Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education Vol. 5 No. 3 (2024), hlm. 307-315, DOI: 10.32832/idarah.v5i3.16633 ISSN: 2654-5845 (Online)
Copyright (c) 2024 Hilaliyah Sayuthi, Siti Maesaroh, Baharuddin This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA) Article Information: Submitted 25 May 2024, Accepted 17 June 2024, Published 17 June 2024

## Efektivitas program bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan akses pendidikan
Hilaliyah Sayuthi * , Siti Maesaroh, Baharuddin Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia
* sahilahijjatul@gmail.com

## Abstract
Education  is  one  of  the  factors  that  influences  development  in  a  country,  including Indonesia.  The  Indonesian  nation's  commitment  to  education,  is  confirmed  in  the Constitution of the 45 Constitution, Article 31, which guarantees the right to education for every citizen. This constitutional basis was then translated into government policy, one of which was the School Operational Assistance Program (BOS) which was launched in 2005. The BOS program aims to provide the widest possible access to education for every level of Indonesian society in order to realize equitable and quality education. The aim of this research is to analyze the effectiveness of the School Operational Assistance program in  increasing  access  to  education.  This  research  method  is  a  library  research  with  a descriptive qualitative approach. The research results show that the school operational assistance  program  has  proven  effective  in  increasing  access  to  education  for  all Indonesian  people.  The  school  operational  assistance  program  has  proven  effective  in increasing access to education for all Indonesian people.
Keywords: Access to education; Right to education; School Operational Assistance

## Abstrak
Pendidikan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pembangunan dalam suatu negara,  tidak  terkecuali  Indonesia.  Komitmen  pendidikan  bangsa  Indonesia,  ditegaskan dalam  konstitusi  UUD’45  Pasal  31,  yaitu  menjamin  hak  mendapatkan  pendidikan  tiap warganya. Landasan konstitusional tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan pemerintah, salah satunya Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diluncurkan tahun 2005. Program BOS bertujuan untuk memberikan akses pendidikan seluas-luasnya bagi tiap lapisan  masyarakat Indonesia guna mewujudkan  pendidikan yang berkeadilan dan  bermutu.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  efektivitas  program  Bantuan Operasional  Sekolah  dalam  meningkatkan  akses  pendidikan.  Metode  penelitian  ini merupakan studi kepustakaan ( library research ) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  program  bantuan  operasional  sekolah  terbukti efektif meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program bantuan operasional sekolah terbukti efektif meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kata kunci: Akses pendidikan; Bantuan Operasional Sekolah; Hak pendidikan

## Pendahuluan
Pendidikan sebagai salah satu faktor untuk peningkatan pembangunan dalam suatu negara  tidak  terkecuali  Indonesia.  Pendidikan  telah  menjadi  kebutuhan  setiap masyarakat  dalam  setiap  periode  sejarah,  dan  pendidikan  telah  dianggap  sebagai kebutuhan  sosial  dalam  setiap  masyarakat  karena  pendidikan  merupakan  suatu

## Sayuthi, Maesaroh, Baharuddin
proses  dari  perspektif  masyarakat.  Fakta  bahwa  pendidikan  dianggap  sebagai kebutuhan oleh setiap masyarakat di segala usia (Gelisli & Beisenbayeva, 2015).
Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia belum berjalan secara optimal dengan beberapa kendala yang dimiliki, seperti mahalnya biaya pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi swasta. Di sekolah yang berlabel negeri pun masih membebankan biaya  pendidikan  yang  dirasa  masyarakat  ekonomi  menengah  ke  bawah  masih mahal.  Di  tingkat  pendidikan  dasar  seperti  SD  dan  SMP  negeri  pemerintah  telah memberi subsidi pendidikan, tetapi bantuan ini masih kurang dan tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.  Di mana biaya yang ditanggung orang tua wali berupa biaya operasional pokok yang masih  tinggi  (Kusno  &  Suib,  2009).  Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  biaya pendidikan  mahal antara lain: 1) pemberian  gaji guru yang berubah  secara  relatif ( teacher’s salaries ), 2) adanya kenaikan harga ( rising price ), 3) perubahan populasi dibarengi kenaikan presentasi anak di sekolah negeri, 4) terjadi peningkatan standar pendidikan  ( educational  standards );  5)  tuntutan  pada  pendidikan  lebuh  tinggi ( higher education ) 6) peningkatan jumlah anak putus sekolah (Ferdi, 2013).
Pemerintah berkewajiban menyediakan sarana dan layanan pendidikan kepada seluruh  masyarakat  usia  sekolah  tanpa  terkecuali  di  tingkat  pendidikan  dasar sederajat.  Pendidikan  dianggap  sebagai  kebutuhan  pokok  bagi  suatu  bangsa, masyarakat,  dan  setiap  individu.  Usia  berapa  pun  setiap  manusia  membutuhkan pendidikan,  berupa  pendidikan  formal  maupun  pendidikan  informal.  Sesuai Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  bab  I  pasal1  yang membahas  mengenai  Sistem  Pendidikan  Nasional  mengartikan  bahwa  sistem pendidikan  nasional  merupakan  keseluruhan  dari  komponen-komponen pendidikan  yang  kompleks  saling  berkaitan  untuk  mencapai  sebuah  tujuan  dari pendidikan nasional.
Pemerintah  melalui  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  terus meningkatkan capaian program wajib belajar 12 tahun yang telah dicanangkan sejak tahun  2015.  Pendidikan  jenjang  Sekolah  Dasar  (SD),  Sekolah  Menengah  Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK). Salah  satu  indikator  penuntasan  program  Wajib  Belajar  9  Tahun  dapat  diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program  wajar  9  tahun  telah  tuntas  7  tahun  lebih  awal  dari  target  deklarasi Education For All (EFA) di Dakar.
Dalam  upaya  mendukung  program  wajib  belajar  12  tahun,  pemerintah melanjutkan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah dimulai sejak tahun 2005, kemudian meneruskan dengan meluncurkan program pendanaan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) agar masyarakat mendapatkan pendidikan  gratis  (Kemdikbud,  2020).  Program-program  yang  telah  dicanangkan dan  ditetapkan  pemerintah  tersebut  merupakan  salah  satu  cara  dalam
Efektivitas program bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan...
mempermudah  pada  akses  pendidikan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  khususnya bagi yang mengalami keterbatasan pada sektor ekonomi maupun kesulitan karena faktor  geografis.  Munculnya  program  BOS  ini  disambut  baik  oleh  masyarakat, khususnya  bagi  yang  kurang  mampu,  sehingga  diharapkan  dapat  memperoleh pendidikan yang lebih baik lagi dan memperbaiki kehidupan di keluarganya.
Program dana BOS yang akan dikaji dalam penelitian ini, sampai dengan tahun 2020, dana yang diluncurkan pemerintah setiap tahun mengalami kenaikan. Biaya Operasional Sekolah selanjutnya disingkat BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun  2008  Tentang  Pendanaan  Pendidikan,  biaya  non  personalia  adalah  biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya,  air,  jasa  telekomunikasi,  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana,  uang  lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan lain -lain. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.
Penggunaan  dana  BOS  di  sekolah  harus  didasarkan  pada  kesepakatan  dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah.  Hasil  kesepakatan  di  atas  harus  dituangkan  secara  tertulis  dalam  berita acara rapat dan ditanda tangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS  harus  didasarkan  skala  prioritas  kebutuhan  sekolah,  khususnya  untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan atau standar nasional pendidikan.
Program  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  yang  dimulai  sejak  bulan  Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan,  pendekatan  dan  orientasi  program  BOS,  dari  perluasan  akses  menuju peningkatan  kualitas.  Dengan  mengacu  sistem  pendidikan  nasional  maka penyelenggaraan pendidikan harus mendapatkan dukungan dari seluruh komponen yang bersangkutan. Mulai dari pemerintah, wali murid, dan siswa-siswi agar tujuan mewujudkan pendidikan yang adil dan bermutu dapat dirasakan oleh seluruh anak usia sekolah di Indonesia.
Pemerintah  selanjutnya  mengambil  perannya  dengan  meluncurkan  sebuah kebijakan  dibidang  pendidikan  berupa  pemberian  BOS.  Program  BOS  ditujukan kepada semua peserta didik baik dari kalangan ekonomi atas maupun menengah ke bawah. Program dana Bantuan Operasional Sekolah diluncurkan pada tahun 2005 (Depdiknas: 2009). Untuk implementasi pada tahun 2020, memiliki petunjuk teknis BOS  reguler  yaitu  tujuan  diberikannya  BOS  adalah  untuk  meringankan  biaya operasional  sekolah  yang  harus  dibayarkan,  serta  meningkatkan  aksesibilitas  dan kualitas  dalam  pembelajaran  untuk  peserta  didik  yang  diterapkan  sesuai  prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi (Kemendikbud, 2020).

## Sayuthi, Maesaroh, Baharuddin
BOS  merupakan  program  yang  di  luncurkan  pemerintah  sebagai  upaya  dalam penyediaan pendanaan pada operasi sekolah non personal untuk satuan pendidikan dasar. Tujuan BOS yaitu dapat membantu pihak sekolah maupun orang tua murid agar  memperoleh  keringanan  biaya  sekolah  serta  mendapatkan  fasilitas  sekolah yang layak dan memadai seperti buku, seragam serta peralatan penunjang kegiatan sekolah  lainnya.  Dana  BOS  diberikan  kepada  semua  siswa  yang  dikelola  oleh sekolah.  Pengelolaan  Bantuan  Operasional  Sekolah  diberikan  sesuai  kebutuhan sekolah  dan  sesuai  dengan  ketentuan  dan  kebijakan  yang  berlaku  (Ulumudin  & Martono, 2018).
Program  BOS  yang  dimulai  sejak  bulan  Juli  2005,  telah  berperan  dalam percepatan pencapaian program Wajib Belajar 9 tahun. Oleh karena itu, pemerintah melakukan  perubahan  tujuan,  pendekatan,  dan  orientasi  BOS.  Program  bantuan BOS  ke  depan  bukan  hanya  berperan  untuk  mempertahankan  APK,  namun  juga harus  berkontribusi  penting  untuk  peningkatan  mutu  pendidikan  dasar  melalui tersedianya  kelengkapan  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  kelancaran pendidikan  tersebut.  Selain  itu,  dengan  biaya  satuan  BOS  yang  telah  dinaikkan secara signifikan, akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan gratis.
Untuk melaksanakan program BOS setiap tahunnya, terjadi beberapa perubahan kebijakan baru dari pemerintah. Antara lain mencakup perubahan biaya satuan BOS, kebijakan buku murah, perubahan penggunaan dana BOS dan struktur organisasi pelaksanaan BOS. Seluruh pengelola BOS dari tingkat pusat sampai tingkat sekolah di  Indonesia,  agar  memahami  dan  melaksanakan  pedoman  ini  sebaik-baiknya, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemberian dana BOS secara merata kepada seluruh sekolah tanpa memandang latar belakang dan kemampuan dari  sekolah  tersebut,  tentu  akan  memberikan  hasil  yang  berbeda.  Kebutuhan sekolah yang berada di pinggiran, tentunya berbeda dengan sekolah yang berada di pusat kota, baik secara fasilitas maupun keadaan masyarakatnya.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan penelitian studi  kepustakaan  ( library  research ).  Teknik  pengumpulan  data  dengan mengidentifikasi  beberapa  sumber  informasi  yang  berhubungan  dengan  program bantuan  operasional  sekolah  dari  sumber  data  sekunder  dari  jurnal,  makalah, artikel,  dan  berita  dari website (internet), dan  lain-lain.  Kaelan  (2020) mengungkapkan dua tahap teknik analisis data pada penelitian kepustakaan (library research) . Pertama, yaitu  menganalisis  data  pada  saat  pengumpulan,  tujuannya agar  lebih  mendapat  esensi  dari  fokus  penelitian  yang  akan  dilakukan  dengan sumber-sumber yang dikumpulkan. Kedua, yaitu menganalisis kembali setelah data yang terkumpul baik berupa data mentah untuk kemudian ditentukan hubungannya satu dengan yang lain. Analisis data dengan model seperti ini meliputi reduksi data ( data reduction ), display data serta gambaran konklusi atau verifikasi ( conclusion drawing/verification ).
Efektivitas program bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan...

## A. Hasil dan Pembahasan
Peningkatan kualitas pendidikan diarahkan agar tujuan perbaikan sumber daya manusia  sebagai  warga  negara  Indonesia  menjadi  lebih  unggul  melalui  olah  rasa, olah hati, olah pikir dan olahraga agar memiliki kemampuan daya saing yang tinggi dalam  mempersiapkan  diri  bersaing  di era  global .  Inovasi  dalam  memberikan layanan pendidikan harus diutamakan, karena layanan pendidikan di suatu Negara menjadi  variabel  utama  untuk  mengukur  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) (Megawati, dkk.,2017). Oleh karena itu, kualitas pendidikan penting dibangun dan dilaksanakan secara optimal. Akan tetapi, pada saat ini tidak sedikit jumlah orang dengan kondisi buta aksara, berpendidikan rendah dan ditambah tingginya jumlah angka anak putus sekolah di berbagai daerah. Sedangkan keinginan orang tua dan anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sangat kurang. Hal ini yang semakin membuat pendidikan di Indonesia semakin terpuruk dan tertinggal dibanding dengan negara-negara lainnya.
Program  Bantuan  Operasional  Sekolah  yang  diberikan  pemerintah  telah dilaksanakan  sejak  tahun  2005,  BOS  pada  saat  itu  dijalankan  dengan  tujuan tercapainya wajib belajar 9 tahun yang berubah tujuan menjadi peningkatan kualitas pendidikan  yang  bermutu  (Sukmawati,  2016).  Permasalahan  pendidikan  harus menjadi  perhatian  utama  pemerintah  karena  pendidikan  suatu  bangsa memengaruhi  kemajuan  bangsa  tersebut.  Perhatian  terhadap  pendidikan  tidak hanya menyelenggarakan pendidikan yang bermutu saja, tetapi harus terselenggara secara adil dan merata. Perluasan akses pendidikan ini harus diimbangi oleh kualitas pendidikan bermutu, harus diupayakan oleh seluruh komponen dalam pendidikan nasional,  meliputi  lingkungan,  sarana-prasarana,  sumber  daya,  dan  masyarakat. (Munirah, 2015). Semua komponen tersebut, baik pemerintah, dan setiap individu harus  memiliki  keinginan  yang  besar  untuk  mewujudkan  pendidikan  yang berkualitas. Pendidikan berkualitas sangat penting dimiliki oleh setiap warga negara untuk menunjang kehidupannya di dunia kerja, karena pendidikan yang berkualitas memprediksi peluang kerja yang lebih besar bagi mereka sendiri yang ingin bersaing di pasar tenaga kerja global (Stolinská dkk., 2016).
Bantuan  Operasional  Sekolah  secara  konseptual  mencakup  komponen  untuk pembiayaan  kebutuhan  operasional  sekolah.  Namun  dana  BOS  dalam implementasinya kemungkinan digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang  tergolong  bukan  personal  seperti  biaya  investasi  dan  biaya  personil  karena biaya satuan yang digunakan adalah biaya rata- rata nasional. Dana BOS diberikan kepada  sekolah  untuk  membantu  siswa  terbebas  dari  iuran  sekolah  yang  harus dibayarkan.  Dengan  demikian,  sekolah  masih  tetap  bisa  memberikan  pelayanan pendidikan yang bermutu kepada siswa.
Pada lampiran I Permendiknas Nomor 76 Tahun 2012 menggambarkan secara umum  bahwa  dana  BOS  memiliki  tujuan  meringankan  tanggungan  pembiayaan pendidikan masyarakat. Tujuan khusus BOS sendiri adalah: 1) membebaskan biaya

## Sayuthi, Maesaroh, Baharuddin
operasi bagi seluruh siswa/i, kecuali sektor pendidikan yang bertaraf internasional; 2) membebaskan seluruh siswa miskin dalam segala bentuk pungutan  apa pun di sekolah negeri maupun sekolah dengan label swasta. Walaupun sekolah swasta tidak dibebaskan secara total, tetapi bantuan BOS ini juga berdampak pada meringankan beban biaya yang harus dibayarkan siswa ke sekolah (Kusno, 2009).
Manajemen  BOS  berbasis  sekolah  merupakan  pemberian  wewenang  pada sekolah untuk mengelola dana yang diterima secara mandiri dana dan utuh. Hal ini dapat melibatkan komite sekolah atau dewan sekolah, tanpa adanya intervensi dari pihak  sekolah.  Pemberian  fleksibilitas  yang  lebih  besar  pada  pengelolaan  sumber daya sekolah dapat meningkatkan partisipasi warga sekolah, termasuk masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah yang berdampak pada prestasi siswa.
Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 8 Tahun 2020 mengenai petunjuk teknis BOS  menjelaskan  perubahan  mekanisme  penyaluran  BOS,  yaitu  melalui  transfer dari rekening bendahara negara langsung ke rekening sekolah. Melalui mekanisme baru itu diharapkan dapat membuat efektivitas penyaluran dana BOS, sehingga tidak menimbulkan  keterlambatan  penerima  dana  BOS  oleh  pihak  sekolah yang  dituju. Selain  untuk  tujuan  efektivitas,  mekanisme  baru  ini  dapat  meminimalisir  dan mengantisipasi  adanya  penyelewengan  anggaran  serta  tindakan  korupsi.  Dengan membuat kebijakan baru mengenai mekanisme penyaluran dana BOS tidak berarti bahwa kebijakan baru ini terbebas dari sebuah evaluasi, dan adanya kecacatan dalam implementasinya.  Sebaik  apa  pun  kebijakan  yang  telah  dirancang  dan diimplementasikan,  sebuah  kebijakan  masih  harus  tetap  dievaluasi  agar  dapat meminimalisir  kesalahan  atau  kecacatan  kebijakan  dalam  mencapai  tujuan  awal. Permasalahan yang sering melekat pada suatu kebijakan yang membahas mengenai dana dan anggaran adalah transparansi.
Penggunaan BOS yang dikelola sekolah harus memperhatikan beberapa hal di antaranya:  (1)  prioritas  utama  penggunaan  dana  BOS,  yaitu  digunakan  untuk pembiayaan  kegiatan  operasional  sekolah;  (2)  sekolah  penerima  dana  alokasi khusus, tidak diperbolehkan  menggunakan  dana yang bersumber dari BOS untuk pendanaan yang sama; (3) uang lembur atau uang lelah untuk guru yang bekerja di luar  jam  kerja,  serta  uang  transport  di  mana  ketentuannya  ditetapkan  oleh Pemerintah Daerah; (4) bunga yang harus dibayarkan pada Bank/Jasa Giro karena adanya  dana  di  rekening  sekolah  yang  digunakan  untuk  keperluan  sekolah (Januwarso, 2018).

## B. Realisasi Dana BOS
Dana  BOS  dibagi  menjadi  4  triwulan  dalam  satu  tahun,  di  mana  setiap  satu triwulan terdiri dari 3 bulan. Triwulan 1 (Januari, Februari dan Maret), Triwulan 2 (April,  Mei,  dan  Juni),  Triwulan  3  (Juli,  Agustus,  dan  September),  Triwulan  4 (Oktober, November, dan Desember). Dalam penerimaan dana BOS ini, setiap siswa
diberikan  biaya  sebesar  Rp710.000.-  per  tahun  dengan  dibagi  menjadi  4  (empat) triwulan, jadi per triwulan sebanyak Rp 177.500.- per siswa.
Standar pelaksanaan dana BOS dibagi menjadi 8 standar penggunaan atau aliran dana  BOS,  yaitu:  1)  Pengembangan  kompetensi  Kelulusan;  2)  Pengembangan Standar  Isi,  3)Pengembangan  Standar  Proses;  4)  Pengembangan  Pendidik  dan Tenaga  Kependidikan,  5)Pengembangan  Sarana  dan  Prasarana  Sekolah, 6)Pengembangan  Standar  Pengelolaan,  7)Pengembangan  Standar  Pembiayaan, 8)Pengembangan  dan  Implementasi  Sistem  Penilaian.  Kegiatan  dalam  setiap komponen  ini  disesuaikan  dengan  kebutuhan  sekolah  masing-masing.  Beberapa uraian  tersebut  yang  terealisasi  adalah  dalam  penyusunan  silabus  pada  triwulan kedua, penyusunan silabus ini dilakukan pada saat kenaikan kelas sebelum memulai tahun ajaran baru. Sedangkan pengadaan buku paket dan LKS yang terealisasi pada triwulan ke pertama, dan ketiga saat pergantian semester.
Standar  ketiga,  yaitu  Pengembangan  Standar  Proses.  Pengembangan  standar proses  ini  meliputi  Kegiatan  Pengelolaan  Kegiatan  Belajar  Mengajar  (KBM), Program  Kesiswaan  dan  Program  ekstrakurikuler.  Kegiatan  pengelolaan  Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), meliputi: Pengadaan Sarana Penunjang KBM (ATK KBM) yang  selalu  dibutuhkan  untuk  penunjang  kegiatan  belajar  pembelajaran  setiap triwulannya, Pengadaan Alat Pembelajaran (Seluruh Mata pelajaran Termasuk OR) ini juga sebagai penunjang kegiatan pembelajaran ini juga terealisasi setiap triwulan sebagai pembaharuan alat-alat terbaru mengikut kemajuan teknologi, dan kegiatan PM  (Pendalaman  Materi)  lomba  mata  pelajaran  bedah  SKL,  dll.  terealisasi  pada tiwulan 1, 2, dan 4, kegiatan ini tidak dilakukan saat triwulan ketiga karena triwulan ketiga merupakan awal kegiatan pembelajaran kenaikan kelas. Selanjutnya program kesiswaan  yang  meliputi  Penyusunan  Program  kesiswaan  yang  dilakukan  setiap triwulannya,  serta  Pelaksanaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  yang  dilakukan  pada triwulan pertama, kedua dan ketiga yang dibeli pada triwulan keempat, dan servis AC,  LCD  dan  di  mana  antara  penerimaan  peserta  didik  baru  ini  dilakukan  bulan Februari  sampai  dengan  bulan  Agustus.  Dan  selanjutnya  ialah  program Ekstrakurikuler  yang  meliputi:  Penyusunan  Program  Ekstrakurikuler  yang terealisasi  setiap  triwulannya,  Pelaksanaan  Ekstrakurikuler  Kepramukaan  yang hanya  dilakukan  pada  triwulan  keempat,  serta  Transport  Pelatih  Ekstrakurikuler dibayar pada triwulan ke 1 dan ke empat saja.
Standar  keempat,  yaitu  Pengembangan  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan. Uraian  pada  standar  pengembangan  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  ini  ialah pembinaan Guru di Gugus dan Pembinaan Tenaga kependidikan. Pembinaan guru di gugus ini meliputi peningkatan Kualitas Guru Kelas Mata Pelajaran yang selalu dilakukan  setiap  triwulannya,  baik  kegiatan  yang  diadakan  oleh  puslatdikjur maupun diadakan oleh sekolah. Selain itu, peningkatan kompetensi kepala sekolah pada triwulan ketiga dan keempat yang dilaksanakan oleh dinas, serta transportasi dinas  guru  yang  terealisasi  pada  triwulan  pertama,  kedua  dan  keempat.  Dalam

## Sayuthi, Maesaroh, Baharuddin
pembinaan tenaga kependidikan, uraian penggunaan dana BOS meliputi pembinaan tenaga ketatausahaan yang selalu dilakukan setiap triwulannya, pembinaan tenaga kepustakaan yang terealisasi pada triwulan pertama dan transportasi dinas TU yang dikeluarkan pada triwulan ke tiga dan keempat.
Standar kelima, yaitu pengembangan sarana dan prasarana sekolah. uraian dari standar  pengembangan  sarana  dan  prasarana  sekolah  yaitu  pengadaan pemeliharaan dan perawatan alat kantor atau inventaris sekolah, pemeliharaan dan perbaikan gedung, serta pengadaan dan perawatan mebel. pengadaan pemeliharaan dan perawatan alat kantor atau inventaris sekolah ini memiliki beberapa uraian yaitu pengadaan  mesin  tik/komputer  yang  dilakukan  setiap  triwulannya,  pengadaan stensil  atau  mesin  pengganda  lain-  lain  yang  dilakukan  setiap  triwulannya pengecekan  perbaikan  dan  lain-lain.  Selain  pengadaan  pihak  sekolah  juga melakukan  pemeliharaan  dan  perbaikan  gedung  yang  dilakukan  perbaikan  dan pemeliharaan ruang kelas yang dilakukan pada triwulan kedua dan perbaikan ruang Tata Usaha (TU) yang dilakukan pada triwulan pertama. Pengadaan dan perawatan mebel dilakukan pada triwulan ketiga.
Selanjutnya, standar keenam ialah pengembangan standar pengelolaan. Dalam standar  ke  enam  ini,  ada  beberapa  rincian  penggunaan  dana  BOS,  di  antaranya kegiatan  pengembangan  manajemen  sekolah,  terdiri  dari  beberapa  uraian  seperti penyusunan visi dan misi, penyusunan profil sekolah dan pengelolaan manajemen sekolah.  Namun,  pengelolaan  manajemen  sekolah  yang  rutin  dilakukan  setiap bulannya.  Selain  kegiatan  pengembangan  manajemen  sekolah,  juga  terdapat kegiatan pengelolaan perkantoran. Ada beberapa kegiatan pengelolaan perkantoran yang  terealisasi  menggunakan  dana  BOS  ialah  pengadaan  sarana  pendukung perkantoran, seperti pengadaan printer, dan lain-lain guna mendukung sarana dan prasarana perkantoran sekolah yang terealisasi pada triwulan pertama dan keempat. Selanjutnya  ialah  kegiatan  supervisi,  monitoring,  dan  evaluasi.  Kegiatan  ini  yang terealisasi ialah supervisi akademis yang dilakukan pada triwulan kedua. Terakhir kegiatan  hubungan  masyarakat(HUMAS),  kegiatan  ini  terdiri  dari  pengembangan SIM  (Sistem  Informasi  Manajemen),  penyusunan leaflet ,  koran  dan  majalah. Seluruh kegiatan hubungan masyarakat terealisasi, tetapi tidak menggunakan dana BOS.
Standar  ke  tujuh  ialah  pengembangan  standar  pembiayaan.  Kegiatan  dalam pengembangan  standar  pembiayaan  ini  dilakukan  untuk  kegiatan  rumah  tangga sekolah,  daya  dan  jasa  yang  di  antaranya  ialah  konsumsi  guru  dan  pegawai,  dan konsumsi  tamu  yang  selalu  terealisasi  setiap  triwulannya,  ada  pengeluaran  untuk konsumsi, lalu honor guru honorer yang terealisasi pada triwulan 3 dan 4. Kegiatan daya  dan  jasa  yang  dilakukan  pada  setiap  triwulannya,  antara  lain  untuk pembayaran jasa perbaikan mesin, dan lain sebagainya.
Standar yang terakhir ialah pengembangan dan implementasi sistem penilaian. Kegiatan  ini  dilakukan  untuk  hal-hal  yang  terkait  pengembangan  dan  penilaian
Efektivitas program bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan...
seperti penilaian penyusunan kisi-kisi Ulangan Tengah Semester (UTS) dan Ulangan Akhir  Semester  (UAS),  penyusunan  soal  Ulangan  Tengah  Semester  (UTS)  dan Ulangan  Akhir  Semester  (UAS),  dan  kegiatan  yang  merupakan  pengembangan inovasi  model  penilaian  dalam  berupa  kegiatan workshop yang  dilakukan  oleh beberapa guru pada triwulan ke-2, 3, dan 4. Kegiatan pelatihan yang terealisasi pada triwulan  ke-2, 3, dan  4 diikuti oleh  beberapa  guru yang merupakan  kegiatan  dari dinas, dan kegiatan studi banding pada triwulan ketiga dan keempat. Kegiatan yang tertera pada standar satu sampai dengan delapan tidak selalu terealisasi pada setiap tahunnya, bahkan pada tiap triwulannya.
Kendala atau hambatan dalam penggunaan dana BOS, antara lain sering terjadi keterlambatan  pencairan  dana  BOS  dari  waktu  yang  telah  ditetapkan,  sedangkan kegiatan operasional sekolah harus terus berjalan. Oleh karena itu, Kepala Sekolah mencari  dana  pinjaman  untuk  kegiatan  operasional  sekolah  tersebut  dari  pribadi kepala sekolah dan dewan guru.

## Kesimpulan
Program bantuan operasional sekolah (BOS) terbukti efektif meningkatkan akses pendidikan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  program dana BOS yang dikelola secara efektif dan tepat sasaran, dapat memberikan manfaat yang  lebih  luas,  serta  masyarakat  mendapat  kesempatan  yang  lebih  luas  untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik.

## Daftar Pustaka
Arikunto, S.(2009). Evaluasi Program Pendidikan . Jakarta: Bumi Aksara. Gelisli, Y., & Beisenbayeva, L. (2015). Comparison of 12 year Comsulsory Education in turkey and Kazahsan. Prosedia – Sosial and Behavioral Sciences , 197 (February), 1827-1834.
Januwarso,  A.  (2018).  Implementasi  Program  Bantuan  Oprasional  Sekolah  (BOS). Jurnal Ilmiyah Administrasi NegaraImplementasi, 6, 254-261.
Kaelan,  (2010). Metode  Penelitian  Agama  Kualitatif  Interdisipliner .  Yogyakarta: Paradigma. Karding  A.  K.  (2008).  Evaluasi  Pelaksanaan  Program  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS). Jurnal Pasca Sarjana Undip , 1-151.
Kumano,  Y.  (2001). Authentic  Assesment  and  Fortofolio  Asessment .  Its  Theory  and Practice. Japan: Shijuoka University Kusno, M.S.W.(2009). Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negri. April, 1-17.
Latief,  A.M.  (2011) .  Modul  Evaluasi  Program  Pendidikan .  Jakarta:  Program  Pasca Sarjana UHAMKA Sudijono, A. (2013). Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Rajawali Press. Sukmawati, D., & Rahaju, T. (2016 ). Evaluasi Program Bantuan Oprasional Pendidikan Daerah (Bopda) di SDN Tembok Dukuh Surabaya . Publika: UNESA Pres. Wirawan. (2008). Pengantar Evaluasi Program Modul Kuliah Jakarta : Program Pasca Sarjana UHAMKA.