Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman
p-ISSN:1693-8712|e-ISSN: 2502-7565
Vol. 18, No. 02, Desember 2018, pp. 65-79

## PERAN  KESBANGPOL  LINMAS  DALAM  PEMBINAAN ORGANISASI SOSIAL POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

## Yasni Efyanti
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci email: yasniefyanti@iainkerinci.ac.id
Abstract : Development in the socio-political field and stabilization of political awareness of life are necessary for every citizen, in order to achieve Pancasila Democracy so that it can guarantee the smooth running of the business to achieve  the  national  goals.  This  research  uses  a  practical  juridical  approach.  The  data  obtained  will  then  be analyzed  qualitatively  by  drawing  conclusions  using  inductive  methods.  The  results  of  this  study  include:  1)  the efforts made by KESBANGPOL LINMAS Sungai Penuh City to maintain political stability in the field of social  politics  is  to  provide  guidance  to  existing  community  organizations,  such  training  is  carried  out  through training  in  the  field  of  political  social.  Whereas  for  social  and  political  power  organizations,  guidance  in  the implementation of elections is conducted by conducting scale meetings twice a year to administrators of social political organizations, helping to solve problems faced by these organizations in facing general elections and helping to hold operational facilities.
Keywords : Kesbangol Linmas, Social Political Organizations, Community Organizations
Abstrak : Pembangunan dalam bidang sosial politik dan pemantapan akan kesadaran kehidupan berpolitik  perlu  bagi  setiap  warga,  demi  tercapainya  Demokrasi  Pancasila  sehingga  dapat menjamin  kelancaran  usaha  untuk  mencapai  tujuaan  nasional.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  yuridis  praktis.  Data  yang  diperoleh  nantinya  akan  dianalisis  secara  kualitatif  yaitu dengan  menarik  kesimpulan  menggunakan  metode  induktif.  Hasil  penelitian  ini  antara  lain:  1) usaha-usaha yang dilakukan oleh KESBANGPOL LINMAS Kota Sungai Penuh untuk menjaga kestabilan  politik  dibidang  social  politik  adalah  dengan  melakukan  pembinaan  terhadap organisasi  kemasyarakatan  yang  ada,  pembinaan  tersebut  dilakukan  lewat  pelatihan-pelatihan dibidang  social  politik.  Sedangkan  terhadap  organisasi  kekuatan  social  politik  dilakukan pembinaan  dibidang  penyelenggaraan  dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum  dengan  cara melakukan  pertemuan  berskala  dua  kali  setahun  kepada  pengurus  organisasi  social politik,membantu  memecahkan persoalan yang dihadapi organisasi tersebut dalam  menghadapi pemilihan umumdan membantu mengadakan fasilitas operasional.
Kata Kunci : Kesbangol Linmas, Organisasi Sosial Politik, Organisasi Kemasyarakatan

## PENDAHULUAN
Pada  hakekatnya  pembangunan  nasional  adalah  pembangunan  manusia  Indonesia seutuhnya dan pembangunan  seluruh masyarakat Indonesia. Landasan pelaksanaan disegala bidang  tersebut  adalah  Pancasila  dan  Undang-  Undang  Dasar  1945.  Pembangunan  sosial politik  merupakan  salah  satu  aspek  pembangunan  nasional  yang  biasa  dipandang  sebagai wahana  bagi  aspek  pembangunan  lainnya.  Untuk  negara  yang  sedang  berkembang, pembangunan social politik bertujuan mempertinggi kemampuan dari wadah sistim politik.
Dalam  hubungannya  dengan  proses  modernisasi  sistim  politik  itu  terutama ditentukan  oleh  efektifitasnya  dalam  menciptakan  kondisi  yang  dapat  menyentuh  harapan serta  keinginan  para  warga  untuk  maju  dan  berkembang,  sebab  apabila  sekedar  keinginan sekelompok  masyarakat  tidaklah  mungkin  dapat  membawa  kedalam  proses  modernisasi dalam arti kata yang sebenarnya.
Dalam  kaitannya  dengan  pembangunan  dibidang  politik  Alpian  dan  Nazaruddin Syamsuddin  mengatakan:  “Pembangunan  politik  yang  dikaitkan  dengan  hal-hal  yang mungkin  akan  terjadi  dimasa  depan  dan  memang  patut  mendapat  perhatian  kita  karena masyarakat  itu  kita  ketahui  terus  menerus  mengalami  perubahan,  apabila  pada  masa-masa akhir-akhir  ini  perubahan  berlangsung  sedemikian  cepatnya  sehingga  lahir  ucapan  seperti “Multipe revolution in one generation”, “The past and the future overlap” dan sebagainya. Mengingat hal itu, memang kondisi kemasyarakatan pada masa kini, antara  lain masyarakat yang semakin maju, sehingga hasil komulatif dari berbagai factor perubahan social-perubahan social baik yang bersifat global, regional maupun rasional, pembangunan politik kita lakukan dimasa  depan  wajib  mengantisipasikan  berbagai  perkembangan  yang  mungkin  akan  terjadi dimasa depan itu.”
Pembangunan dalam bidang sscial politik dan pemantapan akan kesadaran kehidupan berpolitik  perlu  bagi  setiap  warga,  demi  tercapainya  Demokrasi  Pancasila  sehingga  dapat menjamin  kelancaran  usaha  untuk  mencapai  tujuaan  nasional.  Landasan  hukum  untuk tumbuh  dan  berkembangnya  kehidupan  berpolitik  di  Indonesia  adalah  sebagaimana  yang ditentukan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yakni “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun dengan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh Undang-Undang.”
Dari ketentuan Pasal 28 ini dapatlah diketahui bahwa setiap warga negara Indonesia punya  kebebasan  untuk  mengeluarkan  pendapat  baik  secara  lisan  maupun  tulisan.  Untuk tercapainya  stabilitas  dan  kemantapan  di  bidang  sosial  dan  politik  haruslah  diusahakan
kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa. Semakin kokohnya kehidupan yang konstitusional, demokrasi  dan  berdasarkan  hukum  dalam  mengayomi  masyarakat  yang  merupakan  syarat bagi tercapainya stabilitas yang mantap.
Usaha-usaha untuk meningkatkan pembangunan di bidang sosial dan politik, aparatur pemerintah  harus  mendorong  masyarakat  untuk  mengembangkan  kreatifitas  masyarakat, kegairahan hidup dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah  berkewajiban  memberikan  pengarahan  dan  bimbingan  terhadap  pertumbuhan kehidupan  sosial  politik  serta  menciptakan  iklim  yang  sehat  bagi  pertumbuhannya.  Dilain pihak  masyarakat  diharapkan  juga  memberikan  tanggapan  terhadap  pengarahan  dan bimbingan yang diberikan oleh aparatur pemerintah serta menciptakan iklim tersebut dengan kegiatan  yang  nyata  seperti  turut  serta  dalam  suatu  organisasi  social  politik  dan  organisasi kemasyarakatan  yang  ada  sehingga  dengan  demikian  terciptalah  komunikasi  social  timbal balik antara masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah.
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan  LINMAS,  Walikota  Kota  Sungai  Penuh  dibantu  oleh  Kantor  KESBANGPOL- LINMAS  Kota  Sungai  Penuh  sebagai  pendukung  tugas  kepala  daerah  dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
KESBANGPOL-LINMAS  Kota  Sungai  Penuh,  merupakan  SKPD  (Satuan  Kerja Perangkat  Daerah)  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Sungai  Penuh  Nomor  22 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bapeda, dan Lembaga Teknis Daerah  Kota  Sungai  Penuh,  dan    agar  Kantor  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kota  Sungai Penuh bisa berdaya guna dan berhasil guna, Walikota Sungai Penuh menetapkan Peraturan Walikota  Sungai  Penuh  Nomor  80  Tahun  2010  Tentang  Uraian  Tugas  Pokok,  Fungsi  dan Tata Kerja Kantor KESBANGPOL-LINMAS Kota Sungai Penuh
Adapun yang menjadi tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh berdasarkan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 80 Tahun 2010 adalah: Melaksanakan penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakan  dibidang  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik.  Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh menyelenggarakan  fungsi:  1)  perumusan  kebijakan  teknis  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik; 2)pemberian  dukungan  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dibidang  Kesatuan Bangsa  dan  Politik,  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan  dibidang  Kesatuan  Bangsa dan  Politik;  3)  pembinaan  dan  pelaksanaan  tugas  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik;  4) pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan  dibidang  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik;  dan  5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dari  hal  tersebut  diatas  terlihat  betapa  beratnya  tugas  yang  diemban  oleh  Kantor kesatuan  Bangsa  dan  Politik.  Apalagi  saat  ini  organisasi  social  politik  dan  organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia terus tumbuh dan berkembang.
Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat berperan dalam  pembangunan  demokrasi  di  Indonesia.  Organisasi  kemasyarakatan  dan  Lembaga Swadaya  Masyarakat  merupakan  organisasi  masyarakat  yang  berada  di  tengah  masyarakat yang menjalankan fungsi pengawasan kepada pemerintah. Disinilah letak pentingnya peranan Kantor  KESBANGPOL-LINMAS  dalam  melakukan  pembinaan  terhadap  organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
Proses  pembinaan  social  politik  dan  organisasi  kemasyarakatan  bertujuan  untuk mengatasi  konflik  yang  mungkin  timbul  akibat  banyaknya  partai  politik  dan  organisasi kemasyarakatan yang ada. Sebagaimana diketahui selain diberikannya kemerdekaan berserikat dan  berkumpul,  seperti  yang  tertuang  di  dalam  Pasal  28  Undang  Undang  Dasar  1945  juga terdapat  batasan-batasan  yang  tidak  boleh  dilanggar.  Organisasi  Kemasyarakatan  yang  ada merupakan  kumpulan  dari  masyarakat  yang  mana  masing-masing  mewakili  berbagai kelompok dan aliran yang hidup dalam masyarakat yang masing-masing mempunyai aspirasi dan  keinginan-keinginan  tertentu.  Masalahnya  sekarang  adalah  bagaimana  mengusahakan agar tingkah laku politik masyarakat bisa sesuai dengan demokrasi Pancasila.
Berdasarkan  pengamatan yang  penulis  lakukan  di KESBANGPOL-  LINMAS  Kota Sungai Penuh, pembinaan sosial politik dilakukan terhadap organisasi kekuatan sosial politik dan  organisasi  kemasyarakatan  yang  ada.  Namun  dalam  pelaksanaannya  masih  ditemui masalah  yaitu  masih  adanya  organisasi  kemasyarakatan  yang  tidak  terdaftar  dan  kurangnya pemahaman terhadap maksud dan tujuan dari pelaksanaan pembinaan tersebut.
Melihat  banyaknya  Organisasi  Kemasyarakatan  dan  sosial  politik  yang  ada  dalam lingkungan Kota Sungai Penuh, menjadi sangat penting untuk menanamkan kesadaran yang seimbang dalam diri masyarakat sebagaimana yang dituntut oleh sistim Demokrasi Pancasila dan bagaimana menciptakan suatu mekanisme politik yang dapat menjaga kestabilan politik, maka penulis ingin melihat bagaimana Peran KESBANGPOL-LINMAS Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang ada di lingkungan Kota  Sungai  Penuh.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  :  1)  untuk  mengetahui  peran KESBANGPOL  LINMAS  dalam  melaksanakan  pembinaan  terhadap  organisasi kemasyarakatan;  2)  untuk  mengetahui  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dan upaya penanggulangannya.

## METODE
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  praktis.  Di  mana  penelitian dilakukan  untuk  melihat  sejauh  mana  ketentuan  dan  perundang-undangan  yang  ada dihubungkan  dengan  prakteknya  tentang  peran  Kesbangpol  Linmas  dalam  melaksanakan pembinaan  terhadap  organisasi  kemasyarakatan.  Data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari lapangan yakni data primer dikumpulkan kemudian diklasifikasikam ke dalam bentuk table. Data  yang  diperoleh  nantinya  akan  dianalisis  secara  kualitatif  yaitu  dengan  menarik kesimpulan menggunakan metode induktif. Hasil  yang diperoleh disajikan ke dalam bentuk deskriptif  yaitu  dengan  menggambarkan  kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan  tentang pelaksanaan  pembinaan  oleh  Kesbangpol  Linmas  terhadap  organisasi  kemasyarakatan  yang ada di lingkungan Kota Sungai  Penuh.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Peran KESBANGPOL dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Organisasi Sosial Politik
Dalam  kehidupan  politik  kekuasaan  tidak  hanya  didudukkan  sebagai  objek  dan tujuan, tetapi hendaknya dipahami sebagai alat untuk mensejahterakan  seluruh rakyat. Untuk itu diperlukan adanya keterkaitan interdependensi antara struktur-struktur yang bernaung di bawah  sistem  kekuasaan  tersebut.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  harmonisasi  interaktif  dalam kehidupan politik dapat terselenggara. Bila pemikiran tersebut dapat diterima dan digunakan untuk memahami kerangka suatu sistem politik, maka interdependensi tersebut hanya dapat diterjemahkan dalam suasana pemerintahan yang demokratis. Dalam sistem yang demokratis interdependensi  dapat  berarti  adanya  kemandirian  organisasi  sosial  politik  sebagai infrastruktur  politik  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  baik berupa  kebijakan  maupun  peraturan  perundang-  undangan.    Dengan  kemandirian  itu diharapkan  organisasi  sosial  politik  dapat  berperan  sebagai  subjek,  sedangkan  tujuan  itu sendiri sebagai objek yang dirumuskan dan diputuskan berdasar kesepakatan bersama. Atas dasar pemikiran ini maka dirasa perlu untuk melakukan pembinaan kepada organisasi sosial dan politik.
Sebagaimana  dijelaskan  pada  BAB  sebelumnya  bahwa  pembinaan  yang  dilakukan oleh KESBANGPOL Kota Sungai Penuh meliputi pembinaan umum dan  kemasyarakatan, pembinaan politik dan kesatuan bangsa, kewaspadaan dan konflik penanganan politik.
Pembinaan  social  politik  sangat  penting  untuk  dilaksanakan,  disamping  untuk
menutup  peluang  terjadinya  konflik  di  bidang  social  politik,  juga  dapat  dibayangkan bagaimana sulitnya memelihara dan menjaga stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Bila pembinaan  terhadap  organisasi  social  politik  dan  organisasi  kemasyarakatan  yang  ada  tidak dilaksanakan.
Pembinaan  yang  dilakukan  berdasarkan  pada  dugaan  bahwa  akan  timbul  banyak masalah  jika  tidak  adanya  pembinaan,  misalnya  terjadinya  bentrokan  kepentingan  antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Hal ini tidak sesuai dengan system politik di masa mendatang yang menginginkan operasionalisasi system politik demokrasi pancasila yang semakin  dekat  dengan  kehidupan  masyarakat,  yang  lebih  bersifat  mendidik,  dan  yang  peka terhadap  masalah-masalah  masyarakat  dan  mampu  mengaktualisasikan  aspirasi  masyarakat dan yang menuntut kehidupan nasional yang semakin berkualitas.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu kiranya penulis sajikan gambaran upaya pembinaan yang dilakukan oleh KESBANGPOL Kota Sungai Penuh yaitu :
Dalam hal pembinaan
a. Mendorong organisasi meningkatkan wawasan
b. Meningkatkan pemahaman dibidang pengelolaan kehidupan organisasi
c. Membimbing organisasi menetapkan programnya
d. Menumbuhkembangkan kepekaan anggota organisasi sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat
e. Memberikan perlindungan hak
f. Menempatkan organisasi berdasarkan prinsip legalitas, konstitusional
g. Menilai kegiatan organisasi.
Dalam hal meningkatkan kemandirian
a. Penataan organisasi
b. Menciptakan disiplin anggota
c. Mempertebal rasa persatuan dan kesatuan
d. Menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anggota
e. Mendorong terciptanya kesadaran pengurus menyangkut pentingnya peran organisasi
f. Mengarahkan  agar  pengurus  dan  anggota  mampu  melaksanakan  fungsi,  hak  dan kewajibannya
g. Mengelola kehidupan organisasi berdasarkan peraturan intern organisasi
h. Melepaskan organisasi dari ketergantungan pada pemerintah.

## Meningkatkan kemampuan
a. Mengarahkan program organisasi dilaksanakan dalam karya nyata
b. Mendorong organisasi melakukan pendaftaran anggota
c. Membimbing organisasi mentaati AD/ART
d. Membimbing agar keberadaannya dapat dirasakan manfaatnya
e. Meningkatkan kesadaran anggota tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
f. Mengarahkan agar organisasi dapat menyelesaikan masalah internal organisasi.
g. Mengarahkan organisasi tidak tergantung kepada pihak lain.
Upaya-upaya yang ditempuh tersebut, dilaksanakan lewat pelatihan- pelatihan bidang pembinaan social politik yang dapat dilihat pada table berikut :
Tabel  1  .  Pembinaan  yang  Dilakukan  oleh  Kesbangpol  Kota  Sungai  Penuh  Pada  Tahun 2018
No Pembinaan yang dilakukan Jumlah 1 2 Pekan Komunikasi dan Konsultasi social politik bagi anggota Ormas. Sosialisasi  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2017  Tentang  Penetapan PP  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang Organisasi Kemasyarakatan 1 1
Berdasarkan pada table 1 terlihat bahwa pada tahun anggaran 2018 hanya dilakukan pembinaan  social  politik  sebanyak  2  kali,  hal  ini  karna  dalam  melakukan  pembinaan KESBANGPOL  Kota  Sungai  Penuh  tidak  memiliki  program  kerja  yang  harus  diikuti.  Jadi tergantung  pada  hal-hal  yang  dipandang  perlu  untuk  dilaksanakan  atau  situasi  yang berkembang di masyarakat.Akibat dari hal tersebut, dalam kenyataannya terdapat organisasi yang sudah dibina beberapa kali dan ada juga organisasi yang belum dibina sama sekali. Hal ini  sesuai  dengan  data  yang  penulis  perolah  di  lapangan,  dimana  dari  25  responden,  3 organisasi kemasyarakatan telah dibina dua kali, 16 organisasi kemasyarakatan dibina satu kali dan 6 organisasi kemasyarakatan belum dibina sama sekali.
Pembinaan  yang  dilakukan  bersifat  umum  dimana  KESBANGPOL  Kota  Sungai Penuh mengadakan koordinasi dengan instansi terkait sebagai Pembina teknis. Adapun dalam satu tahun KESBANGPOL Kota Sungai Penuh  hanya dapat membina paling banyak 15 % dari  jumlah  organisasi  kemasyarakatan  yang  ada.  Berikut  gambaran  jumlah  organisasi kemasyarakatan yang ada dan organisasi kemasyarakatan yang bisa dibina dalam satu tahun.
Tabel  II.  Jumlah  Organisasi  Kemasyarakatan  yang  Terdaftar  di  Kesbangpol  Linmas  Kota Sungai Penuh sampai Tahun 2018
No Jenis Organisasi Jumlah Organisasi 1 2 Kategori Organisasi Berbasis Massa Kategori Organisasi Tidak Berbasis Massa 27 33 Jumlah 60
Sumber : Data Kesbangpol Kota Sungai Penuh
Berdasarkan tabel II tergambar jumlah organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Sungai Penuh sampai dengan tahun anggaran 2018 terdapat 60 Organisasi, dari 60 organisasi yang terdaftar yang dapat dibina berjumlah 19 Organisasi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel III. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Dibina pada Tahun Anggaran 2018
No Jenis Organisasi Jumlah 1 2 Organisasi Berbasis Massa Organisasi Tidak Berbasisi Massa 10 9 JUMLAH 19
Dari  tabel  III  ini  terlihat  sedikit  sekali  organisasi  kemasyarakatan  yang  bisa  dibina dalam kurun waktu satu tahun, hal ini menurut Bapak Desveva Endri disebabkan oleh :
1. Karena  adanya  AD/ART  organisasi  tersebut  pada  setiap  tahun  anggaran  terjadi regenerasi/MUSDA
2. Karena adanya keterbatasan anggaran pada KESBANGPOL Kota Sungai Penuh
3. Tidak semua organisasi kemasyarakatan didirikan pada waktu yang sama sehingga dalam pembinaan harus mengikuti pergantian pengurus.
4. Pembinaan  social  politik  juga  tergantung  pada  keadaan  atau  situasi  yang  sedang berkembang.
Pembinaan  social  politik  dilakukan  oleh  KESBANGPOL  Kota  Sungai  Penuh dilakukan  karena  adanya  kekhawatiran  terhadap  organisasi  kemasyarakatan  dan  organisasi social politik selaku pelaku yang berperan dalam kehidupan social politik melakukan tindakan yang  tidak  sesuai  dengan  demokrasi  pancasila.Tindakan  pembinaan  ini  merupakan  suatu tindakan pendahuluan yang dapat mencegah perkembangan kehidupan social politik kearah yang tidak diinginkan.
Mengingat banyak ragamnya organisasi kemasyarakatan yang tumbuh di masyarakat, dipandang  perlu  diadakan  penataan  kehidupan  organisasi  kemasyarakatan.  Karena  telah
menjadi  tekad  dan  kesepakatan  bahwa  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara ditata dan dibangun berdasarkan kepada satu ideology nasional yaitu Pancasila.
Untuk  mewujudkan  hal  ini,  langkah  dan  upaya  yang  dilakukan  Kepala  Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh antara lain :
1. Dalam rangka tertib administrasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh  mengeluarkan  himbauan  pendaftaran  organisasi  kemasyarakatan/LSM/Yayasan yang ada di lingkungan Kota Sungai Penuh.
2. Guna  untuk  mengikuti  perkembangan  kondisi  organisasi  kemasyarakatan  serta menampung  aspirasimya,  dilakukan  rapat  kerja  periodic  Kantor  Kesatuan  Bangsa  dan Politik Kota Sungai Penuh dengan organisasi kemasyarakatan/LSM.
3. Dalam rangka menyikapi situasi yang sedang berkembang dan memberikan infomasi yang actual kepada organisasi kemasyarakatan/ LSM, telah dilaksanakan :
a. Audiensi atas permintaan organisasi kemasyarakatan  / LSM, selama tahun 2018 telah dilakukan sebanyak 1 kali.
b. Dialog/tatap  muka  dengan  organisasi  kepemudaan  dan  tokoh  masyarakat  dan  tokoh agama
c. Kunjungan silaturahmi.
4. Untuk  memotifasi  /  mendorong  organisasi  kemasyarakatan/LSM/Yayasan  guna melaksanakan kegiatan intern maupun ikut berpartisipasi dalam pembangunan di daerah, Walikota  Sungai  Penuh  berkesempatan  hadir  memberikan  sambutan/pengarahan  dan membuka  secara  resmi  setiap  kegiatan  MUSDA/Konferensi,  RaKer  maupun Pelatihan/seminar yang diadakan oleh organisasi kemasyarakatan/LSM.
5. Dalam  rangka  membantu  kelancaran  atau  kehidupan  organisasi  maupun  kegiatan  yang diadakan, Walikota Sungai Penuh membantu :
a. Pendanaan baik rutin maupun insedentil sesuai kemampuan keuangan daerah.
b. Memberikan  rekomendasi  pelaksanaan  kegiatan,  memonitor  dan  koordinasi  serta keamanan seperlunya.
Secara  umum  hasil  dari  pembinaan  yang  diharapkan  oleh  KESBANGPOL  Kota Sungai Penuh adalah tidak terjadinya perselisihan, tidak adanya kasus yang menonjol tentang SARA, mantapnya persatuan, serta stabilnya kehidupan social politik di daerah.

## Pembinaan terhadap organisasi kekuatan social politik
Berdasarkan  Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2008  Tentang Partai Politik, jumlah organisasi social politik yang terdaftar di KESBANGPOL Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada tabel IV.
Tabel IV. Jumlah Partai Politik yang Terdaftar Tahun 2018
NO NAMA PARTAI JUMLAH 1 Partai Kesatuan Bangsa 1 2 Partai GERINDRA 1 3 Partai PDI Perjuangan 1 4 Partai GOLKAR 1 5 Partai Nasdem 1 6 Partai Berkarya 1 7 PKS 1 8 Partai PERINDO 1 9 PPP 1 10 PAN 1 11 Partai HANURA 1 12 Partai Demokrat 1 13 Partai Bulan Bintang 1 14 PKP Indonesia 1 JUMLAH 14
Sumber : Data Kesbangpol Kota Sungai Penuh
Melihat banyaknya organisasi kekuatan social politik yang ada, adapun pembinaan yang telah dilakukan adalah :
a. Pembinaan penyelenggaraan dalam pelaksanaan pemilihan umum.
Pada  waktu  menghadapi  pemilihan  umum  tahun  2014  Di  Kota  Sungai  Penuh, KESBANGPOL Kota Sungai Penuh melakukan pembinaan terhadap Organisasi peserta PEMILU.  Adapun    pembinaan    yang  dilakukan  menurut  Bapak  Desveva  Endri  antara lain:
1. Melakukan  pertemuan  berskala  dua  kali  setahun  kepada  pengurus  partai  peserta PEMILU.
2. Membantu  memecahkan  persoalan  yang  dihadapi  organisasi  tersebut  dalam menghadapi pemilihan umum.
3. Membantu  pengadaan  fasilitas  operasional  seperti  peralatan  kantor,  kendaraan  dan dana.
Upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  jajaran  KESBANGPOL  Kota  Sungai  Penuh baik  pembinaan  terhadap  organisasi  kekuatan  social  politik  maupuan  pembinaan organisasi  kemasyarakatan  pada  dasarnya  juga  merupakan  upaya  dalam  menghadapi tantangan-tantangan  pembangunan  khususnya  dalam  bidang  social  politik.  Mengingat
peserta  pemilihan  umum  itu  adalah  masyarakat  maka  KESBANGPOL  Kota  Sungai Penuh  juga  melakukan  pembinaan  terhadap  masyarakat.  Pembinaan  yang  dimaksud menurut Bapak Zarkasi adalah :
1. Memanfaatkan  setiap  pertemuan  antara  Pemerintah  Daerah  dan  Masyarakat  untuk mengajak seluruh warga negara Republik Indonesia yang telah mempunyai hak memilih untuk memberikan suaranya pada pemilihan umum.
2. Menghimbau  masyarakat  untuk  turut  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  di lingkungannya  agar  pemilihan  umum  dapat  berjalan  dengan  langsung,  bebas  dan rahasia.
3. Memberikan  penyuluhan-penyuluhan  melalui  organisasi  kemasyarakatan  akan  arti pentingnya pemilihan umum untuk pembangunan selanjutnya.
4. Memasang  spanduk-spanduk,  radio  dan  surat  kabar  yang  berisikan  himbauan  kepada masyarakat untuk mensukseskan pemilihan umum.
Langkah-langkah  yang  ditempuh  bertujuan  untuk  menimbulkan  kesadaran masyarakat  akan  hak  dan  kewajibannya  dalam  kehidupan  berpolitik,  baik  sebagai  warga negara maupun masyarakat. Sehingga pemilihan umum dapat terlaksana sebgaimana yang diharapkan.
Disamping tugas-tugas tersebut diatas, KESBANGPOL Kota Sungai Penuh juga mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan kelancaran pelaksanaan pemilihan umum yaitu secretariat panitia pemilihan, alat komunikasi, transfortasi dan perlengkapan lainnya.
Untuk  mencapai  efisiensi  dari  setiap  kegiatan,  terutama  bagi  personil penyelenggaran pemilihan umum maka perlu peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk itu diadakan berbagai kegiatan-kegiatan pembinaan terhadap panitia penyelenggara pemilihan umum.
Hasil  dari  pembinaan  tersebut  terbukti  dengan  suksesnya  pemilihan  umum  pada tahun 2014 untuk Daerah Kota Sungai Penuh yang dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel V. Jumlah Pemilih di Kota Sungai Penuh pada Pemilihan Umum Tahun 2014
No Jenis Kelamin Jumlah Suara 1 Laki-laki 31.331 2 Perempuan 33.101 JUMLAH 64.432 Sumber : Data KPU Kota Sungai Penuh
Dari  hasil  pemilihan  tersebut  terdapat  wakil-wakil  rakyat  dari  organisasi  peserta pemilihan  umum  untuk  duduk  pada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  daerah  Tingkat  II  Kota Sungai Penuh. Hal ini tergambar dari tabel berikut :
Tabel  V.  Jumlah  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Tingkat  II  Kota  Sungai Penuh berdasarkan hasil pemilihan umum Tahun 2014
No Nama Partai Jumlah Wakil 1 Partai Demokrat 5 2 PAN 3 3 Partai HANURA 3 4 PDI Perjuangan 3 5 Partai GERINDRA 3 6 Partai GOLKAR 2 7 PPP 2 8 PKS 2 9 PKB 1 10 Partai NASDEM 1 JUMLAH 25 Sumber : DPRD Kota Sungai Penuh

## b. Pembinaan dengan lembaga pemerintah
Untuk  merencanakan  ataupun  mengambil  langkah-langkah  dan  kebijaksanaan lebih  lanjut  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya  KESBANGPOL  Kota  Sungai  Penuh melakukan koordinasi dengan pimpinan daerah dan instansi terkait.
Kota  Sungai  Penuh  minimal  sekali  dalam  setahun  melakukan  rapat  koordinasi dengan  seluruh  aparatur  pemerintah  baik  dengan  unsure  pemerintah  daerah  maupun dengan instansi dinas dan jawatan secara terkoordinasikan perencanaan untuk tahun-tahun berikutnya.
Begitu  pentingnya  koordinasi  maka  kerjasama  dan  konsultasi  dengan  semua aparatur pemerintah sehingga terjalinnya ikatan aspiratif yang mengacu kepada tantangan persiapan  dari  KESBANGPOL  LINMAS  itu  sendiri  secara  terarah  dan  terpadu. Diharapkan menjadi pusat dialog terutama dalam  menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pada kualitas politik.
Dengan adanya koordinasi ini Pemerintah Daerah mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi  aktif  dalam  pembangunan  dimana  baik  pemerintah  atau  masyarakat  sama- sama menjalankan fungsi dan peranan yang diemban sehingga proses infut-outfut dapat berlangsung sesuai dengan mekanisme demokrasi pancasila, selain itu juga dapat dilakukan pendidikan  politik  kepada  masyarakat  tentang  semua  kebijaksanaan  pembangunan  baik yang  berskala  nasional  maupun  daerah  ini  dapat  dilakukan  dengan  keteladanan  dengan pelaku-pelaku politik.

## Kendala-kendala yang dihadapi dan Upaya Penanggulangannya
Pembinaan  dibidang  social  politik  guna  mewujudkan    Demokrasi  Pancasila  yang semakin mantap terus dikembangkan. Sehubungan dengan pelaksanaan pembinaan tersebut masih  banyak  kendala-kendala  yang  ditemukan  oleh  KESBANGPOL  Kota  Sungai  Penuh yaitu:
1. Masih  banyaknya  organisasi/LSM/Yayasan  yang  belum  mendaftarkan  keberadaannya pada KESBANGPOL LINMAS Kota Sungai Penuh.
2. Masih  adanya  organisasi  kemasyarakatan/LSM/Yayasan  yang  belum  atau  tidak mengadakan  konsolidasi  kepengurusan  organisasi  baik  kepengurusan  maupun  yang lainnya.
3. Masih  adanya  organisasi  kemasyarakatan/LSM/Yayasan  yang  tidak  aktif  melaporkan kegiatannya baik secara berkala maupun insedentil.
4. Masih adanya organisasi kemasyarakatan /LSM/Yayasan yang belum mempunyai kantor secretariat  tersendiri  (berkantor  di  rumah  pengurus/ketua)  dan  tidak  memasang  papan nama organisasi.
Untuk  mengatasi  kendala-kendala  sebagaimana  yang  telah  dikemukakan  diatas, KESBANGPOL LINMAS Kota Sungai Penuh mengambil langkah- langkah antara lain :
1. Terhadap  organisasi  kemasyarakatan  yang  belum  mendaftarkan  keberadaaannya, KESBANGPOL Kota Sungai Penuh menghimbau dan menyurati secara resmi organisasi tersebut agar mendaftarkan diri.
2. Bagi  organisasi  kemasyarakatan  yang  tidak  mengadakan  konsolidasi  kepengurusan,  tidak melaporkan  kegiatannya,  maupun  yang  tidak  mempunyai  kantor  secretariat  dan  papan nama  organisasi,  KESBANGPOL  Kota  Sungai  Penuh  berusaha  untuk  memonitor pelaksanaan  program organisasi dan melakukan pendekatan informal yang ada mengikuti peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  misalnya,  mengadakan  silaturahmi  antar unsur pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan/LSM.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Usaha-usaha  yang  dilakukan  oleh  KESBANGPOL  LINMAS  Kota  Sungai  Penuh  untuk menjaga  kestabilan  politik  dibidang  social  politik  adalah  dengan  melakukan  pembinaan terhadap  organisasi  kemasyarakatan  yang  ada,  pembinaan  tersebut  dilakukan  lewat pelatihan-pelatihan dibidang social politik. Sedangkan terhadap organisasi kekuatan social
politik  dilakukan  pembinaan  dibidang  penyelenggaraan  dalam  pelaksanaan  pemilihan umum  dengan  cara  melakukan  pertemuan  berskala  dua  kali  setahun  kepada  pengurus organisasi  social  politik,membantu  memecahkan  persoalan  yang  dihadapi  organisasi tersebut  dalam  menghadapi  pemilihan  umumdan  membantu  mengadakan  fasilitas operasional.
2. Kendala-kendala yang dihadapi
a. Masih  banyaknya  organisasi/LSM/Yayasan  yang  belum  mendaftarkan  keberadaannya pada KESBANGPOL LINMAS Kota Sungai Penuh.
b. Masih  adanya  organisasi  kemasyarakatan/LSM/Yayasan  yang  belum  atau  tidak mengadakan  konsolidasi  kepengurusan  organisasi  baik  kepengurusan  maupun  yang lainnya.
c. Masih  adanya  organisasi  kemasyarakatan/LSM/Yayasan  yang  tidak  aktif  melaporkan kegiatannya baik secara berkala maupun insedentil.
d. Masih  adanya  organisasi  kemasyarakatan  /LSM/Yayasan  yang  belum  mempunyai kantor secretariat tersendiri (berkantor di rumah pengurus/ketua) dan tidak memasang papan nama organisasi.
Untuk  mengatasi  kendala-kendala  sebagaimana  yang  telah  dikemukakan  diatas,
KESBANGPOL Kota Sungai Penuh mengambil langkah-langkah antara lain :
1. Terhadap  organisasi  kemasyarakatan  yang  belum  mendaftarkan  keberadaaannya, KESBANGPOL  LINMAS  Kota  Sungai  Penuh  menghimbau  dan  menyurati  secara resmi organisasi tersebut agar mendaftarkan diri.
2. Bagi  organisasi  kemasyarakatan  yang  tidak  mengadakan  konsolidasi  kepengurusan, tidak  melaporkan  kegiatannya,  maupun  yang  tidak  mempunyai  kantor  secretariat  dan papan nama organisasi, KESBANGPOL LINMAS Kota Sungai Penuh berusaha untuk memonitor pelaksanaan program organisasi dan melakukan pendekatan informal yang ada  mengikuti  peraturan  perundang-  undangan  yang  berlaku  misalnya,  mengadakan silaturahmi antar unsur pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan/LSM.

## REFERENSI
Andi Yusran, Ilmu Politik: Paradigma, Makna dan Konsep Sistem, Pekanbaru: Suska Press & Red-PoSt Press, 2007
Agus  Dwiyanto,  2008,  Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik,  Gadjah Mada, Yogyakarta: University Press.
Agung Kurniawan, 2005, Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta: Pembaruan.
Budi  Supriyanto,  2009,  Manajemen  Pemerintahan  (Plus  Dua  Belas  Langkah  Strategis),  CV. Media Brilian, Tangerang.
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara.
J.S.  Badudu  dan  Sutan  Mohammad  Zain,  2001,  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  Jakarta:
Sinar Harapan.
Lexy Moeleong, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya.
Lijan  Poltak  Sinambela,  dkk.,  2008,  Reformasi  Pelayanan  Publik  :  Teori,  Kebijakan  dan Empiris, Jakarta: Bumi Aksara.
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Mochtar Mas’oed dan Colon MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
Muhammad Labolo, 2010, Memahami Ilmu Pemerintahan, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
Rahardjo Adisasmita, 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah, Graha Ilmu, Yogyakarta. Sampara Lukman, 2000, Manajemen Kualitas Pelayanan, Jakarta: STIA LAN Press.
Taliziduhu Ndraha, 1997, Metodologi Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Rineka Cipta.
Zamroni, 2011, Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural, Gavin Kalam Utama, Jakarta.