## Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Desember 2023, pp. 63-73 E-ISSN: 2776-6284
Received 18 November 2023 ● Revised 28 November 2023 ● Accepted 28 Desember 2023
Penerapan Prinsip Kesetaraan, Efektifitas dan Efisien, Aturan Hukum Dalam Penerimaan Pegawai Negeri Provinsi NTB Tahun 2021
Dhea Candra Dewi 1* , Vidya Yanti Utami 2 , Subandi Pariyatma 3
1 Jurusan Ilmu Administrasi Neagara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram
Email: candradhea20@gmail.com, vidyautami88@gmail.com and spariyatma@gmail.com,

## Abstract :
Abstract: This  research  discusses  about  the  application  of  the  equality  principle,  effectiveness  and efficiency,  and legal regulations in the Civil Servants recruitment at the NTB Province Regional Civil Service Agency in 2021. Recruitment of civil servants aims to fill empty formations in an organization to  support  smooth  assignments  and  services  to  the  community  as  well  supporting  performance competency in organizations. In the process, this acceptance is often ignored by organizations who tend  to  side  with  the  family  system  only  and  has  the  potential  to  cause  social  jealousy  towards applicants. To realize the principles of Good Governance and public services that are quality, effective, efficient  and  based  on  justice,  it  is  necessary  to  carry  out  a  clean,  honest,  fair  and  responsible recruitment  process.  The  research  applies  a  type  of  qualitative  research  with  a  descriptive  analysis approach. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. Meanwhile, data analysis is carried out through data reduction, presentation and then drawing conclusions. The results of the research show that the application of equality principle, effectiveness and efficiency, and legal rules in civil servants recruitment in the organization has been implemented ideally, namely in harmony  with  the  principles  developed  in  Good  Governance  theory  and  statutory  regulations  as guidelines in the procurement of civil servants.
Keywords: Good Governance; Civil Servants Recruitment; Equality Principle; Effectiveness and Efficiency; legal regulations.
Abstrak:
Abstrak: Penelitian ini membahas tentang penerapan prinsip kesetaraan, efektifitas dan efisien, dan aturan hukum dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun  2021.  Penerimaan  pegawai  negeri  bertujuan  untuk  mengisi  formasi  kosong  dalam  sebuah organisasi  sebagai  pendukung  kelancaran  penugasan  juga  pelayanan  pada  masyarakat  yang  juga menunjang kompetensi kinerja dalam berorganisasi. Dalam prosesnya, penerimaan tersebut seringkali diabaikan  oleh  pihak  organisasi  yang  cenderung  memihak  pada  sistem  kekeluargaan  saja  dan berpotensi menimbulkan menimbulkan kecemburuan sosial terhadap para pelamar. Untuk mewujudkan prinsip Good Governance serta pelayanaan  publik  yang berkualitas, efektif, efisen  serta berazaskan keadilan maka perlu dilakukan proses rekrutmen yang bersih, jujur, adil, bertanggung jawab. Penelitian menerapkan jenis penelitian kualitatif  berpendekatan analisis deskriptif. Berteknik pengumpulan data yaitu  melalui  observasi,  wawancara,  juga  dokumentasi.  Sedangkan  analisis  data  dijalankan  melalui reduksi  data,  penyajian  beserta  lalu  menarik  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa penerapan prinsip kesetaraan, efektifitas dan efisien, dan aturan hukum dalam penerimaan pegawai negeri di BKD Provinsi NTB sudah terlaksana dengan ideal, yakni selaras berprinsip-prinsip dengan yang dikembangkan  pada  teori Good  Governance  dan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  pedoman dalam pengadaan pegawai negeri.
Kata  Kunci : Good Governance, Penerimaan  Pegawai, Prinsip Kesetaraan, Efektifitas dan Efisien, Aturan hukum

## PENDAHULUAN
Salah  satu  keberhasilan  dan  kesuksesan  dalam  melakukan  reformasi  suatu  birokrasi pemerintahan adalah terletak dalam keberhasilan pengelolaan Sumber Daya  Aparatur (SDA) yang  ada.  Aparatur/Pegawau  yang  bermutu  tinggi  dan memiliki  kualifikasi  yang  baik  dapat terukur  melalui  prestasi  kinerja  yang  baik.  Prestasi  kinerja  yang  baik  terukur  dengan keselarasan tujuan birokrasi yang diembanya (Halim, 2016) sehingga gagasan the right man on  the  right  place mampu  terwujud.  Keberhasilan  dan  kesuksesan  pegawai  birokrasi pemerintahan  dapat  terukur  dengan  baik  dimulai  dari  keberhasilan  rekruimen  yang dilaksanakan.  Rekrutmen  adalah  bentuk  aktifitas  dengan  esensial  terkait  memanajemenkan sumber daya aparatur yang ada. Mencermati berhasilnya menjalankan aktifitas tersebut turut mengahasilkan  aparat  birokrasi  yang  bermutu  sesuai  dengan  yang  dirancangankan  oleh berbagai pihak. Terdapat beberapa istilah popular dalam proses rekrutmen yaitu job analysis, job description, job specification (Paoki, 2018).
Pengadaan  pegawai  bertujuan  untuk  mengisi  formasi  yang  lowong  dalam  sebuah organisasi, untuk menjalankan bidang tersebut seringkali diabaikan oleh pihak organisasi yang cenderung  memihak  pada  sistem  kekeluargaan  yang  potensi  dan  keahliannya  belum  tentu termasuk  dalam  bidang  yang  lowong,  sehingga  sering  menimbulkan  kecemburuan  sosial terhadap  para  pelamar  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  (CPNS).  Perihal  tersebut  mengacu  akan pendapatnya Kepala BKD Provinsi NTB, Drs. Muhamad Nasir, menyebutkan bahwa “Terdapat beberapa instansi yang tidak mengirimkan kebutuhan tenaga ASN Pegawai Negeri Sipil pada saat pengajuan formasi ke MENPAN dengan alasan kebutuhan tenaga ASN Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah diisi oleh tenaga honorer pada instansi tersebut”. Beberapa penelitian lain mengatakan permasalahan yang cukup sering terjadi di masyarakat terkait dengan pengadaan pegawai  disebabkan  karena  tidak  transparannya  proses  penyelenggaraan  rekrutmen,  masih terjadinya  korupsi,  kolusi  serta  nepotisme  (KKN),  sehingga  progres  penerimaan  tanpa mengacu akan dibutuhkan juga masih terdapatnya bertekanan juga berintervensi tanpa pihak berkepentingan  (Suripatty,  2019).  Karena  kurangnya  akuntabilitas  dan  transparansi,  proses pengadaan  pegawai  negeri  sipil  selama  ini  menjadi  tidak  efektif  (tidak  tepat  sasaran),  tidak efisien (dalam hal biaya dan waktu), dan bahkan ketika diidentifikasi, masih terdapat praktik KKN. Faktor-faktor yang disebutkan di atas masih terus mempengaruhi pengadaan pegawai negeri  sipil,  yaitu  kebijakan  politik,  struktur  kekeluargaan,  kepentingan  sektoral,  dan komersialisasi (Purwoko, 2011).
Konsep Good Governance hadir di negara ini pasca era reformasi. Sebagai hasil dari berbagai  masalah  yang muncul  dan tuntutan  pemerintahan  orde  baru,  konsep  ini  sudah  ada. Perihal tersebut bersumberdalam konstitusi, dampak dari  kelembagaan tinggi negara  dengan tanpa  berperan  ideal,  juga  berkehambatan  mengkontrol  bersosial  yang  disebabkan  oleh partisipasi  masyarakat.  Agar  pemerintah  dapat  menunjukkan  dedikasinya  guna  membentuk penatakelolaan  pemerintah  dengan  ideal  dalam  perlandasan  nilai-nilai  pemerintahan (Handayani  &  Nur,  2019).  Di  negara  berkembang,  pemerintah  berperan  sebagai  katalisator transformasi masyarakat dengan mendorong pertumbuhan sektor dan industri tertentu melalui kebijakan,  program,  proyek,  dan  perencanaan  anggaran  (Pamungkas  &  Rosyanfikri,  2021). Namun demikian, pelaksanaan gagasan tata kelola pemerintahan yang  efektif masih menjadi tantangan.
Untuk  mampu  mewujudkan  tata  pemerintah  dengan  baik  juga  bersih  (g ood governance )  juga  terwujudnya  pelayanaan  umum  dengan  ideal,  berektif  juga  bermutu  tentu diperlukan  dukungan  pegawai  yang  berprofessional,  bertanggunng  jawab,  berkeadilan, berkejujuran juga berkompeten terkait segenap kinerja yang dilakukan dalam organisasi. Pada pemaknaan  lainnya,  kinerja  tugas  pegawai  negeri  juga  wajib  mengacu  berprofesionalisme sesuai  kualifiikasi  keilmuan  masing-masing,  sehingga  nantinya  turut  terwujudnya pemerintahan ideal (Agus Dwiyanto, 2008). United Nations Development Program (UNDP) dalam  Sedarmayanti  (2004:3)  memaknai  tata  kelola  pemerintahan  sebagai  pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan di bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengawasi dan mengelola berbagai urusan negara disetiap tingkatan. Tata kelola pemerintahan juga berfungsi sebagai  instrumen  kebijakan  untuk  mendorong  terciptanya  kondisi  yang  mendorong  kohesi sosial,  kesejahteraan,  dan  integritas.  Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  sebagaimana didefinisikan  oleh  Lembaga  Administrasi  Negara  dalam  Sedarmayanti  (2004:4),  adalah penyelenggaraan  pemerintahan  negara  yang  bertanggung  jawab  dan  efektif,  yang  berfungsi secara efisien dan efektif melalui pemeliharaan sinergi dan interaksi yang konstruktif di antara lingkungan publik, swasta, dan masyarakat.
Sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dengan selama ini yang diamatkan bertanggung jawab untuk mengelola urusan publik, muncullah gagasan tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Sesuai dengan kemampuan mekanisme pasar, masyarakat sipil, dan pemerintah, praktik-praktik tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilaksanakan secara bertahap.  Penyediaan  layanan  publik  merupakan  salah  satu  keputusan  strategis  yang  telah diambil oleh Indonesia dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif (Riska
Chyntia Dewi & Suparno Suparno, 2022). Guna mencapainya tata kelola pemerintahan yang efektif  di  daerah  seperti  yang  diinginkan  oleh  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  telah menetapkan  Peraturan  Pemerintah  No.  41/2007  tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah,  yang berkaitan  dengan  struktur  perangkat  daerah.  Tujuan  dari  peraturan  ini  adalah  untuk memberikan pedoman dan arahan yang jelas kepada daerah agar mereka dapat berpartisipasi secara  aktif  dalam  penyelenggaraan  kekuasaan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  tata  kelola pemerintahan yang baik. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif  sangat  penting  untuk  dipahami.  Sesuai  dengan  prinsip-prinsip  panduan  ini,  kinerja pemerintah akan dievaluasi. Evaluasi tata kelola pemerintahan dapat mengungkapkan apakah sudah memenuhi seluruh komponen prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau belum (Rosyada, 2016). Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara universal, pembentukan sistem politik pemerintahan yang lebih condong untuk menjaga kepentingan rakyat mengharuskan adanya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara ketat (Tomuka, 2013).
Penelitian terdahulu yang telah dijalankan dari (Oktavia et al., 2022) menyebutkan jika diterapkannya good governance melalui analisis deskriptif menunjukan bahwa ada keterkaitan dengan  kualitas  menyajikan  masyarakat  pada  perkantoran  kecamatan.  Hal  serupa  dengan dengan diungkapkan oleh perilhal diteliti lainnya (Rohman et al., 2019) dengan menegaskan jika diterapkannya prinsip good governance terkait menunjang kompetensi pelayanan publik dapat berjalan secara ideal, hal ini terdapat pada penelitian pada pelayanan publik di Kecamatan Lowokwaru.  Selanjutnya,  penelitian  terdahulu  lainnya  oleh  (Sulfiani,  2021)  mengemukakan bahwa p elaksanaan good governance dapat berkontribusi pada upaya-upaya yang bertujuan untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi dan demokratisasi, yang dapat mencakup penegakan hak asasi  manusia  di  berbagai  bidang  kehidupan  bernegara,  menegakkan  nilai-nilai  keadilan  dan solidaritas sosial, dan memastikan bahwa hak-hak rakyat dihormati oleh pihak berwenang.
Dalam  berkomponen  dari  agenda  reformasi,  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik berusaha untuk membangun sistem yang murni yang dicirikan oleh hal-hal berikut: integritas dan  efektivitas,  pandangan  ke  depan  yang  strategis,  akuntabilitas  dan  transparansi, profesionalisme  dan  partisipasi,  demokrasi  dan  partisipasi,  efisiensi  dan  efektivitas,  dan ketaatan pada aturan hukum (Nubatonis et al., 2015). Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan membuka 4.865 lowongan CPNS PPPK pada 2021. Dari total formasi tersebut, 4.443 tenaga guru (PPPK), 271 tenaga kesehatan, dan 151 tenaga teknis. Informasi ini sesuai dengan  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 555 Tahun 2021 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah  Provinsi  NTB.  Diharapkan  dengan  adanya  posisi  ini  akan  memfasilitasi pelaksanaan  inisiatif  dan  layanan  yang  berorientasi  pada  masyarakat  secara  efisien, meningkatkan  kapabilitas  organisasi,  dan  mempercepat  pencapaian  tujuan  strategis  nasional (Septia Karnia, 2021).
Pentingnya penerapan good governance terkait melakukan rekrutmen aparatur negara dijajaran  Pemerintah  Provinsi  NTB  merupakan  bagian  dari  reformasi  birokrasi  untuk menjawab adanya tantangan dan tuntutan publik dengan berkeinginan merekrut secara efisien, tanggap,  bertransparan  juga  berobyektif.  Badan  Kepegawaian  Daerah  sebagai  instansi penyelenggara  rekrutmen  pegawai  negeri  yang  bertujuan  mencari  pegawai  negeri  yang memiliki  kompetensi  dan  pendidikan  sesuai  pada  bidangnya  sesuai  dengan  kinerja  hingga sampai terwujudnya pelayanan prima terhadap publik pada Provinsi NTB.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian,  termasuk  perilaku,  persepsi, pandangan, motivasi, dan tindakan sehari-hari, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk  kata-kata  dan  bahasa  (naratif)  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  melalui pemanfaatan berbagai metode alamiah, merupakan tujuan dari pendekatan kualitatif (Arifin, 2010). Metode pengumpulan pendataan dijalankan secara   berobservasi, berwawancara juga berdokumentasi.  Pendataan  primer  dengan  diperolehkan  yakni  dari  hasil  wawancara  kepada pegawai Badan Kepegawai Daerah, sedangkan data sekunder didapatkan dari berdokumentasi serta  berstudi  pustaka.  Bermetode  analisis  pendataan  penelitian  dibahas  menjelaskan  cara meringkas, menganalisis, dan menyajikan kumpulan data penelitian dalam format yang mudah dipahami. Analisis data dimulai pada tahap pengumpulan data awal dan akan terus berlanjut hingga diperoleh temuan konklusif yang menjawab tujuan penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Prinsip Kesetaraan Dalam Penerimaan PNS Pada BKD Prov. NTB
Mengacu  temuan  penelitian  sebelumnya,  menemukan  jika  prinsip  kesetaraan  dalam penerimaan  Pegawai  Negeri  pada  BKD  Provinsi  NTB  telah  memberikan  berkesempatan dengan  selaras  dalam  tiap  warganya  dengan  nihil  tanpa  membeda-bedakan  asal  kedaerahan atau tempat tinggal, jenis kelamin, suku dan agama bahkan keterbatasan seperti penyandang disabilitas  tanpa  harus  di  diskriminasi  oleh  berbagai  latar  belakang  untuk  melamar  sebagai
calon Pegawai Negeri Sipil. Hal ini didasarkan Konstisusi berpasal 27 ayat 2 dengan pemaknai berhaknya  bekerja  dengan  selaras  akan  penilaian  berkemanusiaan.  Berdasarkan  hal  tersebut mampu dikatakan jika negara menyajikan penjaminan kepada tiap berwarga negaranya guna memiliki bekerja, perihal tersebut ini melamar sebagai CPNS khususnya pada BKD Provinsi NTB  selama  dapat  memenuhi  ketentuan  peraturan  dengan  sudah  ditetapkan  dari  panitia berseleksi bernasional. Hal ini selaras akan Permen PAN & RB No. 27 Tahun 2021 Pengadaan Pegawai  Negeri  Sipil  pada  bab  II  pasal  4  ayat  3  Huruf  c  disebutkan  bahwa  jenis penetapan kebutuhan PNS dalam formasi khusus yang dapat juga  dilamar oleh penyandang disabilitas. Keikutsertaan penyandang disabilitas  pada menerimannya pegawai negeri pada kantor BKD Provinsi  NTB  membuktikan  bahwa  keseteraan  memiliki  andil  yang  cukup  besar  untuk mewujudkan  keadilan  dalam  keseluruhan  kewarganegaraan.  Hal  ini  selaras  tertuang  pada pendasaran  Indonesia  pancasila,  yakni  “keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  indonesia”  pada bersila  keilma,  yang  berarti  bahwa  Indonesia  berkewajiban  penjaminan  tiap  masyarakatnya guna  memperolehkan  edukasi,  bekerja,  serta  berkehidupan  berkelayakan,  bermartabat,  juga keadilan.
Permenpan RB Nomor 27 tahun 2021 menyebutkan pada bab III pasal 5 ayat (1) pada ketentuan  dan  persyaratan  umum  yang  dimana  tidak  mencantumkan  daerah  tertentu  dalam menerimanya CPNS berisi antara lain:
Untuk  melamar  menjadikan  PNS,  tiap  warga  negaranya  Indonesia  berkesempatan dengan kesamaan yakni melalui pemenuhan bersyarat sebagai berikut:
a. Usia  paling  rendah  18  (delapan  belas)  tahun  dan  paling  tinggi  35  (tiga  puluh lima) tahun pada saat melamar;
b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
c. Tidak  pernah  diberhentikan  dengan  hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri  atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
d. Tidak  berkedudukan  sebagai  calon  PNS,  PNS,  prajurit  Tentara  Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
g. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
i. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
Berdasarkan hal tersebut diatas prinsip kesetaraan dalam penerimaan  pegawai negeri pada  BKD  Provinsi  NTB  sudah  sesuai  prinsip-prinsip  yang  dikembangkan  dalam  g ood governance karena setiap pelamar berhak memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi  penerimaan  pegawai  negeri  sipil  tanpa  membeda-bedakan  asal  daerah  atau  tempat tinggal, jenis kelamin, bahkan keterbatasan seperti penyandang disabilitas.

## Prinsip Efektifitas dan Efisiensi Dalam Penerimaan PNS Pada BKD Provinsi NTB
Pada  prinsip  efektivitas  serta  prinsip  berefisiensi  dapat  diartikan  sebagai memaksimalkan pemanfaatan beragam sumber daya yang ada (Sedarmayanti, 2012). Prinsip Efektifitas  dan  Efisiensi  terkait  menerima  pegawai  negeri  pada  BKD  Provinsi  NTB memberikan  kemudahan  bagi  setiap  pelamar  untuk  mengikuti  seleksi  penerimaan  Pegawai Negeri pada BKD Provinsi NTB dengan tidak memberatkan pelamar dalam pembuatan surat keterangan  sehat,  surat  berkelakuan  baik dari  kepolisian,  surat  bebas  narkoba  seperti  tahun- tahun  sebelumnya.  Selain  itu  berkas  yang  diunggah  oleh  pelamar  melalui  online  akan memberikan kemudahan bagi panitia dalam memferifikasi berkas lamaran jika dibandingkan dengan  berkas  yang  dikrim  melalui  ekspedisi  serta  waktu  yang  dibutuhkan  juga  akan  lebih cepat.  Hal  ini  sejalan  dengan  (Mardiasmo,  2004)  yang  mengatakan  efektifitas  memiliki  arti mengingat  anggaran  merupakan  sumber  dana  publik  (yaitu  uang  yang  diharapkan  dapat menghasilkan  output  yang  paling  besar  atau  paling  efisien),  maka  penggunaannya  harus memenuhi tujuan atau target kepentingan publik.
Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dipahami bahwa prinsip efektifitas dapat menjadi indicator dalam mengukur bentuk organisasi pada pencapaian proses bekerja dengan semakin ideal  perihal  penyelasaian  penugasan.  Hal  ini  menunjukkan  jika  berefektitifitas  kerja  ialah bentuk aktifitas dengan dapat diukurkan besaran juga berkecilnya diantara bertujuan dengan pengharapan dengan mampu dicapaikan pada bekerja agar dapat menghasilkan temuan dengan ideal. Selanjutnya  pemakanna  efisiensi  kerja  merupakan  sarana  penerapan  berinput  dengan seminim  mungkin  guna  memiliki  berproduksi  dengan  semaksimalnya  (Soekartawi,  2010). Berperbandingan antara keduanya dicermati dalam:
1) Waktu, penugasan dianggap lebih efisien dari segi waktu jika hasilnya diukur berdasarkan  ukuran  tolok  ukur  yang  diinginkan  untuk  menghasilkan  sesuatu yang sangat baik dan optimal.
2) Kinerja, Secara khusus, hasil dari segi kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
(https://www.psychologymania.com/2013/01/pengertian-efisiensi-kerja.html)
Penjelasan  yang  diberikan  di  atas  menyatakan  bahwa  cara  pelaksanaan  tugas menentukan  korelasi  paling  akurat  antara  upaya  dan  hasil.  Jika  efisiensi  kerja  biasanya ditentukan  oleh  metode  kerja  yang  mengikuti  prosedur  yang  telah  ditetapkan,  maka  metode kerja yang efisien adalah metode kerja yang tidak mengorbankan hasil yang diinginkan dengan cara apa pun, termasuk cara yang paling sederhana, paling cepat, paling murah, paling ringan, dan paling singkat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, proses penerimaan pegawai negeri di BKD Provinsi NTB telah dilaksanakan dengan sangat baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola  pemerintahan  yang  baik,  dengan  mengedepankan  kemudahan  yang  dapat mengefisiensikan waktu, tenaga dan biaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap menjaga kualitas dan kuantitas hasil yang diberikan.

## Prinsip Aturan Hukum Dalam Penerimaan PNS Pada BKD Provinsi NTB
Aturan Hukum ( Rule of Law) menerangkan bahwa  hukum positif wajib dengan adil, dapat  juga  dimaknai  dengan  berkeutuhan,  terkhusus  pada  pengaturan  yurisdiksi  HAM. Berdasarkan  penelitian yang  telah dilakukan menunjukan bahwa prinsip aturan hukum  pada diterimannya pegawai negeri pada BKD Provinsi NTB dilakukan untuk memberikan kepastian hukum  terhadap  pelaksanaan  seleksi  pegawai  negeri  pada  BKD  provinsi  NTB.  Dengan mengharuskan  setiap  pelamar  membuat  surat  pernyarataan  yang  di  tandatangani  bermaterai sebagai bentuk kesanggupan setiap pelamar terhadap ketentuan yang dibuat Panselnas. Dalam memberikan rasa adil dalam penerimaan PNS pada BKD Provinsi NTB membuat aturan dan tata tertib dalam melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) beserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) juga memberikan sanksi bagi pelamar yang tidak mematuhi aturan dan tata tertib yang  ditetapkan.  Selain  itu  masyarakat  juga  dapat  melakukan  monitoring  atau  pengawasan terhadap hasil tes komptensi yang sedang berjalan dengan menampil live score pada halaman kantor BKD Provinsi NTB dan bisa juga dilakukan live streaming melalui chanel youtube BKD Provinsi NTB.
Hal ini sejalan dengan UNDP pada (Sedarmayanti, 2012) dengan mengatakan bahwa hukum  positif,  berkerangka  pada  kebijakan  adil,  tegak  serta  patuh  dengan  berkeutuhan, terkhusus  terkait  pengaturan  terkait  HAM  dalam  penerapan  berprinsip good  governance . Berdasarkan  hal  tersebut  diatas  prinsip  aturan  hukum  terkait  menerimapegawai  negeri  pada BKD  Provinsi  NTB  sudah  terlaksana  dengan  sangat  baik  sudah  sesuai  prinsip-prinsip  yang dikembangkan.  Hal  tersebut  didasari  oleh  berbagai  instrument  dengan  sudah  dibentukan Panselnas seperti surat pernyataan, aturan dan tata tertib serta memberikan pengawasan secara langsung  oleh  masyarakat  pada  hasil  tes  kompetensi  dengan  berjalan  baik  dalam  berseleksi berkompetensi  pendasaran  maupun  berseleksi  kompetensi  berbidang  dengan  ditujukan  pada bentuk live score maupun live streaming melalui chanel youtube BKD Provinsi NTB sebagai bentuk asas keadilan bagi setiap pelamar terkait rekrutmen PNS pada BKD Provinsi NTB.

## SIMPULAN
Implementasi  prinsip  kesetaraan  ( equity ),  efektifitas  dan  efisien  ( efectiveness  and efficiency )  dan  aturan  hukum  ( rule  of  law )  terkait  rekruitmen  pegawai  negeri  dalam  Badan Kepegawaian  Daerah  Provinsi  NTB  sudah  terlaksana  dengan  cukup  baik  selaras  akan  teori berprinsip dengan dikembangkan secara good governance juga peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pengadaan pegawai negeri. Perihal tersebut mampu dicermati melalui berbagai  persfektip  antara  lain  pertama,  prinsip  kesetaraan  bagi  setiap  pelamar  memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengikuti seleksi penerimaan pegaawai negeri sipil tanpa membeda-bedakan asal daerah atau tempat tinggal, jenis kelamin, bahkan keterbatasan seperti penyandang disabilitas. Kedua, prinsip efektifitass dan efisiensi memberikan kemudahan bagi setiap pelamar untuk mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil pada BKD Provinsi NTB  dengan  tidak  memberatkan  pelamar  dalam  pembuatan  surat  keterangan  sehat  juga kelakuan baik dari kepolisian, serta bebas narkoba yang dapat mengurangi biaya, tenaga dan waktu  dalam  memberikan  pelayanan  bagi  masyarakat  dan  tanpa  mengurangi  kualitas  serta kuntitas  terhadap  hasil  yang  diberikan.  Ketiga,  prinsip  aturan  hukum  melalui  berbagai instrument dengan dibentukan Panselnas seperti surat pernyataan, aturan dan tata tertib serta memberikan  pengawasan  secara  langsung  oleh  masyarakat  pada  hasil  tes  kompetensi  yang sedang  berjalan  baik  dalam  SKD  maupun  SKB  dengan  ditujukan  pada  bentuk live  score maupun live  streaming melalui chanel  youtube BKD  Provinsi  NTB  sebagai  bentuk  asas keadilan  bagi  setiap  pelamar  terkait  rekruitmen  pegawai  negeri  dalam  BKD  Provinsi  NTB. Terdapat masukan kepada penelitian selanjutnya dan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang ada, yakni diantaranya dimungkinkan untuk melakukan analisis lanjutan pada proses  rekruitme  penerimaan  Pegawai  Negeri  dengan menggunakan analisa  berprinsip good
governance lainnya.  Perihal  tersebut  dimaksudkan  agar  mampu  melihat  secara  keseluruhan penerapan prinsip tersebut pada proses rekruitmen yang terlaksana. Dengan banyak harrapan, kedepannya akan memperlihatkan bagaimana perwujudan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  yang  bertanggung  jawab  dan  kuat, yang  juga  efisien  dan  efektif,  melalui  pelestarian "sinergi" interaksi  pembangunan  di  antara negara, sektor swasta, dan masyarakat.  Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sedang berjuang dalam pencapaian tata kelola pemerintahan yang efektif .

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Dwiyanto. (2008). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik (Cetakan ke). Gajah Mada University Press.
Arifin. (2010). Penelitian Pendidikan . Lilin Persada Press.
Halim, W. S. (2016). Analisa rekruitmen dan seleksi karyawan pada perusahaan bihun cahaya.
Agora , 4 (1), 179–185.
Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara , 11 (1), 1–11. https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631
Mardiasmo. (2004). Otonomi dan manajemen keuangan daerah . Andi Yogyakarta. Mulyati,  A.  (2018).  Rekrutmen  dan  Seleksi  Pegawai. El-Idarah:  Jurnal  Manajemen Pendidikan Islam , 1–33. http://journal.parahikma.ac.id/el-idarah/article/view/82 Nubatonis, S. E., Rusmiwari, S., & Suwasono, S. (2015). Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik. Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 3 (1).
Oktavia,  Anisa  &  Trisninawati.  (2022).  Analisis  Penerapan Good  Governance terhadap pelayanan  publik  di  Kantor  Kecamatan  Baturaja  Varat. Fair  Value:  Jurnal  Ilmiah Akuntansi dan Keuangan , 5 (4), 2042-2051.
Pamungkas,  T.  K.,  &  Rosyanfikri,  R.  (2021).  Analisis  penerapan  prinsip-prinsip  good governance dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Jurnal Paradigma Madani , 8 (2), 36– 45.
Paoki,  D.  (2018).  Pentingnya  Rekrutment  dan  seleksi  untuk  mengukur  kinerja  karyawan. Jurnal Manajemen: Untuk Ilmu Ekonomi Dan Perpustakaan UNMER , 12–40. Purwoko, A. P. (2011). Sistem Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang Efektif. Jurnal Kebijakan
Dan Manajemen PNS , 5 (2), 75–91. https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/112
Riska  Chyntia  Dewi,  &  Suparno  Suparno.  (2022).  Mewujudkan  Good  Governance  Melalui Pelayanan Publik. Jurnal
Media Administrasi , 7 (1), 78–90. https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67
Rohman,  A.,  Hanafi,  Y.,  &  Hardianto,  W.  T.  (2019).  Penerapan  prinsip-prinsip  good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Reformasi , 9 (2), 153–160. Rosyada,  A.  A.  (2016).  Analisis  penerapan  prinsip  goodgovernancedalam  rangka pelayanan publik di badanpelayanan perizinan terpadu satupintudi Kota Samarinda. Ejournal Ilmu Pemerintahan , 4 (1), 2016.
Sedarmayanti, (2004). Good Governance, Kepemerintahan Yang Baik . CV. Mandar Maju. Sedarmayanti. (2012). Good Governance, Kepemerintahan Yang Baik . CV. Mandar Maju.
Septia  Karnia.  (2021). Pemprov  NTB  Buka  4.865  Formasi  CPNS,  Berikut  Rincian  dan Jadwalnya . https://regional.kompas.com/read/2021/05/10/224941278/pemprov-ntb- buka-4865-formasi-cpns-berikut-rincian-dan-jadwalnya?page=1,
Soekartawi. (2010). Teori Dan Aplikasinya . Rajawali Pers.
Sugiyono.  (2015).  Sugiyono,  Metode  Penelitian  dan  Pengembangan  Pendekatan  Kualitatif, Kuantitatif,  dan  R&D  ,  (Bandung:  Alfabeta,  2015),  407  1. Metode  Penelitian  Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D . Sulfiani, Andi Ni'mah. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo . Jurnal Administrasi Publik , 17 (1), 95-116. doi : 10.52316/jap.v17i1.59
Suripatty,  G.  (2019).  Jurnal  Sosio  Sains. Standar  Prosedur  Pelaksanaan  Rekrutmen  Dan Seleksi Aparatur Sipil Negara , 5 (April), 108–114.
Tomuka,  S.  (2013).  Penerapan  prinsip-prinsip  good  governance  dalam  pelayanan  publik  di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli). Jurnal Politico , 1 (3).