INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 8392-8402 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Konstruksi Pengetahuan Dalam Filsafat Ilmu Dan Penerapannya Dalam Pembentukan Kriteria Keadilan Dalam Filsafat Hukum
Rochmadi 1 ✉ , Evita Isretno Israhadi 2
Program Doktor Hukum Universitas Borobudur Email: bontotfadhlan42@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Makalah  ini  membahas  konstruksi  pengetahuan  dalam  filsafat  ilmu  dan  penerapannya  dalam pembentukan kriteria keadilan dalam filsafat hukum, dengan fokus pada studi kasus kasus Brown v. Board  of Education  di  Amerika  Serikat.  Filsafat  ilmu  mengajukan  pertanyaan  fundamental  tentang hakikat pengetahuan, metode perolehannya, dan validitasnya. Filsafat hukum, di sisi lain, menyoroti konsep keadilan dan cara mewujudkannya dalam sistem hukum. Melalui metode deskriptif kualitatif, makalah  ini  menggabungkan  analisis  teks  filosofis  dan  studi  literatur  untuk  memahami  konstruksi pengetahuan  dalam  filsafat  ilmu  dan  penerapannya  dalam  pembentukan  kriteria  keadilan  dalam filsafat hukum. Studi kasus Brown v. Board of Education menunjukkan bagaimana pertimbangan ilmiah dan moral memengaruhi pengambilan keputusan hukum, menegaskan bahwa keadilan dalam hukum tidak dapat terlepas dari pemahaman yang mendalam tentang realitas sosial dan konteksnya. Hasil pembahasan  menyoroti  pentingnya  pengetahuan  dalam  memahami  dan  mengatasi  ketidakadilan sosial,  serta  mengembangkan  kerangka  kerja  untuk  menerapkan  pengetahuan  dalam  filsafat  ilmu dalam  pembentukan  kriteria  keadilan  dalam  filsafat  hukum.  Karya-karya  filosof  ilmu  seperti  Karl Popper, Thomas Kuhn, dan Paul Feyerabend, serta teori-teori keadilan dari John Rawls, H.L.A. Hart, dan Ronald Dworkin, menjadi landasan utama untuk analisis ini.
Kata Kunci: Konstruksi Pengetahuan, Filsafat Ilmu, Keadilan, Filsafat Hukum, Brown

## Abstract
This paper discusses the construction of knowledge in the philosophy of science and its application in the formation of criteria of justice in the philosophy of law, focusing on a case study of the Brown v. Board of Education case in the United States. Philosophy of science asks fundamental questions about the nature of knowledge, the method of its acquisition, and its validity. Philosophy of law, on the other hand, highlights the concept of justice and how to realize it in the legal system. Through a qualitative descriptive method, this paper combines philosophical text analysis and literature study to understand the construction of knowledge in the philosophy of science and its application in the establishment of criteria of justice in the philosophy of law. The case study of Brown v. Board of Education shows how scientific  and  moral  considerations  influence  legal  decision-making,  confirming  that  justice  in  law cannot  be  separated  from  a  deep  understanding  of  social  reality  and  its  context.  The  discussion highlights  the  importance  of  knowledge  in  understanding  and  addressing  social  injustice,  and develops a framework for applying knowledge in the philosophy of science in the formation of criteria for justice in the philosophy of law. The works of philosophers of science such as Karl Popper, Thomas Kuhn, and Paul Feyerabend, as well as the theories of justice from John Rawls, H.L.A. Hart, and Ronald Dworkin, provide the main basis for this analysis.
Keywords: Knowledge Construction, Philosophy of Science, Justice, Philosophy of Law, Brown.

## PENDAHULUAN
Pengetahuan  dan  keadilan  merupakan  dua  pilar  fundamental  dalam  kehidupan manusia (Faiz, 2009). Pengetahuan menjadi landasan bagi manusia untuk memahami dunia dan bertindak secara rasional, sedangkan keadilan menjadi fondasi bagi terciptanya tatanan sosial  yang  harmonis  dan  sejahtera.  Dalam  konteks  ini,  filsafat  ilmu  dan  filsafat  hukum memiliki peran penting dalam mengkaji dan mendefinisikan kedua konsep tersebut.
Pengetahuan, sebagai basis intelektual manusia, memungkinkan pemahaman dunia dan bertindak secara rasional. Keadilan, di sisi lain, menjadi fondasi bagi terciptanya tatanan sosial yang harmonis dan sejahtera. Dalam konteks keilmuan, filsafat ilmu dan filsafat hukum memiliki  peran  penting  dalam  mengkaji  dan  mendefinisikan  kedua  konsep  tersebut (Marzuki, 2021)
Pertama-tama, pengetahuan menjadi landasan bagi segala aspek kehidupan manusia. Sejak zaman kuno, manusia telah berusaha untuk memahami alam semesta dan fenomena di  dalamnya.  Perjalanan  pencarian  pengetahuan  ini  terus  berkembang  seiring  dengan kemajuan zaman dan teknologi. Dari filsafat klasik Yunani hingga metode ilmiah modern, manusia terus mengembangkan cara-cara untuk memahami dunia di sekitarnya. Namun, di tengah  kemajuan  ini,  pertanyaan  mendasar  tentang  hakikat  pengetahuan  tetap  relevan.
Bagaimana kita tahu apa yang kita ketahui? Apa batasan pengetahuan manusia? Bagaimana kita memastikan pengetahuan yang kita miliki valid dan dapat diandalkan?
Filsafat ilmu hadir sebagai disiplin yang secara kritis mempertanyakan asal-usul, sifat, dan  batasan  pengetahuan  manusia.  Dengan  menggali  pertanyaan-pertanyaan epistemologis seperti itu, filsafat ilmu membantu dalam memahami proses-proses berpikir, pembentukan  konsep,  dan  struktur  dasar  pengetahuan  manusia.  Konsep-konsep  seperti kebenaran, justifikasi, dan objektivitas menjadi fokus utama dalam ranah ini. Bagaimana kita membedakan  antara  pengetahuan  yang  benar  dan  yang  salah?  Apakah  ada  standar universal  untuk  validitas  pengetahuan?  Pertanyaan-pertanyaan  semacam  ini  menantang para  filsuf  ilmu  untuk  merumuskan  kerangka  kerja  yang  kokoh  dalam  memahami  dan mengevaluasi pengetahuan.
Di sisi lain, keadilan merupakan prinsip yang tak kalah penting dalam pembentukan masyarakat  yang  beradab  (Amin,  2017).  Sejak  zaman  primitif,  manusia  telah  menyadari perlunya  adanya  aturan  dan  norma  yang  mengatur  interaksi  sosial.  Keadilan  menjadi landasan moral bagi sistem hukum dan tatanan sosial yang berfungsi. Dalam ranah hukum, konsep keadilan menjadi pusat perhatian utama. Bagaimana kita mendefinisikan keadilan? Apa  yang  menjadi  dasar  moral  dari  prinsip-prinsip  keadilan?  Bagaimana  keadilan  dapat diterapkan dalam konteks hukum yang kompleks dan bervariasi?
Filsafat  hukum  hadir  untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  tersebut.  Dengan menggali  akar  pemikiran  dari  para  filsuf  hukum  terdahulu  hingga  kontribusi-kontribusi kontemporer,  filsafat  hukum  membahas  konsep-konsep  seperti  hak,  kewajiban,  dan tanggung  jawab.  Di  tengah  perbedaan  pandangan  dan  pendekatan,  filsafat  hukum mencoba untuk menemukan landasan moral yang kokoh untuk membangun sistem hukum yang  adil  dan  berkeadilan.  Dengan  mempertimbangkan  berbagai  teori  seperti utilitarianisme,  deontologi,  dan  kontraktualisme,  para  filsuf  hukum  berusaha  untuk merumuskan kriteria keadilan yang objektif dan dapat diterapkan secara luas (Wardani et al., 2019).
Namun,  meskipun  filsafat  ilmu  dan  filsafat  hukum  memiliki  peran  penting  dalam memahami  dan  membentuk  pengetahuan  serta  keadilan,  keterkaitan  antara  keduanya seringkali diabaikan. Sedangkan, secara konseptual, pembentukan kriteria keadilan dalam filsafat hukum sangat terkait dengan konstruksi pengetahuan dalam filsafat ilmu. Konsep keadilan yang dibangun dalam konteks filsafat hukum bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang sifat dan asal-usul pengetahuan manusia. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi hubungan antara kedua bidang ini secara lebih mendalam.
Dengan  menggabungkan  perspektif  filsafat  ilmu  dan  filsafat  hukum,  penelitian  ini bertujuan  untuk  menjelajahi  konstruksi  pengetahuan  dalam  konteks  filsafat  ilmu  dan penerapannya  dalam  pembentukan  kriteria  keadilan  dalam  filsafat  hukum.  Dengan demikian,  diharapkan  penelitian  ini  dapat  memberikan  kontribusi  yang  berarti  dalam memperdalam  pemahaman  kita  tentang  sifat  pengetahuan  manusia  dan  prinsip-prinsip keadilan dalam sistem hukum (Yudhanegara et al., 2024)
Salah satu kasus yang menarik adalah kasus "Brown v. Board of Education" di Amerika Serikat. Kasus ini memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah hukum Amerika Serikat dan menyoroti  pentingnya pemahaman tentang konstruksi  pengetahuan dan keadilan dalam konteks hukum (Press, 2020)
Pada tahun 1954, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan dalam kasus "Brown v.  Board  of  Education"  bahwa  pemisahan  rasial  di  sekolah-sekolah  umum  adalah  tidak konstitusional  (Friedman  et  al.,  2021).  Keputusan  ini  mematahkan  doktrin  "separate  but equal" yang telah menjadi dasar bagi kebijakan segregasi rasial di Amerika Serikat selama beberapa dekade sebelumnya.
Pada  saat  itu,  para  pendukung  segregasi  rasial  sering  kali  menggunakan  argumen ilmiah yang dipertanyakan secara moral dan etis. Mereka berdalih bahwa pemisahan rasial di sekolah-sekolah tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada, tetapi juga didukung oleh pengetahuan ilmiah tentang perbedaan rasial dan kualitas pendidikan yang diberikan kepada masing-masing ras.
Namun, para penggugat dalam kasus Brown v. Board of Education, yang dipimpin oleh pengacara Thurgood Marshall, berhasil menggugat dasar ilmiah dari argumen  segregasi rasial.  Mereka  mengajukan  bukti-bukti  ilmiah  dan  sosiologis  yang  menunjukkan  bahwa pemisahan rasial tidak hanya merugikan anak-anak Afrika-Amerika secara psikologis dan sosial, tetapi juga secara nyata menghambat kesempatan pendidikan mereka.
Dalam  pertimbangan  keadilan,  Mahkamah  Agung  kemudian  mengambil  langkah untuk menghapuskan kebijakan pemisahan rasial di sekolah-sekolah, dengan argumentasi bahwa  pemisahan  itu  sendiri  mengakibatkan  ketidaksetaraan  yang  tidak  dapat  diterima secara moral. Keputusan Mahkamah Agung ini, yang didasarkan pada pertimbangan ilmiah dan  moral,  menegaskan  bahwa  keadilan  dalam  hukum  tidak  bisa  lepas  dari  konstruksi pengetahuan yang mendalam tentang realitas sosial dan konteksnya (Asshiddiqie, 2022).
Kasus Brown v. Board of Education mencerminkan bagaimana pemahaman tentang konstruksi  pengetahuan  dalam  filsafat  ilmu  dapat  memengaruhi  pembentukan  kriteria keadilan dalam filsafat hukum (Anggono, 2019). Dalam hal ini, keterlibatan filsafat ilmu dalam
mempertanyakan  dasar  ilmiah  dari  argumen  hukum  memainkan  peran  kunci  dalam mengubah pandangan hukum terhadap keadilan sosial dan rasial.
Dalam makalah ini Filsafat ilmu mempertanyakan hakikat  pengetahuan, bagaimana pengetahuan diperoleh, dan bagaimana pengetahuan dapat divalidasi. Filsafat hukum, di sisi lain, berfokus pada konsep keadilan, prinsip-prinsip yang mendasarinya, dan bagaimana keadilan dapat diwujudkan dalam sistem hukum.

## METODE PENELITIAN
Metode deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini akan menggabungkan analisis teks filosofis  dan studi  literatur untuk memahami konstruksi pengetahuan dalam filsafat ilmu serta penerapannya dalam pembentukan kriteria keadilan dalam filsafat hukum. Data yang akan dikumpulkan mencakup teks-teks filosofis yang relevan, seperti karya-karya filosof  ilmu  dan  hukum,  serta  literatur  terkait  yang  mendiskusikan  konsep-konsep  kunci dalam kedua bidang tersebut. Sumber data utama akan berasal dari teks-teks klasik dan kontemporer yang membahas teori pengetahuan dalam filsafat ilmu, seperti karya-karya dari Karl Popper, Thomas Kuhn, dan Paul Feyerabend, serta karya-karya yang membahas teori keadilan dalam filsafat hukum, seperti karya-karya John Rawls, H.L.A. Hart, dan Ronald Dworkin.  Teknik  analisis  data  yang  akan  digunakan  meliputi  pembacaan  mendalam terhadap teks-teks yang dipilih untuk mengidentifikasi konstruksi pengetahuan yang relevan dalam  konteks  masing-masing  bidang,  serta  analisis  komparatif  untuk  menemukan keterkaitan  antara  konstruksi  pengetahuan  dalam  filsafat  ilmu  dan  pembentukan  kriteria keadilan dalam filsafat hukum. Analisis akan fokus pada pemahaman mendalam terhadap argumen-argumen yang disajikan dalam teks-teks tersebut, serta upaya untuk menemukan pola-pola konseptual dan hubungan-hubungan antara konsep-konsep yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Konstruksi Pengetahuan dalam Filsafat Ilmu
Pembahasan  mengenai  konstruksi  pengetahuan  dalam  filsafat  ilmu  serta hubungannya dengan pembentukan kriteria keadilan dalam filsafat hukum merupakan topik yang kompleks dan mendalam. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi berbagai aliran pemikiran dalam filsafat ilmu, hubungan antara pengetahuan dan keadilan, serta bagaimana pengetahuan dalam filsafat ilmu dapat diterapkan untuk membentuk kriteria keadilan dalam filsafat hukum.
Filsafat  ilmu  telah  berkembang  selama  berabad-abad,  dengan  berbagai  aliran pemikiran yang menawarkan perspektif berbeda tentang hakikat pengetahuan (Rahman, 2020). Beberapa aliran pemikiran utama dalam filsafat ilmu antara lain:
1) Empirisme: Aliran ini menekankan peran pengalaman dan observasi dalam memperoleh pengetahuan.
2) Rasionalisme: Aliran ini menekankan peran akal budi dalam memperoleh pengetahuan.
3) Konstruktivisme: Aliran ini memandang pengetahuan sebagai hasil konstruksi sosial dan intersubjektif.

## B. Hubungan antara Pengetahuan dan Keadilan
Pengetahuan memainkan peran penting dalam pembentukan keadilan. Pengetahuan tentang realitas sosial, sejarah, dan budaya diperlukan untuk memahami berbagai bentuk ketidakadilan yang ada di masyarakat. Pengetahuan tentang etika dan moralitas diperlukan untuk menentukan prinsip-prinsip keadilan yang ideal.
Keterkaitan antara pengetahuan dan keadilan menjadi sangat penting dalam konteks pembentukan sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Pengetahuan tentang realitas sosial, sejarah, dan budaya diperlukan untuk memahami berbagai bentuk ketidakadilan yang ada di Masyarakat (Ballard & Barnett, 2023). Tanpa pemahaman yang mendalam tentang realitas sosial, sulit bagi sistem hukum untuk mengatasi ketidakadilan yang mungkin terjadi. Selain itu, pengetahuan tentang etika dan moralitas juga diperlukan untuk menentukan prinsip- prinsip keadilan yang ideal. Etika memberikan landasan moral bagi pembentukan hukum dan kebijakan yang adil.
C. Penerapan Pengetahuan dalam Filsafat Ilmu dalam Pembentukan Kriteria Keadilan dalam Filsafat Hukum
Dalam konteks  pembentukan kriteria  keadilan  dalam filsafat hukum, pengetahuan dalam  filsafat  ilmu  dapat  memberikan  kontribusi  yang  signifikan.  Pertama-tama, pengembangan kerangka kerja teoritis dalam filsafat ilmu membantu dalam memahami dan menganalisis  ketidakadilan  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Melalui  analisis  filosofis  yang mendalam, filsafat ilmu dapat membantu mengidentifikasi akar penyebab ketidakadilan dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas masalah sosial. Misalnya, dengan menggunakan pendekatan empiris, kita dapat mengumpulkan data dan informasi tentang pola ketidakadilan dalam masyarakat, sementara dengan pendekatan rasionalis, kita dapat merumuskan prinsip-prinsip keadilan yang mendasarinya.
Kedua, pengetahuan dalam filsafat ilmu juga membantu dalam merumuskan prinsip- prinsip keadilan yang ideal. Dengan mempertimbangkan berbagai aliran pemikiran dalam filsafat ilmu, kita dapat mengembangkan pandangan yang komprehensif tentang sifat dan hakikat keadilan. Misalnya, konstruktivisme sosial dapat membantu kita memahami bahwa konsep  keadilan  tidaklah  tetap  dan  universal,  tetapi  dapat  berubah  seiring  dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai budaya yang berubah. Dengan memperhitungkan aspek-aspek ini, filsafat ilmu membantu dalam merumuskan prinsip-prinsip keadilan yang lebih inklusif dan relevan bagi konteks sosial yang beragam.
Terakhir, pengetahuan dalam filsafat ilmu memberikan panduan untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam sistem hukum. Dengan mempertimbangkan kerangka kerja teoritis dan prinsip-prinsip keadilan yang telah dirumuskan, sistem hukum dapat merancang kebijakan  dan  undang-undang  yang  lebih  adil  dan  berkeadilan.  Misalnya,  dengan mempertimbangkan  perspektif  konstruktivisme,  sistem  hukum  dapat  mengakui  bahwa keadilan  tidak  hanya  tentang  penerapan  aturan  yang  adil,  tetapi  juga  tentang memperhitungkan perspektif dan kebutuhan berbagai kelompok dalam masyarakat.
Dengan  demikian,  konstruksi  pengetahuan  dalam  filsafat  ilmu  tidak  hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sifat pengetahuan manusia, tetapi juga membantu  dalam  pembentukan  kriteria  keadilan  dalam  filsafat  hukum.  Melalui  integrasi antara filsafat ilmu dan filsafat hukum, kita dapat mengembangkan sistem hukum yang lebih adil, berdasarkan pada pengetahuan yang mendalam tentang realitas sosial dan nilai-nilai moral yang mendasarinya (Maksum, 2023).
Pengetahuan  dalam  filsafat  ilmu  dapat  diterapkan  dalam  pembentukan  kriteria keadilan dalam filsafat hukum melalui beberapa cara:
1) Mengembangkan  kerangka  kerja  teoritis  untuk  memahami  dan  menganalisis ketidakadilan.
2) Membantu dalam merumuskan prinsip-prinsip keadilan yang ideal.
3) Memberikan panduan untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam sistem hukum (Anshori, 2018).

## D. Contoh Penerapan
Sebagai  contoh,  teori  keadilan  John  Rawls,  yang  didasarkan  pada  prinsip-prinsip keadilan  sebagai  keadilan  dan  keadilan  yang  adil,  dapat  dilihat  sebagai  aplikasi  dari pengetahuan  dalam  filsafat  ilmu.  Rawls  menggunakan  pengetahuan  tentang  sejarah, ekonomi, dan filsafat politik untuk mengembangkan teorinya tentang keadilan yang ideal.
Teori  keadilan  John  Rawls  merupakan  salah  satu  contoh  penerapan  konstruksi
pengetahuan dalam filsafat ilmu untuk membentuk kriteria keadilan dalam filsafat hukum. Rawls, seorang filsuf politik abad ke-20, mengembangkan teorinya dalam karyanya yang terkenal, "A Theory of Justice" (1971) (Goldman, 2010). Teori ini didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu prinsip kesetaraan politik dan prinsip perbedaan yang adil.
Dalam merumuskan teorinya, Rawls menggunakan pengetahuan yang luas tentang sejarah, ekonomi, filsafat politik, dan sosiologi. Ia mengamati berbagai kondisi sosial dan politik  yang  ada  pada  masanya  serta  mempelajari  teori-teori  politik  yang  telah  ada sebelumnya.  Dengan  demikian,  Rawls  tidak  hanya  mengandalkan  pemikiran  spekulatif semata, tetapi juga memperhitungkan data empiris dan konteks sosial yang konkret.
Prinsip pertama dalam teori keadilan Rawls adalah prinsip kesetaraan politik, yang menyatakan bahwa setiap individu harus memiliki hak yang sama untuk partisipasi dalam proses politik dan memiliki akses yang setara terhadap kebebasan dasar. Dalam konteks ini, pengetahuan  tentang  sejarah  politik  dan  perjuangan  untuk  kesetaraan  politik  menjadi penting. Rawls memperhitungkan berbagai bentuk ketidakadilan politik yang terjadi dalam sejarah dan menggunakannya sebagai dasar untuk menegaskan prinsip kesetaraan politik.
Prinsip kedua dalam teori keadilan Rawls adalah prinsip perbedaan yang adil, yang menekankan perlunya mengurangi ketidakadilan ekonomi dan sosial dengan memberikan prioritas kepada yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Dalam mengembangkan prinsip ini, Rawls memperhitungkan pengetahuan tentang ekonomi, distribusi kekayaan, dan teori keadilan sosial. Ia mempertimbangkan dampak dari berbagai kebijakan ekonomi dan distribusi sumber daya terhadap berbagai kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, prinsip  perbedaan  yang  adil  dalam  teori  Rawls  tidak  hanya  bersifat  abstrak,  tetapi  juga didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang realitas sosial dan ekonomi.
Dalam aplikasinya dalam filsafat hukum, teori keadilan Rawls memberikan panduan yang berharga dalam merumuskan kebijakan publik dan perundang-undangan yang adil. Misalnya, prinsip kesetaraan politik mendorong untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam proses politik, seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini dapat tercermin dalam perumusan undang-undang pemilu yang menjamin akses yang setara bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik.
Sementara  itu,  prinsip  perbedaan  yang  adil  mendorong  untuk  mengurangi ketidakadilan ekonomi dan sosial dengan memberikan prioritas kepada yang paling kurang beruntung  dalam  masyarakat.  Dalam  konteks  hukum,  hal  ini  dapat  tercermin  dalam pembentukan kebijakan  redistribusi kekayaan dan  program-program kesejahteraan yang bertujuan untuk membantu mereka yang berada di  bawah garis  kemiskinan atau rentan
terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi (Dekki & Dody, 2022).
Dengan  demikian,  teori  keadilan  Rawls  merupakan  contoh  konkret  bagaimana pengetahuan  dalam  filsafat  ilmu  dapat  diterapkan  dalam  pembentukan  kriteria  keadilan dalam filsafat hukum. Dengan memperhitungkan pengetahuan tentang sejarah, ekonomi, dan  masyarakat,  teori  ini  memberikan  landasan  yang  kokoh  untuk  membangun  sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan. Oleh karena itu, penting bagi pengambil kebijakan dan pembuat hukum untuk mempertimbangkan kontribusi dari berbagai aliran pemikiran dalam filsafat  ilmu  dalam merumuskan kebijakan publik  dan perundang-undangan yang berorientasi pada keadilan.

## SIMPULAN
Pengetahuan dan keadilan saling terkait erat. Pengetahuan dalam filsafat ilmu dapat diterapkan dalam pembentukan kriteria keadilan dalam filsafat hukum. Dengan memahami konstruksi pengetahuan dan hubungannya dengan keadilan, kita dapat membangun sistem hukum yang lebih adil dan adil bagi semua.
Dalam konteks pembahasan tentang konstruksi pengetahuan dalam filsafat ilmu dan penerapannya  dalam  pembentukan  kriteria  keadilan  dalam  filsafat  hukum,  beberapa kesimpulan dapat ditarik. Pertama, kita memahami bahwa filsafat ilmu merupakan bidang studi  yang  penting  dalam  mempertanyakan  hakikat  pengetahuan  manusia.  Dengan berbagai aliran pemikiran seperti empirisme, rasionalisme, dan konstruktivisme, kita dapat memahami sifat, asal, dan batasan pengetahuan manusia secara lebih mendalam. Kedua, kita  menyadari  bahwa  pengetahuan  memainkan  peran  penting  dalam  pembentukan keadilan dalam masyarakat. Pengetahuan tentang realitas sosial, sejarah, budaya, serta nilai dan  prinsip  moral  diperlukan  untuk  memahami  dan  mengatasi  berbagai  bentuk ketidakadilan  yang  ada.  Ketiga,  kita  mengenali  bahwa  penerapan  pengetahuan  dalam filsafat ilmu dapat membantu dalam merumuskan kriteria keadilan dalam filsafat hukum. Dengan mempertimbangkan kerangka kerja teoritis, prinsip-prinsip keadilan yang ideal, dan panduan  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip  keadilan  dalam  sistem  hukum,  kita  dapat mengembangkan sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan.
Dari  kesimpulan  tersebut,  kita  dapat  merumuskan  beberapa  saran  untuk meningkatkan  pemahaman  dan  penerapan  konstruksi  pengetahuan  dalam  filsafat  ilmu dalam konteks pembentukan kriteria keadilan dalam filsafat hukum. Pertama, penting untuk terus  mendorong  penelitian  dan  pengembangan  dalam  bidang  filsafat  ilmu.  Dengan memperdalam  pemahaman  tentang  hakikat  pengetahuan  manusia,  kita  dapat mengidentifikasi  berbagai  pendekatan  dan  kerangka  kerja  yang  dapat  diterapkan  dalam
merumuskan  kriteria  keadilan  dalam  filsafat  hukum.  Kedua,  diperlukan  kolaborasi  lintas disiplin  antara  filsafat  ilmu  dan  filsafat  hukum.  Dengan  mengintegrasikan  perspektif- perspektif  dari  kedua  bidang  ini,  kita  dapat  menghasilkan  pemahaman  yang  lebih komprehensif  tentang  konstruksi  pengetahuan  dan  prinsip-prinsip  keadilan  yang  dapat diterapkan  dalam  sistem  hukum.  Ketiga,  perlunya  partisipasi  aktif  dari  para  pemangku kepentingan,  termasuk  ahli  filsafat,  akademisi  hukum,  praktisi  hukum,  dan  masyarakat umum. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam diskusi dan dialog, kita dapat memastikan bahwa  pembentukan  kriteria  keadilan  dalam  filsafat  hukum  mencerminkan  berbagai pandangan dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
Selain itu, perlu juga adanya kebijakan publik yang mendukung penerapan konsep keadilan  dalam  sistem  hukum.  Pemerintah  dan  lembaga  legislatif  dapat  mengadopsi kebijakan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dalam perundang-undangan dan kebijakan  publik  yang  mereka  buat.  Misalnya,  pengembangan  kebijakan  redistribusi kekayaan  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  kesenjangan  sosial  dan  ekonomi  dalam masyarakat.  Di  samping  itu,  perlunya  pendidikan  dan  kesadaran  masyarakat  tentang pentingnya keadilan dalam sistem hukum. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep keadilan dan peran mereka dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, kita dapat memperkuat fondasi moral dari sistem hukum.
Dalam  konteks  global  yang  semakin  kompleks  dan  beragam  ini,  penting  untuk diingat  bahwa  konstruksi  pengetahuan  dalam  filsafat  ilmu  dan  pembentukan  kriteria keadilan dalam filsafat hukum merupakan proses yang terus berkembang dan tidak pernah selesai. Oleh karena itu, perlunya adanya keterbukaan, fleksibilitas, dan kemampuan untuk belajar  dari  pengalaman  dalam  merumuskan  dan  menerapkan  prinsip-prinsip  keadilan dalam sistem hukum. Dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif dan berbasis bukti, kita dapat memastikan  bahwa sistem hukum yang  kita bangun tidak hanya adil  dalam teori, tetapi juga mampu memberikan keadilan yang nyata bagi semua anggota masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin,  H.  M.  (2017).  Government  Politics  in  Legal  Aid  for  Poor  Society. JL Pol’y  &
Globalization, 65, 38.
Anggono, B. D. (2019). Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang- Undangan  yang  Berdasarkan  Pancasila  Analysis  of  the  Role  of  Political  Parties  to Achieve Pancasila Based Regulation. Jurnal Konstitusi, 16.
Anshori, A. G. (2018). Filsafat hukum. Ugm Press.
Asshiddiqie, J. (2022). Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi). Sinar Grafika.
Ballard,  R.,  &  Barnett,  C.  (2023). The  Routledge  handbook  of  social  change.  Routledge Abingdon/New York.
Dekki, U. R., & Dody, S. (2022). Kebijakan Sosial; Sejarah, Teori, Konsep dan Praktik. Forind.
Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawl s’ Theory of Justice). Jurnal Konstitusi,
6(1), 135 – 149.
Friedman, L. M., Khozim, M., & Mangunsong, N. (2021). Tentang Kultur Hukum: Seri Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Nusamedia.
Goldman, A. I. (2010). Knowledge in a social world. Oxford University Press.
Maksum, A. (2023). Filsafat Ilmu Sosial. Universitas Brawijaya Press.
Marzuki, I. (2021). Filsafat ilmu di era milenial.
Press, U. G. M. (2020). Poskolonialisme dalam Sastra Amerika: Komodifikasi Sejarah Politik Identitias dan Rasialisme Kontemporer. Ugm Press.
Rahman, M. T. (2020). Filsafat Ilmu Pengetahuan. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Wardani, I. U., Ridwan, F., Iqlima, Z., Saryono, S., Tamrin, T., Andi Annisa, N. M., Nuh, D., & Susi, K. (2019). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Yudhanegara, F., Arifuddin, Q., Muhtar, M. H., Yani, M. A., Amalia, M., Judijanto, L., & HR, M. A. (2024). Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi,  dan Aksiologi Ilmu Hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.