Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 (Studi Kasus Desa Talang Kering Kecamatan Air Napal
Kabupaten Bengkulu Utara)

## Tri Purwanti
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Email: 1) tripurwanti141@gmail.com

## PENDAHULUAN
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  Republik  Indonesia  tahun  2009  menyatakan  bahwa Pembangunan  pada  hakikatnya  merupakan  upaya  mewujudkan  tujuan  nasional  bangsa  Indonesia  yang maju,  mandiri,  sejahtera,  berkeadilan,  berdasarkan  iman  dan  takwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa. Sesuai  tujuan  yang  tercantum  dalam  alinea  keempat  Pembukaan  UUD  1945  disebutkan  bahwa  hakikat pembangunan  nasional  adalah  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  menciptakan  kesejahteraan  umum, melindungi  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  dan  membantu  melaksanakan  ketertiban  dunia  dan perdamaian abadi.(Bappenas RI, 2009)
Saat  ini  pembangunan  nasional  indonesia  tidak  hanya  difokuskan  pada  daerah  perkotaan  saja, akan  tetapi  pembangunan  nasional  hari  ini  juga  telah  memberikan  perhatian  lebih  terhadap  sektor pedesaan  sebagai  salah  satu  objek  penting  dalam  menunjang  wajah  pembangunan  nasional,  karena desa  merupakan  daerah  yang  cukup  rentan  dalam  membangun  perekonomian  nasional,  jika pembangunan  nasional  tidak  direncanakan  dengan  cermat dan  tidak memperhatikan  wilayah  pedesaan maka  akan  memungkinkan  pembangunan  yang  memicu  pertumbuhan  ekonomi  yang  stagnan  di  desa dan  terhambatnya  pemerataan  ekonomi  dan  keadilan  sosial  bagi  daerah  pedesaan  .  Hal  tersebut  juga telah  ditegaskan  dalam  9  prioritas  utama  pembangunan  nasional  Republik  Indonesia  yang  disebut Nawacita  pada  tahun  2014,  yaitu  dengan  membangun  Indonesia  dari  pinggiran  dengan  memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.(Whedaswary, 2014)

## ARTICLE HISTORY
Received [30 April 2022] Revised [29 Mei 2022] Accepted [18 Juni 2022]

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Transparansi Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 di Desa Talang Kering Kecamatan Air Napal Kabupaten  Bengkulu  Utara.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  diperoleh  dengan  melakukan  proses wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh berdasarkan aspek penelitian ini yaitu  melihat  kedalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban pengelolaan  Dana  Desa  berdasarkan  indikator  transparansi  anggaran  pemerintah (Kristianten,  2006:  73)  yaitu  ketersediaan  dan  aksebilitas  dokumen,  penyediaan informasi  yang  jelas  tentang  prosedur  dan  biaya,  kemudahan  akses  informasi  dan adanya  kerangka  regulasi  yang  menjamin  keterbukaan.  Hasil  dari  penelitian  ini ditemukan  bahwa,  pemerintahan  desa  Talang  Kering  telah  melaksanakan  transparansi pengelolaan  dana  desa  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dengan memberikan  kemudahan  akses  dokumen  pengelolaan  Dana  Desa  dan  penyampaian informasi terkait pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat baik secara lisan ataupun tulisan,  dalam  bentuk  sosialisasi  ataupun  media  informasi  seperti  baleho,  papan pengumuman dan koran.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  find  out  how  Transparency  of  Village  Government  in  Village  Fund Management  in  2018  in  Talang  Kering  Village,  Air  Napal  District,  North  Bengkulu Regency.  This  study  uses  a  descriptive  research  method  with  a  qualitative  approach. The  results  of  the  study  were  obtained  by  conducting  interviews,  observation  and documentation  obtained  based  on  the  aspects  of  this  study,  namely  looking  into  the process  of  planning,  implementation  and  accountability  of  Village  Fund  management based  on  government  budget  transparency  indicators  (Kristianten,  2006:  73),  namely availability  and  accessibility  of  documents,  provision  of  information  clear  about procedures  and  costs,  ease  of  access  to  information  and  the  existence  of  a  regulatory framework  that  guarantees  openness.  The  results  of  this  study  found  that,  the  Talang Kering  village  government  has  implemented  transparency  in  managing  village  funds  in accordance  with  the  laws  and  regulations  by  providing  easy  access  to  Village  Fund management documents and delivering information related to Village Fund management to  the  community  either  orally  or  in  writing,  in  the  form  of  socialization  or  information media such as baleho, bulletin boards and newspapers.

## KEYWORDS
Village Fund Management, Transparency, Village Government, Development .
This is an open access article under the CC –BY-SA license
Dari  data  Potensi  Desa  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  tahun  2018  yang  memuat  data pengukuran  terhadap  perkembangan  pembangunan  desa  terdapat  Indeks  Pembangunan  Desa  (IPD) yang  merupakan  satuan  untuk  menunjukkan  tingkat  perkembangan  desa  dengan  tiga  status,  yaitu tertinggal,  berkembang,  dan  mandiri.  Indeks  Pembangunan  Desa  dibangun  berdasarkan  data  sensus Potensi  Desa  (Pondes)  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  Nasional  yang  dilakukan  dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan. Pendataan Pondes terakhir dilakukan tahun 2014  yang mendata seluruh wilayah administrasi hingga mulai tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten yang kemudian diperbarui pada  tahun  2018.  Data  perkembangan  status  IPD  Indonesia  dari  tahun  2014-2018  dapat  dilihat  dalam tabel berikut ini.

## Tabel. 1. Jumlah Desa dan Status Indeks Pembangunan DesaTahun 2014 – 2018
No. Tahun Status IPD dan Jumlah Desa Total (*) Tertinggal Berkembang Mandiri 1 2014 19.750 (26,81%) 51.026 (69,26%) 2.894 (3,93%) 73.670 2 2018 14.461 (19,17%) 55.369 (73,4%) 5.606 (7,43%) 75.436
Sumber: Data Potensi Desa 2018, oleh BPS Indonesia
Keterangan:  *  :  Perbandingan  Status  IPD  dilakukan  pada  Desa  yang  sama  namun  pada  Tahun yang  berbeda  sehingga  terdapat  perbedaan  jumlah  desa  secara  nasional  Indeks  Pembangunan  Desa hanya dihitung pada wilayah administrasi setingkat desa yang berstatus pemerintahan desa. Pada tahun 2018, sebagian besar desa di Indonesia telah berstatus Desa Berkembang sebanyak 55.369 desa (73,4 %)  meningkat  dari  tahun  2014  yang  berjumlah  51.026  desa.  Melalui  Pondes  2018  juga  diperoleh  data desa  tertinggal  sebanyak  14.461  desa  (19,17%)  yang  telah  berkurang  cukup  banyak  dari  data  2014 berjumlah  19.750  desa,  dan  desa  mandiri  sebanyak  5.606  desa  (7,43  %)  yang  juga  mengalami peningkatan  dari  angka  2.894  desa  pada  tahun  2014.  Suatu  daerah  dapat  dikatakan  sebagai  daerah miskin  atau  tertinggal  apabila  masyarakat dan  wilayahnya  relatif  kurang berkembang  dibanding  dengan daerah  lain  dalam  skala  nasional.  Hal  ini  dapat  dilihat  melalui  pengukuran  rendahnya  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM),  pendapatan  perkapita  daerah  yang  rendah  dan  tingginya  angka kemiskinan  daerah  tersebut.  Data  diatas  merupakan  landasan  yang  melatarbelakangi  perlunya pembangunan  nasional  diprioritaskan  terhadap  pembangunan  desa  yang  merupakan  subsistem pemerintahan dari penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. (BPS Indonesia, 2018)
Berdasarkan data Potensi Desa oleh Badan Pusat Statistik tahun 2018, negara Indonesia tercatat memiliki  83.931  wilayah  administrasi  pemerintahan  setingkat  desa  yang  terdiri  dari  75.436  desa,  8.444 kelurahan,  dan  51  UPT/SPT  yang  tersebar  diseluruh  wilayah  Indonesia.  Sedangkan  berdasarkan  data Kemendagri yang disesuaikan dengan data BPS Indonesia tahun 2018 terdapat

## LANDASAN TEORI

## Transparansi
Yang  dimaksud  dengan  konsep  transparansi  dalam  penelitian  ini  adalah  terbukanya  akses  bagi masyarakat  dalam  memperoleh  informasi  mengenai  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan  dan pertanggungjawaban  dalam  pengelolaan  Dana  Desa.  Hal  ini  didasarkan  pada  pendapat  beberapa  ahli, yaitu sebagai berikut.
Menurut  Mardiasmo  dalam  Kristianten  (2006:45),  transparansi  berarti  keterbukaan  (opensess) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan seumberdaya publik kepada  pihak-pihak  yang  membutuhkan  informasi.  Pemerintah  berkewajiban  memberikan  informasi keuangan  dan  informasi  lainnya  yang  akan  digunakan  untuk  pengambilan  keputusan  oleh  pihak-pihak yang  berkepentingan.  Mardiasmo  menyebutkan  tujuan  transparansi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu :
1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan
3. Upaya  peningkatan  manajemen  pengelolaan  dan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  dan mengurangi kesempatan praktek KKN.
Sedangkan  menurut  menurut  Lalolo  (2003:13)  transparansi  adalah  prinsip  yang  menjamin  akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

## Otonomi Daerah
Menurut  Waluyo  (dalam  Badrudin,  2012:  3)  Otonomi  daerah  pertama  kali  di  laksanakan  di Indonesia per 1 Januari 2001. Tuntutan otonomi daerah tersebut muncul karena proses pembangunan di Indonesia  sebelumnya  telah  mengakibatkan  terjadinya  kesenjangan  pembangunan  antara  wilayah  di Pulau  Jawa  dan  Luar  Pulau  Jawa  serta  antara  Indonesia  Barat  dan  Indonesia  Timur.  Kesenjangan tersebut terjadi karena adanya ketidakmerataan dalam alokasi investasi antar wilayah yang berpengaruh dalam memicu dan memacu ketidakseimbangan dalam pertumbuhan antar wilayah.
Secara  etimologis,  kata  otonomi  berasal  dari  bahasa  latin  auto  berarti  sendiri  dan  nomein  berarti peraturan, atau  undang-undang. Maka autonom berarti mengatur sendiri, atau memerintah sendiri,  atau dalam  arti  luas  adalah  hak  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  daerah  sendiri.  Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2014, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Daerah  Otonom  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum yang  mempunyai  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dijelaskan pula bahwa Republik Indonesia menganut asas desentralisasi,  asas  dekonsentrasi,  dan  tugas  pembantuan  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  dengan member  kesempatan  dan  keleluasaan  kepada  daerah  untuk  menyelenggarakan  otonomi  dearah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Otonomi dearah merupakan realisasi dari ide desentralisasi. Daerah otonom merupakan wujud nyata dan dianutnya asas dekonsentrasi sebagai makna dari desentralisasi itu sendiri.

## Konsep Desa
Menurut  Sutardjo  dalam  Thomas  (2013),  desa  dapat  dipahami  sebagai  suatu  daerah  kesatuan hukum  dimana  bertempat  tinggal  suatu  masyarakat  yang  berkuasa  (memiliki  wewenang)  yang mengadakan pemerintahan sendiri.
Kemudian  desa  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  diartikan  bahwa  Desa  adalah kesatuan  wilayah  yang  dihuni  oleh  sejumlah  keluarga  yang  mempunyai  sistem  pemerintahan  sendiri (dikepalai  oleh  seorang  Kepala  Desa)  atau  desa  merupakan  kelompok  rumah  di  luar  kota  yang merupakan kesatuan.
Menurut  Sunardjo  dalam  Wasistiono  (2006:  9),  desa  adalah  suatu  kesatuan  masyarakat  hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan  lahir  batin  yang  sangat  kuat,  baik  karena  keturunan  maupun  kesamaan  kepentingan politik,ekonomi,  sosial,  dan  keamanan,  memiliki  susunan  pengurus  yang  dipilih  bersama  memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
Kemudian  menurut  Widjaja  (2012:  3),  Pemerintahan  Desa  diartikan  sebagai  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  yang  merupakan  subsistem  dari  sistem  penyelenggaraan  pemerintah,  sehingga desa  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakatnya.  Kepala  Desa bertanggung  jawab  kepada  Badan  Permusyawaratan  Desa  dan  menyampaikan  laporan  pelaksanaan tersebut kepada Bupati.
Sedangan  menurut  Soemantri  (2011:  7),  Pemerintahan  Desa  terdiri  dari  Kepala  Desa  dan Perangkat  Desa,  sedangkan  Perangkat  Desa  terdiri  dari  Sekretaris  Desa  dan  Perangkat  lainnya,  yaitu sekretariat  desa,  pelaksanaan  teknis  lapangan  dan  unsur  kewilayahan,  yang  jumlahnya  disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

## Pengelolaan Dana Desa
Menurut  Balderton  (dalam  Adisasmita,  2011:21),  istilah  pengelolaan  sama  dengan  manajemen yaitu menggerakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.
Selanjutnya  Adisasmita  (2011:22)  mengemukakan  bahwa,  Pengelolaan  bukan  hanya melaksanakan  suatu  kegiatan,  akan  tetapi  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  meliputi  fungsi-fungsi manajemen,  seperti  perencanaan,  pelaksanaan,  pengendalian  dan  pengawasan  untuk mencapai  tujuan secara efektif dan efisien.
Kemudian  menurut  Shuha  (2018:7)  berdasarkan  Permendagri  No.  113  Tahun  2014  tentang Keuangan  Desa,  Dana  Desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD)  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Dana  Desa dikelola secara tertib, taat  pada ketentuan  perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan  bertanggungjawab  dengan  memperhatikan  rasa  keadilan  dan  kepatutan  serta  mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan  kegunaan  tertentu  (Sugiyono,  2016:2).  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode penelitian kualitatif sehingga dalam pengambilan data, peneliti menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi guna mendapatkan informasi terkait dengan masalah yang diteliti.
Metode  penelitian  kualitatif  merupakan  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat  post- positivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah eksperimen)  di  mana  peneliti  menjadi  instrumen  kunci.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara triangulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2016: 9).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  subbab  pembahasan  ini  penulis  akan menganalisis  hasil  pnelitian  yang  telah  didapatkan dari  berbagai  sumber  dan  beberapa  orang  informan  melalui  metode  wawancara.  Diharapkan  data-data primer dan sekunder yang peneliti kumpulkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dituangkan pada Bab I yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

## Perencanaan Pengelolaan Dana Desa
Pada  proses  perencanaan  pembangunan  desa,  pemerintah  desa  melaksanakan  beberapa tahapan  yang  meliputi  penyusunan  RPJMDes,  dan  penyusunan  RKPDes.  Dalam  proses  penyusunan RPJMDes  dan  RKPDes,  pemerintah  desa  wajib  menyelenggarakan  musyawarah  perencanaan pembangunan  desa  secara  partisipatif.  RPJMDes  adalah  rencana  kegiatan  pembangunan  desa  untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan RKP Desa sebagai penjabaran dari  RPJMDes berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
RPJMDes dan RKPDes merupakan dasar dalam pembangunan desa dengan tujuan melakukan upaya  peningkatan  kualitas  hidup  dan  kehidupan  untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat desa.  Perencanaan  pembangunan  desa  adalah  proses  tahapan  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, Lembaga Desa,  dan  unsur  masyarakat  secara  partisipatif  guna  menetapkan  prioritas,  program,  kegiatan,  dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Rancangan  RPJMDes  dan  rancangan  RKPDes  dibahas  dalam  musyawarag  perencanaan pembangunan desa. Rancangan RPJMDes paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala desa dan  arah  kebijakan  perencanaan  pembangunan  desa.  Rancangan  RPJMDes  memperhatikan  arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
Rancangan  RPJMDes  memuat  visi  dan  misi  kepala  desa,  arah  kebijakan  pembangunan  desa, serta  rencana  kegiatan  yang  meliputi  bidang  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. RPJMDes merupakan rencana strategis desa  yang ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa dan untuk pengesahannya RPJMDes dapat ditetapkan melalu Peraturan Desa.
Kemudian  selanjutnya,  pemerintah  desa  menyusun  RKPDes.  RKPDes  merupakan  penjabaran RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa disusun oleh  Pemerintah Desa sesuai dengan informasi  dari  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  berkaitan  dengan  pagu  indikatif  desa  dan  rencana kegiatan  dari  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota.  Yang dilakukan  dengan  melaksanakan  musrenbangdes  dengan  melibatkan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD), Pemerintah Desa, Lembaga Desa, dan unsur masyarakat desa.
Berdasarkan  Pasal  31  Permendagri  No.  20  Tahun  2018,  perencanaan  pengelolaan  Keuangan Desa  merupakan  perencanaan  penerimaan  dan  pengeluaran  pemerintahan  Desa  pada  tahun  anggaran berkenaan  yang  dianggarkan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes).  Sekretaris Desa  mengkoordinasikan  penyusunan  rancangan  APBDes  berdasarkan  Rencana  Kerja  Pemerintah Desa  (RKPD)  tahun  berkenaan.  Rancangan  RKPDes  kemudian  dilampirkan  Rencana  Kegiatan  dan Rencana Anggara Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi.
Rancangan RKP Desa paling sedikit harus memuat uraian sebagai berikut:
1. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya,
2. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa,
3. prioritas  program,  kegiatan,  dan  anggaran  desa  yang  dikelola  melalui  kerja  sama  antar-desa  dan pihak ketiga,
4. rencana  program,  kegiatan,  dan  anggaran  desa  yang  dikelola  oleh  desa  sebagai  kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
5. pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa
Kemudian  dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  Kepala  Desa  adalah  Pemegang  Kekuasaan Pengelolaan  Keuangan  Desa  (PKPKD).  Dalam melaksanakan  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  Desa, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian  kekuasaan  PKPKD  kepada  PPKD  kemudian  ditetapkan  dengan  keputusan  kepala  Desa. Perangkat desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang dimaksud yaitu Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, Serta Kaur Keuangan. Selain penetapan PPKD, pemerintah desa juga dibantu oleh tim pelaksana teknis untuk pengadaan barang/jasa yang sifatnya tidak dapat dilakukan sendiri, dalam hal ini  disebut  Tim  Pelaksana  Kegiatan  (TPK)  yang  terdiri  dari  perangkat  desa  dan  perwakilan  tokoh masyarakat desa. Hal ini tercantum dalam pasal 4 s/d pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Desa Talang Kering, menunjukkan bahwa perencanaan  dalam  pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Talang  Kering  yang  dilakukan  oleh  pemerintah desa  Talang  Kering  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan  mandat  yang  disampaikan  dalam  Permendagri No.  20  tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Kemudian  dalam  mendukung  prinsip transparansi  perecanaan  pengelolaan  desa  dilaksanakan  secara  partisipatif  terhadap  seluruh  lapisan masyarakat, dengan melaksanakan musyawarah desa antara Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda Desa Talang Kering. Musyawarah dilakukan dengan tujuan untuk memberikan  informasi  kepada  masyarakat  bahwa  Desa  Talang  Kering  telah  menerima  dana pembangunan  yang  bersumber  dari  APBN  yaitu  Dana  Desa,  serta  menjadi  wadah  bagi  pemerintahan desa  untuk  mensosialisasikan  terkait  adanya  peraturan  desa  dalam  menunjang  segala  proses penyelenggaraan desa.
Musyawarah  desa  tersebut  dilaksanakan  untuk  memberikan  ruang  bagi  masyarakat  desa  agar dapat  berpartisipasi  langsung  dalam  mengawasi  pemerintahan  desa  terhadap  pengelolaan  Dana  Desa. Masyarakat  diberikan  kesempatan  untuk  menyampaikan  aspirasi  terkait  program  yang  dirasa  penting untuk  diprioritaskan  dalam  pembangunan  berkaitan  dengan  pembangunan  infrastruktur,  operasional pemerintahan  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa,  sehingga  arah  pembangunan  desa  dalam pelaksanaan  program  pembangunan  desa  dapat  berjalan  sesuai  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat desa.  Kristianten  (2006:52),  menyebutkan  bahwa  transparansi  anggaran  adalah  keterbukaan  informasi terkait  perencanaan  penganggaran  yang  merupakan  hak  setiap  masyarakat.  Dalam  hal  ini  berupa  hak untuk  mengetahui,  mengamati  dan  menghadiri  pertemuan  publik,  hak  untuk  mengemukakan  pendapat dan hak untuk mendapatkan dokumen dan informasi publik.
Pada tahun 2018, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Pembagian  Rincian  Dana  Desa  Setiap  Desa  Dalam Kabupaten  Bengkulu  Utara  Tahun  Anggaran  2018, Desa  Talang  Kering  mendaptan  anggaran  Dana  Desa  sebesar  Rp.778,645,000,-  dan  dana  tersebut dikelola  berdasarkan  asas  transparan,  akuntabel,  partisipatif,  tertib  dan  disiplin  anggaran.  Untuk menerapkan  asas-asas  pengelolaan  dana  desa  tersebut  pemerintahan  desa  telang  kering  telah berpedoman sepenuhnya terhadap Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 20 Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun  2016  Tentang Dana  Desa,  Permendesa  PDTT  No.  2  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Tata  Tertib  dan  Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa, Serta ditingkat desa ada Peraturan Desa Talang Kering No. 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.. Kerangka regulasi merupakan salah  satu  indikator  yang  dapat  menjadi  pedoman  terlaksananya  transparansi  dalam  pengelolaan anggaran (Kristianten, 2006:73).
Jika  dilihat  dari  tahap  perencanaan  ini,  Pemerintahan  Desa  Talang  Kering  telah  menerapkan upaya  transparansi  atas  pengelolaan  dana  desa  dengan  melibatkan  masyarakat  dalam  pengambilan keputusan  dan  pelaksanaan  program  kegiatan  untuk  menentukan  arah  pembangunan  desa  serta pemerintahan  desa  juga  telah  berpatokan  kepada  regulasi  yang  ada  sebagai  landasan  dalam melaksanakan  seluruh  kegiatan  pembangunan  desa  yang  didanai  oleh  Dana  Desa. Meskipun  demikian upaya  pemerintahan  desa  untuk  terus  melakukan  keterbukaan  terkait  proses,  perumusan  program  dan penyampaian  informasi  kepada  masyarakat  dirasa  masih  sepihak  saja,  sebab  yang  ditemukan  oleh penulis di Desa Talang Kering adalah minat masyarakat untuk berpartisipasi bersama pemerintahan desa untuk  mengelola  keuangan  desa  masih  rendah.  Terutama  dikarenaka  masyarakat  masih  beranggapan
urusan pemerintahan desa adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, masyarakat tidak perlu berperan serta, sehingga dalam hal ini perlu upaya edukasi oleh pemerintahan desa terhadap masyarakat Desa Talang Kering untuk aktif bersama mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Talang Kering.

## Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa
Setelah  melalui  tahap  musyawarah  desa  untuk  menetapkan  RKPDes  dan  menyusun  APBDes maka  dilanjutkan  dengan  tahap  pelaksanaan.  Tahap  Pelaksanaan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa merupakan  implementasi  atau  eksekusi  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes). Termasuk  dalam  pelaksanaan  diantaranya  adalah  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  serta  proses pembayaran  yang  meliputi  sosialisasi  Perdes  APBDesa,  penyusunan  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran (DPA)  dan  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB),  pelaksanaan  penerimaan,  serta  pelaksanaan  belanja. Pelaksanaan  APBDes  dalam  satu  tahun  anggaran  dimulai  dari  1  Januari  hingga  31  Desember.  Atas dasar  APBDes  yang  dimaksud  disusunlah  rencana  anggaran  biaya  (RAB)  untuk  setiap  kegiatan  yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
Kemudian  dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa,  pada  tahap  awal  akan  dilaksanakan musyawarah  penentuan  titik  nol  dan  musyawarah  pra-  pelaksanaan  Dana  Desa  sesuai  dengan Permendesa  PDTT  No.  2  Tahun  2015  bahwa,  Musyawarah  Desa  berguna  untuk  hal  yang  strategis seperti Penataan Desa, Perencanaan Desa, Kerja Sama Desa, Rencana Investasi yang masuk ke Desa, Pembentukan BUMDes, Penambahan dan pelepasan aset Desa, dan kejadian luar biasa lainnya. Dalam Permendesa  PDTT  No.  2  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Tata  Tertib  dan  Mekanisme  Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ini mengatur bagaimana menyelenggarakan Musyawarah Desa, Pedoman dan tata caranya. Selain itu juga berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan  Transmigrasi  Nomor  19  Tahun  2017  tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Bab  III Pasal
4 ayat (5) menyatakan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program  dan  kegiatan  di  bidang  pembangunan  Desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa  wajib dipublikasikan  oleh  Pemerintah  Desa  kepada  masyarakat  Desa  di  ruang  publik  yang  dapat  diakses masyarakat Desa.
Menurut  Kristianten  (2006:  73)  dalam  transparansi  pengelolaan  anggaran  salah  satu  indikator yang  menunjukkan  adanya  transparansi  pengelolaan  anggaran  adalah  adanya  kejelasan  dan kelengkapan  informasi  yang  disampaikan  kepada  masyarakat  baik  berupa  prosedur,  biaya  dan  waktu yang  diperlukan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  penulis  laksanakan  terkait  pelaksanaan pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Talang  Kering  diketahui  bahwa  Desa  Talang  Kering  telah  melakukan prosedur pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada. Sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa, Pemerintahan  Desa  Talang  kering  telah  melaksanakan  pembentukan  tim  Pelaksana  Pengelola Keuangan  Desa  yang  beranggotakan  perangkat  desa  dan  juga  membentuk  Tim  Pelaksana  Kegiatan dalam  hal  pengadaan  barang/jasa  yang  terdiri  dari  unsur  sekretaris  desa,  kaur/kasi  dan  masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan desa yang mengikut sertakan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.
Kemudian  pemerintah  desa  juga  telah  melaksanakan  penyampaian  informasi  secara  jelas kepada  masyarakat  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  Nomor  19  Tahun  2017  tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  terkait kewajiban  pemerintahan  desa  untuk  melakukan  publikasi  dalam  bentuk  media  informasi  yang  dapat diakses  oleh  masyarakat  terkait  pelaksanaan  program  prioritas  pembangunan  yang  didanai  oleh  Dana Desa.  Serta  himbauan  oleh  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  bahwa  setiap  desa  wajib memasang Baliho APBDes dalam rangka transparansi anggaran. Publikasi informasi tersebut kemudian dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Talang  Kering  dengan  melakukan  pemasangan  baliho  APBDes  dan papan  informasi  pelaksanaa  pembangunan  yang  dapat  dilihat  dan  diakses  oleh  masyarakat  dengan mudah.

## Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa
Tahap Pertanggungjawaban merupakan tahap  akhir pelaksanaan keuangan desa selama tahun anggaran  yang  diatur  dalam  Permendagri  No.  20  Tahun  2018  pada  Pasal  70,  Pasal  71,  Pasal  72  dan Pasal  73.  Laporan  pertanggungjawaban  disampaikan  paling  lambat  3  (tiga)  bulan  setelah  akhir  tahun anggaran  berkenaan  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa.  Seperti  yang  dijelaskan  pada  Pasal  70 berikut ini :
1. Kepala  Desa  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  APB  Desa  kepada  Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan  pertanggungjawaban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  disampaikan  paling  lambat  3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a.  laporan keuangan, terdiri atas:
laporan realisasi APB Desa; dan catatan atas laporan keuangan.
b.  laporan realisasi kegiatan; dan
c.  daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
Kemudian  Laporan  yang  disampaikan harus diinfromasikan terhadap masyarakat melalui media informasi,  informasi  yang  dimaksud  dimuat  dalam  pasal  72  ayat  (2)  Permendagri  No.  20  Tahun  2018 sebagai berikut:
a.  laporan realisasi APB Desa;
b.  laporan realisasi kegiatan;
c.  kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
d.  sisa anggaran; dan
e.  alamat pengaduan.
Berdasarkan  teori  Kristianten  (2006:  73)  menyatakn  bahwa  adanya  ketersediaan  dan aksesibilitas  dokumen  terkait  pengelolaan  anggaran,  serta  terdapat  pelaksanaan  laporan  tahunan  dan publikasi melalui media informasi merupakan salah satu prinsip transparansi pengelolaan keuangan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Talang Kering, ditemukan bahwa pemerintahan desa Desa Talang Kering telah melaksanakan prosedur pertanggungjawaban sesuai dengan regulasi  yang tersedia yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan melakukan  penyusunan  dan  penyampaian  laporan  realisasi  APBDes  tahun  berkenaan  kepada  Bupati melalui  camat,  dan  juga  melaksanakan  musyawarah  desa  terkait  penyampaian  laporan  realisasi APBDes,  realisasi  kegiatan,  dan  seluruh  penggunaan  anggaran  terkait  Dana  Desa  dan  yang  tertuang dalam APBdes. Kemudian selain pelaksanaan musyawarah desa dengan agenda penyampaian laporan realisasi  APBDes,  pemerintah  Desa  Talang  Kering  juga  telah  melaksanakan  publikasi  informasimelaui media baik berupa pemasangan baliho realisasi APBDes dan juga publikasi melalui media melalui koran dan media online.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dibahas  pada  BAB  V  mengenai Transparansi  Pengelolaan  Dana  Desa  Tahun  2018  di  Desa  Talang  Kering  Kecamatan  Air  Napal Kabupaten Bengkulu Utara, maka penulis menyimpulkan bahwa Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa  Talang  Kering  yang  dalam  hal  ini  difokuskan  pada  mekanisme  pelaksanaan  transparansi pengelolaan Dana Desa dapat dilihat sebagai berikut:

## Perencanaan Pengelolaan Dana Desa
1.  Keterbukaan  proses  pengelolaan  anggaran.  Pertama  berkaitan  dengan  keterbukaan  proses perumusan  program  desa  dilakukan  dengan  melaksanakan  Musyawarah  Dusun  yang  akan dilanjutkan dengan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk membahas dan menetapkan prioritas program pembangunan desa selama satu tahun dalam RKPDes sesuai  dengan  RPJMDes  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Kedua,  dalam  proses  perumusan program  pembangunan  desa  di  Desa  Talang  Kering  tidak  hanya  dilakukan  oleh  pemerintahan  desa saja akan tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat sebagai subjek pembangunan di Desa Talang Kering  dengan  melakukan  pembentukan  TPK  yang  melibatkan  masyarakat  serta  pemanfaatan  jasa masyarakat  desa  dalam  pekerjaan  program  pembangunan  desa  sebagai  wujud  pemberdayaan masyarakat  di  Desa  Talang  Kering.  Ketiga,  berkaitan  dengan  keterbukaan  proses  penyusunan rancangan  APBDes  ditemukan  bahwa  penyusunan  rancangan  APBDes  dilakukan  oleh  sekretaris desa yang kemudian akan diserahkan dan dibahas bersama BPD serta wakil masyarakat desa untuk disetujui bersama, dan kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Raperdes terkait penetapan APBDes Desa Talang Kering.
2.  Kerangka  regulasi  sebagai  pedoman  transparansi.  Dalam  pengelolaan  anggaran  desa  termasuk didalamnya pengelolaan  Dana Desa diketahui  bahwa pemerintah Desa Talang  Kering  berpedomana kepada  Undang-Undang  No.  6  tahun  2014  tentang  Desa,  Pemerndagri  No  20  tahun  2018  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa,  Peraturan  Pemerintah  No.  8  tahun  2016  tentang  Dana  Desa,  dan Permendesa  PDTT  No.  2  tahun  2015  tentang  Pedoman  Tata  Tertib  dan  Mekanisme  Pengambilan
Keputusan  Musyawarah  Desa.  Serta  Permendagri  No.  114  tahun  2014  tentang  Pedoman Pembangunan Desa.

## Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa
1.  Kejelasan  dan  Kelengkapan  Informasi.  Pemerintahan  Desa  Talang  kering  telah  melaksanakan pembentukan  tim  Pelaksana  Pengelola  Keuangan  Desa  yang  beranggotakan  perangkat  desa  dan juga  membentuk  Tim  Pelaksana  Kegiatan  dalam  hal  pengadaan  barang/jasa  yang  terdiri  dari  unsur sekretaris  desa,  kaur/kasi  dan  masyarakat  desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa  yang  mengikut sertakan  masyarakat  desa  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintahan  desa.  Kemudian  pemerintah  desa  juga  telah  melaksanakan penyampaian  informasi  secara  jelas  kepada  masyarakat  dengan  melakukan  publikasi  kegiatan pelaksanaan pembangunan yang dapat diakses masyarakat diruang publik baik berupa pemasangan baliho APBDes di awal tahun dan pemasangan papan informasi pelaksanaan kegiatan.

## Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa
1.  Ketersediaan  dan  aksesibilitas  dokumen.  Pemerintah  desa  pada  saat  akhir  tahun  anggaran  telah melakukan  penyusunan  laporan  pelaksanaan  kegiatan  dalam  APBDes  dan  penggunaan  Dana  Desa yang  kemudian  akan  disampaikan  kepada  Bupati  melalui  camat,  serta  melaksanakan  sosialisasi laporan  pertanggungjawaban  realisasi  anggaran  APBDes  dan  penggunaan  Dana  Desa  terhadap masyarakat  dengan  melakukan  musywarah  desa  pada  akhir  tahun  anggaran  2018.  Kemudian  untuk meningkatkan publikasi pengelolaan keuangan desa selain pemasangan baleho APBDes pemerintah desa  juga  telah  bekerjasama  dengan  media  cetak  dan  media  online  untuk  dapat  dipublikasi  dan disampaikan kepada masyarakat luas terkait pembangunan dan pengelolaan keuangan desa di Desa Talang Kering.

## Saran
Adapun  saran  yang  dapat  penulis  berkan  dalam Transparansi  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa Talang Kering Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara ini adalah:
1.  Berdasarkan  apa  yang  ditemukan  dalam  hasil  penelitian  dan  pembahasan  bahwa  masih minimnya minat  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan  desa  terutama  dalam  pelaksanaan pengelolaan  Dana  Desa,  maka  diharapkan  bagi  pemerintahan  desa  di  Desa  Talang  Kering  untuk dapat  lebih  aktif  dalam  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  terkait  pentingnya  peran masyarakata dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
2.  Diharapkan  kepada  masyarakat  agar  dapat  berpartisipasi  dalam  pelaksanaan  Pengelolaan  Dana Desa di Desa Talang Kering dari tahap awal yaitu perencanaan prioritas pembangunan desa sampai pada tahap akhir yaitu pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, agar pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan secara optimal terutama dari segi pengawasan masyarakat terhadap pemerintahan  desa  untuk  mewujudkan  interaksi  2  pihak  dalam  hal  mencapai  penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbuka dengan prinsip transparansi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo. (2011). Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah Andrianto,  Nico.  2007.  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Publik  melalui  E-  Government.  Malang:
Bayumedia Publising Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jawa Barat: Jejak. Arif,  Muhammad.  2007.  Tata  Cara  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dan  Pengelolaan  Kekayaan  Desa.
Pekanbaru: ReD Post Press.hlm.32
Badrudin,  Rudy.  2012.  Ekonomika  Otonomi  Daerah.  Yogyakarta:  UPP  STIM  YKPN  Bandung:  CV Alfabeta.
Bappenas  Republik  Indonesia.  2009.  Pokok-Pokok  Penyelenggaraan  Pembangunan  Nasional.  Diakses 20  Februari,  2019.  Dari  Bappenas  RI:  https://www.bappenas.go.id/files/3413/4986/1934/info 20091015133401 23700.pdf
BPS Bengkulu. 2018. Potensi Desa Bengkulu 2018. Diakses 13 Maret, 2019.
Dari:https://bengkulu.bps.go.id/publication/2018/12/26/caefcf2014cf07e1134495 30/statistik- potensi-desa-provinsi-bengkulu-2018.html
BPS Repulik Indonesia. 2018. Potensi Desa 2018. Diakses 13 Maret, 2019. Dari: https://www.bps.go.id/publication/2018/12/17/196ea04986a4540261ba994d/poten
si-desa-
2018.html
Bungin,  Burrhan.  2011.  Penelitian  Kualitatif:  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik,  dan  Ilmu  Sosial Lainnya. Cet. 5. Jakarta: Kencana Dari: https://kbbi.web.id/Desa Dari:https://mediaindonesia.com/read/detail/202260-sri-mulyani-transparansi- keuangan-untuk-intitusi- bersih-dari-korupsi
Dinisari, Mia Chitra. (2018, April 26). Penyebab Serapan Dana Desa Masih Rendah. Diakses 18 Maret,  2019.  Dari: https://ekonomi.bisnis.com/read/20180426/9/788837/ini-penyebab-serapan- dana- desa-masih-rendah
Emzir. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Cet. 4. Jakarta: Rajawali Pers Fajri, Rahmatul. (2018, Desember 05). Transparansi Keuangan Untuk Institusi Besih
Dari Korupsi. Diakses 13 Maret,  2019.
Fauzan  A,  Muhammad.  2018.  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Penggunaan  Dana  Desa  pada  5  (lima)
Desa  di  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Kulon  Progo.  Diakses  13  Februari,  2019. https://dspace.uii.ac.id /bitstream/handle
Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Ihsanuddin.  (2018,  21  November).  ICW:  Ada  181  Kasus  Korupsi  Dana  Desa,  Rugikan  Negara  Rp  40,6 Milia. Diakses 14 Maret, 2019. Dari: https://nasional. kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw- ada-181- kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar.
Indonesia  Corruption  Watch.  2018.  Tren  Penindakan  Kasus  Korupsi  2018.  Diakses  23  Februari,  2019.
Dari: https://www.antikorupsi.org/
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2019. Desa. Diakses 28 Maret 2019. Kristianten.2006.Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta :Rineka Cipta. Lalolo  krina,  Loina.2003.Indikator  Alat  Ukur  Prinsip  Akuntabilitas,  Transparansi  dan  Partisipasi.  Jakarta
:Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Manto,  Hisbul.  2017.  Analisis  Perencanaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (Studi  Pada  Desa  Trapang Kecamatan  Banyuates  Kabupaten  Sampang).  EJurnal  Riset  Manajemen:  Fakultas  Ekonomi Unisma
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit ANDI, Yogyakarta
Mulya,  Yeniarta  Margi.  (2016,  08  Mei).  Terwujudnya  Keterbukaan  Informasi  Publik  menuju  Good
Governance. Diakses 19 Maret, 2019. Dari: http://bbppketindan.bppsdmp.pertanian.go.id/blog/terwujudnya-keterbukaan- informasi-publik-
menuju-good-governance
Peraturan Bupati Bengkulu Utara No. 24 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan  Bupati  Bengkulu  Utara  No.  26  Tahun  2018  tentang  Tata  Cara  Perhitungan  dan  Pembagian Dana Desa Tahun Anggaran 2018
Peraturan  Bupati  Bengkulu  Utara  No.  43  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Perhitungan  dan  Pembagian Dana Desa Tahun Anggaran 2016
Peraturan Bupati Bengkulu Utara No. 74 Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Perhitungan  dan  Pembagian Dana Desa Tahun Anggaran 2017
Rahmawati,  E.N.  2015.  Hubungan  Penerapan  Prinsip  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Desa Candi Mas, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara). Diakses 14 Maret, 2019. Dari: http://digilib.unila.ac.id/3589/
Reinforcement Action and Development. Banda Aceh.
Rukin.  2007.  Transparansi  Kepala  Desa  dan  Partisipasi  Masyarakat  Sebagai  Upaya  Penanggulangan KKN (Studi Kasus Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Blaru Kecamatan Pati Kabupaten Pati). Diakses  24  Mei,  2019.  Dari:https://Www.Academia.Edu/35466866/Transparansi_Kepala_Desa_D an_Partisipasi_Masyarakat_Sebagai_Upaya_Penanggulangan_Kkn_Tesis_ Oleh_Rukin_Nim_0613620148_Program_Masister_Administrasi_Publik_ Program_Pascasarjana_Universiatas_Wijaya_Putra_Surabaya_2007
Sedarmayanti,  M.Pd,.  APU.  2009.  Sumber  Daya  Manusia  dan  Produktivitas  Kerja.  Bandung  :  Penerbit Mandar Maju.
Seknas  Fitra.  2017.  Cegah  Korupsi  dengan  bangun  sistem  Transparansi  dan  Akuntabilitas.  Diakses  14 Maret,  2019.  Dari:  http://seknasfitra.org/cegah-  korupsi-dengan-bangun-sistem-transparansi-dan- akuntabilitas/?lang=en
Shuha,  Khalida.  2018.  Analisis  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Kasus  pada  Desa  desa  Selingkungan Kecamatan  Lubuk  Alung  Kabupaten  Padang  Pariaman).  Fakultas  Ekonomi:  Universitas  Negeri Padang
Simamora, Indra. 2018. Transparansi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pelita Kecamatan Sorkam  Kabupaten  Tapanuli  Tengah.  Diakses  13  Februari,  2019.  Dari:  http://repositori.usu.ac.id/ handle/ 123456789/7985
Soemantri,  Bambang  Trisantono.  2011.  Pedoman  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa.  Bandung:
Fokusmedia.
Sugiyono. 2016. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cet. 23. Sulastri,  Nova.  2016.  Efektivitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Add)  Dalam  Meningkatkan
Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten
Muna.  Diakses 02
Maret,  2019.  Dari:
http://sitedi.uho.ac.id/uploadssitedi/B1A112158_sitedi_SKRIPSI%20NOVA%20 SULASTRI%20B1A1%201 2%20158.pdf Sumpeno, Wahyudin. 2011.  Perencanaan Desa Terpadu. Edisi Kedua.
Thomas.  2013.  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Pembangunan  Di  Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. eJurnal Pemerintahan Integratif. Volume 1, Nomor 1, Hal. 51-64.
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Keuangan  Desa  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun 2016 Tentang Dana Desa
Wasistiono, Sadu., dan Tahir, Irwan. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Wedhaswary,  Inggried  Dwi.  (2014,  Mei  21).  Nawacita,  9  agenda  Prioritas  Jokowi-  JK.  Diakses  23
Februari, 2019. Dari https://nasional. kompas.
com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK
Widianti, Arista. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo  dan  Desa  Kandung  di  Kecamatan  Winongan  Kabupaten  Pasuruan.  Diakses  13 Februari, 2019. Dari: http://etheses.uin-malang.ac.id/6066/1/12520107.pdf
Widjaja,  HAW.  2012.  Otonomi  Desa  Merupakan  Otonomi  Yang  Asli.  Bulat  dan  Utuh.  Ed-6  Jakarta:
Rajawali Pers Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu