P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
CHECKS AND BALANCE S LEGISLATIF EKSEKUTIF TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL PASCA PUTUSAN MK No. 13/PUU- XVI/2018
Nehru Asyikin 1
1 Peneliti Pusat Kajian Hak Asasi Manusia dan Pelayanan Publik Aksa Bumi, email : Nehruasyikin1@gmail.com

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 10 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan  hukum  mengikat,  namun  secara  bersyarat  persetujuan  legislatif hanya  pada  jenis-jenis  perjanjian  tersebut  pada  Pasal  10.  Perjanjian internasional  yang  dilakukan  eksekutif  menimbulkan  paradigma  terkait pengawasan  dan  mengimbangi  eksekutif  terhadap  penerapan  perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasional, sehingga paradigma tersebut menghadirkan  prinsip checks  and  balances .  Kontrol  legislatif  terletak  pada Pasal  11  ayat  2  UUD  apabila  perjanjian  internasional  itu  menimbulkan dampak bagi kehidupan rakyat terkait dengan beban keuangan Negara dan perasyarat menurut Pasal 10 UU Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional.  Sedangkan  hak  Presiden  untuk  mengeluarkan  Keputusan Presiden  hanya  sebatas  evaluasi  saja  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat, dimaknai  sebagai  proses  menilai  norma-norma  yang  berlaku  di  Indonesia sehingga ratifikasi melalui Keputusan Presiden tidak bersifat menolak tetapi mengevaluasi dan dikembalikan kepada Presiden untuk di terbitkan dalam lembaran  negara.  Sama  halnya  dengan  Menteri, Dewan  Perwakilan  Rakyat diposisikan sebagai lembaga yang diminta pertimbangan atau konsultasi saja, Dewan Perwakilan Rakyat tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan kebijakan yang akan diambil Menteri tersebut.
Kata Kunci:
Checks and Balances; Perjanjian Internasional; Putusan Mahkamah Konstitusi
Cite this paper: Asyikin, N., 2020. Checks and Balances Legislatif Eksekutif Terhadap Perjanjian
Internasional Pasca
Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 3(2).

## PENDAHULUAN
Kehidupan bernegara dewasa ini semakin mengalami perkembangan yang begitu cepat. Pergaulan Indonesia dengan bangsa-bangsa lain memperlihatkan bahwa Indonesia ingin terlibat membahas permasalahan-permasalahan internasional dan bersama-sama mencari solusi yang solusional dengan tujuan agar permasalahan bangsa sendiri dapat teratasi.  Hubungan-hubungan  yang  dijalin  tidak  bisa  terhindarkan  sehingga pergaulan tersebut berdampak pada hubungan hukum. Sebab, lahirnya hubungan hukum tersebut selalu  berlandaskan  kepentingan  satu  pihak  bahkan  dari  kedua-duanya.  Di  antara hubungan hukum yang timbul seperti hubungan ekonomi, hubungan politik, keamanan, Hak  Asasi  Manusia,  baik  melalui  organisasi-organisasi  yang  telah  Indonesia  ikuti  atau
hubungan  bilateral/multilateral  yang  mengharuskan  Indonesia  membuka  diri  untuk meratifikasi  aturan-aturan  internasional  agar  dapat  diterapkan  di  Indonesia  melalui hukum nasional.
Hal ini karena, hukum internasional modern telah mengalami perkembangan yang kompleks yang dibuktikan dengan luasnya cakupan atau dapat juga dengan melihat dari jumlah cabang hukum internasional yang ada saat ini. 1 Intervensi lembaga internasional ( world to goverment ), seperti PBB, WTO, IMF, yang mengambil peran penekan. Kelompok ini  sedikit  lebih  “elegan”  karena seakan-akan  agenda  yang  ingin  dipaksakan  adalah kesepakatan-kesepakatan  internasional.  Hal  ini  seolah-olah  rekomendasi  lembaga Internasional  itu  sebagai  sesuatu  yang  ideal  karena  memenuhi:  standar  dan  norma internasional”.  Apabila  tidak  diikutinya  bisa  ter kucilkan  atau  tidak  lagi  pantas  untuk menerima “kerja sama dunia” (menerima utang atau bantuan). Misalnya, agenda UU yang terkait globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan (UU Perbankan, UU Migas, UU Tenaga Listrik, UU Sumber Daya Air). 2
Sesungguhnya  lembaga  yang  diberikan  kewenangan  untuk  mengajukan, membentuk  dan  mengesahkan  undang-undang  di  bawah  Undang-Undang  Dasar  jelas tertulis di dalam Konstitusi Republik Indonesia adalah DPR sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 20A, di mana tertulis DPR memiliki beberapa fungsi kelembagaan, yaitu fungsi legislasi,  fungsi  pengawasan  dan  fungsi budgeting (anggaran).  Di  sisi  lain,  Indonesia sendiri mengenal pemisahan dan pembagian kekuasaan antara Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang secara langsung diperintah oleh UUD Republik Indonesia Tahun 1945.
Prinsip checks and balances yang relatif masih baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,  utamanya  setelah  perubahan  UUD  1945,  sehingga  dalam  prakteknya  masih sering timbul “konflik kewenangan” antar lembaga negara ataupun dengan/atau antar komisi-komisi negara. Setiap negara pasti akan mengimplementasikan prinsip chechks and  balances sesuai  dengan  kondisi  dan  kebutuhan  negaranya.  Tidak  terkecuali Indonesia. Reformasi politik 1998 yang disusul dengan reformasi konstitusi 1999-2002, menyepakati diadopsinya prinsip tersebut ke dalam sistem pemerintahan Indonesia. 3 Namun  prinsip checks  and  balances dalam  wilayah  pembagian  kekuasaan  di Indonesia, mekanisme pelaksanaannya harus dapat berkesenimbungan antara eksekutif dan  legislatif  terkait  dengan  ratifikasi  perjanjian  internasional  yang  sesuai  dengan kebutuhan  negara  dan  warga  negara,  sehingga  DPR  sebagai  perwakilan  rakyat  dapat mengawasi  kegiatan  pemerintah  (eksekutif)  dalam  hal  penentuan  kebijakan  itu  dan eksekutif dapat melaksanakan tugasnya dalam menjalankan roda pemerintahan menurut UUD 1945.
Pada  dimensi  yang  sama,  kaitan  prinsip checks  and  balances yang  diterapkan  di Indonesia  mengenai  perjanjian  internasional  telah  diujikan  dalam  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU- XVI/2018 pada pokoknya memohon kepada MK untuk menguji Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional berbunyi:
“Menteri  memberikan  pertimbangan  politis  dan  mengambil  langkah -langkah  yang diperlukan  dalam  pembuatan  dan  pengesahan  perjanjian  internasional,  dengan
1 Jawahir Thantowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer . hlm. 48-49.
2 Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum . hlm. 168.
3 Ni’Matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan .  hlm. 143.
berkonsultasi  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam  hal  yang  menyangkut kepentingan publik.”
Pasal  9  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian Internasional berbunyi:
“Pengesahan  perjanjian  internasional  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) dilakukan dengan undang- undang atau keputusan presiden.”
Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional berbunyi:
“Pengesahan  perjanjian  internasional  dilakukan  dengan  Undang -undang  apabila berkenan dengan :
a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
e. Pembentukan kaidah hukum baru;
f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
Pasal  11  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian Internasional berbunyi:
“Pengesahan  perjanjian  internasional  yang  materinya  tidak  termasuk  materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden.”
Dalam amar Putusan Hakim MK menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun  2000  bertentangan  dengan  Konstitusi  Indonesia  dan  tidak  memiliki  kekuatan hukum mengikat, namun secara bersyarat bahwa persetujuan DPR hanya pada jenis-jenis perjanjian  tersebut  pada  Pasal  10  dari  huruf  a  sampai  huruf  f  pasal  tersebut  dam pengesahan dilakukan dengan undang-undang yang merupakan kewenangan DPR oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan bagi pasal lain yang dimohonkan ditolak oleh MK dan tetap konstitusional.
Dengan  demikian,  berdasarkan  penjelasan  yang  telah  dijabarkan  di  muka,  akan dikaji  Implementasi Checks  And  Balances Antara  Lembaga  Legislatif  Dengan  Eksekutif Terhadap Perjanjian Internasional yang akan diuraikan menjadi beberapa sub bab yaitu, Teori chacks and balances, Mekanisme Checks and Balances antara Legislatif dan Eksekutif Terhadap Perjanjian Internasional, Pengawasan Lembaga Legislatif Terhadap Eksekutif Dalam  Perjanjian  Internasional,  sehingga  dari  uraian  pada  sub-sub  bab  di  atas  akan ditemukan implementasi checks and balances kedua lembaga tersebut.
Pada  penulisan  ini,  deskripsi  yang  akan  dijabarkan  sebelum  masuk  pokok pembahasan adalah teori check and balances antara legislatif dan eksekutif. Kemudian di dalam  pembahasan  yang  akan  menjadi  fokus  penulis  terletak  di  dua  hal,  yaitu  :  (1) mekanisme checks  and  balanc es  antara  legislatif  dan  eksekutif  terhadap  perjanjian internasional pasca putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018 dan (2) pengawasan lembaga legislatif  terhadap  eksekutif  dalam  perjanjian  internasional  pasca  putusan  MK  Nomor 13/PUU-XVI/2018.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Teori Check And Balances
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
UUD  1945  pasca  reformasi  dapat  dikatakan  menganut  doktrin  pemisahan kekuasaan ( separation of power ) berdasarkan prinsip checks and balances yang berbeda dari  pandangan  Montesquieu,  tetapi  jelas  tidak  lagi  menganut  ajaran  pembagian kekuasaan  yang  bersifat  vertikal.  Lebih-lebih  istilah  pembagian  kekuasaan  itu  sendiri sebagai isitlah telah pula dipakai Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 sebagai konsep pembagian kekuasaan  ( division  of  power )  dalam  arti  vertikal,  yaitu  pembagian  kekuasaan  antara pusat dan daerah-daerah bagian. Istilah pembagian kekuasaan dipakai untuk pengertian “ territorial  division  of  power” seperti  yang  digunakan  oleh  Arthus  Mass  dengan  istilah pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip checks and balances. Yang terakhir inilah yang dianut dewasa ini oleh UUD 1945 pasca reformasi. 4
Hubungan  parlemen  dengan  badan  eksekutif  di  Indonesia  dapat  dilihat  dari  sisi kewenangan DPR yaitu: (I) memberikan persetujuan bersama dengan Presiden atau UU; (II)  memberikan  persetujuan  atas  pernyataan  perang,  membuat  perdamaian  dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden. 5 Hal demikian telah tertulis di dalam UUD 1945 amandemen dengan pola hubungan antar kelembagaan yang harus dilakukan secara bersama-sama tanpa kewenangan sepihak, baik eksekutif atau legislatif saja. Dengan adanya prinsip checks and balances ini maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi  bahkan  dikontrol  dengan  sebaik-baiknya  sehingga  penyalahgunaan  kekuasaan oleh  aparat  penyelenggara  negara  ataupun  pribadi-pribadi  yang  kebetulan  sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya. 6
Adapun Operasional dari teori checks and balances ini dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:
1. Pemberian  kewenangan  terhadap  suatu  tindakan  kepada  lebih  dari  satu  cabang pemerintahan.  Misalnya  kewenangan  pembuatan  suatu  undang-undang  yang diberikan kepada pemerintah dan parlemen sekaligus;
2. Pemberian  kewenangan  pengangkatan  pejabat  tertentu  kepada  dari  cabang pemerintahan. Banyak pejabat tinggi negara dimana dalam proses pengangkatannya melibatkan  lebih  dari  satu  cabang  pemerintahan,  misalnya  melibatkan  pihak eksekutif maupun legislatif;
3. Upaya  hukum impechment dari  cabang  pemerintahan  yang  satu  terhadap  cabang pemerintahan lainnya;
4. Pengawasan  langsung  dari  satu  cabang  pemerintahan  terhadap  cabang pemerintahan lainnya, seperti pengawasan terhadap cabang eksekutif oleh cabang legislatif dalam hal penggunaan budget negara; dan
5. Pemberian  kewenangan  kepada  pengadilan  sebagai  pemutus  kata  akhir  ( the  last word ) jika ada pertikaian kewenangan antara badan eksekutif dengan legislatif. 7 Prinsip checks  and  balances relatif  masih  baru  diadopsi  ke  dalam  sistem ketatanegaraan  Indonesia,  utamanya  setelah  perubahan  UUD  1945,  sehingga  dalam prakteknya  masih  sering  timbul  “konflik  kewenangan”  antar  lembaga  negara  ataupun dengan/atau antar komisi-komisi negara. Setiap negara pasti akan mengimplementasikan prinsip chechks  and  balances sesuai  degan  kondisi  dan  kebutuhan  negaranya.  Tidak
4 Jimly Asshidiqqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi . hlm. 169-170.
5 I Dewa Gede Atmadja, Teori Konstitusi Dan Konsep Negara . hlm. 105.
6 Ni’Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia , Ed. Revisi. hlm. 115.
7 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat) . hlm. 124-125.
terkecuali  Indonesia.  Reformasi  politik  1998  yang  disusul  dengan  reformasi  konstitusi 1999-2002,  menyepakati  diadopsinya  prinsip  tersebut  ke  dalam  sistem  pemerinthaan Indonesia. 8
Doktrin pemisahan kekuasaan juga menentukan bahwa masing-masing organ tidak boleh turut campur atau melakukan intervensi terhadap kegiatan organ yang lain. Dengan demikian, interpendensi masing-masing cabang ekuasaan dapat terjamin dengan sebaik- baiknya,  dalam  doktrin  pemisahan  kekuasaan  itu,  yang  juga  dianggap  paling  penting adalah  adanya  prinsip checks  and  balances ,  di  mana  setiap  cabang  mengendalikan  dan mengimbangi  kekuataan  cabang-cabang  kekuasaan  yang  lain.  Dengan  adanya perimbangan  yang  saling  mengendalikan  tersebut,  diharapkan  tidak  terjadi penyalahgunaan  kekuasaaan  di  masing-masing  organ  yang  bersifat  independen  itu. Kemudian prinsip koordinasi dan kesederajatan, yaitu semua organ atau lembaga (tinggi) negara yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudisial mempunyai kedudukan yanng sederajat dan mempunyai hubungan yang bersifat co-ordinatif , tidak bersifat sub- ordinatif satu dengan yang lain. 9 Atau bahasa sederhananya co-ordinatif ialah pertalian antara 2 (dua) kelembagaan atau lebih yang berhubungan sederajat dengan lembaga lain atau  memiliki  kedudukan  yang  seimbang,  bukan  pada  wilayah sub-ordinatif di  mana hubungan  antara  kelembagaan  tersebut  tidak  setara,  semisal  eksekutif  memiliki kedudukan  di  atas  legislatif  dalam  wilayah  pengambilan  keputusan  terutama  pada wilayah ratifikasi perjanjian internasional.
Keseluruhan  dari  prinsip  tersebut  sudah  disimpulkan  dalam  teori  distributif kekuasaan dan teori check and balances. Teori ini amat diperlukan dalam suatu sistem ketatanegaraan berhubung manusia penyelenggara negara bukanlah malaikat, meskipun bukan juga iblis. Tetapi manusia punya kecendrungan memperluas dan memperpanjang kekuasaannya,  yang  ujung-ujungnya  menjurus  kepada  penyalahgunaan  kekuasaan dengan  mengabaikan  hak-hak  rakyat.  Untuk  itulah  diperlukan  suatu  sistem  saling mengawasi secara seimbang ( checks and balances ) sebagai counterpart dari sistem trias politica. 10
Meskipun ada pembagian kekuasaan di antara pelaksana kekuasaan negara secara tradisional,  yakni  antara  kekuasaan  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif,  dan  berlakunya sistem checks  and  balances di  antara  kekuasaan-kekuasaan  negara  tersebut,  akhirnya keseimbangan  ( balances )  memang  diperlukan,  dan  keseimbangan  ini  bersifat  dinamis yang seringkali paradokal. 11
Dengan  demikian,  Teori checks  and  balances begitu  penting  untuk  melihat pembagian  dan  pemisahan  kekuasaan yang  ada  itu  sudah  proporsional  atau  kah  berat sebelah. Maka dari itu, hak angket DPR sebagai bagian dari pelaksana teori checks and balances akan  menjadi  parameter  untuk  menentukan  mekanisme  dan  pengawasan legislatif terhadap kewenangan eksekutif dalam ratifikasi perjanjian internasional.
2. Mekanisme Checks  and  Balances antara  Legislatif  dan  Eksekutif  Terhadap Perjanjian Internasional Pasca Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018
Traktat atau perjanjian adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Apabila  perjanjian  itu  diadakan  oleh  dua  negara,  ia  disebut  perjanjian  bilateral  dan
8 Ni’Matul Huda, Perkembangan Hukum ...op.cit., hlm. 143.
9 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . hlm. 22.
10 Munir Fuady, Teori Negara...op.cit., hlm. 124.
11 Ibid. ,123.
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
apabila diadakan oleh banyak negara, ia sebut perjanjian multilateral. 12 Menurut UU No. 24  Tahun  2000  tentang  perjanjian  internasional  Pasal  7  ayat  2  Pejabat  yang  tidak memerlukan  Surat  Kuasa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  Angka  3  adalah  :  a. Presiden,  dan  b.  Menteri. 13 Artinya  pejabat  yang  dimaksud  memiliki  peranan  penting untuk melakukan perjanjian internasional dengan negara lain. 14
Adapun mengenai wewenang Presiden yang biasa dirumuskan dalam UUD berbagai negara,  mencakup  lingkup  kewenangan,  yaitu  kewenangan  yang  bersifat  diplomatik, yaitu menjalankan perhubungan dengan negara lain atau subyek hukum internasional lainnya dalam konteks hubungan luar negri, baik dalam keadaan perang maupun damai. Presiden adalah puncak pimpinan negara, dan negara dalam berhadapan dengan negara lain. Dengan persetujuan parlemen, dia juglah yang memiliki kewenangan politik untuk menyatakan  perang  dan  berdamai  dengan  negara  lain.  Oleh  karena  itu,  biasanya ditentukan: (a) Penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden haruslah didasarkan atas undang-undang dasar; (b) dalam sistem pemisahan kekuasaan dan checks and balances, kewenangan  regulatif  bersifat  derivatif  dari  kewenagan  legislatif  yang  memiliki  oleh parlemen.  Karena  itu,  pemerintah  dianggap  hanya  dapat  menetapkan  suatu  peraturan untuk kepentingan umum, jika undang-undang atau produk hukum yang ditetapkan oleh parlemen memerintahkan hal itu. 15
Menurut  UUD  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menurut  Pasal  11  UUD  1945 dijelaskan bahwa :
1) Presiden  dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  menyatakan  perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;
2) Presiden  dalam  membuat  perjanjian  internasional  lainnya  yang  menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang- undang harus dengan persetujuan DPR;
3) Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  perjanjian  internasional  diatur  dengan  undang- undang. 16
Mengenai  mekanismenya,  pemberian  bentuk  undang-undang  suatu  perjanjian internasional  dapat  ditinjau  dari  dua  segi  yaitu: pertama, ditinjau  dari  tata  cara  yang harus ditempuh dalam membuat atau memasuki suatu perjanjian internasional. Kedua, ditinjau  dari  materi  muatan  yang  diatur  dalam  perjanjian  internasional  yang bersangkutan. Dalam praktek yang berlaku (sejak 1945), semua perjanjian internasional yang dibuat dengan persetujuan DPR . Selalu diberi bentuk (berbentuk) undang-undang. Pendapat yang umum pada konvensi ketatanegaraan. 17
Penjelasan lebih lanjut terkait mekansime di atas. Pertama, mengenai tata cara yang harus  ditempuh  dalam  membuat  atau  memasuki  suatu  perjanjian  internasional. Maksudnya  ialah,  dalam  lapangan  Hukum  Internasional,  suatu  proses  pembuatan
12 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia . hlm. 58.
13 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional . 14 Ibid.
15 Jimly Asshidiqqie, Konstitusi Dan Konstitualisme . hlm.176-177.
16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Republik Indonesia, 1945).
17 Bagir Manan, Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara . hlm. 34.
perjanjian sampai mengikat kedua negara atau lebih dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu  perundingan  atau  pembicaraan  diadakan  tentang  masalah  yang  menyangkut kepentingan  masing-masing  negara.  Perundingan  atau  pembicaraan  itu  merupakan tindakan persiapan untuk jadinya suatu traktat. Tahap pertama ini sepenuhnya adalah wewenang  dari  Presiden,  Presiden  dalam  rangka  hubungan  dengan  luar  negri menentukan perjanjian apakah yang perlu diadakan dengan negara lain. Dalam hal ini Dewan  Perwakilan  Rakyat  sama  sekali  tidak  turut  campur  secara  langsung. 18 Kedua, ditinjau  dari  materi  muatan  yang  diatur  dalam  perjanjian  internasional  yang bersangkutan, materi muatan apabila mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 10 ayat (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
a. Pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  ketentuan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. 19
Materi  muatan  dari  suatu  undang-undang  adalah  berisi  pengaturan  untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini ketika Undang-Undang Dasar mengamanatkan untuk diadakan pengaturan lebih  lanjut dalam suatu  undang-undang, maka pembentuk undang-undang harus membentuk suatu undang-undang yang materi muatannya adalah aturan lebih lanjut dari apa yang ditetapkan oleh UUD 1945. 20 Bertalian di atas, proses pengesahan atau ratifikasi perjanjian internasional dalam Undang-Undang Dasar Indonesia merupakan kerja sama antara eksekutif dan legislatif. Pemerintah  sebagai  badan  eksekutif  biasanya  memagari  peranan  dalam  membuat perjanjian-perjanjian internasional dengan negara lain atau turut serta pada perjanjian internasional  yang  sudah  ada.  Karena  tidak  semua  perjanjian  memerlukan  ratifikasi, proses  selanjutnya  adalah  memilih  perjanjian-perjanjian  yang  perlu  disampaikan  pada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif untuk mendapat persetujuan. 21 Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah  Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan  instrumen  perundang-undangan  yang  jelas  pula.  Berbagai  kebingungan mencuat  dalam  dunia  praktik  dalam  menjawab  tentang  status  perjanjian  internasional dalam sistem hukum Republik Indonesia. 22
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional selanjutnya mengadopsi  istilah  “ratifikasi”  dan  menerjemahkannya  dengan  istilah  “pengesahan”.
18 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata..op.cit., hlm. 68-69.
19 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan .
20 Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peratura Perundang-Undangan . hlm. 94-95.
21 D. Sidik Suraputra, ‘Ratifikasi Perjanjian Internasional Menurut Tiga UUD Indonesia’, Jurnal Hukum & Pembangunan , 20.3, 217 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol20.no3.892>.
Padahal makna “persetujuan DPR” yang melakukan pengesahan harus dipandang dalam konteks  prosedur  internal  sementara  ratifikasi  yang  sebagai  prosedur  eksternal.  Oleh karena sebagai prosedur internal, maka hakikatnya undang-undang ini sebagai undang- undang formal, sebagai syarat untuk memenuhi Pasal 11 UUD NRI 1945 mengenai adanya “persetujuan DPR”. 23
Pada Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2000  tentang  perjanjian  internasional.  Mahkamah  dapat  memahami maksud para Pemohon yaitu bahwa norma yang dirumuskan dalam Pasal 10 UU 24/2000 tersebut adalah berkait dengan frasa “menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang- undang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 dan karena itulah maka pengesahan terhadap perjanjian-perjanjian demikian dilakukan dengan undang-undang. 24
Mengenai  dasar  hukum  perjanjian  internasional,  pasal  11  ayat  (1)  Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasa1  10,  dilakukan  dengan  keputusan  presiden.  Dan  ayat  (2)  Pemerintah  Republik Indonesia  menyampaikan  salinan  setiap  keputusan  presiden  yang  mengesahkan  suatu perjanjian  internasional  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  untuk  dievaluasi.  Terkait materi  dimaksud  pada  Pasal  10  adalah  Pengesahan  perjanjian  internasional  dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan :
a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
e. Pembentukan kaidah hukum baru;
f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
Jika  para  pihak  telah  memperoleh  kata  sepakat,  substansi  pokok  dihasilkan  dari perundingan  itu  diparaf  sebagai  tanda  persetujuan  sementara.  Dikatakan  sementara karena naskah itu masih memerlukan persetujuan lebih lanjut dari lembaga perwakilan rakyat atau parlemen masing-masing. 25 Kemudian terjadi bahwa masing-masing Dewan Perwakilan Rakyat masih mengadakan perubahan-perubahan terhadap naskah tersebut. Menurut azaz kedaulatan rakyat, tahap kedualah yang terpenting, karena Presiden yang diadakan dengan negara lain, dan setiap perjanjian dengan negara lain dapat berakibat langsung terhadap kehidupan rakyat banyak. Wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat  harus  mengetahui  apakah  suatu  perjanjian  akan  menguntungkan  rakyat  atau tidak. 26
Adapun di lingkungan eksekutif di bawah Presiden bentuk koordinasinya dengan DPR terdapat Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2000, Menteri memberikan pertimbangan politis dan  mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  dalam  pembuatan  dan  pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam
23 Dian  Utami  Mas  Bakar,  ‘Pengujian Konstitusional  Undang-Undang  Pengesahan  Perjanjian Internasional’, Yuridika , 29.3 , 274 – 98 <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i3.372>.
24 Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018 dalam Perkara  Pengujian  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2018, pp. 1 – 267.
25 Putera Astomo, Hukum Tatat Negara Teori Dan Praktek . hlm. 29.
26 Ibrahim. Loc.cit., hlm. 58-59.
hal yang menyangkut kepentingan publik. DPR diposisikan sebagai lembaga yang diminta pertimbangan atau konsultasi saja, sebab Pasal 2 ini di maknai DPR hanya memberikan masukan terkait apakah diterima atau tidaknya dikembalikan lagi kepada menteri yang akan  melakukan  perjanjian  internasional,  DPR  tidak  memiliki  kekuatan  untuk membatalkan kebijakan yang akan diambil Menteri tersebut. Kemudian pasal 11 ayat (2) Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan  suatu  perjanjian  internasional  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  untuk dievaluasi. Artinya hak presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden hanya sebatas evaluasi saja, dimaknai sebagai proses apakah ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di Indonesia mengenai Keputusan Presiden itu. Sebab, Keputusan Presiden itu tanpa melalui proses legislasi pada kamar DPR.
Dari beberapa pasal di atas, harusnya dalam konteks hubungan diplomatik antara negara dengan negara lain ataupun subyek hukum internasional lainnya, puncak jabatan yang bertindak sebagai wakil negara adalah presiden. Untuk membatasi jangan sampai Presiden  mengadakan  perjanjian  dengan  negara  merugikan  kepentingan  rakyat, misalnya, berdampak terhadap beban atau mengikatkan seluruh rakyat dengan tanggung jawab  atau  kewajiban-kewajiban  bersifat  mengurangi  hak-hak  rakyat  maka  setiap perjanjian  internasional  yang  dibuat  haruslah  terlebih  dahulu  mendapat  persetujuan lembaga perwakilan rakyat (parlemen). 27
Dengan demikian, mekanisme checks and balances antara DPR terhadap Presiden dan  Menteri  terkait  perjanjian  internasional  dapat  mempunyai  posisi  yang  seimbang, apalagi perjanjian internasional dapat berdampak luas terhadap kehidupan bernegara, sehingga bentuk ratifikasi yang nantinya di impelementasikan di negara Indonesia dapat melalui  proses  yang  sebagaimana  yang  di  amanatkan  Pasal  11  ayat  2  UUD  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 “presiden  dalam  membuat  perjanjian  internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait  dengan  beban  keuangan  negara,  dan/atau  mengharuskan  perubahan  atau pembentukan undang- undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” . 28 Karena  tidak  ada  kekuasaan  residu  maka  sebenarnya  tidak  ada  kekuasaan  yang berdasarkan  prerogatif  dalam  sistem  ketatanegaraan  Republik  Indonesia.  Semua kekuasaan di dasarkan pada kaidah-kaidah konstitusi yang tertuang dalam UUD 1945. Dengan demikian prerogratif tidak lah dapat dipergunakan sebagai sumber atau dasar kekuasaan  presiden  dalam  masalah  dan  hubungan  internasional.  Kekuasaan  Presiden dalam  masalah  dan  hubungan  internasional  semata-mata  didasarkan  pada  prinsip- prinsip hukum ( legal principles ) dan kaidah-kaidah hukum, antara lain UUD 1945. 29
3. Pengawasan  Lembaga  Legislatif  Terhadap  Eksekutif  Dalam  Perjanjian Internasional
Pada  masa  Orde  Baru,  sebagaimana  di  atur  dalam  UUD  1945  memberikan kekuasaan  yang  besar  kepada  Presiden.  Presiden  dipilih  dan  diangkat  oleh  MPR  yang separuh anggotanya adalah anggota-anggota DPR. Kekuasaan Presiden ini besar karena ia tidak bisa dijatuhkan oleh DPR. Oleh sebab itu jika seorang Presiden sudah dipilih dan diangkat oleh MPR maka ia memegang kekuasaan yang besar untuk terus memerintah sampai habis masa jabatannya. 30 Hal itu dapat diketahui antara lain, kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa disertai oleh prinsip checks and balances yang memadai. Sehingga UUD
27 Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu...op.cit., hlm. 178.
28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Republik Indonesia, 1945).
29 Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan... op.cit., hlm. 87.
30 Moh. Mahfud, Demokrasi Konstitusi Di Indonesia . hlm. 44.
1945  biasa  disebut executive  heavy ,  dan  itu  menguntungkan  bagi  siapa  saja  yang menduduki  jabatan  presiden.  Menurut  istilah  Soepomo:  “ contrentration  of  power  and responsibilty upo the president”. 31 Jadi Presiden dapat menentukan seluruh kebijakan dan peraturan-peraturan  di  tangannya  melalui  para  menteri  yang  bertanggung  jawab terhadapnya tanpa melalui legislatif, sebab Presiden leluasa mengeluarkan Perppu dan Kepres sebagai hak progratif presiden.
Reformasi telah menyelesaikan agenda amandemen pada batang tubuh UUD 1945, sehingga kekuasaan legislasi yang menjadi kewenangan Presiden telah berbalik di tangan DPR dan menjadi kewenangan sekaligus melekat sebagai fungsi kelembagaannya. Fungsi legislatif menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu:
1) Prakarsa pembuatan undang-undang ( legislative initation );
2) Pembahasan rancangan undang-undang ( law making process );
3) Persetujua atas pengesahan rancangan undang-undang ( law enactment approval );
4) Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional  dan  dokumen-dokumen  hukum  yang  mengikat  lainnya  ( Binding decision  making  on  international  agreement  and  treaties  or  other  legal  binding documents ). 3233
Lebih  lanjut,  wewenang  yang  berkaitan  dengan  fungsi  DPR  dalam  pengawasan diatur  dalam  Pasal  20A  ayat  (2)  dan  (3). 34 Secara  teoritis  fungsi-fungsi  kontrol  atau pengawasan  oleh  parlemen  sebagai  lembaga  perwakilan  rakyat  dapat  dirinci  sebagai berikut:
1. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan ( control of policy making);
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ( control of policy executing);
3. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara ( control of budgeting);
4. Pengawasan terhadap pelaksana anggaran dan belanja negara ( control of budgeting implementation);
5. Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan ( control of government performances);
6. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik ( control of political appointment of public officals) dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR). 35
Terkait  pengawasan  dalam  penentuan  kebijakan  berawal  dari  prakarsa  eksekutif baik  melalui  Presiden  atau  Menterinya.  Kebijakan  yang  diambil  dari  hasil  kesepakatan perjanjian  internasional  baik  hubungan  bilateral,  multilateral  maupun  organisasi internasional yang diikuti berdampak pada pengaturan-pengaturan dalam sistem hukum Indonesia.  Dalam  hal  kewenangan  dalam  pengawasan  mengenai  urgensi  ratifikasi perjanjian untuk diterapkan di Indonesia maka ratifikasi perjanjian internasional tidak boleh bertentangan dengan konstitusi terutama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang secara langsung berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia.
31 Ni’Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia ... op.cit., hlm. 106.
32 Jimly Asshiddiwie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , hlm. 300.
33 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu....op.cit., hlm. 300.
34 Anwar C, Teori Dan Hukum Konstitusi . hlm. 209.
35 Putera Astomo, Hukum Tata Negara...op.cit., hlm. 102-103.
Mengenai  persoalan  ratifikasi  ini  pun  perlu  diketemukan  modus  tertentu,  yang intinya  tidak  menyimpangi  ketentuan  UUD  1945  tetapi  juga  tidak  menghambat penyelenggaraan  hubungan  luar  negeri  karena  sering  kali  yang  dipertaruhkan  adalah kepentingan nasional, nasib keseluruhan bangsa. 36
Maka  sebelum  traktat  diratifikasi  harus  diteliti  dengan  sungguh-sungguh  apakah ketentuannya  bertentangan  atau  tidak  dengan  ketentuan  UUD  Tahun  1945.  Untuk  itu, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

## 1. Kriteria Juru Runding
Seperti  dikatakan  oleh  Himahanto  Juwana,  para  juru  runding  (delegasi) Indonesia harus memiliki kelihaian dalam merundingkan dan merumuskan traktat, terutama dalam memahami kalimat-kalimat hukum di dalam naskah traktat. Dengan kelihaian  ini,  diharapkan  sejak  awal  sudah  dapat  diketahui  ketentuanketentuan yang berpotensi bertentangan dengan UUD.

## 2. Fungsi Legislative Preview
DPR sebagai lembaga negara yang memberikan persetujuan terhadap rencana ratifikasi  traktat,  juga  harus  mem-preview  secara  memadai  naskah  traktat  yang telah  ditandatangani,  dan  jangan  serta  merta  memberikan  persetujuan  untuk meratifikasi traktat tersebut. Bila ternyata kemudian diyakini bertentangan dengan UUD tahun 1945, maka Indonesia segera dapat mengajukan reservasi (pensyaratan) terhadap ketentuan tersebut atau mengambil kebijakan untuk tidak jadi meratifikasi perjanjian internasional tersebut sama sekali. 37
Meskipun  tidak  dijelaskan  secara  lengkap  ranah  pengawasan  DPR  di  dalam  UUD 1945 di bidang hubungan internasional, namun dari penjelasan yang tersurat pada Pasal 11  dan  Pasal  12  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  memberikan  pemahaman  jika  hanya beberapa bidang yang diharuskan untuk dapat diberikan legitimasi dari DPR, selain DPR ada  batasan  bagi  Presiden  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  perjanjian internasional,  yaitu  berdasarkan  prembule  UUD  1945  terutama  pada  pembangunan hukum  yang  dimaksudkan  untuk  “ melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ”.
Di  luar  itu  maka  pembatasan  untuk  melakukan  perjanjian  internasional  dengan negara-negara  luar  adalah  mustahil  dilakukan.  Maka  harus  ada  pengawasan  yang dilakukan  DPR  terhadap  eksekutif.  Untuk  menciptakan  pengawasan  inilah  diperlukan suatu sistem checks and balances (pengawasan dan kesimbangan) yang jelas dan efektif. Maknanya adalah bahwa di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, eksekutif harus dicegah agar jangan sampai melampaui batas-batas kekuasaan. 38
Dalam pembuatan perjanjian internasional ada kerja sama antara Presiden dan DPR. Dengan  demikian  kerja  sama  antara  Presiden  dan  DPR  dalam  pembuatan  perjanjian internasional adalah kerja sama dalam bidang legislatif. Menurut UUD 1945 (Pasal 5 ayat (1) yo. Pasal 20 ayat (2), kerja sama Presiden dan DPR dalam bidang legislatif adalah untuk
36 Padmo Wahjono, Masalah Ketataneagaraan Indonesia Dewa Ini . hlm. 237.
37 Ari Wuisang, ‘Kewenangan DPR Dalam Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2 018’, Pakuan Law Review , 5.2, 121 – 45.
38 Miriam Budiardjo, Pembangunan Politik, Situasi Global, Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia . hlm.
85.
membentuk undang-undang. Karena itu setiap perjanjian internasional yang dilakukan oleh  Presiden  dengan  persetujuan  DPR  sudah  semestinya  dalam  bentuk  undang- undang. 3940
Makna kerjasama menurut penulis dapat diartikan sebagai perpaduan antara dua lembaga yang masih berhubungan erat dalam hal perjanjian  internasional. Tidak boleh salah satu dari lembaga tersebut yang tidak diikut sertakan. Misal pengambilan keputusan untuk  meratifikasi  hasil  perjanjian  internasional  ke  dalam  hukum  nasional  itu  tidak mengikutsertakan  DPR  atau  mengesahkan  kebijakan  yang  bersumber  dari  perjanjian internasional  hanya  dikeluarkan  oleh  pemerintah  (eksekutif).  Demikian itu,  kekuasaan pemerintah  akan  mengarah  pada  kekuasaan  legislatif,  sedangkan  kerjasama  bidang legislasi  adalah  hubungan  antara  eksekutif  dan  legislatif  dikarenakan  fungsi  legislasi melekat di DPR.
Dalam  sistem  pemerintahan  Presidensiil.  Ketentuan  ini  menggambarkan  bahwa  posisi DPR dan Presiden adalah fifty-fifty dalam persetujuan rancangan undang-undang yang sebelumnya  dibahas  bersama.  Dalam  pengertian  itu,  persetujuan  bersama  merupakan syarat konstitusional yang dibagi bersama antara DPR dan Presiden. Artinya, tidak akan pernah ada sebuah undang-undang tanpa persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Dalam  hal  ini,  Wicipto  Setiadi  dalam  bukunya  Saldi  Isra  menambahkan,  dalam pembentukan undang-undang DPR tidak bisa jalan sendiri tanpa ada persetujuan dari Presiden. Kedua-duanya, baik DPR maupun presiden harus setuju, tidak bisa DPR setuju tetapi Presiden tidak setuju. Keduanya harus berjalan seiring untuk setuju bersama. 41
PENUTUP
Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 13/PUU-XVI/2018 menunjukkan jika  pada mekanisme checks and balances lembaga antara legislatif dengan eksekutif dalam wilayah pengambilan  keputusan  terhadap  perjanjian  internasional  melahirkan  kewenangan diplomatik itu memang berada di tangan Presiden dan Menteri-menternya (eksekutif), tetapi  dalam  batasan-batasan  yang  ditentukan  oleh  UUD  1945.  Dalam  wilayah perundingan terkait perjanjian yang hendak disepakati dengan kepala negara lain, DPR tidak masuk ke dalam wilayah tersebut namun dalam wilayah pembentukan peraturan undang-undang  terkait  materi  muatan  yang  hendak  diatur  dalam  undang-undang, kewenangan sepenuhnya berada di tangan DPR dengan mengkaji peraturan yang hendak di ratifikasi yang bersumber dari perjanjian internasional tersebut bertentangan dengan UUD  atau  tidak.  Kontrol  DPR  terletak  pada  Pasal  11  ayat  2  UUD  apabila  perjanjian internasional  itu  menimbulkan  dampak  bagi  kehidupan  rakyat  terkait  dengan  beban keuangan Negara dan Pasal 10 UU Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional.
Hak presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden hanya sebatas evaluasi saja kepada  DPR,  dimaknai  sebagai  proses  apakah  ada  yang  tidak  sesuai  dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di  Indonesia mengenai Keputusan Presiden itu  tanpa melalui proses legislasi pada kamar DPR, sehingga ratifikasi melalui Kepres tidak bersifat menolak  tetapi  mengevaluasi  dan  dikembalikan  kepada  Presiden  untuk  di  terbitkan dalam lembaran negara. Sama halnya dengan menteri, DPR diposisikan sebagai lembaga yang diminta pertimbangan atau konsultasi saja, sebab Pasal 2 ini di maknai DPR hanya memberikan masukan terkait apakah diterima atau tidaknya dikembalikan lagi kepada
39 Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara , hlm. 34.
40 Bagir Manan, Pertumbuhan dan...loc.cit., hlm. 34.
41 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi . hlm. 219-220.
menteri yang akan melakukan perjanjian internasional, DPR tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan kebijakan yang akan diambil Menteri tersebut.
Pengawasan  DPR  terhadap  urgensi  untuk  meratifikasi  perjanjian  internasional terdapat  kelemahan  apabila  diharuskan  untuk  membentuk  undang-undang  jikalau perjanjian  itu  bertentangan  dengan  UUD.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  pengawasan  dan keseimbangan  ( checks  and  balances )  dapat  berjalan  efektif  dengan  menolak  apabila diharuskan  untuk  meratifkasi  perjanjian  internasional  tetapi  berdampak  luas  bagi kehidupan  rakyat  karena  beban  keuangan  yang  dikeluarkan  dan  tidak  sesuai  dengan Pasal  10  UU  Nomor  24  tahun  2000  tentang  perjanjian  internasional.  Maka  apabila diharuskan  meratifikasi  agar  masuk  dalam  sistem  hukum  Indonesia  selain  yang bertentangan  dengan  UUD  1945, checks  and  balances antara  presiden  dan  DPR  harus harmonis  karena  setiap  perjanjian  internasional  yang  menjadi  hak  presiden  yang kemudian  akan  diratifikasi  dengan  persetujuan  DPR  harus  pula  memenuhi  unsur keseimbangan  ( balances )  di  kedua  lembaga  ini,  dengan  tujuan  agar  dapat  memenuhi syarat konstitusional dalam pembentukan undang-undang yang berasal dari perjanjian internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Ali, Abdul Latif dan Hasbi. 2014. Politik Hukum. Jakarta: Sinar Grafika Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta Pusat: Konstitusi Press
Asshidiqqie, Jimly, 2011. Konstitusi Dan Konstitualisme. Jakarta: Sinar Grafika ——— , 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia
Astomo, Putera. 2014. Hukum Tatat Negara Teori Dan Praktek. Yogyakarta: Tahafa Media Atmadja, I Dewa Gede. 2014. Teori Konstitusi Dan Konsep Negara. Malang: SETARA Press Budiardjo, Miriam. 1994. Pembangunan Politik, Situasi Global, Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama C, Anwar, 2011. Teori Dan Hukum Konstitusi. Malang: Intrans Publishing Fuady,  Munir.  2011.  Teori  Negara  Hukum  Modern  (Rechtstaat).  Bandung:  PT  Refika Aditama
Huda, Ni’Matul. 2014. Hukum Tata Negara Indonesia, Ed. Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
——— ,  2014.  Perkembangan  Hukum  Tata  Negara  Perdebatan  &  Gagasan Penyempurnaan. Yogyakarta: FH UII Press
Ibrahim, Moh. Kusnardi dan Harmaily. 1981. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Iskandar,  Jawahir  Thantowi  dan  Pranoto,  2006.  Hukum  Internasional  Kontemporer Bandung: PT Refika Aditama
Isra, Saldi, 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Mahfud, Moh., 1993. Demokrasi Konstitusi Di Indonesia. Yogyakarta: Liberty Manan, Bagir, 1995. Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara. Bandung: Mandar Maju
Redi, Ahmad, 2018. Hukum Pembentukan Peratura Perundang-Undangan. Jakarta Timur:
Sinar Grafika
Wahjono,  Padmo,  1985.  Masalah  Ketataneagaraan  Indonesia  Dewa  Ini.  Jakarta  Timur:

## Ghalia Indonesia
Jurnal
Mas Bakar, Dian Utami, ‘Pengujian Konstitusional Undang -Undang Pengesahan Perjanjian
Internasional’, Yuridika , 29.3 (2014), 274 – 98 <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i3.372>
Suraputra,  D.  Sidik,  ‘Ratifikasi  Perjanjian  Internasional  Menurut  Tiga  UUD  Indonesia’,
Jurnal Hukum & Pembangunan , 20.3 (1990), 217
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol20.no3.892>
Wuisang,  Ari,  ‘Kewenangan  DPR  Dalam  Ratifikasi  Perjanjian  Internasional  Pasca Terbitnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  13/PUU- XVI/2018’, Pakuan  Law Review , 5.2

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2000  Tentang  Perjanjian Internasiona

## Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun  2000  Tentang  Perjanjian  Internasional  Terhadap  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2018, pp. 1 – 267