## PERAN JAKSA DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
Lilien Ristina Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang

## ABSTRAK
Jaksa  adalah  pejabat  fungsional  yang  diberi  wewenang  oleh  undang- undang untuk melakukan penuntutan. Sementara perumusan di dalam Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak,  bahwa  tingkat  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi (pengalihan). Konsep diversi adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke proses di luar peradilan pidana. Diterapkannya konsep diversi memberi pengaruh terhadap peran jaksa dalam melakukan dan melaksanakan tugasnya. Penelitian ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  spesifikasi  penelitian  yang bersifat  deskriptif  analitis.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah data sekunder. Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah Peran  jaksa  dalam  diversi  adalah  sebagai  mediator  dan  fasilitator  yang memastikan  bahwa  penegakan  hukum  tetap  dapat  terlaksana  dengan  tanpa mengabaikan  perlindungan  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana.  Hambatan dalam pelaksanaan diversi antara lain kurangnya pemahaman dari pihak terkait mengenai  pengertian  dan  tujuan  dilaksanakannya  diversi.  Sedangkan  upaya untuk  mengatasi  dilakukan  dengan  memberikan  pengertian  terhadap  keluarga dan anak secara rinci mengenai diversi.
Kata Kunci:  Jaksa, Diversi, Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak

## ABSTRACT
Prosecutors  are  functional  officials  authorized  by  law  to  prosecute.  The formulation in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 year 2012 concerning  the  Child  Criminal  Justice  System,  the  level  of  investigation, prosecution  and  examination  of  child  cases  in  the  district  court  must  be attempted diversion. The concept of diversion is the transfer of settlement of  child  cases  from  criminal  justice  processes  to  processes  outside criminal justice. The application of the concept of diversion influences the role  of  the  prosecutor  in  carrying  out  his  duties.  This  study  used  a normative juridical method with descriptive analytical research specifications.  The  type  of  data  used  in  this  study  was  secondary  data. The  conclusions  obtained  from  the  results  of  this  study  are  the  role  of prosecutors in diversion as mediators and facilitators who ensure that law enforcement  can  still  be  carried  out  without  neglecting  the  protection  of child  offenders.  Obstacles  in  the  implementation  of  diversion  include  lack of  understanding  from  the  relevant  parties  regarding  understanding  and the  purpose  of  diversion.  On  the  other  hand,  the  efforts  to  overcome  are carried  out  by  giving  understanding  to  family  and  children  in  detail regarding diversion.
Keywords: Prosecutor, Diversion, Criminal, Child Criminal Justice System

## A.  Pendahuluan
Salah  satu  ciri  negara hukum  menurut  Mahfud  MD adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak, 1 dengan  demikian penegakan  hukum  mempuyai peranan penting. Penegakan hukum ( law enforcement) merupakan  suatu  usaha  untuk menegakkan norma-norma hukum  dan  sekaligus  nilai-nilai yang  ada  dibelakang  norma tersebut. 2 Penegakan  hukum bukan hanya berbicara mengenai  aturan-aturan  atau pasal-pasal  yang  berada  dalam peraturan  perundang-undangan saja,  tetapi  selalu  melibatkan manusia  di  dalamnya  seperti pelaku kejahatan, korban kejahatan,  para  penegak  hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan) yang berkaitan dengan  sistem  peradilan  pidana ( criminal justice system). Menurut Pasal 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor  16  Tahun  2004  tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia, Jaksa  adalah  pejabat  fungsional yang  diberi  wewenang  oleh undang-undang  untuk  bertindak sebagai  penuntut  umum  dan palaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh 1 Fajlurrahman  Jurdi, Teori Negara  Hukum ,  cetakan  pertama,  (Malang: Setara Press, 2016),     hlm. 32.
2 Muladi. Penegakkan  Hukum dan  peningkatan  Demokrasi  di  Indonesia Dalam  Hak  Asasi  Manusia,  Politik dan Sistem  Peradilan  Pidana .  (Semarang  :
Universitas Diponegoro, 2002) hlm. 69.
kekuatan  hukum  tetap  serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan  pidana.  Pelaksanaan diversi (pengalihan) dilatarbelakangi  oleh  keinginan untuk menghindari  efek  negative terhadap jiwa dan perkembangan  anak  oleh  dalam keterlibatannya pada sistem peradilan pidana. Jaksa mempunyai peran penting dalam berlangsungnya  proses diversi (pengalihan)  dengan  melibatkan korban,  pelaku,  keluarga  korban dan  pelaku,  masyarakat  serta pihak-pihak  yang  terkait  dengan suatu perkara tindak pidana.
Berdasarkan  penjelasan diatas, peran jaksa dalam menerapkan  kebijakan  diversi terhadap  anak  pelaku  tindak pidana dalam menjalankan penegakan  hukum  hendaknya sejalan  dengan  tujuan  dasar pemidanaan  diantaranya  yaitu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum.

## B.   Perumusan Masalah
1.  Bagaimana peran Jaksa dalam  penerapan  kebijakan diversi  terhadap  anak  pelaku tindak pidana? 2.  Hambatan  apa  saja  yang dihadapi  oleh  Jaksa  dalam penerapan  kebijakan  diversi terhadap  anak  pelaku  tindak
pidana?
3.  Bagaimana upaya untuk mengatasi  hambatan  yang dihadapi  oleh  Jaksa  dalam
menerapkan kebijakan diversi? C.  Tinjauan Pustaka 1.  Anak Pelaku Tindak Pidana Pemahaman tentang pengertian anak dalam kaitannya dengan  perilaku  tindak  pidana biasanya dilakukan dengan mendasarkan  pada  tingkatan usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak. Dalam hukum positif di indonesia anak  diartikan  sebagai  orang yang belum dewasa ( minderjarig / person  under  age ), orang yang dibawah umur/keadaan  dibawah  umur ( minderjarig  heid/inferiority )  atau biasa  disebut  juga  sebagai  anak yang berada dibawah pengawasan  wali  ( minderarig under voordij ) 3 Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  pasal  1 angka  2  bahwa  anak  yang berhadapan dengan hukum adalah  anak  yang  berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi  korban  tindak  pidana, dan  anak  yang  menjadi  saksi tindak  pidana.  Dengan  demikian anak  yang  melakukan  tindak pidana  tergolong  ke  dalam  anak yang  berkonflik  dengan  hukum sesuai  dengan  bunyi  pasal  1 angka 3 undang-undang
tersebut,
“anak  yang  berkonflik  dengan hukum yang selanjutnya disebut anak  adalah  anak  yang  telah
3 Abdi  Reza  Fachlewi  Junus,
Peran  Jaksa  Dalam  Menerapkan  Konsep Diversi  Terhadap  Anak  Yang  Berkonflik Dengan Hukum,” (Fakultas Hukum Universitas    Indonesia  Program  Studi  Ilmu Hukum  Kekhususan  Hukum  dan  Sistem Peradilan Pidana, 2012 ). Hlm. 35
berumur  12  (dua  belas)  tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan  belas)  tahun  yang diduga melakukan tindak pidana”. Ada dua kategori perilaku anak yang membuat harus berhadapan dengan hukum yaitu status offence dan juvenile delinquency. 4 Status  offence
merupakan  perilaku  kenakalan anak  yang  apabila  dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan,
seperti  tidak  menurut  membolos sekolah  atau  kabur  dari  rumah. Sedangkan juvenile  delinquency adalah  perilaku  kenakalan  anak yang apbila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

## 2.  Sistem  Peradilan  Pidana Anak
Sistem  peradilan  pidana anak  adalah  sistem  peradilan pidana  yang  diterapkan  pada anak.  Pasal  1  Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi system peradilan  pidana  anak  adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan  tahap  pembimbingan setelah menjalani pidana.
Tujuan  jangka  pendek dari  sistem  peradilan  pidana anak  adalah  resosialisasi  atau pembinaan  bagi  anak  yang
4 Purniati, Mamik Sri Supatmi dan Ni  Made  Martini  Tinduk,  mengutip  Harry  E. Allen  and  Clifford  E  Simmonsen  dalam Correction  in  America:  An  Introduction, Analisa  Situasi  Sistem  Peradilan  Pidana Anak (Juvenile Justica System) di Indonesia , UNICEF: Indonesia 2003. hlm 2
melakukan tindak pidana. Sedangkan tujuan jangka menengah  dari  sistem  peradilan pidana  anak  adalah  mencegah anak tersebut melakukan kejahatan  lebih  lanjut  sementara tujuan  jangka  panjang  berupa kesejahteraan bagi anak. Mengikuti  tujuan  tersebut maka pemidanaan terhadap anak hendaklah mempertimbangkan  kepentingan anak dengan maksud melindungi dan  mengayomi  anak  serta memberi  kesempatan  kepada anak  untuk  memperoleh  jati  diri untuk  menjadi  manusia  yang mandiri,  bertanggungjawab  dan berguna bagi diri sendiri, keluarga,  masyarakat,  bangsa dan  negara  melalui  pembinaan mengingat  anak  adalah  penerus bangsa. 3.  Diversi Perumusan Diversi seperti  yang  tersurat  di  dalam Pasal  1  angka  7  Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian  perkara  anak  dari proses  peradilan  pidana  ke proses  di  luar  peradilan  pidana. Istilah penyelesaian di luar pengadilan  atau out  of  the  court settlement umumnya dikenal sebagai kebijakan (diskresi) yang  dilakukan  oleh  aparat penegak  hukum  yang  memiliki wewenang untuk melakukan beberapa  hal,  yaitu  sebagai penentu  keluaran  akhir  dari suatu  kasus,  sengketa,  konflik, pertikaian atau pelanggaran juga wewenang untuk dapat mengesampingkan perkara pidana  yang  dilakukan  oleh pihak tertentu dengan permintaan kepada pelaku/pelanggar agar
mengakomodasi kerugian korban. 5 Prespektif sistem peradilan  pidana  menjelaskan posisi diversi dalam sistem peradilan  pidana  anak  dapat dilihat  sebagai  suatu  bentuk perlindungan  hukum  bagi  anak yang  melakukan  tindak  pidana. Meskipun demikian, terdapat ketentuan  bahwa  diversi  hanya dapat  dilakukan  terhadap  tindak pidana yang ancaman hukumannya  di  bawah  tujuh tahun  dan  bukan  merupakan penggulangan tindak pidana sesuai  dengan  yang  tercantum pada  pasal  7  ayat  (2)  Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: “diversi  sebagaimana  dimaksut pada  ayat  (1)  dilaksanakan dalam  hal  tindak  pidana  yang dilakukan: a.  diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun; dan b.  bukan merupakan pengulangan tindak pidana ”. Proses diversi berdasarkan  Pasal  8  ayat  (3) Undang-Undang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  harus memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran  stigma  negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan  masyarakat  dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Kemudian hasil  kesepakatan diversi  seperti yang telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Sistem 5 Dahlan  Sinaga, Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi, Prespektif Keadilan Bermatabat , (Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, 2001) . hlm 34
Peradilan  Pidana  Anak  dapat berbentuk:  perdamaian  dengan atau tanpa ganti rugi, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, dan keikutsertaan dalam  pendidikan  atau  pelatihan di  lembaga  pendidikan  atau LPKS  paling  lama  3  bulan  atau pelayanan masyarakat.

## 4.  Diskresi Jaksa
Pasal  1  Undang  undang Kejaksaan  Nomor  16  Tahun 2004  menjelaskan  pengertian Jaksa  adalah  pejabat  fungsional yang  diberi  wewenang  oleh undang-undang  untuk  bertindak sebagai  penuntut  umum  dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan  hukum  tetap  serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan Penuntut  umum  adalah  jaksa yang  diberi  wewenang  oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Menurut  pasal  1  butir  7 KUHAP jo pasal 1 butir 3 UU No 16  tahun  2004  menyebutkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan  perkara  pidana  ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus  oleh  hakim  di  sidang pengadilan.
Di  beberapa  negara jaksa  memiliki  peran  ganda, yaitu  sebagai  penyelenggara ( prosecutor )  atau  administrator dan  sebagai  semi  judge  atau quasi  judisial  officer .  Sebagai
prosecutor atau  administrator jaksa bertugas menuntut perkara dengan tujuan menghasilkan penjatuhan pidana  dari  pengadilan  seberat
mungkin,  sedangkan  sebagai semi  judge,  jaksa  berfungsi untuk  melindungi  yang  tidak bersalah, mempertimbangkan hak-hak tersangka dan mencegah terjadinya penuntutan  atas  dasar  balas dendam ( malice prosecution ) 6 . Dalam penuntutan dikenal  adanya  dua  asas,  yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Asas legalitas merupakan asas kewajiban menuntut.  Dinyatakan  bahwa penuntut  wajib  menuntut  setiap orang  yang  melakukan  tindak pidana. Sementara asas oportunitas adalah asas kebijaksanaan  menuntut.  Asas oportunitas memberi kesempatan pada penuntut untuk  tidak  menuntut  perkara atau  orang  yang  melakukan tindak  pidana,  bilamana  jika menurut  pertimbangannya  akan merugikan  kepentingan  umum atau pemerintah.

## D.  Metode Penelitian

## 1.  Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang peneliti  gunakan  adalah  yuridis normatif  yang  dilakukan  dengan cara  meneliti  bahan  hukum pustaka  atau  data  sekunder mengenai teori-teori pemidanaan yang  kemudian  digunakan  untuk menganalisis  kebijakan  diversi yang diterapkan oleh jaksa terhadap  anak  pelaku  tindak pidana. 2.  Spesifikasi Penelitian Penelitian ini lebih mengarah  kepada  spesifikasi penelitian yang deskriptif analitis, dimana  Penulis  memaparkan kebijakan diversi yang
6 RM Surachman, Jan S Maringka, Peran  Jaksa  Dalam  sistem Peradilan  Pidana  di  Kawasan  Asia  Pasifik , (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 16
diterapkan  oleh  jaksa  sebagai penuntut  terhadap  anak  pelaku tindak pidana dalam menegakkan hukum sesuai dengan  prinsip  dasar  tujuan pemidanaan. 3.  Jenis Data Jenis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah data sekunder, yaitu data yang  diperoleh  melalui  bahan hukum  primer,  sekunder  dan tersier.
4.  Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data  yang  Penulis  gunakan dalam  penelitian  tentang  Peran Jaksa dalam Penerapan Kebijakan Diversi terhadap Anak Pelaku  Tindak  Pidana  ini  adalah penelitian kepustakaan ( literature research ) dan juga melalui penelitian melalui internet ( internet research ). Data kepustakaan    Penulis  peroleh dari peraturan perundang- undangan,  buku-buku,  dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan  dalam  penelitian ini. Sedangkan penelitian melalui internet  Penulis  lakukan  dengan menggunakan search  enggine (mesin pencari) 7 untuk menemukan bahan-bahan hukum  baik  primer  maupun sekunder. 5.  Metode Analisis Data Analisis normatif kualitiatif Penulis gunakan  untuk menganalisis      permasalahan dalam  penelitian  tentang “Peran Jaksa dalam Penerapan Kebijakan Diversi terhadap Anak Pelaku  Tindak  Pidana .”  Dalam mendeskripsikannya, Penulis 7 Seacrh  enggine (mesin  pencari) adalah progran yang mengijinkan seseorang untuk  mencari  web  pada  website  yang memberikan informasi yang diinginkan .
membuat ulasan mengenai konsep-konsep  dan  teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai  dasar  pemidanaan untuk  mengevaluasi  kebijakan diversi  yang  diterapkan  oleh jaksa.

## E.  Hasil dan Pembahasan
1.  Peran Jaksa dalam penerapan kebijakan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana. Penuntutan  menurut Undang-Undang Kejaksaan adalah tindakan penuntut umum untuk  melimpahkan  perkara  ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum  Acara  Pidana  dengan permintaan  supaya  diperiksa dan  diputus  oleh  hakim  di sidang pengadilan. Konsep diversi adalah pengalihan penyelesaian  perkara  anak  dari proses  peradilan  pidana  ke proses  di  luar  peradilan  pidana. Berkaitan  dengan  hal  tersebut, maka  diversi  merupakan  suatu tindakan  yang  dilakukan  oleh Jaksa  Penuntut  umum  untuk tidak  mengajukan  suatu  kasus ke Pengadilan.
Jaksa  sebagai  salah satu penegak hukum mempunyai  kewajiban  untuk menegakkan  keadilan.  Dengan posisi demikian, penerapan kebijakan diversi yang dilakukan oleh  jaksa  hendaknya  sejalan dengan tujuan dasar pemidanaan  diantaranya  yaitu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum. a. Peran Jaksa dalam penerapan  kebijakan  diversi terhadap  anak  pelaku  tindak pidana  berdasarkan  Teori
Pembalasan
Teori Pembalasan menjelaskan  bahwa  tujuan pemidanaan  adalah  untuk menghukum  pelaku  tindak pidana  berdasarkan  tindak pidana yang dilakukan. Pidana sebagai akibat mutlak yang  harus  ada  sebagai suatu  pembalasan  kepada orang yang melakukan kejahatan.  Teori  pembalasan terbagi atas pembalasan subjektif  dan  pembalasan objektif. Pembalasan subjektif  ialah  pembalasan terhadap  kesalahan  pelaku. Pembalasan  objektif  ialah pembalasan  terhadap  apa yang  telah  diciptakan  pelaku di dunia luar. 8 Perkara tindak pidana yang  dilakukan  oleh  anak, Jaksa disarankan agar mengupayakan diversi sebagai jalan untuk menyelesaikannya. Diversi menfokuskan pada pengalihan hukuman menjadi pembinaan yang berarti meniadakan unsur pembalasan  yang  menjadi dasar dari pemidanaan. Peran  atau  kewajiban  Jaksa adalah sebagai penuntut yang bertugas menuntut perkara dengan tujuan menghasilkan penjatuhan pidana dari pengadilan seberat  mungkin  terhadap pelaku  tindak  pidana  untuk melindungi  pihak  yang  tidak bersalah. Berdasarkan pemahaman  tersebut  maka seharusnya usaha untuk menghilangkan adanya pembalasan dalam suatu
8 Andi  Hamzah, Asas-Asas Hukum  Pidana ,  (Jakarta:  Rinneka  Cipta,
1994), hlm. 31. tindak pidana tidak dibenarkan. Menurut Romli Atmasasmita, penjatuhan pidana  kepada  pelaku  tindak pidana mempunyai  sandaran pembenaran sebagai berikut: 9 1.  Dijatuhkan  pidana  akan memuaskan perasaan balas  dendam  korban, baik  perasaan  adil  bagi dirinya, temannya, maupun keluarganya. Perasaan  ini  tidak  dapat dihindari  dan  tidak  dapat dijadikan  alasan  untuk menuduh tidak menghargai hukum ( vindicative ). 2.  Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setipa  perbuatan  yang merupakan  orang  lain secara  tidak  wajar,  maka akan menerima ganjarannya ( fairness ). 3.  pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara  beratnya  suatu pelanggaran dengan pidana  yang  dijatuhkan ( proportionality ). Berdasarkan penjelasan pembenaran tersebut,  dipahami  bahwa hukuman  yang  dijatuhkan berfungsi untuk menyadarkan  pelaku  bahwa penderitaan  yang  mereka peroleh melalui hukuman 9 Mahmud  Mulyadi, Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non  Penal  Policy  dalam  Penanggulangan Kejahatan  Kekerasan ,  (Medan:  Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm 70-71
tersebut  merupakan  akibat dari perbuatan mereka sendiri.  Mengingat  dalam  hal pelaku  adalah  anak,  sistem diversi yang memberikan pilihan untuk mengikuti pelatihan atau kegiatan dalam  masyarakat  selama waktu tertentu dapat dimasukkan sebagai hukuman jika diterapkan pada  anak.  Pada  dasarnya kedua  hal  tersebut  dapat dikatakan  ‘bekerja’  karena ada  yang  menentukan  dan mengawasi jalannya kegiatan  tersebut,  sehingga kebebasan anak sedikit berkurang.  Dengan  demikian dapat  dikatakan  bahwa  anak tersebut tetap mendapat balasan dari perbuatannya. b. Peran Jaksa dalam penerapan  kebijakan  diversi terhadap  anak  pelaku  tindak pidana  berdasarkan  Teori Pembinaan Teori pembinaan lebih  menekankan  bahwa tujuan  pidana  adalah  untuk merubah  tingkah  laku  atau kepribadian  pelaku  tindak pidana. Berdasakan hal tersebut  menurut  teori  ini fokus  dari  pidana  adalah terhadap pelaku tindak pidana bukan tindak pidananya,  sehingga  pidana dijatuhkan  bukan  atas  dasar berat ringannya tindak pidana melainkan  atas  dasar kebutuhan  yang  diperlukan untuk  memperbaiki  perilaku pelaku tindak pidana. Mengingat anak adalah  tunas,  potensi  dan generasi  muda  penerus  cita- cita perjuangan bangsa sehingga memiliki peran strategis  dan  mempunyai  ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan
eksistensi bangsa dan negara  pada  masa  depan maka perlu adanya perlindungan  dari  negara. Pidana yang dijatuhkan pada anak  pelaku  tindak  pidana didasarkan atas pertimbangan dengan memperhatikan dampak yang  mungkin  dan  akan muncul setelahnya. Pidana pengganti yang  diterima  sang  anak lebih ditujukan untuk mendidik  dan  memperbaiki perilaku  pelaku  agar  menjadi lebih baik serta menyadarkan dan memberi pengertian bahwa  anak  tersebut  telah melakukan  suatu  kesalahan yang  diharapkan  tidak  akan diulanginya lagi, bukan sebagai hukuman yang membuat  menderita.  Jaksa dalam  menyarankan  diversi sebagai  penyelesaian  kasus dalam  menghadapi  kasus tindak pidana yang dilakukan oleh  anak  sejalan  dengan tujuan  pemidanaan  menurut pandangan teori pembinaan. c. Peran Jaksa dalam penerapan  kebijakan  diversi terhadap  anak  pelaku  tindak pidana  berdasarkan  Teori Keadilan Teori keadilan Aristoteles  menitik  beratkan pada  ‘kesamaan  perlakuan’
( equality ) dan ‘sesuai hukum’ ( lawfulness )  yang  diartikan sebagai tidak mengambil lebih  dari  apa  yang  menjadi haknya atau persamaan ( equal )  dan  tidak  melanggar hukum  yang  berlaku  atau menaati hukum ( lawful )
sebagai  ukuran  keadilan. 10 Mengikuti teori tersebut maka pidana wajib dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, karena sesuai hukum berarti, jika seseorang melanggar  hukum  maka  dia mendapat sangsi. Sementara kesamaan  perlakuan  dapat diartikan bahwa rumus tersebut  diterapkan  kesemua pihak tanpa ada pembedaan. Diversi bertujuan untuk meniadakan aspek hukuman  yang  didapat  jika seseorang  melakukan  tindak pidana,  namun  di  lain  pihak, hilangnya  aspek  hukuman tersebut  tidak  serta  merta meniadakan sangsi yang diterima  oleh  pelaku  tindak pidana.  Dalam  hal  ini  pelaku tetap  mendapatkan  sangsi namun sangsi tersebut bukan merupakan suatu hukuman  melainkan  suatu bentuk  tanggungjawab  yang harus  dilakukan  karena  telah melakukan kesalahan (tindak pidana). Anak  pelaku  tindak pidana  berdasarkan  prinsip keadilan ‘kesamaan perlakuan’ maka tidak seharusnya mendapat perlakuan khusus, sementara berdasarkan hukum,  setiap  tindak  pidana harus  dipidana,  maka  sudah sewajibnya pidana dijatuhkan sesuai  dengan  tindak  pidana yang  dilakukan  berdasarkan aturan  yang  berlaku.  Namun demikian, dalam aturan yang berlaku terdapat suatu peraturan yang menganjurkan untuk 10 Munir  Fuady, Dinamika  Teori Hukum, (Bogor:  Ghalia  Indonesia,  2010), hlm. 93
memberi  perlakuan  khusus pada  anak  pelaku  tindak pidana, maka bisa disimpulkan bahwa penyelesaian  menggunakan diversi  tidak  bertentangan dengan teori keadilan selama pelaku tindak pidana tersebut mendapat pidana sesuai dengan  tindak  pidana  yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ‘perlakuan khusus’ yang ditentukan tersebut. 2.  Hambatan  yang  dihadapi oleh Jaksa dalam penerapan kebijakan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana. Hukum dan masyarakat  adalah  suatu  hal yang  tidak  bisa  dipisahkan  satu sama lain, berlakunya hukum itu berlangsung dalam
suatu tatanan  sosial  yang  disebut dengan  masyarakat. 11 Sistem hukum  tidak  hanya  mengacu pada  aturan  ( codes  of  rules )
dan peraturan ( regulations ), namun  mancakup  bidang  yang luas, meliputi: struktur, lembaga dan  proses  ( procedure )  yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat  ( living  law )  dan budaya  hukum  ( legal  structure ). Budaya hukum adalah pendangan,  kebiasaan  maupun perilaku dari masyarakat mengenai  pemikiran  nilai-nilai dan  pengharapan  dari  sistim hukum yang berlaku. Diversi diartikan sebagai suatu proses mengalihkan penyelesaian sengketa, terutama
penyelesaian  perkara  pidana,
11 Abdi  Reza  Fachlewi  Junus, Peran  Jaksa  Dalam  Menerapkan …. Op.Cit . Hlm. 132
dari  yang  tadinya  di  dalam pengadilan  menjadi  ke  luar peradilan  pidana.  Pandangan diversi yang didapat dari pengertian  tersebut  sering  kali memberi  gambaran  yang  salah dengan mengartikan bahwa kasus  dihentikan  dan  dianggap selesai  tanpa  ada  pihak  yang bertanggung  jawab  terhadap korban. Masyarakat masih cenderung memandang pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak  yang  harus  ada sebagai suatu pembalasan kepada  pelaku  tindak  pidana. 12 Sebagian  besar  orang  tua/wali masih  merasa  bahwa  dengan diversi,  pihak  pelaku  tindak pidana tidak mendapat ‘pembalasan’  yang  setimpal, sehingga  lebih  memilih  untuk menyelesaikan melalui jalur hukum biasa. Kurangnya pemahaman terhadap pengertian seperti ini merupakan  salah  satu  hal  yang menjadikan  diversi  sering  kali mengalami kegagalan. Meskipun  diversi  mengeluarkan aspek  pengadilan,  namun  tidak berarti  sama  sekali  tidak  ada pidana yang dijatuhkan sebagai wujud  tanggungjawab  pelaku tindak  pidana.  Pidana  yang diterima merupakan pidana pengganti  yang  bertujuan  untuk meniadakan  sifat  pembalasan yang  mentujukan  penderitaan dan  menggantinya  dengan  hal lain  yang  bersifat  lebih  baik dengan tujuan memberi kesempatan  pada  pelaku  untuk berubah tanpa mendapat stigma yang dapat 12 Eva  Achajani  Zulfa,  Indriyanto Seno Adji, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, (Bandung: Lubuk Agung,
2011) hlm. 51
mengakibatkan masa depannya tertutup. Masalah  lain  yang dijumpai adalah mengenai dicapainya  kesepakatan  antara kedua belah pihak yang bermasalah.  Diversi  dilakukan melalui  musyawarah,  namun dalam  musyawarah  tersebut terdapat  beberapa  hambatan yang dihadapi dalam menerapkan diversi. Baik dalam kesepakatan dilakukan atau tidaknya  diversi  dan  hasil  yang dicapai dalam kesepakatan diversi tersebut. 3.  Upaya untuk mengatasi hambatan  yang  dihadapi oleh Jaksa dalam menerapkan kebijakan diversi. Hambatan yang paling  sering  muncul  dalam diversi adalah adanya pandangan  mengenai  pendapat lama bahwa akibat nyata pembalasan  dari  sebuah  tindak pidana adalah pemidanaan, maka dengan diadakannya diversi akan terdapat ketimpangan keadilan. Ketidakadilan  tersebut  muncul karena anggapan bahwa dengan  diadakannya  diversi, anak pelaku tindak pidana tidak mendapatkan ‘hukuman’
setimpal  sebagai  pembalasan atas  perbuatannya.  Sehingga diperlukan  adanya  pengertian lebih  jauh  bagi  kedua  pihak yang  bersangkutan  mengenai diversi. Untuk mengatasi pandangan  lama  para  orang tua/wali tersebut, Jaksa berusaha untuk memberi pemahaman  terhadap  masing- masing  pihak,  baik  mengenai proses dan tujuan dilakukannya diversi maupun mengenai kasus yang terjadi secara rinci
termasuk kemungkinan- kemungkinan  yang  akan  terjadi selanjutnya. 13 Sementara  untuk mengatasi kesulitan dalam dicapainya  kesepakatan  dalam diadakannya  atau  tidak  diversi serta  hasil  dari  diservi  itu sendiri, Jaksa memberikan pemahaman  kepada  korban, keluarga  dan  masyarakat  yang bersifat objektif dan tidak memihak. F.  Penutup 1.  Simpulan 1.  Peran Jaksa dalam penerapan kebijakan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana adalah  sebagai  fasilitator yang memberi pandangan  dari  sudut lain  untuk  menyelesaikan masalah  kepada  pihak yang bersangkutan. 2.  Hambatan  yang  dihadapi oleh Jaksa dalam penerapan kebijakan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana adalah sulit mendamaikan agar tercapai kesepakatan antara  kedua  pihak  yang bermasalah. 3.  Upaya  untuk  mengatasi hambatan  yang  dihadapi oleh Jaksa dalam menerapkan kebijakan diversi  adalah  dengan memberikan pengertian terhadap  keluarga  dan anak  dari  kedua  pihak mengenai  kasus  tersebut 13 Wawancara with Meta
Permatasari,  SH,  Jaksa  Anak  di  Kejaksaan
Negeri  Semarang  pada  tanggal  5  Februari 2018 secara rinci termasuk kemungkinan-
kemungkinan yang terjadi selanjutnya. 2.  Saran 1.  Jaksa  harus  mempunyai pendangan yang luas dan mampu melihat sebuah maslah dari berbagai  sudut  pandang, sehingga dalam mengarahkan dalam mencari kesepakatan dapat  menuntun  ke  arah yang terbaik demi kepentingan bersama dan tanpa merugikan salah satu pihak. 2.  Dalam upaya menyatukan pendapat dari  kedua  pihak,  jaksa harus  dapat  memahami sudut  pandang  masing- masing  pihak  sehingga dalam menjembatani musyawarah diversi kepentingan semua pihak dapat tersampaikan dengan  baik  pada  pihak lain tanpa prasangka. 3.  Dalam memberikan pengertian kepada masing-masing pihak yang bersangkutan, jaksa harus tetap berada dalam posisi  netral  sehingga penerima penjelasan tidak  merasa  diarahkan kepada hasil yang dianggap lebih menguntungkan pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku Fuady,  M.  2010.  Dinamika  Teori Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia
Hamzah,  A.  1994  .  Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rinneka Cipta
Jurdi, F. 2016. Teori Negara Hukum. Malang: Setara Press. Maringka,  S.  J.  2015. Peran  Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana  di  Kawasan  Asia Pasifik. Jakarta: Sinar Grafika Ofset. Muladi.    2002. Penegakkan  Hukum dan  peningkatan  Demokrasi di  Indonesia    Dalam  Hak Asasi  Manusia,  Politik  dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang : Universitas Diponegoro, 2002). Mulyadi,  M.  2008.  Criminal  Policy: Pendekatan  Integral  Penal Policy  dan  Non  Penal  Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan. Medan: Pustaka Bangsa Press Purniati,  Mamik  Sri  Supatmi  dan  Ni Made Martini Tinduk, mengutip  Harry  E.  Allen  and Clifford  E  Simmonsen  dalam Correction  in  America:  An Introduction ,  Analisa  Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justica System) di indonesia ,
UNICEF: Indonesia 2003.
Sinaga, D. 2001. Penegakan Hukum Dengan  Pendekatan  Diversi, Prespektif Keadilan Bermatabat. Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta. Zulfa,  Eva  Achjani,  Adji,  Indriyanto Seno. 2011. Pergeseran Paradigma Pemidanaan Bandung: Lubuk Agung Jurnal Hukum, Laporan Penelitian, Artikel Abdi  Reza  Fachlewi Junus,  “Peran Jaksa  Dalam  Menerapkan Konsep  Diversi  Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum,”  (Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, 2012). Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2004  tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak