## Volume 4 No. 1, Juli  2020
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Pengalihan Cessie Kepada Pihak Ketiga dalam Pemberian Kredit Bank

## Anggun Lestari Suryamizon & Syuryani
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Email: anggunmizon31@gmail.com & syuryani877@gmail.com

## Abstrak
Dalam lingkungan Perbankan Cessie sering digunakan oleh pihak terkait. Pada Umumnya Pelaksanaan Cessie  dalam  dunia  perbankan  yang  dikarenakan  kreditur  lama  membutuhkan  pembiayaan  agar pelaksanaan  operasional dari usahanya tetap berjalan.   Dalam pemberian kredit bank semestinya dibuat dalam suatu bentuk tertulis, dan bank harus memiliki keyakinan terhadap kemampuan dan  kesanggupan nasabah  debitur  yang  diperoleh  dari  hasil  penilaian  yang  seksama  terhadap  watak,  kemampuan,  baik modal,maupun agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur. Pengalihan hak tagih kepada pihak ketiga melalui cessie menurut Pasal 613 KUHPerdata dilakukan atas piutang atas nama kreditur lama, kepada kreditur  yang baru atas utang dari debitur dengan membuat akta cessie baik akta otentik maupun akta di bawah  tangan  dengan  kewajiban  diberitahukan  kepada  debitur  atau  secara  tertulis  disetujui  dan  diakui oleh debitur. Dengan akibat hukum piutang beralih dari kreditur lama ke kreditur baru.
Kata Kunci: Pengalihan; Cessie; Bank

## Abstract
In  the  banking  environment  Cessie  is  often  used  by  related  parties.  In  general,  the  implementation  of Cessie  in  the  banking  world  is  due  to  the  fact  that  old  creditors  need financing so  that  the  operational implementation of their business continues. In granting bank credit, it should be made in a written form, and  the  bank  must  have  confidence  in  the  capability  and  capability  of  the  debtor  customer,  which  is obtained from a careful assessment of the character, capability, capital, as well as collateral and business prospects of the debtor customer. The transfer of collection rights to a third party through cessie according to Article 613 of the Civil Code is carried out on accounts receivable on behalf of the old creditor, to the new creditor for debts from the debtor by making a cessie deed, either authentic deed or underhanded deed with  the  obligation  to  notify  the  debtor  or  in  writing  approved  and  recognized  by  the  debtor.  With  the legal consequence, the receivables are transferred from old creditors to new creditors.

## Keyword: Diversion; Cessie; Bank

## A. PENDAHULUAN
Modal  merupakan  faktor  yang  amat  penting  bagi  perkembangan  dan  kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva, disamping berpotensi  menghasilkan  keuntungan  juga  berpotensi  menimbulkan  terjadinya  risiko. Oleh  karena  itu  modal  juga  harus  dapat  digunakan  untuk  menjaga  kemungkinan
terjadinya risiko kerugian atas aktiva dan investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari  dana-dana  pihak  ketiga  atau  masyarakat.  Peningkatan  peran  aktiva  sebagai penghasil  keuntungan  harus  secara  simultan  dibarengi  dengan  pertimbangan  risiko yang  mungkin  timbul  guna  melindungi  kepentingan  para  pemilik  dana.  Jika  bank tersebut  sudah  beroperasi  maka  modal  merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat penting bagi pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian.
Menurut  Zainul  Arifin,  modal  didefinisikan  sebagai  sesuatu  yang  mewakili kepentingan  pemilik  dalam  suatu  perusahaan.  Berdasarkan  nilai  buku,  modal didefinisikan  sebagai  kekayaan  bersih  ( net  worth )  yaitu  selisis  antara  nilai  buku  dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban. 1
Pada  suatu  bank  sumber  perolehan  modal  bank  dapat  diperoleh  dari  beberapa sumber.  Pada  awal  pendirian,  modal  bank  diperoleh  dari  para  pendiri  dan  para pemegang  saham.  Pemegang  saham  menempatkan  modalnya  pada  bank  dengan harapan memperoleh hasil keuntungan di masa yang akan datang.
Sumber modal dari pemegang saham tersebut juga berpengaruh pada posisinya di dalam  neraca.  Di  dalam  neraca,  sumber  modal  terlihat  pada  sisi  pasiva  bank,  yaitu rekening  modal  dan  cadangan.  Rekening  modal  berasal  dari  setoran  para  pemegang saham,  sedangkan  rekening  cadangan  adalah  berasal  dari  bagian  keuntungan  yang tidak  dibagikan  kepada  pemegang  saham,  yang  digunakan  untuk  keperluan  tertentu misalnya  untuk  perluasan  usaha  dan  untuk  menjaga  likuiditas  karena  adanya  kredit- kredit yang diragukan atau menjurus kepada macet.
Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata),  semenjak  dahulu  hingga sekarang,  kontrak  harus  mengandung  unsur pacta  sunt  servanda yang  mempunyai  arti bahwa janji itu mengikat. Dilihat dari segi cara pembuatannya dalam hukum Romawi dikenal  2  (dua)  macam  kontrak,  yaitu:  kontrak  formal,  dan  kontrak informal.  Kontrak formal  dilakukan  dengan  dua  cara  yakni,  Dengan  cara  sakral,  yakni  dengan  cara melafalkan  kontrak  dengan  menggunakan  kata-kata  sakral spondeo yang  dipercaya bahwa  Tuhan  mencatat  kontrak  tersebut.  Kemudian  dengan  melakukan  seremonial
1 Zainul Arifin. (2002). Dasar-Dasar Manajemen Perbankan Syariah . Jakarta: Alfabeta, hlm. 157
publik,  yang  melambangkan  sebuah  kontrak  yang  dilakukan  di  depan  masyarakat. Terakhir dengan mencatat dalam buku tertentu (buku induk).
Di Indonesia, KUHPerdata atau yang disebut dengan Burgerlijtfe Wetboek (disingkat dengan  BW)  mulai  berlaku  sejak  tahun  1848  berdasarkan  asas  konkordansi.  Adapun yang  merupakan  prinsip-prinsip  utama  dari  hukum  Kontrak  menurut  KUH  Perdata adalah sebagai berikut : Kebebasan Berkontrak, Prinsip Konsensual, Prinsip Obligatoir, dan  Prinsip Pacta  Sunt  Servanda. Dalam  pembuatan  suatu  kontrak  terkadang  karena adanya masalah tertentu dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau prestasi seperti yang disebutkan  dalam  kontrak,  maka  pihak-pihak  yang  membuat  kontrak  tersebut bersepakat  untuk  mengalihkan  kontrak  yang  telah  dibuat  sebelumnya  kepada  pihak- pihak lain, salah satu contohnya adalah Cessie .
Di Indonesia, pengaturan mengenai perbuatan pengalihan piutang atas nama diatur di  dalam  Pasal  613  KUHPerdata.  Namun  demikian,  definisi  mengenai cessie tidaklah disebutkan dan/atau dijabarkan dengan lugas dan jelas di dalam peraturan perundang- undangan  tersebut.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  Pasal  613  ayat  (1)  KUHPerdata  yang berbunyi sebagai berikut: “Penyerahan akan piutangpiutang atas nama dan kebendaan tak  bertubuh  lainnya,  dilakukan  dengan  jalan  membuat  sebuah  akta  otentik  atau  di bawah  tangan,  dengan  mana  hak-hak  atas  kebendaan  itu  dilimpahkan  kepada  orang lain.” Pasal 613 KUHPerdata menyebutkan bahwa piutang yang diatur di dalam pasal 613 KUHPerdata adalah piutang atau tagihan atas nama.
Dalam  tagihan  atas  nama,  debitur  mengetahui  dengan  pasti  siapa  krediturnya 2 . Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh suatu tagihan atas nama adalah bahwa tagihan atas  nama  tidak  memiliki  wujud.  Apabila  dibuatkan  suatu  surat  hutang,  maka  surat hutang  hanya  berlaku  sebagai  alat bukti  saja.  Hal ini  disebabkan  karena  adanya  surat hutang  dalam  bentuk  apapun  bukan  merupakan  sesuatu  yang  penting  dari  suatu tagihan  atas  nama. Dengan  demikian  maka, jika  tagihan  atas  nama  dituangkan dalam bentuk surat hutang.
2 Achmad  Setiawan  dan  J  Satrio.  (2001). Penjelasan  Hukum  tentang  Cessie.  Nasional  Lembaga  Legal Reform. Jakarta: Nasional Lembaga Legal, hlm. 1
Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, permasalahan yang akan diuraikan dalam tulisan  ini  ialah  terkait  bagaimana  pengalihan  cessie  kepada  pihak  ketiga  dalam pemberian kredit Bank?

## B. METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  merupakan  kajian  disiplin  Ilmu  Hukum,  maka  penelitian  ini akan mengaji dan membahas penelitian hukum secara normatif atau kepustakaan, yaitu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang menfokuskan pada Pengalihan Piutang ( cessie ) kepada pihak ketiga dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  serta  kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Cessie berarti pengalihan hak yang mengakibatkan terjadinya pergantian kreditur. Dasar  alasan  adanya  pengalihan  hak  yang  demikian  adalah  kepentingan  komersial tertentu. Dalam kasus anda, debitur bank perlu mengalihkan tagihan/piutang ke bank agar debitur bank tersebut dapat melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya. Dari sisi  kepentingan  bank,  transaksi  cessie  tagihan  debitur  bank  itu  diperlukan  untuk menjamin  pelaksanaan  atau  pemenuhan  kewajiban  pembayaran  hutang  debitur  bank tersebut  secara  tepat  waktu  dan  sebagaimana  mestinya.  Jadi,  transaksi  cessie  dalam kaitannya dengan transaksi pemberian kredit adalah transaksi atau perjanjian accessoir (yang mengikut keberadaan dari transaksi atau perjanjian pokok). Aspek hukum yang perlu  diperhatikan  dalam  suatu  transaksi  cessie  yang  sah  adalah  syarat  untuk dibuatnya suatu akta cessie (berikut dengan syarat sahnya suatu perjanjian) dan adanya pemberitahuan ke debitur-nya debitur bank (pasal 613 jo 584 KUH Perdata).
Dalam  Pelaksanaannya  Bank  sudah  barang  tentu  berkeinginan  agar  kredit  yang diberikannya tidak menjadi kredit yang bermasalah di kemudian hari. Oleh karena itu, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap:
1. Watak (character)
2. Kemampuan (capacity)
3. Modal (capital)
4. Agunan (collateral)
5. Prospek  usaha  nasabah  debitur (condition  of  economy), kelima  hal  ini  lazim disebut denga the five C of credit analysis atau prinsip 5 C's. 3
Keyakinan  tersebut  dimaksudkan  didapat  setelah  dilakukan  analisis  yang mendalam  terhadap  apa  yang  disebutkan  dengan prinsip  5 C's,  yang  memberikan informasi mengenai iktikad baik (willingness to pay ) dan kemampuan membayar (ability to pay) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. 4
Dalam  Buku  III  KUHPerdata  tidak  terdapat  ketentuan  yang  khusus  mengatur perihal perjanjian kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan  undang-undang,  ketertiban  Umum,  kesusilaan,  dan  kepatutan.  Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai  undang- undang. 5
Suatu  pinjam-meminjam  uang  dapat  digolongkan  sebagai  kredit  perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
1. Adanya  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan penyediaan uang.
2. Adanya  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam  meminjam  antara  bank  dengan pihak lain.
3. Adanya kewajiban melunasi utangnya.
4. Adanya pemberian bunga kredit.
5. Adanya jangka waktu tertentu.
Pemberian  kredit  oleh  bank  kepada  debitur  adalah  suatu  pinjaman  uang  dan debitur  wajib  melakukan  pembayaran  pelunasan  kredit  sesuai  dengan  jarak pembayaran yang telah disepakati yang biasanya terdapat dalam ketentuan perjanjian kredit.  Perjanjian  kredit  sebagai  salah  satu  ajenis  perjanjian  tunduk  kepada  ketentuan hukum perikatan dalam hukum positif di Indonesia.
3 Munir Fuady. (1996). Hukum Perkreditan Kontemporer . Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23. 4 Ibid.
5 Bahsan M.  (2010). Hukum  Jaminan  dan Hukum  Jaminan  Kredit  Perbankan  Indonesia .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, hlm. 79
Dalam  Buku  III  KUH  Perdata  tidak  terdapat  ketentuan  yang  khusus  mengatur perihal Perjanjian Kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan  undangundang,  ketertiban  umum,  kesusilaan,  dan  kepatutan.  Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang- undang.
Dalam  proses  pelaksanaan  perkreditan,  berdasarkan  perjajian  yang  telah  dibuat bersama antara kreditur dan debitur, sesuai syarat yang di tentukan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yaitu untuk sahnya suatu Perjanjian para pihak harus memenuhi persyaratan  yaitu:  Sepakat  mereka  yang  mengikatkan  diri,  dan  subyek  megadakan perjanjian,  harus  bersepakat  megenai  hal-hal  pokok  yang  ada  dalam  perjanjian  yang diadakan. Sepakat mengandung arti, bahwa apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.vSelanjutnya yang menjadi syarat pentingvperjanjian adalah: Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian.
Pengertian  kecakapan  bertindak  adalah  kecakapan  untuk  melakukan  perbuatan hukum,  dimana  perbuatan yang  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  seorang  yang  telah dewasa, sehat jasmani dan rohani dianggap cakap. Hal ini menyatakan bahwa adanya kesanggupan  atau  janji  untuk  membayar  hutang.  Sebagai  debitur,  maka  semua kewajiban yang disyaratkan dalam perjanjian harus dilakukan atau dipenuhi agar tidak berdampak pada perbuatan yang melanggar hukum. Apabila pihak debitur inkar janji (wanprestasi),  maka  pihak  kreditur  akan  melakukan  suatu  upaya  hukum  agar  tidak terjadi kredit macet, atau lampauan waktu penyetoran kewajiban oleh pihak debitur.
Dalam  Perjanjian  kredit  bank  adalah  perjanjian  yang  dilandaskan  kepada persetujuan  atau  kesepakatan  antara  bank  dan  calon  debitornya  sesuai  dengan kebebasan  berkontrak.  Di  dalam  praktek  perbankan,  dalam  usaha  mengamankan pemberian  kredit,  umumnya  perjanjian  kredit  dituangkan  dalam  bentuk  tertulis  dan dalam  perjanjian  baku  ( standards  contract ).  Fungsi  perjanjian  kreditnya  sendiri  adalah sebagai  perjanjian  pokok,  artinya  perjanjian  kredit  merupakan  sesuatu  yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya. Selain itu juga
berfungsi  sebagai  alat  bukti  mengenai  10  KUH  Perdata  Pasal  1320  tentang  Perjanjian. Batasan-batasan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta berfungsi sebagai panduan bank  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  pengorganisasian  dan  pengawasan  pemberian kredit. Apabila terjadi permasalah tang piutang dimana pihak debitur inkar janji, maka pihak  bank  akan  melakukan  pengalihan  piutang  ( cessie )  kepada  pihak  ketiga,  setelah melakukan proses persyaratannya.
Dengan  demikian  pengalihan  piutang  ( cessie )  kepada  pihak  ketiga  menurut  KUH Perdata sebagaimana diketahui bahwa cessie adalah suatu cara pengalihan piutang atau tagihan,  dan  hak  yang  timbul  dari  suatu  perjanjian  dalam  bentuk  akta  otentik  atau dibawah  tangan  dapat  dialihkan  kepada  pihak  lain.  Sehingga  pengalihan  hak  dari kontrak  atau  piutang  atau  yang  sering  disebut  dengan  istilah cessie diatur  dan dibenarkan oleh KUH Perdata dan diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Akan tetapi, terhadap hak yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum oleh orang lain, tidak mungkin  dapat  dialihkan  karena  hal  tersebut  bertentangan  dengan  ketertiban  umum. Agar cessie dapat  dilaksanakan  maka cessie harus  diberitahukan  kepada  cessus  (pihak debitur  dari  piutang  atas  nama).  Dalam  model  formulir  yang  diterbitkan  bank, tercantum cessie sebagai  jaminan  diantara  beberapa  jaminan  lain  (gadai,  dan  hak tanggungan).
Istilah cessie diatur dan dibenarkan oleh KUM Perdata dan diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata.  Akan  tetapi,  terhadap  hak  yang  terbit  dari  suatu  perbuatan  melawan hukum  oleh  orang  lain,  tidak  mungkin  dapat  dialihkan  karena  hal  tersebut bertentangan  dengan  ketertiban  umum.  Agar cessie dapat  dilaksanakan  maka cessie harus  dibentahukan  kepada  cessus  (pihak  debitur  dari  piutang  atas  nama).  Dalam model  formulir  yang  diterbitkan  bank,  tercantum cessie sebagai  jaminan  diantara beberapa jaminan lain (gadai, dan hak tanggungan).
Dalam hubungan dengan pengalihan dan hak yang terbit dari suatu kontrak, Pasal 613 KUHPerdata menentukan bahwa, penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan  tidak  bertubuh  lainnya,  dilakukan  dengan  jalan  membuat  sebuah  akta otentik  atau  di bawah  tangan,  dengan  mana  hak-hak  atas  kebendaan itu  dilimpahkan kepada  orang lain.  Penyerahan  yang demikian  bagi  si berhutang  tidak  ada  akibatnya,
melainkan  setelah  penyerahan  itu  diberitahukan  kepadanya  atau  secara  tertulis disetujui  dan  diakuinya.  Penyerahan  tiap-tiap  piutang  karena  surat  bawa  dilakukan dengan  penyerahan  surat  itu;  penyerahan  tiap-tiap  piutang  karena  surat  ditunjuk dliakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.
Pasal  613  KUH  Perdata  menyebutkan  bahwa  “Penyerahan  akan  piutang -piutang atas  nama  dan  kebendaan  tidak  bertubuh  lainnya,  dilakukan  dengan  jalan  membuat sebuah  akta  otentik  atau  di  bawah  tangan,  dengan  mana  hak-hak  atas  kebendaan  itu dilimpahkan  kepada  orang  lain”.  Penyerahan  yang  demikian  bagi  si  berhutang (debitur)  tidak  ada  akibatnya,  melainkan  setelah  penyerahan  itu  diberitahukan kepadanya  atau  secara  tertulis  disetujui  dan  diakuinya.  Penyerahan  tiap-tiap  piutang karena  surat  bawa  dilakukan  dengan  penyerahan  surat  itu,  penyerahan  tiap-tiap piutang  karena  surat  ditunjuk  dilakukan  dengan  penyerahan  surat  disertai  dengan endosemen. Unsur-unsur yang dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata tersebut dalam suatu tindakan cessie, yakni:
1. Dibuatkan akta otentik atau akta di bawah tangan.
2. Hak-hak  yang  melekat  pada  piutang  atas  nama  dialihkan/berpindah  kepada pihak penerima pengalihan.
3. Cessie  hanya  berakibat  hukum  kepada  debitur  jika  telah  diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. 6
Karena cessie diatur  dalam  buku  kedua  KUHPerdata,  maka  lembaga cessie oleh hukum  dimasukkan  ke  dalam  wilayah  kerja  hukum  benda.  Hal  ini  adalah  wajar mengingat cessie adalah  suatu  cara  pengalihan  hak  yaitu  hak  atas  piutang.  Namun demikian  karena  suatu  ketika  suatu  piutang  beralih  maka  tentu  pihak  kreditur  juga berganti dari kreditur yang lama kepada kreditur yang baru sehingga dilihat dari segi bergantinya  kreditur  maka cessie juga  tennasuk  ke  dalam  hukum  perjanjian  sehingga diatur juga oleh buku ketiga KUHPerdata.
Cessie atau  pengalihan  hak  tagih  atas  pengalihan  piutang  dapat  dipandang  dari  2 (dua) segi yakni :
6 Hassanayin  Haikal.  (2018). “ Perlindungan  Hukum  Bagi  Debitur  Akibat  Cessie  Jaminan  Yang diakukan  Oleh  BPR  Tanpa  Ijin  Debitur  Sebelum  Terjadinya  Likuidasi ” . Dialogia  Juridica, Volume  10 Nomor 1, ISSN: 2085-9945I e-ISSN 2579-3520, hlm. 38
1. Sebagai  lembaga  hukum  perikatan,  yakni  sebagai  pergantian  kreditur  (kontrak antar kreditur).
2. Sebagai bagian hukum benda, yakni sebagai cara peralihan hak milik.
Meskipun  sebenarnya cessie (pengalihan  piutang)  mesti  dibedakan  dengan  novasi (pembaruan  utang),  delegasi  (pengalihan  kewajiban  debitur),  subrogasi  (pembayaran oleh  pihak  ketiga)  dan beneficiary (kontrak  untuk  pihak  ketiga).    Secara  yuridis cessie adalah  suatu  peralihan  piutang  atas  nama  debitur  ( cessus )  dari  kreditur  lama  ( cedent ) kepada kreditur baru (cessionaris), dengan cara yang diatur oleh undang-undang, yakni dengan  jalan  membuat  akta cessic baik  akta  otentik  maupun  akta  bawah  tangan  dan dengan  kewajiban  pemberitahuan  kepada  debitur,  atau  secara  tertulis  disetujui  dan diakuinya  oleh  debitur.  Unsur-unsur  yang  dapat  disimpulkan  berdasarkan  Pasal  613 KUHPErdata  tersebut  dalam  suatu  tindakan  cessie,  yakni  pertama  dibuatkan  akta otentik  dibawah  tangan,  Kedua  hak-hak  yang  melekat  pada  piutang  atas  nama dialihkan/ dipindahkan.  Kepada  Pihak  penerima  pengalihan, dan  ketiga  yaitu,  Cessie hanya berakibat hukum kepada debitur jika telah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. 7
Dalam  proses  cessie  ini,  tindakan  penyerahan  tidak  berdiri  sendiri,  tindakan tersebut selalu merupakan konsekuensi lebih lanjut dari suatu peristiwa hukum, yang mewajibkan  orang  untuk  menyerahkan  sesuatu.  Hubungan  hukum  yang  mewajibkan adanya  penyerahan  disini  disebut  sebagai  hubungan  hukum  obligatoir,  yang  bisa timbul  dari  perjanjian  maupun  dari  undang-undang.  Hubungan  hukum  obligatoir dalam  proses  cessie  termasuk  yang  timbul  dari  perjanjian  karena  muncul  karena diperjanjikan  antara  para  pihak.  Kita  ketahui  suatu  perjanjian  obligatoir  adalah perjanjian  yang  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  antara  para  pihak. 8 Peristiwa  yang menjadi  dasar  penyerahan  yang  disebut  peristiwa  perdata  atau  rechtstitel  adalah peristiwa  yang  menimbulkan  perikatan-  perikatan  diantara  dua  pihak,  dimana  yang satu berkedudukan sebagai kreditur dan pihak lain berkedudukan sebagai debitur. Jadi
7 Subekti. (1998). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermassa, hlm. 71
8 Widya  Padmasari.  (2018). “ Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pihak  Dalam  Pengalihan  Piutang (Cessie) Melalui Akta Notaris ” . Jurnal Hukum Kenotariatan, Volume 2 Nomor 2 Agustus 2018, P-ISSN 2549 e-ISSN 2655-7789, hlm. 267
peristiwa  perdata ( rechtstitel )  tersebut  adalah  hubungan  obligatoir  yang  menjadi dasar cessie.  Dalam  permasalahan  ini, rechtstitel atau  peristiwa  perdata  yang  menjadi  dasar cessie dikenal dengan nama perjanjian jual beli dan pengalihan piutang.
Dalam penyerahan piutang atas nama dengan cara cessie, terdapat tiga pihak yaitu Cedent  sebagai  kreditur  lama  yang  memiliki  tagihan  piutang  atas  nama,  kemudian Cessionaris  sebagai  kreditur  baru  yang  menerima  pengalihan  piutang  atas  nama  dan Cessus  sebagai  debitur  dalam  hal  ini  hanya  sebagai  pihak  yang  menerima pemberitahuan atau memberikan persetujuan atas perjanjian cessie yang dibuat antara cedent dengan Cessionaris. Karena Cessie merupakan bentuk penyerahan piutang atas nama, maka untuk terjadinya penyerahan harus didasarkan adanya alas hak (Rechttitel) yang merupakan hubungan perdata yang mendasari adanya pengalihan hak. Alas hak tersebut terjadi karena adanya hubungan obligatoir atau hubungan yang mengalihkan hak  atas  piutang  tersebut.  Pada  umumnya  hubungan  obligatoir  tersebut  berupa perjanjian  jual-beli  piutang  atau  tagihan.  Dengan  demikian  terdapat  dua  perbuatan hukum dalam penyerahan piutang atas nama yaitu perjanjian jual-beli yang merupakan alas haknya dan perjanjian cessie sebagai bentuk penyerahan piutang atas nama. 9
Cessie  merupakan  tindakan  hukum  atau  kontrak  yang  nyata/riil.  Yang  dimaksud dengan  kontrak  nyata  (riil)  adalah  suatu  kontrak  yang  baru  dianggap  terjadi  setelah benda yang merupakan objek kontrak tersebut dialihkan kepada pihak lain (pihak yang menerima  peralihan).  Sebelum  pengalihan  dilakukan  maka  kontrak  dianggap  belum ada.  Dalam  hubungan  dengan  perbuatan  cessie  ini,  maka  berdasarkan  asas  kontrak nyata maka cessie baru ada dan mengikat pada saat piutang tersebut dialihkan.
Berdasarkan  asas  kontrak  nyata  ini  jika  seseorang  berjanji  untuk  mengalihkan piutangnya  di  kemudian  hari,  meskipun  perjanjian  yang  demikian  sudah  mengikat secara obligatoir Pasal  1333  jo  Pasal  1334  KUH  Perdata),  tetapi  cessie  belum  terjadi, meskipun  piutang  tersebut  mungkin  pada  saat  dibuat  sudah  ada  dan  sudah  menjadi milik pihak yang akan mengalihkan tersebut.
9 Ahmad  Budi  Cahyono.  (2004). “ Cessie  Sebagai  Bentuk  Pengalihan  Piutang  Atas  Nama ” . Lex Jurnalical, Vol.2, N0.1, hlm. 16
Dari  keseluruhan  proses  transaksi cessie ,  ada  tiga  macam  hubungan  hukum  yang terjadi  yaitu,  sebagai  Hubungan  utang  piutang  lama  antara  kreditur  lama  dengan debitur,  Hubungan  pengalihan  piutang  antara  kreditur  lama  dengan  kreditur  baru. Serta hubungan utang piutang baru antara kreditur baru dengan debitur.
Pada  Pasal  613  ayat  2  KUHPerdata  tercantum  ketentuan  tentang  adanya pemberitahuan kepada cessus maka cessionaris mendapat kuasa dari cedent. Dalam akta tercantum ketentuan berikut bahwa pihak pertama dengan ini memberi kuasa  kepada pihak  kedua  untuk  memberitahukan  kepada  siapapun  juga  mengenai cessie ini termasuk memberitahukan dengan surat juru sita kepada siapapun juga yang berutang kepada pihak pertama; atas nama pihak pertama, pihak kedua berhak melakukan segala sesuatu  yang  diperlukan  atau  diharuskan  agar  piutang  tagihan  pihak  pertama  dapat dibalik nama ke atas nama pihak kedua dan diterima oleh pihak kedua.
Cessie harus dibuat akta baik otentik atau di bawah tangan. Tetapi alas hak adanya cessie ,  yaitu  ada  tagihan  tidak  menuntut  alas  hak  tagihan  secara  tertulis,  bisa  saja tagihan  terjadi  karena  perbuatan  hukum  yang  dibuat  secara  lisan.  Bentuk  tertulis misalnya  dalam  bentuk  pengakuan  hutang  atau  janji  mau  membayar  suatu  hutang. Dalam Pasal 1385 KUHPerdata disebutkan bahwa pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang atau kepada kuasanya atau orang yang ditunjuk oleh hakim. Namun bila tagihan  berbentuk  surat  pengakuan  hutang,  bila  debitur  membayar  kepada  yang membawa surat tersebut, maka sahlah pembayaran tersebut.
Ketentuan  tentang cessie dalam  Pasal  613  KUHPerdata  menentukan  tentang cessie terhadap  piutang.  Dengan  demikian  yang  ada  mekanisme  dalam  KUHPerdata  adalah jika objek pengalihannya sudah dalam bentuk piutang. Oleh karena itu pada prinsipnya tidak  dimungkinkan  jika  ada  pengalihan  terhadap  hak-hak  yang  timbul  dari  suatu kontrak, di mana kontrak tersebut sendiri masih belum dibuat sama sekali. Sebab dalam hal  ini  piutang  tersebut  masih  belum  ada.  Meskipun  begitu  dalam  hal-hal  tertentu piutang yang belum ada tersebut cukup layak untuk dialihkan.

## D. PENUTUP
Pengalihan piutang ( cessie ) kepada pihak ketiga menurut KUHPerdata sebagaimana diketahui  bahwa cessie adalah  suatu  cara  pengalihan  piutang  atau  tagihan,  dan  hak yang timbul dari suatu perjanjian dalam bentuk akta otentik atau dibawah tangan dapat dialihkan kepada  pihak  lain.  Sehingga  pengalihan  hak dari  kontrak  atau  piutang  atau yang sering disebut dengan istilah cessie diatur dan dibenarkan oleh KUHPerdata dan diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata. Akan tetapi, terhadap hak yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum oleh orang lain, tidak mungkin dapat dialihkan karena hal tersebut  bertentangan  dengan  ketertiban  umum.  Agar cessie dapat  dilaksanakan  maka cessie harus diberitahukan kepada cessus (pihak debitur dari piutang atas nama). Dalam model  formulir  yang  diterbitkan  bank,  tercantum cessie sebagai  jaminan  diantara beberapa jaminan lain (gadai, dan hak tanggungan).

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Achmad Setiawan dan J Satrio. (2010). Penjelasan Hukum tentang Cessie . Jakarta: Nasional Lembaga Legal Reform.
Bahsan M. (2010). Hukum Jaminan dan Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Munir Fuady. (1996). Hukum Perkreditan Kontemporer . Bandung: Citra Aditya Bakti. Sri Kastini. (2008). Gadai Saham, Gadai Piutang dan Cessie. Hukum Jaminan Indonesia, Seri Dasar Hukum Ekonomi 4. Jakarta: ELIPS.
Zainul Arifin. (2002). Dasar-Dasar Manajemen Perbankan Syariah . Jakarta:

## Jurnal:
Ahmad Budi Cahyono. (2004). “ Cessie Sebagai Bentuk Pengalihan Piutang Atas Nama ” . Lex Jurnalical , Volume 2 Nomor 1.
Hassanayin Haikal. (2018). “ Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Cessie Jaminan Yang  diakukan  Oleh  BPR  Tanpa  Ijin  Debitur  Sebelum  Terjadinya  Likuidasi ” . Dialogia Juridica, Volume 10 Nomor 1, ISSN: 2085-9945Ie-ISSN 2579-3520.
Widya  Padmasari.  (2018). “ Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pihak  Dalam  Pengalihan Piutang  (Cessie)  Melalui  Akta  Notaris ” . Jurnal  Hukum  Kenotariatan .  Volume  2 Nomor 2 Agustus 2018, P-ISSN 2549 e-ISSN 2655-7789.