## TheJournalish: Social and Government
http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 3 Nomor 2 June 2022: TheJournalish Hal. 75-87 DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v3i2.249

## Politik Kekerabatan dan Praktik Klientelistik Keluarga Jayabaya di Lebak dan Keluarga Iskandar di Kabupaten Tangerang
Muhammad Syamsul Hidayat (1), Sri Budi Eko Wardani (2)
(1) Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jl.Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia (2) Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jl.Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia Email Korespondensi: sandy.tirta@gmail.com ; probosugiyanto@gmail.com
Abstrak: Persaingan  perebutan  kekuasaan  di  Provinsi  Banten  dipenuhi oleh politik  kekeluargaan  atau dinasti. Survivalitas  keluarga  Jayabaya  dan  keluarga  Iskandar  di  tengah  proliferasi  dan  dominasi  keluarga  Ratu  Atut belum  banyak  diteliti  oleh  para  ilmuwan  sejauh  ini.  Penulis  menggunakan  metode  kualitatif  berdasarkan wawancara dan literatur terkait. Adapun teori yang digunakan adalah klientelisme dari Aspinall dan Berenschot (2019) untuk membandingkan hakikat jejaring, pola kontrol, hakikat sumber daya dan derajat intensitas kedua daerah  tersebut.  Hasilnya  (1)  Alasan  dari  kemampuan  keluarga  Jayabaya  dan  Iskandar  mempertahankan kekuasaannya  selama 20  tahun  selain karena  alasan ketokohan  juga  karena  keduanya m menggunakan  praktik klientelisme yakni pertukaran sumber-sumber daya material atau manfaat dengan dukungan politik, (2) praktik klientelisme  yang  dilakukan  oleh  keluarga  Jayabaya  menggunakan  jejaring  informal  ormas  Jarum  sedangkan keluarga  Iskandar  menggunakan  jejaring  formal  birokrat  dan  partai  politik  bersama  dengan  pengusaha,  (3) keluarga  Jayabaya  cenderung  menggunakan  sumber  daya  publik  dalam  pertukaran  klientelistik  sedangkan keluarga  Iskandar  cenderung  lebih  banyak  menggunakan  sumber  daya  privat  yang  bersumber  pada  bisnis properti  dan  hubungan  kerjasama  dengan  pengusaha,  dan  (4)  diskresi  partai  politik  pada  dominasi  keluarga Jayabaya  lebih  rendah  dan  cenderung  pada  sumber  daya  patronase  yang  bersifat  publik  dibanding  dengan keluarga Iskandar
Kata kunci; Banten; Dinasti Jayabaya; Dinasti Iskandar; Klientelisme; Patronase.
Abstract: political  kinship  and  dynasty  dominate  power  competition  in  Banten  Province.  The  survival  of  the Jayabaya  family  and  Iskandar  family  in  the  midst  of  the  proliferation  of  the  Ratu  Atut  family  has  not  been widely studied by scientists. The research method used is qualitative based on interviews related literature. The theory used is clientelism from Aspinall and Berenschot (2019) to compare the nature of patronage networks, pattern  of  control,  resources  and    intensity  of  two  regions.  The  results  is  (1)  The  ability  of  the  Jayabaya  and Iskandar  families  to  maintain  their  power  for  20  years  was  not  only  for  reasons  of  character,  but  also clientelistic exchange by allocating state resources and benefits for political support, (2) clientelism practice of the  Jayabaya  family  uses  the  informal  network  of  the  Jarum  organization,  while  the  Iskandar  family  uses  a formal  network  of  bureaucrats,  political  parties  and  businessmen,  (3)  Jayabaya  family  tends  to  use  public resources in clientelistic exchanges, while the Iskandar family tends to use more private resources sourced from property  and  cooperative  relationships  with  businessmen,  and  (4)  the  discretion  of  political  parties  in  the Jayabaya family's power is lower and tends to patronage resources that are public compared to the Iskandar family.
Keywords: Banten; Jayabaya Dynasty; Iskandar Dynasty; Clientelism; Patronage.
Informasi Artikel: Disubmit: 2022-02-26; Direvisi 2022-03-26; Disetujui: 2022-04-12

## PENDAHULUAN
Fenomena  kehadiran  politik  dinasti  dan  kekerabatan  di  aras  lokal  dalam  lanskap  paradoks  konsolidasi dan  perkembangan  demokrasi  di  Indonesia  merujuk  pada  data  yang  dirilis  oleh  Kemendagri  terbukti  cukup meluas. Pada akhir tahun 2013 terdapat 57 kepala daerah yang melakukan praktik politik dinasti. Senada dengan itu, riset Nagara Institute tahun 2020 menunjukan 5 provinsi dengan calon kepala daerah yang terhubung dengan politik dinasti terbanyak, yakni Sulawesi Selatan (13 calon), Sulawesi Utara (11 calon), Jawa Tengah (11 calon), Jawa Timur (8 calon), dan Banten (8 calon). Hubungan antara keluarga dengan kekuasaan sulit untuk dipisahkan
satu sama lain. Dalam pendekatan sosiologis, sejak awal kekuasaan didasarkan pada garis keturunan para raja bahkan sampai era modern aktor-aktor selalu melibatkan keluarga atau kerabatnya dalam dunia politik (Surbakti 1992). Literatur terkait politik kekerabatan di Indonesia banyak dilakukan oleh para ilmuwan dengan istilah dan pendekatan yang beragam seperti politik dinasti (political dynasty) , politik keluarga (political family) dan politik kekerabatan (political  kinship) .  Adapun  istilah  yang  paling  banyak  digunakan  adalah  politik  dinasti  untuk menunjukkan  pergantian  kekuasaan  berdasarkan  keturunan  atau  strategi  menjaga  kekuasaan  dengan  cara mewariskan  kekuasaan  kepada  kalangan  sanak  keluarga  (Djati  2015).  Meskipun  demikian  banyak  literatur seringkali  tidak  memberi  batasan  definisi  terhadap  istilah  yang  digunakan  (Haboddin  2017;  Patmawati  and Sukmawati 2018).
Politik  dinasti  dan  politik  kekerabatan  di  Provinsi  Banten  pada  dasarnya  sudah  banyak  dilakukan  oleh sejumlah  ilmuwan  politik  (Effendi  2018;  Hamid  2010,  2014;  Handoyo  2018;  Kenawas  2014;  Leo  Agustino 2010;  Sukri  2020;  Sutisna  2017a).  Umumnya  berfokus  pada  politik  dinasti  keluarga  Tb.  Chasan  Sochib  atau Haji Hasan (ayah Ratu Atut Chosiyah). Misalnya menganalisis latar belakang Haji Hasan sebagai jawara Banten (Hamid 2010) dengan sumber daya finansial, sarana koersif, tradisi patronase dan kontrol terhadap partai politik (Kenawas  2014).  Persepektif  lainnya  menganalisis  terkait  perspektif  desentralisasi  dimana  otonomi  daerah justru yang memberi ruang familisme untuk mengorganisasikan diri menjadi dinasti politik (Effendi, 2018).
Sejak Ratu Atut Chosiyah menjabat sebagai gubernur Banten tahun 2004, dinasti politik menurut Sutisna (2017) mengalami  perluasan (proliferasi)  baik  di  lembaga eksekutif  maupun  legislatif. Meski  demikian,  selain keluarga Ratu Atut juga terdapat kekuatan politik lainnya di Banten yang berdasarkan pada kekerabatan seperti keluarga  Jayabaya  di  Lebak,  keluarga  Aat  Syafaat  di  Cilegon,  keluarga  Dimyati  di  Pandeglang,  dan  keluarga Iskandar  di  Kabupaten  Tangerang.  Berbeda  dengan  keluarga  Dimyati  dan  Aat  Syafaat,  keluarga  Jayabaya  dan Iskandar mampu bertahan ditengah proliferasi keluarga Ratu Atut selama hampir 20 tahun. Pada kasus pilkada Kabupaten Lebak, keluarga Ratu Atut sempat terlibat untuk mendukung salah satu pasangan calon yaitu Amir Hamzah  dan  Kasmin  dengan  tujuan  mengalahkan  keluarga  Jayabaya  yang  saat  itu  diwakili  Iti  Octavia. Sebagaimana  di  Kabupaten  Lebak,  keluarga  Ratu  Atut  juga  pernah  berupaya  untuk  menguasai  Kabupaten Tangerang dengan mencalonkan Istri dari Wawan yaitu Airin Rachmi Diany pada pilkada tahun 2008. Hasilnya baik di Kabupaten Lebak maupun Kabupaten Tangerang, keluarga Ratu Atut gagal meraih kekuasaan.
Studi  terkait  keluarga-keluarga  kecil  tersebut  masih  belum  banyak  dilakukan  terutama  kemampuan mereka  untuk  bertahan  di  tengah  dominasi  keluarga  Ratu  Atut.  Analisis  atas  keluarga-keluarga  kecil  tersebut menjadi  penting  untuk  menjelaskan  klaim  proliferasi  dari  keluarga  Ratu  Atut  di  Banten.  Selain  itu,  pada umumnya  literatur  menjelaskan  rendahnya  partisipasi  politik  masyarakat  Banten  sebagai  sebab  bertahannya dominasi  keluarga  Ratu  Atut  (Sukri  2020)  tetapi  tidak  cukup  mampu  menunjukan  kausalitasnya  karena  pada saat  yang  sama praktik  politik  dinasti  dan  kekerabatan  juga  dapat  menjadi  faktor  rendahnya partisipasi  politik masyarakat. Literatur lain terkait keluarga Jayabaya dan Iskandar cukup minim diantaranya berkisar pada faktor personalia atau jawara (Asshegaf 2013) dan pragmatisme partai dan ketiadaan opisisi (khodijah, 2020).   Di sisi lain, secara teoritis dominasi politik dinasti atau politik kekeluargaan biasanya terjadi karena jejaring patronase yang sudah lama terbentuk (Hamid 2014; Sutisna 2017c, 2017b).
Literatur yang ada biasanya menganalisis politik dinasti dan politik kekerabatan dari perspektif kultural dan  sejarah  masa  lalu  dan  menganggap  tidak  adanya  kemauan  dari  masyarakat  untuk  melakukan  perubahan. Analisa  tersebut  mengesampingkan  pola  struktural  dimana  konsentrasi  kekuasaan  oleh  segelintir  atau sekelompok  orang  (keluarga,  klan,  dll)  berpotensi  menghambat  ruang  publik,  menghambat  pengawasan  dan pendisipilinan  yang  efektif  atas  elit  politik-bisnis.  Hal  itu  juga  menunjukkan  adanya  hubungan  erat  antara kekuasaan  yang  terkonsentrasi  dengan  praktik  klientelistik.  Sedangkan  sejauh  ini  klientelisme  seringkali dianalisa berdasarkan “perspektif biaya” yang mengadopsi pendekatan pilihan rasional dan individualis seperti faktor rendahnya pembangunan (Bustikova and Corduneanu-Huci 2011; Kitschelt and Kselman 2013; Kitschelt and  Wilkinson  2007;  Remmer  2007)  atau  karena  kecenderungan  pemilih  miskin  unutuk  menerima  dan menanggapi  uang  atau  insentif  klientelistik  (Stokes  et  al.  2013).  Berdasarkan  uraian  diatas  penelitian  ini berusaha  untuk  menjelaskan  fenomena  politik  dinasti  atau  politik  kekerabatan  di  Banten  dengan membandingkan  praktik  klientelisme  yang  dilakukan  oleh  keluarga  Iskandar  dan  keluarga  Jayabaya  dalam mempertahankan kekuasaannya di tengah proliferasi dan dominasi keluarga Ratu Atut.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun studi komparatif termasuk dalam jenis penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan  sebab  akibat,  yakni  memilih  faktor-faktor  tertentu  yang  berhubungan  dengan  situasi  atau  fenomena yang  diselidiki  dan  membandingkan  satu  faktor  dengan  faktor  lain  (Surakhmad,  1986:84).  Metode  penelitian kualitatif  dimaksudkan  untuk  menyajikan  gambaran  yang  spesifik  mengenai  situasi,  penataan  sosial  atau hubungan  (Neuman  2006:44).  Dalam  hal  ini  peneliti  akan  membandingkan  dua  kasus  politik  kekerabatan  di
Lebak  yaitu  keluarga  Jayabaya  dan  di  Tangerang  yaitu  keluarga  Iskandar  berdasarkan  satu  teori  pembanding yaitu  teori  klientelisme.  Dimensi  yang  diperbandingkan  diantaranya  adalah  hakikat  jejaring,  pola  kontrol diskresi,  hakikat  sumber  daya  dan  derajat  intensitas  klientelisme  di  kedua  keluarga  tersebut  (Aspinall  and Barenschot 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Politik Kekerabatan di Banten
Istilah  politik  keluarga  dan  politik  kekerabatan  adalah  sama  yaitu  merujuk  pada  aktor  politik  yang memiliki ikatan pertalian atau hubungan kerabat dengan mantan pejabat politik sebelumnya dan rentang waktu minimal dua generasi (Casey 2008). Sedangkan politik dinasti menurut Hess (1966) merupakan keluarga yang memiliki setidaknya empat anggota, dengan nama yang sama, terpilih sebagai pejabat resmi. Adapun menurut Yasushi  Asako  (2010),  politik  dinasti  terjadi  apabila  satu  anggota  keluarga  menduduki  jabatan  politik  yang sebelumnya dijabat oleh kerabatnya. Pembatasan definisi berdasarkan pengertian di atas menunjukan perbedaan dimensi waktu dan jumlah. Keluarga dari pejabat politik sebelumnya dalam rentang waktu minimal dua periode kekuasaan  dan  terdiri  dari  minimal  dua  generasi  disebut  dengan  politik  kekerabatan  sedangkan  politik  dinasti merujuk pada empat kerabat yang sama pada jabatan resmi (Hess, 1966) atau bahkan terdiri dari empat generasi (Dal Bo, Dal Bo, and Snyder 2007).
Keluarga Ratu Atut, keluarga Jayabaya maupun keluarga Iskandar pada dasarnya belum mencapai empat generasi  oleh  karenanya  tidak  relevan  menggunakan  istilah  politik  dinasti.  Meski  demikian  strategi mempertahankan  kekuasaan  mereka  didasarkan  pada  jejaring  kekerabatan  yang  tersebar  di  sejumlah  posisi politik  sehingga  lebih  tepat  menggunakan  istilah  politik  kekerabatan.  Sejak  awal  dinamika  politik  Banten memang  tidak  bisa  dilepaskan  dari  peran  jawara  atau local  strongmen dan  politik  kekerabatan.  Peran  jawara memang  sangat  kuat  terutama  karena  bermula  dari  peranannya  dalam  proses  pembentukan  provinsi  Banten (Hamid 2010). Menurut Abdul Hamid jawara yang melibatkan diri dalam perpolitikan di Banten adalah jawara pengusaha yang dibesarkan oleh rezim Orde Baru dengan membentuk organisasi Satuan Karya (Satkar) Jawara tahun  1971  dan  Chasan  Sochib  merupakan  pemimpinnya.  Chasan  Sochib  kemudian  tampil  dominan  dalam pembentukan  Provinsi  Banten  dan  menempatkan  anaknya,  Ratu  Atut  sebagai  wakil  gubernur  pada  pemilihan tahun 2001.
Proses  konsolidasi  dan  penguatan  bangunan  politik  kekerabatan  telah  berlangsung  ketika  kerabat  Ratut Atut  masuk  dalam  politik  seperti  asosiasi  bisnis  terutama  Kamar  Dagang  dan  Industri  (Kadin),  partai  politik (dalam  hal  ini  Partai  Golkar),  organisasi  keagamaan,  organisasi  pemuda,  organisasi  olahraga,  organisasi pendekar,  hingga  organisasi  sosial-budaya  (Sutisna,  2017:110).  Dimulai  dengan  suaminya  Ratu  Atut,  Hikmat Tomet  yang  menjadi  anggota  DPR  RI  tahun  2019,  istri  Chasan  Sochib  yakni  Heryani  menjadi  Wakil  Bupati Pandeglang  tahun  2011  kemudian  adik  Ratu  Atut,  Tb.  Chaeri  Wardana  atau  Wawan  menggantikan  ayahnya menjadi  ketua  Kadin  (2000-2012)  pada  tahun  2012  dan  Ratu  Tatu  menjadi  Bupati  Serang  tahun  2016. Sedangkan adik tiri Ratu Atut, Tubagus Haerul Jaman menjadi Walikota Serang dua periode sejak tahun 2011. Anak  Pertama  Ratu  Atut,  Andika  Hazrumy  menjadi  Wakil  Gubernur  Banten  (2017-2022)  dan  istrinya  Adde Rosi  Khoerunnisa  terpilih  sebagai  DPR  RI  (2019-2024),  Anak  keduanya,  Andhiara  Aprilia  Hikmat  menjadi anggota  DPD  RI  (2014-Sekarang)  dan  suaminya  Tanto  Warsono  Arban  (Wakil  Bupati  Pandeglang  2016- Sekarang).  Bahkan  =  Menantunya,  Airin  Rachmy  Diany  juga  menempati  posisi  Wali  Kota  Tangerang  Selatan (2011-2021) yang kemudian diteruskan oleh Pilar Saga Ichsan anak dari Ratu Tatu.
Mosca dalam Dal Bo, et al. (2007) mengatakan bahwa setiap kelas menampilkan kecenderungan untuk menjadi  turun  temurun,  terutama  ketika  posisi  politik  yang  terbuka  untuk  semua.  Model  politik  dinasti  di Indonesia  menurut  Koordinator  Komite  Pemantauan  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  ada  tiga.  Pertama  model arisan,  dimana  kekuasaan  hanya  menggumpal  pada  satu  atau  keluarga,  dan  berjalan  secara  regenerasi.  Kedua, dinasti  politik  lintas  kamar  dengan  cabang  kekuasaan.  Misalnya  kakak  jadi  bupati,  adik  jadi  ketua  DPRD, anggota keluarga memegang posisi strategis. Ketiga, model lintas daerah misalnya daerah yang berbeda namun masih  dipimpin  oleh  satu  keluarga  yang  sama.  Adapun  kekuatan  politik  dinasti  atau  politik  kekerabatan  Ratu Atut di Banten merupakan model ketiga atau lintas daerah yang berpusat pada partai Golkar di sejumlah daerah seperti Kota Tangerang Selatan, Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kota Serang.
Pada kasus Kabupaten Lebak, upaya keluarga Atut dalam hal ini melalui adik kandungnya yaitu Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan  yang mendukung pasangan Amir Hamzah dan Kasmin untuk melawan Iti Octavia pada  pilkada  2013  justru  berujung  pada  penangkapan  dirinya  setelah  Akil  Mochtar  menjadi  tersangka  dalam kasus  penyuapan  sengketa  Pilkada  Kabupaten  Lebak.  Akil Mochtar  yang  saat  itu  merupaka  Ketua  Mahkamah Konstitusi terbukti menerima suap untuk memenangkan pasangan Amir Hamzah dan Kasmin dalam sengketa. Sebagaimana  di  Kabupaten  Lebak,  keluarga  Ratu  Atut  juga  pernah  berupaya  untuk  menguasai  Kabupaten Tangerang dengan mencalonkan Istri dari Wawan yaitu Airin Rachmi Diany pada pilkada tahun 2008. Namun
pasangan Jazuli Juwaini dan Airin Rachmi hanya mendapatkan 38,45% dari total suara dan kalah dari pasangan Ismet Iskandar (petahana) dan Rano Karno yang berhasil memperoleh jumlah suara mutlak, sebesar 57% suara.
Berdasarkan uraian di atas, perluasan, persebaran dan pertumbuhan (proliferasi) dari politik dinasti atau kekerabatan  Chasan  Sochib  atau  Ratu  Atut  di  Banten  tidak  berjalan  cukup  lancar  tetapi  mendapatkan perlawanan  di  beberapa  daerah  terutama  Kabupaten  Lebak,  Kabupaten  Tangerang  dan  Kota  Tangerang. Menariknya perlawanan di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang justru merupakan perlawanan yang juga menggunakan politik dinasti atau kekerabatan. Meskipun model politik kekerabatan keluarga Jayabaya di Lebak dan  Iskandar  di  Kabupaten  Tangerang  bukan  lintas  daerah  sebagaimana  keluarga  Ratu  Atut  namun  kekuatan kedua keluarga di daerah tersebut cukup untuk bertahan di tengah dominasi keluarga Ratu Atut.

## Politik Kekerabatan dan Klientelistik Keluarga Jayabaya di Kabupaten Lebak
Literatur klientelisme politik pada umumnya memandang bahwa pembangunan ekonomi (sebagian besar didefinisikan dengan pendapatan per kapita) berperan dalam melemahkan dan membatasi praktik klientelisme. Misalnya  argumen  tersebut  didasarkan  pada  riset  bahwa  negara-negara  miskin  lebih  cenderung  menjadi klientelistik  (Bustikova  and  Corduneanu-Huci  2011;  Kitschelt  and  Kselman  2013;  Kitschelt  and  Wilkinson 2007; Remmer 2007) atau pemilih miskin lebih mungkin menerima dan memberikan balasan terhadap uang atau intensif  klientelistik  lainnya  (Brusco,  Nazareno,  and  Stokes  2004;  Stokes  et  al.  2013).  Berdasarkan  Tabel  1. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Lebak adalah yang terendah dibanding daerah lainnya.
Tabel 1. PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Banten Kabupaten/Kota PDRB  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kota Cilegon 195731 209059 224690 238196 237880 250327 Kota Tangerang 65043 69632 73839 78047 75897 78628 Kabupaten Serang 41003 44125 47633 51095 47133 48832 Kota Tangerang Selatan 38461 41328 44239 49345 60996 64337 Kota Serang 36724 39683 42757 45977 45847 47327 Kabupaten Tangerang 31458 33194 35158 37974 41966 44089 Kabupaten Pandeglang 18442 20065 21657 22919 22380 23125 Kabupaten Lebak 17572 19009 20530 22097 21013 21781
Berdasarkat  tabel  di  atas  dan  asumsi  sementara  literatur  klientelisme  maka  praktik  klientelisme  di Kabupaten  Lebak  adalah  yang  tertinggi  di  Banten.  Meskipun  demikian  statistik  tersebut  tidak  dapat  menjadi indikator  akurat  dalam  menentukan  derajat  klientelisme  karena  tidak  menunjukan  mengapa  dan  bagaimana perkembangan ekonomi melemahkan dan membatasi praktik-praktik klientelistik. Praktik klientelisme di dunia kontemporer  yang  terkait  dengan  sejarah  masa  lalu  pembentukan  institusi-institusi  negara  (Aspinall  dan Berenschot,  2019:39-40).  Adapun  pioner  keluarga  Jayabaya  adalah  Mulyadi  Jayabaya  yang  menjadi  Bupati Lebak  dua  periode  (2003-2013).  Pada  tahun  2003  Mulyadi  Jayabaya  terpilih  menjadi  Bupati  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Lebak.  Selanjutnya  UU  No.  23  tahun  2004  mengharuskan kepala  daerah  dipilih  langsung  oleh  rakyat,  bukan  DPRD.  Bersamaan  dengan  UU  No.  22  tahun  2007  tentang Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  maka  Kabupaten  Lebak  secara  resmi  dan  pertama  kali  melaksanakan pilkada langsung pada tahun 2008.
Mulyadi  Jayabaya  yang  merupakan  petahana  mencalonkan  diri  pada  pilkada  2008  berpasangan  dengan Amir Hamzah. Mulayadi Jayabaya yang merupakan petahana awalnya mendapat sorotan publik setelah dugaan ijazah palsu dan dinilai cacat hukum. Menurut studi Siti Khodijah (2021) pada pemilu 2008, Mulyadi Jayabaya mendapatkan dukungan penuh dari para jawara di Lebak karena sebelumnya sudah menjalin hubungan politik sejak periode pertama. Kedekatan dengan jawara menjadi modal lain yang tidak dimiliki oleh lawan politiknya saat  itu.  Selain  itu  Mulyadi  Jayabaya  juga  adalah  jawara  dan  merupakan  orang  kuat  lokal  (Alwi  and  Erowati 2019;  Susanti  2020).  Meskipun  didukung  oleh  mayoritas  partai  politik,  kekuatan  utama  atau  mesin  politik Mulyadi Jayabaya justru adalah para jawara yang berperan sebagai mobilized political participation (Alamsyah 2010). Jawara selain sebagai broker juga berubah peran pada saat pemilu kepala daerah langsung dilaksanakan tahun  2008  yakni  bukan  hanya  berperan  sebagai  mobilisasi  politik  tetapi  juga  broker  politik.  Abdul  Hamid (2011) bahkan menyebut perubahan tersebut terjadi pada peranan kyai di Banten dari cultural broker menjadi political broker . Dimensi pertama dalam  studi  komparatif  klientelistik  menurut  Aspinall  dan  Berenschot  (2019)  adalah hakikat  jejaring  yang  dipergunakan  untuk  mendistribusikan  sumber  daya  patronase.  Pada  kasus  di  Kabupaten
Lebak,  jawara  yang  awalnya  menjadi  mesin  politik  Mulyadi  Jayabaya  bertransformasi  menjadi  sebuah  ormas yang disebut Jarum atau Jaringan Relawan Untuk Memenangkan (kemudian berubah menjadi Jaringan Relawan Untuk  Masyarakat).  Jarum  awalnya  bertujuan  untuk  memenangkan  adiknya  Mulyadi  yaitu  H.  Sumantri Jayabaya pada pilkada 2013. Namun menurut salah satu timses dan relawan Iti Octavia, Nunung Hidayat Gebek atau  biasa  dipanggil  dengan  Abah  Nunung,  “karena  ada  permasalahan  dan  hasil  musyawarah  keluarga  maka calon yang diusung berubah jadi ibu Iti Octavia” (Wawancara Langsung, 2020). Narasumber tidak menjelaskan terkait  permasalahan  yang  dimaksud  apakah  kasus  penganiayaan  terhadap  Budi  Basuki,  Asep  Supriadi  dan Erwin  (Dami  2013)  atau  masalah  lainnya.  Namun  menurutnya  ormas  Jarum  sendiri  dipimpin  langsung  oleh keluarga Jayabaya. Hal tersebut senada dengan gambaran Aspinall dan Berenschot (2019:144) dimana struktur broker  yang  dipraktekan  di  Indonesia  umumnya  mengandalkan  relasi  keluarga  dan  jejerang  pribadi  lainnya, serta para kepala wilayah kantor, pemimpin organisasi dan para liders lainnya. Narasumber lainnya yaitu Agus R.  Wisas,  Ketua  Timses  Iti  Octavia,  juga  mengaku  sebagai  bagian  dari  keluarga  Jayabaya  dimana  istrinya adalah adik dari Jayabaya.
Dimensi  pertama  juga  menyangkut  analisis  jangkauan  jejaring  dilihat  berdasarkan  derajat institusionalisasi  dan  sifat  dari  ikatannya.  Keberadaan  organisasi  Jarum  yang  melibatkan  seluruh  unsur pendukung  keluarga  Jayabaya  dapat  dipandang  sangat  terinstitusionalisasi.  Hal  ini  diakui  baik  oleh  Abah Nunung maupun Agus bahwa menurut mereka banyak birokrat atau aparatur pemerintah daerah yang tergabung dalam  ormas  Jarum.  Dibawah  kepemimpinan  Iti  Octavia  sebagai  bupati  Lebak,  organisasi  Jarum  semakin menguat  dan  tidak  hanya  memenangkan  Iti  Octavia  yang  merupakan  anak  dari  Mulyadi  Jayabaya  pada  tahun 2013  tetapi  juga  pada  pilkada  2018.  Iti  Octavia  Jayabaya  memerlukan  Mulyadi  Jayabaya  dalam  menjalin komunikasi  dengan  tokoh-tokoh  partai  dan  rakyat  kendati  memiliki  akses  ke  partai,  birokrasi  maupun  kepada masyarakat. Hal tersebut diakui oleh tokoh-tokoh partai di daerah (Alwi and Erowati 2019) bahwa Dalam upaya untuk  memenangkan  pasangan  Iti  Oktavia,  Bupati  Jayabaya  menggerakkan  mesin  kekuasaannya  dengan melibatkan pejabat struktur dan jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Humardani 2020).
Adapun  peranan  organisasi  masyarakat  (ormas)  Jarum  dalam  pemenangan  keluarga  Jayabaya  cukup besar bahkan lebih besar dari peran partai politik terutama dalam kegiatan kampanye. Hal ini diakui oleh Abah Nunung  dan  Agus,  menurut  keduanya  relawan  berperan  paling  besar  saat  pemenangan.  Relawan  mengadakan sejumlah  kegiatan  dengan  melibatkan  tokoh  masyarakat,  memberikan  santunan  dan  hadiah  saat  sosialisasi seperti kalender, gelas, payung, dan lain-lain. Sebagaimana menurut Abah Nunung, “Kegiatan kami bergerak di bidang  sosial,  jadi  ketika  JARUM  bergerak  maka  masyarakat  sudah  mengetahui.  JARUM  seringkali melaksanakan kegiatan sosial seperti sunatan massal dan lainnya” (Wawancara Langsung, 2020). Jejaring ormas Jarum tidak hanya kepala desa tetapi juga anggota dewan misalnya Aad Firdaus yang terpilih menjadi anggota DPRD 2019-2024 merupakan anggota aktif ormas Jarum.
Dimensi perbandingan praktik klientelistik kedua adalah pola kontrol terhadap sumber-sumber daya dan manfaat  yang  disediakan  oleh  negara.  Agar  klientelisme  bisa  berjalan,  menurut  Aspinall  dan  Barenschot (201:45)  seorang  politisi  harus  mampu  memilih  untuk  memberikan  balas  budi  kepada  sebuah  kampung  yang masyarakatnya telah memilihnya. Tujuan utama partai politik adalah kontrol terhadap sumber daya negara atau dalam  hal  ini  daerah  baik  untuk  kepentingan  umum  atau  untuk  kepentingan  partai  itu  sendiri.  Namun  dalam kasus tertentu menurut Aspinall dan Barenschot (2019), partai politik di Indonesia juga harus bersaing dengan jejaring informal non-partai. di Lebak dimana partai politik mesti bersaing dengan organisasi non-partai seperti Jarum.  Menurut  salah  seorang  pengamat  dengan  ini  sial  AS  menyatakan  bahwa  sejak  awal,  “Semua  itu  yang ngatur Jayabaya, termasuk beberapa politisi maupun pejabat-pejabat fungsional di Kabupaten Lebak itu seperti KPU  atau  lembaga  lain  didukung  Jayabaya.  Yang  saya  tahu  Jayabaya  itu  kelihatannya  emang  menguasai  dua partai  (PDI-P  dan  Demokrat)  tapi  orang-orang  di  Partai  lain  juga  orangnya  Jayabaya,  setidaknya  pasti  punya koneksi dengan Jayabaya” (Wawancara Langsung).
AS menolak untuk memberitahukan namanya karena dirinya juga pernah dibantu oleh jejaring keluarga Jayabaya  untuk  mendapatkan  salah  satu  jabatan  politik  strategis  tetapi  saat  ini  dirinya  mengaku  sudah  tidak berhubungan dengan keluarga Jaya lagi karena menurutnya hal tersebut tidak sesuai dengan etika politik. Mirip dengan  pernyataan  AS,  Abah  Nunung  dalam  konteks  lain  juga  juga  memberikan  keterangan  serupa  bahwa biasanya orang yang ingin ikut kontestasi politik di organisasi seperti HMI, KNPI, dan dan yang lainnya sering datang  meminta  bantuan  keluarga  Jayabaya  dan  beberapa  diantara  mereka  melalui  ormas  Jarum  agar  dapat mengakses dukungan dari keluarga inti Jayabaya,
Dalam kasus kontrol jejaring klientelistik keluarga Jayabaya di Kabupaten Lebak, organisasi masyarakat Jarum mengontrol alokasi dan distribusi sumber-sumber daya patronase seperti anggaran, program dan manfaat pemerintah berupa kesejahteraan, dana pembangunan dan kontrak kerja dengan tersentralisasi. Alokasi tersebut diberikan  kepada  relawan  dan  masyarakat.  Misalnya  menurut  Agus,  “kami  merawat  seperti  keluarga,  bukan timses.  Misalnya  ketika  sakit kita  jenguk, ketika  ada kelebihan  rezeki kita  berikan”.  Relawan  yang  membantu dalam pemilu senantiasa diberikan perlakukan istimewa atau previlege baik dalam program kesehatan maupun
kesejahteraan. Relawan yang tergabung dalam organisasi Jarum juga dilibatkan dalam sejumlah agenda dengan masyarakat  seperti  bakti  sosial,  dana  bantuan  sosial  dan  yang  lainnya.  Jarum  juga  terlibat  dalam  sosialisasi pemerintah  daerah  terhadap  masyarakat  dengan  sejumlah  agenda  kerjasama.  Misalnya  dalam  program  rumah tidak  layak  huni  (RTLH),  Jarum  ikut  serta  memangun  tujuh  unit  RTLH  di  tiga  kecamatan,  yakni:  Cibadak, Gunung  Kencana,  dan  Warunggunung.  Berdasarkan  keterangan  Abah  Nunung  “Kami  membangun  rumah mereka  itu  di  tempat  lain,  berikut  kandang  ayam  sebagai  sumber  nafkahnya,  setelah  ada  kesepakatan  dengan pemilik  lahan,”  (Trisna  2022).  Contoh  lainnya  adalah  terkait  program bantuan  sosial  (bansos)  yang  ditujukan untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak langsung penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM)  Level  4  saat  pandemic  covid-19.  Polres  Lebak  Polda  Banten  bersama  GP  Ansor  Lebak, Ormas  Jarum  dan  Kumala  (Keluarga  Mahasiswa  Lebak)  menyalurkan  Bansos  Untuk  Komunitas  Ojol  (ojek online) Lebak bertempat di Mapolres Lebak (Kamaludin 2021).
Selain itu, ormas Jarum juga memainkan peranan sosialiasi dan pengawasan terhadap masyarakat dengan menjadi mitra utama penguasa Kabupaten Lebak yaitu keluarga Jayabaya. Misalnya yang diakui Abah Nunung bahwa Jarum sering menyayangkan sikap LSM yang mengganggu investor sehingga menurutnya  investor tidak nyaman  dalam  berinvestasi  dan  memberikan  lapangan  pekerjaan  kepada  masyarakatnya.  Jarum  biasanya menyurati  bupati  atau melakukan  audiensi  agar  LSM  tersebut  ditindak.  Contoh  pengawasan  juga  terlihat  pada kasus  Galian  Pasir  Kuarsa  di  Kecamatan  Cihara,  Kabupaten  Lebak.  Jarum  mendesak  Pemerintah  Provinsi Banten  dan  meminta  pihak  perusahaan  menghentikan  aktivitas  Galian  Pasir  Kuarsa  tersebut.  Menurut  Abah Nunung,  perusahaan  tambang  pasir  kuarsa  milik  PT.  Hanasa  Prima  diduga  belum  mengantongi  sejumlah  izin perluasan lahan, oleh karenanya, DPP Ormas Jarum mendesak pihak Distamben Provinsi Banten untuk segera menghentikan  aktivitas  galian  pasir  kuarsa  yang  sudah  habis  izinnya  sebelum  diberikan  IUP  Operasional kembali (Ubay 2020).
Dimensi  berikutnya, ketiga, adalah  analisa  terkait  hakikat  sumber  daya  yang  dipertukarkan  untuk mendapatkan  dukungan  politik.  Hakikat  sumber  daya  dianalisa  berdasarkan  penerima  dan  barang  yang diberikan. Sumber daya patronase keluarga Jayabaya di arahkan kepada pemilih perorangan atau individu dan kelompok  atau  kolektif  baik  sebelum  pemilihan  umum  maupun  setelahnya.  Berdasarkan  keterangan  Abah Nunung,  pada  saat  pemilihan  umum  relawan  dan  tim  sukses,  “Melalukan door  to  door ,  karena  cara  itu  yang paling  efektif.  Kita  punya  tim  yang  bisa  sampai  100 rumah  per hari.  Biasanya  kita  silaturahmi  dengan  warga, menanyakan bagaimana kabar mereka, apakah mereka puas dengan kinerja Ibu (Iti Octavia) atau ada masukan dan keinginan lainnya untuk disampaikan” (Wawancara Langsung). Abah Nunung menolak untuk memberikan keterangan terkait pemberian sumber daya terhadap individu berupa uang menurutnya Jarum hanya memberikan souvenir atau barang kepada masyarakat ketika melakukan sosialisasi. Namun menurut SH, salah seorang warga Desa Bayah, “(kami satu keluarga) di kasih waktu itu (2018), tapi lebih kecil kalau dibandingkan tahun 2013. Saya  pikir  karena  lawannya  kotak  kosong  jadi  isi  amplopnya  lebih  kecil  mungkin,  saya  juga  gak  begitu  tahu alasannya” (Wawancara Langsung).
Adapun  SH  juga  menjelaskan  bahwa  pada  tahun  2013  dirinya  mendapatkan  amplop  dari  dua  pasang kandidat  yaitu  nomor  2  (Amir  Hamzah  dan  Kasmin)  dan  nomor  3  (Iti  Octavia  dan  Ade  Sumardi)  namun pilihannya  adalah  nomor  urut  3.  Alasan  SH  saat  itu  memilih  nomor  urut  3  karena  adanya  sejumlah pembangunan di desa Sabah saat kepemimpinan keluarga Jayabaya. Selain itu SH juga beberapa kali bertemu dengan  anggota  Jarum  sehingga  merasa  lebih  dekat  dengan  lingkungan  nomor  urut  3.  Namun  ketika  ditanya terkait kemungkinan tidak memilih nomor urut 3 apabila tidak ada amplop, SH menjawab, “saya gak tahu pasti, tapi saat itu lingkungan sekitar rumah memang deketnya sama nomor urut 3. Saya kenal beberapa orang Jarum, beberapa kali ke rumah saya dan mereka juga suka bikin acara-cara di desa. Saya sih mikirnya biasa ya, mereka ngasih amplop gitu, tapi mungkin juga karena kita dekat” (Wawancara Langsung)
Sumber  daya  patronase  keluarga  Jayabaya  yang  bersifat  privat  sebagaimana  diarahkan  pada  individu melalui money politics. Adapun sumber daya publik seringkali ditujukan pada kelompok atau anggota asosiasi terutama  anak  muda  di  desa  atau  kampung  sebagaimana  pengakuan  Abah  Nunung,  “Kalau  anak  muda  itu biasanya  minta  sarana  olahraga.  Paling  banyak  minta dibikinin lapangan  bola,  voli  atau  badminton”.  Selain fasilitas,  Jarum  juga  biasanya  menyelenggarakan  kompetisi  olahraga  baik  secara  langsung  maupun  sekedar membantu dalam memberi hadiah. Pertukaran terhadap kelompok menjanjikan dalam hal ini anak muda karena suara  mereka  juga  tidak  sedikit  dan  mereka  seringkali  berkelompok  misalnya  organisasi  Karang  Taruna  yang ada  hampir  di  semua  desa  atau  kampung.  Menurut  Aspinall  dan  Barenschot  (2019)  pertukaran  tersebut dimaksudkan  untuk  menggalang  sejumlah  suara  atau  memobilisasi  massa.  Hubungan  tersebut  lebih  langgeng dibanding  pertukaran  sekali-selesai  karena  melampaui  masa  pemilihan  umum,  Aspinal  dan  Barenschot menyebutnya dengan istilah “klientelisme relasional”.
Dimensi keempat atau  terakhir  dalam  studi  komparatif  klientelistik  adalah  mengukur  drajat  intensitas klientelistik  pada  kontrol  diskresi  partai  (tinggi  atau  rendah)  dan  sumber  daya  yang  digunakan  (publik  atau privat). Diskresi partai politik di kabupaten lebak dapat dikategorikan rendah dan tidak terpusat pada satu atau
dua  partai  utama  melainkan  terpusat  pada  keluarga  Jayabaya  itu  sendiri  dengan  pelembagaan  terhadap organisasi  Jarum.  Hal  itu  karena  Mulyadi  Jayabaya  sendiri  dan  anaknya  Hasbi  Jayabaya  bergabung  di  Partai PDI-Perjuangan sedangkan Iti Octavia bergabung dengan Partai Demokrat. Sumber daya yang digunakan dalam praktik klientelisme di Lebak oleh keluarga Jayabaya lebih banyak menggunakan sumber daya patronase publik yang diarahkan baik kepada individu mapun kelompok. Adapun sumber daya privat biasanya hanya digunakan pada  saat  pemilihan  umum  melalui  praktik money  politics akan  tetapi  pasca  pemilihan  umumnya  justru  lebih banyak melakukan distribusi programatik dengan sumber daya patronase publik. Lihat gambar berikut:

## Gambar 1. Variasi Demokrasi Patronase Keluarga Jayabaya di Kabupaten Lebak dan keluarga Iskandar di Kabupaten Tangerang
Menurut  Aspinall  dan  Berenschot  (2019)  para  calon  yang  hendak  merebut  posisi  jabatan  politik, khususnya  di  cabang  eksekutif,  secara  rutin  menjanjikan  hasil  pembangunan  yang  meningkat,  kualitas  kinerja birokratik  yang  lebih  baik,  pelayanan  kesehatan  dan  layanan  sosial  lainnya  yang  lebih  baik  dan  telah  ada perkembangan  yang  dramatis  dari  berbagai  jenis  program  kesejahteraan.  Hal  itu  sebagaimana  dilakukan  oleh keluarga  Jayabaya  di  lebak  terutama  dalam  menjanjikan  pembangunan,  layanan  kesehatan  dan  sosial  serta berbagai program kesejahteraan yang dikontrol atau didistrubiskan melalui pemerintah daerah dan dibantu oleh organisasi  masyarakat  terutama  Jarum.  Hal  ini  memudahkan  Jarum  pada  pemilihan  berikutnya  untuk memaksimalkan  peran  dan  mendapatkan  dukungan  dari  pemilih.  Bagaimanapun  Jarum  merupakan  organisasi yang ada dibawah naungan kekuasaan keluarga Jayabaya.

## Politik Kekerabatan dan Klientelistik Keluarga Iskandar di Kabupaten Tangerang
Berdasarkan  tabel  1.  PDRB  per  kapita  Kabupaten  Tangerang  lebih  besar  dibanding  Kabupaten  Lebak bahkan  dua  kali  lipat  sejak  tahun  2020.  Meski  demikian  selain  pendapatan,  faktor  lainnya  dalam perspektif biaya juga adalah populasi yang mengalami urbanisasi. Penduduk pendatang Kabupaten Tangerang berdasarkan Database  Pelayanan  Seksi  Pindah  Datang  Bidang  Pendaftaran  Penduduk  pada  tahun  2020  mencapai  35.375 orang.  Bedasarkan  asumsi perspektif  biaya urbanisasi  membuat  praktik  klientelistik  menjadi  kurang  efektif. Adapun data BPS menunjukan  kemiskinan di Kabupaten Tangerang sedikit lebih rendah dibanding Kabupaten Lebak  (lihat  tabel  3.3).  Kabupaten  Tangerang  merupakan  daerah  dengan  tingkat  kemiskinan  tertinggi  ketiga (7%) berdasarkan persentase setelah Kabupaten Lebak pada urutan ke dua (9%). Meskipun begitu, Kabupaten Tangerang mengalami kenaikan angka kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 1.5% atau terdapat 48.19 ribu jiwa penduduk  miskin  baru.  Sedangkan  Kabupaten  lebak  hanya  naik  0.9%  atau  angka  kemiskinan  bertambah  12.9 ribu  jiwa.  Adapun  pada  tahun  2019,  Kabupaten  Lebak  jurstru  mengalami  penurunan  angka  kemiskinan  dari 108.81  ribu  jiwa  pada  tahun  2018  menjadi  107.93  ribu  jiwa.  Sedangkan  pada  tahun  yang  sama,  Kabupaten Tangerang justru mengalami kenaikan dari 190.05 ribu jiwa pada tahun 2018 menjadi 193.97 ribu jiwa.
Umumnya  para  ilmuwan  memandang  bahwa  penurunan  tingkat  kemiskinan  akan  mengurangi klientelisme  karena  pendapatan  lebih  tinggi  menyebabkan  harga  per  suara  menjadi  lebih  tinggi  (Calvo  dan Murillo, 2004; Dixit dan Londregran, 1996). Berdasarkan data di atas, PDRB Kabupaten Tangerang lebih tinggi dan  angka  kemiskinan  lebih  rendah  dari  Kabupaten  Lebak.  Hal  itu  masih  sulit  untuk  menyimpulkan  bahwa klientelisme  di  Kabupaten  Tangerang  lebih  rendah  dibanding  Kabupaten  Lebak.  Selain  itu  berdasarkan  data BPS penurunan angka kemisikinan di Kabupaten Lebak lebih baik dibanding Kabupaten Tangerang meskipun secara  persentase  tidak  lebih  baik  dibanding  angka  kemiskinan  Kabupaten  Tangerang.  Oleh  karena  itu sebagaimana  menurut  Aspinall  dan  Berenschot perspektif  biaya memiliki  kekurangan  dalam  menganalisa praktik klientelisme.
Kontrol Diskresi Partai: Tinggi Kontrol Diskresi Partai: Rendah Sumber daya yang digunakan :
Publik
Sumber daya yang digunakan :
Privat
• Keluarga Jayabaya di Kabupaten Lebak
• Keluarga
Iskandar di
Kabupaten
Tangerang
Sebagaimana sub bagian sebelumnya, dimensi pertama analisis hakikat jejaring keluarga Iskandar juga dimulai  dengan  mengidentifikasi  bentuk  jejaring,  jangkauan  dan  sifat  dari  ikatan  jejaring.  Serupa  dengan Mulyadi  Jayabaya,  Ismet  Iskandar  juga  menyiapkan  regenerasinya  dengan  menjadikan  Ahmed  Zaki  Iskandar anggota  DPR  RI  dari  Partai  Golkar  tahun  2009-2014  dan  adiknya  Intan  Nurul  Hikmah  sebagai  DPRD Kabupaten  Tangerang  sejak  tahun  2005  di  Komisi  C  bidang  anggaran  dan  periode  keduanya  sebagai  Wakil Ketua  DPRD  Kabupaten  Tangerang.  Namun  berbeda  dengan  Mulyadi  Jayabaya  yang  merupakan  jawara  atau orang kuat lokal (local strongmen) Ismet Iskandar merupakan birokrat pada masa Orde Baru. Jejaring birokrasinya yakni Partai Golkar berguna saat pemilihan umum 2003 yang saat itu masih dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini juga menunjukan minimnya peranan Kiyai dan Jawara di Kabupaten Tangerang dibanding dengan Kabupaten Lebak. Sama halnya dengan keluarga Mulyadi Jayabaya, Ismet  Iskandar  juga  mempersiapkan  anaknya  untuk  menggantikan  dirinya  sejak  awal.  Namun  persiapan keduanya  juga berbeda,  jika Mulyadi  Jayabaya mempersiapkan  relawan  atau  jejaring  Kiyai  dan  Jawara  dalam satu  wadah  yaitu  Jarum,  Ismet  Iskandar  justru  mempersiapkan  jejaring  birokrat,  politisi  dan  pengusaha  di sekelilingnya.  Hal  ini  terlihat  dari  kepemimpinan  Zaki  Iskandar  yang  mampu  mengkonsolidasikan  birokrat, partai politik dan pengusaha di Kabupaten Tangerang. Persamaan dan perbedaan latar belakang histroris kedua daerah memiliki dampak terhadap perbedaan variasi derajat intensitas klientelisme di kedua daerah.
Relawan  keluarga  Iskandar  berubah  dari  mulai  periode  Ismet  Iskandar  sampai  Zaki  Iskandar.  Pada pilkada 2018 terdapat setidaknya dua relawan Zaki Iskandar yaitu Posko Relawan Rakyat (Posraya) Indonesia dan Bersama Sahabat Zaki (Bersahaza). Posraya pada dasarnya dibentuk di sejumlah daerah di Indonesia untuk pemenangan Jokowi-Ma’ruf tahun 2019 dan salah satunya juga di Kabupaten Tangerang. Pembentukan Posraya juga tidak dapat dilepaskan dari dukungan partai Golkar terhadap Jokowi untuk melanjutkan periode keduanya. Kedekatan  Posraya  dengan  Golkar  di  Kabupaten  Tangerang  sekaligus  membuat  Posraya  sebagai  relawan pendukung  Zaki  Iskandar.  Dengan  kata  lain  Posraya  adalah  relawan  yang  dibentuk  oleh  partai  politik  untuk pemenangan  pemilu.  Adapun  relawan  Bershaza  terbentuk  hanya  menjelang  pemilihan  umum  tahun  2018  dan setelahnya bubar atau balas budi calon terpilih ditujukan pada individu relawan bukan organisasi relawan. Hasan Doni  yang  merupakan  ketua  organisasi  relawan  Bersahaza  sendiri  merupakan  anggota  partai  Golkar  yang mencalonkan diri sebagai DPRD Kabupaten Tangerang pada pemilu legislatif tahun 2019 namun akhirnya kalah oleh  Wahyu  Nugraha.  Dengan  demikian  baik  Posraya  maupun  Bersahaza  memiliki  kedekatan  dengan  partai politik  Golkar  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  jejaring  utama  keluarga  Iskandar  adalah  partai  golkar  serta birokrat yang berada di bawah kepemimpinan Ismet Iskandar dan Zaki Iskandar.
Jangkauan  jejaring  keluarga  Iskandar  selain  partai  politik  juga  komunitas  dan  organisasi  masyarakat. Zaki  Iskandar  yang  memiliki  beragam  riwayat  organisasi  dan  cukup  banyak  mengikuti  perkumpulan  olahraga seperi  menjadi  Ketua  Umum  Persatuan  Bola  Basket  Seluruh  Indonesia  (Perbasi)  Provinsi  Banten,  Ketua Persatuan  Sepakbola  Seluruh  Indonesia  (PSSI)  Tangerang,  dan  anggota  komite  eksekutif  PSSI-KPSI  Pusat. Menurut  Aspinall  dan  Barenschot  (2019:1999)  politisi  biasanya  akan  berusaha  menjadi  ketua  perkumpulan profesional atau klub olahraga, memberikan donasi ke klub olahraga atau organisasi keagamaan, atau menjadi penyokong  satu  sponsor  untuk  acara-acara  kebudayaan  atau  perkumpulan  berbasis  etnis.  Berbeda  dengan jangkauan jejaring organisasi Jarum milik keluarga Jayabaya di Kabupaten Lebak, jangkauan jejaring keluarga Iskandar  tidak  cukup  terinstitusionalisasi.  Sejak  awal  Ismet  Iskandar  dan  anaknya  Zaki  Iskandar mengkonsolidasikan  partai-partai  politik  di  daerahnya.  Hal  ini  berbeda  dibanding  dengan  keluarga  Iskandar yang  memfokuskan  jangkauan  jejaringnya  pada  jawara,  kyai  dan  tokoh  masyarakat  yang  tergabung  dalam organisasi Jarum.
Zaki Iskandar lebih mahir dalam mengorganisir partai-partai politik tanpa harus menyiapkan orang-orang di  partai  lain  tetapi  cukup  dengan  pembagian  yang  adil.  Sebagaimana  menurut  Mukhlis,  ”menurut  saya  di Kabupaten  Tangerang  itu  lebih  berbagi  sehingga  tidak  berisik.  Selama  memiliki  kualitas  dan  tidak  melanggar aturan,  ya  sah  sah  aja”  (Wawancara  Langsung).  Pembagian  yang  adil  juga  menurutnya  diberlakukan  pada birokrasi  di  pemerintah  Kabupaten  Tangerang  sehingga  birokrasi  cukup  solid.  Hal  itu  menjelaskan  sifat  dari ikatan  jejaring  keluarga  Iskandar  di  Tangerang  yang  berdasarkan  penggunaan  koneksi  politik  sedangkan keluarga  Jayabaya  lebih  menunjukkan  kapasitas  ikatan  pemecah  masalah.  Hal  ini  membuat  partai-partai  di Kabupaten  Tangerang  memberikan  dukungannya  kepada  Ahmed  Zaki  Iskandar  karena  akan  diakomodir kepentingannya dan tidak diganggu ketika pemilihan legislatif di dapil masing-masing.
Adapun dimensi kedua terkait pola kontrol, Diskresi atau kewenangan untuk melakukan balas budi atas kemenangan  keluarga  Iskandar  di  Kabupaten  Tangerang  lebih  banyak  dilakukan  oleh  partai  politik  sebagai medium dengan pemilih atau masyarakat. Selain itu, sejak awal kemenangan Zaki Iskandar tidak ditopang oleh peran  besar  organisasi  relawan  melainkan  dukungan  partai  politik  dan  pengusaha,  sebagaimana  menurut pengamat politik Subandi, “Faktor utama  Zaki-Ombi ada pada  uang. Dan uang itu diawali dari kekeluargaan. Ayah Zaki merupakan tokoh penting Tangerang yang sangat berpengaruh secara politik. Memimpin dua periode sebagai  Bupati  Tangerang.  Banyak  pejabat,  pengusaha,  dan  tokoh  Tangerang  yang  dibesarkan  oleh  Ayahnya.
Dan  saat  Pilkada,  dikapitalisasi.  Memenangkan  akanknya.  Melalui  dukungan  dan  pendanaan.”  (Wawancara Langsung).
Zaki  Iskandar  menurut  Subandi  tidak  terlalu  dekat  dengan  pemilih  melainkan  pribadi  yang  elitis  atau anak gedongan. Oleh karenanya kemanangan Zaki Iskandar ditopang oleh mesin partai, birokrasi dan pengaruh jejaring  ayahnya  Ismet  Iskandar.  Dengan  begitu  kontrol  sumber  daya  di  Kabupaten  Tangerang  dikuasai  oleh birokrat dan pengusaha. Adapun partai politik di Kabupaten Tangerang menurut Subandi “mereka hanya dapat jatah  saja,  setelah  itu  aman gak banyak  ganggu  (kepemimpinan)  Zaki”.  Adapun  birokrat  sejak  awal  memang merupakan  jejaring  keluarga  iskandar  yang  selama  ini  besar  dan  atau  dibesarkan  oleh  Ismet  maupun  Zaki Iskandar.  Sedangkan  pengusaha  mendapatkan  kontrol  sumber  daya  selain  melalui  keluarga  Iskandar  juga  dari wakilnya  yaitu  Mad  Romli  yang  menurut  Subandi  terkenal  sebagai  “Raja  Limbah”,  “Dia  sebagai  pengusa limbah paling terkenal. Kekuatan uang menjadi penyebab mengapa orang lain tidak berani melawan. Perpaduan birokrat dan uang menjadi sesuatu yang sempurna untuk melaggengkan dinasti” (Wawancara Langsung)..
Sejak awal, perlawanan terhadap dinasti politik Ratu Atut di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak dilakukan  oleh  dinasti  juga  akan  tetapi  spesifik  pada  kasus  di  Kabupaten  Tangerang  politik  dinasti  atau kekeluargaan Iskandar mendapat dukungan besar dari para pengusaha. Kolaborasi antara pengusaha dan politisi dalam hal ini partai politik sudah lama terjalin di Kabupaten Tangerang. Partai-partai politik di Tangerang juga mengontrol  sumber  daya  patronase  terutama  melalui  lembaga  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD). Anggaran  DPRD  Kabupaten  Tangerang  seringkali  mendapat  banyak  perhatian  misalnya  untuk menyelenggarakan  agenda  Reses,  50  anggota  DPRD  Kabupaten  Tangerang  menghabiskan  anggaran  Rp1,7 Miliar. Pada tahun 2019, reses digelar selama lima hari kerja dengan anggaran sebesar Rp35 juta untuk setiap anggota  dewan  atau  sebesar Rp1.750.000.000  untuk  seluruh  anggota  DPRD  Kabupaten  Tangerang,  berjumlah 50 anggota. Menurut PPTK Reses DPRD Kabupaten Tangerang Hasyim, uang sebesar Rp35 juta itu merupakan uang makan minum yang digunakan untuk 5 kali kegiatan atau Rp7 juta per satu kegiatan. Para anggota dewan wajib menyediakan makan minum untuk 140 orang konstituen dengan anggaran makan dan snack sebesar Rp50 ribu perpaket (Kirom 2019).
Dimensi  komperatif ketiga terkait  analisa  terkait  hakikat  sumber  daya  yang  dipertukarkan  keluarga Iskandar  untuk  mendapatkan  dukungan  politik  di  Kabupaten  Tangerang.  Sumber  daya  patronase  publik  dan privat  hampir  secara  berimbang  digunakan  oleh  keluarga  Iskandar  dalam  melakukan  praktik  klientelistik. Pertama  suber  daya  patronase  privat  didasarkan  pada  bisnis  pribadi  keluarga  Iskandar  yaitu  properti  dan wakilnya  Mad  Romli  dalam  bisnis  pengelolaan  limbah.  Sumber  daya  privat  tersebut  biasanya  digunakan sebelum  pemilihan  umum  untuk  mendapatkan  dukungan  partai  politik  dan  pemilih.  Sumber  daya  privat  juga ditujukan pada pemilih baik secara individu maupun kolektif. Secara kolektif sebagaimana keluarga Jayabaya di kabupaten Lebak, Zaki Iskandar juga menggunakan sejumlah program kerja untuk memaksimalkan kampanye politiknya. Misalnya melalui program seperti Saba Desa dan Jumat Keliling yang diberikan pada individu, Zaki Iskandar  melakukan  transaksi  atau  praktik  klientelisme  yang  bersifat  berkelanjutan  dengan  masyarakat. Sedangkan  sumberdaya  publik  yang  diberikan  pada  kolektif  seperti  halnya  pembangunan  stadion  ataupun dukungan  dari  pemerintah  daerah  terhadap  klub  sepakbola  dan  basket.  Strategi  ini  sama  efektifnya  dengan keluarga  Jayabaya  yang  memiliki  ormas  Jarum.  Sebagaimana  diakui  oleh  timses  Zaki-Romli  bahwa  dominasi kekuasaan yang besar serta efek dari melawan kotak kosong “agak sulit untuk di kritik karena kekuasaan yang absolut dan didukung semua partai”.
Sumber  daya  privat  juga  sering  digunakan  untuk  praktik money  politics. Menurut  Subandi, money politics tidak  terhindarkan  di  setiap  pemilihan  umum  dan  tidak  terkecuali  di  Kabupaten  Tangerang.  Senada dengan Subandi, KS yang merupakan warga dari kecamatan Kelapa Dua mengaku bahwa “kalau gak salah saya waktu itu dikasih amplop 50.000. Tapi cuma saya aja, istri saya gak dapet waktu tahun 2018 tapi waktu 2013 kita sama-sama dapet meskipun gak sebesar tahun 2018. Mungkin sepaket kali ya sama anak istri, saya juga gak tahu. Tapi kecil juga gak apa-apa lagian gak ada pilihan lain waktu 2018” (Wawancara Langsung). Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa sumber daya patronase kedua keluarga, baik Jayabaya maupun Iskandar, ditujukan pada  perorangan,  anggota  kelompok  maupun  komunitas  masyarakat.  Meskipun  strategi  mereka  sama  namun pada  praktiknya  keluarga  Jayabaya  memiliki  hubungan  lebih  dekat  dengan  masyarakat  karena  adanya  peran ormas  Jarum  di  setiap  desa.  Sedangkan  keluarga  Iskandar  justru  membuat  program  pemerintah  untuk  dapat berinteraksi dengan warganya seperti “Jumat Keliling”. Hal ini juga  membuat klientelisme  keluarga Jayabaya lebih panjang atau karena adanya ikatan relasional.
Sebaliknya keluarga Iskandar justru lebih dominan menggunakan strategi pertukaran sekali-selesai baik terhadap  individu  maupun  kelompok.  Hal  itu  karena  sumber  daya  yang  digunakan  keluarga  Iskandar  lebih dominan berasal dari pribadi atau privat sedangkan keluarga Jayabaya sebaliknya banyak menggunakan sumber daya patronase yang bersifat publik. Meski demikian sumber daya privat yang dimiliki oleh keluarga Iskandar dan  wakilnya  Mad  Romli  juga  tidak  bisa  dilepaskan  dari  kedekatannya  dengan  politisi  dan  birokrat  misalnya pada  bisnis  properti  dan  bisnis  pengelolaan  limbah.  Sebagaimana  menurut  Subandi,  “bisnis-bisnis  properti
bagaimanapun  berjalan  lancar  karena  mereka  sendiri  sedang  berkuasa,  lihat  saja  pembangunan  di  selatan  dan timur. Sedangkan di bagian utara dan barat pabrik-pabrik berjamur dan disana juga merupakan basis suara Mad Romli saat kemarin pemilu 2018” (Wawancara Langsung). Subandi juga menjelaskan bagaimana perusahaan- perusahan  tersebut  dapat  lolos  dalam  perizininan  lingkungan  jika  bukan  karena  peran  birokrasi  pemerintah daerah. Kerjasama tersebut saling menguntungkan dan pada saat yang sama menjadi modal untuk pemenangan dalam kontestasi pemilu. Oleh karenanya sumber daya pribadi atau yang berasal juga pada dasarnya merupakan hasil dari proyek kerjasama dengan anggaran pemerintah daerah.
Sebagaimana  pada  bab  sebelumnya,  dimensi terakhir dalam  studi  perbandingan  praktik  klientelisme mengacu  pada  derajat  klientelisme.  Keluarga  Jayabaya  di  Kabupaten  Lebak  dan  Keluarga  Iskandar  di Kabupaten Tangerang sama-sama menggunakan distribusi programatik baik sebelum pemilihan umum (sebagai petahana) maupun setelah pemilihan umum untuk menjalankan praktik klientelistiknya. Diskresi partai politik di kabupaten  Tangerang  juga  dapat  dikategorikan  rendah  meskipun  tidak  lebih  tinggi  jika  dibandingan  dengan diskresi partai di Kabupaten Lebak. Hal ini karena keluarga Iskandar tidak melemahkan kekuatan partai politik tetapi justru saling memanfaatkan. Partai politik tidak dapat menyinggung atau melawan keluarga Iskandar yang menguasai  para  birokrat  tetapi  pada  saat  yang  sama  dapat  melakukan  kontrol  terhadap  alokasi  dan  distribusi sumber  daya  negara  atau  patronase  yang  pada  gilirannya  menjadi  sumber  pendanaan  partai  politik  dalam pemilihan umum daerah.
Diskresi  partai  politik  di  Kabupaten  Tangerang  tidak  terinstitusionalisasi  pada  satu  partai  meskipun keluarga  Iskandar  berasal  dari  Partai  Golkar  namun  partai  lain  tetap  memiliki  kontrol  alokasi  dan  distribusi sumber daya negara. Alokasi sumber daya patronase, sebagaimana menurut Aspinall dan Berenschot (2019:53- 54),  dirancang  dengan  menggunakan  prosedur  birokratik  yang  terstandarisasi  dalam  cara-cara  yang  aman  dari pembuatan  keputusan  berdasarkan  diskresi  oleh  para  pejabat  publik.  Hal  ini  yang  digambarkan  pada  kasus alokasi  dan  distribusi  sumber  daya  patronase  di  Kabupaten  Tangerang  dimana  rancangan  prosedur  birokratik bahkan tidak hanya terjadi di pemerintahan daerah tetapi juga DPRD Kabupaten Tangerang. Hal ini terlihat dari minimnya kritik atau pengawasan dari DPRD. Sedangkan pada kasus DPRD di Kabupaten Lebak beberapa kali ditemukan  pro-kontra  dengan  pemerintahan  daerah.  Hal  itu  karena  partai  politik  di  Lebak  harus  bersaingan dengan aktor non-negara terutama ormas Jarum dalam mendapatkan kontrol alokasi dan distribusi sumber daya. Adapun partai politik di Kabupaten Tangerang leluasa dalam melakukan kontrol alokasi dan distribusi tersebut.
Adapun  untuk  sumber  daya  partonase  yang  digunakan  oleh  keluarga Iskandar  di  Kabupaten  Tangerang juga banyak dari fasilitas publik. Akan tetapi sebagaimana telah diuraikan, kolaborasi antara politisi, pengusaha dan  birokrat  di  Kabupaten  Tangerang  membuat  sumber  daya  patronase  juga  terbagi  antara  publik  dan  privat. Para pengusaha memainkan peran cukup besar untuk mendukung program pemerintah baik sebelum pemilihan umum  maupun  setelahnya  sehingga  Gambar  pada  sub  bab  sebelumnya  menunjukkan  kecenderungan  sumber daya  patronase  keluarga  Iskandar  ke  arah  kiri  dibanding  keluarga  Jayabaya.  Hal  itu  membuat  variasi  atau perbedaan  antara  praktik  klientelistik  keluarga  Jayabaya  di  Kabupaten  Lebak  dan  Keluarga  Iskandar  di Kabupaten Tangerang. Selain itu berdasarkan derajat intensitas keduanya maka proposisi keempat dari Aspinall dan Berenschot justru variasi atau perbedaan derajat klientelistme keluarga Jayabaya dan Iskandar tidak hanya karena  karakter  ekonomi  daerah  melainkan  karakter  politik.  Dengan  kata  lain  faktor  dinamika  politik  antara keluarga penguasa dengan partai politik mempengaruhi variasi dari praktik klientelistik baik dalam hal diskresi atau pola kontol maupun sumber daya patronase.

## KESIMPULAN
Dominasi keluarga Jayabaya di Kabupaten Lebak dan keluarga Iskandar di Kabupaten Tangerang telah menghambat proliferasi dari kekuatan dinasi Ratu Atut Chosiyah di Banten. Alasan dari kemampuan keluarga Jayabaya dan Iskandar mempertahankan kekuasaannya selama  20 tahun dan melalui tiga kali pemilihan umum daerah bukan hanya karena alasan ketokohan Mulyadi Jayabaya dan Ismet Iskandar melainkan karena keduanya menerapkan praktik klientelisme yakni pertukaran sumber-sumber daya material atau manfaat dengan dukungan politik.  Keduanya  memanfaatkan  kekuasaan  pada  periode  pertama  menjabat  kepala  daerah  untuk melanggengkan  kekuasaan  dengan  melibatkan  kerabatnya  dalam  politik.  Berbeda  dengan  Mulyadi  Jayabaya yang  mempersatukan  para  pendukungnya  yaitu  Kiyai  dan  Jawara  dalam  satu  wadah  yang  terinstitusionalisasi dalam  organisasi  masyarakat  Jarum  untuk  memenangkan  anaknya  Iti  Octavia  pada  pilkada  tahun  2013,  Ismet Iskandar  mewariskan  pengaruhnya  terhadap  birokrat  dan  kerjasamanya  dengan  pengusaha  dan  partai  politik kepada anaknya Ahmad Zaki Iskandar.
Konteks  historis  dan  pemanfaatan  jejaring  politik  yang  berbeda  tersebut  menyebabkan  variasi  praktik klientelistik di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang. Berdasarkan analisis dimensi pertama komparatif yaitu  hakikat  jejaring  menunjukan  bahwa  praktik  klientelisme  yang  dilakukan  oleh  keluarga  Jayabaya menggunakan jejaring informal yaitu ormas Jarum sedangkan keluarga Iskandar menggunakan jejaring formal yaitu  birokrat  dan  partai  politik  bersama  dengan  pengusaha.  Kemudian  dimensi  kedua  terkait  pola  kontrol
menunjukan  hasil  yang  sama  yakni  mengarah  pada  pada  dukungan  hampir  seluruh  partai  politik  pada  pemilu daerah  tahun  2018.  Meskipun  demikian  cara  yang  dilakukan  keduanya  berbeda  dimana  keluarga  Jayabaya menekan  partai  lain  dengan  dominasi  keluarganya  dan  keberadaan  organisasi  non-partai  Jarum  sedangkan keluarga Iskandar menjalin kerjasama dengan partai politik lain.
Analisis dimensi ketika menunjukan variasi sumber daya patronase  dimana keluarga Jayabaya dominan menggunakan  sumber  daya  publik  yang  dipertukarkan  melalui  jejaring  ormas  Jarum  sedangkan  keluarga Iskandar  cenderung  lebih  banyak  menggunakan  sumber  daya  privat  yang  bersumber  pada  bisnis  properti keluarga Iskandar dan hubungan kerjasama dengan pengusaha terutama pada kasus Mad Romli. Variasi praktik klientelisme juga terlihat pada dimensi terakhir dimana derajat intensitas kedua keluarga dimana diskresi partai politik  lebih  rendah  pada  kasus  praktik  klientelisme  keluarga  Jayabaya  dibanding  dengan  keluarga  Iskandar. Meski demikian diskresi tersebut tidak terlalu tinggi karena jejaring Iskandar sejak awal adalah birokrat bukan partai politik, tetapi karena ketiadaan ormas seperti Jarum maka persaingan tidak terjadi dan muncul kerjasama antara birokrat, partai politik dan pengusaha. . Selain itu perbedaan derajat intensitas juga terlihat pada sumber daya  yang  digunakan  dimana  keluarga  Jayabaya  cenderung  mengggunakan  sumber  daya  publik  sedangkan keluarga Iskandar justru cukup seimbang antara penggunaan sumber daya publik dan privat.
Studi  komparatif  atas  praktik  klientelistik  pada  penelitian  ini  menunjukan  empat  hal,  yaitu  (1)  politik dinasti  atau  kekerabatan  di  Indonesia  pasca  reformasi  mempertahankan  kekuasaannya  melalui  praktik klientelistik,  (2)  persepektif  biaya  dapat  menjelaskan  kemungkinan  adanya  praktik  klientelisme  namun  tidak dapat menjelaskan bagaimana praktik tersebut dijalankan, (3) persektif kontrol dapat menjelaskan variasi praktik klientelistik  dengan  mempertimbangkan  konteks  historis,  peran  serta  jangkauan  dari  jejaring  klientelistik,  dan (4) Seluruh sumber daya patronase baik yang berasal dari privat maupun publik digunakan dan diarahkan pada individu dan kelompok secara bersamaan namun dengan proses pola kontrol yang berbeda.

## REFERENSI
Alamsyah,  Andi  Rahman.  2010. Islam,  Jawara  Dan  Demokrasi,  Geliat  Politik  Banten  Pasca  Orde  Baru . Jakarta: Dian Rakyat.
Alwi, Ahmad Muzaki, and Dewi Erowati. 2019. “Anomali Partai Politik (Studi Komparatif Munculnya Calon Tunggal Dalam Pilkada Kabupaten Tangerang Dan Kabupaten Lebak Tahun 2018).” Journal of Politic and Government Studies 9(1):81–90.
Asako, Yasushi, T. Iida, T. Matsubayashi, and M. Ueda. 2010. Dynastic Legislators: Theory and Evidence from Japan .
Aspinall, Edward, and W. Barenschot. 2019. Democracy For Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme Dan Negara Di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
Asshegaf, Rifqi Zabadi. 2013. “Demokrasi Otonomi Daerah Dan Perilaku Politik Jawara (Studi Tentang Peran Jawara Dalam Pemenangan H. Mulyasi Jayabaya Dan H. Amir Hamzah Pada Pilkada Kabupaten Lebak Tahun 2008).” Skripsi 1–79.
Brusco, Valeria, Marcelo Nazareno, and Susan C. Stokes. 2004. “Vote Buying in Argentina.” Latin American Research Review 39(2). doi: 10.1353/lar.2004.0022.
Bustikova,  L.,  and  C.  Corduneanu-Huci.  2011. Clientelism,  State  Capacity  and  Economic  Development:  A Cross-National Study .
Casey, Kimberly L. 2008. Political Families in American Electoral Politics . St. Louis: University of Missouri.
Dal  Bo,  Ernesto,  Pedro  Dal Bo,  and  Jason  Snyder. 2007. “Political  Dynasties.” National  Bureau  of  Economic Research 76(1):2–40.
Dami, Laurens. 2013. “Kasus Penganiayaan Oleh Adik Bupati Lebak Pengacara Korban Kecewa.” Berita Satu . Retrieved  February  25,  2022  (https://www.beritasatu.com/nasional/134765/kasus-penganiayaan-oleh- adik-bupati-lebak-pengacara-korban-kecewa).
Djati,  Wasisto  Raharjo.  2015.  “Revivalisme  Kekuatan  Familisme  Dalam  Demokrasi:  Dinasti  Politik  Di  Aras Lokal.” MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi 18(2). doi: 10.7454/mjs.v18i2.3726.
Effendi, Winda Roselina. 2018. “Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten.” JURNAL TRIAS POLITIKA 2(2). doi: 10.33373/jtp.v2i2.1471.
Haboddin, Muhtar. 2017. “Politik Keluarga Dalam Pilkada Serentak.” Jurnal Transformative 3(2).
Hamid, Abdul. 2010. “Memetakan Aktor Politik Lokal Banten Pasca Orde Baru.” Politika: Jurnal Ilmu Politik 1(2):32–45.
Hamid, Abdul. 2014. “A Family Matter: Political Corruption in Banten, Indonesia.” Asian Politics and Policy 6(4):577–93. doi: 10.1111/aspp.12136.
Handoyo,  Handoyo.  2018.  “Politics  of  A  Dynasty  and  The  Crisis  of  Natural  Resources:  Power  Practices  in Banten  Province,  Indonesia.” Jurnal  Penelitian  Sosial  Dan  Ekonomi  Kehutanan 15(2).  doi: 10.20886/jpsek.2018.15.2.107-128.
Hess, Stephen. 1966. America’s Political Dynasties . Routledge.
Humardani,  Larassati. 2020. “Netralitas Pegawai Negeri Sipil Pada  Pemilihan Kepala  Daerah Tahun 2013 Di Kabupaten Lebak, Banten.” Jurnal Communitarian 2(2):312–30.
Kamaludin, Abdul. 2021. “Lagi, Polres Lebak Bersama GP Ansor, Jarum Dan Kumala Salurkan Bansos Untuk Ojol  Lebak  Di  Masa  PPKM  Level  4.” Parlemen  Rakyat .  Retrieved  March  12,  2022 (https://parlemenrakyat.id/lagi-polres-lebak-bersama-gp-ansor-jarum-dan-kumala-salurkan-bansos- untuk-ojol-lebak-di-masa-ppkm-level-4/).
Kenawas,  Yoes  C.  2014.  “The  Rise  of  Political  Dynasties  in  a  Democratic  Society.” Symposium  Arryman Fellow .
Khodijah, Siti. 2021. “Proses Politik Pembentukan Koalisi Partai Pengusung Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018.” Tesis Ilmu Polit.
Kirom.  2019.  “Gelar  Reses,  50  Anggota  DPRD  Kab  Tangerang  Habiskan  Anggaran  Rp1,7  Miliar.” Merdeka.Com . Retrieved (https://www.merdeka.com/peristiwa/gelar-reses-50-anggota-dprd-kab- tangerang-habiskan-anggaran-rp-17-miliar.html).
Kitschelt,  Herbert,  and  Daniel  M.  Kselman.  2013.  “Economic  Development,  Democratic  Experience,  and Political Parties’ Linkage Strategies.”
Comparative Political Studies 46(11). doi: 10.1177/0010414012453450.
Kitschelt,  Herbert,  and  Steven  I.  Wilkinson.  2007. Patrons,  Clients,  and  Policies:  Patterns  of  Democratic Accountability and Political Competition .
Leo Agustino. 2010. “Dinasti Politik Pasca-Otonomi Orde Baru: Pengalaman Banten.” Prisma 29(3).
Neuman, W. L. 2006. Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach, Sixth Edition .
Patmawati, and Fitri Sukmawati. 2018. “Utin Cendramidi Dalam Pendirian Kerajaan Pontianak Melalui Politik Keluarga.” Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak 5(1).
Remmer,  Karen  L.  2007.  “The  Political  Economy  of  Patronage:  Expenditure  Patterns  in  the  Argentine Provinces, 1983-2003.” Journal of Politics 69(2).
Stokes,  Susan  C.,  Thad  Dunning,  Marcelo  Nazareno,  and  Valeria  Brusco.  2013. Brokers,  Voters,  and Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics .
Sukri, Mhd. Alfahjri. 2020. “Dinasti Politik Di Banten : Familisme , Strategi Politik Dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat.” Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 10(2):169–90.
Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik . Jakarta: PT Gramedia.
Susanti,  Chika.  2020.  “Calon  Tunggal  dan  Orang  Kuat  Lokal  (Studi  Kasis  Fenomena  Calon  Tunggal  Dalam Pemilihan Langsung Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018).” Skripsi .
Sutisna,  Agus.  2017a.  “Gejala  Proliferasi  Dinasti  Politik  Di  Banten  Era  Kepemimpinan  Gubernur  Ratu  Atut Chosiyah.” Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 2(2). doi: 10.15294/jpi.v2i2.9329.
Sutisna,  Agus.  2017b.  “Gejala  Proliferasi  Dinasti  Politik  Di  Banten  Era  Kepemimpinan  Gubernur  Ratu  Atut Chosiyah.” Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review
2(2):100. doi:
10.15294/jpi.v2i2.9329.
Sutisna,  Agus.  2017c.  “Jawara  Banten:  Local  Strongman, Local  Bossism  Dan  Fenomena  Uncivilitas.” Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Pemerintahan 2, N0. 2.
Trisna,  Citra  Dara  Vresti.  2022.  “Patut  Dipuji,  Ormas  Jarum  Bantu  Bangun  RTLH  Di  Kabupaten  Lebak.” GenPI.Co .  Retrieved  March  12,  2022  (https://banten.genpi.co/hot-news/2631/patut-dipuji-ormas-jarum- bantu-bangun-rtlh-di-kabupaten-lebak?page=2).
Ubay.  2020.  “DPP  Ormas  Jarum  Desak  Pemprov  Banten  Tutup  Galian  Pasir  Kuarsa  Di  Cihara.” Mitrapol2 . Retrieved  March  11,  2022  (https://mitrapol.com/2020/01/29/dpp-ormas-jarum-desak-pemprov-banten- tutup-galian-pasir-kuarsa-di-cihara/).