## PEMBERDAYAAN DAN AKSI KOLEKTIF PEREMPUAN: SEBUAH REFLEKSI SOSIOLOGIS

## WOMEN COLLECTIVE ACTION AND EMPOWERMENT: A SOCIOLOGICAL REFLECTION
Ida Ruwaida Departemen Sosiologi, FISIP UI Idar.noor@gmail.com

## Abstract
This  paper  focuses  on  the  women’s  collective  action  related  to  the  economic  empowerment  through  poverty reduction programs. Empirically, policies and programs of poverty reduction, do not able to stimulate  women’s capacities  and  awareness,  both  individually  and  collectivelly.  The  roles  of  women  is  more  instrumental  than substantive. Moreover, those programs have failed to empower women for organizing themselves to articulate their interests collectivelly. Some cases reflects that the women’s association rely on their leader.  It means the performance  of  association  and  also  the  economic  matters  still  depended  on  the  capacity  of  the  leader.  The women leaders are able to develop institutional transformation even they face structural and cultural obstacles. Sociologycally, it is interesing to reveal the strategiesof women agencies in dealing with those obstacles.
Keywords:   Women’s  collective  actions,  women  agency,  economic  empowerment,  instrumental  roles, transformative roles, institutional transformation.

## Abstrak
Tulisan  ini  memfokuskan  perhatian  pada  aksi  kolektif  perempuan  dalam  upaya  pemberdayaan  ekonominya melalui  program  penanggulangan  kemiskinan.  Berdasar  kajian  terefleksi  bahwa  kebijakan  maupun  program penanggulangan  kemiskinan  masih  belum  menstimuli  kapasitas  dan  kesadaran  kritis  perempuan  baik  secara individual maupun kolektif. Artinya, perempuan  masih diposisikan dengan peran instrumentalnya, bukan peran substantif/transformatifnya. Menariknya, ada kecenderungan program-program yang ada justru menfragmentasi perempuan.  Hal  ini  dimungkinkan  ketika  kebutuhan  dan  kesadaran    perempuan  untuk  mengorganisir  diri  dan memperjuangkan  kepentingan  bersama  masih  lemah.  Pada  sejumlah  kasus,  aksi  kolektif  perempuan  sangat diwarnai oleh keberadaan figur  yang  memiliki kapasitas  individual sebagai agen perubahan. Aktor perempuan ini  mampu  melakukan  transformasi  institusional,  meski  berhadapan  dengan  tantangan  struktural  dan  kultural. Secara  sosiologis,  menarik  mengungkap  strategi  agensi  perempuan  dalam  menyikapi  tantangan-tantangan struktural maupun kultural.
Kata  kunci :  Aksi  kolektif  perempuan,  agensi  perempuan,  pemberdayaan  ekonomi,  peran  instrumental,  peran substantif/transformatif,  transformasi institusional.

## Pendahuluan
Pemerintah  Indonesia,  sejalan  dengan tujuan  pembangunan  milenium  (MDGs),  yang kini dikembangkan  menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan  (SDGs),  menempatkan  kemiskinan sebagai  salah  satu  masalah  utama  yang  harus ditanggulangi.  Data  BPS,  per  September  2015, menunjukkan  jumlah  penduduk  miskin  mencapai 28,51  juta  jiwa  (11,13%).  Persentase  penduduk miskin  di  desa  jauh  lebih  besar  (14,09%) dibandingkan  kota  (8.2%).  Adapun  gini  ratio mencapai  0.41,  nilai  di  daerah  kota  lebih  besar (0,43)  dibanding  desa  (0,33)  (www.bps.go.id). Jika  dilihat  berbasis  gender,  data  menunjukkan bahwa  perempuan  lebih  rentan  secara  ekonomi,
lebih  miskin.  Berbagai  faktor  yang  melatarinya tidak  bisa  dilepaskan  dari  nilai-nilai  yang diberlakukan  di  masyarakat  pada  perempuan, yang kemudian mengkondisikan kelompok perempuan  berpendidikan  lebih  rendah,  menikah pada usia lebih muda, bergantung secara ekonomi pada  laki-laki/keluarga,  dan  lainnya.  (www. genderindex.org).
Berbagai  kebijakan  dan  program  telah diluncurkan oleh pemerintah, yang pada dasarnya bertujuan  untuk  menurunkan  angka  kemiskinan (antara  9%  hingga  10%)  dan  juga  menurunkan angka  gini  ratio  atau  ketimpangan  pendapatan (target  0,39).  Berkenaan  dengan  upaya  nyata menanggulangi kemiskinan–yang menurut UNDP
lebih  berwajah  perempuan  (www.  undp.org), maka  strategi  yang  dikembangkan  perlu  bersifat terpadu  baik  menyasar  pada  rumah  tangga maupun  komunitas,  bahkan  pada  perempuannya sendiri. 1 Salah satu program terkini yang diinisiasi Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia,  yang  bersifat  terpadu  dan  terintegrasi, adalah    “MAMPU”  (maju  perempuan  Indonesia untuk  penaggulangan  kemiskinan).  Program  ini melibatkan berbagai kelompok pemangku kepentingan,  khususnya  organisasi  penggiat perempuan/gender di berbagai wilayah.
Pada  dasarnya  sebagian  besar  program pemberdayaan  ekonomi,  termasuk    MAMPU (2012-2020),  berpijak  dari  asumsi    dasar  bahwa memperluas  akses  peluang  pekerjaan  bagi perempuan  dapat  meningkatkan  pendapatan  dan mengatasi kemiskinan.  Hasil kajian International Poverty  Centre memang  menunjukkan  bahwa apabila  perempuan  tidak  mengalami  hambatan apapun  dalam  memasuki  pasar  tenaga  kerja, angka  kemiskinan  akan  berkurang  setidaknya 25% di Argentina dan Brazil serta mencapai 40% di  Chili.  Sementara  itu,  studi  lain  menegaskan bahwa  memperluas akses  peluang pekerjaan bagi perempuan  dapat  meningkatkan  pemberdayaan SDM bagi anak perempuan, serta ditundanya usia pernikahan  dan  melahirkan  bagi  perempuan (www.mampu.co.id).    Untuk  konteks  Indonesia, apakah asumsi memberdayakan ekonomi perempuan  juga  akan  memampukan  kapasitasnya? Dengan  kata  lain,  apakah  program-program penanggulangan  kemiskinan  yang  menyasar pada  perempuan  secara  langsung  maupun  tidak langsung  (misalnya  kelompok  usaha  bersama/ KUBE,  Simpan  Pinjam  Perempuan/SPP-PNPM, juga  yang  terkini  MAMPU,  serta  program lainnya baik di level lokal/nasional/regional) akan memampukan  atau  memberdayakan  perempuan baik secara ekonomi, sosial, bahkan politik?
Menurut Linda Mayoux dan Maria Hartl (2009), program pemberdayaan ekonomi
1 Setidaknya terdapat 3 program penanggulan kemiskinan,  yakni:  program  bantuan  khusus  pada rumah tangga sangat miskin (RTSM) maupun  miskin (RTM);    pemberdayaan  komunitas  (PNPM,  SPP,  dll); dan  penguatan  ekonomi  (KUBE,  dll).    Pada  level rumah  tangga,  sejumlah  program  bantuan  khusus antara  lain:    Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT  atau BLSM); Kartu Keluarga Sejahtera (KKS/KPS sebagai syarat  mendapat  BLSM,  PKH,  dll);    Kartu  Indonesia Pintar  (pemberian  beasiswa  semacam  BSM,  Bidik Misi,  dll),  Kartu  Indonesia  Sehat  (sebelumnya Jamkesmas), dan berbagai program sektoral.
selayaknya  memberi  benefit  pada  perempuan, bukan  saja  partisipasi  ekonominya  meningkat, tetapi  juga  pendapatan  dan  kesejahteraannya meningkat,  serta  menguatnya  kedudukan  dan perannya di keluarga juga di masyarakat.  Lebih dari  itu,  Kabeer  (2005)  menegaskan  bahwa hakikat  pemberdayaan  adalah  membangun proses ‘politik’ melalui gerakan atau perjuangan di  berbagai  arena  ‘kekuasaan’  dalam  upaya transformasi  institusional.  Hal  itu  berarti pemberdayaan  bukan  hanya  memampukan kapasitas  individual,  tetapi  juga  organisasional atau  institusional.  Oleh  karena  itu,  pertanyaan kunci  yang  muncul  adalah  “apakah  upaya pemberdayaan  ekonomi  mampu  meningkatkan kapasitas  perempuan  baik  di  level  individual maupun juga kolektif (organisasional)?”. Hal ini mengingat  tantangan  yang  dihadapi  perempuan bukan  hanya  pada  aspek  kultural,  tetapi  juga struktural; bukan hanya pada ranah komunitas/masyarakat,  tetapi  bahkan  pada  level rumah tangga juga.

## Pemberdayaan, Transformasi, dan Agensi Perempuan
Upaya mengatasi kemiskinan perempuan dan  mewujudkan  kesetaraan  gender  perlu diarahkan pada akar persoalannya yakni struktur, kondisi  sosial,  dan  kultur  masyarakat.    Oleh karena  itu,  menurut  Chafetz  (1988),  perlu dilakukan  penghapusan    sistem  normatif  dan ideologis  yang  mendasari  stratifikasi  gender (jenis kelamin). Untuk itu perempuan selayaknya tidak  berjarak  dengan  isu-isu  kekuasaan  dan politik  sebagai    arena  strategis  yang  bertujuan melakukan  transformasi  struktural  penguasaan sumber  daya  dari  struktur  ber-ketidakadilan  ke struktur  berkeadilan  (Chafetz,  1988:  70-72; Lengermann  &  Niebrugge,  2009:  410-411). Transformasi  struktural,  pada  dasarnya,  hanya dimungkinkan  jika  ada  keberpihakan  dan komitmen  atas  realitas  yang  dianggap  tidak  adil pada  perempuan.  Keberpihakan  dan  komitmen ini,  menurut  Seidman  (1998:  62),  memungkinkan para penggiat perempuan melakukan aksi politik karena  dilandasi  pemahaman  dan  kesadaran bahwa  perempuan  mengalami  ketimpangan karena  adanya  blok  secara  ideologis  maupun sosial.  Strategi  pembebasan  dari  ketimpangan kekuasaan inilah yang kemudian dikenal sebagai pendekatan pemberdayaan.
Dalam  konsepsi  Cousins  dan  Whitmore (1998), pemberdayaan merupakan proses melalui mana  kelompok  yang  diberdayakan  mampu
berefleksi  demi  menentukan  nasib/kondisinya sendiri (self determination). Melalui pemberdayaan, kelompok  sasaran  atau  dampingan  dikondisikan mampu atau memiliki kekuatan dalam menentukan tindakan  dan  mengambil  keputusan  berkaitan dengan  kehidupan  mereka.  Pemberdayaan  tersebut memiliki  3  (tiga)  kondisi  prasyarat,  yakni:  (1) mengurangi  dampak  dari  hambatan  sosial  atau pribadi  dalam  menerapkan  kekuasaan,  (2) meningkatkan  kapasitas  dan  percaya  diri  untuk menggunakan  kekuatan,  dan  (3)    memindahkan kekuatan  dari  lingkungan  kepada  kelompok  itu sendiri. Dalam upaya penguatan posisi tawar ini, Kabeer (2005) juga menegaskan bahwa pemberdayaan  merupakan  arena  ‘kekuasaan’, yang  membutuhkan  kemampuan  ( the  power within )    dalam  melakukan  aksi  nyata  ( power struggle) untuk  mengakses,  memanfaatkan, mengkontrol,  dan  bertanggung  jawab  atas sumber  daya  demi  perubahan  yang  diharapkan. Oleh  karena  itu,  melakukan  upaya  pemberdayaan tidaklah  mudah  karena  berpilar  pada  pola  relasi yang  setara.  Kesetaraan  relasi  ini  menurut Cohran  dan  Henderson  (dalam  Warren,  1997) mengedepankan rasa saling menghargai di antara berbagai  pihak    dan  mereka  senantiasa melakukan  refleksi  kritis  atas  proses  dan  relasi yang terjalin selama proses pemberdayaan.
Penguatan kapasitas individual sekaligus kolektif  melalui  pemberdayaan  juga  ditegaskan oleh  Young  (1993:  158).  Menurutnya,  perempuan perlu  melakukan  proses  refleksi  dan  pengambilan keputusan  secara  kolektif.  Kondisi  keberdayaan tersebut  teridentifikasi  dari  sejumlah  parameter, yakni:  citra  diri  dan  percaya  diri  yang  positif, kemampuan  berpikir  kritis,  kohesivitas  kelompok, terlibat    dalam  proses  pengambilan  keputusan, dan  melakukan  aksi  nyata.  Secara  konseptual, jika  pada  bagian  sebelumnya  Chafetz  (1988) mengemukakan pemberdayaan merupakan transformasi struktural, Kabeer (2005) menawarkan transformasi institusional,  yakni  proses  transformasi  yang mensyaratkan adanya gerakan atau perjuangan di berbagai  arena ‘kekuasaan’, yakni: dari individu ke  kolektif,  dari  negosiasi  privat  ke  aksi  publik, dari  ranah  informal  ke  ranah  formal.  Gagasan Kabeer bagi sebagian kalangan dianggap sebagai alternatif  jawaban,  dengan  memperhatikan  tiga aspek/  dimensi  yang  saling  terkait,  yakni: agency, resources, dan achievement .
Merujuk  pada  gagasan  Kabeer  (2005) tentang  transformasi  insitusional,  maka  persoalan pertama  dan  utama  yang  dihadapi  adalah menyangkut  agensi.  Pada  dasarnya  agensi
merupakan  konsep  sentral  pemberdayaan,  yang merepresentasikan power atau  kemampuan melakukan  pilihan  dan  mempertimbangkan konsekuensinya.  Sementara  itu,  sumber  daya adalah  medium  melalui  mana  agensi  bekerja. Capaian  adalah  keluaran  agensi.  Konteks pemberdayaan sangat terkait dengan kerja agensi dalam  kaitannya  dengan  struktur  dan  relasi kekuasaan.  Ada  dua  alternatif  yang  dimungkinkan bagi  agensi  yakni ‘power  to’ (bermakna  positif, memilih  berbeda)  atau ‘power  over’ (bermakna negatif,  menguasai/cenderung  koersif).  Diakui Kabeer bahwa agensi berhadapan dengan norma ideologis  dan  kultural  yang  memungkinkan adanya  bias.  Implikasinya,  pilihan  tindakan agensi  bisa  dalam  bentuk:  (1)  agensi  yang  pasif (aksi  dengan  pilihan  terbatas);  (2)  agensi  yang aktif  (bertujuan  jelas);  (3)  agensi  efektif  (bertindak merujuk pada peran dan tanggungjawabnya); dan (4)  agensi  transformatif  (mampu  menantang batasan peran dan tanggung jawab).

## Pemberdayaan dan Aksi Kolektif Perempuan
Aksi  kolektif  merupakan  bagian  yang melekat  dalam  proses  pemberdayaan.  Secara konkret, aksi kolektif perlu melalui tahapan:  (1) membangun  rasa  ingin  tahu/ketanggapan,    (2) melakukan  identifikasi  atas  berbagai  kondisi perempuan, (3)  berkembangnya kesadaran, bahkan rasa  “marah”  pada  situasi  dan  kondisi  yang dialami perempuan,  (4)  melakukan konsolidasi internal  maupun  ke  pihak-pihak  lain,  (5) terbangun  identitas  kolektif,  yang  sekaligus mencerminkan kekuatan atau keberdayaan perempuan,  baik  sebagai  individu  maupun kelompok  kepentingan.  Tahapan  ini  setidaknya merefleksikan  bahwa  kesadaran  kolektif  tidak bisa  dipisahkan  dari  berkembangnya  kesadaran personal.
Pada dasarnya, peran perempuan sebagai agensi  tidak  bisa  dilepaskan  dari  struktur  sosial dan  politik,  termasuk  interaksi  antaraktor  lokal. Untuk  itu,  Schneider  dan  Libercier  (1995:  12) menekankan pentingnya upaya membangun rasa percaya  diri  di  antara  aktor  yang  memiliki beragam latar belakang melalui dialog dan sikap tanggap, serta membangun kesiapan/kemampuan untuk  membagi  kekuasaan  dan  mengkombinasikan sumber  daya/potensi  lokal  dengan  prosedur  dan sumber daya administratif. Mengingat pemberdayaan merupakan reflextive activity dari kelompok yang powerless sehingga mampu memperjuangkan kepentingannya,  maka  kelompok/aktor  lainnya diharapkan mampu berkolaborasi dalam
menciptakan  iklim (climate), relasi (relations), sumber daya (resources), dan prosedur ( procedure) yang bisa mengkondisikan terbangun  rasa  percaya diri  kelompok  yang  marginal  dan  rentan.  Lebih dari  itu,  mereka  juga  mampu  membagi kekuasaannya.  Inilah  yang  oleh  Himmelman (1994)  disebut  sebagai  strategi  pemberdayaan kolaboratif, yang bisa berbentuk: (1) mengorganisasi masyarakat  berdasar  tujuan/  kepentingan  yang ditetapkan  oleh  masyarakat  yang  bersangkutan, dan  (2)  menfasilitasi  proses  yang  ‘menyatukan’ pihak-pihak  luar  dalam  mendukung  tujuan masyarakat  yang  difasilitasi  (Sardjono,  2004: 172-173).
Strategi  kolaboratif  mengantarkan  pada pemahaman  pentingnya  sinergi  atau  produksi bersama antaraktor dalam melakukan pemberdayaan sebagai upaya transformasi sosial.  Sinergi ini— meminjam gagasan pemikiran Durkheim—hanya bisa  dilakukan  jika  ada  pembagian  kerja  yang bukan  semata  bertumpu  pada  fungsi  ekonomi tetapi juga pada sebuah kekuatan moral. Adanya moral  solidaritas  ini  sekaligus  memperkukuh asumsi  bahwa  demokratisasi  ekonomi  terlekat dengan  persoalan  keadilan  sosial,  keadilan gender,  bahkan  keadilan  di  antara  perempuan sendiri.  Oleh  karena  itu,  bagi  Durkheim,  upaya perubahan  atau  reformasi  bersumber  dari kekuatan  masyarakat.  Menurutnya,  hal-hal  ideal tidak  bisa  dibentuk  dan  ditetapkan  lewat legislasi,  tetapi  harus  dimunculkan  oleh  ‘tubuh’ yang paham, berkomitmen, dan mampu mewujudkan  hal-hal  tersebut.  Dalam  konteks inilah,  ‘asosiasi  perempuan’  menjadi  signifikan untuk  dipersoalkan,  termasuk  keterikatan  sosial di dalamnya.
Dalam  konteks  keberdayaan  perempuan secara  kolektif  inilah  modal  sosial  perempuan menjadi  elemen  penting.  Modal  sosial  yang dimaksudkan Putnam (1993) adalah seperangkat hubungan horisontal antarindividu atau networks of  civic  engagement ,  yang  diatur  oleh  norma- norma  yang  menentukan  produktivitas  suatu kelompok  masyarakat  atau  komunitas.  Jaringan ini  terbangun  dari  interaksi  antarperempuan, bahkan antarkelompok perempuan, dan mungkin antarkelompok  perempuan  dengan  kelompok lainnya  di  komunitas,  bahkan  dengan  kelompok ‘penindas  perempuan’,  sebagaimana  yang distrategikan  oleh  kelompok  Feminis  Sosialis. Dalam  berelasi  dengan  ‘kelompok  penindas’, Karl Marx masih tetap melihat adanya perbedaan kepentingan  mendasar  antarkelompok  dan  sulit dicari  titik  temunya.  Bagi  Durkheim,  meskipun
ada  perbedaan  kepentingan,  tetapi  masih dimungkinkan  dipertemukan  melalui  apa  yang disebutnya  sebagai ‘common  morality’ .  Moralitas ini akan menjadi pendorong perubahan/reformasi sosial  (Durkheim,  1938/1977  dalam  Ritzer  & Goodman,  2004;  Ritzer,  1996).  Sementara  itu, Seidman (1998: 62) juga masih  melihat peluang membangun  ikatan  sosial,  bahkan  mensyaratkan adanya  spesialisasi  dan  interdependensi  peran- peran  sosial.  Ikatan  sosial  inilah  yang  menjadi landasan terbangunnya kerjasama untuk pencapaian tujuan atau kepentingan bersama.
Gagasan  Durkheim  tentang  solidaritas sosial menjadi basis semangat kolektif ( collective  conscience )  bahkan  berkembangnya ‘collective representation’. Representasi kolektif mengkondisikan  perempuan  dari  beragam  latar belakang  melebur  menjadi  “kelompok  tunggal’ (single  group) (Ritzer,1996).  Representasi  kolektif inilah  yang  menjadi  agenda  utama  feminis. Meski,  diakui,  feminis  gelombang  ketiga menyadari  adanya  perbedaan  di  kalangan perempuan  berdasar  etnis,  agama,  status  ekonomi, dan lainnya. Perempuan bukanlah kelompok yang homogen, karenanya membangun kesadaran kolektif,  apalagi  representasi  kolektif  bukanlah hal  mudah.  Oleh  karena  itu,  menurut  Cornwal (2000),  pembangunan  yang  partisipatif  selayaknya mempertimbangkan  diversitas  perempuan  dan implikasinya pada partisipasi maupun representasinya. Karenanya,  Cornwal  menegaskan  pentingnya memberikan kerangka kembali kepada pembangunan partisipatif,  khususnya  terfokus  pada  dua  hal, yakni:  kewarganegaraan (citizenship) dan  hak berpartisipasi.  Menurutnya,  esensi  partisipasi  adalah memberikan suara dan pilihan, serta mengembangkan kapasitas manusia berikut organisasi dan manajemennya  dalam  memecahkan  masalah guna  memperbaiki  kondisi  atau  situasi  secara berkelanjutan.  Konsekuensinya,  partisipasi  tidak dijabarkan  berdasarkan  pada  derajat  atau tingkatannya, melainkan pada bentuk/tipe partisipasi:  nominal,  instrumental,  representatif, dan transformatif.

## Refleksi Teoritik atas Kondisi Nyata Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Menurut  Bambang  Ismawan  (2000), pada  dasarnya,  kelangsungan  dan  kemandirian kelompok  swadaya  masyarakat  (KSM)  dapat dibangun  melalui  lima  tahap,  yakni:  (1) penggalian  motivasi  dan  proses  penyadaran,  (2) pembentukan  organisasi,  (3)  tahap  konsolidasi dan  stabilisasi  organisasi,  (4)  pengembangan
usaha  produksi  dan  pemasaran,  serta  (5)  tahap kemandirian.  Berkenaan  dengan  tahapan  tersebut, jika merefleksi pada sejumlah program keuangan mikro  (KUBE,  PEKKA,  SPP-PNPM,  dll), tampaknya keterbatasan proses rekrutmen anggota  sudah  ditemukan  sejak  tahap  ke-1, karena  motivasi  anggota  kelompok  hanya  pada bantuan  modal  usaha.    Dalam  kelompok  pun tidak  dilakukan  upaya  yang  sistematis  dan berkelanjutan  untuk  membangun  kesadaran  dan tanggung  jawab,  sekaligus  kedisiplinan,  serta kemandirian.  Konsekuensinya  derajat  konsolidasi dan  stabilisasi  organisasi  relatif  rentan,  kecuali ditopang oleh figur yang kuat.
Terkait  dengan  keberadaan  figur  kuat, biasanya  adalah  ketua  yang  bertindak  sebagai aktor yang diharapkan menjadi inisiator sekaligus  motor  penggerak.  Kiprah  ketua  tidak bisa  dilepaskan  dengan  latar  belakang  atau karakteristik ketua dan kapabilitasnya. Pertanyaannya, apakah  figur  ketua  merepresentasikan  kelompok/ asosiasinya?  Atau  sebaliknya,  kelompok/asosiasi direpresentasikan melalui figur ketuanya?  Berkenaan dengan  hal  ini,    gagasan  Durkheim  menjadi bagian  signifikan.  Apakah    semangat  kolektif ( collective conscience )  menjadi basis berkembangnya ‘collective  representation’, yang  mengkondisikan perempuan  beragam  latar  belakang  melebur menjadi  “kelompok  tunggal’ (single  group) ? (Ritzer,1996).  Pada  sejumlah  kasus  empirik, keberadaan ketua asosiasi/kelompok lebih dianggap sebagai representasi simbolik dan belum merepresentasikan kepentingan anggota (representasi kolektif).
Merujuk  Ismawan  (2000),  lemahnya asosiasi  horisontal  dan  juga  reperesentasi kolektifnya  ditentukan  oleh  lemahnya  tiga tahapan di awal, yakni: penguatan kapasitas dan kesadaran individual, pengorganisasian (pembentukan organisasi),  dan  konsolidasi-stabilisasi  organisasi. Meskipun  pada  prinsipnya  tahapan  yang  ada tidak  berjalan  linear,  tetapi  satu  tahap  dengan tahap lainnya merupakan satu kesatuan. Contohnya,  pada  program  SPP  (Simpan  Pinjam Perempuan)-PNPM,  terkesan    kelompok  tidak diorganisasikan  secara  kuat    dan  bahkan pembentukan  kelompok  lebih  diorientasikan pada  kemudahan  mendapatkan  dan/memperbesar bantuan  modal  usaha.  Oleh  karena  itu,  ketika logika  program  dimaknai  bahwa  besar  kredit yang  disalurkan  merupakan  indikator  capaian proyek  (kinerja  pemberdayaan),  sementara besaran kucuran kredit dipengaruhi oleh besaran kelompok, maka program lebih difokuskan pada
upaya  banyaknya  kelompok  yang  dibentuk. Idealnya,  proses  awal  pembentukan  kelompok justru  menjadi  basis  keberhasilan  pengorganisasian sosial.  Artinya,  pengorganisasian  sosial  melalui kelompok,  lebih  terfokus dan termotivasi  pada aspek  ekonomi,  khususnya  pemberian  dan pengembalian  kredit.  Dalam  konteks  ini, pemampuan  secara  sosial  kurang  terefleksi, padahal  pilar  pembentukan  kelompok  merupakan dasar pemberdayaan secara sosial.
Lemahnya  pengorganisasian  ini  berbeda dengan  praktik Grameen  Bank, yang  pembentukan kelompoknya  dilakukan  dengan  kriteria  ketat, yakni:  beranggotakan  enam  orang  yang  bukan kerabat  dan  seluruh  anggota  aktif  dalam kegiatan.  Keaktifan  ini  menjadi  dasar  penilaian atas  kelayakan  anggota  mendapatkan  bantuan. Melalui kelompok terbangun solidaritas dan aksi kolektif, yang juga menjadi prasyarat penerimaan  bantuan  kredit  usaha.  Dengan demikian  ada  aturan  normatif  yang  menjadi acuan tindakan anggota, termasuk relasi antaranggota,  dan  diberlakukan  relatif  ketat. Berbeda  dengan  Indonesia,  persyaratan  dan mekanisme  kurang  memberdayakan  perempuan sebagai  individu  maupun  bagian  dari  kolektiva. Di sinilah tanggung jawab sosial sekaligus moral selayaknya  ditumbuhkan,  meskipun  relasi  sosial dalam  kelompok  lebih  bersifat    fungsional (ekonomi).
Refleksi  dari    Ikasari  (2003:  70)  yang melakukan studi pada program PPSW di Jakarta memperlihatkan  bahwa  dalam  kelompok,  anggota melakukan pertemuan rutin, saling belajar, bahkan saling  mengembangkan  solidaritas.    Selain  itu, anggota  dapat  melakukan  simpan  pinjam, pengembangan  usaha  kelompok,  juga  memberikan bantuan  dan  memobilisasi  sumber  daya  seperti dana  sehat,  beasiswa, jimpitan ,  dan  arisan.  Dari pengalaman berorganisasi, anggota belajar bekerja  sama-sama,  menjadi  pemimpin,  dan mengambil  keputusan  dalam  berbagai  kegiatan sosial  dan  produktif  yang  sebelumnya  tidak pernah  mereka  lakukan.  Meskipun  demikian, pada banyak kasus, pengorganisasian sosial lebih bersifat  terbatas  dan  partisipasi  anggotanya masih cenderung nominal. Hal ini terkait dengan lemahnya  solidaritas  yang  terbangun  dalam kelompok,  bahkan  dengan  pihak-pihak  luar.  Hal ini  tidak  bisa  dipisahkan  dengan  latar  historis pembentukan kelompok, termasuk tradisi berkelompok ( sense of organized).
Jika  memaknai  pemberdayaan  sebagai kinerja  (selain  proses),  studi  Setyawati  (2005) atas  program  ekonomi  di  masyarakat  pesisir Kabupaten  Gunung  Kidul  menunjukkan  belum optimalnya  capaian  tujuan  program,  yakni meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan peningkatan  partisipasi  masyarakat  terhadap lingkungan.  Ketidakoptimalan tersebut menunjukkan bahwa  program  pemberdayaan  tidak  dirancang secara  partisipatif,  bahkan  sinergis.    Hal  ini mencerminkan  lemahnya  modal  sosial  antarwarga/ anggota,  khususnya  jika  menyangkut  akses  dan kontrol atas sumber daya ekonomi yang terbatas.
Lemahnya  sinergitas  ini  mencermikan lemahnya  aksi/tindakan  kolektif  perempuan, yang  juga    masih  bertumpu  pada  figur penggerak.  Bahkan,  ada  kesan  bersifat  elitis/ eksklusif.  Kondisi  ini  menunjukkan  belum terbangunnya  kohesi  sosial  di  antara  mereka, apalagi  membangun  kesadaran  kritis  untuk memperjuangkan  hak  ekonomi  secara  kolektif. Padahal,  merujuk  Young  (1993:  158),  perempuan terberdayakan  jika  mampu  berefleksi  dan melakukan pengambilan keputusan secara kolektif.  Keberdayaan ini diindikasikan melalui terbangunnya citra diri, percaya diri yang positif, mampu berpikir kritis, terbangun kelompok yang kohesif,  aktif dalam proses pengambilan keputusan, serta melakukan aksi nyata.
Dengan  bahasa  lain,  lemahnya  aksi kolektif  perempuan,  juga  mencerminkan  belum terbangunnya relasi horisontal antarindividu atau jaringan  keterikatan  sosial  yang  diatur  oleh norma-norma  yang  menentukan  produktivitas suatu  kelompok  masyarakat  atau  komunitas. Meskipun  demikian,  berbagai  kajian  menunjukkan bahwa      di  tengah  diversitas  perempuan,  sudah terjadi  kontak  fisik  di  antara  mereka,  bahkan terbangun  perhatian    dan  kesadaran  bersama. Namun,  ikatan  emosional  bisa  dikatakan  masih lemah,  khususnya  antaranggota  kelompok.  Hal ini  disebabkan  bukan  semata  adanya  perbedaan latar  belakang,  tetapi  lebih  karena  subjektifitas anggota sudah terbatasi oleh persoalan ekonomi, sehingga  relasi  sosial  yang  terbangun  pun  lebih bersifat  transaksional.    Hal  inilah  yang  mendasari tidak terbangunnya representasi kolektif, sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Durkheim. Meskipun  kelompok  bersifat  sukarela,  tetapi partisipasi  perempuan  di  dalamnya  masih cenderung instrumental, bahkan fungsional.
Merujuk konsepsi Putnam (1996), kecenderungan  tersebut  dimungkinkan  karena
belum  terjalin  interaksi  yang  menjadi  basis terbangunnya  asosiasi  horisontal  (kelompok keanggotaan),  sekaligus  sumber trust. Artinya, belum  terbentuk  ikatan  sosial  sekaligus  ikatan emosional  di  antara  anggota,  apalagi  dengan pengurus/pengelola.  Asosiasi  horisontal  akan terbangun  melalui  pembiasaan  para  anggota  dan pengurus  untuk  berkegiatan  bersama  dan  saling bekerja sama, sehingga mampu mengembangkan solidaritas dan semangat publik (Robert Putnam, Robert  Leonardi,  Rafaella  Nanetti,  1996:  36). Artinya,  upaya  pengembangan/pemberdayaan ekonomi  perempuan  perlu  lebih  berbasis perspektif  komunitarian,  yang  menfokuskan perhatian  pada  bentuk  organisasi  sosial  yang potensial  bagi  perempuan  dalam  membangun komitmen antarperempuan.
Lebih  jauh,  Jim  Ife  dan  Frank  Tesoriero (2006:  425-429)  mengemukakan  bahwa  hal paling  pokok  dalam  upaya  pemberdayaan ekonomi  lokal  adalah  pengembangan  ‘institusi’ ekonomi  (alternatif)  berbasis  masyarakat,  misalnya Lembaga  Keuangan  Mikro/LKM,  Koperasi, Credit Union , dan lain-lain. Meskipun demikian, pengembangan  dan  penguatan  institusi  ekonomi lokal  bukanlah  hal  yang  mudah.  Salah  satu tantangan  yang  dihadapi  adalah  pengorganisasian sosial di tingkat lokal, termasuk pelembagaannya (institusionalisasinya ). Hal  ini  menarik  mengingat sejumlah  kasus  pengorganisasian  sosial  yang berhasil cenderung berpilar pada  isu yang nyata dan  dasar  di  masyarakat,  yakni  ekonomi. Artinya,  program  pemenuhan  kebutuhan  praktis (ekonomi) kepada masyarakat, termasuk perempuan, lebih  mudah  dikelola  karena    menentukan eksistensi dan kelangsungan hidup manusia.
Oleh  karena  itu,  selain  isu  ekonomi,  isu pendidikan  dan  kesehatan  merupakan  pintu masuk  untuk  menumbuhkan  kepedulian  perempuan dan  masyarakat.  Kedekatan  isu  pemberdayaan dengan  kebutuhan  masyarakat  akan  menumbuhkan minat  dan  keinginan  individu  untuk  kemudian berkelompok  atas dasar kepentingan yang sama. Meskipun temuan menunjukkan bahwa perempuan  lebih  memilih  ‘mengelola  usaha sendiri  walau  dengan  modal  kecil’,  tetapi  isu ekonomi  menjadi  daya  ikat  yang  menstimulasi keinginan  perempuan  untuk  bergabung  dalam kelompok,  dengan  harapan  mendapat  bantuan ‘modal  usaha’.    Menurut    Durkheim,  perlu  ada pembagian  kerja  yang  bukan  semata  memnuhi fungsi  ekonomi  tetapi  juga  sebuah  kekuatan moral.    Menurutnya,  hal-hal  ideal  tidak  bisa dibentuk  dan  ditetapkan  lewat  legislasi/aturan,
tetapi  harus  dimunculkan  oleh  ‘tubuh’  yang paham,  berkomitmen,  dan  mampu  mewujudkan hal-hal tersebut. Dalam konteks inilah, keterikatan  sosial  diharapkan  terbangun  melalui ‘asosiasi’ (Ritzer, 1996).
Keterikatan  sosial  yang  terbangun, bagaimanapun,  tidak  bisa  dilepaskan  dari karakteristik  individu-individu  yang  ada  di dalamnya.  Kecenderungannya,  pembentukan kelompok  lebih  berbasis  pada  kekerabatan  dan pertemanan,  tanpa  melakukan  identifikasi  yang cukup  memadai  tentang  berbagai  situasi  dan kondisi yang dialami perempuan.  Pada beberapa kasus,  pembentukan  kelompok  berhasil  dilalui dengan  baik  dan  sudah  berjalan.  Konsekuensinya, daya  ikat  atau  keterikatan  sosial  antaranggota sudah  terbangun.  Demikian  pula  aturan  main dalam  kelompok.  Meskipun  demikian,  perbedaan latar  belakang  bahkan  ‘kelas  sosial’  menjadi tantangan  tersendiri  bagi  kelompok  yang  telah dibentuk  tersebut.  Artinya,  diversitas  sosial pengelola  dan  penerima  program,  bahkan kondisi  keluarga  dan  masyarakat,  mewarnai dinamika komunitas sekaligus organisasi/ asosiasi.
Dalam  konteks  ini,  adanya  kontak bersama  dan  fokus/kepentingan  bersama  belum cukup menjamin terbangunnya asosiasi horisontal. Perlu ada kesamaan kondisi emosi di antara  pihak-pihak  yang  ada,  serta    representasi simbolik bersama.  Dua hal terakhir tidak mudah diwujudkan  dalam  komunitas  dengan  ciri:  (1) ada  ketimpangan  sumber  daya  di  antara  pelaku interaksi,  (2)  densitas  sosial  relatif  tinggi,  (3) derajat  diversitas  sosial  cukup  tinggi.  Dalam upaya  mengatasi  ini,  perlu  diadakan  kegiatan yang  memungkinkan  terbangun  “ cross-cutting affiliation ”, misalnya kegiatan ‘pengajian  rutin’, pemberian bantuan sosial, dll.  Keaktifan anggota dan masyarakat  dalam  berkegiatan  menunjukkan semangat  kolektif  ( collective  concience ),  dan sebaliknya    semangat  kolektif  mencerminkan besaran ruang partisipasi masyarakat. Pada tahap ‘pembentukan  kelompok’,  adanya  kegiatan bersama  bisa  menjadi  pondasi  dalam  membangun asosiasi  horisontal  (kelompok  keanggotaan), yang akan menjadi sumber trust dan ikatan sosial (Putnam, Leonardi & Nanetti, 1996: 36).

## Penutup
Upaya  peningkatan  partisipasi  perempuan dan  pemberdayaannya  di  bidang  ekonomi, khususnya  melalui  pengembangan  program
usaha  mikro  dan/bantuan  kredit  usaha  (mikro), sejak  tahun  ’90-an  tampaknya  menjadi  model yang  mengglobal,  khususnya  dalam  upaya mengentaskan  kemiskinan  perempuan.  Pada konteks  Indonesia,  upaya  pengentasan  atau penanggulangan kemiskinan pada dasarya sudah dilaksanakan  selama  beberapa  dekade  melalui program  pengembangan  usaha  dan  bantuan usaha/kredit  mikro.  Namun,  realitas  empirik  di tingkat  pemampuan  perempuan  secara  ekonomi masih  belum  mencerminkan  gagasan  aksi Beijing  yang  telah  digulirkan  hampir  20  tahun lalu. 2
Keberdayaan  perempuan  secara  sosial juga  masih  lemah.  Hal  ini  ditandai  dengan bentuk  partisipasi  perempuan  yang  masih nominal/instrumental. Peran agensi lebih bersifat aktif,  belum  transformatif.  Artinya,  meski memiliki tujuan yang jelas, tetapi mereka belum mampu  bekerja  secara  efektif  (Kabeer,  2005). Di  sisi  lain,    negara  (pemerintah  lokal)  masih belum  cukup  berkomitmen  pada  pemberdayaan ekonomi  perempuan,  baik  secara  substansial, institusional,  maupun  kultural/normatif.    Salah satu  indikatornya  adalah  lemahnya  refleksi  atas berbagai  program  pemberdayaan  yang  sudah/ tengah  berjalan,  sehingga  terkesan  sekedar melakukan  replikasi  (reproduksi)  kebijakan/ program,    dengan  menempatkan  perempuan  dan usaha  mikro-kecil  sebagai  komoditas  pembangunan. Imbasnya  pembelajaran  perempuan  atas  program pemberdayaan  masih  terbatas.  Faktor  lain  yang membatasi  perempuan  adalah  nilai-nilai  gender yang  relatif  masih  diberlakukan  dengan  ketat. Kondisi  inilah  yang  melatari  pilihan  perempuan sebagai  agensi  pasif  di  sebagian  wilayah,  meski ada  juga  yang  menempatkan  diri  sebagai  agensi aktif, bahkan efektif, meskipun belum ditemukan agen transformatif.
Kalaupun ada asosiasi perempuan (termasuk  di  tingkat  desa),  tampaknya  belum
2 Gagasan  Konferensi  Perempuan  di  Beijing adalah:    (1)  merumuskan  kebijakan  ekonomi  dan strategi  pembangunan  yang  berpihak  pada  kelompok miskin, khususnya  perempuan, (2) revisi hukum dan kebijakan  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-hak perempuan  dan  meningkatnya  akses  perempuan  atas sumber  daya  ekonomi,  (3)  meningkatkan  akses perempuan  atas  perbankan,  tabungan/investasi,  mekanisme dan  kelembagaan  kredit,  (4)  mengembangkan  riset dan  monitoring  atas  sebab,  dampak  dan  upaya mengatasi  feminisasi  kemiskinan  (dapat  dikaitkan dengan  tindak  lanjut    atas  ratifikasi  konvensi  hak ekonomi, sosial, budaya).
berperan sebagai ‘sekolah  pemberdayaan’, karena  proses  ber’sekolah’  cenderung  berjalan secara  alamiah.  Fasilitasi  program  tidak  optimal dan tidak diorientasikan pada penguatan kelompok  secara  sosial,  karena  hanya  menekankan pada  dimensi  ekonominya,  bukan  sosial  dan politiknya.  Terbatas  atau  miskinnya  fasilitasi berimplikasi  pada  lemahnya  kapasitas  individual maupun  kelompok  yang  diberdayakan.  Sementara di  sisi  lain,  determinasi  pada  figur  penggerak menunjukkan  lemahnya  kinerja  pemberdayaan, karena  jejaring  yang  terbangun  pun  bertumpu pada figur/tokoh tersebut. Pada konteks fasilitasi inilah  organisasi  masyarakat  sipil  maupun organisasi basis selayaknya lebih berperan aktif, dan  negara  idealnya  menfasilitasi  dari  aspek sumber  daya,  termasuk  kebijakan  yang  terpadu dan berkesinambungan.
Singkatnya,  berbagai  program  replikatif cenderung  tidak  diiringi  upaya  pembelajaran yang  reflektif  dari  program-program  sebelumnya. Aksi  reflektif  merupakan  salah  satu  prinsip pemberdayaan,  baik  sebagai  proses  maupun kinerja.  Merujuk  pada  Dunst,  dkk.,    pemberdayaan sebagai  kinerja  tercermin  dari  kemampuan mengambil  pesan  pembelajaran  melalui  proses reflektif. Sebagai proses, pemberdayaan merefleksikan pengalaman,  sejarah,  dan  dinamika  upaya pemampuan  kelompok  dampingan.  Oleh  karena itu, pemberdayaan perlu waktu panjang. Lemahnya  modal  sosial  antarperempuan  juga menunjukkan  keterbatasan  pemberdayaan  sebagai proses, yakni berupa berbagai aktivitas/kegiatan, antara  lain mentoring ,  aksi  reflektif,  dukungan kolektif,  dan  lain-lain.  Oleh  karena  itu, keberhasilan  keberadaan  program  MAMPU  di berbagai  wilayah  dalam  memampukan  perempuan secara ekonomi, sosial. dan politik, masih dalam rumusan ‘hipotetis’ saja.

## Daftar Pustaka
Chafetz,  Janet  Saltzman.  (1988). Feminist sociology:  An  Overview  of  Comtemporary Theories. Itasca-Illinois,  F.E.Paecock Publishers.Inc.
----------------------------. (1989). Gender equality: Toward  a  theory  of  change.    In  Ruth Wallace (Ed). Feminism and Sociological Theory .  (p.135-160).  California:  SAGE Publications, Inc.
Cornwall,  A.  (2000).  ”Making  a  Difference? Gender  and  Prticipatory  Development”.
IDS Dicussion Paper, No. 378.
November.
Cousins,  J.B.  &  Whitmore,  E.  (1988).  Framing Participatory  Evaluation. New  Directions for Evaluation , 80, p.5-23.
Ife, Jim and Frank Tesoriero. (2006), Community development:  Alternatif  pengembangan masyarakat di era globalisasi, (Satatrawan Manulang,  Nurul  Yakin,  &  M.Nursyahid, penerjemah. 2008). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Ikasari.  (2003).”  Implikasi  Program  Pemberdayaan terhadap  Otonomi  Perempuan:  Studi Kasus  Program  Tingkat  Netral  di  Bina Swadaya dan Tingkat Positif di PPSW”. Tesis.  Jakarta:  Program  Kajian  Wanita, Pascasarjana Universitas Indonesia.
Ismawan, Bambang. (2000). “Bina Swadaya dan Pengembangan  Keuangan  Mikro  untuk Mengatasi  Kemiskinan”.  Disampaikan pada  Lokakarya  Lembaga  Keuangan Mikro  di  Indonesia.  Bogor,  4-5  Juli 2000.
Kabeer, Naila. (1994). Reversed realitis: gender hierarchies  in  development  thought.
London-New York: Verso.
Kabeer,  Naila.  (2005).  Gender  equality  and women’s empowerment: A critical analysis of  the  third  millenium  development goals. Gender and  Development Vol.13.
No.3. Maret.
Lengermann. Patricia Madoo, and Jill Niebrugge.
(1996).  Contemporary feminist theory. In George  Ritzer, Sociological  theory. (p.436-486). The McGraw-Hill Companies. Inc.
Lengermann. Patricia Madoo, and Jill Niebrugge-
Brantley. (2009).  Teori feminis kontemporer. Dalam  George  Ritzer, Teori  sosiologi . (hal.487-536). (Nurhadi,  Penerjemah). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Mayoux,  Linda  and  Maria  Hartl, “Gender  and rural microfinance: reaching and empowering women: Guide for practitioners” , International Fund  for  Agricultural  Development (IFAD), 2009.
Putnam,  R.  (1993).  Making  democracy  work: civic tradition in modern Italy.
Princeton: Princeton University Press.
Putnam,  Robert,  and  Robert  Leonardi,  Rafaella Nanetti.  (1996). “Making  democracy work:  Tradition  in  modern  Italy”, Princenton,  NJ:  Princenton  University Press.
Pickering,  W.S.F,    (1998).  Representation  as understood  by  Durkheim:  an  introductory sketch,    in  WSF  Pickering (ed ).  Durkheim and  Representations:  Routledge  Studies in  Social  and  Political  Thought .  (p.19- 31). London and New York: Routledge.
Ritzer,  George  &  Douglas  J.  Goodman  (2004).
Classical  Socilogical  Theory .  Ohio: McGraw-Hill.
Ritzer,  George.  (1996). Sociological  Theory . Ohio: McGraw-Hill Companies.
Sardjono,  Mustofa  Agung.  (2004). Mosak Sosiologis  Kehutanan:  Masyarakat  Lokal, Politik,  dan  Kelestarian  Sumber  Daya .
Yogyakarta: Debut Press.
Setyawati,  Yuningtyas.  (2005).  “Diversifikasi Bidang  Usaha  Rumah  Tangga  Nelayan
Pantai Ngrenehan sebagai Upaya
Peningkatan  Pendapatan  Keluarga”.
Laporan  Penelitian.  Tidak  Diterbitkan.
Yogyakarta:  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta.
Schneider,  H.  &  M.-H.  Libercier.  (1995).
Toward  a  New  Partnership.  Dalam  H.
Schneider.  &  M.-H.  Libercier  (eds)
Participatory Development: From Advocary to Action . Paris: OECD.
Seidman,  Steven.  (1998). Contested  knowledge: social  theory  in  the  postmodern  era, 2nd  edtion,  USA:  Blackewell  Publisher Inc.
Warren,  Chris  et  all.  (1997). Social  action  with children  and  families:  A  community development  approach  to  child  and family welfare , London: Routledge.
Young,  Kate.  (1993). Planning  development with women: Making a world of difference , London  and  Basingstoke:  The  Maxmilllan Press Ltd.

## Daftar Laman
www.bps.go.id www.undp.org, “Gender and Poverty Reduction”,
www.mampu.co.id
Gender Equality in Indonesia”, Social Institution and Gender Index, OECD Development Centre, www.genderindex.org
Alejandro  Portes  and  Patricia  Landolt, “The Downside of
Social Capital”, http://epn.org/prospect 26/26-cnt2.html.
Miller C. and Razavi S (1998) Gender Analysis: Alternative  Paradigms .  UNDP  Website http://www.undp.org/gender http://www.worldbank.org/participation/ participation.htm
http://www.undp.org/gender/docs/mdgs- genderlens.pdf.