E KOBIS : J URNAL E KONOMI DAN B ISNIS S YARIAH , V OLUME . 3, N O . 1, 2019
Prodi Ekonomi Syariah Volume 3, No. 1
Januari-Juni 2019 Halaman: 55-67

## Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah
Journal homepage: http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis
Pengelompokkan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh  Berdasarkan  Kasus Kekerasan, Tingkat Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010-2015

## Cut Dian Fitri, Winny Dian Safitri, Ovasani Lianda
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel: Submit 4 April 2019 Revisi 3 Mei 2019 Diterima 2 Juni 2019

## Kata Kunci:
Indeks Pembangunan manusia, Persentase Pengangguran,
Kasus Kekerasan, Non-hierarchical clustering dan cluster
A B S T R A C T
This study aims to determine the grouping of districts/cities and the distribution of the number of cases of violence, the unemployment rate and the human development index in 2010-2015. The data used are data on the number of cases of violence, the percentage of unemployment and the human development index of 23 districts/cities in Aceh Province in the 2010-2015 period. The analysis technique used is a non-hierarchical clustering analysis based on the size of the similarity and the smallest distance value. The results of the analysis using the non-hierarchical clustering method resulted in 5 clusters with the number of districts/cities being ranked 1,2,3,4 and 5. In general, districts/cities in Aceh Province in the 2010-2015 range had a level of community welfare that was in the middle level. The city of Sabang is considered successful in improving people's welfare because it managed to crawl forward from the lowest cluster rank to the highest cluster ranking. The district/city that ranks the lowest during the 2010-2015 period and is in the red zone is North Aceh District
A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengelompokkan  kabupaten/kota  dan  pendistribusian  jumlah  kasus kekerasan, tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia tahun 2010-2015. Data yang digunakan adalah data jumlah kasus kekerasan, persentase pengangguran dan indeks pembangunan manusia 23 kabupaten/kota di Provinsi  Aceh  dalam  kurun  waktu  2010-2015.  Teknik  analisis  yang  digunakan  berupa  analisis  non-hierarchical clustering  yang  didasarkan  pada  ukuran  kemiripan  dan  nilai  jarak  terkecil.  Hasil  analisis  dengan  metode  non- hierarchical clustering menghasilkan 5 cluster dengan jumlah kabuapten/kota yang diperingkatkan menjadi peringkat 1,2,3,4  dan  5.  Secara  umum  kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh  pada  rentang  tahun  2010-2015  memiliki  tingkat kesejahteraan  masyarakat  yang  berada  dalam  peringkat  mengengah.  Kota  Sabang  dianggap  sukses  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  karena  berhasil  merangkak  maju  dari  peringkat  cluster  terendah  hingga berada diperingkat cluster tertinggi. Kabupaten/kota yang menempati peringkat terendah selama kurun waktu 2010- 2015 dan berada di zona merah adalah Kabupaten Aceh Utara

## 1. PENDAHULUAN
Manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  tidak  dapat  hidup  sendiri  sehingga  membutuhkan  orang  lain  untuk  hidup bersama,  secara  alamiah  tiap  individu  melakukan  interaksi  dengan  kelompok  dimana  individu  tersebut  berada  sehingga menimbulkan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bersama. Interaksi anatar manusia dapat menciptakan berbagai kondisi seperti  kenyamanan,  saling  menghormati  dan  peduli,  namun  interaksi  sosial  yang  dilakukan  manusia  dapat  menimbulkan permasalahan  dalam  bermasyarakat  seperti  kekerasan.  Menurut  Sistem  Nasional  Pemantauan  Kekarasan  Indonesia  (SNPK) menyatakan  bahwa  ada  empat  bentuk  kekerasan  yang  terjadi  dimasyakat  yaitu  konflik,  kekerasan  dalam  penegakan  hukum, kriminalitas dan kekerasan dalam rumah tangga. tindakan kekerasan timbul disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi seperti  permasalahan  ekonomi,  pergaulan  dan  sumber  daya  manusia  yang  kurang  baik  berkualitas  dibutuhkan  untuk
menyelesaikan masalah tersebut (Erlina, 2014).
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  menjadi  salahsatu  indikator  untuk  menyelesaikan  permasalahan-permasalahaan  di masyarakat. SDM yang buruk disuatu daerah akan menyebabkan timbulnya permasalahan yang semakin tidak teratasi. Mengukur kualitas  SDM  dilakukan  dengan  membentuk  suatu  indeks  yaitu  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  disuatu  daerah.  sebagai ukuran  kualitas  hidup,  terdapat  tiga  indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  IPM  suatu  negara  yakni    mencakup  kesehatan, pendidikan  dan  kehidupan  yang  layak.  Sektor  pendidikan  dapat  mempengaruhi  angka  kesempatan  kerja,  indikator  pengeluaran perkapita  dapat  merefleksikan  kebutuhan  hidup  dan  kesehatan  (jasmani  dan  rohani)  menjadi  pondasi  dalam  kehidupan.  Untuk meningkatkan IPM disuatu daerah peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mewujudkannya (Nurmainah, 2013).
Permasalahan  yang  timbul  akibat  IPM  yang  rendah  di  suatu  daerah  adalah  tingkat  pengangguran  yang  tinggi  dan munculnya tidakan kekerasan. Indonesia menjadi salah satu negara yang tingkat pengangguran dan jumlah tindakan kekerasan yang cukup tinggi. BPS (2018) pada tahun 2015 Provinsi aceh mendudukki posisi tertinggi ke-17 se-Indonesia dalam jumlah kasus kekerasan yaitu sebesar 127 kasur. Selain penurunan IPM, peningkatan kasus kekerasan di masyarakat terjadi disebebakan oleh jumlah pengangguran yang terus meningkat.
Penganngguran  merupakan  keadaan  yang  disebabkan  oleh  tidak  terdapat  lapangan  pekerjaan  yang  cukup  untuk menampung  SDM,  kurangnya  skill  yang  dimiliki  oleh  SDM  dan  tingkat  pendidikan  yang  rendah  sehingga  menimbulkan  jumlah pengangguran  yang  cukup  tinggi  seperti  pada  tahun  2015  jumlah  pengangguran  Indonesia  adalah  6,18%  dari  total  rata-rata pengangguran  terbuka  di  Indonesia  dan  pada  tahun  2015  daerah  yang  berada  di  posisi  pertama  dalam  jumlah  pengangguran terbanyak  adalah  Provinsi  Aceh  dengan  9,93%  dari  total  jumlah  pengangguran  terbuka  di  Indonesia.  Dampak  dari  peningkatan jumlah pengangguran bagi masyarakat di setiap daerah adalah jumlah tindakan kekerasan.

## Gambar 1 IPM, Pengangguran dan Kekerasan di Aceh Tahun 2013-2015
Gambar 1 menunjukkan bahwa tahun 2014 menjadi tahun yang lebih unggul dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2015. Dimana pada tahun 2014 persentase IPM sebesar 6,08% yang lebih tinggi dari tahun lain, persentase kasus kekerasan yang rendah sebesar 4,26% dan persentase pengangguran sebesar 7,09%. Data diatas menunjukkan bahwa jumlah peningkatan IPM akan  diikuti  dengan  penurunan  tingkat  pengangguran  dan  kekerasan.  Namun  penurunan  IPM  akan  menaikkan  tingkat pengangguran dan kekerasan di Provinsi Aceh.
Permasalahan-permasalahan  yang  timbul  tersebut  dapat  mempengaruhi  kesejahteraan  masyarakat,  sehingga  untuk mengatasi permasalahan tersebut kerjasama antara pemerintah dan kabupaten/kota diperlukan agar kesejahteraan di masyarakat dapat  terwujud.  Dalam  hal  ini  perlu  adanya  kajian  khusus  untuk  melihat  pengelompokkan  wilayah-wilayah  kabupaten/kota  di Provinsi  Aceh  berdasarkan  tingkat  pengangguran,  jumlah  kasus  kekerasan  dan  indeks  pembangunan  manusia.  Dimana  tujuan penelitian  dilakukan  adalah  untuk  mengetahui  daerah-daerah  di  Aceh  yang  memerlukan  perhatian  khusus  pemerintah  dalam mengatasi permasalah pengangguran, kekerasan dan indeks pembangunan manusia.

## 2. TINJAUAN TEORITIS
Kekerasan
Menurut  Sistem  Nasional  Pemantauan  Kekerasan  Indonesia  (SNPK)  kekerasan  adalah  tindakan-tindakan  baik  antara individu maupun antar kelompok yang menyebabkan atau dapat menyebabkan dampak fisik terhadap manusia atau harta benda. Kekerasan dapat menimpa semua orang dan yang paling parah saat ini jumlah kekerasan paling tinggi terjadi kepada wanita dan anak-anak.  Kekerasan  seksual  khususnya  terhadap  wanita  bukanlah  fenomena  baru  dan  terjadi  di  seluruh  dunia.  Menurut  UN Women, diperkirakan 35 persen perempuan di seluruh dunia telah mengalami kekerasan fisik maupun seksual di satu titik dalam
Pe rs en ta se Tahun IPM, Pengangguran dan Kekerasan IPM % Pengangguran % Kekerasan %
hidup mereka (Sabrina, 2018). Penyebab tindakan kekerasan yang terjadi di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kesenjangan dan kecumburuan sosial, Kekerasan bagian dari skala besar reformasi dan pembangunan bangsa, tindakan spontan emosional individu atau kelompok dan Akibat konflik agama. (hufad, 2003)
Islam  tidak  mengenal  istilah  kekerasan  secara  khusus,  justru ajaran  Islam  secara  tegas  melarang  terjadinya  kekerasan.  Hal  ini dibuktikan  dengan  banyak  ayat-ayat  Al-qur’an  maupun  hadist  terkait  dengan  larangan  melakukan  tindakan  kekerasan. Sebagaimana firman Allah menyatakan:
َأ ﺎَﻫﺎَﻴْﺣَا ْﻦَﻣَو ﺎًﻌْـﻴَِﲨ َسﺎﱠﻨﻟا َﻞَﺘَـﻗ ﺎَﱠﳕَﺎَﻜَﻓ ِضْرَْﻻا  ِﰱ ٍدﺎَﺴَﻓ ْوَا ٍﺲْﻔَـﻧ ِْﲑَﻐِﺑ ﺎًﺴْﻔَـﻧ َﻞَﺘَـﻗ ْﻦَﻣ ُﻪﱠﻧ ﺎًﻌْـﻴَِﲨ َسﺎﱠﻨﻟا ﺎَﻴْﺣَا ﺂَﱠﳕَﺎَﻜَﻓ Artinya:  “ Bahwa  barang  siapa  yang  membunuh  seseorang,  bukan  karena  orang  itu  membunuh  orang  lain,  atau  bukan  karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan- akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memlihara kehidupan seoarang manusia, maka seakan- akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia”. ( Q.S. al-Maidah [5]:32 ) .
Ayat Al-qur’an diatas menjelaskan bahwa Islam sangat melarang seseorang melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain,  bahkan  sampai  menghilangkan  nyawa  seseorang.  Islam  sangat  melindungi  dan  menghargai  sebuah  kehidupan  terutama nyawa seseorang.

## Pengangguran
Pengangguran menjadi salah satu permasalahan utama ketenagakerjaan yang dihadapi negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari  kerja,  bekerja  kurang dari  dua  hari  selama  seminggu  atau  seseorang  yang  sedang  berusaha  mendapatkan  pekerjaan. Menurut Qardhawi (2005) pengangguran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:
1. Pengangguran jabariyah yaitu suatu pengangguran dimana seseorang tidak mempunyai hak sedikitpun memilih status ini dan terpaksa menerimanya.
2. Pengangguran khiyariyah yaitu  seseorang  yang  memilih  untuk  menganggur  padahal  adalah  orang  yang  mampu  untuk bekerja, namun pada kenyataanya memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan hingga menjadi beban bagi orang lain.
Islam telah memperingatkan agar manusia tidak ada yang menganggur karena pengangguran merupakan salah satu hal yang bisa menyebabkan kemiskinan, karena kemiskinan maka seseorang dapat melakukan sesuatu yang merugikan  orang lain demi memenuhi kebutuhan pribadinya seperti dengan melakukan tindakan kekerasan. Pengangguran dapat memberikan dampak negative  terhadap  perekonomian  secara  keseluruhan,  sehingga  Islam  mendorong  umatnya  berproduksi  dan  menekuni  aktivitas ekonomi dalam segara bentuk baik dibidang pertanian, perdagangan, perindustrian dan lain-lain. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surah An-Naba ayat 11 yang berbunyi:
ﺎًﺷﺎَﻌَﻣَرﺎَﻬﱠـﻨﻟا ﺎَﻨْﻠَﻌّﺟﱠو
Artinya: “ Dan Kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan ” (QS. An-Naba [78]:11). Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk bekerja dimuka bumi untuk memenuhi segala kebutuhan diri sendiri dan keluarganya dengan memanfaatkan segala sumber daya alam yang telah disediakan oleh Allah SWT.

## Indeks Pembangunan Manusia
Menurut  BPS  (2017)  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  adalah  indikator  penting  yang  digunakan  untuk  mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) atau dengan kata lain, IPM menjelaskan bagaimana  penduduk  dapat  mengakses  hasil  pembangunan  dalam  memperoleh,  kesehatan,  pendidikan,  dan  kehidupan  yang layak. Indeks  pembangunan  manusia  merupakan  indeks  komposit  yang  digunakan  untuk  mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu: (Mirza, 2012)
1. lamanya hidup yang diukur dengan harapa hidup pada saat lahir;
2. tingkat pendidikan, yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga);
3. Tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP Rupiah).
Konsep ekonomi pembangunan syariah sangat bergantung pada kualitas SDM yang dimiliki oleh suatu bangsa, dimana Kualitas  SDM  sangat  menentukan  keberhasilan  suatu  negara.  Dalam  Islam  manusia  memiliki  dua  tugas  utama,  yaitu  sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah dimuka bumi yang betugas untuk memakmurkannya. Keberhasilan manusia dalam menjalankan kedua tugas tersebut sangat bergantung pada jalan yang dipilih. Pilihan tersebut akan mempengaruhi potensi mana yang dapat
dioptimalkan sebagaimana disebutkan didalam Al-Qur’an Surah Asy-Syams ayat 8-10 yang berbunyi: Artinya:  “ Maka  Allah  mengilhamkan  kepada  jiwa  itu  (jalan)  kefasikan  dan  ketakwaannya  (8)  Sesungguhnya  beruntunglah  orang yang menyucikan jiwa itu (9) Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya (10)”. (QS. Asy-Syams [91]: 8-10). Beik  (2016)  ayat  diatas  menjelaskan  bahwa  Allah  telah  memberikan  manusia  dengan  dua  potensi,  yaitu  potensi ketaqwaan dan potensi keburukan. Apabila manusia mengambil jalan tazkiyyah , maka manusia dapat mengoptimalkan kebaikan yang dimilikinya, dan sebaliknya apabila jalan dassiyah yang diambil maka yang mendominasi dirinya adalah keburukan. Kerangka jalan yang didasarkan tazkiyyah didasarkan atas tiga prinsip utama yaitu: keadilan, keseimbangan dan ketundukan penuh kepada Allah.

## Penelitian Terkait
Nurcholis (2014) pada hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap  tingkat  pengangguran  di  Provinsi  Jawa  Timur.  Dengan  kata  lain  IPM  yang  meningkat  di  Provinsi  Jawa  Timur  akan mengakibatkan  tingkat  pengangguran  juga  meningkat,  sehingga  pemerintah  harus  memikirkan  solusi  untuk  mengatasi permasalahan tersebut sebab peningkatan IPM nyatanya tidak dapat menurukan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur.
Maisah (2016) hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam  rumah  tangga,  dan  hasil  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  yang  menjadi  penyebab  kekerasan  adalah  masalah  ekonomi, perbedaan  pendapatan,  dan  selingkuh  dari  pasangan.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  kekerasan  dapat  terjadi disebabakan  beberepa  faktor  salah  satunya  ekonomi  dan  untuk  mengurangi  tindakan  kekerasan  di  masyarakat  maka  tingkat kesejahteraan harus semakin ditingkatkan dalam masyarakat.
Chalid dan Yusuf (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM di Provinsi Riau. Penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pengangguran meningkat maka IPM Provinsi Riau akan menurun, sehingga penyelesaian masalah pengangguran merupakan faktor utama yang dilakukan pemerintah agar IPM dapat meningkat.
Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## 3. METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian & Jenis dan Sumber Data
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis  kuantitatif.  Penelitian  ini  menganalisis interaksi data jumlah kasus kekerasan, persentase jumlah pengangguran dan indeks pembangunan manusia yang bertujuan untuk mengelompokkan n satuan pengamatan ke dalam k kelompok, sehingga unit-unit pengamatan dalam satu kelompok mempunyai ciri-ciri yang lebih homogen dibandingkan unit pengamatan dalam kelompok lain.
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder,  yaitu  data  persentase  jumlah  pengangguran  dan  indeks  pembangunan manusia yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan data jumlah kasus kekerasan yang diambil dari Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan Indonesia (SNPK). Adapun periode yang digunakan adalah tahunan dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Sumber penelitian diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi yang diambil dari catatan, dokumentasi ataupun laporan-laporan dari BPS dan SNPK maupun sumber lain yang berhubungan dengan penelitain ini.
Jumlah Kasus Kekerasan IPM Tingkat Pengangguran Pengelompokkan jumlah kasus kekerasan, tingkat pengangguran dan IPM pertahun
Pemetaan jumlah kasus kekerasan, tingkat pengangguran, dan IPM pertahun

## Metode analisis data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis cluster . Analisis cluster adalah suatu metode dalam analisis peubah ganda yang bertujuan untuk mengelompokkan n satuan pengamatan ke dalam k kelompok, sehingga unit-unit pengamatan dalam satu kelompok mempunyai ciri-ciri yang lebih homogen dibandingkan unit pengamatan dalam kelompok lain. Dalam analisis cluster terdapat dua metode yang digunakan untuk mengelompokkan suatu objek yaitu:
1. Metode Hirarki
Dillon&Goldstein (1984) Metode hirarki adalah pendekatan dalam penggabungan objek-objek yang harus ditentukan terlebih dahulu jarak antar pengelompokan. Konsep jarak yang digunakan disini adalah jarak Euclidean dengan formulanya sebagai berikut:
d(x,y) = ∑ (𝑥 − 𝑦 ) 2
Hal  penting  dalam  metode hirarki adalah  bahwa  hasil  pada  tahap  sebelumnya  selalu  bersarang  di  dalam  hasil  pada  tahap berikutnya, membentuk sebuah pohon.
2. Metode non -hirarki
Metode non-hirarki dimulai  dengan  menentukan  terlebih  dahulu  jumlah cluster yang  diinginkan,  sehingga  sifat pengelompokannya tidaklah alamiah karena dikondisikan untuk jumlah kelompok tertentu.
Adapun  dalam  penelitian  ini  analisis cluster yang  digunakan  adalah  dengan  metode non -hirarki  yaitu  dengan menentukan jumlah cluster yaitu 5 cluster .

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## Pengelompokkan, Pemeringkatan dan Visualisasi Kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun 2010
Pengelompokkan dengan metode non-hirarki bertujuan untuk melihat jarak antar objek pada 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan IPM, persentase pengangguran dan jumlah kasus kekerasan dimana apabila nilai jarak untuk setiap objek kecil maka akan dikelompokkan menjadi satu cluster . Adapun hasil output dari pengelompokkan tersebut adalah sebagai berikut:

## Sumber: diolah (2019)
Adapun  Hasil  analisis cluster untuk  data  23  kabupaten/kota  berdasarkan  IPM,  persentase  pengangguran  dan  jumlah kasus kekerasan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:
1. Cluster I yaitu Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Sabang dan Kota Subussalam.
2. Cluster II yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Bener Meriah dan Kota Langsa.
3. Cluster III yaitu Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Pidie dan Kota Lhokseumawe.
4. Cluster IV yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh dan Kabupaten Bireun.
5. Cluster V yaitu Kabupaten Aceh Utara.
Penentuan peringkat pada cluster kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan metode voting . Dari hasil voting didapati urutan peringkat yaitu:
Cluster Kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun 2010
1. Peringkat pertama adalah cluster IV,
2. Peringkat kedua adalah cluster II,
3. Peringkat ketiga adalah cluster III,
4. Peringkat keempat adalah cluster I,
5. Peringkat kelima adalah cluster V.
Kabupaten/kota di Provinsi Aceh dibagi menjadi 5 cluster , yang kemudian diperingkatkan. Dimana kabupaten/kota yang berada peringkat pertama merupakan daerah dengan persentase pengangguran, jumlah kasus kekerasan dan  IPM  yang memiliki nilai terendah, sedangkan peringkat kelima merupakan kelompok dengan nilai tertinggi dalam IPM, persentase pengangguran dan jumlah kasus kekerasan dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh. Perbedaan dari tiap cluster divisualisasikan dengan peta kabupaten/kota Provinsi Aceh sebagai berikut:
Sumber: diolah (2019)
Provinsi Aceh pada tahun 2010 dominan diduduki oleh kabupaten/kota yang berada di cluster II dengan peringkat kedua yang  berwarna  hijau  tua  dan cluster I  diperingkat  keempat  yang  berwarna  orange  merupakan  daerah  dengan  jumlah  kasus kekerasan,  pengangguran  dan  IPM  sedang.  Adapun  daerah  yang  berada  di  peringkat  kedua  dan  peringkat  keempat  adalah Kabupaten  Aceh  Tenggara,  Kabupaten  Aceh  Tengah,  Kabupaten  Aceh  Barat,  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya,  Kabupaten  Aceh tamiang,  Kabupaten  Nagan  Raya,  Kabupaten  Bener  Meriah,  Kota  Langsa,  Kabupaten  Aceh  Timur,  Kabupaten  Pidie  dan  Kota Lhokseumawe, sedangkan, daerah berwarna merah merupakan daerah yang berada pada cluster V dengan peringkat kelima yaitu daerah  dengan  persentase  pengangguran  serta  jumlah  kasus  kekerasan  yang  tinggi  disertai  dengan  IPM  yang  rendah menyebabkan Kabupaten Aceh Utara menjadi daerah dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan.

## Pengelompokkan, Pemeringkatan dan Visualisasi Kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun 2011
Pengelompokan  dengan  Metode non-hirarki digunakan  untuk  melihat  jarak  antar  objek  yaitu  untuk  mengetahui  jarak antara 23 kabupaten/kota berdasarkan jumlah kasus kekerasan, persentase pengangguran dam IPM. Adapun hasil output yang di peroleh dari pengelompokkan adalah sebagai berikut:
Sumber: diolah (2019)
Cluster Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2011
Hasil cluster untuk data 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan jumlah kasus kekerasan, IPM dan persentase pengangguran pada tahun 2011 yaitu:
1. Cluster I  yaitu  Kabupaten  Simeulue,  Kabupaten  Aceh  Singkil,  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya,  Kabupaten  Gayo  Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kota Sabang dan Kota Subussalam.
2. Cluster II yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya dan Kota Langsa.
3. Cluster III yaitu Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Bireun dan Kota Lhokseumawe.
4. Cluster IV  yaitu  Kabupaten  Aceh  Tengah,  Kabupaten  Aceh  Barat,  Kabupaten  Aceh  Besar,  Kabupaten  Pidie,  Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Banda Aceh.
5. Cluster V yaitu Kabupaten Aceh Utara.
Penentuan  peringkat  pada cluster kabupaten/kota  dilakukan  dengan  menggunakan  metode voting .  Dari  hasil voting didapati urutan peringkat yaitu:
1. Peringkat pertama adalah cluster IV,
2. Peringkat kedua adalah cluster II,
3. Peringkat ketiga yaitu cluster I,
4. Peringkat keempat adalah cluster III
5. Peringkat keempat adalah cluster V.
Kabupaten/kota  yang  dikelompokkan  dalam  5 cluster berdasarkan  jumlah  kasus  kekerasan, persentase  pengangguran dan IPMpada tahun 2011. Kelima cluster diperingkatkan berdasarkan empat nilai statistik sehingga menemunkan peringkat pertama sampai kelima. Perbedaan dari tiap cluster divisualisasikan dengan peta kabupaten/kota Provinsi Aceh sebagai berikut:

## Sumber: diolah (2019)
Provinsi Aceh tahun 2011 berdasarkan jumlah kasus kekerasan, persentase pengangguran dan IPM dominan diduduki oleh kabupaten/kota yang berada di peringkat ketiga yang berwarna kuning. Kelompok yang berada di peringkat tiga adalah cluster I dengan kabupaten/kota yaitu Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kota Sabang dan Kota Subussalam.
Kabupaten Aceh Utara masih menjadi daerah dengan peringkat terendah dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Aceh  tahun  2011.  Hal  ini  terjadi  disebabkan  oleh  jumlah  kasus  kekerasan  yang  besar  yaitu  115  kasus  dan  persentase pengangguran sebesar 8,68% yang  lebih tinggi dari kabupaten/kota lain. Keadaan yang dihadapi oleh Kabupaten Aceh Utara saat ini  menjadi  faktor  utama  dari  munculnya  permasalahan  tersebut.  Penutupan  pabrik-pabrik  dan  jumlah  penduduk  yang  terus bertambah  menyebabkan  Kabupaten  Aceh Utara  kesulitan  untuk  keluar  dari  kondisi  yang  tersebut.  Ketergantungan masyarakat pada  pabrik-pabrik  yang  terdapat  di  Kabupaten  Aceh  Utara  membuat  masyarakat  kesulitan  menemukan  jalan  keluar  dari permasalahan  tersebut  dan  peran  pemerintah  sangat  diperlukan  untuk  dapat  mengembalikan  kondisi  Kabupaten  Aceh  Utara sehingga dapat kembali pada masa kejayaannya seperti beberapa tahun silam.

## Pengelompokkan, Pemeringkatan dan Visualisasi Kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun 2012
Metode non-hirarki digunakan  untuk  melihat  jarak  antar  objek  yaitu  untuk  mengetahui  jarak  antara  kabupaten/kota  di Provinsi Aceh berdasarkan jumlah kasus kekerasan, IPM dan persentase pengangguran. Apabila hasil menunjukkan bahwa nilai jarak  untuk  setiap  objek  kecil  maka  akan  dikelompokkan  menjadi  satu  kelompok.  Hasil  pengelompokan  objek  yang  dilakukan menunjukkan sebagai berikut:
Sumber: diolah (2019)
Hasil cluster untuk  kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh  tahun  2012  berdasarkan  jumlah  kasus  kekerasan,  indeks pembangunan manusia dan persentase pengangguran yaitu:
1. Cluster I  yaitu  Kabupaten  Simeulue,  Kabupaten  Aceh  Singkil,  Kabupaten  Aceh  Selatan,  Kabupaten  Aceh  Tenggara, Kabupaten  Aceh  Tengah,  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya,  Kabupaten  Gayo  Lues,  Kabupaten  Aceh  Tamiang,  Kabupaten Nagan raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Sabang, Kota Langsa dan Kota Subussalam.
2. Cluster II yaitu Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Barat.
3. Cluster III yaitu Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.
4. Cluster IV yaitu Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireun dan Kota Lhokseumawe.
5. Cluster V yaitu Kabupaten Aceh Utara.
Metode voting digunakan untuk mengatahui peringkat cluster kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2012. Adapun hasil dari voting yang dilakukan didapatkan adalah:
1. Peringkat pertama adalah cluster I,
2. Peringkat kedua adalah cluster III,
3. Peringkat ketiga adalah cluster II,
4. Peringkat keempat adalah cluster IV,
5. Peringkat kelima adalah cluster V.
Peringkat pertama pada tahun 2012 diduduki oleh kabupaten/kota pada cluster I yaitu Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh  Singkil,  Kabupaten  Aceh  Selatan,  Kabupaten  Aceh  Tenggara,  Kabupaten  Aceh  Tengah,  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya, Kabupaten  Gayo  Lues,  Kabupaten  Aceh  Tamiang,  Kabupaten  Nagan  Raya,  Kabupaten  Aceh  Jaya,  Kabupaten  Bener  Meriah, Kabupaten  pidie  Jaya,  Kota  Sabang  dan  Kota  Subussalam.  Perbedaan  dari  tiap  cluster  divisualisasikan  dengan  peta kabupaten/kota Provinsi Aceh sebagai berikut:
Sumber: diolah (2019)
Cluster Kabupaten/Kota  di Provinsi Aceh Tahun 2012
Hasil diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2012 Provinsi Aceh di dominasi oleh cluster I yang menempati peringkat pertama berwaran hijau tua. Cluster I yang terdiri dari 15 kabupaten/kota menunjukkan bahwa dalam satu tahun banyak daerah yang telah mengalami perubahan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Perubahan jumlah kasus kekerasan dan pengangguran pada cluster I  didukung  dengan  IPM  yang  meningkat  disetiap  kabupaten/kota  hal  ini  terbukti  dengan  mulai  meningkatnya  taraf kehidupan  masyarakat  yang  berada  di  daerah  tersebut,  sedangkan cluster yang  menempati  peringkat  kelima  pada  tahun  2012 adalah cluster V dan Kabupaten Aceh Utara masih menjadi daerah dengan jumlah kasus kekerasan dan pengangguran tertinggi.

## Pengelompokkan, Pemeringkatan dan Visualisasi Kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun 2013
Pengelompokkan  kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh  pada  tahun  2013  berdasarkan  jumlah  kasus  kekerasan,  IPM  dan persentase  pengangguran  adalah
sebagai berikut:
Sumber: diolah (2019)
Hasil cluster untuk  data  kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh  berdasarkan  jumlah  kasus  kekerasan,  indeks  pembangunan manusia dan persentase pengangguran pada tahun 2013 yaitu:
1. Cluster I yaitu Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Sabang.
2. Cluster II yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten  Gayo  Lues,  Kabupaten  Aceh  Tamiang,  Kabupaten  Nagan  Raya,  Kabupaten  Aceh  jaya  dan  Kabupaten Subussalam.
3. Cluster III yaitu Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireun, Kota Banda Aceh, Kota Langsa dan Kabupaten Lhokseumawe.
4. Cluster IV yaitu Kota Aceh barat dan Kabupaten Pidie.
5. Cluster V yaitu Aceh Utara.
Hasil voting cluster (kelompok) kabupaten kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2013 menghasilkan peringkat sebagai berikut:
1. Peringkat pertama adalah cluster I,
2. Peringkat kedua adalah cluster II,
3. Peringkat ketiga adalah cluster IV,
4. Peringkat keempat adalah cluster III ,
5. Peringkat kelima adalah cluster V.
Cluster Kabupeten/Kota  di Provinsi Aceh Tahun 2013
Apapun visualisasi pengelompokkan kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2013 yaitu sebagai berikut:
Sumber: diolah (2019)
Menampilkan bahwa Provinsi Aceh tahun 2013 dominan diduduki oleh cluster II yang menempati peringkat kedua yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten  Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie Jaya dan  Kota  Subussalam  dengan  jumlah  kasus  kekerasan,  persentase  pengangguran  yang  sedikit  lebih  tinggi  dari kabupaten/kota yang berada di peringkat pertama, sedangkan kabupaten/kota yang berada di peringkat kelima  pada tahun 2013 tetap diduduki oleh Kabupaten Aceh Utara dengan persentase pengangguran yang tinggi dan jumlah kasus kekerasan yang lebih banyak terjadi pada tahun 2013 dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Aceh.

## Pengelompokkan, Pemeringkatan dan Visualisasi Kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun 2014
Pengelompokkan  kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh  tahun  2014  berdasarkan  jumlah  kasus  kekerasan,  persentase pengangguran dan IPM dengan metode non-hirarki adalah sebagai berikut:

## Sumber: diolah (2019)
Hasil cluster untuk  data  kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh  berdasarkan  jumlah  kasus  kekerasan,  indeks  pembangunan manusia dan persentase pengangguran pada tahun 2014 yaitu:
1. Cluster I  yaitu  Kabupaten  Simeulue,  Kabupaten  Aceh  Singkil,  Kabupaten  Aceh  Selatan,  Kabupaten  Aceh  Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh tamiang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Sabang dan Kota Subussalam.
2. Cluster II yaitu Kabupaten Aceh Timur.
3. Cluster III yaitu Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar dan Kota Langsa.
4. Cluster IV yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireun dan Kota Lhokseumawe.
5. Cluster V yaitu, Kabupaten Aceh Utara.
Hasil voting dengan menggunakan empat nilai statistik diatas menemukan bahwa 5 cluster kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2014 memiliki peringkat sebagai berikut:
Cluster Kabupaten/Kota di Provinsi
Aceh Tahun 2014
1. Peringkat pertama adalah cluster I,
2. Peringkat kedua adalah cluster III,
3. Peringkat ketiga adalah cluster IV,
4. Peringkat keempat adalah cluster II,
5. Peringkat kelima adalah cluster V.
Perbedaan dari tiap cluster divisualisasikan dengan peta kabupaten/kota di Provinsi Aceh sebagai berikut:
Sumber: diolah (2019)
Memperlihatkan  bahwa  kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh  tahun  2014  di  dominasi  oleh  kelompok  peringkat  pertama berwarna  hijau  tua  yang  terdiri  dari  Kabupaten  Simeulue,  Kabupaten  Aceh  Singkil,  Kabupaten  Aceh  Selatan,  Kabupaten  Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Subussalam dan Kota Sabang. Daerah- daerah  yang  berada  di  peringkat  pertama  tahun  2014  bertambah  sebanyak  10  kabupaten/kota  dibandingkan  tahun  2013  yang hanya  diisi  oleh  4  kabupaten/kota.  Pada  tahun  2014  daerah  yang  berada  pada  warna  merah  atau  peringkat  terakhir  adalah Kabupaten Aceh Utara dengan persentase pengangguran dan jumlah kasus kekerasan yang tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh.

## Pengelompokkan, Pemeringkatan dan Visualisasi Kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun 2015
Metode non-hirarki digunakan untuk mengelompokkan kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun 2015 berdasarkan jumlah kasus kekerasan, persentase pengangguran dan IPM. Adapun hasil pengelompokkan yaitu sebagai berikut:
Sumber: diolah (2019)
Hasil cluster untuk 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan jumlah kasus kekerasan, persentase pengangguran, dan indeks pembangunan manusia pada tahun 2015 yaitu:
1. Cluster I  yaitu  Kabupaten  Simeulue,  Kabupaten  Aceh  Selatan,  Kabupaten  Aceh  Timur,  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Subussalam.
Cluster Kabupaten/Kota di Provinsi
Aceh Tahun 2015
2. Cluster II  yaitu  Kabupaten  Aceh  Singkil,  Kabupaten  Aceh  Tenggara,  Kabupaten  Aceh  Tengah,  Kabupaten  Aceh  Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya dan Kota Sabang.
3. Cluster III yaitu Bireun, Kota Langsa dan Kota Lhokseumawe.
4. Cluster IV yaitu Kabupaten Aceh Utara.
5. Cluster V yaitu Kota Banda Aceh.
Metode voting menggunakan  empat  nilai  statistik  seperti  mean,  median,  minimum  dan  maksimum  menunjukkan  hasil peringkat cluster kabuapaten/kota tahun 2015 yaitu:
1. Peringkat pertama adalah cluster II,
2. Peringkat kedua adalah cluster III,
3. Peringkat ketiga adalah cluster V,
4. Peringkat keempat adalah cluster I,
5. Peringkat kelima adalah cluster IV.
Kabupaten/kota  yang  telah  dikelompokkan  dalam  5 cluster berdasarkan  jumlah  kasus  kekerasan,  IPM  dan  persentase pengangguran tahun 2015. Kelima cluster diperingkatkan berdasarkan empat nilai statistik sehingga menemunkan peringkat kesatu sampai kelima. Perbedaan dari tiap cluster divisualisasikan dengan peta kabupaten/kota di Provinsi Aceh sebagai berikut:

## Sumber: diolah (2019)
Menunjukkan bahwa Provinsi Aceh tahun 2015 dominan diduduki kabupaten/kota oleh cluster II pada peringkat pertama dengan jumlah kasus kekerasan dan persentase pengangguran yang rendah serta IPM tinggi. Kabupaten/kota peringkat pertama ditandai  dengan  daerah-daerah  berwarna  hijau  tua  terdiri  dari  Kabupaten  Aceh  Singkil,  Kabupaten  Aceh  Tenggara,  Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Bener Meriah. Pada tahun 2015 daerah dengan kasus kekerasan terbanyak dan persentase pengangguran tertinggi tetap berada di Kabupaten/kota pada cluster V yaitu Kabupaten Aceh Utara yang ditandai dengan warna merah pada peta.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pemeringkatan pada cluster kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada tahun 2010-2015, didapatkan bahwa daerah pada peringkat pertama dengan jumlah kasus kekerasan dan persentase pengangguran yang rendah serta IPM yang tinggi tiap  tahun  mengalami  perubahan.  Adapun  daerah  yang  bertahan  diperingkat  pertama  dalam  kurun  waktu  yang  lama  adalah Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Simeulue, Kota Sabang dan Kota Banda Aceh.
Melihat pergeseran wilayah melalui analisis visual terhadap output cluster untuk data 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2010-2015. Kota Sabang menjadi daerah yang dianggap sukses dalam membangun kesejahteraan masyarakat karena  berhasil  merangkak  maju  dari  peringkat cluster rendah  hingga  berada  pada cluster peringkat  tertinggi.    Secara  umum kabupaten/kota di Provinsi Aceh dalam rentang waktu 2010-2015 memiliki persentase pengangguran, jumlah kasus kekerasan dan indeks pembangunan manusia yang berada dalam rentang peringkat menengah. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2010-2015 hanya ada satu daerah yang berada pada zona merah yaitu Kabupaten Aceh Utara.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. (2017). Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/ kota di Provinsi Aceh 2010-2015. Badan Pusat Statistik. (2018). Tingkat Pengangguran kabupaten/ kota di Provinsi Aceh 2010-2015. Beik, I. S. (2016). Ekonomi Pembangunan Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Chalid,  N.  &  Yusuf,  Y.  (2014).  Pengaruh  Tingkat  Kemiskinan,  Tingkat  Pengangguran,  Upah  Minimum  kabupaten/kota  dan  Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh. Jurnal Ekonomi . 22(2). 1-12.
Dillon, W. R.& M. Goldstein. (1984). Multivariate Analysis–Methods and Applications. New York: Wiley Erlina. (2014). Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan. Al-daulah . 3(2). 217-228.
Hufad, A. (2003). Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya Dan Implikasi Eduktif. Mimbar Pendidikan . XXII(2). 52-61. Maisah. (2016). Rumah Tangga Dan HAM: Studi Atas Trend Kekeran Dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi. Musawa .15(1).445- 457.
Mirza, D., S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. Economics Development Analysis Journal . 1(1). 1-15.
Nurmainah, S. (2013). Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) . 20(2). 131-141.
Nurcholis,  M.  (2014).  Analisis  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Upah  Minimum  dan  Indeks  Pembangunan  Manusia  Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014. Jurnal Ekonomi Pembangunan . 12(1). 45-57. Qardhawi, Y. (2005). Spektrum Zakat. Jakarta: Zikrul Hakim.
Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan Indoneisa (2019). Jumlah Kasus Kekerasan kabupaten/kota di Provinsi Aceh 2010-2015. Sabrina,  A.,  A.  (2018).  Peran United  Nations  High  Commissioner  for  Refugee (UNHCR)  dalam  Menangani  Pengungsi  Suriah Korban Sexual and Gender-based Violence (SGBV)  di Lebanon. Journal of International Relations . 4(1). 81-89.