## PERAN AEOI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PAJAK UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA
Yona Millenia Febyani 1 , Jumiyanto Widodo 2

## Abstract
In the era of globalization and technological advances, global economic integration has an impact on  Indonesia's taxation  sector.  Writing this  journal  discusses  the  role  of AEoI in disclosing tax information to increase tax revenue in Indonesia. The research objective is to study and analyze the role of the AEoI in increasing state revenue from the tax sector in Indonesia. Research using literature studies, based on the data obtained and studied, it can be seen through the AEoI that information disclosure occurs which can increase tax revenue. The convenience provided by technology has a positive impact on taxpayers, but it cannot be denied that there are negative taxpayer practices such as tax avoidance and tax evasion which can lead to a decrease in potential tax revenue. Tax avoidance and evasion practices involve  tax  haven  countries  which  make  it  difficult  to  eradicate  domestic  institutions. Cooperation between countries in the field of taxation is needed to overcome tax avoidance and evasion practices through the OECD program related to transparency and automatic disclosure of information, namely the Automatic Exchange of Information (AEoI). One form of  Indonesia's  commitment  in  implementing  AEoI  is  to  issue  PERPPU  No.  1  of  2017 concerning Access to Financial Information for Taxation Purposes. The application of AEoI in Indonesia can strengthen the tax base so that state revenue from the tax sector becomes more optimal .
Keywords: AEoI; Information Disclosure; Tax Revenue; Tax Avoidance

## PENDAHULUAN
Di  era  liberalisasi  dan  globalisasi  tentunya  kemajuan  teknologi semakin  pesat menjadi pendorong terjadinya integrasi ekonomi secara global yang berdampak dibidang perpajakan  Indonesia.  Kemudahan  yang  diberikan  oleh  adanya  kemajuan  teknologi membawa  dampak  positif  yang  dirasakan  wajib  pajak  dalam  melakukan  kewajiban perpajakannya seperti adanya e-filling yang dapat membantu mempermudah wajib pajak
1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, FKIP, Universitas Sebelas Maret
2 Pendidikan Administrasi Perkantoran, FKIP, Universitas Sebelas Maret
dalam mengisi SPT kapanpun dan dimanapun selama masih terkoneksi dengan internet karena pengisian dilakukan secara online.
Diharapkan  dengan  adanya  berbagai  inovasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  di sektor perpajakan akan meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Ada dampak positif dalam kemajuan teknologi tentunya juga ada dampak negatif.  Dampak negatif globalisasi dan  kemajuan  teknologi  yang  semakin  canggih  ialah  ditemuinya  ( Tax  Avoidance )  dan ( Tax Evasion ) yang dilakukan oleh individu maupun badan usaha dengan cara melakukan pratik shifting. Pratik shifting merupakan pratik yang dilakukan individu maupun badan usaha untuk memanipulasi atau memindahkan dengan mudah aset-aset dan kekayaan ke negara-negara lain demi mengurangi beban pembayaran pajak, khususnya bagi individu dan badan usaha yang kaya . Tentu hal ini menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan antar  wajib  pajak  (Meinzer  2017).  Hal  tersebut  menjadi  keresahan  dan  tantangan  bagi pemerintah  untuk  dapat  lebih  baik  lagi  dalam  melakukan  pengawasan  yang  ketat  bagi para wajib pajak sebab dapat menyebabkan penurunan potensi penerimaan pajak di dalam negeri.  Munculnya  permasalahan  penghindaran  dan  pengelakan  pajak  membuat pemerintah  mengambil  sikap  atas  permasalahan  tersebut,  tercermin  dalam  turut  serta serangkaian acara Automatic Exchange of Financial Account Information  ( AEoI) yang diselenggarakan pertama kali di London oleh G20 leaders pada tahun 2009.
AEoI ialah suatu  metode yang digunakan untuk melakukan pertukaran informasi secara otomatis yang dimanfaatkan untuk mengetahui dan mengawasi potensi pajak baik di dalam maupun luar negeri. Setelah itu, pemerintah juga turut menyetujui kesepakatan di Organisation  for  Economic  Cooperation  and  Development (OECD)  dalam menentukan  standar  pelaksanaan  AEoI  pada  tahun  2015  yang  pelaksanaannya  paling lambat dilakukan pada September tahun 2018.
Kesungguhan  Indonesia  dalam  turut  serta  menyepakati  pelaksanaan  AEoI ditunjukkan  dengan  mengeluarkan  suatu  kebijakan  berupa  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor   1   tahun 2017 perihal Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yang mana tentu menimbulkan pro dan kontra di  kalangan  masyarakat.  Terlepas  dari  hal  tadi,  dengan  diterapkannya  kebijakan  AEoI akan berdampak pada peningkatan akuntabilitas, transparasi/keterbukaan informasi dan kerjasama antara lembaga keuangan dengan pajak.
Peran  AEoI  yang  krusial  ialah  dalam  keterbukaan  informasi  terutama  di  bidang perpajakan,  dikarenakan  adanya  peluang  untuk  merahasiakan  kebenaran  terkait  total penghasilan akan menentukan jumlah besaran pajak yang wajib dibayarkan oleh individu maupun badan usaha. Diharapkan keterbukaan informasi dalam bidang perpajakan dapat meningkatkan  potensi  penerimaan  pajak  dan  mengurangi  terjadinya  pratik  kecurangan perhitungan jumlah pajak terutang bagi wajib pajak.
Adanya keterbukaan informasi akan memudahkan dan mempercepat pengaksesan data  penghasilan  wajib  pajak  yang  sebenarnya  oleh  otoritas  pajak  yang  berwenang sehingga  dapat  meningkatkan  potensi  penerimaan  negara.  Berdasarkan  uraian  diatas, Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  peran  dari  AEoI  dalam keterbukaan  informasi  pada  dunia  perpajakan  di  Indonesia,  khususnya  terhadap peningkatan penerimaan negara.
Penelitian  terkait Automatic  Exchange  of  Information (AEoI)  pernah  dilakukan dengan  berbagai  masalah  yang  berbeda,  antara  lain  penelitian  oleh  Msy.  Amira  Dhiya Nabila (2020) dengan judul  Peran Automatic Exchange of  Information (AEoI) sebagai Rezim  Pajak  Internasional  dalam  Upaya  Menghindari  Penggelapan  Pajak  di  Indonesia menggunakan konsep rezim internasional. Penelitian oleh Vita  Aprilina (2020) dengan judul E-commerce , Automatic  Exchange  of  Information , Self  Assesment ,  dan  Niat Penghindaran Pajak. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Automatic Exchange of Information tidak  berpengaruh  terhadap  Niat  Penghindaran  Pajak.  Penelitian  oleh  Luh Dian Andiani, Gede Adi Yuniarta, dan Nyoman Putra Yasa (2017) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Sistem Automatic Exchange of Information (AEoI) Dan Sanksi Perpjakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Dan  Melaporkan  Pajak  (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja). Dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa Pengetahuan sistem AEoI dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

## Definisi Pajak
Menurut  Pasal  1  ayat  1  UU  KUP  Nomor  28  Tahun  2007,  pajak  dapat  diartikan sebagai  iuran  terutang  yang  harus  dibayarkan  kepada  negara  oleh  rakyat  baik  secara pribadi maupun badan dan dapat dipaksakan berlandaskan Undang-Undang, dengan tidak mendapat  jasa  timbal  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  membiayai  keperluan
masyrakat umum. Dari definisi tersebut dapat diketahui tentang unsur-unsur pokok pajak, yaitu:
1. Pajak dapat dipaksakan
Pajak  ialah  iuran  yang  sifatnya  memaksa,  sehingga  pemerintah  memiliki kewenangan  untuk  melakukan  pemaksaan  kepada  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Instrumen  paksaan  dalam  pemungutan  pajak  dapat melalui surat paksa, esensi sanksi dan kompromi fiskal
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
Pemungutan pajak harus  berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan disepakati oleh otoritas publik dalam bentuk peraturan
3. Tidak mendapatkan manfaat (kontraprestasi) secara langsung
Wajib  pajak  yang  telah  memenuhi  kewajibannya  dalam  membayar  pajak  tidak mendapatkan benefit secara  langsung.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  harus akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  penggunaan  dana  penerimaan  pajak  agar membentuk social trust dan voluntary tax compliance
4. Digunakan untuk menjalankan fungsi negara
Pajak digunakan untuk membiayai penyediaan public goods serta tercapainya tujuan tertentu dalam pemerintah (fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi)

## Keterbukaan Informasi Publik
Reformasi 1998 membuat informasi publik sebagai informasi yang bisa diakses oleh publik dan bersifat terbuka karena menjadi hal penting dalam kehidupan masyarakat, kecuali  yang  telah  dinyatakan  rahasia  oleh  undang-undang.  Hal  ini  diperkuat  dengan adanya UU KIP No.14 Tahun 2008.
UU KIP selaras dengan UUD 1945 Pasal 28F yang mana masyarakat mempunyai hak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  publik  dalam  bentuk  dan  cara apapun  sesuai  yang  diatur  dengan  undang-undang  seperti  permohonan/permintaan informasi dan menghadiri pertemuan publik yang terbuka. Selain itu, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan jika dalam memperoleh informasi publik mendapatkan hambatan.
Kewajiban  dalam  menyediakan,  memberikan  dan/atau  menerbitkan  Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik dengan ketentuan  menyediakan  Informasi  Publik  yang  akurat,  benar,  dan  tidak  menyesatkan terkecuali  informasi  yang  dilarang  untuk  diakses  oleh  publik  sesuai  UU  yang  berlaku,
merupakan  tugas  yang  dimiliki  oleh  Badan  Publik.  Dapat  membangun  dan mengembangkan sistem  informasi  dan dokumentasi  untuk  mengelola  Informasi  Publik secara  baik  dan  efisien  sehingga  dapat  diakses  dengan  mudah.  Badan  Publik  juga mempunyai  hak  untuk  menolak  permohonan  informasi  yang  dikecualikan  dan  tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Automatic Exchange of Information (AEoI)
Automatic Exchange of Information (AEoI) adalah program pertukaran informasi keuangan  dalam  bidang  perpajakan  yang  dilakukan  secara  berkala,  otomatis  dan menyeluruh  (Unirov,2015).  Adanya  sistem  pertukaran  informasi  (AEoI)  terjadi peningkatan  transparansi/keterbukaan  informasi,  kerjasama,  dan  akuntabilitas  antara lembaga  keuangan  dan  administrasi  pajak  secara  internasional.  Otoritas  pajak  negara dapat  dengan  mudah  mengakses  data  wajib  pajak  secara  otomatis  dan  tanpa  batasan sehingga  dapat  mengembalikan  penerimaaan  pajak  ( tax  revenue )  yang  hilang  dan meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Tujuan  pertukaran  informasi  yaitu  mencegah penghindaran pajak dan mencegah pengelakan pajak yang dilakukan Wajib Pajak dengan memanipulasi dan menyembunyikan penghasilan ke negara-negara lain.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  eksplanatoris,  dengan  tujuan  untuk menggambarkan keadaan objek penelitian, dimana objek atau bahan yang  diteliti ialah penerapan AEoI. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan data yang digunakan sekunder, artinya dengan menggunakan studi literatur dan mengumpulkan serta mengkaji bahan-bahan atau data yang terkait objek penelitian.
Penelitian  ini  menggunakan  bahan  pustaka,  untuk  Bahan  primer,  terdiri  dari Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang,  dan  Peraturan Menteri  Keuangan.  Sedangakan  untuk  bahan  sekunder,  berasal  dari  karya  tulis  ilmiah, skripsi/tesis, majalah/laporan, buku, jurnal, dan berita yang telah dipublikasikan oleh ahli pajak,  peneliti  sebelumnya,  dan  akademisi.  Data  yang  diperoleh  dikaji  dan  dianalisis dengan menerangkan data-data berdasarkan teori maupun peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan agar mudah diinterpretasikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia  merupakan  negara  kaya  baik  dari  segi  sumber  daya  manusia  maupun sumber daya alam. Hal ini merupakan salah satu dampak dari faktor demografi, dimana memiliki  sekitar  269  juta  penduduk  (Databoks,  2019)  dan  faktor  geografi,  dimana Indonesia  memiliki  17.504  pulau  (Databoks,  2018).  Tambang  emas,  batubara,  dan cadangan gas alam merupakan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dan telah  mendunia.  Bahkan,  pada  zaman  Orde  Baru,  Indonesia  sangat  kaya  akan  minyak bumi.  Sejak  masa  awal  kekuasan  hingga  akhir  jabatan  Soeharto  pada  tahun  1998, Indonesia  rata-rata  dapat  memproduksi  minyak  bumi  sebesar  1,38  juta  barel  per  hari. Keuntungan  dari  produksi  minyak  yang  melimpah  ini  sangat  dirasakan  ketika  terjadi perang  timur  tengah.  Akibat  dari  hal  tersebut  adalah  negara-negara  timur  tengah mengembargo  minyak  ( oil  shock) kepada  negara-negara  barat  dan  membawa  dampak pada kenaikan harga minyak secara signifikan pada tahun 1970an. Pada waktu itu, dapat diumpamakan Indonesia seperti tertimpa durian jatuh, karena harga minyak bumi yang melonjak  tinggi,  produksi  minyak  yang  melimpah  ruah,  dan  jumlah  konsumsi  minyak dalam  negeri  yang  relatif  sedikit  mengakibatkan  minyak  bumi  memiliki  peran  krusial terhadap potensi penerimaan  negara.  Pada  tahun  1970an,  presentase  kontribusi  minyak dan  gas  mencapai  angka  50%  terhadap  penerimaan  negara.  Oleh  karena  itu,  pada  era tersebut,  sebagian  besar  pembiayaan  pembangunan  ekonomi  berasal  dari  hasil pendapatan minyak bumi. Namun, minyak bumi bukanlah sumber daya terbarukan dan tak  menutup  kemungkinan  harganya  pun  sewaktu-waktu  dapat  mengalami  penurunan. Sehingga, pemerintah berusaha mencari alternatif lain sebagai sumber penerimaan negara yang lebih stabil dibandingkan hasil dari minyak bumi.
Alhasil,  ditemukan  dan  ditetapkannya  sumber  penerimaan  negara  diambil  dari sektor  perpajakan.  Hal  ini  dilatar  belakangi  karena  kesadaran  pemerintah  pada  era tersebut bahwa tidak ada sumber penerimaan negara yang paling terjamin, aman, murah, dan berkelanjutan dibandingkan minyak bumi selain pajak.
Reformasi Perpajakan yang terjadi pada tahun 1983, menjadi bukti kesadaran dan upaya  pemerintah  untuk  menggali  potensi  pajak  ( Tax  coverage ),  meningkatkan kepatuhan  pajak  ( Tax  compliance ),  dan  meningkatkan Tax Ratio sehingga  penerimaan perpajakan pun akan meningkat secara berkelanjutan. Bentuk dari reformasi perpajakan ini di implementasikan dengan adanya penyederhanaan tarif pajak, penyederhanaan jenis
pajak,  menghapus  Undang-Undang  pada  zaman  kolonial  Belanda,  dan  yang  paling signifikan ialah melakukan pergeseran penarikan pajak terutang dari Official assessment menjadi Self assessment.
Self assessment merupakan metode penarikan pajak terutang dengan menyerahkan tanggung  jawab  menghitung,  menetapkan,  menyetor,  dan  melaporkan  kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak. Peran fiskus hanya mengawasi dan periksa silang hasil dari laporan Wajib Pajak. Dikarenakan minimnya peran fiskus, penerapan self assessment akan berfungsi secara maksimal apabila pengetahuan Wajib Pajak tentang kewajiban dan hak  perpajakannya  sudah  cukup  dalam  pemahamannya,  sehingga  dapat  melaksanakan kewajiban  perpajakannya  secara  baik,  benar  dan  tepat  serta  tingkat  kepatuhan  harus tinggi.  Oleh  karena  itu,  kepatuhan  sukarela  ( voluntary  compliance )  wajib  pajak  dalam prinsip self  assessment merupakan  hal  yang  paling  krusial  jika  suatu  negara  ingin menerapkan sistem tersebut (Pohan, 2017:155).
Indonesia memiliki tingkat kepatuhan pajak yang masih belum cukup tinggi apabila disandingkan  dengan  negara-negara  lain.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Belkaoui (2004), Indonesia memiliki nilai sebesar 2,53 dari skala 1-6. Jika disandingkan dengan Singapura yang memiliki nilai 5,05 atau Malaysia yang memiliki nilai lebih besar dari 4,00, Tax Compliance Indonesia tertinggal cukup jauh, baik dalam kepatuhan formal maupun material. Apalagi, saat ini, dunia telah memasuki era globalisasi dan liberalisasi yang menyebabkan interaksi dan pergaulan masyarakat semakin terbuka, semakin eratnya batas-batas negara dalam transaksi ekonomi menyebabkan integrasi ekonomi global.
Adanya  integrasi  ekonomi  antarnegara  yang  berada  di  satu  kawasan  seperti ASEAN, Uni Eropa, Liga Arab, dll menjadi bukti terjadinya integrasi ekonomi. Dampak yang  ditimbukan  dari  situasi  tersebut  ialah  adanya  transaksi  lintas  batas  negara, internasionalisasi  lembaga  keuangan  dan  perusahaan,  sistem  komputerisasi  perbankan, dan adanya lonjakan peluang bagi Wajib Pajak melakukan penghindaran dan pengelakan pajak  yang  notabenenya  akan  berdampak  kepada  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dan menurunnya potensi penerimaan negara.
Penghindaran  pajak  atau  dikenal  juga  sebagai Tax  Avoidance merupakan  usaha yang  dilaksanakan  untuk  meminimalisir  biaya  pajak  yang  akan  ditanggung  dengan memanfaatkan  kelemahan  ( loopholes )  undang-undang  suatu  negara.  Sedangkan, Tax evasion atau dapat disebut juga pengelakan pajak ialah suatu u paya atau perilaku wajib
pajak  yang  dilakukan  untuk  mengelak  dari  pajak  secara  ilegal  dengan  cara  tidak memberitahukan penghasilan atau dapat pula dengan memberitahukan tetapi bukan nilai penghasilan  yang  sebenarnya. Perilaku-perilaku  ini  dapat  dilakukan  baik  oleh  orang pribadi maupun badan, yang bertujuan agar memperoleh pengenaan tarif pajak yang lebih kecil atau bahkan tidak dikenakan tarif pajak.
Umumnya, dalam melakukan perilaku baik ( Tax avoidance) maupun ( Tax evasion) , menggunakan  skema  perencanaan  pajak  ( Tax  planning) yang  melibatkan Tax  haven country. Tax haven country ialah suatu negara yang memberikan fasilitas penetapan tarif pajak yang relatif rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali/nihil, dengan maksud untuk menarik penghasilan penduduk dari negara lain agar dialihkan ke negara tersebut.
Kelancaran dalam melaksanakan transaksi berupa dana antarnegara menjadi sebuah tantangan bagi otoritas pajak untuk memungut biaya pajak atas transaksi ini. Gaggero et al. (2017) telah melakukan suatu studi yang memperkirakan kurang lebih 85% kekayaaan yang  dimiliki  warga  negara  Argentina  diluar  negeri  tidak  dipungut  biaya  pajak  sama sekali.  Pada  tahun  2010,  Tercatat  sebesar  331  Miliar  dollar  atau  sekitar  4.800  Triliun rupiah  kekayaan  berupa  uang  milik  warga  negara  Indonesia  disimpan  di  negara  lain, menurut  Tax  Justice  Network.  Sedangkan  pada  tahun  2016-2017  yang  tercatat  ikut program tax amnesty hanya sebesar 1.034 triliun untuk total jumlah seluruh kekayaan.
Menurut  data  yang  dimiliki  oleh  kementerian  keuangan,  pernyataan  terkait  harta dan uang repatriasi akibat adanya penerapan tax amnesty setelah ditelusuri berasal dari Singapura.  Adanya pratik penghindaran pajak ( tax avoidance ) dan pengelakan pajak ( tax evasion )  dapat  membawa  dampak  bagi  negara-negara  yang  masih  berkembang  dalam hilangnya potensi pendapatan dari sektor pajak sebesar 100 Miliar dollar per tahun akibat adanya investasi yang keluar dari dalam negeri ke luar negeri (UNCTAD 2015).
Tentunya, hal tersebut membuat pemerintah Indonesia waspada terkait masalah tax haven  country karena  disinyalir  dapat  menyebabkan  perencanaan  pajak  yang  agresif ( aggressive  tax  planning )  untuk  menghindari  pengenaan  pajak.  Tanpa  adanya  suatu media  atau  teknologi  yang  dapat  memfasilitasi competent  authority masing-masing negara  untuk  dapat  saling  bertukar  informasi,  maka  praktik-praktik aggressive  tax planning akan  sulit  diberantas  (Van  Dijk,  2003).  Oleh  karena  itu,  sangat  diperlukan adanya kerjasama internasional dalam melakukan pertukaran informasi dengan basis data
yang kuat untuk mengatasi isu tersebut. Alhasil, dalam upaya mengatasi isu-isu tersebut Organization  for  Economic  Cooperation  and  Development (OECD)  mengawalinya dengan  mengembangkan  kerjasama  internasional  di  bidang  perpajakan  dalam  hal transparansi perpajakan dan pertukaran informasi.
Pada tahun 2004, OECD dengan dukungan dari G20 dan UN Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters menyepakati standar internasional terkait informasi pertukaran wajib pajak antarnegara. April 2009, dalam G20 Leaders London Summit  dinyatakan  bahwa  era  kerahasiaan  perbankan  untuk  kepentingan  perpajakan telah  usai  dengan  maksud  lain  pertukaran  informasi  dan  transparansi  perpajakan antarnegara mulai menjadi bahasan utama. Pemerintah Indonesia mulai bergabung dalam Global  Forum  on  Transparency  and  Exchange  of  Information  for  Tax  Purposes pada September  2009.  Lalu,  pada  pertemuan  G20  tahun  2010  membahas  terkait  pengenaan sanksi  bagi  negara  yang  tidak  mau  bekerjasama.  Pemerintah  Indonesia  melakukan penandatanganan Convention  on  Mutual  Administrative  Assistance  in  Tax  Matters (MAC) terkait peraturan penerapan AEoI pada November 2011.
G20  mulai  mendukung  OECD  di  tahun  2013  untuk  penetapan  standar  global pelaksanaan  AEoI,  G20  di  tahun  2014  juga  menyatakan  komitmen  penerapan  AEoI berdasarkan Common  Reporting  Standard (CRS)  yang  dimulai  tahun  2017  atau  2018. Juni 2015, Indonesia menyetujui penerapan AEoI dengan ditandatanganinya Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA). Bersumber pada kesepakatan KTT G20, untuk mengimplementasikan  keterbukaan  informasi  dan  data  perbankan  ini  akan  dilakukan secara  efektif  pada  tahun  2017  melalui Automatic  Exchange  of  Financial  Account Information (AEoI).
Penerapan  keterbukaan  pertukaran  informasi  secara  otomatis  tentunya menyebabkan biaya yang cukup mahal sebab perlu meningkatkan sumber daya manusia dan pengembangan teknologi informasi yang terkini bagi lembaga keuangan.  Menurut KPMG, negara inggris dalam menerapkan secara efektif terkait keterbukaan pertukaran informasi  otomatis  untuk  sektor  perpajakan  berdampak  pada  bank-bank  harus menggelontorkan dana sekitar 125 Juta dollar untuk mengaplikasikan teknologi sistemik.
Tujuan pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) juga telah terpenuhi dengan adanya kesepakatan dalam keterbukaan pertukaran informasi secara otomatis ini. Salah satu tujuan P3B tidak hanya berfokus untuk menghindari pemajakan berganda yang
dapat  merugikan  dunia  usaha,  namun  juga  untuk  meneraokan  adanya  keterbukaan pertukaran  informasi  dalam  rangka  mencegah  timbulnya  praktik  penghindaran, pengelakan dan penggelapan pajak dengan menyembunyikan penghasilan dan kekayaan lain di luar negeri. Hingga saat ini, P3B telah berjumlah 69 negara mitra termasuk yang sama-sama memiliki kedudukan yang sederajat dalam sektor perpajakan.
Sebagai bentuk komitmen penerapan AEoI yang mulai dilakukan di Indonesia pada September 2018, pemerintah mengeluarkan PERPPU Nomor 1 tahun 2017 perihal Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dengan maksud meningkatkan basis data  perpajakan  agar  lengkap  dan  mudah  untuk  dilakukan  kontrol  oleh  pemerintah terhadap wajib pajak dari dalam maupun luar negeri.
Sebelum  dikeluarkannya  PERPPU  ini,  terdapat  keterbatasan  akses  otoritas perpajakan  untuk  mendapatkan  informasi  keuangan  dikarenakan  otoritas  perpajakan hanya dapat mendapatkan informasi nasabah jika ada indikasi penggelapan pajak. Selain itu, proses  birokrasinya  pun cukup  rumit.  Direktorat  Jenderal Pajak wajib  mengajukan permintaan  yang  telah  ditandatangani  oleh  Menteri  Keuangan  kepada  Gubernur  Bank Indonesia  atau  Komisioner  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk  menerbitkan  persetujuan permohonan kepada bank terkait agar menunjukkan informasi keadaan keuangan nasabah yang juga wajib pajak.
Dengan terbitnya PERPPU ini, yang memiliki unsur dari Exchange of Information, otoritas pajak memiliki kewenangan untuk mendapatkan informasi data perbankan untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu pengamanan penerimaan negara. Lembaga keuangan harus melaporkan informasi keuangan terkait identitas nasabah, nomor rekening, saldo rekening, jumlah penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, dan lainnya ke Direktorat Jenderal Pajak baik secara elektronik maupun nonelektronik. Munculnya PERPPU ini menimbulkan pro dan kontra, dimana masyarakat mengkhawatirkan  adanya  kebocoran  informasi  yang  dapat  digunakan  oleh  pihak  yang tidak  bertanggung  jawab  untuk  melakukan  tindak  kejahatan,  dan  ditakutkan  akan menurunkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  perbankan.  Sehingga,  pemerintah  perlu menegaskan  bahwa  akan  adanya  proteksi  terkait  privasi  nasabah,  dan  penggunaan datanya  akan  diawasi.  Keberadaan  PERPPU  ini  dapat  menjadi  payung  hukum  bagi otoritas pajak untuk menggali dan mendapatkan informasi wajib pajak yang memiliki aset baik dalam negeri maupun luar negeri.
Hal serupa pernah diterapkan oleh Amerika Serikat, di bawah Foreign Account Tax Compliance (FATCA), yang dibentuk setelah adanya pertemuan pemimpin negara G20 di London/London Summit pada tanggal 2 April 2009. FATCA menetapkan pertukaran informasi melalui Internal Revenue Service (IRS) di tahun 2010. FATCA memiliki tujuan utama  untuk  meminimalisir  penghindaran  pajak  ( tax  avoidance )  dan  pengelakan  pajak ( tax evasion ) yang telah dilakukan oleh beberapa warga negara Amerika Serikat dengan melakukan transaksi direct investment dengan bantuan lembaga keuangan di negara lain maupun dengan melalui kepemilikan perusahaan di negara lain telah melakukan indirect investment.
FATCA  mewajibkan  lembaga  keuangan  di  luar  AS  untuk  melakukan  pelaporan informasi  keuangan  milik  penduduk  AS  yang  berada  di  negara  lain.  Program  yang dijalankan  ini  berhasil  memperoleh  data  terkait  wajib  pajak  AS  yang memindahkan/melarikan  uangnya  ke  Swiss,  sehingga  lebih  dari  50.000  wajib  pajak berpartisipasi dalam pelaksanaan limited-amnesty program dengan membayar lebih dari 7 Miliar Dolar AS terkait pengampunan pajak yang berfokus pada pengungkapan aset di luar AS.  Pelaksanaan limited-amnesty program ini terbukti efektif dilaksanakan dalam penghimpunan basis data serta peningkatan penerimaan negara.
Indonesia pun melakukan hal serupa, hanya perbedaannya terletak pada timeline - nya  saja.  AEoI  menjadi  pemicu  terlaksananya  program tax  amnesty dengan  harapan Indonesia  memiliki  basis  data  pajak  yang  kuat.  Alhasil, Tax  Amnesty berhasil meningkatkan  penerimaan  negara  sebesar  130  T,  membawa  pulang  investasi  dari  luar negeri  sebesar  46  T,  dan  deklarasi  harta  sebesar  4.813,4  T.  Hal  ini  berdampak  pada penguatan basis pajak Indonesia yang notabenenya akan meningkatkan kepatuhan pajak dengan cara mengurangi skema-skema penghindaran dan pengelakan pajak serta selaras dalam meningkatkan penerimaan negara.

## KESIMPULAN
Keterbukaan  informasi  melalui  AEoI  menjadikan  otoritas  keuangan  di  seluruh negara harus menyampaikan informasi terkait nasabah kepada otoritas pajak suatu negara sehingga  wajib  pajak  tidak  bisa  lagi  memanipulasi  dan  melarikan  penghasilan  dan kekayaan ke negara lain untuk meminimalisir atau menghilangkan besaran pemungutan pajak.
Keikutsertaan  Indonesia  dalam  rangkaian  kerjasama  di  bidang  keterbukaan informasi  dengan  tujuan  menurunkan tax  evasion dan tax  avoidance, sehingga meningkatkan penerimaan perpajakan, selama 15 tahun yang telah diselenggarakan oleh OECD  sejak  tahun  2004  telah  membuahkan  hasil  yang  sangat  berdampak  bagi  dunia perpajakan Indonesia kedepannya. Hal ini dapat dilihat dari komitmen negara-negara G20 yang  meratifikasi  AEoI  untuk  membuka  informasi  keuangan  wajib  pajak  baik  yang  di dalam negeri maupun luar negeri.
Oleh  karena  itu,  Indonesia  dapat  melacak  aset  Wajib  Pajak  yang  berada  di  luar negeri  sehingga  akan  terjadi  penurunan Tax  Avoidance dan Tax  Evasion yang  pada akhirnya akan berimplikasi kepada Tax compliance. Selain itu, pemerintah juga berhasil melaksanakan  program Tax  Amnesty sebagai  komitmen  Indonesia  dalam AEoI. Keberhasilan  program  ini  akan  berdampak  sangat  signifikan  kepada  penguatan  basis perpajakan  Indonesia  karena  harta  sejumlah  4813,4  telah  dideklarasikan  oleh  Wajib Pajak.  Peningkatan  basis  pajak  dan  peningkatan  kepatuhan  pajak  karena  turunnya penghindaran  dan  pengelakan  pajak  akan  berkesinambungan  dengan  peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak

## SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka saran yang dapat diberikan  terkait  keterbukaan  informasi  melalui  AEoI  di  Indonesia  adalah  pemerintah atau lembaga otoritas  negara dapat  memaksimalkan penggunaan data yang terintegrasi untuk  meningkatkan  potensi  penerimaan  pajak  negara.  Pemerintah  perlu  melakukan terobosan-terobosan  lain  sehingga  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak  sesuai  dengan informasi keuangan dalam negeri maupun luar negeri.
Kerjasama  antar  negara  dibidang  perpajakan  perlu  terus  ditingkatkan  untuk mengatasi  praktik  penghindaran  dan  pengelakan  pajak  melalui  program  OECD  terkait transparansi  dan  keterbukaan  informasi  secara  otomatis  yaitu Automatic  Exchange  of Information (AEoI).

## DAFTAR PUSTAKA
Pohan,  C.  A.  (2014).  Pengantar  Perpajakan  Teori  dan  Konsep  Hukum  Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media .
Rosdiana,  H.,  &  Slamet,  E.  (2011).  Pengantar  Ilmu  Perpajakan  Kebijakan  dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: Grafindo .
Hasim,  M.  P.,  Priyono,  F.  J.,  &  Sa'adah,  N.  (2018).  Karakter Multilateral  Competent Authority  Agreement  on  Automatic  Exchange  of  Financial  Account  Information Dan  Implikasinya  Pasca Program Tax  Amnesty di  Indonesia. Diponegoro  Law Journal , 7 (4), 345-363.
Parsaulian,  B.  (2019).  Implementasi Automatic  Exchange  of  Financial  Account Information (Aeoi) Di  Indonesia. Jurnal  Reformasi Administrasi.  Jurnal  Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani , 6 (1), 1-7.
Prabowo,  R.  D.,  Manar,  D.  G.,  &  Adhi,  S.  (2014).  Implementasi  Undang-Undang Keterbukaan  Informasi  Publik  dalam  Upaya  Mewujudkan Good  Governance (Kajian  Tiga  Badan  Publik:  Bappeda,  DPKAD  dan  Dinas  Pendidikan  Kota Semarang). Journal of Politic and Government Studies , 3 (3), 187-195.
Supriatna, K. (2017). Kontra Produktif Keterbukaan Informasi Publik.
Nabila , Dhiya, Amira. (2020). Peran Automatic Exchange of Information (AEoI) Sebagai Rezim  Pajak  Internasional  Dalam  Upaya  Menghindari  Penggelapan  Pajak  Di Indonesia Menggunakan Konsep Rezim Internasional.
Aprilina , Vita. (2020 ). E-commerce, Automatic Exchange of Information, Self Assesment , dan Niat Penghindaran Pajak. Jurnal Ekonomi KIAT , 31 (1), 23-28.
Andiani , Dian , Luh. , Yuniarta , Adi , Gede. , & Yasa , Putra , Nyoman. (2017). Pengaruh Pengetahuan  Sistem Automatic  Exchange  of  Information (AEoI)  Dan  Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Dan Melaporkan Pajak  (Studi  Empiris  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama  Singaraja). Universitas Pendidikan Ganesha , 8 (2)
Van der Hel-van Dijk, L. (2010). Examination Handbook (Strengthening the Examination Function in the Tax Administrations of Latin America and the Caribbean .
Meinzer M. (2017). Automatic Exchange of Information as the New Global Standard: the End  of  (Offshore  Tax  Evasion)  History?.  Working  Paper  Tax  Justice  Network.
London, Inggris.
Grinberg I. (2012). Beyond FATCA: An Evolutionary Moment for the International Tax System. The Scholarly Commons, Georgetown Law School (January).
Irma Kesuma. (Juni 2017). Melihat AEoI dari Negara Lain. Media Keuangan
Sekretariat  Kabinet  Republik  Indonesia.  (2017).  Realisasi Tax  Amnesty ,  Menkeu: Tebusan Rp130 Triliun, Deklarasi Rp4.813,4 Triliun, dan Repatriasi Rp146 Triliun. Jakarta Pusat