## JUSTICIA SAINS:

## JURNAL ILMU HUKUM
Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University,  Indonesia Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) 2527-4201 ISSN (Online) 2502-1788 Journal Homepage: https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm : 10.24967/jcs.v9i1.2752

## Analisis Prosedur Perizinan Berusaha Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan
Iglasias La Besta 1 1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesia
Article Info Abstract Corresponding Author: Iglasias La Besta
 iglasiaslabesta@gmail.com
Page: 1 – 17

## History:
Submitted: 10-01-2024 Revised: 20-05-2024 Accepted: 25-05-2024 Published: 30-06-2024
Keyword: [ business
licensing procedures;
environment; government; supervision .] Kata Kunci: [prosedur
perizinan berusaha;
lingkungan; pemerintah; pengawasan.]
Copyright  ©  2023  by Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum .
Justicia  Sains:  Jurnal  Ilmu  Hukum  is licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-NonCommercial
4.0
International License .
[In  carrying  out  a  business  licensing  procedure,  both  individuals  and business entities need to pay attention to strict regulation and supervision of their business activities. One important aspect of the business licensing procedure  is  the  environmental  impact  assessment.  The  author  is interested  in  discussing  how  business  licensing  procedures  are implemented in an effort to preserve the environment by entrepreneurs and  the  government.  This  research  uses  a  juridical-normative  research method, while the data analysis method used is qualitative and the data collection tool used is document study. The results of this research article are that a number of efforts have been made to increase the effectiveness of  the  business  licensing  process  in  protecting  the  environment,  one  of which is by strengthening environmental monitoring institutions at the central and regional levels. Apart from that, the application of technology and  information  systems  can  also  help  speed  up  the  business  licensing process while still paying attention to environmental aspects.]

## Abstrak
[Dalam  melakukan  suatu  prosedur  perizinan  berusaha,  baik  individu maupun  entitas  bisnis  perlu  memperhatikan  pengaturan  dan pengawasan  ketat  terhadap  kegiatan  usahanya.  Salah  satu  aspek penting  dari  prosedur  perizinan  berusaha  adalah  penilaian  dampak lingkungan.  Penulis  tertarik  untuk  membahas  tentang  bagaimanakah implementasi dari prosedur perizinan berusaha dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan oleh pengusaha dan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, sedangkan metode analisis  data  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dan  alat  pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Hasil dari penelitian artikel ini  adalah  sejumlah  upaya  untuk  meningkatkan  efektivitas  proses perizinan  usaha  dalam  menjaga  lingkungan  telah  dilakukan,  salah satunya adalah dengan memperkuat lembaga pengawasan lingkungan di  tingkat  pusat  maupun  daerah.  Selain  itu,  penerapan  teknologi  dan sistem informasi juga dapat membantu mempercepat proses perizinan usaha sambil tetap memperhatikan aspek lingkungan.]

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Prosedur  perizinan  berusaha  merujuk  pada  serangkaian  prosedur dan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  individu  atau  entitas bisnis untuk mendapatkan izin resmi dari pemerintah atau lembaga terkait  sebelum  memulai  atau  menjalankan  usaha.  Proses  ini bertujuan  untuk  mengatur  kegiatan  usaha  agar  sesuai  dengan peraturan  dan  undang-undang  yang  berlaku  serta  melindungi kepentingan publik. Prosedur perizinan  berusaha dapat bervariasi tergantung  pada  jenis  usaha,  lokasi  geografis,  dan  regulasi  yang berlaku di suatu negara atau wilayah. 1
Prosedur  perizinan  berusaha  melibatkan  pengaturan  dan pengawasan  ketat  terhadap  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh perusahaan atau individu. Proses perizinan ini biasanya melibatkan pemerintah  setempat  atau  lembaga  lingkungan  hidup  yang bertanggung jawab untuk menilai dampak lingkungan dari kegiatan yang  diajukan.  Dalam  proses  ini,  pihak  berwenang  akan mengevaluasi  rencana  usaha,  teknologi  yang  digunakan,  dampak lingkungan  yang  mungkin  terjadi,  serta  upaya  mitigasi  yang  akan dilakukan. 2
Salah satu aspek penting dari prosedur perizinan berusaha adalah penilaian dampak lingkungan (PDL). Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi potensi dampak negatif dari kegiatan usaha terhadap lingkungan  sekitar.  Dengan  melakukan  PDL  secara  menyeluruh, pihak  berwenang  dapat  menentukan  apakah  izin  usaha  dapat diberikan,  ditolak,  atau  diberikan  dengan  syarat-syarat  tertentu untuk memastikan bahwa dampak lingkungan dapat diminimalkan.
1 Devara,  Evan,  Maret  Priyanta,  and  Yulinda  Adharani.  “Inovasi  Pendekatan  Berbasis  Risiko Dalam  Persetujuan  Lingkungan  Berdasarkan  UndangUndang  Cipta  Kerja.” LITRA:  Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria 1, no. 1 (2021): 101 – 16.
2 Deasy  Soeikromo,  Ketentuan  Hukum  Pidana  Terhadap  Praktik  Illegal  Logging  Dan  Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia, Jurnal Hukum Unsrat Vol. 21, No.5, 2016.
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
Dalam  prosedur  perizinan  berusaha,  pihak  berwenang  juga  dapat menetapkan  syarat-syarat  khusus  terkait  dengan  perlindungan lingkungan  hidup.  Misalnya,  perusahaan  yang  mengajukan  izin usaha mungkin harus mematuhi standar emisi tertentu, melakukan monitoring  lingkungan  secara  berkala,  atau  bahkan  menyediakan dana  rehabilitasi  lingkungan  sebagai  bagian  dari  persyaratan perizinan.
Pentingnya  menjaga  kelestarian  lingkungan  bagi  pemerintah  dan perusahaan  tidak  dapat  dipandang  remeh 3 .  Hal  ini  karena lingkungan  yang  sehat  dan  lestari  merupakan  aset  berharga  bagi keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bisnis. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa point penting mengenai urgensi dari adanya  prosedur  perizinan  berusaha  dalam  kaitannya  dengan menjaga kelestarian lingkungan oleh perusahaan:
a. Keseimbangan ekosistem merupakan hal yang sangat penting untuk  dijaga.  Lingkungan  yang  sehat  akan  mendukung kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Pemerintah dan perusahaan  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memastikan bahwa  aktivitas  mereka  tidak  merusak  keseimbangan  alam. Melalui  kebijakan  lingkungan  yang  baik,  pemerintah  dapat memastikan  bahwa  sumber  daya  alam  tetap  terjaga  untuk generasi  mendatang.  Sementara  itu,  perusahaan  juga  perlu memperhatikan  dampak  lingkungan  dari  kegiatan  bisnis mereka agar tidak merusak ekosistem
b. Perubahan  iklim  menjadi  ancaman  serius  bagi  kehidupan  di bumi. Pemanasan global, cuaca ekstrem, naiknya permukaan air laut, dan berbagai dampak lainnya telah menjadi isu global yang memerlukan  perhatian  serius.  Pemerintah  memiliki  peran penting  dalam  mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca  melalui
3 Agung  Wardana,  “Hak  Atas  Lingkungan:  Sebuah  Pengantar  Diskusi”,  Tulisan  disajikan  pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali pada Jumat, 20 April 2012 di Denpasar.
kebijakan  energi  terbarukan,  pengelolaan  limbah,  dan perlindungan  hutan.  Di  sisi  lain,  perusahaan  juga  harus berkontribusi  dengan  mengurangi  jejak  karbon  mereka, menerapkan praktik bisnis ramah lingkungan, dan berinvestasi dalam teknologi hijau.
c. Kesehatan  Masyarakat,  Lingkungan  yang  tercemar  dapat berdampak  buruk  pada  kesehatan  masyarakat.  Pencemaran udara,  air,  dan  tanah  dapat  menyebabkan  berbagai  penyakit serius seperti gangguan pernapasan, keracunan makanan, dan masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan  bahwa  regulasi  lingkungan  ditegakkan  dengan ketat  untuk  melindungi  kesehatan  masyarakat.  Di  sisi  lain, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa  operasi  mereka  tidak  mencemari  lingkungan  sekitar tempat mereka beroperasi.
d. Tanggung Jawab Sosial, Pemerintah dan perusahaan memiliki tanggung  jawab  sosial  untuk  melestarikan  lingkungan  demi kepentingan bersama. Dengan menjaga kelestarian lingkungan, mereka  turut  serta  dalam  pembangunan  berkelanjutan  yang akan  memberi  manfaat  jangka  panjang  bagi  masyarakat  dan generasi mendatang.
Dengan  memperhatikan  urgensi  tersebut,  pemerintah  dan perusahaan  harus  bekerja  sama  dalam  upaya  menjaga  kelestarian lingkungan demi keberlangsungan hidup manusia dan kelangsungan bisnis.  Untuk  itu,  dalam  penulisan  kali  ini  penulis  tertarik  untuk membahas  tentang  bagaimanakah  implementasi  dari  prosedur perizinan  berusaha  dalam  upaya  menjaga  kelestarian  lingkungan oleh pengusaha dan pemerintah.
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian  latar belakang diatas, maka tulisan ini akan membahas mengenai Bagaimanakah implementasi dari prosedur perizinan berusaha dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan oleh pengusaha dan pemerintah?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis – normatif,  hal  ini dikarenakan  penelitian  ini  mencoba  menelaah  data  sekunder  yang diperoleh  oleh  peneliti  dalam  penelitian  kepustakaan/studi  dokumen berkaitan dengan kasus yang menjadi objek penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Dasar Hukum Prosedur Perizinan Berusaha
Prosedur  perizinan  berusaha  diatur  dalam  hukum  Indonesia melalui  berbagai  undang-undang  dan  peraturan  yang  bertujuan untuk  mengatur  dan  memfasilitasi  kegiatan  usaha  di  Indonesia. Beberapa  undang-undang  yang  mengatur  prosedur  perizinan berusaha di Indonesia antara lain adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
1. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman
Modal Undang-Undang ini mengatur tentang penanaman modal di Indonesia, termasuk prosedur perizinan yang harus diikuti oleh  para  investor  baik  dalam  negeri  maupun  luar  negeri.  Di dalam  undang-undang  ini  dijelaskan  mengenai  prosedur perizinan,  persyaratan,  serta  proses  pengurusan  perizinan berusaha.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Undang-undang ini memberikan landasan
hukum  bagi  perlindungan  dan  pemberdayaan  usaha  mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Di dalam undang- undang ini juga diatur mengenai prosedur perizinan usaha bagi UMKM  serta  upaya  pemerintah  dalam  mempermudah  proses perizinan bagi UMKM.
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  tentang Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik Peraturan  Pemerintah  ini  mengatur  tentang  pelayanan perizinan  berusaha  yang  terintegrasi  secara  elektronik  guna mempermudah dan mempercepat proses perizinan berusaha di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perizinan  yang  transparan,  efisien,  dan  mudah  diakses  oleh para pelaku usaha.
Selain  ketiga  regulasi  tersebut,  terdapat  juga  berbagai  peraturan daerah  maupun  kebijakan  pemerintah  terkait  dengan  prosedur perizinan  berusaha  di  tingkat  lokal  maupun  nasional.  Semua regulasi  tersebut  bertujuan  untuk  menciptakan  iklim  investasi yang  kondusif  dan  mempermudah  para  pelaku  usaha  dalam mendapatkan izin usaha di Indonesia. 4 Proses perizinan berusaha umumnya  melibatkan  beberapa  tahapan,  termasuk  namun  tidak terbatas pada:
1. Pendaftaran  Usaha:  Langkah  awal  dalam  proses  perizinan berusaha  adalah  pendaftaran  usaha  di  lembaga  pemerintah terkait. Pendaftaran ini biasanya mencakup pengisian formulir, pembayaran  biaya  administrasi,  dan  penyampaian  dokumen pendukung seperti identitas pemilik usaha, rencana bisnis, dan lain sebagainya.
2. Pengajuan  Izin:  Setelah  pendaftaran  usaha  disetujui,  langkah selanjutnya adalah mengajukan izin resmi sesuai dengan jenis
4 I  Made  Arya  Utama,  Sistem  Hukum  Perizinan  Berwawasan  Lingkungan  Hidup  Dalam Mewujudkan  Pembangunan  Daerah  yang  Berkelanjutan  (Studi  Terhadap  Pemerintahan  di Wilayah  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Bali), Disertasi ,  Program  Pascasarjana  Unpad,  Bandung, 2006, h 120
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
usaha  yang  akan  dijalankan.  Izin  ini  dapat  berupa  izin lingkungan,  izin  operasional,  izin  mendirikan  bangunan,  atau izin khusus lainnya tergantung pada sifat dan skala usaha.
3. Pemeriksaan  dan  Evaluasi:  Pihak  yang  berwenang  akan melakukan  pemeriksaan  terhadap  dokumen-dokumen  yang diajukan serta melakukan evaluasi terhadap rencana bisnis dan dampak lingkungan atau sosial dari usaha yang diajukan.
4. Pengumuman Publik: Beberapa jenis izin mungkin memerlukan pengumuman  publik  untuk  memberikan  kesempatan  kepada masyarakat  sekitar  untuk  memberikan  masukan  atau keberatan terhadap usaha yang diajukan.
5. Penerbitan Izin: Jika semua persyaratan dipenuhi dan tidak ada hambatan  yang  muncul  selama  proses  evaluasi,  pihak berwenang akan menerbitkan izin  resmi untuk  memulai atau menjalankan usaha.
Prosedur  perizinan  berusaha  memiliki  peran  penting  dalam mengatur  kegiatan  ekonomi  dan  bisnis  di  suatu  negara  atau wilayah. Beberapa manfaat dari prosedur ini antara lain:
1. Perlindungan  Kepentingan  Publik:  Dengan  adanya  prosedur perizinan  berusaha,  pemerintah  dapat  memastikan  bahwa setiap  usaha  yang  dijalankan  telah  memenuhi  standar keamanan,  kesehatan,  lingkungan,  dan  ketertiban  umum sehingga tidak membahayakan kepentingan publik.
2. Mendorong  Pertumbuhan  Ekonomi:  Meskipun  prosesnya kadang  memakan  waktu,  prosedur  perizinan  berusaha membantu menciptakan lingkungan bisnis yang terstruktur dan dapat  memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  pelaku  usaha.
Hal ini dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.
3. Meminimalkan  Risiko  Hukum:  Dengan  memiliki  izin  resmi, pemilik usaha dapat mengurangi risiko hukum terkait dengan pelanggaran  regulasi  karena  telah  mematuhi  prosedur perizinan yang ditetapkan.
Prosedur perizinan berusaha merujuk pada serangkaian prosedur yang  harus  diikuti  oleh  individu  atau  entitas  bisnis  untuk mendapatkan  izin  resmi  dari  pemerintah  dalam  menjalankan usaha mereka. Di Indonesia, prosedur perizinan berusaha memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum lingkungan karena aktivitas bisnis  dapat  berdampak  langsung  pada  lingkungan  hidup.  Oleh karena  itu,  pemerintah  Indonesia  telah  mengatur  berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur prosedur perizinan berusaha dengan
memperhatikan aspek perlindungan lingkungan. 5
Pada  dasarnya,  keterkaitan  antara  proses  perizinan  berusaha dengan hukum lingkungan terletak pada upaya untuk memastikan bahwa  setiap  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  tidak  merugikan lingkungan hidup. 6 Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan  berbagai  regulasi  yang  mengatur  aspek  lingkungan dalam proses perizinan berusaha. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur mengenai kewajiban perusahaan untuk melakukan  analisis  mengenai  dampak  lingkungan  sebelum memulai kegiatan usaha tertentu. 7
Selain  itu,  terdapat  juga  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang mengatur tentang persyaratan dan  prosedur  perizinan  lingkungan  bagi  kegiatan  usaha  yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan. Dalam  hal  ini,  proses  perizinan  berusaha  harus  memperhatikan persyaratan-persyaratan  tersebut  untuk  memastikan  bahwa kegiatan usaha yang dilakukan tidak merugikan lingkungan.
5 Lestari, Sulistyani Eka, and Hardianto Djanggih. “Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup.” Masalah-Masalah Hukum 48, no. 2 (2019): 147 – 63 6 Setiadi, Teguh, E D I Rohaedi, and Muchamad Wajihuddin. “Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha  Melalui  Sistem  Online  Single  Submission.” PALAR  (Pakuan  Law  Review) 07,  no.  91 (2021): 74 – 85 7 Helmi. (2012). Hukum Perizinan Lingkungan Hidup . Jakarta: Sinar Grafika.
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024

## B. Implementasi  Proses  Perizinan  Berusaha  dan  Hukum Lingkungan di Indonesia.
Dalam  implementasinya,  proses  perizinan  berusaha  yang berkaitan  dengan  hukum  lingkungan  di  Indonesia  melibatkan beberapa  tahapan.  Pertama,  pemohon  izin  harus  menyusun dokumen-dokumen  yang  diperlukan,  termasuk  analisis  dampak lingkungan  jika  diperlukan  sesuai  dengan  jenis  kegiatan  usaha yang akan dilakukan. Kemudian, dokumen tersebut akan diajukan kepada  lembaga  terkait  untuk  mendapatkan  persetujuan. Selanjutnya,  lembaga  terkait  akan  melakukan  evaluasi  terhadap dokumen-dokumen  tersebut  untuk  memastikan  bahwa  kegiatan usaha yang diajukan tidak akan merugikan lingkungan hidup. Jika semua  persyaratan  terpenuhi,  izin  akan  diterbitkan  kepada pemohon. 8
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  prosedur  perizinan berusaha  memiliki  keterkaitan  yang  erat  dengan  hukum lingkungan di Indonesia. Hal ini tercermin dalam regulasi-regulasi yang  mengatur  tentang  perlindungan  lingkungan  dalam  proses perizinan berusaha serta implementasinya dalam praktek. 9 Adanya prosedur  perizinan  berusaha,  para  pengusaha  diharapkan  akan lebih  memedulikan  lingkungan  dalam  menjalankan  usahanya. Beberapa dampak positif dari proses perizinan berusaha terhadap lingkungan antara lain:
1. Pengawasan Terhadap Dampak Lingkungan
2. Kesadaran Lingkungan
3. Penerapan Standar Lingkungan . 10
Di  Indonesia,  prosedur  perizinan  berusaha  merupakan serangkaian  aturan  dan  prosedur  yang  harus  diikuti  oleh  para
8 Rangkuti,  S.  S.  (2003). Hukum  Lingkungan  dan  Kebijakan  Lingkungan  Nasional ,  .  Surabaya: Airlangga University Press.
9 Vica J. E. Saija, Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup,
Jurnal Sasi Vol.20 No. 1 Bulan Januari-Juli 2014
10 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional , Airlangga University Press, Edisi Keempat, Surabaya, 2015, hlm. 290
pelaku  usaha  untuk  mendapatkan  izin  usaha  dari  pemerintah. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengajuan izin hingga penerbitan izin usaha. Namun, perlu diketahui lebih lanjut mengenai sejauh mana prosedur perizinan berusaha di Indonesia mampu menjaga kelestarian lingkungan.
Pemerintah  Indonesia  telah  mengeluarkan  berbagai  peraturan perizinan  berusaha  yang  mempertimbangkan  kelestarian lingkungan.  Salah  satunya  adalah  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menekankan pentingnya perlindungan lingkungan hidup dalam setiap kegiatan usaha. Selain itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan  yang  mengatur  tentang  persyaratan  dan  prosedur perizinan lingkungan. 11
Dalam  proses  perizinan  berusaha,  penerapan  prinsip keberlanjutan  atau  sustainability  menjadi  hal  yang  semakin ditekankan.  Hal  ini  tercermin  dalam  adopsi  prinsip-prinsip Environmental  Impact  Assessment (EIA)  atau  Analisis  Dampak Lingkungan yang memungkinkan evaluasi dampak lingkungan dari suatu proyek usaha sebelum izin diberikan. Selain itu, pemerintah juga  mendorong  penggunaan  teknologi  ramah  lingkungan  dan praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dalam  upaya  menjaga  kelestarian  lingkungan  melalui  prosedur perizinan  berusaha,  keterlibatan  stakeholder  menjadi  krusial. Pemerintah  telah  mendorong  partisipasi  masyarakat  dan organisasi  lingkungan  hidup  dalam  proses  perizinan  untuk memastikan
bahwa
aspek lingkungan benar-benar dipertimbangkan secara komprehensif. 12
Di  Indonesia,  perizinan  usaha  terkait  lingkungan  diatur  oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
11 Sutedi, A. (2010). Hukum Lingkungan Dalam Sektor Pelayanan Public. Jakarta: Sinar Grafika.
12 Andi Hamzah, 2008, Penegakan Hukum Lingkungan , Sinar Grafika, Jakarta, hal.83
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Undang-undang  ini  memberikan landasan  hukum  bagi  proses  perizinan  usaha  yang  berkaitan dengan  dampak  lingkungan.  Selain  itu,  terdapat  juga  Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang mengatur  secara  rinci  mengenai  prosedur  perizinan  usaha  yang berpotensi dampak lingkungan.
Meskipun telah ada upaya untuk mempertimbangkan kelestarian lingkungan  dalam  prosedur  perizinan  berusaha,  masih  terdapat tantangan dalam implementasinya. Beberapa di antaranya adalah kurangnya kesadaran akan  pentingnya  pelestarian lingkungan di kalangan  pelaku  usaha,  kurangnya  kapasitas  di  lembaga pemerintah terkait, serta kendala teknis dalam melakukan evaluasi dampak lingkungan. 13
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah terus melakukan upaya peningkatan melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas  SDM  terkait,  serta  peningkatan  kesadaran  akan pentingnya pelestarian lingkungan melalui sosialisasi dan edukasi. Dengan adanya peraturan perizinan berusaha yang mempertimbangkan  kelestarian  lingkungan,  penerapan  prinsip keberlanjutan, keterlibatan stakeholder, serta upaya peningkatan yang  terus  dilakukan  oleh  pemerintah,  prosedur  perizinan berusaha di Indonesia memiliki potensi untuk menjaga kelestarian lingkungan jika diterapkan secara efektif.
Pengusaha  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  menjaga kelestarian  lingkungan  karena  dampak  dari  kegiatan  bisnis terhadap  lingkungan  dapat  sangat  signifikan.  Berikut  adalah beberapa  alasan  mengapa  pengusaha  harus  turut  menjaga kelestarian lingkungan:
a. Tanggung Jawab Sosial dan Etika Bisnis
b. Kepatuhan Terhadap Regulasi Lingkungan
13 Rachmadi, Takdir. (2011). Hukum Lingkungan di Indonesia . Raja Grafindo Persada, Jakarta
c. Ketergantungan Bisnis pada Sumber Daya Alam
d. Reputasi dan Brand Image
e. Peluang Inovasi dan Efisiensi
Dengan  mempertimbangkan  semua  alasan  di  atas,  sangatlah penting  bagi  pengusaha  untuk  turut  serta  menjaga  kelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari operasional bisnis mereka. Prosedur perizinan usaha di Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan  dan  peningkatan  dalam  upaya  menjaga  lingkungan. Namun,  masih  terdapat  beberapa  tantangan  yang  perlu  diatasi untuk memastikan efektivitasnya dalam menjaga lingkungan. Meskipun telah ada regulasi dan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas  proses  perizinan  usaha  dalam  menjaga  lingkungan  di Indonesia,  masih  diperlukan  langkah-langkah  lebih  lanjut  untuk mengatasi  tantangan  yang  ada.  Pengawasan  yang  lebih  ketat, penegakan  hukum  yang  tegas,  serta  peningkatan  koordinasi antarlembaga  terkait  dapat  menjadi  kunci  dalam  memastikan bahwa  prosedur  perizinan  usaha  benar-benar  efektif  dalam menjaga lingkungan. 14
Di Indonesia, pengusaha yang melanggar ketentuan untuk menjaga lingkungan  hidup  dapat  dikenai  sanksi  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Undang-undang  ini  menegaskan bahwa setiap orang wajib untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran  dan  kerusakan.  Jika  seorang  pengusaha  melanggar ketentuan ini, berikut adalah beberapa kemungkinan konsekuensi hukum yang dapat dihadapinya:
1. Sanksi  Administratif , Pengusaha  yang  melanggar  ketentuan lingkungan  hidup  dapat  dikenai  sanksi  administratif  berupa teguran  tertulis,  denda  administratif,  pembekuan  izin  usaha,
14 Triwanto, SH SPnot. MH, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Wacana Hukum Vol. VIII, No. 1, April 2009
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
13
atau  pencabutan  izin  usaha  sesuai  dengan  Pasal  69  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009.
2. Tuntutan  Perdata, Selain  sanksi  administratif,  pengusaha  juga dapat  menghadapi  tuntutan  perdata  dari  pihak  yang  merasa dirugikan  akibat  pencemaran  lingkungan  atau  kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usahanya. Dalam hal ini,  pengusaha  dapat  dipersalahkan  secara  perdata  dan diwajibkan  untuk  memberikan  ganti  rugi  kepada  pihak  yang terkena dampak.
3. Tuntutan  Pidana, Jika  pelanggaran  lingkungan  hidup  yang dilakukan oleh pengusaha dianggap sebagai tindak pidana, maka pengusaha tersebut dapat dituntut secara pidana sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  maupun  peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Sanksi pidana tersebut dapat  berupa  pidana  penjara  dan/atau  denda  sesuai  dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Tanggung  Jawab  Perusahaan, Selain  itu,  perusahaan  tempat pengusaha  bekerja  juga  dapat  dipertanggungjawabkan  atas pelanggaran  lingkungan  hidup  yang  dilakukan  oleh karyawannya.  Prinsip  tanggung  jawab  perusahaan  ini  diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
5. Penyelesaian  Secara  Damai , Di  samping  itu,  Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 juga mendorong penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara damai melalui mediasi atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya
Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan untuk menjaga lingkungan  hidup  di  Indonesia  dapat  berujung  pada  sanksi administratif, tuntutan perdata, tuntutan pidana, tanggung jawab perusahaan, serta upaya penyelesaian secara damai.
Membuat  prosedur  perizinan  berusaha  dapat  meminimalisir kerusakan  lingkungan.  Prosedur  perizinan  berusaha  dapat
meminimalisir  kerusakan  lingkungan  dengan  beberapa  cara,  di antaranya:
1. Mengurangi kegiatan yang bersifat pollutan
2. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya:
3. Mengurangi residu.
Dalam hal ini, prosedur perizinan dapat meminimalisir kerusakan lingkungan  dengan  cara  mengurangi  kegiatan  yang  bersifat pollutan,  mengoptimalkan  penggunaan  sumber  daya,  dan mengurangi residu.
Beberapa hal yang dapat diperbaiki dari hukum yang ada mengenai prosedur perizinan berusaha terkait dengan tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia antara lain adalah:
1) Penegakan Hukum yang Lebih Tegas
Hukum yang ada perlu diperkuat dalam hal penegakan aturan terkait  dengan  perlindungan  lingkungan.  Hal  ini  mencakup sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan lingkungan hidup. Dengan penegakan hukum yang lebih tegas, pelaku usaha akan lebih memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan usahanya.
2) Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Publik
Prosedur  perizinan  berusaha  perlu  lebih  transparan  dan melibatkan  partisipasi  publik  secara  lebih  aktif,  terutama dalam  hal  pengambilan  keputusan  yang  berkaitan  dengan lingkungan hidup. Dengan melibatkan masyarakat dan pihak- pihak terkait secara lebih luas, keputusan yang diambil akan mencerminkan  kepentingan  bersama  untuk  menjaga kelestarian lingkungan 15 .
3) Pemberdayaan Lembaga Pengawas Lingkungan
Hukum perlu memberikan dukungan yang kuat bagi lembaga pengawas  lingkungan  untuk  dapat  melakukan  pengawasan
15 herry R. Arnstein (2019) A Ladder of Citizen Participation, Journal of the American Planning Association, 85:1, 24-34, DOI: 10.1080/01944363.2018.1559388
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
secara  efektif  terhadap  kegiatan  usaha  yang  berpotensi merusak  lingkungan.  Pemberdayaan  lembaga  pengawas lingkungan ini termasuk dalam hal kewenangan, sumber daya, dan mandat yang jelas.
4) Peningkatan Keterlibatan Pemerintah Daerah
Pemerintah  daerah  perlu  lebih  aktif  terlibat  dalam  proses perizinan  berusaha  terutama  dalam  hal  pengawasan  dan penegakan hukum terhadap kegiatan usaha yang berdampak pada  lingkungan  di  wilayahnya.  Hal  ini  memerlukan koordinasi  yang  baik  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah serta penguatan regulasi di tingkat lokal.
5) Penyusunan Pedoman Teknis yang Jelas
Hukum  juga  perlu  menyediakan  pedoman  teknis  yang  jelas terkait  dengan  prosedur  perizinan  berusaha  yang memperhatikan aspek perlindungan lingkungan. Pedoman ini harus memberikan panduan konkret bagi pelaku usaha dalam memenuhi  persyaratan  lingkungan  hidup  sejak  tahap perencanaan hingga operasional.
6) Peningkatan Kesadaran Hukum Lingkungan
Pendidikan dan sosialisasi mengenai hukum lingkungan perlu ditingkatkan agar pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan formal maupun non-formal.
Dengan  melakukan  perbaikan-perbaikan  tersebut,  diharapkan prosedur  perizinan  berusaha  di  Indonesia  dapat  lebih  efektif dalam  menjaga  kelestarian  lingkungan  tanpa  menghambat perkembangan ekonomi.

## IV. KESIMPULAN
Pemerintah  Indonesia  telah  melakukan  sejumlah  upaya  untuk meningkatkan  efektivitas  proses  perizinan  usaha  dalam  menjaga lingkungan.  Salah  satunya  adalah  dengan  memperkuat  lembaga pengawasan  lingkungan  seperti  Badan  Lingkungan  Hidup  (BLH)  di tingkat  pusat  maupun  daerah.  Selain  itu,  penerapan  teknologi  dan sistem informasi juga dapat membantu mempercepat proses perizinan usaha sambil tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Prosedur perizinan berusaha juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan izin usaha. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik atau partisipasi dalam  forum-forum  diskusi  terkait  dampak  lingkungan  dari  kegiatan usaha yang diajukan. Dengan melibatkan masyarakat, proses perizinan dapat  menjadi  lebih  transparan  dan  memperhitungkan  kepentingan seluruh pemangku kepentingan.
Dengan  demikian,  prosedur  perizinan  berusaha  mampu  menjaga kelestarian  lingkungan  dengan  cara  mengatur,  mengawasi,  dan mengevaluasi dampak dari kegiatan ekonomi. Melalui penilaian dampak lingkungan  yang  cermat  dan  penerapan  syarat-syarat  perlindungan lingkungan  hidup,  prosedur  ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa kegiatan  usaha  tidak  merugikan  lingkungan  dan  bahkan  dapat memberikan manfaat bagi keberlanjutan lingkungan.
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
17

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Hamzah, Andi. 2008. Penegakan Hukum Lingkungan , Sinar Grafika, Jakarta. Helmi. 2012. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup . Sinar Grafika, Jakarta.
Rangkuti, S. S. 2003. Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional,
. Surabaya: Airlangga University Press.
Rachmadi,  Takdir.  2011. Hukum  Lingkungan  di  Indonesia .  Raja  Grafindo Persada, Jakarta
Siti  Sundari  Rangkuti,  2015, Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan Lingkungan  Nasional ,  Airlangga  University  Press,  Edisi  Keempat, Surabaya. Sutedi,  A.  2010. Hukum  Lingkungan  Dalam  Sektor  Pelayanan  Public .  Sinar Grafika, Jakarta.
Jurnal: Devara,  Evan,  Maret  Priyanta,  and  Yulinda  Adharani.  “Inovasi  Pendekatan Berbasis  Risiko  Dalam  Persetujuan  Lingkungan  Berdasarkan Undang- Undang Cipta Kerja.” LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata
Ruang, Dan Agraria , Vol. 1, No. 1 (2021). Deasy Soeikromo, Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging Dan  Upaya  Pelestarian  Lingkungan  Hidup  Di  Indonesia, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 21, No.5 (2016).
Herry R. Arnstein, A Ladder of Citizen Participation, Journal of the American Planning Association , Vol. 85, No. 1, (2019). Lestari, Sulistyani Eka, and Hardianto Djanggih. “Urgensi Hukum Perizinan Dan  Penegakannya  Sebagai  Sarana  Pencegahan  Pencemaran Lingkungan Hidup.” Masalah-Masalah Hukum, Vol. 48, No. 2 (2019).
I Made Arya Utama, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam  Mewujudkan  Pembangunan  Daerah  yang  Berkelanjutan (Studi  Terhadap  Pemerintahan  di  Wilayah  Pemerintah  Daerah Provinsi  Bali), Disertasi ,  Program  Pascasarjana  Unpad,  Bandung,
(2006).
Setiadi,  Teguh,  E  D  I  Rohaedi,  and  Muchamad  Wajihuddin.  “Penerbitan
Permohonan  Perizinan  Berusaha  Melalui  Sistem Online  Single Submission .” PALAR (Pakuan Law Review) , Vol. 07, No. 91 (2021). Triwanto, SH SPnot. MH, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Wacana Hukum Vol. 8, No.
1, 2009.
Vica  J.  E.  Saija,  Wewenang  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pemberian  Izin Lingkungan Hidup, Jurnal Sasi, Vol. 20 No. 1, 2014. Wardana, Agung. “Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi”, Tulisan disajikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali pada Jumat, 20 April 2012 di Denpasar.