FACTORS AFFECTING FRAUD PREVENTION USING THE PERFORMANCE ACCOUNTABILITY SYSTEM OF GOVERNMENT AGENCIES AS AN INTERVENING VARIABLE (STUDY ON OPD OF
THE RIAU PROVINCIAL GOVERNMENT)
Dewi Lingga Rani 1 , Emrinaldi Nur 2 , Azwir Nasir 3 1,2&3 Universitas Riau Email : dewilinggarani@gmail.com 1*

## ABSTRACT
This study aims to examine the effect of the Internal Control System, Governance and Risk Management for Fraud Prevention with the Performance Accountability System of Government Aagencies as an intervening variable. The population used in this study was the Regional Apparatus Organization (OPD) in the Riau Provincial Government, amounting to 35 OPDs. The sample selection is through the saturated sampling method. Respondents in this study were the Head of the Finance Subdivision, Treasurer and Accounting Staff  who have worked at least 1 year in that position. The number of respondents in this study was 105 people from 35 existing OPDs. The data analysis method used in this study was the Partial Least Square (PLS) approach, using the WarpPLS V.7.0 . The results show that there is an influence of internal control systems, governance and risk management on fraud prevention, there  is  an  influence  between  internal  control  systems  and  governance  on  fraud  prevention  through  the performance accountability system of government agencies as an intervening variable, and there is no influence between  risk  management  on  fraud  prevention  through  the  performance  accountability  system  of  government agencies as an intervening variable.
Keywords : Internal Control System; Governance; Risk Management; Performance Accountability System for Government Agencies; Fraud Prevention
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCEGAHAN FRAUD DENGAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA OPD PEMERINTAH PROVINSI RIAU)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal,  Tata  Kelola  Pemerintahan  dan Manajemen Risiko terhadap Pencegahan Fraud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai variabel  intervening.  Populasi  yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang  ada  di  Pemerintah  Provinsi  Riau  yang  berjumlah  sebanyak  35  OPD.  Pemilihan  sampel  melalui  metode Sampling jenuh. Responden dalam penelitian ini adalah Kasubbag Keuangan, Bendahara dan Staff Akuntansi yang telah bekerja minimal 1 tahun pada jabatan tersebut. Responden dalam penelitian ini berjumlah 105 orang dari 35 OPD yang ada. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Partial Leats Square (PLS),  menggunakan Warp PLS  V.7.0.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  sistem pengendalian  internal,  tata  kelola  pemerintahan  dan  manajemen  risiko  terhadap  pencegahan fraud, terdapat pengaruh  antara  sistem  pengendalian  internal  dan tata  kelola  pemerintahan  terhadap  pencegahan fraud melalui sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah,  dan  tidak  terdapat  pengaruh  manajemen  risiko  terhadap pencegahan fraud melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Kata Kunci : Sistem Pengendalian Internal; Tata Kelola Pemerintahan; Manajemen Resiko; Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Pencegahan Fraud.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Variabel Intervening (Studi pada OPD Pemerintah Provinsi Riau) (Dewi Lingga Rani, Emrinaldi Nur, Azwir Nasir)

## PENDAHULUAN
Semua organisasi apapun jenis, skala operasi dan kegiatannya memiliki risiko terjadinya kecurangan atau biasa disebut dengan fraud . Fraud masih menjadi isu fenomenal dan menarik untuk dibahas, dengan kasus-kasus yang kini tengah berkembang dalam masyarakat. Menurut Karyono (2013) Fraud adalah penyimpangan dan perbuatan melanggar  hukum  ( ilegal  act ),  yang  dilakukan  dengan  sengaja  untuk  tujuan  tertentu  misalnya  menipu  atau memberikan gambaran keliru ( mislead ) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi.
Salah satu  jenis fraud yang sering terjadi disektor pemerintahan  yaitu berkaitan dengan praktik korupsi. Praktik korupsi banyak dijumpai di Negara berkembang. Karena secara umum Negara tersebut belum menegakkan aturan  hukum  secara  baik.  Indonesia  merupakan  salah  satu  Negara  berkembang  dengan  tingkat  korupsi  yang tinggi.
Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018 Indonesia menempati posisi ke-89 dari 180 negara. Nilai yang didapatkan oleh Indonesia yakni 38 dengan skala 0-100, semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya, begitu pun sebaliknya. Kondisi  ini perlu  menjadi  bahan evaluasi  bagi aparat penegak hukum dalam menyusun strategi pemberantasan korupsi.
Tabel 1. Data Penanganan Kasus Korupsi Oleh KPK Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2014-2018
Perkara 2014 2015 2016 2017 2018 Jumlah Pengadaan barang/Jasa 15 14 14 15 17 75 Perijinan 5 1 1 2 1 10 Penyuapan 20 38 79 93 168 398 Pemungutan 6 1 1 0 4 12 Penyalahgunaan anggaran 4 2 1 1 0 8 TPPU 5 1 3 8 6 23 Merintangi Proses KPK 3 0 0 2 3 8 Jumlah 58 57 99 121 199 534
Sumber: (www.acch.kpk.go.id 31 Desember 2018)
Berdasarkan  data  KPK  jumlah  perkara  kecurangan /fraud yang  terjadi  terus  meningkat  setiap  tahunnya. Jumlah kasus terbesar berdasarkan jenis perkara yaitu kasus penyuapan sebanyak 168 kasus pada tahun 2018. Dan selama 1 tahun terakhir, KPK sudah menangkap 121 orang yang diduga mencederai hak-hak rakyat.
Berdasarkan  data  ICW,  ada  10  kepala  daerah  yang  jadi  tersangka  korupsi  meski  mendapat  opini  WTP. Salah satunya adalah Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar yang ditangkap pada 12 Desember 2018. Berikut daftar 10 kepala daerah penerima opini WTP yang menjadi tersangka di KPK:
Tabel 2. Daftar Nama Kepala Daerah yang Terjerat Kasus Korupsi
NO Nama Kepala Daerah : 1 Bupati Purbalingga Tasdi 2 Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari 3 Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho 4 Gubernur Riau Rusli Zainal 5 Gubernur Riau Annas Maamun 6 Bupati Bangkalan Fuad Amin 7 Wali Kota Tegal Ikmal Jaya 8 Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar 9 Bupati Tulungagung Syahri Mulyo 10 Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar
Sumber : (www.kompas.com)
Menurut ICW, opini WTP dari BPK tidak dapat dijadikan patokan untuk menyatakan suatu daerah bebas dari  korupsi.  Opini  tersebut  hanya  sebagai  patokan  untuk  melihat  kepatutan  dan  kewajaran  dari  segi  peraturan yang berlaku, khususnya dalam hal laporan keuangan suatu daerah.
Di  provinsi  Riau  KPK  pernah  menangkap  tiga  Gubernur  Riau  secara  beruntun,  mulai  dari  Saleh  Djasit, Rusli Zainal dan Annas Maamun. Pada awal tahun 2018 tiga orang Aparatur Sipil Negara (ASN) wanita ditetapkan sebagai tersangka baru dalam dugaan korupsi di Badan Pendapatan Daerah Pemprov Riau (Bapenda). Kejati Riau menemukan kerugian Negara Rp. 1,3 miliar di tubuh Pemprov Riau yang dipimpin Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman pada APBD tahun 2015-2016 lalu (www.merdeka.com).
Selama  dua  tahun  ini,  sejak  2018  dan  2019,  Pemerintah  Provinsi  (Pemprov)  Riau  sudah  melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 27 Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemberhentian tersebut dikarenakan ASN tersebut terlibat kasus tindak pidana korupsi (www.GoRiau.com). Hal ini menunjukkan bahwa
e-ISSN: 2685-5607
korupsi  hampir  menjadi  budaya  di  provinsi  riau  mulai  dari  pejabat tertinggi  sampai  dengan  staff  aparatur  sipil Negara. Hal ini sangat memperhatinkan dan perlu dievaluasi.
Agar  pemerintah  atau  organisasi  dapat  berjalan  dengan  baik,  efektif  dan  efisien  serta  ekonomis  harus dilakukan  pencegahan  kecurangan/ fraud. Pencegahan Fraud merupakan  segala  upaya  untuk  menangkal  pelaku potensial,  mempersempit  ruang  kegiatan  yang  berisko  terjadinya  gerak,  dan  mengidentifikasi  kegiatan  yang beresiko terjadinya kecurangan/ fraud (Karyono, 2013:47).
Banyak upaya yang  telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal pencegahan kecurangan dan pemberantasan korupsi,  salah  satunya  yaitu  diadakannya  sosialisasi  untuk  pencegahan,  dimana  pegawai  diberikan  kemudahan untuk  melaporkan  segala  tindakan  yang  mengarah  pada  kecurangan  melalui whistleblowing  system yang  dapat diakses melalui telepon, faksimile, sms, website, surel dan pengiriman surat. Pemerintah juga telah menerbitkan peraturan mengenai kewajiban pelaporan LHKPN, seluruh penyelenggara negara yang masuk kategori wajib lapor maka wajib melaporkan seluruh hartanya. Pemerintah juga sudah melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka  menggunakan  sistem  CAT  untuk  mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana  korupsi  yang  berkaitan dengan suap menyuap. Pemerintah telah membuka akses bagi masyarakat untuk turut menjalankan pengawasan dalam  mencegah  korupsi  yang  diatur  dalam  perpres  No.  43  tahun  2018,  dimana  masyarakat  diharapkan  turut berperan aktif melaporkan tindakan yang mengarah pada kecurangan.
Selain  itu,  pemerintah  juga  telah  menerapkan  pendidikan  Antikorupsi  untuk  semua  jenjang  pendidikan, dimana mahasiswa dan lainnya diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan. Pemerintah juga membangun budaya bersih dengan menciptakan zero fraud governance. pemerintah juga telah melakukan pelayanan berbasis teknologi seperti e-samsat, e-tilang, e-procurement, e-budgeting,dll untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam proes pengurusannya.
Pemerintah Provinsi Riau juga telah melakukan berbagai upaya pencegahan, salah satunya yaitu: membuat zona  integritas  anti-korupsi,  melakukan  optimalisasi  dan  implementasi  pendidikan  anti  korupsi  pada  jenjang pendidikan dasar dan menengah, melakukan bimbingan teknis integritas untuk semua pejabat eselon III dan IV, melakukan bimbingan teknis pengelolaan aplikasi Monitoring Center For Prevention (MCP) dan evaluasi tindak lanjut rencana aksi sektor sumber daya alam, mendorong penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam berkolaborasi  dengan  Aparat  Penegak  Hukum  untuk  pencegahan  dan  penindakan  korupsi,  melakukan  upaya penguatan  lembaga  masyarakat  dalam  pengawasan  pencegahan,  dan  melakukan  gerakan  Riau  Go  IT  yaitu: memberikan pelayanan terbaik berbasis teknologi informasi kepada masyarakat khususnya dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan peran dan fungsi pemrintah, penyebarluasan informasi, dan pelayanan publik.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  60  tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Inetrnal  Pemerintah mewajibkan setiap instansi untuk membangun pengendalian. Sistem pengendalian internal adalah suatu sistem yang diterapkan oleh pimpinan disuatu instansi/organisasi untuk bisa mengontrol organisasi tersebut dalam proses untuk mencapai tujuan instansi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pengendalian internal akan tercapai jika kelima elemen pengendalian internal telah dilaksanakan, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan.
Dengan adanya pengendalian internal yang efektif maka tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan dilakukan dengan andal, pengamanan aset dapat dilakukan dan mendorong ketaatan kepada  peraturan  sehingga  dapat  meminimalisir  terjadinya  kelemahan  dan  resiko  kecurangan  (Mardiasmo, 2009:208). Jadi dapat disimpulkan jika sistem pengendalian internal berjalan dengan baik maka dapat mencegah terjadinya fraud .
Teori ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2019), Falah, dkk (2018) dan Yuniarti (2017) yang  menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  terhadap  pencegahan  kecurangan/ fraud . Semakin  baik  implementasi  sistem  pengendalian  pemerintah  maka  semakin  baik  pula  pencegahan fraud yang dilakukan. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakaria (2016) dan Kwatingtyas (2017) menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud .
Selain  faktor  pengendalian  internal,  penerapan  tata  kelola  yang  baik  juga  dapat  meminimalisir  tindakan kecurangan. Mardiasmo (2009:25) menyatakan bahwa good governance adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu.
Di indonesia good govenance sudah lama diterapkan, namun penerapannya belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya karena masih banyak ditemukan kekurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang  merupakan  dua  produk  utama good  governance .  Untuk  mencegah  terjadinya  kecurangan/ fraud kita  harus menciptakan tata kelola pemerintah yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Penerapan good governance akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan akan memperkecil potensi terjadinya kecurangan, dan penerapan good governance akan meningkatkan fungsi pengendalian sehingga dapat mendeteksi gangguan atau hambatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Serta penerapan tata kelola yang baik akan mengurangi resiko penyalagunaan aset dan pencegahan fraud. Ada faktor lain yang dinilai juga dapat mempengaruhi pencegahan fraud yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Variabel Intervening (Studi pada OPD Pemerintah Provinsi Riau) (Dewi Lingga Rani, Emrinaldi Nur, Azwir Nasir)
Instansi Pemerintah (SAKIP). Menurut Wahyudi LAN dan BPKP dalam Jajang Badruzaman dan Irna Chairunisa (2011),  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  pada  pokoknya  adalah:  “instrumen  yang digunakan  intansi  pemerintah  dalam  memenuhi  kewajiban  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi”. Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik- praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
Hasil  penelitian  Darwanis  (2013)  menyatakan  bahwa  penerapan  dan  peningkatan  sistem  akuntabilitas kinerja  berkelanjutan  akan  berdampak  pada  pencegahan  penipuan.  Sistem  akuntabilitas  kinerja  memliki  peran untuk meningkatkan rencana, evaluasi, dan peningkatan sistem kinerja  agar  lebih dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menangkal pelaku potensial, dan mempersempit ruang gerak untuk melakukan tindakan kecurangan sehingga dapat mencegah kecurangan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pencegahan Kecurangan ( Fraud ) Teori Fraud Triangle Terdapat tiga elemen kunci yang umum untuk menggambarkan semua fraud yaitu: (1) tekanan yang dirasakan, (2) kesempatan yang dirasakan, dan (3) beberapa cara untuk merasionalisasi fraud agar bisa diterima. Ketiga elemen tersebut disebut sebagai the fraud triangle , fraud triangle adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1950. Cressey menemukan bahwa orang melakukan fraud ketika mereka memiliki masalah keuangan yang tidak bisa diselesaikan bersama, tahu dan yakin bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan secara diam-diam dengan  jabatan/pekerjaan  yang  mereka miliki dan  mengubah pola pikir dari konsep  mereka sebagai orang  yang dipercayai  memegang asset  menjadi konsep  mereka sebagai pengguna dari aset yang dipercayakan kepada  mereka.  Cressey  juga  menambahkan  bahwa  banyak  dari  pelanggar  kepercayaan  ini  mengetahui  bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang illegal, tetapi mereka berusaha memunculkan pemikiran bahwa  apa  yang  mereka  lakukan  merupakan  tindakan  yang  wajar,  seperti  yang  ditunjukkan  pada  gambar  1  di bawah ini.

## Gambar 1. Fraud Triangle

## Sistem Pengendalian Internal Pengertian Sistem Pengendalian Internal
Setiap organisasi tak terkecuali pemerintah memerlukan suatu alat pengendalian yang berfungsi sebagai alat untuk mengelola organisasi secara efektif dalam mencapai tujuannya. Pengendalian internal diterapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi diluar rencana, pengendalian internal juga meningkatkan efisiensi,  mencegah timbulnya kerugiaan aktiva, mempertinggi tingkat keandalan data dalam  laporan keuangan dan mendorong dipatuhinya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan.
Adapun pengertian sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :
Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan  keyakinan  yang  memadai  dalam  pencapaian  efektivitas,  efisiensi,  ketaan  terhadap  peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah”.
Menurut Arens  et al (2008), sistem pengendalian  internal terdiri atas kebijakan-kebijakan dan prosedur- prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa organisasi telah mencapai tujuan dan sasarannya”.
Dari pengertian sistem pengendalian internal diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengendalian internal adalah  suatu  proses  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  dalam  suatu  organisasi  maupun  pemerintahan  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diharapkan hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak.

## Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal
Melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008,  Pemerintah  menetapkan  adanya  sistem  pengendalian internal  yang  harus  dilakukan  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah.  Sistem  pengendalian  internal
bertujuan untuk mengendalikan kegiatan pemerintah dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Adapun  unsur-unsur  sistem  pengendalian  internal  pemerintah  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: 1) Lingkungan Pengendalian. Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Pemimpin instansi pemerintah wajib menciptakan  dan  memelihara  lingkungan  pengendalian  yang  menimbulkan  perilaku  positif  dan  kondusif  untuk penerapan  sistem pengendalian  internal dalam  lingkungan kerjanya.  2.  Penilaian risiko.  Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya sesuatu yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran intansi pemerintah.  Pengertian  risiko  sendiri  adalah  kemungkinan  yang  belum  terjadi  atau  mungkin  dapat terjadi.  Jika telah  terjadi,  namanya  bukan  lagi  risiko  melainkan  masalah.  Agar  tidak  menjadi  masalah  maka  perlu  dikelola melalui  penilaian  risiko  yang  terdiri  dari  :  Identifikasi  risiko  dan  Analisis  risiko.  3)  Kegiatan  pengendalian. Kegiatan  pengendalian  internal  adalah  tindakan  yang  diperlukan  untuk  mengatasi  risiko  serta  penetapan  dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian dianggap gagal jika ternyata risiko benar-benar menjadi masalah. Masalah tersebut kemudian menyebabkan tidak tercapainya tujuan organisasi. 4) Informasi dan komunikasi. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi  instansi  pemerintah.  Komunikasi  sendiri  memiliki  pengertian  sebagai  proses  penyampaian  pesan  atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. 5) Pemantauan. Pemantauan pengendalian internal adalah proses penilaian atas mutu kerja  sistem  pengendalian  internal  dan  proses  yang  memberikan  keyakinan  bahwa  temuan  audit  dan  evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

## Tata Kelola Pemerintahan
Tata  kelola  pemerintahan  merupakan  serangkaian  prinsip-prinsip  yang  dijalankan  untuk  mewujudkan  sistem pemerintahan yang baik. Baik dalam artian bahwa pemerintahan harus sesuai dengan norma, hukum serta menjadi wadah  penyaluran  aspirasi  masyarakat.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  nomor  101  tahun  2000  yang  dimaksud dengan kepemerintahan yang baik adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Pemerintah harus menjalankan prinsip-prinsip tata kelola agar tercapai pemerintahan  yang  bersih.  Tata  kelola  disuatu  instansi  pemerintahan  yang  direncanakan  dengan  baik  dapat dijadikan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah tersebut agar berjalan dengan efektif dan efisien.
Secara  teoritis Good  Governance mengandung  makna  bahwa  pengelolaan  kekuasaan  didasarkan  pada aturan-aturan  hukum  yang  berlaku,  pengambilan  kebijaksanaan  secara  transparan  serta  pertanggungjawaban kepada  masyarakat  (Kaloh,2010:172).  Kekuasaan  juga  didasarkan  pada  aspek  kelembagaan  dan  bukan  atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu. Kekuasaan juga harus taat kepada prinsip bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimata hukum.

## Manajemen Risiko
Manajemen  risiko  adalah  proses  terstruktur  dan  sistematis  dalam  mengidentifikasi,  mengukur,  memetakan, mengembangkan alternatif penganganan risiko, memonitor dan mengendalikan penanganan risiko (Djohanputro, 2008).  Manajemen  risiko  adalah  proses  mengidentifikasi,  menganalisis,  mengevaluasi,  mengendalikan,  dan berusaha menghindari, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima. Dalam KBBI arti kata risiko adalah hasil dari tindakan yang tidak menyenangkan (merugikan, membahayakan). Ketidakpastian ini bisa dalam bentuk ancaman, pengembangan strategi, dan mitigasi risiko.
Manajemen risiko adalah proses  mengurangi risiko suatu entitas ke tingkat  yang dapat diterima, dengan menggunakan  pengukuran,  pengelolaan  dan  pemantauan  yang  sejalan  dengan  tujuan  strategis  (Gilbert,  2007). Pelaksanaan kerangka  manajemen risiko organisasi atau Enterprise Risk Management (ERM) dalam organisasi dapat mendukung dan meningkatkan kesadaran risiko di setiap divisi. Enterprise Risk Management (ERM) tidak dapat dilihat sebagai suatu proses yang bersifat statis, namun sebaiknya bersifat dinamis sesuai dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi.

## Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Di  Indonesia  akuntabilitas (acountability) yang  mempunyai  makna  pertanggungjawaban  secara  tertulis  kepada pihak  yang  memberi  wewenang  mulai  menempati  porsi  yang  utama  dalam  setiap  penyelenggaraan  pelayanan publik sejak digulirkannya era reformasi, yaitu sejak ditetapkannya Tap  MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 dengan  judul  yang sama sebagai tindak  lanjut Tap MPR tersebut. Dalam pasal 3 Undang- Undang tersebut  dinyatakan  bahwa  asas  umum  penyelenggaraan  negara  meliputi  asas  kepastian  hukum,  asas  tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Variabel Intervening (Studi pada OPD Pemerintah Provinsi Riau) (Dewi Lingga Rani, Emrinaldi Nur, Azwir Nasir)
Dalam  penjelasan  mengenai  pasal  tersebut  dirumuskan  bahwa  asas  akuntabilitas  adalah  asas  yang menentukan  bahwa  setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir  dari  kegiatan  penyelenggaraan  negara  harus  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  dan  rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi  negara  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah : Akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  adalah  perwujudan  kewajiban  suatu  instansi  pemerintah  untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan  sasaran  yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

## Hipotesis
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud Menurut Arens et al (2008), sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa organisasi telah mencapai tujuan dan sasarannya.
Menurut  salah  satu  teori Fraud  Triangle, kecurangan  dapat  dilakukan  jika  ada  kesempatan,  dimana seseorang  memiliki  akses  atau  wewenang  untuk  mengatur  proses  pengendalian.  Namun  apabila  sistem pengendalian  berjalan  dengan  baik  maka  lingkungan  yang  terkendali  bisa  diwujudkan,  dan  dapat  mencegah kecurangan. Oleh karena  itu, agar pengendalian  internal dapat berjalan dengan  baik  maka  harus  melaksanakan unsur – unsur kebijakan dan praktik pengendalian dengan baik.
Didalam sebuah organisasi harus memiliki suatu kebijakan untuk mengatasi masalah kegiatan  yang tidak sesuai dengan perautran yang ada dan kegiatan yang mengarah pada kecurangan, serta memiliki kebijakan yang transparan dalam hal pelaksanaannya. Didalam organisasi seorang pemimpin harus dapat menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, yaitu dengan memiliki integritas dan nilai etika, serta mampu menempatkan karyawan sesuai  pekerjaan/bidangnya  sehingga  karyawan  tersebut  memahami  pekerjaannya  dengan  baik  dan  dapat mempertanggungjawabkan tugasnya, maka sistem pengendalin akan berjalan dengan efektif dan efisien. H1  :  Sistem  Pengendalian  Internal  berpengaruh  terhadap  Pencegahan Fraud pada  Pemerintah  Provinsi Riau.
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sistem  pengendalian  internal  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pemimpin  dan pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi.  Sedangkan  Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  merupakan  instrument  yang  digunakan  instansi  pemerintah  dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi.
Sistem akuntabilitas kinerja  instansi pemerintah pada dasarnya adalah  salah satu unsur  yang  mendukung terselenggaranya sistem pengendalian internal. Sebaliknya, penyelenggaraan sistem pengendalian internal dapat mendukung penyempurnaan  implementasi  sistem  akuntabilitas kinerja  instansi pemerintah. Jadi, apabila sistem pengendalian  dalam  suatu  instansi  pemerintah  tersebut  telah  dilaksanakan  dengan  baik,  misalnya  dalam lingkungan  pengendalian  ditumbuhkan  komitmen  pemimpin  untuk  menerapkan  sistem  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah, maka implementasi SAKIP akan berjalan dengan baik.
H2  :  Sistem  Pengendalian  Internal  berpengaruh  terhadap  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah pada Pemerintah Provinsi Riau.
Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan terhadap Pencegahan Fraud
Pengertian good governace di indonesia sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. Sementara itu, esensi good governance adalah peningkatan kinerja organisasi melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya  akuntabilitas  manajemen  terhadap  pemangku  kepentingan  lainnya,  berdasarkan  kerangka  aturan  dan peraturan yang berlaku (Gunarsih, 2003).
Di  Indonesia  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  atau good  governance sudah  lama  diterapkan,  namun penerapannya  belum  dapat  dikatakan  berhasil  sepenuhnya  karena  masih  banyak  ditemukan  kecurangan  dan kebocoran  dalam  pengelolaan  anggaran  dan  akuntansi.  Untuk  mencegah  terjadinya  kecurangan  kita  harus menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Penerapan good governance akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan akan memperkecil potensi terjadinya kecurangan, dan penerapan good governance akan meningkatkan fungsi pengendalian sehingga dapat mendeteksi gangguan atau hambatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Serta penerapan tata kelola yang baik akan mengurangi resiko penyalagunaan aset dan pencegahan fraud. H3 : Tata Kelola Pemerintahan berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud pada Pemerintah Provinsi Riau.
Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sebagai  sebuah  organisasi  publik,  instansi  pemerintah  semakin  dituntut  untuk  memperlihatkan  pencapaian keberhasilan  tugas  pokok  dan  fungsinya.  Keberhasilan  sebuah  organisasi  akan  banyak  dipengaruhi  oleh kemampuannya  untuk  menyampaikan  informasi  secara  terbuka,  seimbang,  dan  merata  bagi  semua  pihak berkepentingan  ( stakeholders ).  Dengan  penguasaan  informasi  yang  seimbang,  pihak-pihak  yang  terkait  dengan organisasi dapat mengambil keputusan yang wajar.
Untuk mencapai keberhasilan pertanggungjawaban akuntansi diperlukan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Apabila suatu organisasi telah  menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka penerapakan sistem tersebut akan lebih baik dan lebih dapat dipertanggungjawabkan .
Menurut hasil penelitian Pangaribuan (2018) implikasi penerapan prinsip tata kelola pemerintahan pada sistem tata kelola keuangan dapat meningkatkan kualitas kinerja akuntabilitas lebih dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Badruzaman  (2011) dan Zeyn (2011) yang menyatakan bahwa Penerapan Prinsip- prinsip  tata  kelola  pemerintahan  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  sistem  kinerja  akuntabilitas.  Sistem  kinerja akuntabilitas dengan kepercayaan, kejujuran, komprehensif dan kesederhanaan akses oleh pengguna dapat memperluas dampak positif dari nilai-nilai masyarakat ke kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:
H4 : Tata Kelola Pemerintahan berpengaruh terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Provinsi Riau.
Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Pencegahan Fraud
Manajemen  resiko  merupakan  perangkat  manajemen  yang  ditujukan  untuk  mengelola  risiko  dalam  mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah. Sebuah organisasi mempunyai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan  visi  misinya. Dalam pencapaian tujuan organisasi terdapat banyak kemungkinan  yang terjadi  yang dapat mengakibatkan tujuan tidak dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Risiko itu sendiri dapat disebabkan oleh faktor dari luar maupun faktor dari dalam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Setiap bagian dalam organisasi memiliki risikonya sendiri. Salah satu potensi risiko yang  sering  terjadi  dalam  organisasi  pemerintah  yaitu  risiko  terjadi  korupsi/kecurangan  yang  mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, penurunan pendapatan pajak, kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/pembangunan,  kegagalan  pemberian  layanan  yang  optimal  kepada  masyarakat  dan  lain sebagainya.
Dalam  memastikan  tercapainya  tujuan,  maka  risiko  harus  dikelola  dengan  baik.  Pengelolaan  tersebut diharapkan dapat  meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak  yang terjadi sehingga tujuan  dapat tercapai.  Pengelolaan  risiko  dimulai  dari  upaya  mengenali,  mengukur,  mengevaluasi  risiko  hingga melaksanakan upaya penanganannya.
H5 : Manajemen Risiko berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud pada Pemerintah Provinsi Riau.
Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Manajemen  risiko  merupakan  perangkat  manajemen  yang  ditujukan  untuk  mengelola  risiko  dalam  mencapai sasaran  strategis  organisasi  pemerintah.  Lemahnya  tata  kelola  institusi  dan  manajemen  risiko  menyebabkan munculnya kerugian negara dari waktu ke waktu.
Menurut LAN dan BPKP dalam Jajang Badruzaman dan Irna Chairunisa (2011), Sistem akuntabilitas kinerja instansi  pemerintah  adalah  instrumen  yang  digunakan  instansi  pemerintah  dalam  memenuhi  kewajiban  untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi.
Hasil penelitian Pangaribuan (2018) menunjukkan hasil bahwa aplikasi manajemen risiko terbukti memiliki pengaruh  positif  terhadap  sistem  kinerja  akuntabilitas.  Prinsip  kehati-hatian  dalam  manajemen  risiko  dapat mendorong pejabat pemerintah  yang berkomitmen untuk mengatur sistem kinerja akuntabilitas dan menjadikan sistem  pelaporan  kinerja  akuntabilitas  lebih  dapat  dipertanggungjawabkan.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:
H6  :  Manajemen  Risiko  berpengaruh  terhadap  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah pada Pemerintah Provinsi Riau.
Pengaruh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap Pencegahan Fraud
Penerapan sistem akuntabilitas kinerja tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
Hasil  penelitian  Akbar  and  Pilcher  (2012)  menyatakan  bahwa  penerapan  dan  peningkatan  sistem akuntabilitas  kinerja  berkelanjutan  akan  berdampak  pada  pencegahan  penipuan.  Sistem  akuntabilitas  kinerja memliki peran untuk meningkatkan rencana, evaluasi, dan peningkatan sistem kinerja lembaga pemerintah terbuka dari waktu ke waktu. Sesuai dengan laporan pertanggungjawaban, masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana publik  jika  digunakan  secara  efektif,  efisien,  ekonomis  sehingga  memberikan  dampak  pada  pencegahan
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Variabel Intervening (Studi pada OPD Pemerintah Provinsi Riau) (Dewi Lingga Rani, Emrinaldi Nur, Azwir Nasir)
kecurangan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  Falah dkk (2018)  menemukan  bahwa  sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan  terhadap pencegahan kecurangan/ fraud . Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:
H7  :  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  berpengaruh  terhadap  Pencegahan Fraud pada Pemerintah Provinsi Riau.
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Variable Intervening
Setiap organisasi baik sektor publik maupun sektor swasta memerlukan alat pengendalian untuk menjamin bahwa aktivitas  organisasi  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan.  Salah  satu  alat tersebut  adalah  pengendalian  internal.  Sistem  pengendalian  internal  merupakan  proses  yang  dirancang  untuk memberikan jaminan yang memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi.
Sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  pada  pokoknya  adalah  instrumen  yang  digunakan pemerintah  dalam  memenuhi  kewajiban  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  dan  kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Dengan adanya pengendalian yang bersifat terus menerus atas kegiatan yang berada dibawah pengawasan pimpinan sehingga akan terciptanya tujuan organisasi yang semestinya, efektif dan efisien serta  berpotensi  dalam  mengarahkan  instansi  pada  pencapaian  kinerja  yang  optimal  atas  pengendalian  yang dilakukan, sehingga pertanggungjawaban kinerja yang menggambarkan pencapaian sasaran juga akan mengalami peningkatan.
Penyelenggaraan  sistem  pengendalian  internal  dapat  mendukung  penyempurnaan  implementasi  sistem akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Jadi,  apabila  sistem  pengendalian  internal  telah  dilaksanakan  dengan baik,  maka  implementasi  sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  akan  berjalan  dengan  baik.  Sistem akuntabilitas  kinerja  yang  baik  akan  mengurangi  adanya  tindakan  kecurangan  dalam  suatu  organisasi.  Dengan pengawasan dan pertanggungjawaban,  maka pihak-pihak  yang diberi kepercayaan  lebih takut untuk melakukan tindak kecurangan.
H8 : Sistem Pengendalian internal Pemerintah berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud pada Pemerintah Provinsi Riau melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai variabel intervening .
Pengaruh  Tata  Kelola  Pemerintahan  terhadap  Pencegahan Fraud dengan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Variabel Intervening
Sebagai sebuah organisasi, instansi pemerintah semakin dituntut untuk    memperlihatkan pencapaian keberhasilan tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang, dan merata bagi   semua pihak berkepentingan (stakeholders) . Dengan  penguasaan  informasi  yang    seimbang,  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  organisasi  dapat  mengambil keputusan  yang  wajar.  Instansi  pemerintah  diwajibkan  untuk  menyiapkan,    menyusun,  dan  menyampaikan informasi kinerja secara tertulis, periodik, dan   melembaga sebagai perwujudan normatif pertanggungjawaban. Instansi       pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan  keberhasilan dan kegagalan  tingkat  kinerja  yang  dicapainya.  Berbagai    pengungkapan  ini  dituangkan  dalam  dokumen-dokumen SAKIP (Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
H9  :  Tata Kelola  Pemerintah berpengaruh  terhadap pencegahan Fraud pada  Pemerintah  Provinsi  Riau melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai variabel intervening.
Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Pencegahan Fraud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai variabel intervening
Manajemen  risiko  merupakan  perangkat  manajemen  yang  ditujukan  untuk  mengelola  risiko  dalam  mencapai sasaran  strategis  organisasi  pemerintah.  Lemahnya  tata  kelola  institusi  dan  manajemen  risiko  menyebabkan munculnya kerugian negara dari waktu ke waktu.
Sistem akuntabilitas kinerja isntansi pemerintah memiliki tujuan untuk memunculkan pertanggungjawaban tata  kelola  terhadap  publik,  mendorong/meningkatkan  reputasi  pemerintah,  responsive  untuk  menghadapi perubahan  lingkungan  masyarakat.  Sistem  akuntabilitas  mendorong  implementasi  pemerintah  yang bertanggungjawab  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  dan  dapat  diperhitungkan.  Prinsip  kehati-hatian  dalam manajemen  risiko  akan  mendorong  pejabat  pemerintah  yang  berkomitmen  untuk  mengatur  sistem  kinerja akuntabilitas dan sistem pelaporan kinerja akuntabilitas lebih dari sekedar pertanggungjawaban.
H10  :  Manajemen  Risiko  berpengaruh  terhadap  Pencegahan Fraud pada  Pemerintah  Provinsi  Riau melaluiSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai variabel intervening.
e-ISSN: 2685-5607

## Model Penelitian
Dari kerangka pemikiran yang telah dijelaskan tersebut, maka diperoleh model penelitian sebagai berikut:

## Gambar 2. Model Penelitian

## METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Provinsi Riau  yang  berjumlah  sebanyak  35  OPD.  Untuk  sampelnya  menggunakan  teknik  pengambilan sampling jenuh. Sampling  jenuh  adalah  teknik  penentuan  sampel  bila  semua  anggota  populasi  digunakan  sebagai  sampel. Responden dalam penelitian ini berjumlah 105 orang dari 35 OPD yang ada dan masing-masing dari OPD diambil 3 Responden. Responden dalam penelitian ini adalah Kasubbag Keuangan, Bendahara dan Staff Akuntansi yang telah bekerja minimal 1 tahun pada jabatan tersebut.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan  dalam penelitian  ini adalah data primer  yaitu sumber data penelitian  yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Dimana data tersebut diperoleh langsung dari Kasubbag Keuangan, Bendahara dan Staff Akuntansi OPD di Provinsi Riau dengan menggunakan daftar pernyataan dalam bentuk kuesioner guna mengumpulkan informasi dari objek penelitian tersebut dimana responden diperkenankan memberikan jawaban yang dianggap paling sesuai.

## Teknik Analisis Data Statistik deskriptif
Statistik  deskriptif  merupakan  proses  transformasi  pada  penelitian  dalam  bentuk  tabulasi  sehingga  mudah dipahami. Statistik deskriptif akan memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang diperoleh dari nilai rata- rata, standar deviasi, maksimum, minimum, sum, rang e, kurtosis , dan skewness . (Ghozali, 2016:19).

## Pengukuran Model (Uji Kualitas Data) Pengujian Validitas
Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk  mengukur  apa  yang seharusnya diukur.  Untuk menguji  validitas  instrumen  ini, digunakan rumus korelasi product moment pearson dengan rumus angka kasar.

## Pengujian Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk menguji seberapa konsisten seperangkat pengukuran mengukur secara konsisten suatu  konsep  yang  diukur.  Reliabilitas  menunjukkan  stabilitas  dan  konsistensi  instrumen  pengukuran  serta mengukur konsep studi.

## Evaluasi Model Struktural Pengujian Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  menggunakan R-squared atau adjusted R2  yang  menunjukkan  berapa  persentase  variasi konstruk  dependen  dapat  dijelaskan  oleh  konstruk  yang  dihipotesiskan  mempengaruhinya  (independen). R- squared hanya ada untuk variabel dependen (Sholihin dan Ratmono, 2013:62). Nilai R-square atau adjusted R2 ≤0,70 (model kuat), ≤0,45 (model moderate) dan ≤0,25 (model lemah).
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Variabel Intervening (Studi pada OPD Pemerintah Provinsi Riau) (Dewi Lingga Rani, Emrinaldi Nur, Azwir Nasir)

## Pengujian Hipotesis Pengujian Hipotesis Langsung
Suatu  hipotesis  dapat  diterima  atau  ditolak  secara  statistik  dapat  dihitung  tingkat  signifikansinya.  Tingkat signifikansi yang dipakai dalam penelitian ini adalah 5%. Apabila tingkat signifikan yang dipilih 5% maka tingkat signifikansi atau tingkat kepercayaan 0,05 untuk menolak suatu hipotesis.

## Pengujian Hipotesis Tak Langsung
Dalam peneltian ini untuk menguji pengaruh tidak langsung dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (1982) dan dikenal dengan uji Sobel (Sobel Test). Uji Sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel eksogen (X), endogen (Y), dan variabel endogen (M) yang dimediasi. Pengaruh tidak langsung X ke Y melalui M dihitung dengan cara mengalikan Jalur X ke M (a) dengan jalur M ke Y(b) atau ab. Jadi koefisien ab = (c - c’), dimana c adalah pengaruh X terhadap Y setelah mengontrol M, sedangkan c’ adalah koefisien pengaruh X terhadap Y setelah mengontrol M. StandardError koefisien a dan b ditulis dengan SE a dan SE b, besarnya standard error pengaruh tidak langsung SE ab dihitung dengan rumus berikut:
ab z= √(b²SEₐ²) + (a²SEb²)
Besarnya nilai z ini dapat membuktikan adanya terjadi pengaru mediasi. Untuk membuktikan hipotesis ini digunakan kriteria apabila nilai z > 2,58 (level alpha 1%), > 1,96 (level alpha 5%) atau > 1,65 (level alpha 10%).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Tingkat Pengembalian Kuesioner
Penelitian ini menggunakan data primer, dimana data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pertama. Sumber data primer dalam penelitian  ini diperoleh  langsung dari para responden berupa jawaban kuesioner.  Adapun  penyebaran  kuesioner  ini  dilakukan  secara  langsung  kepada  pegawai  yang  bekerja  di  OPD Pemerintah Provinsi Riau.
Penyebaran kuesioner ini dimulai dari tanggal 27 Mei 2020 hingga 24 Juni 2020. Kuesioner ini diisi oleh Kasubbag  Keuangan,  Bendahara,  dan  Staff  Akuntansi  pada  masing-masing  OPD  Pemerintah  Provinsi  Riau. Berdasarkan pembasahan pada bab III sebelumnya, jumlah sampel yang diambil sebanyak 105 responden. Dari kuesioner yang dikirimkan sebanyak 105 Kuesioner, jumlah kuesioner yang diisi dan dikembalikan sebanyak 93 kuesioner.  Kuesioner  yang  tidak  kembali  disebabkan  oleh  kesibukan  pejabat  pemerintah  daerah  dan  sebagian pejabat  tidak  berada  ditempat  sehingga  tidak  dapat  mengisi  kuesioner  yang  diberikan.  Tingkat  pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel 3.

## Tabel 3.  Tingkat Pengembalian Kuesioner
Kuesioner Jumlah Persentase Kuesioner yang disebar 105 100% Kuesioner yang tidak kembali (10) 10% Kuesioner yang tidak diisi lengkap (2) 2% Kuesioner yang layak digunakan dan dapat diolah 93 88%
Sumber : Data diolah (2020)
Berdasarkan  Tabel  3  dapat  dilihat  bahwa  keseluruhan  kuesioner  yang  disebar  kepada  responden  adalah sebanyak  105  kuesioner.  Dari  105  kuesioner  yang  disebar  ada  10  kuesioner  yang  tidak  kembali,  dan  ada  2 kuesioner yang tidak diisi. Jadi semua kuesioner yang kembali dan bisa diolah adalah sebanyak 93 kuesioner atau 88%. Tingkat pengembalian kuesioner sebanyak 88%, yang artinya melebihi 30% dari kuesioner yang disebarkan sehingga data dapat diolah.
Teknik  pengumpulan  data  adalah  dengan  menggunakan  kuesioner.  Langkah  yang  diambil  untuk mengantisipasi rendahnya tingkat respon ( respon rate ) adalah dengan cara mengantar langsung kuesioner tersebut dan juga menghubungi kembali responden melalui telepon guna memastikan bahwa kuesioner yang telah diantar telah diisi oleh responden, setelah itu dikumpulkan kembali dengan menjemputnya langsung.

## Demografi Responden
Deskripsi demografi responden dalam penelitian  ini  menjelaskan karakteristik responden  yang terdiri dari  jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, dan lama masa kerja. Berdasarkan data yang diperoleh dari responden yang ada pada data kuesioner penelitian, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
e-ISSN: 2685-5607
Tabel 4. Demografi Responden Keterangan Frekuensi Persentase Jenis Kelamin : Laki-laki 39 42% Perempuan 54 58% Jumlah 93 100% Umur : <35 tahun 48 52% 36 – 45 tahun 30 32% >46 tahun 15 16% Jumlah 93 100% Pendidikan Terakhir : SMA Sederajat 2 2% D3 8 9% S1 63 68% S2 20 21% Jumlah 93 100% Masa Kerja : <5 tahun 16 17% >5 tahun 77 83% Jumlah 93 100%
Sumber : Data diolah (2020)
Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa sebagian besar sampel penelitian adalah responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 54 orang atau 58% yang lebih mendominasi dibandingkan jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 39 orang atau 42%. Kategori umur, responden yang berumur <35 tahun sebanyak 48 orang.
Kategori pendidikan  formal  yang dijalani, untuk level SMA/Sederajat sebanyak 2 orang atau 2%, untuk diploma 3 sebanyak 8 orang atau 9%., untuk tingkat sarjana sebanyak 63 orang atau 68%, untuk Magister sebanyak 20 orang atau 21%. Untuk kategori lama bekerja, yaitu sebanyak 16 orang atau 17%yang bekerja <5 tahun dan diatas 5 tahun 77 orang atau 83%.

## Deskriptif Variabel Penelitian
Statistik  deskriptif  variabel  penelitian  merupakan  penjelasan  mengenai  variabel-variabel  penelitian  yang menunjukkan  nilai  minimum,  nilai  maksimum,  rata-rata  dan  standard  deviasi.  Statistik  deskriptif  penelitian merupakan  transformasi  pada  penelitian  dalam  bentuk  tabulasi  sehingga  mudah  dipahami.  Deskriptif  jawaban responden tentang variabel-variabel penelitian yang terdiri dari pengaruh sistem pengendalian internal, tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pencegahan fraud .

## Tabel 5. Statistik Deskriptif
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation SPI 93 54,00 112,00 89,9785 12,53168 TKP 93 42,00 72,00 55,8387 6,31818 MR 93 39,00 77,00 55,6022 7,29225 SAKIP 93 66,00 148,00 110,8925 17,50184 PF 93 33,00 73,00 55,7312 7,87696 Valid N (listwise) 93
Sumber : Data diolah (2020)
Berdasarkan table 5 diatas, dapat disajikan hasil statistik deskriptif tentang variabel-variabel penelitian sebagai berikut: 1) Variabel SPI (Sistem Pengendalian Internal). Variabel SPI (Sistem Pengendalian Intern) yang terdiri  dari  dua  indikator  utama  (Unsur  Kebijakan  dan  Praktek  Pengendalian  Internal)  yang  diungkapkan menggunakan  18  item  pernyataan  yang  menggunakan  skala  likert  sebagai  jawaban  responden  memiliki  nilai minimum 54 dan nilai maksimum 112 serta nilai mean 89,97 dan nilai standar deviasi sebesar 12,53. 2) Variabel TKP (Tata Kelola Pemerintahan). Variabel TKP (Tata Kelola Pemerintahan) yang terdiri dari lima indikator utama (Kepemimpinan, Hubungan Pemangku Kepentingan, Akuntabilitas, Perencanaan dan Evaluasi) yang diungkapkan menggunakan  11  item  pernyataan  yang  menggunakan  skala  likert  sebagai  jawaban  responden  memiliki  nilai minimum  42  dan  nilai  maksimum  72  serta  nilai  mean  55,83  dan  nilai  standar  deviasi  6,32.  3)  Variabel  MR (Manajemen Risiko). Variabel MR (Manajemen Risiko) yang terdiri dari sembilan indikator utama (Identifikasi Resiko, Mengidentifikasi bentuk-bentuk resiko, Menempatkan Ukuran-ukuran Resiko, Menempatkan Alternatif-
alternatif,  Menganalisis  setiap  alternatif,  Memutuskan  satu  alternatif,  Melaksanakan  Alternatif  yang  dipilih, Mengontrol  Alternatif  yang  dipilih  tersebut,  Mengevaluasi  jalannya  Alternatif  yang  dipilih)  yang  diungkapkan menggunakan  11  item  pernyataan  yang  menggunakan  skala  likert  sebagai  jawaban  responden  memiliki  nilai minimum 39  dan nilai  maksimum  77 serta nilai  mean  55,60  dan nilai standar deviasi  7,29.  4)  Variabel SAKIP (Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah).  Variabel  SAKIP  (Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah) yang terdiri dari empat indikator utama (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja) yang diungkapkan menggunakan 22 item pernyataan yang menggunakan skala likert sebagai jawaban responden memiliki nilai minimum 66 dan nilai maksimum 148 serta nilai mean 110,8 dan nilai standar deviasi  17,50.  5)  Variabel  PF  (Pencegahan Fraud ).  Variabel  PF  (Pencegahan  Fraud)  yang  terdiri  dari  empat indikator  utama  (Perencanaan  Kinerja,  Pengukuran  Kinerja,  Pelaporan  Kinerja  dan  Evaluasi  Kinerja)  yang diungkapkan  menggunakan  11  item  pernyataan  yang  menggunakan  skala  likert  sebagai  jawaban  responden memiliki nilai minimum 33 dan nilai maksimum 73 serta nilai mean 55,73 dan nilai standar deviasi 7,87.
Hasil Pengujian Validitas Validitas Convergent Untuk menguji validitas convergent , selain melihat loading factor juga dapat dilakukan dengan melihat nilai AVE dan Communality.
Tabel 6.  Nilai AVE ( Average variances extracted ) SPI TKP MR SAKIP PF 0.674 0.708 0.787 0.814 0.785
Sumber : Data Olahan WarpPls 7.0 (2020)
Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai AVE yang dihasilkan oleh semua konstruk dalam penelitian ini memiliki nilai diatas 0,50. Hal ini menjelaskan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini memenuhi persyaratan validitas convergent .

## Validitas Discriminant
Cara lain yang digunakan untuk menguji validitas discriminant adalah dengan membandingkan akar kuadrat dari AVE  untuk  setiap  konstruk  dengan  nilai  korelasi  antar  konstruk  dalam  model  penelitian  (Ghozali  san  Latan, 2012:78-79). Hasil uji validitas discriminant dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 7. Nilai Kuadrat AVE dengan Korelasi Antar Konstruk
Sumber : Data Olahan WarpPls 7.0 (2020)
Pada tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai akar kuadrat ( Square Roots ) average variance extracted (AVE) konstruk sistem  pengendalian  internal,  tata  kelola  pemerintahan,  manajemen  risiko,  sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah dan pencegahan fraud . Seluruh variabel konstruk dapat menjelaskan varian yang lebih banyak di dalam pengukuran  indikatornya  sendiri  dibandingkan  dengan  membaginya  dengan  variabel  konstruk  yang  lain.  Ini terlihat dari nilai akar kuadrat AVE lebih besar dari korelasi antar variabel konstruk laten di dalam model. Sehingga nilai-nilai diatas dikatakan baik dan memenuhi syarat dari validitas discriminant .

## Hasil Pengujian Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrument dalam mengukur konstruk (Ghozali, 2012:79).
SPI TKP MR SAKIP PF SPI 0.821 0.586 0.373 0.671 0.599 TKP 0.586 0.841 0.478 0.615 0.614 MR 0.373 0.478 0.887 0.281 0.479 SAKIP 0.671 0.615 0.281 0.902 0.454 PF 0.599 0.614 0.479 0.454 0.886
e-ISSN: 2685-5607
Tabel 8.  Nilai Crombach’s Alpha dan Composite Reliability

## Sumber : Data Olahan WarpPls 7.0 (2020)
Pada tabel 8 dapat dilihat bahwa baik nilai crombach’s alpha ataupun nilai composte reliability memiliki nilai  diatas  0,70.  Hal  ini  berarti  seluruh  konstruk  dalam  penelitian  ini  yaitu,  sistem  pengendalian  internal,  tata kelola  pemerintahan,  manajemen  risiko,  sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  dan  pencegahan fraud memenuhi persyaratan reliabilitas.
Tabel 9. Tabel R-Square
Variabel R-Square Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 0.724 Pencegahan Fraud 0.904
Sumber : Data Olahan WarpPls 7.0 (2020)
Tabel  9  menunjukan  nilai R-Square untuk  variabel  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah sebesar 0,724 dan untuk variabel Pencegahan Fraud sebesar 0,904, hasil ini menunjukan bahwa 72,4% variabel sistem  pengendalian  internal,  tata  kelola  pemerintahan  dan  manajemen  risiko dapat  dipengaruhi  oleh  variabel sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  dan  90,4%  variabel  pencegahan fraud dapat  dipengaruhi  oleh variabel sistem pengendalian internal, tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## Pembahasan
Hasil Pengujian I (Hubungan Langsung) Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Langsung
Uji Hipotesis Prediksi Tanda  Koefisien Jalur  Standard Error  Effect Size  P Value SPI→PF + 0.649 0.086 0.445 <0.001 SPI→SAKIP + 0.543 0.089 0.385 <0.001 TKP→PF + 0.323 0.095 0.207 <0.001 TKP→SAKIP + 0.425 0.092 0.268 <0.001 MR→PF + 0.184 0.098 0.090 0.033 MR→SAKIP + 0.205 0.098 0.071 0.020 SAKIP→PF + 0.299 0.095 0.162 <0.001
Sumber : Data Olahan WarpPls 7.0 (2020)
Dapat dilihat pada tabel 10 diatas diketahui bahwa Hipotesis pertama didukung secara statistik yang dibuktikan dengan nilai P- Value 0,001 < 0,05 dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,649. Hal ini membuktikan bahwa sistem pengendalian  internal berpengaruh  positif  terhadap  pencegahan fraud (Ha1  diterima,  Ho1  ditolak).  Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arasy (2019), Falah (2018), dan Yuniarti (2017) menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud . Namun, tidak sejalan dengan penelitian  yang dilakukan oleh Lidia (2017) dan Zakaria (2016) menyatakan bahwa tidak ada pengatuh antara sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud. Hipotesis  kedua  didukung  secara  statistik  dibuktikan  dengan  nilai  P- Value 0,001  <  0,05  dengan  nilai koefisien  jalur  sebesar  0,543.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  sistem  pengendalian  internal berpengaruh  positif terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Ha2 diterima, Ho2 ditolak). Hasil penelitian ini sejalan dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  oleh  Falah  (2018)  dan  Sari  (2012)  yang  menyatakan  bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Hipotesis  ketiga  didukung  secara  statistik  dibuktikan  dengan  nilai  P- Value 0,001  <  0,05  dengan  nilai koefisien jalur sebesar 0,323. Hal ini membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud (Ha3 diterima, Ho3 ditolak). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh  Gunawan  (2019),  Pangaribuan  (2018)  dan  Jannah  (2016)  menyatakan  bahwa  tata  kelola  pemerintahan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pencegahan farud. Namun  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Tiara  (2017) dan Rizke (2014) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel tata kelola pemerintahan terhadap tingkat kecurangan.
Konstruk Penelitian Crombach’s Alpha Composite Reliability Sistem Pengendalian Internal 0.971 0.974 Tata Kelola Pemerintahan 0.959 0.964 Manajemen Risiko 0.973 0.976 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 0.989 0.990 Pencegahan Fraud 0.973 0.976
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Variabel Intervening (Studi pada OPD Pemerintah Provinsi Riau) (Dewi Lingga Rani, Emrinaldi Nur, Azwir Nasir)
Hipotesis  keempat  didukung  secara  statistik  dibuktikan  dengan  nilai  P- Value 0,001  <  0,05  dengan  nilai koefisien jalur sebesar 0,425. Hal ini membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan berpengaruh positif terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Ha4 diterima, Ho4 ditolak).  Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh  Pangaribuan (2018), Jajang (2011) dan Zeyn (2011) yang menyatakan bahwa tata  kelola  pemerintahan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah.
Hipotesis  kelima  didukung  secara  statistik  dibuktikan  dengan  nilai  P- Value 0,033  <  0,05  dengan  nilai koefisien  jalur  sebesar  0,184.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  manajemen  risiko berpengaruh  positif  terhadap pencegahan fraud (Ha5 diterima, Ho5 ditolak).  Hasil penelitian  ini  mendukung hasil penelitian  yang dilakukan oleh  Sudarmanto  (2020)  dan  Lidia  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  manajemen  risiko  berpengaruh  terhadap pencegahan fraud. Namun  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh    Pangaribuan  (2018)  yang menyimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  variabel  manajemen  risiko  terhadap pencegahan kecurangan.
Hipotesis  keenam  didukung  secara  statistik  dibuktikan  dengan  nilai  P- Value 0,020  <  0,05  dengan  nilai koefisien jalur sebesar 0,205. Hal ini membuktikan bahwa manajemen risiko berpengaruh positif terhadap sistem akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  (Ha6  diterima,  Ho6  ditolak).  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pangaribuan  (2018)  dan  Paape  dan  Spekle  (2012)  yang  menyatakan  bahwa manajemen risiko berpengaruh terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah . Hipotesis  ketujuh  didukung  secara  statistik  dibuktikan  dengan  nilai  P- Value 0,001  <  0,05  dengan  nilai koefisien  jalur  sebesar  0,299.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud (Ha7 diterima, Ho7 ditolak). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Falah  (2018),  Akbar  dan  Pilcher  (2012)  dan  Darwanis  (2013)  yang menyatakan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan fraud.
Hasil Pengujian II (Hubungan Tidak Langsung) Tabel 11. Hasil Uji Sobel untuk SPI
Variabel A Sea B Se b Test Statistic Two-tailed probability keterangan SPI→SAKIP 0.543 0.089 2,7971 0,005 SAKIP memediasi SAKIP→PF 0.299 0.095
Sumber : Data Olahan Sobel (2020)
Hasil pengujian sobel test pada tabel 11 diperoleh nilai two-tailed probability sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) mampu memediasi pengaruh faktor sistem pengendalian internal (SPI) terhadap pencegahan fraud (Ha8 diterima, Ho8 ditolak). Hasil penelitian  ini  diperkuat  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Falah  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  sistem pengendalian  internal  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud melalui  sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah.

## Tabel 12. Hasil Uji Sobel untuk TKP
Variabel A SEa B SE b Test Statistic Two-tailed probability keterangan TKP→SAKIP 0.425 0.092 2,6010 0,009 SAKIP memediasi SAKIP→PF 0.299 0.095
Sumber : Data Olahan Sobel (2020)
Hasil pengujian sobel test pada tabel 12 diperoleh nilai two-tailed probability sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  (SAKIP)  mampu memediasi  pengaruh  faktor  tata  kelola  pemerintahan  (TKP)  terhadap  pencegahan fraud (Ha9  diterima,  Ho9 ditolak).  Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pangaribuan  (2018)  yang  menyatakan bahwa  sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  terbukti  memediasi  hubungan  antara  tata  kelola pemerintahan terhadap pencegahan kecurangan/ fraud .
e-ISSN: 2685-5607

## Tabel 13. Hasil Uji Sobel untuk MR
Variabel A SEa B Se b Test Statistic Two-tailed probability keterangan MR→SAKIP 0.205 0.098 1,7421 0,081 SAKIP memediasi SAKIP→PF 0.299 0.095
Sumber : Data Olahan Sobel (2020)
Hasil pengujian sobel test pada tabel 13 diperoleh nilai two-tailed probability sebesar 0,081 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) belum mampu memediasi pengaruh faktor manajemen risiko (MR) terhadap pencegahan fraud (Ha10 ditolak). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Falah (2018) yang menyatakan bahwa sistem akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud. Serta  Paape  dan  Spekle  (2012)  yang menyatakan bahwa manajemen risiko berpengaruh terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## PENUTUP
Dari  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  pengendalian  internal,  tata  kelola  pemerintahan, manajemen risiko dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan fraud. sistem pengendalian internal dan tata kelola pemerintahan berpengaruh terhadap pencegahan fraud melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Bagi  instansi  pemerintah  Provinsi  Riau  diharapkan  agar  dapat  terus  meningkatkan  sistem  pengendalian internal, tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam upaya meminimalisir terjadinya kecurangan.
Adapun saran - saran untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut: 1) peneliti selanjutnya diharapkan melakukan persiapan pengumpulan data yang lebih baik dan melakukan wawancara langsung dengan responden agar  jawaban  lebih  dapat  diandalkan.  2)  Bagi  peneliti  selanjutnya  agar  dapat  melakukan  pengujian  dengan variabel-variabel lain yang diduga berhubungan dengan pencegahan kecurangan.
.

## DAFTAR RUJUKAN
Agarwal, G. K., & Y, M. (2011). Good Governance a Tool To Prevent Corporate Fraud. International Journal of Commerce Bussines and Management, 2 (6) , 318-327.
Akbar,  A.  G.  (2019).  Pengaruh  Implementasi  E-Procurement  Dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Dengan Budaya Etis Organisasi Sebagai Pemoderasi. Jurnal Ekonomica, 15 (1), 69-81.
Akbar, B. (2012). Public Accountability and Local Government Finance Functionall on Local Government. Article For Foundation, Public Interest Research and Advocacy Center , 1-2. Albrecht,  W.  S.,  Albrecht,  C.  C.,  &  Albrecht ,  C.  O. (2012). Fraud  Examination (Fourth  ed.).  South-Western: Cengage Learning.
Albrecht,  W.  S.,  Albrecht,  C.  C.,  &  Albrecht,  C.  O.  (2009). Fraud  Examination (third  ed.).  South-Western: Cengage Learning.
Amrizal.  (2004). Pencegahan  dan  Pendeteksian  Kecurangan  Oleh  Inetrnal  Auditor  . Jakarta:  Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD Deputi Bidang Investigasi.
Andhika,  A.  (2010).  Pengaruh  Pengawasan  Fungsional  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat). Skripsi, Universitas Pasundan . Arens, A. A., Elder, & Beasley. (2008). Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi (12 ed.). Jakarta: Erlangga.
Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  .  (2007). Modul  Akuntabilitas  Instansi  Pemerintah. Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP).  (2008). Fraud  Auditing (5  ed.).  Bogor:  Pusdiklatwas BPKP.
Badruzaman,  J.,  &  Chairunnisa,  I.  (2011).  Pengaruh  Implementasi  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap PEnerapan Good Governance. Jurnal Akuntansi dan Bisnis AUDI, 7(1) , 57- 70.
Darwanis, & Shepi, C. (2013). Performance Accountability Of Government Institution. Journal Of Study Research Accounting, 6(2) , 150-174. Djohanputro, B. (2008). Manajemen Risiko Korporat. Jakarta: PPM.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Variabel Intervening (Studi pada OPD Pemerintah Provinsi Riau) (Dewi Lingga Rani, Emrinaldi Nur, Azwir Nasir)
Falah,  S.,  &  Asnawi,  M.  (2018).  The  Effect  Of  Procurement  System  and  Internal  Control  System  On Accountability Of Instanst Performance In Preventing Fraud. International Journal Of Management (IJM), 9 (4 July-Agustus), 29-39.
Gilbert, J. (2007). Enterprise Risk Management . The New Imperative Houston : LExicon System LCC.
Ghozali Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8), Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali, Imam & Hengky Latan. (2012). Aplikasi menguunakan Program Smart PLS 2.0 M3, Semarang; Badan Penerbit Universitas, Diponegoro.
Gunarsih, T. (2003). Struktur Kepemilikan Sebagai Salah Satu Mekanisme Corporate Governance. Kompak No.8. Kaloh. (2010). Kepemimpinan Kepala Daerah . Jakarta: Sinar Grafika. Karyono. (2013). Forensic Fraud. Yogyakarta: CV. Andi. Kwatingtyas,  L.  P.  (2017).  Pengaruh  Pengendalian  Internal  dan  Manajemen  Risiko  Pada  Good  Corporate Governance, Serta Implikasinya Dalam Pencegahan Fraud. Thesis Universitas Sanata Dharma . Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. Andi.
Pangaribuan,  D.  (2018).  The  Influences  Of  Institution  Governance,  Risk  Management  And  Accountability Performance  System  Implementatation  To  Fraud  Prevention  (Studies  At  Integrated  Government Centralized Of Banten Province). International Journal Of Science and Research (IJSR), 8(8) . Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Usman,  B.  A.  (2015).  Pengaruh  Tata  Kelola  Pemerintahan  dan  Pengendalian  Internal  Terhadap  Pencegahan Kecurangan. Thesis Universitas Riau .
Yuniarti, R. D. (2017). The Effect Of Internal Control an Anti-Fraud Awareness on Fraud Prevention (A Survey om Inter-Governmental Organizations). Journal Of Economics, Business and Accountancy Ventura, 20 (7) , 113-124.
Zakaria,  K.  M. (2016). Internal  Controls  And  Fraud  - Empirical  Evidence  From  Oil  &  Gas  Company. Journal Finance Crime, 23 (4) , 1154-1168.
Zeyn,  E.  (2011).  Pengaruh  Cood  Governance  dan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Terhadap  Akuntabilitas Keuangan dan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. Journal Review Akuntansi dan Keuangan, 1(1) , 21-37.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  No.  13  Tahun  2009  Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  60  Tahun  2008  Tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintahan (SPIP).
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pengendalian Internal.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik. Acch.kpk.go.id  (2019,  23  Desember).  Tindak  Pidana  Korupsi.  Diakses  pada  23  Desember  2019,  dari https://acch.kpk.go.id/id/
kompas.com  (2019,  23  Desember)  10  Kepala  Daerah  Tesangka  Korupsi  Dapat  Opini  WTP  dari  KPK.  Diakses pada 23 Desember 2019, dari  https://nasional.kompas.com/read/2018/12/16/15132771/10-kepala-daerah- tersangka-korupsi-dapat-opini-wtp-dari-bpk?page=all
Merdeka.com (2020, 15 Januari), Tiga ASN Pemprov Riau jadi tersangka baru korupsi APBD. Diakses pada 15
Januari 2020, dari https://www.merdeka.com/peristiwa/tiga-asn-pemprov-riau-jadi-tersangka-baru- korupsi-apbd.html