## EKSISTENSI PEREMPUAN BULELENG DIKANCAH POLITIK LOKAL SUATU PERJUANGAN MENUJU KESETARAAN GENDER
Oleh I Nyoman Suprapta 1

## Abstraksi
Ideologi gender yang berupa gagasan atau kepercayaan yang menggariskan bahwa laki-laki  dan  perempuan  memiliki  peran  berbeda,  ditambah  lagi  dengan  adanya ideologi  patriarki,  yang  menekankan  apa  anggapan  bahwa  laki-laki  lebih  tinggi daripada  perempuan,  pada  akhirnya  sangat  merugikan  posisi  perempuan  dalam kehidupan  di  masyarakat.  Terlebih  di  bidang  politik  yang  memang  seolah-oleh hanya  cocok  untuk  kaum  laki-laki.  Dengan  adanya  globalisasi  dan  tuntutan emansipasi wanita, kaum perempuan berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka sanggup  melakukan  bidang  pekerjaan  yang  selama  ini  hanya  dikuasai  laki-laki, termasuk  terjun  di  panggung  politik.  Luh  Tiwik  Ismarheningrum  dan  Luh Kertianing adalah dua orang tokoh wanita Buleleng yang saat ini ikut meramaikan dan menyemarakan panggung politik di Buleleng. Kehadiran mereka seolah-olah ingin menunjukkan bahwa kaum perempuan juga bisa sukses di panggung politik. Kehadiran  mereka  di  panggung  politik  juga  sebagai  suatu  perjuangan  untuk menuju kesetaraan gender, menuju kesejajaran antara perempuan dan laki-laki.
Kata kunci : perempuan, gender, politik, laki-laki.
1 Staf Pengajar Universitas Panji Sakti

## 1. Pendahuluan
Ucapan  para  pejabat,  agamawan,  budayawan  maupun  politikus  atau  yang umum biasa disebut juru moral acap kali menyatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan  memiliki  kekudukan  yang  setara  tidak  ada  yang  meminggirkan  dan dipinggirkan,  tidak  ada  yang  di  atas  dan  tidak  ada  yang  di  bawah.  Untuk menunjukkan  bahwa  gagasan  mereka  benar,  mereka  sering  menyitir  teks  suci agama. Dalam  konteks agama  Islam misalnya, bisa dilihat kajian Baidan (2009), Stowasser  (2011),  Siddiqui  (2012),  Kajtasungkana  (2007).  Sedangkan  untuk agama Hindu bisa dicermati misalnya kajian Titib (2008).
Gagasan  mereka  secara  tekstual  sangat  menyejukkan,  namun  belum  tentu berkontekstual.  Atau  meminjam  gagasan  Hardiman  (2013)  teks  kognisi  yang indah,  belum  tentu  sama  dengan  teks  sosial,  bahkan  bisa  bertolak  belakang (Siddiqui,2012  ;  Kajtasungkana,  2007).  Perempuan  tetap  saja  mengalami marginalisasi  “…berarti  menempatkan  atau  menggeser  perempuan  ke  pinggiran. Perempuan dicitrakan lemah, kurang atau tidak rasional, kurang atau tidak berani,
sehingga  tidak  pantas  atau  tidak  dapat  menjadi  pemimpin.  Akibatnya,  wanita selalu dinomorduakan apabila ada kesempatan memimpin “(Murniati,2004).
Khusus  di  bidang  politik,  marginalisasi  terhadap  kaum  perempuan  pada akhirnya  sangat  merugikan  dan  sangat  melemahkan  posisi  kaum  perempuan  itu sendiri.  Terlebih  dengan adanya  anggapan yang  masih sangat  kental sampai  saat ini  bahwa  dunia  politik  identik  dengan  dunia  laki-laki.  Anggapan  ini  muncul akibat  adanya  “image”  yang  tidak  sepenuhnya  tepat  tentang  kehidupan  politik; yaitu  bahwa  politik  itu  kotor,  keras,  penuh  intrik,  dan  semacamnya,  yang diidentikkan dengan karakteristik laki-laki. Akibatnya, jumlah wanita yang terjun di  dunia  politik  relatif  kecil,  termasuk  di  negara-negara  yang  tingkat demokrasinya  dan  persamaan  hak  asasinya  cukup  tinggi.  Selain  itu,  kesan semacam  itu  muncul  karena  secara  historis  khususnya  pada  tahap  awal perkembangan manusia, kaum pria selalu identik dengan “lembaga” atau aktivitas kerja  di  luar  rumah;  sementara  perempuan  bertugas  menyiapkan  kebutuhan keluarga di dalam rumah seperti memasak, mengasuh anak, dan melayani suami.
Munculnya ideologi gender dan patriarki secara kultur lebih memposisikan kaum perempuan sebagai kaum nomor dua setelah kaum laki-laki.
Ideologi gender merupakan pola berpikir yang membedakan antara laki-laki dan  perempuan  sesuai  dengan  kepantasannya.  Dengan  kata  lain,  melalui ideologi    gender  manusia  menciptakan  kotak  untuk  perempuan  dan  kotak untuk laki-laki sesuai dengan yang diperoleh dari pengalamannya. Ideologi ini  mendesain  pikiran,  ingatan,  sehingga  manusia  hafal  apa  yang  harus dicatat,  apa  yang  harus  diperhatikan,  dan  apa  yang  harus  diingat  tentang perempuan  dan  laki-laki.  Ciri  perempuan  dan  laki-laki  dikunci  mati  oleh ideologi gender (Murniati, 2004).
Jadi,  ideologi  gender  adalah  gagasan  maupun  kepercayaan  yang menggariskan bahwa pria dan wanita memiliki peran berbeda, yakni peran gender yang  dibakukan  dalam  pikiran,  ucapan,  dan  perilaku  sosial,  dan  dibentuk  secara sosiobudaya.
Selain ideologi gender, ada pula ideologi patriarki yang menekankan, bahwa “…laki-laki  lebih  tinggi  daripada  perempuan,  bahwa  perempuan  harus  dikontrol oleh laki-laki dan bahwa perempuan adalah bagian dari laki-laki” (Bhasin,2006). Begitu pula pada kesempatan lain Bhasin (2010) menjelaskan bahwa :
“Patriarki  adalah  sebuah  struktur  sosial  dan  sebuah  ideologi  atau  sistem kepercayaan,di  mana  laki-laki  memiliki  superioritas.  Agama  telah memainkan peranan yang penting di dalam menciptakan dan mengabadikan ideologi  patriarki.  Mereka  telah  menyebar  konsep-konsep  mengenai superioritas laki-laki melalui cerita (Bhasin, 2010 : 27).
Sedangkan, Adian (2006) menyatakan bahwa ideologi patriarki adalah suatu ide  yang  menempatkan  pria  pada  posisi  dominan  dan  wanita  pada  posisi subordinat.  Dominasi  laki-laki  atas  wanita,  tidak  saja  dalam  bidang  sosial, ekonomi,  dan  politik,  tetapi  juga  secara  seksual  sehingga  melahirkan  ideologi seks.
Pemberlakuan  ideologi  patriarki  mengakibatkan  pria  memiliki  superioritas terhadap  wanita.  Laki-laki  ditempatkan  sebagai  satu-satunya  manusia  berjenis kelamin  tangguh  dan  diakui  sepanjang  jaman  sebagai  representasi  Tuhan, mengatur, melarang, menentukan, memutuskan dan memerintah segalanya.(Amirudin  dalam  Sugiartha,2006  :  3).  Gagasan  ini  memberikan  pula penggambaran  bahwa  identitas  perempuan  adalah  jenis  kelamin  kedua.  Hal  ini dipertegas dengan adanya pengaturan hak waris terhadap laki-laki dan perempuan. Dalam  budaya  Jawa  dikenal  sistem  pembagian  warisan  dengan  pola  “sapikul sagendongan” yang artinya laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian dan perempuan mendapatkan  1  (satu)  bagian.  Bahkan  dalam  budaya  Bali,perempuan  tidak mendapatkan  hak  sama  sekali  dalam  pembagian  warisan.  Hak  waris  sepenuhnya dikuasai oleh kaum laki-laki.
Namun,  seiring  dengan  perkembangan  jaman,  tingkat  modernisasi  dan globalisasi,  saat  ini  kaum  perempuan  sudah  mulai  berhasil  memperjuangkan posisinya untuk bisa setara dengan kaum laki-laki dalam segala bidang kehidupan. Gerakan  emansipasi  wanita  dan  tuntutan  kesetaraan  gender  mengilhami perjuangan  kaum  perempuan  tersebut.  Mereka  tidak  lagi  mau  disebut  sebagai kaum  nomor  dua,  mereka  merasa  bahwa  mereka  bisa  melakukan  apa  saja  yang bisa  dilakukan  oleh  laki-laki.  Bahkan,  pekerjaan  yang  sepuluh  atau  dua  puluh tahun lalu hanya pantas dilakukan oleh laki-laki, saat ini pekerjaan tersebut sudah biasa dilakukan oleh para wanita, termasuk pada pekerjaan kasar sekalipun.
Walaupun  sudah  terlibat  ke  sektor-sektor  publik,  namun  jumlahnya  masih relatif  kecil.  Hal  ini  sangat  kontras  dengan  prosentase  jumlah  penduduk  wanita Indonesia yang mencapai setengah lebih dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Dengan  demikian,  di  satu  sisi  terlibatnya  wanita  dalam  berbagai  sektor  publik merupakan  suatu  hal  yang  menggembirakan,  namun  rendahnya  kuantitas  wanita dalam  sektor-sektor  tersebut  sungguh  merupakan  hal  yang  patut  mendapat perhatian.
Diantara  sektor-sektor  publik  yang  telah  dimasuki  wanita,  sektor  politik merupakan  hal  yang  sangat  menarik  sekaligus  sangat  penting.  Menarik  karena secara  historis  memang  sangat  sedikit  terlihat  keterlibatan  perempuan  dalam sektor  ini.  Ini  juga  sangat  penting  karena  sesungguhnya  keterlibatan  perempuan dalam sektor politik dapat berpengaruh sangat besar pada kebijakan yang diambil, khususnya  dalam  kaitan  dengan  peran  perempuan  secara  menyeluruh.  Dengan demikian  output  kebijakan    lebih  ramah  pada  perempuan  (Sandiasa,  2012:  73). Hal  ini  dapat  terjadi  karena  suara-suara  perempuan  akan  lebih  nyaring  terdengar bila  disuarakan  oleh,  misalnya  anggota  parlemen.  Kesan  bahwa  politik  itu kejam,kotor,  penuh  intrik,  dan  sebagainya  akan  menjadi  lebih  halus,  sejuk  dan lebih  nyaman  bila  di  dalamnya  terlibat  banyak  kaum  perempuan.  Perempuan diharapkan  akan  mampu  menjadikan  panggung  politik  menjadi  sebuah  taman yang indah, yang penuh dengan aneka bunga warna warni yang harum semerbak. Dan  keterlibatan  wanita  dalam  panggung  politik  ini  juga  diharapkan  akan  bisa dijadikan sebagai suatu perjuangan menuju adanya kesetaraan gender, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dalam segala bidang kehidupan.

## 2. Perempuan Buleleng di Panggung Politik Lokal
Berbicara  tentang  keterlibatan  atau  partisipasi  politik  kaum  perempuan, tentu  saja  kita  tidak  dapat  menghindarkan  diri  dari  diskusi  tentang  partisipasi politik menurut  disiplin ilmu politik.  Menurut Verba, Nie, dan Kim,(dalam  Afan Gafar,1991) partisipasi  politik adalah “ legal  activites by private citizens that  are more  or  less  directly  aimed  at  influence  the  selection  of  governmental  personal and/or  the  actions  they  take”. Mely  G.Tan  (dalam  Yulfita,1995)  membedakan
partisipasi  politik  dalam dua  aspek,  yaitu  dalam  arti  sempit  dan  luas.  Dalam  arti sempit  berupa  keikutsertaan  dalam  politik  praktis  dan  aktif  dalam  segala kegiatannya,  sedangkan  dalam  arti  luas,  berupa  keikutsertaan  secara  aktif  dalam kegiatan  yang  mempunyai  dampak  kepada  masyarakat  luas,  mempunyai kemampuan,  kesempatan,  dan  kekuasaan  dalam  pengambilan  keputusan  yang mendasar yang menyangkut kehidupan orang banyak.
Keterlibatan  perempuan  untuk  terjun  di  panggung  politik  di  dasarkan  atas beberapa faktor pendorong. Diantaranya adalah adanya kesadaran akan hak politik sebagai  warga  negara,  untuk  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  berbagai  aspek kehidupan, termasuk kehidupan organisasi politik. Kesadaran akan hak politik itu juga  diperkuat  oleh  kenyataan  akan  kurang  terwakilinya  perempuan  dalam panggung  politik  dan  kurang  terdengarnya  gaung  suara  perempuan  atau  yang menyuarakan perempuan di berbagai arena politik. Kenyataan semacam itu tentu suatu  hal  yang  sangat  ironi,  kalau  dikaitkan  dengan  program  pemerintah  yang selalu berbicara tentang kesederajatan, kesetaraan, bias gender, kemitra sejajaran. Dalam  hubungan  dengan  hal  inilah  masalah  pemberdayaan  perempuan  atau bagaimana  perempuan  diletakkan  dalam  kehidupan  bernegara  kembali  penting untuk  terus  dikemukakan,  lebih-lebih  kita  sedang  berada  di  titik  simpang  yang dapat membawa posisi perempuan ke dua arah yang berlawanan.
Kenyataan  lain  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  adanya  kenyataan  di akar rumput basis pemilih perempuan cukup tinggi bahkan berada di atas jumlah pemilih  laki-laki.  Basis  perempuan  di  akar  rumput  seperti  itu,  selama  ini  belum diberdayakan  secara  optimal  untuk  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  panggung politik,  baik  dalam  pengertian  konvensional  seperti  pemberian  suara,  diskusi politik, membentuk dan tergabung dalam kelompok kepentingan dan komunikasi individual  dengan  pejabat  politik  dan  administratif,  maupun  yang  non konvensional,  seperti  petisi,  demonstrasi,  mogok,  dll.(  Gabriel  Almond  dalam Mochtar  Masoed,  2008).  Kurangnya  pemberdayaan  politik  perempuan  secara optimal  merupakan  suatu  fenomena  yang  akan  memberikan  sumbangan  yang berarti  bagi  rendahnya  partisipasi  politik  perempuan.  Rendahnya  partisipasi politik perempuan merupakan suatu kondisi yang akan menyebabkan terbatasnya
keterwakilan  perempuan  baik  dalam  tataran  partai  politik  maupun  pada  tataran anggota dewan. Hal ini disadari baik oleh tokoh politik perempuan maupun tokoh politik dari kalangan laki-laki. Masalahnya bukan semata diberdayakan atau tidak, yang  lebih  penting  mengapa  upaya  pemberdayaan  perempuan  belum  dilakukan secara  optimal.  Apakah  hal  itu  merupakan  keteledoran  politik  atau  kesengajaan politik.  Bila  hal  itu  suatu  keteledoran  politik  tampaknya  itu  masih  dapat dimaklumi, karena tokoh-tokoh partai politik tidak jarang masih dihadapkan pada masalah internal partai, konsolidasi ke dalam dan kesibukan dalam memposisikan dirinya  masing-masing.  Akan  tetapi  bila  hal  itu  merupakan  suatu  kesengajaan politik  maka  hal  itu  sangat  disayangkan.  Karena  itu  berarti  ada  upaya  yang sistematis untuk tetap membelenggu dan mendominasi kaum perempuan. Perilaku politik  semacam  itu  tentu  tidak  saja  merugikan  kaum  perempuan,  tetapi  juga merugikan  alam  demokrasi,  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Karena  potensi sumber  daya  politik  belum  dimanfaatkan  secara  optimal  sehinga  mesin  politik belum bekerja sesuai dengan yang diharapkan bersama, sebagai warga masyarakat yang menjunjung tinggi demokrasi.
Kondisi  semacam  ini  menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi  tokoh-tokoh perempuan  untuk  memfasilitasinya.  Karena  bila  seluruh  kaum  perempuan  dapat diberdayakan  tentu  akan  memberikan  sumbangan  yang  berarti  bagi  semakin kuatnya  posisi  perempuan  di  panggung  politik.  Sehingga  kaum  perempuan  tidak hanya  sebagai  objek  politik  tetapi  juga  subjek  politik,  dan  juga  memiliki  nilai tawar yang lebih kuat.
Faktor  pendorong  yang  lain  adalah  adanya  keinginan  untuk  mengabdikan ilmu  pengetahuan  yang  dimilikinya  di  panggung  politik.  Diantara  tokoh-tokoh politik  yang  aktif  pada  tataran  politik  tingkat  atas,  umumnya  memiliki  latar belakang ekonomi dan pendidikan yang cukup memadai. Latar belakang ekonomi menjadi  hal  yang  sangat  penting  untuk  terjun  di  panggung  politik  di  jaman sekarang  ini,  karena  jaman  sekarang  adalah  jaman  duit,  sehingga  manusia  patuh pada  daulat  uang  dan  daulat  pasar.  Berkenaan  dengan  itu  maka  modal  ekonomi sangat  menentukan  kehidupan  manusia  (Atmaja,2006).  Dari  latar  belakang pendidikan,  rata-rata  yang  duduk  ditataran  atas  adalah  kaum  perempuan  yang
sudah  tamat  dari  lembaga  pendidikan  tinggi.  Luh  Hesti  Ranitasari,SE.,MM, Politisi  Partai  Demokrat    Buleleng  merupakan  salah  satu  contoh  perempuan Buleleng yang terjun  di  panggung politik yang memiliki latar belakang  ekonomi dan  pendidikan  yang  memadai.  Dia  adalah  seorang  pengusaha  yang  secara ekonomi cukup mapan. Pendidikan terakhirnya adalah pasca sarjana (S2).
Faktor  lain  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  adanya  kenyataan  bahwa banyak kaum perempuan mampu menjadi pemimpin. Untuk tataran internasional ada  nama-nama  seperti  Margareth  Teacher  (Inggris),  Indira  Gandhi  (India), Benasir  Bhutto  (Pakistan),Corazon  Aquino  dan  Gloria  Macapagal  Arroyo (Filipina),sampai  kepada  Megawati  Soekarnoputri,  serta  Puan  Maharani  (  Ketua DPR-RI  )  yang  berhasil  menduduki  posisi  puncak  baik  di  partai  politik  maupun dalam  struktur  kelembagaan  negara.  Untuk  tataran  yang  lebih  rendah  ada  nama- nama  Kofifah  Indar  Parawansa  (Gubernur  Jawa  Timur),  Faida  (Bupati  Jember), Ade  Munawaroh  Yasin    (Bupati  Bogor),  I  Gusti  Ayu  Mas  Sumantri  (  Bupati Karangasem ) dan banyak lagi nama-nama tokoh politik perempuan yang mampu menjadikan  dirinya  sebagai  pemimpin,  bahkan  dalam  proses  pemilihannya mengalahkan  kaum  laki-laki.  Berdasarkan  hasil  Pilkada  serentak  tahun  2018,  14 perempuan berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah.
Untuk  kaum  perempuan  Buleleng,  dalam  dekade  sepuluh  tahun  terakhir tampaknya  mulai  semakin  berkembang  perannya  di  panggung  politik.  Kaum perempuan  yang  memasuki  panggung  politik  pada  umumnya  memiliki  tingkat pendidikan  yang  cukup  memadai  paling  tidak  tamat  SMA/SMK,  bahkan  mereka yang menduduki struktur kepengurusan partai  semuanya memiliki latar belakang pendidikan lulusan Perguruan Tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa para wanita yang  terlibat  dalam  politik  formal  memiliki  potensi  sumber  daya  manusia  cukup memadai, dan memiliki dasar akademik yang kuat, serta tentu juga memiliki daya analisis kritis yang cukup baik. Hal ini misalnya dapat disimak dari sikap mereka terhadap  perbedaan  pendapat,  mereka  umumnya  sangat  menghargai  adanya perbedaan  pendapat  yang  didasarkan  atas  pemikiran  yang  jernih,  sehat  dan argumentasi  yang  kuat.  Persepsi  semacam  itu  tentu  akan  menjadi  kekuatan  yang cukup  berarti  dalam  membangun  kehidupan  demokrasi  yang  lebih  sehat.
Demikian  pula  orientasi  ideologi  mereka  memiliki  oreintasi  ideologi  yang berpihak  pada  kepentingan  umum  dan  sangat  aspiratif    terhadap  masalah kemiskinan, kesempatan kerja, moral, dan lingkungan.
Nama-nama  seperti    Ni  Luh  Hesti  Ranitasari,  Luh  Gede  Herayanti,  Kadek Turkini,  Tutik  Kusumawardani,  Luh  Sri  Seniwi  dan  Gusti  Ayu  Aries  Sujati  bisa dikedepankan sebagai berhasilnya kaum perempuan Buleleng di panggung politik lokal. Saat ini Luh Gede Herayanti yang biasa dipanggil Luh Gede adalah Ketua DPD  Partai  Demokrat  Kabupaten  Buleleng.Dia  adalah  satu-satunya  perempuan yang saat ini menjadi pemimpin sebuah partai politik besar di Kabupaten Buleleng bahkan di Bali. Satu lagi nama perempuan yang tidak bisa dilepaskan dari hingar bingar  panggung  politik  Buleleng  adalah  Tutik  Kusumawardani.  Beliau  adalah politisi  Partai  democrat  yang  pernah  menjabat  sebagai  anggota  DPRD  Propinsi Bali, DPR-RI, dan pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Buleleng pada Pilkada 2017, bertarung dengan calon petahana Putu Agus Suradnyana.
Beberapa  tahun  yang  lalu  pernah  ada  nama  Luh  Tiwik  Ismarheningrum, yang  pernah  menjabat  sebagai  Ketua  DPD  Partai  Golkar  Kabupaten  Buleleng Munculnya  Mbak  Tiwik  sebagai  Ketua  DPD  Partai  Golkar  Buleleng  pada awalnya  cukup  mengejutkan,  karena  sebelumnya  dia  hanya  dikenal  sebagai seorang  wanita  pengusaha.  Akan  tetapi  setelah  kurang  lebih  3(tiga)  tahun  beliau memimpin  Partai  Golkar  Buleleng,  Mbak  Tiwik mampu  memberikan  warna  lain dalam kehidupan politik di Buleleng. Tidak jarang kehadirannya di tengah-tengah massa maupun di dalam forum-forum yang melibatkan tokoh-tokoh partai politik, LSM,  serta  tokoh-tokoh  masyarakat  (seperti  dalam  Forum  Komunikasi  dan Konsultasi  antar  Partai  Politik  Buleleng),  mampu  memberikan  suasana  yang sejuk,harmonis,  penuh  canda  dan  keramah  tamahan.  Dalam  setiap  kesempatan beliau selalu ingin menonjolkan dan menunjukkan bahwa kehadiran perempuan di panggung politik bukanlah hal yang tabu,akan tetapi justru kehadiran perempuan akan mampu merubah image politik dari sesuatu yang kejam, kotor, penuh intrik, menjadi sesuatu yang penuh dengan keharmonisan, kesejukan, persaudaraan, dan keramah tamahan.
Nama selanjutnya yang  saat ini mampu menjadikan dirinya diperhitungkan di  panggung politik Buleleng adalah Luh  Hesti  Ranitasari. Saat  ini beliau duduk sebagai anggota DPRD Buleleng. Beliau juga duduk sebagai Ketua Komisi IV di DPRD  Buleleng,  yang  membidangi  masalah  Pendidikan,  Kesehatan,  Sosial, Kependudukan,  atau  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  Kesejahteraan  Rakyat. Beliau  adalah  satu-satunya  perempuan  yang  menduduki  posisi  sebagai  Ketua Komisi  (di  DPRD  Buleleng  saat  ini  ada  7  orang  perempuan,  yakni  :  Luh  Hesti Ranitasari,  Luh  Sri  Seniwi,  Ni  Luh  Sri  Sami,  Luh  Marleni,  Ni  Made  Lilik Nurmiasih,  Ni  Kadek  Turkini,  dan  Ni  Ketut  Windrawati).  Seorang  perempuan Buleleng yang bernama Gusti Ayu Aries Sudjati, yang merupakan istri dari Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, saat ini duduk sebagai anggota DPRD Propinsi Bali periode 2019 – 2024.
Tampilnya tokoh - tokoh  perempuan Buleleng tersebut di panggung politik Buleleng,  memang  diharapkan  mampu  membawa  suasana  yang  lebih  beragam serta  mampu  sebagai  penyejuk  kehidupan  politik  di  Buleleng.  Kehadiran  dan keberhasilan  kedua  tokoh  wanita  tersebut,  di  samping  karena  kemampuan berpolitiknya,  juga  didukung  oleh  keterampilannya  dalam  berkomunikasi sehingga  diterima  oleh  berbagai  pihak.  Juga  karena  mereka  didukung  oleh keluarga, kerabat, anggota masyarakat, dan teman-teman seperjuangan. Kita tetap berharap  kedepan  akan  lahir  dan  muncul  srikandi-srikandi  baru  di  panggung politik Buleleng yang akan menjadikan suasana politik di Buleleng menjadi lebih semarak  dan  tentunya  lebih  menyejukkan,  sehingga  image  bahwa  politik  itu adalah seuatu yang kejam, kotor, penuh intrik, keras dan hanya cocok untuk kaum laki-laki sedikit demi sedikit bisa direduksi.

## 3. Perjuangan menuju Kesetaraan Gender
Keterlibatan  perempuan  di  panggung  politik  memang  harus  diakui  belum begitu banyak. Hal  ini  mungkin karena adanya  klasifikasi  pekerjaan berdasarkan seksual,  yang  cenderung  memposisikan  perempuan  pada  pekerjaan-pekerjaan yang bersifat domestik, halus, dan ringan. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan sektor publik,  keras,  berat,  dan  kasar  adalah  pekerjaan  kaum  laki-laki.  Klasifikasi
pekerjaan  semacam  itu  pada  dasarnya  merupakan  klasifikasi  yang  diwarnai  oleh dominasi  budaya  patriarki.  Patriarki  secara  harfiah  berarti  kekuasaan  bapak  atau patriarch. Mulanya patriarki digunakan untuk menyebut suatu jenis keluarga yang dikuasai  oleh  kaum  laki-laki,  hubungan  kuasa  dengan  apa  laki-laki  menguasai perempuan, dan untuk menyebut sistem yang membuat perempuan tetap dikuasai melalui bermacam-macam cara. Kenyataan tersebut lebih lanjut berimplikasi pada jabatan-jabatan  yang  dipegang  oleh  tokoh-tokoh  perempuan  yang  aktif  di panggung  politik.  Hampir  semua  lembaga  politik  dalam  masyarakat,  di  semua tingkat  didominasi  laki-laki,  dari  dewan  desa  sampai  parlemen.  Hanya  ada segelintir perempuan di organisasi partai politik. Ketika perempuan mendapatkan kedudukan  politik  yang  penting,  pada  awalnya  karena  hubungan  mereka  dengan laki-laki  yang  pribadi  politiknya  kuat,  dan  mereka  berfungsi  di  dalam  struktur- struktur dan asas-asas yang dibuat oleh laki-laki. Kondisi itu menunjukkan adanya semacam kontrol laki-laki terhadap perempuan dalam berbagai  aspek kehidupan. Kontrol laki-laki semacam itu tentu akan sangat menguntungkan kaum laki-laki di satu pihak dan sangat merugikan kaum perempuan dan masyarakat di pihak lain.
Budaya atau ideologi patriarki merupakan kendala besar bagi wanita untuk melepaskan  diri  dari  marginalisasi.  Hal  ini  tidak  hanya  karena  modal  ekonomi wanita  sengaja  dibatasi,tetapi  sebagaimana  yang  berlaku  pada  masyarakat  Bali, pemarginalan  diperkuat  pula  dengan  pengidealan  patokan  umur  pasangan  yang akan  menikah,  yakni  suami  harus  lebih  tua  daripada  istri.  Begitu  pula  suami diharapkan  berijazah  lebih  tinggi  daripada  istrinya,  karena  ijazah  bisa  dialihkan menjadi  modal  ekonomi,  dan  terkait  pula  dengan  modal  kekuasaan,  mengingat gagasan  Foucault  (2012)  bahwa  tidak  ada  pengetahuan  tanpa  kuasa,  dan sebaliknya  tidak  ada  kuasa  tanpa  pengetahuan.  Dengan  demikian  kalau  wanita ingin  melepaskan  diri  dari  marginalisasi  dan  bisa  berperan  dalam  kehidupan  di masyarakat,  wanita  harus  memiliki  modal  ekonomi  dan  modal  pengetahuan. Kedua  syarat  tersebutlah  yang  menyebabkan  tokoh-tokoh  perempuan  Buleleng tersebut  di  atas  bisa  eksis  dan  mempunyai  peran  yang  cukup  besar  serta diperhitungkan di panggung politik Buleleng saat ini.
Apa  yang  sudah  dilakukan  oleh  tokoh-tokoh  perempuan  Buleleng  tersebut saat  ini  merupakan  suatu  usaha  perlawanan  yang  dilakukan  wanita  untuk menentang dominasi laki-laki dalam segala aspek kehidupan. Dengan meminjam gagasan Scott (2010) perlawanan wanita itu mengikuti  pola yang dilakukan oleh orang-orang yang kalah, terhadap pemenang, yakni laki-laki. Sudah saatnya kaum perempuan  menuntut  haknya  kepada  kaum  laki-laki.  Sudah  saatnya  pula  wanita menuntut  adanya  kesetaraan  gender.  Jangan  lagi  dianggap  bahwa  wanita  lebih lemah  dan  lebih  rendah  dari  laki-laki.  Wanita  memiliki  kemampuan  yang  sama dengan laki-laki. Wanita bisa melakukan apa saja yang bisa dilakukan oleh laki- laki.
Harapan  dan  keinginan  wanita  untuk  bisa  disejajarkan  dengan  laki-laki dalam  segala  aspek  kehidupan  khususnya  di  bidang  politik,  sebenarnya  sudah diakomodir oleh pemerintah bersama parlemen dengan mencantumkan keharusan adanya keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen bagi setiap partai politik  peserta  pemilu  yang  akan  mengajukan  calon  anggota  DPR,  DPRD Propinsi,  DPRD  Kabupaten/Kota  untuk  setiap  daerah  pemilihan.  Amanat  yang tertuang  dalam  pasal  65  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2003  tentang Pemilihan Umum (untuk Pemilu tahun 2004), serta pasal 53 Undang-Undang No. 10  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum(untuk  Pemilu  tahun  2009),  kemudian dikenal  dengan  istilah  “Kouta  Perempuan  30  persen”.  Diharapkan  ini  hanya merupakan tahap awal dari mulai diakuinya kemampuan kaum perempuan untuk berkiprah di  panggung politik.Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 (untuk Pemilu 2014 ) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ( untuk Pemilu 2019  )  juga  mengakomodir  kuota  perempuan  untuk  menjadi  calon  anggota legeslatif,  dimana  dalam  kedua  Undang-Undang  tersebut  dipersyaratkan  masing- masing  partai  politik  peserta  Pemilu  dalam  menyerahkan  nama-nama  calon anggota legeslatif, harus menyertakan 30 persen perempuan dan setiap tiga nama minimal ada satu perempuan.
Kedepan  diharapkan  tidak  hanya  dibatasi  “hanya”  30  persen,  tetapi  lebih besar lagi kuota bagi kaum perempuan untuk menjadi anggota parlemen. Bahkan nantinya  keterwakilan  perempuan  di  parlemen  tidak  terjadi  karena  diberikan
kuota,  tetapi  karena  kemampuan  wanita  itu  sendiri  dalam  bersaing  dengan  laki- laki  untuk  menduduki  jabatan-jabatan  politik  yang  penting  seperti  Presiden, Gubernur,  Bupati,  atau  jabatan-jabatan  politik  lainnya.  Dengan  demikian, perempuan  akan  terlibat  aktif  dalam  proses  pembuatan  keputusan,  termasuk memberikan  pertimbangan-pertimbangan  yang  mengedepankan  kesetaraan  / kemitra  sejajaran.  Hal  ini  dimungkinkan  mengingat  sudah  semakin  majunya tingkat  pendidikan  perempuan.  Dan  pada  akhirnya  nanti,  perjuangan  kaum perempuan menuju kesetaraan gender, kesetaraan dan kesejajaran dengan laki-laki bisa terwujudkan.
Akan  tetapi,  untuk  mewujudkan  semua  hal  tersebut  di  atas,  perlu  adanya upaya  yang  optimal  diantaranya  dengan  mengembangkan  kesadaran  politik perempuan,  pengembangan  budaya  politik  yang  berkearifan,  mengupayakan dukungan  pengembangan  budaya  politik  yang  berkearifan  dari  berbagai  jaringan sosial  yang  ada,  dan  membentuk  serta  memfungsikan  organisasi-organisasi  yang berbasis perempuan.
Upaya  pengembangan  kesadaran  politik  perempuan  dan  pengembangan budaya politik yang berkearifan dilakukan dengan memberikan ceramah-ceramah politik dalam berbagai kesempatan, baik melalui jaringan organisasi maupun non organisasi  seperti  misalnya  melalui  rembug-rembug  politik,  perbincangan  dalam berbagai  aktifitas  ritual  sosial  yang  dilakoninya.  Melalui  hal  itu  sekaligus  juga akan  dapat  diketuk  keterbukaan  kaum  perempuan  untuk  mengembangkan  dan melibatkan  diri  dalam  suatu  organisasi  berbasis  perempuan,  organisasi  umum (untuk  menyuarakan  kesadaran  kesetaraan),  maupun  membentuk  dan  ikut  dalam organisasi  politik.  Dalam  pengembangan  budaya  politik  yang  berkearifan  tentu memerlukan  perjuangan  dengan  melibatkan  diri  dalam  berbagai  jaringan  sosial yang ada, dan hal itu menuntut kinerja  secara terus menerus / berkelanjutan. Ingat perjuangan tidak pernah berhenti pada suatu titik, perjuangan menuju kearah yang lebih baik akan berlangsung sepanjang kehidupan umat manusia.

## 4. Simpulan
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :
1. Eksistensi atau keberadaan kaum perempuan Buleleng di panggung politik lokal  saat  ini  cukup    diperhitungkan,  meskipun  secara  kuantitas  jumlah perempuan  yang  terlibat  dalam  politik  di  Buleleng  masih  sangat  rendah. Duduknya  7  orang  perempuan  dalam  kenggotaan  DPRD  Buleleng ditambah  seorang  perempuan  Buleleng  di  DPRD  Propinsi  Bali,  serta seorang  perempuan  yang  memimpin  Partai  Demokrat  Buleleng,  serta tampilnya  Tutik  Kusumawardani  sebagai  calon  Bupati  Buleleng  pada Pilkada  tahun  2017,  menjadi  bukti  dari  kehandalan  dan  kemampuan wanita Buleleng untuk berkiprah di panggung politik. Kemampuan secara ekonomi  karena  keduanya  adalah  seorang  pengusaha  serta  tingkat pendidikan  yang  cukup  memadai  menjadi  salah  satu  modal  bagi  mereka untuk bisa tetap eksis di panggung politik Buleleng.
2. Upaya  dan  perjuangan  yang  dilakukan  oleh  kaum  perempuan,  ditambah lagi  dengan  angin  segar  yang  diberikan  oleh  pemerintah  lewat  kuota  30 persen  bagi  keterwakilan  perempuan  di  parlemen,  diharapkan  akan menjadi  langkah  awal  bagi  terwujudnya  cita-cita  kaum  perempuan  untuk bisa  mensejajarkan  diri  dengan  kaum  laki-laki  dalam  segala  aspek kehidupan.  Dengan  demikian  tuntutan  akan  kesetaraan  gender  bukan hanya merupakan suatu usaha tanpa hasil. Ke depan diharapkan tidak ada lagi perbedaan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki.

## Daftar Pustaka
Adian,D.G.  2006, Percik  Pemikiran  Kontemporer,Sebuah  Pengantar Komprehensif, Jalasutra, Yogyakarta.
Atmaja,  Nengah  Bawa,  2006, Pemanfaatan  Modal  Budaya  dan  Modal  Tubuh menjadi  Modal  Ekonomi  Berbentuk  Hiburan  Seks  Melalui  Rangsangan Mata. ( Rancangan Buku).
Baidan, N. 2009, Tafsir  bi Al-Ra’yi Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al Qur’an, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Bhasin,K.    2010, Memahami  Gender, (  Moh.  Zaki  Husein  Penerjemah  ),  Teplok Press, Yogyakarta.
Bhasin,K.  2006, Menggugat  Patriarki  Pengantar  tentang  Persoalan  Dominasi terhadap Kaum Perempuan (Nug Katjasungkana Penerjemah), Bentang Budaya, Yogyakarta.
Foucault,  2012, Arkeologi  Pengetahuan (H.M.  Mochtar  Zoerni  Penerjemah  ), Qalam, Yogyakarta.
Gafar, Afan, 1991, Partisipasi Politik, Prospektif . No. 1, Vol.3.
Hardiman, F.B. 2013, Melampaui Positivisme dan Modernitas Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas, Kanisius, Yogyakarta. Katjasungkana,N.,  2007,”Pandangan  Islam  tentang  Posisi  Perempuan  dan  Laki- laki dalam Keluarga”. Dalam D.S. Ashori, E.Kosasih dan F.Sarimaya ed. Membincangkan Feminisme, Pustaka Hidayah, Bandung.
Mas’oed,  Mochtar  dan  Colin  Mac  Andrew,  2008, Perbandingan  Sistem  Politik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Murniati, N.P., 2004, Getar Gender Buku Pertama ( Perempuan Indonesia dalam Perspektif  Sosial,  Politik,  Ekonomi,  Hukum,  dan  HAM), Indonesiatera, Magelang.
Raharjo,  Yulfita,  1995, Konsepsi  Pembangunan  Politik  :  Perspektif  Gender, Makalah  Seminar  Nasional  Peran  Wanita  Dalam  Pembangunan  Sosial Budaya  Politik  Bangsa, Biro  Wanita  DPD  Golkar  Tk.I  Propinsi  DIY, Yogyakarta.
Sandiasa,  Gede,  2012.  “Membangun  Kepercayaan  Publik  Melalui  Reformasi Kebijakan  Di  Sektor  Publik”.  Dalam  WIDYATECH  Jurnal  Sains  dan Teknologi  Vol.  11  No.  3  April  2012.  https://adoc.tips/membangun- kepercayaan-publik-melalui-reformasi-kebijakan-di-.html
Scott,  J.C.,  2010, Senjatanya  Orang-orang  Kalah, (A.Rahman  Zainuddin Sayogyo dan Joebhaar Penerjemah), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
Siddiqui,  K.,  2012, Menggugat  “Tuhan  yang  Maskulin”, (  Arief  Mafruhin Penerjemah) , Paramadina, Jakarta.
Strowasser, B.F., 2011, Reinterpretasi Gender Wanita dalam Alquran, Hadis, dan Tafsir, (H.M.Mochtar Zoerni Penerjemeh), Pustaka Hidayah, Bandung.
Sugiartha,  Wayan,  2006, Perlawanan  Perempuan  Sebagai  Kaum  Terpinggirkan dalam  Keluarga  dan  Masyarakat, Universitas  Pendidikan  Ganesha, Singaraja.
Titib,  I  Made,  2008, Citra  Wanita  dalam  Kakawin  Ramayana (  Cermin Masyarakat Hindu tentang Wanita), Paramita, Surabaya