Published every April, August and December

## JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN
ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK

## Pengaruh Kompetensi dan Time Budget Pressure Terhadap Kualitas Audit Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Eka Nurmala Sari 1 ,  Sapta Lestari 2
1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis,Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Abstract: This study aims to test and analyze whether the competence and time budget pressure affect audit quality. This research was conducted at BPK RI Representative of North Sumatera Province. Data collection techniques in this  study  are  questionnaires  and  documentation  studies.  The  sample  selection  was  done  by  Simple  Random Sampling method. The population in this study is all auditors working on the environment BPK RI Representatives of  North  Sumatra  Province  consisting  of  99  auditors.  Based  on  the  sampling  technique  yielded  a  sample  of  50 auditors. Method of data analysis using path analysis.. The results show that the variable of competence and time budget pressure partially and simultaneously have an effect on to audit quality. R square value of 22.55% indicating that the competence and time budget pressure able to explain the audit quality of 22.5% and the remaining 77.5% explained by other variations outside the model.
Keywords: Audit Quality; Competency; Time Budget Pressure
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis apakah kompetensi dan time budget pressure mempengaruhi kualitas audit. Penelitian ini dilakukan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  kuesioner  dan  studi  dokumentasi.  Pemilihan  sampel  dilakukan dengan metode Simple Random Sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada lingkungan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  RI  Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Utara  yang  terdiri  dari  99 auditor. Berdasarkan teknik pengambilan sampel menghasilkan sampel sebanyak 50 auditor. Metode analisis data menggunakan analisis jalur (Path Analysis). Hasil penelitian menunjukkan  bahwa variabel kompetensi dan time budget pressure secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap kualitas audit. Nilai R square sebesar 22,55% yang menunjukkan bahwa kompetensi dan time budget pressure mampu menjelaskan kualitas audit sebesar 22,5% dan sisanya yang 77,5% dijelaskan oleh variasi lain di luar model.
Kata Kunci : Kompetensi; Kualitas Audit; Time Budget Pressure
Corresponding author. Email: ekanurmala@umsu.ac.id How  to  cite  this  article. Nurmala  Sari,  Eka  dan  Sapta  Lestari.  (2018).  Pengaruh  Kompetensi  dan  Time  Budget Pressure Terhadap Kualitas Audit Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia , 6 (1), 81–92. Retrieved from http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/11280 History of article. Received: January 2018, Revision: Maret 2018, Published: April 2018 Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI : 10.17509/jrak.v6i1.11280 Copyright©2016. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Program Studi Akuntansi FPEB UPI

## PENDAHULUAN
Suksesnya  pembangunan  nasional dapat  dilihat  dari  tata  kelola  keuangan negara  yang  dilakukan  dengan  baik  dan wajar. Tata kelola  yang baik penting untuk pengawasan agar dapat melaksanaan pengelolahaan keuangan negara.
Akuntabilitas  sektor  publik  berhubungan dengan  praktik  transparansi  dan  pemberian informasi  kepada  publik  dalam  rangka memenuhi hak publik. Suatu instansi negara yang menggunakan keuangan negara haruslah  memiliki  laporan  keuangan  yang dapat dipercaya serta memiliki kualitas yang tinggi.  Karena  dengan  memiliki  kualitas yang  tinggi,  laporan  keuangan  yang  dibuat oleh  instansi  tersebut  dapat  dijadikan sebagai  alat  pertanggungjawaban  kepada publik atas pemakaian uang negara. Segenap jajaran  penyelenggara  negara,  baik  dalam tataran  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif harus  memiliki  komitmen  bersama  untuk menegakan good governance dalam pengelolahan keuangan.
Menurut
Mardiasmo  (2005),  terdapat  tiga  aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (good governance), yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan.
De Angelo (1981) dalam Simanjuntak (2008),  mendefinisikan  kualitas  audit sebagai penilaian oleh pasar dimana terdapat kemungkinan  auditor  akan  memberikan penemuan  mengenai  suatu  pelanggaran dalam  sistem  akuntansi  klien  dan  adanya pelanggaran dalam pencatatannya. Kualitas audit pada sektor publik adalah probabilitas seorang  pemeriksa  atau  auditor  pemerintah dapat  menemukan  dan  melaporkan  suatu penyelewengan  yang  terjadi  pada  suatu instansi atau pemerintah baik pusat maupun pemerintah  daerah.  Pelaksana  audit  pada lembaga pemerintah bertujuan untuk menjamin dilakukannya
pertanggungjawaban publik oleh
pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerinta daerah serta perusahaan- perusahaan milik negara (Nurlaeli, 2010).
Audit  pemerintahan  merupakan  salah satu elemen penting dalam penegakan good
government .  Dalam  rangka  mendukung keberhasilan  penyelenggaraan  pemerintah negara  yang  baik,  keuangan  negara  wajib dikelola  secara  tertib,  efektif,  efisien,  taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis,  transparan,  dan  bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan maka ditetapkan UU RI No. 15  Tahun  2004.  Profesi  akuntan  publik merupakan fungsi penting dalam melakukan pelaporan  keuangan  audit  suatu  organisasi dan  merupakan  profesi  kepercayaan  dari masyarakat.  Laporan  audit  dimaksudkan untuk memberikan jaminan tentang keandalan keuangan dan informasi keuangan.  Namun  demikian,  praktiknya sering jauh dari yang diharapkan. Mardiasmo  (2005)  menjelaskan  bahwa terdapat  beberapa  kelemahan  dalam  audit pemerintahan  di  Indonesia,  di  antaranya tidak  tersedianya  indikator  kinerja  yang memadai  sebagai  dasar  pengukur  kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun  daerah  dan  hal  tersebut  umum dialami oleh organisasi publik karena output yang  dihasilkan  berupa  pelayanan  publik tidak  mudah  diukur.  Dengan  kata  lain, ukuran  kualitas  audit  masih  menjadi perdebatan.
UU  RI  No.  17  Tahun  2003  tentang keuangan  negara,  menyebutkan  bahwa keuangan  negara  adalah  semua  hak  dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak  dan  kewajiban  tersebut.  Berdasarkan UU  RI  No.  15  Tahun  2006  tentang  Badan Pemeriksaan  Keuangan  (BPK)  adalah lembaga  negara  yang  bertugas  untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang  keuangan  negara  sebagaimana dimaksud  dalam  UUD  Negara  RI  Tahun 1945,  yang  menjelaskan  bahwa  untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu BPK yang bebas dan mandiri.
BPK  merupakan  badan  pemeriksa eksternal keuangan negara yang independen
dan profesional yang mempunyai misi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan  negara,  memberikan  pendapat untuk  meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggungjawab  keuangan  negara,  dan berperan  aktif  dalam  menemukan  dan mencegah  segala  bentuk  penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara (Desi, &  Dhini,  2014).  BPK  bertugas  untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan  negara  yang  dilakukan  oleh pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah, lembaga  negara  lainnya,  BI,  BUMN, BUMD,  Badan  Layanan  Umum  dan lembaga  atau  badan  lain  yang  mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kewajaran  informasi  yang  disajikan  dalam laporan  keuangan.  Hasil  pemeriksaan keuangan  negara  diserahkan  kepada  DPR, DPD  dan  DPRD.  Dengan  adanya  BPK diharapkan  pengelolaan  keuangan  negara dapat  dikelola  dan  pertanggungjawaban pengelolaan  dapat  dipertanggungjawabkan secara  baik.  Agar  kualitas  audit  atas  tugas dan fungsi  yang dilakukan oleh BPK dapat terlaksana dengan baik maka pada pelaksanaan  tugas  harus  berpedoman  pada Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara (SPKN).
SPKN  adalah  penyempurnaan  dari Standar  Audit  Pemerintahan  (SAP)  1995. Berdasarkan  Peraturan  Badan  Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2007  Standar  Pemeriksaan  Keuangan Negara,  pemeriksaan    dibagi  menjadi  tiga jenis yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan  kinerja,  dan  pemeriksaan dengan tujuan tertentu. SPKN sebagai acuan di sektor publik pemerintahan, memberikan kerangka  dasar  untuk  menetapkan  secara efektif  standar  pekerjaan  lapangan  dan pelaporan  audit.  SPKN  berisi  tentang persyaratan  profesional  pemeriksa,  mutu pelaksanaan  pemeriksa  dan  organisasi pemeriksa dalam melaksanakan
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab  keuangan  negara.  SPKN  sangat diperlukan  untuk  menjaga  kredibilitas  dan profesionalitas  dalam  pelaksanaan  maupun pelaporan pemeriksaan.
Ada  suatu  permasalahan  pada  sektor publik tepatnya pada lembaga pemerintahan,  antara  lain  banyaknya  kasus korupsi.  Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Utara menyatakan  bawasanya  Sumatera  Utara menjadi  terkorup  nomor  dua  di  Indonesia. Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) mencatat, Provinsi Sumatera Utara menjadi salah  satu  kota  yang  fokus  melakukan pemberantasan  korupsi.  “Dalam  catatan KPK  kasus  korupsi  terbanyak  terjadi  di tahun  2015.  Melibatkan  Walikota,  Bupati, DPRD,  hingga  Gubenur,”  kata  Bagian Pemberitaan  dan  Publikasi  KPK,  Prihansa Nugraha. Pada tahun yang sama yaitu tahun 2015  Provinsi  Sumatera  Utara  mendapat opini  WTP  oleh  BPK,  tetapi  Auditor  BPK tidak  dapat mempertahankan  kualitas auditnya, dibuktikan dengan ketidak mampuan BPK mengungkap adanya kecurangan  yang  dilakukan  oleh  aparatur negara.  Kasus  korupsi  yang  terungkap menunjukkan keuangan negara tidak dikelola  dengan  semestinya.  Kepercayaan yang  besar  dari  pemakai  laporan  keuangan yang telah di audit dan jasa diberikan auditor mengharuskan auditor memperhatikan kualitas yang dilakukannya (Siti, 2010).
Teori  agensi  menjelaskan  bahwa terdapat  konflik  pada  pemilik  dan  agen dalam  perbedaan  tujuan  masing-masing pihak dimana pemilik menginginkan laporan  keuangan  yang  dapat  dijadikan sebagai pedoman dalam penentuan keputusan ekonomi, tetapi pihak agen akan selalu  berusaha  untuk  membuat  laporan keuangan yang terlihat baik agar kinerja dari agen  dapat  dinilai  baik  oleh  pemilik,  maka untuk menyelesaikan konflik tersebut disini dibutuhkan  pihak  ketiga,  yakni  auditor independen  yang  dapat  mempunyai  tingkat independensi yang tinggi agar dapat menjadi pemecah  solusi  dalam  konflik  tersebut. Berdasarkan  teori  agensi  tersebut  BPK berdiri sebagai pihak ketiga yang
mempunyai  tugas  untuk  menyelesaikan konflik tersebut. Di sini rakyat sebagai pihak utama  yang  diwakilkan  oleh  DPR  akan mempercayakan  tugas  audit  pada  pihak BPK  untuk  memeriksa  laporan  keuangan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah  daerah.  Pada  kenyataan  yang terjadi,  masih  banyaknya  kasus  korupsi  di lembaga  pemerintah  pusat  maupun  daerah membuktikan bahwa peran dari BPK disini sangat penting. Karena dengan adanya BPK melakukan tugas dan fungsinya dengan baik diharapkan dapat menurunkan tingkat kasus korupsi yang telah terjadi di Sumatera Utara khususnya.
Dalam menjalankan tugasnya seorang auditor  sektor  publik  tentunya  harus memenuhi  persyaratan  kemampuan  dan keahlian  sebagai  seorang  auditor.  Dalam SPKN,  pernyataan  standar  umum  pertama menyebutkan  bahwa  “pemeriksa  (auditor) secara  kolektif  harus  memiliki  kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan  tugas  pemeriksaan”.  Oleh karena  itu  organisasi  bertanggung  jawab untuk memastikan setiap pemeriksa dilaksanakan  oleh  para  pemeriksa  yang secara  kolektif  memiliki  pengetahuan, keahlian,  dan  pengalaman  yang  kemudian disebut kompetensi. Pentingnya kompetensi auditor  untuk  meningkatkan  kualitas  hasil audit  atau  kinerja  auditor  diatur  dalam standar  auditing.  Dalam  Arens  (2008:43), pernyataan standar umum pertama menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan oleh  seorang  atau  lebih  yang  memiliki kealihan  teknis  yang  memadai  sebagai auditor.  Diperkuat  oleh  Alin  dkk.  (2007) menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi  auditor  maka  kualitas  hasil pemeriksaan dan kinerja pemeriksa pengawas  tersebut  akan  meningkat.  Selain faktor  kopetensi,  kinerja  auditor  akan dipengaruhi  oleh  adanya  tekanan  anggaran waktu (time budget pressure) .
Teori pengharapan menyatakan bahwa  motivasi  tergantung  pada  dua  hal, yaitu  seberapa  kuat  kita  menginginkan sesuatu  dan  seberapa  besar  kemungkinan kita  mendapatkan  sesuatu  (Grifin,  2002).
Pada teori ini dikatakan bahwa saat auditor dihadapkan pada situasi yang sulit dan tidak mungkin  untuk  menyelesaikan  tugas  audit tepat  pada  waktu  yang  telah  ditetapkan, maka  auditor  cenderung  untuk  melakukan perilaku  yang  diinginkannya  meskipun bertentangan dengan prosedur audit, Suprianto (2009).
UU  No.  7  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara  pada  Pasal  31  ayat  (1), mewajibkan  Gebenur  /  Bupati  /  Walikota menyampaikan  LKPD  kepada  DPRD berupa  laporan  keuangan  yang  telah diperiksa oleh Bandan Pemeriksa Keuangan,  selambat-lambatnya  6  (enam) bulan  setelah  tahun  anggaran  berakhir. Berdasarkan peraturan tersebuat terdapat 12 daerah  yang  terlambat  meyerahkan  LKPD yang telah diaudit oleh BPK yang kemudian akan diserahkan kepada DPRD dan 5 daerah yang  belum  menerima  LHP  atas  LKPD yang membuktikan bawasannya kompetensi auditor yang masih dipertanyakan dan maka apabila daerah terlambat dalam menyerahkan  LKPD  kepada  BPK  maka akan terjadi time budget pressure yang akan berdampak kepada kualitas audit.
Time  budget  pressure adalah  suatu keadaan yang menuntut auditor untuk dapat melakukan  efesiensi  terhadap  anggaran waktu  atau  terdapat  pembatan  waktu  dan anggaran  yang  sangat  ketat,  Sososukikno (2003). Akibat waktu yang telah ditetapkan untuk penugasan tidak cukup, maka auditor akan  bekerja  di  bawah  tekanan  waktu sehingga  pekerjaanya  akan  dilakukan  lebih cepat, menyebabkan kemungkinan mengabaikan  beberapa  proses  audit  dan hanya menyelesaikan  yang penting-penting saja  sehingga  akan  menghasilkan  kinerja yang  buruk  dan  pempengaruhi  juga  hasil kerja audit.
Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Independensi, pengalaman, due profesional care , akuntanbilitas, tenur, reputasi KAP, kompetensi, time  budget  pressure ,  etika auditor, size  auditor , type  of  auditor , dysfunctional behavior sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Faktor-
faktor tersebut harus selalu diperhatikan dan diutamakan oleh para auditor untuk menjaga kualitas  laporan  audit  yang  diberikan  oleh auditor,  sehingga  dapat  meminimalisir  dan menghindari terjadinya berbagai kesalahan, kecurangan, serta pelanggaran dalam melaksanakan audit.
Peneliti hanya memilih time budget pressure untuk diteliti pada penelitian ini sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Karena pada penelitian A.A Putu Ratih (2013) time budget pressure memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit namun pada penelitian Agneus shintya (2016) time budget pressure berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas audit.
Peneliti  tertarik  untuk  mengetahui bagaimana  kualitas  audit  pada  BPK  RI
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dikarenakan  masih  banyak  kasus  korupsi pada  Provinsi  Sumatera  Utara  dan  adanya keterlambatan  dalam  melaporkan  LKPD kepada  DPRD  yang  akan  berpengaruh terhadap  kualitas  audit.  Badan  Pemeriksa Keuangan  dapat  lebih  berkualitas  karena memberikan nilai  tambah  yang positif bagi pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan negara.  Nilai  tambah  ini  akan  berdampak pada peningkatan kesejahtraan hidup masyarakat Indonesia .
2. LANDASAN TEORITIS
2.1. Teori Keagenan Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah  kontrak  yang  mana  satu  atau  lebih pemilik  yang  menggunakan  agen  untuk melakukan  beberapa  jasa  bagi  kepentingan mereka  dengan  mendelegasikan  beberapa wewenang  untuk  membuat  keputusan  pada pihak  agen.  Menurut  Indah  (2010)  pemilik ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas agen, yang terkait dengan investasi atau  dananya  dalam  perusahaan.  Hal  ini dilakukan dengan meminta laporan pertanggungjawaban pada agen. Berdasarkan  laporan  tersebut  pemilik menilai  kinerja  agen,  Tetapi  yang  acapkali terjadi  adalah  kecenderungan  agen  untuk
melakukan tindakan yang membuat laporannya kelihatan baik sehingga kinerjanya dianggap baik. Untuk mengurangi  kecurangan  yang  dilakukan oleh  agen  dan  agar  laporan  keunagn  yang dibuat oleh pihak agen lebih dapat dipercaya diperlukan pengujian. Pengujian ini dilakukan  oleh  pihak  yang  independen, yaitu auditor independen.
Pendapat  auditor  independen  atas laporan  keuangan  yang  telah  dibuat  oleh agen  diharapkan  dapat  menjadi  bahan pertimbangan bagi pemilik untuk memberikan keputusan. Atas dasar tersebut, auditor independen yang mempunyai tingkat  kredibilitas  yang  tinggi  akan  dapat lebih  dipercaya  oleh  pemilik  untuk  dapat memeriksa laporan keuangan secara independen,  sehingga  dapat  menghasilkan keputusan ekonomi yang tepat.

## 2.2. Teori Pengharapan
Teori pengharapan menyatakan bahwa  motivasi  tergantung  pada  dua  hal, yaitu  seberapa  kuat  kita  menginginkan sesuatu  dan  seberapa  besar  kemungkinan kita  mendapatkan  sesuatu  (Grifin,  2002). Teori  pengharapan  berlandaskan  pada  4 asumsi  dasar,  yaitu  :  perilaku  ditentukan oleh  kombinasi  faktor-faktor  di  dalam  diri individu  dan  lingkungan;  individu-individu membuat keputusan tentang perilaku mereka  sendiri  di  dalam  organisasi; individu-individu  yang  berbeda  memiliki tipe-tipe  kebutuhan,  keinginan,  dan  tujuan yang berbeda; dan individu membuat pilihan perilaku  dari  banyak  alternatif  perilaku, berbasis  pada  persepsi  mereka  tentang sejauh  mana  suatu  perilaku  tertentu memberikan hasil yang diharapkan (Suprianto, 2009).
Berdasarkan teori pengharapan tersebut  motivasi  auditor  adalah  untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Saat auditor dihadapkan pada situasi yang sulit dan tidak mungkin  untuk  menyelesaikan  tugas  audit tepat  pada  waktu  yang  telah  ditetapkan, maka  auditor  cenderung  untuk  melakukan
perilaku  yang  diinginkannya  meskipun bertentangan dengan prosedur audit.

## 2.3 Kualitas Audit
De Angelo (1981)
dalam Simanjuntak (2008), mendefinisikan kualitas  audit  sebagai  penilaian  oleh  pasar dimana terdapat kemungkinan auditor akan memberikan  penemuan  mengenai  suatu pelanggaran  dalam  sistem  akuntansi  klien dan adanya pelanggaran dalam pencatatannya. Kemungkinan bahwa auditor  akan  melaporkan  adanya  laporan yang  salah  saji  telah  dideteksi  dan didefinisikan  sebagai  independensi  auditor. Oleh  karena  itu,  berdasarkan  definisi tersebut  kualitas  audit  merupakan  suatu fungsi  dari  kemampuan  auditor  untuk mendeteksi  laporan  yang  salah  saji  dan independensi auditor yang dinilai oleh pasar (Simanjuntak,  2008).  Basuki  (2006)  dalam Simanjuntak  (2008),  mengatakan  kualitas audit  adalah  pemeriksaan  yang  sistematis dan independen untuk menentukan aktivitas, mutu dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang  telah  direncanakan  dan  apakah pengaturan tersebut diimplementasikan secara efektif dan cocok dengan tujuan.
Pelaksanaan audit sektor pablik yang baik  adalah  yang  dilakukan  sesuai  dengan Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara (SPKN). Government Accountability Office (GAO) mendefinisikan kualitas audit sebagai  ketaatan  terhadap  standar  profesi dan  ikatan  kontrak  selama  melaksanakan audit  (Lowenshon et  al ,  2005).  Standar audit menjadi bimbingan dan ukuran kulitas kinerja  auditor  (Messier et  al, 2005). Menurut Peraturan Menteri
Negara
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, wajib menggunakan Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN).
Dalam lampiran 3 SPKN disebutkan bahwa:  “Besarnya  manfaat  yang  diperoleh dari  pekerjaan  pemeriksaan  tidak  terletak pada  temuan  pemeriksaan  yang  dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang
ditempuh  oleh  entitas  yang  diperiksa. Manajemen enitas yang diperiksa bertanggung  jawab  untuk  menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara  suatu  proses  dan  sistem informasi  untuk  memantau  status  tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa dimaksud.  Jika  manajemen  tidak  memiliki cara semacam itu,  pemeriksa  wajib merekomendasikan agar manajemen memantau status tindak lanjut atas rekomendasi  pemeriksa.  Perhatian  secara terus menerus terhadap temuan pemeriksaan yang material beserta rekomendasinya dapat membantu  pemeriksa  untuk  menjamin terwujudnya  manfaat  pemeriksaa  yang dilakukan” (paragraf 17).
Audit  yang  berkualitas  adalah  audit yang  dapat  ditindaklanjuti  oleh auditee. Kualitas audit ini harus dibangun sejak awal pelaksanaan  audit  hingga  pelaporan  dan pemberian rekomendasi. Dengan demikian, indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur kualitas  audit  antara  lain  kualitas  proses, apakah  audit  dilakukan  dengan  cermat, sesuai prosedur, sambil terus mempertahankan sikap skeptis.

## 2.4. Kompetensi
Efendi  (2010)  menyimpulkan,  dengan Penyataan  Standar  Pemeriksaan  ini  semua organisasi  pemeriksa  bertanggung  jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa  yang  secara  kolektif  memiliki pengetahuan,  keahlian  dan  pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut.  Oleh  karena  itu,  organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen,  pengangkatan,  pengembangan berkelanjutan  dan  evaluasi  atas  pemeriksa untuk  membantu  organisasi  pemeriksa dalam  mempertahankan  pemeriksa  yang memiliki kompetensi yang memadai.
Dalam lampiran 2 SPKN disebutkan bahwa:“Pemeriksa  yang  ditugaskan  untuk melaksanakan pemeriksaan menuntut Standar  Pemeriksaan  harus  secara  kolektif memiliki:  Pengetahuan  tentang  Standar Pemeriksaan yang dapat diterapkan
terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan serta  memiliki  latar  belakang  pendidikan, keahlian dan pengalaman untuk menerapkan pengetahuan  tersebut  dalam  memeriksaan yang  dilaksanakan;  Pengetahuan  umum tentang  lingkungan  entitas,  program  dan kegiatan yang diperiksa (objek pemeriksaan)” (paragraf 10)
dan; “Pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan  keuangan  harus  memiliki keahlian  di  bidang  akuntansi  dan  auditing, serta  memahami  prinsip  akuntansi  yang berlaku  umum  yang  berkaitan  dengan entitas yang diperiksa” (paragraf 11).
Kompetensi  yang  diperlukan  dalam proses audit tidak hanya berupa penguasaan terhadap  standar  akuntansi  dan  auditing, namun  juga  penguasaan  terhadap  objek audit.  Selain  dua  hal  diatas,  ada  tidaknya program  atau  proses  peningkatan  keahlian dapat  dijadikan  indikator  untuk  mengukur tingkat  kompetensi.  Menurut  Arens  (2003) kompetensi  adalah  kualitas  pribadi  yang harus  dimiliki  oleh  seorang  auditor  yang diperoleh melalui latar belakang pendidikan formal auditing dan akuntansi, pelatian kerja yang  cukup  dalam  profesi  dan  akan ditekuninya dan selalu mengikuti pendidikan-pendidikan profesi yang berkelanjutan.
Sedangkan  menurut  Susanto  (2000) mendefinisikan  tentang  kompetensi  yang sering dipakai adalah karakteristik- karakteristik yang mendasari individu dalam mencapai kinerja superior. Menurut Sukrisno  (2004),  kompetensi  adalah  suatu pencapaian  dan  pemeliharaan  suatu  tingkat pengertian  dan  pengetahuan  yang  dapat memungkinkan anggota memberikan pelayanan dengan cakap dan baik. Mayangsari (2003) mendefinisikan keahlian sebagai pengetahuan tentang suatu lingkungan  tertentu,  pemahaman  terhadap masalah  yang  timbul  dari  lingkungan tersebut dan keterampilan untuk memecahkan permasalahan tersebut.
Menurut  Agusti  dan  Putri  (2013) mengemukakan  bahwa  kompetensi  auditor adalah  auditor  yang  dengan  pengetahuan dan  pengalamannya  yang  cukup  dan
eksplisit  dapat  melakukan  audit  secara objektif,  cermat  dan  seksama.  Menurut  De Angelo (1981) kompetensi memiliki 2 (dua) komponen yaitu pengetahuan dan pengalaman.  Sedangkan  menurut  Zu`amah (2009) Kompetensi adalah keahlian profesional  seorang  auditor  yang  didapat melalui pendidikan formal, ujian profesional maupun  keikutsertaan  dalam  pelatihan, seminar, simposium dan lain-lain. Dapat di simpulkan  bawasanya  kompetensi  dapat diperoleh  melalui  pendidikan,  pengalaman dan  pelatihan  yang  dapat  meyakinkan bahwa  kualitas  jasa  audit  yang  diberikan memenuhi tingkat profesionalisme tinggi.

## 2.5. Time Budget Pressure
Ahituv dan Igbaria (1998)
menyatakan  kinerja  seseorang  akan  ikut dipengaruhi  pleh  tekanan  anggaran  waktu. Menurut De Zoort (1998) tekanan anggaran waktu  ialah  tekanan  yang  muncul  dari terbatasnya  sumber  daya  yang  dimiliki dalam  menyelesaikan  pekerjaan,  dalam  hal ini  diartikan  sebagai  waktu  yang  diberikan untuk menyelesaikan tugas. Dalam risetnya, Waggoner dan Casshel  (1991) menemukan bahwa makin sedikit waktu yang disediakan (tekanan  anggaran  waktu  semakin  tinggi), maka  semakin  besar  transaksi  yang  tidak diuji  oleh  auditor.  Hal  ini  senada  dengan Suprianto  (2009)  yang  menyatakan  begitu pentingnya  untuk  merancang  waktu  audit dengan baik. Alokasi waktu yang baik akan mengarahkan  pada  suatu  kinerja  yang  baik dan hasil yang lebih baik pula.
Dezoort,  (1998):  Soobaroyen  and Chengabroyen,  (2005).  Dalam  lingkungan kerja,  tekanan  anggaran  waktu  merupakan hal  penting  yang  dapat  menmpengaruhi individual  (isu  kesehatan),  organisasional (penurunan  kualitas  dari  penugasan  audit) dan  konsekuensi  sosial  (masalah  biaya  dan gender dalam staff audit) Copper, Dewe and O`Driscoll (2010).
Akibat  waktu  yang  telah  ditetapkan untuk penugasan tidak cukup, maka auditor akan  bekerja  di  bawah  tekanan  waktu sehingga  pekerjaanya  akan  dilakukan  lebih cepat, menyebabkan kemungkinan
mengabaikan  beberapa  proses  audit  dan hanya menyelesaikan  yang penting-penting saja  sehingga  akan  menghasilkan  kinerja yang  buruk  dan  pempengaruhi  juga  hasil kerja audit (Cook and Kelly; 1991).
Hasil penelitian Wagnor dan cashell (1991)  menunjukan  bahwa  48%  responden setuju bahwa time budget pressure mengakibatkan  dampak  negatif  terhadap kinerja auditor dar 31% responden mengakui bahwa time budget pressure yang berlebihan akan membuat auditor menghentikan  proses  audit.  Penelitian Alderman  dan  Deitrick  (1982)  menyatakan bahwa  lebih  dari  51%  auditor  setuju time budget memiliki pengaruh signifikan terhadap  kinerja  auditor.  Shapeerco,  et  al (2005)  menemukan  bahwa  seiring  dengan semakin meningkatnya pengetatan anggaran maka  praktek  penghentian  prematur  atas prosedur audit semakin meningkat pula. De Zoort dan Lord (1997) menyebutkan, ketika menghadapi  tekanan  anggaran  waktu, auditor  akan  memberikan  respon  dengan dua cara, yaitu; fungsional dan disfungsional.  Tipe  fungsional  adalah perilaku auditor untuk bekerja lebih baik dan menggunakan waktu sebaik- baiknya, hal ini sesuai juga dengan pendapat yang dikemukakan  oleh  Glover  (1997)  dalam Simanjuntak  (2008),  yang  mengatakan bahwa  anggaran  waktu  diidentifikasikan sebagai  suatu  potensi  untuk  meningkatkan penilaian  audit  (audit  judgement)  dengan mendorong auditor lebih memilih informasi yang  relevan  dan  menghindari  penilaian yang tidak relevan.
Sementara  itu  tipe  disfungsional perilaku  auditor  yang  dikemukakan  oleh Rhode  (1978)  dalam  Simanjuntak  (2008), mengatakan bahwa tekanan anggaran waktu berpotensi menyebabkan perilaku penurunan  kualitas  audit.  Time  budget pressure adalah suatu keadaan ketika auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran  waktu yang  telah  disusun (Herningsih,  2001).  Anggaran  waktu  ( time budget ) disusun digunakan untuk memprediksi waktu yang dibutuhkan setiap
tahap  pelaksanaan  program  audit  untuk berbagai tingkat auditor (Rimawati, 2011).

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis asosiatif, penelitian asosiatif berguna untuk menganalisis  bagaimana  suatu  variabel mempengaruhi variabel lain.
Penelitian  ini  menggunakan  dua variabel independen yaitu Kompetensi (X1), dan time  budget  pressure (X2),  Kualitas audit  pada  BPK  RI  Perwakilan  Provinsi Sumatera Utara dan satu variabel dependen yaitu Opini Audit (Y). Menggunakan skala likert  yang  dibuat  dalam  5  skala  dari  1 (Sangat  Tidak  Setuju)  Sampai  dengan  5 (Sangat  Setuju).  Populasi  dalam  penelitian ini adalah auditor pada BPK RI Perwakilan Sumatera  utara.  Penyebaran  kuesioner dilakukan  kepada  sebanyak  50  kuesioner, namun  yang  berhasil  kembali  sebanyak  47 kuesioner.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 HASIL ANALISIS DATA
Untuk  memperoleh  data,  peneliti mendistribusikan sebanyak mungkin kuesioner sehingga sejumlah data penelitian yang  wajar  dapat  diperoleh  dan  dianalisis. Jumlah  akhir  dari  kuesioner  yang  diterima sebanyak  47  responden  yang  berhasil menyelesaikan survey. Karakteristik responden  dapat  dilihat  pada  lampiran hipotesis  1  sampai  5  diuji  dengan menggunakan  analisis  path.  hasil  analisis path dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Model Summary b
Mode l R R
Square Adjusted R Square Std. Error of the
Estimate Change
Statistics R Square Change F Cha nge 1 .474 a .225 .190 2.532 .225 6.37 9
a. Predictors: (Constant), TIME BUDGET PRESSURE, KOMPETENSI b. Dependent Variable: KUALITAS AUDIT
Pada tabel Model Summary, didapat 1 model analisis jalur dengan nilai koefisien korelasi  parsial  (R)  sebesar  0,225  nilai
koefisien  determinasi  (R Square )  sebesar 0.225  (22,5%).  Nilai  R Square sebesar 22,5%,  ini  menunjukkan  bahwa  dengan menggunakan  model  analisis  jalur  yang didapatkan  dimana  variabel  eksogen  yaitu Kompetensi  (X1), Time  Budget  Pressure (X2),  memiliki  pengaruh  terhadap  variabel Kualitas Audit (Y) sebesar 22.5%, sedangkan  sisanya  76,5%  Kualitas  Audit dipengaruhi  oleh  variabel-variabel  lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Tabel 2. Coefficients a
Model
Unstandardized
Coefficients Standardiz ed Coefficien ts t Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) 22.464 5.071 4.430  .000 KOMPETENSI .576 .210 .365 2.747  .009 TIME  BUDGET PRESSURE -.389 .178 -.290 -2.182  .035

## a. Dependent Variable: KUALITAS AUDIT
Berdasarkan  tabel  2  di  atas  maka  dapat disimpulkan:
1) Terlihat  bahwa  t hitung untuk  koefisien kompetensi  adalah 2.747, Sedang  t tabel bisa dihitung pada tabel t-test, dengan α =  0.05,  karena  digunakan  hipotesis  dua arah, ketika mencari t tabel , nilai α dibagi dua menjadi 0.025, dan df = 45 (didapat dari rumus n-2, dimana n adalah jumlah data,  47-2  =  45).  Didapat  t tabel adalah 2.014. Oleh karena t hitung > t tabel , ( 2.747 > 2.014 ), maka H 0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan
bahwa
koefisien kompetensi berpengaruh signifikan terhadap  kualitas  audit.  Terlihat  bahwa nilai probabilitas pada kolom Sig adalah 0.009 atau  probabilitas  diatas  0.05
( 0.009  <  0.05 ).  Dengan  demikian  H 0 diterima, sehingga mempunyai kesimpulan yang sama dengan uji t yaitu koefisien kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
2) Terlihat  bahwa  t hitung untuk  koefisien time  budget  pressure adalah  - 2.182 .
Sedang  t tabel bisa  dihitung  pada  tabel  t- test, dengan α = 0.05, karena digunakan hipotesis dua arah, ketika mencari t tabel ,
nilai α dibagi dua menjadi 0.025, dan df = 45 (didapat dari rumus n-2, dimana n adalah jumlah data, 47-2 = 45). Didapat ttabel adalah 2.014. Oleh karena t hitung < t tabel , (- 2.182 < -2.014 ), maka H 0 ditolak, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa koefisien time budget pressure berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas  audit.  Terlihat  bahwa  nilai probabilitas  pada  kolom Sig adalah 0.035 atau  probabilitas  di  bawah  0.05 ( 0.035  <  0.05 ).  Dengan  demikian  H 0 ditolak, sehingga
mempunyai kesimpulan yang sama dengan uji t yaitu koefisien time budget pressure berpengaruh signifikan.
Besarnya  pengaruh  langsung  dan tidak  langsung  yang  diberikan  oleh  setiap variable dapat di lihat pada tabel 3 berikut:
Tabel 3. Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Variabel Kompetensi dan Time
Budget Pressure Terhadap Kualitas Audit Variabel Pengar uh Langsu ng Pengaruh Tidak Langsung
Total Independe nsi Time Budget Pressur e Kompetensi 13.32% 0.3811 % 13.70 % Time Budget Pressure 8.41% 0.3811% 8.79% Total 22.5%

## 4.2 PEMBAHASAN
4.2.1.  Pengaruh  Kopetensi  terhadap Kualitas Audit
Berdasarkan hasil penelitian mengenai  Kompetensi  terhadap  Kualitas Audit  pada  BPK  RI  perwakilan  Provinsi Sumatera  Utara  menyatakan  bahwa  t hitung > t tabel dengan nilai 2.677 > 2.014 dan hal ini menunjukkan  bahwa  t hitung berada  pada daerah  ditolak H 0 atau dengan kata lain H 1 diterima.  Hal  ini  menyatakan  bahwa  ada pengaruh  signifikan  antara  kompetensi terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh auditor  BPK  RI  perwakilan  Provinsi Sumatera  Utara.  Arens  (2003)  menyatakan bahwa  kompetensi  adalah  kualitas  pribadi
yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  auditor yang  diperoleh  melalui  latar  belakang pendidikan  formal  auditing  dan  akuntansi, pelatian kerja yang cukup dalam profesi dan akan  ditekuninya  dan  selalu  mengikuti pendidikan-pendidikan profesi yang berkelanjutan.  Dengan  adanya  pendapat para  ahli  diatas  maka  penulis  dapat menyimpulkan  bahwa  Kompetensi  auditor adalah  seorang  auditor  yang  memiliki keahlian,  pengetahuan  dan  pelatihan  teknis cukup  sebagai  auditor.  Dengan  demikian seorang auditor harus bisa mengaplikasikan pengetahuan  dan  pengalamannya  dalam melakukan  audit  dengan  tanggungjawab. Seorang  auditor  juga  harus  sesuai  dengan kriteria  yang  sudah  di  tentukan  yaitu  harus memiliki  kompetensi  di  bidang  auditing, akuntansi,  dan  administrasi  pemerintahan serta komunikasi.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  A.A  Putu Ratih  Cahaya  Ningsih  (2013)  Kompetensi berpengaruh  secara  signifikan  terhadap kualitas  audit.  Diperkuat  dengan  penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Piorina (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi
berpengaruh positif terhadap kualitas audit,
dan  juga  penelitian  yang  dilakukan  oleh Agneus
Shintya (2016),
yang menyimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Menurut Wirasuasti dkk (2014) menyatakan bahwa  jika  auditor  memiliki  pengetahuan dan  pengalaman  yang  baik,  maka  kualitas audit  dapat  dicapai.  Hasil  penelitian menemukan bahwa kompetensi berpengaruh  secara  signifikan  dengan kualitas audit.
4.2.2. Pengaruh Time  Budget  Pressure terhadap Kualitas Audit Berdasarkan hasil penelitian
mengenai Time  Budget  Pressure terhadap Kualitas  Audit  pada  BPK  RI  perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa t hitung <  t tabel dengan  nilai  yakni  -2.182  < 2.014 dan hal ini menunjukkan bahwa t hitung berada pada penolakan H 0 dengan kata lain H 1 diterima.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa ada  pengaruh  yang  signifikan  antara time
budget pressure terhadap kualitas audit yang dilakukan  oleh  auditor  BPK  RI  perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Adapun pengaruh yang terjadi adalah pengaruh negatif, hal ini berarti jika time budget pressure tinggi maka kualitas  audit  yang  diberikan  akan  rendah, begitu pula sebaliknya.
Ahituv dan Igbaria (1998) menyatakan  kinerja  seseorang  akan  ikut dipengaruhi  oleh  tekanan  anggaran  waktu. Menurut De Zoort (1998) tekanan anggaran waktu  ialah  tekanan  yang  muncul  dari terbatasnya  sumber  daya  yang  dimiliki dalam  menyelesaikan  pekerjaan,  dalam  hal ini  diartikan  sebagai  waktu  yang  diberikan untuk menyelesaikan tugas. Dalam risetnya, Waggoner dan Casshel (1991) menemukan bahwa makin sedikit waktu yang disediakan (tekanan  anggaran  waktu  semakin  tinggi), maka makin besar transaksi yang tidak diuji oleh  auditor.  Hal  ini  senada  dengan Suprianto  (2009)  yang  menyatakan  begitu pentingnya untuk merencanaan waktu audit dengan baik. Alokasi waktu yang baik akan mengarahkan pada suatu kinerja yang lebih baik  dan  hasil  yang  lebih  baik  pula,  begitu juga sebaliknya.
Penelitian  ini  senada  dengan  hasil penelitian yang dilakukan oleh A Made Dwi (2015)n  yang    menyimpulkan  bahwa time budget  pressure berpengaruh  negatif  pada kualitas audit. Penelitian ini senada dengan I  Made  Indra  (2015)  yang  menyatakan bawasannya time budget pressure berpengaruh  negatif  pada  kualitas  audit. Diperkuat  oleh  penelitain  yang  dilakukan oleh A.A Putu Ratih Cahaya Ningsih (2013) yang  juga  menyatakan  bawasannya time budget  pressure berpengaruh  negatif  dan signifikan terhadap kualitas audit.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:
1. Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dengan besarnya pengaruh  yang  diberikan  13,7%.  Hal  ini berarti  bahwa  jika  auditor  memiliki kompetensi  yang  baik  maka  audit  yang
dihasilkan  adalah  audit  yang  berkulitas, begitu pula sebaliknya.
2. Time  budget  pressure  berpengaruh negatif  terhadap  kualitas  audit,  dengan besarnya pengaruh yang diberikan 8,79%.  Hal  ini  berarti  jika time  budget pressure tinggi maka kualitas audit yang diberikan  akan  rendah,  begitu  pula sebaliknya.
5.2 Saran
1. Untuk menghasilkan kualitas audit yang baik  maka  seorang  auditor  harus meningkatkan kompetensi dirinya melalui  pendidikan  formal  maupun pelatihan- pelatihan dalam bidang audit. Dengan  demikian  untuk  menghasilkan kualitas  audit  yang  baik  maka  seorang auditor  harus  mampu  mempertahankan serta  meningkatkan  independensinya dalam  melakukan  tugas  audit,  salah satunya dengan tidak memiliki kepentingan tertentu dengan klien.
2. Untuk menghasilkan kualitas audit yang baik  maka  perlu  untuk  memperhatikan penyusunan  rencana  anggaran  waktu audit dimana pengalokasian waktu agar sesuai  dengan  penugasan  audit  yang dikerjakan.
3. Penelitian  ini  hanya  menggunakan  dua variabel  bebas  yaitu  kompetensi,  dan time  budget  pressure .  Untuk  penelitian
selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel baru yang dirasa memiliki  pengaruh  terhadap  kualitas audit, seperti independensi yang diperkirakan dapat mempengaruhi kualitas audit dari auditor,
4. Ruang  lingkup  penelitian  ini  hanyalah Provinsi  Sumatera  Utara  dan  juga menggunakan  sampel  serta  populasi yang terbatas, maka untuk penelitian di masa  mendatang  diharapkan  dapat memperluas  wilayah  penelitian  dan menggunakan sampel yang lebih akurat untuk  mendapatkan  hasil  penelitian yang lebih baik.
5. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah  responden  yang  sangat  terbatas yaitu  auditor  yang  ada  pada  lembaga sektor  publik  di  Badan  Pemeriksa
Keuangan
Perwakilan
Provinsi Sumatera  Utara.  Kemudian  bias  respon ataupun  jawaban  yang  tidak  serius  dan tidak  jujur  mungkin  saja  terjadi  pada survey  yang  menggunakan  kuesioner sehingga  data  dalam  penelitian  ini hanya didasarkan pada persepsi
responden sebagai jawaban

## DAFTAR PUSTAKA
Agusti,  Restu  dan  Nastia  Putri  Pertiwi.
2013. Pengaruh Kompetensi, Independensi  dan  Profesionalisme terhadap Kualitas Audit (Studi
Empiris pada Kantor  Akuntan Publik Sumatera). Jurnal  Ekonomi ,  Vol.  21,
No. 3
Alim, M. Nizarul. Trisni Hapsari dan  Lilik
Purwanti. 2007. Pengaruh Kompetensi Dan Independensi
Terhadap  Kualitas  Audit  Dengan Etika  Auditor  Sebagai  Variabel Moderasi. Jurnal. SNA X. Makassar. Arens,  Alvin  A  dan  James  K.  Loebbecke.
2001. Auditing  Pendekatan  Terpadu . Jilid 1, Edisi ketiga. Jakarta: Penerbit PT Gelora Aksara.
Arens,  Alvin  A.  Elder,  Randal  J  dan Beasley, Marks S. 2008. Auditing dan Jasa  Assurance. Jilid  1.  Edisi Keduabelas. Jakarta : Erlangga. Bastian,  Indra.  2014. Audit  Sektor  Publik Pemeriksaan Pertanggungjawaban
Pemerintah, Edisi 3. Jakarta Selatan : Salemba Empat BPK-RI. 2007. Standar Pemeriksaan
Keuangan  Negara  (SPKN)  2007.
(www.bpk.go.id). Diakses tgl 1 November 2013, Jam 21.20 WIB.
Christiawan, Yulius Jogi. 2002. Kompetensi dan  Independensi  Akuntan  Publik: Refleksi  Hasil  Penelitian  Empiris. Jurnal Akuntansi dan Keuangan . 4(2). h:79-92.
DeAngelo,  L.E.  1981.  Auditor  Size  and Audit Quality. Journal of Accounting & Economics . Elfarini,  C,  Eunike.  2007.  “Pengaruh
Kompetensi dan Independensi
Auditor  terhadap  Kualitas  Audit.” Universitas Negeri Semarang.
Elfarini, Eunike Christina. 2007. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor
Terhadap  Kualitas  Audit  (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di  Jawa  Tengah) .  Semarang  : Universitas Negeri Semarang.
Ghicas, D. C. et al. 2007. The relevance of quantifiable audit qualification in the valuation of IPOs . Springer
Science+Business  Media,  LLC  2007. Page: 512–550.
Griffin.  Ricky.  W.  2002. Manajemen,  Jilid
2 . Jakarta : Erlangga.
Hutabarat,  Goodman.  2012.  “Pengaruh Pengalaman,  Time  Budget  Pressure Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit”. Jurnal  Ilmiah  ESAI .  Volume 6, Nomor 1, Januari 2012.
Indah,  Siti  Nur  Mawar.  2010.  “Pengaruh
Kompetensi dan Independensi
Auditor  terhadap  Kualitas  Audit”. Skripsi .  Semarang  :  Universitas Diponegoro.
Jensen,  M.C.  and  W.H.  Meckling.  1976.
Theory  of  The  Firm:  Managerial
Behaviour Agency Cost and
Ownership  Structure. Jurnal  Of Finance Economic . Vol 3, No. 4:305-
360 Kejaksaan  Tinggi  Sumut  “KPK  Paling Sering  Bongkar  Korupsi  di  Sumatera Utara ” Jakarta, Kamis (14/04/2016),VIVAnews.co.id, Akses 15 September 2016. Komisi  Pemberantasan  Korupsi  “Sumatera Utara  Terkorup  Nomor  Dua  di Indonesia” Jakarta, Jumat (9/12/2016), VIVAnews.co.id,  Akses 15 September 2016. Mardiasmo.  2005. Akuntansi  Sektor  Publik
Edisi 2. Penerbit Andi. Yogyakarta
Nurlaeli,
Fenti. 2010. “Pengaruh
Kompetensi,  Independensi  Dan  Time
Budget  Pressure  Terhadap  Kualitas Audit  (Studi  Pada  Auditor  di  BPKP Jawa  Tengah)”. Skripsi . Tidak dipublikasi.
Samelson, D., Lowenshon, S., and Johnson,
L.  2006. The  Determinants  of Perceived  Audit  Quality  and  Auditee Satisfaction  in  Local  Government .
Journal of Public Budgeting, Accounting, & Financial Management, Vol. 18, No. 2 Sososutikno,  Christina.  2003.  Hubungan Tekanan  Anggaran  Waktu  dengan Perilaku
Disfungsional serta
Pengaruhnya terhadap Kualitas Audit. Simposium  Nasional  Akuntansi  VI . Surabaya.
Suprianto,  Edy.  2009.  Pengaruh  Time Budget  Pressure  Terhadap  Perilaku Disfungsional  Auditor. JAI 5(1):  h:
57-65
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  No.  1  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan  Negara.  4/6/2013 16.09 WIB. Undang-Undang  No.  15  Tahun  2004 Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan  Dan  Tanggungjawab Keuangan Negara.
Undang-Undang  No.  15  Tahun  2006
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2004  Tentang  Badan  Pemeriksa Keuangan.
Undang-Undang  No.  17  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara.
Zu’amah,  Surroh.  2009.  Independensi  dan
Kompetensi Auditor pada Opini Audit (Studi BPKP Jateng).
Jurnal Dinamika Akuntansi , 1(2), September
2009, pp. 145-154.