INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 971-978 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Akuntabilitas Sektor Publik Dalam Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng)
Made Adya Febriana Putri 1 ✉ , Kadek Wiwin Dwi Wismayanti 2
Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Udayana Dosen Administrasi Publik Universitas Udayana
Email: adyafebriana@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng perlu dilakukan evaluasi dari segi akuntabilitas terkait permasalahan yang terjadi dalam pendistribusian perlengkapan pemilihan umum tahun 2019. Hal tersebut menjadi dasar dalam penelitian ini untuk dianalisa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa triangulasi (gabungan) dan analisis data bersifat  induktif  atau  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  secara  hukum,  kejujuran, kebijakan, financial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng telah terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi dari segi akuntabilitas manajerial dan program belum terlaksana secara  maksimal  mengingat  adanya  keterlambatan  pendistribusian  dan  kekurangan  perlengkapan pemilihan umum di beberapa desa dan TPS yang ada di Kabupaten Buleleng.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Distribusi, Pemilihan Umum, Kabupaten Buleleng

## Abstract
The performance of the Buleleng Regency General Election Commission needs to be evaluated in terms of accountability related to the problems that occurred in the distribution of general election equipment in 2019. This is the basis in this research to be analyzed. This research uses qualitative descriptive methods with data collection techniques in the form of triangulation (combined) and data analysis is inductive or qualitative. The results of this study show that legally, honesty, policy, financially at  the  Buleleng  Regency  General  Election  Commission  have  been  carried  out  in  accordance  with applicable regulations. However, in terms of managerial accountability and programs, it has not been carried out optimally considering the delay in distribution and lack of general election equipment in several villages and polling stations in Buleleng Regency.
Keywords: Accountability, Distribution, General Election, Buleleng Regency

## PENDAHULUAN
Komisi  Pemilihan  Umum  merupakan  sebuah  lembaga  independen  yang  didirikan berdasarkan  Undang – Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemilihan  Umum  dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008. Komisi Pemilihan Umum disebut sebagai  lembaga  independen  karena  lembaga  ini  bertanggungjawab  dalam  merancang, mengatur, dan melaksanakan pemilihan umum secara mandiri tanpa campur tangan pihak lain. Berdasarkan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum dibagi  menjadi tiga bagian yaitu (1) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, (2) Komisi Pemilihan Umum Provinsi, (3) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bertugas dalam menyelenggarakan pemilihan umum untuk Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  provinsi  dan  kabupaten/kota  tertentu.  Komisi Pemilihan  Umum  Provinsi  bertugas  dalam  menyelenggarakan  pemilihan  umum  untuk Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  serta  anggota  DPRD  provinsi.  Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten/Kota  bertugas  dalam  menyelenggarakan  pemilihan  umum  untuk  Bupati/Wali Kota  dan  Wakil  Bupati/Wakil  Wali  Kota  serta  anggota  DPRD  Kabupaten/Kota.  Dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota memiliki tanggungjawab dalam mengawasi  dan  memastikan  penyelenggaraan  pemilihan  umum  di  wilayahnya  masing – masing.
Pemilihan umum merupakan suatu proses demokrasi yang diselenggarakan dengan tujuan  untuk  memilih  pemimpin  seperti  Presiden,  Gubernur,  Anggota  Parlemen,  atau jabatan lainnya. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, secara umum Komisi Pemilihan Umum  Republik  Indonesia,  Provinsi,  Kabupaten/  Kota  memiliki  tanggungjawab  dalam melakukan sosialisasi kepada publik mengenai tahapan pemilihan umum itu sendiri serta memastikan bahwa pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan asas penyelenggaraan pemilihan  umum  Indonesia  yakni  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  serta memastikan  pemilihan  umum  diselenggarakan  berdasarkan  prinsip  demokrasi  Indonesia yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Penyelenggaraan pemilihan umum dapat berjalan dengan sukses apabila masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pemilihan umum, adanya transparansi dan integritas dari penyelenggara pemilihan umum, adanya peraturan dan ketentuan yang jelas,  serta adanya  prasarana yang memadai. Pada setiap  pelaksanaan pemilihan umum, kinerja  Komisi  Pemilihan  Umum  selalu  menjadi  sorotan  publik  salah  satunya  dari  sisi akuntabilitas. Akuntabilitas yang dimaksud ialah apakah Komisi Pemilihan Umum sebagai
penyelenggara pemilihan umum dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan baik atau tidak.  Komisi  Pemilihan  Umum  harus  mampu  mempertanggungjawabkan  kinerja  dan capaian kinerjanya untuk membuktikan kepada publik. Akuntabilitas sektor publik ini lebih ditujukan pada capaian kinerja yakni outcome kinerja yang telah dirancang sebelumnya oleh Komisi Pemilihan Umum.
Pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, seluruh Komisi Pemilihan Umum baik Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Provinsi, dan Kabupaten/  Kota tengah melakukan  persiapan  pemilihan  umum  di  daerahnya  masing – masing,  termasuk  Komisi Pemilihan  Umum  Kabupaten  Buleleng.  Salah  satu  persiapan  dalam  menyelenggarakan pemilihan umum ialah menyediakan perlengkapan pemilihan umum yang dibutuhkan oleh masing – masing  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS).  Pada  pemilihan  umum  tahun  2019, Kabupaten Buleleng memiliki jumlah TPS paling banyak di Provinsi Bali yakni sebesar 2.557 TPS. Terjadi permasalahan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng mempersiapkan dan mendistribusikan perlengkapan  pemilihan umum yakni terlambatnya  pendistribusian perlengkapan pemilihan umum di beberapa desa yang ada di Kabupaten Buleleng, dengan rincian sebagai berikut: (1) Keterlambatan dalam pendistribusian kotak suara di 25 TPS di Kecamatan  Buleleng  dan  4  TPS  di  Kecamatan  Sawan,  (2)  Keterlambatan  dalam pendistribusian bilik suara di beberapa TPS pada 7 Desa/ Kelurahan di Kecamatan Buleleng yaitu  Desa  Poh  Bergong,  Desa  Kalibukbuk,  Desa  Alasangker,  Desa  Anturan,  Desa Nagasepaha, Desa Sari Mekar, dan Kelurahan Kaliuntu, (3) Kekurangan formulir C1 Plano di Desa  Musi  Kecamatan  Gerokgak,  (4)  Kekurangan  surat  suara  Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD) untuk 6 TPS yang ada di Desa Lemukih
Berdasarkan  uraian  permasalahan  di  atas,  menjadi  dasar  penulis  untuk  melakukan penelitian  lebih  lanjut  terkait  akuntabilitas  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Buleleng dalam melakukan pendistribusian perlengkapan pemilihan umum tahun 2019.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  deskripsi kualitatif  merupakan  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2008: 15). Jenis penelitian ini menampilkan hasil sesuai dengan keadaan lapangan tanpa memanipulasi data, fokus penelitian ini terletak pada makna dan deskripsi umum yang disampaikan dalam bentuk kata – kata dibandingkan dengan  angka.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi  (gabungan)  dan analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Data – data yang digunakan dalam penelitian
berasal dari berita, jurnal, website resmi, dan buku yang kemudian akan dianalisis apakah sesuai dengan fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah akuntabilitas sektor publik terkait pendistribusian  perlengkapan  pemilu  tahun  2019  di  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten Buleleng.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  sudah  sepatutnya  bertanggungjawab  dalam pelaksanaan  pemilihan  umum.  Hal  ini  dikarenakan  mengatur  dan  melaksanakan  seluruh tahapan pemilihan umum merupakan tugas utama dari KPU. Dari permasalahan yang terjadi di  KPU  Kabupaten  Buleleng,  penulis  menggunakan  teori  akuntabilitas  dari  Elwood  yang menyebutkan bahwa akuntabilitas terdiri dari lima dimensi, antara lain:
1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
Proses  pendistribusian  perlengkapan  pemilihan  umum  tahun  2019  telah  diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang  Norma,  Standar,  Prosedur,  Kebutuhan  Pengadaan  dan  Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyebutkan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS),  dan  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara (KPPS) dilakukan oleh masing – masing KPU Kabupaten/ Kota di daerahnya masing – masing.  Berdasarkan  permasalahan  yang  terjadi,  KPU  Kabupaten  Buleleng  telah menyelesaikan  pengepakan perlengkapan pemilihan umum 2019 di tanggal 2 Maret 2019  namun  belum  seluruh  pengepakan  tersegel  mengingat  berdasarkan  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan  Penghitungan  Suara  Dalam  Pemilihan  Umum  menyatakan  bahwa  perlengkapan pemilihan umum dapat disegel apabila jumlah surat suara sudah sesuai dengan jumlah pemilih  yang  tercantum  dalam  Data  Pemilih  Tetap  (DPT)  dan  Data  Pemilih  Tetap Tambahan (DPTb) serta telah ditambah 2% dari jumlah DPT sebagai cadangan. Sesuai dengan  putusan  Mahkamamah  Konstitusi  yang  menyebutkan  bahwa  pemilih  yang melakukan pindah lokasi memilih akan dilayani  oleh  KPU  sampai  dengan tanggal 10 April  2019  maka  dari  itu  berdasarkan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan  Umum  dan  keputusan  Mahkamah  Konstitusi,  KPU  Kabupaten  Buleleng menunda  proses  penyegelan  perlengkapan  pemilihan  umum.  Keterlambatan pendistribusian perlengkapan pemilihan umum 2019 di Kabupaten Buleleng dipicu oleh segel yang tipis dan mudah robek sehingga KPU Kabupaten Buleleng kekurangan segel
tetapi itu bisa teratasi karena telah melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Bali tetapi hal  ini  menyebabkan  tanggal  penyegelan  perlengkapan  pemilihan  umum  di  KPU Kabupaten  Buleleng  menjadi  lebih  mundur  mengingat  menunggu  segel  tambahan dikirim serta jumlah TPS yang lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Bali.
KPU Kabupaten Buleleng mengakui bahwa kurangnya koordinasi antara pihak KPU Kabupaten  Buleleng  dengan  Desa  Musi  terkait  dengan  kurangnya  formulir  C1  Plano Berhologram, pihak KPU Kabupaten Buleleng sebelumnya telah menerima formulir C1 Plano Berhologram sejumlah 4.292 lembar dan telah sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya serta KPU Kabupaten Buleleng tidak mendapatkan laporan dari  Desa  Musi  terkait  kurangnya  formulir  C1  Plano  Berhologram.  KPU  Kabupaten Buleleng telah menerima surat suara DPD sejumlah 594.086 surat suara dan hal ini telah sesuai  dengan  kebutuhan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  penyebab  dari kekurangan surat suara DPD ialah hilangnya surat suara Desa Lemukih yang telah dibagi per-TPS sebelumnya oleh PPK.
2. Akuntabilitas Manajerial
Mengingat  jumlah  TPS  di  Kabupaten  Buleleng  merupakan  jumlah  TPS  paling banyak dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Bali dan kurangnya jumlah segel karena banyak segel yang rusak membuat KPU Kabupaten Buleleng mengerahkan sejumlah tenaga kerja yang berasal dari relawan demokrasi sebanyak 30 orang, buruh sebanyak  21  orang,  dan  personil  KPU  Kabupaten  Buleleng  sebanyak  41  orang  serta seluruh  komisioner  KPU  Kabupaten  Buleleng  agar  proses  penyegelan  perlengkapan pemilihan  umum  dapat  berjalan  lebih  cepat.  Menindaklanjuti  kurangnya  formulir  C1 Plano Berhologram di Desa Musi, KPU Kabupaten Buleleng mengikuti arahan dari KPU Provinsi Bali yakni formulir C1 Berhologram dapat  diganti dengan C1 Plano bertanda tangan  dan  tertera  stemple  KPU  Kabupaten  Buleleng.  Menindak  lannjuti  kurangnya surat suara DPD di beberapa TPS di Desa Lemukih, KPU Kabupaten Buleleng melakukan koordinasi dengan Anggota Bawaslu Kabupayem Buleleng yakni surat suara DPD dapat diganti dengan surat suara ulang DPD guna melindungi hak pilih masyarakat. Dalam pendistribusian perlengkapan pemilihan umum dilakukan pada tanggal 17 April 2019 yang berlangsung dari dini hari sampai pukul 06.00 wita.
3. Akuntabilitas Program
Pendistribusian  perlengkapan  pemilihan  umum  merupakan  salah  satu  tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Perlengkapan pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting saat penyelenggaraan pemungutan suara di pemilihan umum.
Dalam  tahapan  ini,  KPU  Kabupaten  Buleleng  dinilai  kurang  bertanggungjawab mengingat adanya kekurangan dalam perlengkapan pemilihan umum di beberapa TPS maupun  desa  yang  ada  di  Kabupaten  Buleleng,  tetapi  diluar  itu  penyelenggaraan pemilihan umum di TPS dan desa yang ada di Kabupaten Buleleng dapat terlaksana dan mencapai tujuan dari pemilihan umum.
4. Akuntabilitas Kebijakan
KPU  Kabupaten  Buleleng  mampu  mempertanggungjawabkan  kebijakan  yang ditetapkan  oleh  KPU  Provinsi  Bali  yakni  menggunakan  formulir  C1  Plano  bertanda tangan  dan  tertera  stemple  KPU  Kabupaten  Buleleng  sebagai  pengganti  formulir  C1 Plano Berhologram serta Surat Suara Ulang DPD sebagai pengganti Surat Suara DPD. Dikatakan dapat mempertanggungjawabkan karena KPU Kabupaten Buleleng mampu menyiapkan formulir C1 bertanda tangan dan tertera stemple KPU Kabupaten Buleleng dan Surat Suara Ulang DPD dengan tepat waktu.
5. Akuntabilitas Financial
Dalam pengadaan perlengkapan pemilihan umum telah diatur dalam Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2018  tentang  Norma,
Standar,  Prosedur,  Kebutuhan  Pengadaan  dan  Pendistribusian  Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa:
1) Sekretariat  Jenderal  KPU/  KPU  Republik  Indonesia  bertanggungjawab  dalam pengadaan:
(a) Kotak suara
(b) Surat suara
(c) Tinta
(d) Bilik pemungutan suara
(e) Segel
(f) Alat bantu tunanetra
(g) Daftar calon tetap dan daftar pasangan calon
(h) Formulir yang terdiri dari formulir model C berhologram, C1 berhologram, C1 plano berhologram, formulir model DAA dan DAA plano, serta formulir model DA, DA1, dan DA1 plano
2) Sekretariat KPU Provinsi/ KIP Aceh bertanggungjawab dalam pengadaan:
(a) Sampul kertas
(b) Formulir  yang  digunakan  untuk  pemungutan  dan  penghitungan  suara pemilihan umum selain yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal KPU
3) Sekretariat KPU  Kabupaten/ Kota bertanggungjawab dalam pengadaan dukungan perlengkapan lainnya berupa alat perlengkapan TPS seperti:
(a) Tanda pengenal KPPS, Petugas Ketertiban, dan Saksi
(b) Sampul  kertas  yang  digunakan  untuk  memuat  surat  suara,  berita  acara pemungutan dan perhitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara di TPS; Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; Salinan daftar pemilih tetap dan daftar  hadir  pemilih;  Surat  pemberitahuan  pemilih  dan  rekapitulasinya;  Kunci gembok kotak suara
(c) Formulir yang digunakan untuk berita acara dan sertifikat serta formulir lainnya
(d) Stiker kotak suara
(e) Alat bantu tunanetra
(f) Daftar pasangan calon dan daftar calon tetap
Dalam  permasalahan  yang  terjadi  di  KPU  Kabupaten  Buleleng  yakni  kekurangan formulir  C1  Berhologram  dan  Surat  Suara  Pemilihan  DPD  bukanlah  salah  dari  jumlah pendistirbusian  yang  dilakukan  oleh  KPU  Republik  Indonesia  mengingat  KPU  Kabupaten Buleleng menerima formulir C1 Berhologram dan Surat Suara Pemilihan DPD dengan jumlah yang  sesuai  dengan  jumlah  kebutuhan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Dengan demikian,  KPU  Republik  Indonesia  dan  KPU  Kabupaten  Buleleng  tidak  ada  melakukan penyalahgunaan  dana  pemilihan  umum  baik  itu  pemborosan,  kebocoran  dana  ataupun tindakan korupsi.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pendistribusian  perlengkapan  pemilihan umum  ke  Panitia  Pemilihan  Kecamatan  (PPK),  Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS),  dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan tanggungjawab dari KPU Kabupaten/Kota.  KPU  Kabupaten  Buleleng  telah  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan hukum yang berlaku yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  dan  keputusan  Mahkamah  Konstitusi serta  KPU  Kabupaten  Buleleng  bertanggungjawab  dalam  mengatasi  permasalahan  ini karena telah memenuhi lima indikator akuntabilitas yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas  manajerial,  akuntabilitas  program,  akuntabilitas  kebijakan,  dan  akuntabilitas financial.

## DAFTAR PUSTAKA
Imbaruddin, A. 2016. Birokrasi Akuntabilitas Kinerja (Sebuah Refleksi). Makassar: De La Macca Raba, M. 2020. Akuntabilitas Konsep dan Implementasi. Malang: UMM Press Rusdiana, N. 2018. Akuntabilitas Kinerja Penelitian. Bandung: Tresna Bhakti Press Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  597/PL.02.1- Kpt/01/KPU/III/2019 tentang Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap TPS
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2018  tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2019  tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 144-PKE-DKPP/VI/2019
Dharmanu,  I  Putu  &  Andreas,  Piers.  2022.  “Akuntabilitas  Sektor  Publik  Komisi  Pemilihan
Umu m Proponsi Bali Tahun 2018”. Jurnal Imliah Widya Sosiopolitika 4(2):82 – 94
Dkpp.go.id. Dinilai Tidak Profesional Bawaslu Buleleng Mengadukan KPU Buleleng Ke DKPP. Diakses pada 10 Juni 2023, dari https://dkpp.go.id/dinilai-tidak-profesional-bawaslu- buleleng-mengadukan-kpu-buleleng-ke-dkpp/