## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.277-292 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.347

## EFEKTIVITAS UPAYA PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DI YUNANI: Analisis Istanbul Convention 2018-2022
Adelia Citra Dwi Trisnawati 1 , Firsty Chintya Laksmi Perbawani 2
1,2 Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur Correspondet author : firsty.chintya.hi@upnjatim.ac.id Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

## Abstract
Gender-based violence is a phenomenon that is widespread throughout the world and is a concern  for  human  security.  For  this  reason,  the  Council  of  Europe  formed  the  Istanbul Convention  to  combat  gender-based  violence, especially  in  Europe.  The  main  focus  of  this research is to analyze the effectiveness of the Istanbul Convention as an international regime in  Greece,  as  the  country  with  the  lowest  level  of gender equality  in  Europe,  using  Regime Effectiveness theory. The research method uses an explanatory research type which aims to explain the position of the variables studied and the cause-and-effect relationships that exist between the variables. The results of this research prove that the Istanbul Convention can be categorized as an effective international regime in Greece, along with the implementation of policies that are in line with the values and objectives of  the convention. Thus, this research shows that the Istanbul Convention was able to achieve its effectiveness as an international regime in Greece.

## Keywords: Effectiveness; Gender Based Violence; Greece; Istanbul Convention

## Abstrak
Kekerasan  berbasis  gender  merupakan  fenomena  yang  tersebar  di  seluruh  dunia  dan menjadi  kekhawatiran  bagi  keamanan  manusia.  Untuk  itu,  Council  of  Europe  membentuk Istanbul Convention untuk memerangi kekerasan berbasis gender, khususnya di Eropa. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas Istanbul Convention sebagai rezim internasional di Yunani, sebagai negara dengan tingkat kesetaraan gender paling rendah di Eropa, dengan menggunakan teori Efektivitas Rezim. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian eksplanatif yang bertujuan untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti  serta  hubungan  sebab-akibat  yang  ada  antar  variabel.  Hasil  penelitian  ini membuktikan  bahwa  Istanbul  Convention  dapat  dikategorikan  sebagai  rezim  internasional yang efektif di Yunani, seiring dengan implementasi kebijakan yang sejalan dengan nilai dan tujuan  konvensi  tersebut.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Istanbul Convention mampu mencapai efektivitasnya sebagai rezim internasional di Yunani.

## Kata Kunci: Efektivitas; Istanbul Convention; Kekerasan Berbasis Gender
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena yang saat ini banyak terjadi di  seluruh  penjuru  dunia  yang  berdampak  pada  individual  berdasarkan  jenis  kelamin dan/atau identitas gender. Kekerasan ini disebabkan pada ketidaksetaraan antara laki-laki dan  perempuan  berdasarkan  peran  gender  yang  ditetapkan  secara  sosial  yang  masih berakar  kuat  dalam  benak  masyarakat.  Kekerasan  berbasis  gender  juga  diartikan  sebagai
kekerasan yang mencerminkan ketidaksetaraan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dan  melanggengkan  subordinasi  dan  merendahkan  nilai  (devaluasi)  perempuan dibandingkan  laki-laki  (Rico,  1997).  Kekerasan  ini  pulalah  yang  terus  menjadi  salah  satu pelanggaran  manusia  yang  paling  menonjol  di  masyarakat. Istanbul  Convention mengkategorikan kekerasan berbasis gender menjadi empat bentuk; kekerasan fisik, seksual, psikologis  dan  ekonomi.  Beberapa  contoh  bentuk  kekerasan  berbasis  gender  yang  sering terjadi  adalah  kekerasan  oleh  pasangan  ( intimate  partner  violence ),  pelecehan  dan kekerasan seksual, mutilasi alat kelamin perempuan, hingga pembunuhan perempuan demi kehormatan ( honor killing ).
Kekerasan berbasis gender merupakan fenomena yang menyebar di seluruh penjuru dunia,  termasuk  kawasan  Eropa.  Eropa  memiliki  tradisi  panjang  aktivisme  perempuan, menyampaikan  isu  seputar  partisipasi  perempuan  dalam  politik,  kekerasan  seksual, kesenjangan upah  (Sosa, 2020). Walau begitu, di kawasan Uni Eropa (UE) terdapat satu dari tiga  perempuan  menjadi  korban  kekerasan  berbasis  gender,  baik  fisik  maupun  seksual (European  Comission,  2022)  dengan  skor  indeks  kesetaraan  gender  yang  dibuat  oleh European  Institute  for  Gender  Equality (EIGE)  sebesar  68.6  dari  100.  Survey  EIGE  juga menyatakan bahwa negara anggota UE yang menempati tingkat kesetaraan gender yang paling  rendah  adalah  negara  Yunani  dengan  skor  indeks  kesetaraan  gender  sebesar  53.4 dari  100  (European  Institute  for  Gender  Equality).  Di  Yunani  sendiri  bentuk  kekerasan terhadap perempuan yang kerap terjadi adalah kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual oleh pasangan dengan tingkat persentase sebesar 19% (UN Women, n.d.). Pada tahun 2021 terdapat  peningkatan  yang  signifikan  terhadap  pelaporan  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga sebanyak 3.683 kasus dibandingkan pada tahun 2020 (Greek Republic, 2021). Tidak hanya  itu,  di  Yunani,  kekerasan  juga  terjadi  pada  perempuan  yang  sedang  mengandung, dengan  sekitar  6%  perempuan  mengalami  kekerasan  di  masa  kehamilan    (Antoniou  & Iatrakis, 2019).  Salah satu tantangan dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender di Eropa adalah kurangnya data yang terkumpul terkait kekerasan berbasis gender, terlebih di Yunani dengan pandangan bahwa kekerasan berbasis gedner masih merupakan hal yang tabu untuk dibahas  (Kravvariti & Browne, 2023). Hal ini dapat dilihat dengan belum adanya data  yang  dapat  diandalkan  dan  dapat  dibandingkan  mengenai  kasus-kasus  kekerasan berbasis gender (European Institute for Gender Equality).
Pengumpulan data yang masih kurang dan belum maksimal dari seluruh negara UE dan  adanya  perbedaan  kebijakan  domestik  dalam  merespon  kasus  kekerasan  berbasis gender  merupakan  dasar  dari  dibentuknya Istanbul  Convention  (The  Council  of  Europe Convention  on  Preventing  and  Combating  Violence  against  Women  and  Domestic Violence) yang  dibentuk  oleh Council  of  Europe (CoE)  pada  7  April  2011  dan  diresmikan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.277-292 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.347
pada 11 Mei 2011 (Council of Europe, n.d.). Istanbul Convention sendiri merupakan sebuah perjanjian  hak  asasi  manusia  utama  yang  menetapkan  dan  menerapkan  standar  hukum untuk  menjamin  hak  perempuan  agar  bebas  dari  kekerasan  dan  merupakan  instrumen pertama di Eropa yang menetapkan standar hukum yang mengikat (legally binding) untuk mencegah  kekerasan  berbasis  gender,  melindungi  korban,  serta  memberikan  hukuman kepada  pelaku  kekerasan  tersebut  (Council  of  Europe,  n.d.).  Perjanjian  ini  telah  diratifikasi oleh  38  negara  dan  UE,  termasuk  Yunani. Istanbul  Convention juga  diakui  sebagai  rezim internasional  berdasarkan  definisi  Stephen  Krasner  (1983)  yang  mendefinisikan  rezim internasional  sebagai  seperangkat  prinsip,  norma,  aturan  dan  prosedur  pengambilan keputusan  yang  implisit  atau  eksplisit  yang  menjadi  tempat  berkumpulnya  ekspektasi  para aktor dalam bidang hubungan internasional tertentu (Krasner, 1983).
Penelitian ini membahas terkait efektivitas Istanbul Convention sebagai rezim internasional di Yunani dalam jangkauan tahun 2018-2022 dengan menggunakan kerangka teori Efektivitas Rezim  oleh  Arild  Underdal,  untuk  mengetahui  efektivitas Istanbul  Convention di  salah  satu negara anggotanya, yaitu Yunani. Penelitian ini menggunakan 3 variabel yang dikemukakan oleh  Arild  Underdal  untuk  mengetahui  efektivitas  sebuah  rezim,  yaitu dependent  variable, independent variable dan intervening variable (Underdal, 2002).

## METODE
Penulis  menggunakan  tipe  penelitian  eksplanatif  yang  bertujuan  untuk  menjelaskan kedudukan  variabel-variabel  yang  diteliti  serta  hubungan  sebab-akibat  yang  ada  antar variabel (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder  yang  diperoleh  dari  sumber  yang  valid  seperti  laporan  negara  ( state  report ), website  resmi,  buku  dan  sumber  lainnya  yang  memiliki  relevansi  dengan  topik  penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.
Teori Efektivitas Rezim milik Arild Underdal menyatakan bahwa efektivitas rezim dapat dilihat melalui fungsi atau kemampuannya untuk memecahkan permasalahan yang menjadi dasar  terbentuknya  rezim  tersebut.  Underdal  (2002)  menjelaskan  tolak  ukur  kesusksesan sebuah  rezim  melalui  upaya  kerja  sama  dan  implementasi  rezim  yang  selaras  dengan tujuannya  untuk  memecahkan  permasalahan  dasar  terbentuknya  rezim  tersebut. Implementasi  tersebut  dapat  dilihat  dati  perilaku  para  aktor  yang  terikat  dengan  rezim tersebut. Semakin baik sebuah rezim dalam memecahkan masalah tersebut, maka semakin efektif pula rezim tersebut (Underdal, 2002). Terdapat 3 variabel yang dikemukakan Underdal dalam  menganalisis  efektivitas  sebuah  rezim,  yaitu, dependent  vatiable (variabel  terikat) ;
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.277-292             Adelia Citra Dwi T., Firsty Chintya Laksmi P. DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.347 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
kedua, independent  variable (variabel  bebas); dan  ketiga, intervening  variable (variabel intervensi) (Underdal, 2002).
Gambar 1. Core model efektivitas rezim oleh Underdal (2002)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembentukan Istanbul Convention
Istanbul Convention dibentuk oleh Council of Europe pada 7 April 2011 dan diresmikan pada  11  Mei  2011  di  Istanbul,  Turki,  dan  dibuka  untuk  ditandatangani  di  hari  yang  sama, serta  mulai  berlaku  pada  1  Agustus  2014  (Council  of  Europe,  n.d.). Istanbul  Convention dibentuk untuk memerangi kekerasan berbasis gender, utamanya perlindungan bagi korban kekerasan. Konvensi ini merupakan hasil upaya berkelanjutan oleh Council of Europe dalam rangka  upaya  pencegahan  kekerasan  terhadap perempuan  dan  kekerasan  dalam  rumah tangga  sejak  tahun  1990-an,  beberapa  diantaranya  adalah The  Council  of  Europe Recommendation 2002 dari Komite Menteri ( Committee of Ministers ) kepada negara-negara anggota untuk melindungi perempuan dari kekerasan, bersama dengan kampanye di Eropa antara  tahun  2006  dan  2008  untuk  melawan  kekerasan  terhadap  perempuan,  termasuk dalam rumah tangga, menunjukkan variasi respons nasional terhadap isu ini di seluruh Eropa. Kampanye  tersebut  menggarisbawahi  kebutuhan  standar  hukum  yang  seragam  untuk memastikan  bahwa  korban  kekerasan  berbasis  gender  mendapatkan  perlindungan  hukum

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.277-292 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.347
yang  setara  di  seluruh  Eropa.  (Council  of  Europe,  n.d.). Istanbul  Convention mendapat respon  yang  cukup  baik  saat  pembentukannya  dengan  sekitar  40  persen  dari  jumlah anggota  CoE  menandatangani  pembentukan Istanbul  Convention di  waktu  yang  sama. Saat  ini Istanbul  Convention telah  diratifikasi  oleh  38  negara  dan  Uni  Eropa.  Konvensi  ini merupakan  instrumen  pertama di  Eropa  yang  menetapkan  standar yang  mengikat  secara hukum  ( legally  binding )  untuk  mencegah  kekerasan  berbasis  gender,  melindungi  korban kekerasan  dan  memberikan  hukuman  kepada  pelaku  kekerasan  (European  Parliament, 2022).
Istanbul  Convention dibentuk  dengan  empat  pilar,  yaitu prevention (pencegahan) , protection (perlindungan), prosecution (penuntutan),  dan integrated  policies (kebijakan yang terintegrasi). Pertama, pencegahan berfokus pada langkah-langkah untuk mencegah kekerasan  terhadap  perempuan  dan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  yang  mencakup inisiatif seperti kampanye peningkatan kesadaran, program pendidikan dan pelatihan bagi para  professional  untuk mengenali  dan menanggapi tanda-tanda  awal  kekerasan.  Kedua, perlindungan  bertujuan  untuk  memastikan  keamanan  dan  dukungan  bagi  para  korban kekerasan,  yang  mencakup  penyediaan  akses  ke  layanan  dukungan,  seperti  tempat penampungan dan hotline, serta perlindungan hukum dan bantuan dalam pemulihan dan rehabilitasi korban. Ketiga, penuntutan menekankan perlunya pertanggungjawaban pelaku atas  tindakan  mereka  dan  menerapkan  langkah-langkah  hukum  yang  tegas  dan  efektif untuk  memastikan  bahwa  para  pelaku  dituntut  dan  dihukum  atas  kejahatan  mereka.  Pilar terakhir, yaitu kebijakan yang terintegrasi berfokus pada pengembangan dan implementasi kebijakan  yang  komprehensif  dan  terintegrasi  untuk  menangani  kekerasan  terhadap perempuan. Hal ini mencakup integrasi pendekatan berbasis hak asasi manusia, pendanaan yang memadai untuk kebijakan dan layanan serta pengumpulan data.
Implementasi Istanbul Convention di Yunani
Yunani  meratifikasi Istanbul  Convention pada  18  Juni  2018  dan  mulai  berlaku  sejak  1 Oktober  2018.  Keputusan  untuk  meratifikasi  Konvensi  ini  diambil  oleh  Yunani  setelah mendapat  dorongan  oleh  para  anggota  parlemen  dengan  menjalani  beberapa  proses, seperti  yang  dikemukakan  oleh  Christina  Olsen,  yang  bekerja  untuk the  Council of  Europe Expert  Group  on  Violence  Against  Women  and  Domestic  Violence (GREVIO),  beberapa langkah yang dilakukan oleh negara-negara untuk meratifikasi Istanbul Convention adalah memiliki  dukungan  dari  pemerintah  dan  parlemen  mereka  yang  membutuhkan  mobilisasi dukungan  politik  yang  diperlukan  dan  melibatkan  dialog  dengan  para  pemangku kepentingan  (Olsen,  2018).  Setelah  meratifikasi Istanbul  Convention, Yunani  merancang kebijakan-kebijakan domestik yang selaras dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Istanbul  Convention itu  sendiri.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya, Istanbul
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.277-292             Adelia Citra Dwi T., Firsty Chintya Laksmi P. DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.347 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Convention memiliki  4  pilar,  maka  sebagai  negara  yang  meratifikasi Istanbul  Convention, Yunani  mengimplementasikan  kebijakan-kebijakan  serta  program-program  yang  selaras dengan 4 pilar pembentukan Istanbul Convention yang diambil dari Laporan Dasar ( Baeline Report ) tentang Implementasi Istanbul Convention (2022) , sebagai berikut:
Kebijakan yang Terintegrasi (Integrated Policies)
Istanbul  Convention didasarkapan  pada  premis  bahwa  tidak  ada  satu  lembaga/institusi yang  dapat  menangani  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  kekerasan  dalam  rumah tangga  sendirian.  Respon  yang  efektif  dalam  kasus  ini  membutuhkan  aksi  bersama  dari berbagai  pihak.  Maka  dari  itu,  konvensi  ini  meminta  negara-negara  pihak  untuk menerapkan  kebijakan  yang  komprehensif  dan  terintegrasi  dengan  melibatkan  lembaga- lembaga pemerintah, LSM, serta parlemen dan otoritas nasional, regional dan lokal (Council of  Europe,  n.d.).  Untuk  itu,  Yunani  menerapkan  beberapa  langkah  dalam  integrasi kebijakan dengan berbagai pihak yang terkait beberapa diantaranya adalah:
1) Kebijakan yang komprehensif dan terkoodinasi; melalui Program National Action Plan for  Gender  Εquality (NAPGE)  dan  terus  menjadi  prioritas  utama  untuk  NAPGE  2021- 2025  yang  mencakup  serangkaian  inisiatif  dan  tindakan  kompehensif  untuk pencegahan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Untuk penilaian dan respons  yang  efektif  pada  semua  kebijakan,  termasuk  kekerasan  berbasis  gender dan  kekerasan  dalam  rumah  tangga, National  Council  for Gender Equality (NCGE), sebuah  dewan  penasihat  kolektif  yang  berada  di  bawah  naungan  GSDFPGE, membantu  Sekretariat  Umum  sejak  tahun  2020    (GSDFPGE,  2022).  GSDFPGE  telah memfasilitasi  pembentukan  struktur  pendukung  di  seluruh  negeri,  bersama  dengan kampanye  nasional  dan  kolaborasi  dengan  para  pemangku  kepentingan  yang relevan,  untuk  memastikan  implementasi  langkah-langkah  di  tingkat  lokal  dan regional.
2) Kolaborasi  dengan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  dan  Masyarakat  Sipil; terdapat kerja  sama  yang  efektif  dengan  organisasi  di  berbagai  tingkat,  seperti  adanya  Tim Manajemen Proyek berbagai pemangku kepentingan yang memantau implementasi Istanbul  Convention yang  berisi  representasi  dari  pemerintah  maupun  non- pemerintah,  seperti the  Union  of  Women  Associations  of  Heraklion  Prefecture,  the European  Anti-Violence  Network,  the  Coordination  of  Greek  Women's  NGOs  for  the European  Women's  Lobby, dan the  National  Council  of  Greek  Women. Kolaborasi berikutnya  adalah  integrasi  kebijakan  oleh Regional  Equality  Committees  and Municipal  Equality  Committees mengenai  kesetaraan  gender  ke  dalam  kebijakan lokal dan regional melalui kerja sama dengan organisasi/jaringan perempuan. Selain itu, GSDFPGE mendatangani Nota Kesepahaman dengan UNHCR dan UNICEF untuk melindungi  pengungsi  dan  perempuan  migran  dari  kekerasan  berbasis  gender dan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.277-292 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.347
kekerasan  dalam  rumah  tangga,  serta  menyelenggarakan  pertemuan  regional, rapat  koordinasi,  dan  kampanye  dengan  LSM  dan  badan-badan  PBB  untuk kolaborasi yang efektif di tingkat lokal dan regional.
3) Pembentukan Badan Koordinasi; Istanbul Convention mewajibkan para negara pihak untuk  mendirikan  badan  resmi  yang  bertanggung  jawab  untuk  koordinai, implementasi,  pengawasan  dan  evaluasi  kebijakan  dan  langkah-langkah  untuk mencegah dan memerangi bentuk-bentuk kekerasan yang tercakup dalam konvensi ini.  GSDFPGE  merupakan  badan  pemerintah  di  bawah  Kementerian  Tenaga  Kerja dan Sosial yang bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan kesetaraan gender di  Yunani,  dan  terdiri  dari  dua  Direktorat  dan  Departemen  Independen.  GSDFPGE berfokus  pada  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pemantauan  kebijakan  kesetaraan gender  di  berbagai  gender,  serta  beranggotakan  45  anggota  yang  berkualifikasi dan telah melalui pelatihan pada isu terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Strategi  GSDFPGE  termasuk  mempromosikan tenaga  kerja  perempuan,  memerangi  kekerasan  berbasis  gender,  menantang stereotip, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, dan mengarusutamakan  gender  ke  dalam  kebijakan  sektoral,  serta  secara  aktif berpartisipasi  dalam  inisiatif  Eropa  dan  internasional,  yang  berkontribusi  pada penghapusan diskriminasi gender (GSDFPGE, 2022).
4) Pengumpulan  data  dan  penelitian; Pengumpulan  data  sangat  diperlukan  untuk mengawasi  dan  mengevaluasi  efektivitas  dari kebijakan  yang  ada,  mengidentifikasi jeda dalam legislasi dan menemukan praktik terbaik (European Parliamentary, 2018).
The  Directorate  for  Planning,  Standardization,  and  Policy  Monitoring  of  Gender Equality GSDFPGE  berdasarkan  UU  4531/2018,  bertanggung  jawab  untuk mengkoordinasikan data statistik yang mencakup semua bentuk kekerasan terhadap perempuan  sesuai  dengan  konvensi  tersebut,  serta  untuk  menganalisis,  memproses dan  mempublikasikan  hasilnya  dengan The  Observatory  Department bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua data yang relevan dan mengadakan penelitian dalam segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga.  Terdapat  9  entitas  yang  bertanggung  jawab  dalam  pengumpulan  data tentang  kekerasan  terhadap  perempuan,  yaitu The  GSDFPGE  National  Network  of Structures  for  preventing  and  combating  all  forms  of  violence  against  women,  The Ministry  of  Justice/  Compensation  Authority,  The  General  Secretariat  of  Anti-crime Policy / The Ministry of Citizen Protection /Data from correctional facilities ; The Ministry of  Citizen  Protection/Hellenic  Police  and  Police  Departments  of  Domestic  Violence; T he Public Prosecutors’ District Courts through The Supreme Court’s Public Prosecution
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.277-292             Adelia Citra Dwi T., Firsty Chintya Laksmi P. DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.347 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Office, The Ministry of Migration and Asylum, The  Ministry  of  Labour  and  Social  Affairs /National  Centre  for  Social  Solidarity (EKKA), The  Ministry  of  Labour  and  Social Affairs/E-government  centre  for  social  security (IDIKA). The  Observatory juga menerbitkan  buletin  elektronik  tahunan  tentang  kekerasan  berbasis  gender  dan berpatisipasi dalam Laporan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan dari GSDFPGE  (GSDFPGE, 2022).

## Pencegahan (Prevention)
Dalam  pilar  ini,  pada  dasarnya Istanbul  Convention mewajibkan  negara-negara anggotanya  untuk  mengambil  langkah  yang  mendukung  promosi  yang  mendorong perubahan  dalam  pola  perilaku  sosial  &  budaya  perempuan  dan  laki-laki  seperti menghapus  adanya  prasangka  ( prejudice ),  hingga  stereotip  peran  antar  gender.
Beberapa langkah dilakukan:
1) Peningkatan  Kesadaran; Yunani  menunjukkan  komitmennya  dalam  menyebarkan kesadaran  terhadap  kesetaraan  gender  serta  pencegahan  terhadap  kekerasan dengan  memberlakukan  beberapa  kampanye  sejak  tahun  2018  hingga  2021. Pendanaan  untuk  operasionalisasi  penyebaran  kesadaran  ini  juga  ditingkatkan  di Yunani (Meurens, et al., 2020). Beberapa contoh kampanye yang dilakukan adalah, pertama  pada  April  2018-Juni  2019,  Yunani  menyebarkan  selebaran  tentang kekerasan,  memasang  spanduk  yang  menentang  kekerasan  dalam  berbagai Bahasa, melaksanakan konferensi termasuk konferensi tentang Istanbul Convention , iklan  di  TV dan  radio  hingga  festival  film  yang  berjudul  “EQUAL  MOVIE  2019”.
Kampanye  kedua  dilaksanakan  pada  April  2020  dengan  GSDFPGE  meningkatkan kesadaran  tentang  meningkatnya  kekerasan  dalam  rumah  tangga  saat  pandemi COVID-19  melalui  penayangan  kampanye video  spot “ We  Stay  at  Home  but  We Don’t  Stay  Silent”. Pada  November  2020,  kampanye  menggunakan  penayangan video  spot yang  berjudul  “ Ask  for  Help,  Be  Your  Strength” ,  serta  publikasi  pertama Laporan  tentang  Kekerasan  terhadap  Perempuan  oleh  GSDFPGE  yang berkolaborasi dengan UNICEF dengan salah satu tujuannya untuk mempresentasikan  fenomena  kekerasan  terhadap  perempuan  di  Yunani  secara komprehensif.  Kampanye  berikutnya  dilaksanakan  pada  November  2021  yang mendorong  perempuan  untuk  “men dengarkan  tindakan,  bukan  kata-ka ta”  sambi l mendorong mereka untuk berbicara sekarang dengan menelepon saluran bantuan SOS  dan  menghubungi  Pusat  Konseling.  Dalam  pelaksanaan  kampanye  ini, beberapa  pihak  juga  berkolaborasi  untuk  menghasilkan  sebuah  kampanye  yang komprehensif, seperti Festi val “ Raise Your Voice” yang diselenggarakan oleh Kantor Pelapor  Nasional  untuk  Pemberantasan  Perdagangan  Manusia,  Kementerian  Luar

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.277-292 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.347
Negeri,  Walikota  Athena,  dan  Organisasi  Pariwisata  Nasional  Yunani  dan ditayangkan di YouTube  (GSDFPGE, 2022).
2) Pendidikan; Kementerian Pendidikan dan Agama
Yunani telah mengimplementasikan  program  pendidikan  yang  komprehensif  dengan  tujuan untuk  mempromosikan  kesetaraan  antara  perempuan  dan  laki-laki,  peran  gender non-stereotip,  dan  mengatasi  kekerasan  berbasis  gender  terhadap  perempuan. Beberapa  kebijakan  dan  program  yang  telah  diambil  dalam  bidang  pendidikan adalah,  pertama,  adanya  sebanyak  166  kurikulum/mata  pelajaran  baru  yang mencakup  kesetaraan  gender,  hak  asasi  manusia,  kekerasan  berbasis  gender (GBV),  kesetaraan  dan  prinsip-prinsip  anti  kekerasan  yang  diterapkan  di  semua tingkat  pendidikan  dengan  menyesuaikan  tingkat  pendidikan  tersebut.  Kedua, adanya  integrasi  prinsip  yang  mencakup  prinsip  kesetaraan  gender,  hak  asasi manusia  dan  resolusi  konflik  tanpa  kekerasan  yang  dimasukkan  ke  dalam  mata pelajaran  seperti  Pendidikan  Sosial  dan  Politik,  Sejarah,  Studi  Lingkungan  Hidup, Bahasa  Yunani  Modern,  dan  Sastra  Yunani.  Tidak  hanya  itu,  Yunani  juga menerapkan program edukasi seks yang berkolaborasi dengan organisasi kesehatan dan  LSM  untuk  menangani  pencegahan,  perlindungan  anak,  kekerasan  dalam rumah tangga dan eksploitasi (GSDFPGE, 2022).
3) Pelatihan  Professional; Terdapat  dua  jenis  pelatihan  untuk  para  professional  yang diselenggarakan  oleh  Yunani,  yaitu  untuk  para  professional  yang  bekerja  di  Pusat Konseling,  Shelters  dan  hotline  SOS,  serta  untuk  para  professional  di  sektor  publik. Pertama,  Program  Pelatihan  Konselor  yang  memiliki  2  program,  yaitu  program "Pelatihan  Pemberian  Layanan  Konseling  kepada  Perempuan  Korban  Kekerasan." Pada  tahun  2019,  dan  program  "Pelatihan  Pemberian  Konseling  Tenaga  Kerja kepada  Perempuan  Korban  Kekerasan"  pada  tahun  2020.  Program  pelatihan berikutnya  yaitu  Pelatihan  dalam  Proyek  SURVIVOR  dengan  melatih  hingga  20  titik fokus  masyarakat  untu  mengidentifikasi  dan  merujuk  korban  kekerasan  berbasis gender  dan  seminar  tentang  kekerasan  berbasis  gender,  korban  anak  dan manajemen  kasus    (GSDFPGE,  2022).  Sedangkan  pelatihan  untuk  professional  di sektor public diberikan oleh Pusat Nasional Administrasi Publik & Pemerintahan Lokal (EKDDA)  tentang  “Aspek  Kekerasan  Berbasis Gender)  di  tahun  2018  dengan  370 karyawan  yang  dilatih;  "Mencegah  dan  Memerangi  Kekerasan  terhadap Perempuan"  di  tahun  2018  dengan  700  karyawan  yang  dilatih;  "Perspektif  Gender dalam  Dunia  Kerja"  di  tahun  2021  dengan  101  pegawai  negeri  yang  dilatih;  serta Workshop  E-Learning  (2020-2021)  yang  dihadiri  lebih  dari  500  peserta    (GSDFPGE, 2022).

## Perlindungan (Protection)
Pilar ini  mewajibkan  para  pihak konvensi  untuk mengambil  langkah-langkah  legislatif  atau langkah-langkah lain yang diperlukan untuk melindungi dan mendukung semua korban dari tindakan  kekerasan  lebih  lanjut  sesuai  dengan  hukum  internal  untuk  memastikan  bahwa ada  mekanisme  yang  tepat  untuk  menyediakan  kerja  sama  yang  efektif  antara  semua lembaga  negara  yang  relevan.  terdapat  beberapa  upaya  yang  dilakukan  oleh  Yunani, diantaranya adalah 1) informasi yang memadai tentang layanan dukungan yang tersedia;
GSDFPGE  menyediakan  informasi  tentang  hak-hak,  layanan  dukungan  dan  upaya  hukum terhadap  perempuan  korban  kekerasan,  termasuk  saluran  bantuan  nasional  SOS  15900 yang  beroperasi  selama  24/7,  44  Pusat  Konseling  dan shelter yang  aman.  Selain  itu GSDFPGE  menyediakan  informasi  yang up-to-date melalui  situs  web  dan platform sosial media  mereka.  Beberapa  situs  web  seperti  www.isotita.gr,  www.womensos.gr,  dan www.metoogreece.gr juga menyediakan informasi serupa. Kampanye juga terus dijalankan oleh Yunani, seperti kampanye “ Words like knives ” yang diluncurkan pada tahun 2021 yang mendorong  para  korban  untuk  tidak  bungkam    (GSDFPGE,  2022); 2)  Layanan  dukungan:
Selain menyediakan informasi yang memadai mengenai kekerasan berbasis gender, Yunani juga  mengambil  langkah  untuk  memberikan  layanan  dukungan  secara  konkrit  kepada para korban kekerasan yang diatur dalam UU No. 3226/2004 dan UU No. 3500/2006 dengan menyediakan  layanan-layanan  yang  mendukung  perlindungan  terhadap  korban,  seperti dukungan  psikologis,  bantuan  finansial  yang  memungkinkan  dimasukkannya  perempuan korban  kekerasan  ke  dalam  program  bantuan  ini,  dukungan  dalam  bentuk pendidikan/pelatihan  dan  bantuan  untuk  mendapat  pekerjaan  oleh  Organisasi Ketenagakerjaan  Tenaga  Kerja  Hellenic  (OAED)  yang  termasuk  layanan  dukungan pengalaman   kerja,  wiraswasta  baru  hingga  layanan masyaraka  (GSDFPGE,  2022);  dan 3) Pelaporan: Selain Istanbul  Convention, Yunani  juga  meratifikasi  ILO Convention No.  190 tentang  Penghapusan  Kekerasan  dan  Pelecehan  di  Dunia  Kerja  ( Elimination  of  Violence and Harassment in the World of Work ) dan mengimplementasikan konvensi tersebut dalam UU 4808/2021 yang bertujuan untuk melindungi karyawan dari kekerasan dan pelecehan di tempat  kerja.  Untuk  mencegah  dan  menangani  adanya  kekerasan  dan  pelecehan  di tempat  kerja,  UU  4795/2021  dibuat  untuk  mengamanatkan  pembentukan  Kantor Independen  Konsultan  Integritas  dalam  administrasi  publik  yang  menawarkan  saran  yang dipersonalisasi  tentang  masalah  etika  dan  integritas,  termasuk  pelecehan  seksual, diskriminasi,  perundungan,  dan  konflik  kepentingan  dengan  menerima  dan  memediasi laporan pelanggaran integritas dan memastikan penyelidikan yang adil (GSDFPGE, 2022).

## Penuntutan (Prosecution)
Pilar ini  mewajibkan  para  pihak konvensi  untuk mengambil  langkah-langkah  legislatif  atau langkah-langkah  lain  yang  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  investigasi  dan  proses

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.277-292 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.347
peradilan yang berkaitan dengan semua bentuk kekerasan yang tercakup dalam cakupan Istanbul  Convention. Untuk  menerapkan  pilar  ini,  Yunani  membentuk  hukum-hukum substantif  terkait  tindakan  yang  tercakup  dalam  kekerasan  berbasis  gender  serta sanksi/hukuman  terhadap  tindakan-tindakan  tersebut,  seperti  kekerasan  psikologis, penguntitan,  kekerasan  fisik,  kekerasan  seksual  termasuk  pemerkosaan,  kawin  paksa, mutilasi  alat  kelamin  perempuan,  aborsi  paksa  hingga  sterilisasi  paksa.  Dalam  Undang- Undang  Yunani,  khususnya  dalam  konteks  pelanggaran  yang  diuraikan  dalam  Konvensi, sifat  hubungan  antara  pelaku  dan  korban  tidak  dianggap  sebagai  faktor  yang  akan mengurangi tingkat keparahan pelanggaran (faktor yang meringankan). Dengan kata lain, terlepas dari hubungan antara pelaku dan korban, konsekuensi hukum atau hukuman untuk pelanggaran tetap tidak berubah  (Council of Europe, 2011).
Pilar  ini  juga  mewajibkan  negara-negara  yang  meratifikasi  konvensi  ini  untuk  mengambil langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  investigasi  dan  proses peradilan yang berkaitan dengan semua bentuk kekerasan dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip  dasar  hak  asasi  manusia  dan  dengan  mempertimbangkan  hak-hak  korban untuk menjamin penyelidikan dan penuntutan yang efektif atas pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal: 1) Tanggapan segera, Pencegahan dan Perlindungan;  2)  Penilaian  dan  Manajemen  Resiko;  3)  Langkah-langkah  Perlindungan;  dan 4) Bantuan Hukum.
Efektivitas Istanbul  Convention dalam  Menangani  Kasus  Kekerasan  Berbasis  Gender  di Yunani
Dalam  mengukur  efektivitas  pembentukan  sebuah  rezim,  dalam  kasus  ini  rezim Istanbul Convention, penulis  menggunakan  3  variabel  dalam  teori  efektivitas  rezim  oleh  Arild Underdal,  yaitu dependent  variable,  independent  variable dan intervening  variable (Underdal, 2002) .
Independent Variable
1. Type of Problem
Terdapat  2  jenis  tipe  permasalahan  yaitu benign dan malign. Untuk  menganalisis  tipe permasalahan  dalam  rezim  ini,  dapat  dilihat  dari  awal  pembentukan Istanbul  Convention seperti  yang  telah  dijelaskan  dalam  bab  sebelumnya,  bahwa  pembentukan Istanbul Convention mendapat  respon  yang  cukup  baik  saat  pembentukannya  dengan  sekitar  4 persen dari jumlah anggota CoE menandatangani pembentukan konvensi tersebut di waktu yang sama. Selain itu, sebelum dibentuknya Istanbul Convention sendiri, di Eropa sudah ada kesadaran  dan  upaya  untuk  mencegah  kekerasan  terhadap  perempuan.  Pembentukan dan ratifikasi Istanbul Convention oleh negara-negara di wilayah Eropa membuktikan upaya
dan  komitmen  para  pihak  untuk  menghapuskan  kekerasan  berbasis  gender.  Respon  CoE serta  negara-negara  anggota  dalam  pembentukan Istanbul  Convention membuktikan karakter  tipe  permasalahan benign, yaitu coordination yang  menggambarkan  situasi harmonis  dan  selaras  diantara  anggota  rezim,  yang  dilihat  dari  adanya  tujuan  atau kepentingan  yang  serupa; symmetry yang  mencerminkan  hubungan  antara  para  aktor yang  saling  terkait,  dengan  nilai-nilai  yang  selaras  dan  sesuai  kepentingan,  yaitu  untuk memerangi kasus kekerasan berbasis gender dengan turut meratifikasi Istanbul Convention; dan cross-cutting  cleavages yang  dapat  dilihat  dari  tidak  adanya  perbedaan  dan hambatan  yang  signifikan  yang  menghambat  pembentukan hingga  implementasi Istanbul Convention, terutama  di  Yunani.  Walaupun  Yunani  baru  meratifikasi Istanbul  Convention pada  tahun  2018,  hal  ini  tetap  menunjukkan  kompromi  dan  komitmen  Yunani  dalam menanggulangi  masalah  yang  menjadi  fokus  konvensi  ini,  yaitu  pencegahan  dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender.

## 2. Problem-solving Capacity
Indikator berikutnya adalah problem-solving capacity, dimana Istanbul Convention berperan dengan  maksimal  di  Yunani  sebagai  salah  satu  sarana  untuk  Yunani  dapat  mengatasi permasalahan  kasus  kekerasan  berbasis  gender,  karena  dengan  meratifikasi Istanbul Convention, terdapat pengembangan dan penguatan upaya dari Yunani untuk mengatasi permasalahan  kekerasan  berbasis  gender.  Terdapat  3  indikator  utama  dalam  melihat kapasitas  penyelesaian  masalah,  yaitu  1) institutional  setting, 2) distribution  of  power, 3) skill and  energy. Dalam  kasus  ini, Istanbul  Convention sudah  memiliki institutional  setting (peraturan  kelembagaan)  yang  cukup  mumpuni,  dimana  seluruh  negara  yang  meratifikasi konvensi  ini  wajib  untuk  mengimplementasikan  kewajiban-kewajiban  yang  telah  diatur dalam  konvensi  ini  dan  menyerahkan  laporan  akhir  setiap  tahunnya  kepada  GREVIO, termasuk Yunani sebagai negara yang meratifikasi konvensi ini (Council of Europe, 2011).
Indikator  berikutnya,  yaitu distribution  of  power, dimana  pembagian  kekuasaan  dalam konvensi  ini  dapat  dikatakan  adil,  karena  tidak  ada  satu  pihak  khusus  yang  mendominasi dalam pengambilan keputusan. Istanbul Convention menerapkan dua badan pengawasan yang  berbeda  namun  saling  berinteraksi , yaitu  melalui  badan  yang  disebut  dengan The Group  of  Experts  on  Action  Against  Violence  Against  Women  and  Domestic  Violence (GREVIO)  yang  merupakan  badan  independen  untuk  mengawasi  implementasi Istanbul Convention oleh negara-negara anggota (pasal 18 Istanbul Convention ), dan Comittees of the  Parties (CoP)  yang  dibentuk  melalui  perwakilan  dari  negara-negara  yang  meratifikasi Istanbul  Convention dan  berinteraksi  dengan  GREVIO  dalam  menilai  kemjuan  negara- negara  anggota  dalam  mengimplementasikan Istanbul  Convention (Council  of  Europe, 2011) . Selain itu, mekanisme pengambilan keputusan, seperti perubahan atau amandemen

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.277-292 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.347
dan keputusan lainnya dilakukan dengan konsensus atau suara bulat, sehingga semua Pihak memiliki suara yang sama.
Indikator  berikutnya  yaitu skill  and  energy yang  dapat  dilihat  dari instrumental  leadership melalui epistemic communities ( informal leadership ) yang merupakan sebuah jaringan para ahli  yang  berkontribusi  dalam  efektivitas  rezim  dengan  membantu  memperkuat  basis pengetahuan  yang  menjadi  dasar  dari  operasional  sebuah  rezim,  serta  membantu  para pengambil  keputusan  untuk  mendefinisikan  masalah  yang  dihadapi,  mengidentifikasi berbagai  solusi  kebijakan  dan  menilai  hasil  kebijakan  (Underdal,  2002).  Di  Yunani  sendiri terdapat  komunitas  estemik  yaitu the  Research  Centre  of  Gender  Equality (KETHI),  yang merupakan  badan  hukum  dibawah  Hukum  Privat  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Sosial, yang  didirikan  pada  tahun  1994  dan  diatur  oleh  Dewan  Administrasi  yang  beranggotakan lima  orang.  KETHI  mengembangkan  tindakan  dan  melakukan  penelitian  untuk  memerangi kekerasan  terhadap  perempuan,  menghilangkan  stereotip  gender  dalam  pendidikan, mendorong rekonsiliasi kehidupan pribadi dan profesional keluarga, mendukung perempuan pengungsi  dan  migran,  mencegah  dan  memerangi  diskriminasi  berdasarkan  identitas gender  dan  orientasi  seksual,  serta  mendorong  partisipasi  perempuan  di  pusat-pusat pengambilan keputusan dan posisi-posisi yang memiliki tanggung jawab (GSDFPGE, 2022). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Istanbul Convention memenuhi ketiga  indikator kapasitas  penyelesaian masalah,  menjadikan Istanbul  Convention efektif  di Yunani untuk menangani permasalahan kekerasan berbasis gender.
Dependent Variable
1. Output
Dikutip  dari Annual  Baseline  Report yang  dikeluarkan  oleh  GSDFPGE  (2022),  terdapat berbagai output dalam  bentuk kebijakan  yang  dihasilkan  dari ratifikasi Istanbul  Convention oleh Yunani dalam implementasinya. Beberapa output kebijakan yang dapat digarisbawahi dalam  implementasi Istanbul  Convention di  Yunani  adalah  dilaksanakannya  pengumpulan data  yang  bekerja  sama  dengan  berbagai  pihak;  kampanye-kampanye  yang menyuarakan  informasi  dan  dukungan  korban  untuk  berani  berbicara  dan  melapor; dibentuknya  saluran  bantuan  darurat  untuk  pelaporan  kasus  kekerasan  berbasis  gender; pendirian  tempat  penampungan  ( shelter )  bagi  para  korban  kekerasan  berbasis  gender; layanan dukungan kepada korban termasuk bantuan hukum, konseling dan prosedur hukum baru  untuk  meminta  pertanggungjawaban  pelaku;  adanya  pelatihan  untuk  para professional  di  berbagai  sektor  pekerjaan;  hingga  adanya  kurikulum-kurikulum  pendidikan baru  yang  mencakup  pendidikan  seks  dengan  pendekatan  berbasis  hak  asasi  manusia, resolusi  konflik  tanpa  kekerasan,  serta  penghapusan  stereotip  peran  gender  (GSDFPGE, 2022).  Berdasarkan  jenis output yang  dikeluarkan, output kebijakan  dalam  implementasi
Istanbu  Convention di  Yunani  mencapai  level  2,  yaitu  adanya  langkah  domestic  yang diambil  dan  dilakukan  negara  anggota  rezim  yang  mengikuti  nilai-nilai  dan  tujuan  rezim (Underdal, 2002).

## 2. Outcome
Komponen dependent  variable berikutnya  yaitu outcome, yaitu  perubahan  perilaku  yang berimbas  dari  ketentuan  yang  ada  di  rezim.  Dalam  kasus  ini,  Yunani  menunjukkan perubahan  perilaku  yang  lebih  baik  dalam  menangani  kasus  kekerasan  berbasis  gender, yang  dibuktikan  dengan  kepatuhan  Yunani  terhadap  peraturan  dan  standar  yang ditetapkan  dalam Istanbul  Convention, termasuk  adanya  hal-hal  yang  sebelumnya  tidak ada seperti  upaya  pengumpulan  data yang  komprehensif  untuk mendukung  implementasi Istanbul  Convention yang  baik  dan  efektif.  Selain  itu,  pengembangan  kebijakan  seperti kerangka hukum, penguatan layanan dukungan untuk menangani kasus kekerasan berbasis gender yang berpihak pada korban juga dilakukan oleh Yunani.

## 3. Impact
Komponen terakhir adalah impact, yaitu  akibat  yang  timbul  dan  terkait  dengan efektivitas yang  mengindikasikan  kesuksesan  rezim  dalam  mencapai  tujuan  rezim    (Underdal,  2002). Impact sebuah  rezim  dapat  dilihat  dari  bagaimana  anggota  rezim  tersebut  menjalankan ketentuan yang diatur. Berdasarkan standar tersebut, Istanbul Convention memiliki dampak yang  baik,  terutama  di  Yunani,  karena  adanya Istanbul  Convention respon  dan penanganan terhadap kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi di Yunani menjadi lebih baik dan sesuai dengan ketentuan serta standar yang ditetapkan oleh Istanbul Convention.

## Intervening Variable
Variabel  ini  menjelaskan  tingkat  kolaborasi  dalam  kerangka  kerja  suatu  rezim.  Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat 6 level yang digunakan untuk mengukur tingkat kolaborasi dalam  sebuah  rezim.  Berdasarkan  skala  ordinal  tingkat  kolaborasi,  implementasi Istanbul Convention di Yunani dapat digolongkan dalam skala 4 (empat) dengan adanya koordinasi yang  terencana  dan  adanya  implementasi  pada  tingkat  nasional  atau  domestik  serta adanya  penilaian  terhadap  efektivitas  langkah-langkah  dan  kebijakan  yang  telah  diambil dalam skala nasional oleh badan pengawasan Istanbul Convention, yaitu GREVIO.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Istanbul  Convention, dengan  indikator  tipe  permasalahan  benign,  menunjukkan  karakteristik coordination, symmetry , dan cross-cutting cleavages , mempengaruhi positif Yunani dalam menanggulangi kekerasan  berbasis  gender.  Kemudian,  dalam  penyelesaian  masalah,  konvensi  ini  memiliki institutional  setting  yang  solid,  distribusi  kekuasaan  yang  adil,  dan  dukungan  dari epistemic community ,  seperti Research  Centre  of  Gender  Equality di  Yunani.  Selanjutnya,  output kebijakan  dan  perilaku  yang  berubah  menunjukkan  kesuksesan  implementasi  Istanbul

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.277-292 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.347
Convention  di  Yunani,  dengan  tingkat  kolaborasi  pada  skala  4.  Oleh  karena  itu,  Istanbul Convention efektif dalam menangani kekerasan berbasis gender di Yunani.

## DAFTAR PUSTAKA

## Books:
Krasner,  S.  (1983).  Structural  Causes  and  Regime  Consequences:  Regimes  as  Intervening Variables. In S. D. Krasner (Ed.), International Regimes. Cornell University Press.
Rico, M. N. (1997, June). Gender-based Violence: "A Human Rights Issue". Retrieved from https://hdl.handle.net/11362/5860
Sugiyono. (2017). Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta.

## Book chapters:
Underdal, A. (2002). One Question, Two Answers. In E. Miles, A. Underdal, S. Andresen, J. Wettestad, & J. Skjaerseth, Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence. MIT Press.

## Journal articles:
Antoniou,  E.,  &  Iatrakis,  G.  (2019,  October  31).  Domestic  Violence  During  Pregnancy  in Greece. International Journal of Environmental Research and Public Health . Retrieved December 24, 2023, from https://www.mdpi.com/1660-4601/16/21/4222
Kravvariti, V., & Browne, K. (2023, February 25). Police Recognition of Gender Issues in Relation to Intimate Partner Domestic Violence and Abuse in Greece. Policing: A Journal of Policy and Practice, 17 . Retrieved December 31, 2023, from https://academic.oup.com/policing/article/doi/10.1093/police/paad005/7058107#39 9591434
Meurens, N., D'Souza, H., Mohamed, S., Leye, E., Chowdhury, N., Charitakis, S., & Regan, K.
(2020). Tackling violence against women and domestic violence in Europe: The added value of the Istanbul Convention and remaining challenges. European Union . Retrieved December 28, 2023, from
https://researchportal.port.ac.uk/en/publications/tackling-violence-against-women- and-domestic-violence-in-europe-t
Sosa, L. (2020). The Istanbul Convention in the context of feminist claims. Utrecht University , 25- 42. Retrieved December 28, 2023, from https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/395188
World Wide Web:
Council of Europe. (n.d.). Action against Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention): The Convention in Brief . Retrieved November 22, 2023, from Council of Europe Portal: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/the- convention-in-brief#{%2211642062%22:[3]}
Council  of  Europe.  (n.d.). Key  facts  about  the  Istanbul  Convention  -  Istanbul  Convention Action  against  violence  against  women  and  domestic  violence .  Retrieved  October 10,  2023,  from  The  Council  of  Europe: https://www.coe.int/en/web/istanbul- convention/key-facts
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.277-292             Adelia Citra Dwi T., Firsty Chintya Laksmi P. DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.347 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
European Institute for Gender Equality. (n.d.). European Union | 2022 | Gender Equality Index | European Institute for Gender Equality. Retrieved October 9, 2023, from European Institute for Gender Equality: https://eige.europa.eu/gender-equality- index/2022/country
European Institute for Gender Equality. (n.d.). Greece | 2022 | Gender Equality Index | European Institute for Gender Equality. Retrieved October 9, 2023, from European Institute for Gender Equality: https://eige.europa.eu/gender-equality- index/2022/country/EL
European Parliament. (2022, November 17). The Istanbul Convention: A tool for combating violence against women and girls | Think Tank. Retrieved October 10, 2023, from European Parliament:
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)738222
European  Parliamentary.  (2018,  November). The  Istanbul  Convention:  A  tool  to  tackle . Retrieved December 31, 2023, from European Parliamentary: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/630297/EPRS_ATA(2018
)630297_EN.pdf

## Reports:
Council  of  Europe.  (2011,  May  11).  Council  of  Europe  Convention  on  preventing  and combating  violence  against  women  and  domestic  violence.  Istanbul:  Council  of Europe. Retrieved October 1, 2023
European  Comission.  (2022,  November  24). Fight  Violence  Against  Women. Retrieved October 9, 2023, from European Commission: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_7113
Greek Republic. (2021). Domestic Violence Services Project Annual Report Year 2021. Athens: Greek Republic.
GSDFPGE.  (2022). Greece's  Report  on  The  Implementation  of  the  Council  of  Europe Convention  on  Preventing  and  Combating  Violence  Against  Women  and  Domestic Violence (Istanbul Convention). Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO). Retrieved September 30, 2023
UN Women. (n.d.). Global Database on Violence against Women . Retrieved from UN Women: https://evaw-global- database.unwomen.org/en/countries/europe/greece#1

## Interview:
Olsen, C. (2018, June 17). ANA interviews CoE official Christina Olsen on Greece's adoption of the  Istanbul  Convention.  (E.  Ntziouni,  Interviewer)  Retrieved  January  2,  2024,  from https://www.amna.gr/home/article/267863/