## Wajah Hukum

## Kajian Yuridis Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pencurian Internet Wifi

## Junaidi
Fakultas Hukum Universitas Sjahkyakirti Jl. Sultan Muh. Mansyur Kebon Gede 32 Ilir, Kota Palembang Correspondence email: junaidievy@yahoo.com
Abstrak. Penggunaan  internet wifi  milik pribadi  terutama di rumah telah  menjadi  hal  yang  biasa,  internet wifi  yang digunakan tanpa  izin  dari  pemiliknya  apalagi  tanpa  sepengetahuannya,  jika  hal  tersebut  yang  terjadi  akan  mengakibatkan  si  pemilik mengalami kerugian. Internet wifi di rumah yang seharusnya digunakan oleh keluarga tetapi ikut dinikmati oleh orang lain tanpa izin  dan  sepengetahuan  dari  pemilik,  pemilik  yang  membayar  tetapi  orang  lain  menggunakan.  Tindak  pidana  pencurian  diatur dalam  Pasal  362  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  sedangkan  dalam  Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih kepada akses tidak sah ( illegal access ). Penerapan hukum pidana dalam tindak pidana  pencurian  internet  wifi,  sebagaimana  diatur  dalam  :  a)  Pasal  362  KUHP,  internet  wifi  dapat  ditafsirkan  secara  ekstensif sebagai salah satu bentuk “barang” yang merupakan unsur Pasal 362 KUHP, hal ini dapat disamakan dengan “listrik” dan “gas” meskipun  tidak  memiliki  wujud,  tidak  terlihat  dan  dirasakan,  tetapi  mempunyai  nilai  ekonomis  untuk  dapat  dikatakan  sebagai “barang”  karena  untuk  dapat  menggunakan  atau  menikmati  layanan  internet  wifi  pengguna  harus  membeli  paket  internet  wifi terlebih  dahulu;  b)  Pasal  30  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  dapat  dikenakan  pada  pelaku  pencurian  internet  wifi  karena  berkaitan  dengan  akses  tidak  sah  ( illegal  access ). Perbuatan pencurian kuota internet dengan menggunakan software atau aplikasi computer untuk membobol jaringan internet guna memperoleh username dan password internet  wifi  agar  mendapatkan  akses  menggunakan  internet  wifi.  Dalam  penyelesaian tindak pidana, pembuktian merupakan hal yang essensial, dikarenakan dalam penyelesaian perkara pidana yang dicari merupakan kebenaran materil.
Kata Kunci : Kajian Yuridis Pasal 362 KUHP; Pasal 30 Undang-Undang ITE; Pencurian Internet Wifi
Abstract. The use of private wifi internet, especially at home, has become commonplace, wifi internet is used without permission from  the  owner,  especially  without  his  knowledge,  if  this  happens  it  will  result  in  the  owner  experiencing  losses.  Home  wifi internet that should be used by the family but is also enjoyed by other people without the permission and knowledge of the owner, the owner who pays but other people use it. The crime of theft is regulated in Article 362 of the Criminal Code, while Article 3o of Law  Number  11  of  2008  concerning  Electronic  Information  and  Transactions  is  more  about  illegal  access.  The  application  of criminal  law  ini  the  crime  of  theft  of  internet  wifi,  as  regulated  in  :  a)  Article362  of  the  Criminal  Code,  internet  wifi  can  be interpreted extensively as one form of “goods” which in an element of Article 362 of the Criminal Code, this can be equated with “electricity” and “gas” although it does not have a from, is not visible and felt, but has an economic value to be said as “goods” because to be able to use or enjoy wifi internet service users must purchase a wifi internet package first; b) Article 30 paragraph (1), (2) dan (3) Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction may be imposed on perpetrators of wifi  internet  theft  because  it  is  related  to  illegal  access.  The  act  of  stealing  internet  quota  by  using  software  or  computer applications to break into the internet network to obtain a wifi internet username and password in order to gain access using wifi internet. In the settlement  of a criminal act, proof is essential, because in  the settlement  of a criminal case  what  is sought  is a material truth.

## Keywords:  Juridical Study Article 362 Book of Criminal Law; Article 30 the ITE Law; Internet Wifi Theft

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi  komputer dan telekomunikasi banyak menghasilkan sistem-sistem jaringan komputer ( computer  network )  yang  mendunia.  Pemanfaatan  aplikasi  penggunaan  jaringan  komputer  tidak  hanya  digunakan  di lingkungan penelitian, universitas dan laboratorium yang penggunaan untuk keperluan ilmiah/riset, jaringan komputer telah  digunakan  juga  di  lingkungan  perbankan,  perusahaan,  instansi  pemerintah,  militer/Hankam,  hukum  dan peradilan  dan  individu/perorangan.  Setiap  lini  kehidupan  dalam  penggunaannya  telah  memanfaatkan  kecanggihan sistem komputer 1 .
1 Al  Wisnubroto, Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Penanggulangan  Penyalahgunaan  Komputer, (Yogyakarta:  Penerbit Universitas Atma Jaya, 1999), hlm. 1
Junaidi, Kajian Yuridis Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pencurian Internet Wifi
Hal ini, menunjukkan semakin meningkatkan kehidupan modern tidak lepas dari kecanggihan sistem komputer. Oleh karena itu, teknologi sistem komputer  merupakan  jalan menuju keberhasilan dalam pembangunan. Penggunaan jaringan komputer telah membantu dan menunjang pembangunan nasional 2 .
Perkembangan  teknologi  komputer  yang  sangat  pesat,  tidak  luput  dari  implikasi  penggunaannya  yang menimbulkan  efek  negatif  berupa  penyalahgunaannya.  Kehadiran  jaring  komputer  tanpa  disadari  adalah  proses  dari suatu  pembangunan  yang  merupakan  suatu  terobosan  baru  dalam  mengubah  setiap  sendi-sendi  kehidupan  manusia. Komputer telah mampu mengubah kehidupan manusia menjadi lebih modern, hal ini juga dibarengi dengan kemajuan informasi  teknologi  (TI) 3 ,  yang  merupakan  titik  sentral  dalam  banyak  kegiatan  manusia  tidak  terkecuali  di  bidang hukum 4 .
Internet merupakan jaringan komputer yang terdiri dari berbagai macam ukuran dan jenis jaringan komputer di seluruh dunia. Jaringan-jaringan komputer ini saling berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain melalui bantuan telepon  dan  satelit,  yang  digunakan  untuk  keperluan  pemerintahan,  pendidikan,  perdagangan,  ilmu  pengetahuan  dan perorangan. Pengertian internet ( interconnection networking ) sendiri adalah jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan jutaan bahkan milyaran jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe  komunikasi  seperti  telepon,  satelit  dan  lain  sebagainya.  Secara  sederhana,  Internet  adalah  kumpulan  dari  jutaan komputer  di  seluruh  dunia  yang  terkoneksi  antara  yang  satu  dengan  yang  lain.  Media  koneksi  yang  digunakan  bisa melalui  sambungan  telpon,  serat  optik  ( fiber  optic ),  kabel  koaksial  ( coaxial  cable ),  satelit  atau  dengan  koneksi wireless 5 .
Saat ini internet tidak saja digunakan sebagai komunikasi atau mencari informasi,  akan tetapi telah digunakan untuk  transaksi  yang  menghasilkan  uang.  Tarif  akses  internetpun  telah  mengalami  penurunan  sangat  pesat dikarenakan  telah  banyak  yang  menggunakannya,  tidak  hanya  di  perkotaan,  kini  telah  masuk  kepedesaan,  semua orang telah menggunakan akses internet 6 .
Kemajuan  teknologi  komputer  juga  telah  banyak  disalahgunakan,  misalnya  adanya  orang  yang  menggunakan akses internet wifi milik orang lain tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya. Penggunaan internet wifi milik pribadi terutama di rumah telah menjadi hal yang biasa, internet wifi yang digunakan tanpa izin dari pemiliknya apalagi tanpa sepengetahuannya, jika hal tersebut yang terjadi akan mengakibatkan si pemilik mengalami kerugian. Internet wifi di rumah  yang  seharusnya  digunakan  oleh  keluarga  tetapi  ikut  dinikmati  oleh  orang  lain  tanpa  izin  dan  sepengetahuan dari pemilik, pemilik yang membayar tetapi orang lain menggunakan.
Permasalahanya  si  pengguna  tidak  mengetahui  kuota  internet  wifinya  dicuri,  karena  sulit  untuk  mengetahui telah  terjadinya  pencurian.  Peristiwa  terjadinya  memiliki  kesamaan  dengan  pencurian  biasa  yang  mengakibatkan korban dirugikan secara materiil, kerugian yang dialami korban berupa pembelian kuota internet wifi yang digunakan oknum tersebut secara gratis tanpa membayar.
Tindak  pidana  pencurian  diatur  dalam  Pasal  362  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  yang menyatakan bahwa:
Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atausebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan  hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjarapaling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratusrupiah.
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016,  tidak  ada  pasal  yang  mengatur  larangan  perbuatan  mencuri internet wifi dan dalam tidak mengatur secara jelas mengenai pencurian kuota internet wifi. Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3)  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sebagaimana  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016  yang  mungkin  bisa  dikaitkan  dengan  kasus  pencurian  internet  wifi,  yang menyatakan :
(1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses  Komputer  dan/atau  Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
(2) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses  Komputer  dan/atau  Sistem Elektronik  dengan  cara  apa  pun  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik.
(3) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses  Komputer  dan/atau  Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
2 Ibid , hlm. 2
3 BPHN, Penelitian tentang Perlindungan Hukum dan Digital , (Jakarta : BPHN, 2007), hlm. 1
4 Andi Hamzah dan Boedi D Marsita, Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 5
5 http://itjambi.com/apa-itu-internet/, diakses pada tanggal 12 Desember 2019, pukul 13.30 WIB.
6 http://belajar-komputer-mu.com/pengertian-internet/, diakses pada tanggal 12 Desember 2019, pukul 14.30 WIB.
Junaidi, Kajian Yuridis Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pencurian Internet Wifi

## METODE Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  penulis  terapkan  adalah  penelitian  yuridis  normative,  yakni  penelitian  yang  difokuskan untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif 7 .  Penelitian  ini  bertujuan memberikan gambaran mengenai implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pembuktian dalam pencurian kuota data internet wifi.

## Jenis Pendekatan
Jenis  pendekatan  yang  digunakan  merupakan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  undang-undang (statute  approach) dengan  menggunakan  telaah  undang-undang  dan  regulasi  yang  berhubungan  dengan  isu  hukum yang ditangani 8 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kajian  Yuridis  Pasal  362  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Penegakan Pencurian Kuota Internet Wifi Perbuatan pencurian kuota internet wifi, tidak dapat dikatakan suatu tindakan pidana jika belum ada aturan yang mengatur  hal  tersebut  secara  tertulis,  sebagaimana  diatur  Pasal  1  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana “ Nullum  delictum  nulla  poena  sine  praevia  lege  poenali ”  atau  dalam  istilah  lain  dapat  dikenal,  “tiada  pidana  tanpa kesalahan” 9 . Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian benda, sedangkan Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016  terdapat  pengaturan mengenai akses ke komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.
Ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan bahwa:
Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang  lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.
Unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut:
1. Perbuatan “mengambil”;
2. Mengambil sesuatu berupa “barang”;
3. Barang yang diambil milik orang baik “seluruh atau Sebagian”; dan
4. Mengambil barang tersebut “untuk memilikinya dengan melawan hukum”.
Dari  unsur  Pasal  362  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  merumuskan  tindak  pidana  pencurian sebagai  suatu  tindakan  yang  dilakukan  seseorang  mengambil  barang  orang  lain  dengan  melawan  hukum  untuk menguasai barang itu. Internet merupakan suatu benda yang tidak dapat dilihat, berbentuk dan dirasakan, yang dapat dilihat  dan  didengar  adalah  teks,  video  dan  suara  yang  berupa  data  internet  yang  telah  berubah.  Dari  sinilah  timbul persoalan apakah internet wifi dapat termasuk sebagai benda.
Menurut  Moeljatno  mengemukakan  bahwa  listrik  dapat  dikatakan  sebagai  benda  dikarenakan  adanya  tafisr ekstensif  dari  Putusan  HR  di  Belanda  tahun  1921  pengertian goed (benda,  barang)  yang  terdapat  pada  Pasal  362 KUHP meliputi juga daya listrik. Pengertian goed pada saat dibentuk hanya berupa benda berwujud 10 . Oleh karena itu listrik  termasuk  benda,  sehingga  dapat  dijadikan  suatu  objek  pencurian.  Listrik  di  dalam  hukum  pidana  merupakan suatu analogi dari benda.
Internet wifi merupakan barang yang bernilai ekonomis. Dikatakan demikian karena untuk dapat menggunakan atau  menikmatinya  pengguna  diharuskan  membeli  paket  internet  wifi  di  mana  layanan  tersebut  disediakan  oleh perusahaan  penyedia  jaringan  internet  wifi  atau  disebut  juga provider .  Internet  wifi  tersebut  juga  memiliki  batasan atau  biasa  disebut  dengan  kuota  sehingga  dalam  penggunaannya  internet  wifi  tersebut  terbatas  dan  apabila  kuota internet  wifi  tersebut  habis  pengguna  diharuskan  membeli  paket  internet  wifi  yang  baru.  Semakin  banyak  jumlah kuota paket internet wifi yang akan digunakan maka harga yang dikenakan semakin mahal 11 .
7 Jhoni Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif , (Malang : Bayu Media, 2005), hlm. 295
8 Peter Mahmud, Penelitian Hukum , cetakan ke-4, (Jakarta : Kencana Pradana Media Grup, 2008), hlm. 93
9 Widodo, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 27
10 Moeljatno, Asas-asas  Hukum  Pidana  (KUHP),  beserta  Komentar-komentarnya  Lengkap  Pasal  demi  Pasal, (Bogor  : Politeia, 1996), hlm. 29
11 https://jalantikus.com/tips/alasan-kenapa-ada-kuota/, diakses pada tanggal 23 Januari 2020.
Junaidi, Kajian Yuridis Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pencurian Internet Wifi
Internet  wifi  yang  tidak  dapat  dilihat  dan  disentuh  dalam  hal  ini  diambil  melalui  adaptor wireless atau  antena karena  internet  wifi  berbentuk  pancaran  gelombang  radio  atau  jaringan wireless (jaringan  tanpa  kabel).  Cara  kerja internet  wifi  yakni  data  yang  dikirimkan  oleh  pengguna  di  udara  berupa  gelombang  radio.  Data  atau  dokumen  yang dikirimkan  tersebut  dapat  diterima  jaringan  komputer  maka  diperlukan  suatu wireless sehingga  dapat  terhubung. Gelombang radio yang berupa sinyal ini kemudian dikirim menuju router. Router berfungsi sebagai pemancar internet wifi  sekaligus  sebagai  jembatan  antara  data  yang  dikirim  dan  diterima.  Data  tersebut  melewati router yang  bekerja dengan  dua  arah  kemudian  diterima  oleh  adaptor  komputer.  Jadi  apabila  sistem  keamanan  di  dalam router berhasil ditembus  pencuri  maka  jaringan  internet  wifi  dapat  ditangkap  oleh  antena  atau  adaptor  yang  berada  dalam  laptop, komputer, smartphone ,  dan  alat  elektronik  lainnya  setelah  itu  internet  wifi  tersebut  dapat  digunakan  oleh  pelaku pencurian 12 .
Dari  yang  dikemukakan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  unsur  “mengambil”  dalam  kasus  pencurian internet wifi terpenuhi unsurnya.
Dengan  demikian,  dikaitkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, titik tekannya bukan pada pencuriannya tetapi bagian akses yang tidak sah ( illegal access ). Pasal 1 angka 5 Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dijelaskan  sistem  elektronik merupakan  suatu  perangkat  yang  mempunyai  fungsi  untuk  mengumpulkan,  mengolah,  menyimpan,  menganalisis, menampilkan, mengumumkan dan mengirimkan berbagai informasi elektronik.
Dari  definisi  tersebut,  maka  internet  wifi  termasuk  dalam  sistem  elektronik  karena  fungsinya  adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan serta menerima informasi elektronik dari suatu perangkat elektronik ke perangkat elektronik  yang  lain  yang  saling  berhubungan.  Beberapa  tindak  pidana  yang  terkait  dengan  akses  secara  tidak  sah terhadap  komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  milik  orang  lain  diatur  dalam  Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan :
(1) Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses  Komputer  dan/atau  Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.
(2) Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mangakses  Komputer  dan/atau  Sistem elektronik  dengan  cara  apapun  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik.
(3) Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses  Komputer  dan/atau  Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
Unsur-unsur  dari  Pasal  30  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, sebagai berikut:
1. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
2. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik;
3. Dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol suatu sistem pengamanan.
Dari  unsur  di  atas  Pasal  30  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  merumuskan  bahwa  perbuatan  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum mengakses  komputer  dan/atau  sistem  elektronik  dengan  cara  apapun  dengan  dengan  melanggar,  menerobos, melampaui,  atau  menjebol  suatu  sistem  pengamanan  tersebut  dilarang  dan  diancam  sanksi  pidana.  Dalam  perbuatan pencurian internet  wifi pelaku  terlebih dulu  menjebol sistem keamanan  yang  ada pada router yang tersambung pada alat elektronik untuk dapat mengakses internet wifi milik korbannya. Internet wifi termasuk dalam sistem elektronik. Pelaku pencurian melakukan akses pada internet wifi dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum atau dapat juga disebut dengan akses tidak sah ( Illegal access ) 13 .
Dalam  hukum  pidana  jika  dalam  suatu  perbuatan  masuk  dalam  lebih  dari  satu  aturan  hukum  pidana  maka masuk  dalam  delik concursus  idealis . Concursus  idealis atau endaadse  samenloop atau  perbarengan  peraturan  yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan:
Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
Adapun kriteria dari concursus idealis adalah berbarengan dan persamaan sifat dari perbuatan yang dilakukan 14 . Dengan demikian pencurian internet  wifi memenuhi Pasal 30 ayat  (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  karena  pelaku  melakukan  akses  tidak  sah  ( illegal access)  pada  sistem
12 Agus  Rahardjo, Cybercrime  Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan  Kejahatan  Berteknologi, (Bandung  :  Citra  Aditya Bakti, 2002), hlm. 83
13 Widodo, Memerangi Cybercrime : Karakteristik Motivasi dan Strategi Penanggulanggan dalam Perspektif Kriminologi, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 67-69
14 Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 338.
Junaidi, Kajian Yuridis Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pencurian Internet Wifi
elektronik router dengan menjebol sistem keamanannya untuk dapat menggunakan internet wifi. Dengan terpenuhinya unsur-unsur  dalam  Pasal  30  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik maka secara otomatis juga memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berkaitan dengan analisis tersebut maka pencurian internet wifi memenuhi Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dalam  Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  ada  tiga ayat yang semuanya memiliki kesamaan unsurnya yakni dalam unsur akses tidak sah yang dilakukan pada komputer dan/atau sistem elektronik yang dilakukan cara tertentu. Dengan pertimbangan tersebut sesuai dengan delik concursus idealis maka dikenakan salah  satu  aturan pidana dengan ancaman paling berat. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  mengatur  ancaman  pidana  Pasal  30  Undang-Undang Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  menyebutkan  bahwa  Pasal  30  ayat  (3)  yang mempunyai ancaman paling berat.
Dengan  demikian  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dalam  perbuatan  pencurian  wifi  apabila  terbukti  pelaku dikenakan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pembuktian Hukum Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Kasus Pencurian Kuota Internet Wifi Cybercrime atau computer-related crime adalah aktivitas manusia di dunia mayantara (maya) yang menjadikan komputer  sebagai  sasaran  kejahatan  (misalnya  akses  ilegal,  perusakan  situs,  intersepsi  ilegal)  dan  aktivitas  manusia yang menggunakan komputer sebagai sasaran kejahatan (misalnya pemalsuan kartu kredit, pornografi via internet) 15 . R.Wirjono  Prodjodikoro  yang  mengemukakan  suatu  kebenaran  mengenai  keadaan-keadaan  tertentu,  makin lama  keadaan  tersebut  maka  akan  makin  sulit  bagi  hakim  dalam  menyatakan  suatu  kebenaran.  Bahwa  apa  yang diyakini  oleh  hakim  tentang  suatu  keadaan  tertentu  harus  bersesuaian  dengan  kebenaran.  Hukum  acara  pidana merupakan  suatu  cara  yang  berusaha  mendekati  keadaan-keadaan  tertentu  tersebut  agar  bersesuaian  dengan kebenaran.  Untuk  membuktikan  keadaan  yang  sudah  lampau  itu  hakim  memerlukan  suatu  alat  yang  dapat menggambarkan keadaan tersebut 16 .
Dalam  menyelesaikan  suatu  perkara  pidana,  pembuktian  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dan  krusial. Pembuktian  dapat  memberikan  landasan  dan  argumen  yang  kuat  bagi  Penuntut  Umum  dalam  mengajukan  tuntutan. Pembuktian  merupakan  sesuatu  yang  bersifat  objektif  dan  memberikan  informasi  kepada  hakim  untuk  menentukan sikap  dan  kesimpulan  dalam  menyelesaikan  perkara  pidana  yang  disidangkan.  Pembuktian  dalam  perkara  pidana merupakan sesuatu yang sangat penting dikarenakan dalam pidana yang dicari adalah kebenaran materil 17 .
Pembuktian  pada  perkara  pidana  dimulai  dalam  tahap  pendahuluan  yakni  pada  saat  penyelidikan  dan penyidikan.  Pada  tahap  ini  pembuktian  lebih  rumit  dibandingkan  hukum  acara  lainnya.  Penyelesaian  perkara  pidana meliputi  beberapa  tahap  diantaranya  penyelidikan  dan  penyidikan  pada  kepolisian,  penuntutan  di  kejaksaan, pemeriksaan  perkara  di  pengadilan  negeri,  upaya  hukum  di  pengadilan  tinggi  dan  mahkamah  agung,  eksekusi  oleh eksekutor  jaksa  penuntut  umum.  Pembuktian  dalam  perkara  pidana  melibatkan  instansi  kepolisian,  kejaksaan  dan pengadilan 18 .
Berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1),  ayat  (2)  dan  Pasal  44  huruf  b Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dan/atau  hasil  cetakannya  merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  hukum  yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
Masuknya informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik dikarenakan informasi dan dokumen elektronik  bersifat  mengikat  dan  sebagai  alat  bukti  yang  sah  dalam  memberikan  kepastian  hukum,  terutama  dalam pembuktian yang terkait sistem elektronik 19 .
Pada  prakteknya  penegak  hukum  (hakim  dan  jaksa)  terbagi  2  (dua)  pendapat  mengenai  alat  bukti  elektronik. Ada yang memposisikan informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti keenam, ada yang menjadikan alat bukti elektronik sebagai perluasan dari  alat bukti di Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum  Acara Pidana (KUHAP).   Untuk  menjelaskan  alat  bukti  elektronik  diperlukan  seorang  ahli digital  forensic ,  bahwa  seorang  ahli digital forensic akan menentukan keabsahan suatu alat bukti elektronik di persidangan. Berangkat dari prinsip bahwa
15 Widodo, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara , (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 4.
16 R. Wirjono Projodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Bandung : Sumur, 1974), hlm. 89
17 Eddy O.S Hiariej, Op.cit , hlm. 96
18 Ibid
19 Lihat Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Junaidi, Kajian Yuridis Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pencurian Internet Wifi
every  evidence  can  talk ,  yang  dapat  membuat  alat  bukti  elektronik  “berbicara”  adalah  seorang  ahli digital  forensic . Penjelasan ahli tersebut nantinya akan dilakukan dengan cara merekonstruksi alat bukti elektronik, sehingga membuat terang jalannya persidangan 20 .

## SIMPULAN
1. Kajian yuridis hukum pidana dalam tindak pidana pencurian internet wifi, sebagaimana diatur dalam :
a. Pasal  362  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  internet  wifi  dapat  ditafsirkan  secara  ekstensif sebagai  salah  satu  bentuk  “barang”  yang  merupakan  unsur  Pasal  362  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP),  dapat  disamakan  dengan  aliran  “listrik”  dan  “gas”  yang  mempunyai  nilai  ekonomis  walaupun  tidak berbentuk dan tidak dapat dilihat untuk dapat dikatakan sebagai “barang” karena untuk dapat menggunakan atau menikmati layanan internet wifi pengguna harus membeli paket internet wifi terlebih dahulu. Dengan demikian Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dikenakan pada pelaku pencurian internet wifi. b. Pasal  30  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, dimana para pelaku melakukan perbuatan akses tidak sah ( illegal access) untuk menerobos internet wifi pada sistem elektronik dengan  cara menembus keamanan  untuk bisa mengetahui username dan password dalam  mengakses  internet  wifi.  Berdasarkan  Pasal  30  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  Undang-Undang  Nomor  11  tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dapat  dikenakan  pada  pelaku  pencurian  internet  wifi  karena berkaitan dengan akses tidak sah ( illegal access ). 2. Perbuatan  pencurian  internet  wifi  dapat  terjadi  dikarenakan  ketidaktahuan  pemilik  internet  wifi,  disebabkan  para pelaku dalam melakukan aksinya menggunakan aplikasi software tertentu agar bisa menembus jaringan komputer guna  mendapatkan username dan password untuk  mengakses  internet  wifi.  Dalam  perkara  pidana,  pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materil.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Agus  Rahardjo, Cybercrime  Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan  Kejahatan  Berteknologi, Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2002.
Al Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 1999.
Andi Hamzah dan Boedi D Marsita, Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer, Jakarta : Sinar Grafika, 2007. BPHN, Penelitian tentang Perlindungan Hukum dan Digital , Jakarta: BPHN, 2007. Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014. Jhoni Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif , Malang: Bayu Media, 2005. Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Moeljatno, Asas-asas  Hukum  Pidana  (KUHP)  beserta  Komentar-komentarnya  Lengkap  Pasal  demi  Pasal, Bogor: Politeia, 1996. Peter Mahmud, Penelitian Hukum , cetakan ke-4, Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, 2008. R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Bandung: Sumur, 1974.
Wiryono Surachmand, Pengantar Penelitian Ilmiah , Bandung: Tarsio, 1991. Widodo, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013. ________, Memerangi  Cybercrime:  Karakteristik  Motivasi  dan  Strategi  Penanggulanggan  dalam  Perspektif Kriminologi, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

## Skripsi, Tesis, Disertasi, Jurnal, Makalah
Komisaris  Besar  Polisi  Muhammad  Nuh  Al-Azhar,  MSc.,  CHFI.,  CEI.,  ECIH  dalam  Pelatihan  Hukumonline  2019,
Memahami Cyber  Law,  Cyber  Crime,  dan  Digital  Forensic dalam  Sistem  Hukum  Indonesia  (Angkatan Keenam), Rabu 23 Januari 2019
Internet http://itjambi.com/apa-itu-internet/ http://belajar-komputer-mu.com/pengertian-internet/ https://jalantikus.com/tips/alasan-kenapa-ada-kuota/
20 Pendapat Komisaris Besar Polisi Muhammad Nuh  Al-Azhar, MSc., CHFI., CEI., ECIH  dalam Pelatihan Hukumonline 2019, Memahami Cyber Law, Cyber Crime, dan Digital Forensic dalam Sistem Hukum Indonesia (Angkatan Keenam), Rabu 23 Januari 2019