## KAJIAN NORMATIF PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

## Desak Laksmi Brata, Ni Ketut Sari Adnyani, Ketut Sudiatmaka
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail : {laksmi.brata,sari.adnyani,sudiatmaka}@undiksha.ac.id

## Abstrak
Ketentuan  perjanjian  perkawinan  dalam  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  dianggap  bertentangan  dengan  Pasal  28E  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  1945.  Oleh  karena  itu,  diadakan judicial  review terhadap Pasal  29  ayat  (1),  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 sehingga  menghasilkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  kajian  normatif  perjanjian  perkawinan sehingga  Mahkamah  Konstitusi  melakukan judicial  review dan  (2)  mengetahui konsekuensi  yuridis  perjanjian  perkawinan  bagi  para  pihak  pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015.  Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  (1)  pendekatan  perundang-undangan  dan  (2)  pendekatan  kasus.  Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan  bahan  hukum  tersier.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  kajian  normatif perjanjian perkawinan sehingga dilakukan judicial review karena ketentuan perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur mengenai  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  sebelum  atau  pada  saat  perkawinan dilangsungkan,  di  mana  hal  ini  bertentangan  dengan  Pasal  28E  ayat  (2)  Undang- Undang  Dasar  1945  dan  (2)  konsekuensi  yuridis  perjanjian  perkawinan  pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015  adalah  pemisahan  harta benda  perkawinan  sesuai  dengan  isi  perjanjian  perkawinan  dan  para  pihak  akan terikat isi perjanjian dengan harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Sementara terhadap pihak ketiga perjanjian perkawinan akan mengikat setelah didaftarkan.
Kata kunci : Perjanjian Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Putusan Mahkamah Konstitusi.

## Abstract
The provisions of the marriage agreement in Article 29 of Act 1 of 1974  on marriage are considered contradictory to Article 28E paragraph (2) of the 1945 Constitution of Indonesia. Therefore, the Constitutional Court conducted judicial review on Article 29 Paragraph  (1),  Paragraph  (3)  and  Paragraph  (4)  of  Act  1  of  1974  which  resulted  in the  Decision  Number  69/PUU-XIII/2015.  This  study  aims  to  (1)  know  the  normative study  of  marriage  agreement  so  that  the  Constitutional  Court  conducted  judicial review and (2) know legal consequences of marriage agreement for the parties after the  Constitutional  Court  Decision  Number  69/PUU-XIII/2015.  This  research  used normative juridical research. The  approach that used in this research was (1) statute approach  and  (2)  case  approach.  The  sources  of  legal  materials  that  used  in  this research  are  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials  and  tertiary  legal material.  This  research  showed  that  (1)  normative  study  of  marriage  agreement  so
that  the  Constitutional  Court  conducted  a  judicial  review  because  the  provisions  of Article 29 of Act 1 of 1974 only regulates the marriage agreement that made before or at the time of marriage, which is contrary to Article 28E paragraph (2) of the 1945 Constitution of Indonesia and (2) the legal consequences of the marriage agreement after the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 are the separation of marriage property in accordance with the contents of the marriage agreement and the  contents  of  the  marriage  agreement  shall  bind  the  parties  by  exercising  their rights and obligations. Meanwhile, marriage agreement will bind the third parties once the agreement is registered.
Keywords :  Marriage  Agreement,  Act  1  of  1974,  Constitutional  Court  Decision .

## PENDAHULUAN
Indonesia  memberikan  perlindungan terhadap
masyarakatnya yang melangsungkan perkawinan dengan menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No.1 Tahun 1974). Adapun  akibat  hukum  dari  perkawinan yaitu: mengenai hubungan hukum di antara suami  dan  istri,  terbentuknya  harta  benda perkawinan,  kedudukan  dan  status  anak yang  sah,  serta  hubungan  pewarisan. Timbulnya  akibat  hukum  tersebut  hanya dapat  diperoleh  bila  perkawinan  dilakukan secara  sah  dan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  sesuai Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974.
Salah  satu  akibat  dari  perkawinan adalah  timbulnya  harta  benda  perkawinan. Harta  benda  perkawinan  dibagi  atas  harta bawaan  dan  harta  bersama,  di  mana keduanya  mempunyai  kedudukan  yang terpisah  satu  sama  lain.  Harta  benda perkawinan tersebut kemudian dapat diatur dalam  suatu  perjanjian  perkawinan  yang dibuat  berdasarkan  kesepakatan  pihak suami  dan  istri  pada  saat  atau  sebelum perkawinan dilangsungkan.
Perjanjian  perkawinan  dalam  UU  No. 1 Tahun 1974 diatur pada Pasal 29. Sesuai Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, suami-istri tidak  bisa  membuat  perjanjian  perkawinan setelah  berada  dalam  status  perkawinan, karena  perjanjian  tersebut  harus  dibuat sebelum  perkawinan  atau  saat  perkawinan dilangsungkan dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan sehingga perjanjian  tersebut  juga  tidak  dapat  diubah selama perkawinan. Selain diatur dalam UU No.  1  Tahun  1974,  perjanjian  perkawinan
juga  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal 119  KUHPerdata  bahwa  maksud  dari pembuatan  perjanjian  perkawinan  adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang harta bersama.  Jadi  apabila  kedua  belah  pihak tidak menginginkan adanya harta bersama, maka  calon  suami-istri  dapat  membuat perjanjian perkawinan untuk bisa menentukan pengaturan harta benda dalam perkawinan  mereka.  Adapun  konsekuensi yuridis adanya perjanjian perkawinan berdasarkan  aturan  hukum  nasional  yaitu perjanjian  tersebut  mengikat  para  pihak baik suami-istri maupun pihak ketiga.
Kondisi  masyarakat  yang  semakin demokratis  dan  kritis  kemudian  berdampak pada  implementasi  perjanjian  perkawinan dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  yang menimbulkan  permasalahan.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  Penetapan  Pengadilan  Jakarta Timur Nomor 207/Pdt.P/2005/ PN.JKT.TMR antara  Syam  Lal  Uttam  dan  Kavita  Uttam dan  Penetapan  Pengadilan  Jakarta  Timur Nomor 459/Pdt.P/2007/ PN.JKT.TMR antara  Dubagenta  Ramesh  dan  Selvia Setiawan  yang  dikabulkan  oleh  hakim,  di mana  kedua  penetapan  ini  membahas mengenai  masalah  perjanjian  perkawinan selama  dalam  ikatan  perkawinan.  Pada intinya  permohonan  para  pemohon  dalam penetapan  tersebut  adalah  permohonan penetapan pemisahan harta dalam perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  para pemohon selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini karena kenyataannya ada pasangan suami-istri  yang  karena  alasan  tertentu kemudian  membuat  perjanjian  perkawinan
selama dalam ikatan perkawinannya. Adapun  alasan  para  pemohon  adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan, adanya  risiko  pekerjaan  terhadap  harta bersama dan adanya keinginan untuk tetap memiliki hak atas tanah bagi Warga Negara Indonesia  (WNI)  yang  telah  menikah dengan Warga Negara Asing (WNA).
Adanya ketentuan Pasal 29 UU No. 1 Tahun  1974  mengenai  waktu  pembuatan perjanjian  perkawinan  yang  harus  dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan membuat suami-istri merasa dibatasi  hak-hak  konstitusionalnya  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945. Pasangan  suami-istri  merasa  dibatasi  hak- hak konstitusionalnya dalam hal kebebasan 2  (dua)  orang  individu  untuk  melakukan atau  kapan  akan  melakukan  perjanjian,  di mana  hal  ini  bertentangan  dengan  Pasal 28E  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945 yang  menyebutkan  bahwa,  “Setiap  orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,  menyatakan  pikiran  dan sikap, sesuai dengan hati nurani”.
Dengan  demikian  Pasal  29  ayat  (1), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974 dianggap  bertentangan  dengan  Pasal  28E ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945 sehingga  diadakanlah judicial  review . Judicial  review  ini  berawal  dari    kasus  Ike Farida  selaku  WNI  yang  menikah  dengan WNA,  yang  merasa  hak-hak  konstitusinya dirampas  oleh  beberapa  pasal  dalam undang-undang.  Ike  Farida  menyatakan bahwa dirinya tidak bisa memiliki bangunan dengan dasar hak milik dikarenakan dirinya menikah  dengan  WNA  tanpa  memiliki perjanjian perkawinan.
Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) melalui putusannya dengan nomor 69/PUU- XIII/2015  atas  permohonan  uji  materil terhadap  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Pokok  Agraria  (selanjutnya disebut  UU  No.  5  Tahun  1960)  dan  UU No.1 Tahun 1974 telah membuat pengaturan baru mengenai perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974.  Tafsir  konstitusional  MK  dalam
putusan tersebut, paling membawa perubahan  signifikan  dalam  hal  waktu pembuatan  perjanjian  perkawinan,  di  mana pasca  putusan  MK  perjanjian  perkawinan dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian normatif perjanjian perkawinan sehingga MK melakukan judicial  review dan  untuk  mengetahui konsekuensi  yuridis  perjanjian  perkawinan bagi  para  pihak  pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015  serta untuk memberikan masukan dan sumbangan  pemikiran  dalam  penyusunan peraturan  perundang-undangan  berkaitan perjanjian perkawinan agar menjamin perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  yang melangsungkan perkawinan.
Perkawinan  merupakan  ikatan  lahir batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa  (Adnyani,  Jurnal  Ilmu Sosial  dan  Humaniora,  No.1,  April  2016: 754-769).  Pengertian  perkawinan  tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974.
Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami-istri yang  memuat  tentang  status  kepemilikan harta  dalam  perkawinan  mereka  (Jehani, 2008:  8).  Jika  bermaksud  mengadakan penyimpangan  dari  ketentuan  persatuan harta  bersama,  maka  suami-istri  harus menempuh  jalan  dengan  perjanjian  kawin (Sembiring, 2017: 93).
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam lingkungan  peradilan  umum,    lingkungan peradilan  agama,  lingkungan  peradilan militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha negara. Menurut Pasal 24 ayat (2) Undang- Undang  Dasar  1945  pasca  amandemen ketiga, maka dibentuklah MK. Pembentukan  MK  tidak  dapat  dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan  tentang  pengujian  produk
hukum oleh lembaga peradilan atau judicial review . METODE Penelitian ini merupakan jenis penelitian  yuridis  normatif,  artinya  dalam melakukan pembahasan masalah yang ada peneliti  akan  melihat  pada  kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang  berkaitan  (Supratman  dan  Dillah, 2015:  250).  Dalam  penelitian  ini  peneliti akan  membahas  mengenai  kajian  normatif perjanjian perkawinan yang dibuat berdasarkan  Putusan  MK  Nomor  69/PUU- XIII/2015,  dengan  mengidentifikasi  konflik norma dalam UU No. 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Peneliti  menggunakan  pendekatan undang-undang  ( statute  approach )  dan pendekatan kasus ( case approach ).
Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan  dan  regulasi  yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang sedang  dihadapi  (Amiruddin  dan  Asikin, 2016:164).  Sedangkan,  pendekatan  kasus dilakukan  dengan  menelaah  pada  kasus- kasus  yang  berkaitan  dengan  perjanjian perkawinan.  Hal  pokok  yang  dikaji  pada putusan  tersebut  adalah  pertimbangan hakim  untuk  sampai  pada  putusannya (Amiruddin dan Asikin, 2016: 165). Sumber bahan  hukum  yang  digunakan  adalah bahan  hukum  primer  berupa  bahan-bahan hukum  mengikat  yang  relevan  seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 1 Tahun  1974,  Putusan  MK  Nomor  69/PUU- XIII/2015  dan  sebagainya.  Selain  itu, peneliti  juga  menggunakan  bahan  hukum sekunder  yang  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer,  meliputi literatur-literatur, jurnal hukum, hasil penelitian  dan  artikel-artikel  hukum  yang berkaitan serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum dilakukan  dengan  menggunakan  studi kepustakaan ( library research ) yaitu menelusuri dan mempelajari literatur- literatur  yang  ada  kaitannya  dengan  materi
penelitian  ini.  Sementara  untuk  teknik analisis bahan hukum, peneliti menggunakan  teknik  sistematisasi  dengan mencari  kaitan  rumusan  suatu  konsep hukum antara peraturan perundang- undangan  yang  sederajat  maupun  antara yang tidak sederajat. Peneliti juga menggunakan  teknik  deskriptif  sebagai teknik  analisis  bahan  hukum,  dengan memaparkan  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier apa  adanya  sesuai  dengan  permasalahan yang  diteliti  (Geraldi,  Jurnal  Komunikasi Hukum, No. 1, Pebruari 2017: 1-25).

## PEMBAHASAN
Kajian  Normatif  Perjanjian  Perkawinan Sehingga Mahkamah Konstitusi
Melakukan Judicial Review
Pada  hakikatnya  sebuah  perkawinan dalam  KUHPerdata  dipandang  sebagai persekutuan lahir dalam hubungan- hubungan perdata saja. Sedangkan, perkawinan  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974 merupakan  suatu  ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai suami  istri.  Namun,  pada  dasarnya  kedua aturan  tersebut  memiliki  kesamaan  dalam esensinya yang menyatakan bahwa perkawinan  adalah  sebuah  ikatan  dan persekutuan  lahir.  Jadi  ikatan  tersebut memerlukan  perjanjian  perkawinan  untuk mencapai  esensi  dari  sebuah  perkawinan itu  sendiri,  terutama  dalam  hal  memenuhi ikatan  lahir  mengenai  harta  benda  yang merupakan  salah  satu  hal  yang  diatur dalam perjanjian perkawinan.
Pengaturan perjanjian perkawinan menurut  UU  No.  1  Tahun  1974  dalam  Bab V Pasal 29 sebagai berikut :
(1)  Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan
bersama dapat mengadakan  perjanjian  tertulis  yang disahkan Pegawai Pencatat
Perkawinan,  setelah  mana  isinya berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut.
(2)  Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan  bilamana  melanggar  batas- batas hukum, agama dan kesusilaan.
(3)  Perjanjian  tersebut  mulai  berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
(4)  Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali  kedua  belah  pihak  ada persetujuan untuk merubah dan perubahan  tidak  merugikan  pihak ketiga.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  29  di atas,  maka  waktu  pembuatan  perjanjian perkawinan adalah sebelum atau pada saat perkawinan  dilangsungkan.  Sedangkan, perjanjian  perkawinan  mulai  berlaku  sejak perkawinan dilangsungkan, dengan membawa  akibat  hukum  yang  mengikat suami-istri  begitu  pula  terhadap  pihak ketiga yang tersangkut. Selama perkawinan berlangsung,  perjanjian  perkawinan  dapat diubah dengan syarat atas dasar kesepakatan  suami-istri  dan  tidak  boleh merugikan  pihak  ketiga.  Namun,  apabila perjanjian perkawinan yang diubah tersebut ternyata  merugikan  pihak  ketiga  maka pihak ketiga tidak terikat terhadap perubahan  perjanjian  perkawinan  tersebut (Sukardi,  Jurnal  Khatulistiwa,  No.  1,  Maret 2016: 19-45). Perjanjian perkawinan berlaku  terhadap  pihak  ketiga  setelah didaftarkan  di  Kantor  Catatan  Sipil  untuk masyarakat  yang  beragama  selain  agama Islam  atau  di  Kantor  Urusan  Agama  untuk yang beragama Islam. Mengenai isi perjanjian  perkawinan  UU  No.  1  Tahun 1974 tidak membahasnya, yang ada hanya bahwa  perjanjian  perkawinan  tidak  boleh bertentangan  dengan  hukum,  agama  dan kesusilaan (Tutik, 2008: 122).
Perkembangan yang terjadi di masyarakat selama pemberlakuan Pasal 29 UU  No.1  Tahun  1974  adalah  terdapat pasangan  suami-istri  yang  karena  alasan tertentu  kemudian  membuat  perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan.  Salah  satu  alasan  pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam  ikatan perkawinan  yaitu akibat adanya risiko yang baru  dirasakan  oleh  suami-istri  selama
perkawinannya  karena  pekerjaan  salah satu  pihak  memiliki  risiko  sampai  pada harta  pribadi.  Pekerjaan  dimaksud  adalah direksi  dari  suatu  perseroan  yang  sesuai ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya  disebut  UU  No.  40  Tahun 2007), pada Pasal 97 ayat (3) menyebutkan bahwa, “Setiap anggota direksi bertanggung  jawab  penuh  secara  pribadi atas  kerugian  perseroan  apabila  yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan ketentuan  yang  dimaksud  pada  ayat  (2)” dan  Pasal  104  ayat  (2)  UU  No.  40  Tahun 2007  juga  menyatakan  bahwa,  “Apabila kepailitan  yang  terjadi  karena  kesalahan atau  kelalaian  direksi  dan  harta  pailit  tidak cukup  untuk  membayar  seluruh  kewajiban perseroan  dalam kepailitan  tersebut,  setiap anggota  direksi  secara  tanggung  renteng bertanggung  jawab  atas  seluruh  kewajiban yang  tidak  terlunasi  dari  harta  pailit tersebut”.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut, maka seorang suami atau istri yang bekerja dalam  jabatannya  sebagai  direksi  suatu perseroan  bertanggung  jawab  penuh  atas kerugian perseroan sampai harta kekayaan pribadi,  jika  yang  bersangkutan  terbukti bersalah  atau  lalai  menjalankan  tugasnya. Keadaan ini mulai dirasakan oleh pasangan suami-istri  sangat  merugikan  bagi  harta bersama  mereka,  sehingga  memberikan implikasi  terhadap  pasangan  suami-istri yang  belum  memiliki  perjanjian  perkawinan untuk  membuat  perjanjian  perkawinan selama dalam ikatan perkawinan mereka.
Selain itu, alasan lain yang
menyebabkan suami-istri membuat
perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan  adalah  salah  satu  pihak  suami atau  istri  berkewarganegaraan  Indonesia yang  melaksanakan  perkawinan  dengan WNA,  baru  ada  keinginan  untuk  memiliki hak  atas  tanah  saat  dalam  perkawinan. Namun, ada beberapa hak atas tanah yang tidak  diperbolehkan  dimiliki  oleh  WNI  yang kawin  dengan WNA, kecuali  ada  perjanjian perkawinan  yang  dibuat  sebelum  atau  saat perkawinan  dilangsungkan.  Hal  ini  sesuai
dengan  Pasal  21  ayat  (1)  UU  No.  5  Tahun 1960 menyebutkan bahwa hanya WNI yang bisa memiliki sertifikat hak milik atas tanah. Namun,  WNI  yang  kawin  dengan  WNA tidak boleh memiliki hak milik atas tanah di Indonesia  karena  akan  menjadi  harta bersama antara WNI dan WNA.
Menurut  Pasal  21  ayat  (3)  UU  No.  5 Tahun  1960,  WNA  yang  memperoleh  hak milik  karena  pewarisan  tanpa  wasiat  atau percampuran  harta  karena  perkawinan, wajib  melepaskan  hak  itu  dalam  jangka waktu  1  (satu)  tahun  sejak  diperolehnya hak  itu.  WNA  juga  dilarang  untuk  memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) sesuai Pasal 30 ayat (2) dan Pasal  36  ayat  (2)  UU  No.  5  Tahun  1960. Dalam  Pasal  42  dan  Pasal  45  UU  No.  5 Tahun  1960  serta  diatur  lebih  lanjut  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun 1996  tentang  HGB,  HGU  dan  Hak  Pakai, bahwa  WNA  hanya  boleh  memiliki  hak pakai  dan  hak  sewa  saja.  Berdasarkan ketentuan  di  atas,  maka  WNI  yang  kawin dengan  WNA  tanpa  perjanjian  perkawinan juga  dengan  sendirinya  tidak  bisa  memiliki hak  milik,  HGB  dan  HGU  karena  akan menjadi kepemilikan bersama dengan WNA yang  dilarang  oleh  undang-undang, kecuali dibuatkan  perjanjian  perkawinan  mengenai pemisahan harta. Hal inilah yang mendorong  suami-istri  untuk  melakukan pemisahan  harta  bersama  selama  dalam perkawinan dengan bentuk perjanjian perkawinan,  karena  WNI  ingin  tetap memiliki hak atas tanah setelah melakukan perkawinan dengan WNA.
Ketentuan mengenai pembuatan perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  selama dalam ikatan perkawinan tidak diatur dalam UU  No.  1  Tahun  1974,  di  mana  dalam Pasal  29  UU  No.  1  Tahun  1974  hanya mengatur  mengenai  perjanjian  yang  dibuat pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan dilangsungkan.  Namun  fenomena  yang terjadi di masyarakat dapat ditemui perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  selama dalam ikatan perkawinan.
Adapun
beberapa penetapan pengadilan negeri terkait pembuatan
perjanjian perkawinan selama dalam  ikatan perkawinan  yang  dikabulkan  oleh  hakim permohonanya yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 207/Pdt.P/2005/PN.JKT.TMR dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 459/Pdt.P/2007/PN.JKT.TMR. Penetapan Pengadilan Negeri Nomor
207/Pdt.P/2005/PN.JKT.TMR  diajukan  oleh Syam  Lal  Uttam  selaku  Pemohon  I  dan Kavita  Uttam  selaku  Pemohon  II,  di  mana permohonan  para  pemohon  yaitu  adanya keinginan  untuk  memisahkan  harta  yang telah  ada  dalam  perkawinannya  berupa  3 (tiga)  bidang  tanah  dan  bangunan  atas nama  Pemohon  I  serta  harta  Pemohon  I dan Pemohon II lainnya yang akan timbul di kemudian hari sehingga tidak ada lagi harta yang  berstatus  harta  bersama.  Hal  ini dikarenakan pekerjaan Pemohon I merupakan direksi yang mempunyai konsekuensi  dan  tanggung  jawab  sampai pada  harta-harta  pribadi  sehingga  akan berisiko  terhadap  harta  bersama  pula.  Hal ini terjadi apabila direksi dalam menjalankan jabatannya membuat keputusan  maupun  perbuatan  hukum  yang merugikan  perusahaan  maka  sesuai  Pasal 97 ayat  (3)  dan Pasal 104 ayat  (2)  UU No. 40  Tahun  2007  mengharuskan  direksi mengganti  kerugian  perseroan  sampai pada harta pribadinya.
Sedangkan,  Penetapan  Pengadilan Negeri Nomor 459/Pdt.P/2007
/PN.JKT.TMR  diajukan  oleh  Dubagenta Ramesh  selaku  Pemohon  I  dan  Selvia Setiawan  selaku  Pemohon  II.  Adapun permohonan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II pada  intinya  meminta  untuk  menetapkan perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  selama dalam status perkawinannya tentang pemisahan  harta  bersama  akibat  adanya perkawinan  dengan  WNA.  Hal  ini  juga bertujuan  agar  Pemohon  II  yang  berstatus sebagai WNI di kemudian hari bisa memiliki hak  atas  tanah  secara  pribadi  selama WNI dalam ikatan perkawinan dengan WNA.
Mengenai akibat hukum dari
Penetapan Pengadilan Negeri Nomor
207/Pdt.P/2005/PN.JKT.TMR,  telah  terjadi
pemisahan harta bersama sesuai apa yang diminta  oleh  para  pemohon.  Jadi  setelah penetapan ini, bila Pemohon I yang bekerja sebagai direktur dalam perseroan mengadakan  hubungan  hukum  terhadap pihak  lain  dan  ternyata  hal  tersebut menimbulkan kerugian terhadap perseroannya, maka tanggung jawab hanya sebatas  pada  harta-harta  pribadi  Pemohon I,  tidak  sampai  pada  harta-harta  pribadi Pemohon II.
Sedangkan,  akibat  terhadap  harta benda  para  pemohon  dari  Penetapan Pengadilan
Negeri Nomor 459/Pdt.P/2007/PN.JKT.TMR,  maka  berarti sejak  tanggal  penetapan  tersebut  sudah tidak  ada  lagi  harta  bersama  di  antara mereka  karena  telah  terjadi  pemisahan harta kekayaan. Permohonan penetapan ini juga  untuk  memberikan  perlindungan  bagi Pemohon  II  yang  berstatus  WNI  yang melakukan  perkawinan  dengan  Pemohon  I yang  berstatus  WNA,  sehingga  akibatnya Pemohon  II  sudah  diperbolehkan  memiliki hak  milik  atas  tanah  karena  sudah  tidak terjadi percampuran harta dengan WNA.
Padahal  dalam  Pasal  29  UU  No.  1 Tahun  1974  sudah  ada  ketentuan  yang mengatur  mengenai  perjanjian  perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan. Perjanjian  perkawinan  juga  diatur  dalam Pasal  139  KUHPerdata  yang  menyebutkan bahwa  calon  suami-istri  yang  mengadakan perjanjian  perkawinan  berhak  menyiapkan beberapa  penyimpangan  dari  peraturan undang-undang  mengenai  harta  bersama, asal  tidak  bertentangan  dengan  tata  susila yang  baik  atau  tata  tertib  umum  dan diindahkan  pula  ketentuan-ketentuan  yang digariskan undang-undang. Namun, aturan- aturan  tersebut  tidak  dapat  menjadi  solusi bagi  pasangan  suami-istri  yang  atas  dasar kealpaannya  tidak  membuat  perjanjian perkawinan  sebelum  atau  pada  saat perkawinannya dilangsungkan seperti kedua penetapan di atas. Pasangan suami- istri tersebut menderita kerugian konstitusional  atas  pemberlakuan  Pasal  29 UU No. 1 Tahun 1974.
Kerugian  konstitusional  tersebut  di atas terjadi pada Ike Farida yang kemudian mengajukan permohonan judicial review ke MK terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat  (4)  UU  No.  1  Tahun  1974,  yang kemudian  dikabulkan  oleh  hakim  sesuai Putusan  MK  Nomor  69/PUU-XIII/2015. Dalam  dalil  permohonannya  Pemohon menyatakan  bahwa  Pasal  29  ayat  (1) dengan  frasa  “pada  waktu  atau  sebelum perkawinan  dilangsungkan”,  frasa  “…sejak perkawinan  dilangsungkan”  pada  ayat  (3) dan frasa “selama perkawinan berlangsung” pada  ayat  (4)  dianggap  telah  membatasi kebebasan  2  (dua)  orang  individu  untuk melakukan  atau  kapan  akan  melakukan “perjanjian”, sehingga bertentangan dengan Pasal  28E  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar 1945. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan
permohonan untuk menyatakan  frasa  “pada  waktu  atau sebelum  perkawinan  dilangsungkan”  pada Pasal  29  ayat  (1),  Pasal  29  ayat  (3),  frasa “selama  perkawinan  berlangsung”  pada Pasal  29  ayat  (4)  UU  No.  1  Tahun  1974 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Pada  dasarnya  perjanjian  perkawinan sama  seperti  perjanjian  pada  umumnya. Perjanjian perkawinan juga harus didasarkan  pada  pembuatan  perjanjian sebagaimana
mestinya dengan memperhatikan  asas-asas  yaitu  (Windari, 2014:  9)  :  (1)  Asas  kebebasan  berkontrak; (2) Asas konsesualisme; (3) Asas kepastian hukum  ( pacta  sunt  servanda );  (4)  Asas itikad baik dan (5)  Asas kepribadian. Salah satu dasar dalam sebuah perjanjian adalah asas  kebebasan  berkontrak  sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1)
KUHPerdata,  yang  mengatur  bahwa  : “Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka  yang  membuatnya”.  Asas  ini merupakan  suatu  asas  yang  memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :
1.  Membuat atau tidak membuat
perjanjian.
2.  Mengadakan perjanjian dengan siapapun. 3.  Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
4.  Menentukan bentuk perjanjiannya
apakah tertulis atau lisan. Asas ini sejalan dengan Pasal 28E ayat (2)
Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur  :  “Setiap  orang  berhak  atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan  pikiran  dan  sikap,  sesuai dengan  hati  nuraninya”.  Hal  ini  termasuk kebebasan  menuangkan  pikiran  dan  sikap dalam  suatu  pernyataan  dan  perjanjian yang  isinya  dibuat  sesuai  dengan  hati nuraninya.  Jadi  setiap  orang  berhak  untuk melakukan  perjanjian  dengan  siapapun, kapanpun  dan  dengan  isi    apapun,  asal dilaksanakan dengan itikad baik serta tidak bertentangan  dengan  hukum,  kesusilaan, ataupun ketertiban umum.
Namun  kenyataannya,  frasa  “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan”  pada  Pasal  29  ayat  (1)  UU No.  1  Tahun  1974;  seluruh  kalimat  pada Pasal  29  ayat  (3)  UU  No.  1  Tahun  1974; dan frasa “selama perkawinan berlangsung” pada  Pasal  29  ayat  (4)  UU  No.  1  Tahun 1974  ternyata  telah  mengekang  hak kebebasan  berkontrak  seseorang.  Frasa- frasa  tersebut  membatasi  kebebasan  2 (dua)  orang  individu  untuk  melakukan  atau kapan  akan  melakukan  “perjanjian”.  Hal  ini karena  seseorang  pada  akhirnya  tidak dapat  membuat  perjanjian  perkawinan  jika tidak  dilakukan  sebelum  atau  pada  saat perkawinan dilangsungkan.
Atas permohonan demikian, MK berpendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa ketentuan yang ada saat ini  dalam  Pasal  29  UU  No.  1  Tahun  1974 hanya  mengatur  perjanjian  perkawinan yang  dibuat  sebelum  atau  pada  saat perkawinan  dilangsungkan.  Hal  tersebut sangat  merugikan  pasangan  suami-istri terkait  apabila  mereka  tidak  membuat perjanjian  perkawinan.  Padahal  dalam kenyataannya  ada  fenomena  suami-istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk
membuat  perjanjian  perkawinan  setelah mereka melangsungkan perkawinan.
Di  dalam  pertimbangannya,  MK  juga memberikan gambaran bahwa tujuan dibuatnya  perjanjian  perkawinan  sebagai berikut :
1.  Memisahkan  harta  kekayaan  antara pihak  suami  dengan  pihak  istri sehingga  harta  kekayaan  mereka tidak  bercampur. Oleh karena  itu,  jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama.
2.  Atas  utang  masing-masing  pihak  pun yang  mereka  buat  dalam  perkawinan mereka masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
3.  Jika  salah  satu  pihak  ingin  menjual harta  kekayaan  mereka  tidak  perlu meminta izin dari pasangannya.
4.  Begitu  juga  dengan  fasilitas  kredit yang  mereka  ajukan,  tidak  lagi  harus meminta  izin  terlebih  dahulu  dari pasangannya dalam hal menjaminkan aset  yang  terdaftar  atas  nama  salah satu di antara mereka.
Fenomena pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan  yang  terjadi di  masyarakat  pun menjadi salah satu pertimbangan MK untuk menyatakan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974 inkonstitusional bersyarat sebagaimana pertimbangan  hukum  MK.  Alasan  umum dibuatnya  perjanjian  selama  dalam  ikatan perkawinan  adalah  adanya  kealpaan  dan ketidaktahuan  bahwa  dalam  UU  No.  1 Tahun  1974  terdapat  ketentuan  mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan.  Alasan  lainnya  adalah adanya risiko yang mungkin timbul terhadap  harta  bersama  dalam  perkawinan karena  pekerjaan  suami  dan/atau  istri memiliki  konsekuensi  dan  tanggung  jawab sampai pada harta pribadi mereka.
Selain  itu,  dalam  Pasal  21  UU  No.  5 Tahun  1960  dinyatakan  bahwa  hanya  WNI yang  dapat  mempunyai  hak  milik  atas
tanah.  Apabila  WNI  setelah  kawin  dengan WNA,  kemudian  memperoleh  sertifikat  hak milik,  maka  dalam  waktu  1  (satu)  tahun setelah perkawinannya itu, WNI bersangkutan  harus  melepaskan  hak  milik atas  tanah  tersebut  kepada  subjek  hukum lain yang berhak. Sementara, WNA dilarang untuk  memiliki  hak  milik,  HGB  dan  HGU (Pasal  21  ayat  (3),  Pasal  30  ayat  (2),  dan Pasal  36  ayat  (2)  UU  No.  5  Tahun  1960). Jadi  saat  WNI  kawin  dengan  WNA  dan memiliki salah satu dari ketiga hak tersebut, maka hak atas tanah itu akan menjadi harta bersama  WNI  dengan  WNA,  sehingga akibatnya WNI bersangkutan tidak diperbolehkan memiliki ketiga hak tersebut, kecuali  ada  perjanjian  perkawinan  terlebih dahulu.  Dengan  adanya  aturan  tersebut WNI  yang  melakukan  perkawinan  dengan WNA dan mempunyai tanah atau bangunan hak  milik,  akan  kehilangan  atau  hapus tanah tersebut menjadi tanah atau bangunan  milik  negara,  sehingga  hal  ini menyebabkan pasangan suami-istri terdorong untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan.
Jadi dengan diterimanya permohonan judicial  review ini  memberikan  kepastian hukum  dan  keadilan  yang  dijamin  oleh Undang-Undang Dasar 1945 bagi masyarakat  atas  hak  konstitusionalnya dalam  membuat  suatu  perjanjian  (asas kebebasan  berkontrak)  dalam  hal  ini perjanjian perkawinan.
Konsekuensi Yuridis
Perjanjian
Perkawinan  Bagi  Para  Pihak  Pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 69/PUU-XIII/2015
Apabila  ada  norma  hukum  dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang  Dasar  1945,  maka  MK dapat  membentuk  rumusan  norma  hukum baru  dalam  putusannya  untuk  menghargai hak-hak  konstitusional  seseorang  yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jika amar putusan MK adalah inkonstitusional  bersyarat  maka  norma hukum  dalam  pasal  atau  ayat  undang- undang yang dimohonkan pengujian
“dinyatakan  bertentangan  secara  bersyarat dengan  Undang- Undang  Dasar  1945”. Artinya,  pasal  atau  ayat  yang  dimohonkan itu bertentangan dengan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Dasar 1945 (inkonstitusional), jika syarat yang ditetapkan  Hakim  MK  tidak  dipenuhi  (Mas, 2017:  189).  Seperti  pada  Putusan  Nomor 69/PUU-XIII/2015  yang menyatakan  bahwa Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974 inkonstitusional bersyarat  sehingga  MK  memberikan  tafsir konstitusional  terhadap  ayat-ayat  dalam Pasal 29 tersebut.
Pada  amar  Putusan  Nomor  69/PUU- XIII/2015,  MK  menyatakan  Pasal  29  ayat (1)  UU  No.1  Tahun  1974  inskonstitusional bersyarat  sepanjang  tidak  dimaknai,  “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang
disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan  atau  notaris,  setelah  mana isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga sepanjang  pihak  ketiga  tersangkut”.  Bila sebelumnya pembuatan perjanjian perkawinan  harus  dilakukan  sebelum  atau pada saat hari dilangsungkannya perkawinan, maka kini pasangan suami-istri dapat  membuat  perjanjian  perkawinan selama dalam ikatan perkawinan mereka.
Dengan  ini,  maka  pasangan  suami- istri sudah bisa membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinannya tanpa harus meminta penetapan  pengadilan  untuk  keperluan pembuatan  perjanjian  perkawinan  tersebut. Selain  itu,  pasca  putusan  MK  Nomor 69/PUU-XIII/2015  notaris  juga  diberikan kewenangan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan, padahal sebelumnya hanya  pegawai  pencatat  perkawinan  yang berwenang mengesahkan perjanjian perkawinan. Jadi pasangan suami-istri yang membuat  perjanjian  perkawinan  secara tertulis,  kemudian  dapat  disahkan  oleh pegawai  pencatat  perkawinan  atau  notaris untuk  membuat  akta  perjanjian  perkawinan tersebut.
Selanjutnya,  Pasal  29  ayat  (3)  UU No.1 Tahun 1974 dinyatakan
inkonstitusional  bersyarat  sepanjang  tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak  perkawinan  dilangsungkan,  kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”.    Jadi  untuk  perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan, maupun  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat selama  dalam  ikatan  perkawinan,  maka suami-istri  boleh  menentukan  saat  mulai berlakunya  perjanjian  perkawinan.  Apabila hal  tersebut  tidak  ditentukan,  maka  demi hukum  perjanjian  perkawinan  tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
Dan  yang  terakhir,  Pasal  29  ayat  (4) UU  No.1  Tahun  1974  yang  dinyatakan inkonstitusional  bersyarat  sepanjang  tidak dimaknai, “Selama perkawinan berlangsung,  perjanjian  perkawinan  dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya,  tidak  dapat  diubah  atau  dicabut, kecuali  bila  dari  kedua  belah  pihak  ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu  tidak  merugikan  pihak ketiga”.  Jadi, pasca putusan MK ini ada perluasan makna isi perjanjian perkawinan di mana perjanjian perkawinan  tidak  hanya  mengatur  harta perkawinan namun juga mengenai perjanjian  lainnya  di  luar  harta  perkawinan. Selain  itu,  perjanjian  perkawinan  kini  juga tidak  hanya  dapat  diubah  namun  juga  bisa dicabut atas dasar persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.
Terkait  pengaruh  Putusan  MK  Nomor 69/PUU-XIII/2015 bagi pasangan suami-istri yang  belum  membuat  perjanjian  di  awal perkawinannya dan ingin membuat perjanjian dalam ikatan perkawinanya maka pasca  Putusan  MK  tersebut  pasangan suami-istri  sudah  bisa  membuat  perjanjian perkawinan tanpa perlu mengajukan permohonan  penetapan  pengadilan  terkait pemisahan  harta.  Adapun  akibat  hukum terhadap  harta  benda  suami-istri  adalah terjadinya pemisahan harta benda perkawinan
sesuai isi perjanjian
perkawinannya.  Bila  para  pihak  telah menentukan  bahwa  harta  yang  tadinya telah  berstatus  harta  bersama  menjadi harta  pribadi  masing-masing  pihak,  maka harta  yang  diperoleh  suami-istri  selama perkawinan  baik  sebelum  atau  setelah dibuatnya  perjanjian  perkawinan  menjadi milik  masing-masing  pihak  suami  atau  istri. Hal ini dapat meminimalisir risiko dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami dan/atau istri yang memiliki  konsekuensi  dan  tanggung  jawab pada  harta  pribadi.  Jadi  jika  setelah dibuatnya  perjanjian  perkawinan  selama dalam  ikatan  perkawinan  ternyata  terjadi sesuatu hal yang membuat salah satu pihak harus  menanggung  ganti  rugi  sampai  ke harta  pribadinya,  maka  pihak  yang  lainnya tidak ikut menanggung kerugian tersebut.
Konsekuensi  pihak  suami-istri  yang membuat perjanjian perkawinan baik sebelum  atau  pada  saat  perkawinan dilangsungkan  atau  selama  dalam  ikatan perkawinan, maka kedua pihak akan saling terikat  dengan  harus  melaksanakan  hak dan  kewajibannya.  Bagi  para  pihak  yang melakukan  perjanjian  perkawinan  atas dasar  sepakat,  hal  ini  berarti  para  pihak tidak  menghendaki  aturan  yang  sudah disediakan  oleh  pemerintah,  kemudian mereka  mengaturnya  sesuai  kehendak yang diinginkannya.
Meskipun MK memberi peluang untuk dibuatnya  perjanjian  selama  dalam  ikatan perkawinan, tapi muatan perjanjian perkawinan tersebut terbatas terkait kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia.  Sehingga  suami  atau  istri  yang berkewarganegaraan  asing tetap  tidak  bisa memiliki  hak  milik  atau  HGB  atau  HGU dengan  alasan  apapun.  Namun,  WNI  yang kawin dengan WNA diberikan perlindungan dengan  diperbolehkannya  dibuat  perjanjian perkawinan  selama  ikatan  perkawinan  bagi pasangan  yang  belum  membuat  perjanjian sebelumnya,  sehingga  WNI  bisa  tetap mendapatkan  hak  konstitusionalnya  atas kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia.
Selain  itu,  perjanjian  yang  dibuat selama  dalam  ikatan  perkawinan  pasca Putusan  MK  Nomor  69/PUU-XIII/2015  juga harus  didaftarkan  di  Kantor  Catatan  Sipil atau  Kantor  Urusan  Agama  agar  mengikat pihak  ketiga.  Setelah  didaftarkan  maka pada  saat  itu  juga  pihak  ketiga  terikat  dan harus  mematuhi  isi  perjanjian  sepanjang pihak  ketiga  tersangkut.  Sejak  tanggal pendaftaran tersebut, terhadap pihak ketiga,  harta  suami-istri  tidak  lagi  menjadi tanggungan  untuk  pembayaran  terhadap utang  yang  dibuat  oleh  salah  satu  pihak suami  atau  istri.  Jadi  untuk  pembayaran utang terhadap pihak ketiga sesuai dengan apa  yang  diperjanjikan  di  antara  mereka, baik  itu  utang  akan  dibayarkan  oleh  pihak yang terutang saja ataupun dengan kesepakatan lain.
Namun,  jika  perjanjian  perkawinan tersebut  tidak  didaftarkan  maka  perjanjian tersebut  tidak  berlaku  mengikat  terhadap pihak  ketiga.  Jadi  jika  pihak  ketiga  akan menagih utang terhadap suami-istri setelah adanya  perjanjian  perkawinan  yang  baru dibuat  selama  perkawinan  tersebut,  maka pihak  ketiga  berhak  menuntut  pelunasan dari  harta  bersama  suami-istri,  asal  pihak ketiga  bisa  membuktikan  bahwa  yang dijadikan  jaminan  utang  adalah  harta bersama sebelum adanya perjanjian perkawinan tersebut.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  pemaparan  di  atas, adapun hal-hal yang dapat peneliti simpulkan  bahwa  alasan  MK  melakukan judicial  review pada  ketentuan  perjanjian perkawinan  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974 adalah karena ketentuan perjanjian perkawinan  dalam  Pasal  29  ayat  (1),  ayat (3)  dan  ayat  (4)  UU  No.  1  Tahun  1974 bertentangan  dengan  Pasal  28  E  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  1945  yaitu  dalam hal kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan  atau  kapan  akan  melakukan perjanjian. Fenomena pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan  dengan  berbagai  alasan  yang terjadi  di  masyarakat  pun  menjadi  salah
satu pertimbangan MK. Di dalam pertimbangannya,  MK  juga  memberikan gambaran  tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan.  Selain  itu,  MK  menegaskan bahwa dengan dapatnya perjanjian perkawinan  dibuat  selama  dalam  ikatan perkawinan, selaras dengan asas kebebasan  berkontrak  yang  diatur  dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang juga sejalan  dengan  hak  konstitusional  dalam Pasal 28 E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Selain  itu,  mengenai  akibat  hukum perjanjian  perkawinan  pasca  Putusan  MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 berpengaruh terhadap  harta  benda  suami-istri,  para pihak  yang  dalam  hal  ini  suami-istri  dan pihak  ketiga.  Akibat  hukum  terhadap  harta benda perkawinan suami-istri adalah terjadi pemisahan  harta  benda  perkawinan  sesuai isi  perjanjian  perkawinan  yang  telah disepakati.  Adapun  konsekuensi  yuridis bagi  pihak  suami-istri  yaitu  keduanya  akan terikat  isi  perjanjian  perkawinan  dengan harus melaksanakan hak dan kewajibannya dan  mentaati  hal-hal  yang  telah  disepakati dalam perjanjian. Sementara, untuk konsekuensi  yuridis  perjanjian  perkawinan terhadap  pihak  ketiga  akan  timbul  setelah perjanjian  tersebut  didaftarkan  di  Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.
Adapun  saran  yang  dapat  peneliti berikan  adalah  sebaiknya  para  pihak suami-istri  yang  ingin  membuat  perjanjian perkawinan  dapat  membuatnya  dalam bentuk  akta  otentik  dan  mendaftarkan perjanjian  perkawinan  tersebut.  Selaiin itu,diperlukan  suatu  pengaturan  lebih  lanjut mengenai pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan  untuk  menghindari  timbulnya kerancuan  dari  berbagai  pihak  baik  suami- istri,  pihak  ketiga,  notaris  dan  instansi terkait  pembuatan  perjanjian  perkawinan pasca Putusan MK Nomor 69/PUU- XIII/2015. Dan saran terakhir yaitu perlunya sosialisasi dari para instansi terkait terhadap masyarakat  agar para pihak yang hendak  membuat  perjanjian  perkawinan mengetahui aturan baru mengenai
mekanisme
pembuatan perjanjian perkawinan  pasca  adanya  Putusan  MK Nomor 69/PUU-XIII/2015

## DAFTAR PUSTAKA
Adnyani,  Ni  Ketut  Sari.  2016.  “Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu  Bali  Ditinjau  Dari  Perspektif Hukum Adat dan Kesetaraan Gender”.
Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Humaniora,
Volume  5,  Nomor  1,  April  2016  (hlm. 754-769).
Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum . Cetakan ke-9. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Geraldi, Aldo Rico. 2017. “Pertanggungjawaban Pemerintah India  Terkait  Tindakan  Pelanggaran Kekebalan  dan  Keistimewaan  yang Dilakukan Terhadap Perwakilan
Diplomatik  Amerika  Serikat  Ditinjau dari  Ketentuan  Hukum  Internasional”.
Jurnal  Komunikasi  Hukum ,  Volume  3, Nomor 1, Pebruari 2017 (hlm. 1-25).
Indonesia, Undang-Undang
Republik
Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Pokok  Agraria, Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043. Indonesia, Undang-Undang
Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan , Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2011 tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2011  Nomor  70,
Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 5226.
Jehani,  Libertus.  2008. Perkawinan,  Apa Resikonya?. Cetakan Pertama. Jakarta : ForumSahabat.
Mas, Marwan. 2017. Hukum Acara Mahkamah  Konstitusi. Cetakan  ke-1. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi. Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU- XIII/2015  tentang  Pengujian  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2015. Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sembiring, Rosnidar. 2017. Hukum
Keluarga  :  Harta-harta  Benda  dalam Perkawinan . Depok : Rajawali Pers.
Subekti, R. dan R Tjitrosudibio. 1983. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.
Sukardi.  2016.  “Kajian  Yuridis  Perjanjian Perkawinan  Menurut  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata,  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan Kompilasi Hukum Islam”. Jurnal Khatulistiwa, Volume  6,  Nomor  1, Maret 2016 (hlm. 19-45).
Supratman dan Philips Dillah. 2015. Metode Penelitian Hukum . Bandung : Alfabeta.
Tutik,  Titik  Triwulan.  2008. Hukum  Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta : Kencana.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945, 2014.  Jakarta  : Sekretariat Jenderal MPR RI.
Windari, Ratna Artha. 2014. Hukum Perjanjian. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.