## Jurnal Manajemen
Perbandingan Sistem Credit Card Konvensional dan Credit Card Syari’ah Sebagai Alternatif Konstruksi Sistem Credit Card  Pada Perbankan.
Comparison of Conventional Systems Credit Card and Credit Card Shariah as Alternative Construction Credit Card on Banking System
Sholikul Hadi 1 , Didin Hafidudhin 2 , Hendri Tanjung 2 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Modern Sahid Bogor.
2 Program Pascasarajana UIKA Bogor

## ABSTRACT
This  study  was  motivated  by  the  presence  of  different  views  on  whether  or  not allowed  to  use  Islamic  credit  cards,  although  the  Indonesian  Council  of  Ulama  (MUI)  has issued a fatwa on the permissibility of the card. Given these differences, this study examines the  operating system on  credit  cards  in  terms  of  Islamic  law,  a  difference  of  conventional and  Islamic  Credit  Card  and  alternative  solutions  Credit  Card  reconstruction  system  in accordance with the Islamic Shari'ah and can be applied in the modern economy.The results showed (1) Credit Card operating system in terms of Sharia Islamic law indicates permitted use;  (2)  Found  some  fundamental  differences  between  Islamic  and  conventional  Credit Card; (3) An alternative solution in the reconstruction of the Credit Card in accordance with Islamic  law,  including:  (a)  the  credit  card  must  be  received  recognition  from  banks  with partnershipnya; (b) the credit card should be simple, both in the process of obtaining and using it; (c) The credit card issuer must be heavily promoting.
keywords: Islamic Credit Card, MUI, banking system.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  masih  terdapatnya  perbedaan  pandangan mengenai  boleh  atau  tidaknya  penggunaan  kartu  kredit  syariah,  meskipun  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  telah  mengeluarkan  fatwa  tentang  dibolehkannya  kartu  tersebut.  Dengan adanya  perbedaan  tersebut,  maka  penelitian  ini  mengkaji  mengenai  sistem  operasional Credit Card ditinjau dari hukum Islam, perbedaan Credit Card konvensional dan syariah dan solusi alternatif rekonstruksi sistem Credit Card yang sesuai dengan syari’at Islam dan dapat diterapkan dalam perekonomian modern.
Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Sistem operasional Credit Card Syariah ditinjau dari  hukum  Islam  menunjukkan  diperbolehkan  penggunaannya;  (2)  Ditemukan  beberapa perbedaan  mendasar  antara  Credit  Card  syariah  dan  konvensional;  (3)  Solusi  alternatif dalam  rekonstruksi  Credit  Card  yang  sesuai  dengan  syariat  Islam,  diantaranya  :  (a)  Kartu kredit  tersebut  harus  mendapat  pengakuan  dari  bank-bank  dengan  partnershipnya;  (b) Kartu kredit tersebut harus simple, baik dalam proses mendapatkan dan menggunakannya; (c) Pihak penerbit kartu kredit harus gencar melakukan promosi.
Kata Kunci : Kartu kredit syariah, MUI, Perbankan

## PENDAHULUAN
Lembaga keuangan merupakan bagian  dari  sistem  keuangan  dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat  pemakai  jasa-jasa  keuangan. Lembaga  keuangan  menawarkan  berbagai jasa  keuangan  antara  lain  menawarkan berbagai  jenis  skema  tabungan,  proteksi asuransi,  program  pensiun,  penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer  dana.  Dalam  hal  ini  yang dimaksud  dengan  lembaga  keuangan adalah  bank.  Hampir  seluruh  penduduk  di dunia  ini  menggunakan  jasa  keuangan berupa bank.
Namun  saat  ini  telah  berkembang kembali bank yang memiliki prinsip Islam yaitu  bank  syariah.  Berbeda  dengan prinsip bank konvensional yang telah kita kenal selama ini. Pada bank konvensional, yang  digunakan  sebagai  penghasil keuntungan  adalah  sistem  bunganya, sedangkan dalam syariah yang digunakan dalam  penghasil  keuntungannya  adalah sistem  bagi  hasil  dan  profit  margin. Apabila  dilihat  dari  segi  penghitungan nominal  mungkin  kedua  sistem  ini memiliki sedikit kesamaan, namun apabila dilihat  dari  segi  hukumnya  kedua  sistem sangat jauh berbeda.
Kehadiran bank syari’ah yang masih tergolong  baru  serta  adanya  perbedaan prinsip  dengan  perbankan  konvensional menjadi  salah  satu  tantangan  tersendiri bagi  perkembangan  dan  pertumbuhan perbankan  syari’ah  tersebut.  Dengan sistem  ataupun  prinsip  yang  berbeda dengan  perbankan  konvensional,  bank syari’ah  diharapkan  mampu  bersaing dalam  berbagai  aspek  terutama  pada aspek  pelayanan  serta  produk  yang ditawarkan,  sehingga  mampu  memenuhi apa  yang  menjadi  harapan  masyarakat khususnya bagi umat Islam. Adanya tuntutan masyarakat mengenai  pelayanan  yang  cepat  dan mudah, mewajibkan para pelaku perbankan  syari’ah  untuk  berpikir  keras guna  memenangkan  persaingan  dalam perebutan pelanggan. Selama ini perbankan konvensional banyak menawarkan  berbagai  instrumen  dalam pelayanan  dan  pemenuhan  kebutuhan konsumen.  Demikian  pula  masyarakat yang  semakin  berpikiran  maju  lebih memilih  hal-hal  yang  praktis  seperti halnya  penggunaan  alat  bantu  “kartu plastik” sebagai alat tukar yang berfungsi sebagai  pengganti  uang  tunai  demi keamanan dan kenyamanan. Upaya  yang  dilakukan  perbankan dalam  rangka  membantu  pemilihan instrumen  pelayanan  yang  sesuai  dengan kebutuhan  dan  harapan  masyarakat antara  lain  lembaga  perbankan  saat  ini memberikan  bebebarapa  kemudahan fasilitas,  yaitu  fasilitas  pemberian  kredit dengan mengunakan sebuah kartu plastic atau  yang  lebih  dikenal  dengan  sebutan Credit  Card.  Kartu  kredit  merupakan sebuah  gaya  hidup  dan  bagian  dari komunitas manusia untuk dapat dikategorikan modern dalam tata kehidupan  sebuah  kota  yang  beranjak menuju metropolitan atau kosmopolitan. Sebuah  gaya  hidup  yang  apabila tidak  diikuti  membuat  tertinggal  dari pesatnya perkembangan kehidupan, akan tetapi  disisi  lain  akan  terbawa  arus  yang semakin  deras  ke  pusaran  kehidupan yang melupakan identitas dirinya. (Johannes, 2004:1) Pada  prinsipnya,  kartu  kredit  hanya merupakan  pilihan  bagi  manusia  untuk menilai  sebuah  tawaran  dari  gaya  hidup, menerima  atau  menolak  sesuai  dengan kebutuhannya.  Namun  demikian,  kartu kredit dapat mengatur pola hidup menjadi lebih  efisien  dan  dapat  pula  menjurus  ke arah  konsumtif,  sehingga  mendorong orang untuk memiliki lebih dari satu kartu kredit  dari  bank  penerbit  yang  berbeda. Melihat kenyataan di lapangan, dewasa ini perkembangan  kartu  kredit  semakin pesat.  Kecenderungan  pola  hidup  yang semakin  konsumtif  dan  dibungkus  oleh rasa  bangga  (psikologis)  apabila  memiliki kartu  kredit  menjadi  alasan  bagi  bank penerbit  untuk  juga  ikut  berlomba-lomba memperbesar  pangsa  pasar  di  bidang bisnis kartu kredit. Sebagai ilustrasi data Bank
Indonesia sejak Januari 2006 terdapat 8,3
juta kartu kredit dan Per Desember 2008 saja lebih kurang terdapat 11,5 juta kartu kredit  yang  sudah  beredar  di  tengah masyarakat.  Jumlah  ini  meningkat  25% atau  sekitar  2,3  juta  kartu  jika dibandingkan  dengan  posisi  akhir  2007, dimana  jumlah  kartu  yang  beredar berjumlah  sekitar  9,2  juta  kartu.  Dalam waktu  tiga  tahun  terakhir  bahkan  terjadi kenaikan  jumlah  kartu  yang  beredar sebesar 40%. (Santosa, 2009:2) Pada  tahun  2010,  Jumlah  kartu kredit  di  tercatat  sebanyak  13.513.020 dan  angka  tersebut  melonjak  menjadi 14,78  juta  dan  4  juta  kartu  debit.  Trend ini telah membuktikan bahwa masyarakat Indonesia  telah  masuk  era  Cashless Society.  Seiring  dengan  berkembangnya peredaran kartu non tunai maka semakin tinggi tingkat kejahatan melalui pembajakan  kartu  kredit  atau fraud (Metrotvnews.com, 2010). Menurut
Asosiasi  Kartu  Kredit  Indonesia  (AKKI), hingga akhir tahun 2011, jumlah transaksi dan  pemegang  kartu  kredit  meningkat tajam. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah Transaksi dan
Pemegang Kartu Kredit. No  Tahun Transaksi kartu kredit (dalam trilliun) Jumlah kartu kredit (dalam jutaan rupiah) 1  2007 72 9 2  2008 107 11 3  2009 136 12 4  2010 163 13 5  2011 182 14 Sumber : AKKI Tahun 2012 Tabel 1 di atas menunjukkan, bahwa jumlah  transaksi  dan  jumlah  kartu  kredit tiap  tahun  mengalami  peningkatan  yang cukup  signifikan.  Namun,  meningkatnya jumlah  kartu  kredit  yang  beredar  di masyarakat bukan berarti tidak luput dari masalah.  Kartu  kredit,  dalam  praktiknya sering terjadi penyalahgunaan fungsi yang dapat  ditinjau  dari  dua  sudut,  yaitu  : Pertama,  dari  hukum  perdata  dalam lingkup hukum perjanjian sebagai perbuatan wanprestasi. Misalnya menggunakan  kartu  kredit  secara  illegal
tanpa  hak  atau  tidak  sebagaimana lazimnya. Kedua,  dari  sudut  hukum pidana berupa kejahatan dengan menggunakan  sarana  kartu  kredit  yang dikenal  dengan  istilah carding  atau  card fraud. Kejahatan  kartu  kredit  sangat tergantung atas pola hidup dan kemajuan teknologi, menjadikan pola-pola kejahatan berkembang  mengikuti  perkembangan masyarakatnya.Demikian  pula  dalam  era teknologi  informasi  muncul  berbagai kejahatan  di  bidang  teknologi  informasi yang populer dengan istilah cybercrime.
Salah satu kejahatan yang berkaitan dengan cybercrime  adalah  kejahatan kartu kredit, dimana penegakan hukumnya masih sangat memprihatinkan.
Hal  tersebut  terkait  dengan  berbagai aspek  yang  mempengaruhi  penegakan hukum,  diantaranya  masalah  regulasi  di bidang teknologi informasi. Aspek lainnya adalah  kemampuan  aparat  penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat dan sarana-sarana yang mendukung penegakan  hukum  dibidang  teknologi informasi.
Sampai  saat  ini  Indonesia  belum memiliki perangkat hukum yang mengatur aktivitas  manusia  di  bidang  teknologi informasi,  bahkan  penggunaan  sarana komputer yang mengawali perkembangan di dunia internet sekalipun belum dimiliki. (Sigit  Suseno  dalam  Johannes,  2004:2). Akibatnya, kejahatan kartu kredit kian hari kian  marak  sebanding  dengan  maraknya jumlah peredaran kartu kredit tersebut.
Disamping  hukum  positif,  jika ditinjau  dari  hukum  syara’,  saat  ini khususnya di Indonesia dalam prakteknya Credit  Card  disamping  sangat  membantu para  konsumen  juga  ada  beberapa  hal yang  dipandang  memberatkan  dan  dapat mengarah  kepada  persoalan  riba.  Hal  ini dapat dilihat dari praktek pelaksanaan dan perjanjian  Credit  Card  yang  secara  ketat menentukan  adanya  tingkat  suku  bunga yang  dikenakan  atas  saldo  Credit  Card yang  besarnya  berkisar  3%  sampai dengan 3,5%, sedangkan jumlah pembayaran  minimum  berkisar  10% sampai  dengan  20%  dari  total  saldo
@2017, JM-Prodi MM SPs UIKA Publishing http:// e journal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen
tagihan.  Kenyataan  ini  merupakan  suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan  secara  komprehensif.  Oleh karena itu, diperlukan pemikiran mendalam  yang  akan  menjadi  sebuah pertimbangan objektif sebelum para Card Holder (pemegang kartu) muslim menggunakan Credit Card yang disinyalir masih terdapat unsur riba ataupun bunga. Artinya  Credit  Card  sebagai  alat  bantu masyarakat  dalam  bertransaksi  masih perlu  diteliti  guna  mewujudkan  Credit Card  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip syariah Islam. Khusus Credit Card Syariah, perkembangannya  di  Indonesia  masih belum menggembirakan. Hal
ini dikarenakan  masih  minimnya  bank-bank syariah yang memiliki produk pembiayaan dalam  bentuk  Credit  Card  tersebut. Disamping karena jenis pembiayaan yang berisiko  tinggi,  Credit  Card  Syariah  juga termasuk  salah  satu  produk  perbankan yang memiliki tingkat return yang rendah. Sampai  saat  ini,  bank  syariah  yang menerbitkan Credit Card baru ada 2 bank, yaitu  bank  BNI  Syariah  dengan  Hasanah Card-nya  dan  bank  Danamon  Syariah dengan  Dirham  Card-nya.  Bahkan  bank syariah  yang  pertama  kali  berdiri  di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI)  hingga  saat  ini  masih  enggan melakukan  diversifikasi  produk  kartu kredit  dengan  berbagai  macam  alasan, diantaranya  kartu  kredit  cenderung mengajarkan  kepada  pemakainya  untuk berpola hidup konsumtif.
Berangkat dari persoalan tersebut di atas  dan  dengan  maksud  untuk menganalisis  dan  mengkaji  mekanisme Credit  Card  yang  dewasa  ini  berkembang dari  sudut  pandang  hukum  Islam,  maka peneliti  menawarkan  sebuah  alternatif solusi  dengan  melakukan  penelitian tentang “Perbandingan Sistem Credit Card Konvensional  dan  Credit  Card  Syari’ah Sebagai  Alternatif  Konstruksi  Sistem
Credit Card Pada Perbankan (Studi Kasus pada  Bank  BNI  Syariah  dan  Bank Danamon Syariah)”. Penelitian ini dilakukan  dengan  beberapa  tujuan  untuk (1) Menganalisis  tentang  konsep  Credit
Card  dari  sudut  pandang  hukum  Islam, sehingga  diharapkan  hukum  Islam tersebut  akan  dapat  diaplikasikan  sesuai dengan  perkembangan  zaman,  (2) Membandingkan  system  Credit  Card konvensional dan syariah, sehingga dapat ditemukan kelebihan dan kekurangan dari kedua  jenis  Credit  Card  tersebut,  (3) Memaparkan  model  alternatif  konsep mekanisme  Credit  Card  yang  sesuai dengan  hukum  Islam,  sehingga  konsep tersebut merupakan instrumen yang akan dapat digunakan oleh Card Holder muslim dalam  penggunaan  Credit  Card  secara syariah,  serta  dapat  diterapkan  dalam perekonomian modern.

## METODOLOGI
Suatu  penelitian  diharuskan  untuk menggunakan pendekatan penelitian yang benar  dan  tepat  agar  hasil  penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan Mix Research  (penelitian  campuran),  yaitu suatu  metode  yang  digunakan  untuk meneliti data dengan cara menggabungkan  dua  metode  penelitian atau  lebih.  Sedangkan  kedua  metode tersebut, adalah Pertama, Library Research,  yaitu  metode  penelitian  yang digunakan  untuk  meneliti  data  dengan cara  mempelajari,  meneliti,  dan  mengkaji bahan-bahan  pustaka  yang  relevan. Kedua,  Field  Research,  yaitu  metode penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti data dengan cara melihat fenomena yang terjadi  melalui  cara  terjun  langsung  ke lapangan.
Teknik dan model analisis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik ini merupakan  suatu  teknik  yang  digunakan untuk  menganalisis  data  dengan  cara menggambarkan data-data yang diperoleh secara  rinci  guna  mendapatkan  suatu kesimpulan.  Selain  itu,  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  juga menggunakan  analisis  SWOT,  yaitu  salah satu  metode  untuk  menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah,
proyek  atau  konsep  bisnis  yang berdasarkan  faktor  internal  (dalam)  dan faktor  eksternal  (luar)  yaitu Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kartu  kredit  (Inggris; credit  card, Arab; bithaqah  i’timan)  yang  dalam Islamic  finance  dikenalkan  istilah  Islamic card  atau  shariah  card  di  dunia  yang menuju less cash society pada hakikatnya merupakan  salah  satu  instrument  dalam sistem  pembayaran  sebagai  sarana mempermudah  proses  transaksi  yang tidak  tergantung  kepada  pembayaran kontan  dengan  membawa  uang  tunai yang  beresiko.  Dalam  beberapa  literatur fiqih  kontemporer,  status  hukumnya sebagai  objek  atau  media  jasa kafalah
(jaminan) yang disertai talangan
pembayaran  ( qardh)  serta  jasa  ijarah untuk kemudahan transaksi. Perusahaan perbankan dalam hal ini yang  mengeluarkan  kartu  kredit  (bukti kafalah)  sebagai  penjamin  (kafil)  bagi pengguna  kartu  kredit  tersebut  dalam berbagai  transaksi.  Oleh  karena  itu berlaku  di sini  hukum kafalah,  qardh  dan ijarah. Sementara dalam ketentuan Umum fatwa  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-
MUI/X/2006, tentang Sharia Card
( Bithaqah  I’timan/Credit  Card)  yang dimaksud  dengan Sharia  Card  adalah kartu  yang  berfungsi  seperti  Kartu  Kredit yang  hubungan  hukum  (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan  prinsip  syariah  sebagaimana diatur dalam fatwa.
Para  ulama  membolehkan  sistem dan  praktik  kafalah  dalam  muamalah berdasarkan  dalil  al-Qur’an,  Sunnah  dan Ijma’.  Allah  berfirman:  “dan  siapa  yang dapat
mengembalikannya akan memperoleh  bahan  makanan  (seberat) beban  unta,  dan  aku  menjamin terhadapnya.” (QS. Yusuf:72). Ibnu Abbas mengatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan  kata  “za’im”  dalam  ayat  tersebut
adalah “kafil”. Rasululllah SAW juga telah bersabda dalam salah satu hadisnya : “Az-Za’im  Gharim”  artinya;  orang yang  menjamin  berarti  berutang  (sebab jaminan  tersebut).  (HR.  Abu  Dawud, Turmudzi,  Ibnu  Hibban).  Ulama  telah bersepakat  ( ijma’)  tentang  bolehnya praktik kafalah  karena  lazim  dibutuhkan dalam  muamalah.  (Lihat,  Subulus  Salam, III/62,  Al-Mabsuth,  XIX/160,  Al-Mughni, IV/534,  Mughnil  Muhtaj,  II/98). Kafalah pada dasarnya adalah akad tabarru’ (suka rela/ voluntary)  yang  bernilai  ibadah  bagi penjamin  karena  termasuk  kerjasama dalam  kebajikan  ( ta’awun  ‘alal  birri),  dan penjamin  berhak  meminta  gantinya kembali  kepada  terutang,  sepantasnyalah ia  tidak  meminta  upah  atas  jasanya tersebut, agar aman/jauh dari syubhat.
Tetapi  kalau  terutang  sendiri  yang memberinya  sebagai  hadiah  atau  hibah untuk  mengungkapkan  rasa  terima kasihnya,  maka  sah-sah  saja.  Namun demikian,  jika  penjamin  sendiri  yang mensyaratkan  imbalan  jasa  (semacam uang  iuran  administrasi  kartu  kredit  dan sebagainya)  tersebut  dan  tidak  mau menjamin dengan sukarela, maka dibolehkan  bagi  pengguna  jasa  jaminan memenuhi tuntutan tersebut bila diperlukan  seperti  kebutuhan  yang  lazim dalam  perjalanan  studi,  transaksi  bisnis, kegiatan  sosial,  urusan  pribadi  dan sebagainya.  Secara  prinsip  kartu  kredit tersebut dibolehkan syariah selama dalam prakteknya  tidak  bertransaksi  dengan sistem riba yaitu memberlakukan ketentuan  bunga  bila  pelunasan  hutang kepada  penjamin  lewat  jatuh  tempo pembayaran atau menunggak. Di samping itu ketentuan uang jasa kafalah tadi tidak boleh terlalu mahal, sehingga memberatkan  pihak  terutang  atau  terlalu besar  melebihi  batas  rasional,  agar terjaga tujuan asal dari kafalah, yaitu jasa pertolongan  berupa  jaminan  utang kepada  merchant,  penjual  barang  atau jasa  yang  menerima  pembayaran  dengan kartu  kredit  tertentu.(Lihat,  DR.  Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, vol. V/130-161).
@2017, JM-Prodi MM SPs UIKA Publishing http:// e journal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen
Dengan  demikian  dibolehkan  bagi umat  Islam  untuk  menggunakan  jasa kartu  kredit  ( Credit  Card)  yang  tidak memakai  sistem  bunga.  Namun  bila terpaksa  atau  tuntutan  kebutuhan mengharuskannya  menggunakan  kartu kredit  biasa  yang  memakai  ketentuan bunga,  maka  demi  kemudahan  transaksi dibolehkan  memakai  semua  kartu  kredit dengan keyakinan penuh menurut kondisi finansial dan ekonominya mampu membayar  utang  dan  komitmen  untuk melunasinya  tepat  waktu  sebelum  jatuh tempo  agar  tidak  membayar  hutang.  Hal ini  berdasarkan  prinsip  fiqih  ‘Saddudz Dzari’ah’,  artinya  sikap  dan  tindakan preventif untuk mencegah dari perbuatan dosa.  Sebab,  hukum  pemakan  dan pemberi  uang  riba  adalah  sama-sama haram.  Hal  ini  telah  ditegaskan  oleh Rasulullah dalam satu hadisnya : Diriwayatkan  dari  Ibnu  Mas’ud bahwa:  “Rasulullah  SAW  melaknat pemakan harta riba, pembayar riba, saksi transaksi  ribawi  dan  penulisnya.”  (HR. Bukhari,  Abu  Dawud)  DSN-MUI  dalam fatwanya  menetapkan  hukum  bahwa
Sharia Card dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa. Ketentuan  Akad  yang  digunakan  dalam Sharia Card adalah : 1. Kafalah;  dalam  hal  ini  Penerbit  Kartu adalah penjamin ( kafil) bagi Pemegang  Kartu  terhadap  Merchant atas  semua  kewajiban  bayar  ( dayn) yang  timbul  dari  transaksi  antara Pemegang  Kartu  dengan Merchant, dan/atau  penarikan  tunai  dari  selain bank  atau  ATM  bank  Penerbit  Kartu. Atas  pemberian Kafalah,  penerbit kartu  dapat  menerima fee  (ujrah kafalah) dari pemegang kartu. 2. Qardh;  dalam  hal  ini  Penerbit  Kartu adalah  pemberi  pinjaman  ( muqridh) kepada  Pemegang  Kartu  ( muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu. 3. Ijarah;  dalam  hal  ini  Penerbit  Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran  dan  pelayanan  terhadap Pemegang  Kartu.  Atas  Ijarah  ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee.  Namun  demikian, DSN-MUI mengatur batasan penggunaan  Sharia  Card  sebagai berikut : a) Tidak menimbulkan riba b) Tidak  digunakan  untuk  transaksi yang tidak sesuai dengan syariah c) Tidak  mendorong  pengeluaran yang  berlebihan  (israf),  dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan d) Pemegang  kartu  utama  harus memiliki  kemampuan  finansial untuk melunasi pada waktunya e) Tidak  memberikan  fasilitas  yang bertentangan dengan syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan dengan  pertimbangan  bahwa  dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah  dalam  melakukan  transaksi  dan penarikan  tunai,  Bank  Syariah  dipandang perlu  menyediakan  sejenis  kartu  kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan  untuk  melakukan  pembayaran atas  kewajiban  yang  timbul  dari  suatu kegiatan  ekonomi,  termasuk  transaksi pembelanjaan  dan  atau  untuk  melakukan penarikan  tunai,  di  mana  kewajiban pembayaran  pemegang  kartu  dipenuhi terlebih  dahulu  oleh acquirer  atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban  pembayaran  tersebut  pada waktu  yang  disepakati  secara  angsuran. Selain  itu,  Kartu  Kredit  yang  ada menggunakan  sistem  bunga  ( interest) sehingga  tidak  sesuai  dengan  prinsip syariah  dan  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat  atas  kartu  yang  sesuai syariah.  Oleh  karena  itu,  Dewan  Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan  fatwa  tentang Sharia  Card yang fungsinya seperti Kartu Kredit untuk dijadikan pedoman. Ketentuan  kartu  kredit  ini  merujuk kepada  beberapa  dalil  di  antaranya sebagai berikut; Firman Allah SWT, antara lain:  “Hai  orang yang beriman!  Penuhilah aqad-aqad  itu…”  QS.  al-Maidah  [5]:1.
Selain itu QS. al-Isra’ [17]: 34, QS. Yusuf [12]:  72,  QS.  al-Maidah  [5]:  2,  al-Furqan [25]: 67, QS. Al-Isra’ [17]: 26-27, QS. al- Qashash  [28]:  26,  QS.  al-Baqarah  [2]: 275,  QS.  al-  Nisa’[4]:  29,  QS.  al-Baqarah [2]: 282, QS. al-Baqarah [2]: 280.
Demikian  pula  merujuk  kepada
Hadits Nabi SAW antara lain: “Perjanjian  boleh  dilakukan  di  antara kaum  muslimin  kecuali  perjanjian  yang mengharamkan
yang halal atau menghalalkan  yang  haram;  dan  kaum muslimin  terikat  dengan  syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR
Tirmidzi),  “Tidak  boleh  membahayakan (merugikan)  diri  sendiri  maupun  orang lain.”  HR.  Ibnu  Majah  dan  al-Daraquthni, “Telah  dihadapkan  kepada  Rasulullah s.a.w.  jenazah  seorang  laki-laki  untuk dishalatkan.  Rasulullah  bertanya,  ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’.  Maka,  beliau  menshalatkannya. Kemudian  dihadap-kan  lagi  jenazah  lain, Rasulullah  pun  bertanya,  ‘Apakah  ia mempunyai  utang?’  Mereka  menjawab, ‘Ya’.  Rasulullah  berkata,  ‘Shalatkanlah temanmu  itu’  (beliau  sendiri  tidak  mau menshalatkannya).  Lalu  Abu  Qatadah berkata,  ‘Saya  menjamin  utangnya,  ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.” HR.Bukhari,  “Za’im  (penjamin)  adalah gharim (orang yang menanggung utang)”.
HR.  Abu  Daud,  Tirmidzi  dan  Ibn
Hibban, “Kami pernah menyewakan tanah dengan  (bayaran)  hasil  pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya  dengan  emas  atau perak.”  HR.  Abu  Dawud,  “Barang  siapa mempekerjakan  pekerja,  beritahukanlah upahnya.”  HR.  Abd  ar-Razzaq,  “Orang yang  melepaskan  seorang  muslim  dari kesulitannya di dunia, Allah akanmelepaskan  kesulitannya  di  hari kiamat;  dan  Allah  senantiasa  menolong hamba-Nya  selama  ia  (suka)  menolong saudaranya”  HR.  Muslim,  “…Menunda- nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh
orang mampu adalah suatu kezhaliman…” HR. Jama’ah, “Menunda-nunda (pembayaran)  yang  dilakukan  oleh  orang mampu,  menghalalkan  harga  diri  dan memberikan  sanksi  kepadanya.”  HR. Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad, dan  “Orang  yang  terbaik  di  antara  kamu adalah  orang  yang  paling  baik  dalam pembayaran utangnya.” HR. Bukhari.
Analisis  SWOT  terhadap Sharia Card dan Credit Card (Konvensional)
1. Keunggulan Produk Hasanah Card dan Dirham Card a. Diterima di seluruh dunia
Baik Hasanah card maupun Dirham Card  adalah  kartu  yang  berfungsi seperti  kartu  kredit  sehingga diterima  di  seluruh  tempat  usaha bertanda  Master  Card  dan  semua ATM  yang  bertanda  CIRRUS  di seluruh dunia.
b. Kemudahan Pembayaran
Nasabah  dapat  membayar  tagihan Hasanah Card maupun Dirham Card melalui  ATM  BNI,  Kantor  Cabang BNI, BNI Syariah. c. Smart Bill Nasabah dapat melakukan pembayaran tagihan TELKOM, TELKOMSEL,  Matrix,  Xplor,  Fren,
Speedy,  Indovision,  First  Media, Esia, IndosatM2, dan air bersih TPJ secara autodebit  setiap  bulannya tanpa biaya.
d. Isi  Ulang  Pulsa  24  Jam  dan  Smart Reload.
Kemudahan  isi  ulang  ini  pulsa ponsel  melalui  layanan  telepon  24 jam  BNI  Call  untuk  berbagai operator  GSM  dan  CDMA.  Nasabah dapat  juga  mengisi  ulang  pulsa secara  otomatis  setiap  bulannya melalui  Smart  Reload  (Mentari, Simpati, IM3, Fren & Esia). e. Dana  Plus  &  Smart  Transfer  Dana Plus.
Bebas  transfer  dana  dari  Hasanah Card  dan  Dirham  Card ke  rekening bank  manapun  di  Indonesia  dan dapat  dilakukan  otomatis  setiap bulannya.
@2017, JM-Prodi MM SPs UIKA Publishing http:// e journal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen
f . Executive Airport Lounge. Bagi  pemegang  kartu  kredit konvensional yang Gold, penggunaan  fasilitas  executive lounge  di  bandara  udara,  sekarang tidak  lagi  gratis,  karena  akan mengurangi point reward atau akan mendebet otomatis.
Sedangkan  bagi  pemegang  kartu Hasanah Card yang Gold, fasilitas tersebut masih  gratis,  tanpa  mengurangi point reward  atau  tanpa  akan  didebet. Perkembangan  Nasabah  Hasanah  Card dan  Dirham  Card  Sejalan  dengan  Dirham Card, Jumlah nasabah Hasanah Card saat ini  telah  mencapai  5500  kartu  dengan jumlah  penggunaan  mencapai  hampir  Rp 5  miliar.  Dari  periodesasi  bulan  maret  ke bulan  oktober,  senantiasa  memenuhi target perusahaan.
BNI  syariah  kini  menargetkan pemegang  kartu  Hasanah  hingga  30  ribu kartu di tahun ini. Pemegang kartu kredit syariah  mayoritas  adalah  pegawai  swasta dan  negeri  sebesar  60  persen.  Sisanya adalah  pengusaha  maupun  ibu  rumah tangga.  Tercatat  per  Mei  2009  rasio kecukupan  modal  (capital  adequacy ratio/CAR)  BNI  syariah  sebesar  8,73 persen.
Dalam  perkembangan  bisnis,  jika BNI  syariah  memiliki  FDR  109  persen dengan pembiayaan sebesar Rp 3,4 triliun dan dana pihak ketiga Rp 3,1 triliun. BNI syariah  pun  mencatat  pertumbuhan  laba signifikan 199 persen, dari Rp 13,5 miliar per  Mei  2008  menjadi  Rp  40  miliar  di periode  sama  tahun  ini.  Di  sisi  aset  UUS BNI meningkat 31 persen menjadi Rp 3,9 triliun.
Kendala dan Tantangan Pengelolaan Kartu Kredit syariah di Indonesia ( Hasanah Card
dan Dirham Card) Adapun  kendala  dan  tantangan pengelolaan Hasanah Card dan Dirham Card adalah : a. Kurangnya sosialisasi atau pemahaman masyarakat tentang bank syariah  dan  khususnya  produk  kartu kredit syariah b. Kurangnya  sumber  daya  manusia  di Kartu Kredit syariah. c. SDM harus memahami secara komprehensif  tentang  konsep  dan akad  syariah  sehingga  produk  dan fitur  yang  dikembangkannya  tidak bertentangan dengan syariah IslamProduk  Kartu  Kredit  syariah masih  belum  banyak  digunakan  oleh Bank-Bank  lainya  di  Indonesia,  oleh karena  itu  masyarakat  belum  banyak mengetahui  tentang  Kartu  Syariah  di Indoneia Pada saat ini. e. Dukungan  dari  pemerintah,  otoritas moneter,  dan  manajemen  bank (terutama manajemen bank konvensional  kepada  unit  usaha syariah) yang masih kurang. f. Keterbatasan dana untuk investasi dan mengembangkan produk.
Prospek  Pengelolaan  Kartu  Kredit  Syariah di  Indonesia  ( Hasanah  Card  dan  Dirham
Card) Beberapa prospek pengelolaan kartu kredit syariah di Indonesia adalah : a. Potensi  calon  pemegang  kartu  syariah sangat besar melihat jumlah penduduk  Indonesia  yang  mayoritas muslim, jumlah pemegang kartu kredit konvensional  yang  cukup  besar,  dan jumlah  pemegang  kartu  debit/ATM yang  sangat  tinggi  (hasil  riset  Mark Plus). b. Tingginya  pertumbuhan  perbankan syariah kedepan yang akan memperluas  potensi  dan  segmen pasar syariah. c. Market  share  produk  syariah  yang masih  sangat  kecil  sehingga  potensi pertumbuhannya akan terbuka lebar. d. Seiring  tumbuhnya  perbankan  syariah akhir-akhir ini dan kedepan maka akan meningkatkan sosialisasi produk syariah  ke  masyarakat  sehingga masyarakat  akan  terdorong  untuk menggunakan produk-produk perbankan  syariah,  termasuk  kartu kredit syariah. e. Meningkatnya  sumber  daya  manusia syariah  maka  akan  meningkatkan
kualitas  pengelolaan  dan  manajemen produk-produk perbankan syariah. f. Terbukanya  potensi  pengembangan variant  produk  kartu  kredit  syariah dengan  akad-akad  lain  selain  akad yang  telah  ada  saat  ini  sehingga tercipta  konsep  produk  kartu  kredit syariah yang lebih menarik.
Analisis  yang  dapat  disimpulkan berdasarkan  matriks  analisis  di  atas adalah:
a. Perlunya  langkah  strategis  untuk menyelesaikan  hambatan-hambatan kurang  efektifnya  ekspansi  produk kartu kredit syariah ini.
b. Efektifitas  kegiatan  promosi  akan pentingnya  produk  kartu  kredit berbasis syariah ini.
c. Membuat  kegiatan  berkala  baik  itu berupa  kegiatan  marketing  ataupun kerjasama  dengan  berbagai  pihak akan  pentingnya  nilai  guna  dari produk kartu kredit syariah ini.
d. Potensi  pasar  yang  masih  besar  ini harus segera digarap dengan baik jika tidak  ingin  diambil  oleh  pesaing  yang lebih kuat dan siap.
e. Perlunya  langkah  stratejik  untuk segera  merebut  pasar  kartu  kredit
konvensional agar beralih menggunakan produk berbasis syariah dengan  menjelaskan  keuntungan- keuntungannya.
f. Perlunya  pengembangan  tools  dan sumber daya sehingga dapat bersaing dengan  pesaing  dengan  produk  yang sama.
g. Permasalahan komunikasi bisnis menjadi  persoalan  mendesak  yang harus segera diselesaikan.
h. Perlunya pengelolaan asset yang baik, sehingga  keputusan  investasi  yang tepat  dapat  meningkatkan  nilai  asset perusahaan sehingga dapat mendukung  pengembangan  program kartu kredit syariah ini.
i. Persaingan  internal  dan  eksternal dalam  produk  yang  sama  harus diperhitungkan.
Perlunya  langkah  yang  cepat,  jelas, terarah dan terukur agar semua program diatas  dapat  segera  terlaksana  dengan baik.  Berdasarkan  faktor  internal  dan eksternal  tersebut  diperoleh  strategi Strengths-Opportunities  (SO),  Weakness- Opportunities  (WO),  Strengths-Threats (ST)  dan  Weakness-  Threats  (WT) sebagai berikut :
STRENGTHS WEAKNESS O P P O R T U N I T I E S
Di  satu  sisi  baik  Hasanah  card maupun  Dirhamm  card  adalah  kartu yang  berfungsi  seperti  kartu  kredit sehingga  diterima  di  seluruh  tempat usaha bertanda Master Card dan semua ATM  yang  bertanda  CIRRUS  di  seluruh dunia.
Dengan keunggulan tersebut maka  potensi  calon  pemegang  kartu syariah  sangat  besar  melihat  jumlah penduduk  Indonesia  yang  mayoritas muslim,  yang  pada  saatnya  nanti seharusnya  dapat  mengambil  pasar pemegang  kartu  kredit  konvensional. Hal  ini  didasarkan  pada  jumlah pemegang  kartu  kredit  konvensional yang  cukup  besar,  dan  jumlah pemegang kartu debit/ATM yang sangat tinggi (hasil riset Mark Plus)
Permasalahan  klasik  dari  produk- produk  syariah  adalah  kurangnya sosialisasi  atau  pemahaman  masyarakat tentang  bank  syariah  dan  khususnya produk  kartu  kredit  syariah.  Hal  ini harusnya segera dapat diatasi mengingat tingginya potensi pertumbuhan perbankan  syariah  kedepan  yang  akan memperluas  potensi  dan  segmen  pasar syariah. Hal  positif  lainnya  adalah  rarket share produk syariah yang masih sangat kecil  sehingga  potensi  pertumbuhannya akan  terbuka  lebar.  Sehingga  jika permasalahan  diatas  dapat  segera diselesaikan maka potensi pengembangan  produk  Kartu  Kredit Syariah ini sangat terbuka lebar.
@2017, JM-Prodi MM SPs UIKA Publishing http:// e journal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen
STRENGTHS WEAKNESS T H R E A T S Disamping  peluang  pasar  dan fungsi  yang  cukup  solutif  bagi pengguna  kartu  kredit  syariah,  seperti kemudahan pembayaran, Nasabah dapat membayar tagihan Hasanah Card melalui  ATM  BNI,  Kantor  Cabang  BNI, BNI  Syariah,  atau  Akan  tetapi  lagi-lagi kurangnya  sosialisasi  atau  pemahaman masyarakat  tentang  bank  syariah  dan khususnya  produk  kartu  kredit  syariah, plus kurangnya sumber daya manusia di Kartu  Kredit  syariah  membuat  produk ini  belum  dapat  menyentuh  semua  lini masyarakat. Hal  ini  jelas  terlihat  jika  kita bandingkan  dengan  kegiatan  promosi dan  penyedian  sumber  daya  pada beberapa  produk  kartu  kredit  yang berbasis konvensional.
Oleh  karenanya,  diperlukan  suatu usaha  terpadu  untuk  menyelesaikan masalah tersebut agar peluang ini tidak dimanfaatkan  oleh  pesaing  yang  lain, bank lainnya. Tambahannya  dengan  program Smart  Bill,  Nasabah  dapat  Melakukan pembayaran tagihan TELKOM, TELKOMSEL,  Matrix,  Xplor,  Fren, Speedy,  Indovision,  First  Media,  Esia, IndosatM2,  dan  air  bersih  TPJ  secara autodebit setiap bulannya tanpa biaya. Berbicara  di  sisi  asset  BNI  syariah meningkat  31  persen  menjadi  Rp  3,9 triliun. Tetapi, belum optimal sepenuhnya.  Sejalan  dengan  fakta  di atas, jumlah nasabah Hasanah Card saat ini  telah  mencapai  5500  kartu  dengan jumlah penggunaan mencapai hampir Rp 5 miliar.
Masih  jauh  dibawah  pengguna kartu  konvensional.  Dengan  kata  lain pula,  belum  stabil  dalam  senantiasa memenuhi  target  perusahaan.  Hal  ini ditambah  dengan  hambatan  bahwa produk Kartu Kredit syariah masih belum banyak digunakan oleh Bank-Bank lainya di Indonesia, oleh karena itu masyarakat belum banyak mengetahui tentang Kartu Syariah di Indoneia Pada saat ini. Jika  berharap  dari  dukungan pemerintah,  otoritas  moneter,  dan manajemen  bank  (terutama  manajemen bank  konvensional  kepada  unit  usaha syariah)  juga  masih  kurang.  Oleh karenanya,  maka  diperlukan  suatu langkah strategis untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut agar target pencapaian perusahaan terwujud.
Alternatif  Rekonstruksi  Sistem Credit Card Syariah Berdasarkan  hasil  analisis  SWOT  di atas,  dapat  dijelaskan  bahwa  sebuah lembaga  perbankan  harus  mampu  untuk meciptakan  suatu  sistem  alternatif  agar memudahkan  bank  dalam  mengenal memasarkan  produknya  dan  bersaing dengan  institusi  perbankan  konvensional yang  sudah  ada.  Adapun  beberapa  saran sebagai  alternatifnya  adalah  sebagai berikut:
1. Perlunya  menciptakan  sistem  kartu kredit  berbasis  syariah  yang  menarik, mudah,  dan  dapat  diterima  dimanapun sebagai langkah strategis untuk menyelesaikan hambatan-hambatan kurang efektifnya ekspansi produk kartu kredit syariah ini.
2. Perlunya  menciptakan  system  kartu kredit berbasis syariah yang efektif dan
efisien  dibandingkan  produk  sejenis yang lain.
3. Membuat  sebuah  sistem  kartu  kredit berbasis  syariah  yang  dengannya memungkinkan  terjadinya  kerjasama antar  berbagai  pihak  sebagai  bagian dari nilai guna dari penggunaan produk kartu kredit syariah ini.
4. Kartu  kredit  syariah  ini  harus  dapat menyerap  potensi  pasar  yang  masih besar ini.
5. Perlunya  memberikan  nilai  tambah dalam  produk  kartu  kredit  syariah  ini sebagai  langkah  stratejik  sebagai langkah  merebut  pasar  kartu  kredit konvensional.
6. Sistem  kartu  kredit  syariah  ini  perlu terus  dikembangkan  baik  itu tools maupun  sumber  dayanya  sehingga dapat  bersaing  dengan  pesaing  dengan produk yang sama.
7. Diperlukan  pula  promosi  yang  intens dan  kontinyu  sebagai  langkah  awal positioning  produk  kartu  kredit  syariah ini.
8. Perlunya  pengelolaan  asset  yang  baik, sehingga  diharapkan  akan  muncul turunan  berbagai  varian  kartu  kredit syariah  dengan  berbagai  macam  fungsi dan kegunaannya tersendiri.
9. Diperlukan  teamwork  building  yang terkoordinir  dengan  baik,  sehingga kinerja pengembangan kartu kredit syariah  ini  dapat  terus  dikontrol  dan ditingkatkan.
10. Perlunya  suatu  sistem  pendukung  yang cepat,  jelas,  terarah  dan  terstruktur sebagai  respon  yang  cepat  atas feedback  terhadap  pengguna  kartu kredit  syariah  ini  sebagi  bagian  dari peningkatan  kualitas  layanan  dari produk  ini.  Akhirnya,  dapat  dikatakan bahwa  Credit  Card  merupakan  sebuah produk  perbankan  (lembaga  keuangan) yang masih sangat penting kehadirannya. Tambahan sistem syariah Islam merupakan sebuah solusi alternatif yang ditawarkan dalam rangka pengenalan  system  kartu  kredit  yang lebih meyakinkan dan islami yakni Credit Card Islami.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  (1) Sistem  operasional  Credit  Card  Syariah ditinjau  dari  hukum  Islam  menunjukkan diperbolehkan penggunaannya; (2) Ditemukan  beberapa  perbedaan  mendasar antara
Credit Card syariah dan konvensional, diantaranya : (a) Dalam versi syariah,  kartu  kredit  tidak  menerapkan sistem bunga, sedangkan dalam konvensional  menggunakan  sistem  bunga;
(b) Dalam  versi  syariah,  tidak  mendorong pemegang kartu untuk melakukan pengeluaran  yang  berlebihan  (israf), sedangkan  dalam  konvesional  tidak  ada ketentuan  yang  mengikat;  (c)  Dalam  versi syariah,  nilai  kredit  yang  diberikan  tidak melebihi  ambang  batas  kemampuan  si penggunanya, sedangkan dalam
konvensional ada batasan tetapi cenderung tidak  mengikat;  (d)  Dalam  versi  syariah, ada  sistem  ta’widh  (biaya  penagihan), sedang  dalam  konvensional  ada  sistem denda; (e) Dalam versi syariah, beban risiko ditanggung  oleh  kedua  belah  pihak,  dalam versi konvensional, beban risiko sepenuhnya  ditanggung  oleh  pengguna kartu  kredit;  (f)  Dalam  versi  syariah  ada kewajiban  menyetor  cash  collateral  atau goodwill investment, sedang dalam konvensional  tidak  ada;  (3)  Ada  beberapa solusi  alternatif  dalam  rekonstruksi  Credit Card  yang  sesuai  dengan  syariat  Islam, diantaranya  :  (a)  Kartu  kredit  tersebut harus mendapat pengakuan dari bank-bank dengan  partnershipnya;  (b)  Kartu  kredit tersebut  harus  simple,  baik  dalam  proses mendapatkan  dan  menggunakannya;  (c) Pihak  penerbit  kartu  kredit  harus  gencar melakukan promosi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahim,  Ahim,  2001, Dalil-Dalil  Naqli Seri Ekonomi Islam, Yogyakarta: UPFE. Antonio Muhammad  Syafi’i,  2001,  Bank Syariah dan Teori ke praktik,Jakarta:Gema Insani. Arifin Zainul, 2000, Memahami Bank Syariah lingkup,  peluang,  tantangan  dan prospek, Jakarta:Alvabet.
Fuady,  Munir,1999,  Hukum  tentang Pembiayan  (dalam  Teori  dan  Praktek), Bandung :Pt Citra Aditya Bakti.
Ibrahim,  Johannes.  2004.  Kartu  Kredit; Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan. Bandung : Refika Aditama.
Ibrahim, Abdul Wahab, 2006. Banking Card Syariah,  Kartu  Kredit  dan  Debit  dalam Perspektif  Fiqh.  Jakarta  :  Rajagrafindo Persada.
Sabiq  Sayyid,  1988,  Fiqih  Sunnah  (12)  dan (13), Bandung:Alma’rif.
Santosa,  Flory,  2009.  Pedoman  Praktis Menghindari  Perangkap  Utang  Kartu Kredit. Jakarta : Forum Sahabat.
Suprianto,  Joko,  2001,  Training  Material Card  Promo  Representative  dan  Direct Sales  BNI  Card  Center,Yogyakarta:PT Cipta Tora Utama.
@2017, JM-Prodi MM SPs UIKA Publishing http:// e journal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen