## Desain Yuridis Peraturan Desa dalam Penanganan Sampah Melalui Bank Sampah di Desa Bongo Nol
Novendri Mohamad Nggilu 1
Mellisa Towadi 2

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  memenuhi  luaran  laporan  pengabdian  pada  program  penanganan  sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Boalemo. Metode yang digunakan yaitu dengan mendesain peraturan desa melalui pelatihan  dan pendampingan penyusunan Peraturan Desa serta sosisalisasi dan pelatihan untuk  kader  desa  dan  masyarakat  dalam  penanganan  sampah  di  desa  Bongo  Nol.  Hasil  yang  dicapai dalam  program  KKS  pengabdian  ini  adalah  ;  (1)  terbentuknya  peraturan  desa  Bongo  Nol  tentang Pembentukan  dan  Pengelolaan  Bank  Sampah  yang  menjadi  basis  yuridis  bagi  pemerintah  desa  untuk mengelola  sampah  yang  dapat  meningkatkan  pendapatan  bagi  desa  dan  masyarakat  desa  Bongo  Nol dengan  bentuk  penyertaan  dana  desa  yang  menjadi  modal  dalam  pembentukan  Bank  Sampah, pengangkatan pengelola bank sampah, dalam proses pencapaian pembentukan peraturan desa tersebut, dilakukan tahapan pencapaian melalui pendampingan kepada aparat desa dalam penyusunan perdes, uji publik  kepada  masyarakat  desa,  pembahasan,  sementara  proses  penetapan,  pengesahan  hingga  ke pengundangan  perdes  tentang  Pembentukan  dan  Pengelolaan  Bank  Sampah  akan  dialkukan  secara internal antara pemerintah desa (kepala desa) dengan Badan Permusyawaratan Desa yang secara yuridis memang memiliki kewenangan untuk penetapan, dan pengundangan; (2) terbentuknya bank sampah yang dilakukan dengan tahapan pendirian bank sampah (termasuk pengelolanya) yang berpusat di kantor desa dan ditambah satu uni bank sampah yang berada di Dusun yang berada di Jalan Trans Boalemo dengan pertimbangan produksi jumlah sampah yang ada di dusun tersebut cukup besar disbanding dusun-dusun lainnya. (3) keterampilan pengelolaan sampah melalui kegiatan pelatihan pengelolaan sampah oleh mitra Kelompok KKS Pengabdian.
Kata kunci : Desain Yuridis; Peraturan Desa; Bank Sampah.

## Abstract
This  article  aims  to  meet  the  outer  reports  of  devotion  to  waste  management  programs  through  waste  banks  in Gorontalo  Regency.  The  method  used  is  by  designing  village  regulations  through  training  and  mentoring  the preparation of village regulations as well as socialization and training for village cadres and communities in handling waste in Bongo Nol village. The results achieved in this Work College Service program are; (1) The establishment of Bongo Nol village regulation on the Establishment and Management of Waste Banks as a juridical basis for the village government to manage waste that can increase income for the village and the village community of Bongo Nol by the
1 Program  Studi  Hukum  Tata  Negara,  Fakultas  Hukum  Universitas  Negeri  Gorontalo.  Gorontalo, Indonesia. E-mail: novendrilawfaculty@ung.ac.id
2 Bidang Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo, Indonesia. E- mail: mellisatowadi@ung.ac.id
inclusion  of  village  funds  that  become  capital  in  the  formation  of  Waste  Banks,  the  appointment  of  waste  bank managers, in the process of achieving the formation of village regulations, is carried out the achievement stage through assistance to village officials in the preparation of village , public tests to the villagers, discussions, while the process of determination, ratification to the invite of the village on the Establishment and Management of Waste Banks will be conducted internally between the village government (village head) and the Village Consultative Agency which juridically has the authority for the determination, and invite; (2) The formation of waste banks carried out by the stage of the establishment of waste banks (including the managers) centered on the village office and plus a uni waste bank located in the hamlet on trans road Boalemo with consideration of the production of the amount of waste in the hamlet is quite large compared to other hamlets. (3) waste management skills through waste management training activities by partners of Work College Service group.
Keywords : Juridical Design; Village Regulations; Waste Bank.
How to cite ( Chicago Style):
Nggilu,  Novendri  Mohamad.,  Towadi,  Mellisa.  2021.  " Desain  Yuridis  Peraturan  Desa  dalam  Penanganan  Sampah  Melalui  Bank Sampah di Desa Bongo Nol". Das Sein Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora 1 (1): 25-37
© 2021 – Nggilu, M.N. and Towadi, M. Under the license CC BY-NC-SA 4.0

## Pendahuluan
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  menjadi  sebuah ikhtiar  reformasi  desa  yang  menempatkan  desa  sebagai  salah  satu  centrum pembangunan ekonoi menuju kedaulatan ekonomi nasional. Dalam ketentuan undang- undang  desa  tersebut,  desa  didesain  sebagai  salah  satu  entitas  yang  memiliki  peran startegis  dalam  menunjang  pencapaian  pembangunan  ekonomi  melalui  pinggiran,  hal itu  tercermin  dari  diberikannya  ruang  yang  cukup  besar  kepada  desa  untuk melaksanakan  pembangunan  desa  melalui  dana  alokasi  desa  yang  cukup  besar  yang diberikan  oleh  APBN,  termasuk  salah  satunya  adalah  untuk  membentuk  BUMDes sebagai instrumen guna mewujudkan peningkatan ekonomi desa.
UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  terebut  menjadi  prioritas  penting  bagi Pemerintahan Jokowi- JK, dimana desa diposisikan sebagai “kekuatan besar” yang akan memberikan  kontribusi  terhadap  misi  Indonesia  yang  berdaulat,  sejahtera  dan bermartabat.  Dalam  Nawacita,  Khususnya  Nawacita  ketiga  mencerminkan  keseriusan pemerintah  Jokowi-JK  dalam  mengaawal  implementasi  UU  Desa  secara  sistematis, konsisten dan berkelanjutan, untuk mencapai desa yang maju, kuat dan mandiri. Hal itu secara  jelas  tertuang  dalam  Nawacita  ketiga  yang  menyebutkan  bahwa  Membangun Indonesia  dari  Pinggiran  Dengan  Memperkuat  Daerah-Daerah  dan  Desa  Dalam Kerangka Negara Kesatuan.
Desa  memiliki  peran strategis  dalam  pembangunan  daerah,  oleh  sebab  itu  desa  dilekatkan  beberapa kewenangan  yang  sangat  strategis  pula,  salah  satunya  adalah  kewenangan  tentang pembentukan  peraturan  desa  yang  secara  fungsional  berada  pada  kepala  desa sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  26  ayat  (2)  huruf  d  yang  menyatakan  bahwa kewenangan kepala desa adalah menetapkan peraturan desa. Kondisi empiris yang tidak dapat  dipungkiri  adalah  masih  minimnya  kualitas  sumber  daya  manusia  sehingga diperlukan  strategi  dan  upaya  guna  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia sehingga kebijakan nasional yang tertuang dalam Nawa Cita dan pengalolaksian dana desa  yang  cukup besar  dapat  dimanfaatkan  untuk  sebesar-besarnya  kepentingan  desa dan masyarakatnya, termasuk di dalamnya diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di desa dalam hal
pembentukan  peraturan  desa  yang  memang  secara  yuridis  melekat  pada  pemerintah desa.
Kewenangan  pembentukan  peraturan  desa  oleh  kepala  desa  sejatinya dimaksudkan  untuk  mengatur  dan  menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang  dihapadi secara  empiris  oleh  pemerintah  desa.  Salah  satu  persoalan  yang  tidak hanya  dihadapi oleh  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  namun  juga  pemerintah  desa  adalah persoalan  sampah  yang  memerlukan  pendekatan  dan  cara  secara  komprehensif  dan kontinyu.  Di  Kecamatan  Paguyaman  yang  merupakan  salah  wilayah  administrasi  di Kabupaten  Boalemo,  terdapat  desa  Bongo  Nol  yang  secara  demografis  memiliki  1.833 penduduk dari total jumlah penduduk kecamatan Paguyaman sejumlah 32.271. jumlah penduduk  yang  cukup  besar tersebut  tentu  berkontribusi  pada  produksi  sampah baik sampah pula baik volume, jenis dan karakteristik sampah yang ada di desa Bongo Nol. Konsep  pengelolaan  sampah  yang  belum  maksimal,  dan  komitmen  serta  keseriusan dalam pengelelolaan sampah yang masih setengah hati berpengaruh terhadap penyebab terjadinya bencana alam khususnya banjir yang berdasarkan data geospasial Kabupaten Boalemo,  Kecamatan  Paguyaman  khususnya  desa  Bongo  Nol  merupakan  salah  satu wilayah yang sering terjadi bencana banjir yang terjadi sekalipun kondisi hujuan yang hanya berintensitas rendah.  Kondisi yang sudah sering terjadi terkait dengan bencana banjir  ini  tentu  berakibat  tidak  hanya  pada  kerusakan  bangunan,  namun  juga  bisa
berakibat  pada  kesehatan  dan menimbulkan korban jiwa, apabila masyarakatnya tidak memiliki pengetahuan tentang kebencanaan termasuk rencana aksi BPBD Kabupaten Boalemo, serta keterampilan dan melakukan tindakan awal tanggap bencana banjir dan longsor.
Meskipun  rencana  aksi  penanggulangan  bencana  telah  disusun  dan  coba dilaksanakan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Boelemo  melalui  Badan  Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), namun yang harus diakui adalah upaya preventif yang berbasis pemberdayaan dan sifatnya berkeberlanjutan masih tetap menjadi fokus penting yang harus dilakukan, salah satunya yang dapat ditempuh adalah melalui mitigasi bencana melalui Konsep Bank Sampah.

## Luaran
Luaran  kegiatan  ini  adalah  penguatan  potensi  desa  Bongo  Nol  melalui  kondisi pengkajian  kondisi  eksisting  dalam  penanganan  sampah  dan  terbentuknya  desain/ materi muatan peraturan desa tentang pengelolaan sampah melalui bank sampah yang menjadi dasar hukum pengelolaan sampah di desa Bongo Nol.

## Metode Pelaksanaan
Kegiatan ini dilaksanakan mulai pada tanggal 7 september 2020 dengan sasaran warga masyarakat desa Bongo Nol Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Secara garis besar, metode pelaksanaan dalam kegiatan ini dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah  tahap  pra  kegiatan.  Tahap  kedua  adalah  tahap  pelaksanaan.  Sedangkan  tahap terakhir  adalah  tahap  evaluasi  kegiatan.  Selanjutnya,  akan  diuraikan  metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap:
a. Pra Kegiatan Tahap ini merupakan tahap awal sebelum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Secara umum, tahap ini sudah dimulai sejak penentuan tema kegiatan  dan  lokasi  pengabdian.  Dalam  pengabdian  ini,  tema  yang  diambil berkaitan  dengan  pengelolaan  sampah  melalui  Bank  Sampah,  sedangkan  lokasi pengabdian  yang  dipilih  adalah  wilayah  Kabupaten  Boalemo  Desa  Bongo  Nol. Setelah  penentuan  tema  dan  lokasi  pengabdian,  maka  langkah  awal  kegiatan secara konkret berupa:
1) Tim melakukan
penjajakan/ survey pendahuluan ke mitra yang akan dijadikan sebagai tempat pengabdian. Kegiatan ini bertujuan guna mendapatkan persetujuan dari mitra pengabdian.
2) Dalam survey tersebut, tim akan mengidentifikasi kondisi lapangan yang ada pada mitra.
3) Tim  akan  mengelompokkan  dan  menganalisis  kondisi  lapangan  yang  telah diidentifikasi dengan dikaitkan dengan tujuan dari kegiatan ini.
4) Tim  akan  melakukan  prioritas  terhadap  program  yang  akan  diberikan pada saat pelaksanaan.
5) Tim  akan  membuat  rencana  program  yang tepat  dan  menyesuaikan  dengan karakteristik tema pengabdian yang akan dilaksanakan, dalam bentuk usulan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
b. Pelaksanaan Kegiatan pelaksanaan adalah inti dari pengabdian ini. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya. Setelah tim mendapatkan izin dan mengidentifikasi  masalah  yang  ada  pada  mitra,  tim  memberikan  materi  dalam bentuk ceramah yang diikuti dengan diskusi tanya jawab.
c. Evaluasi Kegiatan Evaluasi kegiatan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa  jauh  penguatan  pemahaman  terhadap  peserta  tentang  materi  muatan dalam  desain  peraturan  desa  penanganan  sampah.  Hal  ini  dilakukan  dengan memberikan  beberapa  pertanyaan  kepada  peserta  pengabdian.  Dari  jawaban- jawaban  yang  diberikan,  maka  tim  dapat  menilai  apakah  terjadi  penguatan pemahaman warga terhadap materi muatan untuk desain peraturan desa dalam penanganan sampah.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Konsep Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah di Desa Bongo Nol
Kondisi eksisting desa Bongo yang memiliki Jumlah penduduk yang cukup besar tentunya  menjadi  peluang  sekaligus  tantangan  untuk  mentransformasi  paradigm berfikir yang memandang sampah merupakan barang bekas yang telah kehilangan nilai sama  sekali,  padahal  sampah  jika  dikelola  dengan  baik  dapat  membantu  peningkatan
ekonomi masyarakat baik melalui penciptaan industry kreatif pengelolaan sampah serta mengembangkan konsep bank  sampah  yang  dapat  mengkonversi  tabungan  sampah  masyarakat  menjadi tabungan  rupiah  bagi  warga,  dan  disaat  yang  bersamaan  dapat  mengantisipasi lingkungan  dari  kerusakan  dan  dampak  lingkungan  seperti  bencana  banjir.  Di  desa Bongo  Nol  sendiri  belum  adanya  bank  sampah  tentu  menjadi  peluang  bagi pemaksimalan  Program  UNG  dalam  pemberdayaan  masyarakat  untuk  menangani bencana  melalui  konsep  bank  sampah,  termasuk  menyediakan  instrument  hokum (dalam  bentuk  peraturan  desa)  bagi  desa  agar  pembentukan  dan  pengelolaan  bank sampah  dapat  dilakukan  secara  komprehensif,  paripurna  dan  kontinyu.  Apalagi mengingat  program  nasional  yang  mengalokasikan  anggaran  dana  desa  yang  cukup besar untuk masing-masing desa, maka tentunya manajemen pengeleolaan keuangan
desa  dapat  dialokasikan  sebagiannya  untuk  modal  bank  sampah  desa  yang  akan dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik Desa. Potensi penanganan sampah melalui bank sampah di desa Bongo Nol dapat diuraikan dalam beberapa point di bawah ini :
a. Jumlah masyarakat yang cukup besar di desa berkonstribusi terhadap produksi sampah yang ada;
b. Paradigma  yang  masih  mengakar  di  masyarakat  yang  memandang  sampah merupakan  sesuatu  yang  telah  kehilangan  nilai  sama  sekali  sehingga  perlu dilakukan  transpormasi  paradigma  khususnya  sampah  yang  potensial mendatangkan nilai rupiah;
c. Belum  adanya  instrument  hokum  di  desa  dalam  hal  ini  adalah  peraturan  desa tentang  pengelolaan  sampah  melalui  bank  sampah  desa,  yang  dapat  menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk membentuk bank sampah secara kelembagaan, pendanaan atau modal awal, bagi hasil, dan lain sebagainya;
d. Belum  adanya  bank  sampah  yang  ada  di  desa  sebagai  salah  satu  metode penanggulangan sampah desa;
Potensi pengelolaan sampah sebagaimana diuraikan di atas tersebut ditindaklanjuti oleh tim  KKS  pengabdian  dengan  cara  melakukan  beberapa  langkah  dan  tahapan,  di antaranya:
a. Metode  survey  yang  akan digunakan untuk mengetahui jenis sampah yang dihasilkan oleh masyarakat desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo;
b. Metode  pendampingan  pembentukan  peraturan  desa  yang  meliputi  tahapan penyusunan,  uji  publik,  pembahasan  bersama  antara  Kepala  Desa  dan  BPD, penetapan, pengesahan, dan pengundangan;
c. Penyuluhan  sekaligus  sosialisasi  tentang  pengelolaan  sampah  berbasis  bank sampah  sebagai  upaya  mentransformasi  paradigma  masyarakat  dalam memandang sampah yang dihasilkan oleh masyarakat desa.
d. Pelatihan pengelolaan Bank Sampah kepada pengelola Bank Sampah Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo melalui kegiatan pelatihan dan best practice dari Bank Sampah Limboto.
Pada  pentahapannya  akan  di  awali  dengan  survey  untuk  mengetahui  jenis  dan karakteristik  sampah  yang  dihasilkan  oleh  masyarakat  desa.  Hal  ini  dilakukan  untuk menentukan jenis sampah apa yang akan menjadi objek tabungan sampah yang bias
dikonversi  menjadi  tabungan  rupiah.  Survey  akan  dilakukan  oleh  mahasiswa  dibantu oleh masyarakat pada masing-masing dusun sekaligus pemetaan unit-unit bank sampah pada masing-masing dusun untuk mensuport operasionalisasi bank sampah desa yang berpusat di desa.
Pada tahap berikutnya akan dilakukan pendampingan oleh Dosen Pendamping Lapangan  dengan  Mahasiswa  peserta  KKS  Pengabdian  kepada  pemerintah  desa  dan BPD yang meliputi tahapan penyusunan, uji publik, pembahasan bersama antara Kepala Desa  dan  BPD,  penetapan,  pengesahan,  dan  pengundangan.  Pendampingan  ini dilakukan sebab peraturan desa yang merupakan output pada tahapan ini merupakan payung  hukum  bagi  pemerintah  Desa  Bongo  Nol  khususnya  kepala  desa  untuk membentuk dan mengelola Bank Sampah.
Pada tahap berikutnya akan dilakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan pembentukan bank sampah untuk perubahan paradigma masyarakat tentang sampah, sehingga diharapkan bahwa sampah yang selama ini dapat dihasilkan dan dibuang oleh masyarakat  akan  diklasifikasikan  serta  diserahkan  pada  bank  sampah  sehingga  dapat dikonversi  menjadi  rupiah  dan  membantu  perekonomian  desa  dan  masyarakatnya. Kegiatan ini akan dilakukan oleh pemerintah baik BLH dan BPBD dengan melibatkan pemerintah desa, masyarakat, mahasiswa sebagai pesertanya.
Pada  tahapan  terakhir akan dilakukan pelatihan pengeloaan sampah melalui bank sampah kepada pengelola bank  sampah  desa  Bongo  Nol,  mulai  dari  syarat  dan  tata  cara  pembukaan  rekening tabungan  sampah,  penyetoran,  sampai  pada  penarikan  dan  pengelolaan  lainnya  yang akan  melibatkan  pengelola  bank  sampah  Limboto  yang  telah  lebih  dulu  maju  dan berhasil  menerapkan  konsep  bank  sampah.  Dalam  kegiatan  pelatihan  ini  akan melibatkan  pengelola  bank  sampah,  Pemerintah  Desa,  Dosen  Pendamping Lapangan,dan mahasiswa peserta KKS Pengabdian.

## 2. Materi  Muatan  Peraturan  Desa  tentang  Pembentukan  dan  Pengelolaan  Bank Sampah
1) Ruang Lingkup Pengaturan
Ruang  lingkup  pengaturan  peraturan  desa  tentang  pembentukan  dan pengelolaan  bank  sampah  meliputi  tugas  dan  wewenang  pemerintah  desa, pembentukan pengelola bank sampah, pengelolaan sampah, pengawasan dan
pembinaan, kerjasama dan kemitraan, peran serta masyarakat, pembiayaan, insentif, dan ketentuan penutup.
2) Asas-asas
Dalam  pelaksanaan  pembentukan  dan  pengelolaan  bank  sampah,  dilakukan dengan  mengacu  pada  asas  tangung  jawab,  berkelanjutan,  keadilan,  kebersamaan, partisipatif, dan nilai ekonomi.
3) Tugas dan wewenang Pemerintah Desa
Sementara  tujuan  pengaturan  tentang  pembentukan  dan  pengelolaan  bank sampah meliputi:
a. Terbentuknya pengelola bank sampah yang profesional dan efektif;
b. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
d. Meningkatkan  pendapatan  ekonomi  masyarakat  melalui  pengelolaan  bank sampah;
e. Mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Dalam  hal  tugas  dan  wewenang  pemerintah  desa,  pemerintah  desa  memiliki tugas  untuk  menjamin  terselanggaranya  pengelolaan  bank  sampah  yang baik  dan
profesional  guna  mewujudkan lingkungan yang sehat. Selain tugas tersebut, pemerintah desa juga bertugas untuk menumbuhkembangkan  dan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dalam penanganan  sampah,  meningkatkan  kapasitas  dan  kompetensi  tenaga  pengelola bank  sampah,memfasilitasi  penyelenggaraan  pengelolaan  sampah  melalui  bank sampah, melakukan koordinasi antar Lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah. Sementara  untuk  kewenangan  pemerintah  desa  memiliki  kewenangan  untuk membentuk,  mengangkat  dan  memberhentikan  pengelola  bank  sampah, menetapkan  besaran  penyertaan  modal  desa  kepada  pengelola  bank  sampah, memfasilitasi  kerjasama  dan  kemitraan  bank  sampah  desa  dengan  bank  sampah lainnya, pihak swasta dan pemerntah daerah maupun provinsi, memberikan insentif dan  disinsentif  bagi  orang  atau  kelompok  masyarakat  yang  terlibat  dalam pengelolaan  sampah  melalui  bank  sampah,  melakukan  monitoring  dan  evaluasi pelaksanaan pengelolaan bank sampah, melakukan pembinaan terhadap pengelola yang melakukan pelanggaran dan kesalahan dalam pengelolaan bank sampah, serta melakukan pembinaan kepada
masyarakat yang tidak terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah melalui bank sampah.
4) Pembentukan Bank Sampah
Pembentukan bank sampah ditetapkan oleh kepala desa melalui ketetapan kepala desa yang memuat struktur dan komposisi pengelola bank sampah. Struktur tersebut di  antaranya  direktur,  wakil  direktur,  bendahara,  divisi  administrasi,  divisi pengangkutan, dan divisi penjualan.
Pengangkatan pengelola bank sampah harus memperhatikan syarat :
a. Merupakan warga masyarakat desa berdomisili tetap di desa;
b. Berusia  paling  rendah  25  tahun  dan  maksimal  40  tahun  pada  saat pengangkatan dilakukan;
c. Tidak rangkap jabatan pada pemerintahan desa dan badan usaha milik desa;
d. Memiliki rekam jejak dalam pengelolaan usaha;
e. Memiliki integritas dan kompetensi sebagai pengelola bank sampah.
Sementara  untuk  masa  jabatan  pengelola  bank  sampah  selama  3  (tiga)  tahun  dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan.
5) Pengelolaan Bank Sampah Kegiatan  pengelolaan  bank  sampah  meliputi  pemilhan  sampah,  penimbangan sampah, pencatatan, hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukan ke dalam buku tabungan.
Pelaksanaan  bank  sampah  dilakukan  dengan  tahapan  meliputi,  penetapan  jam kerja,  penarikan  tabungan,  peminjaman  uang,  buku  tabungan,  jasa  penjemputan sampah,  jenis  tabungan,  jenis  sampah,  penetapan  harga,  kondisi  sampah,  berat meinimum, wadah sampah.
Jam kerja bank sampah selama 3 (tiga) hari kerja dalam satu minggu yaitu hari jumat, sabtu dan minggu dengan jam kerja dimulai dari jam 09.00-16.00. sementara untuk sampah  yang  telah  ditabung  akan  ditimbang  dan  dihargai  sesuai  dengan  harga pasaran. Uang hasil dari tabungan tersebut dapat langsung diambil penabung atau dicatat dalam buku rekening yang disediakan oleh bank sampah.
Peminjaman  uang  yang  disebutkan  di  atas  dapat  dilakukan  oleh  bank  sampah kepada  penabung  berdasarkan  kemampuan  keuangan  bank  sampah,  dengan memperhatikan  sistem  bagi  hasil  dengan  ketentuan  pengembalian  dalam  jangka waktu yang ditentukan pengelola bank.
Buku  tabungan  untuk  penyetoran  sampah  disiapkan  oleh  pengelola  bank  sampah yang  memuat  pencatatan  sampah  yang  ditabung,  ditimbang  dan  dihargai berdasarkan  harga  pasaran  dengan  terdapat  kolom  kredit,  debit,  dan  saldo  setiap transaksi.  Sementara  dalam  hal  jasa  penjemputan,  dilakukan  oleh  pengelola  bank sampah  menggunakan  alat  pengakut  sampah  dimana  setiap  penabung  dapat menghubungi  pengelola  bank  sampah  untuk  menjemput  sampah,  kemudian ditimbang, dicatat dan dihargai.
Jenis tabungan sampah terdiri dari jenis tabungan individu dan tabungan kolektif. Tabungan  individu  terdiri  dari  tabungan  biasa,  tabungan  Pendidikan,  tabungan lebaran.  Tabungan  biasa  dapat  ditarik  3  (tiga)  bulan  sekali,  sementara  tabungan Pendidikan  dapat  ditarik  setiap  tahun  ajaran  baru  atau  setiap  pembayaran sumbangan  pengembangan  Pendidikan  (SPP),  dan  tabungan  lebaran  dapat  ditarik seminggu  sebelum  lebaran.  Sementara  tabungan  kolektif  dapat  dilakukan  oleh kelompok sosial atau kemasyarakatan seperti kelompok pengajian, pengurus masjid, karang taruna. Tabungan kolektif dapat  dilakukan penarikan tabungan hanya oleh ketua dan/ atau bendahara.
Jenis sampah dikelompokkan menjadi tiga yaitu, kertas yang meliputi koran, majalah, kardus dan dupleks; Plastik yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastic kertas lainnya; Logam  meliputi  besi,  aluminium,  dan  timah.  Bank  sampah  juga  dapat  menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi.
Penetapan  harga  ditetapkan  berdasarkan  kesepakatan  pengelola  bank  sampah, harga  setiap  jenis  sampah  bersifat  fluktuatif  tergantung  harga  pasaran.  Penetapan harga  terhadap  sampah  yang  disetorkan  baik  untuk  langsung  dihargai  maupun untuk  ditabung  disesuaikan  dengan  harga  pasaran  sampah  pada  saat  sampah disetorkan,  dengan  catatan bahwa  sampah  yang  disrtorkan  harus  bersih  dan  utuh. Guna  kepentingan  efisiensi,  pengelola  bank  sampah  dapat  menentukan  berat minimum.
Sistem  bagi  hasil  dalam  pengelolaa  bank  sampah  dilakukan  dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
a. Besaran sistem bagi hasil bank sampah tergantung pada hasil rapat pengurus bank sampah.
b. Hasil  keputusan  besarnya  bagi  hasil  tersebut  kemudian  disosialisasikan kepada semua penabung.
c. Besaran  bagi  hasil yang  umum  digunakan  adalah  85:15  yaitu  85%  (delapan puluh  lima  per  seratus)  untuk  penabung  dan  15%  (lima  belas  per  seratus) untuk pelaksana bank sampah.
d. Jatah  15%  (lima  belas  per  seratus)  untuk  bank  sampah  digunakan  untuk kegiatan  operasional  bank  sampah  seperti  pembuatan  buku  rekening, fotokopi,  pembelian  alat  tulis,  dan  pembelian  perlengkapan  pelaksanaan operasional bank sampah.
6) Pengawasan dan Pembinaan
Kepala  Desa  wajib  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  pengelolaan sampah dalam wilayah desa melalui monitoring dan evalusi yang dilakukan setiap 3 (tiga bulan sekali. Hasil monitoring dan evlausi wajib disampaikan kepada penabung setiap musyawarah desa dilaksanakan.
Kepala desa dapat melakukan pembinaan terhadap pengelola bank sampah dan penabung. Pembinaan kepada pengelola bank sampah dilakukan berdasarkan hasil
monitoring,  evaluasi  dan/atau pengaduan masyarakat. Pembinaan kepada penabung dilakukan kepada penabung yang mengalami persoalan pada bank sampah.

## 7) Kerjasama dan Kemitraan
Pengelola  bank  sampah  dapat  melakukan  kerjasama  dan  kemitraan  dengan berbagai  pihak  yang  dapat  menunjang kegiatan  pengelolaan  bank  sampah.  Bentuk kerjasama dan kemitraan meliputi :
a. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
b. Pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
c. Peningkatan manajemen dan kelembagaan bank sampah;
d. Peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasioan dan pemeliharaan.
8) Peran Serta Masyarakat
Pengelola  bank  sampah  berkewajiban  meningkatkan  peran  masyarakat  dalam pengelolaan  bank  sampah.  Masyarakat  dapat  berperan  secara  aktif  dalam  proses pengambilan  keputusan,  penyelenggaraan,  dan  pengawasan  dalam  kegiatan pengelolaan bank sampah diselenggarakan oleh pengelola bank sampah.
9) Insentif
Pemerintah desa dapat memberikan insentif kepada pengelola bank sampah dan kelompok masyarakat dan perseorangan;
Insentif kepada pengelola bank sampah diberikan atas pertimbangan :
a. Inovasi pengelolaan bank sampah;
b. Meningkatkan pendapatan bank sampah;
c. Berperan dalam peningkatan kualitas lingkungan yang sehat.
Sementara untuk insentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan diberikan atas pertimbangan:
a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap pengelolaan bank sampah.

## Penghargaan
Tim KKS Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Boalemo  khususnya  Pemerintah  Desa  Bongo  Nol  dan  jajarannya  serta  masyarakat Pemerintah Desa setempat yang telah mendukung terlaksananya program dan kegiatan
yang  tim  canangkan  untuk program Penanganan Ssampah melalui Bank Sampah. Terima kasih juga kami haturkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo yang telah memfasilitasi kelancaran terlaksananya program baik dari segi pembiayaan dan operasional terkait.

## Kesimpulan
Pengelolaan  sampah  harus  ditangani  secara  serius,  sebab  berdampak  besar terhadap  lingkungan,  penggunaan  pendekatan  pengelolaan  sampah  melalui  bank sampah  hanyalah  merupakan  salah  satu  pendekatan  saja,  namun  aspek  yang  paling stratgeis  dan  penting  adalah  kesadaran  masyarakat  untuk  tidak  membuang  sampah sembarangan,  serta  menekan  produksi  sampah  dan  mampu  mengolah  sampah  yang awalnya  telah  kehilangan  nilai  manfaat  menjadi  sesuatu  yang  bermanfaat  lagi  dan bahkan  bisa  memiliki  nilai  ekonomis  salah  satunya  melalui  bank  sampah.  untuk mewujudkan  itu  semua  diperlukan  kerja  sinergis  antara  pemerintah  kabupaten, pemerintah  kecamatan,  pemerintah  desa  Bongo  Nol,  serta  seleuruh  masyarakat  untuk melakukan pengelolaan sampah yang baik dan benar.

## Referensi
Anom  Surya  Putra,  Buku  7,  Badan  Usaha  Milik  Desa,  Spirit  Usaha  Kolektif  Desa,  Jakarta;
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, 2015.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo, Kabupaten Boalemo Dalam Angka Tahun 2017.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo, Kecamatan Botumoito Dalam Angka Tahun 2017. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Republika.  (edisi  2019).  “Dua  Kecamatan  di  Boalemo  diLanda  Banjir”.  Dilansir  dari https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/01/13/p2ht7p284-dua-kecamatan-di- boalemo-dilanda-banjir. Diakses pada hari Kamis 13 Juni 2019, pukul 16.32