AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://doi.org/10.55102.alyasini.v7i1, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Kemampuan Aparat Pekon Dalam Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan: Studi Pada Aparat Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat

## Muhajir
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Email: muhajir@metrouniv.ac.id
Accepted:
July 29 th 2021 Reviewed: Sept 29 th 2021 Published:
Nov 30 th 2021
Abstract : Development is one of the capital or means to achieve the progress of the nation and the State, both in the form of physical and non-physical development. Development that is carried out must adhere to the principle of fairness and equity. For this reason, the village as the lowest form of government becomes the central point or target in implementing development. In order for the implementation of development in the village to run well and in an orderly manner, it requires quality human resources for village government officials who understand what their duties and responsibilities are as village government officials. In order to achieve development goals in the village, village government officials are required to be able to develop themselves with all the existing limitations, so that it is hoped that the natural resources in each village can be used as capital in achieving successful development in the village. In addition, village government officials are required to carry out an orderly administration related to government activities in the village. Orderly government administration is a task that must be carried out as well as a reference for successful development in a village.  The  results  showed  that  the  level  of  the  village  government  apparatus  capacity  in  carrying  out  village government  administration  in  Pekon  Gunung  Sugih,  Balik  Bukit  District,  West  Lampung  Regency  was  in  the  high category. Based on the calculation of the interval obtained from the answers of each respondent to the questionnaire given,  the  ability  of  village  government  officials  to  carry  out  village  government  administration  in  Pekon  Gunung Sugih, Balik Bukit sub-district, West Lampung Regency is 60%, meaning that the level of ability to carry out orderly administration of village government officials in Pekon Gunung Sugih, Balik Bukit District, West Lampung Regency is quite good. From the results of research in the field and in order to improve orderly village government administration, there are still village officials or respondents who have not implemented an orderly village government administration. For this reason, in order to achieve successful development and an orderly village administration administration, the parties  concerned  are  expected  to  immediately  carry  out  improvements  and  socialization  related  to  administrative activities in the village.
Keyword: ability, administration, apparatus
Abstrak : Pembangunan merupakan salah satu modal atau cara untuk mencapai kemajuan  bangsa dan Negara, baik itu berupa pembangunan fisik maupun non fisik. Pembangunan  yang dilaksanakan harus berpegang pada prinsip adil dan merata. Untuk itu desa sebagai bentuk pemerintahan paling bawah menjadi titik sentral atau sasaran dalam melaksanakan pembangunan.  Agar  pelaksanaan  pembangunan  di  desa  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  tertib,  maka  diiperlukan sumber  daya  menusia  aparat  pemerintah  desa  yang  berkwalitas  dan  mengerti  apa  yang  menjadi  tugas  dan tangungjawabnya  sebagai  aparat  pemerintah  desa.  Dalam  rangka  pencapaian  tujuan  pembangunan  di  desa,  aparat pemerintah desa dituntut untuk mampu mengembangkan diri dengan segala keterbatasan yang ada, sehingga dengan diharapkan sumber daya alam yang ada di masing-masing desa dapat dimanfaatkan sebagai modal dalam pencapaian
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://doi.org/10.55102.alyasini.v7i1, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
keberhasilan  pembangunan  di  desa.  Selain  itu  aparat  pemerintah  desa    dituntut  untuk  melaksanakan  tertib administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan di desa tersebut. Tertib administrasi pemerintahan adalah tugas yang harus dilaksanakan dan juga sebagai suatu acuan keberhasilan pembangunan di suatu desa.  Dari  hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemampuan aparat pemerintah desa dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dalam kategori tinggi. Berdasarkan  perhitungan  interval  yang  diperoleh  dari  jawaban  masing-masing  responden  terhadap  quisioner  yang diberikan, kemampuan aparat pemerintah desa dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa di Pekon Gunung Sugih kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat sebesar 61,7%, artinya bahwa tingkat kemampuan melaksanakan tertib administrasi aparat pemerintah desa di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat cukup baik. Dari hasil penelitian di lapangan dan dalam rangka meningkatakan tertib administrasi pemerintahan  desa,  masih  ditemukan  adanya  aparat  desa  atau  responden  yang  belum  malaksanakan  tertib administrasi  pemerintahan  desa.  Untuk  itu  dalam  rangka  pencapaian  keberhasilan  pembangunan  dan  tertib administrasi  pemerintahan  desa,  kiranya  pihak-pihak  yang  terkait  untuk  segera  melaksanakan  pembenahan  dan sosialisasi yang berkaitan dengan kegiatan keadministrasian di desa.
Kata Kunci : kemampuan, administrasi, aparat

## PENDAHULUAN
Pembangunan  desa  atau    pembangunan    masyarakat  desa    merupakan  bagian    integral  dari pembangunan  nasional serta sekaligus ditujukan pada pemerataan hasil pembangunan yang dilakukan oleh bangsa  Indoesia.  Oleh  karena  itu  untuk  menyelenggarakan  pembangunan  desa  tersebut  diperlukan seperangkat  peraturan  yang  mengatur  jalannya  kegiatan  pembangunan  di  desa.  Seperangkat  aturan  itu dimuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang  pemerintahan  daerah  dan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
Dengan  terbentuknya  Undang-Undang  tersebut    diharapkan  apa  yang  menjadi  tujuan  dan kepentingan  masyarakat  dapat  terselenggara  dengan  baik,  baik  yang  bersifat  pembangunan  fisik  maupun mental  spiritual.  Selain  itu  dengan  adanya  keselarasan  antara  politis  pemerintah  maupun  tujuan masyarakat  juga  akan menunjang terselenggaranya pembangunan desa.
Sejak  diberlakukan  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  dan  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  72  tahun  2005  dan  tersebut  secara  yuridis  formal  penyelenggaraan pemerintahan  desa  secara  nasional  berlaku  sama  namun  dalam    hal  penyebutan  istilah  desa  dapat disesuaikan  dengan  asal  usul  kondisi  sosial  budaya  masyarakat  setempat  hal  ini  berarti  pola penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan   pembangunan  di  desa  harus menghormati sistem nilai yang  berlaku  pada  masyarakat  setempat,  tetapi  harus  tetap  mengindahkan  sistem  nilai  bersama dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Namun  pada  kenyataannya  apa  yang  diharapkan  oleh Undang-Undang itu sampai sekarang belumlah berjalan secara optimal. Hal tersebut ditemukan di oleh Dirjen  Pemerintahan  Umum  dan  Otonomi  Daerah  (PUOD)  bahwa  pelaksanaan  pemerintahan  desa belum  berjalan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  dan  Peraturan  Pemerintah
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://doi.org/10.55102.alyasini.v7i1, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Republik  Indonesia  Nomor  72  tahun  2005  meskipun  peraturan-peraturan  yang  menyertai  Undang- Undang  tersebut  juga  diberlakukan.  Adapun  temuan  Ditjen  PUOD  Depdagri  tahun  1986  sebagai penghambat dalam pelaksanaan pemerintahan desa tersebut adalah sebagai  berikut :
1. Terdapatnya desa-desa yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  72  tahun  2005,  terutama  persyaratan  jumlah  minimal penduduk suatu wilayah.
2. Struktur Organisasi pemerintahan desa belum berfungsi sebagaimana mestinya.
3. Badan  Permusyawaratan  Desa  (  BPD  )  sebagai  lembaga  permusyawaratan  dan  permufakatan  di tingkat desa belum berjalan sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya.
4. Sulitnya  mendapatkan  calon-calon  aparatur  desa  yang  mampu  mengelola  desa  dalam  kedudukan sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
5. Terbatasnya tingkatan pendidikan dan pengetahuan aparatur pemerintah desa.
6. Belum  terpenuhinya  sumber  pendapatan  desa  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor 72 tahun  2005  yaitu sebesar  10 %  dari  dan  perimbangan    pusat  dan    daerah yang diterima oleh setiap Kabupaten/Kota.
7. Belum tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai.
8. Penyelenggaraan Administrasi yang belum tertata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  gejala  yang  telah  dipaparkan  diatas  mengindikasikan  bahwa  di  dalam    penyelenggaraan administrasi  pemerintahan  desa  sangat  dipengaruhi  oleh  subjek  pelaksana.  Sehubungan  dengan  hal tersebut, Sumber Saparin mengungkapkan bahwa :
“  Dengan  memahami  tugas-tugas  administrasi  dan  operasional  sebagai  pelaksana  dari  fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan  umum  maupun pelaksanaan program pembangunan sebagai jenis tugas-tugas pembantu,  maka  Kepala  Desa  dan  aparatur  desa  cukup  berat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pertanggungjawaban Kepala Desa dan aparatur desa lainnya tidak ringan”, ( 1986:3-7 ).
Lebih lanjut Yayasan Ilmu Ilmu Sosial ( YIIS ) mengemukakan sebagai    berikut :
“  Para  Pemerintahan  desa  lainnya  yang    telah  diangkat  tidak  dapat  bekerja  dengan  tenang  dan  mantap mencurahkan  seluruh  perhatiannya  serta  waktunya  untuk  kepentingan  desanya,  karena  mereka  lebih disibukkan  untuk  mencukupi  kebutuhan  hidupnya  sehari-hari  baik  sebagai  petani,  pemotong  getah  atau pekerjaan lainnya”, ( 1988:64 ).
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://doi.org/10.55102.alyasini.v7i1, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Setelah itu Taliziduhu Ndraha mengemukakan bahwa :
1. Motif bagi seseorang untuk  menjadi  tenaga  pemerintah desa  semakin  bergeser   dari tradisional ke ekonomis.
2. Pada dasarnya semua urusan pemerintah wilayah Kecamatan ditimpakan kepada masing-masing desa, sehingga setiap desa sesungguhnya dalam ukuran mini memikul urusan-urusan yang berada pada pemerintah pusat.
3. Tidak  dapat  menangani  urusan  itu,  praktis  Kepala  Desa  dan  aparaturnya  bekerja sehari-harian, tidak hanya dari 07.30 – 15.30 seperti pegawai negeri, melainkan bahkan  tidak  mengenal waktu dan  tempat ; kapan saja, dimana saja, siapa saja dan urusan apa saja.
4. Hal-hal yang sangat memberatkan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas ialah antara lain :
a. Pembiayaan tamu-tamu.
b. Pemenuhan atau pencapaian target pajak yang dibebankan oleh pihak atas.
c. Biaya-biaya perjalanan dinas dari desa ke Kecamatan.
d. Biaya kantor desa, terutama alat tulis menulis dan prasarana lainnya.
e. Biaya-biaya perlombaan.
Melihat  permasalahan-permasalahan  diatas,  maka  para  penyelenggara  pemerintahan  desa  dituntut memiliki  adanya  kemampuan  serta  motifasi  yang  tinggi,  karena  ada  dasarnya  mereka  bekerja  sebagai aparatur desa tidak mendapatkan gaji yang sifatnya rutin tiap bulan diterima oleh mereka melainkan hanya sekedar  pengabdian.  Bedasarkan  fenomena  yang  terjadi  di  desa  Gunung  Sugih  Kecamatan  Balik  Bukit Kabupaten   Lampung    Barat   mengindikasikan   bahwa   penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa belum  berjalan  dengan  yang  diharapkan.  Adapun  beberapa  faktor  ketidaktertiban  administrasi pemerintahan desa tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kekurangmampuan  para  penyelenggara  administrasi  pemerintah  desa  atau  administrator  desa  dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
2. Ketidakjelasan pembagian tugas pada masing-masing aparat pemerintah desa.
3. Kurangnya  motifasi  aparat  pemeritah  desa  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya  sebagai  pelaksana administrasi pemerintahan desa.
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Urusan  (  KAUR  )  Pemerintahan  Desa  Gunung  Sugih  Kecamatan Balik  Bukit  Kabupaten  Lampung  Barat  serta  observasi  dilapangan,  berkaitan  dengan  penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat diperoleh hasil sebagai berikut :
1. Pelaksanaan  administrasi  desa  belum  terlaksana  dengan  baik,  terutama  terjadi  di  desa  Gunung Sugih. Dari dua belas buku panduan registrasi baru terlaksanan sekitar 60 %.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p)
http://doi.org/10.55102.alyasini.v7i1, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
2. Sulitnya  untuk  menemukan  para  aparatur  desa  dikarenakan  mereka  lebih  mengutamakan kepentingan  didalam  mencari  nafkah  untuk  keluarganya,  Implikasinya  bagi  masyarakat  yang mempunyai kepentingan dengan aparat desa harus menunggu sampai malam hari.
3. Laporan  mengenai  mobilitas  penduduk  pada  setiap  bulannya  dan  laporan  tahunan  semua  buku register masih sering terlambat atau sama  sekali tidak  melaporkan dan  jika  melaporkanpun cara pengisiannya belum sempurna.
4. Terjadi  penumpukan  beban  kerja  pada  kepala  desa  dan  sekretaris  desa  dalam  penyelenggaraan administrasi desa. Dengan demikian, jabatan kepala urusan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Selanjutnya untuk menyamakan konsep dan persepsi dalam  penelitian  ini sebutan desa dan istilah-istilah lain yang mengikutinya akan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 tahun 2000 tentang Penyebutan  Pekon, Peratin,   dan   Perangkat  Pekon  dalam   Kabupaten Lampung  Barat   pasal 2   (ayat 1 dan 2 ) dan pasal 3 serta Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan ( LHP ).
Maka  untuk  selanjutnya  dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan  menggunakan  istilah  Pekon,  Peratin, Juru  Tulis,  Lembaga  Himpun  Pemekonan  dan  Kepala  Pemangku  sebagai  pengganti  istilah  Desa,  Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan  Desa dan Kepala Dusun yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

## Kerangka Pemikiran
Untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  baik  dalam  bidang  pembangunan  dan  pelayanan umum,  kiranya  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  pekon  tidak  dapat  terlepas  dari  subjek  pelaksana. Oleh  karena  itu  pemerintah  pekon  sebagai  subjek  pelaksana  pembangunan  pekon  dituntut  memiliki kemampuan dan motifasi yang tinggi dan memadai.
Salah  satu  bidang  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  pekon  adalah  bidang  administrasi pemerintahan  pekon.  Administrasi  pemerintahan  pekon  ini  sangat  penting  bagi  terciptanya  ketertiban pelaksanaan  pembangunan  dan  pelayanan  terhadap  masyarakat.  Dengan  melihat  berbagai  kondisi  pekon yang ada di Indonesia ternyata pelaksanaan adiministrasi pemerintahan pekon belum berjalan dengan baik. Oleh  Karena  itu  untuk  mengetahui  bagaimana  kemampuan  aparat  pemerintah  pekon  dalam menyelenggarakan  administrasi  pemerintah  pekon,  peneliti  menggunakan  skala  pengukuran  yang dikemukakan  oleh  Benyamin  S.  Bloon  yaitu  kemampuan  dilihat  dari  aspek  kognotif,  afektif,  dan  aspek psikomotorik.  Dengan  asumsi  bahwa  kemampuan  yang  optimal  dari  masing-masing  aparat  pemerintah pekon, maka diharapkan pelaksanaan administrasi pemerintahan pekon akan berjalan dengan baik, begitu juga sebaliknya.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://doi.org/10.55102.alyasini.v7i1, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## Berikut ini adalah skema dalam penelitian yaitu :

## INPUT                 PROSES                 OUTPUT
Berdasarkan mekanisme diatas, maka dibuat dalam bagan skema penelitian yaitu :

## 1. Pergertian Kemampuan
Untuk  lebih  jelas  mengenai  pengertian  kemampuan  akan  diuraikan  pengertian  kemampuan menurut  Kartini  Kartono  memberikan  pengertian  lain  mengenai  kemampuan,  yaitu,“  Segala  upaya, kesanggupan,  kekuatan,  ketrampilan  teknis  dan  sosial  yang  dianggap  melebihi  kemampuan  anggota biasa lainnya”, ( 1983:31 ).
Pada  batasan  pertama  menekankan  kemampuan  sebagai  suatu  petensi  yang  berhubungan  erat dengan  kemampuan  fisik  dan    mental  untuk  melaksanakan  suatu  tugas  atau  pekerjaan.  Ini menunjukkan “ apa yang dapat dikerjakan” oleh seseorang dan bukan apa “ ia mengerjakan pekerjaan itu “. Sedangkan batasan kedua menunjukkan kemampuan sebagai suatu kesanggupan.
Untuk  mengetahui  klasifikasi  kemampuan  aparat  pemerintahan  pekon/  dalam menyelenggarakan  administrasi  pemerintahan  pekon,  peneliti  akan  menggunakan  teori  yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloon berdasarkan Taxonomi Of Education objectives ( pokok-pokok pendidikan ) yang diperjelas lagi dari 3 ( tiga ) aspek yang menjadi dasar dari semua kegiatan belajar,
Kemampuan Aparat Pemerintah Input A. Kognotif
1. Pendidikan 2. Ketrampilan 3. Pelatihan 4. Sosialisasi B. Afektif 1.Pengalaman   Kerja Proses Input C. Psikomotorik 1. Perencanaan 2. Transfer Informasi
3. Pelatihan
Pelaksanaan Tugas Sesuai Dengan Tupoksi

## Tertibnya Administrasi
Output A. Bidang Pemerintahan 1.Meningkatnya Kemampuan Aparat Pekon Dalam Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Pekon 2.Tertibnya Pelaksanaan Kegiatan Surat Menyurat. 3.Tertibnya Kegiatan Inventarisasi Data Pertanahan. B.  Bidang Pelayanan Umum 1.Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat.
C.  Bidang Tata Usaha
1.Tertibnya Data Periodik
Kependudukan.
2. Terisi Dengan Baik Dan
Tertib Buku-Buku
Register Pekon
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://doi.org/10.55102.alyasini.v7i1, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
yaitu  pengetahuan  (kognitif),  sikap  (afektif)  dan  ketrampilan  (psikomotorik).  Adapun  tiga  aspek tersebut adalah sebagai dberikut :
a. Aspek Kognotif ( pengetahuan )
Pada  aspek  ini  lebih  menekankan  pada  apa  yang  dilakukan  dan  bagaimana  melakukan  hal tersebut.  Pada  aspek  ini  apabila  seseorang  dapat  mengetahui,  memuaskan,  mengingat  dan menyebut.
b. Aspek afektif (sikap)
Hal  ini  menyangkut  keinginan  atau  kemampuan  untuk  mempraktekkan  apa  yang  sudah dipelajari. Pada aspek ini menekankan apabila seseorang dapat : menjelaskan, mediskusikan serta melaporkan.
c. Aspek Psikomotorik ( ketrampilan )
Aspek ini menyangkut abilitas untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh melalui proses latihan pada pekerjaan tertentu. Pada aspek ini bila ia dapat menggunakan, mengerjakan, menghitung,  memberi  contoh,  membuat  eksperimen,  membuat  grafik,  diagram  dan  jadwal  serta mempraktekkannya.
Dari  teori  yang  diutarakan  diatas  nantinya  akan  diaplikasikan  dalam  melihat  kemampuan aparat  pemerintah  pekon  dalam  menyelenggarakan  administrasi  pemerintahan  pekon  di  Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

## 2. Pengertian Pekon, Peratin, Juru Tulis dan Lembaga Himpun Pemekonan
a. Pengertian Pekon
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah    bab  I ketentuan   umum  pasal 1 ayat 12 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005  tentang  Desa  bab  I  ketentuan    umum    pasal  1  ayat  5  serta  Peraturan  Daerah  Kabupaten Lampung  Barat  Nomor  02  tahun  2000  tentang  Penyebutan  Pekon,  Peratin  dan  Perangkat  Pekon dalam  Kabupaten  Lampung  Barat  bab  I  ketentuan  umum  yang  memiliki  kewenangan  untuk mengatur dan mengurus kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintah Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
b. Pengertian Peratin
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  bab  I ketentuan  umum  pasal  1  ayat  3  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  72  tahun  2005 tentang Desa bab 1 ketentuan umum pasal 1
ayat 7 serta Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 tahun 2000 tentang Tata
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://doi.org/10.55102.alyasini.v7i1, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Peratin bab I ketentuan umum pasal 1 huruf  yang dimaksud dengan Peratin adalah Kepala Pekon dalam Kabupaten Lampung Barat.
c. Pengertian Juru Tulis
Juru  Tulis  yaitu  unsur  staf  yang  membantu  peratin  dalam  menjalankan  hak,  wewenang  dan kewajiban pimpinan pemerintahan pekon.

## d. Pengertian Lembaga Himpun Pemekonan
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  bab  XI pasal 209 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 8 serta Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga   Himpun   Pemekonan   bab   1   ketentuan   umum   pasal  1 huruf d yang dimaksud  dengan  Lembaga  Himpun  Pemekonan  yang  selanjutnya  disebut  LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri dari unsur Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh  Pemuda  dari  masing-masing  Pemangku  yang  berfungsi  mengayomi  adat  istiadat,  membuat peraturan pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pekon.

## 3. Pengertian tentang Aparat Pemerintah Pekon
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  kabupaten  Lampung  Barat  Nomor  06  tahun  2000  tentang Susunan Oranisasi Pemerintahan Pekon dan  telah  mengalami  revisi  dan diatur dengan  Peraturan Daerah  Kabuaten  Lampung  Barat  Nomor  14  tahun  2006  tentang  Organisasi  Pemerintahan  Pekon menyatakan bahwa :
a. Pemerintahan Pekon terdiri dari :
1. Pemerintah Pekon
2. Lembaga Himpun Pemekonan
b. Pemerintah Pekon terdiri dari :
1. Peratin
2. Perangkat Pekon
c. Perangkat Pekon terdiri dari :
1. Juru Tulis
2. Perangkat Pekon Lainnya
4. Pemerintah Pekon dalam  pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Perangkat Pekon.
Berkaitan  dengan  penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan  pekon  dalam  penelitian    ini,
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://doi.org/10.55102.alyasini.v7i1, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
maka  yang  dimaksud  dengan aparat pekon adalah Juru Tulis, yaitu  unsur   staf   yang   membantu Peratin   dalam   manjalankan hak,  wewenang   dan kewajiban pimpinan pemerintah pekon, dimana terdiri dari :
a. Juru Tulis
b. Kepala-kepala Urusan
c. Kepala-kepala Pemangku
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  kabupaten  Lampung  Barat  Nomor  14  tahun  2006  tentang Organisasi  Pemerintahan  Pekon,  maka  tugas,  wewenang  dan  kewajiban  Peratin  adalah  sebagai berikut :
a. Tugas Peratin adalah menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
b. Wewenang Peratin yaitu :
1. Memimpin  penyelenggaraan  pemerintahan  pekon  berdasarkan  kebijakan  yang  ditetapkan bersama LHP.
2. Mengajukan rancangan peraturan Pekon.
3. Menetapkan peraturan Pekon yang telah mendapat persetujuan bersama LHP.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan pekon mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja pekon untuk dibahas ditetapkan bersama LHP.
5. Membina kehidupan masyarakat Pekon.
6. Membina perekonomian Pekon.
7. Mengkoordinasikan pembangunan Pekon secara partisifatif.
8. Mewakili  Pekonnya  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan  dan  dapat  menunjuk  kuasa  hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melakasanakan wewenang lain sesuai dengan perturan perundang-undangan.

## c. Kewajiban Peratin yaitu :
1. Memegang  teguh  dan  mengamalkan  Pancasila,  melaksanakan  Undang-Undang  Dasar  1945 serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Memelihara ketentuan dan ketertiban masyarakat.
4. Melaksanakan kehisupan demokrasi.
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan pekon yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan pekon.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p)
http://doi.org/10.55102.alyasini.v7i1, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
7. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan pekon yang baik.
9. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan pekon.
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pekon.
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di pekon.
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan pekon.
13. 13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat   istiadat.
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di pekon.
15. Mengembangkan  potensi sumber daya alam dan melestarikan  lingkungan hidup.
Sedangkan yang menjadi kedudukan, tugas pokok dan fungsi Juru Tulis bedasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 tahun 2006 adalah sebagai berikut :
a. Tugas Juru Tulis adalah :
Membantu Peratin dalam  penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
b. Fungsi Juru Tulis yaitu :
1. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan.
2. Melaksanakan urusan keuangan.
3. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan administrasi kemasyarakatan.
4. Melakasanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang  diberikan Peratin.

## A. Tinjauan Tentang Administrasi Pemerintahan Pekon
1. Pengertian Administrasi Pemerintahan Pekon
Menurut sumber Saparin  administrasi pemerintahan pekon  adalah “Semua kegiatan atau proses yang berhubungan dengan pelaksanaan daripada tujuan pemerintahan desa. Kegiatan atau proses yang bersumber pada wewenang hukum yang diberikan oleh keseluruhan pranata pedesaan atau  tata  cara pemerintahan  desa  dan  penerapan  prinsip-prinsip  serta  aturan  perilaku  administrasi  Negara  oleh Badan-badan  /  Instansi  pemerintahan  agar  terdapat  tertib  administrasi  adalah      kegiatan      yang berhubungan   dengan   penyusunan organisasi, pemberian  wewenang / pembagian tugas / kerja / kerja serta fungsi-fungsi pengendalian aparatur / personil, hubungan kerja, koordinasi, sinkronisasi, delegasi wewenang, dan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan sebagainya” (1979:27).
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://doi.org/10.55102.alyasini.v7i1, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  5  tahun  1991  mengenai  panduan  tertib  administrasi pemerintah pekon menentukan adanya 9 buah buku register terdiri dari :
a. Administrasi Umum
 Buku Keputusan desa dan Kelurahan ( Model A-1)
 Buku Kekayaan dan Inventaris Desa dan Kelurahan (Model A-2)
 Buku Agenda Masuk (Model A-3.1) dan
 Buku AgendaKeluar (Model A-3.2)
b. Administrasi Penduduk
 Data Induk Penduduk (Model B-1)
 Data Rekapitulasi penduduk Akhir Bulan (Model B-2)
c. Administrasi Keuangan Desa dan Kelurahan
 Buku Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (Model B-2)
 Buku kas Umum (Model- C-2)
 Buku Kas Pembantu (Model C-3)
2. Kegiatan Administrasi Pemerintahan Pekon
Guna  mendapatkan  gambaran  yang  jelas  mengenai  administrasi  pemerintahan  pekon  menurut Sumber Saparin ( 1979:49-50), adalah sebagai berikut :
a. Tugas Bidang Pemerintahan
1. Pencatatan Register
2. Tugas-tugas umum
3. Tugas Bidang Pelayanan Umum
4. Tugas Bidang Tata Usaha

## B. Pengertian Kemampuan Aparat
Kemampuan aparat pemerintahan pekon dalam menyelenggarakan adminstrasi pemerintahan  pekon adalah  suatu  potensi,  kesanggupan  yang  dimiliki  dan  dicurahkan  oleh  aparat  pemerintahan  pekon  dalam menjalankan  hak,  wewenang  dan  kewajiban  pemerintahan  pekon  yang  direalisasikan  dalam  bentuk kegiatan administrasi pemeritahan pekon. Kemampuan aparat pemerintahan pekon ini akan Nampak jika dilihat  dari  aspek  pengetahuan  (  aspek  kognotif),  sikap  (aspek  afektif)  dan  keterampilan  (aspek psikomotorik) mereka dalam menjalankan aktifitas sehari-hari yang meliputi : tugas bidang pemerintahan, pelayanan umum dan tata usaha.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://doi.org/10.55102.alyasini.v7i1, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  mengenai  kemampuan  aparat  pemeritah  Pekon  dalam  menyelenggarakan administrasi  pemerintahan  pekion  di  Pekon  Gunung  Sugih  Kecamatan  Balik  Bukit  Kabupaten Lampung  Barat  yang  meliputi  kemampuan  kognotif,  kemampuan  afektif  dan  kemampuan psikomotorik pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut : 1.  Kemapuan aparat pemerintah pekon dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan pekon secara kognotif termasuk dalam kategori tinggi yaitu sebesar 63%, termasuk didalamnya kemampuan kognotif dalam bidang  pemeritahan,  bidang  pelayanman  umum,  dan  bidang  tata  usaha.  Hal  ini  disebabkan  karena secara umum mereka terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas administrasi pemeritahan pekon, dan juga karena mereka sebagian sudah pernah  mengikuti pelatihan atau kursus administrsi pemerintah pekon yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan. 2.  Kemampuan  aparat  pemerintah  pekon dalam  menyeenggarakan  administrasi  pemeritahan  pekon  secara  afektif  termasuk  dalam  kategori tinggi  yaitu  61,4%,  termasuk  didalamnya  kemampuan  afektif  dalam  bidang  pemerintahan,  bidang pelayanan  umum  dan  bidang  tata  usaha.  Hal  ini  disebabkan  kaena  secara  umum  mereka  sering terlibat  langsung  dalam  pelaksanaan  tugas-tugs  administrasi  pemerintahan  pekon.  3.  Kemampuan aparat  pemeritahan  pekon  dalam  menyelenggarakan  administrasi  pemerintahan  pekon  secara psikomotorik termasuk dalam kategori sedang yaitu sebesar 57%, termasuk didalamnya kemampuan psikomotorik  dalam  bidang  pemerintahan,  bidang  pelayanan  umum  dan  bidang  tata  usaha.  Hal  ini dikarenakan terdapatnya kelemahan pada kemampuan aparat pekon mengenai masalah-masalah yang berhubungan  dengan  pertanahan  (  agrarian  ),  aturan  perpajakan,  dan  pembuatan  laporan  periodic perubahan penduduk, pembuatan statistic serta penataan dan pengisian buku-buku registrasi pekon. 4. Secara keselurahan, kemampuan aparat pemerintah pekon  dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan  pekon  di  Pekon  Gunung  Sugih  Kecamatan  Balik  Bukit  Kabupaten  Lampung  Barat dalam kategori baik, yaitu 61,7%. Hal ini dikarenakan bahwa aparat pemerintah pekon meskipun sulit namun dapat membagi waktu antar tugas aparat pemerintah pekon dan tugas mereka sebaga kepala keluarga,  motivasi  dalam  diri  mereka  untuk  mengerjakan  tugas  dan  kewajibannya  dan  adanya pembinaan,  pelatihan  dan  sosialisasi  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  di  atasnya  dalam  hal  ini yaitu,  pemerintah  kecamatan  dan  kabuaten  yang  berkaitan  dengan  tugas-tugas  aparat  pemerintah pekon dalam bidang pemerintahan, pelayanan umum dan tata usaha.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://doi.org/10.55102.alyasini.v7i1, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Berdasarkan  kesimpualan  ketiga  kemampuan  aparat  pemerintah  pekon  dalam menyelenggarakan  administrasi  pemeritahan  pekon,  ternyata  ada    beberapa    kendala  yang  turut mempengaruhi  kemampuan  mereka,  yaitu  :  a.Pembagian  kerja  yang  tidak  jelas  pada  masing-masing aparat pemerintahan pekon. b.Kurangnya motivasi aparat pemeritnah pekon dalam mejalankan tugas dan  kewajibannya  sebagai  administrator  pekon,  hal  ini  tersebut  dikarenakan  kesibukan  mereka untuk mencari nafkah bagi keluarga. c.Belum memadainya tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada  aparat  pemerintah  pekon,  sehingga  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  pemerintahan  pekon pun belummaksimal. Saran 1. Perlu adanya pengawasan dari pemerintah tingkat atasnya, dalam hal ini pemerintah  kecamatan  dalam  enataan  dan  penertiban  administrasi  pemerintahan  pekon  yang  lebih intensif  lagi.  2.Perlunya  ditingkatkan  kembali  mengenai  dana  insentif  yang  layak  kepada  aparat pemerintah pekon, sehimgga hal itu dapat dmeningkatkan motivasi mereka dalam menjalankan tugas dan  kewajibannya  sebagai  aparat  pekon.  3.Menanamkan  keyakinan  kepada  aparat  pemerintah pekkon  akan  pentingnya  tertib  administrasi  pemerintahan  pekon,  yang  bukan  saja  diperuntukkan bagi pemerintah pekon itu sendiri, tetapi bagi pihak lain yang berkepentingan.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://doi.org/10.55102.alyasini.v7i1, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunnto, Suharsini, 2019, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Psararakti, Bin Aksara, Jakarta. Balitbang Depdagri dan YIIS, Laporan Penelitian Pemerintah Desa, Jakarta.
Direktorat Pemerintahan umum dan Otonomi Daerah. 2016, Himpunan Materi Pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Depdagri. Jakarta.
Desi Anwar, 2015, Kamus Lengkap bahasa Indonesia terbaru, Amelia Surabaya. Kartono, Kartini, 1986, Pengantar Metodologi Riset, Alumni. Bandung.
Monografi Pekon Gunung Sugih tahun 2020.
Ndraha, Talidzuhu, 2017, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, Bina Aksara, Jakarta.
Profil Pekon Gunung Sugih tahun 2020.
Purwadaminta, 1966, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Aksara, Jakarta.
Saparin, Sumber, 2017, Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ghalia, Jakarta. Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1987, Metode Penelitian Survei, LP3E, Jakarta.
Surachmad, Winano, 2016, Dasar dan Tehnik Reserch pengantar Motodologi Ilmiah, Tarsito, Bandung. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 72 tahun 2005, Tentang Desa.
Zainun, Buchaori, 2017, Manajemen dan Motifasi, Balai Aksara, Jakarta.