## PELATIHAN KEAMANAN PANGAN BAGI INDUSTRI KECIL MENENGAH KABUPATEN SUMEDANG GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK

## FOOD SAFETY TRAINING FOR SMALL MEDIUM INDUSTRY IN SUMEDANG REGENCY TO INCREASE PRODUCT COMPETITIVENESS
Syamsul Huda, Robi Andoyo, Siti Nurhasanah*, Souvia Rahimah
Program Studi Teknologi Pangan, Universitas Padjadjaran, Indonesia *Email: siti.nurhasanah@unpad.ac.id
(Diterima 05-01-2023; Disetujui 16-02-2023)

## ABSTRAK
Masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat membahayakan kesehatan, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan pengawasan makanan tersebut. Industri Kecil Menengah  (IKM)  yang  banyak  berkembang  di  Kabupaten  Sumedang  salah  satunya memproduksi  makanan  olahan  dan  minuman.  Dinas  Koperasi,  Usaha  Kecil,  Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DISKOP-UKMPP) Kab. Sumedang memiliki target untuk bisa meningkatkan kualitas 1.000 UKM per tahunnya, termasuk di dalamnya IKM pangan. Produk IKM yang dihasilkan beraneka ragam, mulai dari jenis basah, semi basah, dan kering. Proses pelaksanaan kegiatan diawali dengan analisis situasi, survey lokasi, screening 1 dan 2, pelatihan, dan evaluasi program melalui pendekatan partisipatif. Luaran dari kegiatan ini adalah 50 IKM di Kabupaten Sumedang teredukasi terkait keamanan pangan dan seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini lulus post-test dan terjadi peningkatan rata-rata nilai dari 7.4 menjadi 8.9.
Kata kunci: Industri Kecil menengah, keamanan pangan, fine tunning, Sumedang

## ABSTRACT
Communities need to be protected from food that can endanger health, local governments are  obliged  to  carry  out  supervision  of  these  foods.  Small  and  medium  industries  (IKM) which have developed a lot in Sumedang Regency one of them produces processed food and beverages.  Office  of  Cooperatives,  Small,  Medium  Enterprises,  Trade  and  Industry (DISKOP-UKMPP) Kab. Sumedang has a target to improve the quality of 1,000 SMEs per year, including food SMEs. IKM products produced vary, ranging from wet, semi-wet, and dry types. The process of implementing the activities begins with a situation analysis, site survey,  screening  1  and  2,  training  and  program  evaluation  through  a  participatory approach. The output of this activity was that 50 IKM in Sumedang Regency were educated regarding food safety and all participants who took part in this activity passed the post-test and there was an increase in the average score from 7.4 to 8.9.
Keywords: Small and medium industry, food safety, fine tuning, Sumedang

## PENDAHULUAN
Industri Kecil Menengah (IKM) merupakan perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis yang memproduksi pangan olahan hasil industri rumah tangga pangan yang diedarkan dalam
kemasan  eceran  dan  berlabel.  Pangan  yang  aman,  bermutu  dan  bergizi  sangat  penting peranannya  bagi  pertumbuhan,  pemeliharaan  dan  peningkatan  derajat  kesehatan  serta peningkatan  kecerdasan  masyarakat,  oleh  karena  itu  pengawasan  keamanan  pangan merupakan  hak  bagi  masyarakat.  Masyarakat  perlu  dilindungi  dari  pangan  yang  dapat merugikan  dan/atau  membahayakan  kesehatan,  pemerintah  daerah  berkewajiban  dan berwenang  untuk  menyelenggarakan  pengawasan  makanan  tersebut.  Kegiatan  pengujian mutu pangan dari suatu produk sangat dibutuhkan agar menjamin mutu produk yang dijual dimasyarakat sesuai dengan standar yang berlaku.
Produk  unggulan  daerah,  merupakan  produk  dengan  keunikan/ciri  khas  yang  dapat dihasilkan  oleh  IKM.  Para  pelaku  usaha  berupaya  memanfaatkan  dan  mengoptimalkan potensi  sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusia,  maupun  potensi  budaya  lokal.  untuk mengembangkan produknya agar mudah dikenal, mudah didapat, dan berdaya saing yang tinggi.  Potensi  produk  unggulan  yang  terdapat  di  berbagai  wilayah  Indonesia, memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut dengan bantuan dosen di perguruan tinggi. Fasilitas yang ada di perguruan tinggi dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan teknologi proses pada produk khususnya yang memiliki kekhasan wilayah. Dengan kolaborasi tersebut diharapkan  akan menghasilkan  produk  unggulan daerah  yang  memiliki  daya  saing  tinggi untuk berkompetisi pada pasar yang lebih luas lagi. Pengembangan produk unggulan juga akan lebih berhasil bilamana didukung oleh peran serta pemerintah derah, khususnya dalam hal koordinasi dan pemberian kebijakan yang berpihak pada koperasi dan UMKM penghasil pruduk unggulan daerah.
Sumedang merupakan salah satu  kabupaten di Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi, Bandung. Seperti halnya kabupaten lain, kabupaten yang memiliki luas wilayah 153.124 ha dan jumlah penduduk hampir 1 juta jiwa, juga menyimpan cukup banyak potensi sumber daya alam.  Terutama potensi di sektor pariwisata,  makanan khas, kerajinan  tradisional,  di  samping  peternakan,  kehutanan,  dan  pertanian.  Kondisi  ini mendorong  penduduk  Sumedang  untuk  lebih  kreatif  terutama  dalam  hal  pengembangan perekonomiannya. Salah satunya dengan pengembangan IKM di kabupaten Sumedang.
IKM yang banyak berkembang di Kabupaten, Sumedang salah satunya memproduksi makanan olahan dan minuman. DISKOP-UKMPP Kab. Sumedang memiliki target untuk bisa meningkatkan kualitas 1000 UKM per tahunnya termasuk di dalamnya IKM pangan. Produk IKM yang dihasilkan beraneka ragam, mulai dari jenis basah, semi basah, dan kering. Tujuan tersebut bisa dicapai salah satunya dengan memfasilitasi pelatihan keamanan pangan untuk  menghasilkan  pangan  yang  aman,  bermutu,  dan  bergizi.  Pelatihan  ini  merupakan
prasyarat  untuk  mendapatkan  Sertifikasi  Izin  Edar  Pangan,  baik  Pangan  Industri  Rumah Tangga (PIRT) maupun laik sehat. Syarat lainnya adalah pengujian produk, baik kandungan gizi/ Nutrition Fact dan umur simpan, yang dilakukan oleh lembaga uji yang tersertifikasi. PIRT merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh pemerintah terhadap pangan industri IRT di suatu wilayah. PIRT dibutuhkan oleh IKM untuk dapat menjual produknya secara legal dan memberikan jaminan bahwa makanan/minuman rumahan yang dijual dan beredar di  masyarakat  memenuhi  standar  keamanan  pangan  sehingga  produk  dapat  diedarkan dengan jalur distribusi yang lebih luas dengan tingkat kepercayaan konsumen yang tinggi ( Komalasari , dkk, 2021).
Peranan IKM menjadi hal penting dari sisi pembukaan kesempatan kerja, penyebaran pendapatan, sumber pendapatan, serta pembangunan ekonomi.  Kehadirannya menjadi salah satu  motor  penggerak  dalam  meningkatkan  perkembangan  perekonomian  serta  menjadi salah  satu  sumber  penghasil  devisa  di  Indonesia.  Pertumbuhan  eksport  dari  IKM  terus meningkat setiap tahunnya (Parasan, dkk, 2021).
Beragam program telah dijalankan DISKOP-UKMPP, baik dari segi bisnis maupun dalam  hal  mutu  produk pangan  yang  dihasilkan,  namun  setiap  tahun dibatasi jumlahnya. Terdapat  beberapa  permasalahan  yang  dihadapi  yaitu:  akurasi database IKM  perlu ditingkatkan,  dan  sebagian  kualitas  produk  IKM  belum  bisa  bersaing.  IKM  berfungsi menjadi  bantalan  bagi  perekonomian  ketika  terjadi  banyak  pengangguran.  Dalam  rangka untuk membantu para pelaku usaha mikro beradaptasi dengan kebiasaan baru (AKB), serta memutar kembali roda usahanya, diperlukan dukungan pemerintah sebagai pelengkap dan komplemen dari kebijakan stimulus yang sudah ada dalam kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Dengan berkembangnya IKM yang dibina Dinas Koperasi Kabupaten Sumedang diharapkan dapat memberikan efek berupa meningkatnya taraf hidup masyarakat.

## BAHAN DAN METODE
Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pendekatan partisipatif kepada masyarakat.  Pendekatan  partisipatif  merupakan  salah  satu  cara  merumuskan  kebutuhan pembangunan daerah yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan (Sangian, dkk, 2018). Metode ini  bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat, sehingga masyarakat ikut memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efesien, dan berkelanjutan. Uraian serta tahapan kegiatan yang dilakukan pada pengabdian ini dapat digambarkan dalam Gambar 1.
Gambar 1. Tahapan Proses Pelatihan Keamanan Pangan
Proses pelaksanaan kegiatan diawali dengan analisis situasi, survey lokasi, screening 1 dan 2, pelatihan, dan evaluasi program. Penetapan lokasi ini dilatarbelakangi oleh lokasi mitra berada di wilayah perguruan tinggi pelaksana dalam hal ini Universitas Padjadjaran dan IKM di Kabupaten Sumedang potensinya sangat besar akan tetapi masih terdapatnya beberapa keterbatasan, salah satunya pemahaman tentang keamanan pangan dan IKM yang belum memiliki sertifikat PIRT masih sangat banyak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahap awal dari pelaksanaan kegiatan ini adalah analisis situasi dengan metode Fine tuning data base yang untuk mempermudah pendataan, pembentukan database IKM, serta pengklasifikasian IKM yang ada di Kabupaten Sumedang. Dengan database yang akurat, diharapkan Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat memberdayakan data tersebut dengan baik.  Kabupaten Sumedang memiliki IKM lebih dari 5.000 IKM yang banyak berkembang. UKM tersebut terdiri atas makanan olahan dan minuman, pakaian, dan lainnya. Hingga saat ini,  Pemerintah  Kabupaten  Sumedang  perlu  di update data  IKM  yang  akurat,  sehingga pendataan  pelaku  Industri  kecil  menengah  sangat  diperlukan  dalam  mendukung  program pemerintah  terhadap  IKM.  Kegiatan  ini  menghasilkan  dokumentasi  IKM  yang  sudah terkategorisasi.
Materi  yang  disampaikan  pada  pelatihan  ini  adalah:  Teknologi  Proses  Pengolahan Pangan,  Keamanan  dan  Mutu  Pangan,  Pencantuman  Label  Halal,  dan  Etika  Bisnis  dan Pengembangan Jejaring Bisnis IRTP, materi ini menjelaskan mengenai pengolahan makanan yang  baik,  bagaimana pentingnya  pengemasan  makanan  terhadap  komposisi  bahan,  serta
cara  mengontrol  mutu  dan  keamanan  pangan.  Hal  ini  penting  untuk  diperhatikan  karena dapat menghasilkan produk olahan pangan yang baik, aman dikonsumsi, bermanfaat, serta memudahkan  perolehan  izin  edar  P-IRT  dan  sertifikasi  halal.  Materi  selanjutnya  dari BBPOM  Provinsi  Jawa  Barat.  Pada  pemaparan  materi  ini  menjelaskan  pentingnya  label BPOM,  cara  memperolehnya,  serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penilaian  layak tidaknya mendapak label BPOM. Selain itu, dijelaskan juga mengenai penggunaan Bahan Tambahan  Pangan  (BTP)  yang  diizinkan  dalam  suatu  produk  pangan.  BTP  yang ditambahkan selama pengolahan juga wajib dicantumkan dalam komposisi agar konsumen mengetahui informasi detail serta dapat menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan, terutama  yang  disebabkan  oleh  BTP.  Materi  terakhir  dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Sumedang. Materi yang disampaikan oleh Bapak Rahmat adalah seputar tata cara produksi pangan  olahan  yang  benar,  serta  cara  menerbitkan  SPP-IRT  melalui  OSS,  dan pengawasannya untuk dapat mengeluarkan SPP-IRT.

## Gambar 2. Pelaksanaan Pelatihan
Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Produksi dan peredaran pangan oleh IRTP  Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan dalam  Pasal  111  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  makanan  dan  minuman  yang  digunakan masyarakat  harus  didasarkan  pada  standar  dan/atau  persyaratan  kesehatan.  Terkait  hal tersebut di atas, Undang-Undang tersebut mengamanahkan bahwa makanan dan minuman yang  tidak  memenuhi  ketentuan  standar,  persyaratan  kesehatan,  dan/atau membahayakan
kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara  itu,  Undang  Undang  No  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah bahwa  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Bidang  Kesehatan  sub  bidang  Sediaan  Farmasi, Alat  Kesehatan,  dan  Makanan  dan  Minuman  mengamanatkan  bahwa  penerbitan  izin produksi  dan  pengawasan  produk  makanan  minuman  industri  rumah  tangga  merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh IRTP, Pasal 43 Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan  yang  diproduksi  oleh  industri  rumah  tangga  wajib  memiliki  Sertifikat  Produksi Pangan  Industri  Rumah  Tangga  (SPP-IRT)  yang  diterbitkan  oleh  Bupati/Walikota  dalam Rangka  menjamin  produk  pangan  IRTP  yang  akan  beredar  aman  bermutu  dan  bergizi, diperlukan pelatihan Keamanan Pangan untuk Pelaku Industri Kecil Menengah agar IKM dapat menghasilkan produk yang aman dikonsumsi.
Keamanan  pangan  merupakan  tanggung  jawab  bersama  antara  pemerintah,  industri dan konsumen. Saat ini diimplementasikan dengan sistem mutu pangan ( Hermanu , 2016). Sasaran program keamanan pangan meliputi menghindarkan masyarakat dari jenis pangan yang  berbahaya  bagi  kesehatan,  memantapkan  kelembagaan  pangan  dengan  adanya peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  keamanan  pangan,  serta  meningkatkan jumlah  industri  pangan  yang  memenuhi  ketentuan  Undang-undang  No.  18  tahun  2012 tentang Pangan. Saat ini masih dtemukan beredarnya produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan  sehingga  masih  dijumpai  kasus  keracunan  makanan  dan  masih  kurangnya kepedulian dan pengetahuan konsumen terhadap keamanan pangan.  Pelaku usaha maupun konsumen  mengetahui  persyaratan  peredaran  produk  agar  tidak  ditemui  lagi  barang- barang/jasa yang diperdagangkan yang merugikan konsumen ( Hermanu , 2016).  Keamanan pangan  dapat  dicapai  dengan  memilih  bahan  mentah  dan  bahan  tambahan  makanan, pengolahan pangan, pengemasan pangan, serta higenisasi pembuat makanan ( Murhadi , dkk, 2022).    Produk  pangan  dikatakan  memenuhi  persyaratan  keamanan  pangan  jika  tidak mengandung  bahan  berbahaya,  cemaran  mikroba  atau  bahan  tambahan  pangan  yang kadarnya melebihi batas maksimum yang diizinkan ( Rianti , dkk, 2018).
Luaran dari kegiatan ini adalah 50 IKM di Kabupaten Sumedang teredukasi terkait keamanan pangan. Peserta IKM yang datang diwajibkan untuk membawa produk olahannya masing-masing untuk selanjutnya diuji, kemudian dibantu pembuatan perizinan P-IRT, dan halal.  Proses  pembuatan  izin  edar  P-IRT  ini  memerlukan  sertifikat  Pelatihan  Keamanan
Pangan  (PKP)  yang  akan  diperoleh  Ketika  IKM  mengikuti  pelatihan.    Setiap  IKM  yang dilatih membawa contoh produk dan produk yang terpilih diuji kandungan gizinya seperti pada Gambar 3.
Gambar 3. Contoh Produk dan hasil Uji
Pada saat pelatihan menggunakan metode ceramah dan diskusi dua arah (Gambar 4) sehingga terjadi interaksi yang intensif antara peserta dengan pemateri. Metode ini dirasa efektif karena peserta yang sangat beragam latar belakang pendidikannya, efektif, dan tidak membosankan sehingga materi terserap secara maksimal. Sertifikat PKP yang dikeluarkan sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2004  tentang keamanan, mutu dan gizi pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

## Gambar 4. Diskusi Peserta
Perlu adanya kerjasama dengan pihak luar untuk memberikan berbagai aspek tersebut terutama dengan pihak perguruan tinggi sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan. Peran pemerintah juga menjadi penting untuk menjaga dan meningkatkan perkembangan industri terutama  industri  kecil.  Dibutuhkan  berbagai  kebijakan  yang  mampu  melindungi  dan memberikan ruang yang lebih luas bagi industri kecil untuk tumbuh dan berkembang dalam
persaingan yang semakin ketat. Diperlukan informasi kondisi riil IKM sehingga akan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh IKM, dan menjadikan produk unggulan ( Firdausia , dkk, 2021).
Dengan adanya transfer pengetahuan dalam pelatihan bukan hanya sebagai prasyarat dalam proses PIRT, diharapkan IKM dapat mengembangkan potensi dan pada akhirnya nanti dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku IKM. IKM memerlukan kreasi dan kreatifitas guna menunjang daya saing di sektor pasar, industri maupun kearifan lokal hingga sehingga mampu bertahan pada bisnis global sekarang (Andriany, 2015). Pentingnya peranan IKM dapat dilihat pada era pasca krisis moneter, banyaknya pelaku industri skala besar  yang  mengalami  gulung  tikar  salah  satunya  diakibatkan  melonjaknya  harga  bahan baku,  fluktuasi  nilai  tukar  rupiah  terhadap  mata  uang  asing  yang  kian  melemah,  bahkan sektor  perbankan  yang  menjadi  harapan  permodalan  juga  ikut  terpuruk  akibat  krisis  ini, sehingga banyak pelaku industri memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan usaha mereka. Hal  berbeda  justru  terjadi  pada  sektor  IKM  dimana  sebagian  besar  pelaku  usaha  justru bertahan bahkan cenderung bertambah. Tentunya dengan kemampuannya bertahan sektor ini  menjadi  salah  satu  sektor  yang  mempunyai  peranan  penting  dalam  perekonomian Indonesia ( Pamikatsih , 2022).
Pre-test digunakan pada saat akan berlangsungnya penyempaian materi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana materi atau bahan yang akan diajarkan sudah dapat di  kuasai  oleh  peserta  pelatihan.  Sedangkan post-test dilaksanakan  pada  akhir  proses pembelajaran pada pelatihan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta pelatihan terhadap materi, dan pokok penting materi yang dipelajari. Materi dari kedua tes ini barkaitan dengan materi yang diajarkan.  Apabila peserta lebih memahami materi setelah proses pelatihan maka, program dinilai berhasil. Pengerjaan pretest dan post test berdasarkan pertanyaan  yang  sama  ( Magdalena ,  dkk,  2021; Pangestika ,  dkk,  2021).    Nilai  rata-rata pretest peserta pelatihan adalah 7.4, sedangkan nilai rata-rata post test adalah 8.9.
Pendampingan kepada pelaku IKM dilakukan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan yang  diberikan  oleh  tim.  Hal  ini  dilakukan  agar mengetahui  kesulitan  yang  dialami  oleh mitra  dalam  penerapn  materi  yang  telah  diberikan, sehingga  tim  dapat memberikan jalan keluar terbaik untuk mitra. Evaluasi kegiatan ini dilakukan dengan meninjau kembali IKM dengan  diskusi  terkait  aktivitas  usaha  setelah  pelatihan.  Atas  masalah  yang  dialami  oleh pelaku IKM diberikan beberapa solusi yang bisa diadaptasi secara langsung ( Firdausia , dkk, 2021).
Dalam usaha menjamin keberhasilan program, tim pelaksana kegiatan ini terdiri atas 4 orang (ketua dan 3 anggota) dengan melibatkan pranata laboratorium dan mahasiswa yang mempunyai  kualifikasi  sesuai  dengan  tujuan  kegiatan.  Dalam  kegiatan  ini  50  IKM  di Kabupaten Sumedang teredukasi terkait keamanan pangan.  Untuk menjamin keberlanjutan program perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan pasca pelaksanaan program.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan  Pelatihan  Keamanan  Pangan  ini  dilakukan  untuk  meningkatkan  kapasitas dan  mutu  produk  dari  IKM  Pangan  daerah  Kabupaten  Sumedang.  Melalui  kegiatan  ini, diharapkan seluruh IKM yang terlibat merasa terbantu serta dapat menambah pemahaman dan wawasan para pelaku IKM khususnya mengenai keamanan pangan, pengemasan, label BPOM, izin edar P-IRT. Pada kegiatan ini, Pelaku IKM yang lulus pelatihan dibantu dalam uji pangan dan pembuatan izin edar P-IRT. Seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini lulus post-test dan terjadi peningkatan rata-rata nilai dari 7.4 menjadi 8.9.
Saran  yang  diajukan  dari  kegiatan  ini  adalah  diperlukannya  pendampingan  yang intensif sampai IKM memperoleh sertifikat PIRT

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Matching Fund Kedaireka Tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas dukungan dana yang diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriany,  Dewi.  2015.  “Pengembangan  Model  Pendekatan  Partisipatif  Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Medan Untuk Memperbaiki Taraf Hidup.” http://fe.unp.ac.id/.
Firdausia, Y. K., Arianto, B., Puri, W., & Purnaningrum, E. (2021). Kelangsungan Usaha Melalui Legalitas Ijin Usaha Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Slempit Distrik Kedamean-Gresik. Ekobis Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 2 (1), 109-114. Hermanu, B. (2016). Implementasi Izin Edar Produk PIRT melalui Model Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Terpadu.
Komalasari, E., Widiawati, D., & Puteri, N. E. (2021). Pendampingan Pengurusan P-IRT UMKM  Pangan  di  Desa  Cikidang,  Sukabumi. Jurnal  Pemberdayaan  Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia p-ISSN , 2655 , 6277.
Magdalena, I., Annisa, M. N., Ragin, G., & Ishaq, A. R. (2021). Analisis Penggunaan Teknik Pre-Test dan Post-Test pada Mata Pelajaran Matematika dalam Keberhasilan Evaluasi Pembelajaran di SDN Bojong 04. NUSANTARA , 3 (2), 150-165.
Murhadi, M., Suharyono, A. S., & Rizal, S. (2022). Pelatihan memilih produk pangan sehat, aman  dan  halal  di  SMP  Kecamatan  Trimurjo-Lampung  Tengah. SINAR  SANG
SURYA: Jurnal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat , 6 (1), 222-238.
Pamikatsih, M. (2022). Analisis Kesehatan Keuangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Batik  Seloka  Adipala  Kecamatan  Adipala  Kabupaten  Cilacap. Inumiya:  Jurnal Ekonomi Pembangunan , 1 (2), 73-82.
Pangestika,  L.  M.  W.,  Swasti,  Y.  R.,  Pranata,  F.  S.,  &  Purwijantiningsih,  L.  E.  Edukasi Diversifikasi Pangan Skala Rumah Tangga pada Masa Pandemi Bagi Masyarakat Di Lingkungan Kevikepan Daerah Istimewa Yogyakarta.  (2021). SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat) , 10 (2), 147-155.
Parasan, P. M., Kindangen, P., & Kawung, G. M. (2021). Analisis Pengaruh Industri Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah , 19 (4), 45-62. Rianti, A., Christopher, A., Lestari, D., & El Kiyat, W. (2018). Penerapan keamanan dan sanitasi  pangan  pada  produksi  minuman  sehat  kacang-kacangan  UMKM  Jukajo Sukses Mulia di Kabupaten Tangerang. Jurnal Agroteknologi , 12 (02), 167-175. Sangian, Daniel A, Salmin Dengo, and Jericho D Pombengi. 2018. “Pendekatan Partisipatif Dalam  Pembangunan  Di  Desa  Tawaang  Kecamatan  Tenga  Kabupaten  Minahasa Selatan.”