## INSENTIF PAJAK PENGHASILAN BAGI UMKM: REFORMASI, KERINGANAN DAN KEPATUHAN
Jerry Shalmont * , Grace I. Darmawan ** , Dora Dominica ***
Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta
MH Thamrin Boulevard 1100, Tangerang, Banten
*Alamat korespondensi: jerry.shalmont@uph.edu **Alamat korespondensi: grace.darmawan@uph.edu ***Alamat korespondensi: doradominica@gmail.com
1 Wuri  Sumampouw,  dkk.,  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Usaha  Mikro  Kecil  Dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang
Cipta Kerja”, Jurnal de Jure, Vol. 12, No. 1,  2021 , hlm. 31.
2 Heru  Subiyantori  and  Singgih  Riphat,  2020 Insentif  Pajak  Dan  Ketahanan  Fiskal  Pada
Masa  Pandemi  Covid-19 ,  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 23.
3 Anindita  Trinura  Novitasari,  2022, Strategi UMKM Bertahan Di Masa Pandemi , Deepublish, Yogyakarta, hlm. 39.
4 Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 9/PMK.03/2021  tentang  Insentif  Pajak  Untuk Wajib  Pajak  Terdampak  Pandemi  Corona Virus  Disease  2019  (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83).
5 Rio.  F  Wilantara  and  Susilawati,  2012, Strategi Dan Kebijakan Pengembangan UMKM , Refika Aditama, Bandung, hlm. 14. 6 Hendra  Kusuma,  “Anggaran  Insentif  Pajak
UMKM 2020 Baru Terserap 62%”,
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-
bisnis/d-5377017/anggaran-insentif-pajak- umkm-2020-baru-terserap-62 , diakses tanggal 14 Juni 2022.
7 Ibid.
8 Kementerian Keuangan, “Menkeu: Realisasi Insentif  PPh  Final  UMKM  Tahun  2021
Sebesar Rp800
Miliar”, https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ menkeu-realisasi-insentif-pph-final-umkm- dtp-tahun-2021-sebesar-rp800-miliar/ , diakses tanggal 28 Juni 2022.
9 Asosiasi  Tax  Center  Perguruan  Tinggi Seluruh  Indonesia,  “PPh  Final  DTP  Disetop, Sri  Mulyani:  Ada  Fasilitas  Permanen  Untuk UMKM”, https://atpetsi.or.id/pph-final-dtp- disetop-sri-mulyani-ada-fasilitas-permanen- untuk-umkm , diakses tanggal 16 Juni 2022.
10 Suparna Wijaya dan Brahmasta Kana Buana,
“Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 Untuk Umkm:  Studi  Kasus  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Tulungagung,” Jurnal Publik , Vol. 8, No. 2, 2021, hlm.185. 11 I  Putu  Widya  Laksana  Pendit,  dkk., “Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Memberikan Insentif  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Kepada Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid -19”,
Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 421.
12 Asyifa Tiara Ardin et al. , “Tinjauan Hukum Administrasi  Negara  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Dalam  Program  Pengungkapan Sukarela,” Journal  of  Law,  Administration, and Social Science, Vol. 2, No. 1,  2022,  hlm.
36.
13 Bustamar  Ayza,  2017, Hukum  Pajak Indonesia, Kencana, Depok, hlm. 27.
14 Moh. Taufik Makarao, Fauziah Fauziah, dan Suhardi  Suhardi,  2012, Hukum  Koperasi Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah  Di Indonesia, PT Akademia, Medan, hlm. 32.
15 Wirawan B Ilyas dan Rudy Suhartono, 2011,
Hukum  Pajak  Material  1:  Seri  Pajak Penghasilan, Salemba, Jakarta, hlm. 29.
16 Sri  Pudyatmoko,  2019, Pengantar  Hukum
Pajak , 5th ed, Andi, Yogyakarta, hlm. 57.
17 Edy  Suprianto,  2014, Hukum  Pajak Indonesia , Refika Aditama, Jakarta, hlm. 27.
18 Agustinus Simanjuntak, 2019, Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum Dan  Praktik  Bisnis ,  2nd  ed,  Rajawali  Pers,
Depok, hlm. 49.
19 R. Santoso Brotodiharjdo,  2020, Pengantar Ilmu  Hukum  Pajak ,  3rd  ed,  PT  Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 11.
20 Kementerian Keuangan, “Menkeu: Lihatlah Penggunaan  Uang  Pajak  Anda  Untuk  Apa Saja”,
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ menkeu-lihatlah-penggunaan-uang-pajak- anda-untuk-apa-saja/ , diakses tanggal 16 Juni 2022.
21 Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2018 tentang  Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan Dari  Usaha  Yang  Diterima  Atau  Diperoleh Wajib  Pajak  Yang  Memiliki  Peredaran  Bruto
Tertentu.
22 Cinantya  Kumaratih  dan  Budi  Ispriyarso, “Pengaruh  Kebijakan  Perubahan  Tarif  PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelalu UMKM”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 142.
23 Pasal  3  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2018 Tentang  Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan Dari  Usaha  Yang  Diterima  Atau  Diperoleh Wajib  Pajak  Yang  Memiliki  Peredaran  Bruto Tertentu.
Usaha Mikro dan Kecil", Jurnal Kerta Semaya, Vol. 10, No. 3, 2022, hlm. 707.
25 Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum: Pilihan Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel, Mirra
Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42.
Kualitatif  (Revision  Edition) ,  PT  Remaja
Rosdakarya, Bandung, hlm. 17.
1 Cetakan 3, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3.
28 Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  Republik  Indonesia,  KBBI,
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perusahaan
, diakses tanggal 8 April 2021
29 Augustinus  Simanjuntak, Hukum  Bisnis Sebuah  Pemahaman  Integratif  antara  Hukum dan Praktik Bisnis, Edisi 1 Cetakan 2, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal. 49
30 Ibid , hlm. 50.
31 Ibid.
32 Munir  Fuady,  2019, Pengantar  Hukum
Bisnis  Menata  Bisnis  Modern  di  Era  Global , Cetakan  ke-IV,  PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, hlm. 44.
36 Agus  Sardjono, 2018, Pengantar  Hukum Dagang , Rajawali Pers, Depok, hlm. 71.
37 Ibid , hlm. 79.
38 Edmalia Rohmani, “Ini Pentingnya Laporan
Realisasi PPh Final UMKM DTP”, https://www.pajak.go.id/id/artikel/ini- pentingnya-laporan-realisasi-pph-final-
umkm-dtp , diakses tanggal 25 Juni 2022.
39 Ibid.
40 Nurdin  Hidayat  dan  Dedi  Purwana,    2018, Perpajakan Teori Dan Praktik , Rajawali Pers,
Depok, hlm. 45.
41 Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk  Pajak  Untuk  Wajib  Pajak  Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
42 Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana, Op.Cit,.
hlm. 21.
Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk  Pajak  Untuk  Wajib  Pajak  Terdampak
Pandemi Corona Virus Disease 2019.
44 Edmalia Rohmani, Loc.Cit. 45 Wawancara dengan Bapak Hendratno, secara daring  melalui  fitur chat pada  aplikasi WhatsApp pada  hari  Jumat,  tanggal  16  April
2021.
46 Wawancara dengan Bapak Ridwan S., secara daring  melalui  fitur chat pada  aplikasi WhatsApp pada hari Jumat, 30 April 2021.
47 Wawancara  dengan  Ibu  Minda  Ardiyani, secara daring melalui fitur direct message pada aplikasi Instagram pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021. 48 Kerugian  fiskal  yang  disampaikan  adalah sesuai yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU PPh  yang  berbunyi  bahwa:  “Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  didapat kerugian,  kerugian  tersebut  dikompensasikan dengan  penghasilan  mulai  tahun  pajak berikutnya  berturut-turut  sampai  dengan  5 (lima) tahun”.
49 Wawancara dengan Bapak MP, secara daring melalui fitur chat pada aplikasi WhatsApp pada hari Jumat tanggal 23 April 2021.
50 Triyan Pangastuti, “Kuartal I, Insentif Dunia Usaha  Dimanfaatkan  286.000  Wajib  Pajak", https://www.beritasatu.com/ekonomi/764161/k uartal-i-insentif-dunia-usaha-dimanfaatkan- 286000-wajib-pajak ,  diakses  tanggal  21  Juni 2021.
51 Rifqy Azza Firmansyah dan Suparna Wijaya,
“Natura  Dan  Kenikmatan  Sebelum  Dan
Sesudah Undang-Undang
Harmonisasi
Peraturan  Perpajakan,” Jurnal  Pajak  dan Keuangan Negara (PKN), Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 347.
52 Jerry  Shalmont,  Grace  I  Darmawan,  and Dora Dominica, “Aspek Hukum Bantuan Bagi Pelaku  Usaha  Mikro  (BPUM)  Di  Masa Pandemi  Covid-19,” Jurnal  Rechtsvinding, Vol. 10, No. 3, 2021, hlm. 361.
53 H.  Syafa’at  Anugrah  Pradana  dan  Muh. Andri  Alvian,  “Kompabilitas  Mekanisme Omnibus Law Dalam Pengaturan Perpajakan”, Jurnal  Amanna  Gappa, Vol.  7,  No.  2,  2021, hlm. 114.
54 Tri  Ega  Nurillah  dan  Isnani  Yuli  Andini,
“Impact  of  the  HPP  Law  (Harmonization  of
Tax Regulations) PostPP 23 on MSMEs during the Covid-19 Pandemic”, Jurnal Multidisiplin Madani , Vol. 2, No. 7, 2022, hlm. 3208.
55 Setiadi , “Harmonisasi UU HPP Perpajakan Indonesia dengan Tax Center Jilid 2", Jurnal Bisnis  dan  Akuntasi  Unsurya, Vol.  7,  No.  1, hlm. 17-19.
57 Hesty  Nadhira  Utami  dan  Tjip  Ismail,
Loc.Cit.
58 M.  Rifky  Fauzian,  “UMKM  Tidak  Perlu Bayar Pajak, Kok Bisa?”, http://vokasi.unair.ac.id/id/2022/02/08/umkm-
tidak-perlu-bayar-pajak-kok-bisa/ , diakses tanggal 25 Juni 2022.
59 Edy Suprianto, Op.Cit., hlm. 65.
1: Seri Pajak Penghasilan .