## KEBIJAKAN KURIKULUM BERBASIS LINGKUNGAN MELALUI PROGRAM ADIWIYATA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS
1 Dheo Rimbano, 2 Mutiara Rahma
1,2 Fakultas Ekonomi, Universitas Bina Insan Lubuklinggau
1,2 Jl.HM Soeharto Lubuk Linggau Sel. Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan
1 celinedhewinta@gmail.com, 2 rahmamutiara3@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  menfokuskan  melakukan  pengkajian  terhadap  pengelolaan  pendukung  ramah lingkungan  dalam  program  Adiwiyata  yang  diterapkan  di  Sekolah  Menengah  Atas.  Hal  ini dilakukan, guna mengetahui sejauh mana tujuan yang dirancang berkenaan dengan kebijakan, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan program Adiwiyata. Penelitian ini timbul karena saat ini hampoir semua sendi kehidupan mengalami gangguan ekosistem, yang harus segera dicari solusi perbaikannya,  solusi  perbaikan  itu  tidak  hanya  pada  level  bidang  sejenis,  namun juga  bisa  di mulai  pada  bidang  pendidikan  dan  pengajaran,  Penelitian  ini  bertipe  kualitatif  dengan pendekatan  single  case  study.  Hasil  Penelitian  memberi  tahu  kepada  kita  bahwa  Kebijakan Berwawasan Lingkungan di Sekolah Menengah Atas dilakukan dengan melalui membuat visi misi yang  peduli  dan  berbudaya  lingkungan;  pengembangan  pembelajaran  pendidikan  lingkungan hidup;  peningkatan  kapasistas  Sumber  Daya  Manusia;  kebijakan  sekolah  yang  mendukung terciptanya sekolah yang bersih dan sehat; Kebijakan Kepala Sekolah dalam upaya penghematan Sumber  Daya  Alam  dan  kebijakan  sekolah  untuk  pengalokasian  dan  penggunaan  dana  bagi kegiatan  yang  terkait  dengan  masalah  lingkungan  hidup.  Temuan  selanjutnya,  Kurikulum berbasis lingkungan diterapkan Sekolah Menengah Atas dengan membiasakan pelajar mencintai lingkungan;  memiliki  panggung  kreasi  sebagai  wadah  siswa  belajar  diluar  kelas;  dan menerapkan pendidikan dari mata pelajaran Muatan Lokal dalam kehidupan sehari-hari .
Kata Kunci : Program Adiwiyata; Kurikulum Berbasis Lingkungan

## Abstract
This  research,  focuses  on  conducting  an  assessment  of  the  management  of  environmentally friendly support in the Adiwiyata program implemented in senior high schools. This is done, in order  to  find  out  the  extent  to  which  the  objectives  are  designed  with  regard  to  policies, implementation  of  activities  and  management  of  the  Adiwiyata  program.  This  research  arises because, currently all the joints of life are experiencing ecosystem disturbances, which must be immediately sought for repair solutions, the remedial solutions are not only at the same level, but can also be started in the fields of education and teaching. This research are based on qualitative research with single case study approach. The results of the study tell us that the Environmental Insight Policy in Senior High Schools is done through creating a caring and cultured vision and mission; development of learning on environmental education; increasing the capacity of Human Resources;  school  policies  that  support  the  creation  of  clean  and  healthy  schools;  Principal's policy in efforts to save natural resources and school policies for allocating and using funds for activities  related  to  environmental  problems.  The  next  finding  is  that  the  environment-based curriculum  is  implemented  by  Senior  High  Schools  by  familiarizing  students  with  loving  the environment; have a creation stage as a place for students to study outside the classroom; and applying education from local content subjects in everyday life.
Keywords: Adiwiyata Program; Environmental Based Curriculum

## PENDAHULUAN
Indonesia termasuk salah satu Negara di Dunia  yang  mengalami  gangguan  ekosistem, baik berupa penggundulan hutan, pencemaran air laut, sungai dan danau, serta polusi udara yang  serius.  dampaknya,  terjadi  banjir, tanah  longsor,  wabah  penyakit  karena pencemaran  air  dan  udara,  bahkan  krisis pangan  akibat  pencemaran,  serangan hama, dan ketidak-teraturan musim.
Keadaan  tersebut  diperparah  dengan bocornya lapisan ozon serta mulai mencairnya kutub  utara  yang  dapat  mengakibatkan tenggelamnya  beberapa  daratan  di  negara tertentu. Di Indonesia, hutan sudah dalam keadaan stadium 4, di mana 3,2 juta hektar hutan  rusak  setiap  tahun,  39  %  habitat  alami musnah, dan pada waktu yang bersamaan, 60% sungai  di  seluruh  Indonesia,  tercemar. Sementara itu, 70% terumbu karang rusak dan negara  kehilangan  Rp  300  Trilyun  per tahun  karena illegal  fishing,  parahnya sejak  tahun  2003  –  2013,  tercatat  5.650 orang tewas rata-rata 524 orang tewas per tahun (BNPB, 2014).
Menyikapi fenomena di atas,  Pemerintah Indonesia  dan  masyarakat  internasional telah menyepakati pentingnya menjaga bumi dari pencemaran dan kerusakan. Salah satu komitmen pemerintah dalam menjaga bumi dari  pencemaran  dan  kerusakan  adalah melaksanakan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.
Komitmen  ini  dinilai  sebagai  kunci dalam  menyiapkan  penduduk  dengan pengetahuan, keahlian, nilai dan sikap agar pembangunan  yang  dilakukan  saat  ini tidak  mengorbankan  generasi  masa  depan (MenLHK,  2013).    Pemecahan  masalah pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup  merupakan  tanggung  jawab  semua sektor,  salah  satunya  adalah  dengan memanfaatkan  secara  optimal  sektor pendidikan, berdasarkan UU.No.32, (2009b) Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Kabupaten Musi Rawas membuat kebijakan mengenai Sekolah  Adiwiyata setelah mengetahui  semakin  buruknya  kualitas
lingkungan  dan  minimnya  pengetahuan peserta  didik  mengenai  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup.  Hal  ini dibuktikan  juga  dengan  temuan  penulis ketika  observasi  di  lapangan.  Penulis menemukan  masih  ada  siswa-siswi  yang belum  memahami  pentingnya  menjaga lingkungan hidup, seperti budaya membuang sampah secara sembarangan  masih  sering ditemukan.  Jika  dibiarkan  terus,  maka budaya seperti ini sulit untuk diubah.
Program  Adiwiyata  adalah  program kerja  yang  berlingkup  nasional  yang dikelola  oleh  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  dalam  rangka mewujudkan  pengembangan  pendidikan lingkungan  hidup.  Oleh  karena  itu,  sejak tahun  2013,  pemerintah  Indonesia,  dalam hal  ini  Menteri  Lingkungan  Hidup bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia, meminta  seluruh  sekolah  di  Indonesia melaksanakan  program  Adiwiyata  (Permen, Nomor 05 Tahun 2015 ).
Hasilnya,  pada  tahun  2013  –  2014, dari  540  Kabupaten/Kota  se-Indonesia, terdapat  2.160  sekolah  (SD,  SMP,  SMA, dan  SMK)    yang  menerapkan  program Adiwiyata.  Di  Kabupaten  Musi  Rawas sendiri,  pada  tahun  2015,  baru  ada  tujuh sekolah  yang  ditetapkan  oleh  Dinas Lingkungan  Hidup  Daerah  Kabupaten Musi  Rawas  sebagai  Sekolah  Adiwiyata, antara  lain: SMA  Negeri  Terawas , SMA Negeri  2  Muara  Beliti , SD  Negeri  2 Sugiwaras , SD  Negeri  Purwodadi , SMP Megang  Sakti , SMP  Selangit ,  dan SD Negeri  H  Wukirsari .  Pada  tahun  2016, berdasarkan  berita  acara  penilaian  Tim Adiwiyata  Dinas  Lingkungan  Hidup Daerah  Kabupaten  Musi  Rawas  nomor 660/83/BLHD/2016 ada 19 Sekolah, akan tetapi  yang  layak  mengikuti  Adiwiyata tingkat  Provinsi  Sumatera  Selatan  hanya delapan sekolah (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  Musi  Rawas,  2017).  Padahal, menurut  data  dari  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Musi  Rawas  tahun  pelajaran
2016/2017,  jumlah  sekolah  untuk  tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK ada 413 sekolah. Dari data tersebut, terbukti bahwa di  Kabupaten  Musi  Rawas  hanya  41,2% sekolah yang sudah melaksanakan program adiwiyata.  Namun,  yang  menjadi  pokok permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana  pengelolaan  pendukung  ramah lingkungan  bagi  sekolah  yang  sudah mengikuti program Adiwiyata.
SMA Negeri Terawas  dari awal berdiri pada  tahun  2003,  sudah  menjadi  sekolah pilihan  masyarakat.  Apalagi,  sejak  adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  tentang  program  Adiwiyata, maka  sekolah  ini  menerapkan  program Adiwiyata, bahkan sudah mengikuti penilaian tingkat nasional. Untuk mengimplementasikan program  Adiwiyata,  minimal  70%  tenaga pendidik harus mengintegrasikan pendidikan lingkungan  hidup  ke  dalam  silabus  atau Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP). Kegiatan  sosialisasi  yang  dilakukan  pihak sekolah  ke  peserta  didik  mengenai  arti, tujuan, serta manfaat pembelajaran lingkungan hidup  program  Adiwiyata  juga  harus diprioritaskan.  SMA  Negeri  Terawas  ini memiliki  ciri  khas/keunikan  tersendiri, baik  ditinjau  dari  sisi  kurikulum,  maupun proses  pembelajarannya  yang  tidak  dimiliki sekolah lain khususnya di Kabupaten Musi Rawas.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini mencari lebih mendalam tentang keunikan tersebut.  Adapun  ciri-ciri  keunikan  tersebut dapat  dilihat  dari:  (1)  Dalam  menunjang program  sekolah  Adiwiyata,  sekolah melakukan  berbagai  kegiatan  berkenaan dengan  lingkungan  hidup dan pemenuhan serta pengelolaan sarana penunjang ramah lingkungan.  Di  antara  kegiatan  itu  adalah melakukan  kegiatan  ekstrakulikuler  yang dimanfaatkan  untuk  pembelajaran  terkait pengomposan,  daur  ulang,  pembuatan biopori,  serta go  green  school,  (2) Penyediaan  sarana  penunjang,  seperti ketersediaan tempat sampah, taman hijau, alat  pembuat  kompos,  ruang  pameran untuk display barang  daur  ulang,  kantin
sehat  yang  ramah  lingkungan  dan  lain sebagainya.  Fokus penelitian adalah penulis melakukan  pengkajian  terhadap  pengelolaan pendukung ramah lingkungan dalam program  Adiwiyata.  Hal  ini  di-lakukan, guna mengetahui sejauh mana tujuan yang dirancang  berkenaan  dengan  kebijakan, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan program Adiwiyata,  dengan  rumusan  maslah  yang penulis angkat, yakni “Bagaimana pelaksanaan kurikulum  berbasis  lingkungan  dalam program  Adiwiyata  di  SMA  Negeri Terawas?”

## KERANGKA TEORI

## Kebijakan Berwawasan Lingkungan
Prinsip-prinsip  dasar  kebijakan berwawasan  lingkungan  dalam  menerapkan program  Adiwiyata,  antara  lain:  (1)  Visi dan  misi  sekolah  yang  peduli  dan berbudaya lingkungan; (2) Kebijakan sekolah dalam mengembangkan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup; (3) Kebijakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia ( tenaga kependidikan dan non kependidikan ) di  bidang  pendidikan  lingkungan  hidup; (4) Kebijakan sekolah dalam upaya peng- hematan Sumber Daya Alam; (5) Kebijakan sekolah  yang  mendukung  terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat; (6)  Kebijakan  sekolah  untuk  pengalokasian dan  penggunaan  dana  bagi  kegiatan  yang terkait  dengan  masalah  lingkungan  hidup (Harsono, 2008; MenLHK, 2011; Sugandhy & Hakim, 2007)
Lingkungan  hidup  merupakan  suatu kesatuan  di  mana  di  dalamnya  terdapat berbagai  macam  kehidupan  yang  saling tergantung.  Apalagi,  lingkungan  hidup menjadi  penunjang  yang  sangat  penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup  yang  ada.  Sebab,  lingkungan yang sehat akan terwujud apabila manusia dan  lingkungannya  dalam  kondisi  yang baik.
UU.No.23,  (1997)  mengatur  dan melaksanakan  proteksi  atau  perlindungan
terhadap  sumber  daya  alam,  yaitu  udara, tanah,  air,  pesisir  dan  laut,  keanekaragaman hayati,  pedesaan,  perkotaan,  lingkungan sosial agar tidak mengalami kerusakan dan atau  pencemaran  dari  pelaksanaan  kegiatan dan  atau  usaha,  baik  skala  kecil  maupun skala besar.
Fungsi kebijakan berwawasan lingkungan  adalah  dapat  memberikan petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan sehingga  tidak  mengakibatkan  terjadinya kerusakan lingkungan, Kebijakan tersebut menjadi  dasar  bagi  pembangunan  di Indonesia  yang dapat mengurangi  bahkan meniadakan  pencemaran  lingkungan, menjadikan  lingkungan  sebagai  tempat menempuh  kehidupan  yang  tentram  dan sejahtera  serta  menyadarkan  makhluk utamanya  manusia  untuk  senantiasa menjaga  kelestarian  lingkungan  agar tercipta hubungan yang harmonis diantara keduanya  (Budiharjo,  1993;  Imran,  2013; Suparmoko, 2014)
Pendapat  yang  dikemukakan  oleh Sugandhy  &  Hakim,  (2007)  mengatakan fungsi  lain  dari  kebijakan  berwawasan lingkungan  adalah  agar  masyarakat  yang memanfaatkan  Sumber  Daya  Alam  tidak merusak lingkungan.
Selaras  dengan  pednapat  tersebut maka pengelolaan sumber daya alam perlu memerhatikan  keadaan  lingkungan  agar ekosistem  lingkungan  tidak  terganggu. Karena,  kita  sudah  mengetahui  bersama bahwa  Sumber  Daya  Alam  merupakan penopang kehidupan penduduk yang perlu dijaga  kelestariannya,  karena  kebutuhan pemenuhan  tersebut  akan  terus  berlanjut (Indonesia, 2002)
Menjalankan  pembangunan  dengan memanfaatkan  dan  mengelola  sumber daya  alam  maka,  perlu  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  yang  tidak  merusak ekosistem.  Agar  terjaga  kelestariannya, maka  pemerintah  dan  masyarakat  perlu menjaga  kawasan  tangkapan  hujan,  yaitu lereng  pegunungan  harus  tetap  banyak pohon-pohonnya, apabila  lereng pegunungan
menjadi  kawasan  permukiman,  harus banyak  dibuat  sumur-sumur  resapan  air, kemudian melakukan pelarangan pembuangan air  limbah  langsung  kesungai,  kedalam sumur peresapan ataupun ke laut. Masyarakat harus  mengolah  air  limbah  sebelum dibuang,  air  tinja  dibuang  dalam  sumur resapan  yang  menggunakan  perlapisan ijuk dan pasir dan  yang terpenting adalah melakukan reboisasi.
Senada  dengan  pendapat  yang dijelaskan  di  atas,  (Hidup,  2010;  Shinta, 2019)  manyatakan:  “Jika  ditinjau  dari fungsi  kebijakan  berawawasan  lingkungan secara luas dapat diartikan, aspek pemanfaatan  sumber  daya  alam  sebagai modal  pertumbuhan  ekonomi  seperti berkontribusi  sektor  perikanan,  kehutanan, pertambangan dan mineral terhadap PBD, dengan  aspek  perlindungan  terhadap  ke- lestarian  fungsi  lingkungan  hidup sebagai penopang sistem kehidupan secara luas.”

## Kurikulum Berbasis Lingkungan
Prinsip-prinsip dasar penerapan kurikulum  berbasis  lingkungan  adalah sistem  pendidikan  itu  sendiri,  karena pendidikan  merupakan  usaha  sadar  dan terencana  untuk  mewujudkan  suasana belajar  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan, akhlak  manusia,  serta  keterampilan  yang diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa dan Negara (Adam, 2014).
Menurut  Abdullah  dan  Halim, (2010) kurikulum merupakan; ” To overcome this  problem,  environmental  knowledge should  be  given  to  people  through programs  or  activities  that  demonstrate the  benefit  they  get  by  taking  action towards  awareness  of  environmental preservation  and  conversation.  This  is because benefit to oneself are essential for most  people’s  awareness  of  environmental issues to be translated into action on them. Therefore, environment education needs to
be  improved  in  so  that  the  environmental knowledge can be offered more effective” Pendapat  Abdullah  dan  Halim  (2010) tersebut dapat di artikan sebagai pengetahuan  lingkungan  harus  diberikan kepada  masyarakat  dengan  menunjukkan manfaatnya  yaitu  melestarikan  lingkungan. Menurutnya, hal ini merupakan strategi yang baik  untuk  meningkatkan  pelestarian lingkungan  melalui  pendidikan  lingkungan dengan  menyesuaikan  kebutuhan  daerah setempat.
Apabila pendidikan memang bertujuan untuk  mencerdaskan  anak  bangsa  dan mengantarkan mereka untuk dapat memahami  lingkungan  serta  mengelolanya dengan baik, berarti konsep yang diberikan harus  seirama dengan kemajuan  ilmu dan teknologi. Karena, memang generasi muda Indonesia perlu dipersiapkan untuk memasuki ajang persaingan bebas pada era globalisasi.  Mereka  seyogianya  kritis  dan memiliki  kesadaran  akan  pentingnya melestarikan fungsi lingkungan hidup untuk keperluan  generasi  mereka  dan  generasi yang akan datang dalam mengelola sumber daya alam hayati.
UU.  No.  9,  (2015)  menuntut  pelaksanaan otonomi  daerah  dan  wawasan  demokrasi dalam  penyelenggraan  pendidikan.  Pengelolaan pendidikan  yang  semula  bersifat  sentralistik berubah  menjadi  desentralistik,  Desentralisasi  pengelolaan  pendidikan  dengan diberikannya  wewenang  kepada  sekolah untuk  menyusun  kurikulumnya  mengacu pada  Undang-Undang  Nomor  20  tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu  pasal  3  tentang  fungsi  dan  tujuan pendidikan  nasional,  maka  dapat  dilihat bahwa  sekolah  atau  lembaga  pendidikan membutuhkan  pembuatan  dan  penyiapan perencanaan  dan  pelaksanaan  kurikulum dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di dalam kelas dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa.
Desentralisasi pengelolaan pendidikan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan  kondisi  daerah.  Bentuk  nyata  dari desentralisasi  pengelolaan  pendidikan  ini
adalah  diberikannya  kewenangan  kepada sekolah  untuk  mengambil  keputusan berkenaan  dengan  pengelolaan  pendidikan, seperti dalam pengelolaan kurikulum baik dalam penyusunan maupun pelaksanaannya di sekolah (Ismail, 2018; Kuswandi, 2011).
Lingkungan  sekolah  dapat  memberikan pengalaman  hidup  yang  bermakna  bagi siswanya.  Di  lingkungan  itu  pula  siswa dapat menjadikannya tempat belajar  yang paling  menyenangkan.  Salah  satu  upaya yang  dapat  dilakukan  adalah  menjadikan sekolah  sebagai  wahana  belajar  yang efisien,  efektif  dan  membuat  seluruh komponen sekolah memberikan dukungan yang kuat.
Amanat  UU.No.32,  (2009a)  ditegaskan bahwa;  “Setiap  orang  berhak  mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik  dan  sehat”.  Sehingga,  untuk  menjawab hal tersebut dimunculah Sekolah Berbudaya Berwawasan  Lingkungan  (SBL)  untuk diimplementasi dalam kurikulum berbasis lingkungan di sekolah.

## Kajian Empiris
Banyak  penelitian  yang  dilakukan dengan  tema  “kebijakan  berwawasan lingkungan”  seperti  yang  dilakukan  oleh (Hidayati, 2013; Landriany, 2014; Mulyana, 2009; Rahmah, 2014; Sudarwati, 2012)  dan juga penelitian yang bertemakan “kurikulum berbasis  lingkungan”, seperti yang pernah dilakukan  oleh  (Adam,  2014;  Baharun, 2016; Istiadi, 2018; Rahmah, 2014; Suastra, 2005),  selanjutnya  lebih  universal  lagi penelitian  dengan  tema  ini  juga  telah dilakukan  oleh  (Boardman  et  al.,  2012; Glenn, 2000;  Ketelhut, Clarke, & Nelson, 2010; Lenschow, 2002; Swinburn, Egger, & Raza, 1999; Williams, Linn, Ammon, & Gearhart, 2004).
Berdasarkan semua pondasi empiris  tersebut  maka  penelitian  ini mengkaji riset lebih lanjut  yang diuraikan secara komprehensif.

## METODE PENELITIAN
Nana,  (2007);  dan  Sukmadinata, (2005) mengatakan dasar penelitian kualitatif  adalah  konstruktivisme  yang berasumsi  bahwa,  kenyataan  itu  berdimensi jamak,  interaktif,  dan  suatu  pertukaran pengalaman sosial,  yang diinterpretasikan oleh  setiap  individu.  Bahkan,  Glesne  & Peshkin,  (1991);  Kasiram,  (2010);  dan Sugiyono,  (2005)  mereka  berpendapat, secara garis besarnya ada  lima ciri pokok karakteristik  metode  penelitian  kualitatif , yakni:  Penelitian  kualitatif  menggunakan lingkungan  alamiah  sebagai  sumber  data, memiliki  sifat  deskriptif  analitik,  tekanan pada proses bukan hasil, sifatnya induktif, dan mengutamakan makna .
Penelitian  ini  merupakan  jenis kualitatif dengn tipe single case study yang akan  membahas  kasus  yang  ada  di  SMA Negeri  Terawas  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan program Adiwiyata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Langkah  Kepala  Sekolah  dalam  Menerapkan Kebijakan Berwawasan Lingkungan
Mewujudkan  sekolah  yang  peduli dan  berbudaya  lingkungan  maka  di- perlukan beberapa kebijakan sekolah yang mendukung  dilaksanakannya  kegiatan- kegiatan  pendidikan  lingkungan  hidup oleh  semua  warga  sekolah  sesuai  dengan prinsip-prinsip  dasar  Program  Adiwiyata yaitu partisipatif dan berkelanjutan.
Hakikatnya, kebijakan adalah rangkaian  konsep  dan  asas  yang  menjadi pedoman  dan  dasar  rencana  dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan  cara  bertindak.  Istilah  ini  dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, kelompok  sektor  swasta,  serta  individu. Kebijakan Berwawasan Lingkungan langsung diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup (PPLH), menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda,  daya,  keadaan,  dan  makhluk  hidup, termasuk  manusia  perilakunya,  yang  mem- pengaruhi alam, kelangsungan perikehidupan, dan  kesejahteraan  manusia  serta  makhluk hidup lain.
Salah  satu  upaya  kebijakan  ber- wawasan  lingkungan  yang  dapat  dilakukan dalam  mencegah  terjadinya  kerusakan lingkungan adalah dengan melakukan studi Analisis  Menegenai  Dampak  lingkungan Hidup (AMDAL). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor  27  tahun  1999  tentang  AMDAL dinyatakan bahwa AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha  dan  atau  kegiatan  yang  direncana- kan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang  penyelenggaraan  usaha  dan  atau kegiatan.  AMDAL  berfungi  sebagai  upaya preventif dalam menjaga dan mempertahan- kan  kualitas  lingkungan  serta  menekan pencemaran  sehingga  dampak  negatifnya menjadi  serendah  mungkin.  Oleh  karena itu  dokumen  AMDAL  bersifat  mengikat berbagai  pihak  yang  terlibat  di  dalamnya serta  mempunyai  konsekuensi  bagi  status perijinan dan atau kegiatan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan observasi  yang  dilakukan  oleh  Peneliti terhadap  kebijakan  berwawasan  lingkungan SMA Negeri Terawas di Kabupaten Musi Rawas  menunjukkan  bahwa,  enam  langkah yang  dilakukan  kepala  sekolah  dalam menerapkan kebijakan berwawasan lingkungan dalam program Adiwiyata antara lain;  (1) Pertama visi misi yang peduli dan berbudaya lingkungan, (2) Kedua ,  Pengembangan pem- belajaran pendidikan lingkungan hidup, (3) Ketiga ,  peningkatan  kapasistas  Sumber Daya  Manusia,  (4) Keempat, kebijakan sekolah yang mendukung terciptanya sekolah yang  bersih  dan  sehat,  (5) Kelima , kebijakan  kepala  sekolah  dalam  upaya penghematan  Sumber  Daya  Alam,  (6) Keenam ,  kebijakan  sekolah  untuk  peng- alokasian  dan  penggunaan  dana  bagi kegiatan  yang  terkait  denganmasalah lingkungan hidup.
Pada  tahap  merancang  visi  dan misi,  pihak  sekolah  sudah  melakukan pertimbangan  yang  cukup  matang,  dimana bunyi  misi  yang  menjadi  pedoman  bagi warga SMA Negeri Terawas yang pertama adalah  melaksanakan  pembelajaran  dan bimbingan lingkungan hidup secara efektif dan kompetitif, artinya sistem pembelajaran di sekolah ini diberikan bimbingan dari guru untuk  siswa-siswi  tentang  lingkungan hidup  secara  efektif  dan  juga  kompetitif antara satu sama lain.
Pengembangan pembelajaran  ling- kungan  hidup  sangat  penting  sekali dilaksanakan,  karena  dapat  meningkatkan kesadaran dan perhatian terhadap ketertarikan bidang  ekonomi,  sosial,  politik  serta ekologi.  Kemudian,  juga  dapat  memberi kesempatan  bagi  setiap  orang  untuk mendapatkan  pengetahuan,  keterampilan, sikap  ataupun  perilaku,  motivasi  dan komitmen  yang  nantinya  sangat  diperlukan dalam bekerja secara individu dan kolektif untuk  menyelesaikan  masalah  lingkungan saat  ini  dan  mencegah  masalah  baru.  Dan yang  terakhir  pengembangan  pembelajaran lingkungan  hidup  yaitu  menciptakan  satu kesatuan  pola  tingkah  laku  baru  bagi individu, kelompok dan masyarakat terhadap lingkungan hidup.
Proses  perencanaan  dan  pengambilan kebijakan  oleh  lembaga-lembaga  negara yang  berkenaan  dengan  persoalan  teknologi dan  lingkungan  hidup  menuntut  adanya pemahaman yang komprehensif dari aktor pengambil  kebijakan  mengenai  masalah terkait.  Pemahaman  ini  berangkat  dari pengetahuan  akademis  dan  diperkuat  oleh data-data  lapangan  sehingga  dapat  menghasilkan skala  kebijakan  yang  berbasis  kerakyatan
secara  umum  dan  ekologi  secara  khusus. Kebijakan  yang  dapat  dilakukan  adalah kebijakan  ber-wawasan  lingkungan  yang berkenaan  dengan  upaya  pendayagunaan sumber daya alam dengan tetap mempertahankan aspek-aspek pemeliharaan  dan  pelestarian  lingkungan. Kebijakan  berwawasan  lingkungan  adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan  manfaat  sumber  daya alam  dan  sumber  daya  manusia  dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan  sumber  daya  alam  untuk menopangnya.  Menerapkan  kebijakan peningkatan  Sumber  Daya  Manusia,  baik itu dari tenaga kependidikan  maupun non kependidikan  khususnya  dalam  bidang lingkungan  hidup,  seluruh  warga  sekolah SMA Negeri Terawas diterapkan semua.
Kebijakan  kepala  sekolah  dalam upaya  penghematan  Sumber  Daya  Alam. Kebanyakan Sumber Daya Alam yang kita nikmati saat ini adalah yang tidak dapat di perbaharui.  Hal  ini  tentu  saja  menandakan bahwa jika kita menggunakan Sumber Daya Alam  secara  berlebihan  maka  Sumber Daya Alam tersebut akan cepat habis.
Kementerian  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan  bekerjasama  dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah  menetapkan,  kalau  pelaksanaan program  Adiwiyata  bisa  menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikucurkan  menggunakan  Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN).  hal ini  diperuntukkan  bagi  penyelenggaraan satuan  Pendidikan  Dasar  sebagai  pe- laksanaan program wajib belajar sembilan tahun,  seperti  SD  dan  SMP  saja,  lalu bagaimana dengan SMA.
Tabel 1.

## Kebijakan Berwawasan Lingkungan
Standar Implementasi Keterangan A. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memuat kebijakan upaya perlindungan dan Visi, Misi dan Tujuan sekolah yang tertuang dalam Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan memuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tersusunnya Visi, misi dan tujuan yang memuat upaya pelestarian fungsi lingkungan dan kerusakan lingkungan
hidup.
pengelolaan lingkungan hidup Struktur kurikulum memuat muatan lokal, pengembangan duru terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Struktur kurikulum memulai pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada komponen mata pelajaran wajib atau muatan lokal atau pengembangan diri. Mata pelajaran wajib atau Mulok yang terkait PLH dilengkapi dengan ketuntasan minimal belajar. Adanya ketuntasan minimal belajar pada mata pelajaran wajib atau muatan lokal yang terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. B. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Rencana kegiatan dan anggaran sekolah memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi:
Kesiswaan, kurkulum dan kegiatan pembelajaran, peningkatan kapasistas pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, budaya dan lingkungan sekolah, peran masyarakat dan kemitraan, peningkatan dan pengembangan mutu. Sekolah memiliki anggaran untuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebesar 20% dari total anggaran sekolah.
Anggaran sekolah dialokasikan secara proporsional untuk kegiatan kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran,
peningkatan kapasistas pendidik dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana budaya dan lingkungan sekolah, peran masyarakat dan kemitraan peningkatan dan pengembangan mutu.

## Kurikulum  Berbasis  Lingkungan  di  SMA  Negeri Terawas
Kurikulum  yang  berbasis  lingkungan sangat penting untuk dilaksanakan, hal ini dikarenakan  dapat  menciptakan  sistem pelajaran yang kondusif. “Kurikulum berbasis lingkungan  penting  sekali  dilaksanakan karena  dapat  menciptaan  sistem  pem- belajaran yang  berbasis lingkungan, memberikan  suasana  yang  kondusif  bagi pendidikan.  Kondisi  tersebut  dapat  me- ningkatkan  daya  retensi  serta  kompetensi siswa pada konsep-konsep yang dipelajari”.
Bahkan,  implementasi  kurikulum berbasis lingkungan yang dapat dilakukan siswa  dalam  konsep  sekolah  berbudaya lingkungan antara lain kegiatan penghijauan, bakti social  lingkungan,  jalan  sehat, kerja bakti  lingkungan,  melakukan  konservasi lahan  dengan  penanaman;  pemeliharaan tanaman,  pemanfaatan  kebun  bibit;  pe- nambahan  koleksi  kebun  sekolah  untuk proses pembelajaran, keanekaragaman hayati, perbanyakan  tanaman  untuk  melatih life skill,  konservasi  flora  &  fauna,  pengenalan konsep  konservasi,  implementasi  PLH, monitoring  dan  evaluasi,  penilaian  antar kelas, lomba barang bekas, mengembangkan produk olahan bahan sekitar, dan
mengadakan pameran produk kreasi siswa dan lain-lain.
Kemudian,  dalam  pelaksanaan kurikulum  berbasis  lingkungan penyampaian materi  lingkungan  hidup  kepada  para siswa  dapat  dilakukan  melalui  kurikulum secara terintegrasi atau monolitik. Pengembangan materi,  model  pembelajaran  dan  metode belajar  yang  bervariasi,  dilakukan  untuk memberikan  pemahaman  kepada  siswa tentang  lingkungan  hidup  yang  dikaitkan dengan  persoalan  lingkungan  sehari-hari (isu  lokal).  Pengembangan  kurikulum tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cara, melakukan pengembangan model pembelajaran lintas  mata  pelajaran.  Penggalian  dan pengembangan  materi  dan  persoalan lingkungan hidup yang ada di masyarakat sekitar.  Pengembangan  metode  belajar berbasis  lingkungan  dan  budaya  serta pengembangan  kegiatan  kurikuler  untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa tentang lingkungan hidup.
Implementasi  kurikulum  merupakan suatu  penerapan  konsep,  ide,  program, atau  tatanan  kurikulum  ke  dalam  praktik pembelajaran atau berbagai aktivitas baru, sehingga  terjadi  perubahan  pada  se- kelompok  orang  yang  diharapkan  untuk
berubah.  Dengan  demikian  tenaga  pendidik harus  menyusun  rancangan  pembelajaran yang  terkait  lingkungan  yang  selanjutnya diimplementasikan  dalam  pembelajaran yang  pada  dasarnya  dengan  adanya implementasi kurikulum berbasis lingkungan tersebut  bertujuan  agar  mengubah  sikap dan  perilaku  peserta  didik  untuk  yang peduli lingkungan.
Pengembangan  kurikulum  berbasis lingkungan  di  SMA  Negeri  Terawas, dengan  cara melibatkan  siswa-siswi langsung  dalam  pemeliharaan  tanaman, menanam  aneka  bibit,  yang  nantinya langsung  di  panen  oleh  mereka  sendiri, bahkan  para  pelajar  juga  ber-kesempatan untuk memproduksi hasil tanaman tersebut, dengan mengolah menjadi aneka keripik  dari  pisang.  Tidak  hanya  itu  saja, siswa  juga  dapat  memproduksi  sendiri dengan  pengolahan  yang  kreatif  dan inovatif  mereka  bisa  menciptakan  karya, yang  nantinya  dapat  menghasilkan  uang,
hal  ini  bisa  diambil  contoh  dengan pengolahan  limbah  menjadi  produk  yang layak  pakai,  aneka  koran  bekas,  disulap jadi  bunga,  rumah-rumahan,  begitu  juga daun-daun  kering,  dimanfaatkan  untuk membuat bunga dengan cat plitur, stik ice cream  disulap  menjadi  rumah-rumahan dengan  desain  rumah  adat,  dan  masih banyak yang lainnya.
Dari sana siswa tidak harus duduk diam  memperhatikan  guru,  tetapi  siswa juga  langsung  berpartisipasi  aktif  dalam proses  pembelajaran  sehingga  menciptakan suasana belajar yang menyenangkan.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan kurikulum  berbasis  lingkungan  di  SMA Negeri  Terawas  berdasarkan  keputusan bersama  yang  di  motori  oleh  Kementerian Lingkungan  Hidup  bekerjasama  dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dimana berbagai  materi pendidikan sudah diterapkan dengan baik,  mulai dari dalam kelas hingga praktek di luar kelas.
Tabel 2.

## Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan
Standar Implementasi Keterangan A. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memuat kebijakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Menerapkan pendekatan strategi,
metode,  dan  teknik  pembelajaran  yang melibatkan  peserta  didik  secara  aktif dalam pembelajaran (Pakem/belajar aktif/partisipatif) 70%  tenaga  pendidik  menerapkan  metode yang  melibatkan  peserta  didik  secara  aktif (demostrasi diskusi (FGD), simulais (bermain peran), pengalaman lapangan, curah pendapat,  debat  simposium,  labolatorium (praktek  langsung),  penugasan,  observasi, project percontohan, dll Mengembangkan isu lokal dan isu global sebagai  materi  pembelajaran  LH  sesuai dengan jenjang pendidikan 70%  tenaga  pendidik  mengembangkan  isu lokal  (daerah)  dan  isu  global  yang  terkait dengan PPLH. Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian pembelajaran LH 70%  tenaga  pendidik mengembangkan indikator pembelajaran dan instrumen penilaian yang terkait dengan PPLH. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap,  baik  untuk  kegiatan  di  dalam kelas,  labolatorium,  maupun  di  luar kelas. 70%  tenaga  pendidik  menyusun  rancangan pembelajaran yang terkait dengan PPLH. Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran LH. Prosentase tenaga pendidik uang mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat terkait dengan PPLH (SD sebesar 50%, SMP sebesar 40%, SMA/SMK sebesar 30%) Mengkomunikasikan hasil inovasi pembelajaran LH. Hasil inovasi pembelajaran LH
dikomunikasikan  melalui:  majalah  dinding, buletin sekolah, pameran, website, radio, TV,
surat kabar, jurnal, dll
B. Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran  tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mengaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural  dalam  pemecahan  masalah LH, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
70%70%  pendidik  mempunyai  kemampuan memecahkan masalah LH. Menerapkan  pengetahuan  LH  yang diperoleh  untuk  memecahkan  masalah LH dalam kehidupan sehari-hari 50%  peserta  didik  mempunyai  kemampuan memecahkan masalah terkait: - Pengelolaan sumber daya air
- Pengelolaan sampah - Hemat energi - Perlindungan  lingkungan  (pohon, taman) Mengkomunikasikan  hasil  pembelajaran LH dengan berbagai cara dan media. 50% peserta didik mengkomunikasikan hasil pembelajaran  LH  melalui:  majalah  dinding, buletin sekolah, pameran, website, radio, TV, surat kabar, jurnal, dll.

## Pelaksanaan  Kurikulum  Berbasis  Lingkungan di SMA Negeri Terawas
Pendapat-pendapat  di  atas  diperkuat oleh  peraturan  dari  Menteri  Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan  Nasional  Nomor:  O3/MENLH/ 02/2010  dan  Nomor:  01/II/KB/2010. Berdasarkan bunyi pasal 36 ayat 1 dijelaskan bahwa “Pengembangan kurikulum dilakukan dengan  mengacu  pada  standar  nasional pendidikan  untuk  mewujudkan  tujuan pendidikan nasional”. Bunyi pasal tersebut juga  didukung  oleh  Pasal  36  ayat  2  yang berbunyi  “Kurikulum pada semua  jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan  satuan pendidikan, potensi daerah, dan
peserta  didik”.  Berdasarkan  bunyi  pasal tersebut  maka  dalam  pengembangan kurikulum  di  sekolah  disesuaikan  ber- dasarkan  satuan  pendidikan  dan  potensi daerah  masing-masing  sebagai  wujud desentralisasi pendidikan. Kurikulum berbasis  lingkungan  tetap  mengacu  pada kurikulum pada umumnya dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dan untuk pengembangan  integrasinya  dikembangkan sendiri  oleh  sekolah.  Pada  pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan diperlukan tenaga  pendidik  yang  terampil  dalam mengembangkan  pembelajaran  yang  ter- integrasi  dengan  lingkungan  serta  sarana dan  prasarana  yang  mendukung  dalam pembelajaran terkait lingkungan.
Tabel 3.

## Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan
Standar Implementasi Keterangan A. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang ramah lingkungan Menyediakan sarana dan prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah. Tersedianya  enam  sarana  prasarana  untuk mengatasi  persoalan  lingkungan  sekolah sesuai dengan standar sarana dan prasarana permendiknas  nomor  24  tahun  2007 seperti,  air  bersih,  sampah,  (penyediaan tempat sampah terpisah, komposter), tinja, air  limbah,  drainase,  ruang  terbuka  hijau, kebisingan/getaran/radiasi. Menyediakan  sarana  prasarana  untuk mendukung  pembelajaran  lingkungan hidup di sekolah. Tersedianya enam sarana prasarana
pendukung pembelajaran lingkungan hidup, antara lain; pengomposan, pemanfaatan, pengolahan air, hutan/taman/kebun  sekolah,  kolam  ikan, bipori, sumur resapan, biogas, dll B. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana  dan  prasarana  yang ramah lingkungan Memelihara sarana dan prasarana sekolah yang ramah lingkungan. Sekolah  memiliki  anggaran  untuk  upaya perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hiduo  sebesar  20%  dari  total  anggaran sekolah. Meningkatkan pengelolaan dan pembeliharaan fasilitas sanitasi sekolah Tersedianya  empat  unsur  mekanisme pengelolaan  dan  pemeliharaan  sarana meliputi  penanggung  jawab,  tata  tertib, pelaksana,  pengawas  dll.  Terkait  dalam kegiatan penyediaan dan pemakaian sarana fasilitas sanitasi sekolah
Memanfaatkan  listrik,  air,  dan  ATK secara efisien. 20%  efisiensi  pemanfaatan  listrik,  air  dan ATK Meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan Kantin  melakukan  tiga  upaya  dalam randgka  meningkatkan  pelayanan  kantin sehat dan ramah lingkungan, meliputi: -Kantin  tidak  menjual  makanan  dan minuman yang mengandung bahan pengawet/pengenyal, pewarna, perasa yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. -  Kantin    tidak  menjual  makanan  yang tercemar/terkontaminasi, kadaluarsa. -Kantin  tidak  menjual  makanan  yang dikemas tidak ramah lingkungan seperti:plastik, styrofoam, aluminium foil. Memelihara Sarana Pendukung Ramah Lingkungan Penyediaan sarana pendukung ramah  lingkungan  sebagai  upaya  dalam mengatasi permasalahan lingkungan tentu tidak hanya sebatas penyediaan air bersih, tempat  pembuangan  sampah,  atau  tempat pembuangan  air  limbah.  Namun,  dalam mengatasi  permasalahan  lingkungan  hidup khususnya  polusi,  pihak  sekolah  me- nyediakan  sarana  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH).  SMA  Negeri  Terawas  memiliki RTH  yang  sangat  baik,  bahkan,  RTH inilah  yang  membuat  kedua  sekolah  ini menjadi  indah  dan  nyaman  bagi  pelajar dalam  menempuh  pendidikan.  Dengan demikian,  artinya  pemeliharaan  sarana pendukung  ramah  lingkungan  sudah  di- lakukan  dengan  baik  oleh  warga  sekolah, hal  ini  dibuktikan  dengan  banyaknya program  yang dilaksanakan hampir setiap hari.
Kepala  sekolah  selalu  melakukan pembinaan  kepada  warga  sekolah  ketika ada  hal-hal  yang  mengalami  penurunan dalam  keindahan  sekolah,  seperti  adanya sampah yang berserakan, pengelolaan limbah yang  tidak  dilakukan  dengan  optimal selama  satu  bulan,  ataupun  kurangnya kesadaran  peserta  didik  dalam  menerapkan perilaku  yang  hemat  penggunaan  Sumber Daya  Alam.  Program  ini  tentu  saja dilakukan  secara  kontinu  setiap  tahun, sehingga  walaupun  sekolah  ini  sudah ditetapkan  sebagai  sekolah  Adiwiyata tingkat  Provinsi  Sumsel  dan  sekarang masuk  ditingkat  nasional  akan  tetapi
evaluasi  dan  pembinaan  terus  dilakukan, supaya  apa  yang  sudah  ditetapkan  oleh pemerintah provinsi tidak membuat warga sekolah terlena sehingga sekolahnya menjadi tidak  indah  lagi.  Dengan  demikian,  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  SMA  Negeri Terawas  sudah  melakukan  pemeliharaan sarana pendukung ramah lingkungan dengan baik,  pemeliharaan  dilakukan  secara fleksibel  oleh  petugas  yang  bertanggung jawab  maupun  oleh  seluruh  warga  sekolah khususnya  peserta  didik.  Dengan  demikian penyediaan sarana dan prasarana pendukung ramah  lingkungan  yang  dimiliki  sekolah dapat terkondisikan dengan baik.

## SIMPULAN DAN SARAN
Kebijakan  Berwawasan  Lingkungan di  SMA  Negeri  Terawas  dilakukan  dengan membuat  visi  misi  yang  peduli  dan berbudaya  lingkungan,  pengembangan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup,  peningkatan  kapasistas  Sumber Daya  Manusia,  kebijakan  sekolah  yang mendukung terciptanya sekolah  yang bersih dan  sehat.  Kebijakan  Kepala  Sekolah dalam  upaya  penghematan  Sumber  Daya Alam  dankebijakan  sekolah  untuk  peng- alokasian  dan  penggunaan  dana  bagi kegiatan  yang  terkait  dengan  masalah lingkungan  hidup  sangat  berdampak positif.
Kurikulum  berbasis  lingkungan diterapkan  SMA  Negeri  Terawas  dengan membiasakan  pelajar  mencintai  lingkungan, memiliki  panggung  kreasi  sebagai  wadah siswa  belajar  diluar  kelas,  menerapkan
pendidikan  dari  mata  pelajaran  Muatan Lokal  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Oleh karena itu, Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan  di  SMA  Negeri  Terawas sudah  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini dikarenakan  tenaga  pendidik  memiliki kompetensi pembelajaran di bidang lingkungan hidup sehingga dalam menyampaikan  materi  maupun  praktik dengan  para  pelajar  dapat  dilakukan dengan mudah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, S. I. S. S., & Halim, L. (2010).
Development of instrument
measuring  the  level  of  teachers’ Pedagogical  Content  Knowledge (PCK) in environmental education. Procedia-Social  and  Behavioral Sciences, 9 , 174-178.
Adam,  A.  F.  B.  (2014).  Analisis
implementasi kebijakan kurikulum berbasis  lingkungan  hidup  pada program adiwiyata mandiri di SDN Dinoyo 2 malang. Jurnal
Kebijakan dan pengembangan pendidikan, 2 (2), 166-173. Baharun, H. (2016). Pengembangan Media Pembelajaran PAI Berbasis Lingkungan Melalui Model ASSURE. Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan, 14 (2), 231-246. BNPB.  (2014).  Laporan  Bencana  Alam,
Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana Jakarta.
Boardman,  J.  D.,  Roettger,  M.  E.,
Domingue,  B.  W.,  McQueen,  M. B., Haberstick, B. C., & Harris, K. M. (2012). Gene–environment
interactions  related  to  body  mass: School  policies  and  social  context as environmental moderators. Journal  of  Theoretical  Politics, 24 (3), 370-388.
Budiharjo,  E.  (1993). Kota  Berwawasan Lingkungan : Alumni.
Glenn,  J.  L.  (2000).  Environment-Based Education: Creating High Performance Schools and Students. Glesne,  C.,  &  Peshkin,  A.  (1991). Becoming  qualitative  researchers : Longman New York. Harsono,  S.  (2008).  Ekokritik:  Kritik Sastra  Berwawasan  Lingkungan. Kajian Sastra, 32 (1), 31-50. Hidayati,  N.  (2013). Perilaku  Warga Sekolah dalam Mengimplementasikan Program Adiwiyata (Studi di SMK Negeri 2 Semarang) (Master's Thesis) . Program Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro, Semarang. Hidup,  I.  K.  M.  N.  L.  (2010). Wujudkan sekolah  peduli  dan  berbudaya lingkungan: buku profil Adiwiyata 2010 .  Kementerian  Lingkungan
Hidup.
Imran, S. (2013). Fungsi tata ruang dalam menjaga  kelestarian  lingkungan hidup  Kota  Gorontalo. Jurnal
Dinamika Hukum, 13 (3), 457-467.
INDONESIA,  P.  K.  T.  (2002).  Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor  7  Tahun  2002  Tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Nasional Percepatan: Jakarta. Ismail,  F.  (2018).  Manajemen  Berbasis Sekolah: Solusi Peningkatan Kcalitas Pendidikan. Jurnal Ilmiah Iqra', 2 (2), 1-17.
Istiadi,  Y.  (2018).  Pendidikan  lingkungan hidup terlupakan dalam kurikulum. Kasiram, M. (2010). Metodologi penelitian:  Kualitatif–kuantitatif:
UIN-Maliki Press. Ketelhut, D. J., Clarke, J., & Nelson, B. C. (2010). The development of River
City, a multi-user virtual environment-based scientific
inquiry  curriculum:  historical  and design  evolutions. Designs  for learning environments of the future
(pp.  89-110).  Springer  Science+ Business Media
Kuswandi,  A.  (2011).  Desentralisasi Pendidikan dalam Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah di  Indonesia. Governance  (Jurnal
Ilmu Pemerintahan), 2 (1), 69-98.
Landriany, E. (2014). Implementasi kebijakan  adiwiyata  dalam  upaya mewujudkan pendidikan lingkungan  hidup  di  SMA  Kota Malang. Jurnal  Kebijakan  dan
Pengembangan  Pendidikan,  2 (1), 82-88.
Lenschow,  A.  (2002). Environmental policy integration: greening
sectoral policies in Europe . Routledge. MenLHK. (2013). Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [Press release] Mulyana,  R.  (2009).  Penanaman  etika lingkungan melalui sekolah perduli dan  berbudaya  lingkungan. Jurnal Tabularasa, 6 (2), 175-180.
Nana,  S.  S.  (2007). Metode  penelitian pendidikan .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup Nomor  05  Tahun  2015  Tentang Pedoman  Pelaksanaan  Program Adiwiyata  pasal  1  ayat  2  (Nomor 05 Tahun 2015 ).
Rahmah,  Y.  D.  (2014).  Implementasi Program Sekolah Adiwiyata (Studi pada Sekolah Dasar Negeri Manukan  Kulon  III/540  Kota
Surabaya). Jurnal  Administrasi Publik, 2 (4), 453-757.
Shinta,  A.  (2019). Penguatan  Pendidikan Pro-Lingkungan Hidup di Sekolah- Sekolah Untuk Meningkatkan Kepedulian  Generasi  Muda  Pada Lingkungan  Hidup .  Yogyakarta:
Best Publisher. Suastra,  I.  W.  (2005). Merekonstruksi sains  asli  (indigenous  science) dalam  rangka  mengembangkan
pendidikan  sains  berbasis  budaya lokal  di  sekolah:  Studi  etnosains pada masyarakat Penglipuran Bali (PhD  Thesis) . Program  Pasca Sarjana,  Universitas  Pendidikan Indonesia. Sudarwati,  T.  M.  (2012). Implementasi kebijakan  pendidikan  lingkungan hidup  sekolah  menengah  atas negeri 11 Semarang menuju sekolah adiwiyata (Master's Thesis) . Program  Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang. Sugandhy,  A.,  &  Hakim,  R.  (2007). Prinsip dasar kebijakan pembangunan berkelanjutan berwawasan  lingkungan .  Bumi Aksara. Sugiyono, P. (2005). Memahami penelitian  kualitatif .  Bandung: Alfabeta.
Sukmadinata, S. (2005). Metode Penelitian .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Suparmoko,  M.  (2014).  Ekonomi  sumber
daya alam dan lingkungan. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas -Studi Ekonomi, Universitas Gajah Mada. Swinburn,  B.,  Egger,  G.,  &  Raza,  F. (1999). Dissecting obesogenic environments:  the  development and application of a framework for identifying and prioritizing environmental  interventions  for obesity. Preventive medicine, 29 (6), 563-570.
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015 tentang Pemerintahan Daerah
(2015).
Undang–Undang  Nomor  23  Tahun  1997
tentang  Pengelolaan  Lingkungan Hidup (1997). Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup Pasal 65 (2009a).
Undang undang Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (2009b).
Williams, M., Linn, M. C., Ammon, P., & Gearhart,  M.  (2004).  Learning  to
teach inquiry science in a technology-based  environment:  A case  study. Journal  of  Science Education  and  Technology,  13 (2), 189-206.