## Wajah Hukum

## Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
Nuraini 1 , Mhd. Ansori 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jl. Slamet Riyadi Broni, Telanaipura, Kota Jambi Corespondence email: mhd.ansori@unbari.ac.id
Abstrak .  Kekuasaan kehakiman  ialah  cabang kekuasaan di  masing-masing  negara, baik  negara dalam  masa  demokratis, menuju demokrasi,  ataupun  yang  tidak  demokratis.  Hal  tersebut  terjadi  berdasarkan  pengaruh  ajaran  pemisahan  kekuasaan  yang menginginkan  semua  cabang  kekuasaan  terbagi  atas  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif.  Pada  awalnya  kekuasaan  kehakiman  di Indonesia dimaksudkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga politik, kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap harus ditegakkan baik sebagai asas dalam negara yang berdasarkan hukum maupun untuk memungkinkan kekuasaan kehakiman menjamin  bahwa  pemerintahan  tidak  dilakukan  secara  sewenang-wenang.  Perkembangan  kekuasaan  kehakiman  tidak  lepas  dari politik hukum kekuasaan kehakiman  itu sendiri.  Disebabkan  politik  hukum  itu secara  subtantif  mengenai gesekan antara politik dan  hukum  sehingga  mengkaji  politik  hukum  berarti  membahas  mengenai  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  sistem  kenegaraan. Tujuan  penulisan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  dinamika  politik  hukum  kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia.  Tipe penulisannya ini ialah yuridis normatif, maknanya artikel ini menitikberatkan pada kajian implementasi semua norma dan kaidah hukum positif. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan ialah konseptual, pendekatan undang-undang dan sejarah.
Kata Kunci : Politik Hukum, Kekuasaan, Kehakiman
Abstracrt. Judicial power is a branch of power in every country, whether in a democratic state, a state towards a democracy, or an  undemocratic  state.  This  happened  on  the  influence  of  the  doctrine  of  separation  of  powers  which  wanted  the  branches  of power to be divided over the legislature, executive, and judiciary. Judicial power in Indonesia at the beginning of independence was intended as a separate branch of power from political institutions, the power of an independent judiciary must still be upheld both as a principle in the state based on law and to allow judicial power to ensure that government is not carried out arbitrarily. The  development  of  judicial  power  is  inseparable  from  the  legal  politics  of  judicial  power  itself.  Because  legal  politics  is subtantively about the friction between politics and law, to examine legal politics is to discuss policies related to the state system. The purpose of the writing is to find out and analyze the political dynamics of judicial power in Indonesia.  This type of writing is normative juridical, meaning that this article focuses on the study of the implementation of all positive legal norms and rules. In this research, the approach is conceptual, legal and historical approach.

## Keyword : The Politics of Law, Power, Justice

## PENDAHULUAN
Perkembangan  sejarah  peradaban  manusia  dari  zaman  kuno  sampai  dengan  modern  menimbulkan  bermacam- macam  model  lembaga  dalam  pengelolaan  berbagai  bentuk  dan  jenis  masalah.  Model-model  lembaga  yang  tersusun dalam  bermacam-macam  bentuk  organisasi  dan  fungsi,  mencerminkan  cara  manusia  menanggapi  keperluan  untuk penyelesaian bermacam-macam masalah. 1
Guna  menyelesaikan  masalah  manusia  membentuk  lembaga  yang  disebut  pengadilan  dengan  hakim  sebagai pemutus  suatu  masalah  tersebut,  tentunya  beragam  kendala  yang  dihadapi  oleh  hakim  dalam  memutuskan  suatu masalah, sehingga ada batasan independensi hakim.
Kekuasaan  kehakiman  ialah  cabang  kekuasaan  di  masing-masing  negara,  baik  dalam  negara  yang  demokratis, menuju  demokrasi,  ataupun  yang  tidak  demokratis.  Peristiwa  tersebut  terjadi  karena  adanya  pengaruh  dari  ajaran pemisahan kekuasaan yang menginginkan semua cabang kekuasaan terbagi atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di samping  itu,  negara  sebagai  suatu  sistem  hukum  membutuhkan  hadirnya  suatu  kekuasaan  kehakiman,  bukan  hanya semata  mata  sebagai  lembaga  penyelesaian  sengketa  yang  netral,  akan  tetapi  juga  sebagai  pembentuk  hukum  dan politik hukum dengan semua putusannya. 2
Shetreet  S,  &  J.  Deschnes,  menyatakan  “kemerdekaan  kekuasaan  kehakiman  (kemudian  dikatakan  dengan independensi ), telah ada sejak lama dilihat perlu dalam sistem peradilan”, namun konsep tersebut tidak mendapatkan
1 Jimly  Asshiddiqie  dalam  Firdaus  &  Nalom  K.,  Kekuatan  Putusan  Mahkamah  Partai  Ditinjau  dari  Sistem  Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945, Jurnal Konstitusi, Vol.14, No.3, September 2017, hal. 645
2 Susi  D.  H.,  Politik  Hukum  Kekuasaan  Kehakiman,  Meluruskan  Arah  Manajemen  Kekuasaan  Kehakiman,  Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Jakarta, 2018, hal. 55
kepedulian  yang  bermakna  dalam  prakteknya,  akan  tetapi  hal  tersebut  sebagai  sebuah  konsep  sudah  memperoleh sepenuhnya perhatian serta menjadi bahan kajian. 3
Fungsi pokok kekuasaan kehakiman salah satunya ialah untuk memutuskan sengketa melalui penerapan hukum materiil  secara  paksa,  di  samping  itu  bisa  diketahui  bahwa  makna  penting  kekuasaan  kehakiman  ialah  untuk memutuskan  perkara  hukum  yang  ada,  kewenangan  dalam  memutuskan  sengketa  tersebut  memiliki  tujuan  untuk terwujudnya partisipasi umum di masyarakat dengan putusan yang adil, dapat dilihat fokus dari kekuasaan kehakiman tersebut  bisa  pendekatan  dengan  2  unsur  ialah  unsur  institusional  berupa  jenis  kelembagaan  Peradilan  yang  diberi kekuasaan  kehakiman,  selanjutnya  unsur  fungsional  yaitu  ragam  fungsi  yang  diamanahi  oleh  Undang-Undang terhadap kekuasaan kehakiman. 4
Pada awalnya  kekuasaan kehakiman di  Indonesia diniatkan  untuk cabang kekuasaan yang  terpisah dari  semua lembaga politik, kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap wajib ditegakan yakni sebagai asas dalam negara menurut hukum  atau  untuk  memberi  kemungkinan  terhadap  kekuasaan  kehakiman  memastikan  supaya  pemerintah  tidak dijalankan  secara  semena-mena. 5 Melihat  dari  sejarah  kekuasaan  kehakiman  sudah  terjadi  perkembangan  yang signifikan berdasarkan keadaan politik yang secara terus-menerus mengalami perkembangan sesuai era ketatanegaraan yang mengikutinya. 6
Ketatanegaraan  Indonesia  saat  ini  dengan  prinsip  negara  hukum  menghadirkan  kekuasaan  kehakiman  yang imparsial dan independen, di mana selanjutnya imparsialitas dan independensi itu diberi oleh UUD Tahun 1945 pada badan peradilan sebagai pelaksana dan personal hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman 7 supaya terwujudnya kebebasan hakim.
Dalam terwujudnya kebebasan hakim itu, sehingga harus terdapat jaminan hukum, supaya hakim bisa terbebas dari  semua  bentuk  interfensi  dari  kekuasaan  negara  dan  pemerintah,  terbebas  dari  semua  bentuk  intimidasi  dari kekuatan  pemaksa  lain,  dan  terbebas  dari  semua  ancaman  yang  bisa  memberikan  pengaruh  beban  psikologis  dan psikisnya baik ketika sedang mengadili ataupun sesudah dijatuhkan putusannya. 8
Kemudian,  kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia  telah  terjadi  perubahan  dan  perkembangan  melalui  terdapat perubahan  UUD  Tahun  1945  sudah  merubah  sistem  pelaksanaan  negara  di  bidang  yudikatif  ataupun  kekuasaan kehakiman  selanjutnya  mengalami  perubahan  menjadi  kekuasaan  kehakiman  dilaksanakan  suatu  Mahkamah  Agung dan  lembaga  peradilan  yang  dinaungi  pada  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  lingkungan  peradilan  militer, lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  umum,  dan  oleh  suatu  penyelenggara  kekuasaan  kehakiman  baru dinamakan Mahkamah Konstitusi. 9
Menurut dari perjalanan sejarah kekuasaan kehakiman sudah terjadi perkembangan, dalam mengetahui sejarah pekembangannya tersebut perlunya dilakukan pengkajian pada 3 tahap, yakni tahapan pemerintah Hindia Belanda di mana  semua  badan  peradilan  ialah  penyelenggara  kekuasaan  kehakiman  yang  memiliki  sifat  pluralistik  dan diskriminatif  sebab  terdapat  ketidak  samaan  peradilan  yang  khususnya  semua  orang  eropa  ataupun  yang  disamakan dengannya  dan  terdapat  badan  peradilan  yang  khususnya  dalam  kelompok  pribumi  misalnya  terdapat  peradilan Gubernemen dan peradilan  Adat  selanjutnya  tahapan pemerintah Jepang di mana tujuannya hanya untuk melindungi kepentingan  dan  keselamatan  prajurit  yang  sedang  terjadi  peperangan  dengan  demikian  karakteristik  pemerintah penjajahan  Jepang  di  Indonesia  ialah  pemerintah  militer  yang  bertujuan  untuk  menjaga  keamanan  dan  keselamatan personal  militer  Jepang  untuk  terwujudnya  tujuan  perang,  dan  tahapan  sesudah  kemerdekaan  Indonesia  di  mana kekuasaan  kehakiman  memperoleh  penataan  dengan  sungguh-sungguh  meskipun  untuk  bermacam-macam  model kekuasaan  kehakiman  yang  diformulasikan  masih  menjelaskan  terdapatnya  kelemahan  dan  kekurangan  yang  belum sepenuhnya dapat berfungsi untuk badan yang memberikan keadilan serta pengayoman masyarakat. 10
Perkembangan kekuasaan kehakiman sangat melekat terhadap politik hukum kekuasaan kehakiman itu sendiri. Disebabkan  politik  hukum  tersebut  dengan  cara  subtantif  berkaitan  gesekan  antara  hukum  dan  politik  sehingga
3 Ahmad  Kamil  dalam  Andi  S.,  Implementasi  Independensi  Hakim  dalam  Pelaksanaan  Kekuasaan  Kehakiman,  SIGn Jurnal Hukum Vol. 1, No. 1 (September 2019) e-ISSN: 2685 – 8606 || p-ISSN: 2685 – 8614, hal. 42
4 Bahder  J.  Nasution,  Sejarah  Perkembangan  Kekuasaan  Kehakiman  di  Indonesia  ,  Jurnal  Inovatif,  Vol.VII  No.III September 2014, hal. 13
5 Achmad  E.  S.,  Mendesain  Kewenangan  Kekuasaan  Kehakiman  Setelah  Perubahan  UUD  1945,  Jurnal  Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012, hal. 663
6 Bahder Johan Nasution, Op. Cit., hal. 14
7 Achmad Edi Subiyanto, Op. Cit., hal. 662
8 Andi Suherman, Op. Cit., hal. 43
9 Achmad Edi Subiyanto, Op. Cit., hal. 665
10 Ridham  P.,  Sejarah  Perkembangan  Kekuasaan  Kehakiman  di  Indonesia,  Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari  Jambi, 20(1), Februari 2020, pp.320-328 DOI 10.33087/jiubj.v20i1.890 ISSN 1411-8939 (Online) | ISSN 2549-4236 (Print), hal. 321
menelaah  politik  hukum  artinya  mengatur  berkaitan  peraturan  yang  berhubungan  terhadap  sistem  kenegaraan. 11 Berdasarkan  penjabaran  permasalahan  tersebut,  sehingga  penulis  memiliki  tujuan  penulisan  untuk  mengetahui  dan menganalisis dinamika politik hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia  serta membatasi pokok permasalahan yaitu “Bagaimana dinamika politik hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia?”

## METODE
Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  pada  penelitian  ini  memakai  jenis  penelitian  hukum  normatif,  ialah penelitian ini menitikberatkan terhadap kajian implementasi norma hukum serta peraturan positif. Dalam penelitian ini menggunakan “pendekatan historis, hukum, dan konseptual”. 12 Pemakaian bahan hukum dilaksanakan identifikasi dan inventarisasi  untuk  bahan  analisa  persoalan  utama  penelitian.  Dengan  mengidentifikasikan  bahan  hukum    sekunder dan primer, logis dan tersistematis, dengan penghimpunan sesuai sistem kartu, “berisikan sumber tindakan yang tepat, informasi  dan  argumentasi,  pemakaian  subyek  dan  artikel  yakni  lembar  ulasan,  ringkasan  dan  kutipan” 13 hal  ini memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan data hukum, maka dalam menyusun bahan hukum bisa dikelompokan sesuai tingkat, jenis, dan bentuknya. Pemakaian bahan hukum penelitian ini antara lain: 1. Bahan hukum primer meliputi peraturan peundang-undangan tentang berkaitan dengan penelitian ini seperti UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda, Yurisprudensi, dan lain-lain.
2. Bahan hukum sekunder ialah menjabarkan mengenai bahan hukum primer, yaitu makalah, buku, hasil karya pakar hukum, Rancangan Undang-Undang, dan hasil penelitian.
Kemudian dianalisa dengan cara:
1. Melakukan interpretasi semua peraturan perundang-undangan berdasarkan permasalahan.
2. Penilaian semua bahan hukum yang berkaitan terhadap penelitian ini.
3. Evaluasi peraturan perundang-undangan dan semua bahan hukum yang relevan terhadap penelitian ini.

## HASIL

## Dinamika Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia
Ditinjau  melalui  sejarahnya  kekuasaan  kehakiman  telah  berkembang,  di  masa  pemerintah  Hindia  Belanda lembaga-lembaga peradilan yang dibuat sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang sifatnya diskriminatif dan pluralistik,  kemudian  sesudah  Indonesia  merdeka,  peraturan  yang  dilalui  berhubungan  terhadap  pengembangan kekuasaan  kehakiman  yakni  didasarkan  terhadap  prinsip  “unifikasi”  yang  lalu  timbul  pada  kekuasaaan  kehakiman yang merdeka dan bebas. 14
Setelah  Indonesia  merdeka,  campur  tangan  Presiden  pada  kekuasaan  kehakiman  (MA)  dilegitimasi  Undang- Undang No. 19 Tahun 1964 tentang kebijakan-kebijakan pokok kekuasaan kehakiman, ditegaskan bahwa pengadilan mengadili  berdasarkan  hukum  menjadi  alat  revolusi  sesuai  dengan  Pancasila  ke  arah  masyarakat  Sosialis  Indonesia, lebih jauh diatur demi kepentingan revolusi  Presiden bisa berintervensi pada persoalan-persoalan pengadilan dengan batasan yang tidak jelas sehingga Presiden dapat leluasa mengendalikan para hakim dalam penanganan perkara. 15 Dengan  cara  substansial  perubahan  kekuasaan  kehakiman  diindikasikan  melalui  keluarnya  Ketetapan  MPR Nomor X/ MPR/1998 tentang “Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan  Nasional  Sebagai  Haluan  Negara”  yang  menyebutkan  “Pembinaan  lembaga  peradilan  oleh  eksekutif menjadi kesempatan untuk penguasa melaksanakan campur tangan ke dalam tahap peradilan dan perkembangan kolusi dan  praktek-praktek  negatif  terhadap  tahap  pengadilan”,  Ketetapan  MPR  ini  menentukan  agenda  di  bidang  hukum dalam  bentuk  “Pemisahan  dalam  segi  fungsi,  wewenang,  dan  tugas  aparatur  penegak  hukum,  supaya  bisa  terwujud integritas,  proporsionalitas,  dan  profesionalitas  yang  utuh”,  lalu  menjadi  paradigma  kekuasaan  kehakiman  yang dicantumkan pada beragam Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman pasca reformasi. 16
11 Tim Redaksi Tatanusa, dkk dalam Hanif Fudin Azhar, Rekontruksi Konseptual Peradilan sebagai Revitalisasi Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Volksgeist Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.2446, hal. 43
12 Bahder Johan N., Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 92
13 Ibid
14 Bahder Johan Nasution, Op. Cit., , hal. 31
15 Saldi  Isra,  Lembaga  Negara  Konsep,  Sejarah,  Wewenang,  dan  Dinamika  Konstitusional,  Cet.2,  Rajawali  Pers,  Depok, 2021, hal. 270
16 Aidul  Fitriciada  Azhari,  Meluruskan  Arah  Manajemen  Kekuasaan  Kehakiman,  Sekretariat  Jenderal  Komisi  Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Jakarta, 2018, Hal. 37
Pada  dasarnya  bisa  ditarik  kesimpulan  bahwa  UUD  1945  beserta  amademannya  sudah  mengatur  prosedur pelaksanaan  ketatanegaraan  yang  berkaitan  terhadap  hubungan  kekuasaan  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif  secara seimbang sehingga berhubungan check and balance antara tiga badan itu. 17
Ronald  S.  Lumbuun,  berpendapat  bahwa  “persyaratan  utama  dan  salah  satu  ciri  suatu  negara  hukum  ialah adanya pembagian kekuasaan ( Distribution of Power ) ataupun asas pemisahan kekuasaan ( Separation of Power ) yang pada dasarnya ada beberapa dari kekuasaan legislatif dalam pembentukan undang-undang, kekuasaan eksekutif dalam menyelenggarakan  pemerintahan  sesuai  undang-undang  yang  diciptakan  oleh  lembaga  legislatif  itu,  dan  kekuasaan yudikatif yang melaksanakan lembaga peradilan jika adanya penyimpangan di dalam menjalankan undang-undang dan kekuasaan  administratif”. 18 Akan  tetapi  perihal  yang  paling  utama  dari  materi  negara  hukum  yakni  terdapatnya pelaksanaan kekuasaan berdasarkan undang-undang dan sistem peradilan yang bebas. 19
Sesuai dengan pendapat Julius Stahl, konsep Negara Hukum atau biasanya dikenal dengan kata “ rechtsstaat ”, hal  tersebut  meliputi  4  unsur  yang  paling  penting  yakni  pembagian  kekuasaan,  perlindungan  hak  asasi  manusia, pemerintahan  berdasarkan  undang-undang,  peradilan  tata  usaha  negara.  Kemudian  A.V.  Dicey  menjabarkan terdapatnya 3 ciri penting untuk Negara Hukum yang dikenal “The Rule of Law”, yaitu “ supremacy of law, equality before the law, due process of law”. 20
Menurut  Pasal  1  Butir  1  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dijelaskan “Kekuasaan  kehakiman  ialah  kekuasaan  negara  yang  independen  dalam  menjalankan  peradilan  untuk  menegakkan hukum  dan  keadilan  sesuai  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945”,  untuk  terlaksananya  Negara  hukum Republik  Indonesia.  Jimly  Asshiddiqie,  menyatakan  bahwa  “kata  merdeka  dan  di  samping  adanya  pengaruh kekuasaan pemerintah, terdapat artinya yang sifatnya institusional dan fungsional”. 21
Merdeka dan  tidak  terpengaruh  kekuasaan pemerintah menghadirkan k ekuasaan kehakiman yang  independen yang  dilaksanakan  suatu  Mahkamah  Agung  dan  lembaga  peradilan  yang  dinaunginya,  dan  oleh  suatu  Mahkamah Konstitusi,  dalam  menjalankan  peradilan  untuk  penegakkan  keadilan  dan  hukum. 22 Merdeka  artinya  Mahkamah Konstitusi  dan  Mahkamah  Agung  yang  menadi  pelaku  kekuasaan  kehakiman  seperti  yang  terdapat  dalam  Pasal  24 ayat  (2)  untuk  melaksanakan  fungsinya  di  samping  pengaruh  pemegang  kekuasaan  yang  lainnya  dan  mandiri  pada makna  berkuasa  dalam  mengelola  urusan  rumah  tangga  sendiri.  Hal  tersebut  menjadi  dampak  dari  pemisahan kekuasaan negara yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. 23
Kekuasaan  kehakiman  diartikan  sempit  ialah  suatu  lingkup  cabang  kekuasaan  kenegaraan  yakni  dilihat  dari perspektif  praktik  penyelenggaraan  negara  ataupun  perspektif  teoritis. 24 Perspektif  praktik  penyelenggaraan  negara dalam  hal  k ekuasaan  kehakiman,  dengan  fungsi  yang  dilaksanakan  Hakim-Hakim  dari  beragam  bagai  lingkungan lembaga-lembaga  peradilan  negara  sebagai  organ  peyelenggara  di  bidang  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka, terbebas  dari  seluruh  intervensi  dan  infiltrasi  dari  lingkungan  kekuasaan  yang  lain  dengan  cara  teori  memperoleh justifikasi dan validitasnya terhadap teori pemisahan kekuasaan Trias Politica dari Immanuel Kant dan Montesquieu. 25 Pada  kaitannya  terhadap  kekuasaan  kehakiman,  pemisahan  kekuasaan  tersebut  sifatnya  cenderung  mutlak melalui terdapatnya prinsip kemerdekaan peradilan. Apabila pada pembentukan Undang-Undnag masih ada kebijakan untuk  membahas  dan  melakukan  persetujuan  bersama  antara  Presiden  dan  DPR,  dengan  demikian  berhubungan terhadap  kekuasaan  kehakiman  secara  penuh  lembaga  kekuasaan  lain  tidak  bisa  mencampuri  penyelenggaraan kekuasaan  kehakiman.  Lembaga-lembaga  peradilan  mempunyai  otonomi  penuh  dalam  mengadili,  memutus,  dan memeriksa perkara yang tengah ditangani. Dampaknya, lembaga-lembaga peradilan harus terpisah yakni dengan cara fungsional ataupun institusional dari lembaga kekuasaan negara yang lain. 26
Kekuasaan kehakiman berdasarkan konstitusi bertujuan merealisasikan cita-cita kemerdekaan Indonesia yakni tercapainya  masyarakat  Indonesia  yang  makmur  dan  adil  dengan  jalur  hukum.  Reformasi  di  bidang  kekuasaan kehakiman bertujuan 27 :
17 Achmad Edi Subiyanto, Op. Cit., , hal. 677
18 Ronald S. Lumbuun dalam Andi Suherman, Op. Cit., Hal. 49 19 Djauhari dalam Zaki Ulya, Dilematisasi Kelembagaan antar Lembaga Kekuasaan Yudikatif guna Mencapai Harmonisasi Hukum, Jurnal Hukum dan Peradilan-ISSN: 2303-3274 (p), 2528-1100 (e) Vol. 10, no. 3 (2021), https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.337-360, hal. 344
20 Mokhammad  Najih  dalam  Nashiha  Ulya,  Kekuasaan  Kehakiman  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  di  Indonesia  dan Maroko, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021, hal. 17
21 A.Ahsin Thohari dalam Andi Suherman, Op. Cit., hal. 46
22 Elisabeth N.B. dalam Nashiha Ulya, Op. Cit., , hal. 2
23 Achmad Edi Subiyanto, Op. Cit., hal. 666
24 Pujiyono dalam Nashiha Ulya, Op. Cit., hal. 2
25 Andi Suherman, Op. Cit., Hal.48
26 Aidul Fitriciada Azhari, Op. Cit., Hal. 29
27 Sudikno Mertokusumo dalam Zaki Ulya, Op. Cit., hal. 340
1. Melakukan  pengembaian  fungsi  yang  hakiki  dari  kekuasaan  kehakiman  dalam  mencapai  kepastian  hukum  dan keadilan;
2. membuat kekuasan kehakiman sebagai suatu lembaga yang merdeka;
3. menegakkan,  memfasilitasi,  dan  mendorong  prinsip-prinsip  negara  hukum  yang  demokratis  untuk  mencapai kedaulatan masyarakat,
4. melaksanakan fungsi check and balances untuk lembaga kenegaraan yang lain; dan 5. memberi perlindungan terhadap martabat kemanusiaan berupa yang paling kongkrit.
Fungsi check and balances antara kekuasaan-kekuasaan negara dikenal dalam praktik ketatanegaraan Amerika Serikat  meskipun  dinilai  kampiun  untuk  melaksanakan  konsep  pemisahan  kekuasaan  negara. 28 Sehingga  pengaturan hukum yang ideal bagi lembaga kekuasaan yudikatif dalam mewujudkan harmonisasi hukum dalam konsep check and balance di  masa  yang  akan  datang  ( ius  contituendum )  yakni  sinergitas  pengaturan  hukum  kelembagaan  yang dituangkan dalam undang-undang. 29
Pengaturan  hukum  yang  ideal  bagi  lembaga  kekuasaan  yudikatif  saat  ini  menjadi  keniscayaan  dalam  sistem ketatanegaraan  Indoensia pasca-reformasi, diindikasikan melalui terdapatnya revitalisasi kekuasaan kehakiman  yakni terciptanya Mahkamah Konstitusi di samping terdapatnya Mahkamah Agung dari perumusan amandemen ketiga UUD 1945  yang  diberlakukan  November  2002.  Berhubungan  terhadap  tujuan,  Mahkamah  Konstitusi  dibuat  berdasarkan tuntutan reformasi yakni menyempurnakan penyelenggaraan reformasi konstitusional yang integral ke arah demokrasi pada tatanan negara hukum. 30
Kemudian  Isti’anah  dalam  penelitiannya  menyebutkan  bahwa  MA  memiliki  kewenangan  atributif  yang diamanatkan  langsung  oleh  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945.  MA  mempunyai  wewenang  dengan  cara  limitative berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi MA juga memiliki kewenangan non-limitative yaitu wewenang tambahan  yang  dicantumkan  pada  undang-undang.  Kemudian,  MK  secara  tegas  ditulis  kewenangannya  pada  UUD NRI Tahun 1945 secara limitative sehingga mengakibatkan tidak adanya wewenang tambahan melalui undang-undang turunan.  Sementara  itu,  KY  merupakan  badan  yang  dimasukkan  pada  lembaga  kekuasaan  kehakiman,  namun  bukan pelaksana kekuasaan kehakiman. KY dibentuk atas dasar realisasi dari kebutuhan untuk melakukan pengawasan atas perilaku hakim secara eksternal. Satu sisi juga KY memiliki kewenangan non-limitative yang diatur secara lanjut oleh undang-undang. 31
Hal  tersebut  diperkuat  oleh  pendapat  Jimly  Asshiddiqie:  “...Mahkamah  Agung  lebih  ialah Court  of  Justice (pengadilan  keadilan),  sementara  itu  Mahkamah  Konstitusi  cenderung  berkaitan  terhadap  badan  pengadilan  hukum ( Court of Law ). Dan, tidak bisa dibedakan sebagai Court of Justice versus Court of Law , Mahkamah Konstitusi masih diberi wewenang berkaitan terhadap Court of Justice di samping fungsi pokoknya Court of Law. Sehingga, keduanya, secara umum menitikberatkan fungsi subtansial keduanya ialah tidak sama antara satu dengan yang lainnya.” 32 Dalam hal itulah, didirikannya Mahkamah Konstitusi berlandaskan politik hukum yang diciptakan dengan cara bersama-sama oleh lembaga tinggi negara waktu itu. Apabila dianalisis terdapatnya Mahkamah Konstitusi pada suatu negara  maka  negara  itu  tengah  terjadi  revolusi  dan  reformasi  dari  rezim  otoriterian  ke  demokratis. 33 Seperti  sudah dijabarkan  dalam  hubungannya  politik  hukum  pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  dan  Mahkamah  Agung  di Indonesia  sebagai  negara  hukum,  maknanya  regulasi  mengenai  institusi  peradilan  dengan  cara  dinamis  itu  dibuat selanjutnya mengejawantahkan lembaga peradilan yang menjadi komponen dari kekuasaan kehakiman di Indonesia. 34 Bagir  Manan  menyebutkan  politik  hukum  merupakan  kebijakan  yang  hendak  dan  tengah  dilalui  tentang penegakan  hukum,  penentuan  isi  hukum,  penegakan  hukum,  dan  seluruh  unsur  yang  menunjang  penegakan  dan pembentukan tersebut. 35
Sehingga  pada  konteks  tersebut  dapat  dianalisa  bahwa  organ  terpenting  dalam  kekuasaan,  salah  satunya  ialah kekuasaan kehakiman tidak hanya disyaratkan harus merupakan kekuasaan yang tidak berpihak dan bebas, tapi perlu bepihak  dan  memiliki  tujuan  untuk  melindungi  kepentingan  masyarakat  yang  berkedaulatan.  Montesquieu  sebagai French  Jurist  pada T”he  Spirit  of  the  Laws” menyamapikan  gagasan  “ constitutionalism yang dihubungkan  the separation of powers” dalam kaitannya terhadap kekuasaan kehakiman yang menyebutkan “... the judiciary should be independent of the legislature and executive ...”.
28 Dahlan Thaib dalam Andi Suherman, Op. Cit., Hal. 49
29 Zaki Ulya, Op. Cit., hal. 353
30 Jimly Asshiddiqie dalam Hanif Fudin Azhar, Op. Cit., hal. 40
31 Isti’anah dalam Zaki Ulya, Op. Cit., hal. 354
32 Dody Nur Andriyan dalam Hanif Fudin Azhar, Op. Cit., , hal. 48
33 Ibid., hal. 43
34 Ibid. ,  hal. 44
35 Bagir  Manan  dalam  Susi  Dwi  Harijanti,  Politik  Hukum  Kekuasaan  Kehakiman,  Meluruskan  Arah  Manajemen Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Jakarta, 2018, hal. 57

## Nuraini dan Mhd. Ansori, Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
Pada  dinamika  politik  hukum  kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia  dalam  perundang-undangan  memaparkan pengaruh  dan  kaitannya  antara  perubahan  konstitusi  terhadap  sistem  kekuasaan  kehakiman  dengan  kajian  terhadap perumusan  yang  tercantum  pada  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  pasca  dan  sebelum  amandemen  dikaitkan terhadap  ajaran  Trias  Politika.  Namun,  yang  menjadi  salah  satu  perbincangan  ialah  tentang  sistem  kekuasaan  di Indonsia  menggunakan  sistem  kekuasaan  yang  didasari  oleh  “pemisahan”  kekuasaan  atau  “pembagian”  kekuasaan. Pada  dasarnya,  pakar  tata  negara  di  Indonesia  meggunakan  opini  yang  menyebutkan  bahwa  sistem  kekuasaan  di Indonesia  sebagaimana  yang  dicantumkan  pada  konstitusi  ialah  “pembagian”  kekuasaan.  Dalam  Undang-Undang Dasar  Tahun  1945  sebelum  amandemen  disampaikan  “kekuasaan  kehakiman  dilaksanakan  suatu  Mahkamah  Agung dan lainnya lembaga kehakiman berdasarkan undang-undang”. Kemudian “kekuasaan dan susunan lembaga-lembaga kehakiman tersebut diatur melalui undang-undang”.
Kebijakan  pasal  di  atas  hanya  memaparkan  siapa  yang  menerangkan  kekuasaan  kehakiman  yang  tetap memberikan  kesempatan  terdapatnya  pasal  tersebut  tidak  dengan  cara  tegas  menjelaskan  dan  mengatur  bahwa kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  dipisah  dari  kekuasaan  yang  lain  dikarenakan  kedudukan  dan susunannya  diserahkan  pengaturannya  dengan  undang-undang.  Dalam  kondisi  tersebut,  legislatif  dan  eksekutif berpotensi  dan  mempunyai  keleluasaan  dalam  merumuskan  dan  menafsirkan  kekuasaan  kehakiman  berdasarkan pemetaannya sendiri ataupun kekuasaan kehakiman yang berpihak terhadap kepentingan sendiri.
Terdapat  ketidak  samaan  yang  sangat  tegas  apabila  dirasiokan  dengan  rumusan  pasal  kekuasaan  kehakiman berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  dengan  konstitusi  pasca  amandemen.  Rumusan  pasal  yang disampaikan  pada  Undang-Undang  Dasar  tahun  1945  pasca  amandemen  menyebutkan  dengan  tegas  “kekuasaan kehakiman  adalah  kekuasaan  yang  independen  dalam  melaksanakan  peradilan  untuk  penegakkan  keadilan  dan hukum”.
Menurut  analisa  penulis  bahwa  Pasal  dimaksudkan  memaparkan  tujuan  dan  sifat  dari  pelaksanaan  kekuasaan kehakiman,  yakni:  kekuasaan  yang  independen  untuk  penegakan  keadilan  dan  hukum.  Frasa  kata  “kekuasaan  yang merdeka”  pada  pasal  itu  menunjukkan  dan  menegaskan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  merupakan  sebuah  kekuasaan yang terpisah dari cabang kekuasaan yang lain.
Pasal  24  ayat  (2)  pun  sudah  menyebutkan,”  siapa  penyelenggara  kekuasaan  kehakiman”  sebab  Pasal menyebutkan, “kekuasaan kehakiman dilaksanakan suatu Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang dinaunginya pada lingkungan peradilan umum, tata usaha negara, agama, dan oleh suatu Mahkamah Konstitusi”. Penyebutan yang tegas mengenai siapa pelaksana kekuasaan kehakiman membuat kejelasan, siapa badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman.  Walaupun  seperti  itu,  konstitusi  pun  menyebutkan  “lembaga-lembaga  lainnya  dengan  fungsi  yang berhubungan terhadap kekuasaan kehakiman dicantumkan pada undang-undang”.
Frasa  sebagaimana  yang  disampaikan  tersebut  akan  menarik  apabila  dihubungkan  terhadap  lembaga  Komisi Yudisial  yang  disampaikan  dengan  cara  eksplisit  pada  Pasal  24B  Undang-Undang  Dasar  1945.  Tugas  wewenang komisi  berhubungan  terhadap  lembaga  yang  melaksanakan  kekuasaan  kehakiman,  yakni:  Mahkamah  Agung  dan lembaga-lembaga  peradilan  yang  dinaunginya  dan  Mahkamah  Konstitusi.  Wewenang  dan  tugas  yang  dimaksudkan ialah kesatu, memberi usulan pengangkatan hakim agung dan kedua, menegakan dan menjaga kehormatan keluhuran martabat, dan perilaku hakim.
Hal itu diperkuat dengan pernyataan Ronald S. Lumbuun, yang mengatakan bahwa “syarat utama dan salah satu ciri  sebuah  negara  hukum  ialah  adanya  pembagian  kekuasaan  ( Distribution  of  Power )  maupun  asas  pemisahan kekuasaan ( Separation of Power ) yang umumnya ada beberapa dari kekuasaan legislatif untuk pembentukan undang- undang”,  kekuasaan  eksekutif  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  sesuai  undang-undang  yang  diciptakan  badan legislatif  tersebut,  dan  kekuasaan  yudikatif  yang  melaksanakan  badan  peradilan  jika  adanya  penyimpangan  untuk menjalankan kekuasaan administratif dan undang-undang.
Hal  lainnya  juga  akan  menjadi  obyek  telaah  ialah  problematika  dan  dinamika  untuk  implementasi  kekuasaan kehakiman  setelah  amandemen  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  sebab  pada  konstitusi  amandemen,  kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan terdapatnya lembaga Komisi Yudisial yang menjadi dari sistem kekuasaan kehakiman.
Seperti  pada  pendapat  Bagir  Manan  terdapat  sejumlah  tujuan  yang  hendak  diwujudkan  kekuasaan  kehakiman yang merdeka ini 36 :
1. Sebagai  bagian  dari  sistem  pembagian  atau  pemisahan  kekuasaan  di  antara  lembaga-lembaga  pelaksana  negara, kekuasaan kehakiman dibutuhkan untuk melindungi dan menjamin kebebasan individu.
2. Kekuasaan  kehakiman  yang  independen  dibutuhkan  untuk  menghindari  pelaksana  pemerintahan  berperilaku menindas dan semena-mena.
3. Kekuasaan  kehakiman  yang  independen  dibutuhkan  dalam  meninjau  keabsahan  sebuah  kebijakan  perundang- undangan dengan demikian sistem hukum bisa ditegakkan dan dijalankan secara baik.
36 Bagir Manan dalam Achmad Edi Subiyanto, Op. Cit., hal.667

## Nuraini dan Mhd. Ansori, Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  akuntabilitas  dalam  kekuasaan  kehakiman  sekarang  ini  telah  menjadi keperluan  yang  penting  untuk  secepatnya  direalisasikan  supaya  dibangun  kembali  kepercayaan  masyarakat  pada hukum  dan  badan  penegak  hukum.  Akuntabilitas  kekuasaan  kehakiman  tentu  diperlukan  agar  fungsi  dari  peradilan dan pengadilan dapat terwujud sebagai suatu tujuan didirikannya suatu negara Republik Indonesia seperti diamanatkan pada  Pembukaan  UUD  1945,  dalam  mencapai  keseimbangan,  keadilan,  dan  ketertiban  sosial  dan  utuk  menegakkan tersebut. 37
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ialah bagian dari suatu subjek kekuasaan kehakiman di Indonesia, tidak  tercipta  tanpa  terdapatnya  tahapan  sebagaimana  reformasi  konstitusi,  partisipasi  lembaga  negara  lainnya  untuk membentuk melalui  kebijakan politik hukum,  dan tahap-tahap dinamika tuntutan  zaman yang  menjadi pondasi dasar yang membentuknya. 38
Kekuasaan yudikatif atau Kekuasaan kehakiman menjadi komponen dari kekuasaan yang berlaku di Indonesia yakni  kekuasaan  eksekutif  dan  legislatif.  Kekuasan  kehakiman  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  1945  sebelum perubahan  dilaksanakan  Mahkamah  Agung  dan  lainnya  lembaga  kehakiman.  Sesudah  perubahan  UUD  1945, kekuasaan  kehakiman  itu  di  samping  dilaksanakan  Mahkamah  Agung  pun  dilaksanakan  Mahkamah  Konstitusi.  Di samping itu, lahirnya Komisi Yudisial pun merupakan suatu faktor pendukung tercapainya kekuasaan kehakiman yang imparsial dan independen, yakni melalui menyeleksi calon hakim agung. Melalui pengubahan Undang-Undang Dasar 1945.
Menurut hal itu, pada dasarnya bisa ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahan- perubahannya  sudah  membahas  prosedur  pelaksanaan  ketatanegaraan  yang  berhubungan  terhadap  hubungan kekuasaan  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif  dengan  cara  seimbang.  Ataupun  dapat  dikatakan  juga,  ada  hubungan check and balance antara  tiga  lembaga  tersebut.  Walaupun  begitu,  mengenai  wacana  perubahan  kelima  Undang- Undang  Dasar  1945,  harus  dilakukan  pertimbangan  terdapatnya  penataan  kembali  pada  wewenang  lembaga  pelaku kekuasaan  kehakiman  ataupun  badan  dengan  fungsi  yang  berkaitan  kekuasaan  kehakiman  seperti  yang  dipaparkan tersebut pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mendatang.
Pada  dasarnya,  kemerdekaan  yudisial  bertujuan  untuk  memberikan  3  nilai  tertentu.  Pertama,  kemerdekaan yudisial  adalah  keadaan  yang  dibutuhkan  untuk  menjaga  negara  hukum.  Kedua,  pada  sebuah  pemerintahan konstitusional,  hanya  hukum  yang  dengan  cara  konstitusional  mempunyai  legitimasi  yang  perlu  ditegakan  dan pengadilan  wajib  mempunyai  kemampuan  dalam  melaksanakan  tugas  dalam  memutuskan  hukum  tersebut.  Dengan demikian,  ada  kebutuhan  supaya  pengadilan  mempunyai  kemerdekaan  dalam  membatalkan  peraturan  hukum  yang melakukan pelanggaran terhadap semua  nilai tersebut. Ketiga,  pada negara demokrasi, pengadilan  wajib mempunyai otonomi  yang  kuat  pada  penolakan  godaan  untuk  memberi  penghormatan  yang  sangat  banyak  terhadap  pemegang kekuasaan politik atau ekonomi. Kemerdekaan yudisial bukan saja merdeka dalam segi kelembagaan, namun memiliki arti  perlindungan  juga  untuk  hakim  sebagai  penegak  hukum  untuk  terbebas  dari  dampak-dampak  yang  bersumber pada badan-badan dan di luar lembaga-Iembaga peradilan.

## SIMPULAN
Dari  pembahasan  yang  telah  disampaikan  maka  penulis  berkesimpulan  bahwa  dinamika  politik  hukum kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia  pada  awal  kemerdekaan  kekuasaan  kehakiman  sangat  dipengaruhi  oleh  Presiden yang  membatasi  kemerdekaan  hakim,  kemudian  pada  masa  reformasi  setelah  beberapa  kali  amandemen  UUD  1945 diketahui bahwa pemisahan kekuasaan lebih jelas sehingga kekuasaan kehakiman lebih independen dan merdeka agar terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui jalur hukum.

## Daftar Pustaka
Buku Bahder Johan N., Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008 Saldi Isra, Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional , Cet.2, Rajawali Pers, Depok, 2021

## Jurnal
Achmad  Edi  Subiyanto,  Mendesain  Kewenangan  Kekuasaan  Kehakiman  Setelah  Perubahan  UUD  1945,  Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012
Aidul  Fitriciada  Azhari,  Meluruskan  Arah  Manajemen  Kekuasaan  Kehakiman,  Sekretariat  Jenderal  Komisi  Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Jakarta, 2018
37 Rahayu P., Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011 ISSN 1829-7706, Hal.845
38 Hanif Fudin Azhar, Op. Cit. , hal. 49
Andi  Suherman,  Implementasi  Independensi  Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman,  SIGn Jurnal Hukum Vol. 1, No. 1 (September 2019) e-ISSN: 2685 – 8606 || p-ISSN: 2685 – 8614.
Bahder Johan Nasution, Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia , Jurnal  Inovatif, Vol.VII No.III September 2014
Firdaus  &  Nalom  Kurniawan,  Kekuatan  Putusan  Mahkamah  Partai  Ditinjau  dari  Sistem  Kekuasaan  Kehakiman Menurut UUD 1945, Jurnal Konstitusi, Vol.14, No.3, September 2017.
Hanif  Fudin  Azhar,  Rekontruksi  Konseptual  Peradilan  sebagai  Revitalisasi  Kekuasaan  Kehakiman  dalam  Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Volksgeist Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.2446.
Rahayu Prasetyaningsih, Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011 ISSN 1829-7706.
Ridham  Priskap,  Sejarah  Perkembangan  Kekuasaan  Kehakiman  di  Indonesia,  Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari Jambi, 20(1), Februari 2020, pp.320-328 DOI 10.33087/jiubj.v20i1.890 ISSN 1411-8939 (Online) | ISSN 2549- 4236 (Print),
Susi  Dwi  Harijanti,  Politik  Hukum  Kekuasaan  Kehakiman,  Meluruskan  Arah  Manajemen  Kekuasaan  Kehakiman,
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Jakarta, 2018,
Zaki  Ulya,  Dilematisasi  Kelembagaan  antar  Lembaga  Kekuasaan  Yudikatif  guna  Mencapai  Harmonisasi  Hukum,
Jurnal  Hukum  dan  Peradilan-ISSN:  2303-3274  (p),  2528-1100  (e)  Vol.  10,  no.  3  (2021), https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.337-360,

## Skripsi
Nashiha  Ulya,  Kekuasaan  Kehakiman  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  di  Indonesia  dan  Maroko,  Skripsi,  Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.