Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3, No. 2, 2022

## ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN DAN PENAGIHAN KREDIT UNTUK MENCEGAH KREDIT MACET PADA KOPERASI KPRI SEJAHTERA BERSAMA DINAS KOPERASI UKM KOTA MEDAN
Sri Mulyani 1 , Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan 2
1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia
2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia
Msri72410@gmail.com 1 , fadhilahahmad@uinsu.ac.id 2

## ABSTRACT
The results showed that the credit distribution system at KPRI Sejahtera Together with the Medan City  UKM  Cooperative  Service  was  adequate  because  the  cooperative  management  made decisions by looking at the track records of prospective debtors and taking into account the 5C and 7P principles, but this precautionary principle has not been implemented properly. The credit collection system is carried out by means of members paying directly to the cashier or cooperative management.  If  members  are  in  arrears,  the  management  will  start  billing.  Bad  loans  that occurred  were  caused  by  starting  in  2018  the  salaries  (wages)  of  the  Medan  City  SME Cooperative  Service  employees  directly  entered  the  employees'  personal  accounts  so  that  the cooperative management could not cut the table like in previous years.
Keyword: Credit Granting Procedures, Credit Collection Procedures, Bad Credit

## ABSTRAK
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit pada KPRI Sejahtera Bersama Dinas  Koperasi  UKM  Kota  Medan  cukup  memadai  dikarnakan  pengurus  koperasi  mengambil keputusan dengan cara melihat rekam jejak calon debitur serta melakukan pertimbangan prinsip 5C  dan  7P,  tetapi  prinsip  kehati-hatian  ini  belum  dijalankan  seperti  yang  diharapkan.  Untuk prosedur  pengihan  kredit  dilakukan  dengan  cara  anggota  membayar  lansung  ke  kasir  atau pengurus koperasi apabila anggota melakukan tunggakan maka pengurus akan mulai melakukan penagihan,  langkah  terakhir  yang  dilakukan  pengurus  untuk  menagih  tunggakan  dengan  cara menyurati  yang  bersangkutan  dan  tembusan  kepada  pimpinan.  Kredit  macet  yang  terjadi disebabkan dimulai sejak 2018 gaji (upah) pegawai Dinas Koperasi UKM Kota Medan lansung masuk  kerekening  pribadi  pegawai  sehingga  pengurus  koperasi  tidak  dapat  melakukan potong meja seperti tahun-tahun sebelumnya.
Kata Kunci : Prosedur Pemberian Kredit, Prosedur Penagihan Kredit, Kredit Macet.

## PENDAHULUAN
Menurut Undang-Undang No.25 (Itang, 2016) “Koperasi ialah suatu lembaga bisnis yang terdiri dari orang seorang atau elemen hukum yang membantu dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan pedoman  yang  bermanfaat  serta  pengembangan  keuangan  kelompok  berdasarkan aturan kekeluargaan”.
Menurut  (Itang,  2016)  di  dalam  aspek  usaha  perbedaan  koperasi  dengan  non-koperasi dapat dilihat dari tujuannya bahwa koperasi bukan semata-mata hanya mencari keuntungan, tapi berusaha untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan anggotanya. Sedangkan non-koperasi tujuan utamanya ialah mencari laba setinggi-tingginya.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  koperasi  memegang  peranan  penting untuk ekonomi, untuk lebih spesifik sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengambil aset dari daerah setempat atau anggota secara benar-benar dan produktif menuju peningkatan harapan untuk  kenyamanan  sehari-hari  masyarakat.  Aktivitas  mendasar  koperasi  adalah  mendapatkan simpanan  dari  perorangan  sebagai  dana  cadangan  dan  mengedarkannya  kembali  kepada perorangan.
Jenis  usaha  yang  bisa  dilakukan  koperasi  sangat  banyak  salah  satunya  ialah  koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang bergerak dibidang mengolah simpanan/tabungan dari anggotanya, kemudian meminjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan tambahan modal. Dalam pemberian pinjaman koperasi harus mampu memberikan prosedur  yang  mudah  dipahami  oleh  para  anggotanya. Jika  prosedur  pemberian  kredit  tidak dijalankan  dengan  baik  maka  kemungkinan  akan  menimbulkan  kredit  macet  sehingga  dapat mengurangi pendapatan atau penerimaan kas.
Ketika koperasi akan memberikan pinjaman kepada individu, yang memberikan pinjaman harus  mempertimbangkan  dan  melakukan  investigasi  kredit  untuk  menghindari  kerugian  di kemudian hari. Sebelum individu memperoleh pinjaman, anggota harus melalui tahap penilaian, mulai  dari  mengajukan  permohonan  kredit  hingga  pemberian  kredit.  Apabila  segala  prosoder sudah dilakukan oleh anggota maka anggota layak untuk mendapatkan kredit, langkah selanjutnya yang harus diperhatikan koperasi ialah proses kelancaran pembayaran anggota atas kredit tersebut. Apabila  saat  pembayaran  kredit  terjadi  tunggakan  atau  kelambatan  pembayaran, persyaratan untuk prosedur pemilihan kredit yang diharapkan dapat mencegah kredit buruk.
Menurut  (Sinaga  et  al.,  2016)  Peristiwa  non-performing  advances  atau  non-performing credits  adalah  pertaruhan  adalah  risiko  yang  melekat  dalam  setiap  kredit  yang  diberikan  oleh koperasi  kepada  perseorangannya.  Risiko  itu  berbentuk  situasi  dimana  pinjaman  dikembalikan tidak  tepat  waktu.  Semakin  menonjol  masalah  kredit  yang  terjadi  di  koperasi,  maka  kondisi keuangan koperasi juga akan semakin menurun.
Berikut  adalah  keadaan  piutang  tak  tertagih    KPRI  Sejahtera  Bersama  Dinas  Koperasi UKM Kota Medan dari Tahun 2017-2020 :
Tabel 1.1
Jumlah Kredit dan Total Piutang Tak Tertagih Pada KPRI Sejahtera Bersama Dinas
Koperasi UKM Kota Medan Tahun 2017-2020 Tahun Jumlah Kredit (Rp) Total Piutang Tak Tertagih (Rp) Persentase Total Piutang Tak Tertagih dan Jumlah Kredit (%) 2017 1.367.345.000 0 0 2018 1.652.900.000 3.516.000 0,21 2019 1.595.570.000 15.805.000 0,99 2020 1.768.157.400 159.880.000 9,04
Sumber: RAT KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan (Data Diolah)
Sesuai    tabel  1.1  di  atas  sangat  baik  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  uang  pinjaman  secara umum akan meningkat dari satu tahun ke tahun lainnya. Angka pinjaman terkecil terdapat di tahun 2017  yang  berjumlah  Rp1.367.345.000-,  dan  jumlah  kredit  tertinggi  berada  di  tahun  2020 berjumlah Rp1.768.157.400-, artinya mengalami kenaikan jumlah kredit sebesar 77%. Sedangkan untuk  piutang tak tertagih  pada tahun 2017 tidak ada piutang  yang tak tertagih atau Rp0-, dari hasil analisis penelitian hal  ini dikarnakan pada tahun 2017  prosedur  pemberian gaji karyawan masih  secara  lansung  tanpa  perantara  rekening  bank  sehingga  pihak  koperasi  yang  mengikat bagian  keuangan  menjadi  karyawan  koperasi  bisa  lansung  memotong  dari  slip  gaji  anggota koperasi atau istitlahnya biasa disebut potong meja , sedangkan piutang tak tertagih tertinggi ada di  tahun  2020.  Pada  tahun  tersebut  terjadi  lonjakan  tunggakan  sebesar  1000%  yaitu  bejumlah sebesar Rp159.880.000-, hal ini dikarnakan pembayaran kredit tidak bisa lagi dipotong melalui gaji anggota dikarnakan anggota menerima gaji melalui rekening Bank yang lansung ditransfer kerekening pribadi anggota.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  riset  terhadap koperasi  tersebut  dengan  judul  “Analisis  Prosedur  Pemberian  dan  Penagihan  Kredit  Untuk Mencegah Kredit Macet Pada  KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan”.

## KAJIAN LITERATUR

## Prosedur Akuntansi
Menurut  (Sari  &  Fitriatuti,  2017),  akuntansi  adalah  prosedur  informasi  yang  mengukur aktivitas  perusahaan,  pengolahan  data  dalam  laporan  dan  mengkomunikasikan  hasil  kepada pengambil keputusan. Saat menerapkan prosedur akuntansi, prosedur akuntansi yang dirancang seringkali tidak sesuai dengan operasi sesungguhnya yang  dijalankan oleh perusahaan. Perbedaan antar prosedur akuntansi yang dirancang dengan peristiwa sesungguhnya dalam operasi sehari- hari perusahaan sering diselesaikan melalui kebijakan manajemen sebagian tanpa disempurnakan terhadap  desain  prosedur  akuntansi  yang  ada  secara  keseluruhan  sehingga  lama  kelamaan prosedur akuntansi tersebut diterapkan untuk membantu operasional perusahaan seringkali sangat jauh  berbeda  dengan  desain  sebelumnya.  Kondisi  ini  mendorong  penurunan  kemampuan perusahaan  untuk  mengendalikan  operasinya  dan  menghasilkan  informasi  yang  dihasilkan. Selama  empat  dekade  terakhir  konsep  akuntansi  telah  mengalami  banyak  perkembangan. Perkembangan  diawali  dengan  berkembangnya  konsep  prosedur  (pendekatan  prosedur)  yang dipelopori oleh ahli-ahli sosial yang pada saat itu sedang mempelajari ilmu sosial dan organisasi serta didorong oleh perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat.
Menurut (Mulyadi, 2010), Target keseluruhan dari pengembangan kerangka pembukuan adalah:
1. Untuk memberikan data kepada administrasi latihan bisnis baru.
2. Membantu mengembangkan lebih lanjut data yang dibuat oleh kerangka kerja saat ini, baik dalam hal kualitas, ketepatan tampilan, dan konstruksi data.
3. Untuk  lebih  mengembangkan  kontrol  pembukuan  dan  pemeriksaan  interior, khususnya  untuk  bekerja  adil  dan  jujur  dari  kualitas  data  pembukuan  yang  tak tergoyahkan dan untuk  memberikan  catatan total  sehubungan dengan kewajiban dan jaminan sumber daya organisasi.
4. Mengurangi biaya administrasi sesuai dengan pembukuan.
5. Menurutnya  (Mulyadi,  2010),  komponen  kerangka  pembukuan  utama  adalah sebagai berikut: Struktur, jurnal , buku besar, Catatan Tambahan, Laporan.

## Koperasi
Istilah  koperasi  berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu  cooperative.  Co  artinya  bersama-sama, sedangkan  operation  berarti  usaha  untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Dengan  demikian,  secara etimologis koperasi dapat diartikan sebagai bersama-sama untuk mencapai tujuan.
Sedangkan secara terminologi  yang dikemukakan oleh para pakar di  dalam  buku (Itang, 2016)
sebagai berikut :
1. Menurut Dr. Winardi, SE Bahwa koperasi  adalah sejenis badan usaha dimana ada satu hak suara per anggota, terlepas dari berapa banyak  uang  yang dimasukkan olehnya ke badan usaha tersebut.
2. Menurut  Prof.  Dr.  Syamsudin  Mahmud  Bahwa  koperasi  ialah  berupa  hubungan individu  yang  didasarkan  pada  keseimbangan  sebagai  manusia  tanpa  perbedaan antar agama atau politik secara sukarela masuk untuk memenuhi kebutuhan materi bersama atas tanggung jawab bersama.
3. Menurut  Roelijan  Soedarsono,  dkk.  Koperasi  adalah  kelompok  yang memungkinkan  orang-orang  bekerja  secara  sukarela  untuk  mengatur  produksi, pembelian  dan  penjualan  barang  atau  jasa,  yang  dimaksudkan  untuk  memenuhi kebutuhan anggota.
Menurutnya  (Itang,  2016),  pada  dasarnya  koperasi  terbagi  menjadi  3  bagian,  yakni koperasi  konsumsi,  koperasi  kredit  dan  koperasi  produksi.  Di  dalam  koperasi  konsumsi mekanisme  kerjanya  adalah  mengumpulkan  barang  dari  pihak  lain,  misalnya  dari pedagang/produsen  langsung,  kemudian  dijual/disalurkan  kepada  para  anggota.  Dan  di  dalam koperasi  kredit  mekanisme  kerjanya,  koperasi  dalam  memberikan  pinjaman  atau  kredit memerlukan  modal.  Modal  koperasi  yang  utama  adalah  simpanan  anggota  sendiri.  Dari  uang simpanan yang dikumpulkan itu diberikan pinjaman kepada anggota yang memerlukan bantuan atau  yang  membutuhkan  bantuan  ekonomi.  Sedangkan  di  dalam  koperasi  produksi  mekanisme kerjanya,  mengumpulkan  peralatan  pengelolahan  dan  proses  produksi,  memajukan  teknik produksi  dan  akhirnya  memasarkan  produk  atau  lainnya  kepada  para  anggota  ataupun  dapat dipasarkan kepihak luar yang membutuhkan.

## Kredit
Menurut  (Putra  &  Saraswati,  2020)  asal  awalnya  "kredit"  berasal  dari  bahasa  Yunani "credere" yang berarti keyakinan akan kebenaran dalam praktik sehari-hari. Kepercayaan disini artinya bagi yang memberi kredit adalah bahwa dia percaya pada penerima kredit bahwa kredit yang dicairkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian, sedangkan bagi penerima kredit adalah  penerimaan  kepercayaan  sehingga  memiliki  kewajiban  untuk  membayar  sesuai  dengan jangka waktu yang telah ditentukan.  Sedangkan  menurut  (Kasmir,  2010)  tidak  jauh  berbeda bahwa  kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu, berdasarkan suatu persetujuan atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai bunga.
Menurutnya fungsi-fungsi kredit antara lain :
1. Untuk meningkatkan daya guna uang
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
4. Meningkatkan peredaran barang
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
6. Untuk meningkatkan kegairahan usaha
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

## Prosedur Pemberian Kredit
(Putra  &  Saraswati,  2020),  mendefinisikan  bahwa  sebelum  debitur  mendapat  kredit,  ia harus  terlebih  dahulu  melalui  tahapan  penilaian  mulai  dari  pengajuan  proposal  kredit  dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit hingga kredit dicairkan.  Tahapan  dalam  memberikan  kredit  ini  kita  kenal  dengan  nama  prosedur  pemberian kredit atau prosedur pemberian kredit. Menurutnya tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk
memastikan kelayakan kredit diterima atau ditolak.
Secara umum prosedur pemberian kredit menurut badan hukum sebagai berikut:
1. Pengajuan proposal
2. Penyelidikan berkas pinjaman
3. Penilaian kelayakan kredit
4. Wawancara pertama
5. Peninjauan ke lokasi
6. Wawancara kedua
7. Keputusan kredit
8. Penandatangan akad kredit/perjanjian lainnya
9. Realisasi kredi

## Prosedur Penagihan Kredit
Resiko  yang  terkandung  disetiap  pemberian  kredit  oleh  koperasi  ialah  tunggakan  atau kelambatan pembayaran. Tunggakan muncul dikarnakan anggota yang secara sengaja ataupun tak sengaja tidak mengembalikan kredit secara tepat waktu. Apabila tunggakan sudah terjadi maka perlu adanya prosedur penagihan untuk mencegah masalah keuangan koperasi. Manfaat dilakukan penagihan  untuk  menginformasikan  dan  mengingatkan  pihak-pihak  yang  tertagih  bahwa  ia mempunyai kewajiban untuk membayar utangnya kepada pihak penagih.

## Kredit Macet
Menurut  (Kasmir,  2010),  piutang  bermasalah  atau  kredit  macet  adalah  kredit  yang  di dalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh dua komponen, yaitu dari pihak bank dalam menganalisi dan dari nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam komitmennya untuk tidak melakukan angsuran sebagaimana mestinya.
Dan di dalam buku edisi yang berbeda (Kasmir, 2008) mengatakan, bahwa keterlambatan dalam pengembalian piutang dikarnakan oleh dua penyebab :
1. Dari sisi interior, pihak penyidik kredit kurang teliti dalam memeriksa keabsahan arsip atau kesalahan dengan proporsi yang ada, bisa juga pemeriksaan kredit yang melakukan penyidikan secara berprasangka buruk.
2. Dari klien (anggota)
a. Ada sebuah komponen rencana
b. Komponen kebetulan
Dapat disimpulkan bahwa kredit macet adalah pinjaman yang mengalami kesulitan oleh debitur  untuk  memenuhi  kewajiban  yang  telah  disepakati  bersama  antara  kreditur  dan  debitur karena faktor yang disengaja atau tidak sengaja. Kredit bermasalah akan mengakibatkan kerugian koperasi,  yaitu  kerugian  karena  tidak  diterimanya  dana  yang  telah  dicairkan,  atau  pendapatan bunga yang tidak dapat diterima.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Di mana teknik analisis data yang  digunakan  adalah  teknik  analisis  deskriptif  kualitatif.  Teknik    ini  digunakan  untuk menjelaskan bagaimana prosedur pemberian serta penagihan kredit pada KPRI Sejahtera Bersama Dinas  Koperasi  UKM  Kota  Medan  yang  kemudian  informasi  tersebut  akan  dijadikan  landasan dalam mengatasi kredit macet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Prosedur Pemberian Kredit KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan
Dalam  penelitian  ini  dapat  diketahui  bahwa  prosedur  pemberian  kredit  pada  KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan diawali dengan kedatangan anggota (calon peminjam)  untuk  memberikan  surat  permohonan  kredit  ke  bagian  kredit.  Bagian  kredit  akan
membuat  resume  berupa  berapa  jumlah  simpanan  anggota  dan  sisa  pinjaman  ditahun-tahun sebelumnya. Hasil resume tersebut akan diteruskan ke sekretaris koperasi kemudian diteruskan ke ketua  koperasi  untuk  pengambilan  keputusan  kredit.  Apabila  ketua  dan  sekretaris  sudah  setuju maka bendahara dapat mencairkan kredit yang diajukan.
Jika dalam pengambilan keputusan pencairan kredit ketua dan sekretaris koperasi silang pendapat maka ketua,sekretaris dan bendahara akan melakukan rapat untuk mempertimbangkan kembali.  Hal  yang  akan  dipertimbangkan  oleh  pengurus  ialah  prinsip  5C dan  7P  tetapi  prinsip kehati-hatian ini belum diterapkan dengan baik.
Pemeriksaan 5C meliputi karakter, kapasitas, modal, kondisi, keamanan (jaminan) telah terpenuhi,  namun  penilaian  7P  hanya  mencakup  karakter,  motivasi  di  balik  pengajuan  kredit, pengembalian kredit. Hal ini dikarnakan koperasi hanya mempertimbangan latar belakang hidup calon  penerima  kredit  dan  melihat  kembali  rekam  jejak  pembayaran  calon  penerima  kredit sebelumnya.
Prosedur pemberian kredit KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan dapat dijelaskan sebagai berikut:
 Calon penerima kredit melakukan pengajuan permohonan kredit ke bagian kredit.
 Bagian  kredit  akan  membuat  resume  sebagai  acuan  pengurus  dalam  pengambilan keputusan.
 Mengejar  pilihan  kredit  yang  terkait  dengan  berapa  banyak  kredit  yang  diterima,  biaya pembiayaan,  rencana  pembayaran  yang  dijadwalkan  secara  teratur,  dan  persyaratan  di muka.
 Pemberian kredit dilakukan oleh penyandang dana dengan  asumsi  bahwa pilihan kredit didukung oleh Ketua dan Sekretaris.

## Analisis Prosedur Penagihan KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan
Setiap peminjaman yang dilakukan dari tanggal 01 sampai tanggal 25 maka pembayaran akan lansung dilakukan dibulan berikutnya yaitu dari tanggal 01 sampai tanggal 25. Apabila pihak penerima kredit telat melakukan pembayaran di atas tanggal 25 maka akan dimasukkan ke dalam daftar tagihan. Sedangkan pinjaman yang dilakukan di atas tanggal 25 maka pembayarannya akan dilakukan dua bulan setelahnya.
Prosedur  penagihan  kredit  pada  KPRI  Sejahtera  Bersama  Dinas  Koperasi  UKM  Kota Medan  adalah  pada  saat  tanggal  pembayaran  yaitu  dari  tanggal  1-25,  pihak  penerima  kredit melakukan  pembayaran  secara  lansung  (pribadi)  kepada  pengurus  koperasi.  Termasuk  anggota yang sudah pensiun dan  pegawai  yang pindah ke SKPD (Satuan  Kerja Perangkat  Daerah) jika gajinya masih ada pada Dinas Koperasi UMKM Kota Medan. Sementara jika yang bersangkutan pindah gajinya maka sisa hutang/pinjaman maksimal 2 kali simpanan, sisanya harus dilunasi pada saat  pindah  gaji.  Untuk  anggota  yang  sudah  meninggal  dunia  maka  sisa  pinjamannya  akan ditanggung  oleh  dana  resiko  yang  sudah  disediakan  oleh  pihak  koperasi.  Jumlah  yang  akan dikeluarkan  dari  dana  resiko  sebesar  Rp50.000.000,-  (lima  puluh  juta),  apabila  sisa hutang/pinjaman yang bersangkutan melebihi jumlah yang ditanggung dana resiko maka langkah yang  akan  di  lakukan  pihak  koperasi  ialah  melakukan  pendekatan  dengan  ahli  waris  dengan menunjukan kartu bukti angsuran anggota.
Prosedur penagihan tunggakan pada KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan dapat dijelaskan :
1. Peninjauan  tunggakan  piutang  oleh  Bendahara  yang  sesuai  dengan  catatan hutang/pinjaman anggota untuk diserahkan kepada Ketua.
2. Pengurus akan mulai melakukan penagihan terhadap yang bersangkutan.
3. Saat RAT (Rapat Akhir Tahun) pengurus akan membacakan nama-nama pihak penerima kredit  yang  melakukan  tunggakan,  menurut  pengurus  hal  ini  dapat  mengenakan  sanksi sosial kepada yang bersangkutan yaitu rasa malu.
4. Langkah  terakhir  yang  di  lakukan  pengurus  ialah  menyurati  yang  bersangkutan  dan tembusan kepada pimpinan, namun hal ini belum pernah dilakukan oleh pengurus.

## Analisis  kredit  macet/bermasalah  pada  KPRI  Sejahtera  Bersama  Dinas  Koperasi  UKM Kota Medan
Terjadinya tunggakan pada KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan yang  menyebabkan  kredit  macet  dimulai  pada  tahun  2018  dan  megalami  lonjakan  tunggakan 1000%  ditahun  2020.  Hal  ini  disebabkan  karna  dari  tahun  2018  sampai  tahun  2020  pegawai mendapatkan gaji melalui transfer dari Bank ke rekening pribadi masing-masing, sehingga pihak koperasi tidak bisa melakukan pemotongan kredit pinjaman secara lansung (potong meja) seperti ditahun-tahun sebelumnya.   Sehingga  dalam  proses  pembayaran  angsuran  pinjaman  pihak penerima  kredit  (debitur)  akan  membayarkan  lasnung  secara  pribadi  kedapa  pihak  pemeberi pinjaman (kreditur) yaitu pengurus koperasi.

## Evaluasi Prosedur Pemberian Kredit pada KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan
Prosedur  pemberian  kredit  yang  tepat  sangat  berpengaruh  terhadap  kondisi  keuangan koperasi karna prosedur pemberian kredit yang tepat dapat mencegah terjadinya tunggakan atau kredit macet. Menurut (Itang, 2016), tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan  suatu  kredit,  diterima  atau  ditolak.  Dalam  menentukan  kelayakan  suatu  kredit  maka dalam  setiap  tahap  selalu  dilakukan  penilaian  yang  mendalam.  Dalam  hal  pemberian kredit/pinjaman  KPRI  Sejahtera  Bersama  Dinas  Koperasi  UKM  Kota  Medan  sudah  cukup memadai dan dapat dijadikan koperasi percontohan dalam pengelolaan kelembagaan dan usaha yang  sehat.  Hal  ini  dapat  di  lihat  bahwa  KPRI  Sejahtera  Bersama  Dinas  Koperasi  melakukan kegiatan  pemberian  kredit  dengan  cara  melihat  dari  jumlah  simpanan  anggota,  jumlah  gaji (nafkah) anggota dan melihat dari rekam jejak pembayaran anggota dari pinjaman sebelumnya. Namun  dalam  hal  ini  tidak  menutup  kemungkinan  pihak  penerima  kredit  tidak  melakukan tunggakan  pada  waktu  pembayaran.  Upaya  yang  harus  di  lakukan  koperasi  agar  debitur  tidak melakukan  tunggakan  ialah  dengan  memberikan  batasan  pemberian  pinjaman  sesuai  dengan rekam  jejak  pembayaran  angsuran  debitur  sebelumnya.  Akan  tetapi,  KPRI  Sejahtera  Bersama Dinas  Koperasi  UKM  Kota  Medan  perlu  melihat  kembali  7P  prinsip-prinsip  pemberian  kredit agar  dapat  dijalankan  keseluruhan  agar  dapat  mencegah  terjadinya  penunggakan  dan menyebabkan kredit macet.
Dalam  hal  prosedur  akuntansi  atau  apa  mengenai  pendokumentasian,  KPRI  Sejahtera Bersama  Dinas  Koperasi  UKM  Kota  Medan  sangat  memuaskan,  hal  ini  terlihat  dari  adanya pembukuan,  kapasitas,  arsip  dan  arsip  yang  digunakan  dalam  pemberian  kredit.  Selanjutnya terdapat pembagian kapasitas dan adanya persetujuan arsip yang dilakukan oleh masing-masing kapasitas.

## Evaluasi Prosedur Penagihan Kredit KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan
Prosedur  penagihan  kredit  pada  KPRI  Sejahtera  Bersama  Dinas  Koperasi  UKM  Kota Medan  dengan  cara  debitur  secara  pribadi  lansung  membayar  angsurannya  ke  kasir  koperasi, apabila ada tunggakan  maka pengurus akan melakukan tagihan secara lansung kepada debitur. Akan tetapi, cara ini masih kurang tepat dibuktikannya dengan lonjakan tunggakan kredit yang sangat signifikan. Upaya yang dapat di lakukan pengurus ialah apabila sudah 3 kali ditagih belum juga  dibayar  maka  pengurus  lansung  menyurati  yang  bersangkutan  dan  tembusan  kepada pimpinan. Selain itu untuk menjaga kelancaran pengembalian angsuran pinjaman, baiknya pihak KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan segera menjalin hubungan kerjasama dengan pihak Bank yang menyalurkan gaji para anggota koperasi, sehingga angsuran pinjaman

## anggota dapat dipotong lansung dan ditransfer ke rekening bank koperasi.

## Evaluasi Kredit Macet pada KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan
Kredit  macet  terjadi  dikarnakan  seorang  debitur  yang  tidak  dapat  melunasi  cicilan hutangnya  beserta  bunga  yang  telah  dijanjikan  oleh  kedua  pihak  dalam  perjanjian  pinjaman. Masalah  ini  timbul    karena  di  tengah  masa  cicilan,  debitur  tidak  memiliki  dana  cukup  untuk melunasinya.  Hingga  akhirnya  mengalami  pemangkiran,  penundaan,  permintaan  perpanjangan dan sebagainya. Pada KPRI Sejahtera Bersama  Dinas Koperasi  UKM Kota Medan, awal  mula terjadinya  disebabkan  pemberian  gaji  (nafkah)  tidak  lagi  secara  lansung  melainkan  ditransfer lansung ke rekening pribadi pegawai sehingga pengurus koperasi tidak bisa memotong lansung angsuran pinjaman anggota.
Prosedur  pemberian  dan  penagihan  yang  sudah  berjalan  harus  tetap  ditinjau  kembali. Dimana  dalam  kerangka  tersebut  masih  terdapat  kekurangan-kekurangan  yang  dapat  merusak pelaksanaan fungsional koperasi. Kekurangan-kekurangan tersebut antara lain tidak tepat dalam melakukan  pemeriksaan  kredit  dalam  memberikan  kredit  dan  adanya  debitur/individu  yang dengan sengaja atau tidak sengaja tidak mempunyai keinginan untuk membayar kelebihan uang muka kepada koperasi, sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan pihak koperasi.
Untuk menghindari bertambahnya kredit macet yang mengakibatkan permasalah terhadap kelancaran keuangan koperasi sebaiknya pihak KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota  Medan  menaikkan  Tanggunan  Dana  Resiko  atau  membuka  asuransi  pertanggungan pinjaman.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  penelitian  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  prosedur pemberian  dan  prosedur  penagihan  kredit  untuk  mencegah  kredit  macet  pada  KPRI  Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan menunjukan bahwa prosedur pemberian yang mereka terapkan  cukup  memadai  dibuktikan  dengan  digunakannya  prinsip  kehati-hatian  5C  dan  7P, walaupun prinsip kehati-hatian tersebut belum diterapkan secara keseluruhan. Sedangkan untuk prosedur  penagihan  kredit  KPRI  Sejahtera  Bersama  Dinas  Koperasi  Kota  Medan  mengalami kesulitan dikarnakan pengurus koperasi tidak dapat bekerja sama lagi dengan bagian keuangan untuk  melakukan  potong  meja  seperti  yang  dilakukan  sebelumnya.  Hal  tersebut  menyebabkan tunggakan kredit  mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun

## DAFTAR LITERATUR
Itang.  (2016).  Pemikiran  Ekonomi  Koperasi  Mohammad  Hatta  Relevansinya  dengan  Etika Ekonomi Islam. In Journal of Chemical Information and Modeling .
Kasmir.. (2008).. Bank dan Lembga Keuangan Lainnya (Edsi Revi). Rajawali Pers.
Kasmir. (2010). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Revisi). PT. Raja Grafindo Persada. Mulyadi. (2010). Prosedur Akuntansi (Edisi Keti). Salemba Empat.
Putra,  A.,  &  Saraswati,  D.  (2020).  Bank  &  Lembaga  Keuangan  Lainnya.  In CV.  Jakad  Media Publishing .
Sari,  D.  M.,  &  Fitriatuti,  T.  (2017).  Dasar  Akuntansi-Pemahaman  Konsep  dan  Praktek.  In Mulawarman University Press (Vol. 53, Issue 9).
Sinaga,  N.  H.,  Nainggolan,  P.,  Siregar,  L.,  &  Jubi.  (2016).  Analisis  Prosedur.  Pemberian  Dan Penagiham  Kredit  Untuk  Mencegah  Kredit  Bermasalaj  Pada  Koperasi  Simpan  Pinjam Guru/Pegawai  “Sejahtera”  Perguruan  Tamansiswa  Cabang  Pematangsiantar. Journal  of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699.
https://www.financial.ac.id/index.php/financial/article/view/30