## SISTEM PILKADA DALAM SOROTAN HUKUM ISLAM

## Salma

## ABSTRAK
Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia menuju kehidupan yang paripurna.  Sebab  Islam  merupakan  suatu  system  kehidupan  yang  komprehensif dan  tuntas  yang  mengatur  pondasi  yang  bijak  hingga  hal-hal  yang  terkeci  jadi Islam  pada  hakekatnya  membawa  ajaran  yang  bukan  hanya  mengenai  satu membawa  ajaran  yang  bukan  hanya  mengenai  satu  dimensi  kehidupan  saja, tetapi multi dimensi dari kehidupan manusia yaitu dimensi teologi, ibadah, moral, filsafat, hukum termaasuk dalam hal politik.
Walaupun  demikian,  kontroversi  mengenai  Islam  dan  urusan  kenegaraan  atau politik. Pertama, golongan yang berpendapat bahwa islam bukanlah semata-mata agama  dalam  arti  hanya  menyangkut  hubungan  manusia  dengan  Tuhan,  tetapi system  ajaran  lengkap  yang  mengatur  berbagai  aspek  kehidupan  manusia termasuk  politik.  Kedua,  golongan  yang  berpendapat  bahwa  Islam  sama  sekali tidak  ada  hubungannya  dengan  urusan  kenegaraan  (politik),  dan  ketiga, golongan yang menolak pemikiran pertama dan kedua. Golongan ini berpendapat bahwa  Islam  tidak  terdapat  prinsip-prinsip  nilai  etika  dan  aturan  dalam kehidupan bernegara.
Kata Kunci: Sistem Pilkada, Hukum Islam, Sorotan Hukum

## A. Pendahuluan
Dalam  Konteks  keagamaan,  kekuasaan  adalah  amanah  yang  harus dipertanggung  jawabkan,  baik  kepada  Tuhan  secara  langsung  maupun  kepada orang  atau  pihak  yang  mempercayakan  amanah  tersebut.  Jadi  amanah  yang diemban dalam hal ini adalah merupakan suatu kewajiban yang sangat mendasar untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945,  telah  merubah  tatanan  dan paradigm  kehidupan  politik-hukum  ketatanegaraan  kta,  yang  selanjutnya  juga diikuti  perubahan  dan  penggatian  peraturan  perundang-undangan  lainnya  karena dirasakan  tidak  lagi  sesuai  dengan  perkembangan  politik-hukum  ketatanegaraan yang  berlaku.  Salah  satu  peraturan  perundang-undangan  yang  iikut  mengalami penggantian adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Undang- Undang  Dasar  1945,  undang-undang  nomor  32  tahun  2004  memberikan  hak otonomi kepada pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan- urusan  pemerintahan  di  daerah  yang  diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan,  pelayanan,  pemberdayaan,  peran serta  masyarakat  dan  peningkatan  daya  saing  daerah  dengan  memperhatikan prinsip-prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan  keistimewaan  dan  kekhususan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Demokrasi  di  tingkat  local  mulai  mekar,  yang  pada  tahun  2005  untuk pertama  kalinya  dalam  sejarah  perjalanan  bangsa  Indonesia  digelar  perhelatan akbar  “Pemilihan  Kepala  DaerahvSecara  Langsung”  (Pilkada  Langsung),  baik Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. 1
Pemelihan  kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  secara  langsung  (Pilkada Langsung) merupakan suatu perwujudan demokrasi dalam kehidupan kenegaraan. Karena  pilkada  bukan  hanya  merupakan  pesta  demokrasi  yang  diselenggarakan dalam  lima  tahun  sekali  yang  dapat  pelaksanaannya  membutuhkan  dan  atau menghabiskan  anggaran  Negara/daerah  dalam  jumlah  yang  sangat  besar,  akan
1 J.Kaloh, SU, Demokrasi dan Kearifan Lokal pada Pilkada Langsung (Cet, I: Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2008), h. 1-2.
tetapi Pilkada lebih mengarah kepada sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam setiap pemerintahan Negara Republik Indonesia.

## B. Pembahasan
1. Prinsip Dasar Kekuasaan Politik Perspektif Al-Qur’an
Kekuasaan  politik  terdiri  dari  dua  kata  yaitu  kekuasaan  dan  politik. Kekuasaan  berakar  dari  kata  kuasa,  yang  berarti  kemampuan  atau  kesanggupan untuk  berbuat  sesuatu;  kekuatan.  Dalam  pengertian  lain,  kekuasaan adalah kuasa untuk  mengurus,  memerintah  dan  sebagainya. 2 Abdul  Muin  Salim  dengan merujuk  pada  pengertian  tersebut  menyimpulkan  bahwa  kekuasaan  tersebut meliputi kemampuan, pengaruhm kewenangan. 3
Dari  beberapa  pengertian  kekuasaan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa kekuasaan  adalah  kemampuan  yang  memungkinkan  seseorang  dapat  menjadikan orang  lain  melaksanakan  sesuatu  yang  biasanya  ia  tidak  akan  melakukannya sendiri.
Sedangkan  politik  berasal  dari  kata politic (Inggeris)  yang  menunjukkan sifat  pribadi  atau  perbuatan,  secara  leksikal  kata  asal  tersebut  berarti acting  or judging qisely, well judge, prudent. Kata ini terambil dari kata latin (politicus) dan bahasa  Yunani  (greek).  Politicus  yang  berarti relating  to  vitizen .  Kedua  kata tersebut juga  berasal  dari  polis  yang  bermakna city (kota). 4 Politik  dalam Kamus Besar  Indonesia  berarti  pengetahuan  mengenai  ketatanegaraan  atau  kenegaraan; atau  segala  urusan  dan  tindakan  (kebijakan,  siasat,  dan  sebagainya)  mengenai pemerintahan Negara attau terhadap Negara lain. 5
Kata  demokrasi  artinya  (bentuk  atau  sistem)  pemerintahan  yang  segenap rakyat  turut  serta  memerintah  dengan  perantaran  wakilnya;  pemerintahan rakyat.
2 Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II (Cet.III; Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h.533-544.
3 Abd. Muin salim, Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur’an (Cet, 1;Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h.54.
4 Noah Webster’s, Webster’s New Tweented Century Dictionary (USA: Wiliiam Collins Publisher, 1980), h.437.
5 Tim Penyusun Pusat Pembinaan Dan Pegembangan Bahasa, op.cit, h.780.
Dalam  pengertian  yang  lain,  demokrasi  berarti  gagasan  atau  pandangan  hidup yang  mengutamakan  persamaan  hak  dan  kewajiban  serta  perlakuan  yang  sama bagi semua warga Negara. 6
Dalam  persoalan  keagamaan,  kekuasaan  adalah  amanah  harus dipertanggung  jawabkan  baik  kepada  Tuhan  secara  langsung  maupun  kepada orang  atau  pihak  yang  mempercayakan  suatu  amanah.  Allah  Swt  berfirrman dalam QS. Al-Anfal (8); 27, sehingga dalam hal kekuasaan tersebut suatu prinsip kewajiban atas amanah yang diembannya. Prinsip ini Juga dapat dilihat dalam QS. An-Nisa (4): 58 sebagai berikut.
Terjemahannya:
“Sesungguhannya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanah  kepada  yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia  supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi pengajaran  yang  sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  Maha mendengar lagi Maha Melihat”. 7
Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Piagam Madinah itu sepertiyang dikutip  oleh  Ahmad  Sukardja  dalam  bukunya  “Piagam  madinah  dan  undang- Undang  Dasar  1945  (Kajian  perbandingan  tentang  dasar  hidup  bersama  dalam masyarakat  yang  majemuk).  “Prinsip-prinsip  yang  terkandung  di  dalam  piagam madinah  itu, 8 tampaknya,  merupakan  prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam  Al- Qura’an  yang  berkaitan  dengan  pembinaan  kehidupan  masyarakat  politik. Pernyataan  ini  baru  dapat  dipastikan  apabila  prinsip-prinsip  dalam  piagam madinah  itu  dibandingkan  dan  di  nilai  dari  kemaksuman  Nabi  yang  terkandung dalam  piagam  madinah  sebagai  produk  Muhammad  Saw.  Adalah  prinsip-prinsip yang  dikehendaki  Allah  dalam  al-Qur’an.  Prinsip-prinsip  itulah  yang  oleh
6 Ibid, h. 220.
7 Al-Qur’an dan Terjemahannya, op,cit., h.113
8 Philip K. Hitti, Capital Cities of Arab Islam (Minneapolis University of Minnesota Press, 1996), h.34
Moontgomery  Watt  disebut”potensi-potensi  politik  dari  ide-ide  al-Quran,” 9 yang direalisasikan oleh Muhammad Saw.
Dasar-dasar  dan  prinsip-prinsiplah,  menurut  Harun  Nasution,  yang diperlukan  sebagai  pegangan  umat  islam  dalam  “menghadapi  perkembangan zaman dalam mengatur masyarakat islam sesuai dengan tuntutan zaman.” 10 masyarakat  politik  yang  dibina  oleh  Muhammad  Saw.  Di  madinah merupakan  sesuatu  bentuk  kemasyarakatan  yang  di  dalamnya  prinsip-prinsip tersebut  di  terapkan.  Masyarakat  tersebut  bukan  bentuk  masyarakat  baku  dalam islam.dengan  kata  lain,  system  yang  terkandung  dan  berlaku  pada  masyarakat politik  madinah  itu  bukan  merupakan  tipe  tunggal  masyarakat  islam.  Ia  hanya merupakan  satu  bentuk  dari  berbagai  bentuk  masyarakat  islam.  Suatu  system mempunyai kecenderungan statis, sedangkan masyarakat bersifat dinamis. 11 Satria Effendi  M.  Zein  berpendapat:  “dinamika  Hukum  islam  adalah  terletak  pada pertemuan  antara  kuluwesansumber  hokum  itu,  dengan  dinamika  dan  kreativitas pengikutnya.” 12 yang  penting,  dalam  bentuk  bagaimanapun,  prinsip-prinsip  yang disebutkan  diatas  itu  melandasi  kehidupan  masyarakat  islam  yang  bersangkutan. Perwujudan  dan  rinciannya  bisa  berbeda-beda,  sesuai  kondisi  tempat  dan  masa serta tuntutan kemajuan zaman.
“Pengangkatan”  pemimpin  Negara  islam  pertama  melalui  proses  yang unik. Yang dipilih memang yang mempunyai kualitas yang unik, yaitu pemegang risalah disamping pemimpin masyarakat politik. Islam mengajarkan syahadat dan membenarkan  eksistensi  baiat.  Syahadat  bersifat  religious  ia  berisi  pengakuan adanya  Allah  dan  Muhammad  dan  Rasul  Allah.  Di  dalamnya  terkandung kesediaan dan tekad untuk mematuhi Allah dan Rasul selaku pengemban risalah. Baiat  lebih  bersifat  keduniaan.  Ia  merupakan  lembaga  perjanjian  antara  sesama manusia. Isinya bisa berupa kemauan timbal balik dan kesepakatan politik.
9 W. Montgomery Watt, Islamic Political Thought (Edinburg: Edinburg University Press,
1980), h. 4
10 Harun Nasution, Islam dan Sistem Pemerintahan dalam Perkembangan Sejarah, dalam Majalah Nuansa ( Jakarta: Desember 1984),h.
11 Ibid,.
12 Satria Effendi M. Zein, Dinamika Hukum dalam Islam: Suatu Tinjauan Historis (Jakarta: Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 1988), h. 1.
Di  dalam  piagam  madinah  tidak  ada  ketentuan  tentang  suksesi. Muhammad  pun  tidak  ditentukan  orang  yang  akan  menggantikannya.  Yang ditinggalkan  Muhammad  terhadap  komunitas,  seperti  diungkapkan  oleh Grunebaum,  ada  tiga  hal:  pertama,  suatu  organisasi  yang  tegas  mengandung prinsip  yang  Universal,  yang  ditegakkan  dibawah  otoritas  Tuhan.  Kedua, sejumlah wahyu yang belum yang di kompilasikan (dibukukan) secara sistematis, yang memberikan tuntunan bagi setiap lingkaran kehidupan. Ketiga, memori dari seorang pribadi yang tidak ada bandingannya di Arabia. Ia adalah pemikir, hakim, pemimpin,  militer,  organisator,  utusan  tuhan,  pendidik,  memahami  keadaan rakyatnya,  dan  menunjukkan  politik  yang  menyatuh  denga  agama  dan  dapat dikembangkan dikemudian. 13
Muhammad  saw  tidak  menunjukan  penggantinya.  Para  sahabatnya, kemudian  sepakat  untuk  melakukan  pemilihan  penggantinya  sebagai  kekuasaan temporal. 14
Tidak  adanya  penunjuk  langsung  atau  wasiat  Muhammad  saw  tentang penggantinya itu mengandung arti bahwa masalah suksesi diserahkan sepenuhnya kepada  umatnya.  Penunjuk  penggantinya  bisa  melakukan  melalui  musyawarah kaum  muslimin.  Hal  ini  sesuai  dengan  firman  allah  swt  dalam  QS.  Asy-Syura (42): 38 sebagai berikut:
Terjemahnya:
”Sedang urusan mereka (diputukan) dengan musyawarah antara mereka.” 15
Firman Allah Swt dalam QS. Ali-Imran (3):159
Terjemahnya:
“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.” 16
13 G.E Von Grunebaum, Classical Islam, terjemahan Ktherin Watson  (Chicago: Aldine Publishing Company, 1970), h.48
14 S. Khuda Bakhsh, Politics in Islam, edisi ketiga (Lahore Pakistan: SH. Muhammad Ashraf, 1954), h.8.
15 Al-Qur’an dan Terjemahannya, op.,cit, h.699 16 Ibid,. h.90
Urusan  peperangan  dan  hal-hal  duniawi  lainnya  seperti  urusan  politik, ekonomi,  kemasyarakatan,  dan  lain-lain. 17 menegakkan  musyawarah  dalam mengatur berbagai urusan kemasyarakatan adalah wajib. 18
Telah disebutkan diatas, bahwa agama islam
adalah  agama  yang  mencakup  keseluruhan  hidup  manusia  dalam masyarakat,  termasuk dalam segi politik. Aspek politik mulai tampak sejak Nabi Muhammad  Saw  hijrah  kemadinah  pada  tahun  622M.  dalam  islam  tidak  ada pemisahan antara agama dan dunia (the religious and the secular) hal ini berbeda dari  agama  Kristen  yang  memisahkan  antara  dan  dunia (the  church  and  the world). 19
Muhammad  bukan  hanya  imam  dalam  sembayang,  tetapi  juga  hakim, panglima  tentara,  pemimpin  dalam  semua  kesatuan  integral  antara  agama  dan politik. Dan hukum islam mencakup kehidupan pribadi dan masyarakat. 20
Islam  adalah  agama  untuk  kepentingan  kehidupan  dunia  dan  akhirat.  Ia bukan berisi tuntunan tentang akidah dan ibadah, tetapi juga memberikan prinsip- prinsip hukum dan politik. Bagi kaum muslim pada khususnya, dan manusia pada umumnya.
Adapun prinsip-prinsip dasar pemerintah dalam islam adalah:
a. Kekuasaan perundang-undangan ilahi:
Dasar  yang  paling  utama  bagi  Negara  ialah  bahwa  hakimiyah,  kekusaan legislative dan kedaulatan hukum tertinggi, berada ditangan Allah swt sendiri, dan  bahwa  pemerintahan  kaum  muslimin  pada  dasarnya  dan  pada  akikatnya adalah  khilafah  atau  perwakilan,  dan  bukannya  pemerintahannya  yang  lepas kendalinya  dalam  segala  hal  yang  diperbuat,  tetapi  ia  haruslah  bertindak dibawah undang-undang ilahi yang bersumber dan diambil dari kitab allah dan
17 Ibid,. h. 18 Muhammad al-Bahhriyy, Al-Din wa al-Dawlah (Cet. II; Al-Qahirah: Dar Gharib li Thiba’ah, 1980), h. 397.
19 W. Montgomery Watt, op. Cit., h. 29
20 Donald Eugene Smith, Religion and Political Depelopment (Boston: Little Brown and Company, t.t), h. 266.
sunnah rasulnya . dasar atau prinsip asasi ini tersebut di dalam al-Quran (QS. 4:59, 64,65, 80, 105;5:44, 45, 47; 7:3; 12:40;24:54, 55; 33:36; 59:7).
b. Keadilan antara manusia (QS. Asy-Syura (42) : 15)
c. Persamaan antara kaum muslimin QS. Al-Hujurat (49):10,13)
d. Tanggung jawab pemerintah QS, An-Nisa’ (4):58)
e. Permusyawaratan (QS. Asy-Syura (42): 38)
f. Ketaatan dalam hal kebajikan (QS. Al-Mumtahanah (60)
g. Berusaha mencari kekuasaan untuk diri sendiri adalah terlarang (Q.S.  Al- Qashash (28): 83)
h. Tujuannya adalah negara (Q.S. Al-Hajj (22): 41; Q.S.Al-Baqarah (2):143, Q.S. Ali Imran (3):110; Q.S.Asy Syuuraa (42) :13 ; Q.S. Al-Anfal (8):39; Q.S. Al-Bayyinah (98):5
i. Amr bil-ma’ruf nahyu ‘anil munkar (Q.S. Al-Maidah (5):2; Q.S.Al-Ahzab
(33):70;  Q.S.  An-Nisa  (4):  135;  Q.S.  At-Taubah  (9)  :67  dan  71;  Q.S.At- Taubah(9) : 112.
Disamping  ayat-ayat  Al-Qur’an  diatas,  hadis-hadis  Nabi  pun  banyak mengulas  dan  memberikan  tuntunan-tuntunan  yang  seharusnya  dijadikan  dasar dalam  kehidupan  bernegara.  Itulah  beberapa  prinsip  dasar  pemerintahan  yang menjadi  tumpuan  dan  arah  system  pemerintahan  dalam  masa  Nabi  Muhammad SAW, dan itu  pulalah  prinsip-prinsip  dasar  yang  menjadi  tumpuan pemerintahan pada Khulafa’al-Rasyidin sepeninggal beliau.

## 2. Prinsip Dasar tentang Pemelihan Kepemimpinan Perspektif Hadis
Dalam  hadis,  politik lebih  diarahkan  pada  penerapan  aturan  yang  bersifat ilahiy  untuk  mencapai  kemaslahatan  umum  yang  berdasarkan  musyawarah sehingga  konsep  politik  lebih  mengacu  pada  pengembangan  amanat  yang  harus dipertanggung  jawabkan  secara  vertical  kepada  Allah  Swt  dan  secara  horizontal kepada  sesame  manusia.  Konsep  amanah  inilah  yang  merupakan  harapan  dan keinginan agar orang yang menjalankan kekuasaannya/kepemimpinannya tersebut harus berlandasarkan pada kepentingan rakyat. Amanat ini oleh Nabi sangat berat
dan  banyak  orang  pada  hari  kiamat  nanti  yang  akan  menyesal  karena  tidak melakukan amanat yang diserahkan kepadanya. Rasulullah Saw bersabda:
ﺳ ﻦﺑ ﺚﯿﻠﻟا ﻲﻨﺛ ﺪﺣ ﺚﯿﻠﻟا ﻦﺑ ﺐﯿﻌﺷ ﻲﺑا ﻲﻨﺛﺪﺣ ﺚﯿﻠﻟا ﻦﺑ ﺐﯿﻌﺷ ﻦﺑ ﻚﻠﻤﻟا ﺪﺒﻋ ﺎﻨﺛﺪﺣ ﯾ ﻲﻨﺛ ﺪﺣ ﺪﻌ
ﻦﺑ ﺪﯾ ﺰ
ا ﻦﻋ ﺮﺒﻛ ﻻا ة ﺮﯿﺠﺣ ﻦﺑا ﻦﻋ ﻲﻣ ﺮﻀﺤﻟا ﺪﯾ ﺰﯾ ﻦﺑ ث ر ﺎﺤﻟا ﻦﻋ و ﺮﻤﻋ ﻦﺑ ﺮﻜﺑ ﻦﻋ ﺐﯿﺒﺣ ﻲﺑا ذ ﻲﺑ ر
ﷲ ل ﻮﺳ ر ﺎﯾ تﺎﻗ لﺎﻗ ﺿ ﻚﻧا رذ ﺎﺑا ﺎﯾ لﺎﻗ ﻢﺛ ﻲﺒﻜﻨﻣ ﻲﻠﻋ هﺪﯿﺑ ب ﺮﻀﻓ لﺎﻗ ﻲﻨﻠﻤﻌﺘﺴﺗ ﻻا
ﺎﮭﻧا و ﻒﯿﻌ
ﻘﺤﺑ ﺎھﺬﺧا ﻦﻣ ﻻا ﺔﻣاﺪﻧو ي ﺰﺧ ﺔﻣ ﺎﯿﻘﻟا مﻮﯾ ﺎﮭﻧا و ﺔﻧﺎﻣا ( ﻢﻠﺴﻣ هاور ) ﺎﮭﯿﻓ ﮫﯿﻠﻋ يﺬﻟا يدا و ﺎﮭ
Artinya:
“Dari  Abi  Dzar,  ia  berkata:  “Saya  bertanya  kepada  Rasulullah  Saw.  Apakah engkau (ya Rasulullah) tidak mau mempekerjakan saya (dalam urusn politik), Nabi  menjawab  sambil  memukul  pundakku:  “Hai  Abu  Dzar!  Sesungguhnya engkau sangat lemah sedangkan persoalan politik itu adalah amanat dan pada hari  kiamat  (banyak  orang  merasa)  bersalah  dan  menyesal  karenanya  kecuali orang  menjalankan  sesuai  dengan  aturannya  dan  menunaikan  amanat  yang diembenkan kepadanya. “(HR.Muslim)” 21
Dari  hadits  di  atas,  dapatlah  dipahami  bahwa  esensi  dari  kepemimpinan adalah  amanat.  Orang  yang  tidak  mampu  menjalankan  amanat  dengan  sebaik- baiknya akan menyesal nanti di hari akhirat. Hadis tersebut sangat menganjurkan agar  hukum-hukum  syari’at  yang  terkadung  di  dalamnya  sedapat  mungkin ditegakkan  dalam  kehidupan  manusia  sebagai  aturan  individu  social.  Perintah tersebut  berimplikasi  pemberian  weewnang  kepada  manusia  untuk  semata kehidupannya  dengan  menerapkan  hukum  Allah  Swt  tersebut.  Hal  ini  dapat dipahami  bahwa  hakikat  kekuasaan  politik  adalah  kewenangan  (otoritas)  untuk menyelenggarakan tertib masyarakt berdasarkan hukum Allah Swt.
Dengan  demikian  persoalan  konsepsi  dasar  penyelenggarakan  kekuasaan politik  secara  nirmatif  telah  dijelaskan  dasarnya,  yaitu  al-qur’an  dan  hadits. Olehnya  itu,  dalam  persoalan  esensi  dasar  selama  itu  untuk  kepentingan  dan maslahat  ummah ,  maka  tidak  ada  pilihan  lain  bagi  umat  islam  kecuali  patut  dan taat terhadap apa yang telah digariskan Allah Swt dan Rasul-Nya.
21 Al-Naisaburui, Muslim bin Hajjaj Abu al-Husain al-Qusaeri, Shahih Muslim , Ju II (Beirut: Dar Ihya al-Thurats al-Arabi, t.th), h245.
Salah  satu  etika  dasar  kekuasaan  dalam  islam  yaitu  larangan  meminta jabatan sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagai berikut:
ﺑ ﻦﻤﺣ ﺮﻟا ﺪﺒﻋ ﺎﻨﺛ ﺪﺣ ﻦﺴﺤﻟا ﺎﻨﺛ ﺪﺣ م ز ﺎﺣ ﻦﺑ ﺮﯾ ﺮﺟ ﺎﻨﺛﺪﺣ لﺎﻀﻔﻟا ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ن ﺎﻤﻌﻨﻟا ﻮﺑا ﺎﻨﺷﺪﺣ ة ﺮﻤﺳ ﻦ
ﷲ ﻲﻠﺻ ﻲﺒﻨﻟا ل ﺎﻗ ل ﺎﻗ ﺘﯿﺗا نا ﻚﻧ ﺎﻓ ة ر ﺎﻣ ﻻا ل ﺎﺴﺗ ﻻ ةﺮﻤﺳ ﻦﺑ ﻦﻤﺣ ﺮﻟا ﺪﺒﻋ ﺎﯾ مﺎﺳ و ﮫﯿﻠﻋ ﺎﺴﻣ ﻦﻋ ﺎﮭ
نا و ﺎﮭﯿﻟا ﺔﻠﻛو ﺔﻟ
ﺮﻓ ﻦﯿﻤﯾ ﻲﻠﻋ ﺖﻓﺎﺣ اذاو ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺖﻨﻋ ا ﺔﻟ ﺎﺴﻣ ﺮﯿﻏ ﻦﻣ ﺎﮭﺘﯿﺗا ﻣ ا ﺮﯿﺧ ﺎھ ﺮﯿﻏ ﺖﯾا ﺮﻔﻜﻓ ﺎﮭﻨ
(مﺎﺴﻣ و ير ﺎﺨﺒﻟا ها ور) ﺮﯿﺧ ﻮھ ي ﺬﻟا تاو ﻚﻨﯿﻤﯾ ﻦﻋ
Artinya:
“Diriwayatkan  daru  Abdur  Rahman  bin  Samurah  ra.  Rasulullah  Saw.  Bersabda: “Wahai  Abdur  Rahman  bin  Samurah!  Janganlah  kamu  memohon  untuk  menjadi pemimpin.  Sesungguhnya  jika  pimpinan  diberikan  kepada  kamu  melalui permohonan,  Maka  kamu  akan  memikul  tanggung    jawab  sebagai  seorang pemimpin. Dan jika pimpinan diberikan kepada kamu tanpa melalui permohonan, maka kamu akan medapatkan pertolongan dan dukungan dalam kepemimpinanmu.” (HR. Bukhari dan Muslim). 22
Hadits  di  atas  dapat  dipahami  bahwa:  (a).  Larangan  memberikan  jabatan pemerintahan  atau  jabatan  penting  lainnya  kepada  orang  yang  tamak  untuk memperolehnya. Sebab orang seperti ini akan menyalah gunakan jabatannya demi kepentingan pribadi, (b) tidak ada larangan bagi yang sanggup berlaku adil untuk mengajukan  dirinya  sebagai  pemimpin  yang  akan  mengurus  permasalahan ummat,  (c).  pertolongan  Allah  dan  dukungan  kepada  mereka  (para  pemimpin) yang bertekad untuk menegakkan keadilan dan menumpas kemungkaran, dan (d). Berbagai permasalahan harus diserahkan kepada orang yang layak dan ahli dalam menyelesaikannya.
Berkenaan  dengan  suksesi,  Amir  al-mu’minim  Umar  bin  Khattab  telah menyikapinya  secara  bijak.  Ia  mengatakan  “sebenarnya  aku  ingin  sekali menentukan  (suksesi  kepemimpinan  ini),  tetapi  aku  juga  takut  untuk menentukannya. Aku ingin sekali
22 Al-Qasthalani. Abi Abbas Syihabuddin Ahmad, Irsyad al-Syari bi Syarah Sahih Bukhari , Ju VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1304 H), h 453.
terbebas  (bersikap  bijak)  dalam  masalah  suksesi  kepemimpinan  ini  sehingga  ia tidak  dianggap  hanya  kesenangan  belaka,  tetapi  juga  menjadi  kemudaratan bagiku.” 23 Sikap  ini  menunjukkan  kehati-hatian  Umar  bin  Khattab  dalam menyikapi  suksesi  kepemimpinan  yang  merupakan  masalah  besar  yang  tidak boleh  disikapi  secara  sembarangan.    Hal  ini  disebabkan  karena  suksesi kepemimpinan  akan  menentukan  masa  depan  ummat,  baik  buruk  dan  maju mundurnya ummat berada di tangan para pemimpinya. dengan demikian dapatlah dipahami  bahwa  yang  akan  diserahi  jabatan  kepemimpinan  harus  memiliki keunggulan atau karakteristik tertentu seperti pengenalan terhadap dirinya sendiri, yaitu sejauh mana kesiapan untuk menjadi seorang pemimpin, keterpercayaan dan penetapan  terhadap  janji  yang  telah  diucapkan,  keilmuan  dan  keberanian  nya dalam  menangani  masalah  kepemimpinan,  kedermawaan,  dan  kasih  sayangnya, kesabaran dan pengendalian diriny, kekuatan dan kemampuan manajerialnya. 24
Ungkapan  di  atas  ini  bermakna:  (a).  Suksesi  kepemimpinan  adalah  suatu keharusan dalam komunitas yang akan mengurusi berbagai permasalahan ummat baik  dalam  masalah  perekayasan  duniawi  dengan  berbagai  aspeknya  maupun penegakan  agama,  (b)  dalam  menentukan  suksesi  kepemimpinan  harus  selektif sehingga  tidak  memberikan    suatu  hak  kepada  orang  yang  bukan  ahlinya  yang selanjutnya  akan  menimbulkan  kehancuran  bagi  ummat  itu  sendiri,  (c).  Suksei kepemimpinan  dapat  dilakukan  berdasarkan  penunjukan  pemimpin  sebelumnya atau  diserahkan  kepada  komunitas  untuk  menunjukkan,  (d)  seseorang  yang  akan dijadikan  pemimpin  harus  memiliki  karakteristik  tertentu  yang  dapat  menunjang kelancaran kepemimpinannya.

## 3. Konsep Pilkada dalam Perspektif Perundang-Undangan
Pilihan  untuk  menyelenggarakan  Pilkada  secara  langsung  merupakan keputusan politik strategis dan layak melampaui nilai-nilai bahkan doktrin-doktrin
23 Al-Qasthalani. Abi Abbas Syihabuddin Ahmad, Irsyad al-Syari bi Syarah Sahih Bukhari , Ju VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1304 H), h 453.
24 Taufik Rahman, Hadis-hadis Hukum (Ce.I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.210.
yang  tertanam  lebih  dari  setengah  abad,  yaitu  system  pemilihan  tidak  langsung (perwakilan).  Pilkada  langsung  merupakan  antithesis  terhadap  demokrasi perwakilan.  Ini  terjadi  karena  demokrasi  perwakilan.  Ini  terjadi  pemegang kedaulatan,  digantikan  oleh  wakil-wakil  rakyat  yang  dalam  pelaksanaannya bersifat  oligarkis  dan  kurang  mencerminkan  kepentingan  rakyat.  Bisa  dikatakan, bahwa  pikada  langsung  merupakan  bagian  dari  kerja  besar  bangsa  kita  dalam proses pembelajaran demokrasi.” 25
Dipilihnya  system  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung,  menandai bangkitnya  paragima  demokrasi  pastipatoris  dan  sekaligus  surutnya  popularitas demokrasi  representasi  (demokrasi  perwakilan).  Artinya  pilkada  langsung melengakapi  pembaruan  system  politik  kontemporer  sebagai  hasil  reformasi politik  dan  hukum  ketatanegaraan  yang  terangkum  dalam  spirit  undang-undang dasar 1945. 26
Dalam  konteks  pemerintahan  daerah,  kepala  daerah  merupakan  jabatan politik  sekaligus  jabatan  public  yang  bertugas  memimpin  birokrasi  untuk menggerakkan  jalannya  roda  pemerintahan,  dalam  fungsi  perlindungan (protective) , pelayanan publik (Public services) dan pembangunan (development) . Sedangkan  jika  ditijau  dari  sisi  struktur  kekuasaan,  kepala  daerah  adalah  kepala Ekseklusif di daerah, untuk menjalanan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan tersebut. 27
Istilah  jabaran  publik  mengisyaratkan  bahwa  kepala  daerah  menjalankan fungsi  pengambilan  kebijakan  yang  terkait  langsung  dengan  kepentingan  rakyat (public).  Yang  dampaknya  dirasakan  oleh  rakyat.  Sedangkan  jabatan  politik mengisyaratkan
25 J. Kaloh, SU, op.cit., h.2. 26 Ibid 27 Ibid, h.3. 28 Ibid 29 Lihat Undang-Undang No.32 Tahun Pemerintah Daerah, h, 30.
Bahwa  mekanisme  rekrutmen  Kepala  daerah  dilakukan  dengan  mekanisme politik,  yaitu  melalui  pemilihan  yang  melibatkan  elemen-elemen  politik    seperti rakyat dan partai-partai politik. 28
Dengan ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah  daerah,  Kepala  daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  mempunyai  peran yang  sagat  strategis.  Oleh  karena  itu  diperlukan  figur  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala  Daerah  yang  mampu  mengembanngkan  inovasi,  berwawasan  ke  depan dan  siap  melakukan  perubahan  kearah  yang  lebih  baik.  Di  samping  itu,  Kepada Daerah  danWakil  Kepala  Daerah  mempunuai  peran  suatu  perkembangan kehidupan  demokratis,  keadilan,  pemerataan  kesejahteraan  masyarakat, memelihaara  hubungan  yang  serasi  antara  pemerintah  dan  daerah  serta  antar daerah untuk menjaha keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam  pasal  56  ayat  (1)  Undang-udangan  RI  Nomor  32  Tahun  2004 disebutkan bahwa: “Kepala Daerah dan Wakil Daerah dipilih dalam satu pasangan calon  yang  dilaksanakan  secara  demokratis  berdasarkan    asas  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil.” 29 Artinya,  sejak  Kepala  Daerah  dan  waki  daerah dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat,  maka  secara  konseptual  telah  menjadi pergeseran  pelaksana  kedaulatan,  yang  sebelumnya  dilaksanakan  oleh  DPRD (perwakilan)  dan  sekarang  dilakukan  oleh  rakyat  sendiri  (pemilihan  secara lansung).
Sejalan  dengan  perkembangan  demokrasi  dan  kedaulatan  rakyat  dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasia  dan  Undang-Undang dasar  1945  serta  Undan-Undang  Ri  nomor  32  tahun  2004  tentang  pemerintah Daerah,  Kepala  Daerah  dan  wakil  Kepala  dipilih  secara  langsung  yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Proses  pemilihan  Kepala  Daerah  dilaksanakan  melalui  beberapa  tahapan dimulai dari masa persiapan dan tahap pelaksanaan meliputi: Persiapan pemilihan, penyelenggaraan  pemilihan,  penetapan  pemilih,  pendaftaran  dan  penetapan
28 29 Lihat Undang-Undang No.32 Tahun Pemerintah Daerah, h, 30.
pasangan  calon,  kampanye,  pemungutan  dan  perhitungan  suara,  serta  penetapan pasangan  calon  terpilih,  pengesahan,  dan  pelantikan,  yang  mana  secara koprehensif diatur melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,  Pengesahan  Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Kepala  Daerah  dan walik Kepala Daerah, yang mana telah disempurnakan dengan perubahan pertama dan kedua berturut-turut melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2007.
Dalam  peraturan  pemerintah  RI  Nomor  6  Tahun  2005  tentang  pilkada, proses  pemilihan  Kepala  Daerah  dilaksanakan  melalui  beberapa  tahapan  dimulai dari masa persiapan dan tahap pelaksanaan meliputi:
1. Persiapan pemilihan
Masa Persiapan Pemilihan meliputi:
a. Pemberitahuan  DPRD  kepada  Kepala  Daerah  mengenai  berakhirnya masa jabatan;
b. Pemberitahuan  DPRD  kepada  KPUD  mengenai  berakhirnya  masa jabatan kepala daerah;
c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah;
d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS; dan
e. Pemberitahuan  dan  pendaftaran  pemantaun  pemilihan.  (pasal  2  ayat (1)). 30
2. Penyelenggarakan  pemilihan,  tercantum  dalam  pasal  4  s/d  pasal  14
Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005.
3. Penetapan pemilih tercantum dalam pasal 15 s/d pasal 35.
4. Pendaftaran penetapan pasangan calon, meliputi:
30 Lihat Peratuan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005, h. 3-4.
a) bagian  pertama,  tentang  peserta  pemilihan  tercantum  dalam  pasal  36 s/d pasal 40
b) bagian  kedua,  tentang  pendaftaran  pasangan  Calon  tercantum  dalam pasal 41-42
c) bagian  ketiga,  tentang  penelitian  pasangan  calon  tercantum  dalam pasal 43-49
5. penetapan dan pengumuman pasangan calon tercantum dalam pasal 50-53
6. kampanye, meliputi:
a) bagian pertama, tentang pelaksanaan kampanye tercantum dalam pasal 54-55
b) bagian kedua, tentang bentuk kampanye tercantum dalam pasal 56-59
c) bagian ketiga, tentang larangan kampanye tercantum pada pasal 60-64
d) bagian keempat, tentang dana kampanye tercantum dalam pasal 65-69
7. pemungutan dan perhitungan suara tercantum dalam pasal 70 s/d 94
8. penetapan  calon  terpilih,  pengesahan  pengangkatan  dan  pelantikan tercantum dalam pasal 95-104
9. pengawasan dan Pemantauan Pemilihan
a) bagian  pertama,  tentang  pengawas  pemilihan  tercantum  dalam  pasal 105-114
b) bagian kedua, tentang pemantau pemilihan tercantum dalam pasal 115- 122
10. pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tercantum dalam pasal 123-133. 31
Dari  uraian  di  atas  dapatlah  dipahami  bahwa  dengan  berlakunya  UU nomor  32 tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah,  maka  system  pemilihan  secara langsung  diterapkan  untuk  menentukan  siapa  yang  menjadi  kepala  daerah  dan wakil  kepala  daerah.  Jadi,  rakyat  langsung  memilih  figure  yang mereka  anggap layak  untuk  menduduki  jabatan  gubernur,  bupati,  atau  walikota.  Adapun  proses pemilihan  kepala daerah yang mana secara komprehensif diatur melalui peraturan pemerintah  RI  Nomor  6  tahun  2005  tentang  pengangkatan  dan  pemberhentian kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah,  yang  mana  telah  disempurnakan  dengan
31 Lihat, Ibid ., h. 4-57
perubahan  pertama  dan  kedua  berturut-turut  melalui  peraturan  pemerintahan  RI Nomor 17 tahun 2005 dan peraturan pemenrinta RI Nomor 25 Tahun 2007.

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:
1. Prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam  piagam  Madinah  sebagai  produk Nabi Muhammad Saw adalah prinsip-prinsip yang dikehendaki oleh Allah Swt  dalam  al-Quran.  Dengan  kata  lain  bahwa  konsep  politik  dari  ide-ide al-quran. Dalam hal pengangkatan pemimpin, islam mengajarkan syahadat dan  membenarkan  eksistensi  baiat.  Syahadat    bersifat  religius  dan  baiat lebih bersifat keduniaan. Islam selalu mendahulukan asas musyawarah. Di dalan  piagam  madinah  tidak  ada  ketentuan  tentang  suksesi.  Nabi Muhammad tidak menentukan dan menunjuk penggantinya. Dalam islam, konsep  etika  politik  (kekuasaan  dari  kepemimpinan)  merupakan  suatu system yang mengatur kehidupan baik secara individu maupun kelompok. Dalam  islam,  sangat  tegas  adanya  larangan  menyelewengkan  amanat, meminta  jabatan,  sifat  ambisius,  menghalalkan  segala  macam  cara merupakan politik nafsu yang sangat bertentangan dengan ajaran islam.
2. Pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  secara  langsung  sebagai  salah  satu instrument  demokrasi  harus  dipandang  sebagai  instrument  demokrasi harus dipandang sebagai instrument terbaik untuk menghasilkan pemimpin yang ideal dan dapat
Pikada  dapat  member  peluang  dan  member  kepastian  format  demokrasi  yag transparan  dan  akuntabel  apabila  dilaksanakan  secara  demokratis.  Pilkada  harus memberikan  ruang  yang  lebih  bebas  bagi  masyarakat  disbanding  dengan  model pemilihan  perwakilan.  Pilkada  langsung  secara  gambalang  termuat  dalam  UU Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah.  Namun  untuk    memenuhi kebutuhan perkembangan politik dan ketatanegaraan kita, dalam perjalanan waktu Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  ini  juga  mengalami  beberapa penyempurnaan melalui dua kali perubahan. Perubahan pertama dengan peraturan
pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2005,  yang  mana  telah ditetapkan menjadi undang-undang nomor 8 tahun 2005 tangga 19 oktober 2005. Perubahan kedua melalui undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tanggal 28 April 2008.

## Al-Qur’an al-karim
al-Maududi,  Abu  A’la, Politik  Alternatif  Suatu  Perspektif  Islam, Jakarta: GemaInsani Press, 1994.
Al-Bahhiriyy, Muhammad, al-Din wa al-Dawlah, Cet. II, al-Qahirah: Dar Gharib li thiba’ah, 1980.
Al-Naisaburi, Muslin bin Hajjaj Abu al-Husain al-Qusaeri, Shahih Muslm, Juz VI, Beirut: Dar Ihya al-Thurats al-Arabi, t.th
Al-Qasthalani, Abi Abbas Syihabuddin Ahmad, Irsyad al-Syari bi Syarah Shahih Bukhari, Juz VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1304 H.
Bakhsh,  S.  Khuda, Politics  in  Islam ,  edisi  III,  Lahore  Pakistan:  SH.  Muhammad Ashraf, 1954.
Depertemen  Agama  RI, Al-Quran  dan  Terjemahannya ,  Semarang:  PT.  Karya Toha Putra, 2002.
K.  Hitti,  Philip, Capital  Cities  of  Arab  Islam, Minneapolis:  University  of Minnesota Press, 1966.
M. Zein, Satria Effendi, Dinamika Hukum dalam Islam: Suatu Tinjauan Historis, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1988.
Nasution, Harun, Islam dan Sistem Pemerintahan dalam Perkembangan Sejarah, dalam Majalah Nuansa, Jakarta: Desember 1984.
Peraturan pemerintahan RI Nomor 6 Tahun 2005
Rahman, Taufik, Hadis-hadis Hukum, Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
Rahman,  Taufik, Moralitas  Pemimpin  dalam  Perspektif  al-Qur’an, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
Smith, Donald Eugene, Relegion ald Political Depelopment, Boston: Little Brown and Company, t.th
SU,  J  Kaloh, Demokrasi  dan  Kearifan  Lokal  pada  Pilkada  Langsung, Cet.I, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2008
Salim,  Abd.  Muin, Konsep  Kekuasaan  Politik  Dalam  al-Quran, Cet.  I,  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
Sjadzali, H. Munawir, Islam dari Tata Negara, Jakakrta: UI Press 1993
Tim PenJakakrta: UI Press 1993
Tim  Penyusun  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa, Kamus  Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1994
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemmerintahan Daerah
Von  Grunebaum,  GE, Classical  Islam ,  terjemahan  Katherin  Watson,  Chicago: Aldine Publishing Company, 1970
Webster’s  Noah, Webster’s  New  Tweented  Century  Dictionary, USA:  William Collins Publisher,1980
Watt, W. Montgomery, Islamic Political Thought. Edinburg: Edinburg University Press, 1980.