Saputra,  Fidentus  Didakus  Darma  (2021)  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kinerja  BUMDES  Dile Dalam  Pengelolahan  Unit-Unit  Usaha. Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia.  6 (7). http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i7.3501 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 7, Juli 2021

## FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI  KINERJA  BUMDES  DILE DALAM PENGELOLAHAN UNIT-UNIT USAHA

## Fidentus Didakus Darma Saputra
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat (STPM) Santa Ursula Nusa Tenggara Timur, Indonesia Email: denssaputra153@gmail.com

## Abstrak
Tidak  berjalannya  unit  usaha  BUMDes  tentunya  sangat  dipengaruhi  oleh bermacam-macam  faktor.  Baik  secara  internal  maupun  eksternal.  Faktor-faktor pengahambat  itulah  yang  membuat  BUMDes  Dile  mengalami  kemacetan  selama beberapa  tahun  terakhir  semenjak  dibentuk  tahun  2016.  Unit  usaha  yang  masih eksis  hanyalah  unit  usaha  sewa  tenda  dan  kursi.  Sedangkan  kedua  unit  usaha  lain mengalami kendala. Peneliti sangat memfokuskan perhatian kepada faktor – faktor yang  mempengaruhi  kinerja  BUMDes  Dile.  Penulis  melakukan  kajian  deskriptif kualitatif  untuk  menggambarkan  Kinerja  Bumdes  Dile  Dalam  Implementasi Program  Unit  Usaha.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif. Teknik pemilihan subyek adalah teknik  purposive. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah dilakukan secara interaktif terdiri dari reduksi data (data  reduction) ,  penyajian  data (data  display) ,  dan conclusion Drawing/Verification .  BUMDes  Dile  tidak  berjalan  dikarenakan  beberapa  faktor, yaitu  kapasitas  sumber  daya  manusia  yang  tidak  maksimal  dalam  mengelola dikarenakan  masih  terdapat  persoalan  internal  yang  belum  selesai.  Persoalan internal itu adalah SK pengurus yang belum dibuat, sehingga pengurus kehilangan legitimasi dari masyarakat. Pelaporan pelaksanaan program yang tidak di buat dari tahun 2018 sampai sekarang. Dan pelaksanaan peningkatan keterampilan pengurus melalui  DIKLAT  yang  tidak  efektif  dan  efisien.  Semua  temuan  ini  kemudian mempengaruhi kinerja BUMDes Dile yan mengalami penurunan kualitas dari tahun ke tahun.
Kata Kunci: kinerja; BUMDes; implementasi

## Abstract
The  failure  of  the  BUMDes  business  unit  is  of  course  very  much  influenced  by various factors. Both internally and externally. These inhibiting factors have caused BUMDes Dile to experience obstacles for the last few years since it  was formed in 2016. The only business units that still exist are tent and chair rental business units. Meanwhile, the two other business units encountered problems. This Research focus on the factors that affect the performance of BUMDes Dile. The author conducted a qualitative  descriptive  study  to  describe  the  Performance  of  Bumdes  Dile  in Business  Unit  Program  Implementation.  This  type  of  research  is  a  qualitative
descriptive study. The subject selection technique is purposive technique. The data collection  techniques  used  by  the  author  are  observation,  interviews,  and documentation.  Data  analysis  technique  is  carried  out  interactively  consisting  of data reduction, data display, and conclusion Drawing / Verification. BUMDes Dile is having stagnancy due to several factors, namely the capacity of human resources that is not optimal in managing it because  of internal problems that have not been resolved. The internal problem is the management decree that has not been made, so  that  the  management  loses  legitimacy  from  the  community.  Program implementation  reports  that  have  not  been  made  from  2018  to  the  present.  And ineffective  and  efficient  implementation  of  the  management  skills  improvement through  DIKLAT.  All  these  findings  then  affect  the  performance  of  BUMDes  Dile which has decreased in quality from year to year.

## Keywords: performance; BUMDes; implementation

## Pendahuluan
Sampai  dengan  31  Mei  2018,  realisasi anggaran  dana  desa  yang  telah  disalurkan dari  Rekening  Umum  Kas  Negara  (RKUN)  ke  Rekening  Umum  Kas  Daerah  (RKUD) tercatat  sebesar  Rp  20,66  triliun (Andri  Donal  Putera,  2018) .  Direktur  Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Dirjen PDT) Samsul Widodo menjelaskan, dana desa pada  tahun  2019  diharapkan  naik  menjadi  Rp  85  triliun.  Dengan  demikian,  jika  angka ini  naik,  maka  per  desa  akan  mendapat  Rp1,2  miliar  hingga  Rp1,3  miliar  per  tahun (Firmansyah, 2018) .
Pemberlakuan  otonomi  daerah  menjadi  momentum  bagi  perbaikan  kualitas pembangunan perdesaan yang diperkuat melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Berdasarkan  perundangan  tersebut,  pembangunan  desa dianggap  sebagai  upaya  untuk  memperkuat  ketahanan  desa  melalui  pemberdayaan masyarakat  serta  pengembangan  potensi  yang  dimiliki (Aini,  2020) .  Agar  dana  desa tidak sekedar dihambur-hamburkan untuk pengambangan fisik, maka jalan arternatif lain adalah melalui proses pemberdayaan. Dalam topik ini, proses pemberdayaan dilakukan melalui  pemanfaatan  Badan  Usaha  Miliki  Desa  (BUMDes)  untuk  meningkatkan ekonomi  Desa.  Dengan  prinsip  pengelolahan  berbasis  gotong  royong,  diharapkan BUMdes  dapat  membantu  proses  pemberdayaan  di  desa.  Untuk  meperkuat  BUMDes selain dari sisi material seperti dana, peguatan kapasitas pengurus/sumber daya manusia menjadi  penting.  Oleh  karena  itu,  paradigma  pembangunan  kawasan  pedesaan  perlu diubah  dengan  mengedepankan  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  seluruh  proses pembangunan (Aini, 2020) .
Secara  prinsip,  pendirian  BUMDes  adalah  merupakan  perwujudan  dari pengelolaan  ekonomi  produktif  desa  yang  dilakukan  secara  kooperatif,  partisipasif, emansipatif, transparansi, akuntabel, berkelanjutan (Madjodjo & Dahlan, 2020) . Dengan prinsip  tersebut  sebaiknya  secara  internal  BUMDes  harus  dikelola  oleh  tengan-tangan yang  profesional.  Artinya  kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  harus  berkompeten.  Pada banyak  kasus,  BUMDes  pada  akhirnya  “mati  suri”  karena  hanya  berharap  pada penyertaan modal dari Dana Desa (DD). Padahal secara prinsip ketika BUMDes sudah
mendapat  bantuan  dana,  maka  upaya  yang  dilakukan  adalah  mengelola  dana  tersebut menjadi  sebuah  produk/hasil  yang  menguntungkan  secara  ekonomis.  Sehingga, penyertaan  modal  ditahun  berikutnya  tidak  diperlukan  lagi  karena  kekuatan  dana  dari BUMDes sendri sudah mencukupi.
(Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ende,  2014) ,  yang  menginstruksikan  bahwa  setiap desa  yang  ada  di  kabupaten  Ende  wajib  ada.  Persis  sama  seperti  BUMDes  milik masyarakat Dile di Kabupaten Ende. Memang pada prakteknya, kinerja BUMDes belum kelihatan  jika  dicermati  secara  menyeluruh.  Tetapi  pada  kasus  ini,  kinerja  BUMDes dapat digali berdasarkan porsi wilayah dari masing-masing desa yang telah menerapkan amanat  UUDes  terkait  pembangunan  melalui  BUMDes.  Dan  berdasarkan  analisa tersebut,  fokus  utama  dari  penelitian  ini  hanya  sebatas  ingin  mencermati  kinerja  dari BUMDes  Dile.  Bukan  pada  studi  komperatif  dari  desa-desa  yang  ada  di  Kecamatan Detusoko, meskipun desa tersebut sudah memiliki BUMDes.
BUMDes Dile di bentuk pada tahun 2016. Sampai saat ini, ada 3 program utama terkait  unit  usaha  Desa  yang  diprogramkan  BUMDes  Dile.  Ketiga  unit  usaha  tersebut adalah, koperasi, pengadaan barang dan jasa (tenda dan kursi), dan pembelian komoditi (hasil  bumi  dari  desa  Dile).  Meskipun  secara  regulasi  ketiga  program  tersebut  sudah dilegalkan, tetapi pada proses di lapangan hanya satu program yang notabenenya sedang berjalan.
Tidak  berjalannya  program  yang  sudah  direncanakan,  dapat  menggangu perkembangan BUMDes Dile. Apa lagi, jika proses evaluasi tidak dilakukan rutin untuk mengontrol  perkembangan  level  dari  BUMDes  Dile.  Evaluasi  itu  bisa  dilakukan bulanan,  atau  tahunan.  Tergantung  pada  kesepakatan  pengurus  dan  pemerintah  Desa. Tidak lupa juga keterlibatan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai perpanjangan tangan  dari  suara  masyarakat  Desa  Dile.  Ketiga  komponen  itu  harus  sejalan  dalam proses  kontrol  atau monitoring ,  agar  BUMDes  Dile  dapat  bekerja  sesuai  dengan perintah UU.
Dalam  pelaksanaannya  BUMDes  Dile  selalu  mengalami  kendala.  Meskipun secara  struktur  sudah  cukup,  tetapi  semangat  dan  inovasi  dari  aparaturnya  sering  kali kendor . Sumber Daya Manusia selalu menjadi fenomena real dilapangan dalam proses implementasi  kebijakan,  terlebih  khusus  dalam  hal  ini,  implementasi  program  kerja yang  sudah  direncanakan  BUMDes  Dile  bersama stekholder lainnya.  Karena  itu kemudian  Greer  dan  Carles  dalam (Hardiyansyah,  2013) memuncullah  istilah  baru  di luar  H.R  ( Human  Resources ),  yaitu  H.C  atau Human  Capital (Hardiyansyah,  2013) . Disini Sumber Daya Manusia dilihat bukan sekedar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai  dan  dapat  dilipatgandakan,  dikembangkan  dan  juga  bukan  sebaliknya  sebagai liability (beban,  cost).  Perspektik  Sumber  Daya  Manusia  sebagai  insvestasi  bagi institusi atau organisasi lebih mengemuka. Kualitas manusia sering kali memiliki level yang  berbeda-beda  jika  ditinjau  dari  kompetensi  dalam  mengelola  BUMDes.  Dengan kompetensi  yang  berbeda  itu,  kemudian  berpengaruh  dalam  terwujudnya  program tersebut  dilapangan.  Pada  perspektif  ini,  pengaruh  intitusi  atau  sarana-prasarana  tidak
terlalu  signifikan.  Yang  terpenting  adalah  bagaimana  SDM  itu  dapat  menjamin terlaksananya program atau regulasi yang telah dibuat.
Kepengurusan  BUMDes,  sudah  terjadi  dua  kali  pergantian.  Ketua  BUMDes tersebut  dipilih  pada  saat  awal  pembentukan  lambaga  ini  melalui  musyawarah.  Tetapi dalam  perjalannya,  digantikan  oleh  kepengurusan  baru.  Sampai  sekarang  belum  ada pelantikan  yang  resmi,  bukan  hanya  pada  ketua  BUMDes  yang  lama,  tetapi  juga  pada ketua  BUMDes  baru.  Hal  ini  menjadi  kendala  juga  karena  akan  berpengaruh  pada legitimasi dan kepercayaan public . Sehingga menjadi logis bahwa, pelaksanaan program unit-unit usaha ini seperti ‘mandek’ sebab pengurusnya belum memiliki legitimasi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.
Ada  banyak  faktor  yang  membuat  BUMDes  tidak  berjalan  maksimal.  Salah satunya ada masalah yang terjadi antar organisasi yaitu BUMDes Dile dan pemerintah Kabupaten.  Tidak  hanya  itu,  terjadi  permasalahan  pada  BUMDes  sendiri,  dimana  ada ketidaksesuaian antar pengurus. Bahkan juga berdampak pada hubungan perangkat desa dan perangkat BUMdes. Konteks permasalahan tersebut sangat menarik minat peneliti. Tidak  berjalannya  unit  usaha  BUMDes  tentunya  sangat  dipengaruhi  oleh  bermacam- macam faktor. Baik secara internal maupun eksternal. Faktor-faktor pengahambat itulah yang  membuat  BUMDes  Dile  mengalami  kemacetan  selama  beberapa  tahun  terakhir semenjak dibentuk tahun 2016. Unit usaha yang masih eksis hanyalah unit usaha sewa tenda  dan  kursi.  Sedangkan  kedua  unit  usaha  lain  mengalami  kendala.  Peneliti  sangat menfukuskan perhatian kepada faktor apa yang kemudian menghambat kedua program tersebut tidak berjalan selama beberapa tahun terakhir.
Desa  Dile  adalah  salah  satu  desa  di  kebupaten  Ende  yang  letak  geografisnya berada  di  pinggir  jalan.  Desa  ini  tidak  terkumpul  dalam  satu  wilayah,  tetapi  terpisah dalam  empat  (4)  wilayah  utama  yaitu,  dusun  Tepetae,  dusun  Wolowege,  dusun Wolongae,  dan  dusun  Detubuga.  Jika  BUMDes  diolah  dengan  baik,  maka  letak geografis  desa  Dile  yang  berada  di  pinggir  jalan,  dapat  menambah  nilai  ekonomis masyarakat.  Jalur  jalan  raya  yang  melintas  di  desa  Dile  adalah  jalur  pariwisata  yang tujuan akhirnya  adalah  danau  Kelimutu. Sehingga  menjadi  penting  dalam  membangun unit  usaha  yang  sesuai  dengan  potensi  di  Desa  Dile.  Selain  potensi  itu,  Dile  juga menjadi  wilayah  dimana  hasil  buminya  sangat  bagus.  Hasil  bumi  ini  seperti,  kemiri, kopi  cengkeh,  coklat,  dan  padi.  Untuk  potensi  air,  Desa  Dile  tidak  kekurangan  sebab terdapat  banyak  sumber  mata  air.  Meskipun  pada  musim  kemarau  mata  air  tersebut tidak  berhenti  untuk  mengalir.  Potensi  inilah  yang  harus  dikelola  untuk  meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) melalui BUMDes sebagai lembaga ekonomi dan sosial.
Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan beberapa teori dan konsep untuk mendukung  penelitian  ini  secara  literatur.  Konsep  kebijakan  publik  ( public  policy ) menurut (Riant,  2012) secara  prinsip  berasal  dari  dua  aliran  utama,  yaitu pertama pemahaman Eropa Kontinental yang cenderung melihat bahwa kebijakan publik adalah turunan  dari  hukum,  bahkan  kadang  mempersembahkan  antara  kebijakan  publik  dan hukum,  utamanya  hukum  publik  ataupun  hukum  tatanegara,  sehingga  melihatnya sebagai  proses interaksi  di  antara institusi-institusi  negara. Kedua ,  pemahaman  Anglo-
Saxonis,  yang  cenderung  memahami  bahwa  kebijakan  publik  adalah  turunan  dari politik-demokrasi  sehingga  melihatnya  sebagai  sebuah  produk  interaksi  antara  negara dan  publik.  Artinya  bahwa  kebijakan  publik  dengan  pendekatan  Eropa  Kontinental melihat  kebijakan  sebagai  turunan  dari  hukum  atau  dengan  kata  lain  kebijakan  itu memiliki  landasan  yuridis  yang  kuat.  Sedangkan  kebijakan  publik  dengan  pendekatan Anglo-Saxonis  melihat  kebijakan  sebagai  turunan  dari  politik  atau  dengan  kata  lain kebijakan di buat dan diselenggarakan dengan mempertimbangkan unsur politk seperti kepentingan,  kekuasaan,  jaringan,  bahkan  kebijakan  itu  sebaiknya  dibuat  dengan demokratis.
Ada  juga  beberapa  teori  pendukung  seperti  model  analisis  kebijakan,  kinerja (pengukura kinerja), dan BUMDes. (Puwanto, Agus & Ratih, 2015) menjelaskan bahwa kebijakan  publik,  dilihat  dari  perspektif  intrumental  yang  merupakan  alat  untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemeritah mewujudkan nilai – nilai kepublikan.  Artinya  bahwa  kebijakan  publik  dapat  dikategorikan  sebagai  sebuah  cara dari  pemerintah  untuk  mensejahterahkan  masyarakatnya  melalui  penerapan  kebijakan. Disisi  lain  Dhunn  dalam (Suharto,  2015) menjelaskan  kebijkan  publik  bisa  dianalisa menggunakan  tiga  (3)  pendekatan.  Pendekatan pertama adalah  model  prospektif  yang menitikberatkan  pada  melihat  implementasi  sebelum  kebijakan  itu  dilakukan. Kedua , model  restropektif  adalah  model  dimana  melihat  implementasi  setelah  kebijakan  itu dilakukan.  Dan ketiga ,  model  integratif  yang  merupakan  model  yang  lebih  netral, dimana  melihat  implementasi  kebijakan  sebelum  dan  sesudah  dilakukan.  Pendekatan analisis  kebijakan  ini  sebenarnya  membantu  untuk  melihat  fragmentasi  kebijakan baik sesudah  dan  sebelum  dilaksanakan.  Tetapi  untuk  melakukan  analisa  yang  baik,  model integratif  lebih  cocok  untuk  memperoleh  data  secara  komprahensif.  Selain  itu, kemungkinan  untuk  memberikan  rekomendasi  lebih  baik  karena  data  kebijakan dikumpulkan  sebelum  kebijakan  itu  diimplementasikan  dan  juga  setelah  kebijakan  itu diimplementasikan.
Analisis  berikut  ditawarkan  oleh  Waeimer  dan  Vining (Riant,  2012) yang menjelaskan  proses  analisis  kebijakan  terdiri  atas  dua  tahap  utama,  yaitu  analisis masalah  dan  analisis  solusi.  Pada  waktu  proses  analisis,  secara  pararel  dilakukan pekerjaan  pengumpulan  informasi  yang  disebut  kedua  penulis (Riant,  2012) sebagai “ dentifying and organizing relevant data, theories, and facts for assessing problem and predicting  consequence  of  current  and  alternative  policies .  Pengumpulan  informasi memberikan kontribusi baik pada analisis permasalahan maupun analisis solusi. Setelah proses  analisis  dilakukan  tahap  selanjutnya  adalah  melakukan  komunikasi.  Artinya, ketersediaan  informasi  baik  dalam  bentuk  data,  dokumentasi,  bahkan  hasil  wawancara sangat berguna dalam meberikan analisa yang baik terhadap kebijakan baik yang sudah dilakukan  dan  belum  dilakukan  atau  masih  dalam  tahap  pembahasan.  Setelah  itu, dengan  data  yang  baik  dan  informasi  yang  cukup,  maka  komunikasi  bisa  dilakukan antara orang atau antar instansi pemerintahan itu sendiri.
Untuk  mengukur  bagaimana  kebijakan  itu  diterapkan  dilapangan,  maka memungkinkan adanya konsep Kinerja.  Mangkunegara (Raihanah Daulay, Efri Kurnia,
2019) menjelaskan  bahwa  kinerja  merupakan  hasil  kerja  secara  kualitas  dan  kuantitas yang  tercapai  oleh  seseorang  karyawan  dalam  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan tanggung  jawab  yang  diberikan  kepadanya.  Sedangkan  Hakim (Raihanah  Daulay,  Efri Kurnia, 2019) menjelaskan bahwa kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu yang  disesuaikan  dengan  peran  atau  tugas  individu  tersebut  dalam  suatu  perusahaan pada  suatu  periode  waktu  tertentu,  yang  dihubungkan  dengan  suatu  ukuran  nilai  atau standar tertentu dari perusahaan dimana individu tersebut bekerja. Menurut Spekle dan Verbeeten (Wahyuni,  Taufik,  &  Ratnawati,  2016) menyatakan  bahwa  sistem pengukuran  kinerja  merupakan  kunci  utama  dalam  mewujudkan  manajemen  sektor publik  yang  efektif,  efisien  dan  akuntabel.  Dari  pendapat-pendapat  tersebut  dapat digaris  bawahi  bahwa  sitem  pengukuran  kinerja  sangat  penting  dalam  mendorong organisasi  atau  instansi  pemerintahan  untuk  terus  berkembang  sesuai  dengan  keadaan lingkungannya  baik  internal  maupun  eksternal.  Pengukuran  kinerja  sendiri  menjadi awal  dalam  memberikan  rekomendasi-rekomendasi  kepada  instansi  pemerintah  untuk merevisi  beberapa  kekeliruan  teknis  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  publik  ( Public Service ).
Sihaloho dan Halim (Sofyani & Akbar, 2013) menyarankan agar sebelum intansi pemerintah  menjalankan  suatu  sistem  pengukuran  kinerja,  maka  peru  untuk memperhatikan beberapa faktor internal organisasi supaya menghindari informasi yang tidak  termanfaatkan  atau  agar  pelaksanaan  sistem  pengukuran  kinerja  tersebut  tidak dilakukan  hanya  sebatas  pemenuhan  tuntutan  tertib  administratif.  Lebih  jauh  lagi, Sihaloho  dan  Halim (Sofyani  &  Akbar,  2013) menilai  bahwa  niat  penggunaan  sistem pengukuran kinerja di sebagian besar institusi pemerintah lebih didominasi oleh tekanan luar.  Artinya  bahwa,  pengukuran  kinerja terkadang  hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan pertanggungjawaban administratif. Tetapi esensi dari pengukuran kinerja tidak tercapai, sebab aparatur dan instansi pemerintah hanya mengejar formalisme belaka. Padahal jika ingin  ditelaah  lebih  dalam,  pengukuran  kinerja  adalah  jantung  untuk  menilai  kualitas pelayanan, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas instansi pemerintah.
Dalam pengukuran Kinerja sebuah organisasi yang informal ataupun formal tentu memiliki  standar  dan  kriteria  masing-masing.  Tergantung  kepada  objek  dan  subyek yang  akan  diukur  kinerjanya.  Prinsip  pengukuran  kinerja  dapat  dikategorikan  menjadi dua. Cavaluzzo dan Ittner (Sofyani & Akbar, 2013) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  sistem  pengukuran  kinerja:  yaitu faktor teknis , meliputi kesulitan menentukan ukuran kinerja dan keterbatasan sistem informasi. Dan faktor  organisasional ,  meliputi:  komitmen  manajemen,  otoritas  pembuatan keputusan,  dan  pelatihan.  Artinya  pengukuran  kinerja  harus  komprehensif  agar  tidak terjadi kekeliruan sewaktu menilai sebuah instansi pemerintah. Jika dilakukan tanpa ada ukuran  yang  jelas,  maka  rekomendasi  sebagai  bagian  dari  sistem  pengukuran  kinerja bisa sangat buruk dan membahayakan intansi atau organisasi.
Pengukuran kinerja termasuk dalam standar untuk mengamati dinamika yang ada di  sebuah  organisasi  atau  instansi  pemerintahan.  Dwiyanto (Ariany  &  Putera,  2013) mengemukakan  beberapa  indikator  yang  dapat  digunakan  dalam  mengukur  kinerja
birokrasi  pelayanan  publik,  yaitu:  (1)  Produktivitas.  Konsep  produktivitas  tidak  hanya mengukur  tingkat  efisiensi,  tetapi  juga  efektivitas  pelayanan;  (2)  Kualitas  Layanan. Kepuasan  masyarakat  terhadap  layanan  dapat  dijadikan  indikator  kinerja  organisasi publik,  sebab  akses  untuk  mendapatkan  informasi  mengenai  kualitas  layanan  relatif sangat  mudah  dan  murah;  (3)  Responsivitas.  Responsivitas  dimasukan  sebagai  salah satu  indikator  kinerja  karena  responsivitas  secara  langsung  menggambarkan kemampuan  organisasi  publik  dalam  menjalankan  misi  dan  tujuannya,  terutama  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat;  (4)  Responsibilitas.  Responsibilitas  menjelaskan apakah  pelaksanaan  kegiatan  organisasi  publik  itu  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  administrasi  yang  benar  atau  sesuai  dengan  kebijakan  organisasi,  baik  yang eksplisit  maupun  implisit;  (5)  Akuntablitas.  Konsep  akuntabilitas  publik  dapat digunakan  untuk  melihat  seberapa  besar  kebijakan  dan  kegiatan  organisasi  publik  itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.
Pendapat  diatas  mengidentifikasikan  jika  sistem  pengukuran  kinerja  memiliki beberapa  indikator.  Setiap  indikator  itu  memiliki  sistem  pengukurannya  masing  – masing.  Misalkan  akuntabilitas  yang  menilai  sejauh  mana  proses  pertanggungjawaban dari  instansi  pemerintah  kepada  masyarakat  tentang  kebijakan  yang  telah  dilakukan. Masyarakat perlu untuk mengetahui alokasi anggarannya berapa, jadwalnya kapan, dan juga prosesnya seperti apa.  Komponen – komponen ini yang dipenuhi dalam indikator penilaian  kinerja  pemerintahan  melalui  indikator  akuntabilitas.  Begitupun  dengan indikator-indikator lain dengan karakteristiknya. Tetapi semua komponen dan indikator itu  hanya  befungsi  untuk  menghasilkan  pengukuruan  kinerja  yang  komprehensif  dari instansi pemerintahan.
Objek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah BUMDes Dile, sehingga peneliti  merasa  perlu  menambahkan  beberapa  konsep  atau  teori  tentang  BUMDes. Badan  Usaha  Milik  Desa,  selanjutnya  disebut  BUM  Desa,  adalah  badan  usaha  yang seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh  Desa  melalui  penyertaan  secara langsung  yang  berasal  dari  kekayaan  Desa  yang  dipisahkan  guna  mengelola  aset,  jasa pelayanan,  dan  usaha  lainnya  untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat  Desa (Permen No 4 Tahun 2015).
BUMDes  merupakan  pilar  kegiatan  ekonomi  di  desa  yang  berfungsi  sebagai lembaga  sosial  ( social  institution )  dan  komersial  ( commercialinstitution ).  BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam  penyediaan  pelayanan  sosial. Sedangkan  sebagai  lembaga  komersial  bertujuan mencari  keuntungan melalui  penawaran  sumberdaya  lokal  (barang  dan  jasa)  ke  pasar. Dalam menjalankan  usahanya  prinsip  efisiensi  dan  efektifitas  harus  selalu ditekankan. BUMDes  sebagai  badan  hukum,  dibentuk  berdasarkan  tata perundang-undangan  yang berlaku,  dan  sesuai  dengan  kesepakatan  yang terbangun  di  masyarakat  desa.  Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap Desa di Indonesia. Ragam bentuk ini  sesuai  dengan karakteristik  lokal,  potensi,  dan  sumberdaya  yang  dimiliki  masing- masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah
(Perda) (Buku  Panduan  Pendirian  Dan  Pengelolahan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes), 2007) .
Peneliti  mengakui  ada  banyak  konsep  dari  pengukuran  kinerja.  Tetapi  dalam kasus  ini,  peneliti  berfokus  pada  pendekatan  penilaian  kinerja  yang  dimotori  oleh. Pendapat  dari  kedua  ahli  tersebut  menjadi  konsep  utama  yang  dijadikan  sebagai  pisau analisa  untuk  memahami  faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  kinerja  BUMDes  Dile. Donald  S.  Van  Meter  dan  Carl  E.  Van  Horn (Puwanto,  Agus  &  Ratih,  2015) menjelaskan  terdapat  lima  (5)  variabel  yang  mempengaruhi  kinerja  implementasi. Pertama, standar  dan  sasaran  kebijakan  harus  jelas  terukur  sehingga  dapat direalisasikan.  Apa  bila  standar  dan  sasaran  kebijakan  kabur,  maka  akan  terjadi multiintepretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara agen implementasi. Kedua, Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik manusia ( human resources ) maupun  sumberdaya  non-manusia  ( non-human  resources ). Ketiga, Hubungan  antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi  dengan  instansi  lain.  Untuk  itu,  diperlukan  koordinasi  dengan instansi lain. Untuk itu, diperluakan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatau program. Keempat, Karakteristik  agen  pelakasana.    Yang  dimaksud  karakteristik  agen pelaksana  adalah  mencakup  struktur  birokrasi,  norma-norma,  dan  pola-pola  hubungan yang  terjadi  dalam  birokrasi,  yang  semuanya  itu  akan  memengaruhi  implementasi suatau  program. Kelima, Kondisi  sosial,  politik,  dan  ekonomi.  Variabel  ini  mencakup sumberdaya  ekonomi  lingkungan  yang  dapat  mendukung  keberhasilan  implementasi kebijakan;  sejauhmana  kelompk-kelompok  kepentingan  memberikan  dukungan  bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana  sifat  opini  publik  yang  ada  dilingkungan;  dan  apakah  elite  politik mendukung implementasi kebijakan.
Adapun penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini. Penelitian tersebut ditulis  oleh  Alif  Bus  Reyndra  dengan  judul  penelitian  “faktor-faktor  yang mempengaruhi  kinerja  badan  usaha  milik  desa” (Rendra,  2018) .  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  studi  kasus  dan  dilakukan  di  dua  desa  yaitu  Desa Panggungharjo  dan  Desa  Wonokromo.  Faktor  -faktor  yang  mempengaruhi  kinerja BUMDes  berdasarkan  penelitian  tersebut  adalah pertama, kepimpinan  yang  harus memiliki  kualitas  manajerial  untuk  bisa  menjalankan  BUMDes. Kedua ,  Sumber  Daya Manusia  yang  diukur  dari  kemampuan  pegawai  dalam  menjalankan  kewajiban  dan tanggungjawab.  Keterampilan  juga  belum  begitu  terasah,  meskipun  penyuluhan  telah diberikan. Jumlah penguruh BUMDes juga tidak sesuai dengan kebutuhan, seperti yang terjadi  di  BUMDes  Wonokromo. Ketiga, komunikasi  yang  dibangun  baik  antara BUMDes  dan  pemerintah  Desa  atau  BUMDes  dengan  masyarakat.  Komunikasi  ini, saah  satunya  dibangun  dengan  memberikan  trasparansi  dan  penyuluhan  tentang program-program BUMDes yang ingin dijalankan.
Kebaharuan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pertama terletak  pada  posisi  pengambilan  teori.  Teori  yang  digunakan  peneliti  menfokuskan pada  standar  dan  sasaran  kebijakan,  sehingga  kinerja  BUMDes  bisa  diukur  melalui
bagaimana  kebijakan  tersebut  diimplementasikan. Kedua ,  sumber  daya  yang  tidak hanya dilihat dari sisi kompetensi pengurus BUMDesnya saja, melainkan meninjau juga kesiapan  sumber  daya  alammnya,  apakah  bisa  diproduksi  atau  dimanfaatkan  untuk mendukung  pendapatan  BUMDes.  Selain  dukungan  sumber  daya  alam,  kinerja BUMDes juga dapat diteropong dari suplai finansial serta sarana dan prasarana. Karena kedua  hal  tersebut  berguna  untuk  mengoperasikan  segala  bentuk  kegiatan  yang  ingin dijalankan BUMDes. Sedangkan yang terakhir adalah kondisi sosial yang dititiberatkan kepada  respon  masyarakat  dalam  mendukug  BUMDes.  Karena  dukungan  masyarakat ini  sangatlah  penting  agar  BUMDes  tidak  menjadi  murni  perusahaan  yang  hanya mengejar  keuntungan,  melainkan  BUMDes  hadir  untuk  memberdayakan  masyarakat setempat.  Sedangkan  untuk  karakteristik  agen  pelaksana  dan  hubungan  antara organisasi, menurut peneliti tidak jauh berbeda dari penelitian sebelumnya.
Kedua, hasil  dan  temuan  dilapangan  juga  berbeda  didasarkan  pada  lokasi penelitian  dan  juga  keadaan  masyarakat  yang  memang  berbeda  antara  penelitian sebelummnya.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Dile,  Kabupaten  Ende  yang  hampir sebagian  besar  pemahaman  masyarakat  tentang  pentingnya  BUMDes  belum  begitu merata.  Selain  itu  kepengurusan  BUMDes  sebagaian  besar  dibentuk  secara  spontan sebagai  bentuk  paksaan  dari  pemerintah  Kabupaten  Ende  untuk  memuluskan  jalannya UU  Desa.  Sehingga  berdampak  kepada  kinerja  BUMDes  yang  memang  belum  begitu maksimal  karena  penyiapan  potensi  sumber  daya  manusiannya,  proses  penyadaran kepada masyarakat, dan juga BUMDes harus bersaing dengan usaha- usaha yang sudah dirintis masyarakat Desa.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Metode penelitian  kualitatif  menggunakan  lingkungan  alamiah,  dimana  penelitian  dilakukan pada  situasi  alamiah  dalam  suatu  keutuhan  agar  sumber  data  yang  di  dapat  secara langsung  bersifat  naturalistik,  tidak  manipulatif  dan  terbuka  pada  apapun  yang  akan timbul  ke  depan (Simangunsong,  2016) .  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini,  yaitu  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Data  tesebut dikumpulkan  dari  berbagai  informan  dan  selanjutnya  dilakukan  proses  analisa.  Teknis analisis  data  menggunakan  model  Miles  dan  Huberman (Simangunsong,  2016) yang dilakukan  secara  interaktif  terdiri  dari  reduksi  data  ( data  reduction ),  penyajian  data ( data display ), dan conclusion Drawing/Verification.

## Hasil dan Pembahasan
A. Standar dan Sasaran Kebijakan
Standar  dan  Sasaran  menjadi  awal  dalam  proses  pelaksanaan  kebijakan. Sebelum  kebijakan  dilaksanakan,  kebijakan  tersebut  harus  dirumuskan  dengan capaian-capaian  yang  dibutuhkan.  BUMDes  Dile  di  bentuk  pada  tahun  2016 dengan acuan dan tuntutan dari Pemerintah Daerah Ende melalui (Peraturan Daerah Kabupaten Ende, 2014) . PERDA tersebut menginstrusikan bahwa setiap Desa yang
ada  di  Kabupaten  Ende  wajib  memiliki  BUMDes.  Standar  kebijakan  ada  melalui PERDA Ende, sehingga pemerintah Dile membentuk BUMDes. Proses perumusan itu  salah  satunya  memilih  pengurus  BUMDes,  tetapi  dalam  perjalanan  pengurus tidak  dilantik  yang  mengakibatkan  pelaksanaan  kegiatan  dan  kebijakan  untuk mengembangkan BUMDes tidak direalisasikan. Standar dan visi akhirnya menjadi kabur  yang  berakibat  pada  BUMDes  berjalan  di  tempat.  Secara  kepengurusan belum menemukan titik terang, padahal seharusnya persoalan pengurus harus sudah selesai.  Pengurus  inilah  yang  akan  menjadi  motor  penggerak  BUMDes.  Terkait standar  dan  sasaran  ini  Van  Meter  dan  Van  Horn  menjelaskan  bahwa  apa  bila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiintepretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi. Hal demikian terjadi pada polemik  BUMDes  Dile  ketika  pembentukan  awal.  Pengurus  yang  dipilih  secara aklamasi  tidak  memiliki  SK  kepengurusan.  Ketidakjelasan  proses administratif  ini selanjutnya  mempengaruhi  proses  pengerjaan  unit-unit  usaha  yang  sudah disepakati.  Bahkan  sampai  pada  realisasi  anggaran  yang  tersendat-sendat dikarenakan proses pertanggungjawaban harus membutuhkan pengurus yang secara aturan  legal.  Tetapi  jika  itu  tdak  ada,  maka  proses  pertanggungjawaban  menjadi terhambat.  Meskipun  pengurus  telah  diganti,  tetapi  laporan  pertanggungjawaban pada periode tidak ada realisasi.
Terkait  dengan  unit  usaha  yang  menjadi  pilihan  dan  standar  untuk  dikelola, BUMDes Dile memiliki tiga (3) program unit usaha:

## Tabel 1
Pogram Unit Usaha BUMDes Dile No Unit Usaha Status 1 Koperasi Tidak Beroperasi 2 Pengadaan Barang dan Jasa (tenda dan kursi) Beroperasi 3 Pembelian Komoditi Tidak Beroperasi Data: di olah dari profil Bumdes, 2016
Program  tabel  1  adalah  unit  usaha  yang  telah  disepakati  dalam  MUSDes (Musyawarah  Desa)  untuk  menentukan  jenis-jenis  usaha  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat  dan  disesuaikan  dengan  potensi  lokal  yang  ada.  Artinya  standar  dan sasaran yang ingin dicapai sudah ada melalui program unit usaha BUMDes. Tetapi pada kenyataannya hanya satu (1) unit usaha yang benar-benar berjalan. Kedua unit usaha lain, yaitu koperasi dan pembelian komoditi tidak berjalan. Tidak berjalannya unit usaha itu dikarenakan penyertaan modal 50 juta hanya dialokasikan untuk unit usaha  pengadaan  barang  dan  jasa  (kursi  dan  tenda).  Hal  lain  juga  terjadi  polemik internal  antara  pengurus  BUMDes  dan  pemerintah  desa  karena  pelaporan  yang tidak dibuatkan.

## B. Sumber Daya
Implementasi  program  kerja  tentunya  membutuhkan  dukungan  sumber  daya yang  memadai,  baik  sumber  daya  manusia  atau  sumber  daya  finansial  dan SARPRAS.  Secara  infratruktur  bangunan,  BUMDes  Dile  belum  memiliki  dan masih  menggunakan  kantor  pemerintah  desa  untuk  aktivitas.  Anggaran  untuk pembangunan  kantor  BUMDes  sampai  saat  ini  tidak  pernah  ada,  apa  lagi  dengan polemik  internal  yang  belum  terselesaikan  membuat  pembahasan  pembangunan kantor  dihentikan  sementara.  Sebagian  besar  aktivitas  diskusi  dan  perencaan program  BUMDes  dilakukan  di  rumah  ketua  BUMDes.  Memang  secara  prosedur pemandangan  ini  tidak  elok  dikarenakan  bisa  saja  terjadi  politisasi  kegiatan  atau program. Sumber daya berikut yang mendukung program  – program di unit usaha BUMDes  Dile  adalah  Sumber  Daya  Alam.  Data  berikut  ini  akan  membantu menjawab alasan mengapa unit usaha pembelian komoditi  masuk dalam  program BUMDes, meskipun realisasinya tidak dijalankan.

## Tabel 2 Data Komoditi Desa Dile
No Uraian Luas/Ha 1 Kemiri 33 Ha 2 Kopi 5 Ha 3 Cengkeh 1,5 Ha 4 Kakao 1,5 Ha 5 Padi Sawah 13,5 Ha Suber: Data profil Desa Dile
Data  tabel  2  sebenarnya  menunjukkan  alasan  mendasar  mengapa  unit  usaha komoditi perlu ada di dalam tubuh BUMDes. Penentuan unit-unit usaha dilakukan di dalam musyawarah Desa dengan mempertimbangkan potensi lokal. Tetapi dalam perjalanannya,  unit  usaha  komoditi  ini  tidak  berjalan.  Banyak  tantangan  yang  di hadapi,  misalkan  berbenturan  dengan  usaha-usaha  masyarakat  yang  memang konsentrasinya pada jual beli komoditi. Berdasarkan literatur, seharunya BUMDes hadir  tidak  mematikan  usaha-usaha  yang  sudah  ada  di  tengah  masyarakat. Sebaliknya  BUMDes  harus  membantu  agar  unit  usaha  yang  sudah  dirintis masyarakat tetap eksis dan terus berjalan.
Sebagian  besar  potensi  lokal  yang  ada  di  Dile  adalah  kemiri.  Tetapi masyarakat  tidak  menjual  ke  BUMDes,  melainkan  langsung  ke  pengumpul- pengumpul yang ada di Desa atau langsung di jual ke Kota.  Metode penjualan ini berimbas  kepada penentuan harga yang hanya ditentukan sepihak oleh pengumpul atau  tempat  masyarakat  menjual  komoditi.  Sebenarnya  ini  memberatkan masyarakat  dengan  kondisi  harga  yang  tidak  selalu  stabil,  terkadang  masyarakat terpaksa  langsung  menjual  hasil  panen  kemirinya.  Meskipun  mereka  tahu  bahwa harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan ekspetasi mereka. Sehingga bisa dilihat jika  perputaran  ekonomi  pedesaan  tidak  ditentukan  oleh  masyarakat  sendiri,
melainkan  oleh  aktor-aktor  lokal  yang  notabenenya  adalah  orang-orang  yang mendedikasikan  dirinya  sebagai  perantara  penjualan  hasil  kemiri/komoditi.  Celah inilah  yang  seharunya  diisi  oleh  BUMDes  untuk  meningkatkan  ekonomi masyarakat.  Tetapi  hasilnya  nihil,  karena  BUMDes  Dile  masih  sibuk  dengan urusan-urusan internal dan administratif yang belum juga selesai.
Sumber  Daya  Manusia  juga  menjadi  salah  satu  point  dalam  pengelolahan BUMDes.  Oleh  karena  itu,  kinerja  BUMDes  Dile  tidak  semata  –  mata  hanya melihat  komposisi  sumber  daya  alamnya  saja.  Tetapi  juga  harus  meneropong bagaimana  kesiapan  dan  infrastruktur  manusianya.  Di  dalam  regulasi  dijelaskan bahwa  pengurus  BUMDes  minimal  berijazah  SMA.  Data  berikut  ini  akan menjelaskan komposisi pengurus BUMDes Dile dari perspektif kepemilikan ijazah terakhir.
Tabel 3

## Profil Pengurus BUMDes
No Nama Jabatan Pendidikan Terakhir 1 Ibrahim Pay Ketua BUMDes SMA 2 Hendrikus Mesi Sekretaris SMA 3 Nikolaus Sae Bendahara SMA Sumber: data diolah dari hasil penelitian
Data  tabel  3  menunjukkan  bahwa  syarat  ijazah  terakhir  memang  terpenuhi, tetapi  yang  menjadi  persoalan  adalah  kepengurusan  ini  tidak  memiliki  legitimasi. Karena  masih  belum  memilki  SK  yang  sah.  Ditambah  lagi  dengan  pembagian pekerjaan  yang  tidak  maksimal  karena  dilapangan  segala  macam  urusan  hanya  di jalankan oleh ketua BUMDes. Pengurus BUMDes lain terkesan tidak mengerjakan TUPOKSI  nya  untuk  mengelola  BUMDes.  Dan  kepengurusan  ini  sangat  minim dikarenakan  koordinator  dari  masing-masing  unit  belum  ada,  sehingga pengelolahan unit-unit usaha masih ditangani oleh pengurus inti.

## C. Hubungan Antar Organisasi
Pelaksanaan  program  kerja  tidak  hanya  di  jalankan  oleh  satu  unit/organisasi saja.  Secara  ideal  setiap  pencapaian  implementasi  program  kerja  yang  baik  selalu berasal  dari  koordinasi  antara  satu  unit  dengan  unit  yang  lain  atau  organisasi dengan  organisasi  yang  lain.  Ini  juga  berlaku  untuk  BUMDes  dile  yang membutuhkan dukungan dari unit/organisasi lain yang ada di Desa.
Dari  beberapa  kutipan  wawancara  ditemukan  bahwa  koordinasi  dan kerjasama antara BUMDes dengan organisasi terkait seperti pemerintah desa, BPD, dan masyarakat yang ada di Desa berjalan dengan baik. Tetapi pada kenyataannya, BUMDes Dile “mati suri” dari tahun 2018 sampai sekarang. Fakta ini menunjukan bahwa memang ada ketidakberesan secara internal dala mengelola BUMDes Dile. Mulai dari belum adanya SK pengurus, pergantian pengurus yang tidak transparan, dan  pelaporan  keuangan  BUMDes  yang  masih  tersendat-sendat.  Artinya  bahwa,
masing-masing  organisasi  di  desa  yang  seharusnya  mampu  mengontrol  kinerja BUMDes  tidak  juga  berjalan  semestinya.  Atau  sebaliknya  bahwa  BUMDes “enggan”  untuk  inklusif  dengan  organisasi  atau  unit  lain  yang  ada  di  desa.  Yang pada akhirnya membuat BUMDes Dile berjalan ditempat.

## D. Karakteristik Agen Pelaksana
Temuan  paling  menonjol  dari  indikator  ini  adalah  program  pelatihan  yang tidak  berjalan  dan  kesesuain  program  pelatihan  dengan  orang  yang  dipilih. Pengembangan sumber daya manusia pernah dibuat ketika BUMDes Dile selesai di bentuk  pertama  kali.  Pelatihan  itu  langsung  berada  di  bawah  pemerintah  daerah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) kala itu dan sekarang sudah  berubah  menjadi  Dinas.  Program  pelatihan  ini  bertujuan  untuk  mengelola BUMDes  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  regulasi  agar  BUMDes  menjadi  pilar ekonomi pedesaan. Untuk mencapai itu, maka kebutuhan akan komposisi pengurus mulai dari keterampilan, skill, kualitas, dan lain  -lain menjadi kunci dari pelatihan itu. Tetapi sayangnya, program ini tidak diikuti oleh pengurus BUMDes yang telah di pilih melainkan utusan tersebut berasal dari perangkat Desa.
Kesalahan  ini  berimbas  kepada  kinerja  BUMDes  dile  yang  membuat pengurusnya  kebingunan  untuk  melakukan  sesuatu.  Fakta  ini  menunjukan  bahwa secara organisasi antar BUMDes dan pemerintah desa sebenarnya tidak dijalankan secara  harmonis.  Ada  rasa  tidak  saling  percaya  antara  satu  organisasi  dengan organisasi  lain.  Yang  kemudian  berimbas  pada  banyak  hal  yang  berkaitan  dengan pengembangan BUMDes Dile untuk menjadi pilar ekonomi dan sosial di Desa.

## E. Kondisi Sosial
Secara  umum  keterlibatan  masyarakat  Desa  sudah  kelihatan  semenjak sosialisasi  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  untuk  mendirikan  BUMDes.  Antusias masyarakat  desa  ini  tidak  datang  dari  kekosongan,  melainkan  mereka  berharap bahwa  kelak  BUMDes  benar-benar  dapat  membantu  dari  sisi  ekonomi  maupun sosial.    Program  yang  ditawarkan  pun  berasal  dari  potensi  lokal  yang  sangat  di buhtukan  oleh  masyarakat,  seperti  jual  beli  komoditi,  pengadaan  kursi  dan  tenda jadi,  dan  perkiosan.  Tiga  hal  pokok  itu  melekat  pada  kehidupan  sehari-hari masyarakat desa Dile.
Pengembangan  BUMDes  Dile  tentunya  harus  menyentuh  aspek  sosial  dan ekonomi  masyarakat.  Hal  ini  menjadi  penting  dikarenakan  kedua  aspek  tersebut adalah konsekuensi logis dari setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Desa. Biasanya,  kepercayaan  masyarakat  timbul  jika  sebuah  program  menyentuh  kedua aspek itu. Proses sosialisasi memang harus dilakukan, tetapi disisi lain tidak boleh hanya sebatas pada level sosialisasi. Harus implementasi yang nyata oleh BUMDes agar kesejahteraan bisa dirasakan masyarakat Desa Dile. Tetapi kalau hanya sebatas sosialisasi,  tentunya  tidak  akan  memecahkan  masalah  masyarakat.  Apa  lagi mengurangi ketidakpercayaan masyarakat.
Kepercayaan  masyarakat  tidak  hanya  timbul  dari  aspek  ekonomi  dan  sosial, tetapi  juga  aspek  politik.  Aspek  ini  terkait  dengan  pemahaman  masyarakat
terhadapa pentingnya BUMDes. Pemahaman menjadi penting agar masyarakat bisa dengan  cerdas  menyampaikan  aspirasi  mereka.  Selain  itu,  masyarakat  akan  lebih sering  bekerjasama  dengan  BUMDes  karena  akan  menguntungkan  dan  bukan merugikan.  Masih  ada  sebagaian  masyarakat  yang  beranggapan  bahwa  BUMDes tidak  menguntungkan  mereka,  apa  lagi  secara  ekonomis.  Padahal  BUMDes  hadir bukan sekedar mencari untung, melainkan mengembangkan ekonomi kolektif agar setiap  masyarakat  di  Desa  dapat  sejahtera.  Baik  dari  aspek  sosial,  politik,  dan ekonomi.

## Kesimpulan
Temuan-temuan  dalam  penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  pengelolahan BUMDes  Dile  belum  begitu  optimal  baik  secara  organisasi  maupun  administratif.  Ini menjadi  pekerjaan  rumah  tidak  hanya  pengurus  BUMDes,  melainkan  juga  seluruh stekholders  yang  ada  di  desa  untuk  membantu  dari  berbagai  aspek  agar  BUMDes tersebut  dapat  berjalan  sesuai  relnya.  Bisa  saja  ada  renovasi  yang  dilakukan  untuk menghasilkan manejemen pengelolahan BUMDes yang lebih baik.  Karena sampai hari ini  BUMDes  Dile  masih  belum  menunjukan  eksistensinya  agar  masyarakat  percaya bahwa tujuan hadirnya BUMDes untuk membantu masyarakat baik secara ekonomi dan sosial.  Tapi  dengan  keadaanya  sekarang  membuat  masyarakat  sedikit  mengurangi kepercayaannya kepada BUMDes.

## BIBIOGRAFI
Aini,  Nurul.  (2020).  Gambaran  Kinerja  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di Kabupaten Pati. Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah , 18 (2), 2.
Andri  Donal  Putera.  (2018). “Alokasi  Dana  Untuk  Tahun  2019  Akan  Dinaikan”, diakses dari .
Ariany,  Ria,  &  Putera,  Roni  Ekha.  (2013).  Analisis  Kinerja  Organisasi  Pemerintah dalam  Memberikan  Pelayanan  Publik  di Kota  Pariaman. MIMBAR:  Jurnal  Sosial Dan Pembangunan , 29 (1), 33–40. Google Scholar
Buku  Panduan  Pendirian  Dan  Pengelolahan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes).
(2007). Departemen  Pendidikan  Nasional,  Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem Pembangunan (PKSDSP), Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.
Firmansyah.  (2018). “2019, Desa Diharapkan Dapat Dana Hingga Rp 1,3 Miliar Per Tahun”, diakses dari .
Hardiyansyah,  Hardi.  (2013). Sistem  Administrasi  dan  Manajemen  Sumber  Daya Manusia  Sektor  Publik  dalam  perspektif  otonomi  daerah .  Yogyakarta:  Gava Media. Google Scholar
Madjodjo,  Farid,  &  Dahlan,  Fadli.  (2020).  Analisis  kinerja  Badan  Usaha  Milik  Desa dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan pengolahan potensi desa di Desa Akedotilou. Indonesia Accounting Journal , 2 (2), 187–195. Google Scholar
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ende.  (2014). No  7  tentang  pedoman  dan  pembentukan pengelolahan Badan Usaha Milik Desa.
Puwanto,  Agus  &  Ratih,  Dyah.  (2015). Implementasi  Kebijaan  Publik  (Konsep  dan Aplikasinya Di Indonesia). Yogyakarta: Gava Media. Google Scholar
Raihanah  Daulay,  Efri  Kurnia,  Irvan  Maulana.  (2019).  Analisis  Faktor  –  Faktor  Yang Mepengaruhi Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Daerah Di Kota Medan. Sumatra Utara, Indonesia: Proseding Seminar Nasional Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
Rendra,  Alif  Bus.  (2018).  “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kinerja  Badan  Usaha Milik  Desa  (studi  kasus  di  BUMDes  Panggugharjo,  Kecamatan  Sewon  dan BUMDes Wonokromo, Kecamatan  Pleret.” Universitas Muhammadyah Yogyakarta . Retrieved from http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/29281
Riant,  Nugroho.  (2012). Public  Policy:  Dinamika  Kebijakan,  Analisis  Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta, Elex Media Komputindo. Google Scholar
Simangunsong,  Fernandes.  (2016). Metodologi  Penelitian  Pemerintahan. Alfabeta,
Bandung. Google Scholar
Sofyani,  Hafiez,  &  Akbar,  Rusdi.  (2013).  Hubungan  faktor  internal  institusi  dan implementasi  sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  (SAKIP)  di Pemerintah  Daerah. Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan  Indonesia , 10 (2),  184–205. Google Scholar
Suharto, Edi. (2015). Analisis kebijakan publik: panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial . Google Scholar
Wahyuni, Endang  Sri, Taufik,  Taufeni, &  Ratnawati,  Vince.  (2016).  Pengaruh  budaya organisasi,  locus  of  control,  stres  kerja  terhadap  kinerja  aparat  pemerintah  daerah dan  kepuasan  kerja  sebagai  variabel  intervening  (Studi  empiris  pada  Pemerintah Kabupaten Bengkalis). Jurnal Manajemen , 20 (2), 189–206. Google Scholar

## Copyright holder:
Fidentus Didakus Darma Saputra (2021)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: