## KONSEP PENGADAPTASIAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM POJK TENTANG PEER TO PEER LENDING
Prisca Dwi Maylinda a, Muhammad Rifqi b, Safira Maharani Putri Utami c, Yosua Audric Matthew Sitorus d, Andriyanto Adhi Nugroho e a Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Email: 2010611116@mahasiswa.upnvj.ac.id b Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Email: 2010611144@mahasiswa.upnvj.ac.id c Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Email: 2010611136@mahasiswa.upnvj.ac.id d Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Email: 2010611112@mahasiswa.upnvj.ac.id e Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Email: andriyanto.adhi.n@upnvj.ac.id
Naskah diterima: 10 November 2023; revisi: 13 November 2023; disetujui: 17 November 2023 DOI: 10.55551/jip.v4i2.73

## Abstrak:
Penelitian  ini  menyoroti  pentingnya  melindungi  konsumen  dalam  industri  Fintech P2P  Lending  dan  mengusulkan  perbaikan  dalam  regulasi  yang  ada  untuk menciptakan  lingkungan  yang  lebih  aman  dan  adil  bagi  konsumen.  Dalam  era dimana  teknologi  dan  layanan  keuangan  semakin  terkait  erat,  perlindungan konsumen  adalah  hal  yang  sangat  penting  untuk  diperhatikan  dan  diperkuat  demi mendukung  perkembangan  positif  industri  Fintech  di  Indonesia.  Penelitian  ini merupakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif,  dengan  pendekatan  peraturan perundang-undangan  (statute  approach),  pendekatan  konseptual  (conceptual approach),  dan  pendekatan  kasus  (case  approach)  untuk  menganalisis  regulasi Fintech  P2P  Lending  di  Indonesia  dalam  memberikan  perlindungan  kepada konsumen  serta  mengenai  konsep  adaptasi  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  dalam  Peraturan  OJK  tentang  Layanan  Peer  To  Peer  Lending  yang diharapkan  dapat  memperkuat  perlindungan  konsumen  P2P  Lending.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OJK telah mengatur sektor ini, masih ada ketidakjelasan  dalam  status  Fintech  P2P  Lending  dan  perlunya  penegakan  hukum yang  lebih  kuat  terhadap  pelanggaran.  Adaptasi  konsep  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  dalam  Peraturan  OJK  menjadi  kunci  untuk  memberikan perlindungan  yang  lebih  efektif  kepada  konsumen  dalam  industri  Fintech  P2P Lending. Diperlukan pembentukan peraturan yang lebih rinci yang mengatur prinsip- prinsip  perlindungan  konsumen,  penyelesaian  sengketa,  sanksi,  dan  langkah- langkah pendukung perlindungan konsumen.
Kata  Kunci: Otoritas  Jasa  Keuangan,  Peer  To  Peer  Lending,  Perlindungan Konsumen, Teknologi Finansial
Konsep Pengadaptasian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Pojk Tentang Peer To Peer Lending Prisca Dwi Maylinda, Muhammad Rifqi, Safira Maharani Putri Utami, Yosua Audric Matthew Sitorus, Andriyanto Adhi Nugroho

## LATAR BELAKANG
Seiring  perkembangan  zaman  dan  juga teknologi  informasi,  terutama  internet, mengantarkan  pengaruh  besar  pada  kehidupan  manusia  yang  saat  ini  sangat bergantung  pada  kemajuan  teknologi.  Akibat  tingginya  pengguna  jasa  internet  di Indonesia juga berdampak pada tumbuh pesatnya Financial Technology (Fintech) di Indonesia. 1 Bank  Indonesia  mendefinisikan  Fintech  menggunakan  istilah  layanan keuangan  digital  yang  dimana  dalam  Pasal  1  Butir  14  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  23/6/PBI/2021  Tentang  Penyedia  Jasa  Pembayaran  menjelaskan  bahwa Layanan  Keuangan  Digital  merupakan  kegiatan  layanan  jasa  sistem  pembayaran dan keuangan yang dilakukan oleh penyedia jasa pembayaran yang menyelenggarakan  aktivitas  penatausahaan  sumber  dana,  yaitu  berupa  penerbitan uang  elektronik  melalui  kerja  sama  dengan  pihak  ketiga  dan  menggunakan  sarana dan  perangkat  teknologi  berbasis  mobile  atau  piranti  digital  lainnya  untuk  ekonomi digital dan keuangan inklusif. 2
Fintech  memiliki  berbagai  macam  jenis  yang  bergerak  pada  sektor pembiayaan dan investasi, antara lain Peer To Peer (P2P) Lending,  Crowdfunding, Supply  Chain  Finance dan  sebagainya.  Perubahan  era  digital  di  Indonesia  dapat dilihat  ketika  mulai  berkembangnya  layanan  keuangan  berbasis  teknologi  seperti P2P Lending. 3 Fintech  P2P Lending biasanya  memfasilitasi  pihak  yang membutuhkan  dana  pinjaman  dengan  para  pihak  yang  ingin  berinvestasi  dengan cara memberikan pinjaman. Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan Fintech P2P Lending di Indonesia sangat bervariasi, antara lain pinjaman modal usaha, pinjaman kendaraan bermotor, Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Perumahan Rakyat (KPR), hingga  pinjaman  untuk  biaya  kehidupan  sehari-hari.  Jumlah  penduduk  yang  besar serta  penetrasi  internet  yang  juga  semakin  tinggi  berhasil  mendorong  tumbuhnya industri  fintech  di  Indonesia.  Berdasarkan  data  yang  dihimpun  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  pada  November  2020  memaparkan  bahwa  terdapat  153
1 Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia ,” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (7 Agustus 2019): 145 –60, https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.
2 cnnindonesia.com,  “Kronologi  Viral  Dugaan  Pengguna  AdaKami  Bunuh  Diri,  OJK  Selidiki,”  2023, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230921073558-78-1001748/kronologi-viral-dugaan- pengguna-adakami-bunuh-diri-ojk-selidiki.
3 Ladi Wajuba,  Perdini Fisabilillah,  dan Nurul Hanifa, “Analisis Pengaruh Fintech  Lending Terhadap Perekonomian Indon esia,” Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship and Innovation 1, no. 3 (2021): 2721 –8287, https://doi.org/10.31960/ijoeei.v1i3.866.
Konsep Pengadaptasian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Pojk Tentang Peer To Peer Lending Prisca Dwi Maylinda, Muhammad Rifqi, Safira Maharani Putri Utami, Yosua Audric Matthew Sitorus, Andriyanto Adhi Nugroho
perusahaan fintech Lending yang diantaranya 36 perusahaan telah terdaftar dan 117 diantaranya baru terdaftar. Jumlah penyaluran pinjaman pada November 2020 telah mencapai  Rp124,40  triliun  yang  naik  sebesar  96,19%  jika  dibandingkan  dengan 2019 yang hanya mencapai Rp69,82 triliun. 4
Dalam pelaksanaan P2P Lending diatur serta diawasi oleh OJK yang memiliki fungsi  untuk  melakukan  pengaturan  serta  pengawasan  di  sektor  jasa  keuangan. OJK  telah  mengeluarkan  Peraturan  OJK  No.  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi (POJK No. 77/2016). Otoritas Jasa Keuangan dalam  melakukan  fungsi  pengawasan  terhadap  berjalannya  P2P Lending bersama dengan  Asosiasi  Fintech  Pendanaan  Bersama  Indonesia  (AFPI)  sebagai  mitra strategis.  AFPI  memiliki  wewenang  untuk  membuat  suatu  pedoman  perilaku  yang menjadi aturan tambahan yang belum diatur dalam POJK No.77/2016. 5
Namun,  walaupun  telah  didukung  dengan  peraturan  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  masih  terdapat  banyak  permasalahan  yang  tidak  bisa  diselesaikan  dengan POJK  No.  77/2016.  Berdasarkan  data  yang  dihimpun  oleh  Lembaga  Bantuan Hukum  Jakarta  (LBH  Jakarta)  meringkaskan  setidaknya  terdapat  beberapa  bentuk pelanggaran  dalam  praktik  P2P Lending ,  antara  lain  penagihan  dengan  cara  yang tidak  pantas  dengan  mempermalukan,  memaki,  dan  mengancam;  serta  bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tidak memiliki batas maksimal. 6 Hal ini menunjukan bahwa dalam praktik P2P Lending di Indonesia masih terdapat pengabaian hak-hak peminjam  atau  debitur  yang  merupakan  konsumen  dari  perusahaan  P2P Lending. Hal ini semakin miris karena pengaturan dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 serta UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum cukup untuk melindungi hak-hak konsumen dalam permasalahan tersebut.
Hal ini menjadi menarik untuk diteliti dan dilakukan analisis lebih lanjut karena masih terdapat kekurangan penelitian mengenai P2P Lending di Indonesia, terutama dari  sisi  perlindungan  konsumen  selaku  pengguna  jasa  tersebut.  Justru  dengan adanya  finansial  teknologi,  khususnya  dalam  bidang  pembiayaan  sangat  memiliki
4 Jamal  dan  Dona  Budi  Kharisma Wiwoho, Isu-Isu  Hukum  di  Sektor  Fintech (Malang:  Setara  Press, 2021).
5 Deza  Pasma  Juniar,  Agus  Suwandono,  dan  Helitha  Novianty  Muchtar,  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Peer  To  Peer  Lending  Atas  Perbuatan  Melawan  Hukum  Yang  Dilakukan  Oleh Debt Collector,” Widya Yuridika 3, no. 2 (27 November 2020): 107, https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1505.
6 M  Hadyan  Yunhas  Purba,  “Penguatan  Perlindungan  Konsumen  dalam  Industri  Peer  To  Peer Lending  di  Indonesia,”  Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum  22,  no.  3  (15  Desember  2020):  547–66, https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.17099.
Konsep Pengadaptasian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Pojk Tentang Peer To Peer Lending Prisca Dwi Maylinda, Muhammad Rifqi, Safira Maharani Putri Utami, Yosua Audric Matthew Sitorus, Andriyanto Adhi Nugroho
pengaruh  dengan  berbagai  sektor  lainnya.  Maka  dari  itu,  penelitian  ini  akan melakukan analisis terhadap prinsip umum dalam perlindungan konsumen, terutama dalam  P2P  Lending  dengan  mengacu  pada  peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia, yang  dituangkan  dalam  tulisan  berjudul  “ Konsep  Pengadaptasian  Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam POJK Tentang Peer To Peer Lending ”. Penelitian ini akan  membahas  mengenai  Regulasi  Fintech  P2P  Lending  Dalam  Memberikan Perlindungan  Kepada  Konsumen,  serta  Konsep  Adaptasi  Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam POJK Tentang Layanan Peer To Peer Lending .

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis normatif,  yaitu  penelitian  yang  mengkaji  dan  menganalisis  substansi  dari  berbagai data  sekunder  seperti  peraturan  perundang-undangan,  keputusan  pengadilan,  teori hukum,  dan  dapat  berupa  pendapat  para  sarjana  yang  berkaitan  dengan  materi yang  di  teliti. 7 Penelitian  ini  menggunakan  Pendekatan  Perundang-undangan ( Statute  Aprroach ),  Pendekatan  Konseptual  ( Conceptual  Approach ),  dan Pendekatan  Kasus  ( Case  Approach ).  Pendekatan  Perundang-undangan  adalah pendekatan  yang  dilakukan  dengan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan dengan  memperhatikan  struktur  norma  dalam  wujud  tata  urutan  atau  hierarki peraturan  perundang-undangan,  serta  keberadaan  norma  pada  sebuah  peraturan perundang-undangan  yang  bersifat  khusus  atau  umum. 8 Pendekatan  Konseptual dan  pendekatan  kasus  pada  penelitian  ini  digunakan  untuk  menguraikan  konsep Perlindungan  Konsumen  sebagai  kerangka  kerja  yang  dapat  diaplikasikan  secara konkret  dalam  konteks  regulasi  fintech  P2P  Lending  di  Indonesia.  Pendekatan Konseptual  membantu  dalam  pemahaman  mendalam  terhadap  prinsip-prinsip perlindungan konsumen, sementara pendekatan kasus memberikan ilustrasi konkret tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam situasi nyata di industri fintech P2P Lending.
Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari dua bahan hukum  yaitu  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan segala  dokumen  resmi  yang  memuat  ketentuan  hukum  yang  terkait  dengan  pokok permasalahan.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  yuridis  kualitatif.
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Press, 2009).
8 I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
Konsep Pengadaptasian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Pojk Tentang Peer To Peer Lending Prisca Dwi Maylinda, Muhammad Rifqi, Safira Maharani Putri Utami, Yosua Audric Matthew Sitorus, Andriyanto Adhi Nugroho
Data  penelitian  dianalisis  dengan  mempertimbangkan  permasalahan  yang  relevan dan merujuk pada kerangka teori yang telah ada. Proses analisis dilakukan dengan cara yang logis dan sistematis. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga  menghadirkan  studi  kasus  dan  contoh  konkret  tentang  bagaimana  prinsip- prinsip perlindungan konsumen dapat mengatasi permasalahan nyata dalam industri fintech  P2P  Lending.  Dalam  konteks  regulasi,  pendekatan  ini  memungkinkan penyusunan  peraturan  yang  lebih  relevan,  efektif,  dan  sesuai  dengan  dinamika pasar  serta  perkembangan  teknologi  terbaru  dalam  industri  ini.  Dengan  demikian, Perlindungan  Konsumen bukan hanya  menjadi  konsep  teoretis,  tetapi  juga menjadi landasan yang kuat bagi peraturan yang dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen dalam industri fintech P2P Lending di Indonesia.

## ANALISIS DAN DISKUSI
1.  Perkembangan  Regulasi  Fintech  P2P Lending Dalam  Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen
Seiring  dengan  terus  berkembangnya  fintech  hingga  saat  ini,  penting  untuk diimbangi  dengan  adanya  regulasi  dan  pengawasan  yang  terperinci  terhadap operasional bisnis ini. Berdasarkan Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  dijelaskan  bahwa  peran  OJK  adalah untuk  mengelola  sistem  pengaturan  dan  pengawasan  terintegrasi  terhadap  seluruh aktivitas dalam sektor jasa keuangan. OJK bertanggung jawab atas pengaturan  dan pengawasan  terhadap  pertumbuhan  fintech,  termasuk  fintech  startup,  yang merupakan  bagian  dari  sektor  jasa  keuangan,  baik  dalam  Industri  Keuangan  Bank (IKB) maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). 9
Pengaturan mengenai pengawasan OJK terhadap fintech pada mulanya diatur dalam  POJK nomor  1/POJK.07/2013  terkait Perlindungan  Konsumen di  sektor  jasa keuangan. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 1/POJK.07/2013  mengenai  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan,  tidak dijelaskan bahwa Fintech berbasis P2P Lending termasuk dalam pelaku komersial di sektor  jasa  keuangan.  Banyak  orang  tidak  menyadari  bahwa  Fintech  P2P Lending tidak  termasuk  di  dalam  kategori  ini.  Namun,  Fintech  P2PL  harus  mematuhi ketentuan perlindungan konsumen yang telah ditetapkan oleh OJK untuk mencegah
9 Ernama  Santi,  Budiharto,  dan  Hendro  Saptono,  “Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Terhadap Financial Technology ( Peraturan Otoritas Jas a Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016),” Diponegoro Law Journal 6, no. 3 (2017): 1 –20.
Konsep Pengadaptasian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Pojk Tentang Peer To Peer Lending Prisca Dwi Maylinda, Muhammad Rifqi, Safira Maharani Putri Utami, Yosua Audric Matthew Sitorus, Andriyanto Adhi Nugroho
terjadinya  kekosongan  hukum.  Hal  ini  diatur  dalam  POJK  nomor  77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 10
Mengenai pengawasan, salah satu aspek fundamental yang perlu diperhatikan oleh  OJK  adalah  "keterbukaan".  Terkait  dengan  isu  keterbukaan  tersebut, setidaknya  ada  beberapa  hal  yang  harus  menjadi  perhatian  utama  bagi  OJK. Pertama,  terkait  dengan  keharusan  bagi  seluruh  perusahaan  fintech  untuk melakukan  pendaftaran  badan  usahanya  kepada  OJK.  Hal  ini  telah  diatur  dalam Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  mengenai  Layanan Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi.  Kedua,  terkait  dengan kewajiban bagi seluruh perusahaan fintech untuk secara berkala melaporkan situasi bisnisnya kepada OJK, termasuk memberikan informasi transparan mengenai dana yang mereka kelola. Ketiga, terkait dengan instrumen khusus yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan kerahasiaan data. 11
Selain  itu  para  penyedia  layanan  P2P Lending harus  mematuhi  dan menerapkan  prinsip-prinsip  dasar  perlindungan  pengguna  yang  diatur  dalam  Pasal 41  POJK  10/POJK.01/2022.  Prinsip-prinsip  ini  meliputi  kerahasiaan  data  debitur, keamanan  data  debitur,  transparansi,  perlakuan  adil  terhadap  setiap  debitur,  dan mekanisme  penyelesaian  sengketa  dengan  asas  trilogi  peradilan. 12 perprSecara normatif, OJK memiliki tiga visi utama yaitu menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan  yang  terpercaya,  mewujudkan  industri  jasa  keuangan  sebagai  pilar perekonomian  nasional  yang  berdaya  saing  global,  dan  melindungi  kepentingan konsumen dan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan umum. 13
Merujuk  Pasal  31  Ayat  (1)  POJK  Nomor  13/POJK.02/2018,  terdapat  prinsip dasar yang harus diikuti dalam perlindungan konsumen. Prinsip ini mengindikasikan bahwa pihak yang memberikan dana untuk penyelenggaraan pinjaman online harus memenuhi dan tunduk pada prinsip dasar perlindungan konsumen. Hal ini diperlukan agar perlindungan konsumen dapat berlangsung secara efektif, yaitu:
10 Ernama Santi, Budiharto, dan Saptono.
11 Nuzul  Rahmayani,  “Tinjauan  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Terkait  Pengawasan  Perusahaan Berbasis  Financial  Technology  di  Indonesia,” Pagaruyuang  Law  Journal 2,  no.  1  (2018):  24 –41, www.hukumonline.com.
12 “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.01/2022”.
13 Aisyah  Ayu  Musyafah,  “Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Dalam  Hal  Perlindungan  Nasabah Pada  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah,” Law,  Development  and  Justice  Review 2,  no.  2  (13 November 2019): 194 –211, https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i2.6316.
Konsep Pengadaptasian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Pojk Tentang Peer To Peer Lending Prisca Dwi Maylinda, Muhammad Rifqi, Safira Maharani Putri Utami, Yosua Audric Matthew Sitorus, Andriyanto Adhi Nugroho
a.  Transparansi,  Prinsip  transparansi  dalam  konteks  penyelenggaraan pinjaman  online  mengacu  pada  kewajiban  pemberi  dana  untuk menyediakan  informasi  yang  terang,  jelas,  dan  mudah  dipahami  oleh penerima  dana.  Tujuan  dari  penerapan  transparansi  adalah  untuk menciptakan  kejelasan  dalam  setiap  program  atau  kegiatan  yang dijalankan.  Hal  ini  memiliki  signifikansi  penting  agar  konsumen  memiliki pemahaman menyeluruh terhadap produk yang akan dipresentasikan.
b.  Perlakuan  yang  adil,  Liang  Gie mengidentifikasi  karakteristik atau  sifat  adil sebagai  berikut: 14 Adil  (justice),  sesuai  dengan  hukum  (legal),  sah  secara hukum  (lawful),  tidak  memihak  (impartial),  kesetaraan  hak  (equal),  pantas (fair),  moral  secara  wajar  (equitable),  atau  benar  secara  moral  (righteous). Prinsip  ini  menekankan  pentingnya  agar  penyelenggara  pemberi  dana bersikap  adil  dan  tidak  melakukan  diskriminasi  terhadap  penerima  dana dengan memberikan layanan yang berbeda kepada debitur.
c.  Keandalan, makna dari keandalan dalam prinsip ini adalah segala hal yang mampu  memberikan  layanan  yang  tepat  dan  konsisten  melalui  sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang dapat diandalkan. 15
d.  Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, prinsip ini bertujuan untuk memastikan kerahasiaan dan keamanan data konsumen. Penyelenggara  diizinkan  menggunakan  data  dan  informasi  hanya  sesuai dengan  kepentingan  dan  tujuan  yang  telah  disetujui  oleh  penerima  dana. Penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab untuk melakukan sertifikasi  sistem  elektronik  yang  mereka  kelola  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e.  Penanganan  pengaduan  serta  penyelesaian  sengketa  konsumen  secara sederhana,  cepat,  dan  biaya  terjangkau,  pada  prinsip  dasarnya, penyelenggara  pinjaman  online  diwajibkan  untuk  menyediakan  layanan pengaduan  bagi  penerima  dana  agar  dapat  menyelesaikan  masalah  yang mereka hadapi.
14 The Liang Gie, Teori-Teori Keadilan (Yogyakarta: Supersukses, 1982).
15 A Heru Nuswanto Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian  Pinjaman  Online,” Digilib.Uin-Suka.Ac.Id 7,  no.  2  (2021):  591 –608,  http://digilib.uin- suka.ac.id/26765/2/10340154_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.
Konsep Pengadaptasian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Pojk Tentang Peer To Peer Lending Prisca Dwi Maylinda, Muhammad Rifqi, Safira Maharani Putri Utami, Yosua Audric Matthew Sitorus, Andriyanto Adhi Nugroho
Dalam  Pedoman  Perilaku  ini,  juga  dijelaskan  tentang  konsekuensi  yang  akan diberlakukan  kepada  penyelenggara  fintech  peer-to-peer Lending yang  melanggar ketentuan-ketentuan  yang  ada.  Sanksi  akan  diberlakukan  sesuai  dengan  prosedur pengenaan  sanksi  yang  telah  ditetapkan  oleh  Majelis  Etika  Asosiasi  setelah berdiskusi  dengan  OJK.  Jenis  sanksi  yang  mungkin  diterapkan  adalah  sebagai berikut:
a.  Teguran tertulis;
b.  Publikasi  nama  anggota  dan  ketentuan  yang  dilanggar  kepada  Otoritas Jasa Keuangan dan kepada masyarakat;
c.  Pemberhentian sementara dari keanggotaan Asosiasi; dan
d.  Pemberhentian tetap dari keanggotaan Asosiasi.
Selain  upaya  pencegahan,  terdapat  tindakan  penindakan  yang  dilakukan terhadap  konsumen  untuk  melawan  praktik  pemberian  pinjaman  yang  merugikan dari  fintech  peer-to-peer Lending yang  tidak  sah.  Salah  satu  contohnya  adalah dengan  tindakan  pemblokiran  dan  penegakan  hukum  yang  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  perlindungan  konsumen.  Pada  prinsipnya,  hingga  saat  ini,  OJK  belum memiliki payung hukum yang khusus untuk melaksanakan tindakan ini. Namun, ada Satgas  Waspada  Investasi  (SWI)  yang  dibentuk  berdasarkan  "Keputusan  Dewan Komisioner  OJK  No.  01/Kdk.01/2015  tentang  Pembentukan  Satuan  Tugas Penanganan  Dugaan  Tindakan  Melawan  Hukum  Di  Bidang  Penghimpunan  Dana Masyarakat  Dan  Pengelolaan  Investasi",  yang  dapat  melaksanakan  tindakan pemblokiran  ini  sebagai  tindakan  penindakan  perlindungan  konsumen  terhadap fintech  peer-to-peer Lending yang  tidak  sah.  Melihat  POJK  No.  1/POJK.07/2013, perlindungan  konsumen  yang  didasarkan  pada  peraturan  ini  dianggap  tidak  dapat memberikan  perlindungan  yang  menyeluruh  kepada  konsumen.  Hal  ini  disebabkan karena  regulasi  ini  hanya  sebatas  POJK,  yang  mengakibatkan  penegakan  hukum terhadap  fintech  peer-to-peer Lending yang  tidak  sah  menjadi  terbatas,  seperti sanksi yang hanya sebatas sanksi administratif berupa pencabutan izin. 16
Saat  ini  dalam  menjalankan  tugasnya  terhadap  perlindungan  konsumen  di sektor  jasa  keuangan,  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  kewenangan  melaksanakan tugasnya  telah  membentuk  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor
16 Rovita  Ayuningtyas,  “Perlindungan  Konsumen  Asuransi  Pasca  Terbentuknya  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,” Jurnal Repertorium , no. 3 (2015): 1 –17.
Konsep Pengadaptasian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Pojk Tentang Peer To Peer Lending Prisca Dwi Maylinda, Muhammad Rifqi, Safira Maharani Putri Utami, Yosua Audric Matthew Sitorus, Andriyanto Adhi Nugroho
Jasa  Keuangan  (POJK  6/2022)  sebagai  pengganti  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013. 17 Pasal  2  POJK  6/2022  menyatakan  bahwa perlindungan  konsumen  dan  masyarakat  di  sektor  jasa  keuangan  menerapkan prinsip sebagai berikut: 18
1.  Edukasi yang memadai;
2.  Keterbukaan dan transparanfi informasi;
3.  Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
4.  Perlindungan aset, privasi, dan data konsumen; dan
5.  Penanganan  pengaduan  dan  penyelesaian  sengketa  yang  efektif  dan efisien.
Isi perbaikan untuk memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat yang termaktub  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  6/POJK.07/2022 tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Masyarakat  di  Sektor  Jasa  Keuangan meliputi: 19
1.  Pendekatan  pengaturan  pada  siklus  hidup  produk  dan  atau  layanan (product  life  cycle)  yang  semakin  mengoptimalkan  upaya  perlindungan konsumen  dan  masyarakat  sejak  desain  produk  dan  atau  layanan  hingga penanganan dan penyelesaian sengketa;
2.  Penguatan  prinsip  perlindungan  konsumen  dan  masyarakat  antara  lain mewajibkan  PUJK  melaksanakan  “edukasi  yang  memadai”  sehingga meningkatkan  kemampuan  konsumen  dan  masyarakat  dalam  memilih produk dan layanan sektor jasa keuangan;
3.  Penguatan  penerapan  prinsip  keterbukaan  dan  transparansi  informasi melalui  pengaturan  bentuk,  tata  cara  dan  pengecualian  penyampaian ringkasan informasi produk dan layanan;
4.  Penguatan dukungan terhadap konsumen dan atau masyarakat disabilitas dan  lanjut  usia,  serta  peningkatan  perlindungan  data  dan  informasi konsumen;
17 Ayuningtyas.
18 “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan” (n.d.).
19 Humas  OJK/UN,  “OJK  Terbitkan  Aturan  Baru  Perlindungan  Konsumen,”  2023, https://setkab.go.id/ojk-terbitkan-aturan-baru-perlindungankonsumen/.
Konsep Pengadaptasian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Pojk Tentang Peer To Peer Lending Prisca Dwi Maylinda, Muhammad Rifqi, Safira Maharani Putri Utami, Yosua Audric Matthew Sitorus, Andriyanto Adhi Nugroho
5.  Kewajiban  untuk  memberikan  waktu  yang  cukup  bagi  konsumen  untuk memahami  perjanjian  sebelum  ditandatangani  atau  masa  jeda  setelah penandatanganan  perjanjian  terhadap  produk  dan  layanan  yang  memiliki jangka waktu yang panjang dan atau bersifat kompleks;
6.  Kewajiban  merekam  apabila  penawaran  produk  dan  atau  layanan dilakukan melalui sarana komunikasi pribadi dengan suara dan atau video;
7.  Penegasan  kewenangan  OJK  dalam  melakukan  perlindungan  konsumen termasuk  pengawasan  market  conduct  sebagai  wujud  implementasi  pasal 28 sampai dengan 30 Undang-Undang OJK;
8.  Kewajiban  pembentukan  unit  atau  fungsi  perlindungan  konsumen  dan masyarakat;
9.  Kewajiban penyampaian laporan penilaian sendiri oleh PUJK kepada OJK terkait pemenuhan ketentuan perlindungan konsumen.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  ini  mewajibkan  Pelaku  Usaha  Jasa Keuangan  (PUJK)  untuk  mematuhi  prinsip-prinsip  perlindungan  konsumen  dan masyarakat.  Prinsip-prinsip  ini  meliputi  aspek-aspek  seperti  pendidikan  yang memadai,  pengungkapan  dan  keterbukaan  informasi  mengenai  produk  dan/atau layanan, perlakuan yang adil dan etika bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan terhadap  aset,  privasi,  dan  kepatuhan  terhadap  perundang-undangan.  Selain  itu, regulasi  ini  bertujuan  untuk  memastikan  perlindungan  yang  efektif  bagi  konsumen dan  masyarakat,  menjaga  kepercayaan  konsumen,  serta  memastikan  kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. 20
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  memainkan  peran  penting  dalam mengatur industri keuangan digital di Indonesia, termasuk model bisnis peer-to-peer Lending (P2P Lending ). Namun, banyak pihak berpendapat bahwa POJK saja tidak cukup  sebagai  landasan  hukum  yang  memadai  untuk  penyelenggaraan  keuangan digital,  terutama  mengingat  seringnya  revisi  pada  POJK  terkait  P2P Lending. Pertama-tama, POJK mungkin tidak mencakup semua aspek yang diperlukan untuk mengatur  dinamika  yang  terus  berubah  dalam  industri  keuangan  digital  utamanya mengenai perlindungan konsumen. Kemajuan teknologi dan model bisnis baru dapat
20 Y  Anisa  dan  M.A  Syahrin,  “Pelaksanaan  Peraturan  OJK  RI  No.  6/POJK.07/2022  Tentang Perl indungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Online di Kota Pekanbaru” 2, no. 1 (2023): 312 –34.
Konsep Pengadaptasian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Pojk Tentang Peer To Peer Lending Prisca Dwi Maylinda, Muhammad Rifqi, Safira Maharani Putri Utami, Yosua Audric Matthew Sitorus, Andriyanto Adhi Nugroho
menghasilkan  tantangan  dan  situasi  baru  yang  belum  diakomodasi  dalam  POJK yang  ada.  Kedua,  revisi  yang  sering  terjadi  pada  POJK  tentang  belum  secara spesifik  mengatur  mengenai  P2P Lending sehingga  dalam  hal  ini  menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen sebagai wujud perlindungan bagi mereka.
Tentu saja, berbeda dengan lembaga keuangan perbankan atau asuransi yang memiliki  landasan  hukum  sebanding  dengan  undang-undang.  Karena  belum  ada regulasi  yang  dapat  memberikan  perlindungan  yang  memadai  bagi  konsumen fintech peer-to-peer Lending , maka faktor ini (faktor hukum) dianggap sebagai salah satu  faktor  yang  mempengaruhi  kurang  efektifnya  penegakan  hukum  dalam mengatasi  permasalahan  yang  muncul  akibat  praktik  predatory Lending di  fintech peer-to-peer  Lending. Oleh  karena  itu,  untuk  mengurangi  permasalahan  yang dihadapi oleh masyarakat saat ini, sangat penting untuk memiliki regulasi baru yang mengatur kegiatan keuangan digital.

## 2.  Konsep  Adaptasi  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dalam  POJK Tentang Layanan Peer To Peer Lending
Pada  implementasi  fintech  P2P Lending ,  konsep  prinsip-prinsip  umum perlindungan  konsumen  dalam  POJK  sangat  penting.  Penyedia  layanan  harus mematuhi  prinsip-prinsip  ini  sebagai  langkah  preventif  dan  represif  untuk memastikan  keamanan,  keadilan,  dan  kepercayaan  konsumen.  Dengan  menjaga kerahasiaan  data,  keamanan,  transparansi,  perlakuan  yang  adil,  dan  mekanisme penyelesaian  sengketa,  P2P Lending dapat  menciptakan  rasa  aman  dan  keadilan bagi  konsumen.  Penyesuaian  hukum  perlindungan  konsumen  dalam  POJK  juga penting,  bersamaan  dengan  implementasi  praktik  terbaik  internasional  untuk melindungi  kepentingan  konsumen.  Secara  keseluruhan,  tujuannya  adalah  untuk membentuk  jalur  yang  dapat  diandalkan  dalam  menangani  masalah  atau  keluhan serta membangun kepercayaan dan keyakinan dalam industri P2P Lending. 21
Regulasi  terkait  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Fintech  atau Fintech  P2PL  berakar  pada  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor: 1/POJK.07/2013  yang  mengenai  Perlindungan  Konsumen  dalam  sektor  jasa keuangan.  OJK  sedang  merencanakan  perubahan  aturan-aturan  tertentu  untuk menjadikan regulasi sektor Fintech lebih sesuai dengan realitas di lapangan. Dalam
21 Naufan Mufti Sudarmono, “Adaptasi Regulasi Persaingan Usaha dalam Bidang Perbankan Digital,”
Jurnal Studia Legalia 4, no. 01 (30 Mei 2023): 60 –71, https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.65.
Konsep Pengadaptasian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Pojk Tentang Peer To Peer Lending Prisca Dwi Maylinda, Muhammad Rifqi, Safira Maharani Putri Utami, Yosua Audric Matthew Sitorus, Andriyanto Adhi Nugroho
POJK  nomor  1/POJK.07/2013  mengenai  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan,  tidak  disebutkan  Fintech  P2P Lending sebagai  pelaku  komersial  di bidang  jasa  keuangan.  Banyak  yang  mungkin  tidak  menyadari  bahwa  Fintech  P2P Lending juga termasuk di dalamnya. Tetapi, Fintech P2PL tetap harus tunduk pada ketentuan perlindungan konsumen yang dikeluarkan oleh OJK,  sebagaimana diatur dalam  POJK  nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis Teknologi Informasi. 22
POJK  No.  77/2016  memberikan  wewenang  untuk  memberlakukan  sanksi terhadap Fintech P2PL jika mereka melanggar aturan, yang meliputi teguran tertulis, denda,  pembatasan  dalam  beroperasi,  pembekuan  kegiatan,  dan  bahkan pencabutan  izin  usaha.  Sementara  itu,  Asosiasi  Teknologi  Finansial  Indonesia memiliki  rencana  untuk  membangun  mekanisme  pusat  data  digital  bersama  yang mencakup daftar debitur yang menghadapi masalah pembayaran. Data ini nantinya dapat  digunakan  secara  bersama-sama  di  sektor  keuangan  untuk  menilai  kualitas kredit  dari  setiap  nasabah.  Selain  itu,  Asosiasi  Teknologi  Finansial  Indonesia  juga akan  melaksanakan  berbagai  program  sertifikasi  untuk  karyawan  dan  anggota asosiasi  mereka,  termasuk  program  sertifikasi  yang  fokus  pada  penagihan pinjaman. 23
Salah  satu  cara  untuk  melindungi  konsumen  secara  hukum  adalah  melalui pengembangan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  efisien.  Penyelesaian sengketa  seharusnya  mengikuti  prinsip-prinsip  hukum  acara  perdata,  yaitu  harus cepat, sederhana, dan biaya terjangkau. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah penyelesaian sengketa antara konsumen dan lembaga jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan No. 61/POJK.07/2020 mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sektor Jasa Keuangan. Lembaga Alternatif Penyelesaian  Sengketa  menjadi  unik  sebab  lembaga  tersebut  didirikan  oleh lembaga  jasa  keuangan  dengan  koordinasi  dari  asosiasinya  sendiri.  Lembaga  ini beroperasi sebagai s elf-regulatory organization (SRO), dengan kata lain, lembaga ini memiliki otoritas untuk merumuskan aturan sendiri terkait pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen yang melibatkan lembaga jasa keuangan. 24
22 Wiwoho, Isu-Isu Hukum di Sektor Fintech .
23 Rati Maryani Palilati, “Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan,” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 5, no. 1 (27 April 2017): 49, https://doi.org/10.29303/ius.v5i1.414.
24 A.Z. Nasution, Konsumen dan Hukum (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).
Konsep Pengadaptasian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Pojk Tentang Peer To Peer Lending Prisca Dwi Maylinda, Muhammad Rifqi, Safira Maharani Putri Utami, Yosua Audric Matthew Sitorus, Andriyanto Adhi Nugroho
Perlindungan konsumen di sektor keuangan digital khususnya untuk pengguna layanan  P2P Lending pada  dasarnya  didasarkan  pada  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen.  Menurut  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen,  perlindungan  konsumen  adalah  usaha-usaha  yang  bertujuan  untuk menjamin  adanya  kepastian  hukum  demi  memberikan  perlindungan  kepada konsumen. Dengan kata lain, perlindungan konsumen adalah kerangka hukum yang diciptakan  oleh  lembaga  pemerintah  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  dan menjamin  kepastian  hukum  bagi  konsumen  dalam  menghadapi  berbagai  sengketa atau  permasalahan  yang  mungkin  timbul  karena  merasa  dirugikan  oleh  pelaku usaha. 25 Cakupan  perlindungan  konsumen  sangat  luas,  mencakup  perlindungan terhadap  barang  dan/atau  jasa  mulai  dari  saat  konsumen  memperoleh  barang dan/atau jasa hingga akibat-akibat yang timbul akibat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut. 26
Dikeluarkanya  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013 mengenai  Perlindungan  Konsumen  bagian  Jasa  Keuangan  yaitu  sebuah perlindungan  yang  diserahkan  oleh  OJK.  Wujud  perlindungan  yang  diatur  dalam POJK  1/2013  berbentuk  perlindungan  pencegahan  represif. 27 Namun  demikian, terdapat  ambiguitas  dan  inkonsistensi  peraturan  mengenai  perlindungan  dan pelaksanaan  P2P Lending di  Indonesia.  Terlepas  dari  kesempurnaan  peraturan yang  saling  melengkapi,  sejatinya  konsumen  tidak  mendapatkan  perlindungan maksimal dari pelaksanaan peraturan tersebut.
Faktanya,  dilansir  dari  cnnindonesia.com  Pengguna  pinjaman  online  (pinjol) AdaKami diduga bunuh diri usai diteror penagih utang ( debt collector / DC). 28 Hal ini disambut baik oleh OJK dengan langsung memanggil tim AdaKami untuk menjalani beberapa  pemeriksaan.  Pun  apabila  melihat  dari  databoks.katadata.co.id,  melansir bahwa Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Juni 2023 nilai total utang pinjol  yang  masih  berjalan  ( outstanding  loan )  secara  nasional  mencapai  Rp52,7 triliun, tumbuh sekitar 19% dibanding Juni tahun lalu. Dengan nilai total kredit macet
25 Achmad Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
26 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, n.d.).
27 Bahir  Mukhammad  dan  M.Hudi  Asrori  S,  “Kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Terhadap  Ganti Kerugian  Nasabah  Bank  Yang  Belum  Dibayar  Pihak  Bank ,” Jurnal  Privat  Law 5,  no.  1  (2  Februari 2017): 35, https://doi.org/10.20961/privat.v5i1.19342.
28 cnnindonesia.com, “Kronologi Viral Dugaan Pengguna AdaKami Bunuh Diri, OJK Selidiki.”
Konsep Pengadaptasian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Pojk Tentang Peer To Peer Lending Prisca Dwi Maylinda, Muhammad Rifqi, Safira Maharani Putri Utami, Yosua Audric Matthew Sitorus, Andriyanto Adhi Nugroho
pinjol  secara  nasional  mencapai  Rp1,73  triliun  per  Juni  2023,  dimana  rasionya mencapai 3,29% dari total utang pinjol yang berjalan pada bulan tersebut. 29
Hal  ini  tentu  menjadi  dasar  bahwa  peraturan  OJK  saat  ini  mengenai  P2P Lending belum  maksimal  dan  efektif.  Pasalnya  selain  peraturan  yang  ada  belum setingkat  dengan undang-undang,  peraturan tersebut  masih  diatur dalam beberapa aturan OJK terpisah. Sehingga pelaksanaan dari pada masing-masing peraturan ini tidak  berjalan  secara  sentralistik  meskipun  masih  dibawah  naungan  lembaga  OJK. Tentunya  hal  ini  menjadi  dasar  kuat  bahwa  peraturan  P2P Lending yang  diatur dalam  POJK  harus  segera  dibenahi  dengan  mengadopsi  prinsip  dan  konsep perlindungan  konsumen  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.
Sampai saat ini, belum ada perlindungan atau sanksi yang diberikan oleh OJK terhadap  layanan  fintech  yang  beroperasi  tanpa  izin  ( ilegal )  menurut  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen.  Melalui  penerapan  sanksi  dan  tindakan  yang tegas, dapat dihasilkan perlindungan yang lebih baik bagi pengguna layanan fintech P2PL.  Secara  hukum,  OJK  hanya  memiliki  kewenangan  untuk  memberlakukan sanksi  administratif  kepada  fintech  P2PL  yang  melanggar  peraturan  yang  telah diatur oleh OJK, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. 30 Pada  celah  seperti  ini  lah  undang-undang  perlindungan konsumen perlu untuk diadopsi secara substansial dan konseptual.
POJK P2P Lending merupakan hal yang urgen untuk saat ini, melihat dari pada eksistensi P2P Lending sudah sangat meningkat di kalangan masyarakat. Dalam hal undang-undang  perlindungan  konsumen  memandu  pembentukan  POJK  tentang P2P Lending dilandasi  pada  kemanfaatan  undang-undang  perlindungan  konsumen sebagai berikut : 31
(a) Memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh konsumen,
(b) Melindungi konsumen lain agar mereka tidak mengalami kerugian serupa,
29 databoks.katadata.co.id,  “Tren  Kredit  Macet  Pinjol  Meningkat  pada  Semester  I  2023,”  2023, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/23/tren-kredit-macet-pinjol-meningkat-pada- semester-i-2023.
30 Lintang Dianing Sarastri Ardita et al., “Perlindungan konsumen bagi pemberi pinjaman” 10, no. April (2022): 135 –43, https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/60476/35309.
31 NHT Siahaan, Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk (Jakarta: Panta Rei, 2005).
Konsep Pengadaptasian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Pojk Tentang Peer To Peer Lending Prisca Dwi Maylinda, Muhammad Rifqi, Safira Maharani Putri Utami, Yosua Audric Matthew Sitorus, Andriyanto Adhi Nugroho
(c) Mendorong pelaku usaha untuk lebih memperhatikan kepentingan konsumen dan menunjukkan sikap positif terhadap masyarakat,
(d) Menggunakan pengaduan sebagai acuan dan titik awal untuk meningkatkan kualitas produk serta mengatasi kelemahan lainnya, dan
(e) Mencegah adanya persaingan yang tidak fair.
Pun  dalam  undang-undang  perlindungan  konsumen  terdapat  prinsip Pertanggungjawaban dalam Perlindungan Konsumen dan seharusnya dimuat dalam POJK tentang P2P L, yang diantaranya yaitu : 32
(1) Prinsip Liability Based On Fault
Prinsip  kewajiban  berdasarkan  kesalahan  ( liability  based  on  fault )  adalah prinsip  yang  umumnya  berlaku  dalam  hukum  pidana  dan  perdata.  Prinsip ini dipegang kuat dalam KUHPdt, khususnya dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367.  Prinsip  ini  menyatakan  bahwa  seseorang  hanya  dapat  diminta pertanggungjawaban  hukum  jika  terdapat  unsur  kesalahan  dalam tindakannya. Prinsip ini juga mensyaratkan pemenuhan empat elemen inti, yaitu a) adanya perbuatan; b) adanya unsur kesalahan; c) adanya kerugian yang  timbul;  d)  adanya  hubungan  sebab-akibat  antara  kesalahan  dan kerugian tersebut.

## (2) Prinsip Strict Liability
Prinsip  tanggung  jawab  mutlak  sering  dianggap  serupa  dengan  prinsip tanggung jawab absolut ( absolute liability ), meskipun ada perbedaan yang dicatat  oleh  beberapa  ahli.  Menurut  pandangan  tertentu,  prinsip  tanggung jawab  mutlak  ( strict  liability )  adalah  prinsip  tanggung  jawab  yang  tidak memandang  kesalahan  sebagai  faktor  penentu.  Namun,  ada  situasi tertentu di mana seseorang dapat dibebaskan dari tanggung jawab, seperti dalam  kasus  keadaan  force  majeure.  Di  sisi  lain,  prinsip  tanggung  jawab mutlak  ( absolute  liability )  adalah  prinsip  yang  mengharuskan  tanggung jawab tanpa mempertimbangkan kesalahan dan tanpa ada pengecualiannya.
32 F ransiska Novita Eleanora, “Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Tentang Perlindungan Konsumen,” Jurnal Kartha Bhayangkara 12, no. 2 (2018): 207 –28.
Konsep Pengadaptasian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Pojk Tentang Peer To Peer Lending Prisca Dwi Maylinda, Muhammad Rifqi, Safira Maharani Putri Utami, Yosua Audric Matthew Sitorus, Andriyanto Adhi Nugroho

## (3) Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Patut
Penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak dapat mencakup penyelesaian  melalui  pengadilan  atau  di  luar  pengadilan.  Namun, terkadang, penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh para pihak dianggap tidak adil, terutama jika ada ketidakseimbangan dalam kedudukan mereka. Ketidakseimbangan  ini  sering  terlihat  dalam  hubungan  antara  konsumen dan  pelaku  usaha.  Untuk  mengatasi  ketidakseimbangan  ini,  Undang- Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  telah diperkenalkan.  Upaya  telah  dilakukan  untuk  menciptakan  keseimbangan antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  dengan  menetapkan  hak,  kewajiban, dan  tanggung  jawab  pelaku  usaha  serta  melarang  penggunaan  klausula baku tertentu dalam perjanjian.
Dengan  adanya  prinsip-prinsip  pada  undang-undang  perlindungan  konsumen, pembentukan  POJK  tentang  P2P Lending sepatutnya  mengindahkan  ketentuan tersebut  sebagai  langkah  preventif  dalam  memberikan  perlindungan  kepada masyarakat maupun kepada lender sebagai konsumen dalam layanan P2P Lending . POJK  tentang  P2P Lending tidak  akan  menentang  POJK  lain  yang  sejalan dengannya,  seperti  POJK  No.  1/POJK.07/2013,  dan  6/POJK.07/2022,namun  justru dengan  adanya  POJK  tentang  P2P Lending ini  nantinya  akan  menjadi  penerang atas  banyaknya  peraturan  yang  digunakan  sebagai  dasar  pelaksanaan  dan perlindungan konsumen layanan P2P Lending di Indonesia.

## KESIMPULAN
Regulasi  fintech  P2P  Lending  di  Indonesia  telah  mengalami  perkembangan yang  signifikan,  dengan  OJK  sebagai  lembaga  pengawas  yang  bertanggung  jawab dalam  mengatur  dan  mengawasi  sektor  ini.  Meskipun  demikian,  masih  terdapat beberapa  kekurangan  dalam  perlindungan  konsumen,  seperti  ketidakjelasan  status fintech  P2P  Lending  dalam  Peraturan  OJK  Nomor  6/POJK.07/2022  tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. OJK perlu terus memperbaiki  regulasi  dan  pengawasan  untuk  memastikan  perlindungan  konsumen yang lebih  baik. Selain itu,  penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam industri fintech  P2P  Lending  juga  perlu  diperkuat,  termasuk  dalam  hal  pemblokiran  dan penegakan hukum terhadap praktik ilegal.
Konsep Pengadaptasian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Pojk Tentang Peer To Peer Lending Prisca Dwi Maylinda, Muhammad Rifqi, Safira Maharani Putri Utami, Yosua Audric Matthew Sitorus, Andriyanto Adhi Nugroho
Konsep  adaptasi  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dalam  POJK tentang  layanan  P2P  Lending  menjadi  kunci  untuk  memberikan  perlindungan  yang lebih  efektif  kepada  konsumen  dalam  industri  fintech  P2P  Lending.  Penyesuaian hukum  perlindungan  konsumen  dalam  POJK  perlu  dilakukan  untuk  memastikan bahwa prinsip-prinsip perlindungan konsumen, seperti transparansi, perlakuan yang adil,  dan  penyelesaian  sengketa  yang  efisien  menjadi  bagian  integral  dari  regulasi tersebut.  Selain  itu,  perlu  diperhatikan  prinsip  pertanggungjawaban  dalam penyelesaian  sengketa,  yang  dapat  memberikan  keadilan  bagi  konsumen.  Oleh karena  itu,  penting  untuk  dibentuk  suatu  POJK  yang  mengatur  khusus  terkait perlindungan  konsumen  dalam  fintech  P2P  Lending.  POJK  ini  dapat  menguraikan dengan  lebih  rinci  prinsip-prinsip  perlindungan  konsumen,  tata  cara  penyelesaian sengketa,  sanksi  bagi  pelanggar,  dan  langkah-langkah  lain  yang  mendukung perlindungan  konsumen  yang  lebih  baik.  Dengan  mengadopsi  prinsip-prinsip perlindungan  konsumen  yang  kuat  dan  mengintegrasikannya  ke  dalam  regulasi fintech P2P Lending, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi konsumen dalam industri ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Anisa,  Y,  dan  M.A  Syahrin.  “Pelaksanaan  Peraturan  OJK  RI  No.  6/POJK.07/2022
Tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Masyarakat  di  Sektor  Jasa  Keuangan Online di Kota Pekanbaru” 2, no. 1 (2023): 312–34.
Ardita,  Lintang  Dianing  Sarastri,  Dosen  Fakultas,  Hukum  Universitas,  dan  Sebelas Maret.  “Perlindungan  konsumen  bagi  pemberi  pinjaman”  10,  no.  April  (2022): 135 –43. https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/60476/35309.
Ayuningtyas,  Rovita.  “Perlindungan  Konsumen  Asuransi  Pasca  Terbentuknya
Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan.”
Jurnal Repertorium , no. 3 (2015): 1 –17.
Benuf,  Kornelius,  Siti  Mahmudah,  dan  Ery  Agus  Priyono.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Keamanan  Data  Konsumen  Financial  Technology  Di  Indonesia .” Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum 3,  no.  2  (7  Agustus  2019):  145 –60.
https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.
cnnindonesia.com.  “Kronologi  Viral  Dugaan  Pengguna  AdaKami  Bunuh  Diri,  OJK Selidiki,”  2023.  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230921073558-78- 1001748/kronologi-viral-dugaan-pengguna-adakami-bunuh-diri-ojk-selidiki.
databoks.katadata.co.id.  “Tren  Kredit  Macet  Pinjol  Meningkat  pada  Semester  I
Konsep Pengadaptasian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Pojk Tentang Peer To Peer Lending Prisca Dwi Maylinda, Muhammad Rifqi, Safira Maharani Putri Utami, Yosua Audric Matthew Sitorus, Andriyanto Adhi Nugroho
2023,”  2023.  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/23/tren-kredit- macet-pinjol-meningkat-pada-semester-i-2023.
Dharu  Triasih,  Dewi  Tuti  Muryati,  A  Heru  Nuswanto.  “Perlindungan  Hukum  Bagi Konsumen  Dalam  Perjanjian  Pinjaman  Online.” Digilib.Uin-Suka.Ac.Id 7,  no.  2 (2021):  591 –608.  http://digilib.uin-suka.ac.id/26765/2/10340154_BAB-I_IV-atau- V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.
Diantha,  I  Made  Pasek. Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi Teori Hukum . Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
Eleanora, Fransiska Novita. “Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Tentang Perlindungan Konsumen.” Jurnal Kartha Bhayangkara 12, no. 2 (2018): 207 –28. Ernama  Santi,  Budiharto,  dan  Hendro  Saptono.  “Pengawasan  Otoritas  Jasa Keuangan  Terhadap  Financial  Technology  (Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016).” Diponegoro Law Journal 6, no. 3 (2017): 1 –20.
Humas  OJK/UN.  “OJK  Terbitkan  Aturan  Baru  Perlindungan  Konsumen,”  2023. https://setkab.go.id/ojk-terbitkan-aturan-baru-perlindungankonsumen/.
Juniar,  Deza  Pasma,  Agus  Suwandono,  dan  Helitha  Novianty  Muchtar.
“Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Peer  To  Peer  Lending  Atas Per buatan  Melawan  Hukum  Yang  Dilakukan  Oleh  Debt  Collector.” Widya Yuridika
3, no. 2 (27 November 2020): 107.
https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1505.
Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: Rajawali Press, 2009.
Miru,  Achmad. Prinsip-Prinsip  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  di  Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
Mukhammad,  Bahir,  dan  M.Hudi  Asrori  S.  “Kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan Terhadap  Ganti  Kerugian  Nasabah  Bank  Yang  Belum  Dibayar  Pihak  Bank. ” Jurnal Privat
Law 5,
no. 1 (2 Februari 2017):
35.
https://doi.org/10.20961/privat.v5i1.19342.
Musyafah,  Aisyah  Ayu.  “Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Dalam  Hal Perlindungan  Nasabah  Pada  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah.” Law, Development  and  Justice  Review 2,  no.  2  (13  November  2019):  194 –211. https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i2.6316.
Nasution, A.Z. Konsumen dan Hukum . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
Naufan  Mufti  Sudarmono.  “Adaptasi  Regulasi  Persaingan  Usaha  dalam  Bidang
Konsep Pengadaptasian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Pojk Tentang Peer To Peer Lending Prisca Dwi Maylinda, Muhammad Rifqi, Safira Maharani Putri Utami, Yosua Audric Matthew Sitorus, Andriyanto Adhi Nugroho
Perbankan  Digital.” Jurnal  Studia  Legalia 4,  no.  01  (30  Mei  2023):  60 –71. https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.65.
Palilati,  Rati  Maryani.  “Perlindungan  Hukum  Konsumen  Perbankan  Oleh  Otoritas
Jasa  Keuangan .” Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  dan  Keadilan 5,  no.  1  (27  April 2017): 49. https://doi.org/10.29303/ius.v5i1.414.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.01/2022 (n.d.).
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  6/POJK.07/2022  Tentang  Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (n.d.).
Purba, M Hadyan Yunhas. “Penguatan Perlindungan Konsumen dalam Industri Peer to  Peer  Lending  di  Indonesia.” Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum 22,  no.  3  (15
Desember 2020): 547 –66. https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.17099.
Rahmayani, Nuzul. “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusah aan  Berbasis  Financial  Technology  di  Indonesia.” Pagaruyuang  Law Journal 2, no. 1 (2018): 24 –41. www.hukumonline.com.
Siahaan,  NHT. Hukum  Konsumen  Perlindungan  Konsumen  Dan  Tanggung  Jawab Produk . Jakarta: Panta Rei, 2005.
The Liang Gie. Teori-Teori Keadilan . Yogyakarta: Supersukses, 1982.
Wajuba,  Ladi,  Perdini  Fisabilillah,  dan  Nurul  Hanifa.  “Analisis  Pengaruh  Fintech Lending Terhadap Perekonomian Indonesia.” Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship and Innovation 1, no. 3 (2021): 2721 –8287. https://doi.org/10.31960/ijoeei.v1i3.866.
Wiwoho, Jamal dan Dona Budi Kharisma. Isu-Isu Hukum di Sektor Fintech . Malang: Setara Press, 2021.
Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, n.d.