## PELAYANAN KEMENTERIAN AGAMA TERHADAP UMAT MINORITAS DI KOTA PALU

## RELIGIOUS MINISTRY SERVICES FOR MINORITY RELIGIOUS COMMUNITY IN PALU CITY

## SITTI ARAFAH

## Abstract
This  paper  illustrates  the  results  of  qualitative  field  research  in  Palu  city.  It aims  at  describing  the  services  offered  by  the  Ministry  of  Religious  Affairs, particularly in the area of the establishment of worship houses and religious education.  The  data  were  collected  though  observation,  in-depth  interview, as  well  as  document  analysis.  Results  of  research  show  that  services  by  the Ministry of Religious Affairs offered based on existing structural bureaucracy in the level of regional office and district offices. This research argues that the provided services do not meet maximum standard. However, the office makes efforts to give proportional services based the needs of the people. Service in the establishment of home of worship is still very minimal, although in terms of giving recommendation for the establishment is adequately good. Nevertheless, the office still seen to inadequately give services in terms of religious education which is still very minimum as well as in the case of recruitment of religious teachers for the schools in Palu City.
. Keywords :  Services,  the  Ministry  of  Religious  Affairs,  Minority  Umat,  Palu City.

## Abstrak
Tulisan ini diangkat dari hasil penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif di  Kota  Palu.  Studi  bertujuan  mendeskripsikan  pelayanan  Kementerian Agama  dalam  hal  pendirian  rumah  ibadah  dan  pendidikan  agama.  Data dikumpulkan  dengan  teknik  observasi,  wawancara  mendalam  dan  telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan oleh Kementerian Agama dilakukan berdasarkan struktur birokrasi yang ada sehingga dilakukan pada tingkat Kanwil dan Kantor Kabupaten/Kota. Pelayanan yang diberikan dinilai belum maksimal, yaitu dengan upaya memberikan pelayanan secara proporsional  berdasarkan  kebutuhan  umat.  Pelayanan  pendirian  rumah ibadat  dalam  bentuk  pemberian  bantuan  (anggaran)  masih  sangat  minim dan terbatas. Namun dalam pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadat cukup baik. Adapun pada pelayanan pendidikan agama masih sangat jauh dari  maksimal,  terutama  dalam  hal  pemenuhan  guru  agama  pada  satuan pendidikan umum.
Kata Kunci :  Pelayanan, Kementerian Agama, Umat Minoritas, Kota Palu. Sitti Arafah Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Jl. A.P. Petarani No. 72 Makassar
Email: arafahlitbang@yahoo.
com
Naskah Diterima: Tanggal 13 Oktober 2017. Revisi 30 Novemver 2017 - 28 Mei 2018. Disetujui 1 Juni 2018.

## PENDAHULUAN
Relasi  mayoritas  –  minoritas,  posisi kelompok minoritas acap kali terpinggirkan. Mereka selalu menjadi bayang-bayang dan tersubordinatkan  dari  kelompok  mayoritas. Liliweri  (2005),  kelompok  minoritas  kurang mempunyai  akses  terhadap  sumber daya, privelese ,  dan  kurang  berpeluang mendapat  kekuasaan  seperti  mayoritas. Atas  dasar  inilah  sehingga  mendorong prasangka  mayoritas  terhadap  minoritas, misalnya  dengan  mengatakan  kelompok minoritas  lebih  rendah  kedudukannya daripada  mayoritas.  Memang,  akhir- akhir  ini,  isu-isu  mayoritas  dan  minoritas menjadi perbincangan serius hampir semua kalangan.  Isu  tersebut  kemudian  muncul menjadi sebuah diskursus, yang merambah ke  semua  lini  (agama/religi,  sosial,  politik, dan  kebudayaan) (Irfan, 2017: 1).
Kelompok  minoritas  dalam  Liliweri adalah  kelompok  yang  kurang  beruntung menjadi  anggota  sebuah  organisasi, sebab  mereka  secar  fisik  maupun  kultural merupakan subyek yang diperlakukan tidak seimbang  oleh kelompok dominan. Dalam setiap  masyarakat  kita  sering  mendengar istilah “mayoritas dan minoritas”. Pengertian mayoritas  dan  minoritas  itu  diberikan kepada  kelompok  suku  bangsa,  etnik,  ras bahkan  agama  tertentu  yang  mendiami suatu wilayah tertentu. (Liliweri 2005, 108).
Hubungan  antara  mayoritas  dan minoritas menarik diperbincangkan, terutama  dalam  pemenuhan  hak-hak mereka  dan  akses  pemberian  layanan. Pada  umumnya  kaum  minoritas  kurang berpeluang mendapatkan kekuasaan. Kelompok mayoritas dalam suatu
masyarakat  merupakan  kelompok  yang berkuasa,  memiliki  kekuasaan  untuk
melakukan kontrol sosial terhadap kelompok minoritas.  Kelompok  mayoritas  biasanya lebih  mudah  menguasai  sumber-sumber politik  yang  sangat  berpengaruh  dalam masyarakat seperti lembaga pemerintahan, lembaga  ekonomi  dan  agama.  Sebaliknya kelompok  minoritas  kurang  memiliki  akses terhadap sumber daya, bahkan sangat sulit mendapatkan peluang untuk mendapatkan askes dan layanan. (Kadir 2009, 387)
Kementerian  Agama  adalah  salah satu  lembaga  negara  yang  memayungi seluruh  kebutuhan  dalam  hal  pemenuhan keagamaan  seluruh  umat  beragama  baik mayoritas  maupun  minoritas.  Mandat konstitusional  yang  diemban  dalam pelaksanaan  bidang  agama  antara  lain adalah  penyediaan  fasilitas  dan  pelayanan untuk  memenuhi  kebutuhan  warga  negara dalam  melaksanakan  ajaran  agamanya. Fasilitas pelayanan ini dapat berupa regulasi, kebijakan  dan  program  pembangunan bidang agama (Kadir 2014, 57)
Kementerian Agama merupakan kementerian  yang  mengemban  tugas  dan fungsi  pembinaan  bidang  Agama  yang bertujuan  untuk  peningkatan  kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat  dalam  rangka  menigkatkan kualitas  kehidupan  beragama.  Adapun pengembangan bidang pendidikan memiliki tujuan  di  antaranya  adalah  peningkatan kualitas  pendidikan  pada  semua  jenjang pendidikan  dan  peningkatan  kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam  melakukan  proses  mendidik  yang profesional pada seluruh satuan pendidikan (Renstra Kemenag RI 2015-2019, 5). Upaya mewujudkan tujuan pembangunan bidang agama dan

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 227 - 242
pendidikan agama, secara khusus terhadap penganut  umat  minoritas  dalam  konteks pelayanan hingga kini masih menimbulkan permasalahan.  Di  bidang  pelayanan pendirian  rumah  ibadat  terkait  pemberian rekomendasi  izin  mendirikan  bangunan. Sedangkan  pelayanan  pendidikan  agama terkait pemenuhan tenaga pendidik maupun sarana dan prasarana.
Tugas  dan  fungsi  Kementerian  Agama, khusunya dalam bidang pelayanan pendirian rumah ibadat dan pendidikan agama, dalam tulisan  ini  diangkat  dari  hasil  studi  di  Kota Palu.  Fokus  kajian.  pelayanan  Kementerian Agama  pada  pendirian  rumah  ibadah  dan pendidikan  agama pada siswa minoritas di satuan pendidikan umum.
Penelitian diawali dengan melihat relasi mayoritas  dan  minoritas  yang  biasanya kurang  harmonis  diakibatkan  pemerintah belum  dapat  memenuhi  hak-hak  minoritas sebagai  warga  negara  Indonesia.  Hal  ini sejalan  dengan  misi  Kementerian  Agama sebagaimana tertuang dalam Renstra 2015- 2019 pada point empat, yaitu “menyediakan pelayanan  kehidupan  beragama  yang merata dan berkualitas” dan “meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama,  pendidikan  agama  pada  satuan pendidikan umum, dan pendidikan agama”.
Penelitian ini mengangkat permasalahan pokok yang dirumuskan dalam pertanyaan berikut.  “Bagaimana  rekonstruksi  kebijakan dan  implementasi  pelayanan  Kementerian Agama terhadap penganut agama minoritas di Kota Palu”. Yang kemudian dirinci menjadi pertanyaan  penelitian,  yaitu:  1)  Bagaimana konstruksi  dan  implementasi  kebijakan Kemenerian  Agama  terhadap  penganut agama minoritas di Kota Palu? 2) Bagaimana
persepsi  penganut  agama  minoritas terhadap pelayanan Kementerian Agama?
Tujuan  penelitian  ini  adalah  1) Mengetahui  konstruksi  dan  implementasi kebijakan  palayanan  Kementerian  Agama terhadap penganut agama minorias di Kota Palu, dan 2) Mengetahui persepsi penganut agama  minoritas  terhadap  pelayanan Kementerian  Agama.    Temuan  hasil  studi diharapkan  akan  menjadi  bahan  masukan bagi  perumus  kebijakan  pemerintah  di tingkat daerah, yaitu khususnya Kementerian Agama,  Dinas  Pendidikan,  dan  Pemerintah Daerah  dalam  memberikan  pelayanan kehidupan keagamaan maupun  pendidikan agama.

## Kerangka Konseptual

## Pelayanan Publik dan Pelayanan Kementerian Agama
Pelayanan  pada  hakekanya  merupakan pekerjaan  yang  dilakukan  untuk  orang lain.  Ada  juga  memberi  makna,  sebagaian kegiatan  melaksanakan  tugas  untuk membantu  orang  lain.  Kemudian  layanan dibedakan  dalam  konteks  barang  atau jasa.  Jika  demikian  pelayanan  merupakan bentuk  kegiatan  yang  diberikan  oleh pihak  tertentu  baik  individu,  kelompok, perusahaan,  organisasi  maupun  lembaga pemerintah kepada pelanggan dalam upaya memberikan bantuan atau kepuasaan yang menjadi visinya. (Muin 2007, 44-45)
Pelayanan yang dilakukan Kementerian Agama dimaksud adalah pada pembangunan rumah  ibadat,  yaitu,  meliputi  pemberian izin  mendirikan  bangunan,  bantaun  fisik, materi  (anggaran)  maupun  bantuan  moril (support).  Pelayanan  di  bidang  pendidikan
Pelayanan Kementerian Agama Terhadap Umat Minoritas di Kota Palu     (Sitti Arafah)
agama  di  sekolah  negeri  maupun  swasta berupa penyediaan tenaga pendidik, sarana dan  prasarana,  kesejahteraan  guru  dan pengembangan  kompetensi  guru  maupun kompetensi siswa  minoritas.
Dalam  konteks  administrasi  publik, pelayanan  beragama  yang  berorientasi pada  kepentingan  publik  adalah  bagian dari  pelayanan  publik.  Pelayanan  agama merupakan bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan kualitas keberagamaan masyarakat.  Dalam  Keputusan  Menpan Nomor  63  Tahun  2003  pada  poin  III:  Asas Pelayanan Publik meliputi:
1.  Transparansi:  bersifat  terbuka,  mudah, dan  dapat  diakses  oleh  semua  pihak yang  membutuhkan  dan  disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
2.  Akuntabilitas:  dapat  dipertanggung jawabkan  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan;
3.  Kondisional: sesuai dengan kondisi dan kemampuan  pemberi  dan  penerima pelayanan  dengan  tetap  berpegang pada prinsip efisien dan efektivitas;
4.  Partisipatif:  mendorong  peran  serta masyarakat  dalam  penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan  aspirasi,  kebutuhan dan harapan masyarakat;
5.  Kesamaaan  hak:  tidak  diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama,  gender,  golongan  dan  status ekonomi;
6.  Keseimbangan  hak  dan  kewajiban: pemberi  dan  penerima  layanan  publik harus memenuhi hak dan kewajiban.

## Penganut Agama Minoritas
Minoritas sebagai bagian dari penduduk yang cirinya  berbeda  dan  sering  mendapatkan perlakuan yang berbeda. Namun definisi ini tidak cukup untuk menjelaskan terwujudnya suatu  minoritas  baru,  misalnya  faktor menyebabkan terbentuknya suatu minoritas itu adalah wujudnya ciri-ciri yang berbeda ”di antara sekelompok orang” (Kettani 2005,1).
Minoritas  dalam  satu  negara  acap  kali menanggung  resiko.  Kelompok  minoritas diberbagai belahan negara di dunia ini resiko bukan  hanya  berkutat  pada  kemungkinan tindakan  kekerasan  dan  penyingkiran  yang dilakukan  oleh  kelompok  mayoritas.  Tetapi lebih  dari  itu  adalah  tindakan  pemerintah dalam  suatu  Negara  yang  acap  kali pemerintah hanya menjadikan regulasi yang menjamin  keberadaan  kaum  minoritas, sebagai pemanis bibir belaka. Pada tindakan nyata, kadang pemerintah justru melegitimasi tindakan  kekerasan  kelompok  mayoritas. Tak  jarang  malah  pemerintah  sendiri  yang melakukan  tindakan  deskriminatif  atas nama  ketertiban  dan  keamanan  bersama (kelompok mayoritas) (Balai Litbang Agama Makassar 2014, 131).
Rentang sejarah bangsa ini, keberadaan kelompok  minoritas  sering  mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Meskipun negara memberi  jaminan  terhadap  keberadaan kelompok  minoritas,  namun  faktanya banyak  kelompok  yang  tidak  leluasa mengamalkan dan mengembangkan agama dan  keyakinan  mereka.  Hingga  hari  ini, sejumlah  pelanggaran  terhadap  aktivitas beragama dan berkeyakinan mereka masih menghiasi  wajah  buruk  hubungan  antara mayoritas-minoritas.  Ironisnya,  muncul perlakuan  diskriminatif  ini  justru  dilakukan

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 227 - 242
oleh negara melalui serangkain penertiban peraturan  yang  kemudian  dijadikan jusifikasi  oleh  kelompok  mayoritas  untuk memusuhi  dan  meminggirkan  kelompok minoritas.  Perlakuan  seperti  ini  terjadi dalam  beberapa  bentuk  seperti:  klaim penyesatan terhadap aliran keagamaan dan kepercayaan,  penutupan  tempat  ibadat, larangan  mengembangkan  dakwah  hingga pembatasan  hak-hak  politik  dan  ekonomi (Suprapto 2012, 24-25).

## METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif (Arikunto, 2007:234) yang
bertujuan untuk mendeskripsikan pelayanan Kementerian  Agama  terhadap  umat minoritas  di  Kota  Palu.    Data  dikumpulkan melalui  teknik  observasi,  wawancara  dan studi  dokumen.  Informan  kunci  dalam penelitian ini adalah para pe jaba t struktural di Kementerian Agama pada tingkat Kantor Wilayah  Kementerian  Agama  maupun Kementerian Agama Kota Palu, tokoh agama, tenaga pendidik, penyuluh, FKUB Kota Palu, dan siswa siswi yang minoritas.
Analisis  data  deskriptif  kualitatif  untuk membuat suatu gambara atau lukisan secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai fakta-fakta  dan  sifat-sifat  serta  hubungan antara fenomena yang dikaji meliputi reduksi data,  penyajian    dan  menarik  kesimpulan (Moleong, 2000:36).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Relasi Mayoritas-Minoritas
Sejak  terjadinya  tragedi  Poso  di  tahun 2000,  stigma  Sulawesi  Tengah  berubah
dan dianggap sebagai “ladang” teriosme di Indonesia. Masih efekifnya gerakan Santoso menyebabkan  Sulawesi  Tengah  tetap menjadi daerah operasi intilijen. Palu sebagai ibukota  provinsi  menjadi  pintu  utama. September  tahun  2014  lalu,  kelompok Santoso tertangkap di Poso. Kasus Poso ini memang  menjadi  pengalaman  traumatik bagi masyarakat Sulawesi Tengah termasuk Kota Palu.
Mengaitkan  kejadian  Tolikara  pada tanggal  19  Juli  2015  terkait  pembubaran pelaksanaan salat idul fitrih dan pembakaran musallah  agar  tidak  berimbas  pada masyarakat  di  Sulawesi  Tengah,  sehingga para  tokoh  agama,  pemerintah  dan pihak  keamanan  memberi  respon  secara cepat  segera  menggelar  pertemuan  yang menghimbau kepada seluruh tokoh agama untuk menahan diri dan tidak terprovokasi dengan  kejadian  tersebut.  Pertemuan ini  penting  dilakukan  mengingat  kasus Tolikara bisa membangkitkan memori warga (khususnya  di  Poso)  tentang  kasus  yang tidak  bisa  terlupakan  itu  (Saprillah  2016, 204).
Berbagai pengalaman yang ditunjukkan oleh  masyarakat  Kota  Palu,  dalam  relasi mayoritas-minoritas  tampak  harmonis dan  kondusif  sebagaimana  dinyatakan oleh  Bapak  I  Nengah  Wandra,  Ketua  PHDI Provinsi Sulawesi Tengah bahwa:
“Sebagai masyarakat saya merasakan bahwa hubungan  antara  mayoritas  minoritas selama  ini  cukup  bagus,  apapun  yang kita  lakukan  selalu  bersama,  baik  di  FKUB, Pemerintah  Daerah,  Kementerian  Agama selalu  memberikan  peluang  bagi  kami (Umat  Hindu)  secara  langsung  melibatkan diri  karena  adanya  kesadaran  bahwa pembangungan  Sulawesi  Tengah  atau Kota Palu selalu bersama baik fisik maupun agama saling menghargai dan kebersamaan
Pelayanan Kementerian Agama Terhadap Umat Minoritas di Kota Palu     (Sitti Arafah)
ini  bisa  terbangun  secara  maksimal.  Dan selama  ini  belum  terjadi  gesekan-gesekan dengan  yang  lainnya  khususnya  di  Kota Palu,  di  samping  itu  pendekatan  antara mayoritas  minoritas  sangat  baik  dan  tidak ada  pemaksaan  secara  demonstratif  jika akan melakukan kegiatan ritual keagamaan” (I Nengah Wandra- Ketua FKUB, tanggal 12 Maret 2017).
Demikian  penuturan  Osianti  selaku Ketua  PC  Majelis  Vihara  Karuna  Dipa  Kota Palu, bahwa:
“Memang di Palu yang minoritas selalu saling membantu  misalnya  pada  kegiatan  hari besar  Waisak,  biasa  memberikan  sembako ke panti asuhan (Muslim). Dan ketika bulan puasanya  biasanya  diadakan  buka  puasa bersama  anak  panti  asuhan  dan  ustadnya selaku  pembina  di  mana  kegiatan  ini  kita laksanakan  di  Aula,  sehingga  hubungan kita saling terjaga. Selama ini saya melihat pergaulan cukup bagus dan kita juga tidak memilih agama apa, suku apa, apapun kita bergaul dan seperti satu keluarga” (Osianti, Ketua  PC  Vihara  Karuna  Dipa  Kota  Palu, tanggal 12 Maret 2017).
Pengalaman  ini  menunjukkan  bahwa relasi mayoritas-minoritas yang terbangun di antara mereka senantiasa dilandasi dengan nilai-nilai  agama,  saling  menghargai  dan menghormati,  dan  penting  pula  diketahui bahwa  masyarakat  Kota  Palu  tidak  mudah tersulut  dan  terprovokasi  dengan  berbagai isu atau konflik yang terjadi di daerah lain.
Selain  itu,  bahwa  terjalin  relasi  sosial yang  aman  dan  kondusif  dikarenakan masyarakat minoritas juga telah mengambil peran seperti pada pemerintahan, lembaga sosial, lembaga keagamaan maupun politik. Di  samping  itu  dengan  adanya  pelibatan dalam  berbagai  kegiatan  baik  keagamaan maupun  sosial  yang  dilakukan  oleh  FKUB, Kementerian  Agama,  maupun  Pemerintah Daerah  sehingga  secara  tidak  langsung relasi  dan  komunikasi  yang  terbangun menjadi akrab dengan sendirinya.
Kondisi umat beragama di Palu sebagai berikut:  Islam,  yakni  312.569  jiwa  (82,2%). Sedangkan  penganut  agama  yang  lebih sedikit  jumlahnya  adalah  Kristen  yakni 38.670  jiwa  (10,1%),  Katolik  8.311  jiwa (2,18%), Hindu 7450 jiwa (1,95%) dan Buddha 13212  jiwa  (3,47%).  Dengan  demikian, dapat diketahui bahwa umat Islam sebagai mayoritas, urutan kedua umat Kristen, ketiga umat Katolik, kemudian umat  Hindu pada uurutan Keempat, dan  umat  Buddha  pada urutan kelima.
Kedua  defenisi  di  atas  sama-sama mendefinisikan  ‘minoritas”,  yakni numeric (angka).  Minoritas  dinyatakan  sebagai kelompok  yang  jumlah  lebih  sedikit dibandingkan  populasi  yang  lain  dalam suatu  negara.  Oleh  karena  itu  penganut agama  yang  dianggap  mayoritas  di khususnya  di  Kota  Palu  adalah  Islam  yakni 312.569 jiwa (82,2%). Sedangkan penganut agama yang lebih sedikit jumlahnya adalah Kristen  yakni  38.670  jiwa  (10,1%),  Katolik 8.311 jiwa (2,18%), Hindu 7450 jiwa (1,95%) dan Buddha 13212 jiwa (3,47%).

## Konstsruksi dan Implementasi Kebijakan
Kementerian  Agama  dalam  mewujudkan cita-cita  membentuk  masyarakat  yang  adil dan makmur memiliki posisi penting. Karena. institusi ini selain langsung bersentuhan dan berhubungan  dengan  masyarakat  secara luas,  juga  bersetuhan  segenap  persoalan yang  menjadi  yurisprudensinya.  Di  sisi lain,  lembaga  ini  sering  dianggap  sebagai penjaga gawang masyarakat (Hidayat, 2016). Posisi  Kementerian  Agama,  sebagaimana dimaksud  di  atas  diperkuat  dengan Keputusan  Presiden  RI  Nomor  20  Tahun

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 227 - 242
2008 tenang kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi Kementerian Agama.
Kementerian  Agama  telah  memiliki sensitifitas  terhadap  kehadiran  kelompok minoritas.  Meski  program  Kementerian Agama  lebih  mewakili  kepentingan  umat Islam, manun kepentingan kelompok agama minoritas  pun  mendapat  tempat  dalam struktur  kementerian  Agama.  Representasi kelompok  minoritas  sebisa  mungkin dihadirkan  dalam  bentuk  direktorat jenderal  bimbingan  masyarakat  pada semua  agama  kecuali  Khonghucu  (masih dalam  penggodokan)  (Saprillah,  2017:23). Representasi  struktur  kelembagaan  ini  pun diturunkan  pada  tingkat  kantor  wilayah Kementerian  Agama  Provinsi  Sulawesi Tengah  melalui  Bidang  Masyarakat  Kristen, Pembimas  Katolik,  Pembimas  Hindu, Pembimas Buddha, dan Seksi Humas FKUB. Adapun  di  tingkat  Kementerian  Agama Kota  Palu  sebagai  representasi  terhadap pelayanan agama minoritas hanya terdapat Seksi  Kristen  dan  belum  terdapat  struktur penyelenggara Hindu dan Buddha.
Pelayanan Kementerian Agama di tingkat Kantor  Wilayah  maupun  Kota/Kabupaten sedapat mungkin dilakukan secara reformasi birokrasi khususnya menyangkut tata kelola adminsitrasi  yang  baik  dengan  tuntutan pelayanan  publik  dan  betapapun  kecilnya pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama  adalah  merupakan  pelayanan umat,  sebagai  pengejawantahan  yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945  serta  Rencana  Strategi  Kementerian Agama  dalam  memberikan  pelayanan kepada  semua  umat.  Pelayanan  yang dilakukan  sejauh  ini  berdasarkan  struktur kelembagaan yakni pelayanan pada tingkat Kantor  Wilayah  (provinsi)  dan  tingkat  kota
(Kementerian  Agama  Kota).  Oleh  karena itu, dalam upaya melakukan konstruksi dan pengimplementasian  kebijakan  terhadap pelayanan umat dengan mengacu pada visi dan  misi  Rencana  Strategis  unit  Eselon  I, dengan harapan kebijakan antara pusat dan daerah harus sejalan.

## Implementasi Pelayanan Bantuan Rumah Ibadat
Pemberian  bantuan  rumah  ibadat,  oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tengah  maupun  Kementerian  Agama Kota  Palu,  merupakan  program  tahunan yang  diprioritaskan  oleh  masing-masing Bidang, Pembimas maupun penyelenggara. Namun  penentuan  kebijakan  dan  alokasi penganggaran  ditetapkan  unit  Eselon  I (Dirjen).  Artinya  Kementerian  Agama  di tingkat provinsi dan kota, dalam pemberian bantuan disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh unit eselon I, sehingga bantuan  anggaran  yang  diberikan  dinilai minim  dan  terbatas  serta  sifatnya  bergilir terutama  pada  bantuan  rumah  ibadat (gereja Protestan).
Program  pemberian  bantuan  terhadap rumah  ibadat  yang  telah  diberikan kepada  masing-masing  agama,  yakni:  (1) Pembimbingan  Masyarakat  Hindu  pada tahun 2016, memberikan bantuan anggaran sebesar  100  Juta  untuk  pembangunan gerbang  Pura.  Pada  tahun  2017  juga memberikan bantuan sebesar 100 juta untuk operasional Pura Agung. (2) Pembimbingan Masyarakat  Buddha,  tahun  2016  dan  2017 menyiapkan  bantuan  anggaran  sebesar 50-80  Juta  untuk  1  vihara,  sebagai  dana pemeliharaan  dan  perbaikan  serta  dana operasional  Vihara.  (3)  Penyelenggara
Pelayanan Kementerian Agama Terhadap Umat Minoritas di Kota Palu     (Sitti Arafah)
Kristen, setiap tahun menyiapkan anggaran bantuan  gereja  sebesar  15  sampai  25  Juta setiap  gereja,  di  mana  maksimal  bantuan diberikan pada 5 gereja.  (4) Penyelenggara Katolik,  ditingkat  Kementerian  Agama Kota  Palu  dalam  2  tahun  terakhir  tidak mengalokasikan  anggaran  bantuan  rumah ibadat,  kecuali  di  tingkat  Kantor  Wilayah. Selain penyediaan anggaran, bantuan yang diberikan kepada setiap rumah ibadat antara lain:  pengadaan  alat  musik,  pengadaan genset dan pengadaan sound system .
Pelayanan  Kementerian  Agama  dalam pemberian bantuan anggaran rumah ibadat sangat  minim  dan  terbatas.  Sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu bahwa:
“Memang  harus  dipahami  bahwa  bantuan sosial yang diberikan kepada rumah ibadat sanga sedikit. Bantuan itu harus berdasarkan jumlah pemeluk agama dan jumlah rumah ibadat yang ada. Artinya kita harus rasional dalam memberikan bantuan kepada rumah ibadat  (minoritas).  Kalau  bantuan  itu jumlahnya  sama  yang  kita  berikan  kepada rumah  ibadat  (mayoritas),  tentu  tidak rasiona.  Maka  dari  itu  kita  menerapkan bantuan  dengan  sistem  rasional  terhadap agama yang ada di Kota Palu dan memang harus diakui bahwa anggaran untuk bantuan rumah  ibadat  sangat  minim  dan  terbatas”. (Maksum  Rumi,  Kepala  Kantor  Kemenag Kota Palu, 10 Maret 2017).
Demikian  halnya  dinyatakan  oleh Penyelenggara Kristen Kementerian Agama Kota Palu bahwa:
“Bantuan  rumah  ibadat  yang  diberikan kepada panitia atau pengelola berdasarkan anggaran  yang  telah  diplotkan  oleh  unit Eselon I. Misalnya di Kristen dalam setahun hanya bisa membantu rumah ibadat sekitar 1-5  dengan  anggaran  sedikit  antara  15- 25  Juta  setiap  gereja,  bahkan  bantuan terkadang  tidak  sesuai  dengan  program yang  diusulkan.  Tetapi  tentunya  tidak membandingkan  dengan  agama  lainnya.
Karena  itu,  pemberian  bantuan  rumah ibadat harus dirasionalisasikan. Jadi misalnya masjid  banyak  ketimbang  gereja  itu  wajar. Coba  di  daerah  mayoritas  Kristen  pasti gereja lebih banyak dari masjid. Saya selalu melihat perlakukannya secara proporsional” (Marthinus,  Kasi  Penyelenggara  Kristen Kemenerian  Agama  Kota  Palu,  10  Mare 2017).

## Implementasi Pelayanan Pendidikan Agama
Pelayanan pendidikan agama oleh
Kementerian Agama Kota Palu, juga mengacu pada kebijakan dan program di tingkat unit Eselon I. Namun penyusunan program tetap berdasarkan  kebutuhan  daerah.  Program pelayanan  pendidikan  agama  meliputi: peningkatan  kompetensi  dan  kapasitas guru  dan  siswa  melalui  kegiatan workshop maupun  jambore.  Sedangkan  pelayanan peningkatan  kesejahteraan  guru  melalui pemberian  tunjangan  sertifikasi  guru  dan insentif bagi guru tidak tetap dan honorer.
Penyediaan anggaran terhadap
pelayanan  pendidikan  agama  pada  setiap agama  dengan  jumlah  yang  berbeda,
di masing-masing bidang maupun penyelenggara. Sebagaimana dalam rencana strategis yang telah disusun dalam 5 tahun. Pembimas Buddha setiap tahun menyiapkan anggaran untuk peningkatan kualitas dalam pembinaan  dan  pengelolaan  pendidikan tingkat dasar sampai menengah setiap tahun mengalami  penurunan.  Yakni,  tahun  2015 sebesar  Rp.  396.019.170,  sedangkan  tahun 2017  menjadi  Rp.  246.020.501.  Anggaran tersebut  dialokasikan  pada  meningkatnya akses pendidikan agama dan meningkatnya kualitas pendidikan agama dan keagamaan.
Pelayanan Kementerian Agama terhadap pendidikan agama telah dilakukan

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 227 - 242
seoptimal  mungkin  guna  memenuhi kebetuhan  pendidikan  agama  siswa  pada sekolah  umum  dari  tingkat  Sekolah  Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Ketersediaan tenaga pendidik yang ada saat ini,  sebagian  besar  adalah  pengangkatan oleh    Kementerian  Agama,  yaitu,  sebelum dikeluarkannya regulasi pengalihan pengangkatan  dari  Kementerian  Agama kepada  Dinas  Pendidikan  atau  Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam PMA No. 16 Tahun 2010.
Pelayanan  pendidikan  agama  khusus siswa  Kristen  telah  terlaksana  dengan  baik karena  ketersediaan  tenaga  pendidik.  Lain halnya  bagi  Katolik,  Hindu  dan  Buddha tampak  bahwa  pemenuhan  kebutuhan pendidikan  agama  di  sekolah  belum sepenuhnya  dapat  terlaksana,  hal  ini diakibatkan  ketidakterpenuhan  tenaga pendidik. Adapun tenaga pendidik yang telah diangkat  oleh  Kementerian  Agama,  Dinas Pendidikan  maupun  Pemerintah  Daerah belum  mampu  menangani    keseluruhan sekolah yang memiliki siswa minoritas.
Kondidisi  tenaga  pendidik  agama pada  satuan  pendidikan    umum  belum terpenuhi.  Beberapa  upaya  yang  tempuh oleh  pihak  sekolah,  pemerintah  maupun tokoh  agama,  yakni  melalui  kerjasama yayasan  atau  lembaga  keagamaan  dalam rangka  pemenuhan  pendidikan  agama bagi  siswa  minoritas.  Untuk  itu,  pelayanan pendidikan agama khususnya pada sekolah yang  tidak  memiliki  guru  agama,  maka pembelajaran  pendidikan  agama  dilakukan di  sekolah  yayasan  sebagaimana  hal  yang dilakukan oleh siswa-siswa Katolik, di mana pembelajaran  dimulai  pada  pukul  12.00- 14.00. Sedangkan siswa Hindu dan Buddha, pemenuhan  pendidikan  agama  dilakukan
di Pura (Hindu) atau di Vihara dan Yayasan (Buddha).  Selain  itu  juga  pemenuhan kebutuhan  pendidikan  agama  dilakukan pada  hari  Ahad  melalui  sekolah  minggu khusus bagi murid sekolah dasar.
Pelayanan pendidikan agama bagi siswa minoritas  di  Kota  Palu  belum  sepenuhnya dapat  terlaksana  dengan  baik.  Secara kuantitas  jumlah  sekolah  baik  negeri maupun swasta tidak memiliki guru agama, sehingga  siswa  mendapatkan  pendidikan agama  melalui  guru  bidang  studi  atau guru  mata  pelajaran  lain  yang  seagama. Sebagaimana  halnya  yang  dilakukan  oleh Bapak I Wayan Darmo (Hindu), guru bidang studi  Pendidikan  Kewarganegaraan  beliau juga mengisi pendidikan agama bagi siswa Hindu di SMPN 4 Palu, dan setiap pekannya diadakan  Puja  Santi  (penguatan  iman) kepada  siswa.  Namun  ia  menambahkan bahwa tidak semua guru boleh mengajarkan pendidikan agama kecuali dianggap mampu untuk memberikan pembelajaran agama.
Demikian  hal  pelayanan  pendidikan agama  bagi  siswa  beragama  Buddha. Pemenuhan  kebutuhan  pendidikan  agama bagi siswa yang bersekolah di luar yayasan, proses pembelajaran dilakukan di Vihara atau yayasan yang dilaksanakan setiap hari minggu (sekolah minggu) dari tingkat Sekolah Dasar sampai  Sekolah  Menengah  Atas  dengan menggunakan kurikulum Demasheka. Selain pembelajaran pada Sekolah Minggu, para  siswa  juga  mendapatkan  tambahan kegiatan  keagamaan  melalui  kegiatan  Puja Bhakti yang dilaksanakan setiap hari Jum'at pada pukul 12.00-13.00 bertempat di Vihara Karuna  Dipa  Kota  Palu,  di  mana  proses pembelajaran  dilakukan  guru,  penyuluh agama non PNS maupun tokoh agama.
Selain  penyediaan  tenaga  pendidik sebelum  keluarnya  PMA  No.  16  Tahun 2010.  Kementerian  Agama  melakukan pelayanan  tunjangan  sertifikasi  guru  PNS maupun non PNS yang telah lolos verifikasi administrasi  (Kristen,  Katolik,  Hindu  dan Buddha)  baik  pengangkatan  Kementerian Agama  maupun  Dinas  Pendidikan  serta Pemerintah Daerah. Adapun   peningkatan kompetensi  dan  kapasitas  tenaga  pendidik dilakukan  secara  rutin  melalui  kegiatan Kelompok  Kerja  Guru  (KKG)  pada  tingkat Sekolah Dasar, yaitu, melalui kegiatan rutin bulanan untuk melakukan sharing informasi mengenai rancangan pembelajaran maupun kurikulum,  teknik-teknik  menyusun  soal- soal ujian dan kegiatan lainnya. Musyawarah Guru  Mata  Pelajaran  (MGMP)  pada  tingkat Sekolah  Menengah  Pertama  dan  Sekolah Menengah  Atas,  melakukan  hal  serupa dalam  rangka  peningkatan  kompetensi tenaga pendidik agama.  Di samping itu juga dilakukan  kegiatan  lain  seperti workshop pembuatan  rencana  pembelajaran  (RPP), penyusunan  kurikulum  13,  revisi  kurikulum k.13,  dan  kegiatan  seminar  sehari  terkait peningkatan  kompotensi  guru.  Kegiatan- kegiatan  tersebut  dilaksanakan  dengan menggunakan  dana  mandiri  dari  masing- masing  guru.  Sedangkan  Kementerian Agama  dalam  hal  ini  menfasilitasi  melalui penyediaan  sarana  dan  prasarana  maupun narasumber yang terlibat.

## Persepsi Penganut Minoritas Terhadap Pelayanan Kementerian Agama
Kementerian  Agama  RI  merupakan  salah satu lembaga birokrasi dalam konteks sosial budaya  dan  sejarah  bangsa  Indonesia.  Ia
lahir  dari  sejarah  dan  merupakan  tuntutan bangsa  yang  berakar  kokoh  dalam  tata nilai  kemasyarakatan  bangsa  Indonesia. Kementerian  Agama  lahir  dalam  rangka memenuhi  hasrat  bangsa  dan  negara sesuai visi dan misinya, yakni “terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun,  cerdas,  mandiri  dan  sejahtera lahir  dan  batin”  dan  Misinya  antara  lain: meningkatkan kualitas kehidupan beragama, meningkatkan  kualitas  kerukunan  umat beragama, raudhatul  atfhal ,  madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama dan  keagamaan,  kualitas  penyelenggaraan haji  dan  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan  yang  bersih  dan  berwibawa (Renstra Kementerian Agama 2015-2019).

## Kasus Pelayanan Pendirian Rumah Ibadat
Agama  merupakan  salah  satu  identitas yang  secara  ekslusif  masing-masing penganutnya mengusung truth claim (klaim kebenaran)  dan salvation  claim (klaim keselamaan).  (Hakim  2015,  vix).  Rumah ibadat  merepresentasikan  simbol-simbol keagamaan.  Negara  hendaknya  mengatur sedemikian  rupa  sebagai  wujud  komitmen untuk tetap menjaga harmoni warganya agar tetap lestari. Sehingga pengaturan pendirian rumah  ibadat  perlu  ditata  sesuai  dengan klausul  yang  mengaturnya  sebagaimana dalam Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.
Dalam  Pasal  13  disebutkan,  (1) pendirian  rumah  ibadat  didasarkan  pada keperluan  berdasarkan  komposisi  jumlah penduduk  bagi  pelayanan  umat  beragama bersangkutan  di  wilayah  kelurahan/desa, (2)  pendirian  rumah  ibadat  sebagaimana

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 227 - 242
dimaksud  pada  ayat  1  dilakukan  dengan tetap  menjaga  kerukunan  umat  beragama, tidak  menganggu  ketentraman  dan ketertiban  umum,  serta  memenuhi  aturan perundang-undangan,  (3)  dalam  hal keperluan  nyata  bagi  pelayanan  umat beragama  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  1  tidak  terpenuhi,  pertimbangan jumlah  komposisi  penduduk  digunakan batas  wilayah  kecamatan  atau  kabupaten atau provinsi (PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006).
Palu  dengan  penganut  agama  yang heterogen  memiliki  kekhawatiran  akan terjadinya  gesekan-gesekan  antar  pemeluk agama,  utamanya  dalam  pembangunan/ pendirian  rumah  ibadat.  Pasca  berlakunya PBM  No  9  dan  8  Tahun  2006.  pada kasus  pendirian  rumah  ibadat  data  dari Kementerian Agama bahwa jumlah penambahan  atau  pendirian  rumah  ibadat tidak  mengalami  penambahan  baik  masjid maupun  gereja  kecuali  mempermanentkan rumah  ibadah  yang  telah  ada  sebelumnya (gereja).
Kasus  pembangunan  rumah  ibadat dalam  konteks  Kota  Palu,  seperti dikemukakanan oleh Ketua FKUB Kota Palu bahwa:
“Tidak  ada  masalah  besar  yang  terjadi terkait hal tersebut, walaupun sering terjadi riak-riak  dalam  pembangunan  rumah ibadat,  namun  tidak  sampai  menimbulkan konflik  horisontal.  Dalam  hal  pendidirian rumah  ibadat  sepanjang  pihak  yang bermohon  itu  sesuai  dengan  aturan  dan prosedur yang ada dalam PMB, maka FKUB berhak  memberikan  rekomendasi,  kecuali pada  kasus  pemberian  rekomendasi  untuk pembangunan  rumah  ibadat  untuk  gereja saksi Yehova, rekomendasinya dianulir oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama, izin mendirikan bangunan sudah ada tetapi adanya keberatan dari masyarakat sehingga pihak  FKUB  mengadakan  pertemuan  dan
untuk  sementara  waktu  ditunda  hingga hari  ini.  Masyarakat  menarik  pernyataan mereka karena umat Kristiani menganggap bahwa  ajaran  kelompok  ini  terlalu  keras, di  mana  awalnya  masyarakat  menyetujui tetapi  karena  anggapan  yang  demikian dan  berkembang  di  masyarakat  sehingga masyarakat  akhirnya  menarik  dukungan”. ( Ismail Pangeran,Ketua FKUB Kota Palu, 22 Maret 2017)
Selain kasus gereja Saksi Yehowa, sebuah kasus yang pernah terjadi yakni penurunan papan  nama  sebuah  gereja  karena  adanya surat teguran dari warga dengan menyurati FKUB dan Pemerintah Daerah. Maka upaya yang  dilakukan  oleh  FKUB  dan  Pemerintah Daerah dan tokoh-okoh agama memanggil pihak gereja dan kepolisian yang difasilitasi oleh  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik,  untuk menyelesaikan  persoalan  tersebut  di  mana gereja  belum  memiliki  IMB  dan  belum mengajukan  permohonan  rekomendasi dengan  alasan  bahwa  gereja  tersebut adalah  gereja  yang  sudah  lama  dibangun, namun  oleh  pihak  Pemerintah  Daerah tidak  menyetujui  karena  berada  di  jalan protokol  yang  menganggu  akifitas  umum. Berdasarkan  dokumen  yang  ada  bahwa Pemerintah Daerah tidak pernah menyetujui pembangunan  gereja  tersebut,  sehingga meminta  pihak  gereja  untuk  menurunkan papan nama dan gereja tersebut tidak lagi digunakan  sebagai  tempat  ibadah  rutin kecuali  peremuan  yang  sifanya  insidentil aau sekali-kali.
Pada  kasus  pendirian  rumah  ibadat di  Kota  Palu,  tampak  bahwa  pelayanan Kementerian  Agama  dalam  hal  pemberian rekomendasi telah mengacu pada aturan  yang  ada  belum  nampak  adanya permasalahan  yang  dianggap  serius. Sebagaimana  diungkapkan  oleh  salah seorang pendeta:
Pelayanan Kementerian Agama Terhadap Umat Minoritas di Kota Palu     (Sitti Arafah)
“Dulu ketika kita ingin membangun rumah ibadat baik Islam maupun Kristen semuanya berperan  saling  bantu  membantu  yang Muslim  membantu  yang  Kristen  demikian sebaliknya,  sehingga  yang  diperlukan adalah  komunikasi  yang  baik  dengan pendekatan  persuasif.  Dengan  keluarnya PMB  No  9  dan  8  Tahun  2006,  Saya  pikir ini  juga  sangat  bagus  karena  adanya pembatasan  dalam  mendirikan  rumah ibadat.  Saya  juga  melihat  untuk  kasus Kota  Palu  sejauh  ini  pembangunan  rumah ibadat  boleh  dikatakan  berjalan  sesuai prosedur  yang  ditentukan,  kecuali  pada beberapa  gereja  yang  memang  belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan IMB dan itu wajar-wajar saja jika FKUB dan Kementerian Agama serta Pemerintah Kota belum memberi izin”. (Pdt. ZW, Ketua GPID Kota Palu, 14 Maret 2017).

## Kasus Pelayanan Pendidikan Agama
Sesuai  amanat  Undang-Undang  Sistem Pendidikan  Nasional  No.  20  Tahun  2003 poin:  (a)  bahwa  setiap  peserta  didik  pada satuan  pendidikan  berhak  mendapatkan pendidikan  sesuai  dengan  agama  yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.  Mengacu  pada  Undang-Undang tersebut,  dan  secara  umum  pemenuhan kebutuhan pendidikan agama bagi kelompok minoritas tetap terpenuhi. Semua murid  maupun  siswa  agama  minoritas mendapatkan  pendidikan  agama  melalui Sekolah  Minggu  maupun  pembelajaran yang dilakukan secara informal. Di samping itu  pelayanan  pendidikan  agama  tidak hanya  dilaksanakan  oleh  tenaga  pendidik, melainkan  beberapa  unsur  yang  terlibat di  dalamnya  antara  lain  pengawas  agama, penyuluh  agama,  pendeta/pastor,  bikhu maupun  tenaga  pendidikan  lainnya  yang seagama  dan  dianggap  mampu  untuk memberikan  pengajaran  agama  kepada siswa.  Sehingga  pelayanan  pendidikan
agama  bagi  siswa  minoritas  di  Kota  Palu dianggap belum maksimal.
Kurangnya  tenaga  pendidik  masih menjadi persoalan besar yang dirasakan oleh hampir  semua  agama  minoritas,  terutama bagi  Hindu  dan  Buddha.  Ketidaktersediaan tenaga  pendidik  dari  tingkat  Sekolah Dasar  sampai  Sekolah  Menengah  Atas mengakibatkan  pelaksanaan  pendidikan agama  dilaksanakan  pada  hari  tertentu mislanya  Sekolah  Minggu.  Pelaksanaan Sekolah Minggu bagi siswa yang beragama Hindu terdapat persepsi yang beragam dari orang  tua.    Pelaksanaan  pembelajaran  di sekolah  pasraman  khusus  murid  Sekolah Dasar  sebagian  orang  tua  mengeluh  saat mengantarkan  anak-anak  mereka  untuk bersekolah  namun  sebagian  pula  merasa santai  karena  di  samping  mengantarkan anak-anak  juga  melaksanakan  ibadat. Sedangkan pemenuhan pendidikan agama  melalui  pembelajaran  agama yang  dilaksanakan  pada  hari  Jum'at  pada pukul  12.00  siswa-siswa  merasa  kelelahan sehingga  langkah  yang  ditempuh  dengan mengeluarkan
kebijakan melakukan pembelajaran  di  Pura  (I  Wayan  Sudiana- Penyuluh Agama, 15 Maret 2017) Selain ketidakterpenuhi tenaga
pendidik,  persoalan  lain  yang  dirasakan dalam  pelayanan  pendidikan  agama  bagi siswa  minoritas  adalah  kurangnya  sarana dan prasarana pada masing-masing sekolah mengakibatkan proses pembelajaran agama dilakukan secara berpindah-pindah. Seperti yang  dikemukakan  oleh  salah  seorang pengawas  Bapak  Marten,  bahwa  ketika melakukan  supervisi  pada  pelaksanaan pembelajaran  agama  bagi  sekolah  yang memiliki  siswa  minoritas  yang  mencukupi 1 rombongan belajar (15 siswa), umumnya

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 227 - 242
mereka  belajar  di  tempat  yang  tidak  layak untuk  melakukan  pembelajaran  seperti dilakukan  di  emperan,  tangga,  maupun gudang  (Drs.  Marten,  Pengawas  PAK,  18 Maret 2017).
Persoalan lain yang juga dirasakan dalam pelayanan  pendidikan  adalah  hilangnya program pengadaan buku paket, pengadaan kitab  suci  (alkitab),  di  mana  sebelummnya ada  program  pembagian  kitab  suci  dari Kementerian  Agama,  sehingga  pembelian buku paket maupun kitab suci dibebankan kepada orang tua siswa, sehingga bagi orang yang  acuh  atau  siswa  yang  tidak  mampu akan menjadi beban bagi mereka.
Pelayanan pendidikan agama bagi siswa minoritas  khususnya  di  tingkat  Sekolah Dasar  nampak  pada  beberapa  sekolah masih  ditemukan  dalam  pembelajaran agama  diajarkan  oleh  guru  agama  yang tidak  seagama.  Seperti  murid  Katolik  yang diajar oleh Guru Kristen, atau murid Hindu memilih  guru  agama  yang  disenangi  dari kalangan  Islam  atau  Kristen.  Penerapan kebijakan  ini  dilakukan  oleh  beberapa sekolah dengan pertimbangan bahwa murid yang tidak memiliki guru agama, atau guru yang  seagama  untuk  memperoleh  nilai ketimbang  mereka  hanya  menghabiskan waktu untuk bermain-main.
Secara umum, konstruksi dan implementasi kebijakan pelayanan terhadap penganut  minoritas  oleh  Kementerian Agama  di  tingkat  Kantor  Wilayah  maupun Kementerian Agama Kota Palu telah mengacu pada  prasyarat  pelayanan  publik  yakni: Transparansi ,  yaitu  melalui  pelayanan  yang terbuka  berdasarkan  struktur  kelembagaan yang ada. Akuntabel , yakni pelayanan yang diberikan mengacu pada aturan atau regulasi.
Kondisional , ialah pelayanan yang diberikan baik  moril  ( supporting )  maupun  bantuan secara  materi  (anggaran)  berdasarkan DIPA. Partisipatif ,  adalah  dimaksudkan bahwa  dalam  penyusunan  program  atau pengimplementasiannya senantiasa melibatkan stakeholder guna  memenuhi kebutuhan dalam pembinaan umat bidang keagamaan  maupun  pendidikan  agama secara  proporsional.  Akan  tetapi  kebijakan dan  program  di  tingkat top  down yang secara  formalistik  membuat  kebutuhan umat sedikit terbaikan.
Lamban  atau  belum  optimalnya pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama  di  tingkat  Kantor  Wilayah  maupun tingkat kota/kabupaten terhadap penganut umat  minoritas,  dikarenakan  beberapa faktor: Pertama, ketersediaan  struktur kelembagaan  karena  tidak  didukung  oleh sumber  daya  manusia  secara  kuantitas sebagaimana  pada  Pembimas  Hindu dan  Buddha. Kedua, kurangnya  sumber daya  manusia  (tenaga  pendidik)  dalam upaya  pemenuhan  kebutuhan  pendidikan agama  peserta  didik,  menjadikan  lembaga keagamaan maupun masyarakat turut serta mengambil peran untuk menyelenggarakan pendidikan  agama  secara  informal  melalui Sekolah  Minggu  maupun  pembelajaran yang  dilakukan  setelah  pembelajaran formal. Ketiga, adanya kebijakan top down terutama  pada  kebijakan  penyusunan program dan penganggaran yang dilakukan secara  formalistik  dinilai  belum  dapat mengakomodir secara keseluruhan apa yang menjadi kebutuhan dalam pembinaan umat. Keempat, kurangnya  anggaran,  utamanya dalam  peningkatan  kapasitas  dan  kualitas tenaga  pendidik  membuat  dan  memaksa mereka  memunculkan  kreatitivitas  sendiri
Pelayanan Kementerian Agama Terhadap Umat Minoritas di Kota Palu     (Sitti Arafah)
agar tidak stagnan melalui berbagai kegiatan KKG maupun MGMP dengan menggunakan dana  mandiri. Kelima, kebijakan  regulasi. Dalam  upaya  memenuhi  pelayanan terhadap umat minoritas. Regulasi yang ada saat ini seperti PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 telah dijadikan aturan main dalam pendirian rumah  ibadat,  namun  hal  penting  yang perlu  diingat  bahwa  pendekatan  persuasif maupun  kearifan-keraifan  lokal  pada  suatu daerah  memiliki  pengaruh  kuat  dalam membangun  relasi  antara  kelompok  yang berbeda.
Adapun  regulasi  PMA  No.  16  Tahun 2010  tentang  Kebijakan  Pengangkatan Guru Agama yang diserahkan kepada Dinas Pendidikan  maupun  Pemerintah  Daerah, sehingga  Kementerian  Agama  tidak  lagi dapat  mengangkat  tenaga  pendidik/guru agama  pada  satuan  pendidikan  umum. Namun  di  sisi  lain  pemberian  tunjangan sertifikasi  dan  insentif  bagi  guru  agama dianggarkan  oleh  Kementerian  Agama sehingga  terjadi  dualisme  kebijakan  dalam pelayanan pendidikan agama oleh karena itu dalam  pemenuhan  kebutuhan  pendidikan agama  sebaiknya  pelayanan  dilakukan melalui 1 pintu, yakni Kementerian Agama.

## PENUTUP
Pelayanan  Kementerian  Agama  di  Kota Palu  secara  formal  dilakukan  berdasarkan sturktur  kelembagaan  yang  tersedia.  Di tingkat Kementerian Agama Kota Palu hanya terdapat 2 struktur, yakni Kepala Seksi Kristen dan  Penyelenggara  Katolik,  sedangkan Hindu dan Buddha pelayanannya dilakukan di tingkat Kanwil.  Tampak bahwa konstruksi kebijakan  dan  penyusunan  program  pada
Kementerian  Agama  dilakukan  secara top down, yakni  kebijakan  dan  penyusunan program  di  unit  Eselon  I  secara  formalistik sehingga kebutuhan pelayanan umat belum sepenuhnya dapat diakomodir.
Pelayanan Kementerian Agama dilakukan berdasarkan struktur kelembagaan walaupun secara  struktural  terbatas.  Kementerian Agama  berupaya  memenuhi  kebutuhan umat minoritas berimplikasi pada pelayanan yang  belum  maksimal.  Namun    demikian tidak mengakaibatkan terjadinya pelayanan diskriminatif. Pelayanan kebutuhan keagamaan  umat  dalam  hal  ibadat  tidak memperoleh kendala, utamanya pemberian izin  rekomenasi  mendirikan  rumah  ibadah (IMB)  terkecuali  dalam  pemberian  bantuan pembangunan/renovasi rumah ibadat dinilai sangat minim dan terbatas. Termasuk memastikan setiap anak didik mendapatkan pelayanan pendidikan agama sebagaimana diatur  dalam  PMA  No.  16  Tahun  2010, mengakibatkan  ketidakterpenuhi  tenaga pendidik/guru agama.
Di samping kurangnya  sarana  dan  prasarana  (ruang belajar maupun pengadaan buku/kitab suci juga menjadi penyebab peran kementerian agama belum maksimal.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti  mengucapkan  terima  kasih  kepada Kepala  Balai  Litbang  Agama  Makasar  yang telah  membiayai  penelitian  ini  dalam  DIPA Balai  Litbang  Agama  Makassar  tahun 2017.  Kepada  seluruh  informan  yang  telah memberikan  data  dan  informasi  terkait penelitian  tersebut  dan  kepada  pengela Jurnal  Penamas  untuk  mempublikasikan artikel ini.

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 227 - 242

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Arikunto, Suharsini. 2007. Manejemen Penelitian , Jakarta: Rineka Cipta.
Budiman, Hikmat dkk. 2005. Hak-Minortias Dilema Multikulturalisme di Indonesia . Jakarta: Interfidie.
Hakim, Ramlah. 2016. Toleransi di Persimpangan Jalan . Solo: Zadahanifa.
Kadir, Abd. 2009. "Pengukuran Jarak Sosial Antara Kelompok Agama Islam dan Kristen di Ambon", dalam Jurnal Al Qalam , Volume 15 Nomor 24 Desember 2009.
Kadir, Abd. 2014. "Umat Minoritas dalam Pelayanan  Kementerian Agama, Menyasar Penganut Agama Buddha di Kota Jayapura  Prov. Papua", dalam Jurnal Al Qalam , Volume 20 Nomor 1 Juni 2014.
Kettani, M. Ali. 2005. Minoritas Muslim di Dunia Muslim Dewasa Ini . Jakarta: Raja Grafindo.
Liliweri,  Alo.  2005. Prasangka  dan  Konflik  Komunikasi  Lintas  Budaya  Masyarakat  Multikultural . Yogyakara; LKiS.
Moleong, Lexi J. 2000. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Rosdakarya.
Muin, Abdul. 2007. "Pondok Pesantren dan Pelayanan Masyarakat", dalam Jurnal Edukasi Volume 5 Nomor 4 Oktober 2007.
Paisal. 2017. "Minoritas Katolik dan Hindu dalam Layanan Kementerian Agama di Jayapura", dalam Jurnal Mimikri Volume 3, Nomor 1 Edisi Juni 2017.
Saprillah. 2016. "Penyuluh dan Isu Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Palu", dalam Jurnal Al Qalam , Volume 22 Nomor 2 Desember 2016.
_____.  2013.  "Penelitian  Pelayanan  Kementerian  Agama  Terhadap  Penganut  Agama  Hindu  di  Kota Manado", dalam Laporan Penelitian: Makassar . Makassar: Balai Litbang Agama Makassar.
_____..2017.  "Pelayanan  Kementerian  Agama  Terhadap Penganut  Agama  Minoritas  di  Kota  Ternate", dalam Makalah Seminar Hasil Penelitian Tahun 2017.
Shadiq Kawu, Abd. 2013. Pelayanan Haji dalam Sorotan Publik , Jilid 2, Makassar: Hasanuddin University Press.
Suprapto.  2012.  "Membina  Relasi  Damai  Antara  Mayoritas  dan  Minoritas  (Telaah  Kritis  Atas  Peran Negara dan Umat Islam dalam Mengembangkan Demokrasi di Indonesia", dalam Jurnal Analisis , Volume XII Nomor I Juni 2012.
Syuhudi, Muh Irfan. 2017. Pelayanan Kementerian Agama Terhadap Penganut Agama Minoritas di Kota Manado ز Makassar: Balai Litbang Agama Makassar.
Yayat, Hidayat. 2016. "Fungsi dan Kedudukan Kementerian Agama dalam Konteks Indonesia", diakses https: www. Google.com lyceum.id pada tanggal 20 Maret 2017.
Pelayanan Kementerian Agama Terhadap Umat Minoritas di Kota Palu     (Sitti Arafah)

## Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organiasasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pelayanan Publik.
Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadat.
Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah Umum.
Rencana Strategis Kementerian Agama ahun 2015-2019.

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 227 - 242