CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan
p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X | Vol. 7 No. 1 Maret 2019, hal. 96-108
Kedudukan Hukum Tentang Hak Istri Pegawai Negeri Sipil yang Diceraikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
Zaini Bidaya 1 , Abrar 2
1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Email: zainibidaya@gmail.com
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Email: abrarian24@gmail.com
INFO ARTIKEL ABSTRAK Riwayat Artikel: Diterima: 13- Februari-2019 Disetujui:  25-Maret- 2019 Abstrak : Maraknya  perceraian  pegawai  negeri  sipil  di  Kota  Bima  membuat  urgen  untuk ditinjau berdasarkan PP nomor 10 Tahun 1983 jo PP nomor 45 tahun 1990 berkaitan dengan kedudukan  dan  hak  istri  setelah  diceraikan  oleh  suami  pegawai  negeri  sipil.  Tujuan penelitian  ini  untuk  mengetahui  kedudukan  hukum  istri  setelah  diceraikan,  dan  untuk mengetahui hak-hak apa saja yang seharusnya didapatkan oleh istri setelah diceraikan oleh suami  yang  berstatus  Pegawai  Negeri  Sipil.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  metode  deskriptif,  objek  dari  penelitian  ini  adalah  masyarakat  yang melakukan  perceraian  dikalangan  Pegawai  Negeri  Sipil  di  kota  Bima.  Pemilihan  subyek dilakukan secara purposiv sampling  dan snowball sampling.  Pengumpulkan data dilakukan melalui  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Data  dianalisis  dengan  cara  mereduksi, menyajikan,  dan  menarik  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  beberapa faktor  penyebab  terjadinya  perceraian  yaitu;  selingkuh,  ketidak  cocokan  antar  suami  dan istri,  kekerasan  dalam  berumah  tangga.  Kedudukan  antara  suami  dan  istri  sudah  jelas berdasarkan  pasal  79  kompilasi  hukum  Islam  di  atas.  Adapun  hak-hak  yang  dipenuhi  oleh suami setelah perceraian adalah; hak mut'ah (pemberian suami kepada istri berupa barang atau  benda),  nafkah  lahir  selama  masa  iddah,  harta  gono-gini,  dan  perawatan  dan pendidikan anak. PNS ingin bercerai harus memenuhi syarat formal dan substansil.
Abstract: The rise of the divorce of civil servants in Bima City made urgent to be reviewed based on the PP Number 10 the year 1983 Jo PP  number 45 the year 1990 relating  to the position  and  right  of  the  wife  after  being  divorced  by  the  husband  of  civil  servants.  The purpose of this research is to know the position of the wife's law after being divorced and to know  what  rights  the  wife  should  have  gained  after  being  divorced  by  a  husband  in  the status of civil servants. This study used a qualitative approach with a descriptive method, the object of the study is a community that commits a divorce among civil servants in the city of Bima. The subject selection is performed purposive sampling and snowball sampling. Data- sensing  is  done  through  interviews,  observations,  and  documentation.  Data  is  analyzed  by reducing,  presenting, and drawing conclusions. The results showed that there were several factors  causing  the  divorce;  Husband  and  wife,  violence  in  a  housekeeper.  The  position between husband and wife is clearly based on article 79 of the compilation  of Islamic  law above.  The  rights  fulfilled  by  the  husband  after  divorce  are;  Rights  of  Mut'ah  (giving  a husband  to  wife  in  the  form  of  goods  or  objects),  living  birth  during  Iddah,  Gono-Gini property, and child care and education. Civil servants wanting to divorce must meet formal requirements and substance.
Kata Kunci:
hukum hak istri PNS diceraikan ——————————  ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Telah  ditegaskan  dalam  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974    bahwa  putusnya  perkawinan  disebabkan oleh  tiga  faktor  yaitu,  kematian,  perceraian  dan  karena putusan hakim. Dengan demikian perceraian merupakan  salah  satu  faktor  penyebab  putusnya perkawinan.  Dan  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di depan  sidang  pengadilan  setelah  pengadilan  yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua  belah  pihak.  Hal  ini  merupakan  suatu  kejadian yang  menghilangkan  suatu  hak-hak  dan  kewajiban dalam  hidup  berumah  tangga.  Dengan  adanya perceraian  ini  akan  menimbulkan  akibat  hukum,  baik
terhadap  suami  ataupun  istri  yang  ditinggalkan,  anak maupun  terhadap  harta  benda  dalam  perkawinan.  Dari akibat  hukum  tersebut,  maka  yang  sering  menjadi persengkataan  bagi  para  pihak  adalah  mengenai  harta benda dalam perkawinan yang berwujud harta bersama [1].
Pegawai  Negeri  Sipil  wajib  memberikan  contoh yang  Dbaik  bagi  bawahannya  dan  menjadi  teladan sebagai  warga  negara  yang  baik  dalam  masyarakat termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan keluarga. Selanjutnya  dalam  penjelasan  umum  peraturan pemerintah  tersebut  disebutkan  bahwa  Pegawai  Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi
masyarakat  yang  harus  menjadi  teladan  yang  baik  bagi masyarakat  dalam  tingkah  laku,  tindakan  dan  ketaatan kepada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku untuk  dapat  melaksanakan  kewajibannya  [2].  Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dalam melaksanakan  tugasnya  tidak  akan  banyak  terganggu oleh  masalah-masalah  keluarga.  Ketidakharmonisan kehidupan  keluarga  yang  terus  menerus  bagi  seorang Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  akan  sangat  mengganggu tugas-tugas  kedinasannya,  oleh  karena  itu  perceraian adalah  hal  yang  mungkin  dilakukan  untuk  mengatasi ketidakharmonisan tersebut. Namun disisi lain Pegawai Negeri Sipil juga  terikat oleh PP 10 Tahun 1983 dan PP 45 Tahun 1990, yang tentunya tidak mudah bagi seorang PNS  melaksanakan  perceraian.  Selain  itu  apabila seorang  PNS  telah  dapat  melewati  rambu-rambu  yang ada pada PP tersebut ia dapat melakukan perceraian [2]
Fakta  yang  terjadi  dilapangan  berdasarkan  hasil pengamatan  sementara  secara  empiris  oleh  peneliti bahwa  banyak  sekali  terjadi  kasus-kasus  perceraian  di Kota  Bima  yang  begitu  fenomenal  didalam  masyarakat. Beberapa  kasus  perceraian  yang  diamati  oleh  peneliti tersebut  banyak  sekali  dan  terdapat  beberapa  kalangan diantaranya termasuk Pegawai Negeri Sipil.
Salah  satu  dari  beberapa  kasus  tersebut  yang dilakukan  oleh  kalangan  PNS  yang  pernah  peneliti lakukan  pengamatan  yaitu  terjadi  di  Kelurahan  Raba Dompu-Kota  Bima  dengan  latar  belakang  masalah bahwa  pihak  istri  diceraikan  oleh  pihak    suami  yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan alasan yang tidak terlalu  prinsip  untuk  keduanya  bercerai  apalagi keduanya  sama-sama  berstatus  PNS.  Saat  keduanya masih  menjadi  suami  istri  dalam  kehidupannya  sehari- hari  keduanya  sering  terjadi  percekcokan  dan perselisihan  dalam  mengatur  rumah  tangga.  Dalam  hal ini tentu sangat tidak etis sekali bagi PNS yang menjadi tauladan bagi masyarakat untuk bercerai dengan alasan- alasan yang tidak perlu untuk dibawa sampai ke jenjang perceraian  dan  sangat  bertolak  belakang  dengan  apa yang  telah  termuat  dalam  ketentuan  umum    PP  No.  10 Tahun  1983  jo  PP  No  45  tahun  1990  tentang  izin perkawinan  dan  perceraian  bagi  PNS  bahwa,  unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah  laku,  tindakan  dan  ketaatan  kepada  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  untuk  dapat melaksanakan kewajibannya. Untuk dapat melaksanakan  kewajiban  yang  demikian  itu,  maka kehidupan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dalam melaksanakan  tugasnya  tidak  akan  banyak  terganggu oleh masalah-masalah keluarganya [3].
Dalam  hal  ini  pihak  istri  selalu  dibatasi  dalam mengatur  kehidupan  rumah  tangga  mereka  seperti masalah keuangan misalkan uang belanja anak dan istri sehari-hari  yang  seharusnya  seorang  istri  yang mempunyai  kewajiban  dalam  mengatur  jalannya
keharmonisan  dalam  kehidupan  berumah  tangga. Setelah  terjadinya  perceraian  mantan  istri  tidak mendapatkan  sebagian  harta  dari  pihak  mantan suaminya  tersebut.  Pada  hal  harta  tersebut  pada  saat keduanya  sebelum  bercerai  merupakan  harta  milik bersama.
Mantan istri menginginkan  harta tersebut dibagikan  namun  mantan  suami  tidak  menginginkan harta  tersebut  tidak  dibagikan  dengan  alasan  bahwa yang  menjadi  ahli  warisnya  adalah  mantan  suami  dan harta  tersebut  yang  menjadi  hak  waris  adalah  anak- anaknya.  Pihak  mantan  istri  tetap  menginginkan  dan terus  berupaya  bagaimana  harta  tersebut  tetap dibagikan.
Berdasarkan  data  perkara  yang  diperoleh  peneliti bahwa  terdapat  tiga  jenis  perkara  khusus  PP  No.  10 Tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 yaitu izin poligami, cerai  talak,  cerai  gugat  yang  di  mana  ketiga  perkara tersebut  pada  tahun  2010  terdapat  32  jumlah  perkara mulai  dari  bulan  Januari  sampai  bulan  Desember  2010 yang  masuk  ke  PA  kelas  IA  Kota  Bima.  (Data  Perkara Khusus PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990).
Direktur  LBH  APIK  NTB  Beauty  Erawati menjelaskan  “Kasus  poligami  yang  dilaporkan  sangat tinggi”  ujarnya.  Pada  tahun  2005  dan  2006,  masing- masing  angkanya  mencapai  529-an  kasus.  Pengaduan korban  poligami  70  persen  (melibatkan Pegawai  Negeri Sipil (PNS) dan yang lainnya masalah nafkahnya NTB.
Fakta pendampingan mengatakan bahwa penyebab terbesar  dari  perceraian  disebabkan  karena  adanya kasus  kekerasan  yang  dialami  istri,  diantaranya  adalah adanya  kekerasan  fisik  seperti  pemukulan,  adanya kekerasan  psikis  seperti  dikata-katai  dan  bahkan dituduh selingkuh.
Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan Hukum Tentang  Hak  Istri  PNS  Setelah  Diceraikan  Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No 45 tahun 1990 di Kota Bima  dan  Hak-Hak  apa  saja  yang  didapatkan  oleh  istri setelah  diceraikan  oleh  suami  yang  berstatus  PNS  serta Faktor-faktor  penyebab  terjadinya  perceraian  yang dilakukan  oleh  suami  yang  berstatus  PNS.  Adapun tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  Faktor-faktor penyebab  terjadinya  perceraian  yang  dilakukan  oleh suami yang berstatus PNS ditinjau dari PP No. 10 Tahun 1983  jo  PP  No  45  tahun  1990,  untuk  mengetahui kedudukan hukum tentang hak istri Pegawai Negeri sipil yang  diceraikan  ditinjau  pada  PP  No.  10  Tahun  1983 bagi PNS, dan untuk mengetahui hak hak apa saja yang seharusnya  didapatkan  oleh  istri   setelah  diceraikan suami yang berstatus PNS.

## B. METODE PENELITIAN

## 1. Metode Penelitian yang Digunakan
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan  metode  deskriptif.  Pendekatan  kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh
98 CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 7, No. 1, Maret 2019, hal 96-108
subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan  lain-lain  secara  holistik  dan  dengan  cara  deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus  yang  alamiah  dan  memanfaatkan  metode alamiah [4].
Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah  untuk  mencari  tahu  terkait  kedudukan  hukum tentang  hak  istri  pegawai  negeri  sipil  yang    diceraikan, pendekatan  kualitatif  ini  dapat  digunakan  untuk menemukan  dan  memahami  apa  yang  tersembunyi dibalik  fenomena  yang  kadangkala  merupakan  suatu yang  sulit  untuk  diketahui  dan  dipahami  [5].  Hal  yang sejalan  dengan  tujuan  penelitian  yang  menggunakan metode  deskriptif  yaitu,  prosedur  pemecahan  masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan  obyek  penelitian  pada  saat  sekarang, berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak  atau sebagaimana adanya [6].

## 2. Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  bertempat  di  Pengadilan Agama Kelas 1B Kelurahan Mpunda-Kota Bima. Adapun batas-batas  lokasi  penelitian  adalah  sebagai  berikut; Sebelah  timur  berbatasan  dengan  Kantor  Depag  Kota Bima,  sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Kantor Departemen Sosial Kota Bima, sebelah barat berbatasan dengan  Jalan  Raya  Mpunda,  dan  sebelah  utara berbatasan dengan kantor Bupati Kabupaten Bima.

## 3. Subjek Penelitian
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  subyeknya adalah  masyarakat  yang  diidentifikasi  sebagai  pelaku perceraian  dengan  istri  atau  suami  yang  berstatus  PNS di  Kota  Bima.  Pemilihan subyek  dilakukan dengan  cara purposive  sampling,  yaitu  secara  sengaja  berdasarkan kriteria  yang  ditentukan  dalam  artian  untuk  menjaring informasi, peneliti memilih subyek terteliti berdasarkan lingkungan tempat tinggalnya masing-masing yang telah mengalami  hal  tersebut.  Hal  ini  dilakukan  secara tersebar  artinya  tidak  berfokus  pada  satu  tempat  saja sehingga  memungkinkan  antara  subyek  yang  satu dengan  subyek  yang  lainnya  tidak  mengenal,  hal  itu dilakukan  guna  menghindari  jawaban  yang  sama  dari pertanyaan yang diajukan kepada subyek.
Dalam  penelitian  ini,  penentuan  informan  akan dilakukan  dengan  teknik  purposive  sampling  adalah teknik  pengambilan  sampel  sumber  data  dengan pertimbangan  tertentu.  Pertimbangan  tertentu  ini, misalnya  orang  tersebut  yang  dianggap  paling  tahu tentang  apa  yang  kita  harapkan,  atau  mungkin  dia sebagai  penguasa  sehingga  akan  memudahkan  peneliti menjelajahi obyek/situasi yang diteliti.
Penelitian  telah  merencanakan  A  sebagai  orang pertama  sebagai  sumber  data.  Informan  awal  ini sebaiknya  dipilih  orang  yang  bisa  “membukakan  pintu” untuk mengenali secara keseluruhan medan secara luas. Selanjutnya oleh A disarankan ke B dan C, dari C dan B belum memperoleh data yang akurat, maka peneliti ke F
dan G, dari F dan G belum memperoleh data yang akurat, maka peneliti pergi ke E, selanjutnya ke H, ke G, ke I dan terakhir  ke  J.  setelah  sampai  J  data  sudah  jenuh, sehingga  sampel  sumber  data  sudah  mencukupi  dan tidak perlu menambah sampel yang baru [7].
Berdasarkan  gambar  alur  di  atas  dapat  dijelaskan sebagai berikut. Penelitian telah mrencanakan informan 1 sebagai orang pertama sebagai sumber data. Informan awal ini sebaiknya dipilih orang yang bisa “membukakan pintu”  untuk  mengenali  secara  keseluruhan  medan secara  luas.  Selanjutnya  oleh  informan  1  disarankan  ke informan  2  dan  informan  3.  Dari  informan  3  dan informan  2  belum  memperoleh  data  yang  akurat,  maka berlanjut ke informan 4 dan informan 5. Setelah sampai ke  informan  5  data  sudah  jenuh,  sehingga  sampel sumber  data  sudah  mencukupi,  dan  tidak  perlu menambah sampel yang baru.

## 4. Jenis dan Sumber Data
a) Jenis Data
Adapun  jenis  data  dalam  hal  ini  dapat  dibagi menjadi 2 (dua) kelompok  yaitu.
1) Data Kuantitatif Data  yang  dapat  diukur  nilainya  secara langsung dengan cara memberi skor pada daftar pertanyaan  atau  kuesioner  atau  data  yang berbentuk angka-angka.
2) Data Kualitatif Data  yang  berbentuk  kalimat,  kata  atau gambar  atau  data  yang    tidak  dapat  diukur nilainya secara langsung yang dinyatakan dalam bentuk  tanggapan  konsumen  atau  pernyataan seperti sangat positif, positif, negatif dan sangat negatif  [8].
Adapun jenis data yang diambil dalam penelitian ini  adalah  data  kualitatif  untuk  mengetahui kedudukan  hukum  tentang  hak  istri  yang  diceraikan dan  untuk  mengetahui  hak -hak  apa  saja  yang didapat  ole  istri  setelah  diceraikan  oleh  suami yang berstatus PNS berdasarkan PP No.10 Tahun 1983.

## b) Sumber Data
Yang  dimaksud  dengan  sumber  data  dalam penelitian  ini  adalah  Subyek  dari  mana  data diperoleh. Menurut [9] sumber data menurut sifatnya digolongkan  menjadi  2  jenis  yaitu  sumber  data primer dan sumber data sekunder.
1) Sumber  data  primer  adalah  sumber-sumber yang  memberikan  data  langsung  dari  tangan pertama.
2) Sumber data sekunder adalah sumber mengutip dari sumber lain.
Data  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah Data  primer  dan  Data  Sekunder.  Jadi  data  primer adalah  sumber  data  yang  didapatkan  melalui wawancara  dan  observasi.  Sedangkan  data  sekunder
adalah  sumber  data  yang  didapatkan  melalui dokumentasi berupa foto, arsip, video.

## 5. Metode Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah.
a) Observasi
Observasi  diartikan  sebagai  pengamatan  atau pencatatan  secara  sistimatik  mengenai  tingkah  laku dengan  melihat  mengamati  individu  atau  kelompok secara  langsung  [10].  Metode  ini  digunakan  untuk melihat  dan  mengamati  secara  langsung  keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gmabaran yang lebih  luas  tentang  permasalahan  yang  diteliti. Pengumpulan  data  dengan  teknik  ini  dimaksudkan untuk  mengantisipasi  kekurangan-kekurangan  yang ada atau tidak dapat diungkapkan dalam wawancara. b) Wawancara (Interview)
Wawancara  adalah  percakapan  dengan  maksud tertentu  oleh  dua  pihak,  yaitu  pewawancara (interviewer)  sebagai  pengaju/pemberi  pertanyaan dan  yang  diwawancarai  ( interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu [10].
Pertanyaan  dalam  wawancara  diajukan  secara verbal  yakni  dilakukan  dengan  cara  berhadapan langsung dengan subyek maupun informan penelitian.  Sebelum  melakukan  wawancara  peneliti membuat  daftar  pertanyaan  yang  akan  ditanyakan kepada subyek maupun informan guna memudahkan melakukan wawancara.
Adapun  wawancara  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara  berbeda  atau  tidak  terstruktur  yang bersifat  luwes  yaitu  susunan  pertanyaan  yang  dapat diubah  pada  saat  wawancara  dilakukan  dan disesuaikan  dengan  kebutuhan  situasi  dan  kondisi serta kemampuan peneliti sendiri [10].
c) Dokumentasi
Dokumentasi  berasal  dari  asal  kata  “  Dokumen “  yang  artinya  barang  barang  tertulis.  Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki  benda  benda  tertulis  seperti  buku notulen  rapat,  catatan  harian,  arsip  dan  sebagainya [11].  Dokumen  merupakan  catatan  peristiwa  yang sudah  berlalu.  Dokumen  bisa  berbentuk  tulisan, gambar,  atau  karya-karya  misalnya  catatan  harian, sejarah  kehidupan,  ceritera,  biografi,  peraturan, kebijakan  [8].  Metode  dokumen  yaitu  mencari  data mengenai  hal-hal  atau  variabel  yang  berupa catatan, transkrip,  buku,  surat  kabar,  majalah,  prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya [11].
Dari  definisi  para  ahli  di  atas  dapat  diketahui bahwa  tehnik  dokumentasi  adalah  suatu  tehnik penelitian  yang  ditujukan  kepada  pengurai  dan penjelasan  terhadap  apa  yang  telah  berlangsung melalui  sumber-sumber  dokumen  dalam  menggali suatu data.
Metode  dokumentasi  ini  digunakan  untuk meneliti  dan  mencatat  peristiwa-peristiwa  tentang
gejala-gejala  dilapangan  saat  proses  penelitian berlangsung  yang  sesuai  dengan  data  dokumentasi kantor Pengadilan Agama Kota Bima.

## 6. Teknik Analisi Data
Analisis  data  proses  mengatur  urutan  data, mengorganisasikan  ke  dalam  suatu  pola,  kategori  dan satuan  urusan  dasar[4].  adalah.  Proses  analisis  data dalam  penelitian  ini  digunakan  konstruksi  tiga  jalur; yaitu  dengan  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan kesimpulan[8].
1) Reduksi Data Proses  pemilihan,  pemusatan  perhatian  pada penyederhanaan,  pengabstrakan,  dan  transformasi data  kasar  yang  muncul  dari  catatan  tertulis  di lapangan,  dalam  hal  ini  catatan  tertulis  yang dimaksud  adalah  instrumen  penelitian  yang dibagikan  kepada  subyek  penelitian.  Reduksi  data berlangsung  terus  menerus  selama  penelitian, sesudah  penelitian  lapangan  sampai  laporan  akhir tersusun. Dengan kata lain reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,  mengarahkan,  membuang  yang tidak  perlu  dan  mengorganisasikan  data  dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat  ditarik.  Data  yang  diambil  adalah  tentang kedudukan hukum dan hak istri setelah perceraian dengan suami yang berstatus PNS di Kota Bima.
2) Penyajian Data
Tahap kedua dari kegiatan analisis data adalah penyajian  data.  Penyajian  data  adalah  sekumpulan informasi  menjadi  konsep  rasional  sesuai  dengan kenyataan  sehingga  memungkinkan  menarik kesimpulan. Data-data yang telah diambil dan telah direduksi  akan  disajikan  secara  deskripsi  dimana hasil wawancara diubah bahasanya menjadi kalimat yang  lebih  baku  dan  mudah  dimengerti  serta dikaitkan  dengan  teori-teori  sesuai  dengan  hasil wawancara dan observasi.
3) Menarik kesimpulan atau verifikasi
Kegiatan  analisis  data  yang  ketiga  adalah menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan  dalam  bentuk  memuat  kesimpulan  hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk pembahasan.  Dalam  alur  ini  merupakan  kegiatan untuk  mengambil  kesimpulan  terhadap  hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  atau  proses penarikan  kesimpulan  akhir  dari  data  yang  telah diambil.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor penyebab terjadinya perceraian yang dilakukan oleh Suami berstatus PNS di Kota Bima
Pengertian  perceraian  menurut  Undang-Undang No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan,  perceraian adalah  putusan  ikatan  perkawinan  yang  telah dilaksanakan  menurut  ketentuan  Undang-Undang [12].  Jadi  perceraian  adalah  putusnya  hubungan
perkawinan antara suami istri, dimana menyebabkan hubungannya  telah  atau  tidak  dapat  dilanjutkan dalam  melaksanakan  kehidupan  rumah  tangga. Perceraian  dapat  terjadi  apabila  ada  ucapan  atau kata-kata  talak  oleh  sang  suami  kepada  istrinya  dan yang  terakhir  mendapat  putusan  dari  pengadilan agama terkait sah atau tidaknya sebuah perceraian.
Berdasarkan data perkara yang diperoleh peneliti bahwa  terdapat  tiga  jenis  perkara  khusus  PP  No.  10 Tahun  1983  jo  PP  No.  45  tahun  1990  yaitu  izin poligami, cerai talak, cerai gugat yang dimana ketiga perkara tersebut pada tahun 2010 terdapat 60 jumlah perkara  mulai  dari  bulan  Januari  sampai  bulan Desember  2010  yang  masuk  dan  telah  diputuskan oleh PA kelas IB Kota Bima. (Data Perkara Khusus PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990).
Data  Perkara  Khusus  PP.  No  Tahun  1983  jo.  PP No. 45 Tahun 1990 Pada PA Kelas lB Bima 2010 .
Tabel 1
Laporan khusus PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 PA kelas lB Kota Bima 2010.
Bulan JenisPerkaraTahun 2010 Ket Izin polig ami Cerai talak Cerai gugat Januari - 0 1 Februari - 2 7 Maret - 6 2 April - 2 0 Mei - 2 0 Juni - 4 2 JUli - 5 2 Agustus - 3 2 September - 2 1 Oktober - 6 3 November - 0 4 Desember - 1 5 Jumlah - 31 29 Total=60 Perkara yang telah diputuskan Oleh PA Kota Bima
Dasar hukum perceraian bagi PNS.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Surat Edaran Badan Administrasi
Kepegawaian  Negara  Nomor  08/SE/1983 dan  Nomor  48/SE/1990  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 45  Tahun  1990  jo  Peraturan  Pemerintah Nomor  10  Tahun  1983  Tentang  Izin Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  Pegawai Negeri Sipil
Dari  data  hasil  penelitian  yang  dilakukan, diperoleh  data  bahwa  Faktor  penyebab  terjadinya perceraian  yangdilakukan  oleh  PNS  di  Kota  Bima adalah Suami berselingkuh dengan wanita lain, Tidak ada kecocokan dengan suami, Suami sering bertindak kasar dan memaki-maki istri dengan kata-kata  yang kasar dan Dibohongi dan dikhianati oleh suami yang mengaku masih bujangan. Seperti yang diungkapkan oleh subyek penelitian sebagai berikut:
“ Yang melatar belakangi terjadinya perceraian dalam rumah tangga kami adalah karena tidak ada kecocokan dengan suaminya dan  seringnya  suami  saya  bertindak  kasar dan suka memaki saya dengan kata-kata yang sangat  kasar ”  (Fatun  Fatimah;  17  Desember 2011)
Dari  apa  yang  diungkapkan  oleh  subyek  diatas bahwa,  subyek  tersebut  tidak  tahan  dan  tidak  kuat lagi  terhadap  perlakuan  suaminya  dan  merupakan alasan subyek untuk bercerai dengan suaminya.
Di  hari  dan  tempat  tinggal  yang  berbeda  subyek mungungkapkan sebagai berikut.
“ Yang melatar belakangi terjadinya perceraian  adalah  mantan  suami  saya berselingkuh  dengan  wanita  lain  yang dulunya mantan pacarnya sebelum dia  menikah dengan saya dan mengakibatkan wanita  yang  diselingkuhinnya  tersebut  hamil dari  itu  saya  melakukan  gugatan  cerai  ke pengadilan” (Ana  Susilawati;  18  Desember 2011).
Dari  apa  yang  diungkapkan  oleh  subyek  diatas bahwa,  subyek  merasa  sangat  kecewa  dan  terpukul sekali  terhadap  apa  yang  dilakukan  oleh  suaminya tersebut  sehingga  subyek  melakukan  gugatan  cerai kepada suaminya di pengadilan Agama.
Kebanyakan  dari  subyek  yang  melakukan perceraian  mengungkapkan  bahwa  mereka  tidak diberlakukan  secara  adil  sebagai  seorang  istrinya dalam  kehidupan  berumah  tangga  yang  seharunya saling  melindungi  dan  saling  menopang  satu  sama lainnya.
2. Kedudukan Hukum Istri Setelah Dicerai-kan Oleh Suami yang Berstatus PNS
Kedudukan  suami-istri  menurut  Pasal  79 Kompilasi Hukum Islam, antara lain:
1. suami  adalah  kepala  keluarga  dan  istri  adalah ibu rumah tangga;
2. hak  dan  kedudukan  istri  adalah  seimbang dengan  hak  dan  kedudukan  suami  dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
3. masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
Akibat  hukum  yang  lain  adalah  masalah  harta benda  dalam  perkawinan  yang  terdapat  dalam  Bab XIII Kompilasi Hukum Islam, Pasal 86 menjelaskan, bahwa:
1. pada  dasarnya  tidak  ada  percampuran  antara harta suami dan harta istrikarena perkawinan;
2. harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya  olehnya,  demikian  juga  harta suami  tetap  menjadi  hak  suami  dan  dikuasai sepenuhnya olehnya.
Terkait  kedudukan  antara  suami  dan  istri berdasarkan pasal 79 kompilasi hukum Islam di atas dapat  dikatakan  bahwa,  kedudukannya  terhadap hukum  sudah  jelas  namun  pada  prakteknya  banyak yang  belum  tahu  akan  hal  seperti  itu,  namun  yang terpenting bagi mereka adalah tidak merugikan salah satu  pihak.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  subyek penelitian sebagai berikut.
“ Terkait  dengan  kedudukan  saya  di  dalam hukum  saya  tidak  begitu  tahu!!  Bagi  saya yang  terpenting  adalah  terbaik  untuk  saya dan  anak-anak  saya  nantinya" (Suhada  Binti Mansyur; 16 Desember 2011).
Dari  apa  yang  diungkapkan  oleh  subyek penelitian  di  atas  bahwa,  subyek  tersebut  belum mengerti  terkait  dengan  kedudukanya  di  dalam hukum,  namun  yang  terpenting  bagi  subyek  adalah yang  terbaik  untuk  dirinya  terlebih  lagi  untuk  anak- anaknya kelak.
Demikian  halnya  dengan  yang  disampaikan oleh  subyek  penelitian  di  bawah  ini:  “Saya  tidak begitu  tahu  akan  kedudukan  saya  di  dalam hukum  mas!!  Yang  penting  bagi  saya  tidak  ada yang dirugikan” (Ana Susilawati, SE; 18 Desember 2011)
Dari  pernyataan  subyek  penelitian  tersebut  di atas  bahwa,  subyek  tahu sedikit  pengetahuan  terkait kedudukannya  di  dalam  hukum,  jadi untuk pastinya subyek belum tahu sama sekali.
Kebanyakan  dari  subyek  yang  melakukan perceraian  belum  tahu  pasti  terkait  kedudukannya didalam hukum. Mereka juga tidak mempermasalahkan  terkait  kedudukannya,  namun yang  jelas  bagi  mereka  adalah  hukum  tersebut  akan berlaku  adil  terhadap  mereka.  Hal  ini  seperti  yang disampaikan oleh subyek penelitian:
“Nah  kalau  ditanyakan  kedudukan  saya  di dalam  hukum,  saya  belum  mengerti.  Namun yang  pasti  hukum  dalam  perceraian  tersebut sangat  penting  adanya” (Fatun  Fatimah  ;  17 Desember 2011)
Menurut  penuturan  subyek  tersebut  di  atas, subyek sadar akan pentingnya kedudukan dihadapan hukum,  mereka  berpikir  bahwa  kedudukannya  di dalam  hukum  cukup  mempengaruhi  terkait  dengan hak-haknya.  Hal  ini  seperti  yang  disampaikan  oleh subyek penelitian yaitu:
“ Kedudukan  saya  di  dalam  hukum  cukup berpengaruh  terhadap  pemenuhan  hak-hak saya  mas!!  Alasannya  karena  hukum  yang menentukan  segalanya,  yang  pastinya hukum  tersebut  akan  bertindak  secara  adil ”
(Mislikah  Laily  Purnama  Sari,  S.Hi  ;  14 Desember 2011) Kebanyakan  dari  subyek  yang  melakukan perceraian  mengungkapkan  bahwa  kedudukannya  di dalam hukum cukup berpengaruh terhadap pemenuhan hak-haknya oleh mantan suaminya.
3. Hak Istri Setelah Diceraikan Oleh Suami yang Berstatus PNS Berdasar PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990
Setiap  warga  negara  hendaknya  melaksanakan setiap  peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah, sebab semua peraturan pada hakikatnya bertujuan  untuk  kepentingan  masyarakat  demikian juga  dalam  halnya  perceraian.  Sedangkan  yang dimaksud  dengan  perceraian  menurut  Undang- Undang  No.  1  tahun  1974  tentang  perkawinan, perceraian  adalah  putusan  ikatan  perkawinan  yang telah  dilaksanakan  menurut  ketentuan  Undang- Undang [12].
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada masyarakat Kota Bima, ada beberapa hak yang dipenuhi oleh seorang suami kepada mantan istri dan anak-anak diantaranya adalah:
Hak  mut’ah  adalah  pemberian  suami  kepada mantan istri setelah bercerai baikberupa barang atau benda. Hak mut’ah wajib diberikan bekas suami jika perceraian  itu  kehendak  suami.  Yang  menjadi landasan  hukum  adanya  mut’ah  ini  adalah  surat  Al- Baqarah  ayat  241  yang  artinya:  “Kepada  wanita- wanita  yang  diceraikan  (hendaklah  diberikan  oleh suaminya)  mut’ah  menurut  yang  ma'ruf,  sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.
Secara  zhahir,  ayat  di  atas  sesungguhnya menghendaki  suami  wajibmemberi  mut’ah,  yaitu pemberian secara sukarela, disamping nafkah kepada istri yang diceraikannya.
Dari  data  hasil  penelitian  yang  dilakukan, diperoleh  data  bahwa  kebanyakan  dari  pihak  istri yang  tidak  mendapatkan  hak  mut’ah  tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan oleh subyek penelitian:
“ Yang  melatar  belakangi  sehingga  terjadi perceraian  antara  dirinya  dengan  suaminya adalah  bermula  dari  KDRT  dan  suami  suka berjudi  dan  mabuk-mabukan.  saking  tidak tahannya  saya  menggugat  cerai  terhadap suami  saya.  Terkait  dengan  hak  mut’ah  saya tidak  dapat!!  Kalau  untuk  saya  pribadi,  dia hanya  memberikan  50.000  tiap  bulanya  buat anaknya  saja.  Dari  pada  saya  dibentak  lebih baik saya diam diri saja. Tapi untungnya saya pegawai,  jadi  saya  bisa  menanggung  semua biaya  kebutuhan  anak  saya ”  (Suhada  Binti Mansyur ; 16 Desember 2011)
Dari  apa  yang  diungkapkan  oleh  subyek penelitian  di  atas  hak  mut’ah  tidak  sepenuhnya dipenuhi  oleh  mantan  suami  terhadap  mantan istrinya. Demikian halnya  dengan yang disampaikan oleh subyek penelitian dibawah ini:
102 CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 7, No. 1, Maret 2019, hal 96-108
“ Terkait  dengan  hak  mut’ah  dari  mantan suami  saya,  sampai  sekarang  tidak  saya dapatkan,  hahkan  semenjak  perceraian tersebut  terjadi  mantan  suami  saya  tidak menampakan  wajahnya  lagi  sedangkan untuk perawatan dan pendidikan anak saya tanggung  sendiri” (Fatun  Fatimah  ;  17 Desember 2011).
Dari  apa  yang  diungkapkan  oleh  subyek penelitian  di  atas  bahwa  hak  mut’ah  tidak didapatkannya  dari  mantan  suami  dan  bahkan semenjak  perceraian  itu  terjadi  mantan  suami  tidak pernah terlihat lagi.
Sementara  tentang  jumlah  mut’ah  yang  harus diberikan itu, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 236.  Ayat  tersebut  tidak  menyebutkan  batasan maksimal  dan  minimal  mut’ah yang harus  diberikan suami  kepada  istrinya.  Sepertinya  ayat  ini memberikan  hak  sepenuhnya  kepada  suami  dalam menentukan  jumlah  pemberian  itu.  Satu-satunya syarat  yang  diberikan  ayat  ini  adalah  “kepatutan”. Hal  itu  terlihat  dari  pernyataan  yang  menyebutkan bahwa "Orangyang mampu menurut kemampuannya dan  orang  yang  miskin  menurut  kemampuannya (pula),  yaitu  pemberian  menurut  yang  patut". Dengan  pernyatan  seperti  ini,  maka  ada  tiga  unsur kepatutan yang mesti diperhatikan dalam pemberian mut’ah.  Pertama,  kepatutan  atau  kepantasan berdasarkan  kemampuan  si  suami,  dan  itu didasarkan  pada  ayat  di  atas.  Artinya,  suami  yang kaya  tidak  pantas  memberikan  mut’ah  yang  sama jumlahnya  dengan  suami  yangtermasuk  golongan miskin,  dan  sebaliknya.  Kedua,  patut  atau  pantas bagi  si  istri.  Artinya,  istri  yang  terbiasa  dengan  pola hidup "cukup" atau (apalagi) "mewah" dengan suami itu atau keluarganya sebelumnya, tidak pantas kalau mendapat  mut’ah  yang  jumlahnya  "sedikit". Sebabnya,  seperti  dikatakan  al-Kasaniy,  karena mut’ah  itu  sendiri  adalah  sebagai  ganti  dari "kemaluannya".  Oleh  karena  itu,  keadaan  si  istrilah yang  jadi  pedoman  dalam  penentuan  mut’ah  itu. Ketiga, patut atau pantas menurut adat yang berlaku di  lingkungan  tempat  mereka  hidup.  Hal  ini  perlu mendapatkan perhatian, setidaknya, untuk menghindari  terjadinya  kesenjangan  sosial  antara  si istri  yang  diberi  mut’ah  dengan  orang-orang  yang berada di sekitarnya.
Nafkah iddah, adalah nafkah yang diberikan pada masa  iddah.  Iddah  menurut  bahasa  artinya menghitung. Sedangkan menurut syara' adalah masa menunggubagi  seorang  istri  selama  waktu  tertentu setelah  terjadi  thalaq  atau  ditinggal  meninggal  oleh suami.  Dasar  hukum  iddah  yang  mengacu  pada hukum  naqli  guna  memperjelas  tentang  iddah  itu sendiri. Dasar dari Al Qur'an;
wanita-wanita  yang  ditalak  hendaklah  menahan diri  (menunggu)  tiga  kali  quru.  Tidak  boleh mereka  menyembunyikan  apa  yang  diciptakan
Allah  dalam  rahimnya,  jika  mereka  beriman kepada  Allah  dan  hari  akhirat.  Dan  suami- suaminya  berhak  merujukinya  dalam  masa menanti  itu,  jika  mereka  (para  suami)  itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak  yang  seimbang  dengan  kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akantetapi para suami mempunyai  satu  tingkatan  kelebihan  dari  pada istrinya.  Dan  Allah  Maha  Perkasa  lagi  Maha Bijaksana (QS. Al Baqarah: 228).
Ayat di atas walaupun sebenarnya telah di nasakh oleh ayat yang kemudian, akan tetapi kandungan dari hukum  ayat  tersebut  tetaplah  dipakai  dan dipergunakan  sebagai  dalil  hukum  dalam  penetapan hukum Islam syara' yang berkenaan dengan masalah iddah istri. Ayat yang demikian ini dalam istilah ilmu ulumul  qur'an  disebut  dengan  baqouttilawah  wa hukmi  adamul.  Dasar  dari  Hadits;  Hadits  dari Bukhari dan Muslim yang artinya:
Dari  Abu  Mas'ud  Al  Badry  ra.  Dari  Nabi  SAW. Beliau bersabda "Apabila seseorang menafkahkan harta  untuk  keperluan  keluarga,  hanya  berharap dapat  memperoleh  pahala  maka  hal  itu  akan dicatat sebagai sedekah baginya.
Undang-undang  No.  1  tahun  1974  tentang perkawinan  menetapkan  waktu  tunggu  bagi  seorang wanita  yang  putus  perkawinan.  Selanjutnya  atas dasar  pasal  11  Undang-undang  No.  1  tahun  1974 tentang perkawinan ditetapkan waktu tunggu sebagai berikut:    Ayat  (1)  Bagi  seorang  wanita  yang  putus perkawinannya  berlaku  jangka  waktu  tunggu.  (2) Tenggang  waktu  jangka  waktu  tunggu  tersebut  ayat satu  akan  diatur  dalam  peraturan  pemerintah  lebih lanjut.
Dari  data  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh peneliti,  diperoleh  databahwa  dari  5  subyek penelitian,  ada  3  subyek  yang  tidak  mendapatkan nafkah  lahir  pada  masa  iddah.  Sebagaimana  yang dinyatakan oleh subyek penelitian:
“Saya  tidak  mendapatkan  nafkah  lahir  pada masa  iddah  saya,  pokoknya  suami  saya  tidak mau  tahu!!  Malah  saya  pernah  ke  rumanya untuk  minta  uang  untuk  keperluan anak,  tapi saya  tidak  mendapatkan  respon  apapun  dari mantansuami  saya,  jadi  saya  malas  untuk minta bantuan sama mantan suami saya lagi. Hal  tersebut  terjadi  berawal  pada  waktu  itu saya pergi untuk mencari anak saya di rumah orang  tua,  anak  saya  tersebut  kerumah neneknya karena diusir oleh bapak angkatnya. Hingga  akhirnya  saya  dibilang  istri  yang tidak  patuh  terhadap  perintahnya” (Fatun Fatimah ; 17 Desember 2011).
Dari  apa  yang  diungkapkan  oleh  subyek penelitian  di  atas  bahwa  nafkah  lahir  selama  masa iddahtidak  diperolehnya  dari  mantan  suami  bahkan untuk  meminta  bantuan  saja  dari  pihak  suami enggan menanggapinya. Hal tersebut terjadi berawal pada waktu itu subyek pergi untuk mencari anaknya dirumah  orang  tuanya,  anak  subyek  tersebut
kerumah  neneknya  karena  diusir  oleh  bapak angkatnya.  Hingga  akhirnya  subyek  dibilang  istri yang tidak patuh terhadap perintahnya.
Demikian halnya  dengan  yang  disampaikan oleh subyek penelitian di bawah ini:
“Nafkah lahir selama masa iddah tidak saya dapatkan  dari  mantan  suami!!  Alasannya setelah  perceraian  dengan  saya,  ternyata suami  saya  sudah  menikah  lagi  dengan wanita dari kempo, jadi apa yang bisa saya dapatkan  dari  perkawinan  saya,  yang  ada cuma  sengsara  saja.  Hal  tersebut  terjadi karena  mantan  suami  saya  banyak  hutang, sehingga  rumah  saja  sudah  kamijual  untuk melunasinya. ”  (Mislikah  Laily  Purnama  Sari, S,Hi ; 14 Desember 2011)
Dari  apa  yang  diungkapkan  oleh  subyek penelitian  di  atas  bahwa  nafkah  lahir  selama  masa iddah tidak diperolehnya dari mantan suami bahkan setelah  perceraian  terjadi  dengan  subyek,  mantan suami  tersebut  menikah  lagi.  Hal  tersebut  terjadi karena  mantan  suami  subyek  banyak  hutang, sehingga rumah yang dibangunnya mereka jual untuk melunasinya.

## D. TEMUAN DAN DISKUSI
Hak  dan  kewajiban  suami  istri  selama  iddah. Para  ulama  mazhab  sepakat  bahwa  istri  yang beriddah  dari  talak  raj'i  wajib  memperoleh  nafkah dan  tempat  tinggal,  dan  istri  juga  wajib  menjalani iddahnya  di  rumah  suaminya,  begitu  juga  dengan wanita  yang  hamil  dan  suami  berkewajiban memenuhinya.  Hal  ini  sesuai  dengan  firman  Allah yang  Artinya:  Tempatkanlah  mereka  (para  istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan  danjanganlah  kamu  menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka  (istri-istri  yang  sudah  ditalak)  itu  sedang hamil,  maka  berikanlah  kepada  mereka  nafkah hingga  mereka  melahirkan  kandungannya  (QS.  Ath- Thalaq : 6)
Jika  seorang  istri  itu  berada  dalam  masa  iddah karena  ditinggal  mati  suaminya,  maka  istri  tersebut wajib  berkabung  atas  kematian  suaminya  dengan meninggalkan  pemakaian  perhiasan  dan  wangi- wangian, istri juga wajib tinggal di rumah suaminya, artinya  dia  wajib  menghabiskan  masa  iddahnya  di rumah  suaminya,  dia  tidak  boleh  keluar  rumah dengan  berlebihan,  kecuali  ada  keperluan.  Namun ulama  mazhab  berbeda  pendapat  mengenai  nafkah dan  tempat  tinggal  bagi  istri  yang  ditalak  ba'in.  Istri yang  ditalak  ba'in.  Apabila  seorang  istri  itu  hamil, maka  suami  wajib  menyediakan  tempat  tinggal  dan nafkah  untuknya.  Namun  apabila  seorang  istri  yang ditalak ba'in itu tidak hamil, menurut Imam Hanafi ia juga  berhak  mendapat  nafkah  dari  suaminya.  Tetapi menurut imam  Hambali  tidak  wajib  baginya nafkah. Sedangkan  menurut  imam  Malik  dan  Syafi'i  wajib
untuknya  tempat  tinggal,  namun  tidak  wajib untuknya nafkah.
Dari  data  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh peneliti,  diperoleh  data  bahwa  ada  beberapa  subyek yang  tidak  mendapatkan  harta  bersama  ( gono-gini ). Sebagaimana yang dinyatakan oleh subyek penelitian sebagai berikut.
"Terkait harta gono-gini, saya tidak mendapatkan dari  mantan  suami  saya.  Alasanya  karena  saya tidak  memiliki  anak  hasil  perkawinan  dengan suami saya"(Rafa’ah binti H.Ahmad ; 15 Desember 2011)
Dari  apa  yang  diungkapkan  oleh  subyek penelitian  di  atas  bahwa  terkait  dengan  harta  gono- gini  subyek  tersebut  tidak  mendapatkannya, suaminya  tersebut  beralasan  bahwa  tidak  ada  anak hasil perkawinan dengan subyek.
Hal  tersebut  senada  dengan  yang  disampaikan oleh subyek penelitianyang lain yaitu:
"Saya  tidak  dapat  harta  gono-gini  dari suami  saya  mas!!,  alasannya  karena  saya bukan  lagi  istrinya  dan  juga  katanya kesalahan  saya  yang  tidak  patuhterhadap perintahnya.  Katanya  harta  tersebut  buat anaknya saja sedangkan anak dari hasilperkawinan  dengan  almarhum  suami saya  tidak  diperhatikan” (Suhada  Binti Mansyur ; 16 Desember 2011).
Dari  apa  yang  diungkapkan  oleh  subyek penelitian  di  atas  bahwa  terkait  dengan  harta  gono- gini  subyek  tersebut  tidak  mendapatkannya  dari mantan  suaminya,  suaminya  tersebut  beralasan bahwa  tidak  ada  harta  gono-gini  untuk  mantan istrinya,  karna  harta  tersebut  untuk  keperluan anaknya  dari  hasil  perkawinan  dengan  almarhum istrinya.
Sedangkan  menurut  syara'  tidak  membagi  harta gono-gini  ini  dengan  bagian  masing-masing  secara pasti  (fixed,  tsahii),  misalnya  istri  50%  dan suami50%.  Sebab  tidak  ada  nash  yang  mewajibkan demikian,  baik  dari  Al-Qur'an  maupun  As-Sunnah. Namun pembagiannya bergantung pada kesepakatan antara suami dan istri berdasarkan musyawarah atas dasar  saling  ridha.  Inilah  yang  disebut  dengan  ash- shulhu (perdamaian) diantara suami istri.
Dengan  demikian,  berdasarkan  dalil hadits  'Amr bin 'Auf Al-Muzni ra di atas, jika suami istri bercerai dan  hendak  membagi  harta  gono-gini  diantara mereka,  dapat  ditempuh  jalan  perdamaian  (ash- shulhu).  Sebab  salah  satu  jenis  perdamaian  adalah perdamaian  antar  suami  istri  (ash-shulhu  baina  az- zaujain), atau perdamaian tatkala ada persengketaan mengenai  harta  bersama  (amlaak).  Dengan  jalan perdamaian ini, pembagian harta gono-gini bergantung  pada  musyawarah  antara  suami  istri. Boleh  suami  mendapat  50%  dan  istri  50%.  Boleh suami mendapat 30% dan istri 70%, boleh pula suami mendapat  70%  dan  istri  30%,  dan  boleh  pula
pembagian  dengan  nisbah  (persentase)  yang  lain. Semuanya dibenarkan syara’ selama merupakan hasil dari  perdamaian  yang  telah  ditempuh  berdasarkan kerelaan masing-masing.
Perawatan  dan  pendidikan  anak,  kewajiban suami  untuk  membiayai  anak-anak  yang  belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
Masalah  suami  yang  tidak  mau  memberikan nafkah  pada  keluarga  banyak  terjadi  disebagian masyarakat  kita.  Bagi  istri  atau  ibu  yang  tidak mempunyai  penghasilan,  hal  ini  tentu  sangat memberatkan  karena  harus  menanggung  biaya perawatan  dan  pendidikan  anak-anaknya.  Secara normatif,  hukum  di  Indonesia,  khususnya  mengenai hak  nafkah  bagi  istri  dan  anak,  baik  dalam  masa perkawinan  maupun  setelah  perceraian,  dapat dikatakan  sudah  cukup  melindungi  kepentingan perempuan. Pasal 34 ayat 1 [12] tentang Perkawinan, menyatakan bahwa: Suami wajib melindungi istrinya dan  memberikan  segala  keperluan  hidup  berumah tangga  sesuai  dengan  kemampuannya.  Ini  berarti bahwa  suami  berkewajiban  penuh  memberikan nafkah  bagi  keluarganya  (anak  dan  istri).  Ketentuan ini  merupakan  konsekuensi  dari  ketentuan  yang menetapkan  suami  sebagai  kepala  keluarga  dan  istri sebagai  ibu  rumahtangga  serta  pengurus  rumah tangga  sebagaimana  yang  ditentukan  oleh  Pasal  31 ayat  3.  Sebenarnya,  bila  kita  tilik  lebih  jauh, pembagian  peran  seperti  ini  akan  menimbulkan ketergantungan secara ekonomi bagi pihak perempuan  (istri).  Akibat  lebih  jauhnya,  perempuan (istri)  tidak  memiliki  “akses  ekonomi”  yang  sama dengan  suami  dimana  istri  tidak  memiliki  kekuatan untuk  memaksa  suami  memberikan  nafkah  yang cukup untuk keluarganya. Sehingga seringkali suami memberi nafkah sesuka hatinya.
Apabila  perceraian  terjadi  atas  kehendak bersama  suami  istri,  maka  pembagian  gaji  diatur dalam  PP  No.  10  Tahun  1983  jo  PP  No.  45  Tahun 1990 sebagai berikut:
1) Apabila  perkawinan  tidak  menghasilkan  anak, maka  pembagian  gaji  berdasarkan  kesepakatan bersama.
2) Dengan  tidak  mengurangi  ketentuan  di  atas, apabila semua anak mengikuti bekas istri, maka 1/3 gaji untuk anak dan diterimakan pada istri.
3) Apabila  sebagian  anak  mengikuti  PNS  yang bersangkutan dan sebagian mengikuti bekas istri maka 1/3 gaji dibagi jumlah anak (sebagian ikut istri/suami).
SANKSI:  PNS  dijatuhi  salah  satu  hukuman disiplin  berat  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  30  Tahun  1980  (sekarang  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010) bila:
1) Melakukan  perceraian  tanpa  memperoleh  izin dari  Pejabat  bagi  yang  berkedudukan  sebagai
Penggugat  atau  tanpa  surat  keterangan  bagi yang  berkedudukan  sebagai  Tergugat,  terlebih dahulu dari Pejabat.
2) Apabila  menolak  melaksanakan  pembagian  gaji dan  atau  tidak  mau  menandatangani  daftar gajinya sebagai akibat perceraian
3) Tidak melaporkan perceraiannya kepada Pejabat dalam  jangka  waktu  selambat-lambatnya  satu bulan setelah terjadinya perceraian.
4) Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan pemintaan izin  atau  pemberitahuan  adanya  gugatan perceraian  untuk  melakukan  perceraian,  dan atau  untuk  beristri  lebih  dari  seorang  dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah  ia  menerima  permintaan  izin  atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
5) Pejabat  yang  tidak  memberikan  keputusan terhadap  permintaan  izin  perceraian  atau  tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan  adanya  gugatan  perceraian,  dan atau  tidak  memberikan  keputusan  terhadap permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia menerima izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian. Dalam  PP  tersebut  sudah  sangat  jelas,  namun dalam  prakteknya  masih  ada  saja  yang  belum melaksanakan  kewajibannya  terhadap  mantan istrinya.  Hak  yang  sebenarnya  yang  harus  didapat oleh seorang istri terhadap suami sesuai PP tersebut, tetapi tetap saja tidak diperolehnya.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  diperoleh data  bahwa  ada  saja  darisubyek  yang  belum mendapatkan  nafkah  terkait  kebutuhan  dan pendidikan anak. Sebagaimana yang dinyatakan oleh subyek penelitian sebagai berikut.
“Yang  membiayai  sekolah  anak  saya  adalah orang  tua  saya  mas!!  Kalau  dari  saya  belum ada,  saya  hanya  lulusan  SMA  dan  saya sebagai  ibu  rumah  tangga  aja.  Sedangkan neneknya  tukang  jahit  pakaian  jadi  untuk biaya  sekolahnya  sudah  cukup.  Kebutuhan sekolah  anak-anak  saya,  seperti  pembelian seragam  sekolah,  tas,  buku  dll,  merupakan tanggungan  saya  sendiri  dan  orang  tua  saya sedangkan  pas  perceraian  tersebut  terjadi mantan  suami  saya  sudah  lepas  tangan.Saya tidak  mendapatkan  hak  terkait  untuk perawatan  anak-anak  dari  mantan  suami saya  seperti  yang  saya  bilang  tadi,  mantan suami saya sudah lepas tangan buat ngurusin anak  saya” (Fatun  Fatimah  ;  17  Desember 2011).
Dari  apa  yang  diungkapkan  oleh  subyek penelitian  di  atas  bahwa  terkait  dengan  perawatan dan pendidikan anak tidak subyek dapatkan, mantan suaminya tersebut semenjak perceraian terjadi sudah
lepas  tangan  dan  seakan-akantidak  mau  tahu  akan masalah yang dihadapi oleh subyek.
Hal  tersebut  senada  dengan  apa  yang disampaikan  oleh  subyek  penelitian  yang  lain  yaitu sebagai berikut:
“Yang  membiayai  sekolah  anak  saya  adalah saya  sendiri  mas!!  Kebutuhan  sekolah  anak- anaksaya, seperti pembelian seragam sekolah, tas,  buku  dll,  merupakan  tanggungan  saya sendiri. Sedangkan terkait hak untuk perawatan  anak  tidak  ada  sama  sekali  dari suami saya dan saya tidak butuh lagi sama dia biar  semua  keperluan  anak  saya,  saya tanggung  sendiri,  syukurnya  anak  hasil perkawinan  dengan  mantan  suami  saya cuman  satu  orang” (Ana  Susilawati,  SE  ;  18 Desember 2011).
Dari  apa  yang  diungkapkan  oleh  subyek penelitian  di  atas  bahwa  terkait  dengan  perawatan dan pendidikan anak tidak subyek dapatkan, mantan suaminya  tersebut  semenjak  perceraian  terjadi menghilang  dan  tidak  tahu  kabarnya  sampai sekarang oleh subyek.
Menurut  Pasal  41  Undang-Undang  No.1  Tahun 1974 menjelaskan akibat putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut:
1) Baik  ibu  ataupun  bapak  tetap  berkewajiban memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya, semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak- anak  tersebut.  Bilamana  terjadi  perselisihan yang  menyangkut  anak-anak    ini,  pihak Pengadilan  yang  akan  menyelesaikannya  atas permohonan pihak-pihak.
2) Bapak  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya pemeliharaan  dan  pendidikan  yang  diperlukan oleh anak. Jika dalam kenyataannya bapak tidak mampu, Pengadilan dapat menetapkan ibu yang bertanggung jawab memikul beban tersebut.
3) Pengadilan  dapat  diwajibkan  suami  untuk memberikan  nafkah  kepada  atau  menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.
Berdasarkan [13]  menyatakan  bahwa  orang  tua berkewajiban  untuk  mendidik  anaknya,  setelah perceraian  terjadi  pihak  suami  bertanggung  jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dan  apabila  dalam  pelaksanaannya  terbukti  bahwa pihak  suami  tidak  mampu  untuk  membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak maka pengadilan dapat  menetapkan  istri  yang  bertanggungjawab memikul  beban  tersebut.  Pihak  pengadilan  dapat mewajibkan  suami  atau  istri  untuk  membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak.
Sedangkan  hak  istri  yang  tercantum  dalam  [2] dalam Pasal (8) Ayat (1-7) adalah sebagai berikut.
Ayat (1):
Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri  Sipil  pria  maka  iawajib  menyerahkan sebagian  gajinya  untuk  penghidupan  bekas  istri dan anak-anaknya.
Ayat (2):
Pembagian  gaji  sebagaimana  yang  dimaksudkan dalam  ayat  (1)  ialah  sepertiga  untuk  Pegawai Negeri  Sipil  pria  yang  bersangkutan,  sepertiga untuk bekasistrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
Ayat (3): Apabila  dari  perkawinan  tarsebut  tidak  ada  anak maka  bagian  gaji  yang  wajib  diserahkan  oleh Pegawai  Negeri  Sipil  pria  kepada  bekas  istrinya ialah setengah dari gajinya.
Ayat (4):
Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila  alasan  perceraian  disebabkan  karena  istri berzinah,  dan  atau  istri  melakukan  kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemandat,  dan penjudi  yang sukar  disembuhkan, dan  atauistri  telah  meninggalkan  suami  selama dua  tahun  berturut-turut  tanpa  izin  suami  dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya Ayat (5):
Apabila  perceraian  terjadi  atas  kehendak  istri, maka ia tidak berhak atas pembagian penghasilan dari bekas suaminya. Ayat (6): Ketentuan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena  dimadu,  dan  atau  suami  berzinah,  dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan  berat  baik  lahir  maupun  batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemandat,  dan penjudi  yang sukar  disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  diluar kemampuannya Ayat (7):
Apabila  bekas  istri  Pegawai  Negeri  Sipil  yang bersangkutan  kawin  lagi,  maka  haknya  atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi terhapus terhitung ia kawin lagi.
Dari  data  hasil  penelitian  yang  dilakukan, diperoleh  data  bahwa  daripihak  pengadilan  tidak menjatuhkan berapa besar yang didapatkan oleh istri darisuaminya,  sedangkan  berdasarkan  bunyi  pasal  8 Ayat (2):
“Pembagian  gaji  sebagaimana  yang  dimaksudkan dalam  ayat  (1)  ialah  sepertiga  untuk  Pegawai Negeri  Sipil  pria  yang  bersangkutan,  sepertiga untuk  bekas  istrinya  dan  sepertiga  untuk  anak atau anak-anaknya“.
Namun pada prakteknya yang berhak menentukan dapat atau tidak seorang istri terkait hak dari  suaminya  adalah  atasan  atau  pejabat  dari instansi tempat suaminya bekerja, hal ini sesuai yang diungkapkan oleh informan penelitian yaitu:
“Kedudukan  hukum  antara  suami  dan  istri sama  saja,  terkait  dengan  hak  istri  selama perkawinan  pihak  pengadilan  tidak  berhak untuk  menentukan  berapa  besar  yang  harus diterima tapi yang berhak adalah kepala atau
pejabat  suami  dari  tempat  suami  bekerja” (Mukhtar, SH: 20 Desember 2011).
Hal  tersebut  senada  dengan  yang  disampaikan oleh informan penelitian yang lain yaitu:
“Kedudukan  hukum  antara  suami  dan  istri  sama saja,  panmud  hukum  2  menambahkan  terkait dengan  hak  istri  selama  perkawinan  pihak pengadilan tidak menentukan besar kecilnya yang didapat  oleh  istri  setelah  diceraikan  oleh  suami, tapi yang lebih berhak adalah kepala atau pejabat dari suami itu sendiri hal ini tercantum pada amar putusan  (hukum  terapan  kita  (PA)  Kota  Bima). Seorang  pejabat  juga  menentukan  berdasarkan jenis permasalahan yang dihadapi oleh bawahannya,  dan  bahkan seorang  pejabat  berhak untuk  memberikan  dan    tidak  terkait  hak  yang didapat oleh seorang istri” (Abubakar, SH.MH: 20 Desember 2011).
Dari  apa  yang  diungkapkan  oleh  2  informan penelitian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa pengadilan  agama  tidak  menentukan  besar  kecilnya yang didapat oleh istri setelah diceraikan oleh suami, tapi yang lebih berhak menentukannya adalah kepala atau  pejabat  dari  tempat  suami  berkerja,  hal  ini tercantum  pada  amar  putusan  (hukum  terapan  kita PA  Kota  Bima).  Dan  bahkan  seorang  pejabat  berhak untuk  tidak  memberikan  terkait  hak  yang  didapat oleh  seorang  istri  dengan  mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi.
Putusnya  perkawinan  karena  perceraian  hanya dapat  dilakukan  didepan  sidang  pengadilan,  setelah pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Selanjutnya  yang  dimaksud  dengan  Pengadilan, yaitu.
1. Pengadilan  Agama  bagi  mereka  yang  beragama Islam;
2. Pengadilan  Negeri  bagi  mereka  yang  beragama selain Islam.
Mengenai  proses  perceraian  untuk  pasangan suami  istri  baik  yang  salah  satunya  PNS  maupun keduanya  bekerja  sebagai  seorang  PNS  (Pegawai Negeri  Sipil)  tidaklah  semudah  proses  perceraian untuk pasangan suami istri yang bukan PNS. Hal ini disebabkan  karena  seorang  PNS  merupakan  abdi masyarakat  yang  terikat  kerja  dengan  pemerintah, sehingga  seorang  PNS  harus  menjadi  panutan  bagi masyarakat,  sehingga  perceraian  bagi  seorang  PNS merupakan  hal  yang  sulit  untuk  dilaksanakan. Mengenai  perkawinan  dan  perceraian  bagi  PNS diatur  dalam  PP  No.10  Tahun  1983.  Prosedur perceraian bagi PNS harus berdasarkan pada PP No. 10  Tahun  1983  tersebut.  Salah  satu  prosedur  yang harus  dilakukan  adalah  dengan  meminta  izin  dari kepala  tempat  mereka  bekerja.  Izin  yang  diberikan tersebut  harus  berupa  izin  secara  tertulis.  Mengenai izin  ini  sesuai  dengan  Pasal  3  ayat  (1)  [3]yang meyebutkan  “Pegawai  Negeri  Sipil  yang  akan melakukan  perceraian  wajib  memperoleh  izin  lebih
dahulu  dari  pejabat”.  Dengan  adanya  persyaratan tersebut  tampak  bahwa  penceraian  bagiPNS khususnya  merupakan  hal  yang  sangat  sulit dilakukan  karena  tanpa  adanya  surat  izin  dari kepalanya  PNS  tersebut  tidak  dapat  melakukan penceraian.Yang  menjadi  permasalahan  sekarang yaitu  jika  pasangan  suami  istri  tersebut  memang sudah tidak bisa hidup dalam satu perkawinan tetapi belum  mendapat  surat  izin  dari  kepalanyadan  pihak Pengadilan Agama tidak bisa melakukan penceraian. Dipersulitnya proses perceraian bagi PNS ini semata- mata  bukan  hanya  PNS  sebagai  panutan  saja,  tapi ada  faktor-faktor  lain  yang  menjadi  pertimbangan kepala  PNS  yang  bersangkutan  sehingga  proses perceraian  bagi  PNS  tampak  lebih  sulit.  Salah satunya  akibat  yang  ditimbulkan  dari  perceraian tersebut  adalah  pengalihan  sebagian  gaji  PNS kepihak  istri  sebagai  kewajiban  pemberian  nafkah setelali  perceraian.  Tentu  saja  untuk  melakukan pengalihan  sebagaian  gaji  tersebut  tidaklah  mudah karena  membutuhkan  waktu  dan  prosedur  yang panjang.  Hal  ini  pula  yang  menjadi  salah  satu pertimbangan bagi seorang kepala PNS apabila akan memberi  izin  untuk  bercerai  bagi  anak  buahnya. Melihat  begitu  berpengaruhnya  PNS  menjadi panutan  bagi  masyarakat  yang  pada  akhirnya menjadi suri tauladan bagi mereka tentunya seorang PNS  harus  memberikan  contoh  yang  baik  bagi masyarakat  dalam  kehidupan  rumah  tangga  mereka sehingga  hal  tersebut  akan  berdampak  positif  bagi masyarakat itu sendiri.
Table 2 Gambaran pemahaman subyek penilitian mengenai Kedudukannya Dalam Hukum dan Hak Istri Setelah Perceraian Dengan Suami yang Berstatus PNS di Bima.
No Subyek dan Informan Penilitian Kedudukann ya di dalam Hukum Hak Istri Setelah Diceraikan Suami yang Berstatus PNS 1 SPOl (Suhada Binti Mansyur) Kurang lebih tahu sedikit tentang hukum perceraian. Tidak memperoleh hak harta gono-gini, hak iddah , hak mut’ah serta biaya perawatan dan pendidikan anak dari mantan suami. 2 SP02 (Mislikah Laily Purnama Sari, SHi) Sedikit  tahu perihal kedudukann ya di dalam hukum Mendapatkan haknya darimantan suami seperti hak mut’ah , hak iddah dan harta gono-gini. Perawatan dan pendidikan anak tanggungan subyek dan mantan suami.
3 SP03 (Ana Susilawati,SE ) Belum tahu pasti terkait kedudukann ya di dalam hukum Mendapatkan haknya darimantan suami seperti hak mut’ah , hak iddah dan harta gono-gini. Perawatan dan pendidikan anak tanggungan subyek sendiri. 4 SP04 (Rafa’ah Binti H.Ahmad) Tidak tahu kedudukann ya di dalam hukum Mendapatkan haknya dari mantan suami seperti hak
mut’ah , hak iddah , hartagono-gini dan hak perawatandan pendidikan anakmerupakan tanggungan berdua antara subyek danmantan suami. 5 SP05 (Fatun Fatimah Binti Umar) Belum begitu mengerti kedudukann ya di dalam hukum Hanya mendapatkan hartagono-gini. Sedangkan hak mut’ah . Hak iddah tidaksubyek dapatkan,
sedangkanperawatan dan pendidikan anak tanggungan
subyeksendiri.
Sumber:  Hasil  wawancara  dan  observasi  terhadap subyek

## E. SIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor-faktor penyebab  terjadinya  perceraian  yang  dilakuakn  oleh suami  berstatus  PNS  di  Kota  Bima  adalah  1).  suami berselingkuh  dengan  wanita  lain,  2).  Tidak  ada  lagi kecocokan  dengan  suami,  3)  suami  sering  bertindak kasar  dan  memaki-maki  istri  dengan  kata-kata    yang kasar, dan 3). dibohongi dan dikhianati oleh suami yang mengaku masih bujangan.
Terkait  kedudukan  antara  suami  dan  istri berdasarkan  pasal  79  kompilasi  hukum  Islam menjelaskan  bahwa  suami  adalah  kepala  keluarga  dan istri  adalah  ibu  rumah  tangga,  hak  dan  kedudukan istri adalah  seimbang  dengan  hak  dan  kedudukan  suami dalam  kehidupan  rumah  tangga  dan  pergaulan  hidup bersama  dalam  masyarakat,  masing-masing  pihak berhak  untuk  melakukan  perbuatan  hukum.  Dapat dikatakan bahwa, kedudukannya terhadap hukum sudah jelas  namun  pada  pelaksanaannya  masih  ada  yang belum tahu akan hal seperiti itu, namun yang terpenting bagi mereka adalah tidak merugikan salah satu pihak.
Ada  beberapa  hak  yang  dipenuhi  oleh  seorang suami  kepada  mantan  istri  dan  anak-anak  diantaranya adalah:  Hak  mut’ah  wajib  diberikan  bekas  suami  jika perceraian  itu  kehendak  suami.  Apabila  perceraian  atas kehendak  PNS  pria  maka  ia  wajib  menyerahkan sebagian  gajinya  untuk  penghidupan  bekas  istri  dan anaknya,  sistim  pembagiannya  yaitu  sepertiga  untuk PNS  pria,  sepertiga  untuk  bekas  istri  dan  sepertiganya
lagi  untuk  anak-anaknya.  Apabila  dari  perkawinan tersebut  tidak  ada  anak  hasil  perkawinan  maka  istri wajib mendapatkan setengah dari gaji mantan suaminya. Pembagian  gaji  kepada  bekas  istri  tidak  diberikan apabila  alasan  perceraian  disebabkan  karena  istri berzinah,  dan  atau  istri  mlakukan  kekejaman  atau penganiayaan  berat  baik  lahir  maupun  batin  terhadap suami,  dan  atau  istri  menjadi  pemabuk,  pemadat  dan penjudi  yang  sukar  disembuhkan,  dan  atau  istri  telah meninggalkan  suami  selama  dua  tahun  berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal  lain  di  luar  kemampuannya.  Apabila  bekas  istri Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bersangkutan  kawin  lagi, maka  haknya  atas  bagian  gaji  dari  bekas  suaminya menjadi terhapus terhitung ia kawin lagi.
Ada  dua  syarat  yang  menjadi  dasar  bagi  seorang PNS untuk melakukan perceraian yaitu syarat  alternatif dan  syarat  kumulatif  [14].  Namun  pada  kenyataan dilapangan  yang  ditemukan  oleh  peneliti  bahwa  kedua syarat tersebut tidak pakai oleh subyek penelitian untuk menjadi  dasar  perceraian  karena  faktor  penyebab terjadinya  perceraian  tersebut  atas  dasar  perlakuan suami  kepada  istri  bukan  atas  dasar  kedua  syarat tersebut.
Ada beberapa hal yang akan disarankan untuk lebih meningkatkan  kesadaran  masyarakat  khususnya  bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai, sebagai berikut. a) Untuk  Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD)  Kota Bima
Tingkat  kesadaran  masyarakat  khususnya  bagi PNS  masih  kurang  terkait  kedudukannya  di  dalam hukum  setelah  perceraian  terlebih-lebih  kedudukan hukum  bagi  istri  setelah  diceraikan  oleh  suami  yang berstatus  PNS,  maka  sangat  diperlukan  kegiatan penyuluhan  hukum  yang  intensif  tentang  arti pentingnya  terkait  kedudukannya  di  dalam  hukum setelah perceraian.
b) Untuk Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perceraian  yang  terjadi  oleh  kalangan  PNS  pria jangan sampai melupakan terkait hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya dan berprilaku adil terhadap mantan istri dan anak-anaknya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan  terima  kasih  kepada Universitas  Muhammadiyah  Mataram  yang  senantiasa memberikan  dukungan  materi  dan  Kantor  Depag  Kota Bima  kepada penulis  sehingga  artikel  ilimiah  ini  selesai dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN
[1] W.  Prodjodikoro, Hukum  Perkawinan  di Indonesia . Sumur Bandung, 1966.
[2] M.  Machfudz,  “Prinsip  kesetaraan  gender  dalam PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS  wanita.”  Universitas  Islam  Negeri  Maulana
Malik Ibrahim, 2014.
[3] R.  Indonesia,  “Peraturan  Pemerintah  RI,  No.  10 tahun  1983  tentang  Izin  Perkawinan  dan Perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil.”  dalam Himpunan Peraturan Perundangundangan Perkawinan.” Jakarta, 1983.
[4] L.  J.  Moleong, Metode  Penelitian  Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
[5] R.  Bogdan  and  S.  J.  Taylor, Introduction  to qualitative research methods: A
phenomenological approach to the social sciences . John Wiley & Sons, 1975.
[6] H.  Nawawi,  “Metode  Penelitian  Bidang  Sosial. (cetakan  ke-13),” Gajah  mada  Univ.  Press. Yogyakarta, hal , vol. 176, 2012.
[7] Sugiyono,  “Memahami  Penelitian  Kualitatif,” Bandung Alf. , 2005.
[8] Sugiyono, “Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D,” Alf. Bandung , 2010.
[9] S. Winarno, “Pengantar Penelitian Ilmiah Metode dan Teknik,” Bandung: Tarsito , 2008.
[10]  B.  D.  Suwandi  and  M.  Si,  “Memahami  Penelitian Kualitatif Jakarta: PT,” Reneka Cipta , 2008.
[11]  A.  Suharsimi,  “Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan  Praktik,” Jakarta:  Rineka  Cipta , 2006.
[12]  U.-U.  Nomor,  “tahun  1974  tentang  Perkawinan.” 1AD.
[13]  B.  A.  Saebani, Perkawinan  dalam  hukum  Islam dan  undang-undang:  perspektif  fiqh  munakahat dan  UU  no.  1/1974  tentang  poligami  dan problematikanya . Pustaka Setia, 2008.
[14]  I.  Purwaningsih,  “Kedudukan  Hukum  Tentang Hak  Istri  Sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  Setelah Diceraikan  Oleh  Suami  Yang  Berstatus  Pegawai Negeri Sipil Didasarkan Atas Peraturan
Pemerintah No. 10 Tahun 1983,” Kedudukan Huk. Tentang  Hak  Istri  Sebagai Pegawai  Negeri Sipil Setelah  Diceraikan  Oleh  Suami  Yang  Berstatus Pegawai  Negeri  Sipil  Didasarkan  Atas  Peratur. Pemerintah No. 10 Tahun 1983 , 2014.