Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 2, No. 1, 2011, Hal. 35-55 © 2011 PSDR LIPI

## Separatisme di Asia Tenggara: Antara Penguasa dan Gerakan Nasionalis Kelompok Minoritas

## Khairu Roojiqien Sobandi

## Abstract
This paper examine the existence of separatism in Southeast Asia, specifically, the interactions between state approaches in dealing with nationalist movements. The question is on how the identity of the Pattani Southern Thailand, Acehnese in Indonesia and Moro in  the  Philippines  created  and  how  state  approaches  contend with the movements. The aims of this paper are explaining these movements’ identity creation through historical experiences over centuries, and state approaches challenge the movements. The result  shows  that  Moros’  and  Acehnese  identity  formed  through their conflicting historical journeys with kolonialists. However, Pattani identity constructed through history of Buddist rulers that also full of conflicts with Thai Muslim society. The values that referred on these three  communities  basically  are  ethno-nationalist  shared  with Islamic  values.  These  communities  are  facing  state  repressions through military and bureaucracy policies, which only meet dead ends by the existence of conflicts. Pattani movement oppressed by Budhist Thailand acted discriminatively on Muslim community because of politics of differences of ethno-religion. The Thai rulers label  Pattani  as  Islamic  terrorist  group.  Likewise,  the  Philippines’ governerment fuels conflicts by demonizing Moros as same as Abu Sayyaf terrorist group. The Indonesian government did on the other side of the coin, which is not to demonize Acehnese as terrorist group when they have chance to did so and even after tsunami in 2004, they manage Helsinki agreement in 2005. It suggested that these three governments use multicultural nation approaches in dealing with the movements, which accommodate pluralist and multicultural identities on a more equal position.

## Pengantar
Tulisan  ini  menganalisis  dan  menjelaskan  gerakan-gerakan  separatisme  di Asia  Tenggara,  khususnya  gerakan  separatisme  di  Thailand,  Filipina,  dan Indonesia. Argumen penelitian ini adalah bahwa dinamika dan separatisme di  Asia  Tenggara  merupakan  hasil  dari  proses  dinamika  hubungan  ketiga gerakan separatisme ini dengan penguasa (para kolonialis dan pemerintah nasional  di  ketiga  negara  tersebut).  Oleh  karena  itu,  dinamika  gerakan separatisme  di  Asia  Tenggara  ini  terjadi  karena  adanya  interaksi  antara
penguasa  dan  gerakan  separatisme  yang  mana  penguasa  lebih  banyak menggunakan pendekatan negara terhadap mereka.
Para  penguasa  menggunakan  pendekatan  yang  berbeda-beda  dengan tujuan  untuk  mempertahankan  keutuhan  wilayahnya  ke  dalam  satu negara-bangsa. Pemerintah Filipina, Thailand, dan Indonesia menggunakan pendekatan  militeristik  dalam  mengatasi  permasalahan  gerakan-gerakan separatisme ini. Namun, pada akhirnya, pemerintah Filipina, Thailand dan Indonesia ini hanya menemukan jalan buntu.  Anehnya, ketiga  pemerintah nasional  ini  masih  berpikir  bahwa  tindakan-tindakan  militerisitik  masih dianggap  sebagai  cara  yang  efektif  untuk  berhadapan  dengan  gerakan- gerakan separatisme yang ada dalam negaranya. Tindakan ini sangatlah mirip dengan apa yang terjadi pada perjalanan sejarah gerakan nasionalis tersebut ketika para penguasa kolonialis yang juga sering menggunakan aparat negara untuk  mematikan  gerakan-gerakan  pemberontakan.  Pendekatan  negara dengan menggunakan militer sebagai aparat negara terus dilanjutkan oleh pemerintah di negara-negara Asia Tenggara tersebut. Sebagai contoh, gerakan separatisme  Moro  yang  digeneralisir  dan  diidentifikasi  oleh  pemerintah Filipina sebagai gerakan teroris seperti kelompok Abu Sayyaf yang dengan mudah  disederhanakan  permasalahannya,  sehingga  pemerintah  Filipina menggunakan pendekatan militer atas nama kemananan negara (Dangzlan, 2006).

## Problematika Politik Identitas
Akhir-akhir  ini  tampaknya  persoalan  identitas  menjadi  suatu  hal  yang penting  baik  bagi  individu  ataupun  berbagai  kelompok.  Secara  sosiologis, identitas didefinisikan sebagai pengalaman manusia melalui sejarah secara geografis,  ingatan  kolektif,  imajinasi  personal,  instrumen  kekuasaaan,  dan wahyu  religius.  Identitas  menciptakan  pengertian  melalui  pengalaman- pengalaman  kolektif.  Pada  konteks  ini,  Manuel  Castells  berpendapat  ada bermacam-macam atribut budaya dari identitas sehingga mendorong orang membuat  prioritas  atas  atribut  budaya  di  sekitar  mereka.  Ketika  orang membuat prioritas berbeda, mereka cenderung untuk berkonflik satu sama lainnya (Castells, 1997: 6-7).
V. K. Korostelina berpendapat bahwa adanya identitas sosial mencegah orang dari ancaman konflik interpersonal dengan menyediakan perlindungan bagi  sebuah  kelompok  dengan  ruang  yang  sama.  Pembentukan  identitas merupakan  hasil  dari  identifikasi  yang  melibatkan  proses  sosialisasi,  nilai bersama,  kepercayaan,  harapan,  norma,  dan  sebagainya.  Identitas  adalah sebuah  struktur  dengan  interelasi  kompleks  diantara  sub-identitas  yang berbeda-beda. Ada empat komponen yang mencirikan identitas sistemik, yaitu: (1) sebagai bagian dari kelas atau tipe yang mendefinisikan kerutinitasan dari fungsi dan perkembangannya; (2) sebagai sebuah sistem yang mempunyai
karakteristik khusus; (3) sebagai seperangkat sub-sistem yang berpengaruh kepada fungsi-fungsinya; dan (4) dengan interaksi eksternalnya dalam proses mengembangkan dan menyelesaikan konflik sosial (2007: 31-32).
Secara  spesifik,  Korostelina  menunjuk  identitas  dalam  konteks  untuk menjelaskan hubungan antara identitas dan konflik yang utamanya terjadi karena  adanya  prasangka  antar  kelompok.  Prasangka  diukur  dengan menggunakan  skala  yang  terstandarisasi  yang  berisikan  pernyataan mengenai  atribut  kelompok,  perasaan  terhadap  kelompok,  dan  dukungan terhadap kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi mereka. Dalam konteks ini,  stereotipe  merupakan  bagian  dari  prasangka  yang  digunakan  untuk menciptakan  anggapan  terhadap  kelompok  luar  yang  biasanya  sebagai musuh.  Oleh  karena  itu,  prasangka  merupakan  atribut  negatif,  antipati berdasarkan  kesalahan,  dan  kekakuan  dari  generalisasi  (2007:  127-131). Identitas dapat menciptakan konflik dalam keadaan adanya prasangka antar kelompok dari satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Prasangka dapat dengan sangat mudah muncul karena kurangnya informasi, komitmen yang dapat dipercaya, dan dilema keamanan dengan kelompok-kelompok lain.
Korostlina  menyebutkan  bahwa  identitas  yang  dominan  ada  dalam bentuk identitas kolektif yang dimobilisasi dan mempunyai ideologi. Karena itu, kelompok sendiri ( in-group ) mengartikan mereka sendiri sebagai pihak yang  positif  dan  kelompok  luar  ( out-group )  sebagai  pihak  yang  negatif. Lebih  jauh,  bertarung  dengan  kelompok  luar  dilihat  sebagai  sesuatu  yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup kelompok sendiri ( in-group ) (2007:146- 153).  Institusi  dominan  dapat  dan  seringkali  mengkonstruksi  identitas. Orang Spanyol, sebagai kolonialis yang menguasai Filipina, menggunakan kata ‘Moro’ secara negatif dengan tujuan untuk mengingatkan pada bangsa Moor  yang  muslim  di  Eropa.  Orang  Spanyol  memiliki  pengalaman  pahit perang salib Iberian melawan bangsa Moor yang membawa orang Spanyol mengidentifikasikan orang muslim di daerah ini sebagai musuh (Man, 1990: 22).
Sebagai  institusi  dominan,  para  penguasa  kolonialis  atau  bekas kolonialis,  menggunakan  identitas  untuk  memperluas  dominasi  mereka dalam  berhadapan  dengan  aktor-aktor  lainnya.  Misalnya,  orang  Aceh diidentifikasikan  sebagai  pemberontak  oleh  pemerintah  pusat  Indonesia dengan tujuan untuk memperluas dominasi kekuasaan atas nama satu negara- bangsa  Republik  Indonesia.  Gagasan  negara-bangsa  Republik  Indonesia menjustifikasi kebijakan pemerintah pusat Indonesia melalui militer sebagai aparat negara untuk menghilangkan bangsa orang Aceh.
Pada poin ini, Castells menemukan bahwa konstruksi identitas selalu dalam konteks hubungan kekuasaan. Dia mengajukan tiga bentuk identitas, ketiga bentuk identitas ini sangatlah tergantung pada konteks sosialnya, yaitu:
(1) legitimizing identity , (2) resistance identity , dan (3) the project identity (1997: 7- 10). Legitimizing identity adalah identitas yang dibentuk oleh institusi-institusi
masyarakat dominan dengan tujuan untuk memperluas dan merasionalisasi dominasi mereka dalam menghadapi aktor-aktor sosial lainnya. Pendek kata, identitas  merupakan  bentuk  perlawanan  yang  dapat  menyokong  rencana, melalui  perjalanan  sejarah,  menjadi  identitas  dominan  dalam  institusi masyarakat, sehingga terbentuklah legitimizing identity untuk merasionalisasi dominasi mereka.
Tipe  kedua  adalah resistance  identity . Resistance  identity adalah identitas kolektif untuk melawan penindasan. Sejarah, geografi, dan biologi merupakan landasan fundamental dari perlawanan. Contohnya, Orang Aceh menggunakan nasionalisme etnis untuk menginternalisasi nilai-nilai dalam masyarakat  Aceh.  Bagi  orang  Aceh,  batasan  perlawanan  menjadi  penting, yaitu  melalui  sejarah  dan  geografi  yang  berbeda  dengan  sebagian  besar wilayah  geografis  dan  sejarah  Indonesia.  Karena  itu,  politik  perbedaan  ini digunakan oleh penguasa untuk memberikan label identitas orang Aceh yang sangat  berbeda  dari  identitas  nasional  Indonesia  sehingga  muncul  klaim bahwa pembetukan label ini merupakan bentuk  penyingkiran orang Aceh dari identitas nasional Indonesia. Sebagai contoh, gambaran identitas orang Aceh, pada masa rejim Soeharto khususnya, berada dalam kungkungan pihak yang dominan yaitu pemerintahan nasional yang didominasi orang Jawa dan militernya  (Aspinall,  2007:  258).  Oleh  karena  itu,  dominasi  pemerintahan nasional  tersebut  menjustifikasi  gerakan  orang  Aceh  untuk  meyakinkan komunitas  orang  Aceh  bahwa  mereka  harus  memberontak  pemerintah nasional yang didominasi orang Jawa.
Tipe  identitas  ketiga  adalah project  identity .  Castells  menyatakan, “… ketika aktor-aktor sosial, atas dasar materi kultural yang manapun itu tersedia bagi mereka, membangun identitas baru yang mendefinisikan ulang posisi mereka dalam masyarakat dan dengan melakukan itu, mereka mencari perubahan struktur sosial secara keseluruhan” (Castells, 1997: 8). Misalnya saja,  Manuel  Castells  menganalisis  mengenai  perlawanan  feminisme  dari identitas perempuan dan hak perempuan dalam melawan nilai-nilai keluarga yang patriarkis. Identitas ini telah merubah nilai-nilai dan kepercayaaanya dalam  masyarakat  secara  keseluruhan  dalam  melihat  pentingnya  identitas perempuan  dan  persamaan  hak  perempuan  dengan  laki-laki  dalam masyarakat.
Selain tiga bentuk di atas, identitas juga berhubungan dengan ideologi. Dalam konteks ini, Malesevic mengemukakan konsep identitarianisme yang diklaim  sebagai  payung  istilah  untuk  semua  yang  berhubungan  dengan identitas. Identitas seringkali menjadi alat yang ampuh untuk pembenaran ideologi  ketidaksetaraan  politik.  Identitas  hampir  menjadi  sesuatu  yang bersifat  universal  dan  yang  memperlihatkan  popularitas,  memperlihatkan normalitas,  dan  penerimaan  umum  adalah  isi  yang  berhubungan  erat dengan  kekuatan  ideologi.  Ia  berargumen  bahwa  identitas  nasional  yang menggunakan  ideologi  tertentu  tersebut  seringkali  dilembagakan  oleh
struktur negara modern yang kuat, cenderung untuk memperkuat pandangan kelompok dominan atas realitas sosial dan bentuk-bentuk diskriminatif dari dominasi (Malesevic, 2006: 23-36).
Radhakrishnanan  (1993)  menambahkan  bahwa  identitas  adalah merupakan  ukuran  normatif  yang  mentotalkan  keberagaman  ‘diri’  dan ‘subjektifitas’ dan kewarganegaraan normatif dari identitas manapun dengan legitimasi  sejarah  yang  merupakan  dampak  ideologis  identitas  utuh  dan tidak terbagi dari rejim. Gerrymandering politik atas heterogenitas masyarakat dengan  menjadikan  negara  bangsa  sebagai  tujuan  kontrol  dan  dominasi yang  sayangnya  menciptakan  gangguan-gangguan  dalam  jangka  panjang yang pada akhirnya menuju fase nasionalis atau post-kolonial. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa identitas merupakan permasalahan pilihan, relevansi, dan perasaan kebenaran. Pendek kata, persoalan identitas merupakan pilihan yang terbentuk dan diterima oleh suatu komunitas tertentu karena adanya faktor  eksternal  dan  internal.  Dengan  dimilikinya  identitas  tertentu  pada suatu komunitas berimplikasi pada dianutnya suatu ideologi tertentu yang mempunyai konsekuensi politik. Hal ini akan di elaborasi lebih jauh dalam pembahasan artikel ini.

## Identitas Orang Pattani, Moro dan Aceh 1. Orang Pattani
Orang  Muslim  di  selatan  Thailand  secara  mayoritas  adalah  etnis  Melayu dan  lebih  sering  berbicara  bahasa  Melayu  daripada  bahasa  Thai.  Mereka dahulu  merupakan  dari  bagian  tersendiri  sebagai  kesultanan  Pattani yang  independen,  yang  di  masa  sekarang  ini  menjadi  salah  satu  provinsi negara  Thailand  yang  terdiri  atas  komunitas  Pattani,  Yala,  Narathiwat, dan  merupakan  bagian  dari  Songkhla  barat  yang  berkembang  pada  tahun 1390 sampai dengan 1902. Sejarah tersebut merupakan entitas politik yang terpisah dan mereka berstatuskan kelas kedua dan merupakan pengabaian secara politis atas kaum minoritas Melayu sejak berdirinya negara Thailand yang terus menerus berkonflik dan melakukan berbagai tindakan kekerasan.
Pada tahun 1902, Siam, yang sekarang menjadi Thailand, secara formal merupakan kesultanan yang berdasarkan perjanjian pada tahun 1909 yang membatasi antara Pattani dan Kelantan, Perak, Kedah, dan Perlis (Malaysia) Melayu.  Perlakuan  secara  administratif  paksaan  negara  Thailand  melalui perubahan reformasinya membuat penguasa Patani terbagi-bagi dalam tiga kesultanan yaitu Patani, Yala, dan Narathiwat (Yegar, 2002). Aristokrasi lokal berlangsung di daerah-daerah ini yang secara resmi mereka harus berbahasa Thai  dan  harus  melapor  secara  eksklusif  dan  secara  langsung  pada  pusat Thailand, Bangkok.
Selama  hampir  20    abad,  hubungan    antara  Bangkok  dan    mayoritas muslim  di  propinsi  bagian  selatan  bercirikan  kebijakan  asimilasi  yang
dipaksakan dan bentuk penolakan, sehingga pengimplementasian kebijakan ini  sering  menimbulkan  ketegangan.  Resistensi  paling  kuat  muncul  ketika pemerintah  berusaha  melakukan  penghancuran  kekuatan  struktur  lokal dengan  alasan  kebijakan  asimilasi  yang  dianggap  oleh  komunitas  lokal membahayakan dan mengancam Islam dan budaya Melayu.
Salah  satu  sumber  resistensi  terhadap  pemerintah  nasional  Thailand adalah  penghapusan  ponoh/pondok  (sekolah  keagamaan),  institusi  ini merupakan  institusi  yang  sangat  penting  yang  mempertahankan  identitas Muslim  Melayu.  Ketika  penguasa  Thai  mengganti  elit  tradisional  dengan orang Budha beretniskan Thai, kepala guru (Tok Guru) menjadi pemimpin komunitas secara faktual, penjaga keyakinan, pengangkat identitas Melayu. Alhasil  munculah  gerakan  perlawanan  yang  mengusung  identitas  politik tandingan  terhadap  penguasa  Budha  Thailand  dengan  adanya  organisasi gerakan orang Pattani seperti PULO dan BRN.

## 2. Identitas Politik Orang Moro
Kata  ‘Moro’  sebenarnya  berkonotasi  negatif  yang  ditujukan  pada  para penganut Muslim di daerah Mindanao. Hal ini bisa ditelusuri dengan adanya Suku Moor yang menentang Spanyol dengan orang Muslim di semenanjung Iberian  Eropa  (Man,  1990:  22).  Namun,  pada  masa  kepemimpinan  Nur Misuari  dan  kawan-kawannya,  terminologi  Moor  (Moro)  sebenarnya merupakan  perjuangan  gerakan  etno-nasionalis  melawan  orang  Filipina Kristen imperialis yang dipimpin oleh birokrasi pusat Manila dan para elit militernya (McKenna, 1998). Para separatis yang berlindung dengan bendera Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) mendapatkan dukungan secara popular oleh orang-orang Muslim (Man, 1990: 77).
Terminologi Moro merupakan konstruksi konfigurasi yang problematik, tetapi  ini  telah  mendorong  mereka  yang  mempunyai  ikatan  yang  sama menjadi  lebih  kuat  dengan  kekuatan  militer  dan  berperang  dalam  bentuk militer  konvensional  dengan  Manila  (McKenna,  1998).  Beberapa  studi mengenai  etno-nasionalisme  berpendapat  bahwa  ‘Perang  Moro’  (Yegar, 2002)  merupakan  pemanasan  budaya  dimana  perbedaan  budaya  di  antara kelompok-kelompok Muslim diabaikan, membentuk sebuah identitas budaya yang  sama.  Sedangkan  studi  lainnya  berpendapat  sebaliknya,  di  mana sebenarnya  kelompok-kelompok  Muslim  di  Filipina  mempunyai  orientasi yang beragam dan sama sekali tidak mempunyai kesamaan budaya. Dalam konteks  ini,  kita  tidak  seharusnya  tidak  terjebak  dalam  reduksi  historis dengan secara eksklusif melacak Perang Moro sebagai sebuah pengalaman yang  sama  diantara  kelompok-kelompok  yang  berbeda.  McKenna  (1998) mempermasalahkan  mitos  nasionalisme  Moro  dengan  mengekspolorasi perbedaan  pandangan  tersebut  dengan  cara  mengamati  politik  keseharian dan doktrin perlawanan nasionalis oleh orang-orang biasa.
Secara  historis,  orang-orang  Spanyol  Filipina  Kristen  melihat  dengan rendahnya  atas  apa  yang  mereka  sebut  tata  cara  memperlakukan  Orang Moro  dengan  buruk.  Hal  ini  diterima  oleh  orang-orang  Spayol  tersebut bahwa  perdamaian  dan  hubungan  yang  baik  tidak  dapat  dilakukan  di antara  mereka  dan  orang-orang  Moro  seperti  kurangnya  sistem  kodifikasi hukum,  menyebut  kaum  Moro  dengan  standar  hukum  yang  rendah.  Hal ini  mengintensifkan  panggilan  keberadaan  militer  yang  kuat  di  Mindanao sebagai  sebuah  kebutuhan  dalam  rangka  menurunkan  ancaman-ancaman dari pembajakan yang mengganggu di sekitar lautan Filipina (George, 1980; Yegar, 2002).
Setelah Penjajah Spanyol, Orang Amerika Serikat datang mengkolonisasi dan  para  sejarawan  memandang  kedatangan  orang  Amerika  ini  sebagai pemecah dalam pembentukan nasionalitas orang Moro. Kekalahan kolonial Spanyol  dalam  perang  antara  Spanyol-Amerika  yang  berakhir  dengan penandatanganan perjanjian di Paris yang ditandai oleh penyerahan daerah koloni  Spanyol  kepada  pemerintah  Amerika  Serikat  dengan  kompensasi yang  relatif  kecil.  Kedatangan  kolonial  Amerika  menandakan  penurunan ‘kedaulatan’  Moro  di  daerah  Mindanao.  Ekspansi  instrumen  negara mensyaratkan pengontrolan dengan sangat ketat kepada yang diperintahnya. Apa yang menarik adalah adanya kesamaan kerangka pikir yang digunakan juga nantinya oleh mereka yang berargumen untuk apa yang mereka sebut sebagai ‘Bangsa Moro’ (Man, 1990: 22).
Perdebatan  mengenai  bangsa  Moro  tidak  dapat  dilakukan  tanpa memperbincangkan sejarah nasionalisme Filipina yang satu sama lain terkait dengan kompleks. Dengan semakin membesarnya panggilan untuk merdeka, dan hal ini tidak bisa terhindarkan lagi, Manila menjadi lebih percaya diri memerdekakan  diri.  Sebuah  kemenangan  telah  dicetak  melalui  Perjanjian ( Jones  Act ),  yang  ‘memfilipinanisasi’  birokrasi  dan  karena  itu  mendorong mesin-mesin  nasionalisasi  menuju  pada  jalan  kemerdekaan.  Bersamaan dengan ini datanglah tuntutan dari Manuel Quezon dan para pengikutnya untuk  segera  mengintegrasikan  Tanah  Moro  (Moroland)  kepada  daerah Filipina yang secara geopolitik lebih besar (George, 1980: 80-86).
Konsekuensinya,  kedatangan  migrasi  orang  Filipinos  membanjiri Cotabato dan Davao yang mendorong terdislokasinya para penduduk lokal di Mindanao (Abinales, 2000 dalam Dangzalan, 2006). Ketika banyak yang berusaha untuk menjelaskan meletusnya ‘permasalahan Moro’ dalam konteks terbelahnya etnisitas dan perbedaan dengan orang Kristen Filipinos (Abinales, 2000  dalam  Dangzalan,  2006),  memberikan  pandangan  dari  dalam  dengan menarik tentang bagaimana penyesuaian institusional dan rekonstruksi yang menuju  pada  munculnya  krisis  Moro  ini.  Abinales  melakukan  penelitian dari  dalam  ini  dengan  menjelaskan  konsesi  mutual  antara  para  pemimpin Manila dan daerah pinggirannya. Setelah negosiasi dalam perjanjian cukup
berimbang, Quezon dan para pengikutnya merusak perjanjian ini, sehingga menghilangkan  lebih  jauh  lagi  yang  termarjinalisasi  tersebut  dengan  jalan mensentralisasikan  birokrasi  pemerintah  (George,  1980;  Man,  1990;  Yegar, 2002).
Tentu  saja,  asumsi  yang  digarisbawahi  adalah  bahwa  adanya  sebuah negara bangsa Filipinos yang telah terbentuk melalui sejarah dengan berbagai macam  aktor  yang  mengklaim  adanya  nasionalitas.  Pada  intinya,  kajian ini  ingin  menunjukkan  pernyataan  sebagaimana  yang  sudah  dinyatakan oleh banyak sejarawan di masa lalu berkaitan dengan nasionalitas Filipina. Nasionalitas di Filipina merupakan konstruksi yang sebagian besar berpijak kepada kerangka para kolonial yang telah ditinggalkan para kolonialis, yaitu Filipina yang merupakan negara penerus kedaulatan kolonial (George, 1980; Man, 1990; Yegar, 2002).
Lebih  jauh  lagi,  Samuel  K.  Tan  (dalam  Premdas et.  al .,  ed.,  1990) menyatakan  bahwa  dalam  literatur  etnis,  orang  Moro  berubah  dari  satu konfigurasi nilai kepada konfigurasi nilai yang lainnya dan yang sama adalah berjalan  melalui  keberagaman.  Komunitas  Moro  mempunyai  epik  etnis yang memotret kepahlawanan orang Moro dalam memerangi ketidakadilan para kolonialis. Nilai-nilai Islami sangatlah terekspresikan dalam epik etnis ini. Dalam perang sabil (parang sabil) Tausug membesarkan para sabilillah sebagai pahlawan karena mereka memotretnya sebagai orang yang mau untuk berkorban  diri  mereka  demi  keyakinannya  atas  nama  Tuhan.  Epik  perang suci  ini  menyembah  semua  individu  yang  terlibat  dalam  perang  suci  ini. Kemudian, orang Moro yang mau bertarung sampai mati demi keyakinannya akan  meninggal  sebagai  orang  suci  ( sabillilah ).  Epik  kepahlawanan  ini sangatlah  penting  untuk  diketahui  ketika  orang  Moro  sangat  bersemangat bertarung  melawan  para  kolonialis  non-muslim  seperti  bangsa  Spanyol, orang Amerika, dan bahkan melawan pemerintah pusat Filipina. Orang Moro berpandangan bahwa perjuangan dan pertarungan ini sebagai sebuah tanda kepahlawanan dan budaya. Faktanya, tradisi mereka menunjukkan gambaran positif orang Moro sebagai pencinta kebebasan dan pembenci berbagai bentuk intrusi  asing.  Hal  ini  merupakan  citra  historis  orang  Moro  dan  kebesaran orang  Moro  dalam  sejarah  kolonialis  telah  tertunjukkan  dengan  inspirasi hidup yang terlah diberikan dari akar Islamnya. Sebagaimana orang Moro dalam memeluk keyakinannya, mereka terpisah dari dunia yang lebih besar, Islam menawarkan dalam bahasa ‘Darul Islam’ atau ‘ummah’. Dalam sekali waktu, kesadaran orang Moro menembus batas-batas etnisitas, geografi, dan menunjukkan  tanda  rasa  sebagai  komunitas.  Mereka  mencampuradukkan dua elemen dan menciptakan sebuah tradisi masyarakat Islami (Tan dalam Premdas et. al., (ed.), 1990: 72-73).
Kombinasi nilai-nilai Islam dan tradisional telah menciptakan institusi politik baru. ‘Kesultanan’ ( sultanate ) sebagai institusi politik sebuah komunitas berdiri  di  atas  ‘datu’  atau  ‘rajah’  Moro.  Struktur  politik  memperbesar  visi
politik orang Moro dan rasa kekuasaan jauh diatas ‘ke-datuan’ ataupun ‘ke- rajah-an’. Datu atau rajah Moro dan para pengikutnya pada saat itu tunduk pada kekuasaan Sultan yang lebih tinggi dan memperlihatkan bahwa mereka telah menerima sistem kesultanan ini dianggap membawa mandat dibawah payung Islam sebagai ‘representasi Tuhan’. Hal ini merupakan sumbangan terbesar Islam pada pemikiran orang Moro. Otoritas representasi Tuhan baru ini merupakan pemujaan atas apa yang telah mereka miliki karena hal ini memberikan mereka komitmen di luar mereka sendiri. Mereka menemukan ras keamanan yang lebih besar dalam sistem yang mempersatukan kemerdekaan dan seringkali bertentangan dengan kepemimpinan lokal ke dalam sebuah loyalitas yang sama. Lebih jauh lagi, identitas orang Moro yang baru ini akan berhadap-hadapan dengan tantangan dari kolonialisme dalam bentuk negara (George, 1980: 14-27; Tan in Premdas et. al ., (ed.), 1990: 74). Oleh karena itu, mereka  melihat  bahwa  pemerintah  Filipina  merupakan  keberlanjutan  dari kolonialis seperti bangsa Spanyol dan Amerika. Tema ini akan didiskusikan nanti dalam sub-bab pendekatan negara terhadap gerakan Moro.

## 3. Identitas Orang Aceh
Aceh menunjuk pada salah satu propinsi di Indonesia yang dikenal sebagai Nanggroe Aceh Darussalam yang berlokasi di tepi paling utara dari pulau Sumatra Indonesia dan terkenal dengan julukan Serambi Mekah. Ironisnya, kenyataan di Aceh selama sekitar 130 tahun ditandai dengan perang yang hampir terus menerus, pemberontakan, dan represi. Dengan melalui sejarah, Aceh telah berkembang mempunyai identitas yang unik dan berjuang untuk mempertahankan status sejarahnya dalam kepulauan (Reid, 2006).
Pada  masa  lalu,  Aceh  merupakan  daerah  berkekuatan  besar  dengan sejarah yang  terpisah dari sejarah Indonesia. Aceh merupakan titik  masuk dalam daerah Islam di Asia Tenggara, dan sekarang orang-orang Aceh tersebut lebih bersifat ortodok dibanding dengan kebanyakan orang di Indonesia. Aceh diasumsikan  lebih  terkenal  pada  masa  Sultan  Iskandar  Muda  yang  hidup dari tahun 1581-1636. Zaman itu merupakan masa keemasan Aceh pada abad ke-17,  dengan  dipimpin  Sultan  Iskandar  Muda,  Aceh  melakukan  ekspansi territorial  besar-besaran  serta  terlibat  dalam  perdagangan  rempah-rempah yang sangat penting, hampir sebanding dengan minyak pada masa ekonomi global sekarang. (Crow, 2000; Riddell dalam Reid, (ed.), 2006: 38-49).
Reid  (2006)  berargumen  bahwa  orang  Aceh  mempunyai  pengalaman tersendiri  dengan  para  kolonialis,  mulai  dari  Kolonial  Portugis  pada  abad 16 dan Kolonial Belanda pada abad 17. Pembentukan identitas orang Aceh dimulai lewat perjuangan bendera anti kolonial dengan menggunakan nilai- nilai  Islam  sebagai  inti  dari  budaya  politik  mereka.  Pada  abad  16  dan  17, orang Aceh mengidentifikasi mereka sendiri sebagai ‘Serambi Mekah’. Pada saat itu, orang Aceh terlibat dengan kekerasan yang merupakan katalis efektif
dalam  pembentukan  identitasnya.  Kerajaan  Aceh  dan  penguasa  Ottoman Turki mempunyai hubungan yang sangat baik dengan adanya fakta bahwa mereka saling membantu satu sama lain atas nama solidaritas pan-Islamik Bahkan Aceh mendapatkan bantuan dari Raja Sulayman di Constantine pada tahun 1563 untuk melawan orang Portugis. Reid memberikan fakta hubungan yang erat antara kerajaan Turki dengan Aceh dibawah bendera solidaritas kelompok Islam.
The Sultan [of Aceh] says that he is left alone to face the unbelievers. They have seized some islands, and have taken Muslims captive. Merchants and pilgrim ships going from these islands towards Mecca were captured one night by the Portuguese  and  the  ships  that  were  not  captured  were  fired  upon  and  sunk, causing many Muslims to drown (Reid, 2006: 47).
Lebih  jauh  lagi  orang  Aceh  lebih  kuat  merasa  sebagai  orang  Islam daripada mengedepankan sebagai sesama orang Melayu. Kuatnya sentimen sebagai  orang  Islam  dibanding  dengan  sentimen  sesama  orang  Melayu dikarenakan  orang  Aceh  lebih  merasa  mempunyai  hubungan  yang  erat dengan pusat umat Muslim di Mekah yang ditandai hubungan erat orang Aceh dengan kerajaan Ottoman Turki, sebagai pusat kerajaan Islam saat itu, dalam sejarah mereka.
Pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda memanfaatkan kepala daerah dan uleebalang sebagai pendukung utama dan telah menyulut konflik dengan  para  Ulama  di  Aceh.  Para  ulama  mulai  menentang  otoritas  para ulebalang yang bersatu dengan kolonial Belanda. Lebih jauh lagi, pada masa penjajahan kolonial Jepang, para ulama didukung oleh Jepang karena mereka juga sama-sama melawan kolonial Belanda. Pada saat yang sama, kolonial Jepang menekan kelompok ulebalang (Reid, 2006: 96-107).
Dibawah  periode  kolonial  Belanda,  orang  Aceh  menulis  literatur etnis melalui karya besar Hikayat Perang Sabil (HPS) atau lebih sederhana literatur ini bercerita mengenai jihad atau perang suci. HPS mempunyai lirik yang  sangatlah  penting  yang  digunakan  oleh  orang  Aceh  untuk  melawan kolonialisme Belanda. Ini menunjukkan keterikatan orang Aceh dengan tradisi dan retorika perang suci yaitu sebuah kepercayaan yang telah sangat berakar diantara orang-orang Aceh (Alfian dalam Reid, (ed.), 2006: 117-119). Hal ini merupakan bahasa yang sama yang digunakan oleh komunitas Muslim Moro yang mengagung-agungkan kepahlawanan dari sabilillah, yang diambil dari bahasa  Arab  yang  berarti  orang  yang  berani  mati  demi  agamanya.  Orang Moro melihat hal ini sebagai seorang pahlawan yang berani mati sebagai satu- satunya jalan sebagai bentuk pengorbanan diri dalam mencapai keagungan tertinggi. Semangat untuk membunuh musuh yang bukan Muslim membawa penghargaan secara sosial dan spiritual. Dalam konteks ini, musuh-musuh yang dimaksud adalah para kolonialis yang non-muslim.
Kolonialis Belanda lambat laun namun pasti mengambil alih atas apa yang kemudian menjadi the Dutch East Indies, Aceh merupakan tambahan terakhir, dan yang paling lambat, dari kerajaan yang membentang besar itu. Pada  tahun  1873,  kolonialis  Belanda  mencoba  menaklukkan  provinsi  ini, namun  terhambat  oleh  apa  yang  mereka  sebut  dengan  perlawanan  yang paling  terorganisir  dan  kuat  yang  pernah  mereka  tangani.  Perang  Aceh berakhir sampai pada awal abad ke 20, dengan serangan gerilya yang sporadis terus berlanjut setelah berakhirnya perang Aceh tersebut.
Invasi Jepang ke daerah Pasifik pada akhirnya berhasil menyingkirkan keberadaan kolonialis Belanda di Aceh, dan para tentara dan administrator Belanda  masih  belum  juga  menyingkir  sampai  akhir  perang  dunia  ke  dua (Reid 2006: 96-107). Aceh berpartisipasi sangat jauh dalam ikut membantu dalam kemerdekaan Indonesia melawan kolonial Belanda dari tahun 1945- 1949. Namun begitu, kerusuhan dengan cepat terjadi di Aceh setelah kegagalan Indonesia dalam mengakomodasi Aceh untuk membuat provinsi tersendiri terpisah dari provinsi Sumatra Utara. Pada tahun 1950-an, pemberontakan Darul  Islam  meletus  di  sebagian  pulau  Jawa  dan  di  Aceh.  Darul  Islam merupakan  gerakan  yang  bertujuan  membuat  Indonesia  menjadi  sebuah negara  Islam,  namun  gerakan  ini  tidak  pernah  membantu  kemerdekaan bagi Aceh atupun juga bagi provinsi lainnya. Gerakan Darul Islam terpisah di  Aceh  ketika  para  pemimpinnya  terkooptasi  ke  dalam  pemerintah  dan ketika  Aceh  telah  diberi  status  sebagai  Provinsi  Istimewa  (Aspinall,  2007). Hal ini sama dengan apa yang terjadi dalam bahasa Moro dimana mereka juga  menggunakan  bahasa  Darul  Islam  sebagai  sebuah  bahasa  untuk mempersatukan komunitas Muslim ke dalam sebuah negara tersendiri.
Dari tahun 1960-an Aceh memasuki sebuah periode yang relatif damai, namun pada tahun 1976 Hasan di Tiro dan sekelompok kecil pendukungnya memproklamasikan kemerdekaan Aceh dari Indonesia. Di Tiro, yang telah hidup  lama  dalam  pengasingannya  di  Swedia  yang  berprofesi  sebagai seorang  pengusaha  sukses,  merupakan  keturunan  sebuah  keluarga  Ulama Muslim terkenal dan merupakan cucu dari salah satu dari banyak pemimpin perang pada masa perlawanan terhadap kolonialis Belanda. Keluarga besar di Tiro merupakan bagian dari Kesultanan Aceh. Hasan di Tiro merupakan pendiri  dari  Front  Pembebasan  Nasional  Sumatra/Aceh  ( Aceh/Sumatra National  Liberation  Front ,  ASNLF),  yang  kemudian  lebih  dikenal  dengan nama Gerakan  Aceh Merdeka (GAM, Free  Aceh  Movement ) (Aspinall, 2007; Crow,  2000;  Sulaiman  dalam  Reid,  (ed.),  2006:  133-139).  GAM  dengan cerdik  memanfaatkan  strategi  budaya  politik  dengan  cara  mengekslopitasi lirik  Hikayat  Perang  Sabil  (HPS)  atau  perang  suci  untuk  menarik  para calon pengikut GAM. GAM menggunakan lirik HPS dengan tujuan untuk mempengaruhi orang Aceh untuk mencitrakan penguasa Indonesia sebagai sama  dengan  kolonialis,  Edward  Aspinaal  menggunakan  terminologi
‘pemerintah  kolonial  Jawa’,  dalam  mendemonisasi  pendekatan  Negara terhadap orang Aceh (Alfian dalam Reid, (ed.), 2006: 117-119). GAM, yang sangat memaksimalkan kampanye propaganda, berhasil menarik perhatian pemerintah pusat Indonesia.
Pada awal tahun 1980-an, sebagian besar GAM terpaksa berada dalam keterasingan, dengan 250 pengikut berangkat ke Libya untuk mendapatkan pelatihan.  Libya  dan  GAM,  akhir-akhir  ini,  telah  menurunkan  hubungan diantara keduanya; GAM tidak ingin dihubung-hubungkan kepada terorisme internasional,  sementara  itu  Libya  telah  memutuskan  untuk  mendukung integritas wilayah Indonesia.  Pada tahun 1989, banyak dari anggota GAM yang  kembali  ke  Aceh,  menyebarkan  ancaman  militer  dan  pada  saat  itu pula Indonesia mendeklarasikan darurat Militer, yang untuk sementara itu menghancurkan  gerakan  separatis  ini.  Namun,  aktivitas  militer  dan  polisi Indonesia  pada  tahun  1990-an  yang  menekan  secara  besar-besaran  telah merubah opini publik-jika tidak untuk GAM, setidaknya untuk kemerdekaan mereka dari Indonesia (Aspinall, 2007). Orang Aceh melakukan pembentukan identitas  mereka  melalui  proses-proses  politik,  sosial  dan  budaya,  dengan nilai-nilai Islam di d alamnya yang tetap merupakan identitas yang esensial sebagai norma, keyakinan, dan nilai-nilai yang saling terbagi dalam komunitas orang Aceh.

## Pendekatan Negara terhadap gerakan Pattani, Moro dan Aceh
Orang-orang Patani, Moro, dan Aceh sekarang ini telah berada dalam negara yang sama sekali berbeda tujuannya. Mungkin ada yang berpendapat bahwa perbedaan  tujuan  secara  ideologi  politik  antara  negara-negara  di  kawasan Asia Tenggara akan sama berbeda kebijakannya terhadap orang Patani, Moro, dan Aceh dari negara mereka masing-masing. Namun faktanya adalah bahwa orang Patani, Moro, dan Aceh telah diperlakukan dengan cara dan kebijakan yang sama, dengan tujuan untuk menghapuskan perbedaan identitas orang Aceh dan Moro dan cara hidup mereka. Pemerintah Thailand Filipina dan Indonesia berbagi asumsi yang sama mengenai karakter khusus dari negara bangsa. Adalah asumsi ini yang telah membentuk kebijakan-kebijakan yang diadopsi  oleh  pemerintah  Filipina  dan  Indonesia  terhadap  orang-orang minoritas etno-nasionalis.
Dalam  konteks  ini,  Benedict  Anderson  (1983)  menyatakan  bahwa negara  post-kolonial  seperti  Indonesia  dilihat  seperti  keberlanjutan  dari para  kolonialis  dimana  pemerintah  Indonesia  sejak  kemerdekaannya  pada tahun  1945  sampai  periode  Orde  Baru  menggunakan  pendekatan  negara dengan fungsi-fungsinya dalam menghadapi masyarakatnya sendiri. Karena itu,  pemerintah  Indonesia  menggunakan  aparat  negara  dan  kebijakan- kebijakannya  untuk  mengamankan  kepentingan  negara  dan  mengabaikan
kepentingan  sebagai  sebuah  bangsa.  Birokrasi  dan  yang  lebih  penting  lagi adalah militer memainkan peranan yang sangat penting dalam mengamankan kepentingan negara tersebut.
Pada konteks ini, jelaslah bahwa pemerintah Indonesia sebagai negara yang  multi-etnis  berada  dalam  keadaan  yang  berbahaya  karena  apabila pemerintah  pusat  Indonesia  tetap  menggunakan  pendekatan  negara  tanpa mempertimbangkan kepentingan bangsa, maka Indonesia akan menghadapi lebih banyak lagi gerakan nasionalis yang menginginkan untuk memisahkan diri. Orang Aceh (sebelum perjanjian Helsinki) dan gerakan Papua Merdeka berada di persimpangan untuk memisahkan diri dari Indonesia atau tetap berada di dalam Indonesia. Adalah Anderson yang memberikan alat analisis untuk mengkaji negara-negara post-kolonial yang cenderung menggunakan kepentingan  negara  untuk  menyatukan  negara  bangsa  mereka  sebagai satu  identitas  yang  sama.  Namun  di  sisi  lain,  negara-negara  bangsa  ini mengabaikan kepentingan sebagai bangsa. Hasil dari kebijakan-kebijakan ini adalah adanya konflik berdasarkan identitas yang dianut oleh masing-masing kelompok seperti gerakan Moro yang berhadap-hadapan dengan pemerintah pusat Filipina dan gerakan Aceh yang berhadap-hadapan dengan Pemerintah pusat Indonesia.

## 1. Pendekatan Negara Thailand
Pendekatan yang menggunakan pendekatan negara dilakukan oleh penguasa Thailand  dengan  menggantikan  penguasa  kesultanan  menjadi  penguasa Budha yang beretniskan Thai telah memicu pendekatan yang represif dari penguasa  Budha  di  Thailand  sehingga  memunculkan  kelompok-kelompok oposisi. Gerakan oposisi pertama yang terkenal atas penaklukan oleh orang Siam  adalah  yang  dipimpin  oleh  Tengku  Abdul  Kadir,  yang  merupakan Sultan  Patani  terakhir,  yang  merupakan  resistensi  pasif  pada  tahun  1903. Penangkapan  Tengku  dan  pelepasannnya  pada  tahun  1906  menyebabkan pemberontakan dan provokasi meningkat namun Bangkok tetap menguasai kerusuhan politik tersebut.
Pada tahun 1910 pemberontakan dilakukan oleh Sheikh Sufi (To’tae dan Haji Bula) yang mengumandangkan Jihad untuk melawan pemerintah kafir Siam dengan cara mengangkat senjata, namun akhirnya mereka ditangkap oleh  militer.  Pada  tahun  1915  Abdul  Kadir  yang  merupakan  pemimpin Patani  menolak  keras  pajak  yang  diminta  oleh  pemerintah  pusat  Thailand dalam sebuah protes menentang reformasi pendidikan yang diperkenalkan oleh  pemerintah  pusat  Thailand.  Kemudian  tahun  1921  Undang-Undang pendidikan dasar yang wajib bagi semua anak-anak untuk mengikuti sekolah dasar negara selama empat tahun untuk mempelajari bahwa Thai. Aturan ini ditegakkan secara tegas dan mendapatkan tantangan Muslim Melayu yang dianggap merupakan sebuah tantangan serius atas budaya lokal, agama, dan
bahasa mereka. Sekolah negara tidak hanya mengajarkan sekularisme, namun juga pelajaran etika Budha dengan pendeta Budha sebagai guru mereka.
Hal  ini  secara  langsung  menohok ponoh yang  juga  bergerak  sebagai institusi  pendidikan  dasar  yang  bernuansakan  agama  Islam  dan  Melayu. Selain  juga  berimplikasikan  atas  keberlangsungan  kekuatan  ekonomi  atas ponoh yang  juga  bergerak  untuk  memajukan  secara  sosial  ekonomi  para guru agama lokal. Para guru secara efektif memobilisasi masyarakat untuk menentang  kebijakan  reformasi  pendidikan  tersebut  yang  memaksakan ajaran Budha pada komunitas minoritas Muslim Patani dan dengan tujuan akhir  membuat  orang  Muslim  Patani  menjadi  orang  Thailand  dengan mengharuskan bahasa Thai dan agama Budha.
Protes  dilakukan  dengan  sangat  massif  di  daerah  selatan  Thailand ini dengan menolak untuk datang dan bersekolah di sekolah Negara yang telah disediakan  dan bahkan diwajibkan oleh penguasa Negara Thailand. Pemerintah  pusat  Thailand  secara  terus  menerus  menekan  orang-orang Patani dan bahkan dengan cara-cara militer.
Pada kondisi kekinian, pemerintah pusat Thailand tetap memberlakukan kebijakan  asimilasi  dengan  mengintegrasikan  Patani  ke  dalam  Negara Thailand  dengan  cara  memaksakan  kehendak  untuk  merubah  identias mereka  sebagai  orang  Muslim  dan  Melayu.  Strategi  berikutnya  adalah dengan  cara  melakukan  demonisasi  atas  gerakan  patani  dengan  cara mengambil  keuntungan  atas  isu  global  yang  berkembang  setelah  kejadian serangan terorisme di Amerika serikat pada 11 Sepetermber 2001 dan dengan cepat pula mereka membuat label baru pada gerakan Patani yaitu sebagai kelompok teroris Islam (International Crisis Group, 2005).

## 2. Pendekatan Negara Filipina
Negara-negara  kontemporer  di  Asia  Tenggara  sebagian  besar  merupakan nega ra kelanjutan dari negara bentukan para kolonialnya yang ditinggalkan para  kolonialis  Eropa.  Negara  Filipina  merupakan  salah  satu  negara  yang juga melanjutkan perilaku para bekas kolonialis Eropa dan Amerika Serikat dengan melakukan tekanan represif terhadap gerakan Moro dengan kebijakan asimilasi identitas lokal Moro kepada identitas nasional yang berujung pada konflik berbasis sentimen etno-nas ionalis.
Tindakan-tindakan  kasar  dari  pemerintah  nasional  untuk mengasimilasikan  orang  Moro  dibawah  retorika  inklusifisme  Filipinisasi hanya menghasilkan lawan yang pada awalnya merupakan sebuah gerakan yang  relaif  moderat  (McKenna,  1998;  Yegar,  2002).  Secara  historis,  orang Moro  telah  menikmati  tingkat  otonomi  yang  sangat  luas  dari  Manila  di bawah penjajahan kolonial Amerika Serikat. Inti dari sejarah ini adalah ketika orang-orang  dari  daerah  Sulu,  Lanao,  dan  Maguindanao  bersatu  dibawah
datu propinsi yang besar yaitu Moroland yang diperintah oleh para tentara Amerika Serikat. Hal ini bahkan menarik para penulis untuk menggambarkan daerah tersebut sebagai ‘sebuah rejim dalam rejim’ (McKenna, 1998).
Puncak  dari  program  sentralisasi  administrasi  dibawah  rejim Marcos merupakan poin penting sebagai perasaan yang sangat pahit yang mengarahkan kelompok politik oposisi kepada asimilasi yang berujung pada perlawanan bersenjata atas retorika dukungan etno-nasionalis Bangsa Moro. Retorika ini diterima oleh kebanyakan orang Moro seperti yang direspon oleh kediktatoran dengan serangan militer besar-besaran melawan mereka yang berani menentang agenda dari presiden Marcos. Bersamaan dengan ini adalah sebuah  emaskulasi  politik  pemilihan  pemimpin  lokal  dengan  merekayasa, gerrymendering, wilayah-wilayah  dengan  cara-cara  tertentu  menggunakan para  pendatang  beragama  Kristen  yang  perlahan-lahan  menyingkirkan populasi  Muslim  dari  daerah  tersebut.  Strategi  kebijakan  sosiopolitik  dari rejim kediktatoran justru menyulut perasaan dari orang Moro yang melihat hal  ini  sebagai  taktik  imperial  yang  menghina  identitas  mereka  sebagai budaya yang berbeda secara sejarah.
Irredentisme,  separatisme,  atau  bahkan  otonomi  telah  menjadi pertempuran  yang  menyedihkan  atas  banyak  orang  Muslim  di  Mindanao. Beragam  tanggapan  yang  datang  dari  pemerintah  Filipina  merupakan sesuatu yang mengherankan. Mereka sangat berbeda dari satu rejim ke rejim yang lain. Yang mudah dikenal, rejim Ferdinand Marcos dan Joseph Estrada yang kekuasaannya banyak bersumber pada kharisma mereka, yang paling banyak tingkat kekerasannya sepanjang sejarah. Pernyataan dari pasangan pemimpin kharismatik sebuah negara bangsa dengan skema sentralisasi pada akhirnya berkontribusi atas eskalasi kekerasan.
Dampak  mendalam  dari  serangan  9  September  (9/11)  terhadap Amerika  Serikat  telah  mempenetrasi  pada  hampir  semua  disiplin  dalam ilmu-ilmu mengenai manusia. Wacana terorisme tiba-tiba menjadi pembeda di mana para analis secara berkelanjutan bersaing satu sama lain. Satu sisi dapat  mengartikulasikan  sebuah  teori  yang  khusus  atau  yang  sangat  luas untuk  satu  agenda  yang  lebih  lanjut  melalui  sebuah modality .  Apa  yang sudah  jelas  adalah  munculnya  para  separatis,  pemberontak,  dan  para bandit  semua  secara  bersamaan  tertransformasikan  menjadi  para  teroris (Dangzalan, 2006). Walaupun hal ini tidak dapat diukur dalam waktu satu hari, transformasi ini cukup cepat untuk mengejutkan kelompok-kelompok ini  walaupun  fakta  ini  cukup  pintar  untuk  diinternalisasi  oleh  masyarakat secepat  mungkin.  Kebijakan  pembangunan  dan  keamanan  sebagai  sebuah arena yang tersatukan merupakan memanifestasikan dirinya di Mindanao. Program dari Pertumbuhan dari Kesetaraan di Mindanao (GEM, Growth with Equity in Mindanao ) yang selalu ada dalam iklan yang selalu tercetak setiap hari minggu (Dangzalan, 2006).
Gerakan  politik  bersenjata  Moro  dilihat  sebelumnya  sebagai  sebuah gerakan  separatisme.  Terminologi  “teroris”  sangatlah  jarang  digunakan untuk  mendepiksikan  aksi  gerakan  dari  kelompok-kelompok  tersebut. Bahkan dengan cara-cara yang misterius gerakan Abu Sayyaf dilihat sebagai kelompok Bandit sebagai kelompok yang bersebrangan dalam memandang NPA sebagai gerakan yang lebih revolusioner dan MILF dan MNLF sebagai gerakan  separatis.  Homogenisasi  kelompok-kelompok  ini  dalam  kolom struktur  terorisme  sebagai  realitas  sosial  dengan  cara-cara  tertentu  yang menjadi pandangan yang bersifat prasangka terhadap isu tersebut sepertinya mereka ingin memperlihatkan gambaran yang diinginkan untuk dilihat oleh kita. Secara spesifik, Muscati (2003) membicarakan mengenai homogenisasi Islam sebagai sesuatu yang ‘jahat’ yang berbeda dengan tradisi umat Kristen dengan adanya serangan teroris di Amerika Serikat.

## 3. Pendekatan Negara Indonesia
Sementara  itu,  di  Indonesia  sebelum  dan  sesudah  serangan  09  September 2001 di Amerika Serikat, kemerdekaan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hanya dianggap sebagai gerakan separatis saja. Pemerintah Indonesia lebih bersifat defensif  daripada  ofensif  seperti  pemerintah  Filipina  dalam  melakukan pendekatan  terhadap  gerakan  etnonasionalis.  Pemerintah  Indonesia menggunakan  pendekatan  yang  lebih  halus  dengan  bernegosiasi  dengan GAM  atau  gerakan  Aceh  untuk  mengintegrasikan  daerahnya,  khususnya setelah bencana tsunami pada tanggal 26 Desember 2004.
Namun,  pemerintah  Indonesia  tetap  menggunakan  tindakan  militer dalam berhadap-hadapan dengan GAM dan berlanjut sampai periode pasca Soeharto. Faktanya, pada bulan Mei 2003, Jenderal Ryamizard Ryacudu dalam penjelasannya  kepada  para  jurnalis  bahwa  tentara  Indonesia  mau  untuk merubah  tindakan  ofensif  mereka  dalam  berhadapan  dengan  GAM  demi keutuhan negara Indonesia. Jenderal Ryamizard Ryacudu, seperti diberitakan dalam Kompas, menekankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai harga final atas isu separatisme Ini.  Dalam pandangan ini, melalui perjalanan  historis,  kesatuan  nasional  Indonesia  telah  diakhiri  pada  tahun 1928 ketika para pemuda dari seluruh wilayah Indonesia bertemu di Jakarta dan  kemudian  bersumpah  mengakui  bahwa  mereka  “bertanah  air  satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia” (www.kompas.com, 14 Mei 2003, diakses 18 Desember 2007).
Bagi Jenderal ini, sumpah ini adalah identitas yang tidak dapat digantikan bagi  semua  warga  negara  Indonesia.  karena  itu,  sejarah  orang  Aceh,  yang bergabung  dengan  semua  wilyah  Indonesia,  berjuang  untuk  kemerdekaan Indonesia  dalam  pandangan  Ryamizard  Ryacudu  merupakan  sebuah penghianatan atas sumpah ini, sebuah identitas yang telah dinetralisasi, dia
menyebut  pemberontakan  Aceh    ini  sebagai  “Orang-orang    dari  Republik Indonesia,  namun  nakal”  (www.kompas.com,  14  Mei  2003,  diakses  18 Desember  2007).  Hal  ini  berarti  bahwa  pandangan  militer  Indonesia  pada masa  pasca  Soeharto  mengidentifikasikan  mereka  sendiri  sebagai  penjaga kesatuan nasional. Sebelum bencana tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004, perang di Aceh sangat jelas tidak akan pernah berakhir. Pemerintah pusat Indonesia di Jakarta tidak mempunyai alternatif penyelesaian lain terhadap gerakan orang Aceh selain dari tindakan represif militer Indonesia. Represi tersebut tampaknya telah menyulut lebih banyak lagi perlawanan bersenjata orang Aceh.
Secara historis, pada masa setelah kemerdekaan Indonesia, orang Aceh diberikan status “daerah khusus” dalam republik Indonesia dengan adanya otonomi khusus. Di bawah pemerintah Indonesia, Aceh terdeprivasi karena kepemimpinan pemerintah pusatnya. Pada tahun 1953 gerakan Darul Islam yang  dipimpin  oleh  Gubernur  Daud  Bereuh,  diikuti  oleh  pemberontakan Aceh,  yang  mendeklarasikan  kemerdekaan  Aceh  pada  tahun  1953.  pada tahun 1959, Aceh diberikan status “wilayah khusus” ditandai dengan adanya otonomi  dalam  urusan-urusan  keagamaan  dan  pendidikan  ,  dan  hukum. Akan tetapi, pemerintah pusat di Jakarta tidak pernah memenuhi jajjinya atas status khusus ini secara nyata (Crow, 2000).
Pada tahun 1976, Teungku Hasan Muhammad di Tiro mempimpin Front Pembebasan Nasional Sumatra Aceh ( Aceh Sumatra National Liberation Front , ASNLF) dengan mendeklarasikan Aceh sebagai negara yang merdeka. Militer Indonesia langsung menghancurkan gerakan ini dengan cepat. Lebih jauh lagi, pada tahun 1989, militer Indonesia melalui Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh mencoba untuk menyingkirkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM/ASNLF). Pemerintah pusat Indonesia memobilisasi militer untuk menginstitusionalisasi negara dan merupakan serangan balik atas pemberontakan GAM. Pasukan keamanan, dalam usahanya untuk menyingkirkan dengan kuat para anggota GAM, terlibat urusan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Banyak sekali warga  sipil  yang  meninggal  dan  disiksa,  dan  desa-desa  yang  disangkakan terhubung  dengan  GAM  secara  sistematik  menjadi  target  serangan  militer (Sulaiman dalam Reid (ed.), 2006: 121-139).
Sampai  pada  periode  kejatuhannya  Soeharto  pada  bulan  Mei  1998, banyak  orang  Aceh  melihat  sesuatu  dengan  kemarahan  terhadap  militer Indonesia. pada periode reformasi ini, tuntutan populis untuk otonomi yang lebih luas atau kemerdekaan menjadi sangat nyaring terdengar. tuntutan atas gaya referendum yang sudah dilaksanakan di Timor Timur pada tahun 1999 telah mencapai puncaknya pada tahun tersebut, yang di sulut oleh berbagai macam faktor, termasuk janji yang tidak dipenuhi oleh Persiden Indonesia saat  itu;  terlalu  banyaknya  publikasi  pembunuhan  oleh  militer  Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya; dan diperbolehkannya referendum di Timor
Timur oleh pemerintah Indonesia, meningkatkan harapan orang Aceh untuk kejadian  yang  mirip  akan  sangat  mungkin  terjadi  di  Aceh  (Schulze  dalam Reid, 2006: 236-238).
Akan  tetapi,  referendum  di  Aceh  tidak  pernah  terjadi.  Pemerintah Indonesia  malah  hanya  memberikan  ‘otonomi  khusus’  setelah  masa reformasi  dan  memulai  pendekatan  baru  melalui  negosiasi.  Strategi kebijakan ini membawa orang Aceh pada ingatan di masa lalunya dengan kebijakan  yang  sama  yang  terjadi  pada  tahun  1950-an  yang  tidak  pernah dipenuhi  oleh  pemerintah  Indonesia.  Karena  itu,  GAM  kemudian  mencari dukungan  internasional.  setelah  tragedi  09  Septerber  di  Amerika  Serikat, GAM  hampir  saja  dimasukkan  dalam  daftar  kelompok-kelompok  teroris oleh Amerika Serikat. Walaupun GAM tidak secara langsung berpartisipasi dalam penyerangan teroris yang terhubung dengan Al-Qaeda, namun GAM mempunyai  kontak  dengan  sejumlah  organisasi  yang  terhubung  dengan jaringan Al-Qaeda. Terlebih lagi, aktivitas pemberontakan dan terorris GAM, termasuk penyelundupan senjata, pencucian uang, dan latihan perang, turut berkontribusi secara ekonomi pada jaringan regional teroris. sebuah perjanjian damai akan membuat lubang pada jaring laba-laba dari hubungan teroris di Asia Tenggara (Dillon, 2005).
Secara  tiba-tiba,  bencana  tsunami  datang  memupus  harapan  bahwa GAM  akan  berekonsiliasi  dengan  Indonesia.  Gelombang  tsunami  tersebut telah menghancurkan pantai Sumatra dan membunuh sekitar 130.000 orang Aceh.  GAM  dengan  cepat  meminta  gencatan  senjata  dengan  TNI,  yang dengan  sendirinya  TNI  menyediakan  bantuan  yang  penting  dalam  usaha pemulihan  setelah  bencana  tsunami  tersebut.  Segera  setelah  tragedi  itu, negosiasi antara kelompok militer dan kelompok bersenjata GAM semakin intensif dan kemauan yang lebih terlihat jelas, dari kedua belah pihak, untuk mencapai  suatu  perjanjian  damai  yang  tetap.  Situasi  setelah  tsunami  telah membawa  pada  kondisi  yang  berbeda  dari  gerakan  Aceh  dan  pemerintah pusat  Indonesia  melalui  militernya.  pada  periode  sebelumnya,  kelompok GAM  menuntut  keberdekaan  bagi  Aceh;  dalam  proposal  perdamainan kekinian,  GAM  kemudian  bersepakat  untuk  menerima  otonomi  di  dlam negara Indonesia. Pada gilirannya, Indonesia kemudian memberikan GAM hak untuk membentuk partai politik lokal. kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan negosiasi di Helsinki, Finlandia (Dillon, 2005).

## Kesimpulan
Identitas  tampaknya  menjadi  sangatlah  penting  khususnya  pada  kondisi kekinian.  Pembentukan  identitas  melalui  sejarah  dan  geografi  telah menunjukkan dinamikanya dalam pembentukkannya. Dalam kasus negara- negara pasca Kolonial di kawasan Asia Tenggara, pembentukan identitasnya adalah  melalui  perjalanan  panjang  sejarah.  Identitas  gerakan  nasionalis

## Separatisme di Asia Tenggara
Patani, Moro, dan orang Aceh dibentuk melalui hubungannya dengan para pedagang  Arab,  China,  India,  dan  Eropa.  Lebih  jauh  lagi,  nilai-nilai  Islam menempati peranan penting untuk menjadi nilai-nilai utama dari identitas orang Patani, Moro dan Aceh. Faktanya, nilai-nilai Islami dapat berasimilasi dengan budaya tradisional pada periode sebelum masuknya Islam. Pengaruh lainnya datang dari para kolonialis Eropa yang menantang budaya tradional dan  Islam.  Karena  itu,  gerakan  Patani,  Moro  di  Filipina  dan  orang  Aceh di  Indonesia  menjadi  percampuran  budaya  dan  kemudian  menciptakan tampilan unik dari identitas ketiga kelompok ini. Keunikan identitas mereka dapat dilihat dari struktur sosialnya.
Pendekatan negara di ketiga negara ini tampaknya hanya menemukan jalan buntu. Kebuntuan ini dikarenakan kebijakan mereka yang mamaksakan identitas penguasa yang dominan di masing-masing negara, sehingga proses asimilasi  yang  dilakukan  oleh  masing-masing  pemerintah  pusat  justru memupuk semakin luasnya separatisme. Kemudian, pendekatan negara ini tampaknya hanya mengukuti jejak para kolonialis yang pernah menjajah di Asia Tenggara ini yang juga berdampak sama seperti yang terjadi pada para kolonialis tersebut, yaitu gagalnya pemerintah tersebut untuk mengakomodasi identitas minoritas dalam sebuah negara bangsa yang bersifat multi-etnik di Asia Tenggara. Melihat fakta bersebut, maka pemerintah Thailand, Filipina, dan  Indonesia  harus  menggunakan  pendekatan  sebagai  sebuah  bangsa yang  multikultural  ( multicultural  nation  approach ).  Dengan  pendekatan  ini, maka  sebuah  negara  bangsa  seperti  Thailand,  Filipina  dan  Indonesia  akan dapat mengakomodasi keberagaman identitas yang ada di dalamnya dalam kesetaraaan. l
Referensi Alfian, I. T. 2006. “Aceh and the Holy War ( perang sabil )”. Dalam A. Reid (Ed.), Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem . Seattle, USA: University of Washington Press.
Anderson, O’G. R. B. 1983. Old State, New Society: Indonesia’s New Order in Comparative Historical Perspective. Journal of Asian Studies , 42 (3),
477-496.
Aspinall, E. 2006. Violence and Identity Formation in Aceh under Indonesian Rule. Dalam A. Reid (ed.), Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem . Seattle, USA: University of Washington Press.
Aspinall, E. 2007. From Islamism to Nationalism in Aceh, Indonesia. Journal of Nations and Nationalism, 13 (2), 245–263. Castells, M. 1997. The Power of Identity . Oxford, UK: Blackwell Publishers. Cooley, J. 2002. Unholy Wars: Afghanistan, America and International Terrorism . London: Pluto Press.
Crow,  D.  K.  2000.  Aceh-The  ‘Special  Territory’  in  North  Sumatra:  A  Self-
Fulfilling Promise? Journal of Muslim Minority Affairs , 20 (1), 91-104.
Dangzalan, J. L. 2006. Transforming Separatists Into Terrorists: Representations of the “Moro” Ethnic Insurgency. First ASEAN Graduate Student Forum on Southeast Asia Studies (pp. 1-13). Singapore: Asia Research Institute
NUS.
Delanty,  G.,  &  Kumar,  K.  (Eds.).  2006. The  SAGE  Handbook  of  Nations  and Nationalism . London, UK: SAGE Publications.
Dillon, R. D. 2005. Peace in Aceh: What It Means or the U.S ., di www.heritage. org/Research/AsiaandthePacific/wm806.cfm,  Diakses  7  November 2007.
Dosch,  J.  2007. The  Changing  Dynamics  of  Southeast  Asian  Politics .  Boulder London, UK: Lynne Rienner Publishers.
George, S. J. T. 1980. Revolt in Mindanao: The Rise of Islam in Philippines Politics . London, UK: Oxford University Press.
Hearn, J. 2006. Rethinking Nationalism: A Critical Introduction . New York, USA: Palgrave Macmillan. Kompas.  2003. KSAD  Jenderal  Ryamizard  Ryacudu:  TNI  minta  maaf  pada rakyat  Aceh ,  Kompas,  14  May.  http://www.kompas.com/kompas- cetak/0305/14/nasional/312694.htm, diakses 18 December 2007.
Korostelina, V. K. 2007. Sosial Identity and Conflict: Structures, Dynamics, and
Implications . New York, USA: Palgrave Macmillan.
Mackerras, C. (Ed.). 2003. Ethnicity in Asia . London, UK: Rutledge Curzon. McFerson,  M.  H.  (Ed.).  2002. Mixed  Blessing:  The  Impact  of  the  American Kolonial Experience on Politics and Society in the Philippines . London, UK:
Greenwood Press.
McKenna, M. T. 1998. Muslim Rulers and Rebels: Everyday Politics and Armed Separatism  in  the  Southern  Philippines .  Berkeley,  USA:  University  of California Press.
McKinnon,  E.  E.  2006.  Indian  and  Indonesian  Elements  in  Early  North Sumatra. Dalam A. Reid (Ed.), Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem . Seattle, USA: University of Washington Press.
Malesevic, S. 2006. Identity as Ideologi: Understanding Ethnicity and Nationalism .
New York, USA: Palgrave Macmillan.
Muscati,  A.  S.  2003.  Reconstructing  ‘evil’:  A  Critical  Assessment  of  Post- September 11 Political Discourse. Journal of Muslim Minority Affairs , 23 (2), 249-269.
Nuryanti, Sri. 2003. In Search of Local Identity of Pattani. Indonesian API Fellow Seminar . Indonesia: Indonesian Institute of Sciences (LIPI). Pape,  A.  R.  2006.  Suicide  Terrorism  and  Democracy:  What  We’ve  Learned Since  9/11. Policy  Analysis .  CATO  Institute,  No.  582,  (November  1,
2006), pp. 1-18.
Premdas, R. R., Samarasinghe, de A. R.W.S., & Anderson, B. A. (Eds.). 1990. Secessionist  Movement  in  Comparative  Perspective .  New  York,  USA:  St. Martin’s Press.
Reseach Center for Regional Resources Indonesian Institute of Aciences. 2004.
Multiculturalism, Separatism and Nation State Building in Thailand . Jakarta, Indonesia: PSDR-LIPI.
Reid, A. (Ed.). 2006. Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem .
Seattle, USA: University of Washington Press.
Riddell, G. P. 2006. Aceh in the Sixteenth and Seventeenth Centuries: “Serambi Mekkah” and Identity. Dalam A. Reid (ed.), Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem . Seattle, USA: University of Washington Press.
Schulze,  E.  K.  2006.  Insurgency  and  Counter-Insurgency:  Strategy  and  the Aceh Conflict, October 1976-May 2004. Dalam A. Reid (ed.), Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem . Seattle, USA: University of
Washington Press.
Sulaiman, I. M. 2006. From Autonomy to Periphery: A Critical Evaluation of the Acehnese Nationalist Movement. Dalam A. Reid (ed.), Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem . Seattle, USA: University of
Washington Press.
Tan, H.T. A. 2006. Southeast Asia: Threats in the Security Environment . Singapore:
Marshall Cavendish Academic.
Yegar, M. 2002. Between Integration and Secession: The Muslim Communities of the Southern Philippines, Southern Thailand, and Western Burma/Myanmar. Maryland: Lexington Books.