Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol.  1  No.  2  –  September  2020  Hal.  110-115|  Available  online  at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2446.110-115

## ANALISIS PENANGANAN POLITIK UANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PILKADA
I Wayan Febrianto, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia ipebrianto@yahoo.com, idaayuwidiati.fhjurnal@gmail.com, suryani.fhwjurnal@gmail.com

## Abstrak
Money politic atau politik  uang dalam Pilkada akhir-akhir  ini  menjadi salah satu  hal  yang  mendapat perhatian publik.  Politik  uang  dilakukan  untuk  memperoleh  suara  yang  banyak  dan  menguasai  suara  dalam  Pilkada. Politik  uang  dapat  memberikan  dampak  negatif  bagi  calon  peserta  Pilkada.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana pengaturan pelarangan politik uang dalam pilkada dan apa sanksi bagi calon peserta  Pilkada  yang  melakukan  politik  uang.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  hukum normatif.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengaturan  tentang  larangan  politik  uang  dalam  Pilkada  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Pilkada.  Selain  itu,  sanksi  bagi  calon  peserta  Pilkada yang  melakukan  politik  uang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  sebagaimana  telah  diubah dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Calon peserta Pilkada yang kedapatan melakukan politik  uang  akan  dikenakan  sanksi  kurungan  minimal  36  bulan  dan  maksimal  72  bulan,  serta  denda  minimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
Kata Kunci: Pilkada; Politik Uang; Sanksi

## Abstract
Money politics in the regional elections lately has become one of the things that have attracted public attention. Money politics is carried out to get a lot of votes and control the votes in the regional elections. Money politics can have a negative impact on prospective regional election participants. This research was conducted with the aim  of  describing  the  regulation  of  money  politics  prohibition  in  the  regional  elections  and  the  sanctions  for regional  election  candidate  participants  who  commit  money  politics.  This  research  was  conducted  using  the normative legal method. This research showed that the regulation regarding the prohibition of money politics in regional  elections  is  regulated  in  Law  Number  10  of  2016  concerning  the  regional  elections.  In  addition,  the sanctions for candidates for regional elections who commit money politics are regulated in Law Number 10 of 2016  as  amended  from  Law  Number  8  of  2015  concerning  the  regional  elections.  Candidates  for  regional elections who are caught engaging in money politics will be subject to a minimum of 36  months imprisonment and a maximum of 72 months, as well as a minimum fine of IDR 200,000,000 (two hundred million rupiah) and a maximum of IDR. 1,000,000,000 (one billion rupiah).
Keywords: Money Politics; Regional Election; Sanction

## I. PENDAHULUAN
Keberadaan negara demokrasi di Indonesia diatur dalam Pembukaan UUD 1945. Beberapa ketentuan tersebut  dapat  secara  langsung  menampakkan  karakter  demokratisnya,  namun  ada  pula  yang  masih netral, sehingga sifat demokratisnya masih sangat tergantung pada kebijakan politik yang ada. Dalam Pembukaan  ayat  4  UUD  1945  dan  ayat  4  Pancasila  dirumuskan  bahwa  “Demokrasi  dipimpin  oleh kearifan  dalam  musyawarah  atau  representasi”.  Dengan  demikian,  demokrasi  Pancasila  adalah demokrasi musyawarah.
Demokrasi  yang  baik  didasarkan  pada  prinsip  jujur  dan  adil.  Namun  dalam  implementasinya dalam  demokrasi  seringkali  terdapat  penyimpangan,  salah  satunya  adalah  terjadinya  politik  uang dalam  Pilkada  ( Khairazi,  2015;  Seran,  2016 ).  Seorang  calon  peserta  yang  ingin  berpengaruh  dalam Pilkada dengan memberikan imbalan materi dalam upaya memperoleh kekuasaan sebagai pemegang suara proses politik baik milik pribadi dilakukan dengan memberikan imbalan dikenal dengan sebutan
politik uang atau money politic. Secara harfiah dapat diartikan bahwa money politik atau politik uang adalah proses tindakan jual beli suara dalam proses perolehan suara masyarakat dengan memberikan imbalan. Proses pilkada akan berjalan dengan baik ketika semua calon peserta Pilkada jujur dan tidak melakukan  money  politik.  Keberadaan  money  politik  dapat  menjadi  isu  yang  aktivitas  Pilkada ( Kumolo, 2015 ).
Money  politic  atau  politik  uang  dalam  Pilkada  akhir-akhir  ini  menjadi  salah  satu  hal  yang mendapat  perhatian  publik.  Politik  uang  dilakukan  untuk  memperoleh  suara  yang  banyak  dan menguasai suara dalam Pilkada ( hariyani, 2015; Marsudi & Sunarso, 2019; Nabila, Prananingtyas, & Azhar,  2020 ). Keadaan  ini  menjadikan  terjadinya  permasalahan  di  masyarakat,  dimana  kepercayaan masyarakat akan politik menjadi melemah. Terlebih lagi timbul keadaan dimana banyak masyarakat yang  tidak  berpartisipasi  aktif  dan  cenderung  pasif  dalam  politik.  Banyak  masyarakat  yang menganggap  bahwa  yang  berkuasa  bukanlah  dari  pengetahuan  yang  dimiliki  tetapi  lebih  pada kepemilikan uang. Hal ini didukung oleh keadaan di masyarakat dimana segala sesuatu dalam proses pemilihan melibatkan materi. Padahal kenyataannya menunjukkan bahwa seharusnya suara pemilih di dapat dengan menunjukkan visi dan misi bukan dengan pamer materi. Dilihat dari sisi hukum formal aktivitas  politik  uang  dilarang  dan  melanggar  aturan  yang  ada.  Hal  ini  tertuang  dalam  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa calon peserta Pilkada dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya selama proses politik berlangsung.
Pilkada yang baik secara konstitusional merupakan salah satu prasyarat terciptanya kehidupan demokrasi  yang  ideal  di  suatu  negara  ( Gaffar,  2004 ).  Pelaksanaan  proses  Pilkada  yang  baik membutuhkan  komitmen  dari  seluruh  pemangku  kepentingan  yang  terlibat  dalam  proses  pemilu seperti penyelenggara pemilu (KPU Daerah, Panwaslu), calon atau peserta Pilkada serta semua pihak yang  terlibat  di  dalamnya.  Proses  pemilihan  yang  baik  dilandaskan  berdasarkan prinsip  Luber Judul (langsung, umum, bebas, jujur dan adil). Prinsip politik ini diharapkan dapat memberikan pemimpin yang  baik  dan  bertanggung  jawab  serta  memiliki  legitimasi  yang  tinggi  untuk  menjalankan  roda pemerintahan. Dalam model Schumpeterian (prosedural) satu-satunya sumber legitimasi adalah hasil proses Pilkada ( Aspinall & Sukmajati, 2015 ).
Namun dalam prakteknya pelaksanaan pilkada yang baik dan berdasarkan luber jurdil ini sangat sulit.  Hal  ini  terjadi  karena  dipengaruhi  oleh  faktor  kurangnya  keterlibatan  para  pemangku kepentingan  yang  terlibat  dalam  penyelenggaraan  pemilu  yang  berujung  pada  pelanggaran  yang dilakukan calon peserta dan juga tim suksesnya. Hal ini akan berdampak negatif dan mempengaruhi jalannya  roda  kehidupan  politik  dan  pemerintahan.  Tatanan  kehidupan  politik  akan  berubah  dan memberikan  warna  berbeda  terhadap  pengambilan  keputusan  publik.  Pimpinan  yang  baik  dan memiliki  dedikasi  akan  selalu  mengutamakan  kepentingan  masyarakat.  Segala  keputusan  dan kebijakan yang ada akan berlandaskan pada hal- hal yang diperlukan masyarakat, bukan hal-hal yang diinginkan  oleh  pemimpin.  Untuk  itu  maka  dalam  proses  pemilihan  harusnya  rakyat  memilih berdasarkan legitimasi yang dimiliki calon peserta, bukan atas pemberian atau janji-janji materi yang diutarakan. Selain berdampak pada harapan kedepan akan kemajuan negara tindakan politik uang ini juga akan mengancam keberadaan sistem demokrasi yang ada.
Politik  uang  memberikan  pengaruh  yang  tidak  baik  karena  akan  berdampak  dan  dapat merendahkan martabat rakyat. Politik uang juga merupakan suatu jebakan yang dapat menyebabkan terperangkapnya  masyarakat  akan  kehidupannya  selama  satu  periode  kepemimpinan.  Hal  ini  karena pemimpin  yang  tidak  memiliki  dedikasi  untuk  rakyat  tidak  akan  mampu  memberikan  pengabdian pada  rakyat,  tidak  mampu  menjalankan  agenda  perubahan  yang  telah  dicanangkan  serta  mungkin tidak  bisa  menjalankan  visi  dan  misi  yang  telah  diutarakan  selama  proses  pemilihan  atau  kampanye berlangsung.  Jadi  dapat  dibayangkan  selama  5  tahun  rakyat  aka  nada  di  bawah  bayang-bayang kebutaan  politik  dan  hal  ini  yang  memicu  terjadinya  tindakan-tindakan  melanggar  hukum  akibat rendahnya pemahaman akan politik yang berlangsung. Kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum  paham  akan  prinsip  demokrasi  yang  ada  di  Indonesia.  Dalam  perpolitikan  terkadang masyarakat hanya menjadi wayang dan tidak mampu menetapkan pilihan berdasarkan hati nuraninya. Masyarakat cenderung terpengaruh oleh ajakan dan suruhan dari pihak-pihak  yang sebenarnya tidak memiliki  wewenang  secara  hukum  untuk  mengarahkan  masyarakat  dalam  hal  pemilihan  ( Hertanto, 2006 ).
Dikutip  dari  Kompas.com  (2019)  memberitakan  bahwa  terjadi  6  Kasus  Politik  Uang  Jelang Pilkada.  Dari  artikel  dalam  Kompas.com  disebutkan  bahwa  terjadi  beberapa  kasus  dalam  proses Pilkada, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Bawaslu  Kota  Pekanbaru  melakukan  operasi  tangkap  tangan  dan  menyita  barang  bukti Ratusan Juta Rupiah
Di  Dalam  operasi  tangkap  tangan  (OTT)  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu  di  Pekanbaru  pada  Selasa (16/4/2019)  jam  13.30  WIB  berhasil  melakukan  penangkapan  terhadap  empat  orang  terduga melakukan  politik  uang.  Dari  tangan  pelaku  diamankan  Uang  sebesar  Rp.  506.400.000,  dimana penangkapan  ini  terjadi  karena  adanya  laporan  dari  masyarakat  tentang  pelaku  yang  diduga  akan melakukan serangan fajar pada masa tenang kampanye Pilkada tahun 2019.
2. Polres Nias Tangkap Caleg Gerindra
Polres  Nias  juga  melakukan  OTT  terhadap  seorang  calon  anggota  legislatif  DPRD  Sumatera  Utara (Sumut) dari Partai Gerindra yang juga merupakan ketua tim pemenangan calon presiden nomor urut 02 di Pulau Nias berinisial DRG, Selasa (16/4/2019). Selain DRG, polisi juga menangkap tiga orang lain, yaitu MH (37), KT (18), dan FL. Berdasarkan keterangan polisi, DRG diamankan  bersama tiga orang  tim  suksesnya  di  posko  pemenangan  relawan  di  Jalan  Sirao,  Kelurahan  Pasar,  Gunungsitoli, Kota  Gunungsitoli,  Sumatera  Utara.  Selain  itu,  polisi  juga  mengamankan  sejumlah  barang  bukti berupa  uang  Rp  60  juta  dan  sejumlah  dokumen  lain.  Kapolres  Nias  AKBP  Deni  Kurniawan mengatakan,  penangkapan  DRG  dan  tiga  orang  itu  diduga  terkait  politik  uang.  "Ada  aktivitas  yang bukan biasanya terjadi di posko tersebut," kata Deni di Mapolres Nias, Selasa. Tiga pelaku mengaku akan membagikan uang tersebut kepada 2.400 orang.
3. Caleg dan Tim Sukses diamankan terkait Money Politic di Karo
Polres Karo berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Karo, yaitu dengan menangkap tiga orang  tim  sukses  dan  dua  caleg  yang  terduga  melakukan  politik  uang.  Dari  ketiga  orang  yang ditangkap  adalah  Tim  Sukses  dari  calon  partai  Gerindra  di  Karo.  Pada  saat  diamankan  pelaku membawa  uang  Rp.  11.700.000  beserta  tiga  kartu  nama  dengan  inisial  TJG  caleg  DPR,  IM  caleg DPRD provinsi, dan KS caleg DPRD kabupaten/kota.
4. Caleg Golkar tertangkap tangan sedang melakukan Politik Uang Caleg Golkar di Sulbar berinisial HSL tertangkap telah melakukan politik uang dengan membagikan uang di rumah salah satu masyarakat di di Desa Sumarrang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Senin (15/4/2019).  Kasus  HSL  kini  sedang  ditangani  Bawaslu  Polewali  Mandar.  Dari  tangan  pelaku diamankan sejumlah barang bukti dan didapati bahwa pelaku sedang membagikan uangs ebesar Rp. 200.000 untuk setiap anggota keluarga yang telah ditetapkan sebagai pemilih.
5. Politisi Gerindra jadi tersangka Politik Uang
Wakil Bupati pun menjadi tersangka atas dugaan politik uang yang telah dilakukan. Kasus ini terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Masdalipa Siregar. Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan 87 lembar amplop berisi uang Rp 43,4 juta.
6. 80 Amplop Diamankan
Dari posko pemenangan M. Taufik yang berlokasi di Warakas, pada Senin (15/4/2019) diamankan 80 amplop  yang  diduga  sebagai  sarana  politik  uang  dalam  upaya  memperoleh  suara  dalam  pemilihan. Dari tangan pelaku ditemukan bahwa setiap amplop berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  mendeskripsikan bagaimana  pengaturan  pelarangan  politik  uang  dalam  pilkada  dan  apa  sanksi  bagi  calon  peserta Pilkada yang melakukan politik uang.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yaitu  dianalisis  dari  peraturan  perundang- undangan yang ada ( Fajar & Achmad, 2010 ) yang selanjutnya dianalisis dengan pendekatan statutori dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer dan sekunder dalam menyelesaikan  fenomena  dalam  rumusan  masalah.  Cara  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan dengan  cara  mencatat,  mengutip,  meringkas,  kemudian  mereview  dokumen  berupa  peraturan perundang-undangan, literatur, majalah, surat kabar, dan pasal lain yang berkaitan dengan penanganan penyelenggaraan politik uang. yang diatur dalam UU Pilkada. Bahan hukum dianalisis secara logika hukum deduktif yang kemudian dianalisis secara sistematis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Pelarangan Politik Uang dalam Pilkada
Demokrasi  menjadikan  rakyat  memiliki  posisi  tertinggi  untuk  menentukan  pilihan  dalam  proses Pilkada. Pada dasarnya pemerintah yang baik adalah oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Hal ini mengindikasikan  bahwa  ketika  masyarakat  dapat  melakukan  pemilihan  yang  selektif  maka pemerintahan  akan  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  tatanan  kehidupan  politik  yang  bersih. Dalam  proses  pemilihan  inilah  kunci  awal  dari  berjalan  tidaknya  sistem  demokrasi.  Pada  dasarnya prinsip  demokrasi  dalam  suatu  aktivitas  pemilihan  umum  atau  Pilkada  adalah  berlandaskan  pada prinsip  Luber  Jurdil  yaitu  jujur,  bebas,  rahasia  dan  adil.  Oleh  karena  itu  tindakan  mempengaruhi pemilih  untuk  memilih  suatu  calon  tertentu  bertentangan  dengan  aturan  perundang-undangan  yang ada ( Panjaitan, 2013 ).
Proses pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat akan sangat mempengaruhi menang atau tidaknya  calon  peserta  Pilkada.  Untuk  itu  maka  partisipasi  masyarakat  sangat  penting  dan  menjadi penentu  kedudukan  calon  peserta  Pilkada  dalam  menentukan  apakah  mendapat  kursi  atau  tidak. Dalam  prose  pemilihan ada  beberapa standar  atau  kriteria  yang  harus dipenuhi untuk  menjadi  calon peserta  Pilkada.  Oleh  karena  peserta  pemilihan  lebih  dari  satu  maka  akan  menyebabkan  terjadinya persaingan dalam proses pemilihan. Hal inilah yang memicu terjadinya penyimpangan-penyimpangan hukum dalam proses politik. Salah satu bentuknya adalah dengan munculnya politik uang atau Money politic.
Politik  uang  adalah  suatu  gangguan  dalam  proses  politik  dimana  peserta  atau  kader  atau  tim sukses  serta  pihak-pihak  pendukung  calon  melakukan  tindakan  yang  melanggar  hukum  dengan memberikan imbalan atau materi dan atau imbalan dalam bentuk lainnya untuk mempengaruhi suara yang  akan  diberikan  oleh  pemilih.  Politik  uang  tidaklah  dibenarkan  secara  hukum.  Hal  ini  akan menyebabkan  kekacauan  pada  paradigma  hukum  dan  politik  di  Indonesia.  Prinsip  demokrasi  tidak dapat dijalankan dengan baik. Kebebasan dalam menentukan pilihan dengan berdasarkan hati nurani sendiri buka lagi menjadi prioritas utama. Timbul paradigma baru di benak masyarakat, dimana yang akan berkuasa adalah yang memiliki uang. Hal ini akan berpengaruh pada strukturisasi pemerintahan. Sebagai  pengemban  aspirasi  masyarakat  pemimpin  seharusnya  yang  mampu  mewakili  suara  hati masyarakat.  Apabila  dari  awal  sudah  tidak  dilakukan  pemilihan  dengan  berdasarkan  pilihan masyarakat itu sendiri bukankah keputusan akhirnya juga pasti tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Untuk itu politik uang kini menjadi menjadi perhatian pemerintah dan diharapkan dapat diminimalisir keberadaannya dalam pemilihan baik itu dalam Pemilu maupun dalam Pilkada.
Terkait  dengan  keberadaan  politik  uang  ketika  proses  pemilihan  berlangsung  maka dikeluarkanlah  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  yang  mengatur  tentang  larangan  kegiatan politik uang. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap calon peserta Pilkada dilarang untuk menjanjikan  atau  memberikan  imbalan  baik  dalam  bentuk  uang  maupun  barang  yang  akan mempengaruhi  pemilih.  Dalam  Undang-Undang  tersebut  juga  mengatur  tentang  tindakan  apa  saja yang  tidak  boleh  dilakukan  oleh  calon  peserta  terhadap  pemilih.  Perolehan  suara  harusnya berlandaskan pada visi dan misi dari calon peserta Pilkada bukan dari imbalan yang dijanjikan. Untuk itu maka tindakan politik uang dilarang dalam proses pemilihan dan kampanye di Pilkada.

## 2. Sanksi bagi Calon Peserta Pilkada yang Melakukan Politik Uang
Salah  satu  bentuk  pelanggaran  terhadap  proses  pemilihan  umum  yang  sering  terjadi  adalah  adanya kasus politik uang dalam proses kampanye. Politik uang dapat dilakukan oleh berbagai pihak baik itu calon peserta Pilkada kader, tim sukses dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam proses pemilihan. Adapun  bentuk  dari  politik  uang  adalah dengan  memberikan imbalan  berupa  uang  atau  materi serta dapat  juga  berupa  barang  kebutuhan  sehari-hari  seperti  sembako  untuk  mendapatkan  simpati masyarakat  dan  mengharapkan  masyarakat  akan  memberikan suaranya  untuk  calon  peserta tersebut. Hal ini telah menjadi salah satu paradigma baru dalam kehidupan hukum, di mana mendekati proses pemilihan maka akan terdapat banyak isu-isu keberadaan politik uang tersebut.
Keberadaan  politik  uang  di  tengah-tengah  masyarakat  sebenarnya  akan  memberikan  dampak yang  tidak  baik  terhadap  politik  dan  sistem  demokrasi  di  Indonesia.  Akibat  keberlanjutan  yang berlangsung  jangka  panjang,  kini  masyarakat  mulai  tidak  mempercayai  politik.  Bagi  sebagian masyarakat  yang  akan  berkuasa  dalam  politik  adalah  mereka  yang  memiliki  uang.  Jadi  intinya kekuasaan dalam politik itu akan terjadi apabila memiliki uang. Pemikiran masyarakat yang seperti ini
sebenarnya salah dan keliru. Apabila ada sinergis antara masyarakat dengan sistem demokrasi maka roda  pemerintahan  akan  berjalan  dengan  baik  dan  kehidupan  masyarakat  akan  berada  pada  tatanan kehidupan yang lebih baik.
Politik  uang  adalah  salah  satu  hal  yang  tidak  dibenarkan  secara  hukum.  Politik  uang  dapat memberikan  pengaruh  negatif  pada  masyarakat  dan  calon  peserta  Pilkada  itu  sendiri.  Masyarakat kemungkinan  akan  menyesal  apabila  nantinya  kebijakan  dan  program  kerja  tidak  berjalan  sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan peserta calon Pilkada akan memiliki resiko akan dikeluarkan dari hak  kepesertaannya  dalam  Pilkada  apabila  diketahui  melakukan  pelanggaran  politik  uang.  Dalam upaya mengatasi masalah ini Pemerintah telah mengatur sanksi yang tegas bagi calon yang melakukan pelanggaran dalam melakukan politik uang.
Terkait dengan sanksi bagi calon peserta Pilkada yang melakukan Politik Uang terdapat dalam berbagai aturan yaitu di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan KUHP. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 di Pasal 187A dijelaskan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan  hukum  dengan  menjanjikan  atau  memberikan  uang  atau  materi  lainnya  dengan  imbalan warga  negara  Indonesia  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  untuk  mempengaruhi  pemilih agar  tidak  menggunakan  hak  pilihnya,  menggunakan  hak  pilihnya  dengan  cara  tertentu  sehingga pemungutan  suara  menjadi  tidak  sah,  memilih  calon  tertentu,  atau  tidak  memilih  calon  tertentu sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  73  ayat  (4),  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  36 (tiga  puluh  enam)  bulan  dan  paling  lama  72  (tujuh  puluh  dua)  bulan  dan  denda  paling  sedikit  Rp 200.000.000  (dua)  ratus  juta  rupiah)  dan  maksimal  Rp.  1.000.000.000  (satu  miliar  rupiah).  Sanksi yang sama diberlakukan bagi pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dan mendapatkan hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
Sedangkan  dalam  KUHP  BAB  V  tentang  penyertaan  Tindak  pidana  tepatnya  di  Pasal  55 dijelaskan  bahwa  (1)  Dipidana  sebagai  pelaku  tindak  pidana:  (a)  mereka  yang  melakukan,  yang memerintahkan  untuk  melakukan,  dan  yang  berpartisipasi  dalam  melakukan  perbuatan;  (b)  mereka yang dengan  memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan  cara  kekerasan,  ancaman  atau  penyesatan,  atau  dengan  memberi  kesempatan,  cara  atau informasi, dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan tindakan. (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
Pasal  149  (1)  Barang  siapa  pada  saat  pemilihan  umum  berdasarkan  peraturan  umum,  dengan memberi  atau  menjanjikan  sesuatu,  menyuap  seseorang  agar  tidak  menggunakan  hak  pilihnya  atau menggunakan  haknya  dengan  cara  tertentu,  diancam  dengan  pidana  penjara  selama-lamanya. sembilan  bulan  atau  denda  paling  banyak  empat  ribu  lima  ratusan  rupiah.  (2)  Hukuman  yang  sama diterapkan pada pemilih yang dengan menerima hadiah atau janji ingin disuap.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan atas permasalahan yang ada maka simpulan  dari  penelitian  ini  adalah:  pertama,  pengaturan  larangan  politik  uang  dalam  Pilkada  diatur dalam  Undang-  Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Pilkada.  Dalam  peraturan  tersebut  diatur bahwa peserta politik, anggota partai politik, tim  kampanye, relawan dan pihak- pihak lainnya yang terlibat  dalam  proses  Pilkada  dilarang  untuk  memberikan  imbalan  baik  itu  dalam  bentuk  uang  atau materi  lainnya.  Setiap  peserta  dilarang  untuk  mempengaruhi  pemilih  untuk  menggunakan  hak pilihnya,  menghalalkan  berbagai  cara  untuk  memperoleh  suara  dan  dilarang  untuk  mempengaruhi pemilih untuk tidak memilih calon tertentu. Kedua, sanksi bagi calon peserta Pilkada yang melakukan politik  uang  akan  dikenai sanksi  pidana  berupa  kurungan  minimal  36  bulan  dan  maksimal  72  bulan serta dikenai denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

## 2. Saran
Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut maka saran yang dapat diberikan adalah: pertama, perlu adanya evaluasi terhadap regulasi mengenai Pilkada sehingga terdapat kejelasan bagi para calon peserta Pilkada terkait dengan hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Keberadaan politik yang sebenarnya telah diatur, tetapi juga perlu diadakan evaluasi kembali agar lebih jelas dan menghindari terjadinya  tafsir  ganda  pada  aturan  yang  ada.  Kedua,  penegak  hukum  harus  tegas  menindak  calon
peserta  yang  tertangkap  telah  melakukan  politik  uang  agar  kedepannya  tidak  kembali  terjadi  kasus politik  uang  dalam  Pilkada.  Untuk  menindak  kasus  pelanggaran  harusnya  tidak  ada  toleransi  bagi peserta pemilu yang melakukan pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). Politik Uang Di Indonesia . Yogyakarta: PolGov. Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Empiris &  Hukum Normatif . Jakarta: Pustaka Pelajar.
Gaffar, A. (2004). Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hariyani.  (2015).  Model  Kampanye  Pilkada  Atasi  Politik  Uang  dan  Sikap  Pesimis  Pemilih  (Telaah Teoritis dan Konsep Implementasinya). Jurnal Ilmiah Komunikasi , 6 (1), 31–45.
Hertanto.  (2006). Teori-Teori  Poitik  dan  Pemikiran  Politik  di  Indonesia .  Bandar  Lampung: Universitas Lampung.
Khairazi,  F.  (2015).  Implementasi  Demokrasi  dan  Hak  Asasi Manusia  di  Indonesia. Jurnal  Inovatif , 8 (1), 72–94. Kumolo, T. (2015). Politik Hukum PILKADA Serentak . Bandung: PT. Mizan Publika.
Marsudi, K. E. R., & Sunarso. (2019). Revitalisasi Pendidikan Politik melalui Pembentukan Kampung Anti Money Politic. JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area , 7 (2), 111.
Nabila,  N.,  Prananingtyas,  P.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Pengaruh  Money  Politic  dalam  Pemilihan Anggota Legislatif terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia. Notarius , 13 (1), 1–9. Panjaitan, M. (2013). Logika Demokrasi Menyongsong Pemilihan Umum . Jakarta: Permata Aksara. Seran, A. (2016). Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, dan Pemilu. Respons , 21 (1), 29–49.