Vol. 4 No. 2 (2020)
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 31

## DAMPAK PRESIDENTIAL THRESHOLD TERHADAP PERGANTIAN ANTAR WAKTU DI DAERAH
Harun Fadhli, Sarip , Nur Rahman Universitas Muhammadiyah Cirebon Email: harunfadhli1@gmail.com , sarip@umc.ac.id , nur.rahman@umc.ac.id

## Abstract
A very difficult choice when faced with the full rights and formal requirements that have been taken, must respect the legal consequences of the single supporting party. As conceptualized by Sebastian Harnich, he will describe the relationship between theatrical stages in giving a formal impression of extra politics in Cirebon Regency. Different things happened in Cirebon Regency when the PAW took place, where regarding the single party proposing it was very clear that it did not violate the law. However, the situation becomes different when political power is mobilized to strengthen regional power. So the authors are interested in studying the impact of the regent threshold in PAW practices that are different from other regions. Then the researchers conducted a study entitled "Impact of the Presidential Threshold on Regent Threshold in Cirebon Regency". Researchers use the footing of previous research to get novelty in research. As a basis for research, several previous studies are related or have something to do with the focus of the study. Political parties  that  carry  in  the  process  of  changing  between  times  for  deputy  regional  heads  must recommend  cadres  of  candidates  for  deputy  regents  who  have  the  appropriate  capacity  and capability to become candidates for regional leaders. It is not then that the origin of recommending a candidate for deputy regional head is only as an invalid from the applicable law. So that with the election of a qualified deputy head of the region, the welfare of the people in the region and development in the region itself can be independent and advanced.
Keywords: Change between times, Politics, Legal consequences.
Vol. 4 No. 2 (2020)
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 32

## Abstrak
Suatu pilihan yang sangat sulit pada saat dihadapkan hak penuh dan syarat formal yang telah ditempuh, harus menghargai konsekuensi hukum atas partai pengusung tunggal.  Sebagaimana  yang  dikonsepkan  Sebastian  Harnich  akan  menguraikan adanya keterkaitan panggung sandiwara dalam memberi kesan formal atas politik figuran di Kabupaten Cirebon. Hal berbeda terjadi di Kabupaten Cirebon saat terjadinya PAW, dimana berkenaan dengan partai pengusul tunggal terlihat sangat jelas  tidak  menyalahi  secara  hukum.  Namun  keadaan  menjadi  berbeda  saat kekuatan politik digerakan untuk memperkuat kekuasaan di daerah. Maka penulis tertarik untuk mengkaji dampak regent threshold dalam praktik PAW yang berbeda dengan  daerah  lain.  Kemudian  peneliti  melakukan  kajian  yang  diberi  judul “Dampak Presidential Threshold Terhadap Regent Threshold di Kabupaten Cirebon”. Peneliti  menggunakan  pijakan  dari  penelitian  terdahulu  untuk  mendapatkan kebaruan  dalam  penelitian.  Sebagai  pijakan  penelitian,  beberapa  penelitian terdahulu yang berhubungan atau ada keterkaitannya dengan fokus kajian. Partai politik pengusung dalam proses pergantian antar waktu wakil kepala daerah harus merekomendasikan  kader  calon  wakil  bupati  yang  memiliki  kapasitas  dan kapabilitas  yang  layak  menjadi  kandidat  calon  pemimpin  di  daerah.  Bukan kemudian  asal  merekomendasikan  calon  wakil  kepala  dearah  hanya  sebagai penggugur dari Undang-undang yang berlaku. Sehingga dengan terpilihnya wakil kepala  daerah  yang  berkualitas  maka  kesejahteraan  rakyat  di  dearah  dan pembangunan di daerah itu sendiri bisa mandiri dan maju.
Kata Kunci: Pergantian antar waktu, Politik, Kensekuensi hukum.
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 33

## A. Pendahuluan
Suatu  pilihan  yang  sangat  sulit pada saat dihadapkan hak penuh dan syarat  formal  yang  telah  ditempuh, harus menghargai konsekuensi hukum atas  partai  pengusung  tunggal. Sebagaimana yang dikonsepkan Sebastian Harnich akan menguraikan adanya keterkaitan panggung sandiwara  dalam  memberi  kesan formal  atas  politik  figuran  di Kabupaten  Cirebon.  Begitu  juga dalam  menjelaskan  posisi  seseorang dengan tidak merusak tatanan politik. 1
PAW  calon  wakil  bupati  hanya menghormati  peraturan,  alat  untuk mengopresionalisasikan konsep kunci membentuk peran. Skenario perpolitikan menandakan satu kesatuan  dalam  negara  Indonesia dengan  konsep  otonomi  dan  sebagai relasi kesan formal.
Berawal  dari  adanya  dinamika pemilihan presiden dan wakil presiden yang  menerapkan presidential  threshold yang mulai konsisten diterapkan pada Pemilu  2004.  Menuai  kontro  versi baik dari kalangan Parpol, masyarakat, maupun  akademisi  yang  belum menemukan  kesepakatan.  Kewajaran dalam  sistem  ketatanegaraan  yang menamakan  dirinya  sebagai  negara kesatuan  yang  menerapkan  otonomi daerah. 2 Berbagai upaya telah banyak dilakukan  untuk  mengembalikan
1 Ali  Maksum,  Ching  Lung  Tsay,  and  Ali Muhammad,  “Indonesian  Migrant  Workers  in Taiwan:  The  State  Dilemma  and  People’s Realities,” Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 24, no. 1 (2020): 80 – 96,
https://doi.org/ 10.22146/jsp.51303. hlm 84
2 Sarip Sarip, “Pemikiran the King Can Do No t Wrong  Dalam  Politik  Hukum  Ketatanegaraan Indonesia,” Kanun :  Jurnal  Ilmu  Hukum 20,  no.  2
demokrasi yang mencirikan kedaulatan rakyat. Sebagai konsekuensi  negara  kesatuan  mau tidak  mau,  suka  tidak  suka  akan melahirkan dampak terhadap pemilihan kepala daerah. Peneliti  menggunakan  pijakan dari  penelitian  terdahulu  untuk mendapatkan kebaruan dalam penelitian. Sebagai pijakan penelitian, beberapa  penelitian  terdahulu  yang berhubungan atau ada keterkaitannya dengan  fokus  kajian. 3 Penelitian terdahulu  yang  berkaitan  dengan dampak ambang batas dalam pemilihan  presiden  maupun  kepala daerah  akan  dimanfaatkan  untuk menyusun landasan teori dan konsep yang  berkenaan  dengan  objek penelitian. 4 Penelitian  yang  terkait akan dimanfaatkan untuk (1) membangun  keilmuan  yang  telah dilakukan sebelumnya; (2) menggambarkan  penelitian  untuk mendapatkan  gambaran  yang  akan dilakukan;  (3)  untuk  memperkuat penelitian  yang  dilakukan  tentunya berkenaan  dengan  dampak  ambang batas  pemilihan  presiden  dan  kepala daerah.
Penelitian  disesuaikan  dengan alur  kajian,  dimana  dalam  penelitian pendahuluan  peneliti  menggunakan tiga  komponen  kesemuannya  terkait dengan  rangkaian  waktu.  Keadaan (August 18, 2018): 315 – 36, https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10157.
3 Novita  Intan,  “Mengenal  Unsur  Kebaruan Penelitian,”  Deepublish,  2020,  https:/ /  penerbit deepublish.com/unsur-kebaruan-penelitian/.
4 Nurhayani,  “Cara  Membuat  Penelitian Terdahulu,”  zonamahasiswa,  2020,  https://www. zonamahasiswa.com/cara-membuat-penelitian- terdahulu/.
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 34
rangkaian  waktu  diperlukan  dan sangat beralasan, dimana objek kajian yang dilakukan juga sangat berhubungan  dengan  hal  tersebut.
5
Kajian-kajian yang berkenaan dengan ambang batas diklasifikasi dengan tiga kentenuan waktu yakni sekitar tahun, (1)  sebelum  tahun  2004;  (2)  rentang waktu  2004-2014;  dan  (3)  rentang waktu  2014-sekarang.  Ketiganya sangat  beralasan,  dengan  acuan  yang telah dipaparkan dalam latar belakang dimana  dinamika  ketatanegaraan Indonesia,  dapat  dilihat  dalam  tiga kurun  waktu  tersebut.  Secara  umum kejadian sebelum tahun 2004 berdampak  pada  ambang  batas pemilihan presiden di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam  penelitian  penelitian  non doktrinal atau yang sering dinamakan dengan penelitian sosiologis. 6 Jenis ini biasa  digunakan  untuk  kondisi  objek kajian yang alamiah dimana mendudukan peneliti sebagai instrument kunci. Secara spesifik, jenis penelitian melakukan deskriptif analis menggambarkan  objek  penelitian secara  menyeluruh. 7 Objek  yang digambarakan  dalam  penelitian  yang berkenaan dengan keberadaan masyarakat Cirebon dalam
5 Munawar Noor, “Novelty / Kebaruan Dalam
Karya  Tulis  Ilmiah  Skripsi  /  Tesis  /  Disertasi Novelty  /  News  in  Scientific  Writings  Thesis And,” Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang 18, no. 1 (2021): 14 – 24, http://jurnal
.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/216 4. hlm 15.
6 Laurensius Arliman S, “Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia,” Soumatera Law Review 1, no.
1 (2018): 112 – 32,
https://doi.org/ 10.22216/soumlaw.v1i1.3346. hlm 130.
menanggapi  pergantian  antar  waktu terkait dengan pergantian wakil bupati di  Kabupaten  Cirebon.  Runutan- runutan  yang  dilakukan  dengan  cara melakukan  atau  mendeskripsikan secara  kesejarahan  yang  akhirnya bermuara  pada  pergantian  antar waktu. 8 Keadaan gambaran ini sebagai cara  untuk  memberikan  informasi secara  terdeskripsi  dalam  penelitian dan  tanggapan-tanggapan  masyarakat untuk  memberikan  respon  terkait dengan penelitian. 9

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah  dijabarkan  di  atas,  maka mendapatakan rumusan. Setiap kajian ataupun  penelitian  dalam  dunia akademik,  tentunya  besar  harapan memiliki manfaat baik untuk kepentingan praktik maupun kepentingan  akademik.  Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian, maka penelitian  ini  memiliki  manfaat sebagai berikut:
1. Diharapkan  kedepanya  penelitian ini bisa menjadi sumber informasi bagi masyarakat, akademika, praktisi hukum mahasiswa hukum,instansi atau lembaga pemerintahan,  tentang  dampak
7 Sulardi  Sulardi  and  Tri  Sulistyaningsih, “Konstruksi  Regulasi  Sistem  Pemilihan  Kepala Daerah Menuju Sistem Pemilihan Kepala Daerah Yang  Demokratis  Dan  Aspiratif,” Jurnal  Media Hukum 24,  no.  1  (2017):  24 – 34,  https://doi.org/
10.18196/jmh.2017.0086.24-34.hlm.26
8 Marzuki, Penelitian Hukum. hlm 59.
9 Sarip,  “Memaknai  Delik  Dan  Delik  Tata Negara,” De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 4, no.  2  (2019):  189 – 210,  https://doi.org/
10.30596/dll.v4i2.3128.
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 35
dari  penerapan presidential  threshold terhadap  praktik regent  threshold di Kabupaten Cirebon.
2. Serta  diharapkan  dapat  menjadi ide,  gagarasan,  rekomendasi  dan evaluasi Pemerintah di Kabupaten Cirebon  maupun  daerah  lain terhadap dampak penerapan presidential threshold dan praktik dari regent  threshold yang  terjadi  di Kabupaten Cirebon

## C. Hasil dan Pembahasan
Regent Threshold di Era Otonomi Daerah
Pelaksanaan  Pemilu  sebagai prinsip  kedaulatan  rakyat,  dalam Pemilu    diharapakan  tercermin  jiwa kepemimpinan dan pengakuan terhadap  pemenang  yang  telah ditentukan  melalui  suara  terbanyak. Suara  minoritas  juga  sangat  berarti serta  memberikan  manfaat  pada demokrasi yang mencerminkan persamaan  derajat  dan  keadilan hukum. 10 Keadilan  hukum  menjadi bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan dari  tujuan  hukum,  manfaat  hukum, dan  kepastian  hukum. 11 Keadilan sebagai  salah  satu  tujuan  hukum sebagai  tuntunan  dalam  pemenuhan hak dan kewajiban bagi warga negara dalam  menentukan  pilihan,  salah satunya dalam bentuk Pemilu maupun
10 Sarip  Sarip  and  Dia na  Fitriana,  “Legal Antropology  Approach  on  The  Application  of Village  Website  in  Digital  Economic  Era  in Indonesia,” UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2018): 96, https://doi.org/ 10.25134/unifikasi.v5i2.877.
11 Muhammad  Helmi,  “Konsep  Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam,” Mazahib:
Pilkada. Pada  pandangan  Plato  sumber dari ketidakadilan sendiri yakni adanya suatu  perubahan  yang  terjadi  dalam masyarakat sendiri, bukan disebabkan oleh  yang  lain. 12 Masyarakat  harus mempertahankan  komponen  atau elemen  dengan  memperhatikan  (1) pemilahan  kelas  secara  tegas;  (2) memperhatikan persatuan masyarakat; (3)  pengawasan  ketat  terhadap pemerintahan  baik  di  pusat  maupun daerah. Kemudian ditegaskan Aristoteles  secara  ilmiah  harus memasukan rasionalitas dengan melihat secara jeli keadaan masyarakat dan aturan hukum, dalam hal ini yakni perundang-undangan  sebagai  hukum positif. 13
Adanya ketidaksamaan dalam  masyarakat  harus  diberikan sehingga  antara  suara  mayoritas  dan minoritas  terjalin  hubungan  yang seimbang.
Salah satu bentuk kesimbangan dan  bentuk  tanggung  jawab  dalam politik  terlihat  dalam  pengaturan- pengaturan Pemilu dan Pilkada yakni dengan  adanya  ambang  batas. Presidential  threshold sebagai  penjaga keseimbangan dalam demokrasi secara  nasional  telah  menentukan syarat-syarat  untuk  menjadi  presiden dengan batas-batas tertentu dianggap telah  merusak  keseimbangan  itu sendiri.  Dasar  pemikirannya  dengan
Jurnal Pemikiran Hukum Islam 14, no. 2 (2015): 133 –
44, https://doi.org/https:// doi.org/10.21093/mj.v14i2.342. hlm 134.
12 Helmi. hlm 135.
13 Carl  Joachim  Frieddrich, Filsafat  Hukum Persepektif  Historis ,  ed.  Rasiul  Muttaqien,  III (Bandung: Nusamedia, 2010). hlm 27.
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 36
adanya ambang batas dirasa bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Hadirnya presidential threshold dianggap  kurang  memberian manfaat,  kurang  mendudukan  rasa persamaan, dan rasa keadilan masyarakat. 14 Sejatinya  hukum  ideal memberikan manfaat, persamaan, dan keadilan  dinilai  telah  diabaikan. Pengabaian  tersebut  dimana  adanya batasan-batasan  yang  menyulitkan bagi  sebagian  kalangan  dalam mendapatkan  kekuasaan  dengan adanya  ambang  batas  yang  terlalu tinggi terlebih lagi untuk perseorangan. Perbedaan dalam menilai ambang  batas  kurang  mencerminkan kedaulatan rakyat. Pandangan- pandangan  semacam  ini,  menjadi
Pemilu dan Pilkada di Indonesia tidak luput  dari  perdebatan.  Seakan-akan ambang  batas  baik  dalam  Pemilu maupun  Pilkada  hanya  milik  partai- partai  besar,  sementara  partai-partai kecil  dinilai  sebagai  figuran  belaka. Partai  besar  secara  leluasa  dalam Pilkada dapat mengajukan calon tanpa harus melakukan koalisi dengan partai lain.  Sementara,  partai  kecil  untuk memenuhi ketentuan hukum ambang batas harus melakukan koalisi dengan partai  lain.  Keadaan  seperti  ini  yang
14 Andi  Desmon,  “Relevansi  Presidential Thr eshold  Dengan  Prinsip  Kedaulatan  Rakyat,” neliti 1  (2018):  218 – 232,  https://www.neliti.com/ id/publications/284742/relevansi-presidential- threshold-dengan-prinsip-kedaulatan- rakyat;hlm.231  Andi  Kurniawan,  “Presidential Threshold  Dalam  [Enyelenggaraan  Pemilu Presiden Ditintau Dari Demokrasi Pancasila Dan UUD  NRI  1945,” jurnal  ilmiah (2018):  1 – 21, http://eprints.unram.ac.id/ 10578/1/JURNAL.pdf.hlm.19
kemudian dalam praktik Pilkada tidak dapat  lepas  juga  dari  ambang  batas sebagaimana ketentuan hukum secara nasional. 15
Pandangan-pandangan yang berkenaan  dengan  ambang  batas sendiri di Indonesia sering dihubungkan dengan sistem presidensial.  Karakteristik  sistem presidensial  sendiri  menunjukan adanya  keterpisahan  antara  eksekutif dan  legislatif,  sebab  keduanya  sama- sama  dipilih  rakyat. 16 Baik  legislatif maupun  eksekutif  sama-sama  dipilih rakyat  akhirnya  keduanya  memiliki kedudukan yang sama kuatnya. Selain itu  apabila  terjadi  konflik  biasanya terjadi jalan buntu untuk memecahkan permasalahan.  Kecuali  hal-hal  yang berkenaan  dengan  tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh legislatif maupun  eksekutif.  Dalam  mencapai keadilan, John Rawls menawarkan dua pemecahan masalah untuk menjawab kebuntuan yakni: 17 (1) mempertimbangkan keputusan moral sebagai  bentuk  evaluasi  tindakan sosial; (2) memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sistem presidential threshold juga dinilai tidak efektif dan relevan  untuk memperkuat  sistem  presidensial  di Indonesia.  Maksud  awal  dalam
15 Sarip,  “Politik  Hu kum  Dan  Politisasi Hukum  Desa  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia,” Jurna Bina Mulia Hukum 4, no. 2 (2020),
https://doi.org/DOI:
http://dx.doi.org/
10.23920/jbmh.v4i2.207.
16 Hanan,  “Memperkuat  Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, Dan Sistem Kepartaian." hlm 1452.
17 Helmi, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." hlm 139.
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 37
penerapan Presidential  Threshold untuk menyederhanakan  Parpol.  Namun justru  merampas  hak  warga  negara untuk  memilih  dan  dipilih  dalam pelaksanaan Pemilu presiden.
18
Pandangan berkenaan dengan ambang batas,  diungkapkan  Titi  Anggraeni dan  Jimly  Asshiddiqie  dalam  acara diskusi  berkenaan  dengan  ambang batas. Pandang Titi dan Jimly menilai bahwa  ambang  batas  bertentangan dengan  pasal-pasal  yang  ada  dalam UUD 1945. 19 Pengaturan threshold berdampak pada  banyaknya  pasangan  calon tunggal yang ikut serta dalam Pilkada. Pilkada  serentak  di    tahun  2015 terdapat tiga pasangan calon tunggal, yakni  (1)  Kabupaten  Timor  Tengah
Utara-Nusa  Tenggara  Timur;  (2) Blitar-Jawa Timur; dan (3) Tasikmalaya-Jawa  Barat.
20 Berkenaan dengan tingkat partisipasi masyarakat daerah  sendiri  tercatat  Kabupaten Timor  Tengah  Utara  sebanyak  77%, Kabupaten Blitar sebanyak 58%, dan Kabupaten  Tasikmalaya  sebanyak 60%.  Targetan  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  di  tiga  daerah
18 Vanni  Anggara,  “Dinamika  Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Dinamika  Presidential  Threshold  Dalam  Sistem Presidensial Di Indonesia,” Jurnal Transformative 5, no. September (2019): 17 – 36.hlm.33 19 Norman Edwin Elnizar, “Perludem Jelaskan 4  Bahaya  Presidential  Threshold  20%  Bagi Indonesia,” Hukum Online.Com , July 16, 2018. 20 Joko Panji Sasongko, “Pilkada Tiga Daerah Dengan  Calon  Tunggal  Din ilai  Lancar,”  CNN Inondesia,  2015,  https://www.cnnindonesia.com /nasional/20151210133536-32-97294/pilkada- tiga-daerah-dengan-calon-tunggal-dinilai-lancar.
21 Siti  Khodijah  and  Valina  Singka  Subekti, “Dinamika  Pembangunan  Koalisi  Partai  Politik Pengusung  Calon  Tunggal  Pemilihan  Kepala
semuanya  dapat  mencapai  70%. Dibukanya  calon  tunggal  sendiri merujuk  pada  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU- XIII/2015, dengan milih kata “setuju” atau “tidak setuju”. Dilihat dari sisi Parpol pengusung  tunggal  sendiri  untuk Kabupaten  Blitar  diusung  PDIP dengan  pasangan  Rijanto  dan Marhaneis. 21 Di Kabupaten
Tasikmalaya  calon  tunggal  diusung PDIP,  PAN,  dan  PKS  dengan pasangan  calon  Uu  Ruzhanul  Ulum dan  Ade  Sugianto. 22 Selanjutnya  di Kabupaten Timor Tengah Utara calon tunggal  diusung  PDIP  dengan pasangan  calon  Raymundus  Sau Fernandes  dan  Aloysius  Kobes. 23 Apabila diperhatikan dari tiga daerah di  tahun  2015  dengan  calon  tunggal terlihat sebanyak dua daerah diusung partai  tunggal  dan  hanya satu  daerah yang diusung melalui koalisi. Kejadian calon tunggal selanjutnya lebih marak lagi saat Pilkada di tahun 2017.
Pilkada  di  tahun  2017,  calon tunggal  menjadi  sebanyak  Sembilan pasangan. Adapun kesembilan daerah
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018,” Nakhoda: Jurnal  Ilmu  Pemerintahan 19,  no.  2  (2020):  177 – 87,
https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.111. hlm
178. 22 Indra  Nugraha,  “Uu -Ade  Calon  Bupati Tasikmalaya,  Tak  Di dukung  Golkar,”  Tempo.co, 2015,https://nasional.tempo.co/read/712118/uu -ade-calon-bupati-tasikmalaya-tak-didukung- golkar.
23 Sigiranus  Marutho  Bere,  “Hanya  Ada  Satu Pasangan  Calon,  Pilkada  TTU  Ditunda  Hingga 2017,” Kompas.com, 2015, https://regional. kompas.com/read/2015/08/11/18534581/H anya.Ada.Satu.Pasangan.Calon.Pilkada.TTU.Ditun da.hingga.2017.
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 38
tersebut yakni: (1) Kota Tebingtinggi; (2) Kabupaten Tulang Bawang Barat; (3)  Kabupaten  Pati;  (4)  Kabupaten Landak;  (5)  Kabupaten  Buton;  (6) Maluku Tengah; (7) Kota Jayapura; (8) Tambrauw; dan (9) Kota Sorong. 24 Di Kota  Tebingtinggi  calon  tunggal diusung NasDem, Demokrat, Hanura, Gerindra,  PKB,  Golkar,  PDIP,  dan PPP  mengusung  pasangan  Umar Zunaidi  Hasibuan  dan  Oki  Doni Siregar.  Kabupaten  Tulang  Bawang Barat  calon  tunggal  diusung  PKS,
Demokrat,  PPP,  PDIP,  Gerindra, Golkar,  PAN,  PKB,  Hanura,  dan NasDem dengan
mengusung pasangan  Umar  Ahmad  dan  Fauzi Hasan. Kabupaten Pati calon tunggal diusung PDIP, Gerindra, PKS, PKB, Demokrat, Golkar, Hanura, dan PPP mengusung  pasangan  Haryanto  dan Saiful Arifin.
Di  Kabupaten  Landak    calon tunggal  diusung  PDIP,  Demokrat,
PKB,  Golkar,  Hanura,  NasDem, Gerindra,  dan  PAN  mengusung pasangan  Karolin  Margaret  Natasa dan Herculanus Heriadi. Di Kabupaten  Buton  calon  tunggal diusung  PKB,  PKS,  NasDem,  PAN, Demokrat, Golkar, dan PBB
mengusung  pasangan  Samsu  Umar Absul  Samiun  dan  La  Bakry.  Di Maluku  Tengah  diusung  Gerindra, Golkar, Hanura, Demokrat, NasDem,
24 Komisi Pemilihan Umum Indonesia, “Pasca Perpanjangan  Pendaftaran,  9  Daerah  Paslon Tunggal,  Total  Pendaftar  Menjadi  337  Paslon.,” Komisi  Pemilihan  Umum  Indonesia,  2016, https://pilkada2017.kpu.go.id/berita/detail/27.
25 Bagus  Prihantoro  Nugroho,  “Ini  9  Calon Tunggal Yang Juga Petahana Di Pilkada Serentak 2017,” DetikNews, 2017, https: //news.
PAN,  PBB,  dan  PDIP  mengusung pasangan Tuasikal Abua dan Martlatu Leleury.  Di  Kota  Jayapuran  diusung PKB,  Hanura,  PAN,  NasDem,
Golkar, PDIP, dan Gerindra mengusung  pasangan  Benhur  Tomi Mano dan Rustan Saru. Di Tambrauw diusung  NasDem,  PDIP,  Golkar,
Demokrat, Gerindra, PKS, PKB, dan Hanura mengusung pasangan Gabriel Asem  dan  Mesak  Metusala  Yekwam. Sedangkan  di  Kota  Sorong  diusung
Golkar,  Demokrat,  PDIP,  PAN, NasDem,  Gerindra,  Hanura,  dan PKB mengusung pasangan Lamberthus  Jitmau  dan  Pahima Iskandar.
25 Pada  Pilkada  tahun  2017 menunjukan tidak adanya calon yang diusung oleh partai tunggal, walaupun calon  yang  diusung  tunggal.  Bagi Syamsudin  Haris  kurangnya  antusias masyarakat  untuk  mencalonkan  diri yang  kemudian  melahirkan  calon tunggal  di  Sembilan  wilayah  dapat disebabkan: (1) parpol hanya menunggu  pinangan  dari  calon  atau bersifat  menunggu;  (2)  mahar  politik yang  terlalu  besar;  (3)  beberapa petahana memiliki kinerja yang cukup baik kemudian menutup calon baru. 26 Apabila  ditarik  pada  sisi  teori berkenaan dengan koalisi partai dalam calon  tunggal  pada  Pilkada  2017 sejalan  dengan  pandangan  Michael
detik.com/berita/d-3421757/ini-9-calon-tunggal- yang-juga-petahana-di-pilkada-serentak-2017.
26 R. Nazriyah, “Calon Tunggal Dalam Pilkada Serentak  Tahun  2015  Terhadap  Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU- XIII/2015,” Jurnal  Konstitusi 13,  no.  2  (2016):  379,  https:// doi.org/10.31078/jk1327. hlm 389.
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 39
Laver  bahwa  koalisi  hanya  bertujuan untuk memaksimalkan kekuasaan dan memelihara kehidupan kolektif partai. 27 Pada  Pilkada  tahun  2018 fenomena  pasangan  calon  tunggal bertambah menjadi 16 pasangan yang mengikuti  Pilkada. 28 Adapun  16 daerah tersebut yakni: (1) Kabupaten Deli  Serdang;  (2)  Kabupaten  Padang Lawa  Utara;  (3)  Prabumulih;  (4) Kabupaten  Pasuruan;  (5)  Kabupaten Lebak; (6) Kabupaten Tanggerang; (7) Kota  Tanggerang;  (8)  Kabupaten Tapin;  (9)  Kabupaten  Minahasa Tenggara; (10) Kabupaten Bone; (11) Kabupaten  Enrekang;  (12)  Kota Makasar;  (13)  Kabupaten  Mamasa; (14) Kabupaten Mamberamo Tengah; (15)  Kabupaten  Puncak;  dan  (16) Kabupaten  Jayawijaya.
29 Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan calon tunggal yang diperbolehkan sangat signifikan imbasnya pada Pilkada di tahun 2015 yang mencapai tiga daerah. Kemudian di tahun 2017 calon tunggal mencapai Sembilan  daerah  dan  di  tahun  2018
27 Endah Yuli Ekowati, “Pragmatisme Politik: Antara  Koalisi,  Pencalonan  Dan  Calon  Tunggal Dalam  Pilkada,” Jurnal  Transformative 5,  no.  1 (2019):  16 – 37,  https://transformative.ub.ac.id/ index.php/jtr/article/view/42/51;  Khodijah  and Subekti,  “Dinamika  Pembangunan  Koalisi  Partai Politik  Pengusung  Calon  Tunggal  Pemilihan Kepala  Daerah  Kabupaten  Lebak  Tahun  2018.' hlm 177.
28 Lili  Romli,  “Pilkada  Langsung,  Calon Tunggal,  Dan  Masa  Depan  Demokrasi  Lokal,” Jurnal  Penelitian  Politik 15,  no.  No  2  (2018):  143 – 60.hlm.144 29 Ekowati,  “Pragmatisme  Politik:  Antara Koalisi,  Pencalonan  Dan  Calon  Tunggal  Dalam Pilkada." hlm 26.
30 Mimi Kartika, “Ini 25 Daerah Yang Hanya Terdapat  Calon  Tunggal  Pilkada,”  Republika.co,
mencapai  16  daerah  yang  memiliki calon tunggal dalam Pilkada.
Begitu juga dengan pelaksanaan Pilkada  di  tahun  2020,  fenomena calon  tunggal  kembali  meningkat sebanyak 25 pasangan calon. Adapun daerah-daerah  dengan  calon  tunggal yakni:  (1)  Kabupaten  Humbang Hasundutan;  (2)  Kota  Gunungsitoli; (3)  Kota  Pemantangsiantar;  (4) Pasaman; (5) Ogan Komring Ulu; (6)
Ogan  Komring  Ulu  Selatan;  (7) Bengkulu  Utara;  (8)  Boyolali;  (9) Grobogan; (10) Kebumen; (11) Kota Semarang; (12) Sragen; (13) Wonosobo;  (14)  Kediri;  (15)  Ngawi; (16)  Badung;  (17)  Sumbawa  Barat; (18)  Balik  Papan;  (19)  Kutai Kartanegara;  (20)  Gowa;  (21) Soppeng;  (22)  Mamuju  Tengah;  (23) Manokwari Selatan; (24) Pengunungan  Arfak;  dan  (25)  Raja Ampat.
30 Keadaan  ini  menunjukan kelemahan  partai  politik  di  daerah dalam  melakukan  kaderisasi  dan adanya  kecenderungan  partai  untuk bersikap pragmatis dalam menghadapi Pilkada.
31 Tingginya threshold 2020, https://www.republika.co.id/berita
/qgn1nh354/ini-25-daerah-yang-hanya-terdapat- calon-tunggal-di-pilkada.
31 Suyatno Suyatno, “Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)  Dan  Tantangan  Demokrasi  Lokal  Di Indonesia,” Politik  Indonesia:  Indonesian  Political
Science  Review 1,  no.  2  (2016):  212, https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6586; Lili Romli,  “Pilkada  Langsung,  Calon  Tunggal,  Dan Masa  Depan  Demokrasi,” Jurnal  Penelitian  Politik
15,  no.  No  2  (2018):  129 – 42,  https://ejournal.
politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/757
/533;  Ekowati,  “Pragmatisme  Politik:  Antara Koalisi,  Pencalonan  Dan  Calon  Tunggal  Dalam Pilkada”;  Khodijah  and  Subekti,  “Dinamika Pembangunan  Koalisi  Partai  Politik  Pengusung Calon  Tunggal  Pemilihan  Kepala  Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018.”
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 40
menjadikan  Parpol  lebih  pragmatis dan  mendudukan  Parpol  sebagai gendaraan  sewaan,  para  elite  politik yang  berminat  dalam  pencalonan kepala  daerah. 32 Fenomena  ini, menjadikan    proses  demokrasi  lokal mengalami kemunduran, Parpol yang telah mendapatkan amanah dari rakyat daerah  justru  menggunakan  suara untuk di jual pada para tengkulak elit daerah. 33 Ditingkatan daerah diperbolehkan pencalon jalur
independen  atau  non  Parpol.  Jalur Independen,  sampai  sengan  tahun 2020  telah  mampu  menerapak demokrasi daerah menjadi lebih baik. Banyaknya fenomena pasangan calon tunggal  dianggap  sebagai  kegagalan
Parpol  dalam  mendidik  kader. 34 Adapun nama-nama calon
Independen  yang  berhasil  merubah hegemoni partai, sebagai mana terlihat pada tabel 1.
Tabel 1 Calon Alternatif Pengubah Threshold Demokrasi Daerah No Nama Pasangan Tahun Daerah
1 Irwandi Yusup dan Nova Iriansyah 2006 Provinsi Aceh Darusalam
32 Sarip,  “Triadic  Dispute  Resolution  Dual
Yuridiction Lembaga Yudikatif Indonesia,” Jurnal
Hukum  De’rechtsstaat 5,  no.  1  (2019),  https:// doi.org/https://doi.org/10.30997/jhd.v5i1.1734.
33 Sarip  Sarip,  “The  Manifestation  of Indonesian Democracy; Between Pancasila State of Law  and  Islamic  Nomocracy,” Jurnal  Hukum Novelty 9,  no.  2  (2018):  192,  https://doi.org/ 10.26555/novelty.v9i2.a11517.
2 Tengku Nurdin A. dan Tengku Busmadar 2007 Bireun Aceh 3 Christian N. Dilak dan Zacharias P. Manafe 2008 Rote Ndou, Nusa Tenggara Timur 4 O.K. Arya Zulkarnain dan Gong Martua Siregar
2008 Batubara, Sumatra Utara 5 Aceng Fikri dan Dicky Chandra 2008 Garut, Jawa Barat 6 Muda Mahendrawan dan Andreas M. 2008 Kubu Raya, Kalimantan Barat 7 Saifullah dan MG Hadi Sutjipto 2011 Sidoardjo, Jawa Timur 8 Jonas Salean dan Hermanus Man 2012 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 9 Neni Moerniaeni dan Basri Rase 2015 Kota Bontang, Kalimantan Timur 10 Jimmy F. Eman dan Syerly A. Sompotan 2015 Kota
Tomohon, Sulawesi Utara 11 H. Nadjmi Adhani dan Dawrmawan Jaya 2015 Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan
34 Endah Yuli Ekowati, “Pragmatisme Politik: Antara  Koalisi,  Pencalonan  Dan  Calon  Tunggal Dalam  Pilkada  (E  Ndah  Yuli  Ekowati) Pragmatisme  Politik:  Antara  Koalisi,  Pencalonan, Dan  Calon  Tunggal  Dalam  Pilkada,” Jurnal Transformative 5,  no.  1  (2019):  16 – 37, https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/art icle/view/42;hl.2 9  Romli,  “Pilkada  Langsung, Calon  Tunggal,  Dan  Masa  Depan  Demokrasi Lokal.” hlm.158
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 41
12 M. Syahrial dan H.Ismail 2015 Kota Tanjung Balai, Sumatra Utara 13 M. Ramlan Nurmatias dan Irwandi 2015 Kota Bukittinggi, Sumatra Barat 15 Ahmad Hijazi dan Iqbal Basta 2015 Rejang Lebong Bengkulu 16 Dadang M. Naser dan Gun Gun Gunawan 2015 Kabupaten Bandung, Jawa Barat 17 Marthen L.D.T dan Nikodemus N.R.H 2015 Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur
18 Rita
Widyasari dan Edi Darmansyah 2015 Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
19 Adnan Purichta dan H. Abdul Rauf M. 2015 Gowa, Sulawesi
Selatan 20 Jules F. Warikar dan Onesias Rumere 2015 Supiori Papua 21 Abdul Hafidz dan Bayu Andryanto 2015 Rembang, Jawa Tengah
Catatan:  Data  berasal  dari  berbagai  sumber  media elektronik  berkenaan  dengan  kemenangan  calon idenpenden pasca reformasi Indonesia.
Pengaturan threshold berdampak pada calon yang berasal dari pertahana dalam kontestasi Pikada. Pada Pilkada
35 Komeyni  Rusba  Andi  Muh.  Dzul  Fadli, Indarawa n  Tobarasi,  “Kemenganan  Pertahanan Kontestasi  Pilkada  Serentak  2018 :  Ditinjau  Dari Perspektif  Powercube, ” Jurnal  Tapis 14,  no.  21 (2018): 116 – 39.hlm.117-118 36 Andi  Muh.  Dzul  Fadli,  Indarawan Tobarasi.hlm.120
37 Eko  Noer  Kristiyanto,  “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia:
tahun 2017 terdapat 16,61% pasangan calon  pertahana,  dan  Pilkada  tahun 2018  pasangan  calon  pertahana meningkat  menjadi  19,49  %. 35 Beberapa  daerah  dengan  pasangan calon pertahana, Pilkada Jawa Tengah menang  (Ganjar  Pranowo  dan  Taj Yasin)  58,78%.  Kota  Bekasi  Rahmat Effendi  dan  Tri  Adhianto  di  Kota Bogir  memengkan  dengan  68,29  %. Banyaknya  pertahana  yang  terpilih kembali  dinilai  juga  tidak  sejalan dengan  tujuan  demokrasi  di  tinggkat lokal yang diharapkan terbuka. 36 Eko Noer Kristiyanto menunjukan  dalam  sistem  Pilkda, anggapan  lahirnya  ambang  batas digagas untuk dikombinasikan dengan
DPRD. 37 Pada  Pilkada  Batam  tahun 2015, menunjukan banyaknya masyarakat  yang  tidak  menyalurkan suaranya. Banyaknya masyarakat yang tidak  menyalurkan  suaranya  atau sering dikenal dengan sebutan Golput, menurut  hasil  penelitian  Suyatno, penyebabnya  (1)  Pilkada  langsung belum  menghasilkan  pemimpin  yang baik; (2) Parpol tidak memiliki kinerja yang  jelas;  (3)  merosotnya  kader Parpol; (4) tidak dapat merealisasikan program  saat  kampaye;  (5)  Pilkada dinilai hanya mementingkan seremonial  belaka;  (6)  penyelenggara yang tidak netral. 38 Bagi Tony Prayogo tidak mempersalahkan apakah kepala
Studi Di Batam,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17, no. 1 (2017): 48, https://doi.org/
10.30641/dejure.2017.v17.48-56. hlm 50.
38 Suyatno Suyatno, “Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)  Dan  Tantangan  Demokrasi  Lokal  Di Indonesia,” Politik  Indonesia:  Indonesian  Political Science Review 1, no. 2 (2016): 212, https://doi.org/
10.15294/jpi.v1i2.6586. .
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 42
daerah  dipilih  langsung  atau  tidak langsung, idealnya harus mengutamakan  musyawarah  dalam mencari pemimpin yang sesuai dengan Islam. 39 Harapanya  Parpol  kedepan yakin  dalam  mengusung  pasangan calon  selain  itu  syarat  ambang  batas, perlu  ada  pengurangan  pasangan calon  kepala  dan  menempatkan perempuan  untuk  dicalonkan  baik melalui  Prapol  atau  Independen. 40 Dampak threshold bukan  hanya terhadap pemilihan kepala daerah saja, dirasakan juga dalam proses Pergantian  Antar  Waktu  (PAW) kepala  daerah  maupun  wakil  kepala daerah.  Pentingnya  proses  untuk mengisi  kekosongan  jabatan  kepala daerah  maupun  wakil  kepala  daerah. Perlu  ada  aturan  mengenai  batas maksimal  dengan  memperhatikan landasan  filosofis,  yuridis,  dan sosiologis. Proses PAW akan maksimal dan tidak terjadi keterlambatan dalam pengisian jabatan  politik.  Aturan  yang  dibuat harus  tidak  penuh  dengan  arena politisasi, transparan, dan efektif.
41
Praktik Regent  Threshold  di Kabupaten Cirebon
39 R.  Tony  Paryogo,  “Konsep  Pemilihan Kepala  Daerah  Di  Indonesia  Dalam  Persefektif Islam,” Legislasi  Indonesia 12,  no.  1  (2015):  1 – 34, https://e-jurnal.peraturan.go.id/index. php/jli/article/view/370/252. hlm 1.
40 Fitriyah  Fitriyah,  “Politik  Dinasti  Pada Kandidasi  Perempuan  Dalam  Pilkada  Serentak 2015 Di Jawa Tengah,” Jurnal Ilmu Sosial 17, no. 1 (2018): 39, https://doi.org/ 10.14710/jis.17.1.2018.39-52.hlm.50
41 M.H.Rio  Muzani  Rahmatullah Muhammad Zainul  Arifin,  S.H.,  “Pengisian  Kekosongan
Regent threshold marupakan salah satu ambang batas yang di atur dalam UU No 10/2016 tentang pemerintahan daerah. Dalam undang- undang    tersebut  menjeskan regent threshold yang diusung Parpol atau jalur Independen harus memperoleh minimal 20% jumlah kursi di DPRD atau  memperoleh  minamal  25%  dari suara  sah  pada  Pemilu  sebelumnya. 42 Dampak  dari  adanya regent  threshold tersebut  berpengaruh  juga  terhadap proses  PAW  bupati  atau  wakil  yang berhalangan tetap atau tidak bisa lagi melanjutkan  jabatanya  degan  alasan tertentu  menurut  UU  No  23/2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  ada beberapa  alasan  kepala  daerah  dan wakil  kepala  daerah  berhenti  atau diberhentikan karena meninggal dunia,  permintaan  sendiri  atau diberhentiakan karena suatu permasalahan terntu.
43 Pemberhentian  bupati  atau wakil  bupati  bisa  menggunakan beberapa cara diantaranya jika seorang bupati  atau  wakil  bupati  di berhentikan  maka  pimpinan  DPRD dapat  mengusulkan  pemberhentian kepada  menteri  melalui  gubernur, kemudian jika pimpinan DPRD tidak mengajukan  pemberhentian  bupati
Jabatan  Wakil  Kepala  Daerah  Dalam  Kerangka Pemerintahan  Daerah  Di  Indonesia,” Jurnal Thengkyang 2, no. 1 (2014): 51 – 69.hlm.13-14 42 Undang- Undang  RI,  “UU -NOMOR  10 TAHUN 2016,” Angewandte Chemie International  Edition,  6(11),  951 – 952.  §
(2016).pasal 40 ayat (1).
43 Undang- undang  RI,  “Undang -Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahn Daerah” (2014). pasal.78.
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 43
dan  wakil  bupati  berdasarkan  usulan dari  gubernur  pemberentian  itu diajukan,  namun  ketika  DPRD  dan gubernur tidak mengusulkan pemberhentian  bupati  atau  wakil bupati, maka mentri sendiri yang akan memberhentikan  bupati  atau  wakil bupati tersebut. 44 Bupati dan wakil bupati yang di berhentikan atas dasar usulan mentri. Putusan  pemberhentian  dikeluarkan oleh  Mahkamah  Agung  (MA)  atas pendapat  DPRD.  Pendapat  ini diperoleh  dari  sidang  paripurna DPRD  yang  dalam  sidang  tersebut harus di hadiri sekurang-kurangnya ¾ (tiga  perempat)  dari  anggota  DPRD dan  untuk  mengambil  keputusan harus  memperoleh  suara  2/3  dari anggota  DPRD  yang  hadir  dalam persidangan. 45 Proses  mengadili    perkara  ini adalah 30 hari dan hasil putusan dari MA bersifat final. Dari hasil putusan MA jika benar terbukti bupati bersalah dan    diberhentikan,  maka  Menteri wajib  memberhentikan  bupati  atau wakil  bupati  dalam  kurun  waktu  30 hari. 46 Setelah  berhentinya  bupati maka wakil bupati melaksanakan tugas harian  bupati  karena  jabatan  wakil bupati  yang  hanya  pelaksana  tugas sehingga tidak bisa dalam
44 Undang-undang RI.pasal 79. 45 Vina  Fadhrotul  Mukaromah,  “Mendagri Singgung  Soal  Pemberhentian  Kepala  Daerah, Bagaimana  Persis  Aturanya?,” Kompas ,  last modified  2020,  accessed  September  2,  2020, hlhttps://www.kompas.com/tren/read/2020/11 /20/204600765/mendagri-singgung-soal- pemberhentian-kepala-daerah-bagaimana- persis?page=2.hlm.2
46 Amir  Liputo,  “Mekanisme  Pemberhentian Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor
pengambilan  kebijakan.  Maka    wakil bupati tersebut akan dilantik menjadi bupati dan dalam pengisian kekosongan jabatan wakilnya menggunakan  sistem  PAW  sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
47 Pentinganya  pengisian  kembali wakil  bupati  yang  kosong  karena selain tugas pokok wakil bupati adalah membatu  bupati  dalam  menjalankan pemerintahan  ada  beberapa  tugas yang memang dilaksanakan oleh wakil bupati diantaranya seperti melaksanakan pemberdayaan perempuan,  pemuda  pengembangan sosial  budaya  dan  lingkungan  hidup sehingga  roda  pemerintahan  dapat berjalan dengan baik. 48 Wakil  ketua  Pansus  pemilihan Wakil  Bupati  Cirebon.  Sofwan mengatakan pihak DPRD Kabupaten Cirebon  dalam  pelaksanaan  PAW Wakil Bupati Cirebon sesuai apa yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan  pemerintah  yang  mengatur terkait  dengan  PAW  bagi  kepala daerah  atau  wakil  kepala  daerah. Dalam  Pemilihan  Wakil  Bupati Cirebon  Pansus    pemilihan  yaitu DPRD Kabupaten Cirebon mendapat pedoman  dari  pemerintah  provinsi yang    berdasar  hukum  kepada    pasal
23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah,” unsrat III,  no.  8  (2015):  69 – 75,  https://ejournal .unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/vie w/10261/9847;hlm.74 Undang-undang RI, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun
2014 Tentang Pemerintahn Daerah .pasal 84.
47 Ali  Ibsan  Jaya,  “Implementasi  Pengisian Kekosongan  Jabatan  Wakil  Kepala  Daerah”
(Universitas Sumatera Utara, 2017).hlm.100
48 Ali Ibsan Jaya.hlm.70
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 44
176  UU  No  10/2016  tentang Pemerintahan Daerah, pasal 131 ayat (2a)  PP  No  49/2008  tentang perubahan  kedua  atas  peraturan pemerintah  nomor  6  tahun  2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan,  dan  pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kemudian  pasal  23-25  PP  No 12/2018 tentang pedoman penyusunan  tata  tertib  DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Wakil  ketua  pansus  juga menjelaskan  proses  pemilihan  Wakil Bupati  Cirebon  bermula  dari  surat Bupati  Cirebon  No  132/2002/Pem tanggal  28  September  2020    kepada Dewan  Pimpinan  Cabang  Partai (DPC)  PDIP  perihal  Pengisian Jabatan  Wakil  Bupati  Cirebon. Tanggal 04 Oktober 2020 DPC PDIP mengirimkan surat rekomndasi calon wakil  bupati  kepada  Bupati  Cirebon dan  DPRD  dengan  Nomor  surat 229/EX/DPC/X/2020 dan merekomendasikan berdasarkan surat rekomendasi  dari  DPP  PDIP  No 1499/IN/DPP/VI/2020 yang dikeluakan pada tangal 26 yang berisi mengenai  penetapan  calon  wakil bupati cirebon yaitu Wahyu Tjiptaningsih dan Cunadi. Alur  proses  pemilihan  wakil bupati  selanjutnya  Bupati  Cirebon mengirim  surat  No  132/2120/Pem kepada  DPRD  Kabupaten  Cirebon yang  bersifat  penting  mengenai
Pengisian Jabatan Wakil Bupati dalam surat tersebut bupati juga melampirkan  2  calon  wakil  bupati yang disetujui dari rekomendasi DPC PDIP. Dalam  Rapat Paripurna yang
pertama  DPRD  yaitu  penetapan  2 calon  wakil  bupati  yang  telah  di rekomendasikan dan Rapat Paripurna yang  kedua  yakni  pemilihan  dan penetapan  wakil bupati terpilih yang selanjutnya DPRD mengusulkan hasil pemilihan  wakil  bupati  kepada menteri  melalui  gubernur  dan  nanti tugas  gubernur  sebagai  wakil  dari pusat  meneruskan  kepada  Mendagri. Setelah  di  terbitkanya  SK  oleh Mendagri maka gubernur di perkenankan  melantik  Wakil  bupati baru  kemudian  Wakil  Bupati  dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya  sampai  ahir  masa jabatan. Dengan  terpilihnya  Wahyu
Tjiptaningsih  sebagai  wakil  Bupati Cirebon  yang  berlatar  belakang  isti dari  mantan  Bupati  sebelumnya. Fenomena  pergantian  antar  waktu wakil kepala daerah yang diusung oleh partai  tunggal  yang  berdampak  dari pengaturan presidential threshold
terhadap regent threshold mengakibatkan aturan  Pilkada  dengan  ambang  batas 25% perolehan kursi DPRD dan 20% suara sah dalam kontestasi Pilkada.

## D. Kesimpulan dan Saran
Dalam  hal  pemilihan  wakil  bupati mekanisme  pelaksanan  harus  sesuai dengan  prosedur  yang  telah  di  atur oleh  Undang-Undang.  Kemudian dalam  proses  pergantian  antar  waktu bagi  kepala  daerah  atau  wakil  kepala daerah  haruslah  mengatur  jangka waktu  pengisian  kekosongan  jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah ketika  sudah  mendapatkan  kepastian hukum tetap jika masa jabatan tersisa
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 45
lebih  dari  18  bulan.  Sehingga  dalam pengisian  jabatan  ini  tidak  berlarut- larut  terlalu  lama  karena  mengiat pentingnya  peran  wakil  kepala  daera dalam  jalanya  roda  pemerintahan. Partai politik pengusung dalam proses pergantian  antar  waktu  wakil  kepala daerah  harus  merekomendasikan kader  calon  wakil  bupati  yang memiliki  kapasitas  dan  kapabilitas yang  layak  menjadi  kandidat  calon pemimpin di daerah. Bukan kemudian asal  merekomendasikan  calon  wakil kepala dearah hanya sebagai penggugur dari Undang-undang yang berlaku.  Sehingga  dengan  terpilihnya wakil  kepala  daerah  yang  berkualitas maka  kesejahteraan  rakyat  di  dearah dan  pembangunan  di  daerah  itu sendiri bisa mandiri dan maju.

## Daftar Pustaka
Ali  Ibsan  Jaya.  “Implementasi
Pengisian  Kekosongan  Jabatan Wakil Kepala Daerah.” Universitas  Sumatera  Utara, 2017. Amir Liputo. “Mekanisme Pemberhentian  Kepala  Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  D aerah.” Unsrat
III, no. 8 (2015): 69 – 75.
Andi Kurniawan. “Presidential Threshold Dalam [Enyelenggaraan Pemilu Presiden Ditintau Dari Demokrasi Pancasila Dan UUD NRI  1945.” Jurnal  Ilmiah ,  2018,
1 – 21.
Andi  Muh.  Dzul  Fadli,  Indarawan
Tobarasi, Komeyni Rusba. “Kemenganan Pertahanan Kontestasi  Pilkada  Serentak
2018 :  Ditinjau  Dari  Perspektif
Powercube.” Jurnal Tapis 14, no. 21 (2018): 116 – 39. Anggara, Vanni. “Dinamika Presidential  Threshold  Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Dinamika Presidential Threshold
Dalam  Sistem  Presidensial  Di Indonesia.” Jurnal  Transformative 5, no. September (2019): 17 – 36. Arliman  S,  Laurensius.  “Peranan Metodologi  Penelitian  Hukum Di  Dalam  Perkembangan  Ilmu Hukum Di Indonesia.” Soumatera Law Review 1, no. 1 (2018): 112 – 32. https://doi.org /10.22216/soumlaw.v1i1.3346. Bere, Sigiranus Ma rutho. “Hanya Ada Satu  Pasangan  Calon,  Pilkada TTU  Ditunda  Hingga  2017.” Kompas.com,  2015.  https:// regional.kompas.com/read/201
5/08/11/18534581/Hanya.Ada. Satu.Pasangan.Calon.Pilkada.TT U.Ditunda.hingga.2017. Desmon, Andi. “Relevansi Presidential  Threshold  Dengan Prinsip  Kedaulatan  Rakyat.”
Neliti 1 (2018): 218 – 32.
Ekowati,  Endah  Yuli.  “Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada.” Jurnal Transformative 5, no. 1 (2019): 16 – 37. https://transformative. ub.ac.id/index.php/jtr/article/v iew/42/51.
———. “Pragmatisme Politik: Antara Koalisi,  Pencalonan  Dan  Calon
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 46
Tunggal Dalam Pilkada (E Ndah Yuli  Ekowati)  Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada.” Jurnal Transformative 5, no. 1 (2019): 16 –
37. https://doi.org/http://dx.doi.o rg/10.21776/ub.transformative. 2019.005.01.2.
Elnizar,  Norman  Edwin.  “Perludem Jelaskan  4  Bahaya  Presidential Threshold 20% Bagi Indonesia.” Hukum Online.Com . July 16, 2018. Fitriyah,  Fitriyah.  “Politik  Dinasti Pada  Kandidasi  Perempuan Dalam Pilkada Serentak 2015 Di Jawa  Tengah.” Jurnal  Ilmu  Sosial 17, no. 1 (2018): 39.
https://doi.org/10.14710/jis.17.
1.2018.39-52.
Frieddrich,  Carl  Joachim. Filsafat
Hukum Persepektif Historis . Edited by  Rasiul  Muttaqien.  III. Bandung: Nusamedia, 2010. Hanan, Djayadi. “Memperkuat Presidensialisme  Multipartai  Di
Indonesia:  Pemilu  Serentak, Sistem  Pemilu,  Dan  Sistem Kepartaian.” Jurnal  Universitas Paramadina 13  (2016):  1451 – 75. https://journal.paramadina.ac.id
/index.php/upm/article/view/ 111. Helm i, Muhammad. “Konsep Keadilan  Dalam  Perspektif Filsafat Hukum Islam.” Mazahib:
Jurnal Pemikiran Hukum Islam 14,
no. 2 (2015): 133 – 44. https://doi.org/https://doi.org /10.21093/mj.v14i2.342. Indonesia, Komisi Pemilihan Umum. “Pasca Perpanjangan Pendaftaran,  9  Daerah  Paslon Tunggal, Total Pendaftar Menjadi  337  Paslon.”  Komisi Pemilihan  Umum  Indonesia, 2016. https://pilkada2017.kpu.go.id/b erita/detail/27. Intan,  Novita.  “Mengenal  Unsur Kebaruan Penelitian.” Deepublish, 2020. https://penerbitdeepublish.com /unsur-kebaruan-penelitian/. Kartika,  Mimi.  “Ini  25  Daerah  Yang
Hanya  Terdapat  Calon  Tunggal Pilkada.”  Republika.co,  2020. https://www.republika.co.id/be rita/qgn1nh354/ini-25-daerah- yang-hanya-terdapat-calon- tunggal-di-pilkada.
Khodijah,  Siti,  and  Valina  Singka Subekti. “Dinamika Pembangunan  Koalisi  Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018.” Nakhoda:  Jurnal  Ilmu
Pemerintahan 19,  no.  2  (2020): 177 – 87. https://doi. org/10.35967/njip.v19i2.111. Kristiyanto, Eko Noer. “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam.” Jurnal  Penelitian  Hukum
De  Jure 17,  no.  1  (2017):  48. https://doi.org/10.30641/dejur e.2017.v17.48-56.
Maksum,  Ali,  Ching  Lung  Tsay,  and Ali  Muhammad.  “Indonesian Migrant Workers in Taiwan: The State  Dilemma  and  People’s Realities.” Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 47
Ilmu Politik 24, no. 1 (2020): 80 –
96. https://doi.org/ 10.22146/jsp.51303. Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian
Hukum . Revisi. Jakarta: Kencana, 2016. Muhammad  Zainul  Arifin,  S.H., M.H.Rio  Muzani  Rahmatullah. “Pengisian  Kekosongan  Jabatan Wakil  Kepala  Daerah  Dalam Kerangka Pemerintahan Daerah Di Indonesia.” Jurnal Thengkyang 2, no. 1 (2014): 51 – 69.
Nazriyah,  R.  “Calon  Tunggal  Dalam Pilkada  Serentak  Tahun  2015 Terhadap  Putusan  Mahkamah Konstitusi No 100/PUU- XIII/2015.” Jurnal  Konstitusi 13, no.  2  (2016):  379.  https://doi. org/10.31078/jk1327. Noor, Munawar. “Novelty /
Kebaruan  Dalam  Karya  Tulis Ilmiah Skripsi / Tesis / Disertasi
Novelty  /  News  in  Scientific Writings  Thesis  And.” Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang 18,  no.  1  (2021):  14 – 24. http://jurnal.untagsmg .ac.id/index.php/mia/article/vi ew/2164.
Nugraha,  Indra.  “Uu -Ade  Calon Bupati Tasikmalaya, Tak Didukung  Golkar.”  Tempo.co, 2015. https://nasional.tempo.co
/read/712118/uu-ade-calon- bupati-tasikmalaya-tak- didukung-golkar. Nugroho,  Bagus  Prihantoro.  “Ini  9
Calon  Tunggal  Yang  Juga Petahana  Di  Pilkada  Serentak 2017.” DetikNews, 2017.
https://news.detik.com/berita/
d-3421757/ini-9-calon-tunggal- yang-juga-petahana-di-pilkada- serentak-2017.
Nurhayani. “Cara Membuat Penelitian Terdahulu.” zonamahasiswa, 2020. https:// www.zonamahasiswa.com/cara- membuat-penelitian-terdahulu/. Paryogo, R. Tony. “Konsep Pemilihan Kepala  Daerah  Di  Indonesia Dalam Persefektif Islam.” Legislasi Indonesia 12, no. 1 (2015): 1 – 34. https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php /jli/article/view/370/252. Romli, Lili. “Pilkada Langsung, Calon
Tunggal,  Dan  Masa  Depan Demokrasi.” Jurnal  Penelitian Politik 15, no. No 2 (2018): 129 –
42. https://ejournal.politik. lipi.go.id/index.php/jpp/article /view/757/533. ———.  “Pilkada  Langsung,  Calon Tunggal,  Dan  Masa  Depan Demokrasi Lokal.” Jurnal Penelitian  Politik 15,  no.  No  2
(2018): 143 – 60. Sarip.  “Memaknai  Delik  Dan  Delik Tata Negara.” De Lega Lata Jurnal Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera  Utara 4,  no.  2  (2019): 189 – 210. https://doi.org/ 10.30596/dll.v4i2.3128. ———.  “Politik  Hukum  Dan Politisasi  Hukum  Desa  Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Jurna  Bina  Mulia Hukum 4,  no.  2  (2020). http://dx.doi.org/10.23920/jb mh.v4i2.207. ———. “Triadic Dispute Resolution
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip dan Nur Rahman, Dampak Presidential Threshold … 48
Dual Yuridiction Lembaga Yudikatif  Indonesia.” Jurnal Hukum  De’rechtsstaat 5,  no.  1 (2019).https://doi.org/10.30997 /jhd.v5i1.1734. Sarip, Sarip. “Pemikiran the King Can Do  Not  Wrong  Dalam  Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia.” Kanun :  Jurnal  Ilmu
Hukum 20,  no.  2  (August  18,
2018): 315 – 36. https://doi.org/ 10.24815/kanun.v20i2.10157. ———.  “The  Manifestation  of Indonesian Democracy; Between Pancasila State of Law and  Islamic  Nomocracy.” Jurnal Hukum  Novelty 9,  no.  2  (2018): 192. https://doi.org/ 10.26555/novelty.v9i2.a11517. Sarip,  Sarip,  and  Diana  Fitriana.
“Legal  Antropology  Approach on  The  Application  of  Village Website in Digital Economic Era in  Indonesia.” UNIFIKASI : Jurnal  Ilmu  Hukum 5,  no.  2
(2018): 96. https://
doi.org/10.25134/unifikasi.v5i2. 877. Sasongko,  Joko  Panji.  “Pilkada  Tiga Daerah  Dengan  Calon  Tunggal
Dinilai Lancar.” CNN
Inondesia,  2015.  https://www. cnnindonesia.com/nasional/201 51210133536-32-97294/pilkada- tiga-daerah-dengan-calon- tunggal-dinilai-lancar. Sulardi,
Sulardi, and Tri Sulistyaningsih. “Konstruksi Regulasi Sistem Pemilihan Kepala  Daerah  Menuju  Sistem Pemilihan  Kepala  Daerah  Yang
Demokratis  Dan  Aspiratif.”
Jurnal  Media  Hukum 24,  no.  1 (2017):  24 – 34.  https://doi.org/
10.18196/jmh.2017.0086.24-34.
Suyatno, Suyatno. “Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia.” Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1, no. 2 (2016): 212. https://
doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6586. Undang-undang  RI.  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahn Daerah (2014). Undang-Undang  RI.  UU-NOMOR 10  TAHUN  2016,  Angewandte
Chemie  International  Edition,
6(11), 951 – 952. § (2016). Vina Fadhrotul Mukaromah. “Mendagri Singgung Soal
Pemberhentian  Kepala  Daerah, Bagaimana  Persis  Aturanya?” Kompas, 2020.