## PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KEBUDAYAAN

## Ratna Asmarani
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro ratna_asmarani@yahoo.com

## Abstract
This  paper  aims  to  analyze  women  from  a  cultural  perspective  based  on  R.A.  Kartini’s thoughts  and  struggles.  The  focus  of  the  study  is  on  R.A.  Kartini’s  thoughts  and  struggles concerning  the  custom  of  “pingitan”  (seclusion),  non-schooling  culture,  and  polygamy culture  closely  related  to  the  life  of  Javanese  noble  women.  This  paper  also  analyzes  the perspective underlying the thinking and struggle of R.A. Kartini. The last discussion critically analyzes R.A. Kartini’s thoughts and struggles to devise a study of feminism that touches the root  of  Indonesian  culture  which  would  be  very  appropriate  to  study  women's  problems  in local culture. The result of the study shows that the thinking and struggle of R.A. Kartini are sharpened  and  hegemonized  by  Western  thinking  about  emancipation  and  equality  when criticizing  the existence  of  Javanese noble women  in  the custom  of  seclusion, non-schooling culture, and polygamy culture.
Key words : emancipation, equality, custom of seclusion, non-schooling culture, polygamy culture

## 1. Pendahuluan
Bulan  April,  Raden  Ajeng  Kartini, Perempuan  Indonesia.  Inilah  tiga  hal  yang berkaitan.  Sudah  banyak  buku  maupun artikel  yang  membahas  R.A.  Kartini,  baik yang  ditulis  oleh  orang  Indonesia  maupun Belanda, karena beliau memang fenomenal. Kali ini akan dibahas bagaimana
R.A. Kartini melihat
keberadaan perempuan Jawa ningrat dalam adat pingitan, dalam budaya tidak sekolah, dan  dalam  budaya  poligami  dan  apa  yang diperjuangkan  R.A.  Kartini.  Pembahasan berikutnya  adalah  mengapa  R.A.  Kartini mempunyai  penilaian  dan  melakukan pejuangan seperti itu. Selanjutnya pemikiran  R.A.  Kartini  akan  dikritisi dalam upaya mencapai suatu bentuk kajian feminisme  yang  sampai  ke  akar  budaya Indonesia  agar  lebih  tepat  dalam  mengkaji permasalahan  perempuan  dalam  adat  dan budayanya.
2. Habitus R.A. Kartini
Sebelum  membahas  tentang  adat  pingitan, budaya tidak sekolah, dan budaya poligami,  perlu  ditengok  sejenak  budaya Jawa  seperti  apa  yang  menjadi  habitus
Kartini  kecil  yang  nantinya  menjadi  R.A.
Kartini  yang  fenomenal.  R.A.  Kartini (1879-1904)  dilahirkan  di  Mayong  Jepara, Jawa Tengah. Ayahnya,
R.M. Sosroningrat, seorang ningrat yang menikahi perempuan biasa bernama Ngasirah.  Karena  ayahnya  akan  naik jabatan  menjadi  Bupati  Jepara,  disarankan untuk  memiliki  istri  dari  keturunan bangsawan  yang  bisa  menjadi garwa padmi .  Ibu  R.A.  Kartini  karena  dari lingkungan  rakyat  jelata  hanya  bisa menjadi garwa  ampil saja. Garwa  padmi mendampingi  suami  dalam  acara-acara resmi  di  ruang  publik  sementara garwa ampil memiliki kewajiban di dalam rumah kabupaten  (Soeroto,  2001:  22).    Dengan demikian bisa dikatakan bahwa lingkungan Jawa  di  mana  Kartini  kecil  dibesarkan adalah lingkungan bangsawan Jawa
Tengah dengan ayah seorang pejabat Jawa yang  disegani  yang  dalam  kehidupan perkawinannya melakukan poligami.
Diceritakan  bahwa  R.A.  Kartini sudah  menonjol  sejak  kecil:  sudah  bisa berjalan  ketika  baru  delapan  bulan  dan menjelajah  sekeliling  rumah  sejak  usia  9 bulan, sangat aktif, berani, tidak bisa diam,
penuh  pertanyaan  atas  hal-hal  yang dilihatnya,  serta  menjadi  pemimpin  dan panutan  dua  adik  perempuannya  (Soeroto, 2001: 28-29). Kartini kecil juga digambarkan  tidak  nyaman  dengan  tata krama  bangsawan  Jawa  yang  menurutnya bersifat mengikat dan tidak bisa membuatnya  bebas  berkomunikasi  atau mengekspresikan perasaannya, seperti terlihat  dalam  suratnya  kepada  Stella, teman  Belandanya  “…  saya  dinamakan „kuda  kore‟,  kuda  liar,  karena  saya  jarang berjalan  tetapi  selalu  meloncat-loncat  dan berlari-lari;  dan  bagaimana  saya  dimaki- maki,  karena  saya  terlalu  sering  tertawa terbahak-bahak,  yang  dikatakan  „tidak pantas‟  oleh  sebab  memperlihatkan  gigi saya”  (dikutip  dari  Soeroto,  2001:  42). Dengan  kata  lain  budaya  bangsawan  yang menuntut  kepatuhan,  kehalusan  sikap  dan tindakan, serta kepandaian untuk menutupi perasaan kepada para perempuan bangsawan  sedari  kecil  sangatlah  berbeda atau  bisa  dikatakan  bertolak  belakang dengan  karakter  Kartini  yang  bebas  lepas apa  adanya  dan  penuh  pertanyaan  yang menuntut jawaban segera dan lugas.
3. Adat Pingitan/Budaya

## Tidak Sekolah
Kedudukan  ayah  R.A.  Kartini  sebagai Bupati Jepara dan pemikiran progresif sang ayah  memungkinkan  Kartini  dan  semua saudaranya, meskipun pribumi, bisa menikmati  pendidikan  formal  di  sekolah Belanda  “ Europese  Lagere  School ”  yang mayoritas  muridnya  adalah  anak-anak Belanda Indo (Soeroto, 2001: 40). Dengan kata  lain,  Kartini  dan  semua  saudaranya sudah  mengenal  budaya  sekolah  formal meskipun mereka hidup di jaman penjajahan  Belanda  di  mana  fasilitas pendidikan  hanyalah  untuk  anak-anak Belanda Indo. Bersekolah  di  sekolah  Belanda
dengan bahasa pengantar Belanda membuat  Kartini  kecil  yang  pintar  sangat fasih  berbahasa  Belanda.  Bersekolah  juga membuka  wawasan  R.A.  Kartini  yang sejak  kecil  pada  dasarnya  sangat  perseptif
dan  observatif.  Bahasa  Belanda  yang dikuasainya  dengan  baik  memungkinkan R.A.  Kartini  untuk  membaca  buku-buku berbahasa Belanda yang semakin membuka  wawasan  berpikir  beliau  dan memungkinkan berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan teman-teman
Belandanya. Ayah  R.A.  Kartini  yang  sangat progresif tidak pernah melakukan diskriminasi  terhadap  anak-anaknya  baik dari garwa  ampil maupun garwa  padmi , misalnya  semuanya  bersekolah  di  ELS. Namun,  ayah  beliau  tidak  bisa  mengelak dari adat saat itu, yaitu adat pingitan. Yang dimaksud  dengan  adat  pingitan  di  sini adalah  adat/tradisi  Jawa  untuk  anak-anak perempuan  bangsawan  yang  memasuki masa  akhil  balik  di  mana  mereka  dipingit atau  dibatasi  ruang  geraknya.  Perempuan muda  yang  mulai  memasuki  ambang kedewasaan  dilarang  berada  di  ruang publik dan dilarang bercengkerama dengan sembarang orang. Perempuan muda tersebut  dipingit  selama  menunggu  calon suami  yang  bisa  saja  merupakan  pilihan orang tuanya.
R.A. Kartini  yang sudah memasuki usia  12  tahun  dianggap  sudah  masanya memasuki  tradisi  pingitan  ini.  Setelah dikeluarkan  dari  sekolah,  Kartini  dipingit di  rumah  kabupaten  untuk  belajar  menjadi wanita  Jawa  bangsawan  yang  selayaknya. Surat  Kartini  kepada  sahabatnya  nyonya Abendanon  sangat  mewakili  curahan perasaannya tentang terenggutnya
kebebasannya  karena  budaya  pingitan khusus  untuk  perempuan  Jawa  ningrat tersebut:
Ia  memohon  dengan  menangis- nangis kepada ayahnya supaya diperbolehkan  ikut  dengan  kakak- kakaknya  masuk  HBS  di  Semarang. Ia  sanggup  belajar  sekuat  tenaga, sehingga  orang  tuanya  tidak  akan kecewa. Ia berlutut dihadapan ayahnya dan menatap wajah ayahnya dengan  penuh  cemas  menantikan jawabannya. Nafasnya tertahan. Dengan  penuh  kasih  saying  ayahnya
membelai kepalanya, jari-jarinya mengelus-ngelus  rambutnya,  tetapi jawabnya: “tidak” – lirih tetapi tegas (dikutip dari Soeroto, 2001: 47).
Kartini  kecil  yang  sudah  mengenal  dan menikmati  budaya  sekolah  formal  tidak mau  menerima  diskriminasi  berdasarkan gender ini. Ia menginginkan hak bersekolah  dan  melanjutkan  sekolah  yang sama  dengan  kakak-kakaknya  yang  laki- laki.
Ayah R.A. Kartini meskipun berpikiran progresif tidak bisa mengabaikan adat pingitan ini untuk putri- putrinya.  Hal  ini  bisa  dimaknai  sebagai betapa  kuatnya  akar  tradisi  pingitan  ini dalam  kehidupan  para  bangsawan  Jawa. Seorang  ayah  yang  berpikiran  progresif yang  sangat  sayang  pada  Kartini  muda yang  cerdas  dan  bersemangat  melihat dunia  luar  nan  luaspun  tak  sanggup meretas  tradisi  ini  demi  putri  tercintanya. Mungkin kedudukan sebagai pejabat daerah  semakin  membatasi  beliau  untuk mengambil  keputusan  yang  berseberangan dengan  budaya  kaum  bangsawan  Jawa yang  harus  dijunjung  tinggi  tersebut. Apapun  alasannya,  tradisi  pingitan  tidak terelakkan  dan  Kartini  sudah  berada  di dalamnya,  berusaha  menggapai  dunia  luar dan  menyuarakan  protesnya  melalui  surat- surat.
Kartini muda menilai bahwa budaya  Jawa  untuk  perempuan  ningrat sangat mengungkung seperti yang disuarakannya  dalam  surat  kepada  Stella: “Peduli apa aku dengan segala tata cara itu. Segala  peraturan-peraturan,  semua  itu bikinan manusia, dan menyiksa diriku saja! Kau tidak dapat membayangkan bagaimana  rumitnya  etiket  di  dunia keningratan  Jawa  itu”  (dikutip  dari Soeroto,  2001:  76).  Beliau  membuat terobosan-terobosan  dalam  budaya  kaum bangsawan  Jawa  dengan,  salah  satunya, menghapus  tatakrama  yang  berlebihan yang  diberlakukan  antara  saudara  yang lebih  muda  ke  saudara  tua.  Kartini  ingin bergaul  dengan  bebas  dan  dekat  dengan
adik-adiknya sehingga ia dicintai bukannya ditakuti  oleh  adik-adik  perempuannya. Tindakan  dan  pemikiran  Kartini  muda  ini termasuk  „revolusioner‟  (Soeroto,  2001: 74-75).
Kekukuhan  Kartini  muda  untuk melakukan  perubahan  terhadap  budaya Jawa  yang  dinilainya  sangat  membatasi perempuan  ningrat  lama-lama  melunakkan hati sang Ayah dalam melakukan pingitan. Kartini muda dan adik-adik perempuannya dibebaskan dari pingitan dan diperbolehkan ikut sang Ayah bepergian ke daerah-daerah (Soeroto, 2001: 94).
Tindakan  sang  Ayah  ini  merupakan terobosan  terhadap  budaya  Jawa  ningrat karena  biasanya  anak  perempuan  yang dipingit hanya meninggalkan tempat pingitan  kalau  sudah  ada  yang  meminang. Kunjungan  ini  membuat  Kartini  muda semakin mengetahui bahwa banyak perempuan  muda  Jawa  ningrat  yang  tidak bersekolah  formal  seperti  dirinya  dan saudara-saudaranya.
Fokus  keprihatinan  Kartini  muda adalah  pada  budaya  tidak  bersekolah  bagi perempuan  Jawa  ningrat  ini.  Tidak  semua anak  bangsawan  pribumi  bisa  bersekolah di sekolah Belanda karena adanya persyaratan  mampu  berbahasa  Belanda dengan fasih. Kartini muda ingin mendobrak budaya tidak bersekolah formal terutama  bagi  kaum  perempuan  Jawa ningrat.  Beliau  ingin  kaum  perempuan memiliki  kesempatan  untuk  mengenyam pendidikan  agar  wawasan  mereka  terbuka dan mendukung kemampuan mereka untuk mendidik  anak-anak  mereka  di  kemudian hari.  Surat  R.A.  Kartini  ke  nyonya  N.  van Kol menggambarkan dengan jelas cita-cita beliau:  “Karena  saya  yakin  sedalam- dalamnya  bahwa  wanita  dapat  memberi pengaruh  besar  kepada  masyarakat,  maka tidak  ada  yang  lebih  saya  inginkan daripada  menjadi  guru,  agar  supaya  kelak dapat  mendidik  gadis-gadis  dari  para pejabat  tinggi  kita”  (dikutip  dari  Soeroto, 2001: 60).
R.A. Kartini ingin
menumbuhkan  budaya  bersekolah  formal bagi  perempuan  Jawa  ningrat  sehingga
perjuangan  beliau  sering  disebut  sebagai perjuangan  untuk  emansipasi  perempuan,
perjuangan untuk
membebaskan perempuan  dari  budaya  tidak  bersekolah yang  mengungkung  perempuan  Jawa ningrat terutama pada masa itu.
Sekolah  untuk  para  perempuan Jawa  yang  menjadi  impian  R.A.  Kartini akhirnya terwujud di Jepara dan mendapatkan  dukungan  ayahanda  dan calon suami, R.A. Joyo Adiningrat, Bupati Rembang. Sekolah ini masih khusus untuk putri-putri  pejabat  Jawa  namun  pelajaran yang diberikan dirancang oleh R.A. Kartini sendiri  dengan  tidak  mengesampingkan ketrampilan  untuk  perempuan.  Sekolah Kartini  yang  tidak  mengikuti  pola  sekolah pemerintah Hindia Belanda tersebut ternyata  mendapatkan  sambutan  yang bagus sehingga muridnya bertambah (Soeroto,  2001:  294).    Inilah  embrio sekolah-sekolah Kartini kemudian. Ini juga merupakan  embrio  budaya  bersekolah model Kartini yang perlahan-lahan mendobrak  budaya  tidak  bersekolah  bagi anak-anak  perempuan  Jawa  dari  kalangan ningrat sekalipun.

## 4. Budaya Poligami
Lingkungan  budaya  Jawa  ningrat  di  mana R.A. Kartini hidup tidak hanya mengenalkan beliau dengan tradisi pingitannya,  namun  juga  mengenalkan beliau  pada  budaya  poligami  di  kalangan ningrat.  Ayah  R.A.  Kartini  sendiri  juga berpoligami  dan  R.A.  Kartini  berasal  dari ibu  yang garwa  ampil .  R.A.  Kartini  yang cerdas  dan  perseptif  tentu  tidak  luput mengamati  bahwa  kedudukan  dua  istri ayahnya tersebut tidak sama. Kartini muda yang  membenci  poligami  tentu  saja mengalami  konflik  batin  karena  ayah tercinta  yang sangat  dihormatinya ternyata berpoligami.  Surat  Kartini  muda  kepada Stella menunjukkan ketidak-setujuan beliau  pada  poligami  di  mana  istri  tidak memiliki kemampuan untuk mencegahnya:
Tetapi  bagaimana  kehidupan  bisa harmonis, jika ada peraturan- peraturan perkawinan seperti
sekarang?  Apakah  orang  dengan sendirinya tidak menjadi benci kepada  perkawinan  yang  tidak  adil terhadap wanita itu? Tiap-tiap wanita dalam  masyarakat  tahu.  Bahwa  ia bukan  satu-satunya.  Dan  bahwa  kini atau  besok  suaminya  bisa  pulang dengan membawa seorang atau lebih wanita  lain  yang  mempunyai  hak yang sama terhadap suaminya, karena  menurut  peraturan  agama mereka  juga  isterinya  yang  sah! (dikutip dari Soeroto, 2001: 59-60).
Tidak  berdaya  untuk  melakukan pendobrakan  terhadap  budaya  yang  sangat umum  di  kalangan  pejabat  Jawa  ningrat tersebut,  Kartini  muda  yang  kritis  mulai menganalisis keadaan tersebut. Ada temuan  yang  cukup  melegakan.  Temuan yang  pertama  adalah  bahwa  ayahnya berpoligami  karena  ada  aturan  tak  tertulis yang harus dipatuhi oleh para pejabat Jawa yang rata-rata dari kaum ningrat:
Peraturan pemerintah Hindia Belanda  …  Untuk  dapat  diangkat menjadi bupati, seorang calon bupati harus  didampingi  oleh  seorang  istri dari  kalangan  ningrat  juga.  Ini berhubungan dengan prinsip
“pewarisan”  ( erfopvolging ) yang menentukan  supaya  putra  yang  akan menggantikan  menjadi  bupati  juga lahir  dari  istri  kalangan  ningrat (Soeroto, 2001: 58).
Yang  bisa  dikatakan  di  sini  adalah  bahwa budaya  poligami  yang  umum  dilakukan  di kalangan  bangsawan  Jawa  ternyata  sedikit banyak dikuatkan oleh peraturan pemerintah  kolonial.  Temuan  kedua  yang agak  meredakan  konflik  batin  Kartini muda  adalah  kenyataan  bahwa  sang  ayah memperlakukan  kedua  istri  dan  anak-anak dari kedua istri dengan adil sehingga tidak muncul konflik (Soeroto, 2001: 59).
Meskipun tidak berdaya menentang budaya poligami, Kartini tetap
menyuarakan  kritikannya  terhadap  apa yang  beliau  yakini  sebagai  kawin  paksa
yang  sering  dialami  perempuan  setelah tradisi pingitan, jabatan
yang memungkinkan  poligami,  dan  penderitaan perempuan  yang  disembunyikan  di  balik wajah  yang  tenang.  Surat  kepada  Stella jelas menunjukkan hal-hal tersebut:
Dalam  dunia  wanita  Jawa  sekarang terdapat  banyak  penderitaan  yang menyedihkan. Satu-satunya jalan yang  terbuka  bagi  gadis  Jawa terutama dari kalangan ningrat, ialah:
kawin …
Jabatan yang harus dikerjakan dengan syarat-syarat yang merendahkan dan mencemarkan bagi wanita-wanita  kita.  Atas  perintah bapak  atau  paman  atau  kakaknya, seorang  gadis  harus  siap  untuk mengikuti  seorang  laki-laki  yang tidak  pernah  dikenalnya,  yang  tidak jarang  telah  mempunyai  istri  dan anak-anak. Pendapatnya tidak ditanya, ia harus menurut saja. Kita  semua  tahu  penderitaan  wanita kita  dari  jauh  dan  dari  dekat,  yang disebabkan  oleh  peraturan  yang mengenakkan  bagi  kaum  laki-laki, tetapi yang bagi wanita begitu kejam. ……….
Tetapi  mereka  hanya  menderita dengan berdiam diri. Mereka menyesuaikan  diri,  karena  tidak berdaya,  disebabkan  oleh  kurang pengetahuan dan kebodohan (dikutip dari Soeroto, 2001: 61).
Kartini  muda  juga  sadar  bahwa  ia  bisa mengalami  nasib  yang  sama  dan  tidak dapat  menolak:  “…  sewaktu-waktu  Ayah dapat saja  mengawinkan aku dengan  siapa saja yang tak kukenal sebelumnya … Aku mau  merdeka  supaya  tidak  terpaksa  untuk kawin!  Tetapi  kami  diharuskan  kawin  … KAWIN!  Sebab  tidak  kawin  itu  suatu noda.  Noda  terbesar  bagi  keluarga” (dikutip dari Soeroto, 2001: 68 dari DDTL, hal.4).  Beliau  yang  saat  itu  sangat meyakini  bahwa  perkawinan  apalagi  yang poligamis  hanya  membawa  penderitaan bagi  perempuan  kemudian  memutuskan
untuk  tidak  menikah.  Inilah  cuplikan suratnya  kepada  Stella:  “Pekerjaan  yang paling  rendah  sekalipun,  jika  saja  dapat melindungi  aku  dari  perkawinan  dan membuat  aku  merdeka,  akan  kuterima dengan senang hati” (dikutip dari Soeroto, 2001: 97). Kartini muda sadar betul bahwa ia  berada  dalam  posisi  memberontak, memberontak  terhadap  adat  dan  budaya Jawa  ningrat  dan  beliau  sadar  betul  atas konsekuensi yang harus dihadapinya.
Datangnya  lamaran  dari  bupati Rembang  yang  duda  dengan  6  anak  yang meminang  R.A.  Kartini  sebagai garwa padmi di  saat  cita-cita  Kartini  untuk mendirikan  sekolah  perempuan  mulai terlaksana,  membuat  R.A.  Kartini  berada dalam  posisi  dilematis.  Bagaimanapun beliau  adalah  perempuan  Jawa  ningrat yang  hidup  dalam  budaya  Jawa  ningrat yang sudah begitu mengakar kuat. Meskipun  beliau  tidak  ingin  menikah, namun status tidak menikah bagi perempuan bukanlah status yang membanggakan  bagi  keluarga  besarnya. Beliau  tidak  ingin  membuat  keluarga bupati  Jepara  menanggung  kekecewaan dan  malu  kalau  beliau  menolak  lamaran bupati Rembang.
Pertama-tama,  beliau  menimbang untung  ruginya  kalau  menikah  dengan bupati  Rembang:  “Kalau  Bupati  Rembang itu  seperti  digambarkan  oleh  Ayah,  maka sebagai  istri  bupati  ia  akan  lebih  cepat dapat melaksanakan cita-citanya. Apa yang mungkin tidak dapat diterima oleh masyarakat  dari  seorang  wanita  mandiri, akan  mudah  diterima  dari  seorang  istri bupati,  wanita  yang  sudah  menikah” (Soeroto,  2001:  309).  Kemudian  beliau mengajukan syarat-syarat sebelum bersedia menikah.  Syarat-syarat  tersebut  membuat kedudukan  R.A.  Kartini  lebih  seimbang dengan  suaminya.  Syarat-syarat  tersebut berkaitan dengan cita-cita R.A. Kartini dan dengan  adat  pernikahan.    Syarat  yang berkaitan dengan cita-cita adalah:
Pertama: bahwa Bupati Rembang menyetujui gagasan-
gagasan  dan  cita-cita  Kartini  seperti telah diketahui oleh Ayah dan Ibu;
Kedua:  bahwa  di  kabupaten Rembang Kartini juga diperbolehkan membuka  sekolah  dan  mengajar putri-putri  para  pejabat  di  sana seperti  yang  telah  dikerjakan  di Jepara (Soeroto, 2001: 311).
Sedangkan  syarat  yang  berkaitan  dengan perkawinan  yang  membuat  R.A.  Kartini kurang  lebih  setara  dengan  suaminya adalah  “tidak  akan  diadakan  upacara berlutut  dan  menyembah  kaki  mempelai pria.  Satu  syarat  lagi,  yaitu  ia  akan  bicara dalam  bahasa  Jawa  “ngoko”  dengan suaminya”  (dikutip  dari  Soeroto,  2001: 59).  Namun  ada  fakta  yang  tidak  bisa dilupakan  yaitu  bahwa  bupati  Rembang ternyata  memiliki  tiga garwa  ampil (Soeroto,  2001:  338).  Memang  R.A. Kartini  menggantikan garwa  padmi yang meninggal,  namun  beliau  ternyata  tetap terjebak dalam perkawinan poligamis yang dikritisinya selama ini.
Dari  sini  bisa  dikatakan  bahwa budaya  poligamis  di  kalangan  bangsawan Jawa  sangatlah  kuat  pada  masa  R.A. Kartini  (bahkan  mungkin  masih  tetap  kuat sampai  masa  sekarang  dan  merambah  ke kalangan  bukan  bangsawan).  Sekritis apapun  R.A.  Kartini,  beliau  tetap  seorang perempuan  yang  pada  masa  itu  berada dalam posisi yang lemah. Adat dan budaya Jawa  ningrat  serta  peran  orang  tua  yang melanggengkan  adat  dan  budaya  Jawa ningrat  terlalu  kuat  bagi  seorang  R.A. Kartini  yang  kritis  untuk  mendobraknya. Yang  bisa  dilakukan  adalah  bernegosiasi, berusaha  menyetarakan  posisi  istri  dalam perkawinan.  Syarat-syarat  R.A.  Kartini menjelang pernikahan adalah upaya penyetaraan  tersebut,  selebihnya  adalah kehidupan  perkawinan  yang  poligamis yang  harus  dijalaninya,  meskipun  hanya sangat  singkat  karena  ajal  menjelang setelah melahirkan anak lelaki pertama.
5. R.A.  Kartini  dan  Feminisme  (di) Indonesia
Pikiran-pikiran kritis Kartini muda tentang posisi perempuan Jawa  ningrat  dalam adat pingitan,  budaya  tidak  bersekolah  formal, dan budaya poligami sangat mencengangkan  karena  muncul  pada jaman  ketika  budaya  berpikir  kritis  dan menyuarakannya belumlah umum dilakukan  oleh  perempuan  Jawa  ningrat yang  hidup  dalam  tradisi  Jawa  ningrat yang  kental.  Pemikiran  kritis  R.A.  Kartini ini didukung oleh lingkungannya, terutama ayahnya, yang mengutamakan kemampuan berbahasa  Belanda  bagi  anak-anaknya sehingga membuka kesempatan bagi Kartini  muda  untuk  bersekolah  formal  di sekolah  Belanda.  Kekritisan  R.A.  Kartini semakin  terasah  dari  buku-buku  berbahasa Belanda yang dibacanya dengan tuntas dan dari  pergaulan  dan  diskusi-diskusi  baik secara  langsung  ataupun  melalui  surat- menyurat dengan teman-teman Belandanya.
Dari  sini  bisa  dikatakan  bahwa pemikiran  R.A.  Kartini  terbentuk,  terasah, terpengaruh,  terhegemoni  oleh  budaya berpikir Barat (Belanda). Dengan kata lain R.A.  Kartini  menggunakan  perspektif Barat  untuk  melihat,  menilai,  mengkritisi keberadaan  dan  posisi  perempuan  Jawa ningrat  dalam  adat  pingitan,  budaya  tidak bersekolah  formal,  dan  budaya  poligami. Karena  menggunakan  perspektif  Barat yang berpijak pada  kultur Barat  yang jelas berbeda dari kultur  Timur,  terutama kultur Jawa  ningrat,  maka  penilaian  R.A.  Kartini menjadi sangat khas.
Adat  pingitan  untuk  perempuan muda  Jawa  ningrat  dikritisi  beliau  sebagai adat yang mengungkung kebebasan perempuan  Jawa  ningrat  dan  mengarah pada  perkawinan  paksa.  Budaya  tidak bersekolah formal, seperti beliau bersekolah  di  sekolah  Belanda,  juga menjadi  fokus  keprihatinan  R.A.  Kartini. Perkawinan poligamis juga ditentang keras oleh  R.A.  Kartini  yang  melihat  dari perspektif Barat dengan perkawinan monogamisnya,  karena  dari  kacamata beliau  hanya  membawa  penderitaan  bagi perempuan.
Ide dasar dari pemikiran kritis R.A. Kartini  (dengan  menggunakan  perspektif Barat) adalah adanya ketidak-bebasan yang dialami  perempuan  Jawa  ningrat  yang terkandung  dalam  adat  pingitan,  budaya tidak sekolah, dan budaya poligami. Beliau menginginkan  adanya  emansipasi  atau kebebasan  bagi  perempuan  Jawa  ningrat sehingga  perempuan  Jawa  ningrat  bisa bebas  dari  pingitan,  bebas  bersekolah formal,  dan    bebas  dari  ikatan  perkawinan poligamis.  Pemikiran  tentang  emansipasi ini terlihat dari surat beliau ke Stella:
Bukan  hanya  suara-suara  dari  luar, dari Eropa, yang sampai kepada saya yang menyebabkan saya ingin merobah keadaan sekarang ini. Sejak saya masih kanak-kanak, pada waktu kata „emansipasi‟ belum  mempunyai arti  apa-apa  bagi  saya  dan  tulisan- tulisan  mengenai  itu  masih  jauh  di luar jangkauan saya, dalam hati saya sudah  timbul  keinginan  yang  kian lama  kian  besar.  Keinginan  kepada kemerdekaan,  kebebasan  dan  untuk berdiri  sendiri.  Keadaan-keadaan  di sekitar  saya,  yang  menghancurkan hati saya dan membuat saya menangis  dalam  kesedihan  yang  tak terhingga, telah membangkitkan keinginan itu (Soeroto, 2001: 44).
Intinya, di mulai dari tercapainya emansipasi  bagi  perempuan  Jawa  ningrat maka  akan  tercapai  kesetaraan  antara perempuan  Jawa  ningrat  dengan  laki-laki Jawa  ningrat  yang  menurut  R.A.  Kartini tidak  dimungkinkan  oleh  adat  dan  budaya Jawa  ningrat.  Berdasarkan  pemikiran  dan perjuangannya  tersebut,  R.A.  Kartini menjadi  tokoh  emansipasi  perempuan. Dengan  kata  lain,  beliau  menjadi  feminis emansipatoris dari lingkungan Jawa ningrat.
Semua  pemikiran  kritis  tentang emansipasi  dan  kesetaraan  perempuan tersebut muncul semasa R.A. Kartini hidup yaitu akhir abad 19 dan awal abad 20. Apa yang  bisa  kita  jadikan  pelajaran  dan  kita kritisi  dari  pemikiran  R.  A.  Kartini
tersebut?  Untuk  menjawab  pertanyaan tersebut perlu dilihat perjalanan feminisme di negara-negara Barat selama ini.
Jika  merunut  pada  gelombang- gelombang  feminisme  di  negara-negara Barat,  umumnya  perjuangan  perempuan dibagi dalam tiga gelombang dengan fokus yang  berbeda-beda.  Gelombang  awal feminisme  yang  di  mulai  tahun  1800an memusatkan perjuangannya untuk memerangi  ketidak-adilan  dan  ketidak- setaraan  di  bidang  pendidikan,  ekonomi, seksualitas,  maupun  relasi  perempuan  dan laki-laki. Teori feminisme yang mendukung  adalah  Feminisme  Liberal (Mary  Wollstonecraft,  Harriet  Taylor, Betty  Friedan,  dll.),  Feminisme  Radikal (Kate  Millet,  Shulamith  Firestone,  Mary Daly,  dll.)  dan  Feminisme  Marxist (Margaret  Benston,  Mararosa  Dalla  Costa, dll.). Gelombang kedua feminisme (1960an) pada  awalnya  masih  meneruskan isu  kesetaraan  dengan  menekankan  bahwa perempuan  memiliki  kemampuan  yang sama  dengan  laki-laki  dan  mencari  akar penindasan  terhadap  perempuan.  Namun setelah  itu  mulai  muncul  kecenderungan yang  bergeser  dari  pergerakan  yang sifatnya  praktis  menjadi  kegiatan  yang bersifat  teoritis  dengan  membangun  teori- teori  dengan  fokus  ke  arah  pembeda (“ difference ”)  yang  menegaskan  keunikan perempuan  melalui  studi  yang  berfokus pada  perempuan  (“ gynocentric ”).  Teori feminisme yang mendukung adalah Feminisme  Psikoanalisis  (Karen  Horney,
Nancy  Chodorow,  Juliet  Mitchell,  Carol Gilligan, dll.) dan Feminisme
Eksistensialis  (Simone  de  Beauvoir).
Gelombang  ketiga  feminisme  (1990an) bergandengan  erat  dengan  pemikiran postmodernisme yang memusatkan perhatian  pada  hal-hal  yang  ditolak modernism, misalnya hal-hal yang irasional,  marjinal,  terlupakan,  tradisional, dan  lain-lain.  Teori  feminisme  yang mendukung adalah Feminisme Postmodern (Helene  Cixous,  Luce  Irigaray,  dll.), Feminisme Multikultural dan Global (Audre  Lorde,  Alice  Walker,  Angela  Y.
Davis, dll.), serta Ekofeminisme (Karren J. Warren,  Mary  Daly,  dll.)  (Arivia,  2003:
84-154). Dengan melihat sejarah
perkembangan  feminisme  di  Barat,  kita bisa  melihat  apa  yang  terlewatkan  dari pemikiran  kritis  R.A.  Kartini  tentang emansipasi dan kesetaraan untuk perempuan  Jawa  ningrat  dalam  adat pingitan,  budaya  tidak  bersekolah  formal, dan  budaya  poligami.  Yang  sangat mendasar  adalah  R.A.  Kartini  sudah menilai  bahwa  adat-budaya  Jawa  ningrat sangat  “rumit”  dan  membatasi  kebebasan perempuan  Jawa  ningrat.  Beliau  lupa bahwa  adat-budaya  Jawa  ningrat  tersebut memiliki  nilai-nilai  adiluhung  nya  sendiri. Beliau  tidak  mengkaitkan  adat  pingitan, budaya  tidak  bersekolah  formal,  dan budaya poligami dalam konteks budayanya saat itu. Beliau juga mengabaikan kenyataan empiris di lapangan tentang adat pingitan,  budaya  tidak  bersekolah  formal, dan budaya poligami
Adat  pingitan  untuk  perempuan muda  Jawa  ningrat  jika  diletakkan  dalam konteks  budaya  Jawa  ningrat  adalah  suatu proses yang menyiapkan masa transisi dari bocah  ke  perempuan  dewasa.  Adat pingitan  ini  bukan  dan  berbeda  dari pemasungan  kebebasan  perempuan.  Ini adalah proses yang mengawal pendewasaan  fisik,  psikis,  dan  emosional. Secara  fisik,  perempuan  muda  mulai mengalami kematangan organ-organ seksualnya  dan  mulai  muncul  dorongan- dorongan  seksual.  Secara  psikis  akan terjadi  keguncangan,  berat ataupun  ringan. Perubahan hormon akan memicu munculnya  emosi-emosi  yang  mungkin berbenturan. Kearifan budaya Jawa (ningrat)  memahami  rawannya  masa  akhil balik  tersebut  sehingga  dianggap  perlu untuk  mengawal  para  perempuan  muda Jawa  ningrat  untuk  melewati  masa  akhil balik  yang  bak  kawah  candradimuka  ini. Teori Feminisme Psikoanalisis akan membantu  memahami  hal  ini.  Masa pingitan ini juga mempersiapkan perempuan  Jawa  ningrat  untuk  memasuki
peran  gendernya sebagai istri ningrat  yang layak dan ibu ningrat yang bisa membimbing  anak-anaknya  dengan  baik. Dengan  demikian  jika  adat  pingitan  ini diletakkan  dalam  konteks  budayanya  dan simpul-simpul  budaya  tersebut  diurai dengan  menggunakan  teori  feminisme yang  tepat,  maka  akan  dihasilkan  suatu kekritisan yang tidak sekedar menolak atau menilai adat pingitan sebagai sesuatu yang memasung kebebasan perempuan.
Budaya  tidak  bersekolah  formal bagi  perempuan  muda  Jawa  ningrat  juga harus diletakkan pada konteks budaya saat itu.  Masa  pingitan  pada  dasarnya  adalah masa  sekolah.  Sebelumnya  anak-anak perempuan  (Jawa  ningrat)  tumbuh  dan bersosialisasi dengan sebayanya yang sama maupun beda jenis kelaminnya. Hanya saja ketika  masa  akhil  balik  sudah  datang, perbedaan  seksualitas  ini  perlu  diarahkan ke  koridornya  masing-masing  agar  tidak terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan.  Jika dicabut dari konteksnya maka akan tampak seperti  diskriminasi  atau  ketidaksetaraan perlakuan.  Namun  jika  diletakkan  pada konteks  budaya  saat  itu,  budaya  tidak bersekolah  formal  ini  bukan  tidak  setara, namun lebih sebagai berbeda. Ada pembeda  (“ difference” )  yang  muncul. Model  sekolah  dibedakan  berdasarkan kebutuhan  sesuai  peran  gender.  Karena perempuan  muda  (Jawa  ningrat)  nantinya berada dalam ruang domestik dengan peran penting  dan  tak  tergantikan  sebagai  istri dan  ibu,  para  perempuan  muda  (Jawa ningrat)  ini perlu  mendapatkan pendidikan yang  sesuai.  Karena  laki-laki  muda  (Jawa ningrat)  nantinya  berada  di  ruang  publik sebagai  pengambil  keputusan,  para  lelaki muda (Jawa ningrat) ini perlu dipersiapkan secara  khusus.  Inilah  pembeda  yang  harus diperhatikan  jika  mengkaji  budaya  tidak bersekolah  bagi  perempuan  muda  (Jawa ningrat).  Pembeda  ini  bersifat  adil  karena sesuai  kebutuhan.  Adil  tidak  harus  setara karena  adil  lebih  mempertimbangkan kebutuhan yang jelas berbeda-beda sedangkan  setara  hanya  mengarah  pada persamaan  yang  belum  tentu  adil  dan
sesuai  kebutuhan.  Dengan  demikian  jika budaya  tidak  sekolah  bagi  perempuan muda  (Jawa  ningrat)  yang  dinilai  R.A. Kartini  sebagai  suatu  diskriminasi  gender diletakkan pada konteks budaya dan diurai simpul-simpul budaya yang melingkupinya akan tampak bahwa ada nilai-nilai kearifan yang  adil  sesuai  tuntutan  kebutuhan  saat itu. Teori Feminisme Liberal yang mempertimbangkan  budaya,  keadilan,  dan pembeda  akan  membantu  kajian  ini sehingga  tidak  sekedar  memvonis  sebagai sesuatu  yang  diskriminatif,  tidak  benar, atau harus didobrak.
Budaya  poligami  juga  sama.  Harus diurai  simpul-simpul  budayanya.  Kajian feminisme  tentang  budaya  poligami  yang berpijak pada budaya dan faktor empiris di lapangan  akan  menghasilkan  kajian  yang lebih  kaya  dan  mencerahkan  darpada sekedar  penilaian  bahwa  budaya  poligami tidak  benar  dan  menimbulkan  penderitaan bagi perempuan. Pada kasus laki-laki Jawa ningrat  yang  berpoligami,  ada  banyak kaitan pembeda yang harus diurai baik dari sisi  laki-laki  Jawa  ningratnya  sendiri,  dari sisi  perempuan  Jawa  (ningrat  maupun tidak),  dan  dari  lingkungan  saat  itu.  Dari sisi  laki-laki  Jawa  ningratnya  itu  sendiri, kebutuhan  seksualnya  yang  mungkin berlebihan bisa  tertanggulangi dengan sah. Poligami  juga  memberikan  kebanggaan dan  status  bagi  laki-laki  (Jawa  ningrat) karena menunjukkan kekuasaan, kekayaan, daya  pikat,  dan  lain-lain.  Bagi  perempuan (Jawa  ningrat),  poligami  tidak  selalu menyengsarakan. Bagi istri yang kuwalahan  memenuhi  kebutuhan  seksual suami,  istri  lain  adalah  jalan  tengah  yang resmi  dan  terkontrol.  Poligami  juga  bisa saja membuat istri bangga karena suaminya  diidamkan  banyak  orang.  Bagi para  istri  (Jawa  ningrat)  poligami  juga memberikan status sebagai istri  yang tidak bisa  didapatkan  kalau  tidak  bersedia dipoligami.  Poligami  juga  memberikan perlindungan finansial, rasa aman, dan lain lain.  Lingkungan  juga  begitu.  Misalnya dalam  kasus  ayah  R.A.  Kartini,  ada peraturan  tak  tertulis  untuk  beristri  dari
kalangan  ningrat  agar  bisa  naik  jabatan. Dengan demikian, pembeda-pembeda dalam  kasus  budaya  poligami  harus  dikaji sehingga menghasikan kajian feminis yang tidak  menghakimi.  Teori-teori  Feminisme Marxist,  Feminisme  Psikoanalisis,  dan Feminisme  Eksistensialis  bisa  digunakan sebagai acuan.
Jadi,  yang  bisa  kita  kritisi  dari pemikiran R.A. Kartini tentang perempuan Jawa  ningrat  dalam  adat  pingitan,  budaya tidak sekolah, dan budaya poligami adalah tereliminirnya  konteks  budaya  dalam perspektif R.A. Kartini sehingga menghasilkan  penilaian  yang  hitam  putih, setuju/tidak  setuju,  atau  salah/benar  saja yang  disertai  upaya  pendobrakan  yang menuai konflik, internal maupun eksternal. Yang bisa kita pelajari dari pemikiran R.A. Kartini,  sebagai  feminis  emansipatoris, dalam mengkaji perempuan dari perspektif budaya  adalah  untuk  memasukkan  fakta empiris di lapangan yang tentunya beragam  sesuai  konteks  budaya  setempat dan  memperhatikan  pembeda-pembeda untuk  menguraikan simpul-simpul budaya. Pembeda  (“ difference ”)  ini  sangat  penting menurut  para  feminis  Barat  karena merupakan:
Polaritas yang penting antara perempuan dan laki-laki (dan)
dengan antar perempuan … sumbangan  yang  paling  besar  dalam teori feminisme gelombang kedua … memiliki dua makna dalam feminisme.  Makna  yang  utama adalah bahwa perempuan mempunyai  suara  yang  berbeda, psikologi yang berbeda dan pengalaman cinta, kerja, dan keluarga  yang  berbeda dari  laki-laki. Perbedaan  ini  juga  berarti  suatu kategori  negatif  yang  mencakup pengesampingan  dan  subordinasi perempuan  …  Feminisme  radikal mendefinisikan  perbedaan  sebagai suatu hal yang sangat positif (Humm, 2002: 107-108).
Dengan kata lain, pembeda antara laki-laki dan  perempuan  lebih  sering  diartikan negatif bagi perempuan karena menempatkan  perempuan  dalam  posisi lemah,  terdominasi,  dan  terpinggirkan. Inilah yang dilihat oleh R.A. Kartini dalam pemikirannya  tentang  emansipasi  dan kesetaraan  untuk  perempuan  muda  Jawa ningrat.  Pembeda  dengan  makna  ini  pula yang  masih banyak digunaan dalam kajian feminisme  di  Indonesia.  Yang  perlu  digali adalah pembeda yang menempatkan perempuan  dalam  posisi  yang  berdaya, yang kuat,  yang cakap, yang trampil,  yang pintar.  Jika  kita  memperhatikan  faktor- faktor  pembeda  ini  dalam  kajian  tentang perempuan  dari  perspektif  budaya  tertentu dan  ditopang  oleh  teori-teori  feminisme yang sesuai untuk mengurai simpul-simpul pembeda  yang  ada,  maka  teori  feminisme yang  digunakan  (meskipun  pinjaman  dari teori-teori feminisme Barat) akan menyentuh akar budaya Indonesia sehingga  menghasilkan  kajian  yang  lebih kompleks dan mencerahkan.

## 6. Simpulan
Tidak  ada  yang  memungkiri  bahwa  R.A. Kartini  adalah  tokoh  perempuan  Jawa ningrat yang cukup fenomenal di jamannya.  Namun  tidak  bisa  ditepis  juga bahwa  perspektif  yang  beliau  gunakan terasah  dan  terhegemoni  oleh  perspektif Barat  yang  mau  tidak  mau  bermuatan kultur  Barat.  Pemikiran  dan  protes  beliau tentang  kondisi  perempuan  Jawa  ningrat yang  hidup  dalam  adat-budaya  tertentu memang  mencengangkan  untuk  jamannya. Namun  perlu  juga  diingat  bahwa  beliau fokus  pada  perempuan  Jawa  yang  ningrat saja  sehingga  ada  kemungkinan  bahwa pemikiran  kritis  beliau  tidak  seluruhnya bisa  mewakili  semua  perempuan  Jawa, ningrat  maupun  tidak,  karena  perbedaan status sosial tentunya membawa perbedaan adat-budaya.
Dengan  menggunakan  perspektif Barat  yang  bermuatan  kultur  Barat  untuk mengkritisi kultur Timur khususnya tentang  adat-budaya  untuk  perempuan
Jawa ningrat, akan memunculkan penilaian benar/salah  atau  setuju/tidak  setuju.  Jika dilihat  dari  tolok  ukur  emansipasi  dan kesetaraan  ala  Barat,  adat-budaya  di  mana perempuan  Jawa  ningrat  hidup  akan nampak  mengungkung,  membatasi,  dan mendominasi. Karena sudah menilai budaya  Jawa  ningrat  bersifat  memasung perempuan  Jawa  ningrat,  maka  pemikiran beliau  tidak  sampai  membuka  simpul- simpul budaya Jawa ningrat yang memiliki makna tersendiri.
Dengan  demikian,  bisa  dikatakan bahwa  R.A.  Kartini  sebagai  seorang feminis
emansipatoris selain mengesampingkan  budaya  (Jawa  ningrat) juga  berada  dalam  pusaran  pemikiran bahwa  pembedaan  peran,  kesempatan, ruang,  status,  dan  lain-lain  bersifat melemahkan  posisi  tawar  perempuan dalam  relasinya  dengan  laki-laki.  Jika pembeda-pembeda yang positif dan memaknai  perempuan  sebagai  individu yang  berdaya  digabungkan  dengan  adat- budaya  setempat,  maka  kajian  tentang perempuan  (Jawa  ningrat  maupun  bukan) dari  perspektif  budaya  akan  menimbulkan pencerahan  karena  terlihat  bahwa  relasi perempuan  dan  laki-laki  bersifat  sangat kompleks  di  berbagai  simpul  budaya. Kajian feminisme yang demikian diharapkan  akan  mampu  menyentuh  akar budaya Indonesia.

## Daftar Pustaka
Arivia, Gadis. 2003. Filsafat Berperspektif Feminis .  Jakarta:  Yayasan  Jurnal
Perempuan. Humm, Maggie. 2002. Ensiklopedia Feminisme . Penterjemah: Mundi Rahayu.  Yogyakarta:  Fajar  Pustaka Baru.
Soeroto,  Sitisoemandari.  2001. Kartini. Sebuah  Biografi .  Jakarta:  Penerbit Djambatan.