## TINJAUAN ASPEK HUKUM KOPERASI (COOPERATIVE)
DAN UMKM (SMALL MEDIUM ENTERPRISES)

## PADA NEGARA BELANDA

## Manertiur Meilina Lubis
Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Linalubis99@gmail.com

## ABSTRAK
Penulisan  ini  dilator  belakangi  oleh  kemajuan  dan  peningkatan  pembangunan nasional  pada  umumnya  dan  pekermbangan  kegiatan  ekonomi  pada  khususnya yang  menyebabkan  pula  berkembangnya  dunia  usaha  dan  perusahaan. Memerlukan  adanya  legalitas  perusahaan  yang  merupakan  sumber  informasi resmi  untuk  semua  pihak  yang  berkepentingan  dan  hal-hal  yang  menyangkut dunia  usaha  perusahaan  yang  didirikan.  Mengingat  bahwa  banyaknya usaha/perusahaan  seperti  Koperasi  dan  UMKM.  Dalam  pendirian  usaha  harus memperhatikan  aspek  hukum,  mulai  dari  perizinan  usaha  dan  daftar  perusahaan yang harus sesuai dengan ketentuan undang-undang dan atau peraturan-peraturan pelasanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat berwenang dari kantor pendaftaran tersebut. Penulisan makalah  ini  bertujuan  utnuk  mengetahui  bagaimana  aspek  hukum  badan  usaha Koperasi dan UMKM di suatu negara tertentu.

## Kata Kunci: Legalitas, Koperasi dan UMKM

## ABSTRACT
This  writing  is  grounded  by  the  progress  and  improvement  of  national development  in  general  and  the  development  of  economic  activity  in  particular that  causes  also  the  development  of  business  world  and  company. It  requires company  legality  which  is  the  official  source  of  information  for  all  interested parties  and  matters  relating  to  the  business  world  of  the  company  that  was founded. Given that there are many businesses / companies such as cooperatives and  SME.  In  establishing  a  business,  it  must  pay  attention  to  legal  aspects, starting from business licensing and a list of companies that must comply with the provisions of the law and / or its operational regulations, and contain matters that must be registered by each company and legalized by the authorized official of the registration office. . Writing  this paper aims to find out how the legal aspects of cooperative and SME business entities in a particular country.
Keywords: Legality, Cooperatives and  SME

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah  Belanda  sangat  menganjurkan  masyarakat  untuk  lebih berwirausaha  agar  dapat  menciptakan  lapangan  kerja  baru  yang  lebih banyak untuk  masyarakat  lainnya, dalam rangka mendapatkan pengakuan (legalitas)  tersebut.  Haruslah  mengetahui  bagaiamana  langkah-langkah yang  harus  diambil,  legalitas  dalam  perusahaan  atau  badan  usaha  yang merupakan  unsure  yang  sangat  penting,  karena  legalitas  perusahaan (Badan Usaha) dalam kegiatan bisnis adalah jati diri yang melegalkan atau menegaskan  badan  usaha  agar  nantinya  dapat  diakui  oleh  masyarakat. Dengan  kata  lain,  legalitas  perusahaan  harus  sah  dalam  undang-undang dan  peraturan  dimana  perusahaan  tersebut  akan  dilindungi  dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum.
Dalam  suatu  usaha  faktor  legalitas  ini  berwujud  pada  kepemelikan  izin usaha  yang  dimiliki,  dengan  mempunya  izin  pendirian  tersebut  maka perusahaan atau badan usaha tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Legalitas itu  akan  mendatangkan  sejumlah  manfaat  bagi  perusahaan.  Begitu pentingnya  legalitas  perusahaan  bagi  setiap  kegiatan  usaha  maka sebaiknya harus segera dipenuhi, karena bisnis kerap kali akan mengalami kegagalan karena terbentur akan berbagai permasalahan hukum atau tidak memperoleh  izin  pendirian.  Oleh  karena  itu,  sebelum  pemikiran  tentang usaha  dilaksanakan  secara  mendalam  terhadap  aspek  hukum  harus dilakukan  agar  dikemudian  hari  usaha  yang  dilaksanakan  tidak  gagal karena terbentur permasalahan hukum dan perizinan .
Berdasarkan  hal  diatas,  maka  aspek  hukum  badan  usaha  koperasi  dan UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  Menengah)  di  negara  Belanda  yang  akan dianalisis  lebih  lanjut.  Dimana,  Sejarah  kelahiran  dan  berkembangnnya koperasi  di  negara  maju  dan  negara  berkembang  memang  sangat diametral.  Di  negara  maju  koperasi  lahir  sebagai  gerakan  untuk  melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembangnya koperasi berada  dalam  suasana  persaingan  pasar.  Bahkan  dengan  kekuatannya  itu koperasi  meraih  posisi  tawar  dan  kedudukan  penting  dalam  konstelasi
kebijakan  ekonomi  termasuk  dalam  perundingan  internasional.  Peraturan perundangan  yang  mengatur  koperasi  tumbuh  kemudian  sebagai  tuntutan masyarakat koperasi dalam rangka melindungi dirinya. 1
Dinegara  berkembang  koperasi  dirasa  perlu  dihadirkan  dalam  kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran  antara  kesamaan  dan  kemuliaan  tujuan  negara  dan  gerakan koperasi  dalam  memperjuangkan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat yang  ditonjolkan  negara  berkembang,  baik  oleh  pemerintah  kolonial maupun  pemerintahan  bangsa  sendiri  setelah  kemerdekaan,  berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan  koperasi dan  memberikan arah  bagi pengembangan koperasi serta dukungan/perlindungan yang diperlukan. 2
Dalam konteks historis kita mengenal adanya dua sistem ekonomi ekstrem yaitu  sistem  kapitalisme  dan  sosialisme.  Pada  perkembangannya selanjutnya muncul sistem ekonomi campuran yang mencoba menggabungkan kedua sistem ekstrem tersebut. 3 Sejarah koperasi memang tidak bisa dilepaskan hubungannya dengan perkembangan sosialisme yang merupakan antithesis dari kapitalisme yang berkembang di Eropa.Memburuknya  kinerja  kapitalisme  yang  ditandai  dengan  terjadinya depresi  ekonomi  dengan  indikasi  banyaknya  pengangguran  dan kelangkaan barang, mendorong muncuknya gerakan dari orang-orang yang tertindas  ekonominya  seperti  kaum  buruh  untuk  mewujudkan  ide  tentang koperasi.
Badan  usaha  UMKM  juga  memeliki  peran  penting  dalam  perekonomian Belanda.  Karena  dengan  UKM  ini  telah  dipromosikan  dan  dijadikan sebagai  agenda  utama  pembangunan  ekonomi  Belanda.  Memulihkan
11 Hudiyanto, Koperasi: Ideologi dan Pengelolaannya, Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
2 Edy  Suandi  Hamid, Perekonomian  Indonesia, (Jakarta:  Pusat  Penertbitan  Universitas Terbuka,2006), hal.20.
3 Ibid, hal.24.
momentum  untuk  mendorong  kegiatan  pembuatan  kebijakan  UKM  harus menjadi  prioritas  pemerintah,  pembangunan  sector  tersebut  telah terhambat oleh relative kurangnya perhatian selama periode pembentukan pemerintah  yang  panjang.  Prioritas  harus  diberikan  inisiatif  tentang bantuan  negara  &  pengadaan  publik.  Secara  khusus,  pemerintah  harus mendorong lebih banyak UKM untuk berpartisipasi  lebih lagi.
Kehadiran  UKM  merupakan  dasar  bagi  pertumbuhan  banyak  negara  di dunia termasuk Belanda. Karena UKM memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi untuk merespon lebih cepat tuntutan pelanggan. UKM dapat secara efektif  mengadopsi  semua  perubahan  lingkungan  dengan  relevan.  Oleh karena  itu,  saat  ini  posisi  keberadaan  UKM  atau  SME  ( Small  Medium Enterprise )  dimancanegara  mendapat  perhatian  cukup  besar  oleh pemerintah negara, khususnya negara berkembang.
Salah  satu  tujuan  pembanguan  adalah  untuk  menciptakan  tingkat Gross National Product yang setinggi-tingginya, namun hal ini tidak terlepas dari aspek hukum yang mengatur. Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan mengkaji aspek hukum Koperasi dan UMKM di negara Belanda.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  sebuah  bentuk  kegiatan  ilmiah,  dengan menggunakan  metode  penelitian  jenis  normatif  yaitu  yang  mengacu kepada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam    peraturan  perundang- undangan  sebagaimana  idealnya  suatu  hal  yang  diatur  didalam  undang- undang. 4 Penelitian hukum normative merupakan penelitian kepuastakaan atau  studi  dokumen,  yaitu  penelitian  dilakukan  atau  ditujukan  pada peraturan-peraturan tertulis atau disebut juga dengan data sekunder.
4 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,2005), hal.60.
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Aspek Hukum Koperasi di Negara Belanda
a. Perkembangan Koperasi di Belanda
Lahirnya  koperasi  sangat  erat  kaitannya  dengan  revolusi  Industri Inggris  yang  terjadi  pada  pertengahan  abad  ke  -18.  Revolusi  industri tersebut  melahirkan  tatanan  ekonomi  baru  yang  berbasis  kapitalisme. Sistem  ekonomi  kapitalis  hanya  berpihak  pada  pemilik  modal  dan mengabaikan  pihak  lannya.  Tak  heran  revolusi  industri  justru memperdalam kemeralatan dan kemiskinan bagi masyarakat ekonomi lemah.  Dalam  kemiskinan  dan  kemelaratan  ini,  lahirnya  koperasi pertama  di  Inggris  yang  dengan  dengan  nama  koperasi  Rochdale  di bawah pimpinan Charles Howart (tahun 1844). Melihat perkembangan usaha koperasi baik di sektor produksi maupun di sektor perdagangan, pimpinan  CWS  kemudian  membuka  perwakilan-perwakilan  di  luar negerti seperti New York, Kepenhagen, Hamburg, dan lain-lain.
Berkembangnya  koperasi  di  negara  maju  (barat)  dan  negara berkembang memang sangat diametral. Di barat koperasi lahir sebagai gerakan  untuk  melawan  ketidakadilan  pasar,  oleh  karena  itu  tumbuh dan  berkembang  dalam  suasana  persaingan  pasar.  Bahkan  dengan kekuatannya itu koperasi meraih  posisi  tawar dan kedudukan penting dalam  konstelasi  kebijakan  ekonomi  termasuk  dalam  perundingan internasional. Peraturan perundang-undangan yang mengatur koperasi tumbuh kemudian sebagai tuntutan masyarakat koperasi dalam rangka melindungi  dirinya.  Di  negara  berkembang  koperasi  dirasa  perlu dihadirkan  dalam  kerangka  membangun  institusi  yang  dapat  menjadi mitra  negara  dalam  menggerakkan  pembanguna  untuk  mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan  kemuliaan  tujuan  negara  dan  gerakan  koperasi  dalam memperjuangkan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  ditonjolkan di  negara  berkembang,  baik  oleh  pemerintah  kolonial  maupun pemerintahan  bangsa  sendiri  setelah  kemerdekaan.  Berbagai
peraruean  perundangan  yang  mengatur  koperasi  dilahirkan  dengan maksud mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan/perlindungan yang diperlukan. 5
Di  negara  Belanda,  orang  mula-mula  mendirikan  koperasi konsumsi untuk menyediakan keperluan sehari-hari. Tetapi kemudian meluas dan muncul beberapa jenis atau nama koperasi. Di Rotterdam pada  tahun  1860,  persatuan  buruh,  Nederlandsch  Werkman, mendirikan perkumpulan toko.  Tetapi karena modalnya kecil, tempat tinggal  buruh  relatif  tersebar,  dan  anggota  kurang,  perhatian  dan kurang  partisipasi  pada  toko  akhirnya  toko  itu  pun  tidak  dapat berkembang.  Hal  yang sama juga berlaku pada buruh di  Amsterdam, yang  pada  tahun  1866,  dibawah  pimpinan  N.G.  Pierson  mendirikan perkumpulan  toko.  Tidak  kurang  dari  2000  buruh  menyatakan bersedia  menjadi  anggota.  Tetapi  pada  waktu  toko  dibuka,  jarang orang  datang  untuk  melakukan  pembelian.  Dan  akhirnya  pada penghujung akhir tahun 1866 dibubarkan.
Pada  tahun  1865  dibentuk  komisi  yang  terdiri  dari  10  orang, diantaranya Dr.S.Sarpathi dan N.G.Pierson, dengan tugas mempelajari masalah  koperasi.  Setelah  itu  berdirilah  koperasi  di  Utrecht, Voorschoten,  Leeuwaarden,  Heerenveen  dan  Den  Haag.  Berawal dengan  mengembangkan  usaha  simpan  pinjam,  kemudian  merambah ke  usaha  konsumsi.  Lambat  laun  kaum  buruh  menganggap  betapa pentingnya  koperasi  bagi  kesejahteraan  buruh,  dan  kemudian organisasi buruh di negeri Belanda membahas secara khusus masalah perkoperasian  tersebut. 6 Di  tahun  1973  di  Utrecht  diselenggarakan kongres,  yang  keputusannya  antara  lain  menganjurkan  agar  kaum buruh beroperasi menurut cara orang-orang Rochdale.
5 Farah  Nisrina,  dkk, Cooperatives  in  West,  Socialist,  and  Developing  Countries, (Bandung: Universitas Komputer Indonesia,2016), hal. 10-11.
6 Ibid, hal.20.
Tahun  1876  pemerintah  Belanda  menetapkan  Undang-Undang pertama  pada  tanggal  17  November  1876,  staatsblad  nomor  227. Undang-Undang  ini  kemudian  diubah  dengan  Undang-Undang Koperasi, tanggal 28 Mei 1925, Staatsblad nomor 204.

## Pengertian Koperasi
Koperasi  memiliki  beberapa  arti,  menurut    asal    dari  kata “Koperasi”  berasal  dari  bahasa  latin  yakni  “coopere”  yang  dalam  bahasa inggris  disebut  dengan  “cooperation”,  atau  Co-operatie  dalam  bahasa Belanda.  “co”  mengandung  arti    bersama  dan  “operation”  artinya bekerja.Jadi,  cooperation  berarti  bekerja  sama.  Dengan  demikian,  secara terminologi,  koperasi  yang  mempunyai  arti  “kerja  sama”,  atau  mengandu makna  kerja  sama.    Sedangkan  Pengertian  umum  koperasi  adalah  suatu kumpulan  orang-orang  yang  mempunyai  tujuan  sama,  diikat  dalam  suatu organisasi  bisnis  yang  berasaskan  kekeluargaan  dengan  maksud mensejahterakan anggotanya. 7
Definisi koperasi menurut ILO (International Labour Organization) adalah  koperasi  merupakan  perkumpulan  orang-orang,  penggabungan orang-orang  berdasarkan  kesukarelaan,  terdapat  tujuan  ekonomi  yang ingin  dicapai,  koperasi  berbentuk  organisasi  bisnis  yang  diawasi  dan dikendalikan  secara  demokratis,  terdapat  kontribusi  yang  adil  terhadap modal  yang  dibutuhkan,  Anggota  koperasi  menerima  resiko  dan  manfaar secara seimbang.
Definisi  koperasi  juga  dijabarkan  oleh  P.J.V.  Dooren  yang mengatakan  bahwa  koperasi  tidaklah  hanya  kumpulan  orang-orang,  akan tetapi  dapat  juga  merupakan  kumpulan  dari  badan-badan  hukum ( coorporate ). 8
Richard  Kohl  dan  Abrahamson  menjelaskan  koperasi  sebagai badan  usaha  dengan  kepemilikan  dan  pemakai  jasa  merupakan  anggota
7 Uang  Teman  , Pengertian  Koperasi  Menurut  Para  Ahli  Dan  Lembaga  Penelitian, 30  Agustus 2017, hal. 1-2.
8 Sugi Priharto, Pengertian Koperasi, 2 Agustus 2019, hal. 1.
dari  koperasi  itu  sendiri  serta  pengawasan  terhadap  badan  usaha  tersebut harus dilakukan oleh yang menggunakan jasa dan pelayanannya. 9
Dari berbagai pengertian koperasi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa  koperasi  merupakan  sebuah  organisasi  berasaskan  kekeluargaan yang  tujuannya  membantu  mendongkrak  perekonomian  rakyat.  Peran koperasi di dalam masyarakat yang baru merintis usaha. Sebagai salah satu jalan  yang  disediakan  untuk  kemajuan  kualitas  kehidupan  masyarakat, sudah sewajarnya kita mendukung perkembangan koperasi dan mengawal pelayanannya.
b. Aspek hukum koperasi negara Belanda
1. Aspek Regulasi tentang Koperasi
Staatsblad  No.  431  Tahun  1915  ( Verodening  de  Coperative Verenigning ) koperasi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam kondisi dan situasi dari anggota masyarakat dimana koperasi itu  berdiri  dan  mendapatkan  tekanan  –  tekanan  ekonomi  di  dalam kehidupan  mereka.  Dengan  adanya  tekanan  tersebut  orang-orang menjadi  berusaha  mencari  jalan  kelaur  dengan  cara  bekerja  sama mempersatukan  potensi-potensi  yang  mereka  miliki  ke  dalam organisasi.  Peraturan  untuk  perkumpulan  operasi  Hindia  Belanda tersebut  tidak  berlaku  secara  khusus  untuk  bangsa  eropa,  Timur asing  aja,  melainkan  diberlaukan  kepada  pribumi.Belanda  yang khawatir  koperasi  dijadikan  tempat  pusat  perlawanan  kemudian mengeluarkan aturan yang berisi antara lain: 10
1. Untuk  mendirikan  sebuah  koperasi  maka  pengurus  harus membayar minimal 50 Gulden
2. Sistem  usaha  koperasi  yang  dibuat  harus  menyerupai  sistem koperasi yang sudah diterapkam di Eropa
3. Pendirian  koperasi  tersebut  harus  mendapat  persetujuan  dari
Gubernur Jenderal Hindia
9 Ibid,
10 Arifin,  Sitio  dan  Tamba  Halomoan, Koperasi,  Teori  dan  Praktik, (Jakarta:  Erlangga,  2001), hal.41.
4. Proposal  pengajuan  pendirian  koperasi  harus  menggunakan bahasa Belanda.
Adanya aturan tersebut menyebabkan koperasi yang ada saat itu  berjatuhan  karena  tidak  mendapatkan  izin  koperasi  dari Belanda.  Namun,  setelah  para  tokoh  Indonesia  mengajukan  protes maka  pada  tahun  1927  atas  prakarsa  Dr.H.J.Boeke,  Belanda mengeluarkan  Undang-Undang  No.91  Tahun  1927  yang  isinya lebih  ringan  dari  Undang-Undang  Nomor  431  Tahun  1915, peraturan  pendirian  koperasi  menjadi  lebih  mudah  sehingga mendorong  masyrakat  mendirikan  koperasi. The  Studi  Club  1928 , sebuah  organisasi  kaum    intelektual  yang  ikut  berperan  dalam mendorong  berdirinya  koperasi  di  negara  Indonesia.  Undang- Undang Nomor 91 Tahun 1927 tersebut antara lain berisi:
1. Untuk  dapat  Mendirikan  Koperasi  Maka  Pengurus  hanya dikenakan biaya sebesar 3 gulden untuk materai.
2. Proposal  pengajuan  pendirian  koperasi  dapat  menggunakan baasa Daerah
3. Hukum dagang diberlakukan sesuai daerah masing-masing
4. Perizinan bisa dilakukan didaerah setempat.
Adanya  Undang-Undang  Nomor  91  Tahun  1927  memberi angin segar bagi perkembangan koperasi. Namun, kondisi ini tidak berlangsung  lama  karena  pada  tahun  1933  Belanda  kembali mengeluarkan  undang-undang  yang  isinya  hamper  sama  dengan Undang-Undang  Nomor  431  sehingga  mematikan  usaha  koperasi untuk yang kedua kalinya.
Peraturan yang terkait dengan koperasi sebelumnya: 11
a. Stb.  431  tahun  1915  ( Verondering  Op  De  Cooperative Verenigingen ).
11 Trian  Sofiana, Konstruksi  Norma  Hukum  Koperasi  Syariah  Dalam  Kerangka  Sistem  Hukum Koperasi Nasional , Jurnal Hukum Islam (JHI), hal.40.
Merupakan  regulasi  pertama  yang  berlaku  bagi  semua golongan  penduduk  (Pasal  131  IS).  Sistem  yang diberlakukan di  Belanda  ternyata  menyusahkan  penduduk  golongan  III yakni  Pribumi.  Mereka  dalam  mendirikan  badan  usaha koperasi  harus  memiliki  prasyarat  mulai  dari  Akta  Notaris, akta pendirian berbahasa Belanda, materai, hingga pengumuman  di  surat  kabar Javasche  Courant .  Biaya  yang dikeluarkan  oleh  pelaku  usaha  yang  ingin  membuat  koperasi pada  saat  itu  sangatlah  besar,  sehingga Verondering  Op  De Cooperative  Verenigingen dirasa  tidak  memberikan  manfaat dan banyak ditentang.
b. Staatsblad  No.  91  Tahun  1927  ( Regeling  Inlandsche Cooperatieve Verenigingen )
Pada  tanggal  10  Juni  1920    khusus  berlaku  untuk  orang- orang  Indonesia  dibentuklah Cooperatieve  Commissie yang dipimpin  oleh  Prof.  H.J.  Boee.    Pada  saat  politik  balas  budi Belanda  baru  saja  didengungkan,  perjuangan  para  nasionalis berhasil  dengan  keluarnya “Regeling  Inlandsche Cooperatieve Verenigingen”. Akhirnya,  penerapannya Verordening  op  de Cooperatieve  Verenigingen diperuntukan  bagi  penduduk golongan I ( Eropa) dan golongan II (Timur Asing), sedangkan Regeling  Inlandsche  Cooperatieve  Verenigingen hanya  untuk golongan  III  (  Pribumi)  saja.  Peraturan  Koperasi  ini  tunduk pada  Hukum  Adat  dan  bukan  pada  BW(  Hukum  Perdata Belanada).  Desakan  liberalistik  dari  pasar  tanah  air  atas bentukan  Belanda  pada  saat  itu  membuat  kemudahan  demi kemudahan  yang  ditawarkan  oleh Regeling  Inlandsche Cooperatieve  Verenigingen tidak  berarti  dan  masih  saja membuat koperasi di Indonesia sulit berkembang.
Dalam  perkumpulan  –perkumpulan  koperasi  Bumiputera Lembaran  Negara  1927  Nomor  91.  Dalam  peraturan  tersebut
untuk  pendirian  koperasi  dipermudah.  Pengaturan  yang memudahkan  antara  lain  pasal  3,  Pasal  5,  Pasal  7  ayat  (1) sampai  dengan  ayat  (5)  dan  pasal  11.  Pada  pasal  5  peraturan koperasi  tahun  1927  tentang  yang  mengatur  akta  pendirian koperasi  lebih  sederahana  dan  lebih  mudah  dibandingkan dengan  pengaturan  sebelumnya.  Dalam  pasal  ini  diberikan pilihan  dalam  penggunaan  bahasa  yang  digunakan  untuk membuat akta yaitu bahasa daerah, bahasa melayu atau bahasa Belanda. 12
Selain  penggunaan  bahasa  ,  proses  mengajukan  akta pendirian kepada pemerintahan untuk memperoleh status badan hukum  juga  dipermudah.  Dalam  proses  pengajuan  akta pendirian  koperasi  untuk  memperoleh  badan  hukum  pada pengaturan  tersebut  menjadi  lebih  sederhana.  Akta  pendirian tidak  lagi  menggunakan  akta  dari  Notaris,  tidak  memerlukan izin  dari  Gubernur  Jenderal.  Akta  cukup  diajukan  kepada penasehat  untuk  urusan  perkreditan  rakyat  koperasi.  Selain  itu pendirian  koperasi  juga  tidak  perlu  diumumkan  dalam  surat kabar.  Kemudahan  yang  paling  penting  adalah  semua  proses dalam  pendaftaran,  penyerahan  dan  pengumuman  tidak dipungut  biaya.  Hal  ini  yang  demikian  tentu  akan  sangat membantu  koperasi.  Untuk  mendirikan  koperasi  jadi  hemat dalam biaya-biaya. 13
Pengaturan  lain  yang  memberikan  kemudahan  terakhir yang  dapat  ditemukan  adalah  pengaturan  prinsip  keterbukaan keanggotaan  koperasi.  Masuk  dan  keluarnya  anggota  cukup dibuktikan  oleh  pencatatan  di  dalam  daftar.  Dengan  demikian, tidak  lagi  diperlukan  adanya  pihak  ketiga,  dan  tidak  pula pejabat  maupun  notaris  yang  membuat  surat  resmi  sebagai
12 Sularso  dan  Damanik, Peraturan  Perundang-undangan  Koperasi  di  Indonesia, (Jakarta:Dwi Segara, 1982), hal.11.
13 Ibid, hal.12.
anggota.  Akses  masyarakat  untuk  berperan  serta  dalam membangun  koperasi  menjadi  semakin  terbuka  dan  semakin mudah.  Kemudahan  lain  diberikan  sebagai  tindak  lanjut  dari pengaturan tersebut Cooperatie Dienst (Jawatan Koperasi) pada tahun  1930  di  bawah  Department  van  Binnenlandshe  Bestuur (Departemen Dalam Negeri) dan pada Tahun 1932 menerbitkan Surat  Keputusan  Pemerintah  Nomor  29  yang  dimuat  dalam Staatsablad  Nomor  634  Tahun  1932,  yang  menetapkan  bahwa koperasi  yang  dibentuk  berdasarkan  Staatsblad  Tahun  1927 Nomor 91, bebas pajak selama 10 tahun semenjak didirikan. 14
Konsep  tersebut  dikembangkan  berdasar  kan  realitas adanya  dua  sistem  yang  sosial  berbeda  antara  pribumi  dengan non  pribumi.  Jika  perbedaan  tidak  diakomodir  maka  akan menim  bulkan  benturan  dalam  masyarakat.  Oleh  karenanya secara  pengaturan,  jika  keduanya  tidak  dapat  disatukan  maka harus diberikan dua aturan yang berbeda untuk masing-masing. Dualisme pengaturan koperasi ini berlanjut saat Verordening op De  Cooperative  Verenigingen  Statsblad  431  Tahun  1915 diganti  Algemeene  Regeling  op  de  Cooperative  Vereeniiging
Staatsblad 103 Tahun 1933. Penggantian tersebut menyesuaikan  dengan  UU  Koperasi  belanda  yang  baru,  yang dibentuk pada tahun 1925. 15
c. Staatsblad  No.108  Tahun  1933  pada  tanggal  28  Mei  1925  ( Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen )
Peraturan  mengenai  koperasi  Belanda  yaitu Regeling  Der Cooperatieve Verenigingen Stb. 227 tahun 1876 diganti dengan Regeleing  Der  Cooperatieve  Verenigingen Stb.  204  Tahun 1925. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan perubahan tersebut pada tanggal 1 maret 1933 diganti dengan Algeme Regeling Op
14 Lincolyn Arsyad, Ekonomi Pembangun, (Yogyakarta: STIE YKPN, 2008), hal.208.
De  Cooperative  Vernignigen  Stb.  108  Tahun  1933,  peraturan ini  tunduk  pada  hukum  barat  dimana  terdapat  dualisme peraturan  koperasi.  Secara  umum  dikatakan  bahwa  isi ketentuan-ketentuan  yang  ada  di  dalamnya  tidak  berbeda dengan  isi  ketentuan-ketentuan  yang  ada  di  dalam  Stb.  431 tahun  1915  ( Verondering  Op  De  Cooperative  Verenigingen ).
Algemene  Regeling  op  de  Cooperatieve  Verenigingen , merupakan  perubahan  dari Verordening  op  de  Cooperatieve Verenigingen yang  berlaku  bagi  penduduk  golongan    I,  II  dan III,  namun  di  sisi  lain Regeling  Inlandsche  Cooperatieve Verenigingen masih diberlakukan untuk Gol. III(pribumi). Pada masa  ini,  Departemen  Ekonomi  atas  anjuran  dari  Jawatan Koperasi  mendirikan  gabungan  dari  pusat-pusat  koperasi  di Hindia  Belanda  yang  dinamakan Moeder  Centrale .  Sedangkan usaha  menyuntikan  dana  segar  sebesar  f-25.000.000  untuk koperasi,  menjadi  gagal  dengan  keluarnya Ordonantie  op Inlandsche Maatshapji op Aandeelen yang memudahkan pelaku usaha  berkembang  dengan  menggunakan  Maskapai  Andil  dan bukan Koperasi  yang dicanangkan pada saat adanya Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen .
d. Staatsblad  No.179  Tahun  1949  ( Regeling  Cooperatieve Verenigingen )
Dikeluarkan  oleh  Pemerintah  federal  Belanda.  Regulasi yang  pertama  kali  dicetuskan  sejak  kemerdekaan  Indonesia  ini, muncul  karena  adanya  krisis  yang  berkepanjangan  mulai  dari agresi militer Belanda, hingga pemberontakan PKI. Regulasi ini mengubah  definisi  koperasi  dengan  menambahkan  unsur  syarat pendiriannya.  Pada  saat  regulasi  ini  berlaku,  banyak  hal  yang terjadi mulai dengan adanya Kongres Pertama Koperasi seluruh Indonesia,  yang  hari  12  Juli  1947  dijadikan  sebagai,  “Hari Koperasi”,  adanya  Bank  Koperasi  Provinsi,  hingga  pembekuan
oleh  Menteri  Kehakiman  atas Algemene  Regeling  op  de Cooperatieve Verenigingen.
Ketentuan-ketentuan  mengenai  pendirian  koperasi  ditentukan sebagai berikut : 16
a. Dibuat dalam akta notaris
b. Akta pendirian dalam bahasa Belanda
c. Bea Materai 50 Gulden
d. Mendapatkan  surat  persetujuan  gubernur  Jenderal Batavia
e. Akta pendirian didaftarkan di daerah hukum kedudukan koperasi
f. Hak tanah menurut hukum Belanda
g. Mengumumkan dalam berita Negara
h. Mengumumkan dalam surat kabar berbahasa melayu
i. Mengumumkan dalam surat kabar Javasche Courant
Dalam akta pendirian perkumpulan koperasi tersebut harus dimuat:
a. Nama perkumpulan koperasi
b. Data pribadi para pendiri
c. Ketentuan sejauh mana masing-masing anggota bertangung jawab secara pribadi dalam perkumpulan koperasi
d. Pengaturan tentang pengurusan dan kepengawasan
e. Jangka  waktu  berdiri  (tidak  boleh  lebih  dari  30  tahun meskipun dapat diperpanjang)
f. Tanggal pembukuan
g. Syarat Keanggotaan
Ketentuan-ketentuan  tersebut  dirasakan  oleh  perggerak  koperasi nasional  sebagai  untuk  menghambat  koperasi  di  Belanda  karena pemerintah  khawatir  terhadap  keberadaan  koperasi  yang  dapat dijadikan  sebagai  wadah  dan  alat  perjuangangan  melawan
16 Ansika  Prasetya, Sejarah  Perkembangan  Koperasi  Di  Indonesia, Tanggal  11  Desember  2013, hal. 30.
kekuasaanya.  Oleh  karena  itu  peraturan  tersebut  tidak  diikuti  oleh rakyat  Belanda  dan  mendapatkan  reaksi  keras  dari  kaum pergerakan  nasional  dan  pergerakan  koperasi  untuk  menggantikan peraturan tersebut, sehingga dibuatlah peraturan baru yaiu Regeling Inlannddsche Cooperative Verenigingen (Staatsblad No. 91 Tahun 1927)  yang  mudah  diikuti  oleh  orang  asli  Hindia  Belanda  yang hendak mendirikan perkumpulan koperasi. 17

## Pendirian dan Manajemen Koperasi
Secara  praktis  ada  dua  bentuk  asosiasi  di  Belanda, tergantung pada kapasitas hukum mereka, yaitu : 18

## 1. Asosiasi Kapasitas penuh
Ketika membangun sebuah asosiaso dengan kapasitas peuh ( volledige  rechtsbevoegdheid ),  secara  teoritis  tidak  membawa tanggung  jawab  pribadi  atas  utangnya  dan  memerluka  notaris Latin  untuk  menyiapkan  akta  yang  menyatakan  pendirian asosiasi.  Asosiasi dengan kapasitas penuh ini harus terdaftar di Register  Perdagangan (Handelsregister) di  kamar  dagang ( kamer  van  koophandel ).  Memiliki  tugas  dan  hak  anggotanya publik,  misalnya  mereka  dapat  meminjam  uang  dan  mewarisi dan  memiliki  properti  terdaftar,  organisasi  subsisi  biasanya mensyaratkan  asosiasi  bersubsidi  untuk  memiliki  kapasitas penuh dalam istilah hukum.
2. Asosiasi kapasitas terbatas
Sebuah  asosiasi  yang  dibentuk  tanpa  notaris  Latin  hanya memiliki  kapasitas  terbatas  dalam  istilah  hukum (beperkte rechtbevoegdheid) dan pemiliknya membawa tanggung pribadi untuk  semua  kewajibannya.  Kewajiban  ini  dapat  dibatasi dengan  mendaftarkan  asosiasi  di National  Commercial
17 Wikipedia Bahasa Indonesia, Koperasi, https://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi , hal.1.
18 Intercompany Solutions, Daftarkan Asosiasi  Di Belanda , 13 April 2018, hal. 1.
Registry. Asosiasi terbatas diizinkan memiliki properti terdaftar, misalnya real estate.
Kedua  asosiasi  kapasitas  terbatas  dan  asosiasi  kapasitas  penuh dapat  digunakan  untuk  membentuk  koperasi.  Koperasi  dapat mencakup  dua  atau  lebih  anggota.  Entitas  tersebut  dikendalikan oleh Algemene  Ledenvergadering atau General  Members  Meeting (GMM).  GMM  menunjuk  dewan  manajamen  untuk  menangani urusan  koperasi.  Harus  menggunakan  jasa  notaris  Latin  untuk menyiapkan  akta  pendirian  entitas  dan  mendaftarkannya  di National  Commercial  Registry  (Handelsregister). Memerlukan notaris  Latin  untuk  menyiapkan  akta  yang  menyatakan  pendirian koperasi dan angggarannya termasuk:
▪ Nama dan alamat
▪ Obyektif  (bagi  hasil  di  antara  mitra  tidak  dianggap obyektif )
▪ Persyaratan untuk memasukkan anggota
▪ Prosedur untuk mengadakan Rapat Anggota Umum
▪ Prosedur  untuk  pengangkatan  dan  penghapusan anggota komite
▪ Alokasi surplus pasca pembubaran
Jika  memutuskan  untuk  mengubah  hal-hal  diatas,  perlu menyewa notaris Latin untuk memperbarui akta pendirian koperasi. Koperasi  memilki  peraturan  internal  yang  melengkapi  undang- undang.  Dengan  memperhatikan  urusan  sehari-hari  yang  praktis, aturan internal ini tidak perlu diaktakan
Diwajibkan  mendaftarkan  koperasi  di  register  dagang Belanda  untuk  mendapatkan  kapasitas  hukum  penuh,  membawa tanggung  jawab  pribadi  sampai  tanggal  pendaftaran.  Biasanya, notaris  Latin  yang  berurusan  dengan  pembentukan  juga  akan menyelesaikan  pendaftaran  tetapi  disarankan  untuk  meminta
konfirmasi  dan  harus  melaporkan  setiap  perubahan  dalam  daftar anggota komiter ke kamar dagang dalam delapan hari.
Para  anggota  koperasi  menutup  biaya  pengaturan  dan fungsinya.  Setiap  keuntungan  yang  dihasilkan  di  distribusikan sehubungan  dengan  saham  anggota  dalam  pergantian  umum kolektif.  Para  anggota  bebas  untuk  menegosiasikan  pengaturan khusus  sehubungan  dengan  pembagian  kepentingan.    Anggota biasa  dan  anggota  dewan  dari  koperasi  yang  mengatur  diri  sendiri memiliki hubungan kerja fiktif yang efektif (fiktif diensbetrekking ) dengan entitas. Dalam hal ini, pemotongan gaji sama dengan orang yang bekerja secara reguler.
Pembubaran  koperasi  adalah  ketika  anggota  rapat  suara mendukung,  tidak  ada  anggota  yang  tersisa  atau  kebangkrutan dinyatakan  prosedur  dan  aturan  pembubaran  dituangkan  dalam undang-undang.

## Kewajiban
Kolektif  bertanggung  jawab  dalam  kapasitasnya  sebagai entitas,  tetapi  jika  anggotanya  berencana  membubarkannya  pada saat  memiliki  hutang,  semuanya  memiliki  bagian  yang  sama. Namun, kewajiban dapat dikecualikan dengan mendirikan koperasi tanggung jawab terbatas (BA atau beperkte aansprakelijkheid ) atau koperasi kewajiban dikecualikan (UA atau uitgesloten aansprakelijkheidcooperative ).  Dalam  koperasi  pengusaha,  para mitra yang bekerja sama dalam proyek membawa tanggung jawab atas hasil mereka. 19 Koperasi membayar pajak koperasi ( vennootschapsbelasting ) sehubungan dengan keuntungan koperasi. Anggota individu berhutang pajak penghasilan ( inkomstenbelasting ) sehubungan dengan pendapatan yang mereka
19 Ibid, hal.2.
dapatkan  melalui  koperasi.  Koperasi  diminta  untuk  menyiapkan dan mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan.

## Keadaan Koperasi Belanda
Di  Belanda  koperasi  sangat  maju,  Belanda  juga  punya banyak  koperasi  yang  berkicimpung  di  sektor  pertanian  yang masuk  20  koperasi  pertanian  terbesar  di  UE,  yakni  Campina Melkunie  (produk-produk  susu),  Cabeco  Handelsrand  (input  dan produksi  pertanian),  Friesland  Dairy  Foods  (Produk-produk  susu), Coberco  (Produk-produk    susu),  Demeco  (daging),  dan Greenary/VTN (buah-buahan dan sayur-sayuran). Di negara-negara Eropa  Timur,  koperasi  juga  sangat  maju.  Misalnya,  di  Hongaria, koperasi-koperasi  konsumen  bertaanggung  jawab  terhadap  14,4  % dari makanan nasional dan penjualan-penjualan eceran umum pada tahun  2004.  Di  Polandia,  koperasi-koperasi  susu  bertanggung jawab untuk 75% dari produksi susu di dalam negeri. Di slovenia, koperasi-koperasi  pertanian  bertanggung  jawab  untuk  72%  dari produksi  susu,  79%  dari  sapi,  45%  dari  gandum,  dan  77%  dari produksi  kentang,  Di  Slovakia,  terdapat  lebih  dari  700  koperasi yang mengerjakan hampir 75 ribu orang. 20
Kita  dapat  melihat  bahwa  negara  maju  seperti  Belanda masih mengandalkan koperasi untuk menyejahterakan masyarakatnya  agar  negaranya  tetap  maju.  Sudah  banyak  negara berkembang  yang  juga  akhirnya  berhasil  dalam  menjalankan koperasi  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat. Karena  kesejahteraan  seluruh  rakyat,  suatu  bangsa  akan  hidup tentram dan adil serta tidak ada lagi kesenjangan sosial.
2. Jenis-Jenis Koperasi
20 Anita Melania, Koperasi Ekonomi, 19 Oktober 2019, hal.1.
Koperasi  adalah  asosiaasi  yang  menyelesaikan  kontrak tertentu dengan para anggotannya dan atas nama mereka. Dua jenis koperasi adalah sebagai berikut: 21
a. Koperasi Bisnis ( bedrijfscooperatie )
Koperasi  jenis  ini  adalah  kerja  kolektif  untuk mendukung  kepentingan  anggota  di  bidang  tertentu misalnya  iklan  atau  pengadaan.  Contoh  Belanda  yang populer  dari  koperasi  semacam  ini  adalah  Friesland Campina,  ini  adalah  koperasi  besar  yang  menyatukan para  peternak  sapi  perah  dimana  setiap  anggota berkontribusi terhadap keuntungan kolektif.
b. Koperasi Pengusaha ( ondernemerscooperatie )
Koperasi  jenis  ini  memiliki  anggota  yang  bekerja secara  mandiri  dan  dapat  memutuskan  untuk  bekerja sama  dalam  proyek  tertentu.  Bentuk  entitas  ini  cocok untuk  orang-orang  yang  berwiraswasta  dan  tidak memilki  karyawan  sendiri  ( zzp’er atau zelfstandige zonder personeel ). Koperasi pengusaha memungkinkan anggotanya  untuk  bekerja  sama  dalam  proyek  atau tugas  yang  akan  terlalu  besar  untuk  mereka  selesaikan sendiri.
Pelanggan  juga  mendapat  keuntungan  dari  situasi ini  dengan  memiliki  satu  orang  penghubung  dan  lebih pasti  lagi  bahwa  tenggat  waktu  proyek  mereka  akan dipenuhi. Menjadi catatan, bahwa semua peserta dalam proyek-proyek  umum  yang  bekerja  dalam  kapasitas alami  (tidak  hukum)  orang  perlu  memilki  klien  lain diluar proyek. Untuk dipertimbangkan sebagai pengusaha untuk tujaun pengumpulan pajak penghasilan  ( ondernemer  voor  de  inkomstenbelasting ).
21 Intercompany Solutions, Membentuk Koperasi Di Belanda , April 2018, hal. 1.
Perbedaan  ini  penting  untuk  Bea  dan  Administrasi Pajak  ( belastingdienst ).  Semua  Anggota  koperasi memiliki  hak  untuk  memilih  dan  bebas  untuk meninggalkan  atau  memasuki  kolektif,  selama  hal  ini tidak  membahayakan  eksistensi  jangka  pangjangnya. Koperasi  pengusaha  cocok  untuk  proyek  kolaboratif jangan pendek atau skala kecil.

## 3. Permodalan Koperasi
Koperasi  sebagai  bentuk  badan  usaha  tentunya  dalam melakukan  kegiatan  usahanya  tidak  terlepas  dari  masalah permodalan. Modal koperasi penting karena dengan adanya modal yang  cukup  maka  koperasi  akan  mampu  untuk  bersaing  dengan usaha-usaha  lain  diluar  koperasi. 22 Modal  sebagaimana  diketaahui adalah  merupakan  salah  satu  faktor  produksi  yang  sangat  penting, tetapi hingga sekarang diantara para ahli belum terdapat kesamaan pendapat tentang apa yang disebut dnegan modal itu.
Adam  Smith  salah  seorang  pelopor  aliran  klasih  menulis buku yang berjudul “ The  Wealth  of  Nations ” (1976), mengartikan modal  sebagai  bagian  dari  nilai  kekayaan  yang  dapat mendatangkan  penghasilan.  Dalam  perkembangannya,  pengertian modal  mengarah  kepada  sifat  non  fisik,  dalam  arti  ditekankan kepada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang modal.
Ada  beberapa  prinsip  yang  harus  dipatuhi  oleh  koperasi dalam  kaitannya dengan permodalan, yaitu sebagai berikut: 23
• Pengendalian  dan  pengelolaan  koperasi  harus  tetap  berada ditangan  anggota  dan  tidak  perlu  dikaitkan  dengan  jumlah
22 Subandi, Ekonomi Koperasi, (Bandung: Alfabeta,2014), hal.81.
23 Muhammad  Firdaus  dan  Agus  Edhi  Susanto, Perkoperasian  Sejarah,  Teori  dan  Praktek, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 70-71.
modal  yang  dapat  ditanam  oleh  seseorang  anggota  dalam koperasi dan berlaku ketentuan suatu anggota satu suara.
• Modal  harus  dimanfaatkan  untuk  usaha-usaha  yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggota.
• Kepada modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas
• Koperasi  pada  dasarnya  memerlukan  modal  yang  cukup untuk membiayai usahanya secara efisien
• Usaha-usaha  dari  koperasi  harus  dapat  membantu pembentukan  modal  baru.  Hal  ini  bisa  dilakukan  dengan menahan  sebagian  dari  keuntungan/sisa  hasil  usaha  (SHU) dan  tidak  membagikan  semua  kepada  anggota.  Misalnya melihat  perusahaan-perusahaan  di  Amerika  Serikat  (AS) pada  umumnya  menahan  lebih  dari  separuh  dari keuntungan ini (setelah dikurangi pajak) untuk ditanamkan kembalu  dalam  usaha-usaha.  Pembiayaan  usaha  koperasi dengan  menggunakan  modal  yang  diperoleh  secara demikian ini, akan meringankan beban biaya modal.
• Kepada  saham  koperasi  tidak  bisa  diberikan  suatu  premi diatas  nilai  nominalnya,  meski  seandainya  nilai  bukunya bisa bertambah.

## 4. Konsep Koperasi
Koperasi  adalah  organisasi  swasta,  yang  dibentuk  sukarela oleh orang-orang yang mempunyai kesamaan kepentingan, dengan maksud  mengurusi  kepentingan  maupun  perusahaan  koperasi. Persamaan  kepentingan  tersebut  berasal  dari  perorangan  atau kelompok.  Kepentingan  bersama  suatu  kelompok  keluarga  atau kelompok  kerabat  dapat  diarahkan  untuk  membentuk  atau  masuk menjadi anggota koperasi. 24
24 Farah Nisrina, Op.Cit, ,hal. 12.
5. Unsur-Unsur Koperasi 25
• Keinginan  individu  dapat  dipuaskan  dengan  cara  bekerjasama antar  sesama  anggota  dengan  saling  membantu  dan  saling menguntungkan.
• Setiap  individu  dengan  tujuan  yang  sama  dapat  berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan dan menanggu risiko bersama.
• Hasil  berupa  surplus/keuntungan  di  distribusikan  kepada anggota sesuai dengan metode yang telah disepakati.
• Keuntungan  yang  belum  di  distribusikan  akan  dimasukkan sebagai caadangan koperasi.
2.Aspek Hukum UMKM (Small Medium Enterprises) Belanda
Belanda mendifinisikan UKM secara terpisah, dimana untuk usaha dilakukan oleh 10-50 orang dinamakan usaha kecil dan yang disebut sebagai usaha  menengah  adalah  usaha  yang  dilakukan  lebih  dari  50  orang. Sedangkan  untuk  usaha  mikro  didefinisikan  sebagai  usaha  yang  dilakukan kurang  dari  10  orang. 26 Pengetahuan  memainkan  peran  penting  dalam menentukan  kemampuan  inovasiperusahaan  dan  dalam  meningkatkan kualitas  kehidupan  kerja  para  pekerja.Pengetahuan  dalam  UKM  dikelola secara  berbeda.  Pada  dasarnya,  pengetahuanlebih  mungkin  dibuat,  dibagi, ditranfer,  dan  diterapkan  melalui  mekanisme  diUKM.  March  (1991) menunjukkan  bahwa  ada  dua  mode  yang  berbeda  secarafundamental  dari inovasi, yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Eksploitasi inovasidibangun di atas atau  memperluas  pengetahuan  yang  ada  dari  perusahaan,sedangkan eksplorasi  inovasi  membutuhkan  pengetahuan  dan  kemampuan  yangbaru untuk  perusahaan.  Perbedaan  ini  mungkin  menunjukan  daya  serap bervariasidalam  fungsi  atau  kepentingan  untuk  mencapai  kedua  jenis perilaku inovasi. Studiyang dilakukan oleh Zhou, dkk. (2007) pada UKM di belanda  menunjukkan  bahwa  UKM  berinovasi  dengan  cara  yang  berbeda.
25 Farah Nisrina Op.Cit, ,hal. 12.
26 Ysabel  Nauwelaerts  dan  Iris  Hollaender, Innovation  Management  of  SMEs  in  The CreativeSector in Flanders and The Netherlands, Vol.6,Iss.3,hal.140-153.
Kecenderungan  UKM  memperoleh  pengetahuan  melalui  ikatan  sosial  dan komunikasi  dengan  sumber  daya  eksternal,  seperti  universitas,  konsorsium dan pemerintah. Oleh karena itu, pembuat kebijakan yang ingin merangsang perilaku  inovasi  UKM  mungkin  ingin  menilai  lingkungan  eksternal  di daerah tertentu atau suatu bangsa.
Penggambaran  tradisional  UKM  dilakukan  di  tingkat  perusahaan. Perusahaan kecil mempekerjakan kurang dari 50 karyawan dan perusahaan menengah mempekerjakan antara 50 dan 250 karyawan.
Namun,  ini  menyiratkan  bahwa  di  bawah  definisi  ini  usaha  kecil  yang merupakan  bagian  dari  perusahaan  yang  lebih  besar  (nasional  atau internasional)  kelompok  perusahaan  juga  dianggap  UKM.  Pertimbangkan pusat  distribusi  yang  besar  pabrikan  mobil  asing  mempekerjakan  50  orang secara  lokal,  tetapi  mempekerjakan  ribuan  orang  di  seluruh  dunia.  Dari Perspektif  kebijakan  mempertimbangkan  perusahaan  ini  sebagai  UKM kurang diminati, karena kebijakan khusus UKM penargetan umumnya tidak dikembangkan  dengan  mempertimbangkan  jenis  usaha  ini.  Untuk mengurangi  in  masalah,  kami  mengandalkan  versi  modifikasi  dari  definisi UKM  yang  diusulkan  oleh  UE  dalam  rangka  perancangan  dan  evaluasi kebijakan UKM. 27
Definisi yang dimodifikasi ini menggambarkan UKM menggunakan  dua  dimensi  dari  grup  perusahaan  (domestik):  ukuran  dan kebangsaan  kepemilikan.  Perusahaan  harus  bersama-sama,  pada  tingkat agregat  nasional  tertinggi  (grup  perusahaan),  memiliki  kurang  dari  250 karyawan  untuk  dianggap  sebagai  UKM.  Sebagai  tambahan  perusahaan yang lembaga pengendali utamanya selalu berada di luar Belanda dianggap sebagai  bagian  dari  perusahaan  multinasional  besar  (MNE).  Dalam penilaian  empiris  dari  Berbagai  penggambaran  UKM,  Lemmers  (2014) menunjukkan  bahwa  dari  segi  perdagangan  dampak  penerapannya definisi  UKM  yang  dimodifikasi  relatif  terhadap  definisi  tradisional  UKM
27 European  Commission, What  is  an  SME?, Accessed  07    December    2020    at http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en.
adalah besar. Sebagai contoh, nilai impor dan ekspor yang diberikan kepada UKM  menjadi  lebih  dari  setengahnya  bila  semakin  ketat  definisi  UE  yang dimodifikasi diterapkan.
Perusahaan  ditugaskan  ke  industri  tertentu  dengan  menggunakan industri utama dari kegiatan perusahaan seperti yang tercantum dalam GBR. Pada  tingkat  yang  paling  detil,  SUT  dan  IOT  yang  diperluas  membedakan 128 industri. Kami membedakan lima kelas ukuran:
1. Perusahaan  kecil  yang  mempekerjakan  paling  banyak  50  karyawan, bukan  bagian  dari  perusahaan  domestik  besar  kelompok  dan  bukan milik asing;
2. Perusahaan  menengah  yang  mempekerjakan  antara  50  dan  250 karyawan,  bukan  sebagian  besar  kelompok  perusahaan  dalam  negeri dan bukan milik asing;
3. Usaha  kecil  atau  menengah  yang  terkait  dengan  kelompok  usaha domestik besar dan / atau dimiliki asing10;
4. Perusahaan besar yang mempekerjakan lebih dari 250 karyawan;
5. Perusahaan  yang  tidak  ditugaskan:  perusahaan  yang  aktif  dalam  jasa keuangan,  layanan  pemerintah,  pendidikan  atau  perawatan  kesehatan tidak ditetapkan ke kelas ukuran tertentu.
Secara  keseluruhan,  ada  640  kemungkinan  kombinasi  kelas  ukuran industri  (128  kali  5)  paling  detail  tingkat.  Tetapi  karena  suatu  industri dipecah  menjadi  kategori  1-4  atau  tidak  dipecah  sama  sekali  (kategori  5), ukuran industri lebih sedikit kombinasi kelas tetap, total 459
UKM  memainkan  peran  penting  dalam  perekonomian  bisnis  non keuangan  belanda.  Dimana,  menghasilkan  61,8%  dari  nilah  tambah keseluruhan lebih tinggi dari rata-rata UE sebesar 56,8% dan menyumbang 64,2%  dari  keseluruhan  pekerjaan  sedikit  lebih  rendah  dari  rata-rata  UE yang sebesar 66,3. UKM Belanda memperkerjakan rata-rata 3,2 orang, lebih rendah  dari  rata-rata  3,9  untuk  UE  secara  keseluruhan.  UKM  dalam perdagangan  grosir  dan  enceran  menyumbang  lebih  dari  seperempat  dari
nilai tambah UKM secara keseluruhan, sebesar 27,4%, di atas rata-rata UE yang sebesar 21,8%.

## a. Aspek Hukum UMKM Belanda
Prinsip  ‘Think  Small  First’  sangat  diperlukan,  yang  dimaksud sebagai  prinsip  paduan  untuk  semua  kegiatan  pembuatan  kebijakan  dan hukum.  Para  pembuat  kebijakan  harus  mempertimpangkan  kepentingan UKM  pada  tahap  awal  proses  pembuatan  kebijakan.  Prinsip  kebijakan tersebut  menyerukan  agar  undang-undang  yang  baru  dirancang,  aturan, dan  prosedur  administratif  dibuat  dan  mudah  diterapkan.  Sejak  2008, sejumlah besar tindakan telah dilakukan berdasarkan prinsip 'Think Small First'. Para pemangku kepentingan UKM berharap pembahasan kebijakan yang  masih  berlangsung  dalam  pemerintahan  baru  akan  mengarah  pada inisiatif kebijakan baru yang meningkatkan posisi UKM di Belanda. Pada tahun  2011,  Kementerian  Perekonomian  meluncurkan  'Program  beban administrasi  2011-2015 (Programma  Regeldruk  Bedrijven  2011-2015) dengan  langkah-langkah  tentang  upah,  pajak,  usaha  baru  dan  perizinan. Program  ini  mengurangi  biaya  administrasi  untuk  UKM  antara  5-10% antara tahun 2011-2015. 28
Selama  periode  tersebut,  dua  langkah  kebijakan  diterapkan  atas prinsip SBA ( Small Busniness Act ) ini. Pada bulan januari 2017, program faktur  elektronik  ( elektronisch  factureren )  diterapkan  di  tingkat  negara bagian pusat  untuk  mengurangi  beban administrasi  dan memastikan lebih sedikit  kesalahan  yang  dibuat  dalam  setoran  elektronik.  Program  yang sama  menyusul  di  tingkat  pemerintah  daerah  pada  tahun  2019.  Mulai tahun anggaran 2016, badan hukum yang tergolong mikro atau kecil wajib menyampaikan  laporan  keuangannya  dengan  menggunakan  SBR ( standard  business  report )  atau  layanan  online Dutch  Chamber  of
28 Deloitte, Dutch Digital Infrastructure , at https://www.dinl.nl/wp- content/uploads/2016/11/17112016-Dutch-Digital-Infrastructure-Report-2016.pdf,  Tahun  2016, Diakses 07 Desember 2020, hal.18.
Commerce (KVK). 29 Langkah  tersebut  mulai  diterapkan  badan  hukum dikelas  bisnis  menengah  1  tahun  kemudian.  Sejak  tahun  2017,  wajib melaporkan menggunakan salah satu metode di atas.
Pada  tahun  2017,  Independent  Review  Collage  for  Regulatory Burden  ( Onafhankelijk  Regeldruk  Toestsingscollage )  didirikan  untuk membantu  semua  departemen  pemerintah  pusat  mempersiapkan  undang- undang  dengan  berbagai  pengetahuan  dan  keahlian  praktis.  Tujuannya adalah  untuk  mencapai  pemetaan  yang  lebih  baik  dari  dampak  beban regulasi  terhadap manfaat  ekonomi dan sosial. 30 Pada 2015,  Kementerian urusan  ekonomi  meluncurkan starup  delta ,  sebuah  sistem  yang menghubungkan lebih dari 10 pusat  inovasi teknologi Belanda di  seluruh negeri  dengan  beberapa  pusat  inovasi  teknologi  Belanda  diseluruh  negeri dengan  beberapa  pusat  internasional.  Ini  memberikan  dukungan  bisnis muda  di  Belanda  dan  asing  serta  memungkinkan  bisnis  yang  mudah mapan untuk berkontribusi pada pertumbuhan lanjut
Pada  tahun  2016,  pemerintah  Belanda  memperkenalkan  undang- undang  baru  untuk  melindungi  hak  pension  orang  yang  bekerja  memulai bisnis mereka sendiri. Undang-Undang ini secara khusus dirancang untuk menjamin  kelangsungan  dan  pertumbuhan  pensiunn  bagi  wiraswasra untuk  memulai  bisnis  saat  bekerja  atau  meninggalkan  pekerjaan  mereka. Undang-undang  tentang  Pelepasan  Tunjangan  Hidup  dan  Pendapatan Pekerjaan,  dan  Promosi  Kelanjutan  Sukarela  Pembangunan  Pensiun  ( wet vrijlating  lifrenteopbouw  en  inkomsten  uit  arbeid  en  bervordering vrijwillige  voorttzetting  pensioenopbouw )  memungkin  karyawan  untuk secara  sukarela  melanjutkan  pensiun  mereka  saat  ini  jika  aturan  pensiun
29 KvK-Bedrijvendynamiek,
Jaaroverzicht 2017 , available at https://www.kvk.nl/download/Bedrijvendynamiek%202017Q4  %20definitief_tcm109-453456.pdf, last accessed 07 December 2020.
30 A.J. Bernard Jensen  A., J. S. Jensen, P.Schoot,  Redding, Schott. Firms in international trade . The Journal ofEconomic Perspectives Tahun 2007,  hal.  105-130.
mereka  memungkinkan  untuk  kelanjutan  seperti  . 31 Undang-undang  baru memperpanjang periode di mana anggota dapat memilih kelanjutan dari 3 bulan menjadi 9 bulan.
Sejak 2008, kemajuan Belanda dalam bantuan & pengadaan publik relatif  lemah,  dengan  tindakan  lebih  lanjut  diperlukan  untuk mengembangkan  bidang  ini.  Namun  demikian,  sejumlah  tindakan  telah dilakukan  selama  beberapa  tahun  terakhir.  Undang-undang  Pengadaan Publik tahun 2012 ( aanbestedingswet 2012 ) meningkatkan akses UKM ke pelelangan  umum.  Amandemen  yang  menerapkan  arahan  pengadaan  UE terbaru mulai berlaku pada 1 Juli 2016. Pada 2013, Belanda menciptakan kemungkinan bagi UKM dan pekerja lepas untuk mengajukan penawaran yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Juga  mempersiapkan  platform  web yang disebut TenderNed, yang juga memberikan visibilitas yang lebih baik untuk pemerintah.
Menurut ‘ Act on the Role of the Dutch State on the Private Market’ (Wet  Mark  en  overhead), kegiatan  ekonomi  oleh  otoritas  public  dibatasi dan  tunduk  pada  kondisi  tertentu.  Perusahaan  swasta  dapat  mengajukan pengaduan  jika  mengalami  persaingan  tidak  sehat.  Undang-undang  ini diperkenalkan  pada  2012  dengan  tanggal  kedaluwarsa  pada  2017  tetapi telah  diperpanjang.  Pemerintah  menempatkan  Pusat  Keahlian  Pengadaan Publik  Belanda,  PIANOo,  untuk  memprofesionalkan  pengadaan  dan tender  di  semua  departemen  pemerintah,  meningkatkan  efisiensi  petugas pengadaan  pemerintah  dan  memastikan  kepatuhan  yang  lebih  baik terhadap  peraturan.  PIANOo  menyatukan  para  ahli  di  bidang  tertentu, mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman, serta memberikan saran. Ini juga  mendorong  dialog  antara  otoritas  kontraktor  pemerintah  dan perusahaan sektor swasta.
b. Kondisi UMKM Belanda
31 CBS, Trends
In
The Netherlands, available at https://www.cbs.nl/ /media/_pdf/2017/44/trends_in_the_netherlands_2017_web.pdf,2017,    last  accessed  07  Desember 2020.
Belanda  mempertahankan  skor  yang  sejalan  dengan  rata-rata  UE untuk  akses  keuangan,  meskipun  kemajuannya  secara  keseluruhan  sejak 2008  cukup  kuat.  Sementara  biaya  pinjaman  untuk  pinjaman  kecil dibandingkan  dengan  yang  besar  adalah  yang  ketiga  tertinggi  di  UE (meskipun turun sedikit sejak 2016), Belanda memiliki lingkungan terkuat di  Negara  Anggota  untuk  pendanaan  ekuitas,  pendanaan  'malaikat  bisnis' profesional  dan  pemberi  pinjaman  swasta  pendanaan,  semuanya meningkat antara tahun 2016 dan 2017. 32 Tingkat bunga tahunan rata-rata untuk  pinjaman  kecil  dan  persentase  pengajuan  pinjaman  yang  ditolak turun  sangat  sedikit,  meskipun  peningkatan  yang  lebih  substansial  dalam akses  ke  dukungan  keuangan  publik  terlihat  jelas  (5,9%  menunjukkan penurunan  pada  tahun  2017  terhadap  11,5%  pada  tahun  2016)  dan kesediaan  bank  untuk  memberikan  pinjaman  (13,9%  menunjukkan penurunan  pada  tahun  2017  dibandingkan  18,8%  pada  tahun  2016). Kerugian piutang tak tertagih sebagai persentase dari total omset turun dari 2,6% pada 2016 menjadi 2,1% pada 2017, membawa angka di bawah level 2008 sebesar 2,4% untuk pertama kalinya. 33
Sejak  2008,  beberapa  alat  untuk  menarik  modal  ventura diluncurkan  dan  diskusi  kebijakan  untuk  meningkatkan  akses  keuangan bagi  UKM  masih  terus  berlangsung.  Pada  tahun  2013,  pemerintah berupaya  meningkatkan  akses  pembiayaan  UKM  dengan  meningkatkan ketersediaan  risiko  permodalan.  Sejak  2015,  'Qredits'  telah  memberikan kredit mikro hingga EUR 250.000, terutama di sektor perhotelan, ritel, dan layanan  bisnis.  Qredits  telah  membantu  lebih  dari  12.000  wirausahawan pemula  dalam  pembiayaan  mereka  dan  organisasi  menyediakan pembinaan bagi wirausahawan dengan lebih dari 650 Pembina.
Selama  periode  referensi,  kemajuan  lebih  lanjut  dicapai  pada prinsip  SBA  ini  dengan  peluncuran  empat  inisiatif  baru.  'BMKB' ( Borgstellingskrediet MKB)  harus  mengatasi  tingginya  persentase
32 European Commission, 2018 SBA Fact Sheet Netherlands, hal.13.
33 Lemmers, O. The share of SMEs in trade and investments; three delineations of SMEs. Statistics Netherlands, ( Dutch:2014), hal. 100.
penolakan  pinjaman  usaha  untuk  UKM  oleh  bank.  BMKB  akan  terbuka untuk  bank  maupun  non  bank  hingga  tahun  2021,  setelah  itu  akan dievaluasi.  Membuka  fasilitas  untuk  non-bank  akan  membantu  UKM mendapatkan  kredit  dengan  memperluas  kelompok  pemberi  pinjaman potensial.  Pemerintah  Belanda  juga  telah  membentuk  dana  beban subordinasi  sebagai  bagian  dari  rencana  tindakan  tambahan  untuk memperluas cakupan modal risiko yang tersedia untuk UKM.
Dana  tersebut  memberikan  modal  tambahan  untuk  investasi malaikat  bisnis  dan  jaminan  pinjaman  untuk  pendanaan  awal. 'Scale-up  Fund' dirancang  untuk  membantu  perusahaan  muda  yang menjanjikan  mendapatkan  akses  yang  lebih  mudah  ke  keuangan,  di  luar saluran  modal  ventura  biasa.  Tujuannya  adalah  untuk  memungkinkan perusahaan  rintisan  yang  tumbuh  cepat  untuk  memperluas  aktivitas mereka secara signifikan inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang mereka kontribusikan ke Belanda.
Sebuah putaran konsultasi telah disiapkan untuk menilai tingkat dukungan untuk  'Invest-NL',  yang  dimaksudkan  untuk  menjadi  bank  promosi nasional baru yang beroperasi sebagai entitas swasta bersama dengan bank reguler dan dana pensiun, dengan negara sebagai pemegang saham tunggal dan Pengelola Keuangan. Invest-NL sedianya akan mulai beroperasi pada 1  Januari  2019.  Namun,  ini  telah  ditunda  setidaknya  selama  1  tahun. Invest-NL diharapkan memiliki total kapitalisasi EUR 2,5 miliar dan juga akan berfungsi sebagai titik kontak tunggal untuk modal ventura, jaminan, asuransi  kredit  ekspor,  dan  program  pendanaan  internasional  /  UE  yang digunakan oleh para pengusaha. 34
Belanda  terus  menunjukkan  kinerja  di  atas  rata-rata  UE  di  bidang ini,  dengan  kemajuan  yang  stabil  sejak  tahun  2008.  Belanda  memiliki fondasi sains dan teknologi yang sangat kokoh yang menopang UKM-nya, dengan  tingkat  transfer  teknologi  tertinggi  dari  akademisi  ke  perusahaan baru  dan  yang  sedang  berkembang.  Ini  juga  memiliki  skor  tertinggi  pada
34 European Commission, Op.Cit, hal.12.
dukungan  untuk  sains  dan  teknologi  basis  usaha  yang  berfokus  pada teknologi kelas dunia, pada dukungan yang tersedia bagi para insinyur dan ilmuwan  untuk  komersialisasi  ide  mereka  dan  pada  kecukupan  subsidi pemerintah untuk akuisisi teknologi di perusahaan baru dan berkembang . Hampir  semua  area  ini  mengalami  pertumbuhan  antara  tahun  2016  dan 2017. 35 Sementara  persentase  karyawan  dengan  keterampilan  TI  spesialis dan  proporsi  UKM  yang  memberikan  pelatihan  semacam  ini  kepada karyawan mereka meningkat dibandingkan angka tahun 2016 (dari 24,5% menjadi  25%  dan  dari  20,7%  masing-masing  menjadi  21,9%),  proporsi UKM  yang  menjual  secara  online  sedikit  turun  dari  16,1%  pada  tahun 2016  menjadi  15,3%  pada  tahun  2017,  level  terendah  ketiga  sejak  tahun 2008. Proporsi  UKM yang membeli secara online dan total  omset dari e- niaga keduanya tumbuh sedikit tetapi tetap di bawah level 2008.

## c. Hasil Empiris UMKM
Bagian ini menggambarkan perbedaan peran UKM dan perusahaan besar  dalam  perekonomian  Belanda.  Pertama  itu  menunjukkan  distribusi nilai  tambah  yang  dihasilkan  oleh  UKM  dan  perusahaan  besar  di  atas industri.  Kemudian  kami  menyajikan  hasil  dari  beberapa  analisis  input- output  dasar  yang  diperoleh  dengan  menggunakan  yang  baru mengembangkan  IOT  diperpanjang.  Selain  memperkirakan  impor  yang terkandung dalam ekspor, tabel ini juga menunjukkan peran dari dua kelas ukuran  sebagai  pemasok  untuk  permintaan  menengah  dan  akhir,  dan keterlibatan mereka di rantai nilai global (bagian Belanda). Dalam bagian ini perusahaan dianggap UKM jika grup perusahaannya di bawah kendali Belanda dan mempekerjakan kurang dari 250 orang. 36
Kontribusi UKM terhadap perekonomian Belanda
35 European Commission, Op.Cit, hal.13.
36 Stephen  Chon  and  Friends, The  role  of  Small  and  medium-sized  enterprises  in  the  dutch economy: An analysing using an extended supply and use table, August 2018, hal. 11.
Meskipun  total  nilai  tambah  oleh  UKM  sebanding  dengan  total  nilai tambah  oleh  perusahaan  besar,  bahwa  ada  perbedaan  besar  antara distribusi  nilai  tambah  industri.  UKM  relatif  besar  dalam  hal  nilai tambah  di  bidang  pertanian,  konstruksi,  perdagangan  dan  jasa. Pertambangan  dan  manufaktur  didominasi  oleh  perusahaan  besar sehingga  pedagang  grosir  dapat  dengan  mudah  beroperasi  dengan kurang dari 250 karyawan, sedangkan petrokimia industri,  misalnya,  hampir  seluruhnya  terdiri  dari  perusahaan- perusahaan besar nilai tambah dari industri tersebut. Ini adalah temuan yang langsung dan intuitif.
Komposisi input yang berbeda untuk UKM dan perusahaan besar Selain  itu  perbedaan  antara  UKM  dan  perusahaan  besar  dalam  hal industrinya  juga  ada  perbedaan  dalam  struktur  masukan.  Berdasarkan perhitungan, menunjukkan bahwa UKM tidak terlalu bergantung pada impor dalam produksi barang dan jasa untuk permintaan akhir daripada perusahaan  besar.  Rata-rata,  UKM  membutuhkan  19  sen  impor  untuk menghasilkan  1  euro  dari  permintaan  akhir,  sedangkan  permintaan besar perusahaan membutuhkan 41 sen.
4. PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Di  negara  Belanda,  orang  mula-mula  mendirikan  koperasi konsumsi  untuk  menyediakan  keperluan  sehari-hari.  Tetapi kemudian  meluas  dan  muncul  beberapa  jenis  atau  nama  koperasi. Di  Rotterdam  pada  tahun  1860,  persatuan  buruh,  Nederlandsch Werkman, mendirikan perkumpulan toko. Tetapi karena modalnya kecil,  tempat  tinggal  buruh  relatif  tersebar,  dan  anggota  kurang, perhatian  dan  kurang  partisipasi  pada  toko  akhirnya  toko  itu  pun tidak dapat berkembang. Hal yang sama juga berlaku pada buruh di Amsterdam,  yang  pada  tahun  1866,  dibawah  pimpinan  N.G. Pierson  mendirikan  perkumpulan  toko.  Tidak  kurang  dari  2000 buruh  menyatakan  bersedia  menjadi  anggota.  Tetapi  pada  waktu
toko dibuka, jarang orang datang untuk melakukan pembelian. Dan akhirnya pada penghujung akhir tahun 1866 dibubarkan. Kita dapat melihat  bahwa  negara  maju  seperti  Belanda  masih  mengandalkan koperasi  untuk  menyejahterakan  masyarakatnya  agar  negaranya tetap maju. Sudah banyak negara berkembang yang juga akhirnya berhasil dalam menjalankan koperasi untuk mendorong
pertumbuhan  ekonomi  masyarakat.  Karena  kesejahteraan  seluruh rakyat,  suatu  bangsa  akan  hidup  tentram  dan  adil  serta  tidak  ada lagi  kesenjangan  sosial.  Pengaturan  lain  yang  memberikan kemudahan  terakhir  yang  dapat  ditemukan  adalah  pengaturan prinsip  keterbukaan  keanggotaan  koperasi.  Masuk  dan  keluarnya anggota cukup dibuktikan oleh pencatatan di dalam daftar. Dengan demikian, tidak lagi diperlukan adanya pihak ketiga, dan tidak pula pejabat  maupun  notaris  yang  membuat  surat  resmi  sebagai anggota.  Akses  masyarakat  untuk  berperan  serta  dalam membangun  koperasi  menjadi  semakin  terbuka  dan  semakin mudah.  Kemudahan  lain  diberikan  sebagai  tindak  lanjut  dari pengaturan  tersebut  Cooperatie  Dienst  (Jawatan  Koperasi)  pada tahun  1930  di  bawah  Department  van  Binnenlandshe  Bestuur (Departemen  Dalam  Negeri)  dan  pada  Tahun  1932  menerbitkan Surat  Keputusan  Pemerintah  Nomor  29  yang  dimuat  dalam Staatsablad  Nomor  634  Tahun  1932,  yang  menetapkan  bahwa koperasi yang dibentuk berdasarkan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 91, bebas pajak selama 10 tahun semenjak didirikan.
2. Aspek UKM merupakan Domain kebijakan untuk UKM sangatlah kompleks,  dengan  kompleksitas  ini  yang  berasal  dari  beragam UKM  (baik  dari  segi  ukuran  maupun  aktivitas)  dan  dari  banyak faktor  yang  memengaruhi  kinerja  UKM.  Jawaban  pemerintah Belanda untuk kompleksitas ini adalah rencana komprehensif yang membahas sub-segmen sektor UKM, mencatat dan
mengklasifikasikan  apa  yang  paling  penting  bagi  UKM  di  setiap
sub-segmen.  Hanya  dengan  rencana  yang  tidak  terpisahkan dimungkinkan  untuk  membangun  strategi  untuk  mendongkrak kinerja UKM.
Sekretaris Negara Belanda yang baru dari Kementerian Urusan Ekonomi dan Kebijakan Iklim mengumumkan peluncuran rencana integral untuk sektor UKM Belanda ('MKB Actieplan') yang akan datang.  Rencana  tersebut  menetapkan  kelanjutan  dan  peningkatan bauran  kebijakan  yang  ada  yang  menargetkan  UKM,  seperti kebijakan  start-up  dan  kebijakan  yang  membantu  membangun bisnis  masa  depan  melalui  R&D  dan  inovasi.  Rencana  tersebut juga  menambahkan  strategi  yang  koheren  yang  menargetkan peningkatan  produktivitas  dengan  menyebarkan  pengetahuan  dan praktik  terbaik  secara  lebih  efektif  (khususnya  dalam  digitalisasi), memodernisasi  peraturan,  dan  meningkatkan  akses  ke  modal  dan keterampilan. Rencana aksi UKM diterbitkan pada 29 Juni 2018.
Direktorat  Jenderal  Eropa  untuk  Pasar  Internal,  Industri, Kewirausahaan  dan  UKM  (DG  GROW)  membuat  lembar  fakta SBA sebagai bagian dari Tinjauan Kinerja UKM (SPR), kendaraan utamanya  untuk  analisis  ekonomi  masalah  UKM.  Mereka menggabungkan  informasi  statistik  dan  kebijakan  terbaru  yang tersedia.  Diproduksi  setiap  tahun,  mereka  membantu  mengatur informasi  yang  tersedia  untuk  memfasilitasi  penilaian  kebijakan UKM  dan  memantau  implementasi  SBA.  Mereka  mencatat  dan mencatat  kemajuan.  Itu  bukan  penilaian  kebijakan  Negara Anggota.  Sebaliknya,  mereka  harus  dianggap  sebagai  sumber informasi  tambahan  untuk  meningkatkan  pembuatan  kebijakan berbasis bukti. Misalnya, mereka hanya mengutip langkah-langkah kebijakan  yang  dianggap  relevan  oleh  pakar  kebijakan  UKM nasional.  Mereka  tidak  dan  tidak  dapat  mencerminkan  semua tindakan  yang  telah  diambil  pemerintah  selama  periode  referensi.
Ada  lebih  banyak  informasi  kebijakan  pada  database  yang  dapat diakses dari situs web SPR.

## B. Saran
1. Dalam  pembangunan  koperasi  untuk  percepetan  ekonomi, diperlukan  kemitraan  dalam  bentuk  partisipasi  dari  semua  unsur yang  terkait  untuk  pengembangan  koperasi.  Melalui  konsep mekanisme  kerjasama  atau  keterkaitan  dengan  perusahaan  besar dalam bentuk kemitraan usaha.
2. Manajemen  koperasi  harus  menjalankan  fungsi-fungsi  manajamen agaer perusahaan koperasi dapat berjalan secara efesien dan efektif dalam memenugi tujuan promosi anggota.
3. Bagi  UMKM  ,  usaha  yang  dijalankan  berbekal  dengan  modal sendiri  atau  asupan  dari  pihak  luar  sekiranya  dapat  difokuskan untuk  pengembangan  usaha  terutama  produk  dan  perspektif  lain seperti  pembiayaan,  pemasara,  kemitraan  dan  wawasan  akan perkembangan  pasar  sehingga  dapat  berkembang  dari  hari  ke  hari dan tetap menjadi penyangga perekonomian negara Belanda.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arifin,  Sitio  dan    Halomoan,Tamba. Koperasi,  Teori  dan  Praktik. (Jakarta:
Erlangga, 2001).
Arsyad, Lincolyn. Ekonomi Pembangun. (Yogyakarta: STIE YKPN, 2008).
Firdaus, Muhammad dan Susanto, Edhi, Agus. Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).
Hamid,  Suandi,  Edy. Perekonomian  Indonesia.( Jakarta:  Pusat  Penertbitan Universitas Terbuka, 2006).
Marzuki  ,  Mahmud,  Peter. Penelitian  Hukum. (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2005).
Nisrina  Farah,  dkk. Cooperatives  in  West,  Socialist,  and  Developing  Countries,
(Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2016).
O. Lemmers. The share  of  SMEs in  trade and investments; three delineations  of SMEs. Statistics Netherlands. ( Dutch:2014).
Prasetya,  Ansika. Sejarah  Perkembangan  Koperasi  Di  Indonesia. Tanggal  11 Desember 2013.
Priharto, Sugi. Pengertian Koperasi. 2 Agustus 2019.
Subandi. Ekonomi Koperasi. (Bandung: Alfabeta, 2014).
Sularso  dan  Damanik. Peraturan  Perundang-undangan  Koperasi  di  Indonesia.
(Jakarta: Dwi Segara, 1982).

## Jurnal
Bernard  Jensen  ,  A.J.,dan    S.  Jensen,  P.Schoot,    Redding,  Schott. Firms  in international trade . The Journal of Economic Perspectives Tahun 2007.
Chon Stephen and Friends. The role of Small and medium-sized enterprises in the dutch  economy:  An  analysing  using  an  extended  supply  and  use table. Statistics Netherlands . Agustus 2018.
European Commission, 2018 SBA Fact Sheet Netherlands.
Hudiyanto, Koperasi:  Ideologi  dan  Pengelolaannya, Proyek  Peningkatan Penelitian  Pendidikan  Tinggi  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
Nauwelaerts,  Ysabel  dan  Hollaender,  Iris. Innovation  Management  of  SMEs  in The CreativeSector in Flanders and The Netherlands. Vol.6,Iss.3. Sofiana,  Trian. Konstruksi  Norma  Hukum  Koperasi  Syariah  Dalam  Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. Jurnal Hukum Islam (JHI).
Artikel
CBS. Trends In The Netherlands, available at https://www.cbs.nl/ /media/_pdf/2017/44/trends_in_the_netherlands_2017_web.pdf,2017, diakses 07 Desember 2020.
Deloitte, Dutch Digital Infrastructure . at https://www.dinl.nl/wp- content/uploads/2016/11/17112016-Dutch-Digital-Infrastructure-Report- 2016.pdf. Tahun 2016, Diakses 07 Desember 2020.
European  Commission. What  is  an  SME?. diakses  07    December    2020    at http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme- definition_en.
Intercompany Solutions. Daftarkan Asosiasi  Di Belanda . 13 April 2018.
Intercompany Solutions. Membentuk Koperasi Di Belanda . 15 April 2018.
KvK-Bedrijvendynamiek. Jaaroverzicht 2017 . available at
https://www.kvk.nl/download/Bedrijvendynamiek%202017Q4
%20definitief_tcm109-453456.pdf. diakses 07 December 2020.
Prasetya  Ansika. Sejarah  Perkembangan  Koperasi  Di  Indonesia. Tanggal  11 Desember 2013.
Uang Teman. Pengertian Koperasi Menurut Para Ahli Dan Lembaga Penelitian.
30 Agustus  2017.
Wikipedia Bahasa Indonesia. Koperasi.  https://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi.