## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA  ATAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK SEBAGAI SUATU KEKAYAAN INTELEKTUAL
Ghandis Clarinda Tiara Hanum 1 , Budi Santoso 2

## Abstrak
Masyarakat  hukum  adat  sangat  berperan  penting  dalam  mengungkap  manfaat- manfaat  sumber  daya  genetik  tertentu.  Namun  ironisnya,  tidak  sepeser  pun keuntungan  yang  diperoleh  oleh  masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia  sementara negara-negara  maju  melalui  rezim  HKI  memperoleh  banyak  keuntungan  dari pemanfaatan sumber daya genetik yang berasal dari pengetahuan masyarakat hukum adat.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengkaji:  apakah  Rezim  HKI  mampu mengakomodasi  perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  hukum  adat  atas pemanfaatan  sumber  daya  genetik  sebagai  kekayaan  intelektual?  Bagaimana kebijakan  perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  hukum  adat  atas  pemanfaatan sumber daya genetik sebagai kekayaan intelektual di Indonesia pada saat ini dan masa mendatang? Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulan yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  Rezim  HKI  tidak  mampu mengakomodasi  perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  hukum  adat  atas pemanfaatan sumber daya genetik Kebijakan di Indonesia saat ini masih berpedoman pada sistem pengakuan bersyarat masyarakat hukum adat.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Masyarakat Hukum Adat, Sumber Daya Genetik
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

## Abstract
Masyarakat  hukum  adat  play  an  important  role  in  revealing  particular  genetic resources  benefits.  Ironically, masyarakat  hukum  adat  in  Indonesia does not  get  any benefit  from  it.  Meanwhile,  developed  countries  use  frequently  use  the  regime  of Intellectual  Property  Right  (IPR)  to  get  monopoly  right  for  the  genetic  resources- based product originated from the their knowledge. The problem are : Can the regime of  IPR  accomodate  law  protection  of  masyarakat  hukum  adat  for  the  use  of  genetic resources as intellectual property? How is the policy of law protection of masyarakat hukum  adat  for  the  use  of  genetic  resources  as  intellectual  property  in  Indonesia  in the  future?  The  approach  method  in  this  research  was  normative  juridical  method. The  research  conclusion  is  that  IPR  Regime  can’t  accomodate  law  protection  of masyarakat  hukum  adat  for  the  use  of  genetic  resources.  The  policy  in  Indonesia today is still based on the condition recognition system of masyarakat hukum adat.
Keywords : Law Protection, Masyarakat Hukum Adat, Genetic Resources.

## A. Latar Belakang
Penemuan rekombinasi DNA  di  tahun  1953  yang  diikuti dengan perkembangan bioteknologi serta ilmu pengetahuan dan sains menyebabkan kebutuhan akan sumber  daya  genetik  yang  berasal dari tanaman, hewan,
mikroorganisme, dan manusia meningkat  pesat  untuk  digunakan sebagai  bahan  baku  berharga (valuable  raw  materials)  dalam berbagai  sektor  ekonomi. 3 Industri bioteknologi  yang  bersumber  dari sumber  daya  genetik  sejauh  ini banyak  terkonsentrasi  di  negara- negara maju. Sementara itu,
negara-negara  berkembang  kalah
3 Ten  Kate  dan  Laird  dalam  Sebastian  Oberthur, dkk,  2011, Study  Intellectual  Property  Rights  on Genetic  Resources  and  The  Fight  Against Poverty ,  Belgia,  Eurepean  Parliament,  hlm.  9,
<http://www.ecologic.eu/files/attachments/Project s/2610/2610_20_ipr_study_final.pdf>, diakses pada 1 Oktober 2012
berkembang dalam industri bioteknologinya  tetapi  merekalah yang  berperan  penting  sebagai ‘penyedia’  sumber  daya  genetik bagi industri bioteknologi di negara-negara  maju.  Hal  tersebut dikarenakan hutan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati banyak tersebar di wilayah
geografis
negara-negara berkembang. 4 Perkembangan
industri bioteknologi  dan  komersialisasi
4 Hutan  tropis  secara  geografis  merupakan  hutan yang terletak di antara 20 derajat Lintang Selatan dan  garis  20  derajat  Lintang  Utara.  Di  antara kedua Garis Lintang itu membentang hutan tropis yatiu  yang  berada  di  Amerika  Selatan,  Amerika Tengah,  Asia  Tenggara,  dan  Asia  Timur  (yang rata-rata merupakan wilayah negara berkembang berada).  Keanekaragaman  hayati  dalam  hutan tropis  berkaitan  dengan  kerumitan  ekologinya yang  melampaui  jumlah  yang  terdapat  dalam kawasan  hutan  lain  dengan  luas  yang  sama. Kerumitan  ekologi  dalam  hutan  tropis  berasal dari cahaya, kehangatan, dan kelembaban yang luar  biasa  banyaknya,  yang  terus  menerus menciptakan  lingkungan  yang  menguntungkan bagi  evolusi  sumber  daya  hayati.  (Lihat  Otto Soemarwoto dan I Nyoman Myers dalam FX Adji Samekto, Keberpihakan Konvensi Keanekaragaman  Hayati  pada  Kepentingan Negara  Maju,  (Majalah  Masalah-Masalah  FH
Univesitas  Diponegoro,  Vol.  35  No.  2  April-Juni 2006), hlm 138-139
produk-produk  berbasis  sumber daya  genetik  tersebut  mendapat perhatian  khusus  dalam  tataran internasional, yakni dengan lahirnya Convention  on  Biological Diversity (CBD)/Konvensi Keanekaragaman Hayati pada tahun  1992.  Penekanan  CBD  pada bioteknologi  ini  didasari  bahwa bioteknologi telah
‘berjasa’ meningkatkan  nilai  sumber  daya genetik 5 dan  hal  ini  menimbulkan keresahan  di  kalangan  negara-
negara berkembang. 6 Negara- negara berkembang merasa 5 Ibid , hlm  20.
6 Negara-negara berkembang (developing
countries)  adalah  mengacu  kepada  negara- negara yang tidak saja memiliki pendapatan per- kapita  yang  rendah,  tetapi  juga  masih menghadapi  masalah-masalah  sosial  seperti buta  huruf,  angka  kematian  bayi,  problem kekurangan gizi dan ketertinggalan dalam bidang teknologi  (Ibid.).  Di  samping  itu,  Istilah  negara berkembang  ini  juga  bisa  menunjuk  kepada beberapa  negara  bekas  daerah  jajahan  yang menuju kemerdekaan pada tahun 1950-an, yang oleh  Presiden  Truman  dari  Amerika  Serikat disebut  sebagai  ”negara  terbelakang.  (Lihat:
Johannes Muller, 2006, Perkembangan Masyarakat  Lintas  Ilmu,  Jakarta,  PT.  Gramedia
Pustaka Utama, hlm. 10.
dirugikan  karena  mereka  telah ‘mendonasikan’ sumber daya genetik mereka hanya untuk membeli  kembali  sumber  daya genetik  tersebut  dari  perusahaan multinasional di negara-negara maju. 7 Negara-negara  maju  dan negara-negara berkembang seharusnya  dapat  memanfaatkan situasi  tersebut  sebagai  sebuah simbiosis mutualisme. Akan tetapi, faktanya negara-negara maju melalui  Rezim  HKI  seringkali memanfaatkan persyaratan patentability sebagai  senjata utama mereka  untuk  memperoleh  paten atas  produk  yang  berbasis  sumber daya  genetik  yang  berasal  dari negara-negara  berkembang  dan mengeruk keuntungan melalui royalti.  Tindakan  negara-negara
7 Loc.Cit .
maju  tersebut  diistilahkan  dengan misappropriation. 8 Salah satu kasus missapropriation yang dialami Bangsa Indonesia adalah Permohonan Paten Immunostimulating Polysaccharides Isolated From Curcuma xanthorrhiza and Manufacturing  Method  Thereof
oleh  Inventor  dari  Korea  Selatan; Jae-Kwan  Hwang,  Ah-Jin  Kim, Jong-Hee  Sohn,  Kyu-Lee  Han, Sun-Hee  Lee,  Jeong-Han  Choo terhadap  US  Patent  Office  dengan
US Patent Application No. 20100048885  pada  tahun  2010. Polysaccharides dari Curcuma
8 Misappropriation  diartikan  sebagai  penggunaan tanpa  hak  atau  melawan  hukum  dengan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal atas TK dan  sumber  hayati  yang  terkait,  yang  menjadi milik masyarakat yang bersangkutan. Pengertian ini diambil dari Black’s Law, yaitu misappropriation  is  the  unauthorized,  improprer or unlawful use of funds or property for purpose other than that for which intended.
xanthorrhiza  ini  telah  terbukti efektif untuk membunuh sel kanker. 9 Curcuma  xanthorrhiza adalah  nama  latin  dari  temulawak yang  merupakan  tanaman  asli Indonesia  dan  telah  dikenal  lama sebagai  obat  tradisional.  Kasus tersebut membuktikan bahwa produk-produk  berbasis  sumber daya genetik hampir selalu ‘tercipta’  berkat  ‘pengungkapan’ masyarakat  asli  atas  manfaat- manfaat  sumber  daya  genetik tertentu. Masyarakat asli itu sendiri merupakan  terminologi  yang  tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia karena pemerintah Indonesia lebih memilih menggunakan  istilah  masyarakat hukum  adat.  Masyarakat  hukum 9 <Tanpa Nama>, <Tanpa Judul>,
<http://www.faqs.org/patents/app/20100048885#ixz z2NPY70zLH>.
adat  terhadap  tumbuh-tumbuhan dan  hewan  di  dalam  wilayahnya adalah bentuk ketergantungan masyarakat  hukum  adat  terhadap sumber  daya  genetik.  Hal  ini merupakan  titik  temu  dari  urgensi perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas pemanfaatan  sumber  daya  genetik yakni  berupa  suatu  perlindungan terhadap  hak  ulayatnya  sekaligus merupakan  perlindungan  terhadap hak hidupnya.
Berdasarkan  latar  belakang tersebut,  maka  dapat  dirumuskan permasalahan, antara lain: pertama , apakah rezim hak
kekayaan intelektual dapat mengakomodasi perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum  adat  ketika  sumber  daya genetik dimanfaatkan sebagai suatu kekayaan intelektual? Kedua ,
bagaimana  kebijakan  perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum  adat  atas  pemanfaatan sumber  daya genetik  sebagai kekayaan  intelektual  di  Indonesia pada  saat  ini  dan  masa  yang  akan datang?

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang digunakan  oleh  penulis  dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif
biasanya  “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber  data  sekunder  saja yang  berupa  peraturan  perundang- undangan,  keputusan  pengadilan, teori hukum, dan pendapat parasarjana.  Itu  pula  sebabnya digunakan analisis secara kualitatif
(normatif-kualitatif) karena
datanya bersifat kualitatif. 10 Penelitian  hukum  normatif  ini menggunakan
beberapa
pendekatan, antara lain pendekatan
perundang-undangan,  pendekatan konsep,  pendekatan  perbandingan, dan pendekatan historis/sejarah.

## C. Kerangka Teori
Permasalahan pertama akan dikaji  berdasarkan  teori  hukum
alam dari Thomas Aquinas.
Thomas  Aquinas  melihat  kodrat manusia  bersifat  teleologis,  yaitu
memiiki kecenderungan yang terarah  pada  tujuan  tertentu.  Apa yang  dituju  itu  atau  apa  yang menjadi  orientasi  kodrat  manusia itu adalah ‘baik’ atau ‘kebaikan’. 11
Selain  itu,  juga  akan  dianalisis dengan  teori  dari  Jeremy  Betham.
10 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2010, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat ,  Jakarta,  PT  Raja  Grafindo  Persada, hlm 24.
11 Loc. Cit.
Hukum harus diciptakan
berdasarkan rasa keadilan masyarakat demi kebahagiaan warga masyarakat yang bersangkutan. Ukuran rasional yang  objektif  dari  kemanfaatan tersebut  adalah  jika  hukum  yang dimaksud secara ekonomis mampu menciptakan  kesejahteraan  bagi sebagian terbesar warga masyarakatnya. 12
Permasalahan  kedua  akan dianalisis  dengan  menggunakan teori  Positivisme  Hukum.  Esensi positivisme melihat hukum sebagai sistem  perundang-undangan  yang dibuat  dan  diberlakukan  oleh negara  secara  formal  (hukum positif).  Walaupun  sebuah  nilai mempunyai  kekuatan  mengikat dan  dipatuhi  oleh  orang  banyak
12 Jeremy  Bentham  dalam  Agus  Sardjono,  2006, Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Pengetahuan Tradisional. Bandung: PT. Alumni,  hlm 32-33.
seperti  ajaran  moral  atau  ajaran agama,  tetapi  tidak  bisa  dikatakan sebagai  sebuah  hukum  kalau  ia tidak  dirumuskan  dalam  peraturan yang dibuat oleh negara. 13
Sementara  itu,  untuk  memprediksi bagaimana  kebijakan  perlindungan hukum terhadap masyarakat
hukum  adat  atas  pemanfaatan sumber  daya genetik  sebagai kekayaan  intelektual  di  Indonesia di  masa  mendatang  akan  dimulai dengan  menggunakan  Teori  David Hume.  Hume  merancang  sebuah model  keadilan  yang  bertumpu pada  keterjaminan  pemilikan  yang wajar. Artinya: (i) pemilikan barang  tidak  boleh  berlebihan,  (ii) pemilikan  tersebut  harus  diperoleh secara halal, dan (iii)
13 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  2010, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 12
pemindahannya  harus  berdasarkan kesepakatan serta menepati janji. 14
Permasalahan  kedua  akan
dianalisis pula dengan
menggunakan  teori  Roscoe  Pound.
Pound  sangat  menekankan  pada efektifitas  bekerjanya  hukum  dan sangat mementingkan pada beroperasinya  hukum  di  dalam masyarakat. 15 Selain  itu,  Pound
berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai sarana
pembaruan,  di  samping  sarana untuk  menjamin  ketertiban  dan kepastian hukum. 16

## D. Hasil dan Pembahasan
1. Rezim Hak Kekayaan Intelektual  Tidak  Mampu
14 Ibid , hlm 89.
15 Otje  Salman  &  Anton  F.  Susanto,  2004, Beberapa  Aspek  Sosiologi  Hukum ,  Bandung,  PT. Alumni, hlm. 35.
16 Khudzaifah  Dimyati,  2004, Teorisasi  Hukum  :
Studi  tentang  Perkembangan  Pemikiran  Hukum di Indonesia 1945-1990 , Surakarta, Muhammadiyah, hlm 29
Mengakomodasi Perlindungan Hukum terhadap  Hak  Masyarakat Hukum Adat atas Pemanfaatan  Sumber  Daya Genetik  sebagai  Kekayaan Intelektual a. Konsep Intellectual Creation yang  Dilindungi dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual Berbeda dengan Masyarakat Hukum Adat. Faktanya, kriteria-kriteria
intellectual  creation yang dapat dilindungi oleh rezim HKI sangat berbeda dengan kriteria-kriteria  intellectual creation  yang  hidup  dalam masyarakat  adat  atau  pun masyarakat  hukum  adat  di Indonesia, berikut perbedaannya:
No. Perbedaan Konsep Intellectual Creation Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Masyarakat Adat/Masyarakat Hukum Adat di Indonesia 1. Kriteria Kepemilikan Individual  pengaruh dari filsafat individualisme dan kapitalisme. Komunal atau Kolektif  pengaruh dari kearifan
lokal  masyarakat  adat  salah satunya  adalah  konsep‘gotong royong’. 2. Kriteria tentang Standar Kreasi Intelektual Ekspresi Kemampuan Berpikir Manusia Baru dan/atau Orisinil Tradisi yang Diturunkan dari Satu Generasi ke Generasi Lain. 3. Kriteria Dokumentasi Tertulis sesuai dengan format yang telah ditentukan Tidak tertulis yang dapat berupa tradisi lisan dan kitabkitab pengobatan kuno 4. Kriteria Kepentingan yang Dilindungi Nilai ekonomi/bersifat komersial - Tidak dikenal tentang nilai ekonomi atau komersial -  Terkadang  memiliki  nilai kesakralan dan dianggap suci
b. Sumber Daya Genetik merupakan Warisan Bersama Umat Manusia Pengertian  sumber daya  genetik  berdasarkan Convention  on  Biological
Diversity  tidak  digunakan secara  umum  sebagai  suatu konsep  hukum  dan  tidak pula  merepresentasikannya secara  jelas  sebagai  objek hak  milik. 17 Annie  O.  Wu berpendapat  bahwa  prinsip yang  digunakan  oleh  para prospectors  dalam  rangka
memanfaatkan sumber daya
hayati  adalah  ‘Common Heritage  of  Humankind’ atau  warisan  bersama  umat
manusia. Berdasarkan prinsip  ini,  setiap  orang
17 Peter  Johan  Schei  dan  Morten  Walloe  Tvedt,
Genetic Resources in the CBD : the Wording, the Past, the Present, and the Future , hlm 6.
mempunyai  hak  yang  sama
untuk memanfaatkan sumber daya alam,
termasuk sumber daya
hayati,  yang  tersedia  di muka  bumi.  Pembatasan yang ada dalam pemanfaatan hanyalah kedaulatan  negara  dimana sumber daya tersebut berada. Hal  ini telah diakui pula  di  dalam  CBD.  Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan negara maju menyangkut  akses terhadap sumber daya genetik adalah
melalui  penawaran imbalan berupa pembagian keuntungan (benefit sharing). 18
Common  Heritage
of Humankind adalah
18 Agus Sardjono, Op.Cit ., hlm 77.
konsep  yang  tidak  dikenal
dalam Rezim HKI sehingga tidak mungkin dpat diajukan  Paten,  Hak  Cipta, dan sebagainya. Perlindungan  yang  dapat diberikan Rezim HKI adalah semua bentuk intellectual  creation  yang berasal  dari  sumber  daya genetik  sebagai  common heritage of humankind tersebut  selama  memenuhi kriteria  dari  Rezim  HKI. Namun konsekuensinya, negara-negara  berkembang dan masyarakat hukum adatnya  yang  merupakan provider  dari  sumber  daya genetik kelak harus membayar  untuk  produk yang  sesungguhnya  berasal
dari  ‘mereka’  dan  tanpa
mendapat
kompensasi sedikit  pun.  Pada  tahap inilah ketidakadilan muncul dan rezim HKI tidak
mampu menyelesaikan
problematika ini.
2. Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap  Masyarakat  Hukum Adat  atas  Pemanfaatan  Sumber Daya Genetik di Indonesia
a. Kebijakan Perlindungan Hukum  terhadap  Masyarakat Hukum  Adat  di  Indonesia  atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik di Masa Kini 1) Pengakuan Bersyarat terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia Pemerintah Indonesia  pada  dasarnya
memberlakukan  pengakuan bersyarat supaya suatu kelompok  masyarakat  adat
diakui sebagai suatu masyarakat  hukum  adat. Kriteria tersebut salah satunya  tercantum  dalam Amandemen  Pasal  18  B ayat  (2)  UUD  NKRI  tahun 1945 yang menyatakan bahwa  Negara  mengakui keberadaan Masyarakat Hukum  Adat  berserta  hak- haknya  dan  tradisionalnya dengan beberapa syarat antara lain : a) Sepanjang masih hidup. b) Sesuai dengan perkembangan masyarakat  dan  prinsip NKRI. c) Diatur  dalam  undang- undang Pemerintah selain menerapkan beberapa kriteria dalam berbagai
perundang-undangan  agar suatu kelompok masyarakat dapat dikategorikan sebagai masyarakat  hukum  adat juga  menetapkan  bahwa berdasarkan  pasal  67  ayat (2)  UU  No.  41  tahun  1999 tentang
Kehutanan
pengukuhan keberadaan dan  hapusnya  masyarakat hukum adat ditetapkan dengan  Peraturan  Daerah.
Pasal  203  ayat  (3)  dan penjelasan Pasal 204 Undang-undang  Nomor  32 Tahun 2004 Tentang Otonomi  Daerah  secara implisit  juga  menyebutkan bahwa keberadaan masyarakat  hukum  adat
diakui  selama  ditetapkan oleh Perda. Masyarakat hukum  adat  yang  tidak
ditetapkan dalam Perda
maka  hanya  akan  berstatus sebagai  masyarakat  hukum adat  secara sosial  dan tidak
memiliki  kedudukan  secara
hukum. 19 Rikardo  Simarmata dalam penelitiannya tentang  Pengakuan  Hukum terhadap  Masyarakat  Adat di  Indonesia  selama  tahun 2005-2006,  wilayah  yang telah mengakui secara tegas tentang keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya, yaitu: 20 19 Saafroedin  Bahar,  Komisioner  Masyarakat Hukum  Adat  KOMNAS  HAM,  dalam  diskusi Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional  Masyarakat  Hukum  Adat  di Jakarta 2 Agustus 2006, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol152 57/berdayakanmasyarakat-hukum-adat-untuk- perlindungan-lingkungan>,  diakses  pada  1
Oktober 2012.
20 Rikardo  Simarmata,  2006, Pengakuan  Hukum
Terhadap  Masyarakat  Adat  di  Indonesia , Bangkok,  UNDP,  hlm  209  dan  hlm  253-258. Perda  tentang  Masyarakat  Hukum  Adat  Baduy dan  Masyarakat  Hukum  Adat  Dayak  Lunayeh
1) Perda Kabupaten Lebak Propinsi  Banten  No.  32 tahun 2001 tentang Perlindungan  atas  Hak Ulayat Masyarakat Baduy. 2) Perda Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan  Timur  No. 3  tahun  2004  tentang
Hak  Ulayat  Masyarakat Hukum Adat.
3) Perda No. 4 tahun 2004
tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Dayak) Lundayeh. 4) Perda Kabupaten Bungo  Propinsi  Jambi No. 3 tahun 2006
juga  diungkapkan  Maria  Soemardjono,  2009, Tanah  dalam  Perspektif  Hak  Ekonomi,  Sosial, dan  Budaya ,  Jakarta,  Kompas  Gramedia,  hlm. 167.
tentang Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo. 2) Hak  Masyarakat  Hukum Adat  atas  Sumber  Daya Genetik Hak masyarakat adat  atas  sumber  daya genetik diawali dari pengakuan  atas  hak  ulayat masyarakat  hukum  adat. Hak  ulayat  secara  umum berkenaan dengan hubungan  hukum  antara masyarakat  hukum  adat dengan tanah dalam wilayahnya. Hubungan hukum tersebut berisi wewenang  dan  kewajiban. Dalam  pengertian  ‘tanah dalam lingkungan
wilayahnya’  itu  mencakup
luas kewenangan
masyarakat  hukum  adat berkenaan  dengan  tanah termasuk segala isinya, yakni perairan, tumbuhtumbuhan, dan binatang  dalam  wilayahnya yang menjadi sumber
kehidupan dan mata pencahariannya. 21 Hak ulayat sebagaimana telah
dijelaskan  di  atas  adalah hak  atas  tanah,  perairan, tumbuhtumbuhan, dan binatang  yang  ada  dalam wilayah hidupnya dan yang menjadi
sumber penghidupannya.  Hal  ini memiliki  benang  merah
21 Ter Haar dalam Maria Sumardjono, Op.Cit ., hlm. 170.
bila dikaitkan dengan pengertian  sumber  daya genetik  dalam  Convention On  Biological  Diversity/ CBD yakni : Article 2 CBD: “Genetic resources means genetic material of  actual  or  potential value.”  (sumber  daya genetik adalah material genetik yang mempunyai  nilai  nyata atau potensial). “Material genetic means  any  material  of plant, animal, microbial, or other origin containing functional units of heredity” (material genetik  adalah  bahan dari tumbuhan,
binatang,  jasad  renik atau  jasad  lain  yang mengandung  unit-unit fungsional  pewarisan sifat (hereditas)).
Berdasarkan pada pengertian dari sumber daya  genetik  tersebut  maka dapat  disimpulkan  bahwa hak  ulayat  meliputi  pula hak masyarakat hukum adat atas  sumber  daya  genetik yang  ada  dalam  wilayah hidupnya dan yang menjadi sumber penghidupannya.
Oleh karena itu, masyarakat hukum  adat  di  Indonesia pada hakikatnya telah
memperoleh pengakuan
hukum  dan  perlindungan
hukum  (melalui  pengakuan hak ulayat) sebagai pemangku  hak  atas  sumber
daya  genetik  yang  ada  di
wilayah hidupnya dan yang menjadi sumber penghidupannya. Namun, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum  adat  di  Indonesia sebagai  pemangku  hak  atas sumber daya genetik tersebut  masih  terhalang dengan  sistem  pengakuan bersyarat  yang  diterapkan Negara.  Sistem  pengakuan bersyarat terhadap masyarakat  hukum  adat telah menyebabkan terbatasnya masyarakat hukum  adat  yang  diakui sebagai entitas hukum, sehingga terbatas pula masyarakat  hukum  adat
yang  diakui hukum  sebagai
pemangku  hak  atas  sumber daya genetik.
b. Kebijakan Perlindungan Hukum  terhadap  Masyarakat Hukum  Adat  di  Indonesia  atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik di Masa Mendatang 1) Pembentukan UU Sui Generis atau HKI-Plus UU Sui Generis seringkali dikaitkan dengan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional. Hal ini dikarenakan substansi  yang  terpenting dari  undang-undang  sui generis yang dimaksud adalah  adanya  pengakuan yang tegas bahwa
masyarakat  lokal  adalah ‘pemilik’  dari  pengetahuan tradisional yang
bersangkutan. 22 UU sui
generis  tersebut  dapat  pula mengatur tentang hak masyarakat  hukum  adat dalam  pemanfaatan  sumber daya  genetik  secara  tidak langsung, sebab pengetahuan tradisional memegang peranan penting dalam pengungkapan manfaat  dari  sumber  daya genetik tertentu. Oleh karena  itu,  istilah  yang digunakan  dalam  CBD  dan Protokol  Nagoya  adalah “pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik.” Indonesia sejak tahun  2007  telah  memiliki RUU  Sui  Generis  yakni 22 Agus Sardjono, Op.Cit ., hlm 249.
Rancangan Undang- Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional  dan  Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT)  yang  bertujuan untuk melindungi
pengetahuan tradisional,
baik  yang  berbasis  seni (artistic work) maupun yang  berbasis  teknologi (Bagian  Menimbang  huruf c  dan  huruf  d  RUU PTEBT). RUU lainnya adalah RUU Ratifikasi Protokol Nagoya yang
bertujuan khusus untuk melindungi pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik.  Selain  itu,  RUU
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat  yang  mengatur  secara tegas  keberadaan  dan  hak- hak  masyarakat  adat  juga tengah digodok DPR. RUU PTEBT tersebut  masih  memerlukan revisi  terkait  tujuan  dari upaya pemberian perlindungan,  subjek  yang dilindungi, persyaratan atau kriteria  untuk  mendapatkan
perlindungan,  penyebutan
pengemban hak dan isi hak secara tegas, cara memperoleh hak atas pengetahuan tradisional,
dan  penegakan  hukum  atas
UU  tersebut.  RUU  PTEBT ini  harus  pula  diimbangi dengan
pengaturanpengaturan  lain
yang
secara khusus mengatur  tentang  sumber daya  genetik  dan  hak-hak masyarakat  hukum  adat  di Indonesia.  Oleh  karena  itu, pengesahan  RUU  PTEBT juga  harus  diikuti  dengan
pengesahan RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat
Adat  dan  RUU  Ratifikasi Protokol  Nagoya  supaya segala  bentuk  pemanfaatan sumber daya genetik benar- benar  ‘untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat’.
2) Rezim Access and Benefit Sharing
(ABS)
Access and Benefit Sharing (ABS)  merupakan  isu  yang  cukup kuat  dalam  forum  internasional khususnya  yang  terkait  dengan sumber  daya  genetik.  Isu  ini
sebenarnya telah diakomodasi
sepintas  dalam  CBD  dan  setelah perundingan  selama  enam  tahun maka  pada  tanggal  29  September 2010 di Nagoya Jepang disepakatilah The Nagoya Protocol on  Access  to  Genetic  Resources
and the Fair and Equitable Sharing of  Benefits  Arising  from  their Utilization  to  the  Convention  on
Biological Diversity/ Protokol
Nagoya  atau  yang  dikenal  dengan
Protokol Nagoya. Protokol Nagoya
merupakan  pelopor  sebuah  rezim baru  yang  dapat  mengimbangi Rezim  HKI  yang  selama  ini  lebih menguntungkan negara-negara maju  yakni  Rezim  Access  and Benefit  Sharing  (ABS).  Protokol Nagoya  adalah  dasar  hukum  yang kuat  dalam  memberikan  kepastian dan transparansi bagi negara penyedia  (provider)  dan  pengguna
(user) sumber daya genetik.
Ketentuan  dalam  Protokol  Nagoya telah memberikan inovasi perlindungan bagi negara penyedia (provider)  sumber  daya  genetik, yakni  dengan  adanya  kewajiban bagi  negara  penyedia  (provider) dan pengguna (user)
menandatangani suatu kontrak kesepakatan bersama (mutual agreed  terms).  Mutual  Agreed Terms  tersebut  akan  berfungsi sebagai  suatu  jaminan  bagi  negara penyedia  (provider)  sumber  daya genetik ketika sumber daya genetik miliknya  diklaim  sepihak  oleh pengguna (user).
Keberadaan Protokol Nagoya turut ‘memperkuat’
kedudukan masyarakat hukum adat dalam  mendapatkan  keuntungan atas  komersialisasi  pengetahuan, inovasi, dan teknologi yang
bersumber dari pengetahuan
tradisional  berbasis  sumber  daya genetik  milik  mereka.  Protokol Nagoya  ini  dapat  menjadi  suatu harapan bagi negara-negara
berkembang, termasuk Indonesia. 23 sebagai  negara  (provider)  sumber daya genetik dalam memperjuangkan pembagian keuntungan yang adil dan
seimbang  dengan  pengguna  (user). Protokol  Nagoya  dapat  berjalan
dengan efektif apabila ada kepedulian dari Pemerintah Republik  Indonesia.  Pemerintah Republik  Indonesia dapat  berperan 23 Indonesia  telah  menandatangani  Protokol
Nagoya  pada  tanggal  11  Mei  2011  bertepatan dengan  acara  Ministerial  Segment  of  the  19th session  of  the  United  Nations  Commission  on Sustainable Development di Markas Besar PBB, New  York.  Saat  ini  proses  ratifikasi  Protokol Nagoya  untuk  menjadi  Rancangan  Undang- Undang  Pengesahan  Protokol  Nagoya  sedang dilaksanakan.
(Lihat: Dialog Interaktif Pengetahuan  Tradisional  Dalam  Kerangka Protokol Nagoya, <http://www.menlh.go.id/dialog-interaktif- pengetahuantradisional-dalam-kerangka- protokol-nagoya/>,  diakses  pada  1  Oktober 2012.
sebagai  ‘wakil’  dari  masyarakat hukum adat untuk membuat kebijakan  pengaturan  akses  atas sumber  daya  genetik.  Setiap  akses terhadap  pengetahuan  tradisional yang  terkait  sumber  daya  genetik harus  diawali  dengan  PADIA (Persetujuan  Atas  Dasar  Informasi Awal) atau Prior Informed Consent (PIC). 24 yang  prinsip-prinsipnya harus dihormati user bila melakukan akses atas sumber daya genetik. Pemerintah baik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat  juga  dapat  berperan  sebagai custodian dalam mekanisme Benefit  Sharing. 25 ini  dengan berperan  dalam  mempersiapkan
24 PADIA  /  PIC  adalah  pemberitahuan  dari pemohon  akses  kepada  penyedia  Pengetahuan Tradisional  yang  Terkait  Sumber  Daya  Genetik tentang semua informasi dalam rangka kegiatan akses yang dipergunakan oleh penyedia sebagai bahan  pertimbangan  dalam  memberikan persetujuan  akses  terhadap  Sumber  Daya Genetik  yang  dimilikinya.  (Lihat  Kertas  Posisi Kementerian Lingkungan Hidup, Op.Cit ., hlm 19).
25 Agus Sardjono, Op.Cit ., hlm. 321
format  Mutual  Agreed  Terms (MTA). 26 yang  memperhatikan
hak-hak  masyarakat  hukum  adat pada khususnya, hak-hak warganegara Indonesia pada
umumnya.
E. Simpulan
Rezim  HKI  tidak  mampu mengakomodasi perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum  adat  atas  pemanfaatan
sumber daya  genetik sebagai  suatu kekayaan intelektual. Hal ini dikarenakan:  adanya  perbedaan konsep  intellectual  creation  dalam Rezim HKI dengan konsep
intellectual  creation  yang  dianut oleh  masyarakat  hukum  adat;  dan adanya prinsip bahwa sumber daya
26 MAT  adalah  perjanjian  tertulis  yang  berisi persyaratan  dan  kondisi  yang  disepakati  antara penyedia  dan  pemohon  akses  berdasarkan prinsip  kebebasan  berkontrak  (freedom  of contract).  MAT  salah  satunya  mengatur  tentang mekanisme  benefit  sharing  dan  persentasenya. (Lihat: Ibid , hlm 27).
genetik merupakan warisan bersama  umat  manusia  di  satu  sisi memberikan  manfaat  yang  seluas- luasnya  bagi  semua  pihak  tanpa kecuali  untuk  mengeksplotasinya. Kebijakan  perlindungan  hukum terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia atas pemanfaatan sumber daya  genetik sebagai  suatu kekayaan  intelektual  di  masa  kini, yaitu  adanya  sistem  pengakuan bersyarat  yang  diterapkan  untuk kelompok  masyarakat  adat  supaya dapat  diakui  sebagai  masyarakat hukum  adat,  dan  perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum  adat  di  Indonesia  dalam kaitannya  dengan  sumber  daya genetik  meliputi  hak  atas  wilayah tempat  tinggalnya  dan  hak  hidup dan mencari penghidupan di wilayah  tempat  tinggalnya.  Hak- hak  masyarakat  hukum  adat  ini
mewajibkan pihak luar yang mengeksploitasi sumber daya genetik  yang  ada  di  wilayah  hidup masyarakat  hukum  adat  untuk menghormati kearifan lokal mereka. Berdasarkan  hal  tersebut, maka kebijakan di masa mendatang dapat dibentuk perundang-undangan  sui  generis yang disesuaikan dengan karakteristik  masyarakat  hukum adat di Indonesia, serta Implementasi  Rezim  Access  and Benefit Sharing (ABS) sebagaimana diatur dalam Protokol Nagoya  yang  mewajibkan  setiap user harus mempunyai PADIA/Prior  Informed  Consent
(PIC)  sebelum  melakukan  akses terhadap  sumber  daya  genetik  di wilayah tertentu dan dalam
eksploitasi  sumber  daya  genetik
harus  berdasarkan  Mutual  Agreed Terms  (MTA)  yang  mengatur kesepakatan  bersama  antara  user dan  provider  dalam  mekanisme benefit sharing, sehingga Pemerintah  Indonesia  diharapkan segara meratifikasi Protokol Nagoya  serta  mensahkan  RUU Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak Masyarakat Hukum Adat.

## Daftar Pustaka
Agus  Sardjono,  2006, Hak  Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional . Bandung: PT. Alumni. Johannes Muller. 2006. Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Khudzaifah  Dimyati.  2004.  Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum  di  Indonesia  1945-1990. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta Press. Maria  Soemardjono,  2009, Tanah dalam  Perspektif  Hak  Ekonomi,
Sosial,  dan  Budaya ,  Jakarta, Kompas Gramedia Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad. 2010. Dualisme Penelitian
Hukum  Normatif  dan  Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Otje  Salman  &  Anton  F.  Susanto, 2004, Beberapa  Aspek  Sosiologi Hukum , Bandung, PT. Alumni
Peter  Johan  Schei  dan  Morten  Walloe Tvedt, Genetic  Resources  in  the CBD: the  Wording, the  Past,  the Present, and the Future
Rikardo  Simarmata,  2006, Pengakuan
Hukum  Terhadap  Masyarakat Adat  di  Indonesia ,  Bangkok: UNDP Soerjono  Soekanto.  2010.  Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit  Universitas  Indonesia (UIPress). Tim  Lindsey.  2005.  Hak  Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar.
Bandung: Alumni.
Jurnal/Majalah:
FX  Adji  Samekto  dan  Paramita Prananingtyas, Keberpihakan Konvensi Keanekaragaman Hayati pada Kepentingan Negara  Maju ,  Majalah  Masalah- Masalah FH
Univesitas
Diponegoro, Vol. 35 No. 2 April- Juni 2006).

## Website:
Sebastian  Oberthur,  dkk.  2011.  Study Intellectual  Property  Rights  on Genetic  Resources  and  TheFight Against Poverty. Belgia: Eurepean Parliament, http://www.ecologic.eu/files/atta chments/Projects/2610/2610_20_ ipr_study_final.pdf Dialog Interaktif Pengetahuan Tradisional Dalam Kerangka Protokol Nagoya, 2009, <http://www.menlh.go.id/dialog- interaktif-pengetahuan- tradisional-dalam-kerangka- protokolnagoya/IWGIA The Indigenous World>. <Tanpa  Nama>,  <Tanpa  Judul>, <http://www.aman.or.id/wpconte nt/plugins/downloadsmanager/up load/THE%20INDIGENOUS%2 0WORLD-2009%20Indo.pdf>