## A.  PENDAHULUAN
Di  Indonesia,  salah  satu  upaya  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  adalah dengan memajukan pasar rakyat.  Pasar rakyat atau pasar tradisional adalah sumber ekonomi  daerah  yang  paling  penting  dan  mudah  diakses  berbagai  pihak  dalam perekonomian  kecil.  Permasalahan  mendasar  pasar  tradisional  adalah  lemahnya pengelolaan  dan  manajemen  BUMD  (Badan  Usaha  Milik  Daerah)  pengelola  pasar yang membuat perkembangan pasar tradisional menjadi sangat lambat, jika tidak bisa dikatakan  stagnan  atau  bahkan  mengalami  kemunduran  (Anam,  2014).  Dalam penelitian  yang  dilakukan  oleh  Prabowo,  et.  al.  (2017)  menyatakan  bahwa  pasar modern indonesia tumbuh 31,4% per tahun, sedangkan pasar tradisional menyusut 8% per tahun.

## JAP Jurnal Administrasi Publik
Volume 14 | Nomor 1 | Juni 2023
EVALUASI REVITALISASI PASAR RAKYAT BUNG KARNO WONOGIRI
1 Hutami Kanthi Shashanty, 2 Ismi Dwi Astuti Nurhaeni Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta
1 hutamishashanty@gmail.com, 2 isminurhaeni@gmail.com

## ABSTRACT
Nowadays the existence of traditional markets is beginning to be eroded by the existence of modern markets which have a better image in the eyes of the public. Revitalization is carried  out  by  the  government  as  an  effort  to  promote  traditional  markets.  One  of  the revitalized  markets  is  Bung  Karno  Wonogiri  Market.  This  study  aims  to  evaluate  the revitalization  of  the  Bung  Karno  Market  in  Wonogiri  Regency  in  2017  in  terms  of  input, process,  output,  and  outcomes  dimensions  based  on  Bridgman  and  Davis’s  policy evaluation theory. The results of the study found that the input for revitalization in the form of human resources was sufficient in quality and quantity, but the revitalization funds were considered insufficient and too late. The revitalization process has been effective and quite efficient, marked by clear targets, repeated socialization, there are revitalization objectives, and monitoring of revitalization. The output dimension has met the target, which is right on target,  covering  all  Bung  Karno  Market  traders,  but  not  all  traders  are  involved  in  the revitalization. The revitalization output is in the form of changes to facilities that fulfill around 82 percent of facilities in accordance with regional regulations, zoning, additional contract workers,  e-retribution,  and  online  markets.  The  outcome  of  the  revitalization  is  that  the market  becomes  clean  and  orderly  which  has  an  impact  on  the  surrounding  traffic,  the turnover of traders has increased, and has decreased due to the Covid-19 pandemic.
Keywords; evaluation, revitalization, traditional market.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  revitalisasi  pasar  tradisional  salah  satunya adalah pertumbuhan pasar modern    dan    toko    online. (Putra, et. al., 2021). Selain adanya promo, diskon dan bonus yang menyebabkan banyak   pelanggan (konsumen) pasar   tradisional   berpindah   ke   pasar modern, harga   yang   diberikan   pasar modern      juga     terbilang      sama    atau  terjangkau  (Zikwan,  2020).  Hasil  penelitian Nuzuliati,  et.  al.  (2019)  menyatakan  bahwa  revitalisasi  berpengaruh  signifikan terhadap  daya  saing  dan  daya  saing  berpengaruh  signifikan  terhadap  peningkatan penjualan pedagang.
Revitalisasi,  sebagai  bentuk  dari  transformasi,  dilakukan  pemerintah  sebagai upaya untuk memajukan pasar rakyat. Dalam Nawacita yang tertuang dalam RPJMN tahun  2015-2019,  pemerintah  menargetkan  untuk  merevitalisasi  5000  pasar  rakyat yang ada di Indonesia. Hingga akhir 2019, target pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat  sebagai  amanat  Nawacita  telah  tercapai  5.287  unit  pasar  rakyat (Kemendag.go.id). Setelah ditetapkan RPJMN 2020-2024, pasar rakyat tidak menjadi fokus  pembangunan  lagi,  akan  tetapi  berubah  fokus  pada  peningkatan  mutu,  yaitu sertifikat SNI pasar rakyat atau pasar tradisional serta manajemen pengelolaannya.
Revitalisasi  pasar  rakyat  atau  pasar  tradisional  merupakan  upaya mensinergikan sumberdaya yang ada di pasar tradisional secara komprehensif dan terintegrasi sehingga dapat meningkatkan daya saing pasar tradisional dengan tetap mempertahankan kekhasan dan keunggulan yang dimiliki pasar tersebut (Nida, 2014). Sedangkan Pangestu (2004) menyatakan revitalisasi pasar berarti perubahan pasar secara  fisik  dan  pengelolaanya  secara  modern  yang  ditujukan  untuk  memacu pertumbuhan pasar dengan menyelaraskan pasar dengan lingkunganya, dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.
Revitalisasi  pasar  bisa  meningkatkan  pendapatan,  bersemangat  dalam melakukan  perannya  untuk  melayani  pembeli  karena  beberapa  hal  yaitu  sarana prasarana  yang  mendukung,  pemeliharaan  yang  dilakukan  oleh  pengelola  pasar (Sudjilah, 2020).
Revitalisasi pasar merupakan respon terhadap tuntutan perubahan zaman untuk menghadapi pesatnya perkembangan pasar modern, kondisi pasar yang tidak layak serta  memenuhi  tuntutan  konsumen.  (Prastyawan  &  Ibandono,  2018).  Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian SMERU dalam (Poesoro, 2007)
menyatakan  bahwa  penyebab  utama  kalah  bersaingnya  pasar  tradisional  dengan supermarket  adalah  lemahnya  manajemen  dan  buruknya  infrastruktur  pasar tradisional, bukan semata-mata karena keberadaan supermarket. Kondisi buruk dari pasar  tradisional  ini,  kemudian  dijadikan  supermarket  sebagai  keuntungan.  Mereka menciptakan  pasar  dengan  menutup  kekurangan  dari  pasar  tradisional.  Pada penelitian  yang  di  lakukan  di  Kota  Palembang,  masyarakat  Palembang  pada umumnya  masih  menyukai  kondisi  jual  beli  di  pasar  tradisional,  yaitu  gemar melakukan  tawar  menawar  harga  pada  saat  transaksi  ekonomi  dan  lebih  menyukai suasana akrab saat berbelanja di pasar tradisional (Sabatiny & Martini, 2018).
Oleh  sebab  itu,  perlu  adanya  perubahan  pada  pasar  tradisional  untuk mempertahankan  eksistensinya  disamping  pasar  modern  tanpa  meninggalkan  ciri khasnya. Untuk membentuk model ideal penataan pasar-pasar tradisonal di Indonesia maka perlu diambil langkah-langkah yuridis, salah satunya kebijakan untuk revitalisasi (Ariyani, 2019).
Penelitian  Kim,  et  al.  (2014)  pada  beberapa  pasar  tradisional  di  Korea menyimpulkan  tiga  solusi  untuk  revitalisasi  pasar  yaitu  menarik  konsumen  muda, mengembangkan  ciri  khas  pasar,  dan  menerapkan  sistem  yang  canggih.  Sejalan dengan  penelitian  tersebut,  Ujianti  &  Dewi  (2021)  menyimpulkan  revitalisasi  pasar dilakukan untuk mengatur dan menata pasar tradisional menjadi lebih baik, dan yang perlu diperhatikan adalah ciri khas pasar tradisional tidak boleh hilang.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  Juliarta  &  Darsana  (2016)  pada  Pasar Nyanggelan Desa Pakraman Panjer, menghasilkan bahwa program revitalisasi pasar tradisional  memberikan  dampak  positif  dan  signifikan  terhadap  peningkatan pendapatan pedagang, jumlah pengunjung, dan pengelolaan pasar. Hasil penelitian Bakhri  (2017),  untuk  peningkatan  daya  saing  pasar  tradisional  yang  terdiri  dari beberapa  aspek,  menunjukkan  bahwa  prioritas  ukuran  yang  harus  diambil  pertama adalah dukungan pemerintah daerah (30,46%), diikuti oleh fasilitas dan infrastruktur (22,06%), pengelolaan pasar (18,58%), keuangan (16,67%), dan persediaan barang dagangan memiliki skala prioritas (12,22%).
Program revitalisasi pasar tradisional adalah wujud dari pelaksanaan Undang- undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 13 ayat (1) sampai ayat (3). Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan,
pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat guna peningkatan daya  saing  dalam  bentuk  pembangunan  dan/atau  revitalisasi  pasar  rakyat; implementasi manajemen pengelolaan yang professional; fasilitasi akses penyediaan barang  dengan  mutu  yang  baik  dan  harga  yang  bersaing;  dan  fasilitasi  akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat.
Pada dasarnya tujuan revitalisasi menurut Hanan dalam Khairuni (2016) yaitu: (a) Menghidupkan  kembali  kawasan  pusat  kota  yang  memudar  atau  menurun  kualitas lingkungannya;  (b)  Meningkatkan  nilai  ekonomis  kawasan  yang  strategis;  (c) Merangsang  pertumbuhan  daerah  sekitarnya;  (d)  Mendorong  peningkatan  ekonomi lokal  dari  dunia  usaha  dan  masyarakat;  (e)  Memperkuat  identitas  kawasan;  dan  (f) Mendukung pembentukan citra kota.
Kabupaten  Wonogiri  merupakan  Kabupaten  dengan  pertumbuhan  ekonomi terendah  dibandingkan  dengan  kabupaten  lain  di  eks-Karisidenan  Surakarta. Pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Wonogiri  pada  tahun  2016  dan  2017  tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 5,34%. Pada tahun 2018 pemerintah Kabupaten Wonogiri  menargetkan  pertumbuhan  ekonominya  meningkat  mencapai  5,44% ( joglosemarnews.com ).  Untuk  itu  pemerintah  Kabupaten  Wonogiri  mengambil  jalan dengan melakukan revitalisasi pasar rakyat. Revitalisasi pasar rakyat tertuang dalam salah  satu  poin  dari  Panca  Program  Bupati  Wonogiri  yang  tertuang  dalam  Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Wonogiri yaitu Alus Dalane (Halus Jalannya), Sehat Rakyate (Sehat Rakyatnya), Pinter Rakyate (Pintar Rakyatnya), Apik Pasare (Bagus Pasarnya), dan Makmur Petanine (Makmur Petaninya).
Hal  pokok  yang  membedakan  pasar  tradisional  dan  pasar  modern  adalah manajemen pasar modern lebih baik, interaksi dan transaksi lebih sederhana, serta fasilitas  fisik  lebih  memadai  (Ariyanty,  2013).  Interaksi  dan  transaksi  di  pasar tradisional dikenal lebih intens dengan adanya tawar- menawar barang antar penjual dan  pembeli.  Pada  tahun  2015  jumlah  pasar  tradisional  yang  ada  di  Kabupaten Wonogiri  adalah  sebanyak  105  pasar.  Dari  total  keseluruhan  pasar  di  Kabupaten Wonogiri,  hanya  26  diantaranya  yang  berada  dalam  pengelolaan  pemerintah Kabupaten  Wonogiri,  sedangkan  79  sisanya  dikelola  oleh  pemerintah  desa  atau kecamatan.  Dari  26  pasar  yang  tersebar  di  25  kecamatan,  hanya  20%  yang kondisinya terbilang baik. (Prakosa & Winarni, 2018). Salah satu pasar yang memiliki kondisi  yang  buruk  adalah  Pasar  Bung  Karno  Wonogiri  di  Kecamatan  Baturetno.
Kondisi  fisik  yang  kumuh  dan  sempit  membuat  masyarakat  merasa  tidak  nyaman. Terlebih lagi dengan tidak teratur dan tertata dengan baik, Pasar Bung Karno kerap membuat kemacetan di ruas jalan raya. Untuk itu pada tahun 2017 Pasar Bung Karno menjadi salah satu pasar yang dipilih untuk direvitalisasi.
Setelah  selesai  direvitalisasi  pada  tahun  2018,  Pasar  Bung  Karno  Wonogiri mendapat juara kedua Kompetisi Pasar Rakyat Jateng dengan juara pertama diraih oleh  Pasar  Rejosari  Surakarta.  Komponen  penilaian  dari  kompetisi  tersebut  yaitu mengenai  manajemen  pengelolaan  pasar,  kebersihan  pasar,  keamanan  pasar, kenyamanan  pasar,  pasar  berkeadilan,  fasilitas  pasar,  paguyuban  pedagang, konektivitas  pasar,  peran  pasar  terhadap  perekonomian  daerah,  peraturan  daerah penataan  pasar,  dan  peran  pemerintah  daerah  dalam  pengembagan  pasar  rakyat. Yang menjadi hal menarik adalah Pasar Bung Karno terletak di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri yang bukan merupakan pusat kota Wonogiri. Sedangkan di pusat kota Wonogiri terdapat Pasar Kota Wonogiri yang dari segi bangunan lebih luas dan mewah serta lebih dikenal oleh masyarakat.
Revitalisasi  pasar  rakyat  atau  pasar  tradisional  Bung  Karno  Wonogiri mengakibatkan adanya perubahan dari semula kotor dan tidak tertata, menjadi lebih bersih dan rapi. Kemacetan lalu lintas yang dulunya diakibatkan oleh aktivitas pasar kini juga sudah membaik.
Revitalisasi merupakan salah satu bentuk transformasi. Untuk itu, revitalisasi menjadi bahasan yang penting karena pada dasarnya revitalisasi pasar rakyat atau pasar tradisional bertujuan untuk mempertahankan eksistensi pasar rakyat agar tidak kalah bersaing oleh pasar modern. Istilah pasar rakyat mulai dipopulerkan oleh Marie Eka  Pangestu  yang  saat  itu  manjadi  Menteri  Perdagangan  karena  sebutan  pasar tradisional sering diidentikkan dengan hal- hal yang kurang bagus.
Adanya  perubahan  yang  signifikan  pada  Pasar  Bung  Karno  sebelum  dan sesudah  revitalisasi  menjadi  hal  menarik  untuk  diteliti  lebih  dalam  sehingga  dapat digunakan sebagai bahan masukan model pengembangan pasar rakyat. Berdasarkan hal-hal  tersebut,  peneliti  tertarik  untuk  melihat  transformasi  Pasar  Bung  Karno Wonogiri melalui evaluasi revitalisasi pasar rakyat Bung Karno Wonogiri berdasakan empat  dimensi  evaluasi  kebijakan  menurut  Bridgman  &  Davis  (dalam  Badjuri  & Yuwono, 2002).

## B.  METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  diskriptif  kualitatif  dengan  menggambarkan secara rinci bagaimana Revitalisasi Pasar Tradisional Bung Karno Wonogiri dilakukan dilihat dari dimensi input, proses, output, dan outcome.  Dimensi input meliputi apakah sumber  daya  pendukung  dan  bahan-  bahan  dasar  yang  diperlukan  untuk melaksanakan kebijakan sudah memadai. Dimensi proses meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu. Dimensi output meliputi hasil dari kebijakan revitalisasi. Sedangkan dimensi outcome meliputi dampak yang diterima oleh masyarakat.
Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Wonogiri,  khususnya  di  Pasar Tradisional Bung Karno Wonogiri di Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri dan Dinas  Perindustrian,  Perdagangan  dan  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah Kabupaten  Wonogiri.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive.
Informan untuk sumber data primer yaitu Kepala Bidang Pasar Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten Wonogiri, Kepala Kantor Pengelola Pasar Bung Karno Wonogiri, Perwakilan  Paguyuban  Pedagang  Pasar  Bung  Karno  Wonogiri,  Pedagang  Pasar Bung Karno Wonogiri. Data sekunder penelitian ini antara lain Data Pendapatan Pasar Bung  Karno  Wonogiri  2016-2018,  Data  Sarana  dan  Prasarana  Pasar  Bung  Karno Wonogiri, Data Kepegawaian Kantor Pengelola Pasar Bung Karno Wonogiri. Validitas data  dilakukan  dengan  menggunakan  validitas  triangulasi  sumber  dan  triangulasi teknik.

## C.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian ini disajikan dengan  mengacu pada empat dimensi evaluasi kebijakan menurut Bridgman & Davis (dalam Badjuri & Yuwono, 2002) yaitu dimensi input, dimensi proses, dimensi output dan dimensi outcome.

## 1.  Dimensi Input
Dimensi input mencakup ketersediaan sumberdaya manusia dan sumber dana. a.  Sumber Daya Manusia
Revitalisasi  Pasar  Bung  Karno  merupakan  keputusan  yang  diambil  oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri, dan pelaksanaannya dipimpin langsung oleh Bupati Wonogiri  dengan  melibatkan  beberapa  pihak  terkait,  yaitu  pemerintah  daerah
Kabupaten Wonogiri, jasa konstruksi yaitu PT. Galatama dan Satriamas Karyatama, serta manajemen konstruksi yaitu PT. Yodya Karya.
Dari pihak pemerintah daerah terdiri dari tim teknis yang dipimpin oleh Bupati Wonogiri, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, serta tokoh masyarakat setempat yaitu Camat Baruretno beserta aparat perwakilan dari Kecamatan Baturetno. Dari pihak pasar melibatkan Pengelola Pasar Bung Karno Wonogiri, Paguyuban Pasar, pedagang Pasar Bung Karno Wonogiri. Sedangkan dari pihak ketiga melibatkan jasa konstruksi pemenang lelang yaitu PT. Galatama dan PT. Satriamas Karyatama serta untuk jasa pengawasnya yaitu PT. Yodya Karya sebagai Manajemen Konstruksi.
Dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Bung Karno, Dinas KUKM dan Perindag telah menyusun Pengawas Teknik Lapangan Kegiatan (PTLK) dan Panita Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang dituangkan pada Surat Keputusan Dinas KUKM dan Perindag.
Input  kebijakan  yang  berupa  sumber  daya  manusia  sudah  mencukupi,  baik secara  kualitas  maupun  kuantitas.  Dilihat  dari  segi  kualitas,  sumber  daya  manusia yang digunakan merupakan para tenaga ahli yang diambil dari perwakilan SKPD yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Karena keterbatasan kualitas sumber daya manusia dari pemerintah, maka sumber daya lain diambil dari pihak ketiga yang lebih ahli dalam bidangnya masing- masing melalui lelang terbuka yang diselenggarakan pemerintah.   Sedangkan dari segi kuantitas, sumber daya manusia juga dinilai sudah cukup.
b.  Dana
Dalam  prosesnya,  dana  revitalisasi  Pasar  Bung  Karno  Wonogiri  sudah dianggarkan  dalam  APBD  Kabupaten  Wonogiri  tahun  2017  senilai  50  miliar.  Akan tetapi karena adanya keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Wonogiri, khususnya Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan, maka  membutuhkan  bantuan  dari  pihak  ketiga  untuk  membantu  penyelenggaraan revitalisasi  pembangunan  fisik  pasar.  Pencarian  pihak  ketiga  dilakukan  melalui proses  lelang  terbuka  yang  kemudian  dimenangkan  oleh  PT.  Galatama  dan  PT. Satriamas  Karyatama  dengan  nilai  kontrak  sebesar  45.743.600.000.  Sumber  dana yang digunakan merupakan dana yang berasal dari APBD Kabupaten Wonogiri dan
Dinas KUKM dan Perindag hanya memiliki tugas sebagai pengelola dana tersebut. Rincian  anggaran  tersebut  selanjutnya  dijelaskan  dalam  Dokumen  Pelaksanaan Perubahan  Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (DPPA  SKPD)  Tahun Anggaran 2016.
Akan  tetapi  dalam  prosesnya,  terdapat  beberapa  hal  terkait  dana  yang kemudian  menjadi  hambatan  dalam  proses  revitalisasi.  Yang  pertama, keterlambatan dana dari pemerintah yang menyebabkan proses revitalisasi sempat tertunda. Yang kedua, dana yang diberikan oleh pemerintah ternyata belum cukup untuk  menyelesaikan  proses  revitalisasi  sehingga  pedagang  secara  mandiri menyelesaikan  proses  revitalisasi  yaitu  untuk  membuat  sekat  dan  memberi  pintu untuk setiap kios.
Input  kebijakan  yang  berupa  dana  kurang  mencukupi.  Dana  yang  diberikan pemerintah belum memadai karena tidak dapat memenuhi proses revitalisasi hingga selesai  untuk  membuat  sekat  dan  memberi  pintu  pada  kios.  Selain  itu  dana  dari pemerintah  juga  terlambat  turun  yang  mengakibatkan  terlambatnya  proses pelaksanaan revitalisasi Pasar Bung Karno Wonogiri.

## 2.  Dimensi Proses
a.  Perencanaan Revitalisasi
Pelaksanaan  revitalisasi  Pasar  Bung  Karno  Wonogiri  merupakan  semua proses mulai dari perencanaan sebelum dan kegiatan setelah proses pembangunan Pasar  Bung  Karno  Wonogiri  selesai  dilaksanakan.  Revitalisasi  Pasar  Bung  Karno memiliki tujuan untuk memperbaiki kondisi fisik pasar yang kurang layak, mengatasi kemacetan arus lalu lintas yang disebabkan oleh aktivitas pasar, dan dalam rangka mensejahterakan  masyarakat  khususnya  para  pedagang.  Oleh  karena  itu  dapat diketahui sasaran kebijakan revitalisasi yaitu pedagang Pasar Bung Karno Wonogiri dan Pasar Bung Karno itu sendiri.
Pada  pelaksanaan  revitalisasi  Pasar  Bung  Karno  Wonogiri  diawali  dengan diadakannya  rapat  oleh  tim  dari  pemerintah  Kabupaten  Wonogiri  yang  dipimpin langsung  oleh  bupati.  Selanjutnya,  rapat-  rapat  koordinasi  dilakukan  sebanyak  7 (tujuh) kali. Rapat koordinasi tersebut juga menghasilkan Detail Engineering Design (DED)  yang  mencakup  rencana  detail  pembangunan  Pasar  Bung  Karno,  termasuk Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB),  lengkap  dengan  gambar  detail  perencanaan pembangunan. Semua kebutuhan administrasi terkait revitalisasi Pasar Bung Karno Wonogiri dilengkapi sebelumnya, seperti perijinan, Analisis Dampak Lingkungan juga
ISSN 2087-8923 e-ISSN 2549-9319
dipersiapkan  untuk  membantu  proses  perencanaan  dalam  mencegah  pencemaran atau kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi setelah adanya pembangunan.
Revitalisasi Pasar Tradisional Bung Karno Wonogiri dikomunikasikan dengan pedagang Pasar Bung Karno Wonogiri dengan cara sosialisasi.  Karena banyaknya jumlah  pedagang  di  Pasar  tersebut,  maka  sosialisasi  terkait  revitalisasi  pasar dilakukan secara bertahap.
Sosialisasi  yang  dilakukan  secara  bertahap  memiliki  tujuan  untuk mensinergikan kepentingan pemerintah dengan kepentingan pedagang, pemerintah dapat menjalankan programnya dan para pedagang dapat mendapatkan keuntungan dari  program  tersebut.  Sosialisasi  sudah  diadakan  berkali-kali,  dan  partisipasi pedagang  sangat  tinggi  ditunjukkan  dengan  kedatangannya  yang  lebih  dari  100 pedagang.  Dalam  revitalisasi  Pasar  Bung  Karno  Wonogiri  peran  paguyuban  pasar sebagai  perwakilan  dari  pedagang  juga  sangat  penting,  yaitu  untuk  melakukan koordinasi  antara  pemerintah  dan  para  pedagang  dan  menjadi  wadah  bagi  para pedagang untuk menyapaikan suaranya.
Persiapan  lain  yang  dilakukan  sebelum  proses  revitalisasi  adalah  dengan dibuatnya  pasar  darurat  sebagai  pengganti  pasar  yang  akan  direvitalisasi.  Pasar darurat  dipersiapkan  pemerintah  agar  proses  jual  beli  tetap  dapat  berjalan  seperti biasa.  Tempat  yang  sudah  direncanakan  pemerintah  adalah  Lapangan  Baturetno yang  letaknya  tidak  jauh  dari  Pasar  Bung  Karno.  Pasar  darurat  yang  dipersiapkan sudah dibagi berdasarkan zonasi dan los-los seperti pasar pada umumnya ditambah tanah lapangan di paving untuk kenyamanan bersama.
Pembuatan pasar darurat bertujuan agar kegiatan jual beli antar pedagang dan masyarakat  tetap  berjalan  seperti  biasa.  Dalam  praktiknya,  kegiatan  jual  beli  tentu tidak  dapat  berjalan  seperti  biasanya  karena  ada  perubahan  yang  terjadi.  Para pedagang menempati los-los baru yang memungkinkan dirinya kehilangan pelanggan lama. Beberapa pedagang juga memilih membayar sewa sementara di rumah-rumah pinggir  lapangan  karena  pada  praktiknya  berjualan  di  pasar  darurat  merubah pendapatan para pedagang menjadi tidak seperti biasanya.

## b.  Pembangunan Pasar
Tahapan  selanjutnya  adalah  tahap  pembangunan  pasar.  Untuk  pelaksanaan revitalisasi  sudah  diatur  oleh  dinas  pihak  pengelola  pasar  bertindak  sebagai  pihak pelaksana. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Kepala Pengelola Pasar Bung
Karno  Wonogiri  melakukan  survey  sederhana  tentang  pengelolaan  pasar  ke  pasar lain  untuk  mengambil  kelebihan  dan  memperbaiki  kekurangan  yang  ada.  Untuk selanjutnya,  pembangunan  Pasar  Bung  Karno  dilaksanakan  oleh  pemenang  lelang terbuka yaitu PT. Galatama dan PT. Satriamas Karyatama dengan pengawasan dari PT.  Yodya  Karya  sebagai  Manajemen  Konstruksi  (MK)  serta  panitia  yang  dibentuk oleh Dinas KUKM dan Perindag.
Dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Bung Karno Wonogiri, sudah cukup jelas dalam pembagian tugas dan tanggung jawab untuk semua yang terlibat dalam proses revitalisasi.  Pelaksana  kebijakan  revitalisasi  memiliki  wewenang  masing-masing seperti  yang  dijabarkan  dalam  Surat  Keputusan  Dinas  KUKM  dan  Perindag Kabupaten Wonogiri.
Dari hasil dokumentasi, pembagian wewenang dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar  Bung  Karno  dimuat  dalam  Surat  Keputusan  Dinas  KUKM  dan  Perindag Kabupaten Wonogiri Nomor 34 Tahun 2017 serta Surat Keputusan Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten Wonogiri Nomor 35 Tahun 2017. Wewenang tersebut dibedakan menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Panitia Teknis Lapangan Kegiatan (PTLK), dan Pengelola Pelaksanaan Pekerjaan yang masing-masing personil memiliki tugas dan wewenang sendiri- sendiri.
Selain adanya pembagian tugas dan wewenang, dari pihak Pelaksana Pekerjaan Lapangan  juga  sudah  memiliki Standard  Operating  Procedure (SOP)  yang  harus dilaksanakan  oleh  pelaksana. Standard  Operating  Procedure (SOP)  tersebut  dimuat dalam Surat Perjanjian (Kontrak) untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Revitalisasi Pasar Baturetno I Nomor 8/PPK-Psr.Baturetno I/V/2017 yang ditetapkan pada tanggal 08 Mei 2017. Dengan adanya pembagian kerja yang jelas dan Standard Operating Procedure (SOP)  pembangunan  Pasar  Bung  Karno  Wonogiri  dapat  diselesaikan  dalam  waktu 210 hari kalender terhitung dari tanggal 9 Mei 2017 sampai 4 Desember 2017 sesuai dengan yang direncanakan.
c.  Hambatan dalam Proses Pelaksanaan Revitalisasi
Dalam  sebuah  pelaksanaan  kebijakan  selalu  dibarengi  dengan  adanya hambatan  dalam  pelaksanaan,  baik  kecil  maupun  besar  hambatan  selalu  ada bersamaan  dengan  jalannya  sebuah  kebijakan.  Revitalisasi  Pasar  Bung  Karno Wonogiri memiliki beberapa hambatan dalam prosesnya, yaitu:
1) Penolakan  pedagang  terhadap  revitalisasi  Pasar  Bung  Karno  Wonogiri dikarenakan  ada  rasa  memiliki  dan  sudah  nyaman  dengan  pasar  yang  ada  dan takut untuk menerima perubahan. Hambatan ini dapat diselesaikan dengan adanya sosialisasi yang berulang-ulang dan dengan memberi pengertian kepada pedagang bahwa  revitalisasi  Pasar  Bung  Karno  merupakan  program  pemerintah  yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga pada akhirnya pedagang memiliki kesepemahaman yang sama dan dapat menerima adanya revitalisasi.
2) Keterlambatan  dana  dari  pemerintah  yang  bersumber  dari  APBD  Kabupaten Wonogiri  Anggaran  Tahun  2017.  Dana  dari  pemerintah  sebenarnya  sudah disiapkan dan direncanakan. Akan tetapi pencairan dana harus melewati beberapa prosedur  sesuai  aturan  birokrasi.  Karena  dana  dari  pemerintah  baru  turun  pada bulan Maret, maka proses revitalisasi juga terhambat. Terlebih, pemerintah hanya memberikan  waktu  satu  tahun  untuk  pembangunan  Pasar  Bung  Karno.  Proses lelang  baru  diselenggarakan  bulan  Maret  dan  proses  pembangunan diselenggarakan  pada  bulan  Mei  2017-  Desember  2017.  Meskipun  ada keterlambatan  dana,  proses  pembangunan  tepat  dapat  berjalan  sesuai  rencana yaitu tidak melebihi tahun selanjutnya.
3) Keterbatasan dana untuk revitalisasi menyebabkan pedagang harus menggunakan dana pribadi untuk pembuatan kios. Pemerintah hanya menyediakan petakan kios yang  kemudian  pedagang  dengan  mandiri  membangun  sekat  dan  memasang rolling door dengan dana masing- masing pedagang.
d.  Pembagian Zona
Pembagian tempat untuk pedagang dilakukan dengan cara pengundian yang dilakukan oleh para pedagang secara bersama- sama. Dari pihak pemerintah sudah sangat  mengupayakan  untuk  meminimalisasi  terjadinya  konflik.  Proses  pembagian kios yang sangat transparan dengan dilakukan oleh pedagang dan untuk pedagang diharapkan  tidak  memunculkan  pemikiran  negatif  terhadap  pemerintah.  Peran paguyuban  dalam  pembagian  kios  juga  dikurangi  karena  ditakutkan  adanya  tujuan atau kepentingan pribadi yang diutamakan.
Untuk  melihat  efektivitas  kebijakan  digunakan  4  aspek  menurut  Budiani  (dalam Kowaas,  2017)  yaitu  ketepatan  sasaran  program,  sosialisasi  program,  tujuan program, dan pemantauan program.

## 1) Ketepatan sasaran program
Kebijakan revitalisasi Pasar Bung Karno sudah tepat yaitu para pedagang dan Pasar Bung  Karno.  Dalam  revitalisasi  Pasar  Bung  Karno  pedagang  dilibatkan  dalam sosialisasi dan diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.

## 2) Sosialisasi program
Dalam revitalisasi Pasar Bung Karno telah dilakukan sosialisasi berkali- kali dengan melibatkan  pihak  pedagang  sebagai  sasaran  kebijakan  serta  pemerintah  sebagai penyelenggara.

## 3) Tujuan program
Revitalisasi Pasar Bung Karno memiliki tujuan yaitu untuk memperbaiki kondisi fisik pasar yang kurang layak, mengatasi kemacetan arus lalu lintas yang disebabkan oleh aktivitas  pasar,  dan  dalam  rangka  mensejahterakan  masyarakat  khususnya  para pedagang.  Tujuan  ini  digunakan  untuk  menilai  kesusaiannya  dengan  output revitalisasi.

## 4) Pemantauan Program
Pemerintah  sebagai  implementator  kebijakan  memiliki  tanggung  jawab  terhadap jalannya proses revitaliasai. Oleh karena itu, pemantauan program dilakukakan untuk melihat sejauh mana program dilaksanakan. Pemerintah menunjuk beberapa tim yang bertugas untuk memantau dan mengawasi jalannya kebijakan yaitu Pengawas Teknik Lapangan  Kegiatan  (PTLK),  Panitia  Penerima  Hasil  Pekerjaan  (PPHP),  dan Manajemen Konstruksi (MK).
Berdasarkan  uraian  mengenai  efektivitas  kebijakan,  maka  dapat  dikatakan bahwa  revitalisasi  Pasar  Bung  Karno  terbilang  efektif  karena  memenuhi  keempat aspek tersebut.
Efisiensi  menurut  Henry  (dalam  Wibawa,  1994)  merupakan  perbandingan antara input atau sumber daya yang digunakan oleh program dengan outputnya atau apa layanan yang diterima oleh kelompok sasaran. Output kebijakan akan dibahas di bawah ini, sehingga untuk efisiensi akan dibahas di bawah.

## 3.  Dimensi Output
a.  Perubahan Fisik Pasar
Setelah adanya revitalisasi, tentu saja Pasar Bung Karno mengalami perubahan fisik yang sangat signifikan. Kesan kumuh, kotor, dan semrawut yang biasa menempel pada  pasar  tradisional  tidak  nampak  lagi  setelah  selesainya  revitalisasi.  Bangunan
pasar kini tampak terlihat lebih bersih, rapi karena adanya bangunan baru yang lebih modern. Bangunan pasar yang dahulu hanya memiliki satu lantai, setelah revitalisasi menjadi bangunan dua lantai.
Berdasarkan  beberapa  hasil  wawancara  di  atas,  ketiga  narasumber  berbeda menayatakan hal yang sejalan yaitu perubahan fisik pasar yang lebih baik, terdapat penambahan fasilitas, serta menjadi lebih bersih, dan lebih tertata.
Pada wawancara yang dilakukan, Kepala Kantor Pengelola Pasar Bung Karno menyatakan  belum  semua  sarana  pendukung  terdapat  di  Pasar  Bung  Karno. Perubahan fasilitas sebelum dan sesudah revitalisasi dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2.
Perubahan  fisik  pasar  memang  salah  satu  perubahan  yang  paling  dapat dirasakan  secara  nyata  karena  dapat  langsung  dilihat  pada  lokasi  penelitian. Berdasarkan hasil observasi pada Pasar Bung Karno setelah revitalisasi,  bangunan pasar terlihat lebih modern dari pasar tradisional yang biasanya.

## Tabel 1. Sarana Pendukung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2014 Sarana Pendukung Sebelum Revitalisasi Sesudah Revitalisasi Kantor pengelola Ada Ada Areal parkir kendaraan Tidak Ada Ada Tempat pembuangan sampah sementara/ sarana pengelolaan sampah Ada Ada Sarana air bersih Ada Ada Sanitasi/drainase Ada Ada Tempat ibadah Tidak Ada Ada (2 buah) Toilet umum Ada (1 buah) Ada (7 buah) Pos keamanan Tidak Ada Ada Tempat pengolahan limbah/ instalasi pengeluaran air limbah Tidak Ada Tidak Ada Hidran dan fasilitas pemadam kebakaran Tidak Ada Ada Penteraan Tidak Ada Tidak Ada Sarana komunikasi Ada Ada Areal bongkar muat dagangan Ada Ada Tempat promosi Ada Ada Instalasi listrik Ada Ada Penerangan umum Ada Ada Fasilitas perbankan Tidak Ada Tidak Ada (Sumber: diolah dari hasil wawancara dan observasi)
Tabel 2. Sarana Pendukung Tambahan Pasar Bung Karno Wonogiri
Fasilitas Sebelum Sesudah Papan Pemandu Arah Tidak Ada Ada Ruang Laktasi Tidak Ada Ada Ruang Kesehatan Tidak Ada Ada
(Sumber: diolah dari hasil wawancara dan observasi)
Sarana  pendukung  lainnya  juga  ditambahkan  setelah  revitalisasi  walaupun belum lengkap seperti yang diatur dalam perda.
b.  Perubahan Non Fisik Pasar
Selain  perubahan  fisik,  Pasar  Bung  Karno  juga  mengalami  beberapa perubahan non fisik yang diakibatkan dengan adanya revitalisasi Pasar Bung Karno. Dalam  pengelolaannya  Pasar  Bung  Karno  mengalami  perubahan  yaitu  dalam penataan pedagang yang sesuai dengan zona masing- masing. Terdapat zona primer yang  berisi  kebutuhan  sehari-  hari  dan  zona  sekunder  yang  bukan  merupakan kebutuhan  sehari-  hari.  Zona  primer  diletakkan  pada  lantai  dua  dan  zona  sekunder diletakkan pada lantai satu dengan tujuan supaya zona sekunder tetap hidup karena harus dilewati orang- orang yang hendak mencari kebutuhan sehari- hari. Zona primer berisi pedagang barang primer seperti bumbon, kelontong, snack, sayur, hasil bumi, warung  makan,  daging,  dan  lain-  lain.  Sedangkan  zona  sekunder  berisi  pedagang barang sekunder seperti pakaian, bolo pecah, sepatu sandal, service elektronik, dan lain- lain.
Kebersihan dan keamanan Pasar Bung Karno juga lebih memadai dikarenan adanya 15 tambahan tenaga kontrak yang dibiayai oleh APBD. Penambahan tenaga kontrak  membuat  Pasar  Bung  Karno  semakin  lebih  baik  dalam  pengelolaannya karena ada petugas yang memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya. Kesan kumuh, kotor,  semrawut,  dan  tidak  aman  mulai  lebur  bersamaan  ditingkatkannya  jualitas pengelolaan pasar tradisional sehingga menciptakan kenyamanan masyarakat untuk berkunjung dan berbelanja di pasar tradisional. Perubahan pengelolaan Pasar Bung Karno  setelah  revitalisasi  memang  dilakukan  secara  berangsur-  angsur.  Seperti halnya  dalam  penarikan  restribusi.  Sebelum  revitalisasi  penarikan  retribusi menggunakan  karcis  dan  dibayar  secara  tunai,  sedangkan  untuk  saat  ini  retribusi Pasar Bung Karno sudah menggunakan e-retribusi atau pembayaran non tunai.
ISSN 2087-8923 e-ISSN 2549-9319
Penggunaan e-retribusi atau non tunai tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dalam proses penarikan retribusi  dan  untuk meminimalkan kebocoran. Pasar Bung Karno terpilih oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri menjadi pilot project e-retribusi karena sebelumnya Pasar Bung Karno mendapat juara kedua pengelolaan pasar tradisional terbaik di Jawa Tengah. Setelah projek ini dianggap berhasil untuk selanjutnya  e-retribusi  akan  di  terapkan  pada  seluruh  pasar  tradisional  di  Wonogiri. Pada  pelaksanaannya,  e-retribusi  mengurangi  kesalahan-  kesalahan  dalam perhitungan serta mempercepat pengerjaan karena non tunai dan retribusi otomatis terpotong melalui satu kali gesek kartu.
Perubahan  non  fisik  lainnya  yaitu  terjadi  beberapa  saat  setelah  reviitalisasi, yaitu  akibat  dari  adanya  pandemi  Covid-19.  Aktivitas  jual-beli  sempat  menurun dikarenakan  adanya  pendemi  Covid-19.  Hal  tersebut  dapat  diatasi  dengan  adanya inovasi  pasar  online.  Jadi,  walaupun  kegiatan  jual-  beli  sempat  terhalang  dengan adanya pandemi Covid-19, untuk saat ini sudah dapat terbantu dengan adanya pasar online. Pasar online ini menggunakan aplikasi bernama Kami Satu. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, belum terlalu banyak variasi pedagang yang mendaftarkan diri pada aplikasi Kami Satu. Pedagang yang terdapat di aplikasi Kami Satu adalah pedagang bahan- bahan pokok seperti buah, tembakau, kelontong, snack, dan oleh- oleh.
Terdapat  empat  dimensi  output  menurut  Nurcholis  (2005)  yang  digunakan untuk menilai output revitalisasi yaitu tepat sasaran atau tidak, berapa besar sasaran yang  tercakup,  seberapa  banyak  kelompok  sasaran  yang  tertangani,  dan  seberapa besar kelompok atau sasaran yang terlibat. Sasaran dari kebijakan revitalisasi adalah seluruh  pedagang  Pasar  Bung  Karno  Wonogiri  dan  Pasar  Bung  Karno  Wonogiri. Selama  revitalisasi  berlangsung  pedagang  sudah  banyak  dilibatkan  seperti  dalam sosialisasi untuk memberi informasi kepada pedagang dan menyampaikan pendapat dari pedagang. Jadi untuk sasaran kebijakan sudah tepat.
Sasaran yang tercakup maupun yang tertangani dalam  revitalisasi Pasar Bung Karno  mau  tidak  mau  tetap  seluruh  pedagang  Pasar  Bung  Karno  karena  dalam revitalisasi  pasar  bukan  berkaitan  dengan  mau  atau  tidak  akan  tetapi  merupakan keputusan bersama mayoritas pedagang. Jadi seluruh pedagang Pasar Bung Karno mau tidak mau tetap merasakan hasil dan dampak dari revitalisasi pasar. Tidak semua pedagang  terlibat  dalam  revitalisasi  Pasar  Bung  Karno  beberapa  pedagang  hanya
mengikuti keputusan yang telah disepakati oleh pemerintah dan beberapa pedagang yang terlibat dalam sosialisasi revitalatisasi Pasar Bung Karno.

## 4. Dimensi Outcome
a. Dampak Positif
1.  Pasar menjadi Bersih dan Rapi
Salah satu dampak revitalisasi Pasar Bung Karno Wonogiri adalah hilangnya kesan kumuh, kotor, dan semrawut yang merupakan akibat dari perubahan bangunan dan  pengelolaan  pasar.  Berdasarkan  hasil  observasi,  Pasar  Bung  Karno  memang terlihat bersih dan rapi. Tidak ada kesan kumuh dan becek seperti pasar tradisional yang sebelumnya.
Tempat parkir yang yang berada di pinggir jalan raya tentu sangat mengganggu aktivitas  masyarakat  yang  berlalu-  lalang  melewati  area  pasar.  Setelah  revitalisasi, Pasar Bung Karno memiliki lahan parkir yang luas di dalam area pasar sehingga tidak lagi mengganggu lalu lintas jalan di sekitar Pasar Bung Karno.

## 2.  Omset Pedagang Meningkat
Sejak  awal  revitalisasi  peningkatan  omset  pedagang  menjadi  salah  satu  hal yang  diharapkan  karena  berkaitan  dengan  kesejahteraan  pedagang.  Berdasarkan dari  hasil  wawancara  dan  dokumentasi,  pendapatan  pedagang  mengalami peningkatan  setelah  beberapa  waktu  dari  revitalisasi.  Beberapa  pernyataan narasumber  menyampaikan  bahwa  adanya  perubahan  dari  pendapatan  pedagang. Setelah  revitaliasasi  terdapat  penurunan  pendapatan  dikarenakan  berkurangnya pengunjung. Hal tersebut memang normal terjadi pada pasar- pasar pasca revitalisasi. Kenaikan  pendapatan  pedagang  sudah  diperkirakan  untuk  dampak  jangka  panjang setelah  revitalisasi.  Akan  tetapi,  dua  tahun  setelah  revitalisasi  muncul  pandemi  di Indonesia. Oleh karena itu pendapatan kembali menurun.

## 3.  Pendapatan Pasar Meningkat
Sumber  pendapatan  pasar  tradisional  adalah  retribusi  pasar.  Pasar  Bung Karno Wonogiri setelah revitalisasi mengalami peningkatan pendapatan.
Pendapatan  Pasar  Bung  Karno  memang  fluktuatif,  akan  tetapi  pada  tahun 2018, yaitu satu tahun setelah revitalisasi, pendapatan Pasar Bung Karno mengalami peningkatan yang cukup drastis hingga menyentuh angka 711.100.500.

## 4.  Pengunjung Meningkat
Berdasarkan  hasil  wawancara,  narasumber  menyatakan  bahwa  pengunjung terasa  lebih  banyak  telebih  ketika  adanya  hari  libur  kerja.  Pengunjung  Pasar  Bung Karno  setelah  revitalisasi  menjadi  bervatiatif,  tidak  hanya  ibu-  ibu  akan  tetapi  anak muda dan banyak juga pengujung laki- laki khususnya ketika ada hari libur kerja.
b.  Dampak Negatif

## 1) Kesalahan pada Drainase Mengakibatkan Banjir
Kesalahan dalam pembangunan drainase menyebabkan timbulnya genangan air di ruas jalan ketika hujan turun. Adanya dampak dari pembangunan drainase baru, menyebabkan  munculnya  genangan  air.  Hal  ini  dikarenakan  kurangnya  komunikasi antara  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kabupaten,  sehingga  setelah dikomunikasikan permasalahan genangan air ketika turun hujan sudah dapat diatasi.

## 2) Saluran Pembuangan Air Tersumbat
Dalam  pengaturan  zonasi  ternyata  membawa  salah  satu  dampak  negative yaitu  tersumbatnya  saluran  pembuangan  air.  Lantai  atas  merupakan  tempat  untuk zona primer yang termasuk di dalamnya adalah rumah makan. Sisa- sisa  makanan yang berasal dari rumah makan tersebut ternyata membuat saluran pembuangan air dari atas ke bawah menjadi sering tersumbat. Setelah dibicarakan bersama, los untuk rumah makan dan daging dibuatkan  saluran air tersendiri supaya tidak menganggu lainnya karena sisa- sisa makanan yang terbawa air cucian dapat menyumbat saluran air.

## 3) Kios menjadi Sempit
Selain pasar menjadi bersih, nyaman, dan teratur, terdapat dampak negatif dari pembangunan  Pasar  Bung  Karno  Wonogiri  yaitu  kios  yang  dulunya  luas  sekarang menjadi sempit meskipun lebih tertata rapi.
Terdapat tiga aspek dalam dimensi outcomes menurut Nurcholis (2005) yaitu ada atau tidak perubahan pada target sasaran, seberapa besar perubahan kelompok sasaran, dan yang ketiga seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Setelah revitalisasi tentu saja membawa perubahan. Perubahan yang terjadi juga cukup besar dan cukup signifikan sesuai  dengan  tujuan  awal  revitalisasi.  Pasar  yang  dulunya  becek  dan  kumuh  kini sudah  terlihat  lebih  bersih  dan  tertata  yang  berdampak  pula  pada  kemacetan  yang dahulu disebabkan oleh aktivitas pasar.
Efisiensi  dilihat  dari  input,  process,  output,  dan  outcomes,  terbilang  cukup efisien  karena  usaha  yang  dilakukan  sebanding  dengan  hasil  beserta  dampaknya. Sumber daya yang dimanfaatkan menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan yang bisa dirasakan oleh pedagang bahkan masyarakat.

## D.  SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  Revitalisasi  Pasar  Tradisional Bung  Karno  di  Kabupaten  Wonogiri  telah  berlangsung  dengan  dukungan  input kualitas  dan  kuantitas  sumber  daya  manusia  yang  memadai,  dan  dana  revitalisasi yang masih kurang mencukupi. Meskipun proses revitalisasi Pasar Tradisional Bung Karno  menghadapi  beberapa  hambatan,  namun  revitalisasi  Pasar  Bung  Karno terbilang efektif dan efisien.  Proses revitalisasi pasar dikatakan efektif karena sudah memenuhi  empat  aspek  efektivitas  yaitu  terdapat  sasaran  program,  terdapat sosialisasi  program,  terdapat  tujuan  program,  dan  terdapat  pemantauan  program. Revitalisasi Pasar Bung Karno juga terbilang efisien karena dengan sebuah kebijakan membawa  beberapa  dampak  baik  seperti  perubahan  fisik  pasar,  meningkatnya pendapatan  pasar,  meningkatnya  omset  pedagang,  hingga  mengatasi  kemacetan arus lalu lintas.
Hasil  output  revitalisasi  pasar  antara  lain  terjadi  perubahan  fisik  maupun perubahan  non  fisik.    Perubahan  fisik  berupa  penambahan  dan  perbaikan  fasilitas pasar, sedangkan perubahan non fisik berupa perubahan dalam pengelolaan Pasar Bung Karno, seperti penataan pedagang sesuai zona, penambahan tenaga kontrak, penggunaan e-retribusi, dan pasar online.  Pada akhirnya, revitalisasi pasar tradisional Bung Karno berdampak positif dan negatif. Dampak positif antara lain pasar menjadi bersih  dan  rapi,  kemacetan  berkurang,  omset  pedagang  meningkat,  pendapatan pasar  meningkat  dan  pengunjung  meningkat.  Sedangkan  dampak  negatif  yang muncul adalah kesalahan dalam drainase menyebabkan banjir, saluran pembuangan air tersumbat, dan kios menjadi sempit.

## DAFTAR PUSTAKA
Anam, Chairul. (2014). Analisis Revitalisasi Pasar Tanjung Dalam Rangka Penguatan Pedagang Pasar di Era Bisnis Modern. Jurnal Sains dan Teknologi, 7 (1).
Arianto,  Aris.  (2018,  March  22).  Pertumbuhan  Ekonomi  Wonogiri  Terendah  se- Surakarta, Pemerintah Akhirnya Pilih Cara Ini. Retrieved from
ISSN 2087-8923 e-ISSN 2549-9319
https://joglosemarnews.com/2018/03/pertumbuhan-ekonomi-wonogiri- terendah-se-surakarta-pemerintah-akhirnya-pilih-cara-ini/
Ariyani,  Nita.  (2019).  Penataan  Pasar-  pasar  Tradisional  Di  Indonesia  Berdasarkan Teori  “VON  STUFENNAUFBAU  DE  RECHTSORDNUNG”. Jurnal  Ilmiah Galuh Justisi, 7 (2).
Badjuri, Abdulkahar, & Yuwono, Teguh. (2002). Kebijakan Publik Konsep & Strategi . Semarang: Universitas Diponegoro.
Bakhri, Syaeful. (2017). Strategy for Increasing Traditional Market Competitiveness in Dealing with the Presence of Modern Market. Eko-Regional, 12 (1), 9-17.
Kementrian  Perdagangan  Republik  Indonesia.  (2020). Mendag:  Perkuat  Ekonomi Kerakyatan, Pemerintah Berkomitmen Revitalisasi Pasar Rakyat . Retrieved from https://ews.kemendag.go.id/berita/NewsDetail.aspx?v=8243
Juliarta, I Made Guna, & Darsana, Ida Bagus. (2016). Analisis Efektivitas Revitalisasi Pasar  Tradisional  dan  Dampaknya  Terhadap  Pengelolaan  Pasar,  Jumlah Pengunjung dan Pendapatan Pedagang. E-Jurnal EP Unud , 5 (1), 138-166.
Khairuni,  Zhilli  Izzadati.  (2016).  Revitalisasi  Kawasan  Wisata  Kota  Medan  sebagai Upaya  Meningkatkan  Nilai  Sosial  dan  Budaya:  Studi  Kasus  Kawasan Pagaruyung Kota Medan. Jurnal ArchiGreen, 3 (5), 42-47.
Kim, Jiyeon, Lee, Minkweon, & Yeom, Minsun. (2014). Revitalization of the Gil-Dong Traditional Market in Korea. Journal of Marketing Thought , 1 (2): 58-68. Doi: 10.15577/jmt.2014.01.02.58
Kowaas,  A.S.,  Pioh,  N.,  &  Kumayas,  N.  (2017).  Efektivitas  Pelaksanaan  Tomohon International Flower Festival di Kota Tomohon. Jurnal Eksekutif , 2 (2).
Nida, Mufna Mubdiatun. (2014). Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Surakarta. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 10 (2), 166- 174.
Nurcholis,  Hanif.  (2005). Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  dan  Otonomi Daerah. Jakarta: PT Grasindo
Nuzuliati,  Lumbanraja,  Gultom,  &  Rini.  (2019).  The  Effect  of  Traditional  Market Revitalization  in  Medan  City  on  Competitiveness,  Trader  Satisfaction  and Increases in Sales of Traders with Perceived Value as a Mediation Variable.
EBIC 2019, 457-465. doi: 10.5220/0009216204570465
Pangestu, Mari. (2004). Pasar Tradisional yang Modern dalam Rangka Peningkatan
Daya Saing Pasar Tradisional.
www.usdrpindonesia.org/files/downloadCategory/72.pdf

## Peraturan  Daerah  Kabupaten  Wonogiri  Nomor  9  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Pasar.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Wonogiri  Nomor  12  Tahun  2016  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Poesoro, Adri. (2007). Pasar Tradisional di Era Persaingan Global. SMERU. Nomor 22 April-Juni. Halaman 3-10
Prabowo,  Edhy,  Madi,  Sulis,  Safri,  &  Lustrilanang,  Pius.  (2017).  Existence  and Revitalization of Traditional Markets against Modern Markets. Development. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 7 (1), 1-16.
Prakosa,  Jantanu  Budi,  &  Winarni,  F.  (2018).  Revitalisasi  Pasar  Bung  Karno  di Kecamatan  Baturetno  Wonogiri. E-journal  Mahasiswa  Jurusan  Ilmu Administrasi Negara .
Prastyawan, A, & Isbandono, P. (2018). The Role of Local Governments in Traditional Market  Revitalization. Journal  of  Physics:  Conference  Series, 1-6.  doi :10.1088/1742-6596/953/1/012164
Putra,  I  Putu  Deny  Adistanaya,  Mahendrawati,  Ni  Luh  Made,  &  Suryani,  Luh  Putu. Implementasi  Peraturan  Walikota  Nomor  9  Tahun  2009  dalam  Revitalisasi Pasar  Tradisional  Di  Kota  Denpasar. Jurnal  Interpretasi  Hukum,  2 (2) , 429- 434. doi https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3453.429-434
Sabatiny,  Sabrina,  &  Martini,  Rita.  (2018).  Perkembangan  Pasar  Tradisonal  dan Keberadaan  Pasar  Modern  di  Kota  Palembang. Jurnal  Politeknik  Negeri Sriwijaya, 7 (1).
Sudjilah. (2020). Revitalisasi Pasar Rakyat dan Dampaknya terhadap Kepuasan dan Pendapatan Pedagang. Akademika, 18 (2).
Ujianti, Ni Made Puspasutari & Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi. (2021). Traditional Market  Revitalization  in  the  Persfective  of  Cultural  Tourism  Development  in Denpasar  City. Advances  in  Social  Science,  Education  and  Humanities Research, 605.
Zikwan, M. (2020). Dampak Perkembangan
Pasar  Modern  Di  Lingkungan  Pasar  Tradisional  Di  Mimbo  Situbondo. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 6 (2), 180-196. doi:
https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i2.357  (Anam,  2014)  (Abdulkahar  & Teguh, 2002)