## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERJANJIAN PADA PLATFORM LOAN-BASED CROWDFUNDING
Chartilia Gendis Napinillit M.
chartiliagnd@gmail.com

## Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Anjar Sri Ciptorukmi anjar@lpp.uns.ac.id
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This article aims to analyze and know the law protection provided to parties involved in the agreement through the loan-based crowdfunding platform. The legal protection granted to the parties is contained within the agreement itself, namely within the clause of the clause agreed upon by the parties, and there is also an out of the agreement, that is, in the provisions of current laws and regulations. Law protection is an important thing to guarantee the fulfillment of the legal rights of a person. In addition to these objectives, law protection is provided to bring about legal certainty, legal benefit, and justice for the parties. Law protection can be preventive (prevent) or repressive (fix).
The agreed agreement on the loan-based crowdfunding platform creates a legal relationship between the two parties of the manufacturer.  Legal Relationship is a relationship that gives rise to the consequences of a law guaranteed by law or law. Any legal action that raises legal consequences on a loan-based crowdfunding platform should have legal protection, especially when there is a dispute between the parties. Peaceful forums or through deliberations can not be guaranteed to resolve existing disputes, therefore legal protection is required to provide a solution and clarity of existing dispute settlement or potentially occurring after the agreement is agreed.
Keywords: Law Protection, Agreement, Loan-based crowdfunding, .

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak yang terlibat didalam perjanjian melaui platform loan-based crowdfunding. Perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak terdapat didalam perjanjian itu sendiri, yaitu didalam klausula klausula yang telah disepakati para pihak, dan terdapat juga diluar perjanjian, yaitu didalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang penting untuk menjamin terpenuhinya hak hak hukum dari seseorang. Selain tujuan tersebut, perlindungan hukum yang diberikan guna mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan bagi para pihak. Perlindungan hukum yang diberikan dapat bersifat preventif (mencegah) atau represif (memperbaiki). Perjanjian yang disepakati pada platform loan-based crowdfunding menimbulkan suatu hubungan Hukum antara dua pihak pembuatnya. Hubungan Hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat Hukum yang dijamin oleh Hukum atau Undang-Undang. Setiap perbuatan hukum yang memunculkan akibat hukum pada platform loan-based crowdfunding harus memiliki perlindungan hukum, terlebih disaat terjadi suatu sengketa antar pihak. Forum damai atau melalui cara musyawarah belum dapat menjadi jaminan akan terselesaikannya sengketa yang ada, maka dari itu perlindungan hukum diperlukan untuk memberi solusi dan kejelasan akan penyelesaian sengketa yang ada atau yang berpotensi terjadi pasca perjanjian disepakati.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian, Loan-based crowdfunding .

## A. Pendahuluan
Setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang melekat pada dirinya, hak hak tersebut berlaku secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri,

## Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak yang
hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan,  dan hak kesejahteraan. Hak- hak tersebut yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Menyinggung hak keamanan pada diri setiap individu, setiap manusia di depan hukum juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum yang sama tanpa diskriminasi.
Menurut Soetjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum (Soetjipto Rahardjo, 1983: 121). Pemahaman lainnya mengenai perlindungan hukum juga disampaikan oleh Setiono, menurut Setiono, Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004: 3).
Loan-based crowdfunding atau crowdlending , adalah bentuk penggalangan dana dalam bentuk utang. Sebagai dasar atas transaksi pinjam meminjam melalui layanan dibuat suatu perjanjian. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus menaati dan menjalankan kesepakatan yang sudah dibuat. Namun tidak jarang salah satu pihak yang terlibat tidak memenuhi kesepakatan didalam perjanjian. Atas dasar persoalan tersebut maka para pihak didalam perjanjian membutuhkan adanya perlindungan hukum . Berdasarkan uraian di atas, maka artikel hendak membahas mengenai perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat didalam perjanjian pada platform loan-based crowdfunding .

## B. Metode Penelitian
Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Artikel  ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang ( statute approach ) . Mengingat pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian adalah pendekatan undang-undang, maka pengumpulan bahan hukum primer dengan mengumpulkan peraturan-peraturan serta menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan bahan hukum sekunder berupa berupa dokumen-dokumen perjanjian dari beberapa platform loan-based crowdfunding resmi serta hasil wawancara dengan dari Otoritas Jasa Keuangan Solo. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen yang biasa disebut dengan studi kepustakaan ( library research ).

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Perjanjian yang terdapat didalam platform Loan-Based Crowdfunding berbentuk Perjanjian Pinjam-Meminjam sebagaimana jenis layanan dalam platform ialah kegiatan Pinjam Meminjam. Definisi Pinjam-Meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak penerima pinjaman akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula. Pada perjanjian loan based crowdfunding ini yang menjadi obyek perjanjian ialah sejumlah uang.
Dari Perjanjian tersebut timbul suatu hubungan Hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan Perikatan. Hubungan Hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat Hukum yang dijamin oleh Hukum atau Undang-Undang. Setiap perbuatan hukum yang memunculkan akibat hukum pada platform loan-based crowdfunding harus memiliki perlindungan hukum terlebih disaat para pihak sudah terlibat didalam suatu perjanjian. Perlindungan hukum ini ada untuk menjamin adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak yang terlibat didalam layanan pada platform loan-based crowdfunding. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Pada penulisan hukum ini, penulis meninjau mengenai perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat didalam perjanjian pada platform loan-based crowdfunding, baik perlindungan hukum yang ada didalam perjanjian itu sendiri
(yang bersifat preventif dan represif) maupun perlindungan hukum yang ada di luar perjanjian (yang bersifat preventif dan represif).

## 1.  Perlindungan Hukum didalam Perjanjian
Pasal 48 PP Nomor 82 Tahun 2012 dan Pasal 18, 19, dan 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77 Tahun 2016 (POJK No.77/POJK.01/2016) terdapat ketentuan untuk para pihak penyelenggara mencantumkan beberapa klausula didalam perjanjian pinjam meminjam berbasis elektronik elektronik. Klausula-klausula yang dipersyaratkan tersebut beberapa diantaranya seharusnya mencerminkan adanya perlindungan hukum bagi para pihak. Klausula tersebut ialah mengenai hak dan kewajiban para pihak, tanggung jawab, mekanisme penyelesaian sengketa, serta pilihan hukum.
a.  Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Para Pihak Sebagian besar platform loan-based crowdfunding didalam perjanjian antara pihak penyelenggara dengan pihak pengguna layanan menyatakan bahwa Pihak penyelenggara memiliki hak dan kewajiban sebatas pada pemenuhan fasilitas layanan, dan pada pasca perjanjian, pihak penyelenggara hanya membantu dalam memberi peringatan akan tenggang waktu pembayaran kepada pihak penerima pinjaman. Didalam isi perjanjian pada platform loan-based crowdfunding , pihak peyelenggara melepaskan tanggung jawabnya pada para pengguna layanan. Pihak penyelenggra tidak membuat pernyataan, garansi, perjanjian, atau jaminan bahwa setiap dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman melalui Platform akan dilunasi secara keseluruhan atau sebagian. Bila ditemukan indikasi, dan/atau di kemudian hari Pemberi pinjaman yang memberikan dana Pembiayaan menyatakan dana tersebut tersangkut dan/atau termasuk unsur pidana, seperti tindak pidana cuci uang, maka di luar tanggung jawab Pihak Penyelenggara. Pihak penyelenggara juga tidak bertanggungjawab apabila Penerima Pinjaman tidak melaksanakan sesuai dengan Perjanjian Pinjam Meminjam, dengan alasan apapun, Penerima Pembiayaan telah melanggar Perjanjian (Wanprestasi). Tanggung jawab pihak penyelenggara yang seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat didalam perjanjian justru ditanggung oleh para pihak itu sendiri. Sedangkan pihak penyelenggara hanya dapat mencabut akses pengguna layanan pada platform apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian ini dan hal tersebut mengesampingkan pasal 1266 KUHPerdata yangmana pembatalan perjanjian akibat wanprestasi seharusnya diajukan ke pengadilan terlebih dahulu.

## b.  Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Beberapa platform loan-based crowdfunding menyatakan dalam perjanjiannya bahwa untuk hal ada masalah atau sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Jika penyelesaian damai tidak dapat dicapai, Para Pihak setuju bahwa mereka akan tunduk pada yurisdiksi eksklusif pengadilan Indonesia.
Beberapa platform loan-based crowdfunding yang lain didalam perjanjiannya menentukkan  secara  spesifik  mengenai  mekanisme  penyelesaian  sengketa  dengan pernyataan bahwa setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah pemberitahuan sengketa pertama kali akan di selesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan tunduk pada prosedur BANI yang berlaku pada saat permohonan arbitrase didaftarkan. Ketentuan tersebut mengenai penyelesaian sengketa yang dituangkan didalam perjanjian pada platform loan-based crowdfunding , menyatakan adanya perlindungan hukum yang mewujudkan kepastian hukum dalam hal penyelesaian sengketa.
c.  Pilihan Hukum Pilihan hukum ( choice of law ) didalam perjanjian loan-based crowdfunding sangat diperlukan untuk mempermudah penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik tersebut . Choice of law ini merupakan bagian dari kebebasan berkontrak, yaitu para pihak bebas untuk menentukan isi dari kontrak, termasuk pilihan hukumnya. Ketentuan mengenai kebebasan para pihak dalam menentukan pilihan hukumnya didalam perjanjian,
tertuang didalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak dan Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. Perjanjian yang terdapat pada platform loan-based crowdfunding dengan jelas menjelaskan dan menentukan pilihan hukum bagi para pihak apabila terjadi sengketa. Pilihan hukum yang ditentukan ialah tunduk pada yurisdiksi Indonesia. Klasusul mengenai pilihan hukum ini, memberikan perlindungan hukum guna mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa oleh karena perjanjian yang dibuat pada platform loan- based crowdfunding .
2.  Perlindungan Hukum Diluar Perjanjian
Perlindungan Hukum diluar perjanjian didapatkan didalam peraturan-peraturan yang berlaku saat ini terkait transaksi elektronik. Peraturan peraturan tersebut ialah UU No. 11 Tahun 2008, PP No. 82 Tahun 2012, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 dan  POJK No. 77 Tahun 2016.
Beberapa hal atau perbuatan yang dapat merugikan salah satu atau beberapa pihak (setelah perjanjian dibuat), yang mendapatkan perlindungan hukum :
a.  Pemanfaatan Identitas Para Pihak untuk Sesuatu hal yang Melawan Hukum Identitas diri merupakan satu hal yang wajib dicantumkan pada perjanjian, identitas diri ini kemudian sebagai data yang akan disimpan dan dikelola oleh pihak penyelenggara platform . Guna menjamin keamanan dan keaslian (keotentikan) identitas para pihak maka didalam beberapa peraturan yang terkait terdapat ketentuan ketentuan mengenai perlindungan akan keamanan identitas diri. Berikut ketentuan ketentuan tersebut :
1)  Pasal 16 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa pihak penyelenggara platform (sistem elektronik) wajib untuk dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi elektronik (dalam hal ini identitas yang dicantumkan didalam perjanjian elekronik merupakan bentuk dari informasi elektronik) dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
2)  Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2008  menyebutkan bahwa jika ada pihak yang menggunakan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi (identitas diri) maka pihak tersebut harus meminta persetujuan pihak yang memiliki data tersebut.
3)  Pasal 15 PP No. 82 Tahun 2012, pada ketentuan pasal ini menyebutkan bahwa pihak penyelenggara wajib menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya,  menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi.
4)  Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
b. Tidak Dipenuhinya Kesepakatan Didalam Perjanjian, atau Cidera Janji, atau Wanprestasi (antara Pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman) Pasal 13 PP No.82 Tahun 2012 memberi ketentuan bagi Pihak Penyelenggara platform untuk menyediakan manajemen risiko terhadap kerugian yang ditimbulkan. Ketentuan terkait manajemen risiko ini sebagi upaya perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi perbuatan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian, kerugian yang dimaksud ialah baik kerugian secara materiil maupun kerugian non materiil.
Selanjutnya apabila permasalahan cidera janji atau wanprestasi tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui manajemen risiko yang disediakan, maka jalur yang akan ditempuh ialah jalur hukum sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Ada tiga kemungkinan bentuk gugatan yang mungkin diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari wanprestasi, yaitu: Secara parate executie (tuntutan sendiri), Secara arbitrage (arbitrase) atau perwasitan, Secara rieele executie (melalui pengadilan).
c.  Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Pilihan Hukum Mekanisme penyelesaian sengketa menjadi sangat penting untuk ditentukan apabila terjadi sengketa, sehingga para pihak mengetahui tindakan apa yang harus mereka lakukan dalam menyikapi sengketa yang ada. Begitupula dengan pilihan hukum, pilihan hukum menjadi sangat penting ketika terjadi suatu sengketa, terlebih lagi apabila sengketa yang terjadi melibatkan pihak yang bertempat tinggal atau berdomisili diluar Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2008 memberi ketentuan bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi (dalam hal ini berkaitan dengan perjanjian) memiliki kewenangan untuk menentukan pilihan hukumnya sesuai kesepakatan para pihak. Namun jika para pihak belum atau tidak mengatur mengenai pilihan hukumnya maka hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional (HPI).
Pasal 38-39 UU No.11 Tahun 2008 menyatakan bahwa setiap orang yang merasa dirugikan akibat penggunaan layanan elektronik dapat mengajukan gugatan. Gugatan perdata yang dilakukan harus sesuai dengan Undang-undang. Selain gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternative (pilihan forum) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi hanya memberi ketentuan untuk mencantumkan klausula mekanisme penyelesaian sengketa didalam perjanjian yang dibuat para pihak dan prinsip dasar perlindungan para pihak yaitu penyelesaian sengketa yang dipilih merupakan penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat serta biaya yang terjangkau (Pasal 29 POJK No.77 Tahun 2016).

## D. Simpulan
Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tertuang didalam isi perjanjian itu sendiri dan diluar perjanjian. Pada praktiknya, didalam isi perjanjian tidak menjelaskan adanya perlindungan hukum bagi para pihak, terutama didalam perjanjian antara pihak penyelenggara platform dengan pihak pemberi pinjaman maupun pihak penerima pinjaman. Perlindungan hukum yang terdapat diluar perjanjian yaitu yang tercantum didalam UU No. 11 Tahun 2008, PP No. 82 Tahun 2012, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 dan  POJK No. 77 Tahun 2016. Perlindungan hukum yang diberikan didalam beberapa peraturan tersebut ialah :
1.  Perlindungan hak para pihak atas tindakan pemanfaatan identitas Para Pihak untuk sesuatu hal yang melawan hukum.
2.  Perlindungan apabila terjadi tindakan tidak dipenuhinya kesepakatan didalam perjanjian, atau cidera janji, atau wanprestasi (antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman)
3.  Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Pilihan Hukum

## E. Saran
1.  Para Penyelenggara platform seharusnya mencantumkan klausula dalam perjanjian yang dibuatnya yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak. Atau setidaknya memberikan mitigasi risiko yang jelas bagi para pihak apabila mengalami kerugian.
2.  Bagi Pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Kementrian Keuangan (dalam hal ini yang bertindak adalah Otoritas Jasa Keuangan) sebaiknya memberikan sosialisai yang lebih merata kepada kalangan masyarakat terkait layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.
3.  Dalam rangka menghindari adanya kerugian yang ditimbulkan atas terlibatnya masyarakat dalam perjanjian pada platform loan-based crowdfunding , masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam melakukan tranksaksi pinjam meminjam uang melalui media elektronik.
Masyarakat harus memastikan bahwa pihak penyelenggara telah sesuai dengan ketentuan yang ada yang mengatur mengenai layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (UU ITE, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, POJK), dan memastikan bahwa pihak penyelenggara terdaftar di OJK sebagai jaminan akan adanya perlindungan hukum bagi para pihak.

## Buku :
Soetjipto Rahardjo. 1983. Permasalahan Hukum di Indonesia . Bandung: Alumni.
Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta: Magister Ilmu Hukum Programsarjana Universitas Sebelas Maret.

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
F. Daftar Pustaka