## STRATEGI PEMBANGUNAN DESA WISATA KANDRI MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

## Neny Marlina

## Abstract
The  research  is  entitled  “Village  Development  Strategy  towards  Communal Prosperity:  Case  Study  of  Kandri  Tourism  Village  Gunungpati.”  The  research  is  located  in Kandri Tourism Village Gunungpati Semarang with the purpose of providing description upon the  involvement  of  local  actors  (government,  private,  society)  in  exercising  the  strategy  of tourism  village  development.  Through  the  strategy,  the  depiction  of  the  impact  of development  strategy  on  the  communal  prosperity  is  acquired.  The  employed  method  is qualitative  research  method  with  case  study  approach  and  informant  selection  technique  is using  purposing  sampling  technique.  The  data  is  primary  and  secondary data.  The  primary data  is  acquired  from  the  interviewing  with  the  informant  result  with  observation,  while  the secondary is acquired by supporting related literature.
After  the  issue  of  Semarang  Mayor  Decree  Number  556/407  about  the  status  of Kandri  Kelurahan  as  Tourism  Village,  which  in  consequences  the  tourism  activity  is  being more  developed.  Kandri  Tourism  Village  is  devided  into  four  tourism  sectors,  which  are natural,  culinary,  education  and  cultural  tourism.  The  tourism  village  development  is implemented  by  partnership  strategy,  promotion  and  exhibiting  festival.  The  partnership  of the management  of  Kandri  village  with the  other  parties  such  as  government,  scholars  and privates  are  implemented  as  the  form  of  supporting  force  towards  the  development  of  the three  year  old  tourism  village.  The  social  movement  through  tourism  awareness  social groups gives more spaces on the society to develop according to the potential. The tourism village  development  village  opens  business  and  working  opportunity  aside  from  farming, plantation and animal husbandry.
Base  on  the  research,  the  conclusion  may  be  drawn  as  the  existence  of  tourism village  is  indeed  encouraging  social  changes  toward  prosperity  that  may  be  seen  from  the level  of  participation  and  economy  of  the  society.  The  partnership,  promotion  and  festival activities are methods to encourage the participation of the society in conserving the natural resources and at the same time increasing the quality of human resource in Kandri Tourism Village.
Keywoards : tourism, village, kandri.

## A.  PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  yang  memberikan kesempatan  luas  bagi  daerah  dalam mengembangkan  potensi  lokalnya  juga memberikan  dampak  bagi  pengelolaan desa. Desa merupakan cikal bakal berdirinya sebuah negara sehingga kehadirannya  merupakan  bagian  penting dalam  agnda  pembangunan  nasional.  Hal tersebut  bukan  hanya  didasarkan  atas alasan  fisik  geografis,  sumber  daya  alam atau  sumber  daya  manusianya  tetapi  juga didalamnya  menyimpan  potensi  potensi ekonomi yang harus dikenali dan diperbaiki.  Desa  memiliki  peluang  yang besar  dalam  memanfaatkan  sumber  daya alam  maupun  manusia untuk dapat memajukan desanya guna mencapai
kehidupan  masyarakat  yang  lebih  baik. Pola  pembangunan  yang  tepat,  efektif  dan efisien  dalam  pengelolaan  sumber  daya yang  dimiliki  mampu  mengantar  sebuah desa  menjadi  desa  yang  maju.  Desa memegang peranan penting dalam konteks pembangunan  nasional  karena  sekitar  65 %  total  penduduk  Indonesia  berada  dan bekerja di pedesaan (Adisasmita, 2006).
Desa  mempunyai  peran  pokok  di bidang  ekonomi  karena  menjadi  daerah produksi  pangan  dan  komoditas  ekspor. Peran  penting  desa  dalam  produksi pangan  berpengaruh  terhadap  ketahanan pangan  nasional. Peranan  desa  dalam pembangunan  wilayah  sangat  penting karena  banyak  potensi  yang  dimilikinya.
Pengembangan
desa perlu mempertimbangkan  potensi  desa.  Desa memiliki  potensi  fisik  dan  nonfisik.  Oleh karena  itu,  memajukan  desa  melalui program-program  pembangunan  menjadi pembahasan  menarik  guna  memberikan level  kehidupan  yang  lebih  baik  bagi masyarakatnya.  Bukan  hanya  pemerintah melainkan  masyarakat  desa  pun  turut mengemban tanggung jawab dalam mengelola  potensi  dan  sumber  kekayaan alam desa tersebut.
Segala  potensi  kekayaan  alam Indonesia banyak berasal dari desa. Hal ini menjadikan pembangunan di wilayah pedesaan  menjadi  peran  penting  dalam mendorong pembangunan nasional.
Beragam  kebijakan  pembangunan  untuk desa  telah  diterapkan,  mulai  yang  bersifat top  down hingga bottom  up .  Dukungan undang-undang  desa  mendorong  desa untuk  membangun  diri  guna  meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia  pedesaan dan  masyarakat  secara  keseluruhan  yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada potensi dan kemampuan pedesaan.
Setiap  desa  memiliki  potensi  yang berbeda-beda. Desa dengan mata pencaharian  masyrakatnya  yang  menonjol seperti  pertanian  akan  memfokuskan  diri dalam  meningkatkan  produktivitas  hasil pertanian tersebut. Desa dengan kemampuan  industri  yang  baik  juga  akan mendorong  industri  tersebut  agar  mampu menggerakkan  roda  perekonomian  bagi daerah. Pemerintah daerah dan masyarakat didorong untuk mampu mengidentifikasi  mengenai  potensi  yang dimiliki  oleh  desa  tersebut.  Tujuannya adalah  agar  mampu  menjadi  penyokong ekonomi  desa,  meningkatkan  pendapatan desa  yang  secara  otomatis  diharapkan akan  meningkatkan  pula  tingkat  hidup masyarakatnya.  Pengelolaan  potensi  desa yang  baik  dengan  peran  serta  pemerintah desa  maupun  karakter  masyarakat  desa yang  lebih  partisipatif  untuk  membangun desanya.
Agenda pembangunan banyak menitikfokuskan pada pembangunan kesejahteraan  di  desa.  Pembangunan tersebut  tidak  hanya  pada  pembangunan infrastruktur  tetapi  juga  untuk  memperbaiki kualitas  sumber  daya  manusia  di  desa.
Dalam  lingkup  nasional,  pembangunan nasional mendorong pembangunan regional, dan pembangunan regional adalah memperkokoh pembangunan nasional.  Artinya,  bahwa  memang  selalu ada  hubungan  yang  saling  mempengaruhi satu  sama  lain  antara  lokal  dengan  pusat. Dengan  demikian,maka  semakin  disadari bahwa  dalam  proses  pembangunan  desa, keterlibatan  masyarakat  secara  langsung dalam  tindakan  dan  proses  pembangunan menjadi  salah  satu  kunci  keberhasilan pembangunan itu sendiri.
Salah satu wujud pemnfaatan potensi  lokal  guna  menggerakkan  roda perekonomian desa adalah dengan dikembangkannya  sebuah  desa  menjadi desa  wisata.  Sektor  pariwisata  merupakan salah satu sektor yang paling komersil bila dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor pariwisata tidak melakukan eksploitasi  besar-besaran  tetapi  hanya dilakukan  penataan  agar  lebih  menarik para wisatawan untuk berkunjung. Berbeda dengan  sektor  ekonomi,  migas  misalnya. Pada  ekploitasi  migas  tersebut  terkadang menghasilkan  dampak  bagi  lingkungan walaupun  akan  terelihat  beberapa  puluh tahun  kemudian,  selain  itu  lama-kelamaan sumber  migas  akan  habis  dan  tidak  akan bisa  memproduksi  dengan  sendiri.  Melihat potensi  desa  serta  peluang  dari  industri pariwisata  bagi  perbaikan  ekonomi  desa, maka pengembangan desa wisata menjadi solusi alternatif bagi desa untuk membangun  serta  memajukan  desanya melalui ekonomi yang lebih mandiri.
Tidak dapat dipungkiri bahwa pariwisata  memberikan  peluang  bagi  desa untuk  menumbuhkan  lapangan  pekerjaan baru  sperti  tumbuhnya  warung,  jasa transportasi, jasa penginapan dan kegiatan ekonomi lainnya. Setidaknya, pembangunan  sebuah  desa  menjadi  desa wisata mampu menyerap tenaga kerja dari desa  untuk  bekerja  bagi  desa  mereka sendiri. Pembangunan desa wisata diharapkan mampu memperkuat
ketahanan  desa  seperti  pangan  atau energi. Selain itu juga dapat menumbuhkan komunitas atau dengan kata lain pembangunan desa lebih melibatkan masyarakat  desa.  Untuk  itu,  desa  wisata membutuhkan peran bukan hanya pemerintah  tetapi  juga  pihak  swasta  dan
masyarakat  agar  menjadi  desa  yang  lebih mandiri.
Desa  dengan  panorama  alam  yang indah, kebudayaan yang unik serta potensi lokal  lainnya  yang  menarik  dapat  dijadikan komoditas bagi pengembangan desa menjadi  sebuah  desa  wisata.  Hal  ini mengingat bahwa kekayaan alam  Indonesi yang  masih  asli  dan  belum  terjamah  oleh kegiatan yang merusak lingkungan banyak berada  di  desa.  Pemanfaatan  potensi terseut  untuk  dikembangkan  menjadi  desa wisata  semakin  banyak  di  Indonesia. Pengembangan  daerah  menjadi  daerah wisata  tidak  dapat  dipungkiri  mampu menumbuhkan  sektor  ekonomi  lainnya yang bersentuhan langsung dengan industri  pariwisata.  Selain  itu,  semakin banyak  pula  karakter  masyarakat  yang ingin  melakukan  perjalanan  yang  menarik serta melihat tempat-tempat yang unik dan menarik  di  berbagai  wilayah  Indonesia, membuat  wisata  menemukan  ruangnya tersendiri.  Hal  ini  dimanfaatkan  oleh beragai daerah di Indonesia untuk memajukan  serta  mengembangkan  desa- desa  yang  potensial  untuk  dijadikan sebagai kawasan wisata.
Pembangunan desa menjadi kawasan  wisata  tentunya  tidak  dapat dilepaskan dari peran para aktor lokal yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Relasi  yang  baik  dan  saling  mendukung diantara  ketiga  aktor  tersebut  diharapkan akan  membawa  strategi  pembangunan yang telah diagendakan demi kesejahteraan  masyarakat  dapat  segera terwujud.  Partisipasi  masyarakat  menjadi hal  yang  penting  dalam  pengambilan keputusan  pembangunan  kepariwisataan maupun penerima manfaat dari berlangsungnya segala kegiatan kepariwisataan  di  pedesaan.  Di  Indonesia pengembangan  desa  wisata  lebih  banyak difasilitasi  negara,  sedangkan  masyarakat cenderung pasif. Akibatnya, kapasitas lokal di dalam merespon inovasi yang disponsori oleh  negara  melalui  pembangunan  desa wisata masih menghadapi sejumlah persoalan  krusial  (Damanik,  2009:131- 133).  Oleh  karena  itu,  peran  pemerintah khususnya  di  tingkat  desa  berperan  besar dalam  menciptakan  serta  menumbuhkan minat masyarakat untuk turut memiliki rasa tanggung jawab dalam strategi
pembangunan  desa  wisata.  Mubyarto (1988)  menegaskan  partisipasi  merupakan kesediaan  membantu  berhasilnya  program sesuai  dengan  kemampuan  setiap  orang tanpa berarti harus mengorbankan kepentingan sendiri. Artinya melalui pembangunan  desa  wisata,  pemerintah desa  berperan  sebagai  pendorong  bagi keterlibatan  masyarakat  dan  keterlibatan aktif masyarakat akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan.
Pembangunan  desa  menjadi  desa wisata  tidak  dapat  dipisahkan  dari  peran swasta. Pada beberapa kasus pembangunan  pariwisata  diserahkan  pada mekanisme  pasar  yang  secara  otomatis memberikan ruang yang besar pada sektor swasta. Menyerahkan kegiatan kepariwisataan  kepada  sektor  swasta sebagai  pelaku  ekonomi  bertujuan  untuk meningkatkan  efisiensi  tetapi  tidak  jarang pula  justru  menjadi  pintu  masuk  bagi lahirnya kesenjangan kesejahteraan. Artinya,  peran  sektor  swasta  yang  terlalu besar  dalam  strategi  pembangunan  justru menghambat  cita-cita  dari  pembangunan itu sendiri yakni kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah  penting  dalam  mengontrol kekuasaan  sektor  swasta  agar  kebijakan yang dikeluarkan guna mencapai kesejahteraan  masyarakat  dapat  tepat sasaran. Pembangunan desa wisata memang membutuhkan peran sektor swasta untuk mengembangkan serta mempromosikan  pariwisata  desa  tetapi negara  (pemerintah)  dituntut  untuk  tegas dan  bijak  dalam  mengendalikan  pasar sehingga tujuan pembangunan tidak bergeser  hanya  pada  keuntungan  pasar semata.  Oleh  karena  itu,  hubungan  yang terjalin  antara  pemerintah  dengan  swasta membutuhkan pengawasan dari masyarakat selaku objek dan subjek dalam desa wisata. Dengan demikian, maka relasi ketiga aktor yang seimbang sesuai dengan peran serta porsinya masing-masing sangat  dibutuhkan  dalam  pembangunan desa wisata menuju kesejahteraan masyarakat. Salah satu
desa yang dikembangkan menjadi desa wisata adalah Desa  Wisata  Kandri  yang  terletak  di Gunungpati  Semarang.  Desa  wisata  ini menjadi salah satu dari 115
pengembangan  desa  yang  ditetapkan  oleh pemerintah  daerah  untuk  tujuan  wisata pada  tahun  2013.  Desa  Wisata  Kandri awalnya  merupakan  Kelurahan  Kandri yang  terletak  di  Kecamatan  Gunungpati Kota  Semarang  yang  kemudian  oleh pemerintah  Kota  Semarang  dikembangkan menjadi  kawasan  wisata  dengan  konsep desa  wisata.  Berawal  dari  hal  tersebut, Kandri  kemudian  dikenal  dengan  nama Desa  Wisata  Kandri  yang  menawarkan wisata alam dan budaya sekaligus. Dengan memanfaatkan potensi lokal berupa anugrah  alam  yang  indah,  desa  wisata Kandri telah banyak mengundang
wisatawan  untuk  menikmati  wisata  khas desa.  Oleh  karena  itu  sangat  menarik untuk melihat bagaimana strategi pembangunan  dalam  desa  Wisata  Kandri yang  meliputi  peran  aktornya  (pemerintah, swasta,  dan  masyarakat  desa)  dalam kerangka kesejahteraan masyarakat. Mengingat  bahwa  penelitian  mengenai desa  wisata  bukan  hal  yang  langka  lagi, penelitian  ini  akan  secara  otomatis melihat peran  aktonya  dalam  pembangunan  desa wisata  yang  berkaitan  langsung  dengan tujuan bersamayaitu mensejahterakan masyarakat.

## B.  PEMBAHASAN

## B.1.  Pembangunan Desa Wisata
Pembangunan  merupakan  suatu upaya  yang  dilakukan  untuk  maju  dan menjadi  lebih  baik  secara  terencana. Masalah yang mendasar dalam
pembangunan adalah adanya
ketertinggalan  dan  keterbelakangan  oleh suatu  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  semua negara dan bangsa merencanakan pembangunan  sebagai  upaya  perubahan kearah  yang  lebih  baik  secara  sistematis. Di  masa  orde  baru,  pembangunan  yang dicanangkan oleh pemerintah lebih memfokuskan
pada
modernisasi.
Pemerintah  kala  itu  melihat  permasalahan pembangunan  terletak  pada  masyarakat tertinggal  yang  masih  menganut  serta menjalankan tatanan serta nilai-nilai tradisionalisme. Sehingga modernitas menjadi jawaban untuk mendorong masyarakat  menjadi  lebih  maju.  Makna modernissi  kemudian  hanya  mengacu pada masyarakat terbelakang atau tertinggal  dan  berupaya  untuk  mengejar ketertinggalan  dari  msyarakat  yang  lebih maju  (sztompka:  1993).  Artinya  bahwa masyarakat  didorong  untuk  cenderung meninggalkan nilai-nilai tradisionalisme dan menggantinya  dengan  modernisasi  tanpa melihat kemampuan dan kapasitas sasaran pembangunan yakni masyarakat.
Pembangunan  dengan  sifat  ini  mengalami kegagalan karena tidak mampu mendorong masyarakat  yang lebih partisipatif. Dengan kata  lain,  pembangunan  justru  melahirkan sebuah  ketergantungan  daerah  terhadap pusat.
Pemerintah melihat kebutuhan pembangunan  di  setiap  daerah  adalah sama.  Rencana  pembangunan  daerah disamaratakan  tanpa  melihat  tipe  serta karakteristik daerah. Selain itu, masyarakat juga  tidak  turut  dilibatkan  dalam  agenda pembangunan tersebut. Akibatnya, masyarakat  menjadi  pasif,  bergantung, berpangku  tangan  serta  kehilangan  rasa tanggung  jawab  terhadap  keberhasilan program  pembangunan  tersebut  sekalipun pembangunan yang dilakukan dimaksudkan  untuk  dapat  memajukan daerahnya.
Belajar  dari  kegagalan  ini  konsep pembangunan  kemudian  perlahan  mulai bergeser  menjadi  lebih  sensitif  terhadap kondisi  di  tiap  daerah  yang  tidak  bisa disamaratakan.  Paradigma  pembangunan menjadi  lebih  mengedepankan  nilai-nilai kedaerahan  sebagai  keunikan  tersendiri. Hal  ini  disadari  akan  berdampak  pada pembangunan di tingkat nasional sehingga daerah  dan  nasional  sama-sama  memiliki tanggung jawab yang sama untuk kemajuan bangsa dan negara. Pembangunan  tidak  hanya  dibebankan kepada  provinsi  tetapi  disebarluaskan  pula sampai  ke  ranah  desa.  Kesadaran  akan pentingnya  pembangunan  pada  level  desa sebagai  bagian  dari  integrasi  nasional melahirkan  program  pembangunan  yang mendorong  masyarakat  desa  untuk  turut berperan serta dalam mewujudkan cita-cita kemandirian daerah bagi negeri ini.
Desa  merupakan  bagian  penting dalam  agenda  pembangunan  nasional.
Dalamlingkup yang lebih sempit,
pembangunan  desa  akan  mendorong pembangunan  di  tingkat  atasnya.  Dalam kerangka  pembangunan  tersebut  terdapat dua  pendekatan  pembangunan  yaitu top down dan bottom up . Pendekatan top down masih  diperlukan  bagi  program-program pembangunan  yang  sifatnya  vital  atau terkait  dengan  kepentingan  orang  banyak atau  yang  merupkan  pelayanan  antar wilayah.Kunci  dari  pembangunan  desa adalah  program  pembangunan  pedesaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya sehingga dibutuhkan pulalah  pendekatan  pembangunan  yang bersifat  bottom  up  yang  diperkuat  dengan pendekatan  partisipatif.  Dalam  Adisasmita, Pembangunan  pedesaan  memiliki  ruang lingkup  yang  sangat  luas,  tetapi  dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1)  Pembangunan  sarana  dan  prasarana pedesaan
2)  Pemberdayaan Masyarakat
3)  Pengelolaan  sumber  daya  alam  (SDA) dan peningkatan sumber daya manusia (SDM)
4)  Penciptaan lapangankerja, kesempatan berusaha,  peningkatan  pendapatan  ( khususnya  terhadap  daerah  pedesaan yang miskin)
5)  Peningkatan  keterkaitan  antar  daerah pedesaan dan antara daerah pedesaan dengan daerah perkotaan
6)  Berkaitan  dengan  penelitian  ini,  maka ruang  lingkup  pembangunan  pedesaan yang akan disajikan sebagai instrument penelitian adalah mengenai pengelolaan  sumber  daya  alam  (SDA) dan peningkatan sumber daya Manusia (SDM). Pengelolaan sumber daya alam yang baik diiringi dengan meningkatnya kualitas  sumber  daya  manusia  di  desa menjadi  tujuan  yang  kita  fokuskan bersama.
Dalam
pembangunan desa, pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upayanya  untuk  mnciptakan  iklim  yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya  masyarakat  di  pedesaan,yang dilakukan  melalui  penyampaian  pesan- pesan  pembangunan,pengarahan  kepada masyarakat  untuk  berpartisipasi    dalam pembangunan  dan  penyaluran  aspirasi masyarakat.
Pembangunan di tingkat desa secara spesifikharus mampu melihat kebutuhan  dan  potensi  yang  dimiliki  oleh desa  tersebut.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan pengetahuan  tentang  tipologi  desa    yang akan memberikan gambaran  tentang profil desa.  Tipologi  desa  dapat  dilihat  melalui pengidentifikasian  aspek  topografinya  atau didasarkan  pada  kegiatan  pokoknya  atau yang  menonjol    seperti  tipologi  desa wisata.    Sebuah  desa  dapat  dikategorikan sebagai desa wisata apabila desa tersebut memiliki objek wisata yang bersifat peninggalan sejarah (istana,  benteng,  adat istiadat  dan  rumah  adat),  pemandangan alam  yang  indah  atau  yang  memiliki  ciri khas (seperti arum jeram, pemandian alam dan lainnya)
Iwan  Nugroho  menjelaskan  bahwa Ekowisata merupakan program pembangunan wilayah berlandaskan
karakter kesisteman pembangunan wilayah berlandaskan karakter kesisteman pembangunan  wilayah.  Wilayah  ekowisata adalah  wilayah  pengembangan  wisata yang  berbasis  nilai-nilai  budaya  lokal  dan konservasi  lingkungan  dengan  misi  utama pemberdayaan  ekonomi  penduduk  lokal. Pariwisata dalam bentuk agrotourism, rural tourism,  ecotourism  dan  etno  eco  tourism secara  langsung  menginjeksi  aktifitas ekonomi  pedesaan.  Produk  dan  jasa pedesaan  yang  dijual  antara  lain  budaya tradisional, keindahan alam, fasilitas rekreasi  dan  beraneka  souvenir.  Proses produksi pariwisata pedesaan boleh dikatakan  relatif  bersih  lingkungan,  namun menghasilkan  pendapatan  yang  signifikan bagi penduduk lokal.
Pariwisata (tourism) atau
kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan  yang  terkait  dengan  pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang  muncul  sebagai  wujud  kebutuhan setiap  orang  dan  negara  serta  interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat,  sesama  wistawan,  pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Definisi  pariwisata  atau  tourism  memiliki ruang  lingkup  dan  kegiatan  yang  luas, setidaknya  meliputi  lima  jenis  kegiatan meliputi  wisata  bahari  (beach  and  sun tourism),  wisata  pedesaan  (rural  and  agro tourism),  wisata  alam  (natural  tourism), wisata  budaya  (  cultural  tourism),  atau
perjalanan  bisnis  (  business  travel).  Posisi ekowisata  memang  agak  unik,  berpijak pada  tiga  kaki  sekaligus,  yakni  wisata pedesaan, wisata alam dan wisata budaya.
Sesuai  dengan  Undang-Undang Republik  Indonesia  No.  10  Tahun  2009 tentang kepariwisataan, menjelaskan beberapa pengertian istilah kepariwisataan, antara lain.
1)  Wisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh individu atau  kelompok  mengunjungi  suatu tempat  dan  bertujuan  untuk  rekreasi, pengembangan  pribadi,  atau  untuk mempelajari  keunikan  daya  tarik  suatu tempat  wisata  yang  dikunjungi  dalam waktu sementara.
2)  Pariwisata  adalah  berbagai  macam kegiatan  wisata  yang  didukung  oleh berbagai layanan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
3)  Daerah  tujuan  wisata  dapat  disebut juga dengan destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang di dalamnya terdapat daya  tarik  wisata,  fasilitas  umum, fasilitas  pariwisata,  aksesbilitas,  serta masyarakat  yang  saling  terkait  dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Menurut Jackson (dalam Gde Pitana,  2005:  101  )  suatu  daerah  yang berkembang  menjadi  sebuah  destinasi wisata dipengaruhi oleh beberapa hal yang penting, seperti :
1)  Menarik untuk klien. 2)  Fasilitas-fasilitas dan atraksi.
3)  Lokasi geografis.
4)  Jalur transportasi. 5)  Stabilitas politik. 6)  Lingkungan yang sehat. 7)  Tidak ada larangan/batasan
pemerintah.
Para ahli kepariwisataan juga memiliki  definisi  tentang  pariwisata.  Yoeti (dalam La Ode Aydin M, 2011) mendefinisikan  pariwisata  sebagai  upaya melakukan  perjalanan  kesuatu  tempat dalam waktu yang sementara, bukan untuk tujuan  bisnis  melainkan  untuk  tujuan rekreasi atau kegiatan sejenisnya. Pariwisata  di  Indonesia  tercatat  sebagai
penghasil  devisa  negara  nomor  tiga setelah migas dan tekstil. Artinya, keberhasilan pembangunan pariwisata dalam  segi  ekonomi  tersebut  diterapkan hingga ke  level  desa.  Desa  wisata  dengan beragam  potensi,  nilai  dan  adat  istiadat yang  terkandung  di  dalamnya  dikerangkai sedemikian  rupa  agar  menarik  minat wistawan  yang  akan  mendorong  gerak roda  perekonomian  desa  untuk  tujuan bersama.  Pemanfaatan  nilai-nilai  budaya serta  adat  istiadat  desa  bagi  desa pariwisata merupakan sesuatu yang penting  karena  sekaligus  akan  menjadi benteng  pertahanan  untuk  menjaga  serta melestarikan baik kekayaan alamnya maupun segala bentuk tatanan masyarakat yang bermanfaat bagi kemajuan pembangunan pedesaan.
Berbeda dengan pembangunan yang  hanya  mengedepankan  modernisasi, pembangunan  pedesaan  melalui  desa wisata merupakan bentuk negosiasi antara modernisasi dengan tradisionalisme. Modernisasi dilakukan dalam rangka memasarkan  dan  memberikan  pelayanan bagi wisatawan. Nilai tradisionalisme dijadikan  sebagai  dasar  daya  tarik  yang unik bagi wisatawan. Artinya, nilai tradisionalisme  tidak  harus  ditinggalkan sepenuhnya.  Masyarakat  harus  mampu memilih  dan  memilah  tentang  nilai  yang mampu  bermanfaat  bagi  pembangunan desa.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  nila- nilai  kearifan  lokal  yang  diberikan  secara turun  temurun  menjadi  satu  pilar  yang kokoh dalam menjaga kekayaan alam desa sebagai anugrah dri Sang Pencipta.
Pembangunan  dalam  desa  wisata tidak  dpat  dilepaskan  dari  peran  berbagai aktor  yaitu,  pemerintah,  swasta  dan masyarakat.  Relasi  ketiga  aktor  yang  baik tentunya  akan  berkontribusi  baik  pula  bagi pembangunan  desa  wisata  ke  depan. Idealnya, desa wisata mampu memberikan ruang  bagi  masyarakat  desa  untuk  turut aktif  dalam  agenda  pembangunan  desa wisata.  Pihak  swasta  pun  tidak  dapat dipungkiri  akan  memberikan  pengaruh dalam  pembangunan  desa  wisata  ini. Relasi  ketiganya  saling  terkait  satu  sama lain.  Tujuannya  adalah  membangun  desa demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pembahasan dalam  strategi  pembangunan  desa  wisata
tentunya  akan  melibatkan  peran  serta ketiga aktor tersebut guna mencari langkah-langkah  yang  dilakukan  dalam program pembangunan.

## B.2.  Lahirnya Dewi Kandri
Pariwisata bagi daerah telah menjadi daya tarik tersendiri dalam strategi mengembangkan potensi lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat  setempat.  Oleh  karena  itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengembangkan  sebanyak  67  desa  yang potensial  untuk  dijadikan  desa  wisata. Desa  wisata  adalah  suatu  kawasan pedesaan  yang  menawarkan  keseluruhan suasana  yang  mencerminkan  keaslian pedesaan  baik  dari  kehidupan  sosial ekonomi,  sosial  budaya,  adat  istiadat, keseharian.  Kandri  seperti  yang  telah dijelaskan sebelumnya, merupakan kelurahan  yang  memiliki  potensi  unik dengan  keberadaan  dua  objek  wisatanya yaitu  Goa  Kreo  dan  Waduk  Jatibarang. Potensi alam yang dimiliki oleh Kandri juga menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut.
Sebelum  tahun  1993  Kandri  masih berbentuk  pedukuhan  dan  menjadi  bagian dari  Kelurahan  Cepoko.  Kemudian  Kandri diberikan  status  menjadi  kelurahan  sendiri dengan berpedoman pada Undang- Undang Pemerintah No.5 Tahun 1974. Hal ini dikarenakan Kandri memiliki pertumbuhan  penduduk  yang  cukup  tinggi yang  ditandai  dengan  penambahan  jumlah RT  yang  semula  23  RT (2001) menjadi  26 RT. Pertumbuhan penduduk tersebut menjadi salah satu indikator dimekarkannya Pedukuhan Kandri menjadi Kelurahan Kandri.
Hal yang akan mudah diingat ketika menyebutkan  Kandri  adalah  dua  objek wisata  Semarang  yaitu  Goa  Kreo  dan Waduk Jatibarang yang merupakan merupakan  salah  satu  daya  tarik  wisata sejarah  andalan  Kota  Semarang.  Dengan demikian,  keberadaan  objek  wisata  Goa Kreo  tidak  dapat  dipisahkan  dari  sejarah perjalanan  panjang  lahirnya  Kelurahan Kandri  menjadi  desa  wisata.  Kehadiran Goa Kreo sebagai obyek wisata alam yang didukung  dengan  panorama  alam  berupa tebing  curam  serta  sungai  yang  jernih memberikan  kesadaran  warga  Dukuh
Talun Kacang melaporkan kepada pengurus  setempat  akan  potensi  ini  untuk diteruskan  ke  pemerintah  Kota  Semarang dan  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan Semarang 1 .  Setelah  melalui  prosedur tertentu  maka  pada  tahun  1986  Goa  Kreo diresmikan sebagai obyek wisata. Kehadiran  obyek  wisata  ini  ternyata memberikan  dampak  pada  kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kandri. Keberadaan Goa Kreo melahirkan peluang ekonomi  baru  yaitu  berdagang,  menjadi pemandu wisata, melahirkan industri kesenian rumahan dan lain sebagainya.
Keberadaan Goa Kreo serta Waduk Jatibarang  tidak  hanya  meninggalkan dampak  positif  tetapi  juga  negatif.  Salah satunya adalah hilangnya mata pencaharian  masyarakat  sebagai  petani yang  lahan  pertaniannya  masuk  ke  dalam Mega  Proyek  Waduk  Jatibarang.  Dalam pembangunan  Waduk  Jatibarang  tersebut wilayah  yang  terkena  dampak  adalah Kecamatan  Gunungpati  dan  Kecamatan Mijen.  Waduk  tersebut  juga  dilingkari  oleh empat  kelurahan  yaitu  Kelurahan  Kandri, Kelurahan  Jatirejo,  Kelurahan  Kedungpani dan  Kelurahan  Jatibarang.  Untuk  Kandri dan Jatirejo masuk Kecamatan Gunungpati.  Wilayah  yang  terkena  waduk adalah wilayah kandri Rw2 dan Rw 3 yang langsung berbatasan dengan waduk. Melihat bahwa waduk Jatibarang merupakan  objek  wisata  yang  banyak dikunjungi wisatawan maka pintu masuknya adalah kelurahan Kandri. Selain itu,  objek  wisata  Goa  Kreo  juga  banyak menjadi  kunjungan  para  wisatawan.  Oleh karena  itu  untuk  menyikapi  lonjakan  para wisatawan, masyarakat Kandri diajak untuk ikut  berpartisipasi  dalam  kegiatan  wisata yang  berkaitan  dengan  ekonomi.  Hal  ini disebabkan  karena  secara  tidak  langsung warga  akan  terlibat  langsung  dalam kegiatan kepariwisataan.
Kesadaran masyarakat akan peluang usaha pariwisata dengan keberadaan  dua  obyek  wisata  tersebut memberikan banyak pihak, elemen masyarakat, kelembagaan desa dan sumber  daya  manusia  terdidik  untuk
1 Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah IKIP Veteran Semarang Vol.02 No.1, Nopember 2014
“Perkembangan  Obyek  Wisata  Goa  Kreo  Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat”
mengembangkan  keberadaan  Kelurahan Kandri  berubah  konsep  menjadi  desa wisata.  Masyarakat  mulai  rutin  melakukan forum-forum  pertemuan  untuk  membahas agar  Kandri  dapat  dibangun  menjadi  desa wisata sehingga masyarakat sekitar mampu memanfaatkan peluang dari kegiatan  kepariwisataan  yang  terdapat  di daerah tersebut.
Melihat  bahwa  kondisi  Kelurahan Kandri memiliki kondisi alam  yang menarik sebagai  kunjungan  wisata  serta  menjadi pintu  masuk  utama  wisata,  maka  Walikota Semarang pada tahun 2012 mengeluarkan Surat  Keputusan  Nomor  556/407  tentang
Penetapan Kelurahan Kandri dan Kelurahan Nongkosawit Kecamatan Gunungpati, Kelurahan Wonolopo
Kecamatan  Mijen  Sebagai  Desa  Wisata Kota  Semarang.  Desa  Wisata  Kandri  yang terbagi menjadi empat RW memiliki potensi dan  ciri  khas  wisata  tersendiri.  RW  1 memfokuskan  wisata  pada  aspek  edukasi khususnya  pada  pendidikan  alam.  RW  2 dikembangkan sebagai arena outbond dan perkebunan.  RW  3  lebih  fokus  kepada kawasan budaya dengan segala kelengkapan  kesenian  yang  mengikutinya. RW  4  dijadikan  sentra  wisata  kuliner  yang akan memberikan ciri khas bagi wisatawan yang  berkunjung  untuk  menikmati  kuliner khas  desa  wisata  Kandri.  Ini  adalah  paket lengkap  yang  dikembangkan  oleh  Dewi Kandri  agar  konsep  desa  wisata  yang diusung  dapat  benar-benar  dijalankan sehingga  mampu  mendatangkan  geliat ekonomi  yang  berbasis  pada  masyarakat. Hal ini mengingat bahwa tujuan dibangunnya  Kelurahan  Kandri  sebagai Desa Wisata adalah merujuk pada dorongan  agar  masyarakat  Kandri  menjadi masyarakat yang sejahtera, mandiri sehingga mampu bukan hanya memanfaatkan  peluang  pariwisata  yang ada  tetapi  juga  menjaga  dan  melestarikan keindahan  alam  serta  budaya  sebagai wujud  syukur  kepada  Tuhan  Sang  Maha Pencipta.
Nilai-nilai  alami  yang  dimiliki  oleh Kandri  khususnya  yang  masih  kental dengan  budaya  desa  memberikan  makna tersendiri  bagi  wisatawan  yang  datang untuk  mengunjungi  Goa  Kreo.  Kegiatan kebudayaan  serta  adat  istiadat  yang berbeda  dengan  perilaku  serta  budaya
yang  berlaku  di  kota  juga  memberikan suguhan  tersendiri  bagi  wisatawan  yang banyak  berasal  dari  luar  kota  bahkan mancanegara.

## B.3.  Antara  Pemerintah,  Swasta  dan Masyarakat
Membangun  sebuah  konsep  desa wisata  dari  yang  semula  merupakan kelurahan tentunya membutuhkan peranan berbagai  pihak,  bukan  hanya  pemerintah tetapi  juga  swasta  dan  masyarakatnya. Butuh  keterkaitan  peran  diantara  ketiga aktor  tersebut  agar  pembangunan  konsep desa  wisata  Kandri  dapat  berjalan  dengan maksimal. Keterlibatan pemerintah menjadi kunci  penting  lahirnya  desa  wisata  yang keinginannya didasari dari keinginan masyarakat  setempat.  Peran  pemerintah sangat penting bagi berkembangnya  desa wisata ini mengingat bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi masyarakatnya.  Dengan  diterbitkannya  SK Walikota  Semarang  menunjukkan  adanya respon positif dari  pemerintah desa terhadap  keinginan  masyarakat  sekaligus keseriusan  pemerintah  untuk  mendorong sektor pariwisata daerah semakin berkembang.
Membangun  sebuah  daerah  dari yang  berstatus  kelurahan  dan  termasuk secara  administratif  dalam  Kota  Semarang tentulah  membutuhkan  banyak  waktu  dan usaha  untuk  menggali  potensi  asli  desa wisata  Kandri  agar  benar-benar  tercipta desa  wisata  yang  menerapkan  nilai-nilai sapta pesona. Masyarakat Kandri tergolong  pada  masyarakat  yang  terbuka sehingga  memudahkan  bagi  aktor  lainnya diluar masyarakat untuk memberikan banyak  masukan  bagi  bangkitnya  gerakan pemberdayaan  masyarakat.  Tidak  dapat dipungkiri  bahwa  menjadi  desa  wisata dengan usia yang baru tiga tahun membuat Kandri  masih  harus  bekerja  keras  dalam menentukan  strategi  pembangunan  desa wisata.  Sejauh  ini  strategi  pembangunan desa  wisata  yang  paling  efektif  dalam pembangunan  Kandri    adalah  kemitraan, promosi dan festival.

## 1)  Kemitraan
Demi  menggerakkan  desa  wisata agar  dapat  berjalan  dengan  maksimal, maka  peran  aktor  lokal  merupakan  kunci
penting  keberhasilan  kegiatan  pariwisata ini.  Desa  wisata  Kandri  memiliki  pengelola Desa  Wisata  yang  membawahi  Pokdarwis (Kelompok  Sadar  Wisata).  Pokdarwis  ini terbagi  menjadi  dua  yaitu  Pokdarwis Pandanaran  dan  Pokdarwis  Sukomakmur. Awalnya  Pokdarwis  hanya  ada  satu  yaitu Pokdarwis Pandanaran yang sudah terbentuk  sejak  sebelum  tahun  2000. Seiring berjalannya waktu kelompok masyarakat  lainnya  bersepakat  untuk membentuk  pokdarwis  yang  baru  dengan nama  Pokdarwis  Sukomakmur.  Dengan keberadaan  dua  pokdarwis  ini  tentunya ada  pembagian  wilayah  dan  kegiatan dalam pelaksanaannya. Pelaku-pelaku usaha banyak dikelola oleh pokdarwis ini.
Keikutsertaan  pemerintah  dalam membangun  desa  wisata  ini  terlihat  dari keterlibatannya  dalam  mendanai  kegiatan Kirab  Sajen  Ruwondo  yang  diadakan setiap  tahunnya.  Dengan  ketersediaan dana,  maka  masyarakat  Kandri  yang  turut terlibat  dalam  acara  kebudayaan  ini  dapat terus melangsungkan acara budaya tahunan  sebagai  salah  satu  bentuk  wisata budaya yang sekaligus dapat
mendatangkan  nilai  lebih  bagi  wisatawan yang hadir. Sembari menikmati pemandangan  alam  yang  asri,  wisatawan juga  pada  waktu  tertentu  dapat  menikmati berlangsungnya acara Kirab sajen Ruwondo.  Dalam  kegiatan  ini  dapat  dilihat hubungan yang baik antara pengelola desa wisata dengan
Pemerintah
Kota
Semarang. Kegiatan  pelatihan  yang  bertujuan bagi pengembangan kualitas Sumber Daya
Manusia juga diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Pelatihan  tersebut  diantaranya  adalah pelatihan Cinderamata yang diselenggarakan oleh Dispora Kota
Semarang.  Pelatihan  UKM  Kuliner  oleh Disnakertrans Kota Semarang dan pelatihan
lainnya yang juga
diselenggarakan  oleh  Disperindag  Kota Semarang. Kegiatan pelatihan ini menunjukkan kepedulian pemerintah sekaligus  keseriusan  pemeritah  dalam engembangkan kualitas masyarakat dengan  keberadaan  desa  wisata.  Hal  ini dilakukan  sebagai  upaya  menciptakan masyarakat  yang  lebih  mandiri  sehingga mampu  mengelola  perekonomian  desanya
sendiri  dengan  memanfaatkan  segala peluang  dan  keistimewaan  alam  serta budaya  yang  dimiliki.  Kegiatan  pelatihan yang  banyak  melibatkan  antara  Pokdarwis dengan pemerintah kota ini dilakukan pada tahun 2013.
Sikap  pemerintah  kelurahan  Kandri yang  lebih  terbuka  dalam  menerima informasi  menjadikan  Kandri  membuka  diri untuk  bermitra  juga  dengan  aktor  non pemerintah. Diantaranya adalah Pertamina yang memberikan dana CSR untuk pembangunan  desa  wisata  yang  lebih fokus  dalam  pembangunan  infrastruktur. Salah  satunya  yang  dapat  dilihat  bersama adalah  keberadaan  Rumah  Pintar  yang dijadikan  sebagai  pintu  masuk  dalam menerima  kedatangan  wisatawan.  Dengan paket  wisata  yang  ditawarkan  biasanya wisatawan  akan  disambut  dan  diterima  di rumah pintar tersebut.
Pengembangan  kerjasama  dalam memaksimalkan potensi Kandri juga dilakukan dengan menggandeng akademisi.  Universitas  Negeri  Semarang (UNES) melakukan pengembangan
eduwisata Kandri dengan model pembagian  wilayah  Kandri  berdasarkan potensi  wilayahnya.  Unes  berminat  untuk mengembangkan eduwisata yang mengoptimalkan potensi di bidang pertanian,  perikanan  dan  peternakan. Kegiatan  ini  juga  dilakukan  dengan  prinsip partisipatif  sehingga  melibatkan  seluruh masyarakat  agar  memiliki  rasa  memiliki bersama dalam mengembangkan daerahnya.
Merangkul kalangan akademisi juga dilakukan  oleh  pemerintah  desa  wisata Kandri  dengan  memanfaatkan  kehadiran Program  KKN  mahasiswa  di  wilayah Kandri. Salah satunya adalah terbentuknya Pos Daya Kreo dengan melakukan pelatihan  bagi  masyarakat  yang  memiliki usaha kecil. Dalam perjalanannya mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Kandri,  pengelola  Desa  Wisata  Kandri membuka  hubungan  yang  luas  dengan berbagai pihak guna memberikan masukan bagi kegiatan kepariwisataan di daerahnya. Tujuan kemitraan yang dilakukan ini bukan hanya  berorientas  pada  pengembangan potensi alam tetapi juga pada pengembangan potensi sumber daya manusia.  Berbagai  kegiatan  kemitraan
dengan  merangkul  berbagai  banyak  pihak tentunya tidak akan berarti tanpa keterlibatan  masyarakat  Desa  Wisata Kandri itu sendiri.
Peran  serta  masyarakat  Kandri merupakan peranan penting bagi berlangsungnya  segala  jenis  kegiatan pembangunan  desa  wisata.  Oleh  karena itu,  segala  jenis  kegiatan  kepariwisataan dengan  menggandng  sejumlah  aktor  lain baik  pemerintah  maupun  non  pemerintah melibatkan  masyarakat  sebagai  aktor penting. Sebab pengembangan desa wisata  hanya  akan  bisa  berjalan  dengan baik  jika  masyarakatnya  mau  menjaga desanya  dengan  kesadaran  tinggi  untuk saling  menjaga  satu  sama  lain  dengan perasaan  memiliki  akan  kawasan  dan tanah kelahiran mereka tersebut.
Segala kegiatan pariwisata ini bertitik tumpu pada bergeraknya masyarakat  yang  lebih  berdaya.  Sehingga tujuannya  adalah  menciptakan  masyarakat yang  lebih  sejahtera  dan  mandiri  lewat partisipasi masyarakat dalam pembangunan  desa  wisata.  Keikutsertaan masyarakat  untuk  ikut  terlibat  aktif  dalam kegiatan  pariwisata  akan  memberikan dampak  yang  baik  bagi  keberlangsungan potensi  wisata  Kandri.  Berbagai  kegiatan budaya yang disuguhkan kepada wisatawan sangat membutuhkan kepedulian masyarakat untuk terus mengembangkan dan melestarikan budaya tersebut.  Masyarakat  Kandri  cenderung terbuka sehingga menerima informasi yang baru berkaitan dengan pembangunan desa wisata  tidak  mengalami  kesulitan.  Namun, masyarakat  Kandri  juga  berprinsip  untuk mengelola sendiri desanya meskipun kegiatan pengembangan SDMnya dilakukan oleh pihak swasta.
Sejauh  ini  strategi  kemitraan  yang dilakukan  berjalan  dengan  baik.  Terbukti bahwa  UKM  berjalan  dengan  cukup  baik walaupun belum semua masyarakat mempu mengambil keuntungan dari industri  ini.  Infrastuktur  yang  dibangun  pun memberikan  makna  penting  juga  bagi serangkaian kegiatan kepariwisataan Kandri. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi pemerintah Kandri untuk tetap melebarkan  jaringan  kemitraannya  dengan aktor lainnya.
Bagi kelompok penggiat desa wisata  kandri,  kemajuan  teknologi  dan informasi  membawa  keuntungan  tersendiri dalam  melakukan  promosi  desa  wisata. Promosi  wisata  ini  dilakukan  dengan memanfaatkan  media  internet  khususnya media  sosial  untuk  mempromosikan  baik desa wisata kandri. Kesadaran masyarakat penggiat  usaha  baik  kerajinan  tangan maupun  usaha  kuliner  dalam  memasarkan produknya cukup baik dengan memaksimalkan keberadaan media. Masing-masing dari pemilik usaha memasarkan  hasil  produksinya  melalui internet (facebook). Dalam kegiatan promosi, masyarakat lebih banyak bergerak  sendiri  yang  menandakan  bahwa kemajuan  teknologi  justru  memberikan kemudahan  dalam  menjangkau  pasar diluar  Kandri.  Aktivitas  ini  menunjukkan bahwa  masyarakat  sudah  mulai  sadar untuk  menggerakkan  ekonominya  sebagai wujud  dirasakannya  dampak  positif  dari dibangunnya desa wisata Kandri.

## 2)  Promosi
Kegiatan  promosi  baik  untuk  wisata edukasi,  wisata  kuliner,  wisata  alam maupun wisata budaya juga memanfaatkan  keberadaan  media-media baik  lokal  maupun  nasional  untuk  turut mempublikasikannya.  Keberadaan  sumber daya  manusia  yang  terbuka  menerima kemajuan  teknologi  menjadi  salah  satu modal yang dimiliki oleh Kandri untuk dapat memajukan  desa  wisata.  Kondisi  ini menunjukkan bahwa setidaknya masyarakat Kandri telah mampu menerima serta  memanfaatkan  peluang  ekonomi sebagai  dampak  dari  dikembangkannya desa  wisata.  Dalam  hal  ini,  kemandirian masyarakat sangat dituntut dalam pengembangan  desa  wisata  untuk  lebih dikenal dikalangan luar. Hasilnya, wisatawan  yang  datang  ke  Kandri  untuk menikmati  wisata  baik  alam,  edukasi, budaya,  dan  kulinernya  bukan  hanya wisatawan  lokal  tetapi  juga  wisatawan mancanegara.  Dalam  hal  promosi,  relasi dan  interaksi  yang  terjadi  dalam  hal pengembangan desa wisata semakin meningkat  bukan  hanya  melalui  leaflet tetapi  juga  memanfaatkan  media  radio, televisi, dan internet.

## B.4.  Dewi  Kandri  dan  Kesejahteraan Masyarakat
Industri  pariwisata  di  Semarang mulai  berkembang  pada  sekitar  tahun 1980an.  Kala  itu,  kondisi  ekonomi  sedang menurun  dan  kehadiran  industri  pariwisata justru  memberikan  ruang  bagi  peluang usaha yang berbeda. Kehadiran pariwisata yang  awalnya  hanya  berfokus  pada  obyek wisata  dan  dikelola  oleh  pemerintah  kota mampu mendorong kegiatan ekonomi pada sektor ekonomi kemasyarakatn.
Pemerataan  kesejahteraan  juga  dilakukan dengan membangun kondisi daerah tempat obyek  wisata    berada  untuk  menjadi kawasan  wisata  yang  lengkap.  Maka lahirlah  Desa  Wisata  Kandri  yang  terbagi dalam  empat  sektor  kepariwisataan  yang tujuannya  memberikan  kesempatan  bagi seluruh  warga  Kandri  untuk  dapat  turut menikmati  peluang  dalam  sektor  ekonomi di daerah mereka.
Kesejahteraan menjadi tujuan sekaligus  muara  akhir  dalam  terbentuknya desa  wisata  ini.  Ekonomi  yang  berbasis kemasyarakatan diharapkan mampu menjadi pendorong bagi
lahuirnya partisipasi  masyarakat  bukan  hanya  untuk mencari peluang bagi pemenuhan kebutuhan  hidup  tetapi  juga  kesadaran menjaga  alam  serta  budaya  yang  dimiliki. Lahirnya  Desa  Wisata  Kandri  tidak  dapat dipungkiri  telah  memberikan  perubahan pada kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.  Masyarakat  Kandri  yang semula  pekerjaannya  didominasi  dengan bertani,  kini  banyak  yang  memanfaatkan peluang  pariwisata  dengan  berdagang. Pembagian  ciri  khas  wisata  dalam  setiap RW  di  Dewi  Kandri  menunjukkan  bahwa Kandri  berusaha  memenuhi  konsep  dari pengembangan  desa  wisata.  Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan sebagai  wujud  memaksimalkan  potensi wisata  alam  dan  sejarah  yang  dimiliki. Desa  wisata  yang  lahir  sebagai  dampak dari  mega  proyek  waduk  jatibarang  ini memiliki tujuan agar masyarakat khususnya  warga  yang  terkena  dampak pembebasan  lahan  untuk  dapat  diberikan peluang  usaha  akibat  tanah  pertaniannya dijadikan  waduk.  Pembagian  keunikan wisata di setiap RW juga merupakan salah satu  alternatif  agar  dampak  kegiatan ekonomi  akibat  pariwisata  yang  ada  dapat
secara  merata  dirasakan  oleh  seluruh masyarakat Desa Wisata Kandri.
Pariwisata memberikan peluang ekonomi disamping hasil pertanian. Sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai petani memiliki penghasilan  sampingan  dari  kehadiran desa wisata. Artinya bahwa
dikembangkannya  desa  wisata  Kandri menumbuhkan  jenis  ekonomi  yang  lain, seperti :

## 1)  Tumbuhnya toko dan warung
Ketika  memasuki  kawasan  Desa Wisata  Kandri  khususnya  pada  obyek wisata  akan  ditemui  banyaknya  toko ataupun  warung  yang  menggambarkan bagian  dari  aktivitas  ekonomi  masyarakat Kandri.  Toko  dan  warung  ini  otomatis tumbuh  seiring  bertambahnya  kunjungan para wisatawan baik lokal maupun mancanegara.  Toko  dan  warung  ini  juga dapat  ditemukan  di  sepanjang  jalan  desa wisata  Kandri.  Selain  toko  dan  warung kegiatan  pariwisata  juga  menumbuhkan usaha kemitraan homestay dengan memanfaatkan rumah warga.
2)  Pengrajin
Dalam  kegiatan  wisata,  wisatawan biasanya  akan  mencari  souvenir  dan barang unik lainnya untuk dijadikan kenang-kenangan.  Kondisi  ini  melahirkan bermunculannya  para  pengrajin  kerajinan tangan yang memanfaatkan bahan baku di wilayah  sekitar.  Tumbuhnya  kreativitas pengrajin menunjukkan dampak kepariwisataan  dalam  mengembangkan potensi  sumber  daya  manusia  yang  lebih baik dengan menjadikan kedatangan wisata  sebagai  peluang.  Dengan  kata  lain kegiatan kepariwisataan mendorong lahirnya  masyarakat  yang  lebih  kreatif  dan inovatif  dalam  rangka  menggerakkan  roda perekonomian.  Perkembangan  wirausaha masyarakat  dalam  sektor  kesenian  ini merupakan  dampak  positif  setelah  sektor pertanian.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa keahlian semakin berkembang dan meningkat seiring berkembangnya kegiatan kepariwisataan.
Kerajinan  dan  cinderamata  juga banyak  digerakkan  oleh  kelompok  usaha masyarakat.  Produk  kerajinan  ini  dapat dibedakan dalam beberapa klaster seperti : a)  Kerajinan bambu (Tutup saji, Topi, Vas Bunga, Asbak, lampu dan lampion)
b)  Kerajinan cinderamata (gantungan kunci,  pensil,  tempat tisu,  hiasan  meja, bros dan pin)
c)  Kerajinan  kulit  (  sepatu,  sandal  dan dompet)
Barang-barang  kerajinan  tersebut menggunakan bahan baku yang tersedia di wilayah  Desa  Wisata  Kandri  sehingga memanfaatkan benda yang mudah didapat. Bahkan  pengrajin-pengrajin  muda  banyak memanfaatkan  limbah  kayu,  daun  kering dan  bahan-bahan  yang  sudah  tidak terpakai.  Dengan  demikian,  dari  segi modal, masyarakat sudah dapat memaksimalkan bahan yang tidak mengeluarkan  biaya.  Maka,  diharapkan dapat memberikan pendapatan yang cukup dengan hadirnya desa wisata. Kebanyakan pengrajin  menjual  barang  dagangannya  di rumah atau sanggar. Beberapa juga sudah memanfaatkan media sosial dalam penjualan. Pengrajin juga mengakui bahwa keberadaan desa wisata telah memberikan dampak  yang  positif  bagi  terbukanya lapangan pekerjaan khususnya bagi mereka  yang  masih  muda  dan  tidak melanjutkan  sekolah  ke  jenjang  perguruan tinggi.
d)  Kuliner
Kuliner menjadi salah satu hal yang dicari  oleh  wisatawan  ketika  mereka berkunjung  ke  sebuah  desa  wisata. Makanan  khas  yang  disajikan  menarik menggunakan  bahan  baku  yang  banyak didapatkan  di  daerah  Kandri  menjadi keunikan tersendiri bagi pengunjung. Bahan  baku  yang  digunakan  dalam berbagai  macam  makanan  yang  dijajakan sebagai  kuliner  khas  Kandri  sebagian besar berasal dari ketela. Hal ini mengingat bahwa  ketela  merupakan  salah  satu produk  perkebunan  yang  melimpah  di Kandri.  Makanan  olahan  ini  berbahan dasar  singkong,  belut  dan  pisang.  Segala jenis  makanan  terbuat  dari  ketela  antara lain  dodol  tape,  stik  ubi  ungu,  kripik  ketela rasa  gadung,  dawet  ubi  ungu  (Dawet Kandri).
Berkembangnya  potensi  ekonomi lain disamping pertanian dengan keberadaan  desa  wisata  menunjukkan bahwa  masyarakat  mulai  bergerak  untuk memanfaatkan keberadaan daerahnya yang  ditetapkan  sebagai  desa  wisata. Dibangunnya  kelurahan  Kandri  menjadi
Desa wisata Kandri harus mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat dan  kemajuan  pariwisata  merupakan  dua hal yang harus berjalan bersama. Meningkatkan kemajuan desa wisata merupakan  salah  satu  strategi  terbaik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi kepariwisataan.  Dengan  demikian,  maka kesejahteraan  masyarakat  adalah  tujuan awal  dibangunnya  Kandri  sebagai  desa wisata  sekaligus  muara  akhir  dari  segala kegiatan  kepariwisataan.  Berkembangnya usaha lain disamping pertanian menunjukkan  bahwa  konsep  Desa  Wisata Kandri  telah  memberikan  peluang  usaha yang  lain  bagi  masyarakat.  Kehadiran warung,  toko,  homestay,  pengrajin,  dan kuliner  merupakan  bukti  nyata  bahwa masyarakat Kandri telah mampu memanfaatkan  peluang  dari  keberadaan desa wisata.
Usaha kuliner  dan kerajinan tangan yang  banyak  dilakukan  oleh  masyarakat usia  produktif  menggambarkan  bahwa keberadaan  desa  wisata  memberikan lapangan  kerja  bagi  mereka  yang  belum mampu  melanjutkan  pendidikan  ke  tingkat perguruan tinggi. Keberadaan pelaku usaha ini juga menjelaskan bahwa kehadiran  inovasi  yang  dimiliki  oleh masyarakat  Kandri  merupakan  salah  satu indikator yang dapat melihat berkembangnya  Sumber  Daya  Manusia meskipun  belum  sempurna.  Beberapa diantara para pelaku usaha kuliner sebenarnya  sudah  menjalankan  usaha kecil  miliknya  sebelum  Kandri  ditetapkan sebagai desa wisata. Namun, dibangunnya Kandri  menjadi  desa  wisata  memberikan jalan  baru  bagi  pangsa  pasar  dalam memasarkan  produknya.  Hal  ini  diakui dengan  lebih  meningkatnya  pendapatan yang  diperoleh  setelah  dibangunnya  desa wisata.  Disamping  itu,  kehadiran  beberapa pelaku  usaha  lainnya  memang  diakui  baru muncul  setelah  Kandri  ditetapkan  menjadi desa  wisata.  Mereka  juga  ingin  turut menikmati peluang mendapatkan penghasilan tambahan dari kegiatan pariwisata di desanya.
Kehadiran  pelaku  usaha  ini  juga menunjukkan bahwa desa wisata memberikan  ruang  bagi  pelaku  ekonomi
kreatif  mendapatkan  pangsa  pasarnya sendiri tanpa harus memasarkannya keluar desa  wisata.  Pengembangan  teknologi yang juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha ini  memberikan  kemudahan  bagi  mereka untuk tetap menjual produk-produk olahannya  kepada  masyarakat  luas  diluar Kandri.
Sekalipun masih
banyak kekurangan dalam pengambangan industri-
industri  ini  tetapi  hal  ini  memberikan pemahaman  bahwa  geliat  ekonomi  yang berbasis  pada  kemampuan  masyarakat sudah  mulai  bergerak.  Masyarakat  Kandri pun  dapat  dikatakan  mulai  bergerak menjadi  masyarakat  yang  lebih  mandiri dengan  jiwa  kewirausahaan  yang  semakin berkembang.

## C.  PENUTUP
Dibangunnya kelurahan Kandri
menjadi desa wisata membawa perubahan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya.  Pariwisata  dan  kegiatan kepariwisataan  yang  dilakukan  didalamnya telah membuka peluang usaha dan pekerjaan lain disamping pertanian, perkebunan  dan  peternakan.  Masyarakat dengan  berbagai  kegiatan  pelatihan  yang pernah  diikuti  memiliki  jiwa  kewirausahaan yang  tinggi  dengan  tumbuhnya  wisata kuliner  sebagai  bentuk  daya  dukung terhadap  kehadiran  desa  wisata  serta bentuk  kemandirian  masyarakat.  Desa wisata  yang  bertujuan  untuk  melibatkan peran aktif masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian menemukan titik terangnya dengan tumbuhnya  industri  lain  dalam  pariwisata yang lambat laun mulai berkembang.
Kemitraan yang dilakukan oleh pengelola  desa  wisata  Kandri  dengan pihak  lainnya  yaitu  pemerintah,  akademisi kampus  dan  swasta  dilakukan  sebagai bentuk daya dukung dalam mengembangkan  desa  wisata  yang  masih berumur tiga tahun. Gerakan
pemberdayaan masyarakat melalui kelompok-kelompok masyarakat sadar wisata  memberikan  ruang  yang  lebih  luas kepada  masyarakat  untuk  berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki.
Keberadaan  Desa  Wisata  Kandri sebagai wujud dari diwujudkannya keinginan masyarakat
merupakan
momentum  bagi  masyarakat  sendiri  dalam mengelola daerah tinggal mereka. Pariwisata bukan hanya memerlukan pengembangan  pada  sektor  sumber  daya alam  saja  tetapi  juga  sumber  daya manusia.  Pengembangan  SDM  dan  SDA inilah  yang  senantiasa  selalu  dilakukan oleh  para  penggiat  wisata  di  Kandri meskiun  hasilnya  masih  belum  maksimal. Namun,  gerakan  usaha  masyarakat  dalam paket  wisata  alam,  kuliner,  budaya  dan edukasi telah menunjukkan bahwa setidaknya masyarakat sudah mau bergerak
untuk bersama-sama
membangun  desa  wisata  mereka.  Hal  ini juga  menunjukkan  bahwa  keberadaan desa wisata memang mendorong perubahan  masyarakat  menuju  ke  arah kesejahteraan  yang  dapat  diluhat  dari tingkat  pertisipasi  masyarakat  dan  tingkat ekonomi  masyarakat.  Pemerintah  Kandri masih  harus  banyak  menggandeng  aktor lokal  lainnya  dalam  rangka  mewujudkan desa wisata yang lebih berkembang. Selain itu,  penanaman  nilai  sense  of  belonging bagi  masyarakat  juga  penting  memngingat bahwa kedatangan wisatawan bukan hanya memberikan dampak pada perubahan ekonami masyarakatnya
melainkan  dapat  pula  melahirkan  gaya hidup baru yang mungkin dapat bertentangan  dengan  nilai  kedesaan  yang selama ini menjadi modal utama dikembangkannya sebuah desa wisata.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Raharjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu. Damanik,  Janianton.  2009. Isu-Isu  Krusial  Dalam  Pengelolaan  Desa  Wisata  Dewasa  Ini . Jurnal Kepariwisataan Indonesia 5 (3): 127-137. Harikaryono, A. 1997. Kepariwisataan. Jakarta: Gramedia. Mathew, Miles dan A. Michael Huberman. 1992. Analisa Data Kualitatif . Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Moleong, J. Lexy. 2005. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Mubyarto. 1988. Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila . Jakarta: LP3ES. Nugroho,  Iwan  dan  Rokhmin  Dahuri.  2012. Pembangunan  Wilayah:  Perspektif  Ekonomi, Sosial dan Lingkungan . Jakarta: LP3ES. Pendir, S. Nyoman. 1986. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana . Jakarta: PT Pradnya Paramita.
Suwantoro, Gamal. 2001. Dasar-Dasar Pariwisata. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Sztompka, P. 1993. The Sociology of Social Change . New York: Wiley. Todaro,  Michael  P.  1983. Ekonomi  Pembangunan  di  Dunia  ketiga ,  terjemahan  Mursid. Jakarta: Penerbit Balai Aksara.
Yin, Robert K. 1997. Studi kasus dan metode . Jakarta: Rajawali Press.
Yoeti,  Oka.  2008. Perencanaan  dan  Pembangunan  Pariwisata .  Jakarta:  PT.  Pradnya Paramita.