## PERANSERTA MASYARAKAT DI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

## Ahmad Saleh
Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Email : ahmad.saleh@fh.unila.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  memparkan  model  partisopasi  masyarakat dalam  pembentukan  Peraturan  daerah  yang  dilaksanakan  melalui  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).  Berdasarkan  pendekatan  normatif disimpulkan  bahwa, pertama, peranserta  masyarakat  dalam  pembentukan  perda merupakan  salah  satu  indikator  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  dan bersih, yang dapat dilakukan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah, baik  dengan  cara  tertulis,  lisan,  ikut  terlibat  dalam  diskusi  atau  seminar, kedua, DPRD  tidak  dapat  menolak  kehendak-kemauan  masyarakat  melaksanakan partisipasinya  sesuai  peraturan  perundang-undangan  dalam  pembentukan  perda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat serta kearifan lokal.
Kata kunci : insiatif, pembentukan perda dan kebutuhan masyarakat.

## I. Pendahuluan
Undang-Undang  Dasar  1945 telah  menentukan  bahwa  Negara
Indonesia  adalah  Negara  kesatuan yang  berbentuk  Republik  (Pasal  1 ayat  (1)).  Dan  Pasal  18  ayat  (1) menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik  Indonesia dibagi atas  daerah-daerah  Provinsi  dan daerah  provinsi  itu  dibagi  atas kabupaten  dan  kota  yang  tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai  pemerintahan  daerah yang diatur dengan undang-undang. Sistem negara kesatuan, seperti  halnya  Negara  Kesatuan Republik Indonesia ditemukan adanya  dua  cara  yang  secara  umum dapat menghubungkan antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah
Daerah. Pertama ,  sentralisasi, adalah  segala  urusan,  fungsi,  tugas dan  wewenang  penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintahan pusat yang pelaksanaannya  dilakukan  secara
dekonsentrasi. Kedua, desentralisasi, adalah  segala  urusan,  tugas  dan wewenang pelaksanaan pemerintahan  diserahkan  seluas- luasnya kepada daerah.
Undang-Undang  Dasar  1945 telah menentukan bahwa Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah  dan  peraturan-peraturan  lain untuk  melaksanakan  otonomi  dan tugas  pembantuan  (Pasal  18  ayat (6).  Peraturan  daerah  terdiri  dari peratur daerah propinsi dan peraturan  daerah  kota/kabupaten. Peraturan Daerah Provinsi Lampung  adalah  peraturan  yang dibentuk oleh Gubernur/Kepala Daerah  Provinsi  secara  bersama- sama  dengan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah(DPRD)  Provinsi,
dalam melaksanakan otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Pengertian peraturan perundang-undangan mencakup keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan undang-
undang dan bersumber pada kekuasaan  legislatif,  maka  jenis- jenis peraturan perundang-undangan ialah  undang-undang  dan  peraturan lain  yang  dibentuk  berdasarkan kewenangan atribusi ataupun kewenangan  delegasi  dari  undang- undang. 1 Oleh  karena  itu  peraturan perundang-undangan  tertentu  dan terbatas jenisnya, mengingat kewenangan atribusi bersifat tertentu  dan  terbatas,  sedangkan kewenangan  delegasi  juga  tidak dapat dilimpahkan lebih lanjut tanpa persetujuan yang mendelegasikannya (delegatus  non potest delegare). Sebagaimana diamanahkan dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah, salah satu hak yang dimiliki oleh anggota DPRD adalah
mengusulkan  rancangan  peraturan daerah  inisiatif,  yang  tata  cara mekanisme  pengajuan  usul  inisiatif tersebut  diatur  dalam  Undang-
Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan  daerah  yang  baik adalah peraturan daerah yang disusun  sesuai  dengan  mekanisme dan  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011,  masyarakat memiliki  hak  untuk  memberikan masukan  baik  secara  lisan  maupun tulisan.  Oleh  karena  itu,  rancangan peraturan daerah yang akan diusulkan  oleh  DPRD  Kabupaten harus berdasarkan kebutuhan masyarakat,  sehingga  diperlukan suatu kajian yang dapat menghimpun kebutuhan dari masyarakat Kabupaten tersebut.
1 A.Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara (Disertasi), 1990, hlm.349.
Sehingga  untuk  mewujudkan masyarakat  pada  suatu  keadaan tertentu dan pencapaian kesejahtraan kemajuan  daerah  serta  penyelesaian masalah sosial adalah sebuah bentuk perda  yang  merupakan  bagian  dari peraturan perundang-undangan yang secara  garis  besar  peruntukannya untuk  semua  elemen  pemerintahan dan  masyarakat  yang  ada  disuatu daerah.
Perda  merupakan  pengaturan lebih  khusus  guna  mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan memberikan pelayanan  publik  dan  pengaturan hak  dan  kewajiban  warga  negara, namun dalam prakteknya memunculkan  pertanyaan  apakah pembentukan  perda  memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ambil bagian?

## II. Pembahasan
2.1.Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Perda Berdasarkan Pasal 40 Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004, DPRD merupakan Lembaga Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 41 UU Nomor 32 Tahun 2004, Dalam penyelenggraaan Pemerintahan Daerah DPRD memiliki  tiga  fungsi  yaitu  fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
Sedangkan  tugas  dan  wewenangnya diatur dalam Pasal 42 UU Nomor 32 Tahun  2004.  Ketiga  fungsi  tersebut diselenggarakan  dalam  kerangka representasi  masyarakat  di  daerah. Sedangkan  Fungsi  Legislasi  yang diwujudkan dalam membentuk Peraturan  Daerah  (PERDA),  dalam
arti  luas  fungsi  legislasi  daerah merupakan  fungsi  DPRD  untuk membuat peraturan perundang- undangan  atau  kebijakan  daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Melalui fungsi legislasi ini DPRD dapat memberikan  arah  dan  kebijakan pembangunan daerah serta merupakan  suatu  proses  untuk mengakomodir berbagai kepentingan  DPRD  sebagai  salah satu  lembaga  konstitusi  mempunyai kewenangan  membentuk  peraturan daerah,  dengan  kewenangan  itu dituntut  tanggung  jawab  untuk melahirkan  peraturan  daerah  yang memenuhi persyaratan 2 Pencapaian upaya-upaya menuju kemanfaatan mau tidak mau unsur-unsur penyelenggara pemerintahan  daerah  (Pemerintah Daerah  dan  DPRD)  dituntut  lebih meningkatkan  kualitas,  kemampuan dan  kapabilitas  dalam  pembentukan Peraturan Daerah. Dilihat dari proses, legislasi membutuhkan partisipasi    masyarakat  yang  kuat, sedangkan  dari  sisi  substansinya legislasi mencerminkan kepentingan publik  dan  strategis  bagi  percepatan pembangunan di daerah dan membangun kesejahteraan masyarakat 3 .  Berdasarkan  kerangka yuridis  legislasi  harus  merupakan perangkat  hukum  yang  mampu membangun kepastian hukum, sedangkan  dari  sisi  praktis  legislasi harus  fleksibel,  dapat  diterima  dan dipahami
masyarakat 4 .DPRD
2 Rozali  Abdullah, Pelaksanaan  Otonomi Luas  Dengan  Pemilihan  Kepala  Daerah Secara Lansung ,PT Raja Grafindo, Jakarta. 2005, hal. 105.
3 H.A.S.  Natabaya, Menata  ulang  sistim Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Seekjend dan kepaniteraan Makamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 309
4 Ibid. Hal. 366.
sebagai wakil rakyat bertugas menampung,  menyalurkan  aspirasi dan  kepentingan  rakyat,  bukan mendahulukan kepentingan golongan ataupun kepentingan individu. Secara legal formal sesungguhnya  kewenangan  yang dimiliki DPRD dalam kaitan pembentukan Peraturan Daerah sangat  kuat,  hal  ini  dapat  dilihat dalam Pasal 140 ayat (2) UU Nomor 32  Tahun  2004  yang  secara  tegas menyatakan  bahwa  apabila  dalam satu  masa  sidang  DPRD  dan Pemerintah  Daerah  menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai  materi  yang  sama,  maka yang  dibahas  adalah  Rancangan
Peraturan  Daerah  yang  disampaikan oleh  DPRD,  sedangkan  Rancangan Peraturan  Daerah  yang  disampaikan Walikota/Bupati  digunakan  sebagai bahan untuk dipersandingkan. 5
Meski saat ini DPRD
mendapat  peran  yang  strategi,  akan tetapi  masih  ada  pertanyaan  sudah sejauh  mana  DPRD  menjalankan tugas  dan  fungsinya  sebagai  wakil Rakyat  ?, sudah sejauh mana fungsi legislasi dijalankan oleh DPRD.
Dewan  perwakilan Rakyat daerah  (DPRD)  yang  memiliki  tiga fungsi utama:
1. Fungsi  legislasi  (membentuk peraturan  Daerah  yang  dibahas dengan  kepala  daerah  untuk mendapatkan persetujuan bersama). 2. Fungsi  anggaran  (membahas dan menyetujui rancangan
Perda  APBD  bersama  kepala Daerah).
3. Fungsi Pengawasan (melaksanakan pengawasan terhadap  pelaksanaan  Perada
5 Pasal 62 UU No. 12 Tahun 2011
dan peraturan perundang- undangan lainnya). 6
Dalam  kontek  wakil  rakyat Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah diharapkan dapat berperan sebagai: a. Representation ;
mengartikulasikan  keprihatinan, tuntutan, harapan, dan melindungi  kepentingan  rakyat ketika kebijakan dibuat.
b. Advocations;
menampung aspirasi masyarakat yang komprehensif dan
c. memperjuangkannya melalui negosiasi kompleks dengan adanya tawar menawar politik.
d. Administrative oversight; mereview dan bila perlu berusaha  menguba  tindakan- tindakan  dari  badan  Eksekutif. Terselenggaranya kepemerintahan yang baik, bersih,  dan  berwibawa  ( clean and  good  governance )  menjadi cita-cita  dan  harapan  setiap bangsa, konsep government menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (Pemerintah)  dan  peran  serta masyarakat dalam penggelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Governance adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara  dalam  melaksanakan penyediaan  publik goods  and services . 7
6 Rizali  Abdullah, Pelaksanaan  otonomi Luas  dengan  pemilihan  kepala  Daerah secara  langsung , PT  Rajagrafindo  Persada,
Jakarta, 2005 hlm 105
7 Abdul wahab, Silincin, analisis kebijaksanaan: dari formulasi ke
Implementasi  kebijaksanaan  negara, Bumi Aksara, Jakarta 1991

## 2.2.Peranserta Masyarakat Dalam Pembentukan Perda
Secara  etimologis  partisipasi berasal  dari  Bahasa  Inggris  kata
‘ participation ’ yang artinya pengambilan bagian. Menurut bahasa Belanda disebut ‘ participatie ’ yang artinya penyertaan. Bahasa Indonesia kemudian menerjemahkan Partisipasi  sebagai  perihal  turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Dengan demikian ada dua hal pokok dalam  partisipasi  yakni  mengambil bagian dan penyertaan atau berperanserta. Partisipasi berarti memberikan hak kepada masyarakat untuk  memberi  masukan  dalam pembentukan Prolegda, secara bersamaan  mewajibkan  Pemda  dan DPRD mempermudah masukan tersebut  sampai  pada  mereka. 8 Partisipasi bisa bersifat transitif atau intrasitif, bisa pula bermoral atau tak bermoral,  juga  bisa  bersifat  dipaksa atau  bebas,  dan  bisa  pula  bersifat manipulatif maupun spontan. 9
Perumusan  definisi  partisipasi masyarakat diarahkan sebagai : 1. Partisipasi sebagai kebijakan partisipasi  sebagai    prosedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subyek Perda.
2. Partisipasi  sebagai  strategi  untuk mendapat  dukungan    Masyarakat demi kredibilitas  kebijakan.
3. Partisipasi sebagai alat komunikasi agar pemerintah 8 R. Siti Zuhro, Lilis Mulyani, Fitria, 2010. Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya. Yogyakarta: Penerbit Ombak. hlm 51
9 Khairul  Muluk,  2006. Desentralisasi  dan Pemerintahan  Daerah. Jakarta:  Penerbit Bayumedia. hlm. 43.
mengetahui  keinginan  rakyat, dan.
4. Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa dan toleransi  atas  ketidakpercayaan dan  kerancuan  yang  ada  di masyarakat. Pemberlakuan otonomi daerah, 10 secara normatif, merupakan peluang membuka ruang partisipasi  masyarakat  dalam  proses penyusunan dan implementasi kebijakan. Secara konseptual partisipasi  merupakan  implementasi dari  sistem  pemerintahan  demokrasi dari  rakyat  oleh  rakyat  dan  untuk rakyat. 11 Undang-Undang No. 32 Tahun  2004  menegaskan  bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan  daerah  mengatur  dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan  tugas  pembantuan,  diarahkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan,  dan peran  serta masyarakat, serta  peningkatan  daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan  suatu  daerah  dalam sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Pasal  139  ayat  (1) Undang-Undang  No.  32  Tahun 2004, mengatakan masyarakat
berhak memberikan masukan secara lisan  atau  tertulis  dalam  rangka
10 Lihat Pasal 1 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004.
11 http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi ,
diunduh tanggal 6 oktober 2011.
penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Daerah. 12 Undang-Undang No. 14 Tahun    2008  tentang  Keterbukaan Informasi  Publik  dalam  konsideran menimbang : a. poin  b  menyatakan  bahwa  hak memperoleh  informasi  publik merupakan  hak  asasi  manusia dan keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting suatu negara demokratis yg menjunjungtinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan  negara  yang baik. b. Poin c menyatakan keterbukaan informasi  publik  merupakan sarana pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Ketentuan  yuridis  mengenai partisipasi  masyarakat  sebelumnya diatur  dalam  Undang-Undang  No. 10  Tahun  2004  namun  kembali ditegaskan  dalam  Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 13 yaitu:
1. Masyarakat berhak memberikan masukan  secara  lisan  dan/atau tertulis dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
2. Masukan  secara  lisan  dan/atau tertulis  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dapat  dilakukan melalui: a) Rapat dengar pendapat  umum;  b)  Kunjungan kerja; c) Sosialisasi dan/atau; d) Seminar,  lokakarya,  dan/atau diskusi. Peran  serta  masyarakat  dalam proses penyusunan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan 12 Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 op cit 13 Pasal  96  Undang-Undang  No.  12  Tahun 2011  tentang Pembentukan  Peraturan Perundang - Undangan
memperhatikan prinsip akses informasi dan partisipasi. 14 Akses Informasi, 15 bagi pemerintah daerah wajib menyebarluaskan  rancangan  atau peraturan perundang-undangan tingkat  daerah.  Penyebarluasan  bagi
Perda  dan  Peraturan  Perundang- Undangan  dibawahnya  dilakukan menurut  Undang-Undang  No.  12 Tahun  2011  Pasal  92  ayat  (1)
Penyebarluasan  Prolegda  dilakukan oleh  DPRD  dan  Pemerintah  Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan  Rancangan  Peraturan Daerah,  pembahasan  Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan  Peraturan  Daerah. Pasal  92  ayat  (2)  Penyebarluasan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh  masukan  masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Adapun  akses  partisipasi 16 dalam  Undang-Undang  No.  12 Tahun  2011,  telah  diatur  secara tegas dalam Pasal 96 yang menyatakan masyarakat berhak memberikan  masukan  secara  lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.
Peranserta  masyarakat  pada saat  pembahasan  di  DPRD  dapat dilakukan  sesuai  dengan  Peraruran Tata  Tertib  DPRD.  Dengan  akses partispasi memungkinkan masyarakat  untuk  menyampaikan aspirasi atau menyumbangkan
pemikirannya  terhadap  suatu    yang
14 Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  RI,  2009. Panduan  Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Jakarta: Dirjen Perundang- Undangan.hlm 16 15 Ibid
16 Ibid
akan diambil oleh Pemeritah Daerah.  Dengan  adanya  pengaturan tersebut pemerintah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memberikan hak  partisipasi terlebih dahulu kepada masyarakat untuk menyampaikan  gagasannya  melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan. Pembentukan Perda diperlukan adanya aspek keterbukaan yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat baik dari unsur akademisi, praktis maupun  dari  unsur  masyarakat terkait  lainnya  untuk  berpartisipasi baik  dalam  proses  perencanaan, persiapan, penyusunan dan/atau dalam  pembahasan  Raperda  dengan cara  memberikan  masukan  atau saran pertimbangan secara lisan atau tertulis  dengan  ketentuan  Peraturan Perundang-Undangan.
Keberadaan  aspek  ketebukaan dapat  dilihat  pada  ruang  partisipasi masyrakat seperti :
(1) Pembentukan peraturan di pusat maupun  daerah  begitu  marak dengan aneka dampaknya.
(2) Ada  ruang  kebebasan,  muncul kesadaran publik untuk berperan dalam pembuatan kebijakan publik.
(3) Trend  internasional  mendorong good governance dimana partisipasi  masyarakat    menjadi prasyarat utamanya, dan
(4) Ada kesadaran pemerintah, DPR/DPRD  tentang  pentingnya pelibatan masyarakat dalam pembuat kebijakan. Jadi sangat jelas, hak masyarakat partisipasi dalam pembentukan  Undang-Undang  atau Perda  merupakan  amanat  UUD, yang  pada  akhirnya  menghasilkan
Perda yang transparansi dan partisipasi dalam-rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## 2.3. Partisipasi Prolegda
Penyusunan  suatu  peraturan perundang-undangan berlangsung dalam  struktur  sosial  tertentu  dan demikian  merupakan  bagian  dari proses sosial yang lebih besar, untuk itu  penyusunan  sebuah  peraturan perundang-undangan  tidak  secara otomatis    berjalan  lancar,  manakala struktur  sosial  dimana  perbuatan  itu berlangsung  tidak  demokratis  atau sangat tergantung  dari  kondisi masyarakat. 17 Akhirnya peran partisipasi  semakin  penting  dalam proses pengambilan keputusan setelah dikampanyekan good govenrnance oleh Bank Dunia.
Karakteristik good governance
atau  tata  kelola  pemerintahan  yang baik atau kepemerintahan yang baik adalah  partisipasi. 18 Partsipasi  di bangun dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara  serta  berpartisipasi  secara konstruktif. 19 Pembentukan  Prolegda  oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dapat menggunakan  model  Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)  daerah  yang  selama ini  digunakan  dalam  membuat rencana  pembangunan  daerah  dan rencana pembuatan APBD, sehingga
17 Sirajuddin,  dkk.  2007. Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Malang: In-TRANS Publishing. hlm 185
18 Jazim  Hamidi,  Kemilau  Mutik,  2011. Legislatif  Drafting;  Seri  Naskah  Akademik Pembentukan  Perda. Yogyakarta;  Total Media. hlm 54
19 Ibid
makna  musrenbang  dalam  proses Prolegda adalah:
1. Bagian  dari  jaring  aspirasi masyarakat untuk mencapai visi dan pemahaman bersama mengenai program pembangunan  dan  kerangka regulasi yang diperlukan;
2. Mengefektifkan
penyelenggaraan pemerintahan; 3. Menghasilkan Perda yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah yang bersangkutan dan; 4. Melahirkan Perda yang terencana  dan  menyatu  dengan program  pembangunan  daerah pada umumnya. Selain itu, mekanisme partisipasi dalam pembentukan Prolegda dapat menggunakan pola: 1. Mengikutsertakan anggota masyarakat yang ahli, independen dalam tim/kelompok kerja dalam penyusunan Prolegda.
2. Melakukan public hearing melalui seminar, diskusi, lokakarya  atau  mengundang pihak-pihak yang berkepentingan dalam rapat penyusunan Perda atau musyawarah rencana Pembangunan.
3. Melakukan  uji  sahih  terhadap Prolegda,
4. Melakukan  jajak  pendapat  dan kontak  publik  melalui  media masa, dan
5. Melalui lembaga pemberdayaan Masyarakat  kelurahan  (LPMK) atau  membentuk  forum  warga peduli  Prolegda.  Pembentukan dan  penyusunan  Prolegda  harus memberikan  ruang  partisipasi masyarakat  sehingga out-come Perda  menjadi  berkualitas  yang akhirnya  Perda  mencerminkan
kebenaran, keadilan, akomodatif  dan  aspiratif  serta dapat dilaksanakan secara bersama-sama  antara  pembuat kebijakan  dan  yang  terkena dampak kebijakan.
III. Penutup 1. Peranserta  masyarakat  dalam pembentukan  perda  merupakan salah satu indikator penyelenggaraan  pemerintahan yang  baik  dan  bersih,  yang dapat  dilakukan  dalam  setiap tahapan  pembentukan  peraturan daerah, baik dengan cara tertulis, lisan,  ikut  terlibat
dalam diskusi atau seminar. 2. DPRD  tidak  dapat  menolak kehendak-kemauan  masyarakat melaksanakan partisipasinya sesuai  peraturan  perundang- undangan  dalam  pembentukan perda yang sesuai dengan kebutuhan  masyarakat  setempat serta kearifan lokal.

## Daftar Pustaka
Ann  Seidman,  Robert  B.  Seidman, Nalin Abeyserkere, Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan  Masyarakat  Yang Demokratis, ELIPS, 2001. Attamimi,  A.  Hamid  S. Peranan Keputusan  Presiden  Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan  Pemerintah- an  Negara. Jakarta:  Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990. Asshiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang , Jakarta: Konstitusi Press, 2006. Hamidi,  Jazim  dan  Kemilau  Mutik, Legislatif Drafting; Seri Naskah Akademik
Pembentukan Perda. Yogyakarta, 2011. Sirajuddin,  dkk.  2007. Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Malang: In-TRANS Publishing. Hamzah  Halim  dan  Kemal  Redindo Syahrul  Putera,  2010, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu  Kajian  Teoritis  & Praktis Disertai Manual), Kencana Prenada Group, Jakarta. Manan,  Bagir.  2004. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Rizali  Abdullah,  1998. Pelaksanaan otonomi Luas dengan pemilihan kepala Daerah secara  lansung, PT  Raja grafindo Persada,Jakarta Soeprapto, Maria  Farida  Indrati. Ilmu Perundang-undangan. Yogyakarta: Kanisius. Soimin. 2010. Pembentukan Perundang-undangan  Negara di  Indonesia .  Yogyakarta:  UII
Press.
Solly  Lubis.  1995. Landasan  dan Teknik  Perundang-undangan . Bandung: PT. Mandar Maju.
Syaukani, Imam dan Ahsin Thohari.
2008. Dasar-Dasar  Politik Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan  Bahasa.  1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.