## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 1089 − 1096 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i3.3061

## Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Pelaku Usaha Mikro Di Provinsi Banten
Muhammad Abduh * , Isti Nuzulul Atiah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten Jl. Raya Palka No.Km 3, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, Indonesia Email: 1,* muhammad.abduh@untirta.ac.id, 2 isti@untirta.ac.id Email Penulis Korespondensi: Muhammad.abduh@untirta.ac.id Submitted: 31/01/2023 ; Accepted: 28/02/2023 ; Published: 28/02/2023
Abstrak −Hadirnya  UU  Cipta  Kerja  pada  beberapa  pasal,  memberikan  ketentuan  dan  perangkat  pelaksanaan  dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Mengingat aturan ini merupakan sebuah aturan yang baru, maka dirasa perlu pula untuk mendeskripsikan  implementasi,  dampak  dan  optimalisasi  BPJPH  pasca  adanya  ketentuan  tersebut  agar  mampu  meyakinkan konsumen  dan  para  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  untuk  menjalankan  ketentuan  tersebut  secara  paripurna.  Penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Metode  kualitatif  deskriptif  menyesuaikan  pendapat  antara  peneliti  dengan informan.  Hasil penelitan ini diantaranya menjelaskan bahwa implementasi Jaminan Produk Halal pasca UU Cipta Kerja dapat dilihat dari waktu pemeriksaan, pengujian kehalalan dan penetapan fatwa yang diselenggarakan lebih singkat. UU Cipta Kerja mengatur adanya mekanisme self declare bagi usaha mikro dan kecil yang dibarengi ketentuan  pendampingan oleh pendamping Proses  Produk  Halal  (PPH).  Dampak  sertifikasi  halal  bagi  pelaku  usaha  mikro  di  wilayah  provinsi  Banten  adalah  kewajiban universal bagi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal, serta dampak ekonomis bagi banyak pelaku usaha mikro di Provinsi Banten dirasakan dengan adanya biaya sertifikasi yang lebih murah.
Kata Kunci: Jaminan Produk Halal; UU Cipta Kerja; Usaha Mikro; BPJPH
Abstract −The presence of the Job Creation Law in several articles provides provisions and implementation tools in implementing Halal  Product  Guarantees.  Considering this  rule is  a new  rule,  it is  also  necessary to describe the  implementation,  impact  and optimization of BPJP after post-provision in order to convince consumers and micro and small businesses actors to fully implement the provision. This research uses a descriptive qualitative research type. Descriptive qualitative methods adjust opinions between researchers and informants. The results of this research include explaining that the implementation of the Halal Product Guarantee after the Job Creation Law can be seen from the shorter time for inspections, halal testing and determination of fatwas. The Job Creation Law provides for a self-declaring mechanism for micro and small business accompanied by provisions for assistance by Halal Product Process (PPH) assistant. The impact of halal certification for micro business actors in Banten Province is a universal obligation for business actors to carry out halal certification, and the economic impact for many micro business actors in Banten Province is felt by the cheaper certification fees.
Keywords : Halal Product Guarantee; Job Creation Law; Micro and Small Business, BPJPH

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim. Menurut data dari sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2010, sebanyak 207.176.162 atau 87,17% penduduk Indonesia beragama Islam. Islam adalah agama yang membimbing umat Islam dalam segala aspek kehidupan, tidak hanya dalam tindakan ibadah fikih (Alam,  Syed  Syah,  Rohani  Mohd,  2011)  dan  tindakan  fikih  muamalah.  Diantara  masalah  fikih  muamalah  adalah memilih produk untuk dikonsumsi. Produk dengan unsur religi, seperti makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, atau bahkan pariwisata adalah topik terbaru di dunia industri. Topik industri makanan halal dicapai  oleh Indonesia sebagai produsen makanan halal terbesar di dunia (Nofianti, Amalia and Rofiqoh, 2019). Halal merupakan istilah dari bahasa Arab yang artinya diperbolehkan, legal dan sesuai hukum Islam atau Syariah. Halal berasal dari kata “halla” yang  berarti  diizinkan,  dibolehkan  atau  tidak  dilarang,  dan  lawan  kata  dari  haram  (Zulham,  2013).  Jika  dikaitkan dengan produk farmasetik, makanan, dan minuman, maka halal dapat dimaknai sebagai produk farmasetik, makanan atau minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh seorang muslim (Rohman, 2012).
Sektor  makanan  halal  saat  ini  menjadi  ini  menjadi  peluang  baru  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  dan pembangunan  ekonomi.  Dikatakan  sebagai  peluang  baru  sebab  tidak  hanya  negara-negara  berpenduduk  mayoritas muslim akan tetapi negara minoritas muslim pun turut ambil bagian dalam perkembangan industri halal (Salam and Makhtum,  2022).  Oleh  karenanya  pemerintah  Indonesia  juga  berupaya  mengembangkan  industri  makanan  dan minuman halal dalam negeri. Makanan halal dijamin bukan hanya dari  segi  kehalalannya, tapi juga kesehatan dan kebersihannya.  Serbuan  pangan  impor  cukup  menjadi  tantangan,  apalagi  Indonesia  sebagai  negara  berpenduduk mayoritas muslim, negara-negara lain akan berlomba untuk meraih konsumen guna meraih keuntungan perusahannya (Peristiwo H, 2019)
Melihat pada data Badan Pelayanan Statistik di Tahun 2017, total populasi penduduk di Provinsi Banten yang menganut  kepercayaan  agama  Islam  ialah  12,5  juta  jiwa  atau  94,62%  dari  total  penduduk  di  provinsi  tersebut. Aktivitas  usaha  dalam  bentuk  industri,  perdagangan  dan  perhotelan  mampu  menyumbangkan  66,88%  produk domestik regional bruto yang berasal dari aktivitas usaha mikro sampai dengan menengah atas (Badan Pusat Statistik, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa peranan usaha tersebut telah banyak memenuhi kebutuhan masyarakat muslim di

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 1089 − 1096 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i3.3061
Provinsi Banten. Hal ini tentu tidak terlepas dari upaya penyelenggaraan produk halal yang telah hidup dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Pada periode tersebut, ketentuan tentang produk halal belum berlaku secara ketat dan efisien mengingat aturan tentang kewajiban produk belum diimplementasikan secara optimal meskipun telah diundangkan pada tahun 2014 dan dilaksanakan pada tahun 2019  melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal.
Masuknya  Undang-Undang  tentang  Jaminan  Produk  Halal  dalam  klaster  penataan  Undang-Undang  tentang Cipta Kerja diharapkan menjadi momentum untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Terdapat 24 ketentuan diantaranya 2 penambahan pasal baru dan pengubahan substansi 22 pasal yang ada dalam Undang-Undang tentang  Jaminan  Produk  Halal.  Perubahan  materi  dan  ketentuan-ketentuan  pada  pasal-pasal  tersebut  lebih menunjukkan keinginan kuat  pemerintah dalam menata regulasi, kemudahan berinvestasi  dan penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya (Hosen, Hutagalung and Muhammad Amin Suma, 2022).
Halal self declare  oleh pelaku usaha (mikro dan kecil khususnya) dimasa itu belum mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah sehingga potensi  adanya pelanggaran dalam klaim halal oleh pelaku usaha sangat  potensial ada di masyarakat, sehingga pada tanggal 17 Oktober 2019 pelaksanaan Undang-undang Jaminan Produk Halal baru mulai dilaksanakan, Jaminan Produk halal memuat ketentuan halal yang dilakukan pelaku usaha harus sejalan dengan standar  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa    pemberlakukan  kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019 dilakukan secara bertahap (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021).
Pemberlakuan  ketetentuan  undang-undang  tersebut  dilakukan  dalam  beberapa  tahapan.  Tahap  kesatu dilakukan dengan memberlakukan ketentuan sertifikasi halal pada produk makanan, minuman, dan produk jasa yang memiliki hubungan langsung dengan aktivitas produksi makanan/minuman tersebut. Tahap kesatu telah dimulai sejak turunnya Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal pada 17 Oktober 2019. Selanjutnya pada tahap kedua yang dimulai sejak 17 Oktober 2021 BPJH memberlakukan kewajiban sertifikasi  pada produk selain makanan dan minuman.  Aktivitas Sertifikasi halal pada periode tersebut belum mampu menarik kesadaran pelaku usaha mikro dan kecil karena dirasa proses sertifikasi yang begitu rumit, biaya yang cukup besar, tidak tersedianya penyelia halal, dan membutuhkan penyesuaian pada struktur usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil (Fajaruddin, 2018). Masuknya UU JPH dalam penataan UU Cipta Kerja sejatinya menjadi momentum untuk menyelesaikan permasalahan belum terimplementasinya Jaminan Produk Halal. Dalam UU Cipta Kerja, beberapa ketentuan dalam UU JPH yang dinilai menjadi titik permasalahan diubah diantaranya ketentuan sertifikasi bagi Produk dari UMK, kewenangan untuk akreditasi LHP dan sertifikasi Auditor Halal, pelibatan ormas Islam berbadan hukum dalam proses sertifikasi Halal, penyederhanaan birokrasi dan waktu penerbitan sertifikasi halal juga perubahan norma sanksi / penegakan hukum.
Penelitian ini didasarkan pada hipotesis bahwapdalam penyelenggaraan jaminan produkphalal haruspmengacu padapadanya regulasi yang sistematis, serta implementasipdan pengawasan yangpketat sebagai upayapmemberikan kepastian  produk  halal  baik  bagippelaku  usaha  maupunpkonsumen.  UU  Cipta  Kerja  harus mampu mengakomodir keresahan pelaku usaha mikro. Dengan adanya kewajiban sertifikasi bagi produk halal, maka tanggungan bagi pelaku usaha mikro dalam menyelaraskan program tersebut dapat menjadi tantangan tersendiri mengingat biaya sertifikasi tidaklah  murah,  serta  manajemen  usaha  yang  dijalankan  seringkali  tidak  kompleks  seperti  ketentuan  pedoman sertifikasi halal.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian merupakan tekhnik atau cara tertentu yang dilakukan sebagai dasar acuan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan Tylor (Moleong, 2010) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang  atau  perilaku  yang  diamati.  Metode  kualitatif  deskriptif  menyesuaikan  pendapat  antara  peneliti  dengan informan.  Pemilihan  metode  ini  dilakukan  karena  analisisnya  tidak  bisa  dalam  bentuk  angka  dan  peneliti  lebih mendeskripsikan segala fenomena yang ada dimasyarakat secara jelas.
Penelitian ini memiliki maksud untuk memahami manajemen penyelengaraan jaminan produk halal di Provinsi Banten.  Penelitian  ini  akan  mendeskripsikan  hal  tersebut  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa.  Penelitian  ini  juga memuat  fakta  yang  terjadi  di  lapangan  serta  gambaran  mengenai  peranan  BPJPH  dan juga  LPPOM  MUI  Provinsi Banten dalam menyelenggarakan amanah Undang-undang Cipta Kerja tentang Jaminan Produk Halal agar kemudian dapat dikaji secara mendalam dengan pendekatan-pendekatan teoritis.

## 2.2 Teknik Pengumpulan Data
Sumber data penelitian adalah sumber yang memuat darimana informasi dan data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan yang berbentuk angka dan fakta peristiwa yang dapat dijadikan bahan dalam menyusun sebuah informasi. Data yang terhimpun selanjutnya disimpulkan sebagai sebuah narasi yang yang mudah dibaca dan dipahami. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data, baik yang bersifat primer maupun sekunder.

## 2.3 Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data dengan pendekatan penyelidikan maupun  wawancara  secara  langsung  terhadap  subjek  penelitian  guna  terpenuhinya  tujuan-tujuan  tertentu  dalam

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 1089 − 1096 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i3.3061
penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Provinsi Banten, serta informan-informan lainnya yang berkaitan dengan kondisi lapangan. a. Wawancara
Wawancara  ialah  suatu  proses  untuk  mendapatkan  keterangan,  informasi  dan  data  yang  sejalan  dengan  tujuan penelitian dengan cara tanya jawab yang dibantu dengan alat bantu interview guide (panduan wawancara) (Moh. Nasir,  2003).  Dalam  penelitian  ini  metode  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis  ialah  menggunakan  pola wawancara terstruktur. Disamping berhadapan langsung dengan narasumber, penulis juga menyiapkan panduan wawancara  yang  telah  dirumuskan  secara  cermat  agar  wawancara  berjalan  lancar  dan  senantiasa  fokus  pada masalah penelitian.
b. Dokumentasi
Dokumentasi  merupakan  salah  satu  metode  pengumpulan  data  yang  di    gunakan  dalam  metodologi  penelitian sosial.  Metode  dekomentasi  adalah    pengambilan  data  yang  diperoleh  melalui  dokumen-dokumen.  Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya (Arikunto, 1998).

## 2.4 Sumber Data Sekunder
Sumber  sekunder  adalah  data  yang  lebih  dahulu diperoleh  dan  dilaporkan  oleh  pihak  lain  diluar  dari  penyelidikan peneliti. Ini artinya dalam data sekunder tidak memiliki keterkaitan secara langsung dalam proses penghimpunannya seperti data yang diperoleh dari karya ilmiah orang lain dan data-data statistik maupun peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan yang turut serta memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

## 2.5 Kerangka Pemikiran Penelitian
Guna  memahami  penyelesaian  penelitian  ini,  maka  penulis  akan  menggambarkannya  dengan  kerangka  pemikiran yang dapat terlihat (Soerjono Soekanto, 1986), pada gambar 1 berikut:

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian
UU Cipta kerja yang menerangkan tentang jaminan produk halal harus mampu menjabarkan terkait  dengan tekhnis penyelenggaraan JPH bagi pelaku usaha mikro dan Kecil. Hal ini perlu dijelaskan mengingat  bahwa usaha mikro  dan  halal  merupakan  kelompok  usaha  sederhana  yang  didalamnya  tidak  memiliki  penyelia  halal  layaknya pelaku  usaha  menengah  atas.  Pengawasan  bagi  pelaku  usaha  mikro  juga  perlu  dilakukan  secara  optimal  karena berdasarkan  data  BPS  aktivitas  Usaha  Mikro  dan  Kecil  merupakan  jenis  usaha  terbesar  dalam  aktivitas  bisnis  di Indonesia,  yakni  mencapai  94,6  %.  Intensitas  dan  langkah-langkah  pengawasan  BPJH  terhadap  aktivitas  usaha tersebut harus mampu dijabarkan agar mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen ditengah resiko rawan dari dinamisasi aktivitas produksi.
Penyelenggaraan  Jaminan  Produk  Halal  merupakan  amanah  dari  konstitusi  yang  harus  dijalankan. Pembentukan  lembaga  yang  berwenang,  penentuan  SDM  yang  kompetetn  di  bidang  JPH  serta  koordinasi  institusi yang berwenang merupakan bagian dari manajemen  Penyelenggaraan jaminan produk halal. Adanyan UU Cipta Kerja memuat  kompetensi  penyelenggaraan jaminan halal  berada pada BPJPH, LPH, Majelis Ulama Indonesia, Penyelia Halal, Auditor Halal serta Pendamping Halal.
Selanjutnya  penulis  juga  akan  berupaya  mendapatkan  gambaran  tentang  dampak  apa  saja  yang  diberikan Undang-undang Jaminan Produk Halal terhadap pelaku usaha mikro yang mana sebelumnya sertifikasi halal bersifat opsional pelaku usaha namun kini menjadi kewajiban yang universal. Dampak tersebut dapat berupa dampak secara ekonomi dan juga dampak pelanggaran terhadap aturan Undang-undang.   Hal lainnya yang menjadi pertimbangan ialah bagaimana usaha mikro ini mendapatkan atensi lebih  bagi masyarakat atau konsumennya.

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 1089 − 1096 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i3.3061

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Implementasi Jaminan Produk Halal Pasca Pengesahan UU Cipta Kerja
Ketentuan mengenai sertifikat halal telah mendapatkan perhatian serius sejak tahun 2014. Terdapat banyak isu penting yang  menjadi  perhatian  masyarakat  salah  satunya  ialah  kewajiban  tentang  sertifikasi  halal  yang  didasarkan  pada deklarasi secara mandiri oleh pelaku usaha mikro dan kecil (Hasan, 2014). Menurut keterangan pihak BPJPH Banten, terdapat beberapa perbedaan pelaksanaan sertifikasi halal sebelum dan setelah berlakunya UU Ciptakerja. Pada UU Jaminan  Produk  halal  tidak  terdapat  ketentuan  kewajiban  sertifikasi  halal  bagi  UMK  untuk  melakukan  halal  self declare bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Sedangkan pada pasal 4a Ayat (1) UU Ciptakerja disebutkan bahwa bagi pelaku usaha mikro dan kecil berlaku kewajiban sertifikasi halal yang didasari pada pernyataan pelaku usaha dengan kategori tersebut.
Perbedaan selanjutnya nampak pada wewenang dalam proses sertifikasi halal dimana pada pasal 7 UU Jaminan Produk  Halal  peranan  BPJPH  hanya  bekerjasama  dengan  LPH  dan  MUI,  sedangkan  pada  Pasal  7  Ayat  2  UU Ciptakerja BPJPH tidak hanya bekerjasama dengan MUI dan LPH, namun dapat juga bekerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan Islam yang berbadan hukum. UU Ciptakerja juga mengatur dalam hal penetapan LPH dilaksanakan paling lama  1 hari kerja. Hal ini tentu lebih baik dibandingkan dengan ketentuan Pasal 30 UU JPH yang menetapkan paling lama 5 hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.
Pasal 31 UU Ciptakerja juga mengatur waktu pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk oleh auditor halal paling lama 15 hari kerja, hal ini memberikan kejelasan kepada pemohon sertifikasi halal mengingat pada pasal UU JPH  tidak  menentukan  batasan  waktu  dalam  pemeriksaan  dan  pengujian  kehalalan  produk  oleh  auditor  halal.  UU Ciptakerja juga mengatur bahwa Penetapan sidang fatwa dilakukan paling lama 3 hari kerja sejak MUI mendapatkan laporan hasil Lembaga Pemeriksa Halal. Berbeda dengan UU JPH yang justru memakan waktu paling lama 30 hari sejak MUI mendapatkan laporan hasil pemeriksaan BPJPH.
Dari perspektif yuridisnya, skema self declare BPJPH didasarkan pada UU JPH No. 33 Tahun 2014, UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020, PP No. 39 Tahun 2021, PMA No. 20 Tahun 2021, Kepkaban No. 135 Tahun 2021 dan No. 33 Tahun 2022. Selain itu, ada 3 faktor yang mendasar digunakannya mekanisme self declare ini. Pertama BPJPH berpedoman pada ISO 17050 tentang Self Declaration of Conformity (SDOC)  (Hafiznur Arifin, 2023). Jadi makna self  declare  ialah  jaminan  kesesuaian  yang  dinyatakan  perorangan  atau  organisasi  atas  objek  yang  diidentifikasi terhadap  persyaratan  tertentu  sesuai  deklarasi  yang  dirujuk,  serta  memperjelas  siapa  yang  bertanggung  jawab  atas kesesuaian deklarasi tersebut. Adanya ketentuan self declare pada UU Ciptakerja diharapkan mampu mengakomodir 150rb  pelaku  usaha  mikro  dan  3000an  pelaku  usaha  kecil  yang  ada  di  Provinsi  Banten  dalam  hal  mendapatkan sertifikasi halal dengan mekanisme self declare.
Meskipun  saat  ini  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  UU  Cipta  Kerja  bertentangan  dengan  UUD  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  berarti “tidak ada perubahan dalam waktu 2 ( dua) tahun sejak putusan diucapkan. UU Cipta Kerja  akan tetap berlaku sampai batas waktu perubahan undang-undang a quo telah ditentukan. Jika perubahan tidak dilakukan sampai batas waktu yang diberikan, UUCK dinyatakan inkonstitusional tetap dan semua undang-undang yang telah diubah dan dicabut oleh UUCK dinyatakan berlaku kembali.
3.2 Dampak Jaminan Produk halal terhadap pelaku Usaha kecil dan mikro di Provinsi Banten
3.2.1 Sampel Usaha Kecil Kabupaten Lebak ,
Penelitian selanjutnya dilanjutkan oleh penulis pada UKM Rumah Baduy Lebak Coffe yang fokus pada produksi kopi bubuk. Kopi bubuk Leuit Baduy merupakan kopi khas dari daerah Lebak Banten yang berasal dari biji robusta asli tanpa  campuran  bahan  kimia.  Produk  kopi  bubuk  leuit  baduy  ini  merupakan  produk  yang  dihasilkan  oleh  Rumah Baduy Lebak Coffe yang telah mendapatkan sertifikasi halal dengan nomor produk sertifikasi halal 17120036121217 sejak tahun 2017 dan telah melalui masa perpanjangan sebanyak dua kali..
Dalam aktualisasi produk halal Kopi bubuk Leuit Baduy sangat memperhatikan penggunaan bahan baku serta proses  produksi.  Ketentuan  penggunaan  bahan-bahan  non  alami  (kimia)  sebisa  mungkin  dihindari  guna  menjaga esensi  alamiah  yang  sejalan  dengan  nilai  hidup  budaya  Baduy.  Penggunaan  bahan-bahan  alami  juga  tetap mendapatkan pengawasan agar zat-zat alami yang bertentangan dengan ketentuan halal tidak tercampur pada produk. Kopi  bubuk  Leuit  Baduy  juga  telah  menjalankan  uji  laboratorium  pada  tahun  2018  yang  membuktikan  bahwa sekalipun tidak menggunakan pengawet kimiawi, namun masa ketahanan dari produk ini mampu mencapai masa 400 hari pada suhu ruang.
Pada UKM Rumah Baduy Lebak Coffe, sertifikasi halal diperoleh dengan metode reguler yang bersifat non self declare. Hal ini dilakukan karena UKM Rumah Baduy Lebak Coffe menggunakan bahan kritis berupa biji kopi dan bahan lainnya yang merupakan bahan dengan melalui proses ekstraksi. Dengan metode standar dalam sertifikasi halal  tersebut,  UKM  Rumah  Baduy  Lebak  Coffe  merogoh  biaya  administrasi  dan  uji  lab  dalam  mendapatkan sertifikasi halal, begitupun dengan perpanjangan masa sertifikat halalnya.
Owner UKM Rumah Baduy Lebak Coffe mengaku bahwa proses registrasi ulang di tahun 2021 kemarin dirasa lebih mudah dan cepat. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan masa terbit sertifikasi halal yang tidak boleh lebih dari 30  hari.  Sekalipun  dibebankan  biaya  administrasi  dan  uji  lab  sebesar  2,5  juta  rupiah,  hal  tersebut  tidak  begitu

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 1089 − 1096 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i3.3061
membebaninya mengingat omzet yang diberikan juga cukup menjanjikan. Kepercayaan konsumen pada produknya sangat kuat dengan adanya sertifikasi halal tersebut.

## 3.2.2 Sampel Usaha Kecil Kota Cilegon
Industri  olahan  makanan  Tiga  Bunda  merupakan  unit  usaha  mikro  kecil  yang  berada  di  daerah  Cilegon.  Dalam aktivitasnya industri ini menghasilkan produk panganan khas Banten seperti Gipang, Sate Bandeng, Bolu, Getas, dan engkak. Seiring dengan berjalannya waktu serta beberapa kendala dalam kegiatan produksi, kini UKM Tiga Bunda memilih  untuk  memprioritaskan hasil produksinya pada panganan Gipang. Gipang merupakan salah satu  makanan khas propinsi Banten dengan bahan baku utama Ketan hitam dan Ketan putih.
Panganan Gipang saat ini telah mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI Provinsi Banten dengan nomor Sertifikat  17200005620811  sejak  tahun  2018  dan  masih  aktif  sampai  dengan  saat  ini.  Alasan  mengapa  produk  ini didaftarkan pada LPPOM MUI ialah agar industri dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal jaminan produk yang bersih dan bebas dari zat yang tidak halal dan najis. Hal ini juga tentunya dapat meningkatkan mutu produksi serta mengundang preferensi masyarakat terhadap panganan Gipang yang dihasilkan
Dengan adanya sertifikasi halal pada produknya, kegiatan ekspor yang menjadi proyeksi usaha tersebut dapat dilakukan dengan mudah. Tinggal mencari pangsa pasar di negara lain saja menurut keterangan Pemilik usaha Tiga Bunda. Sertifikasi halal menurut beliau memberikan dampak pada keyakinan sajian produk yang halal dalam aktivitas produksi, dan mampu meningkatkan rasa percaya masyarakat pada produk olahannya.

## 3.2.3 Sampel Usaha Mikro Tangerang,
Cilok ceu’tuti adalah sebuah produk pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri rumahan yang dilakukan oleh Ibu Euis  di  Kota Tangerang.  Dengan  bermodalkan  uang  sebesar  Rp.  300  ribu  rupiah,  kini  omset  yang dihasilkan  dari kegiatan produksi cilok ceu’tuti mencapai 5-25 Juta rupiah di tiap bulannya.
Ketentuan  produk  halal  yang  tersertifikasi  bagi  Bu  Euis  bukanlah  suatu  hal  yang  dapat  menghambat  usaha Cilok Ceu Tuti. Hal ini justru dirasa bagi  Bu Euis sebagai  peluang untuk  mempresentasikan sesuatu yang berbeda dengan produk cilok lainnya. Kita menyadari bahwa cilok merupakan produk usaha mikro yang jarang bahkan hampir sulit  ditemui  memiliki  sertifikasi  halal  oleh  pemerintah.  Sehingga  pada  awal  pendiriannya  di  tahun  2013,  Bu  Euis mantap untuk mendaftarkan produknya pada LPPOM MUI guna mendapatkan sertifikasi halal. Tujuannya ialah untuk menjawab  kebutuhan  pecinta  cilok  agar  mampu  menghadirkan  jajanan  kelas  bawah  dalam  format  yang  higienis, terjamin kehalalannya, serta memiliki rasa yang tidak kalah bersaing dengan produk cilok lainnya. Saat ini produk Cilok  Ceu’Tuti  telah  mendapatkan  sertifikasi  halal  dari  LPPOM  MUI  Provinsi  Banten  dengan  nomor  sertifikat 17200031410517.
Dalam pelaksanaannya, cilok ceu’tuti senantiasa menggunakan bahan-bahan yang telah memenuhi kualifikasi halal oleh BPJPH. Dalam hal adanya varian cilok daging pada produknya, Bu Tuti dan karyawannya pun mengikuti instruksi dari PPH dalam memilah dan kritis dalam menentukan daging mentah yang akan digunakan sebagai bahan baku.  Selebihnya untuk bahan mentah seperti tepung terigu, daun bawang, penyedap rasa dan garam diperoleh secara bebas  namun  bahan  tersebut  setidaknya  telah  tersertifikasi  halal.  Dengan  demikian,  langkah  untuk  mendapatkan sertifikasi halal melalui skema self declare menjadi sangat mudah.
Hadirnya ketentuan self declare bagi cilok ceu’ tuti saat ini dirasa lebih memperhatikan pada kondisi pelaku usaha  mikro.  Biaya  yang  lebih  murah  dibandingkan  dengan  skema  sertifikasi  terdahulu  tentu  meringankan  cost operasional bagi usaha milik ceu’ tuti.

## 3.2.4 Sampel Usaha Kecil Kota Serang
Sate bandeng merupakan panganan khas provinsi Banten yang dahulu merupakan makanan yang disajikan sebagai hidangan kerajaan. Seiring dengan berjalannya waktu, sate bandeng kini telah banyak dinikmati oleh masyarakat pada acara-acara besar maupun sebagai oleh-oleh. Kini sate bandeng Aliyah telah mampu menjadi icon kota Serang dan pemasarannya telah mampu menyentuh pasar Swalayan yang ada di wilayah Jabodetabek.
Dalam menjalankan kegiatan industri sate bandeng, Ibu Awliyah turut mendaftarkan produknya pada LPPOM MUI Provinsi Banten guna memperoleh sertifikasi halal. Nomor sertifikat yang dimiliki oleh Sate Bandeng Aliyah terdaftar  dengan  nomor  seri  17030046680319  yang  dapat  dilakukan  pengecekannya  pada  laman  website  LPPOM MUP Provinsi Banten.
Kegiatan sertifikasi halal pada produk Sate Bandeng Aliyah dilakukan  bukanlah sebagai strategi marketing semata, namun juga dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu produk sate bandeng Awliyah agar senantiasa konsisten  dan  mampu  memelihara  kepercayaan  masyarakat  akan  kehalalan  produk  Sate  Bandeng  Awliyah. Pengawasan yang dilakukan pada industri ini juga masih bersifat internal, artinya pengawasan akan kualitas mutu dan kualitas produk masih diawasi oleh owner.
Dalam hal pembaruan sertifikasi halal, sate bandeng awliyah tidak masuk pada kualifikasi self declare. Hal ini dikarenakan  adanya  olahan  dengan  kategori  bahan  kritis  sehingga  membutuhkan  uji  laboratorium.  Namun  jika dibandingkan dengan ketika 2 kali masa mengajukan perpanjangan sertifikasi halal, proses di tahun ini lebih mudah dan  lebih  cepat.  Hal  ini  cukup  membantu  bagi  pelaku  usaha  dalam  memberikan  raya  yakin  bagi  masyarakat  akan produk yang kami hasilkan.

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 1089 − 1096 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i3.3061

## 3.3 Optimalisasi Peran BPJPH Provinsi Banten dalam melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil di Provinsi Banten
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  halal  merupakan  badan  yang  dibentuk  dalam  rangka  penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanah konstitusi yang ada pada PP Nomor 39 Tahun 2021 dan Undang-undang  Jaminan  Produk  halal.  Peran  dari  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  halal  ialah  (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2022) :
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal
2. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria jaminan produk halal.
3. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk
4. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri.
5. Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal
6. Melakukan akreditasi kepada LPH.
7. Melakukan registrasi auditor halal.
8. Melakukan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal.
9. Melakukan pembinaan auditor halal.
10. Melakukan kerjasama dengan lembaga dalan dan luar negeri di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, waktu pelaksanaan sertifikasi halal dari  mulai  pendaftaran  sampai  terbit  sertifikat  adalah  21  hari  kerja.  Saat  ini  pelaksanaan  sertifikasi  halal, membutuhkan  waktu  27  hari  kerja.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  Bidang  Jaminan  Produk  Halal,  registrasi  sertifikat  halal  dilakukan  pada  sertifikat  halal  yang dikeluarkan  oleh  lembaga  halal  luar  negeri  yang sudah  bekerja  sama  dengan  BPJPH.  Pada  tahun  2021  belum  ada registrasi sertifikat halal lembaga halal luar negeri.
Berdasarkan  wawancara  yang  kami  lakukan,  terdapat  beberapa  kendala  yang  dihadapi  BPJPH  dalam pelaksanaan sertifikasi halal adalah:
1. Jumlah LPH yang masih terbatas
2. Sistem yang belum terintegrasi total antara BPJPH, LPH, dan MUI
3. Paradoksnya jumlah pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal produk dengan jumlah SDM yang dimiliki BPJPH
4. Proses verifikasi dan validasi data pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal masih bersifat sentralisasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik yang memiliki 4 tujuan, yakni memberikan batasan  dan  hubungan  yang  jelas  terkait  hak,  tanggung  jawab,  kewajiban  dan  kewenangan  setiap  pihak  dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik yang berasaskan pemerintahan dan korporasi yang baik, terpenuhinya pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundangundangan dan meberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelayanan publik.salah satunya adalah melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan.
Dalam  optimalisasi  kualitas  pelayanan  publik,  sebagaimana  yang  diamanatkan  UndangUndang  nomor  25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu disusun Standar Pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan  yang  berkualitas,  cepat,  mudah,  terjangkau,  dan  teratur.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  15  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Standar Pelayanan.
Beberapa  standar  pelayanan  yang  terselesaikan  BPJPH  pada  tahun  2021  diantaranya:  1. Standar  Pelayanan Permohonan Sertifikat Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Self Declare); 2. Standar Pelayanan Permohonan  Sertifikat  Halal  (Regular);  3.  Standar  Pelayanan  Permohonan  Perpanjangan  Sertifikat  Halal  Tanpa Perubahan  Komposisi  Bahan  atau  dengan  Perubahan  Komposisi  Bahan  yang  Dapat  Dibuktikan  Kehalalannya;  4. Standar Pelayanan Permohonan Perpanjangan Sertifikat Halal Dengan Perubahan Komposisi Bahan yang Tidak Dapat Dibuktikan  Kehalalannya;  5.  Standar  Pelayanan  Registrasi  Sertifikat  Halal  Luar  Negeri;  6.  Standar  Pelayanan Akreditasi  Lembaga  Pemeriksa  Halal  (LPH);  7.  Standar  Pelayanan  Perpanjangan  Akreditasi  Lembaga  Pemeriksa Halal  (LPH);  8.  Standar  Pelayanan  Reakreditasi  Level  Lembaga  Pemeriksa  Halal  (LPH);  9.  Standar  Pelayanan Akreditasi  Lembaga  Halal  Luar  Negeri  (LHLN);  10.  Standar  Pelayanan  Pelatihan  Auditor  Halal;  11.  Standar Pelayanan Registrasi Auditor Halal; 12. Standar Pelayanan Pelatihan Penyelia Halal; 13. Standar Pelayanan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal; dan 14. Standar Pelayanan Sertifikasi Kompetensi Penyelia Halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2021).
Optimalisasi  penyelenggaraan  JPH  di  wilayah  Provinsi  Banten  dilakukan  sama  halnya  penyelenggaraan jaminan  produk  halal  di  wilayah  lainnya,  yakni  dengan  melibatkan  Lembaga  Pemeriksa  Halal  yang  terdiri  dari LPPOM MUI, LPH Sucofindo, dan LPH Surveyor Indonesia. Dalam beberapa kasus sering ditemukan bahwa adanya rentang  waktu  yang  cukup  panjang  dalam  proses  Pemeriksaan  Halal  oleh  LPH.  Hal  ini  dapat  disebabkan  apda tingginya permintaan pemeriksaan halal bagi masyarakat sedangkan konsisi LPH yang ada masih belum memadai. Oleh karenanya, di tahun 2021 ini BPJPH Pusat juga mulai melakukan penjajakan pada 9 Calon LPH baru di tahun 2022 ini.

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 1089 − 1096 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i3.3061
Optimalisasi tidak hanya ada pada penambahan jumlah LPH namun juga dapat dilihat pada optimalisasi peran BPJPH ditingkat Provinsi. Aktivitas BPJPH di tingkat  provinsi ditanggungjawabi  oleh adanya Satgas BPJPH yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Sekalipun jumlah sumber daya manusianya terbatas (tidak lebih dari 5 orang) di tiap provinsi, tekhnis integrasi dan implementasi jaminan produk halal sudah mampu ditopang oleh adanya Sihalal (Sistem  Informasi  Halal)  yang  memberikan  gambaran  tekhnis  dan  tahapan  pada  proses  sertifikasi  halal.  Adanya Sihalal memberikan rentetan mekanisme yang jelas dan mendetail dalam prosedur pengajuan sertifikasi halal. Disisi lain, sistem tersebut mampu menjadi acuan bagi penyelenggara dalam mengidentifikasi bahan baku dan mekanisme produksi yang pelaku usaha. Jika kemudian ditemukan pelanggaran yang berkenaan dengan penggunaan bahan baku yang tidak sesuai dengan apa yang terdaftar pada Sihalal maka dapat dikenakan penegakan hukumnya.
Sistem tersebut tidak hanya dijalankan bagi BPJPH namun juga mampu menghubungkan kepentingan pelaku usaha dan kewajiban dari Pendamping Proses Halal, Penyelia Halal, Satgas BPJPH,  Lembaga Pemeriksa Halal serta Majelis Ulama Indonesia. Sihalal diharapkan mampu pihak-pihak yang berkepentingan untuk membantu pelaksanaan Undang-undang Jaminan Produk Halal dan UU Cipta kerja dalam pembahasan Sertifikasi Halal agar dapat dilaksanan secara baik di Indonesia. Satgas BPJPH Provinsi Banten juga menegaskan bahwa optimalisasi Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten sejatinya bukan hanya tanggungjawab BPJPH, LPH dan PPH semata, namun ini juga dapat menjadi tanggungjawab  bagi  Perguruan  tinggi,  Instansi  Pemerintahan,  maupun  Pemangku  kepentingan  yang  memiliki  visi sama demi tegaknya konsep halal pada aktivitas ekonomi yang ada.
Perguruan Tinggi dapat mengirimkan delegasi terbaiknya untuk senantiasa berkolaborasi, melakukan riset dan upaya  lainnya  yang  mampu  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  sertifikasi  halal khususnya  bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Provinsi Banten. Jika melihat pada efektif atau tidaknya  UU Cipta kerja yang sebagian pasalnya membahas masalah Jaminan Produk Halal, maka beberapa indikator  yang dapat dinilai ialah, yaitu (Soerjono Soekanto, 2008): faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor kebudayaan  dan faktor masyarakat.
Jika dilihat dari faktor hukum maka konstitusi yang tertuang pada UU Jaminan Produk Halal serta UU Cipta Kerja hendaknya dijadikan sebagai salah satu aturan yang mutlak bagi pelaku usaha ikuti dalam hal penyelenggaraan Jaminan  Produk  Halal.  Jika  dilihat  dari  kuantitasnya,  95.000  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  di  Provinsi  Banten hendaknya  harus  segera  memperhatikan  adanya  ketentuan  tersebut.  Begitupun  pemegang  otoritas  JPH  harus  lebih serius dan konsisten dalam memberikan kesadaran hukum bagi pelaku usaha tersebut. Disamping itu, penulis melihat bahwa  aspek  penegakan  hukum  sampai  dengan  saat  ini  belumlah  sampai  pada  tahap  penindakan  pelanggaran. Beberapa kasus pelanggaran klausa halal pada produk lebih dominan diselesaikan dengan acuan UU Perlindungan Konsumen.  Penegakan  UUJPH  dan  UU  Cipta  kerja  masih  berupa  konstitusi  yang  menguatkan  kewajiban administratif.

## 4. KESIMPULAN
Implementasi  Jaminan  Produk  Halal  pasca  UU  Cipta  Kerja  dapat  dilihat  pada  waktu  pemeriksaan  dan  pengujian kehalalan  produk  oleh  auditor  halal  paling  lama  15  hari  kerja,  hal  ini  memberikan  kejelasan  kepada  pemohon sertifikasi halal mengingat pada pasal UU JPH tidak menentukan batasan waktu dalam pemeriksaan dan pengujian kehalalan  produk  oleh  auditor  halal,  Penetapan  sidang  fatwa  dilakukan  paling  lama  3  hari  kerja  sejak  MUI mendapatkan  laporan  hasil  Lembaga  Pemeriksa  Halal,  serta  mekanisme  adanya  mekanisme  Self  Declare,  yakni pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri dengan beberapa ketentuan wajib diantaranya  harus  ada  pendampingan  oleh  pendamping  Proses  Produk  Halal  (PPH)  yang  terdaftar  serta  proses penetapan  halal  oleh  Komisi  Fatwa  MUI.  Dampak  Sertifikasi  Halal  bagi  pelaku  usaha  mikro  di  wilayah  provinsi Banten  adalah  adanya  kewajiban  secara  universal  bagi  pelaku  usaha  halal  untuk  mendaftarkan  produknya  pada mekanisme sertifikasi halal. Hal ini juga memberikan dampak ekonomis bagi pelaku usaha dimana ada sejumlah cost production yang juga ikut naik dibarengi dengan adanya ketentuan biaya sertifikasi halal. Bagi pelaku usaha mikro yang telah mendapatkan sertifikasi dapat mengajukan perpanjangan registrasi dengan mekanisme self declare  yang lebih  murah  secara  ekonomis.  Perbandingan  biaya  pasca  adanya  UU  Cipta  kerja  cukup  signifikan  dimana  dahulu mereka  harus  membayar  minimal  Rp.  2.500.000,-  sedangkan  kini  hanya  Rp.  600.000,-.  Maraknya Program  Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) juga mampu mendongkrak angka usaha mikro tersertifikasi secara signifikan meskipun saat ini target 95.000 pelaku usaha mikro dan kecil di provinsi Banten belum tercapai.  Optimalisasi penyelenggaraan JPH di wilayah Provinsi Banten dilakukan dengan melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal yang terdiri dari LPPOM MUI, LPH Sucofindo, dan LPH Surveyor Indonesia. Disamping itu BPJPH juga mulai melakukan penjajakan pada 9 Calon LPH baru di tahun 2022 ini. Optimalisasi tidak hanya ada pada penambahan jumlah LPH namun juga dapat dilihat pada optimalisasi peran BPJPH ditingkat Provinsi.  Aktivitas BPJPH di tingkat provinsi ditanggungjawabi oleh adanya Satgas BPJPH yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Sekalipun jumlah sumber daya manusianya terbatas (tidak lebih dari 5 orang) di tiap provinsi, tekhnis integrasi dan implementasi jaminan produk halal sudah mampu ditopang oleh adanya Sihalal (Sistem Informasi Halal) yang memberikan gambaran tekhnis dan tahapan pada proses sertifikasi halal. Sistem tersebut tidak hanya dijalankan bagi BPJPH namun juga mampu menghubungkan kepentingan pelaku usaha dan kewajiban dari Pendamping Proses Halal, Penyelia Halal, Satgas BPJPH,  Lembaga Pemeriksa Halal serta Majelis Ulama Indonesia. Sihalal diharapkan mampu pihak-pihak yang berkepentingan untuk membantu pelaksanaan

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 1089 − 1096 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i3.3061
Undang-undang Jaminan Produk Halal dan UU Cipta kerja dalam pembahasan Sertifikasi Halal agar dapat dilaksanan secara baik di Indonesia.

## REFERENCES
Alam,  Syed  Syah,  Rohani  Mohd,  B.H.  (2011)  ‘Is  Religiosity  an  Important  Determinant  on  Muslim  Consumer  Behaviour  in Malaysia?’, Journal of Islamic Marketing, 2(1).
Fajaruddin  (2018)  ‘Efektivitas  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal  dalam  Perlindungan Konsumen’, Hukum, 3(2), pp. 204–216.
Hafiznur  Arifin  (2023)  ‘Analisis  Sistem  Sertifikasi  Halal  Kategori  Self  Declare’,  Sinomika  Journal:  Publikasi  Ilmiah  Bidang Ekonomi dan Akuntansi, 5(1).
Hosen, N., Hutagalung, A.Z. and Muhammad Amin Suma. (2022) ‘Analisis Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan)’, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 13(1).
Nofianti, Amalia, K. and Rofiqoh, S.N.I. (2019) ‘Kesadaran Halal dan Logo Halal: Apakah Menentukan Minat Beli? (Studi Pada Pelaku Bisnis UMKM di Gresik)’, Journal of Halal Product and Research, 2(1), pp. 16–24.
Peristiwo H (2019) ‘Indonesian Halal Food Industry: Development, Opportunities and Challenges on Halal Supply Chains’, Jurnal Studi Islam dan Humanis [Preprint].
Salam, D.Q.A. and Makhtum, A. (2022) ‘Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang’, Qawwam: The Leaders Writing, 3(1).
Farel Hasibuan, Junimart Girsang, Ampuan Situmeang (2022) 'Implikasi Penerapan Putusan Mk No. 91/Puuxviii/2020 Terhadap Implementasi Omnibus Law Di Indonesia'  Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10 (3), pp. 170-171.
I Gede Agus Kurniawan (2022) 'Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam  Perspektif Filsafat Utilitarianisme' , Jurnal USM Law Review, 5 (1), pp. 286-289.
Muhammad Erfan Muktasim Billah. (2021)Undang-Undang Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Internalisasi Nilai Syari’ah Dalam Hukum Nasional, JEBLR, 1 (2), pp. 112-113.
Musataklima, Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights, Jurnal Hukum dan Syariah De Jure, 13 (1). pp. 103.
Nasrullah, Aan. (2018) ‘Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia’ Jurnal At-Tahdzib 6 (1), pp. 50-78. Irvansyah,  A.  R.  (2022)  ‘Kedudukan  Hukum  Keputusan  Fiktif  Positif  Sejak  Pengundangan  Undang-Undang  Cipta  Kerja’.
JAPHTN-HAN, 1(2), pp. 208-226.
Murjani. (2015). 'Sistem Jaminan produk halal dan Thoyib di Indonesia : Tinjauan Yuridis dan Politis', Jurnal Fenomena, 7 (2). Fauzan Ali Rasyid. (2016) 'Konfigurasi Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia',  Ijtihad, Jurnal Wacana ukum Islam dan Kemanusiaan, 16  (2).
Agnes Fitryantica, (2019) 'Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui konsep Omnibus Law',  Jurnal Gema Keadilan, 6 (3).
Arikunto, S. (1985) Prosedur Penelitian Ilmiah Dasar. Bandung: Tarsito.
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (2021)  Tugas  Pokok  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal.  Available  at: www.halal.go.id.
Badan  Pusat  Statistik  (2022)  Jumlah  Populasi  Penduduk  di  Provinsi  Banten  Berdasarkan  Kepercayaan.  Available  at: www.bps.go.id .
Hasan, S. (2014) ‘Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan  ’, Jurnal Dinamika Hukum, 14(2), pp. 227– 238.
Kementerian Agama Republik Indonesia (2021) Penjelasan Tentang Jaminan Produk Halal dalam UU Cipta Kerja. Available at: www.kemenag.go.id.
Rohman, A. (2012) Pengembangan dan Analisis Produk Halal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Soerjono Soekanto (1986) Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia. Zulham (2013) Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.