## EKSISTENSI LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA PROBONO

## Oleh
Masayu Robianti masayurobianti79@gmail.com Faukultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Naskah Diterima
: 18 Mei 2022 Naskah Diterbitkan
: 29 Juni 2022

## Abstrak
Bantuan  hukum  merupakan  instrumen  penting  dalam  Sistem  Peradilan  karena merupakan  bagian  dari  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  bagi  setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Dimana bantun Hukum merupakan salah  satu  hak  yang  terpenting  yang  dimiliki  oleh  setiap  warga  negara.  Karena dalam  setiap  proses  hukum,  khususnya  hukum  pidana,  pada  umumnya  setiap orang  yang  di  tetapkan  sebagai  tertuduh  dalam  suatu  perkara  pidana,  tidaklah mungkin  dapat  melakukan  pembelaan  terhadap  diri  sendiri  dalam  suatu  proses hukum  dan  dalam  pemeriksaan  hukumyang  dialaminya.  Dengan  demikian tidaklah  mungkin  seorang  tersangka  dalam  suatu  tindak  pidana  melakukan pembelaan  terhadap  dirinya  sendiri  sedangkan  dia  adalah  seorang  tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu tersangka/  terdakwa  berhak  memperoleh  bantuan  hukum.  Hal  tersebut  diatur didalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  yang  telah  dirubah  menjadi Permenkumham  No.  3  Tahun  2021  tentang  Bantuan  Hukum,  bantuan  hukum merupakan  sebuah  jasa  hukum  yang  diberikan  oleh  pemberi  bantuan  hukum secara  cuma-cuma  kepada  penerima  bantuan  hukum  yang  menghadapi  masalah hukum. Peranan Organisasi Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara  cuma-cuma  terhadap  orang/  kelompok  yang  tidak  mampu  dalam  proses perkara pidana dinyatakan dalam KUHAP, dimana di dalamnya dijelaskan bagi mereka  yang  tidak  mampu,  yang  tidak  mempunyai  penasihat  hukum  sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka, hal tersebut terdapat di dalam  Pasal  56  Ayat  (2)  yang  menyatakan  :  “Setiap  penasihat  hukum  yang ditunjuk  untuk  bertindak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Ayat  (1),  memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.
Kata Kunci: Lembaga, Bantuan Hukum, Probono.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .

## Abstract
Legal aid is an important instrument in the justice system because it is part of the protection of human rights for every individual, including the right to legal aid. Where  legal  assistance  is  one  of  the  most  important  rights  owned  by  every citizen. Because in every legal process, especially criminal law, in general, every person  who  is  determined  as  an  accused  in  a  criminal  case,  it  is  impossible  to defend  himself  in  a  legal  process  and  in  the  legal  examination  he  is experiencing.  Thus,  it  is  not  possible  for  a  suspect  in  a  criminal  act  to  defend himself while he is a suspect in a criminal act that is accused of him. Therefore, the  suspect/defendant has  the  right  to  obtain  legal  assistance.  This  is  regulated in Law No. 16 of 2011 which has been changed to Permenkumham No. 3 of 2021 concerning Legal Aid, legal aid is a legal service provided by legal aid providers free of charge to legal aid recipients who are facing legal problems. The role of Legal  Aid  Organizations  in  providing  free  legal  aid  to  people/groups  who  are incapable  in  criminal  case  proceedings  is  stated  in  the  Criminal  Procedure Code,  which  explains  that  for  those  who  cannot  afford,  who  do  not  have  their own  legal  counsel,  the  officials  concerned  at  all  levels  Examinations  in  the judicial process are required to appoint legal counsel for them, this is contained in Article 56 Paragraph (2) which states: "Every legal adviser appointed to act as referred to in Paragraph (1) provides his assistance free of charge".
Keywords: Institution, Legal Aid, Probono

## I. PENDAHULUAN
Pemberian  bantuan  hukum  oleh  Organisasi  Bantuan  Hukum  memiliki  peranan yang  sangat  besar  yaitu  untuk  mendampingi  kliennya  sehingga  dia  tidak  akan diperlakukan  dengan  sewenang-wenang  oleh  aparat,  demikian  juga  untuk membela  dalam  hal  materinya  yang  mana  di  sini  diharapkan  dapat  tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Terkait konteks.
Penyelenggaraan  pendanaan  untuk  Organisasi  Bantuan  Hukum  dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum adalah wujud kewajiban pemerintah dan disalurkan  melalui  anggaran  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  sebagai  penyelenggara  bantuan  hukum.  Sumber  pendanaan bantuan  hukum  selain  dari  APBN,dapat  diperoleh  juga  dari  Pemerintah  Daerah tingkat  I  (  Propinsi  )  dan  Tingkat  II  (  Kabupaten  ,  Kota),  namun  dalam  proses pemberian akreditas dan verifikasi tetap mengacu pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia .
Kesadaran  dan  pemahaman  hukum  masyarakat  yang  rendah  ini  dapat  berupa ketidakmengertian  masyarakat  akan  hukum  yang  berlaku  maupun  karena ketidaktahuan  mereka  atas  bantuan  hukum  yang  merupakan  hak  dari  orang miskin yang dapat diperoeh tanpa bayar,sehingga setiap orang dapat memperoleh haknya  untuk  mendapatkan  layanan  hukum,yang  kaya  ataupun  berkecukupan dapat menyewa jasa pengacara maupun orang miskin yang tidak dapat menyewa jasa  pengacara  tetap  dapat  menerima  bantuan  hukum  sebagai  penjabaran persamaan hak dihadapan hukum. Profesi advokat sesungguhnya dikenal sebagai profesi  yang  mulia,  Karena  mewajibkan  pembelaan  kepada  semua  orang  tanpa membedakan latar belakang ras,warna kulit,agama,budaya,dan sosial ekonomi. 1
Keberadaan  Lembaga  Bantuan  Hukum  sangat  penting  ditengah-tengah masyarakat  mengigat  prinsip  persamaan  di  depan  hukum.  Apalagi  dengan sebagian besar anggota masyarakat kita masih hidup di bawah garis kemiskinan,
1 Morris Ginsberg , Keadilan Dalam Masyarakat ,(Bantul:Pondok Edukasi,2003),h.41.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
dan minimnya pengetahuan hukum masyarakat juga marupakan hambatan dalam menerapkan  hukum  dalam  masyarakat,terlebih  lagi  budaya  hukum  dan  tingkat kesadaran  hukum  masyarakat  Indonesia  yang  masih  rendah.  Lembaga  Bantuan Hukum  selain  karena  mengusung  konsep  baru  dalam  pelaksanaan  program bantuan
hukum di Indonesia,Lembaga Bantuan Hukum juga dianggap sebagai cikal bakal bantuan  hukum  yang  terlembaga  yang dikatakan paling  berhasil  pada  masanya. Hingga Lembaga Bantuan Hukum ini kemudian mendorong tumbuhnya berbagai macam bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia. 2
Setiap  Orang  Atau  Kelompok  Orang  Miskin  Yang  Tidak  Dapat  memnuhi  hak dasar secara layak dan mandiri, hak dasar tsb meliputi hak atas pangan, sandang, blayanan  kesehatan,  pendidikan,  pekerjaan  berusaha  dan  perumahan.  Syarat tersebut diajukan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau dokumen lain sebagai penganti permohonan bantuan hukum dapat meliputi:
a. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat
b. Kartu bantuan langsung tunai
c. Kartu beras miskin
d. Kartu keluarga sejahtera
e. Kartu indonesia pintar
f. Kartu indonesia sehat
g. Kartu perlindungan sosial
h. Dokumen lain sebagai penganti surat keterangan miskin. 3

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  yang  bertumpu  pada  data sekunder  dan  ditunjang  dengan    pendekatan  yuridis  komparatif.    Pengumpulan data  dilakukan    dengan  mengumpulkan    dan    menganalisis  bahan-bahan kepustakaan  serta  dokumen-dokumen  yang  berkaitan.  Yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah    analisis  melalui  data  yang  terkumpul,,  menyusun  dan mengklarifikasi antar lembaga bantuan hukum yang menangani kasus prabono
2 T.Mulya Lubis, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural , (Jakarta,LP3ES,1986), h.15.
3 BAB II Pasal 3 UU Perkemenkumham Nomor 3 Tahun 2021

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran lembaga konsultasi dan bantuan hukum dalam memberikan pendampingan hukum  dan  pemberdayaan  masyarakat  bagi  masyarakat  tidak  mampu.  Sejarah Awal  bantuan  hukum  di  Indonesia  dimulai  ketika  di  Belanda  terjadi  perubahan besar  dalam  sejarah  hukumnya.  Berdasar  asas  konkordansi  dimana  Peraturan Firman  Raja  16  Mei  1848  No.  1  juga  diberlakukan  di  Indonesia,  antara  lain susunan  Kehakiman  dan  Kebijaksanaan  Pengadilan  ( Reglement  op  de Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie ) atau RO. 4
Dimana  terdapat  aturan  mengenai  Advokat  dan  Pengacara  dalam  BAB  VI memuat  Advokat  merangkap  sebagai  pengacara,  saat  itu  Advokat  hanya memberikan  jasanya  dalam  proses  perdata  dan  pidana.  Peraturan  Bantuan Hukum  terdapat  dalam  RO  Pasal  190  memuat  para  Advokat  dan  procurer  bila ditunjuk oleh badan pengadilan, wajib memberikan bantuan hukum secara cuma- cuma atau separuh dari tarif biaya yang berlaku. Pemberian bantuan hukum oleh Lembaga  Bantuan  Hukum  memiliki  peranan  yang  sangat  besar  yaitu  untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang- wenang  oleh  aparat,  demikian  juga  untuk  membela  dalam  hal  materinya  yang mana  di  sini  diharapkan  dapat  tercapainya  keputusan  yang  mendekati  rasa keadilan  dari  pengadilan.  Terkait  konteks  penyelenggaraan  pendanaan  untuk Lembaga Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN).  Alokasi  dana  APBN  untuk  penyelenggaraan  bantuan  hukum adalah  wujud  kewajiban  pemerintah  dan  disalurkan  melalui  anggaran Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  sebagai penyelenggara  bantuan  hukum.  Sumber  pendanaan  bantuan  hukum  selain  dari APBN, dapat diperoleh. 5
4 Lalu Muhammad Taufik, “Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram),” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 5, no. 3 (2017): 463.
5 Angga  and  Arifin  ,  Ridwan,  “Penerapan  Bantuan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Kurang  Mampu  Di Indonesia,” Diversi Jurnal Hukum 4, no. 2 (2018): 73–91.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Undang-Undang  bantuan  hukum  mereposisi  peran  lembaga  bantuan  hukum kampus sebagai bagian dari civitas akademik untuk dapat melakukan pengabdian masyarakat di bidang hukum berdasarkan keilmuan dan keahlian yang dimiliki. 6

## IV. KESIMPULAN
Bantuan  hukum  yang  diberikan  oleh  Lembaga  Konsultasi  dan  Bantuan  Hukum di Provinsi Lampung Khususnya yang sudah terakreditasi di Kementrian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Lampung  diberikan  secara  cuma-cuma  kepada masyarakat miskin untuk mencari keadilan, bantuan hukum yang diberikan tidak sebatas  dengan  bantuan  hukum  litigasi  dan  non  litigasi.  Dengan  melampirkan syarat-syarat  telah  ditentukan.  Hambatan  dalam  mengembangkan  model pemberian  bantuan  hukum  kepada  masyarakat  miskin  yang  mengajukan Permohonan  di  Lembaga  Bantuan  Hukum  dalam  memberikan  bantuan  hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Lampung ditemukan beberapa  hambatan  yaitu  kurangnya  informasi  yang  diperoleh  masyarakat tentang  keberadaan  Lembaga  Konsultasi  dan  Bantuan  Hukum  di  Wilayah Lampung  dan  sumber  daya  Advokat  juga  pandangan  masyarakat  terhadap Advokat yang identik dengan uang sehingga belum bisa memahami sepenuhnya hakikat dari didirikannya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di Lampung untuk membantu mereka dalam memperoleh keadilan
6 Fachrizal  Afandi,  “Implementasi  Pengabdian  Masyarakat  Berbasis  Access  To  Justice  Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum,”
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 2, no. 1 (2013): 31.

## DAFTAR PUSTAKA
Morris Ginsberg , (2003), Keadilan Dalam Masyarakat . Bantul: Pondok Edukasi.
T.  Mulya  Lubis,  (1986). Bantuan  Hukum  dan  Kemiskinan  Struktural .  Jakarta:
LP3ES.
Angga  and  Arifin  ,  Ridwan,  (2018)  “Penerapan  Bantuan  Hukum  Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia,” Diversi Jurnal Hukum 4,
Fachrizal  Afandi,  (  2013)“Implementasi  Pengabdian  Masyarakat  Berbasis Access  To  Justice  Pada  Lembaga  Bantuan  Hukum  Kampus  Negeri  Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 2.
Lalu  Muhammad  Taufik,  (2017)  “Implementasi  Bantuan  Hukum  Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram),” Jurnal  IUS Kajian Hukum dan Keadilan 5.