Implementation Of Bank Indonesia Regulation Concerning Sharian Short- Term Liquidity Financing In Mandiri Syariah Bank, Manado Branch
Implementasi Peraturan Bank Indonesia Tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado
Fitria Ayu Lestari Niu Email: fitria.niu@iain-manado.ac.id Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

## Abstract
Using  a  qualitative  method  with  eksploratory  approach,  it  finds that  Mandiri Syariah  Bank  Branch Manado has implemented a Bank  Indonesia Regulation on Liquidity Financing of the Syariah Mandiri Bank Branch Manado, which has not yet  been  difficult  to  meet  the  statutory  reserve  requirement  in  rupiah.  But  this cannot  be  ignored  given  the  factors  that  might  be  questioned  regarding  the problem of funds in meeting their clear needs which is unpredictable and can be returned to the internal and external. The existence of this regulation can provide solutions  to  problems  such  as  Islamic  banking  to  obtain  financing  from  Bank Indonesia by fulfilling the requirements set by Bank Indonesia such as providing collateral  containing  securities  and  contributions  from  the  Financial  Services Authority.
Keywords: Funding, Liquidity, Banking, Sharia.Pendahuluan

## Abstrak
Penggunaan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  eksplorasi,  ditemukan  bahwa Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Manado telah  mengimplementasikan  Peraturan Bank  Indonesia  tentang  Pembiayaan  Likuiditas  Jangka  Pendek  kepada  Bank Syariah  dengan  melakukan  sosialisasi  dan  pelatihan  terhadap  pihak-pihak  yang berkepentingan.  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Manado  juga  belum  menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban giro wajib minimum (GWM) dalam rupiah. Namun  hal  ini  tidak  dapat  disepelekan  mengingat  terdapat  faktor-faktor  yang mungkin  saja  dapat  berpotensi  menjadi  risiko  adanya  kesulitan  dana  dalam memenuhi  kewajibannya  yang  jelas  yang  tidak  dapat  diramalkan  dan  dihindari baik  itu  dari  intern  maupun  ekstern .  Dengan adanya  peraturan  ini  dapat memberikan solusi terhadap masalah likuditas khususnya pada perbankan syariah untuk  mendapatkan  pembiayaan  dari  Bank  Indonesia  dengan  memenuhi persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia  seperti  memberikan  agunan berupa surat berharga dan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Kata kunci: Pembiayaan, Likuiditas, Perbankan, Syariah.

## Pendahuluan
Pembangunan  ekonomi  tidak  lepas  dari  peranan  sektor  perbankan  sebagai lembaga pembiayaan bagi sektor riil yang berperan meningkatkan produktivitasnya.  Peningkatan  produktivitas  pada  sektor  riil  dapat  meningkatkan iklim  dunia  usaha  dan  investasi  yang  kemudian  akan  meningkatkan  pendapatan nasional  (Faisal,  2013).  Sebagai  salah  satu  lembaga  keuangan,  bank  berfungsi sebagai  perantara  keuangan  atau financial  intermediary dari  dua  pihak,  yakni pihak  yang kelebihan dana dan pihak  yang kekurangan dana. Dalam peranannya
sebagai  fungsi  intermediasi,  lembaga  keuangan  tidaklah  jauh  berbeda  dengan perusahaan  ataupun  perusahaan  jasa  lainnya.  Bank  melakukan  suatu  proses produksi  dengan  melakukan  penyerapan  terhadap  input  simpanan  dan menghasilkan  output  untuk  disalurkannya  kembali  kepada  masyarakat.  Di Indonesia  sistem  perbankan  yang  digunakan  adalah dual  banking  system dimana beroperasi dua jenis usaha bank yaitu Bank Syariah dan Bank Konvensional.
Perbedaan  mendasar  antara  kedua  bank  tersebut  hanyalah  bank  syariah melakukan  kegiatan  usahanya  tidak  berdasarkan  bunga  ( interest  fee ),  namun didasarkan pada prinsip syariah atau prinsip pembagian keuntungan dan kerugian ( profit  and  loss  sharing  principle ).  Pada  Bank  Syariah  tidak  mengenal  sistem bunga,  sehingga  profit  yang  didapat  bersumber  dari  bagi  hasil  dengan  pelaku usaha  yang  menggunakan  dana  dari  Bank  Syariah  serta  investasi  dari  Bank Syariah  sendiri  (Antonio,  2000).  Perbankan  Syariah  adalah  suatu  sistem perbankan  yang  dikembangkan  berdasarkan  syariah  atau  hukum  islam.  Hingga diterbitkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008, barulah perbankan syariah memiliki landasan hukum yang jelas. Krisis moneter  yang  terjadi  pada  1997–1998  membuktikan  bahwa  kinerja  sistem  islam yang  diterapkan  oleh  perbankan  syariah  terbukti  mampu  bertahan  menghadapi krisis moneter. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang justru mengalami keterpurukan dan bahkan puluhan diantaranya terpaksa dilikuidasi.
Kondisi  makroekonomi  dan  stabilitas  sektor  keuangan  yang  saat  ini  cukup terjaga  perlu  dipertahankan  untuk  memelihara  stabilitas  sistem  keuangan.  Dalam rangka  memelihara  stabilitas  sistem  keuangan  dan  menjaga  kepercayaan masyarakat  khususnya  terhadap  perbankan  syariah,  diperlukan  upaya  untuk mengatasi  kesulitan  likuiditas  jangka  pendek.  Upaya  mengatasi  kesulitan likuiditas  jangka  pendek  dimaksud  merupakan  salah  satu  cara  pencegahan  krisis sistem keuangan yang ditempuh melalui penyediaan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah (PLJPS) kepada bank umum syariah.
Direktur  Eksekutif  Departemen  Komunikasi  BI  Tirta  Segara  mengatakan bahwa penyempurnaan PBI PLJP terutama dilakukan dalam rangka penyelarasan dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2016  tentang  Pencegahan  dan Penanganan  Krisis  Sistem  Keuangan  (UU  PPKSK).  Hal  tersebut  lantaran  dalam rangka  memelihara  stabilitas  sistem  keuangan  terutama  perbankan  tetap diperlukan  upaya  untuk  mengatasi  kesulitan  likuiditas  jangka  pendek. 1 Dengan adanya aturan ini, bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek dapat mengajukan  permohonan  PLJP  kepada  bank  sentral.  Selanjutnya  Tirta  Segara menjelaskan,  bahwa  kesulitan  likuiditas  jangka  pendek  adalah  keadaan  yang dialami  bank  yang  disebabkan  terjadinya  arus  dana  masuk  yang  lebih  kecil dibandingkan  dengan  arus  dana  keluar  dalam  rupiah  yang  dapat  membuat  bank
1 https://ekbis.sindonews.com/read/1198535/178/bi-terbitkan-pbi-pinjaman-likuiditas-jangka- pendek-1492598148
tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  giro  wajib  minimum  (GWM)  primer  dalam rupiah. 2
Dengan  adanya  Peraturan  BI  (PBI)  No.19/4/PBI/2017  tentang  Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) bagi bank umum syariah, maka hal ini menjadi  suatu  bentuk upaya  yang ditawarkan oleh Bank  Indonesia dalam rangka mengatasi  kesulitas  likuidasi  pada  bank  umum  syariah  yang  memerlukan  dana dalam rangka menjaga stabilitas dan kontinuitas kelangsungan kegiatan usaha dari segi  keuangan  khususnya  pembiayaan  likuiditas  bank  dengan  mengajukan permintaan pada Bank Indonesia dengan memenuhi syarat yang berlaku.
Salah satu lembaga bank syariah yangada di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri  (BSM)  yang  merupakan  salah  satu  anak  perusahaan  dari  PT  Bank Mandiri (Persero) Tbk yang pada awalnya melakukan konsolidasi dan membentuk Tim  Pengembangan  Perbankan  Syariah  sebagai follow  up atau  tindak  lanjut  dari keputusan  merger  oleh  pemerintah.  Tim  yang  dibentuk  bertujuan  untuk mengembangkan  layanan  perbankan  syariah  di  kelompok  perusahaan  Bank Mandiri,  sebagai  respon  atas  diberlakukannya  UU  No.  10  tahun  1998,  yang memberi  peluang  bank  umum  untuk  melayani  transaksi  syariah  ( dual  banking system ).  Tim  yang  bekerja  tersebut  memandang  bahwa  berlakunya  UU  No.  10 Tahun 1998 menjadi momentum tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti  sebagai  bank  konvensional  menjadi  bank  syariah.  Karena  itu,  Tim Pengembangan  Perbankan  Syariah  segera  menyiapkan  infrastruktur  dan sistemnya,  sistem  dan  infrastrukturnya,  sehingga  kegiatan  usaha  BSB  berubah dari  bank  konvensional  menjadi  bank  syariah  dengan  nama  PT  Bank  Syariah Mandiri dengan Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.
Bank  Syariah  Mandiri  merupakan  bank  syariah  yang  memilikiaset  terbesar dibanding  bank  syariah  atau  lembaga  keuangan  syariah  lainnya.  Bank  syariah mandiri  adalah  lembaga  keuanganyang  menerapkan  prinsip  bagi  hasil  dalam menjalankan  perannya  sebagai  lembaga  intermediasi  keuangan,  yaitu  lembaga yang  memiliki  peran  sebagai  penghimpundana  dari  masyarakat  dan menyalurkannya  kembali  ke  masyarakat.  Dari  keseluruhan  pembiayaan  yang disalurkannya  kuranglebih  50%  diberikan  dalam  bentukpembiayaan murabahah. Selain  itu,  fenomena  yang  terjadi  di  BSM  berdasarkan  laporan  keuangan  tahun 2016  terkait  pendapatan  bahwa  pendapatan  terbesarBSM  yaitu  bersumber  dari pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah yang telah disalurkan oleh Bank Syariah  Mandiri  akhir  tahun  2016  sebesar  Rp  36,198  triliun,  sedangkan  untuk pembiayaan  mudharabahsebesar  Rp  3,085  triliun  dan  pembiayaanmusyarakah sebesar  Rp13,001  triliun.  Hal  inimenunjukkan  bahwa  pembiayaan  denganbasis jual  beli  (murabahah)  di  Bank  SyariahMandiri  (BSM)  memiliki  kontribusi yanglebih  besar  dibandingkan  pembiayaandengan  basis  bagi  hasil  (mudharabah dan musyarakah).
Berdasarkan  data  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  Bank  Syariah  Mandiri berhasil  bertahan  dalam  pangsa  perbankan  terbukti  dengan  berhasil  melakukan
2 https://economy.okezone.com/read/2017/04/20/20/1672175/bi-permudah-bank-lakukan- pinjaman-likuiditas-jangka-pendek
ekspansi  dengan  membuka  cabang  di  beberapa  ibukota  Provinsi  dan  Kabupaten maupun  Kota  di  Indonesia.  Penelitian  ini  mengambil  sampel  pada  Bank  Syariah Mandiri  Cabang  Manado  yang  memiliki  dilihat  dari  tingkat  profitabilitas, likuidtias,  rentabilitas  dan  solvabilitasnyayang  mampu  memenuhi  syarat  untuk mengimplemetasikan Peraturan BI (PBI) No.19/4/PBI/2017 dengan menggunakan metode  penelitian  kualitatif  dan  pendekatan  eksploratori.  Berdasarkan  laporan keuangan  Tahun  2016,  dapat  dilihat  bahwa  Bank  Syariah  Mandiri  mampu bersaing dengan  Bank  Konvensional  dan  Bank  Syariah  yang sudah terlebih  dulu hadir di Indonesia khususnya Kota Manado. Hal ini menandakan tingkat likuiditas dan solvabilitas  yang stabil mampu dilakukan Bank Syariah Mandiri untuk tetap bersaing pada pangsa pasar perbankan yang semakin kompetitif yang tidak hanya berorientasi  pada  kebutuhan  nasabah  khususnya  pada  pembiayaan  murabahah namun  juga  menawarkan  fitur  perbankan  yang  terintegrasi  dan  berbasis  digital sesuai  kemajuan  teknologi  yang  terus  berkembang  sehingga  memberikan  akses dan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi.

## Perbankan syariah
Menurut UU No. 10 Tahun 1998 dalam buku Harahap, dkk (2005:3), Bank adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk- bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak.  Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan  syariah.  Bank  syariah  adalah  lembaga  keuangan  yang  usaha  pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang  yang  beroperasi  disesuaikan  dengan  prinsip-prinsip  syariah  (Sudarsono, 2003:  27).  Adapun  fungsi  bank  syariah  baik  secara  umum  berdasarkan  beberapa pendapat  dalam  buku  maupun  berdasarkan  visi  dan  misi  Bank  Syariah  Mandiri adalah sebagai berikut:
a. Manajer  investasi.  Bank  syariah  merupakan  manajer  investasi  dari  pemilik danadan  dari  dana  yang  dihimpunnya.  Besar  kecilnya  pendapatan  yang diterima  oleh  pemilik  dana  sangat  tergantung  pada  pendapatan  yang diterima  oleh  bank  syariah  dalam  mengelola  dana  yang  dihimpunnya  serta pada keahlian, kehati-hatian dan professionalismenya.
b. Investor.  Dalam  penyaluran  dana,  bank  syariah  berfungsi  sebagai  investor (pemilik dana).
c. Penyedia  jasa  keuangan  dan  lalu  lintas  pembayaran.  Dalam  hal  ini  bank syariah  dapat  melakukan  berbagai  kegiatan  jasa  pelayanan  perbankan sebagaimana lazimnya, seperti transfer uang.
d. Pelaksana kegiatan sosial. Sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah,  bank  Islam  juga  memiliki  kewajiban  untuk  mengeluarkan  dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.
Bank Syariah khususnya Bank Syariah Mandiri mempunyai beberapa tujuan
diantaranya:
a. Mengarahkan  kegiatan  ekonomi  umat  untuk  ber-muamalat  secara  Islam, khususnya  muamalat  yang  berhubungan  dengan  perbankan.  Agar  terhindar dari  praktek-praktek  riba  atau  jenis-jenis  usaha/perdaganganlain  yang mengandung unsur gharar(tipuan). Dimana jenis-jenis usaha tersebut selain
dilarang  dalam  Islam  juga  dapat  menimbulkan  dampak  negatif  terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
b. Untuk  menciptakan  suatu  keadilan  di  bidang  ekonomi  dengan  jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan invetasi. Gunanya agar tidak terjadi kesenjangan  yang  amat  besar  antara  pemilik  modal  dengan  pihak  yang membutuhkan dana.
c. Untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  umat  dengan  jalan  membuka  peluang berusaha  yang  lebih  besar  terutama  kelompok  miskin,  yang  diarahkan kepada  kegiatan  usaha  yang  produktif,  menuju  terciptanya  kemandirian usaha.
d. Untuk  menanggulangi  masalah  kemiskinan,  yang  pada  umumnya merupakan  program  utama  dari  negara-negara  yang  sedang  berkembang. Upaya  bank  syariah  di  dalam  mengentaskan  kemiskinan  ini  berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang  lengkap  seperti  program  pembinaan  pengusaha  produsen,  pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
e. Untuk  menjaga  stabilitas  ekonomi  dan  moneter.  Dengan  aktivitas  bank syariah  akan  mampu  menghindari  pemanasan  ekonomi  diakibatkan  adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam kepada bank non-syariah

## Pembiayaan
Dalam  arti  sempit,  pembiayaan  dipakai  untuk  mendefinisikanpendanaan yang  dilakukan  oleh  lembaga  pembiayaan  seperti  banksyariah  kepada  nasabah ataupun  berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  No.19/4/PBI/2017  Tentang Pembiayaan  Likuiditas  Jangka  Pendek  Syariah  yaitu  dari  Bank  Indonesia  selaku Bank  Sentral  kepada  Bank  Konvensional  atau  Bank  Syariah  yang  mengalami kesulitan  likuiditas  untuk  jangka  pendek  dengan  mengajukan  permohonan  pada Bank Indonesia dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Pembiayaan secara luas berarti financing ataupembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan  untuk  mendukunginvestasi  yang  telah  direncanakan,  baik  dilakukan sendiri maupundikerjakan oleh orang lain.
Menurut  Antonio  (2001:160)  menjelaskan  bahwa  pembiayaan  merupakan salahsatu  tugas  pokok  bank  yaitu  pemberian  fasilitas  dana  untuk  memenuhi kebutuhan pihak-pihak  yang merupakan deficitunit. Pembiayaanmenurut Undang- Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 kemudiandirevisi menjadi Undang-Undang Perbankan  No.  10  tahun  1998  adalahpenyediaan  dana  atau  tagihan  yang dipersamakan  dengan  itu.Menurut  Muhammad  (2005:17)  pembiayaan  atau financing adalahpendanaan  yang  diberikan  oleh  suatu  pihak  kepada  pihak  lain untukmendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendirimaupun lembaga.
Tujuan  pembiayaan  adalah  untuk  meningkatkan  kesempatan  kerja  dan kesejahteraan  ekonomi.  Pembiayaan  tersebut  harus  dapat  dinikmati  oleh sebanyak-banyaknya  pengusaha  yang  bergerak  dibidang  industri,  pertanian,  dan perdagangan  untuk  menunjang  kesempatan  kerja  dan  menunjang  produksi  dan distribusi  barang-barang  dan jasa-jasa dalam  rangka memenuhi  kebutuhan dalam negeri  maupun  ekspor.  Tujuan  pembiayaan  oleh  Bank  Indonesia  kepada  Bank Syariah  yang membutuhkan dana untuk memenuhi likuditas jangka pendek, juga
terdefinisi  sama  halnya  dengan  tujuan  pembiayaan  dari  bank  kepada  nasabah. Muhammad  (2005),  membedakan  tujuan  pembiayaan  menjadi  dua  kelompok, yaitu:  tujuan  pembiayaan  untuk  tingkat  makro,  dan  tujuan  pembiayaan  untuk tingkat mikro.

## Likuiditas
Dalam  terminologi  keuangan  dan  perbankan  terdapat  banyak  pengertian mengenai  likuiditas,  beberapa  diantaranya  dapat  disebutkan  bahwalikuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhikemungkinan ditariknya deposito/simpanan  oleh  deposan/nasabah.  Dengan  kata  lain,  menurut  definisi  ini suatu  bank  dikatakan  likuid  apabila  dapat  memenuhi  kewajiban  penarikan  uang dari  nasabah  maupun  dari  para  peminjam.  Likuiditas  merupakan  kemampuan bankuntuk  memenuhi  kewajiban  hutang-hutangnya,  dapat  membayar  kembali semua  deposannya,  serta  dapat  memenuhi  permintaan  kredit  yang  diajukan  para debitur tanpa terjadi penangguhan.
Bank  dalam  menjalankan  usahanya  dihadapkan  pada  beragam  risiko. Likuiditas  merupakan  salah  satunya.  Menurut  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI) No.11/25/2009  likuiditas  adalah  risiko  yang  antara  lain  disebabkan  oleh  bank tidak  mampu  memenuhi  kewajibannya  yang  telah  jatuh  tempo.  Sementara  itu, Islamic Financial Service Board (IFBS) mendefinisikan likuiditas sebagai potensi kerugian yang dapat dialami oleh bank Islam karena ketidakmampuan bank Islam dalam mendanai peningkatan asetnya dengan biaya  yang relatif murah dan tanpa adanya  kerugian  yang  diderita.  Dari  dua  definisi  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa  likuiditas  bagi  instusi  perbankan  mencakup  dua  hal  yakni  kemampuan bank  Islam  untuk  segera  memenuhi  liabilitas  yang  telah  jatuh  tempo  dan kemampuan bank Islam untuk mendapatkan dana baru dengan biaya relatif murah (Wahyudi dan Miranti, 2013:212).
Liabilitas  bank  yang  jatuh  tempo  adalah  jumlah  dana  simpanan  (giro, tabungan, dan deposito) yang akan ditarik kembali oleh nasabah. Sementara dana baru  yang  dimaksud  adalah  sumber  pendanaan  yang  diperoleh  oleh  bank  ketika bank  membutuhkan  dana  cepat,  untuk  mendanai  aset  atau  untuk  memenuhi liabilitas  jangka  pendek  yang  jatuh  tempo.  Menurut  Taswan  (2010:245), Pengendalian  likuiditas  bank  merupakan  persoalan  dilematis,  artinya  jika  bank menghendaki  untuk  memelihara  likuiditas  tinggi  maka  profit  akan  rendah, sebaliknya  kalau  likuiditas  rendah  maka  profit  menjadi  tinggi.  Bank  yang memiliki likuiditas tinggi, aktivanya relatif lebih besarpada aktiva jangka pendek, sedangkan  bank  yang  likuiditasnya  rendahnya,  secara  umum  porsi  dana  yang tertanam  lebih  besar  pada  aktiva  jangka  panjang.  Oleh  karena  itu,  bank  harus memperhatikan  jumlah  likuiditas  yang  tepat.Dari  pengertian  tersebut,  bank dikatakan likuid apabila (Chairuddin, 2002):
a. Bank tersebut memiliki cash assets sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya.
b. Bank  tersebut  memiliki cash  assets yang  lebih  kecil  dari  kebutuhannya, tetapi  bank  memiliki  surat-surat  berharga  yang  segera  dapat  dialihkan menjadi kas.
c. Bank tersebut memiliki likuiditas dengan cara menciptakan uang, misalnya penggunnaan  fasilitas  diskonto, call  money ,  atau  penjualan  dengan  repo ( repurchase agreement ).
Substansi  Pengaturan  Peraturan  Bank  Indonesia  No.19/4/PBI/2017  tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah
Bank  Umum  Syariah  (yang  selanjutnya  disebut  Bank)  yang  mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek dapat mengajukan permohonan PLJPS kepada Bank Indonesia. Kesulitan likuiditas jangka pendek adalah keadaan yang dialami Bank  yang  disebabkan  oleh  terjadinya  arus  dana  masuk  yang  lebih  kecil dibandingkan  dengan  arus  dana  keluar  dalam  rupiah  yang  dapat  membuat  Bank tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  giro  wajib  minimum  (GWM)  dalam rupiah.Persyaratan Bank yang dapat memperoleh PLJPS meliputi:
a. tergolong sebagai Bank solven;
b. memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 2 (dua)
c. memiliki  agunan  berkualitas  tinggi  sebagai  jaminan  PLJPS  yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PBI; dan
d. diperkirakan mampu untuk mengembalikan PLJPS.
Bank  mengajukan  plafon  PLJPS  berdasarkan  perkiraan  jumlah  kebutuhan likuiditas  sampai  dengan  Bank  memenuhi  GWM  dalam  rupiah.  Perkiraan  Bank atas jumlah kebutuhan likuiditas didasarkan pada proyeksi arus kas paling singkat 30  (tiga  puluh)  hari  kalender  sejak  tanggal  permohonan  PLJPS.PLJPS  yang diberikan  Bank  Indonesia  kepada  Bank  menggunakan  akad Al-Muqaradhah  bi Dhaman  Ra’s  al-Mal .Agunan  berkualitas  tinggi  sebagai  jaminan  PLJPS  dapat berupa  surat  berharga  syariah,  meliputi  SBIS,  SBSN,  dan  surat  berharga  syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan; dan/atauaset pembiayaan yang memenuhi persyaratan.
Dalam  hal  diperlukan,  Bank  Indonesia  dapat  meminta  agunan  lain  setelah agunan sebagaimana dimaksud pada angka 6 mencukupi.Aset Pembiayaan hanya dapat  digunakan  sebagai  agunan  PLJPS  apabila  pada  saat  permohonan  PLJPS Bank  tidak  memiliki  surat  berharga  syariah  yang  memenuhi  persyaratan  agunan PLJPS  atau  surat  berharga  syariah  yang  memenuhi  persyaratan  agunan  PLJPS yang  dimiliki  oleh  Bank  tidak  mencukupi  untuk  menjadi  agunan  PLJPS.Bank menyampaikan laporan daftar aset pembiayaan yang dialokasikan sebagai agunan PLJPS  setiap  6  (enam)  bulan  sekali  kepada  Bank  Indonesia  dengan  tembusan kepada  OJK.  Dalam  hal  Bank  tidak  menyampaikan  laporan  daftar  aset pembiayaan  maka  Bank  tidak  dapat  mengajukan  PLJPS  dengan  agunan  aset pembiayaan.
Mekanisme  permohonan  PLJPS,  pencairan  PLJPS,  penggantian  agunan PLJPS, pembatasan  pencairan PLJPS, penghentian pencairan PLJPS, perpanjangan  jangka  waktu  PLJPS,  penambahan  atau  penurunan  plafon  PLJPS, pelaporan selama periode PLJPS, pelunasan PLJPS, dan eksekusi agunan PLJPS, diatur  secara  jelas  dalam  PBI  ini.Koordinasi  antara  Bank  Indonesia  dan  OJK antara  lain  dalam  rangka  menindaklanjuti  permohonan  PLJPS,  pengawasan terhadap  Bank  yang  menerima  PLJPS,  eksekusi  agunan,  dan  kegiatan pemeriksaan,  diatur  secara  jelas  dalam  PBI  ini.Jangka  waktu  PLJPS  paling  lama 14  (empat  belas)  hari  kalender  untuk  setiap  periode  pemberian  PLJPS  dan  dapat diperpanjang secara berturut-turut untuk jangka waktu PLJPS keseluruhan paling lama  90  (sembilan  puluh)  hari  kalender.Selama  periode  pemberian  PLJPS  atau selama Bank belum melunasi kewajiban PLJPS, Bank dilarang:
a. melakukan penempatan dana;
b. menyalurkan  pembiayaan  baru  kepada  pihak  terkait  Bank,  kecuali  untuk pemenuhan komitmen yang telah diperjanjikan sebelumnya;
c. merealisasikan penarikan dana oleh pihak terkait Bank; dan
d. melakukan pembagian dividen. Selama  periode  pemberian  PLJPS  Bank  hanya  dapat  mengikuti  operasi moneter  syariah  Bank  Indonesia  yang  bersifat  ekspansi.Bank  Indonesia mengenakan  bagi  hasil  secara  harian  kepada  Bank  atas  saldo  pokok  PLJPS. Dalam perhitungan bagi hasil, ditetapkan nisbah bagi hasil untuk Bank Indonesia sebesar  80%  (delapan  puluh  persen).  Bagi  hasil  dihitung  dengan  menggunakan nisbah bagi  hasil untuk  Bank  Indonesia  (80%) dikalikan dengan tingkat  realisasi imbalan  deposito  investasi mudharabah sebelum  distribusi  pada  Bank  yang menerima PLJPS.Dalam hal Bank belum melunasi saldo pokok PLJPS pada saat jatuh  waktu,  Bank  dikenakan  kewajiban  membayar  ( gharamah  maliyah ).
Pengenaan  kewajiban  membayar  ( gharamah  maliyah )  dilakukan  sampai  dengan Bank melunasi saldo pokok PLJPS.
Bank  yang  menerima  PLJPS  wajib  menyampaikan  laporan  kepada  Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK yang meliputi:
a. laporan penggunaan PLJPS;
b. laporan kondisi likuiditas Bank;
c. laporan perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum;
d. laporan  agunan  dalam  hal  terdapat  sukuk  korporasi  yang  tidak  memenuhi persyaratan  peringkat  yang  ditetapkan  Bank  Indonesia,  pelunasan pembiayaan yang menjadi agunan PLJPS oleh nasabah Bank, dan/atau aset pembiayaan yang mengalami penurunan kolektibilitas.
e. rencana tindak perbaikan ( remedial action plan ) untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek; dan
f. laporan lain yang diminta oleh Bank Indonesia. Biaya  yang  timbul  sehubungan  dengan  proses  PLJPS  menjadi  beban
Bank.Bank  yang  melanggar  ketentuan  dalam  PBI  PLJPS  atau  tidak  melunasi PLJPS pada waktunya akan dikenakan sanksi.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan eksploratori  untuk  mencapai  tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  dan menganalisis  implementasi  Peraturan  Bank  Indonesia  tentang  Pembiayaan Likuiditas  Jangka  Pendek  Syariah  pada  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Manado. Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan melalukan  wawancara  dan  studi  dokumentasi  atau  gabungan  keduanya  yang disebut triangulasi. Informan kunci ditetapkan secara purposive sampling dengan syarat  memenuhi  kriteria  yang  ditetapkan  untuk  mendapatkan  informasi  yang tepat  dan  akurat,  yang  terdiri  dari  Kepala  Cabang, Accounting  Officer dan Relationship Officer .
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik analisis Model Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:85) yang terdiri atas data reduction , data display dan drawing conclusion/verification yang dilakukan secara  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  tuntas,  sehingga datanya mencapai jenuh. Uji keabsahan data yang diguunakan dalam penelitian ini meliputi  uji  validitas  internal  ( credibility ),  uji  reliabilitas  ( dependability )  dan sampai  pada  pembuatan  kesimpulan/  laporan  akhir  serta  uji  objektivitas
( confirmability )  yang  menguji  hasil  penelitian,  dikaitkan  dengan  proses  yang dilakukan.

## Analisis dan Pembahasan
ImplementasiPeraturan Bank Indonesia No.19/4/PBI/2017 Tentang

## Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah
Dengan adanya peraturan terbaru yang dikeluarkan dan disahkan oleh Bank Indonesia sebagai suatu tindaklanjut atas fenomena di dunia perbankan khususnya pada  tingkat  likuiditas  bank  baik  jangka  panjang  maupun  jangka  pendek, merupakan  suatu  bantuan  yang  dapat  memberikan  solusi  bagi  bank  yang mengalami  kesulitan  dana  lancer  atau  likuiditas.  Peraturan  Bank  Indonesia No.19/4/PBI/2017  Tentang  Pembiayaan  Likuiditas  Jangka  Pendek  Syariah merupakan suatu produk hukum yang baru saja dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada  pertengahan  Tahun  2017  sebagai  salah  satu  kepedulian  Bank  Indonesia terhadap  perbankan  syariah  dimana  sebelumnya  Bank  Indonesia  telah mengeluarkan Peraturan serupa untuk bank konvensional.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  studi  dokumentasi  pada  peraturan  yang berlaku,  ditemukan  bahwa  Bank  Syariah  Mandiri  dengan  sangat  tanggap  dan merespon  baik  adanya  peraturan  yang  dikeluarkan  Bank  Indonesia  tentang Pembiayaan  Likuiditas  Jangka  Pendek  Syariah  ini  dimana  peraturan  ini  dapat menjadi solusi bagi kegiatan pembiayaan  yang terhambat oleh masalah likuiditas yang  dialami  Bank  Syariah  Mandiri.  Respon  baik  ini  dilakukan  dalam  bentuk penerapan  dan  pembaharuan  informasi  terkait  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh Bank  Indonesia denganmelakukansosialisasi  dan pelatihan terhadap sumber daya manusia  yang  terkait  dalam  kegiatan  operasional  perusahaan.  Hal  ini  dinilai penting  untuk  memberikan  pemahaman  dan  pengetahuan  bagi  pihak  tertentu dalam  memberikan  pembiayaan  maupun  bagi  pihak  yang  melakukan  analisis likuiditas perusahaan.
Studi dokumentasi pada laporan keuangan Bank Syariah Mandiri diketahui bahwa  pendapatan  terbesar  BSM  yaitu  bersumber  dari  pembiayaan murabahah. Pembiayaan  murabahah  yangtelah  disalurkan  oleh  Bank  Syariah  Mandiri  secara keselurahan  cabang  pada  akhir  tahun  2016  tercatat  sebesar  Rp  36,198 triliun,sedangkan  untuk  pembiayaan  mudharabahsebesar  Rp  3,085  triliun  dan pembiayaan  musyarakah  sebesar  Rp13,001  triliun.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pembiayaan  denganbasis  jual  beli  (murabahah)  di  Bank  Syariah  Mandiri  (BSM) memiliki kontribusi yanglebih besar dibandingkan pembiayaan dengan basis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah).Indikasi pembiayaan utama dalam perbankan syariah  dipengaruhi  olehbeberapa  faktor  yaitu,  simpanan  (Dana  Pihak  Ketiga), Marjin  Keuntungan, NonPerforming  Financing (NPF),  dan Financing  to  Deposit Ratio (FDR).Dari  uraian  tersebut  diketahui  bahwa  simpanan(dana  pahak  ketiga),
Marjin  Keuntungan, Non  Performing  Financing (NPF),  dan Financing  to  Deposit Ratio (FDR)mempunyai  pengaruh  terhadap  tingkat  likuiditas  pada  Bank SyariahMandiri.
Berorientasi  pada  data  dalam  laporan  keuangan  dan  hasil  wawancara  yang dilakukan  dengan  informan  kunci,  diketahui  bahwa  sejauh  ini  Bank  Syariah Mandiri Cabang Manado belum menghadapi kesulitan dalammemenuhi kewajiban giro wajib minimum (GWM) dalam rupiah. Namun hal ini tidak dapat disepelekan mengingat  terdapat  faktor-faktor  yang  mungkin  saja  dapat  berpotensi  menjadi
risiko adanya kesulitan dana dalam memenuhi kewajibannya yang jelas yang tidak dapat  diramalkan  dan  dihindari  baik  itu  dari  intern  maupun  ekstern.Adapun beberapa  faktor  penyebab  sulitnya  bank  dalam  memenuhi  kewajibannya  dengan tingkat likuiditas yang bermasalah  yaitu secara umum disebabkan oleh arus dana masuk  yang  lebih  kecil  dibandingkan  arus  kas  keluar  yang  digambarkan  dengan sedikitnya  jumlah  dana  dari  pihak  ketiga  berupa  simpanan  dan  deposito dibandingkan  dengan  jumlah  dana  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  bank  untuk kegiataan pembiayaan seperti mudarabah, musyarakah dan murabahah.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  ditemukan  bahwa  kebutuhan  likuiditas  setiap bank berbeda-beda tergantung antara lain pada kekhususan usaha bank, besarnya bank dan sebagainya terlebih  pada Bank Syariah  Mandiri Cabang Manado. Oleh karena  itu,  untuk  menilai  cukup  tidaknya  likuiditas  suatu  bank  dengan menggunakan  ukuran financing  to  deposit  ratio (FDR),  yaitu  dengan memperhitungkan  berbagai  aspek  yang  berkaitan  dengan  kewajibannya,  seperti antisipasi  atas  pemberian  jaminan  bank  yang  pada  gilirannya  akan  menjadi kewajiban pada bank. Apabila hasil pengukuran jauh berada diatas target dan limit bank  tersebut  maka  dapat  dikatakan  bahwa  bank  akan  mengalami  kesulitan likuiditas  yang  pada  gilirannya  akan  menimbulkan  beban  biaya  yang  besar. Sebaliknya  bila  berada  dibawah  target  dan  limitnya,  maka  bank  tersebut  dapat memelihara  alat  likuid  yang  berlebihan  dan  ini  akan  menimbulkan  tekanan terhadap  pendapatan  bank  berupa  tingginya  biaya  pemeliharaan  kas  yang menganggur ( idle money ).
Temuan  ini  didukung  dengan  teori  manajemen  likuiditas  yang  pada dasarnya adalah teori yang berkaitan dengan bagaimana cara mengelola dana dan sumber-sumber dana bank agar dapat memelihara posisi likuiditas dan memenuhi segala kebutuhan likuiditas dalam kegiatan operasional bank sehari-hari. Adapun teori  yang  berkaitan  mengenai  manajemen  likuiditas  khususnya  pada  Bank Syariah  Mandiri  apabila  dikaitkan  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia No.19/4/PBI/2017  Tentang  Pembiayaan  Likuiditas  Jangka  Pendek  Syariah  yaitu Teori Pinjaman Komersial ( Commercial Loan Theory ).
Teori  pinjaman  komersial  ini  menitik  beratkan  pada  sisi  aktiva  dari  hal neraca  bank  dalam  memenuhi  kebutuhan  likuiditas  bank.  Menurut  teori  ini likuiditas  bank  dapat  terjamin  apabila  aktiva  produktif  bank  yang  terdiri  dari kredit jangka pendek dicairkan dalam kegiatan usaha yang berjalan secara normal. Apabila  bank  akan  memberikan  kredit  dengan  jangka  yang  lebih  panjang, hendaknya  sumber  dana  diambil  dari  modal  bank  dan  sumber  dana  jangka panjang. Bank hanya harus memberi kredit-kredit berjangka pendek, seperti kredit yang  digunakan  untuk  modal  usaha  kerja  untuk  memproses  suatu  produksi  yang bersifat  sementara,  misalnya  pertanian.  Sebelumnya,  bank-bank  menitikberatkan portofolio  kreditnya  sebagai  sumber  tambahan  likuiditas  hingga,  karena  saat  itu tidak  banyak  alternatif  lain  sebagai  sumber  likuiditas.  Secara  implisit  teori  ini menganggap  bahwa  likuiditas  dapat  terpenuhi  dengan  hanya  mengendalikan sumber  dari  peluasan  dan  atau  pembayaran  kredit  oleh  nasabah.  Padahal penarikan  dan  pencairan  kredit  dapat  melebihi  likuiditas  yang  hanya  bersumber dari peluasan kredit.
Adanya peraturan Bank Indonesia untuk memberikan pembiayaan likuiditas jangka  pendek  bagi  bank  syariah  perlu  dianalisis  dengan  melihat  peraturan  yang terdapat dalam Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 7 Tahun 1992
tentang  Perbankan  dimana  tercantum  bahwa  pengertian  dari  pembiayaan  adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau  kesepakatan  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang dibiayai  untuk  mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut  setelah  jangka  waktu tertentu  dengan  imbalan  atau  bagi  hasil.  Sehubungan  dengan  peran  Bank Indonesia  sebagai  bank  sentral  dan  juga  lembaga intermediary dalam  kaitannya dengan penyaluran dana kepada bank konvensional dan bank syariah atau fasilitas pembiayaan  pada  perbankan,  Bank  Indonesia  mensyaratkanBank  yang  dapat memperoleh  PLJPS  yaitu  harus  tergolong  sebagai  Bank  solven,  memiliki peringkat  komposit  tingkat  kesehatan  Bank  paling  rendah  2  (dua),  memiliki agunan  berkualitas  tinggi  sebagai  jaminan  PLJPS  yang  memenuhi  ketentuan sebagaimana  diatur  dalam  PBI  dan  diperkirakan  mampu  untuk  mengembalikan PLJPS.
Bank  mengajukan  plafon  PLJPS  berdasarkan  perkiraan  jumlah  kebutuhan likuiditas  sampai  dengan  Bank  memenuhi  GWM  dalam  rupiah.  Perkiraan  Bank atas jumlah kebutuhan likuiditas didasarkan pada proyeksi arus kas paling singkat 30  (tiga  puluh)  hari  kalender  sejak  tanggal  permohonan  PLJPS.  PLJPS  yang diberikan  Bank  Indonesia  kepada  Bank  menggunakan  akad Al-Muqaradhah  bi Dhaman  Ra’s  al-Mal .Agunan  berkualitas  tinggi  sebagai  jaminan  PLJPS  dapat berupa  surat  berharga  syariah,  meliputi  SBIS,  SBSN,  dan  surat  berharga  syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan; dan/atauaset pembiayaan yang memenuhi persyaratan.
Dalam  hal  diperlukan,  Bank  Indonesia  dapat  meminta  agunan  lain  setelah agunan sebagaimana dimaksud pada angka 6 mencukupi.Aset Pembiayaan hanya dapat  digunakan  sebagai  agunan  PLJPS  apabila  pada  saat  permohonan  PLJPS Bank  tidak  memiliki  surat  berharga  syariah  yang  memenuhi  persyaratan  agunan PLJPS  atau  surat  berharga  syariah  yang  memenuhi  persyaratan  agunan  PLJPS yang  dimiliki  oleh  Bank  tidak  mencukupi  untuk  menjadi  agunan  PLJPS.Bank menyampaikan laporan daftar aset pembiayaan yang dialokasikan sebagai agunan PLJPS  setiap  6  (enam)  bulan  sekali  kepada  Bank  Indonesia  dengan  tembusan kepada  OJK.  Dalam  hal  Bank  tidak  menyampaikan  laporan  daftar  aset pembiayaan  maka  Bank  tidak  dapat  mengajukan  PLJPS  dengan  agunan  aset pembiayaan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan  pada  hasil  wawancara  dan  studi dokumentasi  dalam  penelitian  ini,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Bank  Syariah Mandiri  Cabang  Manado  telah  mengimplementasikan  Peraturan  Bank  Indonesia tentang  Pembiayaan  Likuiditas  Jangka  Pendek  kepada  Bank  Syariah  dengan melakukan  sosialisasi  terhadap  pihak-pihak  yang  berkepentingan  untuk  dapat menerapkannya pada saat bank mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban giro wajib minimum (GWM) dalam rupiah yang disebabkan oleh arus dana masuk yang  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  arus  dana  keluar.  Adanya  peraturan  ini dapat  memberikan  solusi  terhadap  masalah  likuditas  khususnya  pada  perbankan syariah  untuk  mendapatkan  pembiayaan  dari  Bank  Indonesia  dengan  memenuhi persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia  seperti  memberikan  agunan berupa surat berharga dan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

## Daftar Pustaka
Antonio,  M.S.  2000. Bank  Syari’ah  Suatu  Pengenalan  Umum .  Tazkia  Institute.
Jakarta.
Antonio,  M.S.  2001. Bank  Syari’ah  dari  Teori  ke  Praktik .  Gema  Insani  Press. Jakarta.
Chairuddin, NST. 2002. Analisis Posisi Likuiditas. Fakultas Ekonomi. Universtas Sumatera Utara.
Faisal,  Ryantiar  Fahmi.  2013. Peran  Pembiayaan  Bank  Syariah  dalam Pengembangan Sektor Riil ( Studi Kasus pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya ).  Jurnal  Ilmiah  Program  Studi  Ilmu  Ekonomi  Universitas Brawijaya. Malang.
Harahap, Sofyan S., Wiroso dan Muhammad Yusuf. 2005. Akuntansi Perbankan Syariah . Cetakan 1. LPFE Usakti. Jakarta. Muhammad. 2005. Manajemen Bank Syariah . UPP AMP YKPN.Yogyakarta. Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No.11/25/2009  tentang  Penerapan  Manajemen Risiko bagi Bank Umum Peraturan BI (PBI) No.19/4/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS)
Sudarsono, Heri. 2003. Bank Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi . Ekonisia. Yogyakarta.
Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif . Alfabeta. Bandung. Taswan.  2010. Manajemen  Perbankan,  Konsep,  Teknik,  dan  Aplikasi .  Edisi Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
Undang-Undang  Republik  IndonesiaNomor  10  Tahun  1998TentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Undang-Undang  Republik  IndonesiaNomor  21  tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2016  tentang  Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
Wahyudi, Imam dan Miranti Kartika Dewi. 2013. Manajemen Resiko Bank Islam.
Salemba Empat. Jakarta.
https://ekbis.sindonews.com/read/1198535/178/bi-terbitkan-pbi-pinjaman- likuiditas-jangka-pendek-1492598148
https://economy.okezone.com/read/2017/04/20/20/1672175/bi-permudah-bank- lakukan-pinjaman-likuiditas-jangka-pendek