## PENETAPAN PERDA KAWASAN LINDUNG SEBAGAI SALAH SATU TINDAKAN PREVENTIF UNTUK MENCEGAH BANJIR

## Tony Hanoraga

## Abstrak
Masalah  banjir  adalah  masalah  yang  menyangkut  lingkungan  hidup.  Terjadinya masalah  lingkungan  merupakan  akumulasi  dari  berbagai  faktor  penyebab  yang sangat luas dan komplek. Berbagai faktor penyebab tersebut dapat dibagi dalam dua  kelompok  yaitu  faktor  penyebab  yang  bersifat  alamiah  (yang  menyangkut kondisi  serta  peristiwa  alam),  dan  adanya  pengaruh/campur  tangan  manusia yang bermukim dan melakukan berbagai kegiatan di daerah aliran sungai (DAS) baik di bagian hulu, tengah maupun di hilir.
Pengendalian banjir dapat  dikategorikan berdasarkan kriteria-kriteria  yang terdiri dari pendangkalan sungai, pengelolaan DAS, aliran permukaan, daerah resapan, perilaku  masyarakat  dan  reklamasi  pantai  sedangkan  alternatif  pemecahannya berdasarkan  perencanaan  tata  ruang,  reboisasi  dan  teknologi  pengendalian. Berdasarkan  alternatif  perencanaan  tata  ruang,  reboisasi  dan  teknologi pengendalian  menunjukkan    bahwa      perencanaan      tata    ruang    mempunyai prioritas  yang  paling  baik sebesar 55,0 % dilanjutkan reboisasi sebesar 29,3 % dan  yang  terakhir  adalah  teknologi  pengendalian  sebesar  15,8  %.    Dalam perencanaan tata ruang yang terpenting penetapan kawasan lindung.
Kawasan  Lindung  adalah  Kawasan  yang  ditetapkan  dengan  fungsi  utama melindungi  kelestarian  lingkungan  hidup  yang  mencakup  sumber  alam,  sumber daya  buatan  dan  nilai  sejarah  serta  budaya  bangsa  guna  kepentingan pembangunan  berkelanjutan.    Penetapan  kawasan  lindung  bertujuan  untuk mencegah  timbulnya  kerusakan  fungsi  lingkungan  hidup  guna  menjamin terselenggaranya  perlindungan  sistem  penyangga  kehidupan  dan  keselamatan kehidupan yang berkesinambungan.
Kawasan  lindung  meliputi:  a.  kawasan  yang  memberkan  perlindungan  kawasan bawahannya,  b.  kawasan  perlindungan  setampat,  c.  kawasan  suaka  alam  dan cagar budaya, d. kawasan rawan bencana alam.
Setelah  Draft  Perda  disyahkan    menjadi  Perda,  hal  yang  tidak  kalah  penting adalah sosialisasi dan penegakan hukum PERDA itu sendiri.  Sosialisasi PERDA akan  berdampak  pada  kesadaran  masyarakat  terhadap  kepatuhan    PERDA tersebut,  sehingga  perbuatan  masyarakat  akan  sesuai  dengan  harapan  (sesuai dengan  PERDA).  Penegakan  hukum  amat  tergantung  dari  aparat  penegak hukum  itu  sendiri  dan  kesadaran  masyarakat.    Apabila  aparat  penegak hukumnya  disiplin  dan  penuh  dedikasi  maka  kemungkinan  KKN  amat  kecil  dan PERDA akan terasa efektif, sehingga  banjir dapat dicegah.
Kata kunci : masalah lingkungan, pengendalian banjir, tata ruang, kawasan lindung.
Hujan  dan  angin  kencang  masih  akan  terjadi  hingga  April  di  Sumatra, Jawa,  NTB,  dan  NTT.  Kabubdit  Mitigasi  Bencana  Geologi  Direktorat Vulkanologi  dan  Mitigasi  Bencana  Geologi  (DVMBG),  Dr  Surono,  di  Bandung, mengatakan  sekitar  58  sungai  di  Pulau  Jawa  memiliki  potensi  rawan  ancaman
banjir bandang yang membawa material lumpur seiring tingginya curah hujan. Di Jawa  Tengah  ada  10  sungai,  Jawa  Timur  18  sungai,  dan  Jawa  Barat  30  sungai (berita KAI/Kemitraan Air Indonesia, 5 Feb. 2004 – 11:49).
Menurut Kepala Prakiraan Cuaca Badan Meterologi dan Geofisika (BMG) Kota  Semarang,  Deddy  Syarifuddin,  kini  tengah  terjadi  pertemuan  arus  angin utara  yang  berasal  dari  Australia  menuju  Indonesia  dengan  arus  angin  selatan yang berasal dari Samudra Hindia dan Laut Jawa. "Secara global, angin utara dan selatan  ini  berkonvergensi  (bertemu)  di  atas  kepulauan  Indonesia  dan menyebabkan pengaruh rendah yang disebut awan komulonipus, sehingga terjadi badai,”  ujarnya.  Pertemuan  dua  arus  angin  itu  mengakibatkan  terjadinya pergeseran  awan  dan  memunculkan  cuaca  buruk.  Kondisi  ini,  jelas  Deddy,  akan berlangsung hingga pertengahan Maret dan April. "Dan daerah yang paling rawan saat  ini terjadinya badai  adalah Kepulauan Sumatra, sepanjang Pulau Jawa, serta sebagian  di  NTB  dan  NTT,"  ungkapnya  (berita  KAI/Kemitraan  Air  Indonesia,  5 Feb. 2004 – 11:49).
Di Jawa Timur, Rabu tanggal 4 Februari 2004  banjir melanda Kabupaten Mojokerto,  Kabupaten  Pasuruan,  Kabupaten  Madiun,  Kota  Malang,  Kota  Batu, dan  Kabupaten  Nganjuk,  dengan  ketinggian  air  mencapai  satu  meter.  Satu  balita dikabarkan terbawa arus di Kecamatan Gondang, Kabupaten Madiun.
Warga  Jawa  Timur  diminta  mewaspadai  terjadinya  hujan  disertai  badai yang masih mungkin terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur (Jatim), seperti di Pantai  Utara  (Pantura)  seperti  Lamongan,  Bojonegoro,  dan  Gresik,  di  Pantai Selatan seperti Malang, Trenggalek, Pacitan sampai Banyuwangi, serta di wilayah tengah.  Hal  itu  sesuai  dengan  pantauan  citra  satelit  oleh  BMG  Tanjung  Perak Surabaya.    Potensi  hujan  disertai  badai  seperti  diungkapkan  oleh  Kepala  BMG Tanjung  Perak  Surabaya,  Edy  Waluyo,  Selasa  (3/2)  itu  sudah  terbukti  terjadi  di beberapa daerah di Jatim Selasa malam hingga Rabu (4/2) dini hari.
Sesuai  dengan  perkiraan  BMG,  curah  hujan  di  atas  rata-rata  100  sampai 150  mm/hari,  sementara  kondisi  normal  hanya  sekitar  50  mm/hari.  Hal  itu membuat  Kota  Batu  dilanda  banjir  dan  tanah  longsor,  jalan  raya  Surabaya- Pasuruan terputus, Waduk Pandankrajan Mojokerto jebol, dan ratusan hektare (ha)
padi di Bojonegoro terendam (berita KAI/Kemitraan Air Indonesia, 5 Feb. 2004 – 11:47).
Masalah  banjir  adalah  masalah  yang  menyangkut  lingkungan  hidup,  dan terjadinya masalah umumnya merupakan akumulasi dari berbagai faktor penyebab yang  sangat  luas  dan  komplek.  Berbagai  faktor  penyebab  tersebut  dapat  dibagi dalam  dua  kelompok  yaitu  faktor  penyebab  yang  bersifat  alamiah  (yang menyangkut  kondisi  serta  peristiwa  alam),  dan  adanya  pengaruh/campur  tangan manusia yang bermukim dan melakukan berbagai kegiatan di daerah aliran sungai (DAS) baik di bagian hulu, tengah maupun di hilir.
Menurut  B.J.  Pratondo,  pengendalian  banjir  dapat  dikategorikan berdasarkan  kriteria-kriteria  yang  terdiri  dari  pendangkalan  sungai,  pengeloaan DAS, aliran permukaan, daerah resapan, perilaku masyarakat dan reklamasi pantai sedangkan alternatif pemecahannya berdasarkan perencanaan tata ruang, reboisasi dan  teknologi  pengendalian.    Berdasarkan  alternatif  perencanaan  tata  ruang, reboisasi  dan  teknologi  pengendalian  menunjukkan    bahwa      perencanaan      tata ruang    mempunyai    prioritas    yang    paling    baik  sebesar  55,0  %  dilanjutkan reboisasi sebesar 29,3 % dan yang terakhir adalah teknologi pengendalian sebesar 15,8  %.    Dalam  perencanaan  tata  ruang  yang  terpenting  penetapan  kawasan lindung (B.J. Pratondo, 2002:7).
Dalam penetepan Perda Kawasan Lindung ini, yang menjadi permasalahan adalah  kawasan  mana  saja  yang  perlu  lindung  dan  bagaimana  kriterianya, sehingga dapat efektif untuk mencegah banjir.

## Landasan Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan
Suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  menurut  H.  Rosjidi Ranggawidjaja, sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan , yaitu landasan filosofis,  landasan  sosiologis,  dan  landasan  yuridis.    Tetapi  ada  yang menambahkannya  dengan  landasan  tehnik  perancangan  dan  landasan  politis (1998:43).

## - Landasan Filosofis (Filosofische Grondslag)
Filsafat  atau  pandanagn  hidup  suatu  daerah  berisi  nilai-nilai  moral  atau  etika dari  daerah  tersebut.    Moral  dan  etika  pada  dasarnya  berisi  nilai-nilai  yang baik  dan  yang  tidak  baik.      Nilai  yang  baik  adalah  pandangan  dan  cita-cita yang di junjung tinggi.  Di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan  berbagai  nilai  lainnya  yang  dianggap  baik.    Pengertian  baik,  benar,  adil, dan  susila  tersebut  menurut  tataran  yang  dimiliki  daerah  yang  bersangkutan. Semua    nilai  yang  ada  di  Indonesia  terakumulasi  dalam  Pancasila,  karena Pancasila  adalah  pandangan  hidup,  cita-cita  bangsa,  falsafah  atau  jalan kehidupan ( Way of life ).
Apapun  jenisnya  filsafat  hidup  bangsa,  harus  menjadi  rujukan  dalam membentuk hukum yang akan dipergunakan dalam kehidupan bangsa tersebut. Oleh  karena  itu  kaidah  hukum  yang  dibentuk  harus  mencerminkan  filsafat hidup  bangsa  itu,  sekurang-kurangnya  tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai moral bangsa.
- Landasan Sosiologis (Sociologische Grondslag)
Suatu  peraturan  perundang-undangan  dikatakan  mempunyai  landasan sosiologis  apabila  ketentuan-ketentuannya  sesuai  dengan  keyakinan  umum atau kesadaran hukum masyarakat.  Hal ini penting agar perundang-undangan yang  dibuat  ditaati  oleh  masyarakat,  tidak  menjadi  kalimat-kalimat  mati belaka.    Hal  ini  berarti  bahwa  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat harus  dipahami  oleh  masyarakat,  sesuai  dengan  kenyataan  hidup  masyarakat yang bersangkutan.  Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan “Hukum yang hidup”,  ( Living  Law )  dalam  masyakat.    Walaupun  demikian  tidak  berarti bahwa apa yang ada pada suatu saat dan dalam suatu masyarakat akan menjadi nilai  kehidupan  selanjutnya.    Produk  perundang-undangan  tidak  merekam keadaan  seketika  ( Moment  opname ).    Masyarakat  berubah,  nilai-nilaipun berubah,  kecenderungan  dan  harapan  masyarakat  harus  dapat  diprediksi  dan terakumulasi  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berorientasi  masa depan.
- Landasan Yuridis (Juridische Grondslag)
Landasan  yuridis  adalah  landasan  hukum  yang  menjadi  dasar    kewenangan ( bevoegdheid, competentie ) pembuatan peraturan perundang-undangan.  Dasar hukum  kewenangan  membentuk  peraturan  perundang-undangan  sangat diperlukan.  Tanpa disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, seorang pejabat  atau  suatu  badan  adalah  tidak  berwenang  ( onbevoegdheid ) mengeluarkan peraturan.  Misalnya pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999  memberi  kewenangan  kepada  Kepala  Daerah  menetapkan  Peraturan Daerah  atas  persetujuan  DPRD  dalam  rangka  penyelenggaraan  Otonomi Daerah.  Landasan demikian sering disebut landasan yuridis formal.  Didalam landasan  yuridis  formal  selain  menetapkan  badan  yang  berwenang membentuk,  juga  secara  garis  besar  ditetapkan  proses  dan  prosedur penetapannya.    Misalnya  suatu  Peraturan  Daerah  sebelum  ditetapkan  oleh Kepala Daerah harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari DPRD.
Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan  atau  pengakuan  dari  suatu  jenis  peraturan  perundang-undangan. Landasan  Yuridis  demikian  disebut  landasan  yuridis  material.    Landasan yuridis  material  menunjuk  pada  materi  muatan  tertentu  yang  harus  dimuat dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan  tertentu,  isi  atau  substansi  sustu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan “Wadahnya”.  Selain itu, isi  sustu  peraturan  perundang-undangan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  isi Peraturan Perundang-Undangan yang derajatnya lebih tinggi.
Menurut  Bagir  Manan,  dasar  yuridis  sangat  penting  dalam  pembuatan Peraturan Perundang-Undaangan karena akan menunjukkan :
1. Keharusan  adanya  kewenangan  dari  pembuat  Peraturan  Perundang- Undangan.    Setiap  Peraturan  Perundang-Undangan    harus  dibuat  oleh badan atau Pejabat yang berwenang.
2. Keharusan  adanya  kesesuaian  bentuk  atau  jenis  Peraturan  Perundang- Undangan dengan materi uyang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh Peraturan  Perundang-Undangan  yang  tingkatnya  lebih  tinggi  atau sederajat.
3. Keharusan  mengikuti  tata  cara  tertentu  apabila  tata  cara  tersebut  tidak diikuti,  Peraturan  Perundang-Undangan  mungkin  batal  demi  hukum  atau tidak / belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Keharusan  tidak  bertentangan  dengan  Peraturan  Perundang-Undangan yang lebih tinggi tinkatannya.
Selain ketiga landasan tersebut masih terdapat landasan lain yaitu landasan teknik perancangan.  Peraturan Perundang-Undangan yang kurang baik dapat juga terjadi  karena  tisdak  jelas  perumusannya  sehingga  tidak  jelas  arti,  maksud  dan tujuannya  ( ambiguous )  atau  rumusannya  dapat  ditafsirkan  dalam  berbagai  arti ( interpretatif ).    Atau  terjadi  inkonsistensi  dalam  menggunakan  peristilahan  atau sistematika  yang tidak baik,  bahasa  yang berbelit-belit  sehingga sukar dimengeri dan lain sebagainya.
M.  Solly  Lubis  menambahkan  satu  lagi  landasan  yaitu  landasan  politis. Landasan politis ialah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi  kebijaksanaan-kebijaksanaan  dan  pengarahan  ketatalaksanaan  pemerintahan negara.    Misalnya  garis  kebijaksanaan  politik  di  bidang  otonomi  daerah  yang tercantum  dalam    Tap  MPR  RI  No.  IV/MPR/2000  Tentang  Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, dan PROPERNAS menjadi landasan politis dalam pembuatan Peraturan Daerah ini (1989:8-9).

## Azas-Azas Peraturan Perundang-Undangan
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekamto memperkenalkan enam azas Perundang-Undangan, yaitu :
1. Undang-undang tidak berlaku surut;
2. Undang-Undang  yang  dibuat  oleh  penguasa  lebih  tinggi  mempunyai kedudukan lebih tinggi pula.
3. Undang-Undang  yang  bersifat  khusus  menyampingkan  Undang-Undang yang bersifat umum ( Lex specialis derogat lex generalis );
4. Undang-Undang  yang  berlaku  belakangan  membatalkan  Undang-Undang yang berlaku terdahulu ( Lex posteriori derogat lex priori );
5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;
6. Undang-Undang  sebagai  sarana  untuk  semaksimal  mungkin  dapat mencapai  kesejahteraan  sepiritual  dan  material  bagi  masyarakat  maupun individu  melalui  pembaharuan  atau  pelestarian  (Azas  welvaarstaat) (1979:15-19).
Dalam kaitan ini Amiroeddin Syarif menetapkan adanya lima azas Perundang- Undangan yaitu :
1. Azas Tingkatan Hirarki;
2. Undang-Undang tak dapat diganggu gugat;
3. Undang-Undang  yang  bersifat  khusus  menyampingkan  Undang-Undang yang bersifat umum ( Lex specialis derogat lex generalis );
4. Undang-Undang tidak berlaku surut;
5. Undang-Undang  yang  baru  menyampingkan  Undang-Undang  yang  lama ( Lex posteriori derogat lex priori ) (1987:78-84).

## Materi Muatan Peraturan Daerah
Apakah materi muatan yang dapat diatur dalam Peraturan daerah? Pasal 69 Undang-Undang  No.  22  Tahun  1999  menyatakan  bahwa  Kepala  Daerah  dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah berwenang menetapkan Peraturan Daerah.    Jadi  Peraturan  Daerah  merupakan  produk  hukum  dari  Pemerintah Daerah.    Keberadaan  Pemerintah  Daerah  (Otonom)  adalah  dalam  rangka pelaksanaan  otonomi  daerah.    Dengan  demikian  maka  Peraturan  Daerah  adalah produk  hukum  dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi  daerah,  yaitu  dalam  rangka melaksanakan  hak  dan  wewenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  rumah tangga  daerah.    Akhirnya  dapat  disimpulkan  bahwa  materi  muatan  Peraturan Daerah pertama-tama adalah materi  yang berkaitan dengan urusan rumah tangga daerah,  karena  hal-hal  yang  menjadi  urusan  rumah  tangga  daerah  diatur  oleh daerah sendiri.  Pengaturan tersebut dituangkan  dalam Peraturan Daerah.  Hal-hal yang  berkaitan  dengan  Organisasi  Pemenintah  Daerah  antara  lain  tentang Sekretariat  Derah,  Dinas  Daerah,  Pegawai/  aparatur  Daerah,  Perusahaan  Daerah, Keuangan Daerah dan APBD.
Hal kedua yang dapat diatur atau menjadi materi muatan Peraturan Daerah adalah  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  urusan  tugas  pembantuan  ( medebewind ).
Mengapa  urusan  tugas  pembantuan  harus  diatur  dengan  Peraturan  Daerah? Sebagaimana  dimaklumi  bahwa  tugas  pembantuan  adalah  tugas  yang  diberikan kepada  pemerintah  daerah.    Oleh    karena  tugas  pembantuan  diberikan  kepada Pemerintah Daerah sementara Pemerintah Daerah sendiri meliputi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka pelaksanaan tugas pembantuan harus dilakukan oleh kedua unsur tersebut.  Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut  dalam  rangka  melaksanakan  tugas  pembantuan  harus  diatur  dengan peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.  Peraturan dimaksud tiada lain adalah Peraturan Daerah dan bukan Keputusan Kepala Daerah.
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  meteri  muatan  Peraturan Daerah  da  adalah  materi  yang  berhubungan  dengan  urusan  otonomi  daerah (desentralisasi) dan materi yang berhubuingan dengan tugas pembantuan.

## Proses Pembuatan Perda
Tahap penyusunan PERDA dapat dirinci menjadi :
- Tahap Persiapan
- Tahap Prakarsa
- Tahap Pembahasan
- Tahap Pengundangan
Bahwa materi atau usul  inisiatifnya materi pembahasan Peraturan Daerah tentang Kawasan Lindung ini bisa  berasal dari  eksekutif atau legislatif. Biasanya usulan yang paling sering berasal dari eksekutif.  Setelah semua materi  terkumpul (PRA  RANCANGAN)  kemudian  mengajak  kerja  sama  Tim  Tehnis  untuk membicarakan  dan  dikoordinasikan  dengan  instansi  terkait  lainnya    termasuk Bagian  Hukum,  masyarakat  (LSM)  dan  diadakan  pembahasan  yang  mendalam terhadap  penilaian  materi  serta  penyempurnaan  terhadap  teknik  penyusunan peraturan daerah yang menghasilkan RAPERDA.
RAPERDA  tersebut  kemudian  diajukan  melalui  Bagian  Hukum  kepada Bupati  guna  mendapatkan  pengantar  dan  mengajukan  ke  DPRD.    Kemudian
DPRD dan pihak Eksekutif dengan melibatkan anggota  masyarakat  yang  terkait dan  LSM  mengadakan  pembahasan  terhadap  RAPERDA  tersebut  dalam  sidang- sidang DPRD guna mendapat kesepakatan.  Dari proses pembahasan RAPERDA tersebut  menghasilkan  Peraturan  Daerah  (PERDA)  yang  ditetapkan  dan  ditanda tangani oleh  Kepala Daerah serta Ketua DPRD.
PERDA  yang  bersifat  mengatur  diundangkan  dengan  menempatkannya dalam  Lembaran  Daerah,  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  setelah  diundangkan dalam Lembaran Daerah.

## Sisgtematika dan Materi Pokok Draft Perda
Sistematika dari draft perda tentang Kawasan Lindung dapat dijabarkan sebagai berikut:
• JUDUL / NAMA
• KONSIDERAN
- Dasar Sandaran
- Dasar Hukum
• BAB  I      KETENTUAN UMUM
BAB  II   TUJUAN DAN SASARAN
BAB  III   RUANG LINGKUP KAWASAN LINDUNG BAB  IV   KRITERIA KAWASAN LINDUNG BAB   V   PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG BAB  VI   SANKI ADMINISTRASI BAB VII  KETENTUAN PIDANA BAB VIII  KETENTUAN PENYIDIKAN BAB  IX   KETENTUAN PERALIHAN BAB   X   KETENTUAN PENUTUP
• PENJELASAN
- Penjelasan Umum
- Penjelasan Pasal Demi Pasal

## Materi Pokok Tentang Penetapan  Kawasan Lindung
Kawasan  Lindung  adalah  Kawasan  yang  ditetapkan  dengan  fungsi  utama melindungi  kelestarian  lingkungan  hidup  yang  mencakup  sumber  alam,  sumber daya  buatan  dan  nilai  sejarah  serta  budaya  bangsa  guna  kepentingan pembangunan  berkelanjutan.    Penetapan  kawasan  lindung  bertujuan  untuk mencegah  timbulnya  kerusakan  fungsi  lingkungan  hidup  guna  menjamin terselenggaranya  perlindungan  sistem  penyangga  kehidupan  dan  keselamatan kehidupan yang berkesinambungan.
Sasaran penetapan kawasan lindung adalah :
a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa ;
b. Mempertahankan  keanekaaragaman  tumbuhan  satwa  tipe  ekosistemnya  dan keunikan alam ;
c. Memberikan arahan bagi Badan Hukum dan perorangan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan ;
d. Memberikan  ketentraman  dan  keamanan  bagi  masyarakat  generasi  sekarang dan yang akan datang.
Berdasarkan  Kepres  No.  32  Tahun  1990  tentang  Pengelolaan  Kawasan Lindung, Kawasan lindung meliputi :
a. Kawasan yang memberkan perlindungan kawasan bawahannya ;
b. Kawasan perlindungan setampat ;
c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya;
d. Kawasan rawan bencana alam.
Kawasan  yang  memberikan  perlindungan  kawasan  bawahanya  sebagaimana dimaksud diatas, terdiri dari :
a. Kawasan Hutan Lindung ;
b. Kawasan Lindung Lainnya ;
c. Kawasan Resapan Air.
Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud di atas, terdiri dari :
a. Sempadan pantai ;
b. Sempadan sungai ;
c. Kawasan sekitar waduk/danau ;
d. Kawasan sekitar rawa ;
e. Kawasan sekitar mata air.
Kawasan Suaka Alam Cagar Budaya sebagaimana dimaksud di atas, terdiri dari :
a. Kawasan Suaka Alam ;
b. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya ;
c. Kawasan Pantai Berhutan bakau ;
d. Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam ;
e. Kawasan cagar budaya dan Ilmu Pengetahuan.
Kawasan Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud di atas, terdiri dari :
a. Kawasan  rawan  bencana  akibat  gerakan  tanah  seperti  tanah  longsor,  gempa bumi ;
b. Kawasan rawan banjir;
c. Kawasan letusan gunung berapi.

## Kriteria Kawasan Lindung
Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk  mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur tanah, air tanah dan air permukaan.
Kawasan hutan lindung memiliki kriteria sebagai berikut :
1. kawasan  hutan  dengan  faktor  –  faktor  lereng  lapangan,  jenis  tanah  marginal, curah hujan tinggi melebihi nilai skor 175 yang rentan terhadap bahaya banjir dan tanah longsor.
2. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter atau lebih, dan/atau ;
3. kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 45 % atau lebih, dan/atau. Perlindungan terhadap kawasan bergambut dilakukan untuk mengendalikan  hidrologi  wilayah,  yang  berfungsi  sebagai  penambah  air  dan mencegah  banjir,  serta  melindungi  ekosistem  yang  khas  di  kawasan  yang bersangkutan.    Kriteria  kawasan  bergambut  adalah  tanah  bergambut  dengan ketebalan  tiga meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa.
Perlindungan  terhadap  kawasan  resapan  air  dilakukan  untuk  memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan  kebutuhan  air  tanah  dan  penanggulangan  banjir,  baik  untuk  kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.   Kawasan resapan air memiliki kriteria sebagai berikut :
a. Curah hujan dengan intensitas tinggi, dan atau ;
b. Struktur  tanah  yang  mudah  meresapkan  air  dan  bentuk  geomorfologi    yang mampu meresapkan air secara besar – besaran.
Perlindungan  terhadap  sempadan  pantai  dilakukan  untuk  melindungi wilayah  pantai  dari  kegiatan  yang  mengganggu  kelestarian  fungsi  pantai. Sempadan  pantai  mempunyai  kriteria  daratan  sepanjang  tepian  yang  lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter diukur dari titik pasang tertinggi kearah darat.
Perlindungan  terhadap  sempadan  sungai  dilakukan  untuk  melindungi sungai  dari  kegiatan  manusia  yang  dapat  mengganggu  dan  merusak  kualitas  air sungai,  kondisi  fisik  pinggir  dan  dasar  sungai  serta  mengamankan  aliran  sungai. Sempadan sungai ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
1. Sungai bertanggul
a. di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang–kurangnya 5(lima) meter.
b. Di dalam kawasan perkotaan ditatapkan sekurang–kurangnya 3 (tiga) meter.
2. Sungai tidak bertanggul
a. Di  luar  kawasan  perkotaan  pada  sungai  besar  ditetapkan  sekurang- kurangnya  100  (seratus)  meter,  sedangkan  pada  sungai  kecil  ditetapkan sekurang – kurangnya 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan sungai ;
b. Di dalam kawasan perkotaan
- sungai  yang  mempunyai  kedalaman  tidak  lebih  dari  3  (tiga)  meter ditetapkan sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) meter ;
- sungai  yang  mempunyai  kedalaman  lebih  dari  3  (tiga)  meter  ditetapkan sekurang – kurangnya 15 (lima belas) meter.
c. Yang  berbatasan  dengan  jalan  atau  tepi  bahu  jalan  yang  bersangkutan, dengan  ketentuan  konstruksi  dan  penggunaan  jalan  harus  menjamin  bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.
Sempadan  sungai  yang  ditetapkan  berdasarkan  kriteria  sebagaimana dimaksud di atas:
a. Untuk  Sungai  Bertanggul  diukur  dari  kiri  kanan  kaki  tanggul  bagian  luar sepanjang tanggul sungai ;
b. Untuk  Sungai  Tidak  Bertanggul  diukur  dari  titik  banjir  tertinggi  kearah daratan.
Perlindungan  terhadap  kawasan  sekitar  mata  air  dilakukan  untuk melindungi  mata  air  dari  kegiatan  budidaya  yang  dapat  merusak  kualitas  air  dan kondisi  fisik  kawasan  sekitarnya.    Kawasan  sekitar  mata  air  ditetapkan  dengan kriteria jarak sekurang–kurangnya dengan jari – jari 200 meter di sekitar mata air.
Perlindungan  terhadap  kawasan  sekitar  danau/waduk  dilakuakn  untuk melindungi  danau/waduk  dari  kegiatan  budidaya  yang  dapat  mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk. Kawasan sekitar waduk/danau ditetapkan dengan kriteria daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk antara 50 (lima puluh) sampai 100 (seratus) meter diukur dari titik pasang tertinggi kearah darat.
Kawasan  sekitar  rawa  kriteria  daratan  sepanjang  tepian  rawa  yang lebarnya  proporsional  dengan  bentuk  dan  kondisi  fisik  rawa  antara  50  (lima puluh) sampai 100 (seratus) meter diukur dari titik pasang tertinggi kearah darat.
Perlindungan  terhadap  kawasan  suaka  alam    dilakukan  untuk  melindungi keaneka  ragaman    biota,  tipe  ekosistem,  gejala  dan  keunikan  alam  bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. Kawasan Suaka alam terdiri dari :
a. Cagar alam ;
b. Suaka Margasatwa ;
c. Hutan Wisata ;
d. Daerah perlindungan plasma nutfah ;
e. Daerah pengungsian satwa.
Kriteria cagar alam  adalah :
a. Kawasan  yang  ditunjuk  mempunyai  keanekaragaman  jenis  tumbuhan  dan satwa dan tipe ekosistemnya;
b. Mewakili formasi biota tertentu dan / atau unit-unit  penyusun;
c. Mempunyai  kondisi  alam,  baik  biota  maupun  fisiknya  yang  masih  asli  dan tidak atau belum diganggu manusia;
d. Mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah menyangga yang cukup luas;
e. Mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh disuatu daerah serta kebenarannya memerlukan upaya konservasi.
Kriteria suaka margasatwa adalah :
a. Kawasan  yang  ditunjuk  merupakan  tempat  hidup  dan  perkembanganbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
b. Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;
c. Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu;
d. Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.
Kriteria Hutan Wisata adalah :
a. Kawasan  yang  ditunjuk  memiliki  keadaan    yang  menarik  dan  indah  baik secara alamiah maupun buatan manusia;
b. Memenuhi  kebutuhan  manusia  akan  rekreasi  dan  olah  raga  serta  terletak  di pusat-pusat pemukiman penduduk;
c. Mengandung satwa buru yang dapat dikembang-biakan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi  rekreasi, olah raga dan kelestarian satwa;
d. Mempunyai luas yang cukup dan lapangnya tidak membahayakan.
Hutan Wisata sebagaimana ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
a. Kawasan  yang  ditunjuk  mempunyai  keadan  yang  menarik  dan  indah  baik secara alamiah maupun buatan manusia ;
b. Memenuhi kebutuhan manusia akan rekreasi dan olah raga serta terletak dekat pusat – pusat pemukiman penduduk ;
c. Mengandung satwa baru yang dapat dikembangbiakkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olah raga dan kelestarian satwa ;
d. Mempunyai luas yang cukup dan lapangan tidak membahayakan.
Kriteria Derah Perlindungan Plasma Nutfah adalah :
a. Areal  yang  ditunjuk  memiliki  jenis  plasma  nutfah  tertentu  yang  belum terdapat didalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
b. Merupakan  areal  tempat  pemindahan  satwa  yang  merupakan  tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut;
c. Mempunyai luas cukup dan lapangannya tidak membahayakan.
Daerah Pengungsian Satwa ditetapkan sebagai berikut :
a. Areal  yang  ditunjuk  merupakan  wilayah  kehidupan  satwa  yang  sejak  semula menghuni areal tersebut ;
b. Mempunyai  luas  tertentu  yang  memungkinkan  berlangsungnya  proses  hidup dan kehidupan serta perkembangbiakan satwa tertentu.
Perlindungan  terhadap  kawasan  suaka  alam  laut  dan  perairan  lainnya dilakukan  untuk  melindungi  keaneka  ragaman  biota,  tipe  ekosistem,  gejala  dan keunikan  alam  bagi  kepentingan  plasma  nutfah,  keperluan  pariwisata  dan  ilmu pengetahuan.    Kawasan  suaka  alam  laut  dan  perairan  lainnya  adalah  kawasan berupa  perairan  laut,  perairan  darat,  wilayah  pesisir,  muara  sungai,  gugusan karang dan atol  yang mempunyai  ciri khas berupa keragaman  dan atau keunikan ekosistemnya.
Perlindungan  terhadap  kawasan  pantai  berhutan  bakau  dilakukan  untuk melestarikan  hutan  bakau  sebagai  pembentuk  ekosistem  hutan  bakau  dan  tempat berkembang biaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan  air  laut  serta  pelindung  usaha  budidaya  dibelakangnya.    Kawasan pantai  berhutan  bakau  ditetapkan  dengan  kriteria  jarak  minimal  130  kali  nilai rata–rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah kearah darat.
Perlindungan terhadap taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam  dilakukan  untuk  pengembangan  pendidikan,  rekreasi  dan  pariwisata  serta
peningkatan  kualitas  lingkungan  sekitarnya  dan  perlindungan  dari  pencemaran. Kriteria  taman  nasional,  taman  hutan  raya  dan  taman  nasional  dan  wisata  alam adalah  kawasan  berhutan  atau  bervegetasi  tetap  yang  memiliki  tumbuhan    dan satwa  yang  beragam,  memiliki  arsitektur  bentang  alam  yang  baik  dan  memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata.
Perlindungan  terhadap  kawasan  rawan  bencana  alam  dilakukan  untuk melindungi  manusia  dan  kegiatannya  dari  bencana  yang  disebabkan  oleh  alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.  Kawasan Gerakan Tanah ditetapkan  dengan  kriteria  kawasan  yang  mempunyai  sifat  tanah  lunak,  gembut dengan ketebalan lebih  dari 1 meter dan mempunyai  kelerangan lebih dari 15 % serta  merupakan  daerah  patahan.    Kawasan  rawan  banjir  ditetapkan  dengan kriteria kawasan  yang mempunyai ketinggian permukaan tanah lebih rendah dari permukaan  laut  dan  atau  sungai.      Kawasan  letusan  gunung  berapi  ditetapkan dengan kriteria daerah yang terletak di lereng gunung yang masih aktif.

## Lokasi Kawasan Lindung
Lokasi kawasan lindung untuk Kabupaten atau Kota dinyatakan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1: 50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah yang bersangkutan.
Pengelolaan  kawasan  lindung  disesuaikan  dengan  kondisi,  potensi  dan kemampuan  daerah.    Di  dalam  kawasan  lindung  dilarang  melakukan  kegiatan budidaya,  kecuali  yang  tidak  mengganggu  fungsi  lindung.    Di  dalam  kawasan suaka  alam  dan  kawasan  cagar  budaya  dilarang  melakukan  kegiatan  budidaya apapun,  kecuali  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  fungsinya,  dan  tidak  mengubah bentuk alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alam yang ada.
Kegiatan  budidaya  yang  sudah  ada  di  kawasan  lindung  yang  mempunyai dampak  penting  terhadap  lingkungan  hidup  dikenakan  ketentuan-ketentuan  yang berlaku sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.  Apabila menurut Analisis Mengenai  Dampak  Lingkungan  kegiatan  budidaya  mengganggu  fungsi  lindung
harus dicegah perkembangannya dan fungsi sebagai kawasan lindung dikemblikan secara bertahap.
Dengan  tetap  memperhatikan  fungsi  lindung  kawasan  yang  bersangkutan di dalam kawasasn lindung dapat dilakukan penelitian, eksplorasi mineral dan air tanah  serta  kegiatan  lain  yang  berkaitan  dengan  pencegahan  bencana  alam. Apabila ternyata di kawasan lindung terdapat indikasi adanya deposit mineral dan air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan bernilai amat berharga bagi negara, maka kegiatan budidaya di kawasan lindung tersebut dapat diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengelolaan kegiatan budidaya  dilakukan dengan tetap memelihara fungsi lindung  kawasan  yang  bersangkutan.    Apabila  penambangan  bahan  galian dilakukan,  penambang  bahan  galian  tersebut  wajib  malaksanakan  upaya perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  dan  melaksanakan  rehabilitasi  daerah bekas penambangan sehingga kawasan lindung dapat berfungsi kembali.
Pengendalian  pemanfaatan  ruang  di  kawasan  lindung  meliputi  kegiatan pemantauan,  pengawasan  dan  penertipan.    Pengendalian  dilaksanakan  secara terpadu  dan  lintas  sektoral  melalui  Tim  Pengelola  dan  Pengendalian  Kawasan Lindung yang ditetapkan oleh Penguasa Daerah.
Setelah  Draft  Perda  disyahkan      menjadi  Perda  dan  telah  disosialisasikan ke masyarakat maka tindakan yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum dari  PERDA  ini.  Penegakan  hukum  berkaitan  erat  dengan  kemampuan  aparatur dan  kepatuhan  warga  masyarakat  terhadap  PERDA  ini,  yang      meliputi    bidang hukum  administrasi,    pidana.serta  perdata.  Penegakan  hukum  merupakan  upaya mencapai  ketaatann  terhadap  peraturan  dan  persyaratan  dalam  ketentuan  hukum yang  berlaku  secara  umum  dan  individual,  melalui  pengawasan  dan  penerapan sanksi administrasi, kepidanaan dan keperdataan.
Penegakan  hukum  dapat  dilakukan  secara preventif dan represif ,  sesuai dengan  sifat  dan  efektifitasnya  terhadap  perbutan  yang  melanggar  PERDA  ini setelah  diundangkan.    Penegakan  hukum  yang  bersifat preventif berarti  bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan, tanpa kejadian langsung  yang  menyangkut  peristiwa  kongkret  yang  menimbulkan  sangkaan
bahwa  peraturan  hukum  telah  dilanggar.    Intrumen  bagi  penegakan  hukum preventif    adalah  penyuluhan,  pemantauan  dan  penggunaan  kewenangan  yang sifatnya pengawasan.  Dengan demikian penegakan hukum yang dilakukan secara terpadu dan lintas sektoral melalui   Tim  Pengelola dan Pengendalian Kawasana Lindung  yang  ditetapkan  oleh  Penguasa  Daerah      guna  mencegah  terjadinya pelanggaran dari PERDA ini.
Penegakan  hukum  yang  bersifat  represif  dilakukan  dalam  hal  perbuatan yang  melanggar  PERDA  ini.    Pelanggaran  terhadap  PERDA  ini  dapat  dilakukan sanksi  admistrasi,  pidana  dan  perdata.    Dalam    PERDA  ini  sanksi  administrasi mempunyai  fungsi  instrumental,  yaitu  pengendalian  perbuatan  terlarang,  di samping  itu  ditujukan  kepada  kepentingan  yang  dijaga  oleh  ketentuan  yang dilanggar  tersebut.    Beberapa  jenis  sarana  penegakan  hukum  administrasi  adalah sebagai berikut:
(1) Gubernur/Bupati/Wali  Kota  berwenang  melakukan  paksaan    terhadap penanggung  jawab  usaha  dan  atau/  kegiatan  untuk  mencegah  dan mengakhiri  terjadinya  pelanggaran  serta  menanggulangi  akibat  yang ditimbulkan  oleh  suatu  pelanggaran,  melakukan  tindakan  penyelamatan, penanggulangan,  dan  /  atau  pemulihan  atas  beban  biaya  dari  penanggung jawab  usaha  dan  atau  kegiatan  sebanyak-banyaknya  Rp.  50.000.000,00 (lima  puluh  juta  rupiah),  kecuali  ditentukan  lain  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
(2) Gubernur/Bupati/Wali  Kota  berwenang  pula  melakukan  penarikan  uang paksa sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
(3) Paksaan  pemerintahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  didahului dengan surat perintah Gubernur/Bupati/Wali Kota.
Penegakan  hukum  Admistrasi  ini  dilakukan  oleh  Tim  pengelola  dan  Pengendali Kawasan  Lindung    dan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  langsung  dibawah Gubernur/Bupati/Wali Kota dan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.
Penindakan  secara  pidana  umumnya  selalu  mengikuti  pelanggaran peraturan  yang  biasanya  tidak  dapat  meniadakan  akibat  pelanggaran  tersebut. Ketentuan pidana bertujuan untuk menghukum si pelanggar agar jera.
“Pelanggaran  terhadap  ketentuan  –  ketentuan  dalam  Peraturan  Daerah  ini adalah tindak pidana pelanggaran dan di ancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan dan/ atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)  dengan  atau  tidak  merampas  barang  tertentu  untuk  daerah,  kecuali  jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan”.
Sedangkan aparat penegak hukumnya adalah sebagai berikut:
a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
b. Polisi
c. Jaksa
d. Hakim
Mengenai penegakan hukum  perdata adalah upaya penyelesaian sengketa perdata  dengan  cara  gugatan  perdata  untuk  memperoleh  ganti  kerugian  bagi korban    akibat  perbuatan  melawan  hukum  oleh  seseorang,  badan  hukun  atau Pemerintah Daerah.

## Penutup
Hal  yang  tidak  kalah  penting  adalah  sosialisasi  dan  penegakan  hukum PERDA  itu  sendiri.    Sosialisasi  PERDA  akan  berdampak  pada  kesadarn masyarakat terhadap kepatuhan  PERDA tersebut, sehingga perbuatan masyarakat akan sesuai dengan harapan kita (sesuai dengan PERDA). Penegakan hukum amat tergantung  dari  aparat  penegak  hukum  itu  sendiri  dan  kesadaran  masyarakat. Apabila  aparat  penegak  hukumnya  disiplin  dan  penuh  dedikasi  maka kemungkinan  KKN  amat  kecil  dan  PERDA  akan  terasa  efektif,  sehingga    banjir dapat dicegah.

## Daftar Pustaka
Lubis,  M.  Solly, Landasan  dan  Teknik  Perundang-Undangan ,  Penerbit  Alumni, Bandung, 1989.
Pratondo,  B.J., Sistem  Pengendalian  Banjir  Di  Jabotabek, Makalah  Falsafah Sains, Program Pasca Sarjana/S3 IPB, 2 Desember 2002.
Purbacaraka,  Purnadi  dan  Soerjono  Soekanto, Perihal  Kaedah  Hukum ,  Penerbit Alumni, Bandung, 1979.
Ranggawidjaja,  Rosjidi, Pedoman  Teknik  Perencanaan  Peraturan  Perundang- Undangan , Penerbit Cita Bhakti Akademika, Bandung, 1996.
Syarif, Amiroeddin, Perundang-Undangan, Dasar,Jenis dan Teknik Membuatnya , Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1987.
Berita KAI/ Kemitraan Air Indonesia , 5 Februari 2004 – 11:47
Berita KAI/ Kemitraan Air Indonesia , 5 Februari 2004 – 11:49
Kepres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung