## PENGELOLAAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI
Siska Nur Safitri 1* , Piter Joko Nugroho 2 , Ernawatie 3 1,2,3 Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia.
Info Artikel Abstrak Riwayat Artikel: Diterima: 7 Januari 2024
Direvisi: 20 Februari 2024 Disetujui:
12 Maret 2024

## Kata Kunci:
Pengelolaan, Koperasi Pegawai Negeri, MTs Negeri 2 Kota Palangka
Raya.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  Pengelolaan  Koperasi  Pegawai  Negeri (KPN)  “Sejahtera”  di  MTsN  2  Kota  Palangka  Raya.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus.  Melalui teknik purposive sampling , ditetapkan sumber data dalam penelitian ini, meliputi:  Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota  koperasi.  Pengumpulan  data  melalui  teknik  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Analisis  data  menggunakan  model  interaktif  data.  Pengabsahan  data menggunakan teknik triangulasi dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan  KPN  “Sejahtera”  yang  baik  memainkan  peran  penting  dalam  pencapaian tujuan koperasi, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan para anggotanya melainkan juga  memperkuat  solidaritas  dan  kohesi  sosial  diantara  para  anggotanya.  Penerapan manajemen yang profesional dan berorientasi pada kepentingan anggota merupakan kunci sukses dalam pencapaian tujuan KPN “Sejahtera” di MTsN 2 Kota Palangka Raya.
Korespondensi: Abstract Siska Nur Safitri* Universitas Palangka
Raya, Palangka Raya,
Indonesia.
E-mail: omegan1707@gmail.com
This research aims to describe the Management of the State Employee Cooperative (KPN) "Sejahtera" at MTsN 2 Kota Palangka Raya. This research uses a qualitative approach with a case study design. Through purposive sampling technique, the data sources in this study were  determined,  including:  Chairman,  Secretary,  Treasurer  and  Members  of  the cooperative. Data were collected through observation, interview, and study of document techniques.  Data  analysis  used  an  interactive  data  model.  Data  validation  using triangulation and member check techniques. The results showed that good management of KPN "Sejahtera" plays an important role in achieving cooperative goals, which not only improves the welfare of its members but also strengthens solidarity and social cohesion among its members. The application of professional and member-oriented management is the  key  to  success  in  achieving  the  objectives  of  KPN  "Sejahtera"  at  MTsN  2  Kota Palangka Raya.

## PENDAHULUAN
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan  melandaskan  prinsip-prinsip  koperasi  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang berdasarkan  atas  asas  kekeluargaan  (Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992).  Koperasi mengandung  unsur  ekonomi  dan  sosial  yang  saling  terkait  (Yewang,  2022).  Unsur  ekonomi terwujud  dalam  kegiatan  bisnis  dan  tujuan  mencapai  kesejahteraan  anggota  (Nazriati,  2020); Sementara  unsur  sosial  tercermin  dalam  asas  kekeluargaan  dan  gotong  royong  (Yewang,  2022). Koperasi  dalam  menjalankan  usahanya,  selain  berdasarkan  asas  kekeluargaan  juga  mempunyai

## Equity in Education Journal (EEJ)

## EEJ 2024 Open Access
Volume 6, Nomor 1, 23-30 Online Available: https://e-journal.upr.ac.id/index.php/eej
ISSN: 2686-0031 (Print)
2723-5904 (Online)
24 Equity in Education Journal (EEJ) , Vol. 6, No. 1, Edisi Maret 2024
prinsip terbuka dan bersifat sukarela, memungkinkan siapa pun untuk menjadi anggota terlepas dari latar belakang, kelompok, denominasi, kepercayaan, atau agama mereka (Priyono, 2023). Prinsip- prinsip  tersebut  sangat  mendasar  bagi  pengelolaan  koperasi  yang  demokratis  dan  partisipasi anggota, yang membedakannya dari bentuk organisasi lainnya ( Vodenicharov, 2020). Salah satu jenis koperasi yang ada di Indonesia adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)  yang  selanjutnya  disebut  sebagai  Koperasi  Pegawai  Negeri  (KPN).  KPN  adalah  sebuah koperasi  yang  didirikan  dan  dikelola  khusus  untuk  kepentingan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  di Indonesia.  KPN  memainkan  peran  penting  dalam  kesejahteraan  ekonomi  anggotanya,  yang menyediakan layanan seperti manajemen simpan pinjam (Harja et al., 2018; Simbolon, 2023), dan berkontribusi  pada  kesejahteraan  ekonomi  anggotanya  melalui  berbagai  cara  termasuk memfasilitasi pendidikan, asuransi kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia (Al-Fajar & Juraidah, 2021). Dalam upaya tersebut maka KPN harus dikelola dengan manajemen yang efektif (Megaputri,  2022).  Manajemen  koperasi  yang  efektif  sangat  penting  untuk  mencapai  tujuan koperasi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya (Rahman & Zakaria, 2018).
Salah  satu  KPN  di  Kota  Palangka  Raya  yang  efektif  dalam  mencapai  tujuannya  yaitu mensejahterakan  anggotanya  adalah  KPN  “Sejahtera”.  Koperasi  tersebut  berada  di  lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Kota Palangka Raya.  KPN “Sejahtera”  merupakan KPN yang  memiliki  pengelolaan  yang  baik  dan  mendapatkan  predikat  sebagai  “Koperasi  Sehat” berdasarkan Keputusan  Walikota  Palangka  Raya  Nomor:  188.45/418/2023  tentang  Penetapan Penerima Hibah berupa barang (Khumaini, 2023). Prestasi tersebut dicapai berdasarkan  beberapa kriteria antara lain terkait dengan efektivitas manajemen koperasi, pelayanan yang optimal bagi para anggota,  serta  kemampuan  dalam  memberikan  pinjaman  modal  usaha  bagi  para  anggota  yang membutuhkan  bantuan  untuk  mendirikan  usaha.  Disamping  itu  KPN  “Sejahtera”  merupakan koperasi  yang memiliki jumlah kas terbanyak dibandingkan dengan koperasi  lainnya  yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi  Kalimantan Tengah;  bahkan  jumlah kas  yang dimiliki koperasi tersebut  melebihi  jumlah kas  Koperasi Kemenag Provinsi  Kalimantan Tengah. Dengan prestasi baik tersebut meningkatkan citra positif tentang koperasi yang membuat para PNS di lingkungan Kemenag  Provinsi Kalimantan Tengah memiliki animo yang tinggi untuk menjadi anggota di koperasi tersebut.
Sitio  &  Tamba  (2001)  menyatakan  pengelolaan  koperasi  yang  efektif  akan  meningkatkan partisipasi  dan  kepercayaan  anggota  terhadap  koperasi.  Anggota  akan  merasa  lebih  terlibat  dan percaya bahwa kepentingan mereka dijaga dengan baik. Hal ini dapat mendorong partisipasi aktif anggota  dalam  kegiatan  koperasi  dan  meningkatkan  loyalitas  mereka  terhadap  koperasi.  Dengan pengelolaan  yang  baik,  koperasi  dapat  memenuhi  tujuan  dan  prinsip-prinsipnya,  meningkatkan partisipasi  dan  kepercayaan  anggota,  menjaga  akuntabilitas  dan  kredibilitas,  serta  meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha (Mariska et al., 2024).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  tentang  Pengelolaan  KPN  Efektif  di lingkungan  Kemenag  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  dilihat  dari  aspek  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta faktor pendukung dan kendala dalam pengelolaan KPN.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus.  Penelitian kualitatif  merupakan  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami oleh subjek penelitian  misalnya  perilaku, persepsi,  motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah  (Moleong,  2012).  Sugiyono  (2019) menyatakan  bahwa  penelitian  kualitatif  merupakan  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada filsafat  postpositivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah,  (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif
lebih menekankan makna dari generalisasi. Lokasi penelitian ini adalah Koperasi Pegawai Negeri yang berada di MTsN 2 Kota Palangka Raya. Melalui teknik purposive sampling ditetapkan sumber data dalam penelitian, yaitu: Ketua koperasi, Sekretasi koperasi, Bendahara koperasi, dan Anggota koperasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan studi  dokumentasi.  Analisis  data  menggunakan  model  interaktif  data  dari  Miles  et  al.  (2014) meliputi: (1) kondensasi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan/ verifikasi. Pengecekan keabsahan data melalui triangulasi sumber dan member check .

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perencanaan Koperasi Pegawai Negeri
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  perencanaan  KPN  diketahui  bahwa  perencanaan  KPN “Sejahtera”  dilaksanakan  dengan  melaksanakan  Rapat  Kerja  Tahunan  (RKT)  dan  penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK). Rapat Kerja Tahunan, dilakukan untuk  keperluan  dalam  penyusunan  hal-hal  terkait  dengan  program  keanggotan,  rapat  anggota tahunan,  rapat  pengurus,  pembinaan  dan  pengawasan,  dan  pengelolaan  bidang-bidang  usaha. Sedangkan RAPBK dilakukan untuk menyusun kebutuhan anggaran untuk merealisasikan berbagai program kerja tahunan yang telah disusun. Penyusunan RKT dan RAPBK dilaksanakan setiap satu tahun sekali dengan persetujuan seluruh anggota koperasi. Penyusunan rencana kerja tersebut juga melihat pertimbangan dari perkembangan zaman dan perkembangan dari koperasi itu sendiri.
Temuan penelitian  tentang perencanaan  KPN dalam penelitian  ini  sejalan dengan pendapat Faridah (2016) bahwa perencanaan adalah suatu proses perumusan program beserta anggarannya, yang  harus  dilakukan  oleh  sebuah  koperasi  sebagai  tindak  lanjut  dari  pelaksanaan  strategi  yang hendak  dilaksanakan.  Sebagi  tindak  lanjut  dari  strategi  maka  fungsi  perencanaan  dalam  sebuah koperasi harus secara konsisten mengacu pada tujuan dan misi koperasi tersebut. Dengan kata lain, perencanaan bukanlah sekedar pengungkapan keinginan,  melainkan  merupakan pengejawantahan dari strategi yang telah dipertimbangkan secara cermat. Hendar (2010) menjelaskan bahwa fungsi perencanaan  dalam  koperasi  adalah  kegiatan  yang  berhubungan  dengan:  (1)  mengarahkan  usaha koperasi  agar  berkaitan  dengan  kepentingan  anggota,  (2)  tujuan  koperasi  dapat  dicapai  secara efektif, (3) memberikan aturan yang jelas bagi manajemen koperasi dalam melaksanakan tugasnya, serta  (4)  sebagai  alat  evaluasi  kinerja  manajemen  koperasi  dalam  melaksanakan  kegiatan  untuk mencapai  tujuan.  Badan  hukum  koperasi  maupun  perseroan  terbatas  memiliki  kesamaan  dalam kewajiban  sebagai  badan  hukum  yaitu  melaksanakan  rapat  tahunan,  karena  dalam  rapat  anggota tahunan  berfungsi  untuk  memajukan  koperasi  serta  anggota  koperasi  memiliki  hak  untuk mengeluarkan suara dan bermusyawarah agar dapat memajukan koperasi yang dimilikinya. Selain itu, dalam rapat tersebut juga membahas mengenai ren cana ke depan koperasi, mengenai keungan koperasi, dan laporan koperasi selama satu tahun (Prananto, 2020). Selain itu perencanaan koperasi harus  membahas  tentang  hal  terkait  penyusunan  anggaran  sebagai  proses  penaksiran  dan pertimbangan atas biaya dan pendapatan yang dinyatakan dalam laporan keuangan berupa laba rugi atau sisa hasil usaha proyeksi dan neraca proforma (Hendar, 2010).

## Pengorganisasian Koperasi Pegawai Negeri
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  pengorganisasian  KPN  diketahui  bahwa  KPN “Sejahtera”  telah  memiliki  struktur  organisasi  yang  baik,  termasuk  pemilihan  pengurus  yang kompeten dan transparan serta pembentukan komite atau badan pengawas yang efektif. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan mengurangi potensi konflik kepentingan. Struktur organisasi KPN terdiri dari unsur: (1) Rapat Anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam  KPN. Rapat anggota dilaksanakan satu tahun sekali,  terkecuali  ada  hal  yang  mendesak  dapat  dilakukan  lebih  dari  itu;  (2)  Badan  Pemeriksa, bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, serta membuat laporan tertulis atas hasil pengawasan yang dilakukan. Selain itu, badan pemeriksa juga  bertugas  memberikan  masukan,  saran,  ide,  serta  persetujuan  kepada  pengurus  di  dalam
pelaksanaan program kerja organisasi sesuai dengan AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di dalam koperasi. Selain itu Badan Pemeriksa juga bertugas untuk melakukan pembinaan dalam meningkatkan kompetensi pengurus koperasi yang dilaksanakan melalui keikutsertaan dalam Diklat  yang  diadakan  oleh  dinas  terkait;  (3)  Pengurus  KPN  yang  terdiri  dari  Ketua,  Sekretaris, Bendahara.  Tugas  pengurus  ini  mencakup  pengelolaan  koperasi  dan  usaha  yang  dijalankan. Pengurus  juga  yang bertugas dalam penyusunan rencana kerja  maupun anggaran pendapatan dan belanja koperasi, penyelenggaraan rapat anggota, pembuatan laporan keuangan, inventaris, dan hal- hal  yang  berkaitan dengan tata administrasi koperasi; dan  (4)  Anggota, yang berkewajiban untuk berpartisipasi aktif, mengikuti aturan dan kewajiban, mendorong pertumbuhan KPN, dan mengikuti Diklat yang diselenggarakan KPN, menjalankan hak dan kewajiban, serta kepatuhan dan etika.
Temuan  penelitian  tentang  pengorganisasian  KPN  dalam  penelitian  ini  sejalan  dengan pendapat Monoarfa et al. (2020) bahwa pengorganisasian adalah pembagian tugas dan wewenang dalam koperasi diantara pelaku yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana-rencana koperasi itu. Walaupun secara umum perangkat organisasi koperasi, pengelolaan teknis koperasi, dan dewan penasihat,  namun  dalam  melaksanakan  fungsi  kepengurusannya,  pengurus  koperasi  memiliki kewajiban  untuk  menyusun  organisasi  kepengurusan  koperasi  secara  lebih  rinci.  Hidayat  et  al. (2016)  menyatakan  bahwa  sistem  paling  baik  sekalipun  jika  tidak  dijalankan  oleh  manajemen (pengurus)  yang  baik  tidak  akan  memberikan  dampak  positif  yang  maksimal.  Oleh  karenanya penataan organisasi termasuk pembentukan unit-unit kerja dan alokasi tugas dan tanggung jawab sangat penting agar dapat berfungsi secara efektif (Siagian, 2011).

## Pelaksanaan Koperasi Pegawai Negeri
Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan KPN diperoleh temuan sebagai berikut: Rapat  anggota  tahunan  (RAT)  dan  Rapat  Pengurus.  RAT  dilaksanakan  satu  kali  dalam setahun,  kecuali  jika  terdapat  hal  yang  sangat  mendesak,  dimungkinkan  untuk  melaksanakannya lebih dari waktu tersebut. RAT  2023  dilaksanakan pada bulan Januari 2024 atau paling  lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku. Rapat pengurus dilaksanakan untuk membahas hal-hal penting  yang  berkaitan  dengan  koperasi.  Pada  pelaksanaannya  lebih  bersifat  informal  dan  sesuai dengan  kebutuhan.  Adapun  Rapat  Pengurus  dengan  Badan  Pemeriksa  dilaksanakan  1  kali  dalam setahun.  Untuk  pelayanan  kepada  anggota  telah  diupayakan  secara  maksimal  oleh  pengurus koperasi, serta unit simpan pinjam telah dilaksanakan sesuai dengan program kerja dan dilakukan pada saat pagi hari sebelum tadarus, saat istirahat dan saat pengurus tidak ada jam mengajar.
Sistem pelayanan simpan pinjam dan sistem pengelolaan keuangan pada  KPN “Sejahtera” meliputi: (1) Sistem Pelayanan (Sistem Akuntansi), dengan ketentuan: a. peminjam wajib mengisi surat permohonan peminjaman yang disediakan oleh pengurus koperasi; b besar pinjaman maksimal Rp. 50.000.000, atau disesuaikan dengan jumlah yang tersedia tiap bulannya dan tergantung jumlah peminjam  dan  jumlah  uang  yang  tersedia;  c.  jangka  waktu  peminjaman  1  tahun  s/d  3  tahun, dikenakan biaya administrasi sebesar 1% dari jumlah pinjaman dan  dana cadangan resiko sebesar 2,5% dari jumlah pinjaman; d. jasa pinjaman 13,1% per tahun; e. jumlah dana yang terhimpun dari biaya  administrasi  dimasukkan  ke  SHU  yang  akan  dilaporkan  setiap  RAT;  f.  bagi  anggota  baru dapat  meminjam  setelah  3  bulan  menjadi  anggota  dengan  catatan  masih  tersedia  dana  setelah permohonan  yang  lain  terpenuhi;  g.  bagi  anggota  yang  meminjam  lebih  dari  satu  nama  dapat diberikan pinjaman dengan syarat gaji yang bersangkutan masih cukup untuk mengangsurnya; dan h. kebijakan di luar ketentuan di atas dimusyawarahkan dengan pengurus; (2) Sistem pengelolaan keuangan, meliputi: a. Bidang usaha, yaitu: 1) unit simpan pinjam, dan b) unit toko; b. Permodalan. Selama tahun 2022 modal usaha koperasi dihimpun dari anggota dan luar anggota yang terdiri dari: 1)  simpanan  pokok;  2)  simpanan  wajib;  3)  simpanan  sukarela;  dan  4)  donasi,  yang  kesemuanya berjumlah  Rp. 944.569.712.- (Sembilan Ratus Empat  Puluh  Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh  Ratus Dua Belas  Rupiah);  dan  (3)  Kesejahteraan.  Kesejahteraan dimaksud adalah terkait dengan pemberian honorarium kepada Badan Pemeriksa dan Pengurus per tahun.
Tabel 1. Honor Badan Pemeriksa dan Pengurus No Badan Pemeriksa dan Pengurus Honor Jumlah 1. Penasehat Rp.    250.000 Rp.    250.000 2. Badan Pemeriksa 3 orang Rp.    300.000 Rp.    900.000 3. Ketua Koperasi Rp. 4.200.000 Rp. 4.200.000 4. Sekretaris Rp. 3.600.000 Rp. 3.600.000 5. Bendahara Rp. 3.600.000 Rp. 3.600.000 6. Insentif Bendahara Rp. 3.000.000 Rp. 3.000.000 7. Transport Pengurus 3 orang Rp.    200.000 Rp.    600.000 Total Rp. 16.150.000
Selain itu, pengurus koperasi juga memberikan bimbingan kepada anggota koperasi untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Bimbingan ini diberikan tidak pada saat rapat anggota saja, melainkan diluar rapat pada saat jam istirahat mengajar. Pemberian bimbingan ini tidak dilakukan secara  formal.  Pengurus  juga  memberikan  kesempatan  kepada  anggota  koperasi  untuk mengemukakan  dalam  rapat  hal-hal  apa  saja  yang  masih  dirasa  belum  terlaksana  dengan  benar, karena anggota koperasi memiliki satu hak suara setiap orangnya untuk menyatakan pendapat.
Temuan penelitian terkait pelaksanaan KPN dalam penelitian  ini sejalan dengan pendapat Monoarfa  (2020)  bahwa  fungsi  pelaksanaan  koperasi  adalah  proses  penerapan  rencana-rencana koperasi.  Aspek  terpenting  pada  tahap  pelaksanaan  ini  adalah  aspek  koordinasi  dan  monitoring. Dengan  melakukan  koordinasi  maka  berbagai  unsur-  unsur  dalam  organisasi  diupayakan  untuk bekerja  saling  bahu-membahu  dalam  mencapai  tujuan-tujuan  koperasi.  Dalam  garis  besarnya, unsur-unsur  yang  terlibat  pada  tahap  pelaksanaan  ini  terdiri  dari  anggota,  penasihat,  pengawas, pengurus,  pengelola  dan  karyawan  koperasi.  Dalam  hal  ini,  perlu  dijelaskan  hubungan  antara pengurus dengan pengelolaan perlu dijelaskan secara singkat. Fungsi pelaksanaan dalam koperasi dapat  menjadi  sangat  luas  karena  menyangkut  beberapa  kelompok  personalia,  yaitu:  pengarahan dari pengurus kepada anggota koperasi, pengarahan dari ketua pengurus kepada pengurus  lainya, pengarahan  pengawas  kepada  pengurus,  pengarahan  dari  Dewan  Penasehat  dan  Badan  Pembina kepada pengurus dan BP, pengarahan dari instansi atau lembaga fungsional terkait, pengarahan dari manajer kepada karyawan, serta pengarahan dari  manajer kepada anggota (Handini et al., 2023). Sari & Kirwani (2014) menyatakan bahwa pelaksanaan koperasi yang berjalan dengan baik dapat dilihat dari hasil kerjasama yang berhasil dan didukung dengan seluruh unsur-unsur yang terlibat. Keberhasilan  koperasi  merupakan  prestasi  dalam  melaksanakan  kegiatan  berbisnis  dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya (Rambe et al., 2023).

## Monitoring dan Evaluasi Koperasi Pegawai Negeri
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  monitoring  dan  evaluasi  KPN  diketahui  bahwa:  (1) Monitoring dilakukan oleh Dinas Koperasi yang dilaksanakan 1-2 kali dalam satu tahun. Monitoring dilaksanakan setiap kali menjelang RAT dan pertengahan tahun. Monitoring juga dilaksanakan oleh Badan Pengawas. Bentuk monitoring dilakukan melalui kunjungan, melihat hasil laporan RAT dan meminta  laporan  RAT;  (2)  Rapat  Pengurus  dilaksanakan  untuk  membahas  hal-hal  penting  yang berkaitan dengan koperasi, dan dalam pelaksanaannya bersifat informal sesuai dengan kebutuhan; dan (3) Evaluasi dilakukan minimal 1 kali dalam setahun oleh Pengawas dan Dinas Koperasi yang dilakukan  sebelum  dilaksanakannya  RAT.  Untuk  mengukur  efektivitas  pengelolaan  koperasi digunakan  instrumen khusus yang diberikan oleh Pengawas dan Dinas Koperasi kepada pengurus koperasi.  Pengawasan  atau  monitoring  yang  dilakukan  oleh  pengurus  menyangkut  rencana  kerja yang telah ditentukan pada saat RAT. Rencana kerja tersebut dievaluasi untuk mengetahui apakah rencana kerja yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.
Temuan penelitian terkait monitoring dan evaluasi KPN dalam penelitian ini sejalan dengan pendapat  Arfaprimasari  &  Harindahyani  (2019)  bahwa  monitoring  dilakukan  untuk  memastikan bahwa pengendalian internal yang telah diterapkan dalam koperasi terutama akivitas simpan pinjam dapat  berjalan  dengan  efektif  dan  menghindari  adanya  kemungkinan  penyimpangan  yang  dapat
28 Equity in Education Journal (EEJ) , Vol. 6, No. 1, Edisi Maret 2024
merugikan koperasi maupun anggota. Monitoring dapat dilakukan oleh pengawas dan ketua sebagai bentuk  pengendalian  internal  dalam  mendukung  pelaksanaan  asas-asas  dalam good  cooperative governance. Astuti et al. (2018) menyatakan bahwa dalam koperasi pihak yang menjadi penguasa tertinggi adalah anggota atau pemilik koperasi. Pengawasan internal dalam koperasi meliputi Badan Pengawas  dan  anggota  koperasi  itu  sendiri.  Pengurus  juga  ikut  mengawasi  semua  kegiatan perkoperasian.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pengurus  menyangkut  rencana  kerja  yang  telah ditentukan  pada  saat  RAT.  Rencana  kerja  tersebut  di  evaluasi  untuk  mengetahui  apakah  rencana kerja  yang  telah  disusun  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Selain  monitoring,  pelaksanaan  evaluasi merupakan  hal penting  yang  harus dilakukan untuk  mengukur sejauhmana keberhasilan koperasi dalam  mencapai  tujuannya.  Sari  &  Silvia  (2024)  menyatakan  evaluasi  terhadap  kinerja  koperasi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka beroperasi secara efektif dan berkelanjutan. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap koperasi sangat berguna bagi penyusunan strategi koperasi untuk periode selanjutnya (Sholikhah, 2022).

## Faktor Pendukung dan Kendala dalam Pengelolaan Koperasi Pegawai Negeri
Faktor  pendukung dalam pengelolaan KPN meliputi: (1) adanya dukungan  dan pembinaan dari  Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  UKM,  dan  Perindustrian  Kota  Palangka  Raya;  (2)  seluruh personil  KPN  memahami  tugas  dan  tanggung  jawabnya  masing-masing,  sehingga  bidang  usaha, pendapatan koperasi dan pengeluaran koperasi dapat terkelola dengan baik; dan (3) adanya berbagai bidang  usaha  antara  lain  unit  simpan  pinjam,  beberapa  unit  toko,  serta  pendapatan  rutin  yang diperoleh  dari  unit  simpan  pinjam,  simpanan  wajib,  simpanan  sukarela,  dan  donasi;  Sedangkan faktor kendala antara lain terkait dengan dengan beberapa kasus kredit macet dari para anggotanya. Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  tersebut  adalah  dengan  melakukan  penilaian kelayakan  peminjam  yang  cermat  saat  anggota  koperasi  mengajukan  kredit,  serta  meningkatkan pengawasan  kredit  dan  penyitaan  agunan  untuk  mengatasi  keterlambatan  angsuran  pembayaran kredit.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  KPN  “Sejahtera” yang  dikelola  dengan  baik  memberikan  manfaat dalam  meningkatkan  kesejahteraan  anggotanya, mendukung  tujuan  bersama  dan  memastikan  pertumbuhan  berkelanjutan.  Capaian  tersebut  tidak serta merta diraih oleh KPN “Sejahtera”, melainkan melalui penerapan pendekatan strategis yang berfokus pada transparansi, partisipasi anggota, serta manajemen yang profesional.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak MTsN 2 Kota Palangka Raya yang telah memberikan ijin dan kemudahan proses selama berlangsungnya kegiatan penelitian,  serta redaksi Equity in Education Journal (EEJ) yang telah memberikan kesempatan artikel penulis dapat dimuat dalam jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Fajar,  M.  R.,  &  Juraidah.  (2021).  Analisis  Peran  Koperasi  Pegawai  Negeri  (KPN)  Syariah Kasabua Ade dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota. J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah), 4 (1). https://doi.org/10.52266/jesa.v4i1
Arfaprimasari,  S.  E.,  &  Harindahyani,  S.  (2019).  Evaluasi  Pelaksanaan  Asas  Good  Cooperative Governance melalui Pengendalian Internal terhadap Aktivitas Simpan Pinjam pada Koperasi (KPRI X) di Sidoarjo. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 7 (2). Astuti,  S.R.,  Khosmas,  T.  A.,  &  Syahrudin,  H.  (2018).  Analisis  Pelaksanaan  Fungsi  Manajemen Koperasi  oleh  Pengurus  KPRI  SMANSA  Jaya  SMAN  1  Sungai  Ambawang. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 7 (10).  10.26418/jppk.v7i10.29391
Faridah,  I.  (2016).  Penerapan  Manajemen  Pada  Koperasi  Pondok  Pesantrem  AL-Amanah  AL Gontory  Parigi  Baru  Pondok  Aren  Kota  Tanggerang  Selatan.  Diterima  dari: https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32295
Handini,  Rr.  E.,  S.,  Curtinawati,  R.  F.,  &  Mustofa,  A.  (2023).  Penerapan  Fungsi  Manajemen  di Koperasi  (Studi  pada  Desa  Nanggungan  Kecamatan  Kayen  Kidul  Kabupaten  Kediri). Governance: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 13 (2).
Harja, D.M., Anjarwani, S.E., & Zubaidi,  A. (2018). Sistem Informasi  Koperasi Pegawai Negeri (KPN)  Universitas  Mataram  Berbasis  Web. Journal  of  Computer  Science  and  Informatics Engineering (J-Cosine), 2 (2). https://doi.org/10.29303/jcosine.v2i2.64 Hendar. (2010). Manajemen Perusahaan Koperasi . Jakarta: Erlangga.
Hidayat, S., Setiana, E., & Situmeang, C. (2016). Pengembangan Sistem dan Penguatan Manajemen Koperasi. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarkat (JPKM), 22 (4). Khumaini.  (2023). Dinilai  Sehat,  Koperasi  Sejahtera  MTsN  2  Dihadiahi  Notebook  Oleh  Pj.
Walikota Palangka Raya. Diterima dari
https://kalteng.kemenag.go.id/palangkaraya/cetak/520787/Dinilai-Sehat-Koperasi-Sejahtera- MTsN-2-Dihadiahi-Notebook-Oleh-Pj-Walikota-Palangka-Raya-.
Mariska, D., Sabila, F., & Purwanto, M. A. (2024). Pengelolaan Koperasi, Sebuah Tinjauan Etika Bisnis Islam. Jurnal Manajemen Dan Akuntansi, 1 (4), 118-124.
https://doi.org/10.62017/wanargi
Megaputri, K. A. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit Di Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti. Diterima dari: https://repo.undiksha.ac.id/11580/ Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis  A  Methods Sourcebook. United States of America: SAGE Publications Inc. Moleong, L. J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Monoarfa, F. Y. R., Halid, A., & Saleh, Y. (2020). Pengaruh Penerapan Dimensi Manajemen Pada Produktivitas Koperasi Simpan Pinjam Budi Luhur Di Kabupaten Gorontalo. Agrinesia, 4 (2), 95-100.
Nazriati, S. (2020). Analisis Kinerja Koperasi Terhadap Kesejahteraan Anggota Berdasarkan Studi Mashlahah  Dalam  Ekonomi  Islam  (KPRI  Binarata  Banda  Aceh).  Diterima  dari: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14895/
Prananto, Y. R. (2020). Penerapan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Secara Elektronik Di Tinjau dari Aturan  Menteri  Koperasi  dan  Menengah  Nomor  19/PER/M.KUKM/IX/2015  Tentang Penyelenggaraan  Rapat  Anggota  Koperasi.  Otentik Jurnal  Hukum  Kenotariatan , 2 (1). https://doi.org/10.35814/otentik.v2i1.2108
Priyono, J. (2023). Development of Cooperatives in Increasing Cooperative Business (Case Study in Mojokerto Kota). JEM17: Jurnal Ekonomi Manajemen, 8 (1).
Rahman, N, A., & Zakaria, Z. (2018).  Kecekapan Pengurusan  Koperasi Di Malaysia. Journal  of Nusantara  Studies  (JONUS) , 3 (2),  134-146.  https://doi.org/10.24200/jonus.vol3iss2pp134- 146
Rambe, R., Habibi, M. A. L., & Ginting, R. N. (2023). Pengaruh Manajemen Dan Modal Koperasi Terhadap  Keberhasilan  Koperasi  Di  Desa  Simpang  Tolang  Julu. Musytari:  Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi , 2 (6), 91–100. https://doi.org/10.8734/musytari.v2i6.1226
Sari,  D.  I.,  &  Silvia,  V.  (2024).  Evaluasi  Kinerja  Koperasi  Pertanian  Dalam  Mendukung
Perekonomian Desa. JSSTEK: Jurnal Studi Sains Dan Teknik, 2 (1). https://doi.org/10.3342/jsstek.v2i1.19
Sari,  J.V.P.,  &  Kirwani.  (2014).  Studi  Tentang  Manajemen  Pengelolaan  Koperasi  Karyawan Keluarga  Besar  Petrokimia  Gresik  (K3PG). Jurnal  Pendidikan  Ekonomi  (JUPE),  2(2). https://doi.org/10.26740/jupe.v2n2.p%25p
Sholikhah,  V.  (2022).  Implementasi  Strategi  Pengembangan  Koperasi  Pesantren  Sebagai  Pusat Ekonomi  Mandiri  Di  Pesantren  Al-Qodiri  Jember. Jebi:  Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis Islam, 2 (2). https://doi.org/10.56013/jebi.v2i2.1636
Siagian, H. (2023). Pedoman Kerja Berbasis Struktur Organisasi. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, 1 (2).
Simbolon,  H.  G.,  Maya,  W.  R.,  &  Affandi,  E.  (2023).  Metode  Promethee  II  Dalam  Menentukan Kelayakan Pinjaman Koperasi Pegawai Negeri Sipil. Jurnal Sistem Informasi TGD, 2 (2), 239- 248.
Sitio, A., & Tamba, H. (2001). Koperasi: Teori dan Praktik . Jakarta: Erlangga. Sugiyono. (2019 ). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Vodenicharov,  A.  (2020).  Legal  Regulatory  Framework of  Cooperative  Principles. International Conference  Knowledge-Based  Organization ,  26(2),  248-254. https://doi.org/10.2478/kbo- 2020-0085
Yewang,  M.  (2022).  Ciri  Ganda  Koperasi  dan  Permasalahannya. Journal  Economic  Education, Business and Accounting , 1 (1), 32-39. https://doi.org/10.35508/jeeba.v1i1.6625