## NATAPRAJA
Volume 3 Nomor 2 Tahun 2015
Halaman 67-83

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KUOTA BAGI PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN DI KOTA YOGYAKARTA

## Utami Dewi 1

## Abstract
This  article  aims  to  describe  the  implementation  of  the  quota  policy  1  percent  of employment opportunities for persons with disabilities in the city of Yogyakarta as stated in Government Regulation No. 43 Year 1998 on Efforts to Increase Social Welfare of Persons with Disabilities. In addition, a study of the obstacles encountered and efforts made by the Government of the city of Yogyakarta is also a goal of writing this article. The method used in  this  research  is  qualitative  descriptive.  The  author  uses  interview,  observation  and documentation for data collection. The results showed that the implementation of the quota policy 1 percent for disabled for agencies that have hired employees more than 100 people, has not run optimally in the city of Yogyakarta . This is demonstrated by the limited number of disabled absorbed in government and private agencies. Various obstacles encountered in the implementation of this policy, namely: training materials for the disabled less up to date, enforcement of regulations about 1 percent quota has not run optimally; low awareness of state agencies and private companies to employ persons with disabilities; and the lack of willingness of the disabled to find jobs.
Keywords: Quota Policy, Employment, Disabled

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan kuota 1 persen kesempatan  kerja  bagi  penyandang  disabilitas  di  Kota  Yogyakarta  seperti  termaktup dalamPeraturan Pemerintah No 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial  Penyandang  Cacat.  Selain  itu,  kajian  tentang  hambatan  dihadapi  dan  upaya  yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta juga menjadi tujuan dari penulisan artikel ini. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  artikel  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Penulis menggunakan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  untuk  pengumpulan  data. Hasilpenelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  kuota  1  persen  bagi  disabel bagi  instansi  yang  telah  mempekerjakan  pegawai  lebih  dari  100  orang,  belum  berjalan dengan optimal di Kota Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan masih terbatasnya jumlah disable yang terserap pada instansi pemerintah maupun swasta. Berbagai hambatan dihadapi dalam implementasi kebijakan ini  yaitu:  materi pelatihan bagi kaum disabel kurang up to date , penegakan regulasi tentang kuota 1 persenbelum berjalan dengan optimal; rendahnya kesadaran  dari  instansi  negeri  dan  perusahaan  swasta  untuk  mempekerjakan  penyandang disabilitas;  dan  rendahnya kemauan dari kaum disabel untuk mencoba mencari pekerjaan pada lapangan kerja yang tersedia.
Kata kunci: Kebijakan Kuota, Pekerjaan, Disabel PENDAHULUAN
1 Dosen, Jurusan Ilmu Adminsitrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. email: utami.dewi@uny.ac.id
Menjadi
disabel sering diidentikkan  dengan  ketidakberuntungan dalam  hidup  karena  kesulitan  dalam mendapatkan keadilan dan persamaan hak baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan akses terhadap sarana prasarana bangunan  atau  gedung.  Keadaan  seperti ini  menyebabkan  kelompok  disabel menjadi kelompok minoritas yang kadang terlepas  dari  jangkauan  pemerintah. Padahal,  kelompok  disabel  adalah  juga warga  negara  yang  memiliki  hak  dan kewajiban  yang  sama  dengan  warga negara lainnya.
Kecacatan seharusnya tidak menjadi halangan  bagi penyandang disabilitas  untuk  memperoleh  hak  hidup dan  hak  mempertahankan  kehidupannya. Landasan konstitusional bagi perlindungan  penyandang  disabilitas  di Indonesia,  dapat  dilihat  dalam  ketentuan Pasal  28  A  UUD  1945,  yakni  :  "Setiap orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".  Hak  untuk  hidup  adalah hak  asasi  yang  paling  dasar  bagi  seluruh manusia.  Hak  hidup  merupakan  bagian dari  hak  asasi  yang  memiliki  sifat  tidak dapat ditawar lagi (non derogable rights) .
Hak  hidup  mutlak  harus  dimiliki  setiap orang,  karena  tanpa  adanya  hak  untuk hidup,  maka  tidak  ada  hak-hak  asasi lainnya.
Menurut  hasil  Survey  Sosial
Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan  Biro  Pusat  Statistik  (BPS) tahun 2012, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak
6.008.661  orang.  Dari  jumlah  tersebut sekitar 1.780.200 orang adalah penyandang  disabilitas  netra,  472.855 orang  penyandang  disabilitas  rungu wicara,402.817 orang penyandang disabilitas  grahita/intelektual,  616.387 orang  penyandang  disabilitas  tubuh, 170.120  orang  penyandang  disabilitas yang  sulit  mengurus  diri  sendiri,  dan sekitar  2.401.592  orang  mengalami disabilitas ganda
(Kemensos, https://kemsos.go.id/2015).
Sesungguhnya  pemerintah  tidak melupakan hak  yang harus dipenuhi bagi kelompok  minoritas,  yaitu  penyandang disabilitas.  Sejumlah  kebijakan  telah  di keluarkan  untuk  menjamin  hak  bagi penyandang  disabilitas.  Undang-undang No  4  tahun  1997  tentang  Penyandang Cacat menegaskan bahwa para penyandang disabilitas memiliki sejumlah hak seperti yang termaktup dalam pasal 13 yang berbunyi: “Setiap penyandang cacat mempunyai  kesamaan  kesempatan  untuk mendapatkan  pekerjaan  sesuai  dengan jenis  dan  derajat  kecacatannya”.  Hal  itu juga  tercantum  dalam  Pasal  14  Undang- Undang  Nomor  4  tahun  1997  Tentang Penyandang  Cacat  yang  menyebutkan
bahwa:  “Perusahaan  negara  dan  swasta memberikan  kesempatan  dan  perlakuan yang  sama  kepada  penyandang  cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan atau  kualifikasi  perusahaan”  (UU  No 4/1997).
Bahkan  lebih  tegas  pula  diatur kuota untuk memberi kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat tersebut.  Peraturan  tentang  kuota  diatur secara  jelas  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan  Sosial  Penyandang  Cacat yang  terdapat  dalam  Pasal  28  yang berbunyi: “Pengusaha
harus mempekerjakan  sekurang-kurangnya  1 (satu)  orang  penyandang  cacat  yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahannya  untuk  setiap  100  (seratus) orang  pekerja  perusahaannya”  (Pasal  28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  43  Tahun  1998  Tentang  Upaya Peningkatan Kesejateraan Sosial Penyandang Cacat).
Dalam  kenyataannya,  kebijakan kuota  satu  persen  bagi  penyandang  cacat seakan masih jauh dari kenyataan. Masih banyak perusahaan yang meski
mempekerjakan  lebih  dari  100  orang ternyata  tak  mempekerjakan  satu  orang pun  penyandang  cacat  atau  pun  hanya mempekerjakan  satu  orang  saja,  padahal perusahaan  tersebut  memiliki  lebih  dari 200 orang pekerja (Rizano, 2014).
Bagi perusahaan, alasan mendasar untuk tidak mempekerjakan kaum disabel adalah  untuk  efektifitas  produksi.  Pada dasarnya  pekerja  merupakan  bagian  dari faktor produksi  yang  sangat penting bagi perusahaan,  karena  dapat  mempengaruhi kegiatan perusahaan. Hal tersebut dikarenakan  pekerja  merupakan  faktor produksi  yang  dapat  mengelola  faktor produksi  lain  perusahaan  (Nababan, 2009).Diharapkan pekerja dapat mengelola faktor produksi lain perusahaan dengan  baik  sehingga  pada  akhirnya perusahaan dapat mencapai tujuan perusahaan  secara  efektif  dan  efisien, antara  lain  menekan  biaya  produksi  dan meningkatkan keuntungan perusahaan.Oleh  karena  itu  pengusaha dalam  merekrut  pekerja  sangat  berhati- hati,  sehingga  dapat  mempekerjakan pekerja yang memiliki kualitas dan dapat bekerja maksimal bagi perusahaan.
Penyandang disabilitas bagi sebagian  orang  salah  satunya  pengusaha, masih  dipandang  sebagai  seseorang  yang tidak dapat bekerja dengan baik dan tidak memiliki keahlian. Bahkan masih banyak pihak  yang  menganggap  penyandang
disabilitas  sebagai  seseorang  yang  tidak sehat secara fisik maupun mental. Hal ini menyebabkan pengusaha ragu mempekerjakan  penyandang  disabilitas, dan  menyebabkan  kuota  1%  tersebut masih sulit dilaksanakan (Suara Pembaharuan, http://www.suara pembaharuan.com/  home/  penyandang disabilitas masih alami
diskriminasi/45903, Jakarta, 2 Juli
2014).Sebagai upaya perlindungan hukum hak-hak  warga  negara  penyandang  cacat maka diperlukan sebuah penataan regulasi yang mampu melindungi warga penyandang cacat.
Kota  Yogyakarta  sebagai  pusat perekonomian di Daerah Istimewa
Yogyakarta menjadi sasaran bagi  pencari kerja  dimana  sebagian  besar  industri  dan lapangan kerja berada. Jumlah penyandang disabilitas di DIY meningkat sejak  terjadi  gempa  bumi  yang  terjadi pada tahun 2006.  Kajian ini difokuskan di Kota  Yogyakarta  karena  meningkatnya jumlah  penyandang  disabilitas  akibat gempa  2006  dan  faktor  Yogyakarta sebagai daerah percontohan dalam menerapkan kebijakan inklusif di Indonesia.  Artikel  ini  akan  menganalisis bagaimana  penerapan  kebijakan  kuota satu persen melalui Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan
Kesejahteraan  Sosial  Penyandang  Cacat.
Selain  itu,  upaya-upya  yang  telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan  keterserapan  penyandang disabilitas  pada  dunia  kerja  juga  akan dikaji dalam artikel ini.

## METODE PENELITIAN
Metode  dalam  penelitian  ini adalah  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Data  diperoleh  melalui  hasil penelitian penulis pada penelitian sebelumnya. Selain itu, data berupa kajian pustaka ( literature review ) dan dokumentasi  juga  digunakan  dalam penulisan artikel ini. Teknik pemeriksaan keabsahan  data  menggunakan  triangulasi metode  dimana  validitas  data  dicek menggunakan beberapa metode. Terakhir, teknik  analisis  data  menggunakan  teknik analisis interaktif Miles dan Huberman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Kuota  Pekerjaan  Bagi Disabilitas
Undang-undang No. 4 tahun 1997 menegaskan  bahwa  disabel  merupakan bagian  masyarakat  Indonesia  yang  juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Mereka juga mempunyai  hak  dan  kesempatan  yang sama  dalam  segala  aspek  kehidupan  dan penghidupan.  Pada  pasal  6  dijelaskan bahwa setiap disabel berhak memperoleh:
1. pendidikan  pada  semua  satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
2. pekerjaan  dan  penghidupan  yang layak  sesuai  jenis  dan  derajat kecacatan , pendidikan, dan kemampuannya;
3. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
4. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
5. rehabilitasi,  bantuan  sosial,  dan pemeliharaan  taraf  kesejahteraan sosial; dan
6. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya,  terutama  bagi  disabel anak  dalam  lingkungan  keluarga dan masyarakat.
Pada  prakteknya  disabel  memang diberikan  hak-hak  tersebut.  Hak  atas pendidikan,  hak  atas  pekerjaan  sesuai kecacatan, aksesibilitas, dan yang lainnya. Akan  tetapi  hak  tersebut  semata  mata difasilitasi  oleh  pemerintah  tanpa  ada pengarahan kepada disabel dan masyarakat  keluarga  penyandang  cacat tersebut. Contohnya dalam praktek pendidikan  yang  diberikan  pemerintah berupa  SLB.  Pemerintah  membangun SLB walaupun dengan jumlah yang belum memadai. Akan tetapi minimnya
sosialisasi dari pemerintah tentang pendidikan  disabel  ini  menciptakan pengekangan hak tersebut dalam keluarga para penyandang cacat.
Anggapan tentang kecacatan yang merupakan  sebuah  penyakit  yang  tidak dapat lagi disembuhkan membuat keluarga  disabel  berputus  asa  dan beranggapan  bahwa  mereka  tidaklah membutuhkan pendidikan. Padahal disabel  sama  halnya  dengan  orang  lain. Hanya  keterbatasan  fisiklah  (dan  mental bagi  penyandang  tuna  grahita)  yang membuat  mereka  ‘berbeda’  dari  orang lain.  Dan  perbedaan  tersebut  pada dasarnya bukan alasan mereka mempunyai  hak  asasi  yang  berbeda  dari orang  lain.  Lain  lagi  kasusnya  pada  hak mendapatkan  pekerjaan  yang  layak  bagi disabel  yang  pada  intinya  tetap  saja perhatian  masyarakat  dan  pemerintahlah yang  dituntut  lebih  dibanding  apa  yang masyarakat punya pada saat ini.
Selain UU No. 4/1997, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya  Peningkatan  Kesejahteraan  Sosial Penyandang Cacat. Pengaturan aksesibilitas  pelayanan  lebih  lanjut  bagi disabelsecara  lebih  jelas  dan  gamblang diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Penyandang  Cacat.  Disabeldalam  PP  ini
dijamin kesamaan kesempatan dalam hak, kewajiban  dan  perannya  sesuai  dengan kemampuannya dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Agar  disabel dapat  berperan  serta  secara  maksimal maka aksesibilitas bagi disabel dijamin.
Kebijakan terbaru berkaitan dengan  disabel  khususnya  di  Daerah Istimewa  Yogyakarta  adalah  Peraturan Daerah  No  4  tahun  2012  tentang Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Perda ini mencakup  tentang  penerapan  pendidikan inklusi, pekerjaan kepada disabel (adanya penghargaan  kepada  perusahaan  yang memberikan  pekerjaan  kepada  disabel), kebijakan jaminan pembiayaan kesehatan daerah  kepada  disabel  serta  beberapa kebijakan  layanan  yang  sudah  mulai berpihak kepada disabel. Pasal 3 Perda ini menegaskan  bahwa  Pemerintah  Daerah DIY  menjamin  hak-hak  kaum  disabel meliputi    hak  dalam  bidang  pendidikan, ketenagakerjaan,  kesehatan,  sosial,  seni, budaya,  olah  raga,  politik,  hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.
Sejumlah kebijakan tersebut ternyata  belum  mampu  menjadi  jaminan bahwa  hak-hak  disabilitas  khususnya dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak terpenuhi. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan
Sosial  Penyandang Cacat dan Perda DIY No  4  Tahun  2012  tentang  Perlindungan dan  Pemenuhan  Hak-Hak  Penyandang Disabilitas, yang secara eksplisit menyatakan  tentang  ketentuan  kuota pekerjaan  bagi  penyandang  disabilitas maupun  penghargaan  bagi  perusahaan yang telah mempekerjakan disabel, belum menjamin hak mendapatkan pekerjaan.
Dalam bidang pengembangan tenaga  kerja,  Dinas  Sosial  membantu dalam  menyalurkan  kaum  disabel  dalam mencari  kerja.  Dalam  Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, termasuk Perda No  4  tahun  2012  tentang  Perlindungan Dan  Pemenuhan  Hak-Hak  Penyandang Disabilitas  disebutkan  bahwa  perusahaan yang mempunyai 100 pekerja, maka harus memasukkan 1 (satu) kaum disabel untuk dipekerjakan  pada  perusahaan  tersebut. Namun  perusahaan  juga  mempunyai kriteria dalam memasukkan kaum disabel tersebut dan ini bersifat tidak memaksa.
Dinas Sosial memberikan
penghargaan kepada perusahaan
yangmenempatkan  kaum disabel di perusahaannya  dalam  bentuk  pemberian gaji sebesar 25% dari gaji yang diberikan oleh perusahaan tersebut selama 1 ( satu ) tahun  dan  memberikan  Jaminan  Sosial Tenaga Kerja.
Pada tahun 2009, ada sebanyak 60 orang disabel yang disalurkan oleh Dinas Sosial  kepada  perusahaan  di  Kota
Yogyakarta. Salah satunya adalah perusahaan  jahit  di  daerah  Kota  Gede yang  kebetulan  pemilik  dari  perusahaan tersebut  juga  kaum  disabel.    Pada perusahaan swasta yang lain, seperti Andi Ofset,  juga  belum  memenuhi  kebijakan kuota  tersebut.  Jumlah  disabel  yang bekerja  pada  perusahaan  ini  belum sebanding  dengan  jumlah  seluruh  tenaga kerjanya.  Hal  ini  juga  terjadipada  Hotel Grand  Quality  Kota  Yogyakarta,  yang juga belum mempekerjakan kaum disabel (Lastika Pebriana, 2014).
Hambatan  yang  menyebabkan penyediaan aksesibilitas kerja bagi pekerja penyandang cacat yang bekerja di Hotel Grand  Quality antara  lain,  kurang pemahaman  pihak  Hotel Grand  Quality Yogyakarta tentang bagaimana
pemenuhan  aksesibilitas  bagi  pekerja penyandang cacat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pekerja penyandang  cacat  tidak  menginginkan adanya  perbedaan  hak    dengan  pekerja yang tidak cacat (Lastika Pebrina, 2014).
Sementara  itu,  bagi  sebagian penyandang  tuna  netra  (khususnya  yang tergabung dalam Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia/ITMI) kesempatan kerja  bagi  mereka  agak  lebih  terbuka. Iffatus  Shalekhah  (2014)  menyatakan bahwa  beberapa  anggota  ITMI  bekerja sebagai  guru  dan  pekerja  mandiri  yaitu berprofesi sebagai pemijat.
Dalam rangka memenuhi hak-hak disabilitas khususnya dalam mendapatkan pekerjaan, sesungguhnya pemerintah melalui  dinas  sosial  maupun  kerja  sama dengan  dinas  yang  lain  telah  melakukan sejumlah  upaya  berupa  pendidikan, pelatihan  dan  penyaluran  kerja  yaitu melalui  Loka  Bina  Karya.  Manfaat  dan tujuan dari Loka Bina Karya adalah:
1. Menyelenggarakan  pelayanan  dan rehabilitasi sosial kepada penyandang cacat
2. Menfasilitasi  usaha  kesejahteraan sosial
3. Menyelenggarakan  pelayanan  dan rehabilitasi sosial
meliputi    penyuluhan    dan bimbingan sosial, peletihan ketrampilan kerja, penyaluran dan bimbingan lanjut
4. Menyelenggarakan kegiatan usaha ekonomis  produktif  yang  bersifat kooperatif
Penyelenggaraan  kegiatan  Loka Bina Karya (LBK) dilaksanakan selama 3 bulan dengan jumlah peserta untuk 5 LBK 75  orang  (masing-masing  LBK  15 Orang)Selama mengikuti kegiatan di LBK para peserta mendapatkan fasilitas konsumsi,kelengkapan  peserta  tempat menginap  perlengkapan  mandi  biaya kesehatan  bahan  dan  alat  untuk  praktek ketrampilan  uang  transport  dan  paket
bantuan  stimulant.  Adapun  kegiatan  di LBK meliputi :
1. Rekuitmen(Pendekatan
awal,Motivasi, Seleksi)
2. Assesmen    (Pencandran  terhadap penca untuk mengetahui kemampuan fisik,sosial,Psikologis,ketrampilan
,minat dan bakat)
3. Bimbingan mental dan sosial
4. Ketrampilan dan usaha/kerja yang pernah dilatihkan meliputi:
ketrampilan Jahit bordir,
pertukangan  kayu,  las,  anyam  – anyaman,  kerajinan  kulit,  sablon dan batik.
Instansi  lembaga  terkait  yang dilibatkan dalam penyelenggaraan
kegiatan  di  LBK  disanping  Dinas  Sosial
Propinsi DIY sebagai leading sector,adalah; Kelompok Latihan
Kerja/Balai  Latihan  Kerja;  Dinas  Tenaga Kerja;  Dinas  Perindustrian;  Puskesmas; Kecamatan dan Tenaga Ahli/Swasta.
Selain melalui LBK yang dikoordinatori  oleh  Dinas  Sosial  DIY, Dinas  Sosial  dan  Ketenagakerjaan  Kota Yogyakarta juga memberikan serangkaian pelatihan kepada disabel untuk
meningkatkan kemampuan dan ketrampilan  para  penyandang  disabilitas, meliputi pelatihan kerja; Pelatihan Tenaga Kerja  Mandiri;  dan  Pelatihan  Teknis (contohnya  :  bordir  dan  jahit).  Dalam
rangka  pembinaan  tenaga  kerja  Aksus (Angkatan Kerja Khusus) dimana didalamnya termasuk tenaga kerja penyandang cacat (penca/ disabel), Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Daerah Istimewa  Yogyakarta  menyelenggarakan Kegiatan  Pemberdayaan  Tenaga  Kerja Penca (Disabel) yang pelaksanaannya dari dana APBN. Kegiatan ini  diikuti oleh 20 orang  penyandang  cacat  (Disabel),  yang keseluruhannya  merupakan  penyandang cacat fisik (tuna daksa). Selama mengikuti kegiatan  ini,  peserta  memperoleh  bekal pengetahuan  kewirausahaan  dan  bantuan sarana usaha, yaitu 10 orang usaha warung kelontong dan 10 orang usaha pengolahan makanan  kecil.Materi  yang  diberikan kepada  peserta  antara  lain:  Motivasi Usaha;    Pengelolaan  Usaha  Kelontong;
Cara Menentukan Jenis Usaha;Pengelolaan Usaha Makanan
Kecil;  Strategi  Pemasaran;  Manajemen Produksi;  Pengelolaan  Ekonomi  Rumah Tangga; Pembukuan Praktis Usaha Kecil; Kalkulasi  Usaha;  Mengenal  Lembaga Keuangan;  dan  Pembuatan  Proposal Usaha.
Narasumber-narasumber pada kegiatan ini berasal dari Dinas Sosial dan Tenaga  Kerja  (Disnakertrans)  Propinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Ardhana, SMEDC  UGM,  Komunitas  Hijau,SMKN 4 Yogyakarta dan praktisi pengusaha yang menyampaikan Success  Story .  Selain
memperoleh  materi  di  dalam  kelas,  para peserta  juga  mengikuti  Praktek  Kerja Lapangan  (PKL)  pada    Toko  Usaha Pertanian  di  daerah  Gentan,  Jalan Kaliurang, milik Bapak Ir. Marjoko yang sebelumnya  juga  memberikan  materi kepada para peserta. Selain PKL di Toko Usaha  Pertanian,  para  peserta  juga diberikan  pelatihan  praktek  pengolahan makanan  kecil,  dengan  instruktur  dari SMKN  4  Yogyakarta.  Setelah  mengikuti pelatihan, peserta memperoleh pengetahuan  kewirausahaan,  baik  teori maupun praktek, dengan harapan termotivasi  untuk  menjadi  wirausaha mandiri  yang  pada  akhirnya  dapat memperluas  lapangan  pekerjaan  bagi orang  lain  pada  umumnya  dan  disabel pada khususnya.
Dari jenis pelatihan yang diberikan kepada  disabel,  tampaknya  program- program  yang ditawarkan telah tidak lagi mampu menjawab kebutuhan disabel akan keterampilan praktis siap kerja.
Disamping  frequensi  pelatihannya  yang masih  minim,  jenis  pelatihan  yang ditawarkan juga telah tidak lagi mengikuti kebutuhan dunia kerja. Di saat dunia kerja sudah merambah generasi multi media dan computer, pelatihan-pelatihan bagi disabel masih berhenti pada menjahit, pertukangan  dan  sablon.  Pada  akhirnya, lulusannya  hanyalah  kembali  menjadi buruh  yang  tidak  lagi up  to  date dengan
keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan  oleh  pasar  kerja.  Belum  lagi jika  melihat  testimony  beberapa  disabel yang  merasakan  dan  mengetahui  persis bagaimana  pelatihan-pelatihan  semacam itu diselenggarakan hanya sebagai proyek pemerintah semata. Hal tersebut menunjukkan  bahwa  disabel,  sejauh  ini masih  ditempatkan  sebatas  obyek,  dan bukan subyek yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan mereka.
Kegiatan pelatihan dan pemberdayaan  bagi  disabel  di  Kota Yogyakarta dilakukan rutin dan berkelanjutan. Dinas Sosial Kota Yogyakarta  juga  melakukan  kegiatan pelatihan  rutin  pada  Balai  Latihan  Kerja dan  pusat-pusat  rehabilitasi  penyandang cacat.  Dinas  Sosial  juga  bekerja  sama dengan  Dinas  Ketenagakerjaan  untuk menyalurkan  para  disabel  ini.  Selain  itu Dinas  Sosial  juga  menjalin  kemitraan dengan  pihak  swasta  dalam  penyaluran tenaga kerja disabel.
Namun  demikian,  kuota  1  persen bagi  penyandang  disabilitas  tampaknya belum  dapat  secara  optimal  tercapai  di Kota Yogyakarta.  Berdasarkan teori  Van Meter  dan  Van  Horn  terdapat  beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:
1. Standar dan sasaran kebijakan
Dalam  hal  standar  dan sasaran kebijakan, kebijakan kuota
1 persen bertujuan untuk memberikan  kesempatan  kepada para  disabel  untuk  memperoleh haknya melalui kesamaan peluang untuk memperoleh pekerjaan.
Standar  yang  diharapkan  dari kebijakan kuota 1% adalah keterserapan  para  disabel  dalam dunia kerja. Sementara itu, sasaran dari  kebijakan  ini  adalah  para disabel  yang  selama  ini  belum mendapatkan persamaan hak dalam memperoleh pekerjaan yang  layak  sehingga  memiliki penghidupan yang lebih baik.
Pada kenyataannya standar dari  kebijakan  kuota  1  persen  ini belum  dapat  tercapai  dengan optimal  karena  berbagai  macam hambatan. Perusahaan dan instansi penerima  kerja  berupaya  untuk merekrut  pencari  kerja  yang mempunyai  kualitas  unggul  dan tidak  memiliki  keterbatasan  baik fisik maupun mental. Keterbatasan ini  dianggap  sebagai  penghambat pencapaian  kinerja  dan  produksi yang maksimal.
2. Sumberdaya
Sumberdaya organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan kuota adalah pemerintah,  yaitu  Dinas  Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan Dinas Sosial; instansi pemerintah pencari kerja; dan organisasi
swasta/perusahaan  swasta.Dalam hal sumberdaya, kebijakan kuota 1 persen  bagi  penyandang  disable untuk mendapatkan pekerjaan kurang  dapat  terlaksana  dengan optimal  karena  dukungan  dari pemerintah  dan  organisasi  lain kurang.  Kebijakan  kuota  kurang efektif  diimplentasikan  karena pemerintah  kurang  menegakkan reward  and  punishment  system . Sistem penghargaan yang
diberikan kepada perusahaan  yang telah  merekrut  kaum  disabel kurang  menarik  sehingga  tidak banyak perusahaan yang melaksanakan kebijakan kuota ini. Sebaliknya, berkaitan dengan sanksi  yang  diberikan  juga  belum tegas bahkan terkesan tidak berjalan  karena  tidak  ada  sama perusahaan  yang  diberi  hukuman meskipun  perusahaan  tersebut tidak mempekerjakan penyandang disabilitas.
3. Komunikasi  antar  organisasi  dan penguatan aktivitas
Komunikasi  yang  terjalin  antar organisasi pelaksana kebijakan ini kurang  berjalan  dengan  sinergis dikarenakan masing-masing pihak memiliki fokus tugas dan
kepentingan masing-masing, yang kadang-kadang menciptakan perbedaan kebijakan atau program. Dari pihak pencari kerja baik  negeri  maupun  swasta,  pasti lah akan mencari kerja yang tidak memiliki  keterbatasan  fisik  dan aksessibiltas  demi  alasan    kinerja dan    produktivitas    kerja.  Antar instansi  pemerintah  selaku  actor utama dalam penerapan kebijakan ini yaitu Dinas Sosial dan Tenaga kerja  juga  kurang  bersatu  padu dalam menjalankan program masing-masing  dinas.  Beberapa pelatihan dan kegiatan rehabilitasi yang  dilakukan  oleh  dua  dinas tersebut  tidak  diikuti  dengan pengawasan  dan  tindak  lanjut berupa  penempatan  kerja  bagi penyandang  disabilitas.  Hasilnya, para peserta pelatihan atau rehabilitasi  banyak  yang  tidak tersalurkan kerja atau jika bekerja mereka tidak mendapatkan haknya dengan layak,misalnya upah  yang sesuai dengan standar minimal. 4. Karakteristik agen pelaksana Berkaitan  dengan  karakteristik agen  pelaksana,  perbedaan  tugas dan  kepentingan  dari  pelaksana atau actor dalam penerapan kebijakan  kuota  ini  menyebabkan efektivitas  kebijakan  kuota  belum
tercipta.  Tujuan  dari  kebijakan kuota  yaitu  unruk  memberikan penghidupan  yang  layak  melalui persamaan kesempatan dalam mendapatkan  pekerjaan,  belum tercapai karena beberapa hambatan  baik  yang  bersal  dari instansi  pemerintah,  swasta  atau pun penyandang disabel itu sendiri..
5. Kondisi  sosial,  ekonomi  dan politik
Belum  terlaksananya  kebijakan kuota  1  persen  bagi  penyandang disabilitas  untuk  mendapatkan pekerjaan  juga  dipengaruhi  oleh kondisi  sosial,  ekonomi  dan politik. Kondisi sosial dan ekonomi Kota Yogyakarta dimana tidak terlalu banyak industri besar, yang  mempekerjakan  lebih  dari 100 pekerja, menyebabkan kebijakan  kuota  belum  banyak diadopsi  oleh  banyak  perusahaan swasta.  Usaha  industri  di  Kota Yogyakarta  masih  bersifat  usaha kecil  dan  menengah  yang  jumlah pekerjanya kurang dari 100 orang. Dengan  demikian,  belum  banyak industry swasta yang wajib melaksanakan kebijakan ini. Selain  itu,  kaum  disable  sendiri juga  tidak  banyak  yang  tertarik untuk bekerja pada sektor industri
karena  keyakinan  bahwa  kecil kemungkinan  akan  diterima  pada perusahaan  swasta.  Para  disabel lebih  memilih  untuk  bekerja mandiri  atau  mencari  pekerjaan yang  mudah  untuk  mendapatkan uang,  misalnya  meminta-minta. Secara politis, isu tentang ketimpangan kesempatan mendapatkan pekerjaan dan penghidupan  yang  layak  bagi penyandang disabilitas  bukan lah isu  yang  menarik  bagi  pemimpin dan partai politik untuk mendesak penguasa agar melaksanakan kebijakan  kuota  ini  dengan  lebih tegas.
Hambatan Pelaksanaan Kebijakan
Kuota  1  Persen  Pekerjaan  bagi Penyandang Disabilitas
Dalam  implementasi  kebijakan kuota 1 persen bagi penyandang disabilitas  untuk  mendapatkan  pekerjaan yang  layak,  terdapat  beberapa  hambatan sehingga kebijakan tersebut belum efektif diterapkan.  Hambatan-hambatan  tersebut meliputi:
a. Materi pelatihan bagi kaum disabel kurang up  to  date sehingga penyandang  disabilitas  kurang terserap dalam dunia kerja. Materi  pelatihan  yang  diberikan pada  Dinas  Sosial  dan  Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi
Kota Yogyakarta bersifat monoton dan  terkesan  kurang  disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Sejumlah  kursus  seperti  menjahit, menyulam, pertukangan dan sablon.  Oleh  karena  itu,  materi training dan  pelatihan  harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan  dunia  kerja  yang  saat  ini misalnya  komputer  dan  teknologi informasi lainnya.
b. Penegakan  regulasi  tentang  kuota 1 persen bagi penyandang disabilitas  untuk  mendapatkan pekerjaan  belum  berjalan  dengan optimal
Kebijakan  kuota  tersebut  terkesan hanya berhenti pada regulasi tanpa ada  tindak  lanjut  berupa reward and punishment yang jelas. Hal ini menyebabkan tidak banyak
instansi  negeri  dan  perusahaan swasta yang menerapkan kebijakan  kuota  ini.  Kebanyakan perusahaan  yang  mempekerjakan penyandang disabilitas merupakan perusahaan  skala  menengah  ke bawah  yang  kebetulan  pimpinan perusahaannya adalah penyandang disabilitas.
c. Rendahnya kesadaran dari instansi negeri  dan  perusahaan  swasta untuk mempekerjakan penyandang disabilitas.
Bagi instansi
pemerintah maupun swasta, factor kinerja  dan  produktivitas  kerja selalu menjadi alasan untuk merekrut tenaga kerja non disabel. Apalagi  di  Kota  Yogyakarta, dimana  banyak  pencari  kerja dengan  pendidikan  tinggi,  maka perusahaan  pasti  mencari  tenaga kerja  yang  potensial  dan  tidak memiliki keterbatasan fisik apalagi mental.  Hal  ini  dianggap  akan mempengaruhi kinerja dan produktivitas perusahaan.
d. Rendahnya  kemauan  dari  kaum disabel  untuk  mencoba  mencari pekerjaan  pada  lapangan  kerja yang tersedia. Penyandang disabilitas  merasa  enggan  untuk mencari  pekerjaan  pada  instansi pemerintah maupun swasta karena anggapan bahwa sulit bagi disabel untuk diterima bekerja. Pesimisme penyandang  disabilitas  ini  bukan lah  tanpa  sebab.  Pada  beberapa kesempatan  atau  dari  pengalaman orang  lain,  para  disabel  merasa dibedakan  dengan  para  pencari kerja  yang  lain.  Para  penyandang disabilitas  memilih  untuk  bekerja secara mandiri atau bahkan menganggur  dan  bergantung  pada bantuan orang lain. Pada beberapa ruas  jalan  di  Kota  Yogyakarta seperti  perempatan  gayam,  setiap
pagi  dan  sore,  sering  terlihat  para disabel yang meminta-minta bantuan  orang  lain  (mengemis). Sikap  ini  dapat  berasal  dari  rasa pesimisme mereka untuk mendapatkan  pekerjaan  atau  pun juga  karena  sifat  individu  para disabel  yang  kurang  mau  bekerja keras.

## Upaya  Dalam  mewujudkan  Kebijakan
Kuota  1  Persen  Pekerjaan  bagi Penyandang Disabilitas
Berdasarkan  hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kebijakan kuota 1 persen bagi penyandang disabilitas  untuk  memperoleh  pekerjaan, berikut  ini  beberpa  upaya  yang  telah dilakukan  oleh  pemerintah,  swasta  dan lembaga  swadaya  masyarakat  untuk mengatasi hambatan tersebut:
1. Instansi pemerintah yang berwenang  dalam  memberikan pelatihan  telah  menambah  materi pelatihan  dan training mengikuti kebutuhan dunia kerja ( up to date ).
Pada  penderita  tuna  daksa  sudah mulai  diberikan  materi  berkaitan dengan  computer  dan  teknologi informasi.  Pelatihan  dilaksanakan di Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja  Kota  Yogyakarta  atau  di Pusat  Rehabilitasi  Penyandang Disabilitas di Pundong, Kabupaten
Bantul  yang  merupakan  pusat rehabilitasi bagi seluruh
penyandang  disabilitas  di  Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah  meningkatkan  kerja sama  dengan  lembaga  swadaya masyarakat  untuk  memberikan bekal pengetahuan
dan pemberdayaan bagi  kaum  disabel.
Pemerintah telah turut mendukung kegiatan-kegiatan  yang  dipelopori dan dikelola oleh organisasi swasta atau pun lembaga swadaya
masyarakat  yang  berkembang  di Kota Yogyakarta. Beberapa lembaga yang fokus pada
pemberdayaan  dan  memperluas kesempatan kerja kaum disabilitas adalah  Sanggar  Saujana  dan
Yayasan Yakkum. Sanggar Saujana  melaksanakan  program Mitra Kerja Penyandang Disabilitas  MKPD)  yang  salah satunya mengelola website
kerjabilitas.com yaitu sistem informasi  berbasis  piranti  lunak website  dan  seluler  yang  menjadi penghubung  antara  penyandang disabilitas  pencari  kerja  dan penyedia  kerja.  Dengan  sistem informasi ini, penyandang disabilitas bisa menempatkan profil mereka sebagai pencari kerja dan  mengakses  informasi  tentang
kesempatan  kerja  yang  tersedia untuk  mereka.  Sistem  ini  juga menampung  berbagai  konten  baik visual,  audio,  dan  video,  tentang kecakapan  hidup  ( life  skill )  dan pengembangan diri untuk
membantu  penyandang  disabilitas meningkatkan kemampuan mereka dalam persaingan dunia kerja.
Sementara itu Yayasan Yakkum juga melaksanakan sejumlah pelatihan dan mengelola website bagi penyandang
disabilitas  yang  dikenal  dengan BisaMandiri.com. Website ini
diinisiasi oleh  BisnisUKM.com  dan  Pusat Rehabilitasi Yakkum (PRY)
Yogyakarta.
BisaMandiri.com merupakan
Sistem  berbasis  web  dan  aplikasi mobile untuk penyandang disabilitas  dengan  fokus  pada  4 (empat)  pendampingan  utama, Pendidikan  ( Knowledge  &  Skill ), Bisnis  ( Entrepreneurship ),  Pasar ( Marketplace ), dan Jaringan Kerja ( Networking ). Sistem ini dilengkapi dengan berbagai konten pembelajaran dalam bentuk ebook , audio, maupun video
tutorial.Secara  umum,  sistem  ini diharapkan  mampu  menjembatani penyandang disabilitas untuk lebih
mudah  mengakses  pendidikan, lapangan kerja, dan mampu meningkatkan perekonomian keluarga  serta  mampu  menjadi individu yang mandiri secara utuh.
3. Pemerintah Kota Yogyakarta
mulai mengimplementasikan berbagai  kebijakan  yang  bersifat inklusif guna memenuhi
kebutuhan disabel, misalnya program  kota  ramah  disabel  dan program  kecamatan  inklusi  sejak akhir tahun 2015 yaitu Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Wirobrajan,
Kecamatan Kotagede dan Kecamatan Gondokusuman.
4. Pemerintah Kota Yogyakarta bersama  DPRD  Kota  Yogyakarta menyusun rencana peraturan daerah tentang disabilitas.

## SIMPULAN
Kebijakan  kuota  1  persen  bagi
penyandang
disabilitas untuk
mendapatkan  pekerjaan  pada  instansi pemerintah maupun swasta belum terlaksana  dengan  optimal  di  Kota Yogyakarta. Untuk meningkatkan ketrampilan dan keterserapan penyandang disabilitas  pada  lapangan  kerja  yang tersedia, sesungguhnya Dinas Sosial Kota Yogyakarta  telah  melakukan  sejumlah kegiatan yaitu pelatihan atau training dengan  bekerja  sama  dengan
dinas terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,  Dinas  Perindustrian  serta lembaga swadaya masyarakat dan instansi atau perusahaan swasta. Namun, terdapat beberapa kendala bagi penyandang disabilitas untuk terserap pada dunia kerja, diantaranya  yaitu  materi  pelatihan  bagi kaum disabel kurang up to date sehingga penyandang  disabilitas  kurang  terserap dalam  dunia  kerja;  penegakan  regulasi tentang  kuota  1  persen  bagi  penyandang disabilitas  untuk  mendapatkan  pekerjaan belum berjalan dengan optimal; rendahnya  kesadaran  dari  instansi  negeri dan perusahaan swasta untuk mempekerjakan  penyandang  disabilitas untuk alasan produktivitas; dan rendahnya  kemauan  dari  kaum  disabel untuk  mencoba  mencari  pekerjaan  pada lapangan kerja yang tersedia.
Sejumlah  upaya  telah  dilakukan oleh  pemerintah  dan  seluruh stakeholder untuk memberdayakan dan meningkatkan keterserapan penyandang disabilitas pada dunia  kerja,  yaitu:  penambahan  materi pelatihan  yang  lebih up  to  date; peningkatan kerjasama pemerintah dengan LSM dalam pemberdayaan disabel dan penyaluran tenaga kerja pada instansi pemerintah dan swasta di Kota Yogyakarta; penerapan kebijakan inklusif seperti  kecamatan  inklusi;  serta  revisi kebijakan  menyangkut  disabel  melalui
penyusunan  rancangan  peraturan  daerah tentang disabilitas.
Untuk meningkatkan keterserapan penyandang  disabilitas  pada  dunia  kerja dan mengoptimalkan implementasi kebijakan kuota 1 persen bagi penyandang disabilitas, penulis menyarankan beberapa hal:
1. Pemerintah  perlu  meningkatkan after  care  service yaitu  tindak lanjut pendampingan kepada penyandang  disabilitas  setelah mengikuti  program  pelatihan  dan rehabilitasi.  Melalui after  care service, pemerintah dapat memantau  apakah  para  peserta pelatihan kerja telah mendapatkan pekerjaan  yang  sesuai  dengan pelatihan  yang  diberikan.  Selain itu,  melalui  kegiatan  tersebut pemerintah  dapat  mengevaluasi apakah pelatihan kerja telah sesuai dengan tuntutan kerja saat ini atau belum.
2. Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat  perlu  meningkatkan pemahaman kepada keluarga penyandang disabilitas untuk tidak malu  memiliki  anggota  keluarga yang  disabel.  Dengan  demikian, keluarga dapat memberikan
motivasi kepada penyandang disabel untuk lebih maju dan tidak
malu dalam berkompetisi mencari kerja.
3. Peningkatan  penegakan  hukum dalam implementasi kebijakan pro disabel (inklusi)
4. Peningkatan  kerjasama  dengan lembaga  swadaya  masyarakat  dan swasta dalam upaya pemberdayaan penyandang
disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Heru  Saputra  Lumban  Gaol,  2013, Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum Bagi Pekerja Cacat Fisik di Yayasan
Penyandang Cacat Mandiri Kabupaten Bantul ,  Program Sarjana Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
Iffatus Shalehah, 2014, Kesempatan Kerja
Bagi Tunanetra (Studi Kasus Terhadap Anggota Tunanetra Muslim Indonesia /ITMI), UIN Sunan
Kalijaga, Yogyakarta.
Iskandar  P.  Nababan,  2013, Pengaruh Kompensasi Non ‐ Finansial Terhadap
Motivasi KerjaKaryawan (Studi Kasus  Di  PDAM  Tirta  Raharja Kabupaten Bandung) , Fakultas Bisnis danManajemen Universitas Widyatama, Bandung.
Lastika Pebrina, 2014, Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Pekerja Penyandang Cacat di Hotel Grand Quality Yogyakarta , Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Marthen YCNKF. Rodriquez, 2013,“ Perlindungan  Hukum  Bagi Penyandang Cacat Untuk Memperoleh  Kesempatan  Kerja  Di Perusahaan Sebagai Bentuk Pemenuhan Kuota 1% Oleh Perusahaan  Untuk  Mempekerjakan
Tenaga  Kerja  Penyandang  Cacat  ” ,
Fakultas  Hukum  Universitas  Atma Jaya Yogyakarta.

## Rizano, 2014, “Implementasi Pemenuhan
Hak Penyandang Cacat Dalam Memperoleh Pekerjaan Pada Perusahaan  Negara  Dan  Swasta  Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1997  Tentang  Penyandang  Cacat”,
Jurnal JOM Fakultas  Hukum  Volume  I No. 2 Oktober 2014.
Sugi  Rahayu  dan  Utami  Dewi,  2012,
Pelayanan  Publik  Bagi  Pemenuhan Kebutuhan Difabel di Kota Yogyakarta , Universitas Negeri
Yogyakarta, Yogyakarta.
Zulfah  Latuconsina,  2014,  Afirmasi
Kebijakan Pemerintah Dalam Fasilitasi  Kerja  Bagi  penyandang Disabilitas, Jurnal Pandecta, Volume 9, Nomor 2, Januari 2014.
Suara  Pembaharuan,  http://www.suara pembaharuan.com/ home/ penyandang  disabilitas  masih  alami diskriminasi/45903
Undang-Undang No 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat.
Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1998
tentangUpaya Peningkatan KesejahteraanSosial Penyandang Cacat Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 4 tahun 2012 tentang Perlindungan  Dan  Pemenuhan  Hak-
Hak Penyandang Disabilitas.
Kemensos, https://kemsos.go.id/2015 . BisaMandiri.com Kerjabilitas.com