See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/327746419

## Analisis Kinerja Keuangan dan Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah ( Studi Kasus di Pemerintah Kota Madiun Tahun 2011-2015 )
Article in Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) · August 2017 DOI: 10.32486/aksi.v1i1.102
CITATIONS 2
READS 1,414 3 authors , including:
Some of the authors of this publication are also working on these related projects:
hibah internal View project
Penelitian View project
Tri Lestariningsih Politeknik Negeri Madiun 20 PUBLICATIONS 24 CITATIONS
SEE PROFILE

## Analisis Kinerja Keuangan dan Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah ( Studi Kasus di Pemerintah Kota Madiun Tahun 2011-2015 )
Shinta Noor Anggraeny 1) Ahmad Kudhori 2) Tri Lestariningsih 3)

## Jurusan Komputerisasi Akuntansi Politeknik Negeri Madiun
Abstrak  : Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kinerja  keuangan  yang  diukur  dengan  rasio kemandirian  keuangan,  efisiensi  PAD  dan  derajat  desentralisasi  serta  alokasi  belanja  modal  selalu mengalami kenaikan dari tahun 2011-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang  terdiri  dari  derajat  desentralisasi,  efektivitas  PAD  dan  kemandirian  keuangan  secara  simultan maupun  parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap  alokasi  belanja  modal.  Nilai  a djusted  R 2 sebesar 0,658  hal  ini  menunjukkan  bahwa  sebesar  65,80%  variasi  dari  alokasi  belanja  modal  dapat diterangkan oleh variabel desentralisasi fiskal, efektivitas PAD dan kemandirian keuangan, sedangkan 34,20% diterangkan oleh variabel lain yang  tidak masuk  dalam penelitian ini.
Keyword : Degree of Decentralization, Effectiveness PAD,   Independence   Finance,
Capital Expenditure Allocation.

## PENDAHULUAN
Diberlakukannya  UU  No.  32  tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  UU  No.  33 tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah merupakan  suatu  reformasi  hubungan  antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana otonomi  daerah  merupakan  isu  strategis  dalam konsep pembangunan ekonomi berbasis desentralisasi di Indonesia
Daerah diberi kewenangan yang luas dalam mengelola  berbagai  sumber  daya  yang  dimiliki dengan  harapan  pelaksanaan  otonomi  daerah mampu  mengurangi  ketergantungan  terhadap pemerintah pusat. Belanja modal yang diperuntukkan  dalam  penyediaan  fasilitas  publik merupakan alokasi yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyediakan fasilitas publik.
Perilaku pemerintah daerah dalam mengelola  keuangan  daerah  akan  berpengaruh dalam  proses  penganggaran  daerah,  dimana struktur  anggaran  daerah  mencerminkan  besar kecilnya upaya pemerintah daerah dalam memajukan  pembangunan  daerah,  terutama  jika melihat pada porsi belanja modal.
Alokasi  belanja  modal  yang  ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah diformalkan  dengan  Peraturan  Kepala  Daerah dalam  setiap  tahun.  Salah  satu  pertimbangannya adalah  kondisi  keuangan  seperti  PAD,  total belanja  dan  dana  perimbangan.  Pemerintah daerah  yang  mempunyai  kondisi  keuangan  yang sehat  akan  mempunyai  keleluasaan  yang  lebih besar  untuk  mengalokasikan  sumber  dananya kedalam  belanja,  sehingga  kemungkinan  untuk
menetapkan  alokasi  belanja  modal  bisa  lebih besar,  dan  sebaliknya  apabila  kondisi  keuangan pemerintah  daerah  kecil,  kemungkinan  untuk mengalokasikan kepada belanja modal juga kecil.
Di tingkat daerah, kebijakan pembangunan kota Madiun lebih diarahkan untuk mewujudkan  visi    kota    Madiun  sebagaimana yang  tercantum  dalam  rencana  stratejik  (renstra) kota  Madiun  yaitu  terwujudnya  kota  Madiun sebagai  sentra  perdagangan,  pendidikan  dan industri,  menuju  masyarakat berdaya  dan sejahtera dalam suasana tertib dan aman.
Penelitian serupa telah banyak dilakukan, namun yang membedakan adalah dalam penelitian  ini  menganalisis  kinerja  keuangannya terkait dengan alokasi belanja modal, bukan pada seberapa  besar  pengaruhnya.  Selain  itu,  obyek penelitiannya  yaitu  di  kota  Madiun  serta  data penelitiannya yaitu tahun 2011-2015.
Agency Theory dalam Organisasi Pemerintah Jensen dan Meckling (1976)
mendefinisikan  hubungan  keagenan  sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih ( principal ) menyewa  orang  lain  ( agent )  untuk  melakukan beberapa  jasa  untuk  kepentingan  mereka  dengan mendelegasikan  beberapa  wewenang  pembuatan keputusan kepada agen.
Perilaku oportunistik legislatif dapat terjadi pada dua posisi, yakni sebagai prinsipal dan juga sebagai  agen.  Sebagai  prinsipal  bagi  eksekutif, legislatif  dapat  merealisasikan  kepentingannya dengan  membuat  kebijakan  yang  seolah-olah merupakan  kesepakatan  diantara  kedua  belah pihak,  tetapi  menguntungkan  legislatif  dalam jangka  panjang,  baik  secara  individual  maupun
institusional. Sebagai agen bagi pemilih, perilaku oportunistik legislatif lebih kelihatan jelas.
Dalam penganggaran, legislatif semestinya  membela  kepentingan  pemilihnya dengan  mengakomodasikan  kebutuhan  publik dalam  anggaran.  Usulan  kegiatan  yang  akan dibiayai  dengan  anggaran  seharusnya  didasarkan pada  permasalahan  dan  kebutuhan  masyarakat yang  teridentifikasi  ketika  legislatif  turun  ke lapangan melakukan penjaringan aspirasi masyarakat (Halim dan Syukriy, 2006).

## Otonomi Daerah
Secara  etimologis,  kata  otonomi  berasal dari  bahasa  latin  yaitu auto yang  berarti  sendiri dan nomein yang  berarti  peraturan  atau  undang- undang. Maka autonom dapat diartikan mengatur sendiri,  atau  memerintah  sendiri  dalam  arti  luas adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri (Subrata, 2003).
Menurut pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004, Otonomi  Daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
Meskipun  memberikan  manfaat  positif bagi  pengembangan  daerah,  kebijakan  otonomi dinilai  terlalu  cepat  dilakukan,  terlebih  ditengah- tengah  upaya  daerah  melepaskan  krisis  moneter dan ketidaksiapan pemerintah daerah mengaplikasikan  otonomi  daerah  baik  dari  sisi wawasan,  sumber  daya  manusia,  kapasitas kelembagaan,  maupun  kemampuan  mengelola keuangan daerahnya (Adi, 2007).

## Keuangan Daerah
Keuangan  Daerah  adalah  semua  hak  dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan uang  termasuk  di  dalamnya  segala  bentuk kekayaan  yang  berhubungan  dengan  hak  dan kewajiban  daerah  tersebut,  dalam  kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 1  ayat  5  PP  No.  58  Tahun  2005  dalam  Halim, 2007).
Keuangan  Daerah  dapat  juga  diartikan sebagai  semua  hak  dan  kewajiban  yang  dapat dinilai  dengan  uang,  juga  dengan  segala  satuan, baik  yang  berupa  uang  maupun  barang,  yang dapat  dijadikan  kekayaan  daerah  sepanjang belum di miliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang  lebih  tinggi  serta  pihak-pihak  lain  sesuai ketentuan/peraturan  perundangan  yang  berlaku. (Mamesa, 1995 dalam Halim, 2007).
Sesuai  dengan  Permendagri  No.32  tahun 2011,  Keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan kewajiban  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  serta segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  berupa barang  yang  dapat  dijadikan  milik  daerah berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban tersebut.

## Asas Umum Keuangan Daerah
Berdasarkan  pasal  66  UU  No.  33/2004, asas  umum  pengelolaan  keuangan  daerah  adalah sebagai berikut.
a. Keuangan  daerah  dikelola  secara  tertib,  taat pada  peraturan  perundang-undangan,  efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab    dengan  memperhatikan keadilan,  kepatuhan,  dan  manfaat  untuk masyarakat;
b. APBD, perubahan
APBD,
dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
setiap  tahun  ditetapkan  dengan  Peraturan Daerah;
c. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi;
d. Semua  penerimaan  dan  pengeluaran  daerah dalam  tahun  anggaran  yang    bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD;
e. Surplus  APBD  dapat  digunakan  untuk membiayai pengeluaran daerah tahun anggaran berikutnya; dan
f. Penggunaan  surplus  APBD  dimaksudkan untuk  membentuk  dana  cadangan  atau penyertaan  dalam  perusahaan  daerah  harus memperoleh  persetujuan  terlebih  dahulu  dari DPRD.
Berdasar  Permendagri  No.13  tahun  2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan  bahwa  struktur  APBD  terdiri  atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

## Kinerja Keuangan Daerah
Kinerja  keuangan  daerah  adalah  tingkat pencapaian  dari  suatu  hasil  kerja  di  bidang keuangan  daerah  yang  meliputi  penerimaan  dan belanja  daerah  dengan  menggunakan  indikator keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan atau ketentuan  perundang-undangan  selama  satu periode anggaran (Azhar, 2010).
Kinerja  merupakan  pencapaian  atas  apa yang  direncanakan,  baik  oleh  pribadi  maupun organisasi.  Apabila  pencapaian  sesuai  dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana  dengan  baik.  Apabila  pencapaian melebihi  dari  apa  yang  direncanakan  dapat
dikatakan  kinerjanya  sangat  bagus.  Apabila pencapaian  tidak  sesuai  dengan  apa  yang direncanakan  atau  kurang  dari  apa  yang direncanakan, maka kinerjanya jelek.
Menurut  Halim  (2001)  analisis  kinerja keuangan  adalah  usaha  mengidentifikasi  ciri-ciri keuangan  berdasarkan  laporan  keuangan  yang tersedia.  Dalam  organisasi  pemerintah  untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio  efisiensi,  rasio  pertumbuhan,  dan  rasio keserasian.  Pada  penelitian  ini  yang  digunakan adalah  rasio  kemandirian,  rasio  efektifitas, sedangkan  rasio  pertumbuhan  dan  keserasian tidak  digunakan.  Untuk  itu,  penjelasan  terkait hanya pada rasio kemandirian, rasio efektifitas.
Rasio  kemandirian  keuangan  daerah  atau yang  sering  disebut  sebagai  otonomi  fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber  pendapatan  yang  diperlukan  daerah. Rasio  ini  juga  menggambarkan  ketergantungan pemerintah daerah  terhadap  sumber dana eksternal.  Semakin  tinggi  angka  rasio  ini, menunjukkan  pemerintah  daerah  semakin  tinggi kemandirian  keuangan  daerahnya,  begitu  pula sebaliknya. Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi  penerimaan  PAD  sesuai  dengan yang ditargetkan. Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan  efektif  apabila  rasio  ini  mencapai minimal 1 atau 100%  (Mahmudi, 2007).
Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.  Semakin  tinggi  kontribusi  PAD  maka semakin  tinggi  kemampuan  pemerintah  daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2007).

## Tahapan Analisis Kinerja Keuangan
Menurut Fahmi (2011), dalam
menganalisis  kinerja  keuangan  terdapat  lima tahapan  sebagai berikut :
a. melakukan review terhadap  data  laporan keuangan.
b. melakukan perhitungan
c. melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan yang diperoleh
d. melakukan  penafsiran  terhadap  berbagai permasalahan yang ditemukan
e. mencari dan memberikan pemecahan masalah terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan

## Pengukuran Kinerja Keuangan
Menurut  Afriyani  (2008),  pengukuran kinerja  keuangan  merupakan  analisis  terhadap laporan  keuangan  perusahaan  untuk  mengetahui kelebihan  dan  kelemahan  perusahaan  yang diperoleh  melalui  informasi  dalam  laporan keuangan periode sebelumnya. Untuk menganalisis  laporan  keuangan  salah  satu  cara yang  bisa  digunakan  dengan  menggunakan  rasio keuangan.  Melalui  rasio  keuangan  penilaian terhadap  kinerja  perusahaan  dapat  diketahui untuk kemudian dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

## Rasio Keuangan
Menurut  Fahmi  (2007),  rasio  keuangan digunakan  untuk  melakukan  analisis  terhadap kondisi  keuangan  suatu  perusahaan.  Rasio keuangan  juga  dipakai  untuk  dijadikan  acuan dalam  menganalisis  kondisi  kinerja    keuangan selama  satu  periode.  Analisis  rasio  keuangan dimulai  dengan  laporan  keuangan  dasar,  yaitu neraca,  perhitungan  laba  rugi  dan  laporan  arus kas.

## Hubungan  Rasio  Keuangan  dan  Kinerja Keuangan
Analisis rasio keuangan merupakan instrumen  analisis  prestasi  perusahaan  yang menjelaskan  berbagai  hubungan  dan  indikator keuangan  yang  ditujukan  untuk  menujukkan perubahan  dalam  kondisi  keuangan  atau  prestasi operasi masa lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut, untuk menunjukkan  risiko  dan  peluang  yang  melekat pada perusahaan yang bersangkutan.

## Manfaat Analisis Rasio Keuangan
Manfaat analisis rasio keuangan :
a. analisis  rasio  keuangan  sangat  bermanfaaat untuk  dijadikan  sebagai  alat  untuk  menilai kinerja dan prestasi perusahaan;
b. analisis  rasio  keuangan  saangat  bermanfaat bagi  pihak  manajemen  sebagai  rujukan untuk membuat perencanaan;
c. analisis  rasio  keuangan  dapat  dijadikan sebagai  alat  untuk  mengevaluasi  kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan;
d. analisis rasio keuangan bermanfaat bagi para kreditor dapat digunakan untuk memperkirakan  potensi  resiko  yang  akan dihadapi  dikaitkan  dengan  adanya  jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman; dan
e. analisis  rasio  keuangan  dapat  dijadikan sebagai  penilaian  bagi  pihak stakeholder organisasi.

## Jenis Rasio Keuangan
Analisis  rasio  keuangan  yang  digunakan untuk  melakukan  analisis  terhadap  laporan keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. a. Rasio Kemandirian Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung  dengan  cara  membandingkan  jumlah penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah  pusat  dan  propinsi  serta  pinjaman daerah, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus (Mahmudi, 2010).
Pendapatan Asli Daerah Transfer Pusat + Propinsi + Pinjaman
b. Rasio Efektifitas
Rasio  efektivitas  PAD  dihitung  dengan cara  membandingkan  realisasi  penerimaan  PAD dengan  target  penerimaan  PAD  (dianggarkan). Rasio  ini  menunjukkan  kemampuan  pemerintah daerah  dalam  memobilisasi  penerimaan  PAD sesuai  dengan  yang  ditargetkan.  Kemampuan memperoleh  PAD  dikategorikan  efektif  apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%.

## Realisasi Penerimaan PAD Target Penerimaan PAD
c. Derajat Desentralisasi
Rasio  ini  menunjukkan  derajat  kontibusi PAD  terhadap  total  pendapatan  daerah.  Semakin tinggi kontribusi PAD semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan  desentralisasi.  PAD  merupakan penerimaan  yang  berasal  dari  pajak  daerah, retribusi  daerah  serta  lain-lain  pendapatan  yang sah (Mahmudi, 2010).
Total PAD Total Pendapatan Daerah
d. Rasio Belanja Modal Rasio ini menggambarkan porsi belanja  daerah  yang  dialokasikan  untuk investasi  dalam  bentuk  belanja  modal  pada tahun  anggaran  yang  bersangkutan.  Pada umumnya  proporsi  belanja  modal  terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20 persen
(Mahmudi,  2010).  Rasio  belanja  modal dirumuskan sebagai berikut.

## Realisasi Belanja Modal
Total Belanja Daerah

## Penerimaan Daerah
Penerimaan  daerah  adalah  uang  yang masuk  ke  kas  daerah.  Penerimaan  daerah  dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan  pembiayaan.  nilai.  kekayaan  bersih  dari periode  tahun  bersangkutan.  Pendapatan  daerah adalah  hak  pemerintah  daerah  yang  diakui sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih  dari periode tahun bersangkutan.
Pendapatan  daerah  menurut  Pasal  5  ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 bersumber dari :
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2) Dana Perimbangan; dan
3) Lain-lain pendapatan. Pembiayaan  menurut  pasal  5  ayat  (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bersumber dari.
1) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
2) Penerimaan pinjaman daerah;
3) Dana cadangan daerah; dan
4) Hasil  penjualan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan.

## Belanja Modal
Belanja  Modal  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 50 huruf c Permendagri No 59 Tahun 2007  tentang  Perubahan  Permendagri  Nomor  13 Tahun  2006  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah  digunakan  untuk  pengeluaran  yang dilakukan  dalam  rangka  pengadaan  aset  tetap berwujud  yang  mempunyai  nilai  manfaat  lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
Menurut  Pernyataan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (PSAP)  Nomor  2,  Belanja  Modal adalah  pengeluaran  anggaran  untuk  perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih  dari  satu  periode  akuntansi.  Jenis  belanja modal  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut : 1. Belanja modal tanah 2. Belanja modal mesin dan peralatan
3. Belanja modal gedung dan bangunan
4. Belanja modal jalan
5. Belanja modal fisik lainnya

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  menggunakan metode  kuantitatif  deskriptif,  dimana  data  yang diperoleh  diwujudkan  dalam  bentuk  angka kemudian  menjelaskan  fenomena  atau  kejadian yang ada.
Adapun obyek penelitiannya adalah pemerintah  kota  Madiun  dengan  menggunakan sumber  data  sekunder  yang  didapat  dari  kantor Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah serta website resmi BPK Perwakilan Jawa Timur, dimana  data  laporan  keuangan  yang  digunakan adalah laporan keuangan yang telah diaudit BPK.
Analisa laporan keuangan ini
menggunakan analisa rasio, yaitu rasio kemandirian  daerah,  rasio  efisiensi,  rasio  derajat desentralisasi dan rasio alokasi belanja modal.

## Alur Penelitian
Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Madiun:
- Rasio Kemandirian Daerah - Rasio Efektivitas PAD - Derajat
Desentralisasi - Rasio Belanja
Modal Alokasi Belanja Modal Komitmen Pemerintah Kota Madiun Untuk Menyediakan Infrastruktur Yang Memadai

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan pengolahan data, berikut disajikan ringkasannya.

## Tabel 1. Ringkasan Data Penelitian
Tahun / Rekening 2011 2012 2013 2014 2015 PAD 61.305.077.273,73 72.030.950.610,20 96.011.481.199,59 134.584.344.293,39 164.681.136.058,28 Pendapatan Transfer 467.463.790.043,00 607.166.909.290,00 711.043.455.718,00 779.727.369.746,00 807.490.709.114,00 Target PAD / Anggaran 43.558.839.000,00 55.003.345.000,00 69.595.867.000,00 103.688.114.000,00 128.145.483.000,00 Pendapatan Daerah 528.773.867.316,73 682.101.729.900,20 809.078.381.917,59 938.517.341.039,39 973.919.348.172,28 Belanja Modal 95.674.953.766,00 137.365.906.047,00 180.111.320.995,47 201.533.941.749,00 182.413.227.390,27 Total Belanja Modal 526.846.072.312,60 610.542.091.933,60 775.087.201.814,47 853.473.318.173,68 877.222.801.907,48 Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Keuangan Tahun Kemandirian Keuangan (KK) Efektivitas PAD (EF) Derajat Desentralisasi (DD) Belanja Modal (BM) 2011 13,11 140,74 11,59 18,16 2012 11,86 130,96 10,56 22,50 2013 13,50 137,96 11,87 23,24 2014 17,26 129,80 14,34 23,61 2015 20,39 128,51 16,91 20,79 Rata-Rata 15,23 133,59 21,66 13,05
Berdasar  ringkasan  data  di  atas  dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri  dari  pendapatan  pajak  daerah,  retribusi daerah  dan  pendapatan  bagi  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dari  tahun 2011-2015  selalu  mengalami  kenaikan.  Begitu juga dengan pendapatan transfer, target PAD atau anggaran, belanja modal dan total belanja modal, dari tahun 2011-2015 mengalami kenaikan.
Dari  hasil  perhitungan  rasio  yang  telah dilakukan didapat hasil sebagai berikut : 1.  Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  kota madiun dilihat dari rasio kemandirian keuangan  dari  tahun  2011-2015  selalu mengalami kenaikan, walaupun sempat mengalami  penurunan  pada  tahun  2012.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  kota  Madiun  telah semakin mandiri dalam hal keuangan daerahnya,  sehingga  tidak  banyak  tergantung pada  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat ataupun  dari  pemerintah  provinsi,  namun kalau  dilihat  dari  nilai  rasionya  masih  kecil.
Semakin  tinggi  nilai  rasionya  maka  semakin mandiri pemerintah dalam mengelola keuangannya.
2.  Kinerja  keuangan  pemerintah  kota  Madiun dilihat  dari  efektivitas  pendapatan  asli  daerah mengalami  penurunan  dari  tahun  2011-2015. Namun  secara  keseluruhan  bahwa  dalam penerimaan PAD mampu memobilisasi penggunaannya  sesuai  dengan  target  yang dianggarkan.
3.  Kinerja  keuangan  pemerintah  kota  Madiun dilihat  dari  derajat  desentralisasi,  dari  tahun 2011-2015 mengalami kenaikan, kecuali pada tahun  2012  mengalami  penurunan.  Disini dapat  diartikan  bahwa  kontribusi  PAD terhadap penerimaan daerah masih kecil.
4.  Kinerja  keuangan  pemerintah  kota  Madiun dilihat  dari  belanja  modal  dari  tahun  2011- 2015 mengalami  kenaikan kecuali pada tahun 2015 mengalami penurunan.
Secara
keseluruhan  alokasi  belanja  modal  masih
terlalu  rendah,  sehingga  disini  menunjukkan bahwa alokasi untuk pembangunan infrastruktur  dan  sarana  prasarana  untuk masyarakat masih rendah.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Abdullah, Sukriy & Abdul Halim. 2006. Studi atas  Belanja  Modal  pada  Anggaran Pemerintah  Daerah  dalam  Hubungannya dengan  Belanja  Pemeliharaan  dan  Sumber Pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintahan , 2 (2) : 17-32 [2]  Abdul  Halim  dan  Theresia  Damayanti.  2007. Pengelolaan
Keuangan Daerah . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
[3]  Adi,  Priyo  Hari.  2008.  Transfer  Pemerintah Pusat  Dengan  Upaya  Pajak  Daerah  (Studi Pada  Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  se- Jawa). The  2 nd National  Conference UKWMS . Surabaya.
[4]        Ahmad,  Waluya  Jati.  2006.  Peranan  Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Daerah Tingkat II di  Jawa  Timur). Jurnal  Humanity ,  2:
Fakultas
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. [5]   Ardhini, dan Sri Handayani. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal  Untuk  Pelayanan  Publik  Dalam Perspektif  Teori  Keagenan  (Studi  Pada
Kabupaten  dan  Kota  di  Jawa  Tengah ). Undergraduate Thesis. Universitas
Diponegoro. Semarang.
[6]        Darmayasa,  Nyoman.  2014.  Pengaruh DAU, PAD, dan Belanja Pegawai
Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. Simposium  Nasional  Akuntansi Vokasi  3 .  Padang,  Politeknik  Negeri Padang 12-14 Juni 2014.
[7]        Darwanto,  dan  Yulia  Yustikasari.  2007. Pengaruh Pertumbuhan
Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum  terhadap  Pengalokasian  Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X .
[8]      Fanani, Zaenal, Sri Ningsih dan Hamidah, 2011,    Faktor-Faktor  Penentu  Kualitas Pelaporan  Keuangan  dan  Kepercayaan Investor, SNA XII .
[9]        Hadi  Sasono,  2009.  Peran  Desentralisasi Fiskal  Terhadap  Kinerja  Ekonomi  Di Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Tengah.
Jurnal  Ekonomi  pembangunan  Vol.  10, No.1 , Juni 2009, hal. 103 – 124.
[10]  Halim  dan  Abdullah,  S.  2001. Analisis Diskripsi  Pengaruh  Fiskal  Stress  pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah . Kompak. STIE  Yogyakarta.
[11]    Halim,  Abdul.  2007. Akuntansi  Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba Empat.
[12]    Halim  dan  Abdullah,  S.  2006.  Hubungan dan  Masalah  Keagenan  di  Pemerintahan Daerah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). Jurnal
Akuntansi Pemerintah . Vol.2 No.1: 53-64.
[13]  Halim,  Abdul  dan  Abdullah  Syukriy.  2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Terhadap Belanja  Pemerintah  Daerah  :  Studi  Kasus Kabupaten  /  Kota  di  Jawa  dan  Bali. Simposium  Nasional  Akuntansi  IV ,  1140- 1159.
[14]  Hardiningsih,  Pancawati  dan  Rachmawati Meita Oktaviani. 2013. Determinan
Belanja  Modal  dan Konsekuensi  Terhadap Pendapatan Perkapita. Simposium Nasional Akuntansi  XVI .  Manado,  25-28  September 2013.
[15]  Hendarmin. 2012. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah  Daerah  dan  Investasi  Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi,
Kesempatan  Kerja  dan  Kesejahteraan Masyarakat  di  Kabupaten/Kota  Provinsi
Kalimantan  Barat. Jurnal EKSOS  Volume 8, Nomor 3 , Oktober 2012 hal 144 – 155
[16]  Jensen,  M  dan  Meckling  W.  1976.    Theory of  The  Firm:  Managerial  Behaviour, Agency  Cost  and  Ownership  Structure. Journal of Financial Economics V.3, No.4 : 305-360
[17] Jiwatami, Sandhyakalaning. 2013.  Pengaruh Kemandirian  Daerah,  Dana  Perimbangan, dan  Belanja  Pegawai  terhadap  Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota  di  Indonesia  Periode 2008-2012). Simposium Nasional
Akuntansi  XVI ,  Manado,  25-28  September 2013
[18]  Ketut  Wahyu  Dhyatmika,  Hastarini  Dwi Atmanti.  2013.  Analisis  Ketimpangan Pembangunan  Provinsi  Banten  Pasca Pemekaran. Diponegoro Journal of Economic . Volume 2, Nomor 2.
[19]  Kusnandar,  &  Dodik  Siswantoro.  2012.
Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan  Asli  Daerah,  Sisa  Lebih Pembiayaan  Anggaran,  dan  Luas  Wilayah
terhadap Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X . [20] Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah . Panduan bagi  Eksekutif,  DPRD  dan  Masyarakat dalam  Pengambilan  Keputusan  Ekonomi, Sosial dan Politik. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
[21]  Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah .  Yogyakarta:  Penerbit Andhi.
[22]  Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah. Bandung: Citra Umbara.
[23]    Solikin,  Ikin.  2007.  Hubungan  Pendapatan Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat.
[24] Sonny Yuwono, Dwi Cahyo Utomo, Suheiry Zein,  dan  Azrafiany.  2008. Memahami APBD  dan  Permasalahannya  (Panduan Pengelolaan Keuangan  Daerah) .  Malang: Bayumedia Publishing.
[25]  Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal  dan  Keuangan  Daerah  Dalam Otonomi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
[26]  Suandi,  Ketut  dan  Nyoman  Darmayasa. 2014.  Faktor  Penentu  Alokasi  Belanja
Modal  Dalam  APBD  Pemerintah  Provinsi. Simposium  Nasional  Akuntansi Vokasi  3. Padang,  Politeknik  Negeri  Padang  12-14 Juni 2014.
[27]  Sularso,  Havid  dan  Yanuar  E.  Restianto, 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. Jurnal Media Riset
Akuntansi. Vol.1 No.1. Agustus 2011.
,Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara.
,Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 tentang Pemerintah Daerah.
,Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999 tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Daerah .
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintah  Daerah.Departemen Dalam  Negeri  Republik  Indonesia,  Jakarta 2004.
,  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.