarakat  yang  memanfaatkan  ruang sesuai  dengan  rencana  tata  ruang. Sedangkan  apabila  terjadi  pelanggaran
akan  dikenakan  disinsentif.  Keduannya dilaksanakan sebagai alat untuk mendorong  masyarakat  melaksanakan pembangunan  sesuai  rencana  yang  telah ditetapkan.
Pemerintah  memberikan  insentif (kompensasi)  kepada  masyarakat  yang mempertahankan  lahan  pertanian  yaitu dengan  melakukan  pemenuhan  sarana dan  pengadaan  insfrastruktur  irigasi pertanian  serta  memberdayakan  petani melalui organisasi kelompok tani dengan agenda penyuluhan pertanian.
Upaya  yang  ditempuh  pemerintah apabila  didalam  pencegahan  terjadi pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang adalah diberlakukan ketentuan
disinsentif berupa pengenaan sanksi oleh
pihak pelaksana kebijakan untuk menanggulangi atau mengendalikan pelanggaran  mekaninisme  pemanfaatan ruang  sesuai  dengan  peruntukkannya, pemerintah  akan  memberikan  sanksi administratif  berupa  berupa  teguran  dan tidak  diterbitkannya  izin  mendirikan bangunan (IMB).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  temuan  penelitian  dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis  menarik  beberapa  kesimpulan sehubungan  dengan  kesadaran  hukum masyarakat  dalam  implementasi  Perda
No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang di Kecamatan Kuranji, yaitu sebagai berikut :
1. Perkembangan  pelaksanaan  RTRW
Kota Padang di Kecamatan Kuranji.
Untuk mengendalikan dan mempertahankan lahan pertanian, sejauh  ini  pemerintah  Kota  Padang lebih  terfokus  pada  pendekatan  hukum yaitu  dengan  membuat  Perda  No.  4 Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata Ruang  Wilayah,  yang  bersifat  melarang alih  fungsi  lahan  pertanian,  khususnya lahan sawah beririgasi teknis.
2. Kesadaran hukum masyarakat  dalam implementasi  RTRW  Kota  Padang di Kecamatan Kuranji.
Tingkat kesadaran hukum masyarakat  masih  rendah.  Hal  ini tergambar  dari  sikap  masyarakat  yang lebih mendahulukan kepentingan pribadi dibutikkan dengan Pola pikir masyarakat yang  menginginkan  keuntungan  lebih cepat,  masyarakat  mengangap  sektor usaha  selain  pertanian  lebih  banyak mendatangkan keuntungan tanpa mempertimbangkan keberlangsungan
lahan pertanian pangan.
Dalam mendirikan bangunan, masyarakat  cenderung  mencari  celah  – celah hukum dengan merekayasa
Kesadaran Hukum Masyarakat Kuranji dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang – Beni Saputra, Akmal dan Suryanef
keadaan  fisik  lahan,  agar  mereka  tetap dapat melakukan alih fungsi lahan yang mereka  inginkan  tanpa  melanggar peraturan yang berlaku.
3. Upaya pemerintah dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi
RTRW  Kota  Padang  di  Kecamatan
Kuranji.
Pengawasan dan pengendalian aktivitas  pembangunan  di  kawasan peruntukkan  pertanian  telah  dilakukan oleh  pemerintah  agar  sesuai  dengan ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  perda RTRW  Kota  Padang.  Namun  pada kenyataannya  masih  terjadi  aktivitas pembangunan dilahan sawah yang sebenarnya  telah  di  tetap  tetapkan sebagai lahan peruntukan pertanian yang harus  dilindungan.    Untuk  mengatasi masalah tersebut, pemerintah memberlakukan sanksi adminitratif berupa  teguran  dan  tidak  diterbitkannya izin mendirikan bangunan (IMB).

## REKOMENDASI
Dari hasil pembahasan dan kesimpulan  yang  telah  penulis  lakukan, maka penulis menyarankan :
1. Bagi Masyarakat
Hendaknya  memberikan  partisipasi untuk  ikut  serta  dalam  mewujudkan penataan  Kota  yang  berorientasi  pada pengembangan  potensi  wilayah,  hal  ini sangat  membantu  pemerintah  dalam melaksanakan  pembangunan  kota  yang bekelanjutan  untuk  kesejahteraan  dan kepentingan masyarakat.
2. Bagi pemerintah
Sebaiknya dalam memberikan informasi  serta  melakukan  sosialisasi tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kota  terkhusus  mengenai  pemanfaatan ruang hendaknya melibatkan masyarakat secara  langsung  agar  informasi  yang disampaikan  dipahami  secara  jelas  dan menyeluruh oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Rozali.2005. Pelaksanaan
Otonomi  Luas  Dengan  Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta : PT Raja Grafindo Arsyad,  S  dan  Rustiadi,  E.  2008.
P enyelamatan  tanah,  Air  dan
Lingkungan . Yayasan Obor
Indonesia.
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Padang.
2018. Kecamatan  Kuranji  dalam
Angka  2018 ,  Padang:  Badan  Pusat
Statistik Kota Padang.
Moh.  Nasir.  2011. Metode  Penelitian . Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
Moleong,  Lexy  J.  2005.  Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Sugiyono.  2012. Memahami  Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Ertama  Dan  Rahman  (2015) Tingkat Kesadaran  Hukum  Masyarakat
Dalam  Realisasi  Pendaftaran  Hak
Atas Tanah (Studi Tentang Pelaksanaan  Prona  Tahun  2010 Di  Kecamatan  Dawarblandong,
Kabupaten Mojokerto.
Fitriana, E, D., Supriyono, B., & Nurani,
D.  2015. Implementasi  Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan  Pembangunan  Kota Berkelanjutan  (studi  di  kabupaten magetan) . Jurnal administrasi
publik.  Vol.  2,  no.  2,  hal  :  217  – 223.
Simatupang,  P  dan  Irawan,  B.  2003. Pengendalian Konversi Lahan Pertanian: Tinjauan Ulang Kebijakan Lahan Pertanian Abadi . Proseding Seminar Nasional Multifungsi  dan  Konversi  Lahan Pertanian. Bogor.  ISBN 979-9474- 20-5. hal: 67 – 83. PERDA  Kota  Padang  No.  4  Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota padang tahun 2010 – 2030. UU  No.  41  Tahun  2009  tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan