## Article
POLITICAL PARTY STRATEGIES TO INCREASE WOMEN'S REPRESENTATION IN THE ELECTION CONTESTS FOR TANJUNGPINANG CITY DPRD MEMBERS

## STRATEGI PARTAI POLITIK UNTUK MENINGKATKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KONTESTASI PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KOTA TANJUNGPINANG
Siti Aminah
1 Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia (Nama instansi/Afiliasi)
* Penulis Korespondensi: emmysolina@umrah.ac.id
Emmy Solina 2
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji
Tyka Rahman 3
3 Institut Agama Islam Negeri, Bukit Tinggi Indah Sari Rahmaini 4
4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

## Abstract
Democracy provides broad opportunities for all citizens to fulfill the requirements to vote and be elected as representatives of society without discrimination of ethnicity, race, religion and gender.  This  is  reinforced  by  the  affirmative  policy  of  the  government  which  stipulates  the provision of a 30 percent quota for women to occupy political positions. 2 of 2008 concerning Political Parties. The law regulates that political parties participating in the election include 30 percent  of  women's  representation  in  the  nomination  of  legislative  members,  namely  in Article 8 paragraph (1), one of which is letter (d), namely: "involving women's representation of  at  least  30%  (thirty  percent)  as  the  management  of  political  parties  at  the  local  level. center". This study aims to determine the strategy of political parties in increasing women's representation  in  the  nomination  of  members  of  the  legislature.  The  method  used  is descriptive qualitative. The informants in this study were determined by purposive sampling, so  that  the  researchers  took  three  political  parties,  namely,  the  Prosperous  Justice  Party (PKS), the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP), and the Golkar Party (GOLKAR) as informants. Field data obtained by using observation, documentation and in-depth interview techniques. Data  analysis was  carried  out  through  data reduction,  data  presentation  to the conclusion stage. Based on the results of the research that has been carried out, it shows that the  role  of  political  parties  is  large  enough  to  increase  women's  representation  in  the nomination of legislative members. This role can be seen from the various strategies carried out  by  the  party  to  increase  women's  representation.  The  strategy  is  built  through  the following  approaches:  the  approach  of women's  organizations,  the  approach  of community leaders, and the approach of community empowerment programs.
Keywords: Gender, Affirmation Policy, Patriarchal Culture

## Abstrak
Demokrasi  memberikan  kesempatan  luas  kepada  seluruh  warga  negara  dalam  memenuhi syarat  untuk  memilih  dan  dipilih  sebagai  perwakilan  masyarakat  tanpa  adanya  diskriminasi suku,  ras,  agama  dan  gender.  Hal  ini  dikuatkan  dengan  kebijakan  afirmasi  dari  pemerintah yang  menetapkan  ketentuan kuota  30  persen  bagi  perempuan  untuk  menduduki  jabatan dalam politik diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum anggota DPR,  DPD,  dan DPRD,  demikian  juga  dengan UU  No.  2  Tahun  2008  tentang Partai Politik.  UU  tersebut  mengatur  partai  peserta  Pemilu  menyertakan  30 persen  keterwakilan perempuan  dalam  pencalonan  anggota  legislatif  yaitu  pada Pasal  8  ayat  (1),  salah  satunya adalah  huruf  (d)  yaitu: “melibatkan  keterwakilan  perempuan  minimal 30% (tiga puluh perseratus) sebagai kepengurusan partai politik tingkat pusat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  strategi  partai  politik  dalam  meningkatkan  keterwakilan  perempuan  dalam pencalonan  anggota  legislatif. Metode  yang  digunakan  adalah  deskiptif  kualitatif.  Informan dalam  penelitiann  ini  ditentukan  dengan purposive  sampling,  sehingga peneliti  mengambil tiga  partai  politik  yaitu,  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS),  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan  (PDIP),  dan  Partai  Golongan  Karya  (GOLKAR) sebagai  informan.  Perolehan  data lapangan dihasilkan dengan teknik observasi, dokumentasi dan teknik wawancara mendalam. Analisis  data dilakukan  melalui  reduksi  data,  penyajian  data hingga  tahap  kesimpulan. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  menunjukkan  bahwa  peran  partai  politik cukup  besar  untuk  meningkatkan  keterwakilan  perempuan  dalam pencalonan anggota legislative.  Peran  tersebut  dilihat  dari berbagai  strategi  yang  dilakukan  partai  untuk meningkatkan  keterwakilan  perempuan. Strategi tersebut dibangun  melalui  pendekatan berikut: pendekatan organisasi perempuan, pendekatan tokoh  masyarakat, dan pendekatan program pemberdayaan masyarakat.

## Kata Kunci: Gender, Kebijakan Afirmasi, Budaya Patriarki

## Pendahuluan
Partisipasi  perempuan  Indonesia  terhadap  perpolitikan,  bukanlah  dianggap  sebagai  hal yang baru lagi. Aktivis perempuan Indonesia juga aktif memperjuangkan hak suaranya pada pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Perjuangan aktivis perempuan tersebut dibantu oleh partai  politik  yang  membentuk  organisasi  sayap perempuan  dalam  badan  partai  guna menyaring  suara  perempuan  dalam  pemilu tersebut.  Perjuangan  politik  perempuan  di Indonesia dapat dilihat dari tiga peristiwa politik penting di Indonesia. Peristiwa yang pertama pada  pemilu  legislatif  5  april 2004,  memperlihatkan  adanya  kenaikan  jumlah  anggota perempuan di parlemen pada tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Pada peristiwa yang kedua, pemilu presiden pilihan rakyat secara langsung yang dilakukan dua kali, tanggal 5 juli 2004 dan 20 september 2004 yang pertama kali dilakukan di Indonesia, adanya perempuan sebagai  salah  satu  kandidat  calon  presiden  yaitu,  Megawati  Soekarnoputri  dan  Hasyim Muzadi.  Pada peristiwa ketiga  menunjukkan keberhasilannya  dalam Rancangan  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan  dalam Rumah Tangga
Dalam perkembangan partai politik di Indonesia yang semakin pesat dengan berbagai hal yang  ditandai  oleh  banyaknya  pendirian  partai-partai  politik. Diketahui jumlah  partai  politik yang ada sebanyak 18 partai (KPU Kota Tanjungpinang, 2019). Adapun dari 18 partai tersebut, jumlah anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang terpilih menurut jenis kelamin tahun 2009 – 2019 dapat dilihat pada tiga tahap pemilihan berikut ini
Tabel 1. Jumlah Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2009-2019
Tahun Pemilu Jumlah Keterwakilan Anggota DPRD Laki-laki Perempuan 2009 22 3 2014 22 8 2019 19 11

## Sumber : KPU Kota Tanjungpinang
Dari tabel tersebut terlihat seiring perkembangannya, partisipasi masyarakat dalam dunia politik  terus  mengalami  peningkatan. Walaupun  partai politik  terus  bertambah,  namun  dari segi keterlibatan  perempuan  di  dalam  partai  tidak  signifikan  dengan  jumlah  kaum  laki-laki. Keterwakilan perempuan dalam  politik masih  terdapat kesenjangan diantara jumlah  laki-laki dan perempuan pada keterwakilan lembaga legislatif. Dalam hal ini dapat dilihat kesenjangan dari setiap partai dalam memunculkan keterwakilan antara perempuan dan laki-laki dari tahun 2009 – 2019, berikut ini :
Tabel 2. Jumlah Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2009 No Partai Politik Jenis Kelamin Jumlah Total Laki-laki Perempuan 1. Partai Karya Peduli Bangsa 1 - 1 2. Partai Keadilan Sejahtera 2 1 3 3. Partai Amanat Nasional 3 - 3 4. Partai Perjuangan Indonesia Baru 1 - 2 5. Partai Demokrasi Kebangsaan 1 - 1 6. Partai Golongan Karya 3 - 3 7. Partai Persatuan Pebangunan 2 - 2 8. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4 - 4 9. Partai Demokrat 3 - 3 10. Partai Demokrasi Pembaruan - 1 1 11. Partai Kebangkitan Nasional Ulama 1 - 1 12. Partai Hati Nurani Rakyat 1 - 1 Jumlah 22 3 25

## Sumber : KPU Kota Tanjungpinang
Pada  tabel  tersebut  menggambarkan  keterwakilan  perempuan  dalam  legislatif  masih sangat kecil, sementara jumlah pemilih perempuan mayoritas cukup banyak. Perempuan yang terpilih dalam memimpin di lembaga legislatif hanya berjumlah 3 orang atau dengan kata lain keterwakilan  perempuan  di DPRD  hanya 12%.  Kemudian  jika  dilihat  pada  tahun  selanjutnya
mengalami perkembangan yang meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berkut ini :
Tabel 3. Jumlah Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2014 No. Partai Politik Jenis Kelamin Jumlah Total Laki-laki Perempuan 1 PDI Perjuangan 6 1 7 2 Partai Golongan Karya 3 1 4 3 Partai Hati Nurani Rakyat 3 1 4 4 Partai Demokrat 2 1 3 5 PartaiGerakan Indonesia Raya 2 1 3 6 Partai Keadilan Sejahtera 2 1 3 7 Partai Amanat Nasional 1 1 2 8 Partai Persatuan Pembangunan 1 1 2 9 Partai Kesatuan  dan  Persatuan Indonesia 2 - 2 Jumlah 22 8 30

## Sumber : KPU Kota Tanjungpinang
Pada tabel tersebut terlihat peningkatan jumlah keterwakilan perempuan dan laki-laki yang  mengalami perkembangan untuk mencapai kemajuan. Kemudian jika dilihat pada tahun selanjutnya dapat digambarkan pada data berikut ini :
Jumlah Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2019 No NamaPartai Jenis Kelamin Jumlah Total Laki-laki Perempuan 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3 2 5 2 Golongan Karya 4 1 4 3 Nasional Demokrat 3 1 4 4 Gerakan Indonesia Raya 3 1 4 5 Partai Keadilan Sosial 2 1 3 6 Partai Persatuan Pembangunan 2 1 3 7 Partai Amanat Nasional 1 1 2 8 Hati Nurani Rakyat 1 1 2 9 Demokrat 1 1 2 10 Partai Kebangkitan Bangsa 1 1 2 Jumlah 19 11 30 Sumber : KPU Kota Tanjungpinang
Dari tabel yang telah dipaparkan tersebut, terlihat bahwa kesenjangan perempuan di legislatif belum  terpenuhi  secara  signifikan. Maka,  berangkat  dari  peristiwa  tersebut  dibutuhkan strategi bagaimana  perempuan  ini  bisa  berimbang  yang  terpilih  untuk  menjadi  caleg  antara laki-laki  dan  perempuan.  Strategi  yang  dibangun  oleh  partai  telah mempresentekan keterwakilan perempuan menuju pada kemajuan pada tahun 2019 ini.
Representasi  politik  perempuan  cukup  penting  apabila ingin menempatkan demokrasi yang ramah gender (Nurcahyo,  2016;25) . Dengan  demikian,  Pemerintah  menetapkan ketentuan  kuota  30  persen bagi  perempuan  untuk  menduduki  suatu  jabatan  politik yang terdapat dalam Undang-undang tentang pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD, demikian juga dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai  Politik.  Kemudian  bersama  dengan  ini,  diterbitkan  kembali  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012.  Undang-undang  tersebut  mengatur  bahwa  partai  peserta Pemilu menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif yaitu peserta dan persyaratan mengikuti pemilu pada Bab III Pasal 8 ayat (2), salah satunya adalah huruf (e) yaitu: “menyertakan sekurang- kurangnya 30% dari keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”.
Rendahnya jumlah  perempuan yang  dimajukan oleh  sebagian  partai politik telah menghadirkan kelompok-kelompok yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan. Dengan adanya kuota 30% perempuan dalam partai maupun dalam mempromosikan calon legislatif perempuan,  sehingga  pentingnya  memasukkan lebih  banyak  perempuan dalam  posisi strategis di bidang politik menjadi suatu syarat diperlukannya suatu partai untuk masuk dalam pemilihan  umum.  Dalam  pelaksanaan  pemilu  yang  diterapkan  kuota  minimal  30% keterwakilan perempuan pada saat pencalonan anggota legislatif, hal ini telah diberlakukan kebijakan penguatan afirmatif kuota 30% di parlemen. Dalam  mencalonkan  sekurang- kurangnya  30%  perempuan  di  lembaga  legislatif  dari  total  caleg  mulai  dari  tingkat  pusat, hingga  provinsi,  maupun  kabuaten/kota,  hal  ini  merupakan kebijakan yang  telah  ditetapkan dan  menjadi  suatu  kewajiban  bagi  setiap  partai  politik. Adapun  sanksi  yang  diterima  oleh partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% tersebut, maka tidak diikutsertakan partainya dalam pemilu (kiftiyah Anifatul, 2019). Dalam kesempatan ini, diharapkan setiap partai dapat menjadi  tonggak  awal  bagi negara  sebagai  bentuk  upaya  dalam  meningkatkan  keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga legislatif, baik di daerah dan termasuk juga di pusat Melalui kuota 30% dalam  parlemen  dianggap  penting,  Hal  ini  karena  termasuk  aksi mendukung ( affirmative action) bagi perempuan untuk memasuki ranah politik. Maksud dari hal  tersebut  adalah dengan  harapan  memberikan  kesempatan yang  luas  untuk  perempuan maju  ke  ruang  publik dan menempati posisi strategis pengambilan keputusan guna untuk mewakili kepentingan mereka. Namun dengan kondisi sosiokultur yang kuat dengan budaya patriarkinya,  hal  ini  menjadi  suatu  faktor  rendahnya untuk aktualisasi perempuan  dalam mengambil kebijakan bangsa  ini (Putri,2020:2). Bahkan  dengan  diberlakukannya  peraturan mengenai  kuota  30%  bagi  perempuan  dalam  keanggotaan  partai  politik,  realisasinya  diawal masih  menyulitkan  perempuan  dalam  berpartisipasi  aktif  karena  adanya  sistem  nomor  urut dan  administarsi  yang  sulit  bagi  perempuan  untuk  menjadi  salah  satu  kandidat  yang dicalonkan  dalam  pemilu. Hal  ini  berangkat  dari  faktor  budaya  yang  belum  mencapai  pada konsep kesejajaran dan persamaan antara peran laki-laki dan peran perempuan dalam setiap bidangnya sehingga peran  perempuan  pada  bidang  politik  Indonesia  masih  minim.  Selain daripada  itu,  struktur  sosial yang  terbentuk menempatkan  posisi perempuan sebagai objek pembangunan. Salah  satu yang  menjadi  faktor  penyebab  hal  tersebut  adalah stereotipe mengenai perempuan sebagai orang yang dipimpin. Hal ini memposisikan peran perempuan
selalu pada  sisi  keterbelakangan,  dan  tidak  cocok  menempati  posisi  sebagai  pengambil keputusan dibidang politik seperti anggota legislatif.
Anggota dewan yang duduk dilembaga legislatif merupakan representasi masyarakat dalam menentukan tata penyelenggaraan suatu pembangunan. Dalam hal ini antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama agar aspirasi kaum laki-laki dan kaum perempuan dapat  disampaikan  melalui  wakilnya  yang berhasil duduk dilembaga legislatif. Dilihat  dari kapasitas  laki-laki  maupun  perempuan yang tidak seimbang jumlahnya dimana perempuan walaupun sudah diakui oleh Undang-Undang  kapasitas  mereka  hanya  30%.  Inilah  yang mengakibatkan  budaya yang berkembang di masyarakat masih berpengaruh untuk keikutsertaan perempuan dalam perpolitikan. Sebagaimana budaya ini menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam kekuasaan peran politik, moral, dan  sosial  di  Indonesia  masih  mencengkeram  perempuan  dalam bekerja. Berkaitan  dengan nilai budaya dalam kehidupan masyarakat inilah yang menimbulkan anggapan pada sebagaian masyarakat  secara  umum  bahwa  dunia  politik  identik  dengan laki-laki.  Pandangan  ini menimbulkan  gambaran  kondisi  yang  hanya    mampu  dihadapi  oleh  kaum  laki-laki,  bahwa politik  itu  keras,  kotor,  penuh  intrik  dan  sejenisnya.  Kesan  tersebut  juga  disebabkan  karena pada  perkembangan  manusia,  kaum  pria  selalu  identik  dengan  lembaga  atau  aktivitas pekerjaan  diluar  rumah,  sementara  perempuan  hanya  terdoktrin  pada  tugas-tugas  yang memfokuskan  dalam  menyiapkan  kebutuhan  keluarga  dirumah  seperti,  mendidik  anak, memasak, mengasuh, serta melayani suami
Seiringnya zaman yang terus berkembang, tingkat globalisasi informasi dan modernisasi serta keberhasilan gerakan f e m i n i s m e   d a n emansipasi perempuan, peran serta sikap perempuan  khususnya,  termasuk  pandangannya  dalam  dunia politik  mulai  mengalami pergeseran.  Perempuan  tidak  lagi  hanya  sekedar  memiliki  peran  sebagai ibu  rumah  tangga dengan  menjalankan  fungsi  reproduksi,  mengurus  anak  dan  suami atau pekerjaan domestik lainnya, namun perempuan sudah turut serta aktif berperan di berbagai sisi bidang kehidupan yang  mengarah  pada  peran-peran  yang  seharusnya  dijalankan  oleh  kaum  perempuan,  baik sosial,  politik maupun  ekonomi.  Dalam  hal  ini,  perempuan sudah  mampu  terlibat  ke  sektor publik, namun jumlahnya dalam proses keterlibatan masih relatif kecil. Terlebih pada bagian politik.  Hal  ini  sangat  kontras  dengan  presentase dari jumlah  penduduk  perempuan  di Indonesia.
Berdasarkan  penuturan  tersebut,  menggambarkan fenomena yang  telah  terjadi di berbagai  daerah  di  Indonesia.  Sehingga  akan berpengaruh  terhadap  partisipasi perempuan dalam politik, hal inilah yang mengakibatkan mereka enggan untuk ikut  berpartisipasi karena  masyarakat  juga  memandang  mereka  tidak  layak  untuk berpartisipasi, tidak ada kemampuan mereka untuk berpartisipasi di politik. Sementara dalam menyikapi budaya patriarki dan stereotip yang berkembang  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  di  kota Tanjungpinang,  partai-partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam membangun wawasan perempuan untuk mampu menjalankan peran di bidangnya, sehingga memunculkan keterwakilan  perempuan  dalam  lembaga  legislatif untuk  memberikan kontribusi  yang  baik  dalam memperjuangkan  masalah yang terjadi  khusus  pada  kehidupan kaum perempuan.
Tulisan  ini  mencoba  menjelaskan  pentingnya  strategi  dari  partai  untuk  menyertakan  30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif dan memaparkan bahwa seorang  perempuan  tidak  menjadi  penghalang  untuk  tetap  andil  dalam  kehidupan  sosial masyarakat karena sesungguhnya laki-laki dan perempuan semua mempunyai  posisi  dan
peran masing-masing seperti dirumah, di publik, maupun pada kehidupan masyarakat. Perlu diketahui bahwasanya selama perempuan memiliki  kapasitas  yang  baik,  maka  hal  tersebut tidak  menjadi  suatu  permasalahan.  Namun  dalam  hal  ini,  perempuan  harus terus berusaha untuk lebih mendalami dan belajar terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dan kebutuhan lainnya dari tuntutan kerja yang seharusnya bisa untuk dipenuhi.

## Metode
Pada Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Objek dalam penelitian ini adalah perempuan yang menjadi pengurus inti dari partai politik. Lokasi yang  diambil ialah beberapa  partai  politik  (PDI  Perjuangan,  PKS,  dan  Golkar)  di  Kota Tanjungpinang. Pemilihan lokasi ini disesuaikan dengan teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Kemudian sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis data yaitu data primer dan  data  sekunder. Untuk  mengumpulkan  data  primer  dan  sekunder,  peneliti menggunakan  3  metode,  yakni  observasi,  teknik  wawancara  dan  dokumentasi. Dengan  alat yang digunakan  adalah handpone  untuk  merekam,  kamera  untuk  dokumentasi  dan  buku sebagai catatan penulis. Analisis data dalam penelitian dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Kegiatan analisis data dilakukan dalam  beberapa  tahapan  yaitu, reduksi  data,  penyajian, data penarikan kesimpulan (veritifikasi).  Dengan  demikian  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  dapat terjawab dan dapat digunakan untuk mengambil tindakan yang dibutuhkan dalam penelitian.

## Hasil dan Diskusi

## A. Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik di Kota Tanjungpinang
Partai  politik  menurut    Miriam  Budhardjo  sekelompok  manusia  yang  terorganisir  secara stabil  dengan  cara  merebut  atau  mempertahankan  peguasa  terhadap  pemerintahan  bagi pimpinan  partai politiknya  dan  berdasarkan  penguasaan  ini  memberikan  kepada  anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material (Said, 2007:221).
Melalui partisipasi politik yang dijalankan kepada setiap individu maupun setiap kelompok masyarakat, maka  akan  dapat  mewujudkan  segala  yang  menyangkut  kebutuhan  warga masyarakat  secara  universal.  Keikutsertaan  seseorang  baik  secara  individu  maupun  secara kelompok  dianggap  sebagai  faktor  penting  dalam  mewujudkan  kepentingan  umum. Berdasarkan  jenis-jenis partisipasi  politik,  setidaknya  ada  tiga  jenis  partisipasi  yang mana partai  politik ikut terlibat  di  dalamnya,  yakni  kegiatan  pemilihan,  lobbying,  dan  kegiatan organisasi.  Di  tiga  jenis  partisipasi  ini, kedudukan  partai  politik  benar-benar  diperhitungkan dan sangat besar berpengaruh.
Dalam  kegiatan  pemilihan  atau  pemilu,  partai politik sangat  berperan  dan  berpartisipasi aktif  sebagai  pemilik  dari  calon-calon  legislator  atau  pimpinan  eksekutif.  Sebagai  agen partisipasi politik, partai politik haruslah menyediakan orang-orang terbaik yang akan duduk sebagai pihak yang terlibat dalam pembuat kebijakan. Disinilah peran kehadiran partai politik menjadi penting dalam setiap kali pemilu. Dikarenakan kehadiran partai politik memberikan kesempatan  bagi  semua  pihak tidak  terkecuali  bagi  kaum  perempuan  untuk  ikut  terlibat dalam  politik  negara.  Kader-kader    terbaik    di    partai politik diajukan  sebagai    calon-calon pemimpin  bangsa  untuk  bertarung  dengan  calon  dari  partai politik lainnya.  Untuk  konteks Indonesia  sampai saat  ini  hanya  partai politik yang  memilki  keabsahan  untuk  mencalonkan seseorang dalam  pemilu.
Tidak hanya partai politik, negara juga memberikan kesempatan kepada perempuan untuk
berpartisipasi aktif dalam dunia politik dengan cara membuat peraturan seperti pada Pasal 8 ayat  (2)  huruf  e  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 2012  tentang  Pemilihan  Umum  yang menyatakan  “Keterwakilan  sekurang-kurangnya  30  persen  perempuan  pada  pengurusan partai  politik  tingkat  pusat  jadi  syarat  kepesertaan  pemilu”,  dan  disahkan  Undang-undang, Nomor 12 tahun 2003 tentang partai politik, dalam pasal 65 ayat (1), partai politik dianjurkan untuk mencalonkan 30% kaum perempuan untuk duduk di kursi legislatif (DPR, DPD, DPRD I dan  DPRD  II).  Kebijakan  tersebut  merupakan  sebuah  legitimasi  politik  Negara  yang  harus dimanfaatkan  sebagai  momentum  politik  bagi  perempuan  dalam  mengartikulasikan kemampuannya sebagai makhluk Allah yang diciptakan dengan potensi yang baik untuk turut memecahkan persoalan bangsa dalam berbagai bidang dan sektor kehidupan berbangsa dan bernegara serta sebagai manifestasi peran sosok perempuan dalam cakupan luas pada setiap sisi bidang dan perpolitikan yang praktis.
Dari pandangan beberapa informan dalam penelitian ini, perempuan dalam politik di kota Tanjungpinang  memiliki  peran  dan  basic  yang  cukup  luas,  sebagaimana  kaum  perempuan tidak hanya memiliki peran sebagai ibu rumah tangga. Namun kaum perempuan juga mampu memegang peranan penting di lembaga publik. Apabila dilihat dari peran perempuan dalam politik,  mereka  memiliki  kontribusi  yang  besar  dalam  tugasnya  terutama  pada  bidang pelayanan  kepada  masyarakat  dan  negara.  Dari  sinilah  pentingnya  perhatian  partai  politik terhaadap  peran  perempuan  dalam  segala  lini  kehidupan,  karena  perempuan  dalam kiprahnya adalah peyumbang dan memberikan kontribusi kepada kehidupan bernegara.
Perhatian partai politik terhadap peran perempuan di kota Tanjungpinang tidak berkurang sedikitpun,  bahkan  semua  partai  sangat  memprioritaskan  peraturan  yang  telah pemerintah tetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 pasal 56 dengan berbunyi bahwa daftar calon yang diajukan oleh parpol memuat sekurang-kurangnya 30  persen keterwakilan  perempuan. Hal  tersebut menggambarkan  betapa  Negara  ini memberikan penghargaan atas peran dan kontribusi yang telah diberikan oleh para wanita. Bahkan perubahan sebuah bangsa menjadi maju dan bermartabat juga tak lepas dari peran dan kontribusi wanita sebagai seorang ibu. Selain itu, peran lainnya menunjukkan bahwa hak untuk  berpartisipasi  dalam  suatu  pemerintahan  merupakan  bagian  besar  daripada  hak-hak politik  setiap  manusia. Sebagaimana  dalam  teori  feminisme  dari  sisi  pendekatan  feminisme liberal kontemporer, gerakan ini ingin menjadikan perempuan agar lebih aktif dalam perannya di politik dunia, untuk meraih hak yang dibutuhkan pada setiap kebutuhan antara laki-laki dan perempuan.
Berdasarkan  teori  feminisme  diatas,  maka  diharapkan partai  politik  harus  bisa  terbebas dari stereotip yang menganggap bahwa politik itu hanya pada ranah maskulin yang tidak ada terdapat  ruang  untuk  perempuan. Pada  zaman  modern  yang  terus  berubah  ini,  peran masyarakat  sangat  dibutuhkan  untuk  meningkatkan  keterlibatan  perempuan  dalam  politik dengan meningkatkan kesadaran akan peluang yang ada, membentuk kepercayaan diri serta keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan. Hal ini merupakan suatu proses yang penting agar kehadiran perempuan dalam arena politik tidak hanya sebatas formalitas belaka. Namun mampu memberikan manfaat terutama bagi seluruh kaum perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat.
Selain membangun peran perempuan secara meluas dalam politik, sangat perlukan sistem yang meliputi proses perekrutan kader dan pemberdayaannya disertai dengan sistem pemilu yang  ditetapkan.  Disini  terlihat  pentingnya  kontribusi  dari  partai  politik  untuk  memberikan dukungan  secara  maksimal  terhadap  perempuan-perempuan  yang  terpilih  sebagai  kader untuk berperan penting di parlemen atau legislatif. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan  kontribusi  perempuan  dalam  partai  politik  menurut  feminisme  ialah  dengan
memberikan  kesempatan  yang  sama  kepada  perempuan  dalam  mengembangkan kemampuan diri secara optimal dengan berbagai pendidikan yang sama dengan pria. Dengan pendidikan,  perempuan  akan  mampu  mengembangkan diri  dan  pemikiran  untuk  mendidik seorang anak dengan baik, dan hal ini juga berlaku untuk wanita yang memiliki peran dalam politik  untuk  turut  andil  dalam  mensejahterakan  masyarakat.  Dengan  menjalankan  peran pada posisi di lembaga kemasyarakatan atau pemerintahan yang terstruktur. Terutama dalam urusan  keuangan  dan  kebutuhan  umum  seorang  perempuan,  serta  posisi  lainnya  yang ditempatkan dalam posisi strategis untuk menjalankan peran-peran penting di masyarakat.
Kemampuan  perempuan  pada  saat  ini  khususnya  di  Kota  Tanjungpinang  sudah  tidak diragukan lagi. Mereka sudah dianggap mampu untuk menyampaikan aspirasi dan mengambil setiap  keputusan  untuk  kepentingan  masyarakat  khususnya  bagi  kaum  perempuan.  Di samping  itu  juga,  dukungan  dari  anggota  keluarga  maupun  masyarakat  yang  ada  di  sekitar turut  mempengaruhi  kinerja  mereka  dalam  setiap  kali  mengambil  keputusan  untuk kepentingan bersama.
B. Hambatan-hambatan Partai Politik dalam Akses Politik terhadap peran perempuan Sejarah  yang  cukup  panjang  dalam  perjuangan  perempuan  pada  dunia  perpolitik sangatlah  dinamis  dan  pada  akhirnya  menimbulkan  berbagai  kondisi  yang  mempengaruhi partisipasi perempuan di dunia politik. Hingga saat ini masih banyak ditemukan dalam dunia politik  keikutsertaan  perempuan  sangat  rendah  karena  berbagai  hambatan.  Hambatan- hambatan yang dihadapi setiap partai politik dalam membangun ketokohan perempuan yang terjun  ke  dunia  politik  di  Kota  Tanjungpinang  adalah  sebagaimana  yang  akan  dijelaskan berikut ini :
1. Hambatan Struktural dan Kelembagaan
System politik  Indonesia  yang  maskulin.  Selanjutnya,  perempuan-perempuan  yang  ingin berkontribusi  kedalam  partai  politik  masih  banyak  pertimbangan.  Selain  itu  budaya  dan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan partai politik masih dianggap  sebagai  sesuatu  yang  “macho”  atau  sebagai  ranahnya  laki-laki.  Mayoritas perempuan  dalam  kebudayaan  partriarki  ini  meminggirkan  diri  dari  dunia  politik,  sehingga partai  kesulitan  mencari  kader  perempuan  yang  mau  bersaing  dengan  laki-laki  bahkan  di kalangan  ibu-ibu  kebanyakan  lebih  memilih  seorang  laki-laki  sebagai  kandidat  yang  dipilih untuk menduduki suatu jabatan di legislatif.

## 2. Hambatan Pribadi
Dunia  politik  terkontruksikan  dalam  pemikiran  masyarakat  secara  umum  yang tergambarkan begitu keras yang menuntut perjuangan dan pengorbanan secara penuh dari kepribadian  seseorang  yang  terlibat.  Penyebab  inilah  yang  menjadi  rendahnya  partisipasi perempuan di dunia poitik, dimana kepercayaan diri perempuan kurang terbangun. Selain itu juga,  faktor  yang  mendasari ialah  karena  keterbatasan  seorang  perempuan  yang  memiliki peran  ganda  lebih  banyak  dibandingkan  laki-laki.  Perempuan  memiliki  kewajiban  untuk merawat  keluarga,  serta  pekerjaan  domestik  lainnya  membuat  perempuan  menjadi  ragu untuk berkontestasi dalam politik.
3. Hambatan Sosio-Kultural
Dalam struktur sosial, secara kultural dimana sudut pandang patrinial (laki-laki dilihat lebih superior)  menjadi  acuan  utama  dalam  melihat  dan  menempatkan  perempuan,  telah menyebabkan  peranan  perempuan  selalu  dikonotasikan  dengan  hal-hal  yang  bersifat pelengkap kaum laki-laki, bukan sebagai mitra yang mempunyai kedudukan sejajar sehingga berhak mendapatkan peluang yang sama diberbagai bidang kehidupan (Monawarah, 2017:11) Karena  perempuan  tidak  diberikan  wewenang  untuk  mengambil  keputusan  sendiri  tanpa
Hambatan kultural merupakan hambatan yang cukup fundamental karena kultur/budaya akan membentuk  persepsi  dan  persepsi  pada  akhirnya  akan  bermuara  pada  pola  perilaku dalam  kehidupan  sehari-hari.  Oleh  sebab  itu,  sudah  menjadi  kewajiban  bersama  untuk meluruskan  cara  pandang  budaya  yang  kurang  tepat  dalam  memahami  dan  memandang kaum  perempuan  sehingga  kaum  perempuan  dapat  memainkan  peran  dan  fungsinya  lebih maksimal lagi.
4. Hambatan Ekonomi
Suatu  paradigma  yang  berkembang  saat  ini  terkait  perjuangan  seseorang  untuk mendapatkan  kekuasaan  di  legislatif  membutuhkan  biaya  (materi)  yang  besar.  Seperti, melakukan  kampanye  ke  masyarakat  dijalankan  dengan  pengeluaran  yang  tidaklah  murah sebagai ongkos politik. Inilah yang menjadi salah satu faktor yang cukup signifikan penyebab berkurangnya keberanian perempuan untuk terjun ke dunia politik (Farhah, 2018:7).

## C. Strategi  Partai  Politik  untuk  Meningkatkan  Keterwakilan  Perempuan  di  Kota Tanjungpinang
Berangkat  dari  kondisi  perempuan  dalam  kehidupan  sosial  di  masyarakat,  bisa  diamati bahwa  betapa  sedikitnya  politisi  atau  keterwakilan  perempuan  yang  berhasil  duduk  dalam jabatan tertentu di dunia politik. Keterwakilan perempuan dalam hal ini perlu dibangun dan ditingkatkan  dengan  strategi-strategi  yang  telah  dipetakan  dan  disusun  dengan  baik  oleh partai  sebagai  bentuk  kepedulian  partai  dalam  memunculkan  wakil  kelompok  perempuan yang  bisa  merepresentasikan  kepentingan  kelompok  mereka  untuk  menyuarakan kepentingan  perempuan  Hal  ini  perlu  diperhatikan  mengingat  banyak  kalangan  yang mengabaikan  hak-hak  perempuan dalam  kehidupan  social. Untuk  itu  kepentingan- kepentingan  perempuan  memang  sebaiknya  disuarakan  oleh  perempuan  sendiri  karena mereka  yang  sesungguhnya  paling  mengerti  dan  memahami  kebutuhan-kebutuhan perempuan.  Oleh  karena  itu,  beberapa  strategi  dibangun oleh  partai  politik  secara  umum melalui berbagai pendekatan berikut ini :

## 1. Melalui Pendekatan Organisasi Perempuan
Melalui  organisasi  perempuan  dalam  partai  politik  mampu  menjalin  komunikasi  dengan berbagai organisasi dan membangun kerjasama antar anggota, pengurus bahkan turut serta dalam  kegiatan  koperasi  guna  meningkatkan  perekonomian.  Selain  dari  alur  organisasi tersebut,  partai  politik  lainnya  terutama  di  PDIP  juga  menjurus  strateginya  melalui  Ikatan Perempuan  PDI  Perjuangan  menjalin  hubungan  kerjasama dengan  beberapa  jalur  seperti Ikatan Tenaga Kerja Indonesia, Yayasan Jantung Indonesia Sehat, dan disertai dengan kegiatan yang  dibagun  dari  partai  untuk  para  kader  perempuan  dengan  berbagai  pendidikan  dan sekolah-sekolah  partai  baik  tentang  administratsi kesekretariatan,  pengelolaan  administrasi keuangan sera pendidikan pancasila, organisasi dan politik. Kemudian di PKS juga ada bagian khusus  yang  mengurus  tentang  perempuan  yang  dinamakan  Bidang  Perempuan  dan Ketahanan  Keluarga  (BPKK)  yang  merupakan  ujung tombak  dari  partai  dalam  melaksanakan program-program  khusus  untuk  perempuan  dan  keluarga.  Selanjutnya  di  GOLKAR  adanya organisasi andalan yang dibangun dari suksesnya pemenangan pemilu kader perempuan yang dinamakan  Kesatuan  Perempuan  Partai  Golkar  (KPPG)  yang  menjadi  induk  penggerak  dari partai.  Berangkat  dari  organisasi  inti  dari  partai  inilah  setiap  partai  bergerak  di  berbagai kelompok-kelompok  pengajian-pengajian  dan  berbagai  bentuk  kelompok  arisan  serta lembaga dan yayasan yang tersebar di masyarakat.
Melalui  kegiatan  ini  juga  kaum  perempuan  akan  mendapatkan  banyak  manfaat,  tidak
semata-mata  hanya  pada  bidang  ekonomi,  akan  tetapi  mampu  memberikan  dampak  yang lebih  luas  terhadap  hal-hal  lainnya.  Antara  lain  kemampuan  berorganisasi,  semakin menguatkan  kemampuan  secara  pribadi  maupun  secara  kelompok  dan  berhimpun  dalam kelompok,  kemampuan  pengambilan  keputusan,  serta  kemampuan  menjadi  pemimpin  di bidang politik. Peningkatan keterampilan juga mampu dikembangkan dalam berbagai bidang, misalnya komunikasi, manajemen keuangan, komputer dan lainnya.
Dalam teori feminisme pada The Feminis Mistique yang ditulis oleh Betty Frieden, dalam bukunya The  Second  Stage bahwa  berkarir sekaligus  menjadi  seorang  ibu  rumah  tangga merupakan  suatu  hal  yang  sangat  sulit, tidak  hanya  melayani  keperluan  suaminya,  namun juga  harus  melayani  anak-anaknya  serta  pekerjaan  lainnya.  Sehingga  hal  yang  sangat  perlu untuk  segera  dilakukan  adalah  dengan  melakukan  suatu  gerakan.  Kemudian  timbulnya kesadaran  terhadap  keterbatasan-keterbatasan  dalam  dirinya  sehingga  mampu  untuk memperbaiki  kondisi  tersebut  dengan  upaya  menjalin  suatu  koperasi  dengan  laki-laki  untuk merubah mindset dalam kehidupan sosial masyarakat pada bidang publik dan privat. Hal ini dilakukan  dengan  cara  suami  juga  harus  ikut  memikul  beban  keluarga  dalam  hal  ekonomi, rumah tangga dan anak. Serta perempuan yang harus aktif dalam kegiatan keorganisasian.
2. Melalui Pendekatan Tokoh Masyarakat
Strategi partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan dilakukan dengan cara  menjalin  hubungan  dengan  tokoh-tokoh  masyarakat.  Sebagaimana  pendapat  yang disampaikan oleh beberapa anggota dewan perempuan terkait strategi yang digunakan salah satunya  yang  paling  utama  ialah  membangun  interaksi  terhadap  masyarakat  secara  luas terutama  membangun  interaksi  terhadap  tokoh  masyarakat.  Sehingga  interaksi  yang dibangun  mampu  menciptakan  hubungan  baik  dan  memberikan  kesempatan  bagi perempuan untuk menyumbangkan aspirasi-aspirasinya kepada masyarakat secara lebih luas. Karena  untuk  mengambil  hati  masyarakat  maka  strategi  terbaiknya  ialah  membangun  citra baik  kepada  tokoh  masyarakat  terlebih  dahulu.  Sebagian  besar  masyarakat  Indonesia perspektifnya terhadap sesuatu dipengaruhi juga oleh tokoh masyarakat. Namun tidak semua kader  perempuan  dalam  partai  politik  mampu  membangun  citra  yang  baik  kepada  tokoh masyarakat  sehingga  hal  ini  menjadi  salah  satu  sumber  permasalahan  perempuan  dalam menduduki suatu jabatan di dunia politik.
Ungkapan  tersebut  menggambarkan  pernyataan  dari  para  kaum feminisme  liberal bahwa sumber permasalahan perempuan selama ini adalah karena perempuannya itu sendiri yang  merasa  belum  mampu  untuk  maju  memberikan  kontribusi  dan  citra  diri  yang  positif kepada masyarakat. Solusi yang harus dilakukan yaitu melalui pembekalan kaum perempuan dengan  pendidikan  dan  juga  pendapatan.  Selain  itu,  perlunya  bergerak  secara  massif, pergerakan  ini  jangan  hanya  dilakukan  oleh  kelompok-kelompok  kecil,  karena  akan menghancurkan  komunalitas.  Dalam  hal  ini  sangat  diperlukan  adanya committee organizer untuk  mengorganisasi  masa.  Upaya  ini  juga  bisa  digerakkan  melalui  tokoh  masyarakat  yang disegani untuk mengumpulkan masa, karena pada kenyataan sosial  manusia pada dasarnya hidup berkelompok didalam masyarakat.

## 3. Melalui Pendekatan Program Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan  adalah  suatu  proses  untuk  memfasilitasi  warga  masyarakat  pada  sebuah urusan secara  kolektif  atau  kepentingan  bersama  yang  dapat  mengidentifikasi  sasaran  yang ingin  dicapai,  mengerahkan  suatu  kampanye  aksi,  mengumpulkan sumber daya  dan  melalui semua  ini  akan  membantu  menyusun  kembali  kekuatan  dalam  komunitas  secara  bersama- sama.  Pendekatan  ini  dilakukan  oleh  beberapa  partai  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan
keterwakilan perempuan melalui jalur program-program yang bangun oleh masyarakat. oleh karena itu agar strategi dari partai berjalan dengan baik maka sangat diperlukan kemampuan mengelola komunikasi dan interaksi pada kehidupan sosial masyarakat. Dalam hal ini, partai Golkar  dan  juga  diantara  partai  lainnya  selalu  mensuport  dan  menghadirkan  perempuan- perempuan yang diusung dari partai untuk terus bersosialisasi dan memberikan solusi-solusi kepada masyarakat melalui program kemasyarakatan.
Selanjutnya strategi partai politik sangat diperhatikan melalui pemberdayaan masyarakat yang  dibagun  oleh  partai  dengan  menguasai  media  sosial  agar  strategi  yang  dijalankan mampu  menggerakkan  seluruh  kekuatan  yang  ada,  serta    mengoptimalkan  segala  peluang. Jaringan  ini  juga  akan  membawa  sosok  perempuan  lebih  dikenal  luas  dan  perempuan  yang berperan  didalamnya  juga  akan  mampu  dan  berani  untuk  turun  ke  masyarakat  menangani segala hal yang harus dihadapi. Sehingga dengan pertahanan yang dibangun melalui program pemberdayaan  masyarakat  inilah  kemampuan  dalam  menyelesaikan  konflik  sosial  terutama mengenai kepentingan perempuan akan mudah terealisasikan dengan baik.
Untuk  itu,  caleg  perempuan  harus  mampu  mengelola  sistem  komunikasi  dengan  baik serta ikutt andil dalam pogram-program pemberdayaan di masyarakat. Komunikasi tersebut berfungsi untuk menyampaikan ide perubahan kepada masyarakat dengan cara yang santun dan bijak. Dengan demikian, masyarakat  dapat dengan mudah menyerap ide perubahan yang ditawarkan  dan  sebagai  salah  satu  solusi  untuk  meminimalisir  pemikiran-pemikiran masyarakat yang kurang memihak terhadap perempuan yang berperan dalam ranah politik.

## Kesimpulan
Partai politik memiliki peran yang substansial bagi keberadaan perempuan untuk memiliki kedudukan  di  lembaga  legislatif. Oleh  karena  itu  partisipasi  politik  perempuan  tidak  akan maksimal apabila partai politik tidak memiliki komitmen untuk mendukung partisipasi politik dengan menyusun strategi-strategi yang tepat dalam membangun dan meningkatkan peran- peran  perempuan  yang  mampu  memberikan  kontribusi  yang  baik  untuk  individu,  keluarga dan masyarakat.
Dalam penelitian ini juga peneliti melakukan suatu kajian dengan mengkaji strategi dari beberapa  partai  untuk  meningkatkan  keterwakilan  perempuan  dalam  kontestasi  pemilihan legislatif  di  Kota  Tanjungpinang.  Penelitian  ini  dilakukan  pengumpulan  data  dari  beberapa informan dengan jumlah yang terbatas, untuk itu pada penelitian mendatang agar data yang diperoleh lebih luas dan memuaskan. Maka peneliti menyarankan perlu adanya penambahan jumlah informan sebagai pendukung dan pelengkap data penelitian.
Adapun kelemahan dari segi metodologi penelitian ini secara kualitatif adalah hasil yang diperoleh peneliti disini tidak bisa melakukan generalisasi. Oleh karena itu, untuk riset yang akan  datang  disarankan  untuk  melakukan  kombinasi  metodologis kualitatif  dan  kuantitatif. Sehingga  pada  riset  ini  akan  melahirkan  generalisasi.  Dalam  hal  ini  riset  ini  pada  waktu mendatang, akan ada para peneliti yang mampu menyempurnakan dan memperbaiki segala kekuranngan  yang  ada  dengan  kajian  yang  sama  dalam  mengkaji strategi  partai  untuk meningkatkan peran perempuan di lembaga legislatif.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  menyadari  bahwa  dalam  penulisan  karya  ini  banyak  mendapatkan  bantuan, bimbingan,  kerjasama  dan  dukungan  dari  berbagai  pihak  dengan  berbagai  ilmu  yang bermanfaat untuk berbagai kalangan terutama untuk kehidupan sosial masyarakat.

## Referensi
Farhah, A. S. A. & I. A. (2018). Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan (Analisis Problematika Partai Politik dalam memenuhi Keterwakilan Perempuan di DPRD). Advanced Optical Materials , 10 (1), 1–9. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.089902%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.nantod.2 015.04.009%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41467-018-05514-
9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41467-019-13856-
1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-14365-2%0Ahttp://dx.doi.org/1 kiftiyah Anifatul. (2019). Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia . 6 (April), 55–72. Monawarah, L. (2017). KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAG LEGISLATIF KABUPATEN SUKAMARA KALIMANTAN TENGAH Studi Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tahun 2014 . 5 .
Nurcahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya , 6 (01), 25. https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878
Putri, M. A., Hukum, F., Udayana, U., Sukerti, N. N., Hukum, F., & Udayana, U. (n.d.). PENGARUH AFFIRMATIVE ACTION TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN . 8 (5).
Said, A. . S. G. & M. D. (2007). Sosiologi Politik . CV PUSTAKA SETIA.
Data KPU Kota Tanjungpinang 2019
Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang pemilihan Umum Anggota PDR,DPD,DPRD