## Mita Dwijayanti Fakultas Hukum Universitas Airlangga
djmitata@gmail.com
Abstract: Diversion  means  the  diversion  of  crime  problems  from  legal  process  to being outside the legal process. The issues raised in this paper are the Arrangement of the Diversion of Children Involved in Narcotics Crime; and how the judge decides against children who are dealing with the law in the order to save the best interests of the child. In its implementation, although this diversion is applicable to save children and the judicial process but not fully implemented because of Law No. 11 Year 2012 have  the  terms  and  conditions  of  the  Diversion,  one  of  which  is  the  assumption  of children who commit a narcotic crime is not allowed to complete Diversion, children in conflict with the law can damage the public system, public issues as a result of the child's mischief, a children facing the law should enter the Penal Institution.
Keywords: Diversi, Juvenile Justice, Narcotics.
Abstrak: Diversi  adalah  pengalihan  masalah  kejahatan  dari  proses  hukum  menjadi diluar  proses  hukum.  Isu  yang  diangkat  dalam  tulisan  ini  merupakan  Pengaturan Diversi  Anak  Yang  Terlibat    Kejahatan  Narkotika;  dan  bagaimana  cara  hakim memutuskan  terhadap  anak-anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dalam  aspek kepentingan terbaik bagi anak. Dalam implementasinya, meski Pengalihan ini berlaku untuk  menyelamatkan  anak-anak  dan  proses  peradilan  namun  belum  sepenuhnya diimplementasikan  karena  dalam  UU  No.  11  Tahun  2012  ada  syarat  dan  ketentuan dari  Diversi  itu,  salah  satunya  adalah  anggapan  anak  yang  melakukan  tindak  pidana narkotika  tidak  diijinkan  untuk  menyelesaikan  Diversi,  anak-anak  yang  berkonflik dengan hukum itu bisa merusak sistem publik, isu publik sebagai hasil dari kenakalan anak  tersebut,  seorang  anak  berhadapan  dengan  hukum  harus  masuk  ke  dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Kata kunci : Diversi, Peradilan Anak, Narkotika.

## Penetapan Diversi terhadap Anak yang Terlibat Narkotika

## Mita Dwijayanti, Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkotika

## Pendahuluan
Anak  adalah  yang  berusia dibawah  18  tahun  dan  belum  kawin, ia  adalah  komponen  negeri  yang menjadi  penerus  generasi  muda dimasa yang akan datang.Setiap anak perlu  mendapat  kesempatan  yang sama dimata  hukum  dan kesempatan merata untuk maju dan merekah baik fisik,  mental,  maupun  sosial.  Perlu daya untuk membentengi yang diberikan oleh negara untuk
memberikan sandaran terhadap pemenuhan kebebasannyaminus perlakuan  diskriminatif    terutama jaminan hukum.
Indonesia  sebagi negara  yang menghormati  hak  asasi  manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang dikarakteri atas adanya jaminan perlindungan  dan  pemenuhan  Hak Anak  didalam  UUD  NRI  1945  dan beberapa ketentuan peraturan
perundang-undangan baik yang bercirikankebangsaan. Maraknya anak yang
mempunyai  persoalan  hukum  dapat merusak  kepercayaan  bangsa  sendiri dalam melahirkan generasi muda jika
dalam usia dini, anak sudah dinyatakan  berselisih  dengan  norma. Seorang anak harus berselisih dengan
hukum  dan  masuk  ke  LPKA  jika  ia terbukti  bersalah,  tindakan  tersebut sebagai  bukti  bahwa  pengayoman hukum  belum  ada  khususnya  untuk anak.  Perkembangan  iptek,  pola hidup  anak  maupun  keluarga  anak yang bisa berpengaruh terhadap nilai dan  karakter  anak  tersebut  didalam rumah  maupun  diluar  rumah.  PMH ataupun tingkah laku yang dikerjakan anak antara lain disebabkan oleh dari pergaulan sehari-sehari.
Perlindungan  anak  adalah segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  anak  dan  hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara  optimal  sesuai  dengan  harkat dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 1
Perlindungan  hukum  terhadap  anak di Indonesia memiliki sistem peradilan  tersendiri  yaitu  sistem peradilan  pidana anak, yang mengutamakan  perlindungan  dan rehabilitasi  terhadap  pelaku  anak sebagai orang yang masih
1 Pasal  1  angka  2  UU  No.  23  Tahun  2002. Berdasarkan  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  No.  11 Tahun 2012  yang disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga  mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  dan  atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
mempunyai  sejumlah  keterbatasan dibandingkan  dengan  orang  dewasa. Anak  memerlukan  perlindungan  dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang. Alasan  penting  mengapa  anak  harus dilindungi,  pertama  anak  adalah generasi  penerus  dan  masa  depan bangsa, kedua anak adalah kelompok masyarakat  yang  secara  kodrati lemah. 2 Anak yang berhadapan dengan  hukum  diperlukan  strategi sistem  peradilan  pidana  anak  dalam mengupayakan  seminimal  mungkin intervensi yang dilakukan oleh penuntut  umum  dalam  persidangan. Namun  pada  pelaksanaannya  anak diposisiskan  sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung  merugikan  anak,  oleh
karena  itu  perlunya  pengaturan tentang keadilan restoratif dan diversi untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. 3
Dalam  kasus,  anak  berada dalam  status  pelaku  tindak  pidana
2 Muchsin, Perlindungan  AnakDalam  Perspektif Hukum Positif , JuliKarta, 2011, h.5. 3 Pasal  5  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak,yang  selanjutnya disingkat menjadi UU SPPA.
yang seharusnya adalah saksi danatau  korban  sebagaimana  yang diatur  dalam  UU  SPPA  dan  asas praduga  tak  bersalah  dalam  hukum acara  pidana.  Khusus  mengenai sanksi  terhadap  Anak  ditentukan berdasarkan  perbedaan  umur  Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang  dari  12  (dua  belas)  tahun hanya  dikenai  tindakan,  sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12  (dua  belas)  tahun  sampai  dengan 18  (delapan  belas)  tahun  dapat dijatuhi tindakan dan pidana.
Mengingat dalam kasus anak, pelaku  adalah  seorang  anak  yang harusnya dilindungi dan terbebas dari jeratan  hukum  maka  para  penegak hukum,  keluarga,  dan  masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni  melalui  Diversi  berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.Anak penyalahgunaan narkotika dalam posisi  sebagai  korban,  sehingga dianggap  bukan  sebagai  pelaku tindak  pidana.  Oleh  karena  itu penyidik mengeluarkan suatu kebijakan  (diskresi)  agar  pengusutan anak korban narkotika tidak diperlakukan  seperti  pelaku,  anak lebih layak sebagai korban.

## Mita Dwijayanti, Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkotika
Rehabilitasi  sebagai  bagian  dari bentuk  Diversi  yang  seharusnya  bisa membantu  anak  untuk  pulih  jikalau anak  tersebut  sebagai  pengguna bukan sebagai pengedar.
Anak  sebagai  korban  disatu sisi  seharusnya  mendapat  perlakuan khusus,  anak  yang  mengedarkan narkotika  merupakan  anak  nakal
sehingga harusdiambil tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam  UU  SPPA,  namun  masih menjadi pro kontra mengenai pelaksanaanya.
Sebagian
menyatakan  bahwa  diskresi  kepada pelaku  narkotika untuk seorang anak dikhawatirkan  adanya  pertimbangan yang tidak rasional mengingat korban  penyalahgunaan  narkotika tidak  hanya  merugikan  pemakainya sendiri  tapi  juga  berimplikasi  pada masyarakat bahkan negara.
Metode Penelitian Jenis Penelitian Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif
1. Sumber Bahan Hukum
a. Bahan  Hukum  Primer,  yaitu bahan  hukum  yang  berupa peraturan perundang- undangan antara lain
Undang-Undang No. 2 Tahun  2002  tentang  Polisi Republik Indonesia (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun 2002,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4168), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4235), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5062), Undang-Undang No. 11
Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak Anak (Lembaran  Negara  tahun 2012 Nomor 153, Tambahan lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5332), Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor  15  Tahun  2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum,
Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi dan
Penanganan Anak Yang Belum  Berumur  12  (dua belas) tahun.
b. Bahan  Hukum  Sekunder, yaitu  bahan  yang  diperoleh dari  literatur  berupa  buku, media  elektronik  ( internet ), dan  pendapat  para  pakar yang berkaitan dengan permasalahan  yang  dibahas dalam penulisan  ini.
c. Bahan Hukum Tersier, berupa  Kamus  Hukum  dan
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hasil dan Pembahasan
Hak Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik  Dengan Hukum
Diversi  adalah  pengalihan penyelesaian  perkara  anak  dari proses  peradilan  pidana  ke  proses  di luar peradilan pidana. Diversi adalah pengalihan  penanganan  kasus-kasus anak,  yang  diduga  telah  melakukan tindak  pidana,  dari  proses  formal (proses  peradilan)  dengan  atau  tanpa
syarat  proses  memperhatikan  anak (proses  non  formal). 4 Pelaksanaan konsep diversi bertujuan menghindarkan  anak  dari  stigma negatif  SPPA,  menghindarkan  anak terjerat  dalam    sistem  peradilan pidana  anak  dan  menghilangkan label  penjahat  terhadap  anak  yang telah terlanjur menjadi  pelaku  tindak pidana narkotika.Rumusan suatu putusan  sangat  penting  karena  dari rumusannya  dapat  diketahui  dan dipahami  jalan  pikiran  Hakim  dan pertimbangan  apa  yang  digunakan untuk menjatuhkan Putusan tersebut.
Pertimbangan hukum diartikan  suatu  tahapan  dimana majelis  hakim  mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan  berlangsung,  mulai  dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat  yang  dihubungkan  dengan alat  bukti  yang  memenuhi  syarat formil  dan  syarat  materil,  yang mencapai batas minimal pembuktian. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan  pula  pasal-pasal  dari peraturan  hukum  yang  dijadikan dasar  dalam  putusan  tersebut.Dalam praktik,  landasan  yang  dijadikan hakim dalam sebuah putusan
4 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  dalam Pasal 1 angka 7.
disistematisasikan dalam bagian mengingat. 5 Anak  yang  berkonflik dengan  hukum  yang  disebut  Anak adalah  anak  yang  telah  berumur  12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang  diduga  mengalami  penderitaan fisik,  mental,  dan  atau  kerugian ekonomi  yang  disebabkan  oleh tindak pidana. 6
Putusan  hakim  adalah  suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat  yang  diberi  wewenang  itu,
diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau
menyelesaikan  suatu  perkara  atau sengketa  antara  para  pihak.  Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan yang  dipentingkan  dan  menentukan adalah  fakta  atau  peristiwanya, peraturan  hukum  adalah  suatu  alat. Maka  dalam  putusan  hakim  yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan  hukumnya.  sehingga mempunyai  alasan  yang  objektif dan memiliki  kekuatan  hukum  agar putusan  tersebut  tidak  dapat  diubah lagi. 7 Oleh  sebab  itu  ratio  suatu putusan hakim harus juga
5 www.damang.web.id/2011/12/definisi- pertimbagan-hukum_17.html?m=1,  diakses  tanggal  17 Oktober 2016
6 Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  No.  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
7 Sudikno  Mertokusumo,  Hukum  Acara  Perdata Indonesia, Liberty ,Yogyakarta, 1993, h.  174
memperhatikan  asas kepentingan anak  tidakhanya  mengkaji  dari  suatu UU dan perbuatan anak saja.
Putusan  pengadilan  sebagai proses  yang  objektif  sesuai  dengan kaidah  keilmuwan  ilmu  hukum  yang dapat  diuji  oleh  siapa  saja  selama pengujian  tersebut  berdasarkan  pada prinsip-prinsip keilmuwan ilmu hukum.  Proses  pengambilan  putusan pengadilan dianggap objektif, karenasetiap hakim dalam
mengambil  keputusan  berdasar  pada proses  pembuktian  yang  diuji  secara objektif  dan  terbuka  untuk  umum. 8
Terkecuali memang untuk kasus anak maka  pemeriksaan  di  pengadilan sifatnya tertutup untuk umum. Konsep diversi dikembangkan hampir  diseluruh  negara,  karena konsep  diversi  ini  menunjukkan adanya keberhasilan dalam
menyelamatkan  dan  memberikan perlindungan terhadap anak. Indonesia telah memulai mengembangkan konsep diversi
melalui  pilot  project  UNICEF  di Bandung  sejak  tahun  2005.  Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus  anak,  yang  diduga  telah
8 Syprianus Aristeeus, Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim  sebagai  Partisipasi  Publik, Badan  Pembinaan Hukum  Nasional  Departemen  Hukum  dan  HAM, Jakarta, 2008, h. 4-5
melakukan tindak pidana, dari proses formal  (proses  peradilan)  dengan
atau tanpa
syarat proses memperhatikan  anak  (proses  non formal). 9 Pengertian  tersebut  sama dengan UU SPPA dan UU
Perlindungan  Anak  dengan  tujuan yang  sama  yaitu  melindungi  anak- anak  yang  terlibat  dalam  tindak pidana anak.
Muladi  menulis  bahwa restorative justice  model mempunyai  beberapa karakteristik yait : 10
1. Kejahatan dirumuskan
sebagai  pelanggaran  seorang terhadap  orang  lain  dan diakui sebagai konflik 2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan
kewajiban pada masa depan
3. Sifat  normatif  dibangun  atas dasar dialog dan negoisasi
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak,
rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama
9 Marlina,Jurnal Equality “Penerapan  Konsep Diversi  Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  dalam Sistem Peradilan Pidana Anak , Vol. 13 No. 1 Februari 2008 ” 10 Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995 h. 90
5. Keadilan  dirumuskan  sebagai hubungan-hubungan hak,
dinilai atas dasar hasil 6. Sasaran perhatian pada
perbaikan kerugian sosial 7. Masyarakat merupakan fasilitator  di  dalam  proses restoratif
8. Peran  korban  dan  pelaku tindak  pidana  diakui,  baik dalam masalah maupun penyelesaian  hak-hak  dan kebutuhan  korban.  Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab
9. Pertanggungjawaban si pelaku  dirumuskan  sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu  memutuskan  yang terbaik 10. Tindak pidana dipahami dalam  konteks  menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis
11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restorative.
Adapun  substansi  yang  diatur
dalam UU SPPA mengenai
penempatan  Anak  yang  menjalani proses  peradilan  jika  anak  tersebut sudah  diputus  dan  dinyatakan  demi hukum  bersalah  maka  anak  tersebut
Mita Dwijayanti, Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkotika
dapat  ditempatkan  di Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA). Hal  yang    mendasar  dalam  UU SPPAdibandingkan  dengan  UU  No. 3  Tahun  1997  mengenai  Pengadilan Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai  Keadilan  Restoratif  dan
Diversi dengan maksud untuk menghindari  dan  menjauhkan  Anak dari  proses  peradilan  sehingga  dapat menghindari  stigmatisasi  terhadap Anak yang  berhadapan  dengan hukum  dan  diharapkan  Anak  dapat kembali  ke  dalam  lingkungan  sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan  peran  dari  semua  pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut  baik  dari  keluarga,  aparatur negaramaupun dari tokoh-tokoh masyarakat.
Dari beberapa kasus yang ada bahkan  sudah  menjadi  putusan  yang inkracht,  ada  kalanya  Anak  berada dalam  status  saksi  dan/atau  korban sehingga  Anak  Korban  dan/atau
Anak belum sepenuhnya mendapatkan haknya sesuai apa yang diamanatkan dalam UU SPPA. Yaitu hak mendapatkan suatu perlindungan hukum dan pengayoman dari negara.
Khusus mengenai sanksi terhadap
Anak ditentukan
berdasarkan  perbedaan  umur  Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang  dari  12  (dua  belas)  tahun hanya  dikenai  tindakan,  sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12  (dua  belas)  tahun  sampai  dengan 18  (delapan  belas)  tahun  dapat dijatuhi tindakan dan pidana. 11
Isi  putusan  pengadilan  diatur dalam  Pasal  25  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2004  tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: 12
1. Segala  putusan  pengadilan selain  harus  memuat  alasan- alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal
tertentu dari peraturan- peraturan  yang  bersangkutan atau  sumber  hukum  tak tertulis  yang  dijadikan  dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani  oleh  ketua serta hakim-hakim yang memutuskan  dan  panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan,  ikhtiar- ikhtiar rapat
11 Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak
12 Pasal  25  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004
tentang Kekuasaan Kehakiman
permusyawaratan  dan  berita- berita acara tentang pemeriksaan sidangditandatangani oleh ketua dan panitera. Setiap keputusan hakim merupakan  salah  satu  dari  tiga kemungkinan : 1. Pemidanaan atau penjatuhan  pidana  dan
atau tata tertib
2. Putusan Bebas
3. Putusan  lepas  dari  segala tuntutan hukum
Syarat  sahnya  suatu  putusan  hakim sangat  penting  artinya  karena  akan
dilihat apakah suatu putusan memiliki kekuatan hukum atau tidak. Pasal  195  Kitab  Undang-undang
Hukum  Acara  Pidana  merumuskan bahwa  semua  putusan  pengadilan hanya  sah  dan  mempunyai  kekuatan hukum  apabila  diucapkan  dimuka sidang  yang  terbuka  untuk  umum. Dari  hal  itu  dapat  dilihat  bahwa syarat  sahnya  suatu  putusan  hakim adalah :
1. Memuat hal-hal yang
diwajibkan
2. Diucapkan  di  sidang  yang terbuka untuk umum Pasal 18 Undang-
undang  Nomor  4  Tahun  2004 menyebutkan bahwa pengadilan memeriksa  dan  memutus  perkara pidana  dengan  hadirnya  terdakwa, kecuali apabila Undang-undang menentukan  lain.Berdasarkan  Pasal 196  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa: 13
(1) Pengadilan memutuskan perkara dengan hadirnya terdakwa,  kecuali  dalam  hal Undang-undang ini menentukan lain. (2) Dalam hal lebih dari seorang terdakwa dalam suatu
perkara, putusan dapat diucapkan  dengan  hadirnya terdakwa yang ada.
Selanjutnya Pasal 25 Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
menyebutkan bahwa: 14
(1) Segala  putusan  pengadilan selain  harus  memuat  alasan dan  dasar-dasar  putusan  itu, memuat  pasal-pasal  tertentu dari peraturan-peraturan  yang bersangkutan  atau  sumber
13 Pasal  196  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana
14 Pasal  25  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004
tentang Kekuasaan Kehakiman
hukum  tak  tertulis  yang dijadikan dasar untuk mengadili.
(2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani  oleh  ketua serta  Hakim  yang  memutus dan  panitera  yang  ikut  serta bersidang

## Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak
Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh- pengaruh  tertentu  bagi  orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara  memasukkan  kedalam  tubuh. Istilah  narkotika  yang  dipergunakan disini  bukanlah “narcotics” pada farmasi,  melainkan  artinya  sama dengan “drug” yaitu sejenis zat yang apabiladipergunakan  akan  membawa efek  dan  pengaruh-pengaruh  tertentu pada  tubuh  si  pemakai. 15 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik sintetis  maupun  semisintetis,  yang dapat  menyebabkan  penurunan  atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi  sampai  menghilangkan rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan ketergantungan,  yang  dibedakan  ke
15 Moh.  Taufik  Makaro,  Suharsil  dan  Moh.  Zakky A.S, Tindak Pidana Narkotik, Cet, II., Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, h. 16-17
dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang  No.  35  Tahun 2009. 16
Pengertian  anak  pengguna narkotika dengan anak yang menyalahgunakan narkotika mempunya  arti  yang  berbeda,  dalam kaitan  dengan  perilaku  delinkuensi anak  dijelaskan  bahwa  seseorang yang  dikatakan  pengguna  adalah apabila  anak  tersebut  terbukti  hanya mengkonsumsi  saja  tanpa  perbutaan yang  lainnya,  jika  penyalahguna maka  anak  tersebut  lebih  dari mengkonsumsi biasa tetapi  ditambah dengan tindakan lain yaitu menyalahgunakan obat terlarang baik untuk  dirinya  sendiri  maupun  untuk orang  lain.  Dilihat  dari  kepentingan penentuan batasan anak dalam kaitan tentang perilaku anak dan penanganannya  sudah  ada  ketentuan jelas mengenai batas usia-usia terendah  seseorang  dikategorikan sebagai  anak.  Perbuatan  pidana adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh suatu  aturan  hukum  larangan  mana disertai  ancaman  (sanksi) yang berupa  pidanatertentu,  bagi  siapa melanggar  larangan  tersebut.  Ada
16 Undang-  Undang  No.  35  tahun  2009  tentang Narkotika
istilah  lain  yang  dipakai  dalam hukum  pidana,  yaitu  tindak  pidana. Isilah  ini  tumbuhnya  dari  pihak
Kementerian Kehakiman sering dipakai perundang-undangan.Maka dalam  perundang-undangan  yang menggunakan  istilah  tindak  pidana baik  dalampasal-pasalnya  sendiri maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbutan. 17 Anak yang Berkonflik
dengan  Hukum  yang  selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi belum  berumur  18  (delapan  belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.Penanganan  terhadap  anak yang  berkonflik  dengan  hukum adalah  merupakan  tanggung  jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat  dan  pemerintah,  seperti yang  dijelaskan  dalam  UU  No.  23 tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak, yaitu : 18
Pasal 64 1. Perlindungan  khusus  bagi  anak
yang berhadapan dengan
hukum, meliputi anak berkonflik  dan  anak  korban tindak pidana adalah
17 Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana ,  Cet  VI, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 54-55.
18 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
merupakan kewajiban dan tanggung  jawab  pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan  khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum  dilaksanakan  melalui;
perlakuan  atas  anak  secara manusiawi sesuai dengan martabat  dan  hak-hak  anak, penyediaan petugas
pendamping  khusus  anak  sejak dini,  penyediaan  sarana  dan prasarana  khusus,  penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak, pemantauan  dan  pencatatan secara kontinyu terhadap perkembangan anak,
pemberian jaminan untuk berhubungan  dengan  orang  tua atau  keluarga,  perlindungan dari  pemberitaan  oleh  media dan menghindar dari labelisasi.
3. Perlindungan  khusus bagi anak yang  menjadi  korban  tindak pidana  dilaksanakan  melalui: upaya  rehabilitasi  baik  dalam lembaga maupun diluar
lembaga,  upaya  perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi,
pemberian jaminan keselamatan bagi sanksi korban ahli  baik  fisik  mental  maupun sosial,  pemberian  aksesibilitas untukmendapatkan informasimengenai perkembangan perkara.
Sanksi  pidana  bagi  kategori anak  dirumuskan  dalam  KUHP berikut  ini  dikemukakan  beberapa hal perlunya untuk memahami formulasi  atau  perumusan  sanksi pidana  atau  stelsel  sanksi  bagi  anak dalam KUHP, yang dipandang sangat urgent terkait dengan permasalahan pokok. Pertama,
KUHP  merupakan  induk  peraturan perundang-undangan  pidana  yang sekaligus  merupakan  aturan  umum yang akan menjadi  dasar bagi  aturan yang  bersifat  lebih  khusus.  Kedua, sebagai  induk  peraturan  pidana, stelsel  sanksi  dalam  KUHP  akan menjadi  pisau  analisis  awal  terhadap berbagai  peraturan  yang  ditujukan terhadap anak.
Secara  umum  dalam  KUHP terdapat  tiga  rumusan  pasal  yang mengatur  sanksi  pidana  terhadap anak,  yaitu  Pasal  45  KUHP  yang mengatur  tentang  batas  maksimum
seorang anak dapat
dipertanggungjawabkan  atas  tindak pidana yang dilakukannya. 19 Pasal 46 yang mengatur tentang aturan administrasi  berkaitan  dengan  apa yang  harus  dikerjakan  hakim  setelah ia memberi perintah, bahwa bersalah diserahkan  kepada  pemerintah.  Pasal 47  KUHP  yang  mengatur  tentang pengurangan pidana dalam hal hakim akan  menjatuhkan  pidana  kepada pelaku  anak. 20 Sejak  diundangkannya Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  ketentuan  ketiga  pasal tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak  berlaku  lagi.Secara  prinsipp dua  aturan  hukum  tersebut  tetap memberikan legitimasi secara hukum terhadap  kemungkinan  penjatuhan pidana kepada anak.
Ketentuan  sanksi  pidana  bagi anak  dalam  UU  No.  35  Tahun  2009 tentang  narkotika  memang  tidak diatur  secara  khusus  untuk  sanksi bagi  anak  tapi  terdapat  dalam beberapa  pasal  dalam  UU  Narkotika yang khusus diberlakukan bagi anak. Sehingga  berlakunya  sanksi  dalam UU  Narkotika  terhadap  anak  harus diberlakukan juga UU No. 11 Tahun
19 Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
20 Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2012 tentang SPPAyang mana sebagai lex specialis maka UU SPPA yang  dijadikan  pedoman  peraturan untuk  subjek  anak.  Hal  ini  dalam asas lex  specialis  derogat  legi generalis.
Beberapa kelemahan mendasar yang terdapat dalam Undang-Undang  Narkotika  dapat dikemukakan sebagai berikut : 21
1. Secara umum, berkaitan dengan  bobot  atau  beratnya pidana. UU Narkotika menggunakan sistem perumusan  ancaman  pidana secara indefinite dengan menggunakan sistem perumusan pidana maksimum yang akan menimbulkan persoalan manakala terjadi kesenjangan antara maksimum pidana yang
diancamkan  dengan  pidana
yang dijatuhkan. Kesenjangan ini akan
menimbulkan  kesan  tidak berwibawanya ancaman pidana, sehingga 21 Koesno  Adi, Diversi  Tindak  Pidana  Narotika Anak, Cet II, Setara Press, Malang, 2015, h. 37-38
phsicologise  dwang dalam rangka  pencegahan  umum sulit untuk diwujudkan. Sementara  salah  satu  tujuan perumusan  ancaman  pidana justru  untuk  memberikan efek pencegahan umum kepada  masyarakat.  Sistem perumusan  ancaman  pidana maksimum yang menimbulkan ancaman
pidana  yang  sangat  besar, dalam konteks hukum pidana
Indonesia mulai dari minimum umum 1 (satu) hari sampai  maksimum  khusus snagat  potensial  membuka peluang  dilakukannya kolusi oleh  para  pihak  penegak hukum.  Dengan  demikian, sistem  maksimum  ini  juga menimbulkan implikasi yuridis  yang serius berkaitan dengan  proses  penegakan hukum.
2. Sistem  perumusan  ancaman pidana secara definite (definite  sentence  system) pada  hakekatnya  merupakan sistem yang berkembang pada  masa  aliran  hukum
pidana  klasik.  Di  Indonesia sistem perumusan ini biasanya dipakai dalam undang-undang yang
mengatur tindak pidana yang sangat serius. Sistem definite pada  dasarnya  adalah  sistem perumusan  ancaman  pidana yang  bersifat  pasti.  Artinya, ada kepastian terhadap bobot atau beratnya ancaman pidana  yang  akan  dijatuhkan oleh hakim. Sistem perumusan ini pada hakikatnya merupakan sistem yang tidak memberikan  peluang  pada hakim untuk mencari alternatif  berkaitan  dengan jenis dan bobot atau beratnya pidana yang harus dijatuhkan. Tindak pidana Narkotika
telah  bersifat  transnasional  yang telah  dilakukan  oleh  orang-orang profesional  dengan  menggunakan modus  operandi  yang  tinggi,  iptek yang  canggih  dan    didukung  oleh jaringan  organisasi-organisasi  yang mudah merekrut calon-calon pemakai narkoba  yang sudah banyak
memakan  korban  terutama  untuk anak  yang  hanya  dijadikan  objek dalam  tindak  pidana  narkotika. Sehingga  peran  penegak  hukum  dan Undang-Undang harus menyesuaikan perkembangan  situasi  dan  kondisi yang berkembang untuk menanggulangi  dan  memberantas narkotika tersebut. Penyidik berperan penting  sebagai  pihak  pertama  yang menangani  kasus  anak  terutama tindakpidana narkotika, dimana penyidik diharapkan mampu
membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika  dengan  melalui  diversi sesuai UU SPPA.
Penyalahgunaan narkotika mendorong  adanya  peredaran  gelap, sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan  penyalahgunaan  yang makin meluas dan berdimensi internasional. Penyalahgunaan narkotika  berkaitan  erat  dengan peredaran  gelap  sebagai  bagian  dari dunia  tindak  pidana  internasional. Mafia  perdagangan  gelap  memasok narkotika agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalinnya hubungan  antara  pengedar  bandar denga  korban  membuat  korban  sulit
melepaskan diri dari pengedar bandar,  bahkan  tidak  jarang  korban juga  terlibat  peredaran  gelap  karena meningkatnyakebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkotika. 22 Oleh karena itu diperlukan  upaya  pencegahan  dan penanggulannarkotika dan upaya pemberantasan  narkotika  mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi  dalam  era  globalisasi saat  ini  maka  penyidik  juga  harus meningkatkan
perkembangan komunikasi,  informasi  dan  teknologi yang lebih canggih.

## Putusan Terkait Narkotika
Sudikno
Mertokusumo
menulis, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat  yang  diberi  wewenang  itu, diucapkan
dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau
menyelesaikan  suatu  perkara  atau sengketa antara para pihak. 23 Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan yang  dipentingkan  dan  menentukan adalah  fakta  atau  peristiwanya, peraturan  hukum  adalah  suatu  alat.
22 Lydia  Harlina  Martono  &  Satya  Joewana,
Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba
danKeluarganya , Balai Pustaka, Jakarta, 2006., h. 11.
23 Sudikno  Mertokusumo,  Hukum  Acara Perdata Indonesia, Liberty ,Yogyakarta, 1993, h.  174.
maka  dalam  putusan  hakim  yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan  hukumnya.  sehingga mempunyai alasan  yang  objektif  dan memiliki  kekuatan  hukum.   Agar putusan  tersebut  tidak  dapat  diubah lagi.
Putusan  pengadilan  sebagai proses  yang  objektif  sesuai  dengan kaidah  keilmuwan  ilmu  hukum  yang dapat  diuji  oleh  siapa  saja  selama pengujian  tersebut  berdasarkan  pada prinsip-prinsip keilmuwan ilmu hukum.  Proses  pengambilan  putusan pengadilan dianggap objektif,
karenasetiap hakim
dalam mengambil  keputusan  berdasar  pada proses  pembuktian  yang  diuji  secara objektif dan terbuka untuk umum. 24
Dalam  Pasal  1  butir  11  Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana  disebutkan  bahwa  Putusan pengadilan  adalah  pernyataan  hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan  terbuka,  yang  dapat berupa  pemidanaan  atau  bebas  atau lepas  dari  segala  tuntutan  hukum dalam  hal  serta  menurut  cara  yang diatur dalam Undang-undang.
24 Syprianus Aristeeus, Eksaminasi Terhadap  Putusan  Hakim  sebagai  Partisipasi  Publik, Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2008, h. 4-5.

## Mita Dwijayanti, Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkotika
Dasar pertimbangan bagi
hakim  di  dalam  menjatuhkan  pidana terhadap  pengguna  yang  mengalami ketergantungan narkotika sangat berbeda  dengan  dasar  pertimbangan bagi  hakim  di  dalam  menjatuhkan pidana  terhadap  pengedar  narkotika. Hal  ini  disebabkan,  pengguna  yang mengalami  ketergantungan  narkotika adalah  korban  dari  perbuatan  para pengedar  narkotika.  Akan  tetapi,
pengguna yang mengalami ketergantungan  narkotika  tersebut tetaplah  sebagai  orang  yang  telah melakukan pelanggaran hukum (telah  melanggar  isi  ketentuan  Pasal 85  UU  Narkotika),  maka  kepadanya tetap  harus  diberikan  sanksi  tegas berupa  hukuman  pidana  agar  si pengguna tidak mengulangi perbuatannya  kembali,  yang  pada akhirnya  dapat  mempengaruhi  orang lain  yang  berada  disekitarnya  untuk melakukan  tindak  pidana  narkotika tersebut  (menggunakan  narkotika). Hakim  dalam  mempertimbangkan suatu  putusan  harus  berdasarkan kepada  bukti-bukti  autentik,  seperti surat  dakwaan,  keterangan  saksi  dan bukti-bukti lainya seperti yang diperlukan dalam pelaksanaan proses persidangan  maupun  sebelumnya
maka  jelas  surat  dakwaan  tersebut tidak relevan dijadikan sebagai dasar pembuktian  maka  dakwaan  akan kabur atau obscuurlibel .
Berdasarkan  hal  tersebut  di atas,  maka  dasar  pertimbangan  bagi hakim  dalam  menjatuhkan  vonis lebih cenderung meringankan hukuman  pidana  terhadap  pengguna dibandingkan terhadap pengedar karena  pengguna  dipandang  masih memiliki  harapan  baginya  untuk memperbaiki  diri.  Kemudian,  hakim harus mempertimbangkan
ketergantungan  jenis/kategori  apa yang  dialami  terdakwa.  Apakah Ketergantungan Primer,
Ketergantungan  Simtomatis,  atau Ketergantungan  Reaktif  sehingga hakim  yang  memeriksa  perkara terdakwa  sebagai  pengguna  yang mengalami  ketergantungan  narkotika tersebut  dapat  mengetahui  apakah mereka  tergolong  sebagai  penderita (pasien), korban ( victim ) atau sebagai kriminal..  Selain  itu,  hakim  juga harus mempertimbangkan fakta-fakta (baik fakta yuridis, fakta historis, dan fakta  sosiologis)  yang  terungkap selama proses persidangan berlangsung,  seperti  hal-hal  yang dapat  mempengaruhi  motivasi  atau
tujuan  si  terdakwa  menggunakan narkotika,  yang  dapat  menjadi  hal- hal yang memberatkan dan
meringankan hukuman.
Kesimpulan
1. Diversi yang diamanatkan oleh  Undang-Undang  No.  11 Tahun 2012 diimplementasikan berdasarkan landasan restorative justice yang sangat memperhatikan  hak-hak  anak, mengingat Lembaga Pemasyarakatan tidak menjadikan anak semakin baik karena diantara mereka berpotensi untuk saling mempelajari pelanggaran- pelanggaran hukum yang pernah mereka lakukan.
Dengan  sifat  anak  yang  serba ingin tahu  ( coriousty ),  mereka
akhirnya menjadi lebih
mengerti mekanisme melakukan tindak pidana .
Dengan  cara  demikian  setiap tindak pidana yang melibatkan anak  dapat  diproses  dengan pendekatan restorative  justice
sehingga  menjauhkan  anak dari proses hukum formal/pengadilan  agar  anak terhindar dari trauma
psikologis dan stigmasasi serta dampak buruk lainnya sebagai ekses penegakan hukum
2. Dasar pertimbangan bagi
hakim  dalam  menjatuhkan vonis terhadap terdakwa pengguna  yang  mengalami ketergantungan narkotika lebih  cenderung  meringankan hukumannya dibandingkan terhadap pengedar karena pengguna  adalah  korban  dari perbuatan para pengedar narkotika, serta dipandang masih memiliki harapan baginya  untuk  memperbaiki diri.  Kemudian,  hakim  harus mempertimbangkan ketergantungan  jenis/kategori apa  yang  dialami  terdakwa, mempertimbangkan fakta- fakta  yang  terungkap  selama proses persidangan
berlangsung,  seperti  motivasi atau tujuan si terdakwa menggunakan  narkotika,  hal- hal  yang  dapat  memberatkan dan  meringankan  hukuman pidana, serta harus
mempertimbangkan apakah putusan yang akan
Mita Dwijayanti, Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkotika
dikeluarkan nantinya akan memberikan  dampak  yang positif terhadap pengguna yang mengalami ketergantungan (dapat mengubah  perilaku  terdakwa ke arah yang lebih baik).

## DAFTAR BACAAN
Buku : Apong,  Helina, Perlindungan  Anak Berdasarkan Undang –
Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Jakarta, UNICEF, 2003. Atmasasmita,  Romli, Teori  dan Kapita  Selekta  Kriminologi,
PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
Dewi,  DS  dan  Fatahilla  A.Syukur, Mediasi  Penal  :  Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia ,Indie Pre Publishing, Depok, 2011. Hadisuprapto, Paulus, “ Juvenile Delinquency” , PT.Citra
Aditya Bakti, Bandung,
1997
Prinst, Darwan, Hukum
Anak
Indonesia .  cet,  2.  Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.
Soetodjo,  Wagiati, “Hukum  Pidana Anak”, PT.Refika  Aditama, Bandung,2006.

## Jurnal hukum:
Ance,  Meldy  Almendo, Prinsip Keadilan  Dalam  Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pemidanaan , Jurnal Ilmu
Hukum, Universitas Airlangga,
Vol. 31, April 2016. Dyana C. Jatnika, Nandang Mulyana, dan  Santoso  Tri  Raharjo, Residivis  Anak  Sebagai  Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan dalam Menghadapi  Proses  Integrasi ke  Dalam  Masyarakat, Jurnal
Hukum  UNPAD  Vol.  5 No.  1, 2015.
Greg Mantle, Restorative Justice and
The Three Individual of
Crimes, International Journal of Criminology, 2005.
Karim, Tanggung  Jawab  Pelaku
Pidana  Pelanggaran  Dalam Perspektif  Restorative  Justice , Jurnal Ilmu Hukum, Universitas  Airlangga,Volume 31 No. 3, September 2016.

## Perundang-undangan :
Undang-Undang No.  23  Tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4235) Undang-Undang No.  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak (Lembaran  Negara  Tahun 2012  Nomor  153,  Tambahan lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5332)
Undang-Undang  No. 17  Tahun  2016 tentang    Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak  Menjadi Undang-Undang Keputusan  Presiden  No.  36  Tahun
1990 tentang Hak-Hak Anak
Keputusan  Menteri  Pemberdayaan
Perempuan  dan  Perlindungan Anak  Nomor  15  Tahun  2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Peraturan  Pemerintah  No.  65  Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum  Berumur  12  (dua belas) tahun.