## Pelarangan Website Yang Bermuatan Pornografi di Indonesia

## ( The Restriction of Websites Containing Pornography Materials in Indonesia)

## Alfons Zakaria
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono 169 Malang email: al_zaka@yahoo.com

## ABSTRAKSI
Penggunaan  teknologi  infomasi  yang  sekarang  sedang  berkembang,  ternyata  juga menimbulkan  dampak  negatif,  salah  satunya  adalah  pornografi  di  dunia  maya  (Cyber pornography/sex).  Cyber  pornography/sex  adalah  bentuk  kejahatan  kesusilaan  yang menggunakan  internet  sebagai  media  utama  dalam  penyebaran  segala  sesuatu  yang mengandung  unsur  porno  dan  seksual.  Salah  satu  bentuk  Cyber  pornography/sex  adalah pembuatan website yang bermuatan pornografi. Berdasarkan karakteristik internet kita dapat mengetahui  bahwa  website  yang  bermuatan  pornografi  yang  dibuat  oleh  siapapun  dapat digunakan oleh siapapun, dimanapun mereka berada dan tanpa ada pengawasan secara luas. Banyak pihak yang dilibatkan dalam pembuatan website yang bermuatan pornografi. Bahkan pihak-pihak tersebut tidak selalu berada dalam satu negara namun sering kali mereka berada berlainan  negara.  Sehingga  diperlukan  peraturan  yang  mampu  menjangkau  semua  pihak tersebut.  Tulisan  ini  akan  membahas  tentang  peraturan  yang  digunakan  Indonesia  dalam upaya pelarangan website yang bermuatan pornografi.
Kata Kunci: situs, peraturan, pornografi.

## ABSTRACT
The  advancement  of  information  technology  creates  unexpected  effects,  where  one  of  the effect is cyberpornography/sex. Cyberpornography/sex constitutes a crime using internet as the  main  media  to  spread  all  kinds  of  pornographic  materials,  for  example  the  creation  of pornwebsites.  In  relation  with  internet  characteristic,  it  can  be  noticed  that  pornwebsites could  be  created  and  accesed  by  any  person  in  entire  world  and  it  is  absense  of  global control.  Moreover,  the  people  who  involve  in  the  creation  of  pornwebsite  can  appear  from diferent countries. Thus, a transborder legislation must be established to reach such people. This paper will examine Indonesian legislations related to the restriction of pornwebsites.
Key words: websites, regulation, pornography.

## Pendahuluan
Kita  ketahui  saat  ini  perkembangan  internet  di  Indonesia  telah  mengalami perkembangan  yang  sangat  pesat.  Internet  telah  masuk  dalam  seluruh  lapisan masyarakat,  masuk  dalam  sendi-sendi  kehidupan  masyarakat,  bahkan  telah menembus ruang dan waktu. Tua muda, kaya miskin, pelajar pejabat, desa dan kota telah dijamah oleh internet. Permasalahan yang sedang dan akan selalu kita hadapi adalah  dampak  negatif  dari  penggunaan  internet.  Kejahatan-kejahatan  baru  yang menggunakan  media  internet  telah  banyak  bermunculan,  yang  sering  disebut dengan istilah cyber crime atau kejahatan mayantara.
Secara garis besar, kejahatan-kejahatan mayantara tersebut dapat dibedakan menjadi  dua  kelompok  besar,  yaitu  kejahatan  yang  menjadikan  komputer  sebagai tujuan  dan  kejahatan  yang  menggunakan  komputer  atau  internet  sabagai  sarana. Kejahatan  yang  menjadikan  komputer  sebagai  tujuan  contohnya  adalah cracker. Cracker  adalah  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  melakukan  pengrusakan situs  atau website  milik  orang  lain. 1 Sedangkan  kejahatan  yang  menggunakan komputer  atau  internet  sabagai  sarana  contohnya  adalah cyber  gambling,  cyber fraud,  cyber  narcotism,  cyber  smuggling,  cyber  attacks  on  critical  infrastructure, cyber  balckmail,  cyber  threatening,  cyber  terrorism  dan  cyber  pornography/sex. Cyber terrorism adalah bentuk kejahatan yang menggunakan internet sebagai sarana untuk menyebarkan teror kepada pihak yang dituju. Cyber pornography/sex adalah bentuk  kejahatan  kesusilaan  yang  menggunakan  internet  sebagai  media  utama dalam penyebaran segala sesuatu yang mengandung unsur porno dan seksual.
Faktor  pendorong  perluasan  pornografi  melalui website  tidak  lepas  dari karakteristik  internet  sebagai media komunikasi  yang  modern.  Menurut  Dan  Jekker B. Svantesson internet mempunyai karakteristik antara lain sebagai berikut: 2
1. borderless (tanpa batas)
Internet  tidak  mengenal  batas-batas  secara  geografis.  Kemampuan  internet dapat  menjangkau  bebas  seluruh  negara  tanpa  ada  pemeriksaan  di  batas setiap  negara.  Seperti  halnya  telepon,  orang  dapat  menggunakannya  untuk berhubungan dengan orang lain yang berada jauh jaraknya.
2. geographical independence (kebebasan wilayah) Karakter  ini  hampir  sama  dengan borderless,  namun  perbedaannya  terletak pada  aspek  persamaan  informasi  yang  didapat  tanpa  membedakan  wilayah pengguna internet. Informasi yang ada di website yang didapat oleh pengguna yang  berada di  belahan  dunia  yang  lain,  akan  sama  persis  dengan  informasi yang didapat oleh pengguna yang berada di sebelah ruang pembuat website tersebut. Aspek berikutnya adalah virtually instantaneous, yaitu tentang tidak adanya perbedaan  besar  antara  waktu yang dibutuhkan  untuk  menggunakan website  antara  orang  yang  berada  di  belahan  dunia  lain  dengan  orang  yang berada di samping server website tersebut.
3. limited language dependence (batasan penggunaan bahasa)
Karakteristik internet saat ini masih adanya keterbatasan penggunaan bahasa yang  digunakan.  Umumnya  bahasa  yang  digunakan  adalah  dalam  Bahasa Inggris.  Namun  akhir-akhir  ini telah  bermunculan website-website yang telah menggunakan beberapa bahasa dalam website yang sama, contohnya adalah website yang berfungsi sebagai the search engine (mesin pencari).
4. one to many (satu untuk banyak) Suatu website  yang  telah  dibuat  dapat  diakses  oleh  orang  yang  berada  di seluruh  dunia  dalam  waktu  yang  bersamaan.  Karakteristik  ini  yang membedakan  dengan  telepon  dan  faximile  yang  hanya one  to  one,  hal  ini adalah  konsekuensi  dari  karakteristik  internet  yang borderless  dan geographical  independence.  Sehingga  dengan  sifat  yang  borderless, geographical independence dan one to many inilah yang menjadikan internet
1 Agus  Raharjo,  2002, Cybercrime Pemahaman dan  Upaya  Pencegahan  Kejahatan  Berteknologi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 132.
2 Svantesson,  Dan  Jekker  B.,  2005, The  Characteristics  Making  Internet  Communication  Challenge Traditional Models of Regulation – What every international jurist should know about the Internet, International Journal of Law and Information Technology Vol. 13 Nomor 1, Oxford University Press diakses melalui www.ijlit.oupjournals.org, hlm 44-59.
sebagai  media  komunikasi  pertama  yang  sangat  sulit  dikontrol  ( extremely difficult to control).
5. low threshold information distribution (sedikitnya pintu distribusi informasi) Setiap  orang  yang  ingin  mendapatkan  informasi  yang  diharapkan  melalui internet, tidak akan mendapati banyak tahapan untuk dilalui agar memperoleh informasi tersebut. Informasi tersebut dapat langsung diperoleh pada website yang yang tersedia.
6. widely used (penggunaan yang luas)
Karakter ini merupakan konsekuensi dari semua karakteristik yang ada di atas. Orang  dapat  menggunakan  internet  dimanapun  mereka  berada,  tanpa  ada perbedaan waktu untuk mencapainya serta dapat mendapatkan informasi yang sama dan bersamaan dengan banyak orang lain.
7. lack of central control (kuranganya pengawasan terpusat)
Tidak  ada  satupun  lembaga  yang  berwenang  untuk  melakukan  pengawasan terhadap  internet  secara  internasional.  Penyalahgunaan  internet  hanya ditanggulangi  oleh  otoritas  lokal,  walaupun  karakteristik  internet  yang  tidak mengenal  batas.  Hal  ini  menyebabkan  antisipasi  dan  penanganan penyalagunaan  internet  tidak  mampu  berjalan  secara  efektif  dan komprehensif.
Berdasarkan karakteristik internet di atas, dapat disimpulkan bahwa website yang bermuatan pornografi dapat dibuat  dan digunakan oleh siapapun, dimanapun mereka  berada  dan  tanpa  ada  pengawasan  secara  luas.  Pembuatan  suatu website yang  bermuatan  pornografi  melibatkan  banyak  pihak.  Jika  dipersamakan  antara website dengan suatu barang, maka kita akan mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam  pembuatan website  tersebut  dapat  digolongkan  dalam  tiga  kelompok,  yaitu produsen  yang  menghasilkan  suatu website, distributor yang menyebarkan  website dan konsumen yang memanfaatkan website. Kelompok produsen terdiri dari:
a. Pemilik website,  yaitu  pihak  yang  akan  mengelola  seluruh  manajemen  suatu website dan berhak memperoleh keuntungan dari website tersebut.
b. Penyedia web domain, yaitu  pihak yang  memberikan  nama  domain  atau  alamat suatu website atas permintaan dari pemilik website. Masing-masing nama domain suatu website hanya ada satu di seluruh dunia.
c. Penyedia web hosting, yaitu pihak yang memberikan space (tempat atau ruang) untuk menempatkan website atas permintaan dari pemilik website dan agar dapat diakses melalui internet oleh pengguana.
d. Penyedia web design, yaitu pihak yang memberikan jasa layanan untuk membuat design atau tampilan website sesuai dengan permintaan dari pemilik website.
e. Sponsor,  yaitu  pihak  yang  membayar  kepada  pemilik website  atas  penggunaan jasa website sebagai media untuk memasarkan produk dari sponsor. Sedangkan kelompok distributor terdiri dari:
a. Internet  Service  Provider  (ISP),  yaitu  pihak  yang  menyediakan  fasilitas  internet sebagai conector  penghubung  antara  website  dengan  pengguna  atau  antar pengguna internet.
b. Warung  internet  (warnet),  yaitu  pihak  yang  menyediakan  fasilitas  komputer secara masal sebagai alat untuk menggunakan internet yang disediakan oleh ISP bagi pengguna internet.
Sedangkan  konsumen  adalah  pihak  yang  memanfaatkan  internet  yang disediakan oleh ISP dan warnet untuk mengakses website yang tersedia.
Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pembutan website  tersebut  tidak  selalu berada  dalam  satu  negara  namun  sering  kali  mereka  berada  berlainan  negara. Khususnya website yang bermuatan pornografi biasanya mendaftarkan domain dan hosting  website  tidak  dilakukan  di  Indonesia.  Keterlibatan  pelaku  suatu  kejahatan yang  berasal  dari  beberapa  negara  dan  dampak  yang  ditimbulkan  dirasakan  oleh beberapa negara menjadikan kejahatan website yang bermuatan pornografi menjadi katagori  kejahatan  lintas  negara  atau transnasional  crime.  Hal  inilah  yang  dapat menjadi  faktor  penghambat  utama  dalam  menentukan  pihak-pihak  yang  dapat dijerat dalam menyelesaikan kasus website yang bermuatan pornografi. Di  sisi  lain,  bagi  pengguna  internet  yang  terlalu  sering  mengakses website yang  bermuatan  pornografi  dapat  menyebabkan  kecanduan.  Penguna  yang  telah mengalami  kecanduan  akan  sangat  sulit  untuk  melepaskan  diri  dari  tidak  melihat pornografi  di  internet.  Beberapa  masalah  yang  dapat  timbul  bagi  pecandu website porno adalah: 3
1. mengorbankan hari liburnya untuk menurutkan hasrat mengakses pornografi.
2. mengorbankan  hubungan  sosial  dengan  teman  atau  keluarga  hanya  untuk menikmati pornografi.
3. terobesi  dengan  seseorang  dan  pertemuannya  dengan  mereka  dilihat  sebagai potensi menciptakan fantasi seksual atau pornografi.
Berangkat  dari  uraian  di  atas,  maka  diperlukan  kajian  pemikiran  ke  depan mengenai pengaturan larangan website yang bermuatan pornografi dalam peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  dan  kerangka  peraturan  larangan website  yang bermuatan  pornografi  yang  mampu  menjerat  seluruh  pihak  yang  terlibat  dalam kaitannya sebagai transnational crime.

## Cyber Sex
Pembuatan website yang bermuatan pornografi merupakan salah satu bentuk dari  kejahatan  mayantara  di  bidang  kesusilaan  atau cyber  sex.  Menurut  Barda Nawawi Arief, yang dimaksud dengan cyber sex adalah: 4
a. Merupakan “penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual”;
b. Merupakan  “penggunaan  internet  untuk  setiap  bentuk  ekspresi  atau  kepuasan seksual”;
c. Merupakan “bentuk baru dari keintiman ( a new type of intimacy), yang dapat pula diartikan  sebagai  bentuk  baru  dari  perzinaan  atau  hubungan  seksual  yang gelap/haram/ melanggar hukum ( illegal sexual relations)”;
d. Dapat  dipandang  sebagai  bentuk  ekspresi  atau  kepuasan  seksual  maya  ( virtual sex exspression/gratification);
e. Merupakan  bentuk  pertemuan  sex  secara  virtual/maya  ( virtual  sex  encounter) atau sex online;
f. Pertemuan  dua  orang  atau  lebih  yang  berhubungan  melalui  jaringan  internet dengan  mengirimkan  pesan-pesan  seksual  atau  menggambarkan  pengalaman seksual  untuk  membangkitkan  rangsangan/perasaan/fantasi  seksual,  sehingga terjadi masturbasi (onani);
g. Dilihat  dari  sudut  akibat,  banyak  dampak  negatif  bagi  si  pelaku  sendiri, meretakkan/merusak/harmonisasi  hubungan  perkawinan,  merusak  sistem kekeluargaan, dan merusak/membahayakan anak-anak.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kejahatan mayantara di bidang  kesusilaan  ( cyber  sex)  adalah  kejahatan  kesusilaan  yang  menggunakan
3 http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.01.28.16365580&channel=7&mn=20&idx=27 diakses tanggal 17 April 2008.
4 Barda Nawawi Arief, 2006, Tindak Pidana Mayantara, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 186.
internet  sebagai  media,  baik  media  berhubungan,  mempertunjukkan  ataupun meyebarluaskan  segala  sesuatu  yang  berbau  seksual  atau  porno  dengan  tujuan untuk membangkitkan birahi.
Pembuatan Website yang Bermuatan Pornografi Sebagai Salah Satu Cyber Crime di Indonesia
Pada  bulan  Mei  2003  Satuan  Reskrimsus cyber  crime  Polda  Metro  Jaya mengungkap mucikari cyber. Pelakunya sepasang suami istri, Ramdoni alias Rino dan Yanti Sari alias Bela. Prostitusi cyber ini adalah modus baru, menawarkan berbagai wanita melalui sebuah alamat website. Dalam website tersebut ditampilkan deretan foto  wanita  dalam  bentuk close  up  atau  dalam  busana  minim,  yang  siap  melayani pria.  Pengelola  situs  nampaknya  tidak  malu-malu  menampilkan  nomor  telepon genggamnya,  sehingga  para  peminat  bisa  memesan  wanita  yang  dikehendaki,  lalu pesanan tersebut diantar ke hotel atau apartemen sesuai pesanan.
Pada Kasus lain, Reskrimsus cyber crime Polda Metro Jaya pada bulan 28 Juli 2004 juga menangkap Johnny Indrawan Yusuf alias Hengky Irawan Waratman alias Irwan  Sunaryo  yang  menjual  VCD  porno  melalui  internet  di  daerah  Waru  Sidoarjo, Jawa  Timur.  Penawaran  VCD  porno  melalu,  DVD  porno,  gambar  porno  alat  bantu seks,  obat-obatan  seks  serta  cerita  porno,  juga  dilakukan  melalui  sebuah website. Sistem transaksi penjualan barang-barang porno itu dilakukan melalui transfer ATM. Setelah  uang  dikirim  ke  nomor  rekening  bank  yang  ditunjuk,  kemudian  pelaku mengirimkan barang ke alamat si pemesan. Setiap pembeli dapat memesan barang yang diinginkan pada situs tersebut dengan pembayaran melalui transfer ATM, atas nama Hengky Wiratman Jl. Jambu II No 108 Pondok Chandra Indah, Waru, Sidoarjo Jawa Timur. Barang pesanan dikirim lewat jasa pengiriman tapi tidak mencantumkan alamat pengirimnya. 5
Seperti yang dikemukakan Roy Suryo yang dilansir oleh kompas.com bahwa website  yang  bermuatan  pornografi  yang  asli  buatan  Indonesia  telah  menyentuh angka  satu juta website. 6 Website yang termasuk katagori tersebut adalah  website yang  tidak  hanya  dioperasikan  oleh  orang  Indonesia  saja  tetapi  juga website  yang dioperasikan  oleh  orang  asing  namun  muatan  di  dalamnya  menggunakan  bahasa Indonesia  dan  gambar  atau  video  orang  Indonesia.  Sering  kali  pembuat website menggunakan  bahasa-bahasa  lokal  sebagai  pengantar  dalam website  yang  mereka gunakan untuk menarik pengunjung lokal sebanyak-banyaknya.
Pihak-pihak yang menyediakan isi ( content) yang bermuatan pornografi tidak hanya  dilakukan  oleh  pembuat website  saja,  tetapi  pengguna  blog  atau  blogger, mereka  menggunakan  halaman website  yang  telah  disediakan  untuk  kepentingan mereka sendiri. A blog (a contraction of the term "Web log") is a Web site, usually maintained  by  an  individual  with  regular  entries  of  commentary,  descriptions  of events, or other material such as graphics or video. 7 Dengan kesempatan ini mereka menggunakan halaman website tersebut untuk menampilkan content yang bermutan pornografi, baik tulisan, gambar maupun video.
Sampai dengan saat ini belum ada kasus yang ditangani oleh pihak Kepolisian Indonesia  yang  menyangkut  pornografi  di  internet,  baik  pengguna,  penyedia  jasa
5 Sutarman,  2007, Cyber  Crime:  Modus  Operandi  dan  Penanggulangannya,  Laksbang  Pressindo, Yogyakarta,, hlm. 67.
6 http://www.kompas.com/read/xml/2008/03/25/16072513 diakses tangal 11 Oktober 2008.
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Blog diakses tanggal 14 Oktober 2008.
( provider)  ataupun  pemilik/pengelola  website. 8 Harapannya  dengan  disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE),  undang-undang  ini  mampu  menyelesaikan  maraknya website  yang bermuatan pornografi yang dapat diakses di Indonesia
Peraturan  Terhadap Cyber  Sex/Cyber  Porn  (Pornografi  di  Dunia  Maya) Sebelum  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (UUITE)
Dasar  hukum  yang  dapat  digunakan  oleh  aparat  penegak  hukum  dalam memberantas  pornografi  di  dunia  maya  sebenarnya  sudah  tersedia  dalam  hukum positif di Indonesia. Dasar hukum tersebut tersebar dalam beberapa undang-undang sebagai berikut:
1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Dalam  KUHP  setidaknya  terdapat  satu  pasal  yang  dapat  dijeratkan  kepada pelaku  pembuat website  yang  bermuatan  pornografi,  yaitu  Pasal  282  ayat  (1) yang berbunyi:
Barang  siapa  menyiarkan,  mempertunjukkan  atau  menempelkan  di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar  kesusilaan ,  atau  barang  siapa  dengan  maksud  untuk disiarkan,  dipertunjukkan  atau  ditempelkan  di  muka  umum,  membikin tulisan,  gambaran  atau  benda  tersebut,  memasukkannya  ke  dalam negeri,  meneruskannya,  mengeluarkannya  dari  negeri,  atau  memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya  sebagai  bisa  diperoleh,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
Terdapat  tiga  bentuk  kejahatan  pornografi  pada  ayat  pertama  Pasal  282, ialah: 9
a) orang  yang  melakukan  perbuatan  menyiarkan,  mempertunjukkan  atau menempelkan  dimuka  umum  tulisan,  gambar  atau  benda  yang diketahuinya melanggar kesusilaan;
b) orang  yang  dengan  maksud  untuk  disiarkan,  dipertunjukkan  atau ditempelkan  dimuka  umum,  melakukan  perbuatan  membuat  tulisan, membuat  gambar,  atau  membuat  benda,  memasukkannya  ke  dalam negeri,  atau  memiliki  persediaan  tulisan,  gambar  atau  benda  yang diketahuinya melanggar kesusilaan. c) orang  yang  secara  terang-terangan  atau  dengan  menyiarkan  tulisan, gambar atau benda tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya  sebagai  bisa  diperoleh  yang  diketahuinya  isinya melanggar kesusilaan. Bentuk  kejahatan  yang  pertama  di  atas  yang  sama  dengan  pembuatan website  yang  bermuatan  pornografi.  Pembuatan  suatu  website  adalah  sama dengan perbuatan menyiarkan atau mempertunjukkan. Pembuatan website tidak lain adalah dengan tujuan agar informasi yang ada dalam content website dapat diketahui  atau  diakses  oleh  orang  lain.  Tujuan  ini  sama  dengan  tujuan  dari menyiarkan atau mempertunjukakan.
8 Asril  Sitompul,  2004, Hukum  Internet  Pengenalan  Mengenai  Masalah  Hukum  di  Cyberspace,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74.
9 Adami Chazawi, 2007, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.
23.
Sedangan  di  muka  umum  artinya  di  muka  orang  banyak.  Biasanya  orang banyak itu berada di suatu tempat yang disebut dengan tempat umum, misalnya di jalan umum, di alun-alun, di kantor-kantor, di pasar, di gedung bioskop, dan lain  sebagainya.  Pembuat  melakukan  perbuatan  melanggar  kesusilaan  itu ditempat  umum  dimana  disana  hadir  banyak  orang.  Sesungguhnya  sifat terbukanya dari perbuatan melanggar kesusilaan bukan sekedar pada banyaknya orang  saja,  tetapi  pada  keleluasaan  atau  kebebasan/secara  bebas  bagi  orang banyak di tempat umum tersebut, tanpa ada halangan dan usaha khusus untuk itu  atau  ditutup-tutupi  oleh  si  pembuat  untuk  melihat  atau  mengetahui perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukannya.
Sebagai perluasan arti sifat terbuka atau di muka umum ini ialah tidak hanya ditempat mana banyak orang  seperti tersebut diatas saja, tetapi juga terdapat pada  suatu  tempat  dimana  seseorang  melakukan  perbuatan  melanggar kesusilaan  itu  dapat  dilihat  oleh  orang-orang  yang  berada  dari  tempat  umum. Demikian  pendapat  dari  Hoge  Raad  dalam  pertimbangan  hukum  suatu arrest- nya tanggal 12 Mei 1902. Misalnya seorang laki-laki menyetubuhi istrinya sambil berdiri  dengan  bertelanjang  bulat  di  sebuah  kamar  dimana  pintunya  terbuka lebar  sehingga  orang-orang  yang  berlalu  lalang  dijalan  di  depan  kamarnya  itu dapat dengan leluasa melihat perbuatannya. 10
Berdasarkan arrest tersebut menunjukkan bahwa di muka umum tidak hanya dalam pengertian banyak orang tapi juga dapat dilihat oleh orang lain. Sehingga pembuatan suatu website yang dapat dilihat atau diakses oleh orang lain bahkan orang  seluruh  dunia  dalam  waktu  bersamaan,  sama  halnya  dengan  di  muka umum.
2) UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Undang-undang  Telekomunikasi  memuat  pelarangan  terhadap  penyelengara telekomunikasi yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang  bertentangan  dengan  kesusilaan.  Seperti  yang  termuat  dalam  Pasal  21:
“Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan,  keamanan,  atau  ketertiban  umum”.  Namun  sanksi  yang  diberikan terhadap  pelanggaran  pasal  tersebut  hanya  dikenakan  sanksi  adminstrasi, berupa pencabutan izin.
3) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Pasal yang dapat dijadikan dasar hukum dalam penanganan cyberporn dalam undang-undang  ini  adalah  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  dan  Pasal  13,  sedangkan ancaman pidananya tercantum dalam Pasal 18:
Pasal 5 (1) Pers  nasional  berkewajiban  memberitakan  peristiwa  dan  opini  dengan menghormati  norma-norma  agama  dan  rasa  kesusilaan  masyarakat  serta asas praduga tak bersalah. Pasal 13
Perusahaan iklan dilarang memuat iklan:
a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan  hidup  antar  umat  beragama,  serta  bertentangan  dengan  rasa kesusilaan masyarakat
Pasal 18
10 ibid., hlm. 19.
(2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta  Pasal  13  dipidana  dengan  pidana  denda  paling  banyak  Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
Namun  kelemahan  dalam  undang-undang  ini  adalah  tidak  ada  kualifikasi  delik dan adanya perumusan delik terhadap “perusahaan pers” yang diancam pidana denda, namun tidak ada aturan tentang:
a. Kapan  (dalam  hal  bagaimana)  korporasi/perusahaan  pers  melakukan  tindak pidana;
b. Korporasi/perusahaan  pers  yang  tidak  membayar  denda,  tidak  ada  aturan pidana pengganti dendanya.
4) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Undang-undang Penyiaran ini dapat dijeratkan kepada pembuat website yang bermuatan  pornografi  karena  menurut  undang-undang  ini  yang  dimaksud dengan:
a) Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara  dan  gambar  atau  yang  berbentuk  grafis,  karakter,  baik  yang  bersifat interaktif  maupun  tidak,  yang  dapat  diterima  melalui  perangkat  penerima siaran.
b) Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau  sarana  transmisi  di  darat,  di  laut  atau  di  antariksa  dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya  untuk  dapat  diterima  secara  serentak  dan  bersamaan  oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
c) Siaran  iklan  niaga  adalah  siaran  iklan  komersial  yang  disiarkan  melalui penyiaran  radio  atau  televisi  dengan  tujuan  memperkenalkan, memasyarakatkan,  dan/atau  mempromosikan  barang  atau  jasa  kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
Larangan terhadap siaran yang bertentangan dengan kesusilaan dirumuskan dalam Pasal 36 dan Pasal 46 berikut:
Pasal 36 (5) Isi siaran dilarang:
a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
b. menonjolkan  unsur  kekerasan,  cabul,  perjudian,  penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau
c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
(6)  Isi  siaran  dilarang  memperolokkan,  merendahkan,  melecehkan  dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
Pasal 46 (1) Siaran  iklan  terdiri  atas  siaran  iklan  niaga  dan  siaran  iklan  layanan masyarakat.
(2) Siaran  iklan  wajib  menaati  asas,  tujuan,  fungsi,  dan  arah  penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
(3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan:
d. promosi  yang  dihubungkan  dengan  ajaran  suatu  agama,  ideologi, pribadi  dan/atau  kelompok,  yang  menyinggung  perasaan  dan/atau merendahkan  martabat  agama  lain,  ideologi  lain,  pribadi  lain,  atau kelompok lain;
e. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
f. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
g. hal-hal  yang  bertentangan  dengan  kesusilaan  masyarakat  dan  nilai- nilai agama; dan/atau
h. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.
5) UU Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman Pasal yang dapat dijadikan dasar hukum dalam penanganan cyberporn dalam undang-undang ini adalah dalam Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1):
Pasal 40
Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):
a. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau
b. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau  menayangkan  potongan  film  dan/atau  suara  tertentu  yang  ditolak oleh  lembaga  sensor  film  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  33  ayat  (6); atau
c. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau  menayangkan  film  yang  tidak  disensor  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
Pasal 41
(1) Dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah):
a. barang  siapa  melakukan  usaha  perfilman  tanpa  izin  (usaha  perfilman) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 27; atau
b. barang  siapa  mengedarkan,  mengekspor,  mempertunjukkan  atau menayangkan reklame film yang tidak disensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); atau
c. barang siapa melakukan kerjasama dengan perusahaan perfilman asing tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
Sedangkan yang dimaksud dengan film dan perfilman dalam undang-undang ini adalah:
1). Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam  pada  pita  seluloid,  pita  video,  piringan  video,  dan/atau  bahan  hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses  kimiawi,  proses  elektronik,  atau  proses  lainnya,  dengan  atau  tanpa suara,  yang  dapat  dipertunjukkan  dan/atau  ditayangkan  dengan  sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya;
2). Perfilman  adalah  seluruh  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  pembuatan, jasa teknik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjukan, dan/atau penayangan film;
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  diidentifikasi  beberapa  kelemahan  dari perundang-undangan  tersebut  apabila  dihadapkan  dengan  masalah  pelarangan website yang bermuatan pornografi atau cybercrime pada umumnya.
Kelemahan Undang-Undang Dalam Menjerat Website Yang Bermuatan Pornografi Atau Cybercrime 11 Undang-undang Kelemahan KUHP a. Keterbatasan jurisdiksi; b. Tidak  ada  ketentuan  tentang  subyek  dan  pertanggung jawaban korporasi. UU Telekomunikasi a. Keterbatasan jurisdiksi; b. Tidak ada perumusan delik terhadap pelanggaran pasal 21  (penyelenggara  telekomunikasi  yang  melakukan kegiatan  usaha  penyelenggaraan  telekomunikasi  yang bertentangan dengan kesusilaan); c. Tidak  ada  aturan  tentang  pertanggungjawaban  pidana terhadap korporasi. UU Pers a. Keterbatasan jurisdiksi; b. Tidak ada kualifikasi (kejahatan/pelangaran); c. Ada perumusan delik terhadap “perusahaan pers” yang diancam  pidana  denda,  namun  tidak  ada  aturan tentang: (1) Kapan  (dalam  hal  bagaimana)  korporasi/ perusahaan pers melakukan tindak pidana; (2) Korporasi/perusahaan  pers  yang  tidak  membayar denda,  tidak  ada  aturan  pidana  pengganti dendanya. UU Penyiaran d. Keterbatasan jurisdiksi; e. Tidak  ada  penentuan  kualifikasi  delik  (sebagaimana kejahatan dan pelanggaran); f. Tidak  ada  aturan  tentang  pertanggungjawaban  pidana terhadap korporasi; g. Delik  “siaran”  dan  “siaran  iklan  niaga”  hanya  terbatas pada siaran melalui radio atau televisi, tidak mencakup penyiaran  di  bidang  teknologi  digital,  sateit,  internet dan  bentuk-bentuk  khusus  lain,  padahal  banyak  iklan niaga dalam situs cybersex dan cyberporn. UU Perfilman a. Keterbatasan jurisdiksi; b. Tidak  ada  ketentuan  tentang  pertanggung  jawaban pidana korporasi; c. Maksimum  pidana  denda  Rp.  50  juta  sangan  tidak berarti apa-apa bagi perusahaan film (sedangkan dalam UU Penyiaran ada yang maksimum denda sampai Rp. 10 miliar).
Pengaturan Cyber  Crime  Dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)
Munculnya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (UUITE)  merupakan  babak  baru  bagi  Indonesia  mengenai kebijakan tentang kegiatan di dunia maya. UUITE merupakan peraturan yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pengguna internet untuk melindungi aktivitas mereka di
11 Barda Nawawi Arief, 2007, Delik Kesusilaan Pornografi, Pornoaksi & Cyberporn, Cybersex, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 73.
internet.  Berbeda  dengan  peraturan  yang  mengatur  tentang  jenis  kejahatan konvensional, UUITE memiliki perbedaan yang mencolok dalam mengatur aktifitas di dunia maya.

## 1. Yurisdiksi Hukum Pidana
Di Indonesia, yurisdiksi dalam dunia maya telah diatur dalam Pasal 2 Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang menyebutkan  “Undang-undang  ini  berlaku  untuk  setiap  orang  yang  melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah  hukum  Indonesia  maupun  di  luar  wilayah  hukum  Indonesia,  yang  memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia”.
Berdasarkan Pasal 2 tersebut UUITE berlaku bagi beberapa kelompok orang yang melakukan kejahatan mayantara dengan katagori:
a. berada di wilayah hukum Indonesia dan perbuatannya memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia saja.
b. berada di wilayah hukum Indonesia dan perbuatannya memiliki akibat hukum di luar wilayah hukum Indonesia saja.
c. berada di wilayah hukum Indonesia dan perbuatannya memiliki akibat hukum di wilayah dan di luar wilayah hukum Indonesia.
d. berada di luar wilayah hukum Indonesia dan perbuatannya memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia saja.
e. berada di luar wilayah hukum Indonesia dan perbuatannya memiliki akibat hukum di luar wilayah hukum Indonesia saja.
f. berada di luar wilayah hukum Indonesia dan perbuatannya memiliki akibat hukum di wilayah dan di luar wilayah hukum Indonesia. Menurut  the Theory  of  International  Space  yang  dianut  di  Amerika  Serikat, setiap negara mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan suatu kasus kejahatan mayantara yang dilakukan siapapun dan wilayah negara manapun. Menurut teori ini cyberspace  adalah  suatu  lingkungan  hukum  yang  terpisah  dengan  hukum konvensional dimana setiap negara memiliki kedaulatan yang sama. 12
Dalam  kaitannya cybercrime  termasuk  sebagai  tindak  pidana  internasional, terdapat  pula  asas au  dedere  au  judicare  yang  berarti  setiap  negara  berkewajiban untuk  menuntut  dan  mengadili  setiap  pelaku  tindak  pidana  internasional  dan berkewajiban untuk bekerjasama dengan negara lain di dalam menangkap, menahan dan menuntut serta mengadili pelaku tindak pidana internasional. 13
Kewenangan hukum Indonesia untuk diberlakukan dalam ketiga kelompok ini (d, e, f) asas yang digunakan adalah asas perlindungan ( protective principle). Asas ini  menyatakan  bahwa  suatu  negara  mempunyai  hak  untuk  menerapkan  hukum pidana  nasionalnya  ada  pelaku  suatu  tindak  pidana  sekalipun  dilakukan  di  luar wilayah  negara  tersebut  apabila  tindak  pidana  itu  mengancam  keamanan  dan keutuha negara yang bersangkutan. 14
Pemberlakuan  hukum  pidana  sesuai  dengan  kewarganegaran  pelaku  tindak pidana  yang  melakukan  tindak  pidana  di  luar  wilayah  negaranya  adalah  sesuai dengan  asas  nasional  aktif.  Namun  dalam  kelompok  ini,  hukum  pidana  Indonesia tidak hanya berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia saja, tetapi juga temasuk warga negara lain. Sehingga juga berlaku secara bersamaan asas nasional pasif.
12 Dikdik  M.  Arief  Mansur,  Elisatris  Gultom,  2005, Cyber Law  Aspek Hukum Teknologi Informasi, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 39.
13 Ibid, hlm. 36.
14 Ibid, hlm. 32.
Berdasarkan  pada  dampak  yang  diberikan  oleh  tindak  pidana  mayantara kepada  Indonesia,  terdapat  asas objective  territoriality,  yang  menentukan  bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang merugikan bagi negara yang bersangkutan. 15
2. Peraturan Terhadap Cyber Sex/Cyber Porn (Pornografi di Dunia Maya)
Pengaturan  tentang  pelarangan  pembuatan website  yang  bermuatan pornografi terdapat dalam pasal Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:
(1) Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan . Pasal  27  pada  umumnya  menyebutkan  larangan  untuk  mendistribusikan, menstransmisikan  atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  dan  atau dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  (1)  yang  melanggar  kesusilaan,  (2) perjudian, (3) penghinaan dan atau pencemaran nama baik, dan (4) pemerasan dan atau pengancaman. Unsur-unsur dalam ayat ini adalah:
a. Perbuatan:  1)  mendistribusikan;  2)  mentransmisikan;  dan  3)  membuat  dapat diakses.
b. Obyek: 1) Informasi Elektronik dan 2) Dokumen Elektronik.
c. Obyek tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
UUITE  menjelaskan  juga  tentang  kejahatan  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  jika dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya diperberat sepertiga dari pidana pokok.  Hal  ini  tercantum  salam  Pasal  52  ayat  (1)  yang  menyatakan  “Dalam  hal tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  menyangkut kesusilaan  atau  eksploitasi  seksual  terhadap  anak  dikenakan  pemberatan  sepertiga dari pidana pokok.”

## 3. Penggunaan Bukti Elektronik ( Digital Evidences)
UUITE  telah  menggunakan  informasi  elektronik  dan  dokumen  elektronik sebagai  bukti  elektronik  yang  sah  dalam  sidang  pengadilan.  Ketentuan  ini  termuat dalam Pasal 5 dan Pasal 44:
Pasal 5
(1) Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
(2) Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
(3) Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dinyatakan  sah  apabila menggunakan  Sistem  Elektronik  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam Undang-Undang ini.
(4) Ketentuan  mengenai  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
b. surat  beserta  dokumennya  yang  menurut  Undang-Undang  harus  dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Pasal 44
Alat  bukti  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:
15 Sabartua Tampubolon, 2003, Aspek Hukum Nama Domain di Internet, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 73.
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
b. alat  bukti  lain  berupa  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
Pengertian  informasi  elektronik  dalam  UUITE  adalah  satu  atau  sekumpulan data  elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang  mampu  memahaminya.  Sedangkan  pengertian  dokumen  elektronik  adalah setiap  informasi  elektronik  yang  dibuat,  diteruskan,  dikirimkan,  diterima,  atau disimpan  dalam  bentuk  analog,  digital,  elektromagnetik,  optikal,  atau  sejenisnya, yang  dapat  dilihat,  ditampilkan,  dan/atau  didengar  melalui  komputer  atau  sistem elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta, rancangan,  foto  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  kode  akses,  simbol  atau perforasi  yang  memiliki  makna  atau  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang mampu memahaminya.

## Penutup
Terhadap pembahasan terhadap peraturan pelarangan website pornografi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dasar hukum yang dapat  digunakan  untuk  menjerat  pelaku  kejahatan  mayantara  di  bidang  kesusilan adalah:
a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
b. UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
c. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
d. UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
e. UU Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman
Adapun  dalam  UU  ITE,  pengaturan  tentang  pelarangan  pembuatan website yang bermuatan pornografi terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UUITE yang berbunyi: Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
Akan  tetapi,  peraturan  perundang-undangan  yang  sekarang  tersedia  masih memerlukan  adanya  kerjasama  dengan  negara  lain  dalam  penegakannya,  maka kerjasama  tersebut,  baik  secara  internasional  maupun  bilateral,  harus  segera dilakukan,  mengingat  kejahatan  mayantara  merupakan  kejahatan  yang borderless dan transnasional. Selain itu, Pemerintah perlu segera membentuk cyber police yang mempunyai  kemampuan  terhadap  penggunaan  teknologi  informasi,  mengingat modus  operandi  yang  digunakan  oleh  pelaku  kejahatan  di  dunia  maya  selalu berkembang.  Hal  tersebut  juga  perlu  didukung  dengan  pembentukan  laboratorium forensik  terhadap digital/elektronik  evidences,  sehingga  bukti  elektronik  tersebut mendapat penanganan yang benar yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

## Daftar Pustaka
Literatur dan Jurnal Adami  Chazawi ,  2007, Tindak  Pidana  Mengenai  Kesopanan,  PT.  Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Agus  Raharjo ,  2002, Cybercrime  Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan  Kejahatan Berteknologi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Asril  Sitompul ,  2004, Hukum  Internet  Pengenalan  Mengenai  Masalah  Hukum  di Cyberspace, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Barda  Nawawi  Arief ,  2006, Tindak  Pidana  Mayantara,  PT.  Rajagrafindo  Persada, Jakarta.
_________________ , 2007, Delik Kesusilaan Pornografi, Pornoaksi & Cyberporn, Cybersex, Pustaka Magister, Semarang.
Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom ,  2005, Cyber  Law  Aspek  Hukum Teknologi Informasi, PT. Refika Aditama, Bandung.
Sabartua  Tampubolon ,  2003, Aspek  Hukum  Nama  Domain  di  Internet,  PT. Tatanusa, Jakarta.
Sutarman, 2007, Cyber Crime: Modus Operandi dan Penanggulangannya, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
Svantesson,  Dan  Jekker  B .,  2005, The  Characteristics  Making  Internet Communication  Challenge  Traditional  Models  of  Regulation  –  What  every international jurist should know about the Internet, International Journal of Law and Information Technology Vol. 13 Nomor 1, Oxford University Press.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1971 tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Kearsipan.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen perusahaan. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.