INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 7731-7743 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Pembinaan Narapidana  Dalam Upaya Mencegah Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam
Joshua Alberto Silalahi 1 ✉ , T Riza Zarzani 2
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa),
Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia
Email : JoshuaAlbertoSilalahi@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Di  Negara  Republik  Indonesia  adalah  Negara  yang  berdasarkan  atas  hukum,  ketentuan  ini tercantum dalam penjelasan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa ”Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (recht staat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (mac ht staat)” Sistem kepenjaraan  yang  sangat  menekankan  pada  unsur  balas  dendam  dan  penjaraan  yang  disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur -angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana  yang  tidak  sejalan  dengan  konsep  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial,  agar  Narapidana menyadari  kesalahannya,  tidak  lagi  berkehendak  untuk  melakukan  tindak  pidana  dan  kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan. Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat kambuhan atau biasa yang disebut dengan residivis para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun sudah pernah dijatuhi hukuman. Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam adalah dengan cara melalui, tahap-tahap pembinaan Lembaga Pemasyarakatan pada Lubuk Pakam dan  aktivitas pembinaan narapidana, serta sarana dan prasarana dalam menunjang pembinaan-  pembinaan  yang  dilakukan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Lubuk  Pakam  dan  upaya untuk mencegah adanya suatu hambatan sehingga terjadinya recidive dapat ditekan adalah untuk mengatasi  keanekaragaman  etnis  atau  budaya  dengan  menggunakan  metode  pendekatan humanistik  (manusiawi),  untuk  mengatasi  jumlah  penghuni  yang  melebihi  kapasitas.  Lembaga Pemasyarakatan ke Rutan, untuk mengatasi kurangnya jumlah petugas keamanan dengan berusaha untuk  menambah  petugas  penjaga  keamanan,  untuk  mengatasi  hambatan  pada  pembinaan intelektual  dengan  cara  meminta  bantuan  dari  Instansi  Pemerintah  maupun  swasta  serta  pada masyarakat,  baik  dibidang  keterampilan  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan),  dibidang  bimbingan kerja petugas pemasyarakatan akan mengadakan pameran hasil kerja atau karya dari narapidana,
pada pelaksanaan asimilasi baik Lembaga Pemasyarakatan, masyarakat, maupun narapidana harus berperan aktif bekerja sama agar tujuan dari pemasyarakatan dapat tercapai.
Kata Kunci: Implementasi, Pembinaan, Residivis, Narapidana, Lembaga Pemasayrakatan

## Abstract
The Republic of Indonesia is a country based on law, this provision is contained in the explanation of the 1945 Constitution which expressly states that "the Indonesian State is based on law (recht staat) not based on mere power (macht staat)." The prison system places great emphasis on elements of revenge and imprisonment accompanied by the institution of a "prison house" are gradually seen as a system and means that are not in line with the concept of rehabilitation and social reintegration, so that prisoners realize their mistakes, no longer desire to commit criminal acts and return to being citizens of society. be responsible for yourself, your family and the environment. One of the things that damages the social system is the existence of repeat criminals or what are usually called recidivists. These criminals usually repeat the same crimes, even though they have already been sentenced. The implementation of inmate development at the Lubuk  Pakam Correctional Institution is carried out through the stages of coaching at the Lubuk Pakam Correctional Institution and prisoner development activities, as well as facilities and infrastructure to support the guidance carried out at the Lubuk Pakam Correctional Institution and efforts to prevent any obstacles. so that recidivism can be reduced is to overcome ethnic or cultural diversity by using a humanistic (humane) approach method, to overcome the  number  of  residents  who  exceed  capacity.  Correctional  Institutions  to  Detention  Centers,  to overcome  the  lack  of  security  officers  by trying to  add  more  security guard officers,  to overcome obstacles to intellectual development by asking for assistance from government and private agencies as well as the community, both in the field of skills of the Correctional Institution), in the field of work guidance for officers correctional institutions will hold exhibitions of the work or work of prisoners, in the implementation of assimilation both correctional institutions, the community and prisoners must play an active role in working together so that the goals of correctional institutions can be achieved. Keyword: Implementation, Development, Recidivism, Prisoners, Correctional Institutions

## PENDAHULUAN
Konsep  Lembaga  Pemasyarakatan  pada  level  empirisnya,  sesungguhya,  tak  ada bedanya dengan penjara. Tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  (Azis,  2018). Dinyatakan  bahwa  dalam  ”Sistem  pemasyarakatan  diselenggarakan  dalam  rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan,  dapat  hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab” Ini berarti bahwa
tujuan  akhir  dari  sistem  pemasyarakatan  adalah  bersatunya  kembali  warga  binaan pemsyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga negara yang baik dan yang mampu untuk  bertanggung  jawab,  sehingga  keberadaan  mantan  warga  binaan  di  masyarakat nantinya  diharpkan  mau  dan  mampu  untuk  ikut  membangun  masyarakat  dan  bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan. Sebenarnya pembinaan tidak bisa berjalan dengan efektif, dikarenakan kondisi Penjara dan Rutan yang sudah tidak sehat lagi, serta outputnya yang tidak sesuai dengan harapan dari pembinaanitu sendiri (Rohim, 2022).
Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, ketentuan ini tercantum dalam penjelasan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa ”Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (recht staat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (macht staat)” Sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan  yang  disertai  dengan  lembaga  “rumah  penjara”  secara  berangsur -angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya (Lasmadi & Sudarti, 2021), tidak  lagi  berkehendak  untuk  melakukan  tindak  pidana  dan  kembali  menjadi  warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan. Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat kambuhan atau biasa yang disebut  dengan  residivis  para  penjahat  ini  biasanya  mengulang  kejahatan  yang  sama, meskipun dya sudah pernah dijatuhi hukuman (Pakpahan, 2016).
Mengulangi kembali perbuatan jahatnya tersebut yang kemudian menjadi penjahat kambuhan (Residivis).  Walaupun telah ada gagasan untuk menjadikan tujuan dari pidana penjara  itu  suatu pemasyarakatan  dan sebutan  “rumah penjara” telah  berganti menjadi “Lembaga  Pemasyarakatan”  akan  tetapi  di  da lam  praktiknya  ternyata  Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara tidak didukung dengan sarana yang diperlukan dan bahkan perangkat  peraturan gagasan yang merupakan adanya suatu  landasan operasional dari Lembaga Pemasyarakatan untuk mengayomi (Sulaiman & ul Hosnah, 2022).
Sistem  pemenjaraan  yang  sangat  menekankan  pada  unsur  balas  dendam  dan penjeraan  yang  disertai  dengan  lembaga  “rumah  penjara”  secara  berangsur -angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab  bagi  diri,  keluarga  dan  lingkungannya.  Sistem  Pemasyarakatan  merupakan  satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan  dari  pengembangan  konsepsi  umum  mengenai  tentang  adanya  suatu
pemidanaan.  Sistem  Pemasyarakatan  disamping  bertujuan  untuk  mengembalikan  WBP sebagai  warga  yang  baik  juga  bertujuan  untuk  melindungi  masyarakat  terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh WBP,serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang sebagaimana terkandung dalam Pancasila.
Selain  itu  hal  tersebut  juga  disebabkan  karena  tidak  dapat  dipisahkan  lagi,  mana penjahat yang harus dibina sangat keras (Supermaximum security), seperti kejahatan kelas kakap,  dengan  pembinaan  yang  sangatlunak,  sehingga  tidak  mustahil  mereka  akan bertukar  pikiran  antara  narapidana  yang  satu  dengan  narapidana  yang  lainnya,  kerena jumlah sipir yang tidak seimbang dengan jumlah narapidananya (Setyawan et al., 2021).
Demikian  halnya  dengan  kehadiran  Lembaga  Pemasyarakatan  Lubuk  Pakam  yang merupakan salah satu unit pelaksanaan dalam mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan  yang  berkedudukan  di  Kota  Makassar  dalam  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri Makassar  yang  sangat  diharapkan  peran  sertanya  di  dalam  mengayomi  serta memasyarakatkan warga binaan yang merupakan salah satu sumber daya manusia sesuai dengan program Pemerintah (Nova & Syaekh, 2021).
Penjara, seharusnya berisi banyak pembinaan yang memberikan penyuluhan, agar orang tersebut tidak melakukan hal yang sama (Residivis), tetapi seperti kasus Roy Marten, membuktikan bahwa sebenarnya pembinaan di dalam penjara belumlah efektif, itu hanya sebagian kecil dari banyaknya kasus-kasus khususnya narkotika yang berulang (Residivis Sisten  pemasyarakatan  disamping  bertujuan  untuk  mengembalikan  warga  binaan pemasyarakatan  sebagai  warga  yang  baik,  juga  bertjuan  untuk  melindungi  masyarakat terhadap  kemungkinan  diulanginya  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  warga  binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai- nilai yang terkandung dalam Pancasila (M. S. Muhammad, 2010).

## METODE PENELITIAN
Bahwa  metode  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  dalam  dunia  ilmu pengetahuan,  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Descartes  tentang  metodologis  (Dedet, 2018). Bahwa memiliki pemikiran yang jelas saja tidaklah cukup ,mengenai untuk beberapa point  yang  paling  penting  adalah  mengaplikasikannya  dan  menerapkannya  secara metodologis. Penelitian hukum sebagai suatu aktivitas ilmiah senantiasa harus dikaitkan dengan  arti  yang  dapat  diberikan  pada  hukum,  yang  berkaitan  dengan  metode pendekatan yang digunakan. Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, hal tersebut meliputi:
1. Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan)
2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan
3. Hukum dalam arti kaidah dan norma
4. Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis
5. Hukum dalam arti keputusan pejabat
6. Hukum dalam arti petugas
7. Hukum dalam arti proses pemerintahan
8. Hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajeg
9. Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai
Permasalahan  pokok  dalam  penelitian  ini  merupakan  masalah  penegakan  hukum, yaitu  berupa  masalah  penegakan  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana.  Adapun pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  pendekatan  yuridis  normatif. Pendekatan  yuridis-normatif  dapat  juga  digunakan  bersama-sama  dengan  metode pendekatan  lain.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Lubuk  Pakam, dengan  studi  literatur  di  Perpustakaan  Universitas  Panca  Budi  .  Sumber  data  suatu penelitian  ialah  data  primer  dan  data  sekunder.  Karena  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum normatif, maka sumber yang diteliti adalah sumber data sekunder (Romala Putri & Dewi Setia Triana, 2020). Adapun terkait Bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku buku harian, sampai pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah (MUHAIMIN, 2018).
Adapun data-data sekunder tersebut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut:
a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready-made).
b. Bentuk  maupun  isi  data  sekunder  telah  dibentuk  dan  diisi  oleh  peneliti-peneliti terdahulu.
c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat. Data sekunder tersebut di atas dari sudut mengikatnya dapat dibedakan atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
a. Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
b. Peraturan Dasar:
a. Batang Tubuh UUD 1945,
b. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
c. Peraturan Perundang-undangan :
a. Undang-undang dan peraturan yang setaraf,
b. Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf,
c. Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf,
d. Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf,
e. Peraturan-peraturan Daerah.
d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat,
e. Yurisprudensi.
Bahan  atau  sumber  hukum  sekunder  yaitu  bahan  yang  memberikan  penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia (Nasution & Bangun, 2020). Data sekunder yang digunakan dalam  penelitian  ini  dari  bahan  hukum  primer  yang  berupa  peraturan  perundang- undangan,  serta  yurisprudensi,  dan  bahan  hukum  sekunder  berupa  konsep  rancangan undang-undang,  hasil  penelitian  dan  kegiatan  ilmiah  lainnya  serta  pendapat  para  ahli hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum (Pambudi et al., 2016).
Data yang diperoleh akan disajikan  secara  sistematis, data yang diperlukan  dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary data) dan data primer (primary data) (Aji, 2022). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen,  yang  merupakan  hasil  penelitian  dan  pengolahan  orang  lain,  yang  sudah tersedia  dalam  bentuk  buku-buku  atau  dokumen  yang  biasanya  disediakan  di perpustakaan, atau milik pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Samsu & Yasin, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lembaga  Pemasyarakatan  atau  yang  biasa  disebut  dengan  lapas  LP  merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di  Indonesia.  Sebelum  dikenal  dengan  sebutan  lapas  di  Indonesia,  lapas  lebih  dikenal dengan istilah penjara, lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau juga disebut (dahulu Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) (Sihombing & Siregar, 2020). Lembaga  Pemasyarakatan  Lubuk  Pakam    Pembinaan  yang  dilakukan  harus  berdasarkan pada  Pancasila  dan  konsep  pemasyarakatan.  Pada  hakikatnya  proses  pembinaan narapidana dimulai sejak narapidana tersebut masuk ke lembaga pemasyarakatan sampai berakhirnya masa pidana (bebas) (Hasuri & Mukaromah, 2020). Tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pembinaan narapidana adalah admisi dan orientasi atau pengenalan,
tahap  pembinaan,  tahap  asimilasi,  dan  tahap  integrasi  dengan  lingkungan  masyarakat (Yuliandhari, 2020).
Tahap-tahap dari pembinaan tersebut tahap admisi dan orientasi atau pengenalan Tahap ini lebih dikenal dengan istilah Mapenaling (masa pengenalan lingkungan). Setiap narapidana  yang  masuk  ke  dalam  lembaga  pemasyarakatan  diberi  pengarahan  tentang situasi di dalam lembaga pemasyarakatan, blok mana yang harus ditempati oleh narapidana tersebut,  hak  dan  kewajibannya,  dan  peraturan-peraturan  yang  ditetapkan  di  lembaga pemasyarakatan. Tujuannya adalah agar dapat memperbaiki tingkah laku narapidana dan mengarahkannya ke jalan yang benar (Hulu et al., 2019). Pada tahap ini narapidana akan diteliti tentang segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab melakukan tindak pidana,  tempat  tinggal  narapidana,  situasi  ekonominya,  latar  belakang  pendidikan,  dan sebagainya. Untuk keperluan admisi dan orientasi narapidana ditempatkan di blok khusus (karantina), maksudnya di samping untuk keperluan pembinaan dan juga untuk keperluan pemeriksaan kesehatan apakah ada penyakit yang menular atau tidak. Admisi dan orientasi merupakan  tahap  yang  kritis  bagi  narapidana  yang  baru  masuk  ke  lembaga pemasyarakatan, karena  dari dunia luar yang bebas dan luas memasuki situasi lembaga pemasyarakatan yang sempit dan terkekang.
a. Pada tahap ini dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat (maximum security). Narapidana akan merasakan hilangnya kebebasan, pelayanan, dan lain-lain. Sangat diharapkan agar narapidana dapat menyesuaikan diri dalam masa transisi tersebut, sehingga dapat hidup secara normal di lembaga pemasyarakatan. Pada tahap ini juga ditunjuk seorang petugas untuk menjadi wali dari narapidana dan bertindak sebagai pendamping, sehingga apabila narapidana mengalami kesulitan atau masalah dapat disampaikan ke walinya untuk mendapat pengarahan atau jalan keluar dari masalah tersebut. Tahap ini dilakukan sejak awal masuk sampai 1/3 dari masa pidana.
b. Tahap pembinaan merupakan kelanjutan dari tahap admisi dan orientasi. Tahap ini dilakukan  apabila  narapidana  telah  menjalani  1/3  masa  pidana  sampai  1/2  masa pidananya  dengan  medium  security.  Bentuk-bentuk  pembinaan  diantaranya, pembinaan kepribadian (mental dan spiritual) serta pembinaan kemandirian. Untuk kepentingan  pembinaan  narapidana  akan  didata  mengenai  bakat  dan  minatnya masing-masing dan juga jenjang pendidikan yang pernah ditempuh.
c. Tahap asimilasi yaitu  Pembinaan narapidana pada tahap ini dapat dimulai dari ½ masa pidana  sampai  2/3  dari  masa  pidananya  dan  menurut  penilaian  team  pembinaan pemasyarakatan sudah memiliki kemajuan fisik, mental, dan keterampilan. Pada tahap ini pengawasan terhadap narapidana relatif berkurang (minimum security). Asimilasi
secara harafiah adalah diperdayakan. Asimilasi diklasifikasikan menjadi 2 bentuk yakni asimilasi  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan,  dan  asimilasi  luar  lembaga pemasyarakatan.  Narapidana  yang  menjalani  asimilasi  di  dalam  lembaga pemasyaraktan,  diantaranya  narapidana  yang  bekerja  di  kantor-  kantor  di  dalam lembaga  pemasyarakatan,  dan  narapidana  yang  mengajar  di  lembaga pemasyarakatan ada tahap  ini program pembinaan  diperluas, bukan saja di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, tetapi juga membaurkan, narapidana dengan masyarakat tertentu. Program ini  dilaksanakan secara bertahap mulai  dari kegiatan yang sempit lingkungannya dan mengarah pada kegiatan masyarakat yang lebih luas sesuai dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing narapidana. Dalam  melaksanakan  setiap  program  kegiatan  asimilasi,  petugas  atau  pembina pemasyarakatan  harus  selektif  dan  kegiatan  tersebut  harus  direncanakan  secara matang dan terpadu. Hal ini bertujuan agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi  pada  narapidana  dan  merugikan  masyarakat  dimana  narapidana  tersebut diasimilasikan (Rahmayanti et al., 2020).
d. Tahap  integrasi  dengan  lingkungan  masyarakat  Tahap  ini  adalah  tahap  akhir  pada proses  pembinaan  narapidana  dan  dikenal  dengan  istilah  integrasi.  Apabila  proses pembinaan  dari  tahap  admisi  dan  orientasi  atau  pengenalan,  pembinaan,  asimilasi dapat  berjalan  dengan  lancar  dan  baik  serta  masa  pidana  yang  sebenarnya  telah dijalani  2/3  atau  sedikitnya  9  bulan,  maka  kepada  narapidana  tersebut  diberikan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
Narapidana dalam proses hukumnya akan menjalani proses pembinaan yang dibagi dalam  tahap-tahap  pembinaan  dan  pembimbingan  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan yangberalih dari satu tahap ke tahap berikutnya sesuai dengan waktu yang dijalani dan hasil dari  pembinaan  yang  ditunjukkan  (Siregar,  2009).  Sebelum  dimulainya  pembinaan  atau proses  pemasyarakatan,  Narapidana  terlebih  dahulu  menjalani  proses  penerimaan, pendaftaran  dan  penempatan  (Yusandy,  2019).  Proses  ini  selain  dilaksanakan  untuk kepentingan administrasi dan kelancaran proses pemasyarakatan, hal ini menyangkut juga usaha  perlindungan  dan  penegakan  hak  asasi  Narapidana,  karena  proses  ini  sangat berpengaruh dalam perlakuan dan pembinaan yang dijalankan serta pemenuhan hak-hak Narapidana. Proses ini dilakukan sebelum Narapidana menjalani tahap-tahap pembinaan dalam  Lembaga  Pemasyarakatan.  Penjelasan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995  Tentang  Pemasyarakatan,  sistem  pembinaan  pemasyarakatan  dilaksanakan berdasarkan asas:
a. Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyaraktan dalam rangka melindungi  masyarakat  dari  kemungkinan  diulanginya  tindak  pidana  oleh  warga binaan  pemasyarakatan,  juga  memberikan  bekal  hidup  kepada  warga  binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat
b. Persamaaan  perlakuan  dan  pelayanan  adalah  pemberian  perlakuan  dan  pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang
c. Pendidikan  dan  pembimbingan  adalah  bahwa  penyelenggaraan  pendidikan  dan bimbingan  berdasarkan  Pancasila,  antara  lain  penanaman  jiwa  kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah
d. Penghormatan  harkat  dan  martabat  manusia  adalah  bahwa  sebagai  orang  yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia
e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu,  sehingga  Negara  mempunyai  kesempatan  penuh  untuk  memperbaikinya. Selama  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  yang  dimana  warga  binaan  pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak  perdatanya  tetap  dilindungi  seperti  hak  memperoleh  perawatan  kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi
f. Terjaminnya  hak  untuk  tetap  berhubungan  dengan  keluarga  dan  orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan,  tetapi  harus  didekatkan  dan  dikenalkan  dengan  masyarakat  dan tidak boleh di asingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga (Rahim et al., 2020).
Dalam  Pasal  9  dan  Pasal  10  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  menyebutkan  bahwa tahap-tahap pembinaan yang akan dijalani oleh Narapidana di bagi dalam tiga tahap yaitu:
Pembinaan  tahap  awal  pembinaan  tahap  awal  dimulai  sejak  seseorang  berstatus sebagai  Narapidana  sampai  dengan  1/3  (sepertiga)  masa  pidana  (maximum  security), dimana  pembinaan  tahap  awal  ini  meliputi  pada  masa  admisi-orientasi  atau  masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan yang dilaksanakan paling lama 1 bulan, pembinaan kepribadian yang meliputi:
a. pembinaan kesadaran beragama;
b. pembinaan kesadaran berbangsan dan bernegara;
c. pembinaan kemapuan intelektual;

## d. pembinaan kesadaran hukum
Penilaian  pelaksanaan  program  pembinaan  tahap  awal  pada  tahap  ini  Narapidana diperkenalkan  dengan  kondisi  Lembaga  Pemasyarakatan,  proses  pembinaan  yang  akan dijalankan,  hak-hak  yang  diperoleh,  kegiatan-kegiatan  yang  harus  dijalankan  dan  dapat dijalankan bila diinginkan. Pada akhir tahapan akan diadakan penilaian untuk memp roleh gambaran tentang hasil pembinaan yang ditunjukkan pada tahap  ini,  serta  menentukan juga untuk penetapan tahap pembinaan selanjutnya (S. A. Pratiwi & Lemes, 2018).
Pembinaan tahap lanjutan, Setelah menjalani masa tahap awal dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lembaga Pemasyarakatan, maka Narapidana akan dialihkan pembinaannya ketahap lanjutan (B. L. Pratiwi et al., 2022). Dalam pembinaan tahap lanjutan ini pembinaannya dibagi dalam dua tahap yang meliputi:
Tahap lanjutan kedua (medium security) dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan  pertama  sampai  dengan  2/3  masa  pidana  (1/2  sampai  2/3  masa  pidana). Pembinaan  tahap  lanjutan  meliputi  perencanaan  program  tahap  lanjutan,  pelaksanaan program tahap lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan asimilasi, baik asimilasi dalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (open camp) maupun asimilasi dalam Lembaga Pemasyarakatan  (half  way  house/work)  seperti  melanjutkan  sekolah,  kerja  mandiri,  kerja pada  pihak  ketiga/pihak  luar,  menjalankan  ibadah,  olah  raga  serta  cuti  mengunjungi keluarga (F. R. Muhammad, 2021).
Pembinaan  tahap  akhir,  Pembinaan  tahap  akhir  dimulai  sejak  berakhirnya  tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan (+ 2/3 masa pidana) Narapidana telah memenuhi syarat-syarat pembebasan (pengembalian ketengah-tengah  masyarakat),  yang  meliputi  program  integrasi  seperti  pembebasan bersyarat (pb), cuti menjelang bebas (cmb), dan cuti bersyarat (cb). Dimana bimbingannya dilaksanakan  oleh  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  dan  pengawasannya  dari  Kejaksaan Negeri. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan  Lubuk Pakam.
Maka, tidak terlalu mengherankan bila hal tersebut menyebabkan kebanyakan bekas narapidana menemui kesulitan untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Selain itu, tentu  saja  persoalan  stigma  negatif  yang  menempel  pada  “label”  bekas  narapidana menyebabkan banyak perusahaan atau majikan tidak mau menerima “eks napi” sebagai pegawainya  erkaitan  dengan  penjatuhan  pidana,  dalam  kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang dapat narapidana melakukan kejahatan lagi, yang biasa disebut dengan residivis tersebut (MONITA, 2021). Penjara yang
telah  melakukan  segala  usaha  untuk  merehabilitasi  penjahat  tidaklah  lebih  berhasil  dari pada penjara yang membiarkan penghuninya “melapuk” .

## SIMPULAN
Berdasarkan cara pelaksanaan pembinaan narapidana  di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk  Pakam  adalah  dengan  cara  melalui,  tahap-tahap  pembinaan  Lembaga Pemasyarakatan pada Lubuk Pakam dan  aktivitas pembinaan narapidana, serta sarana dan prasarana  dalam  menunjang  pembinaan-  pembinaan  yang  dilakukan  di  Lembaga Pemasyarakatan  Lubuk  Pakam  dan  upaya  untuk  mencegah  adanya  suatu  hambatan sehingga terjadinya recidive dapat ditekan adalah untuk mengatasi keanekaragaman etnis atau  budaya  dengan  menggunakan  metode  pendekatan  humanistik  (manusiawi),  untuk mengatasi jumlah penghuni yang melebihi kapasitas dengan melaksanakan pemindahan isi.  Lembaga  Pemasyarakatan  ke  Rutan,  untuk  mengatasi  kurangnya  jumlah  petugas keamanan  dengan  berusaha  untuk  menambah  petugas  penjaga  keamanan,  untuk mengatasi  hambatan  pada  pembinaan  intelektual  dengan  cara  meminta  bantuan  dari Instansi  Pemerintah  maupun  swasta  serta  pada  masyarakat,  baik  dibidang  keterampilan pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  akan  bekerja  sama  dengan  BLK  (Balai  Latihan  Kerja), dibidang bimbingan kerja petugas pemasyarakatan akan mengadakan pameran hasil kerja atau  karya  dari  narapidana,  pada  pelaksanaan  asimilasi  baik  Lembaga  Pemasyarakatan, masyarakat,  maupun  narapidana  harus  berperan  aktif  bekerja  sama  agar  tujuan  dari pemasyarakatan dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji, G. R. (2022). Model Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Magelang. Amnesti Jurnal Hukum, 4(1), 1 – 10.
Azis,  A.  A.  (2018). Implementasi  Syarat  Tambahan  Untuk  Memperoleh  Pembebasan Bersyarat  Dalam  Tindakpidana  Korupsi  Pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I Makassar. Universitas Bosowa. Http://Localhost:8080/Xmlui/Handle/123456789/354
Dedet, G. P. (2018). Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  Ii  A  Padang.  Universitas  Andalas. Http://Scholar.Unand.Ac.Id/Id/Eprint/39917
Hasuri,  H.,  &  Mukaromah,  M.  (2020).  Analisi  Pembuktian  Terbalik  Kasus  Tindak  Pidana Korupsi  Dalam  Perspektif  Ham. Mizan:  Journal  Of  Islamic  Law,  4(2),  193 – 202. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.32507/Mizan.V4i2.820
Hulu, S., Simanjuntak,  D., Limbong, J.  O. I., & Sagala, M. J. P. (2019). Penerapan Sistem
Pembuktian  Terbalik  Dalam  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang. Jurnal  Darma  Agung, 27(1), 822 – 833. Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.46930/Ojsuda.V27i1.138
Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang. Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 199 – 2018.
Monita,  R.  T.  (2021). Tinjauan  Yuridis  Kumulasi  Gugatan  Perceraian  Dengan  Pembagian
Harta Bersama. Universitas Muhammadiyah Magelang.
Http://Eprintslib.Ummgl.Ac.Id/Id/Eprint/3448
Muhaimin, M. (2018). Analisis Yuridis Pelaksanaan Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dinamika Hukum, 9(1). Muhammad, F. R. (2021). Pelaksanaan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis. Universitas Andalas.
Nasution, A. F. R., & Bangun, A. R. T. (2020). Analisis Yuridis Pembuktian Terbalik Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana
Korupsi. Binamulia Hukum, 9(1), 13 – 20. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.37893/Jbh.V9i1.357
Nova, R. A., & Syaekh, K. A. (2021). Kontroversi Implementasi Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Kaitanya Dengan Deradikalisasi Yang Dilakukan Oleh Detasemen Khusus 88 At Polri. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(7), 2169 – 2185.
Pakpahan, F. B. (2016). Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  Iiapontianak. Jurnal  Hukum  Prodi  Ilmu  Hukum Fakultas  Hukum  Untan  (Jurnal  Mahasiswa  S1  Fakultas  Hukum)  Universitas Tanjungpura, 4(3).
Pratiwi, B. L., Haliyah, D., & Wibowo, A. (2022). Aspek Yuridis Penyebab Gugatan Perceraian Yang Ditolak Di Pengadilan Agama Ketapang Kelas Ii (Studi Kasus Tahun 2020). Al- Usroh, 2(2), 336 – 346. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.37729/Amnesti.V1i1.178
Pratiwi,  S.  A.,  &  Lemes,  I.  N.  (2018).  Pelasanaan  Pembinaan  Narapidana  Sebagai  Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Dilembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja. Kertha Widya, 6(1). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.37637/Kw.V6i1.492
Rahim, M. I. F., Rahim, S. A. P., Rahim, M. A. H. A., Rahim, A. R., & Rahim, A. (2020). Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan. Pleno Jure, 9(1), 47 – 57. Https://Doi.Org/10.37541/Plenojure.V9i1.389
Rahmayanti, R., Maulana, M. A., Alvin, S., & Paly, N. E. L. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Mercatoria, 13(1), 29 – 35.
Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31289/Mercatoria.V13i1.3140
Rohim,  A.  (2022). Efektivitas  Pembinaan  Bagi  Residivis  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Jember). Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
Romala Putri, D., & Dewi Setia Triana, I. (2020). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Residivisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Cilacap. Jurnal Media Komunikasi  Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan,  2(1),  144 – 155. Https://Doi.Org/10.23887/Jmpppkn.V2i1.131
Samsu, S., & Yasin, H. M. (2021). Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 24(1), 18 – 38. Https://Doi.Org/10.56087/Aijih.V24i1.60
Setyawan,  B.  N.  N.,  Natangsa  Surbakti,  S.  H.,  &  Kelik  Wardiono,  S.  H.  (2021). Efektifitas Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Terpidana Tindak Pidana Narkotika Studi Kasus Di Rumah  Tahanan  Kota  Surakarta.  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta. Http://Eprints.Ums.Ac.Id/Id/Eprint/90801
Sihombing,  N.,  &  Siregar,  R.  A.  (2020).  Analisis  Yuridis  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Korupsi Atas Pelelangan Alat Kesehatan Di Rsud Panyabungan Kabupaten Mandailing
Natal. Binamulia Hukum, 9(1), 21 – 28. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.37893/Jbh.V9i1.358
Sulaiman, A., & Ul Hosnah, A. (2022). Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak  Pidana  Ringan  Sebagai  Upaya  Mengurangi  Over  Kapasitas  Di  Lembaga Pemasyarakatan. International  Journal  Of  Social,  Policy  And  Law,  3(2),  57 – 67. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.8888/Ijospl.V3i2.121
Yuliandhari, S. A. (2020). Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19. National Conference On Law Studies (Ncols), 2(1), 741 – 759.
Yusandy,  T.  (2019).  Kedudukan  Dan  Kekuatan  Pembuktian  Alat  Bukti  Elektronik  Dalam Hukum  Acara  Perdata  Indonesia. Jurnal  Serambi  Akademica,  7(5),  645.
Https://Doi.Org/10.32672/Jsa.V7i5.1522