## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN PERORANGAN ORANG ASING YANG MELANGGAR TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN (STUDI KASUS WARGA NEGARA AUSTRALIA: WTH)

## LAW ENFORCEMENT AGAINST INDIVIDUAL GUARANTEE FOREIGNERS WHO VIOLTES THE CRIME OF IMMIGRATION
(CASE STUDY OF AUSTRALIAN CITIZENS: WTH)
P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592
https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/426
DOI: 10.52617/jikk.v6i1. 426 M. Alvi Syahrin Arief Febrianto M. Judo Ramadhan Sumantri ma.syahrin@poltekim.ac.id Politeknik Imigrasi arief_feb@poltekim.ac.id Politeknik Imigrasi judoramadhan@gmail.com Politeknik Imigrasi

## ABSTRAK
Peningkatan lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia semakin meningkat, ancaman adanya  kejahatan  yang  akan  dilakukan  oleh  Orang Asing  tidak  dapat  dipungkiri.  Penjamin Orang Asing memiliki peranan penting dalam menangani ancaman tersebut, maka penegakan hukum harus dipertimbangkan. Perkara DNH merupakan salah satu contoh kasus yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, yang merupakan Penjamin dari WTH Warga Negara Australia  yang  diduga  menyalahgunakan  kewenangan  sebagai  Penjamin  WTH.  Rumusan masalah teridiri dari Apa Faktor yang mempengaruhi penerapan Pasal 116 UU Keimigrasian?; Mengapa  Penjamin  tidak  dilakukan  upaya  hukum?;  Bagaimana  upaya  hukum  yang  dapat dilakukan Kantor Imigrasi Cirebon dalam kasus WTH dan DNH?. Penelitian hukum normatif- empiris  dengan  menggunakan  instrument  peraturan  perundang-undangan  terkait  Penjamin Orang Asing serta Penyidikan yang kemudian dianalisa dengan fakta di lapangan. Penegakan hukum  terhadap WTH  oleh  Penyidik  sudah  efektif  sesuai  Ketentuan  Pasal  71  dan  116  UU Keimigrasian. DNH tidak dilakukan upaya hukum apapun sehingga penegakan hukum perlu di  tingkatkan.  Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  kepada  Penjamin  ialah  melaksankan penyidikan  sehingga  dapat  diketahui  sanksi  yang  dapat  diberikan  berupa  pidana  atau administratif, sanksi administratif perlu dikaji kembali.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penjamin Perorangan Orang Asing, Keimigrasian

## ABSTRACT
The increase in the traffic of people in and out of the territory of Indonesia is increasing, the threat of crimes that will be committed by foreigners cannot be denied. Foreign Guarantor has an important role in dealing with these threats, so law enforcement must be considered. The DNH  case  is  an  example  of  a  case  that  occurred  at  the  Class  I  Immigration  Office  of  TPI Cirebon, which is an Australian WTH guarantor who is suspected of abusing his authority as a WTH guarantor. The formulation of the problem consists of What are the factors influencing the implementation of Article 116 of the Immigration Law?; Why is the Guarantor not taken legal action?; What  legal remedies can the Cirebon Immigration  Office take in  the case of WTH and DNH? Normative-empirical legal research using statutory instruments  related to Foreign  Guarantor  and  Investigation  which  is  then  analyzed  with  facts  in  the  field.  Law
enforcement against WTH by investigators has been effective in accordance with the provisions of Articles 71 and 116 of the Immigration Law. DNH has not taken any legal action so that law enforcement  needs  to  be  improved.  Legal  efforts  that  can  be  made  to  the  Guarantor  are conducting  an  investigation  so  that  it  can  be  seen  that  the  sanctions  that  can  be  given  are criminal or administrative, administrative sanctions need to be reviewed.
Keywords: Law Enforcement, Foreign Individual Guarantor, Immigration

## PENDAHULUAN
Negara kepulauan merupakan salah satu ciri yang dimiliki oleh Indonesia, dimana wilayah teritorial yang terdiri dari pulau-pulau dengan diapitnya oleh Samudra Pasifik dan Hindia serta letaknya diantara benua Asia dan Australia membuat Indonesia memiliki posisi strategis secara geografis. 1 Letak geografis yang strategis tanpa disadari akan beriringan dengan meningkatnya arus lalu lintas orang di wilayah perbatasan Indonesia baik di laut melalui Pelabuhan, di darat melalui pos lintas batas atau bahkan di udara melalui Bandara. Peningkatan arus lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia akan menimbulkan adanya potensi terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Warga Negara Asing atau bisa disebut juga Orang Asing  yang  selanjutnya  dalam  penulisan  ini  disebut  OA  saat  akan  masuk  dan  selama berkegiatan di Indonesia serta oleh orang Indonesia sendiri yang akan keluar atau berada diluar wilayah teritorial Indonesia.
Konsep negara hukum yang dianut oleh pemerintahan Indonesia ialah upaya membatasi kegiatan  pemerintah,  warga  negara  maupun  OA  yang  berada  di  wilayah  kekuasaan  negara dengan menggunakan hukum. Tujuan dari diterapkan konsep negara hukum oleh pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam melaksakanakan peraturan perundang-undangan adalah untuk menjaga ketertiban atau dikenal juga sebagai negara penjaga malam ( nactwackerstaats ) serta bertujuan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dalam  mencapai  keadilan ( welfarestate ), hal itu berkesesuaian dengan pendapat Uttrech mengenai konsep negara hukum materiil atau konsep negara hukum kesejahteraan yang dianut oleh Indonesia. 2
Konsep negara hukum materiil tidak lepas dari sejarah lahirnya negara Republik Indonesia pada masanmodern serta konsep negara kesejahteraan yang dianut diimplementasikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) pada Alinea ke-4 pembukaan landasan konstitusi tersebut. 3 Konsekuensi yang ditimbulkan dari penjelasan sebelumnya  ialah  menjadikan  Indonesia  untuk  melaksanakan  hukum  pada  kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya hukum sebagai panglima, konsekuensi tersebut sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 yang menyatakan Indonesia sebagai negara hukum. 4
Keharusan  menjadikan  hukum  sebagai  panglima  menjadikan  segala  bentuk  kegiatan kehidupan sehari-hari yang dilakukan di wilayah teritorial RI harus berlandaskan norma hukum yang berlaku sebagai bentuk upaya perwujudan kesejahteraan rakyatnya secara menyeluruh sebagai bentuk diutamakannya kesejahteraan masyarakat didalam pembentukan negara.
Norma hukum ialah norma dengan tujuan terkait cita-cita dalam memperoleh kedamaian baik dalam segi fisik maupun batin yang akan menghasilkan ketertiban dan ketentraman yang seimbang  dalam  menjalani  hidup  bersama. 5 “ Heteronom ‟  ialah  norma  hukum  bersifat cenderung  lebih  berasal  dari  luar  diri  seseorang  yang  mengakibatkan  hukum  cenderung
1 M  Daud  Silalahi, Pengaturan  Hukum  Lingkungan  Laut  Indonesia  dan  Implementasinya  Secara  Regional (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), 159.
2 E Uthrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Jakarta: Ichtiar, 1960), 9.
3 Maria  Farida  Indrati, Ilmu  Perundang-undangan  (Dasar-Dasar  dan  Pembentukannya) (Jakarta:  Kansius, 1998), 1.
4 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , n.d., Pasal 1 ayat 3.
5 Indrati, Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya) , 3.
memberikan  pembatasan  kepada  para  pihak  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  suatu  norma hukum,  apabila  pembatasan  yang  sudah  ditetapkan  tersebut  dilanggar  maka  akan  diberikan sanksi  dari  negara. 6 Sifat  hukum  yang  dimaksud  diatas  memberikan  batasan  kepada pemerintahan, korporasi dan rakyat selaku subjek pada norma hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan  sehingga  memiliki  hak  dan  kewajiban  dalam  melaksanakan  peraturan dengan  sebagaimanamestinya.  Pembatasan  kewenangan  pemerintahan  diimplementasikan melalui  tindakan  yang  akan  dilakukan  harus  berdasar  pada  hukum  yang  mengatur  terkait tindakan tersebut. 7
Hukum  pidana  yang  merupakan  salah  satu  jenis  peraturan  yang  mengatur  mengenai pengaturan kegiatan masyarakat dengan adanya penjatuhan hukuman atau pidana, unsur-unsur pada hukum pidana sendiri meliputi terdapat seseorang yang melanggar norma hukum, terdapat pelanggaran pada peraturan-peraturan yang didalamnya terdapat Ketentuan pidana. 8 Hukum administrasi  negara  ialah  peraturan  yang  mengatur  aparatur  pemerintah  dalam  melakukan upaya-upaya  hukum  kepada  masyarakat  sebagai  bentuk  pelaksanaan  tugas  yang  telah diamanatkan  oleh  negara  secara  menyeluruh  dengan  harapan  untuk  mencapai  tujuan  yang sudah ditetapkan. 9 Pemberian sanksi pada Ketentuan di hukum administrasi negara menjadikan hukum  administrasi  negara  bersinggungan  dengan  hukum  pidana  dimana  banyak  hukum administrasi  negara  yang  diakhiri in  cauda  venenum (racun  di  ekor/buntut)  dengan ditetapkannya Ketentuan pidana. 10
Hukum Keimigrasian merupakan salah satu dari bagian sistem pada hukum administrasi negara  dalam  melakukan  penyelenggaran  negara  sebagai  pelaksana  dari  kekuasaan  yang dimiliki  oleh  presiden  melalui  menteri  di  Indonesia  dalam  bidang  pemerintahan  dan administrasi  negara.  Penjelasan  tersebut  sesuai  dengan  Ketentuan  Pasal  1  angka  1  yang berbunyi bahwa:
“Keimigrasian  adalah  hal  ihwal  lalu  lintas  orang  yang  masuk  atau  keluar  Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.” Penegakan  hukum  yang  dilakukan  menjadikan  hukum  keimigrasian  merupakan  hukum administrasi  negara  yang  didalamnya  terdapat  Ketentuan  pidana  sebagai  upaya  penegakan hukum  kepada  OA  dan WNI  dengan  diberikannya  sanksi  pidana  kepada  setiap  orang  yang memenuhi unsur dalam Ketentuan Pidana Bab XI dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam rangka melakukan kegiatan selama berada di Indonesia OA perlu memenuhi  Ketentuan  peraturan  keimigrasian,  dalam  mewujudkan  hal  tersebut  maka  OA diwajibkan  untuk  memiliki  Penjamin.  Kewajiban  memiliki  Penjamin  bagi  OA  ialah  sesuai dengan Ketentuan Pasal 63 ayat (1) yang menyatakan bahwa:
“Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya.”
Definsi dari Penjamin yang dimaksud ialah tanggung jawab yang dimiliki oleh Seorang maupun Korporasi terkait dengan keberadaan dan kegiatan OA yang dijamin selama berada di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU tentang Keimigrasian pada Pasal 1 angka 26. 11 Orang
6 Ibid., 25 – 26.
7 Edo Putra Bagus Hartawan, “Penerapan Pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun (Studi Kasus Warga Negara Yaman: Seham Ha mood Ahmed Aldhari)” (Politeknik Imigrasi, 2021), 2.
8 Takdir, Mengenal Hukum Pidana , 1 ed. (Palopo: Laskar Perubahan, 2014), 1 – 2.
9 Nur Yanto, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 1 – 2.
10 HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara , 1 ed. (Makasar: PT. RadjaGrafindo, 2008), 313.
11 Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, LN Tahun 2011 Nomor 52 , n.d., Pasal 1 angka 26.
yang  dimaksud  dalam  Ketentuan  tersebut  memiliki  beberapa  kelasifikasi  yang  tergangtung pada izin tinggal keimigrasian yang digunakan oleh OA. Adapun kategori OA yang diharuskan memiliki kewajiban untuk menggunakan peran Penjamin selama berada di wilayah RI adalah OA  sebagai  pengguna  Izin  Tinggal  Terbatas  kemudian  disebut  ITAS  serta  OA  yang menggunakan Izin Tinggal Tetap kemudian disebut dengan ITAP. Penggunaan ITAS oleh OA yang  diwajibkan  memiliki  Penjamin  tersebut  juga  mencakup  OA  yang  melakukan  proses perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan yang dapat dilakukan perpanjangan sebagaimana diatur dalam peraturan terkait keimigrasian. Terdapat OA yang tidak perlu memiliki Penjamin selama berada  di  Indonesia,  kondisi  tersebut  apabila  OA  melakukan  perkawinan  secara  sah  sesuai peraturan perkawinan di Indonesia dengan seorang WNI.
Alasan  tidak  adanya  kewajiban  memiliki  Penjamin  kepada  OA  dengan  kondisi  itu dikarenakan  seorang  suami  atau  istri  akan  secara  otomatis  bertanggung  jawab  kepada pasangannya  beserta  anaknya  apabila  memiliki  anak.  Penjelasan  mengenai  pengecualian kewajiban OA dalam memiliki Penjamin selama di Indonesia diatur dalam Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa:
“Ketentuan mengenai Penjaminan tidak berlaku bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.”
Ketentuan tersebut tidak terlepas dari upaya mewujudkan peran pengawasan keimigrasian kepada OA selama berada di Indonesia. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan kepada OA agar  dapat  terlaksana  dengan  baik  maka  perlu  melibatkan  WNI  yang  dapat  memberikan jaminannya  mengingat  tidak  semua  OA  dapat  mengerti  bahasa  Indonesia  serta  Ketentuan peraturan  keimigrasian  yang  berlaku.  Penjamin  yang  harus  dimiliki  oleh  OA  menjadikan timbulnya kewajiban OA itu sendiri selama di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 UU Keimigrasian mengenai pelaporan terkait informasi data diri atau data keluarga serta data  mengenai  kependudukan  dalam  status  sipilnya,  kewarganegarannya,  Penjamin  dan memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan dan izin tinggal apabila diminta oleh petugas imigrasi.
Perubahan status sipil pada huruf (a) Pasal 71 tersebut ialah meliputi informasi mengenai adanya  kelahiran,  perkawinan  (secara  sah  menurut  negara),  dan  kematian.  Pelaporan  yang wajib  dilakukan  itu  hanya  pada  kondisi  OA  yang  Penjaminnya  tidak  melakukan  pelaporan perubahan status sipil yang dimaksud, apabila Penjaminnya sudah melakukan pelaporan maka kewajiban  melaporkan  oleh  OA  tersebut  tidak  lagi  harus  dilaksanakan.  Penjamin  OA  juga memiliki  kewajibannya  terhadap  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  melalui  Kantor  Imigrasi. Kewajiban  Penjamin  tersebut  berupa  tanggung  jawab  dalam  keberadaan  serta  kegiatan  OA yang  dijaminnya  selama  berada  di  Indonesia,  lalu  melakukan  pelaporan  terkait  adanya perubahan status sipil, status keimigrasian, dan alamat yang berubah. Selain itu Penjamin juga berkewajiban untuk menanggung biaya pemulangan dan pendeportasian OA yang dijaminnya.
Penjelasan mengenai kewajiban yang dimiliki oleh Penjamin diatur dalam Pasal 63 ayat (3)  UU  Keimigrasian  dimana  Penjamin  bertanggung  jawab  apabila  OA  yang  dijamin  masa berlaku  izin  tinggalnya  sudah  habis  dan/atau  adanya  pemberian  tindakan  administrasi  oleh Pejabat Imigrasi, apabila Ketentuan tersebut terjadi kepada OA maka Penjamin berkewajiban untuk  membayar  biaya  yang  ditimbulkan  baik  dalam  proses  pemulangan  atau  pengeluaran secara  paksa. 12 Permasalahan  hukum  keimigrasian  terkait  Penjamin  OA  yang  melanggar Ketentuan UU Keimigrasian diatas juga terjadi di wilayah kerja Kantor Kelas I TPI Cirebon pada  hari  Kamis  tanggal  03  November  tahun  2020,  kasus  tersebut  dilakukan  oleh  OA berkewarganegaraan Australia dengan kewarganegaraan sebelumnya ialah Indonesia berinisial WTH yang akan melakukan repatriasi dimana pada saat awal kedatangan menggunakan visa tinggal terbatas dengan Penjamin ialah adik kandung dari OA pada awal tahun 2019.
12 Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, LN Tahun 2011 Nomor 52 .
WTH pada awalnya merupakan seorang WNI yang kemudian tinggal di Australia cukup lama lalu WTH melakukan pernikahan dengan istri sahnya berinisial AF merupakan WNI di Australia  sehingga  keduanya  diberikan  status  kewarganegaraan Australia  pada  tahun  2007. Awal  kedatangan  WTH  ke  Indonesia  ialah  dengan  megunakan  Visa  Tinggal  Terbatas  yang bertujuan  untuk  repatriasi  dengan  Penjamin  adiknya,  namun  alasan  yang  diberikan  WTH kepada istrinya ialah untuk menjenguk dan mengurus ayah WTH yang sedang sakit. Proses masuk ke Indonesia yang dilakukan WTH sudah sesuai dan tidak ada masalah. Pada 18 Juli 2020 Penjamin WTH berubah menjadi DNH yang merupakan teman (istri siri) dari WTH, saat itu DNH mengajukan permohonan alih status ITAS menjadi ITAP untuk menyelesaikan proses kewarganegraan  menjadi  WNI  dan  memperpanjang  izin  tinggal  WTH.  Status  pernikahan antara WTH dengan AF masih sah dan belum bercerai.
Proses alih status berhasil dengan diterbitkannya ITAP kepada OA tersebut, akan tetapi ada  laporan  dari  kuasa  hukum  istri  sah  WTH  kepada  seksi  intelijen  dan  penindakan keimigrasian  Kantor  Imigrasi  Cirebon  terkait  dengan  kepemilikan  Kartu  Tanda  Penduduk Elektronik (E-KTP) yang diterbitkan sebelum proses alih status tersebut. Penerbitan E-KTP atas nama WTH dilakukan pada tanggal 13 Maret 2019 dengan status kewarganegaraan ialah Indonesia  milik  WTH.  E-KTP  WTH  tersebut  diterbitkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil Kota Cirebon yang kemungkinan besar DNH mengetahui kepemilikikan E-KTP tersebut. Kuasa hukum AF juga memberikan keterangan bahwa AF berserta anaknya dari WTH menyatakan tidak menyetujui apabila WTH diberikan ITAP di Indonesia.
Adanya laporan dari kuasa hukum AF maka dilakukan proses penyidikan lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian selanjutnya ditulis PPNS Keimigrasian di Kantor Imigrasi  Cirebon,  upaya  awal  yang  dilakukan  ialah  melakukan  pemanggilan  kepada  WTH beserta saksi-saksi yang terlibat dalam kasus ini. Saksi-saksi yang terlibat dalam kasus ini ialah meliputi  Penjamin  sekaligus  Pacar  (istri  siri)  dari WTH,  Petugas  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil Kota Cirebon, Ketua RT Tempat tinggal OA di Cirebon, Petugas Imigrasi pada seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Cirebon.
Setelah dilakukan pemeriksaan kepada para saksi tersebut diketahui bahwa E-KTP yang dimiliki oleh WTH menyatakan bahwa kewarganegraan WTH sudah menjadi WNI, lalu E-KTP tersebut digunakan WTH untuk melapor kepada ketua RT sebagai bukti data kependudukan untuk tinggal di lingkungan tersebut. Maka dari itu OA yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 UU Keimigrasian pada unsur huruf (a) memberikan segala keterangan mengenai perubahan status sipil dan kewarganegaraan.  Pada OA tersebut dilakukan penegakan hukum dengan melakukan penyidikan kasus tersebut dengan ancaman pidana yang diberikan berupa Ketentuan pidana pada Pasal 116 sehingga termasuk kedalam  tindak  pidana  ringan.  Adapun  Ketentuan  pada  Pasal  116  UU  Keimigrasian menyatakan bahwa:
“Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”
Upaya penegakan hukum berhasil dimana kasus tersebut berhasil dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon oleh Hakim dengan putusannya ialah diberikannya pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta ribu rupiah) atau pidana pengganti denda berupa pidana kurungan  selama  1  (satu)  bulan. Terkait  dengan  tidak  dilakukannya  kewajiban  OA  tersebut seharusnya kewajiban Penjamin sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) UU Keimigrasian unsur bertanggung jawab atas kegiatan OA selama di Indonesia serta melaporkan status sipil dan  status  keimigrasin  OA  yang  dijaminnya.  Ketentuan  pidana  yang  bisa  diberikan  kepada Penjamin ini sesuai dengan Pasal 118 UU Keimigrasian yang berbunyi:
“Setiap  Penjamin  yang  dengan  sengaja  memberikan  keterangan  tidak  benar  atau  tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  pidana  denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
Akan  tetapi  pada  kasus  ini  Penjamin  tidak  dilakukan  proses  hukum  sebagaimana  yang dilaksanakan  terhadap  OA  yang  dijaminnya,  tentunya  hal  ini  menjadi  anomali  dimana Penjamin  OA  tidak  dilakukan  upaya  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  hukum  yang dilakukannya.  Kejanggalan  pada  kasus  ini  semakin  terlihat  dimana  Ketentuan  pidana  yang ditetapkan dalam UU keimigrasian kepada Penjamin lebih berat dibandingkan OA sehingga ini menjadi indikator bahwa tingkat pidana keimigrasian oleh Penjamin lebih berbahaya.
Meskipun pada kasus  ini  tindak pidana yang dilakukan OA merupakan  kategori  ringan namun  apabila  dipandang  dalam  sudut  pandang  hukum  yang  lebih  luas  upaya  penegakan hukum terhadap Penjamin ini harus tetap dilaksanakan sebagaimanamestinya, mengingat hal ini akan melahirkan dampak negatif dan berpotensi menjadi fatal sehingga dapat mengganggu kondisi kondusif di masyarakat. Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon penegakan hukum terhadap WNI dalam hal ini ialah Penjamin dengan OA yang dijaminnya melanggar Ketentuan UU Keimigrasian yang belum pernah dilakukan pada tahun 2017 sampai 2020, sebagaimana tabel berikut.

## Tabel 1
Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon
(Tahun 2017 - 2020)
Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon Penyajian  data  diatas  merupakan  data  terkait  dilaksanakannya  penegakan  hukum keimigrasian  dengan  jumlah  keseluruhan  hanya  dilakukan  terhadap WNA  tanpa  melakukan pelaksanaan penyidikan terhadap Penjamin dari masing-masing WNA tersebut. Tidak pidana keimigrasian  yang  dilakukan  penyidikan  pada  tabel  diatas  terdapat  3  tindak  pidana keimigrasian dimana adanya indikator tidak dipenuhinya tanggung jawab Penjamin OA yang melakukan tindak pidana keimigrasian. Tindak pidana Pasal 122 huruf (a), Pasal 123 huruf (a), dan Pasal 71 Jo Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana pada  Ketentuan  pidana  di  pasal  tersebut  terdapat  pelanggaran  OA  yang  melibatkan  peran Penjamin dalam mencegah tindak pidana tersebut. Minimnya proses hukum yang diterapkan kepada  Penjamin  dari  sejak  diberlakukannya  UU  Keimigrasian  sampai  saat  ini  di  Kantor Imigrasi Cirebon menjadikan perlunya penelitian ini dengan harapan dapat memberikan solusi dalam penegakan hukum kepada Penjamin OA .

## RUMUSAN MASALAH
1. Apa yang mempengaruhi penerapan Pasal 116 Jo. Pasal 71 UU Keimigrasian dalam Kasus WTH?
2. Mengapa Penjamin (DNH) tidak dilakukan upaya hukum?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan dalam kasus yang dilakukan WTH dan DNH?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  normatif-empiris  merupakan  salah  satu  jenis  penelitian  yang menggabungkan  penelitian  normatif  dan  empiris.  Penelitian  normatif  ialah  penelitian  yang menggunakan bahan baku utama terkait asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin- doktrin  hukum,  peraturan  dan  sistem  hukum  yang  kemudian  dilakukan  penelaahan  dengan dibantu oleh penggunaan data skunder yang dapat bersumber dari buku, peraturan perundang- undangan lainnya serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 13
Sedangkan pengertian dari penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan fokus pada implementasi dari suatu peraturan perundang-undangan secara langsung di masyarakat terkait dengan  penegakan  hukum  yang  didukung  oleh  data  primer  untuk  mendapatkan  informasi sehingga data yang didapatkan tersebut akan menjadi dasar dalam memberikan solusi. 14

## PEMBAHASAN
A. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penerapan  Pasal  116  Jo.  71  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian kepada WTH
1. Ketentuan  Pasal  116  Jo.  71  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian yang Diterapkan kepada WTH
Pasal 116 Jo. 71 UU Keimigrasian sendiri memiliki bebeapa Ketentuan didalamnya yang melekat terhadap subjek hukum dan tindakan dari subjek hukumnya, dimana Ketentuan Pasal tersebut berbunyi:
“Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”
Unsur  dari  Ketentuan  Pasal  tersebut  ialah  Setiap  Orang  Asing,  lalu  tidak  melakukan kewajiban dalam Pasal 71, yang dimana berbunyi:
13 Soerjono Soekanto Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , 17 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13 – 14.
14 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , 1 ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 54.
“Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:
a.  memberikan  segala  keterangan  yang  diperlukan  mengenai  identitas  diri  dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil,
b.  kewarganegaraan,  pekerjaan,  Penjamin,  atau  perubahan  alamatnya  kepada  Kantor Imigrasi setempat; atau
c.  memperlihatkan  dan  menyerahkan  Dokumen  Perjalanan  atau  Izin  Tinggal  yang dimilikinya  apabila  diminta  oleh  Pejabat  Imigrasi  yang  bertugas  dalam  rangka pengawasan Keimigrasian.”
Mengenai Ketentuan Pasal 71 UU Keimigrasian tersebut Penulis melakukan wawancara dengan  PPNS  Keimigrasian  yang  menangani  kasus  tersebut,  dengan  memberikan  jawaban bahwa Pasal 71 diatur untuk OA saja sehingga Ketentuan Pasal 116 UU Keimigrasian hanya dapat diberikan kepada OA seperti dalam Kasus ini ialah WTH yang dimana Pasal tersebut tidak  diberikan  kepada  DNH  selaku  Penjamin  WTH  yang  merupakan  seorang  WNI. 15 Mengenai  Ketentuan  Pasal  116  UU  Keimigirasian  yang  merujuk  pada  Ketentuan  Pasal  71 terkait dengan unsur kewajiban yang dilaporkan cukup jelas namun menurut Sub Koor PPNS Keimigrasian  pada  Kelompok  Penyidikan  pada  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  adanya  unsur “apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian” menjadi suatu permasalahan tersendiri sehingga OA dapat mengajukan keberatan untuk dikenai Pasal 116 jika yang bersangkutan tidak melaporkan kewajibannya karena tidak di minta oleh Petugas Imigrasi. 16
Unsur selanjutnya yang terdapat dalam Ketentuan Pasal 71 yang harus dijelaskan lebih lanjut ialah identitas diri OA yang dimana tentunya E-KTP dengan status WNI yang dimiliki oleh  WTH.  Berdasarkan  Penjelasan  mengenai  Ketentuan  dari  Pasal  116  Jo.  71  UU Keimigrasian  diatas  dengan  didukung  oleh  penjelasan  dari  dua  hasil  wawancara  maka Ketentuan Pasal 116 Jo. 71 UU Keimigrasian yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh WTH  ialah  dengan  tidak  melaporkan  kepemilikan  E-KTP  dengan  status  WNI  pada  saat mengajukan 16 September 2019 dan juga pada saat pengajuan Izin Tinggal Tetap (ITAP) pada tgl.  18  Juli  2020  serta  pada  saat  pengawasan  keimigrasian  pada  tanggal  29  Juli  2020  di Kediaman WTH dan DNH.
Selain  itu  adanya  pengunaan  E-KTP  dengan  status  WNI  oleh  WTH  untuk  melakukan perubahan  alamat  kepada  pihak  RT/RW  di  Kedawung  Regency  memperkuat  dilanggarnya Ketentuan  Pasal  71  sehingga  PPNS  Keimigrasian  menerapkan  Pasal  116  UU  Keimigrasian kepada WTH sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon. Maka dari itu keputusan PPNS untuk memberikan Ketentuan Pasal 116 Jo. 71 UU Keimigrasian sudah sesuai dengan fakta yang ada dalam kasus tersebut dan adanya 2  alat  bukti  berupa  E-KTP  atas  nama  WTH  dengan  setatus  WNI,  Persyaratan  Permohonan ITAP dan ITAS WTH di Kantor Imigrasi Cirebon dan keterangan Saksi.

## 2. Tindakan  PPNS  Keimigrasian  dalam  Memberikan  Ketentuan  Pasal  116  Jo.  71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Dalam proses alih status ITAS ke ITAP oleh WTH tidak terdapat masalah, namun terdapat laporan dari kuasa hukum dari AF atas nama AS mengenai adanya Tindak Pidana Keimigrasian berupa dengan tidak melaporkan kepemilikan E-KTP serta pengunaan dari E-KTP oleh WTH selama  di  Cirebon.  Berdasarkan  adanya  laporan  tersebut  maka  dilakukan  pemeriksaan  dan pengumpulan  alat  bukti  beserta  barang  bukti  guna  membuat  terang  perkara  tersebut.  PPNS
15 “Hasil wawancara dengan Prio Widjanarko, Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, pada hari Selasa (21/06/22), pukul 15.37 WIB, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.,” n.d.
16 “Hasil  wawancara  dengan  Bagus  Aditya  Nugraha  Suharyono,  Sub  Koor  PPNS  Keimigrasian,  Direktorat Pengawasan  dan  Penindakan  Keimigrasian,  pada  hari  Selasa  (02/08/22),  pukul  10.00  WIB,  bertempat  di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi ,” n.d.
Keimigrasian dapat mengetahui adanya suatu tindak pidana keimigrasian di karenakan adanya laporan, pengaduan, dan diketahui sendiri/tangkap tangan. 17 Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 106 huruf (a) dan (b) UU Keimigrasian yang berbunyi: 18
“PPNS Keimigrasian berwenang:
a.  menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
b. mencari keterangan dan alat bukti;”
Penemuan  dari  suatu  tindak  pidana  keimigrasian  lebih  lanjut  dijelaskan  secara  lebih lengkap dalam Pasal 18 ayat (1) Permenkumham Tata Cara Penyidikan Keimigrasian tentang Tata  Cara  Penyidikan  Tindak  Pidana  Keimigrasian  menjelaskan  Penyidikan  suatu  tindak pidana keimigrasian dilaksanakan berdasar pada masyarakat atau aparat penegak hukum yang membuat laporan terkait adanya dugaan tindak pidana keimigrasian, lalu dapat juga berdasar pada  masyarakat  atau  aparat  penegak  hukum  yang  melakukan  tangkap  tangan  kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana keimigrasian dan/atau berdasar pada laporan keimigrasian yang merupakan hasil dari pelaksanaan pengawasan keimigrasian. 19
Ketentuan mengenai penemuan tindak pidana keimigrasian tersebut PPNS Keimigrasian Kantor Imigrasi Cirebon mengetahui adanya tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh WTH karena adanya laporan dari masyarakat yaitu kuasa hukum yang diutus oleh AF bernama SA, dimana PPNS kemudian membuat laporan keimigrasian. Laporan yang diajukan oleh SA terkait  dugaan  adanya  tindak  pidana  keimigrasian  oleh  WTH  PPNS  melaporkan  ke  atasan PPNS Keimigrasian yang kemudian melakukan tindakan pembuatan perencanaan penyidikan terhadap  laporan  keimigrasian  tersebut  yang  meliputi  kuantitas  dan  data  diri  dari  PPNS Keimigrasian, 20
Sasaran  penyidikan  dalam  hal  ini  ialah  WTH  beserta  para  saksi,  melakukan  anatomi terhadap  perkara  yaitu  hasilnya  ialah  terkait  dengan  tidak  melaporkan  kepemilikan  E-KTP berstatus WNI atas nama WTH. Perencanaan penyidikan selanjutnya ialah menentukan tingkat kerumitan penyidikan dimana tingkat kesulitan perkara WTH cenderung mudah dengan waktu penyidikan  yang  singkat  karena  penerapan  sanksi  pidana  berupa  tindak  pidana  ringan keimigrasian  dalam  Pasal  116  Jo.  71  UU  Keimigrasian.  Perencanaan  yang  dibuat  tersebut kemudian dilakukan penentuan dari anggaran dan kelengkapan administrasi penyidikan dalam perkara WTH.
Dalam proses penyidikan tersebut sebenarnya terdapat dugaan lain terkait adanya tindak pidana keimigrasian oleh DNH selaku Penjamin dari WTH dengan secara sengaja memberikan keterangan  tidak  benar  yaitu  tidak  mengetahui  kepemilikan  identitas  E-KTP  dengan  NIK 3273063012760002  milik WTH  pada  saat  proses  pemeriksaan,  sedangkan  jika  dilihat lebih baik  terdapat  unsur  kesepakatan  antara WTH  dan  DNH  untuk  tidak  memberikan  informasi sebenarnya karena melihat jika DNH terbukti melakukan tindak pidana keimigrasian sanksi pidana yang diberikan lebih yaitu Ketentuan Pasal 118 UU Keimigrasian.
Dugaan  DNH  mengetahui  kepemilikan  E-KTP  dari WTH  didukung  dengan  keterangan yang di sampaikan WTH pada saat pemeriksaan oleh penyidik yaitu WTH sudah tinggal di alamat  Kedawung  Regency  3  Jalan  Edelwis  Blok  G5,  Kedawung,  Kab.Cirebon  yang  sama dengan alamat DNH sejak tanggal 1 Febuari 2020. Selain itu adanya pernikahan secara agama
17 “Hasil wawancara dengan Mochammad Ryanindityo, Dosen Pengantar Penyidikan Keimigrasian, Politeknik Imigrasi, pada hari Rabu (10/08/22), pukul 09.30 WIB, dilakukan secara daring melalui Aplikasi Zoom.,” n.d.
18 Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, LN Tahun 2011 Nomor 52 , Pasal 106 huruf (a) dan (b).
19 Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian (Permenkumham No. 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian) , n.d., Pasal 18 ayat (1).
20 Ibid., Pasal 21.
antara  DNH  dan  WTH  pada  21  Juni  2020  sehingga  pasti  mengetahui  terkait  dengan kepemilikan E-KTP tersebut.
Namun Penyidik mengungkapkan Penyidikan dilakukan hanya kepada WTH saja dengan penjelasan sebagai berikut:
“Fakta  yang  ada  dalam  kasus  WTH  ini  keduanya  menikah  secara  siri  (agama)  yang tentunya  tidak  diakui  oleh  negara  oleh  karena  itu  tidak  dikenakan  Pasal  118  UU keimigrasian,  mengingat  tidak  adanya  peubahan  status  sipil,  perubahan  alamat  dan perubahan status k eimigrasian.”
Penjelasan  dari  keterangan  Penyidik  tersebut  tentu  terdapat  beberapa  pertimbangan dimana pertimbangan tersebut ialah pernikahan yang dilakukan WTH dan DNH tidak resmi, sehingga Penyidik juga menganggap DNH dapat diberikan Ketentuan Pasal 118 akan tetapi harus  di  penuhi  unsur  perubahan  status  sipi,  keimigrasian  maupun  alamat  dari  WTH. Pertimbangan yang diambil oleh PPNS Keimigrasian dibenarkan oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Cirebon yang menyatakan bahwa:
“Pertimbangan  yang  diambil  oleh  PPNS  Keimigrasian  Kanim  Cirebon  tersebut  juga didasarkan pada Ketika proses penyidikan PPNS Keimigrasian tidak dapat di intervensi, karena  PPNS  Keimigrasian  sendiri  memiliki  norma-norma  dalam  menentukan  apakah upaya  hukum  sampai  pada  putusan  pengadilan  dilakukan  kepada  OA  saja  atau Penjaminnya saja bahkan mungkin keduanya serta kedua-duanya tidak dilakukan upaya hukum.”
Penjelasan-penjelasan diatas mengenai  tindakan yang diambil oleh PPNS Keimigrasian yang menangani kasus WTH dengan didukung oleh beberapa pernyataan dari pejabat imigrasi dilapangan  dan  akademisi  yang  ahli  dalam  bidang  penyidikan  keimigrasian,  maka  dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum dalam hal ini ialah Hukum Keimigrasian lebih khusus lagi mengenai tidak dipenuhinnya tanggung jawab dari OA dan Penjamin OA dipengaruhi oleh aparat penegak hukumnya. Faktor penegak hukum yang memperngaruhi tersebut ialah dengan adanya  pertimbangan  yang  diambil  oleh  PPNS  Keimigrasian  melaksanakan  tindakan penerapan Pasal 116 Jo. 71 UU Keimigrasian kepada WTH dan kepada DNH tidak dilakukan upaya penyidikan lebih lanjut.

## 3. Proses  Alih  Penjamin  Perorangan  WTH  dari  Adik  Kandung  atas  nama  WW Menjadi Teman atas nama DNH
WTH merupakan eks WNI yang ingin mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia kembali dengan melakukan permohonan alih status ITAS ke ITAP bagi eks WNI yang ingin medapatkan Kewarganegaran  Indonesia  kembali  dengan  melampirkan  persyaratan  berupa  Paspor kebangsaan dari negara yang memberikan kewarganegaraan kepada pemohon yang masih sah dan berlaku, lalu perlu dilampirkan juga surat ketarangan tempat tinggal, pernyataan integrasi, Izin Tinggal Terbatas repatriasi, surat Penjaminan dari DNH, KTP lama dari WTH dan Kartu Keluarga DNH, lalu ditambahkan akta kelahiran, paspor, dan ijazah dari WTH.
Persyaratan yang dilengkapi oleh WTH tersebut telah sesuai dengan Ketentuan pada Pasal 195 dan Pasal  204 Permenkumham No. 29 Tahun 2021. 21 Terkait dengan  proses alih status ITAS  ke  ITAP  yang  dilakukan  oleh  WTH  sudah  benar  tidak  terdapat  kesalahan  dari  segi persyaratan,  hal  ini  diperkuat  oleh  keterangan  dari  Sub  Koor  alihs  status  ITAP  yang menyatakan proses alih status ITAS ke ITAP oleh WTH sudah benar meskipun Penjamin dari WTH bukan merupakan keluarga dari WTH karena status  DNH ialah sebagai  teman bukan
21 Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal (Permenkumham RI No. 29 Tahun 2021) , n.d., Pasal 195 dan Pasal 204.
istri, lalu KTP yang dilampirkan ialah KTP lama juga sudah benar karena KTP tersebut sebagai bukti bahwa WTH pernah menjadi seorang WNI. 22
Maka proses alih status ITAS ke ITAP WTH sudah sesuai dengan peraturan, namun dalam proses alih Penjamin dari adik WTH atas nama WW kepada DNH masih terdapat kekurangan. Kekurangan proses beralihnya Penjamin WTH tersebut pada saat proses alih Penjamin WTH Penjamin  lama  yaitu  WW  tidak  menghadiri  proses  alih  Penjamin  tersebut  dan  tidak memberikan keterangan bahwa WW bersedia untuk mengalihkan Penjaminannya kepada DNH secara tertulis. Penjelasan tersebut sesuai sebagaimana pendapat dari akademisi dalam hal ini ialah Dosen Politeknik Imigrasi yang ahli dalam Izin Tinggal Keimigrasian, yang berpendapat persyaratan dalam perubahan Penjamin  perorangan tersebut  ialah  adanya surat  permohonan alih  Penjamin  disertai  dengan  tanda  tangan  dari  Penjamin  sebelumnya  kemudian  di tandatangani juga oleh Penjamin baru. 23
Keterangan  yang  diberikan WTH  pada  saat  pemeriksaan  oleh  penyidik  bahwa  saudara WW sudah tidak ingin menjadi Penjamin dan menjamin keberadaan WTH selama di Indonesia. Pernyataan yang disampaikan oleh WW tersebut menjadi salah satu bukti bahwa WW sudah menyetujui secara tidak langsung untuk DNH menjadi Penjamin dari WTH, sehingga DNH resmi menjadi Penjamin dari WTH sebelum melakukan permohonan alih statu ITAS ke ITAP.
PPNS  Keimigrasian  yang  tidak  mengancam  DNH  dengan  Pasal  118  karena  sulit dibuktikan dari unsur tidak dipenuhinya tanggungjawabnya sebagai Penjamin WTH, sehingga Penyidik  memutuskan  untuk  melakukan  penyidikan  kepada  WTH  saja.  Keputusan  yang diambil  oleh  penyidik  tersebut  juga  sesuai  dengan  jawaban  yang  diberikan  oleh  Sub  Koor PPNS  Keimigrasian  pada  Kelompok  Subtansi  Penyidikan  Keimigrasian  bahwa  Penjamin perorangan  sulit  pembuktiannya  sedangkan  korporasi  lebih  mudah  dikarenakan  ada  unsur keuntungan yang tentunya akan menimbulkan kerugian. 24
Penjelasan-penjelasan  tersebut  membuktikan  DNH  dan  WW  dalam  prilaku  dan hubungannya  dengan  WTH  selaku  faktor  masyarakat  sehingga  memperngaruhi  efektivitas hukum keimigrasian terkait dengan Penjamin keimigrasian, karena perilaku dari WW dan DNH tidak memahami dan mematuhi hukum yang berlaku sebagai Penjamin mengakibatkan WTH sebagai OA yang dijaminnya melakukan tindak pidana keimigrasian. Kepatuhan hukum yang masih kurang dari DNH terkait tanggung jawab sebagai Penjamin Perorangan dipengaruhi juga oleh  proses  alih  Penjamin  yang  dilakukan  tanpa  di  hadiri  WW  mengakibatkan  informasi- informasi yang lengkap terkait dengan WTH tidak diketahui secara keseluruhan oleh DNH.
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Proses Penegakan Hukum kepada DNH

## 1. Ketentuan Kewajiban Penjamin Orang Asing dalam Hukum Keimigrasian
Tindak  Pidana  Keimigrasian  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian  dapat  dilakukan  oleh  dua  subjek  hukum  yang  diatur  dalam  Ketentuan  pidana didalamnya.  Dua  subjek  hukum  yang  dimaksud  tersebut  ialah  beradasrkan kewarganegaraannya  dimana  subjek  hukum  tersebut  ialah  WNA  dan  WNI,  Penjamin Perorangan OA merupakan salah satu subjek hukum WNI dalam UU Keimigrasian. Ketentuan yang  menjadikan  Penjamin  Perorangan  OA  tersebut  menjadi  subjek  hukum  karena  adanya
22 “Hasil wawancara dengan Tri Hernanda Reza, Sub Koor Alih Status Izin Tinggal Tetap, Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian,  pada  hari  Senin  (08/08/22),  pukul  10.00  WIB,  bertempat  di  Direktorat  Jenderal  Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.,” n.d.
23 “Hasil  wawancara  dengan  Intan  Nurkumalawati,  Dosen  Visa  dan  Izin  Tinggal  Keimigrasian,  Politeknik Imigrasi, pada hari Rabu (17/08/22), pukul 10.00 WIB, bertempat di Politeknik Imigrasi, BPSDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.,” n.d.
24 “Hasil  wawancara  dengan  Bagus  Aditya  Nugraha  Suharyono,  Sub  Koor  PPNS  Keimigrasian,  Direktorat Pengawasan  dan  Penindakan  Keimigrasian,  pada  hari  Selasa  (02/08/22),  pukul  10.00  WIB,  bertempat  di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi .”
Ketentuan  yang  mengatur  terkait  dengan  kewajiban  yang  harus  dijalankan  oleh  Penjamin tersebut, kewajiban yang harus dijalankan diatur dalam Ketentuan Pasal 63 ayat (2) dan (3) UU Keimigrasian. Kewajiban yang diatur tersebut meliputi tanggung jawab yang dimiliki terhadap keberadaan dan kegiatan OA yang dijaminnya, melaporkan terkait dengan perubahan pada OA (status  sipil,  status  keimigrasian,  dan  alamat),  dan  berkewajiban  dalam  menanggung  biaya pemulangan atau pengeluaran OA yang dijaminnya. 25
Perubahan  status  sipil  yang  dimaksud  ialah  meliputi  informasi  kelahiran,  kematian, perkawinan,  penceraian,  pengakuan  anak,  pengesahan  anak,  pengangkatan  anak,  perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Selanjutnya status keimigrasian yang dimaksud ialah  penggantian  Paspor,  rangkap  jabatan,  alih  jabatan;  dan  alih  Penjamin.  Pelaporan perubahan alamat yang harus dilaporkan meliputi alamat tinggal Penjamin dan OA, penjelasan perubahan status sipil, status keimigrasian beserta alamat tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal  14  Permenkumham  Penjamin  Keimigrasian. 26 Mengenai  tanggung  jawab  Penjamin terkait  dengan  OA  diatur  lebih  lanjut  dalam  Ketentuan  Pasal  13  ayat  (4)  huruf  a  dan  b Permenkumham Penjamin Keimigrasian yang berbunyi:
“Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penjamin wajib:
a.  memberikan laporan secara berkala setiap 30 (tiga puluh) hari sekali secara elektronik atau nonelektronik mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijaminnya dengan  akurat  kepada  direktorat  yang  mempunyai  tugas  dan  fungsi  pengawasan keimigrasian dan Kantor Imigrasi setempat;
b.  melakukan upaya untuk mempermudah petugas imigrasi dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing yang dijaminnya;”
Dengan  penjelasan  tersebut  maka  kewajiban  Penjamin  dalam  Pasal  63  ayat  (2)  UU Keimigrasian tidak terbatas pada perubahan sipil, status keimigrasian dan alamat dari OA saja, kewajiban  dari  Penjamin  meluas  sampai  informasi-informasi  tambahan  termasuk  dari perubahan  alamat  Penjamin itu sendiri. Hal  tersebut  juga dibenarkan oleh Dosen Pengantar Penyidikan Politeknik Imigrasi sebagari narasumber akdemisi yang mengungkapkan Penjamin wajib melaporkan informasi tambahan seperti kepemilikan dokumen sipil terbaru seperti E- KTP jika terdapat kejanggalan serta kegiatan OA terbaru seperti penggunaan dari E-KTP yang terdapat kesalahan tersebut. 27
Kewajiban  Penjamin  dalam  memberikan  informasi  tambahan  lainnya  diluar  perubahan status sipil, status keimigrasian, serta perubahan alamat dibenarkan juga oleh Sub Koor PPNS Keimigrasian  dengan  pernyataan  Penjamin  juga  wajib  memberikan  melaporkan  informasi tambahan  lainnya  kepada  petugas  pada  saat  pengawasan  keimigrasian  sebagai  upaya mempermudah  pengawasan  kepada  OA. 28 Pelaksanaan  dari  kewajiban-kewajiban  yang melekat pada Penjamin Perorangan OA dimulai pada saat melakukan permohonan pelayanan keimigrasian  untuk  OA  serta  setelah  melakukan  alih  Penjamin.  Ketentuan  tersebut  diatur secara jelas dalam Pasal 11 Permenkumham Penjamin Keimigrasian. 29
25 Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, LN Tahun 2011 Nomor 52 , Pasal 63 ayat (2) dan (3).
26 Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian (Permenkumham RI No. 36 Tahun 2021) , n.d., Pasal 14.
27 “Hasil wawancara dengan Mochammad Ryanindityo, Dosen Pengantar Penyidikan Keimigrasian, Politeknik Imigrasi, pada hari Rabu (10/08/22), pukul 09.30 WIB, dilakukan secara daring melalui Aplikasi Zoom.”
28 “Hasil  wawancara  dengan  Bagus  Aditya  Nugraha  Suharyono,  Sub  Koor  PPNS  Keimigrasian,  Direktorat Pengawasan  dan  Penindakan  Keimigrasian,  pada  hari  Selasa  (02/08/22),  pukul  10.00  WIB,  bertempat  di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi .”
29 Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian (Permenkumham RI No. 36 Tahun 2021) , Pasal 11.
Penjelasan  terkait  kewajiban-kewajiban  Penjamin  yang  dijelaskan  sebelumnya  masih belum  ada  kepastian  terkait  siapa  yang  lebih  berhak  melakukan  pelaporan  dari  perubahan informasi  OA  maupun  Penjamin  itu  sendiri,  hal  ini  berlandasakan  Ketentuan  Pasal  71  UU Keimigrasian yang mengatur menganai kewajiban OA yang terdapat beberapa kewajiban yang sama seperti status sipil, keimigrasian, dan alamat. Adapun penjelasan lebih lanjut pada Pasal 71 huruf a UU Keimigrasian tersebut ialah sebagai berikut:
“Yang  dimaksud  dengan  ‘perubahan  status  sipil’  antara  lain  kelahiran,  perkawinan, perceraian,  dan  kematian.  Jika  telah  dilaksanakan  oleh  Penjaminnya  tidak  perlu  lagi dilaksanakan oleh OA yang bersangkutan.”
Unsur  Pelaporan  jika  sudah  dilaksanakan  Penjamin  maka  OA  tidak  berkewajiban melakukan kewajiban dalam Pasal 71, yang dimana unsur tersebut tidak ada dalam penjelasan Pasal  63  ayat  (2)  maupun  (3)  dalam  UU  Keimigrasian  sehingga  tanggung  jawab  dalam melaporkan informasi dan perubahan-perubahan sipil, keimigrasian dan alamat lebih menjadi kewajiban  dari  Penjamin  OA.  Hal  ini  dibenarkan  juga  oleh  Kepala  Seksi  INTELDAKIM Kantor  Imigrasi  Cirebon  yang  menjelaskan  kewajiban  terkait  dengan  pelaporan  perubahan status sipil, alamat dan status keimigrasian beserta informasi OA itu lebih menjadi kewajiban Penjamin OA itu sendiri, karena Penjamin OA ini memiliki tanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan OA yang dijaminnya sebagaimana persetujuan untuk menjamin dan siap untuk menerima segala konsekuensi yang timbul. 30
Penentuan  kewajiban  melaporkan  perubahan  informasi  yang  melekat  pada  OA  lebih kepada Penjamin OA tersebut disampaikan juga oleh Dosen Pengantar Penyidikan Politeknik Imigrasi Mochammad Ryanindityo bahwa:
“Berdasarkan penjelasan dari Ketentuan Pasal 71 dalam UU Keimigrasian bahwa apabila kewajiban  melapor  sudah  dilakukan  oleh  Penjamin  OAnya  maka  OA  tidak  perlu melaksanakan pelaporan yang dimaksud. Sehingga menurut  sudut pandang saya secara empirisnya  Penjamin  lah  yang  seharusnya  melaporkan  terkait  kewajiban  yang  harus  di laporkan OA mengingat banyak keterbatasan dari OA untuk memahami UU Keimigrasian, namun jika hal tersebut tidak dilakukan oleh Penjamin maka akan menjadi kewajiban OA yang melaporkannya.”
Dengan  melihat  penjelasan  dari  UU  Keimigrasian  serta  Permenkumham  Penjamin Keimigrasian sebagai aspek normatif kemudian dilengkapi dengan penjelasan dari narsumber di  lapangan  yaitu  Sub  Koor  PPNS  Keimigrasian  dan  Kepala  Seksi  INTELDAKIM  Kantor Imigrasi Cirebon, lalu Narasumber akademisi yaitu Dosen Pengantar Penyidikan Keimigrasian Politeknik Imigrasi dapat dipastikan jika terdapat tindak pidana keimigrasian oleh OA yang melanggar  Ketentuan  Pasal  71  UU  Keimigrasian  maka  Penjamin  OA  tersebut  juga  sudah melanggar Ketentuan Pasal 63 ayat  (2) sehingga dapat diterapkan Ketentuan Pasal 118 UU Keimigrasian. Penerpan Pasal 118 tersebut didasarkan karena kewajiban dari OA pada Pasal 71  lebih  menjadi  kewenangan  dari  Penjaminnya  karena  dapat  dipengaruhi  keterbatasan penggunaan bahasa Indonesia sehingga menghambat pemahaman Ketentuan pasal tersebut.

## 2. Keputusan PPNS terhadap Penegakan Hukum DNH
Penyidikan terhadap suatu tindak pidana keimigrasian dilakukan oleh PPNS Keimigrasian meliputi beberapa tahapan meliputi tahapan Prapenyidikan, Penyidikan beserta Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara. Dalam kasus tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh WTH dan DNH di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon proses penyidikannya
30 “Hasil  wawancara  dengan  Selfario  Adhityawan  Pikulun,  Kepala  Seksi,  Seksi  Intelijen  dan  Penindakan Keimigrasian, pada hari Senin (4/04/22), pukul 12.37 WIB, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.,” n.d.
meliputi  tahapan-tahapan  tersebut.  Penjelasan  tahapan-tahapan  penyidikan  dalam  kasus tersebut ialah sebagai berikut:
a. Prapenyidikan
Penanganan kasus tindak pidana keimigrasian oleh WTH terkait dengan kepemilikan E-KTP dengan status WNI yang berasal dari adanya laporan saudari SA yang kemudian diterima  oleh  PPNS  Keimigrasian  dan  dibuatkan  laporan  keimigrasian  untuk ditindaklanjuti. Tindakan lebih lanjut yang diambil ialah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon membuat surat perintah tugas dengan petugas imigrasi yang diperintahkan meliputi  Pejabat  Struktural,  PPNS  dan  Staf  pada  Seksi  Intelijen  dan  Penindakan Keimigrasian, tujuan dibuatkannya surat  perintah tugas tersebut  ialah untuk melakukan penanganan dalam kasus WTH tersebut.
Tindakan tersebut sesuai dengan Ketentuan pada Pasal 6 Permenkumham 39 Tahun 2021  tentang  Tata  Cara  Penyidikan  Tindak  Pidana  Keimigrasian,  yang  dimana  tujuan diperintahkannya petugas imigrasi untuk penanganan kasus WTH tersebut ialah mencakup pengamanan  TKP,  wawancara,  serta  penelitian  dan  analisis  dokumen  yang  berkaitan dengan tindak pidana keimigrasian yang diduga dilakukan oleh WTH dan DNH. 31 Dari hasil pra penyidikan tersebut diketahui terdapat beberapa pihak yang dapat memberikan keterangan untuk memperjelas tindak pidana yang dilakukan serta beberapa barang bukti.
Hasil  dari  Prapenyidikan  oleh  Kantor  Imigrasi  Cirebon  ditemukan  adanya  dugaan tindak pidana keimigrasian pada Pasal 116 UU Keimigrasian, hal tersebut sesuai dengan keterangan dari PPNS Keimigrasian sebagai berikut:
“Diberikannya  Ketentuan  Pasal  116  Jo.  71  dalam  menyelesaikan  kasus  WTH  ini karena WTH tidak melaporkan ke pihak imigrasi bahwa dia sudah memiliki E-KTP yang berstatus WNI dan menggunakannya untuk melaporkan keberadaannya kepada RT di tempat WTH tinggal.”
Pelaksanaan prapenyidikan pun memperjelas dugaan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh WTH, maka PPNS kantor imigrasi Kelas I TPI Cirebon melaporkan hasil prapenyidikan  tersebut  lalu  dilakukan  tindak  lanjut  berupa  dilaksanakannya  upaya Penyidikan terhadap kasus WTH tersebut. Selama prapenyidikan dalam kasus WTH PPNS Keimigrasian  tidak  melakukan  penempatan  WTH  di  Ruang  Detensi  Kantor  Imigrasi Cirebon. Pada tahap ini tidak ditemukan adanya dugaan Tindak Pidana yang dilakukan oleh DNH dalam Ketentuan Pasal 118 UU Keimigrasian.
b. Penyidikan
Pelaksanaan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  keimmigrasian  pada  kasus  WTH didasarkan adanya laporan dari SA kemudian dibuatkan laporan keimigrasian dikarenakan syarat formal maupun mateil maka penyidik membuat perencanaan penyidikan tersebut. Jumlah  PPNS  Keimigrasian,  dalam  penyidikan  kasus  WTH  dilaksanakan  oleh  1  orang PPNS Keimigrasian.
Keputusan memilih satu PPNS saja karena tindak pidana keimigrasian diduga tindak pidana ringan sesuai Ketentuan Pasal 116. Penyidik menargetkan pembuktian dari tindak pidana yang dilanggar oleh WTH sesuai dengan Ketentuan Pasal 116 UU Keimigrasian. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Penyidik ialah melakukan upaya pemanggilan dan  pemeriksaan  kepada  WTH  yang  diduga  tersangka,  DNH  sebagai  Saksi  selaku Penjamin WTH beserta 4 Saksi lainnya, lalu Penyidik juga melakukan upaya penyitaan barang bukti dari tindak pidana yang terjadi. Upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik diatur dalam Pasal 106 huruf e UU Keimigrasian yang berbunyi:
31 Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian (Permenkumham RI No. 36 Tahun 2021) , Pasal 6.
“PPNS Keimigrasian berwenang memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian.” Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap WTH dan para Saksi diketahui bahwa WTH terbukti  melanggar  Ketentuan  Pasal  116  UU  Keimigrasian  dengan  tidak  memenuhi kewajiban OA sebagaimana diatur Pasal 71 UU Keimigrasian dengan barang bukti ialah Fotokopi legalisir E-KTP Disdukcapik  Kota Cirebon, dokumen riwayat  kependudukan, fotokopi surat keterangan datang WNI, lembar draf kartu keluarga yang semuanya An. WTH  dengan  masing-masing  dokumen  berjumlah  satu  lembar.  Kemudian  dilakukan proses penyelesaian penyidikan dan dilanjutkan proses penyerahan ke Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon.
Dalam proses penyidikan yang dilakukan tersebut terdapat dugaan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh DNH jika melihat keterangan dari pemeriksaan dan wawancara terhadap DNH bahwa yang bersangkutan sebenarnya mengetahui kepemilikan dan penggunaan dari E- KTP tersebut namun tidak melaporkan informasi tersebut kepada Penyidik maupun Petugas Imigrasi sebelum dilakukan upaya Penyidikan.
Hal ini sesuai dengan narasi dari Penyidik yang mengatakan:
“Sebenarnya ada dugaan pelanggaran pada pasal tersebut namun sulitnya pembuktian dengan keterangan DNH yang tidak mengetahui kepemilikan E- KTP An WTH.” Lalu keterangan dari DNH bahwa:
“Saya tinggal bersama WTH setelah melakukan pernikahan secara agama pada tanggal 21 Juni 2020, namun saudara WTH tinggal di perumahan Kedawung Regency pada awal tahun 2020.”

## c. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
Penyidikan terhadap tindak pidana keimigrasian oleh WTH dalam penyelesaiannya menghasilkan bahwa WTH diduga kuat  melakukan tindak pidana Pasal 116 Jo. 71 UU Keimigrasian,  sedangkan  DNH  tidak  dilakukan  upaya  penyidikan  lebih  lanjut  oleh Penyidik karena melihat beberapa pertimbangan. Tahapan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara ke Pengadilan dilakukan dengan Ketentuan pada Pasal 87 Permenkumham Tata Cara Penyidikan Keimigrasian yang berbunyi:
“Penyelesaian  dan  penyerahan  berkas  perkara  dilakukan  melalui  tahapan  sebagai berikut:
a. pembuatan resume;
b. penyusunan isi berkas perkara;
c. penyerahan berkas perkara; dan
d. penghentian penyidikan.”
Bukti dilakukan tahap terakhir dalam penyidikan tersebut ialah adanya Berita Acara Sidang Nomor: 11/Pid.C/2020/PN.Sbr. Tindakan yang diambil oleh PPNS Keimigrasian yang  menangani  kasus  WTH  ini  menerapkan  penyidikan  hanya  kepada  WTH  saja sedangkan kepada DNH tidak dilakukan upaya hukum apapun didasarkan pada beberapa pertimbangan.  Pertimbangan  yang  digunakan  oleh  penyidik  tersebut  ialah  meliputi manfaat dan kerugian yang ditimbulkan dari kasus, perilaku dari pihak terkait dalam kasus, dan pembuktian yang akan sulit serta dampak yang ditimbulkan jika DNH dilakukan upaya penyidikan. 32 Kesulitan  dalam  pembuktian  unsur  tidak  dipenuhinya  tanggung  jawab Penjamin  OA  terkait  keberadaan  dan  kegiatan  OA  menjadi  pertimbangan  juga  karena unsur  tidak  melaporkan  perubahan  status  sipil  dari  WTH  tidak  terpenuhi  karena kepemilikan E-KTP dengan status WNI tidak merubah status sipil dari WTH.
32 “Hasil wawancara dengan Prio Widjanarko, Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, pada hari Selasa (21/06/22), pukul 15.37 WIB, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.”

## Hal  ini  dibernarkan  oleh  Sub  Koor  Penelahaan  Status  Keimigrasian  Ruri  Hariri Roesman yang menyatakan bahwa:
“Seorang WNI yang kehilangan kewarganegaraannya wajib melaporkan kehilangan kewarganegaraan  tersebut,  sampai  dengan  status  kehilangannya  dipublikasikan melalui berita negara yang kemudian dilakukan pelaporan pada Dinas Kependudukan dan  Catatan  Sipil  setempat.  Maka  dari  itu  WTH  status  kewarganegaraannya  tetap Warga Negara Australia dan tidak mempengaruhi status sipilnya.”
Mengenai adanya pertimbangan dari aspek perilaku pendapat akademisi dalam hal ini ialah  Mochammad  Ryanindityo  sebagai  Dosen  Politeknik  Imigrasi  menyatakan  bahwa belum ada peraturan terkait keimigrasian yang mengatur mengenai adanya pertimbangan dari aspek prilaku pihak yang terkait dengan tindak pidana keimigrasian. 33 Maka dapat disimpulkan bahwa keputusan PPNS tidak memberikan upaya hukum kepada DNH dalam melaksanakan  hukum  keimigrasian  dipengaruhi  emosional  dari  PPNS  Keimigrasian sebagai  faktor  penegak  hukum  dengan  mempertimbangkan  beberapa  aspek  yang  ada dalam perkara.

## 3. Tindakan  DNH  dalam  Memenuhi  Tanggung  Jawab  terkait  Keberadaan  dan Kegiatan WTH
Berdasarkan sumber berkas perkara dan penjelasan pada pembahasan sebelumnya terdapat fakta-fakta  yang  tersembunyi  dari  informasi  kepemilikan  E-KTP  WTH  oleh  DNH  serta terbuktinya  penyalahgunaan  E-KTP  oleh  WTH  untuk  kemudahan  WTH  selama  tinggal  di Cirebon  sebenarnya  DNH  sudah  melanggar  Ketentuan  Pasal  63  ayat  (2)  UU  Keimigrasian, berikut ialah bunyi dari Ketentuan Pasal yang dimaksud:
“Penjamin  bertanggung  jawab  atas  keberadaan  dan  kegiatan  OA  yang  dijamin  selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat.”
Adapun unsur Pasal yang dilanggar DNH ialah tidak bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan dari WTH yang dijaminnya dengan tetap membiarkan WTH menggunakan E- KTP  untuk  kemudahan  selama  tinggal  bersamannya.  Pernyataan  bahwasannya  DNH  tidak memenuhi  tanggung  jawabnya  terkait  dengan  keberadaan  dan  kegiatan  WTH  di  Cirebon didukung dengan keterangan dari DNH pada saat wawancara bahwa DNH mengetahui kegiatan WTH setelah melaksankan pernikahan secara agama. 34 Dengan melihat keterangan dari DNH dan WTH yang cenderung menutupi informasi bahwa DNH mengetahui kepemilikan E-KTP ini seharusnya dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap DNH, hal itu dikarenakan keterangan dari saksi RT di alamat terbaru WTH berbeda dengen keterangan WTH mengenai awal pindah ke Kedawung Regency ialah pada awal April 2020. Pada bulan tersebut WTH sudah melakukan permohonan alih Penjamin dari adiknya menjadi DNH sebagai teman.
Penjelasan  mengenai  tanggung  jawab  yang  tidak  dilaksanakan  oleh  DNH  sebagai Penjamin  WTH  juga  diperkuat  dengan  keterangan  yang  diberikan  oleh  salah  satu  Staf  dari Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Cirebon yang terlibat langsung dalam penanganan kasus WTH. Keterangan dari salah satu Staf tersebut ialah DNH selama menjadi Penjamin tidak pernah melakukan pelaporan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon baik  sebelum  maupun  setelah  melakukan  alih  status  izin  tinggal  keimigrasian  dari  WTH. 35 Peraturan terkait dengan pelaporan informasi WTH maupun dirinya yang harus dilakukan oleh DNH secara berkala diatur dalam Pasal 13 ayat (4) Permenkumham Penjamin Keimigrasian
33 “Hasil wawancara dengan Mochammad Ryanindityo, Dosen Pengantar Penyidikan Keimigrasian, Politeknik Imigrasi, pada hari Rabu (10/08/22), pukul 09.30 WIB, dilakukan secara daring melalui Aplikasi Zoom.”
34 “Hasil wawancara dengan DNH, Penjamin Perorangan WTH, pada hari Jumat (29/07/22), pukul 15.00 WIB, dilakukan secara daring melalui Aplikasi Zoom.,” n.d.
35 “Hasil wawancara dengan Iip Arifwibawa, Staf/Petugas, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, pada hari Senin (27/06/22), pukul 17.34 WIB, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.,” n.d.
yang  mewajibkan  DNH  harus  melakukan  laporan  setiap  30  hari  sekali,  membantu  petugas imigrasi dalam pengawasan keimigrasian, dan menghadirkan WTH saat proses penyidikan. 36 Pembahasan mengenai pelaksanaan pelaporan Penjamin OA menunjukan dari kepatuhan DNH terhadap Peraturan Keimigrasian yang mengikat dirinya sebagai Penjamin masih kurang dan  belum  baik,  hal  dibenarkan  dengan  hasil  wawancara  dari  Dosen  Pengantar  Penyidikan Politekinik Imigrasi bahwa:
“Sebetulnya  yang  saya  lihat  belum  ada  kepatuhan  hukum  dari  DNH  karena  tidak melaporkan  terkait  dengan  pemerolehan  E-KTP  dan  kepemilikan  E-KTP  disertai  dengan pengunaannya  untuk  kemudahan  melakukan  perpindahan  alamat,  karena  dengan  adanya hubungan  yang  sangat  dekat  antara  WTH  dengan  DNH  sangat  dekat  pastinya  mengetahui informasi dari kepemilikan dan pengunaan dari E-KTP WTH tersebut akan tetapi karena WTH ingin melindungi DNH karena tahu bahwa DNH bisa dikenakan Pasal 118.”
Berdasarkan dengan penjelasan diatas sebenarnya bisa saja DNH dilakukan penyidikan dengan menggunakan Ketentuan Pasal 118 UU Keimigrasian, sebagaimana yang diungkapkan juga  oleh  Kepala  Seksi  Intelijen  dan  Penindakan  Keimigrasian  Kantor  Imigrasi  Cirebon Selfario Adhityawan Pikulun yang mengungkapkan bahwa:
“Untuk  kasus  yang  terjadi  di  Kanim  Cirebon  pada  tahun  2020  tersebut  PPNS Keimigrasiannya apabila saya yang melakukan penyidikannya mungkin saya bisa kenakan Pasal  118  UU  Keimigrasian  kepada  Penjaminnya.  Namun  kembali  lagi  setiap  PPNS Keimigrasian memiliki sudut pandang yang berbeda dengan beberapa pertimbangan yang diperhatikan.”
Tindakan  DNH  selama  menjadi  Penjamin  WTH  sampai  ditemukannya  tindak  pidana keimigrasian oleh WTH terkait dengan kepemilikan dan penggunaan dari E-KTP yang tidak dilaporkan kepada Kantor Imigrasi Cirebon, disertai dengan penjelasan secara normatif dan empiris  yang  disesuaikan  dengan  fakta  yang  ada  tanggung  jawab  DNH  tidak  dilaksanakan sebagaimana  mestinya.  Pelaksanaan  tanggung  jawab  yang  tidak  dilakukan  dan  kepatuhan hukum yang kurang dari DNH tersebut terbukti mempengaruhi efektivitas hukum dari faktor masyarakat sehingga upaya pelaksanaan dari Hukum Keimigrasian tidak berjalan dengan baik.
C. Konsep Penegakan Hukum terhadap Penjamin Perorangan dalam Menyelesaikan Kasus WTH dan DNH
1. Pelaksanaan Penegakan hukum terhadap Penjamin Perorangan Orang Asing Penelitian yang dilakukan terkait dengan kasus WTH dan DNH bahwa peran DNH selaku Penjamin Perorangan WTH dalam memastikan keberadaan dan kegiatan WTH dilaksanakan kurang  maksimal  dan  cenderung  mendukung  tindakan  WTH  dalam  menggunakan  E-KTP untuk  mempermudah  kegiatan  pekerjaan  dan  bisnis  WTH.  Tindakan  WTH  melanggar Ketentuan Pasal  71 sehingga dikenakan Pasal  116 UU Keimigrasian sedangkan DNH tidak dilakukan  upaya  hukum.  Maka  dari  itu  Peniliti  menganggap  perlu  dilakukan  upaya  hukum terhadap  DNH  agar  kepastian  hukum  dalam  Hukum  Keimigrasian  di  Indonesia  dapat diwujudkan sebagaimana mestinya.

## Bagan 1
Proses Penemuan Tindak Pidana DNH dan WTH
36 Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian (Permenkumham RI No. 36 Tahun 2021) , Pasal 13 ayat (4).

## Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis
Setelah  ditemukan  dugaan  adanya  tindak  pidana  oleh  WTH  seharusnya  Penyidik  juga perlu melakukan pendalaman terhadap DNH selaku Penjaminnya, sebenarnya unsur Ketentuan dalam Pasal  118 UU  Keimigrasian tersebut  sudah ada pada  fakta kasus  tersebut.  Meskipun adanya  dugaan  dilanggarnya  Pasal  yang  dimaksud  oleh  DNH,  akan  tetapi  Penyidik  tidak melakukan pendalaman terhadap dugaan tersebut dan lebih memilih melakukan pendalaman dengan  melakukan  upaya  penyidikan  kepada  WTH  saja.  DNH  yang  tidak  diberikan  upaya hukum  apapun  dalam  kasus  tersebut  Peneliti  melihat  adanya  kepastian  hukum  yang  belum terpenuhi.
Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan dilahirkannya suatu hukum, Gustav Radburch  mengungkapkan  bahwa  kepastian  hukum  didasarkan  pada  hukum  tersebut  harus positif, pembuatan dan pelaksanaan sesuai fakta, pelaksanaan harus sesuai dengan perumusan dari  hukum  tersebut  sehingga  dapat  mewujudkan  keadilan  di  masyarakat,  oleh  karena  itu penulis berpendapat:
a. Hukum yang digunakan harus berlaku
Penegakan  hukum  keimigrasian  terhadap  Penjamin  perorangan  dimana  dalam penelitian  ini  ialah  DNH  dalam  pelaksanaannya  digunakan  dasar  hukum  yang  berlaku (positif). Dasar hukum yang digunakan dalam melaksanakan penegekan hukum tersebut meliputi:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelaksanaan hukum di Indonesia didasari oleh Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD
RI tahun 1945 dengan bunyi sebagai berikut:
“Setiap  orang  berahak  atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
Pelaksanaan  hukum  keimigrasian  terhadap  pemenuhan  kewajiban  Penjamin Perorangan  OA  harus  menyamaratakan  subjek  hukum  yang  tidak  melakukan kewajibannya sebagai Penjamin.
2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Keimigrasian
Kewajiban DNH diatur dalam Ketentuan Pasal 63 ayat (2) yang seharusnya DNH memberikan informasi kepelimikan E-KTP dan Penggunaannya oleh WTH beserta melakukan pelaporan terkait keberadaan dan kegiatan WTH. 37
Karena  tidak  melakukan  kewajiban  tersebut  DNH  seharusnya  dikenakan kentetuan  Pasal  118  UU  Keimigrasian  dengan  ancaman  pidana  penjara  dan  denda dengan Ketentuan paling lama 5 tahun dan paling banyak Rp500.000.000,00. 38
3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian
Dalam  Ketentuan  dalam  Permenkumham  Penjamin  Keimigrasian  tersebut banyak mengatur mengenai Ketentuan yang berkaitan dengan Penjamin seperti DNH. Penjamin Keimigrasian tersebut meliputi Penjamin Korporasi dan Perorangan dengan adanya Kewajiban dan Larangan yang melekat pada masing-masing Penjamin.
Ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf a dan b merupakan peraturan yang dilanggar oleh  DNH  karena  tidak  melakukan  laporan  secara  rutin  serta  tidak  memberikan informasi  secara  menyeluruh  kepada  Petugas  Imigrasi  saat  pengawasan  lapangan dalam  rangka  alih  status  ITAS  ke  ITAP  WTH.  Selain  itu  DNH  juga  melakukan tindakan yang dilarang sebagai Penjamin WTH sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf a, b, dan e dengan kententuan:
“Penjamin dilarang:
a. bersama-sama atau tidak bersama-sama dengan Orang Asing terlibat tindak pidana;
b. bersama-sama atau tidak bersama-sama menghalanghalangi petugas dalam kegiatan pengawasan atau pemeriksaan keimigrasian;
c. bersama-sama atau tidak bersama-sama memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminannya.”
4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun  2021  tentang  Tata  Cara  Penyidikan  Tindak  Pidana  Keimigrasian selanjutnya disebut Permenkumham Tata Cara Penyidikan Keimigrasian Upaya  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  PPNS  Keimigrasian  terhadap adanya dugaan tindak pidana oleh DNH sebgaimana yang dijelaskan dalam penelitian ini  dalam  pelaksanaannya  menggunakan  dasar  hukum  Permenkumham  Tata  Cara Penyidikan Keimigrasian tentang Visa dan Izin Tinggal. Peraturan tersebut menjadi dasar  penyidik  dalam  melakukan  proses  Pra  Penyidikan  sampai  Penghentian  dan Penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan.

## b. Penegakan Hukum Sesuai fakta
Fakta  pertama  yang  ada  dalam  perkara  tindakan  DNH  yang  tidak  memenuhi Penjaminannya ialah tidak dilaporkannya kepemilikan E-KTP dan Penggunaannya oleh WTH ialah  pada  saat  proses  permohonan  Alih  Status  ITAS  ke  ITAP  dan  pengawasan  dalam meverikasi permohonan tersebut. Fakta tersebut dibuktikan dari keterangan yang diungkapkan oleh Saudara Rendy Ilyandi yang merupakan Petugas Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon pada seksi  Izin  Tinggal dan Status Kimigrasian yang menerima permohonan DNH tersebut.  Keterangan  yang  diberikan  Saudara  Rendy  Ilyandi  menyatakan  tidak  pernah menerima  E-KTP  atasa  nama  WTH  dengan  NIK  3273063012760002,  keterangan  tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
37 Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, LN Tahun 2011 Nomor 52 , Pasal 63 angka (2).
38 Ibid., Pasal 118.
Pelanggaran  yang  dilakukan  DNH  tersebut  kemudian  ditemukan  oleh  Penyidik  dengan menerima laporan dari Saudari SA bahwa WTH memiliki E-KTP dengan status sebagai WNI. Laporan yang diberikan tersebut sudah memberikan informasi berupa WTH diduga melanggar Ketentuan Pasal 116 dan DNH Ketentuan Pasal 118 UU Keimigrasian. Pemilihan adanya dua dugaan tindak pidana tersebut didasarkan pada Ketentuan Pasal 106 UU Keimigrasian bahwa penyidik  berwenang  menerima  laporan  adanya  tindak  pidana  keimigrasian. 39 Kemudian laporan dari SA sebagai aparat penegak hukum (Kuasa Hukum AF) secara lisan diatur dalam Ketentuan Pasal 18 Permenkumham Tata Cara Penyidikan Keimigrasian. 40
Fakta DNH sudah mengetahui kepemilikan E-KTP WTH dan penggunaannya oleh WTH sejak bulan Juni 2020 dimana DNH melangsungkan pernikahan secara agama dengan WTH. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan keterangan dari DNH saat dilakukan wawancara oleh Peneliti mengenai awal pengenalan DNH dengan WTH pada akhir mei 2020. 41 Kemudian jika dihubungkan dengan awal kepindahan alamat WTH dari Kecamatan Kesambi Kota Cirebon ke Kedawung Regency Kabupaten Cirebon pada  Febuari 2020 sesuai  dengan keterangan yang diberikan  WTH  di  Berita  Acara  Pemeriksaan,  DNH  tentu  sudah  mengetahui  bahwa  WTH menggunakan  E-KTP  dengan  status  WNI  pada  saat  DNH  pindah  ke  alamat  tersebut  untuk tinggal bersama.
Fakta  selanjutnya  ialah  dalam  pelaksanaan  kegiatan  dalam  menjalani  bisnisnya  WTH mengetahui bahwa E-KTP yang digunakan tidak sesuai, akan tetapi masih digunakannya. DNH diduga mengetahui informasi tersebut akan tetapi tidak melaporkan karena mengethui tindakan WTH  tidak  sesuai  dengan  Ketentuan  yang  ada.  Dasar  dugaan  DNH  mengetahui  Ketentuan Pasal 71 ialah didasarkan pada surat jaminan yang dibuat DNH serta latar belakang pendidikan DNH yang menyelesaikan S1 di Universitas terkemuka.

## Gambar 1
Surat Permintaan dan Jaminan DNH untuk WTH
39 Ibid., 106.
40 Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian (Permenkumham No. 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian) , 108.
41 “Hasil wawancara dengan DNH, Penjamin Perorangan WTH, pada hari Jumat (29/07/22), pukul 15.00 WIB, dilakukan secara daring melalui Aplikasi Zoom.”
Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon Fakta yang menyatakan bahwa DNH tidak memenuhi kewajibannya dalam melaporkan keberadaan dan kegiatan WTH secara rutin ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon dimana DNH  sudah  ingatkan  mengenai  kewajibannya  pada  Juli  2020  oleh  Petugas  Imigrasi  karena bertepatan dengan permohonan alih status ITAP. Akan tetapi sampai adanya laporan dari SA pada September 2020 DNH tidak melaporkan informasi apapun terkait dengan WTH serta pada saat pengawasan lapangan dalam rangka mengcek keabsahan persyaratan untuk Alih Status ITAP pun DNH tidak melaporkan informasi apapun.
Penjelasan  tersebut  sesuai  dengan  keterangan  yang  diungkapkan  oleh  Iip  Arifwibawa selaku Staff yang terlibat dan pengawasan dan penangan kasus pada sat  diwawancarai oleh
Penliti, Narasumber membernarkan bahwa DNH tidak pernah melaporkan informasi apapun baik pada saat pengawasan lapangan maupun setelah permohonan alih status ITAP WTH. 42 Berdasarkan  fakta-fakta  yang  diungkapkan  tersebut  penliti  menganggap  DNH  sudah diduga  kuat  melakukan  tindak  pidana  keimigrasian  pada  Pasal  118  UU  Keimigrasian,  oleh karena  itu  untuk  mewujudkan  penegakan  hukum  terhadap  DNH  Penyidik  dapat  melakukan Upaya prapenyidikan. Tujuan dari prapenyidikan ialah untuk mencari kejalasan dari dugaan tersebut, berikut adalah bagan dari prapenyidikan yang dapat dilakukan:
Bagan 2

## Proses Prapenyidikan terhadap DNH
Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis Pra Penyidikan yang dilakukan tersebut jika berjalan dengan baik maka Penyidik dapat melakukan  upaya  penyidikan  terhadap  DNH,  hal  ini  disesuaikan  dengan  Ketentuan  pidana terkait  dengan  tindak  pidana  keimigrasian  yang  dilanggar  oleh  DNH  tidak  dapat  dilakukan upaya  pemberian  tindakan  administratif  keimigrasian.  Dasar  hukum  keputusan  melakukan upaya penyidikan sesuai Pasal 16 Permenkumham Tata Cara Penyidikan Keimigrasian dengan bunyi:
“Hasil dari Prapenyidikan harus ditindaklanjuti berupa:
a. tindakan Penyidikan;
b. tindakan administratif Keimigrasian; dan/atau
b. penghentian Prapenyidikan.”
Penyidikan  terhadap  DNH  langkah  pertama  adalah  pembuatan  Laporan  Keimigrasian Model B karena Penyidik mengetahui pelanggaran DNH dari saudari SA selaku aparat hukum. Perencanaan penyidikan terhadap DNH pun dapat dibuat dengan memperthatikan kondisi dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia serta sarana prasarana di Kantor Imigrasi Cirebon. Pasal  yang  disangkan  kepada  DNH  ialah  Pasal  118  maka  proses  penyidikannya  tergolong kedalam  perkara  dengan  tingkatan  yang  sulit.  Beberapa  fakta  dalam  perkara  tindak  pidana
42 “Hasil wawancara dengan Iip Arifwibawa, Staf/Petugas, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, pada hari Senin (27/06/22), pukul 17.34 WIB, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.”
DNH  yang  memenuhi  unsur  Pasal  23  ayat  (3)  Permenkumham  Tata  Cara  Penyidikan Keimigrasian meliputi: 43
1) Saksi  tidak  mengetahui  secara  langsung  tindak  pidana  DNH  terjadi,  tindak  pidana yang dilakukan DNH tidak banya orang yang terlibat dalam pelaksanaannya. Kedaan tersebut mengakibatkan sulit untuk mendapatkan keterangan yang dapat menunjukan bahwa  DNH  bersalah  melakukan  tindak  pidana  Pasal  118.  Namun  hal  ini  bisa diantisipasi  dengan  menyusun  pertanyaan  yang  dapat  membuat  saksi  memberikan keterangan  yang  menunjukan  DNH  terbukti  melakukan  tindak  pidana  Pasal  118. Kemudian  Penyidik  dapat  meminta  Saksi  Ahli  dalam  Hukum  Keimigrasian  untuk memperkuat hasil dari proses penyidikan.
2) Tersangka dilindungi oleh WTH agar terlepas dari upaya hukum, hal ini dibuktikan dengan ketidaksesuain keterangan terkait dengan awal perkenalan dan WTH langsung mengakui kesalahannya. Tindakan memberikan perlindungan terhadap DNH berani dilakukan karena WTH mengetahui ancaman pidana yang akan diberikan kepadanya merupakan  pidana  ringan,  sedangkan  ancaman  pidana  kepada  DNH  termasuk kedalam ancaman pidana berat. Perlindungan yang diberikan WTH juga didasari oleh hubungan antara DNH dan WTH sebagai suami istri secara agama.
3) Barang  bukti  yang  berhubungan  langsung  sulit  didapatkan,  akan  tetapi  menurut Peneliti, Penyidik dapat menggunakan surat jaminan bermaterai yang di tandatangai oleh  DNH  sebagai  barang  bukti  tidak  dilakukannya  kewajiban  dari  DNH  dan keterangan dari Petugas Imigrasi yang bertugas menerima laporan dari DNH. Lalu barang  bukti  lainnya  yang  dapat  diambil  oleh  Penyidik  ialah  bukti  pelaksanaan pernikahan secara agama antara DNH dengan WTH.
4) Tindak  pidana  yang  dilakukan  DNH  terjadi  dibeberapa  tempat.  Penanganan  yang dapat dilakukan oleh Penyidik adalah dengan mencari informasi di tempat terjadinya tindak  pidana  oleh  DNH  tersebut  untuk  dapat  lebih  menyatakan  bahwa  DNH mengetahui dan secara sadar membiarkan WTH menggunakan E-KTP tersebut.
Berdasarkan  pembahasan  diatas  maka  Penulis  membuat  konsep  dari  pelaksaanaan penegakan hukum untuk DNH agar kepastian hukum dapat terwujud, sebagai berikut:

## Bagan 3
Proses Penegakan Hukum terhadap Penjamin Perorangan Orang Asing (DNH)

## Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis
2. Model  Sanksi  Administratif  untuk  Tindak  Pidana  Penjamin  Perorangan  Orang Asing
43 Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian (Permenkumham No. 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian) , Pasal 23 ayat (3).
Penegakan  hukum  keimigrasian  di  wilayah  Indonesia  dalam  permasalahan  Penjamin Perorangan OA sejauh ini dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian hanya terdapat satu pasal yang menjadi dasar hukum dilaksanakannya penegakan hukum untuk memberikan  sanksi  kepada  Penjamin  OA  yang  tidak  memenuhi  kewajibannya  dalam  UU Keimigrasian.  Satu-satunya  Pasal  tersebut  ialah  Pasal  118  UU  Keimigrasian  dengan  sanksi hukum yang diberikan ialah sanksi pidana penjara dan denda, sanksi tersebut cukuplah berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diberikan kepada OA yang dijaminnya tidak memenuhi kewajibannya yang termasuk kedalam tindak pidana ringan.
Tabel 2
Perbandingan Pasal 118 jo. Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

## Sumber: Hasil Pengolahan Penulis
Perbandingan antara kedua Pasal tersebut terdapat kesamaan pada aspek perbuatan (delik) yang  dilakukan  oleh  subjek  hukum  dimana  kewajiban  dari  masing-masing  subjek  ialah mengenai pelaporan segala perubahan status sipil, keimigrasian, kewarganegaraan, dan alamat dari  Penjamin  maupun  OA  yang  dijamin.  Selanjutnya  unsur  perbuatan  tidak  memberikan keterangan  kepada  Petugas  Imigrasi  juga  memiliki  kemiripan  diantara  kedua  dasar  hukum tersebut,  namun  masih  belum  diatur  secara  spesifik  subjek  yang  seharusnya  melaporkan kewajiban  tersebut  menjadi  polemik  tersendiri  bagi  OA  maupun  Penjaminnya  dalam melaporkan informasi kepada Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian terdekat.
Permasalahan juga terjadi dari perbedaan sanksi yang diberikan kepada keduanya, melihat perbuatan yang diatur sama saja dan lebih bersifat administratif. Sanksi pidana yang lebih berat diberikan  kepada  Penjamin  OA  menjadi  penyebab  tidak  seringnya  dilakukan  penegakan hukum  terhadap  Penjamin  OA  terutama  Penjamin  Perorangan  OA.  Dengan  persamaan  dan melihat pembahasan dalam penelitian ini seharusnya OA yang melanggar Ketentuan Pasal 116 maka  Penjaminnya  sudah  bisa  dikatakan  melanggar  Ketentuan  Pasal  118  karena  tidak memenuhi kewajiban terkait keberadaan OA yang dijaminnya.
Penerapan Pasal 118 kepada Penjamin Perorangan OA di Indonesia bahkan belum pernah dilakukan  dari  awal  diberlakukannya  UU  Keimigrasian,  hal  tersebut  sebagaimana  yang diungkapkan  oleh  Sub  Koor  PPNS  Keimigrasian  Direktorat  Jenderal  Imigrasi,  akan  tetapi penerapan Pasal 116 UU Keimigrasian jumlah perkara cukup banyak setiap tahunnya.
Grafik 1
Data Penerapan Pasal 116 UU Keimigrasian Tahun 2018 - 2022
Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi Banyaknya pelanggaran dalam Pasal 116 Jo. 71 sebelum masa pandemi Covid-19 menjadi indikator bahwa peran dari para Penjamin  OA masih sangat  kurang di  Indonesia, selain itu tidak adanya pemberian sanksi dalam setiap kewajiban yang tidak dijalankan oleh Penjamin OA  mengakibatkan  kesadaran  hukum  menjadi  kurang.  Upaya  lain  yang  dilakukan  imigrasi selain melalui penegakan hukum adalah penyuluhan atau sosialisasi kepada para komunitas seperti Diaspora di Indonesia, penyuluhan dan sosialisasi tersebut dituturkan oleh Sub Koor PNNS Keimigrasian dalam wawancara yang dilakukan oleh Peneliti. 44
Hukum  keimigrasian  di  Indonesia  dalam  pelaksanaanya,  penyelesaian  tindak  pidana keimigrasian  lebih  mengutamakan  Tindakan  Administratif  Keimigrasian  berupa  sanksi administratif dibandingkan sanksi pidana. Peneliti mengasumsikan hal tersebut karena melihat jumlah perbandingan data sanksi administratif dan pidana.
44 “Hasil  wawancara  dengan  Bagus  Aditya  Nugraha  Suharyono,  Sub  Koor  PPNS  Keimigrasian,  Direktorat Pengawasan  dan  Penindakan  Keimigrasian,  pada  hari  Selasa  (02/08/22),  pukul  10.00  WIB,  bertempat  di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi .”

## Grafik 2

## Perbandingan Data Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif Keimigrasian

## Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi
Berdasarkan penjelasan tersebut Peneliti mengasumsikan bahwa upaya penegakan hukum keimigrasian  terhadap  Penjamin  Perorangan  OA  dalam  penelitian  ini  ialah  DNH  perlu dibuatkan Ketentuan sanksi administratif, mengingat Ketentuan pidana Pasal 118 terlalu berat untuk  tindak  pidana  ringan  yang  dilakukan  oleh  OA  yang  dijaminnya  seperti  WTH.  Hal tersebut bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dalam bidang keimigrasian pada aspek Penjamin Keimigrasian.
Sanksi  administratif  terhadap  Penjamin  Perorangan  OA  dalam  tingkat  Undang-Undang juga  diinginkan  oleh  PNNS  Keimigrasian  Prio  Widjanarko  yang  menyatakan  bahwa  perlu dibuat  sanksi  administratif  untuk  Penjamin  Keimigrasian  agar  dapat  memberikan  opsi  lain selain  Pasal  118  UU  Keimigrasian  dalam  memberikan  efek  jera. 45 Pembuatan  sanksi administratif yang dimaksud pelaksanannya harus memenuhi unsur kepastian hukum. Menurut Gustav  Radburch  Kepastian  Hukum  merupakan  kepastian  mengenai  hukum  itu  sendiri, sehingga dalam pembuatannya perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
a. Dasar Hukum Sanksi Administratif
Sanksi administratif terhadap penegakan hukum keimigrasian  Penjamin keimigrasian baru diatur dalam Bab VIII Permenkumham Penjamin Keimigrasian, itu Ketentuan Sanksi administratif berupa pembinaan keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasin selama 5 (lima) hari  dari  aspek  dasar  hukum  berlakunya  di  ragukan  mengingat  Ketentuan  pembinaan keimigrasian  yang  dimaksud  diatur  dalam  Pasal  21  ayat  (1)  huruf  d  Permenkumham Penjamin Keimigrasian, bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 angka 33 dan Pasal 14 UU Keimigrasian.
Ketidaksesuain  tersebut  karena  WNI  tidak  dapat  di  tempatkan  di  Rumah  Detensi maupun  Ruang  Detensi  Imigrasi,  akan  tetapi  jika  WNI  diragukan  kewarganegaraannya dapat ditempatkan sementara dalam Rumah maupun ruang detensi imigrasi dalam rangka melengkapi kewarganegaraan Indonesianya. 46

## b. Fakta Lapangan dalam Pemberian Sanksi Administratif
45 “Hasil wawancara dengan Prio Widjanarko, Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, pada hari Selasa (21/06/22), pukul 15.37 WIB, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.”
46 Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, LN Tahun 2011 Nomor 52 , Pasal 1 angka 33 dan Pasal 14.
Sanksi administratif harus sesuai dengan fakta yang ada di maksyarakat atau lapangan, dimana  fakta  yang  ada  di  lapangan  bahwa  Kantor  Imigrasi  yang  mengetahui  dan menemukan  pelanggaran  Penjamin  Keimigrasian  terhadap  Kewajibannya.  Namun pemberian  sanksi  administratif  harus  melalui  persetujuan  Direktur  Jenderal  Imigrasi secara keseluruhan.
Sehingga Penulis beranggapan penerpana jenis sanksi administratif akan lebih baik jika dilaksankan oleh Kantor Imigrasi ialah sanksi peringatan tertulis dan pengenaan denda administratif,  sebagaimana  diatur  dalam  Ketentuan  Pasal  21  ayat  (1)  huruf  a  dan  b. 47 Sedangkan untuk  jenis sanksi yang diatur dalam Pasal  21 ayat  (1) huruf c dan d dapat dilakukan oleh Dierktur Jenderal Imigrasi. 48
c. Kemudahan Penerapan Sanksi Administratif Hal-hal  yang  diatur  dalam  mekanisme  sanksi  administratif  untuk  Penjamin Keimigrasian harus mudah dipahami, dan mudah untuk dilaksanakan. Jika seluruh sanksi administratif harus melalui persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi maka akan memakan waktu  dalam  proses  penerapan  sanksi  yang  notabennya  jenis  sanksi  tersebut  dapat dilakukan oleh Kantor Imigrasi.
Waktu penerapan sanksi peringatan tertulis dilaksanakan dalam waktu 3 hari kerja dan pemberian  denda  dilaksanakan  dalam  10  hari  kerja  sehingga  kurang  efektif  dalam pelaksanaannya,  jika  dua  sanksi  tersebut  diterapkan  oleh  Kantor  Imigrasi  dapat dilaksanakan lebih cepat dari kedua waktu tersebut. 49
Penulis menganggap pemberian sanksi adminitratif hanya diberikan kepada Penjamin Keimigrasian  yang  tidak  memenuhi  kewajibannya  dalam  Pasal  13  Permenkumham Penjamin  Keimigrasian  dimana  OA  tidak  melakukan  kejahatan  tingkat  serius  seperti terlibat  dalam  kejahatan  transnasional  terogranisir,  sedangkan  apabila  OA  melakukan kejahatan  serius  dan  Penjamin  tidak  melaksanakan  kewajibannya  dalam  Pasal  13 Permenkumham  Penjamin  Keimigrasian  dapat  diterapkan  Ketentuan  Pasal  118  UU Keimigrasian.
Berikut ini adalah bagan proses pemberian sanksi yang dimaksud diatas:

## Bagan 4

## Proses Pemberian Sanksi Administratif terhadap Penjamin Keimigrasian
47 Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian (Permenkumham RI No. 36 Tahun 2021) , Pasal 21 angka 1 huruf a dan b.
48 Ibid., Pasal 21 ayat (1) huruf c dan d.
49 Ibid., Pasal (24) dan (25).

## Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis

## KESIMPULAN
1. Upaya penegakan hukum terhadap WTH sudah cukup baik dikarenakan:
a. Ketentuan Pasal  71 Jo.  116 UU Keimigrasian mengatur  beberapa Ketentuan untuk Orang  Asing  yang  tidak  melaksanakan  kewajibannya,  kasus  WTH  terbukti  bahwa WTH  melanggar  Pemberian  ketentuan  Pasal  71  karena  adanya  unsur  tidak memberikan  informasi  terkait  kepemilikan  E-KTP  dengan  status  WNI  atas  nama WTH sebagai identitas diri pada saat permohonan perpanjangan ITAS dan alih status ITAS ke ITAP oleh DNH.
b. Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik ialah melakukan Penyidikan terhadap WTH saja lalu DNH hanya dijadikan sebagai Saksi sehingga tidak dilakukan upaya hukum kepada DNH. Upaya hukum tersebut dipengaruhi oleh pertimbangan yang dilakukan Penyidik bahwa unsur perubahan status  sipil  yang diduga ada pada kasus ini tidak terbukti  karena  pernikahan  antara  WTH  dan  DNH  dilakukan  secara  agama  bukan secara negara. Unsur tidak dipenuhinya tanggung jawab DNH terhadap WTH sulit untuk dibuktikan.
c. Tindakan DNH dan WTH selama dilakukan pemeriksaan dalam rangka Penyidikan cukup  koperatif.  WTH  sendiri  mengakui  kesalahan  dari  tindakannya  melakukan permohonan  E-KTP  dengan  status  WNI.  Penjelasan  tersebut  menjadi  faktor  dari masyarakat sehingga penyidik memberikan Pasal 116 Jo. 71 UU Keimigrasian kepada WTH sampai adanya putusan Pengadilan Negeri Sumber.
2. Penegakan Hukum terhadap DNH perlu dimaksimalkan dikarenakan:
a. Ketentuan kewajiban Penjamin Orang Asing yaitu DNH dalam Hukum Keimigrasian diatur dalam Pasal 63 ayat (2) dan (3) UU Keimigrasian, DNH diduga kuat melanggar Ketentuan pada ayat (2) unsur tidak memenuhi kewajiban terhadap keberadaan dan kegiatan WTH.  Ketentuan kewajiban Penjamin Keimigrasian yang dilanggar DNH ialah Pasal 13 ayat (4) huruf a dan b Permenkumham Penjamin Keimigrasian.
b. Penyidik  tidak  melakukan  pemeriksaan  lebih  lanjut  terhadap  dugaan  tindak  pidana keimigrasian yang dilakukan DNH yang dapat diancam Pasal 118 UU Keimigrasian karena pembuktian yang sulit dan pertimbangan dampak yang ditimbulkan dari kasus tidak begitu singnifikan.
c. Tindakan DNH dalam memenuhi tanggung jawab terhadap WTH tidak dilaksanakan secara  baik  karena  DNH  terbukti  tidak  melakukan  pelaporan  secara  rutin  kepada Kantor Imigrasi Cirebon sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a dan b, serta adanya kerjasama antara DNH dan WTH yang melanggar Pasal 15 huruf a dan b Permenkumham Penjamin Keimigrasian.
3. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penjamin Perorangan Orang Asing (DNH)
a. Penyidikan  terhadap  dugaan  dilanggar  Pasal  118  UU  Keimigrasian  seperti  yang dilakukan  DNH.  Langkah  pertama  dalam  mempermudah  pembuktian  Pasal  118 kepada  DNH  sudah  tidak  memenuhi  kewajibannya  untuk  melaporkan  perubahan alamat  WTH  dari  Kota  Cirebon  ke  Kabupaten  Cirebon  sebelum  dilakukan permohonan  alih  status  ITAS  ke  ITAP  WTH.    Lalu  dilanjutkan  dengan  membuat rencana penyidikan terhadap kasus DNH, dilanjutkan proses prapenyidikan. Langkah terakhir Penyidik dapat menentukan sanksi sanksi pidana atau administratif kepada DNH.
b. Banyaknya jumlah tindakan administratif keimigrasian dibandingkan sanksi pidana dalam  menyelesaikan  perkara,  perlu  dibuat  sanksi  administratif  bagi  Penjamin Keimigrasian yang dapat dilakukan secara langsung oleh Kantor Imigrasi di tingkat
Undang-Undang. Sanksi pembinaan keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi harus dikaji dan bisa digantikan dengan penyuluhan hukum di Kantor Imigrasi.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Indrati,  Maria  Farida. Ilmu  Perundang-undangan  (Dasar-Dasar  dan  Pembentukannya) . Jakarta: Kansius, 1998.
Muhammad, Abdul Kadir. Hukum dan Penelitian Hukum . 1 ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
Ridwan, HR. Hukum Administrasi Negara . 1 ed. Makasar: PT. RadjaGrafindo, 2008. Silalahi,  M  Daud. Pengaturan  Hukum  Lingkungan  Laut  Indonesia  dan  Implementasinya Secara Regional . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992. Sri Mamudji, Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif . 17 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Takdir. Mengenal Hukum Pidana . 1 ed. Palopo: Laskar Perubahan, 2014. Uthrecht, E. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia . Jakarta: Ichtiar, 1960. Yanto, Nur. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia . Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

## Karya Ilmiah yang Tidak Dipublikasikan
Bagus  Hartawan,  Edo  Putra.  “Penerapan  Pasal  160  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31 Tahun 2013  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun (Studi Kasus Warga Negara Yaman: Seham Hamood Ahmed Aldhari).” Politeknik Imigrasi, 2021.

## Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , n.d. ———. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, LN Tahun 2011 Nomor 52 , n.d.
———. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal (Permenkumham RI No. 29 Tahun 2021) , n.d. ———. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian (Permenkumham RI No. 36 Tahun 2021) , n.d. ———. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian (Permenkumham No. 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian) , n.d.

## Hasil Wawancara
“Hasil wawancara dengan Bagus Aditya Nugraha Suharyono, Sub Koor PPNS Keimigrasian, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, pada hari Selasa (02/08/22), pukul 10.00 WIB, bertempat di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi ,” n.d.
“Hasil  wawancara  dengan  DNH,  Penjamin  Perorangan  WTH,  pada  hari  Jumat  (29/07/22), pukul 15.00 WIB, dilakukan secara daring melalui Aplikasi Zoom.,” n.d.
“Hasil  wawancara  dengan  Iip  Arifwibawa,  Staf/Petugas,  Seksi  Intelijen  dan  Penindakan Keimigrasian, pada hari Senin (27/06/22), pukul 17.34 WIB, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.,” n.d.
“Hasil wawancara dengan Intan Nurkumalawati, Dosen Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian, Politeknik Imigrasi, pada hari Rabu (17/08/22), pukul 10.00 WIB, bertempat di Politeknik Imigrasi, BPSDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.,” n.d.
“Hasil  wawancara  dengan  Mochammad  Ryanindityo,  Dosen  Pengantar  Penyidikan Keimigrasian,  Politeknik  Imigrasi,  pada  hari  Rabu  (10/08/22),  pukul  09.30  WIB,
dilakukan secara daring melalui Aplikasi Zoom.,” n.d.
“Hasil wawancara dengan Prio Widjanarko, Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, pada hari Selasa (21/06/22), pukul  15.37 WIB, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.,” n.d.
“Hasil  wawancara  dengan  Selfario Adhityawan  Pikulun,  Kepala  Seksi,  Seksi  Intelijen  dan Penindakan  Keimigrasian,  pada  hari  Senin  (4/04/22),  pukul  12.37  WIB,  bertempat  di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.,” n.d.
“Hasil  wawancara  dengan  Tri  Hernanda  Reza,  Sub  Koor  Alih  Status  Izin  Tinggal  Tetap, Direktorat  Izin  Tinggal  Keimigrasian,  pada  hari  Senin  (08/08/22),  pukul  10.00  WIB, bertempat di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.,” n.d.