## MONITORING KEBIJAKAN  PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAERAH KOTA BENGKULU
Rekho Adriadi 1 , Faizal Anwar 2 , Yogi Alfiansyah 3 Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, 38226 rekhoadriadi@umb.ac.id

## Abstrak
Tulisan  ini  mengkaji  tentang  pemantauan  Kebijakan  Pelayanan  Parkir  Di  Tepi Jalan Umum Kota Bengkulu hasil Monitoring dari Analisis implementasi Kebijakan Pelayanan  Parkir  di  Tepi  Jalan  Umum  kota  Bengkulu  t.  Dalam  pelaksanaan kebijakan  retribusi  pelayanan  parkir  di  kota  Bengkulu  ini  secara  standar  dan prosedur  sudah  jelas  namun  dalam  pelaksanaan  dilapangan  khususnya  daerah Panorama masih terdapat pelanggaran. Sasaran dalam kebijakan ini sudah sesuai dengan  Perda  No.  07  Tahun  2011.  Palaksanaan  kebijakan  parkir  berbepengaruh dalam kondisi sosial masyarakat di kota Bengkulu dengan banyaknya titik parkir menjadi  lahan  penghasilan  masyarakat  kota  Bengkulu.  Akan  tetapi  dalam pencapaiannya  masih  ada  ketidaksesuaian  hasil  pendapatan  dan  target  dalam kebijakan  ini  yang  dikarenakan  pontensi  parkir  di  kota  Bengkulu  yang  masih rendah.
Kata Kunci: Kebijakan, Parkir, Retribusi

## Abstract
This  paper  examines  the  Policy  for  Parking  Services  Policies  on  the  Side  of  Public Roads in Bengkulu City as a result of the monitoring results from the analysis of the implementation of Parking Service Policies on Public Roadside of Bengkulu City In the implementation  of  the  parking  service  retribution  policy  in  Bengkulu  city,  the standards  and  procedures  are  clear,  but  in  the  field  implementation,  especially  the Panorama area is still there. The targets in this policy are in accordance with Perda no. 07 of 2011. Implementation of parking policies that affect the social conditions of the people in the city of Bengkulu with the number of parking spots is the stage of the Bengkulu  city  community.  However,  during  the  crisis  there  was  still  a  mismatch  of income results and targets in this policy due to the low parking potential in the city of Bengkulu.
Keywords: Policy, Parking, Retribution

## PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan  negara  kesatuan yang  menganut  asas  desentralisasi,  sebagaimana  telah  dijelaskan  pada Amandemen  Undang  –  Undang  Dasar  1945  Pasal  18  (ayat)  2.  Di  dalam pasal  tersebut  juga  dijelaskan  bahwa  Indonesia  membagi  daerahnya menjadi daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota, yang mana daerah –
daerah  tersebut  saling  berhubungan  erat  dengan  pemerintah  pusat walaupun telah diberi kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri atau sering dikenal dengan Otonomi daerah.
Dasar hukum Otonomi daerah sendiri diatur dalam Undang – Undang No.23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.    Salah  satu  faktor penggerak  pelaksanaan  Otonomi  daerah  adalah  faktor  sumber  daya. Sumber  daya  mengacu  pada  manusia  sebagai  pembuat  dan  pelaksana program,  dimana  dalam  sumber  daya  ini  dibutuhkan  orang  –  orang  yang memiliki  keahlian  sesusai  bidangnya.  Selain  itu,  terdapat  sumber  daya berupa  keuangan,  di  dalam  keuangan  daerah  otonom    harusdapat mengelola  keuangan  daerahnya  dengan  baik  dan  dapat  mencari  sumber– sumber  pendapatan  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) (Arenawati,2014:43).  Pajak  dan  retribusi  merupakan  salah  satu  yang berpengaruh  besar  dalam  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). Didalam  Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi  daerah  sudah    menetapkan  ketentuan-ketentuan  pokok  yang memberikan  pedoman  yang  cukup  rinci  dalam  menjelaskan  prosedur Perpajakan dan Retribusi daerah.
Pemungutan Retribusi daerah didasarkan atas jasa pelayanan yang di berikan  pemerintah  daerah  kepada  perorangan  atau  kelompok/badan tertentu.  Salah  satu  bentuk  Retribusi  daerah  di  kota  Bengkulu  adalah Retribusi  Pelayanan  Parkir    di  Tepi  Jalan  Umum.  Retribusi  parkir merupakan salah satu Pendapatan Asli  Daerah (PAD) yang  bersumber dari masyarakat,  dimana  pengelolanya  adalah  Dinas  Perhubungan  kota Bengkulu. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum di kota Bengkulu sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011.
Dalam  dalam  pelaksanaan  kebijakan  retribusi  pelayanan  parkir  di kota  Bengkulu  masih  banyak  terjadi  pelanggaran  yang  dilakukan,  mulai dengan  adanya  penarikan  Retribusi  diluar  ketetapan  Perda  seperti  dengan ditariknya  Retribusi  di  depan  ruko,  selain  itu  tidak  adanya  karcis  parkir menjadi  masalah  yang  bersifat  vital  dikarenakan  karcis  tersebut  dapat  di ketahui  berapa  retribusi  yang  didapat    dari  pelayanan  parkir.  Dari  data Dinas  Perhubungan  kota  Bengkulu  pada  tahun  2016  kota  Bengkulu
memiliki 526 titik parkir dari 12 tempat zona parkir. Pada pelaksanaannya banyak  sekali  masalah  yang  ditemukan,  selain  dari  kutipan  berita  di  atas masalah  lainnya  adalah  banyaknya  juru  parkir  yang  tidak  mengenakan tanda  pengenal  hal  tersebut  terindikasi  kemungkinan  juru  parkir  liar. Selain  itu,  juru  parkir  tidak  menarik  tarif  parkir  kepada  Angkutan  Kota yang parkir di tepi wilayah kota Bengkulu.
Analisa Monitoring Kebijakan  Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ini menggunakan konsep pemantauan kebijakan dari William N. Dunn yang memiliki  empat  fungsi,  yaitu  ekplanasi,  kepatuhan,  audit  dan  akunting dengan  jenis  pendekatan  pemeriksaan  sosial.  (1)  Eksplanasi,  evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor pendukung keberhasilan dan kegagalan kebijakan; (2) Kepatuhan, melalui pemantauan dapat  diketahui  apakah  tindakan  para  pelaku  baik  birokrasi  maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan kebijakan; (3) Audit, melalui pemantauan dapat diketahui apakah output benar – benar sampai  kepada  kelompok  sasaran  kebijakan,  atau  ada  kebocoran  dan penyimpangan;  (4)  Akunting,  memalui  pemantauan  dapat  di  ketahui apakah  akibat  ekonomi  dari  kebijakan  teresebut.  Melalui  pemantauan dapat digambarkan realitas pelaksanaan program. Pendekatan pemeriksaan sosial  yang  dikemukakan  William  N.  Dunn  di  nilai  cocok  untuk menganalisis  penelitian  ini,  karena    pemeriksaan  sosial  secara  eksplisit memantau hubungan antara masukan, proses dan pengeluran dan dampak dari kebijakan tersebut.
Berdasarkan  uraian  singkat  tersebut,  maka  tulisan  ini  bertujuan membahas  persoalan  tersebut  dengan  mengajukan  pertanyaan  utama yaitu:  Bagaimanakah  implementasi  Kebijakan  Pelayanan  Parkir  di  Tepi Jalan Umum kota Bengkulu? . Untuk mendapatkan temuan dari pertanyaan tersebut metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan pendekatan deskriptif  analisis  dengan  metose  kualitatif,  dengan  memfokusakan  pada: yaitu  ekplanasi,  kepatuhan,  audit  dan  akunting  dengan  jenis  pendekatan pemeriksaan  sosial.  Sumber  data  yang  digunakan  berupa  data  yang diperoleh  melalui  pengumpulan  data  dari  pihak  Dinas  Perhubungan  Kota
Bengkulu, juru parkir wilayah kota Bengkulu, hasil riset serta pemberitaan media massa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  Deskriptif  analisis  dengan pendekatatan  kualitatif.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, juru parkir dan Masyarakat pengguna jasa  pelayanan  parkir.  Jenis  data  yang  digunaka  adalah  data  yang berbentuk angka dan data berbentuk tulisan atau kata-kata. Sumber data dalam  penelitian  ini  ada  dua  jenis  yang  pertama  adalah  data  primer  yang berasal  dari  wawancara,  dan  data  sekunder  yang  berasal  dari  observasi, dokumentasi  dan  studi  pustaka  dan  lain-lain.  Metode  pengumpulan  data yang  digunakan  adalah  wawancara,  observasi,  dokumentasi  dan  studi pustaka.  Selanjutnya  metode  analisis  data  yang  digunkan  adalah  yang reduksi  data,  kemudian  data  pilah  dan  di  olah  lalu  disajikan  yang  pada akhirnya  ditarik  kesimpulan  atas  jawaban-jawaban  yang  diperoleh  dari informan. Kualitas atau keabsahan data menggunakan triangulasi dengan membandingkan  hasil  wawancara  antara  informan  satu  dengan  informan lainnya dan juga dengan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinas  Perhubungan  melaksanakan  tugasnya  dalam  kepengelolaan pemungutan retribusi parkir dimulai sejak adanya berita acara serah terima pengelolaan  parkir  dari  Dispenda  kota  Bengkulu  ke  Dinas  Perhubungan, Kota  Bengkulu  Nomor  :  97/01/TU/Dispenda/2008  Tanggal  14  Januari 2008. Yang selanjutnya pada tahun 2011 di terbitkanlah Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2011.  Berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2011 tentang retribusi parkir di tepi jalan, tertera pada pasal 3 yaitu menjelaskan bahwa objek dari retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang  ditentukan  oleh  Pemerintah  Kota  Bengkulu.Dinas  Perhubungan  kota Bengkulu  memliki  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang  petugas parkir atau juru parkir selaku pihak yang berugas untuk menarik retribusi
parkir  yang  ada  di  lapangan.  Persyaratan  tersebut  adalah  dengan    Surat Perintah  Tugas  (SPT),  Selain  Surat  Perintah  Tugas  (SPT)  persyaratan  lain yang  harus  di  penuhi  seorang  juru  parkir  resmi  dari  Dinas  Perhubungan Kota Bengkulu. Persyaratan tersebut adalah perlengkapan lapangan berupa kartu  tanda  pengenal    ,  rompi,  peluit  dan  karcis  parkir  yang  di  keluarkan oleh  Pihak  Dinas  Perhubungan  (Hasil  Penelitian  2018).  Berikut  adalah standard  dan  prosedur  kebijakan  retribusi  pelayanan  parkir  tepi  jalan umum yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan kota Bengkulu :
Tabel 1

## Standar Pelayanan Izin Parkir
No Komponen Uraian 1 Produk Pelayanan Produk Pelayanan 2 Persyaratan Pelayanan  A. Pengurusan SPT Titik Parkir Baru 1. Permohonan 2. Fotocopi KTP 3. Pas Foto 3x4= 3 lembar 4. Izin Pemilik Usaha / ruko 5. Map Lobang Plastik 1 buah 6. Pernyataan B. Pengurusan SPT Perpanjangan Titik Parkir 1. Fotokopi KTP 2. Pas Foto 3x4 = 2 Lembar 3. Bukti Setoran Parkir Bulan Berjalan 3 Sistem Mekanisme & prosedur A. Pengurusan SPT Titik Parkir Baru 1. Pemohon 2. Mengisi Formulir Permohonan 3. Pemeriksaan Administrasi Persyaratan 4. Survey Lapangan Titik Parkir 5. Penentuan Retribusi Parkir 6. Penyetoran Retribusi Pemilik SPT ke
Bank 7. SPT Selesai B. Pengurusan SPT Perpanjangan Titik Parkir 1. Pemohon 2. Pemeriksaan Persyaratan 3. Penyetoran Retribusi ke Bank 4. SPT Selesai 4 Jangka waktu Penyelesaian 1. Pembutan SPT Baru 2 s/d 3 Hari kerja 2. Perpanjangan SPT Satu hari kerja 5 Pembiayaan Sesuai yang Tertuang di Pasal 11 Perda No. 07 Tahun 2011 6 Mekanisme Pengaduan  Meneriama Layanan Pelaporan Perpakiran Kota Bengkulu 1. Petugas penagduan Ka. UPTD Parkir Kota Bengkulu
2. Di proses selama 1 Hari kerja

## Sumber : Dinas Perhubungan kota Bengkulu 2020
Dari    penyajian  tabel  diatas  tertera  standar  dan  prosedur  kebijakan pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum  kota  Bengkulu  yang  berlandaskan  Perda
No.  07  Tahun  2011  Selanjutnya  dari  tabel  1  dapat  dijelaskan  kembali  alur pembuatan surat perintah tugas (SPT) parkir berdasarkan standar dan prosedur ke dalam skema berikut:

## Gambar 1 Pengajuan Petugas dan Lahan Parkir

## Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bengkulu 2020
Apabila  pengajuaan  diterima  maka  Dinas  Perhubungan  akan  melakukan survey  di  lokasi  parkir  yang  telah  diajukan.  Survey  tersebut  merupakan  hal menentukan    ajauan  lahan  parkir  diterim  atau  tidak  oleh  Dinas  Perhubungan  Kota Bengkulu.  Alur  survey  lahan  Parkir  berdasarkan  standar  dan  prosedur    dijelaskan kedalam skema berikut ini:

## Gambar 2
Alur Survey Lahan Parkir

## Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bengkulu 2020
Setelah  survey  dilakukan  maka  Dinas  Perhubungan  mengeluarkan surat  perintah  tugas  (SPT)  percobaan  selama  satu  (1)  bulan  dan  karcis parkir.  Pemilik  surat  perintah  tugas  (SPT)  juga  harus  mengisi  formulir harian  yang  diberikan  oleh    Dinas  Perhubungan.  Apabila  lahan  parkir
Ditolak Diterima 1. Bendahara
Penerimaan Dishub 2. Lembar Bukti Sektor Retribusi Parkir 3. Daftar  Besarnya  setoran Survey Lokasi 1. Pemberian  SPT  uji  coba  1  (satu) bulan 2. Pengisian  formulir  isian  harian  oleh petugas parkir Pemohon Pemeriksaan persyaratan administrasi 1. Permohonan 2. Ftoco copy KTP 3. Peta lokasi 4. Pas Foto 3x4 Diterima Ditolak
Mengisi formulir
diterima  maka  Dinas  Perhubungan  kota  Bengkulu  menetapkan  besaran setoran parkir dan surat perintah tugas (SPT) untuk lokasi tersebut.
Surat  perintah  tugas  (SPT)  dan  masa  berlakunya  sudah  habis  maka dapat  diperpanjang.  Skema  alur  perpanjangan  surat  perintah  tugas  (SPT) berdasarkan  standar  dan  prosedur  yang  terdapat  pada  gambar  3,  adalah sebagai berikut:

## Gambar 3

## Pengajuan Perpanjangan Surat Perintah Tugas Parkir

## Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bengkulu 2020
Selain  standard  dan  prosedur  kebijakan  parkir,  Pelaksanaan  juga  terfokus pada  ruas  atau  wilayah  titik  parkir  yang  ada  di  kota  Bengkulu.  Wilayah  parkir menentukan jumlah besaran pendapatan daerah dari sektor parkir terebut. Dari hasil pemantuan peneliti jumlah titik parkir di kota Bengkulu mencapai 652 titik parkir (Data Dinas Perhubungan Kota Bengkulu 2019) dan jumlah titik tersebut akan terus bertambah seiring dengan adanya potensi wilyah parkir yang ada di kota  Bengkulu.  Berikut  adalah  wilayah  dan  pendapatan  perbulan  retrubusi pelayanan parkir di kota Bengkulu:
Mengisi formulir
Pemeriksaan Persyaratan Administrasi : 1. Lembar  tanda  bukti  setor retribusi parkir blan berjalan 2. SPT parkir asli yang lama 3. Pas foto 3x4 2 lembar
Di tolak
Di Terima
1. Surat Perintah Tugas Parkir uji coba (1) Bulan 2. Pemberian Karcis parkir Pembina Pelaksanaan Tugas
1. Menunggak setoran parkir
2. Melanggar  tugas  dan  kewajiban sebagai petugas parkir
3. Terkait tindak pidana

## Tabel 2

## Batas Area  Pemungutan  dan Pendapatan Retribusi Parkir Kota Bengkulu
No Kelo mpok Zona si Batas Area dan Nama-Nama Jalan Jumla h Titik Pendapatan / Bulan 1 I Jl.  Adam  Malik,  Jl.  Kapt.  Tendean,  Jl.  P. Natadirja,  Jl.  RE.  Martadinata,  Jl.  Raden Patah, Jl. DP. Negara, Jl. Padang Kemiling 64 Rp.30.525.0 00 2 II Jl.S.Parman, Jl.Mayjen Sutoyo, Jl.Suprapto 59 Rp25.360.00 0 3 III Jl. Soeprapto   Sebelah Kiri 29 Rp 37.925.000 4 VI Jl. Suprapto Sebelah Kanan 25 Rp.32.388.0 00 5 V Jl. KZ. Abidin s/d PTM kota Bengkulu 47 Rp.42.037.0 00 6 VI Panorama kota Bengkulu 153 Rp.113.667. 500 7 VII Jl.Jati, Jl.Dempo, Jl. Mahakam, Jl.kapuas, Jl.Asahan, Jl.Danau, Jl.Meranti, Jl.Merapi 47 Rp.16.823.0 00 8 VIII Jl.  Ahmad  Yani,  Pasar  baru  s/d    Anggut bawah 56 Rp.29.975.0 00 9 IX Pantai Panjang s/d Tapak paderi 57 Rp.23.380.0 00 10 X Jl.Bangka,JlKinibalu,Jl. Jend Sudirman,Jl,Nusa Indah, Jl. Sedap Malam,Jl MT Haryono,Jl.Flamboyan 52 Rp. 24.747.000 11 XI Muara Bangkahulu 23 Rp.8.665.00 0 12 XII Basuki Rahmad s/d Jl. Bali 13 Rp.4.780.00 0

## Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bengkulu 2020
Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  dimaksud  berkaitan  dengan pembuatan  Surat  perintah  tugas  (SPT)  parkir,  permohonan  lahan  parkir  baru, Surat perintah tugas (SPT)  parkir merupakan pembeda juru parkir liar dan juru parkir yang terdaftar dalam Dinas Perhubungan. Ketentuan lainnya yang harus dipenuhi  petugas  parkir  adalah  seperti  rompi  parkir,  topi  parkir,  kartu  tanda pengenal  dan  peluit.  Standar  operasional  prosedur  (SOP)  tersebut  sudah ditercantum  dalam  tabel  2.  Tentang  standar  pelayanan  izin  parkir.  Ketaatan pelaksana  kebijakan  retribusi  pelayanan  parkir  tepi  jalan  umum  tepatnya  di
daerah Panorma, ini masih bersifat relatif. Maksud dari relatif itu adalah dalam hal  non  teknis  seperti  administrasi  implementor  tepatnya  petugas  parkir  sudah memenuhi  syarat  yang  telah  di  tentukan  oleh  Dinas  Perhubungan,  seperti adanya  SPT  parkir,  selalu  memberikan  setoran  parkir  sesuai  yang  telah ditetapkan.  Namun  secara  teknis  di  lapangan  Dinas  Perhubungan  tidak menjamin  pelaksanaan  yang  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah  ditetapkan. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh fakta yang ada di lapangan, seperti adanya pihak  ke  tiga  (3)    selaku  pengelola  parkir.  Hal  tersebut  dijelaskan  oleh  Bapak Hanafi  dalam  Yogi  (2018:70)  seorang  juru  parkir  yang  mengaku  berkerja  sama dengan pihak ke tiga.
“Saya sendiri pihak ke tiga (3) untuk menarik parkir, saya bagi hasil dengan pemilik SPT saya hanya  menarik parkir  dia (Pemilik SPT) yang  menyetorkan ke Dishub”
Penemuan  tersebut  dibenarkan  oleh  pihak  Dinas  Perhubungan  kota Bengkulu, Dinas Perhubungan menjelaskan ada beberapa zona parkir yang diserahkan  pengelolaannya  kepada  pihak  ke-3  yakni  pihak  CV  Putra Wijaya.  Pengelola,  hal  tersebut  telah  mengikuti  standar  operasional prosedur  yang  berlaku.  Berdasarkan  penelitian  yang  telah  di  lakukan Kepatuhan  pelaksana  kebijakan    terhadap  standar  operasional  Prosedur yang telah ditetapkan  oleh Dinas Perhubungan kota Bengkulu berdasarkan Perda  No.  07  Tahun  2011  di  kota  Bengkulu    Secara  Administratif  sudah baik  ,  karena  pembuatan  Surat  perintah  tugas  (SPT)  baik  bagi  juru  parkir maupun  titik  parkir  baru  tidak  ditemui  masalah.  Akan  tetapi    pelaksana kebijakan  dalam  hal  ini  petugas  parkir  secara  teknis  di  lapangan  masih banyak  terjadi  penyimpangan  dari  peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh Dinas Perhubungan Kota Bengkulu.
Subjek kebijakan parkir tepi jalan umum ini adalah pengguna parkir di  tepi  jalan  umum  dan  tempat  yang  telah  ditentukan  oleh  pihak  Dinas Perhubungan.  Sedangkan  objek  kebijakan  parkir  tepi  jalan  umum  ini adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Adapun temuan di lapangan  menunjukan  petugas  parkir  yang  menarik  retribusi  yang  ada  di depan  ruko  di  sekitaran  daerah  Panorama  tepatnya  di  seputaran  Jalan
Semangka.  Akan  tetapi  temuan  tersebut  bukan  pelanggaran  karena  masik kedalam  subjek  parkir  yang  di  tentukan  oleh  Dinas  Perhubungan.  Dari observasi yang dilakukan peneliti di lapangan  memang juru parkir di kota Bengkulu  menegtahui  besaran  tarif  dan  sasaran  parkir  karena  ada pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pihak  Dinas  Perhubungan.  pelaksanaan kebijakan  retribusi  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum  sudah  sampai kepada  sasaran  yang  telah  ditentukan.  Seperti  yang  tertuang  pada  Perda No. 07 Tahun 2011 kota Bengkulu pasal 3 dan 4  tentang subyek dan obyek parkir dan juga pasal 8 tentang tarif parkir. Dari peraturan menjadi acuan dari  Dinas  Perhubungan  untuk  membuat  kebijakan  –  kebijakan  yang membantu pelaksanaan Perda No. 07 Tahun 2011 kota Bengkulu
Kota  Bengkulu  memiliki  Dari  652  titik  dan  dilihat  dari  segi pendapatan  asli  daerah  (PAD)  memang  pendapatan  dari  sektor  parkir  ini memang  masih  kecil  dari  besaran  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  kota Bengkulu.  Dari  studi  pustaka  yang  peneliti  lakukan  didapati  Pendapatan Asli  Daerah  kota  Bengkulu  sebesar  176  Miliar  pada  tahun  2017  seperti yang  dimuat  dalam  Harianrakyatbengkulu.com  pada  24  Oktober  2017 (harianrakyatbengkulu.com/ver3/2017/10/24/pad-kota-hanya-rp-176- miliar  diakses  pada  02  Febuari  2018,  Pukul  09.00)  Dari  informasi  diatas menunjukan pendapatan asli daerah (PAD) kota Bengkulu pada tahun 2017 adalah Rp.176 miliar dan pendapatan dari sektor parkir tahun 2017 adalah 4,25  miliar.  Dari  sektor  ekonomi  memang  belum  berpengaruh  siknifikan, akan  tetapi  dari  segi  sosial  kebijakan  retribusi  pelayanan  parkir  cukup berpengaruh  tepatnya  bagi  petugas  parkir  yang  ada  di  Panorama.  Seperti yang  dijelaskan  oleh  bapak  Tabrin  dalam  Yogi  (2018:67)  seorang  petugas parkir Panorama menjelaskan bahwa:
“saya  sudah  tiga    (3)  tahun  menjadi  juru  parkir  disini,  tiap  bualan  saya menyetor  Rp.680.000  setiap  bulannya.  Sedikit  berat  jalaninya  karena terkadang  seoran  naik  pas  perpanjangan  SPT  tapi  itu  cukup  untuk pengasilan saya sitaiap bulannya”
Dari data yang didapat dalam penelitian Prasetyo (2013:83-84) jumah titik  parkir  pada  tahun  2013  adalah  sebesar  378  titik  parkir  dan  122  titik diantaranya  ada  di  daerah  Panorama.  Sedangkan  pada  hasil  penelitian
peneliti  tahun  2018  jumlah  titik  parkir  meningkat  menjadi  560  titik  dan 140  diantranya  ada  di  daerah  Panorama,  hal  tersebut  tentu  berpengaruh karena dapat membuka lapangan kerja baru. Dalam  kebijakan  retribusi pelayanan  parkir  ini,  informasi  yang  didapatkan  sebelumnya  menunjukan bahwa realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir ini adalah Rp.4,25  miliar  dari  target  RP.5  miliar.  Pernyataan  tersebut    dibenarkan dengan  temuan  peneliti    pada    tabel.  4.  Tentang  pendapatan  parkir  kota Bengkulu  perbualan  yang  tidak  mencapai  Rp.  350.000.000.  selain  itu adanya temuan pihak ke tiga (3) di lapangan yang tidak tahu persis berapa setoran yang diserahkan kepada Dinas Perhubungan.
Dari  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  perbedaaan  hasil  dalam pelaksanaan  kebijakan  retribusi  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum dengan  program  yang  dirancang  oleh  Dinas  Perhubungan  kota  Bengkulu berpedoman  Perda  No.  07  Tahun  2011  dikarenakan  maih  kurangnya potensi  parkir  yang  ada  di  kota  Bengkulu  dan  ketidaksesuaian  di  kota Bengkulu    di  karenakan  dengan  sikap  implementor  kebijakan  yang  tidak mengikuti aturan yang ada.

## PEMBAHASAN
Analisis  kebijakan  retribusi  parkir  tepi  jalan  umum  di  daerah Panorama yang akan peneliti lakukan adalah terkait pemantauan kebijakan dengan  menerangkan  kepatuhan,  pemeriksaan  (Auditing),  akuntansi  dan eklpanasi  terhadap  implemantasi  Kebijakan  retribusi  pelayanan  parkir  di tepi jalan umum daerah Panorama dengan yang berlandaskan Perda No. 07 Tahun 2011 kota Bengkulu.

## 1. Kepatuhan ( compliance)
Kepatuhan yang dimaksud terkait tentang pelaksanaan kebijakan yang sesuai  dengan  standar  dan  prosedur  yang  ada.  Menurut  Dunn  (2003) kepatuhan  dalam  pemantauan  adalah  terkait  kesesuaian      tindakan  para pelaksana kebijakan dengan standar dan prosedur yang dibuat.
Dari  hasil  pengumpulan  data  yang  dilakukan  peneliti  di  Dinas Perhubungan  kota  Bengkulu  dan  kawasan  parkir  daerah  Panorama,
menerangkan  bahwa  standar  dan  prosedur  yang  dibuat  sudah  dijalankan sesuai    Perda  No.  07  Tahun  2011  kota  Bengkulu  oleh  Dinas  Perhubungan yang  diwakili  Unit  Pelaksan  Teknis  Dinas  Parkir  Bengkulu.  Pembuatan Surat  Perintah  Tugas    (SPT)  kawasan  parkir  dan  petugas  parkir  dan penyerahan  setoran    parkir  sesuai  dengan  Perda  No.  07  Tahun  2011  kota Bengkulu  Pasal  11  Ayat  ke  3  yang  berbunyi  “Pemungutan  retibusi  yang diborongkan  atau  tidak  dengan  menggunakan  Surat  Ketetapan    Retribusi Daerah Atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan”.
Pelaksanaan    kebijakan  retribusi  parkir  oleh  petugas  parkir  di  kota Bengkulu, secara administratif sudah sesuai dengan standar dan prosedur yang  ada,  yang  dimaksud  dari  secara  administratif  adalah  adanya  Surat Perintah Parkir, dan membayar setoran parkir kepada Dinas Perhubungan. Akan  tetapi  dalam  masalah  teknis  dilapangan  masih  ada  yang  terjadi seperti  kuarangnya  perlekanpan  seperti  kartu  tanda  pengenal,  adanya pihak  ke  tiga  (3)  yang  memungut  reribusi.  Pihak  ke  tiga  (3)  memang dibenarkan  dalam  Perda  No.  07  Tahun  2011  kota  Bengkulu  pasal  14 Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan dapat menunjuk perusahaan atau kelompok tertentu untuk mengelola daerah parkir tersebut akan tetapi dalam  hal  ini  berbeda  karena  menyalahgunaan  Surat  Perintah  Tugas  yang dimiliki oleh Petugas Parkir yang di serahkan kepada orang lain.

## 2. Pemeriksaan ( Auditing)
Menurut  Dunn    (2003)  Pemeriksaan  ( Auditing) dalam  pemantauan kebijakan  adalah  sejauh  mana  sumberdaya  dan  pelayanan  sampai  kepada kelompok sasaran. Hasil  pemantauan peneliti dari pengumpulan data yang dilakukan  pada  Dinas  Perhubungan  dan  Zona  Parkir  kota  Bengkulu, pelaksanaan kebijakan pelayanan parkir  sudah sampai kepada target yang telah  ditentukan  seperti  yang  terjantum  dalam  Perda  No.  07  Tahun  2011 kota Bengkulu  pasal 9 yang menjelaskan bahwa “Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan parkir yang diselenggarankan ”. Penelitian yang dilakukan peneliti menjawab latarbelakang masalah  yang peneliti  sajikan  pada  Sub  Bab  Latar  Belakang  di  Bab  I  yang  menerangkan tentang  kontroversi  pemungutan  di  depan  ruko-ruko  di  beberapa  zona
parkir  kota  Bengkulu.  Pemungutan  retribusi  tersebut  termasuk  hal  yang diatur dalam kebijakan parkir, karena pada awal pembuatan surat perintah tugas  (SPT)  pemohon  harus  mengumpulkan  surat  ixin  dari  pemilik  toko seperti yang di tercantun dalam gambar 1,2,3, danTabel 1. Selain kelompok sasaran, besaran  tarif parkir juga sudah sesuai dengan yang tertera dalam pasal 8 Perda No 07 Tahun 2011 kota Bengkulu tentan skema besaran tarif parkir.  Tarif  parkir  sesuai  dengan  kebijakan  yang  berlaku  hal  tersebut didukung  oleh  komunikasi  yang  baik  dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan selaku  pelaksana  dan  pengawas  kebijakan  kepada  petugas  parkir  selaku pelaksana pemungutan retribusi.

## 3. Akuntansi
Pelaksanaan  kebijakan  retribusi  pelayanan  parkir  tepi  jalan  umum  ini adalah  mengenai  penagurh  sosial  dan  ekonomi  yang  menjadi  dampak pelaksanaan  kebijakan  tersebut.  Menurut  Dunn  (2003)  Akutansi  dalam pemantauan    kebijakan  adalah  terkait  informasi  perubahan  sosial  dan ekonomi dari waktu ke waktu. Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh  peneliti  dalam  segi  ekonomi  pelaksanaan  kebijakan  parkir  ini  tidak berdampak  signifikan  terhadap  perekonomian  kota  Bengkulu  dilihat  dari pendapatannya yang masih dibawah 5 miliar pertahun, seperti tahun 2019 pendapatan  asli  daerah  dari  sektor  parkir  adalah  4,25  miliar  dari  total pendapatan asli daerah (PAD) kota Bengkulu tahun 2019.
Tetapi  dalam  segi  sosial  hal  tersebut  cukup  berdampak  mengingat jumlah titik parkir yang cukup banyak yakni 652 titik dari hasil penelitian yang  dilakukan  peneliti,  jumlah  terebut  akan  terus  bertambah  sejalan dengan  potensi  parkir  di  kota  Bengkulu.  Jumlah  titik  parkir  yang  lebih tinggi bisa berdampak pada penambah mata pencarian masyarakat di kota Bengkulu  dan  hal  tersebut  dapat  mengatasi  menimnya  peluang  kerja  yang ada di Bengkulu.

## 4. Eksplanasi
Pelaksanaan  suatu  kebijakan  tidaklah  selalu  sesuai  dengan  apa  yang telah  direncanakan,  menurut  Dunn  (2003)  Eksplansi  dalam  pemantauan
kebijakan menjelaskan hasil – hasil kebijakan publik dan program berbeda. Dari hasil pengumpulan data yang peneliti lakukan perbedaan yang terjadi dalam  kebijakan  retribusi  pelayanan  parkir  tepi  jalan  umum  adalah  target dan  realisasi  pendapatan  dari    sektor  parkir  yang  berbeda  yakni  target Pendapatan asli daerah dari sektor parkir adalah 5 miliar pada tahun 2019 dan realisasinya adalah 4,25 miliar dari 652 titik parkir. Hal tersebut  bisa terjadi  dikarenakan  potensi  parkir  yang  ada  dikota  bengkulu  hanya  bisa mencapai hasil tersebut.
Daerah  Panorama  yang  memiliki  titik  parkir  terbanyak  di  kota Bengkulu yakni 153 titik parkir hanya  bisa menyumbang  Rp. 113.667.000 perbulan.  Hal  tersebut  dirasa  masih  kurang  maksimal  karena  jumlah  titik parkir  yangada  didaerah  Panorama  melebihi  100  titik  parkir.  Dan pendapatan  terendah  berada  pada  zona  12  kampung  bali  dengan pendapatan Rp. 4.870.000 dari 13 titik parkir.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pemantauan  kebijakan  yang  dilakukan  peneliti dalam  pembahasan  yang  telah  disajikan  tentang  Monitoring  kebijakan parkir tepi jalan umum di kota Bengkulu dapat diambil kesimpulan bahwa: 1. Pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum oleh Dinas  Perhubungan  kota  Bengkulu  sudah  sesuai  dengan  standar  dan prosedur yang berpedoman pada Perda No. 07 Tahun 2011 tetapi masih ada  ketidaksesuaian  yang  didapat  dari  hasil  pelaksanaan  kebijakan. Dalam pemeriksaan (Audit) kebijakan parkir yang dilaksanakan di kota Benhgkulu sudah sampai kepada kelompok sasaran seperti yang tertera dalam  Pasal  9  dan  Pasal  8  Perda  No.  07  Tahun  2011.  Dalam pemantauan  dibidang  Akuntansi,  kebijakan  retribusi  pelayanan  parkir tepi  jalan  umum  berpengaruh  pada  kondisi  sosial  masyarakat  kota Bengkulu.    Dan  dalam  penjelasan  Eksplanasi  yang  peneliti  terangkan bahwa  ketidak  sesuaian  kebijakan  dari  hasil  yang  di  tentukan  dalam Hal ini Pendapatan Asli Daerah dalam sektor pakir dikarenakan potensi parkir  yang  ada  di  kota  Bengkulu  belum  bisa  memenuhi  target  yang telah di tentukan.
2. Faktor  pendukung  kebijakan  retribusi  pelayanan  parkir  tepi  jalan umum  di  kota  Bengkulu  adalah  adanya  standar  dan  prosedur  yang sudah  jelas  dan  komunikasi  yang  dilakukan  dengan  baik  oleh  Dinas Perhubungan selaku Pelaksana Kebijakan. Dan  faktor penghambat dari kebijakan  tersebut  adalah  sarana  dan  sikap  para  pelaksana  kebijakan yakni petugas parkir.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta. Anwar,  Faizal.  2015, Analisis  Kebijakan  Publik ,  Diktat  Kuliah  FISIPOL Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Anggra, Sahya.2014. Kebijakan Publik. Pustaka Setia: Bandung Arenawati. 2014, Adimistrasi Pemerintahan Daerah , Graha Ilmu: Yogyakarta Dunn,  William  N.  20003, Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik ,  Gajah  Mada University Press :Yogyakarta
Indiahono,  Dwiyanto.2009. Kebijakan  publik  berbasis  Dynamic  Policy Analisys, Gava Media: Yogyakarta
Moleong,J.Lay.2004. Metode Penelitian Kualitatif .Gramedia: Jakarta Nugroho,Rian.  2003. Kebijakan  Publik,  Formulasi,  Implementasi  dan Evaluasi . Jakarta : Media Komputindo
Nugroho,  Rianto.  2014 ,  Metode  Penelitian  Kebijakan .  Pustaka  Pelajar: Yogyakata
Subarsono, AG. 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi.
Pustaka Pelajar : Yogyakarta
Sugiyono,  2011, Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kuaitatif  Dan  R&D, Alfabeta: Bandung
Suharto,  Edi.2008. Analisis  Kebijakan  Publik:  Panduan  Paktis  Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial. Alfabeta: Bandung
Syafiie,  Ibnu  Kencana.2006. Sistem  Administrasi  Republik  Indonesia(SANRI).
Bumi Aksara : Jakarta
Winarno,Budi.2012. Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus. Caps : Depok

## Peraturan Perundang – Undangan :

## Undang  –  Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan.
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang  –  Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi   Daerah.
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
Peraturan  Daerah  Kota  Bengkulu  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Nomenklatur SKPD Kota Bengkulu
Jurnal dan Penelitian Ilmiah :
Alfiansyah,Yogi.2018. Analisis  Implementasi  Kebijakan  Retribusi  Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Daerah Panorama Kota Bengkulu . Universitas Muhammadiyah Bengkulu.Bengkulu.
Lukman,  Dwi  Jayanti.2015. Implementasi  Kebijakan  Perpakiran  Di  Kota Makassar. Makassar
Rahmad,Paisal.2014 .Implementasi  Kebijkan  Parkir    DiTepi  Jalan  Umum: Studi K Kasus jalan Pahlawan Pasar Segiri Kota Samarinda. Jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume 4,Nomor 2: Samarinda
Rahmah,Syafia.2016. Evaluasi  Terhadap  Pengelolaan  Parkir  di  Tepi  Jalan Umum di  Kawasan  Simpang  Lima  Kota  Semarang. Jurnal  FISIP Universitas  Dipenegoro: Semarang
Prasetyo,  Endri.2014. Efektifitas  Kebijakan  Pemungutan  Retribusi  Parkir  Di Kota  Bengkulu. Bengkulu
Daftar Referensi  Media:
“Retribusi  Parkir  di  Protes” .2016.Di  Akses  pada  27  Oktober  2017  pukul 19.00 WIB . www.harianrakyatengkulu./ver3/2016/02/13/retribusi-parkir- diprotes/ .
“Tanpa Karcis Setoran Parkir Rawan Korupsi ”. 5 Juli 2016.Rakyat Bengkulu “ PAD Parkir Kota Bengkulu Teridikasi Bocor”. 2016.Di akses Pada 20 Oktober 2017 pukul 17.00 WIB.ww.bengkuluekspress.com/pad-parkir-kota- bengkulu-teridikasi- bocor/.
“ PAD Kota Hanya 176 Miliyar” Harianrakyatbengkulu.com pada 24 Oktober 2017  diakses pada 02 Febuari 2018, Pukul 09.00 harianrakyatbengkulu.com/ver3/2017/10/24/pad-kota-hanya-rp- 176-miliar