@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA

## Ketergantungan dan Harapan Masyarakat Desa Mambuliling Terhadap Taman Nasional Gandang Dewata
(Dependency and expectation of the Mambuliling Village Community on Gandang Dewata National Park)
ANDI ARAFAT 1 , ANDI RIDHA YAYANK WIJAYANTI 1  , NURHIDAYAT 2
1 Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Sulawesi Barat
2 Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sulawesi Selatan, Jl. Perintis Kemerdekaan 1 No. Km. 8, Komp. Aptisi, Kota Makassar, 90245
 Penulis Korespondensi: Email andi.yayank@unsulbar.ac.id Diterima: 25 Mar 2024 | Disetujui: 30 Apr 2024
Abstrak. Pelestarian  keanekaragaman  hayati  dan  pemeliharaan  jasa  ekologi  menghadirkan konsekuensi  lahirnya  kawasan  konservasi  dan  lindung.  Pada  satu  sisi,  partisipasi  masyarakat  lokal telah didorong dalam pengelolaan kawasan konservasi dan di sisi lain dalam rangka mencapai manfaat sosial  melalui  kemitraan  konservasi,  kebutuhan  akses  dan  penghidupan  masyarakat  yang  bergantung terhadap  hutan  perlu  untuk  dicermati.  Penelitian  ini  menyajikan  bagaimana  ketergantungan  dan harapan  masyarakat  lokal/adat  Desa  Mambulling,  Kabupaten  Mamasa,  Sulawesi  Barat  terkait keberadaan  Taman  Nasional  Gandang  Dewata  dalam  rangka  mendorong  penguatan  kemitraan konservasi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan mengadopsi pendekatan  diskusi  kelompok  terfokus  (FGD),  wawancara  dan  studi  literatur.  Selanjutnya  data dianalisis secara naratif deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa masyarakat Desa Mambulilling memiliki  keterikatan  yang  kuat  dengan  hutan  jauh  sebelum  ditetapkannya  TNGD.  Selanjutnya kejelasan  informasi,  persoalan  tenurial  dan  kebutuhan  penguatan  kapasitas  masyarakat  yang mempengaruhi  keberterimaan  masyarakat  akan  keberadaan  TNGD.  Hasil  penelitian  ini  juga menemukan  bahwa  telah  berjalannya  program  konservasi  masyarakat  yang  perlu  mempertemukan tujuan  dan  prioritas  antara  BBKSDA  dan  masyarakat  lokal/adat  Mambulilling,  menjembatani pandangan hutan sebagai milik bersama serta perlunya dukungan kepada petani dan pengguna hutan.
Kata kunci : Taman Nasional Gandang Dewata, kemitraan konservasi, pelestarian
Abstract.  Conservation of  biodiversity and preservation of  ecological  services have consequences for the  birth  of  conservation  and  protection  areas.  In  one  hand,  local  community  participation  has  been encouraged in the management of conservation areas and on the other hand, in order to achieve social acceptance  through  conservation  partnerships,  access  needs  and  livelihoods  of  communities  that depend  on  forests  need  to  be  monitored.  This  research  presents  the  dependence  and  hopes  of  the local/customary  community  of  Mambulling  Village,  Mamasa  Regency,  West  Sulawesi  regarding  the existence  of  the  Gandang  Dewata  National  Park  in  order  to  encourage  strengthening  conservation partnerships  using  qualitative  research  methods.  Data  were  collected  by  adopting  a  focus  group discussion  (FGD)  approach,  interviews  and  studying  literature.  Next,  the  data  were  analyzed
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
descriptively and narratively. The result found that the Mambulilling Village community had a strong position  in  the  forest  long  before  the  TNGD  was  established.  Furthermore,  clarity  of  information, tenure problems and the need to strengthen community capacity influence community acceptance of the existence of TNGD. The result also found that in the course of the community conservation program it was  necessary  to  reconcile  the  goals  and  priorities  between  BBKSDA  and  the  local/customary community of Mambulilling, bridging the view of forests as shared property and the need for support to farmers and forest users

## Keywords: Gandang Dewata National Park, conservation partnership, preservation

## PENDAHULUAN
Kawasan  konservasi  yang  salah  satunya adalah  taman  nasional  telah  menjadi  sorotan terkait pentingnya partisipasi lokal ( Arafat et al., 2021 )  dalam  keberhasilan  konservasi  hutan ( Harada  et  al.,  2015 ).  Penerimaan  sosial terhadap taman nasional membutuhkan keseriusan  yang  proporsional  oleh  otoritas taman nasional dalam bingkai keadilan lingkungan  ( Meilani  et  al.,  2021 ).  Kebutuhan akses  dan  penghidupan  masyarakat  yang bergantung terhadap hutan perlu untuk dicermati ( Arafat et al., 2021 ). Skema kemitraan yang hadir melalui visinya dengan klaim adanya pemberian  pembagian  manfaat  yang  lebih  adil dengan  masyarakat  lokal  bukanlah  penentu berjalan baiknya skema, proses pada perencanaan  dan  serah  terima  cenderung  ada fokus  yang  tidak  proporsional  terlebih  lagi kurangnya  perhatian  yang  diberikan  pada implementasi ( Sahide et al., 2020 ).
Sejak  tahun  2016  hutan  Kabupaten  Mamasa telah ditingkatkan statusnya dari Hutan Lindung menjadi  Hutan  Konservasi  (taman  nasional) melalui  Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor SK.773/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2016. Pada umumnya kebijakan kawasan konservasi dimaksudkan  untuk  perlindungan  alam  dan pelestarian fungsi ekosistem. Penetapan ini
mencakup 72 (tujuh puluh dua) desa penyangga yang tersebar pada 9 (sembilan) kecamatan yang berada  disekitar  kawasan  Taman  Nasional Gandang  Dewata  (TNGD).  Kehadiran  TNGD memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman  hayati  dan  jasa  ekosistem lainnya  dan  dikelilingi  oleh  masyarakat  lokal maupun adat.
Mengetahui ketergantungan masyarakat sekitar  kawasan  hutan  di  TNGD  menjadi penting  dalam  rangka  mendorong  penerimaan masyarakat  terhadap  tawaran  kemitraan  yang diberikan  oleh  pengelola  TNGD.  Penelitian  ini menyajikan  bagaimana  ketergantungan  dan harapan  masyarakat  lokal/adat  sekitar  TNGD, dimaksudkan  untuk  memperoleh  perspektif masyarakat  terkait  keberadaan  TNGD  dalam rangka mendorong penguatan kemitraan konservasi.

## METODE PENELITIAN
Studi  kualitatif  ini  difokuskan  di  salah  satu desa penyangga TNGD yaitu Desa Mambulilling,  Kabupaten  Mamasa.  Sepanjang tahun  2021  sampai  dengan  2022  melalui kolaborasi  kegiatan  bersama  Balai  Besar Konservasi  Sumber  Daya  Alam  (BBKSDA) Sulawesi Selatan yang saat ini bertindak sebagai pengelola  TNGD.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  pendekatan  diskusi  kelompok  terfokus (FGD)  dalam  bentuk  “rembuk  desa”  yang dilakukan sebanyak 4 kali, wawancara
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
dilakukan  mengacu  pada  panduan Maryudi  & Fisher  (2020) dan  studi  literatur.  Semua informasi yang dikumpulkan selanjutnya dicatat dan diketik secara manual kata demi kata untuk analisis  naratif,  yang  kemudian  dianalisis  lebih lanjut  menggunakan  teknik  deskriptif.  Untuk memeriksa  ulang  informasi  kualitatif  dari informan/peserta,  teknik  observasi  lapangan melalui  kegiatan  orientasi  batas  zonasi  dan kegiatan  Identifikasi  aktivitas  masyarakat  dan potensi HHBK di Zona Tradisional TNGD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Mambuliling,  berasal  dari  nama  pengawal ‘ Nene Pongkapadang’ dalam perjalanannya dari ‘ Ulu Saddang’ yang kemudian meninggal dunia dan dikebumikan di
gunung yang kini disebut Gunung Mambulililling.  Salah  satu  gunung  tertinggi yang  dimiliki  Kabupaten  Mamasa  dengan ketinggian  mencapai  2.741mdpl  dan  masuk dalam  kawasan  TNGD.  Jauh  sebelumnya terbentuk  sebagai  desa,  wilayah  Mambulilling dulunya  terdiri  dari  dua  kampung  yakni Kampung Loko dan Kampung Pao.
Berjarak  sekitar  3  km  dari  pusat  ibukota kecamatan  dan  sekitar  3  km  dari  ibu  kota Kabupaten  Mamasa,  desa  ini  dapat  diakses dengan  menggunakan  kendaraan  roda  dua maupun  kendaraan  roda  empat  dengan  waktu tempuh  kurang  lebih  30  menit  dari  Kota Mamasa.  Terletak  pada  119°36’35.15”E  Bujur Timur  dan  -2°89’98.17”S  Lintang  Selatan dengan  Luas  wilayah  16.08  km 2 .  Topografi berbukit,  bergunung-gunung  di  bagian  Utara dan Barat, makin ke Timur Selatan bergelombang sampai datar.
Gambar 1.  Peta Desa Mambuliling dengan irisan wilayah TNGD
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Ketergantungan dan Harapan Masyarakat Desa Mambulilling
Penelitian ini melihat ketergantungan berdasarkan  sumberdaya  hutan  yang  digunakan dengan memberikan bentuk pemanfaatan, tujuan penggunaan  dan  pilihan  tindakan  masyarakat setelah  adanya  penetapan  TNGD  (Tabel  1) Kehadiran Taman Nasional Gandang Dewata di Kabupaten  Mamasa  memberikan  implikasi terhadap kehidupan masyarakat lokal/adat sebab sistem  sosial  (masyarakat  lokal)  dan  sistem ekologis  (hutan)  pada  dasarnya  begerak berdampingan  ( Ostrom,  2007 ).  Prioritas  untuk kelestarian keanekaragaman hayati dan kesejahteraan  masyarakat  diharapkan  dapat diimplementasikan  tanpa  salah  satu  dari  kedua kepentingan tersebut harus dikorbankan.
Status  hukum  taman  nasional  dapat  dilihat pada Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya  dimana  pada  pasal  37  mendesak pentingnya  partisipasi  masyarakat,  tindakan yang  harus  diambil  pemerintah  hanyalah memobilisasi  masyarakat  dan  mengembangkan kesadaran konservasi melalui program pendidikan  dan  penyuluhan.  Namun  partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi,  meskipun  keputusan  tidak  memuat proses/prosedur  konkrit  untuk  kolaborasi  dapat dilihat  pada  Keputusan  Menteri  No.424/2004 tentang  pengelolaan  kawasan  konservasi  secara kolaboratif.  Peraturan  Pemerintah  No.28/2011 semakin  memfasilitasi  pengelolaan  kolaboratif. Keputusan  Menteri  lainnya  No.  P56/2006 tentang  pedoman  zonasi  taman  nasional memperbolehkan  lembaga  pengelola  taman untuk  menetapkan  kawasan  tertentu  sebagai ‘ zona  khusus ’  untuk  pemanfaatan  masyarakat seperti  budidaya,  yang  secara  tidak  langsung mengakui hak kepemilikan masyarakat.
Pasal  49  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28 Tahun  2011  jo  Peraturan  Pemerintah  Nomor 108 Tahun 2015) dinyatakan bahwa pemerintah (dalam  hal  ini  pengelola  kawasan  konservasi) wajib  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  di sekitar  Kawasan  Suaka  Alam  (KSA)  dan Kawasan  Pelestarian  Alam  (KPA).  Pada  tahun 2017,  Menteri  LHK  menerbitkan  peraturan Nomor  43  tahun  2017  tentang  Pemberdayaan Masyarakat  di  Sekitar  Kawasan  Suaka  Alam dan  Kawasan  Pelestarian  Alam,  dan  diantara bentuk-bentuk  pemberdayaan  masyarakat  di sekitar  kawasan,  meliputi  pengembangan  desa konservasi, pemberian akses, fasilitasi kemitraan,  pemberian  izin  pengusahaan  jasa wisata  alam,  dan  pembangunan  pondok  wisata. Secara  khusus  mengenai  pemberian  akses pemanfaatan kawasan,
Dirjen KSDAE menerbitkan peraturan Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang
Petunjuk  Teknis  Kemitraan  Konservasi  pada KSA dan KPA.
Pemanfaatan Sumberdaya Hutan
Tabel 1
memperlihatkan beberapa jenis/potensi sumberdaya hutan yang dimanfaatkan oleh
masyarakat Desa Mambulilling  jauh  sebelum  ditetapkannya TNGD.  Pemungutan  HHBK  di  tunjang  dengan besarnya  ketertarikan  masyarakat  masuk  ke dalam  kawasan  untuk  membuka  lahan  untuk ditanami  kopi  (dimulai  sekitar  tahun  1980). Mata  pencaharian  melalui  komoditas  kopi menjadi  unggulan  masyarakat.  Kebun-kebun kopi  tersebut  diwariskan  dari  orang  tua  mereka dan  sebagian  lagi  merupakan  inisiatif  personal untuk  membuka  hutan.  Berdasarkan  hasil wawancara  dan  informasi  yang  didapatkan, produktifitas dalam satu kebun bisa menghasilkan  minimal  100  -150  kg  biji  kopi kering.
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA

## Tabel 1. Jenis sumberdaya hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat
Sumberdaya Hutan Pemanfaatan/penggunaan Tujuan Lahan hutan Dijadikan Kebun kopi dan kayu manis Dijual Air Kebutuhan air bersih rumah tangga Penggunaan sendiri Satwa Perburuan satwa jenis Babi hutan, Tikus hutan, Ayam hutan dan Anoa, Dikonsumsi sendiri Hasil Hutan Bukan Kayu Damar dan rotan. Penggunaan sendiri dan dijual Beberapa jenis tanaman diambil sebagai pangan dan obat-obatan Penggunaan sendiri Madu Dijual Bambu Penggunaan sendiri Hasil Hutan Kayu Bahan konstruksi Digunakan untuk konstruksi pondok kebun dan rumah tinggal Kayu bakar (energi) Penggunaan sendiri Kulit pohon kayu manis Dijual Damar Penggunaan sendiri dan dijual Kemudian  dari  hasil  penjualan  tersebut kemudian digunakan masyarakat untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  dan  keperluan rumah  tangga  seperti  pembiayaan  pendidikan anak.
Selain kebun kopi, dalam rangka peningkatan pendapatan  dan  pemenuhan  kebutuhan  rumah tangga  masyarakat  juga  menanam  pohon  kayu manis, penyadapan getah damar dan getah pinus serta  pengambilan  rotan  dan  lebah  madu  untuk dijual.  Perburuan  satwa  Babi  hutan  dan pemungutan tumbuhan lebih cenderung dilakukan  untuk  pemenuhan  pangan  dan  obat- obatan. Kayu digunakan untuk bahan konstruksi pendirian/perbaikan  rumah  tinggal  dan  pondok kebun  selain  sebagai  sumber  energi  (kayu bakar).
Saat  ini  selain  kebutuhan  air  bersih  dan beberapa  sumberdaya  hutan  dipungut  oleh masyarakat hanya dalam jumlah kecil. Pemungutan  komoditas  hasil  hutan  bukan  kayu (HHBK)  masih  dilakukan  untuk  penambah
pemenuhan  kebutuhan  rumah  tangga  misalnya pengambilan  tumbuhan  Sandaniki  ( Cyrtandra polyneura )  dipungut  hanya  untuk  dijadikan sayur  (lauk  pauk)  dan  sesekali  dijual  ke  pasar sebagai usaha penambah pendapatan ( Lekitoo et al.,  2017;  Iqbal  &  Septina,  2018 ).  Demikian pula  Bambu Tallang pemungutannya  lebih bersifat  insidentil  (hanya  ketika  diambil  saat dibutuhkan  saja).  Getah  Pinus  ( Pinus  merkusii ) disadap  untuk  kebutuhan  pembuatan  api  saat berada  di  kebun  kopi,  rotan  digunakan  untuk kebutuhan  mengikat  pada  saat  membangun rumah atau pondok kebun serta digunakan juga sebagai  pengikat  untuk  pembuatan  perabotan rumah  tangga,  seperti  kursi  dan  meja  ( Hidayat, 2023 ).  Damar  ( Agathis  dammara )  biasanya diambil untuk penambah pemenuhan pendapatan  rumah  tangga  itupun  diambil sesekali  saja  (tidak  menentu)  jika  masyarakat berkesempatan. Terkhusus Lebah Madu ( Trigona sp)  masyarakat  masih  memanfaatkan dengan  menjual  ke  pasar.  Sarang  lebah  diambil
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
(biasanya  dalam  lubang  kayu  mati)  dan dibudidayakan di sekitar kebun kopi (diletakkan dibawah pondok kebun). Budaya berburu masih dilakukan  oleh  beberapa  masyarakat  namun terkhusus  hanya  pada  jenis  babi  hutan.  Meski demikian  pada  kegiatan  survey  identifikasi aktifitas  masyarakat,  kami  menemukan  ada beberapa  kebun  kopi  yang  sampai  kini  tetap dipelihara  meski  dengan  tingkat  produksi  yang semakin  hari  kian  menurun.  Selanjutnya  kebun kopi yang ditinggalkan oleh masyarakat sampai saat ini masih diklaim sebagai hak milik mereka dan  hal  tersebut  dipahami  dan  diketahui bersama  oleh  pemerintah  desa  dan  masyarakat Mambulilling.
Salah  satu  hal  yang  mendorong  aktivitas masyarakat  meninggalkan/keluar  dari  kawasan TNGD disebabkan kekhawatiran untuk bermasalah hukum. Hal ini menjadikan masyarakat  mengalami  perubahan  strategi  mata pencaharian.  Keterbatasan  yang  dimiliki  oleh masyarakat  telah  memaksa  peralihan  mata pencaharian  ke  aktivitas  diluar  kawasan  hutan. Meski  beberapa  aktivitas  telah  diakomodir  ke dalam zona khusus (tradisional) namun penekanan  pemanfaatan  hanya  berkisar  pada pemungutan  HHBK  dan  kejelasan  terkait tentang ini masih belum sepenuhnya sampai dan dipahami  oleh  masyarakat.  Hasil  wawancara kami,  pemungutan  hasil  hutan  berupa  kayu manis  dalam  prakteknya  harus  menebang pohonnya,  hal  ini  tentu  bertentangan  dengan larangan penebangan dalam kawasan konservasi.
Temuan  di  atas  memperlihatkan  pada  satu sisi adanya ketergantungan terhadap sumberdaya hutan
oleh masyarakat Mambulilling  yang  perlu  untuk  diperhatikan secara  memadai  dalam  rangka  mencapai pengakuan  sosial  kawasan  TNGD.  Pada  sisi lain,  telah  terjadi  perubahan  pola  penghidupan masyarakat  Mambulilling  yang  dipicu  oleh
perubahan status kawasan. Kondisi ini menjadikan  kawasan  TNGD  rentan  untuk mencapai  tujuan  ditetapkannya  terutama  pada kelestarian  keanekaragaman  hayati.  Persepsi sulitnya  mengakses  hutan  dengan  peningkatan status  fungsi menjadi  konservasi  justru menjadi perhatian utama masyarakat Desa Mambulilling.

## Menuju Kemitraan Konservasi
Kehadiran  Kemitraan  Konservasi  (KK) menjadi  harapan masyarakat  Mambulilling, KK adalah  salah  satu  bagian  dari  program Perhutanan  Sosial  (PS)  yang  telah  didorong beberapa  dekade  belakangan  dengan  begitu massif  ( Sahide  et  al.,  2020 )  Tanpa  adanya dukungan,  keberpihakan  terhadap  harapan  dan kebutuhan  masyarakat  Desa  Mambulilling, keberadaan  masyarakat  lokal  hubungannya dengan  TNGD  akan  selalu  dalam  kondisi  yang riskan.  Meskipun  masyarakat  terikat  secara hukum  untuk  tidak  bisa  memasuki  kawasan hutan  tanpa  izin  namun  kita  tidak  dapat menafikan keberadaan masyarakat Desa Mambuliling dengan sejarah dan ketergantungannya  yang  begitu  besar  terhadap kawasan  hutan  yang  sudah  begitu  lama  jauh sebelum  ditetapkannya  TNGD.  Hasil  analisis memperlihatkan  bahwa  kekhawatiran  ini  bukan tanpa  alasan,  beberapa  studi  terkait  kawasan konservasi  melaporkan  bahwa  ada  pembatasan dan  kontrol  yang  ketat  terkait  akses  pada kebijakan konservasi ( Sahide et al., 2018; Fisher et  al.,  2019 ).  Kemitraan  konservasi  yang diharapkan  menjadi  jalan  tengah  tentu  tidak dimaksudkan  sebagai  klaim  hak  kepemilikan ( private ) atas sumberdaya hutan namun sebagai bentuk  pengakuan  hak-hak  masyarakat  atas hutan  demi  rasa  keadilan  sosial  ( Larson  et  al., 2012 ).
Meskipun  hasik  elaborasi  dari studi ini tidak diarahkan  untuk  melihat  lebih  jauh  bagaimana kemitraan  konservasi  sebagai  sebuah  langkah kebijakan kehutanan, namun antusiasme
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
masyarakat mengikuti FGD (rembuk desa) yang kami  temukan  adalah  indikasi  bahwa  harapan besar masyarakat Mambuliling untuk memahami  kemitraan  konservasi  bukanlah  hal yang  harus  dikesampingkan.  Bagaimanapun faktor  kontekstual tertentu  mempengaruhi hubungan  yang  mengarah  pada  kemenangan bersama,  kerugian,  dan  pertukaran,  partisipasi pengguna hutan lokal dalam lembaga tata kelola hutan  sangat  terkait  dengan  hasil  bersama  yang positif bagi hutan ( Persha et al., 2011 ).
Hasil penelitian ini mengindetifikasi– beberapa  hal  yang  perlu  untuk  diperhatikan dalam rangka menguatkan kemitraan konservasi, antara lain:
a. Mempertemukan tujuan dan prioritas
Masyarakat  Mambulilling  sebagai  mitra dalam  kemitraan  konservasi  dalam  pengamatan kami  memiliki  tujuan  dan  prioritas  yang berbeda-beda,  yang  selanjutnya  terindentifikasi sebagai  berikut:  1)  Beberapa  masyarakat menginginkan  tetap  bisa  memungut  hasil  hutan kayu  yang  berada  dalam  kebun  mereka  di TNGD,  termasuk  jenis  tanaman  kayu  manis, damar,  dan  rotan  yang  tersebar  diluar  zona tradisional. Alasan kuat dari masyarakat dengan tujuan  ini  bahwa  mereka  telah  berinvestasi menanam  dan  memelihara  kayu  tersebut  telah lama  di  kebun  mereka.  Kebutuhan  kayu  ini untuk  perbaikan  dan  pembuatan  rumah;  2) Beberapa  masyarakat  menerima  ketentuan bahwa  hanya  dapat  memungut  hasil  hutan bukan kayu namun menginginkan pemberdayaan  masyarakat  yang  jelas  sebagai kompensasi  keterbatasan  akses  ke  dalam  hutan. Alasan  mereka  bahwa  model  pemberdayaan terkadang  tidak  sesuai  dengan  kapasitas  yang dimiliki.  Kalaupun  ada  peningkatan  kapasitas biasanya  tidak  mengakomodir  untuk  semua anggota  ataupun  bantuan  peralatan  (teknologi) tidak dibarengi dengan pelatihan teknis penggunaan. Terkhusus untuk  produk dari hasil
pemberdayaan  mereka  mengharapkan  fasilitasi jaringan promosi dan pemasaran.
Perbedaan tujuan dan prioritas masyarakat ini juga  tentunya  akan  bersinggungan  dengan tujuan  dan  prioritas  BBKSDA.  Mengambil contoh  pada  kemauan  masyarakat  untuk  tetap bisa  memungut  hasil  hutan  kayu,  tentunya bertentangan dengan aturan kawasan konservasi yang  tidak  membenarkan  untuk  pengambilan kayu.  Kondisi  ini  perlu  ditelaah  lebih  jauh nantinya untuk memastikan bahwa ada kesamaan tujuan dan prioritas antara masyarakat dan  BKSDA  sebagai  pengelola  TNGD.  Tujuan dan prioritas ini menjadi berbeda ketika hak dan akses  dalam  praktik  pengelolaan  hutan  tidak dipahami  bersama.  Konsep  bagaimana  hak kepemilikan,  akses,  dan  penggunaan  sumber daya  alam  diatur,  diorganisir  dan  diklaim  oleh para pihak dalam praktik pengelolaan membutuhkan pemahaman yang jelas terkait itu ( Schlager & Ostrom, 1992 ).
b. Menjembatani pandangan milik bersama
Kehadiran  TNGD  yang  didengungkan  demi kepentingan perlindungan keanekaragaman hayati  (ekologi)  dengan  tidak  menafikan kepentingan
penghidupan (ekonomi) masyarakat Desa Mambuliling yang ditawarkan melalui  program  kemitraan  konservasi  dalam pengamatan kami tidak mendapatkan nilai lebih di  hati  masyarakat  Mambulilling.  Pemberian akses  kelola  terkhusus  pada  zona  tradisional yang dijanjikan masih belum mampu menggugah rasa percaya dan keberterimaan. Hal ini tentu dipengaruhi oleh kesamaan tujuan dan prioritas yang dijelaskan pada point sebelumnya. Lebih jauh ditemukan bahwa ada kecenderungan  pandangan  yang  dimiliki  oleh masyarakat  Desa  Mambuliling  bahwa  tawaran kemitraan  konservasi  hanya  sebatas  cara  lain yang lebih halus untuk menjauhkan mereka dari hutan.  Namun  tidak  ada  alasan  tawaran
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
kemitraan  ini  sebagai  sesuatu  yang  sudah seharusnya dipilih oleh masyarakat, sebab inilah seharusnya  jalan  (strategi)  yang  dimiliki masyarakat  untuk  mendapatkan  legal  formal penggunaan  dan  klaim  atas  hutan  ( Bong  et  al., 2019 ).
Seluruh  kepentingan  dan  daya  tawar  yang bermain
dalam hubungan masyarakat Mambulilling  dan  BBKSDA  memang  harus digeledah  lebih  jauh  namun  mendudukan terlebih  dahulu  bahwa  program  kemitraan sebagai jalan melihat sumberdaya hutan sebagai
“milik bersama” antara masyarakat Mambulilling dan BKSDA. Hal ini memungkinkan menjadi jembatan untuk mempertemukan  kepentingan  ekologi  dan ekonomi  yang  dimaksud.  Beberapa  laporan kajian ilmiah tentang hutan milik bersama telah sangat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor  kelembagaan  yang  membantu mengarah  pada  tata  kelola  sumber  daya  yang berkelanjutan ( Agrawal, 2007 ). Tentunya jembatan  ini  harus  dalam  semangat  inklusi  dan kohesi sosial guna pengelolaan TNGD. Kemitraan  konservasi  sebagai  bagian  dari program  perhutanan  sosial  sebenarnya  dapat mendorong terciptanya pemahaman milik bersama.  Laporan  penelitian Herrawan  et  al. (2022) paling  tidak  telah  menegaskan  hal  ini bahwa    kebersamaan  tampak  sebagai  satu- satunya  cara  untuk  memastikan  keberhasilan program.

## c. Dukungan ke petani dan pengguna hutan melalui penguatan kapasitas
Hutan  sebagai  sumberdaya  alam  menjadi ruang  bermain  beragam  kepentingan  ( Krott, 2005 ),  Sejauh  mana  orang-orang  dari  berbagai kelompok  berbagi  dukungan,  sumber  daya, pengetahuan,  dan  keahlian  ketika  dihadapkan pada perubahan fungsi hutan menjadi pertanyaan  yang  juga  dapat  dilontarkan  atas kenyataan  yang  ada  di  Desa  Mambulilling.
Kemitraan  konservasi  membutuhkan  dukungan jaringan sosial dan seluruh pemangku kepentingan  ( Sabar  et  al.,  2023 ).  Upaya  untuk mendorong  tindakan  kolektif  dan  mengatur pengambilan keputusan sumber daya alam harus dianggap  sebagai  komponen  mendasar  dari setiap  proses  pengelolaan  terlebih  lagi  bila motivasi  lokal  tidak  diterjemahkan  menjadi efektif.  Perubahan  akses  pemanfaatan  hutan yang  kini  hanya  bisa  pada  pemanfaatan  HHBK dan  wisata  alam  terbatas  akan  berimpilikasi pada pola adaptasi masyarakat Mambuliling.
Mendudukan  kemitraan  konservasi  sebagai solusi  yang  memenangkan  semua  pihak  harus menjadi  perhatian.  Perhatian  ini  bukan  hanya intervensi  yang  cenderung  kaku  dengan  syarat formal  yang  mengikat  erat.  Bukan  dengan defenisi  hak  dan  aturan    yang  sempit  ( Maryudi et  al.,  2012 ).  Pemberian  insentif,  pembiayaan, teknologi  peralatan  dan  sebagainya  memang telah  dijanjikan  namun  lebih  dari  itu  intervensi yang  diberikan  harus  bersifat  fleksibel  dengan pemahaman  tujuan  komprehensif  dan  tujuan khusus  dari  program  kemitraan  konservasi, konsekwensi  dari  ini  adalah  keterbukaan  hak dan tanggung jawab dalam mekanisme kesepakatan konservasi masyarakat.
Pengambilan keputusan terkait kegiatan operasional  kemitraan,  adanya  kesepakatan untuk  berbagi  risiko  yang  tidak  terduga  dan peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia ( Supratman et al., 2019 ).

## KESIMPULAN
Keberadaan  Hutan  Mambulilling  yang  kini ditetapkan  sebagai  Hutan  Konservasi  memiliki peran  dalam  kehidupan  masyarakat  Desa Mambulilling. Keterikatan dalam bentuk ketergantungan  akan  sumberdaya  hutan  terlihat dari  aktivitas  pemanfaatan  sumberdaya  hutan berupa keberadaan kebun kopi,  ketersediaan  air bersih, pemanfaatan HHBK dan HHK. Aktivitas
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
tersebut berlansung jauh sebelum ditetapkannya TNGD.  Terjadi  perubahan  pola  penghidupan masyarakat  Desa  Mambulilling,  zona  khusus (tradisional)  yang  diberikan  untuk  akses  formal ke  dalam  hutan  melalui  kemitraan  konservasi belum  sepenuhnya  mampu  diterima  oleh masyarakat karena hanya mengakomodir pemungutan HHBK. Harapan kemitraan konservasi  sebagai  jalan  tengah  guna  mencapai tujuan pelestarian keanekaragaman hayati (ekologis) dan peningkatan kesejahteraan (ekonomi)  masyarakat  sekitar  hutan  mendapat tantangan.  Dibutuhkan  kejelasan  tujuan  dan prioritas  dalam  bingkai  hutan  “milik  bersama” serta  dukungan  yang  memadai  kepada  petani dan  pengguna  hutan.  Kedepannya  kemitraan konservasi yang telah dibangun, dalam implementasinya  perlu  untuk  memperhatikan kebutuhan sosial ekonomi dan budaya masyarakat lokal di sekitarnya

## DAFTAR PUSTAKA
Agrawal,  A.  (2007).  Forests,  governance,  and sustainability:  Common  property  theory  and its contributions. International Journal of the
Commons , 1 (1), 111. https://doi.org/10.18352/ijc.10 Arafat, A., Ridha, A., Wijayanti, Y., & Idris, A.
I. (2021).
Menakar pemberdayaan masyarakat  Model  Desa  Konservasi  (MDK) pada  sekitar  kawasan  KSA/KPQ  Kunyi dengan  metode  analytical  hierarchy  proscess (AHP). Jurnal  Hutan  Dan  Masyarakat ,
13 (2),
109–123. https://doi.org/10.24259/jhm.v13i2.18676
Bong,  I.  W.,  Moeliono,  M.,  Wong,  G.  Y.,  & Brockhaus,  M.  (2019).  What  is  success? Gaps  and  trade-offs  in  assessing  the performance  of  traditional  social  forestry systems  in  Indonesia. Forest  and  Society ,
3 (1),
1–21. https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.5184.
Fisher,  M.  R.,  Dhiaulhaq,  A.,  &  Sahide,  M.  A. K.  (2019).  The  politics,  economies,  and ecologies  of  indonesia’s  third  generation  of social forestry: An introduction to the special section. Forest  and  Society , 3 (1),  152–170. https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.6348 Harada,  K.,  Prabowo,  D.,  Aliadi,  A.,  Ichihara, J.,  &  Ma,  H.  O.  (2015).  How  can  social safeguards  of  REDD+  function  effectively conserve forests and improve local livelihoods?  A  case  from  Meru  Betiri National  Park,  East  Java,  Indonesia. Land , 4 (1),
119–139. https://doi.org/10.3390/land4010119
Herrawan,  H.,  Sirimorok,  N.,  Nursaputra,  M., Mas’ud, E. I., Faturachmat, F., Sadapotto, A., Supratman,  S.,  Yusran,  Y.,  &  Sahide,  M.  A. K.  (2022).  Commoning  the  state  forest: Crafting  commons  through  an  Indonesian Social Forestry Program. Forest and Society ,
6 (1),
20–39.
https://doi.org/10.24259/fs.v6i1.10680.
Hidayat,  F.  (2023).  Potensi  penyadapan  getah Pinus  dan  peluang  penyerapan  tenaga  kerja di  KHDTK  Hutan  Pendidikan  Universitas Hasanuddin. [Skripsi]. Program Studi Kehutanan  Fakultas  Kehutanan  Universitas Hasanuddin Makassar. Iqbal, M., &  Septina, A. D. (2018).
Pemanfaatan  hasil  hutan  bukan  kayu  oleh masyarakat  lokal  di  Kabupaten  Sanggau,
Kalimantan Barat. Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa , 4 (1), 19-34. DOI: 10.20886/jped.2018.4.1.19-34 . Krott,  M.  (2005). Forest  policy  analysis . Springer, Dordrecht, The Netherlands.
Larson,  A.  M.,  Barry,  D.,  Dahal,  G.  R.,  & Colfer,  C.  J.  P.  (2012).  Forests  for  people: Community  rights  and  forest  tenure  reform. In Forests for People: Community Rights and Forest  Tenure  Reform .  Taylor  and  Francis Inc. https://doi.org/10.4324/9781849774765/
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Lekitoo,  K.,  Peday,  H.  F.  Z.,  Panambe,  N.,  & Cabuy,  R.  L.  (2017).  Ecological  and ethnobotanical  facet  of  'Kelapa  Hutan' ( Pandanus spp.) and perspectives towards its existence  and  benefit. International  Journal of Botany, 13 , 103-114. DOI: 10.3923/ijb.2017.103.114 .
Maryudi,  A.,  Devkota,  R.  R.,  Schusser,  C., Yufanyi,  C.,  Salla,  M.,  Aurenhammer,  H., Rotchanaphatharawit,  R.,  &  Krott,  M. (2012).  Back  to  basics:  Considerations  in evaluating  the  outcomes  of  community forestry.  In Forest  Policy  and  Economics , 14 (1),
1–5. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2011.07.017
Maryudi, A., & Fisher, M. (2020). The power in the  interview:  A  practical  guide  for identifying  the  critical  role  of  actor  interests in environment research. Forest and Society , 4 (1),
142–150. https://doi.org/10.24259/fs.v4i1.9132
Meilani,  M.,  Andayani,  W.,  Faida,  L.  R.  W., Susanti,  F.  D.,  Myers,  R.,  &  Maryudi,  A. (2021).  Symbolic  consultation  and  cultural simplification  in  the  establishment  of  an indonesian  national  park  and  its  impacts  on local  livelihoods. Forest  and  Society , 5 (2), 495–505. https://doi.org/10.24259/fs.v5i2.11875 Ostrom,  E.  (2007).  A  diagnostic  approach  for going  beyond  panaceas. Proceedings  of  the National  Academy  of  Sciences  of  the  United States  of  America , 104 (39),  15181–15187. https://doi.org/10.1073/pnas.0702288104
Persha,  L.,  Agrawal,  A.,  &  Chhatre,  A.  (2011). Social  and  ecological  synergy:  Local rulemaking, forest
livelihoods, and biodiversity
conservation. Science , 331 (6024), 1606–1608. https://doi.org/10.1126/science.1199343
Sabar,  A.,  Maulany,  R.  I.,  Yusran,  Kurniawan, A.,  Rahmatullah,  R.  A.,  Syam,  M.  A., Syawal,  M.  A.,  Halis,  A.,  &  Rafiadi,  M.  T. (2023).  Stakeholder  and  social  networks analysis  of  conservation  partnership  in Bantimurung  Bulusaraung  National  Park, South  Sulawesi,  Indonesia. Biodiversitas ,
24 (2),
1017–1024. https://doi.org/10.13057/biodiv/d240242
Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Erbaugh, J. T., Intarini,  D.,  Dharmiasih,  W.,  Makmur,  M., Faturachmat,  F.,  Verheijen,  B.,  &  Maryudi, A. (2020). The boom of social forestry policy and  the  bust  of  social  forests  in  Indonesia: Developing and applying an access-exclusion framework to assess policy outcomes. Forest Policy and Economics , 120 .
https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.10229 Sahide,  M.  A.  K.,  Fisher,  M.  R.,  Maryudi,  A., Dhiaulhaq, A., Wulandari, C., Kim, Y. S., & Giessen, L. (2018). Deadlock opportunism in contesting  conservation  areas  in  Indonesia.
Land Use Policy , 77 , 412–424.
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.05. 020
Schlager,  E.,  &  Ostrom,  E.  (1992).  Property-
Rights  Regimes  and  Natural  Resources:  A Conceptual  Analysis. Land  Economics, 68 (3), 248-262.
Supratman, S., Wijayanti, A. R. Y., & Alam, S. (2019). The performance of forest partnership  scheme  management  in  the Walanae  protection  forest  management  unit. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 343 (1).
https://doi.org/10.1088/1755- 1315/343/1/012045.