## ADMINISTRAUS  -  JURNAL  ILMU  ADMINISTRASI  DAN  MANAJEMEN
Vol.  5  No.  2 – Mei  2021
E-ISSN  2580-9695
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKTOR TENTANG SYARAT KELULUSAN DALAM MENYELESAIKAN STUDI S-1 PADA UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI DI KOTA MALANG (Studi Pada Pelaksanaan TOEFL)

## Willy Tri Hardianto
Universitas Tribhuwana Tunggadewi willytrihardianto@yahoo.co.id
Marshell Ferdinand S Universitas Tribhuwana Tunggadewi marshellffs@gmail.com

## Cahyo sasmito
Universitas Tribhuwana Tunggadewi Cahyosasmito1970@gmail.com
Abstract : The Test of English as A Foreign Langauge (TOEFL) has become a main necessity  in  Academic  sector.  Almost  all  universities  in  Indonesia,  private  and government set the TOEFL score standard as one of the requirements for taking the thesis exam and passing requirements. This research used qualitative approach by using  the  data  collecting  technique,  such  as:  interview,  observation  and documentation.  The  informants  in  this  research  were  Rector,  the  first  assistant rector, the second assistant rector also the third assistant rector. To get the data validation the writer used Triangulation Technique.  The data analysis used data reduction, data presentation and drawing conclusion. The result of this research was the policy of rector’s policies were still not optimal. It needed much support acyually in the implementation and action.

## Keywords: Implemetation, Policy and TOEFL
Abstrak : Test of English as A Foreign Language (TOEFL) telah menjadi sebuah kebutuhan pokok di dunia akademis. Hampir semua perguruan tinggi di Indonesia, swasta  maupun  pemerintah  menetapkan  standar  skor  TOEFL  sebagai  salah  satu syarat untuk mengikuti ujian tesis dan dinyatakan lulus. Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara, observasi  dan  dokumentasi.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Rektor,  Wakil rektor-1,  Wakil  Rektor-2  dan  Wakil  Rektor-3.  Untuk  menguji  keabsahan  data, peneliti  menggunakan  teknik  triangulasi.  Analisis  data  dilakukan  dengan  cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan Rektor masih belum optimal, perlu dukungan aktual dari semua pihak dalam penerapan dan pelaksanaannya.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, TOEFL

## PENDAHULUAN
Kompetensi  bahasa  inggris  diperlukan  untuk  melengkapi  SKPI  (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)    yang terdiri dari Bahasa Inggris dan Komputer. Selain  sebagai  salah  satu  syarat  kelulusan,  bahasa  inggris  juga  akan  membekali mahasiswa saat mereka memasuki dunia kerja. Awalnya kompetensi bahasa inggris diartikan sebagai kegiatan praktikum dan bersifat wajib, yang nantinya digabung dengan  nilai  mata  kuliah  bahasa  inggris,  yang  meliputi  UTS  dan  UAS  (Penulis, 2020).
Beberapa mahasiswa belum mengerti bahwa kompetensi merupakan salah satu syarat kelulusan, hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi dari Laboratorium Bahasa. Sudah barang tentu tidak mudah menjangkau mahasiswa yang jumlahnya saat ini sudah mencapai 7000 orang lebih. Selain itu, mahasiswa hanya mengetahui bila  skor  toefl  harus  400.  Banyak  perdebatan  yang  muncul  sehubungan  dengan tidak adanya SK Rektor terkait standar skor yang dikehendaki universitas sehingga mahasiswa dinyatakan layak lulus (Penulis, 2020).
Salah  satu  perdebatan  tersebut  adalah  pihak  laboratroium  bahasa  tetap menjalankan  program  sesuai  SOP  lama  sedangkan  pihak  Administrasi  Umum bersikeras bahwa nilai MK Bahasa Inggris tidak perlu di gabungkan dengan nilai TOEFL. Dunia kerja saat ini semakin selektif dalam merekrut calon tenaga kerja baru.  Ijazah  dan  transkrip  nilai  tidak  cukup  digunakan  sebagai  penentu  kualitas individu pelamar. Umumnya nilai akademis bisa dicapai dengan maksimal, bahkan banyak  lulusan  sarjana  strata-1  yang  menyelesaikan  studi  dengan  predikat
cumlaude  atau  kerap  kali  disebut  lulus  dengan  pujian.  Selain  itu, indeks  prestasi komulatif  mereka  banyak  yang  di  atas  3,50.  Ternyata  hal  itu  tidak  bisa  menjadi parameter  kemampuan  mereka  secara  praktis,  mereka  kebanyakan  hanya menguasai teori (Penulis, 2020).
Muatan nilai kompetensi mahasiswa yang nantinya mampu membuktikan ketrampilan mereka  dalam  beberapa  bidang.  Salah  satu  dari  kompetensi  tersebut adalah  kompetensi  bahasa  inggris.  Bahasa  inggris  sangat  penting  untuk  dikuasai mahasiswa guna melengkapi ketrampilan mereka disamping kompetensi yang lain seperti  kompetensi  komputer.  Bahasa  inggris  menjadi  sarana  pengetahuan  yang signifikan, dengan kemampuan berbahasa inggris mahasiswa mampu menpelajari apapun yang mereka tidak dapatkan di bangku perkuliahan. Terutama sebagai bekal mereka  untuk  memperoleh  pekerjaan  yang  layak  dan  sesuai  dengan  apa  yang mereka harapkan (Penulis, 2020).
Adapun kompetensi bahasa inggris memiliki banyak ragam, salah satunya adalah  TOEFL.  Sebagai  salah  satu  tipe  kompetensi  bahasa  inggris  TOEFL  pun terbagi  lagi  menjadi  beberapa  bagian,  salah  satunya  adalah  TOEFL  equivalent. Jenis  TOEFL  inilah  yang  menjadi  fundamen  atau  dasar  untuk  menguasi  TOEFL dan TOEFL equivalent inilah yang digunakan oleh laboratoriun bahasa Universitas Tribhuwana Tunggadewi dalam mengakomodir mahasiswanya (Penulis,2020).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  pada  dasarnya  merupakan  cara  ilmiah  untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan
dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan,  yaitu  rasional,  empiris,  dan  sistematis.  Rasional  berarti,  kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang    masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara- cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono, 2016:2).

## PEMBAHASAN
Universitas  Tribhuwana  Tunggadewi  (UNITRI)  merupakan  salah  satu perguruan tinggi swasta yang berbentuk Universitas yang terletak di Kota Malang, Jawa  Timur  Indonesia  yang  beralamatkan  di  Jalan  Telaga  Warna  Tlogomas, Lowokwaru,  Kota  Malang  65144.  Perguruan  tinggi  ini  memiliki  slogan "Pendidikan Tinggi Untuk Semua". Universitas Tribhuwana Tunggadewi saat ini bernaung  di  bawah  Yayasan  Bina  Patria  Nusantara  berdasarkan  akte  Notaris Tuminem,  SH  dengan  Akta  No.  32  tanggal  20  Juli  2011  dan  telah  disahkan berdasarkan  keputusan  Menkumham  Republik  Indonesia  Nomor  AHU- 8038.AH.01.04  tahun  2011  tanggal  30  Nopember  2011  dengan  Ketua  Yayasan adalah Prof. Dr. Ir. Bambang Guritno. Universitas Tribhuwana Tunggadewi berdiri sejak  tanggal  2  Agustus  2001  berdasarkan  SK  Menteri  Pendidikan  Nasional Republik Indonesia No. 113/D/O/2001. Namun sejarah panjang sebelum berdirinya Unitri telah diawali oleh berdirinya Sekolah Tinggi Pertanian "Tribhuwana" (1990) dan  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  "Tribhuwana"  (1995)  di  bawah  naungan Yayasan Pendidikan Bhakti Nusantara yang kemudian pada tahun 2001 di merger menjadi  Universitas  Tribhuwana  Tunggadewi.  Mulai  sejak  berdiri  tahun  2001
Universitas Tribhuwana Tunggadewi dipimpin oleh Rektor Prof. Dr. Ir. Wani Hadi Utomo dan digantikan oleh Prof. Dr. Ir. Eko Handayanto, M.Sc pada tanggal 16 September 2017.
Sampai  saat  ini  Universitas  Tribhuwana  Tunggadewi  telah  memiliki  6 Fakultas, yaitu Fakultas Pertanian (FP), Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Teknik (FT),  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  (FISIP),  Fakultas  Ilmu  Kesehatan (FIKES), dan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), serta Program Pascasarjana dengan jumlah program studi sebayak 20 program studi.
Faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  yang  mempengaruhi  kebijakan rektor  menjadikan  TOEFL  sebagai  salah  satu  syarat  kelulusan  dalam menyelesaikan studi S-1 pada Universitas Tribhuwana Tunggadewi di Kota Malang 1. Logika
Winataputra  (2007:5.3),  Logika  yang  digunakan  oleh  suatu  kebijakan,  yaitu sampai  seberapa  benar  teori  yang  menjadi  landasan  kebijakan  atau  seberapa jauh  hubungan  logis  antara  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  dengan  tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
2. Hakikat
Hakikat  kerjasama  yang  dibutuhkan,  yaitu  apakah  semua  pihak  yang  terlibat dalam kerja sama merupakan suatu assembling produktif .
3. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM)
Keterbatasan  SDM  yang  memiliki  kemampuan,  komitmen  untuk  mengelola pelaksanaanya.
Implementasi kebijakan mempunyai berbagai hambatan yang mempengaruhi  pelaksanaan  suatu  kebijakan  publik .  Gow dan Morss dalam
Pasolong (2010:59) mengungkapkan hambatan-hambatan tersebut antara lain:
1. Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan
2. Kelemahan institusi
3. Ketidakmampuan SDM dibidang teknis dan administratif
4. Kekurangan dalam bantuan teknis
5. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi
6. Pengaturan waktu ( timing )
7. Sistem informasi yang kurang mendukung
8. Perbedaan agenda serta tujuan
9. Dukungan yang berkesinambungan
Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  mekanisme  pengambilan  keputusan yang dilakukan oleh pimpinan Universitas Tribhuwana Tunggadewi Kota Malang melalui kegiatan identifikasi awal terhadap unit permasalahan, merumuskan tujuan penyelesaian  masalah, identifikasi  berbagai  alternatif  solusi,  menentukan  kriteria pemilihan  alternatif  solusi,  dan  menentukan  pilihan  alternatif  solusi  sehingga menjadi kumpulan keputusan atau kebijakan.
Dari  deskripsi  tersebut  jelaslah  bahwa  mekanisme  perumusan  keputusan hendaknya  meliputi  komponen-komponen  identifikasi  masalah,  merumuskan tujuan,  merumuskan  alternatif  solusi,  menentukan  kriteria  pemilihan  alternatif solusi  dan  penentuan  pilihan  alternatif  pemecahan  masalah.  Dengan  demikian dapatlah dipahami bahwa mekanisme pengambilan keputusan TOEFL merupakan suatu  indikator  dari  suatu  permasalahan  sehingga  alternatif  solusi  permasalahan
dengan  sendirinya  harus  relevan  dengan  inti  permasalahan  yang  dihadapi. pertimbangan oleh Pimpinan Universitas.
Sebuah  keputusan  yang  baik  sangat  dipengaruhi  oleh  unsur  lainnya  yang menjadi  perhatian  penting  sekaligus  menjadi  pertimbangan  bagi  pimpinan. Pertimbangan  tersebut  dapat  berupa  keterbatasan  waktu,  kondisi  cuaca,  kondisi Universitas, dan jumlah partisipan. Kondisi seperti ini seringkali muncul dan sangat tidak diharapkan terjadi sehingga prosesipengambilan keputusan sedikit mengalami polimik.  Terkait  dengan  deskripsi  tersebut,  pertimbangan  pimpinan  dalam pengambilan  keputusan  juga  sangat  dipengaruhi  oleh  perilaku  pengambilan keputusan  berkaitan  dengan  perilaku  organisasi.  Meskipun  teori  pengambilan keputusan  klasik  berjalan  dalam  asumsi  rasionalitas  dan  kepastian,  tetapi  tidak begitu halnya dengan teori keputusan perilaku. Dari deskripsi tersebut, terkadang risiko dan ketidakpastian dari suatu keputusan dan kebijakan menyebabkan proses pengambilan keputusan organisasi diragukan karena ketidakpastian dan ambiguitas dari  sejumlah  model  pengambilan  keputusan  yang  sudah  diterapkan  selama bertahun-tahun.

## Implementasi Kebijakan
Dalam  mengimplementasikan  kebijakan  pertama  rektor  atau  pimpinan universitas  melakukan  sosialisasi  program  kebijakan  pada  semua  dosen  tenaga pengajar melalui surat perintah dari dikti, berdasarkan kebijakan TOEFL sebagai salah satu syarat kelulusan.
Dari  hasil  penelitian  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  pemimpin  universitas atau Rektor memiliki pengendalian dan manajemen  kebijakan yang kuat. Hal ini
dapat  dilihat  dari  implementasi  kebijakan  yang  hamper  secara  keseluruhan direalisasikan dengan baik, sejak tahun-tahun yang sebelumnya. Kebijakan yang dibuat  cukup  efektif  untuk  meningkatkan  motivasi  dan  kesejahteraan  mahasiswa sehingga pada akhirnya dapat bersaing di era globalisasi.
Evaluasi  kebijakan  menurut  Dunn  (2000:610),  dapat  dilihat  dari  berbagai aspek  tinjauan  dan  kepentingan  yaitu:  sifat  Evaluasi,  fungsi  evaluasi,  kriteria evaluasi kebijakan dan pendekatan evaluasi. Dari temuan penelitian yang diperoleh dari  hasil  wawancara  dan  studi  dokumentasi.  Evaluasi  yang  menyangkut  sejauh mana  implementasi  kebijakan  setelah  direalisasikan  yakni,  tentang  disiplin  guru, apakah sudah efektif dan efesien, apakah sudah merata, apakah sudah tepat waktu, dan  bagaimana  respon  guru,  dan  apakah  sudah  cukup.  Memperhatikan  fakta dilapangan, serta mengkorelasikan antara teori, maka penulis berkesimpulan bahwa proses  dan  prosedur  evaluasi  tentang  kebijakan  di  dalam  memberikan  tambahan input berdasarkan keberhasilan yang efesien.
Untuk  melihat  faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  implementasi kebijakan TOEFL sebagai salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan studi S1  di  Universitas  Tribhuwana  Tunggadewi  Kota  Malang.  Penelitian  ini menggunakan Teori George C. Edward III dan Mazmanian & Sabatier.
1. Komunikasi
Komunikasi  merupakan  salah  satu  aspek  yang  mempengaruhi keberhasilan  suatu  pelaksanaan  kebijakan.  Komunikasi  sangat  menentukan keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari  pelaksanaan.  Pelaksanaan  yang  efektif terjadi  apabila  para  pembuat  keputusan  sudah  mengetahui  apa  yang  akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila
komunikasi  berjalan  dengan  baik,  sehingga  setiap  keputusan  dan  peraturan pelaksanaan  harus  dikomunikasikan  kepada  bagian  personalia  yang  tepat. Dengan  kata  lain,  tujuan,  sasaran,  dan  berbagai  informasi  yang  berkaitan dengan kebijakan harus ditransmisikan dengan baik dan benar untuk menjamin keberhasilan suatu kebijakan.
Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai  “proses  penyampaian  informasi  komunikator  kepada  komunikan”. Informasi  mengenai  kebijakan  publik  menurut  Edward  III  dalam  (Widodo, 2010:97)  perlu  disampaikan  kepada  pelakukebijakan  agar  para  pelaku kebijakan  dapat  mengetahui  apa  yang  harus  mereka  persiapkan  dan  lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapakan.
Faktor  penentu  keberhasilan  implementasi  menurut  Edward  III
( trasmission ), kejelasan ( clarity ) dan konsistensi ( consistency ) :
a. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan public disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana ( implementors ) kebijakan tetapi juga disampaikan  kepada  kelompok  sasaran  kebijakan  dan  pihak  lain  yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
b. Dimensi  kejelasan  ( clarity )  menghendaki  agar  kebijakan  yang ditransmisikan  kepada  pelaksana,  target  grup  dan  pihak  lain  yang berkepentingan  secara  jelas  sehingga  diantara  mereka  mengetahui  apa yang  menjadi  maksud,  tujuan,  sasaran,  serta  substansi  dari  kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus
dipersiapkan  serta  dilaksanakan  untuk  menyukseskan  kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
c. Dimensi konsistensi ( consistency ) diperlukan agar kebijakanyang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Sumberdaya
Menurut  (Widodo,  2010:98)  faktor  sumberdaya  mempunyai  peranan penting  dalam  implementasi  kebijakan.  Menurut  (Widodo,  2010:98)  bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan diantaranya:
1. Sumberdaya Manusia
Sumberdaya  manusia  merupakan  salah  satu  variabel  yang mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan.  (Widodo,  2010:98) menyatakan bahwa “ probably  the  mostessential  resources  in  implementing policy  is  staff ”.  (Widodo,  2010:98)  menambahkan  “ no  matter  how  clear andconsistent  implementation  order  are  and  no  matter  accurately  theyare transmitted,  if  personnel  responsible  for  carrying  out  policieslack  the resources to do an effective job, implementing will not neffective ”
2. Sumberdaya Anggaran
(Widodo,  2010:100)  menyatakan  dalam  kesimpulan  studinya
“ budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities.  This  is  turn  limit  the  quality  of  service  that  implementor  can  be provide  to  public ”.  Terbatasnya  anggaran  yang  tersedia  menyebabkan kualitas  pelayanan  yang  seharusnya  diberikan  kepada  masyarakat  juga
terbatas. (Widodo, 2010:100) menyatakan bahwa “ ne towns studies suggest that  the  limited  supply  of  federal  incentive  was  a  major  contributor  to  the failure  of  the  program ”.  Terbatasnya  insentif  yang  diberikan  kepada implementor  merupakan  penyebab  utama  gagalnya  pelaksanaan  Program (Widodo,  2010:101)  menyimpulkan  bahwa  terbatasnya  sumber  daya anggaran  akan  mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan. Disamping  program  tidak  bisa  dilaksanakan  dengan  optimal,  keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.
3. Sumberdaya Peralatan
(Widodo,  2010:102)  menyatakan  bahwa  sumberdaya  peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan  yang  meliputi  gedung,  tanah,  dan  sarana  yang  semuanya  akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. (Widodo,  2010:102)  menyatakan  : Physical  facilities  may  also  be  critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed.
4. Sumberdaya Kewenangan
Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu  implementasi  kebijakan  adalah  kewenangan.  (Widodo,  2010:103) menyatakan  bahwa:  Kewenangan  ( authority )  yang  cukup  untuk  membuat keputusan  nsendiri  yang  dimiliki  oleh  suatu  lembaga  akan  mempengaruhi
nlembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting  ketika  mereka  dihadapkan  suatu masalah  dan mengharuskan  untuk segera  diselesaikan  dengan  suatu  keputusan.  Oleh  karena  itu,  (Widodo, 2010:103),  menyatakan  bahwa  pelaku  utama  kebijakan  harus  diberi wewenang  yang  cukup  untuk  membuat  keputusan  sendiri  untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan,  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut :
1. Kebijakan rektor merupakan suatu kebijakan yang mana telah di tetapkan oleh pemerintah (DIKTI) TOEFL merupakan sebagai salah satu persayaratan untuk kelulusan  mahasiswa  S-1  di  Universitas,  telah  menyiapkan  langkah  untuk menyongsong era globalisasi dimana komunikasi dan hubungan sosial, budaya, dan ekonomi antar negara menjadi sebuah keniscayaan. Di saat itulah bahasa Inggris  menjadi  bahasa lingua  franca sebagai  alat  komunikasi  untuk kepentingan tersebut. Langkah tersebut adalah sebuah kebijakan atau peraturan yang mewajibkan mahasiswa mencapai nilai TOEFL tertentu sebelum mereka dijinkan melaksanakan ujian skripsi.
2. Melihat  apa  yang  terjadi  lapangan  dan  yang  senyatanya  terjadi  dalam pelaksanaan  dan  implementasi  kebijakan.  Dapat  disimpulkan  faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi peraturan ini adalah :
- Faktor Komunikasi
- Faktor Sumber Daya
- Faktor Lingkungan Kebijakan.
Sementara  untuk  faktor  pendukung  dalam  pelaksanaan  implementasi kebijakan ini adalah Faktor Disposisi & Struktur Birokrasi.
3. Pemecahan  masalah  tersebut  berasal  dari  berbagai  alternatif  atau  pilihan kebijakan  ( policy  alternatives/policy  option s)  yang  ada.  Di  dalam  tahap perumusan  kebijakan  masing-masing  alternatif  juga  bersaing  untuk  dapat dipilih  sebagai  kebijakan  yang  diambil  untuk  memecahkan  masalah.  Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
Adapun saran-saran penulis yang diajukan adalah sebagai berikut:
1. Rektor  atau  pimpinan  Universitas  dapat  meningkatkan  pemahaman  tentang konsep manajemen strategis dalam pengelolaan program-program pendidikan teristimewa  pada  Implementasi  Kebijakan TOEFL merupakan  salah  satu persyaratan kelulusan.
2. Wakil  Rektor  lebih  proaktif  dan  dapat  mewujudkan  kebijakan/  keputusan dengan format yang mudah dipahami.
3. Seluruh  tenaga  pengajar  seharusnya  dapat  meningkatkan  pemahaman  dan wawasan  dalam  menterjemahkan  berbagai  rumusan  keputusan  yang  dibuat oleh pimpinan terhadap mahasiswa.
4. Pemecahan  masalah  tersebut  berasal  dari  berbagai  alternatif  atau  pilihan kebijakan  ( policy  alternatives/policy  option s)  yang  ada.  Didalam  tahap perumusan  kebijakan  masing-masing  alternatif  juga  bersaing  untuk  dapat dipilih  sebagai  kebijakan  yang  diambil  untuk  memecahkan  masalah.  Pada
tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin  Tahir,  2014, Kebijakan  Publik  dan  Transparansi  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . Bandung : Alvabeta
Asep  Saepul  Hamdi  dan  E.  Baharuddin.  2014. Metode  Penelitian  Kualitatif. Yogyakarta: Deepublish.
Avolio, B. J., & Bass, B. M. (2002). D eveloping potential across a full range of leadership : Cases on transactional and transformational leadership. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Bhargava  R.  Kotur,  S.  Anbazhagan. 2014.Influence  of  Leadership  Styles  on  Self Performance . Journal of Business and Management Volume 16, Issue 5. Ver. III. PP 111-119.
Budi  Winarno.  2012. Kebijakan  Publik  Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus. Yogyakarta: CAPS.
Bungin,  Burhan.  2007. Penelitian  Kualitatif :  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Cepi Priatna. 2015, Perilaku Organisasi. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
Frengky Basna. 2016, Analisis Gaya Kepemimpinan, Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi  dan  Kompetensi  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Badan Pendapatan Daerah Manado . Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Vol. 4, No.3, 319-334.
Hartiti,  Titi.  2013. Peningkatan  SoftSkill  Perawat  Melalui  Kepemimpinan Transformasional  Kepala  Ruang  Pada  RS  Swasta  di  Semarang .  Jurnal Managemen Keperawatan. Volume 1, No. 2, November 2013; 115-123.
Hamdi, Asep Saepul. E. Bahruddin. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan .(Yogyakarta: Deepublisher).
Iqbal, N., Anwar, S., & Haider, N. (2015). Effect of leadership style on employee performance. Arabian journal of business and management review, 5(5), 1-2.
Mohamed  Esse  Abdilahi  .2016. Effects  of  Leadership  style  on  employee performance  in  Dashen  Bank,  Addis  Ababa,  Ethiopia. (The  Internatinal Journal of Business & Management Vol. 1, No 2 Pp. 1-20)
Syahida, Agung, Bayu. 2014. Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat).
Sheila Wambui Njoroge & Josephat Kwasira. 2015. Influence of Compensation and Reward  on  Performance  of  Employees  at  Nakuru  County  Government. OSR  Journal  of  Business  and  Management  Volume  17,  Issue  11 .Ver.  I (Nov. 2015), PP 87
Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
Sugiyono.  (2016). Metode Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: PT Alfabet.
Suwatno dan Donni Juni Priansa. 2016. Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Sutikno.  (2014). Pemimpin  dan  Kepemimpinan:  Tips  Praktis  untuk  Menjadi Pemimpin yang diidolakan . Lombok; Holistica Lombok
Stephen, Robbins (2015), Perilaku Organisasi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Tampi,  Bryan  Johannes.  2014. Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan  dan  Motivasi Terrhadap  Kinerja  Karyawan  pada  PT. Bank  Negara  Indonesia,  Tbk (Regional Sales Manado). Journal “Acta Diurna” Volume III. No.4. Tahun 2014
Tahir,Arifin.  2014. Kebijakan  Publik  dan  Transparansi  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Alfabeta. Bandung.
Hasibuan,  Malayu  S.P.  2016. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Edisi  Revisi. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
J.Moleong,  Lexy.2014. Metode  Penelitian  Kualitatif  ,  Edisi  Revisi .  PT  Remaja Rosdakarya, Bandung.
Miftah Thoha. 2012. Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Nugroho, Riant. 2014. Public Policy . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
Veithzal Rivai, 2013, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktek, Rajagrafindo persada, Bandung.
Yukl,  Gary.  2015, Leadership  in  Organizations,  Seventh  Edition,  PT. Indeks,
Jakarta.