## URGENSI PEMBENTUKAN BANK TANAH DI INDONESIA
Maharani Nurdin Universitas Singaperbangsa Karawang maharaninurdin@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  urgensi  pendirian  bank  tanah  di Indonesia  dan  mekanisme  kegiatan  bank  tanah.  Penulisan  ini  menggunakan  metode penelitian  yuridis  normatif.  Pembahasan  mengenai  land  bank  masih  perlu  dibahas secara  detail  dan  mendalam.  Bank  Tanah  merupakan  amanat  UUD  1945  dan  UUPA 1960 dalam tataran operasional, bank tanah sebagai instrumen untuk melaksanakan berbagai  kebijakan  pertanahan  dalam  menghadapi  permasalahan  pertanahan  yang kompleks.  keberadaan  bank  tanah  akan  menjawab  beberapa  masalah  nyata  yang sangat krusial seperti ketersediaan stok  tanah pemerintah untuk berbagai kebutuhan pembangunan di masa mendatang; penghematan dana APBN/APBD; mengurangi konflik dalam proses pertanahan dan; mengurangi dampak buruk liberalisasi tanah termasuk membatasi ruang gerak spekulan  dan mafia  tanah. Selain  itu, bank  tanah juga  akan sangat membantu dalam melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah, dalam hal ini terkait pertanahan, khususnya penggunaan lahan secara adil dan berkelanjutan. Dalam pengadaan tanah, bank tanah melakukan beberapa tahapan kegiatan antara lain tahap penyediaan, tahap pematangan, dan tahap pembagian tanah.

## Kata  Kunci:  pembentukan  bank  tanah;  kebijakan  pertanahan;  penghematan dana APBN/APBD

## ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the urgency of establishing a land bank in Indonesia  and  the  mechanism  of  land  bank  activities.  This  writing  uses  normative juridical research methods. Discussions regarding land banks still need to be discussed in detail and in depth. Land Bank is a mandate of the 1945 Constitution and the 1960 BAL in operational level, land bank as an instrument to implement various land policies in dealing with complex land issues. the existence of a land bank will answer some real crucial  problems  such  as  the  availability  of  government  land  stocks  for  various development needs in the future; savings in APBN/APBD funds; reduce conflicts in land processes  and;  reduce  the  adverse  effects  of  land  liberalization  including  limiting  the space for speculators and land mafias. In addition, the land bank will also be very helpful in implementing various government policies, in this case related to land, especially land use in a fair and sustainable manner. In acquiring land, the land bank carries out several stages of activities including the stages of provision, stages of maturation, and stages of land distribution.

## Gorontalo Law Review

## Volume 5 -  NO. 2 – Oktober 2022
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
Keywords : establishment of a land bank; land policy; savings in APBN/APBD funds

## 1. PENDAHULUAN
Konsep bank tanah bukanlah konsep baru. Konsep bank tanah telah diterapkan berpuluh-puluh  tahun  silam  di  beberapa  Negara  khususnya  daratan  Eropa  dan Amerika.  Dalam  konteks  Indonesia,  wacana  pembentukan  lembaga  bank  tanah  ini telah  digulirkan  pada  tahun  1980-an  yang  berlanjut  pada  tahun  1990-an.  Gagasan pembentukan lembaga bank tanah ini berasal dari pemerintah saat itu. Hal itu terkait pertambahan jumlah penduduk dan intensitas pembangunan yang terus mengalami peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Disisi  lain  ketersediaan  tanah  sebagai  wadah pelaksanaan pembangunan terbatas.
Konsep Bank Tanah pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan konsep bank konvensional.  Kesamaan  yang  paling  nyata  ialah  terkait  fungsi  intermediasi  bank konvensional dan bank tanah. Bank Konvensional menghimpun dana dari masyarakat berupa  giro,  deposito  tabungan  dan  simpanan  dari  masyarakat  kemudian mengembalikan  kembali  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  dana  melalui penjualan  jasa  keuangan.  Sementara  itu  bank  tanah  menghimpun  tanah  dari masyarakat terutama yang ditelantarkan dan tanah Negara yang belum di gunakan. Land banking is a systematic acquisition of often large pieces of land, normally land that is  pre-development  but  could  be  considered  having  potential  for  development.  Land baking has been defined as public or publicy authorized acquisition of land to be held for future use to implement public land politicies (Bank tanah adalah akuisisi tanah secara sistematis  terhadap  tanah  yang  belum  dikembangkan,  tanah  terlantar,  atau  yang ditinggalkan  kosong  dan  dianggap  memiliki  potensi  untuk  pengembangan.  Akuisisi tanah  publik  yang  dilakukan  bank  tanah  diadakan  untuk  penggunaan  masa  depan dan  dalam  rangka  menerapkan  kebijakan  tanah  publik.  Bank  tanah  mengacu  pada proses  akuisis  tanah  masyarakat  yang  belum  dikembangkan  atau  tidak  produktif untuk tujuan pengembangan masa mendatang. Melalui bank tanah, pemerintah dapat memberi  pengaruh  pada  kebijakan  yang  berimplikasi  spasial,  baik  dalam  persoalan infrastruktur,  lingkungan  atau  pun  pertanian.  Bank  tanah  merupakan  strategi intervensi  dalam  persolan  pasar  tanah  dan  kepemilikan  tanah  pribadi.  Bank  tanah memungkinkan pemerintah pusat atau daerah memperoleh dan menghimpun tanah untuk  tujuan  strategis  jangka  pendek  dan  jangka  panjang.  Pemerintah  pusat  dan daerah  pun  dapat  benar-benar  memindahkan  property  dari  pasar  untuk  merespon ketidakmampuan real estate berfungsi secara efisien. Dengan demikian, bank tanah dapat  mengurangi  biaya  eksternal  dari  properti  yang  terlantar  dan  ditinggalkan sekaligus  mencipkatan  kestabilan  lingkungan  dan  masyarakat.  Keterlibatan  yang efektif dalam bidang bank tanah akan membangun peran yang tepat dari pemerintah pusat  dan  daerah.  Peran  pemerintah  adalah  menyediakan  dana  sebagai  modal  awal program  bank tanah lokal dan regional untuk memperoleh dan mengelola persediaan tanah,  dan  menciptakan  insentif  untuk  kolaborasi  regional.    Dari  uraian  tentang konsepsi bank tanah di atas, dan mencermati permasalahan pertanahan yang sangat kompleks,  pembentukan  bank  tanah  di  Indonesia  memiliki  urgensi  yang  tinggi. Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  penulis mengidentifikasi  permasalahan  sebagai  berikut:  1.  Bagaimanakah  Urgensi Pembentukan Bank tanah di Indonesia? 2. Bagaimanakah mekanisme kegiatan bank tanah dalam memperoleh tanah?

## 2. METODE PENELITIAN
Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif: yaitu penelitian yang di gunakan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan- bahan  hukum  primer  dan  bahan-bahan  hukum  sekunder,  di  lakukan  dengan  cara mendekati permasalahan dari segi hukum, membahas kemudian mengkaji buku-buku, ketentuan  perundang-undangan  yang  telah  ada  dan  yang  ada  hubunganya  dengan masalah yang akan dibahas.  Masalah yang akan di kaji mengacu terhadap Ketentuan
Undang-Undang  Dasar  1945,  dan  segala  peraturan  yang  berkaitan  dengan pembahasan ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembentukan bank Tanah memiliki landasan konstitusional, yaitu menjamin terwujudnya misi besar Negara bangsa yang dirumuskan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Misi besar itu dijabarkan  dengan  sangat  baik  dan  tegas  dalam  Pasal  2  Ayat  (2)  UUPA  Tahun  1960,  bahwa Negara  berwenang:  Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan tanah  atau  pemeliharaanya;  Menentukan  dan  mengatur  hak-hak  yang  dapat  dipunyai  atas (bagian dari) bumi, air, dan ruang angkasa itu; Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa,  segala  sesuatunya  dengan  tujuan  untuk  mencapai  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat dalam masyarakat adil dan makmur.
Amanat UUD 1945 dan  UUPA 1960 itu dalam tataran operasional, bisa di emban oleh bank tanah sebagai instrument untuk melaksanakan berbagai kebijakan pertanahan dan mendukung pengembangan wilayah secara efisien dan efektif dan mengendalikan pengadaan, penguasaan dan pemanfataan tanah secara adil dan wajar dalam melaksanakan pembangunan.
Secara  konseptual,  bank  tanah  akan  mendatangkan  sejumlah  manfaat,  antara  lain tersedianya tanah siap bangun, baik secara fisik maupun secara administratif, yaitu tanah yang akan di jual telah dilengkapi dengan sertifikat ha katas tanah; tersedianya tanah untuk berbagai keperluan;  terkendalinya  harga  tanah  serta  memberantas  spekulasi  tana;  dan  mendukung pembangunan yang berkelanjutan melalui administrasi pengelolaan pertanahan.
Secara  faktual,  bank  tanah  akan menjawab  beberapa  persoalan krusial yang  nyata  seperti tersedianya  stok  tanah  pemerintah  untuk  berbagai  keperluan  pembangunan  di  masa  depan, menghemat  dana  APBN/APBD,  mengurangi  konflik  dalam  proses  pembebasan  tanah  dan mengurangi dampak buruk liberalisasi tanah, termasuk membatasi ruang gerak para spekulan dan  mafia  tanah.  Selain  itu,  bank  tanah  juga  akan  sangat  membantu  dalam mengimplementasikan  berbagai  kebijakan  pemerintah,  dalam  hal  ini  terkait  pertanahan, khususnya penatagunaan tanah secara adil dan berkelanjutan.
a) Pemerintah Memiliki Stok tanah
Kehadiran bank tanah sangat bermanfaat bagi ketersediaan tanah pemerintah. Bank tanah dapat  menjadi  lembaga  cadangan  pemerintah  untuk  berbagai  keperluan  terutama  untuk kepentingan  pembangunan,  bank  tanah  dapat  menyediakan  tanah  yang  dapat  digunakan sewaktu-waktu.  Pemerintah  harus  memiliki  stok  tanah  yang  banyak  untuk  kemudahan pelaksanaan  pembangunan  di  berbagai  bidang  pada  masa  mendatang  terutama  untuk pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, ruang terbuka hijau, ruang terbuka publik, dan lain lain; pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, waduk, listrik, air bersih dan lain-lain;  pengembangan  perkotaan  seperti  perumahan  murah,  kawasan  industry,  pusat perdagangan/bisnis;  pemukiman  kembali  untuk  masyarakat  yang  terkena  dampak  bencana alam,  pembebasan  tanah;ketahanan  pangan  untuk  menekan  laju  konversi  tanah  pertanian, swasembada  pangan,  landreform;  modernisasi  desa  untuk  pembangunan  industri  berbasis sumber  daya  alam  unggulan  seperti  agrobisnis,  peternakan,  perkebunan  maupun  pusat pertumbuhan ekonomi dan fasilitas umum pedesaan.
b) Efisiensi Anggaran APBN
Setiap  tahun  dana  dari  APBN  maupun  APBD  selalu  dialokasikan  untuk  pembangunan infrastruktur    ekonomi  maupun  fasilittas  umum.    Alokasi  dana  untuk  pembangunan infrastruktur ini dari tahun ke tahun cenderung naik. Hal ini dipengaruhi semakin melonjaknya harga  tanah,  dengan  sendirinya  biaya  untuk  pembebasan  tanah  juga  ikut  naik.  Hal  itu  tentu membebani APBN. Selain membayar ganti rugi berupa uang, pemerintah juga kadangkala harus menyiapkan  tanah  untuk  relokasi  warga  yang  terkena  dampak  pembebasan  tanah.  Disitulah posisi  strategis  bank  tanah  sebagai  bentuk  intervensi  pemerintah.  Merujuk  pada  konsepnya, bank  tanah  memungkinkan  pemerintah  memperoleh  tanah  (dengan  harga  murah)  sebelum adanya kebutuhan. Dengan stok tanah yang selalu tersedia, dana APBN atau APBD bisa di hemat karena pemerintah tidak perlu lagi membebaskan tanah public. Jika harus membebaskan tanah,
setidaknya  pemerintah  memiliki  stok  tanah  untuk  merelokasi  warga  yang  terkena  dampak pengadaan tanah.
Secara fungsinya sebagai pengendali tanah, bank tanah juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan pasar tanah. Kehadiran lembaga bank tanah tentu memberikan efisiensi terhadap APBN maupun APBD karena lembaga bank tanah dapat menyediakan tanah untuk kepentingan pembangunan di masa mendatang, meski belum ditetapkan tujuan pemanfaatan tanah  tersebut.  Pemerintah  bisa  membeli  tanah  dengan  murah  karena  belum  ditetapkan peruntukan tanah tersebut. Berbeda dengan kebijakan pengadaan tanah yang sudah diketahui publik untuk proyek pembangunan tertentu. Informasi rencana proyek pemerintah itulah yang memicu melojkanya harga tanah akibat permainan para spekulan tanah.
c) Mengurangi Konflik Pembebasan Tanah
Konflik pembebasan tanah ini terutama disebabkan oleh tarik ulur dalam penentuan nilai ganti rugi. Disatu sisi, pemerintah melalui panitia pengadaan tanah membayar ganti rugi sesuai NJOP. Sementara disisi lain, masyarakat pemegang ha katas tanah menghendaki besarnya ganti rugi sesuai harga pasar, bahkan bisa beberapa kali lpat harga pasar akibat permainan para spekulan dan  calo  tanah  yang  membeli  tanah  di  lokasi  atau  sekitarnya  dalam  jumlah  besar.  Disinilah pemerinth bisa melakukan intervensi melalui kehadiran bank tanah. Sebagai lembaga cadangan tanah, tentu saja bank tanah dapat menjamin ketersediaan tanah untuk menampung kegiatan pembangunan terutama untuk kepentingan umum. Bank tanah memperoleh  tanah jauh sebelum adanya  kebutuhan  pembangunan.  Dengan  demikian,  tanah  yang  telah  dihimpun  oleh  bank tanah dapat digunakan sebagai wadah penampung kegiatan pembangunan.
d) Mengurangi Dampak Buruk Liberalisasi Tanah
Salah  Satu  penyebab  utama  masalah  pembebasan  tanah  ialah  akibat  liberalisasi  pasar  tanah ditambah dengan kehadiran para spekulan tanah. Harga tanah pun melonjak sangat tajam di sekitar lokasi pembebasan tanah. Akibatnya, pemerintah mengalami kesulitan besar ketika harus membayar ganti rugi kepada parak pemilik tanah. Disejumlah Negara, lembaga yang mengelola bank tanah berfungsi memantau secara sistematik dan ketat pergerakan tanah, terutama yang disebabkan  oleh  aksi  para  spekulan.  Para  spekulan  tanah  seringkali  menguasai  tanah  pada kawasan yang hendak dibangun. Sehingga, mereka dapat memonopoli pasar tanah di kawasan yang  hendak  dibangun tersebut.  Akibatnya, mereka menjadi  penentu  harga  tanah  dan  dapat dipastikan mereka mematok harga tanah dengan harga yang tinggi. Lembaga itu juga mengatur peruntukan tanah yang disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah setempat, juga sebagai mediator  dalam  proses  pembebasan  tanah  masyarakat.  Pengelolaan  bank  tanah  harus melibatkan pemerintah termasuk pemerintah daerah, karena akan sulit menerapkan kebijakan penghimpun  dan  mengelola  tanah  tanpa  wewenang  dan  anggaran  dari  pemerintah  sendiri. Liberalisasi  tanah  juga  memberi  peluang  terjadinya  ketimpangan  penguasaan  tanah. Kepemilikan  tanah  pun  dapat  terkonsentrasi  di  tangan  pemilik  modal.  Dengan  fungsinya sebagai  sarana  untuk  mengendalikan  tanah,  bank  tanah  juga  dapat  mengurangi  sekaligus mencegah spekulasi tanah dan liberalisasi tanah. Bank tanah juga dapat mengurangi struktur ketimpangan  karena  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  peruntukkan,  penguasaan,  dan penggunaan tanah.

## a) Mekanisme Kegiatan Bank Tanah
Bank  tanah  dalam  memperoleh  tanah  melakukan  beberapa  tahapan  kegiatan,  yakni:  tahap penyediaan, tahap pematangan, dan tahap pendistribusian tanah.
1. Penyediaan Tanah
Umumnya,  bank  tanah  dapat  menyediakan  tanah  dengan  cara  akuisisi  (pengadaan  tanah), mekanisme jual-beli, dan tukar menukar. Beberapa kegiatan penting dalam tahapan penyediaan ini  antara  lain  perencanaan,  survey  fisik  tanah,  verivikasi  status  tanah,  rencana alokasi  biaya pembelian/pengadaan  tanah.  Kegiatan  lain  yang  tak  kalah  pentingialah  usaha  mengetahui sejarah tanah sehingga kelak bisa terhindar dari sengketa kepemilikan atau penguasaan tanah. Dalam konteks Indonesia, bank tanah pemerintah dapat menyediakan tanah melalui mekanisme pengadaan  tanah,  memanfataatkan  tanah-tanah  terlantar,  mengambil  tanah  kelebihan berdasarkan ketentuan pembatasan luas maksimum kepemilikan hak atas tanah, memanfaatkan tanah hasil sitaan, tanah dengan kepemilikan secara absentee , dan tanah yang sudah habis masa
pakai/kontrak  sewa  (HGU,  HPH,  IUP,  dan  lain  lain),  tanah  hibah  masyarakat,  atau  melalui program konsolidasi tanah. Bank tanah swasta memperoleh tanah melalui mekanisme jual beli atau tukar menukar di pasar tanah. Bank tanah swasta yang sudah dikembangkan di Indonesia dilakukan  oleh  perusahaan    yang  bergerak  di  sector  perumahan  (property)  dan  kawasan industry. Keuntungan pembelian bank tanah swasta diperoleh dari sewa kontrak/pakai dan atau dari peningkatan nilai tanah (selisih harga beli dan harga jual)
2. Pematangan Tanah
Pada tahap ini, bank tanah menyiapkan sarana dan prasarana atau fasilitas pendukung antara lain, pembangunan infrastruktur, saluran sanitasi, fasilitas umum dan layanan publik. Khusus bank tanah swasta, kegiatan pematangan tanah ini mengarah pada pembangunan infrastruktur inti dan penunjang berdasarkan kalkulasi ekonomi dan tata kelola yang cermat agar investasi tanah tidak mengalami kerugian. Kegiatan ini harus memperhatikan dan mengacu pada rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Tahapan  pematangan  tanah  sangat  krusial  karena  menentukan    nilai  tanah  dan  daya  tarik masyarakat  atau  investor  untuk  membeli  atau  menyewa  tanah.  Nilai  ekonomis  tanah  sangat penting dalam proses pematangan tanah ini. Nilai ekonomis tanah banyak ditentukan oleh faktor status kepemilikan tanah, kemudahan, kemanfataan, fasilitas, dan kelembagaan.
3. Pendistribusian Tanah
Sebelum dilakukan pendistribusian tentunya harus di dahului dengan kesiapan data antara lain mengenai berapa luas tanah yang menjadi objek bank tanah, bidang tanah mana yang menjadi prioritas (umum atau khusus), dan berapa lama waktu yang di butuhkan untuk pematangan sebelum  di  distribusikan.  Tahapan  berikutnya,  menentukan  untuk  apa  atau  siapa  tanah didistribusikan, berapa persen dari jumlah tanah yang tersedia yang dapat di distribusikan dan bagaimana pendistribusian tanahnya.
Pendistribusian  objek  tanah    dari  bank  tanah  pemerintah  ditijukan  untuk  fasilitas sosial/kepentingan  umum,  infrastruktur,  pengembangan  kota,  pusat  perdagangan,  kawasan industry/bisnis,  perumahan  murah,  pemukiman  kembali  (relokasi), Landreform, dan  lain  lain. Sedangkan sasaran pendistribusian tanah milik bank swasta berorientasi pada kalkulasi bisnis murni  seperti  untuk  pembangunan  real  estate,  kawasan  industry,  perkebunan,  dan pengembangan  usaha.  Berbeda  dengan  orientasi  bank  tanah  campuran  yang  harus  mampu menyeimbangkan aspek pelayanan sekaligus bisnis

## 4. PENUTUP
Urgensi Pembentukan Bank tanah di Indonesia dimana Pembentukan bank Tanah merupakan amanat konstitusional  Pasal 33 Ayat  (3) UUD 1945  dan dalam Pasal 2 Ayat  (2)  UUPA  Tahun  1960.  Keberadaan  bank  tanah  akan  menjawab  beberapa persoalan  krusial  yang  nyata  seperti  :  tersedianya  stok  tanah  pemerintah  untuk berbagai  keperluan  pembangunan  di  masa    depan;  menghemat  dana  APBN/APBD; mengurangi konflik dalam proses pembebasan tanah dan; mengurangi dampak buruk liberalisasi tanah termasuk membatasi ruang gerak para spekulan dan mafia tanah. Selain  itu,  bank  tanah  juga  akan  sangat  membantu  dalam  mengimplementasikan berbagai  kebijakan  pemerintah,  dalam  hal  ini  terkait  pertanahan,  khususnya penatagunaan tanah secara adil dan berkelanjutan. Mekanisme kegiatan bank tanah dalam  memperoleh  tanah  antara  lain  melalui  tahapan  penyediaan,  tahapan pematangan, dan tahapan pendistribusian tanah. Pada penyediaan tanah dilakukan oleh bank tanah pemerintah atupun swasta, misal nya memanfaatkan tanah terlantar atau  jual  beli  tanah  di  pasar  tanah.  Pada  tahap  pematangan  tanah,  bank  tanah menyiapkan  sarana  dan  prasarana  atau  fasilitas  pendukung  antara  lain, pembangunan infrastruktur, saluran sanitasi, fasilitas umum dan layanan publik. Dan terakhir  pendistribusian  objek  tanah    dari  bank  tanah  pemerintah  ditijukan  untuk fasilitas  sosial/kepentingan  umum,  infrastruktur,  pengembangan  kota,  pusat perdagangan,  kawasan  industri/bisnis,  perumahan  murah,  pemukiman  kembali (relokasi), Landreform, dan lain lain.
5. DAFTAR PUSTAKA Bernhard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum , Margareth Pustaka: Jakarta, 2011
Bernhard Limbomg, Reforma Agraria , Margaretha Pustaka: Jakarta, 2012 Bernhard Limbong, Hukum Agraria Nasional , Margaretha Pustaka: Jakarta, 2012 Bernhard Limbong, Konflik Pertanahan , Margareth Pustaka: Jakarta, 2012 Bernhard Limbong, Bank Tanah , Margaretha Pustaka: Jakarta, 2013 Bernhard Libong, Politik Pertanahan, Margaretha Pustaka: Jakarta, 2014 Frank S. Alexander, Land banking AS Metropolitan Policy , Brookings Institution: Metropolitan Policy Program, 2008 Maria Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya , Kompas: Jakarta, 2008 Maria Sumardjono, Kebijakan Pertanahan, antara Regulasi dan Implementasi , Kompas: Jakarta, 2009 Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria Di Indonesia , Pancuran Tujuh:Jakarta,2011 Oloan Sitorus, Dayat Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum , Mitra Kebijakan Tanah Indonesia: Yogyakarta, 2004 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi PenelitianHukum dan Jurimentri , Ghalia: Jakarta, 1988,
Diana A Silva, Land Banking As A tool For The Economic Redevelopment of Older Industrial Cities , Drexel Law Review, Vol 3 Mei, 2001, Van Dijk, T. dan D. Kopeva, Land banking And Central Europe: Future Relevance, Current Initiatives , Western European Past Experience, Land Use Policy, Vol 23, 2006, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 beserta amandemennya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria