## KONSEP PEMIMPIN ADIL IBNU TAIMIYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN DEMOKRASI INDONESIA
1 Cep Gilang Fikri Ash-Shufi, 2 Agus Mulyana, 3 Fajrin Dzul Fadhlil
123 Program Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor Email: cepgilang02@gmail.com Email: agusmulyana@gontor.ac.id
Email: fajrindzulf@gmail.com Diterima: 28 Juli 2021 Disetujui: 5 Agustus 2021       Dipublikasikan: 7 Agustus 2021

## Abstrak
Kajian ini membahas mengenai pandangan Ibnu Taimiyah yang dianggap memuat ide sekuler oleh beberapa kalangan. Pandangan tersebut adalah adagiumnya, yaitu “Allah akan menolong negara yang adil sekalipun kafir dan akan membinasakan negara  yang  zhalim  sekalipun  beriman.”  Adagium  tersebut  dijadikan  dalih keabsahan bagi seorang Muslim yang memilih pemimpin non Muslim.  Selan itu, konsep ini adakan dilihat relevansinya dengan pemerintahan di Indonesia.  Kajian ini dilakukan dengan menelusuri literatur yang berkaitan dengan konsep keadilan dan pemimpin adil dalam karya-karya Ibnu Taimiyah. Hasilnya, pertama ; keadilan yang  dimaksud  oleh  Ibnu  Taimiyah  tersebut  adalah  keadilan  dalam  mengurusi perkara-perkara  duniawi,  di  mana  pertolongan  Allah  berkaitan  dengan  perkara duniawi tersebut. Sementara secara komprehensif, keadilan dalam pandangan Ibnu Taimiyah  mencakup  duniawi  dan  ukhrawi.  Pemimpin  yang  adil  baginya  adalah yang  memiliki  kapabilitas  dalam  menegakan  dua  hal  tersebut. Kedua, ide sekularisme dalam adagium tersebut tidak tepat mengingat Ibnu Taimiyah konsep keadilan Ibnu Taimiyah mencakup perkara duniawi dan sekaligus ukhrawi. Ketiga, permasalahan  bagaimana  menerapkan  syari’at  dalam  suatu  negara  lebih  penting daripada  mendahulukan  sistem  khilafah,  khilafah  akan  terbentuk  ketika  syari’at telah dilaksanakan.
Kata  kunci:  Ibnu  Taimiyah,  konsep  keadilan,  khilafah,  keadilan  duniawi  dan ukhrawi.

## Pendahuluan
Kepemimpinan merupakan hal yang sangat urgen dalam pandangan Islam. Hal  ini  bisa  dilihat  dalam  surat  al-Mā`idah  ayat  59  yang  membicarakan  tentang perintah  untuk  menaati  Allah,  Rasul-Nya  dan  pemimpin,  yang  dibahasakan Ulil Amri . Selain dalam Al-Qur’an, hadits-hadits Nabi pun sudah memberikan arahan akan hal ini. Seperti hadits Nabi yang mengatakan bahwa jika terdapat dua orang yang  bepergian,  maka  angkatlah  seorang  pemimpin  di  antara  kamu.  Ini menunjukkan  bahwa  dalam  hal  terkecil  pun  diperintahkan  untuk  mengangkat seorang  pemimpin. 1 Namun,  keberadaan  pemimpin  dalam  Islam  bukan  sekadar mengadakan pengangkatan kepemimpinan. Hal yang tidak luput untuk diperhatikan selanjutnya  adalah  tugas  dan  fungsi  kepemimpinan  tersebut,  terutama  untuk menegakkan syariat-syariat Islam.
1 الله لوسر لاق - دواد وبأ هجرخأ مهدحأ اورِّ مؤيلف رفس يف ةثلاث جرخ اذإ" :ملسو هيلع الله ىلص
Salah  satu  ulama  yang  cukup  mendapat  perhatian  besar  dari  generasi setelahnya  dalam  membicarakan  kepemimpinan  adalah  Ibnu  Taimiyah.  Namun, gagasan-gagasan  Ibnu  Taimiyah  selalu  dianggap  menimbulkan  kontroversi. Sebagian  pihak  menyebut  beliau  adalah  tokoh  Muslim  yang  meneguhkan kedudukan  Islam  dalam  kenegaraan.  Menurut  mereka,  Ibnu  Taimiyah mengharuskan penegakan syariat-syariat Islam, dan dalam syariat-syariat tersebut diatur  tentang  kenegaraan.  Sementara,  kelompok  lain  memandang  bahwa  Ibnu Taimiyah telah melegalkan pemerintahan sekuler. Ibnu Taimiyah, menurut mereka lebih menekankan kepada keadilan suatu negara dibandingkan dengan pemimpin yang  Muslim.  Dengan  kata  lain,  beliau  membolehkan  memilih  pemimpin  yang kafir, tetapi bisa berlaku adil dibandingkan dengan pemimpin Muslim yang tidak adil.
Dalam sebuah tesis di sebuah perguruan tinggi misalnya, dikatakan bahwa sekularisasi politik dapat dijumpai dalam pemikiran Ibnu Taimiyah. Penulis tesis ini  mengemukakan  bahwa  Ibnu  Taimiyah  membolehkan  memilih  seorang pemimpin  kafir.  Pernyataan  tersebut  berasal  dari  sebuah  adagium  yang  sudah sangat terkenal, yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah, yaitu bahwa Allah akan menolong pemerintahan  yang  adil  walaupun  dimiliki  oleh  orang-orang  kafir  dan  tidak menolong  pemerintahan  yang  sewenang-wenang  walaupun  dimiliki  oleh  orang- orang  Muslim. 2 Pernyataan  tersebut  dianggap  oleh  para  pendukung  sekularisme sebagai kebolehan memilih pemimpin kafir bagi kaum Muslimin.
Gagasan sekularisasi tersebut sangat menarik untuk dikaji, mengingat, Ibnu Taimiyah  dikenal  sebagai  tokoh  Sunni  yang  sangat  berpengaruh.  Salah  satu karyanya, Majmu’ Fatāwā, membicarakan tentang banyak hal, yaitu akidah, tauhid, fikih,  ushul,  hadits,  dan  tafsir.  Kitab  ini  sudah  sangat  dikenal  di  dunia  Islam, khususnya  di  kalangan  ahlu  sunnah  wal  jamā’ah.  Jika  gagasannya  mendukung sekularisme, tentu hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kaum  Muslimin dan para pendukung paham tersebut. Dengan begitu, Ibnu Taimiyah akan menjadi tokoh yang strategis untuk diambil gagasannya sebagai justifikasi pemisahan agama dan negara. Benarkah Ibnu Taimiyah mengeluarkan pendapat demikian?
Dalam tulisan singkat ini, akan dibahas konsep keadilan dalam pandangan Ibnu Taimiyah. Konsep ini berkaitan erat dengan syarat-syarat kepemimpinan. Dari pemahamannya tersebut, akan terlihat bagaimana sesungguhnya hubungan  agama dan negara. Harapannya, kajian ini dapat dijadikan bahan untuk menjawab ulasan- ulasan yang meragukan mengenai gagasan Ibnu Taimiyah.

## Biografi Ibnu Taimiyah
Ibnu  Taimiyah  adalah  seorang  ulama  besar  kelahiran  Harran. 3 Nama lengkapnya Abu al-Abbas Ahmad bin ‘Abdilhalim bin Abdissalam bin ‘Abdillah bin Abi al-Qāsim ibn Taimiyah al-Harrānī. Beliau memiliki banyak sebuatan atau gelar, di antaranya imam al-a`immah , rabbāni al-ummah , syaikhul Islam , baqiyyah al-a’lām , dan taqiyuddin . 4 Beliau  dilahirkan  di  Harrān  pada  tahun  661  H.  Enam
2 Tesis yang berjudul “Gagasan  Sekularisasi  Ibn  Taimiyah” , http://digilib.uin- suka.ac.id/24887/1/1420510065_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
3 Harran sebuah nama tempat di Syiria, Dekat Urfa, di bagian tenggara Turki. Kota ini pada zaman itu dikenal sebagai tempat tinggal para filosof, cendekiawan dan intelektual.
4 Ahmad Ibn Taimiyah, Minhāj Al-Sunnah Al-Nabawiyah Fī Naqḍi Kalām Al-Syī’ah Al-Qadariyah (Jāmi’ah al-Imām Muhammad bin Sa’ūd al-Islāmiyyah, 1986). 1:3.
tahun  setelahnya,  beliau  pindah  bersama  keluarganya  ke  Damaskus  karena kezaliman pemerintahan Tatar. 5
Kehidupan  Ibnu  Taimiyah  disibukkan  dengan  ilmu.  Beliau  senantiasa menghafal Al-Qur’an dan mempelajari fikih. Selain itu, beliau juga belajar bahasa Arab kepada Ibnu Abdil Qawi. 6 Setelah memahami bahasa Arab,  Ibnu Taimiyah mulai  mempelajari  kitab  Sibawaih  hingga  memahaminya.  Dengan  pemahaman ilmu  bahasanya,  beliau  pun  menelaah  serta  mempelajari  tafsir  dan  ushul  fikih. Semua itu dilakukan oleh Ibnu Taimiyah ketika umurnya 10 tahun. Beliau dikenal sebagai tokoh yang cerdas,  berhati jernih, kuat hafalannya,  dan cepat memahami sesuatu. 7
Imam  al-Dzahabi 8 menyebut  bahwa  Ibnu  Taimiyah  adalah  seorang  imam yang ‘ālim, mufassir, ahli fikih, mujtahid, al-hāfizh, syaikhul  Islam yang langka, memiliki  karya-karya  yang  luar  biasa,  memiliki  kecerdasan  yang  tinggi. 9 Beliau juga menyebut bahwa Ibnu Taimiyah menjadi ulama besar ketika tuanya. Pada usia ini, karya-karyanya telah mencapai empat ribu bahkan lebih. Aktivitasnya seperti menafsirkan Al-Qur’an, mendengarkan hadits hingga para perawinya, shahih dan ḍha`ifnya, sering dilakukan. Dalam hal fikih, beliau menukil para sahabat, tabi`in, terlebih  dari  empat  madzhab.  Selain  itu,  beliau  juga  menguasai  dan  mengetahui berbagai aliran keagamaan, ushul fikih, dan ilmu kalam. 10
Dari  segi  akhlak,  beliau  memiliki  akhlak  yang  mulia.  Sejak  kecil,  Ibnu Taimiyah senantiasa memelihara dan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan tercela. Beliau adalah seorang yang pemaaf, tekun beribadah, sederhana dalam berpakaian dan  makan.  Beliau  adalah  seorang  sosok  yang  shaleh;  berbuat  dan  bersikap  baik kepada  orangtua,  bertakwa,  wara’,  selalu  berqurban,  senantiasa  melaksanakan shaum, rajin melaksanakan shalat, senantiasa mengingat Allah dalam urusan dan keadaan apa pun. Beliau selalu mengembalikan urusan atau aturan-aturan kepada Allah.  Beliau  melaksanakan  amar  ma`ruf  nahyi  munkar,  menghindari  syahwat- syahwat. Tidak ada kenikmatan baginya, kecuali mencari ilmu, mengajarkan, dan menyebarkannya. Hingga beliau ditawari jabatan sebagai qaḍi-nya para qāḍi, dan kedudukan gurunya para guru, tetapi beliau tidak menerimanya. 11
Ayahnya,  Syaikh  Syihabuddin,  merupakan  seorang  Imam  (pemimpin), muhaqqiq  (editor  buku),  berkepribadian  tawaḍu,  berakhlak  baik,  dan  dermawan. Syaikh  Jamāl  al-Dīn  ibn  Mālik  berkomentar  tentang  Syaikh  Syihabuddin,  ia berkata, “Telah  dilunakkan  pemahaman  fikih  kepada  Syaikh  Syihabuddin sebagaimana  dilunakannya  besi  kepada  Nabi  Dawud.” Selain  itu,  Syaikh Syihabuddin juga mempelajari hingga menguasai fikih dalam madzhab Hanbaliy dari bapaknya. Beliau juga menguasai fikih, ushul fikih, hadits, qira`āt, tafsīr. Selain mempelajari ilmu, beliau juga mengajarkan ilmu, berfatwa, dan menulis berbagai
5 Muhammad Kurd Ali, Tarjamah Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah (t.p: Damaskus, 1391). 7
6 Nama lengkapnya adalah al-‘Allāmah syams al-Dīn Muhammad bin Abillah al-Qawi ibn Badrān al-Mardāwi al-Hanbali (630-699).
7 Kurd Ali, Tarjamah Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyah . 7
8 Imam Al-Dzahabī merupakan ahli sejarah Islam, Nama lengkapnya Muhammad bin Ahmad bin Utsman al-Dzahabi al-Syāf’ī (673-748)
9 Khalid  bin  Sulaiman  bin  ’Ali  al-Rib’i, Tarājum  Al-Dzahabī  Li  Syaikh  Al-Islām  Ibn  Taimiyah (Maktabah al-’Alamiyyah, n.d.). 129
10 Kurd Ali, Tarjamah Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyah . 13-14
11 Ibid. 9
karya.  Pada  zamannya,  ayah  Ibnu  Taimiyah  merupakan  sosok  yang  tiada bandingnya. 12
Para  ulama  berbeda  pendapat  mengenai  alasan  penamaan  keluarga  Ibnu Taimiyah. Sebagian mengatakan bahwa kakeknya, Muhammad bin Khaḍir, pergi melaksanakan ibadah haji lalu melewati suatu jalan yang bernama Taimā, dan ia mengetahui  ada  seorang  anak  perempuan  di  sana  bernama  Taimiyah.  Ketika  ia pulang,  Muhammad  bin  Khaḍir  mendapati  istrinya  melahirkan  seorang  anak perempuan, lalu ia menamainya Taimiyah. Dalam pendapat yang lain, disebutkan bahwa ibu dari kakeknya bernama Taimiyah, lalu nama keturunannya dinisbatkan kepadanya. 13
Keluarga Ibnu Taimiyah adalah keluarga yang mencintai ilmu. Lingkungan ini  sangat  strategis  bagi  pertumbuhan  keilmuan  Ibnu  Taimiyah.  Samy  al-Nasyar menceritakan tentang gambaran keluarga Ibn Taimiyah,
“Keluarganya  pindah  mengungsi  ke  Syam  (Syiria)  karena  penyerbuan tentara Tartar… Ayah-ibu bersama beberapa orang saudaranya berangkat ke luar kota di waktu malam hari, dan mereka mengangkut harta kekayaan pusaka dari nenek moyang mereka—berupa sekumpulan buku-buku—yang mereka bawa dengan pedati (kereta) yang bukan ditarik oleh hewan, tetapi oleh mereka sendiri dengan jalan gotong royong antara mereka sekeluarga. Laki-laki maupun wanita, bersama-sama memutar roda kereta, sedangkan musuh  mengikuti  jejak  mereka..  dan  terbenamlah  kereta  ke  dalam  pasir, sedangkan musuh hampir dapat menangkap mereka.., maka merek berdoa kepada Allah.., hingga Allah melepaskan mereka dari marabahaya.” 14
Cerita  tersebut  mengisyaratkan  kehidupan  keluarga  Ibnu  Taimiyah  yang tidak  bisa  lepas  dari  buku.  Sehingga,  ketika  mereka  berhijrah  pun,  buku  tetap dibawa.  Karena  amat  berharganya  buku  dalam  kehidupan  mereka,  mereka  rela untuk  menarik  pedati  yang  berisi  buku-buku,  yang  biasanya  ditarik  oleh  hewan. Tidak aneh jika Ibnu Taimiyah tumbuh dengan basis keilmuan yang luar biasa.

## Konsep Keadilan dalam Pandangan Ibnu Taimiyah
Memahami  konsep  keadilan  dalam  pandangan  Ibnu  Taimiyah  semestinya dilakukan secara komprehensif. Terlebih gaya penyampaian Ibnu Taimiyah dalam hal ini tidak secara gamblang sebagaimana diutarakan oleh ulama yang lain. Dalam sebuah  adagium  yang  terkenal,  beliau  menjelaskan  bahwa, “Manusia  tidak berselisih  bahwa  balasan  dari  perbuatan  zalim  adalah  kebinasaan,  sedangkan balasan  dari  sikap  adil  adalah  kemuliaan.  Oleh  karena  itu  diriwayatkan  bahwa ‘Allah akan menolong negara yang adil sekalipun kafir dan akan membinasakan negara yang zalim sekalipun beriman’.” 15
12 Abu  Abdillah  Muhammad  Ibn  Sa’īd  bin  Raslān, Haula  Hayāt  Syaikh Al-Islām Ibn  Taimiyyah (Maktabah al-Manar, 2002). 7-8
13 Muhammad Abu Zahrah, Ibn Taimiyah ḥayātuhū wa ‘aṣruhū , dalam Ibid. 9
14 Ali Samy al-Nasyar dalam, Bukhari At-Tunisi, Konsep Teologi Ibn Taimiyah (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2017). 2
15 Teks arab:
ى َو ْرُي اَذَهِّل َو ٌةَمي ِّرَك ِّلْدَعْلا ُةَبِّقاَع َو ٌةَمي ِّخ َو  ِّمْلُّظلا َةَبِّقاَع َّنَأ يِّف اوُع َزاَنَتَي ْمَل  َساَّنلا َّنِّإَف
َلَ َو ًة َرِّفاَك  ْتَناَك  ْنِّإ َو َةَلِّداَعْلا َةَل ْوَّدلا  ُرُصْنَي ُ َّاللَّ{ " : ِّإَو َةَمِّلاَّظلا َةَل ْوَّدلا  ُرُصْنَي
" }ًةَنِّمْؤُم  ْتَناَك  ْن
Lihat:  Ahmad  Ibn  Taimiyah, Majmū’  Al-Fatāwā ,  ed.  Abdurrahman  bin  Muhammad  Qasim (Madinah: Majma’ al-Malik Fahd, 1995). 28: 63
Dari  pernyataan  tersebut,  banyak  pihak  yang  mengatakan  bahwa  Ibnu Taimiyah  mendukung  pemilihan  pemimpin  tidak  hanya  dari  kalangan  Muslim, melainkan  juga  membolehkan  dari  kalangan  kafir.  Seperti  seorang  doctor mengatakan, “Ibnu  Taimiyah  mendambakan  keadilan  yang  sedemikian  kuat sehingga  dia  cenderung  beranggapan  bahwa  kepala  negara  yang  adil  meskipun kafir adalah lebih baik daripada kepala negara yang tidak adil meskipun Islam.” 16 Dengan demikian, ia memahami bahwa pernyataan keadilan yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah tidak memerhatikan agama.
Selain itu, dalam sebuah tesis master dikatakan, “ Konsepsi kepemimpinan politik Ibnu Taimiyah kedua yang bisa diklasifikasikan dekat dengan sekularisasi politik  Islam  adalah  persetujuannya  atas  seorang  pemimpin  kafir.” Pembolehan pemimpin  kafir  tersebut  menurutnya  adalah  karena  Ibnu  Taimiyah  tidak memasukkan  urusan  politik  sebagai  urusan  agama,  melainkan  urusan  sosial.  Hal tersebut dimaknai  bahwa terbentuknya negara bukan disebabkan perintah  agama, melainkan  karena  hasil  dari  interaksi  sosial.  Dalam  kesimpulan  tesisnya,  ia menyebutkan  bahwa  Ibnu  Taimiyah  adalah  seseorang  yang  mengusung  gagasan sekularisasi politik, bukan Islamisasi politik. 17
Padahal, konsep adil yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah tidak memberikan ruang bagi pemimpin  kafir. Dalam Majmu’ Fatāwā , beliau menyebut bahwa adil adalah  segala  hal  yang  baik. 18 Adil  dalam  konteks  ini  bersifat  universal,  ia  bisa diterima  oleh  berbagai  agama  dan  ideologi.  Dalam  sebutan  lain,  Ibnu  Taimiyah menyebutnya sebagai adil yang zhahir, yaitu keadilan yang dapat diketahui secara akal, seperti jujur, transparan, dan lain sebagainya. 19 Artinya, baik seorang Muslim maupun kafir, akan bisa melaksanakan keadilan jenis ini.
Dengan keadilan tersebut, urusan-urusan yang hanya bersifat duniawi bisa tertegak. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan,
(Urusan-urusan  duniawi  manusia  akan  lebih  tertegak  dengan  keadilan walaupun di dalamnya terdapat perbuatan-perbuatan dosa, dibandingkan dengan  kezaliman  yang  di  dalamnya  tidak  disertai  dengan  perbuatan- perbuatan  dosa  lainnya…  Apabila  perkara  dunia  ditegakkan  dengan keadilan  (oleh  orang  kafir),  maka  akan  tertegak  walaupun  pelaku  adil tersebut  tidak  akan  mendapatkan  pahala  di  akhirat.  Kapan  saja  perkara dunia  tidak  ditegakkan  dengan  keadilan,  (perkara  dunia  tersebut)  tidak akan  tegak  meskipun  pemiliknya  memiliki  iman  yang  dapat  memberinya pahala di akhirat). 20
Pernyataan  tersebut  mengisyaratkan  beberapa  hal. Pertama ,  dalam menegakkan urusan dunia diperlukan keadilan. Kedua , keadilan untuk menegakkan
16 H. Sutisna, Pemilihan Kepada Negara; Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia , ed. Abdurrahman (Yogyakarta: Deepublish, 2014). 118
17 Tesis yang berjudul “Gagasan  Sekularisasi  Ibnu  Taimiyah” , http://digilib.uin- suka.ac.id/24887/1/1420510065_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf  .  Lihat  juga,  M. Arif dalam jurnal Panangkaran, “ Gagasan Sekularisasi Ibnu Taimiyah” Volume 1, Nomor 2, Juli- Desember 2017
18 Beliau berkata :  لدع اهلك تانسحلا   ن أ Lihat: Ibn Taimiyah, Majmū’ Al-Fatāwā . 20: 79
19 Ahmad Ibn Taimiyah, Al-Siyasah Al-Syar’iyyah (Wizarah Syu`un al-Islamiyyah wa al-Da’wah wa al-Irsyad, 1418). 117
20 Ahmad Ibn Taimiyah, Al-Amru Bi Al-Ma’rūf Wa Al-Nahyu ‘an Al-Munkar (Wizarah Syu`un al- Islamiyyah wa al-Da’wah wa al-Irsyad, n.d.). 29
perkara dunia tersebut dapat ditegakkan oleh orang kafir. Ketiga , seseorang yang beriman memerlukan keadilan untuk menegakkan perkara dunia. Keempat , seorang Muslim  yang  bersikap  adil  akan  mendapat  pahala  di  akhirat,  sedangkan  seorang kafir yang bersikap adil tidak akan mendapat pahala di akhirat.
Berbeda  dengan  keadilan  tersebut,  standar  keadilan  Ibnu  Taimiyah selanjutnya melibatkan aspek teologis. Hal itu menurutnya karena berlaku adil tidak hanya kepada manusia saja, melainkan juga mesti kepada Allah. Beliau mengatakan bahwa  adil  terhadap  Allah  adalah  dengan  bertauhid.  Seseorang  yang  hanya  bisa berlaku adil terhadap manusia dan tidak kepada Allah, ia belum memiliki keadilan yang sempurna. Inilah  alasan Ibnu Taimiyah menyebut bahwa tauhid merupakan pangkal/inti keadilan (at-tauḥīd fainnahū ra`su al-‘adl) . 21
Tidak  hanya  di  sana,  adil  dalam  pandangan  Ibnu  Taimiyah  juga mengandung aspek ruhiyah. Beliau mengatakan bahwa keadilan adalah hati yang bersih dan kezaliman adalah hati yang kotor. 22 Seseorang yang berhati bersih pasti berbuat adil, sedangkan seseorang yang hatinya rusak pasti berbuat zalim. Hal ini sesuai  dengan  sabda  Nabi shallallāhu ‘alaihi wasallam yang  mengatakan  bahwa jika hati manusia bersih, bersih/baik pula seluruh perbuatannya. 23
Bahkan  term  ‘adil’  itu  sendiri  merupakan  sesuatu  yang  identik  dengan Islam.  Ia  berasal  dan  mengandung  konsep  yang  Islami.  Dalam  hal  ini,  Ibnu Taimiyah  menyebutkan  bahwa  adil  adalah  sesuatu  yang  diturunkan  Allah subhānahū  wata’ālā, yaitu  berupa  Al-Qur’an  dan  utusan-Nya. 24 Beliau menjelaskan tidak ada satu pun keputusan atau aturan yang lebih adil dibandingkan dengan keadilan yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah Nabi. 25 Semua perintah Al-Qur’an  dan  al-Sunnah  tersebut  menurutnya,  bertujuan  untuk  menegakkan keadilan  dan  menghilangkan  kezaliman. 26 Dalam  hal  inilah  Allah subhānahū wata’āla memerintahkan  untuk  merujuk  keduanya,  baik  dalam  keadaan  damai maupun dalam keadaan berselisih. 27
Konsep keadilan dalam pandangan Ibnu Taimiyah, jika disimpulkan, terbagi kepada  keadilan  untuk  mengatur  perkara  dunia  dan  keadilan  untuk  mengatur perkara  dunia  sekaligus  akhirat.  Dalam  mengatur  perkara  dunia,  keadilan  dapat ditegakkan  oleh  seorang  Muslim  maupun  non-Muslim.  Jika  orang  kafir  berbuat adil,  ia  akan  mendapatkan  buah  dari  keadilan  tersebut  dalam  urusan  yang  ia perkarakan,  tetapi  ia  tidak  mendapatkan  pahala  di  akhirat.  Sementara  seorang Muslim,  jika ia  berbuat  adil  dalam  suatu urusan,  ia  akan  mendapatkan  buah  dari keadilan tersebut, sekaligus juga mendapatkan pahala di akhirat.
Adapun keadilan dalam perkara dunia dan akhirat, hal tersebut merupakan keadilan yang paripurna. Ia hanya  bisa ditegakkan oleh seseorang yang beriman. Mengingat,  pangkal  dari  keadilan  yang  kedua  ini  adalah  mentauhidkan  Allah,
21 Ibn Taimiyah, Majmū’ Al-Fatāwā . 20: 79 22 Ibid. 10: 98
23 Lihat:  Muhammad bin  Ismā’il Al-Bukhāri  Al-Ju’fī, Al-Jāmi’ Al-Musnad  Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī , ed. Muhammad Zahir Nasir bin Nasir Al-Nasir (Dār al-Ṭauq, 1422). 1: 20
24 Ibn Taimiyah, Majmū’ Al-Fatāwā . 35: 361 25 Ibid.
26 Ibn Taimiyah, Al-Siyasah Al-Syar’iyyah . 117 Dalam tulisannya yang lain, beliau mengatakan: هلُك رْيَخْلا َو قحْلا َو ني دلا عامج لْدعْلا نَأ انيب َو Lihat:  Ahmad Ibnu Taimiyah, al-Istiqāmah , ed. by Muhammad Rasyad Salim (Madinah: Jami’ah al-Imam Muhammad ibn Sa’ud).1: 434
27 Lihat: QS An-Nisa: 58
sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Dengan demikian, dapat diketahui  bahwa  konteks  ucapan  Ibnu  Taimiyah, “Allah  akan  menolong pemerintahan  adil  walaupun  pemimpinnya  kafir  …” bukan  berbicara  tentang kriteria  kepemimpinan,  melainkan  berbicara  tentang  urgensi  keadilan  dalam mengatur  urusan  negara  atau  dunia.  Karena  amat  diperlukan,  beliau  mengatakan bahwa  walaupun  seorang  pemimpin  beragama  Islam,  urusan  negara  tidak  akan tertegak  jika  ia  berbuat  zalim.  Sebaliknya,  walaupun  seorang  pemimpin  tidak beragama Islam, urusan negara bisa tertegak jika ia berbuat adil. Dengan ungkapan lain, Ibnu Taimiyah menekankan urgensi penegakan keadilan dalam sebuah negara. Adapun  kriteria  kepemimpinan,  haruskah  Muslim  atau  bukan,  diatur  dalam pembahasan lain.

## Negara Merupakan Bagian dari Agama
Tudingan berikutnya terhadap Ibnu Taimiyah, setelah menganggap bahwa beliau  membolehkan  pemilihan  pemimpin  kafir,  adalah  bahwa  beliau  tidak memasukkan urusan negara sebagai bagian dari agama. 28 Ibnu Taimiyah dianggap berpendapat bahwa terbentuknya negara lebih berdasarkan karena proses interaksi sosial. Dalam arti, Islam, dengan Al-Qur’an dan al-Sunnah, tidak memerintahkan secara langsung  untuk  mendirikan  negara.  Selain  itu,  ia  menyatakan  bahwa  Ibnu Taimiyah  mendukung  pemerintahan  sekuler  hanya  karena  Ibnu  Taimiyah  tidak mengatakan  bahwa  negara  adalah  bagian  dari  gama  atau  keimanan.  Pendapat tersebut sering dijadikan justifikasi oleh berbagai pihak  sebagai kebolehan untuk mendirikan negara sekuler/tidak berbasis agama.
Padahal, pendapat tersebut ternyata sangat berlainan dengan yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah sendiri. Beliau menyatakan, “Anna wilāyata amra al-nās min a’zhami  wājibāti  al-dīn”(mengelola  perkara  manusia/mendirikan  pemerintahan merupakan sebuah kemestian yang agung dalam agama). 29 Bahkan, perkara agama dan dunia dalam pandangan Ibnu Taimiyah tidak akan bisa ditegakkan tanpa ada pemerintahan. Ibnu Taimiyah mengatakan, “ Lā qiyāma li al-dīn wa lā li al-dun-yā illā bi al-wilāyah” (agama dan negara tidak akan bisa ditegakkan, kecuali dengan adanya pemerintahan/negara). Hal itu disebabkan kemaslahatan manusia tidak akan sempurna, kecuali dengan mengadakan perkumpulan/pengelolaan akan kebutuhan- kebutuhannya,  dan  dalam  pengelolaan  tersebut,  mesti  diangkat  seorang pemimpin. 30
Hal  yang  sama  dijelaskan  oleh  Yudi  Latif,  ia  mengatakan, “Misi  Islam adalah agama dan bukan negara. Namun dalam kenyataannya, penyebaran ajaran agama  memerlukan  negara  sebagai  instrumen.  Kenyataan  itu  dapat  dilihat  dari berdirinya Negara Madinah di bawah Khulafa al-Rasyidin.” 31 Dengan demikian, meskipun  Al-Qur’an  dan  al-Hadits  tidak  secara  eksplisit  memerintahkan  untuk mendirikan negara, hal itu tidak berarti negara tidak diperlukan karena agama Islam tidak bisa ditegakkan tanpa ada instrumen negara.
28 Sebagaimana disebutkan oleh M. Arif
29 Ibn Taimiyah, Al-Siyasah Al-Syar’iyyah . 129
30 Ibid. 129 Ibnu Taimiyah mendasarkan pendapatnya kepada Hadits Nabi:
َو ،ٍديِّعَس يِّبَأ ِّثيِّدَح  ْنِّم ،دُواَد وُبَأ ُها َو َر . »ْمُهَدَحَأ اوُرِّ مَؤُيْلَف  ٍرَفَس يِّف ٌةَث َلاَث َج َرَخ اَذإ« .َة َرْي َرُه يِّبَأ َلَ« :َلاَق ملسو هيلع الله ىلص َّيِّبَّنلا َّنَأ ،و ٍرْمَع  ِّنْب ِّ َّاللَّ ِّدْبَع  ْنَع ِّدَنْسُمْلا يِّف ُدَمْحَأ ُماَمِّ ْلْا ى َو َر َو
ِّض ْرَ ْلْا  ْنِّم ٍة َلاَفِّب َنوُنوُكَي ٍةَث َلاَثِّل ُّل ِّحَي
»ْمُهَدَحَأ ْمِّهْيَلَع او ُرَّمَأ  َّلَإ
31 Yudi  Latif, Negara  Paripurna;  Historisitas,  Rasionalitas,  Dan  Aktualitas  Pancasila (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, n.d.). 625
Dalam ungkapan lain, pengamalan ajaran-ajaran Islam akan lebih sempurna jika dikelola dalam bentuk pemerintahan. Terlebih, banyak syariat yang melibatkan banyak orang (sosial), seperti perintah amar ma`ruf nahyi munkar. Ibnu Taimiyah mengatakan, “Allah  subhānahū  wata’āla  memerintahkan  kita  untuk  beramar ma`ruf nahyi munkar dan keduanya tidak bisa ditegakkan, kecuali dengan kekuatan dan  pemerintahan.” 32 Jika  perkara  negara,  yang  mengelola  kebutuhan  dan kepentingan  manusia  secara  luas,  dipisahkan  dari  agama,  hal  ini  bertentangan dengan  perintah  amar  ma`ruf  nahyi  munkar  tersebut.  Dalam  arti,  memisahkan negara  dari  gama  sama  saja  dengan  privatisasi  agama  dan  menolak  syariat- syariatnya  yang  sebagian  besar  berkaitan  dengan  kehidupan  sosial.  Dengan demikian, tudingan bahwa Ibnu Taimiyah tidak memasukan negara sebagai bagian dari keimanan/agama kontradiktif dengan pendapat Ibnu Taimiyah itu sendiri.

## Pemimpin Mesti Seorang Muslim
Untuk  lebih  mengetahui  bahwa  Ibnu  Taimiyah  tidak  mendukung sekularisme  dalam  pemerintahan,  mesti  mengetahui  bagaimana  beliau mensyaratkan  sebuah  kepemimpinan.  Seorang  pemimpin  dalam  pandangan  Ibnu Taimiyah, diharuskan memiliki dua hal, yaitu kekuatan dan amanah. Maksud dari “mesti memiliki kekuatan” yaitu kekuatan dalam segala urusan kepemimpinannya.
Dalam hal ini, imam Ibnu Taimiyah mencontohkan kekuatan dalam berperang dan kekuatan dalam menegakan atau menerapkan hukum. Kekuatan dalam berperang tersebut tergantung kepada keberanian hati, pengalaman, strategi dan kemampuan- kemampuan lainnya. Hal ini didasarkan Ibnu Taimiyah kepada al-Qur’an surah Al- Anfal:60. 33 Sementara  kekuatan  seorang  pemimpin  dalam  menerapkan  hukum mengharuskannya  memiliki  ilmu  tentang  keadilan,  yang  didasarkan  kepada  al- Qur’an  dan  al-Sunnah,  dan  mengharuskannya  memiliki  kemampuan  untuk menerapkan keadilan tersebut. 34
Sementara maksud dari “mesti memiliki amanah” dalam pandangan beliau yaitu berpangkal pada ketakutan pada Allah, tidak menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan duniawi dan tidak takut kepada manusia. Ketiga hal ini didasarkan oleh Ibnu Taimiayah kepada firman Allah, “Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit” (Q.S. al-Maidah:44). 35
Kedua  hal  ini  merupakan  syarat  ideal  yang  mesti  ada  pada  seorang pemimpin.  Dalam  arti,  jika  pada  kenyataannya  terdapat  seorang  pemimpin  yang lemah salahsatu dari kedua syarat tersebut, maka Ibnu Taimiyah memandang untuk memililih kriteria yang pada saat itu dibutuhkan. Beliau mengatakan: “ al-wājibu fī
32 Beliau mengatakan: ٍة َراَمِّإ َو ٍة َّوُقِّب  َّلَِّإ  َكِّلذ ُّمِّتَي  َلَ َو  ِّرَكْنُمْلا  ِّنَع َيْهَّنلا َو ِّف ْوُرْعَم ْلاِّب  َرْمَ ْلْا  َبَج ْوَأ ىَلاَعَت َالله َّنَ ِّلْ َو
Lihat: Ibn Taimiyah, Al-Siyasah Al-Syar’iyyah . 129
33 “Dan siapkanlah untuk menghadapi  mereka kekuatan  apa saja  yang kamu sanggupi  dan dari kuda-kuda  yang  ditambat  untuk  berperang  (yang  dengan  persiapan  itu)  kamu  menggentarkan musuh Allah dan musuhmu ..” (Q.S. Al-Anfal:60)
34 Tentang kekuatan, Beliau mengatakan:
ىَلِّإ َو ،ِّبْلَقْلا ِّةَعاَجَش ىَلإ ُع ِّج ْرَت ِّب ْرَحْلا ِّة َراَمإ يِّف ُة َّوُقْلاَف ؛اَهِّبَسَحِّب ٍةَي َلَِّو ِّ لُك يِّف ُة َّوُقْلا َو َب ْرَحْلا َّنِّإَف ،اَهيِّف ةعداخلاو ،بورحلاب ةربخلا
ٍيْم َر  ْنِّم :ِّلاَتِّقْلا ِّعا َوْنَأ ىَلَع ِّةَرْدُقْلا ىَلِّإ َو ،ٌةَعْدُخ
ْمُهَل اوُّدِّعَأ َو{ :ىَلاَعَت الله لاق امك ؛كلذ وحنو ،رفو ،ركو ،ٍبوُكُر َو ٍب ْرَض َو ٍنْعَط َو
:لافنلْا[ }ْمُك َّوُدَع َو ِّ َّاللَّ  َّوُدَع ِّهِّب َنوُبِّه ْرُت ِّلْيَخْلا ِّطاَب ِّر  ْنِّم َو ٍة َّوُق  ْنِّم ْمُتْعَطَتْسا اَم
60 ] َت  ِّساَّنلا َنْيَب  ِّمْكُحْلا يِّف ُة َّوُقْلا َو ملعلا ىلإ ُع ِّج ْر
ِّماَكْحَ ْلْا ِّذيِّفْنَت ىَلَع ِّة َرْدُقْلا ىَلِّإ َو ،ُةَّنُّسلا َو  ُباَتِّكْلا ِّهْيَلَع َّلَد يِّذَّلا لدعلاب
lihat:  Ibn Taimiyah, Al-Siyasah Al-Syar’iyyah . 13
35 Ibid.14
kulli  wilāyatin  al-ashlahu  bihasabihā.” 36 Jika  pemerintahan  lebih  krusial membutuhkan  kekuatan,  maka  dipilihlah  seorang  calon  yang  memiliki  integritas kekuatan,  walaupun  lemah  secara  amanah,  begitupun  sebaliknya.  Namun  hal  ini bukan  merupakan  keadaan  yang  mesti  dibiarkan,  sebab  Ibnu  Taimiyah mengharuskan  untuk  senantiasa  memperbaiki  keadaan,  dengan  mempersiapkan sumber  daya  manusia  agar  melahirkan  pemimpin-pemimpin  yang  baik  untuk generasi berikutnya.
Jika  dibandingkan  dengan  syarat  kepempinan  yang  dikemukakan  oleh Ulama  lain,  al-Mawardi  misalnya,  walaupun  terdapat  perbedaan  secara  redaksi namun  tujuannya  sama.  Al-Mawardi  menjelaskan  tujuh  syarat  bagi  seorang pemimpin. Pertama , Adil (dengan semua ketentuan-ketentuannya). Kedua , berilmu untuk berijtihad dalam kasus-kasus yang ada. Ketiga , sehat panca indra. Keempat, sehat  raga. Kelima ,  memiliki  kecerdasan, Keenam ,  memiliki  keberanian  untuk menerapkan  aturan. Ketujuh ,  harus  dari  keturunan  Quraisy  (walaupun  sekarang sudah tidak berlaku lagi). 37 Penjelasan al-Mawardi terangkum dalan dua syarat Ibnu Taimiyah,  yaitu  kekuatan  dan  amanah.  Kesehatan  raga,  kecerdasan,  sehat  panca indra  dalam  persyaratan  al-Mawardi  terangkum  dalam  syarat  kekuatan  dalam pandangan  Ibnu  Taimiyah.  Sementara  adil,  berilmu,  memiliki  keberanian  dalam menerapkan  aturan  terangkum  dalam  syarat  amanah  dalam  pandangan  Ibnu Taimiyah.  Dengan  demikian,  secara  substasinya,  keduanya  memiliki  pandangan yang sama.
Selain  al-Mawardi,  Ibnu  Khaldun,  dalam  muqaddimahnya,  juga menjelaskan  kriteria-kriteria  kepemimpinan.  Dalam  pandangannya  seorang pemimpin mesti memiliki empat hal; berilmu, adil, memiliki keberanian/kekuatan, dan  sehat  panca  indra  serta  sehat  fisik . Kriteria  berilmu  bagi  seorang  pemimpin dalam  pandangan  Ibnu  Khaldun  jelas  merupakan  sebuah  kemestian , mengingat seorang pemimpin akan menerapkan hukum-hukum Allah. Kedua, syarat keadilan, hal  ini  diperlukan  mengingat  bahwa  adil  merupakan  tujuan  daripada  Agama. Ketiga, syarat  keberanian/kekuatan,  hal  ini  berfungsi  untuk  melindungi  wilayah kekuasaan,  memerangi  musuh,  menegakan hudud, menegakan  hukum  dan mengatur kemaslahatan. Keempat , syarat kesehatan panca indra dan fisik, hal ini agar  seorang  pemimpin mampu  menunaikan  dan  menjalankan  kepemimpinannya secara maksimal. 38
Keempat  syarat  ini  juga  terangkum  dalam  dua  syarat  kepempinan  Ibnu Taimiyah,  memiliki  kekuatan  dan  amanah.  Di  mana,  syarat  ilmu  dan  adil  yang dikemukakan Ibnu Khaldun terangkum dalam syarat amanah dalam penjelasan Ibnu Taimiyah,  dan  syarat  keberanian  dan  kesehatan  fisik  terangkum  dalam  syarat kekuatan  dalam  pandangan  Ibnu  Taimiyah.  Jika  dilihat  dari  sisi  syarat  Agama, ketiganya  sama-sama  mensyaratkan  Agama  bagi  seorang  pemimpin,  walaupun tidak secara langsung menyebutkannya, sebab yang dikehendaki adalah lebih dari sekedar Muslim melainkan Muslim yang memiliki kapabilitas dalam memimpin.
Dari  penjelasan  tersebut,  jelas  bahwa  Ibnu  Taimiyah  tidak  mungkin membolehkan  seorang  pemimpin  Kafir.  Mengingat  prinsip  amanah  dalam
36 Ibid. 15
37 al-Mawardi Ibnu Muhammad al-Bashari, Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah , Aḥmad Jād (Kairo: Dar al- Hadits, 2006). 19
38 Abdurrahman Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun (Damaskus: Dar Ya`rab, 2004).369
pandangannya berpangkal pada khashyah lillah (takut kepada Allah). Bagaimana mungkin  seseorang  akan  takut  kepada  Allah  jika  ia  tidak  beriman.  Bahkan seseorang yang takut kepada Allah adalah seorang mukmin yang memiliki derajat keimanan  yang  tinggi,  mengingat  tidak  semua  orang  yang  beriman  takut  kepada Allah.  Selain  itu,  prinsip  tersebut  dihubungan  oleh  Ibnu  Taimiyah  ke  dalam penerapan  syariat  Islam.  Seorang  pemimpin  yang  amanah  adalah  ia  yang  bisa menerapkan  keadilan  berdasarkan  al-Qur’an  dan  al-Sunnah.  Dengan  demikian, Muslim  merupakan  kriteria  yang  secara  otomatis  dipersyaratkan  oleh  Ibnu Taimiyah dalam sebuah kepemimpinan.
Jika  ditela’ah  lagi,  tulisan-tulisan  Ibnu  Taimiyah  sama  sekali  tidak membuka ruang untuk memberikan kesempatan kepada pemimpin Kafir. Dengan jelas,  ia  mengatakan  bahwa  seorang  pemimpin  mesti  seseorang  yang  memiliki Agama dan memiliki kedekatan kepada Allah. Beliau mengatakan, “ fa al-wājibu ittikhādzu ‘l-imārah dīnan wa qurbatan yataqarrabu bihā ila Allah” (merupakan sebuah  kewajiban,  yaitu  memilih  pemimpin  berdasarkan  Agama  dan  kedekatan kepada  Allah). 39 Kedua  hal  ini  dalam  pandangannya  sangat  penting,  mengingat mengurusi perkara manusia (menjadi pemimpin) jika tanpa Agama dan kedekatan pada Allah akan berpaling pada mencari kedudukan dan harta, dan pada saat itulah menurutnya perkara manusia akan rusak. 40
Apalagi  jika  kita  melihat  tulisannya  dalam  kitab al-khilāfah  wa  al-Mulk . Beliau  menyebut  bahwa  seorang  pemimpin  mesti  memiliki  kemampuan  untuk mengimami shalat dan memimpin jihad. Persisnya, beliau mengatakan, “al-Amīr yatawallā  imāmah  al-shalāh  wa  al-jihād” (seorang  pemimpin  mesti  mampu memimpin shalat dan jihad). 41 Seringkali standar kepemimpinan yang diajukan oleh Ibnu  Taimiyah  merupakan  kriteria  Muslim  yang  baik.  Atas  hal  ini,  bagaimana mungkin  beliau  disebut  sebagai  tokoh  yang  membolehkan  pemilihan  pemimpin Kafir bagi kaum Muslimin, sementara hal itu berlainan dengan pendapatnya sendiri.

## Pemerintahan  dalam  Pandangan  Ibnu  Taimiyah  dan  Relevansinya terhadap Demokrasi Indonesia
Jika  kita  menelusuri  kitab  al-Siyāsah  al-Syar’iyyah  karya  Ibnu  Taimiyah, dengan jelas dapat diketahui bahwa beliau tidak membicarakan “daulah khilafah” (negara  khilafah) atau  “ daulah  al-imāmah”, melainkan  membicarakan  mengenai daulah al-syarī’ah (Negara syari’at). Beliau lebih setuju kepada daulah syar’iyyah karena yang penting dalam suatu negara adalah terlaksananya berbagai aturan yang sesuai dengan al-Qur’an dan al-Sunnah. Selain itu, kecenderungan terhadap negara syari’at tersebut karena khilafah dalam sejarahnya hanya diterapkan dalam waktu yang cukup singkat. Dari kenyataan sejarah di mana beliau hidup tersebut, sangat sulit  jika  diterapkan  sistem  khilafah,  terlebih  karena  sistem  politik  khilafah  pada waktu  itu  sudah  jauh  dengan  sistem  pada  masa khulafā  al-Rāsyidīn. Hal  itu
39 Ibn Taimiyah, Al-Siyasah Al-Syar’iyyah . 130
40 Beliau mengatakan:
َطِّب اَهيِّف ِّهْيَلإ  َب ُّرَقَّتلا َّنِّإَف ؛ِّ َّاللَّ ىَلإ اَهِّب  ُب َّرَقَتُي ًةَب ْرُق َو اًنيِّد ِّة َراَمِّ ْلْا ُذاَخِّ تا  ُب ِّجا َوْلاَف ِّلَضْفَأ  ْنِّم ِّهِّلوُس َر ِّةَعاَط َو ِّهِّتَعا
ُدُسْفَي اَمَّنِّإ َو .ِّتاَبُرُقْلا
اَهِّب ِّلاَمْلا  ْوَأ ِّةَساَي ِّ رلا ِّءاَغِّتْب ِّلَ  ِّساَّنلا  ِّرَثْكَأ ُلاَح اَهيِّف
Lihat: Ibid.130
41 Ahmad Ibn Taimiyah, Al-Khilāfah Wa Al-Mulk (Yordania: Maktabah al-Manar, 1994). 43
membuat Ibnu  Taimiyah berpandangan bahwa pelaksanaan syari’at dalam sistem pemerintahan yang ada lebih utama.
Barangkali  bagi  beberapa  peneliti  mudah  saja  menggolongkan  Ibnu Taimiyah  kepada  tokoh  yang  memperhatikan  bahwa  pemerintahan/negara merupakan  sarana  untuk  menerapkan  syari’at  Islam,  tanpa  memandang  bahwa beliau  bersikukuh  untuk  menerapkan Daulah  Islamiyah (khilafah).  Prinsip  ini dipegang  olehnya  sebagai  upaya  memerangi  kaum  yang  hendak  meruntuhkan pemerintahan saat itu (kudeta) . 42 Atas hal ini, beliau tidak menghukumi batalnya sebuah  aturan  negaranya  pada  saat  itu,  bahkan  ia  menegaskan  agar  hanya menerapkan pemerintahan sesuai syari’at, karena membatalkan sistem kenegaraan akan berujung pada hancurnya daulah Islam pada saat itu.
Gagasan  Ibnu  Taimiyah  tersebut  selaras  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh Imam al-Ghazāli. Beliau mengatakan: “sesungguhnya kami memperhatikan sifat- sifat  dan  syarat-syarat  dalam  sebuah  kepemimpinan  agar  bisa  membuahkan kemaslahatan, kalau kami memutuskan batalnya sebuah pemerintahan pada hari ini maka batal pula kemaslahtan dari akarnya”. 43 Dalam pernyataan tersebut, al- Ghazālī  juga  tidak  berpendapat  bahwa  pemerintahan  Islam,  dengan  berbagai persoalan, pada masanya telah batal, beliau lebih konsen kepada bagaimana sifat- sifat dan syarat-syarat sebuah kepemimpinan dapat terjaga, sehingga kemaslahatan tetap  berlangsung  di  masyarakat.  Dalam  arti,  penerapan  sebuah  kepemimpinan merupakan  sesuatu  yang  lebih  diperhatikan  oleh  al-Ghazāli  dibanding  bentuk pemerintahannya.
Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama besar yang gigih dalam menerapkan syari’at. Ia tidak hanya berangan-anga saja, namun ia memperhatikan penunjang- penunjangnya. Atas hal itu, beliau banyak berbicara mengenai syari’at dan sedikit sekali berbicara mengenai khilafah. Muridnya, ibnu Qayyim al-Jauziyah, memiliki pemikiran  yang  sama  dengan  gurunya.  Dalam  membahas  tentang  pemerintahan dengan mempertimbangkan konteks zaman, beliau tidak memiliki kecenderungan terhadap  khilafah,  melainkan  lebih  memilih  secara  langsung  untuk  membahas bagaimana menerapkan syari’at. Ia berpendapat bahwa penerapan syari’at adalah sebuah  keadilan  dan  dengan  demikian  syari’at  tersebut  mesti  diterapkan  dalam kehidupan.  Dengan  begitu,  kemaslahatan,  keadilan  atau  hikmah  akan  tercipta  di dalam suatu masyarakat. 44
42 Kudeta  pemerintahan  Islam  dilarang  oleh  Nabi shallallāhu ‘alaihi  wasallam, beliau  bersabda:
“ Barangsiapa  yang  melihat  sesuatu  yang  tidak  ia  sukai  dari  pemimpinnya,  maka  bersabarlah. Karena  barangsiapa  yang  keluar  dari Al  Jama’ah sejengkal  saja  lalu  mati,  ia  mati  sebagai bangkai Jahiliah ”. Lihat: Al-Bukhāri Al-Ju’fī, Al-Jāmi’ Al-Musnad Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī . 9:47
43 Teks arab: لا تلطبل نلآا تايلَولا نلاطبب انيضق ولو حلاصملا ايازم ىلإ ًافوشت نيطلاسلا يف طورشلاو تافصلا يعارن انأ ًاسأر حلاصم Lihat:  Abu  Hāmid  Muhammad  bin  Muhammad  Al-Ghazālī, Iḥyā  ‘Ulūm  Al-Dīn (Beirut:  Dār  al- Ma’rifah, n.d.). 2: 141
44 Teks Arab:
Setelah memperhatian aspek penerapan syari’at, permasalahan selanjutnya adalah apakah dengan menerapkan syari’at pada sistem manapun yang ada dalam pandangan Ibnu Taimiyah mendorong pula untuk menegakan khilafah? Pertanyaan tersebut  tidak  terdapat  jawabannya  secara  langsung  dalam  Tulsan-tulisan  Ibnu Taimiyah.  Namun,  hal  ini  dapat  diketahui  dalam  penyimpulan  tulisan-tulisannya tersebut.  Walaupun  hukum-hukum  syari’at  diterapkan  dalam  Daulah  Umayah, namun  beliau  tidak  menyebutnya  sebagai  pemerintahan  bersistem  khilafah.  Atas hal  ini,  dapat  dikatakan  bahwa  Ibnu  Taimiyah  tidak  mementingkan  bentuk  atau sistem pemerintahan, melainkan tertegaknya syari’at dalam sebuah pemerintahan.
Untuk itulah Beliau memberi judul pada kitabnya “al-siyāsah al-syar’iyyah fi iṣlāḥi al-rā’ī wa al-ra’iyyah” (siyasah syar’iyyah dalam memperbaiki pemimpin dan yang dipimpin). Judul buku tersebut, yang menggambarkan isinya, memberikan sebuah solusi bagi sebuah pemerintahan yang sedang bermasalah, yaitu dengan cara menerapkan syari’at. Tidak aneh jika dalam kitabnya tersebut dijelaskan bagaimana syari’at mengatur seluruh aspek kehidupan dalam kaitannya dengan pemerintahan. Gagasan  ‘realistis’  Ibnu  Taimiyah  tersebut  sangat  relevan  dengan  peristiwa  atau kondisi sosial masyarakat pada waktu itu. Bahwa khilafah tidak mungkin ditegakan kecuali mesti adanya aturan yang ideal, dan hal itu tidak mungkin diwujudkan pada saat itu. Maka, dalam tujuan akhirnya yaitu menciptakan khilafah, mesti menempuh terlebih dahulu sistem pemerintahan yang ada dengan diupayakan agar menerapkan syari’at (siyāsah al-Syar’iyyah).
Dari  pernyataan  di  atas,  diketahui  bahwa  Ibnu  Taimiyah  lebih memperhatikan  esensi  atau  kemanfa’atan  dari  pemerintahan  dibandingkan  legal formalnya. Dalam hal ini, kemaslahatan dan terciptanya syari’at Islam lebih penting untuk  dibicarakan  dalam  pemerintahan  yang  ada  dibandingkan  dengan membicarakan  khilafah.  Sebab,  ada  segudang  pertanyaan  mengenai  sistem khilafah;  seperti  apakah  khilafah  memiliki  bentuk  atau  pola  yang  baku  sehingga bisa dijadikan model untuk pemerintahan saat ini. Namun pada kenyataannya, tidak ada  bentuk  khilafah  yang  baku.  Sejak  masa khulafā  al-rāsyidīn hingga  daulah ustmāniyah , memiliki banyak perbedaan dalam berbagai hal. Jika demikian, sistem yang mana yang hendak diterapkan dan bagaimana sistem pelaksanaan kekuasaan setelah  dibentuk  sistem  khilafah?.  Dengan  kata  lain,  banyak  hal  yang  mesti dibicarakan jika hendak mengedepankan legal formal pemerintahan.
Dalam kaitannya dengan Indonesia, kita mesti memandang terlebih dahulu bahwa  demokrasi  Indonesia  tidak  sepenuhnya  liberal  atau  sekular.  Dalam  arti, Meskipun  bentuk  Demokrasi  di  Indonesia  belum  mengakomodir  keseluruhan syari’at  Islam,  namun  banyak  aturan  yang  telah  berdasarkan  syari’at.  Sehingga kemaslahatan banyak dirasakan oleh kaum Muslimin, seperti penegakan berbagai
اهلك ةمكحو اهلك حلاصمو اهلك ةمحرو اهلك لدع يهو داعملاو شاعملا يف دابعلا حلاصمو مكحلا ىلع اهساسأو اهانبم ةعيرشلا نإف ْنَع  ْتَج َرَخ ٍةَلَأْسَم ُّلُكَف ىَلإ ِّةَمْك ِّحْلا  ْنَع َو ،ِّةَدَسْفَمْلا ىَلإ ِّةَحَلْصَمْلا  ْنَع َو ،اَهِّ د ِّض ىَلإ ِّةَمْح َّرلا  ْنَع َو ، ِّر ْوَجْلا ىَلإ ِّلْدَعْلا
ْتَسْيَلَف ؛ِّثْعَبْلا
ِّليِّوْأَّتلاِّب اَهيِّف  ْتَل ِّخْدُأ  ْنِّإ َو ِّةَعي ِّرَّشلا  ْنِّم
Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, I’lām Al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb Al-‘Ālamīn , ed. Muhammad Abdussalam Ibrahim (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991). 3:11
peribadatan, pelabelan halal atas berbagai produk, dan falsafah negara yang secara historis dan ideologis memuat nilai-nilai Islam, yaitu panca sila. Demokrasi yang datang  dari  barat  ini  memiliki  pangplikasian  yang  berbeda  di  Indonesia,  ia  tidak sepenuhnya liberal, melainkan tidak juga sepenuhnya Islami.
Hal yang bertentangan dengan syari’at Islam, yaitu misalnya pada falsafah Demokrasinya,  di  mana  kekuasaan  tertinggi  berada  di  tangan  rakyat.  Hal  ini bertentangan dengan ajaran Islam di mana dalam Islam, kekuasaan tertinggi berada di  tangan  Allah subhānahū  wata’ālā. Jika  pemegang  kekuasaan  tertinggi  adalah Allah,  maka  aturan  apapun  dalam  Demokrasi  tidak  boleh  merubah  atau bertentangan  dengan  aturan  Allah,  sebaliknya  jika  kekuasaan  tertinggi  di  tangan rakyat/manusia,  maka  dimungkinkan  untuk  membuat  aturan  yang  menyalahi ketentuan Allah. Meski demikian, Demokrasi juga memiliki aspek yang beririsan dengan  Islam.  Dalam  pengambilan  kepemimpinan  atau  pengambilan  suatu keputusan, demokrasi menggunakan suara tertinggi dari rakyat, hal ini walaupun berbeda secara teknis dengan prinsip musyawarah, namun sama-sama menghormati suara yang banyak dalam mengambil keputusan. 45 Dari semua itu, hal yang paling penting  untuk  direnungkan  dalam  karakteristik  demokrasi  di  Indonesia  adalah, bahwa peningkatan penerapan syari’at Islam dapat terus menerus dilakukan dalam kebijakan politik demokrasi ini, berbeda dengan demokrasi yang sepenuhnya liberal dan sekular seperti di negara-negara eropa.
Melihat hal itu, konsep pemerintahan Ibnu Taimiyah memiliki relevansinya di  Indonesia.  Di  mana  Ibnu  Taimiyah  lebih  berbicara  mengenai  aspek kemaslahatan,  penerapan,  dan  aturan-aturan  dari  politik  itu  sendiri  dibanding dengan sistem pemerintahannya. Hal ini jika melihat pada pemerintahan Demokrasi di Indonesia, sistem ini tidak dipertanyakan secara normatif apakah sesuai dengan Islam atau tidak, melainkan bagaimana mengupayakan penerapan politik, kebijakan publik, terlaksana sesuai dengan nilai-nilai Islam. Artinya, dengan pemikiran Ibnu Taimiyah tersebut, kita melihat demokrasi di Indonesia bukan sebagai sesuatu yang normatif/legal formal, boleh atau tidak, melainkan bagaimana mengupayakan nilai- nilai Islam yang berkaitan dengan politik dapat terlaksana dalam sistem demokrasi ini.
Gagasan  Ibnu  Taimiyah  dalam  kitabnya siyāsah al-syar’iyyah fi iṣlāh al- rā’i  wa  al-rā’iyah berbicara  bagaimana  memperbaiki  perpolitikan  suatu  negara. Dimulai  dari  para  pemimpinnya,  orang-orang  yang  berada  dalam  pemerintahan (pejabat),  hingga  rakyatnya.  Hal  ini  merupakan  gagasan  yang  sangat  mengakar.
Mengingat  permasalahan  mendasar  dari  perpolitikan  adalah  bagaimana  kondisi manusianya  atau  orang-orang  yang  menjalankan  sistem  tersebut.  Sebuah konseptualisasi politik akan selalu mendapat intervensi dan dipengaruhi oleh para praktisinya.  Jika  para  praktisinya  merupakan  orang-orang  yang  terdidik  dengan nilai-nilai Islam, jujur, amanah, dan lain sebagainya, maka kebijakan politik akan
45 Tiar Anwar Bachtiar, Politik Islam Di Indonesia; Wacana Khilafah, Syari’at Islam, Demikrasi Dan Dinamikanya Dalam Sejarah Indonesia , ed. A. Nurjaman (Bandung: Persis Pers, 2019). 104
bisa  diterapkan  sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Begitupun  sebaliknya,  jika  para pemangku  jabatan  di  Indonesia  adalah  mereka  yang  tidak  adil,  koruptor,  tidak beradab, tidak beragama dan lain sebagainya, maka tidak aneh jika perpolitikan di negeri  ini  kian  merosot.  Oleh  karena  itu,  tawaran  Ibnu  Taimiyah  merupakan langkah yang sangat mendalam dan fundamental dalam memperbaiki perpolitikan di Indonesia, sebab berbicara khiafah, demokrasi atau sistem pemerintahan lainnya tanpa membicarakan manusianya, hanyalah angan-angan semata.
Sayangnya, pembahasan kaum Muslimin dalam masalah perpolitikan masih berkisar pada kulitnya saja. Sebagaimana telah diulas, yaitu kekeliruan sikap kaum Muslimin  adalah  terus  menerus  membicarakan  hukum  demokrasi  dalam  Islam. Selain  itu,  jika  tidak  membicarakan  bentuk  formal  negara,  kaum  Muslimin lebih banyak berbicara bagaimana merebut kekuasaan. Meski demikian, seringkali upaya tersebut gagal, beberapa kali kaum Muslimin kalah dengan lawan politiknya. Di sisi lain,  banyak  pemikiran  para  tokoh  Muslim  di  masa  lalu  diabaikan.  Padahal,  jika direnungkan dan dikembangkan, hal itu dapat dijadikan bahan untuk menghadapi bagaimana perpolitikan di era sekarang.
Dari  refleksi  tersebut,  permasalahan  yang  penting  untuk  dilakukan  dalam jangka waktu yang tidak bisa singkat adalah mempersiapkan dan mendidik sumber daya manusia. Dr. Tiar Anwar Bachtiar menyebutkan bahwa kaum Muslimin harus mempersiapkan  SDM  politik  untuk  melahirkan  pemikir,  peneliti,  hingga praktisinya.  Cara  yang  ditawarkan  beliau  adalah  dengan  Islamisasi  Politik kontemporer,  yaitu  dengan  menggalakan  riset  politik  Islam  sejak  dari  doktrin, pemikiran,  pengambilan  keputusan,  kebijakan,  sampai  rekayasa  sistem  politik Islami.  Dalam  menunggu  tersajinya  diskursus  Islamisasi  politik  dalam  berbagai instansi pendidikan atau di berbagai masyarakat, hal yang diarahkan Dr. Tiar adalah belajar,  menggali,  dan  memperdalam  keilmuan  tentang  ajaran  Islam  dalam  hal politik.  Sehingga,  banyak  orang  yang  semakin  mengetahui  bahwa  Islam menyediakan  aturan-aturan  politik  hebat  dibanding  selainnya,  mengingat epitemologinya adalah berdasarkan wahyu.
Dalam  kaitannya  menggali  khazanah  politik  Islam,  salah  satu  jalan  yang efektif  adalah  dengan  mengkaji  pemikiran  politik  para  tokoh  Muslim,  seperti  al- Mawardi, Ibnu Khaldun, Taqiyudin al-Nabhani, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al- Jauziyah,  dan  lain  sebagainya.  Ibnu  Taimiyah  misalnya,  gagasannya  mengenai politik  salahsatunya  tertuang  dalam  kitabnya Siyāsah  al-Syar’iyyah .  Beliau berbicara  bagaimana  memperbaiki  kepempiminan  agar  selaras  dengan  ajaran- ajaran  Islam.  Banyak  konsep-konsep  mendasar  yang  perlu  diketahui  dalam  kitab tersebut, seperti konsep amanah, kekuatan, bagaimana memilih pemimpin, konsep ta’awun (tolong-menolong), mekanisme pemutusan hukum, hukuman pelanggaran, konsep  musyawarah  dan  konsep  tentang  pemerintahan (wilāyah). Karya  tokoh Muslim tersebut dan karya-karya lainnya dapat dijadikan bahan untuk mengeksplor pemikiran  politik  sehingga  dapat  digunakan  untuk  menghadapi  tantangan sekularisasi dan liberalisasi politik modern.
Jika mempersiapkan sumber daya manusia politik menjadi hal yang urgen, selayaknya  ummat  Islam  mesti  berdamai  dalam  perkara  politik.  Hal-hal  yang berkaitan  dengan  masalah-masalah  kecil  seperti  berbeda  pilihan  dalam  sebuah kontestasi  pemilihan  umum,  berbebda  pandangan  mengenai  khilafah  dan  tidak khilafah,  dan  lain  sebagainya,  merupakan  permasalahan  yang  semestinya  bisa disikapi  dengan  bijak.  Bagi  orang  yang  menyerukan  sistem  pemerintahan  mesti khilafah  dan  dengan  demikian  mesti  meruntuhkan  sistem  yang  ada,  jangan dicemooh, hal itu pada sisi lain menjadi sebuah bentuk perlawanan bagi sekularisasi politik  di  Indonesia.  Bagi  orang-orang  yang  menyetujui  sistem  Demokrasi,  dan dengan  demikian  cara  yang  ditempuh  adalah  dengan  menerapkan  syari’at  Islam dalam sistem tersebut, juga jangan disebut kafir. Jika kondisi umat terus menerus seperti ini, perpolitikan Islam akan sangat terhambat. Padahal, kubu lawan politik Islam terus-menerus memperkuat dirinya.

## Kesimpulan
Keadilan  dalam  pandangan  Ibnu  Taimiyah  adalah  keseluruhan  Agama. Dalam  ungkapan  lain,  beliau  mengatakan  bahwa  keadilan  adalah  apa  saja  yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Jika dicermati, pengertian keadilan Ibnu Taimiyah  tersebut  selaras  dengan  pengertian  keadilan  yang  diketahui  pada umumnya, yaitu kondisi di mana segala sesuatu berada pada tempatnya. 46 Hal ini berarti bahwa sesuatu akan bisa berada pada tempatnya jika berdasarkan arahan dari al-Qur’an  dan  al-Sunnah,  dan  sesuatu  yang  menyelisihi  al-Qur’an  dan  al-Sunnah bukan merupakan keadilan, atau bukan sesuatu yang haqq. Selanjutnya, keadilan dalam pandangannya terbagi kepada dua, keadilan untuk mengatur perkara dunia, pelaku  perbuatan  ini  bisa  dari  kalangan  Muslim  atau  Kafir,  dan  keadilan  untuk mengatur  perkara  Dunia  dan  Akhirat,  pelakunya  hanya  bisa  dilaksanakan  oleh kaum Muslimin.
Dalam  kaitannya  dengan  kepemimpinan, Ibnu Taimiyah  tidak membolehkan pemilihan pemimpin  Kafir bagi kaum Muslimin. Pernyataan Allah akan menolong daulah yang adil meski dipimpin oleh seorang yang  Kafir, bukan sedang  berbicara  kriteria  kepemimpinan,  melainkan  berbicara  tentang  urgensi keadilan. Adapun kriteria kepemimpinan dalam pandangan Ibnu Taimiyah adalah kapabilitas kekuatan dan amanah. Keduanya secara otomatis mensyaratkan seorang pemimpin adalah seorang Muslim yang terbaik. Dengan demikian anggapan bahwa Ibnu  Taimiyah  merupakan  tokoh  yang  membolehkan  sekularisme  dalam pemerintahan bertentangan dengan pandangan Ibnu Taimiyah itu sendiri.
Islam sudah jelas mengharamkan sekularisme, dalam hal apapun, termasuk dalam  pemerintahan.  Sebab,  ajaran  Islam  tidak  bisa  diprivatisasi,  atau  dialienasi dari  kehidupan  sosial.  Betapa  banyak  syariat-syariatnya  yang  mengharuskan adanya  hubungan  antara  setiap  Muslim  dengan  Muslim  lainnya,  seperti  shalat berjama’ah,  qurban,  haji,  zakat,  infaq,  shadaqah,  termasuk  urusan  kenegaraan. Selain itu, Islam telah mengatur seluruh kehidupan manusia untuk kemaslahatannya di  Dunia  dan  Akhirat,  termasuk  urusan  kenegaraan.  Selayaknya,  sikap  yang
46 Sebagaimana disebutkan oleh Prof. Al-Attas: “Harmonious condition or state of affairs whereby everything is in its right or proper place such as the cosmos” Syed Naquib Al-Attas dalam: Osman Bakar, Islamic Civilisation and The Modern World (Tungku Link: ubd Press, 2014).318
ditumbuhkan  adalah  berusaha  menerapkan  ajaran  Islam  mengingat  hal  itu  akan berbuah  kemaslahatan  bagi  kehidupan,  bukan  berusaha  mencari-cari  jalan  untuk menerapkan paham sekularisme. Jika Agama tidak dipakai untuk mengatur negara, aturan apa lagi yang akan dipakai, sedangkan aturan manusia tidak akan lebih baik daripada aturan Tuhan.
Gagasan Ibnu Taimiyah dalam hal pemerintahan adalah bagaimana syariat Islam  bisa  tertegak  dengan  sistem  yang  ada.  Hal  itu  berbeda  dengan  pandangan lainnya yaitu sistem pemerintahan mesti khilafah, dan dengan demikian sistem yang ada mesti diruntuhkan terlebih dahulu (lalu diganti dengan khilafah). Permasalahan tersebut  merupakan  gagasan  mendasar  yang  bisa  diterapkan  dalam  perpolitikan Indonesia.  Mengingat,  Demokrasi  Indonesia  ini,  meski  datang  dari  Barat,  tidak sepenuhnya  sama.  Meski  dalam  berbagai  hal  masih  banyak  yang  bertentangan dengan  syariat,  namun  hal  yang  paling  penting  adalah  upaya  meningkatkan penerapan  syariat  Islam  di  negara  ini  dapat  dilakukan,  berbeda  dengan  negara- negara yang sepenuhnya kafir, seperti di Amerika. Selain itu, memperbaiki politik, bukan hanya berbicara mengenai perebutan kekuasaan, sistem pemerintahan, dan lain  sebagainnya,  karena  hal  itu  tidak  menjamin  terwujudnya  syariat  atau kemaslahatan  publik.  Hal  yang  paling  urgen  untuk  dipersiapkan  adalah manusianya,  karena  ialah  manusianya,  karena  ialah  yang  akan  menerapkan  hasil dari konseptualisasi politik. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Taimiyah dan tokoh- tokoh  lainnya  merupakan  bahan  kajian,  riset,  atau  perenungan  untuk  menambah khazanah keilmuan politik Islam.

## Daftar Pustaka
Al-Bukhāri  Al-Ju’fī,  Muhammad  bin  Ismā’il. Al-Jāmi’  Al-Musnad  Ṣaḥīḥ  Al- Bukhārī . Edited by Muhammad Zahir Nasir bin Nasir Al-Nasir. Dār al-Ṭauq,
1422.
Al-Ghazālī, Abu Hāmid Muhammad bin Muhammad. Iḥyā ‘Ulūm Al-Dīn . Beirut: Dār al-Ma’rifah, n.d.
Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. I’lām Al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb Al-‘Ālamīn . Edited by Muhammad Abdussalam Ibrahim. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
At-Tunisi, Bukhari. Konsep Teologi Ibn Taimiyah . Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2017.
Bachtiar, Tiar Anwar. Politik Islam Di Indonesia; Wacana Khilafah, Syari’at Islam,
Demikrasi  Dan  Dinamikanya  Dalam  Sejarah  Indonesia .  Edited  by  A. Nurjaman. Bandung: Persis Pers, 2019.
Bakar,  Osman. Islamic  Civilisation  and  The  Modern  World .  Tungku  Link:  ubd Press, 2014.
H. Sutisna. Pemilihan Kepada Negara; Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia . Edited by Abdurrahman. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
Ibn Sa’īd bin Raslān, Abu Abdillah Muhammad. Haula Hayāt Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah . Maktabah al-Manar, 2002.
Ibn  Taimiyah,  Ahmad. Al-Amru  Bi  Al-Ma’rūf  Wa  Al-Nahyu  ‘an  Al-Munkar . Wizarah Syu`un al-Islamiyyah wa al-Da’wah wa al-Irsyad, n.d.
———. Al-Istiqāmah . Edited by Muhammad Rasyad Salim. Madinah: Jami’ah al- Imam Muhammad ibn Sa’ud, n.d.
———. Al-Khilāfah Wa Al-Mulk . Yordania: Maktabah al-Manar, 1994.
———. Al-Siyasah  Al-Syar’iyyah .  Wizarah  Syu`un  al-Islamiyyah  wa  al-Da’wah wa al-Irsyad, 1418.
———. Majmū’  Al-Fatāwā .  Edited  by  Abdurrahman  bin  Muhammad  Qasim. Madinah: Majma’ al-Malik Fahd, 1995.
———. Minhāj  Al-Sunnah  Al-Nabawiyah  Fī  Naqḍi  Kalām  Al-Syī’ah  Al- Qadariyah . Jāmi’ah al-Imām Muhammad bin Sa’ūd al-Islāmiyyah, 1986.
Ibnu Khaldun, Abdurrahman. Muqaddimah Ibnu Khaldun . Damaskus: Dar Ya`rab, 2004.
Ibnu  Muhammad  al-Bashari, al-Mawardi. Al-Aḥkām  Al-Sulṭāniyyah .  Aḥmad  Jād. Kairo: Dar al-Hadits, 2006.
Khalid bin Sulaiman bin ’Ali al-Rib’i. Tarājum Al-Dzahabī Li Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyah . Maktabah al-’Alamiyyah, n.d.
Kurd Ali, Muhammad. Tarjamah Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyah . Damaskus, 1391.
Latif,  Yudi. Negara  Paripurna;  Historisitas,  Rasionalitas,  Dan  Aktualitas Pancasila . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, n.d.