## DINAMIKA DAYA SAING USAHA RUMPUT LAUT Competitive and Comparative Dinamics of the Seaweed Busineses
* Mira, Riesti Triyanti dan Yayan Hikmayani
Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
* email: miraclenia@yahoo.com Diterima 2 juli 2015 - Disetujui 20 November 2015

## ABSTRAK
Program revitalisasi pada sektor perikanan telah berjalan sejak 8 tahun yang lalu dan telah berdampak pada usaha budidaya dan daya saing rumput laut di Indonesia.  Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika daya saing rumput laut yang banyak dibudidayakan di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Metode pengumpulan data menggunakan metode survey dan wawancara dengan pembudidaya rumput laut di Nusa Penida dan Lombok Timur. Metode analisis data yang digunakan adalah Policy Analysis Matrix (PAM) dengan membandingkan daya saing rumput laut tahun 2005 dan 2013.  Hasil analisis mengindikasikan bahwa di dua lokasi penelitian dengan adanya intervensi pemerintah dari tahun ke tahun menyebabkan keuntungan yang diterima pembudidaya  pada tahun 2013 rumput laut lebih besar (PC ( Profitabity Coofficient ) > 1)) jika dibandingkan tanpa kebijakan (PC < 1) (tahun 2005).  Keefektifan perhatian pemerintah tersebut bisa dilihat dari nilai SRP ( Subsidy Ratio to Producers ) dan EPC  ( Effective Protection Coofficient ) yang berubah dari tahun 2005 dan 2013, bila pada tahun 2005 nilai SRP bertanda negatif dan EPC  < 1, yang artinya subsidi dan kebijakan pemerintah belum efektif melindungi usaha rumput laut. Tahun 2013, nilai SRP bertanda positif dan EPC ) > 1 di masing-masing lokasi penelitian, yang artinya kebijakan pemerintah dan subsidi efektif mengembangkan usaha rumput laut. Dalam kurun waktu 8 tahun usaha rumput laut memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang bisa dilihat dari nilai DRC dan PCR ( Private Cost Ratio) , meskipun ada tren penurun keungulan kompetitif, karena pada tahun 2013 di Nusa Penida menggunakan BBM yang memiliki komponen impor yang lebih besar.  Implikasi kebijakan pemerintah (kebijakan input)  di dua lokasi penelitian yang diindikasikan dengan nilai NPCI (Nominal Protection Coofficient on Input) yang semakin meningkat maka keberpihakan pemerintah Nusa Penida lebih tinggi dibandingkan keberpihakan pemerintah Lombok Timur terhadap input usaha rumput laut baik itu tahun 2005 maupun pada tahun 2013.
Kata Kunci: daya saing, rumput laut, dinamika, revitalisasi

## ABSTRACT
Revitalization policy programs in the fisheries sector which has been creating since 8 years ago have the impact on the competitiveness seaweed at Small Islands. The purpose of this study examines competitive and comparative of seaweed. Survey and interview with seaweed cultivators were  conducted at The Eastern Nusa Penida and The Eastern Lombok. Data analysis method uses a Policy Analysis Matrix (PAM). Results of the analysis indicate that in the two study sites government intervention have a positive impact. Benefits received by farmers in 2013 (PC (Profitabity Coofficient) > 1) greater than without a policy of  revitalization  in  2005  (  PC  <1).  The  effectiveness  of  government  policies  showed  by  SRP  (Subsidy Ratio to Producers) and EPC (Effective Protection Coofficient) values were changed from 2005 and 2013. The value of the SRP in 2005 is negative and EPC <1, it  means subsidies and government policies have not  been  effective  in  protecting  the  seaweed  business.  SRP  value  is  positive  and  EPC)>  1  in  each  of the research sites after 8 years of revitalization was launched (2013), it means government policies and subsidies effectively develop seaweed business. Seaweed business has also a competitive advantage and comparative advantages, it shown  the DRC (Dosmetic Cost Ratio) and PCR (Private Cost Ratio) value. There  is  trend-lowering  competitive  advantage  in  Nusa  Penida,  because  farmers  in  2013  using  a  fuel that has a greater import components. Intervention of government (in terms of policy input)  at two study sites increases the value of NPCI (Nominal Protection Coofficient on Input). The concern of Nusa Penida government on input seaweed business is higher than in the Eastern Lombok government.

## Keywords: competitiveness/comparative, seaweeds, dynamics, revitalisation

## PENDAHULUAN
Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya serta menyumbang pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), maka pemerintah mencanangkan program revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan pada Tahun 2005. Salah satu komoditas unggulan di sektor perikanan adalah rumput laut. Rumput laut   merupakan komoditas unggulan perikanan budidaya yang produksinya terbesar diantara komoditas unggulan lainnya, jenis yang dibudidayakan ada dua yaitu Euchema cotonii dan Gracilaria sp . Potensi lahan untuk budidaya rumput laut di Indonesia sebesar 1.110.900 ha, namun, baru 20 persen (222.180 ha) yang efektif dimanfaatkan untuk budidaya rumput laut.  Potensi produksi rumput laut kering rata-rata 16 ton per Ha. Berdasarkan data DKP RI tahun 2008, apabila seluruh lahan dimanfaatkan maka akan diperoleh kurang lebih 32 juta ton per tahun. Apabila harga rumput laut sebesar Rp 4,5 juta per ton, maka penerimaan yang diperoleh berkisar Rp 144 triliun per tahun. Potensi rumput laut Indonesia dapat menjadi salah satu sumber pemasukan bagi devisa Negara (Maftuhah dan Zuhriyah, 2008)
Indonesia adalah pemasok 15 persen rumput laut di pasar dunia dengan total 250 ribu ton rumput laut per tahun, nomor dua setelah Filipina yang memasok 80 persen kebutuhan pasar dunia, sedangkan lima persen lagi dihasilkan sejumlah negara lainnya. Yusuf et al. (2006) mengelompokan potensi pasar rumput laut ke dalam pasar domestik (lokal dan rumah tangga), dan pasar ekspor. Permintaan negara lain terhadap rumput laut Indonesia berasal dari berbagai negara. Negara tujuan ekspor rumput laut Indonesia adalah China, Hongkong, Filipina, Korea,  Denmark, Spanyol, Perancis, dan USA. Dari berbagai negara itu, pasar asia lah yang menjadi negara tujuan ekspor  rumput laut   dari Indonesia. Menurunnya permintaan bahan baku karena krisis di Eropa dan mulai dikembangkan budidaya rumput laut di beberapa negara seperti  Afrika (Tanzania).
Guna memacu produksi sebesar 10 juta ton rumput laut hingga 2014, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan 60 klaster lahan untuk pengembangan usaha rumput laut. Saat ini, beberapa pemerintah Daerah (Pemda) bersama swasta baru  membangun  klaster rumput laut di (Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Banten, Kepulauan Riau,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.  Produksi rumput  laut  pada tahun 2010 mencapai 3.915.016 ton dan naik rata-rata 34, 21 % dari tahun 2006, kenaikan tertinggi dibanding dengan komoditas lainnya. Dari total produksi nasional, Sulawesi Selatan merupakan produsen terbesar rumput Laut yaitu 1.245.771 ton pada tahun 2010 atau 36.64 %. Produksi rumput laut di Sulawesi Selatan  terus meningkat dari tahun 2007 yakni sebesar 630.741 ton  menjadi 1.245.771 ton dengan kenaikan rata-rata 27,71 (DJPB, 2011).
Peningkatan produksi rumput laut memberikan kontribusi yang besar dalam perbaikan posisi Indonesia dalam perdagangan Internasional rumput laut. Ekspor rumput laut Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, ekspor Indonesia cenderung meningkat rata-rata peningkatan 22,38 % per tahun (FAO, 2008). Perkembangan volume ekspor rumput laut yang demikian tinggi mencerminkan adanya peluang dan demand yang semakin besar di pasar internasional terhadap rumput laut Indonesia. Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa Indonesia memiliki daya saing yang semakin kompetitif di pasar Internasional.
Hikmayani (2006) mengungkapkan potensi pasar rumput laut Indonesia sangat besar, akan tetapi di beberapa daerah mutu rumput laut yang dihasilkan tidak sesuai dengan kriteria industri. Hal senada juga diungkapkan oleh  Ismail (2009), usaha budidaya rumput laut menghadapi berbagai masalah mulai dari pemilihan lahan/ lokasi (metode budidaya yang digunakan tidak sesuai dengan  lokasi yang dipilih),  bibit (sebagai besar petani masih menggunakan bibit yang bersumber dari hasil pengembangan vegetative), hama dan penyakit, kelembagaan, pemasaran, dan pengolahan (dalam hal ini petani tidak melakukan proses penjemuran sehingga kadar air rumput laut masih tinggi ( 40%). Proses pengolahan yang tidak sempurna ini  menyebabkan rumput laut rusak pada waktu penyimpanan dan pengangkutan rakibta  harga jual rumput laut menjadi lebih rendah.
Irianto (2006) menambahkan permasalahan rumput laut Indonesia adalah keterbatasan akses petani rumput laut terhadap pasar dan informasi pasar. Hal ini disebabkan karena hubungan antara lembaga pemasaran tidak fair sehingga mengurangi efesiensi ekonomi aktivitas budidaya rumput laut. Irianto (2006) tidak menjelaskan berapa tingkat efesiensi ekonomi dan dampak kebijakan
pemerintah terhadap aktivitas budidaya rumput tersebut. Kegagalan pasar sering disebabkan oleh adanya campur tangan pemerintah sehingga pasar menjadi tidak efisien.
Akibat berbagai permasalahan itu, komoditas rumput laut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dari sisi ekonomi, sehingga Indonesia bisa dihadapkan impor rumput laut dalam jumlah dan nilai yang relatif besar. Hal ini juga mengindikasikan ada faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi yang tidak berfungsi dengan benar seperti saluran pemasaran yang panjang, bibit rumput laut yang jelek, dan faktor teknis lainnya.  Sangat dibutuhkan peningkatan efesiensi ekonomi, pemanfaatan teknologi pada saat pembibitan, pembesaran, pengolahan, dan pemasaran yang pada akhirnya usaha aquaculture ini bisa ditingkatkan kontribusinya pada pembangunan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja.
Daya saing ekspor suatu komoditi di pasar internasional menggambarkan tingkat daya saing ekspor di pasar internasional dengan melihat besarnya pangsa pasar di dunia. Oleh karena itu daya saing dapat diukur dari persentase penguasaan pangsa pasar di negara-negara tujuan ekspor, dimana. Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana dinamika daya saing rumput laut  di pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia khususnya di Nusa Penida dan Lombok Timur yang dikaitkan dengan program revitalisasi perikanan yang sudah dicanangkan sejak Tahun 2003.

## METODOLOGI

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Klungkung (Nusa Penida) dan Kabupaten Lombok Timur pada Bulan Mei dan Oktober  2013 masing- masing selama 7 (tujuh) hari dan pada tahun 2005 pada Bulan September selama 10 hari. Pemilihan lokasi dipilih karena merupakan salah satu sentra usaha budidaya rumput laut.

## Metode Pengumpulan Data dan Metode Penarikan Sampel
Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara terhadap petani rumput laut, pengambil kebijakan, perusahaan, pemasar, dan instansi terkait. Pertanyaan yang diajukan kepada pembudidaya rumput laut adalah aspek teknis usaha  budidaya  rumput  laut  dan  aspek  finansial. Pengambil kebijakan yang diwawancarai adalah Dinas Perikanan dan Kelautan, Penyuluh, dan Bappeda. Selain itu juga diwawancarai pedagang rumput laut sebanyak tiga orang. Responden ditentukan secara purposive sampling, merupakan pembudidaya di Lombok Timur dan di Nusa Penida.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden yang  berhubungan  dengan  usaha  dan  finansial budidaya rumput laut menggunakan kuesioner. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi, publikasi dari lembaga atau instansi terkait yaitu data jumlah produksi rumput laut, jumlah pembudidaya rumput laut, dan jumlah rumah tangga perikanan Tahun 2006 - 2011, data jumlah pedagang rumput laut, serta data sekunder berupa buku, dokumen, laporan, artikel, jurnal yang terkait dengan usaha budidaya rumput laut yang diperoleh melalui instansi dan lembaga terkait serta melalui studi literatur.

## Teknik Analisis Data
S alah satu tujuan dari kebijakan program revitalisasi pada komoditas rumput laut adalah peningkatan daya saing. Menurut Okfrinanda et al. (2013), kebijakan program revitalisasi membutuhkan kerja sama antar instansi. Dalam hal ini kerjasama semua instansi, misalnya untuk peningkatan daya saing komoditas rumput laut dibutuhkan kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perindustrian. Sihaloho et  al. (2010), menambahkan, kerjasama antar stakeholder bisa berupa hubungan kerja pada dimensi teknis, sosial, dan ekonomis.
Tabel 1. Jumlah Responden di Lombok Timur dan Nusa Penida. Table 1. Respondents et East Lombok and Nusa Penida.
Jumlah Responden/ Respondent Nusa Penida (Orang/ Person) Lombok Timur (Orang/ Person) 2005 33 42 2013 15 18 Sumber: Wawancara, 2013 dan 2005/ Source: Interview, 2013 and 2005
Daya saing yang menurut Handayani et al . (2012), berkaitan dengan rendahnya mutu dari komoditas yang dihasilkan. Widyiasanti (2010), salah satu hal yang berkaitan dengan daya saing adalah keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif suatu wilayah. Penelitian ini menggunakan metodologi Policy Analysis Matrix (PAM), dimana metodologi ini telah digunakan sebelumnya oleh Martinez et al (2008) pada sekor pertanian Eropa. Hal yang sama juga dilakukan oleh Gomez-Limon et al. ( 2004), dimana mereka juga menggunakan metodologi PAM. Di Asia metodologi ini sudah dilakukan oleh Mohanty et al .  (2003).
Menurut Pearson et  al. (2003)  análisis ini menggunakan sebuah model análisis yang berfungsi sebagai alat informasi mengenai keberpihakan pemerintahan terhadap sektor pertanian/perikanan/sumberdaya alam  dan informasi tentang ketidaksempurnaan pasar dari faktor domestik. Menurut Budidarsono dan Wijaya (2003), model ini disusun   dengan  membuat sebuah perbandingan antara neraca sistem usaha tani/perikanan atau penggunaan lahan yang  dihitung  dengan  harga  finansial  pada  pasar lokal dan neraca lainnya yang dihitung dengan estimasi harga ekonomisnya yang mencermikan effisiensi  penggunaan  sumberdaya.  Untuk menganalisa seberapa besar tingkat  perbedaan harga/keuntungan sebagai dampak  dari adanya kebijakan pemerintah atau ketidak-sempurnaan pasar maka harus dihitung selisih antarahasil
perhitungan dengan menggunakan harga finansial dan hasil perhitungan dengan menggunakan harga ekonomisnya. Selisih dari hasil perhitungan antara harga  finansial  dan  harga  ekonomis  ini  disebut dengan istilah effect of divergence .
Metode PAM digunakan dalam menghitung daya saing komoditas untuk pengembangan usaha kelautan dan perikanan. Secara sederhana, sebuah matriks analisis kebijakan (PAM) tersusun dari empat buah kolom yang mewakili parameter penerimaan, biaya input tradable, biaya faktor domestik  dan  profit;  serta  tiga  baris  yang  terdiri dari nilai finansial, nilai ekonomi dan divergensi dari parameter-parameter yang terdapat pada kolom, seperti yang terlihat pada Tabel 1. Pada matriks tersebut terdapat dua buah hasil perhitungan berupa  identitas;  yang  pertama  adalah  sebuah kolom  yang  menunjukkan  besarnya  profitabilitas yang merupakan perbedaan antara penerimaan dan total  biaya;  dan  kedua  adalah  sebuah  baris  yang mengukur dampak dari adanya divergensi (akibat dari adanya kebijakan dan kegagalan pasar) yang menunjukan  perbedaan  antara  nilai  finansial  dan nilai sosial. Idealnya apabila tidak terjadi kegagalan pasar dan kebijakan yang mengakibatkan distorsi maka tidak terjadi perbedaan antara nilai finansial  dan  nilai  sosial  (divergensi)  sehingga nilai-nilai parameter pada baris divergensi akan bernilai nol.
Beberapa Indikator Hasil Analisis dari Matriks PAM pada tabel 1 diantaranya adalah :
Tabel 2. FormulasiMatrik Policy Analysis (PAM). Table 2. Formulation of The Policy Analysis Matrix (PAM).
Uraian/ Description Penerimaan/ Revenue Biaya/ Cost Profit/ Profit Input Tradable/ Tradable Input Faktor Domestik/ Domestic Factor Nilai Finansial / Financial Value A B C D Nilai Ekonomi / Economic Value E F G H Divergensi/dampak kebijakan dan distorsi pasar/ Divergences I J K L
Sumber : Monke & Pearson (1989)/ Source: Monke & Pearson (1989)
Keterangan/ Description : D  =  Keuntungan privat/ Private profit H  =  Keuntungan sosial/ Social profit I    =  Output transfer/ O utput transfer J  =  Transfer input/ Input transfer
K  =  Factor transfer/ Transfer factor
1. Analisis Keuntungan
a. Private Provitability (PP) : D Apabila D > 0, berarti  sistem  komoditi  memperoleh  profit atas biaya normal yang mempunyai implikasi bahwa komoditi itu mampu ekspansi, kecuali apabila sumberdaya terbatas
atau adanya komoditi alternatif yang lebih menguntungkan.
b. Social Provitability (SP) : Keuntungan sosial merupakan indikator keunggulan komparatif ( comparative  advantage ) dari sistem komoditi pada kondisi tidak ada divergensi baik akibat kebijakan pemerintah maupun distorsi pasar.
2. Keunggulan Kompetitif (PCR) dan Komparatif (DRCR)
a. Private Cost Ratio (PCR) = C : Jika PCR < 1, berarti system komoditi yang diteliti memiliki keunggulan kompetitif dan sebaliknya jika PCR.1, berarti sistem komoditi tidak memiliki keunggulan kompetitif.
b. Domestic Resource Cost Ratio (DRCR) = G : Sistem mempunyai keunggulan komparatif jika DRC < 1, dan sebaliknya jika DRC >1 tidak mempunyai keunggulan komparatif.
3. Dampak Kebijakan Pemerintah
a. Kebijakan Output
Nominal  Protection  Coefficient  on  Output (NPCO) = Kebijakan bersifat protektif terhadap output jika nilai NPCO > 1, dan sebaliknya kebijakan bersifat disinsentif jika NPCO <1.

## b. Kebijakan Input
Nominal  protection  Coefficient  on  Input (NPCI) = Kebijakan bersifat protektif terhadap input jika nilai NPCI < 1, berarti ada kebijakan subsidi terhadap input  tradable, demikian juga sebaliknya .
c. Kebijakan Input-Output
1.  Effective  Protection  Coefficient (EPC) : Kebijakan masih bersifat protektif jika nilai EPC > 1. Semakin besar nilai EPC berarti
semakin tinggi tingkat proteksi pemerintah terhadap komoditi pertanian domestik.
2.  Profitability  Coefficient : PC: Jika PC > 0, berarti secara keseluruhan kebijakan pemerintah memberikan insentif kepada produsen, demikian juga sebaliknya.
3.  Subsidy  Ratio  to  Producer (SRP): yaitu indicator yang menunjukkan proporsi penerimaan pada harga sosial yang diperlukan apabila subsidi atau pajak digunakan sebagai pengganti kebijakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Dinamika Keuntungan Privat dan Keuntungan Sosial
Keuntungan privat  usaha rumput laut di Lombok Timur dari tahun 2005 (Rp. 2.882.593) naik pada tahun 2014 menjadi Rp. 20.512.824,6. Keuntungan privat usaha rumput laut baik pada tahun 2005 maupun pada tahun 2013  mengindikasikan usaha tersebut memperoleh profit di atas normal. Hal ini disebabkan baik keuntungan privat pada tahun 2005 maupun pada tahun 2013 adalah diatas 0 (D>0) (Tabel 3).
Usaha rumput laut di Lombok Timur mengindikasikan salah satu usaha yang cukup diminati masyarakat karena memberikan keuntungan yang cukup besar dan dapat dilakukan dalam waktu yang cukup pendek yaitu hanya 45 hari dan dengan investasi yang tidak terlalu besar (sekitar Rp. 3.500.000 juta). Usaha rumput laut merupakan alternatif usaha ditengah penurunan hasil tangkapan mereka misalnya dari usaha penangkapan cumi dan penangkapan ikan lainnya, selama 10 tahun terakhir berdasarkan wawancara ada tren penurunan hasil tangkapan cumi (Tabel 4).
Tabel 3. Policy Analisys Matrix (PAM) Usaha Rumput Laut di Lombok Tahun 2013. Table 3. Policy Analisys Matrix of Seaweed Bussiness in Lombok, 2013.
Keterangan/ Description Penerimaan / Revenue Biaya/ Cost Keuntungan / Profit Tradable/ Tradable Domestik/ Domestic Harga Private / Private Price 40,320,000 1,267,000 18,540,175.4 20,512,824.6 Harga Sosial/ Shadow Price 39,601,299.9 3,218,603.2 27,179,016.3 9,203,680.4 Dampak Kebijakan dan Distorsi Harga/ Policy Impact 718,700.1 1,951,603.2 8,638,840.9 11,309,144.2
Sumber: Data diolah, 2014/ Source: Data Processed, 2014
Sebaliknya keuntungan privat  usaha rumput laut di Nusa Penida dari tahun 2005 (Rp. 20.696.093) turun  pada tahun 2013 menjadi Rp. 11.135.831. Keuntungan privat usaha rumput laut baik pada tahun 2005 maupun pada tahun 2013  mengindikasikan usaha tersebut memperoleh profit  di  atas  normal,  meskipun  dinamika keuntungan privat mengindikasikan penurunan. hal ini disebabkan baik keuntungan privat pada tahun 2005 maupun pada tahun 2013 adalah diatas 0 (D>0). Nilai keuntungan privat baik di Lombok Timur maupun di Nusa Penida yang di atas normal mengindikasikan usaha rumput laut dapat berekspansi bila tidak ada usaha lain yang lebih menguntungkan (Tabel 5).
Terjadinya penurunan keuntungan privat karena sudah ada usaha lain yang mendapat perhatian dari masyarakat selain usaha rumput
laut. Usaha yang mulai berkembang di Nusa Penida adalah usaha wisata, namun dominan masyarakat masih menggantungkan hidupnya pada usaha rumput laut. Selain itu, penurunan keuntungan privat usaha rumput laut di Nusa Penida, karena sudah terbatasnya tempat usaha rumput laut, sebagian besar pesisir di Nusa Penida sudah dikavling menjadi usaha rumput laut. Hanya ada beberapa bagian pesisir yang tidak dikavling untuk usaha rumput laut, biasanya adalah bagian pesisir yang memiliki ombak dan arus yang besar, sehingga hal tersebut menjadi kendala masyarakat untuk melakukan usaha rumput laut (Tabel 6).
Keuntungan sosial   usaha rumput laut di Lombok Timur dari tahun 2005 (Rp 9.174.245) naik tipis pada tahun 2014 menjadi Rp 9.203.680,41. Keuntungan sosial usaha rumput laut baik pada tahun 2005 maupun pada tahun 2013
Tabel 4. Policy Analisys Matrix (PAM) Usaha Rumput Laut di Nusa Penida Tahun 2013. Table 4. Policy Analisys Matrix of Seaweed Bussiness in Nusa Penida, 2013.
Keterangan/ Description Penerimaan/ Revenue Biaya/ Cost Keuntungan/ Profit Tradable/ Tradable Domestik/ Domestic Harga Private / Private Price 19,800,000 502,033.3 8,162,135 11,135,831 Harga Sosial/ Shadow Price 12,645,406 959,440.3 7,084,886 4,601,080 Dampak Kebijakan dan Distorsi Harga/ Policy Impact 7,154,594 -457,407 1,077,250 6,534,751
Sumber: Data diolah, 2014/ Source: Data Processed, 2014
Tabel 5. Policy Analisys Matrix (PAM) Usaha Rumput Laut di Lombok Timur Tahun 2005. Table 5. Policy Analisys Matrix of Seaweed Bussiness in Lombok Timur, 2005.
Keterangan/ Description Penerimaan/ Revenue Biaya/ Cost Keuntungan/ Profit Tradable/ Tradable Domestik/ Domestic Harga Private / Private Price 7,200,000 53,300 4,264,107 2,882,593 Harga Sosial/ Shadow Price 10,892,437 347,438 1,370,755 9,174,245 Dampak Kebijakan dan Distorsi Harga/ Policy Impact -3,692,437 -294,138 2,893,352 -6,291,652
Sumber: Data diolah, 2014/ Source: Data Processed, 2014
Tabel 6. Policy Analisis Matrix (PAM) Usaha Rumput Laut di Nusa Penida Tahun 2005. Table 6. Policy Analysis Matrix of Seaweed Bussiness in Nusa Penida, 2005.
Keterangan/ Desctription Penerimaan/ Revenue Biaya/ Cost Keuntungan/ Profit Tradable/ Tradable Domestik/ Domestic Harga Private / Private Price 26,460,000 519,800 5,244,107 20,696,093 Harga Sosial/ Shadow Price 38,753,530.6 1,549,283 2,949,075 34,255,172.8 Dampak Kebijakan dan Distorsi Harga/ Policy Impact -12,293,530.6 -1,029,483 2,295,032 -13,559,080
Sumber: Data diolah, 2014/ Source: Data Processed, 2014
mengindikasikan  usaha  tersebut  sudah  efisien. Hal ini disebabkan baik keuntungan sosial pada tahun 2005 maupun pada tahun 2013 adalah diatas 0 (H>0).  Keuntungan sosial meningkat dari 2005 ke tahun 2013, disebabkan usaha rumput laut menjadi perhatian pemerintah yang utama. Hal ini dikarenakan usaha rumput laut menjadi mata pencarian utama, karena mata pencarian masyarakat dari usaha penangkapan mengindikasikan penurunan hasil tangkapan. Artinya, usaha rumput laut menjadi perhatian dalam pengembangan usaha oleh pemerintah sehingga menyebabkan usaha ini efisien.
Sebaliknya keuntungan sosial  usaha rumput laut di Nusa Penida dari tahun 2005 (Rp.  34.255.172,8)  turun    secara  signifikan  pada tahun 2013 menjadi Rp 4.601.080. Keuntungan sosial usaha rumput laut turun karena dalam pengembangannya tidak menjadi prioritas lebih tinggi. Dalam hal ini satu sisi perhatian pemerintah dalam pengembangan usaha perikanan dalam hal ini usaha rumput laut, di sisi lain juga dalam hal pengembangan usaha wisata terutama wisata bahari. Pada tahun 2005, perhatian pemerintah Nusa Penida hanya terfokus pada usaha rumput laut, dimana saat itu usaha wisata belum berkembang seperti yang sekarang. Perhatian pemerintah yang tinggi pada tahun 2005 tersebut menyebabkan  usaha  tersebut  efisien  sehingga diminati masyarakat.
Keuntungan sosial usaha rumput laut baik pada tahun 2005 maupun pada tahun 2013 mengindikasikan usaha tersebut memperoleh prioritas lebih tinggi dalam pengembangannya, meskipun dinamika keuntungan sosial mengindikasikan penurunan secara signifikan.  hal ini disebabkan baik keuntungan sosial pada tahun 2005 maupun pada tahun 2013 adalah diatas 0 (H>0). Usaha rumput laut yang menjadi prioritas dalam pengembangannya baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah menyebabkan usaha tersebut  efisien.  Untuk  komoditi  tertentu,  daerah yang mempunyai keuntungan sosial yang lebih besar akan menyebabkan komoditi tersebut menjadi prioritas yang tinggi dalam pengembangan yang menyebabkan usaha tersebut efisien.
b. Dinamika Daya Saing (Keunggulan) Kompetitif dan Komparatif (PCR dan DRC)
Jika dilihat dari sisi keunggulan kompetitif yang direpresentasikan dari nilai PCR ( privat cost ratio ),  maka nilai PCR usaha rumput laut di
Lombok Timur mengindikasikan penurunan. Nilai PCR usaha rumput laut di Lombok Timur pada tahun 2005 hanya 0,597, turun menjadi 0,475 pada tahun 2013. Nilai PCR yang menurun di Lombok Timur mengindikasikan turunnya komponen asing yang digunakan dalam usaha tersebut. Artinya, masyarakat di Lombok Timur sedikit sekali menggunakan sumberdaya komponen asing dalam usaha rumput laut. Banyaknya komponen asing yang digunakan dalam usaha rumput laut hanya pada variabel biaya BBM, akan tetapi biaya BBM bukan merupakan komponen utama dalam usaha rumput laut. Komponen utama dalam usaha rumput laut adalah bibit rumput laut. Bibit rumput laut bukan impor, tapi masih bisa diperoleh dari domestik. Komponen domestik lainnya dalam usaha rumput laut adalah tenaga kerja dan patok kayu.
Sebaliknya nilai PCR di Nusa Penida mengindikasikan peningkatan, dimana pada tahun 2005 nilai PCR usaha rumput laut adalah 0,20 sedangkan pada tahun 2013 menjadi 0,42. Peningkatan nilai PCR usaha rumput laut karena pada tahun 2005 masyarakat Nusa Penida dalam usaha rumput lautnya belum menggunakan BBM. Akan tetapi pada tahun 2013 menggunakan BBM karena usaha rumput laut semakin jauh dari pantai sehingga membutuhkan kapal ketika mereka melakukan pemanenan. Kapal, BBM, dan mesin merupakan variabel usaha yang memiliki komponen asing yang cukup tinggi. Nilai PCR yang meningkat  tentu artinya keunggulan kompetitif usaha rumput laut di Nusa Penida juga menurun, meskipun usaha rumput laut di Nusa Penida masih memiliki keunggulan kompetitif karena nilai PCR < 1. Baik di Lombok maupun di Nusa Penida dalam kurun waktu 8 tahun usaha rumput laut memiliki keunggulan kompetitif dalam penggunaan biaya sumberdaya domestik.
Jika dilihat dari sisi keunggulan komparatif yang direpresentasikan dari nilai DRC ( domestic cost ratio ),  maka nilai DRC usaha rumput laut di Lombok Timur mengindikasikan peningkatan. Nilai DRC usaha rumput laut di Lombok Timur pada tahun 2005 hanya 0,13, naik menjadi 0,75 pada tahun 2013, berarti keunggulan komparatif usaha rumput laut meningkat dalam kurun waktu 8 tahun. Nilai DRC yang meningkat di Lombok Timur mengindikasikan meningkatnya komponen domestik dalam usaha rumput laut. Artinya, masyarakat di Lombok Timur banyak menggunakan sumberdaya domestik dalam usaha rumput laut.
Sumber: Data diolah, 2014/ Source: Data Processed, 2014
Gambar 1. Dinamika Nilai Keuntungan Privat dan Keuntungan Sosial Figure 1. Dinamics of  Private Cost Ratio and Domestic Cost Ratio
Meningkatnya nilai DRC berbanding terbalik dengan nilai PCR, dimana nilai PCR usaha rumput laut di Lombok Timur mengalami penurunan. Jika dianalisis lebih lanjut maka devisa yang dihasilkan dari kegiatan ekspor rumput laut meningkat. Bila pada tahun 2005, untuk menghasilkan US$ 1  dari ekspor rumput laut, membutuhkan biaya domestik sebesar US$ 0,13 , maka pada tahun 2013 menjadi US$ 0,75. Artinya, bila pada tahun 2005 tambahan devisa yang dihasilkan dari kegiatan ekspor rumput laut hanya sebesar US$ 0,13, pada tahun 2013 tambahan devisa yang dihasilkan dari usaha rumput laut meningkat menjadi US$  0,75 .
Sama halnya dengan Lombok Timur, nilai DRC di Nusa Penida mengindikasikan peningkatan, dimana pada tahun 2005 nilai PCR usaha rumput laut adalah 0,08, sedangkan pada tahun 2013 menjadi 0,61, berarti keunggulan komparatif usaha rumput laut meningkat dalam kurun waktu 8 tahun. Jika usaha rumput laut diekspor maka akan menghemat devisa karena komposisi biaya domestik lebih dominan ketimbang biaya tradable dalam hal ini komponen impor.  Artinya, dari usaha rumput laut, maka kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah mengekspor komoditi yang banyak memanfaatkan faktor produksi yang berlimpah dinegaranya, akan tetapi mengimpor komoditi yang banyak membutuhkan komponen yang langka di negaranya.  Bila pada tahun 2005 tambahan devisa yang dihasilkan dari kegiatan ekspor rumput laut di Nusa Penida hanya sebesar US$ 0,08 , pada tahun
2013 tambahan devisa yang dihasilkan dari usaha rumput laut meningkat menjadi  US$ 0,61 . Artinya, US$ 1  dari ekspor rumput laut, membutuhkan biaya domestik sebesar US$ 0,08 pada tahun 2005, dan US$ 0,61  pada tahun 2013.

## c. Dinamika Nilai Kinerja Harga Input
Jika dilihat dari implikasi usaha  pemerintah dalam hal kebijakan input di Lombok Timur, maka terlihat bahwa kebijakan pemerintah berpihak pada usaha rumput laut baik pada tahun 2005 maupun pada tahun 2013. Bahkan keberpihak pemerintah dalam hal ini masalah kebijakan input, maka keberpihakan pemerintah semakin bertambah. Hal ini diindikasikan dengan nilai NPCI (nominal protection  coofficient  on  input) yang semakin meningkat. Bila pada tahun 2005 nilai NPCI usaha rumput laut adalah sebesar 0,15 meningkat menjadi 0,39 pada tahun 2013. Bila pada tahun 2005 harga input yang benar-benar dibayar pada usaha rumput laut lebih rendah dari seharusnya 15% karena adanya kebijakan input dari pemerintah. Pada tahun 2013 harga input yang benar-benar dibayar pada usaha rumput laut lebih rendah dari seharusnya 39% karena adanya tambahan kebijakan input dari pemerintah. Bila pada tahun 2005, kebijakan pemerintah hanya dalam hal penyedian benih yang unggul.  Maka pada tahun 2013, pemerintah menyediakan bantuan berupa PUMP (Pengembangan Usaha Mina Pedesaan) Budidaya yang berupa bantuan modal.
Nilai Kinerja Harga Input / Nominal protection cooficient on input, 2005
Nilai Kinerja Harga Input/ Nominal protection cooficient on input, 2013
Sumber: Data diolah, 2014/ Source: Data Processed, 2014
Gambar 2. Dinamika Nilai Kinerja Harga Input (NPCI)

## Figure 2.Nominal Protection Cooficient on Input Dinamics
Jika dibandingkan dua lokasi, maka keberpihakan pemerintah Nusa Penida lebih tinggi dibandingkan keperpihakan pemerintah Lombok Timur terhadap input usaha rumput laut baik itu tahun 2005 maupun pada tahun 2013. Jika  dilihat dari implikasi usaha  pemerintah dalam hal kebijakan input di Nusa Penida, maka terlihat bahwa kebijakan pemerintah berpihak pada usaha rumput laut baik pada tahun 2005 maupun pada tahun 2013. Bahkan keberpihak pemerintah dalam hal ini masalah kebijakan input, maka keberpihakan pemerintah semakin bertambah. Hal ini diindikasikan dengan nilai NPCI (nominal protection coofficient on input) yang semakin meningkat. Bila pada tahun 2005 nilai NPCI usaha rumput laut adalah sebesar 0,34 meningkat menjadi 0,52 pada tahun 2013.  Bila pada tahun 2005 harga input yang benar-benar dibayar pada usaha rumput laut lebih rendah dari seharusnya 34% karena adanya kebijakan input dari pemerintah. Pada tahun 2013 harga input yang benar-benar dibayar pada usaha rumput laut lebih rendah dari seharusnya 52% karena adanya tambahan kebijakan input dari pemerintah.

## d. Dinamika Nilai Kinerja Harga Output
Sebaliknya keberpihakan pemerintah dalam hal output bisa dilihat dari nilai NPCO ( (nominal protection  coofficient  on  output). Nilai NPCO di Lombok Timur pada tahun 2005 sebesar 0,66 meningkat menjadi 1,02. Artinya pada tahun 2005 kebijakan pemerintah terhadap output usaha rumput laut kurang menguntungkan pembudidaya karena nilai NPCO < 1, dan pada tahun 2013
kebijakan pemerintah terhadap output usaha rumput laut sudah menguntungkan pembudidaya  karena nilai NPCO  > 1.  Pada tahun 2005 merupakan awal kebijakan revitalisasi usaha rumput laut, sehingga belum banyak kebijakan pemerintah yang menyentuh pembudidaya rumput laut. Bahkan di dua lokasi yaitu Nusa Penida dan Lombok Timur masalah bibit rumput laut belum bisa diatasi pemerintah dengan solusi  pendirian BBI (Balai Benih Ikan termasuk bibit rumput laut). Kebijakan pemerintah yang benar-benar menyentuh usaha rumput laut baru ada sejak kebijakan PUMP diluncurkan. Artinya, pembudidaya rumput laut baik itu di Lombok Timur maupun itu di Nusa Penida baru mendapat perhatian pemerintah tahun 2012 dengan adanya bantuan modal untuk usaha rumput laut.
Dampak dari kurangnya kebijakan pemerintah pada tahun 2005 di Lombok Timur menyebabkan harga rumput yang benar-benar diterima petani usaha rumput laut adalah 66%  dari seharusnya. Setelah adanya kebijakan pemerintah untuk mendukung usaha revitalisasi rumput laut setelah tahun 2013 baru harga rumput yang benar- benar diterima petani usaha rumput laut adalah 102%  dari seharusnya. Pada tahun 2005, petani rumput laut di Lombok Timur sudah memberikan subsidi ke konsumen sehingga harga rumput laut di dalam negeri lebih kecil dari harga dunia. Pada tahun 2013, petani rumput laut di Lombok Timur secara tidak langsung belum memberikan subsidi ke konsumen sehingga harga rumput laut di dalam negeri lebih kecil dari harga dunia.
Harga Input 2005 /
Protection cooficient on input, 2005
Harga Input 2013 / Protection cooficient on input, 2013
Sumber: Data diolah, 2014/ Source: Data Processed, 2014

## Gambar 3. Dinamika Nilai Kinerja Harga Output (NPCO)
Figure 3.Nominal Protection Cooficient on Output Dinamics
Sama halnya dengan Lombok Timur, nilai NPCO di Nusa Penida juga mengindikasikan peningkatan, dimana pada tahun 2005 sebesar 0,68 meningkat menjadi 1,57.  Pada tahun 2005 di Nusa Penida  belum banyak kebijakan pemerintah yang menyentuh pembudidaya rumput laut sehingga nilai NPCO  < 1, artinya kebijakan pemerintah terhadap output usaha rumput laut kurang menguntungkan pembudidaya. Dampak dari kurangnya kebijakan pemerintah pada tahun 2005 di Nusa Penida menyebabkan harga rumput yang benar-benar diterima petani usaha rumput laut adalah 68%  dari seharusnya, karena producen rumput laut secara tidak langsung sudah memberikan subsidi ke konsumen. Pada tahun 2013  kebijakan pemerintah terhadap output usaha rumput laut sudah menguntungkan pembudidaya karena nilai NPCO > 1, sehingga harga rumput yang benar-benar diterima petani usaha rumput laut adalah 157%  dari seharusnya. Secara implisit hal ini mengindikasikan sudah terjadi integrasi yang cukup kuat antara pasar rumput laut di dunia
dengan pasar rumput laut domestik karena harga ikan dunia sudah ditransmisikan secara sempurna ke harga domestik.

## e. Dinamika Insentif Ekonomi  Pemerintah
Subsidi pemerintah terhadap usaha rumput laut bisa dilihat dari indikator  SRP ( subsidy ratio to producers ) dimana di Lombok Timur dan Nusa Penida pada tahun 2005 pemerintah belum memberikan insentif pada usaha rumput laut. Hal ini ditandai dengan nilai SRP di Lombok Timur dan di Nusa Penida pada tahun 2005 bernilai negatif (masing- masing -0,58 dan -0,35). Berarti pembudidaya rumput laut belum mendapatkan subsidi baik itu dari pemerintah maupun dari produser input. Tidak adanya subsidi dari pemerintah ini menyebabkan pembudidaya rumput laut mengeluarkan biaya produksi lebih besar dari biaya imbangannya. Harusnya pada tahun 2005 tersebut pemerintah memberikan subsidi bibit rumput laut melalui keberadaan BBI (Balai Benih Ikan termasuk rumput laut).
Gambar 4. Dinamika Rasio Figure 4 Sumber: Data diolah, 2014/
Dalam waktu 8 tahun (2013) insentif yang diberikan pemerintah semakin besar sehingga pada tahun 2013 nilai SRP di Nusa Penida dan Lombok Timur menjadi positif, dimana masing masing  nilainya  adalah  0,52  dan  0,29. pembudidaya  rumput  laut  mengeluarkan  biaya  produksi  lebih  kecil  dari  biaya imbangannya.Bentuk  insentif  atau  subsidi  yang  diberikan  pemerintah  adalah  bantuan  modal untuk  usaha  rumput  laut  berupa  program  PUMP.  Bantuan  modal  tersebut  bisa  dibelikan pembudidaya untuk memperoleh bibit dari luar daerah yang lebih bagus.
-0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 Lombok Timur
Dinamika Rasio Subsidi Produsen Usaha Rumput Laut 4. Dinamics of  Subsidy Ratio to Producers Sumber: Data diolah, 2014/ Source: Data Processed, 2014
Dalam waktu 8 tahun (2013) insentif yang diberikan pemerintah semakin besar sehingga pada tahun 2013 nilai SRP di Nusa Penida dan Lombok Timur menjadi positif, dimana masing masing  nilainya  adalah  0,52  dan  0,29.    Adanya  subsidi  dari  pemerintah  ini  menyebab pembudidaya  rumput  laut  mengeluarkan  biaya  produksi  lebih  kecil  dari  biaya
Bentuk  insentif  atau  subsidi  yang  diberikan  pemerintah  adalah  bantuan  modal untuk  usaha  rumput  laut  berupa  program  PUMP.  Bantuan  modal  tersebut  bisa  dibelikan idaya untuk memperoleh bibit dari luar daerah yang lebih bagus.
Nusa Penida Kebijakan Subsidi untuk
Usaha Rumput Laut (SRP) Rasio Subsidi Produsen/Subsidy Ratio to Producers 2005
Kebijakan Subsidi untuk Usaha Rumput Laut (SRP)
Rasio Subsidi Produsen/
Subsidy Ratio to Producers 2013 Subsidy ratio to producers 2013 Subsidy ratio to producers 2005
17

## Subsidi Produsen Usaha Rumput Laut
Subsidy Ratio to Producers
, 2014
Dalam waktu 8 tahun (2013) insentif yang diberikan pemerintah semakin besar sehingga pada tahun 2013 nilai SRP di Nusa Penida dan Lombok Timur menjadi positif, dimana masing-
Adanya  subsidi  dari  pemerintah  ini  menyebabkan pembudidaya  rumput  laut  mengeluarkan  biaya  produksi  lebih  kecil  dari  biaya
Bentuk  insentif  atau  subsidi  yang  diberikan  pemerintah  adalah  bantuan  modal untuk  usaha  rumput  laut  berupa  program  PUMP.  Bantuan  modal  tersebut  bisa  dibelikan
Kebijakan Subsidi untuk Usaha Rumput Laut (SRP)
Produsen/Subsidy Ratio
Kebijakan Subsidi untuk Usaha Rumput Laut (SRP)
Rasio Subsidi Produsen/

## Gambar 4. Dinamika Rasio
Figure 4 Sumber: Data diolah, 2014/
Dalam waktu 8 tahun (2013) insentif yang diberikan pemerintah semakin besar sehingga pada tahun 2013 nilai SRP di Nusa Penida dan Lombok Timur menjadi positif, dimana masing masing  nilainya  adalah  0,52  dan  0,29. pembudidaya  rumput  laut  mengeluarkan  biaya  produksi  lebih  kecil  dari  biaya imbangannya.Bentuk  insentif  atau  subsidi  yang  diberikan  pemerintah  adalah  bantuan  modal untuk  usaha  rumput  laut  berupa  program  PUMP.  Bantuan  modal  tersebut  bisa  dibelikan pembudidaya untuk memperoleh bibit dari luar daerah yang lebih bagus.
-0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 Lombok Timur Dinamika Rasio Subsidi Produsen Usaha Rumput Laut 4. Dinamics of  Subsidy Ratio to Producers Sumber: Data diolah, 2014/ Source: Data Processed, 2014 Dalam waktu 8 tahun (2013) insentif yang diberikan pemerintah semakin besar sehingga pada tahun 2013 nilai SRP di Nusa Penida dan Lombok Timur menjadi positif, dimana masing masing  nilainya  adalah  0,52  dan  0,29.    Adanya  subsidi  dari  pemerintah  ini  menyebab pembudidaya  rumput  laut  mengeluarkan  biaya  produksi  lebih  kecil  dari  biaya
Bentuk  insentif  atau  subsidi  yang  diberikan  pemerintah  adalah  bantuan  modal untuk  usaha  rumput  laut  berupa  program  PUMP.  Bantuan  modal  tersebut  bisa  dibelikan idaya untuk memperoleh bibit dari luar daerah yang lebih bagus. Nusa Penida Kebijakan Subsidi untuk Usaha Rumput Laut (SRP) Rasio Subsidi Produsen/Subsidy Ratio to Producers 2005 Kebijakan Subsidi untuk Usaha Rumput Laut (SRP) Rasio Subsidi Produsen/ Subsidy Ratio to Producers 2013 Subsidy ratio to producers 2013 Subsidy ratio to producers 2005 17

## Subsidi Produsen Usaha Rumput Laut
Subsidy Ratio to Producers , 2014
Dalam waktu 8 tahun (2013) insentif yang diberikan pemerintah semakin besar sehingga pada tahun 2013 nilai SRP di Nusa Penida dan Lombok Timur menjadi positif, dimana masing-
Adanya  subsidi  dari  pemerintah  ini  menyebabkan pembudidaya  rumput  laut  mengeluarkan  biaya  produksi  lebih  kecil  dari  biaya Bentuk  insentif  atau  subsidi  yang  diberikan  pemerintah  adalah  bantuan  modal untuk  usaha  rumput  laut  berupa  program  PUMP.  Bantuan  modal  tersebut  bisa  dibelikan
Kebijakan Subsidi untuk Usaha Rumput Laut (SRP) Produsen/Subsidy Ratio Kebijakan Subsidi untuk Usaha Rumput Laut (SRP) Rasio Subsidi Produsen/
Sumber: Data diolah, 2014/ Source: Data Processed, 2014
Gambar 4. Dinamika Rasio Subsidi Produsen Usaha Rumput Laut Figure 4. Dinamics of  Subsidy Ratio to Producers
Dalam waktu 8 tahun (2013) insentif yang diberikan pemerintah semakin besar sehingga pada tahun 2013 nilai SRP di Nusa Penida dan Lombok Timur menjadi positif, dimana masing-masing nilainya adalah 0,52 dan 0,29.  Adanya subsidi dari pemerintah ini menyebabkan pembudidaya rumput laut mengeluarkan biaya produksi lebih kecil dari biaya imbangannya.Bentuk insentif atau subsidi yang diberikan pemerintah adalah bantuan modal untuk usaha rumput laut berupa program PUMP. Bantuan modal tersebut bisa dibelikan pembudidaya untuk memperoleh bibit dari luar daerah yang lebih bagus (Gambar 5).
Nilai EPC ( Effective  protection  coofficient ) bisa melihat kebijakan pemerintah apakah menghambat pembudidaya atau sebaliknya mendukung pembudidaya untuk berproduksi. Sama halnya dengan subsidi terhadap usaha rumput
laut, maka kebijakan pemerintah baik itu di Nusa Penida atau di Lombok Timur pada tahun 2005 belum mendukung pembudidaya dalam berusaha. Hal ini diindikasikan di masing-masing lokasi nilai EPC < 1, artinya pada tahun 2005 belum ada kebijakan pemerintah yang melindungi pembudidaya rumput laut dalam berusaha. Kebijakan pemerintah baru melindungi usaha rumput laut ketika pemerintah memberikan bantuan modal berupa program PUMP untuk usaha budidaya. Program PUMP diluncurkan pada tahun 2011, dan keefektifan program PUMP untuk pembudidaya untuk melindungi usaha mereka  bisa dilihat dari nilai EPC > 1 dari Lombok Timur dan Nusa Penida pada tahun 2013, dimana masing- masing 1,07 dan 1,65. Hal ini mengindikasikan pemerintah menaikan harga output atau harga input rumput laut diatas harga efesiensinya (Gambar 6).
Gambar 5. Dinamika Koofisien P Figure 5. Dinamics of Sumber: Data diolah, 2014/
Nilai  EPC  (Effective  protection  coofficient menghambat pembudidaya atau sebaliknya mendukung pembudidaya untuk berproduksi. Sama halnya dengan subsidi terhadap usaha rumput laut, maka kebijakan pemerintah baik itu di Nusa Penida  atau  di  Lombok  Timur berusaha. Hal ini diindikasikan di masing belum  ada kebijakan  pemerintah  yang  melindungi  pembudidaya  rumput laut  dalam Kebijakan  pemerintah  baru  melindungi  usaha  rumput  laut  ketika  pemerintah  memberikan bantuan  modal  berupa  program  PUMP  untuk  usaha  budidaya.  Program pada tahun 2011, dan keefektifan program PUMP untuk pembudidaya untuk melindungi mereka  bisa dilihat dari nilai EPC dimana  masing-masing  1,07  dan  1,65.  Hal  ini  mengindikasikan  pemerintah  menaikan  harga output atau harga input rumput laut diatas harga efesiensinya.
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 Lombok Timur Dinamika Koofisien Proteksi Usaha Rumput Laut Dinamics of  Effective Protection Coofficient
Sumber: Data diolah, 2014/ Source: Data Processed, 2014
Effective  protection  coofficient)  bisa  melihat  kebijakan  pemerintah  apakah menghambat pembudidaya atau sebaliknya mendukung pembudidaya untuk berproduksi. Sama halnya dengan subsidi terhadap usaha rumput laut, maka kebijakan pemerintah baik itu di Nusa ida  atau  di  Lombok  Timur  pada  tahun  2005  belum  mendukung  pembudidaya  dalam berusaha. Hal ini diindikasikan di masing-masing lokasi nilai EPC < 1, artinya pada tahun 2005 belum  ada kebijakan  pemerintah  yang melindungi  pembudidaya  rumput laut  dalam Kebijakan  pemerintah  baru  melindungi  usaha  rumput  laut  ketika  pemerintah  memberikan bantuan  modal  berupa  program  PUMP  untuk  usaha  budidaya.  Program pada tahun 2011, dan keefektifan program PUMP untuk pembudidaya untuk melindungi
nilai EPC > 1dari Lombok Timur dan Nusa Penida pada tahun 2013, masing  1,07  dan  1,65.  Hal  ini  mengindikasikan  pemerintah  menaikan  harga output atau harga input rumput laut diatas harga efesiensinya.
Lombok Timur Nusa Penida Koofisien Proteksi Efektif/Effective
Protection Cooficient 2005 Koofisien Proteksi Efektif/Effective Protection Cooficient
2013

## roteksi Usaha Rumput Laut
Effective Protection Coofficient
, 2014
bisa  melihat  kebijakan  pemerintah  apakah menghambat pembudidaya atau sebaliknya mendukung pembudidaya untuk berproduksi. Sama halnya dengan subsidi terhadap usaha rumput laut, maka kebijakan pemerintah baik itu di Nusa
pada  tahun  2005  belum  mendukung  pembudidaya  dalam masing lokasi nilai EPC < 1, artinya pada tahun 2005 belum  ada kebijakan  pemerintah  yang melindungi  pembudidaya  rumput laut  dalam  berusaha. Kebijakan  pemerintah  baru  melindungi  usaha  rumput  laut  ketika  pemerintah  memberikan bantuan  modal  berupa  program  PUMP  untuk  usaha  budidaya.  Program  PUMP  diluncurkan pada tahun 2011, dan keefektifan program PUMP untuk pembudidaya untuk melindungi usaha
dan Nusa Penida pada tahun 2013,
masing  1,07  dan  1,65.  Hal  ini  mengindikasikan  pemerintah  menaikan  harga
Koofisien Proteksi Efektif/Effective Protection Cooficient Koofisien Proteksi Efektif/Effective Protection Cooficient Gambar 5. Dinamika Koofisien P Figure 5. Dinamics of
Sumber: Data diolah, 2014/
Nilai  EPC  (Effective  protection  coofficient menghambat pembudidaya atau sebaliknya mendukung pembudidaya untuk berproduksi. Sama halnya dengan subsidi terhadap usaha rumput laut, maka kebijakan pemerintah baik itu di Nusa Penida  atau  di  Lombok  Timur berusaha. Hal ini diindikasikan di masing belum ada kebijakan pemerintah yang melindungi pembudidaya rumput laut dalam Kebijakan  pemerintah  baru  melindungi  usaha  rumput  laut  ketika  pemerintah  memberikan bantuan  modal  berupa  program  PUMP  untuk  usaha  budidaya.  Program pada tahun 2011, dan keefektifan program PUMP untuk pembudidaya untuk melindungi mereka  bisa dilihat dari nilai EPC dimana  masing-masing  1,07  dan  1,65.  Hal  ini  mengindikasikan  pemerintah  menaikan  harga output atau harga input rumput laut diatas harga efesiensinya.
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 Lombok Timur

## Dinamika Koofisien Proteksi Usaha Rumput Laut
Dinamics of  Effective Protection Coofficient
Sumber: Data diolah, 2014/ Source: Data Processed, 2014
Effective  protection  coofficient)  bisa  melihat  kebijakan  pemerintah  apakah menghambat pembudidaya atau sebaliknya mendukung pembudidaya untuk berproduksi. Sama halnya dengan subsidi terhadap usaha rumput laut, maka kebijakan pemerintah baik itu di Nusa ida  atau  di  Lombok  Timur  pada  tahun  2005  belum  mendukung  pembudidaya  dalam berusaha. Hal ini diindikasikan di masing-masing lokasi nilai EPC < 1, artinya pada tahun 2005 belum ada kebijakan pemerintah yang melindungi pembudidaya rumput laut dalam Kebijakan  pemerintah  baru  melindungi  usaha  rumput  laut  ketika  pemerintah  memberikan bantuan  modal  berupa  program  PUMP  untuk  usaha  budidaya.  Program pada tahun 2011, dan keefektifan program PUMP untuk pembudidaya untuk melindungi nilai EPC > 1dari Lombok Timur dan Nusa Penida pada tahun 2013, masing  1,07  dan  1,65.  Hal  ini  mengindikasikan  pemerintah  menaikan  harga output atau harga input rumput laut diatas harga efesiensinya.
Lombok Timur Nusa Penida Koofisien Proteksi Efektif/Effective
Protection Cooficient 2005 Koofisien Proteksi Efektif/Effective Protection Cooficient 2013
roteksi Usaha Rumput Laut Effective Protection Coofficient , 2014
bisa  melihat  kebijakan  pemerintah  apakah menghambat pembudidaya atau sebaliknya mendukung pembudidaya untuk berproduksi. Sama halnya dengan subsidi terhadap usaha rumput laut, maka kebijakan pemerintah baik itu di Nusa pada  tahun  2005  belum  mendukung  pembudidaya  dalam masing lokasi nilai EPC < 1, artinya pada tahun 2005 belum ada kebijakan pemerintah yang melindungi pembudidaya rumput laut dalam berusaha. Kebijakan  pemerintah  baru  melindungi  usaha  rumput  laut  ketika  pemerintah  memberikan bantuan  modal  berupa  program  PUMP  untuk  usaha  budidaya.  Program  PUMP  diluncurkan pada tahun 2011, dan keefektifan program PUMP untuk pembudidaya untuk melindungi usaha dan Nusa Penida pada tahun 2013, masing  1,07  dan  1,65.  Hal  ini  mengindikasikan  pemerintah  menaikan  harga
Koofisien Proteksi Efektif/Effective
Protection Cooficient
Koofisien Proteksi Efektif/Effective Protection Cooficient Gambar 5. Dinamika Koofisien P Figure 5. Dinamics of
Sumber: Data diolah, 2014/
Nilai  EPC  (Effective  protection  coofficient menghambat pembudidaya atau sebaliknya mendukung pembudidaya untuk berproduksi. Sama halnya dengan subsidi terhadap usaha rumput laut, maka kebijakan pemerintah baik itu di Nusa Penida  atau  di  Lombok  Timur berusaha. Hal ini diindikasikan di masing belum ada kebijakan pemerintah yang melindungi pembudidaya rumput laut dalam Kebijakan  pemerintah  baru  melindungi  usaha  rumput  laut  ketika  pemerintah  memberikan bantuan  modal  berupa  program  PUMP  untuk  usaha  budidaya.  Program pada tahun 2011, dan keefektifan program PUMP untuk pembudidaya untuk melindungi mereka  bisa dilihat dari nilai EPC dimana  masing-masing  1,07  dan  1,65.  Hal  ini  mengindikasikan  pemerintah  menaikan  harga output atau harga input rumput laut diatas harga efesiensinya.
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 Lombok Timur Dinamika Koofisien Proteksi Usaha Rumput Laut Dinamics of  Effective Protection Coofficient
Sumber: Data diolah, 2014/ Source: Data Processed, 2014
Effective  protection  coofficient)  bisa  melihat  kebijakan  pemerintah  apakah menghambat pembudidaya atau sebaliknya mendukung pembudidaya untuk berproduksi. Sama halnya dengan subsidi terhadap usaha rumput laut, maka kebijakan pemerintah baik itu di Nusa ida  atau  di  Lombok  Timur  pada  tahun  2005  belum  mendukung  pembudidaya  dalam berusaha. Hal ini diindikasikan di masing-masing lokasi nilai EPC < 1, artinya pada tahun 2005 belum ada kebijakan pemerintah yang melindungi pembudidaya rumput laut dalam Kebijakan  pemerintah  baru  melindungi  usaha  rumput  laut  ketika  pemerintah  memberikan bantuan  modal  berupa  program  PUMP  untuk  usaha  budidaya.  Program pada tahun 2011, dan keefektifan program PUMP untuk pembudidaya untuk melindungi
nilai EPC > 1dari Lombok Timur dan Nusa Penida pada tahun 2013, masing  1,07  dan  1,65.  Hal  ini  mengindikasikan  pemerintah  menaikan  harga output atau harga input rumput laut diatas harga efesiensinya.
Lombok Timur Nusa Penida Koofisien Proteksi Efektif/Effective Protection Cooficient
2005 Koofisien Proteksi Efektif/Effective Protection Cooficient
2013

## roteksi Usaha Rumput Laut
Effective Protection Coofficient
, 2014
bisa  melihat  kebijakan  pemerintah  apakah menghambat pembudidaya atau sebaliknya mendukung pembudidaya untuk berproduksi. Sama halnya dengan subsidi terhadap usaha rumput laut, maka kebijakan pemerintah baik itu di Nusa pada  tahun  2005  belum  mendukung  pembudidaya  dalam masing lokasi nilai EPC < 1, artinya pada tahun 2005 belum ada kebijakan pemerintah yang melindungi pembudidaya rumput laut dalam berusaha. Kebijakan  pemerintah  baru  melindungi  usaha  rumput  laut  ketika  pemerintah  memberikan bantuan  modal  berupa  program  PUMP  untuk  usaha  budidaya.  Program  PUMP  diluncurkan pada tahun 2011, dan keefektifan program PUMP untuk pembudidaya untuk melindungi usaha
dan Nusa Penida pada tahun 2013, masing  1,07  dan  1,65.  Hal  ini  mengindikasikan  pemerintah  menaikan  harga
Koofisien Proteksi
Efektif/Effective Protection Cooficient
Koofisien Proteksi Efektif/Effective Protection Cooficient Koofisien proteksi efektif, 2005/
Effective protection cooficient,
2005 Koofisien proteksi efektif, 2013/
Effective protection cooficient,
2013
Sumber: Data diolah, 2014/ Source: Data Processed, 2014
Gambar 5. Dinamika Koofisien Proteksi Usaha Rumput Laut
Figure 5. Dinamics of  Effective Protection Coofficient
Sumber: Data diolah, 2014/ Source: Data Processed, 2014 Gambar 6. Koofisien Keuntungan di Lombok Timur dan Nusa Penida Figure 6.Profitability Cooficient in  The East Lombok and The Nusa Penida
Gambar 6. Koofisien Keuntungan di Lombok Timur dan Nusa Penida Figure 6. Profitability Cooficient in Sumber: Data diolah, 2014/
Dampak  dari  keefektifan  subsidi  dan  kebijakan  pemerintah  bisa  dilihat  dari (Profitability Coofficient). Pada tahun 2005, karena kebijakan pemerintah belum ada yang efektif melindungi pembudidaya, begitupun dengan belum adanya subsidi yang diberikan pemerintah, sehingga  keuntungan  yang  diterima  pembudidaya  lebih  kecil  kar Lombok  Timur  maupun    di  Nusa  Penida,  nilai  PC  masing adalah  0,32  dan  0,6.    Hal  ini  mengindikasikan  pada  tahun  2005,  kebijakan  pemerintah  yang kurang  berpihak  pada  usaha  rumput  laut  menyebabkan  keunt pembudidaya  menjadi  lebih  kecil  meskipun  komoditi  ini  termasuk  pada  komoditi  yang direvitalisasi. Berbeda dengan masing-masing  adalah  2,42  dan  2,23.  Berarti  pada  tahun  2013  k berpihak pada usaha rumput laut menyebabkan keuntungan yang diterima pembudidaya lebih besar  jika  dibandingkan  tidak  adanya  kebijakan  pemerintah.  Kebijakan  pemerintah  yang berpihak tersebut bisa dilihat dari subsidi yang diberikan PUMP.
0 0,5 1 1,5 2 2,5 Lombok Timur 0,32

## Koofisien Keuntungan di Lombok Timur dan Nusa Penida Profitability Cooficient in  East Lombok and Nusa Penida
Sumber: Data diolah, 2014/ Source: Data Processed, 2014
Dampak  dari  keefektifan  subsidi  dan  kebijakan  pemerintah  bisa  dilihat  dari ). Pada tahun 2005, karena kebijakan pemerintah belum ada yang efektif melindungi pembudidaya, begitupun dengan belum adanya subsidi yang diberikan pemerintah, sehingga  keuntungan  yang  diterima  pembudidaya  lebih  kecil  karena  nilai  PC  <  1.  Baik      di Lombok  Timur  maupun    di  Nusa  Penida,  nilai  PC  masing-masing  lokasi  pada  tahun  2005 adalah  0,32  dan  0,6.    Hal  ini  mengindikasikan  pada  tahun  2005,  kebijakan  pemerintah  yang kurang  berpihak  pada  usaha  rumput  laut  menyebabkan  keuntungan  yang  diterima pembudidaya  menjadi  lebih  kecil  meskipun  komoditi  ini  termasuk  pada  komoditi  yang direvitalisasi. Berbeda dengan tahun 2013  di Nusa Penida dan di Lombok Timur nilai PC
masing  adalah  2,42  dan  2,23.  Berarti  pada  tahun  2013  kebijakan  pemerintah  yang berpihak pada usaha rumput laut menyebabkan keuntungan yang diterima pembudidaya lebih besar  jika  dibandingkan  tidak  adanya  kebijakan  pemerintah.  Kebijakan  pemerintah  yang berpihak tersebut bisa dilihat dari subsidi yang diberikan berupa bantuan modal dalam program
Lombok Timur Nusa Penida 0,32 0,6 2,23 2,42
19

## Koofisien Keuntungan di Lombok Timur dan Nusa Penida
East Lombok and Nusa Penida
, 2014
Dampak  dari  keefektifan  subsidi  dan  kebijakan  pemerintah  bisa  dilihat  dari  nilai  PC ). Pada tahun 2005, karena kebijakan pemerintah belum ada yang efektif melindungi pembudidaya, begitupun dengan belum adanya subsidi yang diberikan pemerintah,
ena  nilai  PC  <  1.  Baik      di masing  lokasi  pada  tahun  2005 adalah  0,32  dan  0,6.    Hal  ini  mengindikasikan  pada  tahun  2005,  kebijakan  pemerintah  yang ungan  yang  diterima pembudidaya  menjadi  lebih  kecil  meskipun  komoditi  ini  termasuk  pada  komoditi  yang tahun 2013  di Nusa Penida dan di Lombok Timur nilai PC > 1, ebijakan  pemerintah  yang berpihak pada usaha rumput laut menyebabkan keuntungan yang diterima pembudidaya lebih besar  jika  dibandingkan  tidak  adanya  kebijakan  pemerintah.  Kebijakan  pemerintah  yang berupa bantuan modal dalam program
2005 2013
Dampak dari keefektifan subsidi dan kebijakan pemerintah bisa dilihat dari nilai PC ( Profitability Coofficient ). Pada tahun 2005, karena kebijakan pemerintah belum ada yang efektif melindungi pembudidaya, begitupun dengan belum adanya subsidi yang diberikan pemerintah, sehingga keuntungan yang diterima pembudidaya lebih kecil karena nilai PC < 1. Baik   di Lombok Timur maupun  di Nusa Penida, nilai PC masing- masing lokasi pada tahun 2005 adalah 0,32 dan 0,6.  Hal ini mengindikasikan pada tahun 2005, kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada usaha rumput laut menyebabkan keuntungan yang diterima pembudidaya menjadi lebih kecil meskipun komoditi ini termasuk pada komoditi yang direvitalisasi. Berbeda dengan tahun 2013  di Nusa Penida dan di Lombok Timur nilai PC    1, masing-masing adalah 2,42 dan 2,23. Berarti pada tahun 2013 kebijakan pemerintah yang berpihak pada usaha rumput laut menyebabkan keuntungan yang diterima pembudidaya lebih besar jika dibandingkan tidak adanya kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang berpihak tersebut bisa dilihat dari subsidi yang diberikan berupa bantuan modal dalam program PUMP.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN Kesimpulan
1.  Nilai keuntungan privat usaha rumput laut baik di Lombok Timur maupun di Nusa Penida pada tahun 2005 maupun pada tahun 2013 normal mengindikasikan usaha tersebut memperoleh profit di atas normal, meskipun dinamika keuntungan privat mengindikasikan penurunan. Sebaliknya keuntungan sosial usaha rumput laut di Nusa Penida dari tahun 2005  turun    secara  signifikan  pada  tahun 2013. Keuntungan sosial usaha rumput laut turun karena dalam pengembangannya tidak menjadi prioritas lebih tinggi. dibandingkan pengembangan usaha wisata terutama wisata bahari.
2.  Nilai PCR usaha rumput laut di Lombok Timur mengindikasikan penurunan komponen asing yang digunakan dalam usaha tersebut. Artinya, masyarakat di Lombok Timur sedikit sekali  menggunakan sumberdaya komponen asing  dalam usaha rumput laut. Sebaliknya nilai PCR di Nusa Penida mengindikasikan peningkatan karena pada tahun 2005 masyarakat Nusa Penida dalam usaha rumput lautnya belum menggunakan BBM.
3.  Nilai DRC ( domestic  cost  ratio ),  maka nilai DRC usaha rumput laut di Lombok Timur dan Nusa Penida mengindikasikan meningkatnya komponen domestik dalam usaha rumput laut. Artinya, masyarakat di Lombok Timur banyak menggunakan sumberdaya domestik dalam usaha rumput laut.
4.  Keberpihak pemerintah dalam hal ini masalah kebijakan input semakin bertambah yang tercermin dalam nilai NPCI (nominal protection  coofficient  on  input) . Kebijakan pemerintah pada tahun 2005 hanya dalam hal penyedian benih yang unggul sedangkan pada tahun 2013, pemerintah menyediakan bantuan berupa PUMP (Pengembangan Usaha Mina Pedesaan) Budidaya yang berupa bantuan modal.
5.  Keberpihakan pemerintah dalam hal output dilihat dari nilai NPCO ( (nominal  protection coofficient  on  output) yang meningkat di Nusa Penida maupun Lombok Timur. Artinya pada tahun 2005 kebijakan pemerintah terhadap output usaha rumput laut kurang menguntungkan pembudidaya.
6.  Subsidi pemerintah terhadap usaha rumput laut dilihat dari indikator  SRP ( subsidy ratio to  producers ) dimana di Lombok Timur dan Nusa Penida pada tahun 2005 pemerintah belum memberikan insentif pada usaha rumput laut. Sebaliknya dalam waktu 8 tahun (2013) kebijakan pemerintah semakin besar. Hal ini diindikasikan dengan insentif dalam bentuk bantuan modal (PUMP Budidaya) yang menyebabkan nilai SRP bertanda positif dan EPC > 1, Akibatnya keuntungan yang diterima pembudidaya rumput laut lebih besar daripada sebelum adanya kebijakan (2005).

## Implikasi Kebijakan
1.  Diharapkan pemerintah tetap melanjutkan kebijakan insentif, subsidi, dan proteksi terhadap usaha rumput laut, karena di beberapa wilayah misalnya Sumbawa masih membutuhkan kebijakan pemerintah tersebut. Misalnya untuk kebijakan insentif berupa kebun bibit di Sumbawa masih dibutuhkan, karena  di wilayah tersebut belum ada kebun bibit. Faktor ketiadaan kebun bibit inilah yang menjadi faktor pembatas pembudidaya di wilayah tersebut dalam pengembangan usahanya, sehingga mereka mendatangkan
bibit rumput laut dari wilayah lain seperti dari Lombok Timur dan dari Sulawesi Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Budidarsono, S. dan K. Wijaya. 2003. Praktek Konservasi dalam Budidaya Kopi Robusta dan Keuntungan Petani. World Agroforestry Centre – ICRAF.  Bogor.
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. 2011.
Statistik Perikanan Budidaya. Http://www. kkp.go.id/index.php/arsip/c/2240/KKP-Kel- uarkan-Program-Revolusi Biru/?category_ id=. 19/02/2010. Diakses tanggal 19 Februari 2011
Food Agricultural Organization, 2008. Database Food Balace Sheet. www.faostat.fao.org. Diakses tanggal 28 November 2011.
Hikmayani, Y. 2006. Aspek Teknis, Kelembagaan, dan Ekonomis Budidaya Rumput Laut Di Indonesia. Jurnal Sosek Perikanan dan Kelautan 2 (1):15-30.
Irianto, H. 2006. Teknologi Pasca Panen Rumput
Laut. Diseminasi Teknologi dan Temu Bisnis Rumput Laut. Pusat Riset Perikanan
Budidaya.
Ismail, Z. 2009. Strategi Optimalisasi Pemanfaatan
Budidaya Rumput Laut. Laporan. Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.
Jusuf, R., Mira dan A. Zamroni. 2006. Potensi Ekspor/Impor Rumput Laut di Indonesia. Jurnal  Sosial  Ekonomi Kelautan dan Perikanan 2 (1):31-43
Gomez-Limon, J. A, L. Riesgo, dan  M. Arraiza. 2004.  Multi-criteria analysis of input use in agriculture. Journal of agricultural economics research, 55, 541-564. doi:10.1111/j.1477-9552.2004. tb00114.x.
Handayani, N. U., H. Santoso dan H.I. Pratama.
2012. Faktor-Faktor Yang Mempengauhi Daya  Saing Klaster Mebel di Kabupaten Jepara. Jurnal Teknik Industri UMM 13 (1): 22-30.
Maftuhah dan  A.  Zuhriyah, 2008. Kajian Pemasaran Rumput Laut (Euchema cottonii) (Studi Kasus Desa Tanjung, Pademawu, Pamekasan).http://journal.trunojoyo.ac.id/ agriekonomika/article. Diakses tanggal 12 Maret 2014.
Martinez., E., J. Tadeo, dan V. Estruch. 2008. The  policy  analysis  matrix  with  profit-ef - ficient  data:  evaluating  profitability  in  rice cultivation. Spanish Journal of Agricultural Research. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).
Monke, E. A., & S. R. Pearson, 1989. The policy analysis matrix for agricultural development. Stanford University.
Mohanty, S., C. Fang & J. Chaudhary. 2003.
Assessing the Competitiveness of Indian Cotton Production: A Policy Analysis Matrix Approach. The Journal of Cotton Science 7:65–74.
Okfrinanda,  E.,  I.  Hanafi  dan  Riyanto.  2013.
Implementasi Revitalisasi Pertanian (Studi Pada Perusahaan Perbenihan PT Dewi Sri Malang. Jurnal Administrasi Publik 1 (7) : 1305-1312.
Pearson, S., C. Gotsch and S. Bahri. 2003.
Applications of the Policy Analysis Matrix in Indonesian Agriculture. http:// web.Stanford. edu/group/FRI/new regional. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2014.
Soetriono. 2009. Strategi Peningkatan Daya Saing Agribisnis Kopi Robusta Dengan Model   Daya   saing  Tree  Five.  Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
Sihaloho, M., H. Purwandani dan D.I. Mardi- yaningsih. 2010. Reforma Agraria dan Revitalisasi Pertanian. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia
4 (1): 146-168. Widyiasanti, A. A. 2010. Perdagangan Bebas Regional dan Daya Saing Ekspor: Kasus Indonesia. Buletin Ekonomi dan Perbankan 2 (1): 5-22.