## PAMPAS: Journal Of Criminal Law
Volume 4 Nomor 3, 2023 ( ISSN2721-8325)
Kebijakan Hukum Pidana Bullying Terhadap Korban (Anak) Terhadap Pelaku (Anak) Di Bawah Umur 12 Tahun
Cakrawala MN, Elly Sudarti, Elizabeth Siregar Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: cakrawala188@gmail.com
Kata Kunci: Anak, Kebijakan Hukum, Perundungan.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2023-10-10 Accepted: 2023-10-10 Publish: 2023-11-30
KEYWORDS: Bullying, Children, Legal Policy.

## ABSTRACT
This study aims to examine the criminal law policy of child abuse by children. Formulation of the problem how to regulate child abuse by child perpetrators? What are the relevant sanctions for the perpetrators of bullying? The results of this study are about child  abuse  regulations  by  child  perpetrators  and  acceptable sanctions for child abusers. This research examines Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 11 of 2012 concerning the  Juvenile  Criminal  Justice  System,  and  Regulation  of  the Minister of Education and Culture Number 82 of 2015 concerning Prevention And Handling Acts of Violence in the Education Unit Environment. There is a legal vacuum regarding criminal acts of

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum pidana perundungan terhadap anak oleh anak di bawah umur 12 (dua belas)  tahun.  Rumusan  masalah  bagaimana  pengaturan perundungan  terhadap  anak  oleh  pelaku  anak?  Bagaimana sanksi  yang  relevan/rasional  bagi  anak  pelaku  perundungan? Hasil  dari  penelitian  ini  tentang  peraturan  perundungan terhadap anak oleh pelaku anak serta sanksi-sanksi yang dapat diterima bagi pelaku perundungan anak. Penelitian ini mengkaji tentang  Perundang-Undangan  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Dan Peraturan Menteri Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Nomor  82  Tahun  2015  Tentang Pencegahan  Dan  Penanggulangan  Tindak  Kekerasan  Di Lingkungan  Satuan  Pendidikan.  Terdapat  kekosongan  hukum terhadap tindak pidana perundungan di indonesia terutama bagi pelaku  perundungan  anak  oleh  anak.  Disisi  lain,  Tindakan perundungan  terhadap  anak  oleh  pelaku  anak  yang  ada, merupakan suatu tindak pidana yang secara individu dan/atau kelompok  melakukan  suatu  hal  yang  bertentangan  dengan kaidah hukum.

## 2023  Cakrawala MN

## A. PENDAHULUAN
Kebijakan yang dapat menjadi suatu pedoman atas adanya tindakan yang paling memungkinkan  memperoleh  hasil  yang  diinginkan,  dalam  suatu  hukum  pidana  juga dapat disebut sebagai kebijakan hukum pidana. “Kebijakan hukum pidana juga dapat diartikan langsung dari istilah penal policy yang mana juga mempunyai arti yang sama dengan istilah criminal law policy dan strafrechtspolitiek, sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana”. 1 Dengan demikian, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana yang dapat diartikan sebagai ”Suatu usaha yang rasional untuk  menanggulangi  kejahatan  dengan  menggunakan  sarana  hukum  pidana”. 2 Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik kriminal. Selain itu menurut, “Marc Ancel memberikan definisi penal policy yang  diistilahkan  sebagai  kebijakan  hukum  pidana  adalah  sebagai  suatu ilmu  sekaligus  seni  yang  bertujuan  untuk  memungkinkan  peraturan  hukum  positif dirumuskan  secara  lebih  baik”. 3 Yang  mana  peraturan  hukum  positif  atau the positive rules dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.
Politik  kriminal  pada  hakekatnya  merupakan  bagian  integral  dari  uapaya perlindungan  masyarakat  atau social  defence dan  upaya  mencapai  kesejahteraan masyarakat atau social welfare, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan  utama  dari  politik  kriminal  atau  kebijakan  kriminal  adalah  perlindungan masyarakat  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat.  Maka  dari  itu  dapat digolongkan  sebagai  politik  kriminal  yang  pada  hakekatnya  juga  merupakan  bagian integral  dari  politik  social.  Dengan  demikian  penerapan  hukum  pidana  lebih  dapat terukur  bilamana  keadilan  bagi  masyarakat  lebih  dapat  dirasakan,  sebab penyelenggaraan dan pelaksanaan peradilan akan berpegangan pada pedoman yang leih baik. Kebijakan hukum pidana juga merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan oleh
1 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  Dan  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan, Citra Adiitya Bakti, Bandung, 2001, Hal. 26.
2 John  Kenedi, Kebijakan  Hukum  Pidana  (Penal  Policy)  Dalam  Sistem  Penegakan  Hukum Indonesia , Penerbit Pustaka Belajar, Yogyakarta,2017, Hal. 59.
3 Barda Nawawi Arief, Op.Cit ., Hal. 28.
bullying in Indonesia, especially for perpetrators of child abuse by children. On the other hand, acts of bullying against children by existing child offenders is a criminal act in which individuals and/or groups do things that are contrary to the rule of law.
setiap  warga  negara  dalam  menanggulangi  kejahatan,  seperti  perundungan  dalam bentuk  kekerasan  yang  semakin  banyak  terjadi  dikalangan  anak-anak,  bahakan pelakunya juga anak-anak.
Perundungan  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  sebutan Bully dijelaskan  dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Budaya Republic Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang  Pencegahan  Dan  Penanggulangan  Tindak  Kekerasan  Di  Linkungan  Satuan Pendidikan pada Pasal 6  huruf (b) yang menjelaskan bahwa perundungan  merupakan Tindakan megganggu, mengusik secara terus menerus atau penindasan. Maka dengan demikian dapat pula diartikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan secara terus menerus  serta  dapat  dilakukan  secara  berkelompok  maulun  individual  untuk menjatuhkan  harkat  martabat  seseorang  maupun  menyakiti  seseorang  yang  lebih lemah.
Menurut  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak,  I Gusti Ayu B.D menjelaskan bahwa Perundungan atau Bully merupakan semua bentuk penindasan atau kekerasan fisik maupun mental yang dapat dilakukan dengan sengaja oleh suatu kelompok orang yang lebih berkuasa dan/atau lebih kuat terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara berkepanjangan. 4
Perundungan atau bullying  juga termasuk kedaman suatu benruk kekerasan yang mana  bentuk  dari  perundungan  ini  dibagi  menjadi  antara  lainnya,  Kekerasan  fisik sendiri yaitu jenis kekerasan yang dapat dilihat dengan kasat mata dan membekas pada tubuh  korban  akibat  dari  sentuhan  maupun  benturan  dari  pelaku,  “Akibat  yang ditimbulkan  juga  berdampak  luas,  misalnya  cacat,  luka  pada  tubuh  korban,  hingga meninggal  dunia”. 5 Sedangkan  kekerasan non- fisik  sendiri  dapat  diartikan  sebagai kekerasan yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Kekerasan atau dalam bahasa asing  disebut  dengan violence yang  merujuk  pada  tingkah  laku  seseorang  yang bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku, baik berbentuk ancaman maupun tindakkan secara langsung  kepada korban serta memiliki efek kerusakan. ”Kekerasan dapat  berdasarkan  atas  identitas  social  yang  melekat  pada  diri  sesorang”. 6 Dan  salah satu bentuk tindak kekerasan di lingkungan sekolah ialah perundungan.
Adapun kasus perundungan yang dilami anak siswa kelas 5 sekolah dasar di daerah Tasikmalaya Jawa Barat yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
Tewasnya  siswa  sekolah  dasar  akibat  mendapatkan  perundungan  oleh temanya  yang  diminta  untuk  melakukan  perbuatan  asusila  terhadap  kucing yang  menimpa  anak  berumur  11  tahun  berinisial  FH,  di  Kabupaten Tasikmalaya,  Jawa  Barat.  Orang  tua  FH  yang  berinisial  T  berumur  39  tahun sering  kali  melihat  anaknya  yang  murung  dan  mengurung  diri  dari  di kamarnya, FH yang mendapatkan perlakuan perundungan, yang diminta untuk
4 I Gusti Ayu B.D, Memahami Bullying , Cnbc Indonesia, Opini 25 Juli 2022, Hal. 2.
5 Dona  Fitriani,  Haryadi,  Dessy  Rakhmawati,  “ Peranan  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan  Dan  Anak  Korban  Kdrt” ,  Pampas:  Journal  Of  Criminal,  Vol.2  No.2,  2021,  Hal.  119, Https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Pampas/Article/View/14769/11944.
6 Jihan  Risya  Cahyani  Prameswari  Dkk,  “ Kekerasan  Berbasis  Gender  Dimedia  Social” , Pamali  Pattimura  Magister  Law  Review,  Vol.1  No.1,  Maret  2021,  Hal.  57, Https://Fhukum.Unpatti.Ac.Id/Jurnal/Pamali/Article/View/484.
melakukan  perbuatan  asusia  dengan  kucing  tersebut  di  lakukan  oleh sebayanya yang berusia 11 tahun, dan kejadian perundungan tersebut direkam oleh pelaku pada saat korban melakukan asusila dengan kucing. Kucing tesebut dipegang  oleh  pelaku.  korban  dipaksa  untuk  berbuata  asusila.  Akibat  dari perbuatan itu korban akhirnya merasa tertekan dan merasa kehilangan napsu makan dan minum, korban juga sempat mengaku bahwa dia merasa sakit di bagian tenggorokan dan pada akhirnya orang tua korbam membawa korban ke rumah sakit namum pada akhirnya korban meinggal dunia pada saat menjalani perawatan  di  rumah  sakit.  Orang  tua  korban  juga  mengaku  bahwa  semasa anaknya  hidup  juga  sering  mendapatkan  perundungan  dalam  bentuk verbal dan non-verbal. 7
Tersangka pelaku perundungan terhadap FH yang setelah dilakukan penyelidikan masih berusuia 11 tahun. Maka Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo Ibrahim yang selaku penyidik menjelaskan bahwa
Penyidik  mengembalikan  terduga  pelaku  perundungan  anak  karena penanganan hukum kasus ini berdasarkan sistem peradilan anak yang diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  Tiga  terduga  pelaku  sendiri  masih  berstatus  anak  di  bawah umur.  Sehingga,  dilakukan  proses  pengembalian  anak  kepada  orang  tua mereka yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS)  dan bekerja sama dengan Kepolisian. 8
Jika merujuk pada kasus permasalahan di atas maka  pelaku perundungan berusia 11 tahun dan korban perundungan ialah anak yang berusia 11 tahun serta akibat dari perbuatan  pelaku  perundungan  berdampak  hilangnya  nyawa  seseorang  atau  suatu bentuk  tindak  pidana  serius  ataupun  berat  maka  perbuatan  tersebut  masuk  kedalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa:
1) Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan  tindak  pidana,  Penyidik,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
b. mengikutsertakannya  dalam  program  pendidikan,  pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
7 Https://Www.Kompas.Com/Tren/Read/2022/07/21/191500965/Fakta-Dan-Kronologi- Bocah-Sd-Di-Tasikmalaya-Meninggal-Akibat-Depresi?Page=All , Di Akses Pada Tanggal 3 Maret 2023, Pukul 15.51.
8 Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20220727154327-12-826933 ,  Di  Akses  Pada Tanggal 3 Maret 2023, Pukul 16.19.
3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih  memerlukan  pendidikan,  pembinaan,  dan  pembimbingan  lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib  menyampaikan  laporan  perkembangan  anak  kepada  Bapas  secara berkala setiap bulan.
6) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  syarat  dan  tata  cara  pengambilan keputusan  serta  program  pendidikan,  pembinaan,  dan  pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Perlu adanya pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  serta  kebijakan  hukum  pidana  terhadap  anak  sebagai pelaku perundungan anak, yang sebagaimana perundungan terhadap anak oleh pelaku anak  masih  belum  di  atur  khusus  atau  adanya  kekosongan  hukum  dalam  Undang- Undang,  sehingga  anak  sebagai  pelaku  perundungan  mendapatkan  kebebasan,  serta perlindungan  dari  hukum  yang  mengakibatkan  terjadinya  perundungan,  yang berdampak tauma hingga hilangnya nyawa seseorang.
Anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum masih dinilai dimanjakan dengan hukum. Dengan dibuktikan adanya pada Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahum 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa:
Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan  tindak  pidana,  Penyidik,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
b. mengikutsertakannya  dalam  program  pendidikan,  pembinaan,  dan pembimbingan  di  instansi  pemerintah  atau  LPKS  di  instansi  yang menangani  bidang  kesejahteraan  sosial,  baik  di  tingkat  pusat  maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
Namun  sebenarnya  anak  yang  berumur  di  bawah  12  (dua  belas)  tahun  banyak yang berhadapan dengan hukum dan menjadi pelaku perundungan terhadap anak. Bila mana hal demikian (pelaku) hanya di kembalikan kepada orang tua atau pun wali maka telah terjadi penelantara atas hak anak yang telah menjadi korban.

## B. METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  dalam  bentuk  normatif  atau penelitian hukum kepustakaan yang, merupakan metode yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan/atau bahan pustaka, dengan memahami aturan maupun norma positif di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat  ini. Serta adanya kekosongan hukum yang mengatur tentang tindak pidana perundungan terhadap anak oleh pelaku anak dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun kebawah
dengan akibat yang ditimbulkan cukup berat dan serius serta menjadikan korban kehilangan nyawa.

## C. PEMBAHASAN
1. Bagaimana  pengaturan  perundungan  terhadap  anak  oleh  pelaku  anak  di bawah umur 12 (dua belas) tahun kebawah
Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan  sebagai  kaidah  hukum  lazim  disebut  sebagai  hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat, badan, atau lembaga  yang  mempunyai  wewenang  membuat  peraturan  yang  berlaku mengikat umum, yang dimaksud dengan  mengikat secara umum adalah “Hal- hal yang  berkenaan  dengan  norma  hukum  yang  terkandung  di  dalamnya,  yakni norma hukum bersifat umum dalam arti luas dan berlaku secara keseluruhan”. 9 Dalam pengertian materil undang-undang adalah “Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum”. 10 Inilah yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan  yang  dimaksud  Bagir  Manan  tahun  1992,  sedangkan pengertian Undang-Undang dalam arti formal menurut Jimly Asshiddiqie tahun 2006  ialah  “Keputusan  tertulis  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  bersama parlemen  sesuai  dengan  prosedur  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang Dasar”. 11 Peraturan  perundang-undangan  bersifat  mengikat  umum,  tidak dimaksudkan  harus  selalu  mengikat  semua  orang.  Mengikat  umum  hanya menunjukan  bahwa  peristiwa  perundang-undangan  tidak  berlaku  terahadap peristiwa konkret atau individu tertentu.
Perundungan  yang  dilakukan  anak  terhadap  anak  dapat  digolongkan sebagai  kenakalan  anak  berdasarkan  umurnya,  kenakalan  anak  sering  juga  di sebut  sebagai juvenile  delinquency yang  diartikan  sebagai  anak  cacat  social. Delinquency adalah “Suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak  yang  dianggap  bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang berlaku di suatu negara dan  masyarakat itu sendiri dirasakan,  serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela”. 12 Anak yang mekalukan kenakalan yang bertentangan dengan hukum juga dapat mengakibatkan anak berhadapan dengan hukum.
Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Batasan usia yang dapat dikategorikan sebagai Anak, diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  yang
9 Marhaendra Wija Atmaja, Pemahaman Dasar Hukum Perundang-Undangan , Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar,  2016, Hal. 3.
10 Ibid ., Hal 2 11 Ibid ., Hal. 3.
12 Sudarsono, Kenalakan Remaja , Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hal. 10.
mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan definisi anak yang berkonflik dengan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan untuk anak yang di bawah usia 12 (dua belas) tahun yang berhadapan  dengan  hukum,  maka  tidak  dapat  dikenai  hukuman  pidana, melainkan hanya dapat menyerahkan Kembali  kepada orang tua atau wali, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11
Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  yang  menyebutkan  bahwa dalam  hal  Anak  belum  berumur  12  (dua  belas)  tahun  melakukan  atau  diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :
1. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali atau
2. mengikutsertakannya  dalam  program  pendidikan,  pembinaan,  dan pembimbingan  di  instansi  pemerintah  atau  LPKS  di  instansi  yang menangani  bidang  kesejahteraan  sosial,  baik  di  tingkat  pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
Perundungan  sendiri  belum  diatur  dalam  Undang-Undang  atau peraturan  khusus  yang  mengaturnya,  namun  akan  mengambil  masalah  dari pokok  perkaranya.  Perundungan  sendiri  bersifat  luas,  maka  penulis  dapat memasukkan  penganiayaan,  pemerasan,  penghinaan  dan  sebagainya  kedalam kasus perundungan. Namun kasus perundungan oleh anak yang di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang mengakibatkan cacat pada korban hingga hilangnya nyawa seseorang sejauh ini belum diatur dalam bentuk sanksi pidana, namun pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak Pada Pasal 21 hanya mengambil keputusan untuk
dikembalikan/menyerahkan Kembali kepada orang tua/wali.
Sebagai  bentuk  kasus  perundungan  yang  dilakukan  oleh  anak  yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dan korbannya adalah anak kelas 5 (lima) sekolah  dasar  di  daerah  tasikmalaya  jawa  barat  yang  mengakibatkan  korban anak kelas 5 (lima) sekolah dasar tersebut meninggal dunia:
Tewasnya siswa sekolah dasar akibat mendapatkan perundungan oleh temanya  yang  diminta  untuk  melakukan  perbuatan  asusila  terhadap kucing  yang  menimpa  anak  berumur  11  tahun  berinisial  FH  di Kabupaten  Tasikmalaya,  Jawa  Barat.  Orang  tua  FH  yang  berinisial  T berumur  39  tahun  sering  kali  melihat  anaknya  yang  murung  dan mengurung  diri  dari  di  kamarnya,  FH  yang  mendapatkan  perlakuan perundungan yang diminta untuk melakukan perbuatan asusia dengan kucing tersebut di lakukan oleh sebayanya yang berusia 11 tahun dan kejadian perundungan tersebut direkam oleh pelaku pada saat korban melakukan asusila dengan kucing. Kucing tesebut dipegang oleh pelaku dan korban dipaksa untuk berbuata asusila. Akibat dari perbuatan itu korban  akhirnya  merasa  tertekan  dan  merasa  kehilangan  napsu
makandan  minum,  korban  juga  sempat  mengaku  bahwa  dia  merasa sakit  di  bagian  tenggorokan  dan  pada  akhirnya  orang  tua  korbam membawa  korban  ke  rumah  sakit  namum  pada  akhirnya  korban meinggal dunia pada saat menjalani perawatan di rumah sakit. Orang tua  korban  juga  mengaku  bahwa  semasa  anaknya  hidup  juga  sering mendapatkan perundungan dalam bentuk verbal dan non-verbal. 13
Tersangka  pelaku  perundungan  terhadap  FH  yang  setelah  dilakukan penyelidikan  masih  berusia  11  tahun.  Maka  Kabid  Humas  Polda  Jawa  Barat, Kombes Ibrahim Tompo Ibrahim yang selaku penyidik menjelaskan bahwa Penyidik mengembalikan terduga pelaku perundungan anak karena penanganan hukum kasus ini berdasarkan sistem peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tiga terduga pelaku sendiri masih berstatus anak di bawah umur. Sehingga, dilakukan proses pengembalian anak kepada  orang  tua  mereka  yang  dilaksanakan  oleh  Balai Pemasyarakatan (BAPAS)  dan bekerja sama dengan Kepolisian. 14 Pelaku  anak  yang  belum  berusia  12  (dua  belas)  tahun  hanya  dapat dikembalikan  kepada  orang  tua  atau  mengikutsertakannya  dalam  program Pendidikan,  pembinaa  di  LPKS  yang  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  21 Undang-Undang Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:
1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga  melakukan  tindak  pidana,  Penyidik,  Pembimbing
Kemasyarakatan,  dan  Pekerja  Sosial  Profesional  mengambil keputusan untuk:
a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
b. mengikutsertakannya  dalam  program  pendidikan,  pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang  menangani  bidang  kesejahteraan  sosial,  baik  di  tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
2) Keputusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diserahkan  ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
3) Bapas  wajib  melakukan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  program pendidikan,  pembinaan,  dan  pembimbingan  kepada  Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai  masih  memerlukan  pendidikan,  pembinaan,  dan pembimbingan  lanjutan,  masa  pendidikan,  pembinaan,  dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
13 Https://Www.Kompas.Com/Tren/Read/2022/07/21/191500965/Fakta-Dan-Kronologi- Bocah-Sd-Di-Tasikmalaya-Meninggal-Akibat-Depresi?Page=All , Di Akses Pada Tanggal 3 Maret 2023, Pukul 15.51.
14 Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20220727154327-12-826933 ,  Di  Akses  Pada Tanggal 3 Maret 2023, Pukul 16.19.
5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  b  wajib  menyampaikan  laporan  perkembangan  anak  kepada Bapas secara berkala setiap bulan. 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Jika merujuk pada perbuatan pelaku yang merdampak hilangnya nyawa seseorang  maka  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  perlu  adanya  pembaharuan  dan  perlu  adanya pembatasan  atas  dampak  yang  ditimbulkan  pelaku  (anak),  karena  jika  hanya dikembalikan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program Pendidikan,  pembinaa  di  LPKS  dinilai  masih  memanjakan  pelaku  perbuatan pidana  dan  dapat  menimbulkan  sifat  criminal  terhadap  pelaku  (anak), khususnya  dalam  bentuk  perundungan,  padahal  pelaku  telah  berbuat  tindak pidana yang berdampak besar, seperti sakit, cacat permanen, hingga hilangnya nyawa seseorang.
Dengan  demikian  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  (perundungan) tidak dapat dikenai sanksi yang menjadikan korbannya adalah anak. Sanksi yang dimaksud ialah sanksi yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 Tentan Perlindungan Anak pada:
Pasal 76A: setiap orang dilarang:
a. Memperlakukan  anak  secara  diskriminatif  yang mengakibatkan  anak  mengalami  kerugian,  baik materiil  maupun  moril  sehingga  menghambat  fungsi sosianya, atau
b. Memperlakuka  anak  penyandang  disabilitas  sacara diskriminatif.
Pasal  76B:  setiap  orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan,
melibatkan,  menyuruh  melibatkan  anak  dalam  situasi  perlakuan salah dan penelanaran
Pasal  76C:  setiap  orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan, melibatkan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta  melakukan kekerasan terhadap anak
Pasal 76D: seriap orang dilarang melakukan kekerasan ata ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Hal ini dikarenakan anak sebagai pelaku masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang menyebabkan pelaku (anak) tidak dapat di pidana/diadili.
2. Bagaimana  Sanksi  Yang  Rasional  Bagi  Anak  Pelaku  Perundungan  Di Bawah 12 (Dua Belas) Tahun
Anak sering kali diasumsikan sebagai pihak yang belum cukup matang untuk lebih jauh memikirkan akibat dari suatu tindakan yang dilakukannya. Meskipun  begitu,  bukan  berarti  anak  juga  dianggap  tidak  dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana yang dilakukannya.
Jika  seseorang  terbukti  melakukan  tindak  pidana,  maka  dia  akan dimintai  pertanggungjawaban  pidana.  “Bentuk  pertanggungjawaban berhubungan  dengan  jenis  sanksi  yang  akan  dikenakan  dan  seberapa  berat dan  lamanya  waktu  pidana  yang  akan  dijatuhkan”. 15 Pertanggungjawaban pidana  terhadap  pelaku  perundungan  anak  oleh  pelaku  anak  berupa  sanksi pidana  penjara  sesuai  dengan  kentuan  undang-undang  yang  berlaku  yaitu Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Suatu perbuatan pidana  yang  menimbulkan  korban  diperlukan  suatu  sanksi  pidana  yang bertujuan  untuk  pemberian  efek  jera  terhadap  pelaku  serta  tujuan penceganhan  agar  tindak  pidana  tidak  terjadi  lagi,  Menurut  Muladi  dalam Hafrida  menyebutkan  bahwa  suatu  “Pemidanaan  perlu  memperhatikan faktor-faktor  yang  menyangkut  banyak  pertimbangan  yang  salah  satunya adalah faktor hak asasi manusia serta memperhatikan sifat operasional dan fungsional”. 16 Dengan  demikian  perlu  pendekatan  yang  multidimensional sehingga  dampak  pemidanaan  baik  untuk  individu  maupun  dampak  yang bersifat social.
Menurut Black’s  Law  Dictionary  Henry  Campbell  Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai “ Punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences”. 17 Atau suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan  pidana  penjara  sebagai  suatu  tindak  pidana  pokok.  Namun  menurut Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagal suatu bentuk “Hukuman bagi pelanggar, ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah, akibat  hukum  terhadap  pelanggaran  ketentuan  pidanayang  berupa  pidana dan/atau  tindakan”. 18 Sedangkan  pengertian  sanksi  sendiri  menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai, suatu akibat perbuatan atau suatu  reaksi  dari  pihak  lain  (manusia  atau  makhluk  social)  atau  suatu perbuatan. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pada umumnya dan sanksi pidana terkhususnya merupakan suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang  yang  bersalah  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  hukum
15 Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi, Erwin , “Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online” , Pampas:  Journal  Of  Criminal  Volume  2,  Nomor  2,  2021,  Hal.  130,  Https://Online- Journal.Unja.Ac.Id/Pampas/Article/View/14761.
16 Laksamana Rihdo Parsada, Elly Sudarti, Nys Arfa, “ Kebijakan Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden ”, Pampas: Journal Of Criminal Volume 3 Nomor 1, 2022, Hal. 32. Https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/ Pampas/Article/View/17790.
17 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Jakarta, 2015, Hal. 195.
18 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta,  2009, Hal. 138.
pidana,  dengan  adanya  sanksi  tersebut  diharapkan  orangtidak  akan melakukan tindak pidana.
Hukuman  pokok bagi anak yang sebagaimana diatur pada Pasal 71 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak sebagai berikut :
1. Pidana pokok bagi anak tediri atas: a. Pidana peringatan, b. Pidana dengan syarat, 1) Pembinaan di luar Lembaga, 2) Pelayanan masyarakat, atau, 3) Pengawasan. c. Pelatihan kerja, d. Pembinaan dalam lemabaga dan,
e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas :
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau,
b. Pemenuhan kewajiban adat
Adapun  sebagaimana  kasus  perundungan  yang  dialami  siswa  kelas  4 (empat)  Sekolah  Dasar  (SD)  yang  terjadi  di  Desa  Sumberagung  Kecamatan Pasanggaran, Bayuwangi.
Perundungan  terjadi  pada  anak  berinisial  MR  yang  berusia  10 (sepuluh)  tahun  yang  masih  kelas  4  Sekolah  Dasar  (SD)  di  daerah Sumberagung  Kecamatan  Pasanggaran,  Bayuwangi.  Pada  tanggal  2 maret 2023 pukul 11.00 MW sepulang dari sekolah dengan raut wajah murung dan menangis masuk ke dalam kamarnya dan mengurung diri di dalam kamar. Ibu dari MW Bernama Wasiah mengira anaknya masuk ke  dalam  kamar  untuk  mengganti  baju  lalu  keluar  untuk  membatu wasiah.  Namun  setelah  di  tunggu  MW  tidak  kunjung  datang  untuk membantu  Wasiah  di  depan  rumah.  Wasiah  memanggil  MW  namun tidak ada yang menjawab. Wasiah pun langsung mencari MW di kamar namun MW tidak ditemukan. Wasiah lalu mencari MW ke arah dapur. Saat itu Wasiah melihat MW telah gantung diri di pintu dapur dengan menggunakan tali plastic. Diduga MW mendapatkan perundungan oleh teman  sekelasnya  yang  masihberusia  10  (sepuluh)  tahun  dan  diejek anak  yatim,  karna  ayah  MW  telah  meninggal  dunia.  Sebelum  MW meninggal  dunia,  MW  selalu  cerita  ke  Wasiah  bahwa  dirinya  sering mendapatkan ejekan “anak yatim”. 19
Berdasarkan kasus perundungan yang dialami MW, pelaku perundungan yang  masih  berusia  10  (sepuluh)  tahun  maka  jika  menurut  Undang-Undang
19 Https://Www.Detik.Com/Jatim/Berita/D-6598189/ , Di Akses Pada Tanggal 3 Maret 2023, Pukul 23.32.
Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak pada pasal 21 ayat 1 yang menyebutkan bahwa:
Dalam  hal  anak  belum  berumur  12  (dua  belas)  tahun  melakukan  atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja social professional mengambil keputusan untuk:
a. Menyerahkan Kembali kepada orang tua/wali atau,
b. Mengikutsertakan  dalam  program  Pendidikan,  pembinaan,  dan pembimbingan  di  instansi  pemerintah  atau  LPKS  di  instansi  yang menangani  bidang  kesejahteraan  social,  baik  di  tingkat  pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
Perilaku  pelaku  anak  yang  agresif  demikian  dinilai  masih  diberikan perlindungan oleh hukum yang mana akibat tidak bisanya diberikan sanksi pidana yang dapat  diberikan  kepada  pelaku  membuat  pelaku  menjadi  lebih  agresif  dan  dapat membuka  kemungkinan  bahwa  anak  sebagai  pelaku  menjadi  seorang  criminal. Kriminalitas  menurut  Abdulsyani  ialah  “Suatu  perbuatan  yang  dapat  menimbulkan masalah-masalah dan keresahaan bagi kehidupan didalam masyarakat”. 20 Maka dapat disimpulkan bahwa kriminalitas adalah sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan menjadikan suatu tindakannya meresahkah bagi kehidupan bermasyarakat. Sedangkan jika merujuk kepada teori kebijakan criminal memiliki pengertian sebagaimana yang di kemukakan  oleh  G.  Peter  Hoefnagels  mengemukakan  bahwa  “ Criminal  policy  is  the rational  organization  of  the  social  reactions  to  crime ”  . 21 Yang  jika  diterjemahkan  ke dalam Bahasa Indonesia adalah kebijakan criminal adalah kelompok resional dari reaksi social terhadap kejahatan.
Dengan demikian  teori kebijakan kriminal ini dapat diserap dalam menghadapi pelaku  anak  perundungan  terhadap  anak,  yang  mana  anak  yang  sebagai  pelaku perundungan  yang  dalam  penyelesaian  kasusnya  mengambil  keputusan  untuk dikembalikan  ke  orang  tua  /wali  haruslah  tetap  diberikan  suatu  sanksi  pidana  yang menjerakan  terhadap  anak  .  Hal  ini  bertujuan  agar  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  mendapatkan  rasa  tanggungjawab  dan  menjadikan  pembelajaran.  Dengan demikian anak-anak lainnya merasa terlindungi oleh kebijakan hukum.  Oleh karena itu sejalan dengan teori pemidanaan (teori relative/doeltheorie) yang menjelaskan  tentang menjerakan  yang  berartikan  bahwa  “Dengan  penjatuhan  hukuman  diharapkan  si pelaku  menjadi  jera  dan  tidak  mengulangi  lagi  perbuatannya  atau special preventive serta masyarakat umum mengetahui”. 22 Bahwa  jika melakukan perbuatan sebagaimana yang  dilakukan  terpidana,  mereka  akan  mengalami  hukuman  yang  sama  ( generale preventive ).  Tentu  sanksi  pidana  yang  yang  tetap  memperhatikan  kaidah-kaidah  dan hak-hak anak, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang
20 Http://Repository.Umy.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/19650/Bab%20ii.Pdf?Sequenc e=6&Isallowed=Y#:~:Text=Menurut%20abdulsyani%20(1987)%20kriminalitas%20adalah,Secara%2 0yuridis%20dan%20secara%20sosiologi. Diakses Pada Tanggal 19 Januari 2023, Pukul 15.21.
21 John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Pustaka Belajar ,  Yogyakarta, November 2017, Hal 39.
22 John Kenedi, Op.Cit ., Hal. 130.
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia  yang  wajib  dijamin,  dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  orang  tua,  keluarga, masyarakat,  negara,  pemerintah,  dan  pemerintahan  daerah.  Agar  mana  anak  dapat menciptakan  rasa  tanggungjawab  yang  besar  dan  tidak  menjadi  seseorang  yang criminal pada dirinya.
Jika  merujuk  pada  kebijakan  hukum  pidana  menurut  Marc  Ancel  menyatakan bahwa modern  crimkinal  science terdiri  dari  tiga  komponen  yaitu  “ criminology”, “criminal law ”, dan “ penal policy ” yang dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana atau penal  policy adalah  “Ilmu  sekaligus  seni  yang  mempunyai  tujuan  praktis  dalam merumuskan  undang-undang  ,  menerapkan  undang-  undang,  dan  melaksanakan putusan pengadilan”. 23
Sebagai  suatu  perbandingan  hukum  ialah  pada  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pada  Pasal  21  ayat  1  yang menyebutkan bahwa dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau  diduga  melakukan  tindak  pidana,  Penyidik,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  dan Pekerja  Sosial  Profesional  mengambil  keputusan  untuk  menyerahkannya  kembali kepada  orang  tua/Wali;  atau  mengikutsertakannya  dalam  program  pendidikan, pembinaan,  dan  pembimbingan  di  instansi  pemerintah  atau  LPKS  di  instansi  yang menangani  bidang  kesejahteraan  sosial,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah,  paling lama 6 (enam) bulan.
Sedangkan pada undang-undang sistem peradilan pidana anak yang lama yaitu Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Pengadilan  Anak  pada  Pasal  4 menyebutkan bahwa :
1) Batas  umur  Anak  Nakal  yang  dapat  diajukan  ke  Sidang  Anak  adalah sekurang-kurangnya  8  (delapan)  tahun  tetapi  belum  mencapai  umur  18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang  bersangkutan  melampaui  batas  umur  tersebut,  tetapi  belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.
Terdapat  perbedaan  umur  anak  yang  semulanya  umur  anak  yang  dapat dipidanakan adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun Undang-Undang Nomor 3 Tahun  1997  Tentang  Pengadilan  Anak  menjadi  sekurang-kurangnya  12  (dua  belas) tahun kebawah pada Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pada  tingkat  Internasional  rupanya  tidak  terdapat  keseragaman  dalam perumusan batasan tentang anak, tingkatan umur seseorang dikategorikan sebagai anak anatara satu negara dengan negara lain cukup beraneka ragam yaitu:
Dua  puluh  tujuh  negara  bagaian  di  Amerika  Serikat  menentukan  batasan umur antara 8 (delapan) tahun hingga 17 (tujuh belas) tahun, ada pula negara bagian lain yang menentukan batas umur antara 8 (delapan) tahun hingga 16 (enam belas) tahun. Di Inggris ditentukan batas umur antara 12 (dua belas) tahun  hingga  16  (enam  belas)  tahun.  Di  Australia,  dikebanyakan  negara bagian menentukan batas umur antara 8 (delapan) tahun hingga 16 (enam belas) tahun. Di Negeri Belanda mentukan batas umur antara 12 (dua belas) tahun  hingga  18  (delapan  belas)  tahun.  Jika  di  negara  Asia  anatara  lain: Srilanka  mentukan  batas  umur  antara  8  (delapan)  hingga  16(enam  belas) tahun, di Iran 6 (enam) tahun hingga 18 (delapan belas)  tahun, di  Jepang dan Korea  mentukan  batas  umur  antara  14  (empat  belas)  tahun  hingga  18 (delapan belas) tahun, di Kamboja mentukan antara 15 ( lima belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun sedangkan Negara Asean antara lain Filipina menentukan  batasan  umur  antara  7  (tujuh)  tahun  hingga  16  (enam  belas) tahun. 24
Di  antara  negara  asing  tersebut  penulis  mengambil  contoh  di  negara Amerika Serikat sendiri yang mana anak dapat dipidana dengan umur sekurang- kurangnya berumur 8 (delapan) tahun hingga 17 (tujuh belas) tahun dan jika dilihat  dari  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Pengadilan  Anak, anak  yang  melanggar  hukum  dapat  berhadapat  dengan  hukum  serta  dapat  di ajukan  ke  persidangan  anak,  maka  dari  itu  penulis  tidak  sependapat  dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan dengan jelas bahwa anak yang di bawah 12 (dua belas) tahun yang berkonflik dengan hukum serta dampak kejahatan yang begitu besar hanya diputuskan  dikembalikan  kepada  orang  tua/  wali,  perlu  adanya  pengaturan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di bawah 12 (dua belas) tahun,  agar  tetap  dapat  dijatuhi  hukuman  pidana  sesuai  dengan  dampak perbuatan yang ditimbulkan pelaku anak tersebut terhadap korban (anak).
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  hanya  “Dinilai  menguntungkan  pelaku  (anak)  serta  tidak mencarminkan  asas keadilan bagi korban meskipun pelaku telah berbuat tindak pidana berat ataupun serius. Sehingga Perlu dilakukannya Reformulasi terhadap Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak”. 25
Sanksi  yang  dapat  diberikan  kepada  anak  yang  relevan/rasional  serta mempertimbangkan hak dan kewajiban anak salah satunya adalah sanksi pidana dan/atau  denda  dan/atau  sanksi  administrative  lainnya  dengan  tetap berpedoman  pada  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Anak pada Pasal 81 yang menyebukan bahwa:
24 Paulus Hadisuprapto, Juvenile Deliquency Pemahaman Dan Penanggulangannya , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, Hal. 8.
25 Ni Putu Sri Utar, I Made Sarjana, I Ketut Rai Setiabudhi , Diskriminasi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana , Universitas Udayana, Bali, 2018, Hal.13.
1) Anak  dijatuhi  pidana  penjara  di  LPKA  apabila  keadaan  dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
2) Pidana  penjara  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  Anak  paling  lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
3) Pembinaan  di  LPKA  dilaksanakan  sampai  Anak  berumur  18 (delapan belas) tahun.
4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di  LPKA  dan  berkelakuan  baik  berhak  mendapatkan  pembebasan bersyarat.
5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
Sanksi  ini  semata  hanya  untuk  anak  mendapatkan  hukuman  jera  dan menjadikan  pribadi  anak  yang  bertanggungjawab  atas  segala  Tindakan  yang dibuat.

## D. SIMPULAN
Anak  juga  dapat  dikatakan  sebagai  penerus  bangsa  maka  dari  itu  anak sepatutnya mendapat perlindungan secara hukum, hal ini saebagaimana halnya anak yang menjadi korban perundungan yang mengakibatkan anak depresi (cacat mental) hingga  berakibatkan  pada  hilangnya  anak  yang  dapat  meneruskan  bangsa,  Oleh sebab itu, berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, secara lebih khusus peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengaturan perundungan terhadap anak oleh pelaku anak diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Syarat dapat dilakukan penahanan yaitu anak sebagai pelaku telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan tidak lebih dari 18 (delapan belas) tahun. Namun pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 (dua belas ) tahun tidak  dapat  dikenakan  pidana,  namun  hanya  diambil  keputusan  untuk mengembalikan  kepada  orang  tua/wali.Pengaturan  perundungan  yang dilakukan  anak  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak namun jika untuk pengaturan perundungan secara khusus belum ada aturan yang mengatur serta pengaturan atas pelaku anak yang masih dibawah 12 (dua belas) tahun belum ada hukum yang mengatur secara adil agar dapat di adilin secara pidana.
2. Sanksi yang dapat diberikan kepada anak pelaku tindak pidana (perundungan) yang  relevan/rasional  ialah  memberlakukan  hukuman  pidana  terhadap  anak
yang dibawah 12 (dua belas ) tahun sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari Tindakan  melawan  hukumnya  dan/atau  memberlakukan  yang  sebagaimana terdapat  pada  Undang-Undang  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pada Pasal 77, 77B, dan 80.
E. SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  yang  diuraikan  di  atas  adapun  saran  penulis guna untuk dijadikan solusi atas persoalan yang ada, adalah sebagai berikut :
1. Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  dan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014
Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahum  2002 Tentang  Perlindungan  Anak  sejatinya  telah  dilakukan  dengan  sebaik- baiknya hanya saja, saran dari penulis untuk badan dan/atau pemerintah yang  berwenang  agar  dapat  merumuskan  dan  menjelaskan  Undang- Undang  khusus  yang  terkait  dengan  perundungan  terhadap  anak,  baik mencakup  anak  sebagai  pelaku  perundungan  dan  anak  sebagai  korban perundungan . Jika  merujuk  pada  perbuatan  pelaku  yang  merdampak hilangnya nyawa seseorang maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu adanya pembaharuan dan perlu adanya pembatasan atas dampak yang ditimbulkan pelaku (anak), karena  jika  hanya  dikembalikan  kepada  orang  tua/wali  atau mengikutsertakannya  dalam  program  Pendidikan,  pembinaa  di  LPKS dinilai  masih  memanjakan  pelaku  perbuatan  pidana  dan  dapat menimbulkan  sifat  criminal  terhadap  pelaku  (anak),  khususnya  dalam bentuk perundungan, padahal pelaku telah  berbuat tindak pidana yang berdampak besar, seperti sakit, cacat permanen, hingga hilangnya nyawa seseorang.
2. Sanksi bagi anak sebagai pelaku perundungan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  23  Tahum  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  dan  pelaku bagi  anak  di  bawah  umur  12  (dua  belas)  tahun  menurut  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang dijelaskan  pada  Pasal  21  ayat  1  huruf  b  maka  anak  hanya  dapat  diambik keputusan  untuk  mengikutsertakannya  dalam  program  pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah,  paling  lama  6  (enam)  bulan.  Namum  saran  dari  penulis  untuk perkara pidana anak pada umumnya dan terkhususya pelaku perundungan terhadap  anak  untuk  tetap  mendapatkan  sanksi  pidana  dan/atau  sanksi denda dan/atau sanksi administrative yang setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.  Anak  yang  melawan  hukum  dalam  bentuk  tindak  pidana serius  ataupun  berat  sebaiknya  dapat  di  berikan  hukuman  dan  dapat  di proses secara hukum. Hal ini bertujuan agar anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan rasa tanggungjawab dan menjadikan pembelajaran.
Dengan  demikian  anak-anak  lainnya  merasa  terlindungi  oleh  kebijakan hukum.  Oleh  karena  itu  sejalan  dengan  teori  pemidanaan (teori relative/doeltheorie) yang  menjelaskan  tentang  menjerakan  yang berartikan  bahwa  dengan  penjatuhan  hukuman  diharapkan  si  pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya atau special preventive serta  masyarakat  umum  mengetahui  bahwa  jika  melakukan  perbuatan sebagaimana yang dilakukan terpidana, mereka akan  mengalami hukuman s

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republic Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945. ,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang.
, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  Perlindungan Anak.
,  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Republic  Indonesia  Nomor  82 Tahun  2015  Tentang  Pencegahan  Dan  Penanggulangan  Tindak  Kekerasan  Di Lingkungan Satuan Pendidikan.

## Buku
Andi Hamzah. Terminologi Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta,  2009, Hal. 138.
Aloysius Wisnubroto. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer . Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1999.
Andi Hamzah. Terminologi Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Barda  Nawawi  Arief. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana .  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2010.
Barda  Nawawi  Arief. Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan . Citra Adiitya Bakti, Bandung, 2001.
Elinda Emza. Fenomena Bullying Di Sekolah Dasar Kawasan Beresiko Kota Yogyakarta . Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.
Fitria Cakrawati. Bullying, Siapa Takut? . Cetakan 1. Tiga Ananda. Solo, 2015.
John Kenedi. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia . Penerbit Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017.
Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana . Jakarta, 2015.
Marhaendra  Wija  Atmaja. Pemahaman  Dasar  Hukum  Perundang-Undangan .  Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar,  2016.
Nasir Djamil. Anak Bukan Untuk Dihukum . Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
Paulus  Hadisuprapto. Juvenile  Deliquency  Pemahaman  Dan  Penanggulangannya , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenadamedia Group,  Jakarta, 2016.
Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara .  PT. Raja Grafindo Perseda,  Jakarta, 2018. Sudarsono. Kenalakan Remaja . Rineka Cipta, Jakarta, 1991. Teguh Prasetyo Dan Abdul Halim Barkatullah. Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminilisasi . Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
Widya  Rahmawati.  Muhammad  Ali  Sodik, Pengalaman  Terjadinya  Bullying  Yang Berdampak Pada Kesehatan Mental ,  Institut  Ilmu  Kesehatan  Strada  Indonesia,
2009.

## Jurnal
Dona  Fitriani,  Haryadi,  Dessy  Rakhmawati,  “Peranan  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Anak  (P2tp2a)  Dalam  Memberikan Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Dan  Anak  Korban  Kdrt”,  Pampas: Journal    Of    Criminal,    Vol.2    No.2,    2021,    https://online-journal.unja.ac.id /Pampas/article/ view/14769/11944.
Jihan  Risya  Cahyani  Prameswari  Dkk,  “ Kekerasan  Berbasis  Gender  Dimedia  Social” , Pamali Pattimura Magister Law Review, Vol.1 No.1, Maret 2021, https://fhukum. unpatti.ac.id/jurnal /pamali/article/view/484.
Laksamana Rihdo Parsada, Elly Sudarti, Nys Arfa, “Kebijakan Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden”, PAMPAS: Journal Of Criminal  Volume  3  Nomor  1,  2022.  Https://  Online-Journal.  Unja  .Ac.Id/ Pampas/Article/View/17790.
Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi, Erwin, “Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak  Online”,  PAMPAS:  Journal  Of  Criminal  Volume  2,  Nomor  2,  2021, Https://Online-Journal.Unja. Ac.Id/Pampas /Article/View/14761.
Ni Putu Sri Utar, I Made Sarjana, I Ketut Rai Setiabudhi, “Diskriminasi Penerapan Diversi Terhadap  Anak  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana”,  Universitas  Udayana,  Bali, 2018.

## Internet
WWW.Bercerita.Wordpress.Com. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/10434/05.2%20bab%202.pdf? sequence=6&isAllowed=y#:~:text=Menurut%20Olweus%20(1997)%20bullyin g%20adalah,kekuasaan%20antara%20pelaku%20dan%20korban.
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/10434/05.2%20bab%202.pdf? sequence=6&isAllowed=y#:~:text=Menurut%20Olweus%20(1997)%20bullyin g%20adalah,kekuasaan%20antara%20pelaku%20dan%20korban.
Http://Repository.Umy.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/19650/BAB%20II.Pdf?S equence=6&Isallowed=Y#:~:Text=Menurut%20Abdulsyani%20(1987)%20Kri minalitas%20adalah,Secara%20yuridis%20dan%20secara%20sosiologi.
Https://Imcnews.Id/Read/2022/07/19/20243/Kasus-Pengeroyokan-Siswa-Smp-17- Kota-Jambi-Berujung-Damai/.
Https://Www.Kompas.Com/Tren/Read/2022/06/14/160000565/5-Fakta-Siswa-Mts- Di-Kotamobagu-Tewas-Setelah-Di-Bully-Temannya?Page=All. Https://Regional.Kompas.Com/Read/2020/02/14/10500051/Duduk-Perkara-Siswi- Smp-Purworejo- Dipukuli-Kakak-Kelas-Berawal-Dari-Dimintai?Page=All. Https://Www.Detik.Co m/Jabar/Berita /D-6304585/Awal-Mula-Siswa-Disabilitas-Jadi- Korban-Perundungan- Pelajar-Di-Cir ebon. Http://E-Journal.Uajy.Ac .Id/2515/2/1hk09185. Http://Repository.Radenfatah.Ac.Id/7693/2/Skripsi%20bab%20ii. Https://Jambione.Com/Read/2022/12/12/26398/Siswi-Smpn-23-Kerinci-Alami- Perundungan/.
Https://ww.Tribunnews.Com /Regional/2022/06/14/Siswa-Mts-Di-Kotamobagu- Tewas-Dianiaya-Temannya-Ternyata-Ada-Korban-Lain-Pihak-Sekolah-Akui- Lalai.