NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-

## 1702

## PENYALAHGUNAAN RUMAH DINAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

## Evita Ayu Indriani, Budi Santoso, Irawati
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email : evitaayu1294@yahoo.com

## Abstract
An overview of the regulation sanctions for violations of abuse of official housing and an overview of the procedure for resolving disputes for abuse of official housing, all based on Law Number 1 of 2004, also an  overview of the problems encountered in  resolving  disputes for abuse of official housing  on Jalan Ciremai No. 22, Bogor City and its settlement efforts. The nature of the research used in this paper is analytical  descriptive.  Data  collection  methods  in  this  study  include  the  Arrangement  and  Library Research  and  Field  Research.  This  research  are  further  processed  qualitatively,  using  words  so  that systematic and accountable discussions are obtained. Determination of the sanctions included in several types of administrative sanctions. Procedure for settling disputes over misuse of official housing based on Law Number 1 of 2004 is based on Article 59 of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury.
Keywords : official residence, state treasury, abuse

## Abstrak
Penerapan  sanksi  pelanggaran  penyalahgunaan  rumah  dinas  dan  mengenai  prosedur  penyelesaian sengketa penyalahgunaan rumah dinas dilakukan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004, dan begitu pula gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa penyalahgunaan rumah dinas  di  Jalan  Ciremai  Nomor  22,  Kota  Bogor  dan  upaya  penyelesaiannya.  Sifat  penelitian  yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi  Pengaturan  dan  Penelitian  Kepustakaan  (L ibrary  Research )  dan  Penelitian  lapangan  ( Field Research ). Penelitian ini selanjutnya diolah secara kualitatif, yaitu dengan mengunakan kata-kata sehingga diperoleh pembahasan  yang sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan. Penetapan  sanksi  termasuk  ke dalam beberapa  jenis dari sanksi administrasi. Prosedur penyelesaian sengketa penyalahgunaan rumah dinas  berdasarkan  UU  Nomor  1  Tahun  2004  adalah  berdasarkan  Pasal  59  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Kata kunci : rumah dinas; perbendaharaan negara; penyalahgunaan

## A. Pendahuluan
Negara  adalah  suatu  organisasi  yang  memiliki  tujuan.  Pada  konteks  Negara Indonesia,  tujuan  negara  tertuang  dalam  alinea  keempat Pembukaan  UUD  Negara Republik Indonesia Tahun 1945  yang  mengidentifikasikan  negara  Indonesia sebagai negara  hukum  yang  bertujuan  mewujudkan  kesejahteraan  umum.  Setiap    kegiatan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 disamping    harus    diorientasikan    pada    tujuan    yang    hendak  dicapai  juga  harus berdasarkan  pada  hukum  yang  berlaku  sebagai  aturan  kegiatan  kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.(Ridwan, 2009)
Rumah negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri. Rumah dinas baik pelaksanaan pengadaan,  maupun pemeliharaannya  dibebankan  kepada  APBN/APBD,    sedangkan  Pegawai   Negeri adalah unsur aparatur negara. Dengan demikian rumah dinas hanya dapat ditempati oleh aparatur negara selama dia masih aktif.
Namun  banyak  pihak  yang  menyalahgunakan  ketentuan  rumah  dinas  di  luar ketentuan  yang  seharusnya  diberlakukan  semestinya  sebagaimana  telah  tertera  oleh peraturan yang berlaku.
Barang  milik negara  yang berasal dari  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau perolehan lainnya yang sah berada di bawah pengurusan atau penguasaan kementerian/lembaga  negara,  lembaga  pemerintah  non  kementerian,  serta  unit-unit dalam  lingkungannya  yang  terdapat  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri.  Dengan jangkauan  yang  tersebar  dan  luas  serta  jumlah  yang  sangat  banyak,  maka  kekayaan negara  harus  dikelola/dilaksanakan  dengan  memperhatikan  asas-asas  sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  (BMN/D)  dengan  menganut  asas  fungsional,  kepastian  hukum, transparansi (keterbukaan), efisiensi akuntabilitas publik, dan kepastian nilai.(Indonesia, 2006)
Rumah dinas hanya diberikan kepada pejabat negara atau pegawai negeri. Peraturan Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1994  Jo.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2005 tentang  Rumah  Negara  yang  mana  juga  mengatur  status  golongan  dari  rumah tersebut.(Indonesia, 2005)
Tidak  ada  alasan  bagi  pegawai  negeri  untuk  memiliki/menguasai  rumah  dinas selama  rumah  dinas  tersebut  masih  berstatus  golongan  I  atau  II.  Rumah  dinas  hanya boleh  dihapus  atau  dijualbelikan  apabila  rumah  tersebut  sudah  berstatus  menjadi golongan III. Rumah dinas golongan III adalah rumah dinas (negara)   yang statusnya
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
sudah  mendapat  persetujuan  dari  menteri  keuangan  sebagai  pengelola  barang  milik negara.
Demikian juga rumah dinas yang ditempati pejabat/PNS daerah adalah barang milik daerah  karena  diperoleh  dari  APBD  atau  perolehan  lainnya  yang  sah  sehingga  harus dikelola dan ditatausahakan dengan baik pula.
Pengaturan mekanisme yang berkaitan dengan rumah negara seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara. dijelaskan bahwa :(Indonesia, 2008)
“Pengadaan Rumah Negara dapat dilakukan dengan cara pembangunan,   pembelian, tukar  menukar,  tukar  bangun  atau  hibah.  Mekanisme  pengadaan,  penetapan  status, pengalihan status dan hak atas rumah negara”.
Pejabat  atau  pegawai  negeri  yang  ingin  menghuni  rumah  negara  tersebut  harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yaitu harus memiliki surat izin penghunian yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan. Pemilik surat izin  penghunian  wajib  menempati  rumah  negara  selambat-lambatnya  dalam  jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak surat izin penghunian diterima, suami dan isteri yang masing  berstatus  pegawai  negeri,  hanya  dapat  menghuni  satu  rumah  negara,  keuali apabila suami isteri tersebut bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan.
Kewajiban  penghuni  rumah  negara  adalah  menempati  rumah  negara  selambat- lambatnya  dalamjangka  waktu  60  (enam  puluh)  hari  sejak  surat  izin  penghunian diterima,  membayar sewa rumah  negara  yang  besarnya sesuai dengan ketentuan  yang berlaku,  memelihara  dan  memanfaatkan  rumah  negara  sesuai  dengan  fungsinya, membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara,  membayar  biaya  pemakaian  daya  listrik,  telepon,  air,  dan/atau  gas, mengosongkan  dan  menyerahkan  rumah  beserta  kuncinya  kepada  Pejabat  yang berwenang  selambat-lambatnya  dalam  jangka  waktu  2  (dua)  bulan  sejak  diterima pencabutan Surat Izin Penghunian, dan mengajukan permohonan pengalihan hak paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan menjadi Rumah Negara Golongan III.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
-
1702
Larangan  bagi  penghuni  rumah  negara  adalah  mengubah  sebagian  atau  seluruh bentuk rumah tanpa izin tertulis dari instansi yang bersangkutan, menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain, menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan, dan  menghuni rumah negara dalam satu kota/daerah  yang sama bagi masing-masing suami/isteri yang berstatus pegawai negeri.
Dalam  penulisan  hukum  ini  membahas  studi  kasus  mengenai  Putusan  Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.Bgr, dimana terdapat kedua belah pihak yang bersengketa mengenai rumah negara atau rumah dinas yang terletak di daerah Jl. Ciremai No. 22, Kota Bogor, yang mana tertera pernyataan bahwa penggugat yaitu Djoko R. Abumanan menyatakan sebagai  PT.  PLN  (Persero)  menggugat  tergugat  yaitu  Tatang  Kuswardan  yang  mana tertera  sebagai  pensiunan  Kepala  PLN  Cabang  Bogor  atas  rumah  dinas  yang  masih ditempati  oleh  pihak  tergugat  namun  masa  jabatannya  telah  berakhir.  Rumah  jabatan milik penggugat masih tetap dikuasai dan berdasarkan anggapan dari penggugat bahwa tidak ada itikad baik untuk mau menyerahkan secara sukarela.
Oleh  karna  itu  kasus  perdata  ini  terus  berlanjut  sehingga  dikeluarkannya  putusan yang  telah inkracht oleh  Pengadilan  Negeri  Bogor  untuk  menyelesaikan  kasus  ini sebagaimana mestinya dan seadil adilnya.
Setiap  pegawai  atau  karyawan  yang  menempati  rumah  dinas  sadar  dan  mengerti bahwa aturan sederhana penggunaan rumah dinas itu adalah sampai yang bersangkutan terkena  mutasi  karena  jabatannya  berganti  dan  dia  harus  menyerahkan  kepada penggantinya atau karena terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) baik karena keluar dari kedinasan sebelum waktunya atau karena pensiun.
Kerangka teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan hukum ini antara lain :
Teori Negara Hukum, yaitu terbagi dua menjadi :
Civil  law , yang  disebut juga sistem hukum  eropa kontinental, pengertian  dari civil  law sendiri  hukum  yang  berdasarkan  kodifikasi  hukum  yang  dilakukan lembaga legislatif yang dibuat secara tertulis.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Common  Law disebut  juga  sistem  hukum  Anglo-Saxon,  pengertian  dari common law adalah hukum yang dibuat berdasarkan adat/tradisi yang berlaku dalam masyarakat dan keputusan hakim.
Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Menurut  A.  Hamid  S.  Attamimi,  dengan  mengutip  Rudoilf  Stammler  (ahli filsafat hukum beraliran neo-kantian : 1856-1939), cita hukum itu sendiri dimaknai sebagai  konstruksi  pikir  yang  merupakan  keharusan  bagi  mengarahkan  hukum kepada  cita-cita  yang  diinginkan  masyarakat.  Cita  hukum  dalam  konteks  ini memiliki  fungsi  sebagai  bintang  pemandu  ( leitstern )  bagi  tercapainya  cita-cita masyarakat.  Cita  hukum  itu  sendiri  memiliki  dua  manfaat,  yakni  menguji  hukum positif yang berlaku dan mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil.(Wiyono, 2015)
Teori Sanksi Administrasi :
Menurut  P. de Haan hukum administrasi  memenuhi tiga  fungsi,  yaitu  norma, insrumen, jaminan.
Sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Asas Efisiensi Hukum :
Asas  efisiensi  hukum  adalah  asas  untuk  memanfaatkan  atau  memaksimalkan aturan yang tersedia. dalam artian mengimplementasikan aturan yang ada mengenai suatu  hal  yang  dilarang  dan  dikenakan  sanksi  secara  maksimal  tanpa  melihat pertimbangan hal apapun yang bias menghalangi sanksi yang akan diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut.
Gap  analysis adalah  penyelidikan  terhadap  suatu  peristiwa  (karangan,  perbuatan,  dan sebagainya)  untuk  mengetahui  keadaan  yang  sebenarnya  (sebab-musabab,  duduk  perkaranya, dan sebagainya);
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Tujuan analisis gap untuk mengidentifikasi gap antara alokasi optimis dan integrasi input,  serta  ketercapaian  sekarang.  Analisis  gap  membantu  organisasi/lembaga  dalam mengungkapkan yang mana harus diperbaiki.
Dalam  permasalahan  di  penulisan  hukum  ini  membahas  studi  kasus  mengenai Putusan  Nomor  161/Pdt.G/2015/PN.Bgr,  dimana  terdapat  kedua  belah  pihak  yang bersengketa mengenai rumah negara atau rumah dinas yang terletak di daerah Jl. Ciremai No.  22,  Kota  Bogor,  yang  mana  tertera  pernyataan  bahwa  penggugat  yaitu  Djoko  R. Abumanan  menyatakan  sebagai  PT.  PLN  (Persero)  menggugat  tergugat  yaitu  Tatang Kuswardan yang mana tertera sebagai pensiunan Kepala PLN Cabang Bogor atas rumah dinas yang masih ditempati oleh pihak tergugat namun masa jabatannya telah berakhir. Rumah  jabatan  milik  penggugat  masih  tetap  dikuasai  dan  berdasarkan  anggapan  dari penggugat bahwa tidak ada itikad baik untuk mau menyerahkan secara sukarela.
Setiap  pegawai  atau  karyawan  yang  menempati  rumah  dinas  sadar  dan  mengerti bahwa aturan sederhana penggunaan rumah dinas itu adalah sampai yang bersangkutan terkena  mutasi  karena  jabatannya  berganti  dan  dia  harus  menyerahkan  kepada penggantinya atau karena terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) baik karena keluar dari kedinasan sebelum waktunya atau karena pensiun.
Namun  dalam  kasus  ini,  banyak  pihak  yang  tidak  merealisasikan  bahagimana seharusnya  penempatan  rumah  dinas,  sehingga  timbul  berbagai  macam  permasalahan yang menimbulkan sengketa hingga ke meja hijau.
Dalam  penelitian  ini  terdapat  tiga  permasalahan,  yaitu  bagaimanakah  pengaturan dan penetapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran penyalahgunaan rumah dinas? Bagaimanakah  prosedur  penyelesaian  sengketa  penyalahgunaan  rumah  dinas berdasarkan  UU  Nomor  1  Tahun  2004?  permasalahan  apakah  yang  dihadapi  dalam penyelesaian sengketa penyalahgunaan rumah dinas di Jalan Ciremai Nomor 22, Bogor dan bagaimanakah upaya penyelesaiannya?

## B. Metode Penelitian
Sifat  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  deskriptif  analitis, artinya  bahwa  pembahasan  dilakukan  dengan  cara  menyajikan  dan  menjelaskan  data secara lengkap, hukum ini, kemudian dianalisis dengan mengunakan teori-teori hukum
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
serta  perundang  undangan  yang  berlaku,  sedangkan  jenis  penelitian  yang  digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam  hukum positif, selain  itu menggunakan pendekatan  empiris  terbatas  dalam  bentuk  wawancara  untuk  meneliti penerapan sanksi administrasi. Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan,  sejarah  hukum,  pendekatan  konsep  dan pendekatan analisis.

## C. Analisis dan Pembahasan
Pengaturan  dan  Penetapan  Sanksi  Administrasi  Terhadap  Pelanggaran Penyalahgunaan Rumah Dinas.
Dalam  ajaran  hukum  dikenal  istilah  tindakan  hukum,  yang  menurut  R.J.H.M. Huisman,  diartikan  sebagai  tindakan-tindakan  yang  berdasarkan  sifatnya  dapat menimbulkan  akibat  hukum  tertentu,    atau  suatu  tindakan  yang  dimaksudkan  untuk menciptakan hak dan kewajiban. Istilah tindakan hukum ini semula berasal dari ajaran hukum  perdata  ( het  woord  rechtshandeling  is  ontleend  aan  de  dogmatiek  van  het burgerlijk recht ), yang kemudian digunakan juga dalam Hukum Administrasi, sehingga dikenal istilah tindakan hukum administrasi ( administratieve rechtshandeling ). Menurut H.J.  Romeijn,  tindakan  hukum  administrasi  adalah  suatu  pernyataan  kehendak  yang muncul  dari  organ  administrasi  dalam  keadaan  khusus,  dimaksudkan  untuk menimbulkan  akibat  hukum  dalam  bidang  hukum  administrasi.  Secara  garis  besar, perbuatan hukum pemerintah itu dapat berbentuk perbuatan hukum di bidang peraturan perundang-undangan  ( regeling ),  keputusan  tata  usaha  negara  ( beschikking ),  dan perbuatan  hukum  perdata  ( materiale  daad ).  Dalam  konsepsi  negara  hukum,  setiap perbuatan hukum itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku ( rechtmatigheid ). Negara hukum juga menghendaki agar ketika terjadi perbuatan hukum yang menyimpang dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau terlanggarnya hak-hak subyek hukum lain, maka perlu diselesaikan melalui lembaga peradilan.(HR, 2011)
Sanksi  hukum  administrasi  yang  dapat  dipergunakan  dalam  hal  ini,  terdapat beberapa jenis sanksi, ditinjau dari segi sasarannya, dalam hukum administrasi dikenal dua jenis sanksi, yaitu sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
atas  pelanggaran  norma  yang  ditujukan  untuk  mengembalikan  pada  kondisi  semula sebelum  atau  menempatkan  pada  situasi  yang  sesuai  dengan  hukum  ( legale  situatie ), dengan kata lain mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya  paksaan pemerintah ( bestuursdwang ), pengenaan uang paksa ( dwangsom ) dan sanksi  punitif,  artinya  sanksi  yang  ditujukan  untuk  memberikan  hukuman  pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif. (HR., 2013)
Di samping dua jenis sanksi tersebut, ada sanksi lain yang oleh J.B.J.M Ten Berge disebut  sebagai  sanksi  regresif  ( regressieve  sancties ),  yaitu  sanksi  yang  diterapkan sebagai  reaksi  atas  ketidak  patuhan  terhadap  ketentuan  yang  terdapat  pada  ketetapan yang diterbitkan.(Raharja, 2014)
Menurut Philipus M. Hadjon, penerapan sanksi secara bersama-sama antara hukum administrasi dengan hukum lainya dapat terjadi, yakni kumulasi internal dan kumulasi eksternal. Kumulasi eksternal merupakan penerapan sanksi administrasi secara bersama- sama dengan sanksi lain, seperti sanksi pidana atau sanksi perdata. Khusus untuk sanksi perdata, pemerintah dapat menggunakannya dalam kapasitasnya sebagai badan hukum untuk  mempertahankan  hak-hak  keperdataannya.  Sanksi  pidana  dapat  diterapkan bersama-sama  dengan  sanksi  administrasi,  artinya  tidak  diterapkan  prinsip  “ ne  bis  in idem ”(secara harfiah, tidak dua kali mengenai hal yang sama, mengebai perkara yang sama tidak boleh disidangkan untuk kedua kalinya). Dalam hukum administrasi dengan sanksi pidana  ada perbedaan sifat dan tujuan.(Hadjon, 2011)
Macam-macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu : Paksaan pemerintahan ( bestuursdwang ) yang berarti berdasarkan undang-undang hukum  administrasi  belanda,  paksaan  pemerintahan  merupakan  tindakan  nyata  yang dilakukan  organ  pemerintah  atau  atas  nama  pemerintah  untuk  memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Penarikan kembali ketetapan tata usaha negara  yang  menguntungkan.  Ketetapan yang  menguntungkan  ( begunstigende  bechikking )    artimya  ketetapan  itu  memberikan hak-hak atau  memberikan kemungkinan untuk  memperoleh sesuatu melalui ketetapan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
atau  bila  ketetapan  itu  memberikan  keringanan  beban  yang  ada  atau  mungkin  ada. Penarikan kembali ketetapan tata usaha negara (KTUN) yang menguntungkan dilakukan dengan  mengeluarkan  suatu  ketetapan  baru  yang  isinya  menarik  kembali  dan/atau menyatakan  tidak  berlaku  lagi  ketetapan  yang  terdahulu.  Sanksi  ini    termasuk  sanksi berlaku  ke  belakang  ( regressieve  sancties )  yaitu  sanksi  yang  mengembalikan  pada situasi  sebelum  ketetapan  itu  dibuat.  Sanksi  penarikan  kembali  KTUN  yang menguntungkan diterapkan dalam  hal  jika terjadi  pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis  yang telah diberikan,  juga dapat terjadi pelanggaran undang-undang  yang  berkaitan dengan  izin  yang dipegang oleh si pelanggar. Penarikan kembali ketetapan  ini  menimbulkan persoalan  yuridis, karena di dalam  Hukum  Administrasi  Negara  (HAN)  terdapat  asas het  vermoeden  van rechtmatigheid atau presumtio justea causa , yaitu bahwa pada asasnya setiap ketetapan yang  dikeluarkan  oleh  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  dianggap  benar  menurut hukum. Oleh karena  itu, ketetapan tata usaha  negara yang sudah dikeluarkan  itu pada dasarnya  tidak  untuk  dicabut  kembali,  sampai  dibuktikan  sebaliknya  oleh  hakim  di pengadilan.
Pengenaan  uang  paksa  ( dwangsom ).  N.E.  Algra,  mempunyai  pendapat  tentang pengenaan uang paksa ini, menurutnya, bahwa uang paksa sebagai hukuman atau denda, jumlahnya  berdasarkan  syarat  dalam  perjanjian,  yang  harus  dibayar  karena  tidak menunaikan,  tidak  sempurna  melaksanakan  atau  tidak  sesuai  waktu  yang  ditentukan, dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan, dan pembayaran bunga. Menurut  hukum  administrasi,  pengenaan  uang  paksa  ini  dapat  dikenakan  kepada seseorang  atau  warga  negara  yang  tidak  mematuhi  atau  melanggar  ketentuan  yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintahan.
Pengenaan  denda  administrasinistratif .  Menurut  P.  de  Haan  menyatakan  bahwa, terdapat  perbedaan dalam  hal pengenaan denda administratif  ini,  yaitu bahwa berbeda dengan pengenaan uang paksa yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai  dengan  norma,  denda  administrasi  tidak  lebih  dari  sekedar  reaksi  terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Kenyataannya tidak mudah bagi purnawirawan TNI dan keluarganya yang tinggal di  perumahan  negara,  walaupun  dalam  keadaan  khawatir,  tetapi  tidak  mudah  bagi mereka  untuk  meninggalkan  rumah  yang  telah  dihuni  sejak  lama  untuk  diminta dikosongkan.  Banyak  terjadi  pro-kontra  yang  muncul  terhadap  rumah  dinas  tersebut, dikarenakan rumah dinas tersebut sudah berulang kali direnovasi yang menurut mereka sudah selayaknya diberi kesempatan memilikinya.(Intan Ghina Maurizka, 2019)

## Prosedur Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Rumah Dinas Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004
Untuk mengetahui  siapa  yang  bertanggung  jawab ketika terjadi perbuatan  hukum yang menyimpang dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau terlanggarnya hak- hak subyek hukum lain (masyarakat) oleh penyelenggara tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan,  terlebih  dahulu  perlu  dikemukakan  tentang  jabatan  pemerintahan  yang dilekati fungsi dan kewenangan pemerintahan.(Sufriadi, 2014)
Menurut  Satjipto  Rahardjo,  pemilikan  mempunyai  sosok  hukum  yang  lebih  jelas dan  pasti  dibanding  dengan  penguasaan.  Pemilikan  menunjukkan  hubungan  antara seseorang dengan objek  milik sasaran  pemilikan.  Namun  berbeda dengan penguasaan yang bersifat faktual maka pemilikan terdiri dari kompleks hak-hak, yang kesemuanya dapat  digolongkan  ke  dalam  ius  in  rem,  karena  pemilikan  berlaku  terhadap  semua orang.(Raharjo, 2014)
Berdasarkan  Pasal  1  angka  10  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara yaitu :(Indonesia, 2004)
“Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehannya yang sah”
Pasal 1 angka 11 :
“Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehannya yang sah”
Rumah dinas menjadi hal yang sangat diidam-idamkan oleh personel polri saat ini, akan tetapi karena  jumlahnya  yang tidak sebanding dengan banyaknya personel polri, dan  penempatannya  pun  saat  ini  masih  banyak  yang  dihuni  oleh  personel  polri  yang
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
sudah  tidak  aktif  (purnawirawan)  atau  satu  orang  memiliki  lebih  dari  satu  rumah dinas.(Lemdikasari, 2012)
Asset  atau  kekayaan  Negara  dapat  dikaryakan  dengan  berbagai  macam  bentuk. Kekayaan  tersebut  dapat  berupa  asset  berwujud  (tangible  asset)  maupun  asset  tak berwujud  (intangible  asset).  Asset  berwujud  yang  dapat  dimanfaatkan  antara  lain: gedung perkantoran, pesawat terbang, dan lain-lain. Sedangkan asset tak berwujud dapat berupa hak atas tanah, hak penguasaan hutan, peruntukan yang sudah ditentukan untuk dikuasai Negara, dan lain-lain.(Saidi, 2013)
Rumah dinas merupakan aset negara yang termasuk kedalam kekayaan negara yang mana dimiliki haknya oleh negara sebagaimana bebas untuk ditempati oleh pihak pihak yang memenuhi syarat tertentu dapat memperoleh rumah dinas tersebut.
Apabila pihak tersebut melanggar dalam ketentuan ketentuan untuk dapat memiliki rumah dinas namun masih tetap mengambil yang mana bukan atau bukan lagi menjadi haknya,  maka  pihak  negara  berhak  untuk  mengambil  kembali  apa  yang  seharusnya menjadi milik ke dalam negara tersebut.
Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, juga menegaskan bahwa :
“Pengguna  Barang  dan/atau  Kuasa  Pengguna  Barang  wajib  mengelola  dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya”
Barang  milik  negara  atau  daerah  yang  diperlukan  bagi  penyelenggaraan  tugas pemerintahan  negara/daerah  tidak  dapat  dipindahtangankan.  Pemindahtanganan  barang milik  negara/daerah  dilakukan  dengan  cara  dijual,  dipertukarkan,  dihibahkan,  atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.
Barang  milik  negara/daerah  dilarang  untuk  diserahkan  kepada  pihak  lain  sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah pusat/daerah. Barang milik negara/daerah juga  dilarang  untuk  digadaikan  atau  dijadikan  jaminan  untuk  mendapatkan  pinjaman. ketentuan  mengenai  pedoman  teknis  dan  administrasi  pengelolaan  barang  milik negara/daerah tersebut diatur berdasarkan dengan peraturan pemerintah.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Berdasarkan  Pasal  59  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara, penyelesaian kerugian negara/daerah adalah :
“(1)  Setiap  kerugian  negara/daerah  yang  disebabkan  oleh  tindakan  melanggar hukum  atau  kelalaian  seseorang  harus  segera  diselesaikan  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2)  Bendahara,  pegawai  negeri  bukan  bendahara,  atau  pejabat  lain  yang  karena perbuatannya  melanggar  hukum  atau  melalaikan  kewajiban  yang  dibebankan kepadanya  secara  langsung  merugikan  keuangan  negara,  wajib  mengganti kerugian tersebut.
(3)  Setiap  pimpinan  kementerian  negara/lembaga/kepala  satuan  kerja  perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam  kementerian  negara/lembaga/  satuan  kerja  perangkat  daerah  yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.”
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara,  dapat  dijelaskan  bahwa  penyelesaian sengketa  penyalahgunaan  rumah  dinas  dapat  diselesaikan  dengan  sanksi  administrasi. Apabila  terdapat  suatu  penyalahgunaan,  maka  pihak  yang  berkaitan  pun  tidak diperkenankan  untuk  membiarkan  hal  tersebut  berlangsung  untuk  kurun  waktu  ke depannya. Setiap pihak yang berhubungan dengan negara memiliki tanggung jawab pula atas aset aset kekayaan negara.
Penarikan  atas  aset  negara  pun  diperkenankan  apabila  pihak  yang  bersangkutan yang  mendapatkan  fasilitas rumah  negara atau rumah dinas sudah tidak  memiliki  hak lagi atas rumah dinas tersebut atau melanggar ketentuan ketentuan yang berlaku sebagai syarat ketentuan untuk memiliki rumah dinas.
Dalam kaitannya dengan persoalan pertahanan, nilai-nilai kemanusiaan, keselarasan dan keseimbangan ini tampak dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa  hak-hak  individual  atas  tanah  mempunyai  fungsi  sosial.  Artinya,  kepentingan individual  dan  kepentingan  sosial  kedua-duanya  diakui,  dihormati,  dan  dilindungi keberadaannya,  untuk  dipergunakan  sesuai  dengan  proporsinya.  Hak-hak  individual
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 -
1702 wajib memperhatikan hak-hak individual secara serasi, selaras dan seimbang.(Mulyawan, 2015)
Permasalahan yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Dinas di Jalan Ciremai No. 22 Bogor dan Upaya Penyelesaiannya
Permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi  dalam  kasus  ini  diantaranya  adalah mencakup permasalahan mengenai penyalahgunaan aset kekayaan negara yang berupa rumah dinas, pemberlakuan uang paksa ( dwangsom ), permasalahan kebergunaan rumah dinas  yang  sepatutnya,  uang  pesangon  akan  kepindahan  pegawai  yang  sudah  tidak menjabat lagi namun telah mendapatkan rumah dinas, dan pihak Penggugat yang kurang pihak.
Permasalahan  tersebut  menjadi  sumber  perbedaan  dan  menjadi  tindakan  tindakan yang  bertolak  belakang  antara  satu  pihak  dengan  satu  pihak  lainnya.  Pihak  Tergugat tidak  melepaskan  kepemilikannya  akan  rumah  dinas  tersebut  apabila  belum  diberikan uang pesangon atau tempat pengganti sebagai kepindahannya, dikarenakan dalam Surat Keputusan  Direksi  PT.  PLN  (Persero)  Nomor  145.K/452/DIR/2000  tertanggal  28 Agustus  2000,  tentang  biaya  pesangon  pengosongan  rumah  jabatan  dan  instalasi  PT. PLN  (Persero)  atas  penempaatan  rumah  dinas/jabatan,  Tergugat  berhak  memperoleh pesangon rumah jabatan sebesar 50 % dari harga jual tanah dan bangunan yang dihuni.
Pemberlakuan uang paksa ( dwangsom ) pun tidak tercatat dengan benar, dikarenakan uang paksa ( dwangsom ) tersebut hanya dicantumkan di dalam petitum, tidak tercantum dalam  posita.  Hal  tersebut  menyalahgunakan  ketentuan  petitum,  dimana  posita merupakan bentuk jamak dari petitum, oleh sebab itu, seluruh bagian yang tertera dalam petitum haruslah terlebih dahulu tercantum di dalam posita.
Kebergunaan rumah dinas yang semestinya telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, dimana  rumah  dinas  menjadi  tanggung  jawab  dari  pihak  pihak  yang  bersangkutan diantaranya,  baik  pemeliharaannya  maupun  pemanfaatannya  tidak  bisa  semena  mena. Pembergunaan rumah dinas ini pula harus terus diawasi agar tidak menjadi terlantar atau disalahgunakan pemanfaatannya.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Mengenai  permasalahan  uang  pesangon,  uang  pesangon  adalah  penghasilan  yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk pengelola dana pesangon tenaga kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja  atau terjadi  pemutusan  hubungan  kerja,  termasuk  uang  penghargaan  masa  kerja dan uang penggantian hak.
Berdasarkan  pengertian  dari  uang  pesangon,  pengharapan  dari  pihak  Tergugat tersebut merupakan hal yang wajar seharusnya dilakukan oleh instansi instansi negara, hal tersebut dikarenakan pihak yang sudah tidak menjabat lagi pun pernah berjasa dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban atas jabatan nya semasa ketika  masih  menjabat dan hal tersebut patut untuk dihargai sebagaimana pelepasan pihak tersebut atas rumah dinas yang selama ini ia miliki atau ia tempati.
Upaya-upaya penyelesaian yang dapat dilakukan untuk permasalahan dalam kasus ini diantaranya adalah seharusnya sebagaimana tertera dalam Pasal 43 angka 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :
“Kepala  Satuan  Kerja  Pengelola  Keuangan  Daerah  melakukan  pengawasan  atas penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik  daerah  sesuai  dengan  kebijakan  yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.”
Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya diberlakukan pengawasan atas rumah dinas yang baik agar mencegah terjadinya permasalahan permasalahan mengenai hal hal yang mengacu pada penyalahgunaan rumah dinas yang sebagaimana sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.
Mengenai  uang  paksa  ( dwangsom ),  dapat  diberlakukan  pula,  namun  harus mengikuti  ketentuan  ketentuan  yang  berlaku  dalam  hukum  beracara,  dimana  petitum merupakan  bagian  khusus  dari  posita,  dan  petitum  tidak  bisa  mencakup  hal  hal  yang tidak tertera sebelumnya di dalam posita.
Sedangkan  permasalahan  mengenai  uang  pesangon  pun  seharusnya  tidak diperhambat  oleh  pihak  instansi  yang  seharusnya  mengeluarkan  nominal  yang semestinya  atas  uang  pesangon  ini,  dikarenakan  uang  pesangon  merupakan  uang penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan oleh pegawai yang sudah tidak menjabat lagi dalam  instansi tersebut, terlebih  lagi  jika telah tercantum  nominal uang pesangon
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 yang  harus  diberikan  dalam  peraturan  intern  instansi  tersebut.  Pencarian  penggantian tempat  tinggal  atas  penyitaan  rumah  dinas  pun  termasuk  hal  yang  diperlukan,  karena tidak  bisa  dengan  semena  mena  hanya  mengusir  pihak  pegawai  yang  tidak  memiliki jabatan lagi, mereka pun membutuhkan tempat untuk bernaung pula sebagaimana tempat mereka yang ditarik kembali, meskipun penggantian ini hanya sarana pengalihan tempat saja, selebihnya biaya kedepannya atas tempat baru ini ditanggung oleh pegawai yang tidak menjabat lagi, setidaknya instansi telah memperlakukan dengan baik pegawai yang pernah  berjasa  pada  instansi  tersebut  dan  menghindari  adanya  permasalahan  konflik seperti ini di kemudian kemudian hari nya.
Permasalahan  mengenai  Penggugat  yang  kurang  pihak,  dalam  hal  ini,  telah dijelaskan  bahwa  dalam  Pasal  98  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa direksi adalah organ perseroan yang mewakili  perseroan  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan.  Dalam  menjalankan kewenangannya sebagai organ perseroan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas  telah  memberikan  kewenangan  tambahan  kepada direksi  untuk  memberikan  kuasa  tertulis  kepada  karyawannya  atau  orang  lain,  guna bertindak  untuk  dan  atas  nama  perseroan  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  hukum tertentu.(Indonesia, 2007)
Dalam  perkara  ini,  hakim    tentu  akan  meminta  wakil/kuasa  dari  para  pihak  yang bersengketa  dalam  perkara  perdata,  bagi  pegawai  negeri  sipil  yang  bertugas  di  biro hukum suatu instansi pemerintah akan diminta untuk memperlihatkan surat tugas/surat kuasa. Dalam hal ini wewenang hakim sangat besar untuk menentukan apakah  penerima kuasa tersebut dapat beracara atau tidak.
Menurut  pendapat  dari  M.  Yahya  bahwa  sehubungan  dengan  masalah  pemberian kuasa,  Direksi  harus  benar-benar  memperhatikan  ketentuan  Pasal  97  ayat  2  Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang  mewajibkan direksi melaksanakan  pengurusan  perseroan  dengan  penuh  tanggung  jawab.  Maksudnya pemberian  kuasa  kepada  karyawannya  untuk  beracara  di  pengadilan  wajib  dilakukan dengan  hati-hati  ( duty  care )  dan  seksama  ( duty  to  be  diligent )  sesuai  dengan  prinsip reasonable  diligent  in  all  circumstances. Pemberian  kuasa  tidak  dilakukan  dengan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
sembrono. Oleh karena itu, Direksi wajib memperhatikan kredibilitas dan reputasi serta tingkat profesionalisme orang (karyawan) yang akan diberi kuasa.(Harahap, 2009)

## D. Kesimpulan
Pengaturan dan penetapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran penyalahgunaan rumah dinas adalah termasuk ke dalam beberapa jenis dari sanksi administrasi, bergantung dengan  macam  kasus  rumah  dinas  yang  dihadapi  dan  pelanggaran  apa  saja  yang  lebih mendetail yang dilakukan oleh pelaku tindak pelanggaran tersebut;
Prosedur  penyelesaian  sengketa  penyalahgunaan  rumah  dinas  berdasarkan  UU Nomor 1 Tahun 2004 adalah berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyelesaian kerugian negara/daerah
Dalam hal kasus sengketa penyalahgunaan rumah dinas di Jalan Ciremai Nomor 22, Bogor,  apabila  penghuni  rumah  negara  tidak  lagi  memegang  jabatan,  berhenti  karena pensiun,  diberhentikan  dengan  atau tidak  dengan  hormat tanpa  menerima  hak  pensiun, meninggal dunia, mutasi ke daerah atau instansi, berhenti atas kemauan sendiri, melanggar larangan penghunian rumah negara, wajib mengosongkan rumah negara yang dihuninya selambat-lambatnya  dalam  waktu  2  (dua)  bulan  sejak  tidak  lagi  memegang  jabatan tersebut atau sejak surat izin penghunian dicabut.

## DAFTAR PUSTAKA
Hadjon, P. M. (2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Harahap, M. Y. (2009). Hukum Perseroan Terbatas . Jakarta: Sinar Grafika.
HR., R. (2013). Hukum Administrasi . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
HR, R. (2011). Peradilan Tata Usaha Negara : Wujud “Keberhasilan” Pemerintahan Orde Baru . Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII.
Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 . , (2004).
Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 . , (2005).
Indonesia. PERPRES No. 6 Tahun 2006 . , (2006).
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086 -
1702
Indonesia. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 . , (2007).
Indonesia. PERPRES No. 11 Tahun 2008 . , (2008).
Intan Ghina Maurizka, M. A. R. (2019). Kepemilikan Rumah Dinas Oleh Purnawirawan TNI Berdasarkan Perundang-Undangan . XIX , pp-114.
Lemdikasari,  R.  (2012). Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Pemindahan  Hak  Menempati  Rumah Dinas di Kepolisian .
Mulyawan,  J.  W.  (2015). Pemberian  Hak  Milik  Untuk  Rumah  Tinggal  Sebuah  Kajian Normatif Untuk Keadilan Bagi Masyarakat . Yogyakarta: Buku Litera.
Raharja,  I.  F.  (2014). Penegakan  Hukum  Sanksi  Administrasi  Terhadap  Pelanggaran Perizinan . Jakarta: Inovatif Volume.
Raharjo, S. (2014). Ilmu Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Ridwan,  J.  S.  A.  (2009). Hukum  Administrasi  Negara  dan  Kebijakan  Pelayanan  Publik . Bandung: Nuansa.
Saidi, M. D. (2013). Keuangan Negara . Jakarta: Rajawali Pers.
Sufriadi.  (2014).  Tanggung  Jawab  Jabatan  dan  Tanggung  Jawab  Pribadi  dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Yuridis , 1 , pp-68.
Wiyono,  S.  (2015). Fungsi  Cita  Hukum  Pancasila  Dalam  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan dan Pengujiannya . Malang: UMM.