## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022
e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/ jisip.v6i1. 3236/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pembebanan Preferential Tariff Skema Asean Trade In Goods Agreement (ATIGA) Berdasarkan Operational Certification Procedurs (Studi Kasus Sengketa Tarif Preferensi ATIGA di Pengadilan Pajak)
Azmi Fahri 1 , Resi Pranacitra 2 , Iman Santoso 3 1,2,3 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Article Info Abstract Article history: Received : 13 April 2022 Publish : 1 July 2022 The ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) is a form of an agreement made by
ASEAN member countries that is expected to create a coherent and integrated ASEAN economy through the free movement of commodities, while supporting the concept of minimizing  and eliminating international  trade barriers, both  in  the form of  tariffs and non-tariff. -fare. As a lower tariff facility, ATIGA also requires imported goods to meet certain conditions contained in a package of provisions called the Rules of Origin, which consists of Origin Criteria, Shipping Criteria (Consignment Criteria), and Procedural Provisions. The research was conducted with a normative juridical approach  with  data  collection  techniques  through  library  research,  with  the conclusion  that  there  are  still  differences  in  the  application  of  Operational Certification  Procedures  (OCP)  to  the  imposition  of  preferential  tariffs  by  the customs administration and the Panel of Judges of the Tax Court in resolving disputes regarding preferential tariffs. Thus, to provide legal certainty, fairness, and benefit to all stakeholders, it is necessary to make adjustments both to the legal product for the  implementation  of  the  imposition  of  preferential  tariffs,  as  well  as  redesign  in determining preferential tariffs through the application of advance rules.
Keywords:
Preferential tariff,
Tax court, ATIGA
Info Artikel ABSTRACT Article history: Diterima : 13 April 2022 Publis : 1 July 2022 ASEAN  Trade  in  Goods  Agreement  (ATIGA)  adalah  bentuk  kesepakatan  yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN yang diharapkan dapat mewujudkan ekonomi ASEAN yang koheren dan terintegrasi melalui pergerakan komoditas yang bebas,  sekaligus  mendukung  konsep  meminimalkan  dan  menghilangkan  hambatan perdagangan  internasional,  baik  berupa  tarif  maupun  non-tarif.  Sebagai  sebuah fasilitas tarif yang lebih rendah, ATIGA juga mewajibkan  barang impor memenuhi syarat-syarat tertentu yang tertuang dalam paket ketentuan  yang disebut Ketentuan Asal  Barang  (Rules  of  Origin),  yang  terdiri  dari  Kriteria  Origin  ( Origin  Criteria ), Kriteria  Pengiriman  ( Consigment  Criteria ),  dan  Kriteria  Prosedural  ( Procedural Provisions ).  Kriteria  Prosedural  sendiri  diatur  dalam  Annex  8 Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin Under Chapter 3. Penelitian dilakukan  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  teknik  pengumpulan  data melalui library  research,  dengan  kesimpulan  bahwa  masih  terdapat  perbedaan penerapan Operational Certification Procedures (OCP) guna pengenaan preferential tariff  oleh  administrasi  kepabeanan  dan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Pajak  dalam penyelesaian  sengketa  mengenai  preferential  tariff.  Sehingga,  dalam  rangka memberikan  kepastian  hukum,  keadilan,  kemanfaatan  kepada  seluruh  stakeholder, perlu  dilakukan  penyesuaian  baik  pada  produk  hukum  pelaksanaan  pengenaan preferential  tariff,  maupun  redesain  dalam  penetapan  preferential  tariff  melalui penerapan advance rulling.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Azmi Fahri Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email : azmee.fahree@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Menyambut era globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas saat ini, yang ditandai dengan perkembangan  telekomunikasi,  informasi  dan  transportasi  yang  sangat  pesat,  serta  liberalisasi perdagangan dan investasi, setiap negara harus beradaptasi dan menyelesaikan persoalan ekonomi negaranya. Perlu disadari bahwa tidak ada satu negarapun di dunia yang dapat berdiri sendiri dan dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan tidak melakukan hubungan bisnis dengan negara lain.
Begitupun dengan  Indonesia, sebagai warga dunia juga turut melaksanakan perdagangan atau bisnis dengan negara lain. Perkembangan perdagangan internasional sangat mempengaruhi perkembangan  perdagangan  di  Indonesia.  Perdagangan  internasional  sendiri  dapat  dimaknai sebagai transaksi bisnis antara pihak-pihak yang dilakukan oleh lebih dari satu negara ( Diphayana Wahyono,2018).
Perdagangan internasional diatur oleh World Trade Organization (WTO), yaitu organisasi perdagangan  global  yang  didirikan  berdasarkan  Perjanjian  Marakesh  ini  memiliki  beberapa fungsi,  antara  lain  memfasilitasi  implementasi  perjanjian-perjanjian  yang  tertuang  dalam Perjanjian  WTO,  selain  itu  dapat  pula  bertindak  sebagai  lembaga  administrasi  dan  operasi perdagangan  multilateral  dan  plurilateral  ( Intan  I.  Soeparna,2020). Multilateral  Agreements  on Trade in Goods adalah salah satu instrument milik WTO yang terdiri dari 12 perjanjian mengenai objek  khusus  dalam  suatu  perdagangan  internasional,  seperti agriculture,  custom  valuation, textiles  and  clothing,  rules  of  origin,  sanitary  and  phytosanitary  measures,  preshipment inspection,  import licensing,  trade-related  investment  measures  (TRIMs),  technical  barriers  to trade, anti- dumping, subsidies and countervailing measures dan safeguard ( Desy Dinasari, Hanif Nur Widhiyanti, and Ikaningtyas,2014).
Seiring waktu, muncul blok-blok perdagangan regional dalam perdagangan internasional antara  negara-negara  yang  berdekatan  atau  bahkan  berbatasan.  Hal  ini  sah-sah  saja  mengingat saat ini hambatan geografis sudah dapat diselesaikan melalui sistem transportasi yang modern. Blok  perdagangan  regional  dapat  melaksanakan  perjanjian  ataupun  kerjasama  untuk menghapuskan  rintangan  dalam  proses  perdagangan  internasional  yang  dilaksanakan  oleh anggotanya,  namun  tetap  menegakkan  rintangan  yang  dapat  berbentuk  tarif  ataupun  rintangan lain terhadap negara lain yang tidak termasuk dalam kelompok kerjasama tersebut.
WTO memperbolehkan organisasi ekonomi regional sebagaimana diuraikan pada Article XXIV  GATT,  yang  menjelaskan:  “Bahwa  terhadap  anggota  yang  memenuhi  syarat  yang disebutkan dalam Article XXIV GATT dapat mendirikan suatu Custom Union atau Free Trade Area dan preferential  tariff terhadap  produk  impor  dari  negara  maju  dapat  diberikan  kepada growing country atau negara yang  sedang berkembang melalui fasilitas Generalized System of Preference (GSP ) (Huala adolf, 2014).
Pendapat yang berkembang di masyarakat terkait skema Free Trade Area (FTA) adalah, hanya  importir  yang  diuntungkan  karena pada  saat  importir  mengajukan  pemberitahuan  impor barang  ke  kantor  pabean  di  negara  tujuan,  importir  dapat  dikenakan  tarif  istimewa  yang besarannya berbeda dengan tarif yang berlaku umum ( Dedi Abdul Hadi,2014) . Namun lebih jauh, sebenarnya skema FTA diberlakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dari negara anggota yang ikut menandatangani perjanjian skema FTA.
Secara konsep, Free Trade Area (FTA) adalah salah satu bentuk tahapan integrasi ekonomi yang  mengharapkan  terjadinya  penghapusan  hambatan  tarif  dan  pembatasan-pembatasan kuantitatif, bahkan menyangkut hambatan kuota perdagangan antara negara anggota, namun tetap memberikan  keleluasaan  untuk  mendapatkan supply dari  negara  non-anggota,  dengan  tetap memberlakukan hambatan tarif yang berlaku umum atau sering disebut dengan Most Favoured Nations (MFN).
Dalam  ketentuan  GATT,  tarif  tidak  diartikan  secara  tegas,  namun  hanya  menyebutkan istilah “customs, duties, and charges”. Dalam  Pasal  1 angka  21  Undang-Undang  Kepabeanan (UU No 10 Tahun 1995), disebutkan bahwa tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea
masuk  atau  bea  keluar.  Dimana  dalam  proses  kepabeanan,  kewenangan  untuk  melakukan penetapan  klasifikasi  dan  besaran  bea  masuk  maupun  bea  keluar  diberikan  kepada  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai,  Kementerian  Keuangan. Stakeholder kepabeanan  tentunya  menuntut kepastian hukum, keadilan, akuntabilitas serta kredibilitas dari aparat kepabeanan. Terlebih, saat ini  Indonesia  sedang  gencar-gencarnya  mengkampanyekan  percepatan  pemulihan  ekonomi khususnya dalam dunia investasi maupun perdagangan internasional.
ASEAN  Trade  in  Goods  Agreement (ATIGA)  atau  Persetujuan  Perdagangan  Barang ASEAN  merupakan  kesepakatan  yang  dilakukan  antara  negara-negara  anggota  ASEAN  yang diharapkan  dapat  mewujudkan  ekonomi  ASEAN  yang  koheren  dan  terintegrasi  melalui pergerakan  komoditas  yang  bebas,  sekaligus  mendukung  konsep  untuk  meminimalkan  dan menghilangkan hambatan perdagangan internasional, baik hambatan tarif maupun non-tarif.
ATIGA  memiliki  beberapa  elemen  yang  dapat  menjamin  tercapainya  pergerakan  barang yang  bebas  di  kawasan  ASEAN.  Ini  termasuk,  namun  tidak  terbatas  pada,  liberalisasi  tarif, penghapusan hambatan non-tarif, keterangan asal barang, fasilitasi perdagangan, unit kepabeanan dan  cukai,  standar  dan  tingkat  kepatuhan,  serta langkah-langkah  untuk  menjamin sanitary and phyto-sanitary .  Hambatan  non-tarif  mengacu  pada  semua  hambatan  yang  mendistorsi perdagangan  internasional  selain  hambatan  konvensional  ( Haniff  Ahamat,Nurul  Hanan  Abdull Manaf,2018) .  ATIGA  mencakup  serangkaian  komitmen  perdagangan  komoditas  yang komprehensif,  mekanisme  penerapan  dan  pengaturan  kelembagaan.  Hal  ini  akan  menciptakan langkah-langkah yang sinergi yang dapat diambil oleh berbagai lembaga sektoral ASEAN.
ATIGA sebagai sebuah perjanjian internasional juga harus menyesuaikan dengan asas-asas dan prinsip umum dalam sebuah perjanjian. Perjanjian internasional pada dasarnya merupakan species dari genus yang berupa perjanjian pada umumnya ( I Gede Angga Adi Utama,2019) . Semua perjanjian,  termasuk  perjanjian  internasional,  memiliki  prinsip-prinsip  yang  mendasari pelaksanaannya. Adapun prinsip yang paling fundamental adalah asas pacta sunt servanda, yaitu bahwa janji mengikat sebagaimana undang-undang bagi yang membuatnya ( Harry Purwanto,2009) . Sejalan dengan asas pacta sunt servanda, yaitu asas itikad baik, mengatur tentang isi dari suatu perjanjian  yang  harus  dilaksanakan  dengan  penuh  kesadaran  dan  tanggung  jawab,  dengan memperhatikan  kepentingan  para  pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian tersebut.  Dalam  hal ini, setiap negara anggota dalam perjanjian ATIGA harus menerapkan isi perjanjian tersebut dalam sistem  hukum  nasionalnya (domestic  law), untuk  menjadi  pedoman  dan  panduan  dalam pemberian preferential tariff di negara setiap anggota.
Perjanjian kerjasama ekonomi dalam rangka persetujuan perdagangan barang ASEAN telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun  2010  tentang  Pengesahan ASEAN  Trade  in  Goods  Agreement Agreement (Persetujuan Perdagangan  Barang  ASEAN).  Yang  kemudian  Persetujuan  Perdagangan  Barang  ASEAN tersebut  telah  diubah  dengan First  Protocol  to  Amend  the ASEAN  Trade  in  Goods  Agreement (Protokol  Pertama  untuk  Mengubah  Persetujuan  Perdagangan  Barang  ASEAN)  guna menyederhanakan mekanisme penerbitan surat keterangan asal Form D ASEAN Trade in Goods Agreement yang  telah  ditandatangani  negara-negara  anggota  ASEAN  pada  tanggal  22  Januari 2019  di  Hanoi,  Vietnam.  Pemerintah  pun  menerbitkan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pengesahan First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN). Ketika suatu negara telah meratifikasi sebuah perjanjian internasional, maka negara tersebut berkewajiban  untuk  mengundangkannya  ke  dalam  aturan  hukum  nasionalnya.  Perjanjian internasional  yang  telah  diratifikasi  tersebut  kemudian  menjadi  bagian  dari  hukum  nasional negara tersebut(Huala Adolf,2014).
Sangat logis bahwa suatu fasilitas akan diimbangi dengan persyaratan, sehingga setiap apa yang didapat dari fasilitas tersebut hanya dapat dirasakan oleh para pihak yang dapat memenuhi apa yang telah dipersyaratkan. Persyaratan ini juga dianggap sebagai alat ukur tingkat kepatuhan suatu  pihak  atas  apa  yang  telah  disepakati  sebagaimana  tertuang  dalam  perjanjian  yang membentuk skema FTA itu sendiri.
Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah :
a. Bagaimanakah  penerapan Operational  Certification  Procedures skema ASEAN  Trade  in Goods Agreement (ATIGA) dalam domestic law Indonesia?
b. Bagaimana  proses  pemberian preferential  tariff skema ASEAN  Trade  in  Goods  Agreement (ATIGA)  oleh  Administrasi  Kepabeanan  serta  penerapan Operational  Certification Procedures dalam penyelesaian sengketa preferential tariff di Pengadilan Pajak?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Untuk  mendapatkan  tarif  preferensi,  suatu  barang  wajib  memenuhi  persyaratan  yang terkumpul dalam suatu paket ketentuan yang disebut Rules of Origin (Ketentuan Asal Barang). Agreement on Rules of Origin memberikan pengertian yang jelas tentang Preferential Rules of Origin, yaitu  aturan  untuk  menentukan  keasalan  barang (origin) dengan  maksud  untuk memperoleh preferential tariff dari negara tujuan impor. Dalam hal ini, rules of origin digunakan untuk menentukan apakah suatu barang telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan perlakuan istimewa (preferential treatment)( Emmy Latifah,2015) .
Dalam  skema  ATIGA,  terdapat  3  kriteria  yang  harus  dipenuhi  dalam Rules  of  Origin (ROO) , yaitu:
1. Origin  Criteria (Kriteria  Origin),  yaitu  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  mengenai  (baik sebagian maupun seluruhnya) prosedur pengadaan atau pembuatan suatu barang yang akan diajukan untuk mendapatkan preferential tariff .
2. Consignment  Criteria (Kriteria  Pengiriman),  yaitu  persyaratan  yang  harus  dipenuhi mengenai  proses  pengiriman  barang  yang  harus  dikirim  dari  negara  eksportir  langsung menuju negara importir, dalam hal ini negara pengekspor dan pengimpor harus merupakan anggota dari perjanjian ATIGA.
3. Procedural  Provisions (Ketentuan  Prosedural),  yaitu  ketentuan  yang  harus  dipenuhi  agar suatu barang dapat menggunakan preferential tariff, ketentuan ini berbentuk prosedur yang harus  dipenuhi  oleh  para stakeholder yang  terlibat  dalam  penentuan  origin  suatu  produk, yaitu  eksportir,  importir,  ataupun  pihak  pemerintah,  selain  itu  berkaitan  juga  dengan bagaimana Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dibuat dan sesuai dengan format yang telah disepakati dalam Operational Certification Procedures (OCP) . Agar suatu barang dapat menggunakan keuntungan dari preferential tariff dalam perjanjian ATIGA,  maka  barang  tersebut  secara  kumulatif  harus  memenuhi  3  (tiga)  kriteria  yang  tertera dalam Rules of Origin (ROO). Artinya, jika salah satu dari ketiga unsur dalam Rules of Origin (ROO)  tersebut  tidak  terpenuhi,  maka  barang  tersebut  dianggap  tidak  memenuhi  status originating goods dan atas barang tersebut tidak berhak untuk menggunakan preferential tariff . Operational  Certification  Procedures (OCP) merupakan  instrumen  dari  ATIGA  yang  wajib digunakan menurut Rules of Origin (ROO) , sebagaimana diatur dalam Chapter 3 A rticle 38 dalam First Protocol to Amend The ASEAN Trade in Goods Agreement.
Untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan dan kedudukan Operational Certification Procedures (OCP)  ATIGA  dalam  pengenaan preferential  tariff ,  maka  dilakukan  penelitian melalui studi kasus. Diharapkan dengan studi kasus akan lebih mudah untuk melihat bagaimana posisi pihak penerbit bukti keasalan barang di negara pengekspor ( issuing authority ), importir, ataupun  pihak  pemerintah  yang  dalam  hal  ini  kewenangan  untuk  penelitian  dan  pengenaan preferential tariff diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Pengadilan Pajak yang merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terhadap sengketa perpajakan, dalam memahami Operational Certification Procedures (OCP) ATIGA. Studi kasus dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Pajak mengenai preferential tariff dalam skema ATIGA. Penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  pajak  masih  menjadi  pilihan  yang  diharapkan oleh wajib pajak untuk memperoleh keadilan. Termasuk pula penyelesaian sengketa mengenai preferential tariff . Terlihat bahwa dari tahun 2017 – 2019 terdapat jumlah sengketa yang cukup signifikan (lebih dari 750 s.d 1.400 kasus pertahun).
Bahwa  dalam  kenyataannya,  sering  kali  terdapat  putusan  yang  berbeda  dalam  penetapan yang  dikeluarkan  oleh  administrasi  kepabeanan  dengan  putusan  yang  dikeluarkan  oleh Pengadilan  Pajak  atas  sengketa  mengenai preferential  tariff dalam  skema  ATIGA,  meskipun dalam  penelitian  dan  penyelesaian  sengketa  didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan, peraturan  pelaksanaan, Rules  of  Origin  (ROO), maupun Operational  Certification  Procedures (OCP) yang sama.

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  disesuaikan  dengan  permasalahan yang dibahas di dalamnya. Sehingga, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu  suatu  pendekatan  yang  mengacu  pada  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  ( Kornelius  Benuf  and  Muhammad  Azhar,2020) .  Penelitian  bersifat  deskriptif,  yaitu merupakan penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan tertentu. Penulis berusaha mengungkapkan fakta dengan selengkap-lengkapnya dan apa adanya. Penelitian  deskriptif  bertujuan  menggambarkan  secara  sistematik  dan  akurat  fakta  dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu ( Suteki and Galang Taufani,2018) . Metode deskriptif menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah. penelitian  yang  dilakukan  dalam  berbentuk  penelitian preskriptif ,  yaitu  penelitian  yang bertujuan  memberikan  gambaran  atau  merumuskan  permasalahan  sesuai  dengan  keadaan  atau fakta  yang  ada  dikaitkan  dengan  patokan/norma  yang  ada  ( Suteki  and  Galang  Taufani,2018) . Penelitian preskriptif merupakan  penelitian  untuk  mendapatkan  saran-saran  dalam  mengatasi permasalahan tertentu.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
a. Operational Certification Procedures (OCP) dalam Domestic Law Indonesia
Dalam era globalisasi seperti sekarang, interaksi dan intensitas hubungan antar negara telah semakin meningkat yang ditandai dengan tercapainya berbagai kesepakatan kerja sama baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral ( Eddy Pratomo,2016) . Kemampuan untuk  melakukan  hubungan  luar  negeri  bagi  suatu  negara  salah  satunya  dapat  dilihat  dari kemampuan negara tersebut melakukan suatu perjanjian internasional.
Indonesia  mengatur  tata  cara  pemberlakukan  perjanjian internasional  dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2000  Tentang  Perjanjian  Internasional. Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian  internasional melalui cara- cara  penandatanganan,  pengesahan,  pertukaran  dokumen  perjanjian/nota  diplomatik,  atau cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional. Pengesahan perjanjian  internasional  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia  dilakukan  sepanjang dipersyaratkan  oleh  perjanjian  internasional  tersebut.  Pengesahan  perjanjian  internasional dilakukan  dengan  undang-undang  atau  keputusan  presiden.  Pengesahan  perjanjian internasional  dilakukan  dengan  undang-undang  apabila  berkenaan  dengan  masalah  politik, perdamaian,  pertahanan,  dan  keamanan  negara;  perubahan  wilayah  atau  penetapan  batas wilayah negara Republik Indonesia; kedaulatan atau hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; atau pinjaman dan/atau hibah luar negeri.  Pengesahan  perjanjian  internasional  yang  materinya  tidak  termasuk  materi  yang dimaksudkan sebelumnya dilakukan dengan keputusan presiden (UU No 24 Tahun 2000). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, disebutkan bahwa Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama  tertentu,  yang  diatur  dalam  hukum  internasional  yang  dibuat  secara  tertulis  serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik (UU No 24 Tahun 2000). Perjanjian perdagangan bebas umumnya meliputi perdagangan barang ( Trade in Goods ), perdagangan jasa  ( Trade  in  Services ),  investasi  dan Economic  Cooperation. Momen  penting  kerjasama ASEAN  di  bidang  ekonomi  dicapai  pada  tahun  1992  dengan Framework  Agreement  on Enhancing ASEAN Economic Cooperation.
ASEAN  Trade  in  Goods  Agreement (ATIGA)  merupakan  hasil  penyempurnaan  dari perjanjian  perdagangan  yang  telah  ada  sebelumnya,  yaitu Common  Effective  Preferential Tariff  for  ASEAN  Free  Trade  Agreement (CEPT-AFTA).  ATIGA  sendiri  dimulai  dari penandatanganan oleh para Menteri Ekonomi ASEAN di Cha-am, Thailand pada tanggal 26 Februari 2009.
Sebagai salah satu pihak yang ikut menandatangani perjanjian ATIGA, Indonesia telah melakukan  ratifikasi  dengan  menerbitkan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun 2010 tentang Pengesahan ASEAN Trade in Goods Agreement Agreement (Persetujuan Perdagangan  Barang  ASEAN).  Yang  kemudian  Persetujuan  Perdagangan  Barang  ASEAN tersebut telah diubah dengan First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement (Protokol  Pertama  untuk  Mengubah  Persetujuan  Perdagangan  Barang  ASEAN)  yang diratifikasi  dengan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  84  Tahun  2020  tentang Pengesahan First  Protocol  to  Amend  the ASEAN  Trade  in  Goods  Agreement (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN).
Selanjutnya, dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kegiatan  kepabeanan  atas  impor  barang-barang  dari  negara  anggota  ASEAN,  dan  dalam rangka  pelaksanaan  Pasal  13  ayat  (2)  dalam  Undang-Undang  Kepabeanan 1 serta mengakomodasi First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN), diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN.
Operational Certification Procedures dalam skema ATIGA tertuang dalam Peraturan Menteri  Keuangan  mengenai  Tata  Cara  Pengenaan  Tarif  Bea  Masuk  atas  Barang  Impor Berdasarkan  Persetujuan  Perdagangan  Barang  ASEAN,  yang  salah  satunya  mengatur mengenai Ketentuan Prosedural (Procedural Provisios).
Ketentuan  prosedural (procedural  provisions) dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 131/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan  Persetujuan  Perdagangan  Barang  ASEAN,  yang  secara  khusus  mengatur mengenai  pengenaan preferential  tariff dalam  skema  ATIGA,  Ketentuan  prosedural (procedural provisions) diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14.
b. Proses Pemberian Preferential Tariff Oleh Administrasi Kepabeanan
Dalam  suatu  proses  importasi,  pada  saat  barang  dan  dokumen  terkait  tiba  di  negara importir, selanjutnya importir akan membuat dan mengajukan Pemberitahuan Impor Barang ke  Kantor  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  beserta  seluruh  dokumen  pendukungnya,  termasuk  di dalamnya  adalah  bukti  keterangan  asal (proof  of  origin) yang  diterbitkan  oleh issuing authority di negara eksportir.
Atas Pemberitahuan Impor Barang tersebut akan dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan profil importir. Pemeriksaan pabean tersebut dapat berupa pemeriksaan fisik  barang  impor  dan/atau  pemeriksaan  dokumen  Pemberitahuan  Impor  Barang  beserta Dokumen  Pelengkapnya  seperti commercial  invoice,  packing  list,  bill  of  lading, dan sebagainya. Prosedur pemeriksaan barang impor dilakukan sesuai penjaluran yang dilakukan oleh Customs-Excise Information System and Automation (CEISA).
Bahwa berdasarkan Pasal 16 UU Kepabeanan, terhadap Pemberitahuan Impor Barang yang  diajukan  oleh  importir,  akan  dilakukan  penetapan  tarif  dan/atau  nilai  pabean  dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 16 UU Kepabeanan, disebutkan bahwa penetapan tarif dan nilai pabean atas pemberitahuan pabean secara self assesment hanya dilakukan dalam hal tarif dan nilai pabean yang  diberitahukan  berbeda  dengan  tarif  yang  ada  dan/atau  nilai  pabean  barang  yang sebenarnya.  Kemudian  disebutkan  pula  bahwa  dalam  rangka  memberikan  kepastian pelayanan kepada masyarakat, jika pemberitahuan pabean sudah didaftarkan, penetapan harus
sudah  diberikan  dalam  jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  tanggal  pendaftaran.  Batas waktu 30 (tiga puluh) hari dianggap cukup bagi pejabat bea dan cukai untuk mengumpulkan informasi sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan penetapan.
Penerbitan  Peraturan  Menteri  Keuangan  yang  mengatur  mengenai  besaran  tarif  dan tatacara pengenaan preferential tariff menjadi sangat penting, mengingat Peraturan Presiden (Perpres) Pengesahan FTA sendiri belum memiliki kekuatan ( legal effect ) yang mengikat bagi warga  negara  sampai  dengan  adanya national legislation ( domestic  law )  yang  berfungsi sebagai implementing legislation.
Dengan demikian ius consitutum (hukum positif) yang berlaku adalah Peraturan Menteri Keuangan  tentang  besaran  tarif  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  tentang  Tata  Cara Pengenaan  Tarif  Bea  Masuk  Dalam  Rangka  Perjanjian  atau  Kesepakatan  Internasional sebagaimana amanah (atribusi) Pasal 13 UU Kepabeanan. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan  pemberian  tarif  yang  berbeda  dengan  tarif  bea  masuk  yang  berlaku  umum (Most Favoured  Nations/MFN) berdasarkan  perjanjian  internasional  atau  disebut  dengan preferential tariff dalam skema perjanjian ATIGA, harus didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  131/PMK.04/2020  tentang  Tata  Cara  Pengenaan  Tarif  Bea  Masuk  atas Barang  Impor  Berdasarkan  Persetujuan  Perdagangan  Barang  ASEAN  yang  selanjutnya disebut sebagai PMK ATIGA.
Bahwa dalam Pasal 2 PMK ATIGA (Permen Keuangan No 131/PMK.04/2020). telah disebutkan  dengan  jelas  bahwa  suatu  barang  impor  dapat  menggunakan preferential  tariff yang  besarnya  dapat  berbeda  dari  tarif  bea  masuk  yang  berlaku  umum (Most  Favoured Nations/ MFN ). Untuk  dapat  menggunakan preferential  tariff, suatu  barang  impor terlebih dahulu harus memenuhi beberapa ketentuan yang disebut sebagai Rules of Origin (Ketentuan Asal Barang) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PMK  ATIGA. Rules of Origin (Ketentuan Asal  Barang)  terdiri  dari  Kriteria  Asal  Barang (Origin  Criteria), Kriteria  Pengiriman (Consignment Criteria), dan Ketentuan Prosedural (Procedural Provisions).
Kemungkinan  yang  dapat  terjadi  dari  hasil  pemeriksaan  tersebut  ada  dua,  yaitu diberikan atau tidak diberikannya preferential tariff. Dalam hal tidak terdapat keraguan dan kedapatan  bahwa  seluruh  informasi  adalah  valid  dan  diyakini  kebenarannya,  maka  Pejabat Bea dan Cukai akan memberikan keputusan bahwa barang impor dapat diberikan preferential tariff.
Sebaliknya,  apabila  ternyata  terdapat  keraguan  atas  validitas  informasi  yang  ada, ATIGA  memberikan  kesempatan  kepada  unit  administrasi  pabean  untuk  menangguhkan pemberian preferential  tariff atau  jika  alasannya  cukup  maka  dapat  langsung  diberikan keputusan  penolakan  pemberian preferential  tariff, namun  dengan  tetap  melakukan penyampaian penolakan kepada Instansi Penerbit (Issuing Authority) Bukti Keasalan Barang (Proof  of  Origin) dalam  jangka  waktu  paling  lama  60  (enam  puluh)  hari  terhitung  sejak tanggal penolakan.
Terhadap  Bukti  Keasalan  Barang (Proof  of  Origin) yang  diragukan  keabsahan  dan kebenaran  isinya,  Pejabat  Bea  dan  Cukai  akan  mengirimkan  surat  permintaan  konfirmasi kebenaran  dan  keabsahan  Bukti  Keasalan  Barang (Retroactive  Check) kepada issuing authority di  negara  eksportir.  Setiap  negara  yang  terikat  dengan  perjanjian  ATIGA  harus memberikan  jawaban  atas retroactive  check yang  disampaikan  kepadanya  dalam  jangka waktu  paling  lambat  90  (sembilan  puluh)  hari  setelah  tanggal  diterimanya  permintaan retroactive check. Bila jawaban tidak diterima oleh administrasi pabean negara importir dalam jangka  waktu  tersebut,  atau  apabila  jawaban  yang  diterima  tidak  mencukupi  untuk membuktikan  pemenuhan Rules  of  Origin dan/atau  keabsahan Proof  of  Origin ,  maka Preferential Tariff tidak diberikan dan terhadap barang impor dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nations/ MFN ).
c. Penerapan  Operational  Certification  Procedures  dalam  Penyelesaian  sengketa  di pengadilan pajak
Penetapan yang mengakibatkan ketidakpuasan oleh stakeholder di bidang kepabeanan, dapat diajukan keberatan kepada lembaga keberatan DJBC. Sesuai Pasal 93 UU Kepabeanan, importir  dapat  mengajukan  keberatan  melalui  unit  keberatan  yang  terdapat  pada  Kantor Wilayah Bea dan Cukai ataupun Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. Keberatan tersebut diajukan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam jangka waktu 60  (enam  puluh)  hari  sejak  tanggal  surat  penetapan.  Waktu  60  (enam  puluh)  hari  yang diberikan  kepada  pengguna  jasa  kepabeanan  ini  dianggap  cukup  bagi  yang  bersangkutan untuk  mengumpulkan  data  yang  diperlukan  guna  pengajuan  keberatan  kepada  Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Dalam hal batas waktu 60 (enam puluh) hari tersebut dilewati, hak yang bersangkutan menjadi gugur dan penetapan dianggap disetujui.
Keputusan atas keberatan harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak permohonan keberatan diterima. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam  puluh)  hari  tidak  diberikan  keputusan,  maka  keberatan  yang  bersangkutan  dianggap dikabulkan dan jaminan ataupun tagihan yang telah dilunasi dapat dimintakan pengembalian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bila  memang  masih  terdapat  sesuatu  yang  dirasa  merugikan,  para  pihak  dapat mengajukan  banding  kepada  Pengadilan  Pajak  dalam  jangka  waktu  60  hari  sejak  tanggal penetapan atau tanggal keputusan.
Untuk memahami bagaimana Pengadilan Pajak menerapkan Operational Certification Procedures dalam  penyelesaian  sengketa  terkait preferential  tariff dalam  skema  ATIGA , dilakukan studi kasus terhadap beberapa Putusan Pengadilan Pajak sebagai berikut :
1. Putusan  Pengadilan  Pajak  Nomor  Put-004570.45/2020/PP/MXIXA  Tahun  2021  atas nama PT Talurit Perkasa Pratama.
2. Putusan  Pengadilan  Pajak  Nomor  Put-007707.45/2019/PP/M.IXB  Tahun  2021  atas nama PT Bukitmega Masabadi.
3. Putusan  Pengadilan  Pajak  Nomor  Put-008863.45/2020/PP/MXVIIA  Tahun  2021  atas nama CV Glory Persada Manunggal.
4. Putusan  Pengadilan  Pajak  Nomor  Put-011820.19/2019/PP/M.VIIA  Tahun  2021  atas nama PT Trakindo Utama.
5. Putusan  Pengadilan  Pajak  Nomor  Put-011782.45/2019/PP/M.VIIB  Tahun  2021  atas nama PT Global Benua Utama.
Putusan  Pengadilan  Pajak  di  atas  adalah  putusan  atas  banding  terhadap  Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan putusan dengan amar Mengabulkan Seluruhnya Banding dari Pemohon Banding dan menetapkan atas barang  impor  telah  memenuhi Rules  of  Origin (Ketentuan  Asal  Barang)  khususnya  yang terkait dengan ketentuan prosedural (procedural provisions) yang diatur dalam Operational Certification Procedures dalam skema ATIGA.
Dari hasil penelitian, kedapatan bahwa terdapat perbedaan putusan dimana administrasi kepabeanan  memberikan  penetapan  bahwa  barang  impor  tidak  memenuhi  ketentuan  untuk dapat  diberikan preferential  tariff skema  ATIGA,  namun  dalam  pemeriksaan  oleh  Majelis Hakim di Pengadilan Pajak, diputuskan sebaliknya. Sehingga, barang impor diberikan haknya kembali  untuk  menggunakan preferential  tariff sebagaimana  yang  telah  diajukan  dalam Pemberitahuan Impor Barang.
Dalam Putusan Pengadilan Pajak nomor Put-004570.45/2020/PP/MXIXA Tahun 2021 atas nama PT Talurit Perkasa Pratama, terlihat bahwa meskipun Majelis Hakim menerapkan Rule 13 Annex 8 Operational Certification Procedures For The Rules of Origin of ATIGA, yang mana ketentuan terkait penyerahan dan klaim atas preferential tariff harus didasarkan pada domestic  law yang  berlaku  di  negara  importir,  namun  Majelis  Hakim  menganggap bahwa  ketentuan  mengenai  pencantuman  kode  fasilitas  secara  benar  pada  Pemberitahuan Impor Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PMK ATIGA tidak menggugurkan hak
importir untuk dapat menggunakan preferential tariff. Kesalahan pengisian kode fasilitas pada PIB dianggap sebagai kesalahan penulisan yang bersifat human error.
Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keterangan  Asal telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Rule 6 dan Rule 13 Annex 8 Operational Certification Procedures For The Rules of Origin of ATIGA.
Dalam  Putusan  Pengadilan  Pajak  nomor Put-007707.45/2019/PP/M.IXB  Tahun  2021 atas  nama  PT  Bukitmega  Masabadi,  dapat  dilihat  bahwa  Majelis  Hakim  tidak mempertimbangkan ketentuan prosedural yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) dalam PMK ATIGA. Meskipun dalam ketentuannya telah disebutkan dengan jelas bahwa untuk  dapat  menggunakan  tarif  preferensi,  importir  wajib  menyerahkan  lembar  asli  Surat Keterangan Asal (SKA) ke Kantor Pabean paling lama 3 (tiga) hari sejak PIB mendapatkan SPPB. Dalam hal ini ketentuan dalam Pasal 10 merupakan ketentuan yang seharusnya wajib dipenuhi oleh importir untuk mendapatkan tarif preferensi dikarenakan salah satu ketentuan dalam ketentuan prosedural (procedural provisions).
Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berlaku Asas Umum Pemerintah Yang Baik dan  salah  satunya  adalah  asas  ketidakberpihakan  yang  bermakna  mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Mengacu pada asas ini, penyampaian SKA yang disampaikan dalam jangka waktu 4 (empat) hari setelah SKA tidak mengurangi  keabsahan  SKA  sehingga  tetap  bisa  menjadi  dasar  untuk  mendapatkan  tarif preferensi.
Dalam Putusan Pengadilan Pajak nomor Put-008863.45/2020/PP/MXVIIA Tahun 2021 atas nama CV Glory Persada Manunggal, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan mengenai pengertian multiple  items menurut  penetapan  administrasi  kepabeanan  dan  majelis  hakim pengadilan  pajak.  Administrasi  kepabeanan  beranggapan  bahwa  dalam  dokumen invoice ataupun Pemberitahuan Impor Barang tertera 2 (dua) item barang, sehingga setiap item barang tersebut  dalam  SKA  harus  dicantumkan  secara  terpisah origin  criteria- nya  sesuai  dengan ketentuan dalam point 4 Overleaf Notes COO ATIGA. Namun, majelis hakim beranggapan bahwa 2 (dua) item barang tersebut adalah barang yang sama, namun dikemas dalam kemasan yang berbeda, sehingga kedua item barang memiliki origin criteria yang sama, yaitu 100%. Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  Surat Keterangan  Asal  telah  memenuhi  ketentuan  yang diatur dalam point 4 overleaf notes , dan Rule 6 (e) Operational Certification Procedures For The Rules of Origin of ATIGA.
Dalam  perbandingan  dasar  penetapan  dalam  Putusan  Pengadilan  Pajak  nomor  Put- 011820.19/2019/PP/M.VIIA Tahun 2021 atas nama PT Trakindo Utama, dapat dilihat bahwa terdapat  perbedaan  mengenai  jangka  waktu  dalam  penerapan  tanda ISSUED RETROACTIVELY , dimana majelis hakim beranggapan bahwa penerbitan SKA di tanggal 29 April  2019  dan  tanggal  pengapalan  26  April  2019  telah  memenuhi  ketentuan  yang  diatur dalam Rule 10 OCP ATIGA .
Sedangkan Administrasi Kepabeanan beranggapan bahwa sesuai dengan Rule 10 OCP ATIGA yang telah dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h PMK ATIGA, kode ISSUED RETROACTIVELY harus dicantumkan pada SKA apabila SKA diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari sejak tanggal pengapalan, dimana pada sengketa a quo, SKA diterbitkan dalam jangka  waktu  4  (empat)  hari  sejak  tanggal  pengapalan.  Sehingga  SKA  tidak  memenuhi ketentuan prosedural untuk dapat diberikan tarif preferensi.
Dalam  perbandingan  dasar  penetapan  dalam  Putusan  Pengadilan  Pajak  nomor  Put- 011782.45/2019/PP/M.VIIB Tahun 2021 atas nama PT Global Benua Utama, Majelis Hakim berpendapat  bahwa  pencantuman  nama  manufaktur  pada  SKA  hanya  dilakukan  apabila eksportir bukan merupakan perusahaan manufaktur barang impor. Dan tidak terdapat bukti- bukti  yang  dapat  lebih  menguatkan  dari  administrasi  kepabeanan  yang  dapat  menjelaskan bahwa eksportir bukan merupakan perusahaan manufaktur, sehingga nama manufaktur yang sebenarnya harus dicantumkan dalam SKA.
Menurut  Majelis  Hakim,  karena  barang  impor  telah  dilengkapi  dengan  persyaratan preferensi  ATIGA  berupa  SKA  yang  telah  menjelaskan  identitas  barang,  telah  dibubuhi stempel dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga Form D adalah sah dan mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  tarif  preferensi  ATIGA.  Majelis  Hakim  berpendapat bahwa Surat Keterangan Asal telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam point 5 overleaf notes , dan Article 38 ATIGA.
Dalam beberapa putusan Pengadilan Pajak yang dijadikan studi kasus dalam penelitian ini, terlihat bahwa majelis hakim sering kali berpendapat bahwa apabila barang impor telah dilengkapi  dengan  Surat  Keterangan  Asal  (SKA)  yang  diterbitkan  dari  negara  pengekspor, dan telah diberi tanda pengesahan oleh issuing authority, maka dianggap SKA sah dan valid sehingga barang impor dapat menggunakan tarif preferensi dalam skema ATIGA.
Kesalahan  yang  dianggap  oleh  lembaga  administrasi  kepabeanan  sebagai  kesalahan yang dapat membuat tarif preferensi ditolak, seperti dalam sengketa multiple items, kesalahan pengisian  kode  fasilitas  pada  PIB,  keterlambatan  penyerahan  lembar  asli  SKA  ke  kantor Pabean, sering dianggap  sebagai kesalahan  yang bersifat human error atau kesalahan  yang bersifat minor (minor discrepancy). Meskipun hal-hal tersebut sebenarnya telah diatur dalam Peraturan  Menteri  Keuangan  tentang  Tata  Cara  Pengenaan  Tarif  Preferensi  dalam  skema ATIGA.
Meskipun dalam Article 38 ATIGA , telah disebutkan bahwa klaim tarif preferensi hanya diberikan  terhadap  barang  impor  yang  didukung  dengan  Bukti  Keasalan  Barang (proof  of origin) yang cara pengisian dan penerbitannya harus mengikuti kaidah yang tertuang dalam Operational  Certification  Procedures. Majelis  Hakim  sebagai  badan  peradilan  yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan  terhadap  Sengketa  Pajak  dapat  mengenyampingkan  ketentuan  yang  dirasa  tidak memberikan akses keadilan kepada Wajib Pajak. Terutama yang berkaitan dengan pengisian Surat Keterangan Asal (SKA) dimana importir tidak memiliki kewenangan dan control untuk memastikan  seluruh  ketentuan  dalam Operational  Certification  Procedures (OCP)  telah terpenuhi.  Hal  tersebut  dikarenakan  SKA  diterbitkan  di  negara  pengekspor  dan  diajukan kepada issuing authority oleh eksportir. Namun, bila ada kesalahan dalam pengisian, tanggung jawabnya akan diberikan kepada importir.

## 5. KESIMPULAN
Dari  semua  uraian  yang  telah  dijelaskan  pada  bab-bab  terdahulu,  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Operational  Certification  Procedures dalam  skema  ATIGA  tertuang  dalam  Peraturan Menteri  Keuangan  mengenai  Tata  Cara  Pengenaan  Tarif  Bea  Masuk  atas  Barang  Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan  Barang  ASEAN,  yang  secara rinci tertuang dalam Ketentuan  Prosedural (Procedural  Provisios). Ketentuan  Prosedural (Procedural Provisios) merupakan salah satu ketentuan dalam Rules of Origin yang harus dipenuhi agar suatu barang mendapatkan haknya untuk menggunakan preferential tariff.
b. Masih  terdapat  perbedaan  penafsiran  dan  cara  pandang  dalam  penerapan Operational Certification Procedures (OCP) dan Ketentuan Prosedural (Procedural Provisions) dalam PMK ATIGA guna pengenaan preferential tariff oleh administrasi kepabeanan dan Majelis Hakim  Pengadilan  Pajak  dalam  penyelesaian  sengketa  mengenai preferential  tariff. Hal tersebut  dapat  dikarenakan  terdapat  inharmonisasi,  inkonsistensi,  dan  ketidaksesuaian materi  peraturan  perundangan-undangan  ditingkat implementation  legislation, atau peraturan  pelaksanaan  terkait  tata  cara  pengenaan  tarif  bea  masuk  atas  barang  impor berdasarkan  persetujuan  perdagangan  barang  ASEAN.  Selain  itu,  antara  administrasi kepabeanan dan Hakim Pengadilan Pajak menggunakan interpretasi hukum yang berbeda, dimana administrasi kepabeanan menggunakan interpretasi gramatikal, yaitu penafsiran arti kata  undang-undang  menurut  kebiasaan  umum  dan  menurut  kebiasaan  teknis  yuridis, sedangkan Hakim Pengadilan Pajak menggunakan interpretasi historis yang disebut dengan
wethistoris  interpretatie, yaitu  interpretasi  dengan  memperhatikan  sejarah  pembentukan undang-undang,  dengan  menyimak  risalah  pembentukan  undang-undang  yang bersangkutan(I Dewa Gede Atmadja,2013), sehingga dalam penerapannya Majelis Hakim Pengadilan  Pajak  cenderung  memberikan preferential  tariff untuk  kesalahan-kesalahan yang dirasa tidak substansial.
c. Terdapat  permasalahan  dalam  arah  kebijakan  DJBC  yang  tidak  sejalan  dengan  Politik Hukum  FTA, dimana terdapat benturan kepentingan dengan tugas pokok mengumpulkan penerimaan  negara  dengan  konsekuensi  FTA  berupa  pengurangan  tarif.  Benturan  dua kepentingan  (penerimaan  bea  masuk  dan  skema  FTA)  tersebut  melahirkan  munculnya peraturan  pelaksanaan  yang  tidak  sinkron  dengan  maksud  dan  tujuan  FTA  dan  berujung banyaknya sengketa di Pengadilan Pajak. Akibatnya, importir yang dalam pemberitahuan pabean berharap dapat menggunakan preferential tariff tidak mendapat kepastian hukum, dan meningkatkan resiko serta tanggung jawab untuk dikenakan tagihan apabila SKA yang digunakannya  ditolak  oleh  administrasi  kepabeanan.  Padahal  importir  tidak  memiliki kekuasaan  dan control untuk  mengawasi  dan  memastikan  SKA  telah  memenuhi  seluruh ketentuan dalam Rules of Origin, terutama yang berkaitan dengan penerbitan dan pengisian Surat  Keterangan  Asal  berdasarkan Operational  Certification  Procedures  (OCP) oleh instansi penerbit SKA (issuing authority) di negara eksportir.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Adolf, Huala. Hukum Perdagangan Internasional . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
Gede Atmadja, I Dewa. Filsafat Hukum (Dimensi Tematis Dan Historis) . Malang: Setara Press, 2013.
Hadi, Dedi Abdul. Preferential Rules of Origin . Bandung: Prestise Publishing, 2014. Pratomo, Eddy. Hukum Perjanjian Internasional . Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
Suteki, and Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik) . Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
Soeparna,  Intan  I. Hukum  Perdagangan  Internasional  Dalam  World  Trade  Organization . Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
Wahyono, Diphayana. Perdagangan Internasional . Yogyakarta: Deepublish, 2018
Benuf,  Kornelius,  and  Muhammad  Azhar.  “Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen Mengurai  Permasalahan  Hukum  Kontemporer.” Jurnal  Gema  Keadilan 7,  no.  1 (2020).
Dinasari,  Desy,  Hanif  Nur  Widhiyanti,  and  Ikaningtyas.  “Kesesuaian  Aturan  Multilateral Agreement  On  Trade  in  Goods  WTO  Dengan  ATIGA  (ASEAN  Trade  In  Goods Agreement).” Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya , 2014, 21. Latifah, Emmy. “Pengaturan Rules of Origin Di Indonesia Dan Masalah-Masalah Hukum Yang Ditimbulkannya.” Yustisia Jurnal Hukum 4, no. 1 (2015).

## Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1995 tentang  Kepabenan  sebagaimana telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.