## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

## Ade Hendri Alamsyah
Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293
Abstract: Implementation of Regional Regulation Number 1 Year 2013 About Social and Environmental Responsibility. This study aims to determine the implementation Siak District Regulation Number 1 Year 2013 About Corporate Social Responsibility and Environment in Siak and obstacles encountered in implementing Siak District Regulation Number 1 Year 2013 About Corporate Social Responsibility in Siak. This type of research is the use descriptive research. While the research informants include officials and employee who is on BAPPEDA Siak in - volved as the Forum of Corporate Social Responsibility (CSR) Siak, the company chosen by the researchers BOB PT. Bumi Siak Pusako and communities. Analysis of the data obtained were analyzed from data presentation, data reduction, verification and conclusion. Implementation of Regional Regulation Number 1 Year 2013 About Social and Environmental Responsibility in Siak materialized with the establishment of a forum with the CSR Forum Siak in order to realize corporate social responsibility for the community and also responsibility towards environmental integrity of the company’s operations in the region. Tanggaung environmental and social respon- sibility undertaken by each company in Siak district, is part of the company’s participation in the construction melaksanan Siak Regency. Obstacles to be a factor in creating effective policies encountered in the research and discussion, it is known is, the lack of availability of technical personnel.
Keywords: CSR, environment, policy implementation
Abstrak: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Ling- kungan di Kabupaten Siak dan hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Siak. Jenis  penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan informan penelitian meliputi pejabat dan pegawai yang ada pada BAPPEDA Kabupaten Siak yang terlibat sebagai Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Siak, pihak peru- sahaan yang dipilih oleh peneliti yakni BOB PT. Bumi Siak Pusako dan juga masyarakat. Anali- sis data yang diperoleh dianalisis mulai dari penyajian data, reduksi data, verifikasi dan penari - kan kesimpulan. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak terwujud dengan dibentuknya forum bersama yakni Forum CSR Kabupaten Siak dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat dan juga tanggung jawab terhadap keutuhan lingkungan diwilayah operasional peru- sahaan tersebut. Tanggaung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Siak, merupakan bagian dari partisipasi perusahaan dalam melaksanan pembangunan di Kabupaten Siak. Kendala yang menjadi faktor dalam mewujudkan kebijakan yang efektif yang ditemui dalam hasil penelitian dan pembahasan, diketahui adalah, kurangnya ketersediaan tenaga teknis.
Kata kunci: CSR, lingkungan, implementasi kebijakan

## PENDAHULUAN
Pemerintah Kabupaten Siak men- gupayakan berbagai kebijakan dalam pe- nyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, dengan melibatkan seluruh komponen dan elemen yang ada di Kabupaten Siak termasuk perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Siak. Setiap peru- sahaan yang beroperasi di Kabupaten Siak, dituntut untuk menerapkan tanggung jawab sosial dan juga berpartisipasi dalamm pem- bangunan daerah Kabupaten Siak. Salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh Pemer- intah Daerah Kabupaten Siak adalah, den- gan menerbitkan Peraturan Daerah Kabu- paten Siak Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Ka- bupaten Siak Lahirnya Peraturan Daerah Kabupat- en Siak Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tang- gung Jawab Sosial Perusahaan (corporate social responsibility) di Kabupaten Siak, di- dasari oleh landasan hukum sebagai berikut; 1)  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2)  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
3) Peraturan Menteri BUMN Per-20/ MBU/2012 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Pro- gram Bina Lingkungan.
4)  Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.
Corporate social responsibility (CSR) berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan serta tanggung jawab sosial perusahaan”, dimana ada argumentasi bah- wa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusan- nya tidak semata berdasarkan faktor keuan- gan, misalnya keuntungan atau deviden me- lainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Kepedulian Kepada masyarakat sekitar/relasi komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara sing-
kat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi didalam se- buah komunitas melalui berbagai upaya ke- maslahatan bersama bagi organisasi dan ko- munitas. CSR adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengahrus- kan suatu perusahaan dalalm pengambilan keputusanya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap suatu pemangku kepetingan (stakekholder) peru- sahaan, termasuk lingkungan hidup. Bisnis adalah aktivitas mulia, didalamnya terdapat suatu kegiatan, ekonomi penciptaan lapan- gan kerja dan mendatangkan konstribusi pa- jak. Alangkah indahnya jika bisnis dijalank- an tidak hanya sekedar mencari profitabilitas semata, namun juga dengan penuh martabat dan hati nurani, karena sesungguhnya “se- baik-baik manusia adalah mereka yang ke- beradaannya bermanfaat untuk orang ban- yak”. (Buletin CSR Kabupaten Siak, 2013). Sehubungan dengan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dalam masyara- kat, maka pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana implementasi kebijakan dalam peraturan daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2013 tentang tanggung jawab sosial perusa- haan di Kabupaten Siak. Implementasi kebijakan menurut Wil- liam dan Elmore dalam Sunggono (2004) mengungkapkan bahwa implementasi ke- bijakan merupakan keseluruhan dari keg- iatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Sedangkan Wibawa (2001) men- gatakan bahwa kebijakan publik selalu men- gandung tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang  luas,  sasaran  yang  spesifik  dan  cara mencapai sasaran tersebut. Dalam cara men- capai sasaran tersebut terkandung beberapa komponen lain yakni siapa implementa- tornya, jumlah dan sumber dana, siapa ke- lompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur. Didalam cara ini komponen tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik diperjelas dan kemudian diin - terprestasikan. Cara-cara mencapai sasaran ini biasa disebut dengan implementasi kebi- jakan.
Mazmanian dan Sabetier dalam Wa- hab (2001) mengungkapkan bahwa, peran penting dari analisis implementasi kebijakan Negara ialah mendefenisikan variabel-vari- abel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada proses implementasi. Variabel- variabel  yang  dimaksud  diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu: 1) mu- dah tidaknya masalah yang akan digarap dan dikendalikan, 2) kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara te- pat proses implementasi, dan 3) pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi pencapaian tujuan kebijakan tersebut.
Edwar III dalam Indiahono (2009) mengatakan bahwa model implementasi ke- bijakan publik, menunjukkan empat varia- bel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan strukur birokrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah Men- getahui dan menganalisis Implementasi Per- aturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Ta- hun 2013 tentang tanggung jawab sosial pe- rusahaan di Kabupaten Siak, dan hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Siak.
METODE Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Informan penelitian adalah pe- jabat dan pegawai BAPPEDA Kabupaten Siak, pihak perusahaan dan masyarakat yang dapat bantuan CSR. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, obser- vasi dan dokumen. Data dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yakni menjelaskan secara argumentasi setiap informasi yang diperoleh dari informan penelitian. Prosedur analisis mulai dari penyajian data, reduksi data, verifikasi data dan penarikan kesimpu - lan.

## HASIL Komunikasi
Transmisi Wawancara yang peneliti lakukan dengan informan penelitian yakni Bapak Risa Gustian Kepala Sub Bidang Litbang, beliau mengatakan bahwa; “Penyaluran ko- munikasi bagi setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Siak, dilakukan melalui rapat dengan perusahaan yang ada yang tergabung dalam forum CSR. Dalam rapat tersebut akan dibahas mengenai tanggung jawab so- sial dan lingkungan oleh perusahaan terha- dap masyarakat tempatan. Sebelum adanya Perda tersebut, sudah dilaksanakan rapat pembentukan forum CSR pada tanggal 1 Maret 2012. pada rapat tersebut disampai- kan berbagai kebijakan yang akan dibuat termasuk kebijakan dalam pembuatan Per- aturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Ten- tang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkun- gan di Kabupaten Siak”. Wawancara di atas menunjukan bahwa implementasi yang di- lakukan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab So- sial dan Lingkungan di Kabupaten Siak, me- lalui saluran komuinikasi (transmisi) hanya dalam bentuk pertemuan melalui form CSR Kabupaten Siak, yang dilaksanakan dalam satu kali dalam satu tahun.
Kejelasan Wawancara dengan pihak perusahaan dalam hal ini PT. Bumi Siak Pusako, yakni Ibu Yusrina Ey Kepala CSR PT. Bumi Siak Pusako yang mengatakan bahwa; “Kami sebagai pihak perusahaan yang bergerak di- bidang pengelolaan minyak bumi dan gas alam, kami memahami adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tang- gung Jawab Sosial dan Lingkungan di Ka- bupaten Siak. Sebelum adanya peraturan daerah tersebut, pihak perusahaan juga su- dah menjalankan tanggung jawab sosial pe- rusahaan kepada masyarakat tempatan. Kita setiap tahun memberikan bantuan kepada masyarakat hingga saat ini. Tahun 2013 kita membangun 1 unit lokal MTSn di Keca- matan Pusako, tahun 2014 dibangun 1 kelas
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016 : 52-58
Madrsah Aliyah di Kecamatan Sabak Auh dan tahun 2015 pelaksanaan pembangunan pesantren Darul Qur’an di Kecamtan Sun- gai Apit”. Berdasarkan wawancara dengan informan penelitian di atas dapat diketa- hui bahwa,  pihak perusahaan yang ada di Kabupaten Siak, khususnya PT. Bumi Siak Pusako telah menjalankan program CSR, dimulai dari berdirinya perusahaan tersebut. Program CSR tersebut sudah dijalankan se- bagai tanggungjawab perusahaan bagi ma- syarakat dan lingkungan.
Konsisten Wawancara dengan informan pene- litian yang dilakukan dengan Kepala Sub Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BAPPEDA Kabupatten Siak, yakni Bapak Faisal Harap, dia mengatakan bahwa; “Upa- ya Pemerintah Kabupaten Siak yang ditu- angkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak, adalah untuk melihat wujud nyata bagi setiap peru- sahaan dalam melaksankan tanggung jawab sosial bagi masyarakat tempatan, sehingga perusahaan mempunyai kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan serta pemban- gunan di Kabupaten Siak. Hal ini diperlukan sikap yang konsisiten antara pihak Pemer- intah Kabupaten Siak dan pihak perusahaan yang tergabung dalam forum CSR Kabu- paten Siak. BAPPEDA sebagai koordinator CSR tetap konsisten untuk mengkomuni- kasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak bagi setiap perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Siak”. Wawancara di atas membuktikan adanya konsitensi dalam mengkomunikasi- kan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Ling- kungan di Kabupaten Siak, bagi perusahaan yang ada di Kabupaten Siak, khususnya pe- rusahaan yang sudah tergabung dalam fo- rum CSR Kabupaten Siak.
Sumber Daya Hasil wawancara peneliti dengan
informan penelitian, yakni dengan Ke- pala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Siak Bapak Azman Yonanto yang mengatakan bahwa; “Upaya pemerintah Kabupaten Siak untuk mewuju- kan adanya tanggung jawab sosial perusa- haan baggi masyarakat di Kabupaten Siak, melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak, merupakan payung hukum bagi Pemkab Siak untuk merangkul seluruh perusahaan yang ada, agar mereka memberikan kontribusi untuk meningkatkan pembangunan dan peningka- tan ekonomi masyarakat. Namun kita seb- agai wadah (BAPPEDA) forum CSR Kabu- paten Siak, memiliki keterbatasan staf dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang ada dalamm Peraturan Daerah Nomor 1 Ta- hun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak. Upaya yang dilakukan selama ini hanya bersifat pertemuan dengan seluruh pimpinan peru- sahaan dengan pemmerintah”. Wawancara di atas menunjukan bahwa, masih adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak. Kepala Sub Bidang IPTEK BAPPEDA Kabupaten Siak, Bapak Faisal Harahap yang mengatakan bahwa; “Penyebaran informasi tentang adanya tanggung jawab sosial pe- rusahaan di Kabupaten Siak yang memiliki payung hukum dalam Peraturan Daerah No- mor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak, dilaksankan melalui rapat-rapat forum CSR dan juga penyebaran informasi melalui me- dia cetak dan media elektronik. Kesemua upaya ini bertujuan untuk menyebarkan se- cara luas tentang informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah No- mor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak. Informasi juga disampaikan melalui Humas perusahaan yang ada di Kabupaten Siak, se- hingga terjalain komunikasi antara SKPD yang mewadahi forum CSR dengan pihak
perusahan melalui Humas tersebut. Dengan demikian informasi yang disampaikan akan menghasilkan komunikasi dua arah, baik dari pihak perusahaan, maupun dari pihak pemerintah dalam mewujudkan partisipasi perusahaan dalam pembangunan di Kabu- paten Siak”. Wawancara di atas menunjukan bahwa upaya untuk menyebarkan informasi sudah dilakukan secara bertahap dan rutin oleh Sekretariat Forum CSR yang berada pada BAPPEDA Kabupaten Siak.
Disposisi Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Kerjasama Bapak Risa Gustian, beliau mengatakan bahwa; “Penempatan pegawai dalam Sekretariat Forum CSR Kabupaten Siak adalah orang-orang yang ditunjuk langsung oleh Kepala BAPPEDA Kabupat- en Siak, karena personil yang ditempatkan pada Sekretariat Forum CSR merupakan staf yang ada pada BAPPEDA Kabupaten Siak. Hal ini dilakukan untuk memudah- kan komunikasi dan kerjasama, mengingat BAPPEDA Kabupaten Siak diberikan ama- nah untuk mengelola kegiatan CSR yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab So- sial dan Lingkungan di Kabupaten Siak” Wawancara di atas menunjukan bahwa pen- empatan orang-orang yang duduk dalam lingkungan birokrasi, khususnya pada Sek- retariat Forum CSR pada BAPPEDA Kabu- paten Siak, perlu juga dilakukan penyelek- sian, agar personil yang ditempatkan mema- hami tentang konsep CSR.
Struktur Birokrasi Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Siak, Bapak Azman Yohanto, yang mengatakan baahwa; “SOP yang disusun dalam rangka menjalankan amanah Peraturan Daerah No- mor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak, tidak disusun secara mendetail, akan tetapi kita melaksanakan perda tersebut berdasar- kan petunjuk teknis dan petunjuk laksana, dalam rangka membeentuk komunikasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh perusa-
haan yang beroperasi di Kabupaten Siak, se- hingga terbentuk forum bersama yang dise- but dengan Forum CSR Kabupaten Siak. Dalam forum inilah kita menyampaikan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak, sehingga tujuan dari Perda tersebut dapat dilaksanakan oleh seluruh anggota Forum CSR (perusahaan), yang tujuannya dapat mensejahterakan masyarakat, teruta- ma masyarakat yang berada di wilayah op- erasional perusahaan tersebut”. Wawancara di atas menunjukan bahwa SOP khusus yang dibuat tidak ada, namun untuk melaksankan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Ten- tang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkun- gan di Kabupaten Siak, hanya berpedoman pada petunjuk teknis dan petunjuk laksana berdasarkan SK Bupati Siak  tentang pem- bentukan Forum CSR Kabupaten Siak.

## PEMBAHASAN
Bappeda berperan Sebagai fasilita- tor yang akan melakukan sosialisasi dan informasi kepada para perusahaan/dunia usaha yang berada di Kabupaten Siak, se- hingga berkomitmen untuk berjalan seiring sejalan dengan pemerintah kabupaten Siak dalam mengurangi permasalahan sosial dan lingkungan. Disini jelas sekali bahwa BAPPEDA Kabupate Siak merupakan salah satu lembaga yang mengawal implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Ling- kungan di Kabupaten Siak. Mengingat ban- yaknya perusahaan yang tergabung dalam Forum CSR Kabupaten Siak, maka peneliti mengambil atau menetapkan perusahaan yang menjadi objek penelitian yakni BOB PT. Bumi Siak Pusako. Untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sos- ial dan Lingkungan di Kabupaten Siak dapat ditelusuri dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari aspek komunikasi menunjuk- kan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi ko- munikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016 : 52-58
(target group). Komunikasi disini dimaksud adalah komunikasi dari seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Siak untuk melak- sanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak. Komuni- kasi merupakan bagian terpenting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, termasuk implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak. Komunikasi yang baik dan lancar akan memudahkan Pemerintah Kabupaten Siak melalui BAPPEDA Kabupaten Siak sebagai koordinator Forum CSR Kabupaten Siak, dalam mengukur pelaksanaan peraturan daerah tersebut, sehingga seluruh perusa- haan yang ada akan turut serta dalam me- majukan pembangunan di Kabupaten Siak. Dari aspek sumber daya menunjukkan setiap kebijakan harus didukung oleh sum- ber daya yang memadai, baik sumber daya manusia mapun sumber daya finansial. Hal ini dimaksudkan adanya keselarasan dari sumber daya manusia dan sumber daya dana yang mencukupi dalam mengimplementasi- kan kebijakan yang dituangkan dalam Per- aturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak. Adanya keterbatasan sum- ber daya manusia dalam mengimplemen- tasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak, karena jum- lah staf yang ada untuk mengelola CSR ter- batas. Mereka hanya berada dalam satu Sat- uan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni BAPPEDA Kabupaten Siak dan berada di bawah Bidang Penelitian dan Pengemban- gan. Kemudian adanya upaya untuk menye- barkan informasi sudah dilakukan secara bertahap dan rutin oleh Sekretariat Forum CSR yang berada pada BAPPEDA Kabu- paten Siak. Hal ini dilakukan untuk menge- tahui sejauh mana program CSR yang telah dilaksankan oleh perusahaan yang bedomis- ili di Kabupaten Siak dan diharapkan sesuai dengan himbauan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tang-
gung Jawab Sosial dan Lingkungan di Ka- bupaten Siak.
Implementasi  dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak, sudah memiliki pembagian kewenan- gan yang ada pada BAPPEDA Kabupaten Siak dan pelkasanaan kewenangann terse- but juga sudah dibagi dan diarahkan dalam Forum CSR Kabupaten Siak.  Kewenangan yang dilimpahkan dalam Sekretariat Forum CSR Kabupaten Siak, bersifat kewenangan yang tidak terlalu formal, akan tetapi dapat dilaksankan oleh semua anggota forum CSR dan juga pegawai BAPPEDA yang ditunjuk untuk mengelola Sekretariat Forum CSR yang ada pada BAPPEDA Kabupaten Siak. Selanjutnya sumber daya juga meliputi fasilitas yang menunjang pelaksanaan Per- aturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak, sudah memadai namun be- lum tersedia dengan lengkap untuk mewu- judkan tanggung jawab sosial perusahaan dan juga tanggung jawab dalam memelihara lingkungan. Akan tetapi jika ada persoalan yang perlu dilakukan uji labor seperti pem- buangan limbah, maka pihak BAPPEDA akan bekerjasama dengan Badan Lingkun- gan Hidup (BLH) Kabupaten Siak Disposisi salah satu pendukung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Siak. Dispo- sisi tersebut menyangkut kejujuran, komit- men dan sikap demokratis dalam mewujud- kan keterbukaan informasi di Kabupaten Siak. Kesemua  indikator disposisi tersebut sudah dijalankan dalam rangka mengimple- mentasikan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ket- erbukaan Informasi Publik di Kabupaten Siak. Disposisi yaitu menunjuk adanya komitmen yang ditunjukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak  dalam mewujudkan tang- gung jawab sosial perusahaan terhadap ma-
syarakat dan lingkungannya di Kabupaten Siak, seusai dengan Peraturan Daerah No- mor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak. Komitmen tersebut dilihat dari orang-orang yang bertanggung jawab dan tunjangan bagi mereka dalam melaksankan Peraturan Dae- rah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak. Disposisi meliputi pengangkatan  ja- batan birokrat dan pemberian insentif untuk menujang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak, sudah berjalan dengan baik, namun belum mendappatkan jasil yang lebih op- timal dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Siak tersebut.
Struktur birokrasi memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan. As- pek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Me- kanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operat- ing procedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. Hal ini dimaksudkan bahwa adanya kejelasan kewenangan dalam mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tang- gung Jawab Sosial dan Lingkungan di Ka- bupaten Siak. Struktur birokrasi yang mela- hirkan SOP khusus belum ada, namun untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak, hanya berpedoman pada petunjuk teknis dan pe- tunjuk laksana berdasarkan SK Bupati Siak tentang pembentukan Forum CSR Kabupat- en Siak.
SIMPULAN Implementasi Peraturan Daerah No- mor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jaw- ab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak, yang dimulai dari komunikasi, sum- ber daya, disposisi dan struktur birokrasi, memiliki hubungan yang sangat erat dalam
melaksnakan suatu kebijakan. Kesemua inidikator tersebut saling mendukung demi terealisasinya sebuah kebijakan termasuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Ten- tang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkun- gan di Kabupaten Siak. Implementasi Per- aturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak terwujud dengan diben- tuknya forum bersama yakni Forum CSR Kabupaten Siak dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan bagi ma- syarakat dan juga tanggung jawab terhadap keutuhan lingkungan diwilayah operasional perusahaan tersebut. Tanggaung jawab so- sial dan lingkungan yang dilakukan oleh setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Siak, merupakan bagian dari partisipasi pe- rusahaan dalam melaksanan pembangunan di Kabupaten Siak Hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 Ten- tang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Siak, adalah belum tersedianya sumber daya manusia yang memahami ten- tang program CSR, belum tersedianya ang- garan yang tetap dalam pelaksanaan Per- aturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sos- ial Perusahaan di Kabupaten Siak,  fasilitas untuk operasional survey juga belum terse- dia, dan belum adanya koordinasi yang jelas dengan birokrasi di tingkat kecamatan yang ada di Kabupaten Siak.

## DAFTAR RUJUKAN
Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Pub- lik Berbasis Dynamic Policy Analisys . Yogyakarta. Gava Media.
Santoso, Amir. 2000. Analisis Kebijakan Publik; Suatu pengantar. Jakarta: PT. Gramedia Wahab Solichin Abdul. 2001. Pengantar Analisis Kebijakan Negara . Jakarta: Rineka Cipta.
Wibawa, Samodra, dkk. 2001. Evaluasi Ke- bijakan Publik . Jakarta: PT. RajaGra- findo Persada. Edisi Revisi