## PENERAPAN PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
TERHADAP PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK DAN

## PENERIMAAN PPH PASAL 4 AYAT (2) TAHUN 2014-2017 PADA KPP PRATAMA SINGOSARI
Ike Dilasari 1 , Pujo Gunarso 2
1,2 Program Studi D3 Akuntansi, Univeristas Merdeka Malang Jl. Terusan Dieng 62-64 Malang

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mengetahui  pengaruh penerapan  Peraturan  Pemerintah  No.  46  Tahun  2013  yang  di  diterbitkan  pada tanggal 12 Juni 2013 dan kemudian mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013, yaitu :  1)  bagaimana  pengaruh  pp  46  terhadap  pertumbuhan  wajib  pajak  khususnya wajib pajak PP 46 di KPP Pratama Singosari, 2) bagaimana pengaruhnya terhadap penerimaan  pajak  PPh  final  secara  keseluruhan,  3)  bagaimana  kontribusi  PP  46 terhadap peningkatan penerimaan PPh final secara keseluruhan.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  jenis  data  yang  di gunakan  kualitatif  dan  kuantitatif,  dengan  sebagai  variabel  Independen  PP  46 dan  yang  di  pengaruhi  PPh  pasal  4  ayat  (2)  dan  pertumbuhan  wajib  pajak. dikumpulkan denan cara dokumentasi, wawancara, dan tinjauan pustaka, teknik analisis  yang  digunakan  model  interaktif  penyampaian  data  dengan  penarikan kesimpulan dari data yang disajikan dengan bentuk gambar grafik.
Hasil dari penelitian ini yaitu Tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak PP
No.46  setiap  tahunnya  mengalami  peningkatan,  dengan  peningkatan  jumlah paling  banyak  pada  tahun  2017,  Penerimaan  pajaknya  pun  juga  mengalami peningkatan  setiap  tahunnya,  yang  menandakan  wajib  pajak  sudah  sadar  akan kewajibannya  dan  melakukan  pelaporan  pajaknya  sesuai  tepat  waktu.  3. Kontribusi  dari  PP  46  ini  terhadap  Penerimaan  PPh  pasal  4  ayat  2  dalam  kurun waktu  5  tahun  semenjak  diterapkan  oleh  pemerintah  mengalami  peningkatan meskipun  masih  dalam  kategori  “kurang”.  Dengan  kesimpulan  bahwa  kenaikan terjadi  pada  tahun  2017  yang  di  sebabkan  karena  ada  kaitannya  dengan tax amnesty yang  diselenggarakan  selama  tiga  periode  dengan  periode  terakhir tahun 2017.
Kata kunci : Peraturan Pemerintah No. 46 Thaun 2013, Wajib Pajak, PPh Pasal 4 Ayat (2)

## JURNAL ILIMIAH BISNIS DAN PERPAJAKAN
Journal homepage: www.jurnal . unmer.ac.id
1. Pendahuluan
Di  Indonesia,  pajak  merupakan  sumber  pendapatan  utama  yang  menjadi  salah satu  pos  pendapatan  negara  yang  sangat  diandalkan,  dimana  seluruh pendapatan  ini  digunakan  untuk  membiayai  pembangunan.  Pembagunan  ini meliputi  proyek  pembangunan  fasilitas  umum  (jalan,  perbaikan  fasilitas  umum, rumah sakit, sekolah), administrasi pemerintahan, pertahanan keamanan, subsidi dan  juga  seluruh  belanja  pemerintah  lainnya  dalam  rangka  mewujudkan kemakmuran masyarakat.
Indonesia  yang  masih  menunjukkan  adanya tax  gap yaitu  disparitas penerimaan  pajak  yang  idealnya  terhimpun  dari  realisasi  penerimaan  pajak yang  dapat  dikumpulkan  setiap  tahunnya.  Hal  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa walaupun angka penerimaan pajak yang tertera di dalam APBN terlihat besar  sesungguhnya  penerimaan  pajak  di  Indonesia  masih  sangat  rendah. (Mustikasari dalam Corry :2010)
Oleh karena itu pemerintah melakukan berbagai upaya agar wajib pajak patuh dan  taat  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Usaha-usaha  yang dilakukan  pemerintah  antara  lain  dengan  memberikan  kemudahan  dan kesederhanaan  dalam  mengerjakan  dan  melakukan  perhitungan,  penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang kepada wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan.
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  meningkatkan  peran masyarakat  dalam  membayar  pajak  dengan  membuat  pembaharuan  sistem perpajakan atau lebih dikenal dengan reformasi perpajakan. Dengan reformasi pajak  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  jumlah  penerimaan  pajak  sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN).  Namun  demikian,    suatu  sistem  perpajakan  hendaknya  dapat diaplikasikan  dalam  periode  yang  lama  ( long  term )  dan  mampu  untuk mengakomodir perubahan dunia bisnis yang terus berkembang.
Di  lihat  dari  sisi  kewenangan  pemungutan,  PPh  yang  merupakan  salah  satu jenis  pajak  pusat  yang  kewenangan  pemungutannya  dilaksanakan  oleh Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP).  Ketentuan  pemungutan dan  pemotongan  PPh
diatur  dalam  UU  Pajak  Penghasilan  yang  telah  mengalami  beberapa  kali perubahan,  terakhir  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008.  PPh  menganut sistem self assesment , dimana pajak ini memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang seharusnya terutang. Diharapkan dengan sistem ini bisa mendorong pemenuhan kewajiban pajak sekaligus mendorong penerimaan pajak secara sukarela.
Dalam  rangka  memperluas  cakupan pembayar pajak,  diterbitkanlah  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  46  Tahun  2013  tentang  Pajak  Penghasilan  atas penghasilan dari Usaha  yang diterima atau  diperoleh  wajib  pajak  pribadi  atau badan  tidak  termasuk  bentuk  usaha  tetap  yang  memiliki  peredaran  bruto tertentu.  Penentuan  besarnya  PPh  Final  ini  hanya  didasarkan  pada  catatan omset setiap tempat kegiatan usaha tanpa memperhitungkan biaya dan faktor pengurang  lainnnya.  Dengan  adanya  PP  Nomor  46  Tahun  2013  ini  juga memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. PP Nomor 46 Tahun 2013 diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan kemudian mulai  berlaku  sejak  tanggal  1  Juli  2013.  PP  ini  mengatur  tentang  penghasilan wajib pajak yang dikenakan PPh Final dengan tarif 1% setiap bulan dari omset bruto yang tidak melebihi dari Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.
Ketentuan  di  dalam  PP  Nomor  46  Tahun  2013  secara  eksplisit  tidak menyebutkan  sektor  apa  saja  yang  secara  spesifik  menjadi  sasaran pemajakannya,  tetapi  dari  batasan  peredaran  bruto  yang  tidak  lebih  dari  Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) mengarah pada sektor swasta yang memiliki potensi lebih besar dalam menyumbang dana dalam segi pajak, yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Pengenaan  pajak  dari  sektor  UMKM  memiliki  alasan  yang  logis  mengingat jumlah pelaku UMKM di Indonesia sangat besar dan sektor ini terbukti mampu bertahan  terhadap  krisis  ekonomi.  Diharapkan  dengan  PP  Nomor  46  Tahun 2013  ini,  sektor  UMKM  juga  bisa  memberikan  kontribusi  penerimaan  pajak untuk negara.
Penerapan PPh Final PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan prakteki dari model presumptive  regime dalam  perpajakan,  yang  dapat  diartikan  sebagai  suatu bentuk pendekatan pengenaan  pajak  yang  diterapkan  dalam  ekonomi  dimana pelakunya  masih  memiliki  keterbatasan  kemampuan  administrasi  dan pembukuan. Dengan berlakunya PP Nomor 46 ini, dasar yang digunakan dalam perhitungan  PPh  terutang  cukup  didasarkan  pada  catatan  omset  setiap bulannya, tidak menggunakan dasar pembukuan ( book keeping ).
Untuk  memberikan  petunjuk  dalam  penerapan  PP  Nomor  46  Tahun  2013, Menteri  Keuangan  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  No.  107 tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Perhitungan,  Penyetoran  dan  Pelaporannya. Sama  dengan  petunjuk  di  dalam  PMK  tersebut,  perhitungan  PPh  Final menggunakan tarif 1% dikalikan dengan predaran bruto yang didasarkan pada omset  bulanan  untuk  setiap  tempat  kegiatan.  Keuntungan  dari  perhitungan tarif ini yaitu kesederhanaan dalam perhitungan PPh sehingga lebih efektif bagi wajib  pajak  serta  biaya  pemungutan  pajak  yang  ditanggung  pemerintah  juga rendah.
Dengan  melihat  pada  uraian  di  atas,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti akan membahas Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Tahun 2014-2017 Pada KPP Pratama Singosari .
2. Rumusan Masalah
a. Bagaimana  dampak  dari  kemudahan  dan  kesederhanaan  pelaporan yang  sesuai  dengan  penerapan  PP  Nomor  46  Tahun  2013  terhadap pertumbuhan wajib pajak tahun 2014-2017 di KPP Pratama Singosari?
b. Bagaimana pengaruh terhadap penerimaan pajak tahun 2014-2017 pada KPP Pratama Singosari?
c. Bagaimana  kontribusi  PP  46  terhadap  penerimaan  PPh  Final  secara keseluruhan tahun 2014-2017 pada KPP Pratama Singosari?
3. Metode Penelitian
a. Definisi Operasional Variabel
Variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 3 variabel dengan penjelasan dibawah ini :
1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
Pengenaan  PPh  dengan  tarif  1%  dari  peredaran  bruto  setiap  bulan  atas penghasilan  dari  usaha  wajib  pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto  tidak lebih  dari  Rp.  4.800.000.000,-  (empat  miliar  delapan  ratus  juta  rupiah) dalam 1(satu) tahun.
2) Pertumbuhan Wajib Pajak
Pertumbuhan wajib pajak yaitu meningkatnya jumlah dan persentase wajib pajak  dibandingkan  dengan  jumlah  wajib  pajak  dari  tahun  atau  periode sebelumnya  ke  tahun  setelah  diperlakukannya  penerapan  PP  46,  dan  bisa dikatakan efektif dan mengalami pertumbuhan .
3) Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2)
Penerimaan  PPh  pasal  4  ayat  (2)  yang  mencakup  penerimaan  PPh  final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 dan keseluruhan penerimaan PPh dari objek dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Dengan diberlakukannya PP 46 Tahun 2013 dikatakan  berhasil  jika  persentasenya  penerimaan  PPh  final  PP  46 menunjukkan penambahan yang terus meningkat.
b. Ruang Lingkup
Penelitian ini menggunakan metode analisis yang disebut dengan analisis deskriptif. Metode  ini  mendeskripsikan  atau  memberi  gambaran  terhadap  objek  yang  diteliti. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  bukti  analisis  pertumbuhan  wajib  pajak  PP No. 46 dan penerimaan pajak PPh pasal 4 ayat (2).
c. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pajak Pratama Singosari yang beralamatkan di di  Jalan  Randuagung  No.  12,  Kelurahan  Randuagung,  Kecamatan  Singosari,  Kabupaten Malang.
d. Sumber Data
1) Jenis Data
Data  yang  digunakan  peneliti  dalam  penelitian  ini  berasal  data  yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari berupa :
a) Data kualitatif
yaitu data berupa  bahan  keterangan  dalam  bentuk  deskripsi dan tidak  bisa  diukur  atau  dihitung  berdasarkan  skala  numerik  yang meliputi  data  sejarah  singkat  tentang  tempat  instansi,  struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari,
b) Data kuantitatif
Data  yang  disajikan  dalam  bentuk  angka-angka  dan  tabel  dari penjumlahan  atau  pengukuran.  Data  berupa  data  statistik  jumlah Wajib Pajak PP. No. 46 Tahun 2013 dan penerimaan PPh Final Pasal 4  Ayat  (2)  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Singosari  yang disajikan dalam bentuk angka.
e. Sumber Data
Sumber  data  penelitian  terdiri  atas  sumber  data  primer  dan  sumber  data sekunder  (Indriantoro  &  Supomo,  2012:146).  Sumber  Data  yang  digunakan dalam  penelitian  adalah  sumber data sekunder.
f. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
1) Dokumentasi
Melakukan  pengumpulan  data  dengan  meminta  data-data  yang  terkait dengan  pembahasan  yang  akan  diambil  oleh  peneliti  dalam  masalah  ini berupa data jumlah wajib pajak PP 46 dan juga penerimaan dari PPh pasal 4 ayat (2).
2) Wawancara
Peneliti  dalam  kasus  ini  juga  menggunakan  teknik  wawancara  yang dilakukan  dengan  pihak  yang  terkait  yaitu  KPP  Pratama  Singosari.  Dalam wawancara  tersebut  peneliti  mengonfirmasi  tentang  data  yang berhubungan dengan judul yang akan dibahas saat ini.

## 3) Tinjauan Pustaka
Di dalam karya tulis tugas akhir ini peneliti juga melakukan tinjauan pustaka dengan  mempelajari  buku-buku,  literatur  dan  juga  jurnal  yang  berkaitan dengan pembahasan yang akan di bahas dalam karya peneliti ini.
g. Teknik Analisis Data
Teknik  yang  dipakai  untuk  menganalisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan  model  interaktif.  Menurut  Miles  dan  Huberman  (2007:246)  diartikan “Dalam    teknik  model  interaktif,  terdapat  tiga  tahapan kegiatan  analisis  (reduksi  data, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan) dan  pengumpulan  data  itu  sendiri merupakan proses interaktif”. Tahapan-tahapan analisis model interaktif adalah sebagai berikut :
1) Peneliti  melakukan  pengumpulan  data  yang  dibutuhkan  dengan  cara wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.
2) Reduksi  data.  Reduksi  data  adalah  tahapan  penyempurnaan  data  atau penyempurnaan  informasi  yang  sudah  diperoleh  selama  penelitian.  Data tersebut akan mengalami perubahan, pengurangan, atau penambahan.
Mengolah  data  dan  kemudian  disajikan  ke  dalam  format  tabel  ataupun  bentuk grafik sehingga mudah untuk dipahami dan penarikan kesimpulan.
4. Hasil dan Pembahasan
a. Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak PP 46
Berikut ini adalah pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak PP 46
Grafik 4.1 Jumlah Pertumbuhan Wajib Pajak PP 46 Sumber : Data diolah dari KPP Pratama Singosari, 2018
Berdasarkan  grafik  diatas,  jumlah  wajib  pajak  PP  46  orang  pribadi  di  wilayah kerja  KPP  Pratama  Singosari  mengalami  kenaikan  setiap  tahun  yang  sangat signifikan,  terlihat  dari  data  di  atas  pada  tahun  2014  –  2016  kenaikan  berkisar  di angka  300  dan  800  lebih  wajib  pajak  yang  terdaftar  sebagai  wajib  pajak  orang
483 553
631 491
1.907
2.249 3.106 5.352
2014 2015
2016 2017

## Pertumbuhan Wajib Pajak PP 46 KPP Pratama Singosari
Badan Orang Pribadi
pribadi yang bayar PP 46. Kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2016 ke 2017 yang mengalami kenaikan sebesar 2.246 wajib pajak.
Hal  ini  menunjukkan  peningkatan  kesadaran  wajib  pajak  PP  46  khususnya Orang  Pribadi  untuk  membayar  pajaknya  dan  menyadari  kewajiban  untuk membayar  pajak.  Ini  menunjukkan  bahwa  tujuan  PP  46  Tahun  2013  untuk memberikan  kemudahan  dan  penyederhanaan  aturan  perpajakan,  mengedukasi masyarakat  tertib  pajak,  mengajarkan  masyarakat  wajib  pajak  untuk  transparansi tentang  pajaknya  dan  berkontribusi  dalam  penyelenggaraan  negara  tercapai dengan baik dari segi pertumbuhan wajib pajak.
Peningkatan  jumlah  WP  dan  pembayaran  pajak  di  atas  tidak  lepas  dari  peran serta pegawai pajak dalam melakukan sosialisasi sehingga program yang dilakukan dapat  dengan  mudah  di  mengerti  orang  masyarakat  awam,  yang  menghasilkan pertumbuhan wajib pajak yang sangat pesat terutama di tahun 2017 menandakan efektifnya peraturan  pemerintah  yang  memudahkan  wajib  pajak  untuk  membayar dan  melaporkan  pajak  tanpa  harus  melakukan  pembukuan.  Namun  demikian, terlihat pada grafik bahwa pertumbuhan wajib pajak badan yang terjadi pada KPP Pratama Singosari cukup fluktuatif.
Penurunan  yang  menonjol  terjadi  pada  tahun  2017.  Penurunan  tersebut diakibatkan karena mulai banyak wajib pajak badan yang sudah mencapai omset di atas  4,8  miliar,  sehingga  menyebabkan  tidak  dapat  lagi  dikenakan  peraturan pemerintah 46 tahun 2013 karena aturan yang berlaku hanya dapat di perlakukan pada omset di bawah 4,8 miliar baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan. Di  satu  sisi  terhadap  WP  Badan  yang  omzetnya  sudah  melebihi  4,8  Milyar  pada tahun  berikutnya  dikenakan  PPh  berdasarkan  tarif  umum  yaitu  PPh  Pasal  25  UU Nomor 36 Tahun 2008.
b. Penerimaan PPh Final Keseluruhan
Berikut ini adalah Penerimaan PPh Final keseluruhan
Grafik 4.2 Jumlah Penerimaan PPh Final keseluruhan Sumber : Data diolah dari KPP Pratama Singosari, 2018
Grafik  di  atas  menunjukkan  penerimaan    pajak  final  secara  keseluruhan. Jumlah penerimaan PPh Final 1% mengalami kenaikan setiap tahun meskipun tidak terlalu  banyak.  Kenaikan  penerimaan  PPh  Final  1%  (PP  46)  cukup  stabil.  Hal  ini menggambarkan bahwa wajib pajak tepat waktu dalam membayar pajaknya.
Berbeda  lagi  dengan  penerimaan  terhadap  keseluruhan  PPh  Final  yang tercantum dalam PPh pasal 4 ayat (2) yang fluktuatif. Tertinggi terjadi pada  tahun 2015  dan  turun  lagi  di  tahun  2016  karena  adanya  WP  yang  omzetnya  meningkat lebih  dari  4,8  Milyar  sehingga  tidak  menggunakan  PPh  final  1%  namun menggunakan  tarif  umum  PPh  Pasal  25.  Selain  itu  juga  disebabkan  kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu.
c. Kontribusi PP No. 46 terhadap Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)
Dalam menghitung kontribusi digunakan rumus sebagai berikut :

## ( )
Berdasarkan rumus tersebut maka dapat diketahui kriteria kontribusi penerimaan PP 46 Tahun 2013 terhadap PPh pasal 4 ayat (2) dengan klasifikasi sebagai berikut :
Persentase % Kriteria 0,00-10 Sangat Kurang 10,10-20 Kurang 20,10-30 Sedang
61.446 69.954 65.320 68.436 4.738 6.908 8.118 10.566 - 20.000 40.000 60.000 80.000 2014 2015 2016 2017 M ill ion s
Penerimaan keseluruhan PPh Final (411128/semua kode jenis setoran) Penerimaan Pph final 1% (411128/420)
Persentase % Kriteria 30,10-40 cukup Baik 40,10-50 Baik diatas 50 Sangat Baik
Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (Firdaus dalam Corry,2013)
Berikut ini adalah persentase kontribusi PP 46 terhadap Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)
Grafik 4.3 Kontribusi PP 46 terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2) Sumber : Data diolah dari KPP Pratama Singosari, 2018
Berdasarkan  data  grafik  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  kontribusi Peraturan  Pemerintah  No.  46  Tahun  2013  terhadap  Penerimaan  PPh  pasal  4  ayat (2)  mengalami  peningkatan  setiap  tahunya  meskipun  relatif  sedikit.  PP  46  telah menambah  penerimaan  pajak,  dengan  klasifikasi  pada  tahun  2014  dan  2015  yang masuk kriteria sangat kurang menurut tabel kriteria dalam kontribusi .Hal ini lebih disebabkan  karena  masih  banyak  WP  yang  belum  mengetahui  PP  46  2013  karena masih  belum  lama  diberlakukan.  Tetapi  pada  tahun  selanjutnya  mencapai  kriteria kurang yang menunjukkan sudah ada kenaikan.
d. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PP No.46 Tahun 2013
Berikut ini adalah data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PP No. 46
7,71% 9,88% 12,43% 15,44% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 2014 2015 2016 2017
Proporsi Penerimaan PPh 1% terhadap Penerimaan PPh
Final Keseluruhan KPP Pratama Singosari % Proporsi PPh Final 1% thd PPh Final keseluruhan
Grafik 4.4 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PP 46 Sumber : Data diolah dari KPP Pratama Singosari, 2018
John  Hutagaol,  2007:  186  dalam    Fatmawati  mengungkapkan  ada  beberapa faktor  yang  mempengaruhi  Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  pajaknya yaitu  besarnya  penghasilan  yang  diperoleh,  adanya  sanksi  perpajakan  yang diterapkan,  persepsi  Wajib  Pajak  atas  pengelolaan  pendapatan  pajak,  penerapan perpajakan yang adil, penegakan hukum, serta ketersediaan database pemerintah.
Grafik data di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak mengalami fluktuasi.  Pada  tahun  2015  mengalami  kenaikan  sebesar  2,91%  dari  tahun  2014. Pada  tahun  2016  mengalami  penurunan  sebesar  8,99%  padahal  jika  melihat persentase  pertumbuhan  wajib  pajak  seperti  pada  gambar  4.3  wajib  pajak  PP  46 Orang  Pribadi  mengalami  kenaikan  setiap  tahunnya.  Penyebab  dari  tingkat kepatuhan  yang  turun  ini  adalah  pada  tahun  tersebut  wajib  pajak  kurangnya kesadaran dalam membayar padahal wajib pajak yang terdaftar naik.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pegawai  KPP  Pratama  Singosari  yang selanjutnya  disebut  narasumber,  menjelaskan  bahwa  turunnya  tingkat  kepatuhan
79,39% 82,30% 73,31% 82,27% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 2014 2015 2016 2017

## Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PP 46 Orang Pribadi
Persentase 69,77% 75,05% 70,84% 92,46% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 2014 2015 2016 2017

## Tingkat Kepatuhan WP Badan Wajib Pajak PP 46
% WP Badan Wajib PP
46 yang melakukan pembayaran
wajib pajak pada tahun 2016 di sebabkan karena 1) memang sudah tidak dikenakan PP 46 dengan tarif 1% tetapi beralih ke PPh pasal 25 dengan tarif normal, 2) masih adanya  pandangan  negatif  karena  berkaitan  dengan  adanya  Tax  Amnesti  yang terjadi  di  tahun  2016  terbagi  menjadi  3  periode  dan  periode  terakhir  pada  tahun 2017 yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak naik pada tahun tersebut.
e. Presentase Pembayaran Wajib Pajak OP dan Badan PP 46
Berikut ini adalah tentang presentase pembayaran wajib pajak OP dan Badan PP No. 46
Grafik 4.5 Persentese Pembayaran WJ OP dan Badan Sumber : Data diolah dari KPP Pratama Singosari, 2018
Dari  gambar  di  atas  memperlihatkan  bahwa  pembayaran  PP  46  dominan diterima  dari  wajib  pajak  orang  pribadi  dibandingkan  dengan  wajib  pajak  badan disebabkan  karena  wajib  pajak  badan  yang  memiliki  omset  di  bawah  4,8  miliyar lebih  kecil  dari  pada  orang  pribadi.  Dengan  kata  lain  peraturan  pemerintah  ini didominasi  dengan  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  memiliki  omset  di  bawah  4,8 miliar dari penghasilan brutonya.
f. Upaya-Upaya  yang  dilakukan  KPP  Pratama  Singosari  dalam  rangka  untuk mensukseskan Peraturan baru
Upaya yang dilakukan KPP  Pratama Singosari untuk memberikan pemahaman kepada  wajib  pajak  setelah  diterbitkannya  peraturan  pemerintah  ini  yaitu  dengan melakukan :
1) Penyuluhan pada Wajib Pajak
Memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung  merupakan  salah  satu  upaya  pembinaan  yang  dilakukan  KPP Pratama  Singosari.  Penyuluhan  langsung  dilakukan  dengan  melakukan sosialisasi  dan  seminar,  sedangkan  penyuluhan  tidak  langsung  dilakukan
41,17% 39,28% 38,72% 34,57% 58,83% 60,72% 61,28% 65,43%
100% 100% 100% 100% 0 5 10 15 20 25 2014 2015 2016 2017 Bi lli ons Presentase Penerimaan  PPh Final 1%
Penerimaan Pph Final 1% (411128/420)
Total Pembayaran OP
Total Pembayaran
Badan
melalui  radio,  pamflet,  dan  leaflet  hal  ini  bertujuan  untuk  mempermudah para wajib pajak untuk memahami informasi dengan baik.
2) Penyisiran yang dilakukan ke tempat wajib pajak
Upaya lain yang dilakukan oleh fiskus adalah dengan melakukan  penyisiran ke  lapangan  untuk  mengamati  usaha  wajib  pajak  yang  telah  memenuhi kriteria  PP  46  Tahun  2013  yang  kemudian  diberikan  edukasi  langsung tentang  kebijakan  baru  tersebut.  Penyisiran  langsung  ke  wajib  pajak  lebih efektif  karena  pihak  pajak  langsung  berhubungan  dengan  wajib  pajak  atau target yang dipilh dan memang sudah dikatakan di dalam kategori peraturan pemerintah tersebut.

## 3) Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan :
a. Tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak PP No.46 setiap tahunnya mengalami peningkatan,  dengan  peningkatan  jumlah  paling  banyak  pada  tahun  2017, dengan  terus  meningkatnya  wajib  pajak  PP  46  dapat  dikatakan  bahwa  upaya pemerintah  khususnya  Direktorat  Pajak  untuk  meningkatkan  potensi penerimaan  pajak  dengan  menerbitkan  peraturan  pemerintah  no.  46  tahun 2013 mulai berhasil dan tercapai dengan baik.
b. Penerimaan pajaknya pun juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang menandakan  wajib  pajak  sudah  sadar  akan  kewajibannya  dan  melakukan pelaporan  pajaknya  sesuai  tepat  waktu.  Dengan  kemudahan  dan kesederhanaan yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013.
c. Kontribusi dari PP 46 ini terhadap Penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 dalam kurun waktu 5 tahun semenjak diterapkan oleh pemerintah mengalami peningkatan meskipun masih dalam kategori “kurang”.

## Daftar Pustaka
Agrawal, Asha Weinsteinand Hilary Nixon. 2010. What Do  Americans      Think About Federal Transportation  Tax  Options?  Results  from  a  National  Survey.San Jose,  CA:  Mineta  Transportation  Institute,  College  of  Business,  San  Jose  State University.
Amdur,David, Barry G.Rabe, Christopher Borick. 2014. “Public        Views on a Carbon Tax Depend on the Proposed Use of Revenue.”Ann Arbor, MI: Center for Local, State, and Urban Policy, Gerald R. Ford School of Public Policy.
Bento, AntonioM., LawrenceH.Goulder, Mark R. Jacobsen, and        RogerH.von Haefen.  2009.  “Distributional  and  Efficiency  Impacts  of  Increased  US  Gasoline Taxes.”American Economic Review99 (3): 667–99.
Brainerd, Jackson. 2015. “2015 Casino Tax and Expenditures.”       Denver, CO:
National Conference of State Legislatures.
BritishMedical Association. 2015. Food for Thought: Promoting    Healthy Diets Among Children and Young People. London: British Medical Association.
Burman, Leonard E., William G. Gale, Sarah Gault, Bryan Kim, James R. Nunns, and  Steven  M.  Rosenthal.  2015.  “Financial  Transaction  Taxes  in  Theory  and Practice.” Washington, DC: Urban-Brookings Tax Policy Center.CBO
Fatmawati. 2015. “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi Self Assessment System terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak dengan Persepsi Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi”. Skripsi.
Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.
Hakim fadli dan Grace B.Nangoi. 2015.“Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan UMKM terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib
Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama   Manado”.
Jurnal EMBA. Vol. 3 No. 1, Maret, Hlm. 787-795.
Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba Empat
Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi . Yogyakarta: C.V Andi Offset.
Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Terbaru . Yogyakarta: C.V Andi  Offset.
N Ds, Astri Corry. 2013. “Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2)”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB .
Peptasari, Ardela Lita. 2015. “Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor   46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)”. Skripsi . Surakarta : Universitas Muhammadiyah
Surakarta.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.011/2013 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh atas Penghasilan dari  usaha  yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  46  Tahun  2013  tentang PajakPenghasilan  atas  Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.
Purba, Elfrida. 2017. “Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dan  Penerimaan  Pajak  Di  Kpp  Pratama  Medan  Timur Tahun 2012-2014”. Skripsi. Medan : Universitas Sumatera Utara.
Resmi, Siti. 2008. Perpajakan Studi & Kasus. Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat.

## UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan
Tata Cara Perpajakan.
Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan
R&D) . Bandung: Alfabeta.