JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 8 No. 2 (2021), 1-32; DOI: 10.31942/iq.v8i2.5693, ISSN: 2303-3223/2621-640X

## Page | 207
Received: 2021-12-12 Accepted: 2021-12-25 Published: 2021-12-27

## ‘Urf sebagai Metode Penentuan Hukum dalam Bisnis Syari’ah
Ahmad Lukman Nugraha,  Rachmat Syafe’i, Moh. Fauzan Januri
UIN Sunan Gunung Djati Bandung ahmad.lukman.n90@gmail.com 

## Abstract
Abstract  This  paper  aims  to  define 'urf and  its  foundations  in  the  Qur'an  and Hadith as well as the implementation of the 'urf method in islamic business. The research  method  used  in  this  paper  is  qualitative  with  a  normative  juridical approach. The findings in this paper are that the Qur'an and hadith underlie the use of 'urf as a islamic business solution which certainly does not conflict with existing texts. 'Urf is often applied in sharia business through aspects of business transactions, profit taking from sellers of goods and services, and determination of wages. ' Urf can be applied in sharia business with several conditions, namely; 1)  The  business  tradition  does  not  conflict  with  the  texts,  (2)  the  business tradition is long-term, (3) the business tradition is known to the general public, (4) the business tradition is innovative according to space and time.
Keywords : Tradition; ‘Urf; Busines s; Islamic Business.

## Abstrak
Paper  ini  bertujuan  untuk  mendefinisikan  ‘urf  dan  landasannya  dalam  Qur’an dan  Hadits  serta  implementasi  metode  ‘urf  dalam  bisnis  syari’ah.  Metode penelitian yang digunakan dalam paper ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normative. Temuan dalam paper ini adalah Qur’an dan hadits melandasi penggunaan ‘urf sebagai solusi bisnis syariah yang tentunya tidak bertentangan dengan nash yang ada. ‘Urf seringkali diterapkan dalam bisnis syariah melalui aspek  transaksi  bisnis,  pengambilan  laba  penjual  barang  dan  jasa,  dan penentuan upah.  ‘Urf dapat  diterapkan dalam bisnis syariah dengan  beberapa syarat, yaitu; 1) Tradisi bisnis tidak bertentangan dengan nash, (2) tradisi bisnis bersifat  jangka  panjang,  (3)  tradisi  bisnis  diketahui  masyarakat  umum,  (4) tradisi bisnis bersifat inovatif menyesuaikan ruang dan waktu.
Kata kunci : Tradisi; ‘Urf ; Bisnis; Bisnis Syari’ah.

## Ahmad Lukman Nugraha, Rachmat Syafe’i, M oh. Fauzan Januri
Page | 208

## Pendahuluan
Islam merupakan  sebuah  agama  bersifat rahmatanlil‟alamin dengan bersifat toleransi dan fleksibel dalam memandang tradisi masyarakat sekitar. 1 Ajaran islam bersifat  universal  ( syaamiI ). 2 Fleksibelitas  Hukum  Islam  menjadikan  ajarannya relevan  pada  tempat  dan  waktu  yang  berbeda,  karena  ia  tidak  terbatas  untuk sekelompok masyarakat dengan batas waktu tertentu. 3 Islam memandang tradisi ( „urf )  dan  adat  dapat  menjadi  metode  pengambilan  hukum  selama  tidak bertentangan  dengan nash. Dalam  kaidah  fiqh, al  „adah  muhakamah menjadi kaidah ushulyyin dalam  penetapan  adat  dan  kebiasaan  masyarakat  menjadi rujukan  opsional apabila  sebuah  kasus  belum  terdapat  dalam  Qur‟an  maupun hadits.  Tradisi  masyarakt  sangat  berpengaruh  terhadap  hukum  yang  akan diberlakukan  pada  suatu  daerah.  Penentuan  hukum  berlandaskan  tradisi diindahkan dalam islam selama tidak bertentangan dalam Qur‟an dan Sunnah. 4
Islam  adalah  agama  samawai  yang  bersumber  dari  Qu‟an  dan  Sunnah. Jumhuru-l-Ulama sepakat bahwa sumber hukum islam terdiri dari empat sumber, yaitu; Al-Qur‟an, As-Sunnah, Al-Ijma‟ dan Al-Qiyash. 5 Akan tetapi, beberapa ulama masih  bertentangan  dalam  sumber  dalil  lainya,  seperti; Istihsan,  Istishab,  Qoulu Shahabah,  „Urf,  Maslahah  Mursalah dan  lainnya.  Ulama  mu‟tazilah  Al -Qhadhi Abdul Jabbar ibn Ahmad memaparkan bahwa sumber utama dalam hukum islam adalah Akal sebelum Al- Qur‟an dan As -Sunnah karena Ma‟rifat-Ullah (Pengertian hakikat Tuhan) tidak dapat didapatkan kecuali dengan penalaran akal manusia itu sendiri. 6 Penulis  melihat  beberapa  sumber  hukum  seperti; ijma‟,  qiyash,  istihsan, dan istishab merupakan proses istikhrajul hukm dari akal manusia yang dituntun
_______________
1 Agung Setiyawan, “Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legalitas Hukum Adat ( „Urf ) dalam Islam”, Jurnal Esensia Vol. XIII No. 2 (Juli 2012) :203-223.
2 Sunan  Autad  Sarjana,  Imam  Kamaluddin  Suratman,  “Konsep  „Urf  dalam  Hukum  Islam”, Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam Vol. XIII No. 2 (November 2017) :279-296.
3 Adil bin „Abd al -Qadir bin Muhammad Waliy Qutah, al-„Urf: Hujjiyyatuhu wa Atsaruhu fî Fiqh al-Mu‟âmalât al-Mâliyah „inda al-Hanâbilah, Vol. I, (Mekkah: al-Maktabah al-Makkiyyah, 1997), 46.
4 Musa  Aripin, “Eksistensi  „Urf  dalam Kompilasi  Hukum  Islam”, Jurnal  Al-Maqasid Vol. 2,  No.  1 (2016): 207-220.
5 H.A.  Djazuli,  I.  Nurol  Aen,  Ushul  Fiqh:  Metodologi  Hukum  Islam  (Bandung:  Rajawali  Press, 2000), h. 11
6 Al- Qhadi Abdul Jabbar ibn Ahmad. “ Syarhu Ushuli-l-Khomsah” . (Qahirah: Maktabah Wahbah, 1996) h. 88.

## ‘Urf sebagai Metode Penentuan Hukum dalam Bisnis Syari’ah
Received: 2021-12-12 Accepted: 2021-12-25 Published: 2021-12-27
Page | 209
oleh wahyu Tuhan. Namun beberapa ulama berpendapat, istikhrajul ahkam diatas dapat dilakukan apabila tidak dapat ditemukan kejelasan yang bersumber dari al- Qur‟an  dan as-Sunnah. 7 Fleksibelitas  hukum  dan  kemampuan  islam  dalam beradaptasi  dengan  tradisi  masyarakat  setempat,  memudahkan  islam  menyebar hingga lapisan masyarakat paling bawah. pada masa penyebaranya. Islam sangat lekat  dengan  akulturasi  tradisi  petani  di  Nusantara,  sehingga  terjadi  perbedaan antara tradisi keislaman di Jawa dan di Luar Jawa. 8 Keunikan penyebaran hukum Islam  di  Indonesia  memili  corak  yang  berbeda  dari  negara  lainnya,  terleas  dari corak  dan  letak  geogarfis  Indonesia  dan Jazirah  Arab sebagai  awal  mula penyebaran Islam.
Salah  satu  sumber  hukum  Islam  adalah „Urf atau  Adat  kebiasaan  suatu masyarakat.  Dalam  bahasan  Fiqh, „Urf adalah  sesuatu  yang  dilakukan  atau diucapkan  berulang-ulang,  sehingga  hal  ini  dianggap  baik  dan  dapat  diterima oleh semua kalangan. 9 Akan tetapi dalam kajian akidah dan ibdah, „Urf tidak bisa menjadi  landasan  bila  tidak  ada  sumber  dari  Al- Qur‟an  dan  As -Sunnah  sebagai praktek  Rasulullah. 10 Metode  „ urf itu  sendiri  sudah  menjadi  metode  dakwah penyebaran islam ke Nusantara, sehingga mampu mengakomodir antara dogma agama dengan tradisi setempat. 11 Proses Islamisasi di Indonesia tidak terlepas dari bagaimana masuknya ajaran islam ke nusatara yang memiliki ciri multicultural dan pluralitas budaya. 12 Keunikan Ajaran Islam menjadikan pribumi nusantara tertarik dengan ajarannya. Salah satu metode penentuan hukum pada masa itu dengan penggabungan  agama  dan  tradisi  ( „urf ). 13 Modern  ini,  para  pemikir  Islam
_______________
7 Al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari`ah, (Beirut: Dar al- Ma‟rifah, 1994), h. 345
8 Muhammad  Harfin  Zuhdi,  “Dakwah  dan  Dialektika  Akulturasi  Budaya”, Religia  :  Jurnal  Studi Islam Vol. XV No. 1 (April 2012) :46-64.
9 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 , (Jakarta: Logos, 2001), Cet.ke-2, h. 345
10 Sunan  Autad  Sarjana,  Imam  Kamaluddin  Suratman,  “Konsep  „Urf  dalam  Hukum  Islam”, Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam Vol. XIII No. 2 (November 2017) :279-296.
11 Muhammad  Harfin  Zuhdi,  “Dakwah  dan  Dialektika  Akulturasi  Budaya”, Religia  :  Jurnal  Studi Islam Vol. XV No. 1 (April 2012) :46-64.
12 Hanum  Jazimah  Puji  Astuti,  “Islam  Nusantara:  Sebuah  Argumentasi  dalam  Binkai  Kultural”, INJECT: Interdiciplinary Journal of Comunication, Vol. II No. 1 (Juni 2017) : 27-52.
13 Mujamil  Qamar,  “Islam  Nusantara:  Sebuah  Alternatif  Model  Pemikiran,  Pemahaman,  dan Pengamalan Islam”, Jurnal El-Harakah Vol. XVII No. 2 (2015) :198-218.

## Ahmad Lukman Nugraha, Rachmat Syafe’i, M oh. Fauzan Januri
Page | 210
kontemporer kerap mendorong dekontruksi hukum Islam dengan menyesuaikan prinsip hak asasi manusia. 14
Mu‟amalah merupakan  turunan  dari  kajian  Syariah. 15 Secara  etimologi,  kata “mu‟amalah” berakar pada kata „aamala-yu‟aamilu-mu‟aamalatan yang memiliki makna  saling  berbuat,  saling  bertidak,  dan  saling  mengamalkan. 16 Secara terminology,  Dimyati  mendefinsikan  muamalah  sebagai  kegiatan  yang mengsalikan  dalam  aspek  duniawi  untuk  menjadi  jembatan  menuju  akhirat. 17
Sedangakan  Suhendi  mendefinisikan  muamalah  sebagai  serangkaian  peraturan yang diciptakan oleh Tuhan untuk mengatur hubungan antara manusia di dunia dalam  pencapaian  kesuksehan  kehidupan  akhirat. 18 Hudhari  dalam  Suhendri mempersempit definisi muamalah sebagai segala bentuk kegiatan kontrak yang didalamnya  terjadi  kegiatan  tukar-menukar  manfaat. 19 Rasyid  Ridha  dalam Suhendri mempersempit arti muamalah sebagai kegiatan tukar menukar barang bermanfaat  dengan  cara  yang  telah  ditentukan. 20 Dari  beberapa  definisi  diatas, penulis menyimpulkan bahwa muamalah adalah kegiatan tukar menukar barang dengan manfaat yang diinginkan kedua belah pihak sesuai dengan aturan yang di tentukan. Bisnis merupakan kegiatan individu atau sekolompok masyarakat dalam memproduksi  atau  menjual  barang  yang  dibutuhkan  dalam  masyarakat. 21
Kismono  menambahkan  bisnis  sebagai  aktivitas  sekolompok  masyarakat  dalam pertukaran dan penambahan nilai suatu barang dalam bentuk jasa, atau jual-beli barang. 22 Penulis melihat ada kesamaan antara definisi muamalah yang diartikan sebagai  kegiatan  tukar  menukar  denga  bisnis  yang  menitik  beratkan  pada pertukaran  barang  dan  jasa.  Akan  tetapi,  bisnis  syariah  lebih  condong  pada
_______________
14 Har da  Armayanto,  Maria  Ulfa,  “Dekontruksi  Syari‟ah  dalam  Pernikahan  Muslimah  dan  Non - Muslim”, Jurnal Ijtihad Vol. VII No. 2 (November 2013) :169-182. 15 Rachmat Syafe‟i, " Fiqih Muamalah ." (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15
16 Fathurrahman Azhari, “Qawaid Fiqhiyyah Muamalah” , (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2015), h 131.
17 Ad-Dimyati, “I‟anatu at-Thalibin” (Semarang: Toha Putra, 1995) h 2.
18 Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) h. 2. 19 Ibid, h. 3. 20 Ibid.
21 Ahmad  Lukman  Nugraha,  “Islamic  Business  Ethic  and  Islamic  Microfinance  in  Pesantren Gontor”, Shirkah: Journal of Economic and Business , Vol. 2, No. 1 2017: 87-121
22 Gugup Kismono, Pengantar Bisnis, (Yogyakarta: BPFE-UGM, 2001), h. 4.

## ‘Urf sebagai Metode Penentuan Hukum dalam Bisnis Syari’ah
Received: 2021-12-12 Accepted: 2021-12-25 Published: 2021-12-27
Page | 211
kegiatan muamalah yang memiliki serangakaian peraturan yang telah ditetapkan dalam  Qur‟an  dan  Sunnah.  Shidhiqy  mengelompokan  muamalah  menjadi  dua yaitu; al madiyah (materil) dan al-adhabiyah (ethic). 23 Modern ini, bisnis tradisional bertranformasi  menjadi  bisnis  digital,  sehingga  tentunya  banyak  pergeseran norma dalam bermuamalah. Kaidah “al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah” menjadi tumpuan fuqaha kontemporer dan praktisi dalam mendorong roda bisnis. Metode
„urf dapat  menjadi  solusi  dalam  permasalah  muammalah atau  bisnis  syari‟ah modern  ini. Pada paper ini, penulis berusaha  memaparkan definisi „Urf dan  dan landasannya  pada  Qur ‟an  dan  Hadits .  Penulis  berusaha  untuk  menggambarkan
„Urf dalam kaidah-kaidah fiqh serta mengaplikasikan pada praktek bisnis syariah modern ini.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan yuridis  normatif. 24,25 Pendekatan  yuridis  normative  mendorong  peneliti  untuk menelaah teori, konsep, ataupun asas hukum. 26 Kajian peneliti berhubungan dengan konsep „urf dan  bisnis  syariah.  Sumber  data  primer  yang  digunakan  dalam  buku kaidah  fikih  dan  ushul  fiqh.  Adapun  sumber  sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah artikel-artikel  dalam  jurnal,  serta  buku-buku  rujukan  yang  relevan  dan  berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara liblary study atau studi  pustaka.  Setelah  data  yang  diperlukan  terkumpul,  maka  langkah  selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut serta diambil kesimpulan hukum.

## Hasil dan Pembahasan
Secara etimologi, Kata „urf bersala dari kata „arafa-ya‟rifu-urfan dengan mashdar ma‟ruf memiliki  arti  sesuati  yang  diketahui,  sesuatu  yang  dikenal,  sesuatu  bersifat baik. 27 Secara  terminologi, „urf memiliki  arti  sebagai  suatu  tindakan  atau  perbuatan yang  tidak  asing  bagi  sekelompok  masyarakat  karena  tindakan  tersebut  menjadi
_______________
23 Hasbi As-Sididdiq y, “Pengantar Ilmu Muamalah” (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 140 24 Moh. Fauzan Januri, “Analisis Yurisprudensi”, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 15.
25 Jonaedi  Efendi,  Johnny  Ibrahim, “ Metode  Penelitian  Hukum:  Normatif  dan  Empiris” .  (Jakarta: Prenada Media, 2018.) h. 39.
26 Zulfi  Diane  Zaini.  "Implementasi  pendekatan  yuridis  normatif  dan  pendekatan  normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum." Pranata Hukum 6, no. 2 (2011).
27 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 , (Jakarta: Logos, 2001), Cet.ke-2, h. 363

## Ahmad Lukman Nugraha, Rachmat Syafe’i, M oh. Fauzan Januri
Page | 212 kebiasaan serta menyatu dalam kehidupan masyarakat tersebut, bisa berupa tindakan atau ucapan. 28 Abu Zahrah mendefinsikan „urf sebagai kebiasaan masyarakat dalam tindakan muamalat . 29 Sedangkan  adat  adalah  kata  serapan  dari  kata  Bahasa  Arab yaitu „adah dengan  asal  kata „ada-ya‟udu-„adatan dengan mashdar  al-„adah .  Secara etimologi, kata ini memiliki arti sesuatu yang dilakukan kembali, berulang-ulang, atau kebiasaan masyarakat. 30 Secara epistimologi, al-`adah merupakan sesuatu perbuatan atau perkataan bersifat familiar, biasa, dan melekat pada suatu masyarakat tertentu sehingga menjadi kebiasaan dan tradisi. Tradisi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok  masyarak  tersebut  yang  dapat  bersumber  dari  alam  sekitar  atau  hawa nafsu. 31 Dari beberapa definisi diatas, penulis menemukan beberapa kesamaan antara „urf dan „adah yaitu  suatu  tindakan  atau  ucapan  yang  menjadi  kebiasaan  suatu kelompok masyarakat.
Abdul  Wahab  menuturkan „urf adalah  sesuatu  yang  saling  dikenal  oleh masyarakat  dan  mereka  telah  terbiasa  dengannya,  baik  dalam  ucapan  maupun tindakan, dan telah dikerjakan secara kontinyu atau oleh mayoritas orang. 32 Ahmad Fahmi  menjelaskan  deskripsi  Para ushuliyyūn dalam  pembedaan adat dengan „urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara‟.  Adat  didefinisikan  sebagai  sesuatu  yang  dikerjakan  secara  berulang -ulang tanpa  adanya  hubungan  rasional. 33 Definisi  tersebut  menjelaskan  bahwa  adat merupakan  segala  perbuatan  yang  tidak  dilakukan  dengan  tanpa  melalui pertimbangan akal. Dengan kata lain apabila perbuatan tersebut dikerjakan dengan pertimbangan  akal,  maka  tidak  dinamakan  adat.  Disamping  itu,  adat  juga  meliputi kebiasaan  yang  dilakukan  oleh  para  individu-individu  dalam  masyarakat.  Sehingga bisa  dikatakan  bahwa  adat  memiliki  cakupan  yang  luas,  yang  meliputi  kebiasaan individu sebagai pribadi yang hidup ditengah-tengah masyarakat maupun kebiasaan yang  dilakukan  oleh  suatu  masyarakat.  Sedangkan  „urf  menurut  para ushuliyyūn
_______________
28 Abd al-Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, (Beirut: Ma‟assasah al -Risalah, 1986), h. 252.
29 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (Tt: Dar al-Fikr al- „Arabi, 1958), h. 273.
30 Ba‟labaki Ruhi, al-Maurid. Qamus „Arabi Ingglizi , (Beirut :Dar al-`ilmi lilmalayin, 1993), h. 742
31 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 , (Jakarta: Logos, 2001), Cet.ke-2, h. 363
32 Qādhī „Abd Al - Wahhāb al - Mālikī, Al-Isyrāf „Alā Masā‟il Al-Khalaf , (Tunis: Mathba„ah al -Iradah. tt.), hlm. 217 33 Ahmad Fahmi Abu Sunnah, Al-„Urf wa Al-Fuqahā‟ , (Mesir: Dār al - Fikr, alArabī, tt.), hlm. 8

## ‘Urf sebagai Metode Penentuan Hukum dalam Bisnis Syari’ah
Received: 2021-12-12 Accepted: 2021-12-25 Published: 2021-12-27
Page | 213
adalah merupakan kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan. 34 Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa „urf merupakan bagian dari a dat.
Syarifuddin  menguatkan  perbedaan  antara „urf dan „adah dalam  segi  asal  akar kata. Kata „adah berasal dari kata yang memiliki makna tikrar atau pengulangan. Suatu kegiatan  dapat  disebut  adat  jika  dilakukan  berulang-ulang,  namun  ukuran pengulangan tidak ada ketentuan. Kata `urf memiliki makna diketahui, atau dikenal sehingga  tidak  berpatokan  pada  aspek  pengulangan,  akan  tetapi  penekanan  pada aspek dikenal atau diketahui banyak orang. 35 Imam al-Syathibi  mengelompokan adat menjadi  dua  kelompok  yaitu al-„adah  asy-syar‟iyah dan al-„adah  ghaoiri  syar‟iyah . Adat bersifat syar‟I memiliki ligitimasi dari dalil - dalil dyar‟I sedangkan adat tidak syar‟I bersumber  dari  insting,  kebiasaan,  dan  hawa  nafsu  manusia. 36 Menurut  al-Syatiby pengertian „adah dan „urf mem iliki kesamaan sebagai suatu perbuatan yang diulang- ulang sehingga diketahui dan diakui oleh masyarakat. 37
`Urf terbagi  macamnya  dalam  sisi  objek,  cakupan  dan  keabsaha.  Dalam  aspek obyek, `urf dapat dibagi pada dua macam: (a) Al-Urf al-Lafzhi dan (b). Al-Urf al-Amali . Aspek cakupannya, `Urf dibagi menjadi dua bagian; (a) Al-`Urf al-`Am dan (b) Al-`Urf al-Khash .  Aspek  keabsahannya „urf memiliki  dua  macam  yaitu  (a) Al-`Urf  al-Shahih dan  (b) Al-`Urf  al-Fasid . 38 „Urf  dapat  menjadi landasan  para  mujtahid  dalam menentukan  hukum  sebuah  perkara  dengan  beberapa  syarat,  yaitu;  (1)  „Urf  tidak bersebrangan dengan nash, (2) „Urf bersifat umum, (3) „Urf berlaku jangka panjang, (4) tidak  ada  nash  khusus  yang  menjelaskan  kasus  tertentu,  (5)  penggunaan  „urf  tidak menggeser posisi nash, (6) tidak menimbulakan kemudharatan atau kesempitan. 39
Penulis  menemukan  kurang  lebih  tiga  pulu h  ayat  yang  menjelaskan  kata  “‟ u rf” dengan  pelbagai  kata  bentuk  kata,  seperti;  urfun,  arrifan,  ma‟rufun,  yu‟rafu  dan lainnya. Penulis mencoba mengulas salah satu atau dua dari ayat-ayat diatas;

## _______________
34 Ahmad Fahmi Abu Sunnah, Al-„Urf wa Al-Fuqahā‟ , (Mesir: Dār al - Fikr, alArabī, tt.), hlm. 8
35 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Logos, 2001), Cet.ke-2, h. 363
36 Al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari`ah, (Beirut: Dar al- Ma‟rifah, 1994), h. 583.
37 Al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari`ah, h. 363-364
38 H.A.  Djazuli,  I.  Nurol  Aen,  Ushul  Fiqh:  Metodologi  Hukum  Islam  (Bandung:  Rajawali  Press, 2000), h. 188
39 H.A.  Djazuli,  I.  Nurol  Aen, Ushul  Fiqh:  Metodologi  Hukum  Islam (Bandung:  Rajawali  Press, 2000), h. 187
Ahmad Lukman Nugraha, Rachmat Syafe’i, M oh. Fauzan Januri
Page | 214
َيِلِيَٰ َجْم ٱ ِنَع  ْضِرْعَٱَو  ِفْرُعْم ٱِب  ْرُمِٱَو َوْفَعْم ٱ ِذُخ Jadilah  engkau  (Muhammad)  pemaaf  dan  suruhlah  orang-orang  mengerjakan yang  makruf  serta  berpalinglah  dari  orang-orang  yang  bodoh.  (QS.  Al- A‟raf  [7]: 199)
َ ِ لََٰذ َّن ّ
ا ۖ  َكَبا َصَٱ اَم  ٰ َلََع  ْ ِبِ ْصاَو ِرَكْنُمْما ِنَع َوْهاَو  ِفوُرْعَمْم ِبِ  ْرُمِٱَو َة َلَ َّصما ِمِقَٱ َّ َنَُب  َيَ

## ِروُمُ ْلْا ِمْزَع  ْنِم
Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang  menimpa  kamu.  Sesungguhnya  yang  demikian  itu  termasuk  hal-hal  yang diwajibkan (oleh Allah).
ِف ْو ُرْعَمْم ِبِ ْ ُكُِٱَيْلَف اً ْيِْقَف َن َكَ  ْنَمَو
barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. (An-Nisa (4): 6)
Dalam  tiga  ayat  tiga  ayat  diatas,  kata  „urf  memiliki  makna  yang  berbeda -beda. Pada ayat pertama kata „urf diterjemahkan dengan pekerjaan yang baik, sama halnya pada ayat  yang kedua. Namun pada  ayat  yang ketiga, ma‟ruf diartikan  sebagai hal yang patut atau disepakati oleh masyrakat. 40 Dalam hadist, penulis menemukan hadits mauquf yang berkenaan tentang kesepakatan masyarakat muslim, yaitu;

## لما ه ٱر ام و ،نسح الله دنع ويف ان سح نوملسلما ى ٱر ام: لاق دوعسم نبا ءي الله دنع ويف اائي نوملس
Dari ibn Mas‟ud berkata: Apa yang sepakati oleh umat muslim baik, maka baik menurut Allah. Dan apa yang disepakati umat muslim buruk maka buruk pula menurut Allah. (Hadits Mauquf)
ةشئاع ثيدح نم ماىيْغو لمسمو يراخبما ىور - الله ضير ا ع -
بي ٱ ة ٱرما ةبتع تنب دنى تلخد :تماق انه ٱ نَيفكي ام ةقفنما نم نَيطعي لا ،حيشح لجر نايفي بِ ٱ ن ا :تماقف ،لميو ويلع الله لَص الله لوير لَع نايفي :لميو ويلع الله لَص الله لوير لاقف ؟حانج نم لذ في ليع ليف ،وملع يْغب لهام نم تذخ ٱ ام لا ا ،نَب يفكيو يذخ"
ن ٱ حانج  َّليع ليف ،حيشح لجر نايفي بِ ٱ ن ا" :ايم ةياور فيو ."كينب يفكيو كيفكي ام فورعلمبِ لهام نم
؟اًسر لهام نم ذخ ٱ “
_______________
40 Jalaluddin As-Suyuthi, Jalaluddin Al-Mahalli. " Tafsir jalalain ." Surabaya: Imaratullah (2003).

## ‘Urf sebagai Metode Penentuan Hukum dalam Bisnis Syari’ah
Received: 2021-12-12 Accepted: 2021-12-25 Published: 2021-12-27
Page | 215
Diriwayatkan dari bukhari dan muslim dari hadits yang diriwayakan „Aisyah, bahwa isti Abi Sofwan mengadukan kepada Rasulullah bahwa ia belum  diberi nafkah oleh suaminya,  maka  Rasulullah  menyarankannya  untuk  mengambil  harta  dari  suaminya sepatutnya dan secukupnya baginya dan bagi putra-putranya. Dari ayat Al- Qur‟an dan hadits diatas, penulis mengambil korelasi makna „urf adalah segala sesuatu pe rbuatan baik,  yang  disepakati  masyarakat  umum  dan  patut  untuk  dilakukan.  Setiyawan menggambarkan „urf dapat  dijadikan landasan hukum dalam muamalah selagi tidak bertentangan dalam nash, tradisi ini bersifat menyeluruh dan mayoritas, dan tidak ada perbuatan atau ucapan yang berlawan dengan nilai-nilai adat. 41 Penulis memandang „urf  dapat  dijadikan  landasan hukum  dalam  islam  jika  tidak  bersebrangan  dengan nash ,  bersifat  mayoritas  bukan  minoritas,  dan  berkelanjutan.  Al-Hasyimy mengambarkan  perdebatan  para fuqaha klasik  dalam  penentuan „urf sebagai landasan  hukum. 42 Abu  Hanifah  dan  Imam  Malik  menajdikan „urf sebagai  landasan hukum  pada  masyarakat,  sedangakan  Imam  Syafi‟I  menolak „urf sebagai  landasan hukum  karena  ia  mebatasi  metode  pengambilan  hukum  dengan qiyash. Menurut Imam  as- Syatibi,  „urf  bisa  diajasikan  landasan  hukum  atas  kesepakan  ulama  („Ijma) dengan dorongan maslahah umat. 43
Implementasi ‘Urf dalam Bisnis Syariah
Naqfi menyebutkan fondasi dalam bisnis syriah yang diintisarikan dari Quran dan  Hadits  yaitu  (1) at-Tauhid ,  (2) al-„adl ,  (3) Free  will, (4) Responsibility . 44 Beekun menambahkan prinsip bisnis syariah berlandaskan pada (1) at-Tauhid , (2) al-„adl , (3) Free will, (4) Responsibility dan (5) al-Ihsan. 45 Lain halnya dengan Naqfi dan Beekun, Zarkasy  menyebutkan  pilar  bisnis  syariah  pada  tujuh  prinsip  yaitu;  (1) ibadah ,  (2)
_______________
41 Agung Setiyawan, “Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legalitas Hukum Adat ( „Urf ) dalam Islam”, Jurnal Esensia Vol. XIII No. 2 (Juli 2012) :203-223. 42 M.  Ma‟shum  Zainy  Al -Hasyimiy, Pengantar  memahami  Nadzom  Al-Faraidu  Al-Bahiyyah ,
(Jombang: Darul Hikmah, 1989) h. 185
43 Abu  Ishaq  al-Syatibi, al-Muwâfaqât ,  Vol.  II,  (Cairo:  al-Maktabah  al-Taufîqiyyah,  T.Th.),
245-246 44 Naqfi, Syed Haedar, Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami, (Bandung: Mizan, 1987) h. 17.
45 Beekeun,  Rafiq  Ishaq,  Islamic  Business  Ethic,  (Virginia:  International  Institute  of  Islamic Thought, 1997), h. 24.

## Ahmad Lukman Nugraha, Rachmat Syafe’i, M oh. Fauzan Januri
Page | 216 khilafah ,  (3) „adalah ,  (4) shiddiq ,  (5) amanah ,  (6) taawun dan  (7) ihsan . 46 Nugraha mngerucutkan  prisip  bisnis  syariah  adalah  (1)  tauhid,  (2)  khilafah,  (3)  shiddiq,  (4) „adalah,  (5)  ta‟awun,  (6)  ihsan. 47 Setidaknya  bisnis  syariah  dilandasi  oleh  enam  poin diatas yaitu tauhid, khilafahm shiddiq, „adalah, ta‟awun, dan ihsan.
Kaidah  yang  sering  terdengar  dalam  aktivitas  bisnis  adalah “ al  ashlu  fil  al- muamalah al-ibahah, illa an yadulla dalilan „ala tahrimiha ” . 48 Pada dasarnya semua aktivitas bisnis dibolehkan terkecuali ada dalil yang mengharamkan, seperti transaksi bisnis yang condong pada maysir (perjudian), gharar (gambling) dan riba (bunga). 49
Aktifitas bisnis syariah pun tergantung terhadapa tiga kegiatan ekonomi, yaitu proses produksi  dengan  barang,  cara,  dan  alat  yang  dibolehkan  dalam  syariat  (produksi), pendistribusian  barang  secara  higienis  dan  menggunakan  akomodasi  yang  halal (distribusi),  dan  proses  konsumsi  yang  disajikan  pada  konsumen  dengan  teknik pemasaran  jujur,  terhindar  dari  penipuan,  dana  man  untuk  kesehatan  (konsumsi). Perkembangan bisnis modern ini memasuki era percepatan transpormasi pada aspek digital. 50 Masyarakat tidak perlu lagi ke pasar untuk membeli, dan memilih barang. Masyarakat cukup duduk manis dan memesan barang melalui aplikasi yang tertera di gawai masing-masing. Modern ini, Penjula ritel tidak perlu melobi harga sampai pada titik penentuan harga, cukup melihat internet dengan harga yang ditentukan pasar. Penjual tidak perlu menghapal harga dan jumlah barang, mereka cukup memasukan data ke computer dan mendeteksi barcode ketika pembeli datang. Pergeseran tradisi bisnis  era  digital  mendapati  loncatan  yang  tingi,  sehingga  sukar  menemukan ketentuan  hukum  melalui  ulama  klasik. 51 „Urf  mampu  menjadi  solusi  dalam permasalah  yang  ada  dalam  kasus  social  diatas.  Kaidah  “ al‟adah  muhakkamah ”
_______________
46 Abdullah  Syukri  Zarkasy,  “Etika  Bisnis  Islam  dan  Relevansinya  dalam  Aktivitas  Bisnis:  Studi Kasus Pondok Modern Gontor” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003).
47 Ahmad  Lukman  Nugraha,  “Islamic  Business  Ethic  and  Islamic  Microfinance  in  Pesa ntren Gontor”, Shirkah: Journal of Economic and Business , Vol. 2, No. 1 2017: 87-121 48 Fathurrahman Azhari, “Qawaid Fiqhiyyah Muamalah” , (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2015), h 138.
49 Eka Nur Rofik. "TRANSAKSI YANG DIHARAMKAN DALAM ISLAM." Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial 13, no. 1 (2020): 40-53.
50 Kustoro  Budiarta,  Sugianta  Ovinus  Ginting,  Janner  Simarmata. Ekonomi  dan  Bisnis  Digital . (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020)
51 Rifqy  Tazkiyyaturrohmah,  "TREN  MODEL  BISNIS  KOLABORASI  ANTAR  PERUSAHAAN STARTUP PERSPEKTIF BISNIS ISLAM." Kodifikasia 14, no. 2 (2020): 381-402.

## ‘Urf sebagai Metode Penentuan Hukum dalam Bisnis Syari’ah
Received: 2021-12-12 Accepted: 2021-12-25 Published: 2021-12-27
Page | 217
mencerminkan tradisi  Kebiasaan  sebuah masyarakat dapat dijadikan pijakan hukum apabila  belum  ditemukan  dalam nash .  Landasan  kaidah  ini  adalah  hadits  yang diriwayatkan ibn Mas‟ud bahwa setiap tindakan yang disepakati baik oleh umat, maka baik menurut Allah. Kaidah ini juga merujuk pada hadits Aisyah diatas. Imam Nawawi menyebutkan  bahwa  adat  kebiasaan  yang  dapat  menjadi  pijakan  hukum  adalah kebiasaan y ang searah atau tidak bertolak dengan hukum syar‟i. Ibn Najar membatasi permasalah  yang  merujuk  pada  kaidah  ini  dalam  muamalah  diatara  masyarakat seperti; menjamu‟ makan, memberi hadiah, meminjam barang, dan perilaku jual -beli yang  terbiasa  dalam  transaksi  sehari-hari. 52 Modern  ini,  tradisi  jual  beli  memiliki perbedaan bentuk di daerah perkotaan dan pedesaan. Jika di pedesaan, teknik tawar menawar masih lazim ditemui, namun apabila sudah berpidah ke wilayah kota pasti sangat  jarang  untuk  ditemui.  Hal  ini  dapat  dikembalikan  kepada  tradisi  kebiasaan masyarakat sekitar.
Jual beli “ salam ” tidak dibenarkan oleh Imam Syafi‟I karena menurutnya jual - beli harus memiliki rukuk seperti; penjual, pembeli, ijab-qabul, dan barang. 53 Dalam transaksi “salam”, barang yang akan dibeli baru dipesan dan belum memiliki wujud. Maka hal ini dirijuk pada tradisi kebiasaan masayarak sekitar sesuai kaidah “al-aqdu al-‟urfiy ka al-aqdi al-lafdzy” . Kaidah ini bisa dimaknai sebagai transaksi yang sudah menjadi kebiasaan, sepadan dengan ijab-qabul yang dituturkan secara lisan. kaidah kedua  ini  adalah  akad  yang  dilakukan  secara  kebiasaan  sama  sahnya  dengan  akad dengan perkataan. 54 Akad kebiasaan  disini adalah akad mutlak  yang sah dan biasa terjadi  diantara  kita.  Segala  sesuatau  yang  berbentuk  akad  kebiasaan  sama  halnya dengan akad lafadz seperti transaksi di pasar modern saat ini, tidak ada penggunaan lafzat akad hanya berupa kasir yang mengecek harga barang di computer kasir, lalu pembeli  membayar  secara tunai atau non-tunai. Akad kebiasaan juga sering terjadi pada  penentuan  biaya  jasa  tukang  tambal  sulam  dan  tukang  bangunan  yang dikembalikan pada kebiasaan masyarakat setempat.
_______________
52 Muhammad Mushtafa Az-Zuhaily, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah wa Tathbiqahtiha fi al madzahib al- arba‟ah. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009) h. 329.
53 Siti Mujiatun, "Jual Beli d alam Perspektif Islam: Salam dan Istisna‟." Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis 13, no. 2 (2014).
54 Muhammad Mushtafa Az-Zuhaily, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah wa Tathbiqahtiha fi al madzahib al- arba‟ah. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009) h. 318.

## Ahmad Lukman Nugraha, Rachmat Syafe’i, M oh. Fauzan Januri
Page | 218
Modern ini, penulis menemukan pelbagai jasa yang sangat inovati, contohnya jasa pembuatan blog, website, desigh grafis dengan harga yang berbeda dari kedua tukang  bangunan  diatas  karena  memiliki  kebiasaan,  tingkat  kesulitan  dan implementasi  ilmu  yang  berbeda.  Penentuan  upah  atau  laba  sudah  menjadi perdebatan para Fuqaha klasik. 55 Cendikia kontemporer menekankan tradisi sebagai indicator  pemberian  upah  dengan  landasan  kaidah “al-ma‟ruf  „urfan,  ka  al-masyrut syartan”. Kaidah ini dapat dimaknai dengan segala sesuatu yang telah dikenal sebagai kebiasaan sama halnya dengan sesuatu yang dipersyaratkan. 56 Maksud dari kaidah ini adalah  suatu  kebiasaan  dalam  kegiatan  muammalh  memiliki  syarat-sarat  tertentu, misalnya pada penentuan beberapa jasa yang sudah disebutkan di atas. masyarakat pedesaan melakukan proses pembangunan rumah salah satu warga dilakukan secara gotong royong, tanpa adanya biaya tukang yang harus dikeluarkan.
Tradisi masyarakat desa setelah bekerja gotong royong adalah makan bersama yang  disiapkan  oleh  tuan  rumah,  maka  penyediaan  makanan  sebabagi  syarat kebiasaan  pada  masyarakat  desa. 57 Lain  halnya  masyarakat  di  perkotaan,  proses pembuatan  rumah  dilakukan  oleh  tukang  dengan  membayar  upah  harian  atau borongan,  maka  pembayaran  upah  menjadi  syarat  dalam  kebiasaan  pembangunan rumah di daeran perkotaan, bahkan ukuran upah disesuaikan dengan konteks wilayah tertentu.  Penentuan  upah  secara  nominal  tidak  termaktub  dalam nash, apalagi beberapa hadits hanya menentukan dengan dinar dan dirham yang bukan sebagai alat tukar masyarakat di Indonesia. Kaidah “at-ta‟yin bi al-„urf ka at-ta‟yin bi an-nash” dapat  menjadi  solusi  perbedaan  demografis  diatas. Menentukan  suatu  nilai  upah dengan  dasar  kebiasaan  sama  kuat  seperti  penentuan  dengan  berdasarkan  nash menjelaskan  bahwa  kekuatan  „urf  yang  baik  sebanding  dengan  kekuatan  nash (normative).  Pada  kaidah  diatas,  penulis  mencoba  mengungkapkan  perbedaan kebiasaan  di  desa dan kota.  Dalam hadits, Rasulullah menjelaskan pemberian upah harus  diberikan  sebelum  keringat  mongering,  akan  tetapi  tidak  diperinci  berapa dinar/dirham/keeping  emas/  rupiah  yang  harus  dibayarkan.  Kasus  ini  dikembalikan
_______________
55 Sri Dewi Yusuf,  "Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam." Al-Ulum 10, no. 2 (2010): 309-324.
56 Muhammad Mushtafa Az-Zuhaily, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah wa Tathbiqahtiha fi al madzahib al- arba‟ah. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009) h. 327.
57 Devit Etika Sari. "Adat Bangun Rumah Di Jawa Study Antropologi Di Nganjuk Jawa Timur." Economic: Journal of Economic and Islamic Law 8, no. 2 (2017): 83-92.

## ‘Urf sebagai Metode Penentuan Hukum dalam Bisnis Syari’ah
Received: 2021-12-12 Accepted: 2021-12-25 Published: 2021-12-27
Page | 219
pada  „urf  pada  suatu  daerah  tertentu  dan  dengan  pelbagai  kebiasaan  didaerah masing-masing. Sama halnya dengan upah, penentuan harga sewa dan pengambilan keuntungan  dagang  sebuah  daerah  tidak  ditentukan  terperinci  dalam  nash,  hanya tertulis “tijaratan an taradhin” yang menggaris bawahi saling ridha antara penjual dan pembeli, antara penyewa dan yang menyewakan barang. Kasus-kasus transaksi bisnis diatas dapat dikembalikan kepada tradisi masyarakat sekitar namun tentunya kasus tersebut  bersifat  secara  global  dan  menyeluruh,  bukan  bersifat  minimum  seperti perhatian pada kaidah “al-„iratu li al-ghalibi as-Syai‟I, La li an-nadhiri” . Permasalahan bisnis  syariah  dapat  dikembalikan  pada  tradisi  masyarakat  sekitar  dengan  syarat bersifat menyeluruh (global) dan diketahui oleh semua kalangan masyarakat. Syarat mutlak  „urf  bisa  dijadikan  landasan  hukum dalam  bisnis  syraiah  adalah  (1)  Tradisi bisnis tidak bertentangan dengan nash, (2) tradisi bisnis bersifat jangka panjang, (3) tradisi  bisnis  diketahui  masyarakat  umum,  (4)  tradisi  bisnis  bersifat  inovatif menyesuaikan ruang dan waktu.

## Simpulan
„Urf merupakan serangkaian tradisi budaya masyarakat yang dilakukan berulang- ulang  dan  diakui  oleh  khalayak  masyarakat.  Bisnis  bersifat  dinamis  dan  akan  selalu berkembang.  Qur‟an  dan  hadits  melandasi  penggunaan „urf sebagai  solusi  bisnis syariah yang tentunya tidak bertentangan dengan nash yang ada. Implementasi „urf sudah  diterapkan  semenjak  awal  penyebaran  islam  di  Indonesia,  sehingga  mudah menyesuaikan dengan perkembangan bisnis modern. „Urf seringkali diterapkan dalam bisnis  syariah  melalui  aspek  transaksi  bisnis,  pengambilan  laba  penjual  barang  dan jasa,  dan  penentuan  upah. „Urf  dapat  diterapkan  dalam  bisnis  syariah  dengan beberapa  syarat,  yaitu;  1)  Tradisi  bisnis  tidak  bertentangan  dengan  nash,  (2)  tradisi bisnis bersifat jangka panjang, (3) tradisi bisnis diketahui masyarakat umum, (4) tradisi bisnis bersifat inovatif menyesuaikan ruang dan waktu.

## Ahmad Lukman Nugraha, Rachmat Syafe’i, M oh. Fauzan Januri
Page | 220

## DAFTAR PUSTAKA
Setiyawan,  Agung,  “Budaya  Lokal  dalam  Perspektif  Agama:  Legalitas  Hukum  Adat ( „Urf ) dalam Islam”, Jurnal Esensia Vol. XIII No. 2 (Juli 2012).
Sarjana,  Sunan  Autad.  Suratman,  Imam  Kamaluddin,  “Konsep  „Urf  dalam  Hukum Islam”, Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam Vol. XIII No. 2 (November 2017).
Qutah, Adil bin „Abd al -Qadir bin Muhammad Waliy, al-„Urf: Hujjiyyatuhu wa Atsaruhu fî  Fiqh  al-Mu‟âmalât  al-Mâliyah  „inda  al-Hanâbilah, Vol.  I,  (Mekkah:  al- Maktabah al-Makkiyyah, 1997).
Aripin, Musa, “Eksistensi „Urf dalam Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Al-Maqasid Vol. 2, No. 1 (2016): 207-220.
Djazuli,H.A.  Aen,  I.  Nurol. Ushul  Fiqh:  Metodologi  Hukum  Islam (Bandung:  Rajawali Press, 2000).
Ahmad, Al- Qhadi Abdul Jabbar ibn. “ Syarhu Ushuli-l-Khomsah” . (Qahirah: Maktabah Wahbah, 1996) h. 88.
Al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari`ah, (Beirut: Dar al- Ma‟rifah, 1994) .
Zuhdi, Muhammad Harfin, “Dakwah dan Dialektika Akulturasi Budaya”, Religia : Jurnal Studi Islam Vol. XV No. 1 (April 2012) :46-64.
Syarifuddin, Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 , (Jakarta: Logos, 2001), Cet.ke-2.
Astuti,  H anum  Jazimah  Puji,  “Islam  Nusantara:  Sebuah  Argumentasi  dalam  Binkai Kultural”, INJECT:  Interdiciplinary  Journal  of  Comunication, Vol.  II  No.  1  (Juni 2017).
Qamar, Mujamil, “Islam Nusantara: Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman, dan Pengamalan Isl am”, Jurnal El-Harakah Vol. XVII No. 2 (2015)
Armayanto, Harda, Maria Ulfa, “Dekontruksi Syari‟ah dalam Pernikahan Muslimah dan Non- Muslim”, Jurnal Ijtihad Vol. VII No. 2 (November 2013).
Syafe,I, Rachmat, " Fiqih Muamalah ." (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

## ‘Urf sebagai Metode Penentuan Hukum dalam Bisnis Syari’ah
Received: 2021-12-12 Accepted: 2021-12-25 Published: 2021-12-27
Page | 221
Azhari, Fathurrahman Azhari, “Qawaid Fiqhiyyah Muamalah” , (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2015).
Ad-Dimyati, “I‟anatu at-Thalibin” (Semarang: Toha Putra, 1995).
Suhendi, Hendi. “Fiqh Muamalah” , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
Nugraha, Ahmad  Lukman,  “Islamic  Business  Ethic  and  Islamic  Microfinance  in Pesantren  Gontor”, Shirkah:  Journal  of  Economic  and  Business ,  Vol.  2,  No.  1 2017.
Kismono, Gugup, Pengantar Bisnis , (Yogyakarta: BPFE-UGM, 2001).
As-Sididdiqy, Hasbi, “Pengantar Ilmu Muamalah” (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).
Januri, Moh. Fauzan, “Analisis Yurisprudensi”, (Bandung: Pustaka Setia, 2018) .
Efendi,  Jonaedi,  Johnny  Ibrahim, “ Metode  Penelitian  Hukum:  Normatif  dan  Empiris” . (Jakarta: Prenada Media, 2018)
Zaini,  Zulfi  Diane.  "Implementasi  pendekatan  yuridis  normatif  dan  pendekatan normatif  sosiologis  dalam  penelitian  ilmu  hukum." Pranata  Hukum 6,  no.  2 (2011).
Zaidan, Abd al-Karim, Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh , (Beirut: Ma‟assasah al -Risalah, 1986).
Zahrah, Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh , (Tt: Dar al-Fikr al- „Arabi, 1958) .
Al-Maurid, Ba‟labaki Ruhi, . Qamus „Arabi Ingglizi , (Beirut :Dar al-`ilmi lilmalayin, 1993).
Al- Mālikī , Qādhī „Abd Al - Wahhāb, Al-Isyrāf „Alā Masā‟il Al-Khalaf , (Tunis: Mat hba„ah al- Iradah. tt.)
Ahmad Fahmi, Abu Sunnah, Al-„Urf wa Al-Fuqahā‟ , (Mesir: Dār al - Fikr, alArabī, tt.) .
Al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari`ah , (Beirut: Dar al- Ma‟rifah, 1994)
As-Suyuthi, Jalaluddin Jalaluddin Al-Mahalli. " Tafsir jalalain ." Surabaya:
Imaratullah (2003)
Ahmad Lukman Nugraha, Rachmat Syafe’i, M oh. Fauzan Januri
Page | 222
Al-Hasyimiy, M.  Ma‟shum  Zainy, Pengantar  memahami  Nadzom  Al-Faraidu  Al- Bahiyyah , (Jombang: Darul Hikmah, 1989).
Naqfi, Syed Haedar, Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami, (Bandung: Mizan, 1987).
Beekeun, Rafiq Ishaq, Islamic Business Ethic, (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1997).
Zarkasy, Abdullah Syukri, “Etika Bisnis Islam dan Relevansinya dalam Aktivitas Bisnis: Studi Kasus Pondok Modern Gontor” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003).
Azhari,  Fathurrahman, “Qawaid  Fiqhiyyah  Muamalah” ,  (Banjarmasin:  Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2015).
Rofik,  Eka  Nur.  "TRANSAKSI  YANG  DIHARAMKAN  DALAM  ISLAM." Ngabari:  Jurnal Studi Islam dan Sosial 13, no. 1 (2020)
Budiarta, Kustoro Budiarta, Sugianta Ovinus Ginting, Janner Simarmata. Ekonomi dan Bisnis Digital . (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020)
Tazkiyyaturrohmah, Rifqy, "TREN MODEL BISNIS KOLABORASI ANTAR PERUSAHAAN STARTUP PERSPEKTIF BISNIS ISLAM." Kodifikasia 14, no. 2 (2020)
Az-Zuhaily,  Muhammad  Mushtafa, Al-Qawaid  Al-Fiqhiyah  wa  Tathbiqahtiha  fi  al madzahib al- arba‟ah. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009)
Mujiatun,  Siti "Jual  Beli  dalam  Perspektif  Islam:  Salam  dan  Istisna‟." Jurnal  Riset Akuntansi dan Bisnis 13, no. 2 (2014).
Sari, Devit Etika. "Adat Bangun Rumah Di Jawa Study Antropologi Di Nganjuk Jawa Timur." Economic: Journal of Economic and Islamic Law 8, no. 2 (2017): 83-92.