Online: http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp

## IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS GADJAH MADA
Ahmad Sulaiman, Udik Budi Wibowo Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta ahmad.ugm@gmail.com, yube2u@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  implementasi  Sistem  Penjaminan  Mutu Internal (SPMI) sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian dilakukan di  Universitas  Gadjah  Mada,  dengan  subjek  Kantor  Jaminan  Mutu  (KJM  UGM).  Teknik pengumpulan data: observasi langsung, penelusuran dokumen dan arsip, serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Kebijakan dan konsep SPMI berupa dokumen akademik dan  dokumen  mutu  disusun  oleh  KJM  UGM;  (2)  KJM  UGM  sebagai  koordinator  dalam merencanakan  dan  melaksanakan  SPMI  di  seluruh  universitas;  (3)  Implementasi  SPMI dilaksanakan  dengan  penyusunan  rancangan  berupa  Siklus  SPMI;  (4)  Kendala  yang dihadapi: komitmen pimpinan, jumlah tenaga auditor, kegiatan SPMI menjadi rutinitas; (5) Langkah  yang  ditempuh:  menyediakan  tenaga expert penjaminan  mutu,  pelatihan  auditor, membangun  semangat  penjaminan  mutu;  (6)  Evaluasi  Implementasi  SPMI  dilaksanakan setiap  tahun;  (7)  Pemanfaatan  hasil  implementasi  SPMI:  membangun  budaya  mutu, akreditasi  dan  sertifikasi  nasional  dan  internasional;  dan  (8)  Pengembangan  implementasi SPMI mengacu pada manajemen mutu ISO dan standar BAN PT.
Kata kunci : implementasi SPMI, penjaminan mutu, mutu pendidikan

## THE IMPLEMENTATION OF INTERNAL QUALITY ASSURANCE SYSTEM AS AN EFFORT TO IMPROVE QUALITY OF EDUCATION AT GADJAH MADA UNIVERSITY
Ahmad Sulaiman, Udik Budi Wibowo Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta ahmad.ugm@gmail.com, yube2u@yahoo.com

## Abstract
This study aims to describe the implementation of the Internal Quality Assurance System (IQAS) as an  effort  to  improve  quality  of  education  at  Gadjah  Mada  University.  This  study  is  a  qualitative research  with  case  study  method.  Research  conducted  at  Gadjah  Mada  University,  the  subject  of research is the Quality Assurance Office (KJM UGM). Data collection techniques: direct observation, review of archive documents, and interviews. The results showed as follows: (1) Policies and concepts of  IQAS  consist  of  academic  documents  and  quality  documents  compiled  by  KJM  UGM;  (2) Organizing  IQAS  conducted  by  KJM  UGM  in  planning  and  implementing  of  IQAS;  (3) Implementation  of  IQAS  conducted  by  drafting  the  plan  of  IQAS  Cycle;  (4)  Constraints  faced: leadership  commitment,  the  number  of  auditors,  IQAS  activity  become  routine;  (5)  Steps  taken  to overcome the constraints: providing expert quality assurance personnel, auditor training, building a passion  for  quality  assurance;  (6)  Evaluation  of  the  Implementation  of  IQAS  held  every  year;  (7) Utilization of the results of the implementation of IQAS: building the culture of quality, accreditation and  certification  both  national  and  international;  and  (8)  Development  of  implementation  of  IQAS refered to the quality management of ISO and the standard of BAN PT.
Keywords : implementation of IQAS, quality assurance, quality of education

## Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  kebutuhan mendasar  manusia  yang  sangat  penting. Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  teren- cana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara  aktif  mengembangkan  potensi  diri- nya untuk memiliki kekuatan spiritual  ke- agamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian, kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keteram- pilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa  dan  negara.  Permasalahan  pen- didikan yang sangat dirasakan sekarang ini adalah  rendahnya  mutu  pendidikan  di berbagai  jenis  dan  jenjang  pendidikan. Rendahnya  mutu  pendidikan  akan  meng- hambat  penyediaan  sumber  daya  manusia yang  mempunyai  pengetahuan,  keahlian dan  keterampilan  untuk  memenuhi  sum- ber  daya  manusia  pembangunan  bangsa Indonesia.
Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan,  pemerintah  melalui  Kemen- terian Pendidikan dan Kebudayaan menge- luarkan kebijakan tentang penjaminan mu- tu  pendidikan.  Upaya  penjaminan  mutu pendidikan oleh pemerintah kemudian di- implementasikan ke dalam Sistem Penjami- an  Mutu  Pendidikan  (SPMP).  Sesuai  de- ngan Peraturan Menteri Pendidikan Nasio- nal  Nomor 63 Tahun 2009 pasal  1 ayat (3) yang  menyebutkan  bahwa  ”Sistem  Penja- minan  Mutu  Pendidikan  yang  selanjutnya disebut  SPMP  adalah  subsistem  dari  Sis- tem Pendidikan Nasional yang fungsi uta- manya  meningkatkan  mutu  pendidikan”. Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah  tingginya  kecerdasan  kehidupan manusia  dan  bangsa  sebagaimana  dicita- citakan  oleh  Pembukaan  Undang-undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  yang  dicapai  melalui  penerapan  Sis- tem Penjaminan Mutu Pendidikan.
Pendidikan tinggi merupakan bagi- an  dari  sistem  pendidikan  nasional  me- miliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  memajukan  ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran strategis pendidikan tinggi ini tetap memperhatikan dan  menerapkan  nilai  humaniora  serta pemberdayaan  bangsa  Indonesia  yang
berkelanjutan.  Pendidikan  tinggi  juga  ber- peran  dalam  meningkatkan  daya  saing bangsa  dalam  menghadapi  globalisasi  di segala  bidang.  Oleh  karena  itu  diperlukan pendidikan  tinggi  yang  mampu  mengem- bangkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi serta  menghasilkan  intelektual,  ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif,  toleran,  demokratis,  berkarakter tangguh,  serta  berani  membela  kebenaran untuk kepentingan bangsa.
Penjaminan mutu perguruan tinggi adalah  proses  perencanaan,  pemenuhan, pengendalian,  dan  pengembangan  standar pendidikan  tinggi  secara  konsisten  dan berkelanjutan,  sehingga  pemangku  kepen- tingan  ( stakeholders )  internal  dan  eksternal perguruan tinggi, yaitu mahasiswa, dosen, karyawan, masyarakat, dunia usaha, asosi- asi  profesi,  pemerintah dapat  memperoleh kepuasan  atas  kinerja  dan  keluaran  per- guruan  tinggi.  Kegiatan  penjaminan  mutu ini  merupakan  perwujudan  akuntabilitas dan  transparansi  pengelolaan  perguruan tinggi.  Sesuai  Undang-undang  Nomor  12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Sis- tem  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Tinggi (SPMPT)  terdiri  atas  Sistem  Penjaminan Mutu  Internal  (SPMI)  dan  Sistem  Penja- minan  Mutu  Eksternal  (SPME).  SPMI  di- kembangkan  oleh  Perguruan  Tinggi  yang bersangkutan, sedangkan SPME dilakukan melalui akreditasi.
Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal (SPMI) di suatu perguruan tinggi merupa- kan kegiatan mandiri dari perguruan ting- gi yang bersangkutan sehingga proses ter- sebut dirancang, dijalankan, dan dikendali- kan  sendiri  oleh  perguruan  tinggi  yang bersangkutan  tanpa  campur  tangan  dari pemerintah.  Pemerintah  membuat  pedo- man dalam pelaksanaan SMPI yang bertu- juan  untuk  memberikan  inspirasi  tentang berbagai  aspek  yang  pada  umumnya  ter- kandung  dalam  SPMI  di  suatu  perguruan tinggi. Hal ini dilakukan karena setiap per- guruan  tinggi  memiliki  spesifikasi  yang berlainan, dalam hal sejarah, visi dan misi, budaya  organisasi,  ukuran  organisasi, struktur, sumber daya, dan pola kepemim- pinan.  Agar  perguruan  tinggi  senantiasa
mampu  memenuhi  tuntutan  kebutuhan stakehoders yang terus berkembang, maka SPMI juga harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tersebut secara berkelanjut- an ( continuous improvement ).
Universitas  Gadjah  Mada  merintis dan  mengembangkan  konsep  sistem  pen- jaminan  mutu  internal  (SPMI)  perguruan tinggi.  Konsep  tersebut  meliputi  definisi penjaminan mutu, siklus implementasi pen- jaminan  mutu,  organisasi,  sistem  doku- mentasi,  dan  sumber  daya  manusia.  SPMI di  UGM  dilakukan  oleh  Kantor  Jaminan Mutu  (KJM  UGM)  yang  bertugas  meren- canakan  dan  melaksanaan  sistem  jaminan mutu secara keseluruhan di UGM.
Implementasi sistem penjaminan mu- tu  pendidikan  di  perguruan  tinggi  sesuai dengan  Pedoman  Penjaminan  Mutu  ( Qua- lity  Assurance )  Pendidikan  Tinggi  (2003, pp.16-19)  dapat  dilaksanakan,  bila  dipe- nuhi beberapa prasyarat, yaitu: komitmen, perubahan  paradigma,  dan  sikap  mental para pelaku proses pendidikan tinggi, serta pengorganisasian penjaminan mutu di per- guruan  tinggi.  Implementasi  sistem  penja- minan  mutu  di  perguruan  tinggi  sering menemui  kendala/hambatan  di  lapangan antara  lain;  kesadaran  para  pelaku  proses pendidikan tentang arti penting penjamin- an  mutu  sebagai  kebutuhan stakeholders masih rendah, komitmen para pelaku pro- ses pendidikan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan  mutu  pendidikan  masih kurang, pemahaman terhadap konsep dan implementasi SPMPT oleh sivitas akademi- ka belum merata, tata kelola dan mekanis- me  kerja  penjaminan  mutu  belum  terba- ngun dengan utuh, pemberdayaan sumber daya  manusia  khususnya  para  dosen  un- tuk  mendukung  sistem  penjaminan  mutu belum optimal, dan pemanfaatan teknologi informasi  dan  komunikasi  untuk  mendu- kung  sistem  penjaminan  mutu  internal belum optimal.
Universitas Gadjah Mada merupakan universitas  terbaik  di  Indonesia  dan  satu- satunya  universitas  di  Indonesia  yang masuk 100 universitas terbaik di Asia. Kon- sep  dan  Implementasi  Sistem  Penjaminan Mutu  Perguruan  Tinggi    di  UGM    telah
dibuat dan disosialisasikan kepada seluruh pimpinan,  pengurus,  dosen,  mahasiswa, dan tenaga kependidikan di tingkat univer- sitas dan fakultas. Keberhasilan implemen- tasi  SPMI  di  UGM  tidak  lepas  dari  peran serta  seluruh  sivitas  akademika  dalam mendukung  kegiatan  penjaminan  mutu internal  untuk  kepuasan stakeholders .  Mes- kipun  demikian,  beberapa  kendala  masih ditemui  dalam  implementasi  SPMI  di UGM.  Kendala  utama  yang  dirasakan adalah komitmen pimpinan baik di tingkat universitas,  fakultas,  jurusan,  maupun program  studi,  terkait  posisi  dan  kesibuk- annya  sebagai  SDM  penjaminan  mutu  se- kaligus sebagai dosen relatif masih kurang. KJM  UGM  merasakan  masih  kurangnya SDM auditor, sehingga setiap tahun mem- programkan  pelatihan  auditor  baru  untuk mencapai  jumlah  auditor  yang  ideal.  Ke- giatan SPMI yang menjadi rutinitas ini me- nyebabkan    tidak  terjadinya improvement yang mengakibatkan kebosanan.
Implementasi  SPMI  di  perguruan tinggi  sering  menemui  masalah,  antara lain:  (1)  kesadaran  para  pelaku  proses pendidikan  terhadap  arti  penting  penja- minan mutu sebagai kebutuhan stakeholders relatif  masih  rendah;  (2)  pemahaman  kon- sep  sistem  penjaminan  mutu  pendidikan oleh  sivitas  akademika  untuk  meningkat- kan mutu pendidikan masih belum merata; (3) komitmen para pelaku proses pendidik- an  tinggi  di  perguruan  tinggi,  baik  yang memimpin  maupun  yang  dipimpin  untuk senantiasa  menjamin  dan  meningkatkan mutu  pendidikan  relatif  masih kurang;  (4) Ketersediaan  sumber  daya  manusia  khu- susnya  tenaga  auditor  untuk  mendukung SPMI  masih  belum  terpenuhi;  dan  (5)  im- plementasi  SPMI  sering  menjadi  sebuah rutinitas  menyebabkan  sulit  untuk  meng- ukur ketercapaian perbaikan berkelanjutan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  me- ngetahui  implementasi  sistem  penjaminan mutu  internal  dalam  upaya  meningkatkan mutu  pendidikan  di  Universitas  Gadjah Mada.  Secara  spesifik,  penelitian  ini  ber- tujuan  untuk:  mendeskripsikan  proses  pe- rencanaan,  implementasi,  serta  kendala yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  sistem
penjaminan  mutu  internal  secara  keselu- ruhan di Universitas Gadjah Mada, proses evaluasi  serta  pemanfaatan  hasil  imple- mentasi  sistem  penjaminan  mutu  internal dalam  rangka  meningkatakan  mutu  pen- didikan secara berkelanjutan di Universitas Gadjah Mada. Hasil penelitian ini diharap- kan  mampu  memperkaya  khasanah  ilmu dan  pengetahuan  tentang  implementasi SPMI untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.
Mutu  mengandung  makna  derajat (tingkat) keungggulan suatu produk (hasil kerja)  baik  berupa  barang  maupun  jasa. Pengertian mutu secara garis  besar adalah gambaran  dan  karakteristik  menyeluruh dari  produk  atau  jasa  yang  menunjukkan kemampuannya  dalam  memenuhi  kebu- tuhan, harapan, dan kepuasan pelanggan.
Oakland  (1993,  p.5)  menyatakan bahwa  ” Quality  is  used  to  signify  ’excelence’ of  a  product  or  service ”.  Mutu  digunakan untuk  menunjukkan  „keunggulan‟  dari  se- buah produk atau jasa. Suatu produk atau jasa  dikatakan  bermutu  apabila  mempu- nyai  keunggulan  dibanding  produk  atau jasa  yang  lain.  Macdonald  (1993,  p.6)  da- lam  menyatakan  “ A  useful  definition  is, ’quality  means  conformance  to  requirements’. That  allows  us  to  measure  quality.  We  know when  we  do  or  do  not  conform  to  require- ments ”.  Mutu  berarti  kesesuaian  dengan persyaratan.  Persyaratan  yang  memung- kinkan  untuk  mengukur  kualitas  dengan mengetahui  bahwa  sesuatu  itu  memenuhi syarat  tertentu  untuk  dikatakan  berkuali- tas. Tjiptono & Diana (1995, p.2) menyata- kan:  “Konsep  kualitas  itu  sendiri  sering dianggap  sebagai  ukuran  relatif  kebaikan suatu  produk  atau  jasa  yang  terdiri  atas kualitas  desain  dan  kualitas  kesesuaian. Kualitas  desain  merupakan  fungsi  spesifi- kasi  produk,  sedangkan  kualitas  kesesuai- an  adalah  suatu  ukuran  seberapa  jauh suatu  produk  memenuhi  persyaratan  atau spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan”. Pengertian mutu secara garis  besar adalah gambaran  dan  karakteristik  menyeluruh dari  produk  atau  jasa  yang  menunjukkan kemampuannya  dalam  memenuhi  kebu- tuhan, harapan, dan kepuasan pelanggan.
Orientasi terhadap mutu membutuh- kan  sistem  penjaminan  mutu  agar  mutu dapat  ditingkatakan  secara  berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu ( Quality Assurance System )  dalam  suatu  institusi  pendidikan merupakan  tuntutan  eksternal  dan  inter- nal. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Ta- hun  2003  disebutkan  bahwa  pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan ber- dasarkan  prinsip  otonomi,  akuntabilitas, jaminan  mutu,  dan  evaluasi  yang  trans- paran.  Lebih  jauh,  dalam  Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 52 dinyatakan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan  kegiatan  sistemik  untuk  me- ningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana  dan  berkelanjutan.  Penjaminan mutu  tersebut  dilakukan  melalui  penetap- an,  pelaksanaan,  evaluasi,  pengendalian, dan  peningkatan  standar  pendidikan  ting- gi.  Mutu  pendidikan  di  perguruan  tinggi yang  paling  sering  didefinisikan  sebagai "kesesuaian  untuk  tujuan",  maka  jaminan mutu  mengacu  pada  kebijakan,  sikap,  tin- dakan  dan  prosedur  yang  diperlukan  un- tuk  memastikan  mutu  yang  sedang  diper- tahankan dan  ditingkatkan. Jaminan mutu tersebut  dimaksudkan  untuk  menjamin akuntabilitas  dan/atau  untuk  membawa perbaikan.
Hedwig  &  Polla  (2006,  pp.1-3)  men- jelaskan bahwa penjaminan mutu merupa- kan pekerjaan rutin yang berkesinambung- an dan harus terus menerus dilakukan dan bukan  merupakan  kegiatan  yang  bersifat ad hoc . Oleh karenanya, proses pengawasan ( monitoring )  dan  evaluasi  perlu  diterapkan secara  terus  menerus  dengan  penekanan bahwa  kegiatan  ini  bukan  mencari-cari kesalahan melainkan untuk melakukan tin- dakan  perbaikan  terus  menerus.  Sistem penjaminan mutu ( quality assurance system ) akan menghasilkan lulusan perguruan ting- gi  yang  baik,  kreatif,  inovatif  dan  mampu menciptakan  lapangan  kerja  dengan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  yang  dimiliki- nya yang merupakan indikator keberhasil- an  dari  pendidikan  tinggi  yang  bermutu. Sistem  penjaminan  mutu  pendidikan  ada- lah  sistem  yang  dirancang  untuk  mening- katkan  mutu  pendidikan  secara  terprog-
ram  dan  berkelanjutan  melalui  tahap  pe- netapan,  pelaksanaan,  evaluasi,  pengen- dalian, dan peningkatan standar pendidik- an.  Sistem  penjaminan  mutu  ( quality  assu- rance  system )  digunakan  untuk  menghasil- kan lulusan yang mampu mengembangkan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  sebagai indikator  keberhasilan  dari  pendidikan yang bermutu.
Total  Quality  Management adalah  se- buah  pendekatan  untuk  meningkatkan daya saing, efektivitas dan fleksibelitas dari keseluruhan  organisasi.  TQM  adalah  sis- tem  manajemen  yang  fokus  pada  orang yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  ke- puasan pelanggan dengan pengeluaran bi- aya  yang  rendah.  Macdonald  (1993,  p.6) menyatakan  bahwa  ” TQM  is  therefore  a change  agent  which  is  aimed  at  providing  a customer–driven  organisation ”.  TQM  adalah agen  perubahan  yang  ditujukan  untuk mengarahkan  organisasi  agar  berorientasi pelanggan. Dengan demikian semua aktivi- tas  dalam  organisasi  ditujukan  untuk  me- menuhi  kebutuhan  dan  kepuasan  pelang- gan. Total Quality Management tidak bekerja untuk kepentingan orang lain, tetapi fokus pada  kepentiangan  pelanggan.  Pemaham- an ini tidak hanya diperuntukkan bagi ma- najer  senior  saja,  melainkan  untuk  semua orang yang ada dalam organisasi.
Reynolds  (1994,  pp.7-8)  menyatakan: “TQM aims to meet customer expectations, and were  possible  exceed  them.  Moreover  these  ex- pectations  are  contantly increasing.  Five  years ago  I  was  satisfied  with  a  train  journey  from London to Leeds which lasted three hours. Now I  expect  it  to  last  only  two.  TQM  recognizes that customer expectations will usually increase over  time,  and  it  is  therefore  a  philosophy  of continuous improvement. TQM itself is a jour- ney,  not  a  destination”. TQM  bertujuan  un- tuk  memenuhi  harapan  pelanggan,  dan jika  memungkinkan  bisa  melebihinya.  Se- lain harapan pelanggan terus berubah dan meningkat  dari  waktu  ke  waktu,  dan  ka- renanya TQM merupakan filosofi dari per- baikan  terus-menerus (continuous  improve- ment) .  TQM  sendiri  bukan  menjadi  tujuan akhir,  tetapi  tujuan  antara  yang  masih mengalami proses yang panjang.
Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “mutu pendidikan  adalah  tingkat  kecerdasan  ke- hidupan bangsa yang dapat diraih dari pe- nerapan  sistem  pendidikan  nasional”.  Se- jalan dengan peraturan tersebut, maka pen- jaminan mutu pendidikan dilaksanakan se- bagai upaya  untuk  memastikan  bahwa proses yang dilakukan oleh institusi pendi- dikan sesuai dengan standar yang ditentu- kan.  Konsep  implementasi  manajemen mutu  terpadu  dalam  dunia  pendidikan adalah  institusi  pendidikan  memposisikan dirinya  sebagai  institusi  jasa  atau  dengan kata  lain  menjadi  industri  jasa.  Jasa  yang diberikan  kepada  pelanggan  merupakan sesuatu  yang  bermutu  dan  memberikan kepuasan pada pelanggan/ stakeholders . Un- tuk itu institusi pendidikan membutuhkan suatu  sistem  manajemen  yang  mampu memberdayakan  institusi  agar  lebih  ber- mutu. Keberhasilan penerapan manajemen mutu merpadu di dalam organisasi pendi- dikan  memerlukan  komitmen  dan  kerja sama  antar  organsisasi  pendidikan,  baik tingkat  pusat  dan  daerah,  serta  organisasi pendidikan  setempat  sebagai  pihak  yang berhubungan  langsung  dengan  masyara- kat.  Jika  manajemen  mutu  terpadu  ini  di- terapkan  sesuai  ketentuan  dengan  mem- pertimbangkan  dinamika  perkembangan dunia  pendidikan  dan  masyarakat,  maka akan terjadi perubahan  yang cukup efektif bagi  peningkatan  mutu  pendidikan  na- sional.
Istilah  pendidikan  tinggi  dan  per- guruan  tinggi  sering  dipersepsikan  sama, sedangkan  sebenarnya  kedua  istilah  terse- but  memiliki  arti  yang  berbeda.  Pendidik- an  tinggi  adalah  pendidikan  pada  jalur pendidikan  sekolah  pada  jenjeng  yang  le- bih tinggi daripada pendidikan menengah. Perguruan  tinggi  adalah  satuan  pendidik- an  yang  menyelenggarakan  pendidikan tinggi.  Markum  (2007,  p.19)  menyatakan: “Perguruan  tinggi  adalah  satuan  pendi- dikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi,  yaitu  pendidikan  di  atas  jenjang pendidikan  menengah,  yang  mencakup program pendidikan diploma, sarjana, ma- gister,  spesialis,  dan  doktor.  Pendidikan
tinggi  diselenggarakan  untuk  menyiapkan peserta  didik  untuk  menjadi  anggota  ma- syarakat  yang  memiliki  kemampuan  aka- demik  dan/atau  profesional  yang  dapat menerapkan,  mengembangkan  dan/atau menciptakan  ilmu  pengetahuan,  teknologi dan/atau kesenian”.
Mishra  (2007,  p.5)  menyatakan: “In term of level, higher education includes college and  university  teaching-learning  towards which  students’  progress  to  attain  higher educational  qualification.  Higher  education imparts in-depth knowledge and understanding so as to advance the student to new frontiers of knowledge  in  different  walks  of  life  (subject dominans). It is about knowing more and more about  less  and  less.  It  develops  the  student’s ability  to  question  and  seek  truth  and  makes him/her competent to critique on contemporary issues. It broadens the intellectual powers of the individual  within  in  a  narrow  specialization, but also give him/her a wider perspective of the world arround”. Pendidikan tinggi yang ter- masuk  di  dalamnya  adalah  kegiatan  pem- belajaran di perguruan tinggi dan universi- tas  mengarahkan  mahasiswa  untuk  men- capai  kualifikasi  pendidikan  yang  lebih tinggi. Pendidikan tinggi menanamkan pe- ngetahuan  dan  pemahaman  yang  menda- lam  sehingga  mahasiswa  dapat  menjadi pembaharu  dalam  kehidupan  masyarakat. Tampubolon (2001, p.71) mengatakan bah- wa  pendidikan  tinggi  dipahami  sebagai proses  produksi  dan  penyajian  jasa  pen- didikan bertaraf akademik dan profesional, atau  jasa  pendidikan  tinggi,  yang  dapat dilaksanakan  bagi  para  calon  mahasiswa yang  sudah  memperoleh  jasa  pendidikan dasar  dan  menengah. Dan PT  adalah  lem- baga  pendidikan  yang  memproduksi  dan menyajikan  jasa  kependidikan  tinggi.  Pen- didikan  tinggi  diselenggarakan  untuk  me- nyiapkan  peserta  didik  menjadi  manusi yang  memiliki  kemampuan  akademik  dan profesional  untuk  mencerdaskan  kehidup- an bangsa.
Perguruan  tinggi  memiliki  ciri  khas yang  membutuhkan  model  pengelolaan yang  berbeda  dari  model  pengelolaan pemerintahan,  bisnis  maupun  industri. Model  pengelolaan  perguruan  tinggi  lebih
bergantung  pada  inisiatif  dan  kreativitas individu,  serta  merupakan  sistem  kolegial yang  berjalan  seiring  dengan  kebebasan akademik  dan  otonomi  keilmuan.  Model pengelolaan perguruan tinggi harus mam- pu  untuk  mewujudkan  visi  dan  misinya, serta  mampu  menjawab  kebutuhan stake- holders .  Sejalan  dengan  prinsip  otonomi dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  per- guruan  tinggi,  di  dalam  HELTS  2003-2010 dengan  jelas  menyebutkan  bahwa  untuk menjadi  suatu  organisasi  yang  sehat  dan mampu  menyelenggarakan  pendidikan tinggi  yang  bermutu,  efisien,  produktif, dan  akuntabel  terhadap stakeholders -nya, serta  mampu  beradaptasi  terhadap  peru- bahan peran dan fungsi Ditjen Dikti, maka perguruan  tinggi  perlu  dikelola  secara otonomi.
Akuntabilitas dalam pendidikan ting- gi  memberikan  nilai  lebih  pada  ilmu  pe- ngetahuan  tertentu,  pengajaran,  hasil  pen- didikan  dan  proses  manajemen.  Tellefsen (1990,  p.1)  menyatakan:  “ All  colleges  and universities are complex organization managed by  a  board  of  trustees,  a  president,  and  other administrators. Institutions of higher education also  share  an  organizational  structure  that ancompasses  a  number  of  academic  and  non academic  department  grouped  into  four generals areas: academic affairs, student affairs, advancement or development, and business and finacial  affairs.  Each  of  these  areas  contributes to  the  institution’s  societal  purposes  of  accu- mulating,  storing,  and  disseminating  know- ledge” .  Perguruan  tinggi  dan  universitas merupakan organisasi yang kompleks yang dikelola oleh dewan pengawas, ketua, dan tenaga administrasi lainnya. Lembaga pen- didikan  tinggi  dilengkapi  dengan  struktur organisasi  yang  terdiri  dari  bagian  akade- mik dan non-akademik, yang dikelompok- kan  menjadi  empat  bidang/urusan  yaitu: urusan  akademik,  urusan  kemahasiswaan, urusan  perencanaan  dan  pengembangan, dan  urusan  bisnis  dan  keuangan.  Masing- masing  bidang/urusan  memberikan  kon- tribusi  untuk  tujuan  sosial  lembaga  dalam menghimpun, menyimpan, dan menyebar- luaskan pengetahuan.
Wijatno  (2009,  p.17)  menyatakan: “Sebagai  satuan  pendidikan,  PT  merupa- kan  wilayah  otonom  dan  mandiri  yang berhak  mengelola  sendiri  lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi,  penelitian  ilmiah,  dan  pengabdian kepada  masyarakat.  Adapun  maksud  dan tujuan pemberian otonomi tersebut diberi- kan  dalam  rangka  pengembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  pengembang- an  diri  pada civitas  academica ,  serta  ber- pedoman pada norma dan kaidah keilmu- an  itu  sendiri”.  Pengelolaan  perguruan tinggi  sebagai  satuan  pendidikan  yang menyelenggarakan pendidikan tinggi seca- ra  otonom  harus  dilakukan  dengan  mem- perhatikan  prinsip  akuntabilitas,  transpa- ransi,  nirlaba,  penjaminan  mutu,  dan efektivitas-efisiensi.  Fungsi  dan  peran  per- guruan  tinggi  sangat  vital,  yaitu  sebagai: (a)  wadah  pembelajaran  mahasiswa  dan masyarakat;  (b)  wadah  pendidikan  calon pemimpin  bangsa;  (c)  pusat  pengembang- an  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi;  (d) pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk  mencari  dan  menemukan  kebenar- an; dan  (e) pusat pengembangan peradab- an bangsa.
Pertumbuhan  dan  perkembangan perguruan  tinggi  di  Indonesia  dewasa  ini mengalami persaingan yang semakin ketat. Hal  ini  disebabkan  antara  lain  oleh  dam- pak  globalisasi,  kemajuan  dalam  bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta jum- lah  perguruan  tinggi  yang  semakin  ba- nyak.  Disisi  lain,  animo  para  lulusan  se- kolah  menengah  atas  untuk  melanjutkan pendidikan  ke  jenjang  lebih  tinggi  di perguruan tinggi  semakin berkurang yang disebabkan  oleh  pertimbangan  ekonomis dan  praktis.  UNESCO  (2005,  p.15)  menya- takan:  “ Commitment  to  quality  by  all  higher education institutions/providers is essential. To this  end,  the  active  and  constructive  contribu- tions of academic staff are indispensable. Higher education  institutions  are  responsible  for  the quality  as  well  as  the  social,  cultural  and linguistic  relevance  of  education  and  the  stan- dards  of  qualiﬁcations  provided  in  their  name, no matter where or how it is delivered”. Kom- itmen  terhadap  kualitas  oleh  semua  lem-
baga/penyelenggara  pendidikan  tinggi merupakan  hal  yang  sangat  mendasar. Untuk itu, kontribusi aktif dan konstruktif staf akademik sangat diperlukan. Lembaga pendidikan  tinggi  bertanggung  jawab  atas kualitas  serta  relevansi  sosial,  budaya  dan bahasa dari pendidikan dan standar kuali- fikasi  yang  akan  dicapai,  dengan  berbagai cara yang bisa dilakukan.
Ciri  dari  sistem  penjaminan  mutu adalah  mengembangkan  dan  mengadopsi standar  dan  tingkat  kinerja  minimum  ter- hadap  mutu  yang  dapat  dinilai.  Ada  dua aspek  yang  saling  terkait  standar,  yaitu dampak  layanan  pendidikan  tinggi  terha- dap  komunitas  lokal,  dan  standar  kualitas teknis program yang ditawarkan. Worthen &  Berry  (2002,  pp.1-2)  menyatakan  bahwa definisi  kualitas  dalam  pendidikan  tinggi mencakup  perhitungan  tingkat  kelulusan dan  total  mahasiswa,  tingkat  penyerapan alumni dalam pekerjaan dan tingkat upah, tingkat  penempatan  mahasiswa  dalam pendidikan  lanjut,  skor  dan  standar  tes, penggunaan  sumber  daya  yang  efisien, pelaporan  dan  pertanggungjawaban  tertu- lis  tepat  waktu,  aksesibilitas  pendidikan untuk semua orang, ukuran kelas dan rasio dosen  per  mahasiswa,  evaluasi  berdasar- kan pengajaran, pengembangan kemampu- an  mahasiswa  untuk  menerapkan  praktek pembelajaran baru, dorongan dan fasilitasi dalam  pembelajaran  sepanjang  hayat,  ke- sempatan  pengembangan  profesional  un- tuk  dosen,  kegunaan  pembelajaran  untuk mahasiswa,  pengembangan  keterampilan dan  kebiasaan  aktif  sebagai  warganegara, pengembangan  kesadaran  kritis,  pencip- taan kebersamaan, lingkungan pembelajar- an  yang  saling  menghormati  dan  timbal balik  di  kalangan  mahasiswa  dan  dosen, dan  jaminan  kebebasan  akademik  untuk diskusi bagi mahasiswa dan dosen Dalam pelaksanaan sistem penjamin- an  mutu  pendidikan,  perguruan  tinggi diharapkan  mampu  membudayakan inter- nal  quality  assurance dan external  quality assurance .  Setelah  proses  pemahaman  ter- sebut  berhasil,  maka  pada  tahap  berikut- nya  adalah  merancang  dan  melaksanakan manajemen  penjaminan  mutu  ( quality
assurance  management ).  Tujuan  sistem  pen- jaminan  mutu  perndidikan  tinggi  adalah untuk memelihara dan meningkatkan mu- tu  pendidikan  tinggi  secara  berkelanjutan. Perguruan  tinggi  harus  mampu  merenca- nakan,  menjalankan,  dan  mengendalikan suatu  proses  yang  menjamin  pencapaian mutu.
SPM-PT SPM-PT SPMI SPMI SPME SPME PDPT PDPT MUTU MUTU
Gambar 1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Internal dan Eksternal
Perbedaan  mendasar  antara  penja- minan  mutu  internal  dan  eksternal  adalah bahwa penjaminan mutu internal mengacu pada  kebijakan  dan  praktek  dimana  lem- baga  akademik  mengevaluasi  diri  dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Penjaminan mutu eksternal mengacu pada kebijakan yang lebih atas untuk menjamin kualitas program dan lembaga pendidikan. Tiga  pendekatan  untuk  menilai  kualitas pendidikan di lembaga-lembaga akademik, yaitu dua pendekatan pertama fokus pada kontrol  eksternal,  termasuk  proses  yang berasal  dari  model  industri,  sedangkan pendekatan  ketiga  berupa  penilaian  inter- nal, dengan memberdayakan lembaga dan perubahan  dalam  budaya  organisasi.  Ke- tiga  pendekatan  tersebut:  (1)  akreditasi profesional  yang  didasarkan  pada  pene- tapan kriteria untuk menentukan prasyarat kualitas  akademik  untuk  mengalokasikan anggaran  dan  akreditasi  akademik;  (2) Pemantauan  kualitas eksternal bergantung pada sebuah komite ahli dari luar institusi yang  menggunakan  proses  evaluasi  untuk menilai  kualitas  program;  dan  (3)  audit akademik didasarkan pada kombinasi dari proses  evaluasi  internal  dan  laporan  ke- pada  pemangku  kepentingan.  Audit  aka- demik  menilai  kualitas  proses  pendidikan
dan  menentukan  apakah  sebuah  unit  me- laksanakan  kegiatan  yang  diperlukan  un- tuk  memproduksi  dan  menjamin  pening- katan kualitas .
Implementasi  sistem  penjaminan mutu  perguruan  tinggi  harus  didukung oleh  ketersediaan  data  dan  informasi  ten- tang  perguruan  tinggi  secara  akurat,  leng- kap, dan mutakhir. Data dan informasi ter- sebut  dikelola  oleh  suatu  pangkalan  data pada masing-masing perguruan tinggi. Ha- sil  pelaksanaan  penjaminan  mutu  internal oleh  masing-masing  perguruan  tinggi  me- rupakan  bahan  dalam  pelaksanaan  penja- minan mutu eksternal atau akreditasi oleh BAN-PT  dan/atau  lembaga  mandiri  lain- nya yang diakui pemerintah.
Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin- an  mutu  pendidikan  tinggi  di  perguruan tinggi  oleh  perguruan  tinggi  ( internally driven ), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan  tinggi  oleh  perguruan  tinggi secara  berkelanjutan  ( continuous  improve- ment ).  SPMI  merupakan  kegiatan  mandiri dari  perguruan  tinggi  yang  bersangkutan, sehingga  proses  tersebut  dirancang,  dija- lankan, dan dikendalikan sendiri oleh per- guruan  tinggi  yang  bersangkutan  tanpa campur  tangan  dari  pemerintah.  SPMI  di- jalankan  oleh  perguruan  tinggi  secara  in- ternal  untuk  mewujudkan  visi  dan  misi- nya,  serta  untuk  memenuhi  kebutuhan stakeholders melalui  penyelenggaraan  Tri- dharma  Perguruan  Tinggi.  Konsep  SPMI, seperti  dikemukakan  dalam  Kemendiknas (2010, p.17), suatu perguruan tinggi dinya- takan  bermutu  apabila:  perguruan  tinggi mampu  menetapkan  dan  mewujudkan  vi- sinya;  perguruan  tinggi  mampu  menja- barkan visinya ke dalam sejumlah standar dan  standar  turunan;  perguruan  tinggi mampu  menerapkan,  mengendalikan;  me- ngembangkan  sejumlah  standar  dan  stan- dar turunan dalam butir untuk memenuhi kebutuhan stakeholders . Implementasi  SPMI  di  perguruan tinggi dapat dikendalikan melalui berbagai model manajemen kendali mutu. Terdapat beberapa  model  manajemen  yang  dapat dipilih,  misalnya  Model  PDCA  ( Plan,  Do,
Check, Action ), Balanced Score Cards, dan Six Sigma .  Salah  satu  model  manajemen  ken- dali  mutu  yang  dapat  digunakan  adalah model PDCA ( Plan, Do, Check, Action ).
Gambar 2. Manajemen Kendali Mutu berbasis PDCA
Sesuai  dengan  model  manajemen kendali  mutu  PDCA,  maka  perencanaan ( plan )  difokuskan  pada  perencanaan  mutu meliputi  penetapan  kebijakan  mutu,  pe- netapan  tujuan  mutu  beserta  indikator pencapaiannya,  serta  penetapan  prosedur untuk pencapaian tujuan mutu. Pelaksana- an  ( Do )  dilakukan  terhadap  apa  yang  su- dah  direncanakan,  maka  untuk  menjamin mutu  pendidikan,  seluruh  proses  pendi- dikan  termasuk  pelayanan  administrasi pendidikan  dilaksanakan  sesuai  dengan SOP.  Pada  tahap monitoring ( Check ),  pe- meriksaan, pengukuran dan evaluasi terha- dap pelaksanaan dan hasil pelasanaan ter- masuk  audit  mutu  internal.  Pada  tahap tindak lanjut ( Action ), dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi, dengan menyusun ren- cana perbaikan dan menyusun laporan pe- laksanaan program pendidikan.
Pedoman  Penjaminan  Mutu  ( Quality Assurance) Pendidikan Tinggi (2003, p.p.16- 18) lebih lanjut menyebutkan bahwa imple- mentasi SPMI di perguruan tinggi memer- lukan  syarat  agar  dapat  mencapai  tujuan- nya, yaitu: Komitmen, Sikap Mental, Peng- organisasian. Penyamaan visi dan persepsi kepada  sivitas  akademika  terutama  dosen dan  tenaga  kependidikan  untuk  selalu merencanakan  semua  pekerjaan  untuk mendukung pencapaian tujuan. Perencana- an  terhadap  pekerjaan  ini  sangat  penting sebagai  kerangka  kerja  untuk  mengukur keberhasilan  kerja,  sehingga  peningkatan
mutu secara berkelanjutan dapat terwujud. Pada  sisi  yang  lain,  keberhasilan  imple- mentasi SPMI juga perlu didukung dengan organisasi  SPMI  yang  kuat  dengan  inde- pendensi  yang  dimiliki  untuk  melakukan penjaminan  mutu  pendidikan  melalui  ke- giatan  penjaminan  mutu  internal.  Orga- nisasi  SPMI  diharapkan  mampu  menum- buhkan  sikap  suportif  dari  seluruh  kom- ponen  di  perguruan  tinggi  itu  terhadap upaya penjaminan mutu pendidikan.
Sistem  Penjaminan  Mutu  Eksternal (SPME) adalah kegiatan sistemik penilaian kelayakan  program  dan/atau  perguruan tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Per- guruan  Tinggi  (BAN-PT)  atau  lembaga mandiri  di  luar  perguruan  tinggi  yang diakui  pemerintah,  untuk  mengawasi  pe- nyelenggaraan  pendidikan  tinggi  untuk dan  atas nama masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas  publik.  Keberadaan  BAN-PT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19  Tahun  2005  Pasal  1  butir  27,  yang  me- nyatakan: “Badan Akreditasi Nasional Per- guruan  Tinggi  yang  selanjutnya  disebut BAN-PT  adalah  badan  evaluasi  mandiri yang  menetapkan  kelayakan  program dan/atau  satuan  pendidikan  pada  jenjang pendidikan  tinggi  dengan  mengacu  pada Standar Nasional Pendidikan”.
Pemantauan atau penjaminan ekster- nal  mencakup  berbagai  evaluasi  kualitas yang  dilakukan  oleh  individu  atau  lem- baga  eksternal  untuk  lembaga  pendidikan tinggi,  termasuk  akreditasi  di  tingkat  ke- lembagaan  dan  program  penilaian  peng- ajaran  dan  kualitas  penelitian,  audit  atau review  terhadap  prosedur  kelembagaan dan  pemantauan  standar.  Esensi  dari SPME atau akreditasi adalah penilaian ke- layakan  dan  penjaminan  mutu  perguruan tinggi  atau  program  studi  yang  dilakukan oleh  organisasi  atau  badan  independen  di luar  perguruan  tinggi  ( external  quality review ).  Dalam  pelaksanaan  SPME,  mutu perguruan  tinggi/program  studi  merupa- kan  totalitas  keadaan  dan  karakteristik input,  proses,  dan  output  atau  layanan yang  diukur  dengan  SNP  yang  menentu- kan  dan  mencerminkan  mutu  perguruan tinggi/program studi yang bersangkutan.
Continuous
Improvement / Kaizen
S = Standard

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pende- katan  kualitatif  dengan  metode  studi  ka- sus.  Menurut  Yin  (2013,  p.1),  studi  kasus merupakan  strategi  yang  lebih  cocok digunakan  untuk  penelitian  yang  pokok pertanyaannya berkenaan dengan how atau why . Selain itu, studi kasus digunakan bila peneliti  hanya  memiliki  sedikit  peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang diselidiki, dan bila fokus penelitian terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam  konteks  kehidupan  nyata.  Pada penelitian  ini,  kasus  yang  diteliti  adalah keberhasilan  implementasi  Sistem  Penja- minan  Mutu  Internal  (SPMI)  oleh  Univer- sitas  Gadjah Mada sebagai upaya mening- katkan  mutu  pendidikan.  Di  sisi  lain,  ma- sih  banyak  perguruan  tinggi  yang  belum berhasil dalam implementasi SPMI.
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Jaminan  Mutu  Universitas  Gadjah  Mada (KJM UGM). Adapun pelaksanaan peneliti- an mulai bulan Desember 2013 sampai de- ngan  bulan  April  2014.  Target/Subjek  Pe- nelitian  ini  adalah  Kantor  Jaminan  Mutu (KJM) beserta keseluruhan bagian dan per- sonal  yang  terlibat  dalam  kegiatan  penja- minan  mutu  internal  UGM,  diambil  dari pimpinan dan staf KJM UGM yaitu: Kepala dan  Wakil  Kepala  KJM,  Sekretaris  KJM, dan Koordinator bidang SPMI KJM. Objek penelitian  ini  adalah  Implementasi  SPMI oleh  KJM  UGM  yang  meliputi:  Visi-Misi KJM,  Tujuan  dan  Sasaran  KJM  UGM,  Ke- bijakan  dan  konsep  sistem  penjaminan mutu, Pengorganisasian  dan implementasi SPMI,  Evaluasi  implementasi  SPMI,  serta Pemanfaatan  hasil  dan  pengembangan SPMI di masa yang akan datang.
Data yang dikumpulkan dalam pene- litian  ini  berupa  data  kualitatif  yang  ber- asal  dari  hasil  pengumpulan  data  meng- gunakan  teknik  pengumpulan  data  yang sudah disiapkan.
Instrumen  pengumpulan  data  dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci yang dilengkapi dengan instrumen pendu- kung  lainnya  seperti  panduan  observasi,
pedoman wawancara, serta panduan doku- mentasi.
Peneliti melakukan pengamatan lang- sung  terhadap  berbagai  kegiatan  pada subjek penelitian, mengamati dan mencatat gedung dan sarana prasarana kantor, sum- ber daya manusia, serta instrumen dan per- alatan teknologi informasi dan komunikasi yang  dimanfaatkan  dalam  implementasi serta evaluasi kegiatan SPMI di KJM UGM.
Dokumentasi  dalam  penelitian  ini dengan  mengumpulkan  dokumen  seperti: surat-surat  terkait  kegiatan  SPMI,  peng- umuman  resmi  tentang  SPMI,  laporan  ke- giatan  SPMI,  artikel-artikel  dalam  bentuk newsletter  KJM  UGM,  informasi  kegiatan SPMI  yang  ada  dalam website ,  dokumen kegiatan,  dokumen  layanan,  dokumen  ke- organisasian,  bagan  struktur  organisasi, dokumen anggaran yang digunakan dalam implementasi SPMI oleh KJM UGM.
Wawancara dilakukan dengan Ketua KJM,  Wakil  Ketua  KJM,  Sekretaris  KJM, dan  Koordinator  Bidang  SPMI  KJM  untuk mendapatkan  informasi  yang  berkaitan dengan implementasi SPMI mulai dari pe- nyusunan standar, pelaksanaan, monitoring , audit mutu internal, rumusan koreksi, sam- pai  tercapainya  peningkatan  mutu  berke- lanjutan ( continuous quality improvement ). Kriteria yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan menentukan keabsahan data, yaitu derajat kepercayaan ( credibility ), keteralihan  ( transferability ),ketergantungan ( dependability ) dan kepastian ( confirmability ). Pada  penelitian  ini  peneliti  menggunakan derajat  kepercayaan  dengan  teknik  tri- angulasi,  baik  pada  metode  pengumpulan data maupun sumber data. Triangulasi da- lam penelitian ini dilakukan melalui peme- riksaan data terhadap metode pengumpul- an  data,  yaitu  data  hasil  observasi  berupa catatan  lapangan,  data  hasil  dokumentasi berupa  surat-surat  dan  dokument  tertulis lainnya, serta data hasil wawancara berupa transkrip  wawancara.  Trianggulasi  juga dilakukan dengan pengecekan data kepada sumber informasi dalam wawancara, mem- bandingkan  hasil  wawancara  dari  Ketua dan  Wakil  Ketua  KJM  UGM,  Sekretaris KJM UGM,  dan Kepala Bidang SPMI KJM
UGM. Selain itu, untuk menjamin keabsah- an  data  wawancara  dilakukan  konfirmasi antara  hasil  wawancara  dengan  informan untuk  memastikan  kebenaran  hasil  wa- wancara  ( confirmability ).  Caranya  adalah dengan  memberikan  transkrip  hasil  wa- wancara kepada informan untuk diberikan catatan, tambahan informasi, dan diberikan pengesahan/paraf.
Analisis  induktif  dilakukan  dengan tujuan agar data yang diperoleh akan lebih bermakna. Dalam penelitian ini digunakan analisis  induktif  untuk  menarik  suatu  ke- simpulan  terhadap  hal-hal  atau  peristiwa- peristiwa  dari  data  yang  telah  dikumpul- kan melalui observasi, wawancara, dan do- kumentasi, yang bisa ditarik ke arah kesim- pulan  umum.  Analisis  data  yang  diguna- kan  dalam  penelitian  ini  adalan  analisis model  interaktif  dengan  kegiatan  utama yang  saling  berkaitan  dan  terjadi  secara bersamaan,  yaitu:  reduksi  data,  penyajian data  dan  penarikan  kesimpulan  atau  veri- fikasi. Reduksi data merupakan proses pe- milihan,  penyederhaaan,  pemusatan  per- hatian pada data yang relevan sesuai fokus penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk me- najamkan,  menggolongkan,  mengarahkan, membuang  yang  tidak  perlu  dan  meng- organisir  data  sedemikian  rupa  sehingga kesimpulan  finalnya  dapat  ditarik  dan  di- verifikasi.  Penyajian  Data  dengan  meng- organisasikan  data  yang  sudah  direduksi. Data tersebut disajikan terpisah antara satu tahap  dengan  tahapan  yang  lain.  Kese- luruhan  data  dirangkum  dan  disajikan  se- cara  terpadu.  Dengan  melihat  penyajian data,  maka  dapat  dipahami  apa  yang  se- dang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan selama  dan  sesudah  penelitian.  Penarikan kesimpulan  tersebut  berdasarkan  pada  fe- nomena dan pola-pola hubungan antar fe- nomena. Jika belum ditemukan atau belum jelas hubugan yang terjadi antar fenomena, peneliti  akan  kembali  ke  lapangan  untuk melakukan  klarifikasi  melalui  verifikasi data. Data tersebut kemudian disajikan un- tuk  ditarik  kesimpulan  sementara,  kemu- dian  disempurnakan  menjadi  kesimpulan akhir.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penjaminan  mutu  pendidikan  di perguruan  tinggi  adalah  proses  penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan  tinggi  secara  konsisten  dan berkelanjutan, sehingga stakeholders (maha- siswa,  dosen,  tenaga  kependidikan,  orang tua,  pemerintah,  dunia  kerja,  serta  pihak lain yang berkepentingan) memperoleh ke- puasan. KJM UGM telah menyusun konsep dan  kebijakan  sistem  penjaminan  mutu internal UGM. Konsep dan kebijakan SPMI tersebut  meliputi  definisi  penjaminan  mu- tu,  siklus  implementasi  penjaminan  mutu, organisasi,  sistem  dokumentasi,  dan  sum- ber daya manusia.
UGM  mendirikan  organisasi  pen- jaminan  mutu  yang  diberi  nama  Kantor Jaminan  Mutu  (KJM)  pada  tanggal  27 November  2001  sesuai  dengan  SK  Rektor Nomor 123/P/SK/Set.R/2001. Sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK),  KJM  UGM  berada  langsung  di bawah  rektor.  Tugas  KJM  UGM  adalah merencanaan  dan  melaksanaan  sistem  ja- minan mutu secara keseluruhan di Univer- sitas Gadjah Mada, dan melaporkan secara berkala  pelaksanaan  sistem  jaminan  mutu di UGM kepada rektor. KJM UGM dibantu oleh  organisasi  penjaminan  mutu  tingkat fakultas yaitu Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan Komisi Koordinasi Kegiatan Akademik (K3A).  Sebagai  partner  kerja  penjaminan mutu  di  tingkat  jurusan  dan  program  stu- di, maka dibentuk Tim Koordinasi Kegiat- an Akademik (TK2A), dan Tim Koordinasi Semester (TKS).
Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin- an mutu pendidikan oleh perguruan tinggi untuk  mengawasi  penyelenggaraan  pen- didikan  tinggi  oleh  perguruan  tinggi  itu sendiri secara berkelanjutan untuk kepuas- an stakeholders . Implementasi SPMI di UGM dilaksanakan  sebagai  sebuah  keharusan karena  mutu  pendidikan  tidak  hanya  ter- gantung  pada  pemerintah  tetapi  juga tergantung pada penilaian para pemangku kepentingan.  Implementasi  SPMI  di  UGM merupakan  kegiatan  mandiri,  sehingga
proses  penjaminan  mutu  dirancang,  dilak- sanakan, dikendalikan, dan dievaluasi sen- diri tanpa campur tangan pemerintah. Hal ini  sesuai  dengan  Ditjen  Dikti  Kemen- diknas  (2010,  p.15)  yang  menyatakan  bah- wa  SPMI  di  perguruan  tinggi  dilakukan sepenuhnya oleh perguruan tinggi sendiri, tanpa campur tangan pemerintah.
Implementasi  SPMI  sebagai  bagian integral dari sistem penjaminan mutu pen- didikan UGM dilaksanakan dengan penyu- sunan rancangan SPMI yang secara opera- sional  disebut  Siklus  SPMI  UGM  yang  di- laksanakan  mengikuti  periode  satu  tahun- an.  Siklus  SPMI  UGM  terdiri  atas  tujuh langkah  atau  tahap,  yaitu:  (a)  penetapan Standar, (b) pelaksanaan, (c) monitoring , (d) evaluasi diri, (e) audit mutu internal, (f) ru- musan koreksi, dan (g) peningkatan mutu.
Gambar 3. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal di UGM
Penetapan  standar-standar  dirumus- kan berdasarkan peraturan perundang-un- dangan,  hasil  evaluasi  diri  tentang  kinerja yang  sedang  berjalan,  masukan  dari stake- holders , hasil studi pelacakan ( tracer study ), dan  kebijakan  pengembangan  penjaminan mutu Ditjen Dikti. Standar yang ditetapkan dalam  SPMI  UGM  mengacu  pada  Standar Nasional  Pendidikan  (SNP).  Tahapan  da- lam  pelaksanaan  SPMI  di  UGM  adalah: sosialisasi  SPMI;  bantuan  teknis  program studi; sosialisasi audit mutu internal (AMI) dan instrumen evaluasi diri program studi (EDPS), pengisian EDPS; pelaksanaan AMI; tindakan  koreksi/tindakan  perbaikan;  ra- pat  tinjauan  manajemen  tingkat  fakultas untuk  membahas  tentang  temuan  audit dan  peningkatan  mutu  program  studi;  ra- pat  tinjauan  manajemen  tingkat  univer-
sitas, untuk membahas temuan yang diper- oleh  di  program  studi  yang  tidak  dapat diselesaikan  di  tingkat  program  studi;  ju- rusan, dan fakultas akan dibawa ke tingkat universitas.
Monitoring bertujuan  untuk  meng- awal  implementasi  SPMI  yang  di-laksana- kan  berdasarkan  rencana.  Evaluasi  Diri merupakan upaya sistematik untuk meng- himpun  dan  mengolah  data  (fakta  dan informasi) yang handal dan sahih sehingga dapat  disimpulkan  kenyataan  yang  dapat digunakan  sebagai  landasan  tindakan  ma- najemen  untuk  mengelola  kelangsungan lembaga,  seperti  fakultas,  jurusan,  dan program  studi.  AMI  adalah  audit  penja- minan  dan  konsultasi  yang  independen serta  objektif  terhadap  kegiatan  operasio- nal  akademik  atau  proses  akademik.  Ru- musan  koreksi  didasarkan  pada  temuan audit  mutu  intermal  yang  ditindaklanjuti dengan  rapat  tinjauan  manajemen  di  ting- kat  prodi,  fakultas,  dan  universitas.  Ru- musan  koreksi  selanjutnya  akan  menjadi bahan untuk mengkaji ulang (review) audit mutu  internal  berikutnya,  apakah  sudah ada  tindakan  perbaikan  yang  dilakukan. Hasil rumusan koreksi mengarahkan pada peningkatan mutu melalui penetapan stan- dar/perencanaan  baru  pada  tahapan  se- lanjutnya. Peningkatan mutu yang sesung- guhnya  pada  akhirnya  akan  ditentukan oleh masyarakat sebagai stakeholders ekster- nal. Peningkatan mutu sebagai dampak im- plementasi  SPMI  di  UGM  secara  menye- luruh.
Implementasi  SPMI  di  UGM  didu- kung  oleh  sumber  daya  manusia  (SDM) yang  memiliki  kompetensi  dalam  bidang penjaminan  mutu.  KJM  UGM  saat  ini  me- miliki 365 orang tenaga auditor AMI yang aktif dari 402 orang yang terdaftar sebagai tenaga  auditor.  Selain  itu,  KJM  UGM  juga memiliki  74  orang  auditor  internal  ISO 9001,  65  orang  asesor  BAN  PT,  6  orang yang  telah  lulus  sebagai  asesor  Malcolm, dan  3  orang  sebagai  asesor ASEAN  Uni- versity  Network  Quality  Assurance (AUN- QA). Implementasi SPMI di UGM juga di- tunjang dengan pembiayaan yang memadai melalui  anggaran  yang  sudah  ditetapkan
dalam  Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran Tahunan  (RKAT)  serta  Biaya  Operasio-nal Perguruan  Tinggi  Negeri  (BOPTN).  Ang- garan  untuk  pembiayaan  implemen-tasi SPMI  cukup  besar,  meliputi  RKAT  dari KJM UGM sendiri ditambah dengan RKAT dari  fakultas,  jurusan  dan  program  studi yang  ada.  Menurut  dokumen  KJM  UGM, total  anggaran  yang  digunakan  dalam im- plementasi  SPMI  tahun  2013  mencapai Rp1.568.205.966,00.  Anggaran  tersebut  be- lum  termasuk  anggaran  dari  masing-ma- sing  fakultas,  jurusan,  dan  program  studi yang  juga  memasukkan  anggaran  penja- minan mutu dalam RKAT masing-masing. Kinerja  KJM  UGM  didukung  sarana dan  prasarana  yang  memadai  dengan  me- nempati  bangunan  Kantor  Pusat  Tata Usaha UGM, lantai 2 sayap selatan dengan luas  ruangan  kurang  lebih  170  m2,  yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu ruang pim- pinan,  ruang  rapat,  dan  ruang  adminis- trasi. KJM UGM memiliki 5 unit komputer, 4  LCD  projector,  1  unit  mesin  fotokopi,  9 unit  printer,  7  unit  pesawat  telepon,  5 saluran telepon, 3 unit white screen, 1 unit scanner, dan 1 unit microphone. Selain itu sarana kerja seperti meja, kursi, almari, dan alat  tulis  kantor  dan  lain  sebagainya  juga tersedia. Perangkat komputer dan perleng- kapannya,  jaringan  internet  untuk  tekno- logi  informasi  dan  back  up  ketersediaan data. Sarana dan  prasarana non fisik yang digunakan seperti software teknokogi infor- masi  dan  komunikasi  serta  sistem  doku- mentasi  kegiatan  dosen  dan  sivitas  aka- demika lainnya yang dikembangkan mela- lui  model  virtual  dengan  menggunakan data base dalam website .
Kendala  Implementasi  SPMI  karen kurangnya  komitmen  pimpinan  dihadapi dengan cara menyediakan tenaga yang me- mang expert di  bidang  penjaminan  mutu. Pimpinan yang memiliki  multi tugas, baik sebagai  pendidik  sekaligus  sebagai  perso- nal  penjaminan  mutu,  dirasakan  kurang optimal hasil kerjanya. Kendala kurangnya jumlah  tenaga  auditor  yang  dimiliki  KJM ditempuh  dengan  cara  memprogramkan pelatihan  auditor  baru.  Program  pelatihan auditor baru dan refreshing auditor lama di-
laksanakan  intensif  setiap  tahun.  Kendala Implementasi SPMI sering terjebak menjadi kegiatan  rutinitas  dihadapi  dengan  me- refresh dan  membangun  semangat  baik  di tataran pimipinan universitas,  fakultas, ju- rusan, dan program studi serta para auditor sendiri.  KJM  UGM  juga  menciptapkan program-program  yang  sifatnya  menya- darkan  posisi  penting  penjaminan  mutu seperti  secara  berkala  bertemu  dalam  fo- rum kegiatan penyegaran dan peningkatan mutu  auditor.  Selain  itu,  interaksi  dengan para  penggiat  penjaminan  mutu  internal perguruan tinggi dalam forum SPMI Dikti, BAN PT, ASEAN University Network (AUN), dan Dialogue on Innovative Higher Education Strategies (DIES)  juga  selalu  menambah percaya diri  dan semangat untuk bersikap dewasa dan bertindak dengan landasan se- bagai  agen  perubahan  secara  internal  dan eksternal,  baik  dalam  skala  nasional  mau- pun internasional. Program tersebut diran- cang  untuk  meningkatakan  kesadaran  da- lam rangka membangun budaya mutu.
Implementasi  SPMI  memerlukan sistem  evaluasi  untuk  menilai  efektivitas dari  pelaksanaan  penjaminan  mutu  inter- nal tersebut. KJM UGM setiap tahun meng- adakan  evaluasi,  dengan  meminta  masuk- an dari para auditor, dari pimpinan fakul- tas dan  prodi  yang diaudit, dan  pimpinan universitas. Evaluasi dilakukan dalam ben- tuk workshop ,  yang  membahas  masukan dan  koreksi  terhadap  pelaksanaan  Audit Mutu  Internal.  Evaluasi  implementasi SPMI selain membahas efektivitas pelaksa- naan  SPMI  juga  mengevaluasi  bagaimana faktor pendukung dapat memberikan kon- tribusi  yang  optimal,  seperti  faktor  pem- biayaan,  SDM,  dan  sarana  dan  prasarana pendukung.
Implementasi  SPMI  secara  internal dimanfaatkan  untuk  peningkatan  mutu pendidikan  dalam  tahap  perencanaan.  Te- muan-temuan  dalam  SPMI  akan  dijadikan masukan  untuk  memperbaiki  standar  dan meningkatkan  menjadi  lebih  baik  lagi.  Pe- manfaatan  hasil implementasi  SPMI selain digunakan dalam perencanaan pendidikan, juga  digunakan  untuk  menumbuhkan  se- mangat bekerja lebih baik, membangkitkan
kesadaran untuk membangun budaya mu- tu, sehingga akan terwujud perbaikan yang terus  menerus  ( continuous  quality  inprove- ment ). Secara eksternal, hasil implementasi SPMI  dimanfaatkan  terkait  dengan  per- siapan dalam menghadapi akreditasi pihak eksternal,  dalam  hal  ini  adalah  Badan Akreditasi  Nasional  (BAN  PT).  KJM-UGM juga telah membantu universitas dalam pe- nyusunan portofolio akreditasi institusi Ba- dan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Pemanfaatan hasil implementasi SPMI  di  UGM  juga  dimanfaatkan  untuk persiapan akreditasi dan sertifikasi tingkat internasional yang dilakukan pada bebera- pa  unit.  KJM  UGM  sendiri  telah  memper- oleh  ISO  9001  9001:2000  dari Worldwide Quality  Assurance (WQA)  tahun  2008,  dan International Organization for Standardization (ISO) 9001:2008 dari SGS tahun 2011.
Implementasi SPMI di UGM didasar- kan  pada  dua  dokumen,  yaitu  Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu. Dokumen Akademik  yang  berada  pada  tingkat  uni- versitas  dan fakultas  terdiri  atas  dokumen Kebijakan  Akademik,  Standar  Akademik, dan  Peraturan  Akademik.  Dokumen  Aka- demik di tingkat program studi terdiri atas Spesifikasi Program Studi, Kurikulum, Peta Kurikulum, dan Rencana Program dan Ke- giatan  Pembelajaran  Semester  (RPKPS). Dokumen  Mutu  yang  dikembangkan  di UGM  mengacu  pada  Sistem  Manajemen Mutu  ISO  9001:2008.  Dokumen  Mutu  ter- diri  atas  Manual  Mutu  pada  tingkat  uni- versitas atau fakultas, Prosedur Mutu, dan Instruksi  Kerja.  Prosedur  Mutu  dan  In- struksi  Kerja  disusun  dan  diimplemen- tasikan pada masing-masing unit kerja. Da- lam penjaminan mutu penelitian dan peng- abdian  kepada  masyarakat,  KJM  UGM melakukan pendampingan untuk memasti- kan bahwa semakin banyak jurnal di UGM yang terakreditasi. Penjaminan mutu pene- litian  juga  terkait  dengan  mutu  labora- torium,  dengan  sertifikasi  dan  akreditasi laboratorium yang dimiliki UGM. Rancang- an  SPMI  yang  secara  operasional  disebut Siklus  SPMI  UGM  dikembangkan  sejalan dengan  model  manajemen  kendali  mutu model  Kaizen  dengan  mengoperasikan
PDCA ( Plan, Do,  Check, Action )  dan  SDCA ( Standard, Do, Check, Action ) yang memung- kinkan  tercapainya Kaizen atau Ginong Pratidino atau perbaikan secara terus.

## Simpulan dan Saran

## Simpulan
Konsep dan kebijakan SPMI di UGM diartikan  sebagai  suatu  proses  yang  ber- kelanjutan  peningkatan  mutu  pendidikan melalui kegiatan penetapan standar, pelak- sanaan, monitoring ,  evaluasi  diri,  audit mutu internal, sampai dengan benchmarking untuk  menentukan  standar  baru,  yang disebut  sebagai  siklus  penjaminan  mutu. Pengorganisasian SPMI di UGM dilaksana- kan oleh organisasi penjaminan mutu yang diberi  nama  Kantor  Jaminan  Mutu  (KJM UGM) yang bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mu- tu secara menyeluruh.  Implementasi  SPMI di UGM dilaksanakan dengan penyusunan rancangan  SPMI  yang  secara  operasional disebut  Siklus  SPMI  yang  dilaksanakan mengikuti  periode  satu  tahunan.  Siklus SPMI terdiri atas tujuh langkah atau tahap, yaitu:  penetapan  standar,  pelaksanaan, monitoring , evaluasi diri, audit mutu inter- nal,  rumusan  koreksi,  dan  peningkatan mutu untuk kepuasan stakehorders . Kendala yang dihadapi dalam imple- mentasi  SPMI  di  UGM  adalah:  komitmen pimpinan  relatif  kurang,  jumlah  tenaga auditor yang masih terbatas, kegiatan SPMI sering  terjebak  menjadi  kegiatan  rutin. Langkah yang ditempuh menghadapi ken- dala:  menyediakan  tenaga  yang expert di bidang  penjaminan  mutu,  memprogram- kan  pelatihan  auditor  baru  dan refreshing auditor  lama  dilaksanakan  intensif,  mem- bangun semangat baik pimipinan universi- tas,  fakultas,  jurusan,  dan  program  studi. Evaluasi  Implementasi  SPMI  di  UGM  di- laksanakan  setiap  tahun,  dengan  meminta masukan dari  para auditor, dari  pimpinan fakultas dan prodi yang diaudit, dan pim- pinan universitas.
Pemanfaatan  hasil  implementasi  SP- MI  di  UGM  secara  internal  untuk  pening- katan  mutu  pendidikan,  menumbuhkan
semangat  bekerja  lebih  baik,  membang- kitkan  kesadaran  untuk  membangun  bu- daya mutu. Secara eksternal dimanfaatkan terkait  dengan  persiapan  dalam  mengha- dapi  akreditasi  nasional  maupun  interna- sional.  Pengembangan  implementasi  SPMI di UGM mengacu pada Sistem Manajemen Mutu International Organization for Standar- dization (ISO), menerapkan  standar  Badan Akreditasi  Nasional  Perguruan  Tinggi (BAN PT) sebagai  standar minimal penge- lolaan program studi dan universitas.
Saran
Berdasarkan  simpulan  dari  hasil  pe- nelitiaan dapat diberikan saran yaitu perlu dilaksanakan  kegiatan training dan re- freshing yang  dikemas  dengan  cara  yang lebih  interaktif  seperti outbound , game ke- kompakan  dan  kedisiplinan  untuk  mem- bentuk  tim  yang  solid  dalam  rangka  im- plementasi  SPMI  yang  efektif  dan  efisien. Perlu mempercepat usaha mencetak tenaga penuh  waktu  dari  tenaga  kependidikan yang  di- upgrade pengetahuan  dan  wawas- annya sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Hendaknya  kegiatan  sosialisasi  intensif melibatkan peran aktif seluruh sivitas aka- demika  di  berbagai  kegiatan  penjaminan mutu  dalam  rangka  meningkatkan  mutu pendidikan di UGM.

## Daftar Pustaka
Ditjen  Dikti  Depdiknas.  (2003). Pedoman penjaminan  mutu  (quality  assurance) pendidikan  tinggi .  Jakarta:  Ditjen Dikti Depdiknas.
Ditjen  Dikti  Depdiknas.  (2004). Strategi jangka  panjang  pendidikan  tinggi (HELTS)  2003-2010  menuju  sinergi kebijakan  nasional .  Jakarta:  Ditjen
Dikti Depdiknas.
Ditjen  Dikti  Kemendiknas.  (2010). Sistem penjaminan  mutu  perguruan  tinggi (SPM-PT) .  Jakarta:  Ditjen  Dikti  Ke- mendiknas.
Hedwig, R. & Polla, G. (2006). Model sistem penjaminan  mutu  dan  proses  penerap-
annya di perguruan tinggi . Yogyakar- ta: Graha Ilmu
Kemendiknas.  (2009). Permendiknas  Nomor 63,  Tahun  2009,  tentang  sistem  pen- jaminan mutu pendidikan.
Macdonald,  J.  (2005). Understanding  total quality  management  in  a  week ,  Lon- don: St Edmundsbury Press.
Markum,  M.E.  (2007). Pendidikan  tinggi  da- lam perspektif sejarah dan perkembang- annya  di  Indonesioa ,  Jakarta:  Direk- torat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
Mishra, S. (2007). Quality assurance in higher education:  An  introduction ,  Banga- lore,  India:  National  Assessment and Acreditation Council.
Oakland,  J.S.  (1995). Total  quality  mana- gement: The route to improving perfor- mance , London: Butterworth-Heine- mann Ltd.
Presiden.  (2005).  Peraturan  Pemerintah  RI Nomor  19,  Tahun 2005, tentang  stan- dar nasional pendidikan.
Republik  Indonesia.  (2003).  Undang-undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang sis- tem pendidikan nasional.
Republik  Indonesia.  (2012).  Undang-undang Nomor  12,  Tahun  2012,  tentang  pen- didikan tinggi.
Reynolds,  L.  (1994). Beyond  total  quality management .  Great  Britian:  Sheldon Press.
Tampubolon,  D.P.  (2001). Perguruan  tinggi bermutu  perguruan,  paradigma  baru manajemen  pendidikan  inggi  meng- hadapi  tantangan  abad  21 .  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Tellefsen,  T.E.  (1990). Improving  college  ma- nagement:  An  integrated  system  ap- proach .  California:  Jossey-Bass  Inc., Publishers.
Tjiptono, F. & Diana, A. (1995). Total quality management . Yogyakarta: Andi
Offset.
UNESCO.  (2005). Guidelines  for  quality  pro- vision in cross-border higher education . Paris:  the  United  Nations  Edu- cational,  Scientiﬁc  and  Cultural Organization.
Universitas  Gadjah  Mada.  (2013). Sistem penjaminan  mutu  internal  UGM:  Se- jarah,  implementasi,  dan  pengembang- an .  Yogyakarta:  Kantor  Jaminan
Mutu UGM.
Wijatno,  S.  (2009). Pengelolaan  perguruan tinggi  secara  efisien,  efektif,  dan  ek-
onomis  untuk  meningkatkan  mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusan . Jakarta: Salemba Empat.
Worthen, H. & Berry, J. (2002). Bargaining for  "Quality"  in  Higher  Education: A  Case  Study  from  the  City  Col- leges  of  Chicago  (Versi  elektronik). Labor Studies Journal , 27, 1-23.
Yin, R.K. (2013). Case study reasearch: Design &  methods .  California:  Sage  Publi- cations, Inc.