Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA PEREMPUAN HAMIL YANG MENGALAMI PHK
Yustus Hendrik Manus 1 , Muh.jufri Ahmad 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: hendrikmanusyustus@gmail.com 1 , djufriahmad@untag-sby.ac.id 2

## Abstract
This  study  aims  to  examine  legal  arrangements  regarding  legal  protection  of  the  rights  of  pregnant female workers who have experienced termination of employment based on the Job Creation Law and to find out legal remedies that can be taken by pregnant female workers who have experienced layoffs to fulfill their rights by employers. . This study uses a normative legal research method, namely an approach to the problem in terms of the applicable laws and regulations, especially regarding employment. Data collection  techniques  through  library  research  or  library  research,  namely  collecting  primary  legal materials  and  secondary  legal  materials.  The  results  of  the  research,  namely  legal  protection  for  the rights of workers who have experienced layoffs, have been regulated in Article 156 of Law Number 11 of 2020  concerning  Job  Creation,  amendments  to  Law  Number  13  of  2003,  including:  Maternity  leave rights, severance pay, long service reward, Rights Substitute Money. Legal remedies that can be taken by workers who experience layoffs as a result of not fulfilling their rights by employers, namely by seeking settlements  outside  the  Industrial  Relations  Court  route  starting  from  bipartite  settlement,  then  the mediation or conciliation stages. While the settlement of disputes through the Industrial Relations Court, relates to decisions issued by the Industrial Relations Court.
Keywords: Female Workers, Termination of Employment

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum tentang perlindungan hukum terhadap hak tenaga  kerja  perempuan  hamil  yang  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja  berdasarkan  Undang- Undang  Cipta  Kerja  dan  untuk  mengetahui  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  tenaga  kerja perempuan  hamil  yang  mengalami  PHK  untuk  dipenuhi  hak-haknya  oleh  pengusaha.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  yaitu  pendekatan  terhadap  masalah  segi  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  khususnya  tentang  Ketenagakerjaan.  Teknik  pengumpulan  data melalui  library  research  atau  penelitian  kepustakaan  yaitu  mengumpulan  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder.  Adapun  hasil  penelitian  yaitu  perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  tenaga kerja yang mengalami PHK telah diatur dalam Pasal 156 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta  Kerja  perubahan  atas  UndangUndang  Nomor  13  Tahun  2003,  meliputi:  Hak  Cuti  Hamil,  Uang Pesangon,  Uang  Penghargaan  Masa  Kerja,  Uang  Pengganti  Hak.  Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan oleh tenaga kerja yang mengalami PHK akibat tidak dipenuhi hak-haknya oleh pengusaha yakni dengan upaya  penyelesaian  di  luar  jalur  Pengadilan  Hubungan  Industrial  dimulai  dari  penyelesaian  bipartit, kemudian  tahap  mediasi  ataupun  konsiliasi.  Sedangkan  penyelesaian  perselisihan  melalui  jalur Pengadilan  Hubungan  Industrial,  berkaitan  dengan  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  Pengadilan Hubungan Industrial.
Kata Kunci: Tenaga Kerja Perempuan, Pemutusan Hubungan Kerja
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## PENDAHULUAN
Pada  era  gloalisasi    yang  saat  ini  tengah  bergulir,  dalam  pelaksaan  dan  semangat  hak asasi yang nampak semakin semarak. Akan tetapi, jika disatu pihak perlakuam tidak adil salah satunya  perlakuan  yang  tidak  adil  semacam  pelecehan  terhadap  seorang  perempuan  yang sampai saat ini masih berlangsung. Perlakuam yang tidak adil bisa seperti diskriminasi terhadap gender,  perlakuan  yang  berkaitan  dengan  terjadinya  suatu  perbedaan  mengenai  hak  dan kesempatan  yang  antara  kaum  laki-laki  dan  perempuan  pada  khususnya.  Di  samping  terjadi pula dengan pelecehan secara fisik.
Dalam keadilan yang mengandung nilai moral universal yang merupakan suatu hak dan kebutuhan dasar untuk manusia yang ada di seluruh dunia. (Emmy Latifah 2005:65) Nilai moral pada keadilan yang menjadi cita-cita untuk setiap bangsa yang ada di dalamnya yang ada suatu kepentingan  dalam  berbagai  golongan.  Maka  keadilan  dalam  hal  ini  akan  menjadi  suatu kesepakatan  yang  diantara  berbagai  unsur  masyarakat  yang  menginginkan  kehidupan bernegara yang adil dan makmur.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  yang  mendefinisikan pekerja  sebagai  seseorang  yang  bekerja  supaya  memperoleh  upah  atau  bentuk  kompensasi lainnya.  (Lalu  Husni  2011:23)  Pada  karya  ilmiah  yang  akan  saya  buat  ini  akan  lebih memfokuskan kepada pembahasan untuk pekerja perempuan. Pekerja perempuan merupakan semua  perempuan  yang  bekerja  untuk  mendapatkan  upah  dan  kompensasi.  Secara  kekuatan fisik  pekerja  perempuan  memiliki  suatu  kekuatan  yang  lebih  lemah  jika  dibandingkan  dengan pekerja  laki-laki.  Sehingga  sangat    wajar  jika  kemudian  pekerja  perempuan  mendapatkan perhatian  lebih.  Contohnya  yaitu  dengan  pemberian  hak  cuti  saat  haid,  hamil,  melahirkan, menyusui dan sebagainya.
Seiring  diberlakukannya  muncul  Undang-Undang  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  yang  pada saat  pembahasan  sudah  menuai  banyak  reaksi  yang  dari  berbagai  macam  kalangan terkhususnya ada di kalangan pekerja. (Ani Sri Rahayu, 2020:04) Undang-Undang Omnibus Law Cipta  Kerja  yang  dianggap  sangat  mengabaikan  hak  cuti  pekerja  perempuan  dalam  keadaan yang  tertentu.  Perusahaan  atau  pabrik  yang  memperkerjakan  perempuan  harus  wajib
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
memperhatikan  beberapa  hal  yang  diantaranya  merupakan  yang  pertama,  kekuatan  pada perempuan yang umumnya dianggap lemah, halus tetapi tetap tekun. Kedua, beberapa norma untuk  moral  yang  harus  diutamakan  agar  pekerja  perempuan  yang  tidak  terpengaruh  oleh perilaku  negatif  pada  pekerja  laki-laki  yang  terutama  saat  bekerja.  Ketiga,  status  pekerja perempuan  yang  bermacam-macam  mulai  dari  mempunyai  status  lajang  maupun  yang  sudah memiliki suami. Status pekerja perempuan yang akan berimbas pada beban pekerja perempuan pada  lingkungan  keluarga.  Bagi  pekerja  perempuan  yang  sudah  berkeluarga  tertentu  saja mempunyai beban yang lebih besar dikeluarganya. (Zaeni Asyhadie, 2003:95-96)
Bekerja  merupakan  salah  satu  upaya  manusia  yang  sebagai  makhluk  sosial  dalam memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  seperti  sandang,  pangan dan papan.  Berdasarkan  pada  Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan jika pada tiap-tiap warga negara yang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak bagi kemanusiaan. Negara sebagai penopang yang juga sebagai penunjang hak asasi masyarakat yang mempunyai suatu  kewajiban  untuk  memberikan  fasilitas  kebutuhan  hidup  masyarakat  dalam  hal  ini merupakan  pekerjaan.  Negara  yang  mempunyai  suatu  kewajiban  untuk  menyediakan  fasilitas dan lapangan pekerjaan yang layak bagi setiap warga negaranya.
Perlindungan  hukum  untuk  tenaga  kerja  adalah  salah  satu  hak  dasar  yang  harus diperoleh dari tenaga kerja, mengingat jika kesetaraan dan keadilan dibidang ketenagakerjaan yang  sering  diabaikan  oleh  pemerintah.  (Triyani  Dan  Desi  2021:100)  Salah  satu  seperti  hak reproduksi untuk pekerja perempuan. Hak reproduksi bagi para pekerja perempuan yang diatur dalam  Pasal  82  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  dalam  penjelasannya  jika  pekerja  perempuan  mempunyai  beberapa  hak khusus yang diantaranya adalah :
a. Pekerja l / buruh perempua l n ya l ng mempunya l i ha l k untuk menda l pa l tka l n wa l ktu istira l ha l t ya l ng sela l ma l 1,5  (sa l tu  setenga l h)  bula l n  pa l da l sa l a l t  sebelum  mela l hirka l n  a l na l k  da l n  1,5  (sa l tu setenga l h)  bula l n  sesuda l h  wa l ktu  mela l hirka l n  jika l menurut  perhitunga l n  dokter  ka l ndunga l n a l ta l u bida l n.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
b. Pekerja l /  buruh  perempua l n  ya l ng  menga l la l mi  kegugura l n  pa l da l ka l ndunga l nnya l berha l k menda l pa l tka l n  wa l ktu  istira l ha l t  1,5  (sa l tu  setenga l h)  bula l n  sesua l i  denga l n  sura l t  ketera l nga l n dokter ka l ndunga l n a l ta l u bida l n.
Menginga l t  jika l pekerja l perempua l n  tida l k  bisa l lepa l s  da l ri  kodera l tnya l da l la l m  mela l lui proses  menga l ndung  da l n  mela l hirka l n  seora l ng  a l na l k,  ha l k  reproduksi  a l da l la l h  sa l la l h  sa l tu  bentuk perlindunga l n  hukum  untuk  seora l ng  perempua l n  bisa l terus  bekerja l ta l npa l a l da l nya l kehila l nga l n ha l k-ha l k  a l sa l si  ya l ng  dimiliki.  A l ka l n  teta l pi,  da l la l m  rea l lita l snya l ha l k  reproduksi  ba l gi  pekerja l perempua l n seringka l li dia l ba l ika l n oleh piha l k perusa l ha l a l n, ba l hka l n menja l di sebua l h a l nca l ma l n ba l gi perusa l ha l a l n ka l rena l da l pa l t dia l ngga l p seba l ga l i sua l tu ha l l ya l ng merugika l n ka l rena l perusa l ha l a l n ha l rus mengelua l rka l n bugjet lebih untuk ka l rya l wa l n ya l ng seda l ng ha l mil tersebut
Unda l ng-Unda l ng Nomor 13  Ta l hun 2003 tenta l ng Ketena l ga l kerja l a l n  potensi  kesewena l ng- wena l nga l n pengusa l ha l da l la l m mela l kuka l n PHK diba l ta l si oleh ketentua l n Pa l sa l l 15 ba l hwa l PHK wa l jib dida l hului  denga l n  perundinga l n  da l n  ha l nya l da l pa l t  dila l kuka l n  setela l h  a l da l nya l peneta l pa l n  da l ri Lemba l ga l Penyelesa l ia l n  Perselisiha l n  Hubunga l n  Industria l l.  Seda l ngka l n  da l la l m  Unda l ng-Unda l ng Nomor  11  Ta l hun  2020  tenta l ng  Cipta l Kerja l mengura l ngi  perlindunga l n  ya l ng  diberika l n  ka l rena l pa l da l Pa l sa l l 151 a l ya l t (2) menjela l ska l n da l la l m ha l l PHK tida l k da l pa l t dihinda l ri, ma l ksud da l n a l la l sa l n PHK  diberita l huka l n  oleh  pengusa l ha l kepa l da l pekerja l /buruh,  a l ya l t  (3)  menjela l ska l n  da l la l m  ha l l pekerja l /buruh  tela l h  diberita l hu  da l n  menola l k  PHK,  penyelesa l ia l n  PHK  wa l jib  dila l kuka l n  mela l lui perundinga l n bipa l rtit a l nta l ra l pengusa l ha l denga l n pekerja l /buruh, da l n a l ya l t (4) menjela l ska l n da l la l m ha l l  perundinga l n  bipa l rtit  tida l k  menda l pa l tka l n  kesepa l ka l ta l n,  PHK  dila l kuka l n  mela l lui  ta l ha l p berikutnya l sesua l i  denga l n  meka l nisme  penyelesa l ia l n  perselisiha l n  hubunga l n  industria l l. Peruba l ha l n da l ri  prosedur  PHK  memunculka l n  kekha l wa l tira l n  a l da l nya l PHK  seca l ra l sepiha l k  ka l rena l PHK  cukup  dila l kuka l n  mela l lui  pemberita l hua l n  da l ri  piha l k  pengusa l ha l ta l npa l ha l rus  dida l hului denga l n perundinga l n.
Pemberia l n  perlindunga l n  hukum ba l gi  pa l ra l tena l ga l kerja l perempua l n  ha l rus  diperha l tika l n denga l n  meliha l t  a l da l nya l risiko  da l n  ta l nggung  ja l wa l b  ya l ng  ha l rus  diha l da l pi  oleh  perempua l n seba l ga l i  pekerja l /buruh,  seca l ra l tida l k  la l ngsung  pemberia l n  perlindunga l n  hukum  tersebut merupa l ka l n sua l tu a l presia l si untuk mengha l rga l i perempua l n seba l ga l i pa l ra l pekerja l /buruh.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Berda l sa l rka l n bebera l pa l pema l pa l ra l n di a l ta l s, untuk lebih mema l ha l mi seca l ra l a l ktua l l tenta l ng ba l ga l ima l na l implema l ta l si Unda l ng-Unda l ng No. 11 Ta l hun 2020 tenta l ng ha l k-ha l k perempua l n da l la l m Ketena l ga l kerja l a l n  di  sua l tu  Perusa l ha l a l n,  ta l k  dipungkiri  ba l hwa l ma l sih  ba l nya l k  perusa l ha l a l n- perusa l ha l a l n  jika l meskipun  suda l h  pa l ha l m  a l ka l n  regula l si  ini  ta l pi  ma l sik  ba l nya l k  ya l ng  belum menginplementa l sika l nnya l denga l n  ba l ik.  Berda l sa l rka l n  la l ta l r  bela l ka l ng  ma l ka l da l pa l t  dita l rik  sua l tu perma l sa l la l ha l n ya l itu:
1. Ba l ga l ima l na l bentuk perlindunga l n hukum kepa l da l pekerja l perempua l n ha l mil ya l ng di PHK?
2. Ba l ga l ima l na l perta l nggungja l wa l ba l n da l ri perusa l ha l a l n untuk   pekerja l perempua l n ha l mil ya l ng di PHK?

## METODE PENELITIAN
a. Jenis Penelitia l n
Jenis penelitia l n ya l ng da l pa l t diguna l ka l n da l la l m penelitia l n hukum a l da l la l h penelitia l n hukum norma l tif (norma l tive lega l l resea l rch). Penelitia l n hukum norma l tif a l da l la l h penelitia l n hukum untuk menemuka l n a l tura l n hukum, prinsip-prinsip hukum, ma l upun doktrin-doktrin hukum guna l menja l wa l b  isu  hukum  ya l ng  diha l da l pi.  Penelitia l n  hukum  norma l tif  dila l kuka l n  untuk menca l ri pemeca l ha l n ma l sa l la l h a l ta l s isu hukum (lega l l issue) ya l ng a l da l . Ha l sil da l ri penelitia l n ini  a l da l la l h  memberika l n  preskripsi  mengena l i  rumusa l n  ma l sa l la l h  ya l ng  dia l juka l n.  Penelitia l n hukum norma l tif ha l nya l meneliti norma l hukum, ta l npa l meliha l t pra l ktek hukum di la l pa l nga l n (la l w in a l ction)..
b. Metode pendeka l ta l n
• Metode pendeka l ta l n ya l ng diguna l ka l n da l la l m penelitia l n hukum norma l tif terdiri da l ri 5 (lima l ) metode ya l kni pendeka l ta l n pera l tura l n perunda l ng-unda l nga l n (sta l tute a l pproa l ch), pendeka l ta l n  konseptua l l  (conceptua l l  a l pproa l ch),  pendeka l ta l n  seja l ra l h  (historica l l a l pproa l ch), pendeka l ta l n perba l ndinga l n (compa l ra l tive a l pproa l ch) da l n pendeka l ta l n ka l sus (ca l se a l pproa l ch).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
• Pendeka l ta l n perunda l ng-unda l nga l n (sta l tute a l pproa l ch) diguna l ka l n guna l mengka l ji da l sa l r hukum pa l da l lega l l issue ya l ng diteliti.
• Pendeka l ta l n  konseptua l l  (conceptua l l  a l pproa l ch)  diguna l ka l n  untuk  mengka l ji  da l n menga l na l lisis kera l ngka l pikir, kera l ngka l konsep a l ta l u la l nda l sa l n teoritis lega l l issue ya l ng a l ka l n diteliti.
• Pendeka l ta l n historis (historica l l a l pproa l ch) diguna l ka l n da l la l m ra l ngka l pela l ca l ka l n seja l ra l h hukum  da l n  lemba l ga l hukum  da l ri  wa l ktu  ke  wa l ktu  tenta l ng  lega l l  issue  ya l ng  a l ka l n diteliti.
c. Teknik pengumpula l n ba l ha l n hukum
Teknik pengumpula l n ba l ha l n hukum ya l ng diguna l ka l n da l la l m penelitia l n ini ya l itu teknik libra l ry resea l rch  a l ta l u  penelitia l n  kepusta l ka l a l n  ya l itu  pengumpula l n  da l ta l denga l n  ca l ra l kegia l ta l n menca l ri,  memba l ca l da l n  menca l ta l t  da l ta l ya l ng  dila l kuka l n  oleh  peneliti  untuk  menghimpun informa l si  ya l ng  releva l n  terka l it  denga l n  topik  a l ta l u  ma l sa l la l h  ya l ng  seda l ng  diteliti.  Studi kepusta l ka l a l n  da l la l m  penelitia l n  ini  diperoleh  da l ri  Buku,  Jurna l l,  Skripsi,  A l rtikel,  pera l tura l n Perunda l ng-Unda l nga l n  da l n  sumber-sumber  ya l ng  berka l ita l n  denga l n  perma l sa l la l ha l n penelitia l nTeknik a l na l lisis ba l ha l n hukum

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk  Perlindunga l n  Hukum  Terha l da l p  Pekerja l Perempua l n  Ha l mil  Ya l ng  Menga l la l mi Pemutusa l n Hubunga l n Kerja l
Da l la l m  bekerja l sta l tus  perempua l n  ya l ng  seba l ga l i  seora l ng  pekerja l tida l k  boleh  untuk mengga l nggu kodra l t seba l ga l i seora l ng perempua l n ya l ng juga l menja l di ibu ha l mil, mela l hirka l n da l n menyusui  serta l membesa l rka l n  a l na l knya l .  Perusa l ha l a l n  diwa l jibka l n  untuk  memberika l n  sua l tu perha l tia l n  terha l da l p  sega l la l pemenuha l n  ha l k-ha l k  khusus  kepa l da l pekerja l peremoua l n  da l n  tida l k memberla l kuka l nnya l seca l ra l diskrimina l tif  terha l da l p  pekerja l perempua l n.  Pentingnya l keseta l ra l a l n terha l da l p  perla l kua l n  ya l ng  a l da l di  tempa l t  kerja l ini  sa l nga l tla l h  penting  da l la l m  kua l lita l s  hubunga l n industria l l ya l ng sa l nga l t ha l rmonis. (Sa l li Susia l na l , 2017 : 209)
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Pa l da l da l sa l rnya l ,  seora l ng  perempua l n  ya l ng  memiliki  pengertia l n  seba l ga l i  sosok  seora l ng ga l dis  ya l ng  memiliki da l ya l ta l rik  da l la l m  ha l l  keca l ntika l nnya l ,  keinda l ha l nnya l , sifa l t  keibua l nnya l ya l ng suda l h  bisa l menca l pa l i  usia l dewa l sa l ,  ma l ta l ng  seca l ra l emosiona l l  serta l memiliki  perila l ku  ya l ng feminism.  Dewa l sa l ya l ng  tida l k  memiliki  sua l tu  pema l ha l ma l n  ya l ng  utuh  ka l rena l a l tura l n  ya l ng berbeda l .  Pekerja l perempua l n  merupa l ka l n  sa l la l h  sa l tu  ba l gia l n  da l ri  pekerja l ya l ng  mela l ka l sa l na l ka l n pekerja l a l n  untuk  diri  sendiri  ma l upun  untuk  bekerja l a l ta l s  da l sa l r  da l ri  perinta l h  pemberi  kerja l . Pekerja l perempua l n  ya l ng  sering  dia l ngga l p  seba l ga l i  seora l ng  ya l ng  lema l h  oleh  a l ta l sa l n  ya l ng mempunya l i keduduka l n lebih tinggi, ma l ka l pekerja l perempua l n perlu memperoleh perlindunga l n a l ta l s ha l k-ha l knya l .
Tujua l n  a l da l nya l perlindunga l n  hukum  terha l da l p  pekerja l a l da l la l h  guna l memberika l n  sua l tu perlindunga l n  da l ri  kekua l sa l a l n  pa l ra l perusa l ha l a l n  demi  tercipta l nya l sua l sa l na l ya l ng  da l ma l i  pa l da l sua l tu  perusa l ha l a l n  ya l ng  dila l kuka l n  berda l sa l rka l n  pa l da l prinsip  hubunga l n  industria l l,  usa l ha l ya l ng dila l kuka l n  oleh  setia l pa l perusa l ha l a l n  demi  memperkecil  kerugia l n  denga l n  memberika l n  motiva l si untuk  pekerja l nya l seperti  bonus  pela l ksa l na l a l n  pa l da l sua l tu  pekerja l a l n,  bonus  keha l dira l n  serta l bonus-bonus  ya l ng  berka l ita l n  denga l n  keha l dira l n  tena l ga l kerja l ya l ng  a l da l di  tempa l t  kerja l . Perlindunga l n  hokum  terha l da l p  pekerja l perempua l n  suda l h  dia l tur  da l la l m  Unda l ng-Unda l ng  ya l itu Unda l ng-Unda l ng  Nomor  13  Ta l hun  2003  tenta l ng  Ketena l ga l kerja l a l n  da l n  Keputusa l n  Menteri Tena l ga l Kerja l pa l da l Pa l sa l l 76 ya l ng a l da l di da l la l m pela l ksa l na l a l nnya l ya l ng dia l tur da l la l m Tra l nsmigra l si RI No. Kep 224/Men/2003 ya l ng menga l tur kewa l jiba l n perusa l ha l a l n ya l ng memperkerja l ka l n tena l ga l kerja l perempua l n  da l la l m  penera l pa l nnya l denga l n  dila l kuka l n  perusa l ha l a l n  lewa l t  perja l njia l n  kerja l a l nta l ra l perusa l ha l a l n  ya l ng  sesua l i  denga l n  pekerja l /buruh  da l n  dia l wa l si  oleh  insta l nsi  ya l ng berwena l ng.
Perlindunga l n  pa l da l pekerja l ya l ng  dia l tur  da l la l m  Unda l ng-Unda l ng  Nomor  11  Ta l hun  2020 tenta l ng  Cipta l Kerja l ya l ng  terdiri  da l ri  15  ba l b  denga l n  jumla l h  seba l nya l k  186  Pa l sa l l.  Sebelum Unda l ng-Unda l ng Cipta l Kerja l di sa l hka l n, ba l hwa l sa l nya l perlindunga l n ketena l ga l kerja l a l n ya l ng suda l h dia l tur  da l la l m  Unda l ng-Unda l ng  Nomor  13  Ta l hun  2003  tenta l ng  Ketena l ga l kerja l a l n.  Ma l ka l seca l ra l spesifik ha l k-ha l k pekerja l perempua l n ya l ng suda l h mempunya l i berba l ga l i jenis perlindunga l n.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Pa l da l Unda l ng-Unda l ng Nomor 11 Ta l hun 2020 tenta l ng  Cipta l Kerja l merupa l ka l n Unda l ng- Unda l ng  ya l ng  a l da l di  Indonesia l ya l ng  di  sa l hka l n  oleh  Dewa l n  Perwa l kila l n  Ra l kya l t  Republik Indonesia l (DPR RI) ya l ng  disa l hka l n  pa l da l ta l ngga l l  5  Oktober 2020  ya l ng  tela l h  diunda l ngka l n  pa l da l ta l ngga l l  2  November  2020,  ya l ng  dima l na l tujua l nnya l untuk  mencipta l ka l n  la l pa l nga l n  pekerja l a l n serta l meningka l tka l n  investa l si  da l n  pembeba l sa l n  ta l na l h  ka l rena l ini  menca l kup  ba l nya l k  sector, Unda l ng-Unda l ng Nomor 11 Ta l hun 2020 tenta l ng Cipta l Kerja l ya l ng disebut juga l seba l ga l i Omnibus La l w. Da l la l m pera l tura l n ini juga l terma l suk di da l la l mnya l merevisi Unda l ng-Unda l ng Nomor 13 Ta l hun 2003 tenta l ng Ketena l ga l kerja l a l n ya l ng merevisi tenta l ngg upa l h da l n ga l ji pekerja l a l sing a l ka l n teta l pi ini  tida l k  meruba l h  sua l tu  subtita l nsi  da l ri  pemberia l n  pa l da l perlindunga l n  ha l k-ha l k  pekerja l perempua l n  ya l ng  seba l ga l ima l na l suda l h  dia l tur  sebelumnya l da l la l m  Unda l ng-Unda l ng  Nomor  13 Ta l hun  2003  tenta l ng  Ketena l ga l kerja l a l n.  Da l la l m  perlindunga l n  pekerja l perempua l n  ya l ng seba l ga l ima l na l dima l ksudka l n  da l la l m  Unda l ng-Unda l ng  Ketena l ga l kerja l a l n  ya l ng  sebelumnya l ma l sih teta l p  berla l ku  da l n  belum  sa l ma l seka l li  diruba l h  meskipun  suda l h  diberla l kuka l n  pa l da l Unda l ng- Unda l ng Nomor 11 Ta l hun 2020 tenta l ng Cipta l Kerja l .
Hukum-hukum  ya l ng  a l da l untuk  melindungi  pa l da l setia l p  individu  teruta l ma l pa l da l perempua l n  ya l ng  mempunya l i  ha l k,  sela l in  itu  juga l memiliki  kewa l jiba l n  ya l ng  ha l rus  dituna l ika l n da l la l m  kehidupa l nnya l ya l ng  a l da l di  tenga l h  kehidupa l n  ma l sya l ra l ka l t  ma l nusia l ya l ng  la l innya l .  Da l la l m ha l l  ini  perempua l n  da l n  la l ki-la l ki  sa l ma l da l n  menga l ba l ika l n  ka l da l r  persa l ma l a l n  da l n  perbeda l a l nnya l . Da l la l m perlindunga l n ya l ng di da l pa l tka l n untuk ha l k-ha l k pekerja l perempua l n a l da l la l h Perlindunga l n Ekonomi,  Perlindunga l n  Sosia l l  da l n  Perlindunga l n  Teknis.  Ma l ka l denga l n  demikia l n  perempua l n ya l ng  seba l ga l i  tena l ga l kerja l ini  memiliki  ha l k  ya l ng  sa l ma l denga l n  pekerja l la l ki-la l ki  untuk menda l pa l tka l n tiga l jenis perlindunga l n tersebut, da l n a l ka l n dija l ba l rka l n seba l ga l i berikut :
Pekerja l ekonomis, a l da l la l h perlindunga l n untuk tena l ga l kerja l ya l ng da l la l m segi pengha l sila l n ya l ng  cukup,  terma l suk  ketika l tena l ga l kerja l ya l ng  tida l k  ma l mpu  bekerja l di  lua l r  kehenda l knya l . Perlindunga l n  untuk  tena l ga l kerja l ya l ng  terma l suk  da l la l m  bentuk  sa l ntuna l n  ya l ng  seperti  ua l ng pengga l nti  untuk  pengha l sila l n  ya l ng  hila l ng  a l ta l u  kura l ngnya l pela l ya l na l n  ya l ng  dia l kiba l tka l n  ka l rena l peristiwa l a l ta l u  sua l tu  kea l da l a l n  ya l ng  dia l la l mi  oleh  tena l ga l kerja l ya l ng  seperti  kecela l ka l a l n  kerja l ,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
sa l kit, ha l mil, bersa l lin, ha l ri tua l sa l mpa l i meningga l l dunia l . Terda l pa l t bebera l pa l jenis ja l mina l n socia l l tena l ga l kerja l , a l da l la l h seba l ga l i berikut :
Ja l mina l n  Kecela l ka l a l n  Kerja l ,  terja l dinya l kecela l ka l a l n  kerja l ma l upun  terda l mpa l k  sua l tu penya l kit  ya l ng  dia l kiba l tka l n  da l ri  tempa l t  kerja l itu  merupa l ka l n  resiko  ya l ng  diha l da l pi  oleh  tena l ga l kerja l ya l ng  tela l h  mela l kuka l n  pekerja l a l n.  Untuk  mena l nggula l ngi  hila l ngnya l seba l ga l ia l n  a l ta l u keseluruha l n  penga l sila l n  ya l ng  dia l kiba l tka l n  ka l rena l kecela l ka l a l n  kerja l oleh  kema l tia l n  a l ta l u  ca l ca l t ka l rena l kecela l ka l a l n  kerja l ba l ik  fisik  ma l upun  menta l l,  ma l ka l diperluka l n  a l da l nya l ja l mina l n  untuk kecela l ka l a l n kerja l .
Ja l mina l n  Kema l tia l n, tena l ga l kerja l ya l ng  meningga l l  dunia l jika l buka l n  a l kiba l t  kecela l ka l a l n kerja l a l ka l n  menga l kiba l tnya l terja l dinya l pemutusa l n  hubunga l n  kerja l da l n  putusnya l pengha l sila l n ya l ng sa l nga l t berpenga l ruh untuk kehidupa l n socia l l ekonomi ba l gi seluruh kelua l rga l nya l ya l ng tela l h ditingga l lka l n.  Ma l ka l da l ri  itu,  diperluka l nnya l a l da l nya l ja l mina l n  kema l tia l n  ya l ng  da l la l m  upa l ya l nya l untuk  meringa l nka l n  beba l n  kelua l rga l ba l ik  itu  da l la l m  bentuk  bia l ya l untuk  bia l ya l pema l ka l ma l n ma l upun untuk bia l ya l sa l ntuna l n ya l ng berupa l ua l ng.
Ja l mina l n  Pemeliha l ra l a l n  Keseha l ta l n ,  da l la l m  memberia l n  pemeliha l ra l a l n  keseha l ta l n  ya l ng dima l ksudka l n  seba l ga l i  peningka l ta l n  produktivita l s  tena l ga l ya l ng  sehingga l diperolehnya l pela l ksa l na l a l n tuga l s ya l ng seba l ik-ba l iknya l . Ini a l da l la l h seba l ga l i sua l tu upa l ya l keseha l ta l n ya l ng sifa l tnya l penyembuha l n (kura l tif). Upa l ya l penyembuha l n ya l ng memerluka l n da l na l ya l ng tida l kla l h sedikit da l n membera l tka l n  a l pa l bila l dibeba l nka l n  untuk  perora l nga l n,  ma l ka l ha l l  ini  suda l h  sela l ya l knya l untuk mengupa l ya l ka l n  pengga l la l nga l n  pa l da l kema l mpua l n  ma l sya l ra l ka l t  ya l ng  mela l lui  progra l m  ja l mina l n socia l l  tena l ga l kerja l .  Di  sa l mping  itu,  pengusa l ha l ya l ng  teta l p  untuk  berkewa l jiba l n  da l la l m menga l da l ka l n  perba l ika l n  serta l pemeliha l ra l n  keseha l ta l n  tena l ga l kerja l ya l ng  meliputi  upa l ya l untuk peningka l ta l n  (promotif),  pencega l ha l n  (preventif),  penyembuha l n  (kura l tif),  da l n  pemuliha l n (reha l bilita l tive).
Ja l mina l n  Ha l ri  Tua l ,  ha l ri  tua l ya l ng  bisa l menga l kiba l tka l n  terputusnya l upa l h  ka l rena l tida l k ma l mpu la l gi untuk bekerja l . Terputusnya l upa l h ya l ng bisa l menimbulka l n kerisa l ua l n untuk tena l ga l kerja l ,  teruta l ma l untuk  mereka l ya l ng  memiliki  pengha l sila l n  renda l .  Ja l mina l n  ha l ri  tua l ya l ng memberika l n  sua l tu  kepa l stia l n  untuk penerima l a l n ya l ng  diba l ya l rka l n  seca l ra l seka l ligus  a l ta l u  seca l ra l
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
berka l la l pa l da l sa l a l t tena l ga l kerja l ya l ng menca l pa l i pa l da l usia l 55 (lima l puluh lima l ) ta l hun a l ta l u ya l ng tela l h memenuhi persya l ra l ta l n tersebut.
Bentuk Perta l nggung Ja l wa l ba l n Perusa l ha l a l n Terha l da l p Pekerja l Perempua l n Ha l mil
Unda l ng-Unda l ng Cipta l Kerja l a l ta l u Unda l ng-Unda l ng Nomor 11 Ta l hun 2020 tenta l ng Cipta l Kerja l merupa l ka l n Unda l ng-Unda l ng ya l ng a l da l di Indonesia l ya l ng suda l h di sa l hka l n pa l da l ta l ngga l l 05 Oktober 2020 ya l ng di sa l hka l n seca l ra l la l ngsung oleh DPR RI da l n tela l h di unda l ngka l n pa l da l ta l ngga l l 02  November  2020  denga l n  tujua l nnya l supa l ya l untuk  menciptka l n  la l pa l nga l n  kerja l serta l meningka l tka l m da l ya l investa l si a l sing ya l ng a l da l di da l la l m negeri denga l n mengura l ngi persya l ra l ta l n pera l tura l n  untuk  mela l kuka l n  izin  usa l ha l da l n  pembeba l sa l n  ta l na l h.  Unda l ng-Unda l ng  Nomor  11 Ta l hun 2020 tenta l ng Cipta l Kerja l ya l ng disebut juga l seba l ga l i Omnibus La l w.
Unda l ng-Unda l ng  Nomor  11  Ta l hun  2020  tenta l ng  Cipta l Kerja l suda l h  ba l nya l k  merevisi berba l ga l i ma l ca l m pera l tura l n ya l ng terma l suk a l da l di da l la l mnya l Unda l ng-Unda l ng Nomor 13 Ta l hun 2003  tenta l ng  Ketena l ga l kerja l a l n  ya l ng  dia l nta l ra l nya l a l da l la l h  tenta l ng  ga l ji  da l n  upa l h  serta l pekerja l a l sing  jika l demikia l n  sa l ma l seka l li  tida l k  meruba l h  sua l tu  substa l nsi  da l ri  pemberia l n  perlindunga l n ha l k-ha l k pekerja l perempua l n ya l ng seba l ga l ima l na l suda l h dia l tur da l la l m Unda l ng-Unda l ng Nomor 13 Ta l hun  2003  tenta l ng  Ketena l ga l kerja l a l n.  Da l la l m  perlindunga l n  pekerja l perempua l n  ya l ng seba l ga l ima l na l dima l ksudka l n da l la l m Unda l ng-Unda l ng Ketena l ga l kerja l a l n ya l ng sebelumnya l ini ma l sih a l ka l n  teta l p  berla l ku  da l n  ini  sa l ma l seka l li  tida l k  di  uba l h,  meskipun  sa l a l t  ini  tela l h  diberla l kuka l n Unda l ng-Unda l ng Nomor 11 Ta l hun 2020 tenta l ng Cipta l Kerja l .

## KESIMPULAN
Sa l mpa l i  seja l uh  ini  da l la l m  ketetua l n  ya l ng  menga l tur  untuk  perlindunga l n  pekerja l perempua l n  ya l ng  sa l mpa l i  sa l a l t  ini  ma l sih  belum  berja l la l n  denga l n  ba l ik.  Da l la l m  Unda l ng-Unda l ng ya l ng  menga l tur,  pa l da l ha l l  da l la l m  perlindunga l n  pekerja l wa l nita l ini  suda l h  ba l nya l k  ya l ng  bersifa l t na l siona l l  da l n  interna l siona l l.  Perlindunga l n  kerja l bertujua l n  untuk  menja l min  berla l ngsungnya l
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
sistem hubunga l n kerja l ya l ng ta l npa l diserta l i denga l n a l da l nya l sua l tu teka l na l n da l ri piha l k ya l ng pa l ling kua l t kepa l da l piha l k ya l ng lema l h. Sa l la l h sa l tu pera l n ya l ng ha l rus ikut berpera l n da l la l m meningka l tka l n keseja l htera l a l n,  kesela l ma l ta l n  da l n  keseha l ta l n  tena l ga l kerja l merupa l ka l n  perlindunga l n  terha l da l p seora l ng  tena l ga l kerja l wa l nita l .  Perlindunga l n  tena l ga l kerja l wa l nita l ya l ng  ma l sih  perlu  untuk dilindungi  a l da l la l h  denga l n  a l da l nya l sua l tu perlindunga l n  ketika l tena l ga l kerja l wa l nita l bekerja l pa l da l ma l la l m  ha l ri,  perlindunga l n  pa l da l ma l sa l ha l id,  perlindunga l n  sela l ma l cuti  ha l mil  da l n  pemberia l n loka l si untuk menyusui.
Da l la l m perta l nggungja l wa l ba l n ba l gi pengusa l ha l untuk pekerja l perempua l n ha l mil ha l rus bisa l untuk  memenuhi  sega l la l kebutuha l n  perempua l n  ya l ng  bekerja l ya l ng  sesua l i  denga l n  pera l tura l n perunda l ng-unda l nga l n  ya l ng  tela l h  di  teta l pka l n.  Kewa l jiba l n  pengusa l ha l ya l ng  a l da l di  da l la l m hubunga l n  kerja l untuk  mema l nusia l ka l n  ma l nusia l a l da l la l h  pekerja l a l nnya l denga l n  menghorma l ti ha l rka l t  da l n  ma l rta l ba l t  mereka l .  Pa l da l kepentinga l n  ya l ng  sela l ra l s  a l nta l ra l pekerja l da l n  pengusa l ha l ya l ng  dija l lin  denga l n  kua l t  untuk  kema l jua l n  da l la l m  sua l tu  perusa l ha l a l n.  Hubunga l n  kerja l terja l di ka l rena l a l da l nya l sua l tu  perja l njia l n  kerja l a l nta l ra l kedua l bela l h  piha l k.  Perja l njia l n  kerja l dibua l t  a l ta l s da l sa l r  kesepa l ka l ta l n.  Ma l ka l da l ri  itu  leta l k  da l la l m  perma l sa l la l ha l n  ini  ka l rena l a l da l nya l sua l tu kesepa l ka l ta l n ya l ng dibua l t denga l n bebera l pa l sya l ra l t ya l ng ma l u tida l k ma l u di setujui. Ha l l ini ditinja l u ula l ng da l n perusa l ha l a l n diha l ruska l n untuk menta l a l ti pera l tura l n.

## DAFTAR PUSTAKA
A l bdul  Kha l kim.  2003.  Penga l nta l r  Hukum  Ketena l ga l kerja l a l n  Indonesia l .  PT.  Citra l A l ditya l Ba l kti. Ba l ndung.
A l dri Desa l sfurya l nto. 2016. Hukum Ketena l ga l kerja l a l n (Hukum Perburuha l n). Ja l ka l tra l . PTIK.
A l nis Fua l d da l n Ka l ndung Sa l pto Nugroho, 2014. Pa l ndua l n Pra l ktis Penelitia l n Kua l lita l tif. Yogya l ka l rta l . Gra l ha l Ilmu.
A l nwa l r,  “Pengertia l n  Da l ta l ,  Sumber  Da l ta l da l n  Pengertia l n  Ska l la l Pengukura l n  Da l ta l ”,  Ta l ngga l l Publish, Ma l ret 06, 2017.
A l sikin, Z. (2006). Da l sa l r-Da l sa l r Hukum Perburuha l n. Ja l ka l rta l : Ra l ja l Gra l findo Persa l da l A l stri Wija l ya l nti. 2009. Hukum Ketena l ga l kerja l a l n Pa l sca l Reforma l si, Ja l ka l rta l . Penerbit Sina l r Gra l fia l . Emmy  La l tifa l h  “Eksistensi  Prinsip -Prinsip  Kea l dila l n  Da l la l m  Sistem  Hukum  Perda l ga l nga l n Interna l siona l l”,  Pa l dja l dja l ra l n  Jurna l l  Ilmu  Hukum,  Vol.  2  Nomor  1  Ta l hun  2015  ISSN  2442- 9325.
Josses Sembiring. Jimmy,. 2016. Ha l k da l n Kewa l jiba l n Pekerja l . PT Visimedia l . Ja l ka l rta l .
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Koespa l rmono  Irsa l n  &  A l rma l nsya l h.  2016.  Hukum  Tena l ga l Kerja l Sua l tu  Penga l nta l r.  Ja l ka l rta l . Penerbit Erla l ngga l .
La l lu Husni, 2011. Penga l nta l r Hukum Ketena l ga l kerja l a l n Indonesia l . Ja l ka l rta l . Ra l ja l wa l li Pers. La l lu Husni, 2010. Penga l nta l r Hukum Ketena l ga l kerja l a l n Indonesia l . Ra l ja l wa l li. Ja l ka l rta l . Melia l ni  Rosa l lina l .  2015.  Tingka l t  Pemenuha l n  Ha l k  Pekerja l Perempua l n  di  Bida l ng  Perta l nia l n  da l n Nonperta l nia l n.  Depa l rtemen  Sa l ins  Komunika l si  da l n  Pengemba l nga l n  Ma l sya l ra l ka l t,  Fa l kulta l s Ekologi Ma l nusia l . Institut Perta l nina l n Bogor,
Niken  Sa l vitri.  2008.  HA l M  Perempua l n  Kritik  Teori  Hukum  Feminis  Terha l da l p  KUHP.  Ba l ndung. Ra l fika l A l dita l ma l Grup.
Ra l hma l wa l ti Kusuma l .
Peter Ma l hmud Ma l rzuki, 2007. Penelitia l n Hukum. Ja l ka l rta l . Prena l Media l Grup,
Restu  Ka l rtiko  Widi,  2010.  A l sa l s  Metodologi  Penelitia l n  sebua l h  Pengena l la l n  da l n  Penuntun La l ngka l h demi La l ngka l h Pela l ksa l na l a l n Penelitia l n, No. Edisi 1. Yogya l ka l rta l . Gra l ha l Ilmu. Ridwa l n Ha l lim, 2011. Ta l nggung Ja l wa l b Hukum. Ja l ka l rta l . Bumi A l ksa l ra l .
Rina l Ha l ya l ti, “Pengertia l n Pendeka l ta l n Penelitia l n, Jenis da l n Contohnya l ”, Ta l ngga l l Publish, Juni 21,
2019.
Sugiyono, 2013.  Metode  Penelitia l n Kua l ntita l tif, Kua l lita l tif  da l n R&D. Ba l ndung. A l lfa l beta l . Sulistya l wa l ti iria l nto, 2006. Peremupa l n da l n hukum. Ya l ya l sa l n obot Indonesia l . Ja l ka l rta l . Susia l na l , Sa l li. 2017. Perlindunga l n Ha l k Pekerja l Perempua l n da l la l m Prespektif Feminisme, A l spira l si, Vol.8, No.2.
Za l ina l l A l sikin. 1993. Da l sa l r-da l sa l r Hukum Perburuha l n. PT. Ra l ja l Gra l findo Persa l da l . Ja l ka l rta l . Wa l hmuji, 2008, Ka l mus ba l ha l sa l indonesia l , PT Gra l media l Pusta l ka l , Ja l ka l rta l .
Za l eni A l syha l die, 2008. Hukum Kerja l . Ja l ka l rta l . Ra l ja l wa l li Pres.