## PENGGUNAAN GRAMATIKA DALAM WACANA POLITIK: STUDI REPRESENTASI BAHASA

## SEBAGAI SISTEM MAKNA SOSIAL DAN POLITIK
oleh Anang Santoso FS Universitas Negeri Malang

## Abstract
The  grammar  of  the  Indonesian  language  is  greatly  made  use  of  in political discourse and especially after the era of the Old Order. Via grammatical forms,  the  political  elite  fights  for  its  power  and  ideology,  both  explicitly  and implicitly, causing an unbalanced political communication. A research study this article  is  about  was  conducted  to  (1)  describe  and  interpret  the  utilization  of grammaticality  in  political  discourse  and  (2)  clarify  why  certain  grammatical forms are paid special attention while others are not.
The study applied a critical qualitative approach with a “critical discourse analysis”  design  from  Fairclough  (1989:  1995).  In  this  perspective,  no  text produced  by  the  political  elite  is  neutral  from  political  interest.  Discourse  is  a social  construction  and  results  from  social-historical  and  political  conditions. There is no discourse which is a social vacuum. Discourse is a social creation reflecting the interests of certain social groups.
The  research  results  indicate  that  (1)  each  group  of  the  Indonesian political elite uses transitivity with material meaning, agent nominalization, the passive voice, and the negative form to show its power and hide its ideological position, (2) each assumes the role of information provider, shows its authority in the presence of the other groups and the Indonesian society, and asserts its power by choosing to use the personal pronouns we and I , (3) it makes considerable use of modality expressing authority, and (4) there are institutional and cultural processes explaining why certain grammatical forms are paid special attention while others are not.
Keywords: grammaticality, political discourse,
A. PENDAHULUAN
dibuat  menurut  seperangkat  kendala  politis, sosial,  kultural,  dan  ideologis.  Dengan Bahasa politik selalu ditata sedemikian keberadaan kendala-kendala itu, menurut Birch rupa yang di dalamnya penuh dengan muatan
(1996:79),  masyarakat  dapat  dimanipulasikan kuasa dan ideologi yang tersembunyi di dalam dan  dinilai  peran  serta  status  bawahan/atasan struktur-struktur lingual (Fowler, 1986; Birch,
melalui  sistem  strategi  kekuasaan  (aturan  dan 1996). Struktur lingual itu dipergunakan untuk subordinasi),  solidaritas  (kohesi  dan (1) mensistematisasikan, mentransformasikan, antagonisme)  yang  semuanya  merupakan dan mengaburkan realitas, (2) mengatur ide dan
bagian integral dari sistem-sistem penguasaan perilaku orang lain, (3) mengklasifikasikan dan bahasa dan masyarakat. menggolongkan  masyarakat,  peristiwa,  serta objek-objek  untuk  menegaskan  status
Piranti-piranti  lingual,  termasuk  di
institusional  dan  personal.  Pilihan  bahasa dalamnya  aspak  gramatika,  menjadi  “pintu
gerbang”  kajian  linguistik  terhadap  wacana sosial, kultural, dan ideologi akan menentukan politik.  Mengikuti  pandangan  Fairclough pilihan  bahasanya.  Dalam  proses  memilih  itu (1989),  dalam  piranti  lingual  terkandung  tiga terdapat  bentuk  lingual  yang  diistimewakan, hal,  yakni  (1)  “pengkodean  realitas”  yang dan  ada  bentuk  yang  tidak  diistimewakan. disebut  dengan nilai  pengalaman ,  (2) Kedua ,  komunikasi  selalu motivated, “pengkodean  hubungan  antarmanusia”  yang interested, dan situated. Bentuk-bentuk lingual disebut nilai relasi , dan (3) “pengkodean status yang  dipilih  digunakan  untuk  mengendalikan sosial  penghasil  teks”  yang  disebut nilai dan mengarahkan orang lain, membuat makna ekspresif .  Diduga  persoalan  penggunaan tentang realitas, dan mengelompokkan sesuatu gramatika oleh elite politik menjadi salah satu dalam  realitas. Ketiga ,  komunikasi  selalu sumber kesemrawutan kehidupan sosial politik strategi.  Tindak  komunikasi  selalu  berkaitan Indonesia.  Menurut  Fairclough  (1989)  nilai dengan “siasat” untuk mencapai tujuan-tujuan pengalaman  gramatika  tampak  pada  (1) tertentu.  Tidak  ada  tindak  komunikasi  yang ketransitifan,  (2)  nominalisasi,  (3)  kalimat tidak  berupa  strategi. Keempat ,  komunikasi aktif-pasif, dan (4) kalimat positif-negatif; nilai selalu terjadi dalam perjumpaan dan interaksi. relasi  gramatika  tampak  pada  (1)  modus Tindak  komunikasi  selalu  melibatkan  orang kalimat  deklaratif-interogatif-imperatif,  (2) lain. Dalam komunikasi akan terjadi pertukaran modalitas  relasional,  dan  (3)  pronomina makna  antarpartisipan. Kelima ,  komunikasi persona; nilai ekspresif gramatika tampak pada selalu  berkaitan  dengan  nilai.  Bentuk-bentuk penggunaan modalitas ekspresif.
lingual  yang  dipilih  akan  berkaitan  dengan nilai-nilai  yang  dikembangkan  sepanjang
Penelitian ini bertujuan (1) memerikan
waktu. Keenam ,  komunikasi  selalu  bersifat dan  menafsirkan  pendayagunaan  “nilai bergantung  ( contingent ).  Tindak  komunikasi pengalaman” gramatika dalam wacana politik, selalu  bergantung  pada  cara-cara  institusi, ( 2 )   m e m e r i k a n   d a n   m e n a f s i r k a n kelompok,  dan  individu  memberikan  nilai pendayagunaan “nilai relasi” gramatika dalam kepada  makna-makna  tertentu.  Makna  selalu wacana politik, (3) memerikan dan menafsirkan berkembang sepanjang waktu. Makna bukanlah pendayagunaan  “nilai  ekspresif”  gramatika
sesuatu  yang  alamiah,  tetapi  dibangun  dalam dalam  wacana  politik,  dan  (4)  menjelaskan proses sosial dan politik. mengapa bentuk gramatika tertentu dipilih dan diistimewakan,  serta  mengapa  bentuk-bentuk
Dalam  politik,  komunikasi  yang gramatika  lainnya  tidak  dipilih  dan  tidak dihasilkan adalah komunikasi yang terkendala diistimewakan oleh elite politik dalam wacana ( c o n s t r a i n e d   c o m m u n i c a t i o n ) ,   y a k n i politik.
komunikasi  yang  timpang  kekuasaan  antara penghasil teks dan konsumen teks. Di satu sisi
Bahasa  politik  dalam  penelitian  ini elite politik berusaha mendayagunakan bahasa merujuk pada pandangan Mueller (1980), Cross untuk  kepentingan  politiknya,  di  sisi  lain (1986),  Bosmajian  (1986),  dan  Safire  (1986), masyarakat  sering  berbuat  keliru  atau  tidak yakni karakteristik bahasa yang dihasilkan oleh
tepat  dalam  menafsirkan  bahasa  politik  yang para  politisi  dalam  menjalankan  aktivitas dihasilkan oleh elite politik itu. politiknya. Dalam konteks proses-proses sosial, politik,  dan  kultural,  bahasa  digunakan  untuk
Untuk  menggali  kuasa  dan  ideologi m e n g e n d a l i k a n   m a s y a r a k a t   m e l a l u i digunakan  pendekatan  kritis  dalam  kajian pengontrolan  makna.  Mengaji  bahasa  politik bahasa. Linguistik kritis merupakan kajian ilmu haruslah  ditempatkan  dalam  konteks bahasa  yang  bertujuan  mengungkap  relasi- komunikasi politik.
relasi  kuasa  tersembunyi  ( hidden  power )
dengan  proses-proses  ideologis  yang  muncul Birch (1996:69) mengemukakan enam dalam  teks-teks  lisan  atau  tulisan  (Crystal, asumsi  penting  terkait  dengan  komunikasi.
1991:90).  Analisis  linguistik  belaka  diyakini Pertama ,  komunikasi  selalu  politik  sebelum tidak dapat mengungkapkan signifikansi kritis. bentuk  lingualnya.  Kendala-kendala  politik,
Penggunaan Gramatika dalam Wacana Politik: Studi Representasi Bahasa... (Anang Santoso)
Menurut Fowler (1986:6) hanya analisis kritis kritis  Fowler  (1986)  untuk  memerikan  ( to yang  merealisasikan  “teks  sebagai  modus describe ) kepemilikan struktur linguistik dalam wacana”  serta  memperlakukan  teks  sebagai teks  bahasa. Kedua,  analisis  praksis  wacana . wacana yang akan dapat melakukannya.
Praksis wacana berkaitan dengan produksi dan interpretasi  proses-proses  diskursif.  Analisis Dalam  hubungannya  dengan  makna tahap kedua AWK ini berupa tahap menafsirkan struktur  lingual,  sesuatu  yang  amat ( to  interpret )  relasi  antara  produksi  dan fundamental  dalam  pandangan  Fowler  (1986) interpretasi proses-proses diskursif itu. Ketiga, dan  Fairclough  (1989)  adalah  terdapatnya analisis  praksis  sosiokultural .  Analisis  tahap fungsi  hubungan  antara  konstruksi  tekstual ketiga AWK ini berupa tahap menjelaskan ( to dengan  kondisi-kondisi  sosial,  institusional, explain )  relasi  fitur-fitur  tekstual  yang dan  ideologis  dalam  proses-proses  produksi heterogen beserta kompleksitas proses wacana serta  resepsinya.  Pandangan  tersebut dengan  proses  perubahan  sosiokultural,  baik memperkuat  pandangan  van  Dijk  (1985:7) perubahan  masyarakat,  institusional,  dan yang  menyebutkan  bahwa  fitur-fitur  wacana
kultural. Menurut Fairclough (1989:163) tujuan hanyalah  menjadi  “gejala”  ( symptoms )  dari eksplanasi  ialah  “memotret”  wacana  sebagai persoalan-persoalan  yang  lebih  besar,  seperti bagian  proses  sosial,  sebagai  praksis  sosial, ketidakadilan,  perbedaan  kelas,  gender, yang  menunjukkan  bagaimana  wacana  itu rasisme,  kekuasaan,  dan  dominasi  yang ditentukan oleh struktur sosial dan reproduktif melibatkan  lebih  dari  hanya  sekedar  teks  dan
apa  saja  yang  mempengaruhi  wacana  yang tuturan.  Struktur-struktur  lingual  digunakan secara  kumulatif  memakai,  menopang,  atau u n t u k   m e n s i s t e m a t i s a s i k a n   d a n mengubah struktur-struktur itu. mentransformasikan  realitas.  Oleh  karena  itu, dimensi  kesejarahan,  struktur  sosial,  dan
Teori  ketransitifan  ini  bersumber  dari
ideologi adalah sumber utama pengetahuan dan fungsi representasi bahasa, yakni fungsi bahasa hipotesis  dalam  kerangka  kerja  kritisisme yang  bertugas  (i)  menyandikan  ( encode ) linguistik  (Fowler,  1986:8).  Linguistik  kritis pengalaman  tentang  dunia,  dan  (2)  membawa amat  relevan  digunakan  untuk  menganalisis gambaran  tentang  realitas.  Dalam  pandangan fenomena  komunikasi  yang  penuh  dengan Halliday (1985:101) kepemilikan fundamental kesenjangan,  yakni  adanya  ketidaksetaraan b a h a s a   m e m u n g k i n k a n   m a n u s i a   i t u relasi  antarpartisipan,  seperti  komunikasi membangun  gambaran  mental  realitas  dan dalam  politik,  relasi  antara  atasan-bawahan, membuat makna dari pengalaman tentang apa komunikasi dalam wacana media massa, serta yang terjadi di sekitar dan di dalamnya. Teori relasi  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam ketransitifan  dipergunakan  untuk  menjawab politik gender.
tiga  persoalan  pokok  yang  dilontarkan Fairclough (1989), yakni (i) tipe-tipe proses dan
Wacana  dalam  pandangan  kritis, partisipan  yang  dominan,  (ii)  penampakan mengikuti pandangan (Fairclough, 1995:135), agen, dan (iii) penampakan proses. harus dilihat secara simultan sebagai (1) teks- teks  bahasa,  (2)  praksis  kewacanaan,  dan  (3)
Nominalisasi  merujuk  kepada  proses praksis  sosiokultural . Menganalisis  wacana pembentukan nomina dari beberapa kelas kata secara  kritis  hakikatnya  adalah  menganalisis lainnya (Crystal, 1991:233; Richards, Platt, & tiga dimensi wacana secara integral. Pertama, Platt,  1992:246).  Dalam  kajiannya  tentang analisis teks bahasa . Dalam pandangan kritis, s i n t a k s i s   b a h a s a   I n d o n e s i a ,   S a m s u r i teks  dibangun  dari  sejumlah  piranti  linguistik (1985:458—466)  memaparkan  adanya  lima yang  di  dalamnya  tersembunyi  ideologi  dan jenis  nominalisasi  dalam  kalimat  bahasa kekuasaan. Dalam penerapannya, AWK banyak Indonesia, yakni (1) nominalisasi “bahwa”, (2) memanfaatkan  piranti  linguistik  yang nominalisasi  minus  “yang”,  (3)  nominalisasi disarankan  dalam  linguistik  fungsional- minus  N,  (4)  nominalisasi  rampatan,  dan  (5) sistemik  Halliday  (1985;  1994)  dan  linguistik nominalisasi “-nya”.
diksi Vol. : 15 No. 2 Juli 2008
Proses-proses  tindakan  dapat  muncul modus  antarpartisipan  menjadi  penunjuk  dari dalam  kalimat  aktif  maupun  pasif.  Aktif  dan hubungan partisipan. Bertanya, misalnya, pada pasif adalah persoalan voice , yakni bagaimana u m u m n y a   b e r k a i t a n   d e n g a n   “ p o s i s i cara sebuah bahasa mengekspresikan hubungan kekuasaan”.  Bertanya  dapat  menjadi antara  frasa  verba  dan  frasa  nomina,  serta “tindakan”  atau  “informasi”,  dan  dapat  juga pelbagai  hal  yang  diasosiasikan  dengan sebagai  pemberi  informasi.  Deklaratif  selain hubungan  itu  (Richards,  Platt,  &  Platt, berarti pemberian informasi dapat juga berarti 1992:401).  Dua  buah  kalimat  mungkin  saja perintah.  Bertanya  selain  berarti  permintaan berbeda  dalam voice- nya  meskipun  memiliki informasi juga dapat bernilai perintah. makna  dasar  yang  sama.  Dalam  praktiknya,
Modalitas mengandung nilai relasional
sebuah kalimat mungkin lebih sesuai atau lebih apabila  modal  itu  digunakan  terkait  dengan pantas dibandingkan dengan kalimat yang lain autoritas  satu  partisipan  dalam  hubungan untuk  situasi  tertentu.  Pilihan  aktif-pasif  ini dengan  partisipan  lainnya.  Dalam  bahasa berdampak pada kehadiran agen. Kalimat pasif Indonesia,  kajian  yang  mendalam  tentang yang  dipilih,  misalnya,  sering  menampilkan modalitas  dilaksanakan  oleh  Alwi  (1991). agen, dan sebaliknya sering meniadakan agen. Hasilnya  menunjukkan  bahwa  terdapat  empat Menurut  Fairclough  (1989:125)  kalimat  pasif golongan  besar  modalitas:  (1)  intensional,  (2) tanpa  agen  membiarkan  kausalitas  dan epistemik,  (3)  deontik,  dan  (4)  dinamik. kekaburan  atau  ketidakjelasan  agen.  Dalam Modalitas intensional berkaitan dengan fungsi banyak kasus, ketidakhadiran agen digunakan instrumental  bahasa.  Modalitas  intensional untuk menyembunyikan pelaku.
dapat  menyatakan  ‘keinginan’,  ‘ajakan’,
Pada  umumnya  nilai  pengalaman ‘pembiaran’,  dan  ‘permintaan’.  Modalitas diekspresikan dalam kalimat positif. Pada kasus epistemik  merupakan  penilaian  penutur tertentu, nilai pengalaman diekspresikan dalam terhadap  kemungkinan  dan  keperluan  bahwa kalimat  negatif.  Fairclough  (1989:125) sesuatu itu demikian atau tidak demikian (Alwi, berpendapat  bahwa  negasi  secara  jelas 1991:90).  Modalitas  epistemik  dapat memiliki nilai pengalaman sebagai cara dasar m e n g e k s p r e s i k a n   ‘ k e m u n g k i n a n ’ , yang dimiliki manusia dalam membedakan apa ‘keteramalan’,  ‘keharusan’,  dan  ‘kepastian’. yang bukan kasus dengan yang memang benar- Modalitas  deontik  ini  mengandung  makna benar  kasus.  Bentuk  negasi  menjalankan  tiga ‘perintah’,  ‘izin’,  dan  ‘larangan’.  Modalitas fungsi:  (1)  negatif  yang  sesungguhnya,  (2) dinamik  mempersoalkan  sikap  pembicara negatif yang manipulatif, dan (3) negatif yang terhadap aktualisasi peristiwa yang ditentukan ideologis.  Bentuk  negatif  berfungsi  ideologis oleh  keadaan  yang  lebih  bersifat  empiris. ketika bentuk ekspresi “nilai pengalaman” itu Dalam  modalitas  dinamik  terkandung  makna berfungsi  melayani  kekuasaan.  Pertanyaan ‘mampu’ atau ‘sanggup’. penting  yang  dimunculkan  adalah  “apa
Pilihan  pronomina  persona  berkenaan
motivasi penulis atau pembicara menggunakan dengan  bagaimana  pembicara  menghadirkan asersi  negatif  jika  ia  dapat  mengungkapkan dirinya di hadapan mitra bicaranya. Pronomina persoalan yang sama dalam asersi positif”.
persona  adalah  seperangkat  pronomina  yang
Modus kalimat adalah cara bagaimana merepresentasikan  kategori  gramatikal  dari kalimat itu diekspresikan kepada mitra bicara. persona. Penggunaan pronomina persona dapat Terdapat  tiga  cara,  yakni  (1)  deklaratif,  (2) menunjukkan  hubungan  kekuasaan  dan pertanyaan  gramatis,  dan  (3)  imperatif.  Tiga solidaritas.  Penggunaan  kata  “Bapak”  untuk modus  tersebut  menempatkan  subjek  secara menggantikan  persona  pertama  mengandung berbeda.  Penempatan  ini  mengakibatkan arti bahwa orang pertama memiliki kedudukan ketidaksimetrisan  sistematis.  Fairclough yang  lebih  tinggi  daripada  mitra  tuturnya  itu. ( 1 9 8 9 : 1 2 6 )   b e r p e n d a p a t   b a h w a   Untuk  menunjukkan  solidaritas  setiap  bahasa ketidaksimetrisan sistematis dalam pembagian mempunyai pelbagai alat dan kata tertentu pula.
Penggunaan Gramatika dalam Wacana Politik: Studi Representasi Bahasa... (Anang Santoso)
Modalitas  menjadi  ekspresif  jika empat  hal  penting  sebagai  berikut.  Pertama, modalitas adalah persoalan autoritas penbicara sebagian  besar  teks  politik,  yakni  teks  yang atau penulis yang berkenaan dengan kebenaran dihasilkan  oleh  23  elite  politik,  begitu atau  kemungkinan  representasi  realitas. didominasi  oleh  proses  material.  Kedua,  teks Ditegaskan oleh Fairclough (1989:129) bahwa politik  dari  2  elite  politik  didominasi  proses modalitas bukan hanya persoalan verba bantu relasional  atau  proses  atribusi.  Ketiga,  1  teks modal.  Pilihan  terhadap  verba  bantu  tertentu politik  mendayagunakan  dua  proses  yang akan  menampilkan  gambaran  yang  berbeda sama-sama dominan, yakni proses material dan tentang realitas. Bentuk-bentuk modalitas yang mental, secara seimbang. Keempat, teks politik dipilih memiliki signifikansi ideologis tertentu. didominasi  oleh    proses  mental  atau  proses merasakan secara dominan.
Belum  seluruh  ujaran  elite  politik B. METODE PENELITIAN
dianalisis,  baik  dari  segi  penghasil  wacana Penelitian  ini  termasuk  penelitian maupun  jenis  wacananya.  Namun,  dalam kualitatif-kritis  yang  mendeskripsikan, pandangan  peneliti,  kecenderungan  adanya menginterpretasikan, dan menjelaskan ideologi pendayagunaan  klausa  proses  material  atau dalam bahasa politik (simak Fairclough , 1989, tindakan oleh para elite politik Indonesia dapat 1995).  Penelitian  ini  menggunakan  desain dipertanggungjawabkan  secara  metodologis. analisis  wacana  kritis yang  memandang Oleh  karena  itu,  jika  elite  politik  Indonesia fenomena wacana dari tiga dimensi, yakni teks- lebih  banyak  menonjolkan  aspek-aspek  yang bahasa , praksis  kewacanaan ,  dan praksis berkaitan dengan “perbuatan”, “kejadian”, dan sosiokultural .  Data  gramatika  meliputi  (a) “perilaku”, hasil analisis sistem ketransifan di ketransitifan,  (b)  nominalisasi,  (c)  kalimat atas  dapat  memberikan  jawaban  awal  tentang pasif, (d) kalimat negatif, (e) modus kalimat, (f) kecenderungan-kecenderungan  dalam  budaya modalitas,  dan  (g)  pronomina  persona  dalam politik  Indonesia  yang  lebih  mengedepankan teks-teks  (lisan  dan  tulisan)  yang  dihasilkan perilaku-perilaku  yang  mengandalkan oleh elite politik. Pengumpulan data dilakukan kekuatan  fisik  daripada  kekuatan  otak  atau dengan  teknik  perekaman  dan  studi nalar. dokumentasi terhadap teks yang sedang/sudah
Pilihan  Nominalisasi . Nominalisasi dihasilkan elite politik disertai pemahaman arti yang digunakan dalam wacana politik meliputi secara  mendalam  dan  pemerian  mendalam nominalisasi  yang  menduduki  partisipan, ( Geertz ,  1991).  Dalam  praktiknya,  studi proses,  dan  partisipan.  Nominalisasi  yang dokumentasi  ini  dilaksanakan  oleh  peneliti menduduki  partisipan  mendominasi  bahasa dengan critical & creative reading serta reading elite  politik.  Nominalisasi  yang  menduduki between & beyond the line seluruh teks.
partisipan  dapat  digolongkan  menjadi  dua kelompok,  yakni  (1)  nominalisasi  yang
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
menduduki  agen,  dan  (2)  nominalisasi  yang
a. Nilai  Pengalaman  Gramatika  dalam
menduduki  goal  dalam  klausa.  Nominalisasi
Wacana Politik
yang menduduki partisipan, baik agen maupun
Pilihan  Ketransitifan .  Analisis goal  banyak  muncul  dalam  teks-teks  politik terhadap  teks  politik  yang  dihasilkan  oleh  26 yang  dihasilkan  oleh  sejumlah  elite  politik elite politik diperoleh informasi bahwa klausa    Indonesia.  Nominalisasi  agen  ini  muncul material mendominasi keseluruhan proses yang dengan  sejumlah  bentuk,  antara  lain  seperti digunakan. Hal itu menunjukkan bahwa proses “nominalisasi  ‘N+yang’”,  “nominalisasi “material” atau proses “tindakan” dalam klausa ‘yang’”,  “nominalisasi  ‘tanya’”,  dan begitu menonjol didayagunakan dalam wacana “nominalisasi  ‘tanya+yang’”.  Beberapa politik  bahasa  Indonesia  pada  era  pasca-Orde nominalisasi  yang  menduduki  agen  klausa Baru.  Sebagai  gambaran  awal,  dari  26  ujaran dapat diperhatikan pada contoh (1) berikut. elite politik yang dianalisis, dapat dikemukakan
diksi Vol. : 15 No. 2 Juli 2008
(1): [...] Saya kira kalau dibandingkan, mata alasan lingual semata, tetapi sarana yang jumlah rakyat yang mendukung digelar s a n g a t   s t r a t e g i s   u n t u k   k e p e r l u a n SI  jauh  lebih  banyak.  Sebab, misi menyembunyikan  “agenda  tertentu”  dalam r a k y a t   y a n g   i n g i n   t e t a p mencapai tujuan ideologis tertentu.
m e l a k s a n a k a n   S I i n g i n
Pilihan  Kalimat  Aktif  dan  Pasif .
menyelamatkan negara dan bangsa.
Secara  umum,  teks-teks  politik  Indonesia  era pasca-Orde  Baru  lebih  didominasi  oleh D a l a m   k u t i p a n   ( 1 )   t e r d a p a t   penggunaan kalimat aktif dibandingkan dengan pendayagunaan  nominalisasi  pada  konstruksi kalimat pasif. Dengan demikian, jika fenomena misi rakyat yang ingin tetap melaksanakan SI ini  diacukan  kepada  pendapat  Orwell  (1946) yang  menduduki  partisipan.  Ditinjau  dari yang  menganjurkan  agar  elite  politik  lebih susunan  fungtornya,  klausa  kedua  itu  disusun menggunakan kalimat aktif dibandingkan pasif, dengan  pola  “agen+proses+goal”  dengan realitas  pendayagunaan  bahasa  politik nominalisasi  sebagai  pengisi  bagian  klausa Indonesia relatif ideal seperti anjuran Orwell di yang  menduduki  agen  itu.  Jika  dikembalikan atas. kepada  ide  dasar  Halliday  bahwa  pemolaan
Meskipun  begitu,  elite  politik
klausa  adalah  sebuah  model  variabel  dari Indonesia  juga  mendayagunakan  secara pengalaman  manusia”,  pilihan  nominalisasi intensif  bentuk  kalimat  pasif  untuk  berbagai agen  dalam  susunan  “agen+proses+goal”  itu aktivitas politiknya. Terdapat tiga bentuk pasif, merupakan  model  variabel  bagaimana  elite yakni  (1)  pasif  “di-”,  (2)  pasif  dengan politik  Indonesia  memandang  realitas,  yakni pengedepanan objek, dan (3) pasif “ter-”. Hasil masalah  “pelaksanaan  SI  yang  masih  pro  dan penelitian  menunjukkan  bahwa  bentuk  pasif kontra  itu”.  Dalam  kasus  itu,  penghasil  teks “di-”  lebih  banyak  didayagunakan  oleh  elite memandang bahwa misi ingin menyelamatkan politik  Indonesia  untuk  berbagai  aktivitas negara  dan  bangsa  sebagai  bagian  yang politiknya, diikuti oleh pasif dengan verba “ter- menduduki  “proses”  lebih  penting  daripada ”  dan  pasif  persona.  Perhatikan  contoh  (2) misi rakyat yang ingin tetap melaksanakan SI berikut. sebagai  bagian  yang  menduduki  “partisipan”
(2) SH: (1) Memang, dari awal diakui
meskipun dalam kenyataannya pelaksanaan SI
di sana sini ada kelemahan. (2) Sebagai
adalah  pintu  gerbang  untuk  menyelamatkan
sebuah lembaga baru, dan di dalamnya
negara  dan  bangsa.  Dalam  teori  fungsional,
juga  terdiri  atas  orang-orang  yang
proses  lebih  penting  daripada  partisipan  atau
b e r b e d a ,   p e m e r i n t a h   b e r u s a h a
“proses”  lebih  penting  daripada  “sesuatu”.
mencermati  dengan  dekat  sekali.  (3)
Dengan  demikian,  terdapat  fenomena  yang
Pendekatan  ini  dilakukan  dengan landasan pada keharmonisan hubungan
unik  dalam  nominalisasi  SH  itu,  yakni
antara  pemerintah  anggota  KPU
“menyembunyikan”  ide  dasar  yang  lebih
lainnya.
penting  ke  dalam  penggunaan  nominalisasi agen  dan  mengedepankan  ide  yang  kurang p e n t i n g   k e   d a l a m   “ p r o s e s ”   k l a u s a .
Pada  kutipan  (2)  tersebut  kalimat Pendayagunaan  nominalisasi  seperti  yang pertama  dibangun  dari  ragam  pasif,  kalimat dilakukan  SH  di  atas  banyak  dilakukan  oleh kedua dibangun dari ragam aktif, kalimat ketiga elite-elite  politik  lainnya,  baik  dari  pihak dibangun  dari  ragam  pasif.  Pada  kalimat pemerintah  yang  berkuasa  maupun  dari pertama,  ketidakhadiran  agen  menimbulkan kelompok oposisi.
satu  pertanyaan  penting,  yakni  “siapa  yang mengakui?”.  Jika  yang  berbicara  adalah  SH Apa  pun  bentuk  nominalisasi  yang selaku  Menteri  Dalam  Negeri,  jawaban dipilih,  terdapat  satu  fenomena  yang  menarik
terhadap  pertanyaan  itu  adalah  “pemerintah”. yakni  keberadaan  nominalisasi  sebagai  alat
Dalam kasus itu SH tidak mengedepankan agen untuk  mencapai  tujuan  ideologis-politis pemerintah yang menjadi “penanggung jawab tertentu.  Pilihan  nominalisasi  bukan  semata-
Penggunaan Gramatika dalam Wacana Politik: Studi Representasi Bahasa... (Anang Santoso)
KPU dengan mengakui kelemahan-kelemahan menggunakan  tiga  bentuk  kosakata  pemarkah kinerjanya”,  tetapi  lebih  menyembunyikan negatif, yakni “tidak”, “bukan”, dan “jangan”. kehadiran agen dengan mendayagunakan pasif Bentuk pasif ada yang menjalankan (1) fungsi tanpa  kehadiran  agen,  peranan  “agen  yang “negatif  yang  sebenarnya”,  (2)  fungsi bertanggung jawab” dinetralkan. Pada kalimat “manipulatif”,  dan  (3)  fungsi  “ideologis”. kedua,  SH  mendayagunakan  bentuk  kalimat Bentuk negatif yang pertama digunakan apabila aktif  dengan  mengedepankan  kehadiran  agen bentuk  negatifnya  memang  lebih  tepat dalam  kalimat.  Ketidakhadiran  goal  dalam mengkodekan  realitas  daripada  bentuk kalimat  itu  tidak  menimbulkan  pertanyaan positifnya.  Istilah  pasif  “tidak  berkoalisi” karena  secara  eksplisit  sudah  hadir  dalam dalam  kalimat PAN  tidak  berkoalisi  dengan keterangan  yang  diekspresikan  lebih  dahulu siapa-siapa ,  misalnya,  tentu  saja  lebih daripada klausa intinya, yakni agen dan proses. informatif daripada bentuk positifnya”berjuang Pada  kalimat  ketiga,  SH  mendayagunakan sendirian”  dalam  kalimat PAN  berjuang bentuk  kalimat  pasif  dengan  ketidakhadiran sendirian . agen.  Jika  diperhatikan,  ketidakhadiran  agen
Bentuk  negasi  yang  menjalankan
pada kalimat ketiga ini berbeda dengan kalimat fungsi “manipulatif”, bahkan “ideologis” dapat pertama.  Pada  kalimat  ketiga,  ketidakhadiran diperhatikan pada contoh (3) berikut. agen  tidak  menimbulkan  permasalahan  yang
(3):  MDI:  Kalau  ingin  melakukan
signifikan terhadap penghilangan agen. Model-
komunikasi  secara  jujur,  kelebihan
model  pendayagunaan  bentuk  pasif  seperti
semacam  itu  mestinya  diungkapkan
pada kutipan (2) di atas banyak muncul dalam
juga. Saya setuju bila pers mengungkap beberapa  ketidakmampuan  dan
teks-teks  lain  yang  dihasilkan  oleh  sejumlah
ketidakberhasilan  Pak  Habibie.  Tapi
elite  politik  Indonesia  era  pasca-Orde  Baru.
agar  informasi  itu  adil  dan  jujur,
Kalimat  dengan  susunan  “agen+proses
kelebihan-kelebihan  yang  dimiliki
kejadian+keterangan” itu mengandung makna
beliau  juga  harus  diberitakan  secara
yang  impersonal  dan  formal  sehingga
imbang.  Kesalahan  satu  bagi  beliau
menciptakan jarak dan suasana kaku.
seakan  begitu  saja  menghilangkan
Yang harus dijelaskan adalah persoalan
beberapa kelebihan yang dimiliki Pak
urutan  intensitas  pilihan  bentuk  pasif  yang
Habibie. Itu namanya tidak adil.
diawali bentuk “di- “, “ter- “, dan yang terakhir “pasif  persona”.  Mengapa  bentuk  “di-  “  dan
Kutipan  (3)  dicuplik  dari  teks  hasil
“ter-  “  lebih  mendominasi  teks-  teks  politik wawancara  wartawan  dengan  Marwah  Daud pada era pasca-Orde Baru ini? Mengapa bentuk Ibrahim. Dalam kutipan (3) terdapat tiga bentuk “pasif  persona”  sedikit  didayagunakan?  Dua p a s i f ,   y a k n i k e t i d a k m a m p u a n , pertanyaan  ini  mengarahkan  kita  kepada ketidakberhasilan , dan tidak adil Kata negatif pemahaman bahwa elite politik Indonesia lebih “ketidakmampuan”  memiliki  bentuk  positif menyukai  memilih  dan  mendayagunakan “kebodohan”  dan  “kelemahan”,  kata bentuk  pasif  yang  mengandung  makna “ketidakberhasilan”  memiliki  bentuk  positif impersonal,  kaku,  serta  formal  dan  kurang “kegagalan”, serta “tidak adil” memiliki bentuk menyukai  bentuk  pasif  yang  mengandung positif “aniaya”. Dalam penggunaannya, kata- makna personal, lentur, dan informal.
kata  negatif  itu  memiliki  makna  yang  lebih
Pilihan  Kalimat  Positif  dan  Negatif . halus  dan  lebih  tidak  langsung.  Kata-kata Pertanyaan  yang  layak  dimunculkan  adalah negatif itu memiliki nuansa eufemisme. Secara “mengapa  elite  politik  Indonesia  pada  era normatif, dalam komunikasi politik yang lebih pasca-Orde Baru lebih memilih kalimat negatif jujur  dan  terbuka,  pilihan  bentuk  positiflah jika  nilai  pengalaman  itu  dapat  diungkapkan yang  lebih  sesuai.  Dengan  demikian,  pilihan dalam kalimat positif”. Dalam teks-teks politik bentuk negatif memiliki signifikansi ideologis Indonesia,  kalimat  negatif  yang  dipilih tertentu. Pilihan bentuk negatif dalam kutipan
diksi Vol. : 15 No. 2 Juli 2008
(3)  menjalankan  fungsi  “manipulatif”,  dan
Orde  Baru  akan  ditularkan  kepada mereka?
bahkan “ideologis”.
Dari  paparan  di  atas  dapat  diperoleh pemahaman bahwa bentuk negasi yang dipilih
Kutipan (4) di atas adalah cuplikan dari
dan  didayagunakan  oleh  elite  politik wawancara  HM  dengan  beberapa  wartawan. menjalankan beberapa peran. Terdapat bentuk Dalam  kutipan  itu  terdapat  dua  kalimat negasi yang menjalankan peran sebagai “negasi interogatif.  Kalimat  interogatif  pertama  tidak yang  sebenarnya”  karena  bentuk  positifnya menempatkan  posisi  tertentu  pada  penutur tidak  cocok  untuk  digunakan  atau  bentuk maupun  mitra  tutur.  Jika  dalam  kalimat positifnya terlalu luas. Selain itu, terdapat juga interogatif  yang  biasa  menempatkan  penutur bentuk negasi yang menjalankan peran sebagai sebagai  subjek  yang  meminta  informasi  dan “manipulatif”  karena  penggunaannya mitra tutur sebagai penyedia informasi, analisis dipaksakan  sementara  bentuk  positifnya terhadap  kalimat  tersebut  akan  menemui tersedia.  Terdapat  juga  bentuk  negasi  yang kendala.  Kalimat  itu  yang  secara  sintaksis menjalankan peran sebagai “ideologis” karena adalah  interogatif,  secara  semantis  bukanlah bentuk  negasi  itu  dipaksakan  penggunaannya pertanyaan, tetapi lebih berupa proposisi yang dan  diperjuangkan  melalui  berbagai  aktivitas seharga  dengan  kalimat  deklaratif.  Kalimat politik penghasil teks.
tersebut  secara  pragmatik  bukanlah  bertanya, tetapi  berupa  pernyataan.    Kalimat  tersebut m e n j a l a n k a n   f u n g s i   s e b a g a i   t i n d a k
b. Nilai  Relasi  Gramatika  dalam  Wacana representatif.  Penutur  “menyatakan”  sesuatu Politik
kepada  orang  lain,  yakni  “para  pemikir  PDI
Pilihan  Modus  Kalimat .  Secara Perjuangan sekarang berasal dari tokoh-tokoh umum,  kalimat  deklaratif  mendominasi  teks-
PG yang pernah lama dipakai oleh Pemerintah teks  politik  Indonesia.  Hal  ini  mengandung Orde Baru”. makna  bahwa  elite  politik  Indonesia  sebagai
Dalam  kalimat  interogatif  kedua,
penghasil  teks  berperan  sebagai  pemberi
penutur  bukan  sebagai  subjek  yang  meminta informasi, sementara itu masyarakat Indonesia informasi  dan  mitra  tutur  sebagai  penyedia sebagai  penerima  informasi.  Hasil  penelitian informasi,  tetapi  penutur  adalah  penyedia juga  menunjukkan  bahwa  bahwa  pilihan informasi  dan  mitra  tutur  adalah  penerima terhadap  kalimat  deklaratif  sebagai  sarana informasi.  Kalimat  interogatif  kedua  tersebut pembentuk teks politik memiliki dimensi yang secara sintaksis adalah kalimat interogatif. Dari cukup  menarik.  Sebuah  modus  kalimat kacamata semantik, kalimat tersebut bukanlah deklaratif  tidaklah  selalu  berkorelasi  dengan pertanyaan, tetapi lebih berupa proposisi. Dari posisi  subjek  tertentu.  Sebuah  kalimat kacamata pragmatik, kalimat tersebut bukanlah deklaratif  dapat  juga  memberi  kan  informasi aktivitas  bertanya,  tetapi  lebih  berupa berbagai posisi yang diemban subjek tertentu. pernyataan.
Kalimat  interogatif  juga  cukup  banyak
Dari  keseluruhan  pendayagunaan
didayagunakan  dalam  teks-teks  politik.
modus  kalimat  yang  ada,  kalimat  deklaratif Perhatikan contoh (4) berikut.
dengan  makna  “menyatakan”  menduduki (4):  HM: Lho ,  kan  jelas  siapa  orang-
tempat  pertama  dalam  jumlah.  Kalimat orang yang berada di PDI Perjuangan.
interogatif  yang  didayagunakan  pun  secara Itu seperti Jacob Tobing yang mantan ketua  Bapilu  Golkar  1997,  Theo semantis  juga  lebih  banyak  berkaitan  dengan Syafei,  dan  lain  lain,  masak  begitu makna “menyatakan” itu. Hal ini berarti bahwa mudahnya  loncat  ke  PDI  Perjuangan. posisi  elite  politik  Indonesia  dalam  teks-  teks Bukankah  mereka  orang  yang  dulu politik lebih banyak mengambil posisi sebagai dipakai  Orde  Baru?  Apakah  PDI “pemberi informasi”, sementara itu masyarakat Perjuangan  tidak  khawatir  kebiasaan Indonesia  lebih  banyak  sebagai  “penerima
Penggunaan Gramatika dalam Wacana Politik: Studi Representasi Bahasa... (Anang Santoso)
informasi”.
“saya  kira”,  “saya  rasa”,  “saya  pikir”, “agaknya”, “kelihatannya”, “diduga”, “dikira”, Pilihan  Modalitas  Relasional . “pada  hemat  saya”,  dan  “menurut  pendapat Modalitas  relasional  banyak  didayagunakan saya”. Perhatikan contoh (6) berikut. dalam teks-teks politik. Beberapa makna yang muncul  berkenaan  dengan  pilihan  modalitas
(6) SBP:   N   [...] Untuk mewujudkan Indonesia,  siapa  pun  yang  menjadi
relasional  ini,  antara  lain:  ‘keharusan’,
presiden nanti jika tidak mewujudkan
‘keteramalan’,  ‘kemampuan’,  ‘kepastian’,
Indonesia  baru  saya  kira  akan  gagal
‘kemungkinan’,  ‘keinginan’,  ‘harapan’,
untuk mewujudkan ke makmuran yang
‘pembiaran’,  dan  ‘perintah’.  Hasil  penelitian
abadi bagi masyarakat Indonesia.
men u n ju k k an   b ah w a  mo d alitas   y an g menyatakan  ‘keharusan’  banyak  digunakan
Kutipan  (6)  dicuplik  dari  teks
elite  politik.  Modalitas  ditandai  oleh pembukaan  debat  calon  presiden  yang penggunaan  kata-kata,  antara  lain  “harus”, disampaikan oleh SBP. Dalam kutipan (6) SBP “mesti”,  “wajib”,  dan  “(se)harusnya”.  Simak mendayagunakan dua modal yang menyatakan contoh (5) berikut.
‘keteramalan’ sekaligus, yakni “saya kira” dan
(5): MD:  Ya, kalau yang kecil-kecil ini “akan”.    Dua  modal  tersebut  dipergunakan ditumpuk-tumpuk, kan menjadi  besar untuk  memberikan  “ramalan”  atau  “prediksi” juga.  Dan  tentu,  sokongan  kepadanya bagi  siapa  saja  yang  nantinya  menduduki akan  bertambah  banyak,  khususnya dari kaum reformis. Tetapi, bagaimana presiden  keempat  RI.  Dalam  prediksi  SBP, pun  dia  harus  mencari  formula  yang Indonesia  baru  adalah  syarat  mutlak lebih tepat agar hasilnya cukup efektif, keberhasilan seorang presiden di Indonesia. khususnya soal pengusutan Pak Harto.
D e n g a n   d e m i k i a n ,   d i p e r o l e h pemahaman  bahwa  sejumlah  elite  politik Kutipan  (5)  dicuplik  dari  teks  hasil menempatkan  dirinya  sebagai  “pemrediksi” wawancara  wartawan  dengan  MD,  salah atau  “peramal”  tentang  pelbagai  hal  yang seorang  elite  Partai  Golkar.  Dalam  kutipan berkaitan dengan sosial ekonomi, sosial politik, tersebut MD menggunakan kata “harus” untuk dan  sosial  budaya.  Ketepatan  akan  prediksi menyatakan bahwa apa yang dikemukakannya akan menambah nilai elite yang bersangkutan adalah  sesuatu  yang  amat  penting  sehingga untuk  mencapai  tujuan  politisnya  melalui “wajib” dilakukan oleh Habibie. Kata “harus” pelbagai aktivitas politisnya itu. dalam  kalimat  itu  mengandung  implikasi
Pilihan  Strategi  Kehadiran  Diri . imperatif  bagi  sasaran  yang  dituju.  Satu Pilihan  strategi  kehadiran  diri  berimplikasi rumusan  penting  berkaitan  dengan  contoh  (5) terhadap  jarak  sosial  yang  tercipta  antara adalah  masalah  penonjolan  autoritas  oleh penutur  dan  petururnya.  Beberapa  strategi penutur  terhadap  pihak  lain  agar  melakukan kehadiran  diri  yang  dipilih  oleh  elite  politik suatu  tindakan  tertentu  yang  tidak  dapat dalam  komunikasi  adalah  (1)  penggunaan ditawar-tawar. Elite politik ingin menunjukkan pronomina  persona  jamak kita ,  dan  (2) bahwa  posisi  yang  sedang  didudukinya  dan penggunaan  pronomina  jamak kami ,  (3) aktor yang sedang diperankannya itu memiliki penggunaan pronomina persona tunggal saya , kekuatan  imperatif  dan  direktif  untuk dan  (4)  penggunaan nomina  tertentu sebagai menggerakkan  orang  lain  dalam  suatu pengganti pronomina. komunikasi  politik  yang  sering  bersifat
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa
timpang.
pronomina persona “kita” cukup mendominasi
Modalitas  yang  selanjutnya  banyak dalam sejumlah pilihan strategi   yang ada. Hal digunakan  adalah  modalitas  yang  bermakna itu dapat diperhatikan pada kutipan (7) berikut. ‘keteramalan’.  Modalitas  ini  ditandai  oleh
(7):    HM:    Bukan  soal  menang  atau
penggunaan  kata-kata,  antara  lain  “akan”,
kalah.  Karena  pada  prinsipnya  yang
diksi Vol. : 15 No. 2 Juli 2008
menuntut itu bukan kita sebagai partai. beberapa  strategi,  yakni  pronomina  persona Tetapi, rakyat Indonesia telah menegur “saya”, “kita”, dan “nomina ABRI”. Siapakah PDI  Perjuangan,  mengapa  PDI “saya”  dalam  kutipan  tersebut?  Pronomina
Perjuangan mau dijadikan tunggangan
“saya”  dapat  mengacu  kepada  “SBY  sebagai
kelompok tertentu [...] orang  pertama  tunggal”  yang  lepas  dari  baju institusinya.  Pronomina  “saya”  juga  dapat
Kutipan  (7)  dicuplik  dari  teks  hasil mengacu kepada “SBY sebagai orang pertama wawancara wartawan dengan HM, tokoh Partai tunggal  yang  menggunakan  baju  institusi”. Bulan  Bintang.  Dalam  (7)  penghasil  teks Dalam  konteks  institusi  TNI/ABRI,  sejumlah menghadirkan  dirinya  dengan  pronomina agen  yang  hadir  akan  menyuarakan  “suara persona  “kita”  Pronomina  “kita”  adalah kolektif”  sesuai  dengan  garis  kepemimpinan pronomina  persona  jamak  yang  bersifat TNI/ABRI  yang  bersifat  lini.  Dengan inklusif.    Dalam  “kita”  terkandung  kehadiran demikian,  pronomina  “saya”  dapat  mendua “saya”  dan  “Anda”.  Terdapat  fenomena  yang makna,  yakni  saya  sebagai  orang  pertama menarik  dalam  kutipan  tersebut,  yakni tunggal  dan  saya  sebagai  institusi TNI/ABRI. konstruksi  “kita  sebagai  partai”.  Secara Hanya  saja,  dalam  konteks  tersebut, normatif,  penghasil  teks  seharusnya  hadir penggunaan  saya  mengandung  nuansa  makna dengan  menggunakan  pronomina  persona “penonjolan  kekuasaan”.  Penggunaan  “kita” “kami”  sebagai  media  menghadirkan  dirinya dalam  kedua  kalimat  di  atas  mengandung karena  memang  tuntutan  yang  paling  keras makna  ideologis-politis,  yakni  melibatkan b e r k a i t a n   d e n g a n   d o m i n a n n y a   c a l e g mitra  tutur  ke  dalam  persoalan  penutur nonmuslim  PDI.  Dalam  konteks  ini,  penutur meskipun  mitra  tutur  itu  belum  tentu “melibatkan”  dan  “menyeret”  mitra  tutur  ke menghadapi  persoalan  yang  sama.  Dua dalam  persoalan  yang  mungkin  saja  hanya fenomena  itu  mengandung  proses  pelibatan dipersoalkan oleh penutur. Penutur memandang partisipan  “orang  kedua”  ke  “orang  pertama masalah  tersebut  bukan  semata-mata  masalah jamak” dalam sebuah komunikasi politik.
“saya”  yang  bersifat  eksklusif,  tetapi  “kita” yang  bersifat  inklusif.  Perhatikan  contoh  (8) c. Nilai  Ekspresif  Gramatika  dalam berikut.
Wacana Politik (8):  SBY:  Asumsi yang dibangun oleh Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa sebagian  masyarakat— saya tidak modalitas  yang  menyatakan  ‘keharusan’ yakin  kalau  asumsi  itu  pandangan mendominasi  bahasa  elite  politik,  diikuti seluruh  masyarakat  Indonesia— saya modalitas  keteramalan,  modalitas  kepastian, amat yakin itu buah pikiran kelompok dan  modalitas  harapan.  Perhatikan  contoh  (9) masyarakat. ABRI sangat tidak setuju berikut.
dengan  asumsi-asumsi,  itu  dan memang bukan itu tujuan ABRI untuk (9): AWM: Sebelum saya menjelaskan mengadakan  dialog. Saya tidak hal  tersebut  perlu  ditekankan  di  sini sependapat  dengan  pandangan  “coba bahwa ABRI dalam gerakan reformasi kita lihat,  mampu  tidak  pemerintah selalu  mendukung  reformasi  yang menyelesaikan krisis ini dalam jangka
mengarah ke kondisi yang lebih baik.
waktu sekian bulan”. Bagi ABRI, apa Sekarang  ini  tampaknya  belum  ada memang  hanya  tanggung  jawab kesepakatan  bersamasoal  itu.  Jangan pemerintah  menyelesaikan  krisis. lupa, reformasi harus dijalankan sesuai Tanggung jawab kita . dengan  UUD  1945,  Pancasila, memperhatikan  stabilitas  nasional, persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  serta
Kutipan  (8)  dicuplik  dari  teks  hasil
dilakukan secara kesinambungan.
wawancara  wartawan  dengan  SBY.  Dalam kutipan  tersebut  penghasil  teks  hadir  dengan
Penggunaan Gramatika dalam Wacana Politik: Studi Representasi Bahasa... (Anang Santoso)
Kutipan  (9)  dicuplik  dari  teks  hasil “proses”  klausa  sebagai  pembawa  ideologi wawancara  wartawan  dengan  AWM.  Dalam institusi. Verba-verba yang menduduki proses, kutipan  itu  penghasil  teks  menggunakan yakni  “ingin  menyelamatkan”,  “tidak  bisa m o d a l i t a s   y a n g   m e n y a t a k a n   m a k n a menjalankan”, “tidak pernah akan mendorong ‘keharusan’.  Dengan  modal  “harus”  tersebut dan  mendukung”,  dan  “selalu  mendukung” institusi  TNI/ABRI  ingin  menunjukkan cukup ditonjolkan dalam pilihan klausa. Verba- autoritasnya  dalam  memandang  kebenaran, v e r b a   y a n g   m e n d a t a n g k a n   m a k n a yakni  reformasi  yang  baik  adalah  reformasi ‘mempertahankan apa yang sudah ada’ begitu yang dijalankan sesuai dengan UUD 1945 dan diperjuangkan  melalui  berbagai  proses Pancasila,  memperhatikan  stabilitas  nasional, naturalisasi agar menjadi bagian dari kesadaran persatuan,  dan  kesatuan  bangsa,  dilakukan masyarakat  Indonesia.  Sebaliknya,  institusi secara kesinambungan.
nonpemerintah  sangat  menonjolkan  peran
“ goal ” dalam klausa atas ungkapan-ungkapan politik  yang  lebih  didominasi  ragam  pasif.
d. Perspektivitas Pilihan Gramatika dalam
Nomina-nomina  seperti  “disintegrasi”,  “Orde
Wacana Politik
Baru”,  “Orde  Baru  yang  ingin  menang”,  dan Mengambil  pandangan  Fairclough “mereka (Orde Baru)” cukup ditonjolkan dalam (1989)  dua  pertanyaan  diajukan.  Pertanyaan pilihan  klausa.  Di  luar  kedua  institusi  di  atas, pertama adalah “proses institusional apa yang institusi  yang  memiliki  sejarah  masa  lalu terjadi dalam teks politik dan bagaimana proses dengan Partai Masyumi yang pernah jaya pada itu  secara  ideologis  ‘ditentukan’  oleh  relasi- pada  pemerintahan  Orde  Lama  dan  sudah relasi  kuasa  dan  pertarungan  kuasa  serta dibubarkan oleh Soekarno menonjolkan peran determinatif  dari  relasi-relasi  kuasa  dan “keterangan” klausa sebagai pembawa ideologi pertarungan  kuasa  pada  tataran  instisusi  dan konstitusi. Pengisi keterangan, seperti “di atas sosial”.  Pertanyaan  kedua  adalah  “proses sistem  yang  kuat”,  “pada  satu  orang  seperti sosiokultural  apa  yang  terjadi  dan  bagaimana yang  terjadi  di  53  tahun  belakangan  ini”,  dan proses  itu  secara  ideologis  ‘ditentukan’  oleh “bukan  tunduk  pada  orang  menempatkan” relasi-relasi kuasa dan pertarungan kuasa serta posisi  ideologi  penghasil  teksnya,  yakni determinatif  dari  relasi-relasi  kuasa  dan “pementingan sistem yang mantap, bukan pada pertarungan kuasa”.
figur”.
Proses Institusional . Terdapat sebuah
Kedua ,  dalam  pilihan  nominalisasi, proses  institusional  yang  cukup  kompleks antara  institusi  pemerintah  yang  berkuasa dalam  wacana  politik  Indonesia.  Proses  itu dengan institusi kelompok prodemokrasi tidak berupa  “pertarungan”  lintas  institusi  yang terlalu  terjadi  pertarungan  antarinstitusi  itu. akhirnya  bermuara  ke  dalam  wacana  politik.
Terdapat kesamaan dalam pilihan nominalisasi Pilihan  dan  pemaknaan  terhadap  penggunaan i t u ,   y a k n i   a d a n y a   k e c e n d e r u n g a n bentuk-bentuk  gramatika  tertentu  amatlah menyembunyikan ide dasar yang lebih penting dipengaruhi oleh asumsi-asumsi yang dibangun ke  dalam  penggunaan  nominalisasi  agen  dan elite politik pada tataran institusi.
mengedepankan  ide  yang  kurang  penting  ke
Pertama ,  dalam  pilihan  sistem dalam bagian yang menduduki “proses” dalam ketransitifan,  misalnya,  amatlah  ditentukan klausa  yang  menggunakan  pola  urutan o l e h   i n s t i t u s i   y a n g   m e l i n g k u p i   d a n “agen+proses+goal” atau “agen+proses”. mendeterminasi elite politik. Dalam konteks ini
Ketiga ,  dalam  pilihan  kalimat  pasif, t e r d a p a t   s u a t u   “ p e r t a r u n g a n   p i l i h a n antara  institusi  pemerintah  yang  berkuasa ketransitifan”  yang  amat  kontradiktif  antara dengan  institusi kelompok prodemokrasi tidak institusi  pemerintah  yang  dianggap  resmi  dan terlalu  terjadi  pertarungan  antarinstitusi  itu. institusi  nonpemerintah  yang  mengklaim Terdapat kesamaan dalam pilihan kalimat pasif, dirinya  sebagai  kelompok  prodemokrasi. yakni  terdapatnya  kecenderungan  memilih Institusi pemerintah sangat menonjolkan peran
diksi Vol. : 15 No. 2 Juli 2008
bentuk  pasif  yang  berverba  “di-  “,  kemudian Sistem  budaya  lama  yang  dipersonifikasikan diikuti oleh pasif dengan verba “ter- “, dan yang pada  diri  institusi  pemerintah  yang  berkuasa terakhir pasif dengan pengedepanan objek atau mendapat  tantangan  dari  sistem  budaya  baru pasif  persona.  Dengan  demikian,  elite  politik yang  dipersonifikasikan  pada  diri  institusi I n d o n e s i a   m e m i l i k i   k e c e n d e r u n g a n nonpemerintah.  Sistem  budaya  lama  yang menggunakan  pasif  tanpa  kehadiran  agen. bermuara pada ideologi ‘mempertahankan apa Pilihan  bentuk  ini  mengakibatkan  persoalan yang  sudah  ada’  mendapat  tantangan  dari “kausalitas” dan “peragenan” yang tidak jelas. sistem  budaya  baru  yang  bermuara  pada Ketidakhadiran  agen  dalam  pasif  “di-” ‘ideologi  pembaharuan  di  segala  bidang menimbulkan  kesan  bahwa  ekspresi  tersebut kehidupan’. lebih  bersifat  impersonal,  berjarak,  kaku,  dan
Pada tataran gramatika ini, pertarungan formal. antara  “sistem  budaya  lama”  dengan  “sistem
Keempat , dalam pilihan kalimat positif budaya baru” mendapat pencerahan dari jalan dan  negatif,  antara  institusi  pemerintah  yang tengah, yakni dari sistem budaya Islam. Dalam b e r k u a s a   d e n g a n   i n s t i t u s i   k e l o m p o k pandangan  sistem  budaya  ini,  ajaran  agama prodemokrasi tidak terlalu terjadi pertarungan haruslah  dijadikan  sumber  moral  dalam antarinstitusi  itu.  Terdapat  kesamaan  dalam menjalankan aturan pemerintahan. Oleh karena pilihan  negasi,  yakni  kecenderungan  memilih itu, yang terpenting dalam melaksanakan roda bentuk  negatif  yang  menjalankan  fungsi pemerintahan  Indonesia  adalah  perlunya “manipulatif”  dan  “ideologis”.  Elite  politik d i p e r j u a n g k a n   i d e o l o g i   y a n g   d a p a t Indonesia  cenderung  menggunakan  bentuk memperbaiki  Indonesia,  yakni  pementingan negatif  meskipun  terdapat  bentuk  positifnya sistem yang mantap, bukan figur tokoh. yang lebih bersifat langsung dalam melaporkan realitas. Fenomena tidak terjadinya pertarungan D. PENUTUP
antarinstitusi  juga  terjadi  pada  pilihan  pilihan
Berdasarkan  kajian  di  atas  dapat
modus  kalimat,  strategi  kehadiran  diri,  dan disimpulkan hal-hal sebagai berikut. modalitas.  Terdapat  kecenderungan  fenomena 1. Te r k a i t   d e n g a n   n i l a i   p e n g a l a m a n yang  sama  dalam  pilihan  masing-masing
gramatika,  elite  politik  menggunakan
bentuk gramatika tersebut.
ketransitifan  yang  bermakna  material,
Proses Sosiokultural . Terdapat sebuah
nominalisasi  agen,  pilihan  pasif,  dan proses  sosiokultural  yang  cukup  kompleks
pilihan  negatif  untuk  menunjukkan
dalam wacana politik Indonesia pada era pasca-
kekuasaan  dan  menyembunyikan  posisi
Orde  Baru.  Proses  itu  berupa  “pertarungan”
ideologisnya.
lintas  sistem  sosiobudaya  “lama”  dan  sistem 2. Terkait dengan nilai relasi gramatika, elite sosiobudaya  “baru”.  Sistem  budaya  lama
politik  (a)  lebih  memerankan  dirinya
Indonesia yang didominasi oleh sistem budaya
s e b a g a i   p e m b e r i   i n f o r m a s i   d a n
Jawa mendapat tantangan sistem budaya yang
menempatkan  masyarakat  awam  sebagai
lebih global yang secara normatif tidak sesuai
penerima  informasi,  (b)  menunjukkan
dengan budaya lama.
autoritasnya di hadapan elite politik lainnya
Memanfaatkan pandangan Alisjahbana
dan  masyarakat  Indonesia  secara
(1982:1986), proses sosiokultural yang terjadi
keseluruhan,  (c)  menunjukkan  kekuasaan
dalam  wacana  politik  Indonesia  adalah
melalui  pilihan  pronomina  persona  “kita”
“pertarungan” antara sistem budaya “ekspresif”
dan “saya”.
dan “progresif”, termasuk di dalamnya sistem 3. Terkait dengan nilai ekspresif, elite politik budaya  yang  berdasarkan  “agama”.  Masih
banyak  mendayagunakan  modalitas  yang
berkuasanya alam pikiran lama yang tercermin
menyatakan  autoritas  penutur  terhadap
dalam  pilihan  sistem  ketransitifan  yang
kebenaran  atau  kemungkinan  representasi
dilakukan oleh sejumlah elite politik Indonesia.
realitas.
Penggunaan Gramatika dalam Wacana Politik: Studi Representasi Bahasa... (Anang Santoso)
4. Dalam  memilih  bentuk-bentuk  gramatika Fowler, R. 1986. Linguistic Criticism . Oxford:
tertentu,  terdapat  dua  proses  sosial  yang
Oxford University Press.
terjadi, yakni (1) proses institusional, yakni
Geertz,  C.  1991. Tafsir  Kebudayaan . pertarungan lintas institusi, dan (2) proses Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
sosiokultural,  yakni  pertarungan  nilai
Halliday,  M.A.K.  1985/1994. An  Introduction sosiobudaya lama dan sosiobudaya baru. to  Functional  Grammar. London: Edward Arnold Publishers Ltd. DAFTAR PUSTAKA Orwell,  G.  1986.  Politics  and  the  English Alisjahbana,  S.T.  1982. Sejarah  Kebudayaan Language.  Dalam  Goshgarian,  G. Indonesia Dlihat dari Segi Nilai-Nilai. ( Ed. ), Exploring  Language (halaman Jakarta: Dian Rakyat. 60-72). Fourth Edition. Boston: Little, Brown, and Company. Alwi,  H.  1992. Modalitas  Bahasa  Indonesia . Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Mueller,  C.  1980.  The  Maintenance  of  the
Status  Quo.  Dalam  Pugh,  A.K.,  Lee, Birch, D. 1996. Critical Linguistics as Cultural V.J., & Swann, J. ( Eds. ), Language and Process. Dalam James, J.E. ( Ed. ), The
Language  Use (halaman  105-124). L a n g u a g e - C u l t u re   C o n n e c t i o n London:  Heinemann  Educational
( h a l a m a n   6 4 - 8 5 ) . S i n g a p o r e :
Books, Ltd.
SEAMEO Regional Language Centre.
Richards,  J.C.,  Platt,  J.,  &  Platt,  H.  1992.
Bosmajian, H. 1986. Dehumanizing People and
Longman  Dictionary  of  Language
Euphemizing War. Dalam Goshgarian,
Teaching  and  Applied  Linguistics.
G.  ( Ed. ), Exploring  Language
Second  Edition.  Harlow-Essex:
(halaman  92-99).  Fourth  Edition.
Longman UK Limited.
Boston: Little, Brown, and Company.
Safire,  W.  1986.  Acronyms  Sought.  Dalam
Cross,  D.W.  1986.  Politics:  The  Art  of
Goshgarian,  G.  ( Ed. ), Exploring Bamboozling.  Dalam  Goshgarian,  G.
Language (halaman  107-111).  Fourth ( Ed. ), Exploring  Language (halaman
Edition.  Boston:  Little,  Brown,  and 73-91). Fourth Edition. Boston: Little,
Company.
Brown, and Company.
Samsuri.  1985. Tata  Kalimat  Bahasa
Crystal,  David.  1991. A  Dictionary  of
Indonesia. Jakarta: PT Sastra Hudaya. Linguistics  and  Phonetics. Oxford:
Basil Blackwell Ltd.
van  Dijk,  T.  1985.  Introduction:  The  Role  of Discourse Analysis in Society. Dalam
Fairclough,  N.  1989. Language  and  Power . van  Dijk,  T.  ( Ed. ), Handbook  of New  York:  Longman  Group  UK
Discourse  Analysis  Volume  4:
Limited.
Discourse  Analysis  in  Society Fairclough,  N.  1995. Critical  Discourse
(halaman  1-8).  London:  Academic
Analysis:  The  Critical  Study  of
Press.
Language .  Harlow-Essex:  Longman Group Limited.