## DILEMA PENANGANAN COVID-19: ANTARA LEGITIMASI PEMERINTAH DAN KEPATUHAN MASYARAKAT

## Laode Harjudin
Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Halu Oleo Kendari Indonesia laodeharjudin@gmail.com

## ABSTRACT
The main problem in efforts to deal with the Covid-19 outbreak is that the government has difficulty obtaining public compliance  to  comply  with  its  policies  according  to  health  protocols.  Various  policies  or  government  appeals regarding  health  protocols  appear  to  be  ignored  or  not  followed  by  the  community.  This  study  uses  the  concept  of legitimacy to understand community non-compliance in efforts to deal with the Covid-19 outbreak. The method used in  this  study  is  library  research  and  documentation.  The  results  of  the  study  show  that  in  handling  Covid-19  the government is experiencing a crisis of legitimacy, so that the government gets opposition (resistance), and public trust in the law, regulations and decisions will overflow. This happens because of excessive political imagery which only creates pseudo democracy without a strong political foundation. Such a government finds it difficult to expect public compliance in crisis situations.
Key Words: Global pandemic, crisis of legitimacy, image politics, Covid-19.

## ABSTRAK
Persoalan  utama  dalam  upaya  penanganan  wabah  Covid-19  adalah  pemerintah  kesulitan  memperoleh  kepatuhan masyarakat untuk mentaati kebijakannya sesuai protokol kesehatan. Berbagai kebijakan ataupun himbauan pemerintah tentang protokol kesehatan terkesan diabaikan atau tidak dipatuhi masyarakat. Studi ini menggunakan konsep legitimasi untuk  memahami    ketidakpatuhan  masyarakat  dalam  upaya  penanganan  wabah  Covid-19.  Metode  yang  digunakan dalam  studi  ini  adalah  penelurusan  kepustakaan  dan  dokumentasi.  Hasil  studi  menunjukkan  bawha  dalam penanganan  Covid-19  pemerintah  mengalami  krisis  legitimasi,  sehingga  pememerintah  mendapatkan  tentangan (resistensi), dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, peraturan dan keputusannya akan meluap. Hal terjadi karena pencintraan  politik  berlebihan  yang  hanya  melahirkan  demokrasi  semu  tanpa  fondasi  politik  yang  kuat.  Pemerintah seperti ini sulit mengharapkan kepatuhan masyarakat dalam situasi krisis.
Kata-kata Kunci: Pandemi global, krisis legitimasi, politik pencitraan , Covid-19.

## PENDAHULUAN
Sejak wabah  virus  corona  (Covid-19)  memapar  Indonesia  telah  banyak  menelan  korban jiwa.  Ratusan  ribu  orang  telah  terinfeksi,  ribuan  orang  meninggal  dunia,  dan  jutaan  orang  telah merasakan dampak negatif dari wabah tersebut. Jumlah orang terinfeksi dan meninggal dunia akibat Covid-19  terus  meningkat  dari  waktu  ke  waktu,  bahkan  hingga  sekarang  kurvanya  terus menunjukkan  peningkatan  jumlah.  Pemerintah  telah  melakukan  berbagai  upaya  mengatasi penularan virus ini, baik  pencegahan maupun penanganan korban terinfeksi  namun  belum mampu meredam penyebaran wabah Covid-19.
Kebijakan  yang telah dibuat oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 seperti kebijakan: (1) berdiam diri di rumah (Stay at Home) ; (2) Pembatasan Sosial (Social Distancing) ; (3) Pembatasan  Fisik (Physical  Distancing) ;  (4)  Penggunaan  Alat  Pelindung  Diri  (Masker);  (5) Menjaga  Kebersihan  Diri  (Cuci  Tangan);  (6)  Bekerja  dan  Belajar  di  rumah;  (7)  Menunda  semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak; (8) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB); hingga terakhir,  (9)  pemberlakuan  kebijakan  New  Normal  (Tuwu,  2020:271).  Semua  kegiatan  pabrik,
industri,  pendidikan,  perkantoran,  kegiatan  sosial,  budaya,  ekonomi,  politik  hingga  kegiatan keagamaan  dilakukan di rumah.
Namun,  kesan  yang  sangat  menonjol  dalam  upaya  penanganan  wabah  Covid-19  adalah pemerintah  kesulitan  memperoleh  kepatuhan  masyarakat  untuk  mentaati  kebijakannya  terkait penanganan wabah tersebut.  Berbagai  kebijakan  ataupun himbauan pemerintah terkesan diabaikan atau tidak dipatuhi masyarakat. Mulai dari himbauan menjaga jarak, tetap di rumah, sampai dengan penggunaan  masker  seperti  tak  dihiraukan.  Terbukti  masyarakat  tetap  banyak  beraktifitas  di  luar rumah.  Kerumunan  warga  juga  masih  tampak  dimana-mana.  Bahkan  menjelang  lebaran, masyarakat  beraktifitas  secara  “normal”,  berhimpitan  di  mal,  di  pasar,  di  stasiun  dan  terminal. Masyarakan  pun  masih  tetap  nekad  melakukan  mudik  meski  pemerintah  mengeluarkan  larangan mudik.  Untuk  mengamankan  kebijakannya,  pemerintah  terpaksa  mengerahkan  aparat  keamanan (polisi, TNI, Satpol PP, dan instansi lain)  secara besar-besaran. Pengerahan aparat keamanan untuk mengamankan  masyarakat  agar  patuh  terhadap  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  terkait COVID-19  pada  akhirnya  akan  memicu  terjadinya  konflik  antara  masyarakat  dengan  pemerintah (Tuwu  2017).  Konflik  antara  masyarakat  dengan  pemerintah  sudah  banyak  terjadi  di  tempat  lain, hanya  saja  kasus  dan  masalah  yang  dikonflikkan  berbeda.  Pada  tulisan  ini,  konflik  terjadi  karena masyarakat tidak patuh dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Ketidakpatuhan  masyarakat  terasa  agak  aneh  karena  imbauan  dan    kebijakan  tersebut sebenarnya  demi  keselamatan  bersama.  Tetapi  dalam  kenyataan  di  masyarakat  tidak  ada kesepahaman  antara  pemerintah  dengan  masyarakat.  Jadi  di  sini  terjadi  konflik  berupa  benturan pendapat  atau  perbedaan  sikap  antara  pemerintah  dengan  yang  diperintah  (Tuwu,  2018).    Lalu, mengapa  masyarakat  tidak  patuh?  Adakah  yang  salah  dengan  kebijakan  pemerintah?    Pertanyaan pentingnya  adalah  apakah  pemerintah  tidak  memiliki  legitimasi  sehingga  kebijakannya  kurang dipatuhi?  Pertanyaan  ini  menarik  untuk  diajukan  karena  pemerintahan  Joko  Widodo  (Jokowi) terpilih  dengan  suara  mayoritas  dari  rakyat  dalam    pemilu.  Mandat  yang  luas  dari  pemilih memungkinkan pemerintah untuk membuat kebijakan tanpa adanya penolakan dari masyarakat.
Karena  itu  menarik  untuk  dikaji  seccar  mendalam  apa  yang  menyebabkan  masyarakat terkesan  mengabaikan  kebijakan  dan  himbauan  pemerintah  dakam  pencegahan  dan  penanganan Covid-19.  Tulisan  ini    berupaya  menelusuri  lebih  jauh  bagaimana  hubungan  signifikan  antara legitimasi  dalam  pemilu  dengan  legitimasi  kebijakan  yang  dihasilkan.  Dengan  kajian  yang sistematis  dan  mendalam  dapat  menguak  persoalan  yang  muncul  di  balik  upaya  pencegahan  dan penanganan Covid-19.

## METODE
Studi ini menggunakan metode kepustakaan dan dokumentasi. Studi kepustakaan digunakan untuk  menelusuri  literatur  terkait  dengan  topik  bahasan  studi  ini,  sementara  dokementasi  untuk memperoleh  data-data  tentang  perkembangan  pemberitaan  dalam  media-media  terkait  topik  yang dibahas.
Dalam  menganalisis  masalah,  studi  ini  menggunakan  pendekatan  analisis  dalam  paradigma kritis.  Dalam  pandangan  kritis  Habermas,  legitimasi  tidak  cukup  sekedar  dipahami  dengan
interpretasi  nilai  dan  legalitas  formal  tetapi  lebih  dari  dapat  dipahami  debagai  peristiwa  wacana (discourse) dalam anyaman komunikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Fenomena  ketidakpatuhan  masyarakat  dalam  upaya  pencegahan  dan  penanganan  Covid-19 terkesan  aneh  karena  dua  hal, pertama, masyarakat  sesungguhnya  mengetahui  serta  sadar  akan dampak  dan  bahaya  wabah  tersebut  namun  enggan  untuk  mengikuti  anjuran  pemerintah  dalam upaya  pencegahannya. Kedua, pemerintah  memiliki  legitimasi  yang  cukup  kuat  melalui  pemilu namun kebijakannya dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 terkesan sulit memperoleh kapatuhan masyarakat.
Untuk memahami fenomena tersebut, tulisan ini mencoba menggunakan konsep legitimasi. Secara  umum,  konsep  legitimasi  menjadi  sentral  dalam  ilmu  politik  yang  menjelaskan  bagaimana kekuasaan  diwujudkan  dan  digunakan  dalam  cara  yang  diterima  anggotanya  (Gilley,  2005:  31). Legitimasi, dalam hal ini adalah dukungan dan persetujuan dari berbagai pihak sehingga kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif.
Secara  prosedural  formal,  pemerintah  memiliki  legitimasi  yang  sah  melalui  pemilu. Legitimasi  prosedural  menjadi  karakter  gagasan  demokrasi  prosedural  yang  berasumsi  bahwa pemerintah (the governor) memperoleh kekuasaan jika yang diperintah (the governed) memberikan persetujuan  mereka  kepada  penguasa.  Dalam  konteks  demokrasi  prosedoral,  legitimasi  untuk memerintah disperoleh melalui penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Asumsinya, banyaknya pemilih  menandai  luasnya  persetujuan  terhadap  penggunaan  kekuasan  pemerintahan  yang dikendalikannya.
Namun  asumsi  prosedural  tampak  berlebihan  karena  tidak  selamanya  ada  pengaruh signifikan  antara  legitimasi  dalam  pemilu  dengan  legitimasi  kebijakan  yang  dihasilkan.  Tidak jarang,  dukungan  yang  diperoleh  dalam  proses  kebijakan  tidak  mencerminkan  legitimasi  dalam pemilu.  Secara  teoritis,  sesungguhnya,  pemilu  lebih  berperan  memberikan  kewenangan  formal kepada pemerintah. Pemilu hanya melegitimasi kedudukan pemerintah sebagai penentu kebijakan, bukan  substansi  kebijakan  yang  hendak  diberlakukan  pemerintah.  Yang  diberikan  melalui vote adalah kewenangan formal, dan hal itu bukanlah satu-satunya faktor yang mengendalikan keputusan dan tindakan politik.
Kalau menggunakan asumsi prosedural, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan suara mayoritas  dari  rakyat  dalam    pemilu,    semestinya  tidak  kesulitan  memperoleh  dukungan  dalam setiap  keijakannya  termasuk  kebijakan  yang  tidak  populer.  Mandat  yang  luas  dari  pemilih memungkinkan  pemerintah  untuk  membuat  kebijakan  tanpa  adanya  penolakan  dari  masyarakat. Tapi,  asumsi  seperti  ini  justru  mengundang  pesimisme  para  ilmuwan  politik  seperti  Kennet  Janda dkk., (1994 : 274-275) yang mengatakan sulit menemukan bukti kongkret terkait dukungan publik yang  luas  terhadap range kebijakan-kebijakan  tertentu  kandidat  pemenang  akan  tercapai (to pursue) .  Karena  itu,  dalam    teori  Kontrak  Sosial  Rosseau,  menegaskan  bahwa  pemilu  hanya merupakan mekanisme transfer (social contract) kedaulatan dari rakyat (the ruled) kepada penguasa (the  ruler) yang  bisa  memiliki  kemungkinan  sebagai  pernyataan  kedaulatan (sovereignty) atau hanya pernyataan keinginan tertentu dan tindakan administrasi belaka.
Menyaksikan  maraknya  pengabaian  masyarakat  dalam  penanganan  Covid -19,  justru menimbulkan  penilaian  bahwa  pandangan  proseduralisme  yang  sangat  mengagungkan banyaknya vote sebagai  basis  legitimasi  politik  seakan  menjadi  sekedar  mitos  demokrasi. Mitos  ini  dibangun  di  atas  asumsi  yang  telah  usang  bahwa  perolehan  suara  menandai  kuatnya legitimasi  pemerintah  yang  berkuasa.    Namun  sesungguhnya  sangat  sering  terjadi  dukungan terhadap kebijakan tidak mencerminkan dukungan dalam pemilu. Fenomena ini banyak terjadi terutama di negara-negara yang basis demokrasinya masih sangat rapuh.

## 1. Krisis Legitimasi
Realitas  yang  terjadi  dalam  penanganan  Covid-19  menunjukkan  bawha  pemerintah sedang  mengalami,  apa  yang  disebut  Habermas,  krisis  legitimasi.  Habermas  (1975)  melihat munculnya    krisis  legitimasi  karena  terjadi  disintegrasi  sosial  dan  manajemen  krisis  pemerintah gagal.  Dalam  kondisii  demikian,  pemerintah  tidak  jarang  memaksakan  sanksi  atau  menggunakan kekuatan  paksa (forces) untuk  menjamin  keteraturan.  Efektifitas  pemerintahan  lebih  terjamin  oleh persetujuan (consent) ,  dan  urgensi  untuk  melakukan  tindakan  paksa (coercion) menjadi  berkurang jika  pemerintah  dan  kebijakan-kebijakan  yang  dirumuskannya  memiliki  cukup  legitimasi. Sebaliknya,  jika  mengalami  defisit  legitimasi,  pememerintah  mendapatkan  tentangan  (resistensi), dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  hukum,  peraturan  dan  keputusannya  akan  meluap.  Dalam keadaaan seperti ini, pemerintah biasanya justru tergoda untuk menggunakan kekuatan kasar (brute to force) .
Sebagai reaksi atas katidakpatuhan masyarakat, pemerintah menggunakan aparat keamanan (TNI,  Polri,  maupun  Satpol  PP)  untuk  memaksa  masyarakat  patuh  terhadap  himbauan  dan kebijakannya.  Pergelaran  aparat  secara  massif  sebagai  kekuatan  paksa  menjadi  pemandangan menyolok  selama  penanganan  Covid-19.  Bukan  saja  sebagai  pengaman  kebijakan,  TNI/Polri  juga sangat  mendominasi  struktur  organisasi  Gugus  Tugas  Penanganan  Covid-19  dari  pusat  sampai  ke daerah. Namun sesungguhnya penggunaan aparat secara berlebihan menunjukkan ketidakberdayaan pemerintah  atau  rejim  dalam  menjalankan  fungsi-fungsinya,  terkait  krisis  legitimasi  yang dialaminya.  Dalam  kondisi  legitimasi  yang  kritis,  pemerintah  tidak  dapat  secara  efisien menunjukkan fungsinya tanpa menggunakan kekuatan paksa.
Penanganan Covid-19 hanyalah satu  contok  kasus.  Sudah cukup banyak pengerahan aparat secara  berlebihan  dalam  setiap  kebijakan  pemerintah.  Salah  satu  contoh  lain  yang  cukup  menjadi sorotan adalah tindakan represif aparat saat menghadapi aksi massa yang mengakibatkan tewasnya dua  orang    mahasiswa  Universitas  Haluoleo  Kendari  tahun  2019.  Pengerahan  aparat  sebagai kekuatam  paksa  dalam  setiap  kebijakan  pemerintah  sesungguhnya  menegaskan  kegagalan kewenangan terebut.  Hannah Arend (1983) menyatakan penegasan itu bahwa “ yet authority th use external mans of coecion, where forced is used, authority itself is failed.”
Dominasi penggunan kekuatan paksa dalam setiap kebijakan bukanlah karakter pemerintah yang  memiliki  legitimasi  kuat.  Dalam  konteks  legitimasi,  hubungan  antara  pemerintah (the governor) dan  yang diperintah (the governed) terbangun  atas dasar persetujuan (consent) reflektif, bukan  paksaan.  Menurut  konsep  legitimasi  Marc  Coicaud  (2004)  menyetujui (to  consent) berarti menerima  situasi  yang  melibatkan  ukuran-ukuran    penerimaan  atau  penolakan  yang
dimanifestasikan  dalam  kewajiban  untuk  patuh (obey) .  Singkatnya,    hubungan  legitimasi  bersifat perintah dan kepatuahan (command-obedience) .
Relasi  kekuasaan  yang  dibangun  dengan  paksaan  mengarah  pada  bentuk  dominasi  dan penaklukan (domantion-submission) .  Relasi  kekuasaan  seperti  ini  lebih  menampakkan  karakter pemerintahan otoriter.  Dalam konteks ini kewenangan (authority) berubah menjadi kesewewnang- wenangan (authoritarian) bila menggunakan cara-cara paksaan. Sebagian ilmuwan politik, terutama dari Chicago  School (aliran  Chicago)  seperti  Harrold  Laswell,  Abraham  Kaplan  dan  Charles  E. Merriam  tidak  menafikan  penggunaan  paksaan  dalam  penyelenggaraan  kekuasaan (exercise  of power) tapi  dalam  takaran  proporsional.  Namun  justru  sisi  paksaan  inilah  yang  menjadi  sasaran kritik  Habermas.  Bagi  Habermas,  legitimasi  politik  adalah  suatu  bentuk  jastifikasi  moral  yang diterjemahkan  Thomas  McCarthy  (1984)  sebagai  moralitas  yang  mengambil  bentuk  suatu  etika komunikasi  dimana  semua  keputusan  signifikan  secara  politik  terikat  dengan  formasi  konsensus ( consensus ) rasional dalam diskursus  yang tidak terbatas.

## 2. Ekses tragis politik pencitraan
Pemikiran  kritis  Habermas  berangkat  dari  keresahan  atas  kondisi  masyarakat  pada  masa yang  disebut  era  kapitalisme  lanjut (the  late  capitalism) .  Di  era  ini  muncul  suatu  paradigma kehidupan  baru  yang  dikenal  dengan  postmodernisme.  Terminologi  postmodernisme  awalnya merupakan sebuah  gerakan seni  kemudian mengalami  perluasaan makna  yang merefleksikan  gaya hidup,  gerakan  perubahan,  dan  menjadi  sebutan  kurun  waktu  kekinian.  Secara  spesifik, postmodernisme  merupakan  tata  perubahan  baru  yang  bergaung  dalam  tulisan  Jean  Baudrillard (1983)  dan  Jean-Fracois  Lyotard  (1984)  yang  mengandaikan  suatu  gerakan  menuju  era  pasca- industri  dengan  teknologi  dan  informasi  sebagai  episentrumnya.  Baudrillard  menegaskan  bahwa peran teknologi dan informasi menjadi pusat pergeseran dari pola produktif ke pola reproduktif, dengan  peningkatan  berbagai simulakrum (peniruan)  dan  model  yang  menyusun  dunia sehingga perbedaan antara realitas dan pemampakan (citra) menjadi kabur.
Dalam  bentuknya  yang  paling  ekstrem,  peran  teknologi  dan  informasi  telah  melahirkan fenomena  “imagologi”  dimana  pencitraan (image) telah  mengalahkan  realitas.  Aspek  penting imagologi  adalah  permainan  citra (image  game) sebagai  suatu  cara  mereduksi  realitas  dengan mengangkangi  keseriusan  dan  kehati-hatian.  Permainan  telah  menjadi  metafora    postmodernisme yang  lebih  mementingkan  pencitraan  (permukaan)  dari  pada  kedalaman  isi.  Karena  itu,  gejala permainan  citra  masa  kini  sering  dicibir  hanya  merayakan  keisengan  hidup  yang  mensubversi keseriusan intelektual.
“Virus” imagologi tak bisa dielakan juga mewabah dalam wilayah politik yang mengambil bentuk  politik  pencitraan.  Sebagai  bagian  dari  penampakan  demokrasi,  politik  pencitraan merupakan suatu fenomena politik masa kini yang lebih menonjolkan citra ketimbang isi (content) program  politik.  Inilah  yang  disebut  Baudrillard  sebagai  simulakra (simulacrum) ,  suatu  eksplorasi berlebihan  terhadap  tanda  dan  citra  yang  melampaui  batas  sehingga  antara  citra  politik  yang ditawarkan  dan  realitas  para  politisi  sebenarnya  sangat  berbeda.  Dalam  balutan  pencitraan, panggung  politik  menjadi  sekedar  etalase  yang  memajang  berbagai  retorika,  mitos,  fantasi,  dan halusinasi  para politisi yang ditampilkan seolah-seolah sebagai realitas. Bahkan secara sinis, Terzic
(Berlin)  (2005)  mengidentikkan  pertarungan  politik (political  struggle) sebagai  “parodi”  untuk menggambarkan kedangkalan permainan citra dalam politik.
Fenomena  imagologi  seakan  telah  menjadi  “wabah  pandemik”  global  masa  kini  yang  tak bisa  terhindarkan  ikut  memapar  kehidupan  politik  Inonesia.  Fenomena  ini  makin  terasa eksistensinya sejak Era Reformasi, terutama setelah penerapam pemilu secara langsung. Sejak saat itu,  politik  pencitraan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  proses  politik  di  Indonesia,  terutama  pada  masa kampanye  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden,  calon  anggota  legislatif,  maupun  pemilihan kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  (pilkada).  Masa  kampanye  dan  sosialisasi  menjadi  ajang “menjual” citra diri dan partai demi meraih kekuasaan.
Pemerintahan  yang  terbentuk  pasca  reformasi,  terutama  terpilihnya  Joko  Widodo (Jokowi)  sebagai  presiden  selalu  diidentikan  dengan  politik  pencitraan.  Dapat  dikatakan, proses politik pemilihan presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, maupun pemilihan kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  membuktikan  bahwa  pencitraan  menjadi  warna  kental  dan sangat berperan penting di panggung politik Indonesia saat ini. Hampir tidak ada lagi ruang  tersisa tanpa pencitraan dalam kehidupan politik.
Sejatinya, pencitraan merupakan hal  yang wajar dalam demokrasi sejauh dalam batas-batas yang  proposaional  mendukung  program  dan  kinerja  para  politisi.  Namun  kemudian  menjadi  tidak wajar  ketika  politik  lebih  menonjolkan  aspek  citra  ketimbang  kualitas  program  dan  kapasitas individu.  Pencitraan  yan  berlebihan  membuat  proses  politik  sekedar  menjadi  ajang  tebar  pesona (appearance) para  politisi  secara  berlebihan,  bahkan  terkadang  telah  melampaui  kapasitas, kemampuan,  kompetensi,  dan  realitas.  Inilah  yang  disebut    Baudrillard  sebagai simulacra ,  bahwa citra disamping mencerminkan suatu realitas, namun juga bisa dalam bentuk gambaran  yang salah akan  realitas,  juga  menggambarkan  tidak  adanya  realitas,  bahkan  tidak  ada  hubungan  sama  sekali dengan realitas apapun. Dengan demikian, pencitraan telah mengubah arena politik menjadi sekedar panggung  yang  menyajikan  ekstasi  hiburan  dan  kepuasan  bahkan  parodi  tanpa  ada  celah  untuk menginternalisasikan makna-makna politik yang sesungguhnya.
Pencintraan  yang  berlebihan  hanya  akan  melahirkan  demokrasi  yang  semu  tanpa  fondasi politik yang kuat. Sistem politik seperti ini rentan terhadap berbagai krisis yang menimpanya. Inilah yang sedang terjadi di Indonesia ketika menghadapi wabah pandemik global Covid-19. Pemerintah seakan mengalami gagap politik dalam merespon wabah tersebut. Ada kesan pemerintah merespon munculnya  wabah  Covid-19  dengan  gaya  pencitraan.  Ketika  virus  corona  sudah  mewabah  di beberapa  negara,  pemerintah  masih  berkilah  bahwa  Indonesia  aman  dari  virus  mematikan  itu. Bahkan, saat beberapa negara mulai berjibaku menangani virus corona, sebagian pejabat negeri ini masih  sempat  bermain  tik-tok  di  istana.    Setelah  WHO  menetapkan  wabah  corona  sebagai pandemik  global  barulah  pemerintah  sadar  bahwa  ternyata  masalahnya  cukup  serius  dan  mulai mengambil  langkah  kebijakan.  Namun,  sejak  awal  kebijaakan  pemerintah  tampak  tidak  memiliki grand design penanganan virus corona yang jelas sehingga terjadi tumpang tindih dan terkesan tidak konsisten.  Di  satu  sisi,  memperketat  masuknya  warga  negara  asing,  tapi  di  sisi  lain  membiarkan tenaga kerja asing (TKA) asal negara sumber virus corona ke dalam negeri.  Ironisnya, kedatangan TKA  tersebut  saat  terjadi  gelombang  PHK  tenaga  kerja  dalam  negeri.  Carut  marut  penanganan
wabah  covid-19  juga  diperparah  oleh  adanya  benturan  kebijakan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah yang mengambil langkah sensdiri.
Dalam  kondisi  kebijakan  seperti  dijelaskan  di  atas  agak  sulit  mengharapkan  kepatuhan masyarakat. Tidak mengherankan bila terjadi pengabaian karena esensi kebijakan membingungkan publik.  Di  samping  itu  juga  karena  telah  terbiasa  dengan  gaya  pencitraan  sehingga  masyarakat merespon  kebijakan  dan  himbauan  pemerintah  dengan  santai.  Bahkan,  tidak  jarang,  publik memparodikan kebijakan dengan berbagai anekdot dan meme di media sosial.
Realitas  yang terjadi  dalam  penanganan  covid-19 mengajak bangsa ini untuk  mulai  belajar menjalani demokrasi secara substansial, dan  perlahan-lahan mengurangi formalisme dan permainan citra belaka. Persoalan bangsa ini tidaklah cukup diselesaikan dengan hanya tebar pesona di media massa  atau  media  sosial.  Hal  ini  juga  menjadi  pelajaran  penting  bagi  masyarakat  agar  memilih pemimpin  lebih  memperhatikan  kualitas  dan  tidak  mudah  terpedaya  oleh  penampakan  yang  jauh dari realitas sesunggunhnya.

## PENUTUP
Dalam  upaya  penanganan  wabah  Covid-19,  pemerintah  mengalami  krisis  legitimasii sehingga  kesulitan  memperoleh  kepatuhan  masyarakat  untuk  mentaati  kebijakannya  terkait penanganan  wabah  tersebut.  Berbagai  kebijakan  ataupun  himbauan  pemerintah  tentang  protokol kesehatan terkesan diabaikan atau tidak dipatuhi masyarakat. Secara prosedural formal, pemerintah memiliki legitimasi yang sah melalui pemilu dengan asumsi banyaknya pemilih menandai luasnya persetujuan terhadap penggunaan kekuasan pemerintahan yang dikendalikannya.
Namun  asumsi  prosedural  tidak  selamanya  benar  karena  sulit  menemukan  pengaruh signifikan  antara  legitimasi  dalam  pemilu  dengan  legitimasi  kebijakan  yang  dihasilkan.  Biasanya dukungan  yang  diperoleh  dalam  proses  kebijakan  tidak  mencerminkan  legitimasi  dalam  pemilu. Secara  teoritis,  pemilu  sekedar  memberikan  kewenangan  formal  kepada  pemerintah  yang  hanya melegitimasi  kedudukan  pemerintah  sebagai  penentu  kebijakan,  bukan  substansi  kebijakan  yang hendak diberlakukan pemerintah.
Krisis  legitmasi  pemerintah  tidak  dapat  dilepaskan  dengan  pencintraan  politik  berlebihan. Pencintraan  politik  merupakan  bagian  dari  fenomena  “imagologi”  masyarakat  era  kapitalisme lanjut.  Pemerintah  yang  hanya  mengandalkan  pencitraan  rentan  terhadap  berbagai  krisis  yang menimpanya.  Hal  itu  terjadi  di  Indonesia  ketika  menghadapi  wabah  pandemik  global  Covid-19. Terbiasa dengan pokitik pemcitraan yang sekedar mengkamuflase realitas maka ketika pemerintah melakukan  penanganan  virus  corona  tampak  tidak  memiliki  grand  design  yang  jelas  sehingga terjadi tumpang tindih dan terkesan tidak konsisten. Dengan model kebijakan seperti ini agak sulit mengharapkan kepatuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson,    Dwight  G.  „ Power,  Rhetoric,  and  State:  A  Theory  of  Presidential  Legtimacy ‟. The Review of Politics , Vol. 50, No. 2 (Spring, 1988), hal. 199, Cambrige: Cambrige University Press.
Arend, Hannah (1983). Between Past and Future: Eight Exexrcises in Political Thought, 4th rev., New York.
Baudrillard, Jean, (1983). Simulations, New York: Semiotext(e).
Coicaud , Jean-Marc, (2004). Legitimacy and Politics : A Contribution to the Study of Political Right and Political Resposibility , Cambridge, Cambridge University  Press.
Cook,  Deborah,  (2003). Legitimacy  and  Political  Violence:  A  Habermasian  Perspective. Social Justice, Vol. 30, No. 3 (pp 93), The Intersection of Ideologies of Violence.
d'Entrèves, Alexander P. (1963). ’Legality and Legitimacy’  (Reviewed work(s)):in The Review of Metaphysics, Vol. 16, No. 4 (Jun., 1963).
Habermas, Jurgen, (1992). Legitimation Crisis , Oxford and Great Britain: Polity Press.
Janda,  Kennet;  Jeffrey  M.  Berry;  and  Jerry  Goldman,  (1994). The  Challenge  of  Democracy Government in America, (brief edition), Princeton, New Jersey: Houghton  Mifflin Company.
Kuhnelt, Jorg, (2007). Political Legitimization Without Morality? Nurnberg: Springer. Lasswel, Harold D., and Abraham Kaplan, (1950). Power and Society: A Framework for Political Inquiry , New Haven and London, Yale University Press. Lyotard,  Jean-Fracois,  (1984). The  Postmodern  Condition ,  Manchester:    Manchester  University Press.
Stilman, Peter G, (2005). The Concept of Legitimacy , Polity , Vol. 7, No. 1 (Autumn, 1974), pp. 32- 56  Terzic (Berlin) (2005)
Tuwu, Darmin,  (2017). Implication  of  Conflict of  Ownership Regional  Assets  in  the Expansion of Bau-Bau City in the Territory of ex Buton Sultanate. Jurnal Sosiologi Reflektif Volume 12 Nomor 1 Oktober 2017, pp. 17-36.
Tuwu, Darmin, (2018). Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian. Kendari: Literacy Institute.
Tuwu,  Darmin,  (2020).  Kebijakan  Pemerintah  dalam  Penanganan  Pandemi  COVID-19.  Journal Publicuho Vol 3 No. 2 (Mei-Juli) (2020)  pp 267-278. Kendari: Laboratorium Administrasi Publik UHO.