## Resesi Ekonomi di Indonesia dalam Kajian Fiskal Islam

## Lira Zohara
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang E-mail: lira.zohara@walisongo.ac.id
Article History: Received: 11 Juli 2024 Revised: 26 Juli 2024 Accepted: 28 Juli 2024 Abstract:  Kebijakan  ekonomi  merupakan  kebijakan yang  diambil  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  untuk memacu  kegiatan  perekonomian  masyarakat  dengan dua sasaran yaitu kebijakan untuk jangka pendek dan panjang.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan library  research  merupakan  serangkaian  kegiatan yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data pustaka,  membaca  dan  mencatat  serta  mengolah bahan  penelitian.  Tahun  1997  merupakan  tahun dimulainya  reformasi  ekonomi  Indonesia  setelah adanya  dampak  dari  krisis  Bath  di  Thailand, Indonesia  mengalami  kondisi  yang  hampir  sama bahkan  lebih  buruk.  Besarnya  aliran  modal  asing mendadak  keluar  dengan  jumlah  yang  sangat  besar menyababkan perekonomian Indonesia pada merosot cepat. Tahun 2022 yang lebih fokus pada percepatan social  ekonomi  melalui  kebijakan  fiskal  ekspansif serta  penguatan  APBN  setelah  pandemic  Covid-19 dan  kondisi  perekonomian  global  mengalami  inflasi disebabkan oleh konflik geopolitik Rusia dan Ukraina memicu  lonjakan  harga  komoditas  dunia  dan  harga minyak  secara  signifikan.  Resesi  yang  terjadi  pada masa Rasullluah  terjadi pada saat anggaran negara Isam  mengalami  defisit  yaitu  ketika  jatuhnya  kota Mekah sehingga utang negara dibayar setelah perang Hunain  berakhir.  Belajar  dari  Kaidah  dan  prinsip belanja  negara  Islam  dapat  diterapkan  oleh  negara Indonesia untuk membenahi anggaran dan kebijakan fiskal yang digunakan agar dapat tercapai maslahah dan kesejahteraan bersama.

## Keywords: Resesi, Kebijakan
Fiskal, Ekonomi

## PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi mutlak diperlukan oleh suatu Negara dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup melalui mengembangkan seluruh sektor dalam Negara.  Pembanguanan merupakan proses multidimensional yang melibatkan perubahan dalam  struktural  sosial,  sikap  mental  dan  lembaga-lembaga  nasional  termasuk  akselerasi  dari pertumbuhan  ekonomi,  pengangguran,  ketimpangan  pendapatan  dan  pemberantasan  kemiskinan (Todaro, 1997).
Dalam upaya mengatasi pengangguran, pemberantasan kemiskinan, inflasi dan pencapaian kesempatan  kerja  penuh (full  employment) perlu  adanya  rumusan  kebijakan  ekonomi  untuk
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
mencapai  sasaran  tersebut.  Kebijakan  ekonomi  merupakan  kebijakan  yang  diambil  oleh pemerintah dengan tujuan untuk memacu kegiatan perekonomian masyarakat dengan dua sasaran yaitu kebijakan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Dua sasaran ini antara lain (i) sasaran jangka  pendek  yaitu:  mengatasi  inflasi,  mengatasi  pengangguran,  mengukuhkan  neraca pembayaran (ii) jangka panjang yaitu: mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi, mengatasi  masalah  kemiskinan.  Bauran  kebijakan  ini  melalui  kebijakan  moneter  dan  kebijakan fiskal.
Kebijakan  moneter  disebut  juga  dengan  kebijakan  otoritas  bank  sentral  yang pengendaliannya  melalui  jumlah  uang  yang  beredar  dan  suku  bunga  untuk  mencapai  stabilitas ekonomi yang diharapkan. Dengan adanya perencanaan kebijakan moneter yang baik tidak hanya mempengaruhi  perekonomian baik dalam negeri namun akan mempengaruhi perekonomuan luar negeri,  dengan  kata  lain  kebijakan  moneter  akan  mempengaruhi  transaksi  perdagangan Internasional sehingga terjadi aliran dana dari luar masuk ke Indonesia.
Kebijakan  fiskal  merupakan  kebijakan  yang  menyesuaikan  anggaran  belanja  Negara (APBN)  untuk  memperbaiki  kondisi  perekonomian  melalui  interaksi  pengeluaran  pemerintah dengan kenaikan pajak yang pada akhirnya akan mempengaruhi harga, permintaan barang dan jasa (Zohara,  2022).  Kebijakan  fiskal  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  perekonomian Indonesia hal ini dikarenakan kebijakan ini lebih diarahkan pada percapatan pemulihan ekonomi dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dan berkelanjutan. Dalam kebijakan fiskal akan menyeimbangkan sisi pendapatan dan pengeluaran, dimana sisi pendapatan akan  mengoptimalkan  penerimaan  Negara  dari  sektor  penerimaan  pajak  dan  sisi  pengeluaran pemerintah harus mengupayakan kualitas belanja Negara dengan catatan melihat prioritas kondisi perekonomian.
Kendali  kebijakan  fiskal  di  Indonesia  dipegang  oleh  Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) merupakan unit yang berperan sebagai perumus kebijakan  fiskal  dan  sector  keuangan  meluputi  ekonomi  makro,  pendapatan  Negara,  belanja Negara, sektor keuangan dan kerja sama internasional.
Dalam sejarah berdirinya BKF tidak lepas dari penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN pada orde baru yaitu Repelita I tahun 1969/1970. Untuk mendukung perkembangan perekonomian yang  semakin  pesat  maka  pada  tahun  1985  dibentuk  unit  organisasi  untuk  penyusunan  Nota Keuangan  dan  RAPBN  yaitu  PPA-APBN  yaitu  Pusat  Penyusunan  dan  Analisa  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bertanggung jawab adalah Menteri Keuangan.

## LANDASAN TEORI
1. Siklus Krisis Ekonomi Dunia melalui Pendekatan Hyman Minsky (1991 -1992) Meneliti pola krisis dan mempolakan krisis adalah penelitian yang sangat sulit karena gejala dan penyebab dari krisis ekonomi sangat beragam, selain itu dipengaruhi juga oleh kondisi  dan  karakteristik  dari  negara  yang  berbeda-beda.  Salah  satu  peneliti  yang mempolakan krisis ekonomi adalah Hyman Minsky mengembangkan teori The Ingredients of a Financial Market Crisis yang membagi krisis keuangan menjadi 4 pola, antara lain:
a. Goncangan Awal
Goncangan  awal  dapat  terjadi  melalui  (i)  inovasi  teknologi  (munculnya tekhnologi  baru  seperti  bahan  baku  baru,  produ-produk  dan  jasa  baru),  (ii)  inovasi pasar  keuangan  (strategi  investasi  baru),  (iii)  deregulasi  pasar  keuangan (berkurangnya hambatan di pasar uang), (iv) kondisi politik (perang).
b. Mekanisme tanggapan positif
Pasar  keuangan memiliki kerentanan  terhadap  ekspektasi dan  sentimen pasar sehingga perlu waspada dan kehati-hatian dalam mengolah goncangan yang terjadi di pasar karena akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap perekonomian.
Gambar 1. Mekanisme Terjadinya Krisis Ekonomi
c. Sumber pembiayaan
Untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  perlu  adanya  kebijakan  moneter longgar melalui peningkatan jumlah uang yang beredar, peningkatan investasi asing dan restukturisasi portofolio
d. Goncangan negatif
Kondisi  jangka  panjang  perlu  diwaspadai  seperti  kenaikan  harga  aset  yang akhirnya membentuk gelembung harga aset tanpa dapat diperkirakan.

## 2. Kebijakan Fiskal
Kebijakan  fiskal  menurut  Sadono  Sukirno  merupakan  kebijakan  ekonomi  yang dilaksanakan pemerintah untuk perekonomian yang lebih baik melalui jalur penerimaan dan pengeluaran  pemerintah.  Instrumen  pokok  dalam  kebijakan  fiskal  yaitu  perpajakan  dan pengeluaran pemerintah. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah dalam upaya meningkatkan ekonomi. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai administrasi  pemerintahan,  gaji  pegawai  pemerintahan,  membiayai  sistem  pendidikan, fasilitas kesehatan rakyat dan untuk membiayai kegiatan Pembangunan (Sadono, 2005).
Tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk menstabilkan harga, meningkatkan output agar  kesempatan  kerja  meningkat  dan  memacu  pertumbuhan  ekonomi.  Pengeluaran pemerintah  memiliki  peran  yang  sangat  penting  yaitu  digunakan  sebagai  percepatan ekonomi  yang  mampu  membuka  banyak  peluang  kerja  maupun  peluang  usaha  dalam perekonomian.  Realisasi  dari  pengeluaran  pemerintah  memberikan  dampak  bagi pemerintah  pusat  maupun  daerah  karena  anggaran  negara  dibagi  menjadi  2  yaitu  APBD (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah)  serta  APBN  (Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara) (Bawinti, 2018).
Kebijakan fiskal dibagi menjadi 2 yaitu kebijakan fiskal sebagai penstabil otomatik dan  kebijakan  fiskal  diskresional,  berikut  adalah  penjelasan  serta  instrumen-instrumen
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
dalam masing-masing kebijakan fiscal (Zohara, 2022):
a. Kebijakan Fiskal sebagai Penstabil otomatik
Dalam kebijakan fiskal ini menggunakan pajak, kebijakan harga minimum dan sistem  asuransi  pengangguran  sebagai  pendongkrak  perekonomian,  berikut penjelasannya:
1) Pajak progresif dan pajak proporsional
Pajak  progresif  adalah  pajak  pendapatan  individu  yang  pungutan
dilaksanakan  dengan  tarif  tertentu  sesuai  dengan  nilai  objek  pajak.  Pajak progresif antara lain seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak penghasilan (PPh).
2) Kebijakan harga minimum
Kebijakan ini merupakan sistem pengendalian harga dengan tujuan untuk menstabilkan  pendapatan  para  petani.  Agar  petani  memperoleh  pendapatan yang tinggi meskipun dalam kondisi tidak panen.
3) Asuransi Pengangguran
Maksud dari asuransi pengangguran disini ialah jaminan sosial yang telah digunakan oleh beberapa negara maju. Sistem kerjanya sebagai berikut:
a) Tenaga kerja harus membayar asuransi sebagai jaminan pada saat sedang bekerja  kemudian  dana  tersebut  akan  digunakan  apabila  pekerja  dalam kondisi menganggur.
b) Menerima  bantuan  pendapatan  dari  pemerintah  kepada  warga  negara yang menganggur.
b. Kebijakan Fiskal Diskresioner
Kebijakan  ini  digunakan  untuk  mengatasi  masalah  pengangguran  dan  inflasi yang  terjadi  dalam  perekonomian.  Instrumen  dalam  kebijakan  fiskal  diskresioner adalah:
1) Pengeluaran Pemerintah Dalam  pandangan  Keynes  atau  pandangan  Klasik  menyebutkan  bahwa tugas  pemerintah  dalam  perekonomian  adalah  sebagai  penyedia  infrastruktur dan mendukung perekonomian.
2) Pengurangan Pajak Perseorangan dan Perusahaan
Dengan  adanya  pengurangan  pajak  perseorangan  dan  perusahaan  akan mengurangi  pendapatan  pemerintah  sehingga  akan  terjadi  defisit  anggaran belanja pemerintah. Tujuan dengan adanya pengurangan pajak ini adalah untuk menstimulasi perekonomian dalam jangka panjang. Karena akan mempengaruhi  banyaknya  investasi  yang  masuk  ke  negara  dari  adanya pengurangan pajak tersebut.
3. Kebijakan Fiskal dalam Islam
Kebijakan  fiskal  dalam  Islam  bukan  lah  semata-mata  sebagai  kebutuhan  untuk memperbaiki  ekonomi  maupun  peningkatan  kesejahteraan  masyarakatnya,  namun kebijakan fiskal lebih pada penciptaan distribusi ekonomi yang adil. Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah Islam. Pemerintah memerlukan dana untuk menjalankan roda perekonomian,  seperti  pada  masa  ekonomi  modern  kegiatan  perekonomian  Islam  juga memerlukan dana untuk pengeluaran pemerintah (infrastruktur) dan kesejahteraan seluruh warganya  9  (Rahmawati,  2019).  Berikut  adalah  sumber  penerimaan  negara  pada  masa Rasulluah SAW dan masa Khulafaur Rasyidin:
Tabel 1. Sumber Penerimaan Negara pada Masa Rasulluah dan Khulafaur Rasyidin
Dari Kaum Muslim Dari Kaum Non Muslim Umum 1. Zakat 2. Zakat Fitrah
3. Ushr (5-10%)
4. Ushr (2.5%)
5. Wakaf
6. Amwai Fadhla
7. Nawaib
8. Shadaqah yang lain
9. Khumus
1. Jizyah 2. Kharaj 3. Ushr (5%) 1. Ghanimah 2. Fay
3. Uang Tebusan
4. Pinjaman dari kaum muslim atau non muslim
5. Hadiah dari pemimpin negara lain
Berikut adalah penjelasan dari sumber penerimaan negara (Rahmawati, 2019):
a. Zakat
Zakat  merupakan  sumper  penerimaan  inti  dalam  perekonomian  Islam  dan memiliki  hukum  yang  wajib  bagi  umat  Islam.  Zakat  didistribusikan  kepada  para mustahik zakat dan tidak boleh mengambil keuntungan dari kegiatan pendistribusian zakat.
b. Waqaf
Waqaf  menurut  hukum  Islam  diartikan  sebagai  menahan  harta  yang  akan diambil manfaatnya, sehingga barang yang waqafkan tidak boleh dihabiskan. Tanah sebagai  objek  waqaf  memainkan  peran  yang  besar  dalam  masyarakat  di  masa Rasulluah SAW. Selain tanah terdapat benda bergerak yang dapat diwaqafkan. Dalam Mazhab Maliki membuka kesempatan untuk memberikan waqaf dalam bentuk uang tunai (MUI 1984).
c. Nawa’ib
Nawa’ib merupakan  pajak  umum  yang  dibebankan  kepada  warga  negara sebagai  dana  darurat  untuk  menanggung  kesejahteraan  bersama.  Pajak  ini dikhususkan  kepada  kaum  muslim  yang  kaya  untuk  menutup  pengeluaran  negara apabila terjadi perang dan hal lain yang tidak diharapkan. Dasar hukum dari Nawa’ib adalah Q.S Ar-Ruum (30):38.
d. Jizyah
Jizyah adalah pajak yang diperuntukkan kepada masyarakat non muslim pada masa  Rasulluah  SAW  sebagai  kompensasi  atas  fasilitas  sosial-ekonomi,  layanan kesejahteran  dan  jaminan  keamanan  yang  diterima  oleh  masyarakat  non  muslim selama  berada  dinegara  Islam.  Besarnya jizyah pada  masa  Rasulluah  SAW  adalah 1dinar pertahun bagi orang dewasa yang mampu membayar. Pada masa pemerintahan Umar  nilai Jizah 48dirham  untuk  orang  kaya  yang  berpenghasilan  tinggi  dan  24 dirham untuk yang berpenghasilan menengah dan 12 dirham untuk orang miskin yang bekerja.
e. Kharaj dan Ushur
Kharaj adalah pajak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat non muslim di wilayah negara muslim namun tanah tersebut hanya dapat digunakan tanpa dimiliki oleh  pemilik  tanah  (lahan  milik  negara  muslim).  Penentuan  besar  Kharaj  sesuai dengan karakteristik tanah, jenis tanaman dan irigasi. Ushur merupakan pajak tanah yang diberikan kepada pemilik tanah yang telah masuk Islam namun tanah tersebut menjadi milik mereka bukan milik negara.
f. Khums
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Khums merupakan seperlima dana dari rampasan perang. Pada masa Rasulluah Khums masuk  dalam  katagori  pajak  proporsional,  karena  mengambil  prosentase tertentu dari perolehan rampasan perang tentara Islam sebagai ghanimah.
g. Ushr (Pajak Perdagangan) Ushr disebut juga sebagai pajak perdagangan, merupakan pajak yang dikenakan untuk  barang-barang  yang  masuk  ke  negara  Islam  atau  berasal  dari  dalam  negara. Bentuk dari pajak ini seperti bea impor yang dibayarkan setahun sekali oleh pedagang yang barangnya memiliki nilai mencapai 200 dirham. Pajak  ini dimulai pada  masa Khalifah yang memimpin negara Islam, dan tempat pemungutannya berada pada pos perbatasan negara Islam.
h. Kaffarah
Kaffarah merupakan  pendapatan  negara  yang  berasal  dari  denda  yang  akan diberikan kepada suami istri apabila melakukan hubungan badan di siang hari pada bulan Ramadhan (puasa).
i. Pinjaman atau utang
Pinjaman atau uang baik dalm negeri maupun luar negeri dalam Islam sifatnya adalah  hanya  sebagai  penerimaan  sekunder.  Hal  ini  karena  dalam  Islam  tidak menyukai adanya riba atau bunga. Dalam Islam tidak melarang untuk kegiatan utang piutang,  asalkan  kegiatan  ini  tidak  membebani  pemberi  utang  dan  sifatnya  hanya membantu.
j. Amwal Fadla
Amwal Fadla merupakan harta benda kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang warga muslim yang meninggalkan negerinya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan library  research (penelitian  kepustakaan), merupakan  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dapat dikatakan bahwa library research merupakan  penelitian  yang  memanfaatkan  sumber  perpustakaan  untuk  memperoleh  data penelitiannya (Azwar, 2021).
1. Data dan Sumber Data
Studi  dokumentasi  merupakan  tekhnik  pengumpulan  data  secara  tidak  langsung melalui  dokumen  pendukung.  Dokumen  tersebut  dapat  meliputi  buku  harian,  catatan khusus pekerjaan dan dokumen lainnya.
2. Tekhnik Pengumpulan Data
Penggumpulan  data  melalui  identifikasi  wacana  dari  buku,  makalah  atau  artikel, majalah, web (internet) dan jurnal, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peranan Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi
Menurut  NBER (National  Bureaus  of  Economic  Research) resesi  ekonomi merupakan  menurunnya  aktivitas  ekonomi  secara  signifikan  di  seluruh  sektor perekonomian  yang  dapat  dilihat  dalam  PDB  Riil,  Pendapatan  Riil,  dan  lapangan  kerja. Resesi  ekonomi  secara  sederhada  dapat  diartikan  kondisi  memburuknya  perekonomian suatu  negara  yang  dilihat  dari  nilai  PDB  yang  negative  (Rianda,  2023).  Resesi  ekonomi
menimbulkan  efek  domino  yang  cukup  luas  dalam  perekonomian,  tidak  hanya  pada kenaikan harga saja dan perlambatan ekonomi namun akan mempengaruhi iklim investasi, nilai mata uang yang melemah dan meningkatnya pengangguran.
a. Kebijakan Fiskal pada saat Krisis Ekonomi (tahun 1998)
Kondisi  perekonomian  Indonesia  pada  saat  sebelum  krisis  yaitu  awal  tahun 1997  menunjukkan  pertumbuhan ekonomi yang mengesankan dengan  rata-rata  7% per tahun,  selain  itu  laju  inflasi juga rendah. Namun pada  pertengahan  tahun 1997 terjadi gejolak nilai tukar yang menyebabkan merosotnya perekonomian pada waktu itu. Kondisi ini diyakini karena adanya dampak dari besarnya aliran modal asing, dan lemahnya  sector  keuangan  (Joseph.  et  al,  2003).  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  table berikut:
Tabel 2. Indikator Perekonomian Indonesia Indikator 1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 PDB (% Pertumbuhan) 8.9 7.2 7.3 7.5 8.2 8.0 6.1 Total investasi (%) 6.9 5.3 6.0 13.8 14.0 14.8 5.4 Total konsumsi (%) 7.3 3.3 10.1 7.1 11.1 8.5 6.3 Inflasi (%) 9.9 5.0 10.2 9.6 9.0 6.6 5.1 Harga traded Goods (&) 9.6 5.2 9.2 9.5 9.5 5.5 5.0 Harga non traded goods (%) 10.7 4.8 12.1 9.8 8.1 8.8 5.4 M2 (%) 17.0 20.2 22.0 20.2 27.6 29.6 25.4 NFA (%) 46.5 29.7 -3.1 -14.9 29.1 55.2 46.3 Kredit (%) 16.3 8.9 21.7 25.1 24.0 23.7 24.8 Suku bunga deposit 3 bln (%) 23.3 20.4 14.5 12.6 17.2 17.0 15.9 Transaksi berjalan (% thd PDB) -3.4 -2.2 -1.6 -1.7 -3.4 -3.4 -3.5 Dbt service (%) 28.8 34.9 31.3 32.6 30.3 35.9 36.0 Hutang LN swasta ($ miliar) 16.6 20.1 28.1 37.9 48.2 54.9 65.0
Tahun 1997 merupakan tahun dimulainya reformasi ekonomi Indonesia namun setelah  adanya  dampak  dari  krisis  Bath  di  Thailand,  Indonesia  mengalami  kondisi yang hampir sama bahkan lebih buruk dari kondisi Thailand. Besarnya aliran modal asing  yang  mendadak  keluar  dengan  jumlah  yang  sangat  besar  menyababkan perekonomian  Indonesia  pada  saat  itu  dengan  cepat  merosot.  Banyak  permasalah yang terjadi antara lain inflasi yang melambung tinggi dan nilai tukar yang melemah. Selain  itu  kondisi  politik  Indonesia  dan  terkikisnya  kepercayaan  rakyat  terhadap kepemimpinan  Presiden  Soeharto  pada  saat  itu  menambah  berat  berat  masalah perekonomian pada saat itu.
Tindak lanjut dari krisis ini membuat Indonesia memutuskan untuk mengajukan pinjaman  kepada  International  Monetary  Fund  (IMF)  pada  Oktober  1997  dengan beberapa  persyaratan  dari  IMF  antara  lain  penghapusan  monopoli  cengkeh  dan penghapusan segala bentuk subsidi terhadap industri yang tidak layak secara ekonomi (proyek  mobil  timor  dan  pesawat  terbang).  Reformasi  ekonomi  dilakukan  besar- besaran  sebagai  upaya  pemulihan  ekonomi  dan  pemulihan  kepercaayn  rakyat  dan pasar  terhadap  pemerintah.  Pada  Mei  1998  Presiden  Soeharto  Mundur  sebagai Presiden  digantikan  oleh  Habibie  dengan  membentuk  kabinet  pemerintahan reformasi. Pada pemerintahan Habibie banyak terjadi kerusuhan dimana-mana yang merupakan imbas dari masalah Soeharto yang belum terselesaikan, selain itu Korupsi, Kolusi  dan  Nepotisme  (KKN)  semakin  bertambah  banyak  dan  pada  pemerintahan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Habibie Indonesia kehilangan Timor-timor sehingga kabinet ini lebih dikenal dengan kabinet transisi ( Ika & Zulkifli, 2020) .
Pinjaman  IMF  berakhir  pada  10  Desember  2003  pada  saat  pemerintahan Presiden Megawati hal  ini ditandai dengan ditandatanganinya LOI  terakhir  dengan IMF.  Berakhirnya  pinjaman  IMF  membuat  pemerintah  harus  mempersiapkan program  Paket  kebijakan  Ekonomi Pra  dan  Pasca IMF  yang  dikenal dengan White Paper melalui Instruksi Presiden No.5 tahun 2003, yang bertujuan untuk menurunkan laju inflasi dan sasaran keuangan yang sehat dan berkelanjutan sehingga kebijakan fiskal diarahkan untuk mencapai sasaran sebagai berikut:
1) Menurunkan  secara  bertahap  defisit  anggaran  pada  tahun  2005  –  2006  agar mencapai keseimbangan.
2) Menurunkan  utang  pemerintah  terhadap  PDB  hingga  mencapai  posisi  yang aman
3) Reformasi dan modernisasi sistem perpajakan nasional untuk mengembangkan sumber penerimaan negara yang handal
4) Peningkatan efisiensi belanja negara
5) Mengembangkan sistem pengelolaan utang pemerintah yang efektif Perencanaan  ini  masuk  kedalam  matriks  Nota  Keuangan  RAPBN  2004  dan untuk  kebijakan  moneter  yang  merupakan  wewenang  Bank  Indonesia  meliputi pengendalian inflasi, menjaga nilai tukar dan cadangan devisa yang cukup.
b. Kebijakan Fiskal pada saat Krisis Global tahun 2008
Krisis global dimulai dari krisis yang dialami oleh Amerika Serikat tahun 2007 yang kemudian menimbulkan efek domino bagi seluruh dunia. Negara berkembang tidak luput dari dampak krisis global tersebut pada tahun 2008 terutama pada triwulan ke  tiga  tahun  tersebut.  Amerika  Serikat  mengalami  perlambatan  perekonomian dikarenakan  dampak  krisis  kredit  macet  yang  meluas.  Amerika  mengalami  defisit keuangan  yang  panjang  sebagai  imbas  adanya  krisis  kredit  bermutu  rendah  atau subprime  mortgage .  Hal  ini  ditandai  dengan  banyaknya  perusahaan  keuangan berskala  internasional  bangkrut  salah  satunya  adalah  Lehman  Brother  yang  sudah memiliki reputasi yang tidak diragukan lagi. Kondisi semakin bertambah memburuk dengan turunnya harga-harga saham lembaga keuangan dunia diseluruh negara maju maupun negara berkembang (Sugema, 2012).
Imbas  dari  krisis  keuangan  ini  bagi  Indonesia  cukup  tinggi  antara  lain merosotya  nilai  tukar  rupiah  terhadap  Dollar  AS,  perlambatan  ekonomi,  turunnya permintaan ekspor Indonesia secara global, hingga dampak lanjutan terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kerena perekonomian yang lesu (Sugema, 2012).
Upaya  Indonesia  dalam  melaksanakaan  koordinasi  penanganan  krisis  ini dengan melakukan diskusi antara menteri keuangan dan gubernur bank sentral dalam pertemuan  G20  untuk  memperoleh  keputusan  mengenai  politik  dan  rencana kebijakan  penanganan  krisis.  Dalam  pertemuan  G20  akhirnya  diperoleh  inisiatif dalam penanganan krisis keuangan global melalui 6 prinsip utama, yaitu (Brilianto, 2011):
1) Penerapan  prinsip-prinsip  respon  makro  terhadap  krisis  dan  koordinasi kebijakan  makro G20. Subprime  Mortgage menimbulkan bermacam  masalah ekonomi  hingga  likuiditas  yang  menyebabkan  situasi credit  crunch yang berdampak pada konsumsi dan investasi. Perlu adanya stimulus disektor-sektor
makro  melalui  berbagai  kebijakan,  salah  satunya  kebijakan  di  bidang perpajakan.
2) Melaksanakan  peningkatan  standar  regulasi  sistem  keuangan.  Dampak  yang cukup  besar  pada  sektor  keuangan  menyebabkan  situasi over-confidence sehingga  perlu  adanya  kerangka  regulator  untuk  mendorong  kontraksi perekonomian yang lebih baik agar dapat menanggulangi krisis.
3) Peningkatan  transparansi  dan  akuntabilitas  sistem  keuangan  global.  Perlu adanya  transparansi  dan  akuntabilitas  sistem  keuangan  karena  adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.
4) Integritas  pasar  keuangan  global.  Pada  pertemuan  G20  menanggapi  hal  ini melalui peningkatan perlindungan bagi investor dan nasabah serta mendorong sharing informasi terhadap pengelolaan perbankan dengan prinsip kerahasiaan kepada nasabah dan investor.
5) Menguatkan  kerja  sama  internasional  dalam  sektor  keuangan.  Perlu  adanya governance sistem  keuangan  dalam  keanggotaan  G20 (Financial  Stability Forum)
6) Reformasi  Sistem  Keuangan  global  (Reformasi  IMF  dan Multilateral Development Banks / MDBs). G20 melakukan kajian kembali mengenai skema governance, dan kecukupan resource lembaga keuangan untuk mengatasi krisis keuangan global.
c. Kebijakan Fiskal pada saat pandemi covid-19 tahun 2020
Kondisi perekonomian global akan mempengaruhi sasaran kerja dari kebijakan fiskal.  Setiap  tahunnya  pemerintah  memiliki  target-target  sesuai  kondisi perekonomian. Sebagai contoh antara kebijakan fiskal tahun 2017 dengan tahun 2022 memiliki  perbedaan  yang  sangat  jauh.  Dimana  dalam  kebijakan  fiskal  tahun  2017 pemerintah  lebih  mengarah  pada  percepatan  pemulihan  ekonomi  melalui pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dan  berkeadilan.  Berbeda  dengan  tahun 2022  yang  lebih  fokus  pada  percepatan  social  ekonomi  melalui  kebijakan  fiskal ekspansif  serta  penguatan  APBN  setelah  pandemic Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19) dan kondisi perekonomian global mengalami inflasi yang disebabkan oleh konflik geopolitik Rusia dan Ukraina memicu lonjakan harga-harga komoditas dunia dan harga minya secara signifikan. Kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan ekonomi  dan  mengatasi  permasalahan  perekonomian,  berikut  adalah  pembagian fungsi dari kebijakan fiscal (Zohara, 2022):
1) Kebijakan Fiskal sebagai penstabil otomatis perekonomian melalui kebijakan sistem pajak progresif dan proporsional dan kebijakan harga minimum.
a) Pajak progresif dan pajak proporsional
Pajak  progresif  dipungut  melalui  pendapatan  individu  namun pengenaannya akan berbeda dengan individu lainnya. Nilai pajak untuk korporat yang harus disetorkan kepada pemerintah adalah sebesar 30 %
dari keuntungan yang diperoleh.
b) Kebijakan harga minimum
Kebijakan harga minimum adalah suatu sistem pengendalian harga yang  digunakan  untuk  menstabilkan  pendapatan  petani.  Hal  ini  terjadi karena pendapatan petani dipengaruhi oleh waktu panen, sehingga perlu
ada kebijakan harga  minimum agar pendapatan petani dapat  meningkat pada saat musim paceklik.
2) Kebijakan  fiskal  diskresional,  merupakan  kebijakan  fiskal  dengan  sasaran mengatasi masalah  pengangguran, inflasi  maupun stagflasi.  Dalam  kebijakan fiskal ini instrument yang digunakan adalah:
1. Pengeluaran pemerintah
Pengeluaran pemerintah digunakan sebagai pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang perekonomian suatu Negara. Selain itu peran pemerintah  dalam  anggaran  adalah  mengenai  kebijakan  anggaran  apa yang  akan  diambil,  dimana  kebijakan  ini  disesuaikan  dengan  kondisi perekonomian  pada  saat  itu.  Contoh:  kondisi  perekonomian  pada  saat terjadi  resesi  ekonomi  maupun  pandemic  penanganan  dalam kebijakannya akan berbeda.
2. Pengurangan pajak perorangan dan perusahaan Pengurangan pajak perorangan dan perusahaan akan menyebabkan penerimaan  anggaran  Negara  berkurang,  hal  ini  bertujuan  untuk menstimulasi  perekonomian  pada  jangka  panjang.  Dalam  perusahaan dengan  adanya  pengurangan  pajak  ini  akan  menyebabkan  peningkatan investasi dan tentunya akan meningkatkan keuntungan perusahaan.
2. Resesi ekonomi dalam perspektif fiskal Islam
Islam merupakan agama paripurna karena Islam mengatur banyak aspek tidak hanya mengenai  ibadah  dan  kegiatan  muamalah  namun  Islam  mengatur  hingga  permasalahan negara dan pemerintahan. Al-Quran tidak memberikan rincian mengenai kebijakan fiskal namun  terdapat  beberapa  ajaran,  prinsip-prinsip,  sunnah  Nabi  yang  mengarah  kepada kebijakan fiskal.
Kebijakan fiskal diartikan sebagai fungsi alokasi, distribusi dan stabilitas ekonomi. Dalam negara Islam fungsi alokasi melalui belaja pemerintah berpegang kepada kebutuhan primer  dan  kebutuhan  skunder  masing-masing  individu  sesuai  dengan  kemampuan masyarakat. Sedangkan untuk distribusi, fokus kepada distribusi ekonomi yang merata agar jurang pemisah antara si miskin dan si kaya tidak terlalu tajam.
Kebijakan Fiskal dalam Islam disebut sebagai kewajiban negara untuk memperbaiki ekonomi  agar  tercapai  kesejahteraan  rakyat  melalui  distribusi  ekonomi  yang  adil.  Pada masa  Rasulluah  SAW  dan  Khalifah  sumber  pendapatan  negara  diperoleh  dari  beberapa pajak antara lain nawa’ib, jizyah, ushur, kharaj dan khumus. Sedangkan zakat merupakan kewajiban moral dari umat muslim yang memiliki kelebihan harta untuk membantu sesama. Kebijakan  pengeluaran  pemerintah  harus  dilaksanakan  secara  efisien  dan  efektif sesuai  dengan  kaidah-kaidah  syariah.  (Umer  Chapra,  2001)  Para  Ulama  terdahulu memberikan kaidah umum sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah untuk memandu kebijakan belanja pemerintah, antara lain (Rahmawati, 2019):
a. Belanja pemerintah harus sesuai dengan koridor maslahah
b. Menghindari hal-hal yang menimbulkan mashaqqah (kesulitan) dan mudharrat c. Kaidah al  ghiurm bi  al  gunmy merupakan  kaidah  yang  menjelaskan  bahwa  untuk mendapatkan manfaat harus siap untuk menganggung kerugian.
d. Kaidah ma  la  yatim  al  wajib  illa  bihi  fahuwa  wajib merupakan  kaidah  yang menunjukkan  perkara  yang  menyempurnakan  sehingga  perkara  tersebut  menjadi wajib.
Selain  beberapa  kaidah  penganggaran  terdapat  prinsip-prinsip  dari  belanja  negara Islam didasarkan pada (Rahmawati, 2019):
a. Prinsip  efisiensi,  yaitu  menghindari  dari  sifat mubazir dan  kikir  sehingga  mencari manfaat sebanyak-banyaknya dengan biaya yang paling murah.
b. Prinsip  keadilan,  yaitu  tidak  ada  unsur  keberpihakan  dengan  orang  kaya  pada pelaksanaan belanja anggaran namun memperhatikan kepentingan bersama.
c. Prinsip komitmen, yaitu memrioritaskan hal-hal yang bersifat wajib, sunnah, mubah dan kamaliyah.
Resesi yang terjadi pada masa Rasulluah SAW terjadi pada saat anggaran negara Isam mengalami defisit yaitu ketika jatuhnya kota Mekah sehingga utang negara dibayar setelah perang  Hunain  berakhir.  Belajar  dari  Kaidah  dan  prinsip  belanja  negara  Islam  dapat diterapkan  oleh  negara  Indonesia  untuk  membenahi  anggaran  dan  kebijakan  fiskal  yang digunakan agar dapat tercapai maslahah dan kesejahteraan bersama.

## KESIMPULAN
Kebijakan fiskal memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia hal ini dikarenakan kebijakan ini lebih diarahkan pada percapatan pemulihan ekonomi dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dan berkelanjutan. Dalam kebijakan fiskal akan  menyeimbangkan  sisi  pendapatan  dan  pengeluaran,  dimana  sisi  pendapatan  akan mengoptimalkan penerimaan Negara dari sektor penerimaan pajak dan sisi pengeluaran pemerintah harus  mengupayakan  kualitas  belanja  Negara  dengan  catatan  melihat  prioritas  kondisi perekonomian.
Kebijakan  Fiskal  dalam  Islam  disebut  sebagai  kewajiban  negara  untuk  memperbaiki ekonomi  agar  tercapai  kesejahteraan  rakyat  melalui  distribusi  ekonomi  yang  adil.  Pada  masa Rasulluah SAW dan Khalifah sumber pendapatan negara diperoleh dari beberapa pajak antara lain nawa’ib,  jizyah,  ushur,  kharaj  dan  khumus. Sedangkan  zakat  merupakan  kewajiban  moral  dari umat muslim yang memiliki kelebihan harta untuk membantu sesama.
Resesi  yang  terjadi  pada  masa  Rasulluah  SAW  terjadi  pada  saat  anggaran  negara  Isam mengalami defisit yaitu ketika jatuhnya kota Mekah sehingga utang negara dibayar setelah perang Hunain berakhir. Belajar dari Kaidah dan prinsip belanja negara Islam dapat diterapkan oleh negara Indonesia  untuk  membenahi  anggaran  dan  kebijakan  fiskal  yang  digunakan  agar  dapat  tercapai maslahah dan kesejahteraan bersama.

## DAFTAR REFERENSI
Azwar, Saifudin. Metode Penelitian . Accessed February 12, 2021. Bank Indonesia. “Kebijakan Moneter,” N.D.
Bawinti,  Irawati,  George  M  V  Kawung,  And  Antonius  Y  Luntungan.  “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kepulauan Talaud” 18, No. 04 (2018): 23–33.
Brilianto, Herfan. “G20 Dan Penanganan Krisis Global 2008,” 2011, 1–10.
Fahrika Ika, Andi, And Zulkifli. Perekonomian Indonesia Sejarah Dan Perkembangannya . Makasar: Yayasan Barcode, 2020.
Joseph, Charles Pr, Arief Hartawan, And Firman Mochtar. “Kondisi Dan Respon Kebijakan Ekonomi Makro Selama Krisis Ekonomi Tahun 1997-98.” Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan 2, No. 2 (2003): 97–130.

## 2394
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Https://Doi.Org/10.21098/Bemp.V2i2.198. Mui. “Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang Keputusan,” 1984. Rahmawati, Lilik. “Sistem Kebijakan Fiskal Modern Dan Islam.” Oeconomicus Journal Of Economics 1, No. 1 (2016): 21–48. Lilik Rahmawati.
Rianda, Cut Nova. “Analisis Dampak Resesi Ekonomi Bagi Masyarakat” 1, No. 1 (2023): 1–7.
Sugema, Iman. “Krisis Keuangan Global 2008-2009 Dan Implikasinya Pada Perekonomian Indonesia.” Jurnal  Ilmu  Pertanian  Indonesia  (Jipi),  Desember 17,  No.  3  (2012): 145–52.
Sukirno  Sadono. Makroekonomi    Teori  Pengantar ,  2005.  Tim  Kajian  Pusat  Kebijakan Ekonomi Makro Kemenkeu Ri. “Laporan Tim Kajian Pola Krisis Ekonomi,” 1–57, 2012.
Todaro, Michael P. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga Edisi Keenam . Alih Bahasa Oleh Haris Munandar, Penerbit Erlangga, Jakarta , 1997. Zohara, Lira. Pengantar Ilmu Ekonomi . Semarang: Cv Lawwana, 2022.