## KEBIJAKAN A KEAMANAN A PANGAN A INDONESIA: ANALISIS KEBIJAKAN IMPOR SAPI
DAN a DAGING SAPI DARI AUSTRALIA PERIODE 2013-2017
Abdal 1 , Dan Ismail 2
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2 Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri E-mail: abdal@uinsgd.ac.id ; ismailnurdin@ipdn.ac.id
ABSTRAK. Terjaminnya kebutuhan pangan dalam negeri merupakan kewajiban pemerintah yang diamanatkan oleh konstitusi. Oleh karena itu, jika pasokan pangan domestik tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan nasional, maka langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah adalah melakukan kebijakan impor pangan, salah satunya impor sapi dan daging sapi dari Australia. Riset ini diarahkan untuk melakukan kajian terhadap kebijakan keamanan pangan Indonesia. Kebijakan ini khususnya terkait dengan impor sapi dan daging sapi dari Australia pada periode 2013-2017. Pendekatan kualitatif dan pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dipilih untuk riset ini. Kebijakan impor sapi dan daging sapi dari Australia bertujuan untuk menjamin terpenuhinya tiga variabel keamanan pangan di Indonesia, yaitu ketersediaan pangan; keterjangkauan akses pangan; keterjangkauan harga; dan juga aspek politik.
Kata kunci: analisis kebijakan; keamanan pangan; kebijakan impor; sapi; daging sapi.

## INDONESIAN FOOD SECURITY POLICY: ANALYSIS OF CATTLE AND BEEF IMPORT POLICY FROM AUSTRALIA 2013-2017 PERIOD
ABSTRACT. Guaranteed domestic food needs is a government obligation mandated by the constitution. Therefore, if the domestic food supply is not able to meet national food needs, then the steps that can be taken by the government is to conduct a policy of food imports, one of which is the import of cattle E and beef from E Australia. This research is directed to conduct a study of Indonesia’s E food security policy. This policy is specifically related to cattle and beef imports from Australia E in the 2013-2017 period. A qualitative approach and data collection using documentation studies were selected for this research. The policy to E import cattle and beef from E Australia aims to ensure the fulfillment of three food safety variables in R Indonesia, namely food availability; A affordability f of food access; affordability of prices; and also the political aspect.
Key words: policy analysis; food security; import policy; cattle; beef.

## PENDAHULUAN
Kebijakan ketahanan pangan mencakup dua hal penting, yaitu implementasi program pemerintah dalam mewujudkan ketersediaan pangan yang aman dan ber- kualitas serta kenyamanan bagi masyarakat dalam mem- perolehnya dengan harga yang terjangkau. Ketahanan pangan telah lama menjadi instrumen kebijakan publik dan bagian yang tidak terpisahkan dari diplomasi luar negeri suatu negara (Petranto 2011). Mubyarto (2002), menyatakan bahwa sektor pertanian, termasuk beras di Indonesia, bukan semata-mata masalah ilmiah. Ini berarti produksi beras tidak hanya melibatkan masalah reproduksi dan ekonomi, tetapi juga masalah politik dan sosial.
Menurut Food and Agriculture Organization (FAO)
(2002) food security adalah situasi yang ada ketika semua V orang, setiap saat, mempunyai jangkauan fisik, o sosial dan V ekonomi ke makanan yang c cukup, V aman dan ber- gizi V yang memenuhi kebutuhan makanan mereka dan preferensi m makanan untuk kehidupan V yang aktif dan sehat untuk hidup yang aktif dan sehat. Menurut Maxwell (1996), ketahanan pangan melibatkan akses, kecukupan, kerentanan, dan keberlanjutan. Ketahanan pangan sebagai masalah internasional membutuhkan indikator global. Indikator yang sesuai untuk ketahanan pangan global
harus dapat diandalkan, dapat diulang, dan tersedia untuk sebagian besar negara di dunia. Namun, tidak ada kese- pakatan tentang apa yang optimal untuk ketahanan pangan (Berry, dkk., 2015). KTT Pangan Dunia tahun 2002 mendeklarasikan ketahanan pangan dengan empat bagian penting yaitu, 1) Ketersediaan Pangan. 2 2) Keterjangkauan Pangan. 3 3) Penggunaan pangan dan 4) Stabilitas pangan. Meskipun pendekatan ketahanan pangan yang ideal harus mengkompromikan empat bagian penting, prioritas dan bagian utama dari pendekatan ini adalah ketersediaan pangan. Kriteria ketersediaan pangan harus dapat diakses dan diberikan oleh konsumen bahkan jika harus diimpor dari negara lain lebih penting daripada pertimbangan lain seperti upaya memenuhi pasar nasional dengan produk nasional (Soesilowati 2016).
Daging sapi masih dianggap sebagai jenis makanan mewah bagi sebagian orang di Indonesia. Seiring meningkatnya kelas sosis ekonomi, permintaan akan daging  sapi juga meningkat. Di Indonesia, tingginya permintaan  daging  sapi tidak diikuti oleh peningkatan produktivitas ternak dengan menggunakan teknologi mutakhir dan manajemen pemeliharaan sapi yang baik (Yusdja, dkk. 2004), serta tidak ada kebijakan pelarangan penyembelihan  sapi produktif dan tidak meningkatkan angka kelahiran melalui pencegahan penyakit reproduksi
Kebijakan a Keamanan a Pangan a Indonesia: Analisis Kebijakan Impor Sapi dan a daging Sapi dari Australia Periode 2013-2017 (Abdal, dan Ismail)
(Sudardjat 2003). Hal ini mengakibatkan, menurunnya populasi sapi, sehingga harganya terus meningkat. Selain itu, peternak sapi di negara berkembang harus mampu mencegah sapi mereka terhadap penyakit mulut dan kaki atau PMK (Lubroth 2013).
Ketersediaan  daging  sapi, b baik lokal maupun impor, t terkait erat dengan ketahanan pangan suatu Negara. Ketersediaan daging g sapi di Indonesia sama pen- tingnya d dengan ketersediaan v beras, gula, jagung, telur, unggas, v kedelai, dan lain-lain yang sulit dipisahkan dari politik (Pambagio 2011). Daging sapi merupakan pilihan favorit bagi masyarakat Indonesia karena dianggap membuat kecukupan gizi protein tinggi karena setiap daging memiliki kandungan gizi yang berbeda (Ana, 2011).
Kebijakan pemerintah mengenai impor daging atau ternak adalah implementasi dari salah satu kebijakan dalam paket e ekonomi jilid d IX, yaitu kebijakan n pasokan ternak dan atau produk hewan tertentu (Bapennas 2017). Implementasi impor daging  sapi dari pedagang pengekspor dalam bentuk sapi hidup dan daging beku dilakukan dengan persyaratan wajib bebas penyakit tertentu, pertimbangan jarak antara negara pengekspor dan importir relatif dekat sehingga daging segar dengan masa hidup lebih lama dan Kebijakan ekonomi negara pengekspor yang bersedia membantu bisnis peternakan sapi di Indonesia adalah dalam bentuk alih teknologi dan manajemen sehingga ada nilai tambah bagi peternak sapi di Indonesia.
Negara produsen, khususnya Australia, telah memenuhi tawaran ini. Impor daging sapi mewakili 46% dari konsumsi daging. Perkiraan impor adalah sektor- sektor dengan partisipasi tertinggi, 53 persen daging beku, 43 persen janggut dan total 100 persen. Gambar 1 menunjukkan bahwa impor daging beku terus meningkat hingga 2019. Jika upaya meningkatkan produksi dalam negeri seperti 10 tahun terakhir diprediksi, pada 2019, impor daging beku akan meningkat menjadi 332 ributton dari 2013, yaitu hanya 158 ribu ton atau 110 persen lebih banyak. Pada 2010, impor daging dalam jumlah besar mencapai 338 ribu ton.
Gambar 1. Perkembangan n dan n Proyeksi Impor Daging Sapi Beku periode 2014-2019
Indonesia adalah importir bersih produk ternak dan ternak. Sapi impor terutama sapi untuk penggemukan
dalam negeri oleh tempat pemberian pakan yang telah dirintis sejak 1990-an. Selain itu, impor sapi potong untuk pengembangbiakan induk sapi. Berdasarkan aspek kesehatan hewan, sapi dari Australia terbebas dari Penyakit V Mulut dan V Kuku (PMK) dibandingkan dengan sapi dari negara lainnya. Indonesia adalah pasar potensial bagi Australia untuk mengekspor sapi indukan, yaitu 63% selama 9 tahun terakhir. V Volume impor rata-rata mencapai 433,7 ribu per tahun denganntingkat pertumbuhan V rata-rata 8,3% per tahun (Tabel 1).
Tabel 1. Perkembangan v Volume Impor v Daging Sapi Indo- nesia dari Australia periode 2005-2013
Tahun Impor Indonesia (ekor) Impor Australia (ekor) Pangsa Impor Indonesia (%) 2005 347697 572799 61 2006 386566 634314 61 2007 516992 719462 72 2008 644849 868510 74 2009 772868 954143 81 2010 521002 874916 60 2011 413726 694796 60 2012 278767 619418 45 2013 454152 850923 53 R (% Year) 8.3 6.5 - Mean 433690 678929 63 Sumber: MLA A (2010 dan 2013)
Volume impor daging  sapi Indonesia pada periode 2005-2009 terus mengalami peningkatan. Indonesia pernah menghentikan impor sapi dan daging sapi dari Australia pada Juni 2010 karena masalah kesehatan hewan. Selain itu, adanya program PSDSK pada tahun 2014 menyebabkan volume impor sapi dan daging sapi terus menurun hingga 2012. Sebaliknya, kenaikan harga daging  sapi pada Lebaran 2013, menyebabkan volume impor meningkat lagi pada tahun 2013. Jelas bahwa peningkatan volume impor Indonesia berkorelasi dengan peningkatan ekspor sapid dan daging sapi Australia. Hal ini menunjukkan bahwa  kebijakan impor memengaruhi ketahanan pangan di suatu negara (Rusastra et al. 2008).
Kegiatan impor besar tentu membuka peluang bagi importir untuk mendapatkan keuntungan. Namun, praktik mengimpor sapi diatur secara ketat dalam bentuk pengawasan setiap kegiatan impor sapi melalui Undang- Undang Nomor V 18 Tahun 2009 yang V kemudian disempurnakan dengan UU No. 14 tahun 2014. Praktik bermain harga daging sapi yang cenderung mahal pada pasar oleh importir dan spekulan dengan mengambil keuntungan maksimal masih sering terjadi. Perjanjian curang antara sejumlah politisi Senayan dan bisnis impor ternak menafsirkan hubungan antara impor daging sapi dan isu-isu politik mungkin.
Kebijakan a Keamanan a Pangan a Indonesia: Analisis Kebijakan Impor Sapi dan a daging Sapi dari Australia Periode 2013-2017 (Abdal, dan Ismail)

## METODE
Penelitian ini merupakan a penelitian a kualitatif. Dalam mengumpulkan data, penelitian V ini mengguna- kan studi dokumentasi V dalam bentuk kebijakan terkait dengan ketahanan pangan n Indonesia dalam hal impor daging  sapi dan V sapi, data statistik yang berkaitan dengan V kebutuhan  sapi dan daginh sapi di Indonesia dan V volume impor daging  sapi dan sapi Australia a pada t tahun 2013-2017. Teknik analisis data dilakukan berdasarkan kategori atau pengkodean dan menggunakan kuasi-statistik untuk menganalisis tabel statistik yang diperoleh peneliti, serta uji validitas data yang dilakukan dengan triangulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Indonesia tentang keamanan pangan Ketahanan a pangan menjadi a isu strategis dalam pemenuhan a konsumsi dan kesejahteraan masyarakat yang berbanding lurus dengan a stabilitas ekonomi, sosial dan politik suatu negara. Pemenuhan kebutuhan pangan adalah tantangan serius bagi Indonesia sebagai negara kepulauan  dengan  wilayah  geografis  dan  regional  yang sangat besar. Secara umum, potensi sumber pangan yang dimiliki oleh Indonesia cukup banyak, yaitu ada 77 jenis sumber karbohidrat, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayur-sayuran, 110 jenis rempah- rempah dan rempah-rempah, 40 a jenis bahan minuman, serta 1.260 jenis tanaman obat. ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah a negara yang sangat kaya akan a keanekaragaman a hayati atau yang biasa disebut dengan keanekaragaman hayati yang a meliputi gen, spesies a tanaman, hewan dan a mikroorganisme, serta ekosistem dengan proses ekologis dari bentuk-bentuk kehidupan yang menjadi bagian darinya (Nugrayasa 2015).
Penting dan strategis untuk V dapat direalisasikan oleh semua elemen masyarakat V Indonesia, sehingga dapat menciptakan masyarakat V Indonesia yang berkuali- tas, mandiri, dan V sejahtera melalui ketersediaan pangan yang V cukup, berkualitas, aman, bergizi, beragam, dan merata V di seluruh Indonesia dan terjangkau oleh masya- rakat beli listrik. Pernyataan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah V Republik Indonesia a Nomor 8 tahun 2002 tentang V Ketahanan Pangan. Keamanan dan kualitas pangan berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia dan daya saing negara. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan jaminan kualitas terkait erat dengan peningkatan daya saing bangsa. Seperti yang V disajikan pada V Gambar 2. Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang
Gambar V 2. Peningkatan keamanan pangan dan jaminan kualitas akan mengarah pada peningkatan daya saing bangsa (Hariyadi 2015).
tinggi, sehingga upaya mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapat prioritas untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. Sebuah pernyataan dari informan direktur makanan Departemen Pertanian menyatakan: “Ketahanan pangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan pangan dengan empat dimensi, yaitu ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Makanan yang aman, berkualitas, bergizi, berkontribusi signifikan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat”.
Untuk mewujudkan V ketahanan pangan nasional Indonesia harus mengandalkan V sumber daya pangan lokal yang memiliki keragaman V antar daerah dan harus dihindari ketergantungan pada produksi dan cadangan pangan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebu- tuhan konsumsi pangan dalam negeri, maka makanan tambahan diperlukan dalam bentuk impor pangan atau bantuan makanan dari luar negeri. Kondisi obyektif ketahanan pangan nasional belum mencapai tingkat yang diinginkan. Pengelolaan hasil komoditas pangan belum dimaksimalkan sehingga kondisi ketahanan pangan nasional tetap rapuh (Nunzio 2013). Mengacu pada penilaian para pakar ekonomi yang menjadi anggota forum Economic Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2014, bahwa indeks ketahanan pangan global (IKP) Indonesia berada di peringkat ke-64, urutannya masih di belakang Malaysia (33), kemudian China (38), Thailand (45), Vietnam (55) dan Filipina (63).
Ketahanan pangan juga dapat diimplementasikan melalui kerja sama internasional dalam membina persahabatan antar negara melalui bantuan pangan dan transfer teknologi pemrosesan makanan dari negara- negara yang swasembada pangan ke negara-negara yang defisit atau bahkan tidak aman pangan. Dalam hal ini, diperlukan kerjasama internasional untuk menjalin hubungan dengan negara lain untuk mengatasi masalah pangan secara global. Oleh karena itu, bentuk kerja sama internasional mengenai kebijakan ketahanan pangan ini juga harus menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dimana salah satu bentuk kerjasama disebutkan dalam bidang perdagangan internasional yang tentunya berkaitan dengan impor dan ekspor pangan.
Kebijakan a Keamanan a Pangan a Indonesia: Analisis Kebijakan Impor Sapi dan a daging Sapi dari Australia Periode 2013-2017 (Abdal, dan Ismail)
Keberadaan pernyataan ini dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 tahun 2002 menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengimpor sapi dan sapi dari Australia dalam upaya memenuhi ketahanan pangan Indonesia.
Indikator penting dari kebijakan keamanan pangan adalah bahwa keamanan V pangan dan pengendalian kualitas telah menjadi perhatian global, mengingat bahwa makanan, terutama makanan segar, adalah produk yang memiliki karakteristik tahan lama karena kontaminasi oleh kontaminasi V kimia, fisik, dan mikrobiologis. Keamanan pangan V tidak hanya mempengaruhi kesehatan tetapi juga V menentukan nilai ekonomi dari makanan itu sendiri Keamanan pangan telah menjadi persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam perdagangan V nasional dan internasional karena dukungan V lembaga pengawas keamanan pangan memiliki V peran penting dalam mewujudkan ketersediaan pangan yang aman untuk konsumsi publik. Di Indonesia, V kebijakan keamanan pangan secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang No. 18 V tahun V 2012 tentang Pangan. UU tersebut men- jelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membina dan mengawasi ketahanan pangan di setiap rantai makanan. Menumbuhkan keamanan pangan di setiap rantai makanan adalah tanggung jawab lembaga pengembangan untuk bisnis makanan, misalnya, ketahanan pangan di tingkat budidaya adalah tanggung jawab Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengawasan keamanan pangan dilakukan oleh berbagai lembaga berdasarkan jenis makanan. Untuk makanan olahan, pengawasan dilakukan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan, sedangkan untuk makanan segar, pengawasan dilakukan oleh lembaga pemerintah yang melakukan urusan pemerintahan di Sektor Makanan. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, yang salah satunya mengatur keamanan pangan segar adalah salah satu tugas Badan Keamanan Pangan (BKP). BKP dalam menjalankan fungsi mengawasi keamanan makanan segar.

## Aspek Ketersediaan Pangan
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan cenderung mengalami peningkatan tidak hanya terjadi di Jakarta dan kota-kota besar lainnya tetapi hampir merata di berbagai daerah. Perkembangan positif dalam bisnis perkebunan dan pertambangan telah terjadi di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Industri pariwisata V yang telah berpusat di Bali telah berkembang menjadi V NTB dan beberapa daerah lain sebagai tujuan baru. V Kondisi ini membutuhkan pasokan bahan makanan V berkualitas seperti daging sapi.
Tingginya permintaan daging  sapi tampaknya tidak cukup hanya dengan mengandalkan pasokan
produksi lokal. Ini ditunjukkan oleh kenaikan harga daging sapi dan menipisnya populasi sapi. Oleh karena itu, sebagian dari pasokan dipasok oleh produk impor. Kondisi seperti itu merupakan peluang dan tantangan bagi Indonesia untuk meningkatkan produksi daging sapi lokal. Potensi pasar sebenarnya telah direspon oleh masya-rakat yang didukung oleh program pemerintah, seperti program PSDSK 2014. Program-program yang berasal dari Pemerintah Pusat direspon oleh beberapa Peme-rintah Daerah untuk mengembangkan sapi potong yang didukung oleh dana APBD, seperti Aceh, Riau, dan NTB. Dampak pusat produksi sapi potong tidak hanya terkonsentrasi di daerah konvensional di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, dan NTB, dan NTT. Tetapi sudah mulai berkembang menjadi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Palembang, dan daerah lain dengan mengintegrasikannya ke dalam bisnis perkebunan kelapa sawit dalam bentuk bisnis ternak kelapa sawit terintegrasi. Pola integrasi ini dianggap sangat prospektif karena potensi bahan baku pakan cukup besar yang dapat mengurangi biaya pakan sehingga daya saing bisnis meningkat dan mendorong munculnya bisnis baru oleh peternak, peternak indi- vidual, perusahaan peternak, perusahaan perkebunan dan perkebunan kelapa sawit PTPN.
Tabel 2 menunjukkan V bahwa sebagian populasi sapi dan kerbau sebagian V berada di Pulau Jawa. Data dari kerangka dua kali V (2011 dan 2013) menunjukkan bahwa V populasi  sapi dan kerbau tetap terkonsentrasi di Jawa, V tetapi ada sedikit perubahan arah. Bagian populasi V sapi di Jawa dan Bali menurun sebesar 4,8% dan 0,4%. Sementara di daerah lain meningkat. V Indikasi ini menunjukkan bahwa di masa depan V pengembangan pusat produksi ternak dapat diarahkan ke luar Jawa, terutama dengan mengembangkan pola integrasi antara kelapa sawit dan ternak.
Tabel 2. Distribusi V Populasi Sapi V dan Kerbau Menurut Survei 2011 dan Hasil Sensus 2013
No Daerah 2011 2013 Ekor (%) 1 Sumatera V 3,239.7 (19.4) 2,893.7 (20.4) -346.0 -10.7 2 Java 8,467.9 (50.6) 6,493.7 (45.8) -1,974.2 -23.3 3 Bali 639.8 (3.8) 478.7 (3.4) -161.1 -25.2 4 NTB 791.2 (4.7) 726.9 (5.1) -64.3 -8.1 5 NTT 928.7 (5.6) 929.3 (6.6) 0.6 0.1 6 Kalimatan 479.2 (2.8) 439.1 (3.1) -40.1 -8.4 7 Sulawesi 1,902.4 (11.4) 1,921.6 (13.6) 19.2 1.0 8 Maluku & Papua 277.7 (1.7) 285.3 (2.0) 7.6 2.7 Nasional 16,726.6 (100.0) 14,16.3 (100.0) -2,55.3 -15.3 Sumber: BPS (2011 dan 2013)
Kebijakan a Keamanan a Pangan a Indonesia: Analisis Kebijakan Impor Sapi dan a daging Sapi dari Australia Periode 2013-2017 (Abdal, dan Ismail)
AspekAinfrastruktur pasar ternak telah didukung oleh jaringan pasar mulai dari pusat produksi hingga pusat konsumsi. Jaringan pasar dimulai dari perdagangan sapi di tingkat peternak, pedagang desa atau kecamatan, pedagang antar kabupaten, dan pedagang antar provinsi atau pedagang antar pulau. Beberapa infrastruktur yang tersedia adalah tanah penahan, pasar hewan, rumah jagal, cold storage, karantina, pelabuhan, moda transportasi darat dan laut. Bahkan di Jawa Tengah dan Riau tersedia fasilitas istirahat selama kegiatan transportasi dari pusat produksi ke pusat konsumsi. Proses istirahat sapi dianggap perlu karena, selain memperhatikan aspek kesejahteraan hewan, itu juga dapat mencegah penurunan berat badan sapi selama proses distribusi.
Sebagai importir bersih daging sapi, pasokan utama daging  sapi Indonesia berasal dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Berdasarkan perkembangan produksi dunia, selain memaksimalkan potensi produksi dalam negeri, potensi impor dari ketiga negara tersebut cukup baik. Namun, sejauh ini produksi daging sapi Cina telah diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan negara dengan populasi yang sangat besar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dua negara potensial lainnya adalah Brasil dan India. Masalahnya sampai sekarang adalah bahwa kedua negara menurut Organisasi Kese- hatan Hewan Dunia (OIE) adalah negara-negara yang belum bebas dari penyakit mulut dan kuku sementara Indonesia adalah negara yang bebas dari penyakit PMK dan menganut sistem berbasis negara yang hanya dapat memasukkan sapi hidup dan produk ternak dari negara- negara yang bebas dari penyakit PMK (Tseuoa, dkk., 2012)
Tabel 3. Negara Pengekspor Besar untuk Sapi Hidup di
Dunia, 2014 No V Negara V Ekspor (100 Ekor) 1 V V Mexiko V 1,050 2 V V Canada V 915 3 V V Australia V 620 4 V V Brazil V 550 5 V V EU-27 V 500 6 V V Colombia V 325 7 V V USA V 180 8 V V Uruguay V 90 9 V V New Zealand V 42 10 V China V 23 Sumber: World Bank, 2014
Menurut OIE, setidaknya ada 66 negara (termasuk Indonesia, Australia dan Selandia Baru) yang member- lakukan aturan berbasis negara atau bebas dari PMK, termasuk Albania, Austria, Belarus, Belgia, Belize, Bosnia dan Herzegovina, Brunei, Bulgaria, Kanada, Chili, Kosta Rika, Kroasia, Kuba, Siprus, Republik Ceko, Denmark,
Republik Dominika, ElSalvador, Estonia, Finlandia, Makedonia, Prancis, Jerman, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Hongaria, Islandia, Irlandia, Italia , Jepang, Latvia, Lesotho, Lituania, Luksemburg, Madagaskar, Malta, Mauritius, Meksiko, Montenegro, Belanda, Kaledonia Baru, Nikaragua, Norwegia, Panama, Polandia, Portugal, Rumania, San Marino, Serbia, Singapura, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swiss, Swedia, Ukraina, Inggris, Amerika Serikat dan Venezuela. Namun, semua negara ini relatif jauh dari Indonesia dan kapasitas pasokan ternak dan sapi di negara lain juga terbatas (Nurhayati 2013). OIE mengklasifikasikan status bebas PMK menjadi lima: negara bebas tanpa vaksinasi, negara bebas dengan vaksinasi, zona bebas tanpa vaksinasi, zona bebas dengan vaksinasi, dan kompartemen gratis tanpa vaksinasi. Undang-Undang No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengizinkan impor dari zona bebas penyakit dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2012. Sepuluh negara yang memiliki zona bebas tanpa vaksinasi adalah Argentina, Bolivia, Botswana, Brasil, Kolombia, Malaysia, Moldova, Namibia, Peru dan Filipina. Enam negara memiliki zona bebas dengan vaksinasi: Argentina, Bolivia, Brasil, Kolombia, Peru, dan Turki. Sisanya, 95 negara, di Asia termasuk India, Timur Tengah dan Afrika masih dinyatakan terinfeksi PMK (Naipospos 2014). Pada dasarnya, sistem zona bebas tidak melanggar aturan teknis dan sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE). Jika impor dari zona bebas akan dilakukan, upaya mitigasi risiko harus dilakukan ke tingkat perdagangan yang aman. Zona bebas bukanlah konsep yang tidak dikenal di dunia kesehatan hewan di Indonesia. Kami secara resmi mengenali area bebas rabies atau area bebas brucellosis yang merupakan perwujudan dari konsep tersebut. Namun, dampak dari keberadaan zona bebas membutuhkan anggaran untuk mempertahankan status bebas, terutama pengawasan dan tindakan karantina. Dengan status bebas PMK, Indonesia dapat mengimpor daging beku dari zona bebas dengan persyaratan teknis sesuai dengan standar OIE. Virus PMK sulit bertahan hidup dalam daging, biasanya mengalami inaktivasi 24-72 jam setelah disembelih.
Payung hukum V dalam pasokan sapi dan sapi impor diatur dalam urutan kronologis sebagai berikut; Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Sapi Domestik, Sapi, dan Sapi Siap ke Daging Sapi ke dalam Wilayah Republik N Indonesia telah mengalami beberapa perubahan pada periode 2010-2013. Pada periode itu, Peraturan Menteri Pertanian, terutama sapi, adalah sebagai berikut: 1) Peraturan Menteri Pertanian No. 07 / Permentan / OT.140 / 1/2008 tentang persyaratan dan prosedur untuk masuk dan keluarnya benih, benih, ternak dan sapi potong. 2) Menteri Pertanian No. 52 / Permentan / OT.140 / 9/2011 tentang rekomendasi untuk persetujuan
Kebijakan a Keamanan a Pangan a Indonesia: Analisis Kebijakan Impor Sapi dan a daging Sapi dari Australia Periode 2013-2017 (Abdal, dan Ismail)
impor dan ekspor ternak ke dan di luar wilayah Republik Indonesia, bersama dengan amandemen pertama terhadap Peraturan No. 62/Permentan/OT.140/5/2013; dan per- ubahan kedua dalam Permentan No. 74/Permentan/ OT.140/7/2013. 3) Peraturan Menteri Pertanian No. 85/ Permentan/PD.410/8/2013 tentang impor sapi bakalan, sapi induk, dan sapi siap saji ke dalam wilayah negara Republik Indonesia; seiring dengan perubahan pertama dalam Permentan No. 87/Permentan/PD.410/9/2013; dan perubahan kedua dalam Permentan No. 97/Permentan/ PD.410/9/2013.
Sebelum ketentuan mengenai impor sapi bakalan, induk dan sapu siap untuk disembelih diberlakukan, Kementerian Pertanian mengatur ini menjadi peraturan mengenai persyaratan dan prosedur untuk mengimpor dan mengekspor benih, bibit ternak, dan sapi potong pada tahun 2008. Permentan No 07/2008 digunakan untuk memelihara kelestarian sumber daya genetik dan keamanan biologis dan untuk meningkatkan keragaman genetik ternak; mencegah kemungkinan masuk dan menyebarnya HPHK dan PHMU dan penyakit hewan eksotik ke wilayah Indonesia; menjamin ketersediaan benih, benih, ternak yang berkelanjutan; melindungi konsumen dari benih, bibit ternak, dan sapi potong yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan; dan meningkatkan pendapatan devisa negara.
Selanjutnya, kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai impor daging sapi terdapat dalam Kementerian Pertanian tentang Impor Karkas, Daging, Jeroan, dan atau Produk Olahan ke dalam Wilayah Republik Indonesia yang kemudian menjadi salah satu pedoman penting dalam hal daging sapi. impor dari luar negeri ke Indonesia. Pada dasarnya, tujuan peraturan impor daging sapi adalah untuk mempertahankan status Indonesia yang telah bebas dari penyakit hewan, seperti PMK. Karena itu, kualitas dan gizi daging sapi impor juga menjadi perhatian pemerintah Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat yang meng- konsumsi daging sapi. Untuk periode 2010-2013, berikut ini adalah Menteri Pertanian tentang impor daging sapi: 1) Peraturan Menteri Pertanian No. 20/Permentan/OT.140 / 4/2009 tentang Impor dan Pengawasan Distribusi Karkas, Daging, dan atau Jeroan dari Luar Negeri. 2) Peraturan Menteri Pertanian No. 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi untuk Persetujuan Impor Karkas, Daging, Jeroan, dan  atau Produk Olahan ke dalam Wilayah Republik Indonesia; bersama dengan perubahan mereka dalam Permentan No. 63/Permentan/OT.140/6/2013. 3) Peraturan Menteri Pertanian No. 85/Permentan/ PD.410/8/2013 tentang Impor Karkas, Daging, Jeroan, dan / atau Produk Olahan ke dalam Wilayah Republik Indonesia; bersama dengan perubahan mereka dalam Permentan No. 96/Permentan/PD.410/9/2013.
Permentan No. 20/2009 mengatur impor produk
hewani dengan persyaratan, seperti bangkai raminantia, daging, daging variasi, daging olahan, jeroan, dan persyaratan lainnya. Untuk Permentan ini, tidak hanya membahas daging ruminansia, tetapi juga daging ternak lainnya, seperti unggas dan babi. Kemudian, dalam Permentan No. 50/2011 juga mengatur bangkai sapi, kambing / domba, daging, daging sapi industri, dan jeroan. Sementara itu, Permentan No. 84/2013 juga mengatur produk hewani di atas, dengan ketentuan tambahan seperti pemotongan primer dan pemotongan sekunder.
Implementasi sapi potong dan impor daging sapi dari Australia sebenarnya masih belum ideal dari tujuan yang dimaksudkan, resistensi terhadap sejumlah konten peraturan oleh negara-negara pengekspor menunjukkan upaya pengkondisian sehingga Indonesia akan tetap menjadi negara pengimpor selamanya. Misalnya, pem- batasan konkret pada impor sapi bakalan dengan berat maksimum 350 kg perekor yang diinginkan eksportir tanpa batasan berat tentu menguntungkan bagi eksportir karena harganya akan mahal. Dalam hal kebijakan, selain dari masalah sapi yang tidak dianggap sebagai aset, fakta bahwa kebijakan impor daging sapi di Departemen Perdagangan bukan Kementerian Pertanian CQ, Direk- torat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dianggap membingungkan. Kementerian Pertanian hanya merekomendasikan berapa volume daging yang harus diimpor, operasi impor Kementerian Perdagangan.
Jadi konsekuensinya adalah sapi menjadi komoditas perdagangan, bukan sebagai komoditas ketahanan pangan. Kebijakan mengimpor sapi betina unggul juga sangat sulit untuk peta ketahanan pangan dan peternak lokal. Ini diduga sebagai manuver politik bagi pelobi Australia yang dapat memengaruhi pejabat pembuat keputusan di Jakarta dengan tujuan agar Indonesia terus mengimpor sapi dari Australia. Jika ada sapi unggul yang hanya diimpor sedikit dari total pesanan, sisanya sebagian besar tidak unggul dari dugaan indung telur telah rusak atau disembelih. Sehingga setiap sapi betina hanya bisa memberi maksimal 1 anak sapi atau anak sapi. Masalah krusial lainnya adalah ketidakseimbangan dalam basis data impor dan permintaan daging sapi. Data BPS seringkali tidak sinkron dengan data Kementerian Perdagangan dan juga berbeda dengan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian.

## Aspek Aksesibilitas dan Distribusi
Distribusi kebutuhan pangan yang merata mem- butuhkan distribusi makanan di seluruh Indonesia dari tingkat rumah tangga ke tingkat individu. Oleh karena itu untuk mewujudkan distribusi makanan, perlu untuk mengembangkan transportasi darat, laut dan udara dan melalui pengelolaan sistem distribusi makanan yang dapat menjaga kualitas dan keamanan dan jaminan nutrisi, yang meliputi produksi, perdagangan dan distribusi makanan;
Kebijakan a Keamanan a Pangan a Indonesia: Analisis Kebijakan Impor Sapi dan a daging Sapi dari Australia Periode 2013-2017 (Abdal, dan Ismail)
cadangan makanan; pencegahan dan pengendalian mas- alah makanan; dan penelitian tentang keamanan distribusi makanan.
Aksesibilitas dan distribusi makanan dalam konteks komoditas daging sapi, rantai distribusi daging sapi adalah salah satu faktor penting dalam menciptakan kenyamanan bagi masyarakat untuk mendapatkan pasokan dan layanan penjualan daging sapi dengan harga yang wajar. Hasil penelitian dari para peneliti Pusat Studi Kebijakan Indonesia (CIPS) menilai bahwa rantai distribusi daging sapi di Indonesia terlalu panjang. Hal ini menyebabkan harga di pasar menjadi tinggi secara konsisten, dalam kisaran di atas Rp. 100.000 per kilogram. Lamanya distri- busi daging sapi lokal mempengaruhi harga daging sapi di pasaran karena munculnya biaya tambahan seperti biaya transportasi. Sejauh ini, daging sapi lokal melewati tujuh hingga sembilan tahap sebelum mencapai konsumen. Proses distribusi dimulai dengan petani yang menjual sapi mereka ke pedagang lokal skala kecil atau melalui sapi penggemukan.
Kemudian tempat pemberian pakan memberi makan daging sapi intensif untuk meningkatkan berat sapi dan nilai jual. Tahap berikutnya, ternak dijual lagi ke pedagang lokal berskala besar menggunakan jasa informan untuk mendapatkan harga pasar yang paling aktual, kemudian dijual ke pedagang daerah yang wilayah perdagangannya mencakup beberapa kabupaten, provinsi, dan sejumlah pulau. Setelah itu, dijual ke grosir di rumah jagal, kemudian ke grosir di pasar, ke pengecer dan konsumen. Rantai pasokan yang begitu lama pada akhirnya menghasilkan inefisiensi biaya yang harus ditanggung oleh konsumen.
Berbeda dengan sistem distribusi daging sapi impor, hanya membutuhkan dua titik distribusi untuk menjangkau konsumen. Rantai pasokan ini dibuat karena daging sapi impor siap untuk memasak produk-produk yang tidak membutuhkan hewan penggemukan, rumah pemotongan hewan, dan pedagang di tempat penampungan sapi sebelum dapat dikonsumsi. Informan direktur peternakan mengatakan: “Selain itu, pengembangan ternak di Indo- nesia juga sering menghadapi tantangan, seperti kurangnya kapasitas petani dan kurangnya penguasaan teknik ternak dan teknologi yang efisien”.
Berdasarkan ilustrasi pola rantai pasokan daging, pola rantai pasokan sapi di Indonesia umumnya dimulai dengan peternak besar (tempat penggemukan) hingga penggemukan petani atau dijual langsung ke pedagang besar. Sebanyak 75 persen pedagang besar mendapatkan pasokan ternak dari petani penggemukan dan 25 persen lainnya diambil langsung dari peternak besar (tempat pemberian pakan). Feedlot hanya berkonsentrasi pada pembibitan sehingga untuk mendapatkan ternak siap untuk disembelih, pedagang besar lebih suka membeli petani penggemukan. Pedagang besar kemudian mengirim atau
menjual ternak ke rumah jagal. Beberapa pedagang juga memotong sendiri dengan menyewa pemotong dari RPH.
Ketahanan pangan diwujudkan V ketika semua orang di tingkat individu, rumah V tangga, negara, regional dan global setiap saat memiliki akses fisik dan ekonomi untuk mendapatkan V makanan yang cukup, aman dan bergizi V untuk memenuhi kebutuhan yang terkait dengan preferensi makanan untuk kehidupan yang aktif V dan sehat. Ini konsisten dengan pernyataan FAO tentang V tiga aspek keamanan pangan yang terinspirasi oleh Amartya Sen tentang hak makanan. Tiga aspek makanan yang menjadi dasar bagi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia dari ketersediaan, akses ke keterjangkauan, dan keterjangkauan dalam konteks ini adalah daging sapi dan sapi impor Australia.

## Aspek Keterjangkauan Pangan
Tujuan V memenuhi keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat dilakukan Pemerintah Indonesia dengan strategi V untuk mengimpor sapi dan sapi dari Australia. Harga V daging sapi impor dari Australia cenderung lebih murah daripada harga eceran daging sapi V lokal sehingga diharapkan dapat menstabilkan harga daging sapi nasional. Konsumen daging sapi impor terbesar adalah masyarakat kota besar atau kota besar. Harga V daging sapi ditentukan oleh hokum permintaan dan penawaran. Jika penawaran daging  sapi lebih V rendah dari permintaan, maka harga daging sapi akan naik, dan jika penawaran lebih tinggi dari pada permintaan, maka harga akan turun. Untuk menjaga stabilitas harga, jika produksi lokal masih kurang dari permintaan, maka pemerintah melakukan impor untuk mencukupi pasokan dalam negeri.
Kelangkaan pasokan daging  sapi, dapat dihitung dengan menggunakan perbedaan dalam pendekatan permintaan dan penawaran. Namun, ini tidak mudah dilakukan, karena perkiraan pasokan sapi yang siap untuk disembelih di petani tidak identik dengan ketersediaan daging sapi di pasar. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak dari bisnis peternak sapi belum berorientasi komersial. Pertanian rakyat bermotif untuk ditabung dan cenderung tidak merespon kebutuhan pasar. Demikian juga dalam hal konsumsi, tingkat konsumsi dalam agregat nasional masih merupakan angka yang sangat kasar. Maka, pendekatan lain yang dapat digunakan untuk menentukan kelangkaan pasokan adalah dinamika harga. Harga dapat digunakan sebagai indikator dalam melihat kelangkaan.
Industri  sapi potong di Indonesia saat ini masih bersumber pada peternakan rakyat. Bisnis penggemukan sapi skala besar mulai muncul pada tahun 1991, yang kemudian mampu memasok 30 persen dari permintaan daging sapi nasional. Bisnis-bisnis ini umumnya mengandalkan bibit sapi yang diimpor dari Australia. Namun, keberadaan bisnis ini belum mampu menyeimbangkan permintaan
Kebijakan a Keamanan a Pangan a Indonesia: Analisis Kebijakan Impor Sapi dan a daging Sapi dari Australia Periode 2013-2017 (Abdal, dan Ismail)
dan penawaran akan daging sapi, sehingga kenaikan harga daging sapi tidak bisa dihindari.
Sentra produsen daging sapi yang tersebar di ber- bagai daerah di Indonesia lebih banyak terkonsentrasi di Jakarta dan Jabar membentuk pola distribusi tertentu sehingga harga eceran daging sapi di beberapa daerah di pasar domestik bergerak selaras dengan perbedaan margin tertentu. Namun, sebagai negara pengimpor daging sapi dan  sapi dari Australia dan Selandia Baru, pergerakan harga produsen daging  sapi di Indonesia dengan harga daging sapi di kedua negara cenderung tidak harmonis (Departemen Perdagangan 2006). Harga parietas eceran sapi impor cenderung turun, sementara harga eceran dalam negeri cenderung mengalami kenaikan. Divergensi ini biasanya terjadi dari Juli-November (Badan Litbang Kementerian Perdagangan 2008).
Berbagai faktor dalam biaya sistem perdagangan, seperti tarif, biaya ilegal, penurunan berat badan ternak selama transportasi dan biaya transportasi yang tinggi, meningkatkan biaya pemasaran dan meningkatkan harga daging sapi domestik. Ironisnya, harga daging sapi impor dari daging sapi dan sapi impor akan naik seiring dengan harga daging sapi domestik, sehingga total harga daging sapi akan selalu naik. Faktor lain yang mendorong kenaikan harga daging sapi adalah ketersediaan program distribusi untuk ternak dari berbagai institusi yang dipasok dari pasar hewan domestik. Pedagang dapat memenuhi permintaan ternak dengan meningkatkan harga jual ternak. Kenaikan harga ini meningkatkan harga sapi potong dan meningkatkan harga daging sapi di pasaran. Dalam hal konsumsi berbasis budaya (jenis persiapan dan ketenaran) dan rasa, posisi daging sapi tidak dapat digantikan oleh daging lainnya. Kehadiran daging  sapi selalu diperlukan baik dalam kelompok tinggi dan sedang dan rendah. Perilaku konsumen ini meningkatkan harga daging sapi. Kenaikan harga terutama terjadi sebelum hari libur keagamaan, seperti bulan-bulan lapar dan hari libur. Jika tidak dikendalikan, fenomena ini dapat menyebabkan penipuan pasar. Setidaknya lima operator: peternak, pedagang ternak antar regional, importir ternak dan ternak, konsumen dan pemerintah. Kebijakan pemerintah ditujukan untuk mengelola harga dengan benar dan mencapai stabilitas harga dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

## SIMPULAN
Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk melakukan impor sapi dan daging sapi dari Australia adalah praktek ekonomi liberal, di mana pengusaha memiliki peran utama, sementara pemerintah Indonesia juga memegang kendali utama untuk mengatur dan menentukan kebijakan impor daging sapi dan sapi. Faktor-faktor politik dalam impor daging sapi lebih banyak tentang kepentingan yang
saling bertentangan dari para pihak untuk mendapatkan keuntungan dengan mendorong harga daging sapi men- jadi lebih mahal di pasar dan upaya lobi politik untuk mengamankan kuota impor importir. Sementara itu, Pemerintah Republik Indonesia telah mematuhi kebijakan keamanan pangan dalam hal impor daging sapi dan sapi Australia dengan: 1) Menyediakan sapi dan sapi impor dari Australia sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia. Australia dipilih sebagai negara pengekspor untuk hewan dan produk hewan karena Australia telah bebas dari status PMK dan BSE.
Indonesia juga ingin melindungi kepentingan nasionalnya karena V ternak Indonesia juga telah dibebaskan dari PMK dan BSE sejak tahun 1990 karena itu, Indonesia meng- gunakan kebijakan berbasis negara sesuai dengan V Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan V hewan di Indonesia. memerintahkan untuk melindungi orang Indonesia dari bahaya PMK dan BSE; 2) Mencapai akses fisik ke makanan masyarakat dengan daging sapi dan sapi yang diimpor dari Australia. Tingginya permintaan masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi daging  sapi sementara ketersediaan daging sapi di dalam negeri masih sangat terbatas, membuat para importir daging  sapi dan sapi Indonesia memilih Australia untuk menjadi negara pengekspor sapi dan sapi ke Indonesia. Konsumen daging sapi yang diimpor dari Australia biasanya adalah orang- orang yang bergerak dalam industri, perhotelan, katering, restoran, dan pasar modern; 3) Memenuhi keterjangkauan harga pangan dengan mengimpor sapi dan daging sapi yang diimpor dari Australia. Mengimpor sapi dan sapi dari Australia telah mencapai masyarakat Indonesia dengan kecenderungan harga yang lebih rendah dibandingkan sapi dan sapi lokal. Keberadaan daging  sapi dan sapi impor yang diimpor dari Australia diharapkan dapat menstabilkan harga daging sapi nasional. Sementara itu, konsumen daging sapi impor terbesar adalah masyarakat kota-kota besar di Indonesia atau masyarakat kelas menengah ke atas.

## DAFTAR PUSTAKA
Ana, L.K. (2011). Daging, beda jenis beda gizinya . [Accessed 15 September 2019]. https://lifestyle. kompas.com/read/2011/08/12/1135036/daging. beda.jenis.beda.gizinya?page=all.
Bapennas. (2017). Paket Ekonomi IX: Pemerataan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan Stabilisasi Harga Daging Hingga ke Desa . [Accessed 10 July 2019]. https://bapenas.go.id/berita-dan-siaran- pers/paket-ekonomi-ix-pemerataan-infrastruktur- ketenagalistrikan-danstabilisasi-harga-daging- hingga-ke-desa/
Kebijakan a Keamanan a Pangan a Indonesia: Analisis Kebijakan Impor Sapi dan a daging Sapi dari Australia Periode 2013-2017 (Abdal, dan Ismail)
Berry, E. M., Dernini, S, Burlingame, B, Meybeck, A, & Conforti, P. (2015). Food security and sustainability: can one exist without the other?. Public Health Nutrition 18, (13), 2293-2302.
BPS. (2013). Hasil sensus Pertanian 2013 (Angka Sementara) . Berita Resmi Statistik No. 62/09/Th XVI, 2 September 2013, Jakarta.
BPS. (2011). Rilis Hasil Awal PSPK 2011 . Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian, Jakarta.
Depdag. (2008). Rapat pembahasan Harga daging Sapi . Makalah. Departemen Perdagangan, Jakarta.
Depdag. (2006). Kajian Sistem Distribusi Produk Pertanian, Studi kasus: daging dan Jagung. Kerjasama Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan , Departemen Perdagangan, Jakarta.
FAO. (2002). The State of Food Insecurity in the World 2001 . FAO, Rome.
Hariyadi. P. (2015). Tantangan Ganda Keamanan pangan di Indonesia: Peranan Rekayasa Proses Pangan . Bogor: PT. Penerbit IPB Press.
Lubroth, J. (2013). “Australian Agricultures Biggest Thrid needs a global Approach”, the conversation,
Accesed September 28, 2019.
Maxwell, D. (1996). Measuring Food Insecurity: The Frequency and Severity of Coping Strategies. Food Policy, 21, (3), 291-303
Mubyarto. (2002). Masalah Beras di Indonesia . Yogyakarta: Center for Economic Studies Faculty of Economics UGM.
Naipospos, T. S. P. (2014). Impor Ternak dan Risiko PMK . Bogor: Center for Indonesian Vetenirary Analytical Studies.
Nugrayasa, O. (2015). Tantangan Ketahanan Pangan Indonesia . [Accessed 10 August 2019]. https// stkab.go.id/tantangan-ketahan-pangan-indonesia.
Nunzio, J. D. (2013). Hungry Neighbours? Indonesia’s Food Strategy and Water Security . Australia: Future Directions International Pty Ltd.
Nurhayati, W. (2013). Selain Australia dan Selandia Baru, RI Bisa Impor Sapi dari 63 Negara Ini . [Accessed 10 August  2019].  https://finance.detik.com/berita- ekonomi-bisnis/d-2439337/selain-australia-dan- selandia-baru-ri-bisa-impor-sapi-dari-63-negara-ini.
Pambagio, A. (2011). Politik Ketahanan Pangan VS Sapi Australia . [Accessed 10 July 2019]. https://news. detik.com/kolom/d-1660476/politik-ketahan- pangan-vs-sapi-australia.
Petranto, A. (2011.) Peran Diplomasi dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. Jurnal Diplomasi, 3,
(3), 23-35
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68
Tahun 2002 tentang Pertanahan Pangan.
Rusastra, I. W., Napitupulu, T. A., & Bourgeouis, R.
(2008). The Impact of Support for Imports on Food Security in Indonesia . Bogor: UNESCAP- CAPSA.
Soesilowati, S. (2016). Assessing non Traditional Security Issues between Indonesia and Australia Case study: Food Security. Paper presented in ISA Asia- Pasific  Conference  2016 . Hongkong: The City University of Hongkong.
Sudardjat, S. (2003). Operasional Program Terobosan Menuju Kecukupan Daging Sapi Tahun 2005. Analisis Kebijakan Pertanian, 1, (1), 9-13.
Tseuoa, T., Syaukat, Y., & Hakim, D. B. (2012). The impact of the Australia and New Zealand free trade agreement on the beef industry in Indonesia. Journal of ISSAAS (International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences), 18, (2), 70-82.
Yusdja, Y. R., Sayuti, B., Winarso, I., Sadikin, & Muslim, C. (2004). Pemanfaatan Program dan Strategi Kebijkan Peningkatan Produksi Daging Sapi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian , Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, Bogor.