Perbandingan Sistem Pendaftaran Merek Negara Indonesia Dengan Zimbabwe

## Toebagus Galang
galangsnowfield@yahoo.co.id
Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

## Abstrak
Perkembangan Hak Merek di Indonesia memang cukup signifikan, sebagaimana dapat  dilihat  dari  jumlah  merek  yang  terdaftar  sebanyak  818  580  terhitung hingga  24  November  2016.  Kondisi  ini  tidaklah  cukup  baik  karena  masih  jauh tertinggal dari negara negara maju sehingga perlu dilakukan komparasi sistem hukum merek dengan  negara lain seperti zimbabwe. Negara ini walaupun dari segi  perekonomian  jauh  dibawah  Indonesia  namun  juga  memiliki  beberapa aspek  terutama  dalam  perlindungan  merek  yang  patut  dijadikan  contoh  oleh Indonesia sehingga untuk dapat mengupasnya dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif.
Hasil  komparasi  menunjukkan  bahwa  walaupun  sistem  hukum  merek  baik Indonesia  maupun  Zimbabwe  merujuk  pada  TRIPs,  namun  banyak  terdapat perbedaan.  Perbedaan  yang  dimaksud  ialah  Zimbabwe  dengan Banjul Protocol nya yang membuat sistem pendaftran merek secara sentral di ARIPO dan sama halnya  dengan  Cina  dengan  Amerika  Serikat  dengan  Pengakuan  Dilusi Mereknya. sehingga masukan yang dapat diberikan bagi sistem hukum merek di Indonesia yang mengakui sistem dilusi merek, agar merek terkenal di Indonesia dapat lebih terlindungi. dan yang terpenting sebagaimana dapat dilihat dari hasil Komparasi  dengan  Sistem  hukum  merek  di  Zimbabwe  ialah  kewenangan organisasi  regionalnya.  ARIPO  sama  halnya  dengan  ASEAN  merupakan organisasi  regional  yang  menaungi  regional  tertentu.  Dalam  hal  ini  dengan adanya banjul protocol di ARIPO amat membantu negara negara berkembang di Afrika  termasuk  zimbabwe  dalam  menghadapi  persaingan  global.  Dan  hal  ini apabila  diterapkan  di ASEAN  akan  berdampak besar  bagi  arus  perdagangan  di Asia tenggara terlebih sejak MEA digalakkan sehingga persaingan semakin tinggi maka adanya protokol ini tentu akan bermanfaat bagi Indonesia.
Kata  Kunci  : Perbandingan,  Sistem  Pendaftaran  Merek,  Indonesia,
Zimbabwe.

## Abstract
The development of Trademark Rights in Indonesia is quite significant, as can be seen  from  the  number  of  registered  Trademarks  as  much  as  818  580  counted until 24 November 2016. This condition is not good enough because it is still far behind  from  developed  countries  so  a  comparative  Trademarks  legal  system with other developing countries even such as Zimbabwe needs to be done. This country  although  in  terms  of  economy  far  below  Indonesia  but  also  has  some aspects, especially in trademark protection that should be sampled by Indonesia so  that  to  be  able  to  analyze  it  are  then  done  using  the  method  of  Juridical Normative approach.
The comparative results show that although the legal system of both Indonesian and  Zimbabwe  trademark  refers  to  TRIPs,  there  are  many  differences.  The difference  in  question  is  Zimbabwe  with  its  Banjul  Protocol  which  makes  the Trademark  naming  system  centrally  in  ARIPO  and  as  well  as  China  with  the United States with its trademark Dilution Recognition. So that input can be given to  the  trademark  legal  system  in  Indonesia  that  recognizes  the  trademark dilution  system,  so  that  the  famous  trademark  in  Indonesia  can  be  better protected. And most importantly as can be seen from the results of Comparison with the legal system of trademark in Zimbabwe is the authority of its regional organization. ARIPO as well as ASEAN is a regional organization that oversees a particular region. In this case with the existence of protocol banjul in ARIPO very help developing country countries in Africa including zimbabwe in face of global competition. And this if applied in ASEAN will have a big impact for the flow of trade  in  Southeast  Asia  especially  since  the  MEA  is  encouraged  so  that  the competition is higher then the existence of this protocol would be beneficial to Indonesia.
Keywords : Comparation,  Trademark  Registration  System,  Indonesia, Zimbabwe

## A.PENDAHULUAN
Hak  kekayaan  intelektual  berupa Hak  Merek  baru  menjadi  perhatian dunia  sejak  TRIPs  dikeluarkan.
TRIPs atau Trade Related Intellectual  Property  Rights  yang dikeluarkan oleh GATT pada
Putaran  Uruguay  tahun  1994 memberikan  standar minimum  bagi perlindungan  kekayaan  intelektual. Di  bidang  merek  sendiri  pada dasarnya
Indonesia
sudah mengakuinya  bahkan  jauh  sebelum TRIPs  disahkan  melalui  Undang
Undang  Nomor  15  Tahun  2001 tentang Merek di Indonesia walaupun  belum  terlalu  spesifik, yakni  dengan  diundangkannya  UU No  21  Tahun  1961  tentang  Merek Perusahaan Dan Merek Perniagaan.
Perkembangan  Hak  Merek  di Indonesia  memang cukup  signifikan hal  ini  dapat  dilihat  dari  jumlah merek  yang  terdaftar  sebanyak  818 580  terhitung  hingga  24  November
2016 1 walaupun jumlah permohonan  merek  yang  masih dalam  proses  sebanyak  1,048,747. Jauh  diatas  Singapura  dengan jumlah  632  658.  Jumlah  Merek terdaftar  di  Indonesia  memang cukup  banyak  dibanding  Singapura namun  perlu  diperhatikan  bahwa luas  wilayah  dan  julah  penduduk yang  jauh  berbeda  juga  menjadi bahan  pertimbangan.  Indonesia dengan  populasi  262  juta  jiwa 2 diatas  Tanah  Seluas  1,904,569  km2 dibandingkan  dengan  Singapura yang  luas  wilayahnya  hanya  719.1 km2  dan  jumlah  penduduk  5,7  juta maka  dapat  dikatakan  bahawa perkembangan  merek  di  Indonesia masih belum cukup signifikan.
Fakta  yang  disajikan  tersebut menunjukkan  bahwa  Merek  di
Indonesia masih dapat 1 http://support.ecap3.org/id/asean-
tmview/about Diakses Pada 04/01/2017
2 http://www.worldometers.info/world- population/Indonesia-population/ diakses pada 04/01/2017
dikembangkan  lagi.  Untuk  itu regulasi  terhadap  merek  perlu ditingkatkan lagi da peningkatan ini dpat  dilakukan  dengan  melakukan studi  komparasi  dengan  sistem regulasi  merek  di  negara  lain. Sebagai contoh Zimbabwe misalnya, walaupun  tidak  secepat  Indonesia namun  negara  ini  juga  mengatur perlindungan  kekayaan  intelektual termasuk  merek  yang  ditandai dengan diundangkannya Trademarks Act Chapter 26:04 pada January  1975  dan  Merchandise Marks  Act  Chapter  14:13,  pada January 1975.
Memang  dari  segi  kemakmuran Indonesia  jauh  diatas  Zimbabwe yang  sudah  4  kali  mengganti  mata uang  mereka  yang  terus  mengalami kemerosotan.  Namun  tidak  semua hukum  sempurna,  bahkan  dari negara  yang  berada  dibawah Indonesia ini, bisa dilakukan analisis perbandingan hukum untuk mengetahui  celah  hukum  di  masing masing  pihak.  Komparasi  ini  juga dapat  lebih  sempurna  ketika  juga dilakukan  komparasi  lebih  lanjut dengan  Hukum  Merek  di  Amerika Serikat  dan  Cina  yang  merupakan pionir  dalam  perdagangan  dunia 3
3 Trading economics mencatat bahwa pendapatan  per  kapita  Amerika  Serikat 53,041.98 USD   adapeb apda pad ap02 adap ddaUa3 .apd2  a ppnedbaynaptaippada 2013. Selengkapnya: http://www.tradingeconomics.com/united- states/gdp-growth dan
sehingga  dapat  memberi  gambaran bagi Indonesia tentang peran merek bagi perkembangan Ekonomi negara.  Berdasarkan  hal  tersebut maka penulis mengangkat perbandingan  hukum  merek  antara Indonesia  dengan  sistem  hukum merek di Zimbabwe.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas maka  pokok  permasalahan  yang akan dibahas ialah:
1.  Bagaimana sistem pendaftaran merek  di  Zimbabwe  bila dibandingkan  dengan  sistem pendaftaran merek di Indonesia?
2.  Apa  masukan  yang  bisa diberikan  dengan  melakukan perbandingan  hukum  antara sistem  pendaftaran  merek
Zimbabwe dengan sistem pendaftaran  merek  Indonesia bagi Indonesia? D. PEMBAHASAN 1.  Sistem  Hukum  Merek  di Indonesia Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan  pendekatan  yuridis http://www.tradingeconomics.com/china/gdp
-growth-annual
normatif ( normative legal research ). 4
Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif merupakan  penelitian  terhadap asas-asas  hukum. 5 Pendekatan normatif dilakukan dalam membahas  Perbandingan  Hukum
Pendaftaran  Merek  Antara  Negara Indonesia dengan negara negara lain agar  dapat  mencapai  hasil  yang signifikan  dan  relevan  mengingat yang  menjadi  pokok  bahasan  dalam hal  ini  adalah  sistem  hukum  antara dua negara yang bersangkutan.
Kemudian,  apabila  membahas perlindungan  asas  dan  kaedah  KI yang  ada  dalam  sistem  hukum Indonesia  saat  ini  maka  dapat dikatakan bahwa perlindungan tersebut  masih  mencerminkan  nilai nilai  arus  global  yang  Individualis dan  Kapitalistik 6 dengan  tanpa mengakomodir  nilai  nilai  yang berasal  dari  bangsa  Indonesia sendiri  yang  bersifat  komunal  dan spiritual.  Secara  historis  sendiri, peraturan  perundang-undangan  di bidang  HKI  di  Indonesia  telah  ada sejak  tahun  1840-an.  Pemerintah Kolonial  Belanda  memperkenalkan undang-undang  pertama  mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844.
4 Rony  Hanitijo  Soemitro,  1990,  Metodologi Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri,  Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35
5 Ibid
6 Kholis  Roisah, Dinamika  Perlindungan  KI Indonesia  Dalam  Tatanan  Global ,Hal  150, Pustaka Magister, Semarang,2013
Selanjutnya, Pemerintah Belanda  mengundangkan  UU  Merek (1885),  UU  Paten  (1910),  dan  UU Hak  Cipta  (1912).  Indonesia  yang pada  waktu  itu  masih  bernama Netherlands East-Indies telah menjadi  anggota Paris  Convention for  the  Protection  of  Industrial Property sejak  tahun  1888  dan anggota Berne  Convention  for  the Protection  of  Literary  and  Aristic Works sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan  Jepang  yaitu  tahun 1942  s.d.  1945,  semua  peraturan perundang-undangan  di  bidang  HKI tersebut tetap berlaku.
Di  era  kemerdekaan,  Pada  tanggal 11  Oktober  1961  pemerintah  RI mengundangkan  UU  No.  21  tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk  menggantikan  UU  Merek kolonial  Belanda.  UU  Merek  1961 yang  merupakan  undang-undang Indonesia  pertama  di  bidang  HKI yang  dikeluarkan  dengan  tujuan melindungi  konsumen  Indonesia dari  barang  bajakan.  Walaupun disini  merek  sudah  diakui  namun pengaturannya  belum  begitu  baik. Pada  tanggal  28  Agustus  1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19  tahun  1992  tentang  Merek  (UU Merek  1992),  yang  mulai  berlaku tanggal  1  April  1993.  UU  Merek 1992 menggantikan UU Merek 1961. perhatian  terhadap  HKI  yang  dalam hal ini merek baru mulai terasa saat
Pada  tanggal  15  April  1994 Pemerintah  RI  menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations , yang mencakup Agreement on  Trade  Related  Aspects of  Intellectual  Property  Rights (Persetujuan TRIPS).
Dampak  dari  diratifikasinya TRIPs  ialah  pemerintah  mulai merombak UU HKI untuk memenuhi standar  minimum  TRIPs.  Hukum Merek  sendiri  mendapat  perubahan pada tahun 2001 dengan dikeluarkannya  UU  No.  15  tahun
2001 tentang Merek. Definisi  dari  merek  secara umum  ialah  sebagaimana  yang dikeluarkan oleh American Marketing Association 7 yang dirumuskan pada tahun 1960: nama, istilah,  simbol,  atau  desain,  maupun kombinasi  di  antaranya  yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan  barang  atau jasa seorang penjual atau sekelompok penjual dan
membedakannya  dari  barang  atau jasa  para  pesaing.  Hal  yang  sama juga  dapat  dilihat  pada  peraturan perundang  undangan  di  Indonesia sebagaimana  dapat  dilihat  pada Pasal  1  butir  1  UU  No.15  Tahun 2001  tentang  Merek:  merek  adalah tanda  yang  berupa  gambar,  nama,
7 Casavera, 2009, 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 3
kata,  huruf-huruf,  angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan  perdagangan  barang  dan jasa.
Agar  dapat  diakui  sebagai merek.  Terlebih  dahulu  harus melalui  proses  pendaftaran.  Proses Pendaftaran  Merek  Sendiri  sesuai dengan  UU  No  15  Tahun  2001 tentang merek prosesnya sebagaimana bisa dilihat pada bagan dibawah ini: Sumber : https://www.dgip.go.id/merek/pro sedur-pendaftaran-merek  ,  Diakses Pada 11 Mei 2017 Lebih Lanjut, sebelum melakukan  prosedur  diatas  terlebih dahulu harus memenuhi
persyaratan  pendaftaran  merek dimana  perlu  diperhatikan  bahwa ada  permohonan  merek  yang  Tidak Dapat  Didaftar  dan  Hal  yang menyebabkan  suatu  permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
Suatu  Merek  tidak  dapat didaftarkan apabila merek tersebut:
1. Didaftarkan  oleh  pemohon  yang bertikad tidak baik; 2. Bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku,  moralitas  keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum;
3. Tidak memiliki daya pembeda;
4. Telah menjadi milik umum; atau 5. Merupakan  keterangan  atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.  (Pasal  4  dan Pasal 5 UUM)
Untuk  yang  kedua  yakni  Hal  yang menyebabkan  suatu  permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual harap  perlu  dibedakan  dengan merek yang tidak dapat didaftarkan karena  ia  sudah  memenuhi  syarat
namun  tidak  bisa  diterima  dengan alasan :
1. Mempunyai  persamaan  pada pokoknya  atau  keseluruhannya dengan  merek  milik  pihak  lain yang  sudah  terdaftar  lebih  dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
2. Mempunyai  persamaan  pada pokoknya  atau  keseluruhannya pada pokoknya atau keseluruhan dengan  merek  yang  sudah terkenal  milik  pihak  lain  untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Mempunyai  persamaan  pada pokoknya  atau  keseluruhannya dengan  merek  yang  sudah terkenal  milik  pihak  lain  untuk barang dan/atau  jasa  yang  tidak sejenis  sepanjang    memenuhi persyaratan tertentu yang diterapkan  dengan  peraturan Pemerintah;
4. Mempunyai  persamaan  pada pokoknya  atau  keseluruhannya dengan  indikasi  geografis  yang sudah dikenal;
5. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal,  foto,  atau  nama  badan hukum  yang  dimiliki  orang  lain, kecuali  atas  persetujuan  tertulis dari yang berhak;
6. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama,  bendera,  lambang  atau simbol atau emblem negara atau lembaga
nasional maupun
internasional, kecuali atas persetujuan  tertulis  dari  pihak yang berwewenang; 7. Merupakan tiruan atau
menyerupai  tanda  atau  cap  atau stempel  resmi  yang  digunakan oleh  negara  atau  lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan  tertulis  pihak  yang berwewenang. 2.Sistem Hukum Merek Di

## Zimbabwe
Republik  Zimbabwe  adalah  sebuah negara  di  Afrika  bagian  selatan. Negara  yang  terkurung  daratan  ini berbatasan dengan Afrika Selatan di sebelah  selatan,  Botswana  di  barat, Zambia  di  utara  dan  Mozambik  di timur. Ia merupakan negara kecil di afrika yang sebagian besar penduduknya  masih  hidup  dibawah garis kemiskinan 8 . Dalam perlindungan  kekayaan  intelektual sendiri  baru  mulai  dikenal  tahun 1975 dengan diundangkannya Trademarks Act Chapter 26:04 pada January  1975  dan  Merchandise Marks  Act  Chapter  14:13,  pada January 1975.
8 Trading  Economics mencatat  bahwa pendapatan  per  kapita  zimbabwe  hanya 953.38  USD d1dp bid p udjap 102dadap g1Ug320dp p 13gndgp  d  eibep odnp pada 2013. Selengkapnya http://www.tradingeconomics.com/Indones ia/gdp-growth-annual dan http://www.tradingeconomics.com/zimbab we/gdp-growth-annual
Kedua  Trademarks  Act  ini  dinilai hampir  sama  dengan  merek  dagang dan merek perniagaan yang diundangkan  di  Indonesia  pada tahun  1961  walaupun  dalam hal  ini Zimbabwe membaginya menjadi dua Act.
Pengaturan  merek  di  Zimbabwe terus  mengalami  evolusi  hingga dikeluarkannya  The  Intellectual Property Tribunal Act, 2001 (Chapter  26:08)  dan  the  Trade Marks  Amendment  Act,  2001  (“the 2001 Act) yang baru bisa digerakkan ketika statutory instruments dikeluarkan  pada  10  September
2010  atau  selang  9  tahun  sejak  Act Dikeluarkan.
Peraturan ini mengamandemen  the Trade  Marks  Act  Chapter  26:04 tanggal  1974  yang  terakhir  kali diamandemen  tahun  1994.   Ia memiliki peran penting bagi pemilik merek internasional maupun praktisi karena mengatur isu African Regional Intellectual Property Organization (“ARIPO”)  dan Trade
Mark  Registrations (“ATMRs”)  dan efeknya  dalam  hukum  tertulis  dan praktek di Zimbabwe.
ARIPO  didirikan  pada  tahun  1976 untuk memfasilitasi pengajuan terpusat  paten  dan  desain  aplikasi dan  harmonisasi  aturan  kekayaan intelektual ("intellectual
Property/IP"). ia mulai berlaku pada tahun  1997,  dimana  Zimbabwe
menjadi  salah  satu  anggota  pendiri. Para  anggota  lain  ialah  Botswana, Lesotho,  Liberia,  Malawi,  Namibia, Tanzania dan Uganda.
Zimbabwe, oleh masyarakat internasional,  biasanya  dianggap sebagai  negara  common-law,  di mana umumnya menyatakan bahwa "perjanjian  internasional  hanya dapat  menjadi  bagian  dari  hukum domestik  pada  suatu  negara  yang sudah  meratifikasi,  ketika  telah tegas diberlakukan ke dalam hukum nasional oleh Undang-undang Parlemen  ".  namun  Tidak  ada referensi  tersebut  pada  ARIPO dalam  hukum  nasional  Zimbabwe bahkan  sejak  ARIPO  ada,  sehingga ATMR  hanya  menunjuk  wilayah yang dapat diakui atau diberlakukan berdasarkan  Undang-Undang  Merek Dagang mereka sendiri.
Mungkin  didorong  oleh  kehadiran ARIPO  di  Harare,  menghasilkan dialog  antara  pejabat,  IP  Office Zimbabwe  ("Zipo")  memberikan ukuran  de  facto  pengakuan  ATMRs. Pada  pemberitahuan  oleh  ARIPO untuk  Zipo,  mereka  telah  dicatat, diperiksa  dan  diterima  atau  ditolak. Di  sisi  lain,  kepatuhan  lokal  dengan prosedur  ARIPO  belum  tepat; ATMRs tidak diiklankan atau dikutip terhadap  aplikasi  merek  dagang nasional.
Bagian 97A Perdagangan Marks Act, yang  diperkenalkan  oleh  Undang-
Undang  tahun  2001,  dirancang untuk mengkonfirmasi dan meratifikasi efek ATMRs di Zimbabwe, yang menyatakan bahwa: Protokol  harus  memiliki  kekuatan hukum  dalam  Zimbabwe. Setiap merek dagang yang telah didaftarkan  oleh  kantor  ARIPO sesuai  dengan  Protokol  dan  dalam hal yang Zimbabwe telah tunjuk: akan  memiliki  efek  yang sama,  mutatis  mutandis,  sebagai merek  dagang  terdaftar  di  bawah Undang-Undang  Merek  Dagang; dan harus  diberi  perlindungan  yang sama,  mutatis  mutandis,  sebagai merek dagang terdaftar dan mendapat hak prioritas dari konvensi paris.
Ketentuan  di  atas  berlaku  untuk perdagangan tanda didaftarkan oleh kantor  ARIPO  sebelum  UU  Tahun 2001  mulai  berlaku  -  asalkan pemilik tidak berhak untuk kerusakan  atau  upaya  lain  untuk pelanggara  yang  terjadi  sebelum tanggal tersebut.
Meskipun arti dasar dari bagian 97A jelas, beberapa rincian perlu diperjelas untuk pengolahan, pengakuan  dan  penegakan  ATMRs di  wilayah  Zimbabwe.  Menurut Undang-Undang Merek Dagang sebagaimana sekarang diubah: Sebuah instrumen hukum yang akan diterbitkan  menetapkan  ketentuan Protokol dan peraturan yang dibuat di  bawah  Protokol;  dan  Peraturan dibawahnya dengan Undang- Undang  Merek  Dagang  dapat memberikan  antara  lain  untuk memberikan efek pengaturan internasional yang berkaitan dengan merek  dagang,  yang  berkaitan dengan Zimbabwe.
Selain  perubahan  ARIPO  terkait ditetapkan di atas, amandemen lebih lanjut  kemudian  meliputi:  definisi dasar dari "Merek" dimana sekarang ialah  "tanda-tanda  yang  dapat direpresentasikan  secara  grafis  dan mampu  membedakan  barang  atau jasa dari salah satu usaha dari usaha lain".  Meskipun  di  atas,  yang  ada, standar  terpisah  dari  kekhasan dipertahankan,  untuk  Bagian  A  dan B  dari  Daftar  sebagai  warisan  dari hukum  Inggris  tahun  1938.  Merek kolektif  sekarang  disediakan  untuk, selain sertifikasi, tanda defensif dan seri sudah diakui.
Selain  bentuk  sistem  pendaftaran yang  hampir  mirip  sebagaimana dapat  dilihat  pada  Marks  Act Chapter  26:04  tanggal  1974  yang diamandemen  pada  tahun  2001 dengan  The  Intellectual  Property Tribunal  Act,  2001  (Chapter  26:08) dan  the  Trade  Marks  Amendment Act,  2001  untuk  merek  yang  tidak boleh didaftarkan dapat dilihat pada article  14  Marks  Act  Chapter  26:04 yakni:
A mark that shall not registered:
(a)  the  use  of  which  would  be likely  to  deceive  or  cause  confusion; or
(b)  the  use  of  which  would  be contrary to law; or
(c)  which  comprises  or  contains scandalous matter; or
(d)  which  is  prescribed  to  be  a prohibited mark; or
(e)  which,  for  any  other  reason, would not be entitled to protection in a court of law;
Yang  kemudian  ditambah  melalui Zimbabwe  article  15A  pada  Act  To amend the Trade Marks Act [ Chapter 26:04 ] tahun 2001:
15A. “A  mark  cannot  be  validly registered if it is identical with, or is an  imitation  of  or  contains  as  an element,  an  armorial  bearing,  flag and  other  emblem,  a  name  or abbreviation. or initials of the name of,  or  official  sign  or  hallmark adopted by any State, intergovernmental  organisation  or organisation created by an international  convention,  unless authorised  by  the  competent authority of that State or organisation.” Adapun  untuk  suatu  hal  yan menebabkan  permohonan  merek ditolak  juga  diatur  sebagaimana
dapat  dilihat  pada  Article  15  Marks Act Chapter 26:04 tanggal 1974:
15.    Prohibition  of  registration  of identical or resembling trade marks
(1) Subject to subsection
(2),  no  trade  mark  shall  be registered  in  respect  of  any goods or services or description of goods or services that:
(a)  is  identical  with  a  trade mark belonging to a different  proprietor  and already  on  the  Register  in respect of the same goods or services  or  description  of goods or services; or
(b) so nearly resembles a trade mark belonging to a
different  proprietor  and already  on  the  Register  in respect of the same goods or services  or  description  of goods  or  services  as  to  be likely  to  deceive  or  cause confusion.
Proses pengajuan permohonan sertifikat  merek  kurang  lebih  sama antara Indonesia dengan Zimbabwe. Hal  ini  karena  keduanya  mengacu TRIPs yang mejadi standar perlindungan  HKI  Dunia.  Walaupun dalam hal ini Zimbabwe mempermudah dirinya dengan membentuk ARIPO sehingga memperkuat merek dalam regionalnya
Untuk  pendaftaran  merek  yang ditolak,  Indonesia  berdasarkan  UU No  15  Tahun  2001  menyebutkan bahwa  Suatu  Merek  tidak  dapat didaftarkan  apabila  merek tersebut: Didaftarkan  oleh  pemohon  yang bertikad  tidak  baik;  bertentangan dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  moralitas keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban  umum;  Tidak  memiliki daya  pembeda;  Telah  menjadi  milik umum;  atau  merupakan  keterangan atau  berkaitan  dengan barang  atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. (Pasal 4 dan Pasal 5 UUM) Dilain sisi, Zimbabwe memberikannya  pada  article  14
Marks Act Chapter 26:04 yakni:
A mark that shall not registered:
(a)  the  use  of  which  would  be likely  to  deceive  or  cause  confusion; or
(b)  the  use  of  which  would  be contrary to law; or
(c)  which  comprises  or  contains scandalous matter; or
(d)  which  is  prescribed  to  be  a prohibited mark; or
(e)  which,  for  any  other  reason, would not be entitled to protection in a court of law;
Yang kemudian ditambah melalui Zimbabwe  article  15A  pada  Act  To amend the Trade Marks Act [ Chapter 26:04 ] tahun 2001 :
15A. “A  mark  cannot  be  validly registered  if it  is  identical  with,  or  is an  imitation  of  or  contains  as  an element,  an  armorial  bearing,  flag and  other  emblem,  a  name  or abbreviation.  or  initials  of  the  name of,  or  official  sign  or  hallmark adopted by any State, intergovernmental  organisation  or organisation created by an international convention, unless authorised by the competent authority of that State or organisation.”.

## 3.  Sistem  Hukum  Merek  Di Amerika Serikat Dan Cina
Berbeda  dengan  sistem  hukum merek  di  Zimbabwe,  sistem  hukum merek  Di  Amerika  Serikat  sudah lebih maju. Salah satu keunikan dari sistem  hukum  merek  di  Amerika Serikat  ini  ialah  adanya  doktrin dilusi merek. Dilusi merek merupakan  bentuk  pelanggaran merek  ( trademark  Infringement ) dimana  berbeda  dengan  Indonesia yang  hanya  mengakui  pelanggaran merek  atas  barang  atau  jasa  yang sama  atau  sejenis  (pasal  6  ayat  (1) UU  Nomor  15  Tahun  2001  Tentang Merek),  dilusi  merek  melindungi merek terkenal  dimana  barang atau jasa  lain  yang  menggunakan  merek
yang  menyerupai  merek  terkenal tersebut  bisa  dikatakan  sebagai pelanggaran  merek  dengan  dasar bahwa  dengan  adanya  merek  yang sama  di  barang  atau  jasa  lain  yang tidak  berhubungan  memungkinkan akan  membingungkan  masyarakat awam ( likelihood of confusion ) dan mencederai  reputasi  dari  merek terkenal yang bersangkutan. 9
Mengenai  adanya  sistem  ini,  dalam Pasal  43  (c)  (1)  dari  Lanham  Act (Undang-Undang  Merek)  untuk menentukan merek mempunyai sifat daya pembeda dan terkenal, pengadilan dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti: 10 (1)  Derajat  dari  sifat  yang tak  terpisahkan  atau  mempunyai sifat  daya  pembeda  dari  merek tersebut;  (2)  Jangka  waktu  dan ruang  lingkup  dari  pemakaian merek  yang  berkaitan  dengan barang  dan  jasa  dari  merek  yang dipakai; (3) Jangka waktu dan ruang lingkup  dari  pengiklanan  dan publisitas  dari  merek  tersebut;  (4) Ruang lingkup geografis dari daerah perdagangan di mana merek tersebut  dipakai;  (5)  Jaringan perdagangan  dari  barang  dan  jasa
9 Inge  Dwisvimiar,  Pengaturan  Doktri  Dilusi Merek  sebagai  upaya  perlindungan  hukum merek  terkenal di Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum  Volume 28 Nomor 2  Juni 2016, hlm 232.
10 Imam  Sjahputra  Tunggal,  Hukum  Merek  Di Indonesia, ( Jakarta, Harvarindo, 2007) , 46-
47.
dari merek yang dipakai; (6) Derajat pengakuan atas merek tersebut dari arena  perdagangan  dan  jaringan perdagangan  dari  pemilik  merek dan  larangan  terhadap  orang  atas pemakaian merek tersebut dilaksanakan;  (7)  Sifat  umum  dan ruang  lingkup  dari  pemakaian merek yang sama oleh pihak ketiga; (8)  Keberadaan  dari  pendaftaran merek tersebut berdasarkan Undang-Undang tertanggal 13 Maret 1981 atau Undang-Undang tertanggal  20  Februari  1905  atau pendaftaran pertama.
Sedangkan  di  China 11 ,  berbeda dengan  Amerika  Serikat  yang menggunakan  Common  Law,  Cina merupakan  negara  komunis  yang menggunakan  Civil  Law  yang  telah dimodifikasi. Adapun terhadap merek  terkenal  ditetapkan  kriteria- kriteria atas merek terkenal sebagai berikut:  (1)  Ruang  lingkup  dari daerah  geografis  dimana  merek tersebut  dipakai;  (2)  Jangka  waktu merek  tersebut  telah  dipakai;  (3) Jumlah dan hasil minimum penjualan  dari  pemakai  merek;  (4) Pengetahuan dari masyarakat tentang  merek  tersebut;  (5)  Status dari merek tersebut apakah terdaftar  di  negara  lain;  (6)  Biaya pengeluaran  dari  iklan  tersebut berikut daerah jangkauan dari iklan tersebut; (7) Usaha-usaha yang telah
11 Ibid, hlm 48.
dilakukan oleh pemilik merek dalam melindungi  merek  tersebut;  (8) Kemampuan  dari  pemilik  merek untuk  mempertahankan  kualitas yang  baik  dari  merek  yang dipakainya.

## 4.Masukan  Bagi  Sistem  Hukum
Merek  Indonesia  Berdasarkan Hasil Komparasi
Berdasarkan  pembahasan  diatas,
kemudian ditarik kesimpulan tentang masukan masukan apa yang dapat diberikan dari hasil komparasi  namun  sebelum  lebih jauh  membahas  manfaat  komparasi hukum  merek  Indonesia  dengan Zimbabwe  terlebih  dahulu  penulis menyajikan  apa  manfaat  dari mengkomparasikan  sistem  hukum merek Amerika Serikat maupun cina yang dalam hal ini ialah perlindungan  Merek  terkenalnya.
Doktrin  dilusi  merek  sebagaimana yang  disebutkan  sebelumnya  juga sudah  selayaknya  baik  untuk diterapkan  dalam  sistem  hukum  di Indonesia  karena    dilusi  merek melindungi  merek  terkenal  dimana barang  atau  jasa  lain  yang menggunakan merek yang menyerupai merek terkenal tersebut bisa  dikatakan  sebagai  pelanggaran merek  dengan  dasar  bahwa  dengan adanya  merek  yang  sama  di  barang atau jasa lain yang tidak berhubungan  memungkinkan  akan membingungkan  masyarakat  awam
( Likelihood  Of  Confusion )  dan mencederai  reputasi  dari  merek terkenal yang bersangkutan.
Kemudian,  dalam  hal  masukan  apa yang  dapat  diberikan  pada  sistem hukum merek di Indonesia dari hasil komparasi  dengan  sistem  hukum merek Zimbabwe, ialah kewenangan organisasi regional diatasnya.
Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN  tentu  tunduk  pada  ASEAN dalam hal pengaturan merek. Dalam hal  ini  ARIPO  sudah  berada selangkah di depan dengan menerapkan  suatu  protokol  yang dinamakan “Banjul  Protocol  on Marks“ atau  Banjul  Protocol,  yang mulai  diterapkan  sejak  November, 1993.  Dan  Zimbabwe  setuju  untuk bergabung pada Maret 1997. Isi dari Banjul Protocol ini sebagaimana bisa dilihat:
(2)  Words  or  expressions  to  which  a meaning has been assigned in the Protocol  shall  bear  the  same meaning  when  used  in  this section.
(3) Subject to this section, the Protocol shall have the force of law within Zimbabwe.
(4)  Any  trade  mark  which  has  been registered by the ARIPO Office in accordance  with  the  Protocol and  in  respect  of  which
Zimbabwe
has been designated—
(a)  shall  have  the  same  effect, mutatis  mutandis,  as  a trade mark  registered  under  this Act; and
(b)  shall  be  accorded  the  same protection, mutatis mutandis, as a trade mark registered in accordance  with  section ninety-seven.
(5) Subsection (4) shall apply to trade marks  registered  by  the  ARIPO Office  before  the  date  this  Act comes  into  effect  in  accordance with  the  Protocol:  Provided  that the  proprietor  of  any  such  mark shall  not  be  entitled  to  damages or  any  other  remedy  for infringement  of  copyright  in  the mark  which  took  place  before that date.
(6)  The  Minister  shall  cause  a statutory  instrument  to  be published  in  the  Gazette  setting out the provisions of the Protocol and  any  regulations  made  under the Protocol, and shall amend the statutory  instrument  whenever necessary to record any amendment  of  the  Protocol  or those regulations.” Kemudian cara memasukkan permohonan  pendaftaran  merek sebagaimana  dapat  dilihat  pada section 2.1 dari Banjul Protocol yakni
:
“All  applications  for  the  registration of a mark shall be filed either directly with the Office or with the Industrial Property Office of a Contracting State by  the  applicant  or  his  duly authorized representative”.
Sebagaimana  dapat  dilihat  pada kedua  pasal  diatas,  Keunikan  dari protokol  ini  ialah  ia  berlaku  secara Mutatis  Mutandis di  negara  negara yang tergabung dalam ARIPO sehingga  apabila  merek  yang  sudah didaftarkan  di  Zimbabwe  misalnya, secara mutatis mutandis juga dianggap sudah diakui sebagai merek di negara negara lain yang tergabung di ARIPO.
Adanya  Banjul  Protocol  ini  tentu sangat  bermanfaat  untuk  negara negara  berkembang  seperti  yang tergabung  di  dalam  ARIPO  karena selain  biaya  yang  relatif lebih  murah karena hanya perlu mendaftarkannya di  satu  wilayah  negara  untuk kemudian dianggap sudah didaftarkan di seluruh negara ARIPO, pendaftaran  itu  sendiri  dipermudah dengan diperbolehkannya mendaftarkannya  baik  ke  ARIPO Office atau Industrial Property Office yang tentu mudah ditemukan.
Adanya  Banjul  Protocol  ini  amat membantu negara berkembang seperti Zimbabwe dalam menghadapi dapat  mengingkatkan  arus  barang dan  jasa.  apabila  diterapkan  di ASEAN misalnya, tentu amat
membantu industri industri kecil dan menengah  karena  tidak  perlu  repot mendaftarkannya  lagi  di  Negara anggota  ASEAN  lain  sehingga  dapat lebih  meningkatkan  produktifitas dan  arus  perdagangan  di  dalam negara ASEAN dan dapat meningkatkan  daya  saing  dengan negara negara maju.
Walaupun sistem Banjul Protocol ini memiliki  kelemahan  yakni  dengan sistem  pendaftaran  yang  bersifat sentral  maka  ARIPO  membutuhkan sumber  daya  manusia  dan  teknologi yang  tinggi  yang  terkoordinasi dimana  di  negara  berkembang  hal tersebut masihlah merupakan sebuah  kemewahan  namun  lain halnya dengan ASEAN yang sebagian besar  negara  angggotanya  memiliki sumber  daya  manusia  dan  teknologi yang  mencukupi  sehingga  dapat dikatakan bahwa dari hasil komparasi tersebut,maka agar sistem hukum merek Indonesia atau bahkan di  asia  tenggara  dapat  lebih  baik maka peran ASEAN dalam perlindungan  merek  harus  dapat lebih ditingkatkan.

## D. KESIMPULAN
Lewat hasil pembahasan diatas maka dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan, diantaranya:
1. Sistem  pendaftaran  merek  di Indonesia diatur berdasarkan UU
Nomor  14  tahun  2001  tentang Merek  dimana  definisi  dari merek  itu  sendiri  berdasarkan Pasal  1  butir  1  UU  No.15  Tahun 2001  tentang  Merek  :  adalah tanda  yang  berupa  gambar, nama,  kata,  huruf-huruf,  angka- angka,  susunan  warna,  atau kombinasi  dari  unsur-unsur tersebut  yang  memiliki  daya pembeda  dan  digunakan  dalam kegiatan  perdagangan  barang dan  jasa.  Secara  garis  besar pengaturan  hukum  merek  di Indonesia mengadopsi ketentuan TRIPs namun memiliki perbedaan  dengan  negara  lain seperti Cina dan Amerika Serikat yang  mengakui  adanya  dilusi Merek  dan  di  Zimbabwe  sendiri yang sistem perlindungan merek nya  lebih  tersentralisasi  yang terpusat  pada  ARIPO  yang merupakan organisasi regional.
2. Masukan  yang  dapat  diberikan bagi  sistem  hukum  merek  di Indonesia  ialah  terkait  dilusi merek,  agar  merek  terkenal  di
Indonesia dapat lebih terlindungi dan yang terpenting sebagaimana  dapat  dilihat  dari hasil  Komparasi  dengan  Sistem hukum merek di Zimbabwe ialah kewenangan organisasi regionalnya.  ARIPO  atau African Regional  Intellectual  Property Organization sama halnya dengan ASEAN merupakan
organisasi regional yang menaungi regional tertentu. Dalam  hal  ini  dengan  adanya banjul  protocol  di  ARIPO  amat membantu negara negara berkembang  di  Afrika  termasuk zimbabwe  dalam  menghadapi persaingan  global.  Dan  hal  ini apabila  diterapkan  di  ASEAN akan berdampak besar bagi arus perdagangan  di  Asia  tenggara terlebih mengingat adanya Masyarakat  Ekonomi  ASEAN yang  meningkatkan  arus  barang dan jasa, dengan diberlakukannya  autran  serupa Banjul Protocol yang mempermudah pendaftaran merek  di  Asia  Tenggara  tentu mempermudah  pelaku  usaha sehingga  meningkatkan  daya saing Indonesia.

## Daftar Pustaka
Buku
1. Casavera,  15  Kasus  Sengketa Merek  di  Indonesia,  Graha  Ilmu, Yogyakarta, 2009.
2. Imam  Sjahputra  Tunggal,  Hukum Merek  Di  Indonesia,  Harvarindo,
Jakarta, 2007. 3. Kholis Roisah, Dinamika Perlindungan KI Indonesia Dalam Tatanan  Global  ,Hal  150,  Pustaka Magister, Semarang,2013 4. Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1990.

## Jurnal
1. Inge  Dwisvimiar,  Pengaturan Doktri  Dilusi  Merek  sebagai upaya perlindungan hukum merek  terkenal  di  Indonesia,
Jurnal  Mimbar  Hukum  Volume 28 Nomor 2 Juni 2016.

## Undang Undang
1. Undang  Undang  No  15  Tahun 2001  tentang  merek  Zimbabwe Act  To  amend  the  Trade  Marks Act  [Chapter  26:04]  Banjul Protocol On Marks

## Website
http://support.ecap3.org/id/asean- tmview/about Diakses Pada 04/01/2017
http://www.worldometers.info/wor ld-population/Indonesia-population http://www.tradingeconomics.com/ united-states/gdp-growth
http://www.tradingeconomics.com/ china/gdp-growth-annual
http://www.tradingeconomics.com/ Indonesia/gdp-growth-annual http://www.tradingeconomics.com/ zimbabwe/gdp-growth-annual