## ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PONOROGO
Oleh: IKA FARIDA ULFAH ikafaridaulfa@gmail.com Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Abstrak: Pajak  Restoran  merupakan  salah  satu  jenis  pajak  daerah.  Semakin berkembangnya  Kabupaten  Ponorogo  menjadi  peluang  bagi  para  pengusaha  untuk menyediakan layanan restoran. Hal tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan bagi Kabupaten Ponorogo. Penelitian  ini  menganalisis  laju pertumbuhan pajak restoran dari tahun  2011  sampai  tahun  2015  serta  untuk  mengetahui  kontribusinya  terhadap pendapatan  asli  daerah  di  Kabupaten  Ponorogo.  Penelitian  dilaksanakan  di  Kantor Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Barang  Milik  Daerah  (DPPKBMD) Kabupaten  Ponorogo.  Penelitian  menggunakan  metode  deskriptif  kuantitatif.  Hasil menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pajak restoran mengalami penurunan pada tahun 2012 dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2013 mulai mengalami peningkatan dan  diikuti  pula  peningkatan  kembali  pada  tahun  2014  hingga  tahun  2015.  Hasil perhitungan  kontribusi  pajak  restoran  dapat  dikategorikan  sangat  kurang  karena prosentasenya kurang dari 10% dengan nilai rata-rata per tahun sebesar 1,32%.
Kata kunci  :  pajak  restoran,  pajak  hotel,  pendapatan  asli  daerah,  laju  pertumbuhan

## pajak, kontribusi
Abstract:  Restaurant  tax  is  one  type  of  local  tax.  The  growing  development  of Kabupaten  Ponorogo  is  an  opportunity  for  entrepreneurs  to  provide  restaurant services.  This  has  become  a  source  of  income  for  Kabupaten  Ponorogo.  This  study analyzed  the  rate  of  restaurant  tax  growth  from  2011  to  2015  and  to  find  out  its contribution  to  the  region's  original  income  in  Ponorogo  Regency.  The  research  was carried  out  at  Kantor  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Barang  Milik Daerah  (DPPKBMD)  of  Kabupaten  Ponorogo.  Research  uses  quantitative  descriptive methods. The results show that the rate of restaurant tax growth has decreased in 2012 from the previous year. Whereas in  2013 began to increase and was followed by a re- increase in 2014 to 2015. The results of the calculation of restaurant  tax contributions can  be  categorized  as  very  low  because  the  percentage  is  less  than  10%  with  an average value of 1.32% per year.
Key words: restaurant tax, hotel tax, local income, tax growth rate, contribution

## PENDAHULUAN
Pendapatan  Asli  daerah  (PAD)
Merupakan  sumber  pendapatan  daerah yang  secara  bebas  dapat  digunakan  oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sumber pendapatan  asli  daerah  yang  dapat diandalkan  guna  mendukung  pelaksanaan pembangunan  dan  pemerintahan  suatu daerah adalah yang penerimaannya berasal  dari  pungutan  pajak  daerah, retribusi  daerah,  pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan  dan  pendapatan lain-lain.  Upaya  peningkatan  PAD  dapat dilakukan  dengan  intensifikasi  maupun ekstensifikasi  yang  salah  satunya  adalah dengan meningkatkan efektifitas pemungutan  pajak  dan  retribusi  daerah yaitu  dengan  mengoptimalkan  potensi yang ada serta terus diupayakan  menggali sumber-sumber  pendapatan  yang  baru yang  potensinya  memungkinkan  sehingga dapat di pungut pajak dan retribusinya.
Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah pajak dan retribusi diharapkan mampu memberikan
kontribusi  positif  terhadap  pembangunan infrakstruktur  daerah  (Novita,  2012). Segala  sumber  pendapatan  asli  daerah tersebut di atas adalah sumber penerimaan potensial  dan  harus  dapat  dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam  menunjang kesuksesan  pembangunan  di  era  otonomi daerah (Halim, 2004). Kemampuan daerah menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung
pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi  tersebut  (Kresnandra,  2013). Keberhasilan  pemanfaatan  sumber  daya ini  menjadi  pendapatan  asli  daerah  akan sangat
membantu
menyokong keberhasilan  pelaksanaan  otonomi  daerah untuk  membiayai  pelaksanaan  kekuasaan atau wewenang yang dimiliki pemerintah
Salah satu jenis pajak kabupaten/kota yang memberikan
kontribusi  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah adalah pajak restoran. Keberadaan restoran semakin meningkat seiring
dengan tingkat perkembangan suatu daerah.  Kabupaten  Ponorogo  dikenal sebagai salah satu kota santri di Indonesia dan  menjadi  salah  satu  daya  tarik  selain dari  kesenian  Reog  nya  yang  sudah mendunia.  Hal  tersebut  mengakibatkan Kabupaten  Ponorogo  banyak  dikunjungi masyarakat  dari  kota  lain.  Sehingga  hal tersebut juga menjadi peluang yang cukup bagus  bagi  penyedia  layanan  seperti restoran.  Tentu  saja  hal  tersebut  berimbas pula  pada  penerimaan  pajak  daerah sebagai  salah  satu  sumber  Pendapatan Asli  Daerah  di  Kabupaten  Ponorogo. Dengan  pendapatan  asli  daerah  yang tinggi pembangunan akan berjalan dengan baik  dan  hasilnya  akan  dapat  dinikmati oleh  masyarakat,  sehingga  kesejahteraan masyarakatpun  meningkat.  Penelitian  ini dilakukan untuk mengamati dan mengukur laju pertumbuhan dan kontribusi  pajak  restoran  terhadap  pajak daerah.  Berdasarkan  latar  belakang  di atas,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui bagaimana laju pertumbuhan pajak restoran serta kontribusinya  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten Ponorogo selama tahun 2011-2015.

## LANDASAN TEORI
Pengertian  pendapatan  asli  daerah berdasarkan  Undang-undang  Nomor  33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Pasal 1  angka  18  bahwa  Pendapatan  Asli
Daerah,  selanjutnya  disebut  PAD  adalah pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Menurut Undang-Undang
Nomor  28  Tahun  2009  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  adalah  sumber  keuangan daerah  yang  digali  dari  wilayah  daerah
Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 3 No. 2, September 2018 p-ISSN: 2528-6145 dan e-ISSN: 254-3198
yang  bersangkutan  yang  terdiri  dari  hasil pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  dan  lain-lain  pendapatan  asli daerah  yang  sah.  Sedangkan  menurit Halim  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah semua  penerimaan  daerah  yang  berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. (Halim, 2004).
Berdasarkan  UU  No.  28  Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah,  yang  dimaksud  dengan  Pajak Daerah  adalah  kontribusi  wajib  pajak kepada  daerah  yang  terutang  oleh  orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Jenis  pajak  untuk  pajak  provinsi terdiri dari: (a) Pajak kendaraan bermotor, (b)  Bea  balik  nama  kendaraan  bermotor,
(c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, (d) Pajak air permukaan, dan (e) Pajak  rokok.  Sedangkan,  jenis  pajak kabupaten/kota  menurut  UU  No.  28 Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  adalah:  (1)  Pajak  hotel, (2)  Pajak  restoran,  (3)  Pajak  hiburan,  (4) Pajak  reklame,  (5)  Pajak  penerangan jalan,  (6)  Pajak  mineral  bukan  logam  dan batuan,  (7)  Pajak  parkir,  (8)  Pajak  air tanah,  (9)  Pajak  Sarang  Burung  Walet, (10) PBB, (11) BPHTB.
Menurut Sugianto (2008)
“Restoran  adalah  tempat  menyantap makanan  dan  minuman  yang  disediakan dengan  dipungut  bayaran”.  Siahaan (2010)  menjelaskan  pengenaan  Pajak Restoran  mencakup  juga  rumah  makan, kafetaria,  kantin,  warung,  bar,  dan sejenisnya  termasuk  jasa  boga  atau katering.  Dari  pendapat  di  atas  dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan  oleh  restoran  termasuk  rumah makan, kantin, warung dan katering.
Sugianto (2008) menyatakan bahwa  objek  pajak  dari  pajak  restoran adalah  pelayanan  yang  disediakan  oleh restoran  dengan  pembayaran  dalam  arti bahwa  setiap  orang  yang  mengkonsumsi makanan  di  dalam  suatu  restoran  akan diikuti  pembayaran.  Dengan  demikian diketahui bahwa pelayanan yang dimaksud  meliputi  pelayanan  penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi pembeli. Berdasarkan Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak
Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  Pasal  38 ayat  1,  Subjek  Pajak  Restoran  adalah orang  pribadi  atau  badan  yang  membeli makanan dan/atau  minuman dari restoran. Dengan  kata  lain  yang  menjadi  subjek Pajak  Restoran  adalah  pembeli  dari restoran  atau  rumah  makan.  Secara sederhana  yang  menjadi  subjek  pajak adalah konsumen  yang  membeli  makanan dan atau minuman dari restoran” (Siahaan, 2010).
Sedangkan wajib pajak pada pajak restoran  menurut  Sugianto  (2008)  adalah pengusaha  restoran  dan  rumah  makan.
Pendapat senada juga diungkapkan Siahaan  (2010)  yang  menyatakan  bahwa wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau  badan  yang  mengusahakan  Restoran, yaitu  orang  pribadi  atau  badan  dalam bentuk  apapun  yang  dalam  lingkungan perusahaan  atau  pekerjaannya  melakukan jasa  di  bidang  rumah  makan.  Dari pemaparan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa wajib  Pajak  Restoran  adalah  orang  atau badan  yang  mempunyai  dan  menjalankan usaha  atau  hanya  diberi  mandat  untuk mengelola  usaha  restoran  atau  rumah makan tersebut.
Menurut  Sugianto  (2008)  dasar pengenaan  Pajak  Restoran  adalah  jumlah pembayaran yang dilakukan oleh restoran. Pendapat serupa juga diungkapkan Siahaan  (2010)  yang  menyatakan  bahwa dasar  pengenaan  Pajak  Restoran  adalah jumlah  pembayaran  yang  diterima  atau
yang seharusnya diterima restoran.
Dengan  demikian  dasar  pengenaan  Pajak
Restoran  adalah  tarif  pembayaran  yang dikenakan  subjek  pajak  kepada  wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  Pasal  39 dan Pasal 40 ayat 1, pengenaan tarif Pajak Restoran  adalah  10%  (sepuluh  persen) dari  tarif  pembayaran  yang  dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak.
Berdasarkan
Undang-Undang
Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  Pasal  41 ayat  1,  serta  Peraturan  Daerah  Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2003”, tentang Pajak  Restoran  besaran  Pajak  Restoran yang  terutang  dihitung  dengan  cara mengalikan  tarif  dengan  dasar  pengenaan pajak.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah deskriptif  kuantitatif  yang  diharapkan dapat  menganalisis  atau  menggambarkan dan mengungkapkan suatu masalah dengan
menggunakan perhitungan matematis,  statistik  atau  komputer.  Jenis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini berupa  Daftar  Anggaran  dan  Realisasi Penerimaan  Pajak  Restoran  Kabupaten Ponorogo  (tahun  2011  sampai  dengan tahun 2015). Sumber data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder yang berupa studi literatur yang berhubungan  dengan  materi  penelitian serta  dokumen–dokumen  yang  diperoleh dari Dinas Pengelolaan Pendapatan
Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Ponorogo  berupa  Laporan  Pendapatan Asli  Daerah  dari  tahun  2011  sampai dengan tahun 2015. Metode pengumpulan data  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  cara  dokumentasi  berupa  data pemungutan  Pajak  Restoran  dan  Pajak Hotel, penerimaan Pendapatan Asli
Daerah  Kabupaten  Ponorogo  tahun  2011-
2015 Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan metode kuantitatif dengan menghitung, laju pertumbuhan dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Langkah-langkah analisis  yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah: 1. Menghitung tingkat pertumbuhan pajak restoran dan pajak hotel Menurut Halim (2004) Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan  dan  meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya  dari  periode  ke  periode berikutnya,  rumus  untuk  menghitung tingkat pertumbuhan adalah:
Gx = 𝑋 𝑛 − 𝑋 𝑛−1 𝑋 𝑛−1 x100%
Keterangan: Gx = tingkat pertumbuhan pajak restoran/hotel per tahun Xn = penerimaaan pajak restoran/hotel pada tahun tertentu X(n-1) = penerimaan pajak restoran/hotel pada tahun sebelumnya.
2. Menyusun tabel analisis dan perkembangan  dan  laju  pertumbuhan pajak daerah Data  mengenai  realisasi  penerimaan pajak daerah dibutuhkan dalam menghitung  kontribusi  pajak  restoran terhadap  pendapatan  asli  daerah.  Hal tersebut dapat dihitung dengan rumus:
GT = 𝐺 𝑛 −𝐺 𝑛−1) 𝐺 𝑛−1 𝑋100% Keterangan: GT = tingkat pertumbuhan pajak daerah per tahun Gn =  pendapatan  pajak  daerah pada tahun tertentu G(n-1) =  pendapatan  pajak  daerah pada tahun sebelumnya. 3. Menghitung Kontribusi Pajak Restoran  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten Ponorogo
Untuk mengetahui peran pajak restoran  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  Kabupaten  Ponorogo  akan diukur dengan menghitung kontribusinya  menggunakan  rumus berikut: Kontribusi  Pajak Terhadap PAD =
Realisasi Restoran
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (𝑃𝐴𝐷) 𝑋 100%
Besarnya  kontribusi  menurut
Serdana  (2013)  menggolongkan  ke dalam kategori sebagai berikut:
Tabel 1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Ukuran Kategori 0,00% - 10 % Sangat Kurang 10,10 % - 20 % Kurang 20,10 % - 30 % Sedang 30,10 % - 40 % Cukup Baik 40,10 % - 50% Baik Diatas 50% Sangat Baik Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327
(Adelina, 2011)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Laju  pertumbuhan  pajak  restoran dapat  dihiketahui  dengan  menghitung jumlah  realisasi  pajak  yang  bersangkutan dikurangi dengan realisasi pajak pada tahun sebelumnya  dibagi  dengan  realisasi  pajak pada tahun sebelumnya, kemudian dikalikan  100%.  Hasil  perhitungan  dapat dilihat pada table di bawah ini:
Tabel 2 Laju Pertumbuhan Pajak Restoran TAHUN Pajak Restoran 2011 55.43% 2012 7.18 2013 13.04% 2014 24.00% 2015 30.74% Sumber: data sekunder, diolah (2017)
Berdasarkan tabel di atas dapat  kita lihat untuk laju pertumbuhan pajak restoran pada  tahun  2011  sebesar  55,43%  dan mengalami  penurunan  cukup  signifikan pada  tahun  2012  yaitu  sebesar  7.18%. Kemudian mengalami kenaikan lagi sebesar 13,04%  di  tahun  2013  dan  tahun  2014 sebesar  24,00%  dan  terus  mengalami kenaikan sebesar 30,74% di tahun 2015.
Berdasarkan  hasil  di  atas,  dapat dilihat  bahwa  setiap  terjadi  kenaikan  laju pertumbuhan  pajak  restoran  tidak  selalu diikuti  oleh  kenaikan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD).  Hal  ini  mengisyaratkan bahwa  terdapat  banyak  factor  yang  dapat mempengaruhi naik atau turunnya Pendapatan Asli Daerah. Laju pertumbuhan pajak  restoran  mengalami  penurunan  dari tahun  2011  ke  tahun  2012  sebelum mengalami kenaikan pada tahun berikutnya.
Penurunan  ini  disebabkan  karena kebanyakan  pengunjung  restoran  baru hanya  sekedar  coba-coba  dan  sebagian besar  tidak  menjadi  pelanggan  restoran tersebut.    Karena  banyaknya  restoran  tidak diimbangi dengan banyaknya jumlah pengunjung,  mengakibatkan  banyak  usaha kuliner  yang  tidak  mampu  bertahan  dan akhirnya gulung tikar. Masyarakat Kabupaten Ponorogo lebih memilih mengunjungi  tempat-tempat  yang  lebih santai  seperti  warung  kopi  “angkringan” yang  murah  meriah  dan  menyajikan  pula berbagai  macam  kuliner  serta  tempat  yang santai  untuk  sekedar  ngobrol  bahkan membahas  bisnis  dengan  rekan-rekannya. Fenomena  munculnya  angkringan  yang semakin menjamur ini tentu saja berdampak besar  pada  jumlah  pajak  restoran  yang diperoleh  oleh  pemerintah.  Kenaikan  laju pertumbuhan  tersebut  disebabkan  karena semakin ramainya usaha kuliner yang ada di Kabupaten  Ponorogo  yang  juga  diimbangi dengan  pengunjung  yang  semakin  banyak pula.
Pada  tahun  2013  hingga  2015 mengalami kenaikan yang cukup bagus, hal ini dipicu karena semakin banyaknya rumah
Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 3 No. 2, September 2018 p-ISSN: 2528-6145 dan e-ISSN: 254-3198
makan  baru  yang  ada  di  Kabupaten Ponorogo  karena  dinilai  sebagai  salah  satu bisnis  yang  cukup  menjanjikan  bagi pengusaha.  Warung  kopi  “angkringan” sudah  mulai  menjamur  dan  sudah  dikelola dengan  bagus  dengan  tema  “cafe”  maupun ala  “coffe  shop”  yang  cukup  nyaman sehingga menarik pengunjung yang sekedar ingin  nongkrong  dan  ngobrol-ngobrol dengan  sajian  yang  dikemas  lebih  modern. Kafe-kafe  modern  ini  mulai  menjamur  di Kabupaten Ponorogo dan diimbangi dengan jumlah  pengunjung  yang  tidak  sedikit. Selain itu juga diimbangi dengan kesadaran para  pengusaha  restoran  yang  sudah  mulai tumbuh  sehingga  dapat  meningkatkan pendapatan pajak restoran.
Laju  pertumbuhan  pajak  daerah dapat  diketahui  dengan  menghitung  jumlah realisasi  pajak  daerah  pada  tahun  yang bersangkutan  dikurangi  dengan  jumlah realisasi  pada  tahun  sebelumnya  dibagi dengan  realisasi  pajak  daerah  pada  tahun sebelumnya,  kemudian  dikali  100%.  Hasil perhitungan secara ringkas dapat dilihat dari table sebagai berikut:
Tabel 3 Laju Pertumbuhan Pajak Daerah TAHUN LAJU PAJAK DAERAH 2011 44,87% 2012 27,29% 2013 92,71% 2014 13,72% 2015 13,21% Sumber: data sekunder, diolah (2017) Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat diketahui bahwa terjadi penurunan penerimaan  pajak  daerah  pada  tahun  2012 yang cukup signifikan dari 44.87% di tahun 2011  menjadi  27,29%  pada  tahun  2012. Kemudian pada tahun 2013 terjadi kenaikan yang  cukup  tinggi  yaitu  sebesar  97,72%. Jumlah  tersebut  ternyata  tidak  bertahan lama,  terbukti  pada  tahun  2014  dan  2015 justru mengalami penurunan cukup signifikan  hingga  mencapai  13,72%  dan
turun  lagi  menjadi  13,21%.  Tentu  saja  hal tersebut dipengaruhi banyak factor.
Berdasarkan  gambar  2  dapat  kita lihat  bahwa  pertumbuhan  pajak  daerah sempat  mengalami  penurunan  pada  tahun 2012 kemudian meningkat cukup signifikan pada tahun 2013 dan menurun kembali pada tahun  berikutnya.  Hal  tersebut  dipengaruhi banyak  factor, mengingat  komponen dalam pajak  daerah  cukup  banyak.  Kenaikan penerimaan pajak pada tahun 2013 juga tak lepas  dari  pengaruh  pajak  hotel  yang  juga meningkat  pada  tahun  tersebut.  Selain  itu jumlah penerimaan pajak daerah bisa juga dipengaruhi  oleh  kesadaran  dari  para pengusaha  restoran  dan  hotel  dalam membayar pajak. Kesadaran akan membayar  pajak  di  masyarakat  masih rendah, tapi ini memang menjadi tantangan  tersendiri  untuk  Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk selalu mensosialisasikan taat membayar pajak. Besar  kecilnya  Pendapatan  Asli
Daerah (PAD) pada Kabupaten dipengaruhi oleh banyak factor, antara lain adalah pajak restoran  dan  pajak  hotel.  Berdasarkan databyang diperoleh, maka didapatkan hasil kontribusi  pajak  restoran  dan  pajak  hotel terhadap PAD sebagai berikut:
Tabel 4
Kontribusi Pajak Restoran
Terhadap PAD TAHUN PAJAK RESTORAN 2011 1.97% 2012 1.28% 2013 1.17% 2014 0.98% 2015 1.21% Sumber: data sekunder, diolah (2017) Berdasarkan  hasil  di  atas  dapat diketahui  bahwa  kontribusi  pajak  restoran terhadap PAD tidak terlalu besar. Kontribusi  pajak  restoran  terhadap  PAD sebesar  1.97%  di  tahun  2011  dan mengalami  penurunan  pada  tahun  2012 menjadi sebesar 1.28%. Prosentase tersebut
mengalami penurunan lagi hingga mencapai 1.17%  pada  tahun  berikutnya.  Pada  tahun 2014  jumlah  kontribusi  pajak  restoran terhadap  PAD  semakin  menurun  hingga mencapai  0.98%  saja,  akan  tetapi  pada tahun  2015  mengalami  kenaikan  mencapai nilai  1.21%.  Berdasarkan  table  3  di  atas dapat kita ketahui bahwa pajak restoran dan pajak hotel memiliki kontribusi cukup kecil terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Jika dilihat  dari  ketetapan  Kepmendagri  No. 690.900.327  maka  pajak  restoran  dan pajak hotel dikategorikan memiliki kontribusi  sangat  kurang  terhadap  PAD karena  memiliki  kotribusi  kurang  dari 10%.  Pada  table  3  di  atas  menunjukkan bahwa  kontribusi  pajak  restoran  lebih tinggi  dari  pajak  hotel.  Seperti  yang  telah diuraikan  di  atas,  masalah  terkait  dengan kuliner  di  mana  saja  cukup  diminati  dan bisa  dijangkau  dan  dinikmati  kapan  saja. Berbeda  halnya  dengan  layanan  hotel, dimana  yang  memanfaatkan  hanya orang- orang  tertentu  dan  tidak  setiap  hari membutuhkan  layanan  hotel  sehingga pengguna  jasa  layanan  hotel  juga  tidak sebanyak pengguna jasa restoran. Ponorogo  juga  bukan  kota  wisata  yang setiap  harinya  terdapat  pengunjung  dari berbagai  kota  lain  untuk  berlibur  dan menginap  di  hotel,  hanya  ketika  perayaan bulan  Muharram  yaitu  ketika  perayaan tahun baru Islam (Suro) saja yang menjadi daya  tarik  utama  dan  terbesar  bagi masyarakat dari kota lain untuk mengunjungi Ponorogo.
Peningkatan  maupun  penurunan penerimaan pajak hotel dan restoran tidak selalu diikuti dengan peningkatan maupun penurunan pendapatan pajak daerah secara keseluruhan. Hal  ini dikarenakan proporsi penerimaan  pajak  hotel  dan  restoran terhadap  pendapatan  pajak  daerah  tidak terlalu  besar  jika  dibandingkan  dengan komponen  pajak  daerah  lainnya  (pajak hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir,  air  tanah,  BPHTB,  dan  PBB Perkotaan)  sehingga  pergerakan  yang
terjadi  pada  penerimaan  pajak  hotel  dan restoran tidak memberikan pengaruh yang signifikan  terhadap  pendapatan  pajak daerah (Yuliani, dkk, 2015).

## KESIMPULAN
Laju  pertumbuhan  pajak  restoran mengalami  penurunan  dari  tahun  2011  ke tahun  2012  sebelum  mengalami  kenaikan pada  tahun  berikutnya.  Penurunan  ini disebabkan  karena  kebanyakan  pengunjung restoran  baru  hanya  sekedar  coba-coba  dan sebagian  besar  tidak  menjadi  pelanggan restoran  tersebut.    Karena  banyaknya restoran tidak diimbangi dengan banyaknya jumlah pengunjung,  mengakibatkan banyak usaha  kuliner  yang  tidak  mampu  bertahan dan akhirnya gulung tikar. Pada tahun 2013 hingga  tahun  2015  mengalami  kenaikan karena  semakin  banyaknya  rumah  makan baru  yang  ada  di  Kabupaten  Ponorogo karena dinilai sebagai salah satu bisnis yang cukup  menjanjikan  bagi  pengusaha.  Pajak restoran  memiliki  kontribusi  cukup  kecil terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Jika dilihat  dari  ketetapan  Kepmendagri  No. 690.900.327  maka  pajak  restoran  dan pajak hotel dikategorikan memiliki kontribusi  sangat  kurang  terhadap  PAD karena  memiliki  kotribusi  kurang  dari 10%.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Adelina, Rima. 2012. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan  Daerah  di  Kabupaten Gresik. Jurnal Akuntansi  Unesa. Universitas Negeri Surabaya.
[2] http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/j urnal_akuntansi/article/view/752 . Diakses tanggal 20 April 2016.Vol. III
No. 2.
[3] Ahman,  Eeng  dan  Epi  Indriani.  2013. Ekonomi  dan  Akuntansi:  Membina
Kompetensi Akuntansi . Jakarta: Grafindo.
[4] Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
[5] Handoko P.,Sri. 2013. Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak.Jurnal Ilmiah
Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura.
[6] Kamus Besar Indonesia. 2008. Edisi Keempat. Departemen Pendidikan Nasional. Balai Pustaka. Jakarta.
[7] Kresnandra dan Erawati. 2013. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Terhadap Tingkat Pengangguran Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi . E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayan Vol.5 No. 3 ISSN:2302-8506.
[8] Mardiasmo. 2013. Perpajakan. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
[9] Mustoffa,  Ardyan  Firdausi;  (2015). Faktor-Faktor Karakteristik Pemerintah Daerah Yang Mempengaruhi Belanja Operasi (Studi pada Kab. dan Kota  di Provinsi  Jawa Tengah). Prosiding  Seminar  Hasil Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat 2015. [10] Rudiansyah, Mohammad. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah terhadap PAD dan APBD
guna mendukung Pelaksanaan
Otonomi Daerah (Studi Kasus
Pemerintah Daerah Kota Bogor. Jurnal Makara Sosial Humainora Vol. 7 No.
2 Desember 2003.
[11] Siahaan, Marihot. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi daerah. PT. Raja
Grafindo Persada. Jakarta.
[12] Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. [13] Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.