## ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN WILAYAH DI PROVINSI ACEH

## Abstract
The  aims  of  this  research  are  to  understand  the development  disparities,  income  distribution,  human development, and the geographical difficulties in North- East,  Center-South  East,  and  West-South  of  Aceh Regions.  The  methods  of  analysis  used  are  Williamson Index,  Lorentz  Curve,  Gini  Coefficient,  Human Development Index (IPM), and Geographical Difficulties Index (IKG). The results show that based on Williamson  Index,  the  developments  in  the  North-East,
Center-South East Regions of Aceh are still low. Based on  the  Lorenz  Curve,  West-South  Region  is  far  from equality  line,  it  is  followed  by  Center-South  East  and North-East  Regions.  Thus,  it  can  be  stated  that  West- South  and  Center-South  East  Regions  experience relatively greater income disparities compared to North- East  Region.  Based  on  Human  Development  Index Calculation,  West-South  of  Aceh  is the  region  that  has lowest  Human  Development  Index,  then  it  followed  by Center-South  East  and  North-East  Regions  of  Aceh. Based  on  Geographical  Difficulties  Index,  West-South Region of Aceh has the highest Geographical Difficulties Index  compared  to  Center-South  East  and  North-East Regions  of  Aceh  viewed  from  the  existence  of  basic services,  infrastructure  condition,  and  transportation. The  government  must  strive  to  reduce  development disparities  in  the  North-East,  Central-Southeast  and West-South  regions  of  Aceh  so  that  there  will  be  no provincial division and conflict between regions.

## Muhammad Reza
Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala Email: rezastone19@gmail.com

## Abd. Jamal
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala Email: abdjamal@unsyiah.ac.id

## T. Zulham
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala Email: Teukuzulham@unsyiah.ac.id

## Keywords:
Kemiskinan, Ketimpangan, distribusi Pendapatan

## PENDAHULUAN
Tujuan  pembangunan  pada  dasarnya  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  umat manusia.Pada tingkat global, negara-negara di dunia pernah membuat deklarasi pada tahun 2000 di New York yang dikenal dengan Tujuan Pembangunan Milenium atau Milennium Development Goals (MDGs) .Program  MDGs  telah  berjalan  selama  15  tahun  dengan  mencatatkan  kesuksesan  dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dunia. Program tersebut berakhir pada tahun 2015, kemudian dilanjutkan dengan Program yang mempunyai cakupan lebih luas yang  dikenal dengan Suistainable Develpoment  Goals  (SDGs) .  Program  SDGs  mempunyai  17  tujuan,  yang  salah  satunya  adalah mengurangi kesenjangan di dalam dan antar Negara (UNDP, 2017).
Pada  tingkat  nasional  telah  ditetapkan  prioritas  sasaran  pembangunan  nasional.  Salah  satu prioritas  tersebut  adalah  melakukan  pemerataan  pembangunan  serta  mendorong  pembangunan  di daerah-daerah.  Untuk mengukur  keberhasilan  Pembangunan  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah, salah  satunya  dapat  diukur  melalui  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM).  Mengutip  isi  Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang  terpenting  adalah  untuk  berumur  panjang  dan  sehat,  untuk  berilmu  pengetahuan,  dan  untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.
IPM Indonesia pada tahun 2017 adalah 69,55 persen. Angka tersebut merupakan rata-rata nasional dari seluruh Provinsi di Indonesia. Provinsi dengan IPM tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 78,99 persen, sedangkan terendah adalah Papua  yang hanya sebesar 57,25 persen.  Aceh  merupakan salah satu  Provinsi  di  Indonesia  yang  memiliki  nilai  IPM  berada  di  bawah  rata-rata  Nasional.  IPM  Aceh pada tahun 2017 sebesar 70,6 persen, masih berada di bawah IPM Indonesia yang sebesar 70,81 persen (BPS, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Aceh masih relatif tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia akibat konflik yang berkepanjangan selama lebih kurang 30 tahun.
Secara letak geografis, wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dapat dikelompokkan menjadi tiga  wilayah,  yaitu  wilayah  Pantai  Timur-Utara,  Tengah,  dan  Pantai  Barat-Selatan.  Ketiga  wilayah tersebut  memiliki  kondisi  bentang  alam  dan  kemajuan  infrastruktur  yang  berbeda.  Wilayah  Pantai Timur-Utara (11 kabupaten/kota) terdiri dari Kota Banda Aceh, Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie  Jaya,  Kota  Lhokseumawe,  Kabupaten  Bireun,  Aceh  Utara,  Aceh  Timur,  Kota  Langsa,  dan Kabupaten Aceh Tamiang. Wilayah Tengah (4 kabupaten) terdiri dari Kabupaten Bener Meuriah, Aceh
Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara. Sedangkan wilayah Pantai Barat-Selatan (8 kabupaten/kota) terdiri dari Kabupaten Aceh Jaya,  Aceh Barat, Nagan Raya,  Aceh  Barat Daya,  Aceh Selatan, Aceh Singkil, Kota Subulussalam dan Kabupaten Simeulue (Abdullah, 2012).
IPM Aceh menurut 3 wilayah dari tahun 2010 hingga 2017 menunjukkan bahwa wilayah Utara- Timur mempunyai IPM yang lebih tinggi dibandingkan wilayah Tengah-Tenggara dan Barat-Selatan. Dari  tahun  2010  sebesar  68,61  naik  menjadi  72,42  pada  2017.  Rata-rata  IPM  wilayah  Tengah- Tenggara  berada  dibawahnya,  yakni  sebesar  65,30  pada  2010  dan  naik  menjadi  69,30  pada  2017. Sementara itu rata-rata IPM di wilayah Barat-Selatan berada paling bawah, yakni sebesar 62,30 pada 2010 dan 66,35 pada 2017.

## Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

## Gambar 1. IPM di 3 Wilayah di Aceh, 2010- 2017
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pembangunan  manusia  di  wilayah  Utara-Timur  Aceh  lebih  baik dibandingkan  di  wilayah  Tengah-Tenggara  dan  Barat-Selatan  Aceh.  Atau  dengan  kata  lain  masih terjadi ketimpangan pembangunan pada ketiga wilayah di Aceh tersebut.
Dari sisi ekonomi, pembangunan suatu daerah dilihat dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi/kabupaten/kota atau pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi berarti aktivitas menghasilkan barang dan jasa semakin meningkat dan kemakmuran suatu daerah semakin baik.
Laju  pertumbuhan  ekonomi  Aceh  selama  periode  2010  hingga  2017  mengalami  fluktuasi  dan cenderung  melambat.  Berdasarkan  wilayah  terlihat  bahwa  wilayah  Utara-Timur  Aceh  memiliki pertumbuhan ekonomi  yang  relatif  lebih tinggi  dibandingkan  wilayah  Tengah-Tenggara  dan  Barat- Selatan  Aceh.  Sementara  itu  wilayah  Barat-Selatan  mempunyai  pertumbuhan ekonomi  yang  paling rendah. Pada 2010 pertumbuhan ekonomi wilayah Utara-Timur sebesar 4,61 persen dan turun pada 2017 menjadi 4,21 persen. Sementara itu pertumbuhan ekonomi wilayah Barat-Selatan sebesar 4,02
56,000 58,000 60,000 62,000 64,000 66,000 68,000 70,000 72,000 74,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Utara-Timur Tengah-Tenggara Barat-Selatan
persen pada 2010 dan sedikit naik menjadi 4,09 pada 2017. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di wilayah Utara-Timur lebih baik dibandingkan wilayah lainnya di Aceh. Atau dengan kata lain terjadi ketimpangan secara ekonomi pada ketiga wilayah Aceh tersebut.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka beberapa masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini, yaitu:  (1)  Bagaimana  ketimpangan  pembangunan  di  wilayah  Utara-Timur,  Tengah-Tenggara  dan Barat-Selatan Aceh? (2) Bagaimana distribusi pendapatan di wilayah Utara-Timur, Tengah-Tenggara dan  Barat-Selatan  Aceh?  (3)  Bagaimana  tingkat  pembangunan  manusia  di  wilayah  Utara-Timur, Tengah-Tenggara  dan  Barat-Selatan  Aceh?  (4)  Bagaimana  tingkat  kesulitan  geografis  di  wilayah Utara-Timur, Tengah-Tenggara dan Barat-Selatan Aceh?

## TINJAUAN TEORITIS
Siagian  (1994)  memberikan  pengertian  tentang  pembangunan  sebagai  “Suatu  usaha  atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa,  negara  dan  pemerintah,  menuju  modernitas  dalam  rangka  pembinaan  bangsa  ( nation building )”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Nugroho dan Dahuri (2004) mengartikan pembangunan  sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk  menciptakan  alternatif  yang  lebih  banyak  secara  sah  kepada  setiap  warga  negara  untuk me¬menuhi  dan  mencapai  aspirasinya  yang  paling  manusiawi.  Menurut  Tikson  (2005)  bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.
The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks  ini  adalah  pentingnya  memperhatikan  kualitas  sumber  daya  manusia.  Menurut  UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini,  pembangunan  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  proses  yang  bertujuan  mengembangkan  pilihan- pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia.
Ketimpangan pembangunan antar daerah dengan pusat dan antar daerah satu dengan daerah lain merupakan suatu hal yang wajar, karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan antar daerah. (Williamson, 1965, dalam Hartono, 2008).Ketimpangan yang paling lazim dibicarakan  adalah  ketimpangan  ekonomi.Dalam  ketimpangan,  ada  ketimpangan  pembangunan
ekonomi  antar  daerah  secara  absolut  maupun  ketimpangan  relatif  antara  potensi  dan  tingkat kesejahteraan tersebut dapat menimbulkan masalah dalam hubungan antar daerah.
Norris  et  al  (2015)  dalam  penelitiannya  ‘Causes  and  Consequences  of  Income  Inequality:  A Global Perspective’ mengungkapkan beberapa faktor yang membawa kepada ketimpangan yang lebih besar di dunia antara lain: pertumbuhan ekonomi, perubahan teknologi, perdagangan global, keuangan global,  financial  deepening,  perubahan  institusi  pasar  tenaga  kerja,  kebijakan  redistribusi  dari pemerintah,  dan  pendidikan.  Peneltian  Ncube,  Anyanwu  dan  Hausken  (2013)  dengan  judul “Inequality,  Economic  Growth,  and  Poverty  in  the  Middle  East  and  North  Africa  (MENA)” menampilkan  pola  ketimpangan,  pertumbuhan,  dan  ketimpangan  pendapatan  di  kawasan MENA.Penelitian  ini  juga  menyelidiki  dampak  dari  ketimpangan  pendapatan  pada  pembangunan sosial kunci yaitu pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di kawasan ini.Hasil empiris menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan mengurangi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan di kawasan.
Berdasarkan  studi  kepustakaan,  hipotesis  yang  ingin  diuji  dalam  penelitian  ini  yaitu:  diduga terjadi  ketimpangan  pembangunan  dan  distribusi  pendapatan  antara  wilayah  Utara-Timur,  Tengah- Tenggara, dan Barat-Selatan Aceh

## METODOLOGI PENELITIAN
Ruang lingkup penelitian ini yaitu meneliti ketimpangan pembangunan dan distribusi pendapatan serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya  di  wilayah  Provinsi  Aceh.  Ketimpangan  pembangunan wilayah di Aceh dikelompokkan menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu: Utara-Timur, Tengah-Tenggara, dan Barat-Selatan Aceh.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. Data yang digunakan adalah indikator pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) beserta komponennya yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita, dan Indeks Kesulitan Geografis di 3 (tiga) wilayah yaitu: Utara-Timur, Tengah-Tenggara, dan Barat-Selatan Aceh.
Metode analisis yang digunakan antara lain: Indeks Williamson, Gini Rasio dan Kurva Lorentz, IPM dan IKG. Indeks Williamson untuk melihat ketimpangan ekonomi antar wilayah. Gini Rasio dan Kurva Lorentz digunakan untuk melihat Ketimpangan Distribusi Pendapatan antar wilayah di Provinsi Aceh.  IPM  untuk  melihat  capaian  pembangunan  manusia  antar  wilayah.  Dan  IKG  untuk  melihat tingkat kesulitan geografis antar wilayah.
𝐼𝑊 = √∑(𝑌 𝑖 − Y) 2 𝑓 𝑖 /𝑛
𝑌
Keterangan:
IW = Indeks Williamson fi = Jumlah penduduk wilayah ke-i (jiwa) n = Jumlah penduduk Provinsi Aceh (jiwa) Yi = PDRB per kapita wilayah ke-i  (Rupiah)
͞Y= PDRB per kapita rata-ratRumus dari
Gini Rasio adalah sebagai berikut:
Keterangan:
GR : Koefisien Gini fpi : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i
Fci : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i
Fci1  :  frekuensi  kumulatif  dari  total  pengeluaran  dalam  kelas  pengeluaran  ke-ia    Provinsi  Aceh (Rupiah)
Kurva Lorenz adalah kurva yang bisa dijadikan patokan dalam menentukan merata atau tidaknya distribusi  pendapatan.  Unsur  dalam  kurva  lorenz  :  Sumbu  horizontal  (sumbu  x  /mendatar) mendefenisikan persentase kumulatif penduduk. Sementara sumbu vertikal (sumbu y/ tegak) mewakili persentase pendapatanIPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar : (1) Umur panjang dan hidup sehat (a long  and  healthy  life),  (2)  Pengetahuan  (knowledge),  (3)  Standar  hidup  layak  (decent  standard  of living). Variabel dalam IPM Metode Baru antara lain Angka Harapan Hidup Saat Lahir - AHH ( Life Expectancy - e0 ), Rata-rata Lama Sekolah - RLS ( Mean Years of Schooling - MYS ). Angka Harapan Lama Sekolah - HLS ( Expected Years of Schooling - EYS ) dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan. yang diterima penduduk.
IKG  disusun  dari  tiga  komponen.Pertama,  ketersediaan  pelayanan  dasar  seperti  fasilitas pendidikan serta fasilitas kesehatan.Kedua, kondisi infrastruktur seperti keberadaan fasilitas ekonomi. Ketiga,  akses  transportasi  seperti  jenis  dan  kualitas  jalan,  aksesibilitas  jalan,  keberadaan  dan operasional  angkutan  umum;  serta  transportasi  dari  kantor  desa  ke  kantor  camat  dan  kantor bupati/walikota.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketimpangan  Pembangunan  di  wilayah  Utara-Timur,  Tengah-Tenggara  dan  Barat  Selatan Aceh
Salah  satu  alat  untuk  mengukur  ketimpangan  ekonomi  di  suatu  wilayah  adalah  Indeks Williamson.  Indeks  ini  menggunakan  indikator  PDRB  dan  jumlah  penduduk  pada  suatu  wilayah sebagai  data  dasar  dalam  perhitungannya.  PDRB  digunakan  untuk  mewakili  indikator  ekonomi. Sedangkan  jumlah  penduduk  digunakan  sebagai  pembagi  untuk  mendapatkan  PDRB  per  kapita. Ketimpangan  termasuk  kategori  ringan  apabila  kurang  dari  0,35,  ketimpangan  sedang  antara  0,35 sampai dengan 0,5 dan ketimpangan tinggi apabila lebih dari 0,5.
Tabel 1. Hasil Perhitungan Indeks Williamson
NO WILAYAH Jumlah Penduduk
PDRB
PDRB/ kapita
Perhitungan
(Yi) (Yi-Y) (Yi-Y) 2 fi/n (Yi-Y) 2 x fi/n 1 Utara-Timur 3.301.492 88.992.677 26,955 1,017 1,035 0,660 0,683 2 Tengah- Tenggara 620.806 15.118.423 24,353 -1,585 2,513 0,124 0,312 3 Barat-Selatan 1.079.655 25.629.788 23,739 -2,199 4,836 0,216 1,044 Σ 5.001.953   129.740.888 25,938 2,039 N Y 1,428 Indeks Williamson 0,055

## Sumber: Data Hasil Pengolahan dengan MS. Excel
Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 1, diketahui bahwa Indeks Williamson sebesar 0,055 atau  masih  dibawah  0,35.  Dengan  nilai  yang  sangat  kecil  tersebut  artinya  ketimpangan  diantara wilayah Utara-Timur, Tengah-Tenggara dan Barat-Selatan Aceh termasuk kategori ringan.
Distribusi Pendapatan di wilayah Utara-Timur, Tengah-Tenggara dan Barat Selatan Aceh
Beberapa  ukuran  distribusi  pendapatan  yang  umum  antara  lain  Kurva  Lorenz  dan  Gini  Rasio. Kurva  Lorenz adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk dan
distribusi  pendapatan.Sedangkan  Gini  Rasio  merupakan  indikator  yang  menunjukkan  tingkat ketimpangan  pendapatan  secara  menyeluruh.Nilai  Gini  Rasio  berkisar antara  0  hingga  1.  Koefisien Gini  bernilai  0  menunjukkan  adanya  pemerataan  pendapatan  yang  sempurna,  atau  setiap  orang memiliki pendapatan yang sama, sedangkan apabila bernilai 1 maka terjadi ketimpangan pendapatan yang sempurna.

## Kurva Lorentz wilayah Utara-Timur, Tengah-Tenggara dan Barat Selatan Aceh
Salah  satu  indikator  untuk  mengukur  ketimpangan  distribusi  pendapatan  adalah  Kurva Lorent.Kurva  Lorentz  membandingkan  persentase  penduduk  kumulatif  dan  persentase  pendapatan kumulatif dengan garis pemerataan ( equality ).Semakin jauh Kurva Lorent dari garis equality berarti ketimpangan semakin besar.
Sumber: Hasil Pengolahan

## Gambar 2 Kurva Lorentz di 3 Wilayah di Aceh, 2017
Berdasarkan  gambar  2,  terlihat  bahwa  kurva  Lorentz  untuk  ketiga  wilayah  hampir berhimpitan.Tidak  terjadi  perbedaan  yang  terlalu  signifikan  dari  ketiga  wilayah  tersebut.  Pada  titik kumulatif penduduk 40 persen, terlihat bahwa Kurva Lorent wilayah Barat-Selatan lebih jauh terhadap garis equality dibandingkan 2 wilayah lainnya, sedangkan pada titik kumulatif penduduk 80 persen, terlihat  bahwa  Kurva  Lorent  wilayah  Tengah-Tenggara  lebih  jauh  terhadap  garis  equality dibandingkan 2 wilayah lainnya. Sehingga dari Kurva Lorentz terlihat bahwa wilayah Barat-Selatan dan  Tengah-Tenggara  relatif  mengalami  ketimpangan  distribusi  pendapatan  yang  lebih  besar dibandingkan wilayah Utara-Timur.
% Penduduk Kumulatif
%
Pendapatan Kumulatif

## Gini Rasio wilayah Utara-Timur, Tengah-Tenggara dan Barat Selatan Aceh
Pembangunan ekonomi, dinilai tidak hanya dinilai dari sisi pertumbuhannya saja tetapi juga dari sisi  pemerataan.Ketimpangan  ekonomi  dapat  menimbulkan  masalah  dalam  hubungan  antar  daerah (Hartono, 2008).Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan penduduk adalah Gini Rasio. Gini Rasio di atas 0,3 berarti terjadi ketimpangan kategori sedang (BPS, 2012).
Sumber: Hasil Pengolahan

## Gambar 3 Gini Rasio di 3 Wilayah di Aceh, 2010-2017
Berdasarkan Gambar 3, Gini Rasio Aceh selama periode 2010 hingga 2017 menunjukkan trend yang  relatif  meningkat.  Wilayah  Barat-Selatan  Aceh  secara  rata-rata  memiliki  ketimpangan  yang paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya,  yaitu sebesar 0,281 pada 2010 dan meningkat menjadi 0,297 pada 2017. Wilayah Utara-Timur pada 2010 sebesar 0,254 dan meningkat menjadi 0,286 pada 2017.  Sementara  itu  wilayah  Tengah-Tenggara  mempunyai  ketimpangan  yang  paling  rendah  yaitu sebesar  0,253  pada  2010  dan  meningkat  menjadi  0,259  pada  2017.  Perbedaan  ketimpangan  antara wilayah  akan  menimbulkan  masalah  sehingga  harus  diupayakan  agar  lebih  merata.  Walaupun demikian, ketimpangan pada ketiga wilayah tersebut masih tergolong rendah karena masih dibawah 0,3, kecuali di wilayah Barat-Selatan yang sempat menyentuh 0,327 pada 2015.
Indeks Pembangunan Manusiawilayah Utara-Timur, Tengah-Tenggara dan Barat Selatan Aceh
,0000 ,050000 ,10000 ,150000 ,20000 ,250000 ,30000 ,350000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Utara-Timur
Tengah-Tenggara Barat-Selatan
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  merupakan  indikator  komposit  yang  terdiri  dari  3  (tiga) dimensi yaitu Kesehatan, Pendidikan, dan Ekonomi.Dimensi kesehatan diwakili oleh indikator Angka Harapan Hidup (AHH).Dimensi pendidikan diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).Dimensi ekonomi diwakili oleh indikator Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan.

## Dimensi Kesehatan
Dimensi kesehatan dalam IPM diukur melalui indikator Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.AHH  mencerminkan  derajat  kesehatan  suatu  masyarakat.AHH  dihitung  dari  hasil  sensus  dan survei kependudukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Sumber: Hasil Pengolahan

## Gambar 4.Angka Harapan Hidup (tahun) di 3 Wilayah di Aceh, 2017
Berdasarkan gambar 4., angka harapan hidup yang paling tinggi adalah di wilayah Utara-Timur Aceh dengan 69,44 tahun. Sedangkan yang kedua di wilayah Tengah-Tenggara dengan 67,51 tahun. Dan angka harapan hidup yang paling rendah yaitu di wilayah Barat-Selatan Aceh selama 66,63 tahun. Hal  ini  menggambarkan  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  paling  tinggi  berada  di  wilayah  Utara- Timur, disusul oleh wilayah Tengah-Tenggara.Sementara itu  yang paling rendah  berada di wilayah Barat-Selatan Aceh.

## Dimensi Pendidikan
Dimensi pendidikan dalam IPM diukur  melalui indikator angka Harapan  Lama Sekolah (HLS) dan  Rata-rata  Lama  Sekolah  (RLS).  HLS  didefinisikan  lamanya  sekolah  (dalam  tahun)  yang
65,000 66,000 67,000 68,000 69,000 70,000 69,44182 67,50750 66,63250
diharapkan  akan  dirasakan  oleh  anak  pada  umur  tertentu  di  masa  mendatang.  Diasumsikan  bahwa peluang  anak  tersebut  akan  tetap  bersekolah  pada  umur-umur  berikutnya  sama  dengan  peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah  dihitung  untuk  penduduk  berusia  7  tahun  ke  atas.HLS  dapat  digunakan  untuk  mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.
Sumber: Hasil Pengolahan
Gambar 5. Harapan Lama Sekolah (Tahun) di 3 Wilayah di Aceh, 2017
Berdasarkan  gambar  5,  Harapan  Lama  Sekolah  yang  tertinggi  berada  di  wilayah  Utara-Timur dengan 14,55 tahun. Disusul oleh wilayah Barat-Selatan Aceh dengan 13,96 tahun. Kemudian wilayah Tengah-Tenggara  Aceh  dengan  13,73  tahun.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  kondisi  pembangunan sistem pendidikan yang terbaik berada di wilayah Utara-Timur, sedangkan yang paling buruk berada di wilayah Tengah-Tenggara.
Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah  tidak  akan  turun.  Cakupan  penduduk  yang  dihitung  dalam  penghitungan  rata-rata  lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.
13,2000 13,4000 13,6000 13,8000 14,000 14,2000 14,4000 14,6000 14,55182 13,73000 13,95875

## Sumber: Hasil Pengolahan

## Gambar 6. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) di 3 Wilayah di Aceh, 2017
Dari  gambar  6,  wilayah  Utara-Timur  memiliki  Rata-Rata  Lama  Sekolah  yang  paling  tinggi dibandingkan  wilayah  lainnya  di  Aceh,  yaitu  selama  9,65  tahun.  Kemudian  disusul  oleh  wilayah Tengah Tenggara selama 9,06 tahun. Dan  yang paling rendah adalah wilayah  Barat-Selatan selama 8,24 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan pendidikan yang paling tinggi berada di wilayah Utara-Timur, sedangkan yang paling rendah berada di wilayah Barat-Selatan.

## Dimensi Ekonomi
Dimensi  ekonomi  dalam  IPM  diukur  melalui  indikator  Pengeluaran  per  kapita  yang disesuaikan.Indikator ini ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purcashing Power Parity-  PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100.Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan (BPS, 2017).
7,5000 8,000 8,5000 9,000 9,5000 10,000 9,64818 9,06000 8,23625

## Sumber: Hasil Pengolahan

## Gambar 7. Pengeluaran Per Kapita (000) di 3 Wilayah di Aceh, 2017
Gambar 7 menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita tertinggi berada di wilayah Utara-Timur sebesar  9,8  juta  per  tahun,  disusul  oleh  wilayah  Tengah-Tenggara  sebesar  9,03  juta  per  tahun. Kemudian wilayah Barat-Selatan sebesar 7,8 juta per tahun. Data diatas menunjukkan bahwa dari sisi ekonomi  wilayah  Utara-Timur  memiliki  kondisi  yang  lebih  baik  dibandingkan  wilayah  Tengah- Tenggara dan Barat-Selatan Aceh.

## Indeks Kesulitan Geografis wilayah Utara-Timur, Tengah-Tenggara dan Barat Selatan Aceh
Untuk melihat tingkat kesulitan geografis dan infrastruktur suatu daerah dapat dilihat melalui indikator  Indeks  Kesulitan  Geografis  (IKG).Angka  ini  mencerminkan  tingkat  kesulitan  geografis suatu  desa  berdasarkan  variabel  ketersediaan  pelayanan  dasar,  kondisi  infrastruktur,  dan transportasi.Indeks ini memiliki skala0–100, semakin tinggi nilai IKG, keterjangkauan warga desa terhadap ketiga faktor tersebut semakin sulit (BPS, 2017).
,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 7000,0 8000,0 9000,0 10000,0 9841,364 9032,50 7837,875

## Sumber: Hasil Pengolahan

## Gambar 8. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) di 3 Wilayah di Aceh, 2014
Berdasarkan gambar 8, terlihat bahwa wilayah Barat-Selatan Aceh memiliki rata-rata IKG yang paling  tinggi  dibandingkan  wilayah  Tengah-Tenggara  dan  Utara-Timur  Aceh.  IKG  wilayah  Barat- Selatan  sebesar  45,89  berbanding  45,24  di  Tengah-Tenggara  dan  43,19  di  Utara-Timur.  Hal  ini menggambarkan bahwa secara umum wilayah Barat-Selatan memiliki tingkat kesulitan geografis yang paling tinggi dilihat dari keberadaan fasilitas pelayanan dasar,  kondisi infrastruktur, dan transportasi. Wilayah Tengah-Tenggara merupakan yang tersulit kedua dengan nilai IKG yang hampir sama dengan wilayah  Barat-Selatan  Aceh.  Sementara  itu  wilayah  Utara-Timur  merupakan  yang  termudah  dari  sisi geografis dan infrastruktur dengan nilai IKG yang paling rendah.Hal ini mencerminkan bahwa wilayah Utara-Timur secara umum mempunyai fasilitas pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan transportasi yang lebih baik dibandingkan wilayah Barat-Selatan dan Tengah-Tenggara Aceh.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan,  kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari penelitian  ini adalah sebagai berikut: (1) Berdasarkan Penghitungan Indeks Williamson ketimpangan pembangunan di  wilayah  Utara-Timur,  Tengah-Tenggara  dan  Barat-Selatan  Aceh  masih  tergolong  rendah.  (2) Berdasarkan  Kurva  Lorenz,  wilayah  Barat-Selatan  paling  jauh  terhadap  garis equality ,  disusul  oleh
41,5000 42,000 42,5000 43,000 43,5000 44,000 44,5000 45,000 45,5000 46,000 Utara-Timur Tengah-Tenggara Barat-Selatan 43,18869 45,24351 45,88796
wilayah  Tengah-Tenggara  dan  Utara-Timur.  Berdasarkan  Gini  Rasio  wilayah  Barat-Selatan merupakan  yang  paling  tinggi,  disusul  oleh  Tengah-Tenggara  dan  Utara-Timur.Sehingga  dapat dikatakan  wilayah  Barat-Selatan  dan  Tengah-Tenggara  relatif  mengalami  ketimpangan  distribusi pendapatan  yang  lebih  besar  dibandingkan  wilayah  Utara-Timur.  (3)  Berdasarkan  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM),  dilihat  menurut  aspek  kesehatan,  wilayah  Barat-Selatan  Aceh merupakan yang paling buruk tingkat kesehatannya, disusul oleh Tengah-Tenggara dan Utara-Timur Aceh. Dari aspek pendidikan, wilayah Barat-Selatan Aceh yang paling buruk, disusul oleh Tengah- Tenggara  dan  Utara-Timur  Aceh.Dan  dari  aspek  ekonomi,  wilayah  Barat-Selatan  Aceh  juga  yang paling buruk, disusul oleh Tengah-Tenggara dan Utara-Timur Aceh. (4) Berdasarkan Indeks Kesulitan Geografis (IKG), wilayah Barat-Selatan memiliki tingkat kesulitan geografis yang paling tinggi dilihat dari keberadaan fasilitas pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan transportasi. Disusul oleh wilayah Tengah-Tenggara dan Utara-Timur Aceh.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  penelitian,  beberapa  saran  yang  dapat  disampaikan  adalah  sebagai berikut:
1.  Pemerintah  harus  berupaya  untuk  mengurangi  ketimpangan  pembangunan  di  wilayah  Utara- Timur,  Tengah-Tenggara  dan  Barat-Selatan  Aceh  agar  tidak  terjadi  pemekaran  provinsi  dan konflik antar wilayah.
2.  Pemerintah  harus  berupaya  untuk  mengurangi  ketimpangan  distribusi  pendapatan  terutama  di wilayah Tengah-Tenggara dan Barat-Selatan Aceh yang memiliki ketimpangan paling besar.
3. Pemerintah harus meningkatkan percepatan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi  terutama  di  wilayah  Barat-Selatan  dan  Tengah-Tenggara  yang  cukup  tertinggal  dari wilayah Utara-Timur Aceh.
4.  Pemerintah  harus  meningkatkan  percepatan  pembangunan  dalam  hal  penyediaan  fasilitas pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan transportasi terutama di wilayah Barat-Selatan dan Tengah-Tenggara yang cukup tertinggal dari wilayah Utara-Timur Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Razali.  (2012).  Kesenjangan  Pendapatan  Regional  Per  Kapita  Antar  kabupaten/kota  di Provinsi Aceh. Disertasi. PPS Universitas Syiah Kuala, Aceh.
Badan Pusat Statistik. (n.d.). Retrieved Februari Monday, 2017, from http://aceh.bps.go.id/Subjek/view/id/26#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek1
Kartasasmita,  Ginanjar.  (1994).  Manajemen  Pembangunan  Untuk  Negara  Berkembang.Jakarta  :  PT Gelora Aksara Pratama.
Hartono, Budiantoro (2008). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, Tesis S.2 Program Pasca Sarjana. Undip. Semarang.
Kuncoro, Mudrajad. (2004). Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga.
Ncube,  M.,  J.  Anyanwu,  &  K.  Hausken  (2013).Inequality,  Economic  Growth,  and  Poverty  in  the Middle East and North Africa (MENA).Working Paper Series, No.195.
Norris,  E.  D.,  K.  Kochhar,  N.  Suphaphiphat,  F.  Richka,  &  E.  Tsounta  (2015).  Causes  and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective. International Monetary Fund.
Nugroho,  I  dan  R.  Dahuri.(2004).  Pembangunan  Wilayah,  Perspektif  Ekonomi,  Sosial  dan Lingkungan. Jakarta: Pustaka LP3ES
Siagian, S.P. (1994). Administrasi Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung.
Tikson, Deddy. (2005). Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
UNDP.(2017).  Milennium  Development  Goals.  Retrieved  February  Monday,  2017,from http://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview/mdg_goals.html