## ANALISIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Oleh: Muhammad Taufikqurrahman Efensisus Bali Universitas Darma Agung, Medan
E-mail: mtwawa1234@gmail.com efensiusb@gmail.com

## ABSTRACT
Village  Funds  are  funds  sourced  from  the  State.  Based  on  the  Republic  of Indonesia  Minister  of  Finance  Regulation  number  241  of  2014  article  (1) concerning  the  implementation  of  accountability  for  transfers  to  regions  and village funds, village funds are defined as funds sourced from the APBN allocated for  and  transferred  through  district  and  city  APBD  which  are  used  to  finance government  administration,  development  implementation,  and  community financing.  This  statement  emphasizes  that  the  function  of  the  village  fund  is  to assist  the  village  in  financing  the  needs  of  the  people  in  the  village.  The  use  of Village  Funds  for  other  purposes  will  be  known  as  the  practice  of  village  funds which  is  corruption.  The  final  results  of  this  study  indicate  that  the  allocation  of village  funds  in  the  I  hamlet  of  Percut  Village,  Percut  Sei  Tuan  District,  Deli Serdang  Regency  has  been  misused,  the  defendant  is threatened with punishment in  Article  2  Paragraph  (2)  Jo  Article  18 of Law No. 31 of 1997 as amended and added.  with  Law  No.  20  of  2001  concerning  the  eradication  of  criminal  acts  of corruption,  and  based  on  decision  Number  125  /  Pid.Sus.TPK  / 2017 / PN.Mdn, the  panel  of  judges  examining  and  adjudicating  the  case  handed  down  a  verdict on  the  defendant,  namely  the  defendant  was  imprisoned  for  five  years.  state detention  house, and must pay a court fee of five thousand rupiah.

## Keywords: Village Funds, Corruption Crime, Misuse of Village  Funds

## ABSTRAK
Dana  Desa  adalah  adalah  Dana  yang  bersumber  dari  Negara.  Berdasarkan Permenkeu  RI  nomor  241  tahun  2014  pasal  (1)  tentang  pelaksanaan pertanggungjawaban tranfer ke daerah dan dana desa, dana desa diartikan sebagai dana  yang  bersumber  dari APBN ynag dperuntukkan bagi dan ditransfer melalui APBD  kabupaten  dan  kota  yang  digunakan  untuk  membiayai  penyeleggaraan pemerintah,  pelaksanaan  pembangunan,  dan  pembiayaan  kemasyarakatan. Pernyataan ini menekankan bahwa fungsi dana desa adalah untuk membantu desa dalam  membiayai  kebutuhan-kebutuhan  masyarakat  yang  ada  di  desa  tersebut. Penggunaan  Dana  Desa  untuk  kepentingan  lain  akan  dikenal  sabagi  praktek penyalahgunaan  dana  desa  yang  merupakan  korupsi.  Hasil  akhir  penelitian  ini
menunjukkan bahwa pengalokasian dana desa di dusun I Desa Percut Kecamatan Percut  Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang telah disalahguakan, terdakwa diancam pidana  dalam  pasal  2  Ayat  (2)  Jo  pasal 18   Undang-Undang No 31 tahun 1997 sebagai  mana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang  no  20 tahun2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan berdasarkan putusan Nomor  125/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn  majelis  hakim  yang  memeriksa  dan mengadili  perkara  tersebut  menjatuhkan  putusan  kepada  terdakwa,  yaitu terdakwa  dipenjara  lima  tahun,  ditahan    rumah  tahanan  negara,  dan  harus membayar  biaya perkara sebesar lima  ribu rupiah.
Kata Kunci: Dana Desa, Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa
I. PENDAHULUAN Secara  historis desa merupakan dasar terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di indonesia.  Jauh  sebelum  bangsa entitas  sosial  sejenis  desa  telah menjadi  institusi  sosial  yang  sangat penting.  Kenyataan  ini  menadi  bukti bahwa desa merupakan dasar terbentunya  suatu  negara  .disisi,  lain sebagai  akibat dari pengertian jaman, desa  desa  telah  berubah  fungsi menjadi  salah  satu  unit  terkecil pemerintahan yang harus di perhatikan oleh Negara. Dari  berbagai  defenisi  di  atas peneliti  menyimpulkan  bahwa  desa desa  merupakan  unit  terkecil  dalam suatu negara dimana  terdapat kumpulan  masyarakat  yang  memiliki tempat yang sama untuk keberlangsungan hidup, dan sekaligus merupakan dasar terbentuknya  suatu  negara.Dalam keberlangsungan  hidup,masyarakat yang  mendiami  suatu  desa  telah menyepakati  aturan  aturan  tertentu, atauran  atauran  tersebut  berasal  dari masyarakat  itu  sendiri    dan  luar masyarakat  itu  sendiri  .salah  satu contoh  aturan    yang  berasal  dari masyarakat  yang  mendiami  suatu desa  dikenal  sebagai  adat  istiadat aturan-atauran  ini  disepakati  secara
tertulis maupun tidak  tertulis. Masyarakat yang tidak hidup dengan aturan  tersebut  akan  menerima sangsi  sesuai  dengan  aturan  yang telah di sepakati bersama.
Sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan  Indonesia  menerapkan Otonomi Daerah. Hal ini memberikan  kesempatan  kepada daerah-daerah  yang  ada  di  seluruh wilayah  NKRI  untuk  membangun daerah  sendiri.  Disisi  lain,  negara tidak  melepas  daera-daerah  tersbut begitu  saja,  melainkan  membantu daerah dalam melakukan pembanguna-pembangunan. Salah satu  yang  dilakukan  negara  untuk membantu  daera-daerah  tersebut, terutama  di  desa,  adalah  dengan mengadakan Dana Desa.
Dana Desa adalah adalah Dana yang bersumber dari Negara. Berdasarkan  Permenkeu  RI  Nomor 241  tahun  2014  pasal  (1)  tentang pelaksanaan pertanggungjawaban tranfer ke daerah dan dana desa, dana desa  diartikan  sebagai  dana  yang bersumber dari APBN ynag dperuntukkan  bagi  dan  ditransfer melalui  APBD  kabupaten  dan  kota yang  digunakan  untuk  membiayai penyeleggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembiayaan kemasyarakatan.
Pernyataan  ini  menekankan  bahwa fungsi  dana  desa  adalah  untuk membantu  desa  dalam  membiayai kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di desa tersebut. Penggunaan  Dana  Desa  untuk kepentingan  lain  akan  dikenal sabagi praktek  penyalahgunaan  dana  desa yang merupakan korupsi. Prodjodikoro  mendenifisikan korupsi sebagai suatu perbuatan yang pelakunya  dapat  di  kenakan  tindak pidana.  Pernyataan  ini  menekankan bahwa tindakan apapun yang menyebabkan pelaku dapat dikenakan  tindak  pidana  disebut sebagai korupsi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
1. Konsep alokasi Dana Desa
Keuangan  memiliki  makna yang  berbeda-beda  menurut  para ahli.  Desa  adalah  semua  hak  dan kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai dengan  uang  serta  segala  sesuatu berupa  uang  dan  barang  yang berhubungan  dengan  pelaksanaan hak  dan  kewajiban  Desa.  Hak  dan kewajiban  menimbulkan  pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Pendapatan Desa bersumber dari: 1. Pendapatan  asli Desa terdiri atas hasil  usaha,  hasil  aset,  swadaya dan    partisipasi,  gotong  royong, dan  lain-lain  pendapatan  asli Desa;
2. Alokasi  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian  dari  hasil  pajak  daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; 4. Alokasi dana Desa yang merupakan  bagian  dari  dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; 5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Daerah  Provinsi  dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; 6. Hibah  dan  sumbangan  yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 7. Lain-lain  pendapatan  Desa  yang sah.
Dana  Desa  adalah  dana  yang bersumber  dari  Negara.  Berdasarkan Permenkue  RI  Nomor  241  tahun 2014  pasal  (1)  tentang  pelaksanaan pertanggung  jawaban  tranfer  ke daerah  dan  dana  desa,  dana  desa diartikan sebagai dana yang bersumber dari APBN ynag dperuntkkjan  bagi  dan  di  transfer melalui  APBD  kabupaten  dan  kota yang  digunakan  untuk  membiayai penyeleggaraan pemerintah, pelaksanaan pemangunan, dan pembiayaan kemasyarakatan. Menurut  Pasal  1  angka  9  Peraturan Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa  (“PP  47/2015”) yang dimaksud dengan Alokasi Dana Desa (“ADD”) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah kabupaten/kota  setelah  dikurangi Dana  Alokasi  Khusus.  Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan  dalam  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah kabupaten/kota  ADD  setiap  tahun anggara. ADD tersebut paling sedikit 10%  dari  dana  perimbangan  yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  setelah  dikurangi  Dana
Alokasi  Khusus.  Dalam  rangka pengelolaan  Keuangan  Desa,  Kepala
Desa melimpahkan sebagian kewenangan  kepada  perangkat  Desa yang  ditunjuk. Bagi Kabupaten/Kota yang  tidak  memberikan  ADD Pemerintah dapat melakukan penundaan  dan/atau  pemotongan sebesar  alokasi  dana  perimbangan setelah  dikurangi  Dana  Alokasi Khusus  yang  seharusnya  disalurkan ke Desa.
2. Pertimbangan  penyaluran ADD Ada beberapa hal perlu diperimbangkan  dalam  penyaluran dana  desa.  Hal-hal  tersebut  meliputi kebutuhan  penghasilan  tetap  kepala desa  dan  perangkat  desa,  jumlah penduduk  desa,  angka  kemiskinan desa,  luas  wilayah  desa,  dan  tingkat kesulitan  geografis  desa.  Ketentuan mengenai  pengalokasian  ADD  dan pembagian  ADD  kepada  setiap  desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.  Jadi,  salah  satu sumber  pendapatan  desa  adalah
ADD  yang  merupakan  bagian  dari dana  perimbangan  yang  diterima kabupaten/kota. ADD tersebut paling sedikit  10% (sepuluh perseratus) dari dana  perimbangan  yang  diterima Kabupaten/Kota  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah setelah  dikurangi  Dana  Alokasi Khusus.
Ada  beberapa  pendapat  ahli  tentang pengelolaan ADD.
a Secara sepesifik, ada beberapa  tahapan  dalam  pengeloaan Alokasi Dana Desa. Menurut Peraturan  Bupati  Batanghari  Nomor 3  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa Kabupaten  Batanghari,  Tahun  2014 Alokasi  Dana  Desa  diatur  secara rinci  mulai  dari  tahap  perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Masing-
masing  bagian  tersebut  dijelaskan dalam penjelasan  sebagai berikut: a. Tahap Perencanaan Mekanisme perencanaan Alokasi  Dana  Desa  dimulai  dari Kepala  Desa  selaku  penanggung jawab Alokasi Dana Desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan Alokasi  Dana  Desa  yang  dihadiri oleh  unsur  pemerintah  desa,  Badan Permusyawaratan  Desa,  lembaga kemasyarakatan  desa,    dan  tokoh masyarakat. Hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan  Penggunaan Dana (RPD) yang  merupakan  salah  satu  bahan penyusunan APBDes. b. Tahap pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber  dari  Alokasi  Dana  Desa sepenuhnya  dilaksanakan  oleh  Tim Pelaksana  Desa.  Selanjutnya  guna mendukung keterbukaan dan penyampaian  informasi  secara  jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan  kegiatan  fisik  Alokasi Dana  Desa  wajib  dilengkapi  dengan papan  informasi  kegiatan  yang  di pasang di lokasi kegiatan.
c. Tahap pertanggungjawaban
Pertanggung  jawaban  Alokasi Dana  Desa  terintegrasi  dengan pertanggung  jawaban  pelaksanaan APBDes  sesuai  dengan  Peraturan Bupati  Batanghari  Nomor  47  Tahun 2014  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Desa.  Namun  demikian,
Tim  Pelaksana  Alokasi  Dana  Desa wajib melaporkan pelaksanaan Alokasi  Dana  Desa  yang  berupa Laporan  Bulanan,  yang  mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan  dana,  serta  laporan kemajuan  fisik  pada  setiap  tahapan
pencairan  Alokasi  Dana  Desa  yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang Dilaksanakan.

## III. METODE PELAKSANAAN
Penelitian  ini  menggunakan studi  kasus  normative  yang  berupa produk  perilaku  hukum.  Pokok kajian dari penelitian dengan jenis ini adalah berupa hukum yang dikonsepkan  sebagai  norma  atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat  dan  menjadi  acuan perilaku setiap orang. Penelitian  ini  berfokus  pada data  primer  yang  bersumber  dari Putusan nomor 125/Pid.Sus,TPK/2017/PN,Mdn. Peneliti  mengumpulkan  data  yang berupa  hasil  putusan  pengadilan negeri  medan  yang  mengadili  tindak pidana  penyalagunaan  alokasi  dana desa  dengan acara pemeriksaan biasa pada  peradilan  tingkat  pertama terdakwa  dalam kasus ini merupakan perangkat  desa  yang mengelola dana desa  di  kecamatan  percut  kabupaten Deli  Serdang.  Data  lain  dari penelitian  ini  adalah  data  sekunder. Data  ini  berasal dari UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa dan UU RI no. 20 tahun  2001  tentang  pemberantasan tindak  pidana  korupsi.serta  putusan Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Mdn
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Penyalahgunaan Dana Desa Percut Sei  Tuan  Kabupaten  Deli Serdang Berdasarkan Putusan Nomor 125/Pid.Sus.Tpk/2017/Pn.Mdn Dana Desa sebesar Rp. 782.383.000,-  (tujuh  ratus  delapan puluh  dua  juta  tiga  ratus  delapan puluh  tiga  ribu  rupiah)  sesuai Peraturan  Bupati  Deli  Serdang
Nomor  :  714  Tahun 2016 tanggal 12 Mei  2016  tentang  Tata  Cara
Pembagian,  Penetapan  Perincian  dan Pedoman  Teknis  Penggunaan  Dana Desa  di  Kabupaten  Deli  Serdang Tahun  anggaran  2016  yang  sumber dananya  adalah  dari  Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Dana  Desa  yang  berjumlah Rp.655.310.000,  (enam  ratus  lima puluh  lima  juta  tiga  ratus  sepuluh ribu  rupiah)  dan  Bagian  Hasil  Pajak Daerah  dan Retribusi Daerah sebesar Rp.  69.646.000,-  (enam  puluh sembilan  juta  enam  ratus  empat puluh  enam  ribu  rupiah)  sesuai Keputusan  Bupati  Deli  Serdang Nomor  591  Tahun  2016  tanggal  21 April  2016  tentang  Besaran  Alokasi Dana  Desa  (ADD) dan Bagian Hasil Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah Yang  Diterima  Setiap  Desa  Se- Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 yang  sumber  dananya  adalah  dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang. Tahun  anggaran  2015  sebesar
Rp.  321.022.400,-  (tiga  ratus  dua puluh  satu  juta  dua  puluh  dua  ribu empat  ratus  rupiah)  Bahwa  sesuai Peraturan  Desa  Percut  Kecamatan Percut  Sei  Tuan  Kabupaten  Deli Serdang  Nomor    02  Tahun  2016 tanggal  27  Agustus  2016  tentang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa  (APBDes)  Desa  Percut  Tahun Anggaran 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB- Des)  sebesar  Rp.  1.828.361.400,
(satu  milyar  delapan  ratus  dua puluh delapan  juta  tiga  ratus  enam  puluh satu ribu empat ratus rupiah) tersebut akan  dipergunakan  untuk  kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  Rp  600.558.900 Bidang  Pelaksanaan  Pembangunan Desa Rp. 1.202.513.400,- Bidang  Pembinaan  Kemasyarakatan Rp. 21.614.100, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp

## 3.675.000,  Bahwa  sesuai  Lampiran
Peraturan  Desa  Percut  Nomor  02
Tahun 2016 tanggal 27 Agustus 2016 tentang  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Desa (APBDes).
Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APB-Des)  Desa Percut  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan Kabupaten  Deli  Serdang  pada  tahun anggaran  2016  adalah  sebesar  Rp. 1.828.361.400,-  (satu  milyar  delapan ratus  dua  puluh  delapan  juta  tiga ratus  enam  puluh  satu  ribu  empat ratus  rupiah)  yang  diperoleh  dari Pendapatan Transfer, yaitu: 1. Dana Desa sebesar Rp. 782.383.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan  puluh  tiga  ribu  rupiah) sesuai  Peraturan  Bupati  Deli Serdang  Nomor  :  714  Tahun
2016  tanggal  12  Mei  2016 tentang  Tata  Cara  Pembagian, Penetapan Perincian dan Pedoman  Teknis  Penggunaan Dana  Desa  di  Kabupaten  Deli Serdang  Tahun  anggaran  2016 yang  sumber  dananya  adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 2. Alokasi  Dana  Desa  sebesar Rp.655.310.000,-  (enam  ratus lima  puluh  limajuta  tiga  ratus sepuluh  ribu  rupiah)  dan  Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah  sebesar  Rp. 69.646.000,- (enam puluh sembilan  juta  enam  ratus  empat puluh  enam  ribu  rupiah)  sesuai Keputusan  Bupati  Deli  Serdang Nomor  591  Tahun  2016  tanggal 21  April  2016  tentang  Besaran Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dan Bagian  Hasil  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  Yang  Diterima Setiap  Desa  Se-Kabupaten  Deli Serdang  Tahun  2016  yang sumber  dananya  adalah  dari
Anggaran  Pendapatan  Belanja
Daerah Kabupaten Deli Serdang. 3. Sisa  Lebih  Pengunaan Anggaran (SILPA)  tahun  anggaran  2015 sebesar  Rp.  321.022.400,-  (tiga ratus  dua  puluh  satu  juta  dua puluh  dua  ribu  empat  ratus rupiah). Sesuai  Peraturan  Desa  Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten  Deli  Serdang  Nomor  02 Tahun 2016 tanggal 27 Agustus 2016 tentang  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja  Desa (APBDes) Desa Percut Tahun  Anggaran  2016  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB- Des)  sebesar  Rp.  1.828.361.400,- (satu  milyar  delapan  ratus  dua puluh delapan  juta  tiga  ratus  enam  puluh satu ribu empat ratus rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan: a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 600.558.900, b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 1.202.513.400, c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  Rp. 21.614.100, d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 3.675.000,- Sesuai  Lampiran  Peraturan Desa  Percut  Nomor  02  Tahun  2016 tanggal  27  Agustus  2016  tentang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa  (APBDes)  Desa  Percut  tahun 2016,  item-item  pekerjaan  Bidang Pelaksanaan  Pembangunan  Desa tersebut adalah : a) Pembangunan  Drainase  Dusun VI Rp. 279.416.000, b) Pembangunan  Drainase  Dusun VII Rp. 150.134.000, c) Pembangunan  Drainase  Dusun IX Rp. 141.281.000,
d) Pembangunan  Drainase  Dusun XI Rp. 150.134.000,
e) Pembangunan  Drainase  Dusun XII Rp. 61.418.000, f) Pembangunan  Gorong-Gorong Dusun XIV Rp. 24.750.000,
g) Pembangunan  Gorong-Gorong
Dusun VI Rp. 24.750.000, h) Pengerasan  Jalan  Sertu  Dusun IV dan Dusun VI Rp. 52.691.000, i) Pengerasan  Jalan  di  Dusun XVIII Rp. 52.691.000, j) Lanjutan Pembangunan Drainase Dusun XII Rp. 70.306.400, k) Pembangunan  Drainase  Dusun
III Rp. 89.936.000,
l) Penghijauan Rp. 48.646.000,
m) Pelayanan  Kesehatan  Desa  Rp. 22.860.000,
n) Pengembangan  dan  Pembinaan
Sanggar Seni  Rp. 12.500.000, o) Ongkos  Angkut  Raskin  Rp. 21.000.000,- Bahwa  sesuai  Rekening  Koran Tabungan  Bendahara  Desa  Percut dengan nomor rekening 109.02.04.018189-5  pada  PT.  Bank Sumut  Cabang  Tembung  Periode  01 Januari  2016  s/d  31  Desember  2016 bahwa  APB-Des  Desa  Percut  tahun anggaran  2016  tersebut  sudah dicairkan sebesar Rp. 1.828.360.960,-  (satu  milyar  delapan ratus  dua  puluh  delapan  juta  tiga ratus  enam  puluh  ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yaitu: a) Tanggal  07  Juni  2016:  Rp.
64.140.000,
b) Tanggal  07  Juni  2016:  Rp. 5.250.000,
c) Tanggal  30  Juni  2016:  Rp. 3.500.000,
d) Tanggal  30  Juni  2016:  Rp. 42.760.000,
e) Tangal  07  September  2016:  Rp.
3.500.000
f) Tangal  07  September  2016:  Rp.
42.760.000,
g) Tanggal  15  Sptember  2016:Rp. 182.263.000,
h) Tanggal 04 Oktober 2016:
Rp. 138.759.360, i) Tanggal 10 Oktober 2016:
Rp. 389.384.000,
j) Tanggal 02 Nopember 2016: Rp.
42.760.000,
k) Tanggal 02 Nopember 2016: Rp. 3.500.000,
l) Tanggal 04 Nopember 2016: Rp. 348.483.000,
m) Tanggal  23  Desember  2016: Rp. 178.958.400,
n) Tanggal  23  Desember  2016: Rp. 64.140.000,
o) Tanggal  23  Desember  2016: Rp. 5.250.000,
p) Tanggal  29  Desember  2016: Rp. 312.953.200,-
Sisanya  Rp.  440.000  (empat ratus empat puluh rupiah) merupakan saldo  di  Bank  bahwa  mekanisme pencairan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APB-Des)  Desa Percut  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan tahun  2016  adalah  TerdakwaChairil Anwar,  S.Pd.  selaku  Kepala  Desa Percut membuat permohonan pencairan  dana  tahun  2016  yang ditujukan kepada  Bupati  Deli Serdang cq Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten  Deli  Serdang,  kemudian setelah  uang masuk ke rekening desa Percut pada PT. Bank Sumut Cabang Tembung Nomor rekening 189.02.04.018189-5 Terdakwa Chairil  Anwar,  SPd  selaku  Kepala Desa  bersama  Bendahara  Desa Percut  pergi  ke  Bank Sumut Cabang Tembung untuk melakukan pencairan  Anggaran  Desa  Percut tahun  2016  tersebut  dengan  cara Terdakwa  Chairil  Anwar,  S.Pd. bersama  Bendahara  menandatangani slip pengambilan  uang.
Sesuai  Peraturan  Desa  Percut Nomor  01  Tahun  2017  tanggal  20 Januari  2017  tentang  Laporan Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APB-Des)  Desa Percut Tahun 2016 yang ditandatangani  Terdakwa  Chairil Anwar,  S.Pd.  dan  disampaikan  ke Kantor  Camat  Percut  Sei  Tuan  dan selanjutnya  ke  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten Deli Serdang dari Anggaran Pendapatan  dan Belanja Desa Percut Tahun  Anggaran  2016  sebesar  Rp. 1.828.361.400,-  (satu  milyar  delapan ratus  dua  puluh  delapan  juta  tiga ratus  enam  puluh  satu  ribu  empat ratus rupiah), realisasi penggunaannya  adalah  sebesar  Rp. 1.825.361.400,-  (satu  milyar  delapan ratus  dua  puluh  lima  juta  tiga  ratus enam  puluh  satu  ribu  empat  ratus rupiah)  karena  ada  SILPA  Tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 3.000.000,-  (tiga  juta  rupiah)  yaitu dari  anggaran  ongkos  angkut  raskin. Bahwa  pada  tahun  anggaran  2016 pekerjaan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu Pembangunan  Drainase  Dusun  IX dengan anggaran sebesar Rp. 141.281.000,-  (seratus  empat  puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu  rupiah)  dan  Pembangunan
Drainase Dusun XI dengan anggaran sebesar  Rp.  150.134.000  (seratus lima  puluh  juta  seratus  tiga  puluh empat  ribu  rupiah)  tidak  ada dilaksanakan  sama  sekali,  namun pada  tanggal  29  Desember  2016 anggaran  Pembangunan  Drainase Dusun  IX  sebesar  Rp.  141.281.000, dan anggaran Pembangunan Drainase  Dusun  XI  sebesar  Rp. 150.134.000,- tersebut sudah dicairkan  Terdakwa  Chairil  Anwar, S.Pd.  selaku  Kepala  Desa  Percut bersama  Juliana  selaku  Bendahara
Desa  Percut  dari  rekening  Desa Percut  dan  setelah  anggaran tersebut dicairkan  Terdakwa  Chairil  Anwar, SPd  meminta  uang  tersebut  dari Juliana dengan alasan untuk pelaksanaan  Pekerjaan  Pembangunan Drainase  Dusun  IX  dan  Pekerjaan
Drainase  Dusun  XI  sebesar  Rp. 270.000.000,-  (dua  ratus  tujuh puluh juta  rupiah)  dengan  rincian  pada tanggal  29  Desember  2016  sebesar Rp.  200.000.000,-  (dua  ratus  juta rupiah)  dan  pada  tanggal  30 Desember 2016 sebesar Rp. 70.000.000,-  (tujuh  puluh  juta rupiah)  sedangkan  sisanya  Rp. 21.415.000,-  (dua  puluh  satu  juta empat  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah) disimpan  Juliana  selaku  Bendahara. Bahwa pekerjaan Bidang Pelaksanaan  Pembangunan  Desa yaitu  Pembangunan  Drainase  Dusun IX  dengan  anggaran  sebesar  Rp. 141.281.000 dan Pembangunan Drainase Dusun XI dengan anggaran sebesar  Rp  150.134.000,  tersebut sama  sekali  tidak  dilaksanakan namun  pada  tanggal  09    dan  Pajak februari  2017  dibayarkan  Pajak Pertambahan  Nilai  (PP)  Penghasilan (PPh) yaitu untuk pekerjaan Pembangunan  Drainase  Dusun  IX
PPn  sebesar  Rp.  12.844.000,-  (dua belas  juta  delapan  ratus  empat puluh empat  ribu  rupiah)  dan  PPh  sebesar Rp.  1.926.000,-  (satu  juta  sembilan ratus  dua  puluh  enam  ribu  rupiah) dan  untuk  pekerjaan  Pembangunan Drainase  Dusun  XI  PPn  sebesar  Rp. 13.649.000,-  (tiga  belas  juta  enam ratus  empat  puluh  sembilan  ribu rupiah)  dan  PPh  sebesar  Rp. 2.047.000,-  (dua  juta  empat  puluh tujuh  ribu  rupiah)  pada  tanggal  09 Pebruari  2017.  Sehingga,  jumlah keseluruhannya  Rp.  30.466.000,- (tiga  puluh  juta  empat  ratus  enam puluh  enam  ribu rupiah). Bahwa dari
dana  sebesar  Rp.  270.000.000,- (dua ratus  tujuh  puluh  juta  rupiah)  yang diminta  Terdakwa  Chairil  Anwar, S.Pd.  dari  Juliana  selaku  Bendahara Desa anggaran Pekerjaan Pembangunan  Drainase  Dusun  IX dan  Pekerjaan  Drainase  Dusun  XI tersebut  pada  tanggal  09  Pebruari 2017 sebesar Rp.9.051.000,- (sembilan  juta  lima  puluh  satu  ribu rupiah)  diserahkan  kembali  oleh Terdakwa  Chairil  Anwar,  SPd kepada  Juliana  selaku  Bendahara Desa  untuk  menambahi  Pembayaran PPn  dan  PPh  atas  Pekerjaan Pembangunan  Drainase  Dusun  IX dan  Pekerjaan  Drainase  Dusun  XI tersebut  sedangkan  sisanya  sebesar Rp.  260.949.000  (dua  ratus  enam puluh  juta  sembilan  ratus  empat puluh sembilan ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa Chairil Anwar,  SPd  untuk  kepentingan dirinya  sendiri dan penggunaan dana sebesar  Rp.  260.949.000,-  (dua ratus enam  puluh  juta  sembilan  ratus empat puluh sembilan ribu  rupiah)  tersebut  tidak  didukung bukti  pengeluaran  yang  lengkap  dan sah. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa  Chairil  Anwar,  SPd  yang secara melawan hukum menyalahgunakan anggaran Pekerjaan  Pembangunan  Drainase Dusun  IX  dan  Anggaran  pekerjaan
Pembangunan  Drainase  Dusun  XI sebesar  Rp.  260.949.000,-  (dua ratus enam  puluh  juta  sembilan  ratus empat  puluh  Sembilan  ribu  rupiah) tersebut  telah  memperkaya  diri Terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan  kerugian  keuangan negara  dalam  hal  ini  Pemerintah
Kabupaten  Deli  Serdang  sebesar kurang  lebih  Rp.  260.949.000,-  (dua ratus  enam  puluh  juta  sembilan ratus empat  puluh  sembilan  ribu  rupiah) atau  setidak-tidaknya  sejumlah  itu
Perbuatan  Terdakwa  sebagaimana diatur  dan  diancam  pidana  dalam Pasal  2  Ayat  (1)  Jo.  Pasal  18 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  sebagaimana  telah  diubah  dan ditambah  dengan  Undang  Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. V. KESIMPULAN Terdakwa  Chairil  Anwar  yang secara melawan hukum menyahlahgunakan anggaran pekerjaan  pembangunan  Drainese dusun  IX  sebesar  Rp.260.949.000 rupiah  tersebut  telah    memperkaya diri  sendiri  sehingga  mengakibatkan kerugian  keuangan negara dalam hal ini  Kabupaten  Deli  Serdang  sebesar kurang  lebih  260.949.000  rupiah. Perbuatan  terdakwa diancam pidana dalam  pasal  2  Ayat  (2)  Jo  pasal  18 Undang-Undang  No  31  tahun  1997 sebagai  mana  telah  diubah  dan ditambah  dengan  Undang-Undang
No. 20 tahun2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Analisis penyahlahgunaan alokasi  dana  desa  yang  dikaitkan dengan  tindak          pidana  korupsi didalam  pengalokasian  dana    desa tersebut  banyak  hal  yang  terjadi misalnya  korupsi  angaran  tersebut seperti  yang  terjadi  di dusun I Desa Percut  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan Kabupaten  Deli  Serdang  yang  telah menyalahgunakan  anggaran  dana desa  yang  telah  dijatuhkan  pidana terhadap     terdakwa dengan pidana 5  (lima)  tahun  dan dikurangi selama terdakwa  berada      dalam  tahanan sementara denda yang harus dibayarkan  sebesar  RP.200.000.000 (dua  ratus  juta  rupiah  )  dan  jika denda  tersebut  tidak  dibayarkan maka  terdakwa      Chairil  Anwar,
S.Pd.  harus  mengganti  dengan hukuman  selama  6  (enam)  bulan serta  uang  ganti  rugi  sebesar Rp260.949.000,  (dua  ratus  enem puluh  juta  sembilan  ratus  empat puluh  sembilan  ribu  rupiah) dan jika terdakwa  tidak  dapat  membayar denda  uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah  putusan pengadilan  berkekuatan  tetap  maka harta  bendanya  dapat  disita  oleh jaksa dan dilelang dan jika terdakwa tidak  mempunyai  harta  benda  maka terdakwa  Chairil  Anwar  dipidana selama 1 (satu) tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku A Hamza,  2010. Pengalokasian Dana  Desa. Penerbit  Sinar Grafika: Jakarta Timur. Khoiria & Meiliana, 2017. Pemahaman tentang kedudukan  desa  di  Indonesia. Talenta Raya: Jakarta. Koentjoroningrat, 2019. Pemahaman Tentang  Penelitian  Kualitatif. Balai Pustaka: Jakarta. Masiha, 2018. Penyalahgunaan DanaDesa. Perpustakaan online KEPRI: Tanjungpinang. Nazir,  2017. Analisis  penelitian kualitatif. Rafika: Bandung Post Media, 2018. Pernyataan Resmi
Presiden  RI. Post  Media: Jakarta. Projodikoro, 2018. Analisis Penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Bintan. Perpustakaan  online  KEPRI: Tanjungpinang. Santoso,  P.  2012. Administrasi Publik dalam  Teori  dan Aplikasi  Good  Governance .
PT.Rafika Aditama, Bandung. Suhartono. 2001. Pedesaaan di Indonesia. Sarana Komunikasi: Jakarta.
Wahyuddin.  2016. Implementasi Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa di  Desa  Ako  Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju  Utara .  Universitas Tadulako, Mamuju.
Widodo,  J.  2020. Pengelolaan Dana Desa. Tempo:  Jakarta.
A. Perundang-undangan Undang-Undang  nomor  3  tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi  Dana Desa. Undang-Undang  No.20,  tentang Perubahan atas Undang- Undang  No.31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi, 2001. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, tentang
Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang  No.  31  tahun1999,
tentang  Pemberatasan  Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.