HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## ANALISA YURIDIS KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MENOLAK PEMBEBASAN TANAH UNTUK  KEPENTINGAN UMUM
Heriyanto 1 , Ainun Najib 2
1, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2, Hukum Ekonomi Syariah Universitas Ibrahimy, Situbondo Jawa Timur
Email: 1 heriyanto.muhammad@gmail.com, 2 adjie245@gmail.com

## Abstraks
Pemerintah  atasnama  kepentingan  umum  memiliki  kewenangan  yang  luas  demi tercapainya  sasaran  dan  tujuan  percepatan  pembangunan  untuk  kepentingan bangsa  sesuai  dengan  amanah  konstitusi.  Namun  disisi  lain  pemerintah  harus memberikan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  terdampak  pengadaan  tanah untuk kepentingan umum dalam hal pemberian ganti kerugian. Dalam penelitian ini  permasalahan  hukum  yang  dianalisa  ialah  hak  menguasai  Negara  atas  tanah dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum.  Dalam  penyelenggaraan  penyelesaian  ganti kerugian  di  sesuaikan  dengan  perkiraan  penilaian  yang  dilakukan  oleh  pejabat yang  berwenang  untuk  menentukan  nilai  atau  harga  tanah  sesuai  dengan ketentuan  perundang  undangan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui dan menganalisa adanya sebuah perlindungan dan kepastian hukum bagi  masyarakat  dalam  Penyelesaian  ganti  kerugian  tanah  untuk  kepentingan umum  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  hierarkhi  peraturan  perundangan.  Dalam penelitian  ini  ini  menggunakan  metode  Yuridis  –  normatif  melalui  pendekan peraturan  perundangan.  Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  berupa  analisa  yuridis Penyelesaian ganti kerugian tanah untuk kepentingan umum daerah.
Kata Kunci : Kepastian hukum, tanah, kepentingan umum.

## Abstract
The  government  on  behalf  of  the  public  interest  has  broad  authority  to  achieve  the goals  and  objectives  of  accelerating  development  for  the  benefit  of  the  nation  in accordance  with  the  mandate  of  the  constitution.  But  on  the  other  hand,  the government must provide legal certainty for communities affected by land acquisition for  the  public  interest  in  terms  of  providing  compensation.  In  this  study,  the  legal
problem  analyzed  is  the  state's  right  to  control  land  in  providing  legal  certainty for people affected by land acquisition for the public interest. In the implementation of the settlement of compensation, it is adjusted to the estimated assessment carried out by the authorized official to determine the value or price of the land in accordance with the provisions of the legislation. The purpose of this study is to identify and analyze the existence  of  a  protection  and  legal  certainty  for  the  community  in  the  settlement  of land  compensation  for  the  public  interest  in  accordance  with  hierarchical  rules  of legislation. In this study, using the juridical – normative method through the approach of  legislation.  The  results  of  this  study  are  in  the  form  of  a  juridical  analysis  of  the settlement of land compensation for the public interest of the region.
Keywords : Legal certainty, land, public interest.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Dalam melaksanakan kepentingan pembangunan nasional, salah satu agenda besar  ialah  terkait  pembebasan  tanah  untuk  kepentingan  umum.  Penyelenggaraan kewenangan  pembebasan  tanah  untuk  kepentingan  umum  pada  prinsipnya  dapat dilaksanakan  oleh  pemerintah  dan  atau  pemerintah  daerah,  bahkan  untuk kepentingan tertentu dapat dilaksanakan oleh BUMN atau BUMD yang mendapatkan tugas khusus dari pemerintah. Dalam rangka Pembangunan yang memerlukan tanah pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan,  kepastian,  keterbukaan,  kesepakatan,  keikutsertaan,  kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara. 1
Ketentuan  UUPA  dan  kebijakan  pertanahan  nasional  mengakui  dan menghormati  hak  masyarakat  atas  tanah  dan  /atau  segala  benda  yang  ada  diatas permukaan  tanah,  dalam  pengaturan  hak  atas  tanah  wewenang  sepenuhnya diberikan  kepada  negara  dalam  menentukan  pemberian  hak  dan  atau  pencabutan hak  atas  tanah,  membuat  kebijakan,  mengadakan  pengelolaan,  serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan yang tertuang dalam pokok-pokok Pengadaan  Tanah, 2 pertama,  “Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  menjamin tersedianya  tanah  untuk  Kepentingan  Umum  dan  pendanaannya.”  Kedua,
1 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
2 Penjelasan  umum  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
“Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan  Umum  diselenggarakan  sesuai  dengan:  a. Rencana  Tata  Ruang  Wilayah;  b.  Rencana  Pembangunan  Nasional/  Daerah,  c. Rencana  Strategis;  dan  d.  Rencana  Kerja  setiap  Instansi  yang  memerlukan  tanah.” Ketiga,”Pengadaan Tanah  diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua  pemangku  dan  pengampu  kepentingan.”  Keempat,  “Penyelenggaraan Pengadaan Tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.” Kelima, “Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil.”
Kemudian  berdasarkan  ketentuan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja,  terdapat  perubahan  dalam  regulasi  pembebasan  lahan  untuk kepentinagan publik.  Perubahan tersebut pada prinsipnya dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur melalui pembangunan nasional. Sehingga mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan prinsip prinsip pembebasan tanah untuk kepentingan  umum,  pemerintah  menerbitkan  PP  19  Tahun  2021  tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. PP 19 Tahun 2021 ini terbit sebagai respon pemerintah sebagai perangkat hukum bagi pejabat  penyelenggara  pengadaan  tanah,  karena  kepentingan  nasional membutuhkan  pergerakan  yang  cepat  demi  tercapainya  kemakmuran  sebesar besarnya untuk rakyat.
Bahwa  atas  dasar  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pemerintah daerah sesuai  dengan  kewenangan  yang  dimiliki  berdasarkan  Undang  undang  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dalam  menyelenggarakan  urusan  penadaan lahan tanah untuk kepentingan umum daerah salah satu kewenangan yang dimiliki oleh  Pemerintah  Daerah  adalah  menyelesaikan  ganti  kerugian  atas  tanah  yang dipergunakan  untuk  kepentingan  umum.  Untuk  menjalankan  kewenangan  tersebut yang  menjadi  landasan  yuridis  pemerintah  daerah  harus  menyiapkan  perangkat hukum dalam penyelenggaraan kewenangannya dalam penyelesaian ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum daerah.

## Analisa Yuridis Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Yang Menolak Pembebasan Tanah Untuk  Kepentingan Umum
Disisi lain pemerintah wajib menyiapkan seperangkat aturan yang jelas, demi memberikan  kepeastian  bagi  masyarakat  pada  umumnya,  dan  masyarakat terdampak pada khususnya. Bagi masyarakat, kepastian hukum sangat penting dan dibutuhkan dalam hal penyelesaian ganti kerugian. Berdasarkan PP 19 Tahun 2021 banyak  proses  dan  tahapan  yang  harus  dilewati  oleh  masyakarat,  sejak  dari  tahap perencanaan,  penetapan  lokasi,  hingga  pada  penilaian  yang  dilakukan  oleh  tim hingga  peralihan  hak  atas  tanah.  Namun  dalam  peyelenggaraannya  masyarakat membutuhkan  sebuah  kepastian  hukum  dalam  hal  penyelesaian  ganti  kerugian. sebagaimana  terjadi  dibeberapa  lokasi  yang  berbeda  pemerintah  melakukan pembangunan untuk kepentingan umum namun praktiknya menuai banyak problem dimasyarakat. Sekalipun tanah milik masayarakat diperguanakan untuk kepentingan umum, namun masih menyisahkan problematika pada penyelesaian ganti kerugian, hingga  kemudian  muncul  masyarakat  yang  menerima  dan  masyarakat  yang keberatan atau menolak pembebasan tanah.
Persoalan  yang  terjadi  ditengah-tengah  masyarakat  yaitu  pada  saat masyarakat terdampak  keberatan  atau bahkan terjadi penolakan atas penyelesaian ganti kerugian, maka berdasarkan Pasal 90 PP 19 Tahun 2021 menentukan bahwa, “dalam  hal  Pihak  yang  Berhak  menolak  bentuk  dan/atau  besarnya  Ganti  Kerugian dan  tidak  mengajukan  keberatan,  Ganti  Kerugian  dapat  diambil  oleh  Pihak  yang Berhak  dengan  surat  pengantar  dari  ketua  pelaksana  Pengadaan  Tanah.”  Artinya terdapat keputusan subyektif ketua panitia pelaksana dalam memberikan kepastian ganti kerugian, sehingga masyarakat terdampak tidak mempunyai pilihan lain selain menerima  bentuk  penyelesaian  ganti  kerugian  sesuai  dengan  yang  ditetapkan  oleh ketua pelaksana pengadaan tanah.
Maka  dengan  adanya  perubahan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 tentang  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum  melalui Undang  undang  Cipta  kerja,  perlu  dilakukan  kajian  terhadap  pertimbangan  yuridis dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terdampak pembebasan tanah untuk kepentingan umum..

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diuraikan  masalah  hukum  yang  timbul  sebagai  konsekuensi  yuridis  terhadap
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
perubahan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum,  ialah  bagaimana  kepastian  hukum  bagi masyarakat  yang  menolak  penyelesaian  ganti  kerugian  atas  dampak  pengadaan tanah untuk kepentingan umum pasca berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

## C. Motode Penelitian
Adapun  metode  penulisan  yang  digunakan  adalah  metode  Yuridis  Normatif yaitu  “mengkaji  secara  komprehensif  aspek  hukum  menggunakan  pendekatan ketentuan  ketentuan  perundang-undangan”  yang  terkait  dengan  tentang penyelesaian ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
a. Bahan Hukum
Adapun  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  dibagi  ke  dalam  tiga  kategori  antara lain:
1) Bahan Hukum Primer
a) Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B, Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor  82,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5234)
c) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587) sebagaimana  telah  diubah  dengan  peraturan  pemerintah  pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
d) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
e) Undang-Undang   Nomor   2   Tahun    2012   tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum    (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
f) Dan lain lainnya
b. Bahan Hukum Sekunder
Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku atau referensi yang terkait dengan  topik  penulisan,  hasil-hasil  penelitian  yang  relevan  dengan  topik penulisan, makalah, jurnal, surat kabar, pendapat dari pakar atau ahli ahli hukum.
c. Bahan Hukum Tersier
Adapun  bahan  hukum  tersier  terdiri  dari  ensiklopedia  hukum,  kamus  Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris.
1. Teknik  Memperoleh  Bahan  Hukum,  adapun  teknik  memperoleh  bahan hukum  melalui  studi  kepustakaan  atau  literatur,  studi  dokumen  dan informasi hukum, penelusuran melalui internet, dan konsultasi dengan pakar yang ahli hukum.
2. Teknik  Analisis  Bahan  Hukum,  penelitian  ini  diawali  dengan  pengumpulan data bahan hukum dan informai yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang  dibahas.  Kemudian  data,  bahan  hukum  dan  informasi  yang  telah terkumpulkan  tersebut  pada  akhirnya  akan  dianalisis  untuk  dipakai  dalam pemecahan terhadap masalah yang akan dibahas dalam penulisan.

## PEMBAHASAN
UUPA mengamanahkan bahwa Negara adalah satu satunya organisasi kekuasaan bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Negara  mempunyai  hak  absolut  untuk  mengatur  dan melaksanakan  kebijakan  pertanahan  dalam  bingkai  Negara  kesatuan  Republik Indonesia. Hal ini menandakan bahwa Negara Republik Indonesia melindungi segenap tanah air Indonesia dan melaksanakan tujuan bangsa Indonesia untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.
Untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, Negara mempunyai hubungan hukum yang  tidak  terpisahkan  dengan  tanah  diseluruh  wilayah  Indonesia  untuk  mengatur tanah-tanah  diseluruh  wilayah  Republik  Indonesia  sesuai  ketentuan  peraturan
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
perundang-undangan,  yaitu  UUPA  maupun  ketentuan  perundang-undangan  lainnya yang  mempunyai  keterkaitan  dengan  hak  atas  tanah.  Atas  dasar  hak  absolut  negara terkait  hubungan  hukum  antara  negara  dengan  tanah  dinamakan  Hak  Menguasai Negara (HMN). Hak menguasai negara ini tidak memberi kewenangan untuk menguasai secara fisik dan menggunakannya seperti hak atas tanah pada umumnya, namun karena sifatnya  semata-mata  sebagai  kewenangan  Negara  untuk  mengatur  dan  menetapkan hak atas tanah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 UUPA. 3
Tanah  dan  segala  sesuatu  yang  berada  diatasnya  dan  segala  kekayaan  yang terkadnung didalamnya meruoakan kekayaan nasional yang secara absolut pemerintah atasnama Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menetapkan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundangan. Hak mengatur dan menetapkan hak atas tanah  negara  berwenang  mengatur  persediaan,  perencanaan,  penguasaan,  dan penggunaan  tanah,  serta  pemeliharaan  tanah  atas  seluruh  tanah  di  wilayah  Republik Indonesia  demi  terwujudnya  tujuan  pertanahan  yaitu  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran  rakyat.  Kewenangan  yang  diberikan  kepada  pemerintah  dilaksanakan dalam  kedudukannya  sebagai  organisasi  kekuasaan  seluruh  rakyat  Indonesia  atau berkedudukan  sebagai  badan  penguasa. 4 Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  dalam setiap  tingkatannya  memiliki  kewenangan  yang  berbeda,  sesuai  dengan  pembagian kewenangan.  Namun  kewenangan  penetapan  hak  tetap  berada  pada  kewenangan pemerintah pusat.
Hak menguasai Negara dalam tataran teoritis, dalam aliran hukum alam konsep hak menguasai Negara menjadikan tanah sebagai salah satu objek pemilikan (hak), baik oleh  perseorangan  maupun  masyarakat.  Atas  dasar  tersebut,  Negara  bukan  berada dalam posisi sebagai pemilik (privat) atas tanah sebab pemilik atas tanah adalah orang perorangan ataupun badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Disisi lain, tanah- tanah  terlantar,  tidak  ada  hak  yang  melekat  di  atasnya  atau  tanah  masyarakat  yang
3 Arie  Sukanti  Hutagalung  dan  Markus  Gunawan,  Kewenangan  Pemerintah  di  Bidang Pertanahan, Rajawali Pers, Jakarta,  2008, hlm. 23
4 Boedi  Harsono,  Hukum  Agraria  Indonesia;  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, 2007, hlm. 6.

## Analisa Yuridis Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Yang Menolak Pembebasan Tanah Untuk  Kepentingan Umum
didukuki  warga  merupakan  bagian  dari  sifat  pola  keteraturan  kepemilikan  tanah individual. 5
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seluruh kekayaan yang ada adalah milik negara dan dikuasai oleh hukum Negara. Negara sebagai satu-satunya yang mempunyai  legitimasi  dalam  penetapan  hak  atas  tanah,  penetapan  hak  atas  tanah berlaku  pula  tehadap  setiap  hubungan  hukum  antara  pemerintah  (sebagai  subyek hukum  perdata)  dengan  masayarakat  yang  memiliki  hak  atas  tanah.  Berdasarkan  hal tersebut,  Negara  mempunyai  kewenangan  menentukan  hak  atas  tanah,  termasuk penetapan  hak  atas  tanah  untuk  kepentingan  Negara  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  sebagai  subyek  hukum  perdata.  Kepemilikan  atas  tanah  oleh  Negara mengandung  kategori: 6 Pertama,”Negara  tidak  memiliki  tanah,  tetapi  secara  khusus mempunyai hubungan dengan tanah khususnya berkaitan dengan kepentingan umum.” Kedua,”  Negara  merupakan  satu-satunya  pemilik  tanah,  baik  dalam  arti  sepenuhnya maupun dalam arti mempunyai.” Ketiga, “Negara memiliki tanah di samping milik orang perseorangan. Keempat, “Negara menjalankan kekuasaan ataas tanah yang dimiliki oleh masyarakat, seolah-seolah tanah adalah miliknya.”
Kewenangan  absolut  yang  dimiliki  oleh  Negara  dapat  menguasai  dan memiliki  sepenuhnya  tanah  di  wilayah  Negara,  seperti  di  Negara  komunis  bekas  Uni Sovyet dan Republik Rakyat China. Disisi lain, Pemerintah bertindak untuk kepentingan Negara juga dapat memiliki tanah dalam domain privat dan domain publik, baik yang dipergunakan  untuk  kepentingan  pemerintahan  atau  negara  sendiri  maupun  domain publik  yang  dipergunakan  untuk  kepentingan  umum  seperti  jalan  dan  fasilitas  umum lainnya. Selain dari pada itu terdapat tanah-tanah domain kotapraja dengan kekuasaan yang  bersifat  administratif.  Dengan  demikian,  Negara  yang  bertindak  menguasai  hak atas  tanah  baik  dalam  bentuk  pemilikan  atau  seperti  milik  (dikuasai  secara administratif).  Hal  ini  terjadi  karena  beberapa  hal  : 7 Pertama,  “Sifat  tanah  yang  tidak dapat  dimiliki  oleh  peerseorangan  atau  memang  tidak  mempunyai  pemilik.”  Kedua,
5 Imam  Soetiknjo,  Politik  Agraria;  Hubungan  Manusia  dengan  Tanah  Berdasarkan  Pancasila, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 11
6 Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Bayumedia Publishing, Bandung, 2007, hlm.15
7 Ibid,  hlm 15
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
"Fungsi  tanah  yang  secara  langsung  berguna  bagi  masyarakat.”  Ketiga,  "Mempunyai kemanfaatan umum”. Keempat, “Tanah dipergunakan sendiri oleh negara.”
Bagi pemerintah, hak menguasai dan memiliki hak atas tanah dalam pelaksanaan pembebasan  tanah  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  sesuai  dengan kepentimgan  pembangunan  pemrintah  daerah.  Hal  demikian  dapat  dilakukan  tanpa mengesampingkan  hak  perseorangan  dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu  juga dapat memliki tanah berdasarkan hak keperdataan.
Penguasaan  negara  atas  tanah  bersumber  pada  hak    menguasai  yang  meliputi kewenangan  negara  dalam  pasal  2  ayat  (2)  UUPA,  yaitu  :  “Mengatur  dan menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan,  dan  pemeliharaan  bumi,  air dan  ruang  angkasa;  Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara orang-orang  dengan  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa;  Menentukan  dan  mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi,  air,  dan  ruang  angkasa.”  Dengan  demikian,  tidak  akan  ada  lagi  pengertian  atau tafsir  lain  mengenai  pengertian  dikuasai  dalam  pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945 tersebut. 8 Atas  dasar  amanah  konstitusi  tersebut  sebagai  legitimasi  yuridis  terhdap HMN.
Adapun  ruang  lingkup  pengaturannya,  HMN  berlaku  atas  semua  tanah  yang berada di wilayah Indonesia, baik itu tanah yang belum dilekatkan haknya, juga tanah yang  telah  melekat  hak  atas  tanah  oleh  perseorangan  ataupun  badan  hukum  sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap tanah yang belum terdapat hak yang melekat oleh  perseorangan  ataupun  badan  hukum,  HMN  mengartikan  bahwa  “tanah  yang dikuasai  langsung  oleh  negara,”  atau  sebagai  “tanah  negara”.  Sedangkan  tanah  yang telah terdapat hak atas tanah disebut “tanah yang dikuasai tidak langsung oleh negara,” atau  “tanah  negara  tidak  bebas.”  Kewenangan  Negara  terhadap  tanah  yang  sudah terdapat  hak  atas  tanah  pada  dasarnya  bersifat  pasif,  kecuali  jika  tanah  tersebut dibiarkan  tidak  diurus/ditelantarkan.  Sehingga  negara  dapat  menentukan  atau mengaturnya supaya produktif. 9
8 Boedi Harsono, sejarah, Op,Cit.,hlm. 232
9 Iman Soetiknjo, Politik Agraria Nasional, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994,hlm. 53.

## Analisa Yuridis Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Yang Menolak Pembebasan Tanah Untuk  Kepentingan Umum
HMN  seharusnya  menjadi  alternatif  solusi  atas  tanah  yang  dikelolah  ataupun tanah  dengan  status  tanah  Negara,  atas  hal  tersebut  Pemerintah  dapat  melakukan upaya  peruntukan  tanah  bagi  kepentingan  umum. 10 Berdasarkan  hal  tersebut, Pemerintah secara proaktif dan responsif membuta regulasi mengenai pengaturan dan penyelenggaraan  pengelolaan  sumber  daya  agraria.  Namun  terhadap  seluruh  regulasi yang  dikeluarkan  pemerintah  yang  atas  dasar  HMN  tersebut  atas  dasar  pada kepentingan pembangunan untuk kepentingan umum.
Apabila  ditinjau  dalam  putusan  judicial  review  UU  Nomor  20  Tahun  2002 tentang Ketenagalistrikan, putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan putusan yang mendalilkan persoalan penguasaan negara atas sumber daya ekonomi, dalam putusan tersebut  dapat  dilihat  tafsir  penting  Mahkamah  Konstitusi  dalam  menjelaskan kedudukan negara berdasarkan frasa “dikuasai oleh negara” yang terdapat dalam Pasal 33  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  tersebut.  Hal  itu  adalah: 11 Pertama,  “Dalam  konsepsi kepemilikan perdata, “dikuasai oleh negara” dipahami sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan alam.” Kedua, “Pengertian “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata, karena kepemilikan  tersebut  lahir  dari  konstruksi  kedaulatan  rakyat  yang  dinyatakan  dalam hukum tertinggi, yaitu Undang Undang Dasar 1945.” Ketiga, “Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang Undang Dasar 1945 memberikan mandat kepada negara untuk: “1) Mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad)yang  dilakukan  oleh  negara  c.q  pemerintah  dengan  kewenangannya untuk  mengeluarkan  dan  mencabut  fasilitas  perizinan  (vergunning),  lisensi  (licentie), dan  konsesi  (concessie).”  2)  Pengaturan  (regelendaad),dilakukan  melalui  kewenangan legislasi  oleh  DPR  bersama  dengan  Pemerintah,  dan  regulasi  oleh  Pemerintah (eksekutif).  3)  Pengelolaan  (beheersdaad),dilakukan  melalui  mekanisme  pemilikan
10 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta,1998, hlm. 349.
11 Yance  Arizona,  Penafsiran  Mahkamah  Konstitusi  Terhadap  Pasal  33  Undang  Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (Perbandingan  Putusan  Dalam  Perkara  Nomor  001-021- 022/PUU-I/2003 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dengan  Putusan  Perkara  Nomor  058-  059-060-063/PUU-II/2004  dan  008/PUU-III/2005  Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air), Skripsi, Program Kekhususan Hukum Tata Negara, Universitas Andalas, 2007, hlm. 81-82
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
saham  (share-holding)  dan/atau  melalui  keterlibatan  langsung  dalam  manajemen Badan  Usaha  Milik  Negara  atau  Badan  Hukum  Milik  Negara  sebagai  instrumen kelembagaan  melalui  mana  negara  c.q.  Pemerintah  mendayagunakan  penguasaannya atas  sumber-sumber  kekayaan  itu  untuk  digunakan  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  4)  Pengawasan  (toezichthoudensdaad)dilakukan  oleh  negara  c.q. Pemerintah  agar  pelaksanaan  penguasaan  oleh  negara  atas  sumber-sumber  kekayaan itu  benar-benar  dilakukan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  seluruh  rakyat.” Keempat,  “Pengertian  “dikuasai  oleh  negara”  tidak  dapat  diartikan  hanya  sebatas sebagai  hak  untuk  mengatur,  karena  hal  dimaksud  sudah  dengan  sendirinya  melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa  harus disebut secara khusus dalam Undang Undang Dasar.  Sekiranyapun  Pasal  33  tidak  tercantum  dalam  Undang  Undang  Dasar  1945, sebagaimana lazim di banyak negara yang menganut paham ekonomi liberal yang tidak mengatur  norma-norma  dasar  perekonomian  dalam  konstitusinya,  sudah  dengan sendirinya  negara  berwenang  melakukan  fungsi  pengaturan.”  Kelima,  “Mengutip pendapat  Bung  Hatta,  makna  dikuasai  oleh  negara  ialah  bahwa  terhadap  cabang produksi  yang  telah  dimiliki  oleh  negara,  maka  negara  harus  memperkuat  posisi perusahaan  tersebut  agar  kemudian  secara  bertahap  akhirnya  dapat  menyediakan sendiri  kebutuhan  yang  merupakan  hajat  hidup  orang  banyak  dan  menggantikan kedudukan perusahaan swasta, baik nasional maupun asing.”
Kemudian  sebagai  salah  satu  upaya  pembangunan  dalam  kerangka pembangunan  nasional  yang  diselenggarakan  Pemerintah  adalah  pembangunan  yang memerlukan  tanah  yang  pengadaannya  dilaksanakan  berdasarkan: 12 Pertama,  “"asas kemanusiaan"  adalah  “Pengadaan  Tanah  harus  memberikan  pelindungan  serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional keadilan”. Kedua, "asas kepastian" adalah “memberikan  kepastian  hukum  tersedianya  tanah  dalam.  proses  Pengadaan  Tanah untuk  pembangunan  dan  memberikan  jaminan  kepada  Pihak  yang  Berhak  untuk mendapatkan  Ganti  Kerugian  yang  layak.”  Ketiga,  "asas  keterbukaan"  adalah  “bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada
12 Pasal  2  Undang  undang  Nomor    2 Tahun  2012  tentang  pengadaan  tanah  bagi  kepentingan umum

## Analisa Yuridis Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Yang Menolak Pembebasan Tanah Untuk  Kepentingan Umum
masyarakat untuk mendapatkan  informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah.” Keempat,  "asas  kesepakatan"  adalah  “bahwa  proses  Pengadaan  Tanah  dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.”  Kelima,  "asas  kesejahteraan"  adalah  “bahwa  Pengadaan  Tanah  untuk pembangunan  dapat  memberikan  nilai  tambah  bagi  kelangsungan  kehidupan  Pihak yang Berhak dan  masyarakat secara luas.”
Kemudian  dalam  pemberian  ganti  kerugian,  Ditentukan  dalam  Pasal  176 Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2021  tentang  “Penyelenggaraan  pengadaan tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum.  Pemberian  Ganti  Kerugian  dapat diberikan  dalam  bentuk:  uang;  1)  tanah  pengganti;  2)  pemukiman  kembali;  3) kepemilikan  saham;  atau  4)  bentuk  lain  yang  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak.” “Ketentuan  penyelenggaraan  pemberian  ganti  kerugian  diselenggarakan  baik  berdiri sendiri maupun gabungan dari beberapa bentuk Ganti Kerugian, diberikan sesuai dengan nilai Ganti Kerugian yang nominalnya sama dengan nilai yang ditetapkan oleh Penilai”.
Dalam ketentuan pemberian ganti kerugian pemerintah melibatkan penilai, yang ditentukan  Penilai  Pertanahan  adalah  Penilai  Publik  yang  telah  mendapat  lisensi  dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian / pertanahan dan  tata  ruang  untuk  menghitung  nilai  objek  kegiatan  Pengadaan  Tanah  bagi pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum,  atau  kegiatan  pertanahan  dan  penataan ruang  lainnya.  Sedangkan  Penilai  Publik  adalah  “orang  perseorangan  yang  melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  keuangan negara”. 13
Dalam  hal  pengadaan  Tanah  dalam  skala  kecil  untuk  Kepentingan  Umum  yang “luasnya  tidak  lebih  dari  5  (lima)  hektar  harus  sesuai  dengan  kegiatan  pemanfaatan ruang,  dapat  dilakukan secara  langsung  oleh  Instansi  yang  Memerlukan  Tanah  dengan Pihak  yang  Berhak,  dengan  cara  jual  beli,  tukar  menukar,  atau  cara  lain  yang disepakati”. 14
13 Pasal  1  Ketentuan  umum  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
14 Pasal  126  Ketentuan  umum  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Sebagai  bentuk  penghargaan  bagi  masyarakat  yang  mendukung  program pembebasan tanah, dalam penyelenggaraan pemberian ganti kerugian bagi masyarakat yang tanahnya terdampak pembangunan bagi kepentingan umum, “pihak yang berhak menerima  ganti  kerugian  dapat  diberikan  insentif  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perudang-undangan”.  Insentif  perpajakan  diberikan  kepada  kepada  pihak yang  berhak  apabila:  “mendukung  penyelenggaraan  pengadaan  tanah  bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum  dan  tidak  melakukan  gugatan    atas  putusan penetapan  lokasi  dan atas  putusan  bentuk  dan/atau  besarnya  ganti kerugian”. 15 Tentu hal tersebut adalah sebuah respon positif untuk masyarakat yang mendukung program pembangunan  pemerintah  atau  untuk  kepentingan  umum  yang  memerlukan  tanah, khususnya  bagi  masyarakat  berhak  yang  terdampak  pembebasan  tanah  untuk kepentingan umum.
Dalam  Pasal  2  PP  19  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  pengadaan  tanah bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum,  menentukan  obyek  Tanah  yang diberikan  ganti  rugi  untuk  Kepentingan  Umum  digunakan  untuk  pembangunan;  “a) pertahanan dan keamanan nasional, b) jalan umum, jalan TOL, terowongan, jalur kereta api,  stasiun  kereta  api,  dan  fasilitas  operasi  kereta  api,  c)  waduk,  bendungan,  irigasi, saluran air, sanitasi dan bangunan pengairan lainnya, d) pelabuhan, Bandar udara, dan terminal, e) infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi, f) pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik, g) jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, h) tempat pembuangan dan pengolahan sampah, i) rumah sakit Pemerintah Pusat  atau  Pemerintah  Daerah,  j)  fasilitas  kesehatan  umum,  k)  pemakaman  umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, l) fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka  hujau  public,  m)  cagar  alam  dan  cagar  budaya,  n)  kantor  Pemerintah  Pusat, Pemerintah  daerah,  atau  Pemerintah  Desa,  o)  penataan  pemukiman  kumuh  perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa, termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus, p) prasarana  pendidikan  atau  sekolah  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah,  q) prasarana  olahraga  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah,  r)  pasar  umum  dan
15 Pasal  126  Ketentuan  umum  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
lapangan  parker  umum,  s)  kawasan  industry  hulu  dan  hulir  minyak  dan  gas  yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik  Negara,  atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah  t)  kawasan  ekonomi  khusus  yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik  Negara,  atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  u)  kawasan  industry  yang  diprakarsai dan/atau  dikuasai  oleh  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah,  Badan  Usaha  Milik Negara,  atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  v)  kawasan  pariwisata  yang  diprakarsai dan/atau  dikuasai  oleh  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah,  Badan  Usaha  Milik Negara,  atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  w)  kawasan  ketahanan  pangan  yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dan x) kawasan pembangunan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah”.
Bahwa  terhadap  tanah  yang  menjadi  obyek  pembangunan,  memalui  pejabat yang berwenang dilakukan Perkiraan  nilai tanah  dengan menguraikan perkiraan  nilai Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah, meliputi: 16 a). tanah; b). Ruang Atas Tanah dan Ruang  Bawah  Tanah;  c).  bangunan;  d).  tanaman;  e).  benda  yang  berkaitan  dengan tanah; dan f). kerugian lain yang dapat dinilai.
Sehingga  berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  pemerintah  dalam menyelenggarakan  pembebasan  tanah  untuk  kepentingan  umum  disesuaikan  dengan kebutuhan  untuk  pemabangunan  dengan  memperhatikan  beberapa  aspek  dalam melakukan  perkiraan  dalam  menilai  ganti  kerugian  sebagaimana  disebut  diatas. Berdasarkan  hal  tersebut  diatas  Pemerintah  tidak  sewenang-wenang  dalam memberikan  ganti  kerugian,  justeru  masayarakat  yang  terdampak  akan  menerima keuntungan berdasarkan kriteria penilaian dari pejabat yang berwenang sesuai dengan standarisasi perkiraan penilaian tanah.
Bahkan  berdasarkan  kriteria  penilaian  ganti  kerugian  yang  ditentukan, Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan Tanag bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menganut konsep “Ganti Untung”, maksud  dari  pemberian  ganti  rugi  ini  merupakan  nilai  pembebasan  tanah  yang
16 Pasal  6  Ayat  (9)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
diperhitungkan  di  atas  dengan  memasukkan  berbagai  hal  atas  pertimbangan  seperti halnya lama tinggal, kondisi sosial, hingga hubungan historis atau budaya dengan tanah yang  ditempatinya.  Penilai  nantinya  yang  akan  memperhitungkan  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku. 17 Artinya  pembebasan  lahan  jangan  sampai  merampas  hak masyarakat, tetapi mendapat penggantian yang sesuai atas beberapa pertimbangan. 18
Dalam  penyeleanggaraan  pembebasan  tanah  bagi  pembangunan  untuk kepentingan  umum,  terdapat  problematikan  yang  seringkali  menimbulkan  gejolak antara masyarakat terdampak  dengan  pemerintah. Sekalipun  telah ditentukan bentuk pemberian ganti kerugian, namun tidak semua dan tidak selamanya masyarakat berada dalam  keputusan  yang  sama  dalam  memberikan  dukungan  terhadap  pembangunan untuk kepentingan umum. Ditentukan dalam PP 19 Tahun 2021, “dalam hal Pihak yang Berhak  menolak  bentuk  dan/atau  besarnya  Ganti  Kerugian  dan  tidak  mengajukan keberatan,  Ganti  Kerugian  dapat  diambil  oleh  Pihak  yang  Berhak  dengan  surat pengantar  dari  ketua  pelaksana  Pengadaan  Tanah.”  Artinya  terdapat  keputusan subyektif  ketua  panitia    pelaksana  dalam  memberikan  kepastian  ganti  kerugian, sehingga masyarakat terdampak tidak mempunyai pilihan lain selain menerima bentuk penyelesaian  ganti  kerugian  sesuai  dengan  yang  ditetapkan  oleh  ketua  pelaksana pengadaan tanah.
Apabila  dalam  penyelenggaraan  pembebasan  tanah  terdapat  penolakan  dari masyarakat yang berhak, ditentukan dalam Pasal 89 Ayat (1)  PP 19 Tahun 2021 bahwa “Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan penitipan Ganti Kerugian kepada ketua Pengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.” Artinya sekalipun terjadi penolakan atau dalam upaya mengajukan keberatan, pejabat  yang  berwenang  wajib  mengajukan  penitipan  ganti  kerugian  kepada  Ketua Pengadilan  Negeri.  Sebagaimana  distentukan  dalam  Pasal  89  Ayat  (3),  Permohonan penitipan Ganti Kerugian dilakukan dalam hal: “a) Pihak yang Berhak menolak bentuk danf  atau  besarnya  Ganti  Kerugian  berdasarkan  hasil  musyawarah  dan  tidak
17 Sumber: https://mediaindonesia.com/nusantara/435510/pembebasan-lahan-kini-tak-lagi- ganti-rugi-tapi-ganti-untung
18 Sumber: https://mediaindonesia.com/nusantara/435510/pembebasan-lahan-kini-tak-lagi- ganti-rugi-tapi-ganti-untung

## Analisa Yuridis Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Yang Menolak Pembebasan Tanah Untuk  Kepentingan Umum
mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri; b) Pihak yang Berhak menolak besarnya Ganti  Kerugian  berdasarkan  putusan  Pengadilan  Negeri/Mahkamah  Agung  yang  telah berkekuatan hukum tetap; c) Pihak yang Berhak tidak diketahui dan/atau Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya; d) Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti  Kerugian:  1)  sedang  menjadi  objek  perkara  di  pengadilan;  2)  masih dipersengketakan  kepemilikannya;  3)  diletakkan  sita  oleh  pejabat  yang  berwenang; atau 4) menjadi jaminan di bank.
Bagi masyarakat terdampak yang melakukan penolakan terhadap penyelesaian ganti  kerugian,  ditentukan  dalam  PP  19  Tahun  2021,  “bahwa  dalam  hal  Pihak  yang Berhak  menolak  bentuk  dan/atau  besarnya  Ganti  Kerugian,  setelah  dilakukan  upaya keberatan  atau  upaya  hukum  lainnya  berdasarkan  putusan  Pengadilan Negeri/Mahkamah  Agung  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  Ganti  Kerugian  dapat diambil  oleh  Pihak  yang  Berhak  dengan  surat  pengantar  dari  ketua  pelaksana Pengadaan Tanah.”
Berdasarkan  hal  tersebut,  sesuai  dengan  ketentuan  PP  19  Tahun  2021 masayarakat  tidak  memiliki  hak  untuk  melakukan  penolakan  atas  penetapan  lokasi diatas tanah miliknya, namun dalam PP 19 Tahun 2021 hanya memberikan ruang bagi masyarakat  terdampak  untuk  mengajukan  keberatan  dan  /  atau  penolakan  terhadap bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian. Dengan ketentuan, Objek Pengadaan Tanah sedang  menjadi  objek  perkara  di  pengadilan  maka  Ganti  Kerugian  diambil  oleh  Pihak yang  Berhak  setelah  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  atau putusan  perdamaian  (dading).  Artinya,  sekalipun  masyarakat  terdampak  melakukan penolakan  atau  keberatan  tetap  akan  mendapatkan  ganti  rugi  sekalipun  melalui prosedur keberatan atau penolakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Maka  dalam  penyeleanggaraan  pemberian  ganti  kerugian  tanah  untuk kepentingan  umum,  berdasarkan  peran  dan  kewenangan  pemerintah  melalui  pejabat pengadaan  dituntut  untuk  menyelenggarakan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  kemanusiaan,  kepastian,  keterbukaan, kesejahteraan,  dan  kesepakatan  berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan.  Hal tersebut  penting  guna  memberikan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  yang  tanahnya menjadi obyek terdampak.
.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## KESIMPULAN
Hak  Menguasai  Negara  (HMN)  menempatkan  tanah  sebagai  salah  satu  objek pemilikan, baik oleh perseorangan maupun masyarakat. Negara bukan sebagai pemilik (privat)  atas  tanah  sebab  pemilik  atas  tanah  adalah  manusia  ataupun  subyek  hukum lainnya. Namun disisi lain sebagai salah satu konsekuensi pembangunan berkelanjutan merupakan  kebutuhan  pemerintah  terhadap  tanah  untuk  kepentingan  umum.  Maka berdasarkan  PP  19  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  pengadaan  tanah  bagi pembangunan untuk kepentingan umum, baik Pemerintah maupun pihak yang berhak mendapatkan ganti kerugian akan mendapatkan haknya secara proporsional, sekalipun mengajukan  keberatan  dan/atau  penolakan  terhadap  bentuk  ganti  kerugian.    Oleh sebab itu diperlukan persamaan persepsi antar para pihak yang berkepentingan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang tanahnya terdampak pembebasan tanah untuk kepentingan umum untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Miriam  Budiardjo,  Dasar-Dasar  Ilmu  Politik,  Cetakan  keduapuluh  tujuh,  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
Mukmin  Zakie,  “Perlindungan  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam  Konstitusi”,  Jurnal Konstitusi, Edisi No. 2 Vol. II, (Nopember 2009),
Arie  Sukanti  Hutagalung  dan  Markus  Gunawan,  Kewenangan  Pemerintah  di  Bidang Pertanahan, Rajawali Pers, Jakarta,  2008,
Boedi  Harsono,  Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, 2007
Imam  Soetiknjo,  Politik  Agraria  Nasional;  Hubungan  Manusia  dengan  Tanah Berdasarkan Pancasila, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 1993.
Acmad  Rubaie,  Hukum  Pengadaan  untuk  Kepentingan  Umum,  Bayumedia  Publishing, Bandung, 2007
Iman  Soetiknjo,  Politik  Agraria  Nasional,  Gadjah  Mada  University  Press,  Yogyakarta, 1994.
Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta,1998,
Yance  Arizona,  Penafsiran  Mahkamah  Konstitusi  Terhadap  Pasal  33  Undang  Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (Perbandingan  Putusan  Dalam Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2002  tentang  Ketenagalistrikan  dengan  Putusan  Perkara Nomor  058-  059-060-063/PUU-II/2004  dan  008/PUU-III/2005  Mengenai Pengujian  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya  Air), Skripsi, Program Kekhususan Hukum Tata Negara, Uviversitas Andalans, 2007.
Syaukani HR, Afan Gaffar, dan M Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Rangka Negara Kesatuan, Ctk. ketiga Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002
S.H.  Sarundajang,  Arus  Balik  Kekuasaan  Pusat  ke  Daerah,  Pustaka  Sinar  Harapan, Jakarta, 2000
Bagir  Manan,  Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945,  ctk.pertama Sinar Harapan. Jakarta.
I. Nyoman Sumaryadi, Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Citra Utama, Jakarta, 2005
Hari  Sabarno,  Memandu  Otonomi  Daerah  Menjaga  Kesatuan  Bangsa,  ctk.pertama. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007
Jimly  Asshiddiqie,  “Otonomi  Daerah  dan  Peluang  Investasi”,  Disampaikan  dalam Government Conference, yang diadakan di Jakarta, 29-30 September 2000,
Ryaas  Rasyid,  Makna  Pemerintahan  :  Tinjauan  Dari  Segi  Etika  Dan  Kepemimpinan, Yarsif Watampone, Jakarta, 2000
Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1988
Amrah Muslimin, Aspek-aspek Otonomi Daerah, Bandung: Alumni, 1986.
Harsono,  Hukum  Tata  Negara  Pemerintahan  Lokal  Dari  Masa  Kemasa,  Liberty, Yogyakarta, 1992.