## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 144-155 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN MERARIQ
PEREMPUAN BANGSAWAN (MENAK) DENGAN LAK-LAKI BUKAN BANGSAWAN (JAJAR KARANG) MENURUT HUKUM ADAT SASAK (STUDI KASUS DESA PENUJAK KABUPATEN LOMBOK TENGAH)
REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE MARRIAGE OF MERARIQ NOBLE WOMEN (MENAK) WITH NON-NOBLE MEN (JAJAR KARANG) ACCORDING TO SASAK CUSTOMARY LAW (CASE STUDY OF PENUJAK VILLAGE,
CENTRAL LOMBOK REGENCY)

## Ahmad Syaripudin
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: ahmadsyaripudin@stiba.ac.id

## Awal Rifai Wahab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: awalrifai@stiba.ac.id

## Muzanni
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: muzanni@gmail.com Keywords : ABSTRACT Sasak customary, Islamic law, menak, jajar karang, marriage This  study  aims  to  determine  the  review  of  Islamic  law  on  marriages between  aristocratic  women  (menak)  and  non-aristocratic  men  (jajar Karang) according to Sasak customary law in Penujak Village, Central Lombok Regency. This research is a field research using the methods of observation, interviews, and documentation. The research results found are as follows. First, the views of the people of Penujak Village towards the traditional marriage of the Sasak tribe in Penujak Village, namely that  they  consider  that  custom  cannot  be  separated  from  religion. Second, the view of Islamic law on marriage customs in Penujak Village is that the prohibition of marriage in Penujak Village, Central Lombok Regency can be justified based on the opinion of some scholars. Third, the impact of the marriage of noble women with non-aristocratic men in Penujak Village is that the word "baiq" in front of women's names will be removed and is no longer included in noble descent. Kata kunci : ABSTRAK Adat Sasak, hukum Islam, jajar karang , menak, perkawinan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tinjauan  hukum  Islam terhadap  perkawinan  merarik  perempuan  bangsawan  (menak)  dengan laki-laki bukan bangsawan ( jajar karang ) menurut hukum adat Sasak di
Desa  Penujak  Kabupaten  Lombok  Tengah.  Penelitian  ini  adalah penelitian  lapangan  dengan  menggunakan  metode  observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian  yang ditemukan adalah sebagai berikut. Pertama, pandangan masyarakat Desa Penujak terhadap perkawinan adat suku Sasak di Desa Penujak yaitu mereka menganggap bahwa  adat  tidak  bisa  dipisahkan  dengan  agama.  Kedua,  pandangan hukum Islam terhadap adat perkawinan yang ada di Desa Penujak adalah bahwa  larangan  pernikahan  di  Desa  Penujak  Kabupaten  Lombok Tengah dapat dibenarkan berdasarkan pendapat sebagian ulama. Ketiga,

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 144-155 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dampak dari perkawinan perempuan bangsawan dengan laki-laki bukan bangsawan  di  Desa  Penujak  adalah  kata  “baiq”  di  depan  nama perempuan  akan  dihilangkan  dan  sudah  tidak  termasuk  keturunan bangsawan.
Diterima :  15  Juli  2022; Direvisi :  9  Agustus  2022; Disetujui :  9  Agustus  2022; Tersedia  online :  12 Agustus 2022
How  to  cite:  Ahmad  Syaripudin,  Awal  Rifai  Wahab,  Muzanni, “ Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap Perkawinan  Merariq  Perempuan  Bangsawan  (Menak)  dengan  Lak-Laki  Bukan  Bangsawan  (Jajar Karang)  Menurut  Hukum  Adat  Sasak  (Studi  Kasus  Desa  Penujak  Kabupaten  Lombok  Tengah) ,” BUSTANUL  FUQAHA:  Jurnal  Bidang  Hukum  Islam Vol.  3, No.2  (2022):  144-155.  doi: 10.36701/bustanul.v3i2.578.

## PENDAHULUAN
Manusia sebagai makhluk sosial, dalam fitrahnya saling membutuhkan satu sama lain, di antara kebutuhan manusia yang paling urgen adalah kebutuhan terhadap pasangan hidup,  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  sejahtera.  Sejak  lahir  manusia  sudah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Demikian pula di antara wanita dan pria saling membutuhkan dan saling berkaitan, tidak bisa dilepaskan  antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya tidak sempurna hidup seorang wanita tanpa dampingan seorang pria, begitu juga sebaliknya tidak sempurna rasanya hidup seorang pria tanpa dampingan seorang wanita sebagai pelengkapnya. Untuk mencapai tujuan itu semua, maka dilakukanlah yang namanya perkawinan.
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami  istri  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia,  sejahtera  dan  kekal.  Perkawinan dianggap sebagai salah satu fase kehidupan yang hampir pasti terjadi pada setiap orang. Melalui perkawinan manusia bisa menjaga kesinambungan kehidupan mereka. Bahkan perkawinan  sangat  dibutuhkan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  guna  melangsungkan kehidupan  manusia  serta  mempertahankan  eksistensi  kemanusiaan  di  dunia  ini. Perkawinan  ini  berlangsung  dengan  melakukan  akad  nikah  dengan  seorang  wanita dengan maksud untuk bersenang-senang dengannya, memperoleh anak, dan kepentingan- kepentingan nikah yang lainnya. 1
Perkawinan  bertujuan  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia,  sejahtera  dan kekal.  Sehingga  baik  suami  maupun  istri  harus  saling  melengkapi  satu  sama  lain  agar masing-masing  dapat  mengembangkan  kepribadiannya  membantu  dan  mencapai kesejahteraan. Hal ini berdasarkan firman Allah swt:
ْنِمَو ًةَْحَْرَو ًةَّدَوَم ْمُكَنْ يَ ب َلَعَجَو اَهْ يَلِإ اوُنُكْسَتِل اًجاَوْزَأ ْمُكِسُفْ نَأ ْنِم ْمُكَل َقَلَخ ْنَأ ِهِتَيَآ ... Terjemahnya:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang…  (Q.S.  al- Rūm/30: 21.) 2
1 Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Asy-Syarhul Mumti’ ‘Alaa Zaadil Mustqni ’, h. 5
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan), (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019). h. 585.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 144-155 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Dengan perkawinan akan tercipta suatu masyarakat kecil dalam bentuk keluarga, dan  dari  situlah  akan  lahir  suku  dan  bangsa  yang  berbeda-beda.  Oleh  karenanya, masyarakat  menganggap  perkawinan  sebagai  sesuatu  yang  sakral,  dan  untuk merayakannya setiap suku tentu memiliki cara yang berbeda-beda.
Sebagaimana telah ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam pulau, suku, adat dan agama, dan mendiami wilayah yang berbeda-beda. Penduduk yang tinggal dan berasal dari pulau-pulau tersebut memiliki beragam suku, adat dan  hukum  adatnya.  Salah  satu  kebudayaan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  Indonesia adalah keanekaragaman dalam sistem perkawinan.
Salah satu suku di antara banyak suku yang ada di Indonesia adalah suku Sasak. Suku Sasak terletak di sebuah pulau seribu masjid, karena masyarakat di pulau tersebut mayoritas beragama Islam dan memiliki masjid yang begitu banyak, yaitu Pulau Lombok yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Lombok adalah salah satu daerah yang memiliki corak kebudayaan yang masih dipegang teguh oleh masyarakat di sana. Salah  satu  kebudayaan  yang  menjadi  ciri  khas  masyarakat  Lombok  adalah  dalam  hal perkawinan adat Sasak Lombok.
Perkawinan dalam tradisi suku adat Sasak Lombok disebut dengan istilah merarik antara dedare dengan terune.  Dedare merupakan  istilah  yang  digunakan  masyarakat Sasak  Lombok  untuk  menyebut  anak  gadis  yang  belum  pernah  menikah,  sedangkan istilah terune merupakan istilah masyarakat Sasak Lombok untuk menyebut anak laki- laki  yang  belum  pernah  menikah.  Dalam  melakukan  perkawinan  masyarakat  Sasak Lombok  tidak  boleh  sembarangan  dalam  mencari  pasangan,  dikarenakan  dalam masyarakat  suku  Sasak  Lombok  terdapat pelapisan golongan masyarakat, yaitu  menak (bangsawan)  dan jajar  karang (rakyat  biasa).  Kaum  bangsawan  yang  ada  pada masyarakat  suku  Sasak  Lombok  mudah dikenal  melalui gelar bangsawannya, gelar ini dapat berupa lalu di depan nama laki-laki dan baiq di depan nama perempuan.
Penelitian  ini  bertujuan  sebagai  sebuah  upaya  untuk  mencari  jawaban  atas kegelisahan  akademik  yang  berkaitan  dengan  tradisi  perkawinan  antara  perempuan menak  dengan  laki-laki jajar  karang ,  karena  setiap  literatur  tentang  tradisi  ini  selalu menyisakan keingintahuan yang lebih mendalam. Hal lain yang tidak kalah pentingnya menjadi  tujuan  utama  penelitian  ini  adalah  untuk:  (1)  Mengetahui  dampak  dari perkawinan  antara  perempuan  menak  dengan  laki-laki jajar  karang yang  ada  di  Desa Penujak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. (2) Mendeskripsikan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perkawinan adat suku Sasak Lombok di Desa Penujak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. (3) Mengetahui sistem dan dampak dari perkawinan antara perempuan bangsawan dengan laki-laki bukan bangsawan yang ada di Desa Penujak Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah field research kualitatif, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi,  serta  menggambarkan  fakta-fakta  yang  terjadi  di  lapangan 3 ,  serta  dengan menggunakan metode pendekatan normatif ( syar`ī )  dan yuridis dalam memahami situasi secara  apa  adanya,  serta  pendekatan  sosial-kultural  yang  terdapat  di  Desa  Penujak
3 Dedy Mulyana, 2008:151

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 144-155 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah sebagai tempat yang dipilih oleh peneliti untuk meneliti.
Berikut  beberapa  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  akan  menjadi  bahan perbandingan dalam penyusunan penelitian ini:
1. Penelitian  dari  Husnul  Hasanah  menulis  dengan  judul  “Bande  Angen”. 4 Dalam penelitian  ini,  peneliti  membahas  tentang  tradisi  Lombok  dalam  hal  pernikahan yang tidak direstui ole kedua orang tuanya karena beda kasta dan keturunan.
2. Penelitian  dari  Ahmad  Khaerul  Kholidi  menulis  dengan  judul  “Tradisi  Merarik Masyarakat  Bangsawan  dan  Masyarakat  Biasa  Suku  Sasak  di  Lombok”. 5 Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang tradisi adat perkawinan masyarakat sasak di Lombok antara bangswan dengan bukan bangsawan.
Berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya,  penelitian  saat  ini  fokus  pada pembahasan tentang perkawinan antara masyarakat perempuan menak dengan laki-laki jajar karang. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan warna baru bagi para pembaca.

## PEMBAHASAN

## Pengertian Perkawinan
Secara etimologi, pengertian kawin menurut bahasa terbagi menjadi dua, yaitu al- `Aqd dan al-Jimā` . 6 Kata al-`Aqd berarti ikatan dan kata al-Jimā` berarti bersenggama atau bersetubuh.    Kata kawin juga bisa didefinisikan secara bahasa adalah berasal  dari bahasa  Arab  yaitu al-Nikāḥ ( ُحاَكِ نلا ) dan al-Zawāj ( ُجاَوَّزلا ). Perkawinan  disebut  juga pernikahan yang berasal dari kata nikah, menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan juga digunakan untuk arti bersetubuh. Kata nikah sejatinya digunakan untuk arti bersetubuh, juga untuk arti akad nikah. 7
Adapun  menurut  Syarak,  kawin  adalah  melakukan  akad  nikah  dengan  seorang wanita  dengan  maksud  untuk  bersenang-senang  dengannya,  memperoleh  anak,  dan kepentingan-kepentingan nikah yang lainnya. 8 Para ulama fikih pengikut empat mazhab pada  umumnya  mereka  mendefinisikan  perkawinan  sebagaimana  yang  dinukil  dalam kitab al-Fiqh `alā mażāhib al-Arba`ah berikut ini:
Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut. 9
4 Husnul Hasanah, Bande Angen, Skripsi Fakultas Seni Tari Pertunjukan Institut Seni Indpnesia, Yogyakarta, 2015
5 Ahmad Khaerul Khalidi, Tradisi Merarik Masyarakat Bangsawan Dan Masyarakat Biasa Suku Sasak Di Lombok, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016
6 Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Asy-Syarhul Mumti' 'Alaa Zaadil Mustqni', Cet. II, (Riyadh: Daar Ibn Hazm, t.th), jilid 12, h. 5.
7 Andi Rahman Ghazaly, Fikih Munakahah, (Jakarta: Kencana, t.th), h. 7.
8 Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Asy-Syarhul Mumti’ ‘Alaa Zaadil Mustqni ’, h. 5
9 Abdurrahman Al Jaziri, al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid 4, h. 212.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 144-155 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Dari dua penjelasana tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian nikah hanya melihat dari kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan  yang  mana  pada  awalnya  hal  itu  dilarang  kemudian  dibolehkan  untuk melakukannya.
Demi  menjaga  kehormatan  dan  kemuliaan  manusia,  Allah  Swt.  mengadakan hukum  sesuai  dengan  martabatnya,  sehingga  hubungan  antara  laki-laki  dengan perempuan  diatur  secara  terhormat  dan  berdasarkan  rasa  saling  meridai  di  antara keduanya.

## Kondisi Geografis Desa Penujak

## a. Letak dan Batas Desa Penujak
Desa  Penujak  adalah  salah  satu  desa  di  antara  dua  belas  desa  di  wilayah Kecamatan  Praya  Barat,  Kabupaten  Lombok  Tengah,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat. Wilayah Desa Penujak dibatasi oleh Desa Batujai serta Desa Semayan di sebelah utara, Desa Tanakawu (Kecamatan Pujut) di sebelah timur, Desa Bonder di sebelah selatan, dan Desa Setanggor serta Desa Darek di sebelah barat. 10
b. Luas Wilayah
Luas  wilayah  Desa  Penujak  adalah  sekitar  1.750  km 2 .  Hampir  seluruh  luas wilayah  desa  ini  sudah  dimanfaatkan  oleh  warga  masyarakat  setempat  untuk  berbagai kebutuhan,  antara  lain  rumah  tempat  tinggal  5,1  %,  untuk  fasilitas  umum  seperti perkantoran,  masjid,  sekolah,  pasar,  kuburan,  dan  jalan  sekitar  2,2%.  Sebagian  besar (88,2%) dati luas lahan dibudidayakan sebagai sawah tadah hujan dan pertanian sawah irigasi  teknis,  sedangkan  4,5'%  dati  luas  desa  dimanfaatkan  penduduk  sebagai  areal perkebunan. 11

## Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa Penujak
Kebudayaan  merupakan  hasil  dari  keinginan  manusia  untuk  memenuhi  segala kebutuhan  hidup  sesuai  dengan  kemampuan  yang  dimiliki.  Untuk  memenuhi  segabala bentuk  kebutuhan  tersebut  maka  sumber  daya  yang  digunakan  adalah  akal.  Akal  yang merupakan anugerah istimewa dari Allah Swt. untuk manusia pada hakikatnya menjadi sumberdaya  utama  dalam  menghasilkan  berbagai  ragam  kebudayaan  yang  ada  sejak dahulu  sampai  hari  ini  dengan  melahirkan  cipta,  rasa,  dan  karsa.  Ketiga  unsur  sumber daya tersebut dikenal dalam berbagai wujud kebudayaan sebagai berikut:
1. Sistem pengetahuan
2. Bahasa
3. Kesenian
4. teknologi dan peralatan
Penduduk desa Penujak secara keseluruhan dalam berkeyakinan beragama 99% memeluk agama Islam dan 1% memeluk agama Hindu. Sarana ibadah di desa ini cukup tersedia,  yaitu  terdapat  sarana  ibadah  seperti  masjid-masjid  besar  yang  ada  di  setiap
10 S.  Budhisantoso,  Dkk, Pengaruh  Intensifikasi  Pertanian Terhadap  Kehidupan  Masyarakat Sasak  Di  Kabupaten  Lombok  Tengah  Nusa  Tenggara  Barat, (Jakarta:  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan), h. 8
11 S.  Budhisantoso,  Dkk, Pengaruh  Intensifikasi  Pertanian Terhadap  Kehidupan  Masyarakat Sasak Di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, h. 9

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 144-155 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dusun. Hal ini menguatkan julukan Pulau Lombok sebagai pulau seribu masjid. Sehingga suasana  religius  melekat  dalam  suasana  kehidupan  sehari-hari  yang  ditandai  dengan kegiatan peribadatan setiap harinya.
Kehidupan  masyarakat  senantiasa  saling  tolong  menolong  dalam  berbagai  hal kehidupan,  seperti  dalam  pertanian,  industri  kerajinan,  dan  gotong  royong  dalam membangun  masjin  dan  rumah,  membersihkan  lingkungan  desa,  dan  lain-lainnya. Adapun  perkumpulan  yang  menjadi  wadah  tersebut  dalam  kemasyarakatan  di  desa Penujak,  yaitu  adanya  perkumpulan  Karang  Taruna  Desa,  Lembaga  Kemasyarakatan Masyarakat Desa, beberapa kelompok tani, organisasi perempuan, dan remaja masjid di tiap-tiap dusun.
Perkembangan  sumber  daya  manusia  masyarakat  desa  Penujak  terbilang  masih rendah.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  data  pendidikan  di  desa  Penujak.  Saat  ini  banyaknya jumlah sekolah yang ada di Penujak yaitu: TK 4 buah, SD/MI 10 buah, SMP/MTs 4 buah, SMA/MA 2 buah. Dari jumlah keseluruhan sekolah yang ada, menurut status pendidikan perincian banyaknya jumlah penduduk yang belum/tidak sekolah mencapai angka 1.367 orang,  sedangkan  yang  tidak  tamat  di  tingkat  sekolah  dasar  mencapai  379  orang.  Hal inilah yang kemudian menjadi titik berat dalam melihat kondisi pendidikan di Penujak. Rendahnya  mutu  pendidikan  tentu  berdampak  pada  kualitas  sumber  daya  manusia  di masyarakat Penujak dan hubungannya dengan pencarian pekerjaan di wilayah tersebut.
Hubungan dengan keahlian membuat seni kerajinan gerabah bukan diperoleh dari sekolah  formal,  semua  perajin  seni  kerajinan  gerabah  memperoleh  keterampilan  dari pewarisan pembelajaran  yang sifatnya turun temurun dari nenek ke anak dan cucunya, dan kondisi tersebut terus berjalan sampai sekarang.
Kehidupan  masyarakat  di  Desa  Penujak  dengan  kepandaian  membuat  gerabah yang didapatkan secara turun temurun terutama kepada kaum wanita. Dalam budaya Suku Sasak, tugas yang diberikan kepada anak wanita  berbeda dengan tugas yang  diberikan kepada  anak  laki-laki.  Tugas  anak  laki-laki  adalah  ke  sawah  dan  mencari  makan  serta memelihara  ternak.  Sedangkan  tugas  anak  perempuan  adalah  mengasuh  adik,  mencari kayu  bakar,  mengambil  air  keperluan  dapur,  menyapu  halaman,  dan  lain-lain.  Tradisi membuat  gerabah  memang  diwariskan  kepada  anak-anak  yang  mesih  kecil.  Bagi  anak laki-laki, tidak ada keharusan untuk terampil membuat gerabah. Tetapi khusus bagi anak- anak perempuan. Keterampilan membuat gerabah memang diajarkan dan menjadi suatu keharusan.
Hal  ini  juga  dilihat  dari  budaya  seni  kerajinan  tenun  di  Pulau  Lombok  yang diwarisi secara turun temurun yang dilakukan oleh wanita. Dalam proses membuat tenun tidak akan pernah didapat seorang laki-laki menenun. Hal ini pula yang berlaku di seni kerajinan gerabah di Penujak. Tetapi, untuk saat ini seni kerajinan gerabah di manapun itu, peran laki-laki dalam membuat gerabah menjadi penting. Hal ini terlihat dari proses mendapatkan  bahan  tanah  liat,  proses finishing benda  gerabah,  proses  pembakaran, sampai pada proses penjualan dilakukakan oleh laki-laki, perbedaan dalam seni kerajinan tenun, peran laki-laki hanya pada membantu proses penjualan dan tidak terlibat  dalam proses membuat atau menenun.
Dampak  yang  dirasakan  walaupun  tingkat  pendidikan  wanita  mungkin  lebih rendah dari laki-laki, umumnya wanita di beberapa dusun yang menggeluti seni kerajinan gerabah  tersebut  mempunyai  keahlian  dalam  membuat  gerabah  dan  inilah  yang  dapat

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 144-155 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
diandalkan dan dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian pokok bagi masyarakat Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah.

## Pandangan Masyarakat (Adat) di Desa Penujak terhadap Perkawinan Adat Suku Sasak Lombok di Desa Penujak.
Di antara budaya masyarakat Sasak Lombok dalam melakukan perkawinan adalah tidak boleh sembarangan dalam mencari pasangan, disebabkan dalam masyarakat Suku Sasak Lombok terdapat pelapisan golongan masyarakat, yaitu  menak (bangsawan) dan jajar  karang (rakyat  biasa).  Kaum  bangsawan  yang  ada  pada  masyarakat  Suku  Sasak Lombok mudah dikenal melalui gelar bangsawannya, gelar ini dapat berupa lalu di depan nama laki-laki dan baiq di depan nama perempuan. Perkawinan pada masyarakat Suku Sasak  pada  umumnya  menggunakan  ketentuan  hukum  adat  yang  berlaku.  Kaum bangsawan,  khususnya  perempuan  memiliki  batasan  untuk  memilih  pasangan  hidup. Berbeda  dengan  bangsawan  laki-laki,  mereka  boleh  memilih  pasangan  hidup  dengan bangsawan ataupun bukan bangsawan. Sedangkan laki-laki yang bukan bangsawan atau laki-laki biasa hanya bisa memilih pasangan hidup dengan perempuan bukan bangsawan ataupun  perempuan  biasa  saja.  Hal  itu  disebabkan  karena  nilai  budaya  merupakan konsep-konsep  mengenai  suatu  yang  ada  dalam  alam  pikiran  sebagian  besar  dari masyarakat  yang mereka anggap bernilai,  suatu  pedoman yang memberi arah orientasi pada  kehidupan  para  warga  masyarakat  tersebut.  Walaupun  nilai  budaya  berfungsi sebagai  pedoman  hidup  manusia  dalam  masyarakat,  tetapi  sebagai  konsep  suatu  nilai budaya  itu  bersifat  sangat  umum,  mempunyai  ruang  lingkup  yang  sangat  luas,  dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata. Namun, justru karena sifatnya yang umum,  luas,  dan  tidak  konkret  itu,  maka  nilai-nilai  budaya  dalam  suatu  kebudayaan berada  dalam  daerah  emosional  dari  alam  jiwa  para  individu  yang  menjadi  warga  dan kebudayaan bersangkutan. Selain itu juga, para individu tersebut sejak kecil telah diresapi dengan nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya sehingga konsep-konsep itu sejak lama telah berakar dalam alam jiwa mereka. Itulah sebabnya nilai-nilai budaya yang lain dalam waktu singkat, dengan cara mendiskusikannya secara rasional. 12
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala Desa Penujak bahwa sistem perkawinan  ini  sudah  ada  sejak  zaman  nenek  moyang  mereka  yang  dulu.  Ketika perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki yang bukan bangsawan, maka keluarga dari pihak perempuan bangsawan itu akan meminta mahar yang lebih mahal dari pihak keluarga laki-laki bukan bangsawan tersebut, dan kepala Desa Penujak juga mengatakan bahwa  adat  perkawinan  ini  tidak  akan  pernah  dihilangkan  karena  mereka  mengatakan bahwa adat tidak bisa dipisahkan dengan agama. 13
Begitupula  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Penujak  bahwa masyarakat  Desa  Penujak  Kabupaten  Lombok  Tengah  sangat  berpegang  teguh  dengan adat mereka hingga saat ini, karena adat perkawinan ini sudah ada sejak dahulu yaitu adat yang sudah ada dari nenek moyang mereka secara turun temurun. Salah satu penyebab masih berlakunya adat perkwainan ini adalah warga masyarakat Desa Penujak Kabupaten Lombok  Tengah  menganggap  bahwa  adat  sangat  berkaitan  erat  dengan  agama.  Akan
12 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 153
13 Lalu Suharto, Kepala Desa Penujak 2019-Sekarang, Wawancara, Desa Penujak 10 Juli 2021.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 144-155 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
tetapi jika ada masyarakat bangsawan dari kalangan perempuan dan masyarakat biasa dari kalangan laki-laki melangsungkan perkawinan dengan alasan saling mencintai atau sudah cinta mati, maka hal yang seperti ini tergantung kedua belah pihak dan tentunya keluarga dari pihak perempuan akan meminta mahar yang lebih mahal. 14
Selanjutnya  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Penujak  bahwa proses perkawinan masyarakat Desa Penujak dijalankan sesuai dengan syariat Islam dan juga sesuai alur pemerintah setempat seperti pengurusan buku nikah dan sejenisnya. 15

## Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Adat Suku Sasak Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah
Kesepadanan  yang  harus  dikejar  dan  dicapai  oleh  pasangan  suami  istri  dalam ajaran Islam adalah kesepadanan dalam agama, dari kesepadanan inilah maka umat Islam diharamkan  menikah  dengan  seorang  musyrik 16 .  Hukum  pernikahan  di  dalam  Islam dibangun untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia dan bagi pihak-pihak yang  bersangkutan  dengan  pernikahan  tersebut.  Secara  umum,  kemaslahatan  dalam pernikahan  adalah  segala  sesuatu  yang  merupakan  kebaikan  atau  yang  menyebabkan timbulnya  kebaikan  dan  bukan  merupakan  sebuah  kemudaratan  di  dalam  kehidupan pernikahan  bagi  pihak  yang  bersangkutan  dan  bagi  masyarakat  di  sekitarnya. Kemaslahatan  pernikahan  juga  berarti  segala  sesuatu  yang  digunakan  untuk  meraih substansi maqāṣid al-Syarī`ah dari pernikahan 17 . Para ulama berbeda pendapat dalam hal kesapadanan tersebut, uraiannya adalah sebagai berikut:

## 1. Pandangan Imam Malik
Kasta atau kufu adalah  kesepadanan laki-laki bagi  wanita dalam hal-hal  agama saja, maksudnya ialah seorang wanita baik-baik, yang tertutup auratnya, rajin salatnya, baik akhlaknya harus mendapatkan laki-laki yang baik pula agamanya. Adapun kekayaan, kebangsaan,  dan  kemerdekaan,  maka  semuanya  itu  tidak  diperhitungkan  dalam pernikahan.  Laki-laki ‘ajam ( non -Arab)  sederajat  dengan  wanita  Arab,  laki-laki  yang pekerjaannya sebagai tukang sapu sederajat dengan anak seorang pedagang, dan laki-laki budak sederajat dengan wanita merdeka. 18

## 2. Pandangan Jumhur
Mazhab Hanafi, Syafii, dan Hambali mengatakan bahwa aspek yang pertama yang menjadi  tolok ukur kasta dalam pernikahan adalah agama sehingga laki-laki beragama Islam yang orang tuanya kafir tidak sederajat dengan wanita muslimah yang orang tuanya beragama Islam. Adapun wanita yang salehah tidak sekasta dengan laki-laki yang fasik. Fasik yang dimaksud ialah laki-laki yang mengerjakan dosa besar secara terang-terangan.
14 Lalu Suharto, Kepala Desa Penujak 2019-Sekarang, Wawancara, Desa Penujak 10 Juli 2021.
15 Lalu Suharto, Kepala Desa Penujak 2019-Sekarang, Wawancara, Desa Penujak 10 Juli 2021.
16 Beni Ahmad Saebani, Fikih Munākahat, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 200.
17 Yusuf  Hamid ‘Alim, Al-Maqosid  al-Ammah Li al-Syariah al-Islamiyyah, (USA: International graphic printing service, 1991), h. 102.
18 Abu Zayd al-Qayrawani, Fawākih al-Dawāni Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), h. 9.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 144-155 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Selain aspek agama mereka juga menambahkan beberapa aspek lain sebagai aspek kasta yang memang harus dijadikan pertimbangan dalam menerima seorang calon suami, yaitu:
a. Al-  Ḥurriyyah (kemerdekaan).  Aspek al-Ḥurriyyah sudah  tidak  menjadi permasalahan karena perbudakan sudah tidak ada.
b. Al-Nasab (keturunan). Wanita yang berasal dari keturunan orang yang saleh maka boleh saja bagi dia untuk menolak laki-laki dari keturunan orang yang fasik.
c. Al-Ḥirfah (strata sosial). Dalam aspek ini wanita yang menengah harusnya dipinang oleh laki-laki yang lebih tinggi strata sosialnya atau minimal sama dengan wanita tersebut. Mazhab Hanafi juga menambahkan al-Ginā (kekayaan) masuk ke dalam aspek yang menjadi kesapadanan antara laki- laki dan wanita. 19

## 3. Pandangan Imam Hambali
Kasta adalah kesamaan dalam empat hal:
a. Keagamaan, orang yang fasik tidaklah sekasta bagi wanita yang saleh.
b. Pekerjaan,  seorang  yang  bekerja  di  tempat  yang  hina  tidaklah  sekasta  dengan seorang yang bekerja di tempat yang mulia.
c. Kemerdekaan,  sehingga  seorang  budak  tidaklah  sekasta  dengan  orang  yang merdeka
d. Nasab, maka laki-laki atau wanita yang berasal dari Arab tidaklah sekasta dengan mereka yang ‘ajam . 20

## 4. Pandangan al-Żāhiriyyah
Mazhab al-Żāhiriyyah mengatakan bahwa tidak ada yang namanya syarat kalau menikah  harus  dengan  sekasta,  karena  semua  muslim  itu  sama  dan  tidak  ada  yang membedakannya.  Oleh  karena  semuanya  sama,  maka  siapapun  boleh  menikah  dengan yang dia mau, yang penting muslim. Jadi, wanita yang fasik boleh menikah dengan laki- laki yang saleh, sebaliknya laki-laki yang fasik juga boleh menikah dengan wanita yang salehah, karena yang menjadi syarat sah nikah adalah muslim sehingga setelah muslim tidak ada lagi kasta setelahnya. 21
Namun, jumhur ulama menolak perkataan mazhab al-Żāhiriyyah dan mengatakan bahwa dalam pernikahan harus ada kasta, karena nabi berkata di dalam hasdisnya:
ًؤُفُك ْتَدَجَو اَذِإ ُِ يَّْلْاو ْتَرَضَح اَذِإ ُةَزاَنَْلْاَو ْتَئاَج اَذِإ ُة َلََّصلا اَهُرِ خَؤَ ت َلَ ٌةَث َلََث ا 22
Artinya:
Tiga hal yang tidak boleh ditunda, salat jika telah tiba waktunya, mayat jika sudah siap dikuburkan, dan anak perempuan jika sudah ada yang sekasta.”
Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa secara akal pun yang namanya kasta itu sangat diterima. Hal ini dikarenakan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kesamaan status  dan  kesepadanan  strata  antara  kedua  pasangan  tersebut  ialah  menjadi  salah  satu
19 Al-Kasani, Bada’i al-Ṣana’i , Juz II (Beirut: Dār  al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), h.  319.
20 Beni Ahmad Saebani, Fikih Munākahat , h. 200.
21 Wahbah al-Zulahily, al-Fikih al-Islami wa adillatuhu , Juz 9 (Damaskus: Darul Fikr, t.th), h. 216
22 Muhammad bin ‘Isa, Jāmi’u al-Tirmiżῑ , (Riyadh: baitu al-Afkār, t.th), 192.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 144-155 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
faktor keharmonisan keluarga, karena bagaimana pun kasta itu punya pengaruh besar atas lancar atau tidaknya sebuah hubungan keluarga.
Syariat Islam menginginkan adanya maslahat dari hubungan pernikahan itu, maka kasta sebagai faktor yang mewujudkan itu menjadi perhitungan. 23 Imām Jalāl al-Dīn juga menyebutkan di dalam kitabnya bahwa tolok ukur kasta itu ada lima hal, yaitu:
1. Sehat dari penyakit yang kekal seperti gila.
2. Merdeka, maka seorang budak tidaklah sekasta dengan orang yang merdeka.
3. Nasab,  maka  orang  yang  berasal  dari  keluarga  yang  terhormat  tidaklah  sekasta dengan orang yang berasal dari keluarga rendahan.
4. Kesucian, maka orang yang fasik tidaklah sekasta dengan orang yang saleh.
5. Pangkat, maka orang yang pangkatnya lebih tinggi tidaklah sekasta dengan orang yang pangkatnya rendah. 24
Adapun  kasta  apakah  termasuk  syarat  sah  nikah,  maka  para  ulama  tidak menyaratkan  kasta  itu  bagian  dari  syarat  sahnya  pernikahan,  akan  tetapi  kasta  masuk dalam kategori syarat luzūm yang artinya syarat yang membolehkan pihak wanita atau walinya  mengajukan  pembatalan  nikah  jika  pasangan  pria  ternyata  tidak  sekasta  dan pihak wanita tidak menginginkannya. 25
Sama  seperti  cacat  fisik  atau  aib,  yang  mana  aspek  tersebut  menjadi  salah  satu faktor  bolehnya  pernikahan  itu  dibatalkan  jika  memang  salah  satunya  tidak menginginkannya. Jadi,  pernikahan yang tidak ada kasta di dalamnya tetap dinyatakan sah,  hanya  saja  pihak  wanita  mempunyai  hak  untuk  membatalkan  pernikahan, sebagaimana  hadis  Nabi  saw.  yang  mengatakan  bahwa  kasta  adalah  syarat luzūm -nya pernikahan, dan dalam KHI pasal 61 dikatakan juga bahwa sekasta tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah pernikahan, kecuali tidak sekasta dalam masalah agama. 26
Namun,  ulama  Mazhab  Hanafi  menjelaskan  bahwa  kasta  ini  memang  bukan syarat sah, tetapi di waktu lain kasta bisa menjadi syarat sah nikah, yaitu ketika wanita menikahkan dirinya namun dengan yang tidak sekasta. Dalam pandangannya, dikatakan bahwa wanita boleh saja menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dengan kasta yang harus menjadi  syarat  sahnya nikah, atau kasta juga bisa menjadi  syarat  sahnya nikah apabila wanita dinikahkan bukan oleh wali kandungnya (ayah kandung). 27
Berdasarkan  atas  keseluruhan  uraian  tersebut,  maka  pernikahan  beda  kasta (kedudukan),  selain  masalah  kedudukan  agama,  dapat  dikatakan  bahwa  larangan pernikahan beda kasta (tidak sekufu) di Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah yang dilakukan  oleh  masyarakat  desa  tersebut  dapat  dibenarkan  (dibolehkan).  Hal  ini dikarenakan  sebagian  ulama  (jumhur  ulama)  mengatakan  bahwa  larangan  pernikahan yang  tidak  sekufu  (bangsawan  dan  bukan  bangsawan)  selain  masalah  agama  adalah dibolehkan. Jadi, wali perempuan mempunyai hak untuk melarang anak walinya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya.
23 Wahbah al-Zuhaili, al-Fikih al-Islami Wa Adillautuhu , (Damaskus: Darul Fikr, t.th), h. 87.
24 Jalāluddin, Kanzu al-Rāgibῑn , Juz III (Cet. I; Beirut: Dāru Ibnu al-Hazm, t.th), h. 273-275.
25 Yahya  bin  Syaraf  al-Nawawῑ, Rauḍtu  al-Ṫālibῑn ,  Juz  V  (Riyāḍ:  Dāru al-Kutub  al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 428.
26 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2009), h. 142.
27 Ibnu ‘Ābidῑn, Roḍdu al-Mukhtār , Juz III (Beirut: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 84.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 144-155 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## Dampak dari Perkawinan antara Perempuan Bangsawan dengan Laki-laki Bukan Bangsawan yang Ada di Desa Penujak
Suku  Sasak  menganut  sistem  kekerabatan  patrilineal  dimana  garis  keturunan mengikuti  garis  kebapakan  atau  pihak  laki-laki  sehingga  kaum  laki-laki  dalam  Suku Sasak memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Sejak menak memutuskan untuk menikah dengan jajar karang maka terputuslah hubungannya dalam dua hal yaitu kata “ baiq” yang berada  di  depan  nama  perempuan  akan  dihapus  atau  dihilangkan  dan  sudah  tidak termasuk dari keturunan dari keluarganya (keturunan bangsawan). 28
Maksudnya  adalah  perempuan  bangsawan  walaupun  kata  “ baiq ”  di  depan namanya  dihilangkan  dan  sudah  tidak  dianggap  keturunan  dari  keluarganya,  dia  tetap berhak  mendapatkan  warisan  dari  keluarganya.  Secara  adat  semua  hak  yang  dimiliki seorang menak dapat kembali, apabila suatu saat dia bercerai dengan suaminya dan dia pulang kembali kerumah keluarganya walaupun secara adat karena diteteh tidak memiliki hubungan lagi tapi  karena adanya hubungan darah dan rasa kemanusian karena menak tersebut tidak ada tempat kembali selain keluarganya dia diterima kembali untuk tinggal bersama orangtuanya. 29

## KESIMPULAN
Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem perkawinan di Desa Penujak sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka yang  diwariskan  kepada  mereka  secara  turun  temurun.  Ketika  perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki yang bukan bangsawan, maka keluarga dari pihak perempuan akan menaikkan mahar pernikahannya.
2. Para ulama juga berbeda pendapat tentang masalah kasta dalam pernikahan. Jumhur ulama  mengatakan  bahwa  kasta  yang  dimaksudkan  dalam  pernikahan  adalah agama,  kemerdekaan,  strata  sosial,  dan  keturunan.  Imam  Malik  menyebutkan bahwa  kasta  yang  dimaksud  adalah  agama  dan  terbebas  dari  penyakit  yang dianggap tidak bisa sembuh atau lama sembuhnya. Namun, mazhab al-Ẓahiriyyah mengatakan bahwa kasta tidak masuk dalam syarat nikah, karena semua umat Islam itu sama, sehingga yang menjadi syarat nikah hanya muslim saja dan selain itu tidak ada  syarat.  Para  ulama  tidak  mensyaratkan  kasta  itu  bagian  dari  syarat  sahnya pernikahan,  tetapi  kasta  masuk  dalam  kategori  syarat luzūm yang  artinya  syarat yang  membolehkan  pihak  wanita  atau  walinya  mengajukan  pembatalan  nikah apabila  pasangan  pria  ternyata  tidak  sekasta  dan  pihak  wanita  tidak menginginkannya. Dapat dikatakan bahwa larangan pernikahan beda kasta (tidak sekufu) di Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat  desa  tersebut  dibolehkan,  karena  sebagian  ulama  (jumhur  ulama) mengatakan bahwa larangan pernikahan yang tidak sekufu selain masalah agama adalah dibolehkan.
28 Yuha Pratama, Warga Desa Penujak, Wawancara, Desa Penujak 11 Agustus 2021.
29 Yuha Pratama, Warga Desa Penujak, Wawancara, Desa Penujak 11 Agustus 2021.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 144-155 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
3. Dampak dari perkawinan antara perempuan menak dengan laki-laki jajar karang adalah kata “ baiq” di  depan  nama  perempuan  akan  dihilangkan  dan  sudah  tidak termasuk keturunan bangsawan.

## DAFTAR PUSTAKA
`Ābidῑn, Ibnu. Rodd al-Mukhtār , Juz III (Beirut: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th) ‘Alim  Yusuf  Hamid. Al-Maqosid  al-Ammah  Li  al-Syariah  al-Islamiyyah, (USA: International  graphic printing service, 1991)
Agustin, Risa. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Serba Jaya). al-Jazā’rī, Abdurrahman, al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr), Jilid 4. al-Kasani, Bada’i al-Ṣana’i , Juz II (Beirut: Dār  al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004) al-Nawawῑ  Yahya  bin  Syaraf, Rauḍtu  al-Ṫālibῑn ,  Juz  V  (Riyāḍ:  Dāru  al-Kutub  al- ‘Ilmiyyah, t.th)
al-Qayrawani Abu Zayd, Fawākih al-Dawāni Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 2008) al-Tirmiżī,  Abu  Isa  Muhammad  ibn  Isa  bin  Surah. Sunan  at-Tirmidzi, (Kairo:  Dar  al- Kutub al-Misriyyah).
al-Uṡaimīn, Muhammad bin Shalih, Asy-Syarhul Mumti' 'Alaa Zaadil Mustqni', Cet. II, (Riyadh: Daar Ibn Hazm), jilid 12.
al-Zulahily, Wahbah. al-Fikih al-Islami wa adillatuhu , Juz 9 (Damaskus: Darul Fikr, t.th) Amir, Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2009)
Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya  (Edisi Penyempurnaan), (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019).
Ghazaly, Andi Rahman, Fikih Munakahah, (Jakarta: Kencana). Jalāluddin. Kanzu al-Rāgibῑn , Juz III (Cet. I; Beirut: Dāru Ibnu al-Hazm, t.th) Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) Rusyd, Ibn. Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, Jilid II (Beirut: Dar Al-Jil).
S.  Budhisantoso,  Dkk, Pengaruh  Intensifikasi  Pertanian Terhadap  Kehidupan Masyarakat  Sasak  Di  Kabupaten  Lombok  Tengah  Nusa  Tenggara  Barat, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan)
Saebani Beni Ahmad, Fikih Munākahat, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
Soemitro,  Ronny  Hanintijo. Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurumetra, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998).
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007).