## DOI: 10.46730/japs.v3i1.57
Difusi Kebijakan Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Kuantan Singingi
Dedy Kurniadi 1 , Pebriana Marlinda 2 , Trio Saputra 3
123 Universitas Lancang Kuning Email: trio_saputra@unilak.ac.id Kata kunci Abstrak Difusi, Kebijakan, Penambangan Penelitian  ini  menganalisis  Difusi  Kebijakan  Penanggulangan Penambangan  emas  Tanpa  Izin  Di  Kabupaten  Kuantan Singingi  Provinsi  Riau.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  faktor  yang  menghambat  Pendifusian  sebuah kebijakan  serta  penerapannya  dan  juga  untuk  mengetahui tindakan  apa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten Kuantan  singingi  terkait  Penanggulangan  Penambangan  Emas Tanpa  Izin.  Penelitian  ini  menggunaka  metode  penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan pada  penelitian  ini  yaitu  teori  Maggetti  :  pembelajaran, persaingan, peniruan, pemaksaan.hasil penelitian menunjukkan bahwa  kebijakan  penangggulangan  penambangan  emas  tanpa izin  di  kabupaten  kuantan  singingi  pasca  Undang-undang  23 tahun  2014.  Pada  kenyataannya  pemerintah  kabupaten  masih menggunakan  kebijakan  lama  sebelum  ada  nya  Undang- undang  23  tahun  2014  yaitu  masih  menggunakan  peratuan bupati nomor 13 tahun 2013. Hal tersebut dianggap menyalahin semangat  otonomi  daerah  yang  menuntut  daerah  mampu mengelolah  rumah  tangganya  sendiri.  Karena  kewenangan pemerintah daerah dalam mengelolah izin usaha pertambangan dialihkan kepemerintah provinsi. Keywords Abstract Diffusion,Policy, Mining. This  study  analyzes  the  diffusion  of  policies  for  prevention  of unlicaused  gold  mining  in  Kuantan  Singingi  Regency,  Riau Province. This study aims to determine the factors that impede the  difussion  of  a  policy  and  its  implementation  and  also  to determine  what  actio  are  taken  by  the  Kuantan  Singingi Regency  govermment  regarding  the  countermeasures  of  gold mining without permits. This study uses a qualitative research method  with  a  case  study  approach  collecting  data  using observation,  documentation  and  direct  interviews.  The  theory used  in  this  research  is  the  maggetti  theory:  learning, competition,  imitation,  coercion.  The  policy  of  handling  gold mining without a permit in Kuantan Singing District after Law 23 of 2014. In fact, the district government is still using the old policy  before  Law  23  of  2014  was  issued,  which  is  still  using the  Regent's  Regulation  No.  3  of  2013.  This  is  considered
Volume 3, Nomor 1 April, 2022 P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601 Jurnal JAPS
violates the spirit of regional autonomy which requires regions to be able to manage their own households. This is because the local  government's  authority  in  managing  mining  business permits has been transferred to the provincial government.

## Pendahuluan
Provinsi  Riau  terkenal  kaya  akan  bahan  mineral  dan  tambang.  minyak  bumi, batu  bara  dan  logam  mulia  merupakan  beberapa  potensi  yang  ada  di  provinsi  riau. Daerah pertambangan bahan galian B sepertinya sudah menjadi hal  yang biasa. Dalam Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.27  tahun  1980  Tentang  Pengelolaan Bahan Galian, salah satunya galian B adalah bahan galian yang dapat digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Bahan tambang golongan B seperti Bauksit, Emas Titan, Tembaga, Besi dan jenis Logam lainnya.
Banyak  kegiatan  tambang  bahan  galian  B  kenyatanya  memberikan  masalah terhadap  Lingkungan  di  daerah  karena  sebagian  besar  aktifitas  penambangan  yang dilakukan tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  Republik  Indonesia    No.  26  Tahun  2018  Tentang  Pelaksanaan  Kaidah Pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara.
Kabupaten  Kuantan  Singingi  menetapkan  lingkungan  hidup  sebagai  isu  prioritas dalam  rangka  pengawasan  dan  perlindungan  terhadap  air  karena  adanya  peningkatan industri  dan  kegiatan  domestik  serta  aktivitas  penambangan  emas  tanpa  izin  yang berdampak  pada  penurunan  kualitas  air.  Secara  administratif    Kabupaten  Kuantan Singingi  merupakan  salah  satu  daerah  yang  berada  di  Provinsi  Riau.  Dengan  15 Kecamatan,  11  Kelurahan  dan  218  Desa.  Kabupaten  Kuantan  Singingi  terletak  di  dua aliran  sungai  besar  seperti  sungai  kuantan  dan  sungai  singingi.  Sungai  ini  berperan penting  bagi  masyarakat  setempat  terutama  sebagai  moda  transportasi,  budi  daya perikanan,  pertanian  dan  sebagai  suplai  listrik  tenaga  air.  Beberapa  wilayah  telah tereksplorasi  wilayah  Kecamatan  Kuantan  Mudik,  Kecamatan  Tengah  dan  Kecamatan Gunung Toar merupakan daerah pertambanga emas.
Untuk  pertambangan  Batu  Bara  meliputi  Wilayah  Kecamatan  Kuantan  Mudik, Kecamatan Singing, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Singing Hilir  Dan  Kecamatan  Logas  Tanah  Darat.  Kemudian  bahan  Tambang  Kaolin  berada pada Kecamatan Kuantan Mudik Dan Kecamatan Singing Hilir.
Daerah  tersebut  memiliki  Potensi  yang  di  manfaatkan  oleh  masyarakat  sekitar. Masyarakat  dengan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  terbatas  memanfaatkannya untuk  menunjang  kebutuhan  hidup  ekonomi  sehingga  menimbulkan  masalah  dan dampak negatif dari kegiatan yang dilakukan.
Kegiatan ini oleh masyarakat kuantan singingi serig disebut dengan dompeng atau pertambangan  emas  tanpa  izin  (PETI).  Kegiatan  ini  dapat  disebut  juga Ilegal  Mining yang diatur dalam Kebijakan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 BAB XXIII Pasal 160. PETI adalah yang biasa di sebut pada penambang emas illegal pelaku penambang yang tidak  mendapatkan  izin  dari  pemerintah  sebagai  pemegang  hak  menguasai  atas  bahan tambang.
Tabel jumlah penambangan emas illegal di kabupaten kuantan singingi No   Nama kecamatan Jumlah mesin tambang 1 Hulu kuantan 123 2 Kuantan mudik 182 3 Gunung toar 185 4 Singingi 188 5 Singingi hilir 180 6 Kuantan tengah 120 7 Benai 150 8 Kuantan hilir - 9 Kuantan hilir sebrang 160 10 Pangean 282 11 Logas tanah darat - 12 Cerenti 140 13 Inuman 145 14 Sentajo raya 170 15 Pucuk rantau 130 Jumlah 2.155 Sumber : badan lingkungan hidup kabupaten kuantan singingi 2017
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dalam satu hari ada 2.155 mesin beroperasi yang  digunakan  dalam  aktifitas  penambangan  illegal.  Dengan  jumlah  yang  besar  ini membuat dampak yang ditimbulkan semakin besar.
Di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2003 tentang tata cara pemberian izin khusus di bidang pertambangan, mineral  dan  batubara  dijelaskan  bahwa  Izin  usaha  yang  harus  dimiliki  oleh  para penambang terbagi atas tigas jenis :
1. Izin  usaha  pertambangan  eksplorasi,  yang  selanjutnya  disebut  IUP Eksplorasi,  adalah  izin  usaha  yang  diberikan    untuk  melakukan  tahapan kegiatan penyelidikan umum,eksplorasi, dan studi kelayakan.
2. Izin  usaha  pertambangan  khusus  eksplorasi,  yang  selanjutnya  disebut IUPK  Eksplorasi  yaitu  izin  usaha  yang  diberikan  untuk  melakukan tahapan  kegiatan  penyelidikan  umum,  eksplorasi,  dan  studi  kellayakan  di wilayah pertambangan khusus.
3. Izin  pertambangan  rakyat,  yang  selanjutnya  disebut  IPR  yaitu  izin  usaha melaksanakan  usaha  pertambangan  dalam  wilayah  pertambangan  rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
Kegiatan  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  penambang  tanpa  izin  ini  telah  diatur mengenai  izin  kegiatan  penambangannya.  Kegiatan  ini  bisa  dikenakan  sanksi  sesuai Pasal  158  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  dijelaskan  bahwa  Setiap  orang  yang  melakukan  usaha  penambangantanpa IUP,  IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat 3,Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).  Namun  untuk  kasus  penambangan  emas  tanpa  izin  di  kabupaten  kuantan singingi belum adanya peraturan daerah (Perda) yang dibuat oleh pemerintah kabupaten yang mengatur tentang izin pelaksanaan serta area legal (resmi) kawasan pertambangan dikarenakan kegiatam tersbut bersifat illegal (tidak resmi).
Banyaknya kegiatan yang dilakukan masyarakat terkait penambanga emas illegal mengakibatka  dampak  negatif  berupa  kerusakan  alam  maupun  dampak    yang  terjadi pada  masyarakat  tersebut.  Dampak  langsung  yang  dapat  dirasakan  masyarakat  sekitar aliran sungai  adalah pencemaran terhadap air sungai,   turunnya tanah disekitar sungai, berkurangnya  ekosistem  air  berakibat  pada  menurunya  tangkapan  nelayan  dan penggalian secara berlebihan menimbulkan erosi tanah.
Dampak  tersebut  terjadi  di  Kecamatan  Kuantan  Mudik,  Kecamatan  Kuantan Tengah  Dan  Kecamatan  Gunung  Toar  jika  dibandingkan  besarnya  kerugian  yang dihasilkan  oleh  kegiatan  penambangan  emas  illegal  ini  dengan  keuntungan  yang  di dapat  oleh  pelaku  penambangan  emas  illegal.  Adapun  dampak  ingkungan  yang diakibatkan oleh penmbangan emas illegal  baik di perkebunan maupun di aliran sungai yaitu:
1. Tercemarnya  tanah  yang  ada  di  wilayah  kuantan  singingi  dan  wilayah sekitarnya. Jika diperhatikan lahan perkebunan yang ada di kecamatan pangean, kabupaten kuantan singingi hsmpir semuanya sudah berlobang-lobang dan tidak bisa di tanam ulang.
2. Sebagian  penduduk  yang  berprofesi  sebagai  petani  karet  dan  sawit  kehilangan mata pencariannya diakibatkan oleh air keras yang digunakan pelaku PETI yang berakibat pencemaran pada lahan perkebunan
3. Disekitar  daerah  yang  digarap  terrsebut  terjadi  erosi  atau  pengikisan  tanah  dan merusak pertumbuhan dilahan pertanian atau perkebunan. Yang berdampak pada menurunnya hasil perkebunan  sawit dan karet.

## Tabel daftar kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan
emastanpa izin di kabupaten kauantan singingi No  Nama kecamatan Luas kerusak an (Ha) Luas wilayah (Ha0 Keterangan % 1 Pucuk rantau 350,7 82.164 0,42 2 Kuantan tengah 1031 153.09 7 0,67 3 Pangean 96,30 14.532 0,66 4 Sentajoraya 113 27.074 0,41 5 Hulu kuantan 5 38.440 0,013 6 Singingi hilir 2.479 195.36 6 1,26 7 Singingi 1.239 82.164 1,5 8 Kuantan hilir seberang 270,4 11.429 2,3 9 Cerenti 46,76 45.600 0,10 10 Inuman 29,97 45.001 0,06
11 Logas tanahdarat - 38.034 Nihil 12 Gunung toar 264,80 16.525 1,6 13 Kuantan mudik 351,70 56.428 0,62 14 Kuantan hilir - 12.466 Nihil 15 Benai - 14.270 Nihil Sumber: dinas lingkungan hidup kabupaten kuantan singingi 2017
Maka  diperlukannya  upaya  pemerintah  dalam  penertiban  dari  kegiatan  tersebut. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah seharusnya  kasus  penambangan  emas  tanpa  izin  yang  termasuk  kedalam  pemanfaatan energi  dan  sumber  daya  mineral  dibidang  pertambangan  yang  diatur  oleh  pemerintah pusat. Namun kenyataan masih belum adanya upaya atau aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mengatur permasalahan PETI itu sendiri dikarenakan kasus ini  bersifat  illegal  atau  tidak  memiliki  perizinan  resmi.  Oleh  karena  itu  kewenangan untuk  mengatur  PETI  tersebut  masih  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  daerah kabupaten kuantan singingi.

## Metode
Desain  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan pendekatan studi kasus. Esensi studi kasus, kecenderungan utama dari semua jenis studi kasus  adalah  mencoba  menjelaskan  keputusan-keputusan  tentang  mengapa  studi tersebut  dipilih,  bagaimana  mengimpelementasikannya  dan  apa  hasilnya  Scahramm (1971) dalam Yin (2015:17). Menurut Yin (2015:18) studi kasus  adalah suatu ingkuiri empiris yang:
a. Menyelidiki fenomena didalam konteks kehidupan nyata, bilamana;
b. Batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana;
c. Multi sumber bukti dimanfaatkan.

## Hasil dan Pembahasan
Menurut Gilardi, 2015; Graham, Shipan, & Volden, 2012; Shipan & Volden, 2013; Phillips,  2016:169  difusi  kebijakan  adalah generally  defined  as  a  government  making policy choices based on similar policies existing in other governments . Difusi kebijakan pada umumnya didefenisikan sebagai suatu pemerintahan yang membuat suatu pilihan- pilihan  kebijakan  yang  berdasarkan  kebijakan-kebijakan  serupa  yang  ada  pada pemerintah lainnya. Dengan cara memahami defenisi tersebut sehingga suatu kebijakan yang serupa ditempat lain ialah kebijakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berlaku secara  nasional  tidak  hanya  Provinsi  Riau  saja.  Provinsi  Riau  hanya  bagian  dalam memberlakukan  kebijakan  pertambangan  sejak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana undang undang tersebut memberikan kewenangan  kepada  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah  Pusat  terkait  urusan pertambangan  sebelumnya  urusan  pertambangan  adalah  kewenangan  Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu juga ketika kewenangan dalam urusan pertambangan ditarik oleh  pemerintah  Provinsi  Riau  tidak  hanya  urusan  pertambangan  tetapi  juga  terkait dengan  kebijakan  kebijakan  bidang  kehutanan,  pendidikan  menengah,  pelaksaaan
rehabilitasi  kawasan  hutan  dan  pemberdayaan  masyarakat  bidang  kehutanan, pengawasan ketenagakerjaan dan lain sebagainya.

## Mekanisme Difusi Kebijakan
Menurut Charles R & Craig dalam Lao de (2020:36) difusi kebijakan sangat luas dan berkembang dengan cepat.  Suatu  penelitian terbaru  yang dilakukan oleh  Berry & baybeck  2005,  memperoleh  hasil  Suatu  kebijakan  dapat  menyebar  dari  suatu pemerintahan  ke  pemerintahan  lainnya  karenya  adanya  suatu  kebijakan  yang  diadopsi oleh  pemerintah  tersebut.  Artinya  kebijakan  tersebut  telah  berhasil  di  jalankan  pada suatu  pemerintahan.  Dalam  difusi  kebijakan  ada  beberapa  fokus  mekanisme  dalam pendifusian  suatu  kebijakan  yaitu  :  Pembelajaran,  persaingan,  tiruan,  dan  pemaksaan. Selanjutnya pada bagian ini akan menjelaskan keempat mekanisme dari difusi kebijakan tersebut sebagai berikut :

## Pembelajaran ( Learning )
Para  pakar  mengartikan  pembelajara  dengan  cukup  berbeda-beda.  Menurut heclo  (1974) bahwa pembelajaran atau belajar bisa bersifat  politis. Sabatier  & Jenkins Smith  1993  mengatakan  bahwa  pembelajaran  ialah  sebagai  orientasi  pada  suatau kebijakan.  Sedangkan  menurut  Charles  R  &  Craig  mengatakan  bahwa  pembelajaran ialah  :  sebuah  proses  yang  menyebabkan  suatu  negara  disebut  sebagai  Laboratorium demokrasi.  Dengan  mengamati  dampak  dari  kebijakan  tersebut,  pembuat  kebijakan dapat  belajar  dari  pengalaman  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintahan  lainya. Pembelajaran juga dilakukan ketika sedang menghadapi suatu masalah, dengan mencari solusi  dan  memilih  sebuah  alternatif  yang  sudah  terbukti  berhasil  di  terapkan  agar pengambiln keputusan dapat diambil dengan baik dan benar. pembelajaran  didalam  difusi  kebijakan  penanggulangan  penambangan  emas  tanpa  izin belum efektif. ini diakibatkan oleh kurang terbukanya informasi.  Seperti pembelajaran seharusnya tidak hanya dilakukan dengan evaluasi, temuan kasus, dan jumlah kerusakan saja  namun  juga  harus  di  sertai  oleh  kebijakan  kebijakan  yang  telah  sukses  di  daerah lain  terkait  penanggulamgan  penambangan  emas  tanpa  izin  ini.  seperti  yang  telah  di sampaikan  pada  uraian  teori  diatas  dimana  disitu  dikatakan  bahwa  pembelajaran  ini dilakukan dari kebijakn yang telah sukses disuatu negara ataupun daerah lain. Selain itu tidak adnya peubahan kebijakan terkait penanggulangan penambangan emas tanpa izin di  kabupaten  kuantan  singingi  merupakan  bukti  bahwa  pemerintah  kabupaten  tidak melakukan pembelajaran terkait kebijakan.
Persaingan ( competition )
Charles R & Craig dalam Lao de (2020:41) mengemukakan pendapatnya bahwa :  proses  pembelajaran  dapat  berlangsung  diseluruh  negara  bagian  pada  umumnya, sementara  persaingan  ekonomi  biasanya  terbatas  pada  individu  yang  tinggal  didekat perbatasan  negara.  Dapat  dipahami  bahwa  persaingan  ekonomi  dapat  menyebabkan difusi  kebijakan  dengan  tumpahan  ekonomi  melintasi  persaingan  wilayah  hukum. Menurut  Marsh  &  Sharman  (2009:272)  persaingan  ialah  gagasan  yang  di  dorong  oleh kompetisi  internasional.  Sedangkan  menurut  Thi  Thu  Lan  (2013:15)  bahwa  teori persaingan  sebagai  sarana  penyebaran  suatu  norma  internasional.  Jika  ada  persaingan maka akan ada sebuah gerakan.
Berdasarkan  peraturan  pemerintah  Nomor  32  Tahun  1969  dimana  pembagian pemerintah  pusatdan  pemerintah  daerah  yaitu  pemerintah  pusat  mendapatkan  30  %
sedangkan  pemerintah  daerah  mendapatkan  70  %  sedangkan  berdasarkan  peraturan pemerintah  nomor  79  tahun  1992  pemerintah  pusat  mendapatkan  20  %  sedangkan pemerintah daerah mendapatkan 80 % dengan pemerintah Provinsi mendapatkan 16 % sedangka  pemerintah  kabupaten  mendapatkan  64  %.  Kemudian  dari  itu,  berdasarkan aturan  undang-undang  No.  25  tahun  1999  masih  mengadopsi  aturan  yang  lama,  yang tidak  jauh  berbeda  mengenai  pembagian  keuangan  pusat  dan  daerah.  Iuran  tetap pemerintah  pusat  mendapatkan  20  %  sedangkan  pemerintah  Provinsi  mendapatkan  16 %  dan  64  %  untuk  daerah  penghasil.  Untuk  pembagian  royalti  pemerintah  pusat mendapatkan  20  %  sedangkan  Kabupaten/kota  ataupun  Provinsi  mendapatkan  16  %. Untuk kabupaten/kota penghasil mapun kota lain  dalam satu  provinsi  mendapatkan 32 %.  Hal  ini  perlu  di  perhatikan  dalam  proses  pendifusian  suatu  kebijakan  karna berpengaruh  terkiat  dengan  pendapatan  daerah,  karna  terkait  ekonomi  dan  pendapatan ini sangat lah sensistif dan akan berdampak besar kedepannya.

## Peniruan (imitation)
Imitasi  ( imitation )  juga  memiliki  kata  yang  sama  dengan Emulatiom dan mimikri .  Menurut  volden  (2017:367-368)  imitasi  ialah  kegiatan  yang  melibatkan penyalinan suatu kebijakan  yang di  temukan di  sautu  wilayah pemerintahan lain tanpa memperhatikan  keefektifannya.  Kebanyakan  kegiatan  tiruan  ialah  seperti  aktivitas penggiringan  dimana  negara-negara  tidak  yakin  untuk  menjadi  penggerak  pertama tetpai  juga  mau  ketinggalan  dan  tidak  mau  terlihat  tidak  sinkron  dengan  lainnya, khususnya jika melakukan hal itu dapat menimbulkan kesan negatif bagi para pembuat kebijakan terpilih. Sedangkan menurut Charles R & Craig (2008:843) imitasi atau tiruan adalah  kegiatan  yang  berfokus  pada  pemerintah  lain  apa  yang  telah  dilakukan  oleh pemerintah itu dan bagaimana bisa kita terlihat tampil sama atau serupa. Fokus imitasi yaitu  kepada  pemeran  atau  aktornya  yaitu  pemerintah  lain  yang  juga  mengadopsi kebijakan tersebut.
Penulis  menemukan  penemuan  bahwa  tidak  adanya  peniruan  kebijakan  yang dilakukan. seharusnya menurut  teori  yang telah di  paparkan diatas bahwa peniruan ini dilakukan  dengan  meniru  kebijakan  serupa  dari  daerah  lain  yang  telah  sukses  atau berhasil  dijalankan.  Kemudian  penulis  menyimpulkan  bahwa  kurang  terbukanya informasi  menyebabkan  peniruan  itu  tidak  berjalan  efektif.  Apa  lagi  melihat kewenangan  tambang  kembali  lagi  ke  provinsi,  hal  ini  membuat  daerah  tidak  berdaya dalam menuntaskan permasalahan pertambangan, padahal tambang itu berada di daerah.

## Pemaksaan (coercion)
Menurut  Beth  A.  Simmons,  Frank  Dobbin  &  Geoffrey  Garrett  (2006:790) pemaksaan atau coercion ialah penggunaan kekuasaan oleh aktor yang lebih kuat untuk menekan  aktor  yang  lemah  untuk  mengubah  suatu  perilaku  atau  kebijakannya.  Baik secara  langsung  maupun  dimediasi,  mekanisme  ini  mungkin  menggunakan  ancaman (kekuatan  fisik),  keuntungan  ekonomi,  dan  manipulasi  biaya,  bahakan  dengan  cara memonopoli sebuah informasi dengan tujuan dapat mempengaruhi perubahan kebijakan di negara lain.
Dilihat  dari  teori  Pemaksaan  yang  telah  penulis  paparkan  sebelumnya  bahwa pemaksaan  dapat  disimpulkan  yaitu  tekanan  yang  diberikan  oleh  pemilik  jabatan tertinggi kepada yang lebih rendah, artinya suatu kebijakan sebenarnya merupakan salah satu  paksaan  dan  tekanan  yang  di  berikan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat  yang melakukan  kegiatan  penambangan  emas  tanpa  izin  tersebut.  Kalau  di  liat  dari  hasil
wawancara  diatas  penulis  dapat  menarik  kesimpulan  bahwa  pemaksaan  di  dalam kebijakan  penanggulangan  penambangan  emas  tanpa  izin  ini  berjalan  sesuai  prosedur seperti sanksi yang di berikan seperti, sanksi administrasi oleh pihak Pol PP kemudian sanksi  pidana  oleh  pihak  kepolisian  dan  juga  penyitaan  dan  pembakaran  mesin dompeng  oleh  TIM  terpadu  di  lakukan  untuk  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku penambangan emas tanpa izin ini. namun penemuan yang peneliti temukan dilapangan terkait hasil dari pada wawancara kepada Sekertaris Pol PP beliau menyebutkan bahwa Satpol  PP  tidak  bisa  bergerak  bebas  karna  belum  ada  di  terbitkan  PERDA  tentang penambangan  emas  tanpa  izin  ini  beliau  mengatakan  bahwa  Poll  PP  adalah  penegak PERDA.

## Simpulan
Kebijakan  penangggulangan  penambangan  emas  tanpa  izin  di  kabupaten kuantan singingi pasca Undang-undang 23 tahun 2014. Pada kenyataannya pemerintah kabupaten  masih  menggunakan  kebijakan  lama  sebelum  ada  nya  Undang-undang  23 tahun  2014  yaitu  masih  menggunakan  peratuan  bupati  nomor  13  tahun  2013.  Hal tersebut dianggap menyalahin semangat otonomi daerah yang menuntut daerah mampu mengelolah  rumah  tangganya  sendiri.  Karena  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam mengelolah  izin  usaha  pertambangan  dialihkan  kepemerintah  provinsi  .  kondisi  ini membuat  daerah  tidak  berdaya  karena  tidak  diikutkan  dalam  bentuk  peraturan peralihan.  Adanya  peralihan  kewenangan  pertambangan  ketingkat  provinsi  sehingga sinergitas dan kerja sama kabupaten/kota dengan provinsi menjadi tidak efektif. Selain itu  aturan  kebijakan  pertambanagan  seperti  tumpang  tindih  antara  sektor  satu  dengan lainnya.  Difusi  kebijakan  penanggulangan  penambangan  emas  tanpa  izin  terkait pembelajaran  bahwa  dinamika  kebijkan  pertambnagan  tidak  lepas  dari  belajar  dari kasus-kasus  tambang  yang  terjadi  di  wilayah  kabupaten  kuantan  singingi  tetapi perubahan  tersebut  belum  mampu  menjawab  permasalahan  yang  ada  terkait pertambangan.

## Referensi
Andhika,  Lesmana  Rian.2018. Difusi  kebijakan  upaya  fundamental  kebijakan pemerintah daerah . Matra pembaru, 2 (1) :15-25. DOI:10.21787/mp.2.1.2018.15- 25
Baybeck,  B.,  Berry,  W.D.,  &  Siegel,  D.A  2011. A  Strategic  theory  of  policy  diffusion via  intergovernmental  competition .  The  journal  of  politics,  73(1),  196-210. Doi:10.1017/S0022381610000988.
Gilardi, F.2005. The institutional foundations of regulatory capitalism: the diffusion of independent  regulatory  agencies  in  Western  Europe. Annals  of  the  American Academy Of Politicl and Sosial Science, 598(1) :84-101
Gilardi, F. 2016. Four Ways We Can Improve Policy Diffusion Research. State Politics & Policy Quarterly, 16(1), 8-21. Doi:10.1177/1532440015608761
Graham,  Erin  R.,  Charles  R.  Shipan,  and  Craig  Volden.2013.  The  diffusion  of  policy diffusion research in political science. British journal of political science 43 (3) : 673-701.
Hajaroh, Mami. 2011. Difusi kebijakan pengarusutamaan gender pada individu . Jurnal penelitian dan evaluasi pendidikan, 15(2),342-368. Doi:
https://doi.org/10.21831/pep.v15i2.1101 .
Indiahono,dwiyanto  2017 .  Kebijakan  Publik  Berbasis  Dynamic  Policy  Analysis .  Edisi kedua. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
Maggetti, M., & Gilardi,F.2015. Problems (and solutions) in the measurement of policy diffusion mechanisms. Journal of public policy, 00(0), 1-21. Doi :10.1017/S0143814X1400035X
Roges, Everett M. 1971. Diffusion Of Innovations Third Edition: New York: Free Press Rogers, E. M. 1995. Diffusion Of Innovations (4th Ed.). New York: The Free Perss Rusli, budiman.2014. Kebijakan Publik Membangun Kebijakan Publik Yang Responsif . Hakim Publishing. Bandung
Shipan, C.R. 7 Craig volden. 2006. Bottom-up federalism: the diffusion of antismoking policies  from  U.S.  cities  to  states.  America  journal  of  political  science,  50(4)  : 825-843
Sugiyono.2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Alfabeta, Bandung Tews, Krestin. 2005. The Diffusion Of Enviromental Policy Innovations: Cornerstones Of An Analytical Framwork. European environmemnt eur. 15,pp : 63-79
Volden,  C.,  Ting,  MM.,  &  Carpenter,D.P.  2008.  A  Formal  Model  Of  Learning  And Policy  Diffusion.  The  american  political  science  review,  102(3),  319-323. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/27644523 .
Yin, Robert.2015. Studi Kasus Desain Dan Metode. Rajawali Pers. Jakarta.