## ETNOSIA: JURNAL ETNOGRAFI INDONESIA Volume 5 Issue 2, DECEMBER 2020
P-ISSN: 2527-9319, E-ISSN: 2548-9747 National Accredited SINTA 2. No. 10/E/KPT/2019
Transmigration program can be failed, but transmigrant stay life: Portraits of  Transmigrant Families in Sorong Regency, West Papua
Program transmigrasi boleh gagal, tetapi transmigran tetap bertahan hidup: Potret  Keluarga Transmigran di Kabupaten Sorong, Papua Barat
Irin Oktafiani 1 , Herry Yogaswara 2
1 Research Center for Population, Indonesian Institute of Sciences.  Email: irin.oktafiani@gmail.com 2 Research Center for Population, Indonesian Institute of Sciences. Email: yogaswaralipi@yahoo.com
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords: West Papua;
Transmigration; Adaptation; ethnography.
How to cite: Oktafiani, I., Yogaswara, H. (2020). Transmigration program can be failed, but transmigrant stay life: Portraits of  Transmigrant Families in Sorong Regency, West Papua. ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia. 5(2): 200 – 220.
DOI: 10.31947/etnosia.v5i2.10723
Transmigration has been applied in Indonesia as a development and population  distribution  strategy.  Historically,  the  Indonesian transmigration program has a long story since the Ethical Policy until now. Furthermore, transmigration had been claimed and became the primary strategy of development in the New Order. Despite all the hope  about  transmigration,  people  considered  this  program  failed nationally because its top-down system has caused a new problem in the  destination  area.  However,  some  transmigrants  have  been succeeded  and  struggled  in  the  new  area.  This  paper  described  the bright side of what-so-called failed transmigration in Segun, Sorong, West  Papua.  Data  are  collected  by  multi-sited  ethnography  with observation  and  in-depth  interviews  of  two  successful  Javanese families in Segun. In conclusion, this paper argues that although the program has failed nationally, each transmigrant had its strategy to survive and succeed in the new area.

## 1.  Pendahuluan
Migrasi atau perpindahan penduduk memiliki pola dan faktor penentu. Pola dan faktor ini  ditentukan  oleh  beberapa  aspek  yaitu,  kemiskinan,  ketidaksetaraan,  peran pemerintah,  peran  relasi,  dan  perbedaan  gender  dalam  intensi  bermigrasi  (Black, Richard; Biao, Xiang; Collyer, Michael; Heering, Godfried Liesbeth Engbersen; Markova, 2006,  pp.  45–55).  Keberhasilan  migrasi  pada  akhirnya  juga  berhubungan  dengan
bagaimana  aspek  ini  terwujud  dalam  masyarakat.  Ditambah  lagi,  migrasi  dianggap sebagai  produk  dari  kemiskinan  (p.41).  Kemiskinan  dan  ketidaksetaraan  memaksa individu  atau  masyarakat  untuk  berpindah  dari  daerah  asal  ke  tempat  yang menyediakan  lapangan  kerja.  Oleh  karena  itu  migrasi  seringkali  dilakukan  secara sukarela ( voluntary ) demi kehidupan yang lebih baik. Migrasi juga sangat tergantung konteks dan lokus dari daerah penerima, khususnya aspek politik, ekonomi dan sosial budaya, serta konteks kesejarahannya. Khususnya ketika konteks migrasi ini terjadi di wilayah Tanah Papua, maka persoalan kesejarahan, dinamika politik, tingkat ekonomi serta keragaman budaya antara penduduk asli dan pendatang mempunyai dinamika sendiri.
Tulisan ini tentang dua proses migrasi yang terjadi secara beriringan, yaitu rekayasa demografis ( demographic engineering ) melalui program transmigrasi dan migrasi spontan yang  dilakukan  oleh  sebuah  keluarga  transmigrasi  etnis  Jawa  dalam  Tanah  Papua, khususnya  di  wilayah  Kabupaten  Sorong,  (kini)  Provinsi  Papua  Barat.  Aspek temporalnya  adalah  situasi  pada  masa  ‘orde  baru’,  sekitar  tahun  1992,  hingga  akhir tahun 2020. Pada situasi temporal yang berbeda, terdapat dinamika relasi antar etnis, diantaranya  munculnya  konsep  ’Orang  Asli  Papua’  (OAP)  melalui  Undang-undang Otonomi Khusus pada tahun 2001 yang mempunyai dampak  klaim terhadap sumber- sumber agraria maupun hubungan antar etnis lainnya.
Transmigrasi  di  Papua  telah  dimulai  sejak  tahun  1962.  Laporan  kantor  wilayah Transmigrasi Papua (1997) menunjukan secara makro peningkatan ekonomi di lokasi penempatan  transmigrasi  dapat  dikatakan  berhasil.  Namun,  secara  mikro  upaya peningkatan  kesejahteraan  transmigrasi  lokal  dikatakan  kurang  dan/tidak  berhasil. Sinulingga  (Apomfires,  2000)  melaporkan  di  beberapa  lokasi  transmigrasi  di  Papua tidak  mengalami  perkembangan  sebagaimana  harapan  pemerintah,  diantaranya transmigran  meninggalkan  lokasi  permukiman  dan  mencari  pekerjaan  di  luar  sektor transmigrasi  yang  digariskan  pemerintah;  penyediaan  sarana  dan  prasarana  untuk pemasaran hasil produksi tani terbatas atau masih kurang; transmigran menjual lahan garapannya kepada orang lain dan kemudian pulang ke daerah asalnya (p.425). Mulai tahun  1980-an  orang  Papua  menolak  transmigrasi,  penolakan  bukan  hanya  dari kalangan masyarakat, akan tetapi semua Bappeda Tingkat II, meniadakan transmigrasi dianggap sebagai pencegahan konflik paling ampuh (p.428).
Pemerintah Indonesia menyatakan transmigrasi sebagai salah satu instrumen kebijakan pendistribusian  penduduk  (Tirtosudarmo,  2013,  p.  1).  Sebagai  salah  satu  instrumen kebijakan  pemerintah,  transmigrasi  dianggap  dapat  membantu  peningkatan kesejahteraan masyarakat. Transmigrasi juga merupakan jalan integrasi penduduk yang dibutuhkan  untuk  mendukung  pembangunan  nasional.  Sejarah  mencatat  bahwa transmigrasi di Indonesia sudah dimulai dari masa pendudukan Belanda di Indonesia, tepatnya  terjadi  dalam  masa  Politik  Etis  di  Indonesia  tahun  1905  (Kementerian  Desa Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  RI,  2015;  Tirtosudarmo,  2013). Dicetuskannya  transmigrasi  di  Indonesia  diawali  dengan  kekhawatiran  Pemerintah Kolonial  Belanda  yang  melihat  kepadatan  penduduk  di  Pulau  Jawa  yang  tinggi. Kepadatan penduduk ini dinilai tidak bisa diabaikan begitu saja karena akan berakibat buruk bagi keseimbangan pemerintahan karena sarana hidup layak tidak mencukupi.
Setelah  masa  pendudukan  Belanda,  transmigrasi  masih  dilanjutkan  sampai  era reformasi  (2000-2009).  Sayangnya,  sebagai  sebuah  kebijakan  nasional,  program transmigrasi dianggap gagal (Arndt, 1983, p. 61). Kegagalan transmigrasi dikarenakan sifat program yang top-down seringkali mengabaikan kondisi daerah penempatan, baik dari aspek sosial, ekonomi, geografis, dan budaya. Kisah-kisah kegagalan transmigrasi diwarnai  dengan  banyaknya  penggunaan  dana  transmigrasi  yang  tidak  tepat  pada individu  maupun,  gagal  secara  sosial  budaya  karena  malah  menimbulkan  konflik  di tempat baru, diantara pendatang dan penduduk lokal.
Sekalipun  transmigrasi  menyisakan  kenangan  mengenai  kegagalan  di  daerah transmigrasi,  tetapi  program  tersebut  masih  dianggap  relevan  sebagai  alat pembangunan  di  masa  depan  (Harmadi  &  Antarwati,  2014,  p.  2).  Dalam  tulisan  ini, bahkan, dapat dilihat bagaimana program transmigrasi dapat menjadi jalan pembuka kesuksesan  sebuah  keluarga.  Bertahan,  beradaptasi,  kemudian  mencintai  tanah transmigrasi  menjadi  rangkaian  hidup  keluarga  Karmidi  dari  Salatiga  dan  Joko  dari Nganjuk.  Bagian  pertama  tulisan  ini  akan  menceritakan  kronologi  transmigrasi  dan pandangan nasional mengenai transmigrasi di Indonesia. Transmigrasi dilihat sebagai jalan rekayasa sosial di Indonesia sekaligus sebagai upaya persebaran penduduk. Bagian kedua  adalah  penjelasan  mengenai  lokasi  Segun  sebagai  wilayah  transmigrasi  SP (satuan  pemukiman)  di  Kabupaten  Sorong.  Kemudian  bagian  ketiga  berisi  mengenai etnografi  keluarga  Karmidi  yang  berasal  dari  Salatiga  yang  berjuang  menjadi transmigran di Segun dan Joko dari Nganjuk hingga bagaimana akhirnya keluarga ini dapat  bertahan  di  wilayah  tersebut.  Pada  bagian  akhir,  tulisan  ini  akan  mencoba menganalisis  kasus  kesuksesan  transmigrasi  menggunakan  aspek-aspek  migrasi Richard  Black,  (Black,  Richard;  Biao,  Xiang;  Collyer,  Michael;  Heering,  Godfried Liesbeth  Engbersen;  Markova,  2006)  dan  bagaimana  strategi  adaptasi  dalam keterbatasan  yang  ditempuh  oleh  transmigran  dan  bagaimana  migrasi  sosial  dapat terwujud sebagai pembelajaran dari peraturan transmigrasi pemerintah.
Tujuan penulisan artikel ini ada tiga. Pertama , pada tataran yang makro ingin memahami program  transmigrasi  sebagai  sebuah  program  nasional. Kedua ,  memahami  kondisi program  transmigrasi  di  tanah  Papua  yang  mempunyai  dinamika  politik  dan  relasi antar  etnis  yang  bersifat  khas, Ketiga ,  memahami  potret  program  transmigrasi  dan dinamika relasi antar etnis ini potret sebuah keluarga transmigran dalam konteks ruang dan waktu yang berbeda-beda.
Secara  spesifik,  tulisan  ini  akan  mendeskripsikan  bagaimana  situasi  dan  kondisi transmigrasi pada masa Orde Baru dari sudut pandang transmigran Jawa yang berasal dari  Salatiga  dan  Nganjuk.  Dua    keluarga  yang  memutuskan  untuk  berpindah dikarenakan  nasib  yang  tidak  menguntungkan  di  tanah  kelahirannya.  Lokasi transmigrasi  dalam  tulisan  ini  adalah  Segun,  Papua.  Keluarga  transmigran  harus beradaptasi menghadapi dua kondisi yang kontras antara tanah Jawa dan tanah Papua, khususnya bagaimana sebuah keluarga transmigran mampu mengatasi permasalahan kultural,  jejaring  sosial,  dan  menghadapi  lingkungan  ekologis,  khususnya  ketika program dan tanah yang dijanjikan tidak sesuai dengan harapan pada awalnya.
Tulisan  ini  memang  memberikan  fokus  pada  dua  keluarga  untuk  memperlihatkan kesejarahan serta relasi-relasi yang dibangun oleh keluarga itu ketika masih di daerah asalnya,  perjalanan  menuju  lokasi  transmigrasi,  dan  upaya  bertahan  di  lokasi  asal transmigrasi, berpindah ke tempat lain demi mempertahankan hidup. Tentu saja ketika secara  sengaja  memilih  dua  keluarga  ini,  terdapat  keluarga-keluarga  transmigrasi lainnya di Sorong dari beragam profesi. Pilihan pada keluarga Karmidi (nama samaran) dan  Pak  Joko  (nama  samaran)  dilakukan  secara purposive untuk  menampilkan  potret yang lengkap tentang keseharian keluarga petani dan non-petani.

## 2.  Metode
Tulisan  ini  merupakan  bagian  dari  proses  perjalanan  kedua  penulis  dari  kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesian (LIPI) di Papua Barat 1 ,  khususnya  di  wilayah  Sorong,  baik  Kota  maupun  Kabupaten  Sorong. Pendekatan kualitatif dengan metode etnografi digunakan dalam tulisan ini. Sebelum fokus  pada  satu  keluarga  transmigran  yang  akhirnya  menjadi  inti  dalam  tulisan  ini, kami  memiliki  relasi  dengan  beberapa  migran  lainnya  di  wilayah  Sorong,  termasuk migran spontan maupun transmigran. Teknik pemilihan informan kunci menggunakan cara snowballing . Pemilihan informan dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan informan  pangkal  untuk  mendapatkan  gambaran  awal  tentang  lokus  wilayah penelitian,  kemudian  kami  memilih  informan  kunci  (key  informant)  yang  dianggap dapat  memberikan  gambaran  tentang  pola  kehidupan  transmigran.    Pemilihan  dua keluarga  dalam  tulisan  ini  karena  pertimbangan  metodologis  dari  sisi  permasalahan kependudukan,  yaitu  fenomena  migrasi  spontan  dan  sebagai  transmigran  yang mempunyai dua dimensi yang berbeda dari sisi motivasi sebuah keluarga ketika hendak melakukan mobilitas.
Pertemuan tidak sengaja dengan keluarga Pak Karmidi terjadi – tetapi menjadi titik balik penting memahami kisah transmigran -- karena menantunya seorang lelaki Bugis menjadi sopir yang kami tumpangi. Lelaki Bugis ini bercerita tentang pengalaman personalnya dari mulai anak-anak hingga dewasa berpindah dari satu kabupaten ke kabupaten lain di Kalimantan Timur hingga ke tanah Papua. Cerita menjadi lebih menarik, ketika dia menceritakan mertuanya adalah seorang transmigran dari Jawa. Pada satu waktu yang sama kami bertemu antara orang yang dikategorikan sebagai spontaneous migrant dan keluarga  yang  mewakili  sebuah  fenomena  rekayasa  demografis,  bahkan memperlihatkan sebuah dinamika relasi sosial di Tanah Papua.
Di  sisi  lain,  perjumpaan  dengan  keluarga  Pak  Joko  terjadi  ketika  tim  peneliti  LIPI, sedang melacak perkembangan pendidikan di kabupaten Tambrauw dan menemukan peran  penting  pak  Joko  yang  pernah  menjadi  guru  senior  di  beberapa  kabupaten  di Papua Barat, sebelum berdinas di Dinas Pendidikan Tambrauw. Pak Joko adalah anak
1 Herry Yogaswara pada tahun 2017 dan 2018 terlibat dalam kegiatan persiapan Ekspedisi Nusa Menggala (ENM), yaitu suatu ekspedisi dengan menggunakan kapal riset Baruna Jaya VIII di pulau-pulau kecil terluar provinsi Papua dan Papua Barat, serta tahun 2019 menjadi penanggung jawab kegiatan Prioritas Nasioanl (PN) Papua Kedeputian bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK LIPI) di Papua Barat. Irin Oktafiani tahun 2018 menjadi anggota tim ENM di wilayah Tambrauw Provinsi Papua Barat dan Kabupaten SARMI di Provinsi Papua. Pada bulan Desember 2019, keduanya melakukan revisited di Sorong Papua Barat pada bulan Desember 2019.
petani  transmigran  dari  Jawa,  tetapi  kemudian  berprofesi  sebagai  tenaga  pendidik. Sementara  sampai  sekarang  Pak  Karmidi  masih  melanjutkan  kehidupannya  sebagai petani.
Pertemuan dan perbincangan yang intensif dengan keluarga Pak Karmidi berlangsung dua kali dalam suasana yang berbeda. Perjumpaan pertama terjadi pada bulan Agustus 2019 dan kedua kali bulan Desember 2019. Perjumpaan pada bulan Agustus 2019 berada dalam  suasana  mencekam,  karena  sedang  terjadi  berbagai  aksi  unjuk-rasa  yang berakibat pada pembakaran unit usaah di Kota Sorong sebagai imbas dari permasalahan ujaran rasisme di kota Surabaya. Kejadian di Kota Sorong relatif mengejutkan, karena Provinsi  Papua  Barat,  khususnya  kota    Kota  Sorong  mempunyai  komposisi  jumlah penduduk Orang Asli Papua (OAP) dan non-OAP yang seimbang, bahkan Kabupaten Sorong merupakan wilayah transmigrasi sejak tahun 1972.  Suasana pasca kerusuhan, menjadikan perbincangan tentang relasi Pak Karmidi dengan tetangga dari etnis OAP menjadi satu bagian penting. Sedangkan perjumpaan kedua pada akhir bulan Desember 2019, dimana situasi kerusuhan sudah tidak terasa, sehingga perbincangan lebih banyak tentang  proses-proses  awal  menjadi  transmigran  dan  bagaimana  proses  kapitalisasi modal  sosial  dilakukan  oleh  Pak  Karmidi  agar  bertahan  hidup  dan  mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik.
Selain  pengumpulan  data  dengan  wawancara,  pengamatan  dilakukan  untuk  melihat pola  tempat  tinggal  dari  keluarga  Karmidi,  khususnya  bagaimana  hubungan  antar tetangga dari keluarga tersebut, termasuk hubungan dengan migran-migran yang ada di sekitar rumahnya, maupun tetangga dari etnis Orang Asli Papua (OAP). Kemudian untuk  melihat  konteks  yang  lebih  luas,  pendalaman  kepustakaan  mengenai transmigrasi  di  tanah  Papua  dan  program  transmigrasi  secara  nasional  telah  kami lakukan.

## 3.  Hasil penelitian dan pembahasan
• Sejarah Transmigrasi di Indonesia
Transmigrasi di Indonesia dimulai dari awal abad 20 pada masa pendudukan Kerajaan Belanda  yaitu  Politik  Etis  yang  digagas  oleh  C.  Th  van  Deventer  (Kementerian  Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2015, p. 4; Ricklefs, 2008, pp. 189– 190;  Tirtosudarmo,  2013,  p.  6).  Politik  etis  tercetus  sebagai  suatu  usaha  dari  kerajaan Belanda untuk mensejahterakan penduduk Pulau Jawa sebagai akibat dari kekejaman tanam  paksa.  Terdapat  tiga  pokok  prinsip  dari  Politi  Etis,  yaitu  edukasi,  irigasi,  dan emigrasi.  Emigrasi  dianggap  menjadi  hal  yang  penting  karena  jumlah  penduduk  di Pulau Jawa sudah semakin banyak sehingga tidak semua penduduk bisa mendapatkan pendidikan  dan  lahan  untuk  dikerjakan  secara  layak.  Dimulai  dari  sini,  pemindahan penduduk keluar Pulau Jawa dilakukan, penduduk dipindahkan dari Jawa ke Lampung dan Sumatera Timur (Ricklefs, 2008, p. 194).
Selepas  masa  pendudukan  Belanda  di  Indonesia  (1945-1965)  program  transmigrasi masih  dijalankan  untuk  mendukung  pembangunan.  Mohammad  Hatta  berpendapat bahwa transmigrasi perlu dijalankan dalam bentuk yang baru, yaitu pemindahan harus
berjalan simultan dengan pembentukan lokasi industri di daerah tujuan (Tirtosudarmo, 2013, p. 14). Disamping ide pembentukan wilayah industri yang harus sejalan dengan transmigrasi,  proses  transmigrasi  yang  terwujud  pada  masa  tersebut  didukung  oleh kondisi  politik  yang  tidak  stabil,  yaitu  adanya  gerakan-gerakan  separatis  di  daerah. Pemindahan  penduduk  dianggap  sebagai  jalan  yang  tepat,  selain  untuk  mengurangi populasi penduduk di Pulau Jawa, tetapi juga sebagai upaya menyiapkan tenaga kerja dan  mendukung  strategi  militer  di  daerah,  serta  mempercepat  proses  asimilasi (Hardjosudarmo 1965 dalam Tirtosudarmo, 2013, p. 18)). Lebih lanjut, bagi Adhiati dan Bobsien (Adhiati, M.Adriana Sri; Bobsien, 2001) tujuan utama pelaksanaan transmigrasi selain untuk mendukung pembangunan dan pendistribusian penduduk adalah untuk memanfaatkan secara efektif potensi dari pulau-pulau luar (tujuan transmigrasi).
Memasuki  masa  pemerintahan  Orde  Baru,  tercatat,  terdapat  18  periode  transmigrasi dalam 6 rentang Pelita I – VI (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2015, pp. 4–6). Transmigrasi di masa Orde Baru pertama kali dikerjakan di bawah Departemen Transmigrasi dan Koperasi yang kemudian sampai kepada Pelita VI berubah nama menjadi Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH).  Pada  masa  Orde  Baru,  program  transmigrasi  yang  terkenal  adalah  Program Sitiung  dengan  transmigrasi bedol  desa 2 .  Dimulai  dari  periode  Pelita  2  daerah  tujuan transmigrasi sudah didirikan pemukiman untuk transmigran dan mulai berfokus pada pola usaha lain selain tanaman pangan, yaitu hutan tanaman industri (HTI), perkebunan inti rakyat (PIR), jasa industri, perikanan dan peternakan. Pada masa Pelita VI program transmigrasi yang terkenal adalah transmigrasi swakarsa mandiri (TSM). Pada masa ini transmigrasi sudah tidak sepenuhnya berpusat pada dana bantuan pemerintah. TSM merupakan inisiatif dari transmigran sendiri tetapi daerah tujuannya perpindahannya masih sama yaitu di luar Pulau Jawa.
Pada  tabel  1,  akan  memperlihatkan  dinamika  pengelolaan  transmigrasi  di  Indonesia berdasarkan periodesasi pembangunan lima tahun (Pelita) tahun 1969-1999, termasuk pegantian nomenklatur departemen/kementarian serta model programnya.
Tabel 1. Perkembangan Model Transmigrasi 1969-1999 Periode Pelita Periode Tahun Departemen/ Kementerian Terkait Model Program Pelita I 1969/ 1970- 1973/ 1974 Departemen Transmigrasi dan Koperasi Kegiatan transmigrasi dijalankan berdasarkan UU. No. 3 tahun 1972 dan PP No. 42 tahun 1973 tentang penyelenggaraan transmigrasi Pelita II 1974/ 1975- 1978/ 1979 Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi • Rumah sudah dibangun oleh Departemen Tenagakerja Transmigrasi dan Koperasi di daerah Transmigrasi
• Program Transmigrasi Bedol Desa
2 Program Pola Sitiung terkenal karena penduduk yang dipindahkan dengan cara bedol (cabut) desa atau satu kampung bersamaan pindah, dan jumlah total desa yang dipindahkan adalah 41 desa yang berasal dari Wonogiri.  Pemindahan  ini  sebagai  akibat  dari  proyek  bendungan  Gajah  Mungkur.  Penduduk  yang berpindah kurang lebih 2.000 kk dengan jumlah 65.517 jiwa. Penduduk dipindahkan ke 4 desa baru, yaitu Sitiung, Tiumang, Sialanggang, dan Kotosalak di Sawahlunto-Sijunjung Sumatera Barat.
Pelita III 1979/1980- 1983/1984 Departemen Transmigrasi  Sama seperti sebelumnya, tetapi orientasi transmigrasi bergeser dari bidang kesejahteraan sosial ke sektor ekonomi dan keuangan Pelita IV 1984/ 1985- 1988/ 1989 Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) • Ditingkatkannya kerjasama dengan swasta • Panca Matra Transmigrasi Terpadu • Pengembangan pola usaha lain selain tanaman pangan, yaitu hutan tanaman industri (HTI), perkebunan industri rakyat (PIR), jasa industri, perikanan dan peternakan Pelita V 1989/ 1990- 1993/ 1994 Departemen Transmigrasi  Pengembangan pertanian tetap dilanjutkan tetapi lebih ditingkatkan pola perkebunan perikanan dan hutan tanaman industri (HTI). Pelita VI 1994/ 1995- 1998/ 1999 Departemen Transmigrasi dan PPH Adanya transmigrasi swakarsa mandiri (TSM)
Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, 2015
Paska  Orde  Baru,  pemerintah  menjalankan  transmigrasi  dengan  prinsip  kerjasama antardaerah  pengirim  dan  penerima  transmigran.  Fokus  transmigrasi  pada  masa  ini adalah  Kota  Terpadu  Mandiri  (KTM).  KTM  adalah  kawasan  transmigrasi  yang pembangunan  dan  pengembangannya  dirancang  menjadi  pusat  pertumbuhan  yang mempunyai  fungsi  perkotaan  melalui  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang berkelanjutan  (Kemendesa,  2015:8).  Transmigrasi  yang  dilakukan  mulai  dari  era reformasi sifatnya lebih kepada pendanaan pribadi dan sukarela. Sekalipun demikian, transmigrasi  masih  diharapkan  dapat  berjalan  dengan  baik  untuk  mendukung pembangunan  secara  merata.  Meskipun  program  transmigrasi  masih  eksis  di  dalam program pemerintah pasca Orde Baru, akan tetapi trend transmigrasi terlihat menurun di bawah pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid (Adhiati, M.Adriana Sri; Bobsien, 2001).
• Tanah Papua Sebagai Wilayah Penerima Transmigrasi
Konsep “Tanah Papua” menjadi identitas penting sejak pendirian Provinsi Papua Barat melalui UU 45 tahun 1999, sebelumnya pulau besar Papua dan pulau-pulau kecilnya hanya ada dalam 1 provinsi, yaitu Provinsi Papua (sebelumnya Irian Jaya). Penyebutan Tanah Papua, merujuk pada dua provinsi yang ada sekarang, yaitu provinsi Papua dan Papua Barat. Penyebutan “tanah Papua” adalah simbol identitas bahwa kedua provinsi tersebut mempunyai aspirasi yang sama agar adanya penghormatan terhadap hak-hak Orang Asli Papua (OAP) mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.
Walaupun  tulisan  ini  menggunakan  konsep  “Tanah  Papua”,  tetapi  yang  menjadi lokusnya adalah Provinsi Papua Barat, khususnya wilayah kabupaten Sorong dan kota Sorong.  Lokus  kota  dan  kabupaten  Sorong  dikarenakan  sebagian  wilayah  kabupaten Sorong  menjadi  kota  (madya)  Sorong  pada  tahun  2000.  Konteks  lokus  ini  menjadi
penting untuk diketengahkan, mengingat pola mobilitas transmigran yang sebelumnya hanya di wilayahan (kabupaten) Sorong, sekarang ada di wilayah kabupaten dan kota Sorong. Peta 1 akan memperlihatkan posisi Sorong dengan wilayah transmigrasi Segun.
Peta 1. Wilayah Kepala Burung, Provinsi Papua Barat
Sumber: googlemaps, 2020
• Segun sebagai Unit Transmigrasi
Segun dan Sorong terletak di kepala burung pulau Irian yang saat ini menjadi provinsi Papua  Barat.  Melalui  peta  dapat  terlihat  bahwa  Segun  dan  Sorong  (sebagai  tempat pendaratan  pertama  penduduk  transmigran)  masih  berada  dalam  satu  daratan. Sayangnya, pada tahun 1997 sampai sekarang akses transportasi darat dari Segun ke Sorong belum tersedia dengan baik. Jarak antara Segun dan Bandara Domine Eduard Osok yang terletak di Kota Sorong adalah 62.42 km. Wilayah bandara ini dulunya juga merupakan lokasi transmigrasi awal pada tahun 1977. Segun saat ini menjadi salah satu distrik di Kabupaten Sorong dengan luas wilayah 2,021.37 km 2 dan memiliki jumlah 1,765  penduduk  pada  tahun  2017  (Sorong,  2018).  Luas  wilayah  Segun  menempati peringkat kedua setelah distrik Salawati Selatan.
Melalui  pengakuan  informan  diketahui  bahwa  lahan  di  Segun  sangat  baik  untuk perkebunan. Hal ini dirasakan betul oleh Karmidi dan Karmila karena jagung, kedelai dan  kasbi  yang  mereka  tanam  dapat  bertumbuh  dan  berbuah  dengan  baik.  Namun, kondisi  tanah  yang  baik  untuk  perkebunan  ini  tidak  didukung  dengan  kondisi infrastruktur yang baik. Karmidi mengungkapkan bahwa sampai sekarang penerangan di Segun menggunakan diesel dan hanya menyala pada sore hari. Kurangnya fasilitas penerangan di Segun adalah hal yang ‘biasa’ apabila dibandingkan dengan wilayah lain yang  ada  di  Papua  Barat,  misalnya  di  Kabupaten  Tambrauw.  Ditambah  lagi  kondisi jalan yang sampai saat ini hanya bisa dilalui oleh sepeda motor, sayangnya apabila hujan jalanan  tidak  bisa  dilewati  karena  licin.  Kondisi  ini  membuat  warga  susah  untuk menjual hasil kebunnya, sekalipun hasil panen melimpah.
• Kisah Keluarga Karmidi
Keputusan menjadi transmigran adalah pilihan yang sulit bagi Karmidi muda seorang petani muda dari Salatiga, Jawa Tengah. Ia harus berhadapan dengan dua tantangan sekaligus, yaitu tantangan situasi kemiskinan di kampungnya karena luas lahan yang kecil  serta  kurang  suburnya  tanah  di  kampungnya.  Tantangan  kedua,  kehidupan sebagai  bagian  dari  keluarga  Jawa  dimana  kalau  mengadu  nasib  ke ngetan  ngalor dianggap  kurang  berkenan,  yaitu  pergi  timur-utara  bukanlah  preferensi  bagi  orang Jawa, minimal orang Jawa di kampungnya Pada sisi lainnya, Karmidi muda dianggap sebagai  anak  yang  paling  diandalkan  dan  disayangi  oleh  orangtuanya.  Kemudian mengandalkan  rujukan  dari  teman  sekampungnya  dan  juga  poster-poster  yang menggaambarkan kehidupan di wilayah transmigrasi Irian Jaya sebagai daerah yang gemah ripah loh jinawi , yaitu gambaran tentang kesuburan lahan dan berbagai tanaman pertanian  dan  tanaman  ekonomis  lainnya  merupakan  modal  Karmidi  muda  untuk meyakinkan orangtuanya Apalagi saat itu ia sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak.  Tekadnya  sangat  kuat  untuk  mengubah  nasib.  Ia  menggunakan  istilah “transmigran itu bukan orang miskin yang dibuang, tetapi untuk mencari kekayaan dan kemakmuran”.
Perjalanan mengubah nasib itu dimulai pada Sabtu Pon, 22 Agustus 1992 menjadi hari yang  paling  diingat  oleh  pasangan  Karmidi  dan  Karmila  karena  pada  hari  tersebut mereka  mengikuti  program  transmigrasi  yang  diinisiasi  oleh  pemerintah.  Mereka bersama  kedua  anaknya  akan  pindah  dari  Salatiga  ke  Segun  di  Papua.  Sebelum berangkat menuju Segun, mereka harus menginap 10 hari di Semarang. Penerbangan dari Semarang melalui lapangan Kalibanteng (Saat ini dikenal sebagai Bandara Achmad Yani).
Dari Lapangan Kalibanteng, para transmigran dari Semarang turun di Bandara Jefman, Sorong. Pak Karmidi mengingat dengan baik pesawat berangkat pkl 5.30 WIB, tiba di Ambon  Pkl  12.00  WITA  dan  pkl  15.00  WIT  sudah  tiba  di  bandara  pulau  Jefman  di Sorong.
Sesampainya  di  Bandara  Jefman,  para  transmigran  kemudian  diinapkan  selama  satu minggu di daerah Remu (sekarang Pasar Sorong). Setelah satu minggu di Sorong, para calon  transmigran  diberangkatkan  menuju  Segun.  Perjalanan  menuju  Segun menggunakan kapal ferry yang saat itu menjadi kapal perintis. Mereka berangkat pukul 23.00 dan seharusnya sampai di lokasi pada pukul 8.30, sayangnya ada musibah yang menimpa kapal tersebut. Kapal perintis yang mereka tumpangi diterjang ombak dan semua  barang  yang  dibawa  hanyut  terbawa  ombak.  Karmidi  mengakui  pula kemungkinan kapal mengalami musibah karena muatan yang dibawa terlalu banyak. Sepengetahuannya,  kapal  seharusnya  hanya  mengangkut  400  KK  transmigran,  tetapi menjadi 450 KK dikarenakan untuk memenuhi target penduduk yang dibawa ke Segun. Belum  lagi  kapal  harus  membawa  muatan  bahan-bahan  pokok  dan  juga  membawa kapur untuk mengurangi keasaman tanah di wilayah transmigrasi. Musibah tersebut sangat membekas dalam ingatan pak Karmidi.
“...  [T]api  ada  musibah  besar-besaran,  kapal  perintisnya  dibawa  ombak.  Akhirnya barang-barang yang dibawa kintir semua. Orang-orangnya selamat. ... bahan makanan sudah amburadul. Indomie, roti…seharusnya tiba di Segun Pkl 09.00 pagi, akhirnya baru tiba pkl 18.00” – (Wawancara mendalam, 28 Desember 2019).
Hujan turun sesampainya mereka di Segun, dalam kondisi setelah terkena musibah, hal pertama yang dilakukan oleh Karmidi dan Karmila adalah menggendong anak-anak ke pantai dan berusaha menyelamatkan beberapa barang. Sayangnya, hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana. Barang-barang yang mereka tinggalkan sementara di pantai ternyata ketika mereka kembali telah hilang, diantaranya alat-alat perkebunan dan  alat  masak  seperti  panci.  Karmila  menceritakan  juga  bagaimana  suasana  begitu menyedihkan saat pertama kali turun di Segun. Ditambah lagi ketakutan mereka yang belum mengenal penduduk lokal di Segun.
“Turun pertama kali ke Segun menderita, karena orang-orang sudah ‘nyambut’ dengan parang. Jadi nyeri” – (wawancara mendalam, 28 Desember 2019)”.
Sesampainya  di  Segun,  para  transmigran  diinapkan  selama  3  hari  di  balai  desa. Kemudian mereka diberikan ijin untuk memilih rumah yang akan mereka tempati di sana, Karmidi dan Karmila menempati wilayah satuan pemukiman (SP) 2 Segun. Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) memberikan pesan kepada mereka untuk mencari rumah terlebih dahulu, kemudian membersihkan sendiri rumput-rumput yang tumbuh di sekitar rumah sebagai tanda rumah tersebut sudah ditempati. Mereka menceritakan bahwa rumput di sekitar rumah pada saat mereka datang sudah meninggi.
Satu  tahun  pertama  mereka  tinggal  di  Segun,  Karmila  dan  Karmidi  mengaku mendapatkan bantuan beras dari pemerintah sebanyak 42 kg. Bahan pokok lain juga diberikan  pemerintah  untuk  bertahan  hidup  diantaranya  ikan  asin,  minyak  goreng, minyak tanah, gula dan sabun. Bantuan ini dikenal sebagai jadup (jatah hidup). Bantuan ini diberikan dengan asumsi maksimal 3 tahun setelah kedatangan transmigran, hasil tanah dari perkebunan baru dapat memberikan hasil optimal. Sayangnya bantuan beras yang  diberikan  untuk  satu  tahun  pertama  dibawa  bersamaan  dengan  kapal  perintis yang mereka tumpangi. Alhasil beras yang mereka dapatkan bercampur dengan pasir pantai karena banyak yang hanyut di laut. Bantuan beras dikirimkan pertama kali ke Sorong kemudian didistribusikan ke daerah-daerah transmigran, sayangnya akses jalan yang menyambungkan Sorong dan Segun hancur, mobil pengangkut tidak bisa lewat, serta akan berisiko apabila mengirimkannya melalui laut. Akhirnya para transmigran di Segun  mengusahakan  tanah  di  sana  untuk  menanam  tanaman  perkebunan  seperti jagung, kedelai, dan kasbi.

## Ketika Ekonomi Mulai Berjalan
Sebagai keluarga transmigran, mereka mendapatkan tanah dan pekarangan seluas 2500 m 2 ,  ditambah  dan  tanah  untuk  pertanian  7500  m 2 .  Langkah  pertama  yang  dilakukan keluarga kecil ini adalah membersihkan alang-alang yang menutupi rumah barunya. Dibutuhkan waktu 10 hari untuk membersihkannya, dan penuh kehati-hatian khawatir ada  ular  yang  ada  di  persil  pekarangan  itu.  Setelah  itu  barulah  menggarap  tanah  di pekarangan untuk menanaman beberapa jenis sayuran
Karmidi  dan  Karmila  mengakui  tanah  Segun  begitu  subur,  segala  jenis  bibit  yang mereka  tanam  berhasil.  Mereka  berdua  berbagi  tugas  untuk  merawat  dan  menjaga kebun karena ada ancaman hama yaitu babi liar yang siap melahap hasil perkebunan. Karmila menceritakan perjuangannya begadang untuk menjaga kebunnya. Sayangnya, akses untuk menjual hasil perkebunan ke Sorong terbatas. Jalan rusak, sehingga tidak bisa  dilalui  mobil  untuk  mengangkut  hasil  dalam  jumlah  banyak.  Akhirnya  untuk menjual  hasil  perkebunan  mereka  menggunakan  perahu  johnson  menuju  Sorong. Bekerja mengolah tanah untuk mendapatkan pendapatan dimulai dari persil seluas 2500 m 2 yang  ditanami  kacang  tanah,  kedelai,  kasbi  (ubi)  dan  kacang  panjang.  Karena tanaman-tanaman tersebut dapat dijual sekaligus dikonsumsi anggota rumah tangga. Kemudian juga menanam tembakau, agar kalau ingin merokok tidak perlu membeli. Setelah 3-4 bulan, panen pertama sekaligus hasil dari lahan sendiri sudah dapat dijual. Kacang  tanah  merupakan  komoditas  yang  paling  laku  dijual  dengan  harga  antara Rp.5000-Rp.800 per kilogram. Pada saat memasarkan hasil pertanian ke Sorong bukan hal yang mudah, transmigran harus menggunakan longboat untuk menuju ke pasar.

## Pindah Ke Kota Sorong
Ketika Jadup dari pengelola transmigrasi tidak diberikan lagi, sementara akses sarana dan prasarana dari Segun ke Sorong masih sulit, tantangan hidup mulai sulit di Segun. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya hama yang memakan hasil pertanian milik trasmigran. Pak Karmidi mengingat dengan sangat baik, bahwa pada tahun 1995-1997 adalah waktu dimana hama sangat mengganggu petani. Hama itu adalah kangguru, rusa dan babi hutan. Kanguru dan rusa dagingnya masih dapat dikonsumsi, tetapi babi hutan  tidak  dimakan  dan  binatang  yang  paling  rakus.  Walaupun  para  transmigran menjaga  di  gubuk-gubuk  tinggi,  tetapi  dalam  semalam  kawanan  babi  hutan  dapat menghabiskan 1/4 ha tanaman jagung.
Pada  saat  itu,  kerawanan  pangan  dirasakan  oleh  transmigran  di  Segun,  mereka mencoba  memakan  kasbi  yang  direndam,  kemudian  diperas  untuk  dapat  pati-nya. tetapi rasanya seperti makan pasir. Diakui kalau para orangtua masih bisa bertahan dengan makanan seperti itu, tetapi anak-anak akan sulit untuk memakannya. Lokasi transmigrasi di Segun sangat lambat perkembangan infrastukturnya, bahkan hingga hari  ini  listrik  belum  masuk  ke  lokasi  transmigrasi.  Padahal  Segun  sekarang  sduah menjadi 2 wilayah kelurahan, tetapi kondisi jalan masih belum terakses dengan baik. Apalagi  situasi  tahun  1995,  infrastruktur  yang  buruk  dan  hama  yang  mengganas membuat transmigran mulai merencanakan mencari tempat baru untuk menyambung hidup.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  berat  di  Segun,  pada  tahun  1996  Karmidi bersama dengan beberapa kepala keluarga transmigran di Segun mencari pekerjaan sebagai kuli di daerah lain. Ia mengaku merantau bekerja sebagai kuli sampai ke daerah Sorong  dan  Batanta,  Kabupaten  Raja  Ampat  sekarang.  Karmila  yang  ditinggal merantau oleh suaminya pun tidak tinggal diam. Ia tetap mengusahakan kebun untuk menutupi  kebutuhan  sehari-hari.  Sesekali  juga  mereka  membeli  beras  di  Segun walaupun harganya jauh lebih mahal dibandingkan makan hasil kebun sendiri.
Berbekal  jejaring  pertemanan  dan  solidaritas  di  kalangan  transmigran  Segun,  serta hubungan sesama orang Jawa di kota Sorong, Pak Karmidi mendapatkan ajakan untuk menanam  sayur  ( nyayur )  di  daerah  Klasaman.  Pada  tahun  2000  mereka  pindah  ke daerah  Klasaman,  distrik  Klaurung,  Sorong.  Daerah  Klasaman  ini  juga  merupakan daerah  transmigrasi  pemerintah  tahun  1977.  Karmidi  dan  Karmila  mengusahakan tanah  di  Klasaman  dengan  berkebun  jagung,  melon,  dan  semangka.  Bibit  dan  obat diakui mereka merupakan bantuan dari kelompok tani penyuluh dari pemerintah. Hal yang menarik pada saat mereka mengusahan tanah di Klasaman, mereka tidak perlu menyewa  kepada  penduduk  lokal,  yaitu  Orang  Moi  dari  Fam  Maribela.  Penduduk lokal sebagai pemilik tanah kebun senang kalau tanahnya bisa ‘terang’ atau dipelihara dengan  baik.  Sebagai  pemakai  lahan  pun  Karmidi  dan  Karmila  juga  memberikan sebagian hasil kebun untuk pemilik lahan.
“sayur juga bisa numpang di kilo 15, (sampai sekarang) tanam di Klasaman. Punya orang Maribela, orang Moi. Ya gak ada sewa. Mereka senang kalau tanahnya terang, dipelihara. Asal kalau ditengok kasih sayur ke mereka. Panen jagung kasih jagung.” (wawancara mendalam, 28 Desember 2019).
Menurut  Pak  Karmidi,  sejarah  persil  tanahnya  itu  dapat  dirunut  sejak  awal,  yaitu sebagai tanah adat yang dikuasai oleh orang-orang Suku Moi, sebagai penduduk asli wilayah  Sorong.  Wilayah  tersebut  kemudian  dibebaskan  pemerintah  untuk kepentingan  transmigrasi  pada  tahun  1976.  Setelah  digunakan  oleh  transmigran, terjadi  beberapa  kali  perpindahan  kepemilikan.  Setelah  menjadi  area  transmigrasi, tanah  tersebut  dikuasai  oleh  Pak  Boymin  orang  Trenggalek,  kemudian  dibeli  oleh orang  Jawa  pemiliki  kios,  kemudian  pindah  tangan  lagi  kepada  orang  Jawa  lain. Kemudian tanah tersebut dibeli oleh Pak Zainal orang Padang, yang kemudian tanah- tanah  dijadikan  kaveling-kaveling,  dimana  Pak  Karmidi  menjadi  salah  seorang pembelinya dan menetap hinggga kini.
Sekalipun  sudah  memiliki  rumah  di  Klasaman,  tanah  dan  rumah  mereka  di  Segun tidak mereka jual. Mereka berharap di masa depan, akan ada pembangunan jalan aspal dari Sorong ke Segun. Mereka percaya, pembangunan jalan akan membuka ‘perayaan’ tanah Segun. Sayangnya, hanya sedikit dari transmigran satu generasi dengan mereka yang masih bertahan di Segun, tepatnya di SP2. Karmidi mengingat hanya tersisa 2 KK di SP2 dari sebelumnya berjumlah 45 KK. Beberapa dari keluarga ini memilih untuk kembali  ke  Jawa  ataupun  merantau  ke  tempat  lain  karena  Segun  dianggap  tidak menguntungkan.  Layaknya  cerita  Karmidi,  banyak  kepala  keluarga  yang  akhirnya bekerja di luar, seperti di Sorong atau bahkan pulau lain.
Pak Karmidi mengembangkan relasi sosial yang menganggap semua penduduk yang dikenalnya  sebagai  “saudara  saya  sesama  orang  Indonesia”.  Ia  memulai  relasi  sejak tahun 1992 dengan para calon transmigran yang ditempatkan di Irian Jaya (pada waktu itu). Terdapat 450 KK calon transmigran yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan jawa  Timur  dinarasikannya  sebagai  “saudara  sesama  Indonesia”.  Demikian  halnya ketika  masa  awal  berinteraksi  dengan  OAP  di  sekitar  wilayah  transmigrasi  selalu disebutkan sebagai “saudara saya sesama orang Indonesia”.
Relasi dengan OAP, khususnya dengan orang-orang dari berbagai sub-etnis OAP yang berasal dari Papua dan Papua Barat dijalinnya dengan baik. Pak Karmidi dengan lancar menyebut  nama-nama  orang-orang  Inawatan,  Merauke,  Fakfak,  dan  Biak,  yang dikenalnya. Ia juga dengan lancar menyebutkan nama-nama fam (marga) dari wilayah Manokwari  dan  Sorong,  serta  menyebutkan  bahwa  orang-orang  Moi  adalah  yang menguasai tanah-tanah di wilayahnya, sebelum dijadikan permukiman transmigrasi. Pak  Karmidi  mengetahui  bahwa  wilayah  Sorong  dikuasai  oleh  beberapa fam ,  tetapi untuk wilayahnya adalah orang Moi. Bahkan Pak Karmidi tahu siapa yang dianggap sebagai “kepala suku” di wilayah orang Moi yang menguasai wilayah adat disitu. Bagi Karmidi, OAP dari berbagai wilayah Papua ini “ saya jadikan saudara! ”. Cara pandang Karmidi inilah yang menyebabkan perbincangan pada bulan Agustus 2019 tidak terasa ada  pandangan  negatif  terhadap  adanya  narasi  pertentangan  antara  OAP  dengan migran  seperti  Pak  Karmidi.  Demikian  halnya  pak  Karmidi  tidak  menginginkan perbincangan yang mengarah pada situasi yang sedang terjadi di pusat kota Sorong.
Pandangan  yang  agak  berbeda  dimiliki  oleh  menantu  Pak  Karmidi  yang  berlatar belakang etnis Bugis. Ia merasa ada relasi yang tidak nyaman antara OAP dengan para pendatang, khususnya orang Bugis dan Jawa. Menantunya ini memberikan informasi bahwa  saat  itu  orang-orang  Jawa  di  Sorong  terancam,  sasaran-sasaran  perusakan adalah toko atau tempat usaha oranh-orang Jawa. Alasannya karena peristiwa rasisme terjadi di wilayah Jawa Timur, sehingga orang Jawa menjadi sasaran.
Keluarga Karmidi dan Karmila merupakan salah satu contoh transmigran yang berhasil beradaptasi  bahkan  mengalami  perubahan  status  di  daerah  transmigrasi.  Awalnya pasangan suami istri ini mengaku bahwa mereka berniat untuk berpindah dari Salatiga menuju  Segun  karena  tidak  memiliki  kehidupan  yang  layak  di  daerah  asal.  Mereka mengaku tidak memiliki rumah di Salatiga dan sangat ingin agar anak-anaknya dapat hidup layak di masa depan. Terbukti saat ini mereka berhasil memiliki lahan dan rumah yang layak di Sorong dan Segun. Rumah di Segun belum mereka jual karena mereka percaya  bahwa  ke  depannya  pemerintah  akan  mengaspal  jalan  dari  Sorong  menuju Segun.
Apa yang dilakukan oleh keluarga Karmidi mungkin dapat memenuhi anggapan umum bahwa  pendatang  memiliki  keinginan  yang  lebih  kuat  untuk  berhasil  dibandingkan penduduk lokal. Tekad dan motivasi Karmidi untuk hidup yang lebih baik di Segun bukan hanya dipengaruhi oleh keadaan di tempat yang mereka baru tempati, tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan di daerah asal yang menyebabkan mereka tidak bisa kembali begitu saja. Kasus Karmidi masih sesuai dengan teori klasik migrasi dari Everett Lee (Lee,  1966,  p.  50) yaitu adanya faktor penarik dan pendorong bagi orang  melakukan perpindahan.  Keadaan  yang  tidak  menguntungkan  secara  ekonomi  menjadi  faktor pendorong  bagi  keluarga  ini  untuk  berpindah,  disamping  itu  adanya  lapangan pekerjaan  dan  tersedianya  pemukiman  menjadi  faktor  pendorong  mereka  untuk berpindah.
Keluarga  ini  bisa  beradaptasi  dengan  baik  tentunya  tidak  lepas  dari  cara  mereka mengoptimalkan  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  di  dalam  keluarga.  Karmila sebagai  istri  mengambil  peran  yang  sama  sebagai  pengelola  kebun  bersama  dengan
suaminya. Bahkan ketika sang suami harus pergi menjadi kuli di tempat lain, Karmila mengambil  peran  sebagai  pengolah  kebun  demi  menghidupi  kedua  anaknya. Perempuan mengambil peran dalam pengelolaan kebun juga ditemukan dalam studi kasus  Winarto  dan  Utami  (2012)  pada  kelompok  tani  Menur  di  Gunung  Kidul, Yogyakarta. Mereka menyatakan bahwa bangkitnya kelompok tani perempuan bermula dari kenaikan jumlah migrasi dari laki-laki di desa, oleh karena itu perempuan harus mengambil  alih  beberapa  pekerjaan  termasuk  mengelola  lahan  dan  hewan  ternak (Winarto & Utami, 2012, p. 277).
Kembali kepada Karmidi dan Karmila, mereka berdua juga berhasil menjalin kerjasama dengan penduduk lokal yang memiliki tanah sehingga konflik dapat dihindari. Hal ini terlihat  dari  bagaimana  mereka  membagi  hasil  kebun  kepada  pemilik  tanah  sebagai ganti uang sewa yang memang tidak diminta oleh penduduk lokal.
Adaptasi  yang  berhasil  dilakukan  oleh  keluarga  Karmidi  membuat  mereka  berhasil memiliki rumah dan tanah di Klasaman. Terjadi perubahan dari yang tidak memiliki rumah  sendiri  di  Salatiga  kemudian  berhasil  memiliki  rumah  di  Klasaman  dan Klasegun. Awalnya keadaan susah harus mereka hadapi baik secara geografis maupun sosial. Perbedaan tersedianya fasilitas antara Jawa dan Papua, terutama dalam hal akses jalan  aspal  sempat  menjadi  masalah  bagi  para  transmigran  di  Segun.  Ditambah  lagi mereka  harus  bekerja  keras  untuk  mengusahakan  lahan  untuk  perkebunan.  Namun, masalah ini terbukti menguji ketahanan dari keluarga Karmidi dan bekerja lebih keras sebagai transmigran.
Riwayat  perjalanan  keluarga  Karmidi  memperlihakan  bahwa  sebuah  keluarga transmigran  dapat  bertahan  karena  kemampuannya  untuk  (1)  menerabas  tantangan budaya  dari  daerah  pengiriman.  Hal  ini  dapat  dlihat  dari  cara  pak  Karmidi  untuk meyakinkan  keluarga  dan  kerabatnya  bahwa  daerah “ngalor  ngetan” yang  dianggap sebagai tempat yang kurang baik untuk didatangi adalah daerah yang “subur makmur ijo royo-royo ” dengan cara memeperlihat poster-poster dari kementerian transmigrasi (2) melawan  tantangan  kesulitan  lingkungan  wilayah  transmigrasi,  dengan  cara  tetap bertani untuk komoditas yang mempunyai pasar yang bagus di Sorong, yaitu Jagung, kacang tanah dan kedelai (3) mencari tempat tinggal yang baru dengan basis pertanian, tetapi  tidak  menjual  aset  di  wilayah  transmigrasi,  sehingga  keluarga  ini  mempunyai asset untuk bertahan hidup sekaligus untuk diwariskan kepada anak-anaknya dan (4) strategi jejaring dengan OAP dan migran lainnya, yaitu dengan mengembangkan sikap plural terhadap OAP yang selalu dianggap “saudaraku se-Indonesia”, maupun dengan migran Jawa lainnya dan migran dari daerah lainnya di Indonesia. Pak Karmidi tidak tertarik membahas tentang situasi menegang antara OAP dengan etnis Jawa, tetapi lebih mengedepankan cerita-cerita kedekatan dengan OAP dari berbagai sub-etnis. Selain itu, Pak Karmidi juga menggunakan arena mushala yang ia bangun sebagai tempat untuk memperkuat relasi ketetanggaan di tempatnya sekarang.
• Kisah Keluarga Pak Guru Joko
Keluarga  transmigram  lain  yang  kami  temui  di  Sorong  adalah  keluarga  Pak  Joko. Berbeda  dengan  Pak  Karmidi,  Pak  Joko  sekarang  tinggal  di  Kabupaten  Sorong  di wilayah  yang  berbatasan  dengan  Kabupaten  Tambrauw.  Pak  Joko  saat  ini  adalah
pegawai dispenda Kabupaten Tambrauw. Perjalanan Pak Joko cukup menarik karena pernah mengabdikan diri sebagai guru di pedalaman Papua sebelum akhirnya menjadi pegawai negeri Kabupaten Tambrauw.
Pada  tahun  1980,  orangtua  Pak  Joko  memutuskan  untuk  mengikuti  program transmigrasi ke Papua. Saat itu Pak Joko masih duduk di sekolah dasar dan tidak ikut menentukan  keputusan  mereka  ke  Sorong,  Papua.  Berasal  dari  Pulau  Jawa,  tepatnya Nganjuk,  Papua  menjadi  tempat  yang  sangat  berbeda  dari  tanah  kelahirannya.  Ia menceritakan saat awal pindah ke Sorong belum ada sekolah menengah pertama (SMP) yang  dekat  dengan  rumahnya  sebagai  transmigran.  Akhirnya  Ia  harus  berjalan  kaki sangat  jauh  karena  transportasi  umum  belum  ada  juga  saat  itu.  Sebagai  anak  yang mengikuti  orangtua  sebagai  transmigran  Ia  mengikuti  saja  keputusan  orangtuanya walaupun hidup sangat berbeda dengan yang Ia jalani sebelumnya di Nganjuk.
Pak Joko saat itu tidak memiliki keinginan khusus ingin berprofesi sebagai apa kelak saat dewasa. Ia memilih sekolah pendidikan guru (SPG) di Sorong yang saat itu dikelola oleh  yayasan  keagamaan  Katholik.  Di  tempat  tersebut  Ia  belajar  bagaimana  menjadi guru yang baik dan hatinya pun perlahan mencintai Sorong. Ia ingin agar pendidikan juga bisa dirasakan oleh semua anak Papua. Setelah menamatkan sekolah pendidikan guru,  Ia  kemudian  ditugaskan  untuk  mengajar  ke  daerah  pedalaman  di  Aifat.  Ia bercerita saat itu hanya diberikan alamat desa yang dituju. Perjalanan menempuh waktu beberapa  hari  dan  masuk  ke  dalam  hutan.  Ia  sempat  kelelahan  di  tengah  hutan  dan terpikir untuk kembali ke Sorong. Akan tetapi kemudian Ia teringat apa yang Ia pelajari di sekolah dan bertekad untuk melanjutkan perjalanan untuk mengajar anak-anak di Aifat.
“Saya sempat mau kembali lagi, benar itu. Tapi kemudian ada hati bilang, kalau bukan saya yang datang, siapa lagi yang mau datang dan mengajar anak-anak itu. Akhirnya saya lanjutkan perjalanan meskipun rasanya sedih sekali.”
Sesampainya di Aifat ternyata benar belum ada guru yang masuk ke sana. Hal yang menjadi menarik dari cerita Pak Joko saat itu Ia disambut dengan hangat. Penduduk di Aifat  sudah  menyiapkan  sebuah  pondok  baginya  untuk  tinggal  selama  di  Aifat. Walaupun dalam kondisi seadanya akan tetapi semua orang berusaha betul memenuhi kebutuhannya  sebagai  seorang  guru  di  sana.  Ia  mengaku  dirinya  sangat  tersentuh dengan penerimaan orang-orang di sana. Pak Joko mengajar di Aifat sementara selama enam bulan karena saat itu anaknya baru lahir dan belum bisa diajak untuk menetap di Aifat. Setelah enam bulan, Ia kembali ke rumah dan mengajak istri dan anaknya yang saat itu berumur setahun untuk menetap di Aifat. Di sana kebutuhan mereka didukung oleh  hasil  kebun  penduduk  Aifat.  Ia  mengatakan  bahwa  semua  orang  di  Aifat menghargai kehadiran seorang guru dan menurutnya anak-anak yang dulu Ia ajar di Aifat saat ini menjadi orang-orang berhasil.
“Orang di Aifat itu hormat betul sama guru. Mereka ndak mau kalau gurunya pergi. Orangtua, anak semua menghormati guru. Saya senang mengajar mereka. Bisa dicek, anak-anak yang dulu saya ajar sekarang jadi orang semua.”
Pak Joko tidak selamanya menetap di Aifat, Ia beberapa kali dipindahkan di wilayah Papua untuk mengajar dan memimpin sekolah. Ia pernah menjadi kepala sekolah di
Makbon  dan  tahun  2010  ditugaskan  di  Tambrauw  untuk  menjadi  Kepala  Dinas Pendidikan. Hingga akhirnya saat ini Ia tercatat sebagai pegawai dispenda Kabupaten Tambrauw dan menetap di Kabupaten Sorong. Ia mengatakan bahwa Ia percaya dan menaruh  harapan  terhadap  Papua,  khususnya  Tambrauw  yang  saat  ini  merupakan kabupaten baru. Ia percaya pembangunan akan bisa merata di Papua asalkan semua memiliki hati untuk membangun Papua. Ia mengatakan pada dasarnya orang Papua mau belajar akan tetapi aksesnya harus dibuka supaya mereka bisa menerima semua fasilitas yang diberikan pemerintah. Ia percaya suatu saat Papua bisa maju seperti di Jawa  asalkan  jangan  menutup  mata  terhadap  semua  kekurangan  yang  ada  dan kemudian berusaha membangun lebih baik.  Saat ini Ia mengaku akan tetap berada di Sorong dan anak-anaknya juga belum ada keinginan untuk pergi menetap keluar dari Sorong.
• Kemiskinan, Ketidaksetaraan, Peran Relasi, Peran Pemerintah dan Gender
Migrasi  berkaitan  dengan  kemiskinan,  peran  relasi,  peran  pemerintah  dan  gender (Black, Richard; Biao, Xiang; Collyer, Michael; Heering, Godfried Liesbeth Engbersen; Markova,  2006).  Kelima  aspek  tersebut  secara  umum  membentuk  pola  dan  menjadi alasan pendukung dalam melakukan migrasi. Seberapa miskin dan kemungkinan untuk keluar dari kemiskinan dapat disediakan oleh suatu daerah akan mendukung seseorang untuk berpindah. Ketidaksetaraan, misalnya dalam hal kemampuan dalam mengakses fasilitas umum dapat menjadi alasan untuk berpindah ke daerah lain yang dianggap lebih baik.
Kemudian, peran relasi dan pemerintah juga memegang kunci penting dalam terjadi migrasi, misalnya seseorang tertarik berpindah ke daerah lain karena ingin mengikuti kesuksesan saudara atau kerabatnya. Pola migrasi ini seringkali disebut sebagai chain migration ketika  perpindahan penduduk akhirnya membentuk suatu kluster penduduk yang  berasal  dari  latar  belakang  yang  sama  dan  menyediakan  kesempatan  kerja  di daerah tujuan serta memiliki sifat berkelanjutan (Papastergiadis, 2000, p. 29). Kusworo (Kusworo, 2014, p. 25) menarasikan bagaimana transmigrasi mandiri orang Jawa dan Sunda  di  Lampung  yang  tidak  didanai  pemerintah  malah  mencatatkan  jumlah  yang lebih besar dikarenakan para migran mengikuti saudara dan kerabatnya yang sudah berhasil  karena  program  transmigrasi  sebelumnya.    Sekalipun  migrasi  atas  inisiatif sendiri di Lampung lebih tinggi jumlahnya dari program transmigrasi pemerintah, akan tetapi  kesuksesan  penduduk  di  Lampung  tidak  lepas  dari  campur  tangan  kebijakan pemerintah.  Terakhir,  gender  juga  memberikan  pengaruh  dalam  migrasi,  misalnya migrasi  hanya  dilakukan  oleh  suami  sebagai  pencari  nafkah  sebaliknya  istri  tetap  di daerah  asal.  Kelima  hal  ini  saling  berkaitan  dalam  menentukan  keputusan  dan  pola migrasi.
Dalam kasus transmigrasi keluarga Karmidi dan Joko keputusan bermigrasi ditentukan oleh  3  faktor  penting  yaitu  kemiskinan,  ketidaksetaraan  dan  peran  pemerintah. Kemiskinan dan ketidaksetaraan menjadi alasan keluarganya berpindah dari Salatiga ke Segun. Karmidi sebagai kepala keluarga, dan orangtua Joko menganggap mereka akan mendapatkan  kesempatan  yang  lebih  baik  dengan  berpindah  ke  luar  Jawa.  Sulitnya memiliki rumah dan mendapatkan pekerjaan layak di Jawa menjadi faktor pendorong
keluarganya  untuk  pindah.  Ditambah  lagi  dengan  tersedianya  rumah  dan  lahan  di Segun menjadi faktor penarik untuk mendukung keputusannya bermigrasi. Tentu saja peran  pemerintah  menjadi  signifikan  bagi  keputusan  keluarga  ini  bermigrasi, tersedianya lahan untuk pemukiman dan perkebunan menjadi alasan kuat bagi mereka.
• [Trans]migrasi dan Refleksi Kependudukan Nasional
Pada  dasarnya  transmigrasi  tidak  bisa  dilepaskan  dari  perkembangan  teori  migrasi dalam perspektif tenaga kerja. Perpindahan penduduk muncul sebagai akibat adanya tekanan  untuk  mencari  sumber  pendapatan  yang  lebih  baik  di  luar  daerah  asalnya (Massey  et  al.,  1993).  Perbedaan  geografis  seringkali  menjadi  penyebab  utama perbedaan  ketersediaan  lapangan  kerja  di  daerah  asal  dengan  daerah  tujuan.  Oleh karena  itu  perpindahan  dilakukan  oleh  seorang  individu  atau  kelompok  demi kehidupan yang lebih baik, hal ini dianggap sebagai pilihan yang rasional. Lebih lagi, migrasi  semakin  sering  dilihat  sebagai  sebuah  ‘ livelihood  strategy ’  dari  orang  miskin, sekalipun  hanya  sedikit  bukti  yang  dapat  menyatakan  keterkaitan  pembangunan ekonomi,  pengurangan  kemiskinan,  pertumbuhan  penduduk,  dan  perubahan  sosial politik (Van Hear & Nyberg-Sørensen, 2002, p. 40). Demikian halnya dengan kebijakan transmigrasi di Indonesia muncul karena perpindahan dianggap sebagai jalan keluar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan keluar dari kemiskinan.
Di sisi lain, sekalipun migrasi dianggap sebagai jawaban atas masalah kemiskinan, akan tetapi  kebijakan  migrasi  malah  mengundang  kritik  di  dalam  masyarakat.  Setidaknya ada 4 kritik besar terhadap kebijakan migrasi secara umum yaitu tidak efisien, mahal, tidak masuk akal dan menjadi problema etis (Düvell, 2007, p. 48). Kritik ini berdasarkan pada  kebijakan  migrasi  yang  seringkali  malah  mengeksklusi  masyarakat  dalam perumusannya. Kebijakan migrasi seringkali tidak tepat sasaran dan tidak menyentuh kebutuhan  masyarakat,  ditambah  lagi  migrasi  yang  didukung  oleh  suatu  negara dilaksanakan menggunakan dana yang banyak tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan. Di  beberapa  tempat  bahkan  kebijakan  migrasi  yang  tidak  tepat  sasaran  ini  akhirnya malah memicu konflik di dalam masyarakat.
Di  Indonesia,  kebijakan  migrasi  yang  didukung  pemerintah  adalah  transmigrasi  dan kebijakan  ini  sudah  dilakukan  sejak  lama  dan  ada  baiknya  untuk  melihat  kembali kebijakan  transmigrasi  ini  apakah  sesuai  dengan  tujuan  pembangunan.  Pasalnya transmigrasi  yang  telah  dilakukan  selama  ini  belum  terbukti  dapat  mendukung pembangunan nasional. Ditambah lagi, beberapa kejadian transmigrasi justru menjadi awal relasi yang tidak baik diantara penduduk lokal dan pendatang. Hal ini diantara lain  tercipta  karena  adanya  stereotipe  dan  reaksi  hubungan  situasional-kontekstual yang terjadi di wilayah transmigran.
Transmigrasi  telah  berhasil  membentuk  persepsi  bagi  masyarakat  yang  wilayahnya dijadikan sebagai tempat tujuan, salah satunya adalah Irian Jaya pada masa Orde Baru 3 . Penduduk  lokal  dihadapkan  dengan  kebudayaan  baru  yang  berbeda  dengan  dirinya sendiri. Herman Renwarin, Josz Mansoben, dan Daan Dimara (Renwarin, Mansoben, &
3 Irian Jaya merupakan nama yang dipakai sebelum menjadi Papua
Dimara,  1994,  pp.  52–54)  mencoba  membagi  sikap  antara  penduduk  asli 4 Irian  Jaya secara umum terhadap pendatang yang kebanyakan berasal dari program transmigrasi. Sikap dari penduduk asli terhadap pendatang terbagi menjadi tiga bagian besar yaitu sikap terhadap alam semesta, lingkungan sesama, dan dunia baka. Penggambaran sikap penduduk  asli  selalu  bertentangan  dengan  pendatang,  misalnya  saja  dalam  hal menghadapi  kegagalan,  penduduk  asli  cenderung  konsekuen  dan  mempersalahkan dirinya  sendiri  tanpa  merasa  rendah  diri.  Sebaliknya  pendatang  cenderung mempersalahkan situasi yang berada di luar pengawasannya atau kelalaian orang lain yang  tidak  menolongnya.  Gambaran  sikap  ini  memberikan  suatu  pola  pertentangan antara orang asli dan pendatang yang sifatnya masih dipertanyakan apakah kemudian dapat berguna bagi pembangunan.
Dari sifat yang bertentangan kemudian berkembang hubungan reaksional di wilayah baru  tempat  perpindahan.  Beberapa  tulisan  telah  merangkum  dengan  baik  pola hubungan penduduk lokal terhadap pendatang, baik dalam bentuk kompetisi maupun kerjasama. Namun, hubungan diantara penduduk lokal dan pendatang bukanlah suatu hal  yang  hitam-putih.  Hubungan  yang  terbentuk  seringkali  bersifat  situasional, temporal,  dan  tergantung  dari  generasi  tertentu.  Gerry  van  Klinken  (Klinken,  2007) berhasil  menarasikan  bagaimana  interaksi  antara  penduduk  lokal  dan  pendatang  di Sampit  yang  berujung  konflik.  Kemudian  Herry  Jogaswara  (Jogaswara,  2012)  dapat menjelaskan  rekonsiliasi  yang  ditempuh  oleh  warga  Sampit  pasca  konflik.  Dalam literatur  lain,  hubungan  kerjasama  dapat  terbentuk  diantara  penduduk  lokal  dan pendatang, diantara Orang Abun dan Orang Biak, seperti yang terjadi di Pulau Dua, Papua Barat (Oktafiani & Jogaswara, 2019).
Relasi  situasional  dan  kontekstual  inilah  yang  perlu  menjadi  pertimbangan  bagi pemerintah sejauh mana mereka dapat ikut campur tangan dalam upaya persebaran penduduk, karena, bagaimanapun, pemerintah pastinya mengupayakan suatu daerah agar dapat terhindar dari konflik dan dapat mendapatkan keuntungan dari program yang  direncanakan.  Sebagai  contoh,  transmigran  yang  bersedia  pindah  dibuatkan rumah di daerah tujuan oleh Departemen Transmigrasi dimulai pada masa Pelita II di masa Orde Baru. Dibuatnya pemukiman baru berimplikasi kepada kepemilikan tanah ulayat  yang  perlu  dipikirkan  dengan  seksama,  apakah  pembukaan  lahan  tersebut mensejahterakan  penduduk  lokal  atau  malah  mengabaikan  hak-hak  mereka.  Apabila hal ini diabaikan bukan tidak mungkin konflik akan terulang dikarenakan situasi yang tercipta malah merugikan penduduk lokal.
Dilihat dalam skala nasional, transmigrasi semenjak masa kolonial sampai era reformasi dilakukan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Kehidupan yang dialami di daerah asal menjadi  faktor  penentu  seseorang  untuk  berpindah,  sementara  dalam  konteks transmigrasi,  daerah  tujuan  sudah  dipenuhi  dengan  fasilitas  kehidupan  yang  layak. Daerah-daerah  di  luar  Pulau  Jawa  ditargetkan  sebagai  daerah  tujuan  transmigrasi diantaranya, Lampung, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, dan Papua. Dilihat melalui lokasi, para calon transmigran yang bersedia dipindahkan tidak perlu khawatir karena
4 Term penduduk asli digunakan sesuai dengan tulisan yang dikutip. Dalam hal ini penulis lebih memilih term penduduk lokal untuk menggambarkan posisi masyarakat yang lebih dahulu menetap di suatu daerah
di  daerah  tersebut  sudah  disediakan  pemukiman  dan  lahan  untuk  bercocok  tanam. Ditambah lagi ada bantuan bagi para transmigran selama dua tahun pertama sebelum hasil  mereka  bercocok  tanam  dapat  memberikan  hasilnya.  Sayangnya,  sekali  lagi, karena peraturan yang sifatnya top-down tersebut tidak mempertimbangkan aspek non pangan, sandang, dan papan, seringkali wilayah transmigrasi tidak bisa berkembang dan cenderung terabaikan.

## 4. Kesimpulan
Permasalahan kependudukan di Indonesia telah melalui perjalanan panjang. Bongkar- pasang program dengan beragam jenis modifikasi dilakukan untuk mendapatkan hasil yang  diinginkan  oleh  pemerintah  atas  nama  pembangunan,  dan  dalam  tulisan  ini mengenai  persebaran  penduduk.  Penyebaran  penduduk  melalui  transmigrasi  dipilih dan diyakini sebagai hal yang efektif mengatasi permasalahan kepadatan penduduk di Pulau Jawa sejak masa kolonial dan bahkan masih eksis sampai sekarang. Sayangnya, transmigrasi  yang  dilakukan  pemerintah  terbukti  menunjukkan  kegagalan  karena dianggap malah menimbulkan masalah baru, seperti halnya konflik kepemilikan lahan.
Sekalipun  dalam  skala  nasional  dianggap  gagal  tetapi  program  transmigrasi  dapat menjadi jalan keluar bagi sebagian penduduk yang mengikutinya, salah satunya adalah keluarga  Pak  Karmidi  di  Segun.  Memutuskan  untuk  menjadi  transmigran  menjadi jawaban akibat ketidakberdayaan mereka di tanah Jawa. Meskipun jalan yang ditempuh tidak seindah yang dibayangkan akan tetapi keluarga Karmidi berhasil membuktikan bahwa mereka berhasil mengembangkan dirinya di Segun. Hal menarik lain yang bisa dilihat  dari  keluarga  Karmidi  adalah  bagaimana  migrasi  permanen  kemudian  juga membuahkan  migrasi  sosial  bagi  mereka.  Pasangan  Karmidi  dan  Karmila  berhasil memiliki  rumah  dan  lahan  untuk  diolah  bahkan  untuk  diwariskan  kepada keturunannya kelak.
Cerita  kedua  adalah  Pak  Joko,  seorang  yang  menghabiskan  masa  muda  di  Sorong karena  mengikuti  orangtuanya  menjadi  transmigran  kemudian  malah  mengabdikan dirinya menjadi tenaga pendidik di sana. Pak Joko dan keluarga menganggap mereka menjadi  bagian  dari  perkembangan  Tambrauw  dan  Sorong  dan  ingin  agar  kualitas pendidikan  yang  sempat  Ia  rasakan  di  Jawa  juga  bisa  dirasakan  oleh  anak-anak  di Papua. Sekalipun tidak bisa memilih untuk menetap di Jawa saat itu, keluarga Pak Joko memilih untuk tinggal di Sorong dan mengabdi di sana. Hatinya melekat bukan di tanah kelahirannya, tetapi di Tambrauw dan Sorong sebagai daerah transmigran. Ia menanti dan percaya bahwa pembangunan akan menyentuh Papua dan apa yang dia pernah rasakan dan tahu terjadi di Jawa akan bisa terjadi juga di Papua, khususnya Tambrauw dan Sorong.
Di  sisi  lain,  transmigrasi  juga  memiliki  potensi  masalah  bagi  daerah  yang  tidak dipersiapkan  dengan  baik.  Ada  potensi  kegagalan  bagi  para  transmigran  dari  sisi ekonomi  bahkan  kemungkinan  akan  berlanjut  kepada  potensi  konflik  apabila  relasi pendatang dan lokal tidak dibenahi dengan baik. Meskipun demikian, strategi adaptasi yang dilakukan keluarga Karmidi dan Joko menjadi menarik karena keberadaan mereka bisa diterima dengan baik oleh penduduk lokal dan bahkan membentuk kerjasama. Hal ini dapat menjadi refleksi pemerintah bagaimana penyiapan mental transmigran untuk
tidak  menyerah  di  daerah  baru  menjadi  penting  daripada  sekadar  penyiapan pemukiman  dan  lahan  perkebunan.  Apabila  hal  ini  menjadi  fokus  dari  pemerintah, bukan  tidak  mungkin  transmigrasi  yang  dalam  skala  nasional  dianggap  gagal  dapat bertransformasi menjadi jawaban bagi pembangunan.

## Conflict of Interest
Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

## Acknowledgment
Irin Oktafiani dan Herry Yogaswara berkontribusi pada perancangan dan implementasi penelitian, analisis hasil dan penulisan naskah sebagai penulis utama.

## Daftar pustaka
Adhiati, M.Adriana Sri; Bobsien, A. (2001). Indonesia’s Transmigration Programme – An Update.  Retrieved  June  30,  2020,  from https://www.downtoearth- indonesia.org/old-site/ctrans.htm
Apomfires,  F.  (2000).  Dimensi  Konflik  dalam  Program  Transmigrsi  dan  Strategi Pemecahannya.  In Prosiding  Simposium  Internasional  Jurnal  Antropologi  Indonesia .
Jakarta. Arndt,  H.  W.  (1983).  Transmigration:  Achievements,  Problems,  Prospects. Bulletin  of Indonesian Economic Studies Transmigration , 19 (3), 50–73.
https://doi.org/10.1080/00074918312331334429
Black,  Richard;  Biao,  Xiang;  Collyer,  Michael;  Heering,  Godfried  Liesbeth  Engbersen; Markova, E. (2006). Migration and Development: Causes and Consequences. In K. Penninx, Rinus; Berger, Maria; Kraal (Ed.), The Dynamics of International Migration and Settlement in Europe (pp. 41–63). Amsterdam: Amsterdam University Press. Düvell, F. (2007). Towards sustainable migration policies. In J. Michael (Ed.), Innovative Concepts for Alternative Migration Policies: Ten Innovative Approaches to the Challenges of  Migration  in  the  21st  Century (pp.  47–58).  Amsterdam:  Amsterdam  University Press.
Harmadi, S. H. B., & Antarwati, E. (2014). Identifikasi Potensi Transmigran Berdasarkan Karakteristik Migran Di Indonesia. Jurnal Ketransmigrasian , 31 (2), 1=16. Jogaswara, H. (2012). MENERUSKAN HIDUP SETELAH KERUSUHAN: Ingatan Kolektif dan  Identitas  Etnis  Madura  Pasca  Kekerasan  Antar  Etnis  di  Kota  Sampit,  Kalimantan Tengah . Universitas Indonesia.
Kementerian  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  RI.  (2015).
Transmigrasi  Masa  Doeloe,  Kini,  dan  Harapan  Kedepan .  Jakarta:  Direktorat  Jenderal Penyiapan  Kawasan  dan  Pembangunan  Permukiman  Transmigrasi,  Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi.
Klinken, G. Van. (2007). Communal violence democratization in Indonesia: small town wars . New York: Routledge.
Kusworo,  A.  (2014). Lampung  in  the  Twentieth  Century:  The  Making  of  ‘Little  Java.’ Canberra: ANU Press.
Lee, E. S. (1966). A Theory of Migration. Demography , 47–57.
Massey,  D.  S.,  Arango,  J.,  Hugo,  G.,  Kouaouci,  A.,  Pellegrinoand,  A.,  &  Taylor,  J.  E. (1993). Theories of International Migration: A Review and Appraisal. Population and Development Review , 19 (3), 431–466.
Oktafiani, I., & Jogaswara, H. (2019). Migrasi Orang Biak dan Identitas Orang Asli Papua
di Sausapor, Papua Barat. Antropologi Indonesia , 40 (1), 1–18. Papastergiadis, N. (2000). The turbulence of migration : globalization, deterritorialization and hybridity . Cambridge: Polity Press.
Renwarin,  H.,  Mansoben,  J.,  &  Dimara,  D.  (1994).  Persepsi  Masyarakat  Irian  Jaya terhadap Usaha-Usaha Pembangunan. In E. K. . Masinambow & P. Haenen (Eds.), Kebudayaan dan Pembangunan di Irian Jaya . Jakarta: LIPI-RUL. Ricklefs, C. M. (2008). A History of Modern Indonesia . New York: Palgrave Macmillan. Sorong, B. P. S. K. (2018). Kabupaten Sorong Dalam Angka . (B. K. Sorong, Ed.). Sorong: BPS Kabupaten Sorong. Tirtosudarmo,  R.  (2013). From  Colonization  to  Nation-state:  The  Political  Demography  in Indonesia . Jakarta: LIPI Press. Van Hear, N., & Nyberg-Sørensen, N. (2002). The Migration-Development Nexus: Evidence and Policy Option . Geneva: International Organisation for Migration. Winarto, Y. T., & Utami, S. P. B. (2012). Women’s Empowerment in Persisting and Changing “Family” Norms in Java. In Y. Hayami, J. Koizumi, C. Songsamphan, &  R.  Tosakul  (Eds.), The  Family  In  Flux  in  Southeast  Asia:  Institution,  Ideology,
Practice (pp. 275–294). Kyoto: Kyoto University Press and Silkworm Books.