## STRATEGY DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) ON BUMN AND BUMD IN INDONESIA

## Iwan Nuryan
Doctoral Student of Business Administration Faculty of Social and Political Science University of Padjadjaran
Email : iwannuryan@gmail.com

## ABSTRACT
Good  Corporate  Governance  (GCG)  is  a  important  measure  in  the  corporation  an  business practice. Some fact that showed lowed rank in the implementation of GCG in Indonesia, had been one of important factors that caused economic crisis and slow face of economic growth in Indonesia, This is had been a trigger to all stakeholders to continue encourage implementation of GCG in Indonesia. There  are  four important principal  in  GCG  that now  continue to  encourage, fairness, transparency, accountability, and responsibility.
At the level of practice, the application of GCG in Indonesia, especially in BUMN and BUMD is still very low. Some of the obstacles that hinder the implementation of GCG in Indonesia, especially in BUMN and BUMD are the internal constraints, external constraints, and constraints of ownership. To overcome the obstacles it needs to be stressed to continue to raise awareness of all stakeholders about the  important  of  GCG  implementation,  strengthening  the  legal  basis  of  GCG  implementation, strengthening  government system reform until clean government that free from corruption had been establish, and do some reform throughout the business corporation that runs in Indonesia.
Keywords : strategy, GCG, BUMN, BUMD

## STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) BAGI BUMN DAN BUMD DI INDONESIA

## ABSTRAK
Good  Corporate  Governance (GCG)  merupakan  sebuah  instrumen  penting  dalam  praktek  bisnis dan  perusahaan.  Fakta  menunjukkan  bahwa  rendahnya  penerapan  GCG  di  Indonesia  telah  menjadi salah satu faktor penting terjadinya krisis ekonomi di Indonesia serta lambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini telah menjadi pendorong berbagai pihak untuk terus mendorong penerapan GCG di Indonesia. Empat prinsip penting dalam GCG yang saat ini terus didorong untuk diterapkan adalah kewajaran,  transparansi,  akuntabilitas,  dan  responsibilitas.  Pada  tataran  praktek,  penerapan  GCG  di Indonesia,  khususnya  pada  BUMN  dan  BUMD  masih  sangat  rendah.  Beberapa  kendala  yang menghambat  penerapan  GCG  di  Indonesia,  khususnya  pada  BUMN  dan  BUMD  adalah  kendala internal, kendala eksternal, dan kendala kepemilikan. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut maka perlu  ditekankan  untuk  terus  meningkatkan  kesadaran  berbagai  pihak  akan  pentingnya  penerapan GCG,  memperkuat  dasar  hukum  penerapan  GCG,  mereformasi  sistem  pemerintahan  hingga terciptanya  praktek clean  government yang  bebas  KKN  serta  reformasi  di  seluruh  korporasi  bisnis yang berjalan di Indonesia.
Kata kunci : strategy, GCG, BUMN, BUMD

## PENDAHULUAN
Krisis  moneter  yang  melanda  hampir  ke seluruh  negara,  terutama  di  negara-negara berkembang  seperti  di  kawasan  Asia,  termasuk Indonesia,  terjadi  sejak  dua  dasa  warsa  terakhir ini.
Pada  sektor  penyelenggaraan  negara  dan pemerintahan, terjadi situasi yang tidak kondusif, sehingga  tidak  tercapainya checks  and  balances antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sehingga  tidak  berjalan  kontrol  sosial  dan institusi  pengawasan  lainnya  dan  marak  praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Pada  sektor  pelaku  ekonomi,  para  pelaku ekonomi  swasta  pada  umumnya  menunjukkan kesalahan  manajemen,  sehingga  tidak  memiliki keunggulan  atau  daya  saing  yang  kuat  di  pasar internasional,  bahkan  kondisi  mental  perusahaan masuk dalam kualifikasi tidak sehat.
Salah satu permasalahan utama yang menjadi pemicu  krisis  keuangan  ini  adalah  rendahnya kinerja  dan  daya  saing  dari  perusahaan  milik negara  dan  perusahaan  milik  swasta,  sebagai akibat  dari  tidak  efektifnya  penyelenggaraan egara/pemerintahan  dan  pembangunan  secara nasional.
Berpijak  dari  kondisi  ini,  maka  salah  satu strategi dalam mencari solusi yang sampai saat ini sedang  aktual,  yaitu  memberdayakan  korporasi, baik  perusahaan  milik  pemerintah  maupun swasta,  melalui  implementasi Good  Corporate Governance secara nyata. Efektivitas suatu sistem Corporate Governance tergantung pada kerangka legal, struktur kepemilikan dan sifat pasar.

## TINJAUAN PUSTAKA
Korporasi  moderen  berkembang  menjadi kelompok korporasi (konglomerasi) dengan skala dan kompleksitas tinggi. Sebuah entitas korporasi dapat memiliki saham perusahaan.
Kecenderungan  masa  kini  di  banyak  negara, termasuk Indonesia, adalah privatisasi (penjualan saham  BUMN  menjadi  korporasi  swasta  yang menguntungkan).
Perkembangan  isu Corporate  Governance yang  tadinya  hanya  bersifat  marginal,  kini menjadi  isu  sentral,  oleh  sebab  itu,  dibutuhkan pemahaman  yang  memadai  tentang Corporate Governance.
Pengertian Corporate dan Corporate
Governance, antara  lain:  IICG  (The  Indonesian Institute  of  Corporate  Governance)  dalam Purwoko,  (2012:4)  mendefenisikan Corporate Governance sebagai  berikut:  merupakan  proses dari struktur yang diterapkan dalam  menjalankan perusahaan  dengan  tujuan  utama  meningkatkan nilai  pemegang  saham  dalam  jangka  panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain.
Menurut  Tunggal  (2013:149) Corporate Governance adalah  sistem  dan  struktur  untuk mengelola
perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (shareholders)  seperti  kreditor,  supplier,  asosiasi usaha,  konsumen,  pekerja,  pemerintah  dan masyarakat  luas.  Menurut Organization  for Economic Coorporation and Development (OECD) Tangkilisan (2003:11) Corporate Governance adalah sekumpulan hubungan antara pihak  lain  yang  mempunyai  kepentingan  dengan perusahaan. Menurut Purwoko (2012:4), pengertian  tentang Corporate  Governance dapat dimasukkan  dalam  dua  kategori.  Kategori pertama,  lebih  condong  pada  serangkaiaan  pola perilaku  perusahaan  yang  diukur  melalui  kinerja, pertumbuhan,  struktur  pembiayaan,  perlakuan terhadap para pemegang saham, dan stakeholders.
Kategori  kedua,  lebih  melihat  pada  kerangka secara  normatif,  yaitu  segala  ketentuan  hukum baik  yang  berasal  dari  sistem  hukum,  sistem peradilan,  pasar  keuangan  dan  sebagainya  yang mempengaruhi perilaku perusahaan Good Corporate  Governance merupakan  suatu  aturan mengenai  pengelolaan  perusahaan  yang  perlu diterapkan  pada  setiap  perusahaan  terutama perusahaan  publik  (BUMN).  Menurut Forum  for Corporate  Governance  in  Indonesia (FCGI) pengertian Corporate Governance adalah: “Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara  pemegang  saham,  pengurus,  pihak kreditur,pemerintah, karyawan serta para pemegang  kepentingan  interen  dan  eksteren
lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban  mereka,  atau  dengan  kata  lain  suatu sistem  yang  mengarahkan  dan  mengendalikan perusahaan.  Tujuan Corporate  Governance ialah untuk menciptakan pertambahan nilai bagi semua pihak pemegang kepentingan”.
Berdasarkan  pengertian-pengertian  tersebut, bisa  disebutkan  bahwa Governance adalah sistem,  proses  dan  seperangkat  peraturan  yang dimaksudkan  untuk  mengatur  hubungan  dan mencegah  terjadinya  kesalahan  signifikansi dalam  strategi  korporasi  dan  untuk  memastikan kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki.
Prinsip-Prinsip Good  Corporate  Governance (Sedarmayanti,2012) menyebutkan bahwa OECD telah  mengembangkan  prinsip  GCG  dan  dapat diterapkan  secara  luwes  sesuai  dengan  keadaan, budaya  dan  tradisi  masing-masing  negara  yang meliputi:
1. Fairness (Kewajaran)
Perlakuan  yang  sama  terhadap  pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan  keterbukaan  informasi  yang  penting serta  melarang  pembagian  untuk  pihak sendiri  dan  perdagangan  saham  oleh  orang dalam.
2. Disclosure dan Transparency (Transparansi) Hak  pemegang  saham  dalam  pengambilan keputusan  mengenai  perubahan  mendasar atas perusahaan.
3. Accountability (Akuntabilitas)
Pengawasan efektif berdasarkan keseimbangan  kekuasaan  antar  manajer, pemegang  saham,  dewan  komisaris,  dan auditor merupakan bentuk pertanggung jawaban  manajemen  kepada  perusahaan  dan pemegang saham.
4. Responsibility (Responsibilitas)
Kerja sama yang aktif antara perusahaan dan pemegang  kepentingan  dalam  menciptakan kekayaan,  lapangan  kerja,  dan  perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.
Sementara  itu  prinsip  GCG  menurut  OECD mencakup lima bidang utama, yaitu:
1. Hak pemegang saham dan perlindungannya
2. Peran karyawan dan pihak yang berkepentingan
3. Pengungkapan  yang  akurat  dan  tepat  waktu serta transparansi
4. Tanggung  jawab  dewan  komisaris  maupun direksi terhadap perusahaan
5. Perlakuan yang setara, transparansi,
akuntanbilitas, dan reponsibilitas
Pemerintah  memainkan  peranan  sentral dalam membentuk kerangka kerja legal, institusional  dan  pembuatan  kebijakan  di  mana dalam  kerangka  kerja  ini Governance  System dikembangkan.
Corporate Governance membutuhkan perubahan  pikiran  atau  paradigma  yang  secara mendasar  mengubah  budaya  korporasi  (nilai, norma,  mental,  dan  perilaku  korporasi).  Maka Corporate Policy untuk  berbagai  aspek  dalam korporasi, mulai dari manajemen risiko, manajemen  isu  lingkungan,  kebijakan  investasi dan  pendanaan,  kebijakan  dan  pengembangan sumber daya manusia.  Perusahaan  di  Indonesia berada  dalam  lingkaran  kompetisi  global  yang selalu  harus  menjadi  lebih  kompetitif  terhadap pesaing. Bila pesaing global menjadi lebih efisien dan  efektif  dalam  proses  bisnisnya  melalui penerapan  IT  tepat  guna,  maka  perusahaan  di Indonesia harus dapat segera mengimbanginya .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dalam  kajian  ini  menggunakan metode  penelitian  deskriptif,  yaitu  sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan  suatu  keadaan  atau  fenomena  yang terjadi  saat  ini  dengan  menggunakan  prosedur ilmiah  untuk  menjawab  masalah  secara  aktual (Sugiyono, 2011). Dengan demikian penelitian ini berusaha untuk menggambarkan fenomena penerapan  GCG  pada  BUMN  dan  BUMD  di Indonesia  secara ilmiah, untuk  kemudian  didapat berbagai  permasalahan  aktual  yang  menghambat penerapan GCG di Indonesia.
Data-data  yang  berkaitan  dengan  penelitian ini  diperoleh  dengan  analisis  terhadap  dokumen- dokumen  yang  ada  seperti  buku-buku  ilmiah, dokumen  kebijakan  organisasi,  dan  peraturan perundang-undangan.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah data sekunder. Data sekunder diambil dari penelitian dokumen/produk kebijakan pemerintah maupun BUMN/BUMD serta dokumen-dokumen berita. Analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif  secara mendalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Corporate Governance di Indonesia Corporate  Governance juga  telah  menjadi salah  satu  isu  penting  bagi  pelaku  usaha  di Indonesia. Isu corporate governance dilatarbelakangi  oleh  permasalahan  yang  terkait dengan  kecenderungan  di  industri  pasar  modal, korporasi,  pasar,  audit  dan  tuntutan  akan transparansi dan independensi, dan krisis finansial di Asia.
Penerapan  GCG  dapat  meningkatkan  nilai perusahaan. Corporate  Governance yang  buruk menurunkan tingkat kepercayaan investor, lemahnya  praktik Good  Governance merupakan faktor  yang  memperpanjang  krisis  ekonomi  di suatu negara.
Kementerian BUMN maupun Badan Pengawas  Pasar  Modal,  dan  Bursa  Efek  Jakarta, telah  mewajibkan  BUMN  dan  Emiten  untuk menerapkan  kebijakan  GCG  yang  bertujuan menciptakan  kepastian  hukum  yang  bermuara kepada perlindungan investor dan masyarakat.
Penerapan GCG tidak dapat dilakukan secara parsial,  dibutuhkan  pendekatan  secara  holistik dan  mendasar.  Secara  legal  dibutuhkan  hukum yang mendukung penerapannya.
Dalam  menghadapi  masalah  ini  pemerintah cukup  responsif  dengan  ditetapkannya  Undang- Undang  No.  19  Tahun  2003  tentang  BUMN (Pasal  5  ayat  3),  Instruksi  Presiden  No.5  tahun 2004  dan  Keputusan  Menteri  Negara  Badan Usaha Milik Negara No. KEP.117/M-MBU/2002 tanggal  01  Agustus  2002  tentang  Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  yang  diperbarui menjadi  Peraturan  Menteri  Negara  BUMN  No: PER-01/MBU/2011  tentang  Penerapan  Tata Kelola  Perusahaan  Yang  Baik  ( Good  Corporate Governance ) pada Badan Usaha Milik Negara.
Faktanya,  penerapan  GCG  pada  BUMN masih  rendah.  Sejauh  ini  GCG  di  BUMN  belum menjadi  budaya  perusahaan.  Implementasi  GCG pada hakikatnya adalah menjadi budaya perusahaan.  Apabila  implementasi  GCG  pada BUMN sangat rendah maka menunjukkan bahwa GCG  belum  menjadi  budaya  perusahaan,  tidak membudaya membuka peluang terjadinya kecurangan.
Penerapan  GCG  pada  BUMD  pun  secara normatif  dan  hukum  sudah  menjadi  kewajiban. Pada  tahun  2014,  telah  terbit  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah.  Dalam  UU  tersebut  BUMD  disebutkan sebagai  badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Bentuk dari BUMD  menurut  UU  tersebut  dapat  berupa Perusahaan  Umum  Daerah  (seluruh  modalnya dimiliki  oleh  satu  daerah)  dan  Perusahaan Perseroan  Daerah  (berbentuk  PT  dengan  saham seluruhnya  atau  paling  sedikit  51%  dimiliki  oleh satu daerah). Dalam Pasal 343 UU No. 23 Tahun 2014 diatur secara umum tentang penerapan GCG secara umum pada BUMD.
BUMD  yang  berbentuk  perusahaan  umum daerah,  pengelolaannya  harus  tunduk  pada Peraturan Daerah tempat BUMD tersebut berada. Pengawasan  dan  pembinaan  dari  BUMD  bentuk ini  dilakukan  oleh  Kepala  Daerah  selaku  wakil daerah sebagai pemilik modal, direksi, dan dewan pengawas.  Kepala  Daerah  bisa  melakukan intervensi  terhadap  kebijakan  atau  strategi  yang diambil oleh BUMD untuk kepentingan daerahnya.  Jadi,  keseriusan  dalam  penerapan GCG untuk BUMD bentuk ini sangat bergantung pada  komitmen  dari  Pemerintah  Daerah  tempat BUMD  tersebut  bernaung.  Sedangkan  untuk BUMD  yang  berbentuk  Perusahaan  Perseroan Daerah  diwajibkan  untuk  tunduk  pada  Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Dengan  beberapa  dasar  hukum  tersebut, diketahui  bahwa  sudah  seharusnya  BUMD,  baik yang  berbentuk  perseroan  terbatas  atau  tidak, menerapkan  GCG.  Permasalahan  yang  muncul kemudian  adalah  masih  kurangnya  kesadaran para  pemimpin  daerah  tentang  pentingnya penerapan  GCG  pada  BUMD  dalam  rangka
menciptakan  BUMD  yang  sehat  dan  dapat berkembang  dengan  baik,  sehingga  mampu memberikan  sumbangan  PAD  yang  signifikan bagi daerah.
Saat  ini,  tidak  hanya  pemerintah  saja  yang mulai  merasakan  pentingnya  menerapkan  GCG pada perusahaan, khususnya BUMN dan BUMD, akan  tetapi  masyarakat  umum  pun  sudah  mulai berpartisipasi  aktif  mendorong  penerapan  GCG pada BUMN dan BUMD. Hal tersebut ditunjukan dengan kemunculan berbagai forum dan organisasi  berbasis  masyarakat  dan  perusahaan yang  secara  aktif  mendorong  penerapan  GCG  di Indonesia.
Sebuah  bisnis tidak  hanya  dijalankan  dengan modal  uang  saja,  tetapi  juga  dengan  tanggung jawab  dan  moralitas  perusahaan  terhadap stakeholders dan masyarakat. Oleh karena itulah, penerapan  GCG  yang  menjadi  sebuah  prinsip dasar pengelolaan perusahaan berdasarkan tanggung  jawab  dan  moralitas,  menjadi  hal  yang sangat mendesak untuk terus didorong penerapannya di Indonesia.
Komite Nasional mengenai kebijakan Corporate  Governance ( National  Committee  on Corporate  Governance /NCCG)  pada  Agustus 1999  mengidentifikasi  sebanyak  13  bidang penting yang memerlukan pembaharuan. Selanjutnya,  NCCG pada Maret 2001 menyusun dan  menerbitkan  Pedoman  Good  Corporate Governance (Code for Good Corporate Governance)  yang  menyebutkan  bahwa  dalam menerapkan  GCG,  terdapat  beberapa  pedoman umum yang harus dipahami dan dimengerti lebih lanjut.  Pedoman  GCG  tersebut  diidentifikasikan menjadi 13 bidang yang berisi:
1) Hak dan tanggung jawab pemegang saham.
2) Fungsi, tugas dan kewajiban dewan komisaris.
3) Fungsi, tugas dan kewajiban dewan direksi.
4) Sistem audit, termasuk peran auditor eksternal dan komite audit.
5) Fungsi,  tugas  dan  kewajiban  sekretaris perusahaan.
6) Hak stakeholders , dan akses kepada informasi yang relevan.
7) Keterbukaan yang tepat waktu dan akurat.
8) Kewajiban  para  komisaris  dan  direksi  untuk menjaga kerahasiaan.
9) Larangan  penyalahgunaan  informasi  oleh orang dalam.
10) Etika berusaha.
11) Ketidakpatutan pemberian donasi politik.
12) Kepatuhan  kepada  peraturan  perundang- undangan tentang proteksi kesehatan, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan.
13) Kesempatan kerja yang sama bagi karyawan.

## Tantangan Penerapan GCG di Indonesia
Perusahaan-perusahaan  di  Indonesia  belum mampu  melaksanakan corporate  governance dengan  sungguh-sungguh  sehingga  perusahaan mampu mewujudkan prinsip-prinsip GCG dengan baik.  Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  sejumlah kendala yang dihadapi oleh perusahaan- perusahaan  tersebut  pada  tataran  implementasi. Kendala  ini  dapat  dibagi  tiga,  yaitu  kendala internal,  kendala  eksternal,  dan  kendala  yang berasal dari struktur kepemilikan.
Kendala internal meliputi kurangnya komitmen dari pimpinan dan karyawan perusahaan,  rendahnya  tingkat  pemahaman  dari pimpinan  dan  karyawan  perusahaan  tentang prinsip-prinsip  GCG,  kurangnya  panutan  atau teladan  yang  diberikan  oleh  pimpinan,  belum adanya  budaya  perusahaan  yang  mendukung terwujudnya  prinsip-prinsip  GCG,  serta  belum efektifnya sistem pengendalian internal
(Djatmiko, 2004).
Kendala eksternal dalam pelaksanaan corporate  governance terkait  dengan  perangkat hukum,  aturan  dan  penegakan  hukum  ( law- enforcement ). Indonesia tidak kekurangan produk hukum.  Secara  implicit  ketentuan-ketentuan mengenai  GCG  telah  ada  tersebar  dalam  UUPT, Undang-undang dan Peraturan Perbankan, Undang-undang  Pasar  Modal  dan  lain-lain. Namun  penegakannya    oleh  pemegang  otoritas, seperti  Bank  Indonesia,  Bapepam,  BPPN,
Kementerian Keuangan, BUMN, bahkan pengadilan sangat lemah.
Baik  kendala  internal  maupun  kendala eksternal  sama-sama  penting  bagi  perusahaan,
namun  demikian,  jika  kendala  internal  bisa dipecahkan  maka  kendala  eksternal  akan  lebih mudah diatasi (Djatmiko, 2004).
Kendala  yang  ketiga  adalah  kendala  yang berasal  dari  struktur  kepemilikan.  Berdasarkan persentasi kepemilikan dalam saham, kepemilikan terhadap perusahaan dapat dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  kepemilikan  yang terkonsentrasi  dan  kepemilikan  yang  menyebar. Kepemilikan yang terkonsentrasi terjadi pada saat suatu  perusahaan  dimiliki  secara  dominan  oleh seseorang  atau  sekelompok  orang  saja  (40,00% atau  lebih).  Kepemilikan  yang  menyebar  terjadi pada  saat  suatu  perusahaan  dimiliki  oleh pemegang  saham  yang  banyak  dengan  jumlah saham  yang  kecil-kecil  (satu  pemegang  saham hanya memiliki saham sebesar 5% atau kurang).
Salah  satu  dampak  negatif  yang  ditimbulkan oleh  struktur  kepemilikan  adalah  perusahaan tidak dapat mewujudkan prinsip keadilan dengan baik karena pemegang saham yang terkonsentrasi pada  seseorang  atau  sekelompok  orang  dapat menggunakan  sumberdaya  perusahaan  secara dominan  sehingga  dapat  mengurangi  nilai perusahaan. Sama seperti halnya kendala eksternal,  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  dari struktur kepemilikan dapat diatasi jika perusahaan memiliki  sistem  pengendalian  internal  yang efektif, seperti mempunyai sistem yang menjamin pendistribusian  hak-hak  dan  tanggung  jawab secara  adil  di  antara  berbagai  partisipan  dalam organisasi  (Dewan  Komisaris,  Dewan  Direksi, manajer,  pemegang  saham,  serta  pemangku kepentingan lainnya), dan dampak negatif ini juga akan  hilang  jika  dalam  stuktur  organisasinya, perusahaan  mempunyai  Komisaris  Independen dengan jumlah tertentu dan memenuhi kualifikasi yang  ditentukan  (syarat-syarat  yang  ditentukan untuk menjadi Komisaris Independen).

## SIMPULAN
Keterpurukan  perekonomian  Indonesia  telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Penyebab  utama  krisis  ekonomi  ini  bukan dipengaruhi oleh berbagai indikator nasional juga faktor  lingkungan  eksternal.  Tidak  jalannya penyelenggaraan secara baik diawali dengan tidak berfungsinya checks  &  balances .  Pengawasan dari  mulai  lembaga  tertinggi  negara,  lembaga- lembaga pemerintahan, bahkan masyarakat, tidak berfungsi secara efektif.
Dampak  negatif  yang  merugikan  bangsa  ini yaitu  maraknya  praktek  tidak  sehat,  baik  di instansi  pemerintah,  swasta,  maupun  masyarakat sehingga budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berakar dan berkembang secara kronis.
Permasalahan  yang  melanda  bangsa  ini, dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  eksternal, seperti:  pengaruh  berbagai  indikator  ekonomi secara  internasional  dan  rapuhnya  berbagai indikator  internal  yang  menyangkut  tata  kelola perusahaan baik swasta maupun negeri.
Persyaratan  utama  penerapan  GCG,  yaitu terciptanya Good  Governance (kepemerintahan yang  baik).  Penerapan  praktik  GCG  akan memberi suatu nilai perusahaan dalam arti seluas- luasnya,  baik  dalam  meningkatkan  kinerja keuangan,  memperkecil  resiko  perusahaan  yang akan  timbul,  meningkatkan  daya  saing,  sehingga meningkatkan  kepercayaan  investor, stakeholder dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Djatmiko,  Rahmat  Dwi.  2004. Manajemen
Stratejik . Malang: UMM Press.
Sedarmayanti, 2012. Good Governance dan Good
Corporate Governance . Mandar Maju:
Bandung.
Sugiyono,  2008. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: ALFABETA Tangkilisan,  Hessel  Nagis,  2003. Manajemen Keuangan  Bagi  Analisis  Kredit  Perbankan: Mengelola  Kredit  Berbasis  Good  Corporate Governance . Balairung & Co., Yogyakarta Tjiptono,  Fandi,  1997. Strategi  Pemasaran . Penerbit Andi: Yogyakarta.
Tunggal, Amin Wijaya Tunggal, 2013. Memahami  Konsep  Corporate  Governance .
Jakarta: Havarindo The  IICG,  2011. Good  Corporate  Governance dalam  Perspektif  Risiko .  Program  Tahunan
Riset  dan  Pemeringkatan  Penerapan  GCG  di
Indonesia. IICG: Jakarta.
Purwoko, Sigit, 2012. Pengaruh Good Corporate Governance  Terhadap  Kinerja  Perusahaan Non Perbankan yang Terdaftar di BEI , Jurnal of  Economic,  Universitas  Gunadarma,  Jawa
Barat, didownload
dari
http://www.gunadarma.ac.id
Jurnal Ad Bis preneur Vol. 1, No. 2, Agustus 2016      Hal. 145-152