INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 9469-9483 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peran Kepolisian Resor Kota Barelang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyedia Pekerja Imigran Ilegal Di Kota Batam. (Studi Pada Kepolisian

## Resort Kota Barelang)
Areani Hardianti Banurea 1 ✉ , Lenny Husna 2
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam Email: pb170710070@upbatam.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Tindak pidana penyediaan PMI termasuk dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu perbuatan merekrut,  menampung,  mengirim,  memindahkan,  atau  menerima  seseorang  dengan  ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, atau pemberian bayaran atau keuntungan, sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  menguasai  orang  lain,  baik  yang  dilakukan  di dalam negeri maupun antar negara yang mengakibatkan orang tereksploitasi.
Kata kunci: Peran, Polisi, Tindak Pidana, Penyedia TKI

## Abstract
The crime of providing Migrant Workers is included in the Crime of Trafficking in Persons, namely the act  of  recruiting,  harboring,  sending,  transferring,  or  receiving  someone  with  threats  of  violence, kidnapping, confinement, forgery, fraud, or giving payments or benefits, so as to obtain the consent of  the  person  who  has  control  over  the  other  person,  whether  carried  out  within  the  country  or between countries resulting in people being exploited.
Keywords: Role, Police, Crime, Provider of Migrant Workers

## PENDAHULUAN
Pemenuhan  lapangan  kerja  secara  mandiri  oleh  Negara  Indonesia  sangatlah  sulit tercapai apabila kita melihat perbandingan antara tingginya tingkat pengangguran dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia saat ini. Oleh karena itu fenomena migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri yang di landasi faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan  hidup  menjadi  faktor  utama  tingginya  antusiasme  warga  Indonesia  untuk menjadi seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri.
Penempatan jasa tenaga kerja ke luar negeri dengan mekanis memang sudah diatur baik melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: 23 Tahun 20021 tentang  Cipta  Kerja  Beserta  Peraturan  Pelaksanaan,  keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja dianggap sebagai salah satu upaya efektif untuk mengatasi masalah tersebut.
Para pelaku perdagangan orang (penyedia Pekerja Migran) umumnya akan melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, namun hal yang paling sering dilakukan adalah mengiming-imingi  calon  korban  dengan  berbagai  daya  upaya.  Diantara  para  pelaku tersebut  ada  yang  langsung  menghubungi  calon  korban,  atau  menggunakan  cara  lain dengan  modus  pengiriman  pekerja  migran,  baik  antar  daerah,  antar  negara, pemindahtanganan  atau  transfer,  pemberangkatan,  penerimaan,  penampungan  yang dilakukan sangat sistematis dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada diantaranya yang dilindungi oleh oknum aparat (pemerintah dan penegak hukum)(Eva Johan, 2020).
Cara kerja pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (penyedia pekerja imigran), ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan  berbagai  cara,  dari  proses  yang  sederhana  dengan  cara  mencari  dan menjebak korban, membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orangtuanya,  bahkan  sampai  pada  kekerasan,  menggunakan  teknologi  canggih  dengan cara memasang iklan, bahkan sampai dengan cara akses internet.(Simorangkir, 2018).
Seperti  kasus  perdagangan  orang  yang  terjadi  di  Batam  baru-baru  ini,  Polisi  dan Kementerian  Luar  Negeri  Indonesia  memperingatkan  masyarakat  untuk  berhati-hati terhadap modus  tindak  pidana  perdagangan  orang (TPPO)  yang  semakin  meningkat  di Batam  dan  Indonesia  pada  umumnya,  ada  empat  modus  yang  harus  diwaspadai  oleh masyarakat.  Pertama,  masyarakat  harus  berhati-hati  terhadap tawaran  bekerja  di  luar negeri yang disampaikan melalui media sosial, calo, atau sponsor.
Uang panjar biasanya berjumlah antara Rp.5.000.000 hingga Rp.10. 000.000 namun masyarakat tidak boleh menerimanya karena itu adalah bentuk jeratan hutang dan unsur pidana  dalam  TPPO.  Keempat,  masyarakat  harus  memastikan  bahwa  mereka  tidak memaksakan  diri  untuk  berangkat  ke  luar  negeri  tanpa  visa  kerja  atau  dengan menggunakan visa ziarah atau umroh. Modus ini banyak digunakan saat ini, terutama untuk bekerja  di  Timur  Tengah.  Jika  dijanjikan  kerja  di  sana  dengan  visa  ziarah  atau  umroh, masyarakat harus menolak tawaran tersebut, bahwa setelah mengetahui modus-modus ini, masyarakat harus melaporkan aktivitas calo atau sponsor tersebut kepada Polri dan calon PMI  yang  mengetahui  bahwa  mereka  akan  berangkat  tidak  sesuai  prosedur,  harus melakukan  langkah  pencegahan  untuk  tidak  berangkat,  pentingnya  pencegahan  di Indonesia agar tidak ada WNI yang tereksploitasi di luar negeri. Kementerian Luar Negeri mencatat adanya peningkatan kasus perdagangan orang WNI dari tahun 2021 hingga 2022 meningkat lebih dari 100 persen. Data di kementerian menyebutkan, tahun 2021 terdapat 361 kasus TPPO, sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 752 kasus. Namun, angka tersebut kemungkinan besar hanya puncak gunung es, yang artinya masih banyak korban yang  kemungkinan  tidak  dapat  melapor,  peningkatan  kasus  TPPO  ini  terkait  dengan peningkatan kinerja Polri dalam melakukan penindakan TPPO di lapangan. (Batam News, 2023).
Akibatnya  banyak  pekerja  migran  Indonesia  ilegal  menjadi  korban  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  di  luar  negeri  dengan  berbagai  modus  kejahatan,  bahkan  dalam beberapa  kasus,  pekerja  migran  Indonesia  ini  dijadikan  sasaran  pelaku  Tindak  Pidana Perdagangan Orang untuk melakukan tindak pidana berat tertentu, seperti pembunuhan berencana,  perdagangan  narkoba,  bahkan  ikut  serta  dalam  kegiatan  tindak  pidana terorisme, sehingga mereka harus berhadapan dengan hukum di luar negeri dan dijatuhi putusan  oleh  negara  yang  bersangkutan.  Dalam  hal  ini  pihak  Kepolisian  sebagai  alat penegak hukum harus bekerja sama dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3PMI) sebagai  lembaga  pemerintah  dalam  rangka  melaksanakan  peranan penemerintah di bidang pelayanan, penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Polisi dan BP3PMI wajib melaksanakan perlindugan yang baik di lapangan dalam  rangka  pencegahan  terjadinya  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  mengingat lembaga ini sebagai ujung tombak perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri, maka selayaknya menjadi fokus Polisi dan BP3MI terhadap para pekerja migran Indonesia
Ilegal  dari  Kota  Batam  yang  bekerja  di  luar  negeri  yang  menjadi  korban  tindak  pidana perdagangan orang..
Berdasarkan  uraian  sebagaimana  tersebut  diatas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian dan memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: “ Peran Kepolisian Resor Kota Barelang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyedia Pekerja Imigran Ilegal di Kota Batam.  (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Barelang) ”.”
Teori Peran (Role Theory)
Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan dari berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap  digunakan  dalam  sosiologi  dan  antropologi.  Dalam  teorinya  Biddle  &  Thomas membagi  peristilahan  dalam  teori  peran  dalam  4  golongan,  yaitu  istilah-istilah  yang menyangkut: (Stryker, n.d.)
1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
4. Kaitan diantara orang dan perilaku.
Orang-orang  yang  mengambil  bagian  dalam  interaksi  sosial  dapat  dibagi  dalam  2 (dua) golongan sebagai berikut:
1. Aktor (pelaku), yaitu orang yang sedang berperilaku menuruti  suatu peran tertentu.
2. Target (sasaran) atau orang lain (other), yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.
Teori tersebut berhubungan dengan salah satu perspektif komunikasi yaitu Perspektif Struktural. Untuk menjelaskan perilaku sosial seseorang dapat dikaji sebagai sesuatu proses yang (1) instinktif, (2) karena kebiasaan, dan (3) juga yang bersumber dari proses mental. Mereka  semua  tertarik,  dan  dengan  cara  sebaik  mungkin  lalu  menguraikan  hubungan antara masyarakat dengan individu. William James dan John Dewey dalam bukunya Amin Ibrahim menekankan pada penjelasan kebiasaan individual, tetapi mereka juga mencatat bahwa  kebiasaan  individu  mencerminkan  kebiasaan  kelompok  yaitu  adat  istiadat masyarakat atau strutur sosial.(Salim, H. S., & Nurbani, 2016)

## Teori Perlindungan Hukum
Teori  perlindungan  hukum  merupakan  salah  satu  bentuk  pengakuan  yang berkembang dari Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum  preventif  dan  represif.  Perlindungan  hukum  preventif  yaitu  perlindungan  hukum
yang  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa,  yang  mengarahkan  tindakan pemerintah  bersikap  hati-hati  dalam  pengambilan  keputusan  berdasarkan  diskresi, sedangkan  perlindungan  hukum  represif  yaitu  perlindungan  hukum  yang  bertujuan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa (Salim, H. S., & Nurbani, 2016)
Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana
Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa istilah polisi mengandung arti: (Assegaff, 2020)
a. Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum
b.  Pegawai  negeri  yang  bertugas  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  umum.  Dalam pengertian  ini  istilah  polisi  mengandung  dua  makna  yaitu,  polisi  tugas  dan  sebagai organnya. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa istilah polisi mengandung 4 (empat) pengertian, yaitu :
1) Sebagai tugas dalam arti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
2) Sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban,
3) Sebagai  pejabat  petugas  dalam  arti  orang  yang  dibebani  tugas  pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu,
4) Sebagai  ilmu  pengetahuan  yang  berarti  ilmu  yang  mempelajari  segala  hal  ikhwal kepolisian.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Pasal  4  menyatakan:  (Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, n.d.)
“K epolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri  yang  meliputi  terpeliharanya  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  tertib  dan tegaknya hukum, terselenggarakannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

## Tindak Pidana Keimigrasian
Tindak  Pidana  Keimigrasian  adalah  setiap  perbuatan  yang  melanggar  peraturan perundang-undangan keimigrasian berupa kejahatan dan perbuatan melawan hukum yang memiliki  ancaman  pidana,  penegakan  hukum  keimigrasian  yang  bersifat  preventif  dan represif  di  Indonesia  mencakup  tindakan  keimigrasian.  Pada  dasarnya  tindak  pidana
keimigrasian selain menjadi kejahatan internasional dan transnasional serta dilakukan secara terorganisir, juga sangat merugikan dan membahayakan masyarakat, sehingga dibutuhkan ancaman pidana bagi orang asing sebagai pemberian efek jera. (Simorangkir, 2018).

## METODE PENELITIAN
Permasalahan  untuk  mengkaji  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  adalah metode empris, dan kajian ini bersifat normatif empiris. Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik yaitu, teknik normatif yang merujuk pada riset pengumpulan melalui peraturan perundang-undangan,  konsep hukum,  dan  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang sedang diteliti.
Selanjutnya  teknik  yuridis  empiris  merujuk  kepada  fakta  lapangan  yang mengharuskan melihat langsung bagaimana praktik lapangan suatu permasalahan yang sedang diteliti apakah sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., 2017).
Adapun  pendapat  menurut  Sugiyono  tentang  penelitian  adalah  sebuah  proses dimana penulis berproses untuk mengolah dan mencari sumber data untuk dapat dijadikan sebuah sumber yang dapat dinyatakan kebenarannya dan dapat dipertanggung  jawabkan (Dr.  Jonaedi  Efendi, & Prof. Dr. Johny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., 2018).
Penelitian ini diteliiti untuk bisa memperoleh ilmu serta pengetahuan baru yang akan terpecahkan  lewat  dari  rumusan  masalah  yang  sudah  dibentuk,  pada  rumusan  masalah yang belum terselesaikan akan menjadikannya sebagai objek kajian berdasarkan fakta yang ada dilapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Kepolisian Resor Kota Barelang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyedia Pekerja Imigran Ilegal di Kota Batam
Peran Kepolisian dalam penegakan hukum dengan pendekatan Teori Peran bahwa kepolisian  proaktif  akan  membawa  kejelasan  masalah  keamanan  yang  menciptakan ketertiban sosial di masyarakat. Upaya pemolisian proaktif dilakukan berdasarkan analisis fakta, data dan informasi yang dibantu dengan kemajuan dan perkembangan teknologi, sehingga tindakan pemolisian lebih tepat dan tuntas menyelesaikan masalah.
Berdasarkan wawancara dengan Briptu Prama Ikhsan Anggara, S.H. selaku Penyidik Pembantu Unit VI Polresta  Barelang pada tanggal 5 Mei 2023 di Kantor Polresta Barelang
beliau mengatakan bahwa: Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang penulis peroleh dari hasil wawancara yaitu:
1. Faktor Ekonomi.
Salah satu penyebabnya tindak pidana perdagangan orang karena di latar belakangi faktor  ekonomi  dimana  korban  muda  terpengaruh  dan  percaya  dengan  iming-iming pekerjaan yang ditawarkan oleh seseorang tanpa mencari tau selak beluk pekerjaan yang ditawarkan. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor perdagangan orang.
2. Faktor Keluarga Tidak Harmonis
Di dalam faktor ini peran keluarga juga sangat berpengaruh terjadinya perdagangan orang, biasanya para korban berasal dari keluarga yang broken home (hilangnya perhatian orang  tua  maupun  keluarga).  Sehingga  korban  tidak  mendapatkan  perhatian  dan  kasih sayang.

## 3. Korban Pelecehan Seksual pada Usia Dini
Faktor ini juga salah satu timbulnya perdagangan orang dikarenakan pernah menjadi korban pelecehan seksual di usia dini sehingga korban merasa prustasi atas kejadian yang perna di alaminya.
Hasil wawancara kepada Briptu Prama Ikhsan Anggara, S.H selaku Penyidik Pembantu Unit VI Polresta  Barelang yang dilakukan oleh Polresta Barelang telah melakukan upaya- upaya untuk menanggulangi atau meminalisir terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di  Kota  Batam.  Setidaknya  ada  3  (tiga)  Upaya  dalam  menanggulangi  tindak  pidana perdagangan orang dan penulis membagi kedalam 3 (tiga) upaya tersebut, yaitu: upaya Pre-Emtif, upaya Preventif dan Represif.
1. Upaya Pre-Emtif
Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam  mencegah  terjadinya  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  tersebut.  Pihak Polresta Barelang Kota Batam rutin melakukan patroli/pengawasan dibeberapa titik yang diduga sering terjadinya tindak pidana perdagangan orang hal ini  dilakuakan demi  meminimalisir  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Kemudian  pihak Polresta Barelang Kota Batam juga bekerjasama dengan pihak Imigrasi Kota Batam untuk  meningkatkan  pengawasan  keluar  masuknya  orang  kedalam  maupun  keluar negeri.
2. Upaya Preventif
Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak Polresta Barelang Kota Batam untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Adapun upaya pencegahan tersebut sesuai hasil wawancara dengan Briptu Prama Ikhsan Anggara, S.H selaku Penyidik Pembantu Unit VI Polresta  Barelang yaitu:
a. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan pemahaman agar masyarakat  tidak  mudah  terpengaruh  maupun  percaya  terhadap  tawaran pekerjaan yang diberikan oleh seseorang yang artinya masyarakat harus teliti dan mencari  tau  dimana  tempat  pekerjaan  yang  di  tawarkan  dengan  demikian masyarakat  tidak  muda  dan  percaya  terhadap  modus-modus  pekerjaan  yang mengakibatkan perdagangan orang
b. Kepolisian melakukan  penyuluhan hukum terhadap masyarakat baik di sekolah maupun di tempat ibadah tentang hukuman yang bagi para pelaku yang ingin melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan demikian dapat menekan laju tindak pidana perdagangan orang.
3. Upaya represif
Upaya  represif  ini  dilakukan  oleh  pihak  Polresta  Barelang  upaya  penyelidikan kejatahan atas pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sesuai undang-undang yang digunakan.
a. Menerima laporan dari warga atau pun intel-intel Ditreskimum atas kasus tindak pidana perdagangan orang;
b. Melakukan  olah  TKP  ketempat  yang  di  curigai  warga,  maka  para  tim  khusus melakukan penyelidikan terhadap perdagangan orang tersebut maka dilakukan pengecekan atas kasus tersebut;
c. Lalu melalui komando maka dilakukan penangkapan bagi pelaku atau pun korban atas tindak pidana perdagangan orang tersebut sehingga para penyelidik dapat menyidik korban dan tersangkat menurut ketentuan yang berlaku.
Upaya yang dilakukan oleh Polresta Barelang dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan tidak begitu mulus atau pun lancar dalam pelaksanaanya. Hal ini di ungkapkan oleh narasumber yang penulis wawancarai yaitu: Briptu Prama Ikhsan Anggara, S.H selaku Penyidik Pembantu Unit VI Polresta  Barelang. Adapun yang menjadi Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:
1. Kendala Upaya Pre-Emtif
Kendala  upaya  Pre-Emtif  di  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang apabila keluarga korban melakukan laporan ke Polisi.
a. Kurang terbuka nya kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang;
b. Tidak adanya penjagaan di daerah garis pantai;
c. Menyalagunakan Aplikasi yang menjadikan dirinya dapat dijual di dalam Aplikasi.
2. Kendala Upaya Preventif
Kendala Upaya Preventif lebih mengutamakan pencegahan bukan penindakan yang dilakukan oleh Polresta Barelang dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi atau pun penyluhan khususnya bahayanya Tindak Pidana Peragangan Orang. Atau pun menempelkan Poster-poster Modus-modus perbuatan kejahatan Perdagangan Orang. Hambatan yang di hadapi oleh Polresta Barelang adalah:
a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya- upaya yang telah dilakukan Polresta Barelang. Tidak mengikuti sosialisasi yang telah dilakukan  oleh  Kepolisian  tentang  tindak  pidana  perdagangan  orang,  dan  tidak memahami Poster-poster yang telah dibuat.
b. Tidak mengikuti pelatihan menjadi TKI Tidak mengikuti pelatihan tki ataupun tata cara menjadi seorang tki, sehingga para korban tidak secara legal menjadi tki dan berani beranjak melalui jalur ilegal.
c. Menyalagunakan Dokumen Paspor Menyalagunakan dokumen paspor merupakan hal  yang  dapat  mengakibatkan  fatal,  dalam  arti  para  korban  memiliki  dokumen paspor dengan bertujuan berlibur, setelah sampai ditujuan para pengguna paspor menjadi Tki di negeri lain.
3. Kendala Upaya Represif
Kendala upaya represif merupakan salah satu tahap akhir dalam bentuk tindakan dari  Polresta  Barelang.  Kepada  orang  yang  melakukan  perbuatan  tindak  pidana perdagangan orang, yang menjadi kendala dalam upaya reprensif ini ialah:
a. Para korban tindak pidana perdagangan orang sering memberi keterangan kepada penyidik  atas  hal  perbuatan  yang  telah  dia  perbuat  yaitu  faktor  permasalahan ekonomi, sehingga  penyidik tidak mendapatkan alasan lain  dari pelaku maupun korban.
b. Korban  mengalami  troma/stres  sehingga  dalam  upaya  penyidikan  tidak  mudah dilanjutkan karena bersifat ketakutan, bengong, dan tertawa sehingga penyidik sulit untuk melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang ini.
c. Dalam  hal  penyidikan  terhadap  korban  atau  pun  pelaku,  meminta  keterangan korban  tidak  dibenarkan  dengan  sistim  paksa  atau  pun  kasar  dibandingkan menyidik kasus-kasus lainnya. Hal ini yang kendala dalam upaya represif ini.
Bentuk,  Mekanisme,  dan  Prosedur  Perlindungan  Hukum  terhadap  Pekerja  Migran  Indonesia Ilegal di Luar Negeri yang menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah  sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Pelindungan hukum bagi korban, Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Ali & Pramono (2011:274-275) dapat dilihat dari dua makna;
(1). Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti pelindungan H AM atau kepentingan hukum seseorang).
(2)  Dapat  diartikan  sebagai  “pelindungan  untuk  memperoleh  jaminan/santunan hukum  atas  penderitaan/kerugian  orang  yang  telah  menjadi  korban  tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban).
Bentuk  santunan  itu  dapat  berupa  pemulihan  nama  baik  (rehabilitasi),  pemulihan keseimbangan  batin  (antara  lain,  dengan  pemaafan),  pemberitan  ganti  tugi  (restitusi, kompensasi,  jaminan/santunan  kesejahteraan  social),  dan  sebagainya.  Secara  legal substance,  ada  beberapa  undang-undang  yang  telah  mengakomodir  terkait  bentuk perlindungan hukum apabila ada pekerja migran Indonesia yang menjadi korban TPPO di luar negeri.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) memberikan hak terhadap korban tindak pidana perdangan orang  antara  lain,  restitusi,  rehabilitas,  dan  pemulangan.  Restitusi  dalam  UU  TPPO merupakan suatu hak berupa ganti kerugian atas; kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang (Pasal 48 Ayat 2 UU TPPO).
Rehabilitasi  berupa  rehabilitasi  kesehatan,  rehabilitasi  sosial,  pemulangan,  dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang (Pasal 51 Ayat (1) UU TPPO). Sedangkan pemulangan terhadap korban diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) UU TPPO yang menyatakan  bahwa  dalam  hal  korban  berada  di  luar  negeri  memerlukan  perlindungan
hukum  akibat  tindak  pidana  perdagangan  orang,  maka  Pemerintah  Republik  Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.
Berdasarkan wawancara dengan narasumber Briptu Prama Ikhsan Anggara, S.H selaku Penyidik Pembantu Unit VI Polresta  Barelang: “Bentuk perlindungan yang paling utama yang diberikan Kepolisian bekerjasama dengan Pemerintah dan BP3PMI adalah bagaimana memulangkan  PMI  yang  bersangkutan.  Kepolisian  selamatkan  PMI  sampai  nanti  bisa bertemu  lagi  dengan  keluarganya.  Setelah  itu  Pihak  Kepolisian  juga  melakukan  upaya hukum  terhadap  pelakunya.  Terkait  pemulangan  tadi,  Kepolisian  bekerja  sama  atau berkoordinasi dengan KBRI, KJRI, KDEI di negara tujuan”.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur mengenai bentuk  perlindungan  terhadap  korban human  trafficking.  Di  dalam  Pasal  6  pada  intinya menyatakan bahwa selain mendapatkan hak yang diatur dalam Pasal 5, korban TPPO juga mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
Briptu Prama Ikhsan Anggara, S.H juga menambahkan dalam wawancara mengatakan: “berdasarkan Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbeda dengan peraturan sebelumnya, dalam peraturan ini kewenangan pemerintah baik pusat maupun daerah lebih dominan. Sebagai contoh adalah kewenangan pemerintah tidak hanya bertugas melindungi para pekerja yang telah bekerja ke luar negeri tetapi bagi calon pekerja yang hendak berangkat ke luar negeri, pekerja yang sedang aktif bekerja di luar negeri dan keluarganya.”
Dengan diberikannya kewenangan pemerintah dalam melakukan pelindungan kepada calon pekerja  migran  maupun  pekerja migran dari masa pra-penempatan sampai  pasca penempatan, maka diharapkan dapat mencegah maupun menanggulangi terjadinya TPPO. Secara umum, bentuk pelindungan yang diberikan oleh UU PPMI yang baru mencakup tiga aspek, yaitu pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi;
(a) Perlindungan Hukum
Undang-undang  PPMI  tidak  secara  rinci  menjelaskan  apa  saja  bentuk  pelindungan yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia. Berdasarkan Psal 32 UU PPMI disebutkan jika pemerintah berwenang untuk menghentikan dan/atau melarang penempatan pekerja migran  Indonesia  untuk  negara  tertentu  atau  jabatan  tertentu  di  luar  negeri  dengan pertimbangan; Keamaanan, pelindungan hak asasi manusia, pemerataan kesempatan kerja,
dan/atau kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan nasiona, dalam Pasal 33 UU  PPMI  menyatakan  bahwa  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  memberikan pelindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,  hukum  negara  tujuan  penempatan,  serta  hukum  dan  kebiasaan internasional.
(b) Pelindungan Sosial
Terkait pelindungan sosial, Pasal 34 UU PPMI menjabarkan secara jelas kewenangan pemerintah  pusat  dan  daerah  untuk  memberikan  pelindungan  sosial  bagi  calon  pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia. Adapun pelindungan yang diberikan antara  lain:  Peningkatan  kualitas  pendidikan  dan  pelatihan  kerja  melalui  standarisasi kompetensi  pelatihan  kerja,  Peningkatan  peran  lembaga  akreditasi  dan  sertifikasi, Penyediaan tenaga pendidik dan pelatin yang kompeten, Reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap pekerja migran Indonesia maupun keluarganya, Kebijakan pelindungan kepada perempuan dan anak dan Penyediaan pusat pelindungan pekerja migran Indonesia di negara tujuan penempatan.
(c) Pelindungan Ekonomi
Pasal  35  UU  PPMI  menyatakan  bahwa  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah sesuai dengan kewenangannya waj ib melakukan pelindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui:
(1). Pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
(2). Edukasi keuangan  agar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya;dan
(3). Edukasi kewirausahaan.
Pada  intinya,  pokok-pokok  pengaturan  dalam  Undang-Undang  ini  meliputi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum, Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan, pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, upaya  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  baik  pelindungan  dalam  sistem penempatan (sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja).
Dalam pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dibutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Pengawasan mencakup pelindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Penegakan hukum meliputi sanksi administratif dan
sanksi pidana. Human trafficking merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang pada zaman sekarang ini sudah terorganisir secara internasional.
Maka dari itu, penanganan tindak pidana perdagangan orang haruslah didorong oleh aturan  hukum  internasional  yang  tegas  dan  komitmen  oleh  beberapa  negara  agar mekanisme pemberian perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri dapat dilaksanakan denga efektif dan efisien. Dalam menjalankan mekanisme pelindungan bagi para  pekerja  migran  Indonesia  yang  menjadi  korban  TPPO  tidaklah  mudah.  Pemerintah Indonesia harus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan beberapa perwakilan lembaga Indonesia di luar negeri dan dengan pemerintah di negera yang bersangkutan.

## SIMPULAN
Peran  Kepolisian  Resor  Kota  Barelang  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Penyedia Pekerja Imigran Ilegal di Kota Batam yaitu dengan melakukan beberapa upaya:
a. Upaya  Pre-Emtif  adalah  upaya  bekerjasama  Polisi  dengan  instansi  Imigrasi  guna melakukan penjagaan keluar masuk para pekerja Tki maupun non Tki kedalam Indonesia maupun keluar Indonesia. Guna meminimalisir terjadinya Tindak  Pidana Perdagangan Orang.
b. Upaya Preventif adalah salah satu upaya pihak Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  yaitu  mengadakan  sosialisasi  kepada  masyarakat  serta memberikan  pemahaman  agar  masyarakat  tidak  terpengaruh  dengan  modusmodus yang di berikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
c. Upaya Represif adalah upaya Panit Ditreskrimum Polda Daerah Sumatera Utara Dengan melakukan  penyelidikan  atas  dugaan  adanya  perbuatan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang di suatu tempat dan dilakukan penangkapan berdasarkan Standard Oprasional Prosedur Kepolisian.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  Kepolisian  di  dalam  menanggulangi  Tindak  Pidana Penyedia Pekerja Imigran Ilegal yaitu:
a. Dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak begitu terdengar dikalangan masyarakat bahkan jika ada terdengar terlibat dalam kasus Perdagangan Orang, dan masyarakat juga tidak ada kepedulian dengan hal tersebut, juga penjagaan di garis  pantai  tidak  begitu  ketat  sehingga  bisa  melalui  jalur  illegal  menuju  keluar negeri,  dan  banyak  menyalagunakan  aplikasi  (MICHAT)  salah  satu  menimbulkan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
b. Kurang  kesadaran  masyarakat  dalam  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  oleh Polresta Barelang. Dan tidak adanya rumah pembinaan bagi korban Gay, salah satu kendala yang di hadapi oleh pihak Polresta Barelang.
c. Para  korban  Perdagangan  Orang  mengalami  trauma/stress  sehingga  upaya penyelidikan  tidak  mudah  dilanjutkan  karena  bersifat  ketakutan,  bengong  dan tertawa  sehingga  penyidik  sulit  untuk  melakukan  penyelidikan.  Upaya  kepolisian Polresta Barelang khusunya di bagian Panit Ditreskrimum khusus menangani kasus- kasus tindak pidana perdagangan orang. Sehingga para polisi lebih meningkatkan kinerja terhadap polisi yang bertugas di Kota Batam dengan mengadakan patroli kesuatu tempat cafe remang remang atau pun tempat diskotik di sumatera utara yang  mengakibatkan  niat  perdagangan  orang  dengan  cara  prostitusi,  sehingga perbuatan  tersebut  tidak  terjadi  dan  masyarakat  jerah  atas  adanya  patroli.  Dan melakukan  pendampingan  di  pusat  imigrasi  oleh  kepolisian  guna  untuk menjaminkan tidak adanya perbuatan tersebut. Masyarakat harus menyadari atau pun memahami arti kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang agar tidak muda teriming-imingi oleh siapa pun sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak tejadi lagi.
Bentuk,  mekanisme,  dan  prosedur  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  migran Indonesia  ilegal  di  luar  negeri  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  berlaku  yaitu:  bentuk perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  migran  Indonesia  yang  menjadi  korban  tindak pidana  perdagangan  orang  oleh  BP3PMI  Kota  Batam  yang  paling  utama  adalah pemulangan terhadap para korban. Selain itu, pihak Kepolisin juga melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dalam melakukan upaya pelindungan pihak Kepolisian Kota Batam bekerja sama dengan berbagai  pihak  seperti  BP3PMII,  serta  perwakilan  negara  Indonesia  yang  ada  di  negara penempatan
DAFTAR PUSTAKA
Arifianto, A., & Rahardjo, T. (2018). Peran Imigran Indonesia dalam Pertukaran Budaya dan Perspektif Internasional. Jurnal Hubungan Internasional, 13(2), 185 – 202.
Arifin, B. (2017). Transformasi Kepolisian Indonesia Pasca Reformasi. Jurnal Penelitian Politik,
14(1), J. Penelit. Polit.
Assegaff, S. (2020). Kepolisian Indonesia: Perkembangan, Tantangan, dan Prospek. Rajawali
Pers.
Badan Pusat Statistik. (n.d.). Data Migrasi dan ImigranIndonesia. https://www.bps.go.id/%0A%0A
Baharuddin Lopa, M. (2016). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Rajawali Pers.
Gunawan, W. (2014). Metode Penelitian Hukum. Pustaka Pelajar.
Huda, N. (2018). Peran dan Fungsi Kepolisian dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Indonesia. Jurnal Kriminologi Indonesia, 14(2), 150 – 165.
Ishaq.  (2017). Metode  Penelitian  Hukum  Dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta  Disertasi. Alfabeta.
Johnson, A. (2015). Kejahatan Transnasional: Studi Kasus Penyedia Pekerja Imigran Ilegal di Negara X. Universitas Pers.
Kepolisian Negara Republik Indonesia. (n.d.). Sejarah Polres di Indonesia. Situs Web Resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia. https://polri.go.id/
Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum-Edisi Revisi. Prenadamedia Group. Polresta barelang. (n.d.). Sejarah Sejarah Polresta Barelang.
https://restabarelang.kepri.polri.go.id/profil/
Rachmadi, S. (2015). Kepolisian dan Perubahan Sosial di Indonesia. Urnal Masyarakat Dan Budaya, 17(1), 41 – 50.
Raharjo, S. (2018). Diskursus Pancasila: Hukum, Keadilan, dan Reformasi Hukum. Penerbit Ombak.
Salim,  H.  S.,  &  Nurbani,  E.  S.  (2016). Penerapan  Teori  Hukum  pada  Penelitian  Tesis  dan Disertasi. Rajawali Pers.
Simorangkir, A. (2018). Tindak Pidana Penyedia Pekerja Imigran Ilegal: Perspektif Hukum dan Dampak Sosial. Jurnal Hukum Migrasi.
Smith, J. (2015). Tindak Pidana Penyedia Pekerja Imigran Ilegal: Analisis Hukum dan Dampak Sosial. Jurnal Hukum Dan Kriminologi, 1O(2), 123 – 145.
Stryker, S. (n.d.). Identity Theory and Role Theory. In J. Delamater. In Handbook of Social Psychology. Springer.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan. Alfabeta.
Supriyanto, A. (2019). Imigran Indonesia dan Mobilitas Global: Studi tentang Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Negara-negara Timur Tengah. Jurnal Sosiologi, 24(1), 65 – 82.