## MENGHINDARI PSEUDO INFORMASI DALAM SISTEM INFORMASI KEBENCANAAN

## Ilham Gemiharto 1

## Abstrak
Konsep pseudo  informasi berasal  dari  pemikiran  Terence  Moran  (1978), seorang profesor  dalam  bidang  ekologi  media  mengenai  pseudo  komunikasi.  Moran menyatakan  bahwa  pseudo  komunikasi  bersumber  dari  adanya  pseudo  informasi yang  dibuat  dengan  tujuan  tertentu,  misalnya  dalam  bentuk  propaganda.  Kini dengan  maraknya  media  sosial,  pseudo  informasi  juga  ditemukan  dalam  berbagai bentuk  dan  seringkali  muncul  dalam  berbagai  kesempatan,  misalnya  pada  masa darurat  kebencanaan.    Sistem  Informasi  Kebencanaan  merupakan  sebuah  sistem paduan antara prosedur, sumber daya manusia, data  dan teknologi informasi yang diorganisasikan  untuk  mengumpulkan,  memproses,  menyimpan  dan  menganalisis informasi  kebencanaan  yang  ditujukan  untuk  mendukung  proses  penanggulangan bencana, baik pada tahap pra bencana, saat terjadinya bencana (tanggap darurat) maupun pasca terjadinya bencana. Tujuan pokok dari sistem informasi kebencanaan adalah  melakukan  diseminasi  atau  melalui  mekanisme  penyebarluasan pengetahuan dan informasi kebencanaan dalam rangkaian proses penanggulangan bencana  yang  dilakukan  secara  berjenjang  sesuai  dengan  urgensi  dan  tingkat kebutuhan  khalayak  potensialnya.  Seringkali  pada  situasi  kebencanaan  marak pseudo  informasi  yang  cenderung  menyesatkan  bahkan  membahayakan  proses penanganan korban bencana. Pseudo informasi atau informasi semu kebencanaan seringkali muncul melalui beragam media sosial yang saat ini sudah begitu populer di  Indonesia.  Mengingat  potensi  bahaya  yang  dapat  ditimbulkannya  sudah selayaknya  keberadaan  pseudo  informasi  pada  situasi  kebencanaan  harus  segera diantisipasi sebelum menimbulkan bahaya lebih lanjut.
.
Kata kunci : Pseudo informasi, sistem informasi kebencanaan, internet, media sosial.
1 Dosen Tetap di Program Studi Manajemen Komunikasi dan Mahasiswa Program Doktoral di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2014

## I. Pendahuluan
Indonesia  terletak  pada pertemuan lempeng tektonik aktif, jalur  pegunungan  aktif,  dan kawasan beriklim tropik; sehingga menjadikan sebagian besar wilayahnya rawan terhadap
bencana  alam.  Jumlah  korban bencana  tergolong  sangat  tinggi dibandingkan  dengan  negara- negara  lain.  Data  terakhir menunjukkan adanya peningkatan, baik dalam hal jenis bencana,  jumlah  kerugian,  dan jumlah  korban  jiwa.  Belum  lagi jumlah  korban  kerusuhan  social (social  unrest)  di  Ambon, Pontianak, Aceh, dan Palu; yang jumlahnya  sulit  diketahui  secara pasti  akibat  sumber  data  yang tidak  seragam.  Kesimpangsiuran data  yang  berkaitan  dengan bencana  merupakan  tantangan yang harus segera diatasi. (Ecip, 2002)
Seringkali di tengah situasi bencana  marak  bermunculan pseudo  informasi  atau  informasi semu yang terkadang
menyesatkan.  Di  lokasi  bencana pseudo  informasi  muncul  secara
viral  dari  mulut  ke  mulut, sehingga  membingungkan  tim penolong sehingga menghambat proses evakuasi korban bencana. Pseudo  informasi  agak  berbeda dengan  isyu  atau  gossip,  karena biasanya didasari oleh fakta yang nampaknya  logis  namun  apabila ditelusuri  lebih  lanjut  ternyata tidak benar. (Saidi, 2015)
Pseudo informasi kebencanaan sering pula bermunculan di  dunia  maya, khususnya diantara para pengguna  sosial  media,  mulai dari Blackberry
Messenger,
Whatsapp,  Path,  Instagram, Twitter  dan  Facebook.    Dalam kasus  jatuhnya  pesawat  AirAsia QZ  8501  jurusan  Surabaya – Singapura  pada  28  Desember 2014 lalu, di media sosial banyak bermunculan  beragam  pseudo informasi  yang  menyesatkan yang bukan saja membingungkan petugas  penyelamat  namun  dan keluarga  korban,  namun  juga mengganggu  proses  evakuasi korban bencana tersebut.
(Kompas.com, 18 Januari 2015)
Contoh yang paling sederhana  misalnya informasi mengenai  pesan  BBM  dari  salah satu Blackberry milik korban yang menyatakan  dirinya  selamat  dari kecelakaan  tersebut  dan  saat  ini berada  di  Pulau  Serutu  di gugusan  kepulauan  Belitung. Namun  setelah  dicek  ke  lokasi ternyata  tidak  ada  seorangpun korban yang selamat di pulau itu. Kemudian  informasi  foto yang dinyatakan  sebagai jenazah korban  yang  sudah  sangat memprihatinkan  dengan  anggota tubuh  yang  tidak  lengkap  yang diunggah  ke  sosial  media,  yang ternyata juga palsu.
(Kompas.com, 18 Januari 2015)

## II. Masyarakat Informasi
Information  society  atau masyarakat  Informasi  adalah sebuah  istilah  yang  digunakan untuk  mendeskripsikan  sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan  informasi  dan teknologi  komunikasi  baru (new
information and  communication technologies  (ICT’s). (Rogers,
1986) Dalam masyarakat informasi orang akan
mendapatkan  keuntungan  yang penuh  dari  teknologi  baru  dalam segala  aspek  kehidupan:  Di tempat  kerja,  di  rumah  dan tempat  bermain.  Contoh  dari ICT’s adalah:
ATM untuk penarikan  tunai  dan  pelayan perbankan lainnya, telepon genggam (handphone),  teletext television,  faxes  dan  pelayan informasi seperti juga internet, e- mail,  mailinglist,  serta  komunitas maya (virtual community) lainnya. (Naisbitt, 2001)
Pengertian lain dari information society atau masyarakat  informasi  adalah suatu keadaan masyarakat
dimana  produksi,  distribusi  dan manipulasi suatu informasi
menjadi  kegiatan  utama.  Jadi dapat dikatakan bahwa pengolahan  informasi  adalah  inti dari kegiatan
masyarakat.
(Rogers, 1986).
Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2014
Teknologi baru ini memiliki implikasi untuk segala aspek dari masyarakat  dan  ekonomi  kita, teknologi  mengubah  cara  kita melakukan bisnis, bagaimana kita belajar, bagaimana kita menggunakan  waktu  luang  kita. Ini  juga  berarti  tantangan  yang penting bagi pemerintah:
 Hukum kita perlu diperbaharui dalam  hal  untuk  mendukung transaksi elektronik.
 Masyarakat  kita  perlu  untuk dididik  mengenai  teknologi yang baru.
 Bisnis  harus  online  jika mereka ingin menjadi sukses.
 Pelayanan  pemerintah  harus tersedia secara  elektronik. (Bainbridge, 1993)
Masyarakat Informasi menghadapkan kita pada tantangan-tantangan  baru  dan kesempatan
perkembangan- perkembangan  menuju  seluruh area  dari  masyarakat.  Dampak dari  teknologi  informasi  dan komunikasi telah menjadi sebuah sefinisi sementara yang kuat, dan ini  menstransformasi  aktivitas
ekonomi  dan  sosial.  Kunci  yang penting  dari  jaringan  teknologi dalam  masyarakat  informasi adalah  teknologi  membantu  kita untuk  membuat  koneksi-koneksi baru.  Koneksi-koneksi  dimana tantangan  tradisional  menerima apa yang mungkin, dan ketika hal tersebut menjadi mungkin. Perkembangan masyarakat informasi  telah  menjadi  bagian penting untuk masyarakat informasi  sebagai  ekonomi  kecil yang terbuka di dalam pengembangan jaringan ekonomi global,  dimana
pengetahuan berbasis  pada  inovasi  yang menjadi  kunci  sumber  dari penopang  keuntungan  yang kompetitif. (Naisbitt, 2001)
Information and
communication
technologies (ICT)  adalah  penting  untuk terwujudnya  lingkungan  ekonomi global  yang  berpengetahuan dan oleh karenanya memainkan peran  yang  penting  dalam mempromosikan  pembangunan yang berkelanjutan dan menghapus kemiskinan. (Naisbitt, 2001)
Potensi ICT untuk memberdayakan masyarakat
sangat  besar.  Hal  ini  terutama dalam  kasus  untuk  orang  cacat, wanita,  generasi  muda  dan pribumi.  ICT  dapat  membantu membangun kapasitas dan keterampilan  untuk  menciptakan peluang kerja yang lebih banyak,
membantu  usaha  kecil  dan menengah,  dan  meningkatkan partisipasi serta menginformasikan pembuat
keputusan  pada  setiap  level melalui  peningkatan  pendidikan dan  latihan,  khususnya  bila disertai  dengan  penghormatan sepenuhnya terhadap keanekaan bahasa  dan  budaya. (Giandita, 2010)
Inovasi  teknologi  dapat menyokong  secara  nyata  untuk memberikan  akses  yang  lebih baik  kepada  layanan  kesehatan, pendidikan, informasi dan pengetahuan,  sebagaimana  juga menawarkan variasi sarana yang lebih  luas  dimana  masyarakat dapat  berkomunikasi,  sehingga mendukung promosi pemahaman yang  luas  dan  peningkatan
kualitas  kehidupan  warga  dunia.
(Giandita, 2010)
Salah satu ciri masyarakat informasi  adalah  adanya  level intensitas  informasi  yang  tinggi (kebutuhan informasi yang tinggi) dalam  kehidupan  masyarakatnya sehari – hari  pada  organisasi – organisasi  yang  ada,  dan tempat– tempat  kerja.  Kemudian juga  maraknya  penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan  sosial,  pengajaran  dan bisnis,  serta  kegiatan– kegiatan lainnya  melalui  kemampuan pertukaran  data  digital  yang cepat  dalam  jarak  yang  jauh. (Rogers, 1986)
Perkembangan  peradaban manusia  terasa  begitu  cepatnya, kita tentunya mengenal masyarakat  primitif,  pada  era  itu seseorang  untuk  mendapatkan suatu  barang  harus  ditukar dengan  barang  lagi  (barter), kemudian meningkat
ke masyarakat  agraris,  kemudian masyarakat industri. Dari masyarakat  indusri  loncat  ke masyarakat informasi (era informasi).  Mengapa  dikatakan
Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2014
loncat ke masyarakat informasi ?
karena  kita  baru  memulai melangkah ke masyarakat industri,  era  informasi  sudah datang. Dengan era informasi ini, semuanya  menjadi  serba  yaitu serba  murah,  cepat,  tepat,  dan akurat. Namun disamping itu ada sisi  negatifnya,  tergantung  kita mau kemana melangkah. Contoh dengan era informasi ini seorang auditor
dapat melakukan supervisi  audit  ditempat  yang berbeda,  melakukan  transaksi bisnis  melalui  internet  (e- commerce).  Dan  bisa  juga menyerap informasi budaya yang jelek,  yang  dapat  merubah perilaku  dan  etika  seseorang. Oleh  karena  itu  diperlukan  sikap arif dalam menyikapi era informasi  ini,  kita  tidak  boleh terjebak  perdebatan  dampak positif  dan  negatifnya  era  ini, yang  akhirnya  mandeg  dan  tidak berubah. Yang harus kita bangun adalah  kemauan  untuk  merubah diri.

## III. Pseudo Informasi
Pseudo  menurut  Collins (2003) berarti semu, palsu, pura- pura,  tiruan,  tidak  nyata,  atau tidak  benar.  Pseudo  informasi adalah suatu istilah yang digunakan untuk  merujuk  pada suatu  informasi  yang  dapat diterima  secara  logika  namun sebenarnya  bukan  merupakan informasi  yang  benar.  Informasi ini  tidak  valid  dan  memiliki banyak  kekurangan,  tidak  bisa dipertanggungjawabkan dan cenderung  meragukan.  Dengan kata  lain bisa  disebut  juga sebagai  informasi  semu  atau palsu. (Moran, 1978)
Informasi  semu  ini  bisa berupa  macam-macam,  apakah itu  berupa  isu,  kabar  burung, hoax dan  lain-lain.  Pada  masa dahulu  mungkin  informasi  semu ini  bisa  dianggap  sebagai kebenaran. Namun setelah ditemukan  banyak  keraguan  di dalamnya,  maka  nampaklah bahwa  informasi  tersebut  tidak benar.  Bagaimana  membedakan antara  informasi  dan  Pseudo informasi cukup sulit sebelum kita
Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2014
menelaah  informasi  itu  lebih lanjut. (Saidi, 2015)
Pada era internet ini sudah selayaknya  kita  mewaspadai berkembangnya pseudo informasi. Namun sebaliknya kita juga  harus  tetap  hati-hati  karena menyatakan  suatu  informasi sebagai  pseudo  informasi  dan menolaknya mentah-mentah mengandung  resiko  tersendiri apabila ternyata informasi tersebut  benar.  Karena  itu penting  untuk  mewaspadai  agar kita  tidak  cepat  menilai  suatu informasi.
Sebaiknya kita memahami  logika  dari  informasi yang  kita  terima.  Dengan mengerti  secara  mendalam  kita bisa  waspada  dan  tetap  kritis namun tidak melakukan penolakan  tanpa  dasar.  Karena itu  sikap  terbuka  dan  kritis tetaplah penting. (Saidi, 2015)

## IV. Manajemen Bencana
Bencana  adalah  suatu
gangguan
serius terhadap keberfungsian  suatu  masyarakat sehingga  menyebabkan  kerugian yang  meluas  pada  kehidupan
manusia maupun  dari  segi
materi, ekonomi, atau lingkungan dan melampaui batas kemampuan  masyarakat  yang bersangkutan  untuk  mengatasi dengan  menggunakan  sumber daya mereka sendiri. (Damayanti, 2011)
Manajemen bencana mempunyai tujuan untuk mengurangi,  atau mencegah, kerugian karena bencana, menjamin  terlaksananya  bantuan yang  segera  dan  memadai terhadap  korban  bencana,  dan mencapai  pemulihan  yang  cepat dan  efektif.  Dengan  demikian, siklus manajemen bencana memberikan
gambaran bagaimana  rencana  dibuat  untuk mengurangi  atau  mencegah kerugian karena bencana, bagaimana  reaksi  dilakukan selama  dan  segera  setelah bencana berlangsung dan bagaimana langkah-langkah diambil  untuk  pemulihan  setelah bencana terjadi. (Harijono, 2011) Secara garis besar
terdapat  empat  fase manajemen bencana.    Yang  pertama  adalah
Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2014
Fase  Mitigasi,  yaitu upaya memperkecil  dampak  negative bencana. Misalnya dengan memberlakukan  sistem zonasi dan pengaturan bangunan (building codes), analisis kerentanan; pembelajaran publik. Fase kedua adalah Fase Preparadness, maksudnya merencanakan bagaimana menaggapi  bencana,  dengan merencanakan kesiagaan, latihan keadaan
darurat, system peringatan.  Fase  ketiga  adalah Fase Respon,  dimana  dilakukan upaya  memperkecil  kerusakan yang  disebabkan  oleh  bencana dengan melakukan pencarian dan  pertolongan serta tindakan darurat. Sedangkan  fase  terakhir adalah Fase  Recovery,  dengan cara mengembalikan  masyarakat ke  kondisi  normal. Misalnya memberikan perumahan sementara,  bantuan  keuangan; perawatan  kesehatan. (Saptono, 2011)
Keempat  fase  manajemen bencana  tersebut  tidak  harus selalu  ada,  atau  tidak  secara terpisah,  atau  tidak  harus
dilaksanakan  dengan  urutan seperrti  tersebut  diatas.  Fase- fase  sering  saling  overlap  dan lama berlangsungnya setiap fase tergantung  pada  kehebatan  atau besarnya kerusakan yang disebabkan  oleh  bencana  itu. Dengan  demikian,  berkaitan dengan  penetuan  tindakan  di dalam  setiap  fase  itu,  kita  perlu memahami  karakteristik  dari setiap bencana  yang  mungkin terjadi. (Saptono, 2011)

## V.
Sistem Informasi

## Kebencanaan
Sistem Informasi Kebencanaan merupakan sebuah sistem  paduan  antara  prosedur, sumber daya manusia, data  dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan  dan  menganalisis informasi  kebencanaan  yang ditujukan untuk mendukung
proses
penanggulangan
bencana,  baik  pada  tahap  pra bencana, saat terjadinya bencana (tanggap  darurat)  maupun  pasca terjadinya  bencana.  Informasi
kebencanaan
disebarluaskan secara berjenjang sesuai dengan urgensi  dan  tingkat  kebutuhan khalayak  potensialnya.  Informasi kebencanaan  meliputi  potensi dan  zona  bencana,  penanganan korban bencana, distribusi logistik, mobilisasi dan koordinasi relawan, serta pengelolaan kerjasama dan partisipasi masyarakat luas dalam menanggapi bencana. (Nasarudin, 2010) Tujuan pokok  dari  sistem informasi  kebencanaan  adalah melakukan diseminasi atau melalui mekanisme penyebarluasan pengetahuan dan informasi kebencanaan dalam rangkaian proses penanggulangan  bencana  yang dilakukan  secara  berjenjang sesuai  dengan  urgensi  dan tingkat kebutuhan khalayak potensialnya. Proses ini dilaksanakan  secara  terencana dan  sistematis  melalui  berbagai media  dan  metoda  komunikasi.
Tujuannya  adalah  memastikan bahwa pengetahuan dan informasi  kebencanaan  tersebut
akan  mudah  diakses  sesuai dengan  urgensi  dan  tingkat kebutuhan khalayak potensialnya dan  memiliki  daya  guna  dalam menciptakan
perubahan, pengambilan  keputusan  serta pengambilan  tindakan  segera terkait dengan proses penanggulangan bencana. (Nasarudin, 2011) Pengelolaan informasi kebencanaan  yang dilaksanakan oleh  Disasters  Information  Center secara  umum  akan  melayani    4 (empat) kelompok khalayak sasaran, yaitu Pemerintah Daerah (Dalam kerangka sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam proses penanggulangan bencana), Korban  Bencana  (Masyarakat sekitar  lokasi  bencana  yang secara  langsung  maupun  tidak langsung terkena dampak bencana),  Media  Massa  (Elemen penghubung distribusi informasi ke masyarakat umum), dan Masyarakat Umum (Setiap individu yang secara asasi berhak memperoleh informasi publik
sekaligus  memiliki  hak  dan
Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2014
kewajiban  berpartisipasi  dalam proses penanggulangan bencana). (Nasarudin, 2011)
Berdasarkan  teori  dan konsep  manajemen  bencana (disasters  management)  yang meliputi beberapa tahapan, yaitu: tahap  tanggap  darurat  (response phase),  tahap  rekonstruksi  dan rehabilitasi,  tahap  preventif  dan mitigasi, dan tahap kesiapsiagaan  (preparedness); maka  upaya  penanggulangan bencana  harus  didukung  oleh suatu  sistem  informasi  yang memadai.  Sistem  ini  diharapkan mampu  untuk:  (1)  meningkatkan kemampuan perencanaan penanggulangan  bencana  bagi semua mekanisme
penanngulangan  bencana,  baik pada  tingkat  pusat  maupun daerah  pada  semua  tahapan penanggulangan  bencana;  (2) mendukung pelaksanaan pelaporan  kejadian  bencana secara cepat dan tepat, termasuk di dalamnya  proses  pemantauan dan  perkembangan  kejadian bencana;  dan  (3)  memberikan informasi  secara  lengkap  dan
aktual kepada semua pihak yang terkait dengan unsur-unsur penanggulangan bencana baik di
Indonesia  maupun  negara  asing melalui  fasilitas  jaringan global. (Wattegama, 2007)
Penanganan
sistem
informasi  kebencanaan  perlu mendapatkan  perhatian  yang besar  dan  pengelolaan  secara profesional.  Hal  ini  didasari  oleh alasan  bahwa:  (1)  Pengumpulan data  menghabiskan  biaya  yang sangat  besar;  (2)  Berbagai perencanaan/managemen bencana  menuntut  tersedianya data dan informasi secara cepat, akurat,  dan  terintegrasi;  dan  (3)
Basisdata digital memiliki kelebihan dalam hal
penyimpanan, pemrosesan, analisa,  dan  pemutakhiran.  Data kebencanaan  yang  mempunyai rujukan  spasial  dan  temporal memerlukan sebuah sistem untuk pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaannya. Sistem Informasi Bencana yang berbasis GIS  sebagai  suatu  sistem komputerisasi  dengan  empat kemampuan  untuk  menangani
Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2014
data  bereferensi  geografis,  yaitu: pemasukan,  pengelolaan  atau manajemen  data  (penyimpanan dan pengaktifan kembali),
manipulasi  dan  analisis,  serta keluaran;  sangatlah  tepat  untuk diterapkan.  Sekarang  ini,  GIS juga sudah dapat diimplementasikan sedemikian rupa  sehingga  dapat  bertindak sebagai  map-server  yang  siap melayani permintaan (query) dari user  melalui  jaringan  lokal (intranet) maupun jaringan internet  (web-based).  Pekerjaan tidak  lagi  terbebankan  pada  satu sistem komputer dengan mengoptimalkan  peran  clients dan server. (Wattegama, 2007) Sebagai  suatu  sistem, Sistem Informasi Bencana terintegrasi  dengan  jaringan komputer  lain  dan  disusun  oleh komponen-komponen pembentuk:
(1) komponen perangkat keras, meliputi: server,
PC  user,  digitizer,  peralatan pendukung jaringan; (2) komponen sistem operasi
berupa:  WinNT,  Linux,  atau UNIX;  (3)  komponen  perangkat
lunak  pengolah  data  spasial, misalnya:
ArcInfo, ArcView, MapInfo,  AutoCAD  Map,  atau yang terintegrasi dengan
pengolah  citra,  seperti:  ILWIS,
ERMapper,  ENVI,  ERDAS;  (4)
komponen perangkat lunak pengolah  data  atribut,  misalnya: dBase,  Access,  SQL,  Oracle;  (5) komponen  basisdata  yang  terdiri dari  tabel-tabel  berikut  relasi antar  tabel;  (6)  komponen perangkat lunak pendukung internet  mapping;  (7)  organisasi pengelola; (8) komponen
pengguna  sistem  yang  dapat dibagi  ke  dalam  beberapa kelompok, yaitu: database
administrator  sebagai  pengendali sistem,  application  programmer,
dan pengguna; dan (9)
operasionalisasi  sistem. (Nappi et.al., 2008)
Sebagian  besar  aktivitas dititikberatkan  pada  identifikasi pengorganisasian  data  spasial kebencanaan  yang  sudah  ada beserta  analisis  kebutuhan  di masa  mendatang.  Selain  itu  juga dilakukan  evaluasi  kelayakan berupa estimasi biaya dan potensi
Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2014
keuntungan  yang  bakal  diperoleh. Selanjutnya  dipersiapkan secara detil rencana implementasi,
rancangan sistem, dan rancangan basisdata  yang  akan  dibangun. Rencana  implementasi  berisi deskripsi tugas, alokasi
sumberdaya,  identifikasi  rencana hasil  akhir,  dan  time  schedule. Perancangan  sistem  menyangkut pemilihan  perangkat  keras  dan lunak.  Perancangan  basisdata tabuler  menggunakan  model  ER (entity  relationship). (Nappi  et.al., 2008)
Selanjutnya dilakukan terhadap  sistem  melalui akuisisi sistem, akuisisi basisdata, pengorganisasian
sistem, persiapan  prosedur  operasi,  dan persiapan  lokasi.  Melalui  akuisisi sistem  diharapkan  dapat  dipilih perangkat  keras  dan  lunak pendukung Sistem  Informasi Bencana yang  paling  efektif dengan biaya serendah mungkin. Pada  pengorganisasian  sistem, kendala  yang  seringkali  dihadapi adalah kebutuhan personel pendukung  dan  skill.  Berkaitan dengan  hal  ini sudah dilakukan
sosialisasi  dan  pelatihan  bagi para  manager/staff  Satkorlak
Penanggulangan Bencana. Persiapan prosedur operasi menyangkut  penentuan  prosedur manajemen sistem, seperti: operasi  harian,  pemeliharaan peralatan,  serta  pengalokasian wewenang penggunaan perangkat sistem dan akses data. (Nappi et.al., 2008)
Setelah  sistem  dianggap siap dilakukan instalasi sistem dan pembuatan  pilot  project.  Instalasi sistem  mencakup  pemasangan dan pengujian sistem, baik secara terpisah maupun terhubung dalam jaringan internet.
Proyek percontohan  perlu  diujicobakan pada  lembaga  pusat  Bakornas PBP dan beberapa
Satlak/Satkorlak.
Pada  setiap periode  tertentu,  keberadaan sistem  sebaiknya  ditinjau  kembali untuk  memonitor  relevansinya. Jika  hasil  review  menunjukkan adanya  pergeseran  sistem  dari tujuan  semula,  maka  diperlukan perbaikan  dan  atau  perluasan sistem (system expansion). (Nappi et.al., 2008).
Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2014
Setelah  sistem  siam  maka dilakukan akuisisi basisdata dengan cara melakukan pengkonversian data spasial (peta)
dan  data  atribut  kebencanaan yang masih berupa data analog ke dalam  format  digital.  Data  atribut kebencanaan  diklasifikasi,  diolah, dan  diotomasi  dengan  pemberian identitas  (ID)  menggunakan  SQL. Selanjutnya dilakukan pengintegrasian  data  atribut  ke dalam peta digital dengan bantuan perangkat  lunak  pengolah  data spasial  yang  mempunyai  fasilitas pertukaran  data  secara  dinamis melalui  container  OLE  maupun driver  ODBC,  misalnya  ArcView, AutoCAD  Map,  atau  MapInfo. (Nappi et.al., 2008)
Dari  subsistem ini  akan dihasilkan keluaran yang menampilkan  atau  menghasilkan produk  akhir  basisdata,  seperti: tabel,  grafik,  peta,  dan lain-lain. Sesuai  dengan  rencana  semula
bahwa keluaran basisdata kebencanaan ini akan dipublikasikan  secara  luas  di internet  melalui media  sosial sehingga  dapat  diakses  melalui
berbagai perangkat yang memiliki akses internet seperti smartphone yang berbasis Android, Blackberry, iOS, maupun  Windows,  sehingga segala informasi penting kebencanaan  dapat  diakses secara realtime dan memudahkan proses penanggulangan  bencana  yang tengah  berjalan. (Nappi  et.al., 2008) VI. Menghindari Pseudo Informasi Melalui Sistem

## Informasi Kebencanaan
Pada saat terjadi bencana, di  media  sosial  banyak  beredar beragam  pseudo  informasi  yang menyesatkan,  dan  biasanya diiringi  dengan  himbauan  untuk menyebarluaskannya (surat berantai).  Sebetulnya  pseudo informasi  hanya  memanfaatkan sisi  psikologis  dari  pemakai internet, misalnya menakut-nakuti ancaman  tertentu  atau  memberi janji/harapan  hadiah  tertentu  jika informasi  itu  dikirim  sebanyak- banyaknya  ke  kontak  yang dimiliki. Bahkan beberapa pseudo
Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2014
informasi  mencantumkan  ayat- ayat  dari  kitab  suci  atau  dengan yang kata-kata  bijaksana  dan berkesan,  namun  juga  disertai ancaman apabila tidak menyebarluaskannya.  Ciri  khas dari  informasi  seperti  ini  adalah adanya himbauan
untuk memforward  berita  itu  sebanyak- banyaknya.  Untuk  memperkuat legitimasinya,  dia  akhir  pesan,  si pengirim  mengaku  berasal  dari badan  resmi  negara  atau perusahaan  bonafid  tertentu. (Saidi, 2015)
Di  negara-negara  maju fenomena  seperti  ini  sudah lumrah terjadi dan para pengguna media  sosial  sudah  terbiasa untuk  mengabaikannya.  Namun di  Indonesia  yang  penduduknya memiliki tingkat literasi yang lebih
rendah, seringkali pseudo informasi dianggap sebagai kebenaran,  karena  takut  dengan ancamannya  atau  menginginkan imbalan tertentu. (Saidi, 2015) Untuk menghindari maraknya pseudo informasi dalam situasi darurat kebencanaan diperlukan beberapa langkah-langkah strategis yang menuntut kerjasama  semua  pihak  yang berkepentingan. Sistem informasi kebencanaan yang telah menggunakan  teknologi  internet harus dapat mengantisipasi timbulnya kesimpangsiuran informasi  kebencanaan  yang diakibatkan oleh maraknya
pseudo informasi yang beredar di masyarakat melalui media sosial. (Adrianus, 2007) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan SAR Nasional (Basarnas)  di  tingkat  Pusat maupun Daerah dapat membentuk semacam Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana  yang  memiliki  seorang juru  bicara  yang  berfungsi sebagai Public Relation terhadap semua informasi mengenai bencana yang terjadi. Jadi selain Juru  Bicara,  anggota  tim  lainnya tidak berhak untuk mengeluarkan keterangan apapun kepada masyarakat  .  Arus  informasi mengalir  melalui  satu  pintu  saja, sehingga  tidak  menimbulkan
kesimpangsiuran yang diakibatkan oleh pernyataan yang berbeda  diantara  para  pejabat yang berwenang. (BNPB, 2015)
Dalam  kasus  kecelakaan pesawat  AirAsia  QZ8501,  fungsi Public  Relations  ini  masih  belum berjalan  dengan  baik.  Setiap pejabat  berwenang  nampaknya berusaha menunjukkan kinerjanya melalui berbagai informasi  dan  pernyataan  yang terkadang  bertentangan  satu sama  lain,  sehingga  masyarakat dibuat kebingungan. Sudah semestinya informasi
kebencanaan  hanya  keluar  dari satu  pintu  saja  yaitu  juru  bicara Tim Koordinator Penanggulangan Bencana  yang  saat  ini  dipegang langsung  oleh  Kepala  Basarnas. (Kompas Cetak, 18 Januari 2015)

## VII. Penutup
Apabila
dibandingkan
dengan  negara-negara  lain  yang telah  maju,  Indonesia  masih memiliki
kekurangan dalam Sistem  Informasi  Kebencanaan yang  dimilikinya. Selain  kendala
alam  berupa  wilayah  kepulauan Nusantara  yang  demikian  luas, sumber  daya  manusia  yang tersedia  pun  masih  kurang memadai  untuk  menghadapi berbagai macam bencana dengan  skala  menengah  hingga besar.  Hal  ini  nampak  dalam peristiwa kecelakaan  pesawat Air Asia QZ 8501, dimana masih terjadi  kesimpangsiuran  data kebencanaan  khususnya  pada tahap  awal  proses  evakuasi korban.  Kondisi  tersebut  juga diperburuk dengan begitu maraknya pseudo informasi yang cenderung membingungkan bahkan  menyesatkan  mengenai bencana tersebut, karena beberapa  diantaranya  terlanjur dipercaya sebagai kebenaran. Sudah waktunya Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana  membangun  Sistem
Informasi  Kebencanaan  yang tangguh  dan  terintegrasi  secara online  melalui  fasilitas  internet. Pemanfaatan  website  dan  media sosial  juga  akan  meminimalisir timbulnya  pseudo  informasi  yang
Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2014
disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Dapat  dijadikan  contoh bagaimana  Jepang  mengelola Sistem  Informasi  Kebencanaan pada  saat  terjadi  bencana Tsunami  di  Fukushima  pada tahun  2011.  Meskipun  jumlah korban  sangat  besar,  yaitu  28 ribu  jiwa  tewas  dan  hilang, namun tidak ada kesimpangsiuran  informasi  yang terjadi,  tidak  ada  tayangan jenazah  korban  di  media,  dan tidak ada ketergantungan terhadap  bantuan  pihak  asing dalam memulihkan kembali infrastruktur  pasca  bencana. Dengan  peran  serta  semua pihak, semoga untuk ke
depannya
Sistem Informasi
Kebencanaan  Nasional  dapat semakin lebih baik lagi.
Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2014

## Daftar Pustaka
Adrianus.  2007.  Pelaksanaan  Civic  Mission  Dalam  Penanggulangan Bencana  Alam  Dan Implikasinya  Terhadap  Ketahanan  Wilayah. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB).  2008.  Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Penanggulanangan Bencana.
Bainbridge,  David  I.  1993.  Komputer  dan  Hukum  (alih  bahasa oleh  Drs. Prasadi T. Susmaatmadja ), Jakarta : Sinar Grafika.
Damayanti, Doty. 2011. Manajemen Bencana Mendorong Mitigasi Berbasis Risiko  dalam  Bencana  Mengancam  Indonesia.  Ed.  Irwan  Suhanda. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
Ecip, S. Sinansari. 2002. Rusuh Poso Rujuk Malino. Jakarta: Cahaya Timur.
Gianditta,  2010.  Aplikasi  dan  Potensi  TIK  dalam  Pendidikan.  Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
Harijono,  Try.  2011.  Mitigasi  Bencana  Tenaga  Terlatih  Diabaikan  dalam Bencana  Mengancam  Indonesia.  Ed.  Irwan  Suhanda.  Jakarta  : Penerbit Buku Kompas.
Moran,  Terence  P.  1978.  Propaganda  as  Pseudocommunications.  New York: New York University.
Moran,  Terence  P.  2010.  Introduction  to  the  History  of  Communication: Evolutions & Revolutions. New York: Peter Lang Publishing, Inc.
Naisbitt,  John,    Nana  Naisbitt,  Douglas  Philips.  2001.  High  Tech  and  High Touch: Technology and Our Search for Meaning (Pencarian Makna di Tengah  Perkembangan  Pesat  Teknologi).  Bandung:  Mizan  Media Utama.
Nappi R, Alessio G, Bronzino G, Terranova C, Vilardo G, 2008. Contribution of the SISCam Web-based GIS to the Seismotectonic Study of Campania (Southern Apennines) Springer.
Nasaruddin, K. Munadi, M. Dirhamsyah, 2010. Design of Disaster Risk Management Information System in Aceh Province. Prosiding AIWEST-DR 2010.
Nasaruddin, K. Munadi, M. Dirhamsyah, D. Yuliansyah, 2011, A Web-based Geographic  Information  System  for  Aceh  Natural  Hazards.  Jurnal Telkomnika Vol.9, No. 1.
Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2014
Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Rogers,  Everett  M.  1986.  Communication  Technology- The  New Media in Society, The Free Press. New York: Macmillan, Inc.
Saidi, Acep Iwan. 2015. Tubuh Digital, Tradisi Lisan Tersier. Jakarta:
Kompas Cetak.
Saptono,  Hariadi.  2011.  Mitigasi  Bencana  Memperkuat  “Jembatan” Maridjan – Surono  dalam  Bencana  Mengancam  Indonesia. Ed. Irwan Suhanda. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Wattegama,  C.  2007.  ICT  for  Disaster  Management.  Asia-Pacific Development Information Programme.

## Surat Kabar:
Kompas Cetak, 18 Januari 2015
Kompas Cetak, 02 Januari 2015

## Media Online:
Detik.com Kompas.com Okezone.com Republika.co.id Tempo.co Vivanews.co.id