## PENUNDUKAN HUKUM DALAM PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja)
Eka Cahyani Ikhwan 1 , Abd Halim Talli 2 , Muh Jamal Jamil 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : ekaccahyani@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  ketundukan  pada  hukum  dalam  pernikahan  beda  agama. Penulis mencoba mengkaji kasus-kasus sahnya pernikahan beda agama di Tondo Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana  pernikahan  beda  agama  ditinjau  dari  perspektif  hukum  Islam  dan  bagaimana pemahaman  masyarakat  tentang  pernikahan  beda  agama  serta  apa  penyebab  terjadinya ketundukan hukum dalam pernikahan beda agama di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (penelitian lapangan), penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  wawancara,  dan  untuk  mendukung penelitian  ini,  penulis  juga  melakukan  bedah  buku.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  melarang  pernikahan  beda  agama.  Ahli  fiqih berbeda pendapat tentang pernikahan beda agama. Para ulama sepakat bahwa menikah dengan orang  musyrik  itu  haram.  Sebagian  besar  masyarakat  menyetujui  pernikahan  beda  agama, mereka  mengaku  tidak  setuju  dengan  pernikahan  beda  agama.  Ada  beberapa  faktor  yang membuat  masyarakat  taat  hukum  dalam  pernikahan  beda  agama.  Faktor  tersebut  ada  yang bersifat  internal  dan  ada  yang  bersifat  eksternal.  Menurut  penelitian,  undang-undang  dan peraturan pernikahan beda agama kita tidak konsisten dan memberikan celah dan peluang bagi penyelenggara pernikahan beda agama.
Kata Kunci: Penundukan, Pernikahan, Hukum Islam

## Abstract
This  research  discusses  the  subjection  of  law  in  interfaith  marriages.  The  author  tries  to examine cases of legal submission in interfaith marriages in Tondon Mamullu, Makale District, Tana Toraja Regency. The main problem in this research is how interfaith marriage is viewed from the perspective of Islamic law and how is society's understanding of interfaith marriage and what causes the occurrence of legal submission in interfaith marriages in Tondon Mamullu, Makale  District,  Tana  Toraja  Regency.  This  type  of  research  is  qualitative  research  (Field Research),  research  conducted  using  the  interview  method  and  to  support  this  research  the author also conducts a review of books. The results of the study show that laws and regulations in Indonesia prohibit interfaith marriages. Ahli fiqih have different opinions about interfaith marriage.  Scholars  agree  that  marriage  with  polytheists  is  forbidden.  The  majority  of  the community has the same opinion about interfaith marriage, they argue that they do not agree
Penundukan Hukum Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja)
Eka Cahyani Ikhwan, Abd Halim Talli, Muh Jamal Jamil
with  marrying  people  of  different  religions.  There  are  several  factors  that  cause  people  to comply with the law in interfaith marriages. Some of these factors are internal and some are external.  The  research  implication  is  that  our  laws  and  regulations  regarding  interfaith marriages conflict with each other so as to provide loopholes and opportunities for interfaith marriage actors.
Keywords: Submission, Marriage, Islamic Law.

## A. Pendahuluan
Perniahan merukana salah satu anjuran Rasulullah bagi seluruh ciptaan Tuhan. Pernikahan adalah anjuran yang dipilih oleh Allah Swt. Sehingga makhluknya dapat memiliki keturunan sehingga memberikan peran positif yang dapat mewujudkan tujuan pernikahan. Allah swt tidak menciptakan  manusia  seperti  makhluk  lainnya  yang  dengan  bebas  mengikuti  instingnya  dan berperilaku tanpa aturan. Untuk menjaga harkat dan martabat manusia, Allah SWT membuat hukum-hukum sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan harus diatur dengan penuh hormat dan atas dasar persetujuan bersama dilakukan upacara sebagai simbol izin. heboh dan di hadapan saksi-saksi yang menerangkan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu bersatu. 1
Melihat  hakikat  pernikahan  sebagai  suatu  akad  yang  memungkinkan  laki-laki  dan perempuan  melakukan  apa  yang  sebelumnya  tidak  diperbolehkan,  maka  hukum  pernikahan yang semula dapat dikatakan boleh atau diizinkan. Maka dapat dikatakan bahwa pernikahan itu ditentukan oleh agama dan dengan pernikahan itu diperbolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan.
Pernikahan adalah suatu perbuatan yang di suruh oleh Allah swt dan juga di suruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah swt dalam Al-Qur’an untuk melaksanakan Pernikahan. 2 Di antaranya firman-Nya dalam Q.S An-Nur/24:32 :
ُّٰاللّ ُمِهِنْغُي َءۤا َرَقُف ا ْوُن ْوُكَّي  ْنِا ْْۗمُكِٕىۤاَمِا َو ْمُكِداَبِع  ْنِم َنْي ِحِلّٰصلا َو ْمُكْنِم ى ٰماَيَ ْلْا اوُحِكْنَا َو ٌعِسا َو ُ ّٰاللّ َو ْۗ هِلْضَف  ْنِم
ٌمْيِلَع
Terjemahnya :
“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang- orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika  mereka  miskin,  Allah  akan  memberi  kemampuan  kepada  mereka  dengan  karunia-Nya.
1 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat , (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 10-11.
2 Amir  Syarifuddin, Hukum  Pernikahan  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta  :  Kencana  Prenadamedia  Group, 2006), h.43.
Penundukan Hukum Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja)
Eka Cahyani Ikhwan, Abd Halim Talli, Muh Jamal Jamil
Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui .” (Q.S. An-Nur/24:32). 3
Diantara sekian banyak perintah Allah SWT dan Nabi untuk melangsungkan pernikahan, pernikahan merupakan perbuatan yang paling disenangi oleh Allah SWT dan Nabi. Akan tetapi, perintah Allah SWT dan Rasulullah untuk melangsungkan pernikahan tidak sepenuhnya tanpa syarat. 4
Pernikahan diatur oleh perintah yang berasal dari agama atau aturan buatan manusia seperti hukum  adat.  Di  Indonesia,  misalnya,  aturan  pernikahan  ditentukan  oleh  hukum  agama  yang berkembang  di  Indonesia.  Agama  Hindu-Buddha,  Kristen,  dan  Islam  telah  mempengaruhi aturan yang harus diikuti oleh orang yang menikah. Aturan tentang syarat pernikahan, misalnya kriteria, aturan atau rukun pernikahan bagi calon pasangan, diambil dari aturan agama. Dalam Islam dijelaskan rukun nikah yaitu adanya calon mempelai, adanya wali, saksi dan akad nikah. 5 Di  Indonesia,  aturan  tentang  pernikahan  diatur  dalam  undang-undang  atau  peraturan. Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  UndangUndang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Pernikahan  (UUP)  menyatukan  undangundang  Pernikahan  sebelumnya, yaitu:  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Bugerlijk  Wetboek),  Peraturan  Pernikahan Kristen Indonesia dan Peraturan Pernikahan Campuran. 6
Ada yang menarik dari hasil penyempurnaan aturan pernikahan di atas. Salah satu hal yang patut dicermati dalam pembahasan tentang pernikahan adalah tentang pasangan beda agama, karena pernikahan beda agama sudah ada sejak dahulu kala. Sebelum tahun 1974, Pernikahan beda agama diatur dalam Ordonansi Pernikahan Campuran. Kemudian setelah diundangkannya Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang pernikahan tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah tanggal 1 Oktober 1975 Nomor 9 Tahun 1975, terbit tanggal 1 April 1975, kemudian Pernikahan diatur dalam Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan tidak mengatur secara tegas mengenai pernikahan beda agama
3 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya.
4 Amir  Syarifuddin, Hukum  Pernikahan  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta  :  Kencana  Prenadamedia  Group, 2006), h.44.
5 Ahmad Rofiq , Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 55- 56.
6 Karsayuda, Pernikahan  Beda  Agama  Menakar  Nilai-Nilai  Keadilan  Kompilasi  Hukum  Islam , (Yogyakarta: Total Media, 2006), h. 6.
Penundukan Hukum Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja)
Eka Cahyani Ikhwan, Abd Halim Talli, Muh Jamal Jamil
sehingga  terdapat  beberapa  penafsiran  atau  pemahaman  yang  berbeda  mengenai  sah  atau tidaknya pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda keyakinan. Di dalam pasal 2 Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 entang pernikahan menyebutkan bahwa “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu.” Aturan ini memberikan ruang kepada  masing-masing  agama  dalam  menentukan  sah  atau  tidaknya  sebuah  pernikahan tersebut.
Dalam  agama  Islam,  terdapat  ulama  yang  berselisih  faham  mengenai  pernikahan  beda agama. Pertama, ulama  yang mengharamkan pernikahan beda agama memiliki  dasar hukum Q.S.  Al-Baqarah/2:221  dan  Q.S.  Al-Mumtahanah/60:10,  Kedua,  dasar  hukum  ulama  yang membolehkannya pernikahan beda agama yakni Q.S. Al-Ma’idah/5:5.
Aturan Negara tentang pernikahan beda agama yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang menyerahkan sepenuhnya pada masing-masing agama menjelaskan bahwa, secara formil pernikahan  beda  agama  dapat  dilakukan  oleh  Lembaga  Pencatat  Pernikahan  selama  unsur- unsur materilnya terpenuhi termasuk aturan agamanya.
Secara hukum, pernikahan beda agama tidak dapat dipaksakan secara tegas, namun secara empiris,  pernikahan  beda  agama  merupakan  perkara  yang  sulit.  1991  Kompendium  Hukum Islam tentang Larangan Pernikahan Beda Agama dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada  Musyawarah  Nasional  MUI  VII  tanggal  26-29  Juli  2005,  yang  memutuskan  bahwa pernikahan  beda agama  adalah  haram atau tidak sah.  Oleh karena itu,  keberadaan kumpulan syariat Islam dan fatwa MUI menutup ruang terjadinya pernikahan beda agama, atau pencatat tidak dapat mendaftarkannya.
Di  sisi  lain,  pernikahan  beda  agama  telah  berlangsung  sejak  zaman  dahulu  hingga sekarang. Untuk melegalkan pernikahan beda agama di Indonesia, penyelenggara pernikahan beda agama biasanya mengikuti undang-undang. Ada beberapa cara untuk mematuhi hukum, yaitu  mengajukan  perintah  pengadilan,  mengikuti  agama  pasangan  atau  pindah  agama, bertindak menurut agama sendiri dan/atau menikah di luar negeri. 7
Penundukan hukum yang biasanya di lakukan oleh pasangan beda agama yakni dengan
7 ttps://www.kompasiana.com/tikasinaga/55287dab6ea834b4638b4582/menyiasatihukum- dalampernikahan-beda-agama di akses pada tanggal 24 Mei 2020, Pukul : 19.21 WITA.
Penundukan Hukum Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja)
Eka Cahyani Ikhwan, Abd Halim Talli, Muh Jamal Jamil
melakukan  pernikahan  di  luar  dari  Negara  Indonesia  dan  melakukan  pencatatan  di  kantor catatan sipil untuk mendapatkan legalitasnya. Bentuk pernikahan ini biasanya di lakukan oleh orang yang memiliki finansial tinggi.
Bentuk lain dari ketundukan hukum pasangan beda agama adalah pindah agama, dalam hal ini pindah agama ke Islam untuk menikah dengan tujuan menundukkan agama pasangan beda  agama  lainnya.  Misalnya,  seorang  wanita  Kristen  dan  Muslim  harus  pindah  agama sehingga  tidak  ada  kesalahan  dalam  KTP,  karena  keduanya  memiliki  agama  yang  sama  dan dapat menikah dengan agama yang diinginkan. Setelah menikah, mereka kembali ke keyakinan mereka  sendiri.  Praktek  pernikahan  ini  banyak  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  secara ekonomi lemah.
Meskipun  pernikahan  beda  agama  sulit  untuk  di  lakukan  akan  tetapi  banyak  pasangan yang  melakukan  penudukkan  hukum.  Faktanya  seperti  yang  terjadi  di  Tondon  Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  (field  research),  dimana  penelitian  ini memberikan  gambaran  dan  berbasis  fakta  serta  menjelaskan  berbagai  kaitan  dari  semua informasi  yang  diperoleh.  Hal  ini  dilakukan  agar  kebenaran  sesuatu  dapat  diketahui  dengan memahami  fenomena  atau  gejala yang  terpancar dari objek  yang diteliti. Jenis  penelitian ini adalah  deskriptif  kualitatif;  H.  Penelitian  dengan  menggunakan  analisis  kualitatif  deskriptif untuk mengkaji dan menganalisis ketundukan hukum dalam pernikahan beda agama di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Perspektif Hukum Islam.
Untuk  metode  pengambilan  data  sendiri,  penulis  menggunakan  metode  observasi, wawancara serta dokumentasi. Sedangkan untuk alat-alat yang digunakan sebagai penunjang, penulis menggunakan pedoman wawancara, buku catatan, alat tulis dan kamera.

## C. Hasil dan Pembahasan (Bold)

## 1. Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam
Pernikahan beda agama adalah pernikahan antar anggota yang berbeda agama. Namun, mereka  tetap  memeluk  agamanya  masing-masing  karena  Indonesia  adalah  masyarakat  yang majemuk  secara  agama.  Yang  terdiri  dari  agama  Samawi  dan  agama  Ardhi.  Dalam  keadaan
Penundukan Hukum Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja)
Eka Cahyani Ikhwan, Abd Halim Talli, Muh Jamal Jamil
seperti  ini,  pernikahan dapat dilakukan  antara seorang Muslim dan seorang Katolik, seorang Muslim dan seorang Hindu, seorang Katolik dan seorang Protestan, seorang Hindu dan seorang Budha, dll. Namun topik utama pembahasan kita adalah pernikahan beda  agama antara laki- laki atau perempuan muslim dengan laki-laki non muslim.
Tentang  hukum  pernikahan  lelaki  muslim  dengan  wanita  ahli  kitab,  ulama  Islam  di Malaysia,  Singapura,  Brunei  dan  sebagian  Ulama  Indonesia  mengikuti  faham  Syafi’i  dan Syi’ah Imamiyah. Hasan Basri Mantan Ketua MUI Pusat mengatakan bahwa Islam melarang pernikahan antar agama.
Senada dengan pendapat tersebut adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui fatwanya, MUI melarang pernikahan antara orang muslim dan non muslim (baik ahl al-kitab maupun  bukan  ahl  al-kitab),  baik  laki-lakinya  yangmuslim  maupun  perempuannya  yang muslimah.  Pertimbangan  atau  alasan  dikeluarkannya  fatwa  MUI  tersebut  adalah  untuk menghindari  timbulnya  keburukan/kerugian  (mafsadat)  yang  lebih  besar  disamping kebaikan/keuntungan  (maslahat)  yang  ditimbulkan.  Pertimbangan  seperti  ini  dikenal  dalam teori hukumIslam dengan kaidah :
“Menolak/menghindari  kerugian/kerusakan  (mafsadat)  lebih  utama  daripada mengambil kebaikan (maslahat).”
Menurut  ulama  Hanafi,  jika  calon  istri  adalah  seorang  wanita  Ahlul-Kitab  yang tergabung dalam kelompok Ahlul-Kitab yang melawan pemerintahan Islam (harbiyah), maka makruh  tahrim  (haram)  bagi  seorang  pria  Muslim  untuk  menikahinya  karena  itu  mengarah. untuk mencemarkan nama baik dan fitnah. Jika seseorang menikah dengan wanita Kitab yang memeluk Islam (dzimmiyah), makruh adalah tanzih. 8
Ada dua pendapat di kalangan ulama Maliki; Pertama, menikah dengan wanita Kitab adalah makruh mutlak bagi seorang pria muslim, baik Dzimmiyah maupun Harbiyah. Begitu juga menurut Imam 'Atha', pernikahan adalah makruh. Apalagi di Harbia, kecepatan Makruh lebih  tinggi;  Kedua,  tidak  mutlak  makruh  karena  ada  ayat  yang  memperbolehkannya  secara mutlak. Karena mazhab  Maliki dibangun di atas al-Zari'ah yang terkenal (menghalangi jalan korupsi), maka dilarang  menikah dengan seorang Kitabiyah jika takut menyebabkan korupsi
8 Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah (Mesir: Maktabah TijariyahKubra t.t) jilid III, 1996
Penundukan Hukum Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja)
Eka Cahyani Ikhwan, Abd Halim Talli, Muh Jamal Jamil
dengan menikahi seorang wanita Kitab. 9
Menurut ulama mazhab Syafi'i, hukumnya makruh menikah dengan wanita Ahl al-Kitab yang  dhimmi  (menurut  aturan  pemerintahan  Islam).  Sedangkan  Ahl  al-Kitab  yang  harbiriah (Islamophobia)  tingkat  Makruhnya  lebih  tinggi.  Kemudian  mereka  juga  menjelaskan  bahwa Hukum Makruh memiliki syarat-syarat sebagai berikut: Pertama, jangan berharap istri-istri Ahli Kitab memeluk Islam; kedua, masih ada wanita muslimah yang bisa mendatangkan kebaikan untuknya; ketiga, jika dia tidak menikahi wanita Ahli Kitab, dia takut berzina. Akan tetapi jika seorang laki-laki muslim menunggu wanita Ahl al-Kitab masuk Islam, maka tidak ada wanita muslimah  yang  dapat  mendatangkan  kebaikan  untuknya,  dan  jika  dia  tidak  menikah  dengan wanita Ahl al-Kitab, maka dia akan berzinah, maka hukumnya berlaku. . istri adalah sunnah karena dia menghindari perbuatan buruk tersebut . 10
Menurut  Ahli  fiqih,  pernikahan  beda  agama  menyepakati  bahwa  pernikahan  seorang wanita muslimah dengan laki-laki non muslim, baik Ahlul al-Kitab maupun musyrik, tidak sah. karena dikhawatirkan etika keimanan akan terlanggar, karena seperti kita ketahui seorang istri harus tunduk kepada suaminya.

## 2. Pemahaman Masyarakat Terhadap Pernikahan Beda Agama di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja
Pernikahan berasal dari kata “kawin” dalam bahasa Indonesia yang artinya berkeluarga dengan  lawan  jenis,  berhubungan  seks,  atau  berhubungan  seksual,  tergantung  bahasanya. Dalam  konteks  hukum  Islam,  syara'  menurut  pengertian  pernikahan  adalah  suatu  perjanjian yang ditetapkan oleh syara' untuk memperbolehkan kesenangan antara laki-laki dan perempuan dan  menghalalkan  kesenangan  antara  perempuan  dan  laki-laki.  Pernikahan  merupakan perbuatan  yang  sakral  karena  landasan  hukum  agama  merupakan  hal  yang  terpenting  dalam pernikahan. Keputusan boleh atau tidaknya suatu pernikahan tergantung pada perintah agama. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan jika pernikahan dilakukan oleh orang yang berbeda agama. Lantas bagaimana pendapat masyarakat tentang prosesi pernikahan orang yang berbeda agama?
9 Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah (Mesir: Maktabah TijariyahKubra t.t) jilid III, 1996
10 Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah (Mesir: Maktabah TijariyahKubra t.t) jilid III, 1996
Penundukan Hukum Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja)
Eka Cahyani Ikhwan, Abd Halim Talli, Muh Jamal Jamil
Disini  penulis  mewawancarai  beberapa  warga  Desa  Mamullu  di  Tondo,  Kecamatan  Makale untuk berbagi pandangan tentang pernikahan beda agama.
Dari  beberapa  pertanyaan  yang  di  ajukan  peneliti,  dapat  diperoleh  jawaban  sebagai berikut :
a. Menurut Pendapat dari Bapak H. Irwan Arif, S.Ag., M.H. selaku masyarakat yang berada di Kelurahan Tondon Mamullu, ketika diberikan beberapa pertanyaan tentang Pernikahan Beda  Agama,  beliau  menjelaskan: “Pernikahan yang di dasarkan pada beda keyakinan terhadap Tuhan YME. Melakukam pernikahan beda agama menurut saya jelas tidak boleh dan dilarang baik itu secara hukum yang berlaku dinegara kita juga secara adat kebiasaan yang ada di  dalam  masyarakat  kita, dan akan terjadi keingungan  dalam  keluarga yang melakukan pernikahan beda agama, dalam menentukan suatu kebijakan dalam berumah tangga dan pasti tidak akan ada keharmonisan dikarenakan akan sering terjadi benturan akibat dari berbedanya keyakinan ”.
b. Menurut  Pendapat  dari  Bapak  H.  Tamrin  Lodo,  S.Ag.,  M.Pd.I.  selaku  masyarakat  yang berada  di  Kelurahan  Tondon  Mamullu,  ketika  diberikan  beberapa  pertanyaan  tentang Pernikahan Beda Agama, beliau menjelaskan: “Pernikahan yang di lakukan oleh pasangan yang berlainan keyakinan aqidah,dan beliau sangat tidak setuju terhadap adanya praktek pernikahan  yang  di  lakukan  antar  agama,  karena  sangat  bertentangan  dengan  hukum Allah  (Al-Qur’an)  pada  surat  Al-Baqoroh  ayat  221,  Al-Maidah  ayat  5  dan AalMumtahanah ayat 10, dan dampak yang terjadi terhadapnya (pernikahan beda agama) menurut ilmu fiqih dampaknya ialah hilangnya hak waris dan nasab untuk anak”
c. Menurut  Pendapat  dari  Bapak  Drs.  Ahmad  Gazali  selaku  masyarakat  yang  berada  di Kelurahan  Tondon  Mamullu,  ketika  diberikan  beberapa  pertanyaan  tentang  Pernikahan Beda Agama, beliau menjelaskan: “Pernikahan yang di lakukan oleh pasangan berlainan keyakinan,beliau tidak sangat setuju dengan adanya pernikahan beda agama, karena itu sangat  melanggar  aturan  agama  Islam.  Dampak  yang  dapat  di  rasakan  oleh  pasangan ialah mereka akan banyak melalui perdebatan-perdebatan karena banyak hal yang tidak satu sepahaman”
Sesuai  dengan  pendapat  para  Masyarakat  yang  penulis  uraikan  sebelumnya  bahwa, pernikahan  beda  agama  adalah  pernikahan  pasangan  yang  berbeda  keyakinan,  dan  Para masyarakat mayoritas berpendapat sama tentang pernikahan beda agama, mereka berpendapat
Penundukan Hukum Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja)
Eka Cahyani Ikhwan, Abd Halim Talli, Muh Jamal Jamil
bahwa  tidak  setuju  adanya  menikah  dengan  orang  yang  berlainan  agama,  terutama  yang melakukan itu adalah orang yang beragama Islam menikah dengan orang yang berlainan agama. Karena  menurut  mereka,  dalam  agama  Islam  sudah  jelas  melarang  adanya  pernikahan  beda agama, dan ada dinding penghalang kuat bagi mereka untuk melakukan hal itu. Dalam agama Islam pun hal yang terpenting untuk mencari pasangan adalah di lihat dari agamanya.

## 3. Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya  Pernikahan  Beda  Agama  di  Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja
Apabila diteliti secara mendalam, didapati ada beberapa faktor yang digunakan sebagian masyarakat  untuk  melakukan  penundukan  hukum  dalam  pernikahan  beda  agama.  Faktor tersebut ada yang bersifat internal dan adapula yang bersifat eksternal, yaitu faktor-faktor luar yang mempengaruhi masyarakat melakukan pernikahan beda agama.
a. Faktor Internal
Faktor –faktor internal yang menyebabkan masyarakat melakukan pernikahan beda agama antara lain seperti berikut :
1) Cinta dan Kasih Sayang
Alasan utama pernikahan beda agama adalah adanya cinta dan kasih  sayang diantara pasangan permpuan dan laki-laki, yang merasa memiliki hubungan yang sangat kuat sehingga merasa  tidak  ada  yang  bisa  memisahkan.  Cinta  yang  seperti  ini  akan  membutakan  hati  dan fikiran.  Menurut mereka yang melakukan perkawinan beda agama,  aturan agama dan aturan Perundang-Undangan tidak boleh menghalangi ikatan suci ini.
2) Hamil Di Luar Nikah
Seringkali  pasangan  muda  mudi  maupun  kalangan  tua  melakukan  hubungan  seksual dalam kondisi diluar pernikahan yang sah sehingga berdampak pada hamil di luar nikah. Jika seorang  wanita  hamil  karena  maksiat,  ketentuan  agama  dan  hukum  rumah  tangga  tidak  lagi menjadi dasar perkawinan. Perkawinan itu segera diatur untuk menutupi rasa malu anak yang tidak memiliki ayah, meskipun agamanya berbeda dengan agama pasangannya. Bahkan dalam beberapa  kasus  ditemukan  bahwa  kehamilan  di  luar  nikah  dilakukan  dengan  sengaja  untuk menekan pihak-pihak yang tidak menerima perkawinan beda agama tersebut.
3) Lemahnya Pengetahuan dan Pendidikan Agama
Banyak  masyarakat  kita  melakukan  pernikahan  beda  agama  dikeranakan  minimnya pengetahuan  mengenai  persoalan  agama.  Hal  ini  dikarenakan  kurangnya  pendidikan  agama
Penundukan Hukum Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja)
Eka Cahyani Ikhwan, Abd Halim Talli, Muh Jamal Jamil
baik di rumah, disekolah maupun di lapisan masyarakat. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan banyak  aturan  aturan  agama  yang  tidak  diketahui  sehingga  aturan  tersebut  tidak  terlaksana dengan merata dan baik. Misalnya dalam urusan perkawinan, masih banyak umat Islam yang tidak mengetahui bahwa perkawinan beda agama itu haram. Atau mereka tahu, tapi karena satu dan  lain  hal  mereka  tidak  mau  atau  tidak  bisa  menghindarinya.  Larangan  perkawinan  beda agama sampai saat ini belum diajarkan di sekolah atau universitas. Hal itu baru disampaikan oleh para penceramah di masjid ketika menjelaskan pasal pernikahan yang diharamkan dalam Islam.
4) Adat Istiadat
Adat istiadat merupakan bagian dari kekayaan budaya suatu daerah atau bangsa. Adat istiadat adalah bentuk budaya yang mewakili norma umum, nilai, tradisi, dan kebiasaan suatu kelompok. Adat biasanya digunakan untuk memandu sikap dan perilaku orang-orang tertentu, misalnya di Kabupaten Tana Toraja, salah satu adat yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu Ma'parampo atau prosesi lamaran, adalah adat suku Toraja yang ada. dari zaman dahulu hingga sekarang.  Ma'parampo  dibuat  saat  kedua  belah  pihak  keluarga  bertemu.  Ma'parampo  adalah cara mengunjungi keluarga laki-laki dari keluarga perempuan tongkonan (rumah adat) untuk menyatakan  niat  baik  membangun  rumah.  Ini  dilakukan  sejak  lama  ketika  tidak  ada  yang melihat pernikahan dari sudut pandang agama.
b. Faktor Eksternal
Adapun  faktor  eksternal  yang  memicu  pernikahan  beda  agama  di  kalangan  masyarakat antara lain sebagai berikut :
1) Peraturan Perundang-undangan yang Kurang Tegas
Di  Indonesia  Aturan  tentang  pernikahan  telah  di  atur  dalam  Undang-Undang  No  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Menurut  Para  Ahli  Pernikahan  Beda  Agama  tidak  daitur secara khusus pada Undang-Undang Perkawinan. Pasal 1 ayat (2) menyatakan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum setiap agama dan kepercayaan”. Pasal ini tidak mengatur secara tegas aturan pernikahan beda agama. Walaupun Pasal 8 huruf f yang berbunyi: “Perkawinan antara dua orang yang agamanya atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku  melarang  perkawinan”,  namun  Putusan  Mahkamah  Agung  No:  1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 menyatakan bahwa “Perkawinan beda agama dapat diakui oleh Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya badan yang berwenang untuk memproses aplikasi di mana
Penundukan Hukum Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja)
Eka Cahyani Ikhwan, Abd Halim Talli, Muh Jamal Jamil
calon  suami  dan  istri  tidak  berbeda  agama  Islam  sehingga  mereka  harus  menerima  aplikasi untuk  pernikahan  beda  agama.  Hal  ini  memberikan  ruang  bagi  pemohon  untuk  tidak memperhatikan satu sisi yakni sisi agama itu, sehingga Pasal 8 Huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi menjadi pertimbangan untuk menikah. Dengan kata lain, kedua calon laki-laki  dan  perempuan  tersebut  bukan  lagi  beragama  Islam,  yakni.  murtad  Namun  jika keduanya bukan lagi muslim, maka itu bukan pernikahan beda agama.
2) Peraturan Perundang-undangan yang Saling Bertentangan
Undang-undang  dan  peraturan  perkawinan  beda  agama  kita  tidak  konsisten, memberikan  celah  dan  peluang  bagi  penyelenggara  perkawinan  beda  agama.  Peraturan perundang-undangan yang melarang perkawinan beda agama adalah: (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan (2) Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyusunan Hukum Islam  (KHI),  adapun  peraturan  perundang-undangan  yang  mengesahkan  perkawinan  beda agama  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Undang-Undang  Nomor  23.Tahun  2006,  yang  berbunyi: Pendaftaran  perkawinan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34  berlaku  juga  untuk:  a) perkawinan  yang  diputus  oleh  pengadilan  dan  b)  perkawinan  orang  asing  yang  dilakukan  di Indonesia atas permohonan orang Indonesia WNA yang bersangkutan. dan (2) Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 20 Januari 1989: 1400 K/Pdt/1986. Selama peraturan perundang- undangan  ini  tidak  harmonis  dan  satu  suara  melarang  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia, pasti sebagian orang akan tetap melakukan perkawinan beda agama.

## D. Penutup
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a. Peraturan perundang- undangan di Indonesia melarang pernikahan beda agama. Ahli fiqih berbeda pendapat tentang pernikahan beda Agama. Ulama menyepakati bahwa pernikahan dengan orang musyrik adalah haram. Ulama berbeda pendapat tentang pernikahan dengan Ahlul  kitab.  Ada  yang  melarang  dan  ada  yang  membolehkan  tergantung  pemahaman terhadap golongan Ahlul kitab.
b. Pernikahan  beda  agama  adalah  pernikahan  pasangan  yang  berbeda  keyakinan,  dan  Para masyarakat  mayoritas  berpendapat  sama  tentang  pernikahan  beda  agama,  mereka
Penundukan Hukum Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja)
Eka Cahyani Ikhwan, Abd Halim Talli, Muh Jamal Jamil
berpendapat  bahwa  tidak  setuju  adanya  menikah  dengan  orang  yang  berlainan  agama, terutama yang melakukan itu adalah orang yang beragama Islam menikah dengan orang yang berlainan agama. Karena menurut mereka, dalam agama Islam sudah jelas melarang adanya  pernikahan  beda  agama,  dan  ada  dinding  penghalang  kuat  bagi  mereka  untuk melakukan hal itu. Dalam agama Islam pun hal yang terpenting untuk mencari pasangan adalah di lihat dari agamanya.
c. Ada  dua  faktor  yang  menjadi  penyebab  pernkahan  beda  agama  alam  hal  ini  ada  yang bersifat  internal  dan  ada  yang  bersifat  eksternal,  yaitu  faktor-faktor  luar  yang mempengaruhi masyarakat melakukan pernikahan beda agama. Faktor Internal terdiri dari cinta dan kasih sayang, hamil diluar nikah, lemahnya pengetahuan tentang agama, dan adat istiadat.  Adapun  faktor  eksternal  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  tidak tegas dan perundang-undangan yang saling bertentangan.

## 2. Implikasi Penelitian
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  implikasi  penelitan  sebagai berikut  Peraturan  perundang-undangan  kita  mengenai  pernikahan  beda  agama  saling bertentangan  sehingga  memberi  celah  dan  kesempatan  bagi  para  pelaku  pernikahan  beda agama. Peraturan perundang- undangan yang melarang pernikahan beda agama ialah: (1) Pasal 8 huruf f UU No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan, dan (2) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Sementara peraturan perundang-undangan yang membenarkan pernikahan  beda  agama  ialah:  (1)  Pasal  35  UU  No.  23  Th.  2006  tentang  Administrasi Kependudukan.  Apabila  peraturan  perundang-undang  tersebut  masih  bertentangan  maka pernikahan beda agama akan terus terlaksana.

## Daftar Pustaka

## BUKU
Abu Zahrah, Muhammad, Ushul Fikih, Terjemah Saefullah Ma'shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)
Adi, Rianto, Metode Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2010)
Penundukan Hukum Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja)
Eka Cahyani Ikhwan, Abd Halim Talli, Muh Jamal Jamil
Ahmad  Al-Khotib  Asy-Syarbini,  Muhammad  Syamsuddin  bin, Mughni  Al-muhtaj (Beirut Lebanon: Darul Ma'rifat, 1997 M), Juz III
Al-Hamdani, H.S.A., Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) Ali, Muhamad Daud, Hukum Islam , (Jakarta: Rajawali Press, 1998)
Al - Jaziri,  Abd  ar-Rahman ,  Kitab  al-Fiqih'ala,  al-Mazahib  al-Arba'ah (Mesir:  Maktabah Tijariyah Kubra t.t) jilid III, 1996
Al-Mufarraj, Sulaiman, Bekal Pernikahan , (Jakarta : Qisthi Press, 2003)
Arinanto, Satya, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia , (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2003)
Asmin, Status  Pernikahan  Antar  Agama  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Pernikahan  No 1/1974 , cet 1,(Jakarta: P.T Dian Rakyat ,2006)
Assegaf, Abd. Rachman, Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah ,
(Yogyakarta : Gama Media, 2005)
Astawa,  I.  Gede  Pantja, Dinamika  Hukum  dan  ilmu  Perundang-Undangan  di  Indonesia , (Bandung: PT. Alumni, 2008)
Atmadja,  Zainal  Asikin  Kusumah, Beberapa  Yurisprudensi  Perdata  yang  Penting  serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara , (Jakarta: Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung, 1991)
Az-Zailaiy, Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq (Beirut: Daar Al-Ma’rifah, t.th), Juz  II Hatta, Bung, Memoir , (Jakarta: Tintamas, 1982)
Departemen  Agama,  Direktorat  Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama  Ditjen  Bimbaga  Islam,
Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia , (Jakarta, 1985)
E. Shobirin Nadj dan Naning Mardiniah , Diseminasi Hak Asasi Manusia: Perspektif dan Aksi , (Jakarta : CESDA LP3ES, 2000)
Ghazaly, Abd. Rahman, Fiqh Munakahat , (Jakarta: Prenada Media, 2003)
Hakim, Rahmat, Hukum Pernikahan Islam , (Bandung : Pustaka Setia, 2000)
Penundukan Hukum Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja)
Eka Cahyani Ikhwan, Abd Halim Talli, Muh Jamal Jamil
Hasan, Mohammad Kamal, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam , (Jakarta: P3M, 1979)
Hazairin, Demokrasi Pancasila , (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 , (Jakarta: Erlangga, 2011)
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta  :  Balai  Pustaka,  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan, 1994)
Karsayuda,  M., Pernikahan  Beda  Agama  Menakar  Nilai-Nilai  Keadilan  Kompilasi  Hukum Islam , (Yogyakarta: Total Media, 2006)
Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya.
Komariah,  Mimi,  Majid, Undang-Undang  Keluarga  di  Malaysia ,  (Malaysia,  Singapore,
Hongkong : Butterworths Asia, 1992)
Kusumaatmadja,  Mochtar, Hukum,  Masyarakat,  dan  Pembinaan  Hukum  Nasional:  Suatu Uraian  Tentang  Landasan  Pikiran,  Pola  dan  Mekanisme  Pembaruan  Hukum  di Indonesia , (Bandung: Binacipta, 1976).
Lubis, T. Mulya, Hak Asasi Manusia dan Pembangunan , (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1987)
Manan , Abdul, Aspek-Aspek Pengubah Hukum , (Jakarta: Kencana, 2005)
Marzuku, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Arief  Sidharta, Pengantar  Ilmu  Hukum  :  Suatu  Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum , (Bandung: Alumni, 2000)
Moh.  Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim, Pengantar  Hukum  Tata  Hukum  Indonesia ,  (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988)
Muchsin, Ikhtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Lansung , (Jakarta Pusat: Iblam, 2005)
Muchsin, Kekuasaan  Kehakiman  Yang  Merdeka  &  Kebijakan  Asasi ,  (Jakarta:  STIH,  Iblam, 2004)
Penundukan Hukum Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja)
Eka Cahyani Ikhwan, Abd Halim Talli, Muh Jamal Jamil
Muhammad  as-Shna’ni  ,Sihabuddin  bin, Bada’i  Ash-Shana’i (Lebanon:  Darul  Ma’arif Arabiyah, t.th), Juz II.
Muhammad As-Syaukani ,Muhammad Bin Ali Bin, Fathu al-Qadir al-Jami' Baina Fannai al- Riwayah wa al-Dirayah Min 'Ilmi al-Tafsir (Beirut: Darul Ma’rifah, 1428 H / 2007 M), juz III.
Nasikun, Sistem Sosial Indonesia , ( Jakarta: Rajawali, 1989)
Nasrun, Falsafah Indonesia , (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.)
Nurjaya,  Nyoman, Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Dalam  Perspektif  Antropologi  Hukum , (Malang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang, 2006)
O.S, Eoh, Sh, MS, Pernikahan Antar Agama dalam Teori dan Praktek , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
Prodjodikoro, R. Wirjono, Hukum Pernikahan di Indonesia , (Bandung: Sumur, 1984)
R. Subekti, Perbandingan Hukum Perdata , (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992)
Rasjidi,  Lili, Hukum  Pernikahan  dan  Perceraian  di  Malaysia  dan  Indonesia ,  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991)
Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
Ruhiatudin, Budi, Pengantar Ilmu Hukum , (Yogyakarta: Teras, 2009)
Rusdy, Ibnu, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid (Beirut: Maktabah Ilmiyah, t.th), juz II.
Rusli  dan  R.  Tama, Pernikahan  Antar  Agama  dan  Masalahnya, (Bandung:  Penerbit  Pionir Jaya, 2000)
Saleh, K. Wantjik, Hukum Pernikahan Indonesia , (Jakarta : Ghalia Indonesia, cet. IV. 1976) Salman, R. Otje, Ikhtisar Filsafat Hukum , (Bandung: Armico, 1999)
Shiddiqi, Nourzzaman, Hukum Islam , (Jakarta: Pustaka Jaya, 1993)
Suseno, Franz Magnis, dkk, Etika Sosial , (Jakarta: PT Gramedia, 1989)
Penundukan Hukum Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja)
Eka Cahyani Ikhwan, Abd Halim Talli, Muh Jamal Jamil
Sutopo  H.B, Metodologi  Penelitian Kualitatif, (Surakarta:  Universitas Negeri Sebelas Maret 2006)
Syahrani, Riduan, Seluk Beluk dan AsasAsas Hukum Perdata , (Bandung : PT. Alumni, Edisi Ketiga Cet I. 2006)
Syarifuddin, Amir, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia , (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2006)
Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum & Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
Tihami,  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat:  Kajian  Nikah  Lengkap ,  (Depok  :  Rajawali  Pers, 2018)
Trisnaningsih,  Mudiarti, Relevansi  Kepastian  Hukum  dalam  Mengatur  Pernikahan  Beda Agama di Indonesia , (Bandung: Utomo, 2007)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2012)
Winarta, Frans Hendra, Suatu Renungan Menjelang 40 Tahun Pernyataan Umum Tentang Hak Hak Asasi Manusia , (Bandung: Pro Yustitia Th, VII No.1, 1989)
Zakiyah Darajat dkk, Ilmu Fikih , (Jakarta : Departemen Agama RI, 1985)

## SKRIPSI/TESIS/DISERTASI
Djawara Putra Petir MP. “Pernikahan Beda Agama ditinjau dari Hukum Pernikahan Nasional,
Agama dan Ham”, Disertasi (Surabaya: PPs Universitas 17 Agustus 1945, 2008)

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Republik Indonesia, Undang-Undang RI  No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan

## JURNAL
Enny  Soeprapto,  “Deklarasi  Umum  Hak  Asasi  Manusia”, Suar  Warkat  Warta Vol.4,  No.  5 (2002)
Penundukan Hukum Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja)
Eka Cahyani Ikhwan, Abd Halim Talli, Muh Jamal Jamil
Fakhrurazi M. Yunus, “ Pernikahan Beda Agama dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang  Administrasi  Kependudukan  (Tinjauan  Hukum  Islam)”, Media Syariah:Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial 20, no 2 (2018).
Jane  Marlen  Makalew,  “ Akibat  Hukum  dari  Pernikahan  Beda  Agama  di  Indonesia”, Lex Privatum 1, no 2 (2013).
Rahma  Amir, “Pernikahan Beda Agama di  Indonesai  dalam Perspektif  Hukum Islam” ,  Al- Qadau 6 no 1 (2019).
Sri Wahyuni, ” Kontroversi Pernikahan Beda Agama di Indonesia”, Ar-Risalah 11, no 2 (2011).