## FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PADA KAMPUNG MANGGONSWAN DISTRIK KEPULAUAN ARURI KABUPATEN SUPIORI

## Rani Maswati
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak
Email : Rani_maswati@iyb.ac.id

## Abstrak
Pelaksanaan  pembagunan  kampung  merupakan  pembangunan  manusia  seutuhnya  bagi seluruh  masyarakat  berdasarkan  tujuan  pembangunan  kampung.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  fungsi  pengawasan  pemerintah  dalam  meningkatkan  pembangunan masyarakat pada kampung Manggonswan Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori. Teknik pengumpulan data yang digunakan seperti; observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Fungsi  Pengawasan  pemerintahan  dalam  meningkatkan  pembangunan  pada  kampung Manggonswan Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori  dikategorikan baik, tetapi kurang maksimal sehingga perlu adanya pengawasan pemerintah terhadap pembangunan yang lebih efektif karena pengawasan pemerintahan kampung  adalah hal yang positif dilakukan dalam meningkatkan pembangunan kampung, untuk mencapai hasil yang ingin dicapai oleh sebab itu pemerintah kampung.
Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Pembangunan, Masyarakat.

## PENDAHULUAN
Pada dasarnya Pembangunan
bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Dalam pelaksanaannya,
pembangunan Nasional senantiasa memperhatikan  asas-asas  pembangunan antara  lain,  bahwa  segala  usaha  dan kegiatan  pembangunan  harus  memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bagi pengembangan  pribadi  warga  negara.
Pembangunan Nasional yang
diselenggarakan  sebagai  usaha  bersama harus  merata  disemua  lapisan  masyarakat, dimana setiap masyarakat berhak memperoleh kesempatan berperan serta dan
menikmati  hasilnya  secara  adil  sesuai dengan  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara,  serta  menuju  pada  keseimbangan, keselarasan dalam perikehidupan.
Dalam  konteks  sistem  Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membagi  daerah  Indonesia  atas  daerah- daerah  besar  dan  daerah  kecil,  dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah  adalah  desa.  Dalam  konteks  ini, pemerintahan  desa  adalah  merupakan  sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan  Nasional  yang  langsung berada  di  bawah  pemerintah  Kabupaten. Pembangunan kampung di rencanakan dan dilaksanakan  sesuai  dengan  keadaan  dan kondisi  kampung.  Kemampuan  untuk berkembang  dan  kemampuan  yang  ingin
dicapai  secara  baik  merupakan  tujuan  dan sekaligus tantangan bagi pemerintah kampung.  Pembangunan  kampung  di arahkan  dan  dilaksanakan  sesuai  tujuan pembangunan bagi masyarakat dan keadaan yang  dapat  di  jadikan  modal  dasar  adalah seluruh keadaan dan kemampuan kampung dan hubungan baik.
Pelaksanaan pembagunan kampung merupakan pembangunan manusia seutuhnya bagi seluruh masyarakat berdasarkan tujuan pembangunan kampung dan merupakan usaha meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  yang  di  lakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan  pemerintah  kampung  dengan memanfaatkan  kemajuan  ilmu  yang  di miliki  dan  ilmu  pemerintahan  yang  di tekuni  serta  memperhatikan  tantangan perkembangan  dalam  pelaksanaan  yang mengacu kepada kepribadian kampung dan nilai  luhur  untuk  mewujudkan  kehidupan masyarakat  kampung  yang  mandiri  dan sejahtera  serta  moral  dan  etika  sasaran pembangunan  adalah  terciptanya  landasan yang  kuat  untuk  tumbuh  dan  berkembang atas  kekuatan  sendiri  maupun  masyarakat kampung yang adil dan makmur berdasarkan sasaran pembangunan kampung.
Salah satu hal penting yang harus di lakukan oleh Pemerintah kampung terhadap pembangunan masyarakat adalah menjalankan  fungsinya  sebagai  pengawas pembangunan  dan  menggerakan  masyarak untuk  berpartisipasi  dalam  pelaksanaan pembangunan  agar  pembangunan  berjalan dengan  efektif  dan  efisien,  karena  tanpa adanya pengawasan terhadap pembangunan dan partisipasi masyarakat maka pembangunan  tidak  akan  berjalan  dengan harapan  masyarakat  pada  kampung  itu sendiri, dalam rangka melaksanakan
kewenangan yang dimiliki  untuk mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakat Pemerintah melakukan pengawasan langsun terhadap pembangunan,
Pemerintah  kampung  pada  hakikatnya adalah  merupakan  mitra  kerja  pemerintah daerah  yang  memiliki  kedudukan  yang sejajar  dalam  menyelenggarakan  urusan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat.  Pemerintah dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya sebagai  pemerintah  kampung  bersama masyarakat  kampung    juga  ikut  berperan dalam  pengawasan  pembangunan  agar pembangunan  terlaksana  dengan  baik. Dalam hal ini, pemerintah kampung sebagai lembaga  pengawasan  memiliki  kewajiban untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pembangunan kampung.
Pemerintah kampung dalam melakukan pengawasan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat  sebagaimana di  ketahui bahwa Kampung Manggonswan
adalah merupakan  kampung  yang  berada  pada Distrik  Kepulauan  Aruri  maka  mengingat kondisi  dan  keadaan  yang  ada  maka perladanya  pengawasan  pemerintah  yang maksimal  agar  tujuan  dari  pelaksanaan pembangunan  dapat  tercapai  dengan  baik sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  pada kampung  Manggonswan  dan  juga  fungsi pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan pembangun pula sangat besar agar pembangunan tetap tercapai dengan
harapah masyarakat, Pembanguna masyarakat merupakan pembangunan daerah  oleh  karena  itu  untuk  menjalankan dan  meningkatkan  pembangunan  melalui pemerintah  daerah  untuk  mendorong tercapainya  masyarakat  yang  adil  dan makmur.
Fungsi  pengawasan  Pemerintah kampung  Manggonswan  pada  dasarnya merupakan  proses  yang  di  lakukan  untuk memastikan  agar  program-program    yang tela  di  rencanakan  berjalan  sebagaimana mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan  adalah  identifikasi  berbagai faktor  yang  menghambat  sebuah  kegiatan, dan  juga  pengambilan  tindakan  koreksi yang diperlukan agar tujuan meningkatkan pembangunan  masyarakat  pada  kampung dapat  tetap  tercapai.  Sebagai  kesimpulan, fungsi  pengawasan  diperlukan  untuk memastikan  apa  yang  tela  di  rencanakan dan di koordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan mestinya maka fungsi pengawasan juga  melakukan  proses  untuk  mengoreksi kegiatan  yang  sedang  berjalan  agar  dapat tetap mencapai apa yang tela direncanakan.
Berbagai  kepustakan  membahas tentang  manajemen,  para  ahli  berpendapat bahwa  pengawasan  adalah  sala  satu  fungi manajemen,  sebab  pengawasan  ini  juga ditujukan  untuk  menemukan  kesalahan- kesalahan dalam pelaksanaan tugas kemudian  memperbaikinya  agar  tidak menyimpang  dari  rencana  yang  tela ditentukan.
Pengertian
pengawasan menurut Mondy R, Wayne dalam Wasistiono  (2001)  adalah  “Controlling  is the process of comparing actual performance  with  standars  and  taking  any necessary  corrective  action”.  Maksudnya adalah  pengendalian  merupakan  proses dalam membandingkan pencapaian standar yang diperlukan tindakan korektif. Menurut Ramli  dalam  Mardisano  (2002)  yang mengemukakan  bahwa  :  “pengawasan diartikan  sebagai  usaha  menentukan  apa yang  sedang  dilaksanakan  dengan  cara menilai  prestasi  yang  dicapai  dan  kalau terdapat  penyimpangan  dari  standar  yang
telah  ditentukan,  maka  segera  diadakan usaha  perbaikan,  sehingga  semua  hasil prestasi  yang  dicapai  sesuai  dengan rencana.
Pengawasan  tidak  hanya  melihat sesuatu  dengan  seksama  dan  melaporkan hasil  kegiatan  mengawasi,  tetapi  juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya  sehingga  mencapai  tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Dengan demikian pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan  (dassein)  dengan  hasil  yang diinginkan (das sollen). Hal ini disebabkan karena  antara  kedua  hal  tersebut  sering terjadi penyimpangan, maka tugas pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan tersebut. Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan.  Sebagai  salah  satu  fungsi manajemen,  mekanisme  pengawasan  di dalam  suatu  organisasi  memang  mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan
berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan  lambatnya  atau  bahkan tidak  tercapainya  sasaran  dan  tujuan  yang telah  ditentukan.  Admosudirdjo  (dalam Febriani,  2005)  yang  mengatakan  bahwa: Pada pokoknya controlling atau pengawasan  adalah  keseluruhan  daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur  apa  yang  sedang  atau  sudah dilaksanakan  dengan  kriteria,  norma, standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.  Sementara  Sarwoto  (dalam Febriani, 2005) mengatakan bahwa: ”Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan  agar  pekerjaan-pekerjaan terlaksana  sesuai  dengan  rencana  yang
ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”. Menurut S.P. Siagian, (2006) Pembangunan merupakan suatu usaha atau serangkaian  usaha  pertumbuhan  atau perubahan yang dilaksanakan secara  sadar oleh  suatu  bangsa,  negara  dan  pemerintah dari pembangunan dalam rangka pembinaan bangsa. Pendapat diatas menjelaskan pembangunan merupakan suatu  usaha  perubahan  kearah  kehidupan yang layak dan lebih baik yaitu mensejahterahkan kehidupan bangsa secara adil dan merata.

## METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  dilakukan  pada Kampung Manggonswan Distrik

## Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis asiosiatif. Penelitian asosiatif adalah merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui  hubungan  antara  dua  variabel atau lebih (Sugiyono 2009).

## Sumber Data
Data penelitian dalam penelitian ini diperoleh melalui Observasi (Pengamatan), dan Interview (wawancara), dokumentasi,dan studi pustaka.

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  memakai  beberapa bentuk  teknik  pengumpulan  data,  yaitu Observasi,  Interview, Studi Kepustakaan.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  adalah  kegiatan mengola data yang telah dikumpulakan dari lapangan  atau  kepustakaan  untuk  menjadi seperangkat  hasil,  baik  dalam  penemuan maupun  dalam  pengelolaan  data.  Untuk menganalisis  data  dalam  masalah  ini penulis  menggunakan  logika  deduksi,
dengan  membandinkan  teori  yang  melatar belakangi permasalahan. Data yang diperoleh dari lapangan akan diolah dengan cara  pengumpulan  semua  data  yang  ada. Data  yang  ada  dikelompokkan,  diseleksi dan  selanjutnya  dianalisis.  Metode  yang digunakan  dalam  analisis  data  kualitatif yaitu  menganalisis  data  yang  didasarkan pada  kualitas  data  yang  digunakan  untuk memecahkan permasalahan pokok penelitian,  kemudian  diuraikan  dalam bentuk deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Fungsi Pengawasan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pembangunan  Masyarakat  Pada Kampung  Manggonswan  Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori Fungsi  pengawasan  pemerintah kampung
dalam meningkatkan pembangunan masyarakat kampung adalah merupakan suatu peran yang sangat penting dalam  menunjang  pencapaian  tujuan  yang dapat  memberi keberhasilan pembangunan serta  penentu  kebijakan  dari  kegiatan pembangunan  yang  akan  dilaksanakan dalam  proses  pembangunan  kampung.
Pemerintah  kampung  dalam  menjalankan fungsinya yang dominan, krusial dan kritik, dalam  seluruh  upaya  untuk  menunjang pembangunan pada kampung
Manggonswan  dapat  dikatakan  demikian karena  kinerja  Aparat  tidak  hanya  disoroti dari sudut pandang produktifitas kerja para tenaga pelaksana dalam melakukan berbagai  kegiatan  dan  tugas  pokoknya sebagai  aparat  kampung,  tetapi  juga  perlu didukung oleh sumber daya yang memadai Kepala  kampung  selaku  pimpinan  di lingkungan  pemerintah  kampung  harus memiliki kapasitas dalam peranya.
Sebagai  pimpinan  harus  dapat mewujudkan hubungan kerja sama dengan penuh tanggunjawab dalam suatu organisasi.  Oleh  sebab  itu  pemerintah kampung  mempunyai  kewajiban  untuk menunjang atau mendukung proses pembangunan  pada  kampung  sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah kampung merupakan sala satu faktor yang menentukan keberhailan pengelolaan pembangunan  kampung  dalam  rangka mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat. Kegiatan pengawasan juga merupakan sala satu  upaya  yang  harus  dilakukan  untuk meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas dalam  penyelenggaraan  pemerintah  dan pembangunan  kampung.  Pembangunan yang dimaksud yakni realisasi program dan anggaran  disemua  sektor  pembangunan kehidupan masyarakat.
Menurut Siagian (2008) mengungkapkan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yakni, Pengawasan langsung (direct control) ialah apabila  pimpinan  organisasi  mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang berjalan. Pengawasan ini terbentuk : (a)  inspeksi  langsung,  (b)  on  the  spot obserfation,  (c)  on  the  spot  report,  yang sekaligus berarti pengambilan keputusan on the  spot  pula  jika  diperlukan.  Akan  tetapi banyaknya  dan  kompleks  tugas-tugas seorang pimpinan terutama dalam organisasi  yang  besar  seorang  pemimpin tidak  mungkin  dapat  selalu  menjalankan pengawasan  langsung.  Berdasarkan  Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala kampung  dan  Aparat  kampung  yang dilakukan    pada  Kampung  Manggonswan
Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori mengenai Pengawasan Langsung pemerintah dalam meningkatkan pembangunan  masyarakat  pada  kampung yang  dilakukan  sebagai  berikut.  Adapun pertanyaan  yang  penulis  ajukan  adalah sebagai  berikut  Bagaiman  Pengawasan
Langsung
Pemerintah
Dalam
Meningkatkan  Pembangunan  Masyarakat Pada  Kampung  Manggonswan  Distrik Kepulauan  Aruri  Kabupaten  Supiori . Menurut  Kepala  Kampung  Piet  Kurni Mengatakan:.
“..........Pengawasan  langsung  yang dilakukan dari kami sebagai pimpinan pada kampung Manggonswan terhadap pelaksanaan  pembangunan  adalah merupakan  suatu  hal  yang  selalu dilakukan sebagai pemerintah kampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu melakukan pengawasan secara langsung kepada pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan atau  di  kerjakan  agar  pembagunan yang berlangsung berjalan sebaimana yang diharapkan pemerintah  daerah  dan  masyarakat dan juga agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik sesuai  dengan  sasaran  dan  tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat  pada  kampung  dan menjamin program-program pemerintah daerah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut  Kaur  Pemerintahan  Loth Fainsenem mengatakan:
“..........Pengawasan  langsung  yang dilakukan  pemerintah  kampung adalah  selalu  mengawasi  setiap pekerjaan  yang  dikerjakan  atau
dilaksanakan  agar  tujuan  dari pembangunan  yang  berjalan  atau berlangsung  berjalan  dengan  baik dan mencapai sasaran yang ingin di capai yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada kampung  manggonswan  agar  lebih sejahtra dan mandiri.
Menurut Kaur Umum Yosef Sawen
Mengatakan:
“Selama  ini  kami  sebagai  aparat kampung dalam pelaksanaan pembangunan melakukan pengawasan langsung terhadap pembangunan agar menjamin setiap program-program pemerintah daerah  yang  berjalan  terlaksana sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku juga disamping meningkatkan pembangunan masyarakat pada kampung Manggonswan. Menurut Siagian (2008) mengungkapkan  bahwa Pengawasan  tidak langsung (indirect control) ialah pengawasan  jarak  jau.  Pengawasan  ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan  bawahan.  Laporan  itu  dapat berbentuk  (tertulis),  (b)  lisan,  kelemahan dari  pengawasan  tidak  langsung  itu  ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan  hal-hal  yang  positif  saja.
Dengan  perkataan  lain,  parah  bawahan  itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan  hal-hal  yang  diduganya  akan menyenangkan pimpinanya.
Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan  dengan  Kepala  kampung  dan aparat  kampung  yang  dilakukan  pada Kampung Manggonswan Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori mengenai  Fungsi  Pengawasan  Pemerintah Dalam Meningkatkan Pembangunan
Masyarakat Pada Kampung Manggonswan yang  dilakukan  sebagai  berikut. Adapun pertanyaan  yang  penulis  ajukan  adalah sebagai  berikut  Bagaimana  Pengawasan tidak Langsung Pemerintah Dalam Meningkatkan  Pembangunan  Masyarakat
Pada  Kampung  Manggonswan  Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori.
Menurut kepala kampung Piet Kurni Mengemukakan bahwa:
“...........Pengawasan tidak langsung adalah merupakan pengawasan yang  dilakukan  tanpa  mendatangi tempat  pelaksanaan  pekerjaan  atau objek yang diawasi atau pengawasan  yang  dilakukan  dari jarak jauh, pengawasan ini menyebabkan  beberpapa  program pembangunan tidak berjalan dengan baik karena pemerintah tidak melakukan  pengawasan  langsung terhadap pembangunan yang berjalan.
Menurut  Kaur  Pemerintahan  Loth Fainsenem Mengemukakan:
“...........Pengawasan tidak langsung dari  pemerintah  kampung  adalah tidak mendatangi pelaksanaan pembangunan atau tidak melakukan pemeriksaan ditempat atau pemeriksaan setempat sehingga ada beberapa pembangunan yang belum terselesaikan.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  untuk  pertanyaan  yang  diajukan kepada  Kepala  kampung  dan  aparat kampung  tentang  pengawasan  dalam meningkatkan  pembangunan  masyarakat kampung  manggonswan  adalah  sudah berjalan  sehingga  terbukti  pembangunan berjalan dengan baik tetapi karena disamping tidak adanya pengawasan langusng  juga  sehingga  menyebabkan
beberapa  program  yang  dikerjakan  belum terlaksana dengan baik  maka perlu adanya pengawasan yang maksimal dari pemerintah  kampung  agar  pembagunan berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai.
B. Upaya-Upaya  Yang  Dilakukan  Oleh Pemerintah Kampung Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Masyarakat Pada Kampung Manggonswan. Pemerintah Kampung selaku pimpinan di kampung harus selalu melakukan upay-aupaya yang tidak merugikan  rakyat  banyak  seperti  dalam memahami  aspirasi  ataupun  kebutuhan masyarakat secara keseluruhan harus benar- benar  diperhatikan  oleh  pemerintah.  Hal seperti  inilah  yang  selalu  mendapatkan maknanya,  karena  dari  segala  bentuk pembangunan  yang  dilakukan  baik  itu berasal  dari  jalur  pemerintahan,  pemimpin maupun  secara  kemasyarakatan  lewat aspirasi  yang  disampaikan  atau  diberikan oleh  rakyat  atau  masyarakat,  bila  dalam proses  pelaksanaanya  dilakukan  secara terpadu  dan  menenga  atau  sesuai  dengan harapan,  maka  pemerintah  dalam  hal  ini kepala Kampung dalam pelaksaan tugasnya akan  berjalan  dengan  baik  dan  tidak  akan menimbulkan  dampak  yang  negatif  dari masyarakat.
Untuk  mengakses  pembangunan Kampung Manggonswan dengan mencermati  dan  memperhitungkan  potensi dan  masalah  maka  ditetapkan  3(tiga) program  utama  yang  nantinya  diharapkan dapat  menjadi  pengarah  utama  jalannya roda pemerintahan, pembangunan kampung serta  dapat  memberikan  akses  penting terhadap  pertumbuhan  dan  perkembangan pembangunan  dibidang  lain.  Program dimaksud antara lain :
1. Program  pembangunan  Sumber Daya Manusia.
2. Program penyelenggaraan pemerintah Kampung yang baik dan bersih.
3. Program  pembangunan  lingkungan hidup.
Disamping  program  utama  di  atas, sambil memperhatikan kondisi, kebutuhan, pelayanan  masyarakat  secara  sistematik maupun komperhensif dalam satu kesatuan, maka ada beberapa program pembangunan kampung  yang merupakan penjabaran dari 3(tiga)  program  utama  yan  di  atas  yang meliputi :
1. Bidang pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Sarana dan prasarana.
Kemudian dalam pelaksanaan kebijakan,  kepala  Kampung  harus  benar- benar  dapat  mensosialisasikan  kepada setiap  anggota  masyarakat  agar  nilai-nilai yang  terkandung  dalam  setiap  kebijakan yang dilaksanakan terebut dapat terealisasi dengan sebaik-baiknya, sehingga kebijakan tersebut  yang  sudah  dilaksanakan  di  satu pihak tidak merugikan ataupun menghambat  program  pemerintah  dan dilain  pihak  juga  masyarakat  merasa aspirasi  mereka  didengar  dan  sekaligus dilaksanakan  serta  tidak  merasa  dirugikan oleh pemerintah setempat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian tersebut  penulis  dapat  diambil  kesimpulan sebagai berikutungsi Pengawasan pemerintahan dalam meningkatkan pembangunan pada kampung
Manggonswan  Distrik  Kepulauan  Aruri Kabupaten  Supiori    dikategorikan  baik, tetapi  kurang  maksimal  sehingga  perlu adanya  pengawasan  pemerintah  terhadap
pembangunan  yang  lebih  efektif  karena pengawasan pemerintahan kampung adalah hal yang positif dilakukan dalam meningkatkan  pembangunan  kampung, untuk  mencapai  hasil  yang  ingin  dicapai oleh  sebab  itu  pemerintah  kampung  dan aparat kampung harus melakukan pengawasan  yang  lebih  derius  terhadap program-program pembangunan agar pembangunan dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar  (2005) Hubungan  Dengan  Konsep Pembangunan  Daerah.  Prestasi
Pustakaraya. Jakarta. Anwar, A. 2005. Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan  :  Tinjawan  kritis.  P4W- Press Bogor.
Ernie  Tisnawati  Sule  dan  Kurniawan
Saefulla, Pengantar  Manajemen,, Kencana  Prenada    Media  Groarta 205.
Kartono,  Kartini,    2005. Pemimpin  dan Kepemimpinan.  Jakarta  :  Raja Grafindo.
Maman  ukas.  2004, Manajemen  Konsep, Prinsip  dan  Aplikasi”.  Cetakan Ketiga, AGNINI BANDUNG.
Mardisano,
2002.
“Otonomi dan Manajemen  Keuangan  Daerah”, Penerbit Andi Yogyakarta.
Mondy R, Wayne dalam Wasistiono (2001
:  90) Manajemen  Sumberdaya Manusia Jakarta. Erlangga.
Ndraha, Talizuduhu, 2005. Dimensi-
dimensi Pemerintahan Desa.
Jakarta : Bumi Aksara.
Siagian,  Sondang,  P,  2006 Teori  dan Kepemimpinan,  Penerbit  Rineka Cipta Jakarta .
Siagian,  Sondang,  P,  2006, Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi Penerbit Gunung Agung, Jakkarta. Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif Kualitatif  dan  R&D.  Bandung:
Alfabeta.
Wijaya,  H.  A.  W,  2005. Penyelenggaraan Otonomi  di  Indonesia.  Jakarta  : Raja Grafindo