## Menata Ulang Kebijakan Penggunaan Politik Identitas Era Demokrasi dalam Perspektif Hukum
Vani Wirawan a
a Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia Email: vani.wirawan@mail.ugm.ac.id
Naskah diterima: 27 Maret 2024; revisi: 30 Maret 2024; disetujui: 3 April 2024 DOI: 10.55551/jip.v5i1.91

## Abstrak:
Keberagaman  di  Indonesia  telah  menjadi  penyebab  utama  terjadinya  konflik sepanjang sejarah terutama pasca era demokrasi, seperti konflik antar agama, suku, ras,  budaya, dan  sebagainya.  Konflik-konflik itu  semakin  berkembang  bukan  hanya sebagai konflik antara satu identitas, tetapi sudah masuk ke fase baru sebagai konflik antara  beberapa  identitas  yang  muaranya  berbentuk  politik  identitas.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui kondisi politik identitas di Indonesia dan  proses menata ulang  penggunaan  politik  idenditas  dalam  perspektif  hukum.  Metode  penulisan penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan konseptual.  Hasil  penelitian  menujukkan  bahwa  problematik  politik  identitas  era demokrasi ini melalui teori teori psikoanalisis yang menyatakan Kasus Cebong versus Kampret  merupakan  penekanan  id  dan  ego  kedua  belah  pihak  yang  egonya mengarah kepada id yang ebih kuat, yang memuculkan kecemasan, permusuhan dan kompetisi.  Karena  ego  yang  mengarah  ke  id  terlalu  besar,  maka  rasionalnya  mulai tenggelam,  sehingga  terjadi  terkotak  kotaknya  masyarakat.  Sedangkan  tawaran pnataan  ulang  penggunaan  politik  indentitas  dalam  perspektif  hukum  berupa penekanan  esensi  dari  politik  identitas  itu  sendiri,  berupa  ujaran  kebencian  terkait suku,  ras,  dan  agama  yang  tercanum  dalam  Pasal  280  ayat  1  UU  Nomor  7  Tahun 2017  tentang  Pemilu.  Komisi  II  DPR  harus  mendorong  Bawaslu  dan  para  penegak hukum  untuk  secara  tegas  menindak  pelanggaran-pelanggaran  dalam  pemilu  yang bersifat ujaran kebencian dan perlu mempertimbangkan untuk menyempurnakan atau melengkapi UU Pemilu tentang pemaknaan politik identitas secara tegas.
Kata Kunci: menata ulang, politik identitas, demokrasi, hukum

## LATAR BELAKANG
Kehadiran demokrasi di Indonesia sendiri pada dasarnya senantiasa dinamis dengan isu  keberagaman  yang  kerap  menjadi  pemicu  disharmoni  antar  kelompok. 1 Keberagaman yang ada di Indonesia selama ini menjadi faktor utama dalam sejarah konflik, seperti konflik antar agama, suku, ras, budaya dan lain sebagainya. Konflik- konflik tersebut semakin berkembang tidak hanya sebagai konflik antar satu identitas, tetapi sudah memasuki babak baru sebagai konflik antar beberapa identitas. 2
Politik  identitas  sebagai  sebuah  strategi  politik  yang  sering  digunakan  oleh kelompok-kelompok  seperti  agama,  suku,  etnis,  budaya,  dan  lain-lain,  dan  strategi politik yang dapat digunakan untuk melakukan perlawanan atau digunakan sebagai cara  untuk  mengekspresikan  identitas  dari  kelompok-kelompok  tersebut. 3 Identitas bisa  dimanfaatkan  oleh  orang-orang  yang  ingin  mendapatkan  dukungan  dari kelompok-kelompok  yang  memiliki  pandangan  yang  sama. 4 Politik  identitas  sendiri merupakan penjabaran dari identitas politik yang dianut oleh warga negara berkaitan dengan arah politiknya. 5
Politik identitas lahir dari sebuah kelompok sosial yang merasa diintimidasi dan didiskriminasi oleh dominasi negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan. 6 Hal  inilah  yang  kemudian  menjadi  dasar  lahirnya  politik  identitas dalam persoalan kenegaraan, 7 sehingga politik identitas hadir sebagai sarana untuk menyampaikan  aspriasi  bagi  yang  merasa  tertindas. 8 Saat  proklamasi,  jumlah penduduk  Indonesia  sekitar  70  juta  orang,  tetapi  pada  awal  abad  ke-21  jumlahnya meningkat menjadi 250 juta. 9 Oleh karena itu, diperlukan analisis secara mendalam
1 Rasina Padeni Nasution, “Moderasi Beragama: Upaya Mengatasi Pemahaman Konservatif Pada Masyarakat Muslim Di Indonesia,” Al- Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah 10, no. 2 (2022): 53 – 70, https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.14675.
2 Yeni Sri Lestari, “Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama,” Journal of Politics and Policy 1, no. 1 (2018): 19 –30, https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2018.001.01.2.
3 Muhamad Nurul Fir daus and Lusi Andriyani, “Politik Atas Identitas Agama, Dan Etnis Di Indonesia,” INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global 2, no. 2 (2021): 46 –50, https://doi.org/10.24853/independen.2.2.47-52.
4 Ari  Ganjar  Herdiansah,  “Politisasi  Identitas  Dalam  Kompetisi  Pemilu  Di  Indonesia  Pasca  2014,” Jurnal Bawaslu 3, no. 2 (2017): 169 –83.
5 Nopyan Katili, Jamin Potabuga, and Franky Rengkung, “Politik Identitas Pada Kesetaraan Gender Dalam Pemilihan Kepala D aerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020,” Politico: Jurnal Ilmu Politik 11, no. 3 (2020): 64 –77, https://doi.org/10.35797/jp.v11i3.44365.
6 Daniel Rusyad Hamdanny and Khoiruddin Mukhtar, “Wacana Poros Partai Islam Untuk PILPRES 2024: Politik Identitas Atau Penggalangan Suara Oposisi?,” Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam 4, no. 2 (2021): 190 –207, https://doi.org/10.21043/politea.v4i2.11735.
7 Yeni Sri Lestari, “Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama.” Op.Cit
8 Wening Purbatin Palupi Soenjoto, “Eksploitasi Isu Politik Identitas Terhadap Identitas Politik Pada Generasi Milineal Indonesia Di Era 4.0,” Journal of Islamic Studies and Humanities 4, no. 2 (2019): 187 –217, https://doi.org/10.21580/jish.42.5223.
9 Firdaus and Andriyani, “Politik Atas Identitas Agama, Dan Etnis Di Indonesia.” Op.Cit.
tentang politik identitas di Indonesia yakni: bagaimana problematik politik identitas di Indonesia,  dan  bagaimana  menata  ulang  penggunaan  politik  idenditas  dalam perspektif hukum.

## METODE
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  dengan  metode  penelitian  hukum normatif. 10 Bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  non-hukum  adalah  sumber  bahan hukum yang digunakan. Untuk menjelaskan kesimpulan, penelitian ini menggunakan pendekatan  deduktif,  yang  berarti  menganalisis  peristiwa  umum  dan  kemudian menghasilkan  kesimpulan  khusus  atau  generalisasi  yang  diuraikan  menjadi  contoh konkret  atau  fakta. Metode  deduktif  berangkat  dari  sebuah  teori  yang  kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta. 11

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Problematik Politik Identitas di Indonesia
Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya.  Negara ini  terletak di  garis  khatulistiwa,  kaya  akan  sumber  daya  alam  dan sumber  daya  manusia  yang  melimpah.  Mengingat  populasi  yang  besar,  beragam budaya,  agama,  dan  suku. 12 Seringkali  bangsa  ini  menghadapi  kondisi  di  mana persatuan  berada  di  ambang  perpecahan.  Solusinya  dengan  mencari  satu  poin kekuatan  yang  bisa  digunakan  sebagai  landasan  untuk  menyatukan  berbagai kelompok  masyarakat  dan  kepentingannya.  Oleh  karena  itu,  lahir  menjadi  suatu landasan  semboyan  negara  kita  Bhinneka  Tunggal  Ika,  yang  berarti  berbeda-beda tetapi tetap satu. 13
Ketika waktu berlalu, persatuan Indonesia seringkali dihadapkan pada berbagai ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Sejak merdeka, negara ini telah dua  kali  diserang  militer  oleh  Belanda,  Timor  Timur  memisahkan  diri,  ada  konflik
10 Nanda  Dwi  Rizkia  and  Hardi  Fardiansyah, Metode  Penelitian  Hukum  (Normatif  Dan  Empiris) (Bandung: Widina Media Utama, 2023). 120.
11 Zainal Asikin and Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). 109.
12 Sunarto,  Maya  Shafira,  and  Mashuril  Anwar, Penanggulangan  Konflik  Sosial  Berbasis  Pancasila (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2014). 1-2.
13 Munir  Salim,  “Bhinneka  Tunggal  Ika  Sebagai  Perwujudan  Ikatan  Adat-Adat  Masyarakat  Adat Nusantara,” Al  Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Ketatanegaraan 6,  no.  1  (2017):  65 –74, https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4866.
separatis di berbagai wilayah, dan situasi politik di dalam negeri. 14 Politik dalam negeri seringkali  tidak  stabil,  terutama  setelah  kemerdekaan,  di  mana  berbagai  sistem pemerintahan  digunakan  mulai  dari  terpimpin,  parlementer,  hingga  demokrasi Pancasila. Kemudian, selama masa Orde Baru, semua kekuasaan terpusat di tangan pemerintah pusat yang dipimpin oleh Soeharto, dan sekarang, dalam era reformasi dengan  sistem  demokrasi,  Indonesia dianggap  sudah  cukup  matang  dan lebih  baik daripada sebelumnya. 15
Meskipun  keadaan  demokrasi  di  Indonesia  semakin  membaik  dari  tahun  ke tahun, satu hal yang tetap melekat dalam perjalanan politik di Indonesia adalah politik identitas. 16 Istilah  politik  identitas  menjadi  familiar  di  sekitar  tahun  2017  saat dilaksanakannya  Pemilihan  Gubernur  DKI  Jakarta.  Pada  masa  itu,  politik  identitas yang keras dan sporadis menyebabkan masyarakat terpecah dan terbagi menjadi dua kubu yang bertentangan, yaitu petahana versus oposisi, Cebong versus Kampret. 17
Apa yang sebenarnya dimaksud dengan politik identitas?. Pembahasan tentang politik  identitas  tidak  dapat  dipisahkan  dari  konsep  identitas  itu  sendiri.    Suparlan menafsirkan identitas atau jati diri sebagai pengakuan atas seseorang atau kelompok tertentu  yang  merupakan  bagian  integral  yang  ditandai  dengan  bergabung  atau terlibat  dalam  kelompok  atau  golongan  tertentu.  Gabung  dalam  kelompok  atau golongan tertentu ini pasti berdasarkan rasa persamaan identitas. 18
Identitas atau jati diri dapat ditemukan dalam berbagai bentuk dan jenis, seperti identitas  gender,  agama,  suku,  profesi,  budaya,  dan  lain-lain.  Oleh  karena  itu, kelompok  yang  didasarkan  pada  kesamaan  identitas  akan  membentuk  sebuah kelompok  identitas. 19 Politik  identitas  sendiri  merupakan  penjabaran  dari  identitas politik  yang  dianut  oleh  warga  negara  berkaitan  dengan  arah  politiknya.  Politik identitas berasal dari kelompok sosial yang merasa terintimidasi dan diskriminasi oleh
14 Aman, Indonesia:  Dari  Kolonialisme  Sampai  Nasionalisme (Yogyakarta:  Pujangga  Press,  2014). 112-115.
15 Dian Aulia, “Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi,” Masyarakat Indonesia 42, no. 1 (2016): 115 –26, https://doi.org/10.14203/jmi.v42i1.362.
16 Husni Mubarok, “Demokrasi, Politik Identitas, Dan Kohesi Sosial: Peluang Dan Tantangan Strategi Dakwah  Untuk  Menghalau  Provokasi  Politik  Di Indonesia,” Jurnal  Bimas  Islam 11,  no.  2  (2018): 365 –400, https://doi.org/10.37302/jbi.v11i2.57.
17 Abdulloh Hamid, Darwis, and Santi Andriyani, “Fenomena Politik Cebong Dan Kampret Di Indonesia Sebuah Analisis Dari Perspektif Pemikiran Politik Dalam Islam,” POLITEA: Jurnal Pemikiran Politik Islam 1, no. 1 (2018): 29 –36, https://doi.org/10.21043/politea.v1i1.4320.
18 Dian Permata, “Politik Identitas Vs Identitas Politik,” Https://M.Merdekanews.Co/Read/1678/Politik- Idetitas-vs-Identitas-Politik , January 29, 2018. Diakses tanggal 04 Maret 2024
19 Yeni Sri Lestari, “Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama.” Op.Cit
dominasi  negara  dan  pemerintah  dalam  sistem  pemerintahan,  yang  kemudian menjadi dasar politik identitas dalam konteks negara. 20
Problema politik identitas sebagai suatu fenomena yang dapat dilihat dari segi kepribadian  yang  memunculkan  sebab  untuk  diperoleh  akibat,  sehingga  dapat ditelaah  dengan  Teori  Kepribadian  dari  Sigmund  Freud  yang  dikenal  dengan  teori psikoanalisis  membagi  kepribadian  manusia  menjadi  tiga  unsur  yang  saling berinteraksi  yakni  id,  ego  dan  superego.  Seperti  yang  diketahui  pada  kasus  politik identitas yang terjadi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, politik identitas yang keras dan sporadis  menyebabkan  masyarakat  terpecah  dan  terbagi  menjadi  dua  kubu  yang bertentangan,  yaitu  petahana  versus  oposisi,  Cebong  versus  Kampret  (ini memungkinkan  perbedaan  agama,  suku,  etnis,  budaya, dan  lain-lain).  Kasus  politik identitas ini dapat di analisis dengan unsur id, ego dan superego.
Id dalam kasus Cebong versus Kampret dapat menujukkan ekspresi atas dasar suku, ras, agama, sangat tinggi dari salah satu pihak, akibat dari hal ini mengakibatkan terkotak-kotaknya  masyarakat.  Ego  dalam  kasus  Cebong  dan  Kampret  dapat menjukkan  kedua  belah  pihak  yang  egonya  mengarah  kepada  id  yang  ebih  kuat, sehingga  muncul  kecemasan,  permusuhan  dan  kompetisi. Karena  ego  yang mengarah  ke  id  terlalu  besar,  maka  rasionalnya  mulai  tenggelam.  Superego  dalam kasus  Cebong  versus  Kampret  sebagai  relasi  antara  id  dan  ego  yag  terjadi  dalam tingkat kompetesi tersebut.
Tataran konsekuensinya mengapa terjadi terkotak-kotak dalam masyarakat oleh dampak  politik  identitas  ini,  yang  mana  kebutuhan  biologis  terus  berlangsung  (id), kebutuhan  psikologis  tidak  berkembang  (ego),  dan  kebutuhan  sosial  macet (superego).  Kebutuhan  biologis  yakni  penekanan  merasa  benar  sendiri  dalam mengespresikan suku, ras, agama, sangat tinggi dari salah satu pihak baik Kampret maupun  Cebong,  padahal  semua  itu  bisa  dipahami  sebagai  suatu  keberagaman. Kebutuhan psikologis yakni tidak mau menekankan arti toleransi antar dan tenggang rasa saling mengasihi antar individu yang berbeda beda antar kelompok. Kebutuhan sosial  yakni  menganggap  yang  lain  salah.  Wujud  akhir  adalah  terjadi  pertempuran dalam ekpresi ujaran kebecian antar kelompok.
Sebenarnya politik identitas adalah sebuah cara berpolitik yang didasarkan pada kesamaan identitas, di Indonesia sendiri politik identitas kerap dikerucutkan menjadi
20 Anisa  Rizki  Febriani,  “Apa  Itu  Politik  Identitas?  Ini  Pengertian  Beserta  Contoh  Nyatanya,” Https://Www.Detik.Com/Edu/Detikpedia/d-6487494/Apa-Itu-Politik-Identitas-Ini-Pengertian- Beserta-Contoh-Nyatanya , December 29, 2022. Diakses tanggal 04 Maret 2024
dua  kelompok,  yaitu  nasionalis  dan  agamis  yang  dapat  memberikan  dampak  dari politik identitas ini bagi bangsa dan negara. 21 Politik identitas memberikan ruang yang luas  bagi  terciptanya  keseimbangan  dan  konflik  dalam  proses  demokratisasi  suatu negara.  Jika  tidak  dikelola  secara  efisien  dan  cerdas,  hal  ini  dapat  menyebabkan keruntuhan  stabilitas  negara. 22 Jika  pemerintah  tidak  memiliki political  will untuk menengahi  pertentangan  antara  kedua  identitas  tersebut,  kestabilan  negara  bisa terancam. 23
Tidak  hanya  kepentingan  politik  yang  terancam,  tetapi  juga  kepentingan masyarakat  secara  keseluruhan.  Karena  politik  identitas  sebagai  politik  perbedaan merupakan  tantangan  tersendiri  bagi  sistem  demokratisasi  yang  stabil. 24 Sebagai contoh, pada masa penjajahan, masyarakat bersatu karena memiliki identitas sebagai bangsa  Indonesia  sehingga  mampu  melawan  penjajah.  Namun,  jika  tidak  dikelola dengan baik, politik identitas dapat menyebabkan perpecahan di masyarakat, seperti yang terjadi saat Pilkada DKI Jakarta. Hingga saat ini, masyarakat semakin terpecah- belah  dan  terbagi  tidak  hanya  dalam  ranah  politik,  tetapi  juga  di  bidang  sosial  dan budaya. 25
Jika  terus  dibiarkan  politik  identitas  ini  akan  merusak  stabilitas  bangsa,  yang sebenarnya perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, tetapi sekarang malah menjadi senjata yang merusak dari dalam bangsa sendiri. 26 Hanya dengan berdialog dengan individu  yang  memiliki  pandangan  berbeda,  maka  dapat  membuka  sudut  pandang baru  bagi  masyarakat  untuk  memahami  cara  bertindak  dan  memilih  sikap. Seharusnya tidak ada benturan antara nasionalisme dan agama. Menurut K.H Hasyim
21 Andre  Pebrian  Perdana  and  Muslih,  “Dampak  Politik  Identitas  Pada  Pemilihan  Umum  2024 Mendatang,” Inovasi  Pembangunan:  Jurnal  Kelitbangan 11,  no.  2  (2023):  225 –38, https://doi.org/10.35450/jip.v11i02.400.
22 Ahmad  Syafii  Maarif, Politik  Identitas  Dan  Masa  Depan  Pluralisme  Indonesia ,  Cet.  I  (Jakarta: Democracy Project, 2012).
23 Kukuh  Santoso,  “Politik  Identitas  Di  Indonesia:  Antara  Nasionalisme  Dan  Agama,” Https://Timesindonesia.Co.Id/Kopi-Times/468181/Politik-Identitas-Di-Indonesia-Antara- Nasionalisme-Dan-Agama , September 9, 2023. Diakses tanggal 04 Maret 2024
24 Mansurni Abadia et al., “Strategi Mitigasi Dampak Negatif Politik Identitas Sebelum Dan Sesudah Pemilu,” Electoral  Governance  Jurnal  Tata  Kelola  Pemilu  Indonesia 4,  no.  2  (2023):  142 –65, https://doi.org/10.46874/tkp.v4i2.721.
25 Amilin,  “Pengaruh  Hoaks  Politik  Dalam  Era  Post-Truth  Terhadap  Ketahanan  Nasional  Dan Dampaknya  Pada  Kelangsungan  Pembangunan  Nasional,” Jurnal  Kajian  Lemhannas ,  no.  39 (2019): 1 –11.
26 Abadia et al., “Strategi Mitigasi Dampak Negatif Politik Identitas Sebelum Dan Sesudah Pemilu.”
Asy'ari, agama dan nasionalisme tidak saling bertentangan. Nasionalisme merupakan bagian dari agama dan keduanya saling mendukung. 27

## Penataan Ulang Penggunaan Politik Idenditas dalam Perspektif Hukum
Indonesia  saat  ini,  politik  identitas  dan  solidaritas  menghadapi  sejumlah masalah.  Ini  terjadi  karena  adanya  konflik  antar  suku,  etnis,  agama,  dan  masalah- masalah lain yang sering  terjadi. 28 Masalah kebingungan politik identitas ini muncul karena banyak orang menganggap bahwa identitas hanya ditafsirkan secara terbatas, yakni  identitas  kelompok.  Setelah  Indonesia  merdeka,  bangsa  Indonesia  sudah sepakat  untuk  memuliakan  nilai identitas  nasional  yang  berasal  dari persatuan  dan kesatuan  dalam  keberagaman.  Maksudnya  adalah  identitas  antara  berbagai  suku, ras,  agama,  dan  golongan  yang  berbeda  digunakan  sebagai  sarana  untuk menyatukan bangsa dalam mewujudkan nasionalisme. 29
Pada acara Dialog Kebangsaan bersama Partai Politik untuk Persiapan Pemilu Tahun 2024, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengatakan bahwa Pemilu sebenarnya adalah kesempatan untuk menemukan pemimpin terbaik bagi bangsa. 30 Demi  hal  tersebut,  diharapkan  bahwa  partai politik (parpol)  yang ikut  dalam  Pemilu 2024,  sebagai  sarana  politik  bagi  calon  pemimpin  masa  depan,  dapat  bersaing dengan  bertukar  ide-ide.  Wakil  Presiden  berharap  agar  partai  politik  tidak menggunakan strategi politik identitas yang bisa menyebabkan polarisasi sosial yang tajam di tengah masyarakat yang mirip dengan yang terjadi pada Pemilu 2019. Wakil Presiden juga menegaskan pentingnya untuk waspada terhadap kampanye negatif di media  sosial,  karena  perang  politik  di  platform  tersebut  pasti  akan  terjadi  selama Pemilu. 31
Pernyataan  Wapres  K.H.  Di  atas  Ma'ruf  Amin  menegaskan  bahwa  masalah politik  identitas  yang  disertai  dengan  ujaran  kebencian  dan  hoaks  di  media  sosial
27 Dyah Dwi Astuti, “PBNU: Agama Dan Nasionalisme Tidak Berseberangan,”
Https://Www.Antaranews.Com/Berita/714747/Pbnu-Agama-Dan-Nasionalisme-Tidak- Berseberangan , May 30, 2018.
28 Muhammad Habibi, “Analisis Politik Identitas Di Indonesia,” INA-Rxiv Papers 1, no. 1 (2017): 1 –17, https://doi.org/10.31227/osf.io/pey72.
29 Ibid.
30 Ma’ruf  Amin,  “Wapres  Harapkan  Pemilu  2024  Tidak  Timbulkan  Polarisasi  Sosial,” Https://Www.Wapresri.Go.Id/Wapres-Harapkan-Pemilu-2024-Tidak-Timbulkan-Polarisasi-Sosial- Tajam-Di-Masyarakat/ , March 13, 2023.
31 Mawar Kusuma Wulan and Willy Medi Christian Nababan, “Wapres Amin Ingatkan Gejala Polarisasi Mulai  Muncul  Di  Masyarakat,” Https://Www.Kompas.Id/Baca/Polhuk/2023/03/13/Wapres-Amin- Ingatkan-Gejala-Polarisasi-Mulai-Muncul-Di-Masyarakat , March 13, 2023.
dalam kampanye merupakan tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. 32 Jika kita melihat Pemilu yang sudah berlalu, kita dapat melihat bahwa politik identitas yang disertai dengan ujaran kebencian mulai muncul dalam Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Berlanjut ke tahun 2019, dan selanjutnya hingga tahun 2020. Menurut informasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), selama pelaksanaan Pemilu 2019  terdapat  sebanyak  973  hoaks  terkait  politik.  Pada  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada)  2020  47  isu  hoaks  yang  tersebar  di  602  sebaran  konten  pada  platform digital. 33
Salah satu persoalan yang menyebabkan maraknya penggunaan politik identitas yang disertai ujaran kebencian dan hoaks di media sosial pada pemilu karena aturan kampanye politik di media sosial masih memiliki banyak persoalan. Dalam kasus ini, adalah sangat penting untuk memperhatikan Teori Evaluasi Kebijakan dari Peter H. Rossi  dan  Howard  E.  Freeman  yang  dapat  sebagai  alat  analisis.  Hal  yang  paling utama dalam melakukan evaluasi kebijakan adalah memiliki tujuan dan kriteria yang jelas. Tujuan harus merumuskan target yang ingin dicapai dalam suatu kebijakan, baik dalam  bentuk  global  maupun  angka-angka.  Sementara  kriteria  harus  memastikan bahwa  tujuan  ditetapkan  sebelumnya  dapat  dicapai  dan  dipenuhi  dengan memuaskan.
Sesuai Teori  Evaluasi  Kebijakan  dari  Peter H.  Rossi  dan  Howard  E. Freeman penanganan yang lebih baik terhadap pelanggaran pemilu yang terkait dengan politik identitas adalah dengan masuk ke inti dari politik identitas yang disalahgunakan, yakni ujaran  kebencian  terutama  terkait  dengan  suku,  ras,  dan  agama  (SARA).  Masalah ujaran kebencian atau SARA ini sebetulnya sudah disinggung dalam Pasal 280 ayat 1  huruf  (c)  UU  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu  yang  berbunyi  “menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain”, dan huruf (d) yang berb unyi “menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat”. Selain itu, dalam Pasal 243 ayat 1 KUHP juga disebutkan kata-kata yang bersifat  ujaran  kebencian,  yaitu:  “..yang  berisi  pernyataan  perasaan  permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau  beberapa  golongan  atau  kelompok  penduduk  Indonesia  berdasarkan  ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental,
32 Amin, “Wapres Harapkan Pemilu 2024 Tidak Timbulkan Polarisasi Sosial.”
33 Henri Subiakto, “Hoaks Makin Merajalela Jelang Pemilu,”
Https://Www.Kominfo.Go.Id/Content/Detail/17270/Hoaks-Makin-Merajalela-Jelang- Pemilu/0/Sorotan_media , March 19, 2019.
atau  disabilitas  fisik  yang  berakibat  timbulnya  kekerasan  terhadap  orang  atau barang..”. 34
Pada proses pemilu secara demokratis, KPU dan Bawaslu hendaknya tidak ragu dalam  menyikapi  pelanggaran  pemilu  yang  bersifat  politik  identitas  dengan  alasan belum ada definisi yang tegas mengenai politik identitas itu  sendiri. Hal yang harus dilihat bukanlah definisinya, tetapi esensi dari politik identitas itu sendiri, yaitu ujaran kebencian  terkait  SARA,  yang  mana  telah  diatur  ketentuannya  di  dalam  Pasal  280 ayat  1  UU  Nomor  7  Tahun 2017  tentang  Pemilu,  dan  juga  dalam  KUHP  Pasal  243 ayat  1.  Komisi  II  DPR  harus  mendorong  Bawaslu  dan  para  penegak  hukum  untuk secara tegas menindak pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu yang bersifat ujaran kebencian  itu.  Di  sisi  lain,  Komisi  II  DPR  RI  juga  perlu  mempertimbangkan  untuk menyempurnakan atau melengkapi UU Pemilu dengan ketentuan mengenai definisi dari  “politik  identitas”  itu  sendiri  agar  konsep  mengenai  “politik  identitas”  itu  dapat disepakati oleh semua pihak. 35
Selain  substansi  hukum  diatas,  penelitian  ini  menemukan  beberapa  hal, pertama, masih belum jelasnya mengenai pelanggaran kampanye di media sosial. Ini menciptakan  kesulitan  dalam  menafsirkan  peraturan  hukum  yang  ada.  Kedua,  ada perbedaan  antara  KPU  dan  Bawaslu  dalam  menjelaskan  aturan  terkait  kampanye, termasuk kampanye di media sosial. Ketiga, masih ada kelemahan dalam bentuk dan mekanisme pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran kampanye di media sosial. 36
Selain  mempertimbangkan  aspek  hukum,  juga  dilihat  dalam  konteks  evaluasi implementasi  kebijakan.  Implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh  empat  variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan sikap, serta struktur birokrasi. 37 Dalam hal  variabel  komunikasi,  pelaksanaan  kebijakan  pengaturan  kampanye  di  media sosial  oleh  KPU  dan  Bawaslu  menghadapi  tantangan  komunikasi  karena  struktur birokrasi  yang  hierarkis  dalam  penyelenggaraan  Pemilu,  sehingga  mengakibatkan perbedaan pandangan karena proses sosialisasi yang kurang optimal. 38
34 Aryojati Ardipandanto, “Politik Identitas Pada Pemilu 2024,” Info Singkat XV, no. 6 (2023): 1 –5.
35 Ibid.
36 Arfianto Purbolaksono, “Urgensi Penataan Regulasi Kampanye Di Media Sosial Guna Menangkal Penggunaan
Politik Identitas Dan Hoaks
Pada Pemilu 2024,”
Https://Www.Theindonesianinstitute.Com/Urgensi-Penataan-Regulasi-Kampanye-Di-Media-Sosial- Guna-Menangkal-Penggunaan-Politik-Identitas-Dan-Hoaks-Pada-Pemilu-2024/ , March 20, 2023.
37 Joko  Pramono, Implementasi  Dan  Evaluasi  Kebijakan  Publik ,  Cet.  I  (Surakarta:  UNISRI  Press, 2020).
38 Purbolaksono,  “Urgensi  Penataan  Regulasi  Kampanye  Di  Media  Sosial  Guna  Menangkal Penggunaan Politik Identi tas Dan Hoaks Pada Pemilu 2024.”
Masalah lain dalam variabel ini adalah kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM)  yang  terampil  dan  kurangnya  sarana  prasarana  yang  dapat  mendukung pengawasan  kampanye  di  media  sosial.  Selanjutnya,  sampai  saat  ini  belum  ada bagian khusus yang bertanggung jawab dalam penanganan masalah birokrasi terkait kampanye media sosial. Ini adalah sesuatu yang perlu ditekankan terutama kepada Bawaslu agar dapat mengawasi kampanye dengan optimal, termasuk di media sosial, agar tetap mematuhi peraturan. 39
Selain  itu,  variabel  sikap  tantangannya  adalah  terdapat  perbedaan  penafsiran antara  KPU  dan  Bawaslu  terhadap  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilu, khususnya terkait regulasi kampanye di media sosial. Kemudian, pada faktor sumber  daya,  ditemukan  tantangan  dalam  hal  kewenangan.  Saat  ini,  KPU  hanya mengatur jumlah akun yang terdaftar, tetapi belum mendorong aktifitas dari akun-akun yang  terdaftar  tersebut.  Ini  sangatlah  penting,  dikarenakan  akun-akun  ini  hanya memperkuat komunikasi satu arah tanpa adanya interaksi dengan pengguna media sosial  lainnya.  Sementara  itu,  akun-akun  bot  kerap  menyebar  hoaks  dengan luasnya. 40
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  temuan  di  atas,  penelitian  ini  memberikan beberapa rekomendasi dari aspek hukum dan aspek implementasi kebijakan. 41 Pada aspek  hukum,  pertama,  diperlukan  adanya  peraturan  teknis  yang  spesifik  dalam menata  kampanye  di  media  sosial.  Kedua,  mendorong  adanya  kesamaan  standar komunitas  mengenai  indikator  penyebaran  berita  bohong  dan  ujaran  kebencian. Ketiga,  mendorong  Bawaslu  untuk  memperkuat  sanksi  administratif  maupun  sanksi lainnya terkait pelanggaran kampanye politik di media sosial. 42
Untuk implementasi kebijakan, ada lima rekomendasi, yakni KPU dan Bawaslu harus  meningkatkan  komunikasi  untuk  menyamakan  persepsi  dan  harmonisasi peraturan  kampanye  politik  di  media  sosial.  KPU  dan  Bawaslu  harus  melakukan sosialisasi terkait peraturan kampanye di media sosial di seluruh organisasinya, baik di pusat maupun daerah, untuk menyamakan persepsi, sikap, dan langkah-langkah dalam penerapan kebijakan. Kominfo, KPU, dan Bawaslu perlu meningkatkan literasi digital  masyarakat.  KPU  dan  Bawaslu  perlu  lebih  banyak  bekerja  sama  dengan
39 Ibid.
40 Ibid.
41 Intan  Fitri  Meutia, Analisis  Kebijakan  Publik ,  Cet.  I  (Bandar  Lampung:  Anugrah  Utama  Raharja, 2017).
42 Purbolaksono,  “Urgensi  Penataan  Regulasi  Kampanye  Di  Media  Sosial  Guna  Menangkal Penggunaan Politik Identitas Dan Hoaks Pada Pemilu 2024.”
masyarakat  sipil,  PSE  media  sosial,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  untuk mensosialisasikan peraturan tentang kampanye politik di media sosial. KPU melalui Biro  Teknis  Penyelenggaraan  Pemilu  maupun  Bawaslu  melalui  Biro  Fasilitasi Penanganan  Pelanggaran  Pemilu  harus  mengalokasikan  sumber  daya  mereka dengan cara yang paling efisien. 43

## KESIMPULAN
Kondisi  politik  identitas  di  Indonesia,  dan  proses  menata  ulang  penggunaan politik idenditas dalam perspektif hukum telah ditemukan. Kondisi politik identitas era demokrasi ini melalui teori teori psikoanalisis yang menyatakan Kasus Cebong versus Kampret  merupakan  penekanan  id  dan  ego kedua  belah  pihak  yang  egonya mengarah kepada id yang ebih kuat, sehingga muncul kecemasan, permusuhan dan kompetisi.  Karena  ego  yang  mengarah  ke  id  terlalu  besar,  maka  rasionalnya  mulai tenggelam,  sehingga  terjadi  terkotak  kotaknya  masyarakat.  Tawaran  menata  ulang penggunaan politik indentitas dalam perspektif hukum berupa penekanan esensi dari politik identitas itu sendiri, berupa ujaran kebencian terkait suku, ras, dan agama, yang mana telah diatur ketentuannya di dalam Pasal 280 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Komisi II DPR harus mendorong Bawaslu dan para penegak hukum untuk secara tegas menindak pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu yang bersifat ujaran  kebencian  dan  perlu  mempertimbangkan  untuk  menyempurnakan  atau melengkapi UU Pemilu tentang pemaknaan politik identitas secara tegas.

## DAFTAR PUSTAKA
Abadia,  Mansurni,  Cenruang  Alung,  Iman  Permadi,  and  Yana  Schovad.  “Strategi Mitigasi  Dampak  Negatif  Politik  Identitas  Sebelum  Dan  Sesudah  Pemilu.”
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 4, no. 2 (2023): 142 – 65. https://doi.org/10.46874/tkp.v4i2.721.
Aman. Indonesia:  Dari  Kolonialisme  Sampai  Nasionalisme .  Yogyakarta:  Pujangga Press, 2014.
Amilin. “Pengaruh Hoaks Politik Dalam Era Post-Truth Terhadap Ketahanan Nasional Dan  Dampaknya  Pada  Kelangsungan  Pembangunan  Nasional.” Jurnal  Kajian Lemhannas , no. 39 (2019): 1 –11.
43 Ibid.
Amin,  Ma’ruf.  “Wapres  Harapkan  Pemilu  2024  Tidak  Timbulkan  Polarisasi  Sosial.” Https://Www.Wapresri.Go.Id/Wapres-Harapkan-Pemilu-2024-Tidak-Timbulkan- Polarisasi-Sosial-Tajam-Di-Masyarakat/ . March 13, 2023.
Ardipandanto, Aryojati. “Politik Identitas Pada Pemilu 2024.” Info  Singkat XV,  no.  6 (2023): 1 –5.
Asikin,  Zainal,  and  Amiruddin. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2016.
Astuti,  Dyah  Dwi.  “PBNU:  Agama  Dan  Nasionalisme  Tidak  Berseberangan.” Https://Www.Antaranews.Com/Berita/714747/Pbnu-Agama-Dan-Nasionalisme- Tidak-Berseberangan . May 30, 2018.
Auli a, Dian. “Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi.” Masyarakat Indonesia 42, no. 1 (2016): 115 –26. https://doi.org/10.14203/jmi.v42i1.362.
Febriani,  Anisa  Rizki.  “Apa  Itu  Politik  Identitas?  Ini  Pengertian  Beserta  Contoh Nyatanya.” Https://Www.Detik.Com/Edu/Detikpedia/d-6487494/Apa-Itu-Politik- Identitas-Ini-Pengertian-Beserta-Contoh-Nyatanya . December 29, 2022.
Firdaus, Muhamad Nurul, and Lusi Andriyani. “Politik Atas Identitas Agama, Dan Etnis Di Indonesia.” INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global 2, no. 2 (2021): 46 –50. https://doi.org/10.24853/independen.2.2.47-52.
Habibi, Muhammad. “Analisis Politik Identitas Di Indonesia.” INA-Rxiv Papers 1, no. 1
(2017): 1 –17. https://doi.org/10.31227/osf.io/pey72.
Hamdanny,  Daniel  Rusyad,  and  Khoiruddin  Mukhtar.  “Wacana  Poros  Partai  Islam Untuk  PILPRES  2024:  Politik  Identitas  Atau  Penggalangan  Suara  Oposisi?” Politea:  Jurnal  Pemikiran  Politik  Islam 4,  no.  2  (2021):  190 –207. https://doi.org/10.21043/politea.v4i2.11735.
Hamid,  Abdulloh,  Darwis,  and  Santi  Andriyani.  “Fenomena  Politik  Cebong  Dan Kampret  Di  Indonesia  Sebuah  Analisis  Dari Perspektif  Pemikiran  Politik  Dalam Islam.” POLITEA:  Jurnal  Pemikiran  Politik  Islam 1,  no.  1  (2018):  29 –36. https://doi.org/10.21043/politea.v1i1.4320.
Herdiansah,  Ari  Ganjar.  “Politisasi  Identitas  Dalam  Kompetisi  Pemilu  Di  Indonesia Pasca 2014.” Jurnal Bawaslu 3, no. 2 (2017): 169 –83.
Katili,  Nopyan,  Jamin  Potabuga,  and  Franky  Rengkung.  “Politik  Identitas  Pada Kesetaraan  Gender  Dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  Kabupaten  Gorontalo Tahun  2020.” Politico:  Jurnal  Ilmu  Politik 11,  no.  3  (2020):  64 –77.
https://doi.org/10.35797/jp.v11i3.44365.
Maarif, Ahmad Syafii. Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Indonesia . Cet. I.
Jakarta: Democracy Project, 2012.
Mertokusumo, Sudikno. Teori Hukum . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.
Meutia, Intan Fitri. Analisis Kebijakan Publik . Cet. I. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017.
Mubarok,  Husni.  “Demokrasi,  Politik  Identitas,  Dan  Kohesi  Sosial:  Peluang  Dan Tantangan  Strategi  Dakwah  Untuk  Menghalau  Provokasi  Politik  Di  Indonesia.” Jurnal Bimas Islam 11,
no. 2 (2018): 365 –400. https://doi.org/10.37302/jbi.v11i2.57.
Nasution,  Rasina  Padeni.  “Moderasi  Beragama:  Upaya  Mengatasi  Pemahaman Konservatif  Pada Masyarakat Muslim Di Indonesia.” Al- Usrah : Jurnal Al Ahwal As  Syakhsiyah 10,  no.  2  (2022):  53 –70.  https://doi.org/10.30821/al- usrah.v10i2.14675.
Perdana, Andre Pebrian, and Muslih. “Dampak Politik Identitas Pada Pemilihan Umum 2024 Mendatang.” Inovasi  Pembangunan:  Jurnal  Kelitbangan 11,  no.  2  (2023): 225 –38. https://doi.org/10.35450/jip.v11i02.400. Permata, Dian. “Politik Identitas Vs Identitas Politik.”
Https://M.Merdekanews.Co/Read/1678/Politik-Idetitas-vs-Identitas-Politik . January 29, 2018.
Pramono,  Joko. Implementasi  Dan  Evaluasi  Kebijakan  Publik .  Cet.  I.  Surakarta: UNISRI Press, 2020.
Purbolaksono, Arfianto. “Urgensi Penataan Regulasi Kampanye Di Media Sosial Guna Menangkal  Penggunaan  Politik  Identitas  Dan  Hoaks  Pada  Pemilu  2024.” Https://Www.Theindonesianinstitute.Com/Urgensi-Penataan-Regulasi- Kampanye-Di-Media-Sosial-Guna-Menangkal-Penggunaan-Politik-Identitas- Dan-Hoaks-Pada-Pemilu-2024/ . March 20, 2023.
Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris) . Bandung: Widina Media Utama, 2023.
Rosyidi, Hamim. Psikologi Kepribadian (Paradigma Psikoanalisa) . Surabaya: Jaudar Press, 2012.
Salim,  Munir.  “Bhinneka  Tunggal  Ika  Sebagai  Perwujudan  Ikatan  Adat-Adat Masyarakat  Adat  Nusantara.” Al  Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan Ketatanegaraan 6, no. 1 (2017): 65 –74. https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4866.
Santoso,  Kukuh.  “Politik  Identitas  Di  Indonesia:  Antara  Nasionalisme  Dan  Agama.” Https://Timesindonesia.Co.Id/Kopi-Times/468181/Politik-Identitas-Di-Indonesia- Antara-Nasionalisme-Dan-Agama . September 9, 2023.
Soenjoto, Wening Purbatin Palupi. “Eksploitasi Isu Politik Identitas Terhadap Identitas Politik Pada Generasi Milineal Indonesia Di Era 4.0.” Journal of Islamic Studies and Humanities 4, no. 2 (2019): 187 –217. https://doi.org/10.21580/jish.42.5223.
Subiakto, Henri. “Hoaks Makin
Merajalela
Jelang Pemilu.”
Https://Www.Kominfo.Go.Id/Content/Detail/17270/Hoaks-Makin-Merajalela-
Jelang-Pemilu/0/Sorotan_media . March 19, 2019.
Sunarto, Maya Shafira, and Mashuril Anwar. Penanggulangan Konflik Sosial Berbasis Pancasila . Bandar Lampung: Pustaka Media, 2014.
Wirawan. Evaluasi: Teori, Model, Metodologi, Standar, Aplikasi Dan Profesi . Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Wulan, Mawar Kusuma, and Willy Medi Christian Nababan. “Wapres Amin Ingatkan
Gejala Polarisasi Mulai Muncul Di Masyarakat.”
Https://Www.Kompas.Id/Baca/Polhuk/2023/03/13/Wapres-Amin-Ingatkan- Gejala-Polarisasi-Mulai-Muncul-Di-Masyarakat . March 13, 2023.
Yeni  Sri  Lestari.  “Politik  Identitas  Di  Indonesia:  Antara  Nasionalisme  Dan  Agama.”
Journal of Politics and Policy 1, no. 1 (2018): 19 –30. https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2018.001.01.2.