## Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,

## Self Assessment System dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak
Ulia Ulfa 1* , Luh Nadi 2 , Efriyanti 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan 123 Email: a@gmail.com*
Manuskrip: Juni 2024; Ditinjau: Juni 2024; Diterima: Juni 2024; Online: Juni-2024; Diterbitkan: Juni-2024 *Korespondensi Penulis

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengetahuan perpajakan, self assessment system dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak di KPP Serpong. Populasi dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, data yang diambil adalah data primer yang berjumlah 425.557 dan jumlah sampel 90 orang pada Wajib Pajak pada KPP Serpong dengan rumus Slovin tingkat kesalahan sebesar 10%. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner serta dokumentasi kemudian data diolah menggunakan program SPSS 25. Hasil uji pengetahuan perpajakan berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak, diperoleh signifikansi sebesar 0.000. self assessment system berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak, diperoleh signifikansi sebesar 0.001. Sanksi pajak berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan membayar, diperoleh signifikansi sebesar 0.000.
Kata Kunci: Kepatuhan; Pengetahuan Perpajakan; Self Assessment System; Sanksi pajak; Membayar pajak

## Abstract
The aim of this research is to determine whether there is a significant influence between tax knowledge, self-assessment system and tax sanctions on compliance with paying taxes at KPP Serpong. The population in this research is a quantitative research method, the data taken is primary data totaling 425,557 and the sample size is 90 taxpayers at KPP Serpong with the Slovin formula with an error rate of 10%. The data collection technique uses questionnaires and documentation, then the data is processed using the SPSS 25 program. The results of the tax knowledge test have a partial positive effect on compliance with paying taxes, with a significance of 0.000. The self-assessment system has a partial positive effect on compliance with paying taxes, with a significance of 0.001. Tax sanctions have a partial positive effect on payment compliance, with a significance of 0.000.
Keywords: Kepatuhan; Pengetahuan Perpajakan; Self Assessment System; Sanksi pajak; Membayar pajak
PENDAHULUAN Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan. Peranan dari pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-  hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak (Wulandari, 2016). Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi tentang perubahan keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal Ayat 1 yang berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negarabagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Pajak terbagi dalam tujuh sektor yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea cukai. Besarnya tarif pajak sudah ditentukan oleh Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Jenis sumber pendapatan negara terbagi menjadi tiga yaitu pendapatan dari pajak, bukan pajak dan hibah.
Fenomena Di KPP Pratama Serpong Sering  kali  terjadi  kesalahan  dalam  pengisian Nomor  pokok  wajib  pajak  (NPWP)  yang seharusnya diisikan dalam SPT Tahunan adalah NPWP wajib pajak sendiri yang terdapat pada kartu NPWP wajib pajak masing-masing. Jika wajib pajak menggunakan sistem online maka kendala yang sering terjadi adalah tidak menguasai sistem dengan baik dan tersedianya sistem internet yang baik. Pelaporan  SPT bagi wajib  pajak atau  lembaga  yang  telah memiliki  NPWP.  Kendala yang  sering dihadapi oleh wajib pajak dalam menyusun/ mengisi SPT adalah kurang pahamnya Wajib Pajak dalam pengisiannya dan hal yang paling mendasar adalah bentuk formulir yang sering berubah-ubah. Fiskus berperan dalam melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran pelaporan serta melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kebenaran materi dalam laporan wajib pajak, atau dalam hal ini Surat Pemberitahuan.
Kepatuhan membayar pajak merupakan satu masalah dari penerapan Sistem self assessment system Menurut (Chairil Anwar Pohan, 2017:66). Sistem self assessment system merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini menggantikan sistem official assessment yang berlaku sebelumnya. System self assessment adalah sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. Hal itu berarti berhasil atau tidaknya sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela para Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak. (Siti Kurnia Rahayu:193). Kepatuhan membayar pajak   dapat   ditingkatkan dengan adanya kesadaran dan  kepedulian dari masyarakat itu sendiri yang menjadi perhatian yang utama. Salah satu wujud kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak adalah dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada, apabila memperoleh atau menerima penghasilan.
Self assessment system perpajakan Indonesia menurut tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Tingkat kepatuhan dapat ditingkatkan melalui pemberian kualitas pelayanan yang lebih baik oleh kantor perpajakan yang meliputi keamanan, kenyamanan, dan pelayanan yang cepat, serta penegakan hukum. Penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap pengetahuan membayar pajak. Pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh atau memberikan dampak terhadap peningkatan pengetahuan membayar pajak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data diperoleh dengan wawancara kepada penyuluhan dan penyuluhan, praktis dan akademi perpajakan serta peserta Business Development Service (BDS) di kantor pelayanan pajak pratama KPP Pratama Serpong. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan.
Untuk memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari drijen pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Salah satu upaya dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan di berikannya self assessment system. self assessment system
mengharuskan wajib pajak terdaftar, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban mereka.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Self Assessment System, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kep atuhan membayar pajak. ( Nisrina, 2021). Adapun hasil berbeda yaitu tidak punya pengaruh didapatkan dalam penelitian ( Ardiansyah 2018). Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan self assessment system , sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Adanya perbedaan  hasil penelitian penulis tertarik untuk melakukan analisis. Terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan perpajakan, self assessement system, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak (studi kasus pada wajib pajak orang pribadi yang terdapat dikantor pelayanan pajak kpp prtama serpong).
Adapun sasaran penelitiannya ini adalah wpop yang sudah membayar di (kantor pajak pelayanan pajak kpp pratama serpong). Harapanny penelitian ini dapat mendorong masyarakat dalam memenuhi peraturan kepatuhan wajib pajak.

## KAJIAN PUSTAKA
Kepatuhan membayar pajak Menurut Gunadi (2013:94) “Pengaruh pengetahuan perpajakan, Self assessment system dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak” pengertiankepatuhan membayar pajak adalah: “Dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.”
Pengetahuan perpajakan menurut Norman D, Nowal dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) mengemukakan bahwa: “Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak terutang tepat pada waktunya.”
Liberti Pandiangan (2016:45) mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan dapat didefinisikan sebagai berikut: “Kepatuhan membayar wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu (1) ukuran kenerja WP di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Artinya, tinggi rendahnya kepatuhan WP akan menjadi dasar pertimbangan DJP dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan tindak lanjut terhadap WP. Misalnya, apakah akan dilakukan bimbauan atau konseling atau penelitian atau pemerikasaan dan lainnya seperti penyidikan terhadap WP.”
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan membayar wajib pajak adalah kewajiban wajib pajak dalam memenuhi serta melakasanakan kewajiban perpajakannya, seperti mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak yang terut  ang tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Pengetahuan perpajakan Pengetahuan perpajakan merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Pengetahuan wajib pajak merupakan ketaatan  wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan (Hendri, 2019).

## Self Assessment System
Pengertian self assessment system menurut Siti Resmi menjelaskan bahwa, suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Sedangkan  menurut Mardiasmo yaitu suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Self assessmen system diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar- besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekunsinya, masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perpajakan. Adapun pengertian Self Assessment System adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Self Assessment System merupakan tipe keenam dari administrasi perpajakan banyak ditentukan oleh kerja sama atau tingkat partisipasi wajib pajak atau pemotongan / pemungutan pajak dan respons wajib pajak terhadap pengenaan pajak tersebut. Berdasarkan definisi dapat disimpulkan bahwa Self Assessment System adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan perpajakannya.
Sanksi pajak Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan Undang Undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti / diteliti / dipatuhi. Atau bias dengan bahasa lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2019:62). Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

## Kerangka Konseptual dan Hipotesis
Kerangka Berfikir dan hipotesis digambarkan pada mode analisis jalur berikut:

## Gambar 1. Kerangka Berfikir
Sumber: data penelitian
Dari kerangka berfikir maka diperoleh hipotesis berikut: Pengaruh Pengetahuan perpajakan, Self Assessment System dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar  pajak Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Self Assessment System ialah wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak yang terhutang, menyetorkan pajak yang terutang dan melaporkan pajak yang telah dibayarkan. Irna Liani Putri Anjanni (2017) ,  Self assessment
system juga sangat penting tertanam dalam diri pegawai atau pendorong individu lainnya agar seorang wajib pajak selalu merasakan akan kualitas yang didapatkannya sehingga menumbuhkan kesadaran pajak sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya membayar pajak.
Sanksi pajak adalah diterapkan atau dikenakan kepada para wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang pajak. Pelanggaran yang dimaksud disini cukup beragam, ada kurang bayar, lupa membayar dan tidak melaporkan pajak. Kepatuhan membayar pajak merupakan perwujudan dari kewajiban pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Membayar pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor barang.
H1: Diduga Pengetahuan perpajakan, Self Assessment System , sanksi pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap pengetahuan membayar  pajak.
Pengaruh Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak Pengetahuan perpajakan menurut Heru Susilo (2015), merupakan informasi mengenai ketentuan peraturan perpajakan yang dapat digunakan wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak  dan kewajiban di bidang perpajakannya. Hubungan Theory of Planned Behavior dengan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar wajib pajak yaitu niat untuk mengetahui pajak mempengaruhi perilaku individu untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang telah dilakukan oleh Yuni Setyowati (2017), menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap pengetahuan membayar wajib pajak. Selain itu, Penelitian yang telah dilakukan oleh Alfrin Ernest Marthen Usmany (2021), juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan  membayar wajib pajak.
H2: Diduga Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar wajib pajak
Pengaruh Self Assessment Sytem terhadap kepatuhan membayar wajib pajak Menurut Undang-Undang No.6 Self Assessment System merupakan sebuah pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban-kewajiban perpajakan menurut undang-undang yang berlaku. Sistem ini akan optimal apabila wajib pajak secara aktif turut berkontribusi. Jadi pemberian kepercayaan bertujuan mendorong wajib pajak untuk memiliki integritas dan tanggung jawab terkait perpajakan sehingga akan secara sadar patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang telah dilakukan oleh Nevy Istra Azhar Nisrina (2021menyatakan bahwa implementasi self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian yang telah dilakukan oleh Erlina Sari Pohan (2022), juga menyatakan bahwa implementasi self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
H3: Diduga Self Assessment System berpengaruh terhadap kepatuhan membayar wajib pajak
Pengaruh Sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan membayar wajib pajak Sanksi pajak no.28 merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dengan adanya sanksi pajak diharapkan agar wajib pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hubungan Theory of planned Behavior dengan sanksi pajak terhadap pengetahuan membayar wajib pajak yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku. Perilaku wajib pajak yang melanggar dan tidak patuh terhadap peraturan perpajakn maka akan diberi sanksi. Penelitian yang telah dilakukan oleh Yogi Ardiansyah (2018), menyatakan bahwa
sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengetahuan membayar wajib pajak. Selain itu, Penelitian yang telah dilakukan oleh Mayka Nur Agni  (2023) juga menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. H4: Diduga Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar wajib pajak.
METODE Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif. Menurut Sinambela (2020) penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan angka-angka dalam memproses data untuk menghasilkan informasi yang terstruktur. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder, Menurut Sugiyono (2019:194) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data tapi didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literatur. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan merupakan kuisioner yang diisi langsung oleh responden atau wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Serpong dan data sekunder pada penelitian ini ialah data yang diperoleh dari laporan yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong, data tersebut berupa data mengenai jumlah wajib pajak yang terdaftar atau menyampaikan Surat Pajak Terutang di KPP Pratama Serpong.  Populasi dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, data yang diambil adalah data primer yang berjumlah 425.557 dan jumlah sampel 90 orang pada Wajib Pajak pada KPP Serpong dengan rumus Slovin tingkat kesalahan sebesar 10%. Sedangkan teknik analsisis data menggunakan regresi linier berganda.

## HASIL dan PEMBAHASAN Hasil
Uji Normalitas Tabel 1 Hasil Uji Normalitas Kolomogorov-Smirnov
Sumber: data primer diolah ole SPSS25 Dasar pengambilan keputusan dalam uji One-Sample Kolomogorov-  Smirnov Test adalah jika nilai signifikansi (Asymp. Sig (2-tailed)) > 0,05 artinya data berdistribusi normal dan jika signifikansi (Asymp. Sig (2-tailed)) < 0,05 artinya data tidak terdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan uji normal Kolomogorov-Smirnov diatas didapatkan nilai signifikansi (Asymp. Sig (2-tailed)) adalah 0,06 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.
Uji Multikolonieritas

## Tabel 2 Hasil Uji Multikoloneritas

## Sumber: data primer diolah oleh SPSS25
Hasil uji multikolonieritas sebagaimana terlihat di tabel 2 dapat dijelaskan bahwa nilai tolerance variabel independen tidak memiliki nilai yang kurang dari 0,10. Nilai tolerance untuk variabel Pengetahuan Perpajakan adalah 0,872, nilai tolerance untuk variabel self assesment system adalah 0,871 dan nilai tolerance untuk variabel Sanksi Pajak adalah 0,997. Sedangkan untuk nilai VIF ( variance inflation factor ) tidak terdapat variabel yang bernilai melebihi 10. Variabel kesadaran wajib pajak didapatkan nilai 1,147, variabel self assesment system didapatkan nilai 1,148 dan variabel Sanksi Pajak didapatkan nilai 1,003. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil uji multikolonieritas dalam penelitian ini tidak menunjukan terjadinya gejala multikolonieritas.
Uji Heteroskedastisitas Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser
Sumber: data primer diolah oleh SPSS25 Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser di tabel 3 dapat dijelaskan bahwa nilai signifikansi semua variabel lebih besar dari nilai 0,05. Variabel pengetahuan perpajakan didapatkan nilai 0,609, variabel self assessment system didapatkan nilai 0,101 dan variabel sanksi pajak didapatkan nilai 0,103. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Glejser adalah jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, tetapi jika nilai signifikansi < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas, sehingga berdasarkan nilai signifikansi pada gambar 4.10 dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

## Uji Regresi Linear Berganda Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Sumber: data primer diolah oleh SPSS25
Hasil uji regresi linear berganda pada tabel 4 di atas diperoleh hasil persamaan regresi berikut.

## Y = 10,616 + 0,076 - 0,074 + 0,381 + e
Persamaan regresi diatas memperlihatkan hubungan antara variabel bebas ( Independen ) secara parsial. Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa.
1. Nilai konstanta adalah 10,616 menyatakan bahwa tanpa variabel pengetahuan perpajakan, self assessment system dan sanksi pajak maka kepatuhan membayar pajak tetap terbentuk sebesar 10,616 atau jika nilai pengetahuan perpajakan, self assessment sytem dan sanksi pajak nilainya = 0 maka kepatuhan membayar pajak memiliki nilai = 10,616 (nilai X1, X2, dan X3 adalah 0) maka kepatuhan membayar pajak adalah sebesar 10,616.
2. Nilai koefisien regresi pengetahuan perpajakan adalah 0,076 yang artinya jika variabel pengetahuan perpajakan (X1) meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi variabel self assessment system (X2), sanksi pajak (X3) dan konstanta ( 𝛼𝛼 ) adalah 0, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar  7,6%.
3. Nilai koefisien regresi self assessment system adalah -0,074 yang artinya jika variabel self assessment system (X2) meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi variabel pengetahuan perpajakan (X1), sanksi pajak (X3) dan konstanta ( 𝛼𝛼 ) adalah 0, maka kepatuhan wajib pajak akan menurun sebesar  -7,4%.
4. Nilai koefisien regresi sanksi pajak adalah 0,381 yang artinya jika variabel sanksi pajak (X3) meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi variabel pengetahuan perpajakan (X1), self assessment system (X2) dan konstanta ( 𝛼𝛼 ) adalah 0, maka kepatuhan Membayar Pajak akan meningkat sebesar 38,1%.
Hasil analisi persamaan regresi linear berganda di atas dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan membayar pajak adalah variabel sanksi pajak karena memiliki nilai beta lebih tinggi dari variabel lainnya yaitu sebesar 0,303

## Koefisien Determinasi Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Sumber: data primer diolah oleh SPSS25 Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,071 atau 7,1%. Salah satu sifat penting dari R square adalah semakin banyak variabel penjelas (variabel independen) dalam suatu model, akan semakin tinggi nilai R square (R 2 ) meskipun variabel penjelas (variabel independen)  tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Berbeda dengan Adjusted R Square (ARS) atau R square yang disesuaikan, dimana semakin banyak variabel penjelas (variabel independen) didalam model, nilai ARS semakin lama semakin kecil bisa mencapai 0 (nol) bahkan bisa negative, jika variabel penjelas tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika variabel penjelas (variabel independen) berpengaruh terhadap variabel dependen maka niali ARS akan semakin besar dan bisa sampai dengan niali 1 (satu).  Hal ini menunjukan bahwa persentase pengaruh yang diberikan oleh variabel Pengetahuan perpajakan (X1), Self assessment system (X2), dan Sanksi pajak (X3) terhadap Kepatuhan membayar Pajak (Y) adalah sebesar 7,1%. Sedangkan sisanya 92,9% dipengaruhi variabel independen lain yang tidak diteliti pada penelitian ini adalah Kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak.
Uji F (Simultan)

## Tabel 6 Hasil Uji F

## Sumber: data primer diolah oleh SPSS25
Uji f digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, yaitu F hitung > F tabel atau dengan melihat nilai sig < 0,05 maka terdapat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.
Uji t (Parsial)

## Tabel 7 Hasil Uji t
Sumber: data primer diolah oleh SPSS25 Berdasarkan hasil uji t tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Nilai t hitung adalah 0,900 < 1,662 (t tabel) dan nilai signifikasi variabel pengetahuan perpajakan 0,430 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X1) secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak (Y) sehingga hipotesis (H2) ditolak.
2. Nilai t hitung adalah -0,793 < 1,662 (t tabel) dan nilai signifikasi variabel Self assessment system 0,430 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel self assessment system (X2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak (Y) sehingga hipotesis (H3) ditolak.
3. Nilai t hitung adalah 2,960 > 1,984 (t tabel) dan nilai signifikasi variabel sanksi pajak 0,004 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak (X3) secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak (Y) sehingga hipotesis (H4) diterima.
Pembahasan Penelitian Pengaruh pengetahuan perpajakan (X1), self assessment system (X2) dan sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan membayar pajak (Y) Berdasarkan hasil uji statistik F, dapat diketahui nilai F hitung sebesar 3,272 dan nilai signifikansi sebesar 0.025. Sedangkan untuk mencari F tabel dengan jumlah sampel (n) = 90 dan jumlah variabel (k) = 4. F tabel bisa dilihat pada tabel distribusi F dengan tingkat signifikansi 0.05 dengan df 2 = (n-k-1) = 90-4-1 = 85, dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel bebas sehingga didapat F tabel sebesar 2.48. Berdasarkan nilai F tabel yang diperoleh maka dapat disimpulkan hipotesis pertama diterima bahwa pengetahuan perpajakan, self assessment system , sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Membayar Pajak dengan hasil pengujian F hitung > F tabel (3,272 < 2.48) dan nilai signifikansi kurang dari 0.05 (0.025 < 0.05).
Menurut teori keadilan dapat digunakan untuk menerangkan reaksi seseorang terhadap peristiwa atau objek yang terjadi di sekitar individu. Teori keadilan juga melihat perilaku individu yang menunjukan sikap dan karakteristik tertentu. Berdasarkan pada hasil uji F, Pengetahuan perpajakan (X1), Self assessment system (X2), dan Sanksi pajak (X3) Terhadap Kepatuhan membayar Pajak (Y) termasuk kedalam Teori keadilan karena derajat responden berbeda-beda dari beberapa sisi dan cenderung merespon yang sama dalam beberapa pernyataan. Responden memiliki bidang pekerjaan dan/atau pendidikan yang berbeda-beda, kemudian pandangan dalam merespon sesuatu juga berbeda-beda. Jika pengetahuan perpajakan mengalami penurunan, kemudian para Wajib Pajak memahami tentang perpajakan Indonesia, dan pemerintah memperketat sanksi yang ada di Indonesia, maka kemungkinan besar Wajib Pajak akan patuh terhadap pajak yang ditentukan. Dengan demikian, perilaku Wajib Pajak dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat memberikan penyuluhan, pelayanan, penurunan tarif, dan pengawasan terhadap Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Membayar Pajak. Namun jika Wajib Pajak melanggar peraturan perpajakan , apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar dan melebihi jatuh tempo pembayaran pajak maka dapat memberikan peringatan dan dengan tegas memberikan sanksi sesuai ketentuan karena KPP memperluas basis perpajakan melalui kegiatan pengawasan potensi untuk mengumpulkan data lapangan yang merupakan strategi dimana akan meningkatkan jumlah kepatuhan Membayar Pajak.  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nevy Istra Azhar Nisrina dan Dhian Nugraha yang menyatakan bahwa  pengetahuan perpajakan, self assessment system , sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Membayar Pajak
Pengaruh pengetahuan perpajakan (X 1 ) terhadap kepatuhan membayar pajak (Y) Berdasarkan hasil uji statistik t, diperoleh signifikansi variabel pengetahuan perpajakan sebesar t hitung < t tabel yaitu 0.900 < 1.662. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis kedua diterima yang artinya secara parsial pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak. Berdasarkan Teori Behavior pada sikap (attitude), karena memiliki keyakinan positif akan suatu perilaku yang dilakukan besarnya jumlah pengetahuan perpajakan berkaitan dengan harapan seseorang untuk memotivasi dirinya atau orang lain untuk memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfrin Ernest, Yuni Setyowati, Ririn Widia Astuti yang  menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.
Pengaruh self assessment system (X 2 ) terhadap kepatuhan membayar pajak (Y) Berdasarkan hasil uji statistik t, diperoleh signifikansi variabel Pemahaman Perpajakan sebesar t hitung < t tabel yaitu  -0.793  <  1.662. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis kedua diterima yang artinya secara parsial pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Mebayar Pajak. Self assessment system termasuk kedalam teori Behavior dengan norma subjektif karena berpikiran jika melakukan atau mengetahui sesuatu maka akan bermanfaat bagi dirinya, maksudnya kemampuan seorang Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan baik itu soal pengetahuan perpajakan  yang akan mereka bayar, sanksi pajak, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Self assessment system juga dapat diukur dengan pendidikan terakhir Wajib Pajak, pendidikan pajak formal, pengetahuan tentang NPWP, pengetahuan tentang aturan NPWP, pengetahuan tentang manfaat pajak dan memiliki NPWP, dan pengetahuan tentang sanksi perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nevy Istra Azhar Nisrina yang menyatakan bahwa tingkat Self assessment system berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Membayar Pajak.

## Pengaruh sanksi pajak (X
3 ) terhadap kepatuhan membayar pajak (Y)
Berdasarkan hasil uji statistik t, diperoleh signifikansi variabel Sanksi Perpajakan sebesar t hitung > t tabel yaitu 2,960 >1.662. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis kedua diterima yang artinya secara parsial sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Membayar Pajak. sanksi pajak dengan tujuan agar masyarakat atau Wajib Pajak takut dan segan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian ini Wajib Pajak menggunakan teori Keadilan dengan konsistensi karena banyak responden yang berbeda melakukan respon yang sama dari waktu ke waktu, mereka berpendapat bahwa sanksi pajak adalah masalah yang utama bagi mereka ketika tidak membayar pajak dan berpengaruh untuk dirinya sendiri. Pelaksanaan sanksi terhadap Wajib Pajak bagi yang melanggar peraturan perpajakan juga harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang diterapkan. Ketegasan petugas pemungut pajak dalam memberikan sanksi juga merupakan faktor yang memengaruhi bahwa sanksi pajak sangat dipedulikan oleh Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mayka Nur Agni dan Tri Wulandari yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Membayar Pajak.
SIMPULAN Berdasrkan hasil analisis data mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, self assessment system dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak  yang terdaftar di kpp Pratama Serpong maka dapat diperoleh kesimpulan variabel pengetahuan perpajakan, self assessment system dan sanksi pajak  secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Variabel pengetahuan perpajakan secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Variabel self assessment system secara persial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib membayar pajak. Variabel sanksi pajak secara persial berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfrin Ernes M.U & Julianti. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kumpulan artikel akuntansi , 1-11.
Dhian Nugraha & Patimah, S. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak self assessment system dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak, Jurnal Perapjakan . 188- 195.
Erlina, S. P., & Alfasadun. (2022). Pengaruh self assessment system, sosialisasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak yang terdapat di KPP Banten. Jurnal Ilmiah Akuntansi , Vol 1 No 1.
Gardner, H. (2021). Kecerdasan Majemuk Teori Dalam Praktik. Batam: Interaksana.
Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ilyas, W. B., & Burton, R. (2013). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
Irna Liani P.A & Aprianti, A. (2017). Pengaruh penerapan self assessment system , pengetahuan wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan membayar pajak. , jurnal akademik akuntansi , 41-50.
Kriyantono, R. (2017). Teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal. Jakarta: Kencana. Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi 2019. Yogyakarta: Andi.
Mayka, Nur Agni & Kusuma, A. D. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan membayar Pajak. Jurnal ilmiah akuntansi. 1-9.
Nevy, Istra A.N., & Susanti. (2021). Pengaruh Self assessment system , pengetahuan perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di KPP Pratama Bandung Karees. Joernal e Proceedings of Management , Vol 8-6.
Rahayu, S. K. (2020). Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi Edisi Revisi. Bandung: Rekayasa Sains
Rananda septanta S.E.I., M.AK (2018).Pengaruh persepsi kualitas pelayanan pajak, Sanksi pajak dan tariff pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol 9-13
Resmi, S. (2016). Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
Ririn  Widya Astuti  & Juitania. (2019). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Jojurnal of Acunting and finance 34-41.
Siti Khodijah, Harry Barli & Wiwit Irawati. (2021). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi. Jurnal akuntansi berkelanjutan. Vol. 4, No.
Soda, J., J. Sondakh, J., & S. Budiarso, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Membayar pajak di Kota Manado. EMBA , 1115-1126.
Sudijono, A. (2018). Pengantar Statistik Pendidikan. Depok: Rajawali Press. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.
Tri Wulandari (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi. Outline joernal of manajement and accounting 1-12. Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
Widodo, A., & Muniroh, H. (2018). Pengaruh Pengetahuan perpajakan, Pelayanan Pajak, serta Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar pajak . Jurnal Ilmiah Ekonomi , 58-78.
Yogi Ardiansyah (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan, self assessment system dan saknsi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak . Indonesian accounnting research journal.
Yuni Setyowati & Krisdiyawati. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi Jurnal Akuntansi , 450-459.