## Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Volume 5 Nomor 3 April 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 346-356

## TINJAUAN HUKUM SYARIAH TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

## Muhammad Diaz Supandi
Universitas Darussalam Gontor muhammaddiazsupandi38@student.iqt.unida.gontor.ac.id :
Email

## Abstrak
Pajak  merupakan  kontribusi  masyarakat  kepada  negara  atau  pemerintah  yang terkait  erat  dengan  kepemilikan,  hasil  perolehan,  harga  beli  barang,  dan  faktor- faktor  ekonomi  lainnya.  Akan  tetapi  tantangan  utama  yang  sering  dihadapi masyarakat saat ini adalah ketika mereka hendak membeli produk atau makanan. Dalam  proses  pembelian,  pembeli  dikenai  PPN  sebesar  10%  oleh  penjual, sebagaimana  tertera  dalam  nota  pembelian.  Dalam  tulisan  ini  penulis menggunakan  presfektif  ilmu  halal  dalam  Islam.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  memperoleh  jawaban  dari  proses  pajak  pembeli  kepada  penjual  dalam presfektif ilmu halal dalam Islam dan bagaimana pendapat ulama terkait masalah ini.  Penelitian  ini  menerapkan  pendekatan  kualitatif  yang  cenderung  bersifat deskriptif,  khususnya  dalam  bentuk  penelitian  kepustakaan.  Dalam  proses pengumpulan  data,  peneliti  menggunakan  metode  dokumentasi  untuk mendapatkan informasi yang sangat rinci. Data dikumpulkan dari sumber-sumber pustaka  yang  telah  dikaji,  diperbaiki  kata-kata  yang  kurang  tepat,  dan  kemudian diuraikan  secara  terperinci  sesuai  dengan  kerangka  penelitian  yang  telah ditetapkan  sebelumnya  dalam  bagian  sub-bab  yang  relevan.  Dari  penelitian  ini didapatkan  hasil  bahwa  pajak  diperbolehkan  dalam  islam  akan  tetapi  dengan syarat tidak menyampingkan prinsisp-prinsip hukum islam, serta digunakan untuk kemaslahatan  masyarakat  karena  pajak  dipungut  dari  masyarakat  untuk masyarakat.    Akan  tetapi  dalam  presfektif  islam  pemungutan  PPN  yang dibebankan  kepada  pembeli  maka  penjualnya  hukumnya haram  lighairihi atau faktor luar, sebaiknya di hindari.
Kata Kunci : Pajak, Penjual, Pembeli, Produk, Makanan

## Abstract
Tax  is  a  community  contribution  to  the  state  or  government  which  is  closely related  to  ownership,  income,  purchase  price  of  goods,  and  other  economic factors.  However,  the  main  challenge  that  people  often  face  today  is  when  they want to buy products or food. In the purchasing process, the buyer is subject to a 10%  VAT  by  the  seller,  as  stated  in the purchase  note.  In  this  article  the  author uses the perspective of halal science in Islam. The aim of this research is to obtain answers  to  the  buyer-seller  tax  process  from  the  perspective  of  halal  science  in Islam  and  what  the  ulama  think  regarding  this  issue.  This  research  applies  a qualitative  approach  which  tends  to  be  descriptive,  especially  in  the  form  of

## Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Volume 5 Nomor 3 April 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 346-356
library research. In the data collection process, researchers used documentation methods  to  obtain  very  detailed  information.  Data  is  collected  from  library sources  that  have  been  reviewed,  corrected  for  inaccurate  words,  and  then described  in  detail  in  accordance  with  the  research  framework  previously established in  the  relevant  sub-chapter. From  this  research,  the  results  obtained show that taxes are permitted in Islam but on condition that they do not disregard the principles of Islamic law, and are used for the benefit of society because taxes are  collected  from  the  community  for  the  community.  However,  in  the  Islamic perspective,  collecting  VAT  is  charged  to  the  buyer,  so  the  seller  is  considered haram lighairihi, or external factors should be avoided.
Keywords: Tax, Seller, Buyer, Product, Food

## A. Pendahuluan
Sejak  zaman  Khulafaurrasyidin,  praktik  pembayaran  pajak  telah  menjadi kewajiban  negara.  Kewajiban  ini  tidak  hanya  diterapkan  pada  masyarakat Muslim,  yang  bagian  dari  ajaran  agama,  tetapi  juga  berlaku  untuk  warga negara  non-Muslim.  Pada  zaman  tersebut,  warga  negara  non-Muslim berkewajiban  menyisihkan  sebagian  dari  kekayaan  mereka  untuk  negara yang  disebut  jizyah 1 .  Jizyah  merupakan  pajak  yang  harus  dikeluarkan  oleh orang kafir yang bertujuan untuk mendapatkan keamanan, keselamatan serta kesejahteraaan di negara Islam pada masa Rasullah hingga setelahnya 2 .
Pajak  merupakan  kontribusi  masyarakat  kepada  negara  atau  pemerintah, terkait  erat  dengan  kepemilikan,  hasil  perolehan,  harga  beli  barang,  dan faktor-faktor  ekonomi  lainnya.  Konsep  pajak  bukanlah  terjadi  pada  era modern  tetapi  sejarah  Islam  mencatat  penerapan  konsep  ini  pada  masa Khalifah  Umar  Bin  Khattab  di  Madinah 3 .  Konsep  perpajakan  yang diperjuangkan  oleh  Umar  Bin  Khattab  bertujuan  untuk  mengoptimalkan pemasukan  keuangan  negara  dengan  tujuan  utama  memberdayakan  dan membantu  kelompok  masyarakat  yang  kurang  mampu.  Melalui  sistem perpajakan  yang  adil,  pendapatan  yang  terkumpul  dapat  disalurkan  secara efektif  kepada  mereka  yang  membutuhkan,  menjadikannya  sumber  daya yang  dapat  digunakan  oleh  negara  saat  memasuki  situasi  kebutuhan mendesak.  Dengan  pendekatan  ini,  Umar  Bin  Khattab  mendorong terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, di mana keuangan negara  menjadi  alat  untuk  memperkuat  solidaritas  dan  keberlanjutan  bagi semua lapisan masyarakat 4 .
1 Nasaiy  Aziz,Nurhasibah.  2020.  Sistem  Perpajakan  dalam  Perekonomian  Islam Kontribusi Abu Yusuf. Banda Aceh: Ar-Raniry Press Hlm 1 2 Muhammad  Ghozali,  Wahyu  Nugroho,  Siti  Marpuah,  Nur  Kholis,  Syahrudin.  2022. Jizyah Sebuah Jaminan Dalam Peradaban Islam Sebagai Tinjauan Historis. Jurnal Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Vol.3 No.2 Hlm 169
3 Abu Yusuf, Al-Kharaj.1302 (Kairo: Al-Matba’ah Al-Salafiyah) . Hlm 117-118
4 Esti Afifah. 2017 . Pemikiran Ekonomi Umar Bin Khaththab Tentang Kebijakan Fiskal. Al-Intaj :Jurnal Ekonomi Perbankan Syariah . Vol 3 No.1 Hlm 58-68

## Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Volume 5 Nomor 3 April 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 346-356
Namun  permasalahan  pajak  khususnya  di  Indonesia  semakin  meningkat dikarenakan  kurangnya  kesadaran  pengetahuan  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  yang  masih  menurun  ikut  mempengaruhinya,  serta  kurangnya optimalisasi  kepada  masyarakat 5 .  Namun,salah  satu  tantangan  utama  yang sering  dihadapi  masyarakat  saat  ini  adalah  ketika  mereka  hendak  membeli produk  atau  makanan.  Dalam  proses  pembelian,  pembeli  dikenai  pajak sebesar  10%  oleh  penjual,  sebagaimana  tertera  dalam  nota  pembelian. Munculnya  perbedaan  ini  mengangkat  isu  penting  terkait  kehalalan  pajak yang menekankan peran pembeli 6 .
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  tulisan  ini  akan  menelisik  lebih  dalam tentang  pajak  pembeli  kepada  penjual  dalam  presfektif  ilmu  halal  dalam Islam.  Tujuan  penilitian  ini  agar  bisa  mendapatkan  sebuah  hukum  tentang pajak pertambahan Nilai dan memberikan Solusi yang relevan. Dalam Islam kewajiban  membayar  pajak  merupakan  kemaslahatan  umum.  Berdasarkan kaidah  ushul  fiqh  kemaslahatan  yang  umum  lebih  diprioritaskan  atas kemaslahatan  yang  khusus 7 .  Dasar  seperti  itu  yang  difatwakan  oleh  tokoh- tokoh  madzhab  maliki  tentang  pembayaran  pajak.  Oleh  karena  itu  praktek pembayaran pajak di perbolehkan dalam Islam. Namun masalah yang ingin penulis  bahas  yaitu  PPN  terhadap  pembeli  ini  yang  menjadi  kontraversi dikalangan  ulama  karena  tidak  semua  masyarakat  membeli  produk  itu mempunyai  pendapatan  cukup  karena  syarat  pajak  itu  bagi  seseorang  yang memiliki pendapatan yang sangat cukup dan tidak menganggu perekonomian seseorang 8 .

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  diterapkan  dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah penelitian  kualitatif  normatif  yang  mengandalkan  analisis  terhadap  bahan bacaan.  Data  yang  diperlukan  diperoleh  melalui  penelitian  kepustakaan, dengan  menggunakan  data  sekunder  yang  berasal  dari  literatur-literatur seperti  buku-buku  dan  sumber  lain  yang  relevan  dengan  topik  skripsi. Penulis mengumpulkan, mempelajari, dan menelaah buku-buku yang relevan dengan  judul  penelitian.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah studi  pustaka  dan  studi  dokumentasi,  yang  mengandalkan  sumber  dokumen atau  bahan  bacaan.  Data  yang  terkumpul  kemudian  disusun,  dianalisis dengan  metode  deskriptif  kualitatif,  yaitu  menggambarkan  permasalahan secara  sistematis  untuk  menarik  kesimpulan  yang  membentuk  karya  tulis yang kohesif.
5 Niru Anita Sinaga. 2016. Pemungutan Pajak dan Permasalahnnya di  Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol 7 No 1 Hlm 153
6 Fauzi  Yati.  2020.  Pajak  Restoran  Presfektif  Ekonomi  Islam  (  Studi  atas  Praktek Pembayaran  Pajak  Restoran  di  Kota  Padang). Ijtihad  :  Jurnal  Wacana  Hukum  Islam  dan Kemanusiaan Vol 36 No 1 Hlm \
7 Muhammad  Ali,  Rusdi.  2017.  Maslahat  Sebagai  Metode  Ijtihad  Dan  Tujuan  Utama Hukum Islam. Jurnal Syariah dan Hukum Diktum . Vol 15 No 2 Hlm 159
8 Gazali.  2015.Pajak  Dalam  Presfektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif. Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah . Vol 7 No 1 Hlm 87-89

## Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Volume 5 Nomor 3 April 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 346-356

## C. Hasil dan Pembahasan

## Sistem Pajak Pertambahan Nilai
Transaksi  sistem  perekonomian  hampir  setiap  hari  ketika  membeli barang  tanpa  kita  sadari  kita  langsung  bersentuhan  dengan  pajak. Misalnya  ketika  kita  membeli  barang  elektronik  atau  masuk  ke  dalam restaurant  atau  penginapan  di  hotel,  di  lembar  pembayaran  tertera  PPN 10 % artinya ketika kita membeli suatu barang atau jasa kita tidak hanya membeli barang atau jasa tersebut tetapi kita dikenakan pajak yaitu Pajak pertambahan nilai (PPN). Proses PPN pada pembeli, berdasarkan tertera di Gambar 1 . PPN: 8 Ratus Ribu PPN: 1 Juta PPN : 1 Juta 2 Ratus 1. Bayar : 8 Juta 8 Ratus               Bayar: 11 Juta
Bayar : 13 Juta 2 Ratus

## Gambar 1. Proses PPN yang dibebankan kepada konsumen akhir
Ekonomi  merupakan  salah  satu  landasan  utama  bagi  suatu  negara dikarenakan  didalam  sistem  perekonomian  keberlangsungan  rutinitas produksi  dan  distribusi.  Hal  ini  yang  menyebabkan  terciptanya  Pajak pertambahan  nilai.  Pajak  pertambahan  nilai  merupakan  pungutan  yang dibebankan atas suatu transaksi jual beli Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan baik oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) 9 .  Oleh  sebab  itu  konsumen  akhir  atau  pembeli  diwajibkan membayar PPN 10 % berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2000 tentang  Perpajakan  yang  menjelaskan  tentang  PPN  atas  barang  mewah. Namun,  berdasarkan    undang-undang  nomor  42  tahun  2009  dapat disimpulkan  bahwa  pajak  yang  dikenakan  atas  barang  atau  jasa  yang  di
9 Maria Lapriska,D.E.R. Aprilia, P.  Dede, M. Khoirul,U. 2022.Perpajakan. Yogyakarta :
Expert Press Hlm 145-147 PRODUSE
N DISTRIBUT OR KONSUM EN AKHIR PENGECE R Harga Jual: 8 Juta Harga Jual: 10 Juta Harga Jual :12 Juta

## Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
konsumsi  di  dalam  negeri.  Sehingga  menimbulkan  pengertian bahwasanya  jika  barang  atau  jasa  di  konsumsi  di  luar  negeri  tidak  di kenakan PPN 10 .
Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  merupakan  suatu  bentuk  pajak  tidak langsung yang bersifat kumulatif, yang dikenakan kepada setiap individu tanpa  memandang  tingkat  kekayaan.  Meskipun  demikian,  tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan Pemberian PPN dengan cara  penyatuan  ini  dianggap  tidak  relevan  dengan  prinsip-prinsip  pajak dalam Islam.
Pajak  dalam  Islam  lebih  identik  tentang  pemberian  upah  sebagaimana yang  tertera  dalam  kitab    Al-Ahkam  Al-Suthaniyah  Al-mawardi  yang mengandung  arti  kontrak,sewa-menyewa  atau  menyerahkan  yang dimaksudkan  ialah  pembayaran  pajak  atas  tanah  atau  hasil  tanah. Sebagaimana  Firman Allah SWT yang berbunyi:
Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang  baik-baik  dan  sebagian  dari  apa  yang  Kami  keluarkan  dari  bumi untukmu.  Janganlah  kamu  memilih  yang  buruk  untuk  kamu  infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan)  terhadapnya.  Ketahuilah  bahwa  Allah  Mahakaya  lagi  Maha Terpuji. (Al-Baqarah:267)
Maka  dalam  perihal  tersebut  maka  di  perbolehkan  bagi  seseorang membayar  pajak  dengan  ketentuan  Islam  serta  bukan  diperoleh  dari seseorang  yang  tidak  mampu  tetapi  diperbolehkan  kepada  seseorang memiliki  kekayaan.  Pajak  merupakan  iuran  yang  diberikan  rakyat terhadap negara berhubung memiliki pendapatan , pemilikan, harga beli dan sebagainya 11 . Maka dari itu jika seseorang mendapatkan pendapatan yang  banyak  maka  diwajibkan  baginya  pajak  agar  digunakan  oleh pemerintah untuk membangun insfratukutur dan membantu bantuan bagi fakir miskin. Akan tetapi pada zaman Rasullah Saw praktik pembayaran pajak  itu  diwajibkan  kepada  orang-orang  kafir  yang  disebut  Jizyah 12 , sebagaiman Firman Allah SWT yang berbunyi:
Perangilah  orang-orang  yang  tidak  beriman  kepada  Allah  dan  tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah  diharamkan  oleh  Allah  dan  rasulNya  dan  tidak  beragama  dengan agama yang benar (agamaAllah), (yaitu orang-orang yang diberikan al- Kitab  kepada  mereka,  sampai  mereka  membayar  jizyah  dengan  patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk .(QS.At-Taubah:29)
10 Rita,  Pudji  Astuti  2023.  Dampak  Kenaikan  Tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai  Terhadap Inflasi. Remittance: Jurnal Akutansi Keuangan dan Perbankan . Volume 4 Nomor 1 Hlm 40-42
11 Irfan  Mahmud  Ra’ana,  1990.Sistem  Ekonomi  Pemerintahan  Umar  Ibn  Khattab, Yogyakarta: Pustaka Firdaus, cet.1, hlm.116-118
12 Adi  warman  Karim,  2002  ,    Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam, Jakarta:  PT.Pustaka Pelajar, cet.2, Hlm. 31-33

## Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Volume 5 Nomor 3 April 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 346-356
Berdasarkan  ayat  tersebut,  tampak  jelas  bahwa  pada  zaman  Rasullah SAW diwajibkan kepada kaum kafir untuk membayar upeti atau jizyah. Namun  Pada  zaman  Umar  Bin  Khattab  menjadi  Khalifah,  ia mengumunkan beberapa kebijakan perekonomian yaitu:
1  Negara  mengambil  kekayaan  umum  sesuai  dengan  syara’  dan  tidak mengambil  hasil  dari            kharaj  ataupun  harta  fa’i  kecuali  dengan mekanisme yang sudah sesuai dengan syara’.
2. Negara menambahkan subsidi serta menutup hutang. Dan memberikan hak  atas  kekayaan  umum,  pengeluaran  yang  ada  harus  sesuai  dengan haknya
3.  Negara  hanya  menerima  harta  kekayaan  yang  berasal  dari  hasil  yang sesuai dengan syara’.
4.  Negara  harus  menggunakan  kekayaan  dengan  cara-cara  yang  sesuai dengan syara’.
Dikeluarkan beberapa kebijakan tentang Usyur atau Pajak bea cukai guna menghidupi  krisis  makanan  pada  tahun  18  H.  Pada  tahun  ini  umat muslim mengalami krisi ramadan yaitu krisis ekonomi sehingga banyak orang yang mengalami kelaparan yang berat. Pada masa itu juga didaerah hijaz  yang  mengalami  kekeringan  yang  sangat  panjang.  Hal  ini diterapkan  oleh  Khalifah  Umar  bin  Khattab  membuat  iuran  perpajakan untuk  seseorang  yang  mempunyai  banyak  harta  dan  disimpan  di  Baitul Mal 13 . Situasi tersebut yang diperbolehkan para ulama untuk pembayaran pajak  terhadap  kepemerintahan.  Pada  dasarnya  kita  dituntut  untuk mentaati pemerintah. Sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi :
Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul (Muhammad),  dan  Ulil  Amri  (pemegang  kekuasaan)  di  antara  kamu. Kemudian,  jika  kamu  berbeda  pendapat  tentang  sesuatu,  maka kembalikanlah  kepada  Allah  (Al-Qur'an)  dan  Rasul  (sunnahnya),  jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.( An-Nisa:59)
Namun,  Dalam  perspektif  Islam  terhadap  Pajak  terdapat  dua  pandangan mengenai  pajak.  Beberapa  ulama  melarang  praktik  pajak,  tetapi mayoritas ulama mengizinkannya. Kelompok ulama yang menolak pajak mengacu pada sebuah hadits Nabi saw. yang menyatakan bahwa "Tidak akan  masuk  surga  orang  yang  memungut  mukus"  (HR.  Abu  Dawud, Ahmad,  al-Baihaqi,  al-Hakim,  Ibn  Khuzaimah).  Selain  itu,  Nabi  saw. juga  bersabda,  "Sesungguhnya  penarik  mukus  akan  mendapat  siksa  di neraka"  (HR.  Abu  Dawud,  Ahmad,  al-Baihaqi,  al-Hakim,  Ibn Khuzaimah).
13 Revi  Hayati,  2021.  Kebijakan  Ekonomi  Islam  Umar  Bin  Khattab  Dalam  Menghadapi Krisis. Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum . Vol 3 No 2 Hlm 44-47
Ulama  dari  Madzhab  Hanbali,  seperti  Muhammad  Nashiruddin  al- Albani,  Abdul  Aziz  bin  Abdullah  bin  Baz,  Muhammad  bin  Shalih  al- 'Utsaimin,  dan  Adz-Dzahabi,  menyamakan  mukus  atau  'usyr  (sepuluh persen  dari  pendapatan)  dengan  pajak  atau  cukai.  Oleh  karena  itu,  para ulama  Wahabi  ini  mengharamkan  praktik  pajak  dan  bea  cukai,  dan mengeluarkan  fatwa  bahwa  para  petugas  pajak  dan  petugas  bea  cukai dianggap  sebagai  pelaku  dosa  besar  yang  akan  mendapatkan  siksa  dan tempat kembali mereka adalah neraka Jahannam.
Berpendapat bahwa mukus atau 'usyr tidak dapat secara umum dianggap sebagai  bea  cukai  atau  pajak.  Secara  etimologis,  mukus  bermakna pengurangan dengan penzhaliman. Oleh karena itu, mukus merujuk pada segala  pungutan  uang  yang  diambil  oleh  makis  (pemungut  mukus  atau kolektor retribusi) dari para pedagang dengan cara-cara yang zhalim. Hal ini sesuai dengan hadis yang menyatakan "Tidak akan masuk surga orang yang  mengambil  pajak  mukus  (secara  zhalim)"  (HR  Abu  Daud;  hadis menurut al-Hakim dan dhaif oleh Al-Bani).
Namun,  apakah  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  untuk  membiayai fasilitas publik yang dinikmati oleh pembayar pajak juga dapat dianggap sebagai  pungutan  yang  menzholimi?  Jumhur  ulama  Ahlul  Sunnah  wal Jama'ah  dari  empat  madzhab  (Syafi'i,  Hanafi,  Maliki,  dan  Hanbali) sepakat  bahwa  pajak  tidak  dapat  secara  langsung  diqiyas-kan (dianalogikan)  sebagai  pungutan  yang  zhalim.  Mereka  setuju  bahwa pajak  yang  dipungut  atau  dipotong  oleh  pemerintah  untuk  membiayai kebutuhan masyarakat luas, seperti fasilitas jalan, jembatan, transportasi publik,  listrik  dengan  harga  terjangkau,  rumah  sakit  murah  pemerintah, obat-obat  generik,  keamanan  oleh  TNI  dan  POLRI,  sekolah-sekolah murah  negeri  hingga  ke  pedesaan  dan  daerah  terpencil,  serta  fasilitas- layanan  publik  lainnya,  bukanlah  pungutan  zhalim.  Oleh  karena  itu, mereka  menganggapnya  halal  untuk  dipungut  atau  dipotong  sebagai pajak oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
Sejarah mencatat bahwa sejak masa kepemimpinan khalifah kedua Islam, Sayyidina  'Umar  bin  al-Khaththab  ra.,  pemerintah  negara  Islam memungut  'usyr  atau  pajak  sebesar  10%  atas  beberapa  komoditas  demi kemaslahatan  masyarakat.  Hal  ini  juga  diakui  oleh  beberapa  ulama kontemporer,  seperti  Rashid  Ridha,  Mahmud  Syaltut,  Abu  Zahrah,  dan Yusuf Qardhawi, yang memandang bahwa pajak dihalalkan dalam Islam jika  dibutuhkan  untuk  keperluan  umum  dan  tidak  ada  cukup  dana  di Baitul  Mal.  Beberapa  ulama  juga  menyamakan  pajak  dengan  naibah (pajak) atau menilai pajak sebagai bentuk jihad harta. Dalam pandangan

## Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Volume 5 Nomor 3 April 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 346-356
mereka,  memungut  pajak  dari  mereka  yang  mampu  secara  ekonomis adalah sesuatu yang diperbolehkan demi kemaslahatan umum 14 .

## Analisa PPN dari pandangan syariat islam
Pajak  pertambahan  nilai  memang  telah  diatur  dalam  undang-undang pajak nasional. Namun, pajak ini dipungut berdasarkan konsumsi barang atau  jasa,  namun  tidak  mempertimbangkan  apakah  barang  atau  jasa tersebut  halal  atau  haram  dalam  konsumsinya.  Berdasarkan  Al-Qur’an  , hadist,  Ijma  serta  qiyas    tidak  mmelarang  konsumsi  barang  yang  halal, akan tetapi melarang konsumsi barang yang haram  Sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi:
Wahai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  mengharamkan sesuatu  yang  baik  yang  telah  Allah  halalkan  bagi kamu,  dan  janganlah kamu  melampaui  batas.  Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai  orang- orang yang melampaui batas .(Al-Maidah :57)
Oleh karena itu, apabila terdapat barang atau jasa yang telah dinyatakan haram  dalam  ajaran  syariat  Islam,  maka  dana  yang  diperoleh  dari pengenaan pajak pada barang atau jasa tersebut telah bercampur dengan hasil  pajak  yang  dikenakan  pada  barang  atau  jasa  yang  halal  menurut syariat  Islam.  Sebagai  respons  terhadap  situasi  ini,  Nabi  Muhammad SAW  mengajarkan  kepada  umatnya  untuk  melarang  penggunaan  segala macam barang atau jasa yang telah diharamkan. Berdasarkan Sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:
Kaum  Muslimin  itu  wajib  mengikuti  segala  syarat  yang  mereka  buat, kecuali  syarat  yang  mengharamkan  barang  yang  halal  atau menghalalkan barang yang haram . (HR Tirmidzi)
Selain  membebankan  tarif  tetap  sebesar  10%  kepada  konsumen  barang dan  jasa,  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  juga  tidak  mampu mengidentifikasi perbedaan tingkat pendapatan golongan masyarakat. Ini berarti  bahwa  PPN  tidak  membedakan  antara  mereka  yang  memiliki pendapatan  rendah  dan  yang  lainnya  saat  menarik  pajak  pada  berbagai jenis  barang  dan  jasa.Berdasarkan  perihal  tersebut,  hukum  Islam  jelas melarang perbuatan tersebut dikarenakan penyetaraan tarif tersebut tanpa memandang  pendapatan  ekonomi  perorang.  Maka  seseorang  yang memiliki  pendapatan  kecil  akan  merasakan  kesengsaraan  karena  setiap pembelian dibebankan pada pihak konsumen akhir yaitu pembeli 15 .
14 Romi, Adetio Setiawan. 2015. Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Hasil Pertanian  Dalam  Perspektif  Islam.  JURNAL  ILMIAH  MIZANI:  Wacana  Hukum, Ekonomi,  dan Keagamaan. Vol 10 No 1
15 Andry,  Kurniawan.2009.  Praktik  Pemungutan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Dalam Presfektif Hukum Islam.(Skripsi Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

## Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Volume 5 Nomor 3 April 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 346-356
Maka  dari  itu  pajak  sebagian  ulama  ada  yang  memperbolehkan  karena jatuhnya  ke  nawaib.  Nawaib  merupakan  Pajak  umum  yang  dikenakan kepada warga negara guna mendukung kesejahteraan sosial dan mendana kebutuhan  mendesak  negara.  Salah  satu  contoh  implementasinya  dapat ditemukan dalam sejarah pada masa perang Tabuk, di mana para warga Muslim yang berkecukupan diharapkan ikut berkontribusi melalui pajak ini  untuk  menutupi  pengeluaran  negara  selama  masa  darurat.  Tindakan ini mencerminkan semangat kebersamaan dan tanggung jawab sosial, di mana  kaum  yang  lebih  mampu  turut  berperan  aktif  dalam  mendukung kepentingan  bersama  dan  menjaga  stabilitas  nasional.  Berdasarkan penjelasan tersebut, hakikat pajak dipungut dari seseorang yang memiliki pendapatan yang banyak (Orang kaya) 16 .
Dalam konteks PPN, penting untuk dicatat bahwa sistem ini mengenakan pajak  tanpa  memandang  kekayaan  seseorang.  Sebaliknya,  dalam pandangan syariat Islam, diperbolehkan hanya bagi orang yang memiliki kekayaan tertentu. Hal ini menghasilkan suatu keputusan yaitu melarang ,  karena  pada  dasarnya  memberikannya  hanya  kepada  orang  kaya  tidak menjadi  masalah.  Tetapi  isu  utama  kemudian  muncul  dalam  upaya menyamakan perlakuan pembayaran pajak terhadap hal tersebut.

## Solusi dalam permasalahan
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  para  penjual  sebaiknya  menaikkan harga  tanpa  menyebutkan  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  mendapatkan keuntungan melalui akad dengan istilah murabahah. Jual beli murabahah sendiri  sudah  dipraktikkan  pada  zaman  sebelum  Islam,  seperti  yang tercatat  dalam  al-Muwatta’  kitab  pertama  Imam  Mâlik  yang  mencatat berbagai hadis Nabi Muhammad Saw.
Menurut  Imam  Mâlik,  pelaksanaan  murabahah  dilakukan  melalui pertukaran barang dengan harga, termasuk marjin keuntungan yang telah disetujui bersama pada saat dan tempat transaksi. Dalam sistem ini, jual beli  tidak  dilakukan  secara  kredit.  Namun,  Imam  Syâfii  dalam  kitab  al- Umm  memperluas  konsep  pelaksanaan murabahah  dengan mengizinkan transaksi secara kredit.
Al-Marghinani, seorang fukaha Hanâfi, memberikan definisi murabahah sebagai penjualan barang apa pun pada harga pembelian yang ditambah dengan jumlah yang tetap sebagai keuntungan. Sementara Ibn Qudâmah, seorang  fukaha  Hambali,  mendefinisikan  bay’  murabahah  sebagai penjualan  dengan  biaya  modal  ditambah  dengan  keuntungan  yang
16 Lilik, Rahmawati. 2012. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintahan Islam  (Wacana  Politik  Ekonomi  Islam).  El-Qist:  Journal  Of  Islamic  Economics  and  Business (JIEB). Vol 2. No.1

## Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
diketahui,  di  mana  pengetahuan  biaya  modal  menjadi  persyaratan penting 17 .
Pentingnya  pengambilan  keuntungan  dapat  ditekankan  dengan menghindari segala bentuk penipuan dalam transaksi jual beli. Praktik ini menjadi  sangat  penting  karena  pada  dasarnya  pengambilan  keuntungan seharusnya  bersifat  adil  dan  tidak  terbatas.  Sebagaimana  Firman  Allah SWT yang berbunyi :
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu .(An-Nisa :29).

## D. Penutup
Proses  Pajak  Pertambahan  Nilai  Di  Indonesia  sudah  legal  berdasarkan Undang-undang  nomor  8  Tahun  2000  tentang  Perpajakan.akan  tetapi  jika dilihat  dari  sudut  pandang  Islam  malah  berlawanan  dengan  hukum  syariah Islam  dikarenakan  perpajakan  ini  dipungut  tanpa  melihat  segi  pendapatan seseorang. Pajak tersebut juga dipungut pada konsumen akhir. Hal ini yang sangat  berlawanan  dengan  hukum  syariat  islam  karena  perpajakan sebenarnya  dipungut  dari    orang  yang  mempunyai  pendapatan  lebih.  Akan tetapi  jika  upaya  ini  untuk  membantu  suatu  kepemerintahan  dalam membangun suatu ekonomi seperti di zaman Umar Bin
Khattab.Berdasarakan Permasalahan diatas alangkah baiknya Pajak di ambil dari  orang  yang  mampu  dan  melihat  kondisi  sebuah  ekonomi  pada masyarakat.
17 al-Jaziri,  dalam  Muhammad  Ayyub,2013  Understanding  Islamic  Finance,  Jakarta  : Gramedia Pustak Utama.Hlm 337

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Yusuf, Al-Kharaj.1302 (Kairo: Al-Matba’ah Al-Salafiyah) .
Adi  warman  Karim,  2002  ,    Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam, Jakarta: PT.Pustaka Pelajar, cet.2,
al-Jaziri, dalam Muhammad Ayyub,2013 Understanding Islamic Finance, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.Hlm 337
Andry,  Kurniawan.2009.  Praktik  Pemungutan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Dalam Presfektif  Hukum  Islam.(Skripsi  Sarjana,  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta)
Esti Afifah. 2017 . Pemikiran Ekonomi Umar Bin Khaththab Tentang Kebijakan Fiskal. Al-Intaj :Jurnal Ekonomi Perbankan Syariah . Vol 3 No.1 Fauzi  Yati.  2020.  Pajak  Restoran  Presfektif  Ekonomi  Islam  (  Studi  atas  Praktek Pembayaran  Pajak  Restoran  di  Kota  Padang). Ijtihad  :  Jurnal  Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol 36 No 1 Gazali.  2015.Pajak  Dalam  Presfektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif.
Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah . Vol 7 No 1
Irfan  Mahmud  Ra’ana,  1990.Sistem  Ekonomi  Pemerintahan  Umar  Ibn  Khattab, Yogyakarta: Pustaka Firdaus,
Lilik,  Rahmawati.  2012.  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN) Pemerintahan Islam (Wacana Politik Ekonomi Islam). El-Qist: Journal Of Islamic Economics and Business (JIEB). Vol 2. No.1
Maria  Lapriska,D.E.R.  Aprilia,  P.    Dede,  M.  Khoirul,U.  2022.Perpajakan. Yogyakarta : Expert Press
Muhammad  Ali,  Rusdi.  2017.  Maslahat  Sebagai  Metode  Ijtihad  Dan  Tujuan Utama Hukum Islam. Jurnal Syariah dan Hukum Diktum . Vol 15 No 2 Muhammad  Ghozali,  Wahyu  Nugroho,  Siti  Marpuah,  Nur  Kholis,  Syahrudin. 2022.  Jizyah  Sebuah  Jaminan  Dalam  Peradaban  Islam  Sebagai  Tinjauan Historis. Jurnal Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Vol.3 No.2
Nasaiy  Aziz,Nurhasibah.  2020.  Sistem  Perpajakan  dalam  Perekonomian  Islam Kontribusi Abu Yusuf. Banda Aceh: Ar-Raniry Press Niru  Anita  Sinaga.  2016.  Pemungutan  Pajak  dan  Permasalahnnya  di  Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol 7 No 1
Revi  Hayati,  2021.  Kebijakan  Ekonomi  Islam  Umar  Bin  Khattab  Dalam Menghadapi Krisis. Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum . Vol 3 No 2 Rita,  Pudji  Astuti  2023.  Dampak  Kenaikan  Tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai Terhadap Inflasi. Remittance: Jurnal Akutansi Keuangan dan Perbankan . Volume 4 Nomor 1
Romi, Adetio Setiawan. 2015. Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Hasil  Pertanian  Dalam  Perspektif  Islam.  JURNAL  ILMIAH  MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan. Vol 10 No 1