Volume 12, Nomor 1, April 2020, 1-201
ISSN 1979-2549 (p), 2461-0461 (e) https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Al-Riwayah
Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pesantren DDI Asshirathal Mustaqim Kabupaten Pangkep

## Ilham
Dosen STAI DDI Pangkep dan Guru MAS DDI Baru Baru Tanga Kab. Pangkep ilham77_kabba@yahoo.co.id
Abstract: This study try to describe the participation of society in the development of Islamic Boarding School DDI Asshirathal Mustaqim in Baru Baru Tanga, Pangkep Regency, South Sulawesi. This research uses a qualitative approach. The informants of this research are community leaders, parents of students, the heads of foundations, leaders of Islamic boarding schools, the principals, the teachers, and administrative staff within the scope of Islamic boarding schools. Data was collect by using interviews, observation, and documentation techniques. The results of this study indicate that participation of society in the development of educational institutions is very active. The evidence of this argument is the society help and involved in academic and non-academic activities in building of this institutions.
Keywords: Participation, Society, Islamic Boarding School, DDI, Asshirathal, Mustaqim.
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan Pondok Pesantren DDI Asshirathal Mustaqim di Baru Baru Tanga Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini adalah tokoh masyarakat, orang tua santri, ketua yayasan, pimpinan pondok pesantren, kepala madrasah, guru madrasah, dan staf admi nistrasi dalam lingkup pondok pesantren. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan lembaga pen didikan sangat tinggi, hal ini nampak pada ikut sertanya masyarakat membantu dan melibatkan diri pada kegiatan- kegiatan bidang akademik dan non akademik dalam membangun lembaga pendidikan.
Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Pesantren, DDI, Asshirathal, Mustaqim.

## Pendahuluan
Pendidikan berbasis masyarakat merupakan mekanisme yang mem- berikan peluang bagi setiap orang untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup. Kemunculan para- digma pendidikan berbasis masyarakat dipicu oleh arus besar modernisasi yang menghendaki terciptanya demokratisasi dalam segala dimensi kehidupan manusia, termasuk bidang pendidikan. Mau tidak mau pen- didikan harus dikelolah secara desentrailisasi dengan memberikan tempat seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat. 1
Hal tersebut sesuai dengan Pasal 55, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut:
1.  Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masya- rakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan
1 Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21
(Cet. II; Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), 86.
agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
2.  Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
3.  Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat ber- sumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan per- aturan perundang-undangan yang berlaku.
4.  Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan atau pemerintah daerah.
5.  Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimak sud pada ayat, (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 2
Pendidikan adalah milik masyarakat dan untuk masyarakat, maka kalau masyarakat mengerti bahwa gagasan yang dilemparkan pada masya rakat adalah untuk kepentingan mereka sendiri maka mereka pasti membantu berbagai persoalan yang dihadapi lembaga pendidikan.
Kabupaten Pangkep sebagai kabupaten religius memiliki beberapa pesantren, salah satu di antaranya adalah Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal-Irsyad (selanjutnya disingkat DDI) Asshirathal Mustaqim Baru Baru Tanga. Pondok pesantren tersebut yang pada awal berdirinya bernama perguruan DDI Baru Baru Tanga, berdiri pada tanggal 17 Agustus 1949. 3 Pesantren yang tergolong cukup tua ini selalu melibatkan masyarakat dalam proses pengembangannya. Pondok pesantren tersebut dibentuk oleh masyarakat, dikelola oleh masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat, sampai sekarang dalam perjalanan pengembangannya telah memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan utamanya dari segi pengelolaannya. Hal inilah yang menjadi motivasi penulis untuk
2 Tim Redaksi Fokusmedia, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional , 32-33.
3 Hijruddin Mujahid, Sejarah Lahir dan Perembangan Darud Da’wah Wal-Irsyad Bonto Perak dan Satuan-Satuan Pendidikan Binaannya (Bonto Perak, t.p., 2017), 10.
melihat peran serta masyarakat dalam mengelola dan berpartisipasi dalam pengembangan pondok pesantren tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang cukup menarik untuk diteliti lebih jauh adalah Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan Pondok Pesantren DDI Asshirahtal Mustaqim Baru Baru Tanga Kabupaten Pangkep.
Perkataan pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti tempat tinggal santri. Pesantren juga mem punyai arti tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam. 4
Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah “tempat belajar para santri”. Sedangkan pondok berarti “rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu”. Di samping itu, “pondok” juga berasal dari bahasa Arab “ fundūk ” yang berarti “hotel atau asrama”. 5 Pondok juga meng andung makna sebagi tempat tinggal. Sebuah pesantren mesti memiliki asrama tempat tinggal santri dan kiai yang kemudian menjadi tempat komunikasi antara santri dan kiai. Santri patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang diadakan, ada kegiatan pada waktu tertentu yang mesti dilaksanakan oleh santri. Ada waktu belajar, shalat, makan, tidur, istirahat, dan sebagainya, bahkan ada juga waktu untuk ronda dan jaga malam. Pondok pesantren adalah suatu tempat pendidikan dan pengajaran yang menekankan pelajaran agama Islam dan didukung asrama sebagai tempat tinggal santri.

## Partisipasi Masyarakat Pada Pengembangan Lembaga Pendidikan Pesantren
Kata partisipasi diterjemahkan sebagai “keikutsertaan”, “keterlibatan”, dan “pembagian peran”. Partisipasi berarti perihal turut berperan serta
4 Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007), 61.
5 Ahmad Syafi’i Noer, “Pesantren: Asal Usul dan Pertumbuhan Kelembagaan” dalam Abuddin Nata, (Ed.), Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2001) , 89.
dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; dan peran serta. 6 Pengertian yang secara umum dapat ditangkap dari istilah partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. 7
Kata ini banyak digunakan oleh masyarakat, akademisi, LSM, jurnalis, pemerintah, politukus, dan pelatih dengan arti yang berbeda. Adapun beberapa pengertian partisipasi antara lain:
1.   Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek atau program tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2.   Partisipasi adalah ‘pemekaan’ (membuat peka) masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menanggapi proyek pembangunan.
3.   Partsipasi adalah suatu proses yang aktif bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan kegiatan itu.
4.   Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakt setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar diperoleh informasi tentang konteks lokal dan dampak sosialnya.
5.   Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri kehidupan dan lingkungan mereka.
6.   Partisipasi merupakan sikap kerjasama masyarakat dalam pelaksanaan program dengan cara menghadiri pertemuan, penyuluhan, pelatuhan, mendemonstrasikan metode baru untuk usaha, mengajukan per- tanyaan dan sebagainya.
7.   Partisipasi merupakan pengorganisasian kegiatan oleh kelompok masyarakat seperti petani, nelayan, petrenak dan pedagang dalam berbagai pertemuan, pelatihan, kursus dan lain-lain
6 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. III., 831.
7 Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kibijakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2012), 81.
8.   Partisipasi adalah kontribusi yang diberikan masyarakat atau orga- nisasi dalam bentuk tenaga, material dan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 8
Sejak awal pendirian pesantren DDI Asshirathal Mustaqim, masyarakat Kabupaten Pangkep telah ikut aktif mengambil peran yang tidak sedikit dalam mengembangkan Lembaga pendidikan tersebut. Bahkan rencana pendirian pesantren sudah melibatkan masyarakat mulai dari pengadaan lahan, pengadaan tenaga pendidik hingga pembangunan Gedung. 9 Pesantren ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Bagi masyarakat Pangkep, pesantren sebagai Lembaga pendidikan yang sangat penting untuk dijadikan se- bagai sumber penggalian ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Hal tersebut menjadi alasan mendasar mengapa masyarakat sangat dekat dan memberi perhatian yang lebih kepada Lembaga pendidikan pesantren. Karena itu peneliti perlu mengeksplorasi berbagai aktivitas masyarakat dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pengembangan Lembaga pendidikan pesantren di Pangkep.

## a.  Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran yang berlangsung di pesantren DDI Asshirathal Mustaqim merupakan bagian dari kurikulum kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat pusat. Aktivitas pembelajaran ini mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Aktivitas pembelajaran ini juga sebagai realisasi dan penyesuaian kurikulum di tingkat pusat dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Ketika pihak pesantren akan menentukan dan menetapkan kurikulum muatan lokal, pesantren mengundang masyarakat dan orang tua santri untuk meminta pandangan mereka terkait kebutuhan santri. Masyarakat dengan senang hati datang dan memberi masukan-masukan yang diminta pihak pesantren. Bahkan masyarakat dan orang tua santri menawarkan
8 Wahyuddin Sumpeno, Sekolah Masyarakat, Penerapan Rapid-Ttraining-Disegn dalam Pelatihan Berbasis `Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 132-133.
9 Hijruddin Mujahid, Sejarah Lahir dan Perembangan Darud Da’wah Wal-Irsyad Bonto Perak dan Satuan-Satuan Pendidikan Binaannya (Bonto Perak, t.p., 2017), 10.
bantuan-bantuan yang ikut menunjang kelancaran kegiatan proses belajar mengajar di pondok tersebut.
Aktivitas pembelajaran tidaklah semudah membalikkan telapak tangan sebagaimana menurut E. Mulyasa, pembelajaran adalah suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan. 10
Sementara itu, dalam pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 11 Interaksi antara pendidik dan peserta didik ini disebut dengan interaksi pendidikan (interaksi edukatif), yaitu saling mempengaruhi dengan peserta didik. Karena itu partisipasi masyarakat dan orang tua santri sangat berarti pada penetapan kurikulum muatan lokal di pesantren, sebagai bagian dari proses interaksi dengan berbagai pihak.
Berdasarkan hasil observasi bahwa kurikulum yang digunakan pada tahun pelajaran 2016/2017 bervariasi, ada yang menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ada juga yang menggunakan Kurikulum 2013 (K 13), untuk Madrasah Ibtidaiyah, kelas I, dan IV menggunakan K 13, sedangkan kelas II, III, V dan VI menggunakan KTSP. Untuk Madrasah Tsanawiyah, kelas VII dan VIII menggunakan K 13 sedangkan kelas IX menggunakan KTSP, Untuk Madrasah Aliyah, kelas X dan XI menngunakan K 13 sedangkan kelas XII menggunakan KTSP. Untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menggunakan kurikulum dari Dinas Pendidikan dan Madrasah Diniyah Takmiliyah menggunakan kurikulum Kementerian Agama. Kurukulum yang digunakan di setiap tingkatan pendidikan bervariasi sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Namun, pada tahun pelajaran 2018/2019 tingkatan MIS, MTS dan MA telah menggunakan K13. 12 Aktivitas pembelajaran
10 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran yang Kreatif dan Menyenangkan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 69.
11 Tim Redaksi Fokusmedia , Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bandung: Fokusmedia, 2003), 5.
12 Hasil Observasi di Pondok Pesantren DDI Ash Shirathal Mustaqim Baru Baru Tanga Kab. Pangkep 10 Mei 2019
diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan untuk dikelola sesuai kurikulum yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan santri berdasarkan usulan dan sumbang saran dari masyarakat dan orang tua santri.

## b.  Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Partisipasi masyarakat juga dibukitkan dengan turut serta menjadi tenaga pendidik dan kependidikan, hal ini terlihat bahwa ada beberapa guru dan pegawai yang merupakan alumni pondok pesantren, rela dan ikhlas untuk kembali mengabdi di almmaternya setelah mereka me- namatkan pendidikan baik di tingkat menengah maupun di perguruan tinggi. 13
Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan untuk mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Manajemen/pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan (guru dan pegawai) mencakup (1) perencanaan, (2) peng- adaan, (3) pembinaan dan pengembangan, (4) promosi dan mutasi, (5) pemberhentian, (6) kompensasi, dan (7) penilaian. Semua itu perlu dilakukan dengan baik dan benar agar apa yang diharapkan dapat tercapai, yakni tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai serta dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan berkualitas.
Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan di Pondok Pesantren DDI Asshirathal Mustaqim Baru-Baru Tanga Kab. Pangkep mendapat perhatian yang baik dari setiap tingkatan madrasah, hal ini dibuktikan dengan melihat kualifikasi pendidikan guru dan pegawai yang pada umumnya berkualifikasi strata satu mulai di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini sampai Madrasah Aliyah, hal ini juga menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan semakin dikembangkan oleh satuan pendidikan tersebut.
13 Hasil Observasi di Pondok Pesantren DDI Ash Shirathal Mustaqim Baru Baru Tanga Kab. Pangkep 15 Januari 2018.
Menurut Shibgatullah Halik bahwa setiap guru dan pegawai diupaya- kan harus berijazah minimal strata satu (S1) dan bagi yang belum meme- nuhi standar tersebut dimotivasi agar segera melanjutkan studinya ke strata satu atau harus ikut pendidikan kualifikasi sarjana, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di pondok pesantren. 14 Pendidikan akan berkualitas apabila tenaga pendidik dan kependidikan di dalamnya bekerja secara profesional sesuai bidangnya masing-masing. Karena itu untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar di pesantren maka masyarakat ikut ambil bagian untuk membantu tugas-tugas pendidik dan tenaga kependidikan dengan suka rela dan ikhlas bekerja demi pengembangan Lembaga pendidikan pesantren.

## c.  Pengelolaan Kesiswaan
Pengelolaan kesiswaan adalah penataan atau pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah/madrasah. Penge loaan/manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Untuk menwujudkan tujuan tersebut, pengelola urusan kesiswaan setidaknya memiliki tiga tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan peserta didik baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin.
Berdasakan tiga tugas utama tersebut, kepala sekolah/madrasah dibantu wakil kepala urusan kesiswaan di Pondok Pesantren DDI Asshirathal Mustaqim Baru Baru Tanga Kab. Pangkep memiliki tanggung jawab dalam mengelola bidang kesiswaan berkaitan denagn hal-hal berikut:
1.  Kehadiran siswa di sekolah dan masalah-masalah yang berhubungan dengan itu;
2.  Penerimaan, orientasi klasifikasi, dan menunjukkan murid ke kelas dan jurusan;
14 Shibgatullah Halik, Ketua Pengurus Cabang DDI Baru-Baru Tanga Kab. Pangkep,
Wawancara, Pangkep, 15 Januari 2017.
3.  Evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar;
4.  Program supervisi bagi siswa yang mempunyai kelainan, seperti pengajaran, perbaikan, dan pengajaran luar biasa;
5.  Pengendalian disiplin murid;
6.  Program bimbingan dan penyuluhan;
7.  Program kesehatan dan keamanan;
8.  Penyesuaian pribadi, sosial, dan emosional. 15
Muhamad Anwar mengemukakan bahwa pengelolaan siswa di pondok pesantren dibebankan ke masing-masing tingkatan madrasah, sehingga mereka lebih bebas dalam pembinaan dan pengembangan kreativitas siswanya masing-masing, hal ini terbukti dengan banyaknya prestasi yang diraih oleh siswa baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi, bahkan sampai ke tingkat nasional. Masyarakat di sekitar pesantren ikut membantu kelancaran aktivitas kesiswaan dengan cara memberikan izin dan membolehkan lahannya atau pekarangan rumahnya untuk dijadikan tempat Latihan atau pembinaan keterampilan santri. 16 Santri sebagai status pelajar terkadang membutuhkan tempat Latihan baik dalam bentuk kegiatan seni, olah raga, maupun ketangkasan lainnya. Sehingga terkadang membutuhkan lahan atau tempat Latihan bila kondisi tempat dan lahan pesantren sudah digunakan oleh kelompok santri lainnya. Masyarakat dengan senang hati memberikan izin lahannya untuk digunakan para santri. Hal tersebut adalah bagian dari program pengelolaan kesiswaan yang dilakukan oleh pihak pesantren dan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik, termasuk dalam kegiatan ekstrakurikuler, penanganan kedisplinan dan kegiatan santri.

## d.  Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan
Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang langsung menunjang efektivitas dan efesiensi pengelolaan pendidikan. Hal
15 Muhamad Anwar, Wakil Kepala Urusan Kesiswaan MAS DDI Baru-Baru Tanga Kab. Pangkep, Wawancara, Pangkep, 11 Desember 2017.
16 Muhamad Anwar, Wakil Kepala Urusan Kesiswaan MAS DDI Baru-Baru Tanga Kab. Pangkep, Wawancara, Pangkep, 11 Desember 2017.
tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi pengelolaan sekolah yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggung-jawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Kepala sekolah/madrasah diberikan kewenangan untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah/madrasah, karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana.
Sumber keuangan dan pembiayaan suatu sekolah/madrasah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu (1) pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; (2) orang tua atau peserta didik; (3) masyarakat baik mengikat maupun tidak mengikat. Kepala sekolah/madrasah sebagai manajer, berfungsi sebagai otorisator, dan dilimpahi fungsi donator untuk memerintahkan pembayaran. Sedangakan bendahara dilimpahkan kepada salah seorang pegawai yang memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan, tidak dibenarkan kepala sekolah/madrasah berfungsi sebagai bendahara karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Bendaharawan di samping mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan, juga dilimpahi fungsi donator untuk menguji hak atas pembayaran.
Sumber keuangan madrasah di Pondok Pesantren berasal dari dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) dan dana Pendidikan Gratis baik dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, tapi akhir-akhir ini biaya gratis dari pemerintah provinsi sudah dihentikan tinggal dari pemerintah Kabupaten itupun hanya untuk Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Ibtidaiyah sedangkan madrasaha Aliyah kedua-duanya sudah dihentikan. 17 Masyarakat meringankan beban pesantren dengan ikut berpartisipasi menyalurkan sumbangannya. H. Hijruddin Mujahid mengemukakan bahwa bukan saja masyarakat Baru Baru Tanga yang tinggal disekitar
17 Muhammad Sabir Halik, Bendahara Pondok Pesantren DDI Ash Shirathal Mustaqim Baru-Baru Tanga Kab. Pangkep, Wawancara, Pangkep, 17 Januari 2017.
Pondok Pesantren yang berpartisipasi dalam pengembangan lembaga pendidikan, tetapi masyarakat yang sudah menetap di daerah lain seperti Kalimantan dan Papua masih sering mengirimkan sumbangannya untuk pembangunan pesantren utamanya di bulan Ramadhan. 18
Dana yang didapatkan setiap satuan pendidikan didistribusikan pemakaiannya di setiap satuan pendidikan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) yang telah disusun setiap awal tahun pelajaran oleh masing-masing bendahara sekolah/madrasah. Disamping itu dana yang didapatkan di Pondok Pesantren berasal dari sumbangan masyarakat dan alumni baik yang tinggal di Kab. Pangkep maupun dari luar daerah. Dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan dan pengembangan pondok pesantren DDI Asshirathal Mustaqim Baru Baru Tanga Kab. Pangkep.

## e.  Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas meja kursi, serta alat- alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajarn biologi, halaman sekolah sebagai lapangan olah raga, komponen tersebut me rupakan sarana pendidikan.
Pengelolaan/manajemen sarana dan parasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, dan penghapusan serta penataan. 19
18 H. Hijruddin Mujahid, Pimpinan Pondok Pesantren DDI Ash Shirathal Mustaqim Baru-Baru Tanga Kab. Pangkep, Wawancara, Pangkep, 20 September 2017.
19 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah , 49-50.
Pengelolaan/manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah/madrasah yang bersih, rapi, dan indah, sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun siswa untuk berada di sekolah/madrasah. Di samping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitas, kualitas, dan relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran, baik oleh guru sebagai pendidik maupun siswa sebagai peserta didik atau pelajar.
Sarana dan prasarana madrasah di Pondok Pesantren DDI Asshirathal Mustaqim Baru Baru Tanga Kab. Pangkep dikelola oleh setiap satuan pendidikan di bawah koordinasi wakil urusan sarana dan prasarana, dengan membuat buku peminjaman alat agar setiap alat yang dipakai dapat dikembalikan lagi ke tempatnya setelah dipakai sehingga barang dan alat sekolah /madrasah dapat terpelihara dengan baik. Apabila ada alat yang rusak maka akan diperbaiaki apabila masih memungkinkan dan kalau tidak bisa lagi maka akan diusulkan untuk pengadaan alat/barang yang baru demi efektifitas dalam proses belajar mengajar. 20 Adapun sarana dan prasarana pondok pesantren ada yang berasal dari dana sekolah/ madrasah ada juga bantuan dari masyarakat dan pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam setiap pembangunan sarana dan prasarana pesantren merupakan partisipasi yang tak terputus dari masyarakat. Sehingga pesantren tidak berdiri sendiri dalam menanggung beban tanggungjawab pada pembangunan sarana dan prsarana pesantren.

## f.  Pengelolaan Layanan Khusus
Pengelolaan layanan khusus meliputi pengelolaan perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah/madrasah. Komponen-komponen ter- sebut merupakan bagian yang sangat penting dalam menunjang proses belajar mengajar di sekolah/madrasah.
Perpustakaan yang lengkap dan dikelola dengan baik memungkinkan peserta didik untuk lebih mengembangkan dan mendalami pengetahuan yang diperolehnya di kelas melalui belajar mandiri, baik pada waktu-
20 Hj. Nasrawati, Wakil Kepala Urusan Sarana dan Prasarana MAS DDI Baru Baru Tanga Kab. Pangkep, Wawancara, Pangkep, 10 Nopember 2017.
waktu kosong di sekolah/madrasah maupun ketika berada di rumah dengan meminjam buku-buku perpustakaan untuk dipelajari di rumah. Pengelolaan layanan khusus yang lain adalah layanan kesehatan dan keamanan. Sekolah/madrasah sebagai satun pendidikan yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan proses pembelajaran, tidak hanya bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap saja, tetapi harus menjaga dan meningkatkan kesehatan peserta didik.
Untuk kepentingan tersebut di Pondok Pesantren DDI Asshirathal Mustaqim Baru Baru Tanga Kab. Pangkep menyediakan pelayanan kesehatan sekolah melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN), dan berusaha meningkatkan program pela- yanan melalui kerja sama dengan unit-unit dinas kesehatan setempat, seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM). Dalam penyaluran zakat, infak dan sadaqah dibentuklah Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sadaqah Asshirathal Mustaqim (LAZISAM) 21 Masyarakat dalam hal ini dari dinas Kesehatan dengan senang hati bekerja sama dengan pesantren untuk pelayanan Kesehatan santri. Begitu juga dengan Lembaga LAZISAM, masyarakat turut serta membantu menyebarluaskan informasi keberadaan LAZISAM yang ada di pesantren.
Sekolah/madrasah juga perlu memberikan pelayanan keamanan kepada peserta didik, guru dan para pegawai agar mereka dapat belajar dan melaksanakan tugas dengan tenang dan nyaman. Pelayanan keamanan tersebut dengan jalan mengangkat penjaga sekolah/madrasah atau satuan pengaman (SATPAM) agar situasi sekolah tetap berjalan dengan kondusif dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban sekolah/madrasah.

## Penutup
Berdasarkan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa par- tisipasi masyarakat dalam pengembangan lembaga pendidikan sangat tinggi dalam bentuk material dan non material. Keterlibatan masyarakat
21 Hasil Observasi di Pondok Pesantren DDI Ash Shirathal Mustaqim Baru Baru Tanga Kab. Pangkep 15 Nopember 2018.
dalam memberikan perhatian dan bantuan kepada pesantren terlihat hampir di semua sektor pembangunan dan program pengembangan pe- santren. Seperti terlihat pada program aktivitas pembelajaran, pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan kesiswaan, sektor keuangan dan pembiayaan, pembangunan sarana pendidikan, pengadaan perpustakaan, layanan kesehatan, dan keamanan madrasah. Inilah wujud pesantren dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

## Daftar Pustaka
Daulay, Haidar Putra. Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2007.
Departemen Agama RI. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007
Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
Dhofier, Zamakhsyari. Tradisi Pesantren. Jakarta: LP3ES, 1984.
Mardikanto, Totok., dan Poerwoko Soebianto. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kibijakan Publik. Bandung: Alfabeta, 2012.
Mastuhu. Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21. Cet. II: Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004. Mujahid, Hijruddin. Sejarah Lahir dan Perembangan Darud Da’wah Wal-Irsyad Bonto Perak dan Satuan-Satuan Pendidikan Binaannya. Bonto Perak, t.p., 2017.
Mulyasa, E. Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran yang Kreatif dan Menyenangkan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
Noer, Ahmad Syafi’i. “Pesantren: Asal Usul dan Pertumbuhan Kelem- bagaan” dalam Abuddin Nata, (Ed.), Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Gramedia, 2001.
Sumpeno, Wahyuddin. Sekolah Masyarakat, Penerapan Rapid-Ttraining- Disegn dalam Pelatihan Berbasis `Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Tim Redaksi Fokusmedia . Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bandung: Fokusmedia, 2003.