## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK RAHN EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA

## Mutmainna, Hamsir, Muhammad Anis
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : mainna72@gmail.com

## Abstrak
Saat  ini  perkembangan  dari  produk-produk  yang  berbasis  Syariah  kian  marak  di Indonesia, tidak terkecuali dalam dunia perbankan, khususnya pada perbankan Syariah. Perbankan  Syariah  atau  bank  Islam  merupakan  suatu  sistem  perbankan  yang  pada pengoperasiannya  berdasarkan  Syariah  Islam.  Fungsi  bank  Syariah  secara  garis  besar tidak  berbeda  dengan  bank  konvensional,  yaitu  sebagai  Lembaga  intermediasi  yang menghubungkan  pihak  yang  kelebihan  dana  dengan  pihak  yang  kekurangan  dana.  Saat kebutuhan sedang mendesak sedangkan keuangan sedang menurun maka sebagian orang memilih  dengan  cara  berutang.  Bisa  saja  mereka  meminjam  dengan  menggadaikan barang  berharga  yang  dimilikinya.  Pokok  permasalahan  yang  menjadi  kajian  dalam penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik rahn emas di Bank Syariah  Indonesia  KCP  Makassar  Ahmad  Yani.Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  jenis  kualitatif  lapangan.  Adapun  pendekatan  yang  digunakan  ada dua yaitu Pendekatan Normatif ( syar’i), yuridis dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  Pandangan  Hukum  Islam  terhadap  raktik rahn emas  di  Bank Syariah  Indonesia  KCP  Makassar  Ahmad  Yani  dianggap  telah  sesuai  dengan  prinsip Syariah karena tidak mengandung 3 unsur yang dilarang dalam praktik rahn emas seperti gharar,  maysir, dan  riba.  Karena  Kesesuaian  antara  aplikasi rahn emas  pada  Bank Syariah  Indonesia  KCP  Makassar  Ahmad  Yani  dapat  dilihat  pada  tiga  hal  yaitu  rukun, syarat  sah  gadai,  biaya-biaya  serta  mekanisme  penyelesaian  barang  jaminan.  Serta praktik rahn emas  pada  Bank  Syariah  Indonesia  telah  sesuai  dengan  Fatwa  Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
Kata Kunci: Bank Syariah Indonesia, Hukum Islam, Praktik, Rahn Emas.

## Abstract
Nowadays,  the  development  of  Sharia-based  products  is  increasing  in  Indonesia,  not exception  in  the  world  of  banking,  especially  in  Sharia  banking. Sharia  banking  or Islamic  banks  are  banking  systems  that  operate  based  on  Islamic  Shariah. The  function of  Sharia  banks  in  general  is  no  different  from  conventional  banks,  namely  as  an intermediation  institution  that  connects  the  overfunded  parties  with  the  underfunded parties. When  the  need  is  urgent  while  finances  are  declining  then  some  people  choose by  way  of  debt. They  could  have  borrowed  by  pawning  their  valuables. The  main problem  that  became  the  study  in  this  study  is  how  the  review  of  Islamic  law  on  the practice of gold rahn in Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani.The type of research  used  in  this  study  is  a  qualitative  type  of  field. The  approaches  used  are  two: Normative  Approach  ( syar'i), juridical  and  empirical  approach. The  results  showed that the Islamic Law view of gold rahn raktik in Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani is considered to be in accordance with Sharia principles because it does not contain  3  elements  that  are  prohibited  in  the  practice  of  gold rahn such  as gharar, maysir, and  riba. Because  of  the  conformity  between  the  application  of  gold rahn at
Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani can be seen on three things, namely the  rukun,  the  legal  terms  of  mortgages,  costs  and  the  mechanism  of  settlement  of collateral goods. As well as the practice of gold rahn in Bank Syariah Indonesia has been in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council No.26/DSN-MUI/III/2002 on Rahn Emas.
Keywords: Bank Syariah Indonesia, Islamic Law, Practice, Rahn Emas.

## A. PENDAHULUAN
Perbankan merupakan tempat bagi perorangan, maupun badan-badan usaha baik dari badan  usaha  swasta  maupun  milik  negara  untuk  melakukan  kegiatan  perkreditan  dan berbagai jenis pembiayaan lainnya yang diberikan, serta dapat melancarkan mekanisme pembayaran  bagi  semua  sektor  perekonomian. 1 Sektor    keuangan  juga  mampu mendorong  pertumbuhan  di  berbagai  sektor  ekonomi  dikarenakan  Lembaga  perbankan dapat  memobilisasi  suplur  modal  dari  pihak  ketiga  untuk  diinvestasikan  ke  berbagai sektor ekonomi yang membutuhkan pembiayaan sebagai modal usaha. 2 Perbankan juga merupakan  Lembaga  kepercayaan  masyarakat  ( agent  of  trust ),  karena  kepercayaan masyarakat  merupakan  suatu  peran  yang  paling  penting  untuk  perkembangan  suatu Lembaga. 3
Fungsi  bank  Syariah  secara  garis  besar  tidak  berbeda  dengan  bank  konvensional, yaitu  sebagai  Lembaga  intermediasi  yang  menghubungkan  pihak  yang  kelebihan  dana dengan  pihak  yang  kekurangan  dana.  Saat  kebutuhan  sedang  mendesak  sedangkan keuangan  sedang  menurun  maka  sebagian  orang  memilih  dengan  cara  berutang.  Bisa saja mereka meminjam dengan menggadaikan barang berharga yang dimilikinya. 4
Dalam  hukum  Islam  bentuk  pinjam  meminjam  yaitu  pemberi  pinjaman  dapat meminta  barang  dari  pihak  peminjam  sebagai  jaminan  utangnya  demi  menjaga kepentingan  pemberi  pinjaman jangan  sampai  dirugikan.  Apabila  peminjam  tidak tidak mampu  melunasi  utangnya  maka  barang  jaminan  tersebut  dapat  dijual  kembali  oleh pemberi  pinjaman.  Dalam  hukum  islam  konsep  ini  dikenal  dengan  istilah rahn atau gadai. 5 Sebelum  memberikan  pinjaman  juga  sebaiknya  dilakukan  terlebih  dahulu perjanjian antara si peminjam dengan si pemberi pinjaman. Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 1338 KUH Perdata ayat 3 yaitu “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. 6
1 Nur  Taufiq  Sanusi,  dkk,  “Sistem  Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Pada  Perbankan Syariah  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam”, Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Jurusan  Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 2 (2020): h.2.
2 Kasjim  Salenda,  dkk,  “Kontribusi  Perbankan  Syariah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di Kabupaten Sambas”, Jurnal Diskursus Islam 5, no. 2 (2017): h.61.
3 Marilang,  dkk,  “Upaya  Hukum  PT.  Bank  Negara  Indonesia  Tbk.  Dalam  Menyelesaikan Wanprestasi Nasabah Kartu Kredit”, Alauddin Law Develompent (ALDEV) 1, no. 1 (2019): h.2.
4 Rahma  Amir,  “Gadai  Tanah Perspektif  Ekonomi  Islam”, Jurnal  Muamalah 5,  no.  1  (2015): h.81.
5 Hadi  Daeng  Mapuna  dan  Ahmad  Fatur  Rahman,  “Tanggung  Jawab  Pegadaian  Syariah  Atas Hilangnya Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam  Perspektif Hukum Islam”, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 1 (2020): h.74.
6 Ashar Sinilele, “Tinjauan Hukum Terhadap Iktikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah”, Jurisprudentie 4, no. 2 (2017): h.75.
Dalam  Komplikasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  gadai  diartikan  sebagai  hak penguasaaan barang milik peminjam ke pemberi pinjaman sebagai jaminan. 7 Dalam ilmu fiqh secara Bahasa gadai disebut rahn yang artinya adalah nama barang yang digunakan untuk  jaminan  kepercayaan.  Sedangkan  menurut  syara’  berarti  memiliki  sejumlah  aset yang bisa dijadikan jaminan hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Menurut ulama  Mazhab  Maliki Rahn sebagai  aset  digunakan  pemiliknya  sebagai  jaminan  untuk mengikat  utang. 8 Dalam  praktik  gadai,  objek  yang  boleh  dijadikan  sebagai  barang jaminan  bukan  hanya  untuk  benda  bergerak,  melainkan  juga  boleh  untuk  barang  tidak bergerak. 9
Unsur-unsur rahn (gadai)  ialah  orang  yang  memberikan  barang  jaminan  disebut rahin, dan  orang  yang  menerima  barang  jaminan  disebut murtahin, sedangkan  barang yang  dijadikan  jaminan  disebut marhun .  Maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa rahn (gadai)  ialah  suatu  pinjaman  yang  memiliki  barang  jaminan  dan  barang  jaminan dikembalikan  disaat  pinjaman  tersebut  telah  dilunasi. 10 Rahn (gadai)  ialah  suatu perjanjian akad berupa utang piutang dengan menjaminkan suatu barang. 11
Transaksi ini dibenarkan dengan firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2:283
ِ إ َو ِْمُكُضْعَبِ َن  مَأِ ْن إَفِ ٌِۖةَضوُبْقَمِ ٌناَه  رَفِ اًب تاَكِ اوُد  جَتِ ْمَل َوِ ٍرَفَسِ ٰىَلَعِ ْمُتْنُكِ ْن َِ َّاللَِّ  قَّتَيْل َوُِهَتَناَمَأِ َن  مُت ْؤاِي ذَّلاِ   د َؤُيْلَفِاًضْعَب لاِاوُمُتْكَتِ َلَ َوُِِۗهَّب َر ِ ْن َم َوَِِۚةَداَهَّش
َِه ْمُتْكَي اِ ُِبْلَقٌِم ثآُِهَّن إَف ِا َم بُِ َّاللَّ َوُِِۗه

## ٌِمي لَعِ َنوُل َمْعَت
Terjemahnya:
"Jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan  bermu'amalah  tidak  secara  tunai)  sedang  kamu tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada  barang  tanggungan  yang dipegang  (oleh  yang  berpiutang).  Akan  tetapi  jika  sebagian  kamu  mempercayai sebagian  yang  lain,  maka  hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya (hutangnya)  dan  hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya;  dan  janganlah kamu  (para  saksi)  menyembunyikan  persaksian.  Dan  barangsiapa  yang menyembunyikannya,  maka  sesungguhnya  ia  adalah  orang  yang  berdosa  hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 12
Produk  industri  perbankan  Syariah  terus  mengalami  perkembangan,  salah  satunya adalah  gadai  emas.  Produk  gadai  emas  bank  Syariah  merupakan  produk  pembiayaan
7 Erlina, dkk, “Tinjauan Hukum Perjanjian Gadai Sawah Dengan Adanya Dua Pihak Pemegang Gadai Di Kabupaten Bantaeng”, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 1 (2020): h.15.
8 Heri  Sudarsono, Bank  dan  Lembaga  Keungan  Keungan  Syariah (Yogyakarta:  Ekonisia, 2003), h.153.
9 Sohra, dkk, “Gadai Tanah Pertanian Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960  Dan  Implementasinya  Di  Desa  Dongi  Kecamatan  Pitu  Riawa  Kabupaten  Sidrap”, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 2 (2020): h.20.
10 Nurjannah,  dkk,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Sistem  Gadai  Sawah”, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 1 (2020): h.59.
11 Andi  Safriani  dan  Ayu  Reski  Cahyani  Putri  Biri,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap Pelaksanaan  Transaksi  Gadai  Sawah:  Studi  Kasus  di  Kabupaten  Pinrang,” Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 2 (2020): h.33.
12 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta Timur: Cahaya Press, 2014), h. 49.
berdasarkan  agunan  emas,  sebagai  pilihan  untuk  memperoleh  pembiyaan  secara  cepat. Pinjaman  gadai  emas  adalah  fasilitas  pinjaman  gratis  dengan  deposit  satu  kali  atau jaminan emas yang diangsur dalam jangka waktu tertentu. Jaminan emas yang diberikan akan  tetap  di  bawah  kendali  atau  pemeliharaan  bank,  untuk  deposit  ini  nasabah  harus membayar  sewa.  Bank  harus  memperhatikan  faktor-faktor  seperti  kepercayaan, kesepakatan,  tenggang  waktu,  dan  risiko  pada  saat  mengimplementasikan  produk tersebut. 13
Bank Mandiri dalam hal ini bank syariahnya sebagai objek lokasi penelitian penulis menarik sebagai tempat penelitian karena bank tersebut adalah bank dengan aset jutaan miliar dan jaringan yang luas, dibandingkan dengan pendahulunya. BSM juga memiliki beberapa  keunggulan  komparatif,  begitu  pula  dengan  perkembangan  politik  terkini  di Aceh  menjadi blessing  in  disguise bagi  BSM.  Hal  ini  karena  BSM  akan  menyerahkan seluruh cabang Bank Mandiri di Aceh kepada BSM untuk di kelolah secara Syariah. 14

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan ada dua yaitu Pendekatan Normatif ( syar’i), yuridis dan pendekatan empiris. Kemudian sumber data primer yaitu wawancara yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani, dan sumber data sekunder yaitu bersumber  dari  kepustakaan  ( library  research ).  Metode  pengumpulan  data  yang dilakukan yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Praktik Rahn Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani Produk  gadai  emas  ( rahn emas)  berkah  merupakan  produk  pembiayaan  jangka pendek  dengan  agunan  emas  sebagai  pilihan  untuk  memperoleh  pembiayaan  secara cepat.  Produk rahn emas  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Makassar  Ahmad  Yani  (ex Mandiri  Syariah)  merupakan  salah  satu  produk  dari  Bank  Syariah  Indonesia  KCP Makassar Ahmad Yani yang sudah ada sejak 2017 dan merupakan salah satu satu produk andalan yang banyak diminati oleh masyarakat.
Rahn emas  (Gadai  emas)  di  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Makassar  Ahmad  Yani mempunyai  konter  khusus  yang  langsung  melayani  nasabah  dalam  pembiayaan  gadai emas  ini.  Dalam  pelayanan  pembiayaan  ini  dikelola  khusus  Pawning  Officer  dan Pawning  Appraisal  yang  bertanggung  jawab  penuh  atas  segala  sesuatu  yang berhubungan dengan rahn emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani.
Produk rahn emas juga  merupakan  produk  favorit  di  Bank  Syariah  Indonesia  KCP Makassar Ahmad Yani karena produk ini terus berkembang sejak awal di luncurkannya. Wawancara  dengan  Khaeruddin  S.E: “ Produk  ini  menjadi  salah  satu  produk  andalan kami  karena  perkembangan  dari  nasabah  sekitar  2.600  pertahun” 15 Produk  gadai  emas ( rahn emas)  ini  juga  sangat  efektif  buat  masyarakat  karena  dapat  memudahkan
13 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2010), h.402.
14 Muhammad  Syafi’I  Antonio, Bank  Syariah:  Dari  Teori  Ke  Praktek (Jakarta:  Gema  Insani, 2001), h.26-27.
15 Khaeruddin,  Pawning  Appraisal  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Makaasar  Ahmad  Yani, Wawancara, Makassar, 13 April 2021.
masyarakat  yang  ingin  melakukan  pinjaman  dana  dengan  menggunakan  emas  sebagai agunan atau jaminan secara cepat.
a. Syarat dan Ketentuan Praktik Produk Rahn Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani
Adapun  beberapa  syarat  dan  ketentuan  pada  praktik  produk rahn emas  di  Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani:
1) Nasabah  harus  mempunyai  tabungan  di  Bank  Syariah  Indonesia  KCP Makassar Ahmad Yani.
2) Nasabah harus cakap hukum (17 tahun)
3) Memiliki kartu indentitas.
4) Pembiayaan mulai dari Rp.500.000,-
5) Jaminan berupa Emas perhiasan atau lantakan.
6) Jangka  waktu  4  bulan  dan  dapat  dilakukan  perpanjangan  baik  secara  ofline maupun online.
7) Dapat dibantu takeover di tempat lain. 16
b. Karakteristik  Praktik  Produk  Rahn  Emas  di  Bank  Syariah  Indonesia  KCP Makassar Ahmad Yani
Karakteristik  praktik  produk rahn emas  pada  Bank  Syariah  Indonesia  KCP Makassar Ahmad Yani yaitu:
1) Biaya administrasi dan asuransi jaminan dibayar pada saat pencairan.
2) Biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari
3) Jangka  waktu  4  bulan,  dan  apabila  belum  dapat  melunasi,  maka  cukup melakukan  perpanjangan  dengan  membayar  biaya  pemeliharaan  dan  bisa dilakukan secara online.
4) Berdasarkan  prinsip  Syariah  dengan  menggunakan  akad qard,  rahn, dan ijarah 17 .
c. Prosedur  Praktik  Produk  rahn  Emas  di  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Makassar Ahmad Yani
Prosedur  praktik rahn emas  di  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Makassar  Ahmad Yani yaitu:
1) Nasabah mendatangi Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani.
2) Nasabah mengambil no antrian untuk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani.
3) Nasabah mengajukan emas dan mengisi formulir gadai emas.
4) Pihak  bank  melakukan  penaksiran  barang  gadai,  Pihak  bank  menjelaskan hasiil taksiran dan pembiayaan kepada nasabah apakah setuju atau tidak.
5) Pihak  bank  menanyakan  kepada  nasabah  untuk  pengesahan  pemberiaan pembiayaan  apakah  dana  dipilih  untuk  dicairkan  melalui  ATM  atau  secara tunai melalui teller
d. Perhitungan Penaksiran dan Penentuan Besar Biaya Pemeliharaan Dalam Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani
16 Khaeruddin,  Pawning  Appraisal  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Makaasar  Ahmad  Yani, Wawancara, Makassar, 13 April 2021.
17 Khaeruddin,  Pawning  Appraisal  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Makaasar  Ahmad  Yani, Wawancara, Makassar, 13 April 2021.
Sebelum biaya pinjaman ditetapkan maka pihak bank terlebih dahulu melakukan penaksiran terhadap barang jaminan berupa emas tersebut. Penaksiran emas dihitung berdasarkan Harga Dasar Emas (HDE) Hari itu dikali dengan besar emas yang akan di  taksir.  Setelah  petugas  mendapatkan  harga  taksiran  maka  akan  dihitung  jumlah pinjaman  yang  akan  di  dapatkan  nasabah  dengan  cara  menghitung  hasil  taksiran tersebut dikali dengan FTV ( Financing to Value ). FTV ini dilihat berdasarkan jenis jaminan (logam mulia atau perhiasan), FTV dari logam mulai emas batangan antam yaitu 95% sedangkan perhiasan 80%. 18
Setelah  besar  jumlah  pinjaman  yang  akan  didapatkan  nasabah  diketahui,  maka petugas  gadai  akan  menghitung  nominal  ujarah  selama  4  bulan  dengan  cara menghitung besarnya taksiran emas dikali dengan presentase ujarah selama 4 bulan. Presentase ujarah dilihat dari jumlah pinjaman yang akan diterima nasabah.
Penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas di Bank Syariah Indonesia KCP  Makassar  Ahmad  Yani  tergantung  dari  jumlah  pinjaman  yang  diterima nasabah.  Hal  ini  karena  dalam  persaingan  bisnis,  pesaing  menghitung  biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan jumlah pinjaman. Oleh karena itu, jika pihak Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani  tidak menghitung biaya pemeliharaan  dan  penyimpanan  berrdasarkan  jumlah  pinjaman  yang  diterima nasabah,  tetapi  hanya  berdasarkan  taksiran  maka  daya  saing  usahanya  rendah  dan akan menimbulkan keluhan dari nasabah produk gadai emas. 19
Presentasi  perhitungan  ujrah  juga  sebenarnya  berbeda-beda  tergantung  dari jumlah  taksiran  barang  seperti  yang  diakatakan  petugas  pawning  appraisal. Wawancara  dengan  Khaeruddin  S.E  :“Prenstase  ujrah  untuk  di  bawah Rp.20.000.000 yaitu sebesar 7,2%, kemudian untuk Rp.20.000.000,- ke atas sebesar 6%  dan  untuk  tasiran  sebesar  Rp.100.000.000,-  keatas  maka  presentasi  hitungan ujrahnya sebesar 4,4%” 20
e. Mekanisme Pelunasan Pada Produk Rahn Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani
Jangka  waktu rahn emas  di  Bank  Syariah  Indonesia  adalah  4  bulan,  dimana dihitung  per  15  hari  dalam  satu  periode.  Mekanisme  pelunasan  pembiayaan rahn emas  di  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Makassar  Ahmad  Yani  yaitu  dengan  cara nasabah  membayar  uang  pokok  pinjaman  di  tambah  dengan  biaya  pemeliharaan. Nasabah boleh melunasi pinjaman dengan dua cara yaitu datang langsung ke Bank Syariah  Indonesia  KCP  Makassar  Ahmad  Yani  dengan  membawah  struk  pinjaman atau bisa juga secara online melalui aplikasi mobile banking Bank Syariah Indonesia tanpa antri dan untuk barangnya nanti langsung ke bank dengan menunjukkan bukti pelunasannya.
Namun,  jika  nasabah  belum  ingin  menebus  jaminan  atau  melunasi  pinjaman, maka  akan  dilakukan  perpanjangan  jadi  nasabah  hanya  membayar  biaya
18 Khaeruddin,  Pawning  Appraisal  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Makaasar  Ahmad  Yani, Wawancara, Makassar, 13 April 2021.
19 Khaeruddin,  Pawning  Appraisal  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Makaasar  Ahmad  Yani, Wawancara, Makassar, 13 April 2021.
20 Khaeruddin,  Pawning  Appraisal  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Makaasar  Ahmad  Yani, Wawancara, Makassar, 13 April 2021.
pemeliharaan  dan  administrasi  saja  selama  jangka  waktu  pinjaman  yaitu  4  bulan. Tetapi,  apabila  nasabah  ingin  melunasi  pinjamannya  sebelum  jatuh  tempo  maka nasabah  cukup  dikenakan  biaya  ujrah  yang  terhitung  sejak  tanggal  surat rahn diterbitkan.
Ketika  pinjaman  akan  jatuh  tempo,  pihak  Bank  akan  memberitahukan  terlebih dahulu kepada nasabah untuk segera melunasi hutangnya atau pembiayaannya. Dan apabila  nasabah  tetap  tidak  datang  melunasi  pinjamannya  maka  pihak  Bank  akan memberitahukan  kembali  kepada  nasabah  bahwa  akan  dilalukan  penjualan  emas terhadap  barang  jaminan  untuk  melunasi  seluruh  pinjaman  beserta  biaya pemeliharaannya. Penjualan emas dilakukan berdasarkan Harga Dasar Emas (HDE) pada  hari  itu,  dan  apabila  hasil  penjualan  tersebut  melebihi  biaya  pinjaman  maka pihak  Bank  akan  memberitahukan  nasabah  untuk  uang  kelebihannya  akan dikembalikan  kepada  nasabah  dan  di  masukan  ke  rekeningnya.  Tetapi  ketika  hasil penjualan  emas  barang  jaminan  nasabah  tidak  dapat  menutupi  biaya  pinjaman nasabah maka nasabah harus tetap membayar kekurangnnya atau sisa pinjaman. Wawancara dengan Khaeruddin S.E: “Ketika hasil lelang tidak mencukupi, maka nasabah diharuskan menambah kalua mempunyai dana, tetapi jika tidak mempunyai dana maka barang jaminan ditahan dulu, menunggu hingga harga mencukupi” 21
f. Praktik Rahn Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani
Dalam  praktiknya, rahn emas  menggunakan  akad qard dalam  rangka rahn, artinya  pihak  bank  memberikan  pinjaman  kepada  nasabah  dengan  menyerahkan barang jaminan kepada pihak bank berupa emas. Akad qard yang diterapkan dalam produk rahn emas  yaitu  sebagai  pengikat  pembiayaan  yang  telah  disedikan  pihak bank  kepada  nasabah.  sedangkan  pada  akad ijarah digunakan  sebagai  penyewaan tempat  penyimpanan  emas,  artinya  pihak  bank  mendapatkan  keutungan  dari  biaya sewa tempat yang diperoleh dan bukan merupakan tempat berupa bunga atau sewa modal  yang  diperhitungkan  dalam  pinjaman  melainkan  biaya  administrasi  berupa biaya asuransi dan materai yang dibayarkan diawal serta biaya tempat pemeliharaan barang  jaminan  yang  dibayar  di  masa  jatuh  tempo  atau  di  saat  pelunasan. Wawancara  dengan  Khaeruddin  S.E:  “Sebelum  melakukan  transaksi  akad  ini terlebih dahulu kita jelaskan ke nasabah sedetail mungkin” 22
Selanjutnya  mengenai  praktik  yang  terjadi  pada rahn emas  yang  ada  di  Bank Syariah  Indonesia  KCP  Makassar  Ahmad  Yani  dapat  kita  lihat  berdasarkan wawancara  dengan  salah  satu  nasabah,  serta  penerapan  dari  akad  yang  digunakan oleh bank.
Pada hari jum’at 18 Juni 2021 ibu Sari mendatangi Bank Syariah Indonesia KCP
Makassar  Ahmad  Yani  dengan  membawah  emas  perhiasan  berupa  1  kalung  yang memiliki  karatase  21  karat  dengan  berat  sebesar  5  gram.  Berdasarkan  barang jaminan yang dibawah Sari, maka  besar pinjaman yang akan didapat ibu Sari serta jumlah ijarah yang harus di bayar ibu Sari ketika jatuh tempo ialah sebagai berikut:
Tanggal gadai: 18 juni 2020
21 Khaeruddin,  Pawning  Appraisal  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Makaasar  Ahmad  Yani, Wawancara, Makassar, 13 April 2021.
22 Khaeruddin,  Pawning  Appraisal  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Makaasar  Ahmad  Yani, Wawancara, Makassar, 13 April 2021.
Maka Tanggal jatuh tempo: 18 Oktober 2021 Harga Dasar Emas (HDE) pada hari itu: Rp. 791.000/gram
1) Nilai Taksiran
HDE x Berat Emas = Rp. 799.000 x 5 = Rp. 3.955.000,-
2) Pinjaman yang akan diterima ibu Sari Taksiran x FTV   = Rp. 3.955.000 x 80%
= Rp. 3.164.000,-
3) Nominal ujrah selama 4 bulan yang akan dibayar ibu Sari Rp. 3.164.000 x 7.2 % = Rp. 227.808
Berdasarkan perhitungan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:
a) Akad rahn yang  digunakan  terletak  pada  barang  jaminan  yang  dijaminkan oleh  ibu  Sari  yaitu  berupa  emas  perhiasan  berupa  1  kalung  yang  memiliki karatase 21 karat dengan berat 5 gram.
b) Penggunaan akad qard terletak pada jumlah pinjaman yang akan diterima ibu Sari yaitu sebesar Rp. 3.164.000,- dari nilai taksiran yang telah dihitung oleh petugas gadai. Apabila ibu Sari sepakat dengan nilai pinjaman yang diberikan pihak bank, maka terjadi pengikatan terhadap akad qard.
c) Akad ijarah terletak pada biaya ujrah yang dikenakan ibu sari selama 4 bulan yang dimana dihitung per 15 hari dalam 1 periode, yaitu sebesar Rp. 227.808. besar  presebtase  ujarah  yang  dikenakan  ibu  Sari  yaitu  sebesar  7,2  %  karena biaya pinjamannya berada dibawah 20 jt.
Kemudian  apabila  tanggal  jatuh  tempo,  dan  ibu  sari  tidak  melakukan  pelunasan barang, dan hanya melakukan perpanjangan maka biaya yang harus di bayar ibu sari yaitu sebesar Rp. 227.808 ditambah dengan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- dan biaya tersebut juga sudah tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas ibu Sari.
Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  praktik rahn emas  yang  ada  di  Bank  Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani telah berjalan sesuai berdasarkan rukun dan akad rahn yang telah sesuai dengan prinsip syariah karena seluruh biaya-biaya dan akibat hukum yang timbul telah tertera dengan jelas dalam Surat Bukti Gadai Emas.
2. Ketentuan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Rahn  Emas  di  Bank  Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  penulis  diatas  mengenai  praktik  pada  produk rahn emas  (gadai  emas)  yang  ada  di  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Makassar  Ahmad Yani.  Dalam  penerapannya  praktik  tersebut  menggunakan  akad qard dalam rahn dan akad ijarah sekaligus.  Akad qard digunakan  sebagai  pengikat  pembiayaan  terhadap barang jaminan ( rahn ), dan ijarah sebagai sewa tempat jaminan atau biaya pemeliharaan terhadap barang jaminan.
Praktik rahn emas  (gadai  emas)  di  Bank Syariah  Indonesia  KCP  Makassar  Ahmad Yani juga tidak menerapkan sistem bunga akumulatif seperti pada perusahaan pegadaian konvensional.  Tetapi  menggunakan  perhitungan  keuntungan  melalui  mekasnisme  akad ijarah. Wawancara  dengan  bapak  Khaeruddin:  “Kami  tidak  melakukan  penambahan bunga terhadap pinjaman, nasabah cukup membayar biaya jasa untuk pemeliharaan emas dan biaya asuransi” 23
23 Khaeruddin,  Pawning  Appraisal  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Makaasar  Ahmad  Yani, Wawancara, Makassar, 13 April 2021.
Dari  data  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya  melalui  wawancara  dengan  Pawning Appraisal atau petugas gadai pada Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani bahwa  penerapan  akad  yang  digunakan  dilihat  dari  perspektif  ekonomi  Islam.  Seperti yang dikatakan bapak khaeruddin: “Selama ini dalam proses akad tidak ada masalah atau kendala, karena sudah sesuai Syariah dan melalui pemeriksaan atau penyaringan DPS” 24
Dalam syariat Islam akad dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun dalam pembentukan akad rahn (gadai) emas. Pada penerapan akad rahn (gadai) emas di Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Makassar Ahmad  Yani  telah  memenuhi  rukun  dan syarat yaitu rahin (yang  menggadaikan), murtahin (penerima  gadai), marhun (barang  gadai), marhun bih (pinjaman), dan sighat (ijab dan qabul).
Kemudian  untuk  penggunaan  akad qard pada  Bank  Syariah  Indonesia  KCP Makassar  Ahmad  Yani  yaitu  sebagai  pengantar murtahin untuk  memberikan  pinjaman terhadap rahin .  Berdasarkan  dengan  konsep  akad  modern  yang  pada  dasarnya rahn Syariah  berjalan  diatas  dua  transaksi  akad  Islam.  Pada  akad qard digunakan  sebagai kontrak  akad  sebelum akad rahn, serta  dilengkapi  dengan  akad ijarah yang  merupakan akad  terakhir  dalam  transaksi  gadai  yaitu  sebagai  biaya  pemeliharaan.  Dalam  hukum Islam penggunaan dua konsep akad dalam transaksi dianggap tidak bertentangan, karena akad  tersebut  dilakukan  secara  terpisah  yaitu  akad qard sebagai  akad  untuk  pinjaman uang yang kemudian akad rahn sebagai akad untuk penyerahan barang jaminan.
Selanjutnya  mengenai  akad ijarah, dalam  konsep  gadai  kombinasi  akad  dalam produk  pembiayaan  menimbulkan  adanya  biaya  yang  harus  ditanggung  nasabah termasuk ijarah. Pada  gadai  Syariah  tidak  menghapus  adanya  biaya,  melainkan mengganti biaya itu menjadi biaya simpan atas dasar akad ijarah (jasa). Dalam transaksi gadai ijarah diartikan sebagai biaya jasa terhadap pemeliharaan barang jaminan.
Dalam  praktiknya,  penetapan  biaya  sewa  ( ijarah )  dalam  transaksi rahn emas  di Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Makassar  Ahmad  Yani  secara  garis  besar  sudah  sesuai dengan syariat hukum Islam dan sesuai dengan Fatwa MUI. Biaya ijarah yang dikenakan dalam rahin dihitung per 15 hari dalam jangka waktu 4 bulan jatuh tempo. Rahin akan diberi  surat  yang  berisikan  besarnya  tarif ijarah yang  wajib  dibayar  pada  saat  jatuh tempo atau pada saat pelunasan barang jaminan.
Pada saat penebusan barang jaminan nasabah diwajibkan memeriksa barang terlebih dahulu  untuk  menghindari  adanya  permasalahan  mengenai  barang  jaminan  dikemudian hari hal ini sesuai dengan pernyataan Khaeruddin, menyatakan : “Apabila ada kerusakan emas  selama  proses  penyimpanan  atau  penitipan,  bank  bertanggung  jawab  seutuhnya, dan  diinformasikan  ke  nasabah  dalam  hal  ini  pada  saat  nasabah  melakukan  pelunasan atau  sebelum  meninggalkan  bank  nasabah  dianjurkan  untuk  memeriksa  terlebih  dahulu emasnya untuk memastikan kondisi emas sesuai pada saat akad”. 25
Dari  pemaparan  diatas  dapat  disimpulka  bahwa  pada  praktek  gadai  emas  di  Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani telah sesuai berdasarkan rukun dan akad rahn  telah  sesuai  dengan  prinsip  Syariah  yang  diterapkan  oleh  Bank  Syariah  Indonesia KCP  Makassar  Ahmad  Yani,  yaitu  pada  rukun  pertama  mengenai  barang  jaminan
24 Khaeruddin, Pawning Appraisal Bank Syariah Indonesia KCP Makaasar Ahmad Yani, Wawancara, Makassar, 13 April 2021.
25 Khaeruddin,  Pawning  Appraisal  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Makaasar  Ahmad  Yani, Wawancara, Makassar, 13 April 2021.
( marhun ) yaitu barang yang memiliki nilai ekonomis seperti emas perhiasan dan logam mulia.  Mengenai  rukun  kedua,  yaitu  jumlah  pinjaman  yang  diberikan  tidak  lebih  dari harga nilai asli pada barang jaminan dan uang yang diberikan tersebut bersifat mengikat. Kemudian rukun terakhir yaitu shighat atau ijab dan qabul juga terpenuhi karena kedua belah pihak menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) yang didalamnya berisi perjanjian atas transaksi rahn tersebut.
Secara  spesifik  semua  rukun  dan  syarat  serta  prosedur  yang  ada  pada  ketentuan hukum islam telah terpenuhi dalam praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani, jadi menurut pandangan hukum Islam praktik boleh digunakan.
Praktik  pembiayaan  gadai  emas  pada  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Makassar Ahmad  Yani  menggunakan  akad  rangkap  ( ‘uqud  murakkabah  / multi  akad/ hybrid contract ) yaitu penggabungan akad qard dalam rangka rahn dan akad ijarah . Akad qard adalah jenis akad tabarru’ yang bersifat tolong menolong. Kemudian akad ijarah adalah jenis akad tijarah atau mu’awadhah yang bersifat memperoleh keuntungan. Kedua akad ini  merupakan  akad mutanaqidhah yang  artinya  gabungan  akad tabarru, dengan  akad tijarah yang  dimana  penggabungan  akad  ini  dilarang  dalam  syariat  Islam  karena memiliki  prinsip  yang  berlawanan.  Tetapi  akad qard disini  cuman  digunakan  sebagai pengikat terhadap akad rahn saja untuk penggabungan akad ijarah.
Sedangkan pada penggabungan akad rahn dan ijarah yang berkaitan dengan ta’alluq yaitu  dimana  akad rahn saling  bergantungan  dengan  akad ijarah, yang  dimana  Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia membolehkan praktik ini karena antara akad rahn dan akad ijarah masing-masing memiliki objek yang berbeda. Yang dimana objek dari akad rahn yaitu  barang  jaminannya,  sedangkan  pada  akad ijarah yaitu  tempat  sewanya  atau tempat  pemeliharaan.  Bahkan  akad  ini  sudah  banyak  diterapkan  diberbagai  Lembaga keuangan  Syariah,  seperti  dalam  perbankan  syariah  maupun  pada  pegadaian  Syariah, karena dalam akad ini tidak mengandung unsur riba dan bunga.
Hal  ini  juga  telah  sesuai  dengan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.26/DSN- MUI/III/2002 tentang Rahn Emas menetapkan:
Pertama, sebagai berikut:
1. Rahn emas  dibolehkan  berdasarkan  prinsip Rahn (lihat  Fatwa  DSN  No.  : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn ).
2. Ongkos  dan  biaya  penyimpanan  barang ( marhun )  ditanggung  oleh  penggadai ( rahn ).
3. Ongkos  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  besarnya  didasarkan  pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya  penyimpanan  barang  ( marhun )  harus  ditetapkan  saat  akad  sebagaimana ujroh dalam akad ijarah .
Kedua,  fatwa  ini  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan,  dengan  ketentuan  jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah sebagaimana mestinya. 26 A Berdasarkan pada ketentuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) diatas, maka lembaga keuangan atau bahkan pegadaian Syariah yang menjalankan operasional rahn emas maka harus berpedoman pada fatwa tersebut. Dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani dalam pelaksanaan rahn emas serta akad yang  digunakan  sudah  sesuai  dengan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.26/DSN- MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, dan tidak mengandung 3 unsur dilarang dalam hukum
26 Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002.
syariat  islam  seperti maysir,  gharar, dan  riba.  Karena  pada  praktiknya  pihak  Bank Syariah Indonesia selalu terbuka kepada nasabah.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas  mengenai  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap Praktik Rahn Emas  di  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Makassar  Ahmad  Yani,  meneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Praktik  produk  pembiayaan rahn emas  (gadai  emas)  pada  Bank  Syariah  Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani relatif mudah yaitu nasabah harus mempunyai rekening dari  Bank  Syariah  Indonesia  tempat  gadai,  kemudian  mengisi  formulir  permintaan pembiayaan  nasabah,  lalu  nasabah  menyerahkan  barang  berupa  emas  pada  officer gadai, emas ditaksir sesuai dengan harga emas pada hari itu, lalu penaksir memilih besarnya pembiayaan yang akan diterima dan portofolio yang diwajib dibayar oleh nasabah. dalam hal ini nasabah akan diberikan Surat Bukti Gadai Emas yang sudah tertera  akad  didalamnya.  Kemudian  nasabah  menandatangani  surat  tersebut  dan penaksir menyerahkan tanda terima barang, dan nasabah membawah slip penarikan uang  diteller.  Dan  pelunasan  bisa  dilakukan  selama  4  bulan  sehabis  jatuh  tempo nasabah mampu mengajukan perpanjangan. Pada praktik rahn emas di Bank Syariah Indonesia menggunakan tiga akad yaitu: akad qard, akad rahn dan akad ijarah.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap raktik rahn emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar  Ahmad  Yani  dianggap  telah  sesuai  dengan  prinsip  Syariah  karena  tidak mengandung 3 unsur yang dilarang dalam praktik rahn emas seperti gharar, maysir, dan riba. Karena Kesesuaian antara aplikasi rahn emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani dapat dilihat pada tiga hal yaitu rukun, syarat sah gadai, biaya-biaya serta mekanisme penyelesaian barang jaminan. Serta praktik rahn emas pada  Bank  Syariah  Indonesia  telah  sesuai  dengan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002  tentang Rahn Emas.  Dan  mengenai  penggabungan  akad diperbolehkan selama objek akadnya berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Antonio,  Muhammad  Syafi’I Bank  Syariah:  Dari  Teori  Ke  Praktek. Jakarta:  Gema Insani, 2001.
Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahan. Jakarta Timur: Cahaya Press, 2014. Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta: Kencana, 2010.
Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keungan Keungan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

## Jurnal
Amir,  Rahma  “Gadai  Tanah  Perspektif  Ekonomi  Islam”, Jurnal  Muamalah 5,  no.  1 (2015).
Erlina,  dkk,  “Tinjauan  Hukum  Perjanjian  Gadai  Sawah  Dengan  Adanya  Dua  Pihak Pemegang  Gadai  Di  Kabupaten  Bantaeng”, Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 1 (2020).
Mapuna,  Hadi  Daeng  dan  Ahmad  Fatur Rahman,  “Tanggung  Jawab  Pegadaian  Syariah Atas  Hilangnya  Atau  Rusaknya  Barang  Jaminan  Dalam  Perspektif  Hukum Islam”, Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Jurusan  Hukum  Ekonomi Syariah 2, no. 1 (2020)
Marilang, dkk, “Upaya Hukum PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Dalam Menyelesaikan Wanprestasi  Nasabah  Kartu  Kredit”, Alauddin  Law  Develompent  (ALDEV) 1, no. 1 (2019).
Nurjannah, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Sawah”, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 1 (2020). Safriani,  Andi  dan  Ayu  Reski  Cahyani  Putri  Biri,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap Pelaksanaan  Transaksi  Gadai  Sawah:  Studi  Kasus  di  Kabupaten  Pinrang,” Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 2 (2020)
Salenda,  Kasjim  dkk,  “Kontribusi  Perbankan  Syariah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Di Kabupaten Sambas”, Jurnal Diskursus Islam 5, no. 2 (2017)
Sanusi,  Nur  Taufiq  dkk,  “Sistem  Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Pada  Perbankan Syariah  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam”, Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 2 (2020)
Sinilele,  Ashar  “Tinjauan  Hukum  Terhadap  Iktikad  Baik  Dalam  Perjanjian  Jual  Beli Tanah”, Jurisprudentie 4, no. 2 (2017).
Sohra,  dkk,  “Gadai  Tanah  Pertanian  Menurut  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  56  PRP Tahun  1960  Dan  Implementasinya  Di  Desa  Dongi  Kecamatan  Pitu  Riawa Kabupaten  Sidrap”, Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Jurusan  Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 2 (2020).

## Wawancara
Khaeruddin,  Pawning  Appraisal  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Makaasar  Ahmad  Yani, Wawancara, Makassar, 13 April 2021.