## PEMENUHAN HAK MEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU DI INDONESIA
Muhammad Ihsyan Syarif, Jumadi, Andi Safriani Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : ihsyansyarif@gmail.com

## Abstrak
Penyandang  disabilitas  adalah  orang  yang  memiliki  keterbatasan  fisik,  mental, intelektual  atau  sensorik  dalam  jangka  waktu  lama  yang  dalam  berinteraksi  dengan lingkungan  dan  sikap  masyarakatnya  dapat  menemui  hambatan.  Penulis  ingin  membahas bagaimana langkah-langkah KPU dalam memenuhi hak memilih penyandang disabilitas pada pemilu  di  Indonesia  dengan  melakukan  studi  kasus  di  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU Sulawesi  Selatan).  Pendekatan  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah    Statute  approach  dan Sociologicial  Approach.  Sumber  data  yang  di  gunakan  data  primer  dan  data  sekunder. Metode pengolahan dan analisis data yang di gunakan adalah Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan  kemudian  di  sajikan  secara  deskriptif,  yaitu  menjelaskan,  dan  menggambarkan sesuai  dengan  permasalahan  yang  erat  kaitannya  dengan  penelitian  ini  guna  memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh  gambaran  yang  jelas  dan  dapat  dipelajari  sebaik-baiknya  terkait  apa-apa  saja  hak politik  penyandang  disabilitas  yang  mesti  di  penuhi  oleh  pihak  penyelenggara  agar  para penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan aktif dalam ajang perpolitikan di Indonesia.
Kata Kunci : Disabilitas, Hak Penyandang Disabilitas, Pemilu

## Abstract
Persons  with  disability  is  a  person  who  has  limited  physical,  mental,  intellectual  or sensory  in  a  prolonged  period  of  time  which,  in  interaction  with  the  environment  and  the attitude  of  the  society can  meet  barriers.  The  author  would like  to  discuss  how  the  steps  in fulfilling  the  right  to  choose  people  with  disability  on  the  elections  in  Indonesia  by conducting case studies on Electoral (election commission of South Sulawesi). The research approach  used  in  this  study  is  the  author  of  the  Statute    approach  and  Sociologicial Approach.  The  data  source  on  the  Select  primary  data  and  secondary  data.  Processing method  and  analysis  of  data  on  use  is  Data  that  has  been  retrieved  both  primary  data secondary data as well as processed and analyzed based on the formulation of the problem have been applied later in the present are descriptive, i.e. It explains, outlines, and described in accordance with the problems closely related to this research in order to provide a clear understanding  of  the  results  of  the  research  of  the  directional  and  later,  so  hopefully  can obtained  a  clear  picture  and  can  be  learned  best  related  anything  just  political  rights disabilities disability which must be supplied by the organizer for the persons with disability can participate effectively and actively in the political situation in the Indonesia.
Keywords : Disability, Disabled, Disability Rights, Elections

## Pendahuluan
Sebagaimana  kita  ketahui  hak  asasi  manusia  adalah  hak-hak  yang  dimiliki  oleh setiap  manusia  semata-mata  karena  ia  manusia.  Hak  ini  dimilikinya  bukan  diberikan oleh  masyarakat  atau  berdasarkan  hukum  positif,  melainkan  berdasarkan  martabatnya sebagai manusia. Meskipun manusia terlahir dalam kondisi yang berbeda-beda, berbeda jenis kelamin, ras, agama, suku, budaya dan keanekaragaman lainnya, tetap saja mereka memiliki  hak-hak  tersebut  dimana  bersifat  universal  dan  tidak  dapat  di  cabut  oleh siapapun dan kapanpun.
Universal  Declaration  of  Humasn  Right (DUHAM)  yang  di  proklamasikan  oleh Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  pada  10  Desember  1948  membagi  hak  asasi manusia  menjadi  beberapa  jenis,  yaitu  hak  personal (persional  rights), hak  legal (perlindungan  jaminan  hukum),  hak  subsitensi  (jaminan  adanya  sumber  daya  untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB).
Perkembangan  gagasan  demokrasi  berdampak  pada  meningkatnya  kepentingan untuk  membekali  setiap  orang  dengan  perlindungan  atas  hak  pilihnya (universal suffrage) .  Dalam  beberapa  instrumen  internasional  keberadaan  hak  pilih  diakui  dan dilindungi.  Pasal  21  (3)  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM)  1948, menyatakan,  “kehendak  rakyat  harus  menjadi  dasar  kekuasaan  pemerintah”  kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur serta  dilakukan  menurut  hak  pilih  yang  bersifat  umum,  tidak  membeda-bedakan,  dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.” 1
Begitu  pula,  konversi  internasional  mengenai  hak  sipil  dan  politik  ( international convenant on civil and political rights, ICCPR), yang telah diratifikasi indonesia dengan UU Nomor 12 Tahun 2005, menyebutkan, pada Pasal 25, bahwa;
“Setiap  warga  negara  mempunyai  hak  dan  kesempatan,  tanpa  pembedaan  apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan : (a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil- wakil yang dipilih secara bebas. (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang  jujur,  dan  dengan  hak  pilih  yang  universal  dan  sama  serta  dilakukan  melalui pemungutan  suara  secara  rahasia  untuk  menjamin  kebebasan  dalam  menyatakan kemauan dari para pemilih.” 2
Pemuatan  hak  pilih  dalam  instrumen  international  menunjukkan  bahwa  hak  ini berpotensi  menjadi  senjata  sakti  yang  dimiliki  setiap  warga  negara  dalam  rangka mengimbangi  kebijakan-kebijakan  negara  yang  mengancam  kebebasan  warga  negara untuk  berpartisipasi  dalam  pemilihan  umum.  Hak  pilih  juga  merupakan  gerbang  bagi setiap orang untuk duduk dalam pemerintahan melalui perlakuan yang setara dan tidak ada diskriminatif. Oleh karenanya, memperbincangkan hak pilih tidak terlepas dari dua komponen, yaitu, hak memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be elected). Begitu  pentingnya  makna  perlindungan  hak  pilih  membuat  banyak  negara demokratis  di  dunia  mencantumkannya  sebagai  bagian  dari  hak  warga  negara  dalam konstitusinya. Dari survei yang telah dilakuakan dari 190 konstitusi negara, terdapat 127
1 Terjemahan resmi perserikatan bangsa-bangsa yang dilakukan oleh united nations information centre, indonesia sebagaimana dimuat dalam http;//www.ohchr.org/EN/UDHR/ pages/ language.aspx?langlD=inz .
2 Sebagaimana terjemahan kedalam  bahasa  indonesia dari ICCPR  yang dimuat dalam  lampiran UU  Nomor  5  Tahun  2016  tentang  Pengesahan internatinal  convenanton  civil  and  political  rights (kovenan internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
negara  yang  memuat  hak  pilih  dalam  konstitusinya,  menariknya  adalah  negara indonesia  tidak  termasuk  dalam  daftar  negara-negara  yang  mencantumkan  hak  pilih sebagai hak konstitusional. UUD 1945 tidak memuat secara eksplisit perlindungan hak pilih  warga  negara.  Akan  tetapi,  dalam  beberapa  perkara  konstitusional  yang  telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) ada penegasan tentang hak pilih dalam putusan Nomor  011-017/PPU-I/2003  dan  Nomor  102/PPU-VII/2009  mengangkat  status  hak pilih,  baik  hak  memilih  atau  hak  untuk  dipilih  sebagai  hak  konstitusional.  Pendekatan yang  digunakan  MK  adalah  bahwa  hak  pilih  merupakan  hak  konstitusional  turunan ( derivative  constitutional  right  norm )  dari  hak  atas  kesamaan  kedudukan  dalam pemerintahan  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  28D  ayat  (3)  UUD  1945.  Terdapat pendekatan lain  yang dilakukan MK ketika mengangkat kedudukan suatu hak menjadi hak konstitusional yaitu dengan menyatakan bahwa hak tersebut merupakan hak tersirat. Berbeda halnya dengan hak konstitusional turunan, hak tersirat di tafsirkan dari prinsip- prinsip  umum  yang  tercantum  dalam  konstitusi  seperti  prinsip  negara  hukum  ( rule  of law ) yang di atur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 3 .
Hanya  saja,  berbagai  peraturan  perundang-undangan  terkait  pemilihan  umum tetap  mengatur  berbagai  pembedaan  dan  pembatasan  terkait  pelaksanaan  hak  memilih dan  hak  dipilih.  Ketika  seseorang  warga  hendak  mengajukan  diri  sebagai  kontestan dalam  pemilu  maupun  hendak  ikut  memberikan  suara,  ia  harus  memenuhi  syarat pembedaan  dan  pembatasaan  yang  ditentukan  undang-undang.  Pengaturan  pembedaan dan  pembatasan  dimaksud  akan  berimplikasi  pada  adanya  warga  negara  yang  tidak dapat  mengajukan  diri  sebagai  kandidat  dan  adanya  warga  negara  yang  tidak  dapat menggunkan hak pilihnya.
Pembedaan  dan  pembatasan  dalam  wilayah  memilih  juga  dirasakan  beberapa orang  atau  kelompok  contohnya  seperti  pada  penyandang  disabilitas  yang  belum mendapatkan  hak  memilih  sepenuhnya,  bahkan  dalam  wilayah  asas  pemilihan  yang memuat  6  asas  yaitu;  langsung,  bebas,  Umum,  rahasia,  jujur,  dan  adil.  Adanya kekurangan  yang  mereka  miliki  membuat  mereka  seakan-akan  di  marjinalkan  dalam wilayah  perpolitikan,  walaupun  telah  ada  aturan  yang  mengatur  hak  mereka,  didalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
Kurangnya  perhatian  dari  pihak  pemerintah  dan  pelaksana  pemilahan  umum menjadi  salah  satu  hambatan  bagi  penyandang  disabilitas  untuk  berpartisipasi  dalam moment pemilihan umum, fakta ini membuktikan bahwa rendahnya pengawalan aturan dari pihak terkait dalam pelaksanaannya.
Dikatakan  dalam  ketentuan  umum,  Penyandang  Disabilitas  adalah  setiap  orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan  untuk  berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif  dengan  warga  negara  lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas berbunyi: Ragam Penyandang Disabilitas meliputi: 4 a.  Penyandang Disabilitas fisik; b.  Penyandang Disabilitas intelektual;
3 Munafrizal  Manan  &  Cholidin  Nasir, Kompilasi  Putusan  Pengujian  UU  Oleh  MK,  Putusan yang  Dikabulkan  Tahun  2003-2015, Biro  Rekruitmen  Advokasi  dan  Peningkatan  Kapasitas  Hakim, (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2015) Hlm. 29.
4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang Disabilitas, lihat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 4 tentang Penyandang Disabilitas .
c.  Penyandang Disabilitas mental; dan/atau d.  Penyandang Disabilitas sensorik.
Perlu  digaris  bawahi,  jenis-jenis  disabilitas  sebenarnya  kurang  penting  untuk dibicarakan  dalam  konteks  ini,  meskipun  penting  untuk  memperkaya  wawasan  kita. Yang lebih penting dalam konteks pengujian undang-undang adalah pengakuan bahwa disabilitas  tidak  bisa  menghilangkan  hak  asasi  manusia,  termasuk  hak  untuk  memilih. Soal jenis-jenis disabilitas sebenarnya adalah soal teknis bagaimana agar penyelenggara pemilihan  bisa  memfasilitasi  penyandang  disabilitas  untuk  menggunakan  haknya. Karena  itu,  persoalan  jenis-jenis  dan  bagaimana  prosedur  medis  untuk  memastikan disabilitasnya, bisa kita serahkan kepada penyelenggara pemilihan, seperti yang selama ini sudah mereka lakukan. 5
Penekan  lebih  terhadap  hak  politik  penyandang  disabilitas  dipertegas  pula  pada pasal 5 ayat 1undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa penyandang Disabilitas memiliki Hak politik jadi seharus tidak ada pembatasan  atau  pengecualian  yang  diberikan  kepada  para  penyandang  disabilitas terkait hak politik yang mereka miliki.

## Metode Penelitian
Dalam  pembahasan  penulisan  ini,  diperlukan  data  yang  cukup  sebagai  bahan analisis.  Selanjutnya  untuk  menentukan  data  yang  diperlukan,  maka  digunakan  teknis pengumpulan data sebagai berikut:
1.  Telaah  literatur  difokuskan  pada  refrensi  yang  berkenaan  dengan  judul  penelitian, meliputi  buku-buku  tentang  pembatasan  hak  dipilih  dan  memilih,  perundang- undangan tentang Pilkada, jurnal, majalah, media cetak, maupun dokumen-dokumen lainnya  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  dan  diperoleh  dengan  cara  penelusuran arsip dari berbagai sumber.
2.  Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian  melalui  pengamatan  dan  penginderaan. 6 Observasi  dalam  penelitian  ini dilakukan di Kantor Panwas Kota Makassar.
3.  Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung  dengan  masalah  yang  dibahas,  dalam  hal  ini  adalah  PANWASLU  Kota Makassar.

## Hasil dan Pembahasan
Sebelum penulis menguraikan pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas di sulawesi  selatan,  maka  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  jumlah  Daftar  Pemilih    Tetap (DPT)  penyandang  disabilitas  pada  Pemilu  2019,  Rekap  jumlah  pemilih  disabilitas Provinsi  Sulawesi  Selatan  dari  24  Kabupaten/Kota  pada  Pemilu  tahun  2019,  di kabupaten  kepulauan  selayar  terdapat  868  jiwa,  Bulukumba  1.276  jiwa,  Bantaeng  812 jiwa,  Jeneponto  587  jiwa,  Takalar  855  jiwa,  Gowa  1.536  jiwa,  Sinjai  608  jiwa,  Bone 1.642  jiwa,  Maros  595  jiwa,  Pangkajene  dan  Kepulauan  1.203  jiwa,  Barru  782  jiwa, Soppeng  911  jiwa,  Wajo  806  jiwa,  Sidenreng  Rappang  518  jiwa,  Pinrang  399  jiwa, Enrekang  1.470  jiwa,  Luwu  1.252  jiwa,  Tana  Toraja  725  jiwa,  Luwu  Utara  553  jiwa,
5 Fajri  Nursyamsi  dan  Estu  Dyah  Arifianti, “Aksesibilitas  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah Serentak  Bagi  Warga  Negara  Disabilitas,” Transkrip  Laporan  Penelitian  yang  akan  diterbitkan  dalam Jurnal  di  Universitas  Hasanuddin,  Makassar.  Transkrip  saya  peroleh  dari  para  penulis  melalui  surat elektronik pada Maret 2016.
6 Burhan Bungin, Penelitian Kuantitatif , (jakarta: Kencana, 2009), Hlm. 115.
Luwu Timur 755 jiwa, Toraja Utara 502 jiwa, Makassar 1.150 jiwa, Parepare 465 jiwa, Palolpo  243  jiwa,  dengan  jumlah  total  keseluruhan  pemilih  penyandang  disabilitas Sulawesi Selatan terdapat 9.533 Laki-laki dan 10.980 Perempuan, totalnya 20.513 orang yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Pemilih Tetap pada Pemilu 2019 nantinya. 7
Pembatasan  hak  memilih  penyandang  disabilitas  tidak  terlepas  dari  asas  Pemilu yang dimana terdapat ada 6 asas yaitu; umum, bebas, langsung, jujur, adil dan rahasia. Merujuk dari keenam assas ini dengan memposisikan para penyandang disabilitas yang memiliki  beberapa  jenis,  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  adanya  pembatasan  hak memilih yang mereka rasakan, baik dari segi sarana maupun prasarana.
Pada  proses  sebelum  pemilihan  dilaksanakan  mereka  sudah  merasakan pembatasan tersebut, pada tahapan sosialisai yang diberikan pihak penyelenggara belum merata  kepada  semuanya,  terkhusus  kepada  para  penyandang  disabilitas,  seperti  yang kita ketahui bersama bahwa jika memberikan sosialisasi kepada penyandang disabilitas kita  tidak  dapat  melakukannnya  dengan  cara  umum  seperti  yang  dilakukan  kepada masyarakat  pada  umumnya,  seperti  contoh  pada  penyandang  tuna  rungu  (tuli), memberikan  metode  sosialisai  dengan  metode  seminar  sosialisai  kepada  penyandang tuna rungu (tuli) seakan tidak rasional.
Penyandang  disabilitas  juga  merasakan  beberapa  pembatasan  diwilayah  lainnya seperti  dalam  asas  pemilu  yaitu  pada  asas  kerahasiaan,  dimana  para  penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan dalam proses pemilihan, pada umumnya pendampingan hanya dapat diberikan oleh keluarga pemilih akan tetapi pihak TPS juga menyediakan sarana pendampingan bagi pemilih yang membutuhkannya, ada dua jenis pendampingan  yang  dimaksud  disini  ada  yang  mendampingi  sampai  ke  depan  bilik suara  dan  ada  pula  yang  masuk  sampai  kedalam  bilik  suara,  walaupun  sebelum melakukan  pendampingan  orang  yang  menjadi  pendamping  diberikan  formulir pendamping,  di  dalam  formulir  tersebut  terdapat  pernyataan  pendamping  tak  akan membocorkan  pilihan  pemilih  kepada  siapa  pun,  bahkan  ada  ketentuan  pidana  bagi pendamping yang membocorkan pilihan penyandang disabilitas. 8
Akan tetapi hal ini tidak dapat dijadikan solusi untuk pemenuhan asas kerahasiaan bagi penyandang disabilitas, jikalau berbicara terkait rahasia, rahasia itu bersifat privat atau pribadi, jika sudah ada orang lain yang mengetahui selain dirinya itu sudah bukan rahasia  lagi,  walaupun  langkah  yang  dilakukan  pihak  penyelenggara  ini  adalah  salah satu inovasi atau solusi  yang mereka tawarkan kepada pemilih penyandang disabilitas, demi memberikan layanan yang lebih layak sehingga penyandang disabilitas dapat lebih nyaman  dalam  proses  penyaluran  hak  memilihnya,  perlu  ada  pertimbangan  lebih mengenai  program yang ditawarkan jika perlu pihak penyelenggara membuat program mesti merujuk dari keinginan pihak yang menjadi sasaran program tersebut.
7 Rekap Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  Penyandang  Disabilitas  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Tahun 2019 , Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan.
8 Hasil Wawancara dari Pihak Komisioner KPU Sulawesi Selatan, Syarifuddin Jurdi, Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik , KPU Sulawesi Selatan.

## A. Langkah-Langkah  KPU  dalam  Pemenuhan  Hak  Memilih  Penyandang Disabilitas.
Berdasar kepada undang-undang no. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada  pasal  2  (k)  “perlakuan  khusus”,  pasal  5  ayat  1  (h)  “hak  politik  penyandang disabilitas”  serta  pada  pasal  13  (g)  “memperoleh  Aksesibiltas  pada  sarana  dan Prasarana Pemilu”. Maka peneliti melakukan wawancara kepada pihak KPU sulawesi selatan  terkait  langkah-langkah  apa  saja  yang  dilakukan  KPU  dalam  pemenuhan  hak memilih penyandang disabilitas.
Adapun  langkah  atau  program  yang  dilakukan  KPU  sulawesi  selatan  dalam pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas, sebagai berikut;
a) Pemetaan (Mapping) wilayah.
Pemetaan  wilayah  yang  dimaksud  disini  adalah  memetakan  perkecamatan  untuk mempermudah  proses  pengumpulan  data  serta  untuk  mendapatkan  data  yang  lebih akurat  dari  tiap-tiap  wilayah  makanya  mesti  ada  pemetaan  yang  dilakukan  agar  tidak ada  masyarakat  yang  sampai  tidak  terdaftar  dalam  DPT  terkhusu  untuk  pemilih penyandang disabilitas.

## b) Pendataan yang sama
Proses  pendataan  yang  dilakukan  pihak  penyelenggara  kepada  penyandang disabilitas  terkesan  sama  seperti  pendataan  yang  dilakukan  kepada  masyarakat  pada umumnya,  alasanya  karena  dalam  proses  pendataan  tidak  ada  istilah  pembedaan  atau pengistimewaan karena yang diperlukan dalam peroses pendataan sebagai pemilih tetap hanya memerlukan dua persyaratan yaitu; telah berumur 17 tahun atau lebih dibuktikan dengan  KTP  elektronik  atau  surat  keterangan  dari  catatan  sipil  serta  telah  menikah dibuktikan dengan surat nikah.
c) Akses TPS dipermudah
Maksud dari askses TPS dipermudah bukan dari jarak TPS dari rumah pemilih akan tetapi  sarana  dan  prasana  yang  disediakan  di  TPS  lebih  mempuni  atau  lebih  lengkap, baik itu bagi masyarakat umum maupun masyarakat penyandang disabilitas.
Seperti contohnya KPU telah menyediakan alat bantu bagi penyandang tuna netra, alat  bantu    tersebut  dibuat  menggunakan  huruf  khusus  yang  dapat  dibaca  oleh penyandang  tuna  netra  yaitu  huruf  braille,  untuk  penyandang  tuna  daksa  pihak penyelenggara menyediakan bilik suara khusus yang agak rendah bagi penyandang tuna daksa demi memberikan kenyamanan bagi pemilih dalam proses pemilihan.
Adapun kemudahan lain yang disediakan oleh pihak penyelenggara dan pelaksana pemilu bagi masyarakat diluar disabiltas tetapi memiliki keterbatasan dalam pemenuhan hak  pilihnya  seperti  ibu  yang  baru  melahirkan,  lansia  dan  sakit  parah  (tidak  dapat menuju kelokasi TPS), pihak pelaksana (KPPS dan PPS) harus memberikan pelayanan khusus  berupa  mendatangi  rumah  atau  tempat  tinggal  masyarakat  yang  memiliki kendala  seperti  yang  disebutkan  diatas  dengan  membawa  kertas  suara  yang  bertujuan untuk  memberikan  kemudahan  bagi  mereka  yang  tidak  dapat  memilih  langsung  di tempat pemungutan suara.

## d) Program sosialisasi
Sebelum  pemilu  dilaksanakan,  ada  yang  namanya  tahapan  sosialaisi  untuk masyarakat  baik  untuk  sosialisai  terkait  teknis  penyelenggaraan  pemilu  mapun sosialisasi lainnya.
Pihak  KPU  sulawesi  selatan  dalam  hal  pemenuhan  hak  memilih  penyandang disabilitas,  telah  melakukan  program  sosialisasi  khusus  kepada  pemilih  disabilitas, untuk  mengefektifakan  sosialisasi  ini  pihak  KPU  tidak  menggelar  sosialisasi  terbuka seperti  pada  umumnya  akan  tetapi  pihak  KPU  melakukan  sosialisasi  khusus  kepada komunitas-komunitas  disabilitas  yang  ada  disetiap  daerah  di  sulawesi  selatan  dengan harapan  melakukan  sosialisasi  kepada  komunitas-komunitas  ini  sebagai  bentuk kerjasama  pihak  KPU  dalam  mempermudah  memberikan  pemahaman  serta penggambaran lebih terkait mekanis pemlilihan nantinya, bukan dalam artian KPU tidak ingin disulitkan dengan membuat sosialisasi kepada masyarakat penyandang disabilitas tetapi  dengan  adanya  komunitas-komunitas  ini  dimana  orang-orang  didalamnya  telah mahir  pada  wilayah  tersebut  dapat  mempermudah  dalam  pemenuhan  hak-hak  politik mereka, sekaligus memberikan keleluasaan kepada pihak komunitas dalam menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.
e) Keterlibatan  Disabilitas  dalam  Relawan  Demokrasi  (Relasi)  dan  perangkat pelaksanaan.
Melibatkan  penyandang  disabilitas  dalam  relawan  demokrasi  dan  perangkat pelaksan  pemilu  juga  merupakan  salah  satu  program  yang  dilakukan  KPU  sulawesi selatan  dalam  pemunuhan  hak  mereka  walaupun  agak  berbeda  memilih,  akan  tetapi denagan  dilibatkannya  mereka  pihak  KPU  secara  ridak langsung  ingin  menyampaikan kepada  seluruh  masyarakat  di  sulawesi  selatan  bahwa  tidak  ada  batasan  yang  pernah KPU berikan kepada masyarakat hanya karena ada yang memiliki keterbatasan sehingga kami halangi mereka untuk menetukan pilihan mereka, dengan terlibatnya teman-teman diabilitas  pihak  KPU  berharap  agar  penyandang  disabilitas  lainnya  dapat  termotivasi dan lebih percaya diri dalam melibatakan diri mereka dalam aktifitas politik nantinya.

## Kesimpulan
Dari  rumusan  masalah  yang  diuraikan  sebelumnya  berdasarkan  hasil  penelitian dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  penulis  dapat  menarik  kesimpulan dari pembatasan hak memilih penyandang disabilitas pada pemilu di indonesia, sebagai berikut ;
Adapun  langkah  atau  program  yang  dilakukan  KPU  sulawesi  selatan  dalam pemenuhan  hak  memilih  penyandang  disabilitas,  yaitu,  Pemetaan  (Mapping)  wilayah untuk  membantu  pengumpulan  data  setiap  masyarakat,  Pendataan  yang  sama,  Akses TPS  dipermudah,  Program  sosialisasi,  Keterlibatan  Disabilitas  dalam  Relawan Demokrasi (Relasi) dan perangkat pelaksanaan.
Walaupun  telah  diuraikan  seperti  diatas,  harus  kita  ketahui  bahwa  uraian  tersebut masih  sebuah  program  yang  sementara  di  jalankan  oleh  KPU  Sulawesi  selatan  dalam meningkatkan  jumlah  wajib  pilih  di  Sulawesi  Selatan,  terkait  masalah  keberhasilan
program  tersebut  belum  diketahui  apakah  dapat  memberikan  kesetaraan  bagi penyandang disabilitas dalam hal pemuhan hak memilihnya maupun hak berpolitiknya.
Sebagai  pertimbangan  dalam  pemenuhan  hak  memilih  penyandang  disabilitas pada pemilu, maka pihak penyelenggara wajib menyediakan sarana serta prasarana yang dibutuhkan  penyandang  disabilitas,  cara  mengetahui  kebutuhan  mereka  yaitu  dengan cara  menanyakan  langsung  kepada  penyangdang  disabilitas  terkait  fasilitas  seperti  apa yang dapat membuat mereka nyaman dalam berpartisipasi pada pemilu, sehingga tidak ada lagi yang merasa dibatasi haknya, serta mesti ada pendidikan politik yang diberikan kepada  penyandang  disabilitas  yang  difasilitasi  oleh  pihak  penyelenggara  (KPU)  baik itu  sifatnya  formal  maupun  nonformal,  demi  terwujudnya  kesamarataan  dalam tatanan bermasyarakat.

## Daftar Pustaka
Burhan Bungin, 2009, Penelitian Kuantitatif, jakarta : Kencana.
Fajri  Nursyamsi  dan  Estu  Dyah  Arifianti, “Aksesibilitas  Pemilihan  Umum  Kepala Daerah Serentak Bagi Warga Negara Disabilitas,” Transkrip Laporan Penelitian yang  akan  diterbitkan  dalam  Jurnal  di  Universitas  Hasanuddin,  Makassar. Transkrip  saya  peroleh  dari  para  penulis  melalui  surat  elektronik  pada  Maret 2016.
Hasil  Wawancara  dari  Pihak  Komisioner  KPU  Sulawesi  Selatan, Faisal  Amir, Koordinator  Divisi  Sosialisasi,  Pendidikan  Pemilih  dan  Pengembangan  SDM KPU Sulawesi Selatan.
Hasil  Wawancara  dari  Pihak  Komisioner  KPU  Sulawesi  Selatan, Syarifuddin  Jurdi, Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik, KPU Sulawesi Selatan. http://digilib.uinsuka.ac.id/28267/1/11370076_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR PUSTAKA.pdf . http://repository.radenintan.ac.id/1535/1/Skripsi_Full_DARAMONA.pdf. Letak  Geografis  Sulawesi  Selatan, http://www.uniqpost.com/provinsi-sulawesi-selatan geografis-suku-bahasa-agama-tempat-wisata/ (15 Maret 2019).
Rekap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Penyandang Disabilitas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 , Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang Disabilitas, lihat Undang- undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 4 tentang Penyandang Disabilitas.