## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 1  (2024). https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.1174            pp.  1178-1197

## Research Article

## Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak: Perbandingan Negara Di Asia Tenggara (Indonesia Dan Brunei Darussalam)
Nur Hastuti Bima Putri 1 , Muhammad Maghfurrohman 2 , Aaz Jidatul Haz 3 , Zulkarnain 4 , Lalu Muhammad Nurul Wathoni 5
1.  Universitas Islam Negeri Mataram; bimaputri598@gmail.com
2.  Universitas Islam Negeri Mataram; masmahfur040999@gmail.com
3.  Universitas Islam Negeri Mataram; aazjidatul@gmail.com
4.  Universitas Islam Negeri Mataram; zulkarnainz397@gmail.com
5.  Universitas Islam Negeri Mataram; Imnwathan@uinmataram.ac.id
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  October 12, 2023 Revised :  November 26, 2023 Accepted :  December 17, 2023 Available online    :  January 29, 2024
How  To  Cite: Nur  Hastuti  Bima  Putri,  Muhammad  Maghfurrohman,  Aaz  Jidatul  Haz,  Zulkarnain, Zulkarnain  and  Lalu  Muhammad  Nurul  Wathoni  (2024) “Fulfillment  of  Wife  and  Children’s  Support: Comparison  of  Countries  in  Southeast  Asia  (Indonesia  and  Brunei  Darussalam)”, al-Afkar,  Journal  For Islamic Studies , 7(1), pp. 1178 – 1197. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.1174.
Fulfillment  of  Wife  and  Children's  Support:  Comparison  of  Countries  in  Southeast  Asia (Indonesia and Brunei Darussalam)
Abstract. One  of  the  basic  things  for  married  couples  is  to  sail  the  household  together  and  have children. Apart from that, the rights and obligations that each partner must fulfill are important tasks for creating a harmonious household. One of the main rights and obligations for the continuity of life is providing support by the husband for his wife and children. Support is often a topic of discussion in Islamic family law, both in terms of providing maintenance while still in the status of husband and
wife or after divorce. To avoid such things so that inequality does not occur in the relationship between husband, wife and children, the law has regulated it in such a way as to create, organize and protect each individual's right to support in accordance with his or her responsibilities. Meanwhile, the results of this research are in matters of nafaqah, the compilation of Islamic law (KHI) number 1 of 1974 does not explain it completely, but it regulates a lot about the rights and obligations of husband and wife. Meanwhile, the right to support wives and children in the Brunei Darussalam family is regulated in the 1999 Islamic Law Compilation Law, referred to in the sekyen which contains all aspects of women inside the household and outside the household and was revised in 2000, chapter 190 of the Law on Marriage for Women (married women).
Keywords: Family Law Reform, Livelihood, Indonesia-Brunei Darussalam
Abstrak. Salah  satu  hal  mendasar  bagi  pasangan  yang  sudah  menikah  adalah  mengarungi  bahtera rumah  tangga  bersama-bersama  dan  memiliki  keturunan.  Selain  itu  berlakunya  hak  dan  kewajiban yang  harus  dipenuhi  oleh  masing-masing  pasangan  dan  menjadi  pekerjaan  penting  untuk menciptakan  rumah  tangga  yang  harmonis.  Salah  satu  hak  dan  kewajiban  yang  utama  demi berlangsungnya  kehidupan  adalah  pemberian  nafkah  oleh  suami  terhadap  istri  dan  anak-anaknya. Nafkah sering menjadi perbincangan di hukum keluarga Islam baik dalam hal pemberian nafkah yang masih dalam status suami istri atau setelah perceraian. Untuk menghindari hal-hal yang demikian agar tidak terjadinya suatu ketimpangan dalam relasi antara suami, istri dan anak, maka undang-undang telah mengatur sedemikian rupa untuk tercipta, tertata, dan melindungi hak nafkah masing-masing sesuai dengan tanggung jawabnya. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah dalam masalah nafaqah, kompilasi hukum Islam (KHI) nomor 1 tahun 1974 tidak menjelaskan secara utuh, namun ia banyak mengatur  tentang  hak  dan  kewajiban  suami  istri.  Sedangkan  hak  nafkah  istri  dan  anak  di  dalam keluarga  Brunei  Darussalam  diatur  dalam  UU  Kompilasi  Hukum  Islam  tahun  1999  disebut  dalam sekyen yang memuat seluruh aspek perempuan di dalam rumah tangga dan luar rumah tangga dan mengalami revisi pada tahun 2000 chapter 190 UU perkawinan perempuan ( married women ).
Kata Kunci: Pembaharuan Hukum Keluarga, Nafkah, Indonesia-Brunei Darussalam

## PENDAHULUAN
Sejak  masa  Nabi  SAW,  sahabat  dan  tabiut-tabiin  sampai  sekarang,  dengan berbagai  macam  aturan  hukum  yang  telah  dibuat  hingga  berkembangnya pengetahuan menunjukkan bahwa segala yang telah ditetapkan secara keseluruhan merupakan  bekal.(Syahputra  et  al.,  2022)  Bekal  tersebut  meliputi;  asas,  acuan  dan prinsip yang penting dalam menjalani kehidupan. Kehidupan yang demikian banyak berhubungan baik kepada Tuhan-Nya yang menciptakan langsung maupun sesama manusia.  Dalam dunia hukum keluarga Islam berbagai macam persoalan-persoalan yang berbeda dalam masing-masing UU di berbagai negara muslim.
Islam  dan  hukumnya  mengandung  ajaran-ajaran  guna  memberikan  aturan hidup manusia. Mengatur hubungan baik kepada yang menciptakan maupun sesama makhluk  sosial  yang  tujuannya  menghadirkan  tatanan  kehidupan  keluarga  dan bermasyarakat yang baik, aman, serta harmonis.(Sagita et al., 2022) Berbicara tentang keluarga  tidak  jauh  dari  relasi  atau  hubungan  suami  dan  istri.  Dalam  tatanan kehidupan bahtera rumah tangga, keluarga merupakan salah satu aset utama dalam mendorong sebuah kebaharuan  proses pembangunan umat dalam masyarakat dan termasuk salah satu pondasi untuk menyangga bangunan masyarakat muslim. Selain itu,  membangun  perwatakan  individu  yang  khas  dan  menyiapkan  diri  untuk
Nur Hastuti Bima Putri, Muhammad Maghfurrohman, Aaz Jidatul Haz, Zulkarnain, Lalu Muhammad Nurul Wathoni Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak: Perbandingan Negara Di Asia Tenggara (Indonesia Dan Brunei Darussalam)
berinteraksi pada kehidupan sosial bermasyarakat sebagaimana al- qur’an dan hadits memberikan gambaran dan penjelasan dari segala aspek baik hal yang terkecil hingga yang  terbesar.  Keutuhan  dan  ketahanan  keluarga  tidak  terlepas  dari  banyaknya persoalan  individu-individu  manusia  dalam  mempertahankan  eksistensinya. (Musyarofah, 2021)
Keluarga  dapat  dilihat  sebagai  kiasan  raga  yang  memperlihatkan (mempertontonkan) diri. Sebagai unit sosial dasar dalam masyarakat islam, keluarga yang baik dan hidup pada lingkungan yang baik akan mendatangkan kemaslahatan bagi  manusia  itu  sendiri.  Islam  telah  memberikan  Al- Qur’an  dan  Hadits  sebagai tuntunan untuk kemaslahatan hidup manusia. Sebagaimana diterangkan pada QS. Ar-Ruum ayat 21 umat manusia dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan : ْن ِ م  ْم ُكَل  َقَلَخ  ْنَا ٖٓ هِتٰيٰا  ْنِمَو ًة َم ْحَر َّو ًة َّد َو َّم  ْم ُكَنْيَب  َلَع َجَو اَهْي َ لِا ا ْٖٓوُنُك ْسَتِ لاًجاَوْزَا ْمُك َسُفْنَا ۗ ٍتٰيٰ َ لَ  َك ِل ٰذ ْيِف  َّنِا
ن ْوُر َّك َفَتَّي  ٍمْو َقِ ل Artinya: “Dan  di  antara  tanda -tanda  (kebesaran)-Nya  ialah  Dia  menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram  kepadanya,  dan  Dia  menjadikan  di  antaramu  rasa  kasih  dan  sayang. Sungguh,  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Ningsih & Faizin, 2024).
Berbicara  konsep  berkeluarga  yang  disandingkan  dengan  nafkah  istri  dan anak,  ketentuan  pelaksanaan  ini  telah  diatur  dalam  islam  untuk  mendapatkan porsinya  masing-masing.  Diantara  yang  diatas  menjelaskan  bahwa  posisi  suami sebagai  penanggung  jawab  keluarga  yang  terdapat  dalam  Qs.  Al-Baqarah  ayat  233 yang berbunyi;
ۗ ِفْوُرْع َ ْلْاِب َّنُهُتَو ْسِكَو َّنُهُقْزِر ٗهَل ِدْوُلْوَْلْا ىَلَعَو...
Artinya; Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut . Kewajiban menafkahi istri dan anak adalah upaya untuk keberlangsungan hidup dalam rumah tangga serta memberikan pengaruh positif bagi keluarga.(Hasbi & As, 2023)
Namun nafkah juga dapat menjadi problem dan perbincangan yang luar biasa terjadi  ditengah  masyarakat  Indonesia,  bahkan  mungkin  di  seluruh  negara-negara muslim yang ada. Pemenuhan hak nafkah ini memang selalu terabaikan dan aturan pemberian nafkah kadangkala tidak dipatuhi dengan semestinya. Untuk menghindari hal-hal tersebut telah diatur dalam pasal UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP)  dan  Inpres  Nomor  1  tahun  1991  atau  yang  disebut  dengan  KHI  (Kompilasi Hukum Islam) pasal 32 ayat 1 dan 2 “ Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman bersama  yang  tetap,  rumah  kediaman  yang  dimaksud  dalam  ayat  1  ditentukan  oleh suami  isteri  bersama ”.  Kemudian  pasal  34  ayat  1  UUP  “ Suami  wajib  melindungi isterinya  dan  memberikan  segala  kebutuhan  hidup  berumah  tangga  sesuai  dengan kemampuannya ”. (Hazarul & Rahman, 2021) Selaras dari bunyi pasal-pasal diatas, al- qur’an juga telah menyebutkan dalam Qs. Ath -thalaq : 7 bahwa nafkah yang diberikan
adalah sesuai dengan kemampuan dan rezeki yang suami milikinya.(Syahputra et al., 2022) sebagai bunyi suratnya sebagai berikut ini. َن  ُالل  ُفِ لَكُي َلَ ُۗالل ُهٰتٰا آَّمِم  ْقِفْنُيْلَف ٗهُقْزِر ِهْيَلَعَرِدُق ْنَمَو ۗ هِتَع َس ْنِ م ٍةَع َس ْوُذ ْقِفْنُيِل ُلَع ْجَي َس ۗ اَه ٰتٰا آ َم  َّلَِا ا ًس ْف
اًر ْسُّي ٍر ْسُع َدْعَب ُالل
Artinya
“Hendaklaklah  orang  yang  mempunyai  keluasan  memberi  nafkah  menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta  yang  diberikan  kepada  Allah  kepadanya.  Allah  tidak  memberikan  kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.(Hendri Doni et al., 2022).
Dari  permasalahan  diatas  dapat  ditarik  benang  merahnya  bahwa  penulis tertarik  untuk  membahas  permasalahan  kewajiban  suami  atau  ayah  memberikan nafkah kepada istri dan anak sebagai kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan dari uraian tersebut,  masalah  yang  dikaji  adalah  Pemenuhan  Nafkah  Istri  Dan  Anak: Perbandingan Negara Di Asia Tenggara (Indonesia dan Brunei Darussalam
Untuk  menghindari  duplikasi  dalam  risetnya,  penulis  melakukan  tinjauan pustaka.  Ini  membantu  menegaskan  keunikan  dan  relevansi  risetnya  terhadap penelitian  yang  sudah  ada.  Tinjauan  ini  tidak  hanya  menyoroti  tema,  tetapi  juga metodologi  yang  digunakan,  menunjukkan  perkembangan  dan  fokus  baru  dalam riset tersebut. Oleh karena itu, penulis perlu memeriksa temuan yang terkait dengan riset  sebelumnya  untuk  mengarahkan  penelitiannya.  Beberapa  studi  yang  relevan dengan isu yang dibahas telah diidentifikasi sebagai berikut ini.
Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Arif Sugitanata, “Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam (Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam)”. Dalam penelitian ini mengkaji relasi wujud dari pembaharuan hukum keluarga Islam Brunei Darussalam  yang  berkaitan  dengan  isu-isu  modernisasi  yang  berangkat  dari kekosongan hukum disebabkan  oleh norma-norma terhadap kitab-kitab fikih yang tidak  diatur.  Hasil  yang  ditemukan  ada  tiga; pertama , terdapat  ketentuan  bidang- bidang  dalam  rumah  tangga  seperti  pernikahan,  keturunan,  nafkah,  hadhanah, perwalian  dan  kewarisan, kedua , pengaruh  globalisasi  ekonomi  dan  Iptek  serta reformasi  hukum  nasional  khususnya  menyangkut  iptek  dan  isu  gender, ketiga , adanya  produk  pembaharuan  hukum  dibagi  menjadi  dua  cakupan  masalah  yakni munakahat  dan  mawaris.  Persamaan  dengan  penelitian  ini  sama-sama  membahas tentang  pembaharuan  hukum  keluarga  Islam  Brunei  Darussalam.  Sedangkan perbedaannya  kajian  peneliti  hanya  fokus  pada  perbandingan  hukum  undang- undang  mengenai  nafkah  istri  dan  anak  antara  Indonesia  dan  Brunei.(Sugitanata, 2021)
Kedua,  jurnal  ditulis  oleh  Ulin  Nadya  Rif’atur  Rohmah  dan  Miftahul  Huda, “Ketentuan Hukum Keluarga Di Brunei Darussalam dan Indonesia”. Dalam penulisan jurnal ini membahas tentang reformasi hukum keluarga Islam modern yang diusung oleh  Brunei  Darussalam.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  pembaharuan hukum  keluarga  Brunei  melalui  reinterpretasi  teks  dengan  berbagai  analisis  sosial yang  dikelompokkan  ke  dalam  kategori;  tipologi  adaptif,  reformasi  intradoktrinal semi-progresif  dan  reformasi  ekstradoktrinal,  serta  unifikasi  mazhab.  Persamaan
dalam penelitian ini sama-sama membahas perubahan ketentuan yang terjadi dalam pembaharuan  keluarga  Islam  di  Indonesia  dan  Brunei.  Sedangkan  perbedaannya peneliti hanya fokus pada perbandingan pembaharuan hukum Indonesia dan Brunei khususnya mengenai nafkah istri dan anak.(Rohmah & Huda, 2020)
Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Bani Nurul Naqyah, هقفلا يف ةلماعلا ةجوزلا ةقفن( .)ي وانوربلا نوناقلاو يملاسلإا Tinjauan penelitian ini untuk menguraikan pemaknaan nafkah istri  khususnya  bagi  istri  yang  bekerja  menurut  hukum  fiqh  islam  dan  ketentuan- ketentuan nafkah pemeliharaan dari suaminya menurut pengadilan Brunei undang- undang  hukum  keluarga  islam  pasal  217  tahun  2012  dengan  menggunakan metode induksi informasi dan buku-buku fiqh. Hasil dari kajian penelitian ini suami dengan jelas memahami tanggung jawabnya dan membantu istrinya untuk mngetahui cara menuntut  nafkah  tunjangan.(Sugitanata,  2021)  Persamaan  topik  kajian  penelitian adalah  membahas  tentang  ketentuan  nafkah  yang  diberikan  oleh  istri.  Sedangkan perbedaannya  nafkah  yang  dibahas  oleh  peneliti  diatas  khusus  untuk  isteri  yang bekerja  namun  dalam  pembahasan  tulisan  ini  secara  umum  mencangkup  nafkah untuk istri dan anak  berdasarkan pembaharuan  hukum yang terjadi di Brunei dan Indonesia.

## METODE
Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan ( library research) dengan mengumpulkan  data  dari  berbagai  informasi  seperti;  jurnal,  buku,  artikel,  dan pendukung lainnya. sifat penelitian ini adalah analisis komparatif dengan pendekatan yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  deskriptif  dengan  teori  legislasi  oleh Hans  Nawiasky  terhadap  topik  kajian  untuk  menjelaskan  suatu  fenomena  secara mendalam  terkait  hukum  keluarga  di  Indonesia  dan  Brunei  Darussalam  dalam memberi pandangan undang-undang terhadap perbandingan nafkah istri dan anak yang  mana  merupakan  banyak  dijumpai  masalah  di  dalam  masyarakat,  dan  dari paparan  tersebut  akan  dianalisis  undang-undang  nafkah  untuk  mendapatkan jawaban atas topik yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Definisi Nafkah
Pernikahan adalah ibadah dan kunci untuk membina serta menjalani rumah tangga bagi suami dan istri berdasarkan aturan syari’at. (Purnamasari & Iwannudin, 2018) Salah satu hal yang terpenting dalam pemberian kebutuhan adalah pemenuhan hak  nafkah  atas  suami  kepada  istri  dan  anak-anaknya.  Tanpa  adanya  pemberian nafkah, keduanya akan menjadi masalah terutama bagi kepala rumah tangga. Sebab setelah  selesai  diucapkannya  akad  semua  tanggung  jawab  orangtua  terhadap  anak perempuannya telah berpindah tangan kepada suami dan suami wajib memberikan segala  yang  dia  punya  kepada  istri  serta  anak-anaknya.  Sebagaimana  hak  dan kewajiban nafkah atas setiap orang pasti adanya undang-undang yang mengatur demi menjaga  keutuhan,  ketertiban  dan  kesejahteraan  atas  hak-haknya,  demikian  yang terjadi dalam nafkah istri dan anak. Ketentuan-ketentuan ini sebagai pemenuhan atas kewajiban yang harus ditaati. Kewajiban nafkah sangat besar pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga yang diharapkan  bahagia dan sejahtera. Hak suami
terhadap  kewajiban  untuk  isteri  dapat  dibagi  menjadi  dua  bagian:  kewajiban  yang sifatnya materi atau nafaqah dan kewajiban yang sifatnya nonmateri.(Muslim, 2019) Nafkah secara Bahasa Arab ( ةغل ) berasal dari kata infaq yakni membelanjakan. Menurut  istilah  para  ulama  fiqh  nafkah  mempunyai  beragam  pengertian,  sebagai berikut; Imam Ibrahim Al-Bajuri berpendapat nafkah asal katanya infaq yang artinya “mengeluarkan”  dalam  hal  yang  baik -baik,  Abdurrahman  Al-Jazari  berpendapat nafkah adalah membayar dan mengeluarkan. Seperti perkataan “ saya menafkahkan ternak ”  apabila  telah  keluar  dari  pemiliknya  dengan  cara  dijual  atau  merusaknya, Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan nafkah pada pandangan fuqoha yakni belanja atau biaya hidup artinya makanan saja. Istilah nafkah para ulama tidak berbeda pendapat terhadap  redaksinya,  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Muhammad  Ismail  Al-iKahlani  : “nafkah merupakan suatu yang diberikan oleh manusia dalam hal yang dibutuhkan baik  sendiri  maupun  orang  lain  berupa  makanan,  minuman,  atau  selain keduanya”. (Purnamasari & Iwannudin, 2018)
Dalam Bahasa arab juga nafkah mempunyai empat makna yang diantaranya; pertama ,  laris  atau  laku  dalam  penggunaan  kalimat nafaq  al- bay’  nafqan yang terdapat  harakah  fathah  nun  pada  “ nafqan ”  berarti  jual  beli  dengan  baik. Kedua , adapun perbuatan orang-orang munafik apabila harakah pada nun berbaris kasrah. Namun al-nifaq juga  diartikan  mata  uang  dirham  dalam  penggunaan  kalimatnya “ anfaqtu al-darahim min al-nafaqah (aku  telah  membelanjakan  beberapa  dirham)”. Ketiga , diartikan sebagai bekal hilang dan habis dala m penggunaan kalimatnya “ nafaq al-zad  yunfaq  nafqan ”. Keempat ,  butuh  dan  hilang harta  sebagaimana  penggunaan kalimatnya “ anfaq al-rajul ”. (Purnamasari & Iwannudin, 2018)

## Hukum Nafkah
Pemahaman  memberi  nafkah  kepada  istri  dan  anaknya  adalah  wajib. Kewajiban  ini  bukan  disebabkan  isteri  membutuhkannya  untuk  kehidupan  rumah tangga  tetapi  kewajiban  yang  timbul  dengan  sendirinya  tanpa  melihat  keadaan isteri.(Muin, 2021) Selain itu ulama Syi’ah menetapkan jika isteri orang kaya dan isteri mampu  untuk  tidak  meminta  bantuan  kepada  suaminya  maka  suami  tetap  harus wajib  membayar  nafaqah.(Muin,  2021)  Hal  ini  didasari  hukum  dalam  al- qur’an, Sunnah,  ijma’  dan  pemahaman  nalar.  Adapun  dalil  nafkah  merujuk  pada  Qs.  al - baqarah  :  233  yang  artinya.(Muin,  2021) “ Dan  ibu-ibu  hendaklah  menyusui  anak- anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban  ayah  menanggung  nafkah  dan  pakaian  mereka  dengan  cara  yang  patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun  berkewajiban  seperti  itu  pula.  Apabila  keduanya  ingin  menyapih  dengan persetujuan  dan  permusyawaratan  antara  keduanya,  maka  tidak  ada  dosa  atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada  dosa  bagimu  memberikan  pambayaran  dengan  cara  yang  patut.  Bertakwalah kepada  Allah  dan  ketahuilah  bahwa  Allah  Maha  melihat  apa  yang  kamu kerjakan ”. (Muin, 2021)
Selanjutnya  dalil  Sunnah;  suatu  riwayat  Imam  Ahmad,  Imam  Abu  Dawud Imam  Nasa’i  dan  Imam  Ibnu  majjah  Rasulullah  saw  bersabda  dari  Hakim  putra
Muawiyah  dari  ayahnya  ra  berkata:  “Aku  bertanya:  ya,  Rasulullah,  apa  kewajiban seorang diantara kami terhadap isteri? Beliau menjawab: kamu beri makan bila kamu makan,  kamu  beri  pakaian  bila  kamu  berpakaian,  janganlah  kamu  memukul  dan janganlah  kamu  mencela  dan  janganlah  kamu  tinggalkan  kecuali  di  dalam rumah”. (Al-Asqalani,  n.d.) Adapun  dasar  ijma’  dari  ulama  mereka  sepakat  bahwa suami dibebankan berkewajiban menafkahi apabila suami sudah balig atau berakal. Sedangkan dasar rasional dapat dilihat jika isteri tidak mempunyai kesibukkan diluar selain  aktivitas  di  dalam  rumah,  maka  sewajarnya  suami  bertanggung  jawab menafkahi  isterinya.  Nafkah  suami  terhadap  istri  dan  anaknya  bermacam-macam dapat  berupa  makanan,  tempat  tinggal,  perhatian  atau  kasih  sayang,  pengobatan, belanja, pemeliharaan anak, pakaian dan sebagainya yang menjadi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Secara khusus juga hal ini untuk kebahagian nafsi isteri selama tidak  ada  penolakan  untuk  berumah  tangga.  Selain  yang  telah  dijelasakan  di  atas, adapula  landasan  filosofis  lain  yang  terbagi  menjadi  dua  bagian  yakni  antara kewajiban nafkah untuk isteri dan kewajiban untuk anak, diantaranya.(Effendi, 2010)

## 1. Kewajiban Nafkah Istri
Setelah akad nikah dilangsungkan maka akan timbul hak dan kewajiban baik untuk  suami  dan  isteri.  Qs.  al-baqarah  ayat  233  telah  menjelaskan  bahwa  ada  tiga bentuk atau macam nafkah yang diberikan; makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain  itu tertuang dal am hadits Rasulullah saw bersabda; “ Takutlah kalian  kepada Allah dalam urusan wanita (istri), karena mereka sudah menjadi orang yang terikat sebagai  istri  kamu.  Kamu  ambil  mereka  sebagai  amanah  Allah,  dan  dihalalkan  bagi kalian  untuk  menikmati  tubuhnya  dengan  sebab  mengucapkan  kalimat  Allah  (akad nikah).  Mereka  berhak  atas  diri  kamu  makanan  dan  pakaian  dengan  ma’ruf ”  (H.R. Muslim  dan  Abu  Dawud).(Al-Asqalani,  n.d.)  Meskipun  demikian,  ayat  dan  hadits yang  telah  dipaparkan  di  atas  tidak  dirincikan  secara  jelas  landasan  filosofis timbulnya kewajiban. Maka dari itu, Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya al-Fiqh al- Islami wa adillatuh memuat berbagai pendapat ulama-ulama fiqh, diantaranya;
Kalangan Hanafiyah memberikan pendapat alasan mengapa wajibnya suami menafkahi  istrinya  yaitu  sebagai  imbalan  dari  hak  suami  untuk  membatasi  ruang gerak istri dan istri memberikan loyalitas kepada ketentuan suami. Selain itu istri juga memberikan  loyalitas  kepada  suami  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  hukum  islam yakni  menyerahkan  dirinya  kepada  suami.  Sebab  pemberian  loyalitas  istri  kepada suami  merupakan  kedudukan  dan  konsekuensi,  serta  suami  memiliki  kewenangan untuk  istrinya.  Seperti  Said  Sabiq  dalam  bukunya  Fiqh  as-Sunnah  kaidah menyebutkan “ setiap orang yang dibatasi kewenangan dan diambil manfaatnya oleh suatu  pihak,  maka  nafkahnya  harus  dijamin  oleh  pihak  yang  membatasi  dan mengambil manfaatnya itu ”. Pemberian nafkah ini akan terus ada jika sebab itu masih dimiliki. Maka tak heran jika dalam hal masa iddah, baik cerai talak atau tidak, talak raj’i atau talak ba’in, dalam keadaan hamil atau tidak, perceraian sebab alasan dari keduanya.  Mayoritas  ulam a  dari  kalangan  Malikiyah,  Syafi’iyah  dan  Hanabilah memberikan pandangan bahwa alasan suami memberikan nafkah karena hubungan timbal  balik  suami  dan  istri  ( al- ‘alaqat  az -zawjiyah ).  Selain  itu  hubungan  mereka telah diikat dalam sebuah pernikahan yang sah dan adanya kerja sama suami-istri.
Nur Hastuti Bima Putri, Muhammad Maghfurrohman, Aaz Jidatul Haz, Zulkarnain, Lalu Muhammad Nurul Wathoni Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak: Perbandingan Negara Di Asia Tenggara (Indonesia Dan Brunei Darussalam)

## 2. Kewajiban Nafkah Anak (kandung)
Hal yang penting dan tidak boleh diabaikan bagi seorang ayah adalah memberi jaminan  nafkah  anaknya  agar  mendapatkan  hak-haknya  sebagai  seorang  anak. Terdapat  dalam  hadist  riwayat  Abu  Daud  dari  Abu  Hurairah  diceritakan  bahwa seorang  laki-laki  datang  meminta  nasihat  kepada  Nabi  tentang  ke  mana  harusnya dibelanjakan uang yang dimilikinya, ia mengatakan: “Hai Rasulullah, saya memiliki uang  satu  dinar”.  Rasulullah  menjawab:  “belanjakanlah  uang  itu  untuk  dirimu”, kemudian  laki- laki  itu  berkata  lagi:  “saya  punya  satu  dinar  lagi”,  Rasulullah menjawab: “belanjakanlah untuk istrimu”, saya masih punya satu dinar yang lain, kata laki- laki itu, dinasihati oleh Rasulullah: “belanjakanlah kepada anakmu.” Kemudian laki- laki itu berkata lagi: “masih ada dengan saya dinar yang lain”, Rasulullah berkata: “Nafkahkanlah untuk pembantumu”, pada akhirnya laki -laki itu menjelaskan bahwa dia masih memiliki dinar yang lain, yang dinasihatkan Rasulullah agar dibelanjakan saja untuk siapa yang dikehendakinya. Namun sebagai landasan filosofisnya tertuang dalam  literatur  fiqh  dalam  buku al-Fiqh  al-Islami  wa  adillatuh Wahbah  Zuhaili menjelaskan  seorang  ayah  wajib  memberi  nafkah  disebabkan  adanya  hubungan nasab, selain itu anak belum bisa mandiri untuk menafkahkan dirinya.

## PEMIKIRAN IMAM MAZHAB DAN ULAMA KONTEMPORER DALAM STANDAR UKURAN NAFKAH

## 1. Pemikiran Imam Mazhab
Bagi sebagian jumhur ulama mengatakan bahwa status sosial ekonomi tidak bisa menjadi perhitungan standar penetapan nafaqah karena bukan termasuk pada kafaah .  Berikut  pendapat  imam  mazhab  dalam  (Ibnu  Qudamah:  271).  (Giu,  2020) Imam  Ahmad  berpendapat  bahwa  penetapan  ukuran  nafkah  adalah  status  sosial ekonomi  suami  dan  istri  secara  bersama-sama.  Apabila  keduanya  berstatus  sosial yang berbeda maka diambil standar menengah dari keduanya. Sebab yang menjadi perbandingan  adalah  suami  isteri  merupakan  keluarga  jadi  keduanya  berhak menentukan  standar  nafkaImam  Abu  Hanifah  dan  Imam  Malik  berpendapat  yang menjadi  standar  nafkah  berdasarkan  kebutuhan  isteri  dan  dasarnya  pada  Qs.  Al- Baqarah:233
Imam al- Syafi’iy beserta pengikutnya berpendapat standar nafkah dilihat dari status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Ini juga berlaku bagi kalangan ulama syi’ah Imamiyah. Landasan dari pendapat di atas dalam Qs. at -Thalaq: 7 َن  ُالل  ُفِ لَكُي َلَ ُۗالل ُهٰتٰا آَّمِم  ْقِفْنُيْلَف ٗهُقْزِر ِهْيَلَع َرِدُق ْنَمَو ۗ هِتَع َس  ْنِ م ٍةَع َس ْوُذ ْقِفْنُيِل ُلَع ْجَي َس ۗ اَه ٰتٰا آ َم َّلَِا ا ًس ْف
اًر ْسُّي ٍر ْسُع َدْعَب ُالل Artinya: “Hendaklah  orang  yang  mempunyai  keluasan  memberi  nafkah  menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta  yang  diberikan  allah  kepadanya.  Allah  tidak  membebani  kepada  seseorang melainkan  sesuai  dengan  apa  yang  diberikan  allah  kepadanya.  Allah  kelak  akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”. (Hidayah & Huda, 2023). Berkenaan dengan itu juga kewajiban suami ulama merincikan menjadi tiga tingkatan diantaranya; bagi suami kaya kewajibannya dua mud , 1 mud = 1 kati atau
Nur Hastuti Bima Putri, Muhammad Maghfurrohman, Aaz Jidatul Haz, Zulkarnain, Lalu Muhammad Nurul Wathoni Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak: Perbandingan Negara Di Asia Tenggara (Indonesia Dan Brunei Darussalam)
800  gram,  bagi  suami  miskin  cukup  1 mud ,  dan  jika  suami  menengah  yang dikeluarkan  1  setengah mud .  Namun  jika  isteri  satu  tempat  tinggal  dengan  suami, maka suami memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anak dan tidak ada kekhususan pemberian nafkah.

## 2. Pemikiran Ulama Kontemporer Pandangan Ulama Kontemporer Indonesia
DR.  Yusuf  Qardhawi,  beliau  mengatakan  terdapat  dua  sikap  suami  tidak memberikan  nafkah  secara  baik, pertama , memberikan  keluasan  kepada  istrinya dengan  tabdzir  dengan  berlaku  sewenang-wenang  tidak  terkontrol  mana  yang bermanfaat bagi dirinya dan apa yang dibutuhkan untuk hari esok, kedua , suami kikir kepada istrinya tidak memberikan belanja yang cukup untuk segala kebutuhannya. Sedangkan  DR.  Wahbah  Zuhaily,  beliau  berpendapat  bahwa  kewajiban  yang diberikan  suami  kepada  istrinya  dengan  cara  yang  ma’ruf  seper ti;  makan  sesuai dengan kondisi suami sedang lapang atau sulit, pakaian disesuaikan dengan musim hujan  atau  panas,  tempat  tinggal  yang  layak  baik  dalam  keadaan  menyewa  atau kepemilikan, dan kehadiran pembantu dalam hal ini tergantung kemampuan suami dalam menyediakan pembantu bagi istrinya atau jika tidak maka istri mengerjakan sendiri pekerjaan rumah.(Nasution & Jazuli, 2020)
Selain  dari  kedua  pendapat  di  atas,  Yusuf  dan  Wahbah  juga  menambahkan nafkah yang wajib diterima istri yakni berupa biaya pengobatan. Hal ini dilihat dari keadaan yang dipengaruhi oleh polusi udara, makanan tidak sehat dan sebagainya yang menyebabkan penyakit dan memerlukan pengobatan. Wahbah al-Juhaily juga mengatakan  bagaimana  mungkin  jika  istri  sakit  dikembalikan  ke  orang  tuanya sedangkan  ia menikah dalam keadaan sehat, maka hal tersebut merupakan  tindak pelanggaran perintah Allah.

## Pandangan Ulama Kontemporer Brunei Darussalam
Brunei  Darussalam  mempunyai  kitab  yang  berisikan  fatwa-fatwa  yang dikeluarkan oleh para mufti. Fatwa tersebut dalam buku Irsyad Hukum terbitan Mufti Kementerian  Pemerintahan  di  bawah  Kantor  Perdana  Menteri  Brunei  Darussalam berisi  hak-hak  yang  wajib  ditunaikan  oleh  seorang  suami  kepada  isterinya  sebagai berikut.(Brunei, 1995)
1. Suami  wajib  memberi  nafkah  kepada  isterinya  dengan  makanan  seperti  beras. Bagi  suami  yang  mampu  atau  kaya,  dia  wajib  memberi  nafkah  sebanyak  dua mudd , yaitu bersamaan dengan 1 kilo 133.70 gram beras. Jika suami tidak mampu hanya wajib satu mudd yaitu 556.85 gram setiap hari. Adapaun bagi suami yang berada dipertengahan wajib membayar 1 ½ mudd yaitu 850.275 gram. Menurut Imam as-Syirazi Rahimahullah pemberian suami berupa beras dengan nilai harga apabila suami isteri setuju.
2. Suami  yang  berkemampuan  dituntut  menyediakan  pembantu  apabila  istri berasal dari keluarga yang biasanya mempunyai pembantu. Dalam hal ini, suami wajib  membayar  nafkah  bagi  pembantu  tersebut  seperti  bayaran  gaji,  makan, minum dan pakaiannya.
Nur Hastuti Bima Putri, Muhammad Maghfurrohman, Aaz Jidatul Haz, Zulkarnain, Lalu Muhammad Nurul Wathoni Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak: Perbandingan Negara Di Asia Tenggara (Indonesia Dan Brunei Darussalam)
3. Menyediakan pakaian isteri menurut ulama, tergantung pada kemampuan suami karena  tidak  ada  nash  yang  menentukan  kadar  dan  jumlahnya.  Namun  hakim atau qadi boleh menentukan kadar dan jumlahnya dengan mempertimbangkan keadaan dan kemampuan suami. Termasuk dalam kategori pakaian yang wajib disediakan  ialah  milhafah  (selimut),  wisadah  (bantal),  labid  (hamparan permadani yang tebal atau tilam), hasyir (tikar), alat-alat pembersih badan dan pencuci pakaian sikat dan sebagainya.
4. Suami wajib menyediakan tempat tinggal atau rumah untuk isterinya baik dalam keadaan membeli, menyewa, meminjam atau didapatkan melalui waqaf.

## TAQADUN (KADARLUWARSA) NAFKAH
Perkara  yang  menjadi  persoalan  selain  wajibnya  pemberian  nafkah  adalah kadarluwarsa  atau  gugurnya  kewajiban  terhadap  pemberi  ke  penerima  atau  dari suami  kepada  isterinya.  Jatuhnya  taqadun  dilihat  dari  berbagai  aspek  seperti;  istri tidak melaksanakan kewajibannya atau nusyuz menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafaqah. Sebab nafaqah hanya diberikan apabila adanya ketaatan istri terhadap suami. Namun jika istri tidak lagi nusyuz maka wajibnya memberi nafaqah terpakai kembali. Sementara itu jumhur ulama berpendapat, berlaku juga bagi istri yang  tidak  taat,  tidak  berhak  memberikan  pelayanan  kepada  suaminya  dan  lebih- lebih  diperbolehkan  memilih  pembatalan  perkawinan  atau fasakh .  Namun  bagi ulama Zhahiriyah berpendapat bagi istri yang tidak taat, tetap menjalani kewajiban layaknya istri serta tidak boleh menolak permintaan suami untuk digauli.

## 1. Nafkah Istri
Suami tidak memberi nafkah karena sedang dalam masa sulit. Dalam hal ini ulama  tidak  membolehkan  suami  dipenjarakan  karena  belum  mampu  membayar nafkah,  sebab  ada  kerenggangan  waktu  yang  diberikan  sampai  ia  mampu memenuhinya.  Adapun  juga  mayoritas  ulama  hanafiyah,  syafi’iyah,  hanabilah berpendapat  nafkah  tidak  gugur  jika  suami  dalam  keadaan  tidak  mampu  tetapi dianggap  sebagai  hutang  dan  dibayarkan  ketika  suami  telah  mampu.  Kondisi demikian  menurut  Hanafiyah  hakim  memberi  izin  kepada  istri  untuk  berutang kepada orang lain meskipun dalam keadaan tidak ada izin suami. Namun jika suami dalam keadaan mampu dan tidak ingin membayar maka hakim dapat memaksanya untuk membayar. Sedangkan kalangan malikiyah bertumpu pada dalil al- qur’an Qs. al- baqarah  286  “ Allah  tidak  membebani  diri  seorang  kecuali  dalam  batas kemampuannya ”.
Suami enggan memberikan nafkah kepada istrinya padahal ia berada dalam keadaan  lapang  dari  segi  ekonomi.  Dalam  permasalahan  yang  demikian,  kalangan Hanafiyah, hakim mempunyai otoritas dalam menarik harta yang dimiliki oleh suami dan jika suami menyembunyikan seluruh hartanya maka hakim berhak atas hukuman baginya penjara apabila disetujui oleh istri sampai memenuhi kewajibannya. Hal ini berdasarkan hadist Abu Hurairah r.a. menceritakan ketegasan rasulullah saw tentang keengganan  seorang  yang  mampu  menunaikan  kewajiban  merupakan  perbuatan zalim,  oleh  sebab  itu  baginya  hukuman  dan  penjara  sampai  pada  waktunya  ia mengeluarkan kewajibannya. Selain itu, istri dapat menuntut dan mendesak suami agar kepada penegak hukum dalam masa satu bulan terhitung sejak adanya kelalaian
suami.  Lain  halnya  apabila  istri  tidak  mendesak  suami  dalam  masa  yang  telah disebutkan  maka  nafkah  istri  menjadi  gugur.  Berbeda  halnya  dengan  mayoritas ulama  memberikan  penjelasan  sebagaimana  nafkah  yang  belum  terbayarkan dianggap hutang. Hutang juga tidak bisa gugur terkecuali dibayar atau direlakan oleh istri  dan  hutang  tidak  gugur  karena  kadarluwarsa.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  istri  dapat  menuntut  suami  atas  nafkah  yang  belum  dibayar  meskipun waktunya sudah lama.

## 2. Nafkah anak
Ketentuan-ketentuan  yang  menjadikan  syaratnya  taqadun  nafkah  anak setidaknya ada tiga penyebab diantaranya;
a. Anak  sudah  mempunyai  kelebihan  harta  meskipun  masih  dibawah  umur  dan harta itu berasal dari harta wasiat. Dalam hal ini ayah tidak wajib memberi nafkah.
b. Ayah  dapat  memberi  nafkah  kepada  anak,  namun  bukan  dihitung  sebagai kewajiban akan tetapi sebagai tanda sukarela.
c. Ayah  mampu  memberikan  nafkah  anaknya  tetapi  menunggaknya  dan  tidak termasuk dihukumi gugur karena gugurnya nafkah jika anak tidak membutuhkan dari ayahnya dan juga tidak termasuk hutang menurut mayoritas ulama. Namun sebaliknya jika anak tidak mempunyai dana, ayah dianggap berhutang sejumlah yang belum dibayarkan. Adapun pendapat Ibnu Abidin beliau seorang tokoh fiqh masa  keenam  (658  H-  13  H)  masa  pemerintahan  Abdul  Hamid  1  (Dinasti Usmaniyah).(Lewis,  1996)  berbeda  pendapat  dari  mayoritas  ulama,  diantara pendapatnya sebagai berikut ini.
ة  دلْا ى ضمب طقست لب اهب بلاطي لاف عنتماف ارضاح ناك وا اهنع باغ ناب اهيلع قفني مل اذا
“ Apabila suami tidak menafkahi, baik suami ghoib (tidak berada di rumah) maupun berada di rumah tapi menolak atau enggan memberi maka hak nafkah tidak bisa dituntut  tetapi  gugur  dengan  berlalunya  waktu  atau  masa ”.  Dengan  begitu maksud berlalunya waktu, nafkah istri gugur dengan sendirinya tanpa ketetapan hakim maupun kesepakatan dari kedua belah pihak (suami dan isteri).(Abidin, 1994)

## SEJARAH  PEMBAHARUAN  HUKUM  KELUARGA  INDONESIA  DAN  BRUNEI DARUSSALAM
1. Hukum Keluarga di Indonesia
Indonesia adalah negara Pancasila yang mempunyai dasar aturan perundang- undangan  1945.  Indonesia  memiliki  beragam  budaya,  kekayaan  sumber  daya  alam yang  melimpah,  ras,  suku,  dan  agama  yang  saling  menghargai  dan  menghormati dengan  semboyannya  Bhinneka  Tunggal  Ika.  Letak  kepulauan  Indonesia  di  antara benua Asia dan benua Australia serta diantara samudra hindia dan samudra pasifik selain itu luasnya mencapai 1.919.440 km 2 .
Hukum keluarga islam merupakan hukum yang bersifat mandiri dan menjadi suatu  kenyataan  dalam  masyarakat  Indonesia.  Pada  awal  abad  13  M,  kerajaan samudera  pasai  di  aceh  utara  menganut  mazhab  syafi’i,  lalu  pada  abad  15 -16  M terdapat kerajaan islam di pantai utara jawa yaitu kerajaan demak, jepara, tuban, dan
ngampel. Berdasarkan historisnya, hukum Islam menjadi hukum positif diterapkan di Indonesia yang salah satunya dalam bidang hukum keluarga. Pembaruan hukum perkawinan  islam  di  Indonesia  dibagi  menjadi  tiga  periode  di  antaranya  :  pra penjajahan,  masa  penjajahan,  dan  masa  kemerdakaan  (orde  lama,  orde  baru,  dan reformasi).  Pada  masa  kontemporer  pembaruan  pemikiran  hukum  islam  memiliki dua  konsep  yaitu  konsep  konvensional  dan  konsep  kontemporer.(Kontemporer  & Nasution,  1920)  Adapun  penjelasan  konsep  keduanya  sebagai  berikut  ini.  Pertama dalam  metode  konvensional,  ulama  berijtihad  menerapkan  hukum  yang  sesuai dengan al Quran dan Sunnah. Dalam pandangan para ahli, terdapat karakteristik dan ciri khas metode penetapan hukum islam (fiqh) diantaranya; memakai pendekatan global,  kurangnya  fokus  terhadap  sejarah,  dan  lebih  condong  terhadap  kajian  teks atau  harfiah  serta  dipengaruhi  oleh  budaya  tradisi  setempat.  Kedua  metode kontemporer dilakukan sebagai kodifikasi hukum keluarga islam di Indonesia yakni; Takhayyur , Talfiq,  Takhsish  al-qadla, dan Syiasyah  syar’iyah. (Kontemporer  & Nasution, 1920)

## 2. Hukum Keluarga di Brunei Darussalam
Varunai  merupakan  Bahasa  sansekerta  Brunei  yang  awalnya  dari  kata varunadvipa  yang  berarti  pulau  Kalimantan.(Farhaini,  Nurul,  2023)  Brunei Darussalam  adalah  negara  yang  menggunakan  sistem  Kerajaan  yang  ibu  kotanya Bandar Sribegawan setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 1 januari 1984. Terletak di utara Kalimantan berbatasan lautan cina selatan di utara dan serawak di barat  dan  timur.  Luas  wilayahnya  mencapai  5.765  km  dengan  jumlah  penduduk 264.000 di tahun 1991 dan diperkirakan saat ini menurut BBC jumlah penduduknya 413.000 dengan masing-masing klasifikasi melayu 69%, cina 18%, penduduk asli 5%, dan bangsa lain 8%. Sementara itu, sumber utamanya yakni gas bumi dan minyak.
Mayoritas penduduk di Brunei adalah muslim yang menganut hukum islam Syafi’i  dimuat  dalam  pasal  3  dan  melalui  konstitusi  yang  resmi  disahkan  pada  29 September 1059. Bersamaan dengan konstitusi berdasarkan mazhab ahlus sunnah wal jama’ah dan  mazhabnya  syafi’i,  terdapat  tiga  pilar  filsafat  nasional  yang  dimiliki negara ini yaitu; Melayu, Islam, dan Monarki.(Kontemporer & Nasution, 1920) Brunei menjadi  negara  melayu  dengan  mengamalkan  nilai-nilai  tradisi  atau  kebudayaan melayu yang memiliki unsur kebaikan. Pada masa kepemimpinan Sultan Hasan abad ke  17  sebelum  adanya  inggris  ke  brunei,  hukum  Islam  telah  diundangkan  melalui Hukum  qanun Brunei  dan  disempurnakan  kembali  pada  masa  Sultan  Jalilul Jabbar.(Arif,  2021)  Kemudian  di  tahun  1847  masuklah  inggris  dengan  ikut  campur urusan hukum yang ada dalam undang-undang brunei kecuali dalam perkara hukum Islam.
Tatkala  penting  menjadi  pembahasan  adalah  sejarah  perjalanan  undang- undang Brunei Darussalam, tahap awal dari perubahan mengakibatkan terbatasnya kewenangan qanun Brunei yang Islami yang hanya sebatas urusan undang-undang perdata  yang  dilakukan  Inggris  dan  keikutsertaan  mereka  sebagai  bukti  adanya Undang- Undang  “ Muhammadan’sLaw  Enactment ”  Nomor  1  Tahun  1911  M  khusus mengatur  soal  ibadah,  perkawinan,  dan  perceraian  bagi  orang  Islam.(Arif,  2021) Kemudian  pada  1912  M,  majelis  masyarakat  negeri  mengeluarkan  peraturan  UU
Agama  Islam  berdasarkan  kebiasaan  dan  hukum  Islam.  Kemudian  disempurnakan tahun 1913 dengan aturan “ muhammadan’s marriages and divorces enactment ” sampai pada  tahun  1955  Nomor  20  diundangkan  majelis  Ugama  Islam,  adat  negeri,  dan mahkamah  qadi  dalam  29  bab,  bagian  VI  diawali  pasal  134- 156  “ marriages  and divorces ”  dan  bagian  VII  diawali  pasal  157 - 163  “ maintenance  of  the  dependent ” (pemeliharaan tanggungan).
Selanjutnya  pada  tahun  1984  terjadinya Revision  Law’s  of  Brunei menjadi Undang-undang  majelis  Ugama  dan  Mahkamah  Qadi  Penggal  77  dibawah  aturan marriages and divorces dan maintenance of the dependent .(Potabuga, 2020) Barulah di tahun 1999 dikeluarkannya dasar UU kompilasi hukum Islam yang memuat seluruh aspek perempuan di dalam rumah tangga dan luar rumah tangga. Tak hanya sampai disitu, tahun 2000 chapter 190 UU perkawinan perempuan ( married women ) kembali direvisi yang terbagi dari lima bagian; pendahuluan, hak dan kewajiban suami istri, pemeliharaan istri dan anak, mata pencarian, dan aturan lain-lain. Dilanjutkan revisi UU terbaru tahun 2012 yaitu “ Islamic Family Law ” melalui Chapter 217 sebelumnya pada  tahun  2004  dan  2010.(Dkk,  2020)  Adapun  isi  dari  UU  terbaru  mengenai pendaftaran  perkawinan,  Batasan  minimal  usia  nikah,  persetujuan  menikah,  wali nikah,  anak  sah,  poligami,  harta  bersama,  hak  cerai,  wasiat,  dan  hibah  setelah sebelumnya pada tahun 2004.

## Perbandingan  Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Tentang  Nafkah  Di  Negara Muslim Asia Tenggara (Indonesia Dan Brunei Darussalam)
Pemicu  yang  menyebabkan  terjadinya  reformasi  hukum  undang-undang diberbagai negara muslim, paling tidak disebabkan oleh salah satu ketidakadilan bagi perempuan  yang  meliputi  penghormatan  dan  perlindungan  terhadap  hak-haknya. Berdasarkan hal ini, adanya dorongan dan desakan dari organisasi perempuan yang melahirkan  pembaruan  hukum  Islam.  Kelompok  perempuan  juga  terlibat  dalam merumuskan, mengubah dan mengesahkan undang-undang hukum keluarga. Selain itu  terdapat  pula  dorongan  masyarakat  internasional  dalam  komunitas  PBB  yang signifikan  sehingga  dalam  hal  ini  perempuan  ikut  andil  dalam  dunia  politik pembangunan dan penerapan hukum keluarga Islam di berbagai negara kontemporer terutama  aspek-aspek  tentang  poligami,  hak  cerai,  usia  perkawinan,  pengasuhan anak,  dan  pembagian  peran  rumah  tangga.  Demikian  pembaruan  hukum  keluarga Islam  menjadi  komponen  penting  suatu  rezim  dalam  mengambil  perhatian  dari masyarakat atau konstituennya. Maka dari itu beragam bentuk dan subtansinya, dari pembaruan reformasi secara radikal sampai kodifikasi an sich memindahkan di dalam kitab-kitab fikih ke dalam undang-undang hukum keluarga. (Dkk, 2020)
Fathurrahman Djamil berpendapat bahwa terdapat tiga sikap negara muslim dalam  membentuk  perundang-undangan,  yakni;  sebagai  akomodasi  nilai-nilai hukum barat yang sesuai hukum Islam, mengadopsi secara utuh pemikiran hukum barat dan penerapan hukum barat yang dijadikan undang-undang, menolak semua pemikiran hukum barat dan materi hukum sehingga hukum barat tak ada satupun yang  diterapkan  dalam  perundangan  negara.  Dalam  hal  ini  hukum  Islam  secara murni diterapkan suatu negara.(Sari, 2023) Berikut dibawah ini beberapa negara yang mengalami pembaharuan dan diaturnya tentang nafkah:
Nur Hastuti Bima Putri, Muhammad Maghfurrohman, Aaz Jidatul Haz, Zulkarnain, Lalu Muhammad Nurul Wathoni Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak: Perbandingan Negara Di Asia Tenggara (Indonesia Dan Brunei Darussalam)

## 1.  Indonesia
Demikian penerapan konsep metode di atas, selain itu adapun bentuk literatur hukum Islam selain fatwa, keputusan pengadilan agama dan kitab fiqh, pada abad 20 mengalami  penambahan  khusus  dengan  adanya  undang-undang  yang  berlaku  di negara-negara muslim dan  kompilasi hukum Islam yang lahir dari undang-undang nomor 1 tahun 1974. KHI terdiri dari tiga bab dari 299 pasal dan bab-bab tersebut mengatur tentang perkawinan yang mencakup 19 masalah, pewarisan yang terdiri 5 masalah, dan perwakafan. Dalam hal nafaqah, KHI tidak menjelaskan  secara utuh. Namun ia banyak mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri di atur dalam pasal 80 ayat 1-7 bagian tiga dan bagian empat pasal 81 ayat 1-4 sebagai berikut ini. (Sari, 2023)
a. Bagian tiga pasal 80 ayat 1-7 tentang kewajiban suami dijelaskan;
(1) Suami adalah pembimbing istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal  urusan  rumah  tangga  yang  penting  diputuskan  oleh  suami  istri bersama.
(2) Suami  wajib  melindungi  istrinya  dan memberikan  segala  sesuatu  keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
(3) Suami  wajib  memberi  pendidikan  agama  kepada  istrinya  dan  kesempatan belajar  pengetahuan  yang  berguna  dan  bermanfaat  bagi  agama,  nusa,  dan bangsa.
(4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung; a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan anak dan istri, c. biaya pendidikan anak.
(5) Kewajiban  suami  terhadap  istrinya  seperti  pada  ayat  4  huruf  a  dan  b  mulai berlaku adanya tamkin sempurna dari istrinya
(6) Istri  dapat  membebaskan  suaminya  dari  kewajiban  terhadap  dirinya sebagaimana disebut pada ayat 4 huruf a dan b.
(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz .
b. Bagian empat pasal 81 mengenai tempat kediaman dijelaskan;
(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih iddah.
(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau wafat
(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan  pihak  lain,  sehingga  mereka  merasa  aman  dan  tentram.  Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
(4) Suami  wajib  melengkapi  kediaman  sesuai  dengan  kemampuan  serta disesuaikan  dengan  lingkungan  tempat  tinggalnya  baik  alat  perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

## 2 . Brunei Darussalam
Kompilasi Hukum Islam dengan penetapan undang-undang hak nafkah istri dan anak terdapat pada tahun 1999 dan mengalami revisi di tahun 2000 (Dkk, 2020)
yang  masing-masing  berisikan  tentang  paarturan  prihal  hak  nafkah  istri  dan  anak tahun 1999 disebutkan dalam sekyen 61.(Saifullah, 1999)
a. Tertakluk kepada hukum syara’ Mahkamah boleh memerintahkan seorang suami suapaya membayar nafkah kepada istri atau bekas istrinya.
b. Tertakluk  kepada  hukum  syara’  dan  pengesahan  Mahkamah,  seorang  istri tidaklah  mendapat  nafkah  jika nuzyus atau  enggan  dengan  tidak  berpatutan menurut  kemahuan  atau  perintah  sah  suaminya,  antara  lain;  a.  apabila  dia menjauhkan  dirinya  daripada  suaminya,  b.  apabila  meninggalkan  rumah suaminya bertentangan dengan kemauhan suami, c. apabila enggan berpindah ke ru mah lain tanpa sebab yang sah hukum syara’.
c. Istri nusyuz kemudian  bertaubat  dia  bertaubat  dan  menuruti  kemauhan  dan perintah suaminya, maka istri tidak lagi menjadi nusyuz .
Sedangkan  berikutnya  hak  nafkah  diatur  dalam  sekyen  75  dengan  bunyi sebagai berikut ini.
a. Kecuali  jika  sesuatu  perjanjian  atau  perintah  Mahkamah  memperuntukkan dengan  cara  lain  maka  adalah  kewajiban  seseorang  lelaki  menanggung  nafkah anak-anaknya,  mereka  berada  dalam  jagaannya  atau  dalam  jagaan  orang  lain, mengadakan bagi mereka tempat tinggal, pakaian, makanan, rawatan perobatan dan  pelajaran  sebagai  munasabah  memandang  kemampuan  dan  taraf kehidupannya atau dengan membayar kosnya.
b. Kecuali  sebagaimana  yang  disebutkan  sebelumnya  menjadi  kewajiban  seorang yang  bertanggung  jawab  di  bawah  hukum  syara’,  supaya  menanggung  nafkah atau memberi sumbangan untuk nafkah anak-anak jika bapak anak itu telah mati atau  tempat  bapaknya  berada  tidak  diketahui  dan  setakat  mana  dia  tidak berupaya menanggung nafkah mereka.
Selain ketentuan-ketentuan di atas, aturan hukum mengenai hak nafkah istri dan anak tahun 2000 disebutkan;
a. Pasal  4  UU Married  Women ;  selama  dalam  pernikahan  suami  dan  istri berkewajiban saling bekerjasama untuk menjaga kepentingan rumah tangga dan perhatian kepada anak-anak, masing-masing dari mereka dapat memisahkan diri dari  ikatan  dalam  urusan  perdagangan  atau  profesi  yang  digeluti  dalam kehidupan  sosial,  perempuan  dapat  menggunakan  nama  panggilannya,  serta suami  istri  berhak  menjalankan  kewajiban  rumah  tangga  secara  bersama  dan setara.
b. Pasal 5 menetapkan kediaman istri bersama dengan suaminya meskipun dalam keadaan tertentu istri mempunyai kediaman sendiri dari suaminya.

## ANALISIS TEORI LEGISLASI
Analisis  yang  digunakan  untuk  melihat  pembaharuan  terhadap  topik  yang dibahas di atas adalah teori legislasi oleh Hans Nawiasky. Ia lahir di Kota Graz negara Austria  tahun  1880  yang  merupakan  seorang  penemu “theorie  von  stufenfbau  der rechtsordnung” bahwa norma suatu negara memiliki susunan dari yang tertinggi dan terendah. Teori ini juga mengelompokkan norma hukum negara berdasarkan norma
fundamental negara ( staatsfudementalnorm ), aturan dasar negara ( staatsgrundgesetz ),  undang-undang  formal  ( formalle  gesetz ),  dan  peraturan pelaksanaan  dan  peraturan  otonom  ( verordnung  en  outonome  satzung ).(Ilyas  & Prasetio,  2022)  Hakikat  hukum staatsfudementalnorm ialah  syarat  sebelum berlakunya konstitusi atau undang-undang dasar yang dalam hal ini, suatu  negara norma fundamental dapat berubah sewaktu-waktu disebabkan adanya pemberontakan, kudeta dan sebagainya.(Sihombing, 2016)
Berdasarkan  pemaparan  tentang  nafkah  istri  dan  anak  terhadap  hukum pembaharuan  keluarga  Islam  di  Indonesia  dan  Brunei  Darussalam  sejalan  dengan adanya  teori  legislasi  yang  dibentuk  oleh  Hans  Nawiasky  bahwa  dua  negara  ini mengalami  revisi  kembali  undang-undang  setelah  sebelumnya  adanya  konstitusi. Pada  hukum  pembaharuan  keluarga  Indonesia  terjadi  pada  aturan  hukum berdasarkan histori hukum Islam menjadi hukum positif tentang hukum perkawinan Islam. Sedangkan metode yang dipakai terbagi menjadi metode konvensional yang bertumpu pada al- qur’an, hadist, kajian teks atau sejarah dan metode kontemporer sebagai  kodifikasi  hukum  yang  bertumpu  pada  fatwa,  keputusan  pengadilan,  dan kitab-kitab fiqh. Kemudian akibat adanya kekhawatiran masyarakat tentang masalah perkawinan,  perceraian,  warisan  dan  wakaf,  sampai  pada  era  abad  ke-20 pembaharuan  hukum  perkawinan  Islam  di  Indonesia  ditandai  lahirnya  undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam (KHI) yang  selanjutnya  diikuti  oleh  intruksi  Presiden  Nomor  1,  10  Juni  1991  serta  mulai berkembangnya pemikiran islam bidang hukum keluarga.
Perubahan  undang-undang  juga  dirasakan  di  Brunei  Darussalam.  Berbeda halnya  dengan  Indonesia,  Brunei  mengalami  sembilan  fase  perubahan  undang- undang.  Pada  fase  pertama  hukum  Brunei  hanya  melalui  perdata  sehingga mengalami penyempitan akibat keikutsertaan Inggris sebagai bukti Undang-Undang “ Muhammadan’sLaw  Enactment ”  Nomor  1  Tahun  1911  M  khusus  mengatur  soal ibadah,  perkawinan,  dan  perceraian  bagi  orang  Islam.  Fase  kedua  tahun  1912 keluarnya  peraturan  UU  Agama  Islam  berdasarkan  kebiasaan  dan  hukum  Islam. Se lanjutnya  tahun  1913,  fase  ini  disempurnakan  dengan  aturan  “ muhammadan’s marriages and divorces enactment ” sampai pada tahun 1955 Nomor 20 diundangkan majelis Ugama Islam, adat negeri, dan mahkamah qadi “ marriages and divorces ” dan “ maintenance  of  the  dependent ”  (pemeliharaan  tanggungan).  Kemudian  fase berikutnya tahun 1984 terjadinya Revision Law’s of Brunei menjadi Undang-undang majelis  Ugama  dan  Mahkamah  Qadi  Penggal  77  dibawah  aturan marriages  and divorces dan maintenance of the dependent .
Barulah di tahun 1999 dikeluarkannya dasar UU kompilasi hukum Islam yang memuat seluruh aspek perempuan di dalam rumah tangga dan di luar rumah tangga. Tak  hanya  sampai  disitu,  tahun  2000 chapter 190  UU  perkawinan  perempuan ( married women ) kembali direvisi yang terbagi dari lima bagian; pendahuluan, hak dan kewajiban suami istri, pemeliharaan istri dan anak, mata pencarian, dan aturan lain-lain.  Dilanjutkan  tahun  2012  UU  direvisi  kembali  melalui  Chapter  217  yaitu “ Islamic Family Law ” mengenai pendaftaran pe rkawinan, Batasan minimal usia nikah, persetujuan  menikah,  wali  nikah,  anak  sah,  poligami,  harta  bersama,  hak  cerai, wasiat, dan hibah setelah sebelumnya pada tahun 2004.
Secara  spesifik  ketentuan  mengenai  nafaqah  dalam  kompilasi  hukum  Islam Indonesia  hanya  mengatur  tentang  hak  dan  kewajiban  suami  istri  berdasarkan undang-undang  perkawinan.  Sedangkan  nafaqah  dalam  kompilasi  hukum  Islam keluarga  Brunei  Darussalam  pada  tahun  1999  memuat  aturan  seluruh  aspek perempuan di dalam dan di luar rumah lalu direvisi tahun 2000 mengenai perkawinan perempuan  “ married  women ”  sehingga  memuat  lima  bagian  yang  diantaranya; pendahuluan,  hak  dan  kewajiban  suami  istri,  pemeliharaan  istri  dan  anak,  mata pencarian dan sebagainya.
Perundang-undangan Indonesia dan brunei mempunyai ketentuan yang sama dalam  hal  perkawinan  berdasarkan  subyek  pencari  nafkah.  Di  indonesia  subjek pencari  nafkah  yakni  suami  wajib  mencari  nafkah  untuk  istri  yang  termuat  dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada UU No. 1 tahun 1974 pasal 80 dimana seorang istri bisa membebaskan  tanggungan  kewajiban  nafkah  dari  suami  dan  seorang  suami  bisa terbebas kewajiban memberi nafkah kepada istri sebagaimana yang termuat dalam Pasal 80 ayat (7) disebutkan, “kewajiban suami sebag aimana dimasud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz . Sebagimana yang dimaksud nusyuz yang dimaksud disini adalah pembangkang seorang istri kepada suaminya, seperti tidak melaksanakan kewajiban utama sorang istri yaitu berbakti lahir dan batin sebagimana yang termuat di dalam Pasal 83 ayat (1). Di dalam perundang-undangan Brunei Darussalam subjek pencari nafkah  adalah  sama  yakni  suami  termuat  dalam  sekyen  61;  (1)  tertakluk  kepada hukum  syara’  Mahkamah  boleh  memerintahkan  seorang  suami  supaya  membayar nafkah k epada istri atau bekas istrinya” dan yang telah direvisi pasal 4 UU Married Women “selama dalam pernikahan suami dan istri berkewajiban saling bekerjasama untuk menjaga kepentingan rumah tangga dan perhatian kepada anak- anak”.

## KESIMPULAN
Dari sekian banyak definisi nafkah yang telah diutarakan di atas, setidaknya dapat  disimpulkan  bahwa  nafkah  merupakan  pemenuhan  segala  jenis  kebutuhan yang  dianggap  subtansial  untuk  menunjang  kehidupan.  Adapun  standar  yang dianggap  cukup  berdasarkan  kebiasaan  umum  yang  tidak  berlebihan.  Nafkah merupakan  keharusan  yang  wajib  dipenuhi  untuk  kecukupan  hidup  sebab pentingnya dalam memperoleh masing-masing kesamaan hak dan kewajiban sesuai dengan  takarannya  agar  tidak  terjadi  ketimpangan  satu  dengan  yang  lain.  Tanpa adanya  pemberian  nafkah,  keduanya  akan  menjadi  masalah  terutama  bagi  kepala rumah  tangga.  Dalam  fiqh  kewajiban  nafaqah  didasarkan  oleh  prinsip  pemisahan harta antara suami dan istri dengan alur berpikir bahwa suami sebagai pencari rezeki dan rezeki itu merupakan haknya yang selanjutnya menjadi bagian dari nafaqah atau sebagai pemberi nafaqah bagi istrinya. Sebaliknya istri sebangai penerima harta dari suaminya  menyimpan  dan  mengumpulkannya.  Selain  itu  juga  fiqh  munakahat memberi  penjelasan  nafaqah  yang  dimaksud  oleh  para  ulama  dalam  kebutuhan sehari-hari  meliputi  sandang,  pangan,  dan  papan.  Dalam  kompilasi  hukum  Islam Indonesia,  nafaqah  tidak  dijelaskan  secara  utuh,  namun  secara  umum  lebih  pada penegasan,  penguatan  pembahasan  hak  dan  kewajiban  suami-istri  berdasarkan undang-undang  perkawinan.  Sedangkan  kompilasi  hukum  Islam  di  Brunei
Darussalam masing-masing telah diatur baik tentang hak dan kewajiban suami istri maupun pemeliharaan istri dan anak dalam pemberian nafkah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, I. (1994). Radd al-Muhtar Juz V . Daar al-kitab al-ilmiah. Al-Asqalani, I. H. (n.d.). Bulughul Maram . Toko kitab Al-Hidayah.
Arif,  A.  S.  (2021).  Hukum  Keluarga  Islam  Di  Brunei  Darussalam. Al-Qadha :  Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan , 8 (1), 1 – 12.
https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2275
Brunei, J. M. K. (1995). Irsyad hukum: kumpulan siri bimbingan hukum Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam melalui Pelita Brunei sepanjang tahun . Jabatan Perdana Menteri. Dkk,  A.  T.  K.  (2020). Kodifikasi  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer  Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum . Kencana. Effendi,  S.  (2010). Problematika  Hukum  Keuarga  Islam  Kontemporer  Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah . Kencana.
Farhaini,  Nurul,    et  al.  (2023).  Jurnal  Pendidikan  dan  Konseling. Jurnal  Pendidikan Dan Konseling , 5 (1), 4093 – 4096.
https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11786
Giu,  A.  R.  (2020).  Dowry  and  Material  Offerings  in  Marriage  Traditions  Among
Muslim Communities in Manado ( a Social Cultural Studies ) Tradisi Mahar Dan Antar Harta Pada Perkawinan Masyarakat Muslim Di Kota Manado (Suatu Tinjauan Sosial Kultural). Dialog , 43 (1), 119 – 138.
https://jurnaldialog.kemenag.go.id/index.php/dialog/article/view/365/204
Hasbi, M., & As, A. (2023). Jamak Taksir dan Pemaknaannya dalam Surah Al-Baqarah dijamakkan  pada  lafaz. Ilmu  Al- Qur’an  Dan  Tarfsir , 01 (02),  50 – 77.
https://journalmahadaly.asadiyahpusat.org/index.php/tafasir/article/view/18 Hazarul, A., & Rahman, A. (2021). Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Al-Iqtishod , 5 (1), 16 – 27. https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/article/vie w/4194/3018
Hendri Doni, A., Alfiona, F., Andespa, W., dan Bisnis Islam, E., & Islam Negeri Sjech Djamil  Djambek  Bukittinggi,  U.  M.  (2022).  Pengangguran  Dalam  Perspektif Ekonomi  Islam  Dan  Kovensional. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi,  Manajemen  Dan Syariah (JIEMAS) , 2 (1), 1 – 10. http://jiemas.stai-
dq.org/index.php/home/article/view/20
Hidayah,  A.,  &  Huda,  N.  (2023).  Scholar’s  Perspective  on  Wives  as  Family Breadwinners  During  The  Covid-19  Pandemic. An-Nisa :  Journal  of  Gender Studies , 16 (1), 43 – 58. https://jurnaldialog.kemenag.go.id/index.php/dialog/article/view/365/204 Ilyas, A., & Prasetio, D. E. (2022). Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi dan
Implikasinya. Jurnal Konstitusi , 19 (4), 794 – 818. https://doi.org/10.31078/jk1943 Kontemporer,  K.  I.,  &  Nasution,  K.  (1920).  Metode  Pembaruan  Hukum. Journal  of Social Sciences and Humanities , 30 , 329 – 341.
https://doi.org/https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1 Lewis, B. (1996). The Ensiklopedia of islam III . Ihtiar Baru Van House.
Muin, R. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah. J-Alif : Jurnal  Penelitian  Hukum  Ekonomi  Syariah  Dan  Budaya  Islam , 2 (1),  85. https://doi.org/10.35329/jalif.v2i1.451
Muslim,  M.  (2019).  Pencegahan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (Kdrt)  Melalui Konsep  Hak  Dan  Kewajiban  Suami  Isteri  Dalam  Islam. Gender  Equality: International Journal of Child and Gender Studies , 5 (1), 117. https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5384
Musyarofah,  M.  (2021).  Pendidikan  Agama  Sebagai  Dasar  Dalam  Membangun Ketahanan  Keluarga. Jurnal  Studi  Gender  Dan  Anak , 8 (02),  112. https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5502
Nasution, A. Y., & Jazuli, M. (2020). Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik
Dan Kontemporer. Teraju , 2 (02), 161 – 174.
https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164
Ningsih, S. A., & Faizin. (2024). Persepsi Masyarakat Tentang Qs . Ar- Rum : 21 ( Studi Terhadap  Pernikahan  Dini  Di  Kenagarian  Koto  Lamo  Kecamatan  Kapur  IX Kabupaten  50  Kota  ). Journal  of  International  Multidisciplinary  Research , 21 .
https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/view/246
Potabuga, H. A. (2020). Pembaharuan hukum keluarga islam di brunei darussalam.
Bilancia , 14 (1), 105 – 119.
https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc/article/view/516/362
Purnamasari, L., & Iwannudin. (2018). Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Dalam Membina  Keharmonisan  Rumah  Tangga  Di  Kecamatan  Metro  Timur. Mahkamah , 3 (2), 323 – 348. https://doi.org/https://doi.org/10.25217/jm.v3i2.396 Rohmah,  U.  N.  R.,  &  Huda,  M.  (2020).  Ketentuan  Hukum  Keluarga  di  Brunei
Darussalam dan Indonesia. Jurnal PIKIR: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum
Islam , 6 (1), 1 – 18.
https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/ 509/489
Sagita, N. Y., Saleh, M., & Luqman, A. S. (2022). Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelatihan  Pernikahan  Bagi  Calon  Pengantin  Muallaf  Dalam  Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang)  Nur. Mediation :  Journal  Of  Law , 1 ,  82 – 93.  https://www.pusdikra- publishing.com/index.php/jhkm/article/view/626
Saifullah.  (1999). Nafkah  Keluarga  Menurut  Hukum  Syara’  dan  di  dalam  Undang - undang Keluarga Islam Brunei Darussalam Tahun 1999 . Universiti Islam Sultan Syarif Ali.
Sari, S. W. (2023). Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair Tentang Nafkah. AL-MANHAJ:  Jurnal  Hukum  Dan  Pranata  Sosial  Islam , 5 (1),  1 – 10. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2276
Sihombing, E. N. A. M. (2016). Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nias  Barat. Jurnal  Penelitian Hukum De Jure , 16 (1), 95 – 104. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/78
Sugitanata, A. (2021). Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam (Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam). Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan , 8 (1), 1 – 12.
https://doi.org/https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2275
Syahputra, R., Widodo, S., & Surahman, S. (2022). Kepemimpinan Rasulullah SAW,
Para Sahabat, dan Tabi’in - Tabi’un. Jurnal Cakrawala Ilmiah , 1 (5), 1155 – 1156.