Volume 5 No 2, Oktober 2019 http://journal.trunojoyo.ac.id/pangabdhi ISSN: 2477-6289
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan
Galuh Widitya Qomaro*, Hammam, dan Khoirun Nasik Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Universitas Trunojoyo Madura
E-mail: gwiditya@trunojoyo.ac.id DOI: https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v5i2.6116
Artikel Diterima : 12 Agustus 2019/ Revisi : 7 September 2019/Terbit : 19 Oktober 2019

## Abstrak
Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Bangkalan terbilang mengalami pasang surut  dari  tahun  ke  tahun.  Salah  satu  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  yang  dimiliki  Kabupaten Bangkalan  sebagai  penggerak  perekonomian  masyarakat  khususnya  di  Kecamatan  Tragah  adalah  di bidang  produk  makanan.  Dalam  upaya  meningkatkan  kemandirian  dan  kesadaran  produk  halal  Tim Abdimas mengadakan serangkaian kegiatan pelatihan dan pendampingan pendaftaran sertifikat halal untuk  menunjang  daya  jual  dan  komersialitas  produk  yang  dihasilkan  UMKM  Kecamatan  Tragah. Kegiatan dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Persiapan dilakukan melalui kegiatan focus group discussion sebagai bagian dari survey pendahuluan untuk menilai kondisi dan  pemahaman  halal  masyarakat  dan  UMKM.  Pelaksanaan  dilakukan  dengan:  (1)  pelatihan  dalam beberapa  tema  produk  halal  menggunakan  teknik  presentasi  (2)  pengenalan  dan  praktek  pengisian form  pendaftaran  sertifikat  halal  Cerol  SS23000  melalui  website  LPPOM  MUI  (3)  pendampingan pendaftaran  sertifikasi  halal  online.  Evaluasi  kegiatan  dilakukan  untuk  masing-masing  tahap  dengan mengumpulkan dan menyimpulkan data dari masing- masing tahapan kegiatan sehingga dapat menjadi landasan data untuk keberlanjutan kegiatan.
Kata kunci : sertifikasi halal, jaminan produk halal, UMKM, Tragah

## PENDAHULUAN
Sebagai  wilayah  dengan  mayoritas  penduduk muslim  dan  dipandang  kuat  keislamannya, Madura  diharapkan  dapat  menjadi  contoh wilayah dalam penerapan hukum terutama dalam aspek  yang  bersentuhan  langsung  dengan kehidupan  sehari-  sehari.  Misalnya  ketentuan dalam  hal  makanan  yang  halal.  Ketentuan  ini wajib dijalankan oleh seluruh muslim dimanapun dia  berada.  Untuk  menjalankan  ketentuan tersebut,  harus  dapat  dipastikan  bahwa  setiap makanan  dan  minuman  yang  beredar  di  tengah- tengah  masyarakat  dapat  diidentifikasi  (dikenali) apakah  halal  sehingga  dapat  dikonsumsi  ataukah haram  sehingga  harus  ditinggalkan.  Pemerintah selaku  pengatur  urusan  masyarakat  memiliki kewajiban  untuk  memastikan  bahwa  makanan yang beredar dapat dikenali halal atau haramnya.
Dalam  hal  ini  Pemerintah  memberikan wewenang kepada MUI melalui LPPOM (Lembaga  Pengkajian  Pangan  Obat-obatan  dan Kosmetika)  untuk  pengawasan  dan  pemeriksaan serta  sertifikat  produk  halal  yang  kemudian dilanjutkan  dengan  disahkannya  UU  No.  33 tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  yang
mana  pemerintah  akan  mengambil  alih  dalam penerbitan sertifikat melalui badan penyelenggara jaminan produk halal yang berada di  bawah  naungan  Kementerian  Agama.  Dengan diberlakukannya  UU  No.  33  tahun  2014, sertifikasi halal tidak lagi bersifat voluntery akan tetapi  menjadi  mandatory  yang  artinya  setiap produk makanan dan minuman yang diperjualbelikan  dan  diedarkan  ke  masyarakat luas  harus  bersertifikasi  halal.  Dalam  UU  JPH pasal  67  dijelaskan  kewajiban  bersertifikasi  bagi produk  yang  beredar  dan  diperdagangkan  akan mulai berlaku terhitung lima tahun sejak UU JPH disahkan, artinya pada tahun 2019 ini pada bulan oktober  semua  produk  yang  diperjualbelikan  dan diedarkan  haruslah  bersertifikasi  halal,  termasuk produk UMKM.
Dengan  disahkannya  undang-undang  ini, pemerintah melalui badan BPJPH ingin memberikan  jaminan  dan  perlindungan  kepada konsumen  muslim  untuk  mendapatkan  informasi terkait  kehalalan  produk.  Tidak  hanya  itu  dalam Undang-undang dijelaskan kewajiban bersertifikasi  juga  dapat  berpengaruh  dalam meningkatakan nilai jual dan daya saing pasar di
tengah trend global untuk mengkonsumsi produk halal  baik  di  wilayah  muslim  maupun  non muslim.
Kabupaten  Bangkalan  merupakan  salah  satu Kabupaten  di  daerah  Madura  dengan  penduduk mayoritas Muslim. Total penduduk di Bangkalan dalam  data  pusat  statistik  tercatat  terdapat 970.894 jiwa. Hampir 98 persen adalah beragama Islam.  Berdasarkan  data  potensi  industri  di Kabupaten bangkalan tahun 2018 yang diperoleh dari  Dinas  koperasi  dan  UKM  provinsi  Jawa Timur,  diperoleh  seperti  tampak  dalam  tabel  1. Tidak kurang dari 166.768 unit usaha mikro kecil dan  menengah  terdapat  di  Bangkalan  dengan menyerap  tenaga  kerja  kurang  lebih  210.003 orang.
Tabel  1.  Ringkasan  Data  Potensi  UMKM Bangkalan tahun 2018
No Kelas Komoditas Unit Usaha Tenaga Kerja unit % orang % 1 Pertanian 131.112  79  145.761  69.4 2 Pertambangan dan penggalian 293 0.2 303 0.14 3 Industri pengolahan 5.712 3.4  13.600 4 Listrik, gas dan air 0 0 0 0 5 Konstruksi 29 0.01 149 6.5 6 Perdagangan hotel dan restoran 22.390  13.4  38.573  18.4 7 Transportasi 3.057 1.9 3.882 2 8 Keuangan 37 0.02 152 0.8 9 Jasa-jasa 4.138 2.5 7.583 4 Jumlah 166.768 210.003

## Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Jatim
Dari  potret  potensi  industri  mikro,  kecil  dan menengah Kabupaten Bangkalan tersebut tampak pertanian, resto dan pengolahan pangan memiliki peran  strategis  dalam  perekonomian  masyarakat. Ketiga  komoditas  tersebut  bersentuhan  erat dengan  produk  makanan  dan  minuman  yang notabene  harus  dijamin  hak  informasi  kehalalan dan  keharamannya.  Selama  ini  kesadaran  atas konsumsi  produk  halal  belum  tertanam  kuat  di tengah-tengah  masyarakat,  baik  dari  kalangan produsen,  penjual  ataupun  konsumen.  Namun ghiroh (gairah)  keislaman  akan  sangat  terasa dalam kehidupan bermasyarakat dan akan tampak reaktif bila berkaitan isu tentang daging babi atau tikus  atau  daging  ayam  yang  tidak  dipotong secara halal dalam produk makanan yang dijual.
Kecamatan  Tragah  memiliki  sedikitnya  10
UMKM  aktif  yang  bergerak  dibidang  pangan olahan.  Dari  kesepuluh  UMKM  tersebut  hanya satu  produk  yang  telah  mendapatkan  sertifikat halal.  Beberapa  produk  lainnya  beredar  di masyarakat  sekitar  tanpa  ada  label  halal  maupun diberikan  label  halal  tanpa  adanya  legalisasi. Kondisi  tersebut  menyiratkan  bahwa  masyarakat masih belum memiliki pemahaman dan kesadaran  yang  kuat  akan  jaminan  produk  halal. Kesadaran  akan  mengkonsumsi  produk  halal perlu  ditingkatkan  di  tengah  masyarakat  Kec. Tragah  Bangkalan,  baik  dari  kalangan  produsen, penjual ataupun konsumen, agar terwujud tatanan masyarakat muslim yang sesuai syariat Islam.

## METODE
Untuk  mengatasi  persoalan  yang  dihadapi oleh  pelaku  UMKM  di  Kecamatan  Tragah, digunakan metode yang diuraikan dalam beberapa  tahapan  yang  meliputi Focus  Group Discussion (FGD), pelatihan, dan pendampingan. Secara rinci, metode pelaksanaan yang digunakan adalah sebagai berikut :
1. Focus Group Discussion (FGD) Tahap Focus  Group  Discussion (FGD) diawali  dengan  survey  lapangan  dan  mendata jumlah  pelaku  UMKM  aktif  dan  tingkat pemahaman  mayarakat  terkait  produk  dan sertifikasi  halal  serta  pemetaan  terhadap permasalahan  yang  dihadapi masyarakat  terkait produk dan sertifikasi halal.

## 2. Pelatihan
Tahap pelatihan pemahaman produk halal dan sertifikasi  halal  untuk  kalangan  Produsen  dan penjual  dilaksanakan  dengan  metode  ceramah dengan teknik presentasi dengan materi diantaranya :
a. Produk halalan  Thoyyiban dalam  perspektif Islam.
b. Pemahaman  kebersihan  dan  Kenajisan  dalam perspektif Islam.
c. Ragam  Putusan  Fatwa  MUI  berkaitan  dengan produk halal.
d. UU  No.  33  tahun  2014  tentang  Sistem Jaminan Halal (SJH).
e. Prosedur  pengajuan  Nomor  Sertifikat  PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga).
f. Prosedur  pengajuan  Sertifikasi  Halal  LPPOM MUI melalui form Cerol SS23000
3. Pendampingan
Tahapan  pendampingan  dilaksanakan  melalui kegiatan  pembuatan  label  produk  yang  menarik memenuhi
ketentungan pendampingan
pendaftaran  No.  PIRT  melalui  Dinas  Kesehatan dan  pendampingan  pengisian  form  pendaftaran sertifikasi  halal  online  Cerol  SS23000  pada  web https://e-lppommui.org/.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Focus Group Discussion (FGD)
Pelaku  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  di Kecamatan  Tragah  pada  awalnya  merasa  bahwa hasil  pertaniaan  saat  sedang  panen  sangat melimpah  ruah.  Diantanya  jagung,  kacang  hijau, dan  singkong.  Setelah  diadakan  pelatihan  dari Dinas  Perindustrian  dan  Ketenagakerjaan,  maka beberapa  pelaku  usaha  menindaklanjuti  hasil pelatihan  tersebut  hingga  mampu  membuat produk  yang  dapat  diterima  pasar.  Beberapa produk pangan olahan yang dihasilkan diantaranya adalah: tempe, kue, keripik singkong, kerupuk  puli,  dan  bahkan  ada  produk  dari  desa Soket Dajah yang sudah memiliki No PIRT yaitu Tatochis (Tragah Tortila Chips). Sayangnya tidak semua  pelaku  usaha  melakukan  hal  yang  sama. Beberapa  pelaku  UMKM  cukup  puas  hanya dengan  membuat  produk  dan  dijual  dengan kemasan  dan  pasar  ‘seadanya’.  Banyak  dari produk  pangan  tersebut  yang  kiranya  dapat menjaring pasar yang lebih luas jika ditingkatkan segi pengemasan dan pelabelan.
Pelaku  UMKM  hanya  menjual  produknya menggunakan  pengemas  plastik  sederhana  dan menjualnya di rumah maupun ke warung-warung kecil  yang  ada  di  sekitar  kediaman  pengusaha. Pengusaha  melakukan  proses  produksi  dan pemasaran secara konvensional karena keterbatasan  ilmu  pengetahuan  dan  kemampuan memakses informasi. Pengusaha mengungkapkan bahwa pelanggan tetap puas dengan produk yang dihasilkan  walaupun  tidak  terdapat  label  halal karena selama bertetangga masyarakat mengganggap bahwa pengusaha pasti memproduksi  produknya  menggunakan  barang halal dan mengolahnya dengan cara yang baik.
Kegiatan  pengabdian  ini  dilaksanakan  dalam rangka  meningkatkan kesadaran  dan  pemahaman masyarakat khususnya UMKM akan produk halal dan  sertifikasi  halal,  meningkatkan  jumlah produsen  dari  UMKM  Tragah  Bangkalan  yang berkeinginan  untuk mengajukan Sertifikasi  Halal atas  produk  yang  dihasilkan,  serta  meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan produk makanan dan minuman yang halal

## 2. Pelatihan  Pelaku  UMKM  tentang  Produk Halal dan Sertifikasi Halal
Salah  satu  upaya  pemberdayaan  dalam pengabdian  ini  adalah  dengan  meningkatkan kemampuan  masyarakat  melalui  pelatihan  dan pendampingan. Pelatihan berfungsi untuk menanamkan  pengetahuan  dan  pendampingan berfungsi  sebagai  proses  praktis  untuk  mencapai tujuan  kegiatan  secara  maksimal.  Tenaga pendamping dari Tim Abdimas berfungsi sebagai fasilitator, komunikator, motivator dan dinamisator. Selain diarahkan untuk memfasilitasi  proses  pengambilan  keputusan yang  terkait  dengan  kebutuhan  masyarakat,  para pendamping  mengembangkan  perencanaan  dan pelaksanaan kegiatan secara partisipatif. Pelatihan  awal  dimulai  dengan  memberikan penyuluhan dan pendampingan mengenai pengemasan  produk  dan  pembuatan  label. Beberapa  produk  yang  sudah  dimiliki  produsen diberikan  label  dan  dikemas  dengan  plastik kemasan  siap  pakai  sehingga  produk  yang dihasilkan  memiliki  nilai  jual  yang  lebih  tinggi. Selain  daripada  itu,  pemberian  label  yang lengkap  juga  bagian  dari  proses  pemenuhan  hak konsumen  untuk  mendapatkan  informasi  yang benar  jelas  dan  jujur  dari  produk  yang  akan dikonsumsi.  Label  tersebut  berisi  antara  lain  : nama produk, merek, produsen, alamat produsen, komposisi,  berat  bersih,  dan  tanggal  kadaluarsa. Label  ini  menjadi  penting  karena  nantinya  akan menjadi  syarat  awal  yang  harus  dimiliki  saat mendaftarkan  Nomor  Pangan  Industri  Rumah Tangga (PIRT).
Gambar 1. Kemasan Krupuk Puli Lama dan Baru
Gambar 2. Beberapa Produk Olahan Desa Tragah
Penyuluhan  diberikan  kepada  pelaku  UMKM mengenai  pengetahuan  tentang  produk  halal  dan hak  konsumen  dalam  mengkonsumsi    produk. Hal    ini    penting    mengingat    masyarakat terkadang  tidak  memperhatikan  apakah  produk yang  mereka  konsumsi  ini  halal  atau  tidak (haram).  Para  pengusaha  cenderung  tak  acuh terhadap kehalalan produk yang mereka produksi,  mereka  beranggapan  bahwa  produk yangmereka  ciptakan  ini  terbuat  dari  bahan- bahan  aman.  Padahal  aman  saja  tidak  cukup, karena  meskipun  dibuat  dari  bahan  yang  aman belum  tentu  produk  tersebut  dikatakan  halal. Kriteria  halal  terbagi  2,  yaitu  berdasarkan  proses dan halal berdasarkan substansi. Halal berdasarkan  proses,  yaitu  untuk  pangan  yang berasal  dari  tumbuhan  dan  ikan  pada  waktu proses  pengolahan,  penyimpanan,  transportasi serta  alat  yang  dipakai  tidak  habis  digunakan untuk  babi  dan  bahan  tambahannya  halal sedangkan untuk bahan pangan yang berasal dari tumbuhan dan disembelih menyebut nama Allah. Halal  berdasarkan  substansi  yakni  :  (1)    tidak mengandung  daging  babi,  atau  binatang  yang dilarang  oleh  ajaran  Islam  untuk  memakannya; (2) semua bentuk minuman yang tidak mengandung alcohol.
Pendampingan  proses  pengajuan  sertifikasi halal  LPPOM  MUI  dilaksanakan  secara  praktis oleh tim dengan kegiatan diantaranya :
a. Mempersiapkan dan melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi halal
Salah  satu  syarat  pokok  pengajuan  sertifikasi halal  adalah  memiliki  Nomor  Sertifikat  Pangan Industri  Rumah  Tangga  (PIRT).  Nomor  PIRT diajukan  melalui  Dinas  Kesehatan  daerah. Sebelum  mendapatkan  nomor  PIRT,  Pengusaha wajib  mengikuti  penyuluhan  kemanan  pangan yang  diadakan  oleh  Dinas  Kesehatan  sesuai dengan  kuota  yang  telah  ditetapkan.  Pengusaha cukup  mendatangi  Dinas  Kesehatan  dengan membawa fotocopy KTP, pas foto 3x4 dua buah, denah  lokasi  usaha,  stempel/logo  usaha, draft label  produk,  dan  mengisi  formulir  yang  telah disediakan.  Pengusaha  akan  dihubungi  oleh Dinas  Kesehatan  terkait  tanggal  pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan. Setelah mengikuti penyuluhan, puskesmas akan mengunjungi  tempat  usaha  yang  bersangkutan untuk ditilik mengenai keamanan dan kebersihan tempat  produksi.  Apabila  dianggap  sudah memenuhi standar penilaian, maka akan diterbitkan  sertifikat  keikutsertaan  penyuluhan keamanan  pangan  dan  sertifikat  nomor  pangan industri rumah tangga .
Gambar 3. Penyuluhan Produk Halal
b. Pendampingan (coaching) pengisian form sertifikasi halal
Pengajuan  sertifikasi  halal  sudah  dapat dilaksanakan online melalui https://e- lppommui.org/.  Sebelum  melakukan  pendaftaran online,  pengusaha  harus  mengikuti  pelatihan Sistem  Jaminan  Halal  yang  diadakan  LPPOM MUI,  baik  berupa  pelatihan  reguler  maupun pelatihan  online  ( e-training ).  Pengusaha  juga harus  menyiapkan  dokumen  yang  diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain: daftar produk, daftar  bahan  dan  dokumen  bahan,  daftar penyembelih  (khusus  RPH),  matriks  produk, Manual  SJH,  diagram  alir  proses,  daftar  alamat fasilitas  produksi,  bukti  sosialisasi  kebijakan halal,  bukti  pelatihan  internal  dan  bukti  audit internal.
Setelah  mempersiapkan  dan  melengkapi seluruh  dokumen,  pengusaha  dapat  melakukan pendaftaran  sertifikasi  halal  secara  online  di sistem Cerol melalui website www.e- lppommui.org.  CEROL-SS23000  adalah  sistem pelayanan  sertifikasi  halal  LPPOM  MUI  secara online.  Dengan  sistem  ini  perusahaan  dapat mengajukan  permohonan  sertifikasi  halal  produk secara  online  tanpa  batas  waktu  dan  tempat. Harapannya,  dengan  dibuat  secara  online, pelayanan  sertifikasi  halal  akan  bisa  lebih  cepat dan lebih baik.
Gambar 4. Alur Sertifikasi Halal On-Line
LPPOM  MUI  mengklaim  bahwa  CEROL- SS23000  memiliki  keunggulan  sebagai  berikut: 1)  Total  waktu  proses  sertifikasi  menjadi  lebih cepat; 2) Dapat memonitor perkembangan proses sertifikasi  secara  real  time;  3)  Dapat  digunakan untuk registrasi pengembangan fasilitas ( outlet /dapur/gudang); 4) Mengurangi
penggunaan  kertas  ( Go  Green );  5)  Dapat mengunduh  Sertifikat  Halal  dari  sistem  data sertifikasi  tersimpan  di  sistem  dengan  baik ( History );  6)  Tidak  ada  batas  watu  dalam pengisian  data,  sehingga  dapat  dikerjakan  secara bertahap (dicicil); 7) Kemudahan akses pencarian produk bersertifikat halal.
Selain sertifikasi halal, CEROL-SS23000 juga dapat  melayani  :  1)  Pengajuan  approval  bahan jika  terdapat  penggantian  bahan  selama  masa berlakunya  Sertifikat  halal;  2)  Pengiriman laporan  berkala  sebagai  bentuk  komitmen  untuk menjaga  kehalalan  produk;  3)  Pencarian  nomor sertifikat halal dari produk yang telah disertifikasi,  produk  yang  telah  disertifikasi  dan perusahaan yang sudah mengajukan sertifikasi.
Gambar 5. Dokumen Manual Cerol SS23000 Pendampingan  proses  pengisian  pendaftaran sertifikasi  halal  dengan  sistem  Cerol  SS23000 melalui  online  terkendala  dengan  keterbatasan penggunaan  teknologi  dan  akses  internet  yang kurang memadai. Kendala lain adalah pemenuhan  dokumen  prasyarat  pendaftaran sertifikasi  halal  yang  sebagian  besar  tidak  dapat dipenuhi  dalam  waktu  singkat.  Pendampingan diberikan  pada  proses  pendaftaran  akun  Cerol dan prosedur pengisian Cerol online.
Gambar 6. Pendampingan Pengisian Formulir Pendaftaran dalam Akun Cerol
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  melalui Dinas  Koperasi  dan  UKM  Provinsi  Jatim menyediakan  anggaran  Rp  60  milliar  setiap tahun
guna memberikan pelatihan,
pendampingam vokasional, promosi dan pengurusan  sertifikasi  halal.  Hal  ini  untuk menindaklanjuti  banyaknya  pelaku  UKM  di sektor  makanan  dan  minuman  yang  masih kesulitan  mendapatkan  sertifikasi  halal.  Selain daripada itu, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan serta Bank Indonesia juga memberikan fasilitas bantuan pendaftaran sertifikasi halal yang pada 2018 diberikan kepada 100  UMKM  pada  agenda Indonesia  Shari'a Economic Festival (ISEF) 2018.

## KESIMPULAN
Pelaku  UMKM  di  Kecamatan  Tragah berpotensi  meningkatkan  perekonomian  daerah dengan  menjual  produk  yang  berdaya  saing. Dari  sekian  banyak  UMKM  bidang  pangan, hanya satu UMKM yang terdata telah memiliki nomor  PIRT  sebagai  prasyarat  pendaftaran sertifikasi  halal.  Pelatihan  dan  pendampingan pendaftaran sertifikasi halal online ini
membantu pelaku usaha untuk dapat mendaftarkan produknya sehingga mendapatkan  sertifikasi  halal  dari  LPPOM
MUI.  Pendampingan  pendaftaran  sertifikasi halal  terkendala  pada pemenuhan  dokumen prasyarat  yang  memakan  waktu  lama  dan keterbatasan  penggunaan  teknologi.  Sejauh  ini, Untuk  mendukung  semangat  Undang-Undang Jaminan  Produk  Halal,  Pemerintah  daerah seharusnya  ikut  serta  dalam  memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan kemudahan pendaftaran sertifikasi halal melalui pendaftaran kolektif  maupun  bantuan  pendanaan  karena dengan sertifikasi halal yang dimiliki, diharapkan  dapat  meningkatkan  nilai  jual produk  UMKM  Kecamatan  Tragah  sehingga dapat  membantu  meningkatkan  perekonomian daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Indonesia  (MUI).  2019.  Prosedur  Sertifikasi Halal. Diakses dari laman resmi www.halalmui.org. tanggal 20 Juli 2019 -----------2019. Persyaratan Halal MUI
(HAS23000)
-----------2019. Ketentuan Sistem Jaminan Halal (SJH)
Rezfi,  D.  2016. Pelaksanaan  Sertifikasi  Halal Terhadap  Restoran  dan  Rumah  Makan Dikaitkan dengan Perlindungan Konsumen .  Skripsi.  Universitas  Andalas, Padang.
Wahyuni,  E  &  Rohmah,  S.  2016 .  Pentingnya Sertifikasi  Halal  Terhadap  Pemasaran Produk. Universitas  Islam  Indonesia, Yogyakarta.