## Journal of Scientech Research and Development Volume 6, Issue 1, June 2024
P-ISSN: 2715-6974           E-ISSN: 2715-5846
Open Access at: http://idm.or.id/JSCR

## EFFORTS TO INCREASE COMMUNITY PARTICIPATION IN VILLAGE DEVELOPMENT THROUGH THE EMPOWERMENT PROCESS (CASE STUDY IN KEL. NGAGLIK, BATU CITY)
UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM

## PEMBANGUNAN DESA MELALUI PROSES PERBERDAYAAN (STUDI KASUS DI KEL. NGAGLIK KOTA BATU)
Adyla Mita Lestari 1 , Mariana Fitria Rahmawati 2 Umi Afdah 3
1,2,3 Program Studi Agribisnis/Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Wisnuwardhana E-mail: dyla.mita@gmail.com 1 , marianafr.0725@gmail.com 2 , umiafdah1208@gmail.com 3 ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Correspondent:
Adyla Mita Lestari dyla.mita@gmail.com Key words: community empowerment, actor. Website: https://idm.or.id/JSCR/inde x.php/JSCR
Page: 1116 - 1122
Many  empowerment  programs  implemented  in  communities  have yet to effectively reduce or alleviate poverty rates in Indonesia as a whole. The failure of empowerment efforts is often colored or caused by  inadequate  capacities  of  key  actors,  including  in  structuring participation  as  an  instrument  and  process  in  empowerment. Building upon this perspective, the researcher is interested in delving into  the  implementation  process  in  Ngaglik  Subdistrict.  This research is conducted using qualitative methods. The field research results  indicate  that  empowerment  in  the  scope  of  Ngaglik Subdistrict  involves  a  considerable  number  of  complex  actors.  The government, as a highly legal bureaucratic organization, is no longer the  sole  dominant  actor;  various  roles  are  now  shared  with  other empowerment institutions. The transition of power and authority is also an integral part of the empowerment process itself. Other crucial actors in empowerment are the Subdistrict (LPMK), which not only serves as a Community Empowerment Institution but also actively participates in the empowerment process. Community empowerment in  Ngaglik  Subdistrict,  overall,  has  been  well-implemented,  with several  initiatives  yielding  positive  and  tangible  impacts  for  the community, such as the rolling out of funds for productive economic activities.  Empowerment  programs,  based  on  formulation  and implementation  initiatives,  can  be  categorized  into  centralized (national-based)  and  locally-initiated  empowerment  programs.
Despite  producing  some  positive  outputs  and  outcomes,  the implementation of empowerment programs still requires efforts for improvement and refinement. This is evident from the fact that many programs face challenges related to both the conception and behavior of the target groups (communities).
INFO ARTIKEL ABSTRAK Koresponden
Adyla Mita Lestari dyla.mita@gmail.com Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, aktor
Website: https://idm.or.id/JSCR/inde x.php/JSCR Hal: 1116 - 1122
Banyak  program  pemberdayaan  di  implementasikan  kepada masyarakat  masih  belum  mampu  menurunkan  atau menurunkan  angka  kemiskinan  di  Indonesia  secara  umum. Kegagalan  pemberdayaan  seringkali  juga  diwarnai  atau disebabkan oleh kapasitas aktor yang tidak memadai, termasuk dalam  hal  menstrukturkan  partisipasi  sebagai  instrumen  dan proses  dalam  pemberdayaan.  Berangkat  dari  pemikiran tersebut peneliti tertarik mendalami proses implementasi yang ada  di  Kelurahan  Ngaglik.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan  bahwa  pemberdayaan  di  lingkup  Kelurahan Ngaglik  melibatkan  aktor  dalam  jumlah  dan  kompleks. Pemerinteh sebagai organisasi birokratik kondisi yang sangat legal  tidak  lagi  menjadi  satu-satunya  aktor  yang  dominan, tetapi  sudah  berbagai  peran  dengan  institusi  pemberdayaan lainnya.  Aktor  atau  Proses  peralihan  kekuasaan  dan kewenangan  ini  juga  menjadi  bagian  integral  dari  proses pemberdayaan  itu  sendiri.  Aktor-aktor  penting  lain  dalam pemberdayaan adalah Kelurahan (LPMK) yang selain menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat  di  Kelurahan  Ngaglik  secara  keseluruhan  sudah berjalan  atau  sudah  dapat  dimplementasikan  dengan  baik bahkan  beberapa  diantaranya  sudah  menghasilkan  dampak nyata  yang  positif  begi  masyarakat,  seperti  misalnya pengguliran dana untuk kegiatan ekonomi produktif. Program pemberdayaan  berdasarkan  inisiatif  perumusan  dan implementasinya dapat dibedakan atas program pemberdayaan yang terpusat (berbasis nasional) dan program pemberdayaan  berbasis  inisiatif  lokal.  Sekalipun  telah mengahasilkan  beberapa output dan outcomes yang  positif, pelaksanaan  program  pemberdayaan  masih  memerlukan upaya-upaya  pembenahan  dan  perbaikan.  Hal  ini  tidak terlepas  dari  fakta  yang  menunjukkan  bahwa  implementasi program  masih  banyak  yang  mengalami  kendala  baik  yang berkaitan  dengan  konsepsi  dan  perilaku  kelompok  sasaran (masyarakat).
Copyright © 2024 JSCR. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Banyak program pemberdayaan tidak memiliki konsep yang matang bahkan terdapat diantaranya  konsep  yang  bergeser  dari  makna  pemberdayaan  yang  sebenarnya. Pemberdayaan bukanlah alat justifikasi pemerintah untuk menggeser beban kepada masyarakat. Pemberdayaan  bukan persoalan yang sederhana, selain terkait dengan persoalan konsep juga menuntut berbagai persyaratan dari berbagai faktor baik yang berindak  selaku  pemberdaya  maupun  pihak  yang  diberdayakan.  Sinergitas  dari kolaborasi  diantara  keduanya  menjadi  kunci  keberhasilan  program  pemberdayaan.
Pemberdayaan  juga  bersentuhan  dengan  komitmen  dari  para  pelaku  atau  aktor pemberdayaan, dimana aktor pemberdayaan ini tidak pernah dalam keadaan tunggal. Kegagalan  pemberdayaan  seringkali  juga  diwarnai  atau  disebabkan  oleh  kapasitas aktor  yang  tidak  memadai.  Termasuk  juga  dalam  konteks  ini  adalah  bagaimana masing-masing  aktor  pemberdayaan  menjalankan  tugas  dan  mengkoordinasikan kegiatannya  dengan  aktor  yang  lain.  Administrasi  dan  koordinasi  yang  rapi  akan menjadi salah satu kunci keberhasilan suatu program pemberdayaan. Pemberdayaan juga membutuhkan instrumen atau sarana untuk mencapai tujuan. Salah satunya yang paling penting adalah mekanisme partisipasi masyarakat. Instrumen ini  juga harus terstrukturkan secara integral sebagai bagian dari proses pemberdayaar. Oleh karena itu  pertanyaan  yang  mengemuka  adalah  mengenai  terintegrasinya  mekanisme partisipasi  masyarakat  dalam  implementasi  program  pemberdayaan.  Berkaitan dengan  hal-hal  tersebut  maka  menjadi  dorongan  tersendiri  bagi  peneliti  untuk melakukan kajian tersebut.

## METODE PENELITIAN Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  penelitian  kualitatif.  Dengan pendekatan  kualitatif,  peneliti  bermaksud  memperoleh  gambaran  yang  mendalam tentang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan melalui proses partisipasi masyarakat. Salah satu karakter dari penelitian ini adalah lebih mementingkan proses penelitian  daripada hasil  penelitian.  Oleh  sebab itu, bukan  kebenaran mutlak yang dicari melainkan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu.

## Fokus Penelitian
Fokus dalam penelitian ini adalah:
a. Identifikasi aktor-aktor yang bertanggung jawab dan terlibat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
c. Proses pelibatan masyarakat atau partisipasi dalam pembangunan.

## Lokasi Penelitian
Pemilihan  lokasi  penelitian  in  ditentukan  secara  sengaja,  yaitu  Kelurahan  Ngaglik Kecamatan  Batu  Kota  Batu  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan,  bahwa  di Kelurahan  Ngaglik  Kotatif  Batu  saat  ini  sedang  bergulir  belerapa  program pemberdayaan masyarakat schingga menarik untuk dikaji.

## Sumber dan Jenis Data
Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan dan juga observasi lapangan.  Data  sekunder  diperoleh  dari  dokumen/catatan-catatan  yang  berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Pada tahap ini, peneliti berusaha mengumpulkan data dengan menggunakan 3 (tiga) cara yaitu:
a. Wawancara ( indepth interview )
b. Observasi
c. Dokumentasi
Peneliti  terjun  langsung  dilapangan,  dilakukan  pada  para  pelaksana/implementor dan kelompok sasaran dari program pemberdayaan yang ada. Observasi dilakukan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang berbasis
pemberdayaan,  upaya  program-program  peningkatan  partisipasi  masyarakat, mekanisme forum musyawarah Kelurahan Ngaglik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah Kelurahan Ngaglik. Kelurahan Ngaglik termasuk salah satu Batu  dengan  luas  wilayah  3,633  Km2.  Secara  administratif  terbagi  dalam  15  (Lima belas) Rukun Warga dengan 77 (tujuh puluh tujuh) Rukun Tetangga.
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  setiap  tahunnya  kepala  kelurahan mempertanggungjawabkan  segala  kegiatan,  baik  berupa  pembuatan  laporan semester, maupun pertanggungjawaban keuangan, terutama yang berasal dari dana bantuan Pemerintah. Bentuk pertanggungjawaban disesuaikan dengan petunjuk dan bimbingan  dari  Instansi  pemberi  bantuan  pertanggungjawaban  Kepala  Kelurahan meliputi  kegiatan  pertanggungjawaban  pemerintah  dan  pertanggungjawaban pembangunan kelurahan

## Aktor-Aktor Pemberdayaan di Kelurahan Ngglik
Peran  pemerintah  yang  dominan  pada  satu  sisi,  diharapkan  tidak  mengabaikan keterlibatan  masyarakat  sebagai  salah  satu  kunci  keberhasilan  pembangunan. Pemerintah tidak bisa lagi bersikap seolah-olah mengetahui dan mampu menjalankan pembangunan  secara  tunggal,  karena  sesungguhnya  masyarakat  jauh  lebih mengetahui apa yang mereka butuhkan.
Pembangunan  harus  bermuatan  pemberdayaan  utamanya  pada  masyarakat. Pembangunan membutuhkan keterlibatan banyak aktor ( multiactors ) pembangunan. Kapasitas aktor-aktor pembangunan juga merupakan hal yang harus dijadikan adanya tindakan intervensi yang jelas dan tepat untuk menyiapkan kondisi masyarakat untuk mengambil peran. Terlebih dahulu pemahaman akan diarahkan pada persepsi aktor dan pelaku pemberdayaan itu sendiri, sifat hubungan antar melingkupinya. Program pemberdayaan  dijalankan  sebagai  bagian  yang  integral  menjadi  salah  satu  fokus perhatian  utama  dari  Pemerintah  Kelurahan  dalam  mengakomodasi  agenda pemberdayaan ke dalam struktur atau susunan Kelurahan Ngaglik, salah satu seksi yang dibentuk adalah seksi pemberdayaan masyarakat.
Aktor  pemberdayaan  dapat  berupa  lembaga  atau  organisasi,  atau  tokoh-tokoh masyarakat (grassroot organisation) . Tidak semua aktor terlibat dalam satu jenis yang sama.
• PDMDKE  (Pemberdayaan  Daerah  dalam  Mengatasi  Dampak  Krisis  Ekonomi). Aktor  yang  terlibat  adalah  LKMD,  Lurah,  Tokoh  UP2KS  (Usaha  Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera).
• Dana Pendidikan. Aktor yang terlibat adalah Lurah, RT/RW, Pendidikan Institusi Masyarakat. Aktor yang terlibat adalah Lurah, RT/RW, PK K, Pemerintah, Dinkes, Puskesmas.
Pertimbangan untuk pelibatan aktor dalam suatu program pemberdayaan. Top down yang  rigid  yang  tidak  memungkinkan  lagi  dilakukan  penyesuaian  dengan  kondisi lokal, maka semuanya harus mengikuti kebijakan yang telah ada.
Bidang Kesehatan Pengadaan Fasilitas Kesehatan Lurah, RT/RW, PKK, Pemerintah, Dinkes,  Puskesmas.  Pemberdayaan  akan  atau  keterkaitan  dimplementasikan.  Jika keberadaan  lembaga  tersebut  memang  erat  hubungannya  dengan  tidak  ada
hubungannya tidak dilihatkan secara langsung meskipun demikian, pendapat di atas menunjukkan bahwa  keterkaitan dari hubungan keberadaan  lembaga lokal dengan jenis dan tujuan program menjadi salah satu, terkecuali jika untuk hal ini diberlakukan aturan-aturan dimainkan para aktor dan sifat serta digambarkan secara umum  dan singkat mengenai beberapa aktor pemberdayaan yang telah disebutkan oleh informan. Tentunya terlibat dalam frekuensi dan intensitas yang dipandang tinggi.
Banyaknya  kelompok  aktor  dan  beragamnya  jenis  pemberdayaan  pada  dasarnya memiliki  dua  sisi  implikasi  bagi  pemberdayaan  masyarakat.  Pertama  menjalankan komitmen pemberdayaan dengan baik mampu menjalin Empowerment Network atau jaringan  pemberdayaan  dimana  antara  satu  program  dengan  program  yang  lain bersifat saling mendukung, saling mengisi dan antara satu aktor dengan aktor yang lain terjalin interaksi, komunikasi koordinatif schingga menghindarkan dari terjadinya pertentangan dan tumpang tindih kepentingan.
Sifat  dari  mekanisme  kerja  yang  dijalankan  oleh  aktor Programme  Prosedural sesuai dengan  petunjuk  dan  ketentuan-ketentuan  program.  adalah  implikasi  nositif  yakni ketika  berbagai  aktor  tersebut  terjadinya  tumpang  tindih  kegiatan  pemberdayaan yang  selain  dapat  berujung  pada  kegagalan  program  pemberdayaan,  juga  dapat menyebabkan untuk memahami bagaimana masing-masing aktor tersebut bertindak, berperan dan berinteraksi satu sama lainnya atau bagaimana hubungan dari berbagai aktor yang ada  pada dasarnya kita bisa membedakan peran pemerintah kelurahan ini pemberdayaan  yang  berasal  dari  kebijakan  nasional  atau  pemerintah  pusat  dan pemberdayaan  yang  bersifat  nasional.  Pada  umumnya  atau  biasanya  pemerintah kelurahan  hanya  bersifat  koordinatif,  fasilitatif  ataupun  telah  dirumuskan.  Intinya pemerintah  kelurahan  bukan  pelaksana,  pelaku  kebijakan  itu  sendiri  sudah  ada pemberdayaan masyarakat.
Dua kemungkinan bisa terjadi dan bersifat konstuktif. Kemungkinan pertama, yakni ketika  proses  interaksi  dan  mekanisme  tindakan  tetap  berada  dalam  konstruktif. Kemungkinan  ini  bisa  terwujud  apabila  berbagai  kelompok  aktor  yang  ada mementingkan  tercapainya  konsensus  melalui  mekanisme  yang  kompromistis utamanya dari pihak pemerintah kelurahan yang memiliki basis kepentingan internal kelompoknya  yang  kelembagaan  aktor  hanya  menjadi  ajang/arena  dominasi  atau pihak  terhadap  pihak  yang  lain. Kemungkinan  kedua ,  yakni  apabila  aktor-aktor pemberdayaan  berinteraksi  dengan  mengalahkan  kepentingan  masyarakat  dan dikontruksikan secara otoritatif bahkan cenderung koreksif. Implikasi yang muncul kemudian, interaksi kepentingan masyarakat interaksi antar aktor.
Di  Kelurahan  Ngaglik  adalah  kemungkinan  yang  pertama,  aktor  pemberdayaan berada  dalam  konteks  pada  harus  diakui  tidak  semua  aktor  dapat  menjalankan perannya dengan baik. Selanjutnya, dari hasil pengamatan peneliti selama berada di lokasi  penelitian  juga  ditemukan  bahwa  kesadaran  individu-individu  anggota institusi  lokal  yang  akhirnya  membentuk  kesadaran  individu-individu  anggota institusi  lokal  yang  akhirnya  membentuk  kesadaran  kelompok  untuk  cara  yang digunakan oleh mufakat yang dijadikan dasarbagi LPMK dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut institusi dan anggotanya sebagaimana hasil penelitian dilapangan sangat besar. Penghargaan terhadap keinginan dan insiatif setiap anggota institusi lokal inilah yang sebenarnya merupakan perekat sosialnya dalam melakukan pemberdayaan.
Pemerintah Kelurahan Ngaglik khususnya  seksi  pemberdayaan masyarakat, proses perumusan  program  pemberdayaan  yang  berasal  lokal  kelurahan  pada  dasarnya sedapat mungkin mengakomnodir keterlibatan masyarakat, peran LPMK  sangatlah penting. Sebelumnya, LPMK merupakan lembaga pengganti LKMD yang memainkan peran dalam menampung, masyarakat dalam bentuk program-program yang nyata. Peran ini dijalankan dengan menjalin kemitraan dengan pemerintah Kelurahan.

## SIMPULAN
Simpulan sebagai berikut:
1. Pemberdayan  di  lingkup  dalam  jumlah  dan  kodisi  yang  sangat  kompleks. Pemerintah sebagai organisasi birokratik legal tidak menjadi  satu-satunya aktor yang  dominan  lainnya.  Proses  peralihan  kekuasaan  dan  kewenangan  ini  juga menjadi bagian iniegral dari proses pemberdayaan itu sendiri. Kelurahan (LPMK) yang selain menjadi mitra pemerintah juga merupakan wadah aspirasi masyarakat sekaligus penggerak keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Institusi-institusi  lain  yang  lebih  bersifat  teknis-operasional  juga  menjadi  aktor penting dalam pemberdayaan seperti PKK, BKM, KSM.
2. Pemberdayaan masyarakat di  Kelurahan Ngaglik Kota Batu secara keseluruhan sudah berjalan atau sudah dapat diplementasikan dengan mendasarkan pada data dan temuan-temuan dilapangan beserta Kelurahan Ngaglik Kota Batu melibatkan aktor tetapi sudah berbagi peran dengan aktor atau institusi pemberdayaan aktor- aktor  penting  lainnya  dalam  pemberdayaan  adalah  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat  baik  bahkan  beberapa  diantaranya  sudah  menghasilken  dampak nyata  yang  positif  bagi  masyarakat,  seperti  misalnya  pengguliran  dana  untuk kegiatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahab,  Solichin.  2012.  Analisis  Kebijakan:  dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara Bintoro, Tjokroamidjoyo. 2016.
Analisis Data Kualitatif. Diterjemahkan Oleh Tjetjep Rohidi. Jakarta: UI – Press Bryant  and  White.  2009. Introduction  to  Qualitative  Research .  Foris  Publication.  New York.
Bodgan, And Biklen. SK. 2012. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Penerbit Gunung Agung.
Budiman, Arief. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia. Pustaka Tama.
Chambess,  Robert.  2008.  Management  Pembangunan  Untuk  Negara  Berkembang. Jakarta. LP3ES.
Conyers, Diana. 2014. Pembangunan Desa Mulai dari Belakang. Diterjemahkan Oleh Pepep Sudrajat. Jakarta. LP3ES.
David dan Sjahrir. 2018. Dari Pembangunan Ke Trensformasi Jalan Pembaruan Desa. Dalam  Dadang  Juliantara  (Ed).  2019.  Menggeser  Pembangunan  Memperkuat Rakyat Emansipasi dan Demokrasi Molai dari Desa Yogyakarta: Lapera Pustaka Tama. Korten.
Dewanta,  Setya  Awan.  2015.  Perencanaan  Sosial  di  Dunia  Ketiga  Suatu  Pengantar, Diterjemankan Oleh Susetiawan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Faisal, Sanapiah. 2009. Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia. Yogyakarta. Aditya Media.
Fakih, Mansour. 2019. Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta Grafindo Persada.
Goldberg, Benny. 2006. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Islamy,  M  Irfan.  2018.  Teori  Pembangunan  dan  Tiga  Dunia.  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama.
Miles,  Matthew  B.  Dan  Hubarman,  A.  Milhacl.  2002.  Pembangunan  Berdimensi Kerakyatan. Jakarta Yayasan Obor Indonesia.
Winter Hagul, Peter. 2015. Come The Devolution, The America Prospect .