## Pengembangan kawasan agropolitan Bromo Tengger Semeru

## Agropolitan area development Bromo Tengger Semeru

## Karnaji
Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga E-mail: karnaji@fisip.unair.ac.id

## Abstrak
Kesadaran dan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup bukan saja makin meningkat, tetapi juga makin sistematis dan implementatif. Di atas kertas telah dirumuskan kebijakan dan skenario pengembangan kawasan agropolitan Bromo Tengger Semeru. Tetapi, dalam kenyataan upaya untuk mengembangkan komoditi unggulan dan memanfaatkan kawasan tersebut ternyata bukanlah hal yang mudah.  Ada berbagai persoalan  yang timbul, bukan hanya berkaitan dengan ancaman perubahan perunutkan lahan, tetapi ditengarai juga kurangnya dukungan berbagai infrastruktur yang  dibutuhkan.  Kegiatan  bertujuan  untuk  mengkaji  situasi  problematik  yang  timbul  dalam  upaya pengembangan kawasan agropolitan Bromo Tengger Semeru sekaligus mengkaji pengaruh kebijakan dan program  pembangunan  serta  merumuskan  rekomendasi  untuk  meningkatkan  efektivitas  kebijakan  yang mendukung  implementasi  pembangunan  yang  berkelanjutan  di  kawasan  agropolitan  Bromo  Tengger Semeru.  Metodenya  yaitu  pra-lapangan,  pelingkupan,  baseline  data,  analisis,  pengkajian,  perumusan kebijakan program dan yang terakhir perbaikan. Berbagai permasalahan agrobisnis telah ditemukan mulai dari  kurangnya  sarana  prasarana  sampai  dengan  tidak  mampu  bersaing  di  pasaran.  Ada  pula  berbagai rekomendasi berbagai program utama yang telah ditemukan.  Oleh karena itu harus di terapkan beberapa program utama untuk keberhasilan pengembanagn kawasan agropolitan Bromo Teengger Semeru.
Kata kunci: kesadaran; kebijakan; problematik; agrobisnis; program.

## Abstract
The awareness and commitment of the Regional Government of the Province of East Java to preserve the environment is not only increasing, but also more systematic and implementation. On paper, policies and scenarios  for  the  development  of  the  Bromo  Tengger  Semeru  agropolitan  area  have  been  formulated. However, in reality the effort to develop superior commodities and utilize the region was apparently not an  easy thing. In the  field,  there  are various  problems  that  arise,  not  only  related to the  threat  of  land acquisition  change, but  also  the lack  of  support for  various  infrastructure  needed.  The  activity aims  to study the problematic situations arising in the efforts to develop the Bromo Tengger Semeru agropolitan area  while  also  examining  the  effects  of  development  policies  and  programs  and  formulate recommendations to improve the effectiveness of policies that support the implementation of sustainable development  in  the  Bromo  Tengger  Semeru  agropolitan  area.  The  methods  are  pre-field,  scoping, baseline  data,  analysis,  assessment,  program  policy  formulation  and  the  last  is  improvement.  Various agribusiness problems have been found ranging from lack of infrastructure to being unable to compete in the  market.  There  are  also  various  recommendations for various  main  programs that  have  been found. Therefore,  several  major  programs  must  be  implemented  for  the  successful  development  of  the  Bromo Teengger Semeru agropolitan area.
Keywords: awareness; policy; problematic; agribusiness; program

## Pendahuluan
Pada  umumnya  pengembangan  wilayah  mengacu  pada  produktivitas  wilayah  yang  berubah. Pengembangan  wilayah  dapat  diukur  dari  kesempatan  kerja,  peningkatan  populasi  penduduk, tingkat  pendapatan,  dan  nilai  tambah  industri  pengolahan.  Pengembangan  wilayah  merupakan strategi  memanfaatkan  dan  mengkombinasikan  faktor  internal  dan  eksternal  sebagai  peluang dan  potensi  sehingga  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  produksi  wilayah  akan  barang  dan jasa. (Friedman & Allonso, 1978)
Terdapat dua tujuan pengembangan wilayah yaitu dari segi sosial dan ekonomis. Hal ini berarti, pengembangan  wilayah  adalah  sebuah  upaya  untuk  memberikan  kesejahteraan  dan meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat,  sehingga  menciptakan  pusat-pusat  produksi, memberikan kemudahan prasarana dan pelayanan logistik , dsb. (Tri Utomo,1999).
Pengembangan Wilayah dari Bawah ( Development From Below ) berada pada kendali lembaga- lembaganya sendiri guna menciptakan arah pengebangan tujuan wilayah itu sendiri. Konsep ini berbeda  dengan  konsep  pengembangan  dari  atas  dalam  tingkat  integrasi  yang  diinginkan  antar wilayah  maju  dan  kurang  maju.  Selain  itu,  kapasitas  dari  wilayah  tertentu  untuk  menentukan kebijakan  pada  prosesnya  melibatkan  masyarakat.  Kemudian  pengembangan  wilayah  dari  atas atau  Sistem  Bottom  Up  Sistem  pengembangan  wilayah  di  Indonesia  sebelum  adanya  otonomi daerah  dilaksanakan  secara  top  down,  baik  kebijakan  perluasan  wilayah  administratif  maupun pembentukan  wilayah  kawasan  ekonomi.  Hal  yang  sama  juga  dilakukan  dalam  pembentukan kawasan  khusus  yang  mengutamakan  landasan  kepentingan  nasional  dengan  mencerminkan karakteristik  pendekatan  regionalisasi  sentralistik.  Hal  ini  aspek  pengambilan  keputusan dilaksanankan secara top down. (Soejono, 2005).
Keberadaan  Taman  Nasional  Bromo  Tengger  Semeru  sangat  penting  untuk  melestarikan  flora dan  fauna  dan  untuk  menjaga  ekosistem  yang  ada.  Selain  itu,  keberadaan  Taman  Nasional Bromo  Tengger  Semeru  juga  memiliki  peran  penting  guna  sebagai  menunjang  kegiatan penelitian, pendidikan, rekreasi dan budidaya. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menjadi Taman  Nasional  pada  tanggal  14  Oktober  1982.  Menurut  surat  pernyataan  Menteri  Agraria Nomor  736  /  X  /  1982,  dengan  daerah  yang  luas  50.000  Ha  yang  menjadi  Taman  Nasional. Kemudian  pada  tanggal  23Mei,  1997  Menteri  Agraria  mengeluarkan  Surat  Keputusan  Nomor: 278 / KptsVI / 1997 tentang menandakan penunjukan daerah luas 50.276,20 Ha sebagai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (East Java Departement of Tourism, art and Culture Service, 2000).
Peran wilayah perdesaan juga penting dalam menjamin perekonomian nasional terutama dilihat dalam pendekatan “rural-based national development”. Potensi dan sumberdaya alam di wilayah perdesaan  menyediakan  berbagai  macam  bentuk  barang  dan  jasa  yang  dibutuhkan,  terutama adanya: (1) ketersediaan pangan penduduk di wilayah perdesaan maupun di wilayah perkotaan, (2)  ketersediaan  tenaga  kerja  pembangunan,  terutama  di  wilayah  perkotaan,  (3)  ketersediaan bahan  baku  untuk  industry,  serta  (4)  adanya  komoditi  untuk  diekspor  ke  luar  negeri.  (Sitorus, 2010)
Teori  Agropolitan,  lebih  memilih  pendekatan  kebutuhan  dasar  dan  lebih  fokus  pada pengembangan daerah pedesaan melalui konsep proyek pertanian. (Friedmann & Alonso 1975) Proyek  pertanian  didasarkan  pada  ekonomi  pertanian  yang  tumbuh  dan  berkembang  dengan menjalankan  sistem  dan  usaha  agribisnis  yang  dapat  melayani  dan  mendorong  kegiatan pengembangan  usaha  pertanian  (agribisnis)  di  wilayah  sekitarnya  (Suyanto,  2005;  Suyanto, 2008).  Selain  itu,  kondisi  pembangunan  yang  timpang  memiliki  sifat  interregional  sehingga mengakibatkan timbulnya gejala urban bias (Michael, 1977; Rustiadi, 2007; Sitorus, 2010).
Kesadaran  dan  komitmen  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  untuk  menjaga  kelestarian lingkungan hidup bukan saja makin meningkat, tetapi juga makin sistematis dan implementatif. Peningkatan  kondisi  kesejahteraan  masyarakat,  akselerasi  pembangunan  di  bidang perekonomian  dan  kegiatan  pembangunan  yang  berwawasan  lingkungan  adalah  tiga  hal  yang dicoba  dikembangkan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  bersejajaran  dalam  konsep pembangunan yang berkelanjutan.
Telah  disadari  bahwa  pembangunan  yang  menafikan  arti  penting  kelestarian  lingkungan  akan beresiko  melahirkan  hal-hal  yang  kontra-produktif  dan  merugikan  masyarakat  dalam  jangka menengah  mau  pun  jangka  panjang.  Dalam  RPJMD  Provinsi  Jawa  Timur  telah  ditegaskan bahwa  pembangunan  berkelanjutan  adalah  sebuah  konsep  dan  strategi  pembangunan  yang menjadi  acuan  kebijakan  dan  pelaksanaan  berbagai  program  di  Provinsi  Jawa  Timur  saat  ini, dan  di  masa  depan.  Pembangunan  berkelanjutan  di  sini  dipahami  Pemerintah  Provinsi  Jawa Timur sebagai proses transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi dan politik untuk meningkatkan  kepastian  masyarakat  dalam  memenuhi  kepentingannya  saat  ini  tanpa mengorbankan hak dan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kepentingan mereka.
Pembangunan  berkelanjutan  secara  konseptual  mengandung  dua  dimensi,  yaitu;  pertama, dimensi  waktu  karena  dalam  prosesnya  memastikan  adanya  berkelanjutan  pembangunan  dan kondisi  sumber  daya  yang  tak  terputus  dan  kedua  dimensi  interaksi  antara  sistem  ekonomi, sistem sumber daya alam dan lingkungan yang saling berkaitan dan mendukung. Sebuah daerah yang  berkomitmen  melaksanakan  program  pembangunan  yang  berkelanjutan,  bukan  saja  akan dapat  memastikan  terpeliharanya  sumber  daya  alam  yang  stabil,  dan  menghindari  eksploitasi sumber daya, tetapi lebih jauh juga akan memperhatikan kelangsungan dan keberlanjutan sistem ekologi.
Dalam  rangka  memastikan  agar  pembangunan  yang  dijalankan  benar-benar  memperhatikan aspek  kelestarian  lingkungan  dan  berkelanjutan,  salah  satu  langkah  yang  perlu  dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam  Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Kajian  Lingkungan Hidup  Strategis  (KLHS)  pada  dasarnya  adalah  rangkaian  analisis  yang  sistematis,  menyeluruh dan  partisipatif  untuk  memastikan  bahwa  prinsip  pembangunan  berkelanjutan  telah  menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
KLHS  adalah  salah  satu  instrumen  yang  dibutuhkan  untuk  upaya  pencegahan  pencemaran dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup,  selain  instrumen  lain  seperti  kebijakan  tata ruang,  baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan  Hidup  (AMDAL),  dan  berbagai  instrumen  lainnya  yang concern pada  kelestarian lingkungan. Sesuai ketentuan  yang berlaku, pemerintah dan pemerintah  daerah wajib  membuat KLHS  untuk  memastikan  bahwa  prinsip  pembangunan  berkelanjutan  telah  menjadi  dasar  dari kebijakan  ddan  program  pembangunan  yang  dikembangkan  di  suatu  wilayah,  terutama kebijakan  dan  program  yang  berpotensi  menimbulkan  dampak  dan/atau  resiko  kerusakan lingkungan.  Hal-hal  yang  beresiko  menimbulkan  ancaman  bagi  kelestarian  lingkungan,  seperti kemerosotan  keanekaragaman  hayati,  penurunan  mutu  dan  kelimpahan  sumber  daya  alam, peningkatan  alih  fungsi  kawasan  hutan/lahan,  resiko  terjadinya  bencana,  penigkatan  jumlah penduduk  miskin,  resiko  terhadap  kesehatan  manusia,  dan  lain-lain,  adalah  hal-hal  yang  perlu diantisipasi dan dicegah melalui KHLS agar pemerintah dan pemerintah daerah tidak terjerumus dalam kebijakan dan program pembangunan yang kontra-produktif bagi kelestarian lingkungan.
Dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur, telah diidentifikasi beberapa isu strategis  yang berkaitan dengan  kelestarian  lingkungan.  Beberapa  isu  strategis  yang  terkait  dengan  KLHS,  antara  lain adalah:  dengan  pengelolaan  hutan,  lahan  dan  sumber  air,  permasalahan  pencemaran  air,  tanah dan  udara,  permasalahan  lingkungan  perkotaan,  permasalahan  efek  gas  rumah  kaca,    masih adanya  lahan  kritis  baik  di  dalam  dan  di  luar  kawasan  hutan  Jawa  Timur,  masih  adanya gangguan  kawasan  hutan  yang  menyebabkan  degradasi  dan  deforestasi  kawasan  hutan  Jawa Timur, belum optimalnya informasi geologi dalam rangka mitigasi bencana geologi, konservasi air  tanah,  pengembangan  dan  pemanfaatan  potensi  air  tanah  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat  akan  air  bersih  di  daerah  sulit  air,  terjadinya  kerusakan  lahan  dan  pencemaran
lingkungan  akibat  kegiatan  PETI,  effisiensi  penggunaan  energi  listrik  belum  optimal,  potensi energi  terbarukan  cukup  besar  pengembangan  energi  panas  bumi  masih  mengalami  beberapa kendala, lokasi sebagian berada di kawasan hutan, percepatan peningkatan produksi Gas Bumi untuk  pasokan  gas  di  kawasan  industri  Jawa  Timur,  terjadi  peningkatan  konversi  lahan pertanian  menjadi  non  pertanian,  meningkatnya  intensitas  usaha  tani  di  daerah  hulu  aliran sungai  yang  tidak  mengindahkan  kaidah-kaidah  konservasi  tanah  dan  air,  perubahan  teknologi dan  jumlah  penduduk  menyebabkan  tekanan  tersendiri  terhadap  keseimbangan  alam  dan  iklim pergeseran  kondisi  alam  dan  terjadinya  berbagai  bencana  alam  untuk  menemukan keseimbangan  baru,  peningkatan  kesadaran  masyarakat  akan  kaitan  aspek  kelestarian lingkungan  dalam  pengambilan  keputusan  ekonomi,  adanya over  capacity sebagian  besar prasarana  dan  sarana  perhubungan,  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkualitas  dalam  tata  niaga ekspor impor khususnya  ekspor, negara tujuan  memberlakukan green industry , green economy dan eco-labelling ,  daya  saing  efisiensi  penggunaan  bahan  baku  utama  dan  penolong  serta penggunaan  energi  melalui  konsep  produksi  bersih  meningkatkan  daya  saing  industri  dalam negeri,  fasilitasi  dan  pendampingan  untuk  menuju  tercapainya green  industry dan green productivity (ramah lingkungan) bagi industri.
Dari  hasil  identifikasi  dan  kajian  yang  telah  dilakukan  dalam  RPJMD  Provinsi  Jawa  Timur diketahui  bahwa  selama  ini  peran  kawasan  strategis  provinsi  umumnya  belum  berkembang secara optimal, terutama dalam mendorong perkembangan dan pemerataan pembangunan antar- wilayah.  Di  Provinsi  Jawa  Timur,  saat  ini  paling-tidak  telah  ditetapkan  empat  kawasan agropolitan  strategis  yang  berperan  sebagai  pusat    pertumbuhan  wilayah  untuk  mendorong pengembangan kawasan dalam rangka pemerataan wilayah. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011- 2031,  beberapa  kawasan  agropolitan  yang  diharapkan  dapat  menjadi  pemacu  dan  pemicu perkembangan  dan  pemerataan  wilayah,  antara  lain  adalah:  (1)  Cluster  Agropolitan  Madura yang  terdiri  dari  Kabupaten  Bangkalan,  Kabupaten  Sampang,  Kabupaten  Pamekasan  dan Kabupaten  Sumenep;  (2)    Cluster  Agropolitan  Ijen  yang  terdiri  dari  Kabupaten  Jember, Kabupaten  Situbondo,  Kabupaten  Bondowoso,  dan  Kabupaten  Banyuwangi;  (3)  Cluster Agropolitan Bromo Tengger Semeru yang terdiri dari Kabupaten  Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten  Probolinggo,  Kabupaten  Lumajang,  dan  Kabupaten  Sidoarjo;  dan  (4)  Cluster Agropolitan Wilis yang terdiri dari Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan, dan Kota Madiun.
Dalam  kegiatan  ini,  cluster  yang  menjadi  fokus  pengkajian  adalah  Cluster  Agropolitan  Bromo Tengger  Semeru  yang  terdiri  dari  Kabupaten    Malang,  Kabupaten  Pasuruan,  Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Sidoarjo. Sebagai salah satu kawasan wisata sekaligus sentra pertanian, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BTS) merupakan kawasan strategis nasional yang memiliki keunikan berupa lautan pasir seluas 5.250 hektar, yang berada pada  ketinggian  sekitar  2100  meter  dari  permukaan  laut.  Di  kawasan  ini,  terdapat  2  gunung yang  masih  aktif  yaitu  Gunung  Bromo  dengan  ketinggian  2.392  meter  dpl.  Gunung  Bromo merupakan  salah  satu  destinasi  pariwisata  terbaik  di  dunia.  Kemudian  terdapat  juga  Gunung Semeru  sebagai  gunung  tertinggi  di  Pulau  Jawa  dengan  ketinggian  3.676  meter  di  atas permukaan laut.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Kawasan  Agropolitan  adalah  kawasan  yang  terdiri atas  satu  atau  lebih  pusat  kegiatan  pada  wilayah  perdesaan  sebagai  sistem  produksi  pertanian dan  pengelolaan  sumber  daya  alam  tertentu  yang  ditunjukkan  oleh  adanya  keterkaitan fungsional  dan  hierarkhi  keruangan  satuan  sistem  permukiman  dan  agribisnis.  Kawasan agroplitan pada dasarnya adalah kawasan  kota pertanian yang tumbuh  dan berkembang  hingga mampu melayani, mendorong, menarik dan menghela kegiatan agribisnis di wilayah sekitarnya. Pada  kawasan  agropolitan  terdapat  komoditi  unggulan,  yang  dikembangkan  dalam  sentra
kegiatan  agribisnis,  serta  usaha  penunjang  lainnya,  sehingga  mendorong  kawasan  tersebut berkembang menjadi kawasan agropolitan (Suyatno, 2008).
Meski  pun  di  atas  kertas  telah  dirumuskan  kebijakan  dan  skenario  pengembangan  kawasan agropolitan  Bromo  Tengger  Semeru.  Tetapi,  dalam  kenyataan  upaya  untuk  mengembangkan komoditi  unggulan  dan  memanfaatkan  kawasan  tersebut  untuk  memacu  perkembangan  daerah di  sekitarnya  dan  memacu  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  ternyata  bukanlah  hal  yang mudah.  Di  lapangan,  ada  berbagai  persoalan  yang  timbul,  bukan  hanya  berkaitan  dengan ancaman  perubahan  perunutkan  lahan,  tetapi  ditengarai  juga  karena  kurangnya  dukungan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan.
Kegiatan  sebagaimana  dilaporkan  bermaksud  mengkaji  situasi  problematik  yang  timbul  dalam upaya  pengembangan  kawasan  agropolitan  Bromo  Tengger  Semeru,  dan  sekaligus  mengkaji pengaruh  kebijakan  dan  program  pembangunan  serta  merumuskan  rekomendasi  untuk meningkatkan  efektivitas  kebijakan  yang  mendukung  implementasi  pembangunan  yang berkelanjutan  di kawasan agropolitan Bromo Tengger  Semeru. Kegiatan ini penting  dilakukan, terutama  untuk  lebih  memastikan  agar  perkembangan  kawasan  agropolitan  Bromo  Tengger Semeru  benar-benar  mendukung  upaya  pemerataan  pembangunan  antar-wilayah  di  Provinsi Jawa Timur.

## Metode Penelitian
Studi ini secara keseluruhan dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah melakukan kegiatan  persiapan  atau  pra-pelingkupan,  yang  terdiri  atas  kegiatan  pengidentifikasian  isu-isu lingkungan,  isu  sosial-budaya  masyarakat,  dan  isu-isu  ekonomi  yang  timbul  di  kawasan agropolitan  Bromo  Tengger  Semeru.  Selanjutnya  pengumpulan  data  dan  informasi  terkait dengan  isu-isu,  seperti  gambaran  umum  kondisi  daerah,  hasil-hasil  kajian  dan  publikasi- publikasi  yang  ada,  terutama  tentang  data-data  aspek  lingkungan  hidup  kawasan  agropolitan Bromo  Tengger  Semeru.  Terakhir,  pengidentifikasian  jenis  dan  sumber  data  yang  masih diperlukan,  namun  belum  tersedia  agar  dapat  dilengkapi  melalui  proses  pengumpulan  data  di lapangan.
Sementara itu, untuk tahap kedua dari kegiatan ini adalah kegiatan pelingkupan, yang meliputi, Verifikasi  isu  pembangunan  berkelanjutan  yang  timbul  berkaitan  dengan  penetapan  kawasan agropolitan  Bromo  Tengger  Semeru  sebagai  kawasan  strategis  untuk  mendorong  pemerataan dan  peningkatan  kesehateraan  masyarakat.  Kemudian,  penapisan  isu-isu  lingkungan,  isu-isu sosial-budaya  dan  isu-isu  ekonomi  dengan  menggunakan  kriteria  sekurang-kurangnya  lintas sektor,  lintas  wilayah,  berdampak  kumulatif  jangka  panjang,  dan  berdampak  luas  terhadap berbagai pemangku kepentingan. Dan terakhir, Penyepakatan hasil penapisan.
Tahap ketiga, dari kegiatan ini adalah penyusunan Baseline Data . Data yang dibutuhkan dalam kegiatan  ini  telah  dicari  dari  berbagai  dinas/instansi  terkait,  seperti  Bappeda  Provinsi  Jawa Timur, BPS, Badan Lingkungan Hidup, dan Dinas Pertanian, dinas lain, baik di tingkat provinsi mau  pun  di  tingkat  kabupaten.  Kegiatan  penyusunan baseline  data ini  didukung  dengan kegiatan  kajian  ke  lapangan  untuk  melengkapi  data  yang  dibutuhkan.  Dalam  kegiatan  ini, daerah  yang  dijadikan  lokasi  kajian  adalah  Kabupaten    Malang,  Kabupaten  Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Sidoarjo --yang notabene semua adalah bagian dari kawasan agropolitan Bromo Tengger Semeru.
Dalam  tahap  pengumpulan  data  ini,  tim  peneliti  telah  berkunjung  dan  mewawancarai  secara mendalam  ( indepth  interview )  sejumlah  nara  sumber,  baik  dari  Bappeda  kabupaten  lokasi kajian,  Badan  Lingkungan  Hidup,  Dinas  Pertanian,  dan  instansi  terkait  yang  menangani
pengembangan kawasan agropolitan Bromo Semeru Tengger. Fokus penggalian data diarahkan pada data tentang potensi sektor pertanian, kondisi kelestarian lingkungan, kondisi sumber daya alam yang ada, dan kebijakan daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan pengembangan potensi di sektor pertanian.
Tahap  keempat  adalah  melakukan  analisis  data  dan  informasi  yang  berhasil  dikumpulkan  dari berbagai sumber, baik data primer mau pun data sekunder yang diperoleh dari berbagai lembaga terkait.  Pada  tahap  ini  seluruh  data  dan  informasi  yang  diperoleh  telah  diolah  dan  dianalisis sesuai tujuan kegiatan yang telah dirumuskan di muka.
Tahap  kelima  adalah  melakukan  pengkajian  keterkaitan  (antar-wilayah,  antar-waktu,  antar sektor,  antar-pemangku  kepentingan),  keseimbangan  (antar  kepentingan  ekonomi,  sosial, budaya  dan  lingkungan  hidup),  dan  keadilan  (antar  kelompok  masyarakat  dan  antar  generasi), serta  pengkajian  pengaruh  indikasi  program  pengembangan  wilayah  Kawasan  Agropolitan Bromo Tengger Semeru.
Tahap  keenam,  melakukan  perumusan  alternatif  kebijakan  dan  program.  Perumusan  alternatif melalui  tahap  identifikasi  langkah-langkah  mitigasi/adaptasi,  dan/atau  alternatif  berdasarkan hasil pengkajian keterkaitan, keseimbangan, keadilan, disinergikan dengan isu strategis.
Tahap  terakhir  adalah  rekomendasi  perbaikan.  Rekomendasi  perbaikan  KHLS  dilakukan berdasarkan  hasil  dari perumusan  mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif. Dalam bab penutup  ini, selain  dikemukakan  kembali  kesimpulan  dari  hasil  kegiatan  yang  telah  dilakukan,  juga dikemukakan  sejumlah  rekomendasi  tentang  arah  pengembangan  kawasan  agropolitan  Bromo Semeru Tengger di depan.

## Hasil dan Pembahasan

## Sejumlah isu prioritas
Bagi  Provinsi  Jawa  Timur,  penetapan  Kawasan  Agropolitan  Bromo  Tengger  Semeru sesungguhnya  bukan  hanya  untuk  memudahkan  koordinasi  lintas  sektoral  dan  keterpaduan antarwilayah  dalam  pembangunan  di  bidang  pertanian.  Tetapi,  juga  sekaligus  untuk mengintegrasikan  dan  meningkatkan  daya  ungkit  dari  kerjasama  antardaerah  dalam mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam  upaya  pengembangan  Kawasan  Agropolitan  Bromo  Tengger  Semeru,  selain  bertujuan untuk  menumbuhkembangkan pusat pertumbuhan  ekonomi baru berbasis pertanian (agribisnis) di perdesaan dan mewujudkan tata ruang yang menjamin kelestarian lingkungan hidup, yang tak kalah penting adalah bagaimana memastikan perkembangan kawasan itu sekaligus juga mampu membuka  kesempatan  dan  lapangan  kerja  baru  bagi  masyarakat  perdesaan  melalui  kegiatan- kegiatan  ekonomi  berbasis  agribisnis.  Selain  itu,  perkembangan  Kawasan  Agropolitan  Bromo Tengger  Semeru  diharapkan  juga  bisa  menumbuhkembangkan  lembaga-lembaga  ekonomi  di perdesaan, yang ujung-ujungnya dapat bermanfaat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.
Prinsip dasar yang dijadikan acuan dalam pengembangan Kawasan Agropolitan Bromo Tengger Semeru  adalah:  Pertama,  pengembangan  Kawasan  Agropolitan  Bromo  Tengger  Semeru merupakan  pendekatan  pembangunan  kawasan  perdesaan  berbasis  agribisnis.  Kedua, Pengembangan  Kawasan  Agropolitan  Bromo  Tengger  Semeru  merupakan  program  utama  dan kegiatan  terpadu  lintas  sektor  dengan  pendekatan  yang  sifatnya bottom  up .  Ketiga,  penetapan Kawasan  Agropolitan  Bromo  Tengger  Semeru  dimulai  dengan  penataan  detail  kawasan  dalam bentuk  cetak  ( blue  print )  yang  menjadi  pedoman  bagi  lima  kabupaten  di  kawasan  itu  untuk
menata  arah  perkembangan  dan  pemanfaatan  wilayahnya.  Keempat,  perencanaan  dan  upaya pengembangan  Kawasan  Agropolitan  Bromo  Tengger  Semeru  disusun  secara  bersama  antara instansi  pemerintah,  masyarakat  tani,  dan  swasta/dunia  usaha  dan  dimasukkan  dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Pusat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Provinsi, serta RPJMD Kabupaten masing-masing.
Dari  hasil  kajian  lapangan  yang  dilakukan  dan  analisis  data  sekunder,  beberapa  isu  prioritas yang  perlu  mendapat  perhatian  pemerintah  daerah  yaitu;  pertama,  di  berbagai  daerah  kawasan agropolitan  Bromo  Tengger  Semeru,  produktifitas  agribisnis  masih  belum  berkembang maksimal,  akibat  kemampuan  sumber  daya  manusia  masih  kurang,  dan  penguasaan  teknologi pengolahan pasca panen  masih rendah, serta masih  ditambah  faktor keterbatasan  modal usaha, sehingga  peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  produksi  sektor  agrobisnis  masih  rendah.  Dalam banyak kasus, produk pertanian masih dipasarkan dalam bentuk mentah, dan belum diolah yang memungkinkan  produk  tersebut  memiliki  nilai  tambah.  Kalau  pun  sebagian  produk  agribisnis telah  diolah  dan  ditawarkan  ke  pasar,  sebagian  besar  umumnya  masih  belum  terstandarisasi, sehingga  daya  saing  di  pasar  dengan  skala  yang  lebih  besar  --terutama  pasar  internasional-- masih  lemah.  Di  berbagai  daerah,  umumnya  masih    belum  diterapkan  sistem  pengemasan  dan standarisasi  produk  yang  terjaga.  Kualitas  tenaga  kerja  yang  terlibat  dalam  kegiatan  agribisnis umumnya  masih  belum  memiliki  kemampuan  yang  memadai,  terutama  dalam  menerapkan teknologi pengolahan pasca panen.
Kedua, para pelaku usaha agribisnis di kawasan agropolitan Bromo Tengger Semeru umumnya tidak memiliki modal mandiri yang cukup, dan secara umum akses mereka pada sumber-sumber pendanaan relatif lemah. Seperti lazim terjadi di masyarakat pedesaan, sumber pendanaan yang relatif  mudah  diakses  masyarakat adalah rentenir, tengkulak, bank thithil dan berbagai pelepas uang  informal  lain  yang  acapkali  menetapkan  suku  bunga  pinjaman  yang  tinggi.  Akses masyarakat  petani  pada  sumber  pendanaan  lunak,  dalam  banyak  kasus  kurang,  sehingga membatasi peluang mereka untuk meningkatkan produksi dan akses pada pasar yang lebih luas.
Ketiga,  kegiatan  pemasaran  berbagai  produk  agribisnis  umumnya  masih  melalui  jalur  pasar tradisional atau konvensional, ditambah ketersediaan pasar/terminal agribisnis belum memadai, sehingga  menjadi  penyebab  kurangnya  promosi  produk  agribisnis  yang  dihasilkan  masyarakat di  kawasan  agropolitan  Bromo  Tengger  Semeru.  Posisi  tawar petani  sebagai  penghasil  produk agribisnis  acapkali  masih  lemah,  dan  menjadi  korban  dominasi  para  tengkulak  atau  pedagang perantara yang memiliki kekuatan besar di bidanf permodalan dan akses pada pasar.
Keempat, dukungan prasarana dan infrastruktur untuk menunjang kegiatan agrobisnis umumnya masih  belum  tersedia  secara  layak.  Kondisi  jalan,  saluran  irigasi  dan  berbagai  lembaga  yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan produktifitas komoditi pertanian umumnya masih belum tersedia sesuai kebutuhan. Model dan pendekatan pembangunan yang sebelumnya masih cenderung  menempatkan  wilayah  urban  sebagai  pusat  pertumbuhan,  seringkali  menyebabkan wilayah pedesaan yang merupakan kawasan utama untuk kegiatan agribisnis menjadi tertinggal.
Kelima,  komoditi  pertanian  yang  dihasilkan  dan  menjadi  andalan  masyarakat  yang  menekuni usaha agribisnis, seringkali masih rentan waktu dan belum diolah, sehingga tidak memiliki nilai tambah  yang  signifikan  bagi  petani.  Berbagai  komoditi  dan  produk  hasil  panenan  yang dihasilkan  masyarakat  di  kawasan  Agropolitan  Bromo  Tengger  Semeru  umumnya  masih banyak dijual dalam bentuk mentahan, sehingga tidak memiliki daya saing yang kuat di pasaran.

## Kendala dan strategi pengembangan kawasan agropolitan
Dari  hasil  wawancara  di  lapangan  tehadap  sejumlah  nara  sumber  atau  informan  dari  berbagai SKPD,  diketahui  ada  berbagai  kendala  yang  dihadapi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  maupun
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  dalam  upaya  pengembangan  kawasan  agropolitan  Bromo Tengger Semeru. Sebagaiana tertera pada tabel tabel 1.

## Tabel 1.
Kendala dan Strategi dalam Pengembangan Kawasan Lingkungan di Lima Kabupaten (Malang, Lumajang, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo) Provinsi Jawa Timur 2015
Kendala Strategi Koordinasi antar Bupati kurang maksimal dan komitmen Political will dan koordinasi antar Bupati ditingkatkan dan diagendakan rutin. Penetapan unggulan produk agro unggulan kurang maksimal sebagai wilayah kawasan. Tiap tahun evaluasi produk unggulan yang ditawarkan. Tiap kabupaten mempunyai unggulan masing-masing. Pemetaan produk agro per kabupaten dan kawasan. Arah konsep agropolitan kawasan kurang jelas keuntungan ekonomi, sosial budayanya Penetapan arah dengan MOU antar Bupati dengan koordinator Bappeda Provinsi. Pejabat yang datang pada koordinasi sering bergantian dan menghambat pengambilan keputusan. Komitmen dan penetapan langsung dengan bupati-bupati (tidak asal diwakilkan) Produk kemasan dan produk hasil kurang kualitas yang berstandar. Pelibatan dinas/instansi terkait. Pembinaan UKM, kelompok usaha bersama, BUMN  kurang maksimal. Agenda rutin dan terpadu dengan melibatkan profesional terkait bidang keahlian. Pengembangan infrastruktur jalan kurang maksimal sehingga pengiriman produk terjebak gangguan lalu lintas (kasus Puspo Agro Pasar Sidoarjo). Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan proyek. Kurang pengembangan kawasan wisata rumah tangga dengan keterlibatan langsung wisatawan pada aktivitas perkebunan / pertanian. Menginventarisasi dan membuka peluang wisata pendidikan rumah tangga pertanian dan perkebunan, pelatihan. Kurang memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR) industri besar. Pelibatan industri besar tentang CSR karena pemanfaatan CSR selama ini belum maksimal. Kurang memaksimalkan wisata pantai/pesisir, hutan, mangrove, sungai, waduk, taman, museum Menginventarisasi dan melatih masyarakat pantai, pelibatan nelayan dalam perdagangan suvenir hasil laut dan kuliner, memaksimalkan promo lewat travel wisata dan instansi terkait Kurang mendorong kewirausahaan/pelatihan temporer. Rutin diagendakan dengan dana CSR dan swadaya lokal. Kurang sosialisasi, implementasi dan koordinasi RTRW/Rencana Tata Ruang Wilayah level provinsi Jawa Timur kepada kabupaten Peningkatan sosialisasi (RTRW) dan koordinasi serta pemantauan implementasi yang saling menguntungkan untuk kabupaten dan provinsi Ketidakjelasan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal. Kebijakan memproteksi petani/nelayan/pengusaha/UKM lokal terkait pengembangan agar merugi tidak merugi. Data-data SKPD kurang valid. Pemetaan dan kajian lebih berdasar data lapangan secara rinci Sumber: Wawancara mendalam kepada sejumlah informan dan diolah, 2015.

## Kebijakan pengembangan kawasan agropolitan ke depan
Kebijakan dan arah pengembangan kawasan agropolitan Bromo Tengger Semeru pada dasarnya adalah upaya pengembangan sebuah kawasan yang dilakukan secara komprehensif, melibatkan keterpaduan  kepentingan  berbagai  daerah  dan  masyarakat,  menerapkan  keterpaduan  dari berbagai aspek,  mulai  dari potensi sumber daya alam  yang ada, khususnya pertanian, kesiapan sumber daya manusia, dan berbagai lembaga sosial-ekonomi pendukungnya.
Pengembangan  sebuah  kawasan  agropolitan  tidak  hanya  diarahkan  pada  kemajuan  wilayah- wilayah  yang  menjadi  pusat  pertumbuhan,  tetapi  justru  yang  terpenting  kemajuan  seluruh daerah  yang  tergabung  dalam  kawasan  agropolitan  harus  dikembangkan  dengan  prinsip simbiosis  mutualisme  alias  saling  menguntungkan.  Pengembangan  kawasan  agropolitan  tidak diarahkan secara sentralistik,  karena tujuan pengembangan kawasan agropolitan sesungguhnya adalah  untuk  mempercepat  upaya  pemerataan  pembangunan  dan  kemajuan  wilayah,  serta pemerataan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berikut program prioritas yang perlu dikembangkan untuk mendukung pengembangan kawasan agropolitan Bromo Tengger Semeru, Sebagaiana tertera pada tabel tabel 2.

## Tabel 2.
Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Bromo Tengger Semeru
Program Keterangan Pembangunan sarana dan prasarana Pengembangan Sub terminal Agribisnis. Pengembangan unit penghasil pupuk organik dan pupuk kandang. Penyediaan bibit unggul bagi petani. Pengembangan peran Balai Benih dan Bibit Hortikultura. Pengembangan industri mikro-kecil pengolah komoditi unggulan di bidang agrobisnis. Pemberdayaan kelembagaan dan SDM local Pelatihan dan pengembangan kelompok tani, koperasi, dan pelaku UMKM di bidang agrobisnis. Pelatihan diversifikasi produk, dan manajemen bagi petani dan pelaku UMKM di bidang agrobisnis. Revitalisasi fungsi Kopertan. Peningkatan aksesibilitas dan utilitas Penambahan rute angkutan umum dari daerah produksi dan daerah pengolahan dan pasar. Pengelolaan sistem irigasi teknis melalui pemerataan jaringan perpipaan transmisi dan distribusi, dan reservoir distribusi. Perbaikan, pelebaran dan pengembangan jaringan jalan. Promosi dan daya tarik bagi investor Kemudahan layanan perijinan dan insentif bagi calon investor agar menanamkan modal usaha di kawasan agropolitan Bromo Tengger Semeru. Promosi produk agrobisnis, baik melalui pameran mau pun melalui penyediaan outlet bagi produk pertanian. Pengolahan pasca panen Bantuan permodalan untuk usaha pengolahan hasil pertanian. Pelatihan dan penerapan teknologi pengolahan pasca panen. Keterkaitan antara pengolahan dan pemasaran produk pertanian olahan.
Sumber: Data Primer
Kebijakan dan upaya pengembangan kawasan Agropolitan Bromo Tengger Semeru secara garis besar  direkomendasikan  untuk  dikembangkan  ke  hal-hal  sebagai  berikut:  Pertama,  untuk mempercepat  akselerasi  pengembangan  Kawasan  Agropolitan  Bromo  Tengger  Semeru,  salah satu prasyarat yang dibutuhkan tak pelak adalah dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Di berbagai kabupaten yang menjadi bagian dari Kawasan Agropolitan Bromo Tengger Semeru,
Kabupaten  Lumajang,  Malang,  Probolinggo,  Pasuruan  dan  Sidoarjo,  selama  ini  harus  diakui bahwa kualitas dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia relatif berbeda-beda, dan belum semua  mendukung  upaya  pengembangan  potensi  masing-masing  daerah.  Kondisi  lalu-lintas Jalan  Raya  Porong  yang  mengalami  hambatan  sejak  munculnya  lumpur  Lapindo  yang  tidak juga  berkesudahan  hingga  saat  ini,  langsung  mau  pun  tidak  langsung  menyebabkan  arus perdagangan  atau  pemasaran  komoditi  unggulan  pertanian  daerah  menjadi  terganggu  yang ujung-ujungnya menyebabkan inefisiensi dalam biaya pengiriman komoditi yang bersangkutan.
Meski telah dibangun jalan arteri Porong alternatif, dan telah pula dioperasikan jalan tol baru di sekitar  Pandaan,  tetapi  secara  umum  kemacetan  masih  menjadi  ancaman  bagi  kelancaran pengiriman  komoditi  unggulan  daerah,  terlebih  pada  musim  hujan.  Pada  musim  hujan, kemungkinan  terjadinya  luapan  lumpur  dari  semburan  lumpur  Lapinda,  bukan  hanya mengancam  kelancaran  arus  kereta  api  di  daerah  itu,  tetapi  juga  berpotensi  menganggu kelancaran  arus  lalu-lintas  kendaraan  bermotor.  Dengan  pembangunan  sarana  dan  prasarana yang memadai, diharapkan pemasaran produk-produk unggulan di Kawasan Agropolitan Bromo Tengger Semeru dapat lebih efisien serta sekaligus memperkecil resiko kemungkinan terjadinya kerusakan produk unggulan di bidang pertanian sebelum bisa dijual ke pasar.
Selain  kelancaran  lalu-lintas  Jalan  Raya  Porong,  sarana  dan  prasarana  lain  yang  dibutuhkan untuk  mendukung  pengembangan  Kawasan  Agropolitan  Bromo  Tengger  Semeru  adalah pembenahan  dan  pembangunan  jalan-jalan  yang  menghubungkan  sentra-sentra  komoditi unggulan dengan pasar, pembangunan gudang, fasilitas telekomunikasi, dan lain-lain. Kesulitan untuk mengangkut hasil panenan dari sentra produksi ke pasar, jelas akan menjadi penghambat kelancaran pemasaran. Di sisi lain, isu tentang kelangkaan pupuk, dukungan saluran irigasi yang memadai,  dan  lain-lain,  juga  beberapa  kali  dikemukakan  sejumlah  informan  sebagai  hal  yang perlu mendapat perhatian demi kemajuan pengembangan Kawasan Agropolitan Bromo Tengger Semeru.
Kedua, untuk mendukung pengembangan produk-produk pertanian unggulan di masing-masing daerah, selain dibutuhkan kerjasama dengan para pelaku UMKM, yang tak kalah penting adalah bagaimana  mendorong  agar  produk-produk  unggulan  pertanian  dari  masing-masing  daerah dapat menembus pasar yang lebih luas, minimal pada skala pasar regional, nasional atau bahkan pasar  internasional.  Produk  unggulan  Kabupaten  Lumajang,  seperti  pisang  dan  produk olahannya  seperti  kripik  pisang,  misalnya,  perlu  didukung  perkembangannya  agar  dapat menjadi pemasok utama pasar regional atau pasar nasional dengan cara mendorong peningkatan volume produksi, dan kualitas produk olahan melalui program diversifikasi produk olahan yang berkualitas dan sesuai dengan selera pasar atau konsumen.
Kedua, pemberdayaan masyarakat di Kawasan Agropolitan Bromo Tengger Semeru diharapkan tidak  saja  diarahkan  pada  upaya  peningkatan  produksi  dan  produktifitas  komoditi  pertanian, tetapi  juga  pada  pengembangan  usaha  dan  sistem  agribisnis  lainnya  yang  mendukung  usaha agrobisnis  komoditi  unggulan  kawasan  agropolitan,  baik  itu  agribinis  hulu  (agroinput), agribisnis  hilir  (pemasaran  pengolahan  hasil,  sortasi  dan  grading)  serta  industri  jasa  dan pelayanan yang berkaitan dengan komoditi pertanian yang ada.
Ketiga,  di  lingkungan  Kawasan  Agropolitan  Bromo  Tengger  Semeru,  salah  satu  potensi  di sektor  pariwisata  yang  sangat  besar  adalah  kawasan  wisata  Gunung  Bromo.  Upaya pengembangan berbagai produk unggulan daerah, oleh sebab itu akan sangat baik jika diarahkan untuk  mendukung  upaya  pengembangan  kawasan  wisata  Gunung  Bromo,  baik  dalam  bentuk produk-produk  olahan  hasil  pertanian  unggulan,  maupun  dalam  bentuk  pengembangan  sarana dan  prasarana  yang  memadai.  Perlu  disadari  bahwa  kelemahan  dari  kawasan  wisata  Gunung Bromo  dibandingkan  dengan  daerah  tujuan  wisata  lain,  seperti  Yogyakarta,  atau  terlebih  Bali adalah  karena  paket  daya  tarik  wisata  yang  ditawarkan  belum  sepenuhnya  lengkap.  Sebuah
kawasan  wisata,  niscaya  tidak  akan  mampu  menarik  pesona  wisatawan  jika  tidak  mampu menawarkan pesona-pesona alam yang menarik, dan fasilitas pendukung yang memadai, seperti jalan  penghubung  yang  layak,  fasilitas  perhotelan  yang  menarik,  tawaran  aktivitas  kegiatan selama  orang berwisata, dan  juga yang tak  kalah penting produk  cinderata mata dan  oleh-oleh seperti produk makanan khas lokal.
Keempat,  dalam  rangka  mendorong  percepatan  pengembangan  Kawasan  Agropolitan  Bromo Tengger  Semeru,  ada  baiknya  jika  didukung  dengan  pengembangan  sistem  klaster  untuk komoditi-komoditi  unggulan  tertentu,  karena  dengan  terbentuknya  sistem  klaster  diharapkan akan diikuti dengan terbentuknya kelompok masyarakat sesama pelaku usaha komoditi tertentu. Meski  pun  sistem  klaster  beresiko  memungkinkan  terjadinya  persaingan  yang  lebih  ketat  di antara  sesama  pelaku  usaha  dalam  komoditi  yang  sama,  tetapi  dengan  dibentuk  kelompok bersama  diharapkan  akan  dapat  meningkatkan  posisi bargaining mereka  ketika  harus menghadapi  tengkulak,  pedagang  perantara  atau  konsumen  lainnya.  Dengan  sistem  klaster, maka  masing-masing  pihak  akan  memungkinkan  dapat  memperoleh  harga  bahan  baku  lebih murah,  dan  dengan  dibentuk  kelompok  bersama  diharapkan  akan  dapat  terbentuk  lembaga bersama yang menyepakati harga jual yang relatif dalam batas-batas yang tetap menguntungkan, dan sekaligus mendorong tumbuhnya iklim persaingan yang sehat  dan efisien di antara sesama pelaku  usaha  agropolitan  yang  ada  di  daerah.  Para  pelaku  usaha  agrobis  di  Kawasan Agropolitan  Bromo  Tengger  Semeru  bukan  hanya  perlu  didukung  kebutuhan  modal  usaha mereka,  tetapi  juga  kebutuhan  akan  sarana  produksi,  mulai  dari  pupuk,  benih,  dan  lain-lain dengan  harga  yang  terjangkau,  dekat  dan  mudah  diakses,  serta  tersedia  dalam  jumlah  yang cukup.  Di  masing-masing  daerah  akan  jauh  lebih  baik  jika  upaya  pengembangan  sektor pertanian  juga  didukung  kelembagaan  perkreditan  atau  Lembaga  Keuangan  Mikro  yang  bisa diakses dan memiliki sifat yang fleksibel.
Kelima, agar upaya pengembangan komoditi unggulan di Kawasan Agropolitan Bromo Tengger Semeru  dapat berjalan  maksimal,  maka salah satu prasyarat yang  dibutuhkan adalah  dukungan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Untuk itu, ke depan selain dibutuhkan dukungan pelatihan ketrampilan dan meningkatan kualitas standarisasi produk agropolitan, yang tak kalah penting  adalah  dukungan  sumber  daya  manusia  yang  benar-benar  inovatif  dan  kreatif  dalam mengolah  dan  memberi  nilai  tambah  atas  produk  agropolitan  yang  mereka  hasilkan.  Usaha  di bidang  pertanian  yang  dikembangkan  di  Kawasan  Agropolitan  Bromo  Tengger  Semeru seyogianya  diarahkan  pada  pengolahan  hasil  pertanian  yang  seminimal  mungkin  bebas  dari limbah, dan tetap mendukung arti penting kelestarian lingkungan. Di kalangan pelaku usaha di sektor pertanian, ke depan mereka tentu harus ditingkatkan kualitasnya agar dapat menghasilkan produk komoditi pertanian dan produk olahan hasil pertanian yang lebih bernilai, dan memiliki nilai tukar yang  menguntungkan petani. Dukungan  dan  kegiatan pelatihan  yang  dikembangkan kepada  para  pelaku  usaha  komoditi  pertanian  dan  produk  olahan  hasil  pertanian  perlu  terus dilaksanakan,  terutama  agar  mereka  memiliki  kualitas,  kreativitas  dan  sikap  inovatif  dalam mencari ceruk-ceruk pangsa pasar baru yang menguntungkan. Di era global seperti sekarang ini, terutama  kehadiran  MEA,  tidak  bisa  lagi  ditunda  tuntutan  agar  para  pelaku  usaha  agropolitan benar-benar memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai, karena usaha yang mampu bertahan  di  era  persaingan  yang  makin  ketat,  tak  pelak  adalah  usaha  yang  didukung  kualitas sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif.
Keenam,  untuk  mempercepat  upaya  pembangunan  di  Kawasan  Agropolitan  Bromo  Tengger Semeru, selain mengandalkan dukungan dana APBN dan APBD, yang tak kalah penting adalah dukungan dana dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk kekuatan swasta komersial dan pihak perusahaan besar lainnya. Selama ini, perkembangan sektor-sektor unggulan di berbagai daerah, seringkali  terbatas  jika  hanya  mengandalkan  dukungan  pemerintah.  Oleh  sebab  itu,  dengan melibatkan  dukungan  kekuatan  swasta  dan  berbagai  pihak  lain,  diharapkan  akselerasi perkembangan  sektor-sektor  unggulan  di  Kawasan  Agropolitan  Bromo  Tengger  Semeru  akan
dapat  bergerak  lebih  cepat.  Yang  terpenting  adalah  bagaimana  memastikan  agar  percepatan perkembangan sektor-sektor unggulan di daerah tetap melibatkan peran serta masyarakat lokal, sehingga  hasilnya  dapat  bermanfaat  dalam  meningkatkan  taraf  kesejahteraan  masyarakat setempat.
Ketujuh, di masing-masing kabupaten, akan jauh lebih baik jika memiliki lembaga yang secara khusus diserahi tanggungjawab untuk  mendukung upaya pengembangan Kawasan Agropolitan Bromo  Tengger  Semeru  secara  terpadu  di  bawah  koordinasi  Bakorwil  yang  ada.  Kerjasama kelembagaan  ini  dibutuhkan,  terutama  untuk  mencegah  agar  tidak  muncul  regulasi  yang tumpang-tindih,  saling  menghambat,  yang  dapat  bersifat  kontra-produktif  bagi  kemajuan  dan pengembangan Kawasan Agropolitan Bromo Tengger Semeru. Sementara itu, di kalangan para pelaku  usaha  agribis,  seyogianya  juga  perlu  memiliki  kelembagaan  yang  dapat  menjadi  sentra bagi  proses  pembelajaran  dan  pengembangan  komoditi  unggulan  lokal  yang  berkualitas  dan berdaya  saing.  Melakukan  revitalisasi  terhadap  institusi-institusi  lokal  yang  memiliki  akar kultural,  perlu  terus  dilakukan  sebagai  media  bagi  petani  dan  pelaku  usaha  agrobis  untuk meningkatkan  kegiatan  usaha  dan  kelangsungan  kehidupannya.  Di  samping  itu,  di  masing- masing daerah ada baiknya pula jika dikembangkan sub-sub terminal produk agrobis dan pusat lelang hasil pertanian yang dapat dimanfaatkan para petani untuk memasarkan produk pertanian yang mereka hasilkan.
Kedelapan,  di  kalangan  para  pelaku  usaha  agropolitan,  niscaya  perkembangannya  ke  depan akan lebih jika didukung  keterkaitan pasar lokal dengan pasar yang lebih  luas, serta kerjasama yang  sinergistik  dengan  daerah  lain.  Yang  dimaksud  kerjasama  sinergistik  di  sini  adalah pembagian  kerja  yang  benar-benar  tertata  tentang  arah  pengembangan  komoditi  unggulan  apa yang  menjadi  kekhasan  dan  andalan  masing-masing  daerah,  dan  bagaimana  mencegah  agar pengembangan komoditi unggulan masing-masing daerah tidak saling mematikan.
Kesembilan,  untuk  menjaga  kontinuitas  kelangsungan  usaha  agrobis,  selain  perlu  dipastikan ketersediaan  lahan  produktif  yang  cukup  dengan  cara  mencegah  konversi  lahan  produktif  dan penciptaan lahan-lahan produktif baru, yang tak kalah penting adalah pendidikan pertanian bagi generasi  muda  agar  mereka  tidak  selalu  silau  untuk  mencari  pekerjaan  lain  di  luar  sektor pertanian. Di kalangan petani, proses regenerasi ini perlu mendapat perhatian serius, sebab ada indikasi di kalangan generasi muda minat mereka untuk meneruskan usaha orang tuanya mulai berkurang,  sehingga  tanpa  adanya  dukungan  atau  dorongan  yang  memfasilitasi  tumbuhnya embrio-embiro  petani  baru  pada  generasi  sekarang  ini,  dikhawatirkan  ke  depan  kemampuan daerah untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualitas menjadi menurun drastis.

## Rekomendasi program utama
Untuk  memastikan  agar  upaya  pengebangan  kawasan  agropolitan  Bromo  Tengger  Semeru benar-benar  memberikan  manfaat  bagi  peningkatan  taraf  kesejahteraan  masyarakat,  hal terpenting adalah bagaimana mendorong agar petani dan masyarakat miskin di kawasan tersebut dapat  memperoleh  pembagian  margin  keuntungan  yang  lebih  proporsional,  dan  usaha  yang mereka  tekuni  dapat  diandalkan  sebagai  mata  pencaharian  yang  menguntungkan  masyarakat. Dalam hal ini, ada beberapa program utama yang perlu memperoleh perhatian:
Pertama,  di  kawasan  agropolitan  Bromo  Tengger  Semeru,  perkembangan  sektor  pertanian  di wilayah  yang  telah  ditetapkan  perlu  didukung  dengan  perkembangan  daerah  penunjang,  yaitu kawasan "agro eco industrial" yang berperan mendukung pengolahan produk pertanian menjadi produk  olahan pertanian  di tahap pasca panen yang  memiliki  "nilai tambah"  lebih bagi petani. Selama  ini,  di  pasaran  harga  komoditi  pertanian  dalam  bentuk  mentah  umumnya  tidak  terlalu menguntungkan petani, dan posisi tawar petani juga rata-rata rendah di hadapan tengkulak atau pedagang perantara karena sifat komoditi yang dihasilkan rentan waktu. Dengan memberi nilai
tambah, atau mengolah komoditi pertanian menjadi produk-produk yang lebih bernilai dan tidak cepat  rusak/busuk,  maka  diharapkan  posisi  tawar  petani  dalam  penentuan  harga  jual  produk mereka akan lebih baik. Selain itu, untuk meningkatkan prospek pemasaran komoditi pertanian unggulan  masyarakat  di  kawasan  agropolitan  Bromo  Tengger  Semeru,  yang  tak  kalah  penting adalah  mendorong  masyarakat  lokal  untuk  mengembangkan  diversifikasi  produk  --dengan harapan  untuk  menjangkau  pangsa  pasar  yang  lebih  beragam  dan  luas.  Sudah  barang  tentu, untuk  mewujudkan  hal  ini,  pemerintah  daerah  perlu  mendukung  dengan  memberikan  program pelatihan  ketrampilan  dan  bkal-bekal  keahlian  lain  yang  bisa  dimanfaatkan  masyarakat  untuk mengembangkan diversifikasi produk yang makin beragam sesuai selera masyarakat konsumen.
Kedua,  untuk  memastikan  agar  pengembangan  kawasan  agropolitan  Bromo  Tengger  Semeru tidak kontra-produktif bagi kepentingan peningkatan taraf kesejahteraan petani, salah satu yang perlu diperhatikan adalah kesiapan kelembagaan petani yang efektif untuk mencegah terjadinya persaingan  yang  tidak  sehat  di  antara  petani  sendiri  dalam  penentuan  harga  jual  komoditi agrobisnis  yang  mereka  hasilkan.  Di  berbagai  daerah,  diketahui  masih  sering  terjadi  antara petani  satu  dengan  yang  lain  tidak  kompak  dalam  penentuan  harga  jual,  dan  rentan  menjadi objek  perpecehan  tindakan  para  pedagang  perantara  atau  pembeli  komoditi  mentah  mereka. Ketidakkompakan  petani  dalam  penentuan  harga  ini,  sering  menjadi  titik  lemah  yang menyebabkan harga jual komoditi pertanian yang dihasilkan petani menjadi rendah atau paling- tidak  kurng  sepadan  dengan  biaya  produksi  yang  telah  mereka  keluarkan.  Untuk  memastikan agar  di  antara  petani  tidak  terjadi  persaingan  yang  tidak  sehat,  oleh  sebab  itu  penataan kelembagaan kelompok tani menjadi salah satu prasyarat yang penting.
Ketiga, upaya pengembangan kawasan agopolitan Bromo Tengger Semeru ke depan diharapkan tidak  hanya  menekankan  pada  perkembangan  komoditi  pertanian  unggulan  di  masing-masing daerah,  tetapi  yang  tak  kalah  penting  juga  memperhatikan  ketersediaan  infrastruktur penunjangnya,  seperti  lembaga  perbankan,  pasar,  jaringan  jalan,  dan  lain-lain.  Kondisi infrastruktur  yang  kurang  mendukung,  dalam  banyak  hal  akan  menyebabkan  pemasaran komoditi  pertanian  yang  dihasilkan  petani  menjadi  terbatas.  Di  tengah  iklim  persaingan  yang makin ketat, perlu disadari bahwa  untuk mendongkrak pemasaran komoditi pertanian mau ppun komoditi olahan hasil pertanian tidaklah akan dapat berkembang maksimal jika tidak didukung ketersediaan infrastruktur dan lembaga yang terkait. Untuk  memenuhi  kebutuhan  modal usaha, misalnya, niscaya tidak akan dapat hanya  mengandalkan pada dana simpanan petani, sehingga mau  tidak  mau  harus  ada  lembaga  perkreditan  desa  yang  benar-benar  pro-petani,  dan  mau memahami  karakteristik  kebutuhan  dan  kemampuan  petani  secara  keseluruhan.  Sebagaimana yang tertera pada tabel 3.
Keempat, untuk memastikan agar pengembangan kawasan agropolitan Bromo Tengger Semeru tidak  malah  mendorong  terjadinya  polarisasi  sosial-ekonomi  dan  malah  mematikan  potensi swakarsa  masyarakat  lokal,  yang  terpenting  adalah  bagaimana  mempersiapkan  perkembangan modal sosial sebagai fondasi utama perubahan ke depan. Sekali legi perlu disadari bahwa tujuan pengembangan  kawasan Agropolitan Bromo Tengger  Semeru adalah untuk  kepentingan utama masyarakat,  sehingga  untuk  mencegah  agar  hasil-hasil  pembangunan  kawasan  tidak  jatuh  atau hanya dinikmati kelompok  masyarakat yang  memiliki kekuatan ekonomi  dan  kekuasaan, maka sejak  awal  perlu  dipersiapkan  pengembangan  dan  pemberdayaan  kualitas  SDM  masyarakat lokal, khususnya masyarakat miskin agar mereka dapat ikut terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan  dan  perubahan  yang  berlangsung  di  dalamnya.  Jangan  sampai  terjadi,  ketika sebuah  potensi  di  sektor  pertanian  dikembangkan,  tetapi  yang  terjadi  kemudian  pihak  yang memetik  keuntungan  terbesar  justru  kelompok  pedagang  perantara  atau  tengkulak  yang notabene merupakan  pihak  yang  acapkali  lebih  dominan  dalam  penentuan  harga  --yang seringkali  memperoleh  margin  keuntungan  terbesar  dalam  mata  rantai  perdagangan  komoditi pertanian.
Tabel 3. Strategi dan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Bromo Tengger Semeru Kabupaten Lokasi Keterangan Komoditas Unggulan Infrastruktur dan Program yang Dibutuhkan Strategi dan Program Pengembanga n Agropolitan Malang Kecamata n Poncokus umo 17 desa, luas lahan 19.688 Ha, jumlah penduduk 93.372 jiwa (2011) Apel, padi, jagung, bawang merah, bawang prei, blimbing, bunga krisan, cabe, kentang, wortel, kelengkeng, labu siam, tomat, kubis, manisa, pepaya, sapi potong dan sapi perah Perbaikan dan pelebaran sarana jalan untuk mendukung pemasaran dan keterkaitan antara sektor pertanian dengan industri pengolahan produk pertanian Penyediaan lembaga perkreditan dengan prosedur dan beban suku bunga yang terjangkau petani Pengembangan kawasan agropolitan yang didukung oleh pembangunan agro eco industrial . Lumajang Kecamata n Senduro dan Pasrujam be Jumlah desa 19, luas lahan 119,98 Km2, jumlah penduduk 78.276 jiwa (2011) Pisang  agung Semeru, dan pisang mas kirana, manggis, kentang, wortel, kopi, kayu sengon, kambing etawa, sapi perah Pembangunan jalan poros desa, pasar agro. Perlu pelatihan dan pembangunan industri pengolahan komoditas pisang agung menjadi krripik pisang dan packing untuk pisang mas kirana Perlu didukung penataan kelembagaan kelompok tani pisang agung maupun pisang mas kirana untuk mencegah terjadinya persaingan harga yang merugikan petani Probolinggo Kecamata n Gading, Tiris, Krucil, Sukapura, Sumber, Tongas, dan Lumbang 94 desa, luas lahan 115.217,34 Ha, jumlah penduduk 303.729 jiwa (2010) Kentang, manggis, kentang, mangga, cengkeh, kakao, sapi perah. Pengembanga n pusat pembenihan Penyediaan pupuk organik, peningkatan kualitas teknolopgi penanaman, penyediaan pakan ternak. Kegiatan Pengembangan nilai tambah komoditi produk unggulan menjadi komoditi olahan yang bermanfaat dalam meningkatkan
bibit manggis, mangga, dan kentang pengembanga n kelembagaan koperasi, revitalisasi pasar, pembinaan klaster UMKM dan lelang agribisnis pendapatan masyarakat lokal Pasuruan Kecamata n Tutur, Purwodad i, Puspo, Tosari, kejayan dan Wonorejo 80 desa, luas wilayah 471,56 Km2, jumlah penduduk 282.665 jiwa (2011) Kapuk randu, apel, padi, jagung, kedelai,. tebu, kenanga, durian, kentang, kubis, paprika, sapi perah. Produk unggulan baru, yaitu bunga krisan, paprika, usaha pembuatan minuman sari apel, kripik kentang, pengolahan kopi, pengembanga n bigas dan pakan ternak alternatif Peningkatan kualitas teknologi penanaman, dan pengembanga n kelembagaan koperasi, revitalisasi pasar, pembinaan klaster UMKM. Pengembangan nilai tambah komoditi produk unggulan menjadi komoditi olahan Sidoarjo Kecamata n Krian 22 desa, luas kawasan 32,5 Km2, jumlah penduduk 118.685 (2011) Kedelai, padi, jagung, ternak sapi. Kedelai dikembangkan untuk tahu- tempe, kripik, snack, susu kedelai, nugget, dan lain-lain. Sementara jagung dikembangkan untuk bahan makanan dan pakan ternak Pengembanga n peran Pasar Agro untuk menampung produk unggulan pertanian dari kawasan agropolitan Bromo Tengger Semeru. Pemberdayaa n kelembagaan kelompok tani yang mendukung pengembanga n komoditi unggulan daerah Mendorong pengembangan potensi komoditi lokal untuk dapat dikembangkan menjadi produk olahan dan dievrsifikasi produk yang memberi nilai tambah produk tersebut
Kelima, salah satu bekal penting  yang perlu  dipahami  masyarakat lokal  dalam rangka upaya  mereka memprediksi  selera  pasar  adalah  pengetahuan  Sosiologi-Ekonomi  tentang  gaya  hidup  dan  perilaku masyarakat  konsumen.  Pengetahuan  ini  penting  dipahami  masyarakat  lokal  sebagai  bekal  untuk mendorong  mereka  mengembangkan  inovasi produk  yang  lebih kompetitif  dan up to date mengikuti perkembangan  selera  konsumen  di  era  masyarakat  postmodern.  Di  sini  salah  satu  contoh  adalah munculnya  produk-produk  pertanian  olahan  yang  inovatif,  seperti  Bakpao  Telo,  pia  durian,  kripik nangka, dan  lain-lain,  yang  intinya adalah  mengembangkan produk-produk baru yang sesuai  dengan tuntutan selera konsumen.

## Simpulan
Kesadaran  dan  komitmen  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  untuk  menjaga  kelestarian lingkungan  hidup  bukan  saja  makin  meningkat,  tetapi  juga  makin  sistematis  dan  implementatif.  Di atas  kertas  telah  dirumuskan  kebijakan  dan  skenario  pengembangan  kawasan  agropolitan  Bromo Tengger  Semeru.  Tetapi,  dalam  kenyataan  upaya  untuk  mengembangkan  komoditi  unggulan  dan memanfaatkan  kawasan  tersebut  ternyata  bukanlah  hal  yang  mudah.  Di  lapangan,  ada  berbagai persoalan  yang  timbul,  bukan  hanya  berkaitan  dengan  ancaman  perubahan  perunutkan  lahan,  tetapi ditengarai  juga  kurangnya  dukungan  berbagai  infrastruktur  yang  dibutuhkan.  Kegiatan  bertujuan untuk  mengkaji  situasi  problematik  yang  timbul  dalam  upaya  pengembangan  kawasan  agropolitan Bromo  Tengger  Semeru  sekaligus  mengkaji  pengaruh  kebijakan  dan  program  pembangunan  serta merumuskan rekomendasi untuk  meningkatkan  efektivitas kebijakan  yang  mendukung  implementasi pembangunan  yang berkelanjutan di  kawasan agropolitan Bromo Tengger Semeru. Metodenya  yaitu pra-lapangan,  pelingkupan,  baseline  data,  analisis,  pengkajian,  perumusan  kebijakan  program  dan yang terakhir perbaikan.
Berbagai  permasalahan  agrobisnis  telah  ditemukan  mulai  dari  produktifitas  agribisnis  masih  belum berkembang  maksimal,  pelaku  usaha  tidak  memiliki  modal  mandiri  yang  cukup,  ketersediaan pasar/terminal  agribisnis  belum  memadai,  dukungan  prasarana  dan  infrastruktur  untuk  menunjang kegiatan  agrobisnis  umumnya  masih  belum  tersedia  secara  layak  dan  komoditi  pertanian  yang dihasilkan dan menjadi andalan masyarakat yang menekuni usaha agribisnis, seringkali masih rentan waktu  dan  belum  diolah.  Padahal  kebijakan  dan  strategi  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  provinsi Jawa Timur telah  di terapkan dalam upaya untuk  pengebangan kawasan agropolitan Bromo Tengger Semeru. Oleh  karena  itu  ada  beberapa  program  utama  yang  harus  di  terapkan,  Pertama,  di  kawasan agropolitan Bromo Tengger Semeru, perkembangan sektor pertanian di wilayah yang telah ditetapkan perlu  didukung  dengan  perkembangan  daerah  penunjang,  yaitu  kawasan  "agro  eco  industrial"  yang berperan  mendukung  pengolahan  produk  pertanian  menjadi  produk  olahan  pertanian  di  tahap  pasca panen  yang  memiliki  "nilai  tambah"  lebih  bagi  petani.  Kedua,  memastikan  agar  pengembangan kawasan  agropolitan  Bromo  Tengger  Semeru  tidak  kontra-produktif  bagi  kepentingan  peningkatan taraf  kesejahteraan  petani.  Ketiga,  memperhatikan  ketersediaan  infrastruktur  penunjangnya,  seperti lembaga  perbankan,  pasar,  jaringan  jalan,  dan  lain-lain.  Keempat,  mempersiapkan  perkembangan modal  sosial  sebagai  fondasi  utama  perubahan  ke  depan.  Dan  yang  terakhir  pengetahuan  Sosiologi- Ekonomi tentang gaya hidup dan perilaku masyarakat konsumen.

## Daftar Pustaka
East Java Departement of Tourism, art and Culture Service (2002) Bromo Tengger Semeru National Park.
Friedman J & Alonso W (1978) Regional Development Planning; A Reader. Cambridge:
M.I.T Press.
Friedman J & Mike D (1975) Agropolitan Development; towards a new strategi for regional development in Asia. Nagoya.
Michael L (1977) Why Poor People Stay Poor. Cambridge: Harvard University Press.
Sitorus  (2010)  Model  kebijakan  pembangunan  infrastruktur  berkelanjutan  dalam  mendukung pengembangan kawasan agropolitan. Bogor: IPB.
Suyanto,  B  &  Karnaji  (2005)  Kemiskinan  dan  Kesenjangan,  Ketika  Pembangunan  Tak  Berpihak Kepada Rakyat. Surabaya: Airlangga University Press.
Suyanto  &  Sulistyo  (2008)  Penguatan  Strategi  Pengembangan  Kawasan  Agropolitan  Berbasis Peningkatan  Daya  Saing  Produk  Unggulan  Agribisnis  Unggulan  di  Kabupaten  Semarang. Thesis.  Semarang:  Program  Studi  Magister  Agribisnis,  Program  Pascasarajana  Universitas Diponegoro.
Suyatno  Y  (2008)  Penguatan  Strategi  Pengembangan  Kawasan  Agropolitan  Berbasis  Peningkatan Daya  Saing  Produk  Agribisnis  Unggulan  Di  Kabupaten  Semarang.  Thesis:  Program  Studi Magister Agribisnis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
Soejono  &  Abdurrahman  H  (2005)  Metode  Penelitian  Suatu  Pemikiran  dan  Penerapan.  Jakarta:  PT Asdi Mahasatya.
Tri  US  (1999)  “Pengembangan  Wilayah  Melalui  Pembukaan  Kawasan  Pengembangan  Ekonomi Terpadu”.  Dalam  Tiga  Pilar  Pengembangan  Wilayah:  Sumberdaya  Alam,  Sumberdaya Manusia, Teknologi. BPPT, Jakarta.