Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.419-423| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4955.419-423

## KEDUDUKAN HUKUM AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DITANDATANGAN OLEH PARA PIHAK DILUAR WILAYAH KERJA NOTARIS DI DENPASAR
Ni Kadek Shonia Virgayanti, Nella Hasibuan O’leary, Ni Made Sukariati Karma Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia kadeksoniavirgavanti05@gmail.com, nellahasibuan@yahoo.com & madesukariyatikarma@gmail.com

## Abstrak
Notaris  saat  melakukan  tugasnya  harus  berdasarkan  Undang-undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  dan  Kode  Etik Notaris.  Riset  ini  dilaksanakan  dengan  tujuan  guna  untuk  mengetahui  pelaksanaan  penyusunan  Akta  Jaminan Fidusia (AJF) oleh Notaris; dan untuk mengetahui kedudukan hukum AJF yang ditandatangani oleh para pihak di luar wilayah kerja Notaris. Riset ini adalah penelitian empiris, pendekatan masalah dengan tipe riset deskriptif dan  pendekatan  yuridis-empiris.  Ada  beberapa  sumber  yakni  suumber  bahan  primer  dan  sumber  bahan sekunder. Dimana sumber bahan primer berasal  dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus penelitian. Sedangkan bahan sekunder berasal dari hasil wawancara yang mendukung bahan pirmer serta buku- buku hukum  yang relevan.  Teknik pengumpulan data adalah dengan  wawancara dan  studi Pustaka. Hasil riset menunjukkan  jika  AJF  dibuat  oleh  Notaris  ketika  seseorang  menghadap  dan  meminta  jasa  tersebut.  AJF kemudian didaftarkan agar memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia. Kedudukan hukum AJF yang disusun bukan di  daerah  tempat  kerja  Notaris  yakni  akta  tersebut  berlaku  seperti  akta  dibawah  tangan.  Notaris  mempunyai dispensasi guna menyusun akta bukan disekitar tempat dia bekerja, itu dalam daerah warisan tersebut terbuka. Kata Kunci : Akta Jaminan Fidusia, Kedudukan Hukum, Notaris, Wilayah Kerja

## Abstract
Notaries when carrying out their duties must be based on the Law on Notary Positions (UUJN) and the Notary Code of Ethics. This research was carried out with the aim of knowing the implementation of  the  preparation  of  the  Fiduciary  Guarantee  Deed  (AJF)  by  a  Notary,  and  finding  out  the  legal position  of  AJF  which  is  signed  by  parties  outside  the  Notary's  working  area.  This  research  is empirical  research,  problem  approach  with  descriptive  research  type  and  juridical-empirical approach.  There  are  several  sources,  namely  primary  material  sources  and  secondary  material sources. Where the primary material source comes from the legislation related to the research case. While the secondary material comes from the results of interviews that support the primary material as  well  as  relevant  legal  books.  Data  collection  techniques  are  interviews  and  library  studies.  The results  of the  research  show  that  AJF is  made  by  a  notary  when someone  appears  and  asks  for the service. AJF is then registered to obtain a Fiduciary Guarantee Certificate. The legal position of the AJF  that  is  compiled  is  not  in  the  area  where  the  Notary  works,  that  is,  the  deed  acts  like  an underhand  deed.  The  notary  has  a  dispensation  to  draw  up  the  deed,  not  in  the  vicinity  where  he works, it is in an open inheritance area.
Keywords: Fiduciary Guarantee Deed, Legal Position, Notary, Work Area

## I. PENDAHULUAN
Keterkaitan hukum pada masyarakat bisa diikat dalam suatu perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis bisa disusun berupa akta otentik serta akta dibawah tangan. Merujuk dari Pasal 1868 KUHP, akta  otentik merupakan  akta  yang  disusun  berdasarkan  UU,  dimana  disusun  di  depan  pejabat  umum  yang berwenang,  sesuai  dengan  lokasi  akta  tersebut  disusun.  Sedangkan  pejabat  umum  penyusun  akta otentik tersebut yaitu Notaris.
Notaris merujuk Pasal 15 UUJN, wajib menyusun akta otentik sesuai dengan yang diminta oleh pihak  yang  berkepentingan  agar  disusun  dalam  bentuk  akta  yang  otentik.  Notaris  menanggung kesesuaian tanggal penyusun akta, penyimpanan akta, memberi grosse, kutipan akta, serta tidak akan memindahkan  atau  memberikan  pada  pihak  lain  selama  proses  penyelesaian  penyusun  akta  tersebut
sesuai dengan ketentuan UU. Mengesahkan tanda tangan serta memastikan tanggal penyusunan surat dibawah tangan dengan mendaftar pada buku legalisasi.
Notaris  dilarang  menyusun  akta  guna  kepentingan  pribadi,  istri,  serta  keluarga  yang  sedarah dalam  garis  lurus  serta  kesamping.  Ini  dilakukan  guna  menghindari  adanya  keberpihakan  pihak tertentu  serta  penyalahgunaan  jabatan  tersebut.  Ketiga,  Notaris  juga  memiliki  otoritas  mengenai tempat  akta  tersebut  disusun,  namun  ia  hanya  bisa  membuat  akta  otentik  di  wilayah  sesuai  dengan tempat  yang  sudah  ditentukan  sesuai  dengan  hukumnya  saja.  Keempat,  Notaris  memiliki  kekuasaan menentukan  waktu  penyusunan  akta.  Notaris  tidak  diperbolehkan  menyusun  akta  saat  ia  sedang cuti/diberhentikan  dari  jabatan  yang  diemban.  Ia  juga  tidak  diperkenankan  Menyusun  akta  sebelum diambil sumpahnya untuk memangku jabatan.
Akta  otentik  adalah  alat  pengesahan  yang  memberitahukan  perbuatan  hukum  beberapa  pihak tertentu  dan  digunakan  sebegai  alat  bukti.  Notaris  adalah  pejabat  yang  berkuasa  untuk  Menyusun sebauh akta, jadi jika akta disusun didepan Notaris maka akan disebut sebagai akta otentik. Tetapi di masyarakat sering kali terjadi bahwa perjanjian ditulis sendiri oleh beberapa pihak dan bukan disusun di depan seorang Notaris.
Notaris melakukan pekerjaannya harus berdasarkan pada UUJN dan kode etik Notaris. Merujuk Pasal  18  UUJN  menetapkan  jika  seorang  Notaris  hanya  boleh  bertempat  di  satu  kota,  serta mempunyai  kekuasaan  pada  wilayah  jabatan  seluruh  wilayah  provinsi  di  tempatnya  berada.  Jika merujuk  dari  ketetapan  tersebut,  maka  setiap  Notaris  sudah  ditetapkan  wilayah  jabatannya  sesuai dengan  tenpat  kedudukannya.  Oleh  karena  itu  Notaris  memiliki  otoritas  dalam  menyusun  akta,  jika ada  didalam  wilayah  jabatannya.  Apabila  notaris  dalam  menyusun  akta  terserbut  berada  diluar wilayah jabatannya, maka notaris telah melanggar ketentuan UUJN.
Majelis  pengawasan  Notaris  dan  majelis  kehormatan  Notaris  selalu  memantau  ketaatan  dan melihat  jika  ada  pelanggaran  yang  diperbuat  oleh  para  Notaris,  Notaris  harus  Menyusun  akta  pada wilayah  kedudukannya,  jika  ketahuan  melakukan  pelanggaran  maka  majelis  pengawas  Notaris  akan menghukum.  Penyusunan  akta  diluar  daerah  kerja  Notaris  tersebut  terjadi  akibat  masyarakat  yang tidak  memahami  ketentuan  pembatasan  wilayah  Notaris  dalam  melakukan  pekerjaannya,  dan  juga karena keteledoran dari Notaris sehingga bisa merugikan para pihak yang berkepentingan.
Perjanjian tidak bisa disusun dalam sebuah akta otentik, kecuali jika dalam UU suatu perjanjian tertentu  harus  disusun  dalam  bentuk  akta  otentik,  contohnya  akta  jaminan  fidusia.  Selain  akta  yang sudah  ditentukan  oleh  UU  harus  disusun  dalam  bentuk  otentik,  maka  para  pihak  bebas  untuk menentukan  untuk  menyusun  suatu  perjanjian  dalam  bentuk  akta  otentik  atau  hanya  akta  dibawah tangan saja.
Beberapa  penelitian  yang  membahas  mengenai  akta  jaminan  fidusia.  Penelitian  pertama  oleh Parameswari  et  al.,  (2018) tentang  Kedudukan  Hukum  Akta  Jaminan  Fidusia  yang  Dibuat  oleh Notaris di Luar Wilayah Kerjanya. Penelitian kedua, membahas mengenai Kedudukan Akta Jaminan Fidusia  yang  Dibuat  oleh  Notaris  di  Luar  Wilayah  Jabatannya ( Sandi,  2020 ).  Kajian  ketiga  yang relevan  membahas  tentang  Fungsi  Akta  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ( Flora, 2021 ). Kemudian penelitian keempat yang menganalisis mengenai kedudukan hukum akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ( Huru,  2019 ).  Sehingga  penelitian  ini  juga  memutuskan:  untuk  mengkaji  kedudukan  akta  jaminan fidusia  yang  ditandatangan  oleh  para  pihak  diluar  wilayah  kerja  notaris  di  Denpasar.  Penelitian  ini mengambil kasus yang benar-benar terjadi di Kota Denpasar untuk melihat implementasi pengaturan perundang-undangan  mengenai  jaminan  fidusia  tersebut.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui pelaksanaan penyusunan Akta Jaminan Fidusia (AJF) oleh Notaris; dan untuk mengetahui kedudukan hukum AJF yang ditandatangani oleh para pihak di luar wilayah kerja Notaris.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian dalam riset ini yaitu riset hukum normatif empiris, pendekatan masalah dengan tipe riset  deskriptif  dan pendekatan  yuridis-empiris. Jenis penelitian  ini  menggabungkan  2  metode  yakni metode  normative  yang  kemudian  didukung  oleh  metode  empiris  ( Soemitro,  1990) .  Ada  beberapa sumber  yakni  suumber  bahan  primer  dan  sumber  bahan  sekunder.  Dimana  sumber  bahan  primer berasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  kasus  penelitian.  Sedangkan  bahan sekunder berasal dari hasil wawancara yang mendukung bahan pirmer serta buku-buku hukum yang
relevan. Teknik wawancara dan studi Pustaka, dan artikel yang berkaitan mengenai kedudukan hukum AJF yang ditandatangan oleh para pihak luar daerah kerja Notaris di Denpasar.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Penyusunan Akta Jaminan Fidusia Yang Disusun Oleh Notaris Di Denpasar
Menurut Pasal 1 huruf I UUJN, menetapkan jika Notaris ialah pejabat umum yang memiliki otoritas dalam Menyusun akta otentik serta mempunyai kekuasaan lainnya sesuai dengan UU ini atau menurut UU lainnya. Ruang lingkup otoritas Notaris ialah membentuk kepastian hukum melalui akta otentik. Akta otentik merupakan alat pengesahan yang sempurna ( Adjie, 2018: 14 ).
Berdasarkan hasil penelitian tanggal 21 Februari 2021 dengan bapak I Putu Chandra S.H sebagai Notaris yang berkantor di jalan Kepundung No. 48 Denpasar Timur. Pada sistematika pembuatan akta yang  diatur  dalam  UUJN  tersebut,  telah  diterapkan  oleh  para  penyusun  akta  yang  terjadi  dalam masyarakat. I Putu Chandra, S.H, menjelaskan penyusunan akta dibagi menjadi 3 antara lain: kepala akta, isi akta, serta penutup akta. Kepala akta menjelaskan tentang kapan para pihak saling bertemu. Siapa  saja  pihak  yang  bertemu,  serta  tujuan  para  pihak  bertemu  dengan  Notaris.  Badan/isi  akta menjelaskan tentang isi dari perjanjian tersebut ( Muhammad, 2000: 35 ). Penutup akta ialah penjelasan dari  Notaris  tentang  para  pihak  yang  menandatangani  akta  tersebut.  3  bagian  pada  akta  tersebut disusun berdasarkan ketetapan pada UUJN yaitu tentang format penyusunan akta otentik. Penyusunan pada akta jaminan fidusia mempunyai format yang sama dimana hal itu menunjuk pada format akta Notaris tersebut, tetapi terdapat perbedaan pada kandungan dan implementasinya. Akta Notaris pada proses  penyusunannya tidak  ada  dispensasi,  syarat-syarat  tersebut  harus  tetap  dilakukan  sepenuhnya oleh suatu akta Notaris karena hal itu berdasarkan peraturan UU.
Pekerjaan  Notaris  pada  penyusunan  akta  jaminan  fidusia  ialah  mengesahkan  suatu  perjanjian yang  sudah  disusun  oleh  pihak  pemberi  jaminan  fidusia  dengan  penerima  jaminan  fidusia  tersebut. Hal itu terdapat pada akta otentik yaitu akta jaminan fidusia. Substansi pada akta jaminan sudah baku dimana  telah  ditetapkan  oleh  Kemenkumham  dan  organisasi  Notaris.  Substansi  Pasal  pada  akta jaminan fidusia menunjukkan jika akta tersebut adalah bagian penting dan tidak dapat terpisahkan dari perjanjian  yang  disusun  para  pihak  tersebut.  Jika  tidak  terdapat  kuasa  maka  hal  itu  tidak  bisa dibatalkan  serta  diakhiri  begitu  saja.  Ketika  akta  jaminan  fidusia  tersebut  sudah  sah  disusun,  pihak yang  bersangkutan  mempunyai  hak  pada  penyusunan  sertifikat  jaminan  fidusia.  Dimana  pada prosesnya akta jaminan fidusia tersebut adalah syarat yang wajib dilampirkan.

## 2. Kebijakan  Penyelesaian  Akta  Yang  Disusun  Oleh  Notaris  Dan  Pengecualian  Notaris  Pada Penyusunan Akta Jaminan Fidusia Diluar Daerah Kedudukannya
Dalam  PPAT  seorang  Notaris  Menyusun  akta  tertentu  yang  berhubungan  dengan  pertanahan,  dan pejabat  lelang  hanya  untuk  lelang  saja.  Merujuk  pada  hasil  penelitian  dari  Ni  Ketut  Ayu  Mas Dirmayunti, S.H., M.Kn, fungsional dan Notaris adalah seorang pejabat umum yang menjadi tempat seseorang  mendapatkan  nasihat  hukum  serta  penyusunan  dokumen  yang  kuat  dalam  suatu  proses hukum ( Subekti, 1995: 46 ).
Masyarakat  memerlukan  figur  yang  dapat  diandalkan  dan  dipercaya,  dimana  tanda  tangannya serta  capnya  bisa  menjadi  bukti  (jaminan).  Seorang  ahli  yang  tidak  memihak  siapapun  dan  sebagai penasehat  hukum  serta  bisa  menyusun  suatu  perjanjian  yang  bisa  melindungi  dimasa  mendatang. Notaris akan diberikan sanksi jika menyusun akta jaminan fidusia diluar daerah kedudukannya.
Akta Notaris merupakan akta otentik, akan tetapi akta otentik bisa juga merupakan akta Notaris. Merujuk  pada  UUJN,  notaris  ialah  pejabat  umum  yang  mempunyai  otoritas  dalam  menyusun  akta otentik serta mempunyai kekuasaan lainnya, berdasarkan pada peraturan UU.
Akta  yang  disusun  oleh  Notaris  memiliki  kedudukan  hukum  sempurna.  Notaris  harus bertanggungjawab  terhadap  kesalahan  dan  kelalaian  yang  diperbuatnya.  Dalam  melakukan pekerjaannya sebagai pejabat Notaris, ia tidak bertanggungjawab pada kelalaian isi akta yang disusun dihadapannya.  Akan  tetapi  Notaris  hanya  bertanggung  jawab  pada  bentuk  format  akta  otentik,  hal tersebut  sesuai  berdasarkan  peraturan  UU.  Mengenai  tanggungjawab  Notaris  selaku  pejabat  umum berhubungan  dengan  kebenaran  materil  dibagi  menjadi  4  poin  yakni:  tanggungjawab  Notaris  secara perdata  terhadap  kebenaran  materil  terhadap  akta  yang  disusunnya,  tanggung  jawab  Notaris  secara pidana terhadap kebenaran meteril dalam akta yang disusunnya, tanggungjawab Notaris berdasarkan peraturan  jabatan  Notaris  terhadap  kebenaran  materiil  dalam  akta  yang  disusunnya,  tanggungjawab Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya berdasar kode etik Notaris. Notaris melaksanakan
pekerjaannya  harus  mempunyai  tanggungjawab  antara  lain:  Bitaris  diwajibkan  untuk  bisa melaksanakan  penyusuanan  akta  secara  baik  dan  benar.  Akta  yang  disusun  harus  sesuai  dengan hukum permintaan pihak berkepentingan.
Notaris diwajibkan Menyusun akta berkualitas, dimana akta yang disusun tersebut sesuai dengan hukum  yang  berkalu  serta  permintaan  pihan  yang  berkepentingan.  Notaris  juga  harus  menerangkan pada  pihak  tersebut  tentang  keabsahan  akta  dan  tata  cara  akta  yang  disusun.  Hal  tersebut  bertujuan agar  akta  Notaris  ini  diakui  serta  memiliki  kekuatan  sebagai  bukti  yang  akurat.  Notaris  mempunyai tanggung jawab sebagai penyusun akta tersebut.
Tanggung  Jawab  Notaris  disertai  kebenaran  materiil  terdapat  3  poin  antara  lain:  Notaris  secara perdata  bertanggungjawab  pada  validitas  materiil  terhadap  akta  yang  disusunnya  tersebut,  Notaris menurut  aturan  jabatannya  sebagai  Notaris,  bertanggungjawab  pada  validitas  akta  yang  disusunnya, Notaris saat melakukan pekerjaannya harus sesuai dengan kode etik Notaris, Merujuk pada UU No. 2 Tahun 2014, sanksi bagi Notaris yang tidak mematuhi kewajibannya dalam penyusunan akta otentik antara lain:
Sanksi  perdata  adalah  sanksi  ganti  rugi  dalam  bentuk  biaya  serta  Bungan  disebabkan  karena tuntutan  para  penghadap,  dimana  akta  tersebut  terbukti  sebagai  akta  dibawah  tangan.  Akta  tersebut dianggap  tidak  pernah  ata  atau  tidak  pernah  disusun.  Maka  hal  tersebut  tidak  bisa  dijadikan  dasar suatu tuntutan dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi (Rachmadi, 2011: 52).
Sanksi  administratif  berbentuk  kritikan  secara  lisan  maupun  tertulis,  diberhentikan  sementara, diberhentikan secara hormat serta bisa juga diberhentikan secara tidak hormat. Dalam hal ini Majelis pengawas ditugaskan sebagai instrumen pengawas bagi Notaris tersebut. Dimana pihak berwenang ini mengawasi Notaris.
Jika merusuk dari hasil riset tanggal 28 Januari 2021 dengan Ni Ketut Ayu Mas Dirmayunti, S.H., M.Kn  selaku  sebagai  Notaris.  Yang  berkantor  di  jalan  flamboyan,  semarapura  kec.  Klungkung. Notaris  dalam  melakukan  pekerjaannya  harus  sesuai  dengan  kode  etik  Notaris.  Tujuannya  supaya dalam  melakukan  pekerjaannya  tersebut  sesuai  dengan  UUJN  serta  tidak  melanggar  yang  dilarang dalam UUJN. Jika ketahuan Notaris melakukan pekerjaannya tersebut ternyata melanggar aturan pada Pasal  17  UUJN  dan  Pasal  3  kode  etik  Notaris  otomatis  Notaris  tersebut  akan  dikenakan  hukuman. Dimana Notaris yang melanggar tersebut akan dituntut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Prosedur ini  dilakukan  supaya  tidak  semua  kasus  hukum  yang  menyertakan  Notaris,  bisa  menarik  Notaris tersebut  untuk  penyidikan.  Hal  ini  dikarenakan  ada  majelis  yang  menilai  tingkat  kelalaian  apakah merupakan kesalahan dari Notaris itu atau bukan (Waluyo, 2002: 60).
Pihak  yang  berhak  mengatur  Notaris  yang  menyusun  akta  diluar  daerah  kedudukannya  ialah Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris mempunyai kuasa guna mengunggui kerja Notaris  dan  melakukan  penegakan  pada  Notaris,  supaya  melakukan  pekerjaannya  sesuai  dengan aturan  hukum.  Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  11  peraturan  menkumham  No.  7  Tahun  2016  yaitu mengenai majelis kehormatan Notaris (Permenkumham No. 7/2016). Jika majelis kehormatan Notaris mendapatkan  laporan  dari  masyarakat  atau  pihak  yang  dirugikan  bahwa  terdapat  Notaris  yang menyusun  akta  diluar  daerah  kedudukannya.  Maka  mejelis  kehormatan  Notaris  tersebut  bisa memanggil  Notaris  yang  bersangkutan  untuk  bertanya  tentang  laporan  mengenai  Notaris  itu  apakah akan dilaporkan pada majelis pengawasan Notaris.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik benang merahnya bahwa pada Pasal 1868 Kitab UU perdata  yaitu  tentang  hukum  keberadaan  akta  otentik  di  Indonesia  yang  menjelaskan  tentang  akta otentik adalah kata yang bentuknya sesuai aturan UU, disusun dihadapan Notaris pada tempat dimana akta  tersebut  disusun.  Dasar  hukum  jaminan  fidusia  dalam  KUH  perdata  tidak  diatur  secara  khusu dalam  KUH  perdata  hanyalah  Hipotik  dan  Gadai.  Jika  dilihat  pada  beberapa  Pasal  dalam  hukum perjanjian  yang  diatur  dalam  buku  III  KUHPerdata  yang  menganut  sistem  terbuka.  Hal  tersebut menjelaskan  bahwa  hukum  perjanjian  memberi  keleluasaan  pada  para  pihak  untuk  menyusun perjanjian apapun  yang  tidak  bertentangan  dengan  UU,  kesusilaan  serta  ketertiban  umum.  Sehingga Lembaga  fidusia  diakui  oleh  yurisprudensi,  baik  di  negara  Belanda  yang  didasarkan  pada  asas konkordansi berlaku juga di Indonesia.
Tugas Notaris dalam penyusunan akta jaminan fidusia ialah mengesahkan perjanjian yang telah disusun oleh pihak pemberi jaminan fidusia dan penerima jaminan fidusia. Hal itu tertulis pada akta otentik  yaitu  akta  jaminan  fidusia.  Wewenang  pada  akta  ini  adalah  yang  paling  penting  serta  tidak bisa dipisahkan dari akta tersebut tanpa adanya akta. Wewenang tersebut tidak bisa dibatalkan, karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian suatu kuasa. Jika akta jaminan fidusia tersebut sah disusun, pihak yang bersangkutan mempunyai hal pada penyusunan sertifikat jaminan fidusia. Pada prosesnya akta jaminan fidusia ialah syarat yang harus dilampirkan.
Posisi Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kuasa untuk Menyusun akta otentik. Hal itu  sesuai  dengan  Pasal  1  angka  1  UUJN  perubahan.  Notaris  dalam  UUJN  digolongkan  sebagai pejabat umum dan pejabat lelang. Hukum bagi akta Notaris yang disusun diluar daerah kedudukannya ialah  akta  tersebut  tidak  otentik  dan  akta  tersebut  tidak  mempunyai  power  serta  batal  demi  hukum. Akta  itu  disebut  sebagai  akta  bawah  tangan.  Apabila  seorang  Notaris  ketauan  melakukan  suatu pelanggaran, maka sesuai dengan aturan UU tentang jabatan Notaris tersebut ia akan diberi hukuman yaitu  akan  diberikan  hukuman  dalam  bentuk  kritikan  secara  lisan  mamupun  tertulis,  hingga  akan dikenai  hukuman  administrative.  Hukuman  tersebut  bisa  dalam  bentuk  diberhentikan  sementara, diberhentikan dengan hormat. Apabila kelalaian yang dilakukan tersebut terlalu fatal hingga terbukti melanggar  aturan  UU,  Notaris  tersebut  akan  dihukum  dalam  bentuk  diberhentikan  secara  tidak hormat. Seorang Notaris bisa Menyusun akta diluar daerah kedudukannya, yaitu sesuai yang tertuang pada  Pasal  942  KUHPdt.  Ketentuan-ketentuan  dalam  Pasal  tersebut  mengharuskan  Notaris  untuk menjalankan jabatannya di luar wilayahnya.

## 2. Saran
Melalui  kajian  ini  peneliti  ingin  memberikan  beberapa  saran:  Kepada  pemerintah  dalam melaksanakan  pekerjaannya  sebagai  Notaris  wajib  mentaati  ketentuan  peraturan  UU,  termasuk  pada pembatalan  akta  tersebut.  Pembacaan  akta  adalah  untuk  kepentingan  Notaris  sendiri  serta  Notaris akan terselamatkan jika terdapat masalah yang akan muncul di kemudian hari.
Kepada  notaris  sebagai  pejabat  umum  negara  yang  berwenang  dalam  penyusunan  akta  otentik, bisa  memberikan  jaminan  pada  para  pihak  yang  bersangkutan  bahwa  akta  tersebut  bisa  memberi perlindungan hukum.
Kepada masyarakat akat yang disusun oleh Notaris berdasarkan pada peraturan UU. Akta otentik yang  disusun  oleh  masyarakat  dihadapan  Notaris  agar  tidak  terdepresiasi  menjadi  akta  dibawah tangan. Diharapkan tidak menyebabkan kerugian pada pihak yang bersangkutan karena akta tersebut sesuai dengan keinginan.

## DAFTAR BACAAN
Adjie, H. (2018). Hukum Notaris Indonesia . Bandung : PT. Refika Aditama. Muhammad, A. (2000). Hukum Acara Perdata Indonesian . PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Subekti, R. (1995). Aneka Perjanjian . Bandung : Citra Aditya Bakti. Rachmadi, U. (2011). Hukum Kebendaan, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum dalam Praktek . Sinar Grafika, Jakarta. Soemitro, R. H. (1990). Metodologi penelitian hukum (Cet.4). Ghalia Indonesia. Huru,  F.  F.  (2019).  Kedudukan  Hukum  Akta  Jaminan  Fidusia  yang  Tidak  Didaftarkan. Jurtama  (Jurnal Kenotariatan Narotama) , Vol.1 (1).
Flora,  H.  S.  (2021).  Fungsi  Akta  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  menurut  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jurnal Justiqia , Vol.3 (2).
Sandi, A. H. (2020). Kedudukan Akta Jaminan Fidusia yang Dibuat oleh Notaris di Luar Wilayah Jabatannya . Magister Ilmu Hukum. Universitas Sriwijaya.
Parameswari,  P.  A.,  Murniati,  R.,  &  Oktaviana,  S.  (2018).  Kedudukan  Hukum  Akta  Jaminan  Fidusia  yang Dibuat oleh Notaris di Luar Wilayah Kerjanya. Pactum Law Journal , Vol.2 (1).