Jurnal Hukum POSITUM Vol. 8, No.1, Juli 2023, Hal. 111 - 137 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## ITIKAD BAIK PARA PIHAK DALAM MELAKSANAKAN PERJANJIAN KERJASAMA

## (STUDI PEMBANGUNAN PASAR PROKLAMASI DI KECAMATAN
RENGASDENGKLOK KABUPATEN KARAWANG)
Endeng
Universitas Singaperbangsa Karawang endeng@fh.unsika.ac.id

## ABSTRAK
Saat ini pembangunan infrastruktur Pemerintah Daerah mayoritas dilakukan melalui sistem kerjasama dengan  pihak  swasta  dengan  pola  Built  Operate  Transfer  (BOT)  atau  dalam  ketentuan  perundangan dikenal dengan Bagun Guna Serah (BGS). Kerjasama yang dilakukan  Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang  dalam    membangun  pasar  proklamasi  sebagai  tempat  relokasi  pedagang  pasar rengasdengklok yang akan dijadikan ruang terbuka hijau dilakukan dengan sistem Bangun Guna Serah yang  wujudkan  dalam  bentuk  perjanjian  kerjasama  para  pihak.  Itikad  baik  para  pihak  dalam melaksanakan  perjanjian  kerjasama  mutlak  diperlukan.  Pihak  yang  tidak  melaksanakan  perjanjian kerjsama dinilai sebagai pihak yang tidak beritikad baik. Asas itikad baik para pihak merupakan dasar dalam  melakukan  perjanjian  Kerjasama,  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  1338  ayat  (3)  KUH  Perdata. Dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama,  para  pihak  dapat  melakukan  mediasi  dan  musyawarah  dan  dapat  melakukan  gugatan  ke pengadilan  jika  terjadi  kebuntuan  dalam  hal  kesepakatan  yang  telah  disepakati  sebelumnya.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif.
kata kunci : itikad baik, perjanjian, BOT

## ABSTRACT
At present day, the majority of the infrastructure development of the local government is carried out through a system of cooperation with the investor called built operate transfer. The form of cooperation carried out by the Karawang Regency Government in building the Proklamasi Market as a place for relocation of the Rengasdengklok Market traders which will be used as a green open space is carried out called built operate transfer for the handover that is realized in the form of a cooperation agreement of the parties. Good faith in carrying out cooperation agreements is absolutely necessary. The principle of good faith is the basis for entering into a cooperation agreement, which has been regulated in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code. In the event that one party does not carry out in accordance with what has been agreed upon in the cooperation agreement, the parties can mediate and deliberately and can make a lawsuit to the court in the event of a deadlock in terms of agreement that had been agreed upon. The method used in this study is a normative juridical method.
Keyword : good faith, agreement, BOT

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Endeng:  Itikad  Baik  Para  Pihak  Dalam  Melaksanakan  Perjanjian  Kerjasama  (Studi  Pembangunan Pasar Proklamasi Di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)

## A. PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam beberapa provinsi, kabupaten dan kota untuk mempermudah pelimpahan tugas dan wewenang. Konsep tersebut  sejalan  dengan  konsep  desentralisasi  yang  mempunyai  tujuan  utama mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah demi terwujudnya masyarakat sejahtera.  Demi  mewujudkan  suatu  masyarakat  yang  sejahtera  perlu  adanya pembangunan  di  suatu  daerah,  yang  diarahkan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup bangsa,  sehingga  mampu  mewujudkan  ketentraman  dan  kesejahteraan  hidup masyarakat Indonesia. Pembangunan secara umum berarti perbaikan di semua sektor, salah  satunya  adalah  pembangunan  di  bidang  ekonomi  yaitu  pembangunan  pasar. Pentingnya  pembangunan  pasar  karena  kebutuhan  masyarakat  yang  semakin meningkat dan pasar telah menjadi penopang utama perekonomian di suatu daerah.
Pasar  Rakyat  adalah  tempat  usaha  yang  ditata,  dibangun,  dan  dikelola  oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, danf atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang  kecil  dan  menengah,  swadaya  masyarakat,  atau  koperasi  serta  UMKM dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar 1 . Pasar dapat dititik beratkan dalam  arti  ekonomi  yaitu  untuk  transaksi  jual  dan  beli.  Pada  prinsipnya,  aktivitas perekonomian  yang  terjadi  di  pasar  didasarkan  dengan  adanya  kebebasan  dalam bersaing,  baik  itu  untuk  pembeli  maupun  penjual.  Penjual  mempunyai  kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa apa yang seharusnya untuk diproduksi serta yang akan di distribusikan. Sedangkan bagi pembeli atau konsumen mempunyai kebebasan untuk membeli dan memilih barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat daya belinya. 2
Terbatasnya  anggaran  pemerintah  daerah  menjadi  salah  satu  faktor  dalam pembangunan  dan  penataan  pasar  rakyat  yang  berbanding  lurus  dengan  kebutuhan masyarakat  yang  semakin  meningkat.  Pembangunan  atau  penataan  pasar  rakyat
1 Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perdagangan
2 http://e-journal.uajy.ac.id/11423/3/TA142382.pdf, diakses pada 31 januari 2023

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Endeng:  Itikad  Baik  Para  Pihak  Dalam  Melaksanakan  Perjanjian  Kerjasama  (Studi  Pembangunan Pasar Proklamasi Di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)
merupakan  suatu  keniscayaan  yang  tidak  bisa  ditawar.  Dalam  hal  mengatasi permasalahan tersebut, penataan atau pembangunan pasar dengan menggandeng pihak swasta  dinilai  sebagai  solusi  ditengah  keterbatasan  anggaran  pemerintah  daerah. Metode  Bangun  Guna  Serah  (BGS)  menjadi  primadona  baru  dalam  hal  kerjasama pembangunan  infrastruktur  khususnya  pembangunan  pasar  rakyat.  Dalam  metode Bangun Guna Serah, pihak swasta melakukan pembangunan fisik pasar rakyat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan diberi konsesi pengelolaan pasar rakyat dimaksud selama kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan aspek timbal balik investasi.  Pemerintah  daerah  sendiri  selaku  pihak  yang  memiliki  asset  tanah  akan mendapat  pemasukan  kontribusi  setiap  tahun  yang  jumlahnya  ditetapkan  oleh  tim penilai kontribusi yang ditunjuk. Setelah konsesi pengelolaan berakhir sesuai dengan yang  diperjanjikan  para  pihak,  seluruh  aset  yang  telah  terbangun  akan  diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
Pembangunan atau penataan pasar rakyat  dengan metode Bangun Guna Serah yang  menawarkan  berbagai  keuntungan  bagi  para  pihak  bukanlah  tanpa  resiko. Persoalan  yang  kerap  kali  muncul,  salah  satunya  dalam  hal  pelaksanaan  kewajiban para pihak yang telah dituangkan dalam bentuk perjanjian Kerjasama. Itikad baik para pihak dalam melaksanakan kewajibannya kadangkala dilanggar. Asas itikad baik para pihak  merupakan  dasar  dalam  melakukan  perjanjian  Kerjasama,  yang  telah  diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Masalah lain yang muncul dalam hal relokasi para pedagang pasar rengasdengklok lama ke lokasi pasar proklamasi rengasdengklok adalah  para  pedagang  menolak  pindah  ke  lokasi  pasar  proklamasi.  Hal  ini  tentu menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karawang,  yang mana  memberikan  pemahaman  kepada  para  pedagang  terkait  pelaksanaan  relokasi pasar rengasdengklok ke pasar proklamasi dengan itikad baik dan sukarela.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  pola Kerjasama  pembangunan  pasar  rengasdengklok  di  Kabupaten  Karawang  dengan metode  Bangun  Guna  Serah,  serta  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Endeng:  Itikad  Baik  Para  Pihak  Dalam  Melaksanakan  Perjanjian  Kerjasama  (Studi  Pembangunan Pasar Proklamasi Di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)
bagaimana  Langkah  yang  ditempuh  para  pihak  jika  salah  satu  pihak  tidak melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  yang  telah  tertuang  dalam  perjanjian Kerjasama, serta langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang dinilai layak dan  patut  dilakukan  dalam  hal  merelokasi  para  pedagang  pasar  rengasdengklok  ke lokasi  pasar  proklamasi  yang  telah  disiapkan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Karawang.
Rumusan masalah penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  bentuk  ideal  perjanjian  Kerjasama  pembangunan  pasar rengasdengklok sesuai ketentuan perundang-undangan?
2. Apa dan bagaimana Langkah para pihak yang melakukan perjanjian Kerjasama pembangunan pasar proklamasi rengasdengklok manakala tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian Kerjasama?
3. Bagaimana  langkah  yang  patut  dan  layak  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Karawang  dalam  merelokasi  pedagang  pasar  rengasdengklok  ke lokasi pasar proklamasi rengasdengklok?

## B. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dnegan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder  belaka. 3 Penelitian  ini  dilakukan  guna  mendapatkan  bahan-bahan  berupa teori,  konsep,  asas  hukum  sera  eraturan  hukum  yang  berhubungan  dengan  pokok bahasan. Ruang ligkup penelitian hukum normatif meliputi : 4
1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
3 Soerjono  soekanto  dan  Sri  Mahmudji.  Penelitian  Hukum  Normatif,Suatu  Tinjauan Singkat.Jakarta.RAjagrafindo Persada.2003. Hal 13
4 Ibid. Hal. 14

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Endeng:  Itikad  Baik  Para  Pihak  Dalam  Melaksanakan  Perjanjian  Kerjasama  (Studi  Pembangunan Pasar Proklamasi Di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertical dan horizontal;
4. Perbandingan hukum;
5. Sejarah hukum.
Dalam  ruang  lingkup  penelitian  ini,  akan  dilakukan  penelitian  dengan  cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. 5 Penelitian  ini  menarik  asas-asas  hukum  dalam  hal  menafsirkan  peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian.

## C. HASIL DAN ANALISIS
1. Itikad baik para pihak melaksanakan perjanjia n
Immanuel  Kant,  seorang  ahli  filsafat  Jerman  (1724-1820)  berpendapat  bahwa sesuatu itu yang secara absolut baik, adalah keinginan baik (good will ) itu sendiri. Jadi jelas, dalam hal ini pertanyaannya adalah “bagaimana dapat diidentifikasi keinginan baik tersebut?” Kant menjawabnya dengan mengatakan bahwa ada hukum moral yang rasional,  yang  bisa  diidentifikasi  berdasarkan  akal.  Menurut  Kant,  hukum  moral semata-mata  merupakan  usaha  intelektual  untuk  menemukannya,  dengan  kata  lain tidak  diciptakannya.  Teoritisi  hukum  memiliki  perbedaan  pendekatan  yang  berbeda dalam  mengalisis  hukum,  keadilan  dan  moral.  Ada  yang  mendukung  hubungan hukum,  keadilan  dan  moral,  ada  yang  memisahkannya,  tergantung  kepada kepercayaan  dan  nilai  masing-masing  individu,  atau  dengan  perkataan  lain, pembahasan tentang bahasa moral mengenai yang salah dan benar. 6
Itikad baik dalam hukum perjanjian merupakan doktrin atau asas yang berasal dari ajaran bona fides dalam Hukum Romawi. 7 Itu sebabnya asas itikad baik memang lebih  memiliki  kedekatan  dengan  Sistem  Civil  Law  ketimbang  dengan  Sistem
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63
6 Ridwan Khairandy, 2004, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Pascasarjana UI, Jakarta, hal. 130-133
7 Reinhard Zimmerman and Simon Whitttaker, 2000, Good Faith in European Contract Law. Cambridge University Press, hal. 12

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Endeng:  Itikad  Baik  Para  Pihak  Dalam  Melaksanakan  Perjanjian  Kerjasama  (Studi  Pembangunan Pasar Proklamasi Di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)
Common  Law.  Fides  berarti  sumber  yang  bersifat  religius,  yang  bermakna kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lainnya, atau suatu kepercayaan atas  kehormatan  dan  kejujuran  seseorang  kepada  orang  lainnya.  Bona  fides mensyaratkan  adanya  itikad  baik  dalam  perjanjian  yang  dibuat  oleh  orang-orang Romawi. 8 Pada  mulanya  hukum  perjanjian  Romawi  hanya  mengenal  iudicia  stricti iuris,  yaitu  perjanjian  yang  lahir  dari  perbuatan  menurut  hukum  (negotium)  yang secara ketat dan formal mengacu pada ius civile (seperangkat hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga Romawi). Dalam hal hakim menghadapi suatu kasus, hakim harus memutus sesuai dengan hukum dan apa yang dinyatakan dalam perjanjian. Baru kemudian, berkembang pula apa yang disebut dengan iudicia bonae fidei suatu konsep yang bersumber dari ius gentium (hukum alam) yang mengajarkan bahwa seseorang dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus sesuai dengan itikad baik. Ajaran ini berkembang seiring diakuinya perjanjian informal sebagai perjanjian yang bersifat konsensual. 9
Itikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak, yaitu: Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya; Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang  menyesatkan  terhadap  salah  satu  pihak;  Ketiga,  para  pihak  mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan. 10 Pada awal perkembangan hukum perjanjian Romawi,  perjanjian  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  bersifat  ritualistik.  Perjanjian harus dibuat dalam suatu bentuk ritual (kontrak formal). Sedangkan, kontrak informal, seperti  perjanjian  jual-beli,  sewa-menyewa,  persekutuan  perdata,  dan  pemberian mandat  (kuasa),  pada  awalnya  hanya  memiliki  kekuatan  moral.  Baru  lah  dalam perkembangan  selanjutnya  kontrak  informal  ini  memperoleh  pengakuan  sebagai
8 Ridwan Khairandy, 2004.Op cit hal 133
9 Ridwan Khairandy, 2004.Op cit hal 133
10 5Reinhard Zimmermann dan Simon Whittaker, dalam Wiryono Prodjodikoro II. Op.cit

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Endeng:  Itikad  Baik  Para  Pihak  Dalam  Melaksanakan  Perjanjian  Kerjasama  (Studi  Pembangunan Pasar Proklamasi Di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)
perjanjian  konsensual,  seiring  dengan  perkembangan  ajaran  itikad  baik  dalam masyarakat Romawi. 11
Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa itikad baik diperlukan karena hukum tidak  dapat  menjangkau  keadaan-keadaan  di  masa  mendatang.  Beliau  menjelaskan bahwa “Tidak ada buah perbuatan orang-orang manusia yang sempurna. Oleh karena peraturan-peraturan  tersebut  di  atas  hanya  terbikin,  oleh  orangorang  manusia  saja, maka peraturan-peraturan itu tidak ada yang sempurna. Peraturan-peraturan tersebut hanya  dapat  meliputi  keadaankeadaan  yang  pada  waktu  terbentuknya  peraturan- peraturan  itu  telah  diketahui  akan  kemungkinannya.  Baru  kemudian  ternyata  ada keadaankeadaan yang seandainya dulu juga sudah diketahui kemungkinannya, tentu atau sekiranya dimasukkan dalam lingkungan peraturan. Dalam hal keadaan-keadaan semacam inilah nampak penting faktor kejujuran dari pihak yang berkepentingan”. 12
Selain itu, asas itikad baik sebenarnya merupakan gagasan yang dipakai untuk menghindari  tindakan  beritikad  buruk  dan  ketidakjujuran  yang  mungkin  dilakukan oleh salah satu pihak, baik dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian. 13 Pada akhirnya, asas ini sebenarnya hendak mengajarkan bahwa dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat, pihak yang jujur atau beritikad baik patut dilindungi; dan sebaliknya, pihak yang tidak jujur, patut merasakan pahit getir akibat ketidakjujuran tersebut. Walaupun asas itikad baik dipahami sebagai salah satu asas yang penting dan berpengaruh  dalam  hukum  perjanjian,  namun  tidak  ada  definisi  yang  komprehensif yang  dapat  menjelaskan  pengertian  itikad  baik  itu  sendiri.  Ridwan  Khairandy berpendapat  bahwa  salah  satu  permasalahan  dalam  kajian  itikad  baik  adalah keabstrakan  maknanya,  sehingga  timbul  pengertian  itikad  baik  yang  berbeda-beda. Itikad  baik  tidak  memiliki  makna  tunggal,  dan  hingga  sekarang  masih  terjadi perdebatan  mengenai  bagaimana  sebenarnya  makna  atau  arti  itikad  baik. 14 Bahkan
11 Ridwan Khairandy 2004, Op.Cit, hal. 132
12 Wiryono Prodjodikoro hal 56
13 Charles Fried dalam Ridwan Khairandy IV.op cit
14 Charles Fried dalam Ridwan Khairandy II, Op.Cit, hal. 129

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Endeng:  Itikad  Baik  Para  Pihak  Dalam  Melaksanakan  Perjanjian  Kerjasama  (Studi  Pembangunan Pasar Proklamasi Di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)
James  Gordley  menyatakan  dalam  kenyataannya  sangat  sulit  untuk  mendefinisikan itikad baik. 15
Dalam Black’s Law Dictionary dijelaskan bahwa itikad baik ( good faith ) adalah A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose, (2) faithfulness to one’s duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in  a  given  trade  or  business,  or  (4)  absence  of  intent  to  defraud  or  to  seek unconscionable  advantage”. 16 Charles  Fried  memahami  itikad  baik  sebagai  sebuah cara bertransaksi dengan pihak lain dalam perjanjian dengan jalan jujur ( honestly ) dan baik ( decently ). 17 Sejalan dengan itu, Wirjono Prodjodikoro menyamakan istilah itikad baik  dengan  kejujuran  ( goede  trouw ), 18 seperti  yang  banyak  pula  tercatat  dalam literatur-literatur hukum.
Kesulitan  untuk  memberikan  batasan  terhadap  itikad  baik  bukan  hanya merupakan  persoalan  dalam  hukum  perjanjian  di  Indonesia.  Di  Amerika  Serikat, keharusan untuk bertindak dengan itikad baik dalam the Uniform Commercial Code juga tidak dijelaskan secara luas. Hakim disana pun tidak memberikan definisi yang jelas  ketika  mereka  mendasarkan  putusannya  pada  itikad  baik.  Profesor  Robert  S. Summers  berpendapat  bahwa  itikad  baik  adalah “excluder ”  (pengecualian)  karena biasanya  hakim  menggunakan  istilah  itikad  baik  untuk  mengesampingkan  perilaku tertentu.  Itikad  baik  memiliki  makna  yang  khusus  dan  bervariasi  dengan  jalan membedakannya dengan berbagai makna itikad buruk, yang oleh hakim dilarang. 19

## 2. Itikad baik dalam hukum keperdataan
Salah satu asas hukum khusus dalam hal aturan mengenai perjanjian dalam ranah keperdataan  adalah  asas  itikad  baik.  Asas  ini  adalah  asas  hukum  khusus  karena merupakan asas hukum yang hanya berlaku dibidang hukum perdata saja. Mayoritas
15 Reinhard Zimmermann dan Simon Whittaker, Op.Cit, hal. 93
16 Bryan A. Garner, 2004, Black’s Law Dictionary, 8th edition, Thomson West, St. Paul, hal. 713
17 Charles Fried, dalam Ridwan Khairandy II, Op.Cit, hal. 131
18 Wiryono Prodjodikoro II, Op.Cit, hal. 56
19 Ridwan Khairandy II, Op.Cit, hal. 181.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Endeng:  Itikad  Baik  Para  Pihak  Dalam  Melaksanakan  Perjanjian  Kerjasama  (Studi  Pembangunan Pasar Proklamasi Di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)
ahli hukum mendasarkan kajian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata atau BW, yang mengatur bahwa:  “Persetujuan-persetujuan (perjanjian)  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik.”  Namun  demikian,  ayat  ini sebenarnya  bukan  satu-satunya  ketentuan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata atau BW yang mengatur mengenai itikad baik. Di samping itu, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata atau BW sebenarnya memahami itikad baik dalam berbagai bentuk,  tidak hanya itikad baik yang dikenal dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata atau BW saja.
Asas itikad baik ini sesungguhnya berasal dari hukum romawi. Di dalam hukum Romawi asas ini disebut asas Bonafides. BW mempergunakan istilah itikad baik dalam 2 pengertian. Pengertian itikad baik yang pertama adalah pengertian itikad baik dalam arti  subyektif  itu  disebut  kejujuran.  Pengertian  itikad  baik  dalam  artian subyektif/kejujuran  terdapat  dalam  Pasal  530  BW  dan  seterusnya  yang  mengatur mengenai kedudukan berkuasa (bezit). Itikad baik dala, arti subyektif merupakan sikap batin  atau  suatu  keadaan  jiwa. 20 Djaja  S.  Meliala,  dalam  bukunya  yang  berjudul Masalah  Itikad  Baik  dalam  KUH  Perdata,  berpendapat  bahwa  itikad  baik  memiliki peranan yang amat penting dalam hukum perdata, baik terkait dengan hak kebendaan (zakenrecht)  sebagaimana  diatur  dalam  Buku  II  BW,  maupun  hak  perorangan (persoonlijkrecht) sebagaimana diatur dalam Buku III BW; bahkan, tidak dapat pula diabaikan arti pentingnya dalam bidang hukum perorangan dan keluarga dalam Buku I  BW. 21 Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  itikad  baik  sesungguhnya  tidak hanya ada dalam ranah Buku III BW semata, melainkan terkandung pula dalam Buku II  dan  Buku  IV  serta  secara  implisit  dalam  Buku  I  BW.  Pada  Pasal  529  BW diterangkan tentang pengertian kedudukan berkuasa (bezit) selanjutnya pada Pasal 530
20 P.L. Wery, 1990, Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Nederland, Percetakan Negara RI, Jakarta, hal. 10.
21 Djaja S. Meliala, 1987, Masalah Itikad Baik dalam KUH Perdata, cet. 1, Binacipta, Bandung, hal. 6.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Endeng:  Itikad  Baik  Para  Pihak  Dalam  Melaksanakan  Perjanjian  Kerjasama  (Studi  Pembangunan Pasar Proklamasi Di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)
BW dikatakan bahwa: kedudukan demikian (bezit) itu ada yang beritikad baik dan ada yang buruk.
Seorang bezitter dianggap  beritikad  baik  apabila  ia  tidak  mengetahui  adanya cacat  pada  ”kepemilikannya”.  Dalam  hal  ini  keadaan  jiwa  yang  demikian  itu dilindungi  oleh  undang-undang. 22 Dalam  hal  ini  itikad  baik  (kejujuran)  dimaknai sebagai keinginan dalam hati sanubari pihak yang memegang atau menguasai barang pada waktu ia mulai menguasai barang itu bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan  hak  milik  atas  barang  itu  telah  dipenuhi,  jadi  menurut  Wiryono Prodjodikoro, itikad baik adalah kejujuran yang bersifat statis. 23
Hal ini ditegaskan juga oleh Subekti yang menyatakan bahwa: “Dalam hukum benda  itu  itikad  baik  berarti  kejujuran  atau  kebersihan”.  Selanjutnya  dinyatakan ”Kedudukan  itu  (bezit)  beritikad  baik,  manakala  si  yang  memegang  memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat-cela yang terkandung di dalamnya” (Pasal 531 BW). 24
Selanjutnya  Pasal  548  BW  mengatur  ”Tiap-tiap  kedudukan  berkuasa  yang beritikad baik, memberi kepada si yang memangkunya, hak-hak atas keberadaan yang dikuasai, sebagai berikut:
a. bahwa  ia  sampai  pada  saat  kebendaan  itu  dituntut  kembali  di  muka  hakim, sementara harus dianggap sebagai pemilik kebendaan;
b. bahwa ia karena daluwarsa dapat memperoleh hak milik atas kebendaan itu;
c. bahwa  ia  sampai  pada  saat  penuntutan  kembali  akan  kebendaan  itu  di  muka hakim, berhak menikmati segala hasilnya;
d. bahwa ia harus dipertahankan dalam kedudukannya, bilamana diganggu dalam memangkunya,  ataupun  dipulihkan  kembali  dalam  itu,  bilamana  kehilangan kedudukannya.
22 Ibid.
23 Wiryono Prodjodikoro II, Op.Cit, hal. 87
24 Subekti, Op.Cit, hal. 49.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Endeng:  Itikad  Baik  Para  Pihak  Dalam  Melaksanakan  Perjanjian  Kerjasama  (Studi  Pembangunan Pasar Proklamasi Di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)
Itikad baik yang berarti kejujuran ini juga diatur dalam Pasal 1386 BW dalam pasal  tersebut  menentkan  bahwa:  “Pembayaran  yang  dengan  itikad  baik  dilakukan pada seseorang yang memegang surat piutangnya adalah sah”. Arti itikad baik di sini adalah  bahwa  Si  Pembayar  utang  tidak  mengetahui  bahwa  pihak  yang  menerima pembayaran itu bukan krediturnya, keadaan jiwa yang demikian itulah yang dilindungi oleh  undang-undang  sehingga  meskipun  pembayaran  itu  diterima  oleh  orang  yang bukan  krediturnya  tetapi  pembayaran  itu  dianggap  sah.  Selanjutnya  melaksanakan suatu  perjanjian,  perilaku  para  pihak,  baik  debitur  maupun  kreditur  harus  diuji  atas dasar norma-norma objektif yag tidak tertulis. Oleh karena itu pula itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW itu  disebut itikad baik dalam arti obyektif. Obyektif di sini menunjuk  kepada  kenyataan  bahwa  perilaku  para  pihak  itu  harus  sesuai  dengan anggapan  umum  tentang  itikad  baik  dan  tidak  semata-mata  berdasarkan  pada anggapan  para  pihak  sendiri.  Hal  ini  lebih  ditegaskan  oleh  Wiryono  Prodjodikoro 25 yang menyatakan bahwa :
“Kejujuran  (itikad  baik)  dalam  Pasal  1338  ayat  (3)  BW,  tidak terletak  pada  keadaan  jiwa  manusia,  akan  tetapi  terletak  pada tindakan  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  dalam melaksanakan janji, jadi kejujuran di sini bersifat dinamis, kejujuran dalam  arti  dinamis  atau  kepatutan  ini  berakar  pada  sifat  peranan hukum  pada  umumnya,  yaitu  usaha  untuk  mengadakan keseimbangan  dari  berbagai  kepentingan  yang  ada  dalam masyarakat.  Dalam  suatu  tata  hukum  pada  hakekatya  tidak diperbolehkan  kepentingan  orang  lain  sama  sekali  terdesak  atau diabaikan.  Masyarakat  harus  merupakan  sesuatu  neraca  yang berdiri tegak dalam keadaan seimbang” .
Pendapat ini sejalan pula dengan pendapat Subekti 26 yang menyatakan bahwa: ”Yang  dimaksud  dengan  melaksanakan  perjanjian  dengan  itikad  baik  adalah melaksanakan  perjajian  dengan  mengandalkan  norma-norma  kepatutan  dan
25 Wiryono Prodjodikoro II, Op.Cit, hal. 87
26 Subekti II, Op.Cit, hal. 49.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Endeng:  Itikad  Baik  Para  Pihak  Dalam  Melaksanakan  Perjanjian  Kerjasama  (Studi  Pembangunan Pasar Proklamasi Di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)
kesusilaan. Jadi pelaksanaan perjanjian harus dinilai berdasarkan ukuran obyektif atau dengan lain perkataan”. Pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar. Subekti  juga  menyatakan  bahwa  Pasal  1338  BW  itu  memberikan  kekuasaan  pada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu pernajian agar jangan sampai pelaksanaan itu  melanggar  kepatutan  atau  keadilan. 27 Oleh  karena  itu  hakim  berkuasa  untuk menyimpang  dari  ssi  perjanjian  menurut  hurufnya,  manakala  pelaksanaan  menurut huruf  itu  akan  bertentangan  dengan  itikad  baik.  Itikad  dalam  arti  kepatutan  itu dipergunakan  pula  di  dalam  Pasal  1339  BW  yang  menyebutkan:  “Suatu  perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga  untuk  segala  sesuatu  yang  menurut  sifat  perjanjian  diharuskan  oleh  kepatutan, kebiasaan atau Undang Undang”.
Menurut  Houwing 28 itikad  baik  dan  kepatutan  dalam  kedua  pasal  itu  sama. Istilah  kepatutan  dalam  Pasal  1339  BW  diambil  dari  Domat  dan  istilah  itikad  baik dalam Pasal 1338 ayat (8) BW diambil dari Pothier. Selanjutnya Pasal Pasal 1965 BW mengatur ”Itikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk kepada  suatu  itikad  buruk  diwajibkan  membuktikannya.”  Pasal  1966  BW  adalah cukup bahwa pada waktu benda atau piutang diperoleh, itikad baik itu ada. Kemudian, secara  eksplisit  melindungi  seorang  pembeli  benda  bergerak  beritikad  baik  dalam Pasal 1977 ayat (1) BW yang mengatur ”terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga  maupun  piutang  yang  tidak  harus  dibayar  kepada  si  pembawa  maka  barang siapa  yang  menguasainya  (dengan  itikad  baik)  dianggap  sebagai  pemiliknya.” Menurut Subekti, itikad baik yang dipergunakan dalam pasal-pasal tersebut berbeda maknanya. Itikad baik yang digunakan dalam istilah “pemegang barang (bezitter)” dan “pembeli  barang”  berbeda  dengan  itikad  baik  dalam  hukum  perjanjian  atau sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW. Itikad baik yang terkandung dalam Pasal  1338  ayat  (3)  BW  mengandung  pengertian  bahwa  pelaksanaan  perjanjian  itu
27 Subekti II, Op.Cit, hal. 51.
28 Wiryono Prodjodikoro II, Op.Cit, hal. 86.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Endeng:  Itikad  Baik  Para  Pihak  Dalam  Melaksanakan  Perjanjian  Kerjasama  (Studi  Pembangunan Pasar Proklamasi Di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)
harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Itikad baik yang pertama mengandung unsur subjektif, sedangkan yang kedua mengandung unsur objektif. 29
Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) BW yang berbunyi ”Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik merupakan asas dimana para pihak dalam kontrak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarakan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik dibagi menjadi dua, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Dalam itikad baik nisbi,  orang  memperhatikan  sikap  dan  tingkah  laku  yang  nyata  dari  subjek,  sedang itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan. Asas itikad baik merupakan asas dimana para pihak dalam kontrak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarakan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak. Itikad baik dalam kontrak merupakan lembaga hukum yang berasal dari hukum Romawi yang kemudian diserap oleh Civil  law .  Dalam  perkembangannya  diserap  pula  dalam  hukum  kontrak  di beberapa  negara  yang  menganut Common  Law  System ,  seperti  Amerika  Serikat,
Australia,  Selandia  Baru,  dan  Kanada.  Amerika  Serikat  telah  menerima  asas  itikad baik  dalam Uniform  Commercial  Code  (UCC) maupun  dalam  putusan  pengadilan. UCC menentukan : ” Every contract or duty within this Act imposes an obligation of good faith in its perfomances adn enforcement” .
BW mempergunakan istilah itikad baik dalam dua pengertian, pengertian yang pertama  adalah  itikad  baik  dalam  pengertian  subyektif,  di  dalam  bahasa  Indonesia disebut  dengan  kejujuran,  pengertian  tersebut  terdapat  dalam  Pasal  530  BW  yang mengatur  mengenai  kedudukan  berkuasa  (bezit).  Itikad  baik  dalam  arti  subyektif merupakan sikap bathin atau suatu keadaan jiwa. 30 Itikad baik yang berarti kejujuran
29 Subekti II, Op.Cit, hal. 41
30 Siti Ismijati Jenie, 2007, “Itikad Baik Perkembangan dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=927, diakses tanggal 20 Februari 2023

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Endeng:  Itikad  Baik  Para  Pihak  Dalam  Melaksanakan  Perjanjian  Kerjasama  (Studi  Pembangunan Pasar Proklamasi Di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)
ini juga diatur dalam Pasal 1386 BW dalam pasal tersebut diatur ”Pembayaran yang dengan  itikad  baik  dilakukan  kepada  seseorang  yang  memegang  surat  piutangnya adalah sah” Pengertian itikad baik yang kedua adalah itikad baik dalam arti obyektif. Didalam bahasa Indonesia itikad baik dalam pengertian ini disebut juga dengan istilah kepatutan. Obyektif disini menunjuk kepada kenyataan bahwa perilaku para pihak itu harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik dan tidak semata-mata pada anggapan para pihak sendiri. 31
Sampai  saat  ini  tidak  ada  makna  tunggal  itikad  baik  dan  masih  menjadi perdebatan  mengenai  bagaimana  sebenarnya  makna  itikad  baik  tersebut.  Amerika Serikat telah sejak lama menerima doktrin itikad baik dalam kontrak yang terefleksi dalam Uniform Commercial Codes (UCC), Restatement of Contract , maupun putusan- putusan pengadilan. Hakim-hakim di Selandia Baru, Kanada, Australia belum begitu lama  mengenal  doktrin  itikad  baik  sebagai  bagian  hukum  mereka.  Walaupun  itikad baik  menjadi  asas  penting  dalam  hukum  kontrak  di  berbagai  sistem  hukum,  namun asas  itikad  baik  tersebut  masih  menimbulkan  permasalahan  berkaitan  dengan keabstrakan makna itikad baik, sehingga timbul pengertian itikad baik yang berbeda- beda baik dari persepektif waktu, tempat serta subyeknya .
Menurut ketentuan dari Pasal 1457 BW, yang dimaksud dengan jual beli adalah: ”Suatu  perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk menyerahkan hak atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.
Sedangkan  menurut  Pasal  1320  BW  untuk  sahnya  suatu  perjanjian  harus memenuhi 4 syarat, yaitu :
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu hal tertentu;
31 Ibid.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Endeng:  Itikad  Baik  Para  Pihak  Dalam  Melaksanakan  Perjanjian  Kerjasama  (Studi  Pembangunan Pasar Proklamasi Di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)
d. Suatu sebab yang halal.
Dalam hal jual beli tanah, jual beli telah dianggap terjadi walaupun tanah belum diserahkan atau harganya belum dibayar. Untuk pemindahan hak itu masih diperlukan suatu  perbuatan  hukum  lain  berupa  penyerahkan  yang  caranya  ditetapkan  dengan suatu peraturan lain lagi. Penyerahan hak itu dalam istiliah hukumnya biasa disebut Juridische levering (penyerahan menurut hukum) yang harus dilakukan dengan akta dimuka dan oleh Pejabat Balik Nama berdasarkan ordonansi Balik Nama Stbid No. 27 Tahun 1834. 32 Untuk terjadinya perjanjian jual-beli ini cukup jika kedua belah pihak sudah mencapai persetujuan tentang barang dan harga sebagaimana diatur dalam Pasal 1458 BW yang berbunyi:
“Jual  beli  itu  dianggap  telah  terjadi  antara  kedua  pihak,  seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang barang tersebut dan  harganya,  meskipun  barang  itu  belum  diserahkan,  maupun harganya belum dibayar”.
Jadi  suatu  persetujuan  jual  beli  itu  baru  terjadi,  jika  antara  kedua  pihak  itu terdapat kata sepakat tentang benda dan harganya. Mengenai benda setidaknya harus ditentukan macamnya (kualitas) dahulu. Mengenai harganya mesti ditentukan dengan uang, sebab kalau pembayaran itu dilakukan dengan benda lain, maka undang-undang menetapkan bahwa hal itu dinamakan penukaran. Untuk sahnya persetujuan jual beli itu  tidak  diperlukan  bahwa  benda  itu  telah  diserahkan  atau  harga  itu  telah  dibayar. Perbuatan-perbuatan  ini  akibat  dari  terjadinya  persetujuan  itu,  dan  dapat  dilakukan kemudian. 33 Menurut  undang-undang,  sejalan  saat  ditutupnya  perjanjian  risiko mengenai  barangnya  sudah  beralih  kepada  si  pembeli,  artinya  jika  barang  itu  rusak hingga tidak dapat diserahkan kepada pembeli, maka orang ini harus tetap membayar harganya. Sampai pada waktu penyerahannya itu si penjual harus merawatnya dengan baik.  Jika  si  penjual  melalaikan  kewajibannya,  misalnya  pada  waktu  yang  telah ditentukan  belum  menyerahkan  barangnya,  maka  mulai  saat  itu  ia  memikul  risiko
32 K.Wantjik Saleh, Op.Cit, hal. 31
33 Subekti, 1981, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, hal. 69. . (Selanjutnya disebut Subekti IV)

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Endeng:  Itikad  Baik  Para  Pihak  Dalam  Melaksanakan  Perjanjian  Kerjasama  (Studi  Pembangunan Pasar Proklamasi Di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)
terhadap barang itu dan dapat dituntut untuk memberikan pembayaran kerugian atau pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian. 34
Sebaliknya  jika  si  pembeli  tidak  membayar  harga  barang  pada  waktu  yang ditentukan  si  penjual  dapat  menuntut  pembayaran  itu  yang  jika  ada  alasan  dapat disertai  dengan  tuntutan  kerugian  ataupun  ia  dapat  menuntut  pembatalan  perjanjian dengan  pemberian  kerugian  juga  barang  yang  belum  dibayar  itu  dapat  diminta kembali. Jual beli yang diatur dalam BW ini bersifat obligatoir, yanq artinya bahwa perjanjian  jual  be1i  baru  meletakkan  hak  dan  kewajiban  timbal  balik  antara  kedua belah pihak penjual dan pembeli, yaitu meletakkan kepada penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya sekaligus memberikan kepadanya hak untuk mendapat pembayaran harga yang telah disetujui dan disisi lain meletakkan kewajiban  kepada  pembeli  untuk  membayar  harga  barang  sesuai  imbalan  haknya untuk  menuntut  penyerahan  hak  milik  atas  barang  yang  dibelinya  atau  dengan perkataan lain bahwa jual beli yang dianut Hukum Perdata jual beli belum memisahkan hak milik.
3. Perjanjian Kerjasama Pembangunan Pasar Rengasdengklok
a. Perjanjian  Kerjasama  Pembangunan  Pasar  Rengasdengklok  dengan  Pola BGS (Bangun Guna Serah) / Built Operate Transfer (BOT)
Pasar  Rengasdengklok  adalah  sebuah  pasar  yang  terletak  di  Desa Rengasdengklok,  Kecamatan  Rengasdengklok  Kabupaten  Karawang  Provinsi  Jawa Barat. Pasar ini terkenal karena peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia yang dikenal sebagai "Peristiwa Rengasdengklok" terjadi di dekat pasar ini pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa tersebut melibatkan tokoh-tokoh pro-kemerdekaan Indonesia yang  berupaya  memaksa  Soekarno  dan  Hatta  untuk  segera  memproklamirkan kemerdekaan  Indonesia  dari  Belanda.  Kejadian  ini  kemudian  menjadi  salah  satu pendorong  utama  kemerdekaan  Indonesia  yang  pada  akhirnya  diproklamasikan
34 Sudaryo Soimin, 1994, Status Tanah Dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 94- 95.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Endeng:  Itikad  Baik  Para  Pihak  Dalam  Melaksanakan  Perjanjian  Kerjasama  (Studi  Pembangunan Pasar Proklamasi Di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)
beberapa  hari  kemudian,  tepatnya  pada  tanggal  17  Agustus  1945.  Saat  ini,  Pasar Rengasdengklok  menjadi  salah  satu  tujuan  wisata  sejarah  di  Karawang  dan  sering dikunjungi oleh wisatawan yang tertarik dengan sejarah bangsa.
Setelah  terjadinya  Peristiwa  Rengasdengklok  pada  tahun  1945,  pasar Rengasdengklok  masih  tetap  beroperasi  di  lokasi  yang  sama  hingga  sekarang.  Pada tahun  2019,  Pemerintah  Kabupaten  Karawang  melakukan  relokasi  pasar Rengasdengklok ke lokasi yang lebih luas dan modern, yang berada sekitar 800 meter dari lokasi pasar lama. Relokasi pasar tersebut dilakukan untuk memperbaiki kondisi lingkungan sekitar dan meningkatkan kenyamanan dan keamanan para pedagang dan pembeli  di  pasar  Rengasdengklok.  Selain  itu,  relokasi  pasar  Rengasdengklok  juga diharapkan  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  di  wilayah  Karawang  dan sekitarnya.
Dalam  membangun  pasar  atau  infrastruktur  lain,  Pemerintah  Daerah  dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk swasta atau asosiasi pedagang pasar. Kerjasama semacam itu dapat membantu mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, kerjasama  tersebut  dapat  membantu  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam proses pembangunan, sehingga infrastruktur yang dibangun dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Dalam  hal  pembangunan,  relokasi  atau  revitalisasi  pasar,  sedapat  mungkin dipertimbangkan kebutuhan pedagang dan masyarakat setempat, termasuk luas pasar, jumlah  kios,  fasilitas  parkir,  sanitasi,  keamanan,  dan  kenyamanan.  Selain  itu, Pemerintah  Daerah  dan  pemangku  kepentingan  terkait  juga  perlu  memperhatikan aspek regulasi, termasuk perijinan dan peraturan zonasi yang tertuang dalam rencana tapak maupun rencana tata ruang yang ada. Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut,  pembangunan  pasar  Rengasdengklok  dapat  diharapkan  dapat  memberikan manfaat  yang  optimal  bagi  masyarakat  setempat  dan  pengguna  pasar.  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Karawang  dalam  hal  relokasi  dan  pembangunan  pasar

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Endeng:  Itikad  Baik  Para  Pihak  Dalam  Melaksanakan  Perjanjian  Kerjasama  (Studi  Pembangunan Pasar Proklamasi Di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)
rengasdengklok  memutuskan  membangun  dan  merelokasi  pasar  rengasdengklok dengan  pola  Built  Operate  Transfer  atau  lebih  dikenal  dengan  Bangun  Guna  Serah yang melibatkan pihak swasta melalui lelang.
Built  Operate  Transfer  (BOT)  atau  lebih  dikenal  dengan  pola  Bangun  Guna Serah  adalah  suatu  bentuk  kerjasama  investasi  antara  Pemerintah  dengan  pihak swasta/pengembang,  di  mana  pihak  swasta  membangun  dan  mengoperasikan  suatu fasilitas atau proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, atau pembangkit listrik untuk  jangka  waktu  tertentu.  Setelah  jangka  waktu  tersebut  berakhir,  aset  tersebut dialihkan kepada pemilik lahan/aset yang dibangunkan, yakni pemerintah atau Badan Usaha  Milik  Negara.  Pihak  swasta  bertanggung  jawab  untuk  mengelola  proyek infrastruktur tersebut selama periode tertentu. Dalam beberapa kasus, terkadang pihak swasta  harus  membiayai  proyek  tersebut  dengan  meminjam  dana  dari  lembaga keuangan  ataupun  pihak  lain.  Dalam  bentuk  kerjasama  Built  Operate  Transfer  atau Bangun Guna Serah, pihak swasta berhak atas keuntungan yang diperoleh selama masa pengelolaan  infrastruktur  yang  telah  terbangun  selama  periode  tertentu  yang  telah disepakati  sebelumnya  dengan  pemilik  lahan/aset.  Selain  itu,  pihak  swasta  sebagai pengembang  proyek  infrastruktur  dengan  pola  Built  Operate  Transfer  atau  Bangun Guna Serah juga akan menanggung risiko apabila terjadi penurunan pendapatan atau keuntungan selama masa pengelolaan infrastruktur yang telah terbangun selama masa konsesi yang telah disepakati sebelumnya. Bangun Guna Serah  adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam  jangka  waktu  tertentu  yang  telah  disepakati,  untuk  selanjutnya  diserahkan kembali  tanah  beserta  bangunan  dan/atau  sarana  berikut  fasilitasnya  setelah berakhirnya jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya.
Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melakukan lelang pembangunan pasar rengasdengklok  di  lokasi  baru milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang lokasinya tidak terlalu jauh dari lokasi pasar lama yang akan dijadikan ruang terbuka

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Endeng:  Itikad  Baik  Para  Pihak  Dalam  Melaksanakan  Perjanjian  Kerjasama  (Studi  Pembangunan Pasar Proklamasi Di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)
hijau.  Pihak  swasta  yang  terpilih  dalam  pembangunan  pasar  rengasdengklok  adalah PT.  Visi  Indonesia  Mandiri.  Pelaksanaan  pembangunan  pasar  rengasdengklok dituangkan dalam bentuk kerjasama pembangunan pasar rengasdengklok dengan pola Bangun  Guna  Serah  antara  Pemerintah  Kabupaten  Karawang  dengan  PT.    Visi Indonesia Mandiri.
Kerjasama  pembangunan  infrastruktur  pemerintah  daerah  yang  dibiayai  dan dilakukan  oleh  pihak  swasta  telah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah. Pembangunan  infrastruktur  dengan  pola  Bangun  Guna  Serah  Barang  Milik  Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
a. Pengguna  Barang  memerlukan  bangunan  dan  fasilitas  bagi  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  untuk  kepentingan  pelayanan  umum  dalam  rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
b. Tidak  tersedia  atau  tidak  cukup  tersedia  dana  dalam  APBD  untuk  penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
Jangka  waktu  BGS/BSG  paling  lama  30  (tiga  puluh)  tahun  sejak  perjanjian ditandatangani. Jangka waktu BGS/BSG 30 tahun itu hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.
Pelaksanaan kerjasama Pembangunan infrastruktur dengan pola Bangun Guna Serah  Barang  Milik  Daerah  dituangkan  dalam  perjanjian.  Perjanjian  kerjasama Pembangunan  infrastruktur  dengan  pola  Bangun  Guna  Serah  Barang  Milik  Daerah ditandatangani antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan mitra kerjasama Pembangunan  infrastruktur  dengan  pola  Bangun  Guna  Serah  Barang  Milik  Daerah. Perjanjian sekurang-kurangnya memuat:
a. dasar perjanjian;
b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
c. objek BGS/BSG;
d. hasil BGS/BSG;

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Endeng:  Itikad  Baik  Para  Pihak  Dalam  Melaksanakan  Perjanjian  Kerjasama  (Studi  Pembangunan Pasar Proklamasi Di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)
e. peruntukan BGS/BSG;
f. jangka waktu BGS/BSG;
g. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya;
h. besaran  hasil  BGS/BSG  yang  digunakan  langsung  untuk  tugas  dan  fungsi Pengelola Barang/Pengguna Barang;
i. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
j. ketentuan mengenai berakhirnya BGS/BSG;
k. sanksi;
l. penyelesaian perselisihan; dan
m. persyaratan lain yang dianggap perlu.
Perjanjian  Kerjasama  pembangunan  infrastruktur  dengan  pola  Bangun  Guna Serah dituangkan dalam bentuk Akta Notaris. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama pembangunan infrastruktur dengan pola Bangun Guna Serah dilakukan setelah mitra BGS/BSG menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama kepada Pemerintah Daerah. Bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama merupakan salah  satu  dokumen  pada  lampiran  yang  menjadi  bagian  tidak  terpisahkan  dari perjanjian BGS/BSG.
Pihak  yang  dapat  melakukan  BGS/BSG  adalah  Pengelola  Barang. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
Pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG meliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Swasta kecuali perorangan; dan/atau
d. Badan Hukum lainnya.
Dalam  hal  mitra  Kerjasama  pembangunan  infrastruktur  dengan  pola  Bangun Guna  Serah  membentuk  konsorsium,  mitra  Kerjasama  pembangunan  infrastruktur dengan pola Bangun Guna Serah harus membentuk badan hukum Indonesia sebagai

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Endeng:  Itikad  Baik  Para  Pihak  Dalam  Melaksanakan  Perjanjian  Kerjasama  (Studi  Pembangunan Pasar Proklamasi Di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)
pihak  yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama  mitra  BGS/BSG  dalam  perjanjian BGS/BSG. Pemilihan mitra BGS/BSG ini dilakukan melalui Tender.

## b. Itikad  Baik  Para  Pihak  Dalam  Melaksanakan  Perjanjian  Kerjasama Pembangunan Pasar Rengasdengklok
Itikad  baik  adalah  prinsip  yang  sangat  penting  dalam  sebuah  perjanjian kerjasama.  Prinsip  ini  menunjukkan  niat  baik  dan  kesungguhan  pihak-pihak  yang terlibat  untuk  memenuhi  kewajiban  mereka  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah disepakati. Dalam sebuah perjanjian kerjasama, pihak-pihak yang terlibat diharapkan saling  menghormati,  saling  percaya,  serta  mematuhi  semua  ketentuan  yang  telah disepakati.  Itikad  baik  dari  semua  pihak  dalam  perjanjian  kerjasama  sangat  penting untuk menjaga hubungan yang baik dan memastikan kelancaran jalannya kerjasama. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar ketentuan dalam perjanjian, maka pihak lain dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati.
Itikad baik dalam perjanjian kerjasama mengacu pada niat atau tujuan yang baik dari  masing-masing  pihak  untuk  memenuhi  kewajiban  yang  telah  disepakati  dalam perjanjian.  Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  kerjasama  diharapkan  bertindak  dengan itikad  baik,  yaitu  saling  menghormati,  saling  mempercayai,  dan  bertindak  sesuai dengan  prinsip-prinsip  kejujuran,  kesetaraan,  dan  saling  menguntungkan.  Hal  ini diatur  dalam  Pasal  1338  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  menyatakan bahwa  suatu  perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik,  yaitu  sebagaimana semestinya menurut kebiasaan, hukum, dan kesepakatan yang berlaku. Dengan itikad baik  yang  terjaga,  maka  pelaksanaan  kerjasama  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan mencapai hasil yang optimal bagi kedua belah pihak.
Dalam kurun waktu tertentu, adakalanya para pihak yang telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama, tidak memenuhi kewajibannya, maka hal tersebut dapat  dianggap  sebagai  pelanggaran  kontrak  atau  wanprestasi.  Pelanggaran  kontrak dapat  disebabkan  oleh  berbagai  hal,  seperti  ketidakmampuan  finansial,  perbedaan

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Endeng:  Itikad  Baik  Para  Pihak  Dalam  Melaksanakan  Perjanjian  Kerjasama  (Studi  Pembangunan Pasar Proklamasi Di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)
interpretasi, ketidakjujuran, atau kegagalan dalam memenuhi jadwal atau standar yang disepakati.  Jika  terjadi  pelanggaran  kontrak,  pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat mengambil  langkah  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  seperti  upaya mediasi,  arbitrase,  atau  gugatan  ke  pengadilan.  Namun,  sebelum  memilih  langkah tersebut,  sebaiknya  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian  terlebih  dahulu mencoba  menyelesaikan  masalah  secara  musyawarah  dan  mengupayakan  solusi terbaik bagi kedua belah pihak.
Berakhirnya perjanjian kerjasama dapat terjadi jika :
a. masa berlakunya perjanjian telah habis;
b. salah satu pihak mengajukan pembatalan kontrak karena pelanggaran kontrak oleh pihak lain; atau
c. perjanjian  dibatalkan  karena  alasan-alasan  lain  yang  disepakati  dalam kontrak/perjanjian.
Jika perjanjian kerjasama telah berakhir, maka pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian  tidak  lagi  memiliki  kewajiban  untuk  melaksanakan  isi  dari  perjanjian tersebut.  Namun,  para  pihak  masih  harus  menyelesaikan  segala  sengketa  atau kewajiban  yang  masih  tertunda  atau  belum  dipenuhi  sebelum  perjanjian  berakhir. Selain  itu,  para  pihak  juga  dapat  mempertimbangkan  untuk  membicarakan kemungkinan  perpanjangan  atau  perubahan  perjanjian  kerjasama  yang  baru,  jika diperlukan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  kerjasama  tetap  dapat dilanjutkan dan manfaatnya masih dapat dirasakan oleh kedua belah pihak.
Dalam hal perjanjian kerjasama diakhiri, biasanya disepakati untuk mengadakan penyelesaian  akhir  terhadap  sisa  kewajiban  masing-masing  pihak.  Hal  ini  bertujuan untuk  menghindari  adanya  sengketa  atau  masalah  lebih  lanjut  setelah  berakhirnya perjanjian  kerjasama.  Setelah  penyelesaian  akhir  dilakukan,  maka  perjanjian kerjasama dianggap telah berakhir dan tidak ada lagi kewajiban atau hak yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Endeng:  Itikad  Baik  Para  Pihak  Dalam  Melaksanakan  Perjanjian  Kerjasama  (Studi  Pembangunan Pasar Proklamasi Di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)
Pelanggaran kontrak dapat terjadi jika salah satu atau kedua belah pihak tidak memenuhi  kewajiban  yang  telah  disepakati  dalam  perjanjian.  Dalam  hal  ini,  pihak yang  dirugikan  dapat  mengambil  tindakan  hukum,  seperti  mengajukan  gugatan perdata  ke  pengadilan  untuk  menyelesaikan  sengketa  tersebut.  Tindakan  hukum tersebut  dapat  mencakup  tuntutan  ganti  rugi,  pembatalan  kontrak,  atau  tuntutan pelaksanaan  kontrak.  Namun,  sebelum  mengambil  tindakan  hukum,  sebaiknya  para pihak mencoba untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai melalui mediasi atau negosiasi. Hal ini dapat membantu menjaga hubungan baik antara para pihak serta mempercepat penyelesaian sengketa.
Jika salah satu pihak tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang diperjanjikan bersama,  hal  ini  dapat  mengakibatkan  sengketa  hukum.  Dalam  situasi  seperti  ini, upaya  pertama  yang  sebaiknya  dilakukan  adalah  dengan  cara  musyawarah  dan mediasi,  di  mana  pihak-pihak  mencoba  untuk  mencari  solusi  bersama  untuk menyelesaikan masalah. Jika musyawarah dan mediasi tidak berhasil, maka langkah selanjutnya adalah melalui jalur hukum, di mana salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
Dalam hal  perjanjian kerjasama, biasanya terdapat  ketentuan mengenai  sanksi atau  ganti  rugi  apabila  salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan  perjanjian.  Sanksi  atau ganti  rugi  ini  dapat  berupa  denda  atau  kompensasi  keuangan  sebagai  bentuk penggantian kerugian yang diderita oleh pihak lain. Untuk itu, penting bagi para pihak untuk  mengevaluasi  kontrak  dengan  seksama  dan  mempertimbangkan  risiko  serta konsekuensi dari setiap ketentuan dalam kontrak sebelum menyetujuinya. Bilamana batas waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama telah berakhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati para pihak, maka perjanjian kerjasama dengan sendirinya juga berakhir  dan  hubungan  hukum  para  pihak  juga  ikut  berakhir.  Adakalanya  suatu perjanjian kerjasama yang telah berakhir sesuai dengan yang diperjanjikan, diajukan penetapan kepada Pengadilan Negeri bahwa perjanjian tersebut sudah berakhir untuk menguatkan  bahwa  perjanjian  tersebut  telah  berakhir.  Pada  naskah  perjanjian

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Endeng:  Itikad  Baik  Para  Pihak  Dalam  Melaksanakan  Perjanjian  Kerjasama  (Studi  Pembangunan Pasar Proklamasi Di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)
kerjasama  saat  ini,  para  pihak  terkadang  mengecualikan  pasal  1266  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (BW) yang menyatakan bahwa :

## Pasal 1266
Ayat  (1) Syarat batal dianggap  selalu dicantumkan dalam persetujuan  yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan  tidak  batal  demi  hukum,  tetapi  pembatalan  harus  dimintakan  kepada Pengadilan .
Ayat (2) Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya  kewajiban  dinyatakan  di  dalam  persetujuan.  Jika  syarat  batal  tidak dinyatakan  dalam  persetujuan,  maka  Hakim  dengan  melihat  keadaan,  atas permintaan  tergugat,  leluasa  memberikan  suatu  jangka  waktu  untuk  memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan .
Pasal  1266  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (BW)  tersebut  jika  akan membatalkan perjanjian mewajibkan para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian haruslah diajukan kepada Pengadilan.

## c. Langkah  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karawang  dalam  merelokasi pedagang pasar rengasdengklok ke lokasi pasar proklamasi
Pasar  rengasdegklok  merupakan  pasar  yang  tergolong  pasar  tradisional  yang sudah  lama  berdiri.  Seiring  perkembangannya,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Karawang menilai pasar rengasdengklok  kurang mendukung pembangunan daerah, diakrenakan teretak pada jalur jalan akses yang merupakan urat nadi kehidupan dan ekonomi  masyarakat  beberapa  kecamatan  di  Kabupaten  Karawang.  Bahkan  saat  ini sudah terbangun jembatan penghubung antar Kabupaten, yakni Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi yang merupakan jalur alternatif dari Kabupaten Karawang ke Kabupaten Bekasi hingga ke wilayah Jakarta.
Dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor  2  Tahun  2013  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabuapaten  Karawang  Tahun  2011  –  2031,  bahwa

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Endeng:  Itikad  Baik  Para  Pihak  Dalam  Melaksanakan  Perjanjian  Kerjasama  (Studi  Pembangunan Pasar Proklamasi Di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)
Kecamatan Rengasdengklok termasuk dalam pengembangan kawasan perkotaan, yang mana  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karawang  dituntut  membangun  lebih  banyak ruang terbuka hijau minimal 20%. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang berencana merelokasi pasar rengasdengklok ke lokasi lain sekitar 800 meter dan telah terbangun pasar proklamasi yang akan menampung seluruh pedagang pasar rengasdengklok  yang dibangun dengan kerjasama pihak sawasta melalui pola Build Operate Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah (BGS). Dalam mendukung upaya pemenuhan  lebih  banyak  ruang  terbuka  hijau,  Bupati  Karawang  telah  menetapkan pasar  rengasdengklok  menjadi  ruang  terbuka  hijau,  yang  nantinya  akan  dibangun taman  hijau  yang  merepresentasikan  citra  rengasdengklok  sebagai  daerah  pangkal perjuangan  sekaligus  citra  estetik  Kabupaten  Karawang  bagi  warga  luar  Karawang yang  singgah,  baik  berwisata  sejarah  maupun  sebagai  investor  di  Kabupaten Karawang.
Proses  relokasi  pedagang  pasar  rengasdengklok  ke  lokasi  pasar  proklamasi dalam pelaksanaannya tidak semulus apa yang telah direncanakan. Terdapat banyak pihak yang berkepentingan dalam bentuk perlawanan para pedagang yang tidak mau direlokasi ke pasar proklamasi. Pemerintah Daerah terus menerus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada para pedagang perihal relokasi pasar rengasdengklok ke pasar proklamasi.
Salah satu alasan para pedagang menolak relokasi adalah terkait harga kios di pasar  proklamasi  yang  dinilai  terlalu  tinggi.  Terkait  hal  ini,  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Karawang  telah  menunjuk  Konsultan  Jasa  Penilai  Publik  untuk  menilai harga  kios  yang  relevan  agar  tidak  memberatkan  para  pedagang.  Disamping  itu, Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karawang  telah  membentuk  Satuan  Tugas  (Satgas) relokasi  pasar  rengasdengklok  ke  pasar  proklamasi  yang  dituangkan  dalam  Surat keputusan  Bupati  yang  bertujuan  untuk  pendampingan  hingga  pelaksanaan  proses relokasi pedagang agar berjalan baik dan terkoordinasi dengan baik.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Endeng:  Itikad  Baik  Para  Pihak  Dalam  Melaksanakan  Perjanjian  Kerjasama  (Studi  Pembangunan Pasar Proklamasi Di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)
Satuan  Tugas  yang  telah  dibentuk  oleh  Bupati  Karawang  tersebut  melibatkan berbagai pihak lintas sektor selain unsur Dinas terkait. Sektor Perbankan, Koperasi, PLN, PDAM juga tergabung dalam satuan tugas yang dibentuk. Perbankan dilibatkan dalam  hal  pengajuan  kredit  kepemilikan  kios  bagi  pedagang.  Bagi  pedagang  yang bermasalah  dengan  sitem  perbankan,  disediakan  koperasi  yang  akan  mewadahi pedagang yang tidak lolos sistem perbankan, dengan tetap mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.
Dengan langkah yang diambil tersebut, diharapkan para pedagang dapat dengan sukarela memindahkan usaha berdagangnya ke pasar proklamasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan langkah yang positif dan selaras antara kebutuhan  pembangunan  daerah  dengan  kebutuhan  masyarakat  yang  terkena  imbas dari pembangunan tersebut.

## D. PENUTUP
Dalam membangun infrastruktur, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan berbagai  pihak, termasuk swasta atau asosiasi  pedagang pasar. Kerjasama semacam itu dapat membantu mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta memberikan manfaat  ekonomi bagi masyarakat.  Selain itu, kerjasama tersebut dapat  membantu  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembangunan, sehingga infrastruktur yang dibangun dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Built  Operate  Transfer  (BOT)  atau  lebih  dikenal  dengan  pola  Bangun  Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama investasi antara Pemerintah dengan pihak swasta/pengembang,  di  mana  pihak  swasta  membangun  dan  mengoperasikan  suatu fasilitas atau proyek infrastruktur untuk jangka waktu tertentu.
Dalam  hal  salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan  sesuai  dengan  yang  telah disepakati  dalam  perjanjian  kerjasama,  para  pihak  dapat  melakukan  mediasi  dan

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Endeng:  Itikad  Baik  Para  Pihak  Dalam  Melaksanakan  Perjanjian  Kerjasama  (Studi  Pembangunan Pasar Proklamasi Di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)
musyawarah dan dapat melakukan gugatan ke penagdilan jika terjadi kebuntuan dalam hal kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.
Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam hal merelokasi pedagang pasar rengasdengklok  ke  pasar  proklamasi  telah  melakukan  berbagai  upaya  agar  secara sukarela  para  pedagang  dapat  pindah  ke  pasar  proklamasi.  Upaya-upaya  tersebut dimaksudkan  agar  pembangunan  daerah  tetap  selaras  dan  berdampingan  dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Bryan A. Garner, 2004, Black’s Law Dictionary, 8th edition, Thomson West, St. Paul Djaja S. Meliala, 1987, Masalah Itikad Baik dalam KUH Perdata, cet. 1, Binacipta,
Bandung  http://e-journal.uajy.ac.id/11423/3/TA142382.pdf,  diakses  pada  31 januari 2023.
P.L.  Wery.  1990,  Perkembangan  Hukum  Tentang  Itikad  Baik  di  Nederland, Percetakan Negara RI. Jakarta.
Reinhard Zimmerman and Simon Whitttaker, 2000, Good Faith in European Contract Law. Cambridge University Press.
Ridwan Khairandy, 2004, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Pascasarjana UI, Jakarta.
Siti  Ismijati  Jenie,  2007,  “Itikad  Baik  Perkembangan  dari  Asas  Hukum  Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=927, diakses tanggal 20 Februari 2023.
Soerjono  soekanto  dan  Sri  Mahmudji.  Penelitian  Hukum  Normatif,Suatu  Tinjauan Singkat.Jakarta.RAjagrafindo Persada. 2003.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1996.
Subekti, 1981, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung.
Sudaryo Soimin, 1994, Status Tanah Dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta.