Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH
(STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR)

## Sobirin
Alumni Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor dan
Karyawan BPRS Amanah Ummah

## Abstract
In Islamic banking, wakalah included in the category of contract of tabarru where the contract is not profit oriented but simply expect a reply from Allah SWT. The purpose of this study is to investigate the concept of wakalah contract that based on Fiqh Muamalah and to find out wakalah contract that applicated in BNI Sharia Bogor branch. The study was conducted in September-October 2011 by using observation, interview and documentation. The results showed that there were no deviation wakalah contract applications that violate the Qurán and
hadith.
Keywords: wakalah, Fiqh Muamalah, BNI Sharia Bogor branch

## Abstrak
Dalam perbankan syariah, akad wakalah termasuk dalam kategori akad tabarru’ (tolong-menolong) dimana akad ini tidak berorientasi pada profit melainkan sekedar mengharapkan balasan dari Allah SWT. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep akad wakalah berdasarkan tinjauan Fiqh Muamalah dan untuk mengetahui aplikasi akad wakalah yang dilakukan Bank BNI Syariah cabang Bogor. Penelitian dilakukan pada bulan September-Oktober 2011 dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada penyimpangan aplikasi akad wakalah yang menyalahi al-Quran dan hadits.
Kata kunci: wakalah, Fiqh Muamalah, Bank BNI Syariah Cabang Bogor
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang Masalah
Dalam  perkembangannya,  perbankan  di  Indonesia  semakin  banyak  bermunculan bank-bank  yang  berbasis  syariah  (yaitu  bank  yang  dalam  setiap  kegiatan  transaksinya sesuai  dengan prinsip  Islam),  baik  itu bank  yang  memang  dari  awal berdirinya  langsung menerapkan  sistem  syariah  seperti  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)  atau  bank  yang awalnya  berbasis  konvensional  yang  kemudian  mengkonversi  atau  membuka  cabang syariah  seperti  bank  BNI  (Bank  Negara  Indonesia),  Bank  Mandiri,  Bank  Mega  dan  yang lainnya.
Tidak dipungkiri lagi persaingan antar bank syariah atau bank konvensional selalu ada karena memang tujuan dari semua bank dalam operasinya tidak lain dan tidak bukan adalah mendapatkan profit/ keuntungan dari kegiatan transaksinya tersebut.
Bank syariah dalam upayanya untuk bisa menggait nasabah sebanyak-banyaknya maka  banyak  cara  yang  dilakukan  agar  bisa  menarik  hati  calon  nasabah,  seperti memperbanyak produk yang dipasarkan atau dengan cara memperbesar prosentase bagi hasil untuk para nasabah penabung. Juga salah satu upaya untuk menarik hati para calon nasabah  adalah dengan cara memberikan  pelayanan  yang  baik dan memuaskan, seperti keramahan dalam pelayanan,  kejelasan/transparan dalam setiap transaksi, serta  jaminan keamanan dana nasabah yang disimpan.
Bank  syariah  dalam  setiap  kegiatan  transaksinya  harus  sesuai  dengan  prinsip  al Quran dan al Hadits, dalam setiap transaksi yang terjadi antara pihak nasabah dan pihak Bank  harus  terjadi  dengan  akad  yang  jelas  dan  pasti, hal  ini  bertujuan  agar  tidak  terjadi perselisihan ketika timbul permasalahan dikemudian hari. Inilah yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional.
Prinsip  transaksi  syariah  secara  garis  besar  terbagi  menjadi  2  (dua)  jenis  akad yang seringkali terjadi dan diakui secara syariah, yakni akad Tabarru’ (kebaikan) dan akad Tijarah (perdagangan).  Akad  Tabarru’  adalah  merupakan  jenis  akad  transaksi  perjanjian antara  dua  orang  atau  lebih  yang  tidak  berorientasi  pada profit (keuntungan)  atau  biasa disebut bisnis non profit oriented. Sedangkan akad Tijarah adalah merupakan jenis akad dalam  transaksi  perjanjian  antara  dua  orang  atau  lebih  yang  berorientasi  pada profit (keuntungan) atau biasa disebut bisnis profit oriented.
Akad Tabarru’ digunakan  untuk  tujuan  saling  tolong  menolong (ta’awun) tanpa mengharapkan balasan kecuali dari Allah SWT berupa pahala. Dengan demikian masing- masing pihak yang terlibat tidak dapat mengambil keuntungan (profit) dari jenis transaksi ini.  Namun,  salah  satu  pihak  dapat  mengenakan  biaya  untuk  sekedar  menutupi  biaya yang muncul akibat transaksi. Batasan biaya tersebut adalah, biaya tersebut harus habis dibagi  untuk  biaya  riil  yang  dikeluarkan,  tidak  boleh  ada  sisa  yang  diakui  sebagai keuntungan atau laba.
“Yang  termasuk  dalam  kategori  akad  tabarru’  adalah Qard (pinjaman), Rahn (gadai), Hawalah (pengalihan  piutang), Kafalah (jaminan  atau  tanggungan), Wakalah (pemberian kuasa, perwakilan), Wadi’ah (titipan)” 1
1 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah , Jakarta: Zikrul Hakim, 2007, h.. 37
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Akad Tijarah digunakan  dalam  transaksi  dengan  tujuan  mencari  keuntungan. Dengan  demikian,  masing-masing  pihak  yang  terlibat  dapat  mengambil  keuntungan ( profit )  dari  jenis  transaksi  ini.  Besarnya  keuntungan  yang  diperoleh  tergantung  dari kesepakatan dari masing-masing pihak.
“Yang  termasuk  dalam  kategori  akad tijarah adalah Murabahah , Salam , Istishna’ , Ijarah , Sharf , Musyarakah , Muzara’ah , Musaqah , dan Mukhabarah” 2 .
Secara  garis  besar  akad-akad  dalam  transaksi  syariah  meliputi  semua  akad yang disebutkan diatas, namun pada aplikasinya dalam dunia perbankan atau lembaga keuangan  syariah  lainnya  akad-akad  itu  jauh  lebih  banyak  ragamnya,  dan semuanya tetap harus mengacu pada al Qur’an dan al Hadits.
Dalam  kegiatan  berekonomi  dalam  Islam  tidak  selalu  berorientasi  pada profit (keuntungan)  semata,  karena  ada  kalanya  transaksi  antara  satu  muslim  dengan muslim yang lain karena faktor kemanusiaan yang bersifat tolong menolong (Ta’awun) yang  hanya  mengharap  pahala  dari  Allah  SWT.  Seperti  transaksi  dengan menggunakan akad-akad Tabarru’ (kegiatan sosial)
Ta’awun (tolong-menolong)  bagi  setiap  orang  muslim  adalah  sesuatu  yang wajib  dilaksanakan  bahkan  orang  non  muslimpun  senantiasa  melakukan  kegiatan tersebut  karena  memang  sudah  menjadi  sunatullah  manusia  diciptakan  tidak  bisa hidup  sendiri  untuk  mencukupi  kebutuhan-kebutuhan  hidupnya  atau  biasa  disebut makhluk  sosial.  Namun  dalam  islam  hal  tersebut  ada  tata  caranya  untuk  melakukan kegiatan tolong menolong, seperti yang difirmankan Allah SWT dalam surat al Maidah ayat 2:
ِ نا َ و ْ دُﻌْ ﻟا َ و  ِ م ْ ﺛِ ْ ﻹا ﻰَ ﻠ َ ﻋ اوُﻧ َ وﺎ َ ﻌَ ﺗ  َ ﻻ َ و ى َ وْ ﻘﱠ ﺗﻟا َ و  ﱢ رِ ﺑْ ﻟا ﻰَ ﻠ َ ﻋ اوُﻧ َ وﺎ َ ﻌَ ﺗ َ و
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”
Dalam  kehidupan  sehari-hari  manusia  seringkali  tersibukkan  oleh  aktivitas- akktivitas  yang  sangat  padat  sehingga  tak  jarang  ada  sebagian  aktivitas  yang  tidak terlaksana.  Dari  situlah  sering  terjadi  kegiatan  untuk  saling  tolong-menolong  antara satu  orang  dengan  orang  yag  lain,  seperti  seseorang  mewakilkan  urusannya  kepada orang lain atau biasa disebut pemberian kewenangan atau kuasa.
Pengertian mewakilkan bukan berarti seorang wakil dapat bertindak semaunya, akan tetapi si wakil berbuat sesuai dengan yang diinginkan oleh orang yang memberi kewenangan  tersebut.  Namun  seandainya  orang  yang  mewakilkan  tersebut  tidak memberi batasan atau aturan-aturan tertentu, maka menurut Abu Hanifah si penerima wakil dapat berlaku sesuai dengan yang diinginkan dan dia diberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu. Jika perwakilan tersebut bersifat terikat, maka wakil berkewajiban mengikuti apa saja  yang telah ditentukan  oleh orang yang mewakilkan,  ia  tidak boleh menyalahinya.  Menurut  Madzhab  Imam  Syafi’i,  apabila  yang  mewakili  menyalahi aturan  yang  telah  disepakati  ketika  akad,  penyimpangan  tersebut  dapat  merugikan pihak yang mewakilkan, maka tindakan tersebut batal.
2 Ibid, h.. 24.
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Kalau  dikaitkan  dengan  aktivitas  ekonomi,  maka  fungsi wakalah (perwakilan) sangat  penting.  Karena  seseorang  yang  mempunyai  keterbatasan  tertentu  bisa mewakilkan  urusan  atau  pekerjaannya  untuk  diwakilkan  kepada  orang  yang  mampu dalam urusan tersebut.
Dalam  kehidupan  sehari-hari  tanpa  sadar  sebenarnya  banyak  sekali  yang menerapkan akad wakalah terlepas apakah mereka sebenarnya tahu apa itu wakalah, bagaimana  caranya,  apa  syarat  dan  rukunnya,  dan  sebagainya.  Hal  ini  disebabkan karena  pada  dasarnya  wakalah  tidak  terjadi  pada  masalah-masalah  ekonomi melainkan  untuk  masalah-masalah  lainnya  pun  banyak  melibatkan  akad  wakalah, seperti;  seorang  anak  yang  disuruh  orangtuanya  untuk  membelikan  sesuatu  dipasar atau  seorang  anak  yang  disuruh  orangtuanya  untuk  menghadiri  undangan  untuk mewakili dirinya.dan sebagainya.
Dalam  perbankan  syariah  akad wakalah masuk  dalam  kategori  akad tabarru’ (tolong  menolong)  dimana  akad  ini  tidak  berorientasi  pada  profit  melainkan  sekedar mengharapkan balasan dari  Allah  SWT semata berupa  pahala. Secara  prinsip  tujuan dari setiap  transaksi yang dilakukan oleh  bank syariah adalah agar memperoleh  laba atau  keuntungan,  namun  bagaimana  ketika  bank  menerapkan  akad  wakalah  dalam salah  satu  transaksinya  yang  mana  dalam  akad  ini  pihak  bank  hanyalah  bersifat menolong,  namun  disisi  lain  bank  juga  harus  menanggung  biaya-biaya  yang dikeluarkan  sebagai  akibat  dari  adanya  transaksi  tersebut,  dan  apakah  boleh  bank mengenakan biaya sebagai ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan tersebut?

## B.  Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  konsep  akad  wakalah  menurut tinjauan  Fiqh  Muamalah,  dan  untuk  mengetahui  aplikasi  akad  wakalah  yang  dilakukan Bank BNI syariah cabang Bogor.

## C.  Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :
1.  Bagi Penulis
a. Diharapkan penulis dapat menyempurnakan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dibangku  kuliah  dan  membandingkan  dengan  prakteknya  yang  dilakukan  oleh perbankan syariah.
b.  Untuk  memenuhi  tugas  dan  persyaratan  memperoleh  gelar  kesarjanaan  (S1) dalam bidang Ilmu Ekonomi Islam.
2.  Bagi Perusahaan
Diharapkan  dapat  menjadikan  suatu  informasi  yang  berguna  bagi  pihak  perbankan guna mengambil langkah-langkah  untuk menyempurnakan  akad-akad  yang  dilakukan oleh perbankan dan nasabahnya.
3.  Bagi Umum
Diharapkan  penelitian  ini  bisa  menambah  wawasan  dan  pengetahuan  bagi  khalayak umum, baik itu dari kalangan pelajar maupun masyarakat umum tentang konsep akad wakalah serta aplikasinya dalam perbankan syariah.
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

## D.  Metode, Jenis dan Teknik Penelitian
1. Metode Penelitian
manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang” 3 . “Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya, sehingga memberi gambaran yang jelas tentang situasi-situasi dilapangan apa adanya” 4 .

## 2. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah: Studi lapangan (Field Research)
Metode  ini  dilakukan  dengan  cara  mencari  data  langsung  pada  sumbernya yaitu  perusahaan  Bank  Negara  Indonesia  Syariah  (BNI)  Syariah  cabang  Bogor  yang beralamatkan di Jl. Pajajaran No. 27 AB. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh bank BNI Syariah cabang Bogor. Selain itu juga penulis akan mewawancarai langsung kepala cabang atau pihak-pihak yang  terkait  dan  kompeten  di  BNI  Syariah  cabang  bogor  yang  berkaitan  dengan produk-produk yang menggunakan akad wakalah.

## 3. Teknik Penelitian
Dalam teknik penelitian ini penulis menggunakan beberapa instrument sebagai berikut : a.  Observasi
Dalam  hal  ini  penulis  mengadakan  penelitian  dengan  cara  mencari  dan menelaah buku-buku referensi yang berkaitan dengan tema yang dibahas, selain itu penulis juga melakukan pengamatan lapangan dan penelitian secara langsung pada  Bank  BNI  syariah  cabang  Bogor,  yaitu  mengamati  produk-produk  yang dihasilkan  oleh  Bank  BNI  Syariah  cabang  bogor  yang  menggunakan  akad wakalah.  Setelah  mengamati  penulis  kemudian  akan  meneliti  produk-produk tersebut dan membandingkan dengan konsep Fiqih Mu’amalah.
b.  Wawancara (interview)
Wawancara yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab  atau  wawancara  langsung.  Dalam  hal  ini  penulis  akan  mewawancarai langsung kepada Pimpinan unit administrasi dan operasional yaitu Ibu Hikmawati dan Rury selaku asisten Administrasi Pembiayaan, serta pihak-pihak terkait yang kompeten  pada  Bank  BNI  syariah  cabang  Bogor  tentang  produk  yang menggunakan akad wakalah.
Mengacu  pada  rumusan  masalah  yang  telah  penulis  buat  maka  pada wawancara  tersebut  penulis  hanya  akan  menanyakan  tentang  pengaplikasian akad wakalah pada produk-produknya.
c.  Dokumentasi
3 Muhammad Nazir, Metode Penelitian , Bogor: Gralia Indonesia, h.. 54.
4 Widodo, Cerdik Menyusun Proposal Penelitian, Skripsi, Tesis dan Disertasi , Jakarta: Magna Script, 2005, h.. 46.
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Teknik  pengambilan  data  dari  dokumentasi  ini  digunakan    penulis  untuk mencari dokumen-dokumen pada Bank BNI Syariah cabang Bogor yang berkaitan dengan  produk-produk  yang  menggunakan  akad  wakalah  yang  kemudian  akan diteliti dan dibandingkan dengan konsep Fiqih Mu’amalah. Di samping itu penulis juga menggunakan data dokumentasi untuk memperoleh data tentang profil Bank BNI syariah cabang Bogor.

## II. KERANGKA TEORI

## A.  Konsep Akad Wakalah
1.  Pengertian Wakalah
Dalam  perbankan  syariah  banyak  sekali  akad-akad  syariah  yang  digunakan untuk produk-produk  yang dikeluarkan, salah satunya adalah  akad wakalah. Wakalah dalam  aplikasi  perbankan  terjadi  apabila  nasabah  memberikan  kuasa  kepada  bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu.
“Wakalah secara  bahasa  berarti  perlindungan (al  Hizb), Pencukupan  (al kifayah) ,  Tanggungan (al-dhaman), atau  Pendelegasian (al  tafwidh)” 5 . Seperti  kata yang digunakan dalam Al Quran dalam surat Ali Imron ayat 173 yang berbunyi:
ُ لﯾِﻛ َ وْ ﻟا َ م ْ ﻌِﻧ َ و ُ ﱠ ﷲ ﺎَ ﻧُﺑ ْ ﺳ َ ﺣ
“Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik penolong”.
Dan juga surat al Syura ayat 6 yang berbunyi:
َﻠ َ ﻋ  َ تْ ﻧَ أ ﺎَ ﻣ َ و  ْ مِ ﮭ ْ ﯾَ ﻠ َ ﻋ ٌ ظﯾِﻔ َ ﺣ ُ ﱠ ﷲ  َ ءﺎَﯾِﻟ ْ وَ أ ِﮫِﻧوُد  ْ نِﻣ او ُ ذ َ ﺧﱠ ﺗا  َ نﯾِذﱠ ﻟا َ و ٍلﯾِﻛ َ وِ ﺑ  ْ مِ ﮭ ْ ﯾ
“Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan)  mereka,  dan  kamu  (Muhammad)  bukanlah  orang  yang  diserahi mengawasi mereka”.
Adapun  pengertian  Wakalah  secara  istilah  adalah  “permintaan  seseorang kepada  orang  lain  agar  menjadi  wakilnya  dalam  sesuatu  yang  bisa  diwakili” 6 . Sedangkan  pengertian  wakalah  menurut  fatwa  DSN-MUI  adalah  “pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada oranglain dalam hal-hal yang diwakilkan” 7 .
“Wakalah memiliki  beberapa  makna  yang  cukup  berbeda  menurut  beberapa ulama. Berikut adalah pandangan dari para ulama” 8 :
5 Karim Helmi. Fiqih Muamalah , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,  2002, h..20.
6 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 4 , Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008. h.. 145.
7 Ahmad Kamil, M Fauzan, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, h..387
8 Karim Helmi. Fiqih Muamalah , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h..20-21.
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
a. Menurut  Hashbi  Ash  Shiddieqy, Wakalah adalah  akad  penyerahan  kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang  lain sebagai  penggantinya  dalam bertindak (bertasharruf).
b. Menurut  Sayyid  Sabiq, Wakalah adalah  pelimpahan  kekuasaan  oleh  seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
c. Ulama Malikiyah, Wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang  lain  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  yang  merupakan  haknya  yang tindakan  itu  tidak  dikaitkan  dengan  pemberian  kuasa  setelah  mati,  sebab  jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.
d. Ulama Hanafiyah, Wakalah berarti seseorang mempercayakan orang lain menjadi ganti  dirinya  untuk bertasharruf pada  bidang-bidang  tertentu  yang  boleh diwakilkan.
e. Menurut  Ulama  Syafi’iah,  mengatakan  bahwa Wakalah adalah  suatu  ungkapan yang  mengandung  suatu  pendelegasian  sesuatu  oleh  seseorang  kepada  orang lain  supaya  orang  lain  itu  melaksanakan  apa  yang  boleh  dikuasakan  atas  nama pemberi kuasa.
Jadi dari beberapa pengertian Wakalah menurut para ulama’ diatas dapat disimpulkan  bahwa  wakalah  adalah  pemberian  kewenangan  kepada  orang  lain untuk  bisa  melaksanakan  suatu  pekerjaan  pada  bidang-bidang  yang  bisa diwakilkan  atas  nama  pemberi  kuasa  yang  tindakan  itu  tidak  dikaitkan  dengan pemberian kuasa setelah mati. Sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.

## 2.  Dasar Hukum Wakalah
Di  dalam  Islam,  seseorang  boleh  mendelegasikan  suatu  tindakan  tertentu kepada orang lain dimana orang lain itu bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan  sepanjang  hal-hal  yang  dikuasakan  itu  boleh  didelegasikan  oleh  agama. Dalil yang dipakai untuk menunjukkan kebolehan itu, antara lain:
a.  Al-Qur’an:
QS Al-Kahfi (18:19).
ِﮫ ْ ﯾ َ ﻋا َ رِذ  ٌ ط ِ ﺳﺎَ ﺑ  ْ مُﮭُﺑْ ﻠ َ ﻛ َ و  ِ لﺎَ ﻣﱢ ﺷﻟا  َ تا َ ذ َ و  ِ نﯾِﻣَﯾْ ﻟا  َ تا َ ذ  ْ مُﮭُﺑﱢ ﻠ َ ﻘُﻧ َ و  ٌدوُ ﻗ ُ ر  ْ مُھ َ و ﺎ
ً ظﺎَ ﻘْ ﯾَ أ  ْ مُﮭُﺑ َ ﺳ ْ ﺣ َ ﺗ َ و َ ت ْ ﯾﱠ ﻟ َ وَ ﻟ  ْ مِ ﮭ ْ ﯾَ ﻠ َ ﻋ  َ ت ْ ﻌَ ﻠ ﱠ طا  ِ وَ ﻟ  ِدﯾ ِ ﺻ َ وْ ﻟﺎِ ﺑ ُﮭ ْ ﻧِﻣ  َ ت ْ ﺋِﻠُﻣَ ﻟ َ و ا ً را َ رِﻓ  ْ مُﮭْ ﻧِﻣ ﺎًﺑ ْ ﻋُ ر  ْ م ) 18 (
ْﻌَﺑ  ْ وَ أ ﺎًﻣ ْ وَﯾ ﺎَ ﻧ ْ ﺛِ ﺑَ ﻟ اوُ ﻟﺎَ ﻗ  ْ مُ ﺗ ْ ﺛِ ﺑَ ﻟ  ْ مَ ﻛ  ْ مُﮭْ ﻧِﻣ ٌ لِﺋﺎ َ ﻗ َ لﺎ َ ﻗ  ْ مُﮭَ ﻧْﯾَﺑ اوُ ﻟ َ ءﺎ َ ﺳَ ﺗَﯾ
ِﻟ  ْ مُھﺎَ ﻧ ْ ﺛَ ﻌَﺑ َكِﻟ َ ذَ ﻛ َ و َ ض َﻧﯾِدَ ﻣْ ﻟا  ﻰَ ﻟِ إ  ِه ِ ذَھ  ْ مُ ﻛِﻗ ِ ر َ وِ ﺑ  ْ مُ ﻛَ د َ ﺣَ أ  اوُ ﺛ َ ﻌ ْ ﺑﺎَ ﻓ  ْ مُﺗ ْ ﺛِ ﺑَ ﻟ  ﺎ َ ﻣِ ﺑ  ُ مَ ﻠ ْ ﻋَ أ  ْ مُ ﻛﱡﺑ َ ر  اوُ ﻟ ﺎ َ ﻗ  ٍ م ْ وَ ﯾ
ُﮫ ْ ﻧِﻣ  ٍ ق ْ ز ِ رِ ﺑ  ْ مُ ﻛِﺗْ ﺄَﯾْ ﻠ َ ﻓ  ﺎًﻣﺎ َ ﻌ َ ط ﻰ َ ﻛ ْ زَ أ  ﺎَﮭﱡﯾَ أ  ْ ر ُ ظ ْ ﻧَ ﯾْ ﻠ َ ﻓ  ِﺔ
ا ًد َ ﺣَ أ  ْ مُ ﻛِ ﺑ  ﱠ ن َ رِﻌ ْ ﺷُﯾ  َ ﻻ َ و  ْ ف ﱠ طَ ﻠَ ﺗَ ﯾْ ﻟ َ و ) 19 (
“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka  sendiri.  berkatalah  salah  seorang  di  antara  mereka:  sudah  berapa lamakah  kamu  berada  (disini?)”.  mereka  menjawab:  “Kita  berada  (disini)  sehari atau  setengah  hari”.  berkata  (yang  lain  lagi):  “Tuhan  kamu  lebih  mengetahui berapa  lamanya  kamu  berada  (di  sini).  Maka  suruhlah  salah  seorang  di  antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
itu  untukmu,  dan  hendaklah  ia  berlaku  lemah-lembut  dan  janganlah  sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”.

## QS Al-Baqarah (2:283).
ﱠﻟا  ﱢ د َ ؤُﯾْ ﻠ َ ﻓ ﺎً ﺿ ْ ﻌَ ﺑ  ْ مُ ﻛُﺿ ْ ﻌَ ﺑ  َ ن ِﻣَ أ  ْ نِ ﺈَ ﻓ  ٌ ﺔ َ ﺿوُﺑ ْ ﻘَ ﻣ  ٌ نﺎَھ ِ رَ ﻓ ﺎًﺑِﺗﺎَ ﻛ اوُدِ ﺟَ ﺗ  ْ مَ ﻟ َ و  ٍ رَ ﻔ
َ ﺳ ﻰَ ﻠ َ ﻋ  ْ مُ ﺗ ْ ﻧُ ﻛ  ْ نِ إ َ و
ُﮫﱠ ﺑ َ ر َ ﱠ ﷲ  ِ قﱠ ﺗَ ﯾْ ﻟ َ و ُﮫَ ﺗَ ﻧﺎَ ﻣَ أ  َ نِﻣُﺗ ْ ؤا يِذ
َﻓ ﺎَﮭ ْ ﻣُﺗ ْ ﻛَ ﯾ  ْ نَ ﻣ َ و َ ةَ دﺎَﮭﱠ ﺷﻟا اوُﻣُﺗ ْ ﻛَﺗ  َ ﻻ َ و ٌمﯾِﻠَ ﻋ  َ نوُﻠ َ ﻣ ْ ﻌَ ﺗ ﺎَ ﻣِ ﺑ ُ ﱠ ﷲ َ و ُﮫُﺑْ ﻠ َ ﻗ ٌ مِﺛَ آ ُﮫﱠ ﻧِ ﺈ
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang  (oleh  yang  berpiutang).  akan  tetapi  jika  sebagian  kamu  mempercayai sebagian yang  lain, Maka  hendaklah yang  dipercayai itu  menunaikan  amanatnya (hutangnya)  dan  hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya  dan  janganlah kamu  (para  saksi)  Menyembunyikan  persaksian.  dan  Barangsiapa  yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
QS An-Nisaa (4:35).
ﱢﻓ َ وُﯾ ﺎ ً ﺣ َ ﻼ ْ ﺻِ إ ا َ دﯾ ِ رُﯾ  ْ نِ إ ﺎَﮭِﻠ ْ ھَ أ  ْ نِﻣ ﺎً ﻣَ ﻛ َ ﺣ َ و ِﮫِﻠ ْ ھَ أ  ْ ن ِﻣ ﺎً ﻣَ ﻛ َ ﺣ اوُ ﺛَ ﻌْ ﺑﺎَ ﻓ ﺎَ ﻣ ِ ﮭِﻧْ ﯾ َ ﺑ  َ قﺎَ ﻘ ِ ﺷ  ْ مُﺗ ْ ﻔِﺧ  ْ نِ إ َ و
ﺎً ﻣﯾِﻠ َ ﻋ  َ نﺎ َ ﻛ َ ﱠ ﷲ  ﱠ نِ إ ﺎَ ﻣُﮭَ ﻧْ ﯾَ ﺑ ُ ﱠ ﷲ  ِ ق
ا ً رﯾِ ﺑ َ ﺧ
”Dan  jika  kamu  khawatirkan  ada  persengketaan  antara  keduanya,  Maka  kirimlah seorang  hakam  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  hakam  dari  keluarga perempuan.  jika  kedua  orang  hakam  itu  bermaksud  mengadakan  perbaikan, niscaya  Allah  memberi  taufik  kepada  suami-isteri  itu.  Sesungguhnya  Allah  Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.
QS Yusuf (12:55).
ٌمﯾِﻠ َ ﻋ  ٌ ظﯾِﻔ َ ﺣ ﻲﱢ ﻧِ إ  ِ ض ْ رَ ْ ﻷا  ِ نِﺋا َ ز َ ﺧ ﻰَ ﻠ َ ﻋ ﻲِﻧ ْ ﻠَﻌ ْ ﺟا َلﺎَ ﻗ
“Berkata  Yusuf:  “Jadikanlah  aku  bendaharawan  negara  (Mesir),  Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”.
b.  Al-Hadits: Banyak hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan Wakalah , diantaranya: ثرﺎﺣﻟا  تﻧﺑ  ﺔﻧوﻣﯾﻣ  هﺎﺟوزﻓ،رﺎﺻﻧﻷا  نﻣ  ﻼﺟرو  ﻊﻓار  ﺎﺑأ  ثﻌﺑ  مﻠﺳو  ﮫﻟآو  ﮫﯾﻠﻋ  ﷲ  ل  وﺳر  نإ ) ﻲﻓ  كﻟﺎﻣ  هاور
ﺄطوﻣﻟا ( “Bahwasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilkannya  mengawini  Maimunah  binti  Al  Harits” .  HR.  Malik  dalam  al- Muwaththa’) 9
وأ ﻻ ﻼﺣ مرﺣ ﺎطرﺷ ﻻإ مﮭطورﺷ ﻲﻠﻋ نوﻣﻠﺳﻣﻟاو ﺎﻣارﺣ لﺣأوأ ﻻﻼﺣ مرﺣ ﺎﺣﻠﺻ ﻻإ نﯾﻣﻠﺳﻣﻟا نﯾﺑ زﺋﺎﺟ ﺢﻠﺻﻟا ﺎﻣارﺣ لﺣأ ) فوﻋ نﺑ ورﻣﻋ نﻋ يذﻣرﺗﻟا هاور (
9 Malik Ibn Anas, Terjemah Al Muwatta’ , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999,  h.. 182.
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
“Perdamaian  dapat  dilakukan  di  antara  kaum  muslimin  kecuali  perdamaian  yang mengharamkan  yang  halal  atau  menghalalkan  yang  haram;  dan  kaum  muslimin terikat  dengan  syarat-syarat  mereka  kecuali  syarat  yang  mengharamkan  yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf) 10
Dalam  kehidupan  sehari-hari,  Rasulullah  telah  mewakilkan  kepada  orang lain  untuk  berbagai  urusan.  Diantaranya  adalah  membayar  hutang,  mewakilkan penetapan  had  dan  membayarnya,  mewakilkan  pengurusan  unta,  membagi kandang hewan, dan lain-lain.
c.  Ijma’: Para  ulama pun bersepakat  dengan ijma’ atas diperbolehkannya Wakalah . Para ulama bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta’awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa.  Tolong-menolong  diserukan  oleh  Al-Qur’an  dan  disunahkan  oleh Rasulullah.
Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2:
ِ نا َ و ْ دُﻌْ ﻟا َ و  ِ م ْ ﺛِ ْ ﻹا ﻰَ ﻠ َ ﻋ اوُﻧ َ وﺎ َ ﻌَ ﺗ  َ ﻻ َ و ى َ وْ ﻘﱠ ﺗﻟا َ و  ﱢ رِ ﺑْ ﻟا ﻰَ ﻠ َ ﻋ اوُﻧ َ وﺎ َ ﻌَ ﺗ َ و ِبﺎ َ ﻘ ِﻌْ ﻟا ُدﯾِدَ ﺷ َ ﱠ ﷲ  ﱠ نِ إ َ ﱠ ﷲ اوُ ﻘﱠ ﺗا َ و
“Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  dan  bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.
Dan  Rasulullah  SAW  pun  bersabda  “Dan  Allah  menolong  hamba  selama hamba menolong saudaranya”.

## 3. Rukun dan Syarat-Syarat Dalam Wakalah

## a. Rukun wakalah
Menurut  kelompok  Hanafiah,  rukun Wakalah itu  hanya  ijab  qabul.  Ijab merupakan  pernyataan mewakilkan sesuatu  dari  pihak  yang  memberi  kuasa  dan qabul  adalah  penerimaan  pendelegasian  itu  dari  pihak  yang  diberi  kuasa  tanpa harus  terkait  dengan  menggunakan  sesuatu  lafaz  tertentu.  Akan  tetapi,  jumhur ulama tidak sependirian dengan pandangan tersebut. Mereka berpendirian bahwa rukun dan syarat Wakalah itu adalah sebagai berikut 11 : 1). Orang yang mewakilkan ( Al-Muwakkil )
a)   Seseoarang  yang  mewakilkan/pemberi  kuasa,  disyaratkan  memiliki  hak untuk bertasharruf (bertindak) pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Karena itu seseorang tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya.
b)   Pemberi  kuasa  mempunyai  hak  atas  sesuatu  yang  dikuasakannya,  disisi lain  juga  dituntut  supaya  pemberi  kuasa  itu  sudah  cakap  bertindak  atau mukallaf.  Tidak  boleh  seorang  pemberi  kuasa  itu  masih  belum  dewasa yang  cukup  akal  serta  pula  tidak  boleh  seorang  yang  gila.  Menurut pandangan  Imam  Syafi’i  anak-anak  yang  sudah  mumayyiz  tidak  berhak
10 At-Tirmidzi, Jaami’ Attirmidzi , Riyadh: Darussalam, 1999, h.. 329.
11 Helmi Karim, Fiqih Muamalah , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h..24-26.
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
memberikan  kuasa  atau  mewakilkan  sesuatu  kepada  orang  lain  secara mutlak.  Namun  madzhab  Hambali  membolehkan  pemberian  kuasa  dari seorang anak yang sudah mumayyiz pada bidang-bidang yang akan dapat mendatangkan manfaat baginya.
2). Orang yang diwakilkan. ( Al-Wakil )
a).  Penerima  kuasa  perlu  memiliki  kecakapan  akan  suatu  aturan-aturan  yang mengatur  proses  akad  wakalah,  Sehingga  cakap  hukum  menjadi  salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan.
b).  Seseorang  yang  menerima  kuasa  perlu  memiliki  kemampuan  untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa.
3). Objek yang diwakilkan.
a)   Obyek  haruslah  sesuatu  yang  bisa  diwakilkan  kepada  orang  lain,  seperti jual  beli,  pemberian  upah,  dan  sejenisnya  yang  memang  berada  dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa.
b)   Para  ulama  berpendapat  bahwa  tidak  boleh  menguasakan  sesuatu  yang bersifat ibadah badaniyah, seperti shalat, dan boleh menguasakan sesuatu yang  bersifat  ibadah  maliyah  seperti  membayar  zakat,  sedekah,  dan sejenisnya.  Selain itu hal-hal yang diwakilkan itu tidak ada campur tangan pihak yang diwakilkan.
c)   Tidak  semua  hal  dapat  diwakilkan  kepada  orang  lain.  Sehingga  obyek yang  akan  diwakilkan  pun  tidak  diperbolehkan  bila  melanggar  Syari’ah Islam.
4).  Shighat
a)  Dirumuskannya  suatu  perjanjian  antara  pemberi  kuasa  dengan  penerima kuasa,  dari  mulai  aturan  memulai  akad  wakalah  ini,  proses  akad,  serta aturan yang mengatur berakhirnya akad wakalah ini.
b)  Isi  dari  perjanjian  ini  berupa  pendelegasian  dari  pemberi  kuasa  kepada penerima kuasa
c)  Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan atas pemberi kuasa melakukan sesuatu tindakan tertentu.
b. Syarat Wakalah
Perwakilan  tidak  sah  kecuali  apabila  syarat-syarat  yang  menjadi  sahnya wakalah terpenuhi. Diantara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan muwakil, ada yang berkaitan dengan wakil, dan ada pula yang berkaitan dengan muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan).
1). Syarat Muwakil
Disyaratkan  agar  muwakil  adalah  orang  yang  memiliki  kekuasaan  untuk bertindak  dalam  apa  yang  diwakilkannya.  Apabila  muwakil  tidak  memiliki otoritas  untuk  bertindak,  seperti  orang  gila,  dan  anak  kecil  yang  belum mumayis, maka penunjukan wakil olehnya tidak sah.
2). Syarat wakil
Wakil  yang  disyaratkan  adalah  orang  yang  berakal.  Apabila  dia  adalah  orang gila,  orang  idiot,  atau  anak  kecil  yang  belum mumayis maka  penunjukan sebagai wakil gagal.
3). Syarat muwakkal fih
Disyaratkan agar muwakkal fih adalah sesuatu yang diketahui oleh wakil.
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

## 4.  Unsur-Unsur Akad wakalah
Unsur-unsur  akad  adalah  sesuatu  yang  merupakan  pembentukan  adanya akad. Unsur akad tersebut adalah: 12
a). Shighat  al-Aqd ,  yaitu  sesuatu  yang  disandarkan  dari  dua  belah  pihak  yang berakad  yang  menunjukan  atas  apa  yang  telah  ada  dihati  keduanya  tentang terjadinya  suatu  akad.  Hal  ini  dapat diketahui  dengan ucapan,  perbuatan,  isyarat dan tulisan. Shighat tersebut disebut ijab dan qabul.
Metode shighat atau ijab  qabul dalam  akad  dapat  dilakukan  dengan  beberapa cara:
1).  Akad  dengan lafad (ucapan);  akad  dengan lafad yang  dipakai  untuk ijab dan qabul harus jelas pengertiannya, harus bersesuaian antara ijab dan qabul , dan shighat  ijab dan qabul harus  sungguh-sungguh  atau  tidak  diucapkan  secara ragu-ragu.  Karenanya,  apabila shighat  al-aqd tidak  menunjukan  kesungguhan akad,  maka  menjadi  tidak  sah.  Atas  dasar  inilah  maka fuqaha berpendapat bahwa  berjanji  menjual  belum  merupakan  akad  penjualan,  dan  orang  yang berjanji itu tidak dapat dipaksa menjualnya.
2).  Akad  dengan  tulisan;  dibolehkan akad  dengan  tulisan,  baik  bagi  mereka  yang mampu  berbicara  maupun  tidak,  dengan  syarat  tulisan  tersebut  harus  jelas, tampak  dan  dapat  dipahami  oleh  kedua  pihak.  Sebab  tulisan  sebagaimana dalam  qaidah  fiqhiyah, “tulisan  bagaikan  ucapan” .  Ulama  Syafi’iyah  dan hanabilah  berpendapat  bahwa  akad  dengan  tulisan  adalah  sah  jika  kedua belah  pihak  yang  berakad  tidak  hadir,  namun  jika  yang  berakad  hadir,  tidak diperkenankan dengan tulisan, sebab tulisan tidak dibutuhkan.
3). Akad dengan perbuatan. Dalam akad terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup  dengan  perbuatan  yang  menunjukan  saling  meridhoi.  Hal  ini  sangat umum  terjadi  pada  zaman  sekarang,  maka  dalam  menghadapi  persoalan  ini para ulama berbeda pendapat, yaitu:
a) Ulama  Hanafiyah  dan  Hanabilah  membolehkan  akad  dengan  perbuatan terhadap  barang-barang  yang  sudah  sangat  diketahui  secara  umum  oleh manusia. Jika belum diketahui secara umum akad seperti itu bisa batal.
b) Mazhab Maliki membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukan kerelaan, baik barang tersebut diketahui secara umum maupun tidak, kecuali dalam pernikahan.
c)  Ulama’  Syafi’iyah,  Syiah,  dan  Dzahiriyah  berpendapat  bahwa  akad  dengan perbuatan  tidak  dibenarkan  karena  tidak  ada  petunjuk  yang  kuat  terhadap akad tersebut. Selain itu, keridhaan adalah sesuatu yang samar, yang tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan.
12 Muhammad Firdaus, Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah , Jakarta: Renaisan, 2005, h..15.
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Namun demikian para ulama’ sepakat bahwa akad dalam pernikahan hanya boleh  menggunakan  ucapan.  Begitu pula dalam akad talak dan ruju’ diutamakan  dengan  tulisan  dibandingkan  dengan  isyarat  apabila  tidak mampu berbicara.
4). Akad dengan isyarat. Bagi orang yang mampu berbicara tidak dibenarkan akad dengan  isyarat,  melainkan  harus  dengan  menggunakan  lisan,  tulisan  dan perbuatan.  Adapun  bagi  mereka  yang  tidak  mampu  berbicara,  boleh menggunakan isyarat, tetapi jika mampu menulis dan bagus maka dianjurkan atau lebih baik dengan tulisan.
b.  Al-‘Aqid (pelaku), yaitu orang yang melakukan akad. Keberadaannya adalah sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada ‘aqid . Begitu pula tidak akan terjadi ijab dan qabul tanpa adanya ‘aqid
Secara  umum ‘Aqid disyaratkan harus  ahli  dan  memiliki  kemampuan  untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.
Ulama  Malikiyah  dan  Hanafiyah  mensyaratkan ‘aqid harus  berakal,  yakni sudah mumayiz, anak yang agak besar yang membicarakannya dan jawaban yang dilontarkan  dapat  dipahami,  serta  minimal  berumur  7  tahun.  Oleh  karena  itu, dipandang  tidak  sah  suatu  akad  yang  dilakukan  oleh  anak  kecil  yang  belum mumayiz , orang gila, dan orang lain.
Adapun  Ulama  Syafi’iyah  dan  Hanabilah  mensyaratkan ‘aqid harus  baligh, berakal  mampu  memelihara  agama  dan  hartanya.  Dengan  demikian,  ulama Hanabilah  membolehkan  seorang  anak  kecil  membeli  barang  sederhana  atas  izin walinya.
c.  Al-ma’qud  ‘alaih  (Mahal  al-‘aqad), yaitu  objek  akad  atau  benda.  Benda  yang dijadikan  akad,  bentuknya  tampak  dan  membekas.  Barang  tersebut  dapat  berupa harta  benda,  seperti  barang  dagangan.  Berupa  benda  bukan  harta,  seperti  akad pernikahan;  dan  dapat  pula  dalam  bentuk  suatu  kemanfaatan,  seperti  dalam masalah upah mengupah, dan lain-lain.
Dalam  islam,  tidak  semua  barang  dapat  dijadikan  objek  akad,  misalnya minuman  keras.  Oleh  karena  itu,  para fuqaha menetapkan beberapa syarat  dalam objek akad sebagai berikut:
1). Ma’qud  ‘alih (barang)  harus  ada  ketika  akad.  Maka  tidak  sah  akad  seperti menjual  anak  kambing  yang  masih  dalam  kandungan  induknya  atau  membeli seuatu yang masih dalam tanah.
2). Ma’qud  ‘alaih harus masyru’ (sesuai  dengan ketentuan  syara’), maka  tidak sah akad  atas  barang  yang  diharamkan  syara’,  seperti  bangkai,  minuman keras/khamar, dan lain-lain.
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
3). Ma’qud  ‘alaih dapat  diberikan  waktu  akad.  Tidak  seperti  jual  beli  burung  yang masih  di  udara,  harta  yang  diwakafkan,  dan  lain-lain,  maka  tidak  dipandang terjadi akad.
4). Ma’qud ‘alaih harus diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad.
5). Ma’qud  ‘alaih harus suci, yaitu tidak najis dan mutanajis (terkena  najis), seperti anjing, bangkai, darah, dan lain-lain. Namun ulama Hanafiyah tidak menetapkan syarat ini.
5. Macam-Macam Wakalah
Bentuk-bentuk akad wakalah antara lain 13 :
a. Wakalah Muthlaqah yaitu perwakilan yang tidak terikat syarat tertentu.
b. Wakalah  Muqayyadah  yaitu  perwakilan  yang  terikat oleh syarat-syarat  tertentu  yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

## 6. Berakhirnya Wakalah
Akad wakalah akan berakhir apabila 14 :
1. kematiaan atau kegilaan salah satu dari yang berakad
2. diselesaikannya pekerjaan yang dituju dalam perwakilan.
3. pemecatan  wakil  oleh  muwakkil  meskipun  wakil  tidak  mengetahuinya 15 .  Sementara pendapat para ulama Hanafi, wakil harus mengetahui pemecatan.
4. Pengunduran diri wakil.
5. Keluarnya muwakkal fih dari kepemilikan muwakil.

## B. Konsep Dasar Bank Konvesional dan Bank Syariah
1. Konsep Dasar Bank Konvensional
a. Pengertian Bank
Dalam  kehidupan  sehari-hari  kegiatan  yang dilakukan  oleh  masyarakat  tidak terlepas  dari  kaitannya  dengan  uang.  Sebab  untuk  menjalankan  perekonomian, masyarakat  membutuhkan  uang  untuk  melakukan  transaksi.  Dalam  melakukan transaksinya  masyarakat  dapat  melakukannya  dengan  mendapatkan  bantuan  dari sebuah lembaga keuangan yang  di kenal dengan nama bank. Dengan adanya bank masyarakat menjadi terbantu untuk dapat menukarkan uangnya, transfer, membayar rekening listrik, air, telepon ataupun pembayaran lainnya.
13 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, h..104.
14 Sayyid sabiq, Fiqih Sunnah 4 , Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008, h.. 150.
15 Ini adalah pendapat imam Asy syafi’i dan para ulama mazhab Hanbali.
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
“Bank  berasal  dari  kata banco yang  artinya  adalah  bangku.  Kata  ini  berasal dari  bahasa  Italia.  Kata  bangku  inilah  yang  digunakan  seorang bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah atau pelanggannya sampai kemudian istilah ini resmi dan populer menjadi Bank” 16 .
Definisi  bank  menurut  UU  No.  14  tahun  1967  Pasal  1  tentang  pokok-pokok Perbankan adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
Menurut undang-undang  RI  nomor 10  tahun 1998  tentang  perbankan,  “Bank adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
Dari  pengertian  di  atas  dapat  dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa  Bank  adalah lembaga  kepercayaan  yang  berfungsi  sebagai  lembaga  intermediasi,  membantu kelancaran sistem pembayaran, dan tidak kalah pentingnya adalah sebagai lembaga yang  menjadi  sarana  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah,  yaitu  kebijakan moneter. Karena fungsi-fungsinya tersebut, maka keberadaan bank yang sehat, baik secara  individu  maupun  secara  keseluruhan  sebagai  suatu  sistem,  merupakan prasyarat  bagi  suatu  perekonomian  yang  sehat.  Untuk  menciptakan  bank  sehat tersebut antara lain diperlukan pengaturan dan pengawasan bank secara efektif.
Sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang,  bank  adalah  usaha  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  maka  bank  bertindak sebagai lembaga intermediasi atau lembaga perantara untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro ataupun deposito berjangka. Sementara itu, pihak-pihak  yang  kekurangan  dan  membutuhkan  dana  akan  mengajukan  pinjaman atau  kredit  kepada bank.  Kredit  tersebut dapat  berupa  kredit  investasi,  kredit  modal kerja ataupun kredit konsumsi.
Penghimpunan  dana  dari  masyarakat  perlu  dilakukan  dengan  cara-cara tertentu sehingga  efisien  dan  dapat  disesuaikan dengan  rencana  penggunaan dana tersebut.  Pada dasarnya bank mempunyai empat alternatif untuk menghimpun dana untuk  kepentingan  usahanya, yaitu dana sendiri, dana dari deposan,  dana pinjaman dan sumber dana lainnya.
Dana  yang  telah  dihimpun  bukanlah  dana  yang  semuanya  murah  tapi sebagian  besar  adalah  dana  dari  deposan  yang  menimbulkan  kewajiban  bagi  bank untuk  membayar  imbal  jasa  berupa  bunga.  Untuk  memperoleh  penerimaan  bank dalam rangka menutup  biaya-biaya lain serta mendapatkan  keuntungan, maka bank berusaha  mengalokasikan  dananya  dalam  berbagai  bentuk  aktiva  dengan  berbagai macam pertimbangan. Sebelum bank memutuskan untuk memilih suatu bentuk aktiva tertentu  dalam  pengalokasian  dana  pihak  ketiga,  banyak  hal  yang  harus dipertimbangkan.  Terdapat  tiga  hal  menjadi  perhatian  bank  untuk  menjadi  bahan pertimbangan yaitu risiko, hasil dan jangka waktu.

## b. Jenis – jenis Bank
16 Malayu S.P Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan , Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005, h..1.
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Berdasarkan  Undang-undang  RI  No.  7  Tahun  1992  tentang  perbankan sebagaimana  telah  diubah  dengan  undang-undang  Ri  No.  10  Tahun  1998  tentang perbankan, maka penggolongan Bank berdsarkan Jenisnya, kepemilikannya, bentuk hukum, kegiatan usaha, dan sistem pembayaran jasa.

## 1. Menurut Jenisnya
Sesuai dengan UU No 10 Tahun1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan jenis bank terdiri atas Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
a). Bank umum
Adalah  bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  secara  konvensional dan  atau  berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dalam  kegiatannya  memberikan jasa  dalam  lalu-lintas  pembayaran.  Kegiatan-kegiatan  usaha  yang  dapat dilakukan oleh Bank Umum yaitu:
1)  Menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  berupa deposito  berjangka,  tabungan,  dana  atau  bentuk  lainnya  yang dipersamakan dengan itu.
2)  Memberikan kredit.
3)  Menerbitkan surat pengakuan utang.
4)  Menerima  pembayaran  atas  tagihan  surat  berharga  dan  melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

## b). Bank Perkreditan Rakyat
Adalah  bank  yang  tidak  memberikan  jasa  dalam  lau  lintas pembayaran,  yang  dalam  pelaksanaan  kegiatan  usahanya  dapat  secara konvensional  atau  berdasarkan  prinsip  syariah 17 .  Tugas  dari  Badan Perkreditan Rakyat meliputi:
1)  Menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  berupa  Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dana atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2)  Memberikan kredit.
3)  Menyediakan  pembiayaan  bagi  nasabah  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
2. Berdasarkan Kepemilikan menurut kasmir berdasarkan kepemilikannya bank dibedakan menjadi 18 : 1). Bank milik Pemerintah
Adalah bank dimana akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh  keuntungan bank dimiliki  oleh pemerintah pula.  Contoh bank ,ilik  pemerintah  antara  lain:  Bank  Negara  Indonesia  (BNI),  Bank  Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN).
17 Ibid , h..38 .
18 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, h..36-38.
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

## 2). Bank milik Pemerintah Daerah
Adalah  bank  yang  merupakan  milik  pemerintah  daerah  tingkat  I  dan  tingkat  II masing-masing provinsi. Yang termasuk bank Pemda adalah: BPD DKI Jakarta, BPD JABAR, BPD JATIM, dan yang lainnya.
3). Bank milik swasta Nasional Adalah  bank  yang  seluruh  atau  sebbagian  besarnya  dimiliki  oleh  swasta nasional  serta  akte  pendeririannya  pun  didirikan  oleh  swasta,  begitu  pula keuntungannya  untuk  keuntungan  swasta  pula.  Yang  termasuk  bank  swasta nasional  adalah: bank  Muamalat,  Bank  Central Asia  (BCA), Bank  Bumi  Putra, dan yang lainnya.
4). Bank milik Koperasi
Kepemilikan  saham-saham  bank  ini  dimiliki  oleh  perusahaan  yang  berbadan hukum koperasi. Contoh: Bank Umum Koperasi Indonesia.
5). Bank asing/campuran
Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik swasta asing  atau  pemerintah  asing.  Contoh  bank  asing  diantaranya:  ABN  AMRO bank, Bank of america, city Bank, dan yang lainnya.
3. Berdasarkan Bentuk Hukumnya
1.  Bank berbentuk hukum perusahaan daerah.
2.  Bank berbentuk hukum perseroan (PERSERO).
3.  Bank berbentuk hukum perseroan terbatas (PT).
4.  Bank berbentuk hukum koperasi.
4. Bank Berdasarkan Kegiatan Usahanya
1.  Bank Devisa
Adalah  bank  yang  dapat  melaksanakan  transaksi  ke  luar  negri  atau  yang berhubungan  dengan  mata  uang  asing  secara  keseluruhan,  misalnya  transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, traveller cheque, dan transaksi lainnya.
2.  Bank Bukan devisa
Adalah  bank  yang  belum  mempunyai  izin  untuk  melakukan  transaksi  sebagai bank  devisa  sehingga  tidak  dapat  melakukan  transaksi  seperti  bank  devisa. Dengan kata lain bank bukan devisa kebalikan dari bank devisa.

## 5. Bank Berdasarkan Sistem Pembayaran
1.  Berdasarkan Pembayaran Bunga
Adalah  bank  yang  dalam  mencari  keuntungan  dengan cara  menerapkan suku bunga.
2.  Berdasarkan Pembayaran Bagi Hasil Keuntungan (Prinsip Syariah). adalah  bank  yang  dalam  mencari  keuntungan  dengan  cara  bagi  hasil  atau dengan prinsip-prinsip syariah lainnya.
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

## c. Usaha Pokok Bank
Bank  pada  dasarnya  merupakan  perantara  antara  SSU (Surplus  Spending Unit) dengan DSU (Deficit Spending Unit) , usaha pokok bank didasarkan atas empat hal pokok yaitu 19 :
1. Denomination Divisibility adalah  bank  yang  menghimpun  dana  dari  SSU (Surplus  Spending  Unit) yang masing-masing  nilainya  relatif  kecil,  tetapi  secara  keseluruhan  jumlahnya  akan sangat  besar.  Dengan  demikian  bank  dapat  memenuhi  permintaan  DSU  yang membutuhkan dana tersebut dalam bentuk kredit.
2. Maturity Flexibility adalah  bank  dalam  menghimpun  dana  menyelenggarakan  bentuk-bentuk simpanan  yang  bervariasi  jangka  waktu  dan  penarikannya  seperti  rekening  giro, rekening  koran,  deposito  berjangka,  sertifikat  deposito,  buku  tabungan  dan  lain sebagainya.
3. Liquidity Tranformation adalah  dana  yang  disimpan  oleh  para  penabung  (SSU)  kepada  bank  umumnya bersifat likuid. Karena  itu,  SSU  dapat  dengan  mudah  mencairkannya  sesuai dengan bentuk tabungannya.
4. Risk Diversification
adalah  bank  dalam  menyalurkan  kredit  kepada  banyak  pihak  atau  debitur  dan sektor-sektor ekonomi yang beraneka ragam, sehingga resiko yang dihadapi bank dengan cara menyebarkan kredit semakin kecil .
d. Organisasi Bank
Organisasi  hanyalah  merupakan  alat  dan wadah  dari  sekelompok  orang  yang bekerjasama  dalam  melakukan  aktivitas-aktivitas  untuk  mecapai  tujuan.  Jika organisasi itu baik dan benar, tujuan yang optimal relatif akan lebih mudah dicapai.
Menurut  Malayu  S.P  Hasibuan  Organisasi  adalah  “suatu  sistem  perserikatan formal,  berstruktur,  dan  terkoordinasi  dari  sekelompok  orang  yang  bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja” 20 Adapun  organisasi  bank  yang  terbaik  menurut  Malayu  S.P  Hasibuan  adalah yang mempunyai ciri-ciri 21 :
1.  Organisasi Lini  dan Staf merupakan organisasi yang paling luwes  karena sumber perintah  dan  tanggungjawab  jelas,  serta  garis  tanggungjawabnya  melalui  jalur vertikal  terpendek.  Dalam  pengambilan  keputusan,  manager  lini  mendapat bantuan  informasi  dan  saran-saran  dari  para  staf  sehingga  keputusan  yang diambil relatif lebih baik.
2.  Pendepartemanan  hendaknya  didasarkan  atas  proses  produksi  (aktivitas)  agar hubungan  pekerjaan  vertikal  dan  horisontal  serasi  terintegrasi,  serta  kontrol
19 Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan , Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005, h..4.
20 Malayu S.P Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan , Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005, h..46.
21 Ibid, h..46-47.
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
internal (check  and  recheck) antar  bagian  berlangsung  baik.  Jumlah  departemen atau bagian disesuaikan dengan kebutuhan.
3.  Struktur  organisasi (organization  chart) hendaknya  berbentuk  segitiga  vertikal supaya pembagian pekerjaan, hubungan pekerjaan, jabatan atau posisi karyawan jelas.  Manual  organisasi  ini  harus  disosialisasikan  dengan  baik  kepada  seluruh karyawan.
4. Job description setiap karyawan harus  ditetapkan secara  jelas untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan.
5. Adanya desentralization authority (pelimpahan wewenang) kepada para karyawan agar  pelaksanaan  pekerjaan  dan  pelayanan  nasabah  dapat  ditingkatkan  karena birokratisme berkurang.
6.  Penempatan  karyawan  harus  didasarkan  pada  prinsip the  right  man  on  the  right place sehingga ada keefektifan organisasi.
7. Rentang kendali untuk setiap bagian harus berdasarkan kemampuan pimpinan dan volume  pekerjaan  yang  akan  dikerjakan,  biasanya  berkisar  tiga  hingga  sembilan orang.
8. Organisasi bank harus dibagi atas: Front office (customer service), dan back office sehingga pelayanan nasabah lebih baik dan lebih cepat.
Front  office adalah  bagian-bagian  organisasi  dimana  para  karyawan  secara langsung  melayani  nasabah.  Setiap  karyawan  diberikan  desentralisasi  otoritas terhadap  deskripsi  pekerjaan.  Dengan  cara  ini,  karyawan  dapat  meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti dalam teller system . Back  office adalah  bagian-bagian  organisasi,  seperti  pembukuan,  audit,  urusan sumber  daya  manusia  yang  karyawannya  tidak  berhubungan  langsung  dengan nasabah bank.

## 2. Konsep Bank Syari’ah
Bank  syariah  merupakan  lembaga  keuangan  yang  berfungsi  memperlancar mekanisme  ekonomi  di  sektor  riil  melalui  aktivitas  kegiatan  usaha  (investasi,  jual  beli, atau  lainnya)  berdasarkan  prinsip  syariah,  yaitu  aturan  perjanjian  berdasarkan  hukum islam  antara  bank  dan  pihak  lain  untuk  penyimpanan  dana  atau  pembiayaan  kegiatan usaha,  atau  kegiatan  lainnya  yang  dinyatakan  sesuai  dengan  nilai-nilai  syariah  yang bersifat makro maupun mikro.
Adapun  nilai-nilai  makro  yang  dimaksud  adalah  keadilan,  maslahah,  sistem zakat, bebas dari bunga (riba) , bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir) , terhindar dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar) , bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sementara itu, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat  mulia  yang  dicontohkan  oleh  Rasulullah  SAW.  yaitu shidiq,  amanah,  tabligh, dan fathanah.
Selain  itu,  dimensi  keberhasilan  bank  syariah  meliputi  keberhasilan  dunia  dan akhirat (long  term  oriented) yang  sangat  memperhatikan  keberhasilan  sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil.
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Adapun konsep yang diterapkan oleh Bank syariah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut meliputi 22

## a. Konsep Operasi
Seperti telah disebutkan  diatas, bank  syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi  memperlancar  mekanisme  ekonomi  di sektor  riil  melalui  aktivitas  investasi atau  jual  beli,  serta  memberikan  pelayanan  jasa  simpanan/perbankan  bagi  para nasabah.  Mekanisme  kerja  yang  dilakukan  Bank  syariah  adalah  dengan  cara melakukan  kegiatan  pengumpulan  dana  dari  nasabah  melalui  deposito/investasi maupun  titipan  giro  dan  tabungan.  Dana  yang  terkumpul  kemudian  diinvestasikan pada  dunia  usaha  melalui  investasi  sendiri  (non  bagi  hasil/ trade  financing )  dan investasi  dengan  pihak  lain  (bagi  hasil/ investment  financing ).  Ketika  ada  hasil (keuntungan), maka  bagian keuntungan  untuk bank dibagi kembali  antara  bank  dan nasabah  pendanaan.  Di  samping  itu  bank syariah  dapat  memberikan  berbagai  jasa perbankan kepada nasabahnya.
Secara  teori  bank  syariah  menggunakan  konsep two  tier mudharabah (mudharabah  dua  tingkat),  yaitu  bank  syariah  berfungsi  dan  beroperasi  sebagai institusi intermediasi investasi yang menggunakan akad mudharabah  pada kegiatan pendanaan  (pasiva)  maupun  pembiayaan  (aktiva).  Dalam  pendanaan  bank  syariah bertindak  sebagai  pengusaha  atau  mudharib,  sedangkan  dalam  pembiayaan  bank syariah  bertindak sebagai  pemilik dana  atau shahibul  maal.  Selain  itu,  bank  syariah juga dapat bertindak sebagai agen investasi yang mempertemukan pemilik dana dan pengusaha.
Dari  pembiayaan  dengan  prinsip  bagi  hasil  diperoleh  bagi  hasil/laba  sesuai kesepakatan  awal  (nisbah  bagi  hasil)  dengan  masing-masing  nasabah  (mudharib atau  mitra  usaha)  dari  pembiayaan  prinsip  jual  beli  diperoleh  margin  keuntungan. Sedangkan  dari  pembiayaan  dengan  prinsip  sewa  diperoleh  pendapatan  sewa. Keseluruhan  pendapatan  dari  pooling  fund  ini  kemudian  dibagihasilkan  antara  bank dengan  semua  nasabah  yang  menitipkan,  menabung,  atau  menginvestasikan uangnya  sesuai  dengan  kesepakatan  awal.  Bagian  nasabah  atau  hak  pihak  ketiga akan  didistribusikan  kepada  nasabah,  sedangkan  bagian  bank  akan  dimasukan kedalam  laporan  rugi  laba  sebagai  pendapatan  operasi  utama.  Sementara  itu pendapatan  lain  seperti  dari mudharabah  muqayyadah (investasi  terikat)  dan  jasa keuangan dimasukan kedalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi lainnya.
b. Konsep Akad

## 1).  Pengertian Akad
Akad (  ikatan,  keputusan,  atau  penguatan)  atau  perjanjian  atau kesepakatan  atau  transaksi  dapat  diartikan  sebagai  komitmen  yang  terbingkai dengan nilai-nilai syariah.
Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang  untuk  melaksanakan,  baik  yang  muncul  dari  satu  pihak,  baik  wakaf,
22 Ascarya, Akad  produk Bank Syariah , Jakarta: PT Rajarafindo persada, 2007.
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.
Rukun  dalam akad ada  tiga,  yaitu:  1)  pelaku  akad;  2)  objek  akad;  dan  3) shighah atau pernyataan pelaku akad, yaitu ijab dan qabul. Pelaku akad haruslah orang  yang  mampu  melakukan  akad  untuk  dirinya (ahliyah) dan  mempunyai otoritas  syariah  yang  diberikan  kepada  seseorang  untuk  merealisasikkan  akad sebagai  perwakilan  dari  yang  lain.  Objek  akad  harus  ada  ketika  terjadi  akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahterimakan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Sementara itu, ijab qabul harus  jelas  maksudnya,  sesuai  antara  ijab  dan  qabul,  dan  bersambung  antara ijab dan qabul.
Syarat  dalam  akad  ada  empat,  yaitu:  1)  syarat  berlakunya  akad (In’iqod) ; 2) syarat sahnya akad (shihah) ; 3) syarat terealisasinya akad (Nafadz) ; 4) syarat Lazim.  Syarat In’iqod ada  yang  umum  dan  khusus.  Syarat  umum  harus  selalu ada pada setiap akad, objek akad dan shighah akad, akad bukan pada sesuatu yang  diharamkan,  dan  akad  pada  sesuatu  yang  bermanfaat.  Sementara  itu, syarat  khusus  merupakan  sesuatu  yang  harus  ada  pada  akad-akad  tertentu, seperti  syarat  minimal  dua  saksi  pada  saat  akad  nikah.  Syarat  shighah,  yaitu syarat  yang  diperlukan  secara  syariah  agar  syarat  berpengaruh,  seperti  dalam akad  perdagangan  harus  bersih  dari  cacat.  Syarat nafadz ada  dua,  yaitu kepemilikan  (barang  dimiliki  oleh  pelaku  dan  berhak  menggunakannya)  dan wilayah.  Syarat  Lazim,  yaitu  bahwa  akad  harus  dilaksanakan  apabila  tidak  ada cacat.

## 2).  Akad Yang Digunakan Bank Syariah
Akad  atau  transaksi  yang  digunakan  bank  syariah  dalam  operasinya terutama  diturunkan  dari  kegiatan  mencari  keuntungan (tijarah) dan  sebagian dari  keuntungan  tolong  menolong (tabarru’). Turunan  dari  tijarah  adalah perniagaan (al  Bai’) yang  berbentuk  kontrak  pertukaran  dan  kontrak  bagi  hasil dengan segala variasinya. Secara garis besar akad yang sering digunakan dalam perbankan syariah ada dua macam  yaitu akad Tabarru’ dan akad Tijarah. Akad Tabarru’ adalah merupakan jenis akad transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih  yang  tidak  berorientasi  pada profit (keuntungan)  atau  biasa disebut  bisnis non profit oriented. Sedangkan akad Tijarah adalah merupakan jenis akad dalam transaksi  perjanjian  antara  dua  orang  atau  lebih  yang  berorientasi  pada profit (keuntungan) atau biasa disebut bisnis profit oriented.
a).  Akad Tabarru’
Akad Tabarru’ digunakan  untuk  tujuan  saling  tolong  menolong (ta’awun) tanpa  mengharapkan  balasan  kecuali  dari  Allah  SWT  berupa  pahala. Dengan demikian masing-masing pihak yang terlibat tidak dapat mengambil keuntungan (profit) dari  jenis  transaksi  ini.  Namun,  salah  satu  pihak  dapat mengenakan  biaya  untuk  sekedar  menutupi  biaya  yang  muncul  akibat transaksi.  Batasan  biaya tersebut adalah,  biaya  tersebut harus habis  dibagi untuk  biaya  riil  yang  dikeluarkan,  tidak  boleh  ada  sisa  yang  diakui  sebagai keuntungan atau laba.
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Yang termasuk dalam kategori akad tabarru’ adalah 23 :
1) .  Qardh (pinjaman) Qardh adalah akad pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembaikan jumlah yang sama sesuai pinjaman. 2) .  Rahn (gadai) Rahn adalah  akad  penyerahan  barang/harta (marhun) dari  nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai  jaminan sebagian atau seluruh hutang.
3). Hawalah ( anjak piutang)
Hawalah adalah  akad  pemindahan  piutang  nasabah (muhil) kepada bank (muhal  ‘alaih) dari  nasabah  lain (muhal). Muhil  meminta muhal ‘alaih untuk  membayarkan  terlebih  dahulu piutang  yang  timbul  dari  jual beli.  Pada  saat  piutang  tersebutjatuh  tempo,  muhal  akan  membayar kepada muhal  ‘alaih.  Muhal  ‘alaih memperoleh  imbalan  sebagai  jasa pemindahan.
4) .  Kafalah (jaminan atau tanggungan) Kafalah adalah  akad  pemberian  jaminan  yang  diberikan  satu  pihak kepada  pihak  lain  dimana  pemberi  jaminan  bertanggungjawab  atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.
5) .   Wakalah (pemberian kuasa, perwakilan) Wakalah adalah  akad  pemberian  kuasa  dari  pemberi  kuasa  kepada penerima  kuasa  untuk  melaksanakan  suatu  tugas  atas  nama  pemberi kuasa.
6). Wadi’ah (titipan) Wadi’ah adalah  akad  penitipan  barang/uang  antara  pihak  yang  yang diberi  kepercayaan  dengan  tujuan  untuk  menjaga  keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.
b).  Akad Tijarah Akad Tijarah digunakan  dalam  transaksi  dengan  tujuan  mencari keuntungan.  Dengan  demikian,  masing-masing  pihak  yang  terlibat  dapat mengambil keuntungan ( profit ) dari jenis transaksi ini. Besarnya keuntungan yang diperoleh tergantung dari kesepakatan dari masing-masing pihak. Yang termasuk dalam kategori akad tijarah adalah 24 : 1). Murabahah Murabahah adalah  jual  beli  barang  pada  harga  asal  dengan  tambahan keuntungan  yang  disepaati.  Dalam bai’  Murabahah penjual  harus memberitahukan  harga  produk  yang  dia  beli  dan  menentukan  suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.
2). Salam
Salam adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari namun pembayaran dilakukan diawal.
3). Istishna’
23 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah , Jakarta: Zikrul Hakim, 2007, h.. 37.
24 Ibid, h.. 24.
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Istishna’ Adalah  pembiayaan  atas  dasar  pesanan,  dimana  objek  atau barang yang diperjualbelikan belum ada.
4). Ijarah
Ijarah Adalah akad  pemindahan  hak guna atas barang  atau jasa melalui pembayaran  upah  sewa,  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan  kepemilikan atas barang itu sendiri.
5). Sharf
Sharf Adalah transaksi pertukaran antara dua mata uang yang berbeda. 6). Musyarakah
Musyarakah Adalah  akad  kerjasama  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepaktan.
7). Muzara’ah
Muzara’ah Adalah kerjasama pengolahan pertanian  antara  pemilik  lahan dan  penggarap,  dimana  pemilik  lahan  memberikan  lahan  pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.
8). Musaqah
Musaqah Adalah bentuk  yang  lebih sederhana dari muzara’ah  dimana si penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai  imbalannya, si penggarap berhak  atas nisbah tertentu  dari hasil panen

## c.  Keterkaitan Akad dan Produk
Allah  telah  menghalalkan  perniagaan (al  Bai’) dan  mengharamkan  riba  (QS 2:275).  Inilah  dasar  utama  operasi  bank  syariah  yang  meninggalkan  sistem  bunga dan  menerapkan  penggunaan  sebagai  akad-akad  perniagaan  dalam  produk-produk bank syariah dan akad-akad lain diluar perniagaan, seperti qardhul hasan (pinjaman kebajikan).
Produk-produk bank syariah, selain bentuk atau nama produknya, yang perlu diperhatikan  adalah  prinsip  syariah yang digunakan oleh produk yang  bersangkutan dalam  akadnya  (perjanjian),  bukan  hanya    nama  produknya  sebagaimana  produk- produk  bank  konvesnional.  Hal  ini  terkait  bagaimana  hubungan  antara  bank  dan nasabah  yang  menentukan  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak.  Selain  itu, suatu  produk  bank  syariah  dapat  menggunakan  prinsip  syariah  yang  berbeda. Demikian  juga  satu  prinsip  syariah  dapat  diterapkan  pada  beberapa  produk  yang berbeda.
Akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah dapat  digolongkan  kedalam  transaksi  untuk  mencari  keuntungan  (tijarah)  dan transaksi tidak untuk mencari keuntungan (tabarru’).
3. Dasar Hukum Bank Syariah
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Akomodasi  peraturan  perundang-undangan  indonesia  terhadap  ruang  gerak perbankan syariah terdapat pada beberapa perundang-undangan berikut 25 :
a.  undang-undang  No.  10  Tahun  1998  tentang  perubahan  atas  undang-undang  No.  7 Tahun 1992 tentang perbankan.
b.  undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang bank sentral. Undang-udang ini memberi peluang  bagi  BI  untuk  menerapkan  kebijakan  moneter  berdasarkan  prinsip-prinsip syariah.
c.  Surat  Keputusan  Direksi  bank  Idonesia  No.  32/33/KEP/DIR  tanggal  12  Mei  1999 tentang bank Umum dan surat keputusan Direksi Bank Indonesia no. 32/34/KEP/DIR tanggal  12  Mei  1999  tentang  Bank  Umum  Berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Kedua peraturan  perundang-undangan  ini  mengatur  kelembagaan  bank  syariah  yang meliputi  pengaturan  tata  cara  pendirian,  kepemilikan,  kepengurusan,  dan  kegiatan usaha bank.
d.  peraturan  Bank  indonesia  No.  2/7/PBI/2000  tanggal  23  februari  2000  tentang  Giro Wajib  Minimum  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  2/4/PBI/2000  tanggal  11  Februari tentang  perubahan  peraturan  Bank  Indonesia  No.  1/3/PBI/1999  tanggal  13  Agustus 1999  tentang  penyelenggaraan  Kliring  Lokal  dan  Penyelesaian  Akhir  Transaksi Pembayaran  Antarbank  atas  hasil  Kliring  Lokal,  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 2/8/PBI/2000  tanggal  23  Februari  2000  tentang  pasar  uang  Antarbank  berdasarkan Prinsip Syariah, dan peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000  tentang  sertifikat  wadi’ah  Bank  Indonesia.  Peraturan  perundang-undangan tersebut  mengatur  tentang  likuiditas  dan  instrumen  moneter  yang  sesuai  dengan prinsip syariah.
e.  ketentuan-ketentuan  yang  dikeluarkan  oleh  bank  for  International  Settlement  (BIS) yang berkedudukan di Basel, Swiss yang dijadikan acuan oleh perbankan Indonesia untuk mengatur pelaksanaan prinsip kehati-hatian (Prudential Bannking Regulations).
f.  Peraturan  lainnya  yag  diterbitkan  oleh  Bank  Indonesia  dan  lembaga  lain  sebagai pendukung  operasi  bank  syariah  yang  meliputi  ketentuan  berkaitan  dengan pelaksanaan  bank  sentral,  ketentuan  standar  akuntansi  dan  audit,  ketentuan pengaturan perselisihan perdata antara bank dengan  nasabah (arbitrase muamalah), standardisasi fatwa produk bank syariah, dan peraturan pendukung lainnya.

## B.  Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Wakalah Pada Perbankan Syariah.
Sebagai lembaga yang mengawasi produk-produk syariah  yang  dikeluarkan oleh lembaga-lembaga  keuangan  syariah  maka  DSN-MUI  telah          mengeluarkan  fatwanya yang berkaitan dengan akad Wakalah. Adapun fatwa tersebut adalah 26 :
Dewan Syari’ah Nasional setelah:
25 Edy  Wibowo,  Untung  H  Widodo, Mengapa  Memilih  Bank  syariah? ,  Ciawi,  Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005, h..35.
26 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI , Ciputat: CV Gaung Persada, 2006, h..62-67
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Menimbang: a.  bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya  melalui  akad  wakalah,  yaitu pelimpahan  kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan;
b.   bahwa praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah;
c.      bahwa  agar  praktek  wakalah  tersebut  dilakukan  sesuai  dengan  ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.
Mengingat: 1.   Firman Allah QS. al-Kahfi [18]: 19:
ْﻌَ ﺑ  ْ وَ أ ﺎً ﻣ ْ وَ ﯾ ﺎَ ﻧ ْ ﺛِ ﺑَ ﻟ اوُ ﻟﺎَ ﻗ  ْ مُ ﺗ ْ ﺛِ ﺑَ ﻟ  ْ مَ ﻛ  ْ مُﮭْ ﻧِﻣ ٌ لِﺋﺎ َ ﻗ َ لﺎَ ﻗ  ْ مُﮭَ ﻧْ ﯾَ ﺑ اوُ ﻟ َ ءﺎ َ ﺳَ ﺗَ ﯾ
ِﻟ  ْ مُھﺎَ ﻧ ْ ﺛ َ ﻌَ ﺑ  َ كِﻟ َ ذَ ﻛ َ و ﺎ َ ﻣِ ﺑ  ُ مَ ﻠ ْ ﻋَ أ  ْ مُ ﻛﱡﺑ َ ر اوُ ﻟﺎ َ ﻗ  ٍ م ْ وَ ﯾ  َ ض َ أ  ْ ر ُ ظ ْ ﻧَ ﯾْ ﻠ َ ﻓ  ِﺔ َ ﻧﯾِدَ ﻣْ ﻟا  ﻰَ ﻟِ إ  ِه ِ ذَھ  ْ مُ ﻛِﻗ ِ ر َ وِ ﺑ  ْ مُ ﻛَ د َ ﺣَ أ  اوُ ﺛ َ ﻌ ْ ﺑﺎَ ﻓ  ْ مُ ﺗ ْ ﺛِ ﺑَ ﻟ َ ﻻ َ و  ْ ف ﱠ طَ ﻠَ ﺗَ ﯾْ ﻟ َ و  ُﮫ ْ ﻧِﻣ  ٍ ق ْ ز ِ رِ ﺑ  ْ مُ ﻛِﺗْ ﺄَ ﯾْ ﻠ َ ﻓ  ﺎًﻣﺎ َ ﻌ َ ط  ﻰ َ ﻛ ْ زَ أ  ﺎَﮭﱡﯾ ا ًدَ ﺣَ أ  ْ مُ ﻛِ ﺑ  ﱠ ن َ رِﻌ ْ ﺷُﯾ
"Dan demikianlah Kami bangkitkan  mereka agar saling  bertanya di  antara mereka  sendiri.  Berkata  salah  seorang  diantara  mereka:  ‘Sudah  berapa lamakah kamu berada (di sini)?’ Mereka menjawab: ‘Kita sudah berada (di sini)  satu  atau setengah  hari.’  Berkata  (yang  lain  lagi):  ‘Tuhan  kamu  lebih mengetahui  berapa  lama  kamu  berada  (di  sini).  Maka  suruhlah  salah seorang  kamu  pergi  ke  kota  dengan  membawa  uang  perakmu  ini,  dan hendaklah ia  lihat manakah  makanan yang lebih baik, maka  hendaklah  ia membawa makanan  itu untukmu,  dan hendaklah ia berlaku lemah  lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun”.
2. Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 55 tentang ucapan Yusuf kepada raja:
ٌمﯾِﻠ َ ﻋ ٌ ظﯾِﻔ َ ﺣ ﻲﱢ ﻧِ إ  ِ ض ْ رَ ْ ﻷا  ِ نِﺋا َ ز َ ﺧ ﻰَ ﻠ َ ﻋ ﻲِﻧْ ﻠَ ﻌ ْ ﺟا َ لﺎ َ ﻗ
"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.”
3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:
ُﮫﱠ ﺑ َ ر َ ﱠ ﷲ  ِ قﱠ ﺗَ ﯾْ ﻟ َ و ُﮫَ ﺗَ ﻧﺎ َ ﻣَ أ  َ نِﻣُﺗ ْ ؤا يِذﱠ ﻟا  ﱢ د َ ؤُﯾْ ﻠ َ ﻓ ﺎ ً ﺿ ْ ﻌَ ﺑ  ْ مُﻛُ ﺿ ْ ﻌَ ﺑ  َ نِﻣَ أ  ْ نِ ﺈ َ ﻓ “…Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya  dan  hendaklah  ia  bertakwa kepada Allah Tuhannya…”
4. Firman Allah QS. al-Ma’idah 5:2
ِ نا َ و ْ دُﻌْ ﻟا َ و  ِ م ْ ﺛِ ْ ﻹا ﻰَ ﻠ َ ﻋ اوُﻧ َ وﺎ َ ﻌَ ﺗ  َ ﻻ َ و ى َ وْ ﻘﱠ ﺗﻟا َ و  ﱢ رِ ﺑْ ﻟا ﻰَ ﻠ َ ﻋ اوُﻧ َ وﺎ َ ﻌَ ﺗ َ و “Dan  tolong-menolonglah  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  taqwa,  dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.”
5. Hadis-hadis Nabi, antara lain:
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
نﻣ ﻼﺟرو ﻊﻓار ﺎﺑأ ثﻌﺑ مﻠﺳو ﮫﻟآو ﮫﯾﻠﻋ ﷲ ل وﺳر نإ رﺎﺻﻧﻷا ، ثرﺎﺣﻟا تﻧﺑ ﺔﻧوﻣﯾﻣ هﺎﺟوزﻓ ) هاور
ﺄطوﻣﻟا ﻲﻓ كﻟﺎﻣ
( “Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a.” (HR. Malik dalam al-Muwaththa’) 27 .
ﮫﯾﻠﻋ مﮭﻠﻟا ﻰﻠﺻ   لوﺳر لﺎﻘﻓ ﮫﺑﺎﺣﺻأ ﮫﺑ مﮭﻓ ظﻠﻏﺄﻓ هﺎﺿﺎﻘﺗﯾ مﻠﺳو ﮫﯾﻠﻋ مﮭﻠﻟا ﻰﻠﺻ ﻲﺑﻧﻟا ﻲﺗأ ﻼﺟر نأ مﻠﺳو ﮫﻟآو : لﺎﻗ مﺛ ،ﻻﺎﻘﻣ قﺣﻟا بﺣﺎﺻﻟ نﺈﻓ ،هوﻋد : ﮫﻧﺳ لﺛﻣ ﺎﻧﺳ هوطﻋأ
. اوﻟﺎﻗ : ﺟﻧﻻ ﷲ لوﺳر ﺎﯾ
ﻻإ د ﮫﻧﺳ نﻣ لﺛﻣا . ءﺎﺿﻗ مﻛﻧﺳﺣأ مﻛرﯾﺧ نﻣ نﺈﻓ ،هوطﻋأ لﺎﻘﻓ ) ةرﯾرھ ﻲﺑأ نﻋ يرﺎﺧﺑﻟا هاور (
“Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau  dengan  cara  kasar,  sehingga  para  sahabat  berniat  untuk “menanganinya”.  Beliau  bersabda,  ‘Biarkan  ia,  sebab  pemilik  hak  berhak untuk  berbicara;’  lalu  sabdanya,  ‘Berikanlah  (bayarkanlah)  kepada  orang ini  unta  umur  setahun  seperti  untanya  (yang  dihutang  itu)’.  Mereka menjawab,  ‘Kami  tidak  mendapatkannya  kecuali  yang  lebih  tua.’ Rasulullah  kemudian  bersabda:  ‘Berikanlah  kepada-nya.  Sesungguhnya orang  yang  paling  baik  di  antara  kalian  adalah  orang yang  paling  baik  di dalam membayar.” (HR. Bukhari dari Abu Hurairah) 28 .
6. Hadist Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:
مرﺣ ﺎطرﺷ ﻻإ مﮭطورﺷ ﻲﻠﻋ نوﻣﻠﺳﻣﻟاو ﺎﻣارﺣ لﺣأوأ ﻻﻼﺣ مرﺣ ﺎﺣﻠﺻ ﻻإ نﯾﻣﻠﺳﻣﻟا نﯾﺑ زﺋﺎﺟ ﺢﻠﺻﻟا ﺎﻣارﺣ لﺣأ وأ ﻻ ﻼﺣ ) فوﻋ نﺑ ورﻣﻋ نﻋ يذﻣرﺗﻟا هاور ( “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin  terikat  dengan  syarat-syarat  mereka  kecuali  syarat  yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” 29
7. Umat Islam ijma’ atas kebolehkan wakalah, bahkan memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis ta’awun (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang oleh al-Qur'an dan hadis.
8. Kaidah fiqh:
ﺎﮭﻣﯾرﺣﺗ ﻲﻠﻋ لﯾﻟ د ل دﯾ نأ ﻻإ ﺔﺣﺎﺑﻹا تﻼﻣﺎﻌﻣﻟا ﻰﻓ لﺻﻻآ
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

## Penjelasan Fatwa no. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah
27 Malik Ibn Anas, Terjemah Al Muwatta’ , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999, h.. 182.
28 Mustafa Daib Al Bagha, Mukhtashar Shahih Bukhari , Beirut: Yamamah, 1999, h.. 319.
29 At Tirmidzi, Jaami’ At Tirmidzi , Riyadh: Darussalam, 1999, h.. 326.
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Secara  bahasa, wakalah bermakna  ‘ at  tafwidl’ yakni  penyerahan,  pedelegasian  atau pemberian mandat,  juga  bisa bermakna ‘ al hifdzu ’  yakni memelihara. Secara  istilah, wakalah adalah  pelimpahan  kekuasaan  oleh  seseorang  kepada  oranglain  dalam  hal-hal  yang diwakilkan.
Dalam  praktek  perbankan, wakalah lazim  diaplikasikan  untuk  produk  transfer  uang. Dalam  hal  ini,  nasabah  bertindak  sebagai muwakil ,  yakni  pihak  yang  mewakilkan  pekerjaan transfer  uang  kepada  pihak  yang  dituju, sedangkan  bank  bertindak  sebagai  pihak  wakil  dari nasabah. Taukilnya berupa  transfer  uang.  Untuk  transaksi  transfer  tersebut,  biasanya nasabah akan membayarkan uang sebagai fee .

## Dasar Hukum (Adillah Al-Ahkam)
Wakalah merupakan  produk  layanan  pembiayaan  bank  syariah  yang  diperbolehkan, dengan mengacu pada dalil-dalil sebagai berikut:
1. QS. Al Kahfi : 19. merujuk pada diperbolehkannya konsep wakalah . Dalam ayat ini terdapat lafadz  ‘fab’atsu  ahadakum  biwariqikum  yang  bermakna  ‘maka  suruhlah  salah  seorang diantara kamu pergi kekota dengan membawa uang perakmu ini’. Lafadz ini yang dijadikan istidlal atas  keabsahan  praktek wakalah .  Dalam  ayat  ini  diceritakan,  salah  seorang  dari mereka  menjadi  wakil  untuk  membeli  makanan  yang  terbaik  guna  memenuhi  kebutuhan mereka atas rasa lapar dan dahaga.
2.  QS.  Yusuf  :  55.  merupakan  dalil  lain  diperbolehkannya  akad wakalah .  Ayat  ini  selain mengakui keabsahan akad wakalah , juga mengindikasikan dua sikap mendasar yang harus ada dalam konsep wakalah . Sikap itu adalah kemampuan menjaga, memelihara, dan dapat dipercaya  dalam  menjalankan  pekerjaan  yang  diwakilkan,  selain  itu  juga  harus  memiliki pengetahuan dan kompetensi atas pekerjaan yag didelegasikan.
3.  QS.  Al-Baqarah  :  283.  merujuk  pada  posisi  wakil  sebagai  pihak  penerima  amanah  atas sesuatu  yang  diwakilkan.  Pihak  wakil  harus  menunaikan  segala  sesuatu  yang diamanahkan oleh muwakkil ,  tanpa ada sesuatu yang  ditambahi atau dikurangi. Muwakkil sangat percaya kepada wakil. Sehingga  dengan sebaik mungkin wakil  harus menjalankan apa  yang diwakilkan  oleh pihak muwakkil.  Misalnya,  dalam transfe uang bank merupakan wakil  dari  nasabah  untuk  melakukan  transfer  atas  sejumlah  uang  yang  diwakilkan.  Pihak bank tidak bisa mengurangi jumlah itu, tetapi ia harus amanah dan menjalankkan sesuatu sesuai dengan yang diwakilkan.
4.  QS.  Al  Maidah  :  2.  merujuk  pada  perintah  Allah  kepada  hambanya  untuk  saling  tolong- menolong  dalam  hal  kebaikan  dan  meninggalkan  kemungkaran  serta  melarang  tolong- menolong  dalam  kebatilan.  Relevansinya  dengan  akad  wakalah,  jika  dipercaya  dan memiliki kompetensi untuk menjalankan sesuatu yang diwakilkan maka hal tersebut harus diterima, karena hal tersebut merupakan wujud pertolongan terhadap orang lain, sepanjang tidak mengarah pada sesuatu yang batil.
5.  Hadis  riwayat  imam  Malik  dalam  kita  Al  Muwatta’  ini  mengungkap  mengungkap  praktek wakalah yang pernah  dilakukan oleh Rasulullah SAW.  Dalam hadis ini  jelas sekali bahwa Rasulullah SAW pernah mewakilkan kepada Abu Rafi’ untuk mengganti posisi beliau dalam menerima  perkawinan  dengan  Maimunah  binti  Harits.  Dengan  demikian  praktek  wakalah benar adanya dan mendapatkan legalitas dari Syara’.
6.  Hadis  Riwayat  Tirmidzi  merujuk  pada  kebebasan  untuk  melakukan  transaksi  dan diperbolehkanya  menetapkan  bebrapa  syarat  dalam  transaksi.  Berdasarkan  hadis  ini, terdapat  kebebasan  untuk  melakukan  transaksi  ataupun  menetapkan  beberapa  syarat dalam transaksi, sepanjang syarat tersebut tidak bertentangan dengan syar’i. seperti syarat
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
tersebut menyebabkan  adanya  unsur riba ataupun gharar. Dalam  konteks  akad wakalah , kedua  pihak  diberikan  kebebasan  untuk  menentukan  syarat-syarat  sepanjang  tidak melanggar koridor yang telah disebutkan.
7.  Kesepakan  ulama  merupakan  dalil  lain  diperbolehkannya  akad wakalah .  Mereka  bahkan ada  yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa  hal tersebut  termasuk jenis ta’awun (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan takwa.
8. Kaidah fiqih yang di kutip merujuk pada prinsip bahwa boleh melakukan sesuatu sepanjang tidak  menimbulkan mafsadah (kerusakan,  bahaya),  dan  mampu  mendatangkan maslahat. Jika  memang  akad  ijarah  dapat  mendatangkan maslahat bagi  kesejahteraan  dan pemenuhan  kebutuhan  hidup  manusia,  dan  bisa  dihindarkan  beberapa  hal  yang  dapat menimbulkan kerusakan, maka akad ijarah bisa digunakan 30 .

## III. PEMBAHASAN

## A.  Sejarah Singkat Bank BNI Syariah
1.  Profil Bank  BNI Syariah Cabang Bogor
Tempaan  krisis  moneter  tahun  1997  membuktikan  ketangguhan  sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat, mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih  adil.  Dengan  berlandaskan  pada  Undang-undang  No.10  Tahun  1998,  pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang  di  Yogyakarta,  Malang,  Pekalongan,  Jepara  dan  Banjarmasin.  Selanjutnya UUS  BNI  terus  berkembang  menjadi  28  Kantor  Cabang  dan  31  Kantor  Cabang Pembantu.
Di  samping  itu  nasabah  juga  dapat  menikmati  layanan  syariah  di  Kantor Cabang  BNI  Konvensional  (office  channelling)  dengan  lebih  kurang  750  outlet  yang tersebar  di seluruh  wilayah  Indonesia.  Di  dalam  pelaksanaan operasional  perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  yang  saat  ini  diketuai  oleh  KH.Ma'ruf  Amin,  semua  produk BNI  Syariah  telah  melalui  pengujian  dari  DPS  sehingga  telah  memenuhi  aturan syariah.
Di dalam Corporate  Plan  UUS BNI tahun  2000 ditetapkan bahwa status  UUS bersifat temporer dan  akan  dilakukan spin off tahun 2009.  Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS).  Realisasi  waktu spin  off bulan  Juni  2010  tidak  terlepas  dari  faktor  eksternal berupa  aspek  regulasi  yang  kondusif  yaitu  dengan  diterbitkannya  UU  No.19  tahun 2008  tentang  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  dan  UU  No.21  tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah.  Di  samping  itu,  komitmen  Pemerintah  terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.
30 Ahmad  Kamil,  M  Fauzan, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perbankan  dan  Ekonomi Syariah , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007 , h..387-389.
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

## 2. Visi Dan Misi Bank BNI Syariah
A. VISI
Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.
b. MISI
1)  Memberikan  kontribusi  positif  kepada  masyarakat  dan  peduli  pada  kelestarian lingkungan.
2)  Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3)  Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
4)  Menciptakan  wahana  terbaik  sebagai  tempat  kebanggaan  untuk  berkarya  dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5)  Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.
4. Produk-produk bank BNI Syariah cabang Bogor
A. Dana Investasi
1. Tabungan IB Plus BNI Syariah Tabungan IB plus (iB dibaca aibi = Islamic Banking ) adalah tabungan yang dikelola berdasarkan akad mudharabah muthlaqah. Dengan prinsip ini tabungan tersebut  akan  diinvestasikan  secara  produktif    dalam  investasi  akan dibagihasilkan  antara nasabah dan  bank sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal.
Adapun manfaat dan keunggulan dari produk ini adalah:
a.  Bagi hasil yang kompetitif
b.  Saldo dibawah saldo minimum tetap diberikan bagi hasil.
c.  Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
d.  Kemudahan setor dan tarik real time on-line di seluruh kantor cabang BNI. e.  Mendapatkan BNI Syariah Card yang dapat dimanfaatkan sebagai:
1)  Kartu debit untuk belanja di merchant mastercard di seluruh dunia.
2)  Kartu  ATM  melalui  jaringan  BNI  ATM,  ATM  Bersama  di  seluruh Indonesia serta jaringan ATM Internasional Cirrus di seluruh dunia.
f.  Mendapatkan fasilitas layanan:
1)  Layanan  BNI  Phoneplus,  yaitu  layanan  perbankan  (informasi  dan transaksi) melalui telepon selama 24 jam sehari 7 hari seminggu.
2)  Layanan  sms  Banking,  yaitu  layanan  inquiry  dan  transaksi  perbankan melalui sms secara cepat dan mudah.
3)  Layanan  BNI  Internet  Banking,  yaitu  layanan  informasi  dan  transaksi perbankan melalui internet.
4)  Layanan mobile  Banking ,  layanan inquiry dan  transaksi  perbankan melalui handphone.
g.  Fasilitas autodebet untuk  pembayaran  tagihan  rutin  seperti  telepon, handphone, zakat, setoran bulanan BNI iB Haji dll.
h.  Pembukaan rekening dapat dilakukan dilebih dari 750 kantor cabang BNI.
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

## 2.  TabunganKu iB BNI Syariah
Tabunganku  iB  adalah  tabungan  yang  dikelola  berdasarkan  akad  wadiah yang  pada  dasarnya  adalah  bersifat  titipan.  Apabila  keadaan  keuangan  bank memungkinkan, maka akan diberikan bonus yang besarnya tidak diperjanjikan di awal.
Adapun manfaat dari produk ini adalah:
a.  Memiliki  persyaratan  yang  mudah  dan  ringan  guna  menumbuhkan  budaya menabung.
b.  Sebagai alternatif investasi yamg bebas dari system bunga.
c.  Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
d.  Tidak dikenakan biaya penggantian buku.
e.  Bonus (apabila ada) akan diberikan setiap bulan.
f.     Dapat digunakan sebagi jaminan pembiayaan.
g.  Kemudahan  setor  dan  tarik  on-line  real  time  diseluruh  kantor  cabang  BNI Syariah dan Kantor Cabang BNI.
h.  Mendapatkan BNI Syariah Card yang dapat dimanfaatkan sebagai:
1)  Kartu debit untuk belanja di merchant mastercard di seluruh dunia.
2)  Kartu ATM melalui jaringan BNI ATM, ATM Bersama di seluruh Indonesia serta jaringan ATM Internasional Cirrus di seluruh dunia.
i.    Mendapatkan fasilitas layanan:
1)  Layanan  BNI  Phoneplus,  yaitu  layanan  perbankan  (informasi  dan transaksi) melalui telepon selama 24 jam sehari 7 hari seminggu.
2)  Layanan  sms  Banking,  yaitu  layanan  inquiry  dan  transaksi  perbankan melalui sms secara cepat dan mudah.
3)  Layanan  BNI  Internet  Banking,  yaitu  layanan  informasi  dan  transaksi perbankan melalui internet.
4)  Layanan  mobile  Banking,  layanan  inquiry  dan  transaksi  perbankan melalui handphone.
j.  Fasilitas  autodebet  untuk  pembayaran  tagihan  rutin  seperti  telepon, handphone, zakat, setoran bulanan BNI iB Haji dll.
3.  BNI iB Tapenas
BNI  iB  Tapenas  adalah  merencanakan  dan  mempersiapkan  dana pendidikan  sedini  mungkin.  Tabungan  ini  menggunakan  akad  mudharabah muthlaqah, dimana penabung akan mendapatkan hasil sesuai nisbah yang telah disepakati di awal.
Nilai Lebih dari BNI iB Tapenas adalah:
a.  Bagi hasil kompetitif yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa.
b.  Jangka waktu tabungan 1 sampai 18 tahun.
c.  Setoran bulanan sampai didebet  langsung dari  rekening Tabungan  iB Plus, Tabungan iB Prima, BNI iB giro.
d.  Angsuran otomatis bebas premi.
e.  Manfaat asuransi hingga Rp. 750.000.
f.  Perlindungan asuransi jiwa plus asuransi kesehatan.
g.  Jika  terjadi  resiko  kematian  atau  cacat  tetap  total  pada  penabung.  Maka setoran bulanan dilanjutkan oleh perusahaan asuransi hingga jatuh tempo.
h.  Pelayanan di lebih dari 900 kantor cabang BNI.
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Selain dapat dipergunakan untuk tujuan pendidikan, BNI iB Tapenas dapat diperuntukan juga sebagai:
1)  Tabungan Perencanaan Umroh, dan
2)  Tabungan Perencanaan Pernikahan.
4.  Tabungan Prima iB Hasanah
Tabungan  Prima  iB  Hasanah  adalah  simpanan  dalam  mata  uang  rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah . Mudharabah  muthlaqah  yaitu  akad  antara  pihak  pemilik  modal (shahibul  maal) dengan  pengelola (mudharib) untuk  memperoleh  keuntungan,  yang  kemudian akan  dibagikan  sesuai  nisbah  yang  disepakati.  Dalam  hal  ini,  mudharib  (bank) diberikan  kekuasaan  penuh  untuk  mengelola  modal  atau  menentukan  arah investasi sesuai syariah.
Keuntungan dari Tabungan Prima iB Hasanah antara lain:
a. Mendapatkan BNI Syariah Card Gold yang dapat dimanfaatkan sebagai:
1)  Kartu  Debit  untuk  belanja  di  merchant  berlogo  mastercard  di  seluruh dunia.
2)  Kartu ATM melalui jaringan BNI ATM, ATM Bersama, ATM Link di seluruh Indonesia serta jaringan ATM Internasional Cirrus di seluruh dunia.
b. Penarikan melalui ATM hingga Rp 10 juta/hari.
c.  Memperoleh  manfaat  ganda  yaitu  bagi  hasil  yang  lebih  tinggi,  nasabah mendapat jaminan asuransi kecelakaan diri sebesar saldo tabungannya.
d. Fasilitas Executive Lounge di Bandara yang bekerjasama dengan BNI.
e. Layanan informasi dan dapat bertransaksi melalui E-banking (ATM, Call center 5789  9999  dan  500046,  internet  banking  dan  sms  banking).  Layanan  e- channel  ini  didukung  oleh  infrastruktur  teknologi PT.  Bank  Negara  Indonesia (Persero), Tbk.
f. Pembukaan rekening dan transaksi penarikan dan penyetoran dapat dilakukan di lebih dari 787 kantor cabang BNI dan 58 kantor cabang BNI Syariah.
g. Diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah.
h. Dapat dijadikan agunan pembiayaan.
Sedangkan Fasilitas yang diperoleh dari Tabungan Prima iB Hasanah adalah: a.  Buku Tabungan
b.  Kartu ATM dan PIN
c.  Autodebet untuk setoran bulanan Tapenas iB Hasanah dan Tabungan Haji iB Hasanah

## 5.  Tabungan Haji iB Hasanah
Tabungan  Haji  iB  Hasanah  dari  BNI  Syariah  merupakan  produk tabungan yang dikhususkan untuk memenuhi Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang dikelola  secara  aman  dan  bersih  sesuai  syariah  dengan  akad  mudharabah muthlaqah.  Tabungan  Haji  iB  Hasanah  telah  tergabung  dalam  layanan  online SISKOHAT  (Sistem  Koordinasi  Haji  Terpadu)  yang  memungkinkan  jamaah  haji memperoleh kepastian porsi dari Kementrian Agama pada saat jumlah tabungan telah memenuhi persyaratan.
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Adapun keuntungan dari Tabungan Haji iB Hasanah adalah:
a.  Bebas biaya pengelolaan rekening dan biaya penutupan rekening.
b.  Pembukaan rekening dan penyetoran dapat dilakukan di lebih dari 787 kantor cabang BNI dan 58 kantor cabang BNI Syariah
c.  Calon haji dilindungi asuransi kecelakaan diri dan kematian.
d.  On-Line dengan Siskohat.
e.  Memperoleh Bagi Hasil yang menarik.
f.   Dapat  didaftarkan  menjadi  calon  jamaah  haji  ketika  saldo  tabungan  sudah mencapai Rp 25 juta.
Sedangkan Fasilitas dari Tabungan Haji iB Hasanah:
a.  Buku Tabungan.
b.  Dapat  diakukan  autodebet dari  rekening  afiliasi  Tabungan  iB  Hasanah  untuk setoran bulanan.
6.  Tabungan Bisnis iB Hasanah
Tabungan  Bisnis  iB  Hasanah  adalah  simpanan transaksional  untuk  para pengusaha dengan  detail mutasi debit dan  kredit pada  buku  tabungan.  Dikelola berdasarkan  prinsip syariah  dengan  akad  mudharabah  muthlaqah, dengan  bagi hasil yang kompetitif.
Adapun Keuntungan dari Tabungan Bisnis iB Hasanah adalah sebagai berikut:
a. Mendapatkan BNI Syariah Card Gold yang dapat dimanfaatkan sebagai:
1)  Kartu Debit untuk belanja di merchant berlogo mastercard di seluruh dunia.
2)  Kartu ATM melalui jaringan BNI ATM, ATM Bersama, ATM Link di seluruh Indonesia serta jaringan ATM Internasional Cirrus di seluruh dunia.
b.  Penarikan melalui ATM hingga Rp 10 juta/hari.
c. Fasilitas Executive Lounge di Bandara yang bekerjasama dengan BNI.
d. Detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan.
e. Layanan informasi dan dapat bertransaksi melalui E-banking (ATM, Call center 5789  9999  dan  500046,  internet  banking  dan  sms  banking).  Layanan  e- channel  ini  didukung  oleh  infrastruktur  teknologi PT.  Bank  Negara  Indonesia (Persero), Tbk.
f.  Pembukaan  rekening  dan  transaksi  penarikan  dan  penyetoran  dapat dilakukan  di  lebih  dari  787  kantor  cabang  BNI  dan  58  kantor  cabang  BNI Syariah.
g.  Diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah.
h.  Dapat dijadikan agunan pembiayaan.
Sedangkan Fasilitas dari Tabungan Bisnis iB Hasanah adalah:
a.  Buku Tabungan
b.  Kartu ATM dan PIN
c.  Autodebet untuk setoran bulanan Tapenas iB Hasanah dan Tabungan Haji iB Hasanah

## 7. Deposito iB Hasanah
Deposito  iB  Hasanah  adalah  simpanan  berjangka  menggunakan  prinsip Mudharabah  Mutlaqah.  yaitu  akad  antara  pihak  pemilik  modal (shahibul  maal) dengan  pengelola (mudharib) untuk  memperoleh  keuntungan,  yang  kemudian akan  dibagikan sesuai  nisbah  yang disepakati. Deposito iB  Hasanah mengelola
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
dana  dengan  cara  disalurkan  untuk  pembiayaan  usaha  produktif  maupun pembiayaan konsumtif yang halal dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Adapun keuntungan Deposito iB Hasanah adalah:
a.  Tersedia dalam pilihan mata uang Rupiah atau USD
b.  Bagi hasil dapat ditransfer ke rekening Tabungan, Giro atau menambah pokok simpanan.
c.  Pada  saat  jatuh  tempo  dapat  diperpanjang  secara  otomatis  (Automatic  Roll Over/ARO) atau tidak otomatis (non ARO)
d.  Tersedia pilihan jangka waktu :1, 3, 6 dan 12 untuk Deposito IDR serta 6 dan 12 bulan untuk Deposito USD.
Sadangkan Fasilitas yang ada Deposito iB Hasanah adalah:
a. Sertifikat Kepemilikan (Bilyet Deposito)

## 8. Giro iB Hasanah
Giro  iB  Hasanah  merupakan  simpanan  dana  pihak  ketiga  yang menggunakan  prinsip Wadiah  Yadh  Dhamanah .  Giro  iB  Hasanah  mendukung kegiatan bisnis dengan kemudahan on-line pada cabang-cabang BNI Syariah di seluruh  Indonesia.  Wadiah  Yadh  Dhamanah  merupakan  titipan  dana  yang dengan seizin dari pemilik dana dapat dioperasikan oleh Bank untuk mendukung sektor riil, dengan jaminan bahwa dana dapat ditarik sewaktu waktu oleh pemilik. Kemudahan dan Keuntungan Giro iB Hasanah:
a.  Dapat dibuka atas nama perorangan maupun perusahaan.
b.  Pembayaran dilaksanakan dengan cepat dan tepat
c.  Mendapat bonus yang besarnya ditentukan oleh Bank dan tidak diperjanjikan dimuka.
d.  Penarikan dapat menggunakan Cek/Bilyet Giro, perintah pembayaran lainnya pemindahbukuan  dan  ATM  (khusus  Giro  iB  Hasanah perorangan  mata uang Rupiah).
e.  Penyetoran  dan  penarikan  dapat  dilakukan  secara  tunai  maupun  non  tunai, baik mata uang Rupiah maupun US Dollar.
f.   Dukungan lebih dari 58 kantor Cabang on-line dan lebih dari 2.500 ATM BNI (untuk pengguna BNI Card Syariah).
Beberapa Fasilitas Giro iB Hasanah yang disediakan yaitu:
a.  Tersedia dalam beberapa pilihan mata uang : Rupiah dan US Dollar
b.  Fasilitas  Electronic  Banking  berupa  BNI  Syariah  Card  (ATM    kartu  debit), Internet Banking, SMS Banking, Phone Banking dan memungkinkan nasabah melakukan  transaksi  perbankan  kapanpun  dan  dimanapun  berada  (khusus Giro iB Hasanah perorangan dengan mata uang Rupiah).
c.  Fasilitas Electronic Banking ini didukung oleh infrastruktur teknologi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

## B. Pembiayaan

## 1. Multiguna iB Hasanah
Multiguna iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
agunan  berupa  barang  yang  dibiayai  (apabila  bernilai  material)  dan  atau  fixed asset yang ditujukan untuk kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber  pembayaran  kembali  dari  penghasilan  tetap  dan  tidak  bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan  Syariah  Islam.  akad  yang  digunakan  pada  produk  ini  adalah Murabahah.
Keunggulan dari Multiguna iB Hasanah adalah:
a.  Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
b.  Minimal pembiayaan Rp.25 Juta dan maksimum Rp.2 Milyar.
c.  Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 8 tahun.
d.  Uang muka ringan.
e.  Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas.
f.   Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.

## 2. Griya iB Hasanah
Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon. Akad yang digunakan pada Griya iB Hasanah adalah Murabahah.
Keunggulan dari produk Griya iB Hasanah adalah:
a.  Proses  lebih  cepat  dengan  persyaratan  yang  mudah  sesuai  dengan  prinsip syariah.
b.  Minimal pembiayaan Rp.25 Juta dan maksimum Rp.5 Milyar.
c.  Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun kecuali untuk pembelian kavling  maksimal  10  tahun  atau  disesuaikan  dengan  kemampuan pembayaran.
d.  Uang muka ringan yang dikaitkan dengan penggunaan pembiayaan.
e.  Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas.
f.   Pembayaran  angsuran  melalui  debet  rekening  secara  otomatis  atau  dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.

## 3. Pembiayaan THI iB Hasanah
Pembiayaan THI iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)  yang ditentukan oleh Departemen Agama. untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad ijarah dan Qardh.
Keunggulan dari produk THI iB Hasanah adalah:
a.  Proses  lebih  cepat  dengan  persyaratan  yang  mudah  sesuai  dengan  prinsip syariah.
b.  Jangka waktu pembiayaan maksimal  3 (tiga) tahun atau s/d usia pemohon 60 tahun.
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
c.  Maksimal  sebesar  80%  dari  biaya  setoran  awal  BPIH  untuk  mendapatkan nomor seat porsi haji.
d.  Pembayaran  angsuran  melalui  debet  rekening  secara  otomatis  atau  dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.
4. CCF iB Hasanah CCF  iB  Hasanah  adalah  pembiayaan  yang  dijamin  dengan  cash,  yaitu dijamin  dengan  Simpanan  dalam  bentuk  Deposito,  Giro,  dan  Tabungan  yang diterbitkan  BNI  Syariah.  akad  yang    digunakan  dalam  produk  ini  adalah Murabahah dan Ijarah Multijasa.
Keunggulan dari CCF iB Hasanah adalah:
a.  Memberi  kemudahan  kepada  nasabah  yang  mempunyai  Simpanan  Rupiah ataupun Valas USD untuk memperoleh pembiayaan dengan cara cepat.
b.  Maksimum  pembiayaan  sebesar  90  %  (untuk  Simpanan  Rupiah)  dan  60% (untuk  Simpanan  Valas  USD)  dari  jumlah  nominal  deposito/Tabungan/Giro atas nama yang dijaminkan.
c.  Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.
d.  Maksimal  jangka  waktu  selama  12  bulan  (untuk  simpanan  Rupiah)  dan  3 bulan (untuk simpanan Valas USD).
5. OTO iB Hasanah Oto  iB  Hasanah  adalah  fasilitas  pembiayaan  konsumtif  murabahah  yang diberikan  kepada  anggota  masyarakat  untuk  pembelian  kendaraan  bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini. Akad yang digunakan pada produk ini adalah Murabahah. Keunggulan dari OTO iB Hasanah adalah:
a. Proses  lebih  cepat  dengan  persyaratan  yang  mudah  sesuai  dengan  prinsip syariah.
b. Minimal pembiayaan Rp.5 Juta dan maksimum Rp.1 Milyar.
c. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun.
d. Uang  muka  ringan  dan  khusus  kendaraan  bermotor  roda  2  dengan  pola kerjasama uang muka tidak diwajibkan.
e. Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas.
f. Pembayaran  angsuran  melalui  debet  rekening  secara  otomatis  atau  dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.

## 6. Multijasa iB Hasanah
Multijasa  iB  Hasanah  adalah  fasilitas  pembiayaan  konsumtif  yang diberikan  kepada   masyarakat  untuk  kebutuhan  jasa  dengan  agunan  berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama  jasa dimaksud  tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam. Akad yang digunakan dalam produk ini  adalah Ijarah Multijasa.
Keunggulan dari Multijasa iB Hasanah adalah:
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
a. Proses  lebih  cepat  dengan  persyaratan  yang  mudah  sesuai  dengan  prinsip syariah.
b. Minimal pembiayaan Rp.5 Juta dan maksimum Rp.500 Juta.
c. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 3 tahun.
d. Uang muka ringan.
e. Pembayaran  angsuran  melalui  debet  rekening  secara  otomatis  atau  dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.

## 7. Gadai Emas iB Hasanah
Gadai Emas iB Hasanah atau disebut juga pembiayaan rahn merupakan penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.
Keunggulan dari Gadai Emas iB Hasanah adalah:
a.  Proses  menggadai  yang  sangat  sederhana  dan  tidak  berbelit-belit  dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
b.  Murah dan tarif dihitung secara harian
c.  Jangka waktu 3 bulan dan bisa diperpanjang
d.  Pembiayaan  gadai  diberikan   sebesar  97%  untuk  emas  lantakan  dan  80% untuk emas perhiasan
e.  Barang agunan aman karena diasuransikan.
f.   Diberikan fasilitas  kartu  ATM  yang  dapat ditarik tunai di seluruh jaringan BNI sehingga  memudahkan  nasabah,  disamping  lebih  aman  karena  pembiayaan nasabah langsung masuk rekening Tabungan iB Plus
Akad yang digunakan dalam Gadai Emas iB Hasan adalah:
a. Qardh : untuk pembiayaan  yang diberikan.
b. Rahn : untuk pengikatan agunan.
c. Ijarah : untuk pembayaran upah pemeliharaan agunan/emas.

## 8. iB Hasanah Card
Bertepatan  dengan  Festival  Ekonomi  Syariah  (FES)  pada  bulan  Februari 2009 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, BNI Syariah telah melaunching salah satu  jenis  pembiayaan yang berbasis Kartu  Kredit yaitu iB  Hasanah Card dengan menggandeng provider MasterCard International.
Dasar  yang  dipakai  dalam  penerbitan  iB  Hasanah  Card  adalah  fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai Syariah Card dan surat persetujuan dari Bank Indonesia No.10/337/DPbs tangal 11-03-2008.
Sesuai  dengan  fatwa  DSN  No.54/DSN-MUI/X/2006  Syariah  Card didefinisikan  sebagai  kartu  yang  berfungsi  sebagai  Kartu  Kredit  yang  hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.
Akad yang digunakan Syariah Card adalah sesuai dengan Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 yaitu:
a. Kafalah: Penerbit kartu adalah penjamin (kafil) bagi Pemegang Kartu terhadap merchant  atas  semua  kewajiban  bayar  (dayn)  yang  timbul  dari  transaksi
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
antara  Pemegang  Kartu  dengan  Merchant  dan  atau  penarikan  uang  tunai selain Bank atau ATM Bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah)
b. Qard  : Penerbit  kartu  adalah  pemberi  jaminan  (muqridh)  kepada  Pemegang Kartu  (muqtaridh) melalui  penarikan  tunai dari Bank atau ATM Bank penerbit kartu.
c.  Ijarah: Penerbit  kartu  adalah  penyedia  jasa  sistem  pembayaran  dan pelayanan  terhadap  Pemegang  Kartu.  Atas  Ijarah  ini,  Pemegang  Kartu dikenakan Membership Fee.

## C. Layanan BNI Syariah 1. Kiriman Uang
Pada  BNI  Syariah,  untuk  Layanan  kiriman  uang  disediakan  dua  pilihan yaitu kiriman uang dalam negeri dan internasional.
a. Kiriman Uang Dalam Negeri
Dalam  hal  ini  nasabah  dapat  memilih  layanan  kiriman  uang  dalam negeri sesuai kebutuhan karena telah disediakan layanan kiriman dalam mata uang rupiah dengan berbagai pilihan :
1)  Kiriman  uang  antar  rekening  BNI  Syariah,  didukung  oleh  sistem  on  line, sehingga kiriman uang bisa segera efektif di rekening penerima.
2)  Kiriman uang antar bank melalui fasilitas :
a) Kliring ,  di sediakan bagi yang akan mengirimkan  uang untuk  keperluan pribadi  maupun  bisnis,  kiriman  uang  akan  efektif  di  rekening  penerima sesuai dengan jam pelayanan fasilitas kliring Bank Indonesia.
b)  RTGS (Real  Time  Gross  Settlement), disediakan  pilihan  lain  bagi individu  atau  perusahaan  yang  membutuhkan  layanan  kiriman  uang dalam  waktu  cepat.  Dengan  menggunakan  fasilitas  RTGS  Bank Indonesia, kiriman uang akan segera efektif di rekening penerima.

## b. Kiriman Uang Luar Negeri
Bagi nasabah yang akan mengirim uang dalam valuta asing ke bank di luar  negeri,  disediakan  layanan  kiriman  uang  luar  negeri  atau remittance dengan  biaya  yang  bersaing.  BNI  Syariah  bekerja  sama  dengan  berbagai bank  koresponden  di  luar  negeri  sehingga  kiriman  uang  dapat  cepat  dan aman.  Layanan  kiriman  uang  luar  negeri  disediakan  baik  untuk  keperluan pribadi maupun bisnis.

## 2. Bank Garansi
Bank  garansi  adalah  pelaksanaan  pemberian  jaminan  dari  bank  atas permohonan nasabah untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain dengan persyaratan dan jangka waktu tertentu.
Syarat dan ketentuan Bank Garansi:
a.  Mempunyai hubungan dagang atau kontrak dagang dengan Pihak lain.
b.  Menyetorkan marginal Deposit (MD) dan/atau memiliki fasilitas pembiayaan di BNI Syariah.
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

## 3. Surat Keterangan Bank
Untuk  mendukung  keperluan  bisnis  nasabah,  BNI  menyediakan  layanan pembuatan  Surat  Keterangan  Bank.  Surat  Keterangan  Bank  dibuat  untuk memenuhi berbagai keperluan bisnis atau lainnya seperti :
a.  Mengikuti tender atau lelang
b.  Memperoleh Angka Pengenal Impor
c.  Membuka rekening giro di bank lain
d.  Melanjutkan sekolah di luar negeri.

## 4. Internet Banking
Internet  Banking  merupakan  layanan  perbankan  24  jam.  Dengan menggunakan  komputer  dan  terkoneksi  dengan  jaringan  internet,  Nasabah sudah  dapat melakukan  berbagai  transaksi  perbankan dengan  mudah,  nyaman dan aman.
Internet  Banking  pada  BNI  syariah  tidak  hanya memberikan  kenyamanan namun  juga  kemudahan  karena  menu-menu  pada  internet  banking  dapat digunakan tanpa harus memiliki ketrampilan khusus, serta aman karena internet banking  dilengkapi  dengan  sistem  keamanan  berlapis  dan  dilengkapi  dengan token  (alat  yang  mengeluarkan  angka-angka  password  yang  selalu  berganti setiap kali melakukan transaksi keuangan).
Kemudahan yang diperoleh dari Internet Banking adalah:
a.  Dapat Melakukan berbagai transaksi non keuangan seperti : mengecek saldo rekening, melihat mutasi rekening dan mencetak rekening koran ataupun
b.  Dapat Melakukan berbagai transaksi keuangan seperti :
1)  transfer antar rekening BNI Syariah
2)  transfer ke  rekening di bank lain melalui fasilitas kliring dan BI-RTGS
3)  pembayaran  tagihan  Telkom,  Kartu  Halo  Telkomsel,  XL,  Indosat  Listrik (daerah  tertentu : Kaltim, Sumbar, Jateng    DIY,  Batam,  Sulut,  Sulteng Gorontalo dan Kalbar)
4)  pembelian  Voucher  Prabayar  seperti  :  Telkomsel  (Simpati    As),  Indosat (Mentari, IM3  StarOne), XL (bebas  jempol), ESIA dan Telkom Flexi
5)  pembelian Tiket Airline yaitu : Garuda, Lion Air dan Mandala
6)  pembayaran Uang Kuliah berbagai universitas/institut seperti : ITB, Trisakti, Unpad, UNS, Unibraw, USU, Unsri, UNJ, UPN Jogya dsb.
7)  pembayaran tagihan Hasanah Card (kartu pembiayaan BNI Syariah).
8)  pembayaran zakat, infaq  shadaqoh.

## 5. SMS Banking
SMS  Banking  adalah  layanan  perbankan  24  jam  yang  disediakan  bagi Nasabah yang mobilitasnya tinggi. Nasabah bisa melakukan transaksi perbankan melalui handphone.
Kemudahan dari layanan SMS Banking adalah:
a.  Dapat Melakukan berbagai transaksi seperti: Transaksi non keuangan seperti mengecek  saldo  rekening  ataupun  transaksi  keuangan  seperti  transfer  antar rekening  BNI  Syariah  atau  BNI,  pembelian  voucher  prabayar,  pembayaran
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
tagihan  Halo  Telkomsel,  Flexi  dan  Speedy  serta  pembayaran  tagihan Hasanah Card.

## 6. ATM (Automatic Teller Machine)
ATM merupakan layanan perbankan 24 jam yang memungkinkan nasabah untuk  melakukan  berbagai  transaksi  perbankan  tanpa  harus  datang  ke  kantor cabang.  Layanan  ATM  BNI  memiliki  banyak  fitur  dan  memberikan  kemudahan, kenyamanan dan keamanan.
Berbagai jenis transaksi dapat dilakukan melalui ATM seperti melakukan :
a.  transaksi  non  keuangan  seperti  informasi  mengecek  saldo  rekening,  melihat mutasi rekening dan mencetak rekening koran.
b.  transaksi keuangan seperti :
1)  penarikan uang tunai
2)  pengecekan saldo tabungan
3)  transfer antar rekening BNI Syariah
4)  transfer antar rekening bank melalui jaringan ATM bersama
5)  pembayaran tagihan telepon : Telkom,  Kartu  Halo Telkomsel, XL,  Indosat, listrik  (daerah  tertentu  :  Kaltim,  Sumbar,  Jateng    DIY,  Batam,  Sulut, Sulteng    Gorontalo  dan  Kalbar),  pembelian  Voucher  Prabayar  seperti  : Telkomsel  (Simpati   As),  Indosat (Mentari,  IM3  StarOne),  XL  (bebas jempol), ESIA dan Telkom Flexi
6)  pembelian Tiket Airline yaitu : Garuda, Lion Air dan Mandala
7)  pembayaran  Uang  Kuliah  berbagai  universitas/institute  seperti  :  ITB, Trisakti, Unpad, UNS, Unibraw, USU, Unsri, UNJ, UPN Jogya dsb.
8)  pembayaran  berbagai  tagihan  Hasanah  Card  (kartu  pembiayaan  BNI Syariah)
9)  pembayaran zakat, infaq  shadaqoh.

## 7. Phone Banking
Phone  Banking  adalah  layanan  perbankan  24  jam.  Customer Representative akan membantu memberikan berbagai informasi serta melakukan transaksi.
Layanan  Phone  Banking  memiliki  banyak  fitur  dan  memberikan kemudahan,  kenyamanan  dan  keamanan untuk  nasabah.  Diantara  Kemudahan yang didapat dari Phone Banking adalah:
a. Memperoleh informasi perbankan seperti:
1)  Info produk-produk BNI Syariah
2)  Info nisbah atau bagi hasil produk-produk BNI Syariah
3)  lokasi cabang BNI Syariah.
b. Melakukan transaksi perbankan baik non keuangan maupun keuangan:
1)  Transaksi non keuangan seperti mengecek saldo rekening ataupun mutasi rekening.
2)  Transaksi keuangan seperti  transfer antar  rekening BNI Syariah  atau BNI, transfer  ke bank  lain  melalui  fasilitas  kliring,  pembelian  voucher  prabayar,
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
pembayaran tagihan Halo Telkomsel, Flexi dan Speedy serta pembayaran tagihan Hasanah Card.

## B. Aplikasi Akad Wakalah Pada Bank BNI Syariah Cabang Bogor

## 1. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian
Persiapan  yang  penulis  lakukan  untuk  melakukan  penelitian  ini  meliputi persiapan pencarian tempat penelitian yang akhirnya mendapat izin meneliti di Bank BNI Syariah  Cabang  Bogor.  Setelah  itu  tahap  selanjutnya  adalah  pembuatan  surat pengantar penelitian dari  kampus dan sekaligus menyerahkannya  ke Bank  BNI syariah Cabang Bogor. Adapun pelaksanaan penelitiannya yaitu pada tanggal 30 September, 4 dan 7 Oktober 2011.
Untuk  memperoleh  data-data  yang  penulis  perlukan  maka  penulis  mengadakan penelitian  langsung  ke  BNI  syariah  cabang  Bogor  dengan  cara  mengambil  data-data yang  sudah  ada  dan  interview  atau  wawancara  langsung.  Adapun  data  seperti  profil perusahaan,  struktur  organisasi  kepegawaian,  produk-produk  bank,  penulis  dapatkan dari pencarian di dokumen perusahan yang sudah ada. Sedangkan untuk aplikasi akad wakalah penulis dapatkan dari interview/wawancara.
Pada  dasarnya  aplikasi  akad  wakalah  yang  diterapkan  oleh  perbankan  syariah sangat banyak sekali  ragamnya  diantaranya  yaitu; untuk  kegiatan  transfer uang,  Letter Of  Credit  (L/C)  import  syariah,  Letter  Of  Credit  (L/C)  eksport  syariah,  investasi reksadana  syariah,  pembiayaan  rekening  koran,  dan  masih  banyak  lagi  yang  lainnya. namun  penerapan  akad  wakalah  pada  Bank  BNI  syariah  cabang  Bogor  tidak  seperti yang  bank  syariah  lain  terapkan,  Namun  meskipun  demikian  bukan  berarti  keluar  dari prinsip syariah, bahkan ini merupakan modifikasi dari akad-akad wakalah yang biasanya diterapkan oleh bank-bank syariah lain.
Mengacu  pada  perumusan  masalah  yang  telah  penulis  jelaskan  pada  bab sebelumnya  maka  untuk  bisa  mendapatkan  data-data  yang  penulis  butuhkan  untuk menjawab  pertanyaan-pertanyaan  tersebut  maka  penulis  membuat  pertanyaan- pertanyaan guna mempermudah saat melakukan wawancara.
Adapun  pertanyaan-pertanyaan  yang  penulis  ajukan  dalam  wawancara  tersebut adalah:
1.  Bagaimana aplikasi akad wakalah di BNI syariah Bogor?
2.  Transaksi apa saja yang menggunakan akad wakalah?
3.  Bagaimana teknis pelaksanaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah di BNI syariah Bogor?
4.  Kenapa menggunakan akad wakalah dalam transaksi pembiayaan murabahah? Dari  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  maka  didapatkan  data-data  yang berkenaan dengan aplikasi akad wakalah pada Bank BNI syariah cabang Bogor yaitu: 1.  Aplikasi  akad  wakalah  pada  BNI  syariah  diterapkan  pada  beberapa  transaksi  dan semuanya  mengacu  pada  prinsip  syariah  dan  fatwa  DSN-MUI  meskipun  ada modifikasi dan perpaduan dengan akad yang lain.
2. Transaksi-transaksi yang menggunakan akad wakalah antara lain:
a. Transfer uang
Proses transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad Wakalah , dimana  prosesnya  diawali  dengan  adanya  permintaan  nasabah  sebagai Al-
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Muwakkil terhadap  bank  sebagai Al-Wakil untuk  melakukan  perintah/permintaan kepada  bank  untuk  mentransfer  sejumlah  uang  kepada  rekening  orang  lain, kemudian  bank  mendebet  rekening  nasabah  (Jika  transfer  dari  rekening  ke rekening),  dan  proses  yang  terakhir  yaitu  dimana  bank  mengkreditkan  sejumlah dana  kepada  kepada  rekening  tujuan.  Adapun  contoh  kegiatan  transfer  tersebut adalah sebagai berikut:
1). Transfer uang melalui cabang suatu bank Dalam proses ini, Al-Muwakkil memberikan uangnya secara tunai kepada bank yang merupakan Al-Wakil , namun bank tidak memberikannya secara langsung kepada  nasabah  yang  dikirim.  Tetapi  bank  mengirimkannya  kepada  rekening nasabah yang dituju tersebut.
2). Transfer melalui ATM yaitu  proses  transfer  uang  dimana  pendelegasian  untuk  mengirimkan  uang, tidak  secara  langsung  uangnya  diberikan  dari Al-Muwakkil kepada  bank sebagai Al-Wakil . Dalam model ini, Nasabah ( Al-Muwakkil) meminta bank untuk mendebet  rekening  tabungannya,  dan  kemudian  meminta  bank  untuk menambahkan  di  rekening  nasabah  yang  dituju  sebesar  pengurangan  pada rekeningnya  sendiri.  Sejauh  ini  yang  sering  terjadi  adalah  kegiatan  transfer melalui  ATM  daripada  dengan  menggunakan  media  yang  lainnya  karena dianggap lebih efisien waktunya.
3). Kliring
Dalam  hal  ini  bank  bertugas  menagihkan  warkat  (surat-surat  berharga  seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam kota.
4). Inkaso
Sama  seperti  kliring  yaitu  bank  bertugas  menagihkan  warkat  (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang bersal dari luar kota atau luar negeri. Selain itu Bank BNI Syariah cabang Bogor juga menerapkan akad wakalah dalam transaksi pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif, seperti untuk pembelian rumah, pembelian mobil, mesin-mesin produksi dan sebagainya.
3. Adapun teknis pelaksanaan pembiayaan murabahah tersebut adalah:
a.  pertama bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan murabahah adalah datang  ke  bank  dengan  membawa  persyaratan  yang  telah  ditentukan  oleh bank.
b.  Selanjutnya  persyaratan  yang  telah  masuk  diproses  oleh  bagian  analis pembiayaan yang yang berupa pengumpulan data yang berkaitan dengan calon nasabah.
c.  Selanjutnya setelah dari analis pembiayaan maka proses selanjutnya adalah di bagian prosesing untuk penentuan nilai agunan.
d.  Apabila  dibagian  prosesing  disetujui  maka  langkah  berikutnya  adalah pemeriksaan  oleh  pimpinan  untuk  keputusan  persetujuan  atau  penolakan pembiayaan.
e.  Pengajuan pembiayaan yang sudah disetujui oleh pimpinan selanjutnya adalah berkas masuk ke APS yang selanjutnya dilaksanakan proses akad. Adapun proses akad tersebut adalah:
1)   Pembacaan  SKP  (Surat  Keputusan  Pembiayaan)  oleh  pihak  bank  yang dihadiri oleh calon nasabah pembiayaan dan notaris.
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
2)   Jika calon nasabah setuju dengan segala ketentuan dalam SKP maka akan dilanjutkan  dengan  penandatanganan  surat  kuasa  yang  menguasakan nasabah  untuk  melakukan  pembelian  barang  yang  diinginkan  dari  penjual barang.
3)   Selanjutnya setelah penandatangan surat kuasa maka dilanjutkan akad jual beli antara nasabah dengan notaris.
4)   Setelah  proses  akad  jual  beli  dengan  notaris  maka  selanjutnya  nasabah melakukan akad murabahah dengan Bank BNI syariah.
5)  Proses yang terakhir adalah pencairan dana.
4.  Bank  memberikan  kuasa  kepada  nasabah  untuk  pembayaran  barang  yang dibelinya  karena  bank  menganggap  hal  tersebut  lebih  efisien  waktu  dan  tenaga jika  dibandingkan  harus  melakukan  transaksi  sendiri  dengan  penjual  barang tersebut.  Sebagai  tanda  buktinya  setelah  nasabah  melakukan  transaksi pembayaran  barang  yang  dibelinya  maka  bank  akan  meminta  tanda  bukti pembayaran (kwitansinya).
Jadi  akad  wakalah  dalam  pembiayaan  murabahah  ini  kebalikan  dari praktek  akad  wakalah  biasanya  yang  mana  biasanya  nasabah  yang  mewakilkan urusannya  kepada  bank  untuk  bisa menjadi  wakil  atas  nama  dirinya  untuk  suatu urusan  yang  tidak  bisa  dikerjakannya  sendiri,  namun  dalam  pembiayaan murabahah  pada  BNI  syariah  ini  justru  bank  lah  yang  mewakilkan  urusannya kepada  nasabah  dengan  cara  memberikan  kuasa  kepada  nasabah  untuk  bisa membeli barang yang sebenarnya barang itu untuk dirinya sendiri.

## 2. Analisa Hasil Penelitian
Dari analisa hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai aplikasi akad wakalah pada  Bank  BNI  syariah  cabang  Bogor  ternyata  ada  satu  jenis  transaksi  yang menggunakan akad wakalah yang berbeda dengan konsep yang seperti biasanya, yaitu akad  wakalah  yang  mengiringi  transaksi  pembiayaan  murabahah.  Dalam  hal  ini  akad wakalah  tidaklah  seorang  nasabah  mewakilkan  suatu  urusannya  kepada  Bank, melainkan  sebaliknya  yaitu  bank  mewakilakan  pembelian  suatu  barang  kepada nasabahnya  yang  mana  barang  tersebut  untuk  dirinya  sendiri.  Untuk  penjelasannya proses  tersebut  telah  penulis  uraikan  pada  point  pertama  yaitu  pada  pembahasan persiapan dan pelaksanaan penelitian.
Adapun  untuk  penerapan  akad  wakalah  yang  lainnya  Bank  BNI  syariah  cabang Bogor menerapkan seperti halnya Bank-Ban lainya lakukan. Seperti, transfer uang, baik untuk luar negeri maupun dalam negeri, kliring dan inkaso. Sedangkan untuk L/C ekspor dan L/C impor Bank BNI syariah cabang Bogor belum menggunakannya karena dengan alasan  untuk  daerah  bogor  tidak  ada  perusahaan  yang  menggunakan  jasa  bank  untuk kegiatan ekspor maupun impor.

## 3. Implikasi akad wakalah terhadap nasabah pembiayaan murabahah
Dari  wawancara  yang  penulis  lakukan  terhadap  beberapa  nasabah pembiayaan  murabahah  BNI  Syariah  dapat  disimpulkan  bahwa  transaksi  ini  tidak  ada masalah  karena  memang  tidak  ada  unsur  penipuan  atau  pendzoliman  yang  bisa merugikan nasabah.
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Dalam  proses  ini  nasabah  juga  tidak  merasa  keberatan  jika  harus  melakukan pembayaran sendiri atas pembelian barang yang dibelinya karena dalam hal ini nasabah hanya  sekedar  memberikan  uang  kepada  pemilik  barang,  karena  sebelumnya  bank sendiri  sudah  berhubungan  secara  langsung  dengan  pemilik  barang  mengenai kesepakatan  pembelian  barang  tersebut,  tinggal  selanjutnya  calon  nasabahlah  yang melakukan  pembayaran  atas  sejumlah  harga  barang  tersebut  dan  sebagai  bukti pembayaran itu maka bank meminta kwitansi tanda pembayaran.
Nasabah  pembiayaan  murabahah  BNI  Syariah  juga  merasa  puas  dengan adanya proses  seperti  ini  karena  adanya  saling  keterbukaan  antara  seluruh  pihak  baik bank,  nasabah  maupun  penjualnya  sehingga  sangat  kecil  kemungkinan  untuk  saling mencurangi.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  rumusan  masalah  tujuan  penelitian  yang  telah  diuraikan  sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan:
1. Wakalah berarti melimpahkan kekuasaan kepada oranglain untuk bisa melakukan suatu urusan  atau  pekerjaan  atas  nama  pemberi  kuasa.  Dalam  hal  melaksanakan  kuasa, seorang wakil  hanya  boleh melakukan  hal-hal  yang  diperintahkan  oleh muwakkil  tanpa boleh menambah atau mengurangi amanah yang diberikan. Wakil sebagai pihak kedua tidak bertanggungjawab atas apapun yang terjadi kepada pihak pertama atau muwakkil apabila dia telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
2. Setelah  penulis  mengadakan  penelitian  langsung  terhadap  bank  BNI  syariah  cabang Bogor berkenaan dengan pengaplikasian akad wakalah dan kemudian membandingkan dengan  konsep  akad  wakalah  dalam  fiqh  Muamalah ternyata  tidak  ada  penyimpangan yang menyalahi al Quran dan al hadits, hal ini semakin diperkuat dengan adanya fatwa DSN-MUI tentang aplikasi akad wakalah dalam perbankan syariah.

## B. Saran-Saran
Untuk meningkatkan jumlah  nasabah  dan tingkat kepercayaan nasabah  kepada bank BNI  Syariah  cabang  Bogor  maka  penulis  menyampaikan  saran-saran  yang  mudah- mudahan bermanfaat, diantaranya yaitu:
1. Membuat  produk-produk  yang  lebih  banyak  dan  lebih  bervariasi  yang menggunakan akad wakalah.
2. Meningkatkan  kualitas  SDM  agar  kepercayaan  nasabah  semakin  meningkat dan  semakin  percaya  ketika  nasabah  ingin  bekerjasama  atau  mewakilkan  suatu urusannya.
3. Terus  mengevaluasi  produk-produk  yang  menggunakan  akad  wakalah  dan membandingkan  dengan  wakalah  secara  konsep  fiqih  mu’amalah  agar  tidak  terjadi penyimpangan dalam pengaplikasiannya.
Sobirin -- KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Bagha, Mustafa Daib. Mukhtashar Shahih Bukhari , Beirut: Yamamah, 1999.
Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
At-Tirmidzi. Jaami’ Attirmidzi , Riyadh: Darussalam, 1999.
Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia. Himpunan  Fatwa  Dewan  Syari’ah Nasional MUI , Ciputat: CV Gaung Persada, 2006.
Firdaus, Muhammad. Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah , Jakarta: Renaisan, 2005
Hasibuan, Malayu S.P. Dasar-Dasar Perbankan , Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005
Helmi, Karim. Fiqih Muamalah , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,  2002.
Ibn Anas, Malik. Terjemah Al Muwatta’ , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
Nazir, Muhammad. Metode Penelitian , Bogor: Gralia Indonesia.
Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah 4 , Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
Wibowo,  Edy  dan  Untung  H  Widodo. Mengapa Memilih  Bank Syariah? ,  Ciawi,  Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005,
Widodo. Cerdik  Menyusun  Proposal  Penelitian,  Skripsi,  Tesis  dan  Disertasi ,  Jakarta: Magna Script, 2005.
Zulkifli, Sunarto. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah , Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.