## Komunikasi Pembangunan Blok Cepu
Oleh:Faris,S.Sos.,M.Med.Kom farisnawawi@gmail.com
Ditengah-tengah tarik ulurnya blok migas Cepu, Pemerintah dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta restrukturisasi ditubuh PT. Pertaminani. Bunyi pasal 33 UUD’ 45 bahwa hasil bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik negara menjadi ironi didunia pertambangan nasional. Terbukti dari data BP Migas, pengelolaan sektor migas masih banyak dikuasai asing. Dalam kasus pengelolaan block Cepu, ketidak berdayaan sebagai suatu bangsa kembali terlihat. Langkah-langkah yang dilakukan untuk bisa meningkatkan barganing position dalam proses operasional nanti berbuntut pada molornya jadwal eksplorasi yang idealnya bisa dilakukan pada 2007 mendatang.
Status PT. Pertamina sebagi suatu entitas bisnis yang independen juga membuat pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan intervensi lenih jauh. Sebab, mekanisme pengambilan keputusan tetap diupayaklan agar diambil oleh business to business tersebut. Persoalan tarik ulurnya kedua operator tersebut tidak perlu bila bangsa ini memiliki visi kedepan. Kepemilikan pengelolaan Cepu oleh pertamina telah dimiliki sejak 1987 , hal ini berdasarkan pada SK menteri Pertambangan dan Energi No 0177/K/1987 tanggal 5 Maret 1987, Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) mencakup kawasan seluas 973 km persegi. Kawasan itu semula dikelola PPT Mgas, kemudian diserahkan ke Pertamina UEP III Lapangan Cepu
Kata Kunci: Komunikasi Pembangunan,Modernisasi,Masyarakat Tradisional
A. Latar Penulisan Ditengah-tengah tarik ulurnya blok migas Cepu, Pemerintah dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta restrukturisasi ditubuh PT. Pertaminani. Bunyi pasal 33 UUD’ 45 bahwa hasil bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik negara menjadi ironi didunia pertambangan nasional. Terbukti dari data BP Migas, pengelolaan sektor migas masih banyak dikuasai asing. Dalam kasus pengelolaan block Cepu, ketidak berdayaan sebagai suatu bangsa kembali terlihat. Langkah-langkah
yang dilakukan untuk bisa
meningkatkan barganing position
dalam proses operasional nanti berbuntut pada molornya jadwal eksplorasi yang idealnya bisa dilakukan pada 2007 mendatang. Status PT. Pertamina sebagi suatu entitas bisnis yang independen juga membuat pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan intervensi lenih jauh. Sebab, mekanisme pengambilan keputusan tetap diupayaklan agar
diambil oleh business to business
tersebut. Persoalan tarik ulurnya kedua operator tersebut tidak perlu bila bangsa ini memiliki visi kedepan. Kepemilikan pengelolaan Cepu oleh pertamina
telah dimiliki sejak 1987 , hal ini
berdasarkan pada SK menteri Pertambangan dan Energi No 0177/K/1987 tanggal 5 Maret 1987, Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) mencakup
kawasan seluas 973 km persegi.
Kawasan itu semula dikelola PPT
Mgas, kemudian diserahkan ke Pertamina UEP III Lapangan Cepu BUMN membahas hal tersebut dan langsung melaksanakan berbagai macam survei dan penyiapan lahan. Namun, setelah siap melaksanakan pengeboran, pada April 1990 justru pengelolaan block Cepu dialihkan ke PT Humpuss Patra Gas yang menandatangani technical assistance contrac (TAC) untuk 20 tahun (1990-2010). Block migas yang bisa memenui hajat
hidup orang banyak tersebut tidak
juga menghasilkan hingga kemudian pergantian kondisi politik asional terjadi 1998.
akhrinya, pengalihan kepemilikan
terjadi dari Humpuss ke Ampolex, perusahaan migas asal Australia.
Setelah itu, Ampolex, diakuisisi
Exxon yang merger dengan Mobil
Oil pada 1999. keputusan akuisisi tersebut juga diketahui pemerintah Indonesia, termasuk Kwik Kian Gie, Meneg PPN dan kepala Bapennas saat itu. Belakangan Kwik termasuk diatanra deretan orang-orang yang menolak pengelolaan blok Cepu jatuh ke tangan asing. Meski demikian, upaya meningkatkan bargaining posisition yang berakibat pada molornya proses produksi juga bukan tanpa kerugian. Blok Cepu yang
diperkirakan menghasilkan 170.000 barel minyak perhari . tidak beroperasinyan blok Cepu setiap hari menghiolangkan pendapatan bersih Indonesia dari produksi itu dapat mencapai USD 9,2 juta per hari atau sekitar Rp 85 miliar, menurut Meneg BUMN Sugiharto (jawa pos 4 maret
2006)

## B. SIGNIFIKASI
Masalah
pengelolaan kekayaan alam terutama masalah migas di Indonersia selalu menuai suatu permaslahan-permasalahan baru saja, terlihat dari alotnya negosiasi-negosiasi yang yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama pada penentuan tentang siapa yang pantas dalam pengelolaan
migas tersebut serta masalah bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dimana dalam kasusus pengelolaan migas di Cepu ini juga melibatkan adanya intervensi dari pihak asing yang berkepentingan dalam proyek ini, terbukti dengan berkunjungnya mentri luarnegri Amerika Serikat Yitu Condolisa Rise dan terlihat bahwa pemerintah berpihak pada perussahaan yang berasal dari
negri Paman Sam itu, yaitu Exxon. Bila pemerintah tidak benar-benar bersikap arif dan bijak dalam mengambil keputusan ini maka negara akan benar-benar dirugikan seperti apa yang terjadi pada pengelolaan di Papua. Pokok persoalan dari tarik ulurnya antara
Pertamina dan Exxon ialah
menyangkut hak pengelolaan ladang migas tersebut dari sisi
operatorship , kedua operator memiliki argumentasi yang sama- sama menyakinkan
C. Perspektif Teori
 Teori Modernisasi
Modernisasi, teori yang
lahir tahun 50-an yang merupakan
respon kaum intelektual terhadap Perang Dunia, dianggap jalan paling optimis, menuju perubahan. Huntingtion (1976) percaya bahwa modernisasi bersifat revolusioner (perubahan cepat global, akan mempengaruhi semua manusia). Bertahap (melalui langkah-langkah), homogenisasi (convergency dan
progresif). Pemikiran modernisasi bisa dijumpai dalam buku Mc
Clelland The Achteving Society
(1916). Menurut Mc Clelland,
penjelasan mengapa rakyat dunia ketiga berada dalam keadaan terbelakang adalah karena rendahnya kebutuhan berprestasi tersebut. Teori modernisasi didominasi oleh kaum sosiolog dan psikolog, kalangan ekonom merumuskan teori-teori mereka dengan menekankan pada kemampuan produktif sumber daya manusia sebagai modal utama. Meskipun banyak teori yang lahir, umumnya menyakini satu hal yang sama yakni bahwa faktor manusia (bukan struktur dan sistem) yang menjadi fokus utama perhatian mereka. Model pertama dengan menggunakan metafora pertumbuhan yakni tumbuh sebagai organisme, teori modernisasi melihat
pembangunan sebagai proses evolusi perjalanan dari tradisional ke modern. Pemikiran ini dapat
ditemukan dalam skema lima tahap ( the five – stage scheme ) pembangunan
dari teori pertumbuhan yang sangat terkenal yang dikembangkan oleh W.W
Rostow (1960). Asumsinya bahwa
semua masyarakat, termasuk masyarakat barat pernah mengalami tradisional
dan akhirnya menjadi modern. Dalam hal ini, sikap manusia tradisional dianggap sebagai masalah.
Konsep pembangunana dan modernisasi yang kemudian serta merta dianut oleh berjuta-juta dunia ketiga, pada dasarnya merupakan refleksi paradigma barat tentang perubahan sosial. Pembangunan diidentifikasi
dengan gerak langkah demi
langkah menuju modernitas yang lebih tinggi (higher modernity). Yang dimaksud modernitas disini merefleksi pada bentuk perkembangan dan kemajuan
teknologi dan ekonomi seperti yang dicapai oleh negara-negara industri.
 W.W ROESTOW
Dalam bukunya The Stage of Economic Growth a non communist manifesta , dia menguraikan teorinya tentang proses pembangunan dalam sebuah masyarakat. Roestow membagi proses pembangunan dalam sebuah masyarakat. Roestow membagi proses pembangunan ini menjadi 5 tahap berikut: a. Masyarakat tradisional
b. Prakondisi untuk lepas landas,
cirinya:
 Tidak ada pertumbuhan
ekonomi
 Ada peran media
 Ada komunikasi politik
c. Lepas landas, dicirikan:
 Penguasa teknologi  Pertumbuhan ekonomi  Pesan media yang paling besar  Keterbukaan komunikasi pembangunan d. Bergerak ke dewasaan  Adanya peningkatan taraf pendidikan  Adannya tingkat kepedulian atas lingkungan sekitarnya e. Era konsumsi yang tinggi  Adanya tingkat daya beli masyarakat yang tinggi
D . ANALISA Dalam teori modernisasi, merupakan proses evolusi perjalanan dari tradisional ke modern. Teori ini dapat digunakan untuk melihat atau
memecahkan adanya masalah tentang keterlambatan pemerintah dalam menangani kasus demam
berdarah.
Pemerintah merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam menangani polemik Block Cepu. Tanggung jawab pemerintah tidak hanya menangani kasus Block Cepu. Tetapi masalah Block Cepu tidak layak untuk diabaikan karena nerdampak pada kredebelitas pemerintah di mata dunia Internasional serta pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Pada kasus Block Cepu ini Pokok persoalan dari tarik ulurnya
antara Pertamina dan Exxon ialah menyangkut hak pengelolaan ladang migas tersebut dari sisi operatorship , kedua operator
memiliki argumentasi yang sama- sama menyakinkan
Pemerintah mengemukakan kesiapannya disertai argumentasi biaya pengeboran akan jatuh lebih mahal bila ditangan Exxon. Sementara itu, Exxon menilai mahalnya pembiayaan di sebabkan standart pengelolaan bisnis migas yang harus
memenuhi level tertentu sehingga menciptakan stabilitas pasokan dan amannya proyek. Tudingan
tersebut membuat pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap proyek yang diperkirakan membutuhkan investasi hingga Rp 20-25 triliun
tersebut.
Dalam teori Roestow membagi ada beberapa tahap proses pembangunan antara lain:
a. Masyarakat Tradisional
Masyarakat pada umunya, sering menganggap masalah Block Cepu adalah masalah yang ringan, masyarakat baru akan bertindak, jika sudah merasakan dampak dari ketidak bijakan dan kearifan dari proyek tersebut, hal biasa yang dilakukan masyarakat karena ketidak mengertian dan kurang
peduli atas masalh yang menimpa
bangsanya.
Masyarakat tradisional terlalu simpel menanggapinya, untuk segera menutut pemerintah dalam penyelesaian polemik tersebut secara kritis, hanya dibiarkan yang penting ketika proyek itu berjalan mereka diikut sertakan sebagai pekerja untuk menambah pendapatan rumah tangganya
tanpa memikirkan masalah yang menimpa negara ini
b. Pra kondisi untuk lepas landas,
cirinya:
 Tidak ada pertumbuhan
ekonomi Dimasa ini laju pertumbuhan ekonomi lambat dikarenakan kurangnya para investor untuk membuka lapangan-lapangan usaha dan ditambah dengan adanya ketidak arifan dan ketidak bijakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan-keputusan yang berkenaan dengan hajat hidup orang
banyak, yang pada akhirnya menghambat pula proses produksi yang berpengaruh pada lambatnya pertumbuhan ekonomi  Ada peran media Peran media disini sangat diperlukan, karena media merupakan suatu media yang sangat efektif untuk memberikan informasi tentang masalah yang terjadi di blok Cepu, media TV/Radio, pemerintah dapat menggunakan media ini sebagai alat untuk mengajak masyarakat untuk memberikan masukan bagaimana penanganan yang semestinya dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan berbagai pihak yang seharusnya mendapkan haknya Media surat kabar juga sangat penting, untuk selalu mengingatkan masyarakat. Dengan adanya media, masyarakat akan tahu dan lebih tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam plemik antara Pertamina dengan Exxon serta pemerintah sebagai penhambil kebijakan(penguasa)
 Ada komunikasi politik
Adanya tindakan langsung pemerintah sangat diperlukan, pemerintah tidak
hanya diam dengan masalah ini. Pemerintah bisa langsung mengadakan
inspeksi mendadak di tubuh Pertamina atas tuduhan atau dugaan atas mahalnya pembiayaan
pengelolaan yang disebabkan standart pengelolaan bisnis migas yang harus memenuhi level tertentu. Seperti yang sekarang dilakukan pemerintah untuk segera merestrukturisasi ditubuh pertamina.
c. Lepas landas
 Penguasaan teknologi
Pada alat yang digunakan untuk pengelolaan sudah
cukup memadai, ditinjau dari jumlah pelaksananya yang kurang efektif dan mapu dalam penguasannya, seperti masi seringnya mendatangkan teknisi- teknisi ahli dari asing dan tidak mendidik anak
bangsa untuk menguasai itu secara mereata
 Pertumbuhan ekonomi
Dimasa-masa krisis ini seharusnya pemerintah memberikan pelayanan pengobatan yang gratis atau potongan separuh harga dari biaya pengobatan pada penduduk yang tidak mampu, sebab mereka merupakan aset bangsa
yang dapat mendorong
pemulihan ekonomi dan
jika hal ini terus berlanjut,
korban tambah banyak maka dapat juga menghambat laju perekonomian karna banyaknya pekerja yang
jatuh sakit sehingga proses
produksi jadi tidak efektif
 Pesan media yang paling besar Media sebagai penyampai pesan harus memberikan pengetahuan yang jelas atas kronologis yang terjadi dan apa masalah yang sebenarnya dipertaruhkan dan meberikan masukan atas apa yang semestinya dilakukan oleh pemerintah karna insan-insan perslah yang dapat mejakau dengan cepat pada lapisan level masyarakat bawah dan keatasn  Keterbukaan komunikasi pembangunan Dalam penanggulangan masalah block Cepu ini pemerintah harus bersikap terbuka dalam pengalokasian dana transparan seperti berapa jumlah dana yang dikeluarkan termasuk penyediaan alat untuk migas tersebut, langkah-
langkah apa saja yang
dilakukan pemerintah dalam penanggulangan masalah blok Cepu itu, rakyat harus tahu dan jelas,
d. Bergerak ke dewasaan
 Adanya peningkatan
taraf pendidikan
Banyaknya masyarakat yang mengenyam pendidikan, dapat menimbulkan taraf kesadaran masyarakat untuk selalu waspada pada apa yang terjadi di lingkungannya sebab masyarakat akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi masalah tersebut hal ini disebabkan pengetahuan yang diperolehnya, namun hal ini tidak
terjadi pada masyarakat
indonesia, dapat dilihat
dengan masih banyaknya warga yang cuek atas
masalah bangsa yang terjadi  Adannya tingkat kepedulian atas lingkungan sekitarnya Dengan adanya tingkat
pendidikan yang dimiliki masyarakat idealnya sudah memiliki tingkat kepedulian yang cukup baik untuk dapat tetap waspada terhadap apa
yang terjadi disekitarnya seperti mengadakan gotong royong semua komponen bangsa untuk membangun dan menjaga daerahnya sendiri-sendiri, hal ini terjadi di Indonesia malah tidak merata, hal ini desebabkan adanya ketidak mengertian dan
kefahaman atas masalah yang dihadapi bangsa ini e. Era konsumsi yang tinggi
 Adanya tingkat daya beli masyarakat yang tinggi Pada tingkat ini seharusnya masyarakat indonesia sudah mampu mengatasi ataupun menngeolah sendiri kekayaan alamnya sendiri tanpa mendatangkan pihak asing yang hanya menambah rumit maslah yang terjadi dan bukan keuntungan yang didapat malah kerugian
yang tambah besar.

## E. KESIMPULAN
Untuk menanggulangi blok cepu ini, maka pemerintah sebaiknya dapat bertidak dengan cepat dan tepat agar tidak semakin menambah kerugian pemerintah disektor migas setelah banyaknya korupsi yang dilakukanpejabat-pejabat yang
terkait.
Jika dalam waktu dekat ini
masih belum ada penyelesaiannya maka pemerintah harus segera memberikan keputusan tentang
siapa yang berhak mengelola migas di Cepu tersebut, yang tentunya tidak merugikan bagi penduduk sekitar pada khususnya dengan mengikut sertakan mereka sebagai pekerja di pertambangan tersebut untuk peningkatan taraf pendapatan serta pemberian harga
yang pantas bagi warga yang lahnnya terkena proyek tersebut. Dan tentunya keputusan apan yang diambil pemerintah itu agar
selalu berpihak pda kepentingan bangsanya sendiri jangan takut akan intervensi pihak asing yang belum tentu memberikan keuntungan yang memuaskan

## DAFTAR PUSTAKA
-FAKIH MASOUR,1999, Analisis gender dan
tranformasi sosial, Rosda karya,Bandung -Jawa pos,4 Maret 2006 -http://biomed.ee.itb.ac.id) -www.suarametro.com/berita/1797
- www.beritaiptek.com/message/arti
kel