## DOI 10.37600/ekbi.v6i2.1150

## PENGUKURAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018-2021
Novida Halleine Putri 1) , Jayanti Mandasari 2) Diah Intan Syahfitri 3) 1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa email: novida.halleine.putri@uts.ac.id, jayanti.mandasari@uts.ac.id, diah.intan.syahfitri@uts.ac.id

## Abstract
This research aims to determine the level of efficiency and effectiveness of regional financial management at the Sumbawa Regency Regional Revenue Agency (BAPENDA) in 2018-2021. The method used in this research is qualitative. The informant in this research was the secretary of BAPENDA. The data collection method used is field study (observation), where after obtaining the data it is then calculated using the efficiency ratio and effectiveness ratio formula, interviews and documentation.  The results of measuring the efficiency ratio show that the level of efficiency in regional financial management of the Sumbawa Regency government in 4 years has fluctuated  with an average level of efficiency of 69.03% with  the  Efficient  category,  The  results  of  measuring  the  effectiveness  ratio  show  that  the effectiveness level of regional financial management of the Sumbawa Regency government in 4 years has fluctuated with  an  average  level  of  effectiveness  of  95.69%  with  the  Effective  category,  This  shows  that  the government's  performance  in  realizing  regional  income  based on  real  regional  potential in  the  2018  - 2021 budget year has been very good. Based on the research results, it can be described that the regional financial  management  of  Sumbawa  Regency  is  still  unstable.  This  is  caused  by  the  Regency  regional government.
Keywords : Efficiency, Effectiveness, Regional Financial Management, Regional Income

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  daerah  diharapkan  dapat memberikan  kesempatan  bagi  terwujudnya pemerintahan yang baik dan kinerja pemerintah daerah yang efektif, efisien, partisipatif, terbuka dan akuntabel kepada masyarakat. Efisiensi dan efektivitas  dapat  melihat  sejauh  mana  suatu keadaan keuangan mempergunakan atau memanfaatkan  sumber  -  sumber  daya  yang  ada secara  ekonomis, hemat (efisien) dan dilakukan secara tepat dan memenuhi sasaran (efektif) serta hasil yang dicapai tersebut memilki rasionalitas terhadap penggunaan sumber - sumber yang ada produktivitas [4],[9].
Pengelolaan  keuangan  daerah  adalah program kerja suatu daerah dalam bentuk angka -  angka  dengan  menyusun,  merencanakan, melaksanakan,  melaporkan,  mempertanggung jawabkan  dan  pengawasan  terhadap  keuangan daerah  yang  berkaitan  dengan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).
Perencanaan  dan  penyusunan  APBD  harus sesuai  dengan  kebutuhan  penyelenggaraan pemerintahan  dan  kemampuan  pendapatan daerah.  Penyusunan  APBD  harus  berpedoman pada  Rencana  Kerja  Tahunan  Daerah  dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik [1], [2], [3].
Menurut  fakta  yang  bersumber  dari website resmi Kabupaten Sumbawa dan website berita  yang  ada  di  Sumbawa,  Kabupaten Sumbawa mendapatkan penghargaan atas prestasi  pelaporan  keuangan  pada  tahun anggaran 2017 untuk yang ke lima kalinya secara berturut – turut mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa  Pengecualian)  dari  tahun  anggaran  2013 [7],[8].  Prestasi  kembali  ditorehkan  oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dipertengahan tahun  2022.  Untuk  yang  ke-10  kalinya  secara berturut-turut,  Kabupaten  Sumbawa  kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) RI  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 [5].
Opini  WTP  diberikan  dengan  kriteria yang  jelas  dan  pemeriksaan  dilakukan  sesuai standar  pemeriksaan  keuangan  ( best  practices ).
Opini  WTP  diberikan  untuk  menunjukkan kewajaran  informasi  laporan  keuangan  bukan secara spesifik untuk menyatakan bahwa entitas yang  mendapatkan  opini  WTP  telah  bebas  dari korupsi.  Namun  yang  jelas,  jika  suatu  entitas mendapatkan opini WTP, selayaknya tata kelola keuangan  entitas  tersebut  secara  umum  telah baik [6].
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh [9]  dengan  judul  Pengukuran  Efisiensi  dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA)  Kabupaten  Minahasa  Selatan  bahwa dengan  menggunakan  rumus,  yaitu  rasio perbandingan  dan  diberikan  penilaian  dengan menggunakan  kriteria  penilaian,  maka  tingkat efisiensi  pengelolaan  keuangan  daerah  Dinas Pengelola  Keuangan,  Pendapatan  dan  Aset (DPKPA)  Kabupaten  Minahasa  Selatan  dari tahun  2011  –  2014  kurang  efisien.  Hal  ini dikarenakan  pengeluaran  daerah  masih  tinggi dibandingkan  total  penerimaan  daerah.  Tingkat efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  Dinas Pengelola  Keuangan,  Pendapatan  dan  Aset (DPKPA)  Kabupaten  Minahasa  Selatan  dari tahun 2011 - 2014 rata - rata diatas 100%. Hal ini berarti  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA)  Kabupaten  Minahasa  Selatan  sangat efektif.    WTP  bukanlah  tujuan  akhir  dari pengelolaan  keuangan.  Predikat  tersebut  justru menimbulkan  konsekuensi  bagi  pemerintah untuk  mengkolerasikannya  dengan  peningkatan kesejahteraan rakyat [10].

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.  Sumber  dan  jenis  data  adalah menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung  dari  sumber  pertama  yang  dilakukan untuk  menjawab  pertanyaan  peneliti  dan  data sekunder  yang  diperoleh  berupa  bukti,  catatan
atau  laporan.  Metode  pengumpulan  data dilakukan  dengan  studi  lapangan  (observasi), wawancara  dan  dokumentasi.  Teknis  analisis data yang digunakan ada 2 yaitu :

## Analisis Efisiensi
Efisiensi  merupakan  rasio  antara  biaya yang  dikeluarkan  untuk  belanja  kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumbawa  yang meliputi belanja  pegawai,  belanja  rutin  berupa  belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dan belanja operasional, ukuran ini dipakai untuk memperoleh  pendapatan  tertentu  digunakan seminimal mungkin sebagaimana motif ekonomi [11].  Kemampuan  pemerintah  daerah  dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan  sangat    efisien apabila rasio yang dicapai  dibawah  60%.  Semakin  kecilefisiensi berarti  kemampuan  pemerintah  daerah  yang semakin  baik.  Untuk  menganalisis  tingkat efisiensi  dalam  pengelolaan  keuangan  dengan melihat  perbandingan  antara  realisasi  anggaran belanja  dengan  realisasi  anggaran  pendapatan sebagai berikut :
Realisasi Belanja Efisiensi =
× 100%....... Realisasi Pendapatan
Kriteria  untuk  mengukur  efisiensi  pengelolaan keuangan  daerah  sesuai  dengan  Kepmendagri Nomor 690.900-327 tahun 1996 , yaitu :
Tabel 1. Kriteria Rasio Efisiensi Rasio Efisiensi Kriteria 100% Tidak Efisien 90% - 100% Kurang Efisien 80% - 90% Cukup Efisien 60% - 80% Efisien <60% Sangat Efisien Analisis Efektivitas

## DOI 10.37600/ekbi.v6i2.1150
Menurut  (Sondang,  2016)  efektivitas menunjukan  keberhasilan  dari  segi  tercapai tidaknya  sasaran  yang  telah  ditetapkannya.  Jika hasil  kegiatan  semakin  mendekati  sasaran, berarti  makin  tinggi  efektivitasnya.  Dengan demikian,  efektivitas  berfokus  pada outcome atau hasil. Output dalam hal ini adalah realisasi belanja sedangkan tujuan atau target adalah target belanja. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan makin efektiflah satu unit tersebut. Untuk menganalisis  efektivitas  Pengelolaan  Keuangan dapat  dilihat  dari  perbandingan  antara  realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut :
Realisasi Belanja
Efektivitas = × 100%.......
Target Belanja
Semakin tinggi efektivitas berarti kemampuan  pemerintah  daerah  yang  semakin baik.  Standar  efektivitas  menurut  Keputusan Menteri  Dalam  Negeri  No.  690.900-327  tahun 1996  tentang  kriteria  penilaian  dan  kinerja keuangan  dapat  diketahui  efektif  a  t  a  u  tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :
Tabel 2. Kriteria Rasio Efektivitas Rasio Efektivitas Kriteria 100% Sangat Efektif 90% - 100% Efektif 80% - 90% Cukup Efektif 60% - 80% Kurang Efektif <60% Tidak Efektif

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  di Kabupaten Sumbawa rata - rata rasio kemandirian  keuangan  daerah  selama  tahun 2016 sampai dengan 2021 sebesar 10,43 persen. Kontribusi  PAD  terhadap  APBD  Kabupaten Sumbawa masih kecil atau tingkat ketergantungan  daerah  terhadap  dana  transfer masih tinggi. Ini mengindikasikan bahwa daerah belum  memperlihatkan  kemandiriannya  dan masih sangat tergantung pada bantuan dari pusat untuk  membiayai  segala  kewajiban  terkait dengan pembangunan dan pemerintahan daerahnya.
Rendahnya  kontribusi  PAD  dibeberapa daerah,  antara  lain  disebabkan  oleh  kurangnya
kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya  dan  potensi  asli  daerah,  kepatuhan  dan kesadaran wajib pajak atau retribusi  yang  relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi  Pendapatan  Daerah,  kelemahan kualitas  SDM  aparatur,  kurang  berperannya Perusahaan  Daerah  sebagai  sumber  pendapatan daerah,  kecilnya  kewenangan  yang  diberikan kepada  pemerintah  daerah  untuk merencanakan pembangunan  di  daerahnya,  seperti  banyak sumber  pendapatan  di  kabupaten/kota  yang besar, tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya,  pajak  kendaraan  bermotor  (PKB), Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemerintah  Daerah,  adanya  kebocoran  - kebocoran, banyak Peraturan Daerah yang perlu disesuaikan  dan  disempurnakan,  kemampuan masyarakat  untuk  membayar  pajak  yang  masih rendah  serta  pengelolaan  sistem  pemungutan pajak  dan  retribusi  daerah  yang  perlu  upaya  - upaya inovasi. Gambaran Perkembangan Anggaran  Setelah  Perubahan  dan  Capaian Realisasi.
Tabel 3. Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 s/d 2021 Tahun Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Capaian % 2018 1.630.984.783.039 1.604.617.445.655 98,38 2019 1.827.810.328.049  1.782.258.661.702 97,51 2020 1.640.924.403.314  1.630.120.914.390 99,34 2021 1.668.351.880.071  1.641.087.665.384 98,37 Tabel 4. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 s/d 2021 Tahun Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Capaian % 2018 145.212.584.267  143.943.921.430 99,13 2019 173.606.895.451  163.931.325.230 94,43 2020 179.229.463.069  181.311.990.391 101,16 2021 192.702.474.058  202.856.374.328 105,27 Berdasarkan kondisi tersebut,
pemerintah  daerah  Kabupaten  Sumbawa  harus bekerja  keras  untuk  meningkatkan  pendapatan asli daerah, dengan    memacu    perkembangan dan    peningkatan    sektor    pertanian, peternakan,  perikanan,  perkebunan,  pariwisata,

## DOI 10.37600/ekbi.v6i2.1150
kehutanan  serta  retribusi  daerah  sebagai  sektor unggulan PAD.

## Pengelolaan Belanja Daerah
Pengelolaan  belanja  daerah  dihitung dengan  cara  membandingkan  total  pendapatan daerah  dengan  total  belanja  daerah.  Pada pengelolaan  belanja  daerah,  pemerintah  daerah juga  perlu  menggunakan  dana  yang  dimiliki setiap  daerah  secara  efektif  dan  efisien  untuk pembangunan  dan  penyelenggaraan  kegiatan  di daerahnya  sendiri,  salah  satunya  dengan pengalokasian belanja. Belanja daerah digunakan  untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan  dasar,  pendidikan, penyediaan  fasilitas  kesehatan,  fasilitas  sosial, fasilitas umum yang layak dan mengembangkan sistem jaminan sosial.

## Gambaran Perkembangan Anggaran Setelah Perubahan dan Capaian Realisasi
Tabel 5. Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 s/d 2021 Tahun Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Capa ian % 201 8 1.773.892.233. 379 1.684.211.29 4.640 94, 94 201 9 1.917.247.255. 587 1.834.148.87 4.114 95, 67 202 0 1.675.120.064. 022 1.608.791.39 8.628 96, 04 202 1 1.476.651.416. 051 1.419.596.23 7.002 96, 14 Perhitungan Rasio Efisiensi dan Efektivitas Tabel 6. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Tahun Realisasi Pendapatan Rasio Efisien si Keterangan 2018 143.943.921.430  70,05% Efisien 2019 163.931.325.230  18,86% Sangat Efisien 2020 181.311.990.391  87,31% Cukup Efisien 2021 202.856.374.328  99,80% Kurang Efisien Rata-rata 69,05% Efisien
Tabel diatas menjelaskan tingkat efisiensi  pengelolaan  keuangan  daerah  Badan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Sumbawa  pada tahun  2018  berada  pada  tingkat  70,05% menunjukkan  hasil  efisien,  tahun  2019  berada pada  tingkat  18,86%  menunjukkan  hasil  sangat efisien, tahun 2020 berada pada tingkat 87,31% menunjukkan hasil yang cukup efisien dan pada tahun 2021 berada pada tingkat 99,80% dengan hasil  yang  kurang  efisien.  Secara  keseluruhan, rata - rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  Sumbawa  tahun  2018  sampai  tahun 2021 dinyatakan efisien dengan hasil 69,05%.
Pada  tahun  2021  diperoleh  hasil perhitungan  99,80%  dengan  Kategori  kurang Efisien sedangkan pada tahun sebelumnya 2020 hasil  perhitungan  senilai  87,31%  dengan kategori  Cukup  Efisien.  Pengelolaan  belanja daerah  yang  dikategorikan  Kurang  Efisien  ini berpengaruh  negatif  terhadap  kinerja  keuangan daerah.  Pengelolaan belanja harus menunjukkan jika kegiatan belanja yang terjadi di  pemerintah daerah  mempunyai perbandingan antara belanja yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  tidak sebesar  dari  total  pendapatan  yang  masuk dianggaran pemerintah daerah.
Pada penelitian yang dilakukan oleh  [9] dengan judul  Pengukuran  Efisiensi  dan  Efektivitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pada  Dinas Pengelolaan  Keuangan,  Pendapatan  dan  Aset (DPKPA)  Kabupaten  Minahasa  Selatan  bahwa tingkat  efisiensi  pada  tahun  2011  berada  pada tingkat 93,79%, tahun 2012 berada pada tingkat 97,88%, tahun 2013 berada pada tingkat 92,83% dan  pada  tahun  2014  berada  pada  tingkat 100,01%.  Dengan  demikian  dapat  diberikan penilaian  dengan  menggunakan  kriteria  kinerja keuangan  maka  tingkat  efisiensi  pengelolaan keuangan  daerah  Dinas  Pengelola  Keuangan, Pendapatan  dan  Aset  (DPKPA)  Kabupaten Minahasa  Selatan  berada  pada  tingkat  90% keatas.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat efisiensi  pengelolaan  keuangan  daerah  Dinas Pengelola  Keuangan,  Pendapatan  dan  Aset (DPKPA)  Kabupaten  Minahasa Selatan  Kurang Efisien.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  dari penelitian  sebelumnya  menyebutkan  bahwa tingkat  efisiensi  yang  dihasilkan  memiliki persamaan  dengan  hasil  penelitian  ini  ialah sama – sama mendapatkan hasil yang Kurang

## DOI 10.37600/ekbi.v6i2.1150
Efisien.  Sedangkan  perbedaannya  terletak pada  obyek  penelitiannya dimana [9] melakukan penelitian pada Dinas Pengelolaan Keuangan,  Pendapatan  dan  Aset  (DPKPA) Kabupaten  Minahasa  Selatan  dan  hasil  yang Kurang Efisien pada penelitian [9] terjadi pada tahun  2011,  2012  dan  2013,  sementara  pada penelitian  ini  terjadi  pada  tahun  2021  dan 2020 dengan hasil yang Cukup Efisien.

## Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas
Tabel 7. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Tah un Realisasi Belanja Target Belanja Rasio Efektivita s Ketera ngan 201 8 1.684.211 .294.640 1.773.892 .233.379 94,94% Efektif 201 9 1.834.148 .874.114 1.917.247 .255.587 95,66% Efektif 202 0 1.608.791 .398.628 1.675.120 .064.022 96,04% Efektif 202 1 1.419.596 .237.002 1.476.651 .416.051 96,13% Efektif Rata – Rata 95,69% Efektif Tabel  diatas  menjelaskan  tingkat efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 berada pada tingkat 94,94%  ,  tahun  2019  berada  pada  tingkat 95,66%,  tahun  2020  berada  pada  tingkat 96,04%  dan  pada  tahun  2021  berada  pada tingkat  96,13%.  Secara  keseluruhan,  tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa  tahun  2018  sampai  tahun  2021 dinyatakan efektif. Hal ini menunjukan kinerja pemerintah dalam merealisasikan pendapatan daerah  berdasarkan  potensi  riil  daerah  dalam tahun anggran 2018 – 2021 sudah sangat baik.
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh [9]  dengan  judul  Pengukuran  Efisiensi  dan Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
Pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan  dan  Aset  (DPKPA)  Kabupaten
Minahasa  Selatan  bahwa  secara  keseluruhan tingkat  efektivitas  pengelolaan  keuangan
daerah  pada  Dinas  Pengelola  Keuangan, Pendapatan  dan  Aset  (DPKPA)  Kabupaten Minahasa  Selatan  tahun  anggaran  2011 sampai  2014  pada  persentase  100,42%  dan dinyatakan sangat efektif.
Berdasarkan  WTP  (Wajar  Tanpa Pengecualian)  yang  diperoleh  Kabupaten Sumbawa  selama  10  tahun  ternyata  tidak sebanding  lurus/sejalan  dengan  pengelolaan keuangan  yang  efisien  dan  efektif.  Sama halnya  dengan  pernyataan  dari  Bapak  Abdul Hakim,  S.  Ap  selaku  Sekretaris  Bapenda (Sekban) menyatakan bahwa :
Wajar  Tanpa  Pengecualian  itu  adalah hasil  penilaian  dari  tim  penilai  BPK.  Dari penilaian  mereka  ini  bahwa  Sumbawa  sudah wajar memanfaatkan keuangan yang ada tidak ada  pengecualian.  Sudah  tentunya,  bahwa  itu bukan  merupakan  Sumbawa  sudah  bersih, belum tentu juga. Sumbawa sudah efektif dan efisien, belum tentu juga, mungkin masih ada hal– hal yang  harus  diperbaiki.  Tetapi  secara aturan menurut BPK itu sudah wajar’’.
Pada  tahun  2021  diperoleh  hasil perhitungan yang Kurang Efisien dikarenakan tidak  terserapnya  anggaran  secara  maksimal yang dimana berdasarkan Tabel 4.6 penerimaan  pendapatan  lebih  besar  daripada belanja  (Surplus  APBD).  Apabila  APBD mengalami surplus tidak selalu berarti daerah tersebut  memiliki  kelebihan  kas,  namun  hal tersebut  terjadi  karena  persepsi  pendapatan daerah  lebih  besar  dari  anggaran  belanja daerah. Surplus anggaran pendapatan tersebut dapat dianggarkan oleh daerah untuk pembayaran  pokok  utang,  penyertaan  modal (investasi)  daerah,  pemberian  pinjaman kepada  pemerintah  pusat/daerah  lain  dan pembentukan dana cadangan (misalnya: untuk dana pilkada, untuk pembangunan infrastruktur).  Hal  ini  merupakan  indikator kualitas  belanja  daerah  dimana  anggaran pendapatan harusnya dihabiskan lebih banyak kepada belanja.
Sumbawa belum optimal didalam pengelolaan kekayaan  sumber  daya  daerah  yang  tersedia namun  untuk  pendapatan  asli  daerah  yang diterima sebagian besar mulai terserap dengan sepenuhnya  sehingga  sangat  berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

## 4. KESIMPULAN

## DOI 10.37600/ekbi.v6i2.1150
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan sebagai berikut :
1. Hasil  pengukuran  rasio  efisiensi menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam  4  tahun  berfluktuasi  dengan rata  –  rata  tingkat  efisiennya  adalah sebesar 69,03%dengan kategori  yang Efisien.  Suatu  belanja  dikatakan efisien  apabila  input  yang  tersedia mampu  menghasilkan  output  pada tingkat  yang  paling  optimal  bagi kepentingan masyarakat.
2. Hasil  pengukuran  rasio  efektivitas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam 4 tahun berfluktuasi dengan rata – rata tingkat efektivitasnya adalah sebesar 95,69% dengan kategori yang Efektif. Hal  ini menunjukan kinerja pemerintah dalam merealisasikan  pendapatan  daerah berdasarkan potensi riil daerah dalam tahun  anggran  2018  –  2021  sudah sangat baik.
3. Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat digambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa masih menunjukkan belum stabil.  Hal  ini  disebabkan  oleh pemerintah  daerah  Kabupaten

## 5. REFERENSI
[1] S.  Sirait  and  K.  Sinaga,  “Effective BUMDes  Management  Strategies  to
Improve Village Economy in Naga Dolok
Village, Simalungun  Regency,” J. Mantik ,  vol.  4,  no.  3,  pp.  2218–2224, 2020.
[2] B.  Nathania,  S.  Sirait,  and  A.  T.  Purba,
“Village Economic Revitalization Through Technology-Based OVOP
Approach,” Econ. Dev. Anal. J. , vol. 11, no. 4, pp. 405–414, 2022.
[3]       Fathiyah, F. (2020). Analisis Efesiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan
Daerah  Pemerintah  Provinsi  Jambi. Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari Jambi , 20 (2), 687. https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.100
[4]   Korua, F. S., Rumate, V. A., & Siwu, H. F.  D.  (2016).  Pengaruh  Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Tenaga Kerja Sebagai Intervening Variabel Di Provinsi
Sulawesi  Utara  Tahun  2003-  2013. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 16 (01),
410–417.
[5]  Megawati,  Erni.  (2022).  ''Kabupaten Sumbawa  Raih  WTP  ke-10  kalinya secara berturut- turut''.http://diskominfotik.sumbawakab. go.id. Diakses pada 14 Desember 2022
[6]Rahmatullah.(2020).‘’WTPdanKoperasi’’.dj pb.kemenkeu.go.id/kppn/tanjungselor/id/ hai.djpb@kemenkeu.go.id. Diakses pada 14 Desember 2022
[7]    Sedarmayanti.(2014).
Sumber
Daya  Manusia  dan  Produktivitas  Kerja .
Jakarta: Mandar Maju.
[8]  Sondang  P.  Siagian.  (2016). Sistem Informasi  Manajemen ,  Bumi  Aksara: Jakarta.
[9]     South, N., Tinangon, J., & Rondonuwu, S.  (2016).  Pengukuran  Efisiensi  Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset (DPKPA)
Kabupaten  Minahasa  Selatan. Jurnal Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  dan Akuntansi 4 (1)
[10]  Suharizal,  Muslim  chaniago, Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan  UUD  1945 ,  Thafa  Media, Yogyakarta,2017, hlm.52.
[11]  Trianto,  A.  (2016).  Analisis  efektivitas dan  efisiensi  pengelolaan Keuangan daerah  di  kota  palembang. Akuisisi: Jurnal Akuntansi , 12 (1).https://doi.org/10.24
127/akuisisi.v12i1.9