## PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI EKSPLOITASI ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN
Oleh: Roberto Carlos Aritonang 1)
Kasman 2)
Syawal Amry Siregar 3)
Ria Shinta Devi 4)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3,4)
E-mail: robertoaritonang15@gmail.com 1)
kasman32@gmail.com 2)
Syawalsiregar59@gmail.com 3)
kokriasintha@gmail.com 4)

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  know  the  regulations  on  the  Prohibition  of  child  exploitation  in sexual offenses according to the legislation, the role of the police to eradicate child exploitation in sexual  offenses  in  Medan  and  the  obstacles  faced  by  the  police  to  overcome  child  exploitation. Research  results  1).  Legal  arrangements  according  to  the  legislation  on  the  Prohibition  of  child exploitation in child sexual offenses, among others: the Constitution of 1945, Law No. 39 of 1999 on human rights, legal arrangements in the Criminal Code, Law No. 35 of 2014 on amendments to Law No. 23 of 2002 on Child Protection, Law No. 21 of 2007 on Combating Trafficking in Persons, Law No. 44 of 2008 on Pornography, Law No. 19 of 2016 on amendments to Law No. 11 of 2008 on, Law No. 4 of 1979 on Child Welfare and Law No. 1 of 1974 on marriage. 2). The role of the Medan  Polrestabes  police to  eradicate  child  exploitation  in the  city of  Medan with  efforts  in  the form of: a. preventive measures, b. repressive measures, c. reformatory efforts in Penitentiary, 3). Internal and external barriers to disclosure of criminal cases of exploitation of children, including: a.  Police  difficulties  in  obtaining  information  of  victims,  incomplete  reports,  lack  of  personnel, minimal accommodation costs, b. the family is less pro-active, less open during the investigation, c. people's legal awareness must be addressed.
Keywords: role, Police, Child Exploitation

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  mengetahui  peraturan  tentang  larangan  lakukan  eksploitasi  Anak  pada  tindak pidana  susilaan  menurut  Perundang-Undangan,  peran  Kepolisian  memberantas  eksploitasi  anak pada  tindak  pidana  susilaan  di  kota  Medan  serta  hambatan  yang  dihadapi  Kepolisian menanggulangi  eksploitasi  Anak.  Hasil  penelitian  1).  Pengaturan  hukum  menurut  Perundang- Undangan  tentang  larangan  lakukan  eksploitasi  anak  pada  Tindak  Pidana  susilaan  Anak,  antara lain:  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945,  Undang-Undang  No  39  Tahun  1999  tentang  HAM, Pengaturan Hukum Dalam KUHP, Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  No  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  Undang-Undang  No  44  Tahun  2008  tentang Pornografi, Undang-Undang  No  19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  No 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Undang-Undang  No  4  Tahun  1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2). Peran Kepolisian Polrestabes Medan memberantas eksploitasi anak di Kota Medan dengan upaya berupa: a.  penanggulangan  preventif,  b.  penanggulangan  represif,  c.  upaya  reformatif  di  Lembaga Pemasyarakatan,  3).  Hambatan-hambatan  internal  maupun  eksternal  pengungkapan  kasus  tindak pidana  eksploitasi  pada  anak,  meliputi:  a.  Kepolisian  kesulitan  mendapat  keterangan  korban,
laporan kurang lengkap, kekurangan personel, biaya akomodasi minim, b. pihak keluarga kurang pro-aktif, kurang terbuka saat penyidikan, c. kesadaran hukum masyarakat harus dibenahi.
Kata Kunci: Peran, Kepolisian, Eksploitasi Anak
1. PENDAHULUAN

## 2. Latar Belakang
Anak  adalah  cikal,  potensi,  dan penerus  keluarga  maka  suatu  saat  kelak teruskan cita-cita perjuangan bangsa, berperan strategis berciri dan bersifat khusus hingga keberlangsungan kehidupan berbangsa  dan  negara  di  waktu  depan berkesinambungan. Perlindungan anak diberi bagi  anak  yang  sedang  dihadapkan  hukum pun anak selaku korban. Anak selaku korban tindak  pidana  merupakan  anak  yang  jadi korban  sikap  bertentangan  undang-undang, diperbuat  orang  lain  pada  anak.  Eksploitasi anak  dengan  tindak  pidana  kesusilaan meliputi lacuran anak, pornografi anak, anak diperdagangkan,  wisata  seks  anak  dan pernikahan dini.
Berdasar  UU  No  35  tahun  2014 tentang  perubahan  UU  No  23  tahun  2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian  dari  HAM  sifatnya  dijamin  dan kewajiban  negara,  dilindungi  dan  terpenuhi orang tua, keluarga, negara, pemerintah pusat dan Pemda. Anak sebagai satu subjek hukum yang  seharus  terlindungi,  ketika  lakukan perbuatan  hukum  bersifat  pasif  maka  masih diwakilkan ke wali. Agar terwujud perlindungan anak peran ayah ibu serta peran pemerintah terlibat, bentuk kebijakan
pemerintah  yang  melindungi  anak  bangsa melalui  keluarnya  produk  hukum,  rutin  dan lebih  sungguh  guna  melindungi  hak-hak anak.
Upaya  untuk  penegakan  hukum  di tengah  masyarakat,  Kepolisian  sebagai instansi  pemerintah  ada  di  garis  paling depan,  langsung  berhadap  dengan  orang melanggar hukum. Dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara dalam Ketentuan Pokok Kepolisian menyebut  fungsi  kepolisian  salah  satunya fungsi pemerintah negara bidang pemeliharaan  rasa  aman  dan  hidup  tertib masyarakat,  tegakkan  hukum,  perlindungan dan ayoman serta layanan bagi masyarakat.

## 2. Rumusan Masalah
Adapun  rumusan  masalah  penelitian ini berikut:
1. Bagaimana  Peraturan  terkait  tentang larangan  melakukan  Eksploitasi  Anak pada  Tindak  Pidana  susila  menurut  Per Undang-Undangan?
2. Bagaimana  Peran  Kepolisian  dalam Memberantas  Eksploitasi  Anak  pada Tindak Pidana susila di Kota Medan?
3. Hambatan yang dihadapi Pihak
Kepolisian dalam menanggulangi
Eksploitasi Anak?
Roberto Carlos Aritonang 1) , Kasman 2) , Syawal Amry Siregar 3), Ria Shinta Devi 4)

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Kepolisian
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia bahwa  istilah  polisi  mengandung  arti: (Poerwadarminta. 2013)
a.  Institusi pemerintah (sekelompok pegawai negeri)  tugas  utama  memelihara  rasa aman dan tertib umum.
b.  Pegawai  negeri  bertugas  menjaga  rasa aman dan hidup tertib umum, istilah polisi terkandung dua arti yaitu, tugas kepolisian dan sebagai organnya.
Tugas  pokok  kepolisian  diatur  pada Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2002  Pasal 13, berikut:
1). Pelihara rasa aman dan tertib masyarakat,
2). Tegakkan hukum, dan
3).  Beri  lindungan,  ayoman,  dan  layanan pada masyarakat.

## 2. Eksploitasi Anak
Eksploitasi tertera pada Pasal 1 angka 7  UU  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang bermakna  perbuatan  bersama  atau  tidak setujunya  korban,  meliputi  tidak  hanya lacuran,  kerja  atau  layanan  paksa  seks, perbudak  atau  praktik  serupa  perbudak, tindasan, memeras, manfaatkan fisik, seksual,  organ  vital,  atau  apa  pun  melawan hukum,  pindahkan  atau  transplantasi  organ atau  jaringan  tubuh  atau  orang  lain manfaatkan  tenaga  atau  daya  seseorang  agar dapat untung baik materi pun inmateri.
Menurut Kansil (1989) adapun maksud eksploitasi anak dilakukan orang tua
atau  lain  pihak,  yaitu  tempatkan,  pembiaran, melakukan,  menyuruh  lakukan,  atau  ikut serta  lakukan  eksploitasi  ekonomi  atau seksual pada  anak (Pasal 66 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak). Eksploitasi  anak  suatu  tindak  tak  terpuji, karena  tindak  eksploitasi  anak  sudah  ambil paksa  hak-hak  anak,  seperti  hak  dapat  kasih sayang  orang  tua,  pendidikan  semestinya, dan  fasilitas  bermain  seusia  anak. Selain itu, ekspoitasi  anak  memberi  dampak  fisik  dan psikologis terganggu, juga dampak kemudian hari  anak,  susah  bedakan  mana  benar  dan mana salah karena pendidikan anak tereksploitasi  terbilang  rendah.  Jenis-jenis eksploitasi anak adalah:
1) Eksploitasi  Fisik,  salahgunakan  tenaga anak  bekerja  guna  mendapat  untung orang  tua  atau  orang  lain  missal  anak disuruh  kerja  di  tempat  kerja  yang sepatutnya belum dijalaninya.
2) Eksploitasi  sosial,  segala  sesuatu  yang bisa sebabkan  emosional  anak terhambat berkembang,  berupa  kalimat  ancaman atau  membuat  takut  anak,  menghina anak,  menolak  anak,  tarik  diri  atau hindari  anak  dan  tidak  peduli  perasaan anak serta perilaku negatif lain
3) Eksploitasi seksual, semua wujud memanfaatkan  organ  tubuh  seksual  atau organ tubuh lain anak agar dapat untung, didalamnya  hal  tidak  terbatas  di  semua aktivitas lacuran dan cabulan.
4) Eksploitasi  ekonomi,  aktivitas  anak setuju atau tidak setuju  yang jadi korban meliputi  bukan  terbatas  lacuran,  kerja paksa,  budakan  atau  praktik  budakan, tindasan, pemerasan, ambil manfaat fisik, seksual,  organ  vital,  atau  melawan hukum,  pindahkan  atau  transplantasi organ atau jaringan tubuh atau pihak lain ambil manfaatkan tenaga atau  daya  anak agar dapat untung materi.

## 3. Tindak Pidana Kesusilaan
Simon  berpendapat  ada  5  (lima) unsur  perbuatan  dikategori  dalam  berbuat pidana  memenuhi  unsur-unsur.  Adapun unsur-unsur  tersebut  berupa:  adanya  suatu berbuatan  dilakukan  manusia,  berbuatan jahat  itu  diancam  pidana  badan,  sifat  dari berbuat jahat itu melawan hukum, dilakukan salah,  dan  bisa  dipertanggung  jawabkan (Asrianto Zainal. 2014)

## 3. METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian yuridis empiris (pengalaman),  yaitu  suatu  riset  hukum dikerjakan  dengan  cara  meneliti  langsung  di lokasi  dan  ditambah  melalui  telaah  buku guna  mendapat  penjelasan  lanjutan  dan yuridis normatif.

## Teknik Pengumpulan Data
Metode penelitian ini teknik pustakaan dan riset lapangan, berikut: a.  Riset  kepustakaan,  berdasar  buku  atau pustakaan  dengan  baca  buku  dan  pelajari buku-buku  sehubungan  masalah  yang
dianalisa  serta  bahan-bahan  lain  seperti materi perkuliahan.
b.  Riset lapangan dilakukan dengan mengadakan riset langsung melalui wawancara  pihak  keluarga  korban  tindak pidana kesusilaan maupun pihak kepolisian.

## Analisis Data
Data  kepustaan  yang  di  dapat maupun data lapangan dianalis cara kualitatif, yaitu analis data melalui mengelompokkan dan selidiki data  yang  ada dari  lokasi  menurut  kualitas  kebenaran,  lalu dikaitkan  dengan  teori-teori  yang  ada  dari studi  pustaka,  hingga  dapat  jawaban  dari masalahan  diajukan.  Data  sekunder  di  dapat dari  riset  pustaka  dan  data  primer  di  dapat dari  riset  lapangan  bentuk  wawancara  agar lengkap  data-data  riset  pustaka,  untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peraturan  Terkait  Tentang  Larangan Melakukan  Eksploitasi  Anak  pada Tindak  Pidana  Kesusilaan  Menurut Perundang-Undangan
a.  Pengaturan Hukum Menurut
Perundang-Undangan Tentang Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Pengaturan Hukum
menurut
Perundang-Undangan Tentang Tindak
Pidana Kesusilaan Terhadap Anak, meliputi:
1)  UUD Republik Indonesia Tahun 1945
Roberto Carlos Aritonang 1) , Kasman 2) , Syawal Amry Siregar 3), Ria Shinta Devi 4)

## 2)  Pengaturan  Hukum  Kesusilaan  dalam
KUHP
3)  UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4)  UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan
UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5)   UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang
6)  UU No 44 tahun 2008 tentang Pornografi
7)  UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  tahun
2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik
8) UU No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 9) UU No  1 tahun 1974 tentang Perkawinan b. Bentuk – bentuk Eksploitasi Seksual pada Anak
Perbuatan  eksploitasi  seksual  pada anak  suatu  bentuk  berbuat  jahat  sangat  keji dan  tentu  melukai  rasa.  Anak  yang  ada  di situasi darurat, ketika sedang tereksploitasi di sektor ekonomi dan seksual, sudah seharusnya  dapat  lindungan  khusus  dari pemerintah, lembaga negara dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak,  bentuk-bentuk  eksploitasi  dibagi dalam 2 kategori, yaitu:
1) Eksploitasi fisik, bentuknya: (Soeaidy,
Sholeh dan Zulkhair. 2001)
a) Pekerja  atau  buruh  anak  di  sektor industri atau resiko tinggi bahaya.
b) Mengemis anak terlantar (anak jalanan/anjal).
2) Eksploitasi seksual, antara lain:
a) Prostitusi anak.
b) Sodomi anak.
Bentuk  eksploitasi  seksual  guna kepentingan prostitusi dapat dengan memanfaatkan anak guna maksud pornografi,  cabulan,  jasa  layanan  seks  dan praktek  pedhofil,  suatu  kelainan  seksual seorang  dewasa  tertarik  pada  anak.  Di beberapa  daerah  juga  ada  bentuk  tindakan kekerasan seksual sering menimpa anak-anak perempuan  berupa  layanan  seks  laki-laki pada hitungan banyak dalam 1 kali hubungan badan (4-7  orang)  atau tindikhan ,  yaitu layanan  seks  laki-laki  di  alat  kelamin  ada pakai  anting-  anting  (Suyanto  Bagong. 2003). Berdasar laporan hasil Jurnal Perempuan  tindak  eksploitasi  seksual  anak sering  terjadi  di  masyarakat  adalah:  (Jurnal Perempuan. 2003)
1) Membujuk rayu anak perempuan melalui iming-iming  dapat  gaji  besar  padahal dipekerja jadi kerjaan seksual
2) Kekerasan seksual, berbentuk perkosaan;
3) Paksa anak laki-laki lakukan sodomi;
4) Bujuk  anak-anak  jadi  pekerja  seksual hingga jadi kerjaan utama;
5) Pelaku dekati anak perempuan,
memacari,  lalu  tipu  daya  agar  sedia serahkan  keperawan  lalu  di  jual  ke germo.
c.  Unsur-unsur Perbuatan Eksploitasi

## Seksual pada Anak
Menurut  UU  Perlindungan  Anak, unsur-unsur  perbuatan  eksploitasi  seksual adalah meliputi: (Soesilo, 1996)
1) ada suatu berbuat yang langgar susilaan atau sopan;
2) ada suatu berbuat keji;
3) perbuatan  dimaksud  berupa  berbuat hubungan  dengan  lingkungan    nafsu birahi dan kelamin.
Tentang  kejahatan  susila  diatur  pada Pasal  281  hingga  pasal  299  KUHP  dibeda jadi beberapa bagian berikut:
a. Kejahatan susila sifat non sexual coxion (pasal 281 hingga pasal 283 KUHP).
b. Kejahatan susila sifat hubungan seksual (pasal 284 hingga pasal 289 KUHP)
c. Kejahatan susila sifat homoseksual (pasal 292 KUHP).
Macam-macam  tindak  susila  atau  sopan menurut KUH Pidana, yaitu:
1) Merusak  susila  di  muka  umum,  (pasal 281 hingga pasal 303 KUHP);
2) Pornografi,  (Pasal  282  KUHP),  isi  ada tulisan,  gambar  atau  patung  atau  barang bahkan  gambarkan  suatu  hal  singgung adab  susila  orang  yang  membaca  atau melihat.
3) Bujuk  rayu  orang  yang  belum  dewasa agar  sedia  persetubuhan  bersama  orang lain, (Pasal 288 KUHP);
4) Berbuat cabul pada orang pingsan, (Pasal 290 KUHP);
5) Bujuk  rayu  orang  belum  umur  15  tahun
untuk dicabuli, (Pasal 291 KUHP);
6) Berbuat  menggerakkan  orang  belum dewasa  bercabul,  (Pasal  293  KUHP) secara:
a) Beri hadiah atau janji akan beri uang atau barang;
b) Penyalahgunaan kekuasaan yang berawal  dari  hubungan  ke  orang  lain kategori belum dewasa;
c) Tipu muslihat.
2. Peran Kepolisian Dalam Memberantas Eksploitasi Anak Pada Tindak Pidana Kesusilaan di Kota Medan
a. Kepolisian  sebagai  Aparat  Penegak Hukum
Istilah  kepolisian  dalam  UU  No  2 Tahun  2020  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  ada  2  arti,  yakni  fungsi polisi  dan  lembaga  polisi.  Pada  Pasal  2, fungsi  kepolisian  sebagai  salah  satu  fungsi pemerintahan  negara  bidang  pemeliharaan rasa  aman  dan  tertib  masyarakat,  penegakan hukum,  pelindung,  mengayomi  dan  layanan masyarakat. Polisi menjalankan tugas  selaku aparat  penegak  hukum  harus  landasannya UU RI  No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara  tertuang  di  Bab  I  Pasal  1  (1),  yaitu Kepolisian  segala  hal  terkait  fungsi  dan lembaga polisi sesuai aturan undang-undang. Sedangkan  ayat  (2)  mengatur:  Anggota Kepolisian Negara Indonesia adalah pegawai negeri  pada  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Roberto Carlos Aritonang 1) , Kasman 2) , Syawal Amry Siregar 3), Ria Shinta Devi 4)
Satu  hal  menjadi  tugas  penting  polisi  sesuai UU  No.  2  tahun  2002  yaitu  lakukan penyelidikan,  tugas  ini  menjadi  terdepan untuk  menegakkan  hukum.  Berdasar  pasal  1 ayat  8, dinyatakan penyelidik  adalah pejabat Kepolisian Negara dapat wewenang oleh UU lakukan  penyelidikan.  Sedang  ayat  9 dijelaskan,  penyelidikan  sebagai  rangkaian tindak  penyelidik  guna  cari  dan  temukan suatu peristiwa diduga tindakan pidana guna menentukan  dapat  atau  tidak  lakukan penyidikan menurut cara diatur pada undang- undang.
b. Peran Polrestabes Medan dalam
Penanggulangan
Tindak Pidana

## Eksploitasi pada Anak
Adapun  peran  Polrestasbes  Medan dalam  memberantas  eksploitasi  anak  agar masyarakat  merasakan  kehadiran  kepolisian selaku pengayom dan pelindung masyarakat, dilakukan  dengan  berbagai  upaya  guna tanggulangan  tindak  pidana  eksploitasi  anak berikut:
1) Penanggulangan Preventif
Upaya  agar  tindak  kejahatan  itu  tidak terjadi  atau  tiap  usaha  pencegahan  timbul perbuatan  jahat,  polri  harus  hadir  dengan berbagai  usaha  atau  tindakan,  usaha  ini perlu sebelum perbuatan pencabulan anak terjadi
2) Penanggulangan Represif
Upaya, kebijaksanaan dan tindakan diambil  bila  kejahatan  timbul  atau  terjadi
bertujuan  agar  kejahatan  sejenis  jangan sampai terulang lagi
3) Penanggulangan Reformatif
Usaha  agar  kembali  pada  bentuk  semula, suatu usaha ingin merubah seseorang yang telah  membuat  kejahatan,  agar  seseorang ini tidak lagi berbuat jahat dan dapat hidup sebagai  anggota  masyarakat  diterima semua pihak.
4) Penanggulangan Pre-emptif
Upaya permulaan dilakukan pihak kepolisian  untuk  menanggulangi  tindak pidana  eksploitasi  pada  anak  dengan memberi sosialisasi pada masyarakat.
c. Upaya  Mengatasi  Tindak  Pidana Eksploitasi  Seksual  pada  Anak  di Wilayah Kerja Polrestabes Medan
Berdasar upaya  penanggulangan  atau mengurangi tindak pidana eksploitasi seksual di  Polrestabes  Medan,  dilakukan  melalui  2 (dua)  cara  yaitu  upaya  penal  dan  upaya  non penal.
1) Upaya Penal
Upaya  menanggulangi  tindak  pidana eksploitasi  seksual  menggunakan  sanksi (hukum)  pidana,  artinya  memberantas kejahatan eksploitasi seksual pada pelaku, agar tindak kejahatan  diberantas langsung hingga  ke  akar  dan  pelaku  eksploitasi seksual jadi jera, penting menambah vonis hukuman  pada  pelaku  kejahatan  tindak pidana.
2) Upaya Non Penal
Upaya  menanggulangi  perbuatan  jahat lebih bersifat tindakan mencegah terjadinya kejahatan, tangani faktor kondusif  menyebabkan  terjadi  kejahatan. Usaha  non  penal  Polrestabes  Medan misalnya memberi santunan dan pendidikan  sosial;  menggarap  kesehatan jiwa  orang  dengan  pendidikan  moral  dan agama,  usaha  mensejahterakan;  patroli rutin dan pengawasan lain kontiniu.
3. Hambatan yang Dihadapi Pihak
Kepolisian dalam Penanggulangan
Eksploitasi Anak a.  Hambatan-Hambatan secara Internal
Penanggulangan tindak pidana eksploitasi  anak  menghadapi  hambatan- hambatan  guna  melindungi  dan  melayani masyarakat khususnya menanggulangi kejahatan  eksploitasi.  Adapun  hambatan- hambatan  berdasarkan  hasil  wawancara dengan Kasubnit 1 unit PPA Medan adalah: 1) Kepolisian sulit mendapat keterangan dari korban  dengan  trauma  berat,  kesulitan mencari  pelaku  yang  menjadi  buronan, kesulitan  melacak  keberadaan  pelaku  dan sinyal handphone tidak aktif
2) Keterbatasan  waktu  dalam  memproses berkas karena kekurangan personel, fasilitas  kerja  kurang  memadai  saat penyelidikan  dan  pengungkapan  tindak pidana  eksploitasi  anak,  keterbatasan anggaran dan biaya akomodasi.
b. Hambatan-Hambatan secara Eksternal
1)  Pihak keluarga kurang pro-aktif seperti a) malu  berterus  terang,  b)  kurang  terbuka saat  penyidikan  dan  c)  sikap  orang  tua yang kurang peduli masalah
2) Kendala  dari  diri  pelaku  eksploitasi terhadap  anak,  antara  lain:  a)  Kesadaran hukum  dari  pelaku  masih  rendah,  b) kepekaan  pelaku  tentang  kedudukan  anak rendah,  c)  terbatasnya  ekonomi  pelaku dan d) gaya hidup mewah pelaku,
3) Hambatan mencegah berbentuk sosialisasi masih terbatas dan belum luas jangkauan, hingga desa-desa tertinggal dan pelosok.
5. SIMPULAN
1.  Pengaturan  Hukum  menurut  Perundang- Undangan  tentang  Larangan  Lakukan Eksploitasi  Anak  pada  Tindak  Pidana Kesusilaan  Terhadap  Anak,  antara  lain: UUD  Republik  Indonesia  Tahun  1945, UU  No  39  Tahun  1999  tentang  HAM, Pengaturan Hukum dalam KUHP, UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak,  UU  No  21  Tahun  2007  tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan  Orang,  UU  No  44  Tahun 2008  tentang  Pornografi,  UU  No  19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik,  UU  No  4  Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Roberto Carlos Aritonang 1) , Kasman 2) , Syawal Amry Siregar 3), Ria Shinta Devi 4)
2.  Peran  Kepolisian  Polrestabes  Medan dalam  memberantas  Eksploitasi  Anak  di
Kota Medan
dengan upaya penanggulangan  yaitu: a.  penanggulangan preventif  berupa  kegiatan  khusus  agar mengurangi  dan  memberantas  apa  yang penyebab  eksploitasi  anak,  melakukan pengawasan  dan  penyitaan  peredaran film-film  porno  dan  hal  lain  berbau pornografi,  melakukan  bimbingan  dan penyuluhan  masyarakat,  sosialisasi  ke sekolah-sekolah  agar  anak  tidak  menjadi korban  tindak  pidana  eksploitasi,  b. penanggulangan represif berupa memaksimalkan  fungsi  sanksi  maksimal di koridor penegakan hukum yakni sanksi yuridis,  sosial  dan  spiritual  pada  pelaku maupun  yang  membantu  dan  c.  upaya reformatif  di  Lembaga  Pemasyarakatan, para  narapidana  menyibukkan  diri  dan bekerja  sesuai  kemampuan  dan  bakat berupa bercocok tanam,  kerajinan tangan, pembinaan  agama,  moral  dan  lain sebagainya. 3.  Hambatan-hambatan secara internal maupun  eksternal  pengungkapan  kasus tindak  pidana  eksploitasi  pada  anak, meliputi:  a.  Kepolisian  sulit  mendapat keterangan  korban  sebab  trauma  psikis berat, laporan kurang lengkap, keterbatasan  waktu  memproses  berkas karena  personel  sedikit,  anggaran  dan biaya akomodasi minim dan fasilitas kerja kurang  lengkap  untuk  penyelidikan  dan
pengungkapan  tindak  pidana  eksploitasi, b. Pihak keluarga kurang pro-aktif, kurang terbuka kepada kepolisian saat penyidikan,  c.sosialisasi  terbatas,  belum menyeluruh hingga pelosok dan kesadaran hukum masyarakat masih harus ditingkatkan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Asrianto Zainal. (2014). Kejahatan Kesusilaan  dan  Pelecehan  Seksual ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana . Jurnal Al-Adl. Vol. 7 No.1.
Kansil  C.S.T K.  1989. Pengantar  Ilmu Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia . Jakarta: Balai. Pustaka
Poerwadarminta . W.J.S . 2013. Kamus  Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Soeaidy,  Sholeh  dan  Zulkhair.  2001. Dasar Hukum  Perlindungan  Anak .  Jakarta:
Novindo Pustaka Mandiri, hlm. 17
Soesilo  R.  1996. Kitab  Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya  Lengkap  Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia Bogor, hlm.
183

## Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  2 tahun 2002 Pasal 13, yaitu: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

## Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  21
Tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  39
Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  35
Tahun 2014 tentang Perubahan Undang- Undang  No  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang
Pornografi
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  19
Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  No  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  4
Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  1
Tahun 1974 tentang Perkawinan
Artikel Jurnal
Suyanto  Bagong.  (2003). Perdagangan  dan Eksploitasi  Seksual  Komersial  Anak Perempuan . Jakarta: YJP Jurnal
Perempuan. hlm. 51
Jurnal  Perempuan.  (2003). Don’t  Buy  Don’t
Sell  Perempuan  dan  Anak  Indonesia .
Yayasan  Jurnal  Perempuan,  Jakarta. 2003 Edisi 29,27,16,64,53,52