## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN POS LINTAS BATAS (PLB) DI DESA SUNGAI KELIK KECAMATAN KETUNGAU HULU KABUPATEN SINTANG

## Nikodimus
FakultasIlmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, nangabayan@gmail.com
Abstract: Development of border areas is the main program carried out by the government to open access in border areas. Currently, the government is very focused on developing border areas, one of which is by opening border crossing posts between countries. The development of this cross-border post is carried out so  that  it  can  have  an  impact  on  countries,  regions  and  villages  that  have  coordinate  points  in  the construction of the Cross-Border Post itself. The construction of the National Border Post in Sungai Kelik Village is  the  hope  and dream of the  people  in  Sungai  Kelik  Village.  Moving on  from  this  problem, the author conducted research regarding Community Participation in the Construction of Cross-Border Posts in Sungai Kelik Village, Ketungau Hulu District, Sintang Regency. The aim of this research is to analyze and describe community participation in the construction of a cross-border post in Sungai Kelik Village. The results  of this  research are  related  to Community Participation in the  Construction of the National Cross-Border  Post  in  Sungai  Kelik  Village.  The  local  community  fully  supports  the  construction  of  the Cross-Border Post because they hope it can provide benefits, especially in terms of improving the economy and various access  to development that can be directly felt by the  community, such as availability. road infrastructure and communication access. Some of the community's hopes are related to the existence of a Cross-Border Post in Sungai Kelik Village, when it operates in the future, it can utilize local community resources to be employed at the Cross-Border Post
Keywords: Participation; Development
Abstak: Pembangunan  kawasan  perbatasan  merupakan  program  utama  yang  di  lakukan pemerintah  dalam  membuka  akses  yang  ada  di  wilayah  perbatasan.  Pada  saat  ini  pemerintah sangat fokus dalam membangun daerah perbatasan, salah satunya dengan membuka Pos Lintas batas  antar  negara.  Oembangunan  pos  lintas  batas  negara  ini  di  lakukan  supaya  bisa memberikan dampak kepada negara dan wilayah serta desa yang memiliki titik kordinat dalam pembangunan Pos Lintas Batas Negara itu sendiri.Pembangunan Pos Lintas Batas Negara yang ada  di  Desa  Sungai  Kelik  merupakan  harapan  dan  dambaan  masyarakat  yang  ada  di  Desa Sungai  Kelik.  Beranjak  dari  permasalah  tersebut  maka  penulis  melakukan  penelitian  tertakit dengan  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembangunan  Pos  Lintas  Batas  Negara  di  Desa  Sungai Kelik Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang. Tujuna penelitian ini untuk menganalisis serta  mendeskripsikan  terkait  dengan  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembangunan  Pos  Lintas Batas  Negara  di  Desa  Sungai  Kelik.  Hasil  dari  penelitian  ini  yang  terkait  dengan  Partisipasi Masyarakat  dalam  Pembangunan  Pos  Lintas  Batas  Negara  di  Desa  Sungai  Kelik  Masyarakat setempat  mendukung  sepenuhnya,  pembangunan  Pos  Lintas  Batas  karena  berharap  dapat memberikan  manfaat  terutama  dalam  hal  meningkatkan  ekonomi  dan  berbagai  akses pembangunan  yang  secara  langsung  dapat  dirasakan  masyarakat  seperti  ketersediaan infrastrutur jalan dan akses komunikasi. Bebrapa harapan masyarakat terkait dengan adanya Pos
Lintas  Batas  di  Desa  Sungai  Kelik,  ketika  kedepan  beroprasi  bahwa  bisa  memperdayakan Sumber Daya Masyarakat setempat untk bisa di Perkerjakan di Pos Lintas Batas tersebut.
Kata Kunci : Partisipasi; Pembangunan,

## PENDAHULUAN
Pembangunan  Pos  Lintas  Batas (PLB) merupakan tantangan bagi pemerintah  dalam  membangun  daerah perbatasan.  Sesuai  dengan  program pemerintah  pusat  yang  membangun indosesia  dari  pingiran,  maka  program pembangunan  yang  ada  di  Daerah perbatasan dipandang perlu untuk meningkatkan  drajat  hidup  masyarakat yang  tinggal  di  wilayah  perbatasan Malaysia  Indonesia.  Pada  saat  ini pemerintah  sangat  focus  untuk  mebangun daerah  perbnatasan,  yang  mana  daerah perbatasan  merupakan  garda  terdepan Negara,  serta  menjadi  perbandingan  bagi Negara tetanga dalam masalah pembangunan  yang  ada  di  perbatasan. Salah satu program pemerintah yang ada di perbatasan yaitu pembangunan Pos Lintas Batas (PLB).
Dengan  dikeluarkannya  intruksi presiden  nomor  1  tahun  2019  tentang percepatan  pembangunan  pos  lintas  batas di  daerah  perbatasan  Malaysia  Indonesia yang  ada  di  Kalimantan  Barat.  Perbatasan suatu  negara  memiliki  peranan  penting dalam penetapan batas wilayah kedaulatan,  pemanfaatan  sumber  daya alam,  menjaga  keamanan  dan  keutuhan wilayah.  Penentuan  perbatasan  negara dalam  banyak  hal  ditentukan  oleh  proses historis,  politik,  hukum  nasional  dan internasional  (Elisabeth,  2016).  Adapun wilayah daratan Indonesia sendiri berbatasan dengan 3 (tiga) negara di 3 (tiga) pulau  dan  4  (empat)  provinsi,  yaitu: Kalimantan  Barat  dan  Kalimantan  Timur
berbatasan  darat  dengan  Malaysia  di negara  bagian  Serawak  dan  Sabah sepanjang 2004 km (Abubakar, 2006).
Pengelolaan  kawasan  perbatasan di  Indonesia  selama  ini  dihadapkan pada  ua  isu  strategis,  yaitu  isu pengelolaan  batas  wilayah  negara  dan isu  pengelolaan  kawasan  perbatasan. Belum optimalnya pengembangan, pemanfaatan potensi dan kurang tersedianya  sarana/prasarana  dasar  di kawasan perbatasan, merupakan permasalahan  umum  yang  terjadi  dan dihadapi  hampir  di  semua  kawasan perbatasan  wilayah  negara  Indonesia (Evaluasi  dan  Pengawasan  Pengelolaan Perbatasan  Negara,  2015).  Hal  tersebut menyebabkan kawasan perbatasan senantiasa  tertinggal  dan  terisolir, tingkat  kesejahteraan  masyarakatnya yang  rendah  dan  aksesibilitas  yang kurang, terutama akses kawasan perbatasan  dengan  pusat  pemerintahan, pusat-pusat  pelayanan  publik,  atau wilayah  lain  yang  relatif  lebih  maju.  di pihak lain, wilayah perbatasan Malaysia sudah dilakukan perbaikan infrastruktur kebudayaan, rekreasi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sehingga perekonomian  pun  menggeliat  dan mampu  meningkatkan  pendapatan  dari bidang pariwisata.
Aylin  (2015)  menyatakan  bahwa daerah  perbatasan  merupakan  wilayah yang  kawasannya  secara  geografis berbatasan  langsung  dengan  negara tetangga  dan  langsung  berhadapan dengan  negara  lain.  Wilayah  yang
dimaksud  adalah  bagian  wilayah provinsi,  kabupaten  atau  kota  yang langsung  bersinggungan  dengan  garis batas  negara  (atau  wilayah  negara tetangga).
Dalam rencana induk pengelolaan perbatasan
negara (Bappenas)  perbatasan  didefinisikan sebagai wilayah hukum negara kesatuan republik  Indonesia  yang  berbatasan langsung  dengan  negara lain dan batas- batas wilayah hanya ditentukan
berdasarkan peraturan perundang- undangan.
Prud'homme  (2005)  menyatakan  bahwa infrastruktur  memainkan  peranan  penting dalam  pengembangan  kawasan  perbatasan. Keberadaan  infrastruktur  menyediakan konektivitas dan aksesibilitas yang merupakan bagian signifikan dalam pembangunan daerah
perbatasan.
Kehadiran infrastruktur  yang  memadai dapat  menunjang  berbagai  bentuk  aktifitas masyarakat  dan  aparat  pemerintahan,
sekaligus membantu mengembangkan aktifitas  dan  hubungan  lintas  batas  dan lintas negara.
Dalam  hal  pembangunan  Pos Lintas Batas yang berada di Desa Sungai Kelik  Kecamatan  Ketungau  Hulu Kabupaten Sintang, Pran Sera Masyarakat  sangat  di  perlukan  untuk mendukung semua program
pembangunan  yang  dilaksanakan  atau deprogramkan  oleh  pemerintah.  Peran serta masyarakat memiliki factor penting,  hal  ini  dikarenakan  daerah tersebut  merupakan  daerah  kawasan pemukiman  masyarakat  yang  di  huni oleh  masyarakat  sejak  turun  temurun. Beranjak  dari  persoalan  tersebut  maka dipandang perlu mengkaji dan menganalisis  bagaimana  Peran  Serta
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Pos Lintas Batas (PLB) di Desa Sungai Kelik Kecamtanan Ketugau Hulu  Kabupaten  Sintang.  Adapun tujuan  nya  ialah  untuk  mengetahui  dan menganalisis terkait peran serta masyarakat  dalam  Pembangunan  Pos Lintas Batas (PLB) di  Desa Sungai Kelik Kecamatan  Ketungau  Hulu  Kabupaten Siang

## METODE PENELITIAN
Metode
Penelitian ( research methods )  adalah  ilmu  yang  menjelaskan bagaimana  sebaiknya  dan  seharusnya penelitian  itu  dilaksanakan.  Sedangkan metodologi penelitian adalah bagaimana sebuah  penelitian  harus  dilakukan  agar memenuhi  kaidah-kaidah  keilmiahan ( scientifical reasoning ) Dalam  penelitian  ini  penulisan akan menggunakan penelitian deksriptif, hal  ini  karena  data  yang  dihasilkan didalam  penelitian  adalah  kata-kata yang  tertulis  atau  lisan.  Sesuai  dengan pendapat  dari  bogdan  dan  Taylor (dalam  Moleong)  yang  menyebutkan penelitian  kualitatif  menghasilkan  data deskriptif  bersumber  dari  kata-kata tertulis  atau  lisan  dan  perilaku  yang dapat  diamati  dari  orang-orang  terkait dengan masalah yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Wilayah  perbatasan  merupakan salah  satu  kawasan  yang  strategis dimana kawasan tersebut secara nasional  menyangkut  hajat  hidup  orang banyak,  baik  ditinjau  dari  sudut kepentingan  politik,  ekonomi,  sosial,
budaya,  lingkungan,  dan  pertahanan keamanan. Wilayah perbatasan meliputi wilayah perbatasan yang ada di daratan, di  lautan,  dan  di  udara  dengan  negara tetangga.  Penentuan  luas  wilayah perbatasan dilakukan dengan mempertimbangkan perwujudan fungsi- fungsi  perbatasan  negara,  yaitu  fungsi " security "  dan  fungsi  " prosperity "  dengan memperhatikan  realitas  perkembangan kondisi  lingkungan  hidup  di  daerah melalui  kajian  dan  observasi  lapangan yang  terukur.  Untuk  mengeluarkan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan  yang  tepat  diperlukan rangkaian proses pengambilan keputusan yang lengkap. Dalam pengambilan keputusan tersebut diperlukan  data  dan  informasi  yang akurat untuk mendukung proses pengkajian  dan  analisa.  Dalam  kaitan tersebut,  dalam  kebijakan  dan  strategi pengelolaan  kawasan  perbatasan  harus dapat  merespon  kondisi  yang  aktual. Oleh  karena  itu,  dalam  rangkaian kegiatan
pengelolaan kawasan
perbatasan  perlu  dilakukan  kajian tentang kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan perbatasan maupun rencana pengembangan (rencana tata ruang) kawasan perbatasan.  Implementasi  pengelolaan batas  wilayah  negara  dan  kawasan perbatasan sebagai
amanat pembangunan  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)  2005- 2025  telah  dimulai  sejak  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional  (RPJMN)  I  (2004-2009).  Untuk mendorong  percepatan  pembangunan kawasan  perbatasan,  RPJMN  II  (2010-
2014)  menempatkan  pengelolaan  batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagai  prioritas  nasiomal.  Berdasarkan Perpres  No.  5  tahun  2010  tentang RPJMN  2010-2014,  dinyatakan  bahwa sasaran-sasaran  pokok  pembangunan  5 (lima) tahun kedepan terkait pengelolaan  batas  wilayah  negara  dan kawasan  perbatasan  adalah  sebagai berikut.
1. Terwujudnya keutuhan dan kedaulatan  wilayah  negara  yang ditandai  dengan  kejelasan  dan ketegasan batas-batas wilayah negara; 2. Menurunnya kegiatan ilegal (transboundary crimes) dan terpeliharanya  lingkungan  hidup  di kawasan perbatasan;
3. Meningkatnya
kesejahteraan masyarakat  yang  ditandai  dengan menurunnya jumlah penduduk miskin  di  kecamatan  perbatasan  dan pulau kecil terluar;
4. Berfungsinya Pusat Kegiatan Strategis  Nasional  (PKSN)  sebagai pusat pelayanan kawasan perbatasan;
5. Meningkatnya kondisi perekonomian kawasan  perbatasan,  yang  ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di 38 kabupaten/kota  perbatasan  yang diprioritaskan penanganannya,
khususnya  pada  27  kabupaten perbatasan  yang  tergolong  daerah tertinggal.
Pos  Lintas  Batas  tradisional keimigrasian  mempunyai  peran  penting dan strategis dalam mendukung
pembangunan  kawasan  perbatasan, yaitu  memberikan  pelayanan  dan pengawasan terhadap lalu lintas penduduk  di  sekitar  garis  perbatasan. Menurut  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian disebutkan  bahwa  fungsi  keimigrasian di  pos  lintas  batas  dilaksanakan  oleh pejabat imigrasi.
Sejumlah arah kebijakan
pembangunan  di  kawasan  perbatasan yang berorientasi pada upaya pengurangan  kesenjangan  antarwilayah telah  dikeluarkan.  Menyadari  hal tersebut,
Pemerintah kemudian menerapkan  sejumlah  kebijakan  dalam rangka  menjaga  serta  membangun kawasan  perbatasan  sebagai  “halaman depan  bangsa”.  Di  antara  kebijakan tersebut  adalah  UU  No.  43  Tahun  2008 tentang  Wilayah  Negara  yang  di dalamnya  terkandung  amanat  untuk membentuk  Badan  Nasional  Pengelola Perbatasan (BNPP). Dalam hal ini, BNPP bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, rencana kebutuhan  anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan evaluasi serta pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Komitmen  membangun  perbatasan  juga tertuang  dalam  9  (sembilan)  Nawacita Presiden  RI  Joko  Widodo,  khususnya butir  pertama  dan  butir  ketiga.  Kedua butir  tersebut  berbunyi  menghadirkan kembali  negara  untuk  melindungi segenap  bangsa  dan  memberikan  rasa aman  pada  seluruh  warga  negara  dan membangun  Indonesia  dari  pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa  dalam  kerangka  negara  kesatuan.
Selanjutnya,  program  pembangunan kawasan  perbatasan  tertuang  dalam sejumlah  Instruksi  Presiden,  yaitu: Inpres  No.  6  Tahun  2015  tentang Percepatan  Pembangunan  7  (Tujuh)  Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana  Penunjang  di  Kawasan Perbatasan;  Inpres  No.  1  Tahun  2019 tentang  Percepatan  Pembangunan  11 (Sebelas)  Pos  Lintas  Batas  Negara Terpadu dan
Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
Kalimantan  Barat  merupakan salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang berbatasan  langsung  dengan  Sarawak (Malaysia)  dengan  garis  perbatasan sepanjang  kurang  lebih  966  km  yang terbentang  di  14  kecamatan.  Kabupaten Sintang  sendiri  memiliki  14  Kecamatan, Kecamatan  Ketungau  Hulu  salah  satu kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten Sintang  yang  mana,  Desa  Sungai  Kelik yang  terletak  di  Kecamatan  Ketungau Hulu  merupakan  salah  satu  Desa  yang berbatasan  dengan  Serawak  Malaysia. Selain  dari  itu  Desa  Sungai  Kelik merukanan  Desa  yang  menjadi  wilayah tempat  dibangunnya  Pos  Lintas  Batas Negara  Serawak  Malaysia  dengan Indonesia.
Kampung  Sungai  Kelik  sendiri berdiri Tahun 1997, yang mana pada saat itu  Kampung  Sungai  Kelik  belum menjadi  Desa.  Namun  seiring  waktu berjalan dan sesuai dengan perkembangan  daerah  Sungai  Kelik menjadi  Desa  pada  tahun  2013.  Yang mana  Pejabat  Sementara  yang  menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Kelik adalah Tommy  Johanda.  Pada  tahun  2014  Desa sungai  kelik  melaksanakan  pemilihan
Kepala Desa secara devenitif yang mana terpilih Yusup sebagai Kepala Desa.
Jumlah  Penduduk  desa  sungai kelik  berjumlah  2670  jiwa,  dengan jumlah KK 199 KK. Mayoritas pekerjaan warga  sungai  kelik  ialah  petani,  ada beberapa  juga  pedagang,  ada  juga pegawai negeri dan pegawai kontrak.
Berdasarkan  hasil  wawancara penulis  dengan  Kepala  Desa  Sungai Kelik  terkait  Peran  Serta  masyarakat setempat  dalam  Pembangunan  Pos Lintas  Batas  (PLB).  Dengan  adanya pembangunan Pos Lintas Batas yang ada di  Desa  Sungai  Kelik  selama  ini partisipasi
masyarakat dengan membebaskan  lahan  yang  langsung berkaitan
dengan program pengembangan  PPLB.  Selain  itu  bentuk partisipasi  masyarakat  juga  dengan terlibat  dalam  memberikan  berbagai masukan pada pemerintah untuk proses –proses pembangunan PPLB tersebut, .
Masyarakat setempat mendukung sepenuhnya,  pembangunan  Pos  Lintas Batas karena berharap
dapat memberikan  manfaat  terutama  dalam hal meningkatkan ekonomi dan berbagai akses pembangunan yang secara langsung  dapat  dirasakan  masyarakat seperti  ketersediaan  infrastrutur  jalan dan akses komunikasi. Bebrapa harapan masyarakat  terkait  dengan  adanya  Pos Lintas Batas di Desa Sungai Kelik, ketika kedepan beroprasi bahwa bisa memperdayakan Sumber Daya
Masyarakat  setempat  untk  bisa  di Perkerjakan di Pos Lintas Batas tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Pada kesimpulan dalam penelitian  ini  terkait  dengan  Partisipasi Masyarakat  dalam  pembangunan  Pos lIntas  Batas  di  Desa  Sungai  Kelik Kecamatan  Ketungau  Hulu  Kabupaten Sintang,  pada  prinsipnya  masyarakat  di Desa  Sungai  Kelik  sangat  mendukung proses  pembangunan  Pos  Lintas  Batas yang  ada  di  Desa  sungai  kelik,  harapan masyarakat  agar  Pos  ini  sesegera mungkin di lanjutkan pembangunannya.

## Saran
Dalam  pembangunan  Pos  Lintas  Batas yang  ada  di  Desa  Sungai  Kelik masyarakat  berharap  bisa  dilibatkan untuk  diperkerjakan  di  Pos  tersebut dengan  mengedepankan  kemampuan Sumber  Daya  yang  dimiliki  oleh  putra putri yang dari Desa sungai kelik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar, I, dan C. S. Bamualim, 2006, Filantropi Islam dan Keadilan  Sosial;  Studi Tentang Potensi,
Tradisi, dan Pemanfaatan Filantropi  Islam  Di  Indonesia  , Jakarta: CSRC UIN Jakarta A’ing,  Aylin.  2015.  “Studi  tentang Pembangunan Bidang Pendidikan di  Daerah  Perbatasan  Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau” dalam  eJournal  Pemerintahan Integratif  Volume  3  Nomor  4, 2015.
Prud’homme,  Remy.  2005.  The  dangers of  decentralization.  The  World Bank Research Observe
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang  Keimigrasian  disebutkan bahwa fungsi keimigrasian di pos lintas  batas  dilaksanakan  oleh pejabat imigrasi.
Inpres  No.  6  Tahun  2015  tentang
Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh)  Pos  Lintas  Batas  Negara Terpadu  dan  Sarana  Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan Inpres  No.  1  Tahun  2019  tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu  dan  Sarana  Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan
Intruksi  presiden  nomor  1  tahun  2019 tentang percepatan pembangunan pos  lintas  batas  di  daerah perbatasan  Malaysia  Indonesia yang ada di Kalimantan Barat