Alicia Salsabila Theosalim (2023) Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Cipta Film dengan Media Internet Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (8) 10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 10, Oktober 2023
PENEGAKAN  HUKUM  TERHADAP  PEMBAJAKAN  HAK  CIPTA  FILM DENGAN  MEDIA  INTERNET  BERDASARKAN  UU  NO.  28  TAHUN  2014 TENTANG HAK CIPTA

## Alicia Salsabila Theosalim
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara E-mail: aliciassalsabila@gmail.com

## Abstrak
Hak cipta adalah hak ekslusif yang timbul ketika telah dipublikasikannya sebuah karya dan bersifat deklaratif. Karya cipta film merupakan karya yang paling banyak di bajak dan mudah di akses melalui situs-situs internet dan hal tersebut memberikan dampak negatif pada pencipta, sudah adanya peraturan menganai hak cipta tetapi masih  banyaknya  pembajakan  film  melalui  media  internet  akibat  dari  rendahnya kesadaran masyarakat mengenai  hak  cipta  sebuah  karya.  Penelitian ini  dilakukan menggunakan  metode  hukum  normati  dengan  pendekan  peraturan  perundang- undangan.
Kata kunci: Hak Cipta, Film, Pembajakan.

## Abstract
Copyright  is  an  exclusive  right  that  arises  when  a  work  is  published  and  is declarative in nature. Film creative works are the works that are most often pirated and are easily accessed via internet sites and this has a negative impact on creators, there  are  already  regulations  regarding  copyright  but  there  is  still  a  lot  of  film piracy via the internet as a result of low public awareness regarding copyright. a masterpiece. This research was conducted using the normative legal method with a statutory regulation approach.
Keywords: Copyright, Film, Piracy.

## Pendahuluan
Hak  cipta  merupakan  hak  yang  sifatnya  eksklusif  milik  pencipta  yang  muncul secara  otomatis  dikarenakan  adanya  prinsip  deklaratif  Ningsih  (2019)  setelah  suatu ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  seusai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) undang – undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  cipta.  Hak  cipta  itu  sendiri  adalah  kekayaan intelektual yang memiliki hak ekslusif dimana hak untuk menjadi milik pencipta sehingga
pihak  lain  tidak  boleh  memanfaatkan  hak  tersebut  tanpa  adanya  izin  dari  pencipta ( Letezia, 2023); (Mike, 2019).
Dalam  hak  ekslusif  terdapat  2  hak  yaitu  hak  ekonomi  dan  hak  moral  (Wijaya, 2003). Dalam hak moral hak ini mengikat selamanya pada pencipta sifatnya kekal dan pribadi selamanya (Santoso, 2011). Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta “hak moral bersifat abadi yaitu tidak dibatasi oleh waktu yaitu mencakup: a) Tetap mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan  namanya  pada  salinan  sehubungan  dengan pemakaian  ciptaannya  untuk  umum.  b)  Menggunakan  nama  samarannya.  c) Mempertahankan  haknya  jika  terjadi  distorsi  atas  ciptaan,  aransemen  ciptaan, pemotongan ciptaan atau hal yang dapat merugikan reputasi si pencipta.”
Hak  ekonomi  adalah  hak  untuk  mendapatkaan  kemanfaatan  ekonomi  dari ciptaannya  (Makka,  2015).  Dengan  hak  ekonomi  pencipta  memiliki  hak  untuk memperbanyak  ciptaannya,  mengadaptasi  dengan  penerjemahan  dalam  bahasa  lain, mengaransemen musik, merubah cerita fiksi menjadi non fiksi ataupun sebaliknya dan dramatisasi  (Magdariza,  2023).  Selain  itu  pencipta  memiliki  hak  distribusi  untuk menyebarkan ciptaanya kepada masyarakat.
Dalam perkembangan zaman yang sangat pesat masyarakat menjadi lebih mudah mengakses internet dan mendapatkan informasi (Setiawan, 2018). Seperti dalam bidang perfilman  masyarakat  dapat  dengan  mudah  menonton  bahkan  mengunduh  film-film bioskop melalui situs yang ada di internet. dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2009  tentang  perfilman  “Film  merupakan  karya  cipta  seni  budaya  yang  merupakan pranata  sosial  dan  media  komunikasi  massa  yang  dibuat  berdasarkan  kaidah sinematografi  dengan  atau  tanpa  suara  dan  dipertunjukan”.  Film  merupakan  kekayaan intelektual milik penciptanya dan dilindungi oleh hukum positif di Indonesia, ketika film dipublikasi  maka  pencipta  memiliki  hak eksklusif (Ningsih  &  Maharani,  2019) ; (Noor, 2019).
Salah satu pelanggaran hak cipta yang sangat marak terjadi yaitu pengumuman dan  perbanyakan  film  melalui  situs  internet  dengan  mengunduh  ataupun  streaming (Kurniawati, 2020). Pelanggaran ini menyebabkan masyarakat lebih cenderung menonton secara  gratis  melalui  situs-situs  di  internet  daripada  di  bioskop.  Hal  ini  tentunya merugikan pemilik hak cipta dengan menonton film secara gratis tanpa izin ini juga dapat menyebabkan kerugian pemerintah karena pendapatan negara melalui pajak penghasilan dari  hak  cipta  akan  menurun  padahal  pajak  tersebut  merupakan  sumber  dana pembangunan negara.
Meskipun  sudah  adanya  UU  Hak  cipta  namun  pada  praktiknya  masih  banyak pelanggaran  atas  hak  cipta  film  dalam  masyarakat.  Selain  itu  masyarakat  yang meremehkan  pelanggaran  hak  cipta  dan  tidak  menyadari  bahwa  pentingnya  hak  cipta sehingga  kurangnya  kesadaran  hukum  masyarakat  dan  mengakibatkan  maraknya pelanggaran akan hak cipta tersebut.
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: a) Bagaimana Penegakan hukum bagi pelaku pembajakan film berdasarkan UU
Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta?  b)  Bagaimana  Perlindungan  hukum  bagi pemilik Hak cipta berdasarkan peraturan perundang-undangan?

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum dan publikasi ilmiah. Menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  atau  statute  approach.  Menggunakan bahan  hukum  primer  berupa  perundang-undangan  dan  bahan  hukum  sekunder  berupa buku-buku dan publikasi mengenai hak cipta.

## Hasil dan Pembahasan

## A.  Penegakan  hukum  bagi  pelaku  pembajakan  film  berdasarkan  UU  Nomor  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
HKI atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang dimiliki para pencipta karya intelektual. Dengan HKI dapat melindungi karya cipta dari pembajakan ataupun plagiasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Raharja, 2020). Dalam karya cipta film pembajakan sangat marak dilakukan, pembajakan itu sendiri terbagi menjadi 3 yaitu  pembajakan  sederhana  dengan  membuat  tiruan  suatu  rekaman  karya  cipta  yang dikemas  berbeda,  pembajakan  dengan  meniru  dan  semirip  mungkin  dikemas  sama dengan orisinil, dan menggandakan ciptaan tanpa adanya persetujuan pencipta (Ningsih & Maharani, 2019).
Pembajakan  itu  sendiri  merupakan  perampasan  hak  milik  orang  lain  dengan memperbanyak karya cipta orang lain tanpa persetujuan si pencipta (Husada & Rahaditya, 2022). Yang semestinya untuk melakukan hal tersebut harus memiliki izin dari pencipta atau membeli lisensi karya cipta tersebut. dengan kemudahan dalam mengakses film-film melalui situs internet membuat masyarakat menjadi lebih memilih untuk menonton gratis melalui  situs  gratis  dibandingkan  bioskop.  Yang  sebenarnya  hal  ini  merupakan pelanggaran atas hak cipta film.
Masyarakat kurang memahami akan hal tersebut dikarenakan kurangnya edukasi atas Hak Eksklusif dalam Hak kekayaan intelektual sebuah karya. Mengenai Hak ekslusif ini sudah tertulis dalam Pasal l4 UU tentang Hak Cipta “yang dimana hak cipta memiliki hak eksklusif yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral”.
Pembajakan  film  yang  dilakukan  dengan  menyebarluaskan  melalui  situs-situs streaming di internet tanpa izin dari pemilik hak cipta film tersebut merupakan sebuah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi (Werung, 2022). Berdasarkan pasal 113 ayat (2) UU tentang Hak Cipta “setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin si pencipta  atau  pemilik  hak  cipta  melakukan  pelanggaran  ekonomi  milik  si  pencipta sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, d, f dan h untuk penggunaan komersial dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kemudian dalam pasal 113 ayat (4) dengan memenuhi unsur dalam pasal 113 ayat (3) maka dipidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”
Pembajakan yang dilakukan melalui situs internet juga telah diatur dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Indormasi dan Transaksi Elektronik “setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  dengan  cara apapun  baik  itu  mengubah,  menambah,  mengurangi,  melakukan,  transmisi,  merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain  atau  pun  public  dapat  dikenakan  pidana  penjara  selama  delapan  tahun  dan  denda paling banyak sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Kemudian didalam pasal 48  ayat  2  juga  memberikan  perlindungan  bagi  setiap  orang  yang  merekam  sekaligus mendistribusikan dapat dipidana penjara paling lama 9 tahun dan dengan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”
Dengan  adanya  perlindungan  UU  ITE  berhubungan  dengan  pembajakan  film secara  media  internet  dikarenakan  dalam  menyebarluaskan  karya  cipta  film  melalui media situs online. Yang kemudian mendatangkan keuntungan bagi para pembajak dari iklan-iklan yang dipasang dalam website tersebut. Kemudian Mentri Kominfo ikut turut serta  dalam  memberantas  pembajakan  melalui  peraturan  Mentri  Kominfo  Nomor  26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan konten dan /atau hak akses pengguna yang terbukti melanggar hak cipta dan atau hak terkait di dalam sistem elektronik. Pada Pasal 15  tertulis  bahwa  “pemerintah  berhak  melakukan  penutupan  konten  dan  hak  akses pengguna yang terbukti sudah melanggar hak cipta dan hak terkait dengan kementerian Kominfo memiliki wewenang untuk melakukan penutupan konten, kanal, media atau hak akses pengguna yang telah sah ditetapkan melanggar ketentuan Hak Cipta dan, atau hak terkait didalam lingkup sistem berbasis elektronik, digital (Ahmad M. Ramli, 2014).

## B. Perlindungan hukum bagi pemilik Hak cipta berdasarkan peraturan perundang- undangan
Dalam perlindungan hukum hak cipta berbeda dengan kekayaan intelektual lain yang harus didaftarkan terlebih dahulu pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Hak cipta memiliki unsur deklaratif yaitu saat karya cipta dipublikasi maka secara otomatis pencipta memiliki hak ekslusif yaitu hak moral dan hak ekonomi sehingga tidak wajib didaftarkan. Namun jika pencipta ingin mendaftarkan karyanya dapat didaftarkan pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.
Dalam  hak  cipta  itu  sendiri  menimbulkan  hak  moral  dan  hak  ekonomi  yang mendapatkan  pembatasan  atas  kedua  hak  tersebut  agar  tidak  terjadinya  monopoli berhubungan dengan hak ekonomi. Para pencipta akan merasakan manfaat ekonomi dari karya ciptanya. Dalam film hak ekonomi dibatasi hanya selama 50 tahun jika lebih dari 50 tahun maka karya cipta merupakan public domain. Namun berbeda dengan hak moral yang abadi bahkan dapat dihibahkan kepada ahli warisnya.

## Kesimpulan
Pembajakan  atas  hak  cipta  sudah  terjadi  sangat  lama  dan  sangat  sulit  dihentikan upaya yang dapat dilakukan adalah hanya akan menekan angka pembajakan atas hak cipta dengan penyediaan film-film melalui situs legal dan terjangkau harganya.
Hak  cipta  adalah  kekayaan  intelektual  yang  tidak  perlu  didaftarkan  karena  hak ekslusif  akan  otomatis  dimiliki  pencipta  atas  karya  ciptanya  ketika  telah  mempulish karyanya. Hak ekonomi karya cipta memiliki pembatas selama 50 tahun setelah itu karya akan menjadi public domain sedangkan hak moral bersifat abadi selamanya.

## BIBLIOGRAPHY
Ahmad  M.  Ramli,  “Perlindungan  Hak  Cipta  Terhadap  Film  Berdasarkan  Undang- UndangNomor 28 Tahun 2014” online document.
Budi Santoso, “HKI Hak Kekayaan Intelektual”, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2011).
Letezia Tobing,S. “Pemegang Hak Cipta danPemegang Lisensi”,https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemegang-hak-cipta-dan-
pemegang-lisensi-lt550077782a2fb.
Husada, M., & Rahaditya, R. (2022). Pelaksanaan Hukum Terkait Pembajakan Hak Cipta Film  Di  Masa  Pandemi  Melalui  Media  Internet  Menurut  UU  No.  28  Tentang  Hak Cipta. Jurnal Hukum Adigama , 5 (2), 536–558.
Kurniawati,  A.  (2020).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Hak  Cipta  Melalui Media Internet. JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT , 18 (1),
19–32
Magdariza, M. (2023). ANALISA YURIDIS TERHADAP HAK EKONOMI DAN HAK MORAL  BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  HAK  CIPTA  DALAM RANGKA  LIBERALISASI  PERDAGANGAN. UNES  Law  Review , 5 (4),  2150– 2159.
Makka, Z. (2015). Aspek hak ekonomi dan hak moral dalam hak cipta .
Mike,  E.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  Terhadap  Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online. Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam , 2 (2).
Ningsih,  A.  S.,  &  Maharani,  B.  H.  (2019).  Penegakan  Hukum  Hak  Cipta  Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. Jurnal Meta-Yuridis , 2 (1).
Noor,  N.  K.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Atas  Film  Layar  Lebar  Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin. Riau Law Journal , 3 (1), 124–148.
Raharja, G. G. G. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film. Jurnal Meta-Yuridis , 3 (2).
Santoso,  B.  (2011).  HKI  Hak  Kekayaan  Intelektual. Semarang:  Penerbit  Pustaka Magister .
Setiawan,  D.  (2018).  Dampak  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi terhadap budaya. JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study , 4 (1), 62–72.
Werung,  A.  (2022).  SANKSI  HUKUM  TENTANG  HAK  CIPTA  TERHADAP PENGUNDUH FILM DI INTERNET SECARA ILEGAL. LEX CRIMEN , 11 (5).
Wijaya, H. T. (2003). Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 10 (23), 153–168.

## Copyright holder:
Alicia Salsabila Theosalim (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: