## TINGKAT  KESADARAN HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA PENDUDUK MISKIN DESA ROWOTAMTU KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER
Oleh :
Solehati Nofitasari, SH., MH.

## Abstract
Civil registration is the right of every citizen in the sense of obtaining an authentic deed from a state official. Complete self-data at this time is a need that cannot be rejected or avoided by every citizen, including in Indonesia. The Indonesian state is currently improving itself to be able  to  perfect  the  data  of  each  of  its  residents  perfectly  and  accordingly.  This  need  is  very urgent  with  the  presence  of  the  era  of  digitalization  that  has  penetrated  every  line  of community  life.  Improvement  and  improvement  of  the  population's  self-data  in  theory  and procedures is indeed very easy and does not require a long time. Every population and civil registration service has tried to provide solutions and innovations that are very varied, for the sake  of  holding  one  electronic  ID  card.  The  number  of  beneficiaries  of  the  Family  Hope Program in Rowotamtu village is 222 households and out of 222 beneficiaries who have only 70%  of  the  electronic  KTP,  there  are  still  many  who  have  wrong  names,  are  damaged  and 30%  are  still  in  the  old  KTP  format.  ID  cards  are  only  one  of  the  types  of  population administration  and  they  are  still  many  who  do  not  understand their  usefulness,  especially if we see ownership of the Family Card there are still many names that have died are still not crossed  from  the  Family  Card.  This  means  that  awareness  of  ownership  of  population administration is still very minimal in Rowotamtu village. Based on the results of interviews through  questions  and  answers  in  the  socialization  and  quisoner  of  underprivileged communities  in  Rowotamtu  Village,  they  assumed  that  they  did  not  know  the  type  of population  administration  and  even  the  function  of  each  type  of  population  administration itself.
Keywords : Legal Awareness, Population Administration, Rowotamtu Village

## PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Pencatatan  Sipil  merupakan  hak dari  setiap  warga  negara  dalam  arti  hak memperoleh  akta  autentik  dari  pejabat negara.Data diri yang lengkap pada saat ini merupakan  kebutuhan  yang  tidak  bisa  di tolak  atau  dihindari  oleh  setiap  penduduk, termasuk  di  Indonesia.  Negara  indonesia pada  saat  ini  tengah  berbenah  diri  untuk bisa  menyempurnakan  data  diri  setiap penduduknya dengan sempurna dan sesuai. Keperluan  ini  sangat  didesak  dengan hadirnya  era  digitalisasi  yang  telah merasuk  pada  setiap  lini  kehidupan masyarakat  Indonesia,  selama  24  jam nonstop.  Diantaranya  pada  saat  ini  adalah, datangnya  tahun  politik  atau  pemillu, seperti  Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu  Kepala  Daerah  atau  juga  untuk keperluan  sehari-hari;  mengurus  surat- surat  kendaraan,  mengurus  surat-surat tanah,  dan  lain  sebagainya.  Apabila  kita akan berdomisili pada suatu wilayah maka kita  harus  memiliki  tanda  domisili  yang dibuktikan  dengan  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP).
Pembenahan  dan  penyempurnaan data  diri  penduduk  dalam  teori  dan prosedurnya  memang  sangat  mudah  dan tidak memerlukan waktu yang lama. Setiap dinas  kependudukan  dan  pencatatan  sipil telah  berupaya  memberikan  solusi  dan
inovasi  yang  sangat  bervariatif,  demi terselenggaranya  satu  orang  satu  el-KTP. Namun bukan kemudian tidak ada kendala dan  masalah,  dalam  kenyataannya  masih banyak  masyarakat  Indonesia  yang  belum memiliki,  bisa  dikarenakan  hilang  atau rusak,  atau  bahkan  telah  memiliki  KTP namun  tidak  diperbarui  dengan  el-KTP. Minimnya  informasi  yang  diserap  oleh masyarakat  ini  terjadi  disebabkan  oleh beberapa  faktor,  salah  satunya  minimnya sosialisasi  yang  memadai  kepada  setiap segmen masyarakat, khususnya masyarakat desa hingga dusun.
Hal  ini  memacu  peneliti  untuk bisa  terlibat  dalam  sosialisasi  sadar adminduk  khususnya  pada  masyarakat minim  informasi  dan  edukasi.  Dengan potensi  yang peneliti miliki, peneliti harap dapat  merubah  pandangan  masyarakat yang  sadar  administrasi  kependudukan, sehingga  terwujud  tertib  administrasi kependudukan sebagaimana amanat Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, maka  ada  3  (tiga)  masalah  yang  dapat dirumuskan yaitu:
1. Apakah  masyarakat  ekonomi  lemah mengetahui  arti  penting  kepemilikan
adminduk?
2. Apakah  masyarakat  ekonomi  lemah mengetahui macam-macam dari administrasi kependudukana?
3. Faktor  apa  saja  yang  menghambat masyarakat  ekonomi  lemah  dalam mengurus  kepemilikan  adiministrasi kependudukan?

## METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1.Penentuan Lokasi
Lokasi  penelitian  merupakan  tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya, untuk memperoleh data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan  yang  telah  di  tentukan. Berdasarkan  judul  yang  diangkat,  maka lokasi penelitian berda di Desa Rowotamtu Kecamatan  Rambipuji  Kabupaten  Jember, yang terdiri dari 5(lima) dusun yaitu Dusun Krajan,  Paseban,  Glagasan,  Karanganyar Dan Curahmeluwo.

## 2.2.Penentuan informan
Penelitian  ini  berbentuk  normatif empiris dimana diperlukan data-data peraturan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan  dengan  analisis  lapangan  atau objek pembahasan. Pada penelitian kali ini, dikarenakan    pembahasan  adalah  tingkat kesadaran, maka untuk analisisnya peneliti menggunakan  penelitian  kualitatif,  yaitu tidak  dimaksudkan  untuk  mengeneralisasi
dari  hasil  penelitiannya,  namun  yang terpenting  adalah  kedalaman  informasi yang  diperolehnya.  Oleh  karena  itu,  pada penelitian  kualitatif  tidak  dikenal  adanya populasi  dan  sampel.  Namun  mengguna- kan informan. Subjek penelitian yang akan menjadi  informan  dalam  penelitian  ini ditentukan  secara  sengaja,  atau  dengan kata  lain  penentuan  informan  adalah dengan  metode  purposive(bertujuan)  di- pilih  sesuai  dengan  masalah  dan  tujuan dalam  penelitian  tersebut.  Informan  atau lebih  menunjuk  pada  informan  kunci/key informan  adalah  orang  yang  menguasai secara  mendalam  tentang  masalah  yang menjadi  kajian  penelitian  dan  terlibat secara  aktif  dalam  masalah  tersebut, sehingga  mampu  memberikan  informasi yang rinci dan mendalam. Tehnik sampling yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah purposive sample.
Purposive sample adalah tehnik penentuan  sampel  dengan  pertimbangan tertentu(sugiyono,  2009:85).  Selanjutnya menurut  Arikunto  (2010:183)  pemilihan sampel  secara Purposive pada  penelitian ini  akan  berpedoman  pada  syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:
a. Pengambilan  sampel  harus  didasarkan atas  ciri-ciri,  sifat  atau  karakteristik tertentu,yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
b. Subjek  yangdiambil  sebagai  sampel benar-benar  merupakan  subjek  yang
paling  banyak  mengandung  ciri-ciri yang  terdapat  pada  populasi  ( key subjectis ).
c. Penentuan karakteristik polpulasi dilakukan  dengan  cermat  di  dalam studi pendahuluan.
Seperti  yang  telah  disebutkan  bahwa pemilihan  informan  pertama  merupakan hal  yang  sangat  utama  sehingga  harus dilakukan  secara cermat,  karena  penelitian ini  mengakaji  tentang  tingkat  kesadaran hukum kepemilikan adimistrasi ke- pendudukan, maka peneliti dalam menentukan  informan  langsung  pada informan kunci yakni masyarakat langsung di Desa Rowotamtu.
Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk  membuat  generalisasi  dari  hasil penelitiannya,  namun  yang  terpenting adalah kedalaman informasi yang diperolehnya.  Oleh  karena  itu,  pada penelitian  kualitatif  tidak  dikenal  adanya populasi dan sampel, namun menggunakan informan.  Subjek  penelitian  yang  akan menjadi informan dalam penelitian ditentukan  secara  sengaja,  atau  dengan kata lain tehnik penentuan informan adalah dengan metode purposive(bertujuan) dipilih  sesuai  dengan  masalah  dan  tujuan dalam penelitian tersebut.

## 2.3.Teknik Pengumpulan
Tehnik  pengumpulan  data  merupakan cara  yang  digunakan  peneliti  untuk mendapatkan  data  dalamsuatu  penelitian. Pada  penelitian  ini  untuk  mendukung  data empirisnya peneliti memilih menggunakan metode kualitatif, makadata yang diperoleh haruslah  mendalam,  jelas  dan  spesifik. Selanjutnya  dijelaskan  oleh  Sugiyono (2009:225) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh  dari  hasil  observasi,  wawancara, dokumentasi,  dan  gabungan/triangulasi. Penelitian  ini  menggunakan  tehnik  pe- ngumpulan  data  dengan  cara  observasi, wawancara/kuisioner,  studi  pustaka  dan dokumentasi.
a. Observasi
Menurut  Kusuma  (1987:25)  adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja  dan  sistemstis  terhadap  aktivitas individu  atau  obyek  lain  yang  diselidiki. Adapun  jenis-jenis  observasi  tersebut diantaranya  yaitu  observasi  terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan,  dan  observasi  non  partisipan. Observasi  partisipan  yaitu  suatu  tehnik pengamatan  dimana  peneliti  ikut  ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek  yang  diselidiki.  Observasi  ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung  terhadap  objek  penelitian  yaitu dengan mengamati lingkungan dan kondisi Desa Rowotamtu.
b. Wawancara/kuisioner
Dalam tehnik pengumpulan data meng- gunakan wawancara dengan menggunakan kuisoner.  Wawancara  itu  sendiri  dibagi  3 kelompok  yaitu  wawancara  terstruktur, wawancara  semi  terstrukrut,  dan  wawan- cara mendalam ( in-depth interview ).
Namun  disini  peneliti  memilih  melakukan wawancara  semi  terstruktur,  yaitu  dengan pengisian kuisioner dan melakukan wawancara  langsung.    Hal  ini  dilakukan bertujuan  untuk  mengumpulkan  informasi yang  kompleks,  yang  sebagaian  besar berisi  pendapat,  sikap  dan  pengalaman pribadi. Sulistiyo-Basuki(2006:173). c. Studi Pustaka Tehnik pengumpulan data yang dilakukan  dengan  mempelajari  buku-buku refrensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal  dan  media  lainnya  yang berkaitan dengan obyek penelitian.
d. Dokumentasi Dokumen  menurut  Sugiyono  (2009: 240)  merupakan  catatan  peristiwa  yang sudah  lalu.  Dokumen  yang  gunakan peneliti  disini  berupa  foto,  gambar  serta data-data mengenai masyarakat desa Rowotamtu, lokasi Desa Rowotamtu. Hasil penelitian  dari  observasi  dan  wawan- cara/kuisioner akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto.

## 2.4.Analisis Data
McDrury ( Collaborative Grup Analysis of  Data,  1999 )  seperti  yang  dikutip Moleong  (2007:248)  tahapan  analisis  data kualitatif adalah sebagai berikut;
a. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata  kunci  dan  gagasan  yang  ada dalam data;
b. Mempelajari  kaka-kata  kunci  itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data;
c. Menuliskan “model” yang ditemukan;
d. Koding yang telah dilakukan.
Analisis  data  dimulai  dari  dengan melakukan  wawancara  denganmasyarakat Rowotamtu. Dimana merupakan seseorang yang  benar-benar  memahami  dan  me- ngetahui  situasi  obyek  penelitian.  Setelah melakukan  wawancara,  peneliti  diarahkan untuk menyebarkan angket kuisoner sesuai dengan  nama-nama  yang  telah  menjadi data  base  di  Desa  Rowotamtu.  Setelah mendapatkan  informan  peneliti  mem- berikan  kuisoner  untuk  diisi  dan  sedikit peneliti  memperdalam  kuisioner  dengan cara melakukan wawancara langsung.
Analisis data kualitatif menurut (Bogdan&Bklen,  1982)  dalam  Moleong (2011:248),  adalah  upaya  yang  dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah- milahnya  menjadi  satuan  yang  dapat dikelola,  mensitesiskannya,  mencari  dan menemukan  pola,  menemukan  apa  yang
penting  dan  apa  yang  dipelajari  dan memutuskan  apa  yang  dapat  diceritakan kepada orang lain.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1.Manfaat Kepemilikan Adminis-trasi Kependudukan
Sebelum membahasa tentang pentingnya  kepemilikan  administrasi  ke- pendudukan  maka  alangkah  lebih  baiknya kita  terlebih  dahulu  mengetahu  profil  dari desa Rowotamtu. Sejarah Desa
Rowotamtu   didirikan  pada  tahun  1942, Desa  Rowotamtu  merupakan  hutan  yang berawa-rawa,  yang  di  babat  oleh  seorang yang  bernama  Mbah  Onggo  Taruno  yang pada saat itu masih dalam masa penjajahan kolonial  Belanda  dan  kemudian  dikuasai dan diambil oleh tentara Jepang.
Nama Rowotamtu didasarkan pada  banyaknya  rawa-rawa  yang  ada  di Desa  ini.  Adapun  kepemingpinan  Kepala Desa  Rowotamtu  berubah  sesuai  dengan peraturan yang ada, diantaranya kepemimpinan  yang  pernah  menjabat  dan memimpin sampai sekarang yaitu:
Visi  Desa  Rowotamtu  adalah “MenataDesaUntukKemakmuranBersama.
Sedangkan  misi  dari  desa  Rowotamtu  itu sendiri ada beberapa poin yakni:
1. Mewujudkan  dan  mengembangkan kegiatan  keagamaan  untuk  menambah
keimanan  dan  ketaqwaan  kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar  dan  intern  warga  masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan,
organisasi,  dan  lainnya  dalam  suasana saling menghargai dan menghormati.
3. Membangun  dan  meningkatkan  hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan,  perbaikan  jalan  sawah  / jalan  usaha  tani,  pemupukan,  dan polatanam yang baik.
4. Menata Pemerintahan Desa
Rowotamtu yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
5. Meningkatkan  pelayanan  masyarakat secara terpadu dan serius.
6. Mencari  dan  menambah  debet  air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.
7. Menumbuh  Kembangkan  Kelompok Tani  dan  Gabungan  Kelompok  Tani serta  bekerja  sama  denga  HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.
8. Menumbuhkembangkan  usaha  kecil dan menengah.
9. Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan didalam  Melestarikan Lingkungan Hidup
10. Membangun  dan  mendorong  majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses
dan dinikmati seluruh warga masyarakat  tanpa  terkecuali  yang mampu menghasilkan
insan intelektual,  inovatif  dan  enterpreneur
(wirausahawan).
11. Membangun  dan  mendorong  usaha-
usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan,
peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.
Desa Rowotamtu termasuk wilayahKecamatan RambipujiKabupaten Jember,   dengan  luas  wilayah  11.875  Ha.
Posisi  7°21'-7°31'  Lintang  Selatan  dan 110°10'-111°40'  Bujur  Timur.  Topografi ketinggian  desa  ini  adalah  berupa  daratan sedang  yaitu  sekitar  156  m  di  atas permukaan  air  laut.  Secara  administratif wilayah Desa  Rowotamtu dibatasi oleh:
Sebelah Utara     : Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Sebelah Selatan : Desa Curah Malang Kecamatan Rambipuji Sebelah Barat  : Desa
Petung Kecamatan Bangsalsari
Sebelah  Timur:  Desa  Nogosari Kecamatan Rambipuji
Pada  waktu  mulai  pemekaran Desa Rowotamtu terbagi menjadi 13 ( tiga belas  )  Rukun  Warga  dan  memiliki  52 (lima  puluh  dua)  Rukun  Tetangga  dan dibagi  menjadi  5  (  lima  )  Dusun:  Dusun
Curahmluwo, Dusun Karang Anyar, Dusun Krajan,  Dusun  Glagasan  dan  Dusun Paseban.
No DUSUN Jumlah
RW RT KK 1 Dusun Curah Mluwo 3 11 471
2
Dusun Karang Anyar 3 9 454 3 Dusun Krajan 2 9 353 4 Dusun Glagasan 2 10 277 5 Dusun Paseban 3 13 388 JUMLAH 13 52 1943
Jumlah  Rumah  Tangga  di  Desa Rowotamtu  adalah :
No RW
Jumlah Rumah
Tangga Keterangan
1 RW 01 130 2 RW 02 186 3 RW 03 175 4 RW 04 121 5 RW 05 170 6 RW 06 163 7 RW 07 176 8 RW 08 177
9 RW 09 157 10 RW 10 120 11 RW 11 165 12 RW 12 99 13 RW 13 124
Berdasarkan    ketentuan  umum yang  ada  pada  bab  I  Pasal  1  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun  2006  yang  dimaksud  dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data  kependudukan  melalui  Pendaftaran Penduduk,  Pencatatan  Sipil,  pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.  Dalam  ketetntuan    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi  Kependudukan  sebagai  suatu sistem  diharapkan  dapat  diselenggarakan sebagai  bagian  dari  penyelenggaraan administrasi  negara.    Jika  dilihat  dari  segi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan  memberikan  pemenuhan hak-hak  administratif,  seperti  pelayanan publik  serta  perlindungan  yang  berkenaan dengan  dokumen  kependudukan,  tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.
Sebagaimana  tercantum  dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2006  tentang
Administrasi  Kependudukan  bahwasanya Administrasi  Kependudukan  diarahkan untuk :memenuhi hak asasi setiap orang di bidang  Administrasi  Kependudukan  tanpa diskriminasi pelayanan publik yang profesional,  meningkatkan  kesadaran  pen- duduk  akan  kewajibannya  untuk  berperan serta aktif dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan, memenuhi dan melengkapi data  statistik  secara  nasional  mengenai peristiwa  kependudukan  dan  peristiwa penting,  mendukung    dalam  perumusan kebijakan  dan  perencanaan  pembangunan secara  nasional,  regional,  serta  lokal  serta mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.
Sedangkan  penyelenggaraan  Adminis- trasi Kependudukan bertujuan untuk :
1. Memberikan  keabsahan  identitas  dan kepastian hukum atas dokumen penduduk  untuk  setiap  peristiwa kependudukan  dan  peristiwa  penting yang dialami penduduk;
2. Memberikan  perlindungan  terhadap status hak sipil penduduk;
3. Menyediakan  data  dan  informasi kependudukan secara nasional mengenai  Pendaftaran  Penduduk  dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan  secara  akurat,  lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga    dapat  menjadi  acuan  bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan serta menertibkan
Administrasi  Kependudukan  secara nasional dan terpadu; dan
5. Menyediakan  data  penduduk  yang menjadi  rujukan  dasar  dai  berbagai sektor  terkait  dalam  penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Dari  paparan  diatas  merupakan prinsip-prinsip dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudu- kan  sebagaimana  yang  dikehendaki  oleh Undang-Undang  ini  melalui  penerapan Sistem Informasi Administrasi Ke- pendudukan  (SIAK).  Sistem  Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK) bertujuan untuk :
a. Terselenggaranya  sistem  Administrasi Kependudukan  dalam  skala  nasional yangterpadu dan tertib;
b. Terselenggaranya  Administrasi  Ke- pendudukan  yang  bersifat  universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
c. Terpenuhinya hak penduduk di bidang Administrasi Kependudukandengan pelayanan yang profesional;
d. Tersedianya data dan informasi secara
nasional  mengenai  Pendaftaran  Pen- duduk  dan  Pencatatan  Sipil  pada berbagai  tingkatan  secara  akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pem- bangunan.
Berdasarkan  interview  terhadap responden warga Desa Rowotamtu mereka belum memiliki kesadaran terhadap pentingnya  kepemilikan  administrasi  ke- pendudukan  karena  mereka  tidak  paham bahwa  administrasi  kependudukan  me- rupakan  hak  yang  harus  didapatkan  oleh setiap warga negara dan sebagai perlindunagn  atas  data  pribadi  serta kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.

## 3.2.Macam-Macam
Administrasi

## Kependudukan
Dalam  penertiban  administrasi kependudukan
masyarakat Desa
Rowotamtu  utamanya  masyarakat  kurang mampu  95  %  dari  responden  belum  m- engetahui apa saja dokumen kependudukan.  Jika  kita  klasifikasika macam-macam  dokumen  Kependudukan pada dasarnya meliputi :
1. Biodata Pendudukan;
2. Kartu Keluarga (KK);
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Surat keterangan kependudukan;
5. Akta Pencatatan Sipil
Surat  keterangan  kependudukan meliputi surat-surat sebagai berikut:
a. Surat Keterangan Pindah;
b. Surat Keterangan Pindah Datang;
c. Surat  Keterangan  Pindah  ke  Luar Negeri;
d. Surat  Keterangan  Datang  dari  Luar Negeri;
e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
f. Surat Keterangan Kelahiran;
g. Surat Keterangan Lahir Mati
h. Surat Keterangan Pembatalan
Perkawinan;
i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
j. Surat Keterangan Kematian;
k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
l. Surat Keterangan Pelepasan
Kewarganegaraan Indonesia;
m. Surat  Keterangan  Pengganti  Tanda Identitas;
n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
Pelayanan  pencatatan  sipil  meliputi pencatatan peristiwa penting, yaitu:
1. Kelahiran;
2. Kematian;
3. Lahir mati;
4. Perkawinan;
5. perceraian;
6. Pengakuan anak;
7. Pengesahan anak;
8. Pengangkatan anak;
9. Perubahan nama;
10. Perubahan status kewarganegaraan;
11. Pembatalan perkawinan;
12. Pembatalan  perceraian;  danPeristiwa penting lainnya.
Melihat banyaknya jenis dari administrasi  kependudukan,  responden
sama sekali tidak mengetahui keperuntukannya  bahkan  ada  pernyataan dari beberapa responden ternyata ada surat keterangan kematian. Lalu muncul pertanyaan  siapakah  yang  akan  mengurus surat  kematian?  Yang  mengurus  surat kematian  itu  adalah  anak  atau  ahli  waris. Dari  quisonr  yang  disebarkan  apa  saja adminduk  yang  anda  ketahui  ?  jawaban responden 95% yakni KTP dan KK. Dalam mengurus KTP maupun KK itupun mereka mengurus untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah  dan  sabagai  prasyarat  untuk anaknya  masuk  sekolah.  Jadi  dapat disimpulkan  kepemilikan  Adminduk  yang diketahui  oleh  masyarakat  kurang  mampu di desa rowotamtu hanya KTP dan KK.
3.3.Faktor Yang Menghambat Masyarakat Ekonomi Lemah
Dalam  Mengurus Kepemilikan Adiministrasi Kependudukan
Dalam  penegakan  hukum    terletak pada  faktor-faktor  yang  mungkin  dapat mempengaruhi. Jika kita lihat faktor-faktor penegakan  hukum  yakni  ada  beberapa faktor antara lain:
1. Faktor  hukum  itu    sendiri,  dalam  hal ini  ada  pada  peraturan  perundang- undangan.
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni  para pihak yang menegakkan hukum.
3. Faktor  sarana  atau  fasilitas  yakni faktor  yang  mendukung  penegakan hukum itu sendiri.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan  dimana  hukum  tersebut berlaku  atau  diterapkan  dan  bukan hanya pada lingkungan namun  pada pendidikan yang ada dalam masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni kebiasaan-kebiasan  yang  tercipta dari lingkungan itu sendiri.
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan  saling  mempengaruhi,  maka  dalam upaya penertiban administrasi kependudukan  yang  ada  diKabupaten Jember  pada  umumnya  dan  lebih  khusus untuk  masyarakat  kurang  mampu  di  Desa Rowotamtu  dapat  dilihat  dari  beberapa faktor, yakni:
1. Faktor Internal
a. Pendidikan : salah satu terwujudnya kesadaran  kepemilikan  administrasi kependudukan  adalah  dari  tingkat kesadaran  masyarakat  yang  ada  di Desa  Rowotamtu.  Tingkat  ke- sadaran  ini  dipengaruhi  dari  pen- didikan  dari  masyrakat  itu  sendiri. Pada  saat  melakukan  interview responden belum menyadari tentang pentingnya  kepemilikan  adminduk bagi  mereka  memiliki  KTP  ataupun KK  tidak  lebih  untuk  kelengkapan
mengurus  bantuan  maupun  untuk keerluan  mendaftarkan  anak  ke sekolah  .  sedangkan  bagi  mereka yang  sudah  lansia  kepemilikan adminduk  hanya  sebagai  menerima bantuan tidak lebih dari itu. Bahkan dalam  mengurus  KTP  dan  KK mereka  tidak  mngetahui  prosedur dan  hanya  pasrah  kepada  petugas yang  ada  didesa.  Bagi  masyarakat kurang  mampu  yang  ada  di  desa rowotamtu berhadapan dengan perangkat itu kurang begitu sepadan (malu) karena bagi mereka perangkat  mempunyai  pendidikan yang tinggi dan tidak selevel mereka masyarakat kurang mampu.

## b. Kepatuhan masyarakat
Kepatuhan  masyarakat  di  desa Rambigundam    dalam  tertib  administrasi kependudukan  sangat  antusias  namun kendala  mereka  adalah  proses  yang  lama apabila  mengurus  sendiri  untuk  KTP  saja ada yang sampai 2 tahun belum jadi, selain prosesnya  yang  lama  mereka  cenderung selalu  bolak  balik  karena  berkas  dianggap kurang  lengkap  sehingga  mereka  malas untuk  mengurusnya,  ketidak  pahaman yang  dimiliki  oleh  masyarakat  didesa rambigundam dalam mengurus administrasi    kependudukn  baik  syarat- syarat  yang  harus  dilengkapi  maupun prosenya.
2. Faktor Eksternal
a. Kurangnya sosialisasi
Menurut  warga  didesa  rowotamtu sosialisasi tentang administrasi kependudukan belum pernah disampaikan  maka  warga  mengharap perlu  adanya  sosialisasi  ke  semua masyarakat  bahkan  kepada  petani karena  kebanyakan  yang  menerima sosialisasi dari kalangan yang memiliki  organisasi  saja  mereka berharap    ada  sosialisasi  dipengajian- pengajian  yang  diadakan  oleh  warga desa rambigundam.
b. Proses  pembuatan KTP  dan  KK dari Dispendukcapil Kab.

## Jember terlalu lama
Dalam  proses  pembuatan  KTP dan  KK  ini  adalah  pengaduan  yang banyak  sekali  di  media  cetak  maupun media  online.  Ada  yang  mengeluhkan KTP  belum  jadi  padahal  waktu pembuatan sudah satu tahun lebih dan ada  pula  yang  sampai  2  tahun  belum selesai.  Ada  juga  ketika  mereka menanyakan  KTP  apa  sudah  jadi  dari pihak Dispendukcapil menjawab sudah  dan  nanti  akan  diantar  oleh relawan  ketika  ditanyakan  relawan  itu siapa mereka tidak memberikan klarifikasi.  Hal  inilah  yang  membuat masyarakat enggan untuk tertib administrasi kependudukan.

## c. Jaringan internet
Jaringan internet merupakan penunjang  utama  agar  KTP  segera diproses.Untuk  kabupaten  Jember jaringan  internet  yang  dimiliki dispendukcapil  masih  terbatas  dan Dispendukcapil  Kabupaten  Jember belum memiliki server sendiri. Jadi sebenarnya  dalam  pembuatan  KTP Dispendukcapil  Kab.  Jember  itu menampung data yang diterima lalu mengirimkan  ke  pusat  jadi  yang mempengaruhi  proses  pembuatan KTP  lama  bukan  hanya  jaringan internet yang terbatas namun kendalanya juga ada di pusat.
d. Jumlah  penduduk  di  Jember yang banyak
Banyaknya penduduk Jember  juga  menjadi  faktor  peng- hambat  karena  masyarakat  Jember sendiri  lebih  dari  2juta  penduduk sedangkan  tenaga  yang  ada  di dispendukcapil sangat terbatas bahkan untuk Dispendukcapil KabupatenJember  masuk  dari  hari senin  sampai  dengan  sabtu  tidak sama  dengan  OPD  yang  lain,  hal ini  juga  yang  menjadi  penghambat tertib administrasi kependudukan
Berdasarkan faktor-faktor diatas, maka dapat  disimpulkan  kesadaran  dalam  ke- pemilikan  Adminduk  diDesa  Rowotamtu
belum  efektif  karena  masih  banyak kendala-kendala yang muncul. Hal ini bisa kita  lihat  ketidakpahaman  warga  Desa Rowotamtu  tentang  pentingnya  kesadaran kepemilikan  adiministrasi  kependudukan bahkan  bagaimana  cara  mengurus    atau memproses  saja  warga  Desa  Rowotamtu tidak  paham  sehingga  perlu  adanya sosialisasi ke akar rumput sehingga mereka sadar  bahwa  kepemilikan  administrasi kependudukan tidak hanya untuk mendapatkan  bantuan  atau  sebagai  syarat anak untuk masuk sekolah.

## PENUTUP

## 4.1. Kesimpulan
1. Berdasarkan  interview  yang  dilakukan oleh peneliti terhadap responden warga desa rowotamtu mereka belum memiliki kesadaran terhadap pentingnya  kepemilikan  administrasi kependudukan  karena  mereka  tidak paham  bahwa  administrasi  kependudu- kan  merupakan  hak  yang  harus didapatkan  oleh  setiap  warga  negara dan  sebagai  perlindunagn  atas  data pribadi  serta  kepastian  hukum  atas kepemilikan dokumen.
2. Macam-macam administrasi ke- pendudukan berdasarkan undang- undang  nomor  23  tahun  2006  tentang administrasi  kependudukan,  meliputi: Dokumen  kependudukan,  meliputi:
biodata  penduduk,  kartu  keluarga, kartu tanda penduduk, surat keterangan kependudukan  dan  akta  pencatatan sipil.  Sedangkan  Surat  keterangan kependudukan, meliputi: surat keterangan  pindah,surat  keterangan pindah datang, surat keterangan kelahiran, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan perceraian, surat keterangan  kematian,  surat  keterangan pengangkatan  anak,  surat  keterangan pelepasan  kewarga-negaraan  Indonesia dan surat keterangan tanda identitas .
3. Dalam  mewujudkan  terib  administrasi kependudukan  banyak  faktor  yang mempengaruhi diantaranya faktor internal  meliputi    faktor  Pendidikan dan  faktor  kepatuhan  masyarakat. Sedangkan  Faktor  Eksternal  meliputi Kurangnya sosialisasi, Proses pembuatan KTP dan KK dari dispendukcapil  kab.  Jember  terlalu lama,  jaringan  internet  dan  Jumlah penduduk di jember yang banyak.

## 4.2.Saran
1. Perlu adanya sosialisasi yang menyeluruh  kepada  semua  lapisan masyarakat  mengenai  prosedur  dan syarat  apa  saja  yang  perlu  dilengkapi dalam mengurus administrasi kependudukan.
2. Perlu  adanya  pusat  infornasi  dalam
kepengurusan administrasi kependudukan  di  setiap  desa  agar mwarga  disekitar  mudah  mendapatkan informasi  dengan  mudah  tanpa  harus datang ke kabupaten.
3. Pemerintah  desa  wajib  memberikan edukasi kepada warga Rowotamtu agar dapat melakukan pendaftaran administrasi kependudukan secara mandiri tanpa harus menitipkan kapeda perangkat  desa  agar  warga  Desa Rowotamtu mampu mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Arikanto,  S.,  Prosedur  Penelitian  Suatu
Pendekatan Praktik, Jakarta,
Rieneka Cipta; 2010;
Maleong,  Lexy  J.,  Metodelogi  Penelitian
Kualitatif,  Bandung,  PT.  Remaja Rosdaykarya, 2011;
Mazmanian dan sabatiar, Pengantar
Analisis Kebijakan Negara, Jakarta,
Rineka Cipta, 1990 ;
Sugiono,  Dr.,Prof.,  Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D, Bandung, Alfabeta, 2010;
Siasah
Masruri, Muhsianatu, dkk.
Pendidikan Kependudukandan Lingkungan  Hidup,  Yogyakarta,
UPT MKUUNY,2002;
Wahab,S.A.  Analisis  Kebijaksanaan:  dari
Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara, Jakarta,
1997.

## Peraturan-Peraturan:
UU no. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;
UU no. 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan  perubahan  dari  uu no. 23 tahun 2006.
PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan  UU  No.  23  Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;
Perpres  No.  25  Tahun  2008  tentang  Tata Cara  dan  PersyaratanPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Perpres  No.  26  Tahun  2009  tentang Penerapan  KTP  Berbasis  NIK secara Nasional; dan
Perpres  No.  35  Tahun  2010  tentang Perubahan  atas  Perpres  No.  26 Tahun 2009.

## Lain-lain:
http://www.hukumonline.com/Juni
2010. http://www.dukcapil.kemendagri.go.id// april 2018

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Solehati  Nofitasari,  SH.,  MH., adalah dosen  tetap  pada  Program  Studi  Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam
Jember.  Menyelesaikan  Pendidikan  S1
Ilmu Hukumdi Universitas
Muhammadiyah  Jember  dan  S2  Hukum Pidana Universitas Jember tahun 2014.