## ANALISIS STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DI INDONESIA
( Telaah atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007,
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013, dan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor 23 Tahun 2016 )
Inayatul Hidayah 1
inayatul.11.hidayah@gmail.com

## Abstrak
Standar  penilaian  pendidikan  membahas  mengenai  ruang  lingkup penilaian,  prinsip-prinsip  penilaian,  mekanisme  dan  prosedur  penilaian, teknik  dan  instrumen  penilaian,  serta  pelaksanaan  dan  pelaporan penilaian.  Cakupan  di  dalam  standar  penilaian  tersebut  digunakan sebagai  dasar  penilaian  hasil  belajar  peserta  didik  pada  jenjang pendidikan  dasar  maupun  menengah.  Pembahasan  dalam  penelitian  ini adalah analisis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007,  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  66  Tahun 2013,  dan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan    Nomor  23 Tahun  2016  tentang  Standar  Penilaian  Pendidikan.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kepustakaan  dan  merupakan  jenis  penelitian deskriptif-analitis.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan: pertama, peraturan  mengenai  standar penilaian  pendidikan  berfungsi  untuk  menyempurnakan  peraturan sebelumnya.  Salah  satunya  bisa  dilihat  dalam  ruang  lingkup  penilaian yang ada pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007  belum  disebutkan  secara  implisit,  sedangkan  di  dalam  dua peraturan  setelahnya  telah  disebutkan  dengan  jelas. Kedua ,  peraturan mengenai  standar  penilaian  pendidikan  bersifat  mempertahankan peraturan  yang  sebelumnya  dan  juga  pengembangan  dari  peraturan
1 . Konsentrasi Pendidikan Agama Islam, Program Magister Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Vol. 4  No. 1. 2020
sebelumnya.  Seperti  pada  prinsip-prinsip  penilaian  yang  disebutkan dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  20  Tahun  2007 dikembangkan  atau  lebih  tepatnya  adalah  diinovasi  dalam  Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  66  Tahun  2013,  dan kemudian  dipertahankan  lagi  peraturan  tersebut  di  dalam  Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  23  Tahun  2016. Ketiga , peraturan  mengenai  standar  penilaian  bersifat  sangat  dinamis  dan  akan selalu berubah mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan zaman. Oleh  karenanya,  tugas  para  pendidik  adalah  terus  berkembang, berinovasi  mengikuti  dengan  pekembangan  zaman  serta  teknologi  yang ada  pada  saat  itu  supaya  bisa  melaksanakan  tugas  penilaian  sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kata  kunci : standar  penilaian , penilaian  pendidikan,  analisis  standar penilaian

## Abstract
Educational  assessment  standard  discusses  about  assessment  scope, assessment principles, assessment mechanism and procedure, assessment technical and instrument, and assessment implementation and report. The scope  of  assessment  standard  is  used  as  an  assessment  basic  of  student learning result in primary school and secondary school. The discussion in this  research  is  an  analysis  of  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional Nomor  20  Tahun  2007,  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Nomor  66  Tahun  2013,  dan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan    Nomor  23  Tahun  2016  tentang  Standar  Penilaian Pendidikan.  This  research  uses  library  research  method  and  belonging descriptive-analitical research.
The  result  of  this  research  is: first ,  regulation  of  assessment  standard  is for  improving  the  previous  regulation.  One  of  them  can  be  seen  in assessment  scope  in  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  20 Tahun  2007  which  hasn’t  been  explained  implicitly,  and  in  the  last  two regulation have been explained clearly. Second , regulation of assessment
Vol. 4  No. 1. 2020
standard is not only to sustain but also to develop the previous regulation. Such as assessment prinsiples in Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor  20  Tahun  2007  have  been  innovated  in  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  66  Tahun  2013,  and  have  been everlasting in Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun  2016. Third ,  regulation  of  assessment  standard  is  very  dynamic, and  will  be  changed  according  to  technology  expansion  and  period change.  So,  the  teacher  has  an  obligation  to  develop  and  innovate regularly  based  on  the  change  according  to  technology  expansion  and time change so that he can do the assessment according to regulation. Keywords: assessment  standard,  educational  assessment,  educational assessment analysis

## Pendahuluan
Dari sudut pandang bahasa, penilaian diartikan sebagai  proses menentukan nilai  suatu  objek. 2 Sedangkan  menurut  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Nomor  23  tahun  2016,  penilaian  merupakan  proses  pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 3 Untuk menentukan suatu nilai atau  harga  suatu  objek  diperlukan  adanya  ukuran  atau  kriteria,  misalnya  untuk mengatakan baik, sedang, kurang, diperlukan adanya ketentuan atau ukuran yang jelas  bagaimana  yang  baik,  yang  sedang,  dan  yang  kurang. 4 Sehingga,  penilaian juga  bisa  diartikan  sebagai  kegiatan  untuk  memberikan  nilai  terhadap  objek penilaian dengan menggunakan aturan tertentu.
Secara khusus, Kusaeri dan Suprananto dalam bukunya mengutip pendapat Gronlund  &  Linn  yang  mendifinisikan  penilaian  dalam  pendidikan  merupakan suatu proses  yang sistematis  yang mencangkup kegiatan penilaian, menganalisis, serta  menginerpretasikan  informasi  untuk  menentukan  seberapa  jauh  seorang siswa atau kelompok siswa mencapai tujuan pembelajaran  yang telah ditetapkan, baik aspek pengetahuan, sikap, maupun ketrampilan. 5 Penilaian dalam pendidikan merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  harus  dilaksanakan.  Oleh  karena  itu,  setiap lembaga  yang  menyelenggarakan  kegiatan  pendidikan  sudah  barang  tentu  harus melakukan  kegiatan  ini.  Hal  tersebut  dikarenakan  manfaat  dari  penilaian  yang begitu besar, yang diantaranya: 6
1. Untuk  mengetahui  tercapai-tidaknya  tujuan  intruksional,  sehingga  penilaian yang  dilakukan  haruslah  mengacu  kepada  rumusan-rumusan  tujuan intruksional.
2. Sebagai umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar.
2 Nana  Sudjana, Penilaian  dan  Hasil  Proses  Belajar  Mengajar ,  (Bandung:  Remaja Rosdakarya, cet. XVIII, 2014), hal. 3.
3 Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
4 Ibid.
5 Kusaeri, Suprananto, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 8.
6 Nana Sudjana, Penilaian hasil Proses… , hal. 3-4.
Vol. 4  No. 1. 2020
3. Sebagai  dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang  tuanya.  Dalam  laporan  tersebut,  dikemukakan  kemampuan  dan kecakapan belajar siswa dalam berbagai bidang studi dalam bentuk nilai-nilai prestasi yang dicapainya.
Kegiatan  penilaian  perlu  dan  sangat  penting  untuk  dilakukan  oleh  setiap orang,  termasuk  pendidik.  Menurut  Abdul  Majid,  dasar  atau  alasan  fungsi penilaian  dalam  proses  pendidikan  adalah;  (1)  secara  psikologis,  orang  selalu butuh  mengetahui  sudah  sampai  manakah  ia  berjalan  menuju  tujuannya,  (2) dengan  melakukan  penilaian  hasil  atau  kemajuan  peserta  didik,  sebenarnya seorang  pendidik  tidak  sedang  menilai  hasil  usaha  murid  saja,  namun  pendidik juga sekaligus menilai hasil usahanya sendiri, (3) dengan adanya penilaian seperti dalam  bentuk  raport,  dapat  memberikan  data  status  peserta  didik  di  kelasnya, selain  itu  raport  juga  digunakan  sebagai  dokumen  hasil  usaha  atau  kemajuan peserta  didik  yang  dapat  dilaporkan  kepada  orang  tua. 7 Melihat  beberapa  alasan dari  fungsi  kegiatan  penialain  sangat  banyak  yang  pada  intinya  untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.
Mengingat  lembaga  pendidikan  di  Indonesia  sangatlah  banyak,  sudah menjadi  hal  yang  lumrah  apabila  dalam  kenyataannya  terdapat  perbedaan  yang mencolok  dalam  melakukan  penilaian  maupun  dalam  menentukan  kelulusan siswa-siswa  yang  belajar  di  lembaga  pendidikan  tersebut.  Untuk  menanggapi masalah  tersebut,  pemerintah  membentuk  suatu  badan  standar  pendidikan  secara nasional yang salah satu tugasnya adalah untuk membuat standar penilaian dalam bidang  pendidikan  yang  berlaku  secara  nasional.  Standar  penilaian  telah  diatur dalam  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  maupun  peraturan  menteri pendidikan.
Peraturan  perundangan  maupun  peraturan  pemerintah  terkait  standar penilaian  pendidikan  yang  berganti  maupun  revisi  memiliki  beberapa  persamaan dan  juga  perbedaannya.  Dari  persamaan  dan  perbedaan  tersebut  akan  berkaitan dengan  implementasi  yang  berbeda  pula,  yang  tentunya  hal  tersebut  dipengaruhi
7 Abdul  Majid, Penilaian  Autentik  Proses  dan  Hasil  Belajar ,  (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 40-41.
Vol. 4  No. 1. 2020
oleh  kebijakan  kurikulum  pada  saat  itu.  Dari  semua  peraturan  mengenai  standar penilaian  pendidikan  yang  sudah  dicanangkan  pastinya  juga  memiliki  kelebihan serta kekurangannya masing-masing.

## Kajian Pustaka
a) Pengertian Penilaian Pendidikan
Standar  penilaian  pendidikan  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah  dan juga  peraturan  menteri,  telah  beberapa  kali  dilakukan  perubahan  atau  revisi mengikuti  kebutuhan  dan  situasi  pendidikan  pada  saat  itu.  Dalam  lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 23 Tahun 2016  tentang  Standar  Penilaian  Pendidikan  dijelaskan  bahwa  penilaian pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur  pencapaian-pencapaian  kompetensi  peserta  didik  yang  mencakup: penilaian  otentik,  penilaian  diri,  penilaian  berbasis  portofolio,  ulangan, ulangan  harian,  ulangan  tengah  semester,  ulangan  akhir  semester,  ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah. Penilaian pencapaian kompetensi  peserta didik mencakup kompetensi  sikap,  pengetahuan,  dan  keterampilan  yang  dilakukan  secara berimbang  sehingga  dapat  digunakan  untuk  menentukan  posisi  relatif  setiap peserta  didik  terhadap  standar  yang  telah  ditetapkan. 8 Dalam  aturan  tersebut telah  disebutkan  beberapa  standar  penilaian  yang  bisa  dijadikan  acuan  bagi para pendidik di Indonesia dalam melakukan penilaian.
Penilaian  menurut  Arifin  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  guru secara  sistematis  dan  berkesinambungan. 9 Penilaian  merupakan  serangkaian kegiatan  untuk  memperoleh,  menganalisis,  dan  menafsirkan  data  tentang proses  dan  hasil  belajar  peserta  didik  yang  dilakukan  secara  sistematis  dan berkesinambungan,  sehingga  menjadi  informasi  yang  bermakna  dalam pengambilan  keputusan. 10 Serangkaian  kegiatan  penilaian  dapat  dilakukan
8 Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
9 Z Arifin, Evaluasi Pembelajaran , (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), hal. 14.
10 A Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 16.
Vol. 4  No. 1. 2020
oleh  pendidik  saat  masih  berada  dalam  lingkup  pembelajaran  kelas  maupun saat berada di luar kelas.
Ridwan Abdillah mendefinisikan penilaian pada upaya sistematik yang dilakukan  melalui  pengumpulan  data  atau  informasi  yang  sahih  (valid)  dan reliabel  yang  kemudian  data  atau  informasi  tersebut  diolah  sebagai pertimbangan  dalam  mengambil  kebijakan  suatu  program  pendidikan. 11
Upaya  sistematik  untuk  melakukan  kegiatan  penilaian  telah  dirancang  dan diatur  sedemikian  rupa  dalam  peraturan  menteri  maupun  peraturan pemerintah  yang  mana  peraturan  tersebut  berguna  sebagai  acuan  melakukan kegiatan penilaian.
b) Prinsip-prinsip Penilaian
Kusaeri  dan  Suprananto  dalam  bukunya  mengutip  Depdiknas  2009, bahwa  beberapa  hal  yang  menjadi  prinsip  penilaian  adalah;  (1)  proses penilaian  harus  dalam  satu  rangkaian  dari  proses  pembelajaran,  (2) mencerminkan  masalah  dunia  nyata,  (3)  menggunakan  berbagai  ukura, metode,  dan  kriteria  yang  sesuai  dengan  pengalaman  belajar,  (4)  bersifat holistik  yang  mencakup  semua  aspek  dari  tujuan  pembelajaran. 12 Untuk melakukan  penilaian  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  aturan,  setiap  pendidik atau  praktisi  pendidikan  perlu  memegang  prinsip-prinsip  dalam  melakukan penilaian.  Melanjutkan  prinsip  tersebut  akan  mengarah  kepada  tujuan penilaian  yang  hendaknya  diarahkan  kepada  empat  hal  berikut;  (1) penelusuran,  yaitu  untuk  menelusuri  agar  pembelajaran  sesuai  dengan rencana, (2) pengecekkan, untuk melihat adakah kelemahan-kelemahan yang dialami  oleh  siswa,  (3)  pencarian,  untuk  menemukan  hal-hal  yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran,  (4)  penyimpulan,  untuk  meyimpulkan  siswa  sudah  mengusai seluruh  kompetensi  atau  belum. 13 Dengan  mengarahkan  pada  tujuan penilaian,  seorang  pendidik  diharapkan  dapat  melakukan  penilaian  terhadap peserta  didik,  terhadap  dokumen  pembelajaran,  proses  pembelajaran,  hingga
11 Ridwan Abdullah Sani, Penilaian Autentik , (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 15.
12 Kusaeri dan Suprananto, Pengukuran dan Penilaian… , hlm. 8-9.
13 Ibid ., hlm. 9
Vol. 4  No. 1. 2020
metode atau strategi yang pendidik gunakan dalam melakukan pembelajaran. Atau dengan kata lain, penilaian tidak hanya diterapkan kepada peserta didik saja melainkan juga penilaian dilakukan kepada diri pendidik.
c) Ranah Penilaian
Masyarakat pada umumnya masih memiliki pandangan bahwa kegiatan penilaian pendidikan hanya terdiri dari test tertulis dan lisan. Namun, dengan berkembangnya  ilmu  pengetahuan,  kini  penilaian  pendidikan  sudah mengalami  kemajuan  atau  perbaikan  yang  lebih  baik.  Abdul  Majid menyebutkan, bahwa ranah penilaian ada tiga, yaitu: 14
1. Ranah kognitif
Aspek  kognitif  dibedakan  menjadi  enam  jenjang  yaitu  aspek pengetahuan,  pemahaman,  penerapan,  analisis,  sistesis,  dan  evaluasi. Aspek  tersebut  disebutkan  secara  berurutan  dari  ranah  atau  kemampuan paling  sederhana  atau  paling  mudah  hingga  ranah  atau  kemampuan  yang paling sulit. Namun, pada intinya ranah kognitif menilai peserta didik dari segi kemampuannya dalam berfikir, atau menyelesaikan masalah.
2. Ranah Afektif
Secara umum, ranah afektif diartikan sebagai internalisasi sikap yang menunjukkan  ke  arah  batiniah  yang  terjadi  bila  individu  menjadi  sadar tentang  nilai  yang  diterima  dan  kemudian  mengambil  sikap  sehingga kemudian menjadi bagian dari dirinya dalam menentukan tingkah lakunya. Jenjang  kemampuan  dalam  ranah  afektif  adalah  menerima,  menjawab, menilai, dan organisasi.
3. Ranah Psikomotorik
Merupakan  ranah  keterampilan  yang  harus  dimiliki  oleh  peserta didik,  kemampuan  tersebut  meliputi  membuat,  mengaitkan,  merancang, dan  berbagai  kemampuan  yang  menuntut  peserta  didik  untuk  berkreasi sesuai dengan kemampuan serta tuntutan dari pendidik.
d) Mekanisme dan prosedur Penilaian
14 Abdul Majid, Penilaian Autentik …, hlm 45-54.
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  ,  mekanisme  diartikan  sebagai cara  kerja  suatu  organisasi,  perkumpulan  dan  sebagainya. 15 Sedangkan prosedur  diartikan  sebagai  tahap  kegiatan  untuk  menyelesaikan  suatu aktivitas. 16 Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  mekanisme  dan  prosedur  di dalam  penilaian  merupakan  cara  yang  harus  dilakukan  dalam  kegiatan penilaian dan tahap dalam melakukan penilaian tersebut juga harus dilalui.
e) Teknik dan Instrumen Penilaian
Teknik  adalah  metode  atau  sistem  mengerjakan  sesuatu. 17 Sedangkan instrumen  diartikan  dengan  alat  yang  digunakan  untuk  mengerjakan sesuatu. 18 Sehingga  dari  dua  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa teknik dan istrumen dalam penilaian merupakan metode atau cara melakukan penilaian yang didukung dengan alat dalam melakukan penelitian tersebut.

## f) Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian
Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh praktisi pendidikan dengan waktu yang  telah  ditentukan.  Dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia,  arti  dari  pelaksaan adalah  proses,  cara,  perbuatan  melaksanakan  (rancangan,  keputusan,  dan sebagainya), dan pelaporan adalah proses cara, perbuatan melapor. 19 Melihat pengertian  di  atas,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  pelaksanaan  dan pelaporan  merupakan  sebuah  proses  dalam  melaksanakan  penilaian,  dengan menggunakan cara tertentu.

## Metodologi
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan  dan  kegunaan  tertentu. 20 Suatu  metode  penelitian  memiliki  rancangan penelitian  yang  menggambarkan  prosedur  atau  langkah-langkah  yang  harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data dan kondisi arti apa data dikumpulkan,
15 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat.
16 Ibid.
17 Ibid. 18 Ibid.
19 Ibid.
20 Sugiyono, Metode Penelitian Pedidikan: Pendekatan Kuantitataif, Kualitatif, dan R&D , cet. 15, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 3.
dan  dengan  cara  bagaimana  data  tersebut  dihimpun  dan  diolah. 21 Dalam penelitian  ini,  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan  atau library research .
Jenis penelitian tesis ini adalah jenis deskriptif-analisis untuk menjelaskan standar  penilaian  yang  telah  ditetapkan  oleh  peraturan  pemerintah,  serta menganalisnya.  Sumber  utama  penelitian  ini  adalah  Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  66  Tahun  2013,  dan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

## Hasil dan Diskusi
Penilaian pendidikan secara yuridis diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun  2003  yang  kemudian  dijabarkan  di  dalam  tiga  peraturan  pemerintah tentang    Standar  Nasional  Pendidikan.  Di  dalam  peraturan  pemerintah  tersebut dibahas  mengenai  standar  penilaian  pendidikan.  Namun,  pembahasan  mengenai standar  penilaian  pendidik  lebih  rinci  lagi  masuk  dalam  peraturan  menteri pendidikan.  Peraturan  Menteri  Nasional  Nomor  20  Tahun  2007  tentang  Standar Nasional Pendidikan merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun  2005.  Melihat  dari  tahunnya,  penyusunan  peraturan  menteri  tersebut membutuhkan waktu kurang lebih dua tahun untuk menjadi penjabaran mengenai standar penilaian pendidikan.
Standar  penilaian  pendidikan  selanjutnya  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 yang merupakan penjabaran dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  2013.  Untuk  selanjutnya  perubahan atas  peraturan  menteri  tersebut  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Nomor  23  Tahun  2016  yang  merupakan  penjabaran  dari  Peraturan Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2015.  Melihat  berbagai  perubahan  atas  peraturan
21 Nana  Syaodih  Sukmadinata, Metode  Penelitian  Pendidikan ,  cet.  10,  (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2015. Hlm. 52
Vol. 4  No. 1. 2020
tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  peraturan  menteri  baru  akan  ditetapkan mengacu  kepada  peraturan  pemerintah.  Dalam  peraturan  pemerintah  mengenai standar  nasional  pendidikan,  pembahasan  yang  tercantum  merupakan  kebijakan pendidikan  secara  nasional,  sedangkan  untuk  peraturan  menteri  pendidikan tersebut  membahas  lebih  detil  mengenai  aspek-aspek  yang  dibahas  di  dalam pereturan pemerintah.
Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  standar penilaian  pendidikan  merupakan  kriteria  mengenai  ruang  lingkup  penilaian, prinsip-prinsip  penilaian,  mekanisme  dan  prosedur  penilaian,  teknik  dan instrumen  penilaian,  serta  pelaksanaan  dan  pelaporan  penilaian.  Meskipun  tidak semua kriteria tersebut tidak semua tercantumkan secara implisit dalam peraturan menteri,  akan  tetapi  kriteria  yang  lebih  pokok  lagi  yakni  pembahasan  mengenai ruang  lingkup  penilaian,  mekanisme  dan  prosedur  penilaian,  dan  juga  instrumen penilaian.  Maka  dalam  tulisan  ini,  analisis  standar  penilaian  pendidikan  akan berfokus kepada ketiga kriteria pokok tersebut.

## 1) Prinsip-Prinsip Penilaian
Di  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  20  Tahun 2007,  disebutkan  terdapat  Sembilan  prinsip  penilain  yang  harus  dipegang teguh  oleh  praktisi  pendidikan,  yang  kesembilan  prinsip  tersebut  adalah, shahih,  objektif,  adil,  terpadu,  terbuka,  menyeluruh  dan  berkesinambungan, sistematis,  beracuan  kriteria,  dan  akuntabel.  Kesembilan  prinsip  tersebut tertuang  sama  persis  mulai  dari  penyebutan,  urutan  penulisan,  hingga penulisannya  di  dalam  Peraturan  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan Nomor  23  Tahun  2016.  Berbeda  dengan  Peraturan  Pendidikan  dan Kebudayaan  Nomor  66  Tahun  2013,  di  sana  tertulis  prinsip  penilaian  hanya disebutkan  enam  poin  saja,  yaitu  objektif,  terpadu,  ekonomis,  transparan, akuntabel, dan edukatif.
Melihat  penjabaran  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  Peraturan Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  23  Tahun  2016  kembali memberlakukan  atau  perbaku  kepada  prinsip  yang  terdapat  di  dalam Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  20  Tahun  2007  tanpa
Vol. 4  No. 1. 2020
menambahkan  atau  mengurangi,  padahal  menurut  penulis  prinsip  yang tertuang  di  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  20  Tahun 2007    beberapa  prinsip  memiliki  pengertian  yang  hampir  mirip,  seperti objektif  dengan  adil,  terpadu,  menyeluruh  dan  berkesinambungan,  dan sistematis  itu  memiliki  penjabaran  pengertian  yang  hampir  mirip.  Yang kesemua  kemiripan  tersebut  sebenarnya  telah  diringkas  di  dalam  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013.

## 2) Ruang Lingkup Penilaian
Ruang  lingkup  atau  dapat  juga  dipahami  sebagai  cakupan  objek penilaian  hasil  belajar  peserta  didik  yang  meliputi  penilaian  kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lingkup penilaian dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 disebutkan dalam Bab II pasal 2 dan 3. Selain menyebutkan aspek penilaian hasil belajar peserta didik yang meliputi aspek  sikap,  pengetahuan,  dan  keterampilan,  disampaikan  pula  penilaian pendidikan berdasarkan subjek penilaian, yaitu penilaian yang dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan juga oleh pemerintah,
Ruang lingkup penilaian yang disebutkan dalam Permendikbud Nomor 66  Tahun  2013  meliputi  kompetensi  sikap,  pengetahuan,  dan  keterampilan yang  dilakukan  secara  berimbang  sehingga  dapat  digunakan  untuk menentukan  posisi  relatif  setiap  peserta  didik  terhadap  standar  yang  telah ditetapkan.  Cakupan  penilaian  merujuk  kepada  ruang  lingkup  materi, kompetensi  mata  pelajaran/kompetensi  muatan/kompetensi  program,  dan proses.  Namun,  dalam  Permendiknas  Nomor  20  Tahun  2007,  tidak disebutkan secara implisit ruang lingkup penilaian yang harus dilakukan oleh subjek penilaian. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut.
No.  Peraturan Menteri
Ruang Lingkup Penilaian 1. Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional  Nomor  20  Tahun 2007 Tidak disebutkan 2. Peraturan  Menteri  Pendidikan  Cakupan penilaian adalah
Vol. 4  No. 1. 2020
dan  Kebudayaan  Nomor  66 Tahun 2013 kompetensi  sikap,  pengetahuan  dan keterampilan. 3. Peraturan  Menteri  Pendidikan dan  Kebudayaan  Nomor  23 Tahun 2016 Aspek penilaian meliputi aspek sikap untuk menilai perilaku peserta didik, aspek  pengetahuan  untuk  menilai penguasaan pengetahuan peserta didik,  serta  aspek  keterampilan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Untuk penilaian aspek sikap
dilakukan  oleh  pendidik  saja.  Aspek pengetahuan  dan  keterampilan  dapat dilakukan  oleh  satuan  pendidikan, dan pemerintah.
Melihat tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penilaian pendidikan  pada  tahun  2007  belum  mengutamakan  penilaian  sikap  dan keterampilan.  Hal  tersebut  di  dukung  dengan  tidak  dicantumkannya  lingkup penilaian yang seharusnya memang dibahas dalam peraturan tersebut. Selain itu, dalam praktik kebijakannya, terdapat  pelaksanaan ujian nasional sebagai salah  satu  penentu  kelulusan  yang  mana  ujian  nasional  yang  dilaksanakan merupakan  penilaian  yang  lebih  dominan  dalam  menilai  aspek  kognisi  atau pengetahuan. Selain itu, dengan adanya perubahan di Peraturan Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  66  Tahun  2013,  ruang  lingkup  telah disebutkan dengan jelas dan lebih lengkap, sehingga penilain yang dilakukan tidak hanya mengacu kepada penilain pengetahuan saja, namun perilaku serta kemahiran  lain  dalam  melaksanakan  tugas  dapat  dilakukan  juga.  Dengan adanya,  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  23  Tahun 2016, ruang lingkup dijabarkan lebih rinci dan lebih detil lagi.
Vol. 4  No. 1. 2020

## 3) Mekanisme dan Prosedur Penilaian
Untuk penjabaran yang lebih lengkap perhatikan tabel berikut.
No.  Peraturan Menteri Mekanisme dan prosedur Penilaian 1. Peraturan Menteri Pendidikan  Nasional Nomor 20 Tahun 2007
 Penilaian  hasil  belajar  pada  jenjang pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.
 Penilaian  yang  dilakukan  oleh  pendidik meliputi: ulangan tengah semester, ulangan  akhir  semester  dan  ulangan kenaikan  kelas  di  bawah  koordinasi satuan pendidikan.
 Penilaian  akhlak  mulia  sebagai  aspek afektif  dilakukan  oleh  pendidik  mata pelajaran  agama  dengan  memanfaatkan informasi  dari  pendidik  mata  pelajaran lain.
 Penilaian  yang  dilakukan  oleh  satuan pendidikan adalah ujian sekolah/madrasah  dengan  langkah:  (a) menyusun kisi-kisi ujian, (b) mengembangkan instrumen, (c) melaksanakan  ujian,  (d)  mengolah  dan menentukan  kelulusan  peserta  didik  dari ujian sekolah/madrasah, dan (e) melaporkan  dan  memanfaatkan  hasil penilaian.
 Penilaian  oleh  pemerintah  dilakukan melalui Ujian Nasional yang diselenggarakan  oleh  Badan  Nasional

## Pendidikan
 Hasil  UN  menjadi  salah  satu  penentu kelulusan  dari  satuan  pendidikan  yang kriteria  kelulusannya  ditetapkan  setiap tahun oleh Menteri berdasarkan rekomendasi BSNP.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013  Penilaian  hasil  belajar  pada  jenjang pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah/lembaga mandiri.
 Penilaian  hasil  belajar  yang  dilakukan oleh pendidik meliputi: penilaian otentik, penilaian projek, ulangan harian, ulangan tengah  semester,  dan  ulangan  akhir semester.
 Penilaian oleh satuan pendidikan dilakukan melalui ujian tingkat kompetensi dan ujian sekolah.
 Ujian nasional dilakukan oleh pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016  Penilaian  oleh  pendidik  untuk  menilai aspek sikap dilakukan melalui
pengamatan,  dan  teknik  lain  yang relevan. Untuk menilai aspek
pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis,  tes  lisan,  dan  penugasan.  Untuk menilai  aspek  keterampilan  dilakukan melalui praktik, produk, proyek,
portofolio, atau teknik lainnya.
Vol. 4  No. 1. 2020
 Penilaian oleh satuan pendidikan di akhir jenjang  pendidikan  dilakukan  melalui ujian  sekolah/madrasah.  Penilaian  hasil belajar  oleh  satuan  pendidikan  pada semua  pelajaran  mencangkup  aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 Penilaian  oleh  pemerintah  dilakukan melalui  ujian  nasional,  survei,  atau sensus.
Melihat  tabel  di  atas,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  mekanisme penilaian  berdasarkan  Permendikbud  Nomor  23  Tahun  2016  lebih  lengkap dan  lebih  detil  dibandingkan  dengan  dua  permendikbud  sebelumnya.  Selain itu, dalam Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 belum dijelaskan mengenai mekanisme  penilaian  yang  menilai  dari  ketiga  aspek,  yaitu  sikap, pengetahuan  dan  keterampilan.  Pengungkapan  penilaian  aspek  sikap  dalam Permendiknas tersebut dilakukan oleh Pendidik untuk Mata Pelajaran Agama, sehingga  itu  bukan  wewenang  dari  pendidik  mata  pelajaran  lainnya.  Hal  ini tentu saja akan menjadikan hasil penilaian sikap kemungkinan besar bersifat subjektif,  karena  penilaiannya  merupakan  hak  dari  pendidik  mata  pelajaran agama. Selain itu, dalam Permendiknas tersebut juga disebutkan bahwa Ujian Nasional  merupakan  salah  satu  penentu  kelulusan  peserta  didik,  akan  tetapi dalam  kenyataan  dan  praktiknya  Ujian  Nasional  merupakan  satu-satunya penentu kelulusan peserta didik.

## 4) Teknik dan Instrumen Penilaian
Teknik  penilaian  merupakan  serangkan  cara  yang  digunakan  untuk menilai hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar harus mencangkup aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Teknik atau cara penilaian yang  dapat  digunakan  oleh  pendidik  sangatlah  beragam,  namun  dalam Permendiknas  Nomor  20  Tahun  2007,  teknik  penilaian  disebutkan  hanya sebatas  pada  teknik  penilaian  tes  yang  meliputi  tes  tertulis,  tes  lisan,dan  tes
Vol. 4  No. 1. 2020
praktik,  observasi,  penugasan  perseorangan  atau  kelompok  dan  atau  bentuk lainnya  yang  sesuai  dengan  karakteristik  kompetensi  dan  tingkat perkembangan pseserta didik.
Seharusnya,  dalam  peraturan  menteri  tersebut  lebih  dijabarkan  lagi teknik  penilaian  yang  lebih  beragam  dan  kegunaannya  untuk  menilai  aspek pengetahuan, sikap, atau untuk menilai aspek keterampilan. Namun, memang sejak  awal  dikatakan  bahwa  dalam  peraturan  ini,  aspek  pengetahuan merupakan  aspek  yang  paling  dominan  yang  menjadi  objek  penilaian.  Hal tersebut  didukung  oleh  kurangnya  peran  pendidik  dan  juga  peserta  didik dalam  melakukan  penilaian  sikap  serta  keterampilan  yang  bisa  dilakukan dengan  menggunakan  teknik  penilaian  diri  (self  asesmen),  portofolio, penilaian proyek dan lain sebagainya.
Dalam  Permendikbud  Nomor  66  tahun  2013,  teknik  dan  intrumen penilaian yang digunakan untuk menilai kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri dan penilaian teman sejawat adalah daftar cek atau  skala  penilaian  yang  disertai  rubrik,  sedangkan  jurnal  berisi  catatan pendidik. Teknik penilaian untuk menilai kompetensi pengetahuan dilakukan melalui  tes  tertulis,  tes  lisan  dan  penugasan.  Sedangkan  untuk  teknik penilaian  aspek  keterampilan  dilakukan  melalui  penilaian  kinerja,  yang biasanya menggunakan tes praktik, projek dan penilaian portofolio.
Dalam  permendikbud  tersebut,  penilaian  tidak  hanya  dilakukan  oleh guru,  cara  yang  digunakan  dalam  penilaian  melibatkan  peserta  didik  dalam menilai  dirinya  sendiri  dan  atau  menilai  temannya.  Penilaian  ini  berguna sebagai  konfirmasi  atas  penilaian  dengan  teknik  observasi  yang  dilakukan oleh  pendidik  untuk  mendapatkan  penilaian  yang  objektif.  Selain  itu, penilaian  keterampilan  dengan  menggunakan  teknik  penilaian  kinerja  sangat mendukung  untuk  melihat  bagaimana  kinerja  dan  kemampuan  peserta  didik dalam  menangkap  pengetahuan  yang  kemudian  diaplikasikan  ke  dalam praktik atau kerja nyata.
Vol. 4  No. 1. 2020
Teknik  dan  intrumen  penilaian  dalam  Permendikbud  Nomor  23  Tahun 2016 dibahas dalam Bab VII pasal 14. Teknik penilaian yang digunakan oleh pendidik  berupa  tes,  pengamatan,  penugasan  perseorangan  atau  kelompok, dan  bentuk  lainnya  yang  sesuai  dengan  karakteristik  peserta  didik.  Teknik penilaian  yang  digunakan  oleh  satuan  pendidikan  dalam  bentuk  penilaian akhir  atau  ujian  sekolah.  Penilaian  yang  dilakukan  pemerintah,  teknik  yang digunakan dalam bentuk Ujian Nasional.
Penjabaran  mengenai  teknik  dan  instrumen  penilaian  dalam permendikbud  tersebut  tidak  beragam,  karena  tidak  menyebutkan  teknik penilaian  untuk  menilai  aspek  sikap,  pengetahuan,  atau  keterampilan. Meskipun  dalam  Permendikbud  tersebut  pembagian  dalam  setiap  kriteria berdasarkan  subjek  penilaian,  namun  hal  yang  kurang  diperhatikan  adalah dalam penjabaran teknik penilaian tidak lebih detil dari Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013.

## 5) Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian
Pelaksanaan  penilaian  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional Nomor 20 Tahun 2007 dilakukan oleh pendidik mengacu kepada silabus, dan dalam  waktu  yang  telah  dirancang  sesuai  dengan  waktu  yang  telah ditentukan.  Dalam  melakukan  penilaian,  pendidik  memberikan  komentar mendidik  terhadap  hasil  penilaian  peserta  didik.  Pelaporan  penilaian  oleh pendidik  dilakukan  setiap  akhir  semester  kepada  satuan  pendidikan  disertai dengan  deskripsi  singkat.  Yang  menjadi  garis  bawah  dalam  permendiknas tersebut  adalah  penilaian  akhlak  yang  dibebankan  kepada  guru  Pendidikan Agama dan untuk penilaian kepribadian dibebankan kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan.  Hal  ini  menurut  penulis  merupakan  dikotomi  dalam  hal penilaian.  Karena  sebenarnya  dalam  setiap  pembelajaran,  setiap  guru  mata pelajaran memiliki pengalaman  yang berbeda, sehingga kurang tepat  apabila di  dalam  memberikan  penilaian  hanya  dibebankan  kepada  salah  satu  guru mata pelajaran saja.
Dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  66 Tahun  2013,  pelaksanaan  penilaian  yang  dilakukan  pendidik  perlu
mempertimbangkan  pengkajian  silabus  sebagai  acuan  dalam  membuat rencana dan kriteria penilaian pada awal semester. 22 Dengan begitu penilaian akan  terarah  dan  terjadwal  sesuai  dengan  rencana  dan  sesuai  dengan kompetensi yang diajarkan. Pelaporan penilaian oleh pendidik berbentuk nilai atau  deskripsi  pencapaian  kompetensi,  termasuk  untuk  kompetensi  sikap spiritual  dan  sikap  sosial.  Penilaian  yang  dilakukan  oleh  satuan  pendidikan dalam bentuk  ujian tengah semester, ujian akhir  semester, dan ujian sekolah atau  madrasah.  Sedangkan  untuk  pelaporannya  adalah  dengan  melaporan kepada  orang  tua  dan  dinas  pendidikan  setempat.  Penilaian  yang  dilakukan oleh pemerintah adalah dengan Ujian Nasional yang kisi-kisinya sudah dibuat oleh  Pemerintah  dan  pengembangannya  disesuaikan  dengan  daerah  masing- masing.
Untuk pelaksanaan dan pelaporan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tidak dijelaskan secara rinci di dalam satu  pembahasan  tersendiri,  namun  secara  umum  pelaksanaan  penilaian dilakukan  oleh  pendidik,  satuan  pendidikan  dan  pemerintah  yang  hampir sama  dengan  peraturan  sebelumnya.  Tidak  ada  ketentuan  khusus  terkait pelaporan  penilaian  setelah  dilakukan  pelaksanaannya.  Melihat  ketiga peraturan  menteri  pendidikan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  peraturan  yang paling  jelas  dalam  menjabarkan  pelaksanan  dan  pelaporan  penilaian  adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013.

## Penutup
Penilaian  sebagai  komponen  penting  di  dalam  proses  pendidikan  sudah sepantasnya  dipahami  dan  dilaksanakan  oleh  para  pihak  yang  bertugas  untuk melakukan  penilaian.  Beberapa  hal  yang  berhubungan  dengan  kebijakan  yang tertuang di dalam peraturan perundangan memang harus menjadi pedoman utama dalam  melakukan  kegiatan  penilaian  dan  kegiatan  lainnya  yang  berhubungan dengan  pendidikan.  Akan  tetapi,  sebagai  orang-orang  yang  berada  di  dalam kegiatan  belajar  mengajar  tentunya  tidak  akan  pernah  merasa  nyaman  apabila kebijakan tersebut bertentangan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya.
22 Lihat di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013.
Vol. 4  No. 1. 2020
Sebuah  kebijakan  tidaklah  selamanya  berada  dalam  keadaan  yang  dapat dilaksanakan  atau  diterapkan  dengan  sempurna,  ada  kalanya  peraturan  tersebut dirubah  menyesuaikan  dengan  keadaan  yang  ada.  Terlebih  jika  kebijakan  itu menyangkut kegiatan pendidikan yang cakupannya sangat luas, yang berarti juga permasalahan  yang  dihadapi  sangatlah  kompleks.  Untuk  menyasati  hal  tersebut, terkait dengan peraturan mengenai standar penilaian pendidikan, seorang pendidik khususnya  dan  praktisi  pendidikan  pada  umumnya  harus  memahami  kebijakan tersebut.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan: pertama, peraturan  mengenai  standar penilaian  pendidikan  berfungsi  untuk  menyempurnakan  peraturan  sebelumnya. Salah satunya bisa dilihat dalam ruang lingkup penilaian yang ada pada Peraturan Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  20  Tahun  2007  belum  disebutkan  secara implisit,  sedangkan  di  dalam  dua  peraturan  setelahnya  telah  disebutkan  dengan jelas. Kedua ,  peraturan  mengenai  standar  penilaian  pendidikan  bersifat mempertahankan  peraturan  yang  sebelumnya  dan  juga  pengembangan  dari peraturan  sebelumnya.  Seperti  pada  prinsip-prinsip  penilaian  yang  disebutkan dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  20  Tahun  2007 dikembangkan  atau  lebih  tepatnya  adalah  diinovasi  dalam  Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013, dan kemudian dipertahankan lagi  peraturan  tersebut  di  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Nomor  23  Tahun  2016. Ketiga ,  peraturan  mengenai  standar  penilaian  bersifat sangat  dinamis  dan  akan  selalu  berubah  mengikuti  perkembangan  teknologi  dan perubahan zaman. Oleh karenanya, tugas para pendidik adalah terus berkembang, berinovasi mengikuti dengan pekembangan zaman serta teknologi  yang ada pada saat  itu  supaya  bisa  melaksanakan  tugas  penilaian  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku.

## Daftar Pustaka
Peraturan Menteri
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  66
Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
Jurnal
Alimuddin, Penilaian  dalam  Kurikulum  2013 ,  Jurnal  Proceeding  Seminar Nasional, Vol. 1, No. 1, 2014.
Anwar, Saepul dan Agus Fakhruddin, Pendidikan Agama Islam di Sekolah: Studi Evaluatif terhadap Guru PAI SMP dan SMA di Bandung , Jurnal Pendidikan Agama Islam, Ta’lim Volume 14 No.2 Tahun 2016.
Slamet  Soewandi,  A.M. Penilaian  Pembelajaran  dengan  Portofolio ,  Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra.
Buku
Kamus Besar Bahasa Indonesia Keempat.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Kelima.
Arifin, Z. 2012. Evaluasi Pembelajaran . Bandung: Remaja Rosda Karya.
Kusaeri,  Suprananto.  2012. Pengukuran  dan  Penialain  dalam  Pendidikan . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Majid,  Abdul.  2014. Penilaian  Autentik  Proses  dan  Hasil  Belajar .  (Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Sani, Ridwan Abdullah. 2016. Penilaian Autentik . Jakarta: Bumi Aksara.
Sudjana,  Nana.  2014 Penilaian  dan  Hasil  Proses  Belajar  Mengajar .  Bandung: Remaja Rosdakarya.
Sudijono,  A.  2011. Pengantar  Evaluasi  Pendidikan .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Sugiyono.  2012. Metode  Penelitian  Pedidikan  Pendekatan  Kuantitataif, Kualitatif, dan R&D . cet. 15. Bandung: Alfabeta.
Sukmadinata,  Nana  Syaodih.  2015. Metode  Penelitian  Pendidikan .  cet.  10. Bandung: Remaja Rosdakarya.