## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 143-151 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Kesenjangan Angka Partisipasi Pemilih
(PILKADA Riau 2018 dengan PEMILU 2019 di Riau)

## Voter Participation Rate Gap
(PILKADA Riau 2018 with the Election 2019 in Riau)
Hasanuddin 1* , Annas Rizaldi 2 Auradian Marta 3 , Ishak 4
1,3,4 Ilmu Pemerintahan Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia
2 LKSPK, Pekanbaru, Indonesia
*Email Korespondensi: hasanuddin@lecturer.unri.ac.id Diterima: 15 November 2021 Direvisi: 4 Desember 2021 Disetujui: 28 Desember 2021 DOI: 10.35967/njip.v20i2.219
Abstrak: Penelitian ini bertujuan menjelaskan kondisi kesenjangan angka partisipasi pemilih di antara Pilkada Riau 2018 dan Pemilu 2019 di Riau. Pada Pilkada Provinsi Riau tahun 2018, tingkat partisipasi pemilih relatif rendah. Berbeda dengan pada Pemilu di Riau tahun 2019, partisipasi pemilih relatif tinggi dan berbeda secara signifikan.  Pertanyaannya  adalah  faktor  apa  yang  menjadi  penyebab  kesenjangan  angka  partisipasi  pemilih tersebut? Pertanyaan menjadi menarik, karena kenyataannya dua momentum pemilihan yang berbeda ini diikuti sebagian besar pemilih yang sama, berlangsung dalam jarak waktu yang relatif pendek dan dilakukan di tempat yang  sama.  Banyak  pilihan  teoritis  untuk  menjelaskan  kondisi  kesenjangan  yang  ada,  tetapi mempertimbangkan  dua  pemilihan  itu  dilakukan  dalam  waktu  yang  berdekatan,  sehingga  tidak  rasional mengasumsikan  terdapat perubahan besar pada kondisi pemilih,  maka penelitian ini  melihat perbedaan faktor stimuluslah yang menjadi penyebab kesenjangan sebagaimana diteorisasikan oleh Milbrath. Pendekatan metode dalam  penelitian  ini  menggunakan mix-method (campuran)  dengan  penekanan  pada  metode  kualitatif.
Sedangkan  tipologi  penelitian  yang  diterapkan  yaitu causal  comparative  research. Penelitian  ini  menemukan tiga  faktor utama  yang  menjadi penyebab kesenjangan angka partisipasi pemilih pada dua  momentum pemilu tersebut  yaitu:  Pertama,  perbedaan  jumlah  aktor  politik  yang  berkepentingan  untuk  memberi  stimulus  pada pemilih;  Kedua,  gaung  politik  yang  menstimulus  pemilih  untuk  mengidentifikasi  pada  calon  tertentu  yang sedang berkontestasi dan terdorong untuk memenangkannya; ketiga, pengaruh media massa dan media sosial. Penelitian  ini  menyarankan,  Pilkada  dilaksanakan  bersamaan  dengan  pileg  daerah  sedangkan  Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pileg nasional untuk menyeimbangkan partisipasi pemilih.
Kata Kunci: Kesenjangan, Faktor Stimulus, Causal Comparative research
Abstract: This study aims to explain the condition of the gap in voter participation rates between the 2018 Riau Pilkada  and  the  2019  Election  in  Riau.  In  the  2018  Riau  Province  Pilkada,  voter  participation  rates  were relatively  low.  In  contrast  to  the  election  in  Riau  in  2019,  voter  participation  was  relatively  high  and significantly  different.  The  question  is  what  are  the  factors  that  cause  the  gap  in  the  voter  turnout  rate?  The question  becomes  interesting,  because  in  fact  these  two  different  election  momentum  were  followed  by  the majority  of  the  same  voters,  took  place  in  a  relatively  short  time  interval  and  were  held  in  the  same  place. There  are  many  theoretical  options  to  explain  the  condition  of  the  existing  gap  but  considering  that  the  two elections  were  conducted  in  close  proximity,  so  it  is  irrational  to  assume  that  there  is  a  big  change  in  the condition  of  voters,  this  study  looks  at  the  difference  in  stimulus  factors  that  causes  the  gap  as  theorized  by Milbrath.  The  method  approach  in  this  study  uses  a  mix-method  with  an  emphasis  on  qualitative  methods. While the typology of research applied is causal comparative research. This study found three main factors that caused the gap in voter participation rates in the two election momentums, namely: First, the difference in the number  of  political  actors  with  an  interest  in  providing  stimulus  to  voters;  Second,  political  echoes  that stimulate  voters  to  identify  certain  candidates  who  are  contesting  and  are  motivated  to  win  them;  third,  the influence of mass media and social media. This study suggests that the Pilkada be held simultaneously with the regional legislative elections while the presidential elections are carried out simultaneously with the national elections to balance voter participation.
Keywords: Gaps, Stimulus Factors, Causal Comparative research

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 143-151 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Pendahuluan
Bangunan legitimasi rezim hasil pemilu dimulai dengan kuantitas dan kualitas dukungan pemilih  dalam  politik  elektoral.  Joseph  Schumpeter  menjelaskan  pemilihan  umum  sebagai metode  demokrasi,  artinya  beroperasinya    demokrasi  dilihat  dari  proses-proses  yang  berjalan dalam    pemilihan  umum (Varma,  1995) .  Lebih  spesifik,  Robert  A.  Dahl  menunjuk  partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sebagai salah satu indikator utama dalam mengukur demokrasi (Dahl, 1994) . Partisipasi pemilih menempati posisi sentral dalam melihat keberhasilan pemilihan umum dikaitkan dengan konsolidasi demokrasi. Pada dasarnya ikut terlibat dalam politik dengan memberikan suara pada pemilu merupakan bukti masyarakat yakin bahwa mekanisme pemberian suara  dalam  pemilihan  umum  memiliki  efek  politik (political  efficacy) (Vickery,  2011) . Memberikan  hak  pilih  dalam  pemilihan  umum  merupakan  kontrol  terhadap  pergantian  elite politik  dalam  pusaran  kekuasaan  terlebih  berkenaan  dengan  kebijakan (Weiss(Eds),  2018) . Analoginya  yaitu  “demokrasi  berarti  bahwa  rakyat  memiliki  kesempatan  untuk  menerima  atau menolak orang-orang yang mencalonkan diri untuk memimpin mereka” (Heywood, 2014) . Partisipasi  pemilih  secara  umum  dimaknai  sebagai  keikutsertaan  warga  negara  yang mempunyai hak pilih dalam pemungutan suara (voting) yang merupakan salah satu bentuk dari partisipasi  politik (Ramadhanil,  2015) .  Hal  yang  demikian  ini  identik  dengan  tindakan  seperti memberikan suara pada pemilu, terlibat sebagai  anggota partai politik atau aktif dalam gerakan sosial (Gaffar,  1997) .  Dalam  sebuah  negara  yang  menganut  sistem  demokrasi, voting juga  bisa dibaca sebagai upaya ikut serta yang dilakukan oleh masyarakat dalam sebuah pemilihan umum, baik  itu  pemilihan  Presiden  (eksekutif)  ataupun  pemilihan  Anggota  Dewan  (legislatif) (Sorensen., 1993) . Dalam studi ilmu politik, partisipasi politik masyarakat bisa berasal dari basis sosial-politik seperti kelas, kelompok, lingkungan sekitar, dan faksi (Budiardjo, 2008) . Secara  umum  berkaitan  dengan  perilaku  memilih  dalam  partisipasi  politik  termasuk  di dalamnya keputusan memilih ( voting turn out ) atau tidak memilih ( non-voting ) dipengaruhi oleh ragam faktor atau pendekatan (Roth, 2009) . Bisa jadi seseorang bisa terlibat aktif berpartisipasi karena faktor kepuasan finansial  yang menyertainya (Maran, 2007) .  Namun hal  yang demikian tidak terjadi  pada  mereka  yang  mapan  secara  ekonomi  (finansial) (Sierra,  2018) .  Bahkan  bisa jadi  seseorang  hanya  akan  terlibat  aktif  berpartisipasi  jika  mereka  mempunyai  waktu  luang, uang,  keahlian  kognitif,  dan  sumber  daya  lainnya (T.  Ishiyama,  2013) .  Termasuk  juga  di dalamnya  berkenaan  dengan  tingkat  pendidikan  seseorang  yang  membawa  pengaruh  terhadap partisipasi dalam politik (Abednego & Astrika, 2019) . Namun satu hal yang pasti ialah kesadaran dan    partisipasi  politik  yang  dimiliki  oleh  suatu  masyarakat  berbeda  satu  sama  lain.  Hal  yang demikian tergambar dalam konsep perilaku memilih dalam partisipasi politik masyarakat seperti sikap apatisme, alienasi, dan kekerasan politik (Maran, 2007) .
Berangkat dari konsepsi partisipasi pemilih dalam politik elektoral, ada hal yang menarik dengan  tingkat  partisipasi  pemilih  di  Riau  pada  dua  momentum  politik  elektoral,  yaitu  Pilkada Riau  tahun  2018  dan  Pemilu  serentak  tahun  2019  silam.  Pemilu  tahun  2019  bisa  dikatakan menjadi  salah  satu  kontestasi  politik  elektoral  terbesar  sepanjang  sejarah  perpolitikan  di Indonesia.  Untuk  pertama  kalinya  pula  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dilaksanakan secara  bersamaan  dengan  Pemilihan  Umum  (pemilihan  Anggota  Legislatif)  dari  berbagai tingkatan,  baik  dari  tingkat  pemilihan  anggota    Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Kabupaten/Kota  hingga  Provinsi  serta  pemilihan  anggota  DPR  RI  dan  Dewan  Perwakilan Daerah (DPD) untuk tingkat pusat.
Pemilu  tahun  2019  sangat  bergairah  dan  mampu  menyedot  perhatian  khalayak  banyak. Hal tersebut dibuktikan dengan terjadi peningkatan pada level partisipasi pemilih dibandingkan dengan  perhelatan  pemilu-pemilu  sebelumnya.  Merujuk  data  dari  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU),  jumlah  pemilih  dalam  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  pada  pemilu  tahun  2019  mencapai angka  199.987.870  orang.  Adapun  pemilih  yang  menggunakan  hak  suaranya  (hak  pilih) berjumlah  158.012.506  orang.  KPU  Pusat  menerangkan  bahwasanya  partisipasi  pemilih  pada

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 143-151 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Pemilu tahun 2018 terjadi peningkatan. Di mana angka partisipasi pemilih menyentuh angka 81 persen, melebihi sebagaimana target partisipasi pemilih secara nasional yaitu 77,5 persen (Farisa, 2019) .
Meningkatnya partisipasi pemilih ternyata  tidak hanya terjadi pada level nasional, tetapi juga  diikuti  pada  level  daerah-daerah  di  Indonesia.  Ini  dibuktikan  di  Provinsi  Riau,  di  mana partisipasi pemilih tidak hanya terjadi di  tingkat  provinsi, namun juga terjadi di hampir seluruh Kabupaten/Kota.  Untuk  wilayah  Provinsi  Riau,  partisipasi  pemilih menyentuh  angka  78  persen dan  melampaui  capaian  target  yang  telah  ditetapkan  oleh  KPU  Provinsi  Riau  (75%).  Bahkan partisipasi  pemilih  kali  ini  meningkat  jauh  jika  dibandingkan  dengan    partisipasi  pemilih  pada saat  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tahun  2014  yang  hanya  menyentuh  angka  62,73 persen.  Berdasarkan  data  dari  KPU  Provinsi  Riau,  terdapat  beberapa  kabupaten/kota  yang memiliki persentase tinggi hingga 80 persen lebih (Anggoro, 2019) .
Perbandingan  partisipasi  pemilih  pada  Pemilu  tahun  2019  dengan  Pilkada  2018  di Provinsi  Riau  menjadi  menarik  untuk  dilihat  lebih  jauh.  Data  menunjukkah  bahwa  angka partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2018 di Provinsi Riau hanya berkisar 58 persen. Berbeda dengan  Pemilu  tahun  2019  yang  terjadi  peningkatan  signifikan  pada  partisipasi  pemilih. Kesenjangan  angka  partisipasi  pemilih  dalam  penelitian  ini  dimaknai  sebagai  perbedaan  angka keterlibatan  warga  negara  memberikan  suara  dalam  dua  momentum  pemilihan  yaitu  Pilkada Riau 2018 dan Pemilu 2019. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan angka partisipasi pemilih pada  Pilkada  Provinsi  Riau  tahun  2018  dan  Pemilu  tahun  2019  sebagaimana  disajikan  pada Tabel 1 (Sukmana, 2018) .
Tabel 1. Perbandingan partisipasi pemilih pada Pilkada Riau tahun 2018 dan Pemilu
Tahun 2019 di Provinsi Riau No Nama Kabupaten DPT Persentase Partisipasi Pemilih Pemilu 2019 Pilkada Riau 2018 Pemilu 2019 Pilkada Riau 2018 Selisih 1 Kepulauan Meranti 147.517 135.461 71,788% 56,564% 15,224% 2 Kampar 510.475 449.804 80,144% 56,823% 23,321% 3 Indragiri Hulu 301.342 270.512 79,323% 51,644% 27,679% 4 Bengkalis 412.262 363.873 77,615% 53,314% 24,301% 5 Indragiri Hilir 491.150 448.503 70,567% 60,306% 10,261% 6 Pelalawan 226.417 193.622 80,688% 61,207% 19,481% 7 Rokan Hulu 339.328 310.627 81,369% 58,945% 22,694% 8 Rokan Hilir 417.327 372.645 76,253% 59,059% 17,194% 9 Siak 297.161 267.380 78,619% 60,451% 18.168% 10  Kuantan Singingi 232.018 214.156 81,856% 57,234% 24,622% 11  Kota Pekanbaru 611.093 497.880 78,223% 62,166% 16,057% 12  Kota Dumai 199.963 174.249 80,094% 54,142% 25,622%
Sumber: Data diolah (2021).

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 143-151 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Berkaca  pada  kesenjangan  angka  partisipasi  pemilih  pada  dua  momentum  politik elektoral  tersebut,  maka  menjadi  menarik  untuk  ditelaah  lebih  jauh  dan  mendalam.  Karena selisih waktu antara Pilkada Provinsi Riau dengan Pemilihan Umum tahun 2019 secara nasional hanya  berselang  satu  tahun.  Sehingga    kesenjangan  angka  partisipasi  pemilih  dalam  momen politik  yang  berbeda  pada  pemilih  yang  sama  menjadi  penting  untuk  dikaji  dan  ditelaah  lebih jauh  terutama  berkaitan  dengan  faktor  penyebabnya,  karena  dapat  dijadikan  sebagai  pijakan menyusun    kerangka  praktis  upaya  peningkatan  partisipasi  pemilih.  Kondisi  apa  sesungguhnya yang  kurang  hadir  pada  Pilkada  Riau  2018  sehingga  menyebabkan  angka  partisipasi  pemilih rendah dan kondisi apa yang hadir secara kuat pada Pemilu 2019 sehingga menyebabkan angka partisipasi  lebih  tinggi.  Oleh  karena  itu,    atas  dasar  inilah  kajian    dilakukan  untuk  melihat penyebab  terjadinya  kesenjangan  angka  partisipasi  pemilih  di  provinsi  Riau  pada  perhelatan Pilkada tahun 2018 dan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019.

## Metode Penelitian
Pada  dasarnya,  studi  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan campuran (mix-method) .  Sedangkan  tipologi  penelitian  lebih  kepada  tipe causal  comparative research ,  yaitu;  melihat  persoalan  penelitian  berdasarkan  perbandingan  dari  angka  persentase partisipasi  pemilih dalam pemilu  tahun 2019 (Pilpres, DPR dan DPD) di  Provinsi  Riau  dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 di Provinsi Riau.
Adapun  sumber  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  berasal  dari  data  primer  dan  sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu berasal dari informan penelitian seperti tokoh masyarakat, pengamat  politik,  KPPS,  serta  masyarakat  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu,  Kota  Pekanbaru  dan Kota  Dumai,  dengan  harapan  bahwa  akan  mendapatkan  informasi  yang  mendalam (in-depth interview) perihal  penelitian  yang  dilakukan  (penyebab  perbedaan  tingkat  partisipasi  pemilih antara Pilkada Riau 2018 dengan Pemilu 2019 di Riau). Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen hasil dari kontestasi politik (Pemilu 2019 dan Pilkada 2018 di Provinsi Riau) dan juga dokumen dari Badan Pusat Statistik (BPS) daerah Provinsi Riau.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  beberapa  cara, seperti  menelusuri  dokumen  yang  sudah  ada  di  KPU  dan  BPS  Provinsi  Riau;  kemudian dilanjutkan  dengan  melakukan  aktivitas  wawancara  mendalam (in-depth  interview) terhadap informan  penelitian;  serta  melakukan Focus  Group  Discussion (FGD)  guna  untuk mengkonfirmasi  hasil  penelitian  kepada  berbagai  pihak  yang  dianggap  memiliki  kapabilitas terkait penelitian yang dilakukan.
Teknik dalam menentukan informan penelitian tentu berdasarkan database yang dimiliki berkaitan  dengan  persentase  partisipasi  pemilih  dan  surat  suara  rusak  pada  Pemilu  2019  dan Pilkada  2018  di  Provinsi  Riau.  Sehingga  berdasarkan  beberapa  indikator  yang  telah  ditentukan sebelumnya, kota Pekanbaru dan Kota Dumai mewakili daerah yang memiliki tingkat partisipasi pemilih  yang  tinggi  serta  surat  suara  rusak  yang  rendah.  Sedangkan  Kabupaten  Indragiri  Hulu dipilih berdasarkan kriteria surat suara rusak yang tinggi pada Pemilu 2019 silam.
Penyajian  data  yang  dilakukan  terkait  dengan  perbandingan  angka  partisipasi  pemilih menggunakan tabel dan grafik berdasarkan database yang dimiliki oleh KPU provinsi Riau dan KPU  Kabupaten/Kota.  Selanjutnya  berdasarkan  paparan  data  tersebut  dilakukan  analisis mendalam  terhadap  hasil  wawancara  dan  FGD  yang  kemudian  disajikan  dengan  naratif deskriptif.

## Hasil dan Pembahasan
Jika  membandingkan  tingkat  partisipasi  pemilih  pada  Pilkada  Riau  tahun  2018  (58 persen) dengan Pemilu 2019 (78 persen) di provinsi Riau, tentu saja perbedaan angka partisipasi pemilih terjadi peningkatan. Selisih angka 20 persen tersebut tentu merupakan jarak yang besar dan  signifikan.  Oleh  sebab  itu  penelitian  ini  dilakukan  guna  melacak  penyebab  terjadinya

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 143-151 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
perbedaan sikap politik (partisipasi) masyarakat di  Provinsi  Riau dalam dua momentum politik tersebut.
Selisih angka partisipasi dalam dua momentum politik tersebut tentu disebabkan beragam macam  faktor.  Penelitian  ini  melihat  tiga  faktor  utama  yang  menjadi  penyebab  kesenjangan angka  partisipasi  pemilih  pada  dua  momentum  pemilu  tersebut  yaitu; Pertama , perbedaan jumlah  aktor  politik  yang  berkepentingan  untuk  memberi  stimulan  pada  pemilih.  Aktor penstimulan  yang  dimaksud  adalah  orang-orang  yang  berkepentingan  langsung  memberikan stimulus  kepada  pemilih  untuk  menggunakan  hak  pilihnya  dalam  arena  pemilu.  Aktor penstimulan dapat diidentifikasi pada dua kelompok besar yaitu kelompok penyelenggara pemilu karena tugasnya (KPU)  dan kelompok kontestan pemilu  baik  partai  politik  ataupun perorangan yang  menjadi  kandidat.  Dalam  hal  ini,  kelompok  penyelenggara  pemilu  diabaikan  dalam pembahasan  karena  baik  pada  Pilkada  tahun  2018  maupun  Pemilu  2019  pihak  penyelenggara pemilu melakukan tugas yang sama dalam memberikan stimulus pada pemilih (Malfindo Marlon Mau Awang, 2021; Zuhro, 2019) .
Partai  politik,  meskipun  sama-sama  berperan  dalam  mendukung  kandidat  yang didukungnya  untuk  memenangkan  pemilihan  baik  dalam  Pilkada  2018  maupun  Pemilu  2019, akan  tetapi  intensitas  keterlibatan  partai  berbeda  dalam  dua  momentum  tersebut.  Pada  Pilkada 2018  partai  politik  berposisi  sebagai  instrumen  pendukung  baik  sebagai  partai  pengusung ataupun  sebagai  partai  pendukung.  Berbeda  dengan  Pemilu  2019,  partai  politik  harus  bekerja keras all-out meyakinkan  pemilih  untuk  datang  ke  TPS  karena  partai  berkepentingan memenangkan pemilihan atau minimal dapat lolos parliamentary threshold .
Aktor  yang  sangat  berkepentingan  mempengaruhi  pemilih  adalah  kandidat  beserta  tim pemenangannya  yang  langsung  berkontestasi  dalam  dua  momentum  pemilihan  tersebut  (lihat Tabel.  1).  Dilihat  dari  jumlah  aktor  yang  terlibat,  Pilkada  2018  kalah  jauh  dibanding  Pemilu 2019.  Pada  Pilkada  2018,  kontestan  yang  berkompetisi  langsung  berjumlah  8  orang  dari  4 pasangan  calon.  Jika  diasumsikan  4  pasangan  calon  didukung  oleh  tim  pemenangan  masing- masing  200  orang  maka  jumlah  aktor  yang  terlibat  hanya  808  orang  yang  akan  membujuk pemilih di 11 kabupaten-kota di Riau. Pada sisi lain, momentum Pemilu 2019 melibatkan aktor yang  berkontestasi  langsung  sejumlah  5459  orang  ditambah  tim  pemenangan  sekitar  108.578 orang mengkover wilayah yang sama dengan Pilkada 2018. Tabel berikut menguraikan estimasi jumlah aktor pada Pemilu 2019 sebagaimana disajikan pada Tabel 2 .
Tabel 2 . Jumlah Aktor yang Berkepentingan Langsung pada Pemilu 2019
No Jenis Pemilihan Jumlah Calon Jumlah Tim Pemenangan 1 Presiden/Wakil Presiden 4 2.200 2 DPR-RI 183 1.830 3 DPD-RI 44 440 4 DPRD Riau 917 9.170 5 DPRD Kab-Kota 4.411 44.110 Jumlah 5.459 108.578
Sumber: Data olahan dari berbagai sumber (2021)
Pemilu  2019  melibatkan  aktor  kandidat  yang  memperebutkan  jabatan:  Presiden  dan Wakil presiden 2 pasangan calon atau 4 orang, melibatkan minimal 2200 orang tim pemenangan dengan  asumsi  masing-masing  kabupaten  kota  di  Riau  terdapat  100  orang    anggota  tim pemenangan; DPR RI terdapat 183 calon untuk semua partai, melibatkan DPR  RI melibatkan 10 orang yang membantunya; DPD RI ada 44 calon melibatkan tim pemenangan 440 orang; DPRD Riau  terdapat  917  calon  melibatkan  9170  orang  tim  pemenangan;  DPRD  kabupaten-kota  ada

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 143-151 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
5459 calon yang melibatkan sekitar 54590 orang tim pemenangan. DPD, DPRD Riau dan DPRD kabupaten  kota  menggunakan  asumsi    yang  sama  dengan  DPR  RI.  Dalam  hal  ini  jumlah  aktor yang berkempengan langsung menghadirkan pemilih ke TPS pada Pemilu 2019 jauh lebih besar dibanding pada Pilkada 2018.
Kedua , faktor  meningkatnya  partisipasi  pemilih  yaitu  sehubungan  dengan  gaung  politik yang menstimulasi pemilih untuk mengidentifikasi pada calon tertentu yang sedang berkontestasi dan terdorong untuk memenangkannya. Fenomena meningkatnya partisipasi politik pada pemilu tahun 2019 senada dengan apa yang dibayangkan oleh Milbrath, di mana seorang warga negara akan terlibat dalam partisipasi politik karena adanya perangsang, situasi lingkungan politik, serta karakter pribadi dan sosial (Mas’oed, 2001) . Pemilu tahun 2019 disambut antusias oleh seluruh masyarakat  Indonesia,  tidak  terkecuali  dengan  masyarakat  di  Provinsi  Riau.  Dinamika  politik yang terjadi begitu terasa khususnya pada level pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Jika kita melihat dari padatnya kontestasi politik yang tersaji, maka dinamika politik yang muncul juga menyertai sejak awal mula gaung politik kala itu (tahun 2018). Beberapa dinamika yang muncul ke permukaan yang bisa secara langsung dilihat yaitu terjadinya pembelahan sikap politik  baik  dari  kalangan  elite  nasional  maupun  elite  politik  di  tingkat  daerah,  bahkan  diikuti oleh gesekan yang berujung perpecahan di kalangan akar rumput (masyarakat) karena perbedaan pilihan  atau  sikap  politik.  Tentu  saja  pembelahan  di  kalangan  masyarakat  lahir  dari  konsumsi informasi yang diperoleh dari berbagai berita baik dari media massa hingga media sosial.
Salah  satu  alasan  meningkatnya  angka  partisipasi  pemilih  pada  pemilu  serentak  tahun 2019  di  Provinsi  Riau  yaitu  karena  masyarakat  tertarik  untuk  memilih  Presiden  dan  Wakil Presiden. Terlebih  pada  saat  itu, kesadaran politik seperti volunteer yang mendukung pasangan calon  presiden  dan  wakil  presiden  lahir,  hadir  dan  semakin  bertumbuh  pada  dinamika  politik elektoral  kala  itu (Ganjar  &  Padjadjaran,  2020) .  Berbeda  pula  sikap  politik  masyarakat  pada Pilkada  Riau  tahun  2018,  di  mana  masyarakat  kurang  bersemangat  dalam  pesta  demokrasi  di tingkat lokal (provinsi). Hal tersebut ditengarai karena masyarakat menganggap calon yang maju dalam  kontestasi  Pilkada  tidak  begitu  populer  jika  dibandingkan  dengan  calon  presiden  dan wakil presiden yang begitu populer di kalangan masyarakat .
Berdasarkan pengakuan masyarakat terkait partisipasi pemilih yang rendah pada Pilkada Provinsi  Riau  tahun  2018  tentu  tidak  mengejutkan.  Di  mana  masyarakat  di  beberapa  wilayah yang  jauh  dari  perkotaan  tidak  mendapatkan  informasi  yang  memadai  mengenai  sosok  calon Gubernur  dan  Wakil  gubernur  yang  akan  mereka  pilih.  Disisi  lain,  masyarakat  merasa berpartisipasi dalam pemilihan tersebut tidak berdampak pada kehidupan masyarakat. Sehingga apatis  muncul  karena  harapan  dan  suara  masyarakat  tidak  terakomodasi  oleh  elite  politik  yang cenderung  lebih  abai  terhadap  kebutuhan  masyarakat  di  daerah-daerah  pelosok.  Ragam pengakuan  tersebut  lumrah  kita  dengar  dari  masyarakat  akar  rumput  mengingat  gaung  politik yang lesu terjadi pada level Pilkada di tingkat daerah (Provinsi).
Fenomena  perbedaan  sikap  politik  masyarakat  pada  dua  momentum  politik  elektoral (Pilkada Riau tahun 2018 dengan Pemilu serentak tahun 2019)  menjadi sangat menarik untuk ditelaah  lebih  jauh.  Faktor  gaung  politik  memiliki  peran  besar  terhadap  keikutsertaan masyarakat  di  Provinsi  Riau  untuk  ambil  bagian  dalam  memberikan  hak  suara  dalam  pemilu serentak  tahun  2019.  Ditambah  lagi  dengan  dinamika  politik  nasional  lebih  menguat  akibat ragam isu dan opini yang berkembang mampu diakses oleh segala lapisan masyarakat. Bahkan masyarakat  merasa  dinamika  politik  pada  level  daerah  tidak  semenarik  pemilu  serentak  tahun 2019 silam. Karena masyarakat meyakini bahwa dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden akan  membawa  dampak  terhadap  kelangsungan  hidup  mereka  (melalui  kebijakan-kebijakan politik), di mana terdapat masyarakat yang menginginkan perubahan atau berharap rezim politik yang saat ini melanjutkan program-program kerjanya.
Ketiga , pengaruh  media  massa  dan  media  sosial. Sebagaimana  telah  disinggung sebelumnya,  media  memegang  peran  besar  dalam  meningkatnya  partisipasi  politik  masyarakat

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 143-151 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
pada  Pemilu  serentak  tahun  2019  silam.  Baik  itu  media  massa,  media  elektronik,  media  cetak dan tentunya kehadiran media sosial menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat dalam menikmati sajian informasi (Utami, 2020) . Kecepatan informasi yang beredar membuat masyarakat semakin kaya  dan  beragam  informasi  yang  diperoleh  terutama  tentang  politik  dan  kebijakan.  Preferensi politik masyarakat tentu saja sangat dipengaruhi oleh konsumsi berita yang dipilih oleh masing- masing  individu.  Terlebih  masyarakat  pemilih  juga  melihat  sejauh  mana  media  menjadi penyeimbang dalam menyajikan berita kepada khalayak (Khotimah & Pillars, 2019) . Bagi penikmat media mainstream (seperti TV, Radio dan Koran), maka sajian informasi tentang dinamika politik elektoral dan perkembangan isu-isu politik terkini dengan sangat mudah untuk  diakses,  dibaca  dan  ditonton.  Belum  lagi  kehadiran  media  sosial  (seperti  Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Youtube dan lain sebagainya) menjadi sebuah kanal menjanjikan bagi  para  tim  pemenangan  untuk  menjaring  ide  dan  gagasan  politik  sebagai  media  kampanye pemenangan  calon (Laksmitha  &  Susanto,  2019) .  Bagi  masyarakat,  tentu  saja  informasi  yang kaya  tersebut  dijadikan  referensi  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  menentukan  dan memutuskan  pilihan  politiknya.  Kenyataan  ini  menunjukkan  bahwa  bentuk  lain  dari  partisipasi masyarakat  menguat  dalam  penyampaian  opini,  kritikan,  memberikan  ide  dan  gagasan  melalui media sosial merupakan alternatif baru dalam berdemokrasi (Dennis, 2019) .
Media  sosial  memegang  peran  besar  dalam  partisipasi  politik  masyarakat  dewasa  ini. Terlebih media sosial kini menjadi arena yang menjanjikan bagi para politisi untuk saling unjuk ide  dan  gagasan.  Bahkan  sejak  pemilu  2014,  media  massa  atau  media  sosial  menjadi  arena campaign dan “jualan” bagi kandidat calon presiden dan wakil presiden atau elite politik lainnya (Herpamudji, 2015) . Bahkan buzzer-buzzer politik, berita hoax bermunculan bersamaan dengan kontestasi  politik  elektoral (Hui,  2020) .  Sehingga  dinamika  politik  di  media  sosial  memberi warna  dalam  partisipasi  politik  akhir-akhir  ini,  baik  bagi  pemilih  pemula  maupun  bagi masyarakat yang menjadikan media sosial sebagai preferensi politiknya selain media mainstream yang ada (Juditha, 2017, 2019; Media, 2014; Nur Wardhani, 2018) .
Berdasarkan  fakta  dan  data,  salah  satu  musabab  ketimpangan  persentase  partisipasi pemilih pada Pilkada Provinsi Riau tahun 2018 dengan Pemilu serentak tahun 2019 di Provinsi Riau  dipengaruhi  oleh  “rangsangan”  media.  Masyarakat  menikmati euforia politik  elektoral melalui  berbagai  rangsangan  opini  politik  yang  ditawarkan  oleh  media,  terutama  pemberitaan tentang  kontestasi  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tahun  2019 (Perdana  &  Wildianti, 2018) .  Berbeda  dengan  Pilkada  Provinsi  Riau  tahun  2018  silam,  masyarakat  cenderung mendapat  informasi  tentang  dinamika  politik  elektoral  hanya  mengandalkan  pemberitaan  dari TV  dan  koran  berbasis  lokal,  serta  kampanye  tim  pemenangan  calon  dan  itu  pun  tidak  secara masif dilakukan di seluruh pelosok daerah. Sehingga keterbatasan informasi menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Riau tahun 2018.
Namun  menjadi  menarik  juga  bahwa  terdapat  temuan  meningkatnya  partisipasi  pemilih di salah satu perhelatan Pilkada di tingkat kabupaten yang diselenggarakan pada masa pandemi di  Provinsi  Riau (Hasanuddin  et  al.,  2021) .  Hal  ini  kemudian  dirasa  perlu  dikaji  dan  ditelaah lebih  jauh  dan  mendalam  untuk  memperkaya  perspektif  tentang  partisipasi  pemilih  pada  masa pandemi.  Sehingga  ke  depannya  mampu  menyajikan  data  tentang  perbandingan  partisipasi pemilih pada level nasional, provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Riau. Terlebih akan dilaksanakannya beberapa Pilkada di tingkat daerah di nusantara pada masa pandemi.

## Kesimpulan
Meningkatnya  partisipasi  pemilih  pada  Pemilu  2019  di  Riau  yang  menyebabkan kesenjangan angka partisipasi pemilih dibanding Pilkada Riau 2018, secara teoritis terkonfirmasi dengan  temuan  data  di  lapangan.  Kesenjangan  angka  partisipasi  pemilih  disebabkan  kuatnya rangsangan  yang  diterima  pemilih  pada  pemilu  2019  di  Riau  dan  kondisi  sebaliknya  pada Pilkada Riau 2018. Banyaknya aktor yang terlibat dalam menstimulus pemilih, gaung politik dan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 143-151 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
peran  media  massa  yang  besar,  menjadi  penyebab  tingkat  partisipasi  masyarakat    (pemilih) meningkat  di  Provinsi  Riau  pada  Pemilu  serentak  tahun  2019.  Stimulus  gaung  politik  yang kemudian  digemakan  oleh  media  massa  konvensional  ataupun  media  sosial  terbukti  efektif mendorong  peningkatan  angka  partisipasi  pemilih.  Di  sisi  lain,  kehadiran  tim  kampanye pemenangan  calon  dilakukan  “satu  paket”  mulai  dari  anggota  DPR  RI  hingga  anggota  DPRD Kabupaten/Kota  “turun  gunung”  menyapa  masyarakat  akar  rumput,  sehingga  sangat mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam memberikan hak suaranya.
Pemandangan  berbeda  terjadi  dengan  partisipasi  pemilih  pada  Pilkada  Riau  tahun  2018 silam, di mana minimnya jumlah aktor yang terlibat dalam menstimulasi pergerakan masyarakat relatif kecil. Ini dibuktikan dengan para kontestan tidak menyempatkan diri untuk turun ke basis konstituen yang berada di berbagai pelosok desa. Selain itu, gaung politik tidak begitu dirasakan oleh  masyarakat  pemilih  karena  isu  dan  opini  publik  yang  dibangun  dan  berkembang  tidak begitu  diminati.  Tentu  saja  ini  terjadi  karena  masyarakat  merasa  elite  politik  dan  pemimpin  di tingkat  daerah  (provinsi)  abai  terhadap  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat,  sehingga akumulasi dari rasa kecewa inilah muncul sikap apatis dalam partisipasi politik (memberikan hak suara dalam Pilkada).
Sebagai  catatan,  dalam  upaya  mengatasi  kesenjangan  angka  partisipasi  pemilih  oleh penyelenggara  negara  yang  berkait  dengan  pemilu  perlu  mempertimbangkan  beberapa  hal, seperti;  Memperbesar  jumlah  aktor-aktor  yang  berkepentingan  terhadap  tingginya  partisipasi pemilih;  Pilkada    selayaknya  didesain  serupa  dengan  pemilu  serentak  yang  melibatkan  calon dalam jumlah besar; Pilkada mestinya tidak diserentakkan dengan Pilkada yang lain karena calon yang  berkontestasi  tetap  sedikit,  tetapi  diserentakkan  dengan  pemilihan  legislatif  pada  tingkat daerah  yang  sama;  Pemilihan  Gubernur-Wakil  Gubernur  diserentakkan  dengan  pemilihan anggota DPRD Provinsi. begitu juga dengan pemilihan Bupati-Wakil Bupati.

## Daftar Pustaka
Abednego,  B.  A.,  &  Astrika,  L.  (2019). Pengaruh  Tingkat  Pendidikan  dan  Tingkat  Ekonomi terhadap  Partisipasi  Politik  Pemilih  Pemula  Dalam  Pilkada  DKI  Jakarta  2017  di Kecamatan Cakung Jakarta
…. Journal of Politic and Government .
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/25025/22280
Anggoro,  F.  (2019,  September  8). Antaranews.com.  Partisipasi  Pemilu  2019  di  Riau  capai  78 persen. . Dipetik September 8, 2019, dari
https://riau.antaranews.com/berita/118082/partisipasi-pemilu-2019-di-riau-capai-78- persen : https://riau.antaranews.com
Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Dahl, R. A. (1994). Analisis Politik Modern. Jakarta: PT BUMI AKSARA.
Dennis,  J.  (2019). Beyond  Slacktivism:  Political  Participation  on  Social  Media. Mac.  Milan:
Palgrave . Farisa, F. C. (2019, 05 27).
https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/05/27/16415251/kp u-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen .  Dipetik  September  10, 2019, dari Kompas.com: https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com Gaffar, A. (1997). Menampung Partisipasi Politik . JSP, Vol I(I),8 -26. Ganjar, A., & Padjadjaran, U. (2020). Political Participation Convergence in Indonesia : A Study of  Partisan  Volunteers  in  the  2019  Election  Political  Participation  Convergence  in Indonesia :  A  Study  of  Partisan  Volunteers  in  the  2019  Election . June . https://doi.org/10.7454/jp.v4i2.225
Hasanuddin,  H.,  Marta,  A.,  Asrida,  W.  (2021). Menilai  Kualitas  Pilkada  dalam  Era  Pandemi: Studi di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau . Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 20 (1), 59-67.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 143-151 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Herpamudji, D. H. (2015). Strategi Kampanye Politik Prabowo-Hatta dan Perang Pencitraan di Media Massa dalam Pemilu Presiden 2014 . Politika: Jurnal Ilmu Politik , 13-24.
Heywood, A. (2014). Politik (Edisi Keempat). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hui, J. Y. (2020). SOCIAL MEDIA AND THE 2019 INDONESIAN ELECTIONS: Hoax Takes the Centre Stage. Southeast Asian Affairs, ISEAS - Yusof Ishak Institute , 155–172. Juditha, C. (2017). HATESPEECH di MEDIA ONLINE : KASUS PILKADA DKI JAKARTA 2017 HATESPEECH IN ONLINE MEDIA: JAKARTA ON ELECTION 2017 . Juditha, C. (2019). Buzzer di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia Buzzer in Social Media in Local Elections and Indonesian Elections . 199–212. Khotimah,  N.,  &  Pillars,  H.  (2019).  TANTANGAN  INDEPENDENSI  MEDIA  DALAM PEMILU: KASUS KOMPAS.COM. Islamic Communication Journal , 4 (2), 133–145. Laksmitha, N., & Susanto, E. H. (2019). Partisipasi Politik Generasi Milenial di Instagram dalam Pemilu 2019. Koneksi , 3 (1), 250. https://doi.org/10.24912/kn.v3i1.6218 Malfindo Marlon Mau Awang, R. T. (2021). Peran Elit Lokal Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik  Masyarakat  Pada  Pemilu  Serentak  2019  (Studi  Di  Desa  Tanarara,  Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur). Jurnal Politicon , X (1), 39–42. Maran, R. R. (2007). Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Mas’oed,  M.  &.  (2001). Perbandingan  Sistem  Politik. Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.
Media, S. (2014). Ardha: Social Media sebagai media kampanye partai ... 13 (01), 105–120. Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial , 10 (1), 57. https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407 Perdana, A., & Wildianti, D. (2018). Narasi Kampanye dan Media Sosial dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Jurnal Bawaslu DKI , Desember (December 2018), 21–39. Ramadhanil,  F.  d.  (2015). Desain  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pemantauan  Pemilu. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia dan perludem.
Roth,  D.  (2009). Studi  Pemilu  Empiris:  Sumber,  Teori-teori,  Instrumen  dan  Metode. Jakarta: Lembaga Survei Indonesi.
Sierra,  L.  F.  (2018). Beyond  the  Turnout  Paradox  The  Political  Economy  of  Electoral Participation. -: Springer International Publishing. Sorensen., G. (1993). Demokrasi dan Demokratisasi : Proses Dan Prospek Dalam Sebuah Dunia Yang Berubah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sukmana, Y. (2018, Juli 12). Kompas.com. Persentase partisipasi Pilkada 2019 Papua tertinggi,
Riau dan Kaltim Terendah.
. Dipetik September 11, 2019, dari https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2018/07/12/23504431/pe rsentase-partisipasi-pilkada-2019-papua-tertinggi-riau-dan-kaltim-terendah: https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com
T. Ishiyama, J. &. (2013). ILMU POLITIK dalam Paradigma Abad ke-21. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
Utami,  F.  (2020).  Media  Sosial  Dan  Partisipasi  Politik  Milenial  Riau. Jdp  (Jurnal  Dinamika Pemerintahan) , 3 (1), 65–84. https://doi.org/10.36341/jdp.v3i1.1158
Varma, S. (1995). Teori Politik Madern. Jakarta: Rajawali Press. Vickery,  C.  (2011). Pedoman  Untuk  Memahami,  menangani,  dan  Menyelesaikan  Sengketa Pemilu (Terjemahan). Amerika Serikat: IFES. Weiss(Eds),  E.  H.  (2018). Political  Participation  in  Asia,  Defining  and  Deploying  Political Space. New York: Routlage. Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019 . Jurnal Penelitian Politik, 16 (1), 69. https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782