## PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK BURAYOT TERHADAP PENEMU VARIAN RASA BARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001
TENTANG PATEN

## oleh Fanji Mahyar
Hernawati RAS

## ABSTRAK
Perkembangan burayot dalam bidang perdagangan baik itu yang tradisional maupun modern, merupakan hasil invensi manusia yang dipatenkan dan dilindungi oleh kaidah hukum, baik hukum internasional maupun nasional suatu negara. Pada negara berkembang seperti Indonesia, akhir-akhir ini perkembangan industri akan menjadi pesat dan berkesinambungan. Sistem Hak Kekayaan Intelektual, khusunya paten tidak hanya bertujuan merangsang kegiatan untuk menghasilkan invensi, tetapi juga melindungi hasil invensi dari pihak yang tidak berhak. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap inventor yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, serta apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa hak paten. Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara in-concreto. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan-peraturan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diberi kesimpulan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap inventor yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten sudah tepat, namun dari sudut pandang kepentingan burayot, apabila perlindungan terlalu luas maka tidak akan terjadi pengembangan produk burayot karena modifikasi sebesar apapun akan di kualifikasi sebagai pelanggaran. Sebaliknya, bila perlindungan diberikan terlalu sempit, maka akan muncul banyak penemuan dengan produk yang mirip-mirip dan kemungkinan memperoleh paten relatif mudah. Maka dalam hal ini, pemerintah harus sangat jeli dan teliti dalam memberikan perlindungan terhadap suat penemuan tertentu, karena perlindungan paten yang terlalu luas maupun yang terlalu sempit sama-sama tidak akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kemudian kendala- kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa hak paten melalui arbitrase, minitrial, private organization, dan mediasi. Namun, walaupun terdapat alternatif penyelesaian sengketa paten akan selalu menjadi persoalan yang rumit apabila para pihak tidak mempunyai kesadaran hukum yang kuat.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum Terhadap Investor, Paten

## PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki banyak sekali macam-macam makanan khas nusantara atau sering kita sebut dengan makanan khas kuliner, karena negara kita terdiri dari beberapa pulau, dan beberapa provinsi. Dimana setiap provinsi mempunyai makanan khas daerahnya masing-masing yang mana makanan kuliner tersebut menjadikan salah satu indentitas suatu daerah tersebut. Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhatian seksama dalam beberapa tahun kebelakangan ini adalah semakin
meluasnya arus globablisasi yang berlangsung baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Terutama dalam dunia perdagangan, salah satunya dalam jenis kuliner kue tradisional yang ada di garut, diantaranya yang kita kenal dengan kue burayot yang juga biasa disebut jajanan pasar, Kue burayot ini termasuk salah satu kue khas kota garut, yang telah menjadikan salah satu indentitas suatu daerah tersebut. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan tersebut, maka menjadi hal yang sangat penting apabila terdapat tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum yang lebih memadai. Perlindungan hukum ini menjadi sangat penting untuk dilakukan mengingat beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi atas dasar kemampuan intelektual manusia, seperti inovasi yang di hasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia, seperti inovasi yang menghasilkan penemuan baru di bidang industri dan perdagangan.
Hak terhadap kekayaan yang ditimbulkan karena kemampuan intelekkualitas manusia dalam ilmu hukum dikategorikan sebagai milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud, dalam hal ini disebut juga dengan intellectual yang disesuaikan doperty right yang pada perkembangan selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hak atas kekayaan intelektual. Istilah hak atas kekayaan intelektual kemudian di ubah menjadi hak kekayaan intelektual yang disesuaikan dengan kaedah bahasa indonesia. Istilah hak kekayaan sering disingkat menjadi HaKI atau HKI yang kemudian menjadi istilah resmi berdasarkan keputusan menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia No.03 PR-07.10 tahun 2000 dan persetujuan menteri negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 24/M.PAN/2000 tanggal 19 januari 2000, mengubah istilah hak atas kekayaan intelektual menjadi hak kekayaan intelektual (selanjutnya disingkat HKI). 1)
HKI merupakan salah satu agenda dari proses liberalissasi perdagangan bebas (globalisasi) yang tertuang dalam Agreement Establishing World Trade Organization , suatu bentuk perjanjian dengan tujuan untuk melindungi HKI dari pembajakan atas dari suatu inovatif baik dibidang sastra, seni, teknologi, dan karya ilmiah. 2) HKI merupakan hak yang melekat pada suatu produk atau barang hasil karya manusia yang harus dilindungi oleh hukum. 3) Cabang-cabang dari hak kekayaan intelektual di Indonesia dikelompokan menjadi : Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002; Paten diatur dalam Undang- Undang No 14 Tahun 2001; Merek diatur dalam Undang-Undang No15 Tahun 2001; Perlindungan Variates Baru Tanaman diatur dalam Undang-Undang No 29 Tahun 2000; Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2000; dan Desain Industri diatur dalam Undang-Undang No 31 tahun 2000; dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2000. 4) Salah satu bagian intetelektual manusia sendiri, maka hak tersebut adalah hak paten.
Perkembangan burayot dalam bidang industri, baik itu dengan varian rasa baru atau rasa original, merupakan hasil invensi manusia yang di patenkan dan dilindungi oleh kaidah hukum, baik hukum internasional maupun hukum nasional suatu negara. Pada negara berkembang, seperti indonesia, akhir-akhir ini perkembangan industri akan menjadi pesat dan berkesinambungan. Sistem hak kekayayaan intelektual, khusunya paten tidak hanya bertujuan melakukan kegiatan untuk menghasilkan invensi, tetapi juga melindungi hasil invensi dari pihak yang tidak berhak. Konvensi yang mengturr tentang paten secara internasional dikenal dengan The Paris Convention For The Protection of Industrial Property , disebut juga dengan
1) Taryana Soenandar, Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara Asean, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 1.
2) Ade Manan Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.
91.
3) Taryana Soenandar., Op.Cit ., hlm.1.
4) OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right) , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.17.
Konvensi Paris (1883). Konvensi Paris bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap HKI. Pembahasan dalam artikel ini berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya yaitu, bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap inventor yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten, dan Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa hak paten. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap inventor yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten dan Untuk mengetahui kendala- kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa hak paten.

## 2. Identifikasi Masalah
Bertitik tolak dari permasalahan tersebut diatas, terdapat beberapa masalah yang penulis indentifikasi, adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap inventor yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa hak paten ?

## TINJAUAN PUSTAKA
Indonesia sebagai bagian masyarrakat internasonal yang mendatangani kesepatan World Trade Organization (WTO) dan meratifikasi Unadang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tantang Pengesahan Agreement on Estabilishing The World Tade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu ketentuan yang terdapat dalam WTO , yaitu pada lampiran 1 C adalah mengenai Understanding on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right, Including Trade in Counterfeit Goods (Persetujuan menganai aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Untuk itu pemerintah harus menyesuaikan peraturan perundang-undangannya Konsekuensi penerimaan dan keikutsertaan indonesia dalam persetujuan TRIPs membawa pengaruh bagi indonesia untuk mengakomodasi semua perturan HKI yang diatur dalam TRIPs , Termasuk undisclosed information yang terdapat dalam section 7 article 39 (2 ) TRIPs . Adanya pengaturan HKI dalam TRIPs menyebabkan perlindungan HKI tidak lagi semata-mata merujuk pada peraturan lokal negara tertentu, tetapi sudah merupakan komitmen dunia (internasional) untuk menciptakan iklim perlindungan yang telah adil, terjamin dan mempunyai kepastian hukum, sehingga membawa manfaat bagi masyarakatdi seluruh dunia terhadap perlindungan karya intelektual mereka. 5)
Salah satu bagian HKI adalah paten yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, ketentuan hak paten diberikan untuk invensi baru dan mengandung langkah inventif serta dapat di terapkan dalam industri.
Istilah paten yang dipakai dalam peraturan hukum di Indonesia saat ini menggantikan istilah octrooi yng berasal dari hasa latin yitu dari kata “auctor” atau autorizare yang berarti dibuka. Namun sesuai perkembangan, istilah lebih populer, istilah paten tersebut diserapkan dari bahasa inggris yaitu “patent” . 6)
Pasal 1 angka 1Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tenatng Paten, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan paten adalah “hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang perdagangan, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepaa phak lain
5) http://gagasanhukum.wordpress. com.
6) Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual(Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), Citra Aditya Bakt, Bandung, 1997,hlm.109.
untuk melaksanakannya”. Kemudian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten menyebutkan bahwa, “ Invensi adalah ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang industri ataupun perdagangan dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses”.
Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten menegaskan bahwa “hanya inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang berhak atas paten tersebut. Pengalihan lebih lanjut hak inventor dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, atau pun perjanjian tertulis yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”.
Inventor adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang bersama- sama melaksanakan ide yang dituangkan dalam kegiatan yang meghasilkan invensi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Oleh sebab itu seseorang atau beberapa orang tersebut baru akan dikatakan sebagai inventor apabila seseorang atau beberapa orang tersebut melaksanakan mengajukan permohonan untuk pertama kali atas suatu invensi yang dihasilkannya. Namun apabila terbukti lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten,maka dianggap inventor adalah seseorang atau beberapa orang yang pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan.
Menurut Rachmadi Usman, “Invensi dapat juga dihasilkan oleh mereka yang berada dalam hubungan kerja atau karyawan/pekerja yang menggunakan data dan /atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sehingga mereka dapat pula disebut sebagai subjek paten”. 7)

## PEMBAHASAN
HKI belum menjadi peranan yang penting di Indonesia sebelum tahun 1980-an. Namun pada awal tahun 1980-an terobosan di bidang HKI telah banyak dilakukan oleh pemerintah seiring dengan berkembangnya perekonomian dan perindustrian di Indonesia. Kesadaran pemerintah akan penting HKI bagi pembangunan ekonomi menjadi faktor penyebab perubahan tersebut. Faktor lainnya yang tidak dapat dikesampingkan adalah karena permintaan dari negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang termasuk indonesia untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan perlindungan HKI. Permintaan tersebut juga disertai ancaman berupa beberpa fasilitas dagang seperti Generalized System of Preference (GSP) , jika pemerintah tidak membuat undang-undang yang lebih modern atau komprehensif. 8)
Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka dibuatlah beberapa peraturan perundang- undangan di bidang HKI seperti undang-undang Hak Cipta pada tahun 1982, Undang-Undang Paten pada tahun 1989 dan Undang-Undang Merek pada tahun 1992. Kehadiran Undang- Undang Paten dari ketida undang-undang mengenai HKI merupakan sebuah momentum penting bagi bangsa Indonesia.
Seiring dengan kemajuan ekonomi dan perkembangan teknologi, usaha untuk menghadirkan Undang-Undang Paten yang moderen dan sesuai dengan kondisi perdagangan terus dilakukan oleh pemerintah. Terutama sejak Indonesia meratifikasi persetujuan pembentuakn WTO beserta dengan perjanjian internasional yang terkait di dalamnya, salah satunya adalah perjanjian TRIPs , usaha untuk menyempurnakan isi hukum paten merupakan hal yang tidak terelakan. 9)
7) Rachamadi Usman, Hak Milik atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia), Alumni, Bandung, 2003, hlm.222.
8) Jusni Djatin Retno Sumekar., Op.Cit., hlm.33.
9) Rachmadi Usman., Op.Cit., hlm.11.
Upaya yang dilakukan pada saat itu adalah dengan mengamandemen beberapa ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Paten pada Tahun 1989 melalui Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1997. Selanjutnya keinginan dari pemerintah untuk menyesuaikan keseluruhan peraturan di bidang HKI dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian TRIPs menjadi faktor pendorong diamandemennya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Paten menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 melalui banyak sekali penyempurnaan, penambahan, dan penghapusan yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap paten. 10)
Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan untuk melindungi atau memertahankan kekayaan tersebut. Kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual tadi, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakekatnya HKI dikelompokan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak terwujud.
Hukum harta kekayaan dalam system hukum perdata Indonesia terdiri dari dua bagian, yaitu hukum perikatan dan hukum benda. Dalam konsep harta kekayaan setiap barang selalu ada pemiliknya yang disebut pemilik barang dan setiap barang mempunyai ha katas barang miliknya yang lazim disebut hak milik. 11) Secara subtantif, pada hakekatnya HKI merupakan hak-hak atas harta kekayaan yang dihasilkan dari produk oleh piker manusia . HKI juga merupakan ha katas harta kekayaan yang ditimbulkan dari kemampuan intelektual manusia yang bersifat pribadi dan berbeda dari kekayaan-kekayaan yang ditimbulkan dari kemampuan intelektual manusia. 12)
Subjek paten adalah inventor atau pihak yang berhasil menemukan invensi. Inventor dapat terdiri dari seseorang, beberapa orang atau sebuah badan hukum. Dalam menghasilkan invensi, seorang inventor dapat bekerja sendiri atau bekerja sebagai karyawan sebuah badan hukum, baik badan hukum swasta atau pemerintah. Yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, ha katas invensi tersebut dimilki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan. Kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai inventor atau penemu adalah sebagai inventor dalam suatu permohonan. 13)
Pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Inventor ini erhk mendapatkan imalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut. Dalam hal ini tidak dapat kesesuaian mengenai cara perhitungan an penetapan besarnya imbalan, maka keputusan untuk itu diberikan oleh Pengadilan Niaga. Ketentuan ini sama sekali tidak menghapuskan hak inventor untuk tetap dcantumkan namanya dalam sertifikat paten. Pencantuman nama inventor dalam setifikat pada dasarnya adalah hal yang lazim dikenal sebagai Hak Moral atau Moral Right. 14)
Pihak yang melaksanakan suatu invensi, dimana invensi yang sama telah dimohonkan paten oleh pihka lain, tetap berhak melaksanakan invensi tersebut sebagai pemakai terdahulu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pemakai terdahulu yang beritikad baik, tetapi tidak mengjukan permohonan. Tetapi, ketentuan ini tidak berlaku jika pihak yang melaksanakan invensi sebagai pemakai terdahulu mengunakan pengetahuan tetang invensi tersebut dari uraian, gambar atau keterangan lainnya dari invensi yang dimohonkan paten. 15)
10) Ibid 11) Ahmad M Ramli, HAKI (Hak Atas Kakayaan Intelektual) Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.24.
12 ) Eddy Damian., Op. Cit., hlm.184.
13) Ibid 14) Ibid 15 Ibid., hlm.131.
Pihak yang boleh melaksanakan suatu invensi hanya dapat diakui sebagai pemakai terdahulu apabila setelah diberikan paten terhadap invensi yang sama, ia mengajukan permohonan untuk itu kepada Ditjen HKI. Permohonan pengakuan sebagai pemakai terlebih dahulu wajib disertai bukti bahwa pelaksanan invensi tersebt tidak dilakukandengan menggunakan uraian, gambar, contoh atau keterangan lainnya dari invensi yang dimohonkan paten. Invensi tersebut harus benar-benar merupakan hasil kegiatan yang dilakukan dengan itikad baik oleh orang yang pertama kali memakai invensi tersebut. Pengkuan sebagai pemakai terdahulu dengan membayar biaya. Surat keterangan pemakaian terdahulu berakhir pada saat berakhirnya paten atas invensi yang sama. 16)
Paten yang mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum hanyalah paten yang telah di daftarkan sesuai dengan persyaratan dan tata cara pendaftaran paten yang telah ditetapkan, system pendaftaran paten di Indonesia menerapkan first to, file system sehingga untuk memperoleh hak paten, inventor harus mengajukan pendaftaran permohonan paten ke Direktorat Jenderal HKI secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, tedrdapat beberapa subjek paten yang berhak atas pendaftaran paten tersebut, yaitu :
1. Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan;
2. Jika invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka pemohon adalah juga secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan dengan satu orang yang bertindak sebagai coordinator;
3. Pihak yang memberikan pekerjaan untuk invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan ini juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkan oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dlam pekerjaanya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskan untuk menghasilkan invensi.
Terdapat beberapa prosedur permohonan pendaftaran paten yang harus ditempuh oleh pemohon paten yang lazimnya mencakup tahapan :
1. Memasukan dokumen pendaftaran (filling application) ;
2. Pemeriksaan dokumen pendaftaran (examination on filling) ;
3. Pemeriksaan persyaratan formal menyangkut dokumen administrasi (examinitaion as to formal requirements) ;
4. Laporan hasil penelusuran ( search report) ;
5. Pengumuman pendaftaran ( publication of application) ;
6. Pemberian paten atau penolakan ( grante or refusal) ;
7. Pengumuman spesifikasi paten ( publication on patent specification );
Pasal 42 dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten menegaskan jika pemeriksaan administratif sudah selesai dan sudah diberikan filling date, maka Ditjen HKI akan melakukan pengumuman permohonan paten. Dalam hal paten biasa, pengumuman dilakukan segera setelah 18 bulan sejak tanggal penerimaan atau segera setelah 18 bulan sejak tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas dan pengumuman dilaksanakan selama 6 bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya permohonan paten. Dalam hal paten sederhana, pengumuman dilaksanakan selama tiga bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya permohonan paten sederhana. Pengumuman untuk paten biasa dapat dilakukan lebih awal atas permintaan pemohon dengan dikenai biaya.
Proses yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI dalam melaksanakan pemeriksaan subtantif akan meliputi:
a. Meneliti invensi yang dimintakan paten dengan invensi lainnya yang telah ada berdasarkan antara lain dokumen permohonan paten, dokumen paten serta dokumen- dokumen lain yang telah ada sebelumnya;
b. Mempertimbangkan pandangan dan/atau keberatan atas permohonan paten serta sanggahan atau penjelasan terhadap pandangan dan atau keberatan tersebut; dan
c. Mempertimbangkan dokumen-dokumen yang diajukan sebagai pemenuhan kekurangan, atau kelengkapan dan mengundang pemohon atau kuasanya untuk memberikan tambahan penjelasan yang diperlukan.
Penjelasan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten menerangkan bahwa, pemeriksaan subtantif adalah pemeriksaan terhadap invensi yang telah dinyatakan dalam permohonan, dalam rangka menilai pemenuhan atas syarat baru (novelly) , mengandung langkah inventif (inventive step) , dan dapat diterapkan dalam industri (industrially applicable) , serta memenuhi ketentuan kesatuan invensi, diungkapkan secara jelas, dan tidak termasuk dalam kategori invensi yang tidak dapat diberi paten.
Yang terjadi disini adalah bahwa produk burayot ini merupakan produk umum, karena dewasa ini pertumbuhan dan perkembangan pengusaha makanan khususnya makanan burayot ini semakin berkembang sehingga muncul ide untuk membuat burayot dengan varian rasa baru. Pada dasarnya burayot itu memang merupakan produk umum sehingga yang sudah pasti jika burayot jika didaftarkan patennya akan ditolak. Muncul pengusaha untuk memberikan ide dengan adanya varian atau jenis baru yang dikembangkan dari produk makanan burayot ini, akan tetapi ketika didaftarkan untuk dipatenkan hal tersebut justru ditolak, namun dengan adanya ide yang dimana ide itu dilindungi oleh hak cipta, dan dengan adanya ide tersebut seharusnya tidak semestinya ditolak, karena dari ide tersebut didalamnya terdapat perbedaan dari burayot yang umum saat ini. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap inventor merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap penyelesaian sengketa hak paten yang seringkali terjadi dalam praktek perdagangan dan apa hasil suatu invensi.
Sengketa yang seringkali terjadi disebabkan oleh adanya pelanggaran hukum terhadap hak paten secara garis besar meliputi perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak inventor, atau dengan kata lain perdagangan atas paten dengan membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan, untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang sudah diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya.

## PENUTUP
Kesimpulan Bentuk perlindungan hukum terhadap inventor yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten adalah tepat, namun dari sudut pandang kepentingan perdagangan, apabila perlindungan terlalu luas maka tidak akan terjadi pengembangan, karena penyempurnaan sebesar apapun akan dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Sebaliknya, bila perlindungan diberikan terlalu sempit, maka akan muncul banyak penemuan dengan inovasi yang mirip-mirip dan kemungkinan memperoleh paten relative lebih mudah. Maka dalam hal ini, pemerintah harus sangat jeli dan teliti dalam memberikan perlindungan terhadap suatu penemuan tertentu, karena perlindungan paten yang terlalu luas maupun terlalu sempit sama- sama tidak akan memberi dampak positif bagi masyarakat.
Saran Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa hak paten dapat berupa waktu yang lama dan biaya yang besar dalam hal penyelesaian sengketa paten melalui
pengadilan atau litigasi. Kendala tersebut telah terselesaikan dengan cara lain yaitu penyelesaian sengketa hak paten melalui arbitrase, minitrial, private organization, dan mediasi. Namun walaupun terdapat alternative lain, penyelesaian sengketa paten akan selalu menjadi persoalan yang rumit apabila para pihak tidak mempunyai kesadaran hukum yang kuat.
DAFTAR PUSTAKA Abdul Kadir Muhamad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Ade Manan Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
Ahmad M. Ramli, HAKI ( Hak Atas Kekayaan Intelektual) Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Mandar Maju, Bandung, 2000. Bambang Kesowo, Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia, Sekertariat Negara RI, Jakarta, 1999.
Eddy Damian, Hukum Hak Cipta : UUHC No. 19 Tahun 2002, Edisi Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Ika Riswanti Putranti, Lisensi Copyleft dan Perlindungan Open Source Sotware di Indonesia, Galeri Ilmu, Yogyakarta, 2010 Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010. Jusni Djatin dan Retno Sumekar, Layanan Informasi Paten, Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI, Jakarta, 1994.
Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia) , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. Rachmadi Usman, Hukum Hak Milik Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara Asean, Sinar Grafika, Jakarta, 1996. W.J.S. Poewadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia
Undang-Undang No.29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Baru Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Produk Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
http://gagasanhukum.wordpress.com http://teorihukum.com/news/informasi/d44325633/teorihukum perdata http://wordpress.com/tentang-kasus-kekayaan-hak-intelektual-produk-hak-paten