## PERMASALAHAN PLAGIARISME DALAM PENELITIAN KUALITATIF DI INDONESIA
Dra. Sukaesih, M.Si. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor 45363 Email: sukaesih2013@gmail.com

## ABSTRAK
Hingga  kini  penelitian  ilmiah  masih  belum terlalu  populer  di  kalangan  masyarakat  Indonesia.  Penelitian yang  lebih  banyak  berbasis  proyek  berimplikasi  pada  rendahnya  kualitas  hasil  penelitian  di  Indonesia  yang seringkali  harus  menyesuaikan  diri  dengan  keinginan  penyandang  dana  penelitian.  Hal  ini  terjadi  pula  pada penelitian  kualitatif.  Penelitian  yang  semestinya  merupakan  proses  yang  mengutamakan  kejujuran  dalam  proses maupun pelaporannya, seringkali melanggar kaidah-kaidah tersebut.
Pelanggaran  yang  paling  banyak  ditemukan  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  kasus  plagiasi  atau penjiplakan  hasil  penelitian  orang  lain.  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  saat  ini,  seperti  internet  dan  media sosial  memudahkan  setiap  orang  menjiplak (copy  paste) hasil  karya  penelitian  orang  lain.  Menurut  data Kemenristek-Dikti,  dalam  kurun  waktu  10  tahun  terakhir  jumlah  kasus  plagiasi  karya  ilmiah  di  Indonesia cenderung  mengalami  peningkatan.  Hal  ini  tentunya  menjadi  kontradiktif  di  saat  Kemenristek  Dikti  tengah mendoronng peningkatan publikasi karya ilmiah pada tingkat nasional maupun internasional.
Tulisan  ini  mengupas  permasalahan  plagiarisme  dalam  penelitian  kualitatif  di  Indonesia  dengan menganalisis  plagiarisme  dari  faktor  budaya,  sosial,  teknologi  dan  hukum.  Tulisan  ini  juga  membahas  beberapa kasus plagiarisme yang pernah terjadi di Indonesia dan solusi atas permasalahan tersebut.
Kata Kunci : Plagiarisme, Penelitian, Kualitatif, Ilmu Pengetahuan.

## ABSTRACT
Until  now scientific research  is  still  not very popular among the people of Indonesia.  Mostly project- based research has implications for the low quality of research results in Indonesia that often have to adapt to the wishes  of  research  funders.  This  also  happened  in  qualitative  research.  Research  that  should  be  a  process  that prioritizes honesty in the process and its reporting, often violates the rules..
The  most  common  violations  found  in  qualitative  research  is  the  case  of  plagiarism.  Information  and Communication Technology today, like the internet and social media makes it easier for everyone to copy and paste the work of others. According to Ministry of Research and Technology, in the last 10 years the number of plagiarism cases of scientific work in Indonesia tended to increase. This is certainly a contradiction when  High Education Directorat (Dikti) is promoting the publication of scientific works at national and international levels.
This  paper  explores  the  problem  of  plagiarism  in  qualitative  research  in  Indonesia  by  analyzing plagiarism from cultural, social, technological and legal factors. This paper also discusses some of the cases of plagiarism that have occurred in Indonesia and the solution to the problem.
Keywords : Plagiarism, Research, Qualitative, Science .

## Latar Belakang Penelitian
Jumlah  perguruan  tinggi  di  Indonesia  setiap  tahun  terus  bertumbuh  seiring  dengan meningkatnya  kebutuhan  akan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas.  Hal  ini  tentunya berdampak  positif  terhadap  kemajuan  dunia  pendidikan  nasional,  dimana  semakin  banyak sarjana  dan  kaum  intelektual  yang  dihasilkan  oleh  lembaga  pendidikan  tinggi  di  Indonesia. Salah  satu  dampak  positifnya  adalah  semakin  banyak  lapangan  pekerjaan  yang  kini  sudah diisi  oleh  lulusan  perguruan  tinggi  dalam  negeri,  dimana  sebelumnya  masih  ditempati  oleh tenaga  kerja  asing.  Pendidikan  tinggi  di  Indonesia  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam
mencapai tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa Indonesia kini dikenal sebagai bangsa yang intelek dan mampu menguasi ilmu, pengetahuan dan teknologi.
Meskipun  demikian,  hingga  kini  penelitian  ilmiah  masih  belum  terlalu  populer  di kalangan  masyarakat  Indonesia.  Penelitian  yang  ada  lebih  banyak  berbasis  proyek  sehingga berimplikasi  pada  rendahnya  kualitas  hasil  penelitian  di  Indonesia  yang  seringkali  harus menyesuaikan  diri  dengan  keinginan  penyandang  dana  penelitian.  Hal  ini  terjadi  pula  pada penelitian  kualitatif.  Penelitian  yang  semestinya  merupakan  proses  yang  mengutamakan kejujuran dalam proses maupun pelaporannya, seringkali melanggar kaidah-kaidah tersebut.
Pelanggaran  yang  paling  banyak  ditemukan  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  kasus plagiasi  atau  penjiplakan  hasil  penelitian  orang  lain.  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi saat  ini,  seperti  internet  dan  media  sosial  memudahkan  setiap  orang  menjiplak  (copy  paste) hasil  karya  penelitian  orang  lain.  Menurut  data  Kemenristek-Dikti,  dalam  kurun  waktu  10 tahun  terakhir  jumlah  kasus  plagiasi  karya  ilmiah  di  Indonesia  cenderung  mengalami peningkatan.
Perguruan Tinggi memiliki tanggungjawab yang besar untuk memberikan edukasi dan sosialisasi  terkait  dengan  pencegahan  tindakan  plagiarisme.  Hal  ini  mengingat  perguruan tinggi  merupakan  salah  satu  produsen  ilmu  pengetahuan.  Ilmu  pengetahuan  dikembangkan berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Sehingga tidak perlu ragu- ragu bagi siapapun ketika menyusun karya ilmiah/karya tulis, menyebutkan sumber rujukan. Hal  ini  harus  dipahami  sebagai  kejujuran  intelektual  yang  tidak  akan  menurunkan  bobot sebuah  karya  tulis  ilmiah.  Dengan  menyebutkan  sumber  rujukan  yang  digunakan  dalam melakukan  kutipan,  akan  terlihat  jelas  bagian  mana  dari  karya  ilmiah  tersebut  yang merupakan  ide  atau  gagasan  orang  lain,  dan  yang  mana  yang  merupakan  ide  atau  gagasan penulis sendiri.
Kasus-kasus  plagiarisme  yang  banyak  terjadi  menunjukkan  bahwa  masih  rendahnya penghargaan  atas  karya  ilmiah  orang  lain.    Menurut  Suganda  (2006)  plagiarisme  tumbuh subur  di  Indonesia,  baik  di  kalangan  perguruan  tinggi  (akademik)  maupun  di  kalangan publikasi  ilmiah  adalah  disebabkan  oleh:  (1)  kurangnya  pelatihan  atau  sosialisasi  yang mengakibatkan  orang  tidak  tahu  tentang  tata  cara  menulis  yang  baik  dan  taat  asas;  (2) kurangnya  akses  kepada  sumber  kepustakaan;  (3)  rendahnya  apresiasi  atau  rasa  hormat kepada sesama penulis; dan (4) rendahnya atau tidak adanya sanksi bagi seorang plagiat.
Plagirisme  dianggap  merugikan,  bukan  saja  bagi  si  penulis  yang  karyanya  dijiplak, tetapi juga menyebabkan kurangnya kreativitas dan menyebabkan terbentuknya mental yang buruk bagi mereka yang melakukannya. Plagiarisme menyebabkan rendahnya kreativitas pada pelakunya  dan  menunjukkan  kemalasan  pelakunya  dalam  mencari  ide-ide  baru  dalam penulisan karya ilmiahnya.
Menurut  situs:  www.plagiarism.com,  pada  tahun  2016  hampir  80%  mahasiswa  pada semua  strata  melakukan  kecurangan  akademik  paling  tidak  satu  kali  selama  menjadi mahasiswa.  Sementara itu  Jurnal  Ilmiah The Psychological tahun  2016  melaporkan,  sebesar 36 % mahasiswa sarjana melakukan plagiarisme atas tulisan akademiknya. Sedangkan data di Education Week pada 2017 menunjukkan, 74 % siswa melakukan kecurangan akademik yang serius.  Fenomena  yang  sama  juga  terjadi  di  Indonesia,  pada  tahun  2014  tiga  orang  doktor sebuah  Perguruan  Tinggi  Negeri  melakukan  plagiasi  dalam  meraih  jabatan  profesi  Guru Besar. baik dalam keperluannya meningkatkan angka kredit jabatan fungsional maupun dalam rangka  meraih  jabatan  kerhormatan  guru  besar  (professor).  Berdasarkan  data  Kemenristek Dikti,  sejak  tahun  2008  sampai  dengan  tahun  2017,  kasus  plagiarisme  semakin  mengalami peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Kemenristek  Dikti  menghimbau  agar  perguruan  tinggi memberikan  sanksi  yang  sangat  tegas  atas  perilaku  yang  tidak  memberikan  teladan  tersebut berupa sanksi tidak boleh meingkatkan jabatan akademik dalam kurun waktu tertentu sampai dengan  pemecatan  yang  bersangkutan  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS).  Pencegahan
plagiarisme  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan  perlindungan  hak  cipta(hak  moral)  atas karya  akademik  seseorang  pada  sisi  yang  lain  ternyata  berpotensi  mengancam keberlangsungan  budaya  akademik,  terutama  dalam  bidang  karya  tulis  ilmiah.  Hal  ini tentunya  menjadi  kontradiktif  di  saat  Kemenristek  Dikti  tengah  mendoronng  peningkatan publikasi karya ilmiah pada tingkat nasional maupun internasional.
Tulisan  ini  mengupas  permasalahan  plagiarisme  dalam  penelitian  kualitatif  di Indonesia dengan menganalisis plagiarisme dari faktor budaya, sosial, teknologi dan hukum. Tulisan ini juga membahas beberapa kasus plagiarisme yang pernah terjadi di Indonesia dan solusi atas permasalahan tersebut.

## Pengertian dan Definisi Plagiarisme
Bukan hal  yang  mudah untuk menyatakan  suatu karya  mengandung plagiarisme atau tidak. Sehingga  perlu dipahami pengertian dan  definisi plagiarisme terlebih dahulu.  Menurut Peraturan  Menteri  Pendidikan  RI  Nomor  17  Tahun  2010  dikatakan  bahwa  plagiat  adalah perbuatan  sengaja  atau  tidak  sengaja  dalam  memperoleh  atau  mencoba  memperoleh  kredit atau  nilai  untuk  suatu  karya  ilmiah,  dengan  mengutip  sebagian  atau  seluruh  karya  dan  atau karya  ilmiah  pihak  lain  yang  diakui  sebagai  karya  ilmiahnya,  tanpa  menyatakan  sumber secara tepat dan memadai.
Sementara  itu  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (2008)  disebutkan  bahwa pPlagiat  adalah  pengambilan  karangan  (pendapat  dan  sebagainya)  orang  lain  dan menjadikannya  seolah-olah  karangan  (pendapat)  sendiri.  Menurut  Oxford  American Dictionary  dalam  Clabaugh  (2001)  plagiarisme  adalah “to  take  and  use  another  person’s ideas  or  writing  or  inventions  as  one’s  own” atau  mengambil  dan  menggunakan  gagasan, tulisan atau penemuan orang lain sebagai miliknya sendiri. Selanjutnya menurut Reitz dalam Online Dictionary for Library and Information Science (http://www.abc- clio.com/ODLIS/odlis_p.aspx) plagiarisme adalah : “Copying or closely imitating take work of  another  writer,  composer  etc.  without  permission  and  with  the  intention  of  passing  the result of as original work ”  atau menyalin, menjiplak dengan cara mengambil karya penulis lain tanpa izin dengan menyatakan sebagai hasil karya aslinya.
Berdasarkan  beberapa  definisi  plagiarisme  di  atas,  dapat  diuraikan  ruang  lingkup plagiarisme, yaitu mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan  tanpa  menyebutkan  identitas  sumbernya,  menggunakan  gagasan,  pandangan  atau  teori orang  lain  tanpa  menyebutkan  identitas  sumbernya,  menggunakan  fakta  (data,  informasi) milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri, melakukan parafrase (mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri  tanpa  mengubah  idenya)  tanpa  menyebutkan  identitas  sumbernya,  dan  menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan /atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri.
Sedangkan tipe plagiarisme menurut Soelistyo (2011) diantaranya adalah plagiarisme Kata  demi  Kata (Word  for  word  Plagiarism), yaitu penulis  menggunakan  kata-kata  penulis lain (persis) tanpa menyebutkan sumbernya, plagiarisme atas sumber (Plagiarism of Source), yaitu  penulis  menggunakan  gagasan  orang  lain  tanpa  memberikan  pengakuan  yang  cukup (tanpa  menyebutkan  sumbernya  secara  jelas),  Plagiarisme  Kepengarangan  (Plagiarism  of Authorship).  Penulis  mengakui  sebagai  pengarang  karya  tulis  milik  karya  orang  lain,  Self Plagiarism. Termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dengan cara mendaur ulang karya ilmiah. Yang penting dalam self plagiarism adalah  bahwa  ketika  mengambil  karya  sendiri,  maka  ciptaan  karya  baru  yang dihasilkan  harus  memiliki  perubahan  yang  berarti.  Artinya  karya  lama  merupakan  bagian kecil  dari  karya  baru  yang  dihasilkan.  Sehingga  pembaca  akan  memperoleh  hal  baru,  yang benar-benar penulis tuangkan pada karya tulis yang menggunakan karya lama.

## Kasus-kasus Plagiarisme di Indonesia
Pelanggaran kode etik ilmu pengetahuan di Indonesia sudah mengkhawatirkan karena tidak hanya dilakukan mahasiswa atau peneliti pemula saja, melainkan juga peneliti setingkat doktor.  Kasus  pelanggaran  kode  etik  yang  paling  sering  terjadi  adalah  penjiplakan  karya orang lain atau plagiarisme.
Salah  satu  contoh  kasus  yang  cukup  menonjol  adalah    kasus  dosen  Universitas Indonesia (UI)  yang terbukti menjiplak skripsi mahasiswa S1-nya untuk dijadikan tulisan di sebuah  jurnal  ilmu  pengetahuan.  Hal  ini  memang  sarana  mencari  kredit  untuk  kenaikan pangkat.  Universitas  Indonesia  telah  menindak  ketiga  orang  pengajar  tetapnya  karena  kasus plagiat tersebut.
Dosen  Institut  Seni  Indonesia  Denpasar, I  Made  Kartawan,  dituduh  menjiplak  dalam penyusunan tesisnya. Tesis yang berjudul Keragaman Laras Gong Kebyar di Bali sama persis dengan laporan penelitian berjudul Keragaman Laras Gambelan Gong Kebyar hasil penelitian Prof Bandem, Prof Rai, Andrew Toth, dan Nengah Suarditha dari Universitas Udayana.
Selanjutnya kasus dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Ade Juhana  pada  tahun  2010  menyelesaikan  disertasi  doktornya  dengan  membajak  tesis  Prof  Dr H.M.A.  Tihami,  MA,  Rektor  Institut  Agama  Islam  Negeri  Sultan  Maulana  Hasanuddin, Banten, dan buku Mohamad Hudaeri M.A., dosen dan Ketua Lembaga Penelitian IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten.
Pada  tahun  yang  sama  Anak  Agung  Banyu  Perwita,  profesor  Universitas  Katolik Parahyangan,  Bandung dituding menjiplak dalam artikelnya  yang dimuat di harian nasional, The  Jakarta  Post.  Harian  itu  menilai  tulisan  Banyu  telah  menjiplak  sebuah  jurnal  ilmiah  di Australia  yang  ditulis  Carl  Ungerer.  Rapat  senat  Universitas  yang  berlangsung  enam  jam akhirnya  memutuskan  untuk mencopot  seluruh  jabatan  guru  besar  Program  Studi Hubungan Internasional tersebut dan memaksanya mengundurkan diri.
Kasus  lainnya  adalah  ketika  dosen  Institut  Pertanian  Bogor,  Heri  Ahmad  Sukria, disomasi  Jasmal  A.  Syamsu  dari  Universitas  Hasanuddin,  Sulawesi  Selatan.  Somasi dilayangkan  terkait  dengan  dugaan  plagiarisme  buku  berjudul  Sumber  dan  Ketersediaan Bahan  Baku  Pakan  di  Indonesia.  Buku  tersebut  diterbitkan  IPB  Press  dengan  penulis  Heri Ahmad  dan  Rantan  Krisnan.  Menurut  sang  Profesor,  terdapat  tulisan  dan  data  yang  diambil dari artikelnya
Hal yang sama terjadi di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.  Kasus plagiat Dr  Ipong  S  Azhar,  seorang  Dosen  UGM  telah  dianggap  memplagiat  karya  ilmiah penelitian LIPI,  Nurhasim.  Kesalahan  Ipong  terutama  karena  mengabaikan  etika  dalam  pengutipan. Akibatnya Rapat Senat UGM memutuskan untuk membatalkan gelar "doktor " Drs Syaiful S Azhar MS atau Ipong S Azhar karena kasus plagiat terhadap karya Nurhasim, seorang peneliti LIPI Jakarta.
Bahkan Menteri Kesehatan RI era Pemerintahan SBY, yaitu Siti Fadilah Supari pernah dituduh  melakukan  plagiat.  Ketika  itu  Fadilah  menyajikan  seminar  berjudul Cholesterol- Lowering Effect  of Soluble Fibre as an adjunct to Low Calories Indonesian Diet in Patients with Hypercholesterolamia di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita, Jakarta pada tahun 2002. Hasil penelitiannya  mirip dengan karya James W. Anderson berjudul Long-term Cholesterol Lowering  Effect  of  Psyllium  as  An  Adjunct  to  Diet  Therapy  in  The  Treatment  of Hypercholesterolamia ,  yang  dimuat  di  American  Journal  of  Clinical  Nutrition  volume  71 tahun 2000.
Plagiarisme  juga  terjadi  di  lingkungan  Lembaga  Ilmu  Pengatahuan  Indonesia  atau LIPI.  Panitia  Penilai  Jabatan  Peneliti  (P2JP)  LIPI  beberapa  kali  menemukan  karya  ilmiah yang  ditulis  pejabat  di  lingkungan  LIPI  ternyata  jiplakan  dari  salah  seorang  peneliti  muda LIPI.  Setelah  diusut,  terungkap  bahwa  pejabat  tersebut  mengumpulkan  kredit  untuk
mengubah  statusnya  menjadi  peneliti  agar  masa  pensiunnya  diperpanjang  hingga  65  tahun. Jabatan peneliti memerlukan kredit minimal 400.
Bentuk  plagiarisme  yang  sering  terjadi  adalah  pencatuman  nama  sendiri  pada  tulisan orang  lain  yang  akan  dipublikasikan.  Bentuk  lainnya,  tidak  adanya  sumber  saat  mengutip tulisan,  tabel,  maupun  gambar  dari  penulis  lain.  Pada  kasus  lain  peneliti  menjiplak  skripsi mahasiswa di tempat ia mengajar, untuk kemudian diajukan sebagai proposal penelitian untuk memperoleh dana penelitian dan publikasi. Kasus plagiat sering terjadi di lembaga pemerintah karena adanya peraturan yang mengharuskan seseorang melakukan penelitian jika ingin naik pangkat.  Seringkali  kasus  plagiasi  sering  dilakukan  oleh  peneliti  senior  terhadap  yuniornya atau antarkolega.
Kasus-kasus  di  atas  merupakan  kasus  yang  terekspos  ke  media  massa,  yang mencerminkan  bahwa  plagiarisme  bisa  dilakukan  oleh  siapa  saja  dalam  kalangan  akademik dan masyarakat seperti tokoh masyarakat, mahasiswa maupun pendidik. Akibat dari tindakan plagiarisme  sangat  berat,  baik  secara  moral  maupun  akademis.  Untuk  menghindari  tindak plagiarisme,  seorang  penulis  harus  memiliki  ide  penelitian  sebagai  hal  pokok  yang  tidak dimiliki oleh penulis lain. Ide penelitian bisa berangkat dari permasalahan penelitian, dengan cara mengamati secara kritis, analitis, dan skeptis.

## Akar Budaya Plagiarisme di Indonesia
Penyebab  maraknya  plagiarisme  adalah  sikap  mental  dan  budaya  para  peneliti Indonesia yang ingin memperoleh sesuatu dengan mudah dan tidak terbiasa menghargai hasil karya  orang  lain.  Hingga  kini  masyarakat  Indonesia  belum  memiliki  budaya  untuk menghargai  ilmu pengetahuan dan hak intelektual. Hal ini ditambah sistem pendidikan yang sejak awal tidak mendidik orang menjadi kreatif. Ketika di kelas para siswa umumnya kurang memperoleh  kesempatan  berbicara  bebas.  Hal  tersebut  mematikan  kreativitas  Sehingga membuat  orag  menjadi  malas,  sehingga  sejak  bangku  Sekolah  Dasar  budaya  mencontek menjadi suatu hal yang lumrah dilakukan oleh para siswa.
Mencontek telah menjadi sebuah budaya pada masyarakat Indonesia. Berbagai alasan membuat  seseorang  untuk  mencontek,    diantaranya  karena  kurangnya  percaya  diri,  tidak menguasai  materi  yang  diujikan.  Mencontek  dilakukan  siswa  mulai  dari  jenjang  sekolah dasar, menengah, atas dan bahkan dilakukan oleh mahasiswa perguruan tinggi.
Nampak  sudah  menjadi  lumrah  mahasiswa  mengerjakan  tugas  akhir  seperti  skripsi atau  thesis  dengan  cara  mengutip  dari  banyak  referensi  terutama  dari  internet  dengan  tanpa mencantumkan sumber literaturnya. Mereka mengabaikan bagaimana jerih payah orang yang membuat literatur dikutipnya tersebut.!.
Apabila  ditelusuri  lebih  jauh  hal  ini  sebenarnya  sudah  mulai  diciptakan  pemerintah sendiri  melalui  sistem  Ujian  Nasional  (UNAS).  Siswa  dituntut  untuk  lulus  UNAS  dan mencapai  kriteria  yang  telah  ditentukan  tanpa  mempertimbangkan  faktor  infrastruktur  dan suprastruktur  pendidikan  yang  berbeda  di  setiap  daerah.  Kualitas  pendidik  maupun  siswa didik  tidak  bisa  disamakan  untuk  semua  daerah  di  Indonesia.  Sistem  kurikulum  pendidikan yang diberlakukan pemerintah pun masih belum terlaksana dengan baik di beberapa daerah.
Untuk  mengatasi  kebiasaan  mencontek  ini  banyak  sekolah  yang  memasang  CCTV pada  saat  ujian  guna  menekan  kebiasaan  mencontek  ini.  Namun  langkah  tersebut  dinilai belum  efektif  dalam  mengurangi  kebiasaan  mencontek  ini. Budaya  menyontek  di  Indonesia memang sudah menjadi hal yang tidak tabu lagi dan dianggap sebagai kebiasaan yang wajar- wajar  saja  karena  tidak  jelas  hukumnya  Hukum  menyontek  cuma  diterapkan  pada  diri  guru atau dosen yang mengajar di kelas, tidak sepenuhnya dari pihak sekolah.
Guru  memiliki  peranan  penting  dalam  mengatasi  budaya  menyontek  dengan menerapkan disiplin dan sanksi yang tegas. Namun kini lebih banyak  guru yang membiarkan
siswanya  menyontek  agar  prestasi  sekolahnya  terjaga.  Karena  menyontek  salah  satu  bagian dari  korupsi,  sehingga  budaya  menyontek  merupakan  akar  terjadinya  kejahatan  korupsi  di Indonesia.  Menyontek  atau  plagiasi  akan  membuat  kreatifitas  dalam  dirinya  terhambat. Apalagi dilakukan sejak dini, akan  merusak kepercayaan diri pelakunya, sehingga cenderung menjadi  pemalas,  putus  asa,  dan  tidak  punya  rasa  tanggung  jawab.  Semua  yang  diraihnya tidak  akan  membawa  manfaat  karena  dilakukan  dengan  kecurangan.  Apabila  ketahuan menyontek  maka  reputasi  diri  akan  buruk  secara  sosial.  Dan  membuat  pelakunya  semakin terpuruk dalam kebodohan.

## Aspek Hukum Plagiarisme di Indonesia
Ketertinggalan  Indonesia  dalam  publikasi  karya-karya  ilmiah/akademik  dari  negara lain  adalah  karena  pemerintah  masih  berkutat  pada  aspek  kuantitas/jumlah  atas  hasil  karya yang  dipublikasikan,  terutama  pada  tingkat  internasional.  Pendekatan  dalam  mencegah tindakan  plagiasi  dalam  keterdesakan  waktu  menjadi  masalah  krusial  dalam  produksi  karya- karya  ilmiah  dosen.  Perbuatan  tercela  yang  dinilai  melanggar  etika  keilmuan  tersebut mengancam  keberlangsungan  dan  eksistensi  para  ilmuwan  yang  secara  otomatis  berdampak pula pada ancaman kemandegan pengembangan ilmu yang selama ini ditekuni oleh ilmuwan yang bersangkutan.
Sebagai  bentuk  perlindungan  hukum,  pemerintah  dalam  hal  ini  DIKTI  telah mengeluarkan  berbagai  kebijakan  yang  bersifat  antisipatf.  Secara  khusus,  pemerintah  juga telah  menerbitkan  Peraturam  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  17  Tahun  2010  tentang pencegahan  dan  penanggulangan  plagiasi  di  Perguruan  Tinggi.  Meskipun  demikian  masih terdapat  silang  pendapat  terkait  bentuk  sanksi  yang  sesuai  tanpa  mengancam  potensi penulisan bidang karya akademik. Maraknya sanksi pemecatan terhadap plagiator berpotensi menjadi bumerang bagi perguruan tinggi khususnya dan pemerintah secara umum mengingat masih  rendahnya  minat,  etos,  motivasi  dosen  dalam  melakukan  dharma  penelitian  dengan beragam  alasan.  Dorongan  idealisme  untuk  menjunjung  tinggi  etika  ilmuwan,  ambisi  untuk mengejar  ketertinggalan  tingkat  publikasi  karya  ilmiah  pada  tingkat  Internasional  tanpa diiringi  dengan  upaya  untuk  memupuk  etos  meneliti  secara  memadai  serta  ancaman pemecatan pelaku plagiasi secara empirik semakin melemahkan etos dan minat dosen untuk meneliti.
Di  Indonesia,  terdapat  norma  dalam  peraturan  perundang-undangan  terkait pencegahan  dan  penanggulangan  plagiasi  mulai  dari  landasan  konstitusional  (UUD  1945) sampai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  paling  khusus.  Alinea  ke-4  pembukaan UUD  1945  tercantum  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  sebagai  dasar  pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia.
Hasil analisis atas inventarisasi perundang-undangan terkait plagiarisme menunjukkan 2  (dua)  hal  kontens  pengaturannya  yang  meliputi  proses  pengembangan  ilmu  pengetahuan sivitas  akademika  dan  pengenaaan  sanksi  atas  cara/proses  pengembangan  tersebut.Proses pengembangan  ilmu  pengetahuan  diwujudkan  dalam  bentuk  pengaturan  norma  kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Konten pengaturan yang lain adalah  menyangkut  pengenaan  sanksi  atas  proses  pengembangan  ilmu  pengetahuan  oleh sivitas akademika yang dilakukan dengan cara menjiplak karya orang lain.
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010  tentang  Penyelenggaraan  dan  Pengelolaan  Perguruan  Tinggi  mengatur  tentang kebebasan  akademik,  kebebasan  mimbar  akademik,  dan  otonomi  keilmuan  sebagai  dasar pelaksanaan  kegiatan  akademik  dalam  rangka  pengembangan  ilmu  pengetahuan.  Terkait dengan  pengaturan/  pembatasan  otonomi  keilmuan,  ketiga  nomra  tersebut  mengatur  secara berbeda-beda. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, membatasi otonomi keilmuan sebagai
kebebasan  dan  kemandirian  perguruan  tinggi  dalam  mengelola  kegiatan  Tri  Dharma (pendidikan,  pengabdian  kepada  masyarakat  dan  penelitian),  PP  Nomor  37  tahun  2009 membatasi  otonomi  keilmuan  sebagai  kebebasan  dan  kemandirian  sivitas  akademika  dalam pengembangan keilmuan sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 membatasi otonomi keilmuan sebagai kebebasan dan kemandirian suatu cabang keilmuan yang khas dan unik.  Norma  yang  pertama  menekankan  kebebasan  dan  kemandirian  pada  aspek kelembagaan/institusi, norma yang kedua menekankan pada aspek pelaku secara perorangan (sivitas akademika) dan norma yang ketiga menekankan pada asepk bidang ilmu itu sendiri. Berdasakran  analisis  tersebut  berarti  terjadi  inkonsistensi  pembatasan  otonomi  keilmua diantara masing-masing norma. Meski 2 (dua) norma yang terakhir merupakan lex operandum (peraturan  pelaksanaan),  kedua  norma  tersebut  seharusnya  tetap  megacu  pada  norma  yang pertama  yang  memiliki  kedudukan  lebih  tinggi  sesuai  dengan  teori  stuffen  bau.  Meskipun Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  tahun  2010  juga  memuat  kewajiban  pimpinan  perguruan tinggi  agar  mengupayakan  dan  menjamin  agar  setiap  anggota  civitas  akademika melaksanakan  otonomi  keilmuan  secara  bertanggung  jawab  sesuai  peraturan  perundang- undangan maupun etika dan norma/kaedah keilmuan. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 dan  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2014  tentang  Pendidikan  Tinggi  secara  eksplisit mengatur  tentang  sanksi  pencabutan  gelar  apabila  karya  ilmiah  sebagai  syarat  meraih  gelar tersebut  ternyata  terbukti  hasil  plagiat.  Undang-undang  14  tahun  2005  tentang  Guru  dan Dosen  secara  umum mengatur  tentang  pemberian  sanksi terhadap  dosen  yang  diangkat  oleh pemerintah  apabila  melakukan  pelanggaran  kewajiban  profesionalismenya  meskipun  tidak secara tegas mengatur tentang tindak plagiasi. Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak  Cipta  menyatakan  bahwa  dengan  tetap  mencamtumkan  nama  penciptanya  penggunaan hasil karya cipta untuk kepentingan pendidikan tidak termasuk pelanggaran Hak Cipta.
Berkaitan  dengan  pengembangan  keilmuan,  Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional Nomor  17  tahun  2010  juga  mengaturnya,  akan  hal  tersebut  direduksi  menejadi  kebebasan akademik  dan  otonomi  keilmuan  tanpa  menyertakan  kebebasan  mimbar  akademik.  Padahal terdeteksinya  tindakan  plagiasi  baru  bisa  terungkap  saat  terjadi  pemimbaran  pendapat, gagasan,  ungkapan  akademik.  Dengan  demikian,  Permendiknas  tersebut  secara  nyata  telah menyimpang  dari  norma  yang  ada  diatasnya.  Sebaliknya,  Permendiknas  ini  memperluas sasaran  pemberlakuan  norma  pencegahan  dan  penanggulangan  plagiarisme  yang menambahkan  unsur  tenaga  kependidikan.  Padahal  semua  peraturan  perundang-undangan diluar  Permen  tersebut  hanya  berlaku  untuk  sivitas  akademika  yang  terdiri  atas  dosen  dan mahasiswa. Perluasan ini mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum.
Mengacu pada teori Stufenbau (Syaharani, 2009), sistem hukum haketnya merupakan sistem  hieraskis  yang  terususun  dari  peringkat  tertendah  hingga  peringkat  yang  tertinggi. Hukum  yang  lebih  rendah  harus  berdasar,  bersumber  dan  tidak  boleh  bertentangan  dengan hukum yang lebih tiinggi, maka hukum yang,lebih rendah itu menjadi batal atau hilang daya berlakunya.  Sebaliknya  hukum  yang  lebih  tinggi  (Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003) merupakan  dasar  dan  sumber  dari  hukum  yang  lebih  rendah  (PERMENDIKNAS  Nomor  17 Tahun  2010).  Semakin  tinggi  kedudukan  hukum  dalam  peringkatnya  semakin  abstrak  dan umum sifat norma yang dikandungnya dan semakin rendah peringkatnya semakin nyata dan operasional sifat norma yang dikandungnya. Khusus berkaitan dengan norma pencegahan dan penanggulangan  plagiasi,  maka  Permen  Nomor  17  tahun  2010  adalah  norma  yang  paling operasional.

## Kesimpulan
Dari  pembahasan  pembahasan  di  atas,  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut:
Pertama, Perguruan  Tinggi  memiliki  tanggungjawab  yang  besar  untuk  memberikan edukasi  dan  sosialisasi  terkait  dengan  pencegahan  tindakan  plagiarisme.  Hal  ini  mengingat perguruan  tinggi  merupakan  salah  satu  produsen  ilmu  pengetahuan.  Ilmu  pengetahuan dikembangkan berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya.
Kedua , Penyebab maraknya plagiarisme adalah sikap mental dan budaya para peneliti Indonesia yang ingin memperoleh sesuatu dengan mudah dan tidak terbiasa menghargai hasil karya  orang  lain.  Hingga  kini  masyarakat  Indonesia  belum  memiliki  budaya  untuk menghargai ilmu pengetahuan dan hak intelektual.
Ketiga ,  Ketertinggalan  Indonesia  dalam  publikasi  karya-karya  ilmiah/akademik  dari negara  lain  adalah  karena  pemerintah  masih  berkutat  pada  aspek  kuantitas/jumlah atas  hasil karya yang dipublikasikan, terutama pada tingkat internasional. Pendekatan dalam mencegah tindakan  plagiasi  dalam  keterdesakan  waktu  menjadi  masalah  krusial  dalam  produksi  karya- karya ilmiah dosen.
Keempat, Pencegahan  dan  penanggulangan  plagiarisme  sudah  mendapatkan pengaturan  yang  memadai  dalam  konstitusi  maupun  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia.  Meskipun  demikian,  terdapat  beberapa  inkonsistensi  antarperaturan  perundang- undangan, baik dalam taraf vertikal maupun horisontal.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Burhan Ashshofa, 2001, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-3, Jakarta: Rineka Cipta Claubaugh, G.K. & Rozycki, E.G. 2001. The Plagiarism Book: A Student’s Manual.
Emzir, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA, Jakarta: Rajawali Pers H.  De  Vos,  2002,  Pengantar  Etika,  terjemahan  Soejono  Soemargono,Cetakan  ke-2, Yogyakarta: Tiara Wacana
Henry Sulistyo, 2011, Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika, Yogyakarta: Kanisius James Rachels,2004, Filsafat Moral. yogyakarta:Kanisius
K Bertens, 2011, Cet. Ke-11. Etika.Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
K. Bertens, 1999, Sejarah Filsafat Yunani, Edisi Revisi, Yogyakarta: Kanisius
Lexy Moleong, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan ke-27, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Lili  Rasjidi  dan  IB  Wyasa  Putra,  2003,Hukum  Sebagai  Suatu  system.Bandung:  CV.Mandar Maju
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  17  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
Reitz,  Joan  M.  Online  Dictionary  for  Library  and  Information  Science.  Dalam http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_p.aspx
Ronny  Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi  Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia
Soelistyo,  H.  2011.  Plagiarisme:  Pelanggaran  Hak  Cipta  dan  Etika.  Yogyakarta:  Penerbit Kanisius.
Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan ke-2, Yogyakarta:
Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kombinasi, Bandung: Alfabeta
Suharsimi Arikunto, 2010, Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta Supriyadi, D. 2013. Integritas Akademik. Yogyakarta: UGM Press
Theo Huijbers.1982.Filsafat hukum dalam Lintasan sejarah.Yogyakarta: Kanisius Tim Lindsey, dkk, 2011, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Cetakan ke-6,
Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Zulkarnaen.  2012.  Menghindari  Perangkap  Plagiarisme  dalam  Menghasilkan  Karya  Tulis Ilmiah.  Makalah.  Disampaikan  pada  Pelatihan  Penulisan  Artikel  Ilmiah, Lembaga Penelitian, Universitas Jambi, 16 Januari 2012.