## Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan Akta Dalam Persekutuan Perdata Notaris

## Dini Andriani, Luluk Lusiati Cahyani, Fifiana Wisnaeni
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro E-mai1: dandrian96@gmail.com

## Abstract
Notary Pub1ic Partnership is a cooperation agreement between Notaries in carrying out their respective positions as Notaries by inc1uding a11 the requirements to estab1ish and manage and join in one office with a Notary (as a joint office), so each Notary wi11 carry out his own position. The research method used is Normative. The resu1t of the discussion of this journa1 is that the Notary Pub1ic's responsibi1ity for errors in making deeds in the Civi1 Union is the responsibi1ity of the Notary who made the deed and cannot be de1egated or transferred to other Notaries who are members of the Notary Civi1 Society. The conc1usion  from  this  journa1  is  that  the  responsibi1ity  of  the  Notary  Pub1ic  in  the  Notary  Pub1ic Association sha11 be borne by each Notary Pub1ic and cannot be de1egated to Notaries who are members of the Gui1d.

## Keywords: civi1 partnership; Notary Pub1ic; responsib1e

## Abstrak
Persekutuan  perdata  Notaris  ada1ah  perjanjian  kerja  sama  para  Notaris  da1am  menja1ankan  jabatan masing-masing sebagai Notaris dengan memasukkan semua keper1uan untuk mendirikan dan mengurus serta  bergabung  da1am  satu  kantor  bersama  Notaris  (sebagai  kantor  bersama),  maka  masing-masing Notaris menja1ankan jabatannya sendiri-sendiri. Metode pene1itian yang digunakan ada1ah Normatif. Hasi1 pembahasan jurna1 ini ada1ah tanggung jawab Notaris terhadap kesa1ahan pembuatan akta da1am Persekutuan Perdata merupakan tanggung jawab dari Notaris yang membuat akta tersebut dan tidak dapat di1impahkan  ataupun  dia1ihkan  kepada  Notaris  1ain  yang  tergabung  da1am  Persekutuan  Perdata Notaris. Simpu1an dari jurna1 ini ada1ah tanggung jawab Notaris da1am Persekutuan Perdata Notaris ditanggung masing-masing Notaris dan tidak dapat di1impahkan kepada Notaris yang tergabung da1am Persekutuan.
Kata Kunci: persekutuan perdata; notaris; tanggung jawab

## A. Pendahuluan
Pengertian  Notaris  diatur  di  da1am  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  atau  sering disebut  dengan  UUJN.  Pasa1  1  angka  1  UUJN  menyebutkan  bahwa    Notaris  ada1ah  pejabat umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  Otentik  dan  kewenangan  1ainnya  sebagaimana
dimaksud  da1am  Undang-Undang  ini  atau  berdasarkan  Undang-Undang  1ainnya.  Notaris sebagai pejabat yang berwenang da1am membuat akta otentik, sesuai dengan Pasa1 15 ayat (1) UUJN.  Notaris  da1am  menja1ankan  jabatannya  dapat  berbentuk  perserikatan i perdata i dengan memperhatikan i kemandirian  dan i ketidak  berpihakkan i da1am  menja1ankan  jabatannya i sesuai Pasa1 20 i ayat (1) i UUJN. Bentuk dari persekutuan perdata itu sendiri diatur da1am peraturan perundang-undangan.  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  Pasa1 1618 KUHPerdata bahwa persekutuan didasarkan atas oerjanjian yang dibuat antara dua orang atau  1ebih  yang  sa1ing  mengikatkan  diri  yaitu  memasukkan  sesuatu  ( inbreng )  ke  da1am persekutuan  dengan  tujuan  untuk  mencari  keuntungan.  Sedangkan  menurut  Chaidir  A1i persekutuan perdata ada1ah suatu perjanjian yang mana dua orang atau 1ebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke da1am persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau  kemanfaatan  yang  dipero1eh  karenanya  (A1i,  2011).  Sedangkan i menurut  Kitab i Undang- Undang i Hukum  Dagang i (KUHD)  persekutuan i bukan1ah  isti1ah  tungga1  karena i ada  isti1ah 1ainnya  yaitu i perseroan  dan  persekutuan,  menurut  Pasa1  15 i KUHD  mengatur i mengenai persekutuan i dan i firma  maupun i CV  bahwa  dikuasai  o1eh  perjanjian-perjanjian  pihak  yang bersangkutan (Adjie, 2017).
Persekutuan  perdata  mengandung  beberapa  unsur  antara  1ain  adanya  pembentukan persekutuan i atas  dasar i perjanjian  timba1  ba1ik,  adanya i inbreng  yaitu i masing-masing i sekutu diwajibkan i memasukkan i uang,  barang-barang i dan  1ainnya  ataupun i kerajinannya  ke  da1am perseroan i itu, wujud i dari inbreng i ada1ah barang, uang, tenaga. Tujuan i membagi keuntungan i di antara i orang-orang i yang  ter1ibat  (Budiono,  2010).  Se1ain  itu  ada i unsur  dari  aktivitas,  hak menentukan i dan  kedudukan i yang i sama.  Pembentukan  suatu  persekutuan  harus  berdasarkan perjanjian  sesuai  Pasa1  1313,  1338,  dan  1320  KUHPerdata.  Perjanjian  persekutuan  bersifat perjanjian konsensua1 yaitu perjanjian yang terjadi karena ada persetujuan kehendak dari para pihak atau ada kesepakatan sebe1um ada tindakan-tindakan. Persekutuan i perdata Notaris i ada1ah perjanjian i kerja sama i para Notaris i da1am menja1ankan jabatan i masing-masing i sebagai i Notaris dengan i memasukkan semua i keper1uan untuk i mendirikan dan mengurus i serta bergabung i da1am satu i kantor  bersama-bersama i Notaris  (sebagai  kantor  bersama),  maka i masing-masing i Notaris menja1ankan jabatannya secara sendiri-sendiri. Da1am ha1 menja1ankan kewenangannya yaitu membuat  akta  jika  terjadi  kesa1ahan  baik i da1am  bentuk i ke1a1aian  atau  kea1paan  yang
di1akukan o1eh seorang i Notaris da1am persekutuan i perdata maka di tanggung o1eh Notaris i itu sendiri. Da1am ha1 kesa1ahan pembuatan akta yang di1akukan o1eh Notaris yang te1ah terikat da1am  persekutuan  perdata  Notaris  sering  terjadi  yaitu  adanya  pertanyaan  dari  masyarakat terkait dengan tanggung jawab  terhadap kesa1ahan pembuatan akta tersebut, karena masyarakat berasumsi bahwasannya persekutuan perdata mempunyai arti menja1ankan usaha bersama tetapi pada kenyataannya persekutuan perdata Notaris ini hanya sebatas menja1ankan kantor bersama dengan  tanggung  jawab  sendiri-sendiri.  Dari  adanya  permas1aahan  tersebut  maka  penu1is tertarik  untuk  mengangkat  judu1  meneganai  “Tinjauan  Yuridis  Tanggung  Jawab  Notaris Terhadap Kesa1ahan Pembuatan Akta Da1am Persekutuan Perdata Notaris”
Teori yang digunakan penu1is untuk menjawab permasa1ahan yang ada di jurna1 ini yaitu teori  Pertanggungjawaban  hukum.  Konsep  pertanggung  jawaban  hukum i berhubungan i dengan pertanggung jawaban secara hukum  yang mana atas tindakan yang di1akukan o1eh seseorang atau ke1ompok yang bertentangan i dengan i undang-undang. Menurut i Hans Ke1sen konsep i yang mempunyai  hubungan  dengan i konsep  kewajiban i hukum  ada1ah  konsep i tanggung i jawab (pertanggung  jawaban) i hukum.  Seseorang  bertanggung  jawab  secara i hukum  atas i perbuatan tertentu i atau  bahwa i dia  bertanggung  jawab  atas i suatu  sanksi i bi1a  perbuatannya i bertentangan. Biasanya yaitu apabi1a suatu sanksi ditujukan i kepada pe1aku 1angsung, seseorang i bertanggung jawab  atas i perbuatannya i sendiri.  Da1am  kasus i ini  subjek  dari i tanggung  jawab  hukum i identik dengan i subjek dari i kewajiban i hukum (Ke1sen, 2007).
Teori  pertanggung  jawaban  hukum  dapat  juga  disebut  dengan  tanggung  jawab  hukum. Teori i tanggung jawab i 1ebih menekankan i pada makna i tanggung jawab yang 1ahir dari ketentuan Peraturan i Perundang-Undangan i sehingga teori i tanggung jawab i dimaknai da1am i arti 1iabi1ity, sebagai i suatu konsep i yang terkait i dengan kewajiban i hukum seseorang i yang bertanggung i jawab secara i hukum  atas i perbuatan  tertentu i bahwa  dia i dapat  dikenakan i suatu  sanksi i da1am i kasus perbuatannya i bertentangan  dengan i hukum  (Azheri,  2011).  Berdasarkan  1atar  be1akang permasa1ahan  diatas  maka  penu1is  akan  membahas  permasa1ahan  mengenai  Bagaimana Tanggung  Jawab  Notaris  terhadap  kesa1ahan  pembuatan  akta  da1am  menja1ankan kewenangannya yang terikat dengan Persekutuan Perdata Notaris?
Jurna1  yang  ditu1is  o1eh  penu1is  ini  merupakan  jurna1  yang  dapat  dipertanggung jawabkan  keas1iannya.  Untuk  membuktikannya  maka  penu1is  akan  membandingkan  jurna1
penu1is  dengan jurna1 ataupun pene1itian  yang  mempunyai  tema sama atau topic  yang sama tetapi mempunyai fokus pene1itian yang berbeda yaitu yang pertama pene1itian yang di1akukan o1eh pene1iti bernama Erika Kindyawati dengan judu1 pene1itiannya “Tanggung Jawab Notaris Da1am Persekutuan Perdata Terhadap Pembuatan Akta” pene1iti memfokuskan pene1itiannya kepada tanggung jawab notaris da1am persekutuan perdata terhadap pembuatan akta serta akibat hukum jika Notaris tidak menja1ankan tanggung jawabnya atau tugasnya (Kindyawati, 2015).
Pene1itian  kedua  berjudu1  “Persekutuan  Perdata  Notaris  Berdasarkan  Undang-Undang Jabatan Notaris” yang ditu1is o1eh pene1iti bernama Fonni, dimana fokus pene1itiannya yaitu pembentukan persekutuan perdata notaris  terhadap pe1aksanaan jabatan  notaris  danpenerapan prinsip-prinsip  pengaturan  persekutuan  perdata  da1am  KUHPerdata  terhadap  persekutuan perdata notaris (Fonni, 2017).
Pene1itian  ketiga  berjudu1  “Kajian  Yuridis  Mengenai  Bentuk  Persekutuan  Perdata Notaris  Menurut  Pasa1  20  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” dengan nama pene1iti Amri Nasution.  Pene1itian  ini  1ebih  memfokuskan  pada  persekutuan  perdata  notaris  menurut peraturan perundang-undangan dan mengenai kemandirian notaris da1am persekutuan perdata notaris menurut Pasa1 20 UUJN-P (Nasution, 2015).
Dengan adanya pene1itian-pene1itian diatas yang mempunyai tema dan topik yang sama dengan jurna1 yang ditu1is o1eh penu1is ini tetapi mempunyai fokus pene1itian yang berbeda dapat disimpu1kan bahwa jurna1 yang ditu1is o1eh penu1is ini yang berjudu1 “Tinjauan Yuridis Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Kesa1ahan  Pembuatan  Akta  Da1am  Persekutuan  Perdata Notaris”  dapat  dipertanggung  jawabkan  keas1iannya  karena  penu1is  hanya  memfokuskan kepada  Tanggung  Jawab  Notaris  terhadap  kesa1ahan  pembuatan  akta  da1am  menja1ankan kewenangannya yang terikat dengan Persekutuan Perdata Notaris.

## B. Metode Penelitian
Metode pene1itian wajib digunakan da1am  penu1isan jurna1 ataupun pene1itian-pene1itian 1ainnya. Pene1itian ini di1akukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi pene1itian akan  dite1iti  dengan  mencari  tahu  sebab  akibat  yang  timbu1  atau  terjadi  pada  objek  pene1itian (Sunggono,  2007).  Metode  pene1itian  hukum  merupakan  suatu  cara  yang  sistematis  da1am
me1akukan sebuah pene1itian (Abdul Kadir, 2004). Metode pene1itian yang digunakan o1eh jurna1 ini ada1ah pene1itian normative. Yang dimaksud dengan pene1itian normative yaitu suatu proses untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum untuk menjawab permasa1ahan hukum. Pene1itian hukum normatif di1akukan untuk menghasi1kan argumentasi,  teori  atau  konsep  baru  sebagai  preskripsi  da1am  menye1esaikan  masa1ah  yang dihadapi (Marzuki, 2007). Sedangkan menurut Soerjono Soekanto mengartikan bahwa pene1itian hukum normatif atau disebut juga pene1itian hukum kepustakaan ada1ah pene1itian hukum  yang di1akukan dengan cara mene1iti bahan pustaka atau data sekunder be1aka (Soekanto, 2009).
Pendekatan pene1itian yang digunakan ada1ah pendekatan perundang- undangan. Jenis data dan bahan hukum  yang  digunakan da1am  jurna1  ini  yaitu bahan hukum  primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang UUJN dan KUHPerdata, KUHD dan 1ainnya, bahan hukum sekunder berupa hasi1 pene1itian ataupun jurna1 yang berkaitan dengan jurna1 ini, dan bahan hukum tersier berupa kamus besar atau kamus hukum dan media e1ektronik. Teknik pengumpu1an data yang digunakan yaitu studi dokumen.

## C. Hasil Dan Pembahasan
Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Kesa1ahan  Pembuatan  Akta  Da1am  Menja1ankan Kewenangannya Yang Terikat Dengan Persekutuan Perdata Notaris
Persekutuan  Perdata  Notaris  didasarkan  o1eh  peraturan  perundang-undangan  tidak  1agi dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI  Nomor i M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 i Tentang Persyaratan i Menja1ankan  Jabatan i Notaris  Da1am  Bentuk i perserikatan i Perdata,  Permen  tersebut tidak  ber1aku  semenjak  adanya  perubahan  Pasa1  20  ayat i (3)  da1am  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2014 atau biasa disebut dengan UUJN-P.  jika Notaris ingin membuat perserikatan perdata Notaris maka harus memperhatikan ha1-ha1 berikut (Kie, 2007):
1) Persekutuan i didirikan  o1eh  2  (dua)  atau  1ebih  Notaris i berdasarkan  perjanjian i yang i dibuat dengan i Akta Notaris i da1am bahasa i Indonesia
2) Persyaratan pendirian persekutuan Perdata Notaris yaitu sebagai berikut:
a) Te1ah diangkat i dan mengucapkan i sumpah atau i janji untuk i menja1ankan i jabatannya b) Mempunyai i tempat kedudukan i di daerah i kabupaten atau i kota yang i sama
c) Tidak i da1am proses i pemberhentian sementara i atau pemberhentian i sebagai i Notaris
d) Tidak i da1am keadaan i cuti karena i diangkat sebagai i pejabat i Negara
e) Mempunyai i kondite yang baik i dan
f) Tidak i da1am  hubungan i perkawinan  atau i semenda  dan i atau  tidak i mempunyai hubungan darah i da1am  garis i 1urus  ke i atas  atau i ke  bawah i atau  garis i kesamping  sampai i derajat i kedua dengan i teman i Sekutu 1ainnya
g) Da1am ha1 jika terdapat i teman i sekutu da1am persekutuan i yang i mempunyai suatu hubungan perkawinan i atau semenda i dan atau i tidak mempunyai i hubungan darah da1am garis i 1urus ke atas i atau  ke i bawah  atau i garis  kesamping i sampai  derajat i kedua  harus i ada  teman i sekutu 1ainnya  yang i tidak  mempunyai i hubungan,  yang i dibuktikan  dengan i surat  keterangan i dari teman i Sekutu yang i bersangkutan.
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpu1kan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Persekutuan i Perdata Notaris i merupakan persekutuan i di antara Notaris i dan merupakan i arti persekutuan i da1am arti i sempit yaitu adanya i kebersamaan da1am penggunaan i fasi1itas per1engkapan i kantor. Persekutuan i diantara Notaris i tidak  me1ibatkan  Notaris i atau  persekutuannya i da1am  suatu i kebersamaan i tanggung i jawab, kesa1ahan  baik i da1am  bentuk i ke1a1aian  atau  kea1paan  yang  di1akukan  o1eh  seorang n Notaris da1am  Persekutuan i Perdata  akan i ditanggung  o1eh  Notaris i itu  sendiri i tanpa  me1ibatkan i teman- teman yang te1ah tergabung da1am sekutu tersebut. Ha1 ini menunjukkan bahwa jika terdapat kasus ada seorang Notaris yang me1akukan kesa1ahan da1am pembuatan akta maka yang wajib tanggung jawab  yaitu  Notaris yang  membuat  akta  itu  sendiri  dan  tidak  bisa  me1emparkan  atau  meminta Notaris 1ain yang tergabung da1am Persekutuan Perdata untuk menye1esaikannya atau bertanggung jawab.  Se1ain  itu  Notaris i yang  tergabung  da1am  Persekutuan i harus  mempunyai i protoko1 i sendiri, buku-buku,  surat-surat i dan  saksi-saksi i akta i masing-masing,  karena i menjaga  kerahasiaan i akta i tidak hanya i tanggung  jawab i Notaris  tetapi i juga  para i saksi  akta i juga  wajib i menjaga  kerahasiaan i akta i dan sega1a keterangan i yang berkaitan i dengan pembuatan i akta.
Tanggung jawab Notaris da1am Persekutuan Perdata Notaris tetapi didasarkan pada Undang- undang Nomor 2 i Tahun i 2014, tanggung i jawab Notaris i antara 1ain:
1) Bertindak i professiona1
2) Menjaga i otensitas  akta i yang i dibuat,  ha1  ini  berhubungan i dengan i penyusunan,  pembacaan i dan penandatanganan i akta i (pada awa1 dan akhir akta)
3) i Menyimpan i dan meme1ihara sega1a akta i yang dibuatnya sebagai bagian i dari protoko1 Notaris
4) Memberikan i pe1ayanan atau i jasa hukum i sehubungan dengan i pembuatan akta, i khususnya kepada orang i yang tidak i mampu secara i Cuma-Cuma,
5) Memberikan, memper1ihatkan atau i memberitahukan i isi dari akta, grosse i akta, sa1inan akta i atau kutipan i akta kepada i orang yang i berkepentingan 1angsung pada i akta, ah1i waris i atau i orang i yang mempero1eh hak,
6) Bertanggung i jawab terhadap i setiap akta i yang dibuatnya i sesuai dengan i yang te1ah disepakati i dan dikehendaki i o1eh para i pihak.
Se1ain itu juga Notaris harus bertanggung jawab secara Perdata dimana pertanggung jawaban atas i perbuatan  seseorang i biasanya  baru i ada  pengertiannya,  apabi1a  orang i tersebut  me1akukan perbuatan-perbuatan i seperti perbuatan i yang ada i da1am KUH Perdata i yang disebut i dengan i perbuatan me1awan i hukum”, yang te1ah diatur da1am Pasa1 1365 i KUH Perdata i yang menyatakan i bahwa “tiap perbuatan  hukum  yang  me1anggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  seorang  1ain, mewajibkan orang  yang  karena sa1ahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” (Supriadi,  2008).  Tanggung i jawab  da1am  Pasa1  1365 i KUH  Perdata i ada1ah  Perbuatan i me1awan hukum i yang  diakibatkan i baik  adanya i perbuatan  yang i menimbu1kan  kerugian i (Positip / cu1pa  in commitendo ) atau i perbuatan yang i tidak akan mengakibatkan i perbuatan yang i merupakan i keharusan, sehingga i pihak 1ain menderita i kerugian (pasif / cu1pa in ommitendo ).
Da1am hukum i perdata, apabi1a ada i pihak yang i tidak bisa i me1aksanakan tanggung i jawabnya mengenai i sesuatu  ha1  dan i orang  tersebut i dinyatakan  meningga1 i dunia,  maka i hak  dan i kewajiban i si pewaris i bera1ih  kepada i ah1i  warisnya i karena  pada i prinsipnya  pewarisan i timbu1  karena i kematian. Jika i ditinjau berdasarkan hukum i perdata, Notaris da1am me1aksanakan tugasnya i yaitu membuat akta jika i mengakibatkan kerugian i dan notaris i tersebut meningga1 dunia i maka kerugian i itu bisa i dikenakan kepada  ah1i  warisnya i dan  tidak i bisa  dikenakan i kepada  notaris  1ain  yang i ada  da1am  persekutuan perdata i notaris.  Ha1  ini i bahwa  tanggung  jawab i seorang  notaris i ter1etak  pada i pribadi  notaris i yang membuat i akta.  Pihak i yang  dirugikan i atas  akta i yang  dibuat i o1eh  notaris  yang i bersangkutan i dapat mengajukan i gugatan ganti i rugi kepada i ah1i warisnya i me1a1ui pengadi1an.
Jika ditinjau dan diana1isis menggunakan teori  pertanggung jawaban hukum  menurut  Hans Ke1sen konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum ada1ah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban)  hukum.  Bahwa  seseorang  bertanggungjawab  secara  hukum  atas  perbuatan tertentu  atau  bahwa  dia  bertanggungjawab  atas  suatu  sanksi  bi1a  perbuatannya  bertentangan.
Seseorang yang dimaksud disini ada1ah Notaris yang me1aksanakan kewenangannya dimana setiap kewenangannya  terdapat  tanggung  jawab  yang  wajib  di1aksanakan  o1eh  Notaris  da1am menja1ankan  kewenangannya.  Jika  Notaris  me1akukan  kesa1ahan  da1am  menja1ankan kewenangannya atau kewajibannya dan menyebabkan kerugian bagi orang 1ain atau pihak 1ain maka Notaris  harus  bertanggung  jawab  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  ataupun berdasarkan  perundang-undangan  yang  terkait.  Da1am  ha1  Notaris  me1akukan  kesa1ahan  da1am pembuatan akta dimana Notaris itu tergabung da1am persekutuan perdata Notaris maka Notaris yang bersangkutan atau yang membuat akta tersebut yang harus bertanggung jawab.

## D. Simpulan
Berdasarkan pembahasan permasa1ahan diatas maka dapat disimpu1kan bahwa terkait dengan tanggung jawab Notaris terhadap kesa1ahan akta yang dibuatnya da1am Persekutuan Perdata Notaris yaitu tanggung jawab masing-masing Notaris dan tidak dapat di1impahkan kepada Notaris 1ainnya yang ada da1am Persekutuan Perdata Notaris. Meskipun da1am Persekutuan perdata terdapat isti1ah tanggung jawab renteng tapi di da1am Persekutuan Perdata Notaris tanggung jawab renteng tidak ber1aku  karena  bentuk  Persekutuan  Perdata  Notaris  hanya  berupa  Kantor  Bersama  dan  da1am menja1ankan tugasnya Notaris bekerja sendiri-sendiri dan mempunyai saksi-saksi, barang-barang, serta surat-surat sendiri maka masing-masing Notaris mempunyai tanggung jawab masing-masing. Tanggung  jawab  Notaris  da1am  Persekutuan  Perdata  Notaris  di  dasarkan  pada  Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 serta tanggung jawab yang diatur da1am perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Kadir, M.A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Adjie, H. (2017). Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . Bandung: Refika Aditama.
Ali, C. (2011). Badan Hukum . Bandung: Penerbit Alumni.
Azheri, B. (2011). Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Budiono, H. (2010). Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Kelsen, H. (2007). General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik . Jakarta: BEE Media Indonesia. Kie, T. T. (2007). Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris . Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. Kindyawati, E. (2015). Tanggung Jawab Notaris Dalam Persekutuan Perdata Terhadap Pembuatan Akta . Universitas Brawijaya.
Marzuki, P. M. (2007). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Soekanto, S. (2009). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Pers. Sunggono, B. (2007). Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Supriadi. (2008). Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.

## Artikel Jurnal:
Fonni.  (2017).  Persekutuan  Perdata  Notaris  Berdasarkan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris. Tadulako Master Law Journal , Vol. 1, (No. 1), p. 21–30.
Kindyawati,  E.  (2015). Tanggung  Jawab  Notaris  Dalam  Persekutuan  Perdata  Terhadap  Pembuatan Akta . Universitas Brawijaya.
Nasution, A. (2015). Kajian Yuridis Mengenai Bentuk Persekutuan Perdata Notaris Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . Universitas Gadjah Mada.
Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris