Perkembangan Hukum Merek di Indonesia
Laina Rafianti Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung
abstrak
Merek  merupakan  suatu  tanda  berupa  nama  atau  gambar  untuk  mengidentifikasi barang  atau  jasa  di  bidang  perdagangan.  Pengaturan  Merek  di  Indonesia  terus berkembang  sejak  zaman  Hindia  Belanda  hingga  dewasa  ini.  Perkembangan pengaturan  tentang  Merek  senantiasa  dipengaruhi  oleh  perjanjian  internasional dan  kemajuan  zaman.  Makalah  ini  membahas  perbandingan  antara  ketentuan merek sebelum dan sesudah ratifikasi WTO bagi perkembangan hukum merek di Indonesia dan prospek UU Merek No. 15 Tahun 2001 di masa yang akan datang dikaitkan dengan teori dasar perlindungan merek.

## I. Pendahuluan
Bayangkan  sulitnya  mencari barang  di  supermarket  tanpa  adanya Merek yang tertera pada barang yang akan  dibeli.  Begitulah  fungsi  dari
Merek, menjadi penanda suatu barang atau jasa untuk membedakannya  satu  sama  lain. Bagi  konsumen,  Merek  penting untuk  membedakan  produk  yang biasa  mereka  gunakan  sedangkan bagi  produsen,  Merek  memiliki fungsi untuk menjaga reputasi produk mereka.
Merek  yang merupakan  bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya  disebut  HKI)  ialah  hak yang  diberikan  bagi  pemiliknya  atas benda  yang  tidak  berwujud,  dalam hal  ini  berupa  nama  atau  logo  untuk membedakan  barang/jasa  satu  sama lain. Merek dapat mencegah terjadinya  persaingan  usaha  tidak sehat  karena  dengan  Merek,  suatu produk  barang  atau  jasa  dapat dibedakan asal muasal, kualitas, serta jaminan keasliannya. 1 Pemegang
1 OK.  Saidin, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual  (Intellectual  Property  Rights) , Rajagrafindo  Persada,  Jakarta,  2004,  hlm. 329.
atau  pemilik  Merek  berhak  atas perlindungan  Merek  karena  mereka telah  melakukan  upaya-upaya  untuk membesarkan  Merek  yang  mereka gunakan.
Berbagai  instrumen  hukum baik  internasional  maupun  nasional telah  mencoba  memformulasikan perlindungan  Merek  sebagai  bagian dari  HKI,  baik  mengenai  hak eksklusif bagi pemilik Merek maupun  bagi  konsumen.  Konvensi dan  peraturan  perundang-undangan ini bertujuan untuk menjamin keseimbangan  antara  kepentingan para pihak yakni produsen, konsumen dan pelaku usaha. Hukum nasional  tidak  akan  terlepas  dari pengaruh hukum internasional, demikian  pula  dalam  pengaturan mengenai Merek di Indonesia. Dalam  tulisan  ini,  akan  dibahas secara khusus mengenai
perkembangan  hukum  Merek  di Indonesia.
Bicara  tentang  perkembangan hukum  Merek  di  Indonesia,  telah terdapat  perjalanan  panjang  sejak zaman  kolonial  hingga  saat  ini. Ketika  masih  di  bawah  kekuasaan Belanda,  di  Hindia  Belanda  berlaku Reglement  Industrieële  Eigendom
tahun 1912. Setelah Indonesia merdeka, dibentuk beberapa peraturan  perundang-undangan  di bidang  Merek  antara  lain,  Undang- undang  Nomor  21  Tahun  1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek  Perniagaan,  Undang-undang Nomor  19  Tahun  1992  tentang Merek,  Undang-undang  Nomor  14 Tahun  1997  tentang  Perubahan  atas
UU  No.  19  tahun  1992  tentang Merek.  Pada  perkembangannya,  di forum internasional terdapat perubahan signifikan dalam perdagangan yaitu dengan terbentuknya World Trade Organization (selanjutnya  disebut WTO)  tahun  1995.  WTO  membuat ketentuan  tentang  perdagangan  di bidang  HKI  yaitu Agreement  on
Trade  Related  Aspect  of  Intellectual Property  Rights (selanjutnya  disebut persetujuan TRIPs), hal ini berpengaruh bagi negara yang meratifikasi persetujuan pembentukan  WTO  tidak  terkecuali Indonesia. Pada tahun 2001 dibentuklah  Undang-undang  Nomor 15  Tahun  2001  tentang  Merek sebagai penyesuaian dengan persetujuan  WTO.  Berdasarkan  latar belakang tersebut, makalah ini hendak menyoroti permasalahan hukum  sebagai  berikut:  Pertama, bagaimana perbandingan antara ketentuan Merek sebelum dan sesudah ratifikasi WTO bagi perkembangan  hukum  Merek  di Indonesia?,  dan;  Kedua,  bagaimana prospek  UU  Merek  No.  15  Tahun
2001  di  masa  yang  akan  datang dikaitkan dengan teori dasar perlindungan Merek? Berbagai Teori dasar perlindungan Merek 2 Hak-hak alami Berdasarkan  ketentuan  Pasal
27  ayat  (2)  Deklarasi  Hak  Asasi Manusia, “setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan (ekonomi dan moral)  yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistk dalam hal ia sebagai pencipta”.  Merek  dianggap  sebagai hak  yang  layak  untuk  dimiliki  oleh pemilik atau pemegang Merek karena  secara  alami,  pemilik  Merek telah  mencetuskan  suatu  nama  atau logo  sebagai  identifikasi  produknya. Pemilihan  Merek  tertentu  bukanlah hal mudah dalam dunia bisnis karena Merek harus menarik, mudah diingat dan  memiliki  karakteristik  khusus sehingga  konsumen  tertarik  untuk membeli  barang  atau  menggunakan jasanya.
Perlindungan reputasi Perusahaan sering
menghabiskan  banyak  waktu  dan uang  untuk  membangun  sebuah reputasi bagi produk-produk mereka. Sebagai  contoh,  perusahaan  Coca Cola  sudah  125  tahun  membangun reputasi  sejak  John  S.  Pemberton menginvensi  ramuan  Coca  Cola  8 Mei 1886. Nama Coca Cola diciptakan  oleh  Frank  Robinson, seorang  akuntan  perusahaan  yang pada  saat  itu  berpikir  bahwa  dua huruf  C  pada  Coca  Cola  akan menarik  dari  segi pengiklanan. Tahun  1893,  Coca  Cola  didaftarkan mereknya.Bahkan  botol  Coca  Cola pun  terdaftar  mereknya  di  tahun 1960. 3 Inovasi,  publikasi  dan
2 Tim  Lindsey et.al ., Hak  Kekayaan Intelektual:  Suatu  Pengantar ,  Alumni, Bandung, 2006, hlm. 13-15. 3 http://www.thecoca-
colacompany.com/heritage/pdf/Coca-
pemasaran  Coca  Cola  juga  terus berkembang di perusahaan The Coca Cola Company.
Dorongan dan imbalan dari inovasi.
HKI  adalah  sebuah  bentuk kompensasi dan dorongan bagi orang untuk  mencipta.  Manakala  suatu produk dengan Merek tertentu menjadi  sangat  meningkat  hasil penjualannya, produsen lainnya akan berlomba meningkatkan kualitas barangnya.  Inilah  yang  dimaksud dengan  teori  dorongan,  bahwa  HKI khususnya  Merek  dapat  mendorong produsen  lain  untuk  bersama-sama memperoleh  nilai  ekonomi  yang lebih tinggi dalam bisnisnya.
Orang yang menciptakan Merek  atas  suatu  barang  dan  atau jasa  melakukan  hal  tersebut  untuk mencari  nafkah.  Jika  orang  lain bebas  untuk  meniru  dan  menjual Merek  mereka,  mereka  mungkin tidak  mendapat  uang  dari  Merek mereka,  atau  paling  tidak  cukup untuk  mengganti  waktu  dan  uang yang  telah  mereka  keluarkan.  Jika tidak dijamin oleh perlindungan bagi pemegang  Merek,  para  pencipta memutuskan  untuk  tidak  membuat Merek.
Periodisasi Hukum Merek di Indonesia.
Secara  garis  besar,  pengaturan Merek  di  Indonesia  dapat  dibagi menjadi  tiga  periode,  yaitu:  masa kolonialisme  belanda,  masa  sebelum berlakunya  Persetujuan  TRIPs,  dan masa  setelah  berlakunya  Persetujuan TRIPs.

## Masa Kolonialisme Belanda
Cola_125_years_booklet.pdf, diunggah pada
4 Mei 2012, 14.00.
Pada masa kolonialisme Belanda,  peraturan  Merek  yang berlaku adalah Reglement Industrieële  Eigendom (Reglemen tentang  Hak  Milik  Perindustrian) tahun  1912,  S.  1912  Nomor  545 yang mulai berlaku sejak tahun 1913.
Pengaturan tentang Hak Milik Perindustrian  ini  mengikuti  pada umumnya  peraturan  tentang  Merek dan  hak  milik  industri  yang  berlaku di Nederland. 4 Ketentuan ini diberlakukan  untuk  wilayah-wilayah antara  lain:  Indonesia,  Suriname  dan Curacao. 5 Penyusunan  peraturan  ini mengikuti  sistem  Undang-undang Merek  Belanda  dan  menerapkan sistem  konkordansi  yaitu  ketentuan- ketentuan peraturan perundang- undangan  yang  diberlakukan  untuk diterapkan  pada  negara  jajahan Belanda. Ketentuan ini terdiri atas 27 pasal.  Beberapa  ketentuan  penting antara lain: jangka
waktu perlindungan Merek adalah 20 tahun 6 ,  menganut  sistem  deklaratif dalam perlindungan Merek.
Masa sebelum berlakunya
Persetujuan TRIPs 4 Sudargo Gautama, Hukum Merek
Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,
1989, hlm. 2.
5 Juliusrizaldi,  Disertasi:  Perlindungan Kemasan  Produk  Merek  Terkenal  terhadap Persaingan  Curang  di  Indonesia  Dikaitkan dengan  Undang-undang  Merek  dan  TRIPs- WTO,  Program  Pasacasarjana  Universitas Padjadjaran,  Bandung,  2009,  hlm.  63. Bandingkan  dengan  Insan  Budi  Maulana, Perlindungan  Merek  Terkenal  di  Indonesia dari  Masa  ke  Masa ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1999, hlm. 7.
6 Rachmadi  Usman, Hukum  Hak  atas Kekayaan  Intelektual:  Perlindungan  dan Dimensi  Hukumnya  di  Indonesia ,  Alumni, Bandung, 2003,  hlm. 306.
Undang-undang Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun  1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan Undang-undang  Merek  yang berlaku  untuk  Indonesia  adalah Undang-undang  Nomor  21  Tahun 1961  tentang  Merek  Perusahaan  dan Merek  Perniagaan    (selanjutnya disebut UUM 1961) yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober  1961  dan  mulai  berlaku tanggal 11 November 1961. Undang- undang  ini  menggantikan  peraturan tentang  Merek  yang  sebelumnya berlaku, yaitu Reglement Industrieële Eigendom (Reglemen  tentang  Hak Milik Perindustrian) tahun 1912.
Dengan  adanya  UUM  1961, Reglement  Industrieële  Eigendom tahun  1912  tidak  berlaku  lagi.
Ketentuan-ketentuan  yang  terdapat dalam UUM 1961 adalah sejalan dan dapat dikatakan merupakan pengalihan dari Reglement Industrieële  Eigendom  tahun  1912. 7
Pertimbangan  lahirnya  UUM  1961 adalah  untuk  melindungi  masyarakat dari  tiruan  barang  yang  memakai Merek  yang  sudah  dikenal  sebagai Merek  barang-barang  yang  bermutu baik. 8
Undang-undang  ini  menganut sistem  pemakai  pertama  (stelsel deklaratif),  yaitu  siapapun  yang pertama kali menggunakan Merek di wilayah  Indonesia,  dianggap  sebagai pihak  yang  berhak  atas  Merek tersebut.  Hal  ini  berarti,  pendaftaran tidak  menciptakan  atau  memberikan hak  atas  suatu  Merek.  Sifat  dari pendaftaran adalah memberikan suatu dugaan hukum ( rechtsvermoeden ), bahwa orang atau badan hukum yang
mendaftarkan  suatu  Merek  dianggap
7 Sudargo Gautama, Op.cit , hlm. 2.
8 Rachmadi Usman, Op.cit , hlm. 306.
menurut  hukum  sebagai  pemakai pertama  di  Indonesia.  Akan  tetapi jika  pihak  lain  dapat  membuktikan sebaliknya,  pihak  pendaftar  dapat dinyatakan  bukan  pemakai  pertama.
Pendaftaran  berdasarkan  UUM  1961 diajukan ke Kantor Milik Perindustrian. 9
Beberapa  perbedaan  signifikan dalam  UUM  1961  yaitu,  masa berlaku  perlindungan  Merek  adalah 10  tahun  dan  UUM  1961  mengenal penggolongan  barang-barang  dalam 35  kelas  berdasarkan  persetujuan pendaftaran  Merek  di  Nice,  Perancis tahun 1957 10 ;
Dalam  ketentuan  ini  terdapat persyaratan dalam pendaftaran
Merek. Pasal 5 mengatur, tidak dapat didaftarkan  mereknya  apabila  suatu objek  telah  menjadi  milik  umum, bertentangan  dengan  kesusilaan  atau ketertiban  umum,  tidak  mempunyai daya pembeda, dan mengandung atau menyerupai
bendera/lambang negara;  Suatu  permohonan  dapat ditolak manakala Merek yang dimohonkan pendaftarannya mengandung persamaan pada keseluruhannya  atau  pada  pokoknya dengan Merek yang telah didaftarkan atas  nama  orang  lain,  hal  ini tercantum dalam Pasal 9.
UUM  1961  tidak  mengenal lisensi  dalam  hal  pengalihan  Merek kepada pihak lain sehingga kewajiban  pencatatan  lisensi  tidak diatur.  Akan  tetapi  tidak  menutup kemungkinan  dilakukannya  lisensi oleh pemilik Merek. Undang-undang ini mencantumkan  biaya  pendaftaran meskipun  sebenarnya  hal  teknis seperti biaya
tidak perlu dicantumkan  dalam  undang-undang
9 Sudargo Gautama, Op.Cit , hlm. 17-19.
10 Rachmadi Usman, Op.cit , hlm. 306.
mengingat  dari tahun ke tahun biaya dapat mengalami perubahan.
Undang-undang  Nomor  19  Tahun 1992 tentang Merek
UUM  1961  bertahan  selama kurang  lebih  31  tahun,  kemudian undang-undang  ini  dengan  berbagai pertimbangan  harus  dicabut  dan digantikan oleh Undang-undang Nomor  19  Tahun  1992  tentang
Merek  (selanjutnya  disebut  UUM 1992)  yang  diundangkan  dalam Lembaran  Negara  R.I  Tahun  1992 No.  81  dan  penjelasannya  dimuat dalam  Tambahan  Lembaran  Negara No.  3490,  pada  tanggal  28  Agustus 1992.  UUM  1992  ini  beraku  sejak  1 April 1993. Adapun alasan dicabutnya UUM 1961 karena dipandang  tidak  sesuai  lagi  dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan  masyarakat  pada  saat  itu sehingga  banyak  perubahan  yang dibentuk  oleh  penggantinya,  yaitu
UUM 1992, antara lain: 11
Lingkup pengaturan dibuat seluas mungkin, untuk itu judul yang digunakan adalah “Merek” sedangkan judul undang-undang sebelumnya yaitu “Merek Perusahaan  dan  Merek  Perniagaan”.
Dengan  pemakaian  judul  Merek dalam  undang-undang  ini,  lingkup Merek  dapat  mencakup  barang maupun  jasa.    Bahkan  dalam perkembangan  yang  akan  datang penggunaan istilah Merek dapat pula menampung  pengertian  lain  seperti, certification  marks,  associate  marks, dll.
11 OK. Saidin, Op.cit , hlm. 333. Bandingkan dengan  Sudargo  Gautama  dan  Rizawanto Winata, Komentar  atas  Undang-undang Merek  baru  1992  dan  Peraturan-peraturan Pelaksanaannya ,  Alumni,  Bandung,  1996, hlm. 1-10.
Perubahan dari sistem deklaratif  ke  konstitutif.  Dalam undang-undang  ini  digunakan  sistem konstitutif  dalam  pendaftaran  Merek yang  bertujuan  menjamin  kepastian hukum dan keadilan. Jaminan terhadap  aspek  keadilan  nampak antara  lain,  pembentukan  kantor cabang Merek di daerah, pembentukan komisi banding Merek, mengajukan  gugatan  tidak  terbatas pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat  tetapi  juga  melalui  Pengadilan Negeri  lainnya  bahkan  gugatan melalui  Pengadilan  Tata  Usaha Negara.
Diberlakukannya  pemeriksaan substantif.  Mekanisme  pendaftaran Merek adalah sebagai berikut: permohonan pendaftaran  pengumuman  keberatan  dan sanggahan  (jika  ada)  pemeriksaan substantif  Kantor Merek mendaftar  dalam  Daftar  Umum Merek  memberitahukan pendaftar  Sertifikat Merek  mengumumkan  dalam  Berita  Resmi Merek Pada UUM 1961 hanya dikenal prosedur pembatalan Merek sedangkan  dalam  UUM  1992  yang diatur adalah  sistem oposisi.
Hak  Prioritas.  Pada  waktu Indonesia  dijajah  Belanda  dengan sendirinya  sudah  menjadi  anggota Uni  Paris  sejak  1934  akan  tetapi dengan  merdekanya  Indonesia  tidak serta  merta  menjadi  anggota  Uni Paris.  Pada  tahun  1950  Pemerintah Indonesia  menyatakan  permintaan tertulis  kepada  Pemerintah  Swiss sebagai penyimpan naskah Konvensi Paris.  Sejak  tahun  1953,  Indonesia kembali menjadi anggota uni Paris. 12
12 Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak  Milik  Intelektual:  Sejarah,  Teori  dan Prakteknya di Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 153.
Pada  perkembangannya,  Indonesia melakukan  ratifikasi  Konvensi  Paris melalui  Keputusan  Presiden  Nomor 4  Tahun  1979  kemudian  diubah dengan  Keputusan  Presiden  nomor 15 Tahun 1997. Sebagai negara yang ikut  serta  dalam Paris  Convention for  the  Protection  of  Industrial Property ,  UUM  1992  mengatur  pula pendaftaran  dengan  menggunakan hak  prioritas  yang  diatur  dalam konvensi tersebut.
Undang-undang  ini  mengatur ketentuan mengenai lisensi sedangkan UUM 1961 tidak. Undang-undang  ini  mengatur tentang  sanksi  pidana  baik  untuk tindak  pidana  yang  diklasifikasi sebagai kejahatan maupun pelanggaran. UUM  1992  telah  mengalami kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan undang- undang sebelumnya. Penerapan  Persetujuan  TRIPs dan pengaruhnya terhadap perkembangan  hukum  Merek  di Indonesia. Pada  tahun  1947  dibentuk General  Agreement  on  Tarrif  and Trade (selanjutnya  disebut  GATT) sebagai aturan perdagangan internasional yang tujuannya mengurangi hambatan-hambatan perdagangan. Awal mulanya, persetujuan  ini  dibentuk  dengan tujuan hendak mendirikan International  Trade  Organization (selanjutnya  disebut  ITO).  Namun, harapan  ini  pupus  karena  senat Amerika  Serikat  tidak  setuju  untuk bergabung  dengan  organisasi  ini. Karena  tidak  didukung  oleh  negara pelopornya, ITO pun gagal dibentuk.
Meskipun  ITO  tidak  berhasil terwujud,  GATT  tetap  berjalan, bahkan  berkembang  menjadi  forum perundingan yang menjalankan
beberapa  kali  putaran  perundingan sejak Jenewa hingga Putaran Uruguay. 13 Pada  Putaran  Uruguay mulai masuk bidang kekayaan intelektual  sebagai  pokok  bahasan setelah sebelumnya hanya membicarakan mengenai perdagangan barang dan jasa.
Putaran  ini  pun  menjadi  tonggak terwujudnya  organisasi  perdagangan dunia  dengan  nama World  Trade Organization (WTO). Negosiasi pada Putaran Uruguay  berakhir  di  Maroko  pada tahun  1994,  kesepakatan  negara- negara  yang  berunding  ditandai dengan  penandatanganan Agreement
Establishing the World Trade Organization beserta lampiran- lampirannya. 14 Ketentuan  tentang HKI diatur dalam Annex 1C berjudul Agreement  on  Trade-related  Aspects of  Intellectual  Property  Rights .
TRIPs berlaku sejak tahun 1995. 15 Indonesia adalah peserta perundingan pembentukan WTO dan turut  menandatangani Agreement Establishing the World Trade
Organization. Ratifikasi  perjanjian internasional  ini  dilakukan  melalui Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  1994  tentang Pengesahan Agreement  Establishing
13 Direktorat  Perdagangan,  Perindustrian, Investasi  dan  HKI,  Direktorat  Multilateral, Departemen  Luar  Negeri, Sekilas  WTO , Edisi  keempat,  2006,  hlm.  5.  Putaran perdagangan  GATT:  Jenewa  1947,  Annecy 1949,  Turki,  1951,  Jenewa  1956,  Putaran Dillon  1960-1961,  Putaran  Kennedy  1964- 1967,  Putaran  Tokyo  1973-1979,  Putaran Uruguay  1986-1994,  Putaran  Doha  2001- sekarang.
14 Lampiran Persetujuan Pembentukan WTO terdiri atas: Annex 1: 1A, IB, IC; Annex  2, Annex 3, dan Annex  4.
15 Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual  Pasca  TRIPs ,  Edisi  Pertama Cetakan ke-1, Alumni, Bandung, 2005, hlm.
4.
the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi  Perdagangan  Dunia). 16 Lampiran  Persetujuan  Pembentukan WTO  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  isinya,  hal  ini mengakibatkan  implikasi  yuridis, Indonesia harus menyesuaikan berbagai peraturan perundang- undangan  di  bidang  HKI  dengan ketentuan yang diatur dalam persetujuan TRIPs.
Sebelumnya  telah  ada World Intellectual  Property  Organization (selanjutnya  disebut  WIPO),  badan khusus  PBB  yang  menangani  isu HKI,  akan  tetapi  WTO  menganggap WIPO  tidak  memiliki  ketentuan memaksa  dalam  hal  pelaksanaan perjanjian  internasional  di  tingkat nasional  maka  tidak  ada  kewajiban negara  untuk  mengadopsi  ketentuan WIPO  ke  dalam  legislasi  nasional mereka.  Selain  itu,  WIPO  mengatur HKI  secara  umum,  sedangkan  WTO melihat dari sisi kekayaan intelektual sebagai  salah  satu  bidang  penting dalam  perdagangan  internasional. Peraturan  perdagangan  internasional yang baru mengenai kekayaan intelektual  dipandang  sebagai  jalan untuk  memperkenalkan  sistem  yang lebih  teratur  dan  mudah  diprediksi serta  dapat  menyelesaikan  sengketa secara sistematis. 17
Persetujuan TRIPs mencakup 5 hal,  yakni:  prinsip-prinsip  dasar perdagangan  dan  persetujuan  di bidang  HKI;  perindungan  HKI;
penegakan  hukum  di  bidang  HKI; penyelesaian sengketa; dan pengaturan khusus yang 16 Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1994  Nomor  57  dan  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564.
17 Direktorat  Perdagangan  …, Op.cit ,  hlm. 35.
diberlakukan selama periode transisi. Seperti  persetujuan  WTO  lainnya  di bidang  barang  dan  jasa,  konsep  non diskriminasi  juga  menjadi  bagian integral dalam TRIPs. Konsep utama pada non diskriminasi adalah perlakuan  nasional  yaitu  memberi perlakuan  yang  sama  kepada  pihak nasional  dan  asing;  dan Most- Favoured  Nations yaitu  memberi perlakuan  yang  sama  kepada  mitra dagang anggota WTO.
Sebagaimana yang terjadi pada perubahan  undang-undang  Merek sebelumnya  yang  terjadi  akibat penyesuaian dengan perjanjian internasional  seperti  Konvensi  Paris pada  UUM  1992,  hal  yang  sama terjadi  pula  pada  masa  setelah berlakunya persetujuan TRIPs.
Hukum  Internasional  dan  hukum nasional  tidak  dapat  dipisahkan menjadi  dua  sistem  yang  berbeda, terlepas berbagai pendapat mengenai aliran  monisme  ataukah  dualisme dalam hubungan diantara keduanya. 18 Hukum  Internasional mempengaruhi sistem
hukum nasional,  begitupun  sebaliknya.  Ada kalanya  hukum  internasional  lebih diutamakan  tetapi  dalam  beberapa hal,  hukum  nasional  dianggap  lebih unggul.
Pasca  Agreement  on  Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Setelah Indonesia menjadi anggota  WTO  melalui  ratifikasi Agreement  Estabishing  of  WTO dengan  Undang-undang  Nomor  7 Tahun  1994,  Indonesia  secara  sah ikut dalam persetujuan TRIPs.
18 Lihat  Damos  Dumoli  Agusman, Hukum Perjanjian  Internasional:  Kajian  Teori  dan Praktik  di  Indonesia ,  Refika  Aditama, Cetakan kesatu, 2010, hlm. 97.
Akibatnya, Indonesia harus melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan  peraturan  perundang- undangan  termasuk  Merek  dengan persetujuan  internasional  tersebut. Pada tahun 1997 dilakukan beberapa perubahan  terhadap  UUM  1992 dengan perbandingan sebagai berikut: Tabel 1 Perbandingan UU merek 1992 dan 1997 Unsur Pembanding Ketentuan Pasal UUM 1992 UUM 1997 Merek Terkenal dalam  hal  pendaftaran, permintaan banding, gugatan pembatalan pendaftaran  Merek,  dan perpanjangan Merek. Pasal  6,  Pasal 31,  Pasal  56  dan Pasal 85A Pasal 6 terdiri atas 2 ayat. Sudah ada ketentuan Merek terkenal di Pasal 56 ayat (3) Penambahan ayat  3  dan  4  dalam Pasal  6  yaitu  tentang Merek terkenal Pasal 31, dalam permintaan banding  mengacu  ke Pasal  6  yang  sudah ditambahkan  dengan Merek terkenal Jumlah kelas barang  dalam  permintaan pendaftaran Merek Pasal 8 Permintaan pendaftaran  Merek untuk  satu  kelas barang/jasa Permintaan pendaftaran Merek untuk dua kelas barang/jasa dengan satu permintaan Pengucapan  dalam ejaan  latin  pada  etiket, pengumuman, pemeriksaan substantif Pasal 10, Pasal 21, Pasal 29 Tidak  diatur pengucapan Merek ditambahkan  “serta pengucapannya dalam ejaan latin” Istilah  barang  dan atau jasa Pasal 21, Pasal  29  dan  Pasal 81 Barang  atau jasa Barang dan atau jasa Permintaan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas Pasal 12 Hak Prioritas  hanya  di negara Uni Paris Ditambahkan “di  negara  anggota Organisasi Perdagangan Dunia” Komisi Banding Pasal 34 Pasal 34 ayat (4) mengacu ke Pasal 31 ayat (2) Dalam hal Komisi banding menolak  permintaan banding, kantor Merek  dalam  waktu selambat-lambatnya 30 hari memberitahukan kepada  orang  atau badan  hukum  atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran Merek. Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar Pasal 43 Tidak  ada pengalihan Dapat dialihkan atau dilisensikan dengan  ketentuan harus ada
Unsur Pembanding Ketentuan Pasal UUM 1992 UUM 1997 jaminan  terhadap kualitas pemberian jasa dan hasilnya. Penghapusan  dan Pembatalan  Pendaftaran Merek Pasal  51 Terdiri atas 1 Pasal Terdiri atas Pasal  51  dan  Pasal 51 A Terdapat alasan  Merek  tidak digunakan  berturut- turut selama 3 tahun. Dibentuk Pasal  51  A  terkait lisensi Permohonan kasasi Pasal  53  dan Pasal 58 Terhadap putusan Pengadilan  Negeri mengenai penghapusan dan pembatalan tidak dapat diajukan permohonan banding Terhadap putusan  Pengadilan Negeri  penghapusan dan pembatalan tidak dapat diajukan permohonan banding, tetapi langsung dapat diajukan permohonan kasasi atau peninjauan kembali Itikad baik Pasal 56 Alasan gugatan pembatalan pendaftaran  Merek hanya  Pasal  5  atau Pasal 6 Itikad baik dapat dijadikan alasan gugatan pembatalan pendaftaran Merek Gugatan Pasal  72  dan Pasal 73 Judul Bab: Gugatan Ganti Rugi Judul bab: Gugatan atas Pelanggaran Merek Indikasi  Geografis  dan Indikasi Asal Bab IX A Tidak ada pengaturannya Ditambahkan dalam  Bab  IX  A Pasal 79 A s.d. 79D Penyidikan Pasal 80 Hubungan antara Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil  dan  Pejabat Polisi  Negara  R.I tidak  diatur  secara jelas. Lebih tegas mengatur  hubungan antara Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Polisi Negara R.I Ketentuan Pidana Pasal  82,  Pasal  83 dan Pasal 84 Tidak ada ketentuan pidana atas pelanggaran indikasi geografis Ketentuan pidana atas pelanggaran  indikasi geografis  di  Pasal  82 A dan 82 B Dengan  tabel  di  atas,  secara umum bidang dan arah penyempurnaan yang dilakukan terhadap  UUM  1992  meliputi  antara
lain: 19
Tata Cara Pendaftaran Merek Berbeda dengan ketentuan sebelumnya,  Undang-undang  Merek ini  menganut  prinsip  bahwa    satu permintaan  pendaftaran  Merek  dapat diajukan  untuk  lebih  dari  satu  kelas barang  dan  atau  jasa.  Perubahan  ini dilakukan terutama untuk menyederhanakan administrasi permintaan pendaftaran Merek. Artinya, permintaan pendaftaran Merek  untuk  lebih  dari  satu  kelas tidak  perlu  diajukan  masing-masing secara  terpisah.  Namun  demikian kewajiban pembayaran biaya pendaftaran  tetap  dikenakan  sesuai dengan jumlah kelas barang dan atau jasa yang dimintakan pendaftarannya. Selain itu permintaan pendaftaran Merek yang menggunakan  bahasa  asing  dan  atau huruf  latin  atau  angka  yang  tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia,  dalam  huruf  latin  dan dalam  angka  yang  lazim  digunakan dalam  bahasa  Indonesia  serta  cara pengucapannya  dalam  ejaan  latin.
Hal  ini  diperlukan  oleh  Kantor Merek untuk dapat melakukan penilaian  apakah  pengucapan  Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya  dengan  Merek  orang  lain yang telah terdaftar untuk barang dan atau jasa yang sejenis.
Penghapusan Merek Terdaftar
19 Penjelasan  atas  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  14  Tahun  1997  tentang Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  19 Tahun  1992  tentang  Merek,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3681, 1997.
Merek terdaftar dapat dihapuskan  pendaftarannya  dengan alasan tidak digunakan berturut-turut selama  3  (tiga)  tahun  atau  lebih dalam  perdagangan  barang  atau  jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian  terakhir.  Akan  tetapi
Undang-undang ini memberikan pengecualian  terhadap  ketentuan  di atas  apabila  tidak  dipakainya  Merek terdaftar  itu  di  luar  kehendaknya, seperti  alasan  larangan  impor  atau pembatasan-pembatasan lainnya yang ditetapkan Pemerintah.
Perlindungan Merek Terkenal.
Perlindungan  terhadap  Merek terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan Merek terkenal  milik  orang  lain  pada dasarnya  dilandasi  itikad  tidak  baik, terutama untuk mengambil kesempatan  dari  ketenaran  Merek orang lain, sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum.
Berdasarkan Undang-undang ini,  mekanisme  perlindungan  Merek terkenal,  selain  melalui  inisiatif pemilik  Merek  tersebut  sebagaimana telah  diatur  dalam  Pasal  56  ayat  (3) Undang-undang  Nomor  19  Tahun 1992,  dapat  pula  ditempuh  melalui penolakan oleh Kantor Merek terhadap permintaan pendaftaran Merek  yang  sama  pada  pokoknya atau  keseluruhannya  dengan  Merek terkenal.
Sanksi Pidana Penyempurnaan  pada  dasarnya menyangkut rumusan dalam ketentuan pidana yang semula tertulis "setiap orang" diubah menjadi  "barangsiapa".  Perubahan ini  dimaksudkan  untuk  menghindari
penafsiran yang keliru bahwa pelanggaran oleh badan hukum tidak termasuk dalam tindakan yang
diancam dengan sanksi pidana tersebut.  Di  samping  itu  untuk konsistensi dengan lingkup perlindungan  Merek,  yaitu  terbatas pada  barang  dan  atau  jasa  yang sejenis, maka dalam ketentuan pidana konsepsi ini dipertegas. Adapun  penambahan  dalam UUM  1997  mengenai Lingkup Pengaturan Perlindungan adalah sebagai berikut: Selain  perlindungan  terhadap Merek  barang  dan  jasa,  dalam Undang-undang ini diatur pula perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan  daerah  asal  suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam  atau  faktor  manusia  atau kombinasi  dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada  barang  yang  dihasilkan.  Di samping itu diatur pula perlindungan terhadap  indikasi  asal,  yaitu  tanda yang  hampir  serupa  dengan  tanda yang  dilindungi  sebagai  indikasi geografis,  tetapi  perlindungannya diberikan tanpa harus didaftarkan.
Selain  penambahan,  terdapat perubahan pada UUM 1997 mengenai  Pengalihan  Merek  Jasa Terdaftar, sebagai berikut: Hak  atas  Merek  jasa  terdaftar yang  cara  pemberian  jasa  dan hasilnya sangat erat kaitannya dengan kemampuan atau keterampilan pribadi seseorang, dapat  dialihkan  maupun  dilisensikan kepada  pihak  lain  dengan  ketentuan harus disertai dengan jaminan kualitas dari pemilik Merek tersebut. Semula  pengalihan  tersebut  tidak dapat  dilakukan.  Dalam  Undang- undang  ini  selanjutnya  ditentukan
bahwa  pengalihan  untuk  Merek  jasa serupa  itu  hanya  dapat  dilakukan apabila  ada  jaminan  bahwa  kualitas jasa  yang  diperdagangkan  memang sama. Hal ini perlu ditegaskan untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen.
Undang-undang  Nomor  15  Tahun 2001 tentang Merek
Setelah  berlaku  selama  empat tahun,  UUM  1997  digantikan  oleh Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 2001 tentang Merek
(selanjutnya  disebut  UUM  2001). Perubahan  ini  selain  dimaksudkan untuk  mengantisipasi  perkembangan teknologi,  juga  dimaksudkan  untuk menampung  beberapa  aspek  atau ketentuan  dalam  persetujuan  TRIPs yang  belum  ditampung  dalam  UUM 1997. 20 Beberapa  perbedaan  yang menonjol  dalam  undang-undang  ini dibandingkan dengan Undang- undang  Merek  lama  antara  lain menyangkut proses penyelesaian permohonan. Pemeriksaan substantif Dalam undang-undang ini pemeriksaan  substantif  dilakukan setelah Permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif.  Semula  pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya Permohonan. Dengan perubahan  ini  di  maksudkan  agar dapat  lebih  cepat  diketahui  apakah Permohonan  tersebut  di  setujui  atau ditolak  dan  memberi  kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap Permohonan yang  telah  disetujui  untuk  didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan  selama  3  (tiga  )  bulan
20 Rachmadi Usman, Op.cit , hlm. 314.
lebih  singkat  dari  jangka  waktu pengumuman berdasarkan UUM 1997. Dengan dipersingkatnya jangka  waktu  pengumuman  secara keseluruhan  akan  dipersingkat  pula jangka waktu penyelesaian Permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 21 Hak Prioritas Berkenaan dengan Hak Prioritas  dalam  Undang-undang  ini diatur  bahwa  apabila  Pemohon  tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan  yang  pertama  kali menimbulkan  Hak  Prioritas  dalam jangka  waktu  tiga  bulan  setelah berakhirnya Hak Prioritas. Permohonan tersebut diproses seperti Permohonan biasa tanpa menggunakan Hak Prioritas. Hal lain adalah  berkenaan  dengan  ditolaknya Permohonan yang merupakan kerugian  bagi  Pemohon.  Untuk  itu perlu pengaturan yang dapat membantu Pemohon untuk mengetahui lebih jelas alasan penolakan  Permohonannya  dengan terlebih  dahulu  memberitahukannya kepadanya  bahwa  Permohonan  akan ditolak.

## Indikasi Geografis
Selain  perlindungan  terhadap
Merek  Dagang  dan  Merek  Jasa dalam Undang-undang ini diatur juga perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang karena  faktor  lingkungan  geografis, termasuk  faktor  alam  atau  faktor manusia  atau  kombinasi  dari  kedua faktor  tersebut,  memberikan  ciri  dan
21 Penjelasan  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  15  Tahun  2001  tentang Merek, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131.
kualitas  tertentu  pada  barang  yang dihasilkan.  Selain  itu  juga  diatur mengenai indikasi asal.

## Delik pidana
Pada  UUM  1997  delik  yang digunakan  atas  pelanggaran  Merek adalah  delik  biasa,  sedangkan  dalam UUM  2001  menggunakan  delik aduan.
Penyelesaian Sengketa Selanjutnya  mengingat  Merek merupakan  bagian  dari  kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa Merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu  Pengadilan  Niaga  sehingga diharapkan  sengketa  Merek  dapat diselesaikan  dalam  waktu  yang relatif  cepat.  Sejalan  dengan  itu, harus  pula  diatur  hukum  acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa  Merek  seperti  juga  bidang hak  kekayaan  intelektual  lainnya. Adanya  peradilan  khusus  untuk masalah  Merek  dan  bidang-bidang hak  kekayaan  intelektual  lain,  juga dikenal  di  beberapa  negara  lain seperti  Thailand.  Dalam  Undang- undang ini pun pemilik Merek diberi upaya  perlindungan  hukum  yang lain,  yaitu  dalam  wujud  Penetapan Sementara Pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Di  samping  itu,  untuk  memberikan kesempatan  yang  lebih  luas  dalam penyelesaiaan sengketa dalam undang-undang  ini  dimuat  ketentuan tentang  Arbitrase  atau  Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
Tabel 2 Perincian ketentuan UUM 2001 terdapat pada tabel berikut: 22 No.  Bab Perihal Pasal Jumlah Pasal 1 I Ketentuan Umum 1 1 2 II Lingkup Merek 2 s.d 6 5 3 III Permohonan Pendaftaran Merek  7 s.d 17 11 4 IV Pendaftaran Merek 18 s.d 39 22 5 V Pengalihan Hak atas Merek terdaftar 40 s.d 49 10 6 VI Merek Kolektif 50 s.d 55 6 7 VII Indikasi Geografis dan Indikasi Asal 56 s.d 60 5 8 VIII Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek 61 s.d 72 12 9 IX Administrasi Merek 73 s.d 74 2 10 X Biaya 75 1 11 XI Penyelesaian Sengketa 76 s.d 84 9 12 XII Penetapan Sementara Pengadilan 84 s.d 88 4 13 XIII Penyidikan 89 1 14 XIV Ketentuan Pidana 90 s.d 95 5 15 XV Ketentuan Peralihan 96 s.d 99 4 16 XVI Ketentuan Penutup 100 s.d.101 2

## Masa depan Undang-undang Merek
Dalam menjadikan hukum sebagai panglima, hukum tidak boleh tertinggal dari berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa terdapat hubungan  yang  erat  antara  hukum dan masyarakat yakni hukum sebagai sarana  pembaharuan  masyarakat. 23 Sejak kemerdekaan Negara Republik Indonesia  hingga  saat  ini  sudah berlaku empat undang-undang tentang  Merek  dan  tidak  menutup kemungkinan  di  masa  mendatang terdapat  lagi  perubahan  undang- undang untuk dilakukannya penyempurnaan guna mencapai tujuan  yang  lebih  baik  dalam  hal pengaturan Merek di Indonesia. UUM 2001 sudah cukup komprehensif dalam mengatur Merek di Indonesia  dari  segi legislasi,  di  luar  itu,  penegakan hukumnya  masih  lemah  karena rendahnya kesadaran masyarakat atas perlindungan Merek. Undang- undang  hanya  akan  menjadi  kata- kata  mati  jika  tidak  didukung  oleh faktor-faktor lain dalam pelaksanaannya, seperti faktor filosofis  dan  sosiologis.  Sejak  tahun 2001  hingga  2012  telah  banyak perkembangan  yang  terjadi  sehingga UUM 2001 tidak mampu mengakomodasi  isu-isu  terkini  di bidang Merek. 24 Beberapa penyempurnaan ketentuan 23 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum
Nasional , Binacipta, 1976, hlm. 8.
24 Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan  Intelektual  R.I,  “Amandemen Undang-undang  Merek  dan  Isu  Terkini”, disampaikan  pada  Pelatihan  Konsultan  HKI
Universitas Padjadjaran, 2011.
mendatang  dapat  dilakukan  dalam hal:
Penyesuaian dengan Hukum Internasional Persetujuan  TRIPs  tidak  statis, saat ini sedang berlangsung perundingan  Putaran  Doha  sejak tahun  2001.  Salah  satu  bidang  yang didiskusikan adalah mengenai sistem notifikasi  dan  pendaftaran  indikasi geografis.  Kesepakatan  internasional dinamis lainnya adalah Treaty on the Law  of  Trademark yang  mengalami perkembangan  dalam  teks  yang disepakati  di  Singapura  ( Singapore Treaty  on  the  Law  of  Trademark ). Dalam  teks  Singapura  ini  salah  satu isu  yang  penting  adalah  perluasan jenis tipe  Merek  yaitu suara dan bau yang  saat  ini  belum  diatur  dalam peraturan perundang-undangan Merek di Indonesia. Hukum internasional  lain  yang  tidak  kalah “trend” dalam perbincangan
mengenai  Merek  adalah  Protokol Madrid.  Protokol  ini  menyediakan sistem pendaftaran internasional untuk  Merek  seperti  sistem  PCT ( Patent  Cooperation  Treaty )  pada paten.
Perluasan pengaturan Indikasi Geografis
Peraturan  mengenai  indikasi geografis  saat  ini  masih  berpegang pada  standar wine  and  spirit.
Begitupun dengan Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis masih menggunakan standar  yang  terlalu  tinggi  dengan kemiripan  dengan  ketentuan  yang berlaku di Perancis. Indonesia sangat kaya  akan  potensi  perlindungan indikasi geografis, diharapkan melalui peraturan perundang-
undangan  ke  depan,  persyaratan
pendaftaran  indikasi  geografis  dapat lebih sederhana.
Penggolongan pelanggaran Merek
UUM  2001  hanya  mengenal istilah  pelanggaran  Merek  untuk setiap pemakaian yang tidak sah atas Merek.  Di  beberapa  negara  maju telah  terdapat  perbedaan  antara pelanggaran Merek bisa, passing off , dan dilusi.
Penggunaan Merek dalam Teknologi  Informasi  dan  Informasi (TIK)
Dewasa  ini,  TIK  merupakan lahan  yang  sangat  digemari  dan sudah  menjadi  gaya  hidup  di kalangan  masyarakat.  Penggunaan
Merek pun merambah ke lahan  yang memiliki  karakteristik  khusus  ini. Demikian pula pengaturan pemakaian  dan  perlindungan  Merek dalam  kaitannya  dengan  TIK  harus disesuaikan  dengan  perkembangan yang  ada,  seperti  penggunaan  merek dalam  internet  serta  kaitan  antara merek dan nama domain.

## Penutup
Dari  pemaparan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  antara  ketentuan
Merek sebelum dan sesudah ratifikasi  Persetujuan  Pembentukan WTO  banyak  terdapat  perbedaan yang  signifikan.  Sejak  berlakunya TRIPs,  Indonesia  sudah  memiliki dua undang-undang Merek. Penyempurnaan ini utamanya dilakukan  dalam  hal  pendaftaran, objek yang dilindungi, hingga penyelesain sengketa. Tidak menutup kemungkinan, seiring dengan kemajuan zaman, UUM 2001 kembali mengalami amandemen demi  pengaturan  Merek  yang  sesuai
dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan Merek.

## Daftar Pustaka
Achmad  Zen  Umar  Purba, Hak
Kekayaan  Intelektual  Pasca TRIPs , Edisi Pertama Cetakan ke-1, Alumni, Bandung, 2005. Damos  Dumoli  Agusman, Hukum Perjanjian Internasional: Kajian  Teori  dan  Praktik  di Indonesia ,  Refika  Aditama, Cetakan kesatu, 2010. Direktorat Perdagangan, Perindustrian,  Investasi  dan HKI,  Direktorat  Multilateral, Departemen Luar Negeri, Sekilas  WTO ,  Edisi  keempat,
2006.
Mochtar  Kusumaatmadja, Hukum,
Masyarakat  dan  Pembinaan
Hukum  Nasional ,  Binacipta, 1976. Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual:  Sejarah,  Teori dan  Prakteknya  di  Indonesia , Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 1997. OK.  Saidin, Aspek  Hukum  Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) , Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004. Rachmadi  Usman, Hukum  Hak  atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan  dan  Dimensi Hukumnya di Indonesia , Alumni, Bandung, 2003.
Sudargo  Gautama, Hukum  Merek Indonesia , Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1989.
Sudargo  Gautama  dan  Rizawanto Winata, Komentar atas Undang-undang  Merek  baru 1992 dan Peraturan-
peraturan Pelaksanaannya , Alumni, Bandung, 1996. Tim  Lindsey et.al ., Hak  Kekayaan
Intelektual:  Suatu  Pengantar , Alumni, Bandung, 2006. Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 21 Tahun 1961 tentang  Merek  Perusahaan dan Merek Perniagaan Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang  Nomor  19 Tahun 1992 tentang Merek Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Juliusrizaldi,  Disertasi:  Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal  terhadap  Persaingan Curang di Indonesia Dikaitkan  dengan  Undang- undang  Merek  dan  TRIPs- WTO, Program Pasacasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2009. Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual  R.I,  “Amandemen Undang-undang  Merek  dan Isu  Terkini”,  disampaikan pada Pelatihan Konsultan HKI  Universitas  Padjadjaran, 2011. http://www.thecoca-
colacompany.com/heritage/pd f/Coca- Cola_125_years_booklet.pdf