https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index
PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA AKAD QARDH DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

## Herjanriasto Bekti Nugroho
Pengadilan Negeri Unggaran Jawa Tengah Email : herjanriasto@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the application of the precautionary principle in the implementation of the Qardh Agreement in Islamic Banking and the comparison of the  implementation  of  lending  and  borrowing  between  Islamic  banks  and conventional  banks.  The  results  of  the  study  indicate  that  in  Sharia  Banking activities must apply the precautionary principle in accordance with the provisions of  Article  35  paragraph  (1)  of  Law  Number  21  Year  2008  concerning  Sharia Banking  by  applying  the  5C  principle  consisting  of  character,  capacity,  capital, condition of economy , and collateral included in the implementation of the Qardh Agreement.  In  Islamic  banking,  customers  who  want  to  lend  money  to  banks  for certain purposes can use either the qardh or qardhul hasan contracts. The qardh and  qardhul  hasan  contracts  referred  to  are  certainly  different  from  credit agreements  with  conventional  banks,  because  customers  who  enter  into  credit agreements with conventional banks must return the money to the bank and interest. Keywords : Qardh, Syariah Banking, Indonesia

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan prinsip  kehati-hatian dalam pelaksanaan Akad Qardh dalam Perbankan Syariah dan perbandingan pelaksanaan pinjam  meminjam  antara  bank  syariah    dengan  bank  konvensional.  Hasil  dari penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  kegiatan  Perbankan  Syariah  harus menerapkan  prinsip  kehati-hatian  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  35  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah  dengan menerapakan prinsip 5C yang terdiri dari character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral termasuk  dalam  pelaksanaan  Akad  Qardh.  Dalam perbankan syariah, nasabah yang ingin melakukan peminjaman uang kepada bank untuk keperluan tertentu dapat menggunakan akad qardh maupun qardhul hasan.
Akad qardh maupun qardhul  hasan yang  dimaksud  tentunya  berbeda  dengan perjanjian  kredit  pada  bank  konvensional,  karena  nasabah  yang  melakukan perjanjian kredit pada perbankan konvensional harus mengembalikan uang kepada bank beserta bunga.
Kata Kunci : Qardh, Perbankan Syariah, Indonesia

## PENDAHULUAN
Perbankan  merupakan  institusi  yang  keberadaannya  sangat  memerlukan adanya  kepercayan  dari  masyarakat.  Ruh  dari  perbankan  adalah  kepercayaan, sehingga apabila kepercayaan masyarakat hilang maka habislah perbankan. Prinsip yang  sangat  penting  dalam  rangka  menjaga  dan  mempertahankan  kepercayaan masyarakat  terhadap  bank,  yaitu  prinsip  kehati-hatian,  maka  dari  itu  lembaga keuangan khususnya perbankan perlu melakukan studi kelayakan ( feasibility study ) sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabahnya 1 .
Peraturan  mengenai  perbankan  diatur  dalam  Undang-Undang    Nomor  7 Tahun  1992,  dan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan. Perbankan  menganut  sistem  bunga  yang  diberikan  kepada  nasabah,  namun sebagaian  masyarakat  berpendapat  bahwa  bunga  itu  merupakan  riba.  Akhirnya muncullah perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil  yang diatur oleh Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008.  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008 Tentang  Perbankan  Syariah  dalam  Pasal  35  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  Bank Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya  wajib menerapkan  prinsip  kehati-hatian.  Prinsip  kehati-hatian  yang  dimaksud  adalah untuk  menjaga  keberlangsungan  usaha  perbankan  syariah  itu  sendiri,  sehingga akad-akad  yang  dilakukan  antara  bank  dan  nasabah  harus  menerapakan  prinsip kehati-hatian, termasuk juga mengenai akad qardh.
Akad  qardh  ini  dikategorikan  dalam ’aqd tatawwu’i atau  akad  saling  bantu membantu  dan  bukan  transaksi  komersial.  Jadi  qard  adalah  semata-mata  produk bank yang ada dalam  fungsinya untuk  menjalankan kegiatan sosial karena qardh bukan transaksi komersial, maka dana yang digunakan untuk penyaluran dana ini harus  berasal  dari  dana  sosial  juga  seperti  zakat,  infaq,  sadaqah  atau  dana  yang berasal  dari  modal  bank.  Qardh  adalah  produk  perbankan  untuk  nasabah  yang memerlukan  dana  untuk  keperluan  mendesak  dengan  kriteria  tertentu  dan  bukan untuk  tujuan  konsumtif.  Pengembalian  pinjaman  ditentukan  dalam  jangka  waktu
1 Ghofur Anshori, Abdul, 2010, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 21.
tertentu dan dapat dikembalikan sekaligus atau diangsur. Qardh yang menghasilkan manfaat yang diharamkan jika disyaratkan.
Dalam  praktiknya  pelaksanaan  prinsip  kehati-hatian  terhadap  nasabah peminjam di bank syariah menggunakan analisis 5c ( the five “c” of credit ), prinsip kehati-hatian  dianggap  perlu  demi  berlangsungnya  kegiatan  pinjam  meminjam. Sehingga  perlu  diketahui  bagaimana  penerapan  prinsip  kehati-hatian  pada  akad Qardh dalam  Perbankan  Syariah  di  Indonesia  dan  bagaimana  perbandingan pelaksanaan pinjam meminjam antara bank syariah  dengan bank konvensional.

## PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA AKAD QARDH DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
Mengenai prinsip kehati-hatian disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) UU No 21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  yang  berbunyi  “ Bank  Syariah  dan  Unit Usaha  Syariah  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya  wajib  menerapkan  prinsip kehati-hatian ” sedangkan dasar hukum mengenai akad qardh dapat dilihat dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah , yaitu :
1. Pasal  1  angka  25  huruf  d  : Pembiayaan  adalah  penyediaan  dana  atau tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu  berupa  transaksi  pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh;
2. Pasal 19 ayat (1) huruf e : Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah ;
3. Pasal 19 ayat (2) huruf e : Kegiatan usaha UUS 2 meliputi menyalurkan Pembiayaan  berdasarkan  Akad  qardh  atau  Akad  lain  yang  tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
4. Pasal  21  huruf  b  angka  3  : Kegiatan  usaha  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah  yaitu  menyalurkan  dana  kepada  masyarakat  dalam  bentuk Pembiayaan berdasarkan Akad qardh.
2 UUS atau Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang  berfungsi  sebagai  kantor  induk  dari  kantor  atau  unit  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha berdasarkan prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk cabang pembantu Syariah dan/atau unit Syariah
Pembiayaan  berdasarkan  akad qardh sebagai  salah  satu  produk  penyaluran dana  juga  mendapatkan  dasar  hukum  dalam  PBI  No.  9/19/PBI/2007  tentang Pelaksanaan  prinsip  syariah  dalam  kegiatan  penghimpunan  dana  dan  penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain Pemenuhan Prinsip  Syariah  sebagaimana  dimaksud,  dilakukan  melalui  kegiatan  penyaluran dana  berupa  pembiayaan  dengan  mempergunakan  antara  lain  akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna’, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bitamlik dan Qardh . Ketentuan teknis implementasi akad qardh dalam perbankan syariah, diatur dalam SEBI No. 10/14/DPbS Jakarta, 17 Maret 2008.
Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar akad Qardh berlaku persyaratan minimum sebagai berikut :
1. Bank  bertindak  sebagai  penyedia  dana  untuk  memberikan  pinjaman (Qardh) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan,
2. Bank  wajib  menjelaskan  kepada  nasabah  mengenai  karakteristik  produk pembiayaan  atas  dasar  Qardh,  serta  hak  dan  kewajiban  nasabah sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Bank  Indonesia  mengenai transparansi informasi produk baru dan penggunaan data pribadi nasabah,
3. Bank wajib melakukan analisis atas rencana pembiayaan atas dasar Qardh kepada nasabah yang antara lain meliputi  aspek  personal  berupa analisa atas karakter (Character),
4. Bank  dilarang  dengan  alasan  apapun  untuk  meminta  pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad,
5. Bank  dilarang  untuk  membebankan  biaya  apapun  atas  penyaluran pembiayaan  atas  dasar  Qardh,  kecuali  biaya,  administrasi  dalam  batas kewajaran,
6. Bank  dan  nasabah  wajib  menuangkan  kesepakatan  dalam  bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar Qardh,
7. Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar Qardh, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati,
8. Dalam  hal  nasabah  digolongkan  mampu  namun  tidak  mengembalikan sebagian  atau  seluruh  kewajibannya  pada  waktu  yang  telah  disepakati, maka  Bank  dapat  memberikan  sanksi  sesuai  syariah  da;am  rangka pembinaan nasabah.
Kemudian mengenai akad qardh ini juga telah diatur dalam fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002  yang  menyatakan  bahwa  salah  satu  sarana  peningkatan perekonomian  yang  dapat  dilakukan  oleh  lembaga  keuangan  syariah  adalah penyaluran dana melalui prinsip qardh, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan  ketentuan  bahwa  nasabah  wajib  mengembalikan  dana  yang  diterimanya kepada Lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh Lembaga Keuangan Syariah dan Nasabah.
Pengaturan  dalam  Fatwa  DSN  No.  25/DSN-MUI/III/2002  tentang qardh , sumber  Dana Qardh yang    pertama  dari  bagian  modal  Lembaga  Keuangan Syariah/Bank  Syariah  ( Paid  up  capital ),  yang  kedua  keuntungan  Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan.
Khusus untuk qardh al-hasan sumber dananya berasal dari dana zakat, infaq, shadaqah,  dan  pedapatan  non-halal  yang  diperoleh  oleh  bank,  serta  denda-denda yang  diperoleh  sebagai penalty atas  nasabah  yang  wanprestasi.  Oleh  karena  itu nasabah penerima dana qardh al-hasan, dalam memang tidak mampu tidak wajib mengembalikan hutangnya. 3
Sebagai  lembaga  yang  menarik  dana  dari  masyarakat,  perbankan  syariah hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian ( prudential principle ). Lembaga keuangan khususnya perbankan perlu melakukan studi  kelayakan  ( feasibility  study )  sebelum  memberikan  pembiayaan  kepada nasabahnya.  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan  tidak menyebut secara tegas mengenai prinsip kehati-hatian ini. Secara normatif Pasal 2 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  hanya  menyebutkan bahwa : “ Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Undang-Undang Nomor 21
3 Ghofur Anshori, Abdul, 2009, Perbankan Syariah di Indonesia , Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 150.
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 35 ayat (1) juga menyebutkan bahwa : “ bank syariah dan unit usaha syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib  menerapkan  prinsip  kehati-hatian .”  Penjelasan  Pasal  35  ayat  (1) menyebutkan  bahwa  dalam  rangka  menjamin  terlaksananya  pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank memiliki dan menerapkan, antara lain sistem pengawasan intern. Berbagai sumber yang  ada  menyebutkan  yang  dimaksud  dengan  prinsip  kehati-hatian  adalah pengendalian  risiko  melalui  penerapan  peraturan  perundang-undangan  dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu  menjalankan tugasnya. Pengertian mengenai prinsip kehati-hatian ini, misalnya dapat  kita temui  dalam Black  Law Dictionary , yaitu : “ Prudence is carefulness, precaution attentiveness dan good judgement, as applied to  action  or  conduct,  that  degree  of  care  required  by  the  exigencies  or circumstances under which it is to be exercised.”
Qardh adalah  apa  yang  diberikan  dari  harta  yang  terukur  yang  dapat ditagih/dituntut, atau akad yang dikhususkan yang dikembalikan pada membayar harta yang terukur kepada orang lain agar dikembalikan sepertinya. Qardh sebagai salah satu produk pembiayaan dari bank syariah merupakan salah satu produk untuk tujuan sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Melalui mekanisme qardh seorang nasabah  hanya  diwajibkan  mengembalikan  pokok  pinjamanannya  saja.  Bahkan untuk  akad qardh  al-hasan pada  dasarnya  seorang  yang  berhutang  tidak berkewajiban  untuk  mengembalikan  hutangnya,  karena  memang  ditujukan  untuk orang yang benar-benar tidak mampu.
Ketentuan  teknis  dan  sekaligus  sebagai  peraturan  pelaksana  dari  PBI  No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana  dan  penyaluran  dana  serta  pelayanan  jasa  bank  syariah,  sebagaimana  yang telah  diubah  dengan  PBI  No.  10/16/PBI/2008  yaitu  SEBI  No.  10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008.SEBI dimaksud antara lain menyebutkan bahwa dalam
kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar Akad Qardh berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: 4
a. Bank  bertindak  sebagai  penyedia  dana  untuk  memberikan  pinjaman ( Qardh ) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan;
b. Bank  wajib  menjelaskan  kepada  nasabah  mengenai  karakteristik  produk pembiayaan  atas Qardh, serta  hak  dan  kewajiban  nasabah  sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  Bank  Indonesia  mengenai  transparansi  informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
c. Bank wajib melakukan analisis atas rencana pembiayaan atas dasar Qardh kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter ( Character);
d. Bank  dilarang  dengan  alasan  apapun  untuk  meminta  pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad;
e. Bank  dilarang  untuk  membebankan  biaya  apapun  atas  penyaluran pembiayaan  atas  dasar Qardh, kecuali  biaya  administrasi  dalam  batas kewajaran;
f. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar Qardh;
g. Pengembalian jumlah Pembiayaan atas dasar Qardh harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati; dan
h. Dalam  hal  nasabah  digolongkan  mampu  namun  tidak  mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank  dapat  memberikan  sanksi  sesuai  syariah  dalam  rangka  pembinaan nasabah.
Dalam Qardh pada  dasarnya  peminjam  hanya  berkewajiban  mengembalikan pokok  pinjamannya  saja  akan  tetapi  dalam  praktiknya  diperbankan  pihak  bank biasanya membebani biaya administrasi yang besarnya berdasarkan kebijaksanaan
4 Abdul Ghofur Anshori,2010, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia(konsep, regulasi dan implementasi), Yogyakarta:Gajah Mada University Press, halaman 187.
dari pihak bank. Nasabah pun dapat memberikan tambahan secara sukarela kepada bank dengan syarat tidak diperjanjikan di awal. 5
Akad qardh dinyatakan berlaku maka pada dasarnya Akad qardh memiliki rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Adapun rukun dan syarat yang dimaksud yaitu:
1. Rukun :
a. Ada peminjam ( muqtarid )
b. Ada pemberi pinjaman ( muqrid )
c. Ada dana ( qard)
d. Ada serah terima ( ijab qabul)
2. Syarat :
a. Dana yang digunakan ada manfaatnya
b. Kesepakatan kedua belah pihak
Dalam menjalankan aktivitas transaksi bank selalu menghadapi resiko yang disebabkan  oleh  ketidakpastian  dalam  pemenuhan claim yang  disebabkan  oleh kondisi-kondisi politik, ekonomi, dan kondisi-kondisi alam lainnya karena adanya kondisi-kondisi  seperti  itu,  maka  pengembalian  dana  dari  masyarakat  dapat tertunda  atau  bahkan  hilang  sama  sekali.  Oleh  karena  itu,  maka  bank  dalam menjalankan  aktivitasnya  harus  memperhatikan  prinsip-prinsip  kehati-hatian ( prudential  banking ). 6 Adapun  analisis  terhadap  kelayakan  suatu  pembiayaan antara lain dengan menggunakan The 5’C principles, yang terdiri dari character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral. Penjelasan mengenai kelima prinsip tersebut, yaitu sebagai berikut: 7
a. Character atau watak (calon) nasabah.
Dilihat  dari  kejujurannya  lewat  investigasi  yang  dilakukan  oleh  maker, keadaan lingkungan keluarga (calon) nasabah, dan  riwayat peminjaman yang  telah  lalu  (apabila  calon  nasabah  sebelumnya  pernah  mengajukan pembiayaan/kredit pada bank lain). Selain itu, hal adanya unsur kemauan
5 Ibid.
6 Hirsanuddin,  2008, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan) , Genta Press, Yogyakarta, hal. 105.
7 Ghofur Anshori, Abdul, 2010, Op.Cit,.
dari  (calon)  nasabah  untuk  melunasi  pembiayaan  yang  diberikan  oleh lembaga keuangan pembiayaan syariah yang bersangkutan.
b. Capital atau modal (calon) nasabah
Dalam modal ini yang dilihat adalah jumlah dana  yang dimiliki nasabah untuk  membeli  barang  yang  diperlukannya  atau  menjalankan  kegiatan usahanya.  Dengan  kata  lain,  (calon)  nasabah  dalam  mengajukan permohonan  pembiayaan  pun  harus  memiliki  setidaknya  uang  muka untuk  membuka  rekening  yang  akan  digunakan  sebagai  cara  pelunasan pembiayaan nantinya.
c. Capacity atau kemampuan (calon) nasabah
Kemampuan (calon) nasabah untuk melunasi pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, dilihat dari usaha (calon) nasabah yang mejadi sumber perlunasan pembiayaan yang dimaksud.
d. Condition of economic atau kondisi ekonomi (calon)  nasabah
Melihat  faktor-faktor  luar  (Ekonomi  Makro)  yang  mungkin  terjadi  dan dapat  mempengaruhi  kegiatan  usaha  (calon)  nasabah  yang  menjadi sumber  pelunasan  dari  pembiayaan  Bank/Lembaga  keuangan  syariah yang diberikan kepadanya
e. Colateral atau agunan (calon) nasabah
Bank  Syariah  Indonesia  juga menerapkan untuk  adanya agunan, seperti halnya  bank  konvensional.  Dalam  konteks  agunan  ini  berlaku  prinsip bahwa  semua  bentuk  pembiayaan  dapat  dimintakan  agunan  kecuali pembiayaan  mudharabah.  Kenapa  pembiayaan  mudharabah  tidak  perlu ada jaminan karena risiko pembagian keuntungan dan kerugiannya sudah jelas.  Praktik  bahwa  pembiayaan  mudharabah  juga  diminta  jaminan semata-mata  untuk  melaksanakan  prinsip  kehati-hatian  ini.  Dalam  hal pembiayaan mudharabah yang dijadikan sebagai agunan adalah objek dari pembiayaan  murabahah  itu  sendiri.  Namun  apabila  nilai  dari  objek pembiayaan  murabahah  tersebut  dirasa  tidak  dapat  mencukupi  untuk menutupi  pembiayaan,  maka  bank  dapat  meminta  barang  lain  untuk
dijadikan  sebagai  agunan  tambahan.  Nilai  dari  agunan  itu  sendiri  harus dapat menutupi jumlah dari pembiayaan yang dimohon (calon) nasabah. Pelaksanaan  prinsip  5’C  sebagai  analisis  pembiayaan  yang  akan  diberikan kepada nasabah berarti bank sudah melaksanakan prinsip kehati-hatian ini. Maka keberadaan  prinsip  tersebut  perlu  ditingkatkan  dan  perlu  adanya  peningkatan kualitas sumber daya insani, khususnya bagi mereka yang bertugas sebagai analis pembiayaan. 8 Hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya adalah hubungan kontraktual  antara  kreditur(nasabah  penyimpan  dana)  dan  debitur  (bank),  atau dengan kata lain merupakan hubungan pinjam-meminjam. Pendapat ini didasarkan pada  Pasal  1755  KUHPerdata  yang  menentukan  bahwa  pihak  yang  menerima pinjama  menjadi  pemilik  barang  yang  dipinjamkan.  Mengingat  hubungan  antara bank dengan nasabah yang di dasarkan pada hukum perjanjian, maka berlaku asas- asas sebagai berikut : 9
1. Asas  pacta  sunt  sevanda,  yakni  asas  yang  mengajarkan  bahwa  janji  itu mengikat, yaitu setiap perjanjian yang memiliki kekuatan hukum penuh
2. Sistem terbuka, artinya bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang  seluas-luasnya  kepada  masyarakat  untuk  mengadakan  perjanjian yang  berisi  apa  saja,  asalkan  tidak  melanggar  ketertiban  umum  dan kesusilaan
3. Bersifat  sebagai  pelengkap,  para  pihak  yang  membuat  perjanjian diperbolehkan untuk tidak menggunakan pasal-pasal dalam KUHPerdata jika mereka menghendakinya. Namun, jika dalam perjanjian tersebut tidak mencantumkan  hal-hal  yang  telah  diatur  dalam  undang-undang  maka berlakulah ketentuan undang-undang pada hal-hal tersebut
4. Konsensual, dalam hukum perjanjian terdapat asas konsensualisme, yaitu bahwa  perjanjian  dan  perikatan  tercipta  sejak  detik  tercapainya kesepakatan
8 Nurul Musjtari, Dewi, 2012, Penyelesaian Sengketa  dalam Praktik Perbankan Syariah, Parama Publishing, Yogyakarta, hal. 36.
9 Abdul  Ghofur  Anshori,  2010, Penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  (analisis  konsep dan UU No. 21 Tahun 2008), Yogyakarta:Gajah mada university press, halaman 32.
5. Bersifat  obligatoir,  suatu  perjanjian  baru  dalam  taraf  menimbulkan  hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik berpindah jika diperjanjikan tersendiri yang disebut perjanjian bersifat kebendaan.
Selain  diliputi  oleh  asas-asas  umum  dari  hukum  perjanjian  sebagaimana dimaksud,  hubungan  hukum  antara  nasabah  juga  diliputi  oleh  asas-asas  khusus, yaitu  hubungan  nonkontraktual  yang  timbul  dan  ditumbuhkan  dari  karakteristik usaha bank tersebut yakni :
1. Hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan bank didasarkan pada kepercayaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1), (2), dan  (3),  yaitu  :  “...bank  terutama  bekerja  dengan  dana  dari  masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan.”
2. Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana yang didasarkan pada hubungan  kerahasiaan,  bahwa  nasabah  penyimpan  dana  yang  telah memberikan  kepercayaan  bahwa  dengan  disimpannya  dana  pada  bank yang bersangkutan, tidak akan diketahui oleh siapapun karena bank akan menjaga  kerahasiaan  dari  simpanan  nasabah.  Dalam  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai hal ini tersirat dalam Pasal 1 angka 28 jo Pasal  40,  yakni  bahwa  bank  wajib  merahasiakan  segala  sesuatu  yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dana.
3. Hubungan kehati-hatian, hal ini tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa : Perbankan Indonesia dalam  melakukan  usahanya  berasaskan  demokrasi  ekonomi  dengan menggunakan prinsip  kehati-hatian. Pasal  29 ayat  (2) :  .......”bank wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian.” Pasal 29 ayat (3) dalam  memberikan  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang  tidak  merugikan  bank  dan  kepentingan  nasabah  yang mempercayakan dananya kepada bank.”
Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  pembiayaan Qardh ini sumber dananya berasal  dari zakat, infaq, dan shodaqah dan diberikan atas dasar
tolong-menolong,  peminjam  hanya  berkewajiban  mengembalikan  jumlah  pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati tanpa adanya imbalan dan hanya terbatas  pada  biaya  administrasi.  Apabila  si  peminjam  tidak  mampu mengembalikan  dan  dipastikan  ketidak  mampuannya  maka  dihapus  seluruh kewajibannya.  Al-Qur’an  tidak  mencela  hutang,  dengan  menganjurkan  secara terinci  cara  mencatat  hutang  ( kehati-hatian )  sebagimana  dalam  Q.S.  Al- BAqarah:282.

## PERBANDINGAN  PELAKSANAAN  PINJAM-MEMINJAM  ANTARA BANK SYARIAH DENGAN BANK KONVENSIONAL
Bank  konvensional  maupun  bank  syariah  mempunyai  peraturan  masing- masing  dalam  menetapkan  dan  mengatur  pemberian  kredit  dan  pembiayaan maupun jasa perbankan lainnya seperti pinjam-meminjam yang dilaksanakan oleh masing-masing bank tersebut. Ketentuan mngenai Qardh juga tersirat dalam Q.S. Al-Ma’idah:2.  Sedangkan  dalam  pinjam-meminjam  (secara  konvensional)  diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1773 KUHPerdata.
Jika  dalam  perbankan  syariah,  nasabah  yang  ingin  melakukan  peminjaman uang  kepada  bank  untuk  keperluan  tertentu  dapat  menggunakan  akad qardh maupun qardhul  hasan. Akad qardh maupun qardhul  hasan yang  dimaksud tentunya berbeda dengan perjanjian kredit pada bank konvensional, karena nasabah yang  melakukan  perjanjian  kredit  pada  perbankan  konvensional  harus mengembalikan uang kepada bank beserta bunga.
Berdasarkan  pasal  1  angka  11  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  1998 Tentang  Perbankan,  kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  pemberian  bunga. Sehingga dalam pengertian kredit terdapat beberapa unsur yakni adanya:
1. Kesepakatan  atau  perjanjian  antara  pihak  kreditor  dengan  debitor  yang disebut perjanjian kredit;
2. Para pihak yaitu pihak kreditor sebagai pihak yang memberikan pinjaman, dan debitor yang menerima pinjaman.
3. Unsur  kepercayaan  dari  kreditor  bahwa  pihak  debitor  mau  dan  mampu membayar/mencicil kreditnya;
4. Kesanggupan dan janji membayar utang dari pihak debitor;
5. Pemberian sejumlah uang/jasa oleh kreditor kepada debitor; dan
6. Pembayaran  kembali  sejumlah  uang  kepada  kreditor  disertai  dengan imbalan buga/pembagian keuntungan. 10
Perbedaan Bank Syariah dengan bank konvensional yaitu: 11
1. Pada bank konvensional tidak ada pinjaman qardh
2. Bank  konvensional  tidak  menerima  sumber  dana  yang  berasal  dari  dana sosial atau zakat, infak, sadaqah yang akan disalurkan melalui qardh
3. Pada  bank  konvensional  yang  ada  adalah  tabungan  atau  giro  untuk kemanusiaan  atau  bencana  alam.  Dana  yang  terkumpul  dari  masyarakat langsung disalurkan pada yang terkena musibah dan tidak kembali lagi ke bank
4. Transaksi qardh bersifat  mendidik,  dan  nasabah  wajib  mengembalikan sehingga dana tersebut terus bergulir dan semakin bertambah
5. Biaya  administrasi  pada  transaksi  akad qardh sangat  minim  dan  tidak memberatkan  nasabah  bahkan  dapat  dihilangkan  tergantung  kebijakan intern bank. Karena produk qardh adalah produk sosial dan bukan produk untuk memperoleh laba.

## PENUTUP
1. Prinsip kehati-hatian pada akad Qardh dalam Perbankan Syariah di Indonesia diatur  dalamPasal  35  ayat  (1)  UU  No  21  Tahun  2008yang  berbunyi“Bank Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya  wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan adanya The 5’C principle, yang terdiri dari character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral. Dalam menjalankan  aktivitas  transaksi  bank  selalu  menghadapi  resiko  yang
10 Sembiring, Sentosa, 2012, Hukum Perbankan , Mandar Maju, Bandung, hal. 150.
11 Tim Pengembangan Perbankan Syariah (Institut Bankir Indonesia), 2003, Konsep Produk dan Impelementasi Operasional Bank Syariah, Djambatan, Jakarta, hal. 222.
disebabkan oleh ketidakpastian dalam pemenuhan claim yang disebabkan oleh kondisi-kondisi  politik,  ekonomi,  dan  kondisi-kondisi  alam  lainnya.  Karena adanya kondisi-kondisi seperti itu, maka pengembalian dana dari masyarakat dapat  tertunda  atau  bahkan  hilang  sama  sekali.  Qardh  adalah  apa  yang diberikan dari harta yang terukur yang dapat ditagih/dituntut, atau akad yang dikhususkan  yang  dikembalikan  pada  membayar  harta  yang  terukur  kepada orang  lain  agar  dikembalikan  sepertinya. Qardh sebagai  salah  satu  produk pembiayaan  dari  bank  syariah  merupakan  salah  satu  produk  untuk  tujuan sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Untuk itu dengan melalui mekanisme qardh seorang  nasabah  hanya  diwajibkan  mengembalikan  pokok pinjamanannya  saja.  Oleh  karena  itu,  maka  bank  dapat  menjalankan aktivitasnya  harus  memperhatikan  prinsip-prinsip  kehati-hatian  ( prudential banking ).
2. Perbandingan pelaksanaan pinjam meminjam antara bank syariah  dengan bank konvensional  yaitu  Jika  dalam  perbankan  syariah,  nasabah  yang  ingin melakukan  peminjaman  uang  kepada  bank  untuk  keperluan  tertentu  dapat menggunakan akad qardh maupun qardhul hasan. Akad qardh maupun qardhul hasan  yang  dimaksud  tentunya  berbeda  dengan  perjanjian  kredit  pada  bank konvensional,  karena  nasabah  yang  melakukan  perjanjian  kredit  pada perbankan  konvensional  harus  mengembalikan  uang  kepada  bank  beserta bunga.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia(konsep, regulasi dan implementasi), Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2010.
Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia , Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2009.
Abdul Ghofur Anshori, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syaria h, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010.
Dewi Nurul Musjtari, Penyelesaian Sengketa  dalam Praktik Perbankan Syariah , Parama Publishing, Yogyakarta, 2012.
Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang qardh
Hirsanuddin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan) , Genta Press, Yogyakarta, 2008.
Rachmadi  Usman, Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  Islam  di  Indonesia ,  PT  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan , Mandar Maju, Bandung, 2012.
Tim Pengembangan Perbankan Syariah (Institut Bankir Indonesia ), Konsep Produk dan Impelementasi Operasional Bank Syariah , Djambatan, Jakarta, 2003.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
PBI  Nomor  9/19/PBI/2007  tentang  Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  dalam  Kegiatan Penghimpunan dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
PBI  Nomor  10/16/PBI/2008  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.