Artikel 3 Volume 14, Nomor 02, Juli 2019

## Doktrin Pesantren terhadap Perempuan  (Kajian terhadap Kitab-kitab dan Realitas Perempuan di dalam Pesantren)

## Islamic Boarding School Doctrine against Women (A Study of the Books and the Reality of Women in Islamic Boarding Schools)
1 Gazali*, 2 Mohammad Nawir
1,2 Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia (*)Email Korespondensi: gazali.gazali@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  Pesantren  cenderung  menggunakan  perawatan  preventif  dalam  menanggapi permasalahan  perempuan,  dengan  berusaha  mempertahankan  tradisi  dan  kitab-kitab  yang  telah  diterapkan  di pesantren  sejak  lama.  Penelitian  ini  tampaknya  bertolak  belakang  dengan  Yunahar  Ilyas  (2015)  yang menyatakan  bahwa  para  ulama  tidak  sepenuhnya  sepaham  dengan  konsep  penciptaan  manusia,  pokok perselisihannya  terdapat  pada  kalimat  nafs  wahidah  dan  minha  dalam  surah  an-Nisa  ayat  1,  serta  seperti perbedaan  dalam  menilai  kualitas  hadits  tentang  penciptaan  Hawa  dari  tulang  rusuk.  Yunahar  lebih  condong pada argumentasi yang menyatakan bahwa penciptaan wanita adalah dari tulang rusuk. Sedangkan Khuzaemah T.  Yanggo  (2010)  menyatakan  bahwa  seorang  perempuan  tidak  boleh  mengingkari  kewajiban  domestiknya, sekalipun  mereka  memilih untuk bekerja di  luar rumah seperti  yang dilakukan  laki-laki. Menurut Khuzaemah, ini  adalah  ketentuan  Syariah  Islam  yang  harus  dipatuhi  oleh  setiap  wanita  muslim.  Penelitian  ini  merupakan penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis. Data primer penelitian ini adalah kitab-kitab utama  yang dijadikan rujukan oleh pesantren, antara lain Riyadu al-Salihin, Subulus Salam, Fath al-Qarib, Fath al-Baari, Fath al-Mu'in dll. Sedangkan sumber sekunder adalah kitab-kitab kitab-kitab hadits dan fiqh, hadits sharh dan sirah al-Nabawiyah khususnya kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah wanita
Kata Kunci : Pesantren, Wanita, Doktrin

## Abstract
This  research  found  that  Pesantren  tend  to  use  preventive  treatments  in  responding  to  women's  problems,  by trying  to  maintain  traditions  and  books  that  have  been  applied  in  pesantren  since  a  long  time  ago.  This research  seems  contradictory to  Yunahar  Ilyas  (2015)  stating  that muslim scholars are not entirely in one thought  to  the  human  creation  concept,  the  main  point  of  disagreement  is  in  the  nafs  wahidah  and  minha sentences in surah an- Nisa verse number  1, as well as differences in assessing the quality of hadith about the creation  of  Eve from  the  ribs.  Yunahar  is  more  inclined  to  the  argument  states  that  the  creation  of  women  is from ribs. While Khuzaemah T. Yanggo (2010) stated that a  women must  not  deny their domestic  obligations, even if they choose to  work outside  their home like  what  man do. According  to  Khuzaemah, this is an Islamic Sharia  provision  which every  woman muslim  must  obey it. This research is a library research. The approach used  in  is  the  socio-  historical  approach.  Primary  data  of  this  study  are  the  main  books  that  are  used  as references  by  pesantren,  including  Riyadu  al-Salihin,  Subulus  Salam,  Fath  al-Qarib,  Fath  al-Baari,    Fath  al- Mu’in  etc.  Whereas  the  secondary  sources  are  the  books  of  hadith  and  fiqh,  sharh  hadith  and  sirah  al- Nabawiyah especially the books relating to the women issues.
Keywords: Pesantren, Women, Doctrine
Artikel 3 Volume 14, Nomor 02, Juli 2019

## PENDAHULUAN
Pesantren  pada  awalnya  merupakan  sebuah  asrama  pendidikan  Islam  tradisional    di    mana peserta  didiknya  yang lebih dikenal  dengan  sebutan  santri, tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan  seorang  guru  (kiyai)  (1).  Seorang  santri  patuh  dan  taat  terhadap  peraturan-peraturan yang diadakan,  ada kegiatan pada waktu tertentu yang harus dilaksanakan oleh santri. Ada waktu belajar,  shalat,  makan,  tidur,  istirahat,  dan  sebagainya.  Bermukimnya  santri  di  dalam  sebuah pesantren  dilatar  belakangi  oleh  beberapa  faktor  penting.  Pertama,  banyaknya  santri-santri  yang berdatangan  dari  daerah  yang  jauh  untuk  menuntut  ilmu.  Kedua,  pesantren  tersebut  terletak  di desa-desa  dimana  tidak  tersedia  perumahan  untuk  menampung  santri  yang  berdatangan  dari  luar daerah.  Ketiga,  ada  sikap  timbal  balik  antara  kiai  dan  santri,  di  mana    para    santri    menganggap bahwa  kiai  tersebut  sebagai  penggantiorang  tua mereka (2).
Seiring  berkembangnya  pendidikan  di  semenanjung  nusantara  maka  terbentuklah  berbagai ragam  pesantren,  mulai  dari pesantren  bentuk  klasik  yang bertahan pada tradisi pesantren yang ada  sejak  dulu  sampai  kepada  bentuk  modern  yang  disebut  dengan  pondok  pesantren  modern. Kendatipun  demikian,  para  santri  masih  dikenal  dengan  kesetiaannya  terhadap  para  guru  dan kiyainya di pesantern, termasuk dalam menerima informasi dan ilmu agama (3).
Peran  pesantren  dalam  kemajuan  pendidikan  tidak  terbantahkan  lagi,  para  santri  jebolan pesantren telah terbukti sejak dulu sampai sekarang banyak berkiprah di berbagai lini masyarakat. Tidak  heran  jika  kemudian  santri  menjadi  kebanggan  bagi  masyarakat  Indonesia.  Pada  saat  yang bersamaan pesantren otomatis menjadi sorotan ummat.
Kemajuan  pesantren  terus  berkembang  dan  menjadi  prioritas  utama  dalam  pendidikan khususnya  bagi  masyarakat  muslim.  Dengan  demikian  semakin  tampak  kematangan  sistem  yang ada di dalam pesantren. Bertambahnya optimisme masyarakat terhadap  pesantren,  hal  ini  tentu saja  memberikan  dampak  yang  sangat  positif  terhadap  Islam,  sekaligus  memberikan  rasa kekhawatiran bagi cendikiawan muslim (4).
Sistem   pembelajaran   di   dalam   pesanren   terus   mengalami   kemajuan khususnya pada pesantren-pesantren  modern  meskipun  sebenarnya  tidak  mengalami  perubahan  secara  substansial terlebih pada aspek doktrin keagaamaan (5). Kitab-kitab yang digunakan di dalam pesantren sejak dulu  sampai  sekarang  tidak  terlalu  banyak  mengalami  perubahan,  maka  wajar  jika  peasantren masih dikenal denga tradisi kitab kuningnya.
Penulis  dalam  hal  ini  menelisik  kandungan  kitab  kuning  yang  selama  ini  telah  menjadi rujukan utama di dalam pesantren kemudian melihat  realitas  kaum perempuan di dalam pesantren, dengan  berpacu  pada  analogi  bahwa  telah  banyak  perempuan  alumni  pesantren  yang  bermental kepemimpinan  tapi  tidak  sedikit  dari  mereka  yang  juga  masih  belum  meyakini  bahwa kepemimpinan  dapat  dipegang  oleh  kaum  perempuan.  Maka  timbul  pertanyaan  besar,  apakah doktrin pesantren berperan dalam pembentukan mental feminis dan misoginis? Utuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut tentu akan  dijumpai berbagai macam  argumenbahkan boleh jadi timbul pertanyaan baru, mungkinkah ada perbedaan nilai doktrin  khususnya persoalan perempuan, antara  pondokpesantren  yang  notabene  kajian  kitab  kuning  lebih  dominan  dengan  pondok pesantren  yang  minim  kajian  kitabnya?  dan  seterusnya.  Maka  untuk  menjawab  pertanyaan- pertanyan yang semisal dibutuhkan kajian secara komprehensif terkait dengan penanaman doktrin terhadap perempuan di dalam pesantren.

## METODE
Penulis menggunakan pendekatan historis dan deskriptif (6). Karena penelitian ini berkaitan erat dengan historis sebuah teks agama. Sehingga dengan menggunakan pendekatan tersebut, maka diharapkan  akan  menemukan  data-data  yang  viled  berkaitan  dengan  sejarah  dan  keadaan perempuan pada saat teks tersebut muncul. Demi  mendapatkan  kesimpulan  yang  mendalam  dan komprehensif,  penelitian  ini  tidak  cukup  hanya  dengan  dua    pendekatan  secara  umum    seperti yangtelah  dipaparkan  di  atas.  Penelitian  ini  membutuhkan  landasan  teori  sebagai  tolakukur. Setidaknya  ada  dua  landasan  teori    yang  digunakandalam  penelitian  ini.  Pertama,  teori    Feminis Liberal milik Margaret Fuller yang  menjelaskan  bahwa  semua manusia, laki-laki dan perempuan, diciptakan  seimbang  dan  serasi  dan  semestinya  tidak  terjadi  penindasan  antara  satu  dengan  yang lainnya.  Kedua,  teori  otoritarian  yang  dikembangkan  oleh  Khaled  aboe  el-fadl,  dalam  teori  ini Khaled  menawarkan  adanya  interaksi  yang  hidup  antara  pengarang  (author),    teks  (text),  dan pembaca  (reader),  dan  menghindari  kesewenang-wenangan  dan  pemaksaan  dengan  mengusulkan

## Artikel 3
lima  persyaratan, yaitu; pertama, kemampuan dan keharusan seseorang, kelompok, organisasi atau lembaga  untuk  mengambil  dan  mengendalikan  diri  (self  restraint),    kedua,  sungguh-sungguh (diligent),  ketiga,  mempertimbangkan  berbagai  aspek  terkait  (comprehensiveness),  keempat, mendahulukan tindakan yang masuk akal (reasonableness), dan kelima, kejujuran (honesty).Untuk menghindari kesalahan interpretasi terhadap teks agama, maka perlu adanya dua pilar penyangga, yaitu  pilar  normativitas  dan  pilar  historisitas.  Pilar  pertama  yang  didasarkan  pada  Qs.  Yusuf  ayat 76  “  wa  fauqo  kulli  dzi  ilmin  „alim”  adalah  pilar  yang  bernuansa  hermeneutis,  sedangkan  pilar kedua diperoleh  dari  praktik  budaya  intelektual muslim sepanjang abad.
Penelitian  ini  juga  menggunakan  analisis  kausal-komparasi,  guna  untuk  mengetahuhi perbedaan yang terdapat dari berbagai macam bentuk pesantren serta dampak yang dilahirkan  dari perbedaan yang dimaksud pada pesantren.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perempuan dalam kitab-kitab rujukan pesantren
Salah  satu  misi  Islam  adalah  menegakkan  keadilan  termasuk  dalam  hal  keadilan    jender (jenis  kelamin),   sejatinya  al-qur‟an  dan   hadis   nabi   telah  banyak merekonstruksi pandangan masyarakat  yang  ada  sebelum  datangnya  islam,  hanya  saja  pemaknaan  terhadap  kandungan  teks agama yang dominan membelah hak-hak perempuan tidak bertahan lama (7). Tentu yang demikian itu bisa terjadi disebabkan oleh berbagai macam hal. Salah satunya  karena setelah nabi wafat hak terhadap interpretasi teks-teks agama otomatis jatuh pada tangan sahabatnabi yang jumlahnya tidak sedikit, demikian juga setelah beralihnya masa sahabat kepada masa tabi‟in.
Berakhirnya priode nabi dan sahabat menjadi sebuah mimpi buruk dalam keilmuan  islam awal,  pada awal abad  kedua  hijriah  bermunculan  kesaksian-kesaksian palsu terhadap hadis nabi, aliran-aliran  kepercayaan  mulai  berkembang,  perpolitikan  di  kalangan  kaum  muslimin  juga  kian memanas.  Dengan  demikian  untuk  mencapai  sebuah  keilmuan  islam  yang  matang  dan komprehensif  dibutuhkan  banyak  referensi  utamanya  kitab-kitab  karya  ulama  salaf  dan  khalaf, tentunya dalam hal ini hubungannya dengan persoalan perempuan.
Pembahasan    terkait    dengan    persoalan    perempuan    tentunya    telah    banyak  ditulis  oleh para  ulama  salaf  dan  setelahnya,  namun  yang  menjadi  pertanyaan  apakah  kitab-kitab  karangan ulama tersebut dijadikan rujukan secara komprehensif oleh pesantren-pesantren atau justru menjadi wadah  penyaringan  dan  penyeleksian  kitab-kitab  yang  menurut  paham  pesantren  tidak  sesuai dengan kriteria doktrin yang dianut oleh pesantren.
Nasaruddin  umar  menyebutkan  di  dalam  pengantar  bukunya  “ketika  fikih  membela perempuan”  bahwa  tuhan  maha  adil  maka  tidak  mungkin  kitab-kitab sucinya mengandung nilai-nilai  yang  tidak menggambarkan keadilan  (8). Paling  tidak ada dua  hal menurut Nasaruddin umar  yang  perlu  diperhatikan,  jika  terdapat  pernyataan  dalam  sebuah  teks  agama  yang mengandung  ketidak  adilan.  Pertama,  membaca  ulang  teks  agama  tersebut  secara  komprehensif. Kedua,  boleh  jadi  persepsi  manusia  yang  keliru  dalam  mendefinisikan  sebuah  konsep  keadilan. Dengan  kata  lain  bahwa  Argumen  terhadap  teks-teks  agama,  dengan  berdalihkan  al-Qur‟an  dan hadis,  yang  berakibat  merendahkan  kaum  perempuan,  adalah  kekeliruan  dalam  menafsirkan  teks- teks tersebut, serta kesalahan dalam memberikan interpretasi (8).
Kitab-kitab yang menjadi rujukan dibeberapa pesantren menjelaskan dengan tegas, bahwa tidak  boleh  laki-laki  makmum  kepada  imam  perempuan.  Demikian  juga  tidak  sah  orang  yang pandaimembaca bermakmum dengan seorang ummi (buta huruf) (9). Larangan perempuan menjadi imam ini didasarkan kepada beberapa dalil, baik  al-Qur`an  maupun  Hadis  Nabi.  Di  antaranya firman Allah  swt:  “Laki-laki adalah  pemimpin kaumperempuan”.  Sedangkan  hadis-hadis Nabi secara  umum  mengacu  kepada  Sabdanya:  “Tidak  akan  bahagia  suatu  kaum  jika  urusannya diserahkan  kepadaperempuan”,  dan  secara  khusus  adalah  riwayat  Ibnu  Majah:  “Ingatlah, tidakboleh menjadi  imam seorang  perempuan  atas  laki-laki”.  Karena perempuan adalah aurat, dan keimamannya bersama laki-laki adalah fitnah.
Ibnu Katsir dalam menafsirkan surah al-Nisa ayat 34 menyatakan: “Laki- laki lebih tinggi daripada perempuan, laki-laki adalah pemimpinnya, Hakimnya, dan yang  membimbingnya  ketika tersesat. “Dengan  segala  kelebihan  yang  telah diberikan oleh Allah di atas yang lainnya”, karena seorang  laki-laki  lebih  utama  daripada  perempuan,  dan  laki-laki  lebih  baik  daripada  perempuan, oleh  karena  itu  kenabian    hanya  dikhususkan    bagi    laki-laki,    demikian    juga  kerajaan    yang

## Artikel 3
agung, karena sabda Nabi saw  tidak akan Berjaya suatu kaum seandainya mereka diperintah oleh seorang perempuan”, Hadis riwayat Bukhari (9). Demikian juga kaitannya dengan Qadhi (hakim). Dan  berkata  Ibnu  Abbas  mengenai  ayat  “al-rijalu    qawwamuna  „ala  al-nisa‟i”  maksudnya  adalah memimpin  mereka  (perempuan),  yaitu  menaati  perintah  sesuai  dengan  apa  yang  telah diperintahkan oleh Allah SWT.
Hal tersebut juga didukung oleh al-Razi dalam Tafsirnya, ia menyatakan: “Dan ketahuilah bahwa  kelebihan  seorang  laki-laki  daripada  perempuan  muncul  dari  banyak  sisi,  sebagiannya merupakan  factual  dan  sebagaiannya lagi  merupakan hukum syariat yang telah disepakati seperti kepemimpinan regional dan lokal, jihad, azan, khutbah, i‟tikaf, Saksi Hudud, dan Qisas”.
Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya Fiqh  al-Islami  wa adillatuhu,  ketika mengemukakan syarat  seorang  pemimpin,  ia  menyatakan  bahwa  :  Adapun  laki-laki  (sebagai  salah    satu  syarat menjadi   Imam), dikarenakan beban yang besar, memerlukan kekuatan dan kemampuan yang luar biasa, dan biasanya perempuan tidak sanggup untuk melakukannya (10). Perempuan tidak sanggup menghadapi berbagai konsekwensi dari jabatan ini, baik dalam masa damai maupun perperangan, serta kondisi-kondisi berbahaya. Rasulullah saw bersabda “ tidak akan berjaya suatu kaum apabila diperintah  oleh  seorang  perempuan”.  Oleh  karena  itu,  para  Fuqahak  sepakat  bahwa  seorang pemimpin haruslah laki-laki.
Menurut  Wahbah  al-Zhuhaili,   dalam  jabatan   sebagai  Qadi   (hakim) para  ulama fikih sepakat  bahwa  syarat  bagi  Qadi  adalah  berakal,  baligh,  merdeka  (bukan  budak),  muslim  (orang Islam), tidak tuli, tidak buta, dan tidak bisu. Mereka berbeda pendapat dalam syarat adil dan laki- laki(10).  Ibnu  Hazm,  Abu  Hanifah,  dan  Ibnu  Jarir  al-T{ahabary    termasuk    para    ulama    yang membolehkan  perempuan  menduduki jabatan Qadi.
Sementara ulama kontemporer yang mengharamkan perempuan menjadi pemimpin adalah ulama wahabi Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, beliau secara mutlaq mengharamkan perempuan menjadi  pemimpin,  atau  memiliki  jabatan  apapun  dalam  pemerintahan.  Adapun  kalangan  ulama yang  membolehkan  perempuan  menjadi  pemimpin  adalah  Syekh  Muhammad  Said  Tantawi, seorang syaikh Universitas al-Azhar dan Mufti Besar Mesir tahun 1996, dan menjadi Imam Masjid al-Azhar tahun 1986-1996. Menurut beliau, kepemimpinan perempuan dalam jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariat (11).
Ulama  lain  yang  menyetujui  pendapat  ini  adalah  Yusuf  al-Qaradawi,  beliau  adalah  salah satu  syekh  al-Azhar  yang  sangat  berpengaruh  sampai  saat  ini.    Dalam  hal  ini  Yusuf  al-Qaradawi membolehkan  perempuan  menjadi  pemimpin  dengan  beberapa  syarat.  Di  antaranya  seperti  tidak boleh adanya khalwat, tidak boleh melupakan  tugas  utama  sebagai  ibu,  yaitu  mendidik  anak, harus  tetap  menjaga perilaku Islami dalam berpakaian, berkata, dan sebagainya (12).
Namun  demikian,  yang  menjadi  masalah  adalah  mengapa  fiqih  yang  berkaitan  dengan jender,    yang  diinterpretasikan  oleh  para  fuqaha,  berujung  pada  marginalisasi  kaum    perempuan, subordinasi, dan pandangan yang  menganggap bahwa kaum  wanita itu  lemah,  tidak  cerdas,  dan kurang akal?  Mengapa agama sebagai sumber fitnah dan label-label lain yang memojokkan kaum perempuan?  Hal  itu    menimbulkan    konsep    budaya,    yang    ada    kaitannya    dengan    perbedaan jender  (gender  difference)  dan  ketidakadilan  jender  (gender  inqualities),  dengan  struktur ketidakadilan  masyarakat  secara  lebih  luas.  Semua  pandangan  ini  bertentangan  dengan misi utama  ajaran  Islam yang intinya  adalah mewujudkan  kemaslahatan dan  membebaskan dari segala bentuk anarkhi, ketimpangan, dan ketidakadilan.

## Realitas perempuan di dalam pesantren
Pondok  pesantren terdiri  dari beberapa  macam  sistem pendidikan di antaranya ada yang berbasis salaf dan ada juga yang berbasis modern, dari kedua bentuk pola pendidikan tersebut tentu akan    menghasilkan  doktrin  yang  sedikit  banyaknya  berbeda.  Kajian  kitab  kuning  dalam  pondok pesantren  salaf  jauh  lebih  rutin  bila  dibandingkan  dengan  pondok  modern,  kajian  kitab  kuning  di dalam pondok salaf sebagiannya disajikan dalam bentuk formal dan sebagian lainnya dalam bentuk nonformal tapi berbeda halnya pada pondok pesantren modern kajian kitab kuning hanya didapati di  dalam  pembelajaran  formal  walaupun  ada  juga  pesantren  modern  berbentuk    semi  salaf    yang di  dalamnya  masih  didapati  kajian  kitab    pada  pembelajaran  nonformal  namun  tetap  saja  tidak sesering pondok salaf.

## Artikel 3
Pesesantren    secara  keseluruhannya  memposisikan  perempuan  sebagai  personal  yang kedua  setelah  laki-laki (the  second  class) dalam  persoalan  peribadatan,  demikian  itu  dapat  kita temukan  di  seluruh  pesantren  bahwa  tidak  satupun  pesantren  yang  membolehkan  seorang santriwati  untuk  bertintadk  sebagai  imam    salat  bagi  makmuk  laki-laki,  pesantren  baru  sampai kepada  tahap  keberanian  menjadikan  imam  perempuan  bagi  makmum  perempuan  dan  mengikut sertakan perempuan berjama‟ah di mesjid bersama imam dan makmum laki-laki.
Tindakan  pesantren  terhadap  perempuan  tersebut  dapat  dinilai  sebagai  sebuah  bentuk kemajuan  dalam  menginterpretasikan  dali-ladil  agama  namun,  juga  belum  dapat  disebut  dengan kemajuan dan perkembangan yang signifikan bahkan dapat dikatan belum mempunyai keberanian untuk  mengkaji  dan  bertindak  secara  komprehensif  demi  mewujudkan  cita-cita  islam  yang berkeadilan.
Peran pesantren dalam meningkatkan mutu perempuan dalam berbagai hal termasuk dalam hal idioogi peribadatan sangat diharapkan  untuk mencapai pemahaman islam  yang  komprehensif, karena  pesantren  merupakan  basis  utama  ummat  islam  dalam  pembentukan  karakter  anak-anak muslim  sekaligus  sebagai  sebuah  lembaga  pengkajian  dan  pendidikan  yang  alumninya  sangat dipertimbangkan untuk memberikan wejangan bagi masyarakat. Maka dapat dipastikan masyarakat muslim  tidak  akan  mencapai  misi  islam  yang  berkeadilan  terhadap  kaum  perempuan,  jika pesantren tidak memulai  melakukan  reinterpretasi  terhadap teks  agama. Sekalipun cendikiawan muslim  sudah  sejak  lama  melakukan  hal  ini  dan  terus  akan  dilakuka  oleh  mereka  tapi  tetap  saja pemahaman  islam  berkeadilan  terhadap  perempuan  akan  minim  diterima  sebab  masyarakat  islam lebih percaya kepada kaum santri ketimbang cendikiawan muslim itu sendiri.
Persoalaan  perempuan  dalam  lingkup  sosial  juga  tidak  kunjung  berpihak  kepada perempuan    secara    keseuruhan,    sekalipun    tidak    dapat    dikatakan    bahwa  struktur  masyarakat pada  saat  ini  masih  sangat  misoginis  karena  pada  aspek  tertentu  masyarakat  sudah  menyadari bahwa perempuan juga mempunyai potensi dan kesempatan  untuk mengambil peran yang  selama ini  hanya  dilakukan  oleh  laki-laki.  Akan  tetapi  masih  terdapat  ketimpangan-ketimpangan  antara peran laki-laki dan perempuan khususnya dalam lingkup domestik.
Lagi-lagi  pondok  pesantren  diharapkan  memberikan  gambaran  masyarakat  islam  yang berkeadilan jender, pondok pesantren umumnya mewajibkan para santri untuk bermukim di dalam pondok  guna  untuk  menciptakan  suasana  masyarakat  di  mana  para  santri  ketika  sukses menyelesaikan  masa  belajarnya  di  pesantren  dapat  mengaplikasikannya  pada  masyarakat sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan mereka. Maka seorang santri akan menjadikan  sebuah bahan pertimbangan segala macam hal yang telah disaksikan dan dialami di pesantrennya masing- masing.
Berdasarkan  pengamatan  penulis,  jumlah  pondok  pesantren  di  Indonesia  berkisar  27.230 yang  terdiri  dari  pondok  salaf,  modern  dan  kombinasi.  Dari  keseluruhan  pondok  tersebut  tidak terdapat  pondok  pesantren  gabungan  putra  dan  putri  yang  dimpimpin  oleh  seorang  ibu  nyai, bahkan ada beberapa pondok putri dipimpin oleh pak kiyai, belum lagi pada kegiatan-kegiata yang diakan  dipesantren  selalu  saja  laki-laki  yang  menjadi  ketua  dan  yang  paling  pertama  ditunjuk sebagai  bagian  konsumsi  adalah  perempuan.  Dan  masih  banyak  hal  lain  yang  bersifat memarginalkan kaum perempuan.
Marginalisasi perempuan dari berbagai macam aspek telah banyak diungkap oleh  Khalid Aboe  El-fadl    antara    lain;    tentang    kewajiban    istri    patuh    pada  suami  sehingga  digambarkan sujud  kepadanya  serta  menjilati  bisulnya,  istri  membuat  suaminya  dan  Tuhan  tetap  gembira  dan membawanya  masuk  surga,  tentang  perempuan  pertama  yang  diciptakan  dari  tulang  rusuk  Adam yang bengkok, kecerdasan  perempuan di  bawah  standar,  tentang perempuan  dan  anjing sebagai pembawa  sial,  serta  wanita  sebagai  perangkap  setan  dan  sumber  godaan  seksual.  Ini    semua, menurut  Khalid,  adalah  penetapan  misoginis  dan  bersumber  dari  latar belakang budaya yang sangat streotipe terhadap perempuan.
Nasr Hamid Abu Zayd, dalam bukunya yang berjudul Dawair al-Khouf: Qiro‟ah Fi Khitab al-mar‟ah,  yang  diterjemahkan  oleh  Moch.  Nur  Ihwan  dan  Moch.  Syamsul  Hadi  dengan  judul Dekonstruksi  Gender:Kritik  Wacana  Perempuan  dalam  Islam,  menjelaskan  secara  tegas  adanya penindasan kaum laki-laki terhadap perempuan dalam berbagai bentuk, dan dengan berbagai media (13). Penindasan itu merefleksikan ketakutan  laki-laki  yang  kemudian  membuatnya  berupaya,

## Artikel 3
Volume 14, Nomor 02, Juli 2019
bukan  hanya  menakut-nakuti  perempuan,  tetapi  juga  menjauhkan  dan  meminggirkannya.  Dalam hal ini, agama dipergunakan sebagai perangkat ideologis untuk menegakkan dominasi laki-laki.
Pada  bagian  uraiannya,  ia  menjelaskan  bahwa  dalam  akad  nikah  tampak  adanya  konsep perbudakan terhadap kaum ibu. Mereka tidak punya pilihan kecuali harus  tunduk  kepada  suami sebagai    hasil    keputusan    hakim    yang    mengadopsi  pendapat    sebagian    ulama,    yang    telah menghasilkan    pemikiran.    Mereka    dalam  konteks  sosial  historis  yang  dipengaruhi  oleh  tradisi- tradisi yang secara paksa masuk ke dalam Islam.
Aminah Wadud Muhsin penulis buku  Qur‟an  and Women, yang diterjemahkan oleh Yasir Rodiah  dengan  judul  Wanita  di  dalam  al-Qur‟an,  menjelaskan    bahwa    kekeliruan    penafsiran terhadap  ayat-ayat  alQur‟an  tentang wanita lantaran ditafsirkan oleh kaum pria, bukan ditafsirkan oleh  kaum  wanita  itu  sendiri.  Akibatnya,  penafsiran  yang  dibuat  hanya  berdasarkan  persepsi, pengalaman,  dan  pikiran  kaum  pria  saja.  Akibat  lebih  lanjutnya  adalah  terjadinya  kekeliruan penafsiran  yang  menyebabkan  wanita  dalam  posisi  lemah, rendah, serta  kurang dalam berbagai bidang  dibanding  kaum  laki-laki.  Hal  itu  jelas  bertentangan  dengan  tujuan  yang  ada  di  dalam  al- Qur‟an,  yang  mengajak  seluruh  umat  manusia  untuk  berlomba-lomba  meraih  sejumlah  prinsip- prinsip  kemanusiaan;  keadilan,  persamaan,  keharmonisan,  tanggung  jawab  moral,  kesadaran spiritual, dan perkembangan, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan.

## KESIMPULAN
Penelitian ini menyimpulkan bahwa tuntunan  dan  stimulus  pondok  pesantren  terhadap santri-santrinya    terkait  dengan  kaum  perempuan  cenderung  konservatif  dan  preventif  terhadapa islam  moderat  yang  menurut  mereka  berafiliasi  kepada  pemikiran  liberal.Karakter  pesantren tersebuttampak dari  produk  kebijakan-kebijakan yang telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama.  Sekalipun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pesantren-pesantren  pada  umumnya  menghendaki dan  terus  berusaha  menempuh  posisi  moderat.  Namun  moderasi  yang  ditempuh  oleh  pesantren adalah  moderasi  yang  akrab  dengan  kelompok  islam  eksklusif  atau  konservatif  bukan  kelompok islam  inklusif.  Maka  pesantren  dalam  menanggapi  persoalan  perempuan  sangat  berhati-hati  agar tidak  keluar  dari  pendapat  ulama  yang  menurut  mereka  telah  dijadikan  rujukan  oleh  pesantren sejak dulu. Seperti beberapa kitab tafsir, hadis dan fikih, kitab Fath al-Bari, Fath al-Qarib,  Riyad al-Salihin,  subul  al-Salam,  Tafsir  al-Qur‟an  al-Karim,  Tafsir  Jalalain  dll,  dianggap  sebagai pendapat yang otoritatif dalam diskursus syari‟at Islam, maka tidak mengherankan apabila standar penafsiran teks keagamaan pesantrenterkait dengan persoalan perempuan selalu didasarkan kepada pendapat-pendapat ulama klasik.

## SARAN
Rekomendasi saran kepada Pondok  pesantren  dengan  modelnya  yang  beragam,  mulai dari  salaf  hingga modern secara umum tidak memiliki perbedaan doktrin yang signifikan terkait dengan  persoalan  perempuan.  Faktanya  tidak  ditemukandari  pesantren  model  salaf,  modern  dan kolaborasi  antara  salaf  dan  modern  yang  mempersilahkan  seorang  perempuan  untuk  memimpin pesantren baik pondok gabungan putra dan putri maupun pesantren  yang hanya dikhususkan untuk putri, demikian juga terhadap persoalan perempuan yang lainnya semisal perempuan selalu paling awal  ditunjuk  untuk  menjadi  bagian  konsumsi  pada  setiap  kegiatan,  imam  perempuan,  peran perempuan dalam rumah tangga, doktrin perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Komariah N. Pondok Pesantren sebagai Role Model Pendidikan Berbasis Full Day School. HIKMAH J Pendidik Islam. 2016;5(2):183–98.
2. Rahman  K.  Perkembangan  Lembaga  Pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Tarbiyatuna  Kaji Pendidik Islam. 2018;2(1):1–14.
3. Harun MH. Pendidikan Sebagai Warisan Islam: Kajian dalam Perspektif Sejarah. In: Jambi: Prosiding Seminar Internasional Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2015.
4. Hakim  N.  Peran  pondok  pesantren  dalam  membina  toleransi  kerukunan  antar  umat beragama  (studi  kasus  Pondok  Pesantren  Salafiyah  Az-Zuhri  Kota  Semarang).  UIN Walisongo; 2015.
Artikel 3
Volume 14, Nomor 02, Juli 2019
5. Al  Amin  AZM.  Model  transformasi  pendidikan  pesantren  di  pedalaman  dan  pesisir:  Studi multi  kasus  pada  Pondok  Pesantren  Darul  Dakwah  Mojokerto  dan  Pondok  Pesantren Mambaus Sholihin Suci Gresik. UIN Sunan Ampel Surabaya; 2018.
6. Al Amin MF. Konsep Toleransi Perspektif Islamic Worldview (Tinjauan Historis Interaksi Islam  Dengan  Agama  Lain  Masa  Nabi  Muhammad  SAW.).  Universitas  Muhammadiyah Surakarta; 2013.
7. Hanafi  A.  GENDER:  STUDI  PEMIKIRAN  TAFSIR  KONTEMPORER.  SYAHADAH  J Ilmu al-Qur‟an dan Keislam. 2018;6(1).
8. Umar HN. Ketika fikih membela perempuan. Elex Media Komputindo; 2014.
9. Nawir  M.  Kajian  Tentang  Hadis-Hadis  Relasi  Kesetaraan  Gender  dalam  Fatwa  MUI. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
10. Rosid  A.  Penggunaan  dana  zakat  untuk  istitsmār  (investasi)(studi  komparatif  distribusi zakat  menurut  Wahbah  al-Zuhaili  dan  Yusuf  al-Qaradhawi).  Fakultas  Syariah  dan  Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif …;
11. Marzuki  M.  KEPEMIMPINAN  PEREMPUAN  DALAM  PERSPEKTIF  ULAMA PESANTREN DI ACEH. Akad J Pemikir Islam. 2014;19(1):167–84.
12. Rajafi A. Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia; Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi. LKIS PELANGI AKSARA; 2013.
13. Khariri K. KESETARAAN GENDER DALAM
PERSPEKTIF ISLAM:
REINTERPRETASI  FIQIH  WANITA.  Yinyang  J  Stud  Islam  Gend  dan  Anak. 2009;4(1):27–40.