## JURNAL DISRUPSI BISNIS
ISSN 2621 – 797X Jurnal Disrupsi Bisnis, Vol. 1, No. 3, November 2018 (1 -15) @Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

## SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGELOLAAN ASET
BARANG MILIK NEGARA
(STUDI KASUS DI BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA)
Endang Suprapti Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang dosen00728@unpam.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan untuk  mendapatkan gambaran  bagaimana pengarsipan data  perlengkapan  yang  terstruktur;  Mendapatkan  sistem  informasi  manajemen pengelolaan  aset  BMN  sehingga  memudahkan  fungsi  pengawasan  dalam  kegiatan pemeliharaan, pengadaan dan penghapusan BMN; Membandingkan antara peraturan, teori  dan  pelaksanaan  dalam  pengelolaan  aset;  Untuk  mengetahui  keberhasilan SIMAK-BMN yang ada di Badan Meteorologi, Klimatologi (BMKG).
Metode  penelitian  adalah  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian kualitatif.  Penggunaan  pendekatan  kualitatif  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk menguraikan  secara  mendalam  mengenai  “Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen Pengelolaan  Aset  Barang  Milik  Negara  (BMN)  di  BMKG  dan  penelitian  Sistem Informasi  Manajemen  apakah  yang  efektif  dan  efisien  untuk  pengelolaan  BMN  di BMKG”
Dari  hasil  penelitian  terhadap  kegiatan  pengelolaan  aset  BMN  di  BMKG diperoleh hasil bahwa: Terdapat  2 (dua) buah Sistem informasi BMN yaitu: 1) Sistem aplikasi  SIMAK-BMN,  menghasilkan  informasi  data  kumulatif (global) untuk memenuhi  kebutuhan  pelaporan  neraca  keuangan  Pemerintah  Pusat;  2)  Sistem penatausahaan  BMN  menghasilkan    informasi  data  rinci (detail )  untuk  memenuhi kebutuhan  manajemen  seperti  perencanaan  penganggaran,  perencanaan  pengadaan, perencanaan  pemeliharaan,  perencanaan  penghapusan  dan  lain-lain,  secara  manual melalui sistem penatausahaan BMN.
Berdasarkan  evaluasi  dan  analisis  dari  kedua  sistem  tersebut  diatas,  masih banyak  permasalahan  dihadapi  sehingga  sudah  menjadi  suatu  kebutuhan  dan merupakan  hal  yang  penting  untuk  segera  dibuat  “Sistem  Informasi  Manajemen Perlengkapan (SIM-P”).
Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Aset (BMN)

## ABSTRACT
The research is to deliver an image of a structured filling of equipment data; to produce a Management Information System of Asset Management of Government Properties  (SIMAK-BMN),  to  abridge  monitoring  system  in  Government  Properties maintenance,  supplying,  and  abolition;  comparing  between  policy,  theory,  with implementation  in  Asset  Managing;  to  find  out  success  of  Management  Information System  of  Asset  Management  of  Government  Properties  (SIMAK-BMN)  in  Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
The research method is qualitative research method. The using of qualitative research  approach  is  to  explain  deeply  about  “Application  of  Management Information  System  of  Asset  Management  of  Government  Properties  (SIMAK-BMN) in BMKG and what kind of Management Information System research which will be effective and efficient to the management of  Government Properties”.
From  the  research  result  of  the  Government  Properties  asset  management activity  in  BMKG,  there  are  some  results:  there  are  2  (two)  classifications  of Government    Properties  Information  System:  1)  SIMAK-BMN  application  system, producing  cumulative  data  information  (global)  to  fulfill  the  reporting  needs  of central  government  finances  balance;  2)  BMKG  Administration  Systems  producing detail  data  to  fulfill  management  needs  such  as  budgeting  planning,  supplying planning, maintenance planning, abolition planning, etc, manually through the BMN Administration System.
Based on evaluation and analysis results of both systems, there are still some problems, so that it is really important to make a Management Information System for Equipments (SIM-P) as soon as possible.
Keywords: Management Information System of Asset Management of Government Properties (BMN)

## PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Kegagalan  pemerintahan  Orde  Baru  maupun  rejim  lainnya  di  Indonesia  dalam interaksi  sosial-ekonomi-politik  antara  pemerintah  dengan  masyarakat,  secara  umum  dan mendasar  disebabkan  oleh  pendekatan  yang  kurang  tepat  yang  dilakukan  oleh  pemerintah. Usaha pemerintah  dalam  memulihkan  kondisi  dari  krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan adalah  dengan  mengembalikan  kepercayaan  rakyat  kepada  pemerintah  melalui  perwujudan suatu  pemerintahan  yang  bersih  dan  berwibawa  atau  yang  dikenal  dengan  istilah good governance (kepemerintahan  yang  baik) . Usaha  tersebut  didukung  oleh  banyak  pihak,  baik Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  sebagai  lembaga  legislatif,  pers,    maupun  lembaga- lembaga swadaya masyarakat (LSM), (Edy Topo dan Desi F, 2001:3).
Menurut  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  101  Tahun  2002 t entang: Kepemerintahan yang baik, dirumuskan pengertian Good governance yaitu : “Kepemerintahan  yang  mengembangkan  dan  menerapkan  prinsip-prinsip  profesionalitas, akuntabilitas,  transparansi,  pelayanan  prima,  demokrasi,  efisiensi,  efektifitas,  supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.”
Sedangkan  menurut Getta  (2008:  1),  kepemerintahan  yang  baik  ditandai  dengan  3 (tiga) elemen,  yaitu: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi, dibangun  atas dasar  kebebasan  memperoleh  informasi.  Partisipasi,  maksudnya  mengikutsertakan keterlibatan  masyarakat  dalam  pembuatan  keputusan,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  melalui  lembaga  perwakilan  yang  dapat  menyalurkan  aspirasinya.  Sedangkan akuntabilitas, adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Pemerintah  sebagai  pelaku  utama  pelaksanaan  kepemerintahan  yang  baik  dituntut  untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat.
Komitmen  dari  pemerintah  untuk  memberantas  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme (KKN) pada berbagai aspek dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sudah  mulai  sejak  diamanatkan  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  dalam ketetapan  Nomor  XI/MPR/1998  dan  Undang-Undang  (UU)  Nomor  28  tahun  1999  tentang: Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN sudah menjadi agenda yang harus
dilaksanakan  guna  tercapainya  transparansi  dan  akuntabilitas  publik.  Sebagai  salah  satu upaya  guna  mewujudkan  penyelenggaraan  negara  yang  bersih  dan  bebas  dari  KKN  adalah dengan cara membangun sistem informasi pemerintah, (Agus Witjaksono, 2009).
Menurut  Agus  Witjaksono  (2009),  salah  satu  upaya  pemerintah  guna  mewujudkan penyelenggaraan  negara  yang  bersih  dan  bebas  dari  KKN  serta  dalam  rangka  menjamin terlaksananya  tertib  pengelolaan  BMN  diperlukan  adanya  kesamaan  persepsi  dan  langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan BMN yaitu dengan cara membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara  (SIMAK-BMN)  sebagai  sistem  informasi  pemerintah  yang  diatur  dalam  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/2007 tentang: Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.
Menurut PMK  Nomor  171/2007  bahwa SIMAK-BMN adalah  subsistem dari Sistem Akuntansi  Instansi  (SAI)  yang  merupakan  rangkaian  prosedur  yang  saling  berhubungan untuk  mengolah  dokumen  sumber  keuangan.  Selain  itu,  SIMAK-BMN  juga  menyatukan konsep manajemen barang dengan pelaporan untuk tujuan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dalam  bentuk  neraca.  Sehingga  dengan demikian  SIMAK-BMN  dapat  memenuhi  kebutuhan  manajerial  dan  pertanggungjawaban sekaligus.
SIMAK  BMN  disajikan  untuk  meningkatkan  pemahaman  serta  kontrol  yang sistematis    bagi  mereka  yang  pernah  atau  yang  memang  berada  dalam  lingkup  tugas  dan tanggung  jawabnya  sebagai  bagian  dari  satuan  kerja  pada  bagian  atau  seksi  perlengkapan/ rumah tangga atau yang semacamnya sehingga sesuai struktur Unit Akuntansi Barang (UAB) melekat  kewajiban  untuk  penyusunan  laporan  BMN  dalam  rangka  penyusunan  laporan keuangan kementerian negara/lembaga (Firmansyah, 2008).
Permasalahan krusial dalam pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara   pada Kementerian  Negara/Lembaga,  masih  belum  semua  BMN  yang  dikuasai  Kementerian Negara/Lembaga diinventarisasi secara lengkap dan belum diberi nilai wajar (BPK-RI, 2008).
Oleh  karena  itu,  untuk  mengetahui  sejauh  mana  penerapan  SIMAK-BMN  serta sistem  informasi  yang  ada  saat  ini  apakah  efektif  untuk  pengelolaan  aset  BMN  di  BMKG perlu  dilakukan  penelitian,  karena  sampai  saat  ini  belum  pernah  dilakukan  penelitian  dan pengembangan sistem informasi terhadap pengelolaan BMN di BMKG.
Penelitian  dilakukan  di  Bagian  Perlengkapan-Biro  Umum  BMKG,  karena  sesuai Peraturan Kepala BMKG Nomor: KEP.03 Tahun 2009 tanggal 17 April tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja BMKG,  penanganan Aset BMN di BMKG, merupakan tugas dan tanggung  jawab  Bagian Perlengkapan. Penelitian  dilakukan dengan  mengidentifikasi faktor- faktor  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  pelaporan  barang  milik  negara  dalam  kerangka SIMAK-BMN  dengan  baik  dan  benar  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku sehingga dapat memberi nilai manfaat dalam proses penyusunan laporan.
Dalam  manajemen  pemerintahan  modern,  sistem  informasi  manajemen  merupakan suatu  hal  yang  mutlak  harus  dibangun  dan  dilaksanakan  pada  setiap  unit  organisasi pemerintahan,  yang  tidak  terbatas  pada  tingkat  departemen  dan  lembaga  negara  saja, melainkan  pemerintah  secara  keseluruhan.  Sistem  informasi  manajemen  yang  baik  akan memberikan  jaminan  terhadap  kualitas  dan  kinerja  pemerintahan  secara  keseluruhan (prakondisi),  sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat  memenuhi  prinsip-prinsip good governance dan  terhindar  dari  tuntutan  hukum  administrasi,  perdata,  dan  pidana  (William Leffingwell & Edwin Robinson).
Berdasasrkan  latar  belakang  permasalahan,  maka  peneliti  sangat  tertarik  untuk melakukan penelitian dengan judul “ SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGELOLAAN ASET BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (STUDI KASUS)”

## 2. Perumusan Masalah
Dari sekian banyak permasalahan yang terjadi pada pengelolaan aset BMN di BMKG penulis mengambil 2 (dua) permasalahan yang akan diteliti  yaitu:
1. ”Sejauh Manakah Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Aset Barang Milik Negara (BMN) di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)”?
2. Sistem  Informasi  Manajemen  Apakah  yang  Efektif  dan  Efisien  untuk  Pengelolaan BMN di BMKG?

## 3. Pembatasan Masalah.
Ruang lingkup pengelolaan BMN dalam penelitian ini dibatasi pada kegiatan program penyelenggaraan  kepemerintahan  yang  baik,  dibatasi  pada  pengelolaan  BMN.  Sedangkan lokasi penelitian dibatasi pada  Bagian Perlengkapan Biro Umum kantor BMKG pusat  yang terletak di jalan Angkasa I nomor 2 Kemayoran Jakarta Pusat.

## 4. Tujuan Penelitian.
Tujuan dari penelitian dan pengembangan  sistem  informasi terhadap pegelolaan  aset BMN di BMKG adalah:
1. Mendapatkan gambaran bagaimana pengarsipan data perlengkapan yang terstruktur;
2. Mendapatkan  sistem  informasi  manajemen  pengelolaan  aset  BMN  ,  sehingga memudahkan  fungsi  pengawasan  dalam  kegiatan  pemeliharaan,  pengadaan  dan penghapusan BMN
3. Untuk  membandingkan  peraturan,  teori  dan  pelaksanaan  dalam  pengelolaan  asset BMN;
4. Untuk mengetahui keberhasilan SIMAK-BMN yang ada.
5. Manfaat Penelitian.
1. Bagi BMKG:
Sebagai  masukan  bagi  pimpinan  BMKG  Pusat  maupun  UPTdi  daerah  dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan  aset BMN  pada masa yang akan datang,
2. Bagi Peneliti:
a. Sebagai  salah  satu  syarat  dalam  melaksanakan  Tri  Darma  Perguruan  Tinggi Universitas Pamulang;
b. Untuk  mempraktekkan  teori  yang  diperoleh  selama  studi  di  Universitas Pamulang.
3. Pihak Lain:
Sebagai  bahan  untuk  mengembangkan  hasil  penelitian  ini  lebih  lanjut  atau  sebagai bahan  masukan  untuk  penerapan  pelaksanaan s istem  informasi  manajemen pengelolaan aset BMN secara lebih baik sesuai kaidah dan perkembangan manajemen secara modern dan profesional.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Landasan Teori Informasi
Menurut  Sanyoto  (2009:259), s uatu  informasi  yang  baik  dalam  perusahaan  akan memberikan manfaat sangat berarti bagi perusahaan itu sendiri, karena:
a. Dapat  memperkecil  kesalahan-kesalahan  dalam  penyajian  data  akutansi,  sehingga akan menghasilkan laporan yang benar.
b. Melindungi  atau  membatasi  kemungkinan  terjadinya  kecurangan  dan  penggelapan- penggelapan/penyelewengan
c. Kegiatan organisasi akan dapat dilaksanakan dengan efisien.
d. Mendorong dipatuhinya kebijakan pimpinan.
e. Tidak  memerlukan  detail  audit  dalam  bentuk  pengujian  substansif  atas  bahan bukti/data perusahaan yang cukup besar oleh akuntan publik.

## 2. Sistem Informasi
Menurut Wing  Wahyu  Winarno,( 2006:12.10) Sistem  informasi  merupakan  berbagai perangkat  dan  prosedur  yang  digunakan  perusahaan  untuk  menjamin  agar  sistem  informasi tetap dapat digunakan dengan baik. Sistem informasi harus tetap terjaga kualitas penerimaan inputnya, proses datanya, dan penyajian informasinya.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  60  tahun  2008  Sistem  Informasi  adalah  proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan, pengamanan  aset  Barang  Milik  Negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan.
Agar  tujuan  organisasi  berjalan  sesuai  yang  seharusnya  menurut  Agus  W  (2009:1), maka  perlu  ada  pengawasan.  Salah  satu  bentuk/cara  pengawasan  ialah  yang  disebut  sistem informasi ( strong internal control  system) yang melekat pada sistem dan prosedur organisasi tersebut. Tujuan dirancangnya sistem informasi adalah untuk:
1. Mengamankan aset organisasi,
2. Memperoleh  informasi  yang  lengkap,  dan  dapat  dipercaya  (keandalan  pelaporan keuangan),
3. Mendorong efektivitas, efisiensi, dan ekonomis kegiatan operasi organisasi
4. Mendorong  kepatuhan  pelaksanaan  terhadap  kebijakan  organisasi/pemimpin  serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Sedangkan menurut Sanyoto (2009:259), James Hall (2004, p143 ) tujuan disusunnya sitem kontrol atau sistem informasi manajemen  berbasis komputerisasi adalah untuk:
1. Meningkatkan  pengamanan ((improve  safeguard )  aset  sistem  informasi  (data/catatan akutansi  (accounting  record)    yang  bersifat logical  assets ,  maupun physical  assets seperti hardware, infrastructurs, dan sebagainya).
2. Meningkatkan  integritas  data (improve  data  integrity ),  sehingga  dengan  data  yang benar dan konsisten akan dapat dibuat laporan yang benar.
3. Meningkatkan efektifitas sistem (improve system effectiveness).
4. Meningkatkan efesiensi sistem (improve system efficiency).

## 3. Asas Pengelolaan BMN
Dalam  rangka  menjamin  terlaksananya  tertib  administrasi  dan  tertib  pengelolaan BMN diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur  yang terkait dalam pengelolaan barang milik Negara/daerah. Pengelolaan BMN sebagaimana  diatur  dalam  PP  Nomor  6  Tahun  2006  dilaksanakan  dengan  memperhatikan asas-asas  sebagai  berikut:  Asas  fungsional,    Asas kepastian hukum,  Asas transparansi,  Asas efisiensi, Asas akuntabilitas, Asas kepastian nilai.

## 4. Aset
Aset pemerintah menurut UU nomor 1 tahun 2004 adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai  dan/atau  dimiliki  oleh  pemerintah  sebagai  akibat  dari  peristiwa  masa  lalu  dan  dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang. Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian dari aset pemerintah yang berwujud.
Menurut  Peraturan  Kepala  Badan  Meteorologi  Klimatologi  dan  Geofisika,  Nomor: Kep.  011  tahun  2008,  September  2008,  tentang  Tata  Cara  Tetap  Pelaksanaan  Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtangan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Meteorologi  Klimatologi  dan  Geofisika,  aset  adalah  potensi  ekonomi  yang  dimiliki  oleh perusahaan/lembaga  berupa  peralatan  kantor  yang  mempunyai  manfaat  untuk  kegiatan operasional dimasa depan.
Aset menurut  UU  nomor  1  tahun  2004 maupun  menurut  Kep.  011  tahun  2008 dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
a. Aset tetap .
Aset tetap yaitu aset yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun (Tanah, gedung, peralatan kantor, mesin, kendaraan bermotor).
b. Aset lancar.
Aset lancar yaitu aset yang mempunyai nilai manfaat kurang dari 1 (satu) tahun (alat tulis kantor, pakaian dinas pegawai, dan lain sebagainya).

## 5. Barang Milik Negara (BMN)
Barang  Milik  Negara.  Barang  Milik  Negara  menurut  Peraturan  Kepala  Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor: KEP. 001 tahun 2008 adalah  semua barang yang  dibeli  atau  diperoleh  oleh  beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) atau  berasal  dari  perolehan  lainnya  yang  sah,  yang  berada  di  bawah  penguasaan  dan  atau pengawasan  serta  pengurusan  dan  atau  pengawasan  serta  pengurusan  Badan  Meteorologi Klimatologi dan Geofisika beserta unit-unit dalam lingkungannya.
a. Dari segi sifatnya BMN meliputi:
1) Barang-barang tidak bergerak;
2) Barang bergerak;
3) Hewan;
4) Barang dalam persediaan.
b. Dilihat dari segi pengurusannya, BMN terdiri dari:
1) Barang inventaris (barang tidak bergerak, barang bergerak,  hewan)
2) Barang dalam persediaan (gudang)

## 6. Sistem pelaporan pengelolaan BMN.
Sistem  pelaporan  pengelolaan  BMN  mengacu  pada  PMK.  171  tahun  2007  tentang Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Pusat  (SAPP).  SAPP  adalah  serangkaian  prosedur  manual maupun  yang  terkomputerisasi  mulai  dari  pengumpulan  data,  pencatatan  sampai  dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat.
SAPP  memiliki 2 (dua) sub sistem yaitu:
a. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)
SAK  digunakan  untuk  memproses  transaksi  anggaran  dan  realisasinya,  sehingga menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran.
b. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SIMAK-BMN  memproses  transaksi  perolehan,  perubahan  dan  penghapusan  BMN untuk mendukung SAK dalam rangka menghasilkan Laporan Neraca

## 7.    Dasar Hukum Pengelolaan BMN.
1. Undang-undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. PMK.  96/2007  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Penggunaan,  Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
4. PMK. 97/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
5. PMK. 120/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
6. Peraturan KBMG No. 07 tahun 2007 tentang TTP Penatausahaan BMN di lingkungan BMG
7. Peraturan KBMG No. KEP.011 Tahun 2008 Tentang TTP Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN di Lingkungan BMG
8. Peraturan  KBMG  No.  KEP.004  Tahun  2008  tentang  Penetapan  Penggolongan  dan Kodefikasi BMN di Lingkungan BMG
9. PMK. 171/2007 tentang Sistem Akutansi Pemerintah Pusat
10. PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D.

## METODE PENELITIAN

## 1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitian  adalah  pendekatan  kualitatif.  Menurut  Denzim  dan  Lincoln (1987, 3), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian  yang  menghasilkan data deskriptif berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati. Menurut  mereka  pendekatan  ini  diarahkan  pada  latar  dan  individu  tersebut  secara  holistik (utuh).  Pengertian  lain  mengenai  pendekatan  kualitatif  yaitu  hasil  penelitian  dengan  teknik- teknik wawancara yang menggali studi kasus tertentu (Rusady Ruslan, 212).

## 2. Pengertian Pendekatan Kualitatif
Pendekatan  dengan jenis kualitatif ini menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai melalui prosedur statistik atau cara kualitifikasi lainnya (Ibid, 213). Pendekatan kualitatif diharapkan  mampu  menghasilkan suatu uraian  mendalam tentang ucapan,, tulisan, dan  tingkah  laku  yang  dapat  diamati  dari  suatu  individu,  kelompok,  masyarakat, organisasi tertentu  dalam  suatu  konteks setteing tertentu  yang  dikaji  dari  sudut  pandang  yang  utuh, komprehensif, dan holistik (menyeluruh) (Ibid, 213).
Penggunaan  pendekatan  kualitatif  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  menguraikan secara  mendalam  mengenai  “Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Pengelolaan  Aset Barang Milik Negara (BMN) di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Sistem  Informasi  Manajemen  Apakah  yang  Efektif  dan  Efisien  untuk  Pengelolaan  BMN  di BMKG?”
3. Ciri-Ciri Pendekatan Kualitatif .
Penelitian  kualitatif  untuk  memperoleh  data  dan  analisa  yang  sifatnya  mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif . Penelitian bersifat deskriptif adalah data  yang dikumpulkan  berupa  kata-kata, gambar, dan  bukan angka-angka (Hari Lubis dan Martani).
Jenis  penelitian  bersifat deskriptif dimaksud  untuk  mendapatkan  gambaran  yang cermat  mengenai  sistem  informasi  terhadap  pengelolaan  aset  BMN  di  BMKG.  Penelitian kualitatif  dalam  kaitannya  dengan  studi  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah  penulis ingin  menggali  lebih  dalam  tentang  sistem  informasi  terhadap  penanganan  aset  BMN  di BMKG, sebagai ruang lingkup penelitian.

## 4. Subjek Penelitian. Populasi.
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009:80-81).
Jadi  populasi  bukan  hanya  orang,  tetapi  juga  obyek  dan  benda  alam  lain.  Populasi juga  bukan  sekedar  jumlah  yang  ada  pada  obyek/subyek  yang  dipelajari  tetapi  meliputi
seluruh  karakteristik/sifat  yang  dimiliki  obyek/subyek  itu.  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah unit-unit yang berada di bawah Bagian Perlengkapan Biro Umum.
Populasi  ini  dipandang  sudah  dapat  mewakili  pengelolaan  seluruh  BMN  di  BMKG karena unit-unit yang berada dibawah Bagian Perlengkapan inilah sesuai dengan tugas pokok dan  fungsinya  menangani  pengelolaan  aset  BMN  di  BMKG,  disamping  itu  unit-unit  ini pulalah yang melakukan pembinaan pengelolaan aset BMN di seluruh Indonesia.
Sampel.
Sampel adalah sebagian dari populasi, karena sampel merupakan bagian dari populasi, tentulah  mempunyai  ciri-ciri  yang  dimiliki  (Saifudin  Azwar,  79) Didalam  penelitian  ini bukan menggunakan istilah sampel penelitian tetapi subyek penelitian.
Menurut Suharsini Arikunto , subyek penelitian mempunyai kedudukan sangat sentral, karena  pada  subyek  penelitian  itulah  data  tentang  variable  yang  diteliti  berada  dan  diamati oleh  peneliti  (Hari  Lubis  dan  Martani  109) . Suharsini  Arikunto mengungkapkan  subyek penelitian  adalah  benda,  hal,  orang  atau  tempat  data  untuk  variable  penelitian  melekat  dan dipermasalahkan. Penelitian kualitatif  selalu  bertolak dari asumsi tentang realita sosial  yang bersifat unik (Hari Lubis dan Martani).
Adapun  teknik  pengambilan  subyek  penelitian  adalah  menggunakan  pengambilan sampel ( purpose sampling) adalah teknik penentuan subyek penelitian dengan pertimbangan tertentu ( Kuncoro,  2003:119).  Pengertian  lain  dari purpose  sampling adalah pengambilan sampel didasarkan pada pilihan penelitian tentang aspek apa dan siapa yang dijadikan fokus pada saat situasi tertentu dan  saat  ini terus  menerus sepanjang penelitian. Sampling  bersifat purpossive yaitu tergantung pada tujuan fokus (Nasution, 2006:29). Didalam penelitian ini menggunakan purpose sampling , karena melakukan penelitian di  Bagian  Perlengkapan  Biro  Umum  BMKG,  bertujuan  untuk  membantu  pimpinan  dalam penyelenggaraan  kepemerintahan  yang  baik,  yang  bebas  dari  KKN  dengan  membentuk sistem  informasi  yang  dilaksanakan  secara  terus-menerus  sehingga  terciptanya  sistem  kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
Dengan teknik tersebut diatas melalui penelitian ini, penulis mencoba memasuki unit- unit yang ada pada bagian perlengkapan, yaitu fenomena yang terjadi dalam penyelenggaraan tugas  pokok.  Disini  penulis  akan  menemukan  permasalahan  yang  menarik  dalam penyelenggaraan  tugas  pokok.  Penulis  mencoba  mengungkapkan  permasalahan  tersebut melalui  penelitian  ini.  Suatu  penelitian  pastinya  membutuhkan  masukan/info  dari  para responden dan akan diproses menjadi sebuah data yang dicari penulis.

## Informan dan Metode Pemilihan Informan .
Informan  adalah  orang  yang  dimanfaatkan  untuk  memberikan  informasi  tentang situasi  dan  kondisi  latar  penelitian.  Pemanfaatan  informan  bagi  peneliti  adalah  agar  dalam kurun  waktu  yang relatif singkat  banyak  informasi  yang  terjangkau  sebagai Internal Sampling ,  karena  informan  dimanfaatkan  untuk  berbicara,  bertukar  pikiran,  atau membandingkan  suatu  kejadian  yang  ditemukan  dari  subjek  lainnya  (Hari  Lubis  dan Martani).
Dalam  variabel  penelitian  ini  adalah  individu  yang  berperan  sebagai  informan. Pemilihan  informan  tersebut  dilakukan  untuk  menjaring  sebanyak  mungkin  informan  dari berbagai sumber yang akan menjadi dasar dari penelitian.
Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah karyawan BMKG dengan jabatan tertentu  dalam  setiap  unit  dilingkungan  bagian  perlengkapan,  biro  umum.  Dalam  Bagian perlengkapan  terdapat tiga  sub  bagian  dan  dua  kepala  urusan,  dimana  setiap  orang  tersebut
akan  memberikan  penjelasan  mengenai  “Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen Pengelolaan  Aset  Barang  Milik  Negara  (BMN)  di  Badan  Meteorologi  Klimatologi  dan Geofisika (BMKG)”. Penelitian ini juga akan meneliti ”Sistem Informasi Manajemen Apakah yang Efektif dan Efisien untuk Pengelolaan Aset BMN di BMKG”

## 1. Fungsi organisasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah:
a. Sub Bagian Pengelolaan BMN
b. Sub Bagian Pengadaan
c. Sub Bagian Pemeliharaan
d. Urusan Gudang
e. Urusan Kendaraan Dinas
2. Tempat:
Alamat fungsi organisasi yang menjadi fokus penelitian ini terletak di jalan Angkasa 1 nomor
2 Kemayoran Jakarta Pusat.
3. Waktu:
Waktu   untuk penelitian ini dari bulan Juli sampai dngan Desember 2016.

## 4. Kriteria Informan:
Metode pemilihan informan dalam penelitian ini mempunyai kriteia sebagai berikut:
a. Karyawan BMKG
b. Jenis kelamin perempuan atau laki-laki
c. Masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun
d. Memiliki peranan penting yang berkaitan dengan objek yang diteliti
e. Mampu menjelaskan job description dalam setiap unit atau fungsi kerjanya
Profil Informan.
1. SA (Kepala Sub Bagian BMN) BMKG.
Penulis  melakukan  wawancara  untuk  mendapatkan  gambaran  dan  informasi  secara rinci/detail  mengenai  kegiatan  pengelolaan  BMN  khususnya  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan penatausahaan, inventarisasi dan penghapusan BMN di lingkungan BMKG.

## 2. BD (Kepala Sub Bagian Pengadaan).
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mengenai pengadaan barang/jasa  di  BMKG.  Penulis  mengambil sebagai  informan  ke  dua  karena  beliau  sudah lama  bekerja  di Sub  Bagian  Pengadaan  BMKG  ini  sejak  tahun  1985,  dan  beliau  cukup mengetahui dengan jelas proses dan mekanisme pengadaan barang/jasa di BMKG.
3. SH ( Kepala Sub Bagian Pemeliharaan).
Sebagai  informan  ke  tiga  karena  beliau  sudah  lama  bekerja  di Sub  Bagian Pemeliharaan  BMKG  ini  sejak  tahun  1980  dan  beliau  cukup  mengetahui  dengan  jelas pelaksanaan, pemeliharaan kendaraan dinas, peralatan AC,  Genset, listrik, Komputer, urusan pengamanan  serta sarana dan prasarana Kantor BMKG Pusat.

## 4. SD (Kepala Urusan Gudang).
Sebagai informan ke empat karena staf ini sudah 20 (dua puluh) tahun bekerja sebagai staf Urusan Gudang perusahaan dan dapat memberikan informasi tentang barang persediaan dan barang inventaris.
5. BS (Kepala Urusan Kendaraan).
Sebagai informan ke lima karena staf ini juga sudah lama bekerja di BMKG dan dapat memberikan informasi mengenai pemeliharaan kendaraan dinas, baik roda dua, empat, enam atau delapan.
Metode Pengumpulan Data .
Dalam penelitian kualitatif ini, data dikumpulkan dari berbagai macam sumber. Data terbagi atas data primer dan data sekunder.

## 1. Data Primer
Data primer atau sumber data utama  penelitian  ini  berupa kata-kata, tindakan orang- orang  yang  diamati  atau  diwawancarai.  Sumber  data  utama  dicatat  melalui  catatan  tertulis. Dalam  penelitian  ini,  penulis  melakukan  wawancara  dengan  cara  mendalam  ( indeept interview) tak berstruktur terhadap lima informan.
Maksud  mengadakan  wawancara,  seperti  ditegaskan  oleh  Lincoln  dan  Guba (1985:266)  dalam  buku  kutipan  Lexy  J.  Moleong  antara  lain  mengkonstruksi  mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain. (Hari Lubis dan Martani).
Wawancara  tak  berstruktur  susunan  pertanyaannya  sudah  ditetapkan  sebelumnya (biasanya  tertulis)  dengan  pilihan-pilihan  jawaban  yang  juga  sudah  disediakan.  Wawancara tak  berstruktur  ini  bersifat  fleksibel  susunan  pertanyaannya  dan  susunan  kata-kata  dalam setiap  pertanyaan  dapat  diubah  pada  saat  wawancara,  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan kondisi saat wawancara (Dedy Mulyana)
Dalam  wawancara  ini,  peneliti  ingin  mendapatkan deskriptif atau  gambaran  yang menyeluruh  mengenai  pelaksanaan  sistem  informasi  apakah  efektif  untuk  penanganan  aset BMN di BMKG.

## 2. Data Sekunder
Sumber  kedua  penelitian  ini  adalah  sumber  tertulis  yang  berupa  dukumen-dokumen perusahaan  tempat  penelitian  dilakukan  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  peneliti.  Data sekunder  ialah data  yang diperoleh dari  berbagai  catatan  yang digunakan untuk  melengkapi data  penelitian,  seperti  profil  organisasi  BMKG,  brosur,  buku-buku,  dokumen,  catatan, sistem  informasi  yang  berkaitan  dengan  substansi  permasalahan  yang  diteliti, Website ,  dan majalah internal BMKGdan kliping surat kabar.

## Metode Analisis Data.
Menurut  Nasution  (1996:129 ), analisis  data  yang  dianjurkan  ialah  mengikuti langkah-langkah  yang  masih  bersifat  umum,  yaitu  :  reduksi  data,    penyajian  data,  dan pengambilan kesimpulan, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

## 1. Reduksi Data
Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terinci. Laporan  ini  akan  terus-menerus  bertambah  dan  akan  menambah  kesulitan  bila  tidak  segera dianalisis  sejak  awal.  Laporan  ini  perlu  direduksi,  dirangkum,  dipilih  hal-hal  yang  pokok, difokuskan  pada  hal-hal  yang  penting  dan  dicari  tema  atau  polanya.  Jadi  laporan  lapangan sebagai  bahan  yang  disingkatkan,  direduksi  dan  disusun  lebih  sistematis  sehingga  mudah dikendalikan.

## 2. Penyajian Data
Penyajian data  merupakan penyusunan  sekumpulan  informasi dari reduksi data  yang kemudian disajikan dalam laporan sistematis dan mudah dipahami.

## 3. Pengambilan Kesimpulan
Pada  tahap  ini  peneliti  mengambil  kesimpulan  terhadap  data  yang  telah  direduksi mengambil kesimpulan terhadap data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis dengan  membandingkan,  menghubungkan,  dan  memilih  data  yang  mengarah  pada pemecahan  masalah  serta  mampu  menjawab  permasalahan  dan  tujuan  yang  hendak  dicapai (Nasution (1996:129)

## Keabsahan Data
Pemeriksaan  terhadap  keabsahan  data  pada  dasarnya,  selain  digunakan  untuk menyanggah  balik  apa  yang  ”dituduhkan”  pada  penelitian  kualitatif  yang  mengatakan  tidak ilmiah,  juga  merupakan  sebagai  unsur  yang  tidah  terpisah  dari  pengetahuan  penelitian
kualitatif.  Dengan  kata  lain,  apabila  penelitian  melakukan  pemeriksaan  terhadap  keabsahan data  secara  cermat,  maka  jelas  bahwa  hasil  upaya  penelitiannya  benar-benar  dapat dipertanggung jawabkan dari segala segi.
Untuk  menetapkan  keabsahan (trustworthiness )  data  diperlukan  teknik  pemeriksaan. Pelaksanaan  taknik  pemeriksaan  didasarkan  atas  sejumlah  kriterias  tertentu,  yaitu  : Kepercayaan ( Credibility), Keteralihan (Transferability), Kepastian (Confirmability).

## Kelemahan dan Keterbatasan Penelitian.
Kelemahan-kelemahan  dan  keterbatasan  yang  dialami  penulis  selama  melakukan penelitian di lapangan sebagai berikut :
1. Hasil  penelitian  ini  tidak  dapat  mengungkap  secara  terperinci  nilai-nilai  strategis terhadap  neraca  laporan  keuangan  maupun  laporan  BMN  karena  bersifat  rahasia Negara.
2. Adanya  kesulitan  dalam  analisa,  karena  keterbatasan  dalam  masalah  teknis,  seperti jenis dokumen  sangat  banyak tetapi data  yang  ada kurang  lengkap sehingga peneliti kadang bersifat subyektif dalam menginterprestasikan data yang ada.
3. Pengambilan  data  melalui  wawancara  dapat  memungkinkan  informan  hanya  berkata pada hal-hal ideal, berlebihan, dan bahkan menyimpang dari apa yang ditanyakan.
4. Keterbatasan  pada  saat  membuktikan  data  pada  dokumen  dengan  fakta  dilapangan, karena lokasi penempatannya sebagian besar sudah tidak sesuai dengan dokumen, dan lain sebagainya, sehingga perlu waktu yang agak lama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Data
1. Analisis Kualitatif Data Responden yang di Wawancara Organisasi :  Bagian Perlengkapan Biro Umum BMKG Obyek Penelitian :  Pengelolaan Aset Barang Milik Negara (BMN) Tempat :  Jalan Angkasa 1 nomor 2 Kemayoran Jakarta Pusat Waktu Penelitian :  Bulan Juli s/d Desember 20016 Jumlah Responden :  5 orang Tabel  1 . Data Responden INITIAL RESPONDEN PROFIL RESPONDEN JENIS KELAMIN JABATAN PENDIDIKAN UMUR MASA KERJA SA LAKI-LAKI Ka. Sub Bag BMN S2 48 22 BD LAKI-LAKI Ka. Sub Bag Pengadaan D.III 45 19 SH LAKI-LAKI Ka. Sub Bag Pemeliharaan S2 54 28 SR LAKI-LAKI Karus Gudang S1 40 14 BS LAKI-LAKI Karus Kendaraan SLTA 50 23

## PEMBAHASAN TEMUAN DIKAITKAN DENGAN JUSTIFIKASI TEORITIK
Penelitian  dilakukan  dengan  menganalisis  sejauh  manakah  penerapan  SIMAK-BMN di kantor Pusat BMKG. Menurut Wing Wahyu Winarno (2004 ) , analisis adalah penguraian dari  suatu  sistem  informasi  yang  utuh  ke  dalam  bagian-bagian  komponen-komponennya dengan  maksud  untuk  mengidentifikasikan  dan  mengevaluasi  permasalahan-permasalahan,
kesempatan-kesempatan,  hambatan-hambatan  yang  terjadi  dan  kebutuhan-kebutuhan  yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan secara berkesinambungan,
Menurut Firmansyah, 2008, SIMAK BMN disajikan untuk meningkatkan pemahaman serta  kontrol  yang  sistematis    bagi  mereka  yang  pernah  atau  yang  memang  berada  dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari satuan kerja pada bagian atau seksi perlengkapan/  rumah  tangga  untuk  penyusunan  laporan  BMN  kementerian  negara/lembaga. Dari hasil analisis diperoleh gambaran bahwa:
Pertama,  penerapan  Sistem  Aplikasi  SIMAK-BMN,  menghasilkan  informasi  data kumulatif (global) yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan “Pelaporan Neraca Akuntansi Aset  BMN  untuk    Pemerintah  Pusat  sebagai  pertanggungjawaban  pelaksanaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dalam  bentuk  neraca..”    Menurut  PMK  Nomor 171/2007, dijelaskan  bahwa SIMAK-BMN adalah  subsistem dari Sistem  Akuntansi Instansi (SAI)  yang  merupakan  rangkaian  prosedur  yang  saling  berhubungan  untuk  mengolah dokumen sumber keuangan dan aset untuk tujuan penyusunan laporan.
Ke-dua,  Sistem  informasi  penatausahaan  BMN  menghasilkan    informasi  data  rinci (detail )  untuk  memenuhi  kebutuhan  manajemen  seperti  “Perencanaan  Penganggaran, Perencanaan  Pengadaan,  Perencanaan  Pemeliharaan,  Perencanaan  Penghapusan  dan  lain- lain”.  Sistem  ini  belum  efektif  dan  efisien  karena  masih    secara  manual.  Menurut  RM. Sadewo  menyatakan  bahwa  penatausahaan  BMN  merupakan  rangkaian  kegiatan  dari pembukuan,  inventarisasi  dan  pelaporan,  Sedangkan  menurut  PMK  nomor  PMK 120/06/2007,  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  meliputi  pencatatan,  pendaftaran,  pembukuan dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Meskipun  sudah  ada  sistem  aplikasi  SIMAK-BMN  dan  Sistem  Informasi Penatausahaan BMN, masih banyak permasalahan dihadapi seperti: Informasi data aset BMN yang  disajikan  belum valid /tidak  diyakini  kewajarannya  sehingga  berdampak  kepada perencanaan  kurang  akurat.  Menurut  PMK  nomor  PMK-059/PMK.06/2005  tentang: Pelaporan  Keuangan  Negara  disebutkan  bahwa  informasi  BMN  memberikan  sumbangan yang  signifikan  di  dalam  laporan  keuangan  (neraca)  yaitu  berkaitan  dengan  pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  negara.  Sedangkan  menurut Getta (2008:  1),  dalam  kepemerintahan  yang  baik  ditandai  dengan  3  (tiga)  elemen,  yaitu: transparansi,  partisipasi,  dan  akuntabilitas  sehingga  informasi  harus  dapat  dipertanggung jawabkan.
Karena  informasi  data  aset  BMN  belum valid maka  perencanaan  kurang  akurat akibatnya  pengambilan  keputusan  kurang  tepat.  Menurut  H  Malaya  SP  Hasibuan, perencanaan  merupakan  hal  ini  sangat  penting  karena,  perencanaan  akan  mempengaruhi koordinasi,  artinya  semakin  baik  dan  terincinya  rencana  maka  akan  semakin  mudah dilakukan koordinasi.  Jika perencanaan disusun  dengan  baik dan  hubungan rencana  jangka panjang dan rencana jangka pendek terintegrasi dengan baik serta harmonis, maka penerapan organisasi akan lebih mudah,
Berdasarkan  analisis  temuan  tersebut  di  atas  sudah  menjadi  suatu  kebutuhan  dan merupakan hal yang penting untuk segera membuat sistem informasi manajemen pengelolaan aset  BMN  yang  efekti  dan  efisien  serta  andal.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  pendapat    Agus Witjaksono  (2009),  bahwa  Pemerintah  sebagai  pelaku  utama  pelaksanaan  kepemerintahan yang  baik  dituntut  untuk  memberikan  pertanggungjawaban  yang  lebih  transparan  dan  lebih akurat. Salah satu upaya pemerintah guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan  bebas  dari  KKN  serta  dalam  rangka  menjamin  terlaksananya  tertib  pengelolaan  BMN adalah dengan membangun  sistem informasi manajemen.
Menurut William Leffingwell & Edwin Robinson, sistem informasi manajemen yang baik  akan  memberikan  jaminan  terhadap  kualitas  dan  kinerja  pemerintahan  secara keseluruhan (prakondisi), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat memenuhi prinsip- prinsip good governance dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Setelah  dilakukan  evaluasi  dan  analisis  terhadap  tugas  pokok  dan  fungsi  serta program  kegiatan  Bagian  Perlengkapan,  maka  penulis  mengusulkan  untuk  membuat  sistem informasi menejemen.  Sistem informasi menejemen yang cocok untuk penanganan terhadap aset  BMN  di  BMKG  adalah  dengan  membuat  “ aplikasi  sistem  informasi  manajemen perlengkapan (SIM-P) berbasis teknologi komputer” .
Salah  satu  keunggulannya  adalah  dapat  bekerja  secara  terprogram (programmable), dapat bekerja terus-menerus tanpa intervensi manusia, secara rutin, cepat dan akurat. Konsep ini    nantinya  dapat  dikembangkan  melalui  konsep  jaringan  ( Networking )  LAN (Local  Area Network) dan  informasi  berbasis web  site, karena    dalam  wacana  administrasi  publik  baru (new  public  administration) ,  sistem  informasi  administrasi  ditempatkan  sebagai  variabel utama  dalam  mendukung  terlaksananya  administrasi  yang  efisien,  efektif,  berkeadilan,  dan tentunya akuntabel (Makhdum P dan Anwar S, 2004:1).
Berdasasrkan  latar  belakang  permasalahan,  penulis  ingin  memberi  masukan  kepada pimpinan BMKG bahwa sistem informasi yang cocok untuk pengelolaan terhadap aset BMN di BMKG adalah dengan membuat “A plikasi Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Aset BMN (SIM-P) Berbasis Komputer” .
Salah  satu  keunggulan  SIM-P  adalah  dapat  bekerja  secara  terprogram (programmable), dapat  bekerja  terus-menerus  tanpa  intervensi  manusia,  secara  rutin,  cepat dan akurat. Konsep ini  nantinya dapat dikembangkan melalui konsep jejaring ( Networking ) LAN (Local  Area  Network) dan  informasi  berbasis web  site, karena    dalam  wacana administrasi  publik  baru  ( new  public  administration ),  sistem  informasi  administrasi ditempatkan  sebagai  variabel  utama  dalam  mendukung  terlaksananya  administrasi  yang efisien, efektif, berkeadilan, dan tentunya akuntabel (Makhdum P dan Anwar S, 2004:1).
SIM-P  berguna  untuk  memantau  sitem  kerja  yang  efisien,  dan  biaya-biaya,  oleh karena  itu  agar  SIM-P  efektif,  perlu  dirancang  untuk  menyediakan  informasi  yang  tepat waktu,  akurat,  ringkas,  relevan,  dan  lengkap  tentang  sumber  daya  yang  ada.  Bila  SIM-P digunakan  secara  tepat,  dapat  menjadi  instrumen  yang  sangat  berharga  untuk  perencanaan dan implementasi perencanaan strategik organisasi. Gambaran hasil akhir SIM-P berupa: 1. Pengawasan Realisasi Pengadaan
2. Pengawasan Realisasi Pemeliharaan
3. Pengawasan Penghapusan BMN
4. Pengawasan Laporan Realisasi Anggaran.
Dengan SIM-P seluruh proses akan menjadi lebih cepat dan mudah dimonitor. Para Pimpinan maupun  pejabat  terkait  dapat  pula  dengan  cepat  memperoleh  informasi  yang  dikehendaki penting  guna  mendukung  proses  pengambilan  keputusan.  Keunggulan  dari  SIM-P  adalah kecepatan  dan  ketepatan  informasi  untuk  pengelolaan  data  base  perlengkapan,  serta memudahkan  dalam  merencanakan  perawatan  peralatan.  Sedangkan Outcome /manfaat  dari SIM-P adalah kegiatan pemeliharaan peralatan dapat termonitor dengan cepat, sehingga bisa lebih  efisien  dan  efektif  serta  mempermudah  dalam  pengelolaan  peralatan.  Indikator keberhasilannya adalah termanfaatkannya SIM-P dan pelaporan dapat dilakukan secara cepat. Atau dengan kata lain, terbentuknya sistem kerja yang efisien, efektif, lengkap dan terukur Dalam  teori  manajemen,  kita  mengetahui  bahwa  pengawasan  merupakan  salah  satu fungsi  yang perlu dilaksanakan di dalam pengelolaan  suatu organisasi.  Di  luar  faktor-faktor ekstern,  seandainya  tiap  orang  akan  selalu  kompeten  dan  sepenuhnya  jujur  ( competent  and totally  honest) para  pemilik  perusahaan  boleh  mempercayakan  usahanya  kepada  para direktur,  kemudian  direktur  mendelegasikan  wewenangnya  kepada  para  manajer,  dan  para
pegawai  bawahannya  pasti  menyelesaikan  pekerjaannya  sesuai  keinginan  pimpinan (done thru  the  other  peoples), semuanya  akan  beres.  Kenyataannya  kan  tidak  demikian  (Sanyoto Gondodiyoto, 2009:5).
Gambaran hasil akhir Sistem Informasi Manajemen Perlengkapan adalah  sistem kerja yang efisien dan efektif serta terukur berupa:
Gambar 1:  Proses Kerja Sistem Informasi Manajemen Perlengkapan

## PENUTUP
1. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  terhadap  kegiatan  pengelolaan  aset  BMN  di  BMKG  diperoleh hasil bahwa terdapat  2 (dua) buah Sistem informasi BMN yaitu:
a. Penerapan  Sistem  Aplikasi  SIMAK-BMN,  menghasilkan  informasi  data kumulatif (global) untuk  memenuhi  kebutuhan  “Pelaporan  Neraca  Akuntansi Aset BMN untuk  Pemerintah Pusat”
b. Sistem  informasi  penatausahaan  BMN  menghasilkan    informasi  data  rinci (detail )  untuk  memenuhi  kebutuhan  manajemen  seperti  “Perencanaan Penganggaran, Perencanaan Pengadaan, Perencanaan Pemeliharaan, Perencanaan Penghapusan dan lain-lain”. Sistem ini belum efektif dan efisien karena masih  secara manual.
Meskipun  sudah  ada  Sistem  Aplikasi  SIMAK-BMN  dan  Sistem  Informasi Penatausahaan  BMN,  masih  banyak  permasalahan  dihadapi  seperti:  Informasi  data aset  BMN  yang  disajikan  belum valid atau  tidak  diyakini  kewajarannya  sehingga berdampak  kepada  perencanaan  kurang  akurat.  Karena  perencanaan  kurang  akurat maka pengambilan keputusan kurang tepat.
Berdasarkan  analisis  temuan  tersebut  di  atas  sudah  menjadi  suatu  kebutuhan  dan merupakan  hal  yang  penting  untuk  segera  membuat  sistem  informasi  manajemen pengelolaan  aset  BMN  yang  efektif  dan  efisien  yang  berfungsi  sebagai  sistem pengendalian intern.

## Implikasi
Mengharuskan  manajemen  BMKG  untuk  segera  membuat  sistem  informasi  yang cocok untuk penanganan BMN di BMKG  yaitu  membuat Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perlengkapan (SIM-P) berbasis computer.
Mengharuskan  pimpinan  BMKG  untuk  memasukkan  anggaran  pembuatan  SIM-P tersebut  sebesar  Rp  450.000.000  (empat  ratus  lima  puluh  juta)  ke  dalam  APBNP sebagai konsekuensinya.

## 2. Saran
Agar  Sistem  Informasi  Manajemen  Perlengkapan  (SIM-P)  dapat  dipahami  oleh seluruh  petugas  pengelolaan  aset  BMN,  perlu  diadakan  pendidikan  dan  pelatihan (Diklat).
a. Diadakan sosialisasi dan pengarahan secara berkala kepada seluruh unit yang terkait dalam pengelolaan aset BMN.
b. Adanya  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  untuk  masing-masing  kegiatan pengadaan, pemeliharaan dan pengelola BMN.
c. Selalu melakukan up-date SIM-P setiap ada perubahan, walau tidak diperlukan oleh pimpinan,
d. Untuk  menyesuaikan  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi perlu dikembangkan sistem komunikasi melalui konsep jaringan (Networking)

## DAFTAR PUSTAKA
Edy,    Topo  Ashari  dan  Desi  Fernanda. Membangun  Kepemerintahan  yang  Baik, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.2001
Firmansyah. Penyusunan  Laporan  Keuangan  Kementerian  Negara/  Lembaga, Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.2008
Getta. Kepemerintahan  yang  Baik, Jakarta: Lembaga  Administrasi  Negara  Republik Indonesia.2008.
Gondodidoyo, Sanyoto. Sistem Informasi Manajemen , Jakarta: BPK RI.2007.
Makhdum  Priyatno,  Drs,  MA  dan  Anwar  Sanusi,  Drs,  MPA. Teknologi  Informasi  dalam Kepemerintahan, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.2004. Republik  Indonesia. UU  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara  pasal 51 .2004.
Republik Indonesia. Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK- BMN), Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.2007. Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  No.  60  tahun  2008,  Keterbukaan  Sistem Informasi ,  2008 .
Republik  Indonesia. Peraturan  Kepala  Badan  Meteorologi  Klimatologi  dan  Geofisika, Nomor:  Kep.  011  tahun  2008,    tentang  Tata  Cara  Tetap  Pelaksanaan  Penggunaan, Pemanfaatan,  Penghapusan,  dan  Pemindahtangan  Barang  Milik  Negara  di Lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.2008
Wahyu,  Wing  Winarno. Sistem  Informasi  Manajemen ,  UPP:    STIM  YKPN, Yogyakarta.2004.
Witjaksono,  Agus. Sistem Informasi  Pemerintah, Jakarta: Lembaga  Administrasi  Negara Republik Indonesia.2009.