## ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHDI KOTA JAYAPURA PADA ERA OTONOMI KHUSUS

## Halomoan Hutajulu
Fakultas Ekonomi, Universitas Cenderawasih halomoan.h@gmail.com

## ABSTRACT
The implementation of the Special Autonomy (Special Autonomy) in accordance with Law  No.  21,  2001,  is  an  effort  to  accelerate  the  development  and  distribution  of areas  in  the  city  of  Jayapura.  Implementation  OTSUS  is  the  equation  of  regional autonomy of local governments and financial management. The purpose of this study to  analyze  the  financial  management  aspects  of  the  area  in  terms  of  effectiveness, and budget planning after special autonomy, and justice analyze budget allocations. Quantitative  analysis  of  the  research  approach  consisting  of  a  horizontal  analysis, vertical analysis, and conversion analysis. The results showed that the effectiveness of  the  financial  management  of  Jayapura  city  district  in  the  Special  Autonomy  less effective,  analysis  of  revenue  and  revenue  growth  ratio  high  of  37.33  percent  and lowest 6.07. Ratio highest balanced fund 49.55 percent in 2006. Highest expenditure ratio reached 47.13 percent. The results showed a tendency analyst highest revenue growth  in  2009  of  Rp45.103  Billion,  followed  by  the  highest  propensity  balanced fund  Rp567.980  Billion  in  2009,  the  trend  of  the  highest  expenditures  Rp451.190 Billion in 2009, the highest real development expenditure Rp208.063 Billion in 2008, the  highest  absorbed  construction  Rp147.418  Billion  in  2006.  Financial  planning area  is  under  estimated  to  PAD,  whereas  the  conversion  of  the  budget  shows  the budget surplus in 2002 and 2007.
Keywords :Effectiveness, Budget Planning

## PENDAHULUAN

## Latar  Belakang
Otonomi atau desentralisasi pada dasarnya merupakan transfer kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bidang pelayanan publik serta bidang fiskal.  Lahirnya desentralisasi tersebut  ditandai  dengan lahirnya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah.
Melalui  otonomi  daerah  ini  diharapkan  akan  menciptakan  kemandirian daerah, sehingga mempercepat dalam upaya mengejar ketertinggalan dengan daerah lain,  serta  terciptanya  keberhasilan  pembangunan  di  daerah.  Dalam  upaya menciptakan  kemandirian  daerah,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  salah satu  alat  yang  dapat  dipakai  dalam  menghimpun  dana  dalam  penyusunan  rencana pembangunan daerah.
Desentralisasi  diperlukan  untuk  perbaikan  efisensi  ekonomi,  efisiensi  biaya, perbaikan  infrastruktur,  perbaikan  akuntabilitas  dan  peningkatan  mobilisasi  dana (Suahasil  dan  Nurkholis  2006:134).  Desentralisasi  fiskal  bertujuan  untuk memberdayakan  dan  meningkatkan  kemampuan  perekonomian  daerah,juga  untuk menciptakan  sistem  pembiayaan  yang  adil,  proporsional,  rasional,  transparan, partisipatif  dan  bertanggung  jawab,  serta  untuk  mengurangi  kesenjangan pembangunan antar daerah (Riyanto 2005).
Ketergantungan  pemerintah  daerah  kepada  pemerintah  pusat  masih  cukup tinggi  hal  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  Adi  (2005)  dimana  daerah-daerah  yang memiliki  kapasitas  fiskal  rendah  akan  mengalami  tekanan  fiskal  yang  kuat.  Daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan  yang dimiliki dan salah satunya adalah dengan memberi porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor produktif, maupun  melalui  ekstensifikasi  dan  intensifikasi  sumber-sumber  PAD  yang  baru dalam  upaya  membiayai  program  dan  kegiatan  pemerintah  daerah  dalam menjalankan roda pemerintahan maupun pelaksanakan pembangunan daerah.
Kota  Jayapura  sebagai  salah  satu  daerah  bagian  dari  Provinsi  Papua  yang merasakan langsung kekhususan dalam pengelolaan bidang pemerintahan dan bidang fiskal sebagaimana yang diamanatkan dalam Otonomi Daerah (OTDA) dan Otonomi Khusus  (OTSUS)  di  Papua  (UU  No.21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  di Provinsi  Papua).  Implementasi  Pelaksanaan  OTDA  dan  OTSUS  mengharuskan pemerintah  daerah  Kota  Jayapurauntuk  menentukan  prioritas  program  dan perencanaan  pembangunan  daerah  dan  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus daerahnya  serta  mampu  menggali  sumber-sumber  keuangan  untuk  memenuhi kebutuhan  pembiayaan  pemerintahan  dan  pembangunan  daerahnya.Kewenangan tersebut  bertujuan  untuk  mendorong  efisiensi  ekonomi,  efisiensi  pelayanan  publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan  perspektif  di  atas,  maka  sudah  menjadi  keharusan  bagi pemerintah  Kota  Jayapura  untuk  menciptakan  efektifitas  pengelolaan  keuangan daerah.  Terjadinya  inefektifitas  pengelolaan  keuangan  daerah  akan  menyebabkan pelaksanaan pembangunan daerah tidak optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, maka riset  ini  menganalisis  pengelolaan  keuangan  daerah  di  Kota  Jayapura  dalam  era otonomi khusus.
Pertanyaan  penelitian  adalah:  pertama,  bagaimana  efektifitas  pengelolaan keuangan  daerah  Kota  Jayapura  sesudah  berlakunya  otonomi  khusus?;  kedua, bagaimana  kontribusi  pendapatan  dan  pengeluaran  daerah  Kota  Jayapura  sesudah
berlakunya  otonomi  khusus?;  ketiga,  bagaimana perencanaan anggaran daerah Kota Jayapura sesudah berlakunya otonomi khusus?
Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis  pengelolaan  keuangan  daerah setelah  berlakunya  otonomi  khusus  Papua,  menganalisis  kontribusi  pendapatan  dan pengeluaran  daerah  Kota  Jayapura,  serta  menganalisis  perencanaan  pengelolaan keuangan  daerah,  merumuskan  alternatif  penggunaan  anggaran  yang  memberikan manfaat optimal kepada masyarakat.
Studi  ini  menyajikan  estimasi  tentang  pengelolaan  keuangan  daerah  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  Kota  Jayapura,  khususnya  penetapan  kebijakan anggaran,  mendorong  terwujudnya  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan daerah serta mengefektifkan pengelolaan keuangan daerah.

## METODAPENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Studi  ini  berlangsung  pada  kantor  Pemerintah  Daerah  Kota  Jayapura.  Data- data  penting  yang  berhubungan  dengan  penelitian  akan  diperoleh  dari  kantor  dinas pendapatan daerah, badan perencanaan pembangunan daerah Kota Jayapura.

## Jenis dan Sumber Data
Data-data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang sudah  dipublikasi  berupa  laporan  APBD  Kota  Jayapura dan  laporan pertanggungjawaban Walikota Kota Jayapura (LKPJ) mulai tahun 2002-2009.

## Objek Penelitian
Objek  penelitian  ini  adalah  APBD  Kota  Jayapura  yang  terdiri  dari perencanaan  dan  realisasi  APBD  Kota  Jayapura  mulai  tahun  2002  sampai  2009. Kajian  berikutnya  adalah  mengenai  efektifitas  pengelolaan  keuangan  daerah, kontribusi  pendapatan  dan  pengeluaran  daerah,  serta  perencanaan  pemanfaatan anggaran daerah Kota Jayapura.

## Metoda Analisis Data
Pendekatan  yang  digunakan  yakni  terdiri  dari  dua  bagian  yakni  analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah keuangan daerah yang berupa fakta-fakta terkini dari laporan keuangan yang ada.  Tujuannya  adalah  untuk  menjawab  pertanyaan  yang  berkaitan  dengan current status dari subjek yang diteliti.
Untuk  menjawab  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  dengan menggunakan  analisis  kuantitatif  yakni  dengan  pendekatan  rasio.  Analisis selanjutnya yakni dengan menggunakan pendekatan induksi dan deduksi. Pendekatan induksi  dengan  melihat  fakta  yang  ada  kemudian  melakukan  analisis  dengan
dukungan  teori  yang  ada  untuk  menguraikan  dan  mengambil  kesimpulan  dari argumentasi  yang  diberikan.  Sedangkan,  pendekatan  deduksi  melihat  dari argumentasi  yang diberikan untuk mendapat suatu rumusan dan rancangan program strategi pembangunan daerah Kota Jayapura.
Selanjutnya  untuk  mendapatkan  fakta  efektivitas  pengelolaan  keuangan daerah di Kota Jayapura yakni dengan melakukan analisis terhadap perencanaan dan realisasi laporan keuangan secara horizontal dan vertikal.

## 1. Metoda Analisis Horizontal
Metoda  ini  menganalisis  dengan  melakukan  perbandingan  angka-angka  di dalam perkiraan dua laporan  yang berbeda.  Analisis ini juga bisa dilakukan dengan membandingkan data laporan selama lebih dari satu periode pelaporan sehingga akan menampilkan perubahan yang cukup besar pada perkiraan-perkiraan selama periode tersebut. Terdapat dua metoda dalam analisis horizontal yaitu: comparative analysis dan trend analysis.
a. Comparative Analysis
Analisis  ini  menghasilkan  laporan  keuangan  selama  dua  periode  atau  lebih, peningkatan dan penurunan tiap perkiraan pada pendapatan dan pengeluaran, serta persentase  perubahan  terhadap  periode  sebelumnya.  Analisis  ini  terdiri  dari:
Rasio Efektifitas  = Realisasi anggaran Rencana anggaran Rasio Pertumbuhan = Realisasi tahun berjalan  − Realisasi tahun lampau Realisasi tahun lampau
b. Analisis Kecenderungan (Indeks Implisit)
Metoda  ini  akan  melakukan  perbandingan  antara  pendapatan  dan  pengeluaran dalam  suatu  laporan  selama  lima  tahun.  Jika  dinyatakan  dalam  persentase  satu periode sebagai periode dasar.
Analisis Kecenderungan = Anggaran tahun berjalan
Anggaran tahun dasar

## 2. Metoda Analisis Vertikal
Analisis  ini  juga  melakukan  perbandingan  terhadap  pendapatan  dan pengeluaran dalam  suatu laporan keuangan  yang  sama sehingga akan menunjukkan persentase  suatu  perkiraan  terhadap  perkiraan  lainnya.  Beberapa  alat  yang  sering digunakan, yakni:
a. Common-Size Financial Statement
Analisis  ini  menunjukkan  perkiraan-perkiraan  dalam  laporan  keuangan  sebagai persentase  dari  perkiraan  dasar  (perkiraan  dengan  nilai  100  persen).  Misalnya membandingkan  PAD  dengan  total  pengeluaran.  Perbandingan  antara  satu
…........... (2) ……………………….……............ (1) ………………......…….. (3)
anggaran  dengan  pendapatan  dapat  diterapkan  untuk  beberapa  rasio  yang meliputi:  (1)  rasio  PAD/pengeluaran;(2)  rasio  dana  perimbangan/pendapatan;(3) rasio pengeluaran rutin/pendapatan;(4) rasio pengeluaran pembangunan/pendapatan.
b. Rasio Dua Anggaran
Analisis  ini  menunjukkan  hubungan  antara  dua  perkiraan,  diperoleh  dengan membagi  angka  satu  perkiraan  dengan  angka  perkiraan  lainnya.  Beberapa  rasio yang dapat  dihasilkan dari perbandingan dua mata anggaran ini adalah: (1)  rasio
PAD/Dana Perimbangan;(2) rasio pengeluaran rutin/riil pengeluaran pembangunan;(3)  rasio  rutin/pengeluaran  pembangunan  terserap;(4)  rasio pengeluaran pembangunan terserap/riil pengeluaran pembangunan.
3. Konversi
Konversi  merupakan  alat  analisis  yang  mencoba  melakukan  perpindahan laporan  sebelum  sebelum  otonomi  khusus  dengan  sesudah  otonomi  khusus.  Dari konversi dicoba melakukan perencanaan anggaran keuangan daerah.

## 4. Rancangan Strategi
Dari  hasil  analisis  akan  dibuat  rancangan  strategi  keuangan  daerah  yang meliputi: pendapatan, belanja dan pembiayaan. Tujuannya untuk menghasilkan suatu rumusan  strategi  pengelolaan  keuangan  yang  dapat  diaplikasikan  ke  dalam pembangunan daerah Kota Jayapura.

## KEEFEKTIFAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Keefektifan  pengelolaan  keuangan  daerah  dapat  menggambarkan  apakah pengelolaan  keuangan  daerah  dapat  menghasilkan  manfaat  sosial  yang  maksimal bagi masyarakat atau tidak. Untuk mengukur kefektifan yakni melalui cara:pertama, membandingkan laporan keuangan mulai dari perencanaan dan realisasi untuk setiap tahun anggaran; kedua, menghitung pendapatan dari pendapatan tanpa sisa anggaran yang  diterima  pada  tahun  yang  bersangkutan  dengan  mengeluarkan  sisa  anggaran tahun  sebelumnya,  karena  anggaran  tahun  sebelumnya  tidak  termasuk  pendapatan; ketiga,  memasukkan  nilai  hasil  pengurangan  pengeluaran  pembangunan  riil  dengan sisa  anggaran  pembangunan  tahun  yang  lalu;  keempat,  menghitung  pengeluaran pembangunan  yang  terserap  tahun  itu  dengan  melihat  anggaran  riil  yang  terlaksana tahun itu.Keempat komponen dasar perhitungan kefektifan di atas yakni:

## 1. Analisis Horizontal
Pendekatan  ini  melakukan  perbandingan  angka-angka  dalam  perkiraan  dua laporan  untuk  tahun  anggaran  yang  berbeda,  serta  melalui  membandingkan  data laporan  selama  lebih  dari  satu  periode  pelaporan  sehingga  akan  menampilkan perubahan  yang cukup besar pada perkiraan-perkiraan selama periode tersebut.  Ada dua  metoda  yang  terdapat  analisis  horizontal  yaitu  pertama comparative  analysis . Pada  analisis  ini  akan  ditampilkan  laporan  selama  dua  periode  atau  lebih  mengenai
kenaikan  dan  penurunan  tiap  perkiraan,  serta  kedua  persentase  perubahan  terhadap periode sebelumnya.

## 1) Rasio Keefektifan
Rasio  ini  membandingkan  mata  anggaran  yang  sama  antara  rencana  dan realisasi,  yang  menghasilkan  data  tentang  pencapaian  target  masing-masing  mata anggaran. Selain itu angka ini tidak pernah mencapai 100 persen apabila perencanaan yang dibuat berdasarkan potensi  yang dimiliki. Bila angka mencapai  lebih  dari 100 persen  menunjukkan  sebuah  mata  anggaran  yang  direncanakan  kurang  tepat  atau underestimate ,  atau  jauh  dari  target  yang  menunjukkan  pemerintah overestimate dalam  menetapkan  anggaran.  Dari  pemaparan  di  atas  dapat  dilihat  beberapa  hal menyangkut  rasio  efektifitas  dari  Kota  Jayapura  yang  rasio  efektifitasnya  akan disajikan dalam Tabel 1 dan Tabel 2.

## a. Rasio Keefektifan PAD
Upaya  pencapaian  target  PAD  di  Kota  Jayapura  terlihat  pada  Tabel  1  yang menunjukkan  bahwa  pendapatan  daerah  dari  tahun  2002-2005  mengalami peningkatan. Tahun 2002 yang terendah sebesar Rp229,067 Milyar, sedangkan yang tertinggi  tahun  2009  sebesar  Rp613,83  Milyar.  Selain  itu  jumlah  pengeluaran meningkat dari Rp220,539 Milyar tahun 2002 menjadi Rp279,453 Milyar pada tahun 2005  atau  mengalami  peningkatan  sebesar  26,71  persen.  Menurut  Enceng  dan Purwaningdyah  (2008)  bahwa  efektivitas  pengelolaan  pajak  daerah  di  Kabupaten Purworejo kurang efektif hanya mencapai 69,47 persen.
Dengan  demikian  menunjukkan  bahwa  pendapatan  daerah  mengalami analisis underestimate tahun  2002-2003  dan  tahun  2005  sedangkan  tahun  2004 mengalami overestimate. Pengeluaran  daerah  yang  mengalami overestimate setiap tahunnya  dengan  rata-rata  sebesar  96,84  persen.  Besarnya  pencapaian  realisasi  di atas  target  tersebut  disebabkan  penetapan  target  yang  dilakukan  sangat  rendah sehingga  target  mudah  tercapai  ( underestimate ).  Ini  bisa  terjadi  karena  pemerintah daerah  selama  ini  menetapkan  target  tidak  pernah  berdasarkan  potensi  fiskal,  akan tetapi berdasarkan perhitungan tahun lalu.
Menurut  Dewa  (2010)  analisis  kinerja  keuangan  daerah  pada  era  otonomi daerah  di  Provinsi  NTB  menggambarkan  kinerja  yang  tidak  optimal  yang ditunjukkan  oleh  indikator  ketergantungan  keuangan  daerah  sangat  tinggi  terhadap pemerintah  pusat.  Hadi  (2009)  menunjukkan  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah pemerintah  Kota  Malang  menunjukkan  bahwa  rasio  PAD  terhadap  TPD  Kota Malang  relatif  besar  yaitu  berkisar  4,8-7,3  persen  lebih  besar  dari  nilai  rata-rata nasional  sebesar  5  persen.  Prakoso  (2004)  PAD  berpengaruh  signifikan  terhadap belanja daerah di Jawa Tengah dan DIY.
b. Dana Perimbangan
Realisasi  dana  perimbangan  Kota  Jayapura  tahun  2002  sebesar  Rp168,635 Milyar atau rasio 101,41 persen. Dana perimbangan tertinggi terjadi pada tahun 2009 yakni  Rp567,980  Milyar  atau  99,77  persen  dan  pada  tahun  yang  sama  dana perimbangan mengalami overestimate . Pencapaian dana perimbangan yang melebihi 100  persen  pada  tahun  2002  bisa  dianggap  sebuah  kewajaran  sehingga  tidak mempunyai  angka  pembanding  untuk  melakukan  perhitungan.  Akan  tetapi  pada tahun  2003-2008  hal  sama  juga  terjadi  sehingga  menimbulkan  pertanyaan,  yang perhitungan target yang underestimate .
Terjadinya underestimate dari target pendapatan mengakibatkan perencanaan pembangunan  untuk  tahun  berjalan  lebih  rendah  dari  yang  sebenarnya  bisa dianggarkan.  Akibatnya  adalah  tingkat  perputaran  uang  dan  pembangunan  lebih rendah  dari  yang  bisa  dilakukan.  Dengan  kata  lain  pengelolaan  keuangan  daerah tidak optimal, karena dilakukan tidak efektif. Menurut Nugraeni (2011) DAU, DAK dan PAD berasosiasi dengan belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia.
Tabel  1  dan  2  menunjukkan  dana  perimbangan  keuangan  setelah  otonomi khusus tahun anggaran 2002 menunjukkan bahwa jumlah pendapatan daerah terbesar tahun  2009  sebesar  Rp613,083  Milyar,  sedangkan  yang  paling  rendah Rp229,067Milyar  pada  tahun  2002.  Pengeluaran  (belanja)  tertinggi  sebesar Rp623,025  Milyartahun  2009  serta  diikuti  dengan  Rp621,520  Milyar  pada  tahun 2008.
Pencapaian  dana  perimbangan  yang  melebihi  100  persen  tahun  2002  adalah sebagai  sesuatu  yang  wajar  karena  merupakan  tahun  kedua  mendapat  dana perimbangan dari pusat, sehingga jumlah yang diberikan relatif lebih besar dan juga belum  dilakukan  perbandingan  dengan  tahun  sebelumnya  untuk  melakukan perhitungan.
c. Pengeluaran Rutin
Realisasi  pengeluaran  rutin  Kota  Jayapura  periode  tahun  2002-2009  tidak mencapai 100 persen dan hanya dibawah dari 97,83 persen serta yang terendah pada tahun 2006 sebesar 89,02 persen, sehingga dapat dikatakan bahwa pengeluaran rutin yang terdapat pada APBD Kota Jayapura tidak mencapai target atau dengan kata lain sangat mendominasi dari total pengeluaran pembangunan.
d. Pengeluaran Pembangunan
Berdasarkan waktu pengamatan, tingkat pencapaian belanja pembangunan di Kota  Jayapura  pada  umumnya  sangat  jauh  dari  target.  Yang  paling  rendah  terjadi pada  tahun  2005  hanya  54,71  persen.  Fenomena  tersebut  menunjukkan  bahwa pemerintah  daerah  tidak  mampu  memanfaatkan  dana  tersebut  untuk  melaksanakan pembangunan.

## 2)   Rasio Pertumbuhan.
Berdasarkan Tabel 3, terjadi fluktuasi dari total anggaran pada saat Otonomi Khusus.  Sisa  perhitungan  yang  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2006  sebesar  892,05 persen serta 2007 sebesar 132,62 persen, sedangkan terendah sebesar  -78,77 persen tahun 2005 diikuti tahun 2009 sebesar  -56,06 persen. Persentase pendapatan daerah yang tertinggi yakni pada tahun 2006 sebesar 46,98 persen.
Tabel  3  menunjukkan  jumlah  pendapatan  dan  PAD  tertinggi  adalah  sebesar 46,98 persen tahun 2006, diikuti tahun 2007 sebesar 23,75 persen. Sedangkan jumlah dana  perimbangan  tertinggi  sebesar  49,55  persen  tahun  2006,  diikuti  tahun  2007 sebesar  39,66  persen  serta  terendah  sebesar  -0,60  tahun  2004.  Jumlah  pengeluaran tertinggi  sebesar  47,13  persen  tahun  2006  dan  terendah  sebesar  0,24  persen  tahun 2009.  Kondisi  tersebut  disebabkan  oleh  semakin  banyaknya  pemekaran  wilayah  di Provinsi  Papua,  sehingga  akan  berpengaruh  terhadap  ketersediaan  jumlah  dana perimbangan keuangan yang didistribusi untuk daerah Kota Jayapura semakin kecil.
Tabel 3
Tingkat Pertumbuhan Realisasi Anggaran Kota Jayapura
Setelah Otonomi Khusus Tahun 2002-2009 No. Uraian 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 A PENDAPATAN 18,61% -4,71% 16,24% 46,98% 23,75% 6,82% 4,85% I Sisa Perhitungan 43,05% 28,58% - 78,77% 892,05% 132,62% 36,34% - 56,06% II PAD 30,78% 14,08% 26,60% 6,07% 37,33% 23,30% 18,91% III Dana Perimbangan 19,14% -0,60% 21,47% 49,55% 39,66% 7,93% 3,88% IV Bagian Pinjaman Pemda - - - - - - - V Bagian Penerimaan lain 10,05% - 10,73% - 12,42% 53,46% -82,50% - - B PENGELUARAN 18,22% 2,23% 4,85% 47,13% 27,76% 18,32% 0,24% 1 Pengeluaran Rutin 40,11% 14,87% 6,23% 7,08% 47,48% 16,50% 9,13% 2 Pengeluaran Pemb. 14,07% - 28,18% -0,48%  211,64% -0,08% 22,12% - 17,41%
Sumber: APBD Kota Jayapura (data diolah), 2011.

## a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PAD  Kota  Jayapura  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2009  yakni  sebesar  Rp39,436 Milyar  sedangkan  yang  terendah  sebesar  Rp9,902  Milyar  pada  tahun  2002. Kenaikan  tersebut  disebabkan  semakin  banyaknya  jumlah  badan  usaha  daerah yang  menghasilkan  pendapatan,  potensi-potensi  pendapatan  dari  berbagai  sektor sudah  diintensifkan  serta  ekstensifikasi  pendapatan  baik  melalui  pajak  maupun retribusi daerah.
b. Dana Perimbangan
Dana  perimbangan  merupakan  bagian  dana  yang  ditransfer  pusat  ke  daerah. Jumlah  dana  perimbangan  sangat  mendominasi  anggaran  daerah  yakni  dengan jumlah Rp569,274 Milyar tahun 2009 menurun menjadi Rp543,859 Milyar tahun 2008.  Dengan  demikian  maka  tidak  dapat  dipastikan  jumlah  dana  perimbangan keuangan pada masa mendatang tetap menjadi primadona dalam anggaran daerah.
c. Pengeluaran Rutin (Belanja Aparatur)
Anggaran  ini  setiap  tahunnya  terus  mengalami  peningkatan  diikuti  dengan semakin besarnya tanggung jawab yang diemban oleh daerah. Pertumbuhan yang sangat besar terjadi tahun 2008 sebesar Rp429,668Milyar mengalami peningkatan sebesar  Rp36,486  Milyar  pada  tahun  2009.  Hal  tersebut  mencerminkan  bahwa pengelolaan keuangan daerah Kota Jayapura tidak efisien.
d. Pengeluaran Pembangunan (Belanja Publik)
Peningkatan pengeluaran pembangunan terjadi pada tahun 2008 dan 2009. Tahun 2008  sebesar  Rp213,995  Milyar  diikuti  tahun  2009  sebesar  Rp174,254  Milyar. Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  komitmen  pemerintah  daerah  untuk mempercepat pembangunan daerah sangat minim.
Pada  Gambar  1  terlihat  bahwa  angka  riil  pengeluaran  pembangunan  sangat fluktuatif.  Pada  tahun  2006  riil  pengeluaran  pembangunan  mengalami  kenaikan menjadi  Rp268,115  Milyar  namun  pada  tahun  2009  riil  pengeluaran  pembangunan kembali mengalami penurunan masing-masing sebesar Rp346,565 Milyar.
Gambar 1

## APBD Kota Jayapura Berdasarkan Rencana Riil Pengeluaran Pembangunan
(dalam Milyar Rupiah)
3).  Analisis Kecenderungan
Analisis  kecenderungan  yang  dimaksudkan  ini  adalah  mengamati perkembangan time  series data  laporan,  yaitu  perkiraan-perkiraan  dalam  suatu laporan tertentu selama delapan tahun diberlakukannya otonomi khusus mulai tahun 2002-2009.
Pada  Tabel  4, trend kenaikan  APBD  Kota  Jayapura  periode  2002-2009 mengalami  peningkatan.  Peningkatan  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2005-2006  yakni sebesar  Rp141,374  Milyar  diikuti  tahun  2006-2007  sebesar  Rp105,063  Milyar. Sedangkan  peningkatan  rata-rata  sebesar  Rp54,859  Milyar  setiap  tahunnya. Peningkatan  pendapatan  daerah  tersebut  disebabkan  oleh  semakin  besarnya  pajak yang  dihasilkan  oleh  PT  Freeport  Indonesia  terhadap  APBN,  sehingga  dengan sendirinya dana yang ditransfer pusat ke Papua juga meningkat.
0 100 200 300 400 500 600 700 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 PENDAPATAN 225,439268,241268,942286,801422,905515,742572,359 611,11 PENGELUARAN 225,439 260,73 279,633288,129444,721567,796643,663640,408
Tabel 4
Trend Kenaikan APBD Kota Jayapura Tahun 2002 s/d 2009 (Milyar Rupiah) No. Uraian 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 Realisasi PAD 11,182 14,624 16,683 21,121 22,402 30,764 37,931 45,103 2 Realisasi Perimbangan 168,635 200,905 199,691 242,573 362,758 506,614 546,782 567,980 3 Jumlah Pendapatan 229,067 271,695 258,902 300,941 442,315 547,378 584,713 613,083 4 Realisasi Pengeluaran Rutin 131,451 184,173 211,557 224,738 240,642 354,910 413,457 451,190 5 Riil Pengeluaran Pembangunan 89,088 76,557 54,981 54,715 170,513 170,378 208,063 171,835 6 Pengeluaran  Pemb. Terserap 83,127 68,030 44,035 52,387 147,418 116,655 134,816 139,647
Sumber:  APBD Kota Jayapura (data diolah), 2011 Catatan:  Pengeluaran  pembangunan  terserap  adalah  Riil  Pengeluaran  Pembangunan  dikurangi  sisa anggaran tahun itu.
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kecenderungan  perkembangan  PAD  Kota  Jayapura  selama  periode  penelitian yakni  tahun  2002-2009  rata-rata  mengalami  kenaikan  setiap  tahunnya.  Artinya bahwa  pemerintah  daerah  Kota  Jayapura  bisa  menggali  sumber-sumber pendapatan dari daerahnya sendiri sebagai sumber keuangan daerah.

## Gambar 2 Kecenderungan PAD
b. Dana Perimbangan
Berdasarkan trend dana  perimbangan  tahun  2006  distribusi  dana  perimbangan mengalami  peningkatan  yang  besar.  Sedangkan  tahun  2007-2009  mengalami penurunan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Kota  Jayapura  sudah  mulai  mampu memanfaatkan  dan  mengubah  dan  mengelola  kekayaan  sumber  daya  alam  yang ada menjadi sumber pendapatan. Hal itu sejalan dengan pendapat Astuti dan Joko (2005) ada daerah yang dianugerahi kekayaan alam yang sangat melimpah seperti di Riau, Aceh, Kalimantan Timur dan Papua  yakni berupa minyak bumi dan gas
alam  (migas),  pertambangan  dan  kehutanan.  Ada  juga  daerah  yang  sebenarnya tidak  memiliki  kekayaan  alam  yang  besar  namun  karena  struktur  perekonomian mereka telah tertata dengan baik maka potensi pajak dapat dioptimalkan sehingga daerah tersebut menjadi kaya.
Gambar 3 Trend Dana Perimbangan
c. Pengeluaran Rutin (Belanja Aparatur)
Peningkatan trend pengeluaran  rutin  terjadi  pada  tahun  2002-2009.  Peningkatan pengeluaran  tersebut  rata-rata  sebesar  Rp45,677  Milyar/tahun.  Peningkatan pengeluaran  tersebut  disebabkan  gaji  pegawai  negeri  sipil  daerah  dibayar  oleh pemerintah  daerah  setempat  ditambah  lagi  dengan  tunjangan  kemahalan  dan tunjangan  jabatan  yang  sangat  besar  sehingga  sangat  memberatkan  APBD setempat.
Gambar 4
Trend Pengeluaran Rutin
0 100 200 300 400 500 600 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 168,635 200,905199,691 242,573 362,758 506,614 546,782567,98 Trend Dana Perimbangan 89,088 76,557 54,981 54,715 170,513 170,378 208,063 171,835 83,127 68,03 44,035 52,387 147,418 116,655 134,816 139,647 0 50 100 150 200 250 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 Riil Pengeluaran Pembangunan Pengeluaran Pemb. Terserap

## d. Riil Pengeluaran Pembangunan
Trend riil  pengeluaran  pembangunan  menunjukkan  pada  tahun  2002-2004 mengalami  penurunan,  tahun  2005-2006  meningkat  rata-rata  sebesar  Rp99,903 Milyar  sedangkan  2007-2009  juga  mengalami  peningkatan  sebesar  Rp11,496 Milyar.Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketidakmampuan untuk mempercepat  pembangunan  daerah  sehingga  dapat  mengurangi  ketertinggalan dengan daerah lainnya di luar Papua.
e. Pengeluaran Pembangunan Terserap
Trend pengeluaran  pembangunan  terserap  menggambarkan  terjadinya  fluktuasi naik  turunnya  pengeluaran  pembangunan  terserap  tidak  jauh  berbeda  dengan kondisi  riil  pengeluaran  pembangunan  yang  fluktuatif.  Pengeluaran  tahun  2004 sebesar  Rp44,035  Milyar  sebagai  pengeluaran  pembangunan  terserap  terendah, sedangkan tertinggi yakni sebesar Rp139,647 Milyar tahun 2009.

## 1. Analisis Vertikal
Analisis vertikal merupakan metoda analisis yang membandingkan perkiraan- perkiraan  dalam  suatu  laporan  keuangan  yang  sama  sehingga  menunjukkan persentase suatu perkiraan terhadap perkiraan lainnya.
1) Common-Size Financial Statement
Adalah  suatu  analisis  yang  menunjukkan  perkiraan-perkiraan  dalam  laporan keuangan  sebagai  persentase  dari  perkiraan  dasar  (perkiraan  dengan  nilai  100 persen). Pada analisis ini perbandingan dilakukan dengan total pendapatan.
a. Perbandingan PAD dengan Pendapatan Daerah Pada  era  Otonomi  Khusus  kontribusi  PAD  terhadap  pendapatan  daerah mengalami  kenaikan  setiap  tahunnya,  sedangkan  pendapatan  bagi  hasil  daerah jumlahnya  besar,  akan  tetapi  kontribusinya  terhadap  pendapatan  daerah  terus mengalami  kenaikan  selama  empat  tahun  terakhir.  Jadi  bila  dibandingkan  antara PAD  dan  pendapatan  bagi  hasil  daerah  maka  terlihat  jelas  bahwa  persentase perbandingan  pendapatan  bagi  hasil  daerah  dengan  pendapatan  daerah  mencapai angka  yang  sangat  besar.  Kondisi  ini  menggambarkan  bahwa  tingkat ketergantungan daerah Kota Jayapura untuk melakukan pembiayaan pembangunan  dari  dana  bagi  hasil  sangat  besar,  karena  disebabkan  adanya peningkatan  pendapatan  asli  daerah  Kota  Jayapura.  Sedangkan  menurut  Rudi (2011)  menggambarkan  bahwa  tingkat  kemandirian  keuangan  kabupaten/kota  di Sumatera  Selatan  menunjukkan  terjadinya  penurunan  kategori  keuangan  yang dihubungkan dengan rasio keuangan kecukupan diri (RKKD) di bawah 20 persen. Hal  ini  berarti  bahwa  kabupaten/kota  masih  mengalami  ketergantungan  penuh terhadap pemerintah pusat.
b. Perbandingan Dana Perimbangan dengan Pendapatan
Kontribusi  dana  perimbangan  terhadap  pendapatan  daerah  Kota  Jayapura  sangat besar pada era otonomi khusus. Jumlah dana perimbangan/pendapatan meningkat mulai  tahun  2002-2008.  Tahun  2002  sebesar  73,63  persen  meningkat  hingga mencapai  93,51  persen  sampai  tahun  2008.  Kondisi  tersebut  menunjukkan semakin  besarnya  ketergantungan  daerah  Kota  Jayapura  terhadap  sumber pembiayaan pembangunan dari dana bagi hasil.
c. Perbandingan Pengeluaran Rutin dengan Pendapatan
Pengeluaran  rutin  mengalami  kenaikan  pada  tahun  2002-2004,  sedangkan  tahun 2005-2006  mengalami  penurunan,  serta  mengalami  peningkatan  kembali  mulai tahun  2007-2009.  Pada  saat  otonomi  sebagian  besar  pendapatan  tidak  lagi digunakan  untuk  belanja  aparatur.  Namun  demikian  perkembangan  belanja aparatur terus  mengalami  kenaikan  yang  cukup berarti dari tahun ke tahun,  yang mengindikasikan semakin besarnya kebutuhan biaya pembangunan daerah.
d. Perbandingan Riil Pengeluaran Pembangunan dengan Pendapatan Tahun  anggaran  2003-2005,  rasio  riil  pengeluaran  pembangunan  dengan pendapatan  sebesar  18,18  persen,  angka  rasio  di  bawah  50  persen.  Dengan demikian  secara  tidak  langsung  terjadi transfer  payment dari  masyarakat  untuk pelayanan  aparatur  negara  Kota  Jayapura  pada  awal  era  otonomi  khusus. Selanjutnya  rasio  riil  pengeluaran  pembangunan  dengan  pendapatan  mengalami fluktuasi dari tahun 2006-2009 hal tersebut menunjukkan pengeluaran pemerintah difokuskan untuk membangunan masyarakat.
e. Perbandingan Dana Perimbangan dengan Pendapatan Kontribusi  dana  perimbangan  terhadap  pendapatan  daerah  Kota  Jayapura  sangat besar pada era Otonomi Khusus. Jumlah dana perimbangan/pendapatan meningkat mulai  tahun  2002-2008.  Tahun  2002  sebesar  73,63  persen  meningkat  hingga mencapai  93,51  persen  sampai  tahun  2008.  Kondisi  tersebut  menunjukkan semakin  besarnya  ketergantungan  daerah  Kota  Jayapura  terhadap  sumber pembiayaan pembangunan dari dana bagi hasil.
f. Perbandingan Pengeluaran Rutin dengan Pendapatan
Pengeluaran  rutin  mengalami  kenaikan  pada  tahun  2002-2004,  sedangkan  tahun 2005-2006  mengalami  penurunan,  serta  mengalami  peningkatan  kembali  mulai tahun  2007-2009.  Pada  saat  otonomi  sebagian  besar  pendapatan  tidak  lagi digunakan  untuk  belanja  aparatur.  Namun  demikian  perkembangan  belanja aparatur terus  mengalami  kenaikan  yang  cukup berarti dari tahun ke tahun,  yang mengindikasikan semakin besarnya kebutuhan biaya pembangunan daerah.
g. Perbandingan Riil Pengeluaran Pembangunan dengan Pendapatan Tahun  anggaran  2003-2005,  rasio  riil  pengeluaran  pembangunan  dengan pendapatan  sebesar  18,18  persen,  angka  rasio  di  bawah  50  persen.  Dengan demikian  secara  tidak  langsung  terjadi transfer  payment dari  masyarakat  untuk pelayanan  aparatur  negara  Kota  Jayapura  pada  awal  era  otonomi  khusus. Selanjutnya  rasio  riil  pengeluaran  pembangunan  dengan  pendapatan  mengalami
fluktuasi dari tahun 2006-2009 hal tersebut menunjukkan pengeluaran pemerintah difokuskan untuk membangunan masyarakat.
h. Perbandingan Pengeluaran Pembangunan Terserap dengan Pendapatan
Tahun  2003  dana  terserap  adalah  25,04  persen,  sedangkan  tahun  2009  mencapai 22,78  persen.Kondisi  tersebut  menunjukkan  rendahnya  penyerapan  dana pembangunan,  selain  itu  anggaran  yang  direncanakan  dapat  terpakai  semuanya, dimana  sisa  anggaran  tahun  berjalan  tersebut  akhirnya  menjadi  proyek  luncuran untuk  tahun  berikutnya.  Dengan  demikian  efektifitas  pengelolaan  keuangan daerah  Kota  Jayapura  masih  rendah.  Kondisi  yang  sama  juga  terjadi  di  seluruh kabupaten Jayapura dan Provinsi Papua secara umum (Halomoan et al., 2012).
2) Rasio Perbandingan Dua Anggaran
Perbandingan dua anggaran merupakan suatu metoda untuk membandingkan dua pos anggaran yang berbeda.
a. Rasio PAD dengan dana Perimbangan.
Selisih  penerimaan  PAD  Kota  Jayapura  dengan  dana  perimbangan  menunjukkan angka  yang  sangat  besar  yang  ditandai  dengan  kecilnya  rasio  PAD  dengan  dana perimbangan.  Pada  tahun  2002-2005,  rasio  penerimaan  PAD  dengan  dana perimbangan  yakni  sekitar  6,63-8,71  persen.  Selanjutnya  rasio  penerimaan  PAD dengan  dana  perimbangan  mengalami  kenaikan  selama  tahun  2005-2009  hingga mencapai  7,94  persen.  Menurut  Haris  dan  Nasikh  (2013)  bahwa  derajat desentralisasi fiskal keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah di kota Malang  masih  belum  mandiri.  Artinya  prosentase  dari  PAD  terhadap  total penerimaan daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbanan dari pemerintah pusat.
b. Rasio Pengeluaran Rutin dengan Riil Pengeluaran Pembangunan. Rasio  pengeluaran  rutin  dengan  riil  pengeluaran  pembangunan  Kota  Jayapura terus  meningkat  mulai  tahun  2003-2005  dengan  angka  mencapai  410,74  persen, tetapi  pada  tahun  2006  dan  2007  rasio  mengalami  penurunan.  Kondisi  tersebut disebabkan  oleh  kenaikan  pengeluaran  rutin  bisa  diimbangi  oleh  kenaikan  riil pengeluaran pembangunan.
c. Rasio Pengeluaran Rutin dengan Pengeluaran Pembangunan Terserap. Rasio  pengeluaran  rutin  dengan  pengeluaran  pembangunan  terserap  meningkat dari  tahun  2002-2005,  selanjutnya  angka  rasio  menurun  tajam  pada  tahun  2006. Hal  ini  sejalan  dengan  naik  turunnya  nilai  pengeluaran  pembangunan  terserap walaupun pengeluaran rutin terus mengalami kenaikan selama tiga tahun terakhir.
d. Rasio Pengeluaran Pembangunan Terserap dengan Riil Pengeluaran Pembangunan.
Rasio  perbandingan  pengeluaran  pembangunan  terserap  dengan  riil  pengeluaran pembangunan  tahun  2003  adalah  88,86  persen,  sedangkan  tahun  2005  menjadi 95,75  persen.  Tahun  2007  menurun  hingga  mencapai  68,41  persen.  Dengan semakin  kecilnya  rasio  pengeluaran  pembangunan  terserap  dengan  riil pengeluaran  pembangunan  pada  tahun-tahun  terakhir  mengindikasikan  bahwa
pemerintah  pemerintah daerah Kota Jayapura belum memiliki kemampuan untuk mengelola  anggaran  terutama  untuk  kegiatan  pembangunan,  sehingga  dana  yang tersedia belum dapat terealisasi dengan baik.

## Analisis Perencanaan Keuangan Daerah
Perencanaan  keuangan  daerah  diera  otonomi  khusus  merujuk  kepada Peraturan  Pemerintah  108  tahun  2000  tentang  Penerimaan  Asli  Daerah  (PAD). Dalam  Peraturan  Pemerintah  disebutkan  kewajiban  pemerintah  daerah  membuat rencana  strategi  pembangunan  daerah.  Rencana  strategi  ini  disahkan  dalam  bentuk peraturan daerah.
Dari  sisi  historis  anggaran  perencanaan  yaitu  dengan  melihat  perkembangan keuangan daerah masa lampau untuk perencanaan tahun ke mendatang dan juga bisa dilihat  dengan  memperbandingkan  setiap  mata  anggaran  berdasarkan  analisisrasio yang telah dibahas di atas, atau berdasarkan prioritas pengalokasian anggaran dalam pembahasan masalah perencanaan keuangan ini.
Analisis  keuangan  bisa  digunakan  dari  berbagai  aspek,  tergantung  sejauh mana  kedalaman  pembahasannya.  Oleh  karena  itu  analisis  keuangan  juga  bisa menjadi  alat  dalam  membuat  suatu  keputusan  untuk  masa  mendatang  yaitu  dengan data  yang  ada  untuk  melakukan  proyeksi.  Dengan  data  historis  yang  dimiliki  bisa melihat trend , rasio, perbandingan antara anggaran dan lain-lain. Meskipun demikian kita  juga  jangan  terjebak  dengan  cara  berpikir incremental dalam  melakukan perencanaan keuangan.
Gambaran tentang kondisi  aktual pengelolaan PAD di  Kota Jayapura (Tabel 7)  yaitu:  pertama,  terjadi underestimated terhadap  PAD  karena  penetapan  tidak berdasarkan potensi; kedua, rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan; ketiga, mempunyai  trend  yang  fluktuatif  sehingga  cenderung  tidak  dapat  diprediksi; keempat, rasio yang rendah terhadap dana perimbangan.
Merujuk  kepada  semua  indikator  di  atas,  maka  alternatif  perencanaan  yang dianggap  mampu  mengoptimalkan  PAD  Kota  Jayapura  adalah:  pertama,  mendata kembali  PAD  yang  berdasarkan  pada  potensi  yang  dimiliki;  kedua,  memisahkan PAD  yang  potensial  dengan  yang  kurang  potensial.  Apabila  ada  PAD  yang  tidak potensiAl dan memerlukan biaya besar dalam pemungutan, maka bisa saja salah satu pungutan itu dihapuskan, sehingga tidak memberatkan masyarakat. Sebaliknya PAD yang  potensial  tapi  belum  optimal  penagihannya,  maka  ini  bisa  menjadi  fokus pemungutan;  ketiga,  Memisahkan  PAD  mana  yang predictable dan unpredictable , sehingga memudahkan untuk melakukan proyeksi terhadap PAD.
Mengenai  dana  perimbangan,berdasarkan  analisis  rasio  dan  kecenderungan dana  perimbangan  terdapat  dua  kondisi  aktual  yaitu  (1)  terjadi  peningkatan  yang sangat  besar dari sebelum otonomi khusus  walaupun dengan jumlah  yang kecil dan (2) kontribusi yang sangat tinggi terhadap pendapatan daerah Kota Jayapura yakni di atas  90  persen  setelah  Otonomi  Khusus.  Sedangkan  menurut  Askam  (2008)  bahwa manajemen  pengeluaran  pemerintah  daerah  khususnya  dalam  hal  alokasi  belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia sangat tergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat, baik DAU maupun DAK dan PAD serta PDRB.
Pengeluaran  rutin,dalam  pembahasan  sebelumnya  menunjukkan  terdapat beberapa  indikator  perkembangan  pengeluaran  rutin  yakni:  pertama,  terjadi
peningkatan  yang  cukup  tajam  pada  belanja  ini;  kedua,  persentase  terhadap pendapatan  mengalami  kenaikan  setelah  otonomi  khusus  yang  sangat  membebani anggaran  daerah;  ketiga,  rasio  yang  sangat  tinggi  dibandingkan  anggaran pembangunan.Dengan  mencermati  kondisi  tersebut  di  atas,  pemerintah  daerah  Kota Jayapura dapat melakukan beberapa perencanaan keuangan daerah seperti: pertama, membuat  satuan  anggaran  belanja  yang  benar  sehingga  mempunyai  ukuran  yang jelas dalam menetapkan besarannya; kedua, melakukan efisiensi dengan pengawasan adanya  pemborosan  dan  kebocoran  yang  selama  ini  dikenal  sangat  besar  pada pengeluaran ini; ketiga, membuat prioritas kerja yang jelas.
Berikutnya  adalah  pengeluaran  pembangunan.  Kondisi  pengeluaran mengalami beberapa hal: pertama, terjadi kecenderungan pengeluaran pembangunan yang  terus  menurun  pada  masa  otonomi  khusus;  kedua,  jumlah  anggaran pembangunan  yang  terserap  setiap  tahunnya  sangat  kecil,  walaupun  angka  ini  terus mengalami kenaikan.
Guna  memecahkan  permasalahan  di  atas,  maka  langkah  perencanaan  yang bisa  dilakukan  pemerintah  daerah  adalah:  (1)  melakukan  prioritas  dan  komitmen yang  jelas  terhadap  pembangunan  daerah;  (2)  dibutuhkan  keberpihakan  yang  nyata oleh  pemerintah  daerah  terhadap  masyarakat;  (3)  evaluasi  program  pembangunan secara  nyata  dan  terus  menerus;  (4)  melakukan  efektifitas  pelaksanaan  program pembangunan  pembangunan  daerah;  (5)  keterlibatan  peran  serta  masyarakat  dalam pelaksanaan  program  dan  pengawasan  program,  sehingga  tingkat  keberhasilan program semakin baik.

## Konversi Anggaran Setelah Otonomi Khusus di Kota Jayapura
Konversi  adalah  salah  satu  cara  yang  dilakukan  dengan  memindahkan laporan  keuangan  sebelum  otonomi  dan  sesudah  otonomi.  Walaupun  konversi  ini tidak  selalu  tepat,  karena  input  dan  proses  penyusunan  anggaran  serta  satuan anggaran belanja yang ditetapkan, namun secara umum ini sudah mendekati, dengan asumsipengeluaran  rutin  sama  dengan  belanja  aparatur  dan  belanja  pembangunan sama dengan belanja publik.

## Tabel 7 Konversi Anggaran Berdasarkan Perencanaan Pendapatan (MilyarRupiah)
Uraian 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 JumlahPendapatan 229,067  271,695  258,902  300,941  442,315  547,378 584,713 613,083 Belanja Aparatur 131,451  184,173  211,557  224,738  240,642  354,910 413,457 451,190 Belanja Publik 89,088 76,557 54,981 54,715 170,513  170,378 208,063 171,835 Jumlah Belanja 220,539  260,730  266,538  279,453  411,155  525,288 621,520 623,025 Surplus/Defisit 8,528 10,965 -7,636 21,488 31,160 22,090 -36,807 -9,942
Sumber: APBD Kota Jayapura (data diolah), 2011.
Pendekatan-pendekatan  konversi  terdiri  dari:  pertama,  konversi  berdasarkan rencana  pendapatan;kedua,  konversi  berdasarkan  realisasi  pendapatan.  Seperti  yang disebutkan  dalam  analisis  sebelumnya  bahwa  pendapatan  sering  direncanakan dengan underestimated , maka itu perlu dibuat dua konversi tersebut pada Tabel 7 dan Tabel 8.
Pada Tabel konversi anggaran berdasarkan rencana pendapatan menunjukkan bahwa  kondisi  keuangan  Pemerintah  Kota  Jayapura  mengalami  defisit.  Tahun Anggaran  2002  dan  2003  kondisi  keuangan  menunjukkan  keseimbangan  antara pendapatan  dan  pengeluaran,  sedangkan  tahun  2004-2009  terjadi  defisit  keuangan. Angka  defisit  anggaran  yang  tertinggi  sebesar  Rp71,304  Milyar  tahun  2008  dan terendah  tahun  2005  sebesar    Rp-1,328  Milyar.  Terjadinya  pembengkakan pengeluaran  pada  tahun-tahun  tersebut  disebabkan  oleh  terjadinya  pemekaran wilayah Kota Jayapura menjadi dua wilayah pemerintah yakni Kota Jayapura dengan Kabupaten Keerom, serta biaya-biaya perbaikan kembali sarana infrastruktur daerah yang rusak akibat banjir/longsor yang terjadi pada tahun 2007/2008.
Tabel 8
Konversi Anggaran Berdasarkan Realisasi Pendapatan (Milyar Rupiah)
Uraian 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Jumlah Pendapatan 229,067  271,695  258,902  300,941  442,315  547,378  584,713  613,083 Belanja Aparatur 131,451  184,173  211,557  224,738  240,642  354,910  413,457  451,190 Belanja Publik 89,088 76,557 54,981 54,715 170,513  170,378  208,063  171,835 Jumlah Belanja 220,539  260,730  266,538  279,453  411,155  525,288  621,520  623,025 Surplus/Defisit 8,528 10,965 -7,636 21,488 31,160 22,090 -36,807 -9,942
Sumber: APBD Kota Jayapura (data diolah), 2011
Pada konversi pertama yang terjadi adalah defisit anggaran, serta pada tahun 2004, 2008 dan 2009 mengalami defisit anggaran, sedangkan konversi kedua terjadi anggaran  surplus.  Apabila  perhitungan  pendapatan  dibuat  dengan  tepat  maka  akan terjadi surplus anggaran. Surplus anggarannya yaitu: (1) tahun 2002 surplus anggaran sebanyak  Rp8,528  Milyar;  (2)  tahun  2003  surplus  anggaran  sebanyak  Rp10,965 Milyar  rupiah;  (3)  tahun  2005  surplus  anggaran  sebanyak  Rp21,488  Milyar;  (4) tahun  2006  surplus  anggaran  sebanyak  Rp31,160  Milyar;  (5)  tahun  2007  surplus anggaran sebanyak Rp22,090 Milyar.
Bila  konversi  yang  kedua  digunakan  dalam  memperkuat  analisis  terdahulu, hal  itu  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah  tidak  efektif  dalam  mengelola keuangan  daerah.  Sedangkan    pada  sisi  lain  terciptanya  surplus  anggaran  selama otonomi  khusus  yakni  menunjukkan  bahwa:  pertama,  terdapat  kemungkinan pemerintah  daerah  untuk  dapat  meningkatkan  anggaran  pembangunan  untuk
mendorong  tumbuhnya  sektor  riil;  kedua,  surplus  anggaran  yang  ada  dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan  yang produktif maka akan mampu menaikan PAD tahun berikutnya;  ketiga,  surplus  anggaran  juga  bisa  mengakibatkan  adanya  dana  yang menganggur  ( idle  fund )  yang  menyebabkan  ekonomi  tidak  produktif  dan  tidak mendorong sektor riil untuk berkembang.
Dalam  kondisi  seperti  ini  pemerintah  terdapat  beberapa  pilihan  dalam memanfaatkan  surplus  anggaran  yaitu:  pertama,  apabila  targetnya  untuk meningkatkan  PAD  maka  pemerintah  bisa  melakukaninvestasi  pada  sektor-sektor yang  produktif;  kedua,  apabila  pemerintah  ingin  mempercepat  pembangunan ekonomi masyarakat maka surplus anggaran bisa digunakan untuk belanja publik.
Pada prinsipnya  analisis  konversi pertama juga akan mencapai  target  nomor dua  apabila  investasi  yang  dilakukan  produktif  yang  bisa  memperbesar  pendapatan tahun berikutnya pada akhirnya juga bisa digunakan untuk belanja publik.
Akhirnya  dalam  perencanaan  pembangunan  ini  perlu  adanya  komitmen  dan kesepakatan  pemerintah  Kota  Jayapura  dalam  dua  hal  yaitu:  (1)  membuat  suatu sistem  insentif  yang fair terhadap  aparatur  pemerintah  yang  menjadi  bagian  dari anggaran  dan  (2)  pencapaian  kinerja  tertentu  yang  berhak  mendapatkan rewards yang  lebih  besar.  Dari  semua  ini  dapat  kita  tarik  rumusan  bagaimana  pemerintah seharusnya  menerapkan value  for  money dalam  anggaran  sehingga  pembangunan bisa berjalan efektif dan efisien.

## Rancangan Strategi Membangun dan Mengembangkan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Jayapura
Rancangan strategi pembangunan keuangan daerah ini dibuat secara umum yang  merupakan  strategi  rancangan  pembangunan  daerah,  yang  terdiri  atas tigastrategi dasar yakni: (1) strategi keuangan, (2) strategi sumber daya manusia, (3) strategi operasional pemerintah.
Dari ketiga strategi dasar tersebut maka dapat dikurangi menjadi satu strategi utama yaitu strategi keuangan yang akan menjadi topik bahasan dalam rancangan ini. Proses alur pikir untuk rancangan ini merupakan suatu rangkaian yang bermula dari perumusan masalah, kemudian dilakukan analisis untuk mendapat hasil pembahasan, yang  akhirnya  melahirkan  suatu  rancangan  program  strategi  membangun  dan mengembangkan keuangan daerah.
Dalam  rancangan  ini  tidak  lepas  dari  tiga  aspek  yang  terdapat  dalam keuangan  daerah  yaitu  pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan.  Dari  sisi  pendapatan, bagaimana  pemerintah  daerah  mencari  sumber  pendapatan  yang  ada  disekeliling pemerintah untuk membiayai pembangunan daerah itu sendiri.
Dari aspek belanja, menggambarkan strategi pemerintah dalam mengalokasikan  anggaran  secara  tepat  yang  mampu  meningkatkan  pertumbuhan sektor  riil  dan  usaha-usaha  produktif  masyarakat.Ini  berarti  bahwa  sebuah pengeluaran pemerintah (G) harus dilakukan pada sektor yang mempunyai multiplier effect yang lebih besar dan menghindari pengeluaran (G) yang tidak produktif.
Pada  sisi  pembiayaan,  bagaimana  kreativitas  pemerintah  dalam  mengambil keputusan  untuk  melakukan  anggaran  surplus  ataupun  defisit.  Sebagaimana  dalam analisis  sebelumnya  dalam  konsep value  for  money bukan  hanya  sebagai  fungsi dalam anggaran tapi adalah kelipatan dari pada uang yang dikeluarkan.
Pemerintahan daerah yang baik di era otonomi daerah adalah: (1) pemerintah daerah  mempunyai  inovasi  bagaimana  mencari  sumber  dana  untuk  pembiayaan pembangunan  daerah.Kepala  daerah  di  masa  otonomi  daerah  harus  merubah  pola pikir  yang  selama  ini  berpikir  bagaimana  mengalokasikan  sumber  keuangan  yang ada, maka sekarang adalah bagaimana mencari sumber keuangan secara cerdas tanpa membebani  masyarakat  dan  mengalokasikan  keuangan  dengan  efektif  dan  adil sehingga  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat;  (2)  bisa  mengelola keuangan daerah dengan cara yang terukur dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik; (3) kompensasi yang diterima sesuai dengan kinerja yang diberikan. Seorang kepala  daerah  ”seperti Chief  Excecutive  Officer ” (CEO) dalam  ”perusahaan”  besar yang  bernama  daerah.  Ia  tidak  boleh  menetapkan  kompensasi  untuk  dirinya  sendiri dengan sesuka hati tanpa ukuran keberhasilan kinerja yang jelas; (4) tindakan korupsi dengan  berbagai  macam  cara  adalah  perbuatan  terlarang  dan  berbahaya  yang  harus dijauhi karena akan berpengaruh terhadap kesejahteran seluruh masyarakat daerah.
Dalam  pembahasan  strategi  keuangan  daerah  ini  tidak  terlepas  dari  tiga tinjauan  yaitu  pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan.  Ketiga  hal  ini  merupakan  tiga sisi yang saling menguatkan dalam strategi keuangan.
Strategi ke 1 : Membangun dan Mengembangkan Sistem Keuangan Daerah Dalam  mengoptimalkan  pengelolaan  keuangan  daerah,  maka  perspektif perubahan  yang  diinginkan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  adalah:(1) pengelolaan keuangan daerah mengutamakan kepentingan masyarakat. Hal ini tidak saja terlihat  pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk  kepentingan publik, tapi  juga  terlihat  pada  besarnya  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan, pelaksanaan  dan  pengawasan  keuangan  daerah;  (2)  kejelasan  misi  pengelolaan keuangan  daerah  pada  umumnya  dan  anggaran  daerah  pada  khususnya;  (3) desentralisasi  pengelolaan  keuangan  dan  kejelasan  peran stakeholder terkait  dalam pengelolaan  anggaran;  (4)  kerangka  hukum  dan  administrasi  bagi  pembiayaan, investasi  dan  pengelolaan  uang  berdasarkan  kaidah  mekanisme  pasar, value  for money , transparansi dan akuntabilitas; (5) kejelasan tentang biaya aparatur termasuk kedudukan  keuangan  DPRD,  Wali  Kota,  pejabat  PNS  daerah,  baik  rasio  maupun dasar  pertimbangannya;  (6)  ketentuan  tentang  bentuk  dan  struktur  anggaran, anggaran  kinerja  dan  anggaran  multi  tahun;  (7)  prinsip  pengadaan  dan  pengelolaan barang  daerah  yang  lebih  profesional;  (8)  prinsip  akuntansi  pemerintahan  daerah, laporan  keuangan,  peran  DPRD  dan  akuntan  publik  dalam  pengawasan,  pemberian opini  dan rating kinerja  anggaran  dan  transparansi  informasi  anggaran  kepada publik;  (9)  aspek  pembinaan  dan  pengawasan  yang  meliputi  batasan  pembinaan, peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna mengembangkan profesionalisme
aparat  pemerintah  daerah;  (10)  pengembangan  sistem  informasi  keuangan  daerah untuk menyediakan anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah  terhadap  penyebarluasan  informasi  sehingga  memudahkan  pelaporan  dan pengendalian, sehingga mempermudah mendapatkan informasi;
(11)
mengembangkan  sistem  keuangan  yang  bersifat online yang  bisa  diakses  semua stakeholder sehingga  partisipasi,  koordinasi  dan  pengawasan  lebih  mudah  oleh lembaga  resmi  maupun  oleh  masyarakat;  (12)  menggunakan  teknologi  informatika dalam  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  sehingga  sangat  memudahkan  dalam pengoperasian dan pengontrolan; (13) menggunakan jasa perbankan yang ada untuk mengintermediasi  antara  wajib  pajak  dengan  pemerintah,  sehingga  lebih  mudah melakukan  kontrol  pendapatan  setiap  saat,  serta  membangun  kepercayaan  wajib pajak  akan  sampainya  uang  yang  mereka  serahkan  ke  kas  daerah;  (14)  sistem keuangan  daerah  yang  memberi  ruang  semua stakeholder dalam  menetapkan anggaran  (pemerintahan,  swasta  dan  masyarakat)  sehingga  penentuan  keuangan berdasarkan kebutuhan  yang realistis tanpa hanya ditentukan sepihak oleh eksekutif dan legislatif.
Strategi ke 2 : Mengoptimalkan Potensi Kehadiran Investor Lokal, Baru Keluar Sering  kali  pemerintah  meneropong  pembangunan  dari  satu  sudut pemerintah, sehingga terlupakan besarnya potensi  yang ada di masyarakat termasuk potensi  pendanaan  pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Begitu  juga  ketika pemerintah  memandang  investasi  dalam  artian  hanya  investor  yang  mampu melakukan  investasi  dalam  jumlah  yang  besar. Mind-trap ini  membawa  pola pemikiran  pemerintah  hanya  pada  satu  sisi  pengembangan  daerah  yang  tergantung pada  beberapa  hal:  pertama,  memudahkan  pelayanan  publik  dengan  cara memberantas para calo  dalam pengurusan surat  menyurat  (izin  usaha dan peraturan lainnya) serta memudahkan persyaratan berinvestasi; pertama, persyaratan yang tidak berbelit-belit  sehingga  merangsang  orang  untuk  berinvestasi  di  daerah;  kedua, menyediakan kemudahan investasi dan usaha, sehingga pemerintah  yang selama ini bersifat  menunggu  harus  merubah  sistem  dengan  sistem  “jemput  bola”  yang merangsang masyarakat untuk berinvestasi dan berusaha.
Apabila  investasi  dan  usaha  daerah  hidup  secara  langsung  maupun  tidak langsung  akan  memberikan  kontribusi  yang  besar  untuk  pendapatan  daerah  dari pajak  daerah  dan  retribusi  daerah.Pelaksanaan  yang  sering  muncul  selama  ini pemerintah bukannya menghidupkan investasi dan usaha di daerah tapi lebih sering sebagai  penghambat  berkembangnya  usaha-usaha  produktif  masyarakat  dengan perizinan  yang  berbelit  dan  berbagai  macam  pungutan  liar  (kanibalisme  ekonomi). Aspek  sosial  lain  berdampak  positif  dengan  cara  ini  ialah:  (1)  menghindari kecemburuan  sosial  antara  pendatang  dengan  penduduk  lokal  atau  penduduk  asli Papua  seperti  yang  terjadi  selama  otonomi  khusus  ini  di  Kota  Jayapura,  karena kesenjangan  sosial  ekonomi;  (2)  masyarakat  akan  berlomba  pada  usaha  yang produktif.
Strategi ke 3 : Audit Kinerja Internal
Keberadaan  audit  internal  sangat  bermanfaat  dalam  meningkatkan  fungsi dan  pengawasan  internal:  (1)  merubah  visi  kantor  Badan  Pengawasan  Daerah (BAWASDA)  yang  selama  ini  bekerja  lebih  banyak  atas  pesanan  dan  perintah Walikota dengan bekerja sesuai dengan visi dan target  yang dimiliki;  (2)  memiliki tenaga  auditor  dan  akuntan  yang  profesional  untuk  mendukung  pekerjaan pengendalian  keuangan  pemerintah  daerah.  Bila  belum  punya  tenaga  profesional, bisa  saja  mengambil/bekerjasama  dengan  tenaga  profesional  dari  luar;  (3) melaksanakan review terhadap  sistem  pengendalian  dan  pengawasan  internal  dan sistem  akuntansi  pemerintahan  daerah,  sehingga  tercapainya  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah;  (4)  menetapkan  standar  keberhasilan  sebagaimana sistem  anggaran  berbasis  kinerja,  sehingga  pengawasan  pembangunan,  dapat terukur sesuai dengan indikator kinerja; (5) menertibkan administrasi pemerintahan daerah sampai level terbawah (kelurahan), sehingga memudahkan untuk melakukan pengontrolan  keuangan  dan  administrasi:  (6)  membuat  aturan  main  yang  jelas  dan tegas  terutama  segi  penerimaan  dan  pengeluaran.  Termasuk  penerimaan  yang langsung  berkaitan  dengan  masyarakat  sehingga  tidak  menambah  beban  ekonomi masyarakat (high  cost  economy);  (7) melakukan  pengawasan  terhadap  alur  keluar masuk  dana  termasuk  di  dalamnya  sistem  penerimaan  daerah  yang  seperti terabaikan selama ini dari pengawasan internal.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

## Simpulan
1. Pengelolaan keuangan daerah di Kota Jayapura kurang efektif. Ada dua indikator yang  dapat  membuktikan  hal  tersebut.  Pertama,  penyusunan  rencana  pendapatan daerah  ditetapkan  dengan  kurang  perencanaan  dan  tanpa  data  potensi,  sehingga rencana  pendapatan  cenderung underestimated yang  berdampak  besar  terhadap pengalokasian penggunaan anggaran yang kurang sesuai dan terjadinya idle-fund .
Kedua,  dari  sisi  pengeluaran  atau  belanja  menunjukkan  kurangnya  kesiapan pemerintah daerah, mulai dari proses penyusunan sampai pelaksanaan anggaran.
2. Kontribusi  dana  perimbangan  yang  sangat  besar  pada  pendapatan  daerah menunjukkan  tingginya  ketergantungan  daerah  Kota  Jayapura  terhadap pendapatan  bagi  hasil.  Pengeluaran  publik  cenderung  mengalami  peningkatan, sehingga  sangat  memengaruhi  besaran  pengeluaran  publik,  sehingga  dengan demikian pembangunan daerah tidak akan memberikan perubahan besar terhadap percepatan mengejar ketertinggalan wilayah dan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan  cita-cita  otonomi  khusus  yang  menginginkan  terjadinya  percepatan pembangunan  daerah  dan  mendorong  pembangunan  nasional.  Secara  fungsional situasi ini juga menggambarkan gagalnya pemerintah dalam memberikan keadilan dalam pembangunan.
3. Penerapan  sistem  anggaran  defisit  oleh  pemerintah  daerah  dengan  cara mengoptimalkan  perencanaan  dalam  tiga  hal.  Pertama,  optimalisasi  sumberdaya
manusia  dan  alam  dalam  mengurangi  ketergantungan  pada  dana  perimbangan dengan melakukan pemetaan dan penataan pendapatan daerah.Kedua , pemerintah daerah  diharapkan  menyusun  prioritas  pembangunan  daerah  sehingga  jelas pengalokasian  anggaran  sesuai  konsep value  for  money. Ketiga,  pemerintah daerah  yang  bersifat  inovatif  agar  setiap  tindakan  mampu  mendorong  kegiatan ekonomi produktif.

## Saran
1. Pemerintah Kota Jayapura diharapkan membangun sistem keuangan daerah  yang berbasis online yang  dimulai  dari  tahapan  penerimaan,  tahapan  belanja  dan pembiayaan  sehingga  akan  mempermudah  untuk  melakukan  evaluasi  setiap pencapaian  target  dan  melakukan  perbaikan  jika  timbul  kendala  dalam  tahun berjalan.  Untuk  kepentingan  itu  ada  baiknya  pemerintah  daerah  Kota  Jayapura membuat e-government dengan  mencontoh  pada  kabupaten-kabupaten  lain  di Indonesia yang sudah berhasil melaksanakannya.
2. Anggaran disusun dengan partisipatif dan transparan, dimana seluruh stakeholder bisa  mengakses  sekaligus  memberikan  masukan  bagi  pemerintah  Kota  Jayapura dalam mengelola keuangan daerah,
3. Pemerintah  Kota  Jayapura  membuat  sistem  informasi  pengelolaan  anggaran terpadu,  sehingga  dapat  mengoptimalkan  potensi  internal  yang  dimiliki  dan merangsang investasi luar untuk masuk ke daerah,
4. Kemandirian  fiskal  dapat  diciptakan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  isu strategis,  oleh  karena  itu  penelitian  ini  diharapkan  memberikan  manfaat  bagi kelanjutan penelitian yang sama di masa mendatang serta memberikan solusi bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, P.H. 2005. Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Jurnal Kritis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
APBD  Kota  Jayapura.  2002-2009.  Rancangan  APBD  Kota  Jayapura  2002-2009. Jayapura.
Aryanto, R. 2011. Analisis kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Jurnal Ilmiah .Vol.3No.2.
Astuti, E. S., dan J. T. Haryanto. 2005. Analisis Dana Alokasi Umum (DAU) dalam era  otonomi  daerah  studi  kasus  30  Propinsi. Jurnal  Manajemen  Usahawan Indonesia .No.12: 38-48 Tahun XXXIV.
Dewa,  I.G.B.,  dan  Hery  S.  2010.  Evaluasi  kinerja  keuangan  daerah  pemerintah Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  tahun  anggaran  2003-2007. Jurnal  Ganec Swara Edisi Khusus (Desember).Vol.4 No.3.
Enceng,  P.  M.W.  2008.  Kajian  terhadap  penerimaan  pendapatanasli  daerah pemerintah  daerah  kabupaten/kota  (studi  kasus  di  Kabupaten  Purworejo). Jurnal Ekonomi (Mei).Vol.13 No.1.
Galih,  H.W.,  dan  Nasikh.  2013.  Analisis  derajat  desentralisasi  fiskal  keuangan daerah  sebelum  dan  sesudah  pelaksanaan  kebijakan  otonomi  daerah  di  Kota Malang. Jurnal JESP .Vol.5 No.1.
Hutajulu,  H.,  A.  Sanggrangbano,  dan  A.  K.  Bonay.2012.  Kajian  efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jayapura pada era otonomi khusus. Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Udayana Bali (Agustus) . Vol.1 No.1.
Hidayat,  W.  A.  P.,  dan  D.  A.  Harjito.  2007.  Analisis  kinerja  keuangan  kabupaten kota  pemekaran  di  Sumatera  Utara. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan. Vol.12 No.3. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
Nanga, M. 2005. Analisis posisi fiskal kabupaten/kota di NTT: Adakah posisi fiskal pasca  Otda  lebih  baik? Jurnal  Kritis.  Universitas  Kristen  Satya  Wacana Salatiga.
Nazara,  S.,  dan  Nurkholis.  2006.  Evaluasi  pemekaran  wilayah  kabupaten/kota  di Indonesia  dalam  era  desentralisasi. Jurnal  Kajian  Ekonomi .  Vol.5  No.2. Universitas Sriwijaya. Palembang.
Nugraeni.  2011.  Analisis  pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  Dana  Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prediksi belanja daerah  studi  pada  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  Indonesia. Jurnal Akmenika UPY, Vol.8.
Prakosa, K. B. 2004. Analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  prediksi  belanja  daerah,  studi  di  wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY. JAAI . Vol.8 No.2: 101-118.
Riyanto  dan  H.  Siregar.  2005.  Dampak  dana  perimbangan  terhadap  perekonomian daerah dan pemerataan antar wilayah. Jurnal Kebijakan Ekonomi. Vol.1 No.1 Yogyakarta.
Sodik,  J.,  dan  D.  Nuryadin.  2005.  Desentralisasi  fiskal  dan  pertumbuhan  ekonomi regional  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  dan  Studi  Pembangunan
(Oktober) . Vol.6 No.2.
Sumarsono,  H.  2009.  Analisis  kemandirian  otonomi  daerah:  kasus  Kota  Malang
(1999-2004). Jurnal JESP. Vol.1 No.1.
Tuasikal, A. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap belanja modal pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  Indonesia. Jurnal  Telaah  dan  Riset Akuntansi (Juli).Vol.1 No.2: 142-155.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2001.  Tentang  Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
_____________________.  Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.
_____________________. Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah.