## RELASI WARGA-NEGARA DALAM VIRTUAL POLICE PERSPEKTIF MAQASHID ASY SYARI'AH
Oleh:
Novan Wahyu Primadi 1)
Siti Fatimah 2)
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,Yogyakarta 1,2)
E-mail: novanw646@gmail.com 1) siti.fatimah@uin-suka.ac.id 2)

## ABSTRACT
The National Police of the Republic of Indonesia has issued a Circular of the Chief of Police on  February  19,  2022  Number:  SE/2/11/2021  concerning  Awareness  of  Ethical  Culture  to Create a Clean, Healthy and Productive Indonesian Digital Space. This Circular Letter is a response to events that are rife due to the many reports related to Law Number 11 of 2008 concerning Information  and Electronic Transactions.  It is  suspected that  the above policies have  the  potential  to  trigger  tensions  between  the  state  and  citizens  due  to  restrictions  on space  for  expression  on  social  media.  This  type  of  research  is  literature  study  with  a systematic  pattern  of  normative  juridical  discussion.  The  conceptual  approach  is  used  as  a method to further clarify the section regarding the relationship between the state and citizens within the Maqashid Asy Syari’ah framework. The research applies three research materials, namely  primary  research  materials,  secondary  research  materials  and  tertiary  research materials. The technique used in this research is library data collection or library research. Analysis  is  carried  out  systematically  on  data  that  has  been  grouped  based  on  certain considerations.  The  results  of  this  study  suggest  that  the  issuance  of  the  Chief  of  Police Circular  Letter  Number:  SE/2/11/2021  is  not  in  line  with  the  substance  of  Maqashid  Asy Syari’ah which was also mentioned by Jasser Auda, protecting basic rights in society. Thus, other  alternatives  that  can  be  implemented  by  the  government,  namely:  (1)  revising  the Electronic  Information  and  Transaction  Law,  (2)  using  stronger  legal  instruments  (3) improving handling methods in the field.
Keywords: Maqasid Asy Syari'ah, Virtual Police, Citizen-State Relations.

## ABSTRAK
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  telah  menerbitkan  Surat  Edaran  Kapolri  tanggal  19 Februari  2022  Nomor:    SE/2/11/2021  tentang  Kesadaran  Budaya  Beretika  untuk Mewujudkan  Ruang  Digital  Indonesia  yang  Bersih,  Sehat  dan  Produktif.  Surat  Edaran tersebut merupakan respon atas peristiwa yang marak terjadi karena  banyaknya  laporan  terkait Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Kebijakan  di  atas  ditengarai  bisa  berpotensi  memicu  ketegangan  antara    negara  dan  warga negara  akibat  adanya pembatasan ruang berekspresi di media sosial. Penelitian berjenis studi pustaka  dengan  pola  sistematika  pembahasan  yuridis  normatif.  Pendekatan  konseptual digunakan  sebagai  metode  untuk  lebih  memperjelas  bagian  mengenai  hubungan  negara  dan warga negara dalam kerangka Maqasid Asy Syari’ah . Penelitian mengaplikasikan tiga bahan penelitian,  yaitu  bahan  penelitian  primer,  bahan  penelitian  sekunder  dan  bahan  penelitian tersier.  Teknik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pengumpulan  data  kepustakaan atau  library  research.  Analisis  dilakukan  secara  sistematis  terhadap  data  yang  telah dikelompokkan  berdasarkan  pertimbangan  tertentu.  Hasil  penelitian  ini  mengemukakan bahwa penerbitan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 tidak selaras dengan substansi Maqashid Asy Syari’ah yang juga disebutkan oleh Jasser Auda, melindungi hak-hak dasar di
masyarakat.  Sehingga,  alternatif  lain  yang  bisa  diterapkan  oleh  pemerintah,  yaitu:  (1) merevisi  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  (2)  menggunakan  instrumen hukum yang lebih kuat (3) menyempurnakan metode penanganan di lapangan.
Kata Kunci: Maqasid Asy Syari’ah , Virtual Police , Relasi Warga-Negara

## 1. PENDAHULUAN
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia telah  menerbitkan  Surat  Edaran  Kapolri pada  tanggal  19  Februari.  Surat  edaran tersebut  bernomor  SE/2/11/2021  tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan  Ruang  Digital  Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif. Keputusan tersebut merupakan respon dari pihak kepolisian atas peristiwa yang marak terjadi  terkait  pelaporan  yang  sering didapat  berdasarkan  pasal  yang  terdapat dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.  Terdapat  sebelas  poin  dalam Surat  Edaran  tersebut  yang  membahas mengenai  pedoman  penyidik  Polri  untuk menangani  perkara  yang  terkait  dengan materi  UU  ITE.  Secara  garis  besar pedoman  tersebut  menitik  (Rohmy et  al. , 2021)  beratkan  pada  konsep restorative justice dan ultimum  remidium dalam penanganan perkara yang telah disebutkan.
Kebijakan
Kapolri tersebut menyebabkan beberapa kekhawatiran terutama  dalam  hal  kebebasan  pendapat masyarakat  melalui  media  sosial.  Salah satu pendapat yang menentang keberadaan virtual police datang  dari  Direktur Eksekutif Southeast  Asia  Freedom  of Expression  Network (SAFEnet),  Damar
Juniarto.  Beliau  menyatakan  bahwa  tugas dan fungsi dari virtual police terlalu masuk ke ruang privat warga negara. hal tersebut kemudian mendatangkan potensi merampas kebebasan berpendapat.
Menurut  data  yang  telah  dihimpun  oleh lembaga  tersebut,  terdapat  lima  belas  ribu laporan  yang  terjadi  antara  tahun  2017- 2020  yang  diterima  oleh  Dittipisiber Bareskrim  Polri.  Dari  data  tersebut terdapat  32%  kasus  pencemaran  nama baik,  1169  kasus  ujaran  kebencian  dan 1050 kasus pornografi.
Permasalahan selanjutnya adalah mengenai  objektifitas  dalam  penanganan perkara. Virtual police dikhawatirkan akan menghasilkan  keputusan  yang  subjektif seperti  Novi  Kurnia  nyatakan  yang merupakan  ahli dalam literasi  digital  yang berasal  dari  Universitas  Gadjah  Mada Meskipun kepolisian telah membentuk tim yang  berasal  dari  berbagai  bidang  terkait, namun  kekhawatiran  akan  objektifikas penanganan perkara masih tetap dipertanyakan.  Hal  tersebut  terbukti  dari salah  satu  kasus  yang  terjadi  di  Solo. Seorang mahasiswa  yang menulis di  salah satu  media  sosial  mengenai  pendapatnya terkait Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal tersebut tim virtual
police Polresta Surakarta langsung menangkap  pemilik  akun  tersebut  atas pertimbangan  penyebaran  berita  hoaks. Pertimbangan  tersebut  bisa  saja  menjadi pertimbangan  subjektif  tim virtual  police mengingat tanpa adanya catatan aduan dari korban, dalam hal ini Walikota Solo, polisi langsung menangkap pemilik akun tersebut.  Berdasarkan  keterangan  dari Kabag  Penerangan  Umum  Divisi  Humas Mabes  Polri  Komisaris  Besar  Ahmad Ramadhan,  hingga  tanggal  19  Maret  2021 terdapat  189  aduan  yang  masuk  dan  105 diantaranya  telah  dinyatakan  memenuhi kriteria  ujaran  kebencian.  Berangkat  dari hal  tersebut,  KontraS  membentuk  posko aduan bersama perihal virtual police .
Isu hukum mengenai kebebasan berpendapat  dalam  ruang digital  semenjak dikeluarkannya surat edaran Kapolri tersebut  berkaitan  dengan  Pasal  28  UUD 1945. Hak asasi manusia untuk mengeluarkan  pendapat  melalui  media apapun  telah  dijamin  oleh  konstitusi  dan dilindungi  oleh  undang-undang.  Semenjak revisi  UU  ITE  diberlakukan  pada  tahun 2018,  ruang  publik  dalam  media  sosial semakin mengalami pembatasan.
Kebebasan berpendapat dan mengeluarkan ide  mendapatkan  ancaman  aduan  dan pidana  dalam  pasal  kontroversial  UU  ITE (Husni,  2021).  Ditambah  lagi  dengan adanya virtual  police yang  masuk  dalam ruang  publik  digital  semakin  menguatkan
kesan pembatasan kebebasan berpendapat. Semua  hal  tersebut  bertentangan  dengan semangat reformasi dan ketentuan konstitusi  Indonesia.  Berdasarkan  pada keresahan  akademis  sebagaimana  telah dijabarkan di atas, maka peneliti menggunakan  perspektif Maqashid  Asy Syari’ah dalam  mengkaji  obek  penelitian ini.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
a. Maqasid Asy-Syari‘ah
Maqashid  Asy  Syariah terdiri  dari  dua kata. Terdapat beberapa penjelasan mengenai  etimologi  tersebut.  Penjelasan pertama,  kata Maqasid merupakan  bentuk jamak  dari  kata  tunggal maqsid dan maqsad dimana  keduanya  berupa masdar mimi yang  mempunyai  bentuk fi’il  madli qasada . Maqsid mempunyai  beberapa  arti diantaranya al-um,  al-i‘timad,  ityan  asy- syai’, at-tawajjuh serta istiqamatu at-tariq (Sumardi, 2014).
Sedangkan  secara  istilah  kata syari’ah dijelaskan  oleh  Dr.  Manna’  al-Qathan, mengutip  dari  kitab Kasysyaf  al-Istilahat menjelaskan  bahwa syari’ah merupakan ketetapan  Allah  kepada  para  hambaNya melalui  beberapa  hukum  yang  diturunkan berupa  wahyu  kepada  nabi  melalui malaikat  Jibril  serta  mencakup  beberapa aspek  seperti  keyakinan,  hubungan  jual beli,  perangai  yang  baik  dan  ketentuan
yang  mengatur  semua  aspek  kehidupan (Al-Qaththan, 2018).

## b. Warga Negara
Ide  mengenai  konsep  kewarganegaraan bisa  ditelusuri  secara  mendalam  apabila dilihat  dari  perspektif  sejarah.  Zaman Yunani  Kuno,  Romawi  sampai  dengan masa modern memberikan sebuah gambaran mengenai perkembangan pemahaman  mengenai  kewarganegaraan. Salah  satu  peletak  dasar  pemikiran mengenai  warga negara  adalah Aristoteles yang  hidup  pada  masa  Yunani  kuno danseorang  filosof  terkenal  pada  masa tersebut. Informasi penting mengenai suatu negara  kota  ( polis )  yang  demokratis  serta keberadaan  warganya  dalam  kota  tersebut terangkum  dalam  karyanya  yang  berjudul Politics (Narmoatmojo, 2012).
Identitas  sosial  politik  seseorang  yang mempunyai kaitan erat dengan waktu yang berkembang disebut dengan konsep kewarganegaraan
( citizenship ).
Representasi kewarganegaraan tidak mencakup identitas semata, tetapi mencakup  pula  beberapa  atribut  yang termasuk  dalam  kewarganegaraan,  yaitu hak,  kewajiban,  proaktif  dalam  kegiatan bermasyarakat  dan  penerimaan  terhadap nilai-nilai  sosial  yang  berlaku  (Marpaung, 2020). Oleh  karena  itu,  definisi  warga negara  dan  warga  tidak  sama.  Mayoritas ahli membedakan pengertian antara warga negara dan warga. Meskipun tidak terdapat
sebuah kesepakatan resmi tentang perbedaan  antara  dua  variabel  tersebut, namun  secara  substansi  pengertiannya berbeda.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian berjenis studi pustaka dengan pola  sistematika  pembahasan  yuridis normatif. Pendekatan konseptual digunakan  sebagai  metode  untuk  lebih memperjelas  bagian  mengenai  hubungan negara  dan  warga  negara  dalam  kerangka maqashid asy syari’ah . Penelitian mengaplikasikan  tiga  bahan  penelitian, yaitu  bahan  penelitian  primer,  bahan penelitian  sekunder  dan  bahan  penelitian tersier.  Teknik  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pengumpulan  data kepustakaan atau library research. Analisis dilakukan  secara  sistematis  terhadap  data yang  telah  dikelompokkan  berdasarkan pertimbangan  tertentu.  Setelah  itu  akan diuraikan,  dijelaskan  dan  dikelompokkan sesuai  dengan  urutan  yang  ada  dalam rumusan masalah. Data kemudian dijelaskan  secara  deduktif  sesuai  dengan kebutuhan  analisis  penelitian  yang  dibuat berdasarkan perspektif yang peneliti gunakan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Relasi  Warga  Dan  Negara  Perspektif

## Maqashid Asy Syari'ah
Diskursus  mengenai  relasi  warga  dan negara  tidak  dapat  dipisahkan  dari  konsep
demokrasi.  Dalam  konteks  Indonesia, demokrasi mempunyai pembahasan tersendiri  akibat  dari  rezim  otoriter  yang menempatkan  paham  demokrasi  sebagai sebuah  proses  prosedural  selama  kurang lebih 32 tahun (Harefa and Fatolosa Hulu, 2020).  Setelah  itu  keberlanjutan  proses demokratisasi  berjalan  selama  23  tahun semenjak  dimulainya  era  reformasi  dan terus  mengalami  penyempurnaan  untuk menuju  demokrasi  substansial.  Salah  satu indikator yang dapat menunjukkan sehatnya demokrasi adalah melalui keberpihakan terhadap dua faktor esensial, yaitu  penegakan  hak  asasi  manusia  dan usaha  dalam  merealisasikan  tegaknya hukum.
Pancasila,  dalam  konteks grundnorm , merupakan basic norm  yang  berbeda  dari sekedar  hukum  dasar  serta  memuat beberapa  konsep  kaidah  dasar  mengenai etika.  Menurut  Prof.  Jimly  (Asshiddiqie, 2022),  norma  dasar  harus  dikonstruksikan sebagai  sebuah  norma  yang  berlaku dibidang hukum dan bidang etika sehingga menciptakan  sebuah  sudut  pandang  yang baru yaitu penyelenggaraan negara berdasar hukum dan etika serta hukum tata negara  sekaligus  etika (Musolin,  2020) .
Salah satu  unsur etika tercantum pada sila ke-4 dalam Alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945  menerangkan  bahwa  Indonesia adalah  negara  yang  berdasarkan  kepada prinsip  kerakyatan  sebagaimana  tertulis  di
preambule atau  yang  selama  ini  dikenal sebagai  sila  ke-4  Pancasila.  Prinsip tersebut dapat dikategorikan sebagai turunan  konsep Maqashid  Asy  Syari'ah kategori maqashid  Al-Kulliyah yang menghormati  eksistensi  setiap  warga negara dalam bingkai hubungan bernegara meskipun  lingkupnya  identik  dengan sistem perwakilan tidak langsung.
Dalam  perspektif  Indonesia,  hubungan yang  terjalin  selama  ini  antara  negara dengan  warga  negara  tercermin  dari  sila ke-4  Pancasila.  Ciri  yang  ingin  dibangun di  Indonesia  mengenai  sistem  demokrasi yaitu  berbasis  berbagai  nilai  moral,  nilai agama  dan  ketuhanan,  bukan  demokrasi yang berdasarkan paham liberalism (Rahayu,  2017).  Makna  kerakyatan  dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dapat  dikaitkan  dengan  interpretasi  ilmiah terhadap  al-Qur’an  yang  dinyatakan  oleh otoritas  agama  Islam.  Tujuan  akhir  dari penerapan kehidupan ini berorientasi  pada kesepakan  untuk  memberikan  perhatian penuh  kepada  nilai-nilai  kemanusiaan yang  berkaitan  erat  dengan  nilai-nilai agama.  Secara  umum,  konsep Maqashid Asy Syari'ah yang terkait dengan sila ke-4 ini  adalah Maqashid  Al-Kulliyah yaitu jenis maslahat yang  berorientasi  pada kebutuhan umat secara keseluruhan dengan  menghindari  perpecahan  sektoral melalui metode musyawarah dalam penentuan  berbagai  macam  kebijakan
mengenai  kepentingan  khalayak  umum (Musolin, 2020).
Berangkat  dari  penjelasan  di  atas, peraturan  konkret  seperti virtual  police yang  dikeluarkan  oleh  Kapolri  melalui Surat Edaran Nomor SE/2/11/2021
melangkahi  prinsip  etika  bermusyawarah, baik  dalam  perspektif Maqashid  Asy- Syari’ah khususnya Maqashid Al-Kulliyah maupun  secara  kenegaraan  dalam  konteks Indonesia yang tercantum dalam Pancasila sila  ke-4.  Lebih  detil  lagi,  surat  edaran merupakan  jenis  peraturan  yang  tidak memiliki  legitimasi  yang  memadai  sesuai dengan  tujuan  yang  tata  urutan  peraturan perundang-undangan  (Srilaksmi,  2020). Sasaran  aturan  surat  edaran  merupakan internal  lembaga,  sedangkan  efek  dari aturan  ini  sampai  kepada  level  kehidupan sehari-hari  masyarakat.  Kebijakan  tesebut dikeluarkan  oleh  lembaga  kepolisian  dan berlaku bagi para penyidik yang menangani  kasus  pidana  di  media  sosial. Sehingga  sifatnya  merupakan  instruksi kepala  lembaga  yang  bersifat  internal namun diperuntukkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan di lingkungan media sosial.  Efek  luas  tersebut  tidak  cukup hanya  diatur  melalui  surat  edaran,  namun hendaknya diatur melalui instrumen hukum  yang  lebih  tinggi  serta  melalui beberapa  kajian  yang  melibatkan  lembaga legislatif.  Sehingga  prinsip syura yang menjadi  prinsip  dasar  relasi  negara  dan
warga  negara  tetap  menjadi  prinsip  utama dalam pengambilan keputusan yang menyangkut khalayak umum.
B. Posisi  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor SE/2/11/2021  Perspektif  Maqashid Asy-Syari’ah
Secara  teori,  Surat  Edaran  merupakan sebuah  produk  hukum  yang  diterbitkan oleh lembaga negara atau instansi berwenang yang bersifat otonom (Pemerintah, n.d.). Dalam Hukum
Administrasi  Negara  dikenal  sebagai istilah beleidsregel .  Menurut  Prof.  Jimly, peraturan dalam bentuk beleidsregel secara  formal  tidak  dapat  disebut  sebagai sebuah  peraturan  yang  resmi  (UNDANG et  al. ,  2017).  Bentuk  peraturan  tersebut diklasifikasikan  sebagai  salah  satu  bentuk peraturan quasi  legislation .  Dikeluarkan oleh  pimpinan  lembaga  dan  menyasar kepada  bawahan  yang  berstatus  sebagai pegawai  negeri  sipil  dalam  yurisdiksi terkait,  isinya  bersifat  mengatur  serta memberi arahan terkait tugas-tugas kepegawaian.
Implikasi dari peraturan yang mempunyai ciri peraturan prosedural dapat berimbas  pada  biasnya  keadilan  dan kebebasan  berpendapat  di  masyarakat (Pristiwiyanto, 2016). Keadilan hendaknya disajikan  dengan  penuh  kesadaran  serta berasal dari proses hukum yang akuntabel. Proses  hukum  yang  dibangun  semenjak awal  tindakan  mengundang  tafsiran  yang
beragam  dikalangan  masyarakat,  mulai dari  pemilihan  penyidik,  pertimbangan penyidik  dan  tim  yang  direkrut  oleh  Polri untuk mempertimbangkan konten di media sosial. Sebagaimana penjelasan sebelumnya  mengenai Maqashid dengan pendekatan  sistem  Jasser  Auda,  sebuah sistem yang baik harus memiliki fitur yang terbuka  ( opennes ).  Dengan  demikian, sistem  yang  terbuka  dapat  berinteraksi dengan semua hal yang bersifat dinamis di lingkungan  yang  berada  di  luar  sistem, tidak  terisolasi  dari  lingkungan.  Hal  ini harus  dipahami  juga  secara  menyeluruh dalam  satu  kesatuan  sistem,  mulai  dari awal  aturan  yang  menurunkan  kebijakan virtual police sampai dengan diterbitkannya  peraturan  tersebut.  Sebab, pendekatan  parsial  hanya  melihat  sesuatu peristiwa  dari  sudut  pandang  sebab-akibat belaka,  sedangkan  pendekatan  sistem  juga mempunyai    ciri  yang  menyeluruh ( wholeness ).
Wholeness menggarisbawahi  mengenai relasi  kausalitas  sebagai  salah  satu  bagian dari  keseluruhan  konsep  yang  utuh sehingga  menghasilkan  karakteristik  yang membedakan dari sistem lain (Kurniawan, 2021).  Artinya,  kebijakan virtual  police tidak  dapat  dipahami  sebagai  hasil  dari permintaan Presiden kepada Kapolri untuk menangani  kasus  UU  ITE  semata,  namun konsep  yang  lebih  besar  dari  itu,  yaitu konsep sistem keadilan yang salah satunya
berdasarkan keterbukaan dan akuntabilitas. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan salah satu Maqashid yaitu Hifdz  Al-Nafs (perlindungan  jiwa).  Konsep Maqashid tersebut  oleh  Jasser  Auda  digeser  ke pemahaman  yang  lebih  luas,  yaitu Hifdz Al-Huquq  Al-Insan (perlindungan  hak-hak manusia)  dalam  masyarakat  (Shidiq, 2023). Kebijakan yang baik menghadirkan keadilan  di  masyarakat  luas  dan  pada akhirnya  ikut  menjaga  hak-hak  manusia baik  hak  secara  personal  maupun  kolektif bukan sebaliknya.
C. Solusi Alternatif Bagi Aturan Kebijakan  Surat  Edaran  Kapolri Nomor SE/2/11/2021
Aturan  kebijakan  yang  diterbikan  oleh Kapolri  untuk  memberi  arahan  terhadap kegiatan penyidik dalam rangka menangani kasus pidana yang diatur dalam UU  ITE  cenderung  menciptakan  konflik kepentingan di kalangan masyarakat (Efendi,  2021).  Penggunaan  diskresi  oleh lembaga  kepolisian  dalam  bentuk  surat edaran  perlu  pengkajian  yang  lebih komprehensif.  Jika  tidak  demikian,  maka indikasi  tindakan  sewenang-wenang  dari pemerintah akan semakin jelas terjadi.
Berdasarkan beberapa aturan yang telah tercantum  dalam  peraturan  perundang- undangan tersebut, maka alternatif kebijakan  yang  dapat  digunakan  oleh pemerintah untuk mengganti aturan
kebiakan  berupa  surat  edaran  Kapolri Nomor SE 2/11/2021 antara lain:
1. Melakukan  revisi  terhadap  UU  ITE.
Semenjak  pemberlakuan  UU  ITE,
telah terjadi kekacauan dalam masyarakat  terutama  dalam  hal kemerdekaan penyampaian pendapat.  Pasal  yang  menimbulkan kontroversi  adalah  Pasal  27  dan Pasal  28.  Revisi  ini    bersifat  krusial sebab turunan peraturan dari peraturan  perundang-undangan  ini memunculkan polemik dimasyarakat dan mengancam kemerdekaan
berkeskpresi di ruang publik.
2. Menggunakan instrumen hukum yang  lebih  kuat.  Aturan  kebijakan yang  diterbitkan  oleh  Polri  berupa surat  edaran  memiliki  kekuatan hukum yang lebih lemah dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain ( inferior ).  Apabila  pemerintah  dan DPR  belum  mengagendakan  revisi UU  ITE,  maka  pemerintah  dapat menggunakan alternatif berupa pemberlakuan Perppu. Cakupan surat  edaran  terlalu  sempit  apabila menyangkut kebijakan yang berdampak luas di masyarakat.
3. Menyempurnakan  beberapa  metode penanganan  di  lapangan.  Proses peneguran  yang  dilakukan  oleh pihak  kepolisian  terkesan  subjektif
dan  tidak  terbuka.  Tim  ahli  yang dibentuk  oleh  kepolisian  untuk menelaah  tindakan  masyarakat  di media  sosial  tidak  disosialisasikan dengan baik. Hal tersebut berdampak pada reaksi khalayak umum terhadap objektifitas  keputusan  yang  diambil atas  temuan  pidana  yang  diatur dalam UU ITE. Perombakan tim dan perbaikan sistem penindakan hendaknya  dilakukan  oleh  Polri apabila alternatif kebijakan lain tidak diambil oleh Pemerintah.

## 5. SIMPULAN
Hubungan  yang  baik  antara  negara  dan warga negara di Indonesia selalu berdasarkan pada sila ke-4 Pancasila, yaitu prinsip  musyawarah  dan  kolektifitas. Namun,  kebijakan  surat  edaran  Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 memiliki tiga permasalahan,  yaitu  terlalu  prosedural, mengedepankan penanganan daripada pencegahan,  dan  tidak  melalui  proses hukum yang jelas. Hal tersebut mengancam  hak-hak  masyarakat  dalam menyampaikan pendapat dan bertentangan dengan  Maqashid  Asy-Syari’ah  yang menekankan  pada  perlindungan  hak-hak asasi manusia. Polri perlu menyempurnakan metode penanganan kasus dan memperbaiki sistem penindakan jika  alternatif  kebijakan  lain  tidak  diambil oleh  Pemerintah.  Tim  ahli  yang  dibentuk
oleh  kepolisian  untuk  menelaah  tindakan masyarakat di media sosial perlu disosialisasikan dengan baik agar keputusan  yang  diambil  dapat  dipercaya oleh khalayak umum.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
al-Qaththan, S.M. (2018), Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an , Pustaka Al-Kautsar.
Asshiddiqie, J. (2022), Peradilan Etik Dan
Etika Konstitusi: Perspektif Baru
Tentang  Rule  Of  Law  And  Rule  Of Ethics  &  Constitutional  Law  And Constitutional  Ethics  (Edisi  Revisi) , Sinar Grafika.
Efendi,  M.  (2021),  “Analisis  Konsep Tindak  Pidana  Hate  Speech  Pada Undangundang  No  19  Tahun  2016 Tentang  Ite  Persepektif  Maqashid Syariah”,  Fakultas  Syari’ah  Jurusan Hukum  Islam  Program  Studi  Hukum Pidana Islam.
Harefa,  D.  And  Fatolosa  Hulu,  M.M.
(2020), Demokrasi  Pancasila  Di  Era
Kemajemukan , Pm Publisher.
Hermawan,  S.  And  Herman,  H.  (2021),
“Kajian Terhadap Tindakan Administrasi Pada Kekuasaan Yudikatif Pasca Berlakunya Undang-Undang
Administrasi  Pemerintahan”, Jurnal Legislasi  Indonesia , Vol. 18 No. 1, Pp.
59–80.
Husni, F. (2021), “Kebebasan Berekspresi
Dan  Hak  Konstitusional  Warga  Negara
Perspektif Siyâsah Dustûriyyah”,
Ijtihad , Vol. 37 No. 1. Junaedi,  E.  (2019),  “Inilah  Moderasi Beragama Perspektif Kemenag”,
Harmoni , Vol. 18 No. 2, Pp. 182–186.
Kurniawan,  B.  (2021),  “Logika  Dan Penalaran Hukum”, Cv Licensi.
Marpaung,  S.F.  (2020),  “Pendidikan
Kewarganegaraan Sebagai Wahana
Berbangsa”, Bintang Garuda Atlas.
Mayangsari  R,  G.N.K.  And  Hasni  Noor,
H.N.  (2014),  “Konsep  Maqashid  Al-
Syariah  Dalam  Menentukan  Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)”, Al Iqthisadiyah , Vol. 1 No. 1.
Musolin,  M.  (2020),  “Nilai  Maqasid  Al Syariah Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia: Nilai  Maqasid  Al  Syariah  Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan  Republik  Indonesia”, Dialog , Vol. 43 No. 1, Pp. 59–74.
Narmoatmojo,  W.  (2012),  “Pemikiran
Aristoteles  Tentang  Kewarganegaraan Dan  Konstitusi”, Jurnal  Ketahanan
Nasional , Vol. 17 No. 3, Pp. 23–34.
Pemerintah,  Y.D.O.  (N.D.).  “Pengujian
Peraturan Kebijakan Di Indonesia”.
Pristiwiyanto,  P.  (2016),  “Problematika
Penegakkan Hukum Dan Arah Kebijakan Pembangunan Sistem
Hukum”, Fikroh:  Jurnal  Pemikiran Dan  Pendidikan  Islam ,  Vol.  9  No.  1,
Pp. 39–48.
Rahayu, A.S. (2017), Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
(Ppkn) , Bumi Aksara.
Rohmy, A.M., Suratman, T. And Nihayaty,  A.I.  (2021),  “Uu  Ite  Dalam Perspektif  Perkembangan  Teknologi Informasi Dan Komunikasi”, Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi  Islam ,  Vol.  7  No.  2,  Pp.
309–339.
Rosyidah,  I.  And  Wakaf,  M.Z.  (N.D.).
“Maqashid  Syariah  Dan  Modernisasi
Zaman”.
Shidiq,  G.  (2023),  “Teori  Maqashid  Al-
Syari’ah Dalam Hukum Islam”,
Majalah  Ilmiah  Sultan  Agung ,  Vol.  44
No. 118, Pp. 117–130. Srilaksmi, N.K.T. (2020), “Fungsi
Kebijakan  Dalam  Negara  Hukum”,
Pariksa:  Jurnal  Hukum  Agama  Hindu , Vol. 4 No. 1, Pp. 30–38.
Sumardi,  D.  (2014),  “Maqasid  Asy- Syariah Perspektif Pendidi-Kan Hukum Islam”, Adliya:  Jurnal  Hukum  Dan Kemanusiaan ,  Vol.  8  No.  1,  Pp.  81– 106.
Syamsu,  M.A.  And  Sh,  M.H.  (2018),
Penjatuhan  Pidana  &  Dua  Prinsip Dasar Hukum Pidana , Prenada Media.