## HUKUM DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT

## Ellya Rosana ∗
Sejak awal pembentukan umat manusia dalam konteks interaksi dalam masyarakat, persoalan kaidah atau norma merupakan jelamaan yang dibutuhkan dalam upaya mencapai harmonisasi kehidupan.  Secara empirik sosiologis kaidah atau norma adalah tuntunan atau kunci dalam mencapai stabilitas interaksi sehingga

## Abstrak
Hukum merupakan suatu aturan yang berlaku dalam masyarakat, baik itu masyarakat yang masih bersifat tradisional maupun masyarakat modern.  Secara kodrati ketenangan dan ketenteraman kehidupan dicapai apabilka masyarakat menyediakan kontrol, pengawasan sosial, baik tertulis maupun tidak tertulis.  Secara realistis unsur-unsur pengawassan sosial ini akan mengalami perubahan dan perkembangan baik secara evolusi maupun revolusi sesuai dengan perkembangan masyarakat.  Implementasi pengaturan merupakan perwujudan  dari keinginan kaidah hukum agar fungsi pengendalian sosial dan kontrol sosial dapat terjelmakan dalam masyarakat.  Oleh karena itu baik hukum maupun masyarakat harus saling menyesuaikan terhadap perkembangan yang terjadi, agar terjadi keharmonisan antara keduanya.

## Kata Kunci: Hukum, Masyarakat
Pendahuluan
∗ Ellya Rosana, S.Sos.M.H. adalah dosen Prodi Pemikiran Politik Islam (PPI) Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung.
pelanggaran akan kaidah atau norma akan dijatuhi hukuman atau sanksi sosial. 1
Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mengatur anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam masyarakat.  Setiap hubungan
Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya.  Oleh karena itulah hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan kaidah hukum.
Dengan sadar atau tidak, manusia manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur perhubungan antar manusia.  Peraturan yang hidup itu memberi ancer-ancer perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari.  Peraturan hidup memberi petunjuk kepada manusia bagaimana ia harus bertingkah laku dan bertindak didalam masyarakat.
Barang siapa yang dengan sengaja melanggar suatu kaidah hukum akan dikenakan sanksi (sebagai  akibat pelanggaran kaidah hukum) yang berupa hukuman. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu.
1 Saifullah. Refleksi Sosiologi Hukum .  Refika Aditama.  Semarang.  2007. H.24
Ellya Rosana: HUKUM DAN PERKEMBANGAN ....
kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.
Untuk menjaga agar peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. 2 Akan tetapi, dalam satu hal, hukum berbeda dari kaidah-kaidah sosial lainnya, yakni bahwa penataan ketentuan-ketentuannya dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur.  Artinya, pemaksaan guna menjamin penataan ketentuan- ketentuan hukum itu sendiri tunduk pada aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara, maupun alat pelaksanaannya. 3
Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembangunan tatanan hukum  haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan fungasinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperaktif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat.  Tanda-tanda mulai tumbuhnya pengakuan dari pentingnya fungsi hukum dalam pembangunan, menunjukkan bahwa kita tidak dapat menghindarkan kesan bahwa di tengah-tengah
Kaidah agama maupun kaidah hukum yang bersumber pula dari kaidah sosial merupakan payung kehidupan dalam masyarakat. Masyarakat yang tidak beradab adalah masyarakat yang tidak mempunyai kaidah agama maupun kaidah sosial, atau masyarakat yang mengingkari atau menyimpang dari kedua kaidah tersebut. Oleh karena itu sangat diperlukan pembangunan hukum agar keteraturan dalam masyarakat dapat terwujud.
2 Ibid h.40 3 Mochtar Kusumaatmadja. Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan . Alumni Bandung.  2002. H 4.
kesibukan tentang pembangunan ini terdapat suatu kelesuan ( malaise ) atau kekurangpercayaan akan hukum dan gunanya dalam masyarakat. 4
Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat selalu berkembang (berubah), karena hal tersebut merupakan fenomena yang wajar dalam masyarakat.  Perubahan sosial hanya bisa diamati, diketahui, atau dikemukakan oleh seseorang melalui pengamatan mengenai susunan, struktur, dan institusi suatu perikehidupan tertentu dimasa lalu, dan sekaligus membandingkannya dengan susunan, struktur, dan institusi suatu perikehidupan di masa kini, tidak ada masyarakat yang tidak berubah, semua masyarakat bersifat dinamis, hanya laju
Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur.  Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat manusia yang teratur.  Lepas dari segala kerinduan terhadap hal-hal lain yang juga menjadi tujuan dari hukum, ketertiban sebagai tujuan utama hukum, meupakan suatu fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya.
Perkembangan masyarakat yang dewasa ini terjadi pun tidak dapat lepas dari perkembangan hukum yang ada. Oleh karena itu hukum harus dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan masyrakat, atau pun sebaliknya, masyarakat juga seharusnya dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan hukum yang terjadi.

## Perkembangan masyarakat
4 Mahfud MD.  Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi.
Pustaka LP3ES.  Jakarta.  2006.  H. 63.
Ellya Rosana: HUKUM DAN PERKEMBANGAN ....
dinamikanyalah yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, walau dikenal juga masyarakat statis dan masyarakat dinamis. 5
Masyarakat statis adalah masyarakat yang cenderung mengalami perubahan yang sangat lambat bahkan pada sektor-sektor tertentu mengalami kemunduran kalau tidak mau dikatakan stagnan ( stagnation) , seperti halnya budaya pada daerah-daerah  tertentu. Sedangkan masyarakat dinamis adalah masyarakat yang cepat sekali mengalami perubahan dengan segala konsekuensinya.  Sebenarnya kedua karakteristik di atas, baik statis maupun dinamis, bagi manusia dan atau semua manusia tanpa kecuali pasti sama-sama mempunyai potensi dri dalam dirinya untuk berubah, hanya saja yang menjadi perbedaan itu adalah rentang waktu dan atau lambat cepatnya proses perubahan itu sendiri. 6
Perkembangan (perubahan) masyarakat biasanya diidentikkan dengan pembangunan. Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan sebagainya.  Dengan pemahaman seperti itu, pembangunan disejajarkan dengan kata “perubahan sosial”. 7
5 Sabian Utsman. Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat .  Pustaka Pelajar Yokyakarta. 2009. H. 201. Lihat juga Abdulsyani. Sosiologi Skematika Teori dan Terapan .  Bumi Aksara.  Jakarta.  H. 162 yang mengemukakan bahwa perubahan-perubahan akan nampak setelah tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang lama dapat dibandingkan dengan tatanan dan kehidupan masyarakat yang baru.
6 Ibid 7 Mansour Fakih. Runtuhnya Teori Pembangunan dan globalisasi .  Insist Press.  Yokyakarta.  2009.  H. 9
Perubahan-perubahan yang terjadi biasanya merupakan suatu kemajuan atau mungkin justru merupakan kemunduran. Unsur-unsur kemasyarakatan yang mengalami perubahan biasanya adalah mengenai nilai-nilai sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, stratifikasi sosial, tanggung jawab, kepemimpinan, dan sebagainya.

## Hukum dan Perkembangan Masyarakat
Hukum yang berkembang dalam masyarakat bukanlah hukum yang statis melainkan hukum yang dinamis.  Sesungguhnya sistem hukum bukanlah semata cuma seperangkat  aturan statis melainkan refleksi yang senantiasa berubah-ubah dari perkembangan terutama hubungan keragaman karakteristik sosial yang hidup dalam masyarakat baik  masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, baik perubahan secara cepat maupun perubahan secara lambat. Sejalan dengan pemikiran bahwa hukum adalah reflektif dari keragaman karakterisitik sosial, maka tidak ada hukum yang tidak mengalami perubahan dan perubahan itu senantiasa produk konflik. 8
Ralf Dahrendorf (1976:162) dalam Sunarto mengatakan bahwa setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan dan perubahan ada dimana-mana, disensus dan konflik terdapat dimana-mana, setiap unsur masyarakat menyumbang pada disintegrasi dan perubahan masyarakat, setiap perubahan masyarakat didasarkan pada paksaan beberapa orang anggota terhadap anggota lainnya. 9
8 Sabian Utsman. Op. Cit . h.188
9 Ibid. h. 187.
Ellya Rosana: HUKUM DAN PERKEMBANGAN ....
Tuntutan perubahan sosial membawa dampak pada keberadaan sistem hukum yang selama ini berada dalam  keajegan.  Perubahan hukum secara sunatullah , natural, dan melalui seleksi alamiah mengalami perubahan dengan sendirinya, bukan persoalan hukum mau tidak mau, suka atau tidak suka, tetapi kembali pada persoalan perubahan itu sendiri.  Jika hukum tidak mengalami perubahan maka akan mengalami banyak kendala baik itu yang berhadapan langsung dengan rasa keadilan masyarakat maupun persoalan penegakan hukum ( law enforcement) .  Tunututan yang terjadi pada diri hukum yang harus melakukan pemulihan-pemulihan terhadap eksistensinya dalam masyarakat akan member konsekuensi berbeda pada perubahan hukum yang akan dilakukan. Selama perubahan hukum itu responsif dan mengikuti irama hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hukum akan selalu selaras dengan kehidupan masyarakat.
Bagaimana pun juga, hukum itu sesungguhnya berhakikat sebagai organisme yang hidup (es ist und wird mit dem volke ) seperti yang dikatakan Von Savigny bahwa hukum akan tetap hidup dan berkembang berseiring dengan perkembangan masyarakat, atas dasar otoritasnya sendiri yang moral. Dalam hal ini hukum harus tetap berfungsi atau berarti bagi kemaslahatan, keteraturan, serta ketertiban masyarakat.
Suatu pendekatan lain terhadap arti hukum dilakukan dengan menelaah fungsi yang harus dipenuhi oleh hokum.  E. Adamson Hobel dan Karl Llewellyn menyatakan bahwa hukum mempunyai fungsi yang pentingdemi keutuhan masyarakat, fungsi-fungsi itu adalah sebagai berikut : 10
10 Soerjono Soekanto. Pokok-pokok Sosiologi Hukum . Raja Grafindo Persada.  Jakarta.  2001. H. 65
1. Menetapkan hubungan antara para warga masyarakat, dengan menetapkan perikelakuan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.
2. Membuat alokasi wewenang ( authority ) dan menetukan dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat melakukan paksaan dengan sekaluigus memilih sanksi-sanksi yang tepat danh efektif.
3. Disposisi masalah-masalah sengketa
4. Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan- perubahan kondisi kehidupan.
Sementara itu, ciri-ciri hukum yang maju antara lain seperti yang dikemukakan oleh Marc Galanter adalah : 11
1. Terdapat aturan yang seragam, baik substansinya maupun pelaksanaannya
2. Hukumbersifat transaksial, yang berarti bahwa hak dan kewajiban timbul dari perjanjian tanpa dipengaruhi oleh usia, kelas, agama, gender, ras, dan lain-lain
3. Bersifat universal, yang berari hokum dapat diterima oleh umum
4. Hierarkis peradilan yang tegas
5. Bersifat birokratis, artinya prosedur dilaksanakan sesuai yang telahditetapkan oleh undang-undang
6. Hukum haruslah rasional
7. Profesional, pelaksana hokum haruslah orang-orang professional
11 Munir Fuady .  Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum,
Kekuuasaan dan Masyarakat .  Citra Aditya Bakti.  Bandung.  2007.  H.86-87
Ellya Rosana: HUKUM DAN PERKEMBANGAN ....
8. Karena menjurus pada spesialisasi, harus ada jembatan penghubung antara satu spesialisasi dengan spesialisasi yang lain
9. Fleksibel, yakni mudah diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat
10. Hukum dilaksanakan oleh Negara atau lembaga-lembaga Negara
11. Berlaku prinsip Trias Politica
Hukum merupakan suatu tindakan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang berbeda dangan kaidah-kaidah lainnya, yaitu dikenal ada 4 tanda hukum ( attributes of law ) sebagai berikut : 12
1. Attribute of authority ; bahwa hukum merupakan keputusan- keputusan mana yang ditujukan untuk mengatasi ketegangan- ketegangan yang terjadi di masyarakat
2. Attribute of intention of universakl application ; bahwa keputusan-keputusan penguasa mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masa mendatang
3. Attribute of obligation ; bahwa keputusan-keputusan penguasa harus  berisikan kewajiban-kewajiban pihak ke satu kepada pihak ke dua dan sebaliknya
4. Attribute of sanction ; bahwa keputusan-keputusan dari pihak penguasa harus diikutkan dengan sanksi yang didasarkan pada kekuasaan masyarakat yang nyata.
Sesungguhnya hukum itu tidak anti perubahan dan fungsional untuk melayani berbagai silang kepentingan, baik kepentingan individu maupun kepentingan kelompok dalam masyarakat.  Kalau
12 Sabian Utsman. Op. Cit. h. 172.
suatu hukum tidak bersejalan dengan masyarakatnya, maka diibaratkan laksana kerangka hewan purba yang dimuseumkan untuk dikenang sejarahnya.

## Perkembangan Hukum dalam Masyarakat
Perubahan pada diri hukum ini sesungguhnya berfungsi menjembatani keinginan-keinginan manusia agar tidak timbul perilaku yang anarkis, destruktif, kondisi chaos, yang sangat melelahkan masyarakat kita, terutamaa masyarakat kelas bawah atau grass root . Apa yang kita inginkan dari suatu perubahan adalah pemulihan pada keadaan yang lebih baik dan bukan sebaliknya.  Secara natural pula bahwa perubahan yang kita inginkan bukan pada hasil secepatnya, seperti membalik telapak tangan.  Perubahan yang terjadi pada hukum adalah persoalan kemasyarakatan, persoalan sosiologis, yang tidak dapat sterlil dari kekuasaan politik, keinginan pribadi, faktor ekonomi, dan sebagainya. 13
Perekayasaan hukum Indonesia baru secara formal dimulai sejak berlakunya UUD 1945. Perekayasaan sebagaimana tercantum dalam UUD meliputi baik perekayasaan hukum maupun perekayasaan sosial.  Bertemunya perekayasaan dalam satu dokumen hukum dasar perlu dihargai sebagai suatu kearifan tersendiri, karena ia memberikan fasilitas yang cukup kepada kita untuk membuat perencanaan hukum secara menyeluruh, lengkap serta terpadu.  Penilaian tersebut didasarkan pada pesan dan peringatan para pembuat UUD agar dalam
13 Saifullah . Op.Cit .  H.27
Ellya Rosana: HUKUM DAN PERKEMBANGAN ....
membangun hukum Indonesia kita memperhatikan dinamika kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia. 14
Apabila kita ingin membangun hukum Indonesia baru melalui jalan yang ditunjukkan oleh UUD, kita dituntut untuk memperhatikan dengan seksama suasana, perubahan, serta dinamika sosial yang berlangsung dalam masyarakat.  Dengan demikian kita bisa melontarkan berbagai pertanyaan pendahuluan untuk memperoleh gambaran tentang semua keadaan masyarakat.  Pada tahap ini kita diminta untuk menjalankan peran sebagai analisis sosial untuk bisa menangkap keadaan masyarakat serta kecenderungan-kecenderungan perkembangannya. 15
Penggunaan paradigma rekayasa sosial menekankan pada efektivitas hukum, yang umumnya diabaikan pada studi hukum
Hukum sebagai rekayasa sosial atau sarana rekayasa sosial merupakan fenomena yang menonjol pada abad ke-20.  Tidak seperti halnya dalam suasana tradisional, dimana hukum lebih merupakan pembadanan dari kaidah-kaidah sosial yang sudah tertanam dalam diri masyarakat, hukum sekarang sudah menjadi sarana yang sarat dengan keputusan politik.  Dengan demikian hukum berubah menjadi sarana implementasi keputussan politik dan dengan  demikian kehilangan akarnya pada kehiddupan tradisional. Dewasa ini hokum tidak lagi melihat ke belakang, melainkan ke depan dengan cara banyak melakukan perubahan terhadap keadaan kini menuju kepada masa depan yang dicita-citakan.  Dengan demikian hukum bukan lagi mempertahankan status quo , melainkan banyak melakukan perubahan sosial.
14 Satjipto Rahardjo. Sosiologi Hukum Esai Esai Terpilih . Genta Publishing.  Yokyakarta.  2010. H. 18 15 Ibid h. 19
tradisional yang lebih menekankan kepada struktur dan konsistensi rasional dari sistem hukum.  Dengan memperhatikan perihal efektivitas hukum maka perihal studi hukum menjadi melebar dan melampaui kajian tradisional yang hanya menekankan pada masalah legalitas dan legitimasi saja.  Membicarakan efektivitas hukum hanya dapat dilakukan dengan pendekatan sosiologis, yaitu mengamati interaksi antara hukum dengan lingkungan sosialnya.  Hukum tidak dapat dilihat sebagai institusi yang steril, melainkan senantiasa diuji kehadirannya dan karya-karyanya dari hasil dan akibat  yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat luas.
Perubahan hukum yang kemudian dapat merubah suatu pandangan/sikap dan kehidupan suatu masyarakat berasal dari stimulus sebagai berikut : 16
1. Berbagai perubahan secara evolutif terhadap norma-norma dalam masyarakat
2. Kebutuhan dadakan dari masyarakat karena adanya keadaan khusus atau keadaan darurat khususnya dalam hubungan dengan distribusi sumber daya atau dalam hubungannya dengan standar baru tentang keadilan
3. Atas inisiatif dari sekelompok kecil masyarakat  yang dapat melihat jauh  ke depan yang kemudian sedikit demi sedikit mempengaruhi pandangan dan cara hidup masyarakat.
4. Ada ketidakadilan secara teknikal hokum yang meminta diubahnya hukum tersebut
5. Ada ketidaksonsistenan dalam tubuh hokum yang juga meminta perubahan terhadap hokum tersebut
16 Munir Fuady. Op.Cit . h.61
Ellya Rosana: HUKUM DAN PERKEMBANGAN ....
6. Ada perkembangan pengetahuan dan teknologi yang memunculkan bentukan baru terhadap bidang hukumtertentu,
seperti alat bukti baru untuk membuktikan sesuatu fakta.
Penggunanan hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak dapat dilepaskan dari anggapan serta paham bahwa hukum itu merupakan sarana ( instrument) yang dipakai untuk mencapai tujuan- tujuan yang jelas.  Dengan demikian, maka hukum sudah memasuki kawasan politik, karena hukum sudah menjadi sarana implementasi keputusan-keputusan politik.
Hukum sebagai sarana rekayasa ( social engineering by law ) atau bisa juga sebagai alat  “ agent of change ).  Yang dimaksud disini agent of change adalah seseorang atau beberapa orang sebagai bagian dari anggota masyarakat yang diberi amanah untuk memimpin lembanga kemasyarakatan sehingga mempunyai kesempatan untuk mengolah sistem sosial yang bersangkutan secara teratur dan terencana ( social engineering atau social planning ) dan perubahan tersebut selalu dalam pengawasan agent of change .  Suatu perubahan social yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada dibawah pengendalian dan pengawasan pelopor perubahan tersebut.  Dengan demikian dapat dipahami bahwa peran hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat dan atau masyarakat mengubah hukum. 17
Masyarakat sebagai sumber daya dari hukum antara lain tampil dalam bentuk penyediaan sumber daya manusia untuk menggerakkan roda hukum sehingga bisa berjalan.  Peraturan-peraturan sebagai substansi hukum adalah kaidah-kaidah yang tidak bisa mengeksekusi sendiri sanksinya.  Ia juga mengandung janji-janji yang hanya bisa
17 Sabian Utsman .  Op.Cit . h. 188. Lihat juga Soerjono Soekanto. Pokok- Pokok Sosiologi Hukum . Raja Grafindo Persada.  Jakarta.  2001. H.107
Jurnal TAPIs Vol.9 No.1 Januari-Juni 2013
dilaksanakan melalui campur tangan manusia. Disamping peranan manusia, maka sumber daya kekuatan yang dibutuhkan hukum juga meliputi yang lain-lain, seperti alam, ekonomi, dan politik. 18
Dalam sistem hukum yang maju dengan pembuatan dan perkembangan  hukum didesain secara profesional dan logis, tidak disangsikan lagi bahwa produk hukum dapat mempengaruhi, bahkan mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat.  Hanya saja sebelum produk hukum diubah, baik oleh parlemen, pemerintah, maupun pengadilan, terlebih dahulu sudah ada teriakan/kebutuhan dalam
Fungsi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dapat juga dilihat dari berubahnya pola pikir masyarakat atau terbentuknya pola pikir baru dari masyarakat setelah adanya putusan pengadilan tentang masalah-masalah khusus. Dengan demikian, atas nama hukum, pengadilan telah menjadi sarana untuk melegitimasi terhadap masalah atau tindakan tertentu yang sedang terjadi atau kontroversi dalam masyarakat.
Setiap perubahan yang terjadi dalam sistem hukum, maka salah satu konsekuensinya akan berujung pada pengaturan secara tertulis. Pengaturan yang bersifat tertulis merupakan dokumen sah menurut hukum modern.  Dalam konteks ini maka semua pihak yang terlibat dalam apa-apa yang diatur dalam peraturan perundang- undangan harus tunduk dan taat asas pada apa yang  telah  diaturnya. Dengan kondisi ini pihak-pihak yang akan mengurus sesuatu, bersengketa, dan mengupayakan hukum ke tingkat yang lebih atas, akan mengikuti pola aturan yang sudah ditetapkan.
18 Satjipto Rahardjo . Op.Cit . h.31,
Ellya Rosana: HUKUM DAN PERKEMBANGAN ....
masyarakat akan perubahan tersebut.  Semakin cepat hukum merespon suara pembaruan/perubahan hukum dalam masyarakat, semakin besar pula peran yang dimainkan oleh hukum untuk perubahan masyarakat tersebut.  Sebaliknya semakin lambat hukum merespon suara-suara pembaruan dalam masyarakat, semakin kecil fungsi  dan andil hukum dalam mengubah masyarakat tersebut karena masyarakat sudah mengubah dirinya sendiri.
Hukum dapat pula merupakan perwujudan dari nilai-nilai, yang mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Dengan demikian hukum belum merupakan institusi teknik yang kosong moral atau steril terhadap moral.  Eksistensi dan kemampuan hukum lalu diukur seberapa jauh ia telah mewujudkan keadilan. 19
Hukum harus mampu memenuhi ukuran moral tertentu dan ia tidak layak disebut hukum apabila memperlihatkan kegagalan- kegagalan sebagai berikut : 20
1. Kegagalan untuk mengeluarkan aturan ( to achief rules ); Suatu system hukum harus mengandung aturan-aturan, artinya ia tidak boleh memuat putusan-putusan yang hanya bersifat ad hoc
2. Kegagalan untuk mengumumkan aturan tersebut kepada publik ( to publicize ); aturan yang dibuat harus diumumkan.
3. Kegagalan karena menyalahgunakan perundang-undangan yang berlaku surut ( retroactive legislation )
4. Kegagalan karena membuat aturan-aturan yang saling bertentangan ( contradictory rules)
19 Satjipto Rahardjo. Op.Cit . h. 66 20 Ibid . h. 67
Jurnal TAPIs Vol.9 No.1 Januari-Juni 2013
5. Kegagalan karena menunutut dilakukannya perilaku diluar kemampuan orang yang diatur ( beyond the powers of the affected )
6. Kegagalan karena sering melakukan perubahan
7. Kegagalan untuk menyerasikan aturan dengan praktik penerapannya.  Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.
Paling tidak ada 3 Peran  atau fungsi hukum sehingga mewarnai proses perubahan masyarakat yaitu, pemberi bentuk (pedoman perilaku dan pengendalian sosial, serta sebagai landasan proses integrasi), hukum juga sebagai penentu prosedur dari tujuan masyarakat, kemudian perspektif pembangunan juga tidak lepas dari rekayasa dan hukum sebagai alat atau sarana rekayasa masyarakat ( social engineering by law ).
Hukum yang efektif sebagai alat untuk mengubah masyarakat, hendaklah dalam proses pembuatannya memenuhi persyaratan tertentu sehingga betul-betul masyarakat tersebut merasakan keterlibatannya secara baik.  Adapun syarat-syarat peraturan perundangan paling tidak memenuhi apa yang dikemukakan para ahli sosiologi hukum yaitu : Fisiologis atau Idiologis, Yuridis dan Sosiologis.
Masalah-masalah hukum, khususnya pada suatu bangsa yang bertekat untuk membangun tata hukum yang sama sekali baru, tidak bisa dikaji secara terpisah dari konteks sosialnya.  Bahkan bisa dikatakan, perubahan-perubahan yangh berlangsung dalam masyarakat akan memberikan bebannya sendiri terhadap hukum,
Ellya Rosana: HUKUM DAN PERKEMBANGAN ....
sehingga hukum dituntut untuk mengembangkan kepekaannya menghadapi keadaan tersebut. 21
21 Satjipoto Rahardjo, Op. Cit . h. 18
Penegakan supremasi hukum adalah sebuah upaya manusia untuk menggapai keteraturan atau ketertiban yang dibutuhkannya. Dalam hal mana penegakan tersebut, yang pokok adalah menyinergikan ketiga pilarnya, yaitu peraturan perundangan, aparat penegak hukum, dan budaya hokum masyarakatnya.
Peranan dominan dari pemerintah untuk menjalankan dan menggerakkan kehidupan hukum merupakan suatu yang  jelas. Pemerintah tidak hanya menjalankan ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi bagiannya, melainkan juga menjadi dinamisatornya. Gagasan tentang era hukum juga juga bukan datang dari masyarakat, melainkan dari kalangan pemerintah sendiri, hal ini menandakan masih lemahnya sektor masyarakat.
Disamping hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, tetapi hukum juga bisa tertinggal jauh ke belakang dari perubahan- perubahan sosial dalam masyarakat apabila ternyata hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada suatu waktu dan tempat tertentu yang dapat menghambat perkembangan di bidang lainnya. Tertinggalnya kaidah hokum juga dapat mengakibatkan terjadinya disorganisasi, yaitu suatu keadaan dimana kaidah-kaidah lama telah pudar, sedangkan kaidah baru sebagai penggantinya belum disusun atau dibentuk.  Keadaan tersebut selanjutnya dapat mengakibatkan anomie, yaitu suatu keadaan yang kacau, oleh karena tidak adanya pegangan bagi para warga masyarakat untuk mengukur kegiatan- kegiatannya.
Selain hukum harus memenuhi kebutuhan masyarakat, hukum juga diketahui masyarakat.  Bagaimana hukum  mempengaruhi tingkah laku masyarakat setelah hukum itu diketahuinya serta mengalami proses pelembagaan ( institutionalization ) dalam diri warga atau bahkan tatanan jiwa masyarakat ( internalized )
Fungsi hukum sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat dapat diartikan bahwa hukum memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai.  Fungsi demikian diperlukan oleh setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena disini ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi, dan diamankan.  Akan tetapi, masyarakatyang sedang membangun, dalam hal ini adalah masyarakat yang sedang berubah dengan cepat , hukum tidak hanya memiliki fungsi demikian saja, tetapi juga dapat membantu proses perubahan masyarakat.  Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaruan.

## Penutup
Perubahan hukum dewasa ini harus terus dilakukan seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat yang terjadi. Hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada jika tidak ingin tertinggal  jauh di belakangnya.  Upaya pembaharuan hukum haruslah tetap menjadikan Pancasila sebagai paradigmanya, sebab Pancasila berkedudukan sebagai dasar, idiologi, cita hukum, dan norma fundamental negara yang harus dijadikan orientasi arah,
Ellya Rosana: HUKUM DAN PERKEMBANGAN ....
sumber nilai-nilai, dan karenanya juga kerangka berpikir dalamsetiap pembaharuan hukum. 22
Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus menerus ini diperlukan, minimal karena tiga alasan.  Pertama, sebagai pelayan bagi masyarakat.  Karena hukum itu tidak berada dalam kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya yang senantiasa berkembang.  Kedua, sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat.  Ketiga, karena secara realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat (instrument efektif) bagi penimbunan kekuasaan. 23
Fakih, Mansour. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi .
Insist Pers.  2009.
Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara lembaga-lembaga terkait dalam hal perubahan hukum yang harus disesuaikan dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, karena hal tersebut sangat penting untuk menjaga ketertibaan dan keteraturan dalam masyarakat agar kehidupan masyarakat tetap fungsional.

## Daftar Pustaka
Abdulsyani. Sosiologi Skematika Teori dan terapan .  Bumi Aksara.
Jakarta.  1994.
Anwar, Yesmil dan Adang. Pengantar Sosiologi Hukum .  Gramedia Widyasarana Indonesia.  Jakarta.  2008.
22 Mahfud MD, Op.Cit h. 63 23 Ibid
Jurnal TAPIs Vol.9 No.1 Januari-Juni 2013
Fuady, Munir. Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat .  Citra Aditya Bakti.  Bandung.
2007.
Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.
Balai Pustaka.  Jakarta.  1986.
Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep-konsep Hukum dalam
Pembangunan .  Alumni.  Bandung.  2002.
MD, Mahfud. Membangun Politik  Hukum Menegakkan Konstitusi .
Pustaka LP3ES.  Jakarta.  2006.
Rahardjo, Satjipto. Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah .  Genta Publishing.  Yokyakarta.  2010.
----------------. Sosiologi Hukum Esai-esai Terpilih .  Genta Publishing. Yokyakarta.  2010.
Saifullah .  Refleksi Sosiologi Hukum .  Refika Aditama.  Semarang.
2007.
Soekanto, Soerjono .  Pokok-pokok Sosiologi Hukum .  Raja Grafindo
Persada Jakarta.  2001.
Utsman, Sabian. Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat .  Pustaka Pelajar.  Yokyakarta.  2009.