Volume 6, Nomor 1, Juni 2023 (1-16) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## Politik Tata Ruang: Kontestasi Ruang Pada Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Palu
Supriadi Takwim Universitas Tadulako e-mail: supriadi.takwim@untad.ac.id

## Abstrak
Sejak beberapa  dekade, pertumbuhan Pedagang  Kaki  Lima (PKL) di kota- kota  besar  di  Indonesia  mulai  semakin  mengkhawatirkan.  Ruang  di perkotaan  semakin  terdesak  oleh  tingginya  angka  mobilisasi  penduduk. Disaat  bersamaan,  ruang  kota  yang  semakin  terbatas  ditambah  dengan penataan  yang  belum  optimal  membuat  konflik  ruang  menjadi  tidak terhindarkan. Penelitian ini akan melihat bagaimana kontestasi ruang yang berlangsung antara pelaku PKL dengan pemerintah kota. Lokasi penelitian di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik  pengumpulan  data  berupa  wawancara,  observasi  dan  ditunjang dengan  studi  kepustakaan.  Penelitian  menggunakan  pendekatan  Henri Lefebvre  produksi  ruang  sebagai  kacamata  analisis  untuk  melihat kontestasi ruang antara pelaku PKL dengan pemerintah Kota Palu.
Kata Kunci : Politik Ruang, Produksi Ruang, Kebijakan Perkotaan, PKL

## PENDAHULUAN
Penataan kota menjadi salah satu perhatian serius dari akademisi sejak dekade terakhir ini    (Aminah,  2016;  Mahardika  &  Rizki, 2021; Agustina, Purwantiasning, & Prayo- gi,  2018).  Hal  ini  seiring  dengan  semakin rumitnya  persoalan  ruang,  terutama  ruang yang  terdapat  di  perkotaan.  Konflik, sengketa  bahkan  perkelahian  antar  kelom- pok  dan  berbagai  persoalan  sosial  lainnya memiliki  keterkaitan  yang  sangat  erat dengan  persoalan  ruang  (Suhu,  Wance, Noviyanti,  &  Impi,  2020).  Di  negara-neg- ara  berkembang  seperti  Indonesia,  konflik yang  dipicu  oleh  persoalan  ruang  menjadi pemandangan yang sering dijumpai. Baga-
imana  seorang  pedagang  harus  konflik dengan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja (Satpol PP) karena menolak digusur (Gual, 2015), sekelompok masyarakat memblokade jalan untuk menghalangi pro- ses relokasi pedagang (Ikbal, 2022), pener- tiban  PKL  yang  mendapat  reaksi  keras bahkan  kekerasan  dari  para  pedagang. Pemberitaan-pemberitaan  seperti  ini  men- jadi fenomena sehari-hari yang sering mel- anda kota-kota besar di Indonesia.
Penyebabnya, populasi dan mobilitas yang cukup  tinggi  mengepung  kota  sebagai sumber ekonomi yang paling menjanjikan. Kota tumbuh dengan pesat tidak di barengi
Volume 6, Nomor 1, Juni 2023 (1-16) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Politik Tata Ruang... | 2
dengan pemerataan pembangunan ke pelo- sok  pedesaan.  Jika  diibaratkan,  kota seperti  tumpukan  gula  yang  diserbu  oleh semut dari berbagai penjuru. Hanya di per- kotaan  lapangan  pekerjaan  tersedia  secara memadai.  Sebuah  data  yang  telah  dirilis oleh  BPS  menyebutkan,  hingga  tahun 2020  sekitar  56,7  %  penduduk  di  Indo- nesia tinggal di wilayah perkotaan. Angka ini  akan  terus  mengalami  peningkatan, hingga di proyeksi di tahun 2035 sebanyak 66,6  %  penduduk  Indonesia  hidup  di perkotaan (Rizaty, 2021).
Menguatnya  mobilitas  masyarakat  ke perkotaan tidak dibarengi dengan penataan ruang yang memadai. Imbasnya, kedatang- an orang-orang dari berbagai penjuru men- ambah persoalan baru dari sisi penempatan ruang.  Ruang  kota  menjadi  lebih  sempit, dan  akses  terhadap  tempat  tinggal  bagi pendatang  semakin  terbatas.  Keterbatasan semakin  menjadi-jadi  ketika  serbuan orang-orang  dari  pelosok  semakin  tidak terhindarkan.  Alih-alih  mendapat  tempat tinggal  yang  memadai,  sesampainya  di perkotaan  justru  tidak  banyak  pendatang yang  harus  hidup  di  bantaran-bantaran sungai, di bahu jalan yang sempit, mereka berkecimpung  menjadi  pelaku  PKL  dan aktifitas ekonomi informal lainnya (Voorst,  2018).  Mereka  dipaksa  mempe- rebutkan  gula  yang  jumlahnya  semakin terbatas  sementara  semut  yang  berdata- ngan semakin melimpah. Efek dominonya, pada  terciptanya  area-area  pemukiman  se- mentara  di  perkotaan,  hingga  pada  taraf tertentu  memunculkan  konflik,  kontestasi ruang  antara  pemerintah  kota  dengan pemukim, konflik sosial antara masyarakat
dan  berbagai  persoalan  sosial  lainnya (Badundoro, 2013).
Beberapa  ilustrasi  di  atas  telah  memper- lihatkan  bagaimana  persoalan  ruang  hing- ga  saat  ini  belum  teratasi  dengan  sangat baik.  Kebutuhan  akan  ruang  dari  hari  ke hari makin urgen, sementara pada satu sisi di  perhadapkan  dengan  keberadaan  ruang perkotaan  yang  semakin  terbatas.  Situasi yang  kontradiksi  ini  yang  kemudian membuat  potensi  konflik  perebutan  ruang menjadi  menguat  di  lapangan.  Penelitian ini  akan  melihat  bagaimana  kontestasi ruang yang berlangsung antara pemerintah kota  dengan  pelaku  PKL.  Dengan  meng- ambil  studi  kasus  pada  kontestasi  ruang perkotaan  antara  pemerintah  Kota  Palu dengan  pelaku  PKL.  Menggunakan  pen- dekatan  politik  produksi  ruang,  penelitian ini  akan  memberikan  ilustrasi  yang  dapat digunakan  untuk  melihat  kontestasi  ruang pada  kota-kota  lain  di  Indonesia  yang memiliki kemiripan setting sosial.

## TINJAUAN PUSTAKA
Beberapa  sarjana  di  Indonesia  sebenarnya sudah  banyak  yang  menaruh  perhatian pada politik ruang di perkotaan. Salah satu misalnya  yang  dilakukan  oleh  Basundoro yaitu  Merebut  Ruang  Kota (2013) . Studi ini boleh dikata menjadi studi yang paling serius  memotret  persoalan  konflik  pada ruang  khususnya  di  ruang  kota  yang berlangsung  di  awal-awal  kemerdekaan hingga  memasuki  fase  Orde  Baru.  Basun- doro  mengamati  bagaimana  persoalan ruang di Kota Surabaya menjadi persoalan yang  kian  rumit  dari  tahun  ke  tahun.
Volume 6, Nomor 1, Juni 2023 (1-16) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Ruang  kota  semakin  terbatas,  sementara sebagai imbas dari aktifitas ekonomi yang sangat tinggi di Surabaya membuat perge- seran  dan  mobilisasi  orang  ke  Surabaya juga  semakin  besar.  Kedatangan  orang- orang  yang  menyerbu  Surabaya  ini  mem- buat  kota  ini  pada  akhirnya  berubah menjadi  sengketa  akibat  perebutan  ruang, antara  mereka  yang  mencoba  peruntukan hidup  dan  mereka  yang  bertahan.  Imbas- nya  pada  konflik  yang  tidak  terhindarkan. Ada  semacam  kontestasi,  perebutan  ruang baik  antara pendatang dan pribumi, antara pendudukan  dan  perusahan-perusahaan besar.
Sarjana  lain  misalnya  Abu  Bakar  dengan studi  yang  berlangsung  di  Makassar dengan  menempatkan  anak  jalanan  sebag- ai obyek yang diamati. Abu melihat bagai- mana  praktik  politik  keseharian  anak jalanan  di  Makassar.  Meskipun  Bakar tidak  secara  eksplisit  menyebut  mengenai persoalan  ruang  tetapi  jika  diamati  lebih jauh,  perhatian  Bakar  khususnya  pada politik  sehari-hari  anak  jalan  secara  tidak langsung  mengindikasi  adanya  konflik perebutan  area.  Antara  anak  jalanan  di Makassar yang Bakar menyebutkan sebagai  “Palimbang-limbang”  dengan aparatus negara, Satpol PP. Kedua kelom- pok  ini  dilihat  oleh  Bakar  sebagai  relasi yang berkonflik. Palimbang-limbang, anak jalanan  berusaha  mempertahankan  eksis- tensinya  dengan  menggarap  dan  menge- lola  sebuah  area/lokasi  yang  menjadi sumber  pundi-pundi  pendapatan  mereka, sementara  sisi  lainnya  diperhadapkan dengan  Satpol  PP  yang  berusaha  men- dominasi  eksistensi  anak  jalanan  tersebut.
Relasi yang berkonflik ini dalam kacamata Bakar  bisa  dimaknai  sebagai  konflik  atas ruang (Bakar, 2020).
Masih  dari Abu Bakar,  dkk., dengan studi yang  berlangsung  di  Selayar, good governance &  gerakan  sosial:  studi  kasus pada  kebijakan  pertambangan.  Studi  ini memperlihatkan  bagaimana  pemerintah dan  swasta  mendominasi  arena  ruang, dalam  konteks  ruang  yang  di  maksud  di sini adalah ruang kebijakan (Bakar, Arifin, &  Sunardi,  2019).  Akibat  dari  proses dominasi  ini  kemudian  menghasilkan pengelolaan  pada  ruang  publik  yang  juga tidak  transparan.  Akses  untuk  pertam- bangan  menjadi  tertutup  bagi  masyarakat. Sekilas  kontestasi  ruang  yang  terjadi  di Selayar  adalah  kontestasi  yang  bermula dari perebutan arena kebijakan  yang kem- udian  berlanjut  pada  pengelolaan  ruang publik,  termasuk  diantaranya  untuk  akses kepada arena pertambangan. Konflik  yang berlangsung  pada  kasus  ini  memperte- mukan  antara  aktor  pemerintah  yang bermitra  dengan  pihak  swasta  berhadapan dengan masyarakat setempat.
Begitupun  di  Bali,  konflik  ruang  yang berlangsung  di  Bali  cukup  tinggi.  Bebe- rapa sarjana melihat bahwa konflik di Bali yang  terjadi  akibat  perebutan  ruang setidaknya  berlangsung  dalam  dua  arena, pertama konflik perebutan dominasi ruang yang  terjadi  pada  masyarakat  adat  dengan pelaku bisnis dan kedua antara masyarakat dengan  pengembang  (Djatmiko  &  Priyan- dhoko,  2018).  Konflik  antara  masyarakat adat dengan pelaku bisnis ditenggarai oleh kepentingan ekonomi politik. Dimana pel-
Politik Tata Ruang... | 4
aku  bisnis  berusaha  merebut  dan  menga- kuisisi  ruang-ruang  adat  di  Bali  sebagai ruang bisnis. Dengan pendekatan relasion- al  ruang,  Djatmiko  melihat  bahwa  trans- formasi  bermula,  ketika  ruang  adat  yang begitu  sakral  di  Bali  direkonstruksi, diruntuhkan  kemudian  dibangun  kembali dengan motif bisnis (Wahyudi, Buchori, & Sjahbana,  2019).  Meskipun  demikian,  ada satu  hal  yang  belum  cukup  memadai dijelaskan  oleh  Djatmiko  pada  studi  ini, yaitu  mengenai  aktor  yang  terlibat  pada konflik tersebut. Sejauh ini Djatmiko baru sekedar  memetakan  arena  konflik  yang terjadi.
Sementara  di  Yogyakarta,  beberapa  konf- lik  dan  perebutan  atas  ruang  lebih  banyak didominasi  oleh  dorongan  ideologis  kaum agamis  (Hayati,  2018).  Seperti  misalnya yang  di  potret  oleh  Hayati,  dengan  studi pada  penaklukan  ruang  publik  oleh  kuasa Agama. Pada studi ini, Hayati menemukan bagaimana  kontestasi  ruang  yang  terjadi imbas  dari  dominasi  agama  tertentu. Dengan  menggunakan  pendekatan  diskur- sus  dan  konsensus.  Hayati  dengan  sangat hati-hati mengungkap bahwa pada konteks di  Yogyakarta,  penamaan  beberapa  nama ruas  jalan  sangat  identik  dengan  agama tertentu  (Minanto,  2018).  Bahwa  nama- nama  jalan  tersebut  sebagai  manifestasi dari  keberadaan  agama  tertentu  yang dominan, yang kemudian meskipun secara tidak  langsung  mendapat  sorotan  dari beberapa  golongan  yang  lain.  Ada  sema- cam  sikap  penolakan  secara  halus  atas pemberiaan  nama  yang  terlalu  terafiliasi dengan  golongan  tertentu.  Pada  konteks ini,  kita  bisa  melihat  bahwa  apa  yang
diamati  oleh  Hayati  sebagai  manifestasi atas perebutan ruang.
Hal  senada  di  lihat  oleh  Yusuf  di  kota Jayapura,  bahwa  telah  terjadi  kontestasi pada  ruang  dimana  kontestasi  yang  ber- langsung  mempertemukan  simbol-simbol agama.  Bedanya  menurut  Yusuf,  jika Hayati menemukan dominasi simbol Islam di  Yogyakarta  maka  sebaliknya  Yusuf  di Jayapura  melihat  Islam  justru  menjadi yang  didominasi    (Yusuf,  Sahudi,  Sileuw, &  Safitri,  2021).  Perbedaan  lain  yang diamati  Yusuf  adalah  pada  arena  yang menjadi  peluapan  ekspresi  politik,  di Jayapura  eksistensi  terhadap  dominasi ruang berlangsung hingga pada instrumen- instrumen penyelenggara pemerintah. Dengan  menggunakan  pendekatan  fenom- enologi  sosial,  Yusuf  mengungkap  bahwa minimnya  dominasi  Islam  pada  kota  ini terutama  ditunjang  dengan  ketidakber- dayaan  secara  politik  dalam  mendapatkan dukungan  politik.  Sebab  mayoritas  ang- gota  DPRD  adalah  mereka  yang  memiliki keyakinan berseberangan. Meskipun demi- kian, studi yang di perlihatkan oleh Yusuf ini  sama  sekali  tidak  menimbulkan  masa- lah  yang  cukup  serius  begitupun  yang dilihat oleh Hayati di Yogyakarta.

## TINJAUAN TEORETIS

## Produksi Ruang
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan produksi  ruang  yang  telah  dipopulerkan oleh  Henri  Lefebvre,  seorang  pemikir kritis  yang  menaruh  perhatian  pada  kebe- radaan ruang sebagai arena kontestasi baik secara  politik  maupun  secara  ekonomi.
Volume 6, Nomor 1, Juni 2023 (1-16) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Jika  diamati  secara  cermat,  gagasan Lefebvre soal  ruang diletakan tidak dalam ruang  hampa.  Sebagaimana  pemerhati ruang  yang  ada  selama  ini  terlalu  naïf melihat  keberadaan  ruang  dengan  meng- isolasi  ruang dari dimensi-dimensi  politik. Ruang  sebatas  hanya  dilihat  sebagai  pers- oalan teknis, tidak lebih dari itu  (Christian & Desmiwati, 2018).
Dengan  mengambil  sudut  pandang  yang berbeda,  Lefebvre,  meletakan  ruang  seba- gai  salah  satu  arena  yang  didalamnya terdapat  kontestasi.  Bahwa  ruang  tidak bebas  nilai.  Disana  terdapat  konflik,  yang jika  diperbesar  maka  bagi  Lefebvre  ada semacam satu entitas yang berupaya mere- but  dominasi  terhadap  penguasaan  ruang dari  entitas  yang  lain.  Situasi  ini  terus berlangsung  sepanjang  waktu.  Dengan sifat  konflik  yang  sangat  statis  atau  tidak tetap. Maka pada konteks tertentu, kelom- pok  lain  akan  mendominasi  penguasaan terhadap ruang demi kepentingan kalkulasi ekonomi  dan  politik  sementara  kelompok yang  lain  akan  terdominasi.  Proses  ini akan berjalan secara bergantian tergantung pada konteks sosial yang dihadapi masing- masing  kelompok.  Yang  pasti  bagi  Lefe- bvre  bahwa  ruang  tidak  bisa  lagi  dilihat sebagai  sesuatu  yang  tidak  terafiliasi dengan  kepentingan  ekonomi  dan  politik (Sugiyono, 2022).
Kembali  meminjam  gagasan  Lefebvre, bahwa ruang  yang kita hadapi tidak bebas nilai.  Maka  secara  eksplisit  Lefebvre, memandang  ruang  sebagai  arena  kontes- tasi  secara  ekonomi  dan  politik.  Untuk dapat  memahami  arena  kontestasi  yang
dimaksud  maka  Lefebvre  membagi  arena ruang  menjadi  dua  garis  besar.  Pertama adalah  apa  yang  disebut  oleh  Lefebvre sebagai ruang abstrak atau abstract space . Ruang  abstrak  adalah  arena  ruang  yang secara epistimologi selalu diletakan dalam pengertian teknis. Ruang abstrak ini sering didefinisikan  oleh  pemerintah,  pemangku kepentingan,  para  staf  ahli  pembangunan, ahli  perencana,  pengembang  dan  berbagai lembaga  otoritas.  Biasanya  dalam  mem- berikan  pendefinisian  terhadap  ruang abstrak  selalu  diletakan  dalam  pengertian yang  teknis,  yang  sifatnya  hanya  mengu- ntungkan  kelompok  tertentu.  Singkatnya, ruang  abstrak  adalah  arena  ruang  yang telah  di  komodifikasi  berdasarkan  dengan subjektifitas  otoritas  tertentu.  Seperti misalnya, arena atau kawasan pemukiman, kawasan  pertembangan,  luas  serta  lokasi ruang (Sugiyono, 2022).
Aspek yang kedua yang dipopulerkan oleh Lefebvre  adalah  ruang  sosial  atau social space .  Ruang  sosial  dalam  kacamata Lefebvre sebagai arena sosial dimana pada arena  tersebut  terdapat  aktifitas  masya- rakat,  baik  secara  individu  maupun  secara sosial.  Aktifitas  tersebut  seperti,  mendiri- kan tempat  tinggal.  Mereka bagi  Lefebvre melakukan aktifitas secara sadar tanpa ada paksaan  dari  manapun.  Pada  konteks seperti  inilah  kondisi  ruang  seperti  ini disebut  sebagai  ruang  sosial  (Wilson, 2013).
Kemudian  lanjut  Lefebvre,  dengan  pemi- sahan  dua  ruang  yang  berlangsung  antara ruang abstrak dan ruang sosial berdampak secara  praktis  pada  pemanfaatan  ruang.
Pasalnya,  dari  otoritas  baik  pemerintah, staf ahli pembangunan yang menempatkan ruang sebagai arena yang abstrak sementa- ra pada sisi lainnya masyarakat meletakan ruang sebagai arena sosial. Perbedaan cara pandang  ini  kemudian  memicu  konflik. Kedua  entitas  ini  saling  memperebutkan arena  ruang,  satu  sisi  sebagai  ruang abstrak  sementara  sisi  lain  sebagai  ruang sosial. Bagi Lefebvre adanya konflik yang berlangsung  terhadap  pendefinisian  terha- dap  ruang  tidak  lepas  dari  dorongan ekonomi dan politik. Dalam hal ini, ruang ditempatkan  sebagai  arena  baru  untuk mengakumulasi kepentingan  ekonomi. Bahwa  ruang  memiliki  nilai  ekonomis yang  bisa  digandakan  melalui  komodifi- kasi ruang (Wilson, 2013).
Pada  konteks  penelitian  yang  akan  berla- ngsung di Kota Palu, kedua gagasan pokok yang  telah  dipopulerkan  oleh  Lefebvre yaitu ruang abstrak dan  ruang sosial  men- jadi  kacamata  analisis  yang  akan  mema- ndu penulis untuk melihat kontestasi ruang antara  PKL  dengan  pemerintah  kota. Ruang  abstrak  yang  dimaksud  pada penelitian  ini  diletakan  pada  beberapa regulasi yang terkait dengan penataan PKL di  Kota  Palu.  Setidaknya  sejauh  ini  ada dua  regulasi  yang  akan  ditempatkan sebagai  produk  dari  ruang  abstrak  yaitu Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan, dan Peraturan Daerah  Nomor  9  Tahun  2019  sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun  2012.  Bagi  penulis,  regulasi  ini sebagai  proses  dari  penciptaan  ruang abstrak. Pasalnya, pada regulasi  ini secara
tidak  langsung  menempatkan  dan  mende- finisikan ruang secara teknis.  Ruang dibe- ntuk  sesuai  dengan  definisi  regulasi  dari pemerintah  dengan  mengabaikan  aktifitas sosial  yang  berlangsung  didalamnya. Dalam hal ini aktifitas pelaku PKL. Seme- ntara ruang sosial, adalah wilayah-wilayah yang  menjadi  arena  penjualan  PKL  yang selama  ini  telah  ditempati  namun  oleh regulasi  pemerintah  kota  menjadi  arena yang  terlarang.  Kedua  hal  ini  yang  menu- rut  penulis  kemudian  menimbulkan  konfl- ik,  meskipun  pada  beberapa  kondisi  konf- lik yang ditimbulkan lebih bervariasi. Pada kondisi tertentu, kontestasi dan konfliknya bersifat  terbuka,  tetapi  pada  situasi  lain kontestasi  dan  konflik  yang  ditimbulkan bersifat tertutup.

## Ruang sebagai Arena Politik
Di  Indonesia  kajian  mengenai  kontestasi terhadap  ruang  telah  menjadi  tema  yang banyak  dibicarakan  belakangan  ini.  Bah- kan debat akademik mengenai ruang seba- gai  kontestasi  politik  telah  berlangsung cukup  lama.  Meskipun  tidak  ada  kese- pakatan  para  sarjana,  siapa  yang  pertama kali  mempopulerkan  kajian  mengenai politik ruang di Indonesia dan kapan mulai diminati.  Namun  sebuah  studi  yang dilakukan  oleh  Aidulsyah,  telah  menem- ukan  bahwa  perhatian  terhadap  ruang sebagai  arena  kontestasi  ekonomi  dan politik mulai semakin terlihat sejak transisi Orde  Baru  ke  reformasi.  Meskipun  tidak menyebutkan secara tepat waktunya, nam- un argumen yang disampaikan oleh Aidul- syah, bahwa di fase-fase ini kajian menge- nai kontestasi terhadap ruang mulai mena- rik  perhatian  sarjana.  Situasi  sosial  dan
Volume 6, Nomor 1, Juni 2023 (1-16) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
perubahan  lanskap  politik  yang  berlang- sung  saat  itu  ikut  menunjang  menguatnya kajian  mengenai  ruang  sebagai  arena kontestasi.  Meskipun  menurut  Aidulsyah, embrio  dari  keseriusan  para  sarjana  mulai terbentuk  sejak  Orde  Baru,  hanya  saja situasi  sosial  yang  belum  memungkinkan untuk  mengangkat  ruang  sebagai  arena ekonomi dan politik. Sehingga terlepasnya Orde  Baru  menjadi  angina  segar  yang kemudian  ikut  berkontribusi  khususnya pada  semakin  semaraknya  para  sarjana untuk  menempatkan  kajian  ruang  sebagai arena yang berkonflik (Aidulsyah, 2016).
Dalam  perkembangan  berikutnya,  perhati- an  terhadap  ruang  sebagai  arena  ekonomi dan politik mulai melebar, hingga aktifitas sosial  yang  dilangsungkan  masyarakat seperti  kegiatan  Car  Free  Day,  tata  letak pemukiman  warga,  serta  tempat  aktifitas alternatif  yang  tidak  terjamah  oleh pemerintah  telah  menjadi  arena  ekspresi politik  bagi  masyarakat  (Prasetyo,  2017). Singkatnya,  ruang  menjadi  semakin  lekat kaitannya  dengan  kontestasi  politik  dan ekonomi.  Sekaligus  memberikan  gamba- ran,  bahwa  proses  ini  secara  politik  bisa ditangkap  sebagai  fenomena  kembali meminjam  istilah  Lefebvre  adalah  peris- tiwa  yang telah mendominasi  ruang sosial dari  ruang  abstrak  (Arifin,  2017).  Ruang sosial  semakin  tergerus  tergantikan  oleh dominasi ruang abstrak, dimana proses ini sekaligus menunjukan kondisi dan gamba- ran  dari  situasi  relasi  kuasa  yang  terjadi antara masyarakat dengan pemegang otori- tas  dalam  hal  ini  pemerintah  (Minanto, 2018). Selanjutnya, pada bagian pembaha- san  pada  artikel  ini  akan  menunjukan
bagaimana  kontestasi  ruang  sebagai  arena ekspresi  politik  yang  berlangsung  antara pelaku PKL dengan pemerintah Kota Palu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berlangsung  di  Kota  Palu, Sulawesi  Tengah.  Sebuah  kota  dengan pertumbuhan  PKL  yang  relatif  sangat tinggi  di  Wilayah  Sulawesi  Tengah.  Bah- kan  sebuah  data  menempatkan  kota  ini sebagai  tertinggi  penyebaran  PKL  di Sulawesi  Tengah.  Dengan  memperhatikan berbagai karakteristik, penelitian mengam- bil  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  kua- litatif  dianggap  penulis  relevan  dengan kasus yang akan diamati. Dimana menurut Somatnri  penelitian  kualitatif  adalah metode  penelitian  yang  melihat  sebuah fenomena  tidak  secara  tunggal.  Penataan PKL di Kota Palu sebagai fenomena  yang tidak  tunggal  (Somantri,  2005).  Satu  sisi melibatkan  pemerintah  Kota  Palu  dan  sisi lain berkaitan  erat  dengan pelaku PKL itu sendiri. Seiring dengan ini, konteks politik tata ruang: kontestasi ruang pada penataan PKL di Kota Palu dianggap sangat relevan ketika fenomena penataan tersebut dijelas- kan dengan pendekatan kualitatif.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan  selama  penelitian  yaitu  wawan- cara,  observasi  langsung  serta  ditunjang dengan studi kepustakaan. Teknik wawan- cara  dilakukan  dengan  mengajukan  bebe- rapa  daftar  pertanyaan  kepada  informan. Sebelumnya,  daftar  pertanyaan  dibuat dengan model dan kategorisasi pertanyaan yang  berbeda-beda.  Tergantung,  informan yang akan dihadapi. Sedikitnya ada sekitar
Politik Tata Ruang... | 8
lima  hingga  tujuh  informan  kunci  yang penulis  wawancarai  selama  proses  pengu- mpulan  data.  Mereka  kebanyakan  yang terlibat  langsung,  dalam  hal  ini  pelaku PKL.  Sembari  melakukan  wawancara, penulis  juga  mengobservasi  beberapa  lo- kasi  yang  menjadi  arena  penjualan  bagi pelaku  PKL.  Observasi  langsung  sangat berguna  bagi  penulis  khususnya  dalam memberikan  potret  aktifitas  PKL  secara langsung  di  lapangan.  Terakhir  untuk memperkuat  data  dan  informasi  yang diperoleh,  penulis  juga  melakukan  studi kepustakaan. Studi kepustakaan khususnya dilakukan  pada  saat  menelisik  regulasi- regulasi  yang  berkaitan  dengan  PKL  di Kota Palu. Ada dua regulasi yang menjadi payung  hukum  PKL  di  Kota  Palu,  yaitu Peraturan  Daerah  Kota  Palu  Nomor  3 Tahun  2012  Tentang  Pembinaan  dan Penertiban  Pedagang  Kreatif  Lapangan, dan  Peraturan  Daerah  Nomor  9  Tahun 2019  sebagai  perubahan  atas  Peraturan Daerah  Nomor  3  Tahun  2012.  Kedua peraturan  daerah  ini  menjadi  semacam tambahan  informasi  dan  data  yang dianalisis oleh penulis.
Data  yang  telah  dihimpun  selanjutnya  di kelompokan  dan  di  kategorisasi.  Model pengelompokan  data  berdasar  pada  dua garis besar. Aspek pertama, pengelompok- an  semua  data  dan  informasi  yang  terkait dengan  kebijakan  pemerintah  Kota  Palu terkait  dengan  penataan  PKL  dan  aspek kedua  adalah  mengenai  resistensi  atau respon  pelaku  PKL  terhadap  kebijakan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kota Palu.  Setelah  dikelompokan  menjadi  dua kutub besar, selanjutnya data dihubungkan
antara  data  yang  satu  dengan  data  yang lainnya.  Tujuannya  untuk  mendapatkan gambaran  mengenai  konektivitas  dan keterkaitan  antara  data  dan  informasi. Bagian  terakhir  adalah  melakukan  inter- pretasi  dan  analisis  terhadap  data.  Proses analisis  dan  interpretasi  menggunakan kacamata  produksi  ruang  yang  dipopuler- kan  oleh  Henri  Lefevbre  (Wilson,  2013). Setelah  melewati  semua  tahapan,  data kemudian disajikan dalam bentuk artikel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Keadaan Geografis
Tata  ruang  ataupun  penataan  ruang  meru- pakan  seperangkat  aktifitas  yang  dilaku- kan oleh pemerintah daerah untuk menerti- bkan ruang. Tujuannya memastikan bahwa ketersediaan  ruang  di  area  perkotaan  bisa terwujud,  sehingga  dampak  lanjutannya semua  elemen  sosial  dapat  menikmati ruang  di  perkotaan.  Penataan  ruang  men- jadi  tema  yang  menyita  pemerintah  kota maupun  akademisi  sejak  beberapa  dekade belakangan  ini.  Keberadaan  ruang  yang semakin limit berbenturan dengan permin- taan  dan  kebutuhan  yang  kian  tinggi. Dalam  kondisi  seperti  ini,  distribusi  ter- hadap  pemanfaatan  ruang  menjadi  hal yang  sangat  krusial.  Pemerintah  diharap- kan mampu menjadi distributor yang baik. Proses  distributor  yang  baik  tidak  hanya memastikan  bahwa  semua  elemen  sosial dapat  memanfaatkan  ruang  yang  terbatas menjadi  lebih  efektif  dan  efisien,  tetapi lebih  dari  itu  untuk  memastikan  konflik terhadap ruang dapat di minimalisir.
Volume 6, Nomor 1, Juni 2023 (1-16) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Di  Palu,  Sulawesi  Tengah,  ketika  berbi- cara  mengenai  ruang  memiliki  ciri  khas yang  sangat  unik  jika  dibandingkan dengan  daerah-daerah  lain  di  Indonesia. Setidaknya  ada  dua  ciri  dan  karakteristik yang terdapat di Palu dan tidak terdapat di daerah lain. Pertama, keberadaan ruang di Palu  bisa  dikatakan  hadir  dalam  keadaan yang  sangat  terbatas.  Daerah  ini  secara geografis  terletak  di  garis  lintang  khatu- listiwa. Dampaknya, cuaca pada daerah ini relatif tidak menunjang kegiatan pertanian. Selain  itu,  sebagai  wilayah  yang  dilalui dengan  garis  khatulistiwa  Palu  cukup dikenal sebagai salah satu wilayah di Indo- nesia  yang  sangat  rentan  terkena  bencana, seperti  gempa.  Hampir  sepanjang  tahun daerah  ini  selalu  di  hantam  gempa,  meski eskalasi  yang  tidak  terlalu  besar.  Poinnya bahwa  secara  geografis  daerah  ini  berada pada wilayah yang tidak terlalu menopang pada  aktifitas  pertanian.  Sebagai  dampak lanjutannya,  bahwa  ketersediaan  lapangan kerja  di  sektor  pertanian  menjadi  semakin terbatas.
Kedua ,  karakteristik  yang  menjadi  ciri khas  pada  daerah  ini  adalah  pertumbuhan sektor  industri  yang  belum  terlalu  mema- dai.  Kegiatan  industri  nyaris  belum  ter- sedia  di  daerah  ini.  Aktifitas  ekonomi sejauh  ini  masih  ditopang  oleh  kegiatan jasa  yang  berasal  dari  aktifitas  pemerin- tahan.  Akibatnya,  ketersediaan  lapangan kerja  yang  ada  juga  semakin  terbatas. Belum  ada  sektor  yang  mampu  menyerap tenaga kerja selain pada sektor jasa. Itupun dengan jumlah yang sangat terbatas. Beru- ntungnya,  populasi  di  daerah  ini  belum terlalu  tinggi.  Hingga  tahun  2022  secara
keseluruhan  jumlah  pendudukan  di  Provi- nsi Sulawesi Tengah baru mencapai angka tiga  juta  jiwa.  Terlepas  dari  situ,  satu  hal yang  paling  pasti  bahwa  tidak  adanya sektor  industri  membuat  pilihan  untuk mendapat pekerjaan di daerah ini semakin tertutup.
Keterbatasan  serapan  tenaga  kerja  di sektor  pertanian  dan  absennya  aktifitas industri  menjadikan  desa-desa  penyangga di  sekitar  wilayah  ini  secara  ekonomi sangat  rentan.  Pilihannya,  hanya  ada  dua. Memilih  bertahan  di  desa  dengan  mem- buka  aktifitas  ekonomi  yang  lain  diluar pertanian,  seperti  pertambangan  atau meninggalkan  desa  lalu  menuju  ke  perko- taan  untuk  mencoba  peruntukan  ekonomi yang  lain.  Meski  terlalu  terburu-buru, tidak  sedikit  kemudian  yang  memutuskan untuk  memilih  meninggalkan  pedesaan dan  mencoba  menaklukan  kota.  Sayang- nya,  untuk  konteks  di  Kota  Palu  belum tersedianya begitu banyak alternatif peker- jaan  sebagaimana  kota-kota  lain  yang ditopang  dengan  kegiatan  industri  mem- buat  para  pelancong  yang  datang  di  kota ini  kehilangan  harapan  untuk  mendapat pekerjaan  yang  lebih  layak.  Apa  boleh buat,  pilihan  yang  tersedia  hanya  pada sektor  informal.  Sektor  informal  inilah yang  kemudian  mengepung  Kota  Palu, dalam berbagai wajah. Mulai dari aktifitas yang  berlangsung  dalam box ,  kegiatan informal  yang  berlangsung  pada  bahu- bahu  jalan,  dan  berbagai  bentuk  lainnya. Dari  sinilah,  embrio  konflik  tentang  pere- butan  ruang  perkotaan  mulai  muncul  ke permukaan.

## Kontestasi Pada Ruang Abstrak
Kontestasi  ruang  yang  terjadi  di  ruang Abstrak.  Menurut  Lefebvre  kontestasi ruang  pada  ruang  abstrak  adalah  arena konflik  yang  bermula  karena  pelabelan ruang  yang  dilakukan  secara  subyektif (Sugiyono,  2022).  Prose  pelabelan  ini biasanya  dilakukan  oleh  otoritas  pemerin- tahan. Mereka melakukan kategorisasi ter- hadap ruang. Proses kategorisasi ini biasa- nya  dengan  memberikan  label,  ruang publik, ruang privat, ruang untuk kegiatan ekonomi  dan  lain  sebagainya.  Singkatnya, arena  ruang  abstrak  bermula  dari  pendefi- nisian  ruang  oleh  otoritas  yang  dalam prakteknya  di  lapangan  direalisasikan  ke dalam regulasi.
Pada  konteks  yang  berlangsung  di  Kota Palu, arena konflik yang terjadi pada ruang abstrak bermula dari pelabelan ruang yang boleh  dan  tidak  boleh  dijadikan  sebagai arena  penjualan  bagi  pelaku  PKL.  Proses pelabelan  ini  diperkuat  dengan  regulasi, berupa  peraturan  daerah  yang  mengatur mengenai  ruang  sekaligus  aktifitas  PKL. Di  Palu  sendiri,  ada  dua  peraturan  daerah yang  dijadikan  sebagai  alas  hukum  untuk aktifitas  PKL  yaitu  Peraturan  Daerah Nomor  3  Tahun 2012 Tentang Pembina- an  dan  Penertiban  Pedagang  Kreatif Lapangan, dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun  2019  sebagai  perubahan  atas Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2012. Lewat  peraturan  daerah  ini,  pemerintah kota  merealisasikan  arena  ruang  abstrak. Beberapa  poin  yang  berkaitan  dengan penciptaan  arena  ruang  abstrak  yang kemudian  memicu  terjadi  resistensi  dari pelaku  PKL  yang  bermula  dari  regulasi
tersebut diantaranya, pendefinisian terhad- ap ruang publik. Peraturan daerah tersebut secara  jelas  memberikan  definisi  bahwa yang  dimaksud  dengan  ruang  publik adalah ruang pada wilayah perkotaan yang dapat  digunakan  untuk  kepentingan  um- um.
“Ruang  publik  adalah  ruang  dalam wilayah  Kota  Palu  yang  dapat  berupa darat  atau  permukaan  tanah,  udara,  laut atau  permukaan  air  yang  dimanfaatkan atau  digunakan  untuk  kepentingan  umum (publik)  sesuai  dengan  peruntukan  dan fungsi masing-masing”, Pasal 1, Poin 11.
Dari  definisi  tersebut,  terlihat  bahwa kategorisasi  terhadap  ruang  publik  yang diletakan  oleh  pemerintah  Kota  Palu diletakan  pada  aspek  kepentingan  umum. Bahwa  siapa  saja,  dan  oleh  siapa  saja ruang  dapat  digunakan  selama  itu  menda- tangkan  kepentingan  umum.  Pelabelan  ini merupakan wujud dari ruang abstrak  yang memicu munculnya konflik. Sebab, dalam hal  ini,  kepentingan  umum  yang  dikate- gorisasikan  dalam  peraturan  daerah  terse- but  masih  polemik.  Sejumlah  pertanyaan lanjutan, misalnya kepentingan umum oleh siapa  dan  untuk  siapa.  Di  satu  sisi, pemerintah  kota  memiliki  definisi  dan  in- dikasi tertentu tentang kepentingan umum, di  sisi  lainnya  pelaku  PKL  juga  mem- bangun  definisi  yang  mungkin  saja berbeda.  Bagi  pelaku  PKL,  berjualan  dan melakukan  aktifitas  pada  ruang  publik  di wilayah  perkotaan  bagian  dari  manifestasi kepentingan  publik.  Entah,  publik  yang dimaksud untuk publik yang mana.
Volume 6, Nomor 1, Juni 2023 (1-16) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Jika  melihat  apa  yang  dikatakan  oleh Lefebvre,  bahwa  pelabelan  yang  sering dilakukan  oleh  otoritas  dan  para  staf  ahli teknis  menjadikan  variabel  yang  populis, namun  pada  prakteknya  pelabelan  ruang tersebut  didorong  oleh  motif  akumulasi ruang.  Artinya  bahwa,  kepentingan  umum yang dimaksud disini bersifat ganda. Pada satu  sisi,  selama  memberikan  insentif besar  secara  ekonomi  dan  tidak  meng- ganggu aktifitas politik maka pemanfaatan terhadap  ruang  terkesan  akan  dibiarkan, sebaliknya  jika  tidak  memberikan  insentif besar  terhadap  ekonomi  dan  mencederai citra  politik  maka  pemanfaatan  terhadap ruang  akan  ditindak.  Hal  ini  bisa  dilihat dari  poin  lain  dalam  regulasi  yang memperlihatkan  sifat  ganda  pada  peng- gunaan  ruang.  Seperti  pasal  lainnya  yang menyebutkan  bahwa  ruang  publik  dapat digunakan  oleh  pelaku  PKL,  tetapi  di  lain sisi  juga  punya  larangan  untuk  meng- gunakan ruang publik (Wilson, 2013).
Ruang  abstrak  sebagai  pemicu  konflik tercipta  karena  pendefinisian  ruang  yang terlalu  subyektif  dari  pemerintah  kota. Antara  ruang  publik  yang  bisa  dan  tidak bisa  digunakan  tergantung  dari  cara  pela- belan  yang  digunakan  oleh  pemerintah kota.  Kuasa  terhadap  pelabelan  ruang sepenuhnya ada di tangan pemerintah. Hal ini  bersifat  ganda,  sebab  pada  sisi  lain ruang  publik  dapat  diperbolehkan  untuk aktifitas  bagi  PKL,  tetapi  juga  disaat bersamaan  diberikan  pembatasan.  Lagi- lagi  tergantung  mana  yang  mendapat  ijin dari pemerintah. Penciptaan situasi  seperti inilah  yang  kemudian  dikatakan  oleh Lefebvre  sebagai  pemicu  konflik  pada
ruang  dengan  menciptakan  ruang  abstrak (Sugiyono, 2022).
Akibatnya,  penciptaan  arena  konflik  atas ruang  memunculkan  semacam  alat  paksa untuk mendisiplinkan konflik yang terjadi. Dari  regulasi  ini  alat  paksa  tersebut disebutkan  pada  pasal  (1)  Poin  (5)  bahwa proses  pendisiplinan  PKL  dilakukan  oleh pemerintah kota dengan melibatkan Satpol PP.
“Penertiban  adalah  serangkaian  kegiatan yang  dilakukan  secara  terencana  atau terorganisir  oleh  Pemerintah  Kota  Palu dengan  melibatkan  Satuan  Polisi  Pamong Praja  dalam  menertibkan  pemanfaatan /penggunaan  ruang  publik  dengan  cara melakukan  tindakan  pembersihan  dan /atau  pengosongan  kawasan  atau  lokasi yang  terlarang  untuk  digunakan  dalam aktifitas  dagang  baik  berupa  barang maupun jasa”.
Pada  konteks  di  Palu,  dan  bahkan  di beberapa  kota  lain  di  Indonesia  Satpol  PP dijadikan sebagai ujung tombak alat pendi- siplinan  bagi  pemerintah  kota.  Khususnya ketika  terjadi  konflik  antara  pemerintah kota  dengan  pelaku  PKL  sebagai  imbas dari  kebijakan  dan  penciptaan  ruang abstrak.  Keberadaan  Satpol  PP  sebagai turunan  dari  penciptaan  ruang  abstrak. Keberadaannya  untuk  melengkapi  sekali- gus  melindungi  kebijakan  penciptaan  rua- ng  abstrak.  Dari  sini,  sebenarnya  telah terlihat  bahwa  proyeksi  terhadap  muncul- nya konflik telah terlihat sejak pembuatan regulasi mengenai penataan PKL. Singkat- nya,  bahwa  penciptaan  terhadap  ruang abstrak  yang  terjadi  di  Palu  bermula  dari
Politik Tata Ruang... | 12
pelabelan  terhadap  ruang  yang  dilakukan secara  subyektif  oleh  otoritas  pemerintah. Pelabelan  ini  pada  prakteknya  memuncul- kan  resistensi,  sebab  dalam  realisasinya pelabelan  terhadap  ruang  pada  kondisi tertentu  bersifat  ganda.  Kemudian,  untuk menciptakan  pendisiplinan  terhadap  pene- rimaan ruang abstrak dibuat semacam alat paksa,  yang  dalam  hal  ini  adalah  Satpol PP.

## Kontestasi Pada Ruang Sosial
Di atas kertas, penataan mengenai menge- nai  tata  ruang  di  Kota  Palu  terlihat  sangat ideal.  Terlepas  dari  polemik  atas  pendef- inisian  ruang  yang  bersumber  dari  satu pihak  dan  terkesan  sangat  subyektif. Namun  yang  pasti,  jika  melihat  secara sekilas  penataan  mengenai  ruang  di  Kota Palu, khususnya untuk aktifitas PKL sudah sangat  memadai.  Dari  amatan  penulis, melihat ada beberapa lokasi  yang menjadi kantong-kantong  bagi  aktifitas  pelaku PKL. Beberapa diantaranya adalah kawas- an  di  sekitar  kantor  Wali  Kota  Palu,  di area  ini  hampir  puluhan  pelaku  usaha somay  (pentolan)  berjejeran  sepanjang jalan. Sekitar hampir dua puluhan gerobak pentolan  yang  berjualan.  Angka  ini  bisa lebih  besar  lagi  jika  dihitung  dengan penjual pentolan sekitarnya yang berada di luar  area  yang  memang  telah  disediakan oleh pemerintah kota.
Selain di kawasan kantor pemerintah kota, terdapat  satu  kawasan  lagi  yang  juga dipenuhi  oleh  aktifitas  PKL,  yaitu  di sekitar kawasan  Masjid Agung  Kota Palu. Di  kawasan  ini  tepatnya  di  sisi  selatan masjid terdapat puluhan box dengan aneka
macam  jualan  tersaji  sepanjang  hari.  Dari pantauan  penulis,  aktifitas  ini  biasanya dimulai  sejak  jam  10-an  pagi  hingga berakhir di jam 10-an malam.
Terdapat  pula  beberapa  kawasan  yang sengaja  dikembangkan  oleh  pemerintah Kota Palu sebagai kawasan penjualan bagi PKL,  tidak  nanggung-nanggung  untuk menarik  perhatian  masyarakat  baik  seba- gai  pelaku PKL  ataupun konsumen peme- rintah  kota  mendesain  daerah  tersebut dengan sangat  menarik.  Di beberapa kaw- asan PKL yang dipelopori oleh pemerintah Kota  Palu  disediakan  penerangan  jalan sepanjang area. Penerangan jalan ini selain untuk  memberikan  keamanan,  sekaligus sebagai  upaya  menarik  perhatian  masya- rakat. Sebab pemasangan lampu dilakukan dengan mengutamakan estetika. Meskipun telah didesain sedemikian rupa, tetapi dari amatan  penulis  aktifitas  ekonomi  khusus- nya pengunjung  yang datang di daerah ini relatif  masih  rendah.  Sepinya  pengunjung membuat  sebagian  pelaku  PKL  berpikir panjang  untuk  menempati  area  tersebut. Kecuali  untuk  area  penjualan  somay  di sekitar kantor pemerintahan Kota Palu dan area mesji Agung Kota Palu.
Sebaliknya, ada beberapa area yang ditem- pati oleh PKL namun tidak mendapat restu dari pemerintah. Sebut  saja area  di  sekitar pasar rakyat atau pasar inpres. Pengamatan penulis,  di  beberapa  titik  di  sekitar  pasar terdapat  aktifitas  PKL.  Mereka  pada umumnya  mencoba  peruntukan  ekonomi dengan  memanfaatkan  sebagian  bahu  jal- an. Meskipun secara regulasi, harus diakui bahwa  keberadaan  PKL  tersebut  tidak
Volume 6, Nomor 1, Juni 2023 (1-16) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
dibenarkan  secara  hukum.  Namun  pada konteks  yang  lain,  bahwa  secara  ekonomi memberikan  kontribusi  ekonomi  yang cukup  signifikan,  meskipun  jumlahnya tidak seberapa.
Begitupun  untuk  sisi  utara  Masjid  Agung Kota  Palu,  di  area  ini  terdapat  deretan penjual  semi  permanen  yang  menyajikan berbagai  macam  jualan.  Mulai  dari  jualan kelapa  muda,  jalan  kote,  pisang  goreng, serabi,  coto  makassar,  dan  berbagai  jenis gorengan  lainnya.  Para  pedagang  ini  me- manfaatkan  area  di  atas  drainase.  Mereka menggunakan  bangunan  semi  permanen yang  terbuat  dari  papan.  Secara  ekonomi, aktifitas  penjualan  di  daerah  ini  sangat menjanjikan.  Namun  sekali  lagi,  secara hukum  kegiatan  ini  tidak  dibenarkan. Dengan  situasi  seperti  ini,  tidak  jarang aparat  pemerintah  Kota  Palu  melalui  alat pendisiplinan  mereka  yaitu  Satpol  PP melakukan  pembongkaran  paksa  pada beberapa  pelaku  PKL.  Mereka  pada  umu- mnya  dibongkar  paksa  setelah  menda- patkan peringatan secara tertulis dan tegu- ran  langsung.  Jika  peringatan  itu  diindah- kan  oleh  penjual,  maka  secara  terpaksa dilakukan pembokaran.
Dari  kacamatan  produksi  ruang,  Lefebvre fenomena diatas sebagai fenomena konflik yang  terjadi  pada  ruang  sosial.  Ruang dimana  terdapat  aktifitas  ekonomi  dan politik  yang  berlangsung.  Pada  konteks kasus  di  Palu,  aktifitas  yang  dimaksud pada kegiatan para penjual. Mereka mene- mpati  area-area  yang  menurut  pemerintah kota  “terlarang”  tetapi  bagi  pelaku  PKL pada  area  tersebut  justru  mendapatkan
keuntungan  secara  ekonomi.  Perbedaan cara  menyikapi  ruang  ini  kemudian menimbulkan  konflik  antara  pemerintah kota  yang  secara  politik  tercoreng  atas adanya kegiatan dan aktifitas PKL di  area publik.  Terlebih  pada  area  ini  sangat mencolok  sekali.  Di  sekitar  area  ini  ter- dapat  beberapa  gedung  instansi  pemeri- ntahan dan sebuah kampus swasta ternama yang  ada di  Palu.  Keberadaan PKL dalam kacamata Lefebvre tidak memberikan kon- tribusi secara ekonomi.
Alih-alih  mendatangkan  keuntungan  seca- ra  ekonomi,  keberadaannya  yang  semakin eksis  justru  mencoreng  wajah  pemerintah kota.  Apalagi  pemerintah  Kota  Palu  sejak beberapa  tahun  belakangan  ini  sangat gencar  mengkampanyekan  Palu  sebagai salah  satu  kandidat  pemenang  Adipura. Ambisis  ini  sangat  kontras  dengan keberadaan  PKL,  yang  dalam  banyak kasus  PKL sebagai  sektor informal diang- gap sebagai sesuatu yang negatif; terkesan kumuh.  Memberikan  wujud  buruk  pada penampakan wajah perkotaan. Pada situasi seperti  ini,  pemerintah  kembali  meng- gunakan  ruang  abstrak  dengan  dalih berpegang  pada  regulasi  yang  ada  bahwa keberadaan  PKL  pada  area  tersebut  tidak dibenarkan.  Pemerintah  menolak  kehad- iran  PKL.  Namun  sikap  politik  berbeda, ketika  pada  area  lain  dengan  sengaja menciptakan  ruang  untuk  pelaku  PKL, bahkan  dengan  memberikan  berupa box bagi  pelaku  PKL  padahal  ruang  yang ditempati  juga  adalah  ruang  publik. Kondisi inilah yang oleh Lefebvre menye- butnya  sebagai  standar  ganda  yang sekaligus  digunakan  oleh  otoritas  tertentu
Politik Tata Ruang... | 14
dalam  memaknai  ruang  (Wilson,  2013). Pada  satu  kondisi  ruang  dikonstruksi sedemikian  rupa,  tujuannya  agar  ruang dapat  dimodifikasi  dan  dampak  domino- nya  pada  akumulasi  ruang  dalam  bentuk ekonomis.  Sementara  pada  arena  dan ruang  yang memberikan citra politik  yang buruk  bagi  wajah  pemerintah  kota  akan dilakukan pendisiplinan. Dalam konteks di Kota  Palu  proses  pendisiplinan  dilakukan oleh Satpol PP.

## KESIMPULAN
Temuan  ini  memberikan  ilustrasi  bagai- mana  ruang  tidak  bisa  dimaknai  sebagai sesuatu  yang  bias  dan  terlepas  dari kepentingan  politik.  Sarjana-sarjana  yang selama  ini  menempatkan  ruang  hanya sebatas  persoalan  teknis,  telah  menga- baikan satu aspek yang paling krusial yaitu aktifitas  sosial  masyarakat.  Bahwa  ruang menjadi tidak bermakna sama sekali ketika dilepaskan dari aktifitas sosial masyarakat. Ruang  menjadi  hidup  dan  punya  makna karena adanya aktifitas masyarakat, disana ada  konflik,  ada  perebutan  arena,  ada proses  mendominasi,  didominasi,  singkat- nya  ada  kontestasi  yang  mungkin  secara kasat mata tidak terlihat. Pada kondisi itu, maka menjelaskan transisi tata ruang yang memadai  hanya  bisa  dilakukan  ketika proses transisi menempatkan aktifitas sosi- al  sebagai  instrumen  utamanya.  Dengan begitu, bahwa satu keniscayaan dari proses transisi tersebut adalah munculnya konflik terhadap ruang.
Temuan  ini  sekaligus  memperkuat  tesis yang telah dibangun oleh  Lefebvre bahwa ruang  sebagai  arena  konflik.  Di  sana terdapat kontestasi, antara satu pihak yang berusaha  mendominasi  ruang  dan  pihak lain  yang  terus  didominasi.  Proses  yang berlangsung  dialektis  ini  berjalan  sepan- jang  waktu.  Saling  bergantian  mendo- minasi  tergantung  konteks  dan  kondisi sosial  yang  terjadi.  Yang  paling  penting dicatat, bahwa proses kontestasi atas ruang ini  muncul  tidak  hadir  begitu  saja. Keterbatasan  ruang  yang  semakin  hari semakin  sempit,  kemudian  diperhadapkan dengan  populasi  dan  mobilitas  penduduk yang kian tinggi. Situasi  yang kontradiktif ini menjadikan ruang menjadi barang yang terbatas  sekaligus  paling  dibutuhkan. Keadaan  inilah  membuat  beberapa  pihak seperti  otoritas  tertentu  berupaya  merebut ruang  dan  menjadikannya  sebagai  arena baru  untuk  proses  akumulasi  baik  secara ekonomi  maupun  secara  politik.  Semen- tara  pihak  lain,  terus  mempertahankan ruang  sebagai  arena  aktifitas  ekonomi mereka, seperti  yang dilakukan oleh PKL. Menganggap  keberadaan  ruang  sebagai salah  satu  arena  sumber  pendapatan  dan pencaharian  mereka.  Pada  kondisi  inilah, konflik  menjadi  tidak  terhindarkan.  Sela- ma  penguasaan  ruang  masih  didominasi oleh  kepentingan  untuk  akumulasi  eko- nomi  diatas  kepentingan  sosial  masya- rakat,  maka  kontestasi  dan  konflik  terha- dap  ruang  perkotaan  akan  menjadi  feno- mena  yang  akan  kita  jumpai  di  waktu- waktu mendatang.
***
Volume 6, Nomor 1, Juni 2023 (1-16) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  Y.,  Purwantiasning,  A.  W.,  & Prayogi,  L.  (2018).  Penerapan Konsep  Arsitektur  Perilaku  Pada Penataan Kawasan Zona 4 Pekojan Kota Tua Jakarta. Jurnal Arsitektur Purwarupa, 2(2) , 83–92.
Aidulsyah,  F.  (2016).  Berebut  Ruang Publik  Sekolah  Pasca  Orde  Baru:
Studi  Kasus  Pertarungan  Politik Ideologi  Di  Kerohanian  Islam (ROHIS). Jurnal  Studi  Pemuda, 5(1) , 370-385.
Aminah, S. (2016). Konflik dan Kontestasi Penataan  Ruang  Kota  Surabaya. MASYARAKAT:  Jurnal  Sosiologi, 20(1) , 59-79.
Arifin,  K.  A.  (2017).  Perumahan  Muslim dan  Politik  Ruang  di  Yogyakarta. Jurnal  Pemikiran  Sosiologi,  4(1) , 42-56.
Badundoro,  P.  (2013). Merebut  Ruang Kota:  Aksi  Rakyat  Miskin  Kota Surabaya 1900-1960an. Tangerang : Marjin Kiri.
Bakar, A. (2020). Politik Perkotaan: Studi
Anak  Jalanan  Makassar. Samata: Alauddin University Pres.
Bakar,  A.,  Arifin,  A.  A.,  &  Sunardi.
(2019).  Good  Governance  dan
Gerakan Sosial: Studi Kasus Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Sosioreligius, 4(2) , 81-94.
Christian,  Y.,  &  Desmiwati,  D.  (2018).
Menuju  Urbanisasi  Pulau  Kecil: Produksi Ruang Abstrak dan
Perampasan. Journal  of  Regional and  Rural  Development  Planning
(Jurnal  Perencanaan  Pembangu- nan Wilayah dan Perdesaan), 2(1) , 45-63.
Djatmiko,  A.,  &  Priyandhoko,  Z.  (2018).
Perubahan  Ruang  Sakral  Wilayah Kuta,  Bali. Jurnal  Koridor,  9(2) , 189–192.
Hayati,  S.  (2018).  Penaklukan  Ruang
Publik  oleh  Kuasa  Agama. Jurnal Studi Agama, 2 (1) , 33-51.
Mahardika,  A.,  &  Rizki,  R.  N.  (2021). Analisis  Implementasi  Kebijakan Penataan  Pasar  Tradisional  dan Toko  Modern  di  Kota  Medan.
Jurnal  Indonesia  Sosial  Sains,
2(2) , 1647–1654.
Minanto,  A.  (2018).  Kota,  Ruang,  dan Politik  Keseharian:  Produksi  dan Konsumsi Ruang Bersenang- Senang  dalam  Geliat  Yogyakarta.
Jurnal Komunikasi, 13(1) , 41-56.
Prasetyo,  F.  A.  (2017).  Car  Free  Day: Transformasi  Ruang  dan  Global- isasi  Urbanisme  Kontemporer  di Bandung. Jurnal  Pemikiran  Sosio- logi, 4(1 , 1-24.
Somantri,  G.  R.  (2005).  Memahami Metode Kualitatif. Makara Human Behavior Studies in Asia, 9(2) , 57- 65.
Sugiyono,  P.  B.  (2022).  Memahami Konsep  Ruang  menurut  Henri Lefebvre. Sosioglobal :  Jurnal Pemikiran  dan  Penelitian  Sosio- logi, 6(2) , 101-113.
Suhu, B. L., Wance, M., Noviyanti, V., & Impi,  I.  L.  (2020).  Konflik  Antara Desa  di  Kacamatan  Obi  (  Studi Tentang  Resolusi  Konflik  Antara Desa  Jikotamo  dan  Desa  Taman
Volume 6, Nomor 1, Juni 2023 (1-16) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Sari  ). Jurnal  Government  of Archipelago - JGOA, 1(2) , 1-6.
Voorst,  R.  v.  (2018). Tempat  Terbaik  di Dunia: Pengalaman Seorang Antropolog  Tinggal  di  Kawasan
Kumuh  Jakarta. Jakarta:  Marjin Kiri.
Wahyudi,  A.,  Buchori,  I.,  &  Sjahbana,  J.
A.  (2019).  Transformasi  Ruang Akibat  Konflik:  (Studi  Kasus: Kawasan  Wisata  Kuta,  Bali). Jurnal Koridor, 10 (1) , 18-26.
Wilson,  J.  (2013).  The  devastating conquest  of  the  lived  by  the conceived: The concept  of abstract space  in  the  work  of  Henri Lefebvre. Space and Culture, 16(3) , 364–380.
Yusuf,  M.,  Sahudi,  S.,  Sileuw,  M.,  & Safitri,  L.  (2021).  Menata  Kontes- tasi  Simbol-Simbol  Keagamaan  di Ruang  Publik  Kota  Jayapura.
Religious:  Jurnal  Studi  Agama-
Agama  dan  Lintas  Budaya,  5(2) , 161-174.

## Website
Gual,  M.  (2015,  Agustus  20). Tolak digusur,  warga  Kampung  Pulo bentrok dengan Satpol PP . Retrieved from merdeka.com:
https://www.merdeka.com/peristiw
a/tolak-digusur-warga-kampung- pulo-bentrok-dengan-satpol- pp.html
Ikbal,  A.  M.  (2022,  Desember  8). Tolak Relokasi  Pasar  Rengasdengklok,
Warga  dan  Aparat  Gabungan Bentrok . Retrieved from
harapanrakyat.com: https://www. harapanrakyat.com/2022/12/tolak-
relokasi-pasar-rengasdengklok- warga-dan-aparat-gabungan- bentrok/
Rizaty,  M.  A.  (2021,  Agustus  18). Sebanyak 56,7% Penduduk Indonesia  Tinggal  di  Perkotaan pada 2020 . Retrieved from databoks.katadata.co.id:  https://da taboks.katadata.co.id/datapublish/2
021/08/18/sebanyak-567-penduduk -indonesia-tinggal-di-perkotaan- pada-2020