## Menakar Konstitusionalitas Kebijakan Redistribusi Tanah untuk Lahan Pertanian dalam UU No. 19 Tahun 2013
M. Wildan Humaidi
Fakultas Syariah IAIN Purwokerto E-mail: wildanhumaidi@iainpurwokerto.ac.id

## Abstrak
Redistribusi  tanah  merupakan  kebijakan  pemerintah  dalam  rangka  melaksanakan  Pasal 33  ayat  (3)  UUD  1945  yang  menempatkan  rakyat  sebagai  pemegang  kedaualatan  atas pemanfaatan  bumi,  air,  dan  sumber  daya  alam  lainnya.  Tetapi  pada  kenyataannya, redistribusi  tanah  yang  telah  dituangkan  dalam  UU  No.  19  Tahun  2013  tentang Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Petani,  khususnya  Pasal  59  yang  menjelaskan “kemudahan  bagi  Petani  untuk  memperoleh  lahan  pertanian  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan”, dinilai telah melanggar konstitusi. Melalui judicial review,  MK  telah  mengeluarkan  Putusan  No.  87/PUU-XI/2013  dan  menganggap  frasa “hak  sewa”  telah  bertentangan  dengan  UUD  1945.  Artikel  ini  berupaya  mengelaborasi dua problem utama yang menjadi fokus pembahasan, yakni bentuk kebijakan pemerintah perihal redistribusi tanah untuk lahan pertanian dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013  tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Petani  dan  konstitusionalitas  konsep redistribusi  tanah  oleh  negara  untuk  lahan  pertanian  dalam  Putusan  MK  No.  87/PUU- XI/2013.
Kata kunci : redistribusi tanah, Petani, putusan MK

## Abstract
Land  redistribution  is  government  policy  to  implement  Article  33  Paragraph  (3)  of  the 1945 Constitution, where the people is the holders of authority over the earth, the water and the other natural resources of Indonesia. In fact, the land redistribution in  Law No. 19  of  2013  about  the  Farmers  Protection  and  Empowerment,  specifically  Article  59 which  states  "convenience  for  Farmers  to  obtain  Agricultural  land  as  referred  to  in Article 58 paragraph (3) point  a given in the form of leasing rights, concession permits, management permits, or utilization permits", considered to have violated the constitution. Through  judicial  review,  the  Court  has  issued  Decision  No.  87  /  PUU-XI  /  2013  and consider the phrase "leasing rights" to be contrary to the 1945 Constitution. This article attempts  to  elaborate  two  main  problems;  the  form  of  government  policy  about  land redistribution  for  agricultural  land  inthe    Law  Number  19  of  2013  about    the  Farmers Protection  and  Empowerment  and  the  constitutionality  of  state  land  redistribution  for agriculture in the Constitutional Court Decision No. 87 / PUU-XI / 2013.
Keywords : the land distribution; the farmer; MK decision.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1843

## A. Pendahuluan
Berdasarkan  data  pusat  statistik Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2013 menunjukkan bahwa  luas  pertanian  di  Indonesia mencapai  39.685.936,91  Ha. 1 Data tersebut  menegaskan  bahwa  Indonesia merupakan  negara  agraris,  sehingga tidak  heran  jika  sektor  pertanian memegang  peran  yang  sangat  penting dalam  perekonomian  nasional.  Petani memiliki  posisi  pentig  sebagai  garda terdepan dalam pertahanan dan kedaulatan  pangan  nasional. 2 Konsumsi bahan  pangan  masyarakat  Indonesia dihasilkan  oleh  petani.  Oleh  karenanya, eksistensi petani di Indonesia mempunyai posisi vital dalam perumusan kebijakan perekonomian nasional, khususnya pada sektor kedaulatan pangan nasional. 3
1 Pusat data dan sistim informasi pertanian sekretariat  jendral  kementrian  pertanian  tahun 2013, http://www.pertanian.go.id/file/Statistik_Lahan_ Pertanian_2013.pdf akses  pada  26  Desember 2017.
2 Berdasarkan  kajian  Global  World Economic  Forum  (WEF)  pada  tahun  2010 menunjukkan  bahwa  pertanian  selain  sebagai penyedia juga merupakan sektor yang berkontribusi dalam hal; penyedia 40% lapangan kerja, penyumbang sekitar 30% gas rumah kaca; pengguna  sekitar  70%  air.  Bahkan  dalam konteks Indonesia pertanian sebagai penyumbang  14%  GDP,  penyedia  sekitar  45% lapangan  pekerjaan,  dan  pemilik  lahan  olahan yang  sempit  rata-rata  sekitar  0,2-0,3  ha  per petani.  Baca  dalam  Kajian  RegenerasiPetani Pada  Keluarga  Petani  Padi    dan  Hortikultura 2015,  Bogor:  Kajian  Strategis  dan  Kebijakan Pertanian, Institur Pertanian Bogor, hlm. 10.
3 Pada  era  pemerintahan  Jokowi  (2014- 2019)  telah  menempatkan  nawa  cita  sebagai agenda prioritas Kabinet Kerja dalam mengarahkan  pembangunan  pertanian  ke  depan untuk  mewujudkan  kedaulatan  pangan,  agar Indonesia  sebagai  bangsa  dapat  mengatur  dan memenuhi  kebutuhan  pangan  secara  berdaulat. Dalam  hal  kedaulatan  pangan,  diterjemahkan sebagai  kemampuan  bangsa  dalam  hal;  a). Mencukupi  kebutuhan  pangan  dari  produksi dalam  negeri;  b).  Mengatur  kebijakan  pangan secara mandiri; c).
Melindungi dan
Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat di sektor pertanian,  pemerintah  telah  membuat regulasi  yang  secara  khusus  mengatur perihal  perlindungan  dan  pemberdayaan terhadap petani. Pada 09 Juli 2013, DPR
RI telah mengesahkan RUU Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Petani menjadi  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2013  tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan  Petani  (UU  Perlintan), Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2013 Nomor 131.
Urgensi  lahirnya  undang-undang perlindungan dan pemberdayaan
pertanian  ini  dapat  dilihat  dalam konsideran  “menimbang”  UU  Perlintan antara  lain  yang  menyebutkan  tentang kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, 4 serta sistem pasar yang tidak  berpihak  kepada  petani,  sehingga petani  membutuhkan  perlindungan  dan pemberdayaan. 5
Lahirnya  UU  Perlintan  ini  tentu mendapat  sambutan  hangat  di  kalangan masyarakat, terutama mereka para
petani.
Namun ternyata, setelah
menyejahterakan  petani  sebagai  pelaku  utama usaha pertanian pangan. Lihat dalam
Kementerian Pertanian, Rencana Strategis Kementerian  Pertanian  Tahun  2015-2019. (t.t), hlm. 4.
4 Beberapa  tantangan  yang  dihadapi  di sektor  pertanian  dalam  konteks  pembangunan pertanian  yang  berkeadilan  adalah;  jumlah penduduk  yang  makin  meningkat;  ekonomi global  yang  saling  berkaitan;  variabilitas  iklim; permintaan yang meningkat terhadap produk dan jasa  berbasis  lingkungan  dan  sumber  daya  alam sebagai akibat peningkatan pendapatan; keberadaan sumber-sumber bioenergi dan kaitannya  dengan kekuatan energi;  isu  berkaitan dengan  pangan,  kesehatan  serta  kelaparan; pemenuhan  kesejahteraan  individu,  keluarga, dan  masyarakat;  dan  isu-isu  geopolitik.  Baca dalam Kajian Regenerasi Petani …, hlm. 10.
5 Baca  dalam  konsideran  huruf  b  perihal menimbang  pada  UU  No.  19  Tahun  2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

## Volksgeist
dielaborasi  lebih  lanjut,  perlindungan dan pemberdayaan petani pada kenyataannya  masih  jauh  dari  cita-cita ideal.  Terdapat  beberapa  muatan  materi di  Undang-Undang  tersebut  yang  justru tidak  sejalan  dengan  amanah  konstitusi, khususnya  mengenai  proses  redistribusi tanah kepada Petani.
Redistribusi  tanah  merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam rangka  melaksanakan  Pasal  33  ayat  (3) UUD  1945. 6 Tetapi  pada  kenyataannya, persoalan  tanah  yang  merupakan  hal vital  yang  dihadapi  petani, 7 justru  tidak masuk  dalam  konsideran  UU  Perlintan. Undang-Undang  ini  pun  dinilai  tidak secara komprehensif mengupayakan redistribusi  tanah  kepada  petani.  Tanah yang diredistribusikan kepada petani pun tidak menjadi hak milik petani, melainkan  hanya  berupa  hak  sewa,  izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan. 8
Pasal 59 UU No. 19 Tahun 2013 menyebutkan  bahwa  “ Kemudahan  bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal  58  ayat  (3)  huruf  a  diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin
6 Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang  menyatakan; “Bumi  dan  air  dan  segala kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
7 Persoalan  kesediaan  lahan  pertanian merupakan  salah  satu  pendekatan  yang  dinilai mampu  meningkatkan  kesejahteraan  petani sehingga keluar dari perangkap kemiskinan, oleh karenanya  implementasi  kebijakan  reformasi agraria  menjadi  sangat  penting.  Baca  dalam  Sri Hery Susilowati dan Muhammad Maulana, Luas Lahan  Usaha  Tani  dan  Kesejahteraan  Petani: Eksistensi  Petani  Gurem  dan  Urgensi  Kebijakan Reforma  Agraria, Jurnal  Analisis  Kebijakan Pertanian, Volume  10  No.  1,  Maret  2012,  hlm. 17.
8 Majalah  Konstitusi, Melindungi  Petani; Anomali  Sewa  Tanah  Negara  dan  Organisasi Tani  Inisiasi  Pemerintah, No.  94  Desember 2014, hlm. 3.
pemanfaatan” . 9 Berdasarkan UU Perlintan,  bentuk  redistribusi  tanah kepada  petani  tidak  menjadi  hak  milik, melainkan  hanya  berupa  hak  sewa,  izin pengusahaan,  izin  pengelolaan,  dan  izin pemanfaatan. Hal ini menunjukkan tidak adanya  upaya  negara  dalam  melakukan redistribusi tanah untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam konstitusi  Pasal  33  UUD  NRI  Tahun 1945.
Kehadiran  Pasal  59  UU  No.  19 Tahun  2013  tersebut  dinilai  sangat bertolak belakang dengan mandat revolusioner  yang  tercantum  dalam Undang-undang pokok agraria (UU PA). Hal-hal  tersebutlah  yang  mendorong  12 lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM) 10 mengajukan permohonan judicial review ke  Mahkamah  Konstitusi,  dan  meminta kepada Mahkamah sebagai “ the guardian  of  the  constitution” sekaligus “ the soul intrepeteur of the constitution” untuk membatalkan atau setidak- tidaknya menafsirkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang tersebut. 11
9 Pasal 59 UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
10 Indonesian  Human  Rights  Committee
For  Social  Justice (IHCS),  Serikat  Petani
Indonesia (SPI), Farmer Initiatives for Ecological  Livehoods  and  Democracy (FIELD), Aliansi  Petani  Indonesia  (API),  Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Koalisi Rakyat untuk Keadilan  Perikanan  (KIARA),  Yayasan  Bina Desa  Sadajiwa  (Bina  Desa), Indonesia  for Global  Justice  (IGJ) ,  Koalisi  Rakyat  untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Perkumpulan Sawit Watch,  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia (WALHI), dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) http://elmahkamah.blogspot.co.id/2014/12/hapus kan-kewajiban-petani-bayar-sewa.html ,  diakses pada 27 Juli 2018.
11 Tugas  MK  sebagai  peradilan  yang memutus  perkara  pengujian  undang-undang terhadap  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 ( judicial  review )  sebagaimana  diamanahkan dalam  Konstitusi  Pasal  24  C  UUD  1945,  baca dalam  Soimin  dan  Mashuriyanto,  Mahkmah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1843
Dalam  amar  putusan  MK  No. 87/PUU-XI/2013 terkait pengujian Pasal 59  UU  No.  19  Tahun  2013,  Mahkamah Konstitusi  menyatakan  mengabulkan permohonan  untuk  sebagian,  yakni hanya menganggap frasa “hak sewa” lah yang  bertentangan  dengan  UUD  1945. Lalu,  bagaimanakah  mengenai  izin pengelolaan,  izin  pemanfaatan  serta izin pengusahaan  di  dalam  UU  Perlintan tersebut.  Terdapat  beberapa  proble- matika  perihal  konstelasi  dan  dinamika kebijakan  redistribusi  tanah  oleh  negara sebagai fungsi pemegang hak menguasai negara  yang  dimilikinya  berdasarkan mandat dan amanat konstitusi, khususnya  perihal  konsep  redistribusi tanah  yang  dituangkan  dalam  kebijakan kemudahan  lahan  untuk  pertanian  yang berbeda-beda  antara  hak  sewa,  izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah dielaborasi di atas, maka persoalan pokok  yang  akan  dibahas  dalam  tulisan ini  adalah; Pertama ,  Bagaimana  bentuk kebijakan pemerintah perihal redistribusi tanah  untuk  lahan  pertanian  dalam Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,dan Kedua , Bagaimanakah konstitusionalitas  konsep  redistribusi tanah  oleh  negara  untuk  lahan  pertanian dalam  Putusan  MK  No.  87/PUU- XI/2013. Selanjutnya, tulisan ini berupaya  untuk  menemukan  jawaban dan  mengelaborasi  lebih  lanjut  perihal problem tersebut.

## B. Landasan  Konstitusional  Kebija- kan Hukum Agraria di Indonesia
Bagi  bangsa  Indonesia,  tanah merupakan  salah  satu  unsur  vital  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Antara  bangsa  Indonesia  dengan  tanah telah  terjalin  hubungan  yang  bersifat abadi. Seluruh wilayah Negara Kesatuan
Indonesia,  (Yogyakarta:  UII  Press,  2013),  hlm. 62.
Republik  Indonesia  (NKRI)  terdiri  dari kesatuan  tanah  air  dan  keseluruhan Bangsa  Indonesia.  Keberadaan  tanah menjadi perekat NKRI. Oleh karenanya, diperlukan  pengaturan  dan  pengelolaan tanah  secara  nasional  untuk  menjaga keberlanjutan sistem
kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Dalam  frame tersebut,  amanat  konstitusi  menegaskan agar  politik  dan  kebijakan  pertanahan diarahkan  untuk  mewujudkan  tanah untuk “sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 12
Amanah  yang  termaktub  dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD Negara RI 1945 mengandung  dasar  dan  sekaligus  arahan bagi politik pembangunan hukum pertanahan  dan  sumber  daya  alam lainnya.  Amanah  tersebut  dijabarkan dengan  semangat  yang  konsisten  dan progresif ke dalam Undang-Undang No. 5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-pokok Agraria, yang disebut juga dengan  Undang-Undang  Pokok  Agraria (UUPA).  Penjabaran  ke  dalam  UUPA masih  dalam  tataran  asas-asas  hukum yang  harus  dikembangkan  ke  dalam berbagai  peraturan  pelaksanaan  yang lebih  konkret. 13 UUPA  ini  menjadi tonggak  revolusioner  hukum  pertanahan di  Indonesia,  yang  sebelumnya  ketika masa  penjajahan  menerapkan  sistem feodalistik dengan menguntungkan kepentingan penjajah.
Pada  era  sebelum  kemerdekaan, hukum  dan  kebijakan  pertanahan  di Indonesia  ditetapkan  oleh  penjajah  yang dibangun  atas  dasar  orientasi  kepen- tingan  dan  keuntungan  penjajah,  yang pada  mulanya  melalui  kebijakan  politik dagang kolonial. Penjajah sebagai
12 Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia, Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Tahun  2010-2014, hlm.  6.  Amanah  konstitusi  yang  menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam, termasuk tanah,  harus  digunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat  telah  dituangkan  dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.
13 Ibid . hlm, 4.

## Volksgeist
penguasa  sekaligus  merangkap  sebagai pengusaha  menciptakan  kepentingan- kepentingan  atas  segala  sumber-sumber kehidupan  di  bumi  Indonesia  yang menguntungkan  pihak  penjajah  sendiri sesuai dengan tujuan kolonialisme dengan mengorbankan banyak kepentingan  rakyat  Indonesia. 14 Hukum agraria pada masa kolonial memiki sifat dualisme hukum, yaitu dengan memberlakukan  Hukum  Agraria  yang berdasarkan atas hukum adat, disamping peraturan-peraturan dari dan berdasarkan atas hukum barat. 15
Proklamasi kemerdekaan RI mempunyai  dua  arti  penting  bagi penyusunan  hukum  agraria  nasional, yaitu Pertama , bangsa Indonesia memutuskan hubungannya dengan hukum  agraria  kolonial;  dan Kedua , bangsa  Indonesia  sekaligus  menyusun hukum agraria nasional. Pada tanggal 18
Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)  yang dipimpin  oleh  Soekarno  mengadakan sidang  dan  menghasilkan  keputusan antara  lain  ditetapkannya  Undang- undang  Dasar  (UUD)  1945  sebagai hukum  dasar  (konstitisi)  negara  RI, termasuk  di  dalamnya  perihal  kebijakan agraria. 16
UUD  1945  telah  meletakkan dasar  politik  agraria  nasional  yang dimuat  dalampasal  33  ayat  3,  yaitu; “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara dan dipergunakan untuk
14 Urip  Santoso, Hukum  Agraria  &  Hak- Hak atas Tanah (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Offset, 2009), hlm. 24.
15 Sebelum diterbitkannya UUPA (Undang-Undang  Pokok  Agraria)  No.    5  Tahun 1960,  yang  membuka  hak  atas  tanah  yaitu terdapat pada pasal 51 ayat 7 IS, pada Stb 1872 No.  117  tentang Agraris  Eigendom  Recht yaitu memberi  hak eigendem (hak  milik)  pada  orang Indonesia.  Hal  tersebut  juga  disamakan  dengan hak  eigendom yang  terdapat  pada  buku  II  BW, tetapi  hak  tersebut  diberikan  bukan  untuk  orang Indonesia.
16 Ibid.
sebesar-besar  kemakmuran  rakyat’’ . Ketentuan  konstitusi  tersebut  bersifat imperatif,  yaitu  mengandung  perintah kepada  negara  agar  bumi,  air,  dan kekayaan alam alam yang terkandung di dalamnya, yang diletakkan dalam penguasaan  negara  itu  dipergunakan untuk  mewujudkan  kemakmuran  bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian,  tujuan  dari  penguasaan  oleh negara  atas  bumi,  air,  dan  kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya adalah  untuk  mewujudkan  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. 17
Keberadaan  Pasal  33  ayat  (3) UUD 1945 tersebut merupakan landasan konstitusional  bagi  pembentukan  politik dan  hukum agraria  nasional,  yang  berisi perintah  kepada  negara  agar  bumi,  air, dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya, yang diletakan dalam penguasaan  negara  itu  diperuntukan untuk  mewujudkan  sebesar-besarnya kemakmuran  seluruh  rakyat  Indonesia.
Amanah konstitusi tersebut diderivasikan  dalam  Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA),
sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam pasal  2  ayat  (1)  UUPA,  yaitu  atas  dasar ketentuan  dalam  Pasal  33  pasal  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  dan  hal-hal sebagai  yang  dimaksud  dalam  pasal  1, bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  termasuk
17 Hal  ini  sejalan  dengan  idealitas  garis politik  hukum  dalam  sistem  hukum  nasional yang  mempunyai  peran  dalam  mewujudkan keadilan  nasional  dan  kemakmuran  masyarakat. Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pembukaan UUD 1945 yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia; (2)  Memajukan  kesejahteraan  umum;  (3) mencerdaskan  kehidupan  bangsa;  (4)  ikut mencerdaskan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial.  Baca  dalam  Afwit  Freastoni  dan Sirajudin, Politik  Hukum  Perlindungan  Lahan Pertanian  dan  Hak  Asasi  Petani  sebagai Instrumen  Mewujudkan  Ketahanan  Pangan Berkelanjutan  di  Indonesia, Jurnal  Konstitusi,
Vol. III, No. 2 November 2010, hlm. 175.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1843
kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  itu  pada  tingkat  tertinggi dikuasai  oleh  negara,  sebagai  organisasi kekuasaan  seluruh  rakyat. 18 Dengan berlakunya  UUPA,  maka  terjadilah perubahan yang fundamental pada hukum  agraria  di  Indonesia,  terutama hukum di bidang pertanahan. Perubahan yang  fundamental  ini  mengenai  struktur perangkat hukum, konsepsi yang mendasari  maupun  isi  dari  kebijkan hukum agraria nasional. 19
C. Kebijakan  Redistribusi Tanah  oleh Negara  untuk  Lahan  Pertanian dalam  UU  No.  19  Tahun  2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Secara filosofis lahirnya UU No. 19  Tahun  2013  tentang  Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlintan)  merupakan  upaya  dalam memanifestasikan amanah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan  tanggung  jawab  kepada Negara untuk melindungi segenap
bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa  serta  mewujudkan keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Dalam  sila  kelima  Pancasila dan  pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945, secara  jelas  dinyatakan  bahwa  keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia menjadi  dasar  salah  satu  filosofi pembangunan  bangsa,  sehingga  setiap warga  Negara  Indonesia  berhak  atas kesejahetaraan.  Oleh  karenanya,  setiap warga  Negara  Indonesia  berhak  dan wajib  sesuai  dengan  kemammpuanya ikut  serta  dalam  pengembangan  dan usaha  serta  upaya  dalam  meningkatkan
18 Asri  Agustiwi, Hukum  dan  Kebijakan Hukum Agraria di  Indonesia (tidak diterbitkan), hlm. 4.
19 Soeprapto, Undang-undang  pokok Agraria  dalam  peraktek, (Jakarta:  Universitas Indonesia Perss, 1986), hlm. 34.
kesejahteraan,  khususnya  di  bidang pertanian. 20
Eksistensi  petani  mempunyai posisi yang penting dalam pembangunan ekonomi  bangsa.  Petani  dengan  basis pembangunan ekonomi pedesaan, 21
mendukung pemenuhan kebutuhan pangan  yang  menjadi  kebutuhan  dasar, sekaligus  hak  dasar  bagi  setiap  orang, dalam  rangka  mewujudkan  kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan  pangan  secara  berkelanjutan. Petani sebagai subyek utama pembangunan  pertanian  pada  umumnya berusaha  dengan  luasan  lahan  skala kecil,  yaitu  rata-rata  luas  usaha  tani kurang  dari  0,5  hektare.  Bahkan, terdapat  sebagian  petani  tidak  memiliki lahan  usaha  tani  sendiri  dan  hanya sebagai  petani  penggarap,  dan  bahkan buruknya  lagi  hanya  sebatas  buruh  tani. Dengan demikian petani memiliki posisi yang  lemah,  baik  dalam  memperoleh sarana produksi, pembiayaan usaha tani, maupun  akses  pasar.  Di  sisi  lain,  petani juga  berhadapan  dengan  problematika perubahan  iklim,  kerentanan  terhadap bencana alam dan risiko usaha,
globalisasi, dan gejolak ekonomi global, serta  sistem  pasar  yang  tidak  berpihak kepada petani. Oleh karenanya diperlukan  upaya  untuk  melindungi  dan sekaligus memberdayakan petani. Regulasi  yang  ada  selama  ini masih  bersifat  parsial  dan  belum mengatur upaya perlindungan dan pemberdayaan  secara  jelas,  tegas,  dan lengkap. 22 Kebijakan  regulasi  tersebut, antara lain: Undang-undang No. 5 Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria;  Undang-undang  No.  56 PRP  Tahun  1960  tentang  Penetapan Luas  Tanag  Pertanian;  Undang-undang No.  12  Tahun  1992  tentang  Sistem
20 Penjelasan  UU  No.  19  tahun  2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
21 Baca dalam Harianto, Peranan Pertanian dalam Ekonomi Perdesaan, (t.t).
22 Ibid.

## Volksgeist
Budidaya  Tanaman;  Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World  Trade  Organization (Persetujuan Pembentukan  Organisasi  Perdagangan
Dunia);  Undang-  Undang  Nomor  18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang  Sistem  Penyuluhan  Pertanian, Perikanan,  dan  Kehutanan;  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah; Undang  -  Undang  Nomor  18  Tahun 2009  tentang  Peternakan  dan  Kesehatan Hewan;  Undang-Undang  Nomor  41
Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan; Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2010 tentang  Hortikultura;  dan  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang Pangan.
Kebijakan Perlindungan dan pemberdayaan petani ini meliputi perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan  petani,  pembiayaan  dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat, 23 yang diselenggarakan berdasarkan  asas  kedaulatan,  keman- dirian,  kebermanfaatan,  kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi- berkeadilan, serta berkelanjutan. 24
Bentuk  kebijakan  yang  dapat  diberikan untuk  melindungi  kepentingan  petani, antara  lain  pengaturan  impor  komoditas pertanian  sesuai  dengan  musim  panen dan/atau  kebutuhan  konsumsi  di  dalam negeri;  penyediaan  sarana  produksi pertanian  yang  tepat  waktu,  tepat  mutu, dan  harga  terjangkau  bagi  petani,  serta subsidi  sarana  produksi;  penetapan tempat  pemasukan  komoditas  pertanian dari luar negeri dan kawasan pabean. 25
23 Pasal 4 UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
24 Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
25 Baca dalam Penjelasan umum UU No. 19  Tahun  2013  tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan Petani
Salah  satu  isu  yang  paling penting  dalam  kebijakan  politk  hukum Negara perihal kebijakan agraria, khususnya  tentang  pertanian,  yang dituangkan  dalam  Undang-Undang  No. 19  Tahun  2013  tentang  Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah perihal redistribusi tanah. Negara melalui kebijakan
UU Perlintan telah memberikan  kemudahan  bagi  petani untuk  mendapatkan  dan  memperoleh lahan  pertanian.  Kemudahan  tersebut telah  dituangkan  dalam  rumusan  Pasal 58 UU  Perlintan tentang jaminan luasan lahan pertanian yang diberikan kewenangannya  kepada  Pemerintah  dan
Pemerintahan Daerah. Jaminan kemudahan  tersebut  dimaksudkan  bagi petani  untuk  memperoleh  tanah  Negara bebas yang diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian. 26
Namun pemberian fasilitas kemudahan  dalam  bentuk  pemberian tanah  paling  luas  2  hekatre  dari  tanah negara  bebas  yang  telah  ditetapkan sebagai kawasan pertanian kepada Petani  yang  telah  melakukan  usaha  tani paling  sedikit  5  tahun  berturut-turut tersebut  dinilai  dapat  menimbulkan problematika  redistribusi  tanah  dan cenderung  memunculkan  marginalisasi terhadap  petani.  Pada  Pasal  59  UU Perlintan  yang  merupakan  pengaturan lebih  lanjut  perihal  pemberian  fasilitas kemudahan  akses  tanah  pertanian  oleh Negara tersebut, dinilai telah melenceng jauh  dari  prinsip  keadilan  dan  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh konstitusi  UUD  NRI  Tahun  1945. Dalam  ketentuan  Pasal  59  UU  Perlintan dinyatakan  bahwa  kemudahan  bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  58  ayat  (3)  huruf  a  diberikan dalam bentuk hak sewa, izin
26 Pasal  58  Ayat  2  UU  Nomor  19  Tahun 2013  tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan Petani

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1843
pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  58 dan  59  UU  Perlintan  tersebut  dapat disimpulkan bahwa kebijakan
redistribusi  tanah  senyatanya  tidak menjadi  hak  milik  petani,  melainkan hanya berupa hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan. Dengan makna lain bahwa petani diharuskan menyewa tanah kepada  Negara.  Bentuk  redistribusi tanah oleh Negara yang berupa hak sewa tersebut  menunjukkan  bahwa  tidak adanya  keberpihakan  Negara  terhadap petani,  khususnya  upaya  Negara  dalam rangka  melakukan  redistribusi  tanah untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.
Bahkan  lebih  lanjut,  jika  dilihat secara  umum,  Undang-undang  Perlintan juga tidak berpihak pada upaya redistribusi  tanah  untuk  lahan  pertanian bagi petani. Hal itu terlihat dalam bagian “menimbang”,  sebagai  tujuan  fiosofis sebuah  undang-undang,  yang  tidak menyebutkan  persoalan  tanah  sebagai basis  hadirnya  kebijakan  UU  Perlintan ini. 27 UU  Perlintan  dinilai  tidak  secara komprehensif
mengupayakan redistribusi  tanah  kepada  petani  dan hanya sebatas mengatur tentang konsolidasi  tanah,  tanah  terlantar,  dan tanah negara bebas yang bisa diredistribusikan  kepada  petani  yang hanya  sebatas  dalam  bentuk  hak  sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.
27 Menimbang  atau  Konsiderans  dalam suatu  peraturan  perundang-undangan  memuat uraian  singkat  mengenai  pokok-pokok  pikiran yang  menjadi  latar  belakang  dan  alasan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.  Maria  Farida  Indrati  Soeprapto.  Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya  (Yogyakarta:  Kanisius,  2007)
hlm.  108.  Baca  juga  dalam  Angka  19
Lampiran Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di sisi lain, UU Perlintan ini juga dinilai menyimpang dari prinsip landreform yang dimuat dalam kebijakan nasional agraria yang
termaktub  di  dalam  UU  No.  5  Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria  (UUPA). 28 Melalui kebijakan  UUPA,  politik  hukum  agraria nasional  telah  menghilangkan  praktik sewa-menyewa  yang  menjadi  warisan Pemerintahan  kolonial  Belanda.  UUPA telah memberikan penguatan hak terhadap  petani  dalam  penyediaan  lahan dalam  bentuk  hak  milik,  atau  minimal dengan hak pakai, dengan tanpa melibatkan  hubungan  sewa-menyewa antara negara dengan rakyatnya.
Dengan  demikian,  UU  Perlintan ini  tidak  menjalankan  konsep  reditribusi tanah yang adil dan menjalankan prinsip sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat. Justru  dengan  UU  Perlintan  ini,  petani mengalami  marginalisasi  karena  secara desaign kebijakan, petani justru dihadapkan pada praktik sewa menyewa dengan negara. Petani tidak mendapatkan  kemudahan  akses  dalam penyediaan  ruang  produksi  kegiatan usaha tani. Padahal problem
ketersediaan  lahan  produksi  usaha  tani menjadi  problem  krusial  dalam  upaya mewujudkan kedaualatan pangan bangsa saat ini.
D. Konstitusionalitas Redistribusi Tanah  dalam  Putusan  MK  No. 87/PUU-XI/2013 Sebagai  salah  satu  lembaga negara  yang  mempunyai  peran  sebagai pengawal dan sekaligus penegak konstitusi, Mahkamah Konstitusi diberikan  tugas  dan  kewajiban  yang melekat  dalam  tugasnya  sesuai  dengan amanat Konstitusi Pasal 24 C UUD NRI Tahun  1945. 29 Salah  satu  tugas  tersebut
28 Baca  dalam  Penjelasan  Umum  UU Pokok Agraria.
29 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili padatingkat pertama dan terakhir yang

## Volksgeist
adalah  melakukan  pengujian  peraturan perundang-undangan  ( judicial  review ), yakni  menguji  undang-undang  dengan batu  uji  Undang-Undang  Dasar  (UUD) NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki  mandat  konstitusional  untuk menjaga konstitusionalitas undang- undang  melalui  mekanisme  sidang pengujian peraturan perundang-
undangan.
Dalam  menjalankan  kewena- ngannya tersebut, diantaranya Mahkamah  telah  mengeluarkan  Putusan
No.  87/PUU-XI/  2013  dalam  perkara pengujian peraturan perundang- undangan  UU  No.  19  Tahun  2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani  terhadap  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkara judicial review tersebut diajukan oleh  12  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM)  yang  kesemuanya  mengjaukan permohonan judicial review atas konstitusionalitas  Pasal  59,  Pasal  70 Ayat (1), dan Pasal 71 Ayat (1) Undang-
Undang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlintan). 30
putusannya  bersifatfinal  untuk  menguji  undang- undang terhadap UndangUndang Dasar, memutus  sengketa  kewenangan  lembaganegara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang  Dasar,  memutus  pembubaran partai  politik,  danmemutus  perselisihan  tentang hasil  pemilihan  umum.  Lihat  dalam  Pasal  24  C ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  perubahan keempat.
30 Yang  berdasarkan Surat Kuasa  Khusus bertanggal  16  September  2013,    20  September 2013,  dan  9  Oktober  2013  memberi  Kuasa Khusus kepada Ecoline Situmorang, S.H., Henry David  Oliver  Sitorus,  S.H.,  Anton  Febrianto, S.H.,  Priadi,  S.H.,  Muhammad  Zaimul  Umam, S.H.  M.H.,  Nurmar  Koto  Sitorus  S.H.,  Ahmad Marthin  Hadiwinata  S.H.,  Muhammad  Yudha Fathoni  S.H.,  Yati  Andriyani  S.H.,  Janses  E. Sihaloho,  S.H.,  B.P.  Beni  Dikty  Sinaga,  S.H., Ridwan  Darmawan,  S.H.,  Riando  Tambunan, S.H.,  Arif  Suherman,  S.H.,  Dhona  El  Furqon,
S.H., Sri Suparyati S.H., LL.M., Syamsul Munir S.H.,  Muhnur,  S.H.,  Advokat      dan      Pembela
Hak-hak Konstitusional yang tergabung dalam TIM  ADVOKASI  HAK  ASASI  PETANI  yang
Para pemohon mendalihkan bahwa  keberadaan  Pasal  59  UU  19 Tahun  2013  tentang  Perlintan  telah menimbulkan  praktik  feodalisme  antara Negara dengan rakyat, sekaligus bertentangan  dengan  Pasal  33  Ayat  (2) UUD  1945.  Frase“ Kemudahan  bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal  58  ayat  (3)  huruf  a  diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan” yang  tertuang  dalam Pasal  59  UU  Perlintan  tidak  sejalan dengan amanat Konstitusi Pasal 33 Ayat (2)  yang  menjelaskan  bahwa  cabang- cabang  produksi  yang  penting  bagi negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup orang  banyak  dikuasai  oleh  negara. Rumusan  Pasal  58  dan  Pasal  59  dalam UU Perlintan merupakan konsep redistribusi tanah yang diimple- mentasikan  melalui  fasilitas  kemudahan bagi  petani  dalam  memperoleh  lahan produksi tani. Namun sayangnya, adanya  frase  hak  sewa  yang  ada  di dalam  Pasal  59  UU  Perlintan  telah praktik  feodalisme,  yakni  menimbulkan hubungan  sewa  menyewa  antara  petani dengan negara. Hubungan sewa menyewa  tersebut  telah  melanggar prinsip  Hak  Menguasai  Negara  (HMN) karena berarti menjadikan negara menjadi  pemilik  yang  tanahnya  disewa oleh  Petani.  Dengan  potensi  atau munculnya  praktik  feodalisme  akibat Pasal 59 UU Perlintan tersebut, menurut pemohon telah melanggar amanah konstitusi Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28
H UUD NRI Tahun 1945. 31
Selain itu, Pemohon juga mengajukan judicial  review konsti- tusionalitas  Pasal  70  Ayat  (1)  dan  Pasal 71. Pemohon beranggapan bahwa penentuan  bentuk  kelembagaan  petani
berdomisili  di  Jalan  Pancoran  Barat  II  Nomor 38A, Jakarta Selatan.
31 Baca dalam Putusan  MK No.  87/PUU- XI/2013. hlm. 29.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1843
secara  sepihak  oleh  pemerintah  tersebut telah  mengabaikan  bentuk  kelembagaan petani  yang  lain  yang  sesuai  dengan prinsip  yang terkandung dalam Pasal 69 ayat  (2)  Undang-Undang a  quo , 32 misalnya:  Serikat  Petani,  Kelembagaan Subak (Bali), kelompok perempuan tani, dan  lain  sebagainya.  Dengan  demikian, pemohon  mendalilkan  bahwa  pember- lakuan  Pasal  70  ayat  (1)  Undang- Undang a  quo menimbulkan  diskrimi- nasi  terhadap  petani,  karena  tidak mendapatkan  hak  dan  kewajiban  yang sama  berdasarkan  Undang-  Undang a quo , dan  bertentangan dengan Pasal 28 I Ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945. Selain  itu  pemohon  juga  mengajukan konstitusionalitas  Pasal  71  perihal  frasa “berkewajiban”, yang menyatakan Petani  berkewajiban  bergabung  dan berperan  aktif  dalam kelembagaan petani  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  70  ayat  (1)  dan  dinilai  telah melanggar  Pasal  28  E  Ayat  (3)  UUD NRI Tahun 1945. 33
Dalam putusannya,
majelis
hakim MK memberikan pertim- bangannya  bahwa  bahwa  sesuai  amanat konstitusi  guna  memenuhi  hak  dan kebutuhan  dasar  warga  negara,  negara berkewajiban  menyelenggarakan  perlin- dungan  dan  pemberdayaan  masyarakat, khususnya  petani  secara  terencana, terarah,  dan  berkelanjutan.  Undang- Undang a  quo dibentuk  dengan  tujuan untuk  melindungi  dan  memberdayakan petani  sebagai  pelaku  pembangunan
32 Pasal  69  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  UU Perlintan  menyatakan  :  (1)  Pemerintah  dan
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya  berkewajiban  mendorong  dan memfasilitasi  terbentuknya  Kelembagaan  Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani; (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  dengan perpaduan  dari  budaya,  norma,  nilai,  dan kearifan lokal Petani .
33 Pasal  28E  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar  1945  menyatakan:“Setiap  orang  berhak atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan mengeluarkan pendapat.
pertanian  guna  mendukung  pemenuhan kebutuhan  pangan  yang  merupakan  hak dasar  setiap  orang  guna  mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan,
dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Untuk menjawab pokok permohonan  yang  telah  diajukan  oleh para pemohon tersebut, Mahkamah telah mengklasifikasi tiga persoalan mengenai konstitusionalitas  redistribusi  tanah  oleh Negara untuk pertanian. Sebagai pertimbangan  yang  harus  dinilai  oleh Mahkamah  adalah; Pertama, tentang pemberian  hak  milik  kepada  petani  atas tanah Negara bebas di kawasan pertanian; Kedua, tentang pemberian hak sewa  kepada  petani  setelah  dilakukan redistribusi dari tanah yang semula tanag Negara  bebas;  dan Ketiga, tentang  izin pengelolaan,  izin  pengusahaan,  dan  izin pemanfaatan atas tanah Negara bebas.
Pertama, menurut  Mahkamah, pemberian  hak  milik  kepada  petani  atas tanah  negara  bebas  yang  menjadikan kawasan  pertanian  sangat  berpotensi akan mengubah kebijakan politik negara untuk  mempertahankan  suatu  kawasan pertanian menjadi kawasan non- pertanian.  Apabila  diberikan  hak  milik kepada  para  petani  maka  itu  akan dimiliki secara turun temurun dan bebas untuk  dialihkan  dan  diperjualbelikan yang pada akhirnya juga dapat mengubah peruntukan kawasan pertanian  menjadi  peruntukan  yang  lain sehingga  akan  mengurangi  kawasan pertanian.  Pemberian  hak  milik  kepada petani memang senyatanya akan memberikan  kepastian  kepada  para petani  untuk  memiliki  tanah,  tetapi dalam  hal  ini  pemberian  hak  milik tersebut  akan  mengancam  upaya  negara untuk  mempertahankan  suatu  kawasan sebagai kawasan pertanian. Tanpa diberikan  hak  milik  para  petani  pun dapat diberdayakan untuk memanfaatkan kawasan  pertanian  tersebut  dengan

## Volksgeist
memberikan  izin  pengelolaan,  izin pengusahaan, dan izinpemanfaatan.
Kedua, Mahkamah  mengemuka- kan  bahwa  sewa  menyewa  tanah  antara negara  dengan  warga  negara  khususnya petani adalah  politik  hukum  yang  sudah ditinggalkan  sejak  berlakunya  Undang- Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  karena politik  hukum  demikian  adalah  politik hukum peninggalan Hindia-Belanda yang bersifat eksploitatif terhadap rakyat.  Jika  membaca  Pasal  59,  maka dapat  dimaknai  bahwa  negara  atau Pemerintah dapat memberikan hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin  pemanfaatan  terhadap  tanah  negara bebas  kepada  petani.  Hal  itu  berarti bahwa  negara  dapat  menyewakan  tanah kepada  petani.  Menurut  Mahkamah  hal demikian  bertentangan  dengan  prinsip pemberdayaan petani yang dianut dalam UUPA  yang  melarang  sewa  menyewa tanah  antara  negara  dengan  petani (warga  negara).  Meskipun  Presiden dalam keterangannya menerangkan bahwa  hak  sewa  dimaksud  adalah  hak sewa  antara  petani  dengan  petani, sehingga  frasa  “hak  sewa,  izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan”  sebagaimana  ditentukan dalam  Pasal  59  adalah  sewa  menyewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin  pemanfaatan  sesama  petani  yang telah  memperoleh  kemudahan  dari Pemerintah dalam satu kawasan pertanian  yang  tidak  dapat  dialih- fungsikan  di  luar  usaha  non-pertanian. Dengan  demikian,  menurut  Mahkamah, sewa  menyewa  antara  petani  dengan petani tidak perlu diatur dalam Undang- Undang a  quo karena  praktik  tersebut berada pada hubungan hukum keperdataan biasa yang juga dimungkinkan  oleh  UUPA.  Namun dalam  kondisi  lain,  Mahkamah  mene- gaskan  bahwa  Negara  dapat  saja memberikan  izin  pengusahaan,  izin pengelolaan,  atau  izin  pemanfaatan kepada  petani  terhadap  tanah  Negara
bebas yang belum didistribusikan kepada  petani,  tetapi  Negara  atau Pemerintah  tidak  boleh  menyewakan tanah  tersebut  kepada  petani.  Demikian pula  pemberian  lahan  sebesar  2  hektare tanah  negara  bebas  kepada  petani haruslah  memprioritaskan  kepada  petani yang betul-betul memiliki lahan pertanian  dan  bukan  diberikan  kepada petani  yang  cukup  kuat  dan  telah memiliki lahan.
Ketiga, untuk  menjawab  pokok permasalahan  yang  berkaitan  dengan izin  pengelolaan,  izin  pengusahaan,  dan izin  pemanfaatan  atas  tanah  Negara bebas, Mahkamah mendasarkan pertimbangannya  dengan  merujuk  pada putusan  yang  terdahulu,  yakni  Putusan
No.  001-021-022/PUU-I/2003,  Putusan
No.  3/PUU-VIII/2010,  dan  Putusan  No 36/PUU-X/2012. Putusan terebut memberikan  penjelasan  perihal  makna “dikuasai  oleh  Negara”,  bahwa  Rakyat secara  kolektif  itu,  dikonstruksikan  oleh UUD  1945  memberikan  mandat  kepada negara  untuk  mengadakan  kebijakan ( beleid ), melakukan pengaturan ( regelendaad ),  melakukan  pengurusan ( bestuursdaad ),  melakukan  pengelolaan ( beheersdaad ), dan melakukan pengawasan ( toezichthoudensdaad ) untuk  tujuan  sebesar-besar  kemakmuran rakyat.  Dan  untuk  fungsi  kepengurusan oleh  negara  dilakukan  oleh  pemerintah dengan kewenangannya untuk menerbitkan  dan  mencabut  fasilitas perijinan,  lisensi,  dan  konsesi.  Fungsi pengaturan oleh Negara dilakukan melalui  kewenangan  legislasi  oleh  DPR bersama dengan pemerintah dan regulasi oleh  pemerintah  (eksekutif).  Dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan  tindakan  negara memberikan  izin  pengelolaan,  izin pengusahaan,  dan  izin  pemanfaatan tanah negara bebas di kawasan pertanian harus memberikan manfaat bagi sebesar- besar  kemakmuran  rakyat,  sehingga

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1843
pemberian  izin  tersebut  dapat  dilakukan oleh Negara. 34
Sedangkan  perihal  kelembagaan organisasi
petani,
Mahkamah
berpendapat  bahwa  ketentuan  Pasal  70 ayat  (1)  Undang-Undang a  quo telah menghalangi  hak  para  Pemohon  yang dijamin  oleh  Pasal  28E  ayat  (3)  UUD 1945 untuk membentuk wadah berserikat  dalam  bentuk  kelembagaan petani.  Mahkamah  melihat  adanya korelasi  Pasal  70  ayat  (1)  Undang- Undang a  quo dengan  terlanggarnya hak-hak para Pemohon
untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani  khususnya  dalam  pembentukan wadah  kelembagaan  petani  yang  murni berasal dari petani itu sendiri sebagaimana  dijamin  oleh  Pasal  28E ayat  (3)  UUD  1945.  Oleh  karena  itu, Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang a quo harus  dinyatakan  bertentangan  dengan konstitusi  sepanjang  tidak  dimaknai “ termasuk  kelembagaan  petani  yang dibentuk  oleh  para  petani.” Dengan berpijak  pada  pertimbangan  tersebut, Mahkamah juga menyatakan kata
“berkewajiban” dalam Pasal 71
Undang-Undang a  quo bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun1945.
E. Rekonsepsi Kostitusionalitas Redis- tribusi  Tanah  Oleh  Negara  Untuk Lahan
Pertanian di Masa Mendatang Melalui putusan-putusannya, MK telah melakukan koreksi sekaligus mencoba  membangun  keseimbangan dalam  hubungan  antara  Negara  dan warga  Negara.  Negara  tidak  dapat dibenarkan  lagi  berbuat  sewenang- wenang. Sebab dalam kehidupan bernegara,  Negara  mempunyai  kewa- jiban untuk melindungi hak-hak konstitusionalitas  warga  Negara  yang telah  dijamin  oleh  konstitusi  sebagai
34 Baca  dalam  Putusan  MK  No.  87/PUU- XI/2013 . hlm. 101.
hukum tertinggi sebuah negara. Kehadiran  MK  memberi  semangat  baru dalam  penyelenggaraan  Negara  dan semangat bagi masyarakat yang memperjuangkan  hak  asasi  dan  hak konstitusionalitasnya. MK dalam
konstelasinya,  terbukti  telah  melakukan terobosan-terobosan  melalui  aktivisme yudisial  ( judicial  activism )  yang  perlu dicatat  sebagai  sebuah  perkembangan terbaru kehidupan bernegara. 35
Dalam  kaitannya  dengan  konsep redistribusi  tanah  oleh  Negara  untuk lahan pertanian, Mahkamah telah meluruskan  penyimpangan    kebijakan Negara  perihal  redistribusi  tanah  oleh Negara untuk lahan pertanian, sebagaimana  yang  termaktub  dalam Pasal  59  UU  No.  19  Tahun  2013 Tentang  Perlindungan  dan  Pember- dayaan Petani (UU Perlintan). Ketentuan tentang  pemberian  fasilitas  kemudahan bagi  petani  untuk  memperoleh  lahan pertanian yang dituangkan dalam pasal a
quo telah ditafsirkan secara konstitusional oleh MK. MK
menyatakan  dalam  putusannya,  bahwa diktum  “hak  sewa”  yang  menjadi  salah satu konstruksi konsep redistribusi tanah oleh  Negara  untuk  lahan  pertanian  telah bertentangan  dengan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan karenanya dinyatakan menjadi tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat lagi.
Berpijak  dari  Putusan  MK  No. 87/PUU-XI/2013  yang  lahir  sebagai putusan  dalam  permohonan judicial review Pasal  59,  Pasal  70  Ayat  (1),  dan Pasal  71  yang  dimohonkan  oleh  12 Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM) tersebut,  dapat  ditarik  benang  merah sebagai fundamen dasar dalam membangun  konsep  konstitusionalitas redistribusi tanah oleh Negara,
khususnya  dalam  bidang  pertanian  atau
35 Yance  Arizona, Konstitusionalisme Agraria (Yogyakarta,  STPN  Press,  2014),  hlm. 330.

## Volksgeist
penyediaan  lahan  pertanian,  di  masa mendatang.  Konsep  redistribusi  tanah yang  dilakukan  oleh  Negara  tersebut harus berpangkal dari amanah konstitusi Pasal  33  UUD  1945,  sebagai  bangunan filosofis kebijakan Negara dalam bidang sumber  daya  alam,  termasuk  perihal tanah  (agraria)  dan  pengadaan  tanah untuk lahan pertanian yang menempatkan “sebesar-besarnya kemak- muran  rakyat”    sebagai  tujuan  terting- ginya. Oleh karenanya, seluruh kebijakan Negara yang berkaitan dengan penggunaan  dan  pemanfaatan  sumber daya alam, termasuk kebijakan redistribusi  tanah,  harus  dijalankan secara demokratis, artinya pemanfaatannya  harus  dapat  memberi- kan kemakmuran bagi rakyat banyak. Setidaknya  terdapat  tiga  kunci utama  ( keyword ),  untuk  merumuskan konsep redistribusi tanah oleh Negara di masa mendatang agar sesuai dan seirama dengan  bangunan  konstitusi  UUD  NRI Tahun  1945  (konstutusional). Pertama , pemberian  fasilitas  kemudahan  terhadap petani dilakukan dalam konstruksi hukum  yang  berbentuk  pemberian  izin dan  bukan  dalam  bentuk  pemberian  hak milik. Konstruksi hukum yang berwujud pemberian  izin  tersebut  dimaksudkan untuk menjamin kebijakan politik Negara  dalam  mempertahankan  suatu kawasan  pertanian  agar  tidak  beralih menjadi kawasan non-pertanian. Pemberian  hak  milik  kepada  petani memang  akan  memberikan  kepastian kepada  petani  untuk  memilik  tanah, tetapi  dalam  hal  lain  pemberian  hak milik tersebut mengancam upaya Negara untuk mempertahankan kawasan pertanian.  Hal  tersebut  dikarenakan adanya  potensi  terjadinya  peralihan  hak yang dapat saja dilakukan oleh pemegang  hak  (petani)  kepada  orang lain  (bukan  petani).  Sehingga  Negara tidak dapat mengontrol sekaligus mengawasi peruntukan dan pemanfaatan atas  tanah  tersebut.  Padahal  jelas
berdasarkan  Putusan  MK  No.  001-021- 022/PUU-I/2003,  bahwa  yang  dimaksud “dikuasai  oleh  Negara”  mengandung pengertian  bahwa  Negara  menjalankan fungsi pengaturan ( regelendaad ), pengelolaan  ( behersdaad), kebijakan ( beleid ),  pengurusan  ( betursdaad), dan pengawasan ( toezicchthoudensdaad ). 36 Kedua , dalam kebijakan redistribusi  tanah  oleh  Negara,  harus dikualifikasikan  sebagai  bentuk  hukum publik  yang  mengatur  kepentingan publik,  tidak  dalam  kepentingan  hukum privat (perdata). Hubungan antara Negara  dengan  warga  Negara  harus dijalankan  dalam  bentuk  kepentingan publik,  artinya  Negara  sebagai  pemberi izin pengelolaan dan pemanfaatan tanah, sedangkan  warga  Negara  adalah  pihak penerima  izin  tersebut.  Negara  dapat saja  memberi  izin  pengusahaan,  izin pengelolaan,  atau  izin  pemanfaatan kepada  petani  terhadap  tanah  Negara bebas yang belum didistribusikan kepada petani, tetapi Negara tidak boleh menyewakan tanah kepada petani. Sewa menyewa  tanah  antara  Negara  atau Pemerintah dengan warga Negara (petani) merupakan bentuk hukum privat (perdata biasa) yang bertentangan dengan  prinsip  “untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.
Dan ketiga, berdasarkan putusan- putusan  MK  yang  telah  menafsirkan ketentuan  Pasal  33  Ayat  (3)  UUD  NRI Tahun  1945,  sebagaimana  salah  satunya dalam  Putusan  No.  001-021-022/PUU- I/2003, bahwa bentuk penguasaan Negara  terhadap  bumi  dan  air  dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya  meliputi  fungsi  pengaturan atau regelendaad ,  pengelolaan  atau behersdaad, kebijakan  atau beleid ,
36 Baca dalam Putusan MK No. 001-021- 022/PUU-I/2003  tentang  Pengujian  Undang- undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1843
pengurusan atau betursdaad, dan pengawasan  atau toezicchthoudensdaad . Salah  satu  dari  lima  fungsi  tersebut, adanya  fungsi  pengurusan  yang  di dalamnya dapat dilakukan dengan memberi  izin,  lisensi,  dan  konsesi. Fungsi pengurusan tersebut dapat dilakukan oleh Negara sepanjang berdasarkan  penilaian  tindakan  yang memberikan  manfaat  bagi  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Dengan demikian, tindakan Negara dalam memberikan  izin  pengelolaan,  izin pengusahaan,  dan  izin  pemanfaatan tanah Negara bebas di kawasan pertanian  harus  memberikan  manfaat bagi  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat, sehingga  pemberian  izin  tersebut  dapat dilakukan oleh Negara.
Dari  tiga  ketentuan  pokok  yang menjadi  kunci  kebijakan  redistribusi tanah  di  atas  dapat  dirumuskan  konsep konstitusionalitas  redistribusi  tanah  oleh Negara, khususnya dalam hal penyediaan  lahan  pertanian.  Sehingga ketiga  ketentuan  tersebut,  yang  lahir melalui  putusan  MK  dapat  menjadi kompas  petunjuk  arah  ke  depan  bagi Negara atau pemerintah dalam
mengambil dan melaksanakan kebijakan redistribusi  tanah  di  masa  mendatang. Sehingga  Negara  tidak  dapat  lagi melakukan penyimpangan terhadap mandat dan amanah konstitusi sebagaimana  yang  termaktub  dalam Pasal  33  UUD  NRI  Tahun  1945  dan Negara  tidak  akan  menciderai  hak-hak konstitusional  warga  Negara  yang  telah dijamin oleh konstitusi. Dengan menjadikan Putusan MK tersebut sebagai pijakan dalam kebijakan redistribusi tanah, Negara telah menempatkan  UUD  NRI  Tahun  1945 sebagai living constitution.

## F. Penutup
Melalui  mekanisme  ajudikasi konstitusional,  MK  telah  meluruskan kembali  kebijakan  redistribusi  tanah
yang  dinilai  menyimpang  tersebut.  MK telah merumuskan konsep konsti-
tusionalitas  redistribusi  tanah  yang  telah diputuskan  melalui  Putusan  MK  No.
87/PUU-XI/2013,dengan tiga kunci utama; Pertama ,  pemberian  fasilitas kemudahan  terhadap  petani  dilakukan dalam konstruksi hukum yang berbentuk pemberian izin dan bukan dalam bentuk pemberian hak milik. Konstruksi hukum yang  berwujud  pemberian  izin  tersebut dimaksudkan untuk menjamin kebijakan politik  Negara  dalam  mempertahankan suatu  kawasan  pertanian  agar  tidak beralih  menjadi  kawasan  non-pertanian. Kedua ,  dalam  kebijakan  redistribusi tanah oleh Negara harus dikualifikasikan sebagai  bentuk  hukum  publik  yang mengatur  kepentingan  publik,  tidak dalam kepentingan hukum privat
(perdata).  Hubungan  antara  Negara dengan  warga  Negara  harus  dijalankan dalam bentuk kepentingan publik, artinya  Negara  sebagai  pemberi  izin pengelolaan  dan  pemanfaatan  tanah, sedangkan  warga  Negara  adalah  pihak penerima  izin  tersebut.  Dan ketiga tindakan Negara dalam memberikan izin pengelolaan,  izin  pengusahaan,  dan  izin pemanfaatan  tanah  Negara  bebas  di kawasan  pertanian  harus  memberikan manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga pemberian izin tersebut dapat dilakukan oleh Negara.
Dengan demikian kebijakan hukum  pemerintah  perihal  redistribusi tanah  dalam  UU  No.  19  Tahun  2013 tentang  Perlintan  harus  dirubah  dan disesuai  dengan  Putusan  MK  agar konsep  redistribusi  tanah  sesuai  dengan ketentuan konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD  NRI  Tahun  1945.  Pemerintah harus membuat dan  melaksanakan kebijakan atau program reformasi agraria  yang  berpihak  pada  kepentingan rakyat,  terutama  bagi  petani  dalam memperoleh lahan pertanian. Pengupayaan  lahan  pertanian  penting dilakukan  sebagai  upaya  perlindungan

## Volksgeist
terhadap  petani.  Dengan  terjaminnya usaha tani oleh Negara melalui kebijakan hukum, Negara telah melaksanakan  amanah  konstitusi  Pasal 33  UUD  NRI  Tahun  1945  yang menegaskan  bahwa  pengelolaan  sumber daya alam, termasuk di dalamnya urusan tanah,  harus  digunakan  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

## Daftar Pustaka
Afwit  Freastoni  dan  Sirajudin, Politik
Hukum Perlindungan Lahan Pertanian  dan  Hak  Asasi  Petani sebagai  Instrumen  Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Indonesia,
Jurnal  Konstitusi,  Vol.  III,  No.  2 November, 2010.
Agustiwi,  Asri, Hukum  dan  Kebijakan Hukum  Agraria  di  Indonesia; (tidak diterbitkan). Arizona,Yance., Konstitusionalisme Agraria, Yogyakarta, STPN Press, 2014.
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,
Hak Menguasai Negara di
Bidang Pertanahan , Jakarta; BPHN, 2015 Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia, Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik  Indonesia  Tahun  2010- 2014. 2010.
Harsono,  Boedi.,  2005, Hukum  Agraia
Indonesia , Jakarta: Penerbit Djambatan, cetakan kesepuluh. Herwati,  Siti  Rakhma  Mary. Kumpulan Aturan tentang Pengelolaan Agraria, Jakarta: HuMa, 2014. Indrati,  Maria  Farida, Ilmu  Perundang- undangan  Proses  dan  Teknik Pembentukannya . Yogyakarta:
Kanisius, 2007.
Ismail, Nurhasan., “Arah Politik Hukum
Pertanahan  dan  Perlindungan
Kepemilikan  Tanah  Masyara-
kat”, Jurnal Rechtsvinding;
Volume 1 Nomor 1, April 2012. Kajian Regenerasi Petani Pada Keluarga
Petani  Padi    dan  Hortikultura
Bogor:  Kajian  Strategis  dan Kebijakan Pertanian, Institur Pertanian Bogor, 2015. Kementerian Perencanaan Pembangunan  Nasional, White Paper Kebijakan  Pengelolaan Pertanahan  Nasional,  Jakarta: BPPN, 2013. Kementerian Pertanian, Rencana
Strategis  Kementerian  Pertanian Tahun 2015-2019. 2015.
Majalah  Konstitusi,  2014,  No.  9,
Desember.
Parlindungan,  AP.  1991. Komentar  atas Undang-Undang  Pokok  Agraria, Bandung: Mandar Maju. Santoso,  Urip. Hukum  Agraria  &  Hak- Hak  atas  Tanah, Jakarta:  PT. Fajar Interpratama Offset, 2009.
Soeprapto, 1986, Undang-undang pokok Agraria  dalam  peraktek, Jakarta:
Universitas Indonesia Perss.
Soetikno, Iman. Politik Agraia Nasional ; edisi  ketiga.  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press, 1990.
Soimin  dan  Mashuriyanto, Mahkmah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ,
Yogyakarta: UII Press, 2013.
Sri  Hery  Susilowati  dan  Muhammad Maulana,  Luas  Lahan  Usaha Tani  dan  Kesejahteraan  Petani: Eksistensi  Petani  Gurem  dan
Urgensi Kebijakan Reforma Agraria, Jurnal Analisis
Kebijakan Pertanian, Volume 10 No. 1, Maret. 2012.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  (Pasca Amandemen).
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1843
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2013 tentang Perlindungan
dan
Pemberdayaan Petani http://www.pertanian.go.id/file/Statistik_ Lahan_Pertanian_2013.
Putusan-Putusan Putusan MK No. 002/PUU-I/2003. Putusan MK No. 87/PUU-XI/2013 Putusan  MK  No.  001-021-022/PUU- I/2003