## ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM KAMPUS MERDEKA DARI     KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI INDONESIA
Nia Juwita Purnika Sari, Kiki Ayu Hermawati, Muhammad Fikri Rizqi Akbar, Irhas Sabililhaq, Muhamad Hani Yusuf.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Email: juwitapurnika@gmail.com,khikiayu@gmail.com, muhammadfikririzqiakbar21@gmail.com, billyirhas220800@gmail.com, muhamadhaniyusuf@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  tentang  kebijakan  program  kampus  merdeka dari kekerasasn seksual di perguruan tinggi Indonesia. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Sumber data yang diperoleh dari tulisan ini berupa jurnal, buku, artikel,  serta  dokuman  yang  lain  yang  memiliki  relevansi  dengan  objek  yang  diteliti.  Penulis melakukan analisis konten terhadap data secara kritis yang merujuk kepada Pancasila maupun Undang-undang sehingga dapat memperoleh sebuah kesimpulan. Hasil dari penelitian ini ialah kebijakan  kampus  merdeka  terhadap  kekerasan  seksual  memiliki  suatu  problematika  dalam pembuatan  kebijakan,  dikarenakan  ada  pasal  yang  terkesan  malah  melegalkan  perzinahan. Dampak dari kekerasan seksual korban kekerasan seksual bisa mengalami gangguan psikologis, gangguan  emosional,  gangguan  perilaku,  atau  gangguan  kognitif  adalah  kemungkinan manifestasi dari kondisi ini. Gangguan emosi yang dimaksud berdampak buruk pada suasana hati dan  merupakan  emosi  yang  goyah.  Perilaku  korban  kemudian  dapat  berkembang  menjadi kebiasaan  negatif  tambahan,  termasuk  kelesuan  ekstrim,  yang  merupakan  tanda  masalah perilaku.

## Kata Kunci: Kampus Merdeka, Kekerasan Seksual

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  policy  of  the  free  campus  program  from  sexual  violence  in Indonesian universities. The method used is a qualitative method with a literature study approach. The data sources obtained from this paper are journals, books, articles, and other documents that have relevance to the object under study. The author conducts content analysis of the data critically referring to Pancasila and the Law so as to obtain a conclusion. The result of this study is that the independent campus policy on sexual violence has a problem in policy making, because there are articles that seem to legalize adultery. The impact of sexual violence on victims of sexual violence can  experience  psychological  disorders,  emotional  disorders,  behavioral  disorders, or  cognitive disorders  are  possible  manifestations  of  this  condition.  The  emotional  disturbance  in  question adversely affects mood and is an unstable emotion. The victim's behavior can then develop into additional negative habits, including extreme lethargy, which is a sign of behavioral problems.

## Keywords: Independent Campus, Sexual Violence

## A. PENDAHULUAN
Kekerasan  seksual  telah lama menjadi subjek diskusi di masyarakat. dengan  adanya  kebijakan  program kampus merdeka  dari  kekerasan seksual  dapat  mencegah  kekerasan seksual  di  perguruan  tinggi.  Nadiem Makarim memberikan tanggapan mengenai kekerasan seksual di perguruan  tinggi  beliau  mengatakan “Pendidikan  tinggi  di  Indonesia dianggap  sebagai  tahapan  penting dalam  pengembangan  individu,  oleh karena  itu  penting  bagi  setiap perguruan  tinggi  untuk  memastikan kebebasannya  dari  segala  bentuk kekerasan dan menciptakan
lingkungan  yang kondusif  bagi
mahasiswa untuk mengaktualisasikan potensi mereka”.
Maka  dari  itu  mekanisme pelaksanaan program kampus merdeka mangusahakan terbentuknya peraturan perundangan yang menangani  permasalahan  kekerasan seksual  di  kampus,  seperti  dalam pasal 1 Permendikbud tentang pencegahan  dan/atau  penanganan
1 Kemendikbudristek. (2021). Kampus
Merdeka dari Kekerasan Seksual . 9–25.
kekerasan  seksual  (Permen  PPKS) yang  berbunyi,  Kekerasan  seksual didefinisikan sebagai tindakan merendahkan, menghina, atau melecehkan  tubuh  seseorang  tanpa kesetaraan kekuasaan dan gender. Ini dapat menyebabkan penderitaan fisik dan  mental,  mengganggu  kesehatan reproduksi, dan menghalangi seseorang untuk mengejar pendidikan tinggi dengan aman dan efektif. 1
Adapun kendala serta dampak dari  kebijakan  kampus  merdeka terhadap  kekerasan  seksual,  dampak dari  program  kampus  merdeka  dari kekerasan  seksual ialah dapat optimalnya  seluruh  potensi  dari mahasiswa serta kondunsifnya lingkungan kampus dari segala bentuk  kekerasan  seksual.  Kendala yang dihadapi dari kebijakan kampus merdeka  dari  kekerasan  seksual ialah sulitnya  membuktikan  bahwasanya ada  kasus  kekerasan  seksual,  serta belum adanya  peraturan hukum yang dapat menangani kekerasan seksual di kampus. Tujuan dari peraturan Menteri  tentang  pencegahan  dan penanganan  kekerasan  seksual  di
perguruan tinggi ialah dapat memenuhi  hak  pendidikan  setiap warga negara. 2
Perbedaan
pandangan terhadap  suatu  kebijakan  pasti  ada baik  itu  yang  pro  maupun  kontra, namun  sebagai  bagian  dari  warga negara  yang  akan  menjalangkan sebuah kebijakan tentu setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah  perlu  adanya  pengkajian serta akibat apa yang akan ditimbulkan  jikalau  kebijakan  itu dibuat.  erdasarkan  uraian  di  atas, peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  dengan  judul  “Analisis Kebijakan Program Kampus Merdeka Dari Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi  Indonesia”.  Serta  membahas mengenai  mekanisme  pelaksanaan program  kampus  merdeka  terhadap kekerasan  seksual  dan  kendala  serta dampak  apa  saja  dari  pelaksanaan kebijakan  kampus  merdeka  terhadap kekerasan seksual. sehingga diharapkan dijadikan evaluasi bersama dalam perbaikan pendidikan
2 Kemendikbudristek. (2021). Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual . 9–25.
3 Arwildayanto, Dr. Arifin Suking, W. T. S.
(2018). Analisis  Kebijakan Pemerintah .
Indonesia dimasa yang akan datang.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Kebijakan Pendidikan
Kebijakan  atau  biasa  disebut dengan policy seringkali  diartikan dengan suatu aturan, program, politik, keputusan  serta  rencana  strategis. Ditelusuri  lebih  mendalam  banyak ahli  maupun  akademisi  turut  serta memiliki  perspektif  yang  sangat beragam  tentang  kebijakan  sebagai proses pengambilan keputusan. Menurut Koontz dan Donnell kebijakan  ialah  pernyataan  atau pemahaman umum yang mempedomani pemikiran dalam mengambil keputusan yang memiliki esensi  batas-batas  tertentu  dalam mengambil suatu keputusan. 3
Baik itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dunia usaha, instansi atau  organisasi  yang  berorientasi profit  maupun  masyarakat  nonprofit pada  umumnya,  kebijakan  selalu menjadi  polemik  yang  tidak  berhenti
diperebutkan.
Selalu aktif memperdebatkan kebijakan, termasuk yang berlaku bagi organisasi maupun yang  tidak.  Oleh  karena  itu,  sangat penting  untuk  memahami  terlebih dahulu  konsep  kebijakan  sebelum beralih ke pembahasan analisis kebijakan  publik.  Hal  ini  diperlukan karena maraknya  penggunaan  istilah- istilah  dan  konsep-konsep  yang berkaitan  dengan  kebijakan,  yang akan  menimbulkan  berbagai  sudut pandang  dalam  memahami  konsep kebijakan. 4 Kebijakan harus dapat mengandalkan asumsi perilaku karena kebijakan adalah jenis hipotesis yang didasarkan  pada  teori  dan  proposisi kausal. Hal ini penting agar kebijakan dapat meramalkan kondisi, menyatukan  estimasi  keberhasilan yang  akan  dicapai  dengan  metode untuk mengatasi  potensi  kegagalan, dan  selalu  mendorong  masyarakat untuk mengambil tindakan. 5
Kebijakan  publik  di  bidang pendidikan  dapat  dicirikan  sebagai suatu  pilihan  yang  dibuat  bersama
4 Kusnandar,  ‘Analisis  Kebijakan  Publik’, Analis Kebijakan Publik , 2001, 165.
5 Aminuddin Bakry, ‘Kebijakan Publik Sebagai Kebijakan Publik’, Jurnal MEDTEK , 2 (2010), 78.
oleh pemerintah dan pelaku dari luar dengan mempertimbangkan variabel- variabel yang mempengaruhi dilaksanakan atau tidaknya di bidang pendidikan bagi seluruh warga negara.  Kurikulum,  alokasi  anggaran untuk  pendidikan,  perekrutan  tenaga kependidikan,  penyediaan  fasilitas pendidikan,  dan  kebijakan  publik lainnya  yang  secara  langsung  atau tidak langsung mempengaruhi pendidikan merupakan bidang kebijakan pendidikan. 6
Karena penekanan pada kebijaksanaan  dari  faktor  emosional dan  irasional  dalam  pengambilan keputusan, maka kebijakan tidak serta merta  bersumber  dari  pertimbangan akal manusia, meskipun jelas manusia lebih dominan dalam memilih pilihan kebijakan. Sebaliknya, ada kemungkinan bahwa pada saat mereka diciptakan, rasionalitas belum tercapai  atau  bersifat  intuitif.  Jika dipahami, kebijakan pendidikan adalah  seperangkat  pedoman  yang dimiliki dan digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan
6 Solichin, ‘Imlementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi’, Jurnal  Studi Islam ,  6.2 (2015), 148.
pendidikan yang selaras dengan nilai- nilai  dan  mencapai  tujuan  yang diinginkan.  Pedoman  ini  mencakup politik, anggaran, pemberdayaan, tata kelola, dan topik lainnya. 7
Lebih  banyak  individu  yang terlibat  dalam  implementasi  suatu kebijakan daripada di tahap pengembangan atau  sebelumnya, baik  dari  segi  tenaga  kerja  maupun sumber  daya  organisasi.  Proses pengembangan  kebijakan  melibatkan interaksi dengan implementasi kebijakan. sebagai penggunaan interaksi  antara  tujuan  dan  tindakan yang  diperlukan  untuk  mencapainya. Implementasi  adalah  kapasitas  untuk membangun  hubungan  baru  antara rantai sebab dan akibat yang menghubungkan  kegiatan  dengan tujuan.  Sebagai  aturan  umum,  agar implementasi  kebijakan  berhasil,  ada tiga  syarat  yang  harus  dipenuhi. Keakuratan  kebijakan  adalah  yang utama. Validitas kebijakan ini ditentukan  oleh  seberapa  banyak
7 F. N Irwan I, Ichsan and Gistituati, ‘Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Pada Masa Darurat Covid 19’, Jurnal Manajemen Pendidikan , 9.2 (2021), 89 <https://doi.org/10.33751/jmp.v9i2.4238>.
8 Elih Yuliah. (2557). Implementasi Kebijakan
Pendidikan The
pengetahuan  yang tersedia  saat  ini dapat  digunakan  untuk  mengatasi masalah yang ada. 8

## Kampus Merdeka
Kampus Merdeka ini
merupakan inisiatif anyar dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan di bawah arahan Nadiem
Anwar  Karim.  Merupakan  kebijakan pembelajaran yang diurai agar perguruan tinggi menjadi lebih otonom  dengan  tujuan  mengubah paradigma  pendidikan menjadi  lebih otonom  dengan  budaya  belajar  yang lebih  inovatif,  tidak  restriktif,  dan sesuai  dengan  kebutuhan  masing- masing perguruan tinggi.
Adapun  dasar  hukum  dari kebijakan  perubahan  ini  dilandasi dengan  peraturan  setingkat  Menteri yakni, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan  Tinggi,  Permendikbud Nomor 4  Tahun 2020 tentang Perubahan  Perguruan  Tinggi  Negeri
Implementation of Educational Policies. Jurnal  At-Tadbir:  Media Hukum Dan Pendidikan , 4 (1), 88–100.
menjadi  Perguruan  Tinggi  Negeri Badan Hukum, Permendikbud Nomor 5  Tahun  2020  tentang  Akreditasi
Program Studi dan Perguruan Tinggi,  Permendikbud  Nomor  6 Tahun  2020  tentang  Penerimaan
Mahasiswa  Baru  Program  Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, Permendikbud  Nomor  7  Tahun  2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi
Negeri,  dan  Pendirian,  Perubahan,
Pencabutan  Izin  Perguruan  Tinggi
Swasta. 9
Kerangka  kebijakan  program kampus otonom sesuai dengan Permendikbud  Nomor  3  Tahun  2020 Standar  Nasional  Pendidikan  Tinggi. Perguruan  tinggi,  fakultas  program studi, dan setiap komponen perguruan tinggi  semuanya  berperan  dalam pelaksanaan  peraturan  perundang- undangan  (PT).  Setiap  perguruan tinggi berkewajiban untuk mendukung hak-hak mahasiswa, baik hak  tersebut  dimanfaatkan  maupun tidak.  Mahasiswa  dapat  mengikuti mata  kuliah  Satuan  Kredit  Semester
9 Kemendikbud,  &   Tohir,   M.   (2020). Merdeka   belajar:   Kampus   merdeka.
Kemendikbud , 1–19. https://osf.io/sv8wq/
(SKS)  pada  program  studi  yang terpisah  pada  perguruan  tinggi  yang sama  selama  satu  semester  setara dengan  20  sks,  atau  maksimal  dua semester  setara  dengan  40  sks. Universitas  harus  membuat  resource untuk  daftar  mata  kuliah  yang  dapat diambil  oleh  mahasiswa  dari  semua program studi. 10
Gagasan kampus belajar merdeka  dikembangkan  saat  ini sebagai bagian dari peran pemerintah dalam  reformasi  pendidikan.  Salah satu  gagasan  ini  adalah  untuk memungkinkan  fleksibilitas  selama tiga  semester  untuk  terlibat  dalam kegiatan yang membutuhkan interaksi sosial dan pengalaman belajar sambil menghindari  penggunaan  teknologi, dan  tiga  semester  ini  dihabiskan  di luar  program  akademik.  Hal  ini dilakukan agar mampu menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang terbaik, yang  akan  berperan  sebagai  agen perubahan  yang  paling  kuat  dalam kemajuan peradaban. Gagasan kampus  otonom  berfungsi  sebagai kerangka utama untuk kegiatan, yang
10 R. Sudaryanto, S., Widayati, W., & Amalia, ‘Konsep  Merdeka  Belajar-  Kampus  Merdeka Dan  Aplikasinya  Dalam  Pendidikan  Bahasa (Dan  Sastra)  Indonesia’, Jurnal  Bahasa ,  9.2 (2020), 79–93.
meliputi mahasiswa, magang, dukungan instruksional di unit pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan,  usaha  kewirausahaan, proyek  mandiri,  dan  kuliah  tentang tema dunia nyata. 11
Program  studi  harus  melalui tahapan  keberhasilan  program  yang sesuai dengan kebutuhan kampus dan tuntutan  stakeholders  sebagai  bagian dari inovasi program kampus mandiri. Pelacakan  lulusan  program  studi sangat  penting  di  awal  agar  kualitas program dapat dinilai dan penyesuaian dapat dilakukan berdasarkan  hasil  program.  Langkah selanjutnya adalah memetakan
kebutuhan program akademik, kesempatan kerja, kebutuhan industri di daerah, dan kebutuhan keilmuan di era  milenial.  Menempatkan  hasil analisis  kebutuhan  dari  tahap  tiga tahap  sebelumnya  ke  dalam  urutan prioritas.  Prodi  mengumpulkan  data dan  memetakan  bahan  ajar  sesuai tuntutan  universitas  dan  industri  4.0 pada  tahap  keempat.  Tahap  lima
11 R Industri, ‘KONSEP KAMPUS
MERDEKA  BELAJAR  DI  ERA  REVOLUSI INDUSTRI  4.0  ARTIKEL  HISTORY’, Journal of Islamic Education , 1.1 (2020), 141.
meliputi pembuatan mata kuliah yang lebih  baik  atau  mata  kuliah  baru, memasukkan  keterampilan  4.0  baru ke  dalam  mata  kuliah  program  studi saat  ini,  dan  menghilangkan  mata kuliah  yang  tidak  berkaitan  dengan kurikulum  independen  yang  telah disepakati  bersama  oleh  kampus, program studi, dan mahasiswa kebutuhan  dalam  pendidikan.  Untuk melaksanakan  kurikulum  mandiri, program  juga  harus  memiliki  model pembelajaran  yang  sudah  terbentuk, serta keterampilan khusus dan umum. 12
Namun demikian, pelaksanaan  strategi  ini  tidak  dapat dipisahkan  dari  beberapa  persoalan yang  sedang  dihadapi  oleh  civitas akademika perguruan tinggi Indonesia  pada  umumnya.  Beberapa perguruan  tinggi  telah  menerbitkan kredit  sesuai  dengan  arah  kebijakan MBKM  dalam  hal  desain  kurikulum dan metode penyajian kredit. Banyak perguruan  tinggi  masih  mengalami kesulitan mencari cara untuk mengintegrasikan  hasil pembelajaran
12 Q. Y Alawi, D., Sumpena, A., Supiana, S., & Zaqiah,  ‘Implementasi  Kurikulum  Merdeka Belajar  Kampus  Merdeka  Pasca  Pandemi Covid-19’, Jurnal Ilmu Pendidikan , 4.4 (2022), 5863.
MBKM  yang  diinginkan  ke  dalam kurikulum saat ini. Beberapa mahasiswa  baru  telah  menerima beberapa  bentuk  saran  dari perguruan tinggi  untuk  mengikuti  kegiatan
MBKM, yang menunjukkan kesediaan instruktur pembimbing.
Sebagai  langkah  awal  yang krusial dalam menerapkan strategi ini, beberapa  lembaga  pendidikan  telah berupaya merancang kurikulum yang tersedia  biaya  kegiatan  dipandang sebagai  kendala  oleh  sebagian  besar mahasiswa,  dan  masalah  pendanaan program  MBKM  dianggap  sebagai perhatian utama PTN dan PTS dalam melaksanakan  kebijakan  tersebut. Konsekuensi kebijakan mereka, pada gilirannya, dapat  memengaruhi minat dan partisipasi siswa dalam program- program ini. Pada hakikatnya kurikulum  MBKM  dibuat  untuk membantu  siswa  berpikir  kritis, mandiri  dan  kreatif.  Keberhasilan kebijakan  dalam  mempromosikan minat dan visibilitas tujuh keterlibatan  siswa  akan  menentukan bagaimana kapasitas ini dikembangkan. Tujuan utama
13 M  Darajatun,  R.  M.,  &  Ramdhany, ‘Pengaruh  Implementasi  Kebijakan  Kampus Merdeka  Terhadap  Minat  Dan  Keterlibatan
kebijakan  Kampus  Mandiri  adalah mendorong mahasiswa untuk mengambil kelas di luar kampus. 13

## Konsep Kekerasan Seksual
Dalam  naskah  Rancangan Undang-Undangtentang Penghapusan Kekerasan  Seksual  yang  dipaparkan oleh  Komnas  Perempuan,  konsep kekerasan seksual didefinisikan sebagai  tindakan  yang  merendahkan, menghina, menyerang, atau melakukan  tindakan  lain  terhadap tubuh  yang  terkait  dengan  keinginan seksual seseorang, serta fungsi reproduksinya,  dengan  cara  yang paksa  dan  bertentangan  dengan kehendak individu tersebut.
Menurut Komnas Perempuan, ada 15 jenis kekerasan seksual, antara lain  perkosaan,  eksploitasi  seksual, kawin paksa, termasuk cerai gantung, perbudakan  seksual,  prostitusi  paksa, kehamilan  paksa,  sterilisasi  paksa, aborsi  paksa,  penyiksaan  seksual, hukuman  tidak  manusiawi,  dan  adat. praktik  hukuman  yang  bernuansa seksual.  Gagasan  patriarki  terungkap
Mahasiswa’, Journal of Business Management Education , 6.3 (2021), 11.
dalam gagasan bahwa kehadiran laki- laki  atau  ayah  merupakan  fenomena yang menentukan perkembangan struktur  keluarga  yang  bermanfaat. Dalam  paham  patriarki,  di  mana struktur sosial memaksa dan menekan perang,  laki-laki  menjadi  krusial untuk menjadi pendamping
perempuan.
Hal ini dimaksudkan agar laki- laki  dapat  mempertahankan  kontrol mereka untuk menerima kehormatan, penghargaan,  dan  otoritas  melalui peningkatan pandangan gender tentang  bagaimana  laki-laki dan perempuan  berbeda  dalam  cara-cara tertentu. Menurut prinsip ini,
sosiologi berpendapat bahwa patriarki dan keberadaan gender saling terkait.
Mengingat hubungan antara masyarakat  patriarki  dan  gender,
seringkali  mengarah  pada  kekerasan terhadap perempuan. 14 Dalam tinjauan literatur
mengenai pandangan terhadap kekerasan  seksual,  beberapa  tokoh, termasuk
Poerwandari, mengemukakan  perspektif  mereka.
14 R.  Elindawati,  ‘Perspektif  Feminis  Dalam Kasus  Perempuan  Sebagai  Korban  Kekerasan Seksual  Di  Perguruan  Tinggi’, Jurnal  Kajian
Menurut Poerwandari, kekerasan seksual  diartikan  sebagai  rangkaian tindakan yang mengakibatkan perlakuan  atau  gangguan  seksual, yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas pada  sentuhan  fisik,  ciuman,  atau tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh  korban.  Lebih  lanjut,  tindakan kekerasan  seksual  juga  mencakup pemaksaan  korban  untuk  menonton materi pornografi, berpartisipasi dalam lelucon seksual, serta menerima komentar yang merendahkan dan menghina, semuanya  dengan  maksud  untuk memaksa  korban  untuk  melakukan hubungan seksual tanpa persetujuannya,  baik  dengan  atau tanpa  kekerasan  fisik.  Hal  ini  juga mencakup  pemaksaan  korban  untuk terlibat  dalam  aktivitas  seksual  yang tidak  diinginkan  atau  yang  dapat menimbulkan  kerugian  atau  cedera pada korban.
Siscac dan Moningka berpendapat bahwa pelecehan seksual pada  masa  kanak-kanak  merupakan kejadian  yang  signifikan  karena
Perempuan, Gender Dan Agama , 15.2 (2021), 181.
berdampak  buruk  bagi  kehidupan korban  setelah  dewasa.  Setiap  tahun, ada  lebih  banyak  kasus  kekerasan seksual terhadap anak muda.
Sedangkan  menurut  Mboiek dan Stanko, kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan  oleh  laki-laki  terhadap perempuan  dalam  bidang  kelamin yang  dibenci  oleh  perempuan  karena membuat mereka merasa direndahkan,  namun  jika  perbuatan tersebut  ditolak  ada  kemungkinan mereka  akan menderita.  hasil  negatif lainnya. Suhanjati menyatakan bahwa tidak  hanya  dari  segi  hukum  tetapi juga  dari  segi  sosial  dan  budaya, seseorang  dianggap  sebagai  korban kekerasan  apabila  mengalami  luka fisik,  luka  atau  kekerasan  psikis, trauma  emosional,  atau  keduanya. Kerugian harta benda juga bisa terjadi selain jenis rasa sakit lainnya. 15
Semuanya bermuara  pada kekerasan  seksual,  menurut  Terry Lawson  khususnya  setiap  tindakan yang melibatkan kontak seksual yang
15 M.  A  Fu’ady,  ‘Dinamika  Psikologis
Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi.’, Jurnal Psikologi Dan
Psikologi Islam , 8.2 (2011), 191.
dipaksakan dengan orang lain, kontak  seksual  yang  dipaksakan dengan cara  yang  tidak  sesuai  atau tidak  diinginkan,  dan  kontak  seksual yang  dipaksakan  dengan  orang  lain untuk  keuntungan  uang  atau  tujuan tertentu.  Sedangkan  hurah  kekerasan seksual  dapat  berupa  pemaksaan melihat,  memperlihatkan  anatomi seksual, dan menampilkan pornografi, dapat juga berupa oral-genital, genital- genital,  genital-rektal,  hand-genital, hand-  rectal,  dan  hand-rectal.  dada. Pelecehan  seksual  Menurut  Tobach, perkosaan  adalah  jenis  kekerasan seksual  tertentu,  yaitu  penetrasi seksual tanpa persetujuan atau paksaan, yang disertai dengan kekerasan fisik. Pemerkosaan biasanya  disertai  dengan  tekanan psikologis atau fisik. 16
Pelecehan seksual sering terjadi  dan  terus-menerus,  meskipun hanya sedikit orang yang menyadarinya  atau  peka  terhadap dampaknya. Meskipun data mengungkapkan  bahwa  kekerasan seksual  memiliki  efek  yang  sangat
16 D Probosiwi, R., & Bahransyaf, ‘Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak’, Sosio Informa , 1.1 (2015), 29.
mendalam, menyakitkan, dan kadang- kadang seumur hidup pada korbannya,  sering  kali  dipandang hanya  sebagai  kejahatan  melawan demensia.  Dalam  kasus  yang  jarang terjadi,  kekerasan  seksual  bahkan dapat  menginspirasi  korban  untuk bunuh diri. Kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, dianggap sebagai pelanggaran  norma  kesusilaan,  dan negara  sendiri  mendukung  gagasan bahwa  itu  adalah  kejahatan  terhadap kesusilaan saja dalam KUHP.
Klasifikasi ini tidak hanya meremehkan beratnya  kejahatan  yang dilakukan, tetapi  juga  menumbuhkan gagasan  bahwa  kekerasan  seksual hanyalah masalah moral.
Pengalaman  perempuan  yang telah  mengalami  kekerasan  seksual menyoroti  dampak  merusak  yang dapat menghancurkan keutuhan hidup korban,  bahkan  dapat  membuat mereka merasa tak mampu
melanjutkan  hidup.  Dampak  ini kemudian berkontribusi pada meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani  secara  hukum,  melainkan
17 M. Purwanti, A., & Zalianti, ‘Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu
dicoba  diselesaikan  melalui  upaya mediasi  di  luar  proses  peradilan. Dapat  dipahami  bahwa  kekerasan seksual  benar-benar  membahayakan masa  depan  negara  dan  merupakan standar  hidup  generasi  mendatang. Salah  satu  kendala  utama  dalam upaya  korban  untuk  memperoleh haknya terhadap kebenaran, keadilan, pemulihan,  serta  pemenuhan  rasa keadilan,  dan  janji  bahwa  perbuatan tersebut  tidak  akan  terulang  kembali adalah  ciri  khas  kekerasan  seksual yang selalu dikaitkan dengan wacana moralitas. 17
Mekanisme  Pelaksanaan  Kebijakan Program Kampus merdeka Terhadap Kekerasan Seksual.
Kebijakan  (policy)  biasanya
digunakan untuk memilih dan menyoroti  keputusan  yang  paling krusial  untuk  meningkatkan  baik fungsi  organisasi  publik  maupun swasta.  Kebijakan  harus  tanpa  nuansa atau implikasi yang terkait dengan kata "politis," yang sering dianggap menyiratkan keberpihakan berdasarkan kepentingan  pribadi.  Kebijakan  suatu
Kekerasan Seksual.’, Jurnal Masalah Hukum , 47.2 (2018), 138.
ketentuan dapat diterapkan dan ditunjukkan  oleh  perilaku  yang  dapat diulang dan konsisten baik  dari pihak yang  membuat  maupun  pihak  yang menetapkannya (mereka yang menegakkan  kebijakan).  Kebijakan publik  adalah  kumpulan  keputusan (termasuk  keputusan  untuk  tidak berbuat  apa-apa)  yang  dibuat  oleh organisasi dan pejabat pemerintah yang kurang lebih berhubungan. 18 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
Nadiem Anwar Makarim, telah mengumumkan  kebijakan  "Kampus Merdeka".  Kebijakan  ini  bertujuan untuk memperkuat keterampilan keras dan  lunak  para  lulusan,  sehingga mereka  lebih  siap  dan  relevan  dengan tuntutan  zaman.  Selain  itu,  kebijakan ini  bertujuan  untuk  mempersiapkan lulusan sebagai calon pemimpin bangsa  yang  unggul  dan  berkarisma. Diharapkan  jalur  fleksibel  dalam program  pembelajaran  eksperiensial akan  memungkinkan  siswa  untuk memaksimalkan potensi mereka sesuai dengan  minat  dan keterampilan
18 Suaib,  M.  R.  (2016). Pengantar  Kebijakan Publik .
mereka.  Deskripsi  kualitatif  adalah jenis penelitian ini. 19
Salah  satu  kebijakan  Mendikbud adalah  Kampus  Merdeka.  Kampus Merdeka dibangun dengan dua gagasan utama.  Yang  pertama  adalah  gagasan belajar mandiri menyiratkan kebebasan intelektual. Nadiem
Makarim berpendapat,  akademisilah  yang  harus memulai proses pembebasan pemikiran. Pandangan seperti ini harus dipandang sebagai upaya menghentikan perubahan proses belajar mengajar di lembaga pendidikan, termasuk sekolah menengah  dan  sekolah  dasar.  Kedua, gagasan  belajar  mandiri  dilakukan melalui kampus mandiri.
Kampus  Merdeka  upaya  untuk membuang  kekangan  dan  bergerak lebih leluasa, hak belajar selama tiga semester  di luar program studi itulah yang  dimaksud  dengan  kampus mandiri. Siswa harus memiliki pilihan untuk mengambil atau tidak mengambil kursus di luar selama dua semester,  atau  setara  dengan  40 kredit, di perguruan tinggi. Selain itu,
19 Sudaryanto, S., Widayati, W., & Amalia.
selama  satu  semester,  mahasiswa dapat  memperoleh  SKS  di  program studi  lain  di  kampus.  PTN  bebas menjadi  PTN  BH  dan  BLU  (Badan Layanan  Umum)  (Satuan  Kerja) (Lembaga  Perguruan  Tinggi  Negeri Badan  Hukum).  Baik  perguruan tinggi negeri maupun swasta memiliki otonomi dalam pendidikan tinggi, dan sada  skema  untuk  akreditasi  ulang otomatis. 20
Pada Umumnya, Kekerasan
seksual  dianggap  sebagai  kekerasan berbasis  gender,  yang  didefinisikan sebagai  tindakan  yang  menyebabkan kerusakan  atau  penderitaan  pada kesejahteraan tubuh, seksual, mental, atau  psikologis  seseorang.  Menurut feminisme,  dasar  kekerasan  seksual adalah  sudut  pandang  pelakunya, yang dibentuk oleh konsepsi stereotip tentang  apa  artinya  menjadi  seorang perempuan.  Perempuan  seringkali dipandang sebagai anggota dari jenis kelamin  kedua  dan  warga  negara kelas dua, baik secara sengaja maupun tidak  sengaja.  Hal  ini  menunjukkan
20 I Simatupang, E., & Yuhertiana, ‘Merdeka Belajar Kampus Merdeka Terhadap Perubahan Paradigma Pembelajaran Pada Pendidikan Tinggi: Sebuah Tinjauan Literatur’, Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi , 2.2 (2021), 30–38.
bahwa masih ada isu ketidaksetaraan gender  yang  berkontribusi  pada konstruksi  sosiokultural  perempuan yang khas, khususnya dalam kaitannya dengan tubuh dan seksualitas mereka. Kekerasan seksual  tidak  terbatas  pada  tindakan kekerasan fisik; itu juga dapat berupa pelecehan budaya dan struktural tidak langsung terhadap perempuan sebagai akibat  dari  stereotip  gender  yang negatif. 21
Kendala dan dampak dari prlaksanaan  Kebijakan  Kampus Merdeka Terhadap Kekerasan Seksual.
Perguruan  tinggi  dan  lembaga pendidikan  lainnya  adalah  tempat  di mana siswa dapat belajar dan menemukan  minat  dan  bakat  mereka.
Kampus  berfungsi  sebagai  pusat pendidikan serta kegiatan ekstrakurikuler yang membantu mahasiswa mengembangkan
keterampilan  keras  dan  lunak  serta mendapatkan pengalaman dalam
21 A. Sumintak, & Idi, ‘Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault : Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi’,
Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains , 11.1 (2022), 55.
berbagai  kegiatan  kampus.  Kampus juga dapat berfungsi sebagai hub untuk aliansi atau gerakan yang menghasilkan perubahan kampus.
Kampus  berkembang  menjadi  tempat belajar dan juga membantu penghuninya
mengembangkan kemampuannya  dengan  menjadi  salah satu tempat melanjutkan pendidikan. 22
Karena adanya hak asasi manusia,  maka  sudah  menjadi  hal yang  biasa  bagi  mahasiswa  untuk menyuarakan  pendapatnya.  Siapa  pun dapat  mengajukan  argumen,  apakah mereka  yakin  itu  valid  atau  tidak valid.
Komentar  yang  hanya  berasal dari  pria  yang  dapat  diterima  dengan mudah  tidak  lagi  dapat  diterima;  ini sama  dengan  kecemburuan  gender, yang  mendahului  era  feminisme. sedemikian rupa sehingga publik yang lebih  luas  sekarang  menerima  dan percaya  pada  hak-hak  gender.  Di kampus,  insiden  kekerasan  seksual berlipat ganda dan meningkat, membuat banyak korban enggan untuk
22 N. A. Ayu, ‘Optimalisasi Hak Asasi Manusia Dan Hukum Gender Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di
melapor dan mengungkapkan apa yang terjadi,  mereka  khawatir tentang tekanan  dari  kampus  dan  reputasi buruk  dan  inilah  yang  mengakibatkan salah satu kendala dalam penanggulanan  kekerasan  seksual  di perguruan tinggi.
Mereka khawatir tentang tekanan dari  kampus  dan  reputasi  buruk.  Pada tahun  2020,  ada  955  kasus  kekerasan seksual  yang  dilaporkan  terjadi  di ruang  publik  dan  privat,  menurut Komnas  Perempuan.  Banyak  dari mereka berasal dari lembaga pendidikan, sehingga semakin mempersulit korban mendapatkan keadilan  karena  dinamika  kekuasaan yang  muncul dalam kasus-kasus kekerasan seksual. 23
Dampak  kekerasan  seksual  baik anak-anak  maupun  orang  dewasa sering mengalami efek traumatis akibat kekerasan  seksual.  Namun,  karena pengecualian kejadian kekerasan seksual yang dilaporkan, kasus kekerasan  seksual  seringkali  tidak dilaporkan. Terutama lebih sulit ketika
Lingkungan Perguruan Tinggi’, Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam , 4.2 (2022), 126.
23 Ayu.
kekerasan seksual  terhadap  anak-anak terlibat  karena  korban  muda  tidak mengakui diri mereka sebagai korban. Karena  mereka  sulit  mempercayai orang lain, korban cenderung
menyembunyikan  pengalaman  mereka dengan  kekerasan  seksual.  Anak-anak juga cenderung enggan untuk melaporkan kekerasan  seksual karena mereka  takut  hal  itu  akan  berakibat lebih buruk, mereka merasa malu untuk membicarakan kejadian tersebut, mereka percaya bahwa kejadian tersebut  adalah  akibat  kesalahan mereka  sendiri,  dan  mereka  percaya bahwa  kejadian  tersebut  membuat mereka terlihat buruk. 24 Kekerasan seksual bisa
menyebabkan masalah kesehatan mental  pada  korban.  Ini  bisa  berupa gangguan emosi, perubahan perilaku, atau  kesulitan  berpikir.  Gangguan emosi  bisa  membuat  korban  merasa sedih  atau  marah  terus-menerus. Perilaku mereka mungkin juga berubah  menjadi  negatif,  seperti menjadi  malas.  Gangguan  kognitif bisa  membuat  korban  kesulitan berkonsentrasi atau memproses
24 Noviana, ‘Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya’, Sosio Informa , 1.1 (2015), 13.
informasi dengan baik. Mereka sering melamun dan memiliki pikiran kosong  atau  perilaku  serupa  lainnya.
Populasi umum tidak mempertimbangkan bagaimana
tindakan  kekerasan  mempengaruhi orang secara psikologis.
Ketika jiwa korban terkena dampaknya,  cara  pandang  mereka berangsur-  angsur  bergeser  dan berdampak pada berbagai hal. Dimulai  dari  cara  pandang  terhadap sesuatu,  kestabilan  emosi  rentan terhadap kerentanan,  bahkan depresi. Dampak  psikologis  tersebut  adalah salah  satu  manifestasi  dari  gangguan stres  pascatrauma,  di  mana  trauma tersebut memiliki efek yang signifikan  pada  individu,  khususnya menimbulkan rasa takut dan kecemasan  yang  berlebihan  sebagai hasil  dari  kilas  balik  otak  terhadap pengalaman kekerasan masa lalu. Saat menghadapi situasi yang mirip dengan kekerasan yang mereka alami sebelumnya,  beberapa  individu  yang mengalami trauma cenderung merasa khawatir, gelisah, dan bahkan ketakutan.  Karena  ini  merupakan
salah  satu  dampak  psikologis  yang timbul dari kekerasan seksual, hal ini sulit untuk dihindari. 25
Kerugian  psikologis  merupakan efek  samping  yang  paling  sering dialami oleh korban kekerasan seksual.  Perempuan  dan  perempuan korban  kekerasan  seksual  laki-laki ditemukan  menderita  efek  psikologis jangka panjang dari trauma pelecehan seksual  masa  kanak-kanak.  Segera setelah  serangan  seksual,  korban mungkin mengalami gejala psikologis jangka  pendek  seperti  keputusasaan, lekas  marah,  ketidakstabilan  emosi, kelegaan,  dan  kesepian.  Dampak psikologis jangka panjang antara lain masalah  disfungsi  seksual, gangguan seksual,  depresi  berat,  kecemasan yang  tidak  terkendali,  ketakutan, ketidakharmonisan  yang  berlebihan, agresi,  dan  perilaku  antisosial,  serta melakukan kekerasan seksual sebagai pembalasan  dan  memiliki  pikiran untuk bunuh diri. 26

## C. KESIMPULAN
25 Z. D. Anindya, A., Dewi, Y. I. S., & Oentari,
‘Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan  Kekerasan  Seksual  Terhadap
Perempuan’, Terapan  Informatik  Nusantara , 1.23 (2020), 137.
Kebijakan publik dalam bidang pendidikan dapat digambarkan sebagai keputusan  yang  diambil  bersama  oleh pemerintah  dan  pihak  luar  dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi  terselenggaranya  atau tidaknya  pendidikan  bagi  seluruh penduduk.  Kebijakan  tidak  selalu bersumber  dari  pertimbangan  akal manusia, sekalipun jelas bahwa manusia lebih menonjol dalam pengambilan  keputusan  kebijakan, karena perhatian terhadap keahlian dari variabel emosional dan irasional dalam pengambilan keputusan.
Kebijakan Kampus merdeka di bawah  kepemimpinan  Nadiem  Anwar Karim,  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  menjadi  ujung  tombak program anyar ini. Merupakan kebijakan pembelajaran yang dirobohkan untuk memberikan otonomi lebih  kepada  perguruan  tinggi  dengan maksud mengubah paradigma pendidikan  menjadi  lebih  otonom dengan  budaya  belajar  yang  lebih inovatif,  tidak  restriktif,  dan  sejalan dengan tuntutan masing-masing
26 R Rini, ‘Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan Dukungan Sosial’, Jurnal Sosial Dan Humaniora , 4.3 (2020), 1.
perguruan  tinggi.  .  Kekerasan  seksual dalam  ranah  pendidikan  merupakan salah  satu  kebijakan  kementerian dalam kebijakan  kampus mandiri, dan Permendikbud  Nomor  3  Tahun  2020 tentang  Standar  Nasional  Perguruan Tinggi  menjadi landasan  hukum perubahan kebijakan tersebut.
Adapun  kendala  dari  kampus merdeka  dari  kekerasan  seksual  ialah hak Asasi Manusia telah membiasakan mahasiswa  untuk  mengekspresikan pikiran  mereka  secara  bebas.  Apakah menurut  mereka  argumen  mereka masuk  akal  atau  tidak,  semua  orang dapat membuatnya. Kecemburuan gender yang melahirkan era feminisme sama  dengan  pesan  yang  hanya  bisa datang  dari  laki-laki  yang  mudah dipahami.  Sedemikian  rupa  sehingga kesetaraan  gender  sekarang  diterima dan diyakini oleh khalayak yang lebih luas.  Kendala  yang  lain  dalam penanggulanan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi ialah sering kali  kampus  lebih  memetingkan  citra kampus  dari  pada  kasus  kekerasan seksual,  sangat  banyak  pihak  kampus mengintimidasi korban kekerasan seksual agar tidak membongkar kasusnya  ke  khalayak  media  karena
ditakutkan dapat merusak citra kampus.
Dampak  akibat  kekerasan  yang mereka  lihat,  korban  kekerasan seksual  bisa  mengalami  gangguan psikologis.  Gangguan emosional, gangguan  perilaku,  atau  gangguan kognitif adalah kemungkinan manifestasi dari kondisi ini. Gangguan  emosi  yang  dimaksud berdampak  buruk  pada  suasana  hati dan  merupakan  emosi  yang  goyah. Perilaku  korban  kemudian  dapat berkembang menjadi kebiasaan negatif tambahan,  termasuk  kelesuan ekstrim,  yang  merupakan  tanda masalah  perilaku.  Gangguan  stres pasca-trauma  adalah  hasil  dari  efek psikologis.  Ketika  trauma  cukup parah  untuk  berdampak  pada  orang tersebut,  hal  itu  terutama  dapat menyebabkan  kecemasan  dan  teror yang  berlebihan  karena  otak  secara tidak  sengaja  mengingat  peristiwa kekerasan  di  masa  lalu.  Beberapa orang  yang  mengalami  trauma  akan mengalami kekhawatiran, kecemasan, dan bahkan mungkin ketakutan ketika menghadapi kejadian yang menyerupai  sifat  kekerasan  mereka. Tidak mungkin dihentikan karena ini
adalah  salah  satu  dampak  psikologis dari kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA
Alawi,  D.,  Sumpena,  A.,  Supiana,  S.,  &
Zaqiah, Q. Y, ‘Implementasi Kurikulum Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka Pasca  Pandemi  Covid-19’, Jurnal  Ilmu Pendidikan , 4.4 (2022), 5863
Aminuddin  Bakry,  ‘Kebijakan  Publik
Sebagai  Kebijakan  Publik’, Jurnal MEDTEK , 2 (2010), 78
Anindya, A., Dewi, Y. I. S., & Oentari, Z. D.,
‘Dampak  Psikologis  Dan  Upaya Penanggulangan  Kekerasan  Seksual
Terhadap
Perempuan’, Terapan Informatik Nusantara , 1.23 (2020), 137 Ayu,  N.  A.,  ‘Optimalisasi  Hak  Asasi
Manusia  Dan  Hukum  Gender  Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan  Dan  Teknologi  Republik Indonesia  Nomor  30  Tahun  2021 Tentang  Pencegahan  Dan  Penanganan Kekerasan  Seksual  Di  Lingkungan Perguruan  Tinggi’, Jurnal  Kajian
Hukum Dan Studi Islam , 4.2 (2022), 126
Darajatun,  R.  M.,  &  Ramdhany,  M,
‘Pengaruh  Implementasi  Kebijakan
Kampus Merdeka Terhadap Minat Dan Keterlibatan  Mahasiswa’, Journal  of Business  Management  Education ,  6.3
(2021), 11
Elindawati,  R.,  ‘Perspektif  Feminis  Dalam
Kasus  Perempuan  Sebagai  Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi’, Jurnal  Kajian  Perempuan, Gender Dan Agama , 15.2 (2021), 181 Fu’ady,  M.  A,  ‘Dinamika  Psikologis Kekerasan  Seksual:  Sebuah  Studi Fenomenologi.’, Jurnal  Psikologi  Dan
Psikologi Islam , 8.2 (2011), 191 Industri, R, ‘KONSEP KAMPUS

## MERDEKA BELAJAR DI ERA
REVOLUSI INDUSTRI 4.0 ARTIKEL
HISTORY’, Journal of Islamic
Education , 1.1 (2020), 141
Irwan I, Ichsan, F. N, and Gistituati, ‘Analisis
Kebijakan
Pendidikan
Terkait
Implementasi Pembelajaran Pada Masa
Darurat  Covid  19’, Jurnal  Manajemen Pendidikan , 9.2 (2021), 89 <https://doi.org/10.33751/jmp.v9i2.423
8>
Kusnandar,  ‘Analisis  Kebijakan  Publik’,
Analis Kebijakan Publik , 2001, 165 Noviana,  ‘Kekerasan  Seksual  Terhadap
Anak:  Dampak  Dan  Penanganannya’,
Sosio Informa , 1.1 (2015), 13
Probosiwi,  R.,  &  Bahransyaf,  D,  ‘Pedofilia Dan  Kekerasan  Seksual:  Masalah  Dan Perlindungan  Terhadap  Anak’, Sosio Informa , 1.1 (2015), 29
Purwanti,  A.,  &  Zalianti,  M.,  ‘Strategi
Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu  Kekerasan  Seksual.’, Jurnal
Masalah Hukum , 47.2 (2018), 138
Rini, R, ‘Dampak Psikologis Jangka Panjang
Kekerasan  Seksual  Anak  (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan  Dukungan  Sosial’, Jurnal  Sosial
Dan Humaniora , 4.3 (2020), 1
Simatupang, E., & Yuhertiana, I, ‘Merdeka
Belajar Kampus Merdeka Terhadap Perubahan Paradigma Pembelajaran Pada Pendidikan Tinggi: Sebuah Tinjauan Literatur’, Jurnal Bisnis,
Manajemen, Dan Ekonomi , 2.2 (2021),
30–38
Solichin, ‘Imlementasi Kebijakan
Pendidikan Dan Peran Birokrasi’,
Jurnal Studi Islam , 6.2 (2015), 148
Sudaryanto, S., Widayati, W., & Amalia, R.,
‘Konsep Merdeka Belajar- Kampus
Merdeka Dan Aplikasinya Dalam Pendidikan Bahasa (Dan Sastra)
Indonesia’, Jurnal Bahasa , 9.2 (2020),
79–93
Sumintak, & Idi, A., ‘Analisis Relasi Kuasa
Michel Foucault : Studi Kasus
Fenomena Kekerasan Seksual Di
Perguruan Tinggi’, Jurnal
Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan
Sains , 11.1 (2022), 55