## PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN EKONOMI SYARÎ’AH DI PERGURUAN TINGGI
Masyhudi Muqorobin
(Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta masmubin@yahoo.com)

## Abstrak
Perkembangan  ekonomi  syarî’ah,  juga  disebut  ekonomi  Islam, saat ini memberikan harapan yang cukup menjanjikan. Hal ini tidak  saja  terjadi  di  Indonesia  melainkan  di  hampir  seluruh belahan dunia, baik di Timur maupun di Barat. Ekonomi Islam sebagai  bidang  ilmu  juga  telah  diajarkan  di  universitas- universitas Eropa dan Amerika. Di Indonesia jumlah perguruan tinggi  penyelengara  ilmu  ekonomi,  yang  dari  sekitar    145 perguruan tinggi, belum ada 10 program  studi   ilmu Ekonomi yang  menyelenggarakan  program  ekonomi  Islam/syarî’ah. Perguruan  tinggi  menjadi  tempat  yang  amat  strategis  salam pengembangan ilmu ekonomi syarî’ah serta penyiapan SDM di bidang  tersebut,  utamanya  mulai  dari  program  undergraduate (S1)  sebagai  starting  point.  Pengembangan  kurikulum  didesain dengan  muatan  ilmu  ekonomi  Islam  secara  penuh,  sehingga hampir  semua  mata  kuliah  yang  diajarkan  memiliki  muatan bagi  pengembangan  ekonomi  Islam.  Integrasi  nilai-nilai  Islam ke  dalam  setiap  mata  kuliah  merupakan  sebuah  kemestian yang tidak dapat ditunda dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam  serta  sistem  ekonomi  yang  akan  dihasilkannya,  tanpa memperdebatkan perlu tidaknya pemakaian label “Islam” atau ‘syarî’ah”  ke  dalam  jenis  mata  kuliah  yang  bersangkutan. Program ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan disiplin, yaitu pendekatan disiplin Ilmu Ekonomi (Economics dominance) dan pendekatan disiplin Ilmu Agama (Syarî’ah dominance).

## Abstract
The idea of syarî’ah bank establishment is to avoid ribâwi practice in  economy  activity.  However,  syarî’ah  banks  in  implementing their bussiness activities do not omit the interest and devide the risks,  but  keeping  the  burden  interest  practice.  It  is  proven  by syarî’ah bank which  has  the  cost product from 80  to 95  %  using murabahah mechanism.  The  characteristics  of  syarî’ah  bank  must be based on Profit and Loss Sharing (PLS), not based on interest
Masyhudi Muqorobin
164
principle.  Murabahah  resembles  with  interest  system  since  the change  from  interest-system  to  mark-up  system  is  only  the change of the name, without changing the substance. In this case, the  cost  establishment  of  murabahah  of  syarî’ah  KPR  in  syarî’ah bank  can  be  seen  from  the  mechanism  and  contract determination  of  murabahah  that  have  met  syarî’ah  principles, although in determination of margin in this transaction still refers to the components of interest determination used in konventional bank.  Those  components  are    cost  of  found,  overhead  cost, premium risk, and its period.
Kata-kata Kunci Ekonomi Islam, student-c entered learning, insertion approach, integrated approach, Syarî’ah dominance, Economics dominance

## Pendahuluan
Perkembangan ekonomi syarî’ah, atau pada level internasional juga  disebut  ekonomi  Islam,  saat  ini  memberikan  harapan  yang cukup menjanjikan. Hal ini tidak saja terjadi di Indonesia melainkan di  hampir  seluruh  belahan  dunia,  baik  di  Timur  maupun  di  Barat. Ekonomi Islam dapat dilihat sebagai sebuah disiplin baru atau Islamic economics , dan penerapannya dalam bentuk sistem baru yaitu Islamic economy . Yang  lebih menarik  lagi, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar relatif terlambat dalam merespons perkembangan ekonomi Islam, yang sampai saat ini masih didominasi oleh sektro keuangan dan  perbankan.  Bahkan  bila  kita  bandingkan,  perkembangan  yang ditandai  dengan  munculnya  Bank  Muamalat  Indonesia  pada  tahun 1992, 1 adalah sangat terlambat bila dibandingkan di beberapa negara lain, 2 bahkan  di  negara-negara  non-Muslim  seperti  Bank  Islam  di
1 Ruslan Abdul Ghofur, Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan: Beberapa Catatan Tentang Praktik Lembaga Keuangan Syari’ah, kumpulan Makalah Dosen Perguruan Tinggi Islam Indonesia  Peserta  Program  PETRII  2004-2006  (Australia-Indonesia  Institute,  2008), hlm. 16 2 ide  pendirian  bank  syari’ah  di  Indonesia  sudah  ada  sejak  tahun 1970-an.  Di  mana pembicaraan bank syari’ah muncul pada seminar hubungan Indonesia-Timur Tengah pada  tahun 1974 dan 1976 dalam  seminar yang diadakan oleh Lembaga Studi  Ilmu- Ilmu  Kemasyarakatan  (LSIK)  dan  Yayasan  Bhineka  Tunggal  Ika.  Perkembangan pemikiran  tentang  perlunya  umat  Muslim  Indonesia  memiliki  perbankan  Islam sendiri  mulai  behembus  sejak  saat  itu,  seiring  munculnya  kesadaran  batu  kaum
Peluang dan Tatangan Pengembagan Ekonomi Syari’ah
165
Manila  atau  di  Jenewa  dan  beberapa  negara  non-Muslim  lainnya. Perkembangan  terbaru  telah  menunjukkan  bahwa  Indonesia  tidak mau lagi ketinggalan dengan negara-negara lain dalam pelaksanaan sistem  ekonomi  dan  perbankan  Islam  ini.  Berbagai  forum  untuk merespons perkembangan baik pemikiran maupun praktiknya telah dilaksanakan di berbagai penjuru dunia. Di Indonesia, respons serupa juga terjadi secara substansial. Islam datang ke muka buni ini untuk memberikan  rahmat  sekaligus  pencerahan  kepada  bumi.  Berbagai cara dilakukan untuk memberikan ruang bagi Islam untuk  diterima oleh  manusia  secara  umum.  banyak  mencoba  melalui  jalan  politik, namun  ketika  Islam  datang  melalui  jalur  politik  formal,  belum memberikan tingkat keberhasilan yang memadai dengan usaha yang dilakukan  oleh  para  pemeluknya,  bahlan  terkesan  adanya “pemaksaan”.
Ketika  Islam  datang  dalam  format  barunya  yaitu  sistem ekonomi  yang  memberikan  keadilan  bagi  umat  manusia,  maka  ia mendapat  sambutan  yang  hangat  diberbagai  tempat,  bukan  saja  di bumi yang mayoritas penduduknya Muslim, bahkan sampai negara- negara yang Muslimnya minoritas.
Ekonomi  Islam  sebagai  bidang  ilmu  juga  telah  diajarkan  di universitas-universitas  Eropa  dan  Amerika,  dengan  sejumlah  pakar non-Muslim  yang  tak  dapat  dihitung  lagi  jumlahnya.  Ini  termasuk Universitas  Harvard (USA),  Wollongong Australia, dan  sebagainya. Bahkan  pertemuan  ilmiah  juga  digelar  oleh  kalangan  non-Muslim baik  di  Indonesia  maupun  di  dunia  internasional.  Mengapa  hal  ini bisa terjadi? Sebab ekonomi Islam bukan saja memberi keadilan pada umat Muslim melainkan kepada umat manusia secara umum, dan hal ini telah menjadi rahasia umum bagi mereka yang telah mengetahui. Pada  sisi  lain,  sistem  perbankan  Islam  juga  dalam  praktiknya memberikan pulangan (return) dengan model profit sharing yang lebih baik,  serta  jaminan  lebih  baik  pula  kepada  para  nasabah.  Maka pengalaman di Malaysia, justru mayoritas nasabah adalah keturunan Cina  yang  non-Muslim.  Oleh  karenanya,  tak  dapat  disangkal  lagi
intelektual  dan  cendikiawan  Muslim  dalam  memberdayakan  ekonomi  masyarakat. Pada awalnya memang sempat terjadi perdebatan mengenai hukum bunga bank dan hukum  zakat,  pajak  di  kalangan  para  ulama,  cendikiawan,  dan  intektual  Muslim. Lihat Dawam Rahardjo, Islam dan Tansformasi Sosial-Ekonomi, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999).
Masyhudi Muqorobin
semakin banyaknya minat perbankan konvensional untuk membuka cabang atau unit Syari'ah.

## Mengapa Harus Ekonomi Islam?
Maraknya  pemikiran  ekonomi  Islam  dengan  berdirinya berbagai  institusi ekonomi  Islam membuat  pangsa  pasar  bidang  ini akan  semakin  diminati,  terlebih  kesadaran  masyarakat  Indonesia kembali  kepada  fitrah  untuk  menjadikan  nilai-nilai  Islam dikedepankan  menjadi  kian  kentara,  termasuk  dalam  bidang ekonomi,  menjadikan  ekonomi  Islam  sebagai  pilihan  paling  tepat, meskipun  perlu  proses  lama.  Perlunya  proses  inilah  menjadikan institusi pendidikan ekonomi Islam harus mempersiapkan diri secara memadai. Namun perlu pula diketahui, sekali lagi, bahwa perbankan Islam hanyalah merupakan salah satu dari sekian subsistem yang ada dalam  sistem  ekonomi  Islam  secara  umum  yang  meliputi  berbagai sektor dan aspek, termasuk perdagangan, pembangunan, akuntansi, manajemen,  asuransi,  zakat,  baik  dalam  konteks  makro  ataupun mikro. Karenanya perlu kita pelajari tentang ilmu dan sistem ekonomi Islam secara lebih luas.
Perkembangan  Ekonomi Syarî’ah  di  Indonesia:  Peluang  dan

## Tantangan
Di Indonesia, perkembangan ekonomi syarî’ah juga tidak kalah dahsyatnya  dibanding  negara-negara  lain.  Salah  satu  indikatornya adalah  menjamurnya  bank-bank  syari’ah  sejak  berdirinya  Bank Muamalat  tahun  1992  hingga  sekarang.  Terdapat  11  Bank  Umum Syari’ah dengan sekitar 1.500 kantor cabang di seluruh Indonesia, 450 kantor  cabang  dari  Unit  Usaha  Syari’ah  pada  bank  konvensional, serta  156  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syari’ah  (BPRS)  hingga pertengahan  tahun  2012.  Bahkan  hingga  Maret  2010,  perbangkan syari’ah  memiliki  aset  Rp.  60  trilyun,  di  mana  tingkat  pertumbuhan aset  ini  sebesar  32,5%. 3 Adapun  jumlah  sumberdaya  manusia  SDM bank  syari’ah  yang  tersebar  di  semua  bank  syari’ah  adalah  sekitar 28.500  orang  banker,  termasuk  skitar  500  orang  SDM  pada  BPRS, sebagaimana  tampak  pada  Tabel  1.  Jumlah  ini  belum  terhitung
3 Mohammad,  “Undang-undang  Perbankan  Syari’ah  sebagai  Pemberi  Kepastian Hukum dalam Bisnis  Perbankan  Syari’ah”  (Tesis  MH, Program  Studi  Ilmu  Hukum, Kekhususan Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010)
Peluang dan Tatangan Pengembagan Ekonomi Syari’ah
167
jumlah  SDM  yang  berada  di  lembaga  keuangan  mikro  syari’ah (LKMS)  seperti BMT-BMT yang berjumlah ratusan bahkan ribuan di seluruh  Indonesia,  terutama  di  Pulau  Jawa.  Jumlah  ini  diperirakan akan naik secara signifikan dari tahun ke tahun
Tabel 1

## Perkembangan Bank Syari’ah di Indonesia
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mei Bank Umum Syari’ah 3 3 5 6 10 11 11 Jumlah  Kantor Cabang 349 401 581 711 1151 1401 1499 Jumlah SDM 3193 4311 6609 10348 15224 21820 21758 Unit Usaha Syari’ah 20 26 27 25 23 24 24 Jumlah  Kantor Cabang 183 196 241 287 237 336 447 Jumlah SDM (banker syari’ah) 1797 2266 2562 2296 1868 2067 2437 Bank Pembuayaan Rakyat Syari’ah 105 114 131 138 154 155 156 Jumlah  Kantor Cabangangka jauh  lebih  besar lagi 105 185 202 225 278
364 337 Jumlah SDM (banker syari’ah) 1666 2108 2581 2799 3172 3724 4198 S umber : website Bank Indonesia
Akan  tetapi perkembangan  tersebut belum diimbangi dengan penguatan  sumberdaya  yang  memadai,  baik  dari  segi  kualitas maupun  kuantitas  SDM  yang  bergerak  di  bidang  ini.  Penguatan syarî’ah atau  ajaran  Islam  dalam  pengembangan  SDM  inilah  yang menjadi peluang besar bagi  dunia pendidikan khususnya  perguruan tinggi.  Belum  lagi  kebutuhan  dengan  dibukanya  kantor  cabang pembantu  atau  kantor  kas  di  tingkat  yang  lebih  rendah,  atau kebutuhan  lembaga  keuangan  syari’ah  atau  jenis  usaha  berbasis
Masyhudi Muqorobin
168
syarî’ah lainnya.  Sebuah  sumber  di  Bank  Indonesia  menyebutkan angka  sekitar  15,000  SDM  ekonomi  syarî’ah  khususqnya  untuk kebutuhan  sektor  keuangan  dan  perbankan  sampai  dengan  tahun 2015,  artinya  dalam  tiga  tahun  terakhir  ini,  diperlukan  sekitar  5,000 SDM  setiap  tahunnya.  sementara  kemampuan  perguruan  tinggi hanya mencapai angka sekitar separohnya. Belum ada data yang jelas mengenai  kumlah  yang  pasti  pada  hasil  yang  diberikan  oleh perguruan  tinggai  terhadap  SDM  bidang  ekonomi  syarî’ah.  Apabila dipetakan, Tabel 2 dan Tabel 3 menunjukkan jumlah PT penyelengara ilmu  ekonomi,  yang  dari  sekitar    145  PT,  belum  ada  10  Prodi  ilmu Ekonomi  yang  menyelenggarakan  program  ekonomi  Islam/syarî’ah. Sementara, dari sebanyak 41 PTAI penyelengara program muamalah, dapat  dikatakan  belum  ada  yang  benar-benar  memenuhi  kualifikasi keilmuan dibidang ekonomi, apabila ditinjau dari struktur kurikulum yang  ada.  Maka  batas  minimal  kualitas  SDM  ekonomi  Islam  yang dapat  diambil  dengan  memasukkan  semua  PT  penyelenggara ekonomi  Islam  yaitu  sekitar  50-60  PT.  Apabila  setiap  PT menghasilkan sarjana ekonomi Islam sebanyak raya-rata 60 pertahun, maka  hanya  tersedia  sekitar  3,600  SDM  lulusan  ekonomi  Islam. Apabila  diperhitungkan  kualitas  SDM  berdasarkan  kualitas  PT  dari segi  akreditasi,  maka  keberadaan  SDM  ekonomi  Islam  memerlukan perbikan baik dari kualitas maupun kuantitas.

## Tabel 2

## Indikator kualitas PT penghasil SDM bidang Ekonomi
Prodi IE PT dengan Akreditasi Jumlah PT Prodi PTN dengan Akreditasi ‘A’ 18 Prodi PTS dengan Akreditasi ‘A’ 6 Prodi IE semua PT dengan  Akreditasi ‘A’ 24 Prodi Akreditasi ‘B’ 51 Prodi Akreditasi ‘C’ 65 Prodi Akreditasi ‘D’ 5 Jumlah Prodi IE di Indonesia 145 Sumber : http://ban-pt.kemdiknas.go.id/direktori.php
Peluang dan Tatangan Pengembagan Ekonomi Syari’ah
169
Praktik  keuangan  dan  perbankan  syari’ah  yang  menjadi maskot  ekonomi  syarî’ah  masih  belum  menunjukkan  pencapaian terhadap  maqâshid  syarî’ah  tujuan  diterapkannya  syarî’ah  yaitu  untuk memberi  kesejahteraan  secara  menyeluruh  kepada  masyarakat. Karenanya  usaha  yang  serius  mengarahkan  ekonomi  syarî’ah  pada pencapaian  maqâshid  syarî’ah 4 tidak  dapat  dihindari.  Ini  juga memerlukan peningkatan kualitas SDM.
Tabel 3
Indikator kualitas PT penghasil SDM bidang Muamalah/Syarî’ah
Prodi Muamalat/Ek Islam dengan Akreditasi ‘A’ - PTAIN Akreditasi ‘B’ 15 PTN Akreditasi ‘B’ 1 PTS/PTAIS Akreditasi ‘B’ 4 Jumlah Prodi Muamalat/Ek Islam Akreditasi ‘B’ 20 Prodi Muamalat/Ek Islam dengan Akreditasi ‘C’ 21 Prodi Muamalat/Ek Islam dengan Akreditasi ‘D’ - Jumlah Prodi Muamalat/Ek Islam di Indonesia 41 Sumber : http://ban-pt.kemdiknas.go.id/direktori.php 5
Perbedaan  mendasar  antara  lembaga  keuangan  konvensional dengan  Islam  (syari’ah)  adalah  basis  yang  dipergunakan  yaitu  ribâ versus  jual-beli. 6 Ribâ  pada  dasarnya  merupakan  tambahan  yang muncul atas transaksi satu sektor (single-sector transaction). Sementara jual  beli  merupakan  transaski  yang  melibatkan  dua  sektor  (double-
4 Ahli hukum yang pertama kali mengembangkan madzhab ini dalam hukum Islâm adalah  al-Syathibî.  Ia  mengatakan  bahwa  ajaran  Islâm  disyari’atkan  tidak  lain hanyalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Lihat Mun’im  A.  Sirry,  “Memperkenalkan  Fiqh  Abu  Ishaq  al-Syathibi”,  Jurnal  Ulumul Qur’an ,  Vol.  V No. 1  (1999), hlm. 81; Abû  Ishaq al-Syathibî, al-Muwâfaqat  fî Ushûl al- Syarî’ah, Juz II (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, t.th.), hlm. 6. 5 Database di  website BAN  PT  belum  memasukkan  Prodi  Muamalat/EPI  FAI  UMY yang belum lama ini mendapatkan Peringkat Akreditasi ‘A’.
66 Al-Qur’an Surat al-Baqarah (2): 275.
Masyhudi Muqorobin
al-Ihkâm , V o l . 8   N o . 1   J u n i   2 0 1 3
170
sector transaction ) yaitu sektor keuangan dan sektor riil. Dalam istilah fiqh dikenal  setidaknya  dua  jenis  ribâ  yaitu:  Pertama,  ribâ  al-nasî`ah, yaitu tambahan yang dihasilkan atas transaksi yang hanya melibatkan sektor  tunggal  yaitu  keuangan.  Kedua,    ribâ  al-fadll,  yaitu  tambahan yang dihasilkan atas transaksi yang hanya melibatkan sektor tunggal berupa barang. 7
Islam  datang  menjadikan  transaksi  jual  beli  dengan melibatkan  sektor  yang  satunya,  melalui  skema  murabahah, 8 musyarakah, 9 mudharabah 10 dan  sebagainya.  Dengan  demikian  posisi keseimbangan  antar  sektor  secara  makro  dapat  terpelihara.  Dari berbagai skema yang ada, murabahah merupakan skema yang kurang mendapat legitimasi secara penuh, karena tidak jauh berbeda dengan praktik  hilah  (jama’:  hiyal)  yang  cukup  kontroversial  sebagaimana dilakukan  pada  masa  dulu.  Karenanya,  tingkat  ‘kesyariahan’ murabahah ini  dianggap  paling  rendah.  Murabahah  hanyalah  sebagai katup  pengaman  dan  masa  transisi  untuk  mewadahi  berbagai transaksi  yang  susah  menggunakan  skema  lainnya,  terutama  untuk yeng  bersifat  konsumtif.  Sedangkan  untuk  transaksi  dengan  tujuan
7 Abd al-Karîm al-Khatib, al-Siyâsah al-Mâliyah fi al-Islâm wa Shilâtuhu bi al-Mu’âmalat al-Mu’âshir ,  Kairo:  Dâr  al-Fikr  al-Arabi,  1976),  hlm.  25-30;    Hendi  Suhendi,    Fiqh Muamalah, (Jakarta; Raja  Grafindo  Persada, 2005  ),  hlm.  62.;  dan  Muhammad  Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 41.
8 Murabahah  adalah  penjualan  barang  apa  pun  dengan  harga  pembelian  yang ditambah  dengan  jumlah  harga  yang  tetap  sebagai  keuntungan.  Lihat  Muhammad Ayyub,  Understanding  Islamic  Finance  (Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama,  2009), hlm. 338.
9 Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau  lebih  untuk suatu usaha tertentu    di  mana  masing-  masing  pihak  memberikan  kontribusi  dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Lihat Ibn Rusyd, Bidâyat al-Mujtahid  Wa Nihâyat al-Muqtashid (Mesir: Musthafâ al-Halabi, 1988 ), hlm. 253 10 Mudlarabah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik modal  (uang atau barang) dengan  pengusaha  (entrepreneur),  di  mana  pemilik  modal  bersedia  membiayai sepenuhnya  suatu  proyek/usaha  dan  pengusaha  setuju  untuk  mengelola  proyek tersebut  dengan  pembagian  hasil  sesuai  dengan  perjanjian.  Pemilik  modal  tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan  pengawasan.  Apabila  usaha  yang  dibiayai  mengalami  keugian,  maka kerugian  tersebut  sepenuhnya  ditanggung  oleh  pemilik  modal,  kecuali  apabila kerugian  tersebut  terjadi  karena  penyelewengan  atau  penyalahgunaan  oleh pengusaha.  Lihat  Warkum  Sumitro,  Asas-asas  Perbankan  Islâm  dan  Lembaga-lembaga Terkait, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004 ), hlm. 32.
Peluang dan Tatangan Pengembagan Ekonomi Syari’ah
171
produktif,  yang  dianggap  kesyariahannya  mendekati  maksimal adalah  skema  musyarakah  dan  mudlarabah.  Oleh  karena  itu,  banyak pihak,  terutama  para  akademisi  dan  ulamâ’  yang  lebih  berhati-hati, mendorong  upaya  memperkecil  skema  murabahah  menuju  pada skema mudlarabah dan musyarakah. Hal ini juga merupakan tantangan yang  cukup  besar  bagi  umat  Muslim  untuk  membuktikan  keadilan dan keasyari’ahan bank Islam.
Patut  disyukuri  bahwa  kesadaran  akan  perlunya  menekan transaksi  murabahah  menuju  musyarakah  dan  mudlarabah  telah mendapat  tempat  di  hati  masyarakat  Indonesia.  Ini  terbukti  dengan semakin  berkurangnya  persentasi  akad  murabahah  yang  pada  awal perkembangan  bank  syari’ah  dulu  mencapai  hampir  keseluruhan transaksi  pada  LKS,  kini  kian  berkurang.  Table  4  menunjukkan transaksi  murabahah  yang  sekali  pun  masih  mayoritas,  namun  hanya berkisar antara 54-57% dari keseluruhan transaksi bank syari’ah. Pada sisi  lain,  transaksi  murabahah  di  BPRS  masih  terlihat  lebih  80%  dari keseluruhan transaksi.
Tabel 4
Komposisi Pembiayaan BUS, UUS dan BPRS dua tahun terakhir
No Akad BUS & UUS BPRS 2011 2012 2011 2012 Rp (m) % Rp (m) % Rp (jt) % Rp (jt) % 1 Mudlarabah 10.203 10,47 10.482 9,29 75.807 2,83 85.799 2,76 2 Musyarakah 18.209 18,69 21.275 18,85 246.796 9,22 264.210 8,51 3 Murabahah 53.003 54,40 64.544 57,20 2.154.49 4 80,5 1 2.509.86 0 80,8 1 4 Salam 0 0,00 0 0,00 20 0,00 552 0,02 5 Istisyna 325 0,33 320 0,28 23.673 0,88 22.853 0,74 6 Ijârah 3.561 3,65 5.044 4,47 13.815 0,52 19.316 0,62 7 Qardl 12.135 12,45 11.179 9,91 72.095 2,69 76.328 2,46 8 Lainnya 0 0 0 0 89.230 3,33 127.033 4,09 Total 97.436 100 112.844 100 2.675.93 0 100 3.105.95 1 100 Diolah dari Statistik Perbankan Indoensia
Hijrah dari Risk-Shifting menuju Risk-Sharing
Masyhudi Muqorobin
172
Sistem  bunga  adalah  sistem  dengan  alih  risiko  atau  risk shifting ,  sedang  sistem  bagi  hasil  di  dalamnya  termasuk  bagi  risiko (risk  shring)  yang  seringkali  dikenal  dengan  profit-losss  sharing.  Akan tetapi  praktik-praktik  LKS/LKMS  sampai  saat  ini  masih  jauh  dari upaya  mewujudkan  sistem  mudlarabah  dan  musyarakah  yang  benar- benar berkeadilan. Kebanyakan skema mudlarabah/musyarakah  dalam praktiknya  mayoritas  masih  berbasis  pada bagi pendapatan  (revenue sharing ) atau lebih meningkat sedikit dengan bagi hasil saja tanpa bagi risiko  (profit  sharing),  sedangkan  kalau  terjadi  kerugian  pihak LKS/LKMS tidak mau menanggung kerugian.
Praktik  seperti  ini  memang  tampaknya  harus  dilaksanakan secara bertahap agar sistem  dapat  berjalan  secara  lebih mulus  tanpa moral  hazard . 11 Diharapkan  di  masa-masa  yang  akan  datang,
11 Moral hazard disebabkan oleh asymetri information yang merujuk pada tingkatan di mana  seorang  bawahan  (agent)  memiliki  lebih  banyak  informasi  dari  atasannya
Profit/loss sharing Risk-shifting Risk-sharing murabahah Revenue sharing Profit sharing Gambar 1 Hijrah dari Alih Risiko ke Bagi Risiko Hijrah dari risk-shifting menuju risk-sharing
Sistem bunga/ribâ
Sistem jual-beli
Peluang dan Tatangan Pengembagan Ekonomi Syari’ah
173
kewujudan  keadilan  akan  benar-benar  dapat  terlaksana  sesuai tahapan  pada  Gambar  3  yang  ditunjukkan  melalui  proses  dari  risk- shifting ,  murabahah,  revenue  sharing,  profit  sharing,  kemudian  berakhir pada profit and loss sharing.
Risiko  mudlarabah/musyarakah,  secara  garis  besar  dapat diklasifikasikan  sebagai  risiko  yang  terkait  dengan  kemungkinan risiko  kerugian,  bersifat:  Pertama,  internal,  yaitu  faktor  dalam LKS/LKMS  sendiri,  yang  setidaknya  dapat  diidentifikasi  sebagai berikut:  (1)  Kesiapan  SDM  LKS  dan  LKMS  untuk  memberikan pendampingan  lapangan  kepada  pengusaha  untuk  memastikan profitabilitas  dan  kinerja  yang  tinggi  serta  menekan  kerugian serendah  mungkin.  Risiko  ini  dapat  diatasi  dengan  memperbaiki kualitas  SDM,  baik  melalui  rekruitmen  baru  maupun  pelatihan  bagi SDM yang ada. Keterlibatan institusi pendidikan, bukan  hanya yang menawarkan  program    ekonomi  dan  keuangan  Islam  namun  juga yang  menawarkan  bidang  lain  seperti  teknologi,  pertanian,  hukum dan sebagainya yang dikaitkan dengan ekonomi dan perbankan Islam sangat signifikan. Ini dalam rangka menyediaakn kemampuan teknis bagi LKMS untuk melakukan pendampingan. Ini menjadi tugas para da’i,  ulama,  kyai,  ustadz  serta  para  penceramah  agama  untuk memberikan  penerangan  kepada  masyaran  monitoring  di  lapangan. (2)  Sistem  tata  kelola  atau  corporate  governance  yang  yang  masih amburadul dan  sering  memicu  munculnya  moral-hazard  di  kalangan para  pimpinan  LKMS.  Karenanya  perlu  sekali  adanya  perbaikan sistem tata kelola LKMS melalui berbagai cara yang mungkin.
Kedua , eksternal, terkait dengan moral-hazard dalam
masyarakat  yang  cenderung  melaporkan  laba  secara  understate  atau lebih  rendah  atau  bahkan  melaporkan  adanya  kerugian,  sekalipun usaha  mengalami  keuntungan.  Ini  terkait  dengan  pemahaman masyarakat  yang  masih  lemah  tentang  sistem  ekonomi  Islam,  yang memerlukan  adanya  kepercayaan,  amanah  atau  trust.  Tugas  para
(principal ) berkaitan dengan wilayah tanggung jawab bawahan. Asymetri information, oleh  karenanya,  akan  merujuk  pada  suatu  keuntungan  pengetahuan  yang  dimiliki oleh bawahan baik dalam tujuan principal atau dalam hal bagaimana tujuan principal tersebut  tercapai.  Lebih  lanjut  baca  Wadhan,  “Moral  Hazard  dan  Agency  Cost (Pencederaan  Kontrak  Bisnis  dalam  Perspektif  Ekonomi  Syarî’ah)”,  al-Ihkam,  volume 3, nomor 2 (Desember 2008).
Masyhudi Muqorobin
al-Ihkâm , V o l . 8   N o . 1   J u n i   2 0 1 3 174
Gambar 2

## Strategi Melalui Pendidikan Formal
Basis: Pendidikan Tinggi  Program S-1
Program S-1 Program S-2 SMA/SMK/MA Program S-3 SLTP SD Pola Pengembangan kualitas Pola Pengembangan kuantiitas
pemuka  agama,  kyai,  ulamâ`,  da’i,  ustadzah  dan  para  pencermah agama untuk membantu meluruskannya.

## Posisi Strategis Institusi Pendidikan Tinggi
Perguruan  tinggi  menjadi  tempat  yang  amat  strategis  salam pengembangan ilmu ekonomi syarî’ah serta penyiapan SDM di bidang tersebut,  utamanya  mulai  dari  program  undergraduate  (S1)  sebagai starting  point .  Dari  sini  perlu  pengembangan  dari  segi  kuantitas dengan  memberikan  layanan  pada  level  pendidikan  di  bawahnya, sekaligus penguatan kualitas pada level S2 dan S3 (Lihat Gambar 2).
Dengan  demikian,  tuntutan  terhadap  perkembangan  ilmu ekonomi  Islam  dan  pengembangannya  ke  dalam  aplikasi  berbentuk sistem  ekonomi  Islam  telah  menjadi  kebutuhan  yang  tidak  bisa dielakkan.  Meskipun  tuntutan  tersebut  belum  sepenuhnya  dapat diatasi  dengan  ketersediaan  sumberdaya  manusia  (SDM)  yang memadai,  baik  dalam  arti  kualitas  maupun  kuantitas.  Dalam penyelenggaraan  akademik  suatu  institusi  perguruan  tinggi,  alasan atau  motivasi  tersebut  dapat  diterima,  dalam  batas  tertentu,  yang kemudian  diturunkan  ke  dalam  desain  kurikulum  dan  silabinya. Namun  tampaknya  integrasi  alasan  kebutuhan  pasar  ini  ke  dalam
Peluang dan Tatangan Pengembagan Ekonomi Syari’ah
175
sebuah  kesatuan  “tujuan”  dengan  upaya  menegakkan  sistem ekonomi  Islam,  menjadi  sebuah  kekuatan  utama  dalam  institusi tersebut, sehingga justru akan memberikan “ruh” dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar. Di sinilah kemudian kita dapat menemukan “sesuatu” yang selama ini hilang dari masyarakat Muslim kita, yaitu maqâshid syarî’ah sebagai tujuan utama ditegakkannya ekonomi Islam, dalam rangka memberikan mashlahah kepada umat manusia.
Penciptaan Proses Pembelajaran yang Kondusif Proses  pembelajaran  yang  kondusif  diperlukan  bagi pencapaian tujuan pendidikan secara umum, yang dalam konteks ini sering didefinisikan sebagai metode SCL atau student-centered learning. SCL  merupakan  sebuah  alih paradigma  pendidikan  dari guru-dosen sebagai pusat orientasi kepada proses pembelajaran yang berorientasi pada  mahasiswa.  Dari  proses  pembelajaran  yang  menekankan  pada aspek  dosen  sebagai  ‘dewa’  yang  menguasai  segalanya  kepada mahasiswa  yang  memiliki potensi  dan kemampuan terpendam  yang harus  digali.  Dengan demikian SCL  memerlukan  beberapa prasyarat seperti:  Pertama,  kurikulum  yang  kompeten  yang  didesain  dengan beberapa aspek seperti: (1) benchmarking dengan institusi kelas dunia; (2) perbaikan secara kontinyu. Kedua, silabi yang memberi ruang pada kombinasi  antara  basis  pengajaran  kelas  dengan  implementasi lapangan seperti studi kasus. Ketiga, partisipasi aktif dari mahasiswa, yaitu:  (1)  aktif  dalam  partisipasi  di  kelas,  bukan  hanya  diukur  dari kehadiran, namun juga keaktifan dalam mengkespresikan kemampuannya di kelas melalui presentasi, diskusi, dan sebagainya.
Keempat ,  pengembangan  aktifitas,  mislanya  dengan  KKL  atau  field trip , magang, dan sebagainya.
Kelima ,  grading  policy  yang  meliputi  evaluasi  terhadap:  (1) pemahaman (misalnya dengan  tes/ujian);  (2)  ketrampilan/skill  yang diukur dengan penugasan, kertas kerja/makalah, dan sebagainya; (3) etika  dan  attitude  termasuk  penghindaran  diri  dari  plagiarisme  dan berbagai  kecurangan,  kemampuan  team-work,  motivasi,  partisipasi, dan  sebagainya.  Keenam,  kemampuan  dan  kesiapan  staf  pengajar yang  memadai,  meliputi:  (1)  dosen  harian  (individual  atau  tim);  (2) dosen  tamu  (kalangan  bisnis,  birokrasi  atau  profesional  lain  yang menguasai teori dan/atau lapangan)
Masyhudi Muqorobin
al-Ihkâm , V o l . 8   N o . 1   J u n i   2 0 1 3 176

## Rujukan Kurikulum Perbandingan
Pengembangan  sebuah  program  yang  dikatakan  sebagai unggulan,  atau  setidaknya  yang  menjadi  di  antara  yang  terbaik (among  the  best)  adalah  dengan  menggunakan  standar  internasional termasuk  dalam  hal  benchmarking  untuk  kurikulum  dan  silabinya. Kurikulum  perlu  dikembangkan  melalui  kajian  komparatif  dengan mengacu  pada  kurikulum  yang  dikembangkan  di  beberapa perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri.
Pengembangan  kurikulum  untuk  program  S1  secara  penuh dapat  dilakukan  dengan  memetakan  beberapa  kemungkinan, sebagaimana  disampaikan  oleh  Munawar  Iqbal, 12 Kurikulum  ini didesain  untuk  dengan  muatan  ilmu  ekonomi  Islam  secara  penuh, sehingga hampir semua mata kuliah yang diajarkan memiliki muatan bagi  pengembangan  ekonomi  Islam.  Program  ini  dapat  dilakukan melalui  dua  pendekatan  disiplin,  yaitu  pendekatan  disiplin  Ilmu Ekonomi (Economics dominance) dan pendekatan disiplin Ilmu Agama (Syarî’ah dominance).
Studi perbandingan untuk kedua pendekatan ini dapat dilihat dari  empat  universitas  di  luar  negeri,  yaitu  KENMS  IIUM  Malaysia, dan  International  Institute  of  Islamic  Economics  IIUI  Pakistan,  yang menggunakan  pendekatan  pertama.  Sedangkan  Imam  Sadiq University  Teheran,  Iran  dan  Imam  Muhammad  University  Riyadh Saudi  Arabia  memakai  pendekatan  kedua.  Kedua  pendekatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:
Tabel 5

## Perbandingan Kurikulum Internasional
No Rincian IIUI Islamabad IIUM Malaysia Imam Muhammad Univ Riyadh Imam Sadiq Univ Teheran 1 Lama Program 4 tahun 4 tahun 4 tahun 5 tahun 2 Bahasa Pengantar Inggris/Arab Inggris/Arab Arab Persia 3 SKS 216 134 153 200
12 Lihat,  misalnya,  Munawar  Iqbal,  “Teaching  Programs  in  Islamic  Economics  –  A Comparative Study” dalam Lessons in Islamic Economics (vol 2),  Seminar Proceeding No. 41,  (ed.)  Monzer  Kahf  (Jeddah:  Islamic  Research  and  Training  Institute–Islamic Development Bank, 1418 H/1998 M).
Peluang dan Tatangan Pengembagan Ekonomi Syari’ah
177
MK Ilmu Syarî’ah 39 (18.05%) 28 (20.09%) 64 (41.85%) 69 (34.50%) MK Ilmu Ekonomi 84 (38.88%) 63 (47.01%) 43 (28.10%) 45 (22.50%) Komplemen 24 (11.11%) 27 (20.14%) 21 (13.72%) 8 (04.00%) Program Bahasa 69 (31.94%) 16 (11.95%) 25 (16.33%) 78 (39.00%) 4 Jumlah MK 56 48 59 82 5 MK/semester 7 6 7.4 8.2 6 Jam/minggu 27 17 19 20
Untuk  Program  Studi  Ilmu  Ekonomi  khususnya,  pola-pola pendekatan  IIUM  dan  Imam  Muhammad  University  merupakan pilihan  yang  mendekati  kenyataan.  Sedangkan  khususnya  untuk kasus  Indonesia,  benchmarking  lebih  tepat  dilakukan  dengan perbandingan kurikulum KENMS IIUM.

## Pendekatan Berbasis Penetrasi
Pendekatan  ini  dimaksudkan  untuk  memroses  dengan memasukan  kandungan  materi  dan  nilai-nilai  Islam  ke  dalam  ilmu ekonomi.  Dua  pendekatan  dapat  dilakukan,  yaitu:  Pertama, Pendekatan  Sisipan  (Insertion  Approach).  Pendekatan  ini  dipakai dengan  menyisipkan  atau  memberi  muatan  materi,  topik  atau kandungan  ke-Islaman  dalam  sesi-sesi  atau  pokok  bahasan  tertentu pada satu mata kuliah. Model ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni  dari  segi  kurikulum,  pendekatan  ini  lebih  mengacu  pada pemberian mata kuliah tertentu dalam pengembangan ekonomi Islam ke  dalam  seluruh  struktur  kurikulum  yang  bersifat  umum,  yang dilaksanakan oleh PTN atau PTS yang tidak secara tegas menamakan sebagai  PTS  Islam.  Sedangkan  dari  segi  silabi  atau  mata  kuliah, pendekatan ini lebih memberikan tekanan pada struktur mata kuliah umum  yang  di  dalamnya  disisipkan  gagasan-gagasan  tentang ekonomi Islam, yang dimasukkan untuk sesi-sesi tertentu.
Kedua, Pendekatan Integrasi (Integrated Approach). Pendekatan integrasi dipakai dengan cara memadukan materi, kandungan berupa nilai-nilai  Islam  secara  utuh  ke  dalam  semua  pokok  bahasan  dalam sebuah mata kuliah. Sebagaimana pada ayat pertama, pendekatan ini
Masyhudi Muqorobin
al-Ihkâm , V o l . 8   N o . 1   J u n i   2 0 1 3 178
dapat  dibagi  ke  dalam  dua  bentuk,  yaitu  dari  segi  kurikulum, pendekatan ini lebih mengacu pada integrasi seluruh mata kuliah dan bahkan  keseluruhan  program  dalam  perkuliahan  untuk  membentuk pemhaman  yang  lebih  komprehensif  tentang  ekonomi  Islam.  Ini hanya  dapat  dilakukan  bila  ada  kesepakatan  dari  semua  komponen yang terlibat dalam proses pembelajaran, misalnya untuk konsentrasi ekonomi  Islam  di  PTN/PTS  umum,  atau  secara  umum  untuk program  studi  ekonomi  (Islam)  di  PTS  Islam  termasuk  PT Muhammadiyah  (PTM).  Sedangkan  dari  segi  mata  kuliah, pendekatan ini lebih memberikan tekanan pada struktur mata kuliah yang  di  dalamnya  diajarkan  nilai-nilai  Islam  atau  pendekatan  teori ekonomi  dalam  perspektif  Islam  secara  terpadu.  Ini  merupakan bentuk  ideal  dari  proses  pembelajaran  ekonomi  Islam,  terlebih  bila keterpaduan  di  sini  juga  dibarengi  dengan  keterpaduan  kurikulum secara keseluruhan.
Secara  matriks,  pendekatan-pendekatan  tersebut  dapat digambarkan  pada  Tabel  6  sebagai  berikut  (silahkan  dipetakan sendiri di mana posisi masing-masing kita):
Tabel 6

## Matriks Pendekatan dalam Penyisipan Perspektif Islam ke dalam
Ilmu Ekonomi Insertion approach Integrated approach Kurikulum B Mendekati ideal D Sangat Ideal Silabi/Mata Kuliah A Tahap awal C Ideal
Pada prinsipnya, pemakaian kedua pendekatan tersebut dapat dilakukan secara  serempak,  tergantung  kepada  kapasitas SDM  yang tersedia.  Untuk  tahapan  awal  (Skenario  A),  pendekatan  pertama mungkin  dapat dilakukan, namun  dalam  perkembangan berikutnya, pendekatan  kedua  menjadi  tujuan  dari  proses  penetrasi  nilai-nilai Islam ke dalam mata kuliah. Ini memerlukan pemahaman yang relatif baik atas kedua pendekatan berbasis komptensi, yaitu kedua disiplin ilmu  (ekonomi  dan  syarî’ah).  Gambar  3  memberi  paparan  tentang
Peluang dan Tatangan Pengembagan Ekonomi Syari’ah
179
keterpaduan  dari perspektif Islam  dalam ilmu ekonomi melalui  pola pendekatan integrasi. Integrasi ini berlaku untuk kurikulum ekonomi Islam  yang  didalamnya  memberi  ruang  yang  amat  luas  kepada semua  mata  kuliah  untuk  didekati  dengan  perspektif  Islam.  Atau dapat  pula  dimengerti  sebagai  integrasi  nilai-nilai  atau  perspektif Islam  ke  dalam  mata  kuliah  melalui  semua  materi  atau  topik-topik pembahasan dalam mata kuliah tersebut secara terpadu.

## Desain Kurikulum
Proses integrasi antara dua disiplin tersebut dinyatakan dalam dua  belas  langkah  al-Faruqi,  yang  dapat  dipetakan  dengan  skema pada  Gambar  4.  Untuk  mencapai  integrasi  yang  ideal  bagi  kedua kelompok  disiplin  tersebut  diperlukan  langkah  penguasaan  atas keduanya  secara  penuh.  Inilah  kelemahan  utama  umat  Muslim  saat ini,  yang  mayoritas  masih  memiliki  bekal  penguasaan  yang  tidak
Perspektif Islam Topik 1 Topik 7 Topik 4 Topik 10 Topik 5 Topik 6 Topik 2 Topik 3 Topik 11 dst Topik 9 Topik 8

## Gambar 3
Pengaruh dinamis nilai dan perspektif Islam terhadap kurikulum atau topik mata kuliah
Masyhudi Muqorobin
al-Ihkâm , V o l . 8   N o . 1   J u n i   2 0 1 3 180
berimbang.  Langkah  mediasi  memberikan  peluang  bagi  kedua disiplin untuk didekatkan melalui pembelajaran dengan bobot yang
Gambar 4

## Dua Belas Langkah Faruqi untuk Islamisasi
Survey of the Ummah’s Major Economic Problems 8 Survey of Economics subjects Mastery of the Islamic Legacy: the Analysis 2
4
Critical Assessment of the Modern Discipline
Critical Assessment of the Islamic Legacy 6 7 Survey of the Economic Problems of Humankind 9 Creative Analysis and Synthesis 10 Creating Economics under Islamic Framework 11 Disseminating Islamic Economics 12 1 3 Mastery of Modern
Economics Mastery of the Islamic Legacy: the Anthology 5
Establishment of Specific Relevance of Islam to the Discipline
Peluang dan Tatangan Pengembagan Ekonomi Syari’ah
181
lebih pada disiplin yang kurang dikuasai. 13
Iqbal 14 menawarkan  upaya  dengan  dengan  pendekatan berbasis  disiplin  yang  sesuai  dengan  realitas  keberadaan  dua kelompok disiplin  yang ada,  dibawah  pendekatan  (major)  ilmu-ilmu ekonomi  dan  ilmu-ilmu  syarî’ah.  Tabel  7  berikut  memberikan gambaran pola tawaran Iqbal:
Tabel 7 Dua Major Disiplin: Ilmu Ekonomi No  Kelompok Mata Kuliah Dasar Major Ilmu Ekonomi 1 Kelompok Syarî’ah 24 24+12 = 36 2 Kelompok Ilmu Ekonomi 36 36+24 = 60 3 MK Penunjang 15 15 4 Bahasa (Inggris/Arab) 21 21 5 MK Pilihan - 15 Total 96 96+54 = 150

## Alternatif Bentuk Kurikulum
Bentuk  kurikulum  untuk  yang  ideal  mencakup  pendalaman ilmu  ekonomi  dan  keuangan  Islam.  Sehubungan  dengan  usaha peningkatan kualitas penguasaan materi, yang kebanyakan memakai literatur  bahasa  Inggris  dan  bahasa  Arab,  maka  penguasan  kedua bahasa  ini  menjadi  kunci  pendukung  utama.  Sementara  komposisi mata  kuliah  dalam  kurikulum  yang  dihasilkan  tetap  berpedoman pada ketentuan Kementerian Pendidikan Nasional sebagai kurikulum inti,  dan  tambahan  dari  setiap  institusi  sebagai  kurikulum  institusi, terlihat pada Tabel 8 dibawah ini:
Tabel 8 Penerapan Konsep MK Terpadu ke dalam Dasar Kurikulum No Kelompok Mata Kuliah Total
13 Bahan Ajar (Handout) untuk Mata Kuliah “Filsafat Ekonmi Islam” pada Program S3 Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri  Sunan Kalijaga Yogyakarta,  dikembangkan dari  Ismail  R  al-Faruqi,  Islamization  of  Knowledge:  General  Principles  and  Workplan (Herndorn, VA: International Institute of Islamic Thought, 1982).
14 Ibid.
Masyhudi Muqorobin
182
SKS 1 MK Pengembangan Kepribadian (MPK) 25-40% Aspek Nilai, Etika, Ke-Islam & Institusional 10- 30% Aspek Kelokalan dan Kenasionalan 5-15% 2 MK Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) 30-45% 3 MK Keahlian Berkarya (MKB) 30-45% 4 MK Perilaku Berkarya (MPB) 10-15% 5 MK Berkehidupan Bersama (MBB) 10-15% Total SKS untuk Keseluruhan Program 100%
Mata  kuliah  tersebut  secara  ideal  didistribusikan  dalam beberapa  semester,  sekali  pun  tidak  menutup  kemungkinan perubahan komposisi per semester sesuai dengan pilihan mahasiswa. Sebaran  kelompok  mata  kuliah  dan  jumlah  kredit  semester  dalam satu  program  secara  metodologis  idealnya  mencerminkan  matriks gerakan dari arah kiri atas ke kanan bawah sebagaimana terlihat pada Gambar 5.
Kel. MK Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 MPK
MKK MKB MPB MBB

## Gambar 5
Matriks Sebaran MK/SKS tiap Semester

## Silabi dan SAP, dan Pilihan Materi dalam Mata Kuliah
Penyusunan Silabi dan SAP Desain kurikulum mengarah pada integrasi  nilai-nilai  Islam  ke  dalam  ilmu  ekonomi,  dengan  memakai pola dalam Gambar 2 tersebut di atas. Tampaknya tidak harus semua mata  kuliah  mengandung  pilihan  materi  yang  sama,    ini  sangat
Peluang dan Tatangan Pengembagan Ekonomi Syari’ah
183
bergantung pada karakter dari mata kuliah yang bersangkutan. Akan tetapi  hampir  semua  mata  kuliah  dasar  ilmu  ekonomi  dapat mengandung  sejumlah  aspek  sebagaimana  dikehendaki  dalam  TOR misalnya sejarah dan filosofi pemikiran ekonomi beserta ideologinya, alat-alat  analisis,  dan  dengan  proses  pembelajaran  sistem  SCL. Kandungan  materi  tentu  saja  memiliki  stressing  yang  berbeda  dari setiap mata kuliah yang ditawarkan.
Pengenalan filosofi dan sejarah  pemikiran ekonomi
mengharuskan  kita  untuk  berfikir  secara  komprehensif  dan  tidak  a- historis .  Dengan  demikian  pengakuan  khazanah  pemikiran  Yunani kuno  dan  Romawi  serta  pengaruhnya  ke  dalam  perkembangan pemikiran ekonomi Islam yang mereka laksanakan abad pertengahan merupakan sebuah keniscayaan.  Akan  tetapi  yang  lebih penting lagi adalah  pengenalan  alur  sejarah  pemikiran  ekonomi  secara  umum beserta  pratek  atau  sistem  perekonomian  Islam  dalam  konteks peradaban  yang  terputus  pada  abad  pertengahan  menjadi  sebuah keharusan  akan  adanya  pengakuan  terhadap  perkembangan pemikiran ekonomi oleh para sarjana Muslim abad tersebut. Ini akan memberikan  gambaran  bagaimana  peradaban  dunia  ini  senantiasa tersambung tanpa keterputusan seperti digambarkan oleh
Schumpeter, misalnya.
Dari  gambaran  sejarah  tersebut,  kita  dapat  menggali kontribusi  pemikiran  ekonomi  para  sarjana  Muslim.  Beberapa konsekwensi dapat diturunkan antara lain:
a) Mata  kuliah  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  mengharuskan pemberian  muatan  materi  perkembangan  sejarah  pemikiran ekonomi  para  sarjana  Muslim  yang  lebih  kurang  sama  atau seimbang  dengan  kontribusi  Barat.  Ini  dapat  diwujudkan dalam satau MK  dengan empat SKS, sehingga bobot  masing- masing  menjadi  2  SKS,  atau  menjadi  dua  MK  yang  terpisah dengan masing-masing 2 atau 3 SKS.
b) Mata  Kuliah  Pengantar  Ekonomi  (mikro  dan/atau  makro) sebaiknya memberi  ruang  pada aspek  filosofi  dan  sejarah  ini sebelum  masuk  pada  mata  kuliah  inti  seperti  siklus  pasar, teori konsumsi  dan produksi,  pendapatan  nasional, kebijakan fiskal dan moneter, dan sebagainya.
c) Untuk  teori  ekonomi  mikro  dan  makro,  aspek  filosofi  dan sejarah tidak lagi dikemas dalam bentuk penjelasan kronologis
Masyhudi Muqorobin
dari  pemikiran  ekonomi  Islam,  melainkan  dalam  bentuk integrasi  pemikiran  para  sarjana  Muslim  sejak  awal  abad perkembangan  Islam  hingga  sekarang  (termasuk  bila diperlukan  dan  bila  kapasitas  pemberi  materi  relatif  siap, penjelasan  tentang  proses  diturunkannya  ayat-ayat    yang terkait  dengan  ekonomi).  Misalnya,  penjelasan  teori  bunga yang  dikaitkan  dengan  ribâ  dalam  porsi  tertentu.  Sebelum masuk  ke  teori  ekonomi  mikro  dan  makro,  perlu  penjelasan filosofis  tentang  pengembangan  sistem  ekonomi  berbasis moralitas Islam melalui redefinisi tentang makna
pemaksimalan self-interst, utilitas, keuntungan dan sebagainya dengan  mengintegrasikan  aspek  material  dengan  spiritual Islam,  dengan  falah  atau  kemenangan    dan  kesejahteraan individu  dan  sosial  dunia  dan  akhirat  menjadi  dasar perkembangan  ilmu  ekonomi.  Di  sini  perlu  pemahaman tentang  maqâshid  syarî’ah,  hingga  sampai  pada  konsep mashlahah mursalah atau mashlahah ‘âmmah.
d) Materi-materi  aplikasi  seperti  ekonomi  pembangunan, ekonomi  lingkungan,  ekonomi  publik  dan  sebagainya  juga dapat  memuat  banyak  hal  tentang  pemikiran  ekonomi  para sarjana  Muslim,  khususnya  abad  pertengahan  semisal  Ibn Khaldûn,  Syah  Waliullâh  al-Dihlawi,  Ibn  Taymiyyah,  al- Ghazâlî, al-Syathîbî, dan sebagainya.

## Contoh Bentuk Integrasi Materi dalam Mata Kuliah
Berikut  beberapa  contoh  integrasi  nilai-nilai  Islam  ke  dalam sejumlah  teori,  tanpa  harus  menyebutnya  teori  “X”  Islam  atau  Teori “X” syarî’ah. Aplikasi teori tersebut dapat didiskusikan pada beberapa aspek dibawah ini.
a) Teori pasar.
Teori  tentang  pasar  telah  lama  diperkenalkan  oleh  manusia bahkan  sejak  awal  perkembangan  manusia  dengan  berbagai variasinya.  Namun  Islam  memiliki  teori  yang  khas  tentang  pasar. Pasar  dalam  Islam  sebagai  tempat  yang  paling  “buruk”,  namun terintegrasi  dengan  tempat  yang  paling  “baik”  yaitu  masjid.  Dalam konsep  peradaban  Islam,  masjid  di  mana  pun  selalu  dikelilingi  oleh pasar, sehingga pusat kegiatan ekonomi yang seringkali
mendatangkan  keburukan  (kedhaliman,  pemerasan,  penipuan,  dan
Peluang dan Tatangan Pengembagan Ekonomi Syari’ah
185
sebagainya)  terkontrol  oleh  keberadaan  masjid,  sebagai  jantung aktifitas manusia.
Karenanya “tangan” Allah berada di atas tangan manusia juga berlaku  dalam  mekanisme pasar  yang  tampaknya  oleh  Adam  Smith diinterpretasikan  dengan  invisible  hand.  Rasulullah  saw  memberikan konsep pasar di mana tangan Allah lah yang lebih banyak mengatur harga.
b) Teori Konsumsi
Bagaimana Islam mengajarkan moderasi dalam konsumsi dan tidak  berlebihan  (israf).  Namun  pemaksimalan  utilitas  dalam  teori konsumsi  memberikan  kemungkinan  untuk  dikembangkan  melalui pemaksimalan  pencapaian  utilitas  berdasar  aspek  spiritualitas  dan material  dalam  arti  yang  integral.  Seorang  konsumen  menjadi rasional  ketika  ia  membayar  lebih  besar  dari  harga  pasar,  dengan pemikiran  dia  memberikan  bantuan  kepada  si  penjual  yang  sedang memerlukan  sejumlah  uang  karena  sedang  menghadapi  problema yang relatif berat. Sudah barang tentu hal ini bersifat insidental.
c) Teori Produksi dan Pertumbuhan
Misalnya dalam CD production function: Q = f ( K,L,H)
Dalam  teori  produksi,  pemanfaatan  faktor  produksi  yang  bersifat exploitatif  dapat  dihindari  dengan  upaya  pengendalian  monopsoni terhadap bahan baku, pemberian pola bagi hasil terhadap pekerja dan sebagainya  sehingga  keadilan  dapat  ditegakkan  disini  melalu pengembangan model-model statistika dan ekonometrika.
Dalam hal pengambilan keuntungan Laba = Total Revenue – Total Costs Eksploitasi  terhadap  konsumen  melalui  harga  yang  tinggi  dapat diminimalkan dengan lebih banyak bermain pada kuantitas sehingga memberikan  maslahah  lebih  jaun  kepada  masyarakat.  Gagasan  Ibn Taymiyyah,  misalnya,  tentang  just  porfit,  just  price,  dan  sebagainya menjadi  amat  signifikan  dalam  konteks  ini,  yang  kemudian  dapat diubah menjadi model-model ekonomi mikro.
Dalam  teori pertumbuhan, human  resources  (H)  sebagai  faktor produksi  menekankan  aspek  pendidikan.  Di  sini  karakteristik pendidikan  tidak  harus  hanya  menonjolkan  aspek  kognisi  saja melainkan  afeksi  dan  psikomotorik  perlu  lebih  di  apresisasi  dan
Masyhudi Muqorobin
al-Ihkâm , V o l . 8   N o . 1   J u n i   2 0 1 3 186
dikaitkan  dengan  pengemdalian  terhadap  berbagai  aspek  moral- hazard, melalui pendidikan berbasis kecerdasan spiritual, intuisi dan intelektual secara terpadu.
Hasilnya,  baik  dalam  skala  mikro  maupun  makro  dapat menjadi  kebijakan  perusahaan  ataupun  kebijakan  negara,  atau kombinasi  dari  berbagai  kebijakan  publik  dan  swasta  yang terintegrasika ke  dalam sistem ekonomi  yang  lebih  Islami.  Misalnya, pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  skema  bagi  hasil  terhadap pekerja dengan tetap memperhatikan UMR (upah minimum regional) serta share (bagi hasil atas keuntungan) perusahaan secara garis besar. Kemudian  diikuti  oleh  kebijakan  internal  dari  perusahaan  dan industri yang memberikan angka-angka secara lebih detail.
d) Teori Ekonomi Makro Dalam persamaan pendapatan, ada perlunya memperkenalkan  atau  bahkan  mengawalinya  dengan  penjelasan sejumlah pemikiran sarjana Muslim bahkan para Nabi semisal Yusûf dalam  kisah  mimpi  7  ekor  sapi  kurus  memakan  7  ekor  sapi  gemuk yang  dianalissis  dalam  persamaan  pendapatan  yang  dialokasikan untuk  konsumsi  sekarang  dan  konsumsi  mendatang  yang  dapat diubah  dalam  bentuk  saving,  yang  dapat  pula  diteruskan  dengan analisis Ibn Khaldûn dalam konteks makro.
Y = Ckini + Cnanti Pendapatan = Konsumsi kini + Konsumsi nanti Pendapatan = Konsumsi kini + Tabungan
Y = C+S
Atau  dikembangkan  dengan  pola  Mozer  Kahf  dalam  final spending.
Pendapatan = Konsumsi kini + Tabungan dunia dan Tabungan akhirat

## Penutup
Pada  dasarnya  setiap  mata  kuliah  dapat  diberi  muatan  atau kandungan  nilai-nilai  Islam,  termasuk  matematika,  statistika  dan ekonometrika  yang  tampak  sangat  netral.  Para  guru  matematika  di Kuba  mengajarkan  murid-muridnya  dengan  memberikan  contoh bagaimana  atau  berapa  jumlah  tentara  Amerika  yang  melakukan
Peluang dan Tatangan Pengembagan Ekonomi Syari’ah
187
intervensi  ke  Kuba,  misalnya.  Dalam  konteks  Islam,  pemberian muatan  nilai-nilai  ideologis  Islam  ke  dalam  mata  kuliah  seperti matematika dan statistika dapat diwujudkan dalam sejumlah contoh- contoh  kasus,  perhitungan  dan  sebagainya,  mislanya  kalkulasi tentang berapa zakat yang dapat dikoleksi pemerintah dalam konteks makro atau  mikro  oleh  badan amil zakat,  yang  seudah barang  tentu bukan dengan kalkulasi sederhana melainkan melalui modelling.
Integrasi  nilai-nilai  Islam  ke  dalam  setiap  mata  kuliah merupakan  sebuah  kemestian  yang  tidak  dapat  ditunda  dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam  serta  sistem ekonomi yang akan dihasilkannya,  tanpa  memperdebatkan  perlu  tidaknya  pemakaian label  “Islam”  atau  ‘syarî’ah”  ke  dalam  jenis  mata  kuliah  yang bersangkutan.  Sebagian  MK  mungkin  memerlukan  label  tersebut untuk  mempertegas  bedanya  dengan  MK  yang  berdasarkan  pada teori  konvensional,  namun  sebagian  yang  lain  tidak.  Bahkan  ke depan, dalam jangka panjang, label-label Islam atau syarî’ah tidak lagi diperlukan,  ketika  ekonomi  dan  ilmu  ekonomi  sudah  benar-benar dipengaruhi secara signifikan oleh nilai-nilai Islam.

## Daftar Pustaka:
Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani, 2001. Ayyub,  Muhammad.  Understanding  Islamic  Finance.  Jakarta:  PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2009.
Faruqi,  Ismail  R  al-.  Islamization  of  Knowledge:  General  Principles  and
Workplan .  Herndorn,  VA:  International  Institute  of  Islamic Thought, 1982.
Ghofur,  Ruslan  Abdul.  Mengembangkan  Ekonomi  Kerakyatan:  Beberapa
Catatan  Tentang  Praktik  Lembaga  Keuangan  Syari’ah, kumpulan Makalah  Dosen  Perguruan  Tinggi  Islam  Indonesia  Peserta Program PETRII 2004-2006. Australia-Indonesia Institute, 2008. Iqbal,  Munawar.  “Teaching  Programs  in  Islamic  Economics  –  A Comparative  Study”  dalam  Lessons  in  Islamic  Economics  (vol  2),
Seminar  Proceeding No.  41,  (ed.)  Monzer  Kahf.  Jeddah:  Islamic Research  and  Training  Institute–Islamic  Development  Bank,
1418 H/1998 M.
Khatib,  Abd al-Karîm al-.  al-Siyâsah al-Mâliyah fi al-Islâm  wa Shilâtuhu bi al-Mu’âmalat al-Mu’âshir . Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1976.
Masyhudi Muqorobin
al-Ihkâm , V o l . 8   N o . 1   J u n i   2 0 1 3 188
Mohammad,  “Undang-undang  Perbankan  Syari’ah  sebagai  Pemberi Kepastian Hukum dalam Bisnis Perbankan Syari’ah”. Tesis MH, Program  Studi  Ilmu  Hukum,  Kekhususan  Hukum  Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010. Rahardjo,  Dawam.  Islam  dan  Tansformasi  Sosial-Ekonomi.  Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999. Rusyd,  Ibn.  Bidâyat  al-Mujtahid    Wa  Nihâyat  al-Muqtashid.  Mesir:
Musthafâ al-Halabi, 1988.
Sirry,  Mun’im  A.  “Memperkenalkan  Fiqh  Abu  Ishaq  al-Syathibi”,
Jurnal Ulumul Qur’an , Vol. V No. 1 (1999). Suhendi,  Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2005. Sumitro,  Warkum.  Asas-asas  Perbankan  Islâm  dan  Lembaga-lembaga
Terkait,. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004 .
Syathibî, Abû Ishaq al-. al-Muwâfaqat fî Ushûl al-Syarî’ah, Juz II. Beirut: Dâr al-Ma’rifah, t.th. Wadhan, “Moral Hazard dan Agency Cost (Pencederaan Kontrak Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Syarî’ah)”, al-Ihkam, volume 3, nomor 2 (Desember 2008).