## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## MEMUTUS MATA RANTAI PRAKTIK PROSTITUSI DI INDONESIA MELALUI KRIMINALISASI PENGGUNA JASA PROSTITUSI
Apriliani Kusumawati 1* , Nur Rochaeti 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro apriliani93@gmail.com

## ABSTRACT
Prostitution in Indonesia is always seen from a patriarchal perspective, where Prostituted Women are always the object and accusation of the source of the problem. They are punished by the State as perpetrators of crime while consumer of prostitution are considered reasonable. The criminalization of prostitution consumers is urgent to break the chain of practice of prostitution. The author finds that Indonesia has various laws and regulations which contain a prohibition on prostitution, including in the Criminal Law Code, Law Number 21 of 2007 on Elimination of Human Trafficking Crimes, Law Number 44 of 2008 on Pornography, Law Number 35 of 2014 on Child Protection, and Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions. But, the regulation is not yet comprehensive to ensnare the parties involved in prostitution, especially the prostitution consumers. Prohibition of prostitution can be carried out through special legislation on prostitution or by ratify the legal draft on the Elimination of Sexual Abuse.
Keyword: Criminalization; Prostitution; Prostitution Consumers.

## ABSTRAK
Selama  ini  prostitusi  di  Indonesia  dipandang  dengan  cara  pandang  patriarki,  dimana Perempuan  yang Dilacurkan (Pedila) selalu menjadi objek dan tudingan sumber permasalahan. Pedila dihukum oleh Negara sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan pengguna jasa prostitusi dianggap wajar, padahal praktik prostitusi akan  terus  ada  selama  masih  banyak  “permintaan/demand”  dari  pengguna  jasa  prostitusi.  Karenanya, gagasan kriminalisasi bagi pengguna jasa prostitusi mendesak untuk dilakukan dalam upaya memutus mata rantai  praktik  prostitusi.  Penulis  menemukan  bahwa  Indonesia  terdapat  berbagai  peraturan perundang-undangan  yang  memuat  larangan  prostitusi,  antara  lain  terdapat  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana,  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik.  Namun  aturan  tersebut  belum  komprehensif  untuk  menjerat  para  pihak  yang  terlibat dalam  prostitusi,  khususnya  pengguna  jasa  prostitusi.  Penindakan  dapat  dilakukan  melalui  penyusunan peraturan  perundang-undangan  khusus  terkait  prostitusi  atau  dengan  segera  mengesahkan  Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.
Kata Kunci: Kriminalisasi; Prostitusi; Pengguna Prostitusi.
* Corresponding Author

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## A. PENDAHULUAN
Prostitusi senantiasa ada dalam setiap periode sejarah.  Ia bukanlah  fenomena  baru,  begitupun  di Indonesia. Praktik prostitusi dapat ditemui mulai dari keberadaan para selir untuk para laki-laki bangsawan, para  Nyai  untuk  para  pejabat Vereenigde Oostindische  Compagnie (VOC)  milik  pemerintah kolonial  Belanda,  hingga  perbudakan  seks  yang dilakukan tentara Jepang terhadap para perempuan yang  merupakan  warga  lokal  di  negara-negara jajahan  Jepang.  Sejarah  memperlihatkan  bahwa prostitusi  terjadi  karena  masalah  ekonomi,  politik, dan pola pikir patriarki yang menjadikan perempuan sebagai obyek dan pelayan seksual.
Setelah  merdeka,  masalah  prostitusi  di Indonesia  menjadi  semakin  kompleks.  Antara tahun 1960-an  hingga  1970-an,  urbanisasi  marak  terjadi. Prostitusi  kemudian  menjadi  masalah  tersendiri dalam  problem  perkotaan.  Banyak  bermunculan tempat-tempat prostitusi besar yang bertahan hingga saat ini.
Dalam  prakteknya,  aktivitas  prostitusi  sangat beragam,  ada  yang  terorganisir  dan  ada  yang individual.  Bentuk  dari  prostitusi  yang  terorganisir adalah munculnya lokalisasi, contohnya adalah klub malam,  rumah  berdir,  dan  panti  pijat.  Sedangkan yang  tidak  terorganisir  dapat  ditemukan  pada perempuan yang menjajakan diri di pinggir jalan dari pasaran  kelas  menengah  hingga  kelas  bawah (Khumaerah, 2017).
Secara  etimologis  kata  prostitusi  berasal  dari kata prostitutio yang  memiliki  arti  menawarkan, menempatkan,  dihadapkan  (Tampi,  2010).  Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi bahwa  prostitusi  adalah  pertukaran  hubungan seksual  dengan  uang  atau  hadiah  sebagai  suatu transaksi  perdagangan;  pelacuran.  Definisi  serupa juga  termuat  dalam Black’s  Law  Dictionary yang menyatakan bahwa prostitution is the act of practice of  engaging  in  sexual  activity  for  money  or  its equivalent, commercialized sex.
Menyimak  penelitian  Perkumpulan Keluarga Berencana  Indonesia  (PKBI)  pada  April  2007, terdapat  3  (tiga)  alasan  yang  melatarbelakangi perempuan bekerja di dunia prostitusi, antara lain (1) kemiskinan;  (2)  pendidikan  rendah;  dan  (3) merupakan  korban  kekerasan  yang  tidak  punya akses  terhadap  layanan  pemulihan  (Katjasungkana, 2014).
Assessment yang  dilakukan  LBH  APIK Semarang pada 2010 menunjukkan pola yang sama. Sebagian  besar  Pedila  di  2  (dua)  lokalisasi  di Semarang  menyatakan  bahwa  sebelum  jatuh  ke dunia  prostitusi,  mereka  mendapat  kekerasan  baik berupa  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (KDRT) maupun  kekerasan  seksual  dari  pacar  dan  pelaku lain. Bahkan di antaranya diperkosa oleh lebih dari 1 (satu) orang pelaku. Mereka mengaku tidak ada yang menolong  baik  dari  masyarakat  maupun  aparat negara (Katjasungkana, 2016).
Prostitusi  telah  mereduksi  individu  dari  wujud manusia  menjadi  komoditas  yang  diperjualbelikan (Nazemi,  2011). United  Nations  Global  Initiative  to Fight  Human  Trafficking menjabarkan  penyebab umum  terjadinya  perdagangan  manusia,  yang  di dalamnya termasuk juga dalam hal prostitusi, antara

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
lain:  (1)  kekerasan  berbasis  gender;  (2)  praktek ketenagakerjaan yang diskriminatif; (3) struktur sosial yang  patriarkal;  (4)  memudarnya  jaringan  ikatan keluarga;  (4)  pernikahan  dini;  (5)  tingginya  laju perceraian;  (6)  terbatasnya  pendidikan;  (7) terbatasnya  kesempatan  ekonomi;  (8)  pemerintah yang  korup  dan  gagal;  (9)  marginalisasi  etnik,  ras, dan agama (Subono, 2010).
Prostitusi  adalah  salah  satu  bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan bentuk kekerasan  terhadap perempuan.  Ia  merupakan bagian dari  perdagangan  manusia dan bentuk eksploitasi  seksual  dan  ekonomi.  Dengan  dasar argumen bahwa Negara telah melanggar hak warga negaranya, termasuk hak ekonomi dan sosial, yang menjadi penyebab  utama  jatuhnya perempuan  dan anak dalam jurang prostitusi (LBH APIK Semarang, 2010).
Industri prostitusi berada pada sistem ekonomi dan  politik  yang  bekerja  dengan  memosisikan perempuan sebagai objek pemuas seksual sekaligus komoditas yang menguntungkan. Hal ini merupakan tindakan  eksploitasi  terhadap  citra  keperempuanan maupun  terhadap  tubuh  perempuan,  karena  dalam materi pornografi baik dalam bentuk film atau gambar atau  lainnya,  utamanya  ditujukan  untuk  melayani kepuasan laki-laki. Penggambaran perempuan yang menjadi objek  merupakan  pembenaran  kekerasan seksual terhadap perempuan (Katjasungkana, 2016).
Karenanya,  istilah Prostituted  Women atau Perempuan  yang  Dilacurkan  (Pedila)  digunakan untuk  menyebut  perempuan  yang  dipekerjakan dalam  industri  prostitusi.  Bahwa  sejatinya  tidak
pernah  ada  perempuan  yang  sukarela  bekerja  di industri  prostitusi,  sistem  yang  tidak  adil dimanfaatkan  oleh  para  pelaku  perdagangan  dan eksploitasi manusia untuk “menjatuhkan” mereka ke jurang  yang  penuh  eksploitasi  dan  kekerasan tersebut.
Menurut feminis, prostitusi bukanlah pekerjaan biasa, karena berdasarkan penelitian selama bekerja dengan  korban  kekerasan  terhadap  perempuan, khususnya  kekerasan  seksual,  mereka  mengakui kesamaan  antara  pengalaman  perempuan  yang dilacurkan  dengan  korban  perkosaan,  seperti  harus memisahkan  emosi  dari  tubuh  mereka  untuk bertahan  hidup,  dan  menderita  gejala  shock pasca-trauma  dan  perasaan  negatif  tentang  tubuh mereka dan diri mereka (Jeffreys, 2009).
Pandangan  ini  menghadirkan  pertentangan antara  dorongan  untuk  mendapatkan  uang  guna pemenuhan  kebutuhan  Pedila  itu  sendiri  hingga suatu  tindakan  eksploitasi  yang  mengorbankan mereka.  Pada  akhirnya  Pedila  bukan  lagi  pelaku dalam  prostitusi,  namun  justru  adalah  korban prostitusi.  Sebagai  korban,  prostitusi  mengancam Pedila dalam area fisik, sosial, dan psikologis (Lestari, 2016).
Prostitusi  mengakibatkan  multipel  traumatik bagi Pedila, di antaranya 71% kekerasan fisik, 63% perkosaan, 89%  tidak  menyukai  prostitusi  tapi  tidak berdaya untuk keluar, 75% tidak memiliki rumah, dan 68% terkena Post Traumatic Stress Disorder (PSTD) (Nanik, 2012).
Prostitusi  merupakan  sebuah  permasalahan struktural  yang  mendasar  yang  terjadi  dalam

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
masyarakat karena masih dipahami sebagai sebuah permasalahan  moral.  Persepsi  moral  ini  tanpa disadari  akan  mengakibatkan  sikap  menyalahkan Pedila  yang  ujungnya  menjadikan  Pedila  semakin tertindas (Pisani, 2008).
Selama  ini  prostitusi  di  Indonesia  dipandang dengan cara pandang patriarki, di mana perempuan sebagai  Pedila  selalu  menjadi  obyek  dan  tudingan sumber  permasalahan  dalam  praktek  prostitusi.
Pedila dihukum secara moral sebagai pihak pendosa, bahkan dihukum oleh Negara sebagai pelaku tindak pidana.  Sedangkan  pengguna  atau  konsumen  jasa prostitusi dianggap wajar melakukan pembelian jasa prostitusi.
Itulah  mengapa  praktik  prostitusi  akan  terus ada selama masih banyak pengguna atau konsumen jasa  prostitusi.  Seperti  halnya  teori  ekonomi,  yaitu Teori  Permintaan  dan  Penawaran,  bahwa  tanpa adanya  permintaan  otomatis  tidak  akan  ada penawaran. Menurunkan “permintaan/demand” akan jasa prostitusi dapat dilakukan dengan mengkriminalisasi  pengguna  atau  konsumen  jasa prostitusi.
Kriminalisasi  adalah  salah  satu  upaya penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana.  Dalam  arti  luas,  kebijakan  hukum  pidana dapat  mencakup  ruang  lingkup  kebijakan  di  bidang hukum  pidana  materil,  di  bidang  hukum  pidana formal,  dan  di  bidang  hukum  pelaksanaan  pidana. Wisnubroto  menyebutkan  bahwa  kebijakan  hukum pidana  merupakan  tindakan  yang  berhubungan dalam hal (Arief, 2008):
a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
b. Bagaimana  merumuskan  hukum  pidana  agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
d. Bagaimana  menggunakan  hukum pidana  untuk mengatur  masyarakat  dalam  rangka  mencapai tujuan yang lebih besar.
Gagasan  kriminalisasi  bagi  pengguna  atau konsumen jasa prostitusi mendesak untuk dilakukan dalam  upaya  memutus  mata  rantai  prostitusi. Bila dibandingkan dengan para Pedila yang berada pada situasi  tidak  punya  pilihan,  maka  para  laki-laki konsumen  jasa  prostitusi  mempunyai  pilihan  untuk memutuskan  bahwa  dengan  membeli  jasa  Pedila, berarti dikenai sanksi hukum dan sosial yang dapat menghancurkan  atau  mengancam  reputasi  dan status  sosial  mereka  sendiri,  atau  membuat keputusan lain yaitu tidak membeli jasa prostitusi.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang telah  diuraikan,  maka  tulisan  ini  akan  mencoba menjawab beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  pengaturan  sanksi  pidana  bagi pengguna jasa prostitusi di Indonesia?
2. Bagaimana  pengaturan  sanksi  pidana  bagi pengguna  jasa  prostitusi  di  masa  mendatang sebagai  upaya  untuk  memutus  mata  rantai praktik prostitusi di Indonesia?

## B. PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Sanksi  Pidana  bagi  Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Larangan  prostitusi  sebenarnya  terdapat dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan, hanya  saja  aturan-aturan  tersebut  dinilai  belum memberikan  ketegasan,  khususnya  bagi  pengguna atau  konsumen  jasa  prostitusi.  Berbagai  peraturan tersebut antara lain:
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
KUHP mengatur prostitusi dalam 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506, yang menyatakan:
Pasal 296 Barangsiapa  dengan  sengaja  menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain  dengan  orang  lain,  dan  menjadikannya sebagai  pencarian  atau  kebiasaan,  diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat  bulan  atau  denda  paling  banyak  seribu rupiah.
Pasal 506
Barangsiapa  menarik  keuntungan  dari perbuatan  cabul  seorang  wanita  dan menjadikan  sebagai  pencarian,  diancam dengan kurungan paling lama satu tahun.
Kedua  pasal  tersebut  hanya  dapat  menjerat perantara  prostitusi,  yaitu  germo,  mucikari,  atau pemilik dan/atau pengelola rumah berdir. Tidak ada ketentuan  khusus  dalam  KUHP  yang  mengatur ancaman pidana bagi pengguna atau konsumen jasa prostitusi,  tetapi  jika  pengguna atau  konsumen  jasa prostitusi  telah  beristeri/bersuami  maka  bisa dikenakan  delik  zina  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 284 KUHP.
Namun  delik  zina  ini  adalah  delik  aduan, sehingga harus ada pengaduan dari pasangan yang sah  pelaku  zina.  Jika  tidak  ada  pengaduan,  maka pengguna  atau  konsumen  jasa  prostitusi  tersebut
tidak  dapat  dikatakan  melakukan  tindak  pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP.
b. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) UU  TPPO  ditujukan  untuk  memberantas perdagangan  orang  melalui  upaya  pencegahan, perlindungan, penindakan dan integrasi masyarakat. Salah  satu  bentuk perdagangan  orang  dalam undang-undang  ini  adalah  eksploitasi  seksual  yang bukan atas pilihan bebas korban yang bersangkutan, melainkan karena ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tekanan situasi berupa kemiskinan dan pengangguran.
UU  TPPO  tidak  dapat  menjerat  konsumen yang menggunakan jasa prostitusi dari korban tindak pidana perdagangan orang. UU TPPO hanya dapat memidanakan pihak yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan orang, yaitu germo, mucikari, atau pemilik  dan/atau  pengelola  rumah  bordir.  Terdapat perluasan subjek tindak pidana perdagangan orang, seperti terlihat dari rumusan Pasal 1 angka 4, yaitu pelaku tidak hanya orang berupa perseorangan yang merupakan  manusia  (natural  person),  tetapi  juga diatur  adanya  pelaku  yang  berbentuk  korporasi (juricial person).
c. Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang Pornografi (UUP)
Menurut  Pasal  1  angka  1  UUP,  pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan,

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk  media  komunikasi  dan/atau  pertunjukan  di muka  umum  yang  memuat  kecabulan  atau eksploitasi  seksual  yang  melanggar  norma kesusilaan dalam masyarakat.
Tindak pidana pornografi dimuat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 UUP. Apabila dilihat dari sudut  perbuatan  yang  dilarang,  maka  terdapat  33 tindak  pidana  pornografi  yang  dimuat  dalam  10 (sepuluh) pasal, antara lain sebagai berikut (Chazawi, 2009):
1) Tindak  pidana  memproduksi,  membuat  dan lainnya  yang  termasuk  pornografi  (Pasal  29  jo.
Pasal  4  ayat  1),  terdapat  12  (dua  belas)  bentuk perbuatan yang dilarang.
2) Tindak  pidana  menyediakan  jasa  pornografi (Pasal 30 jo. Pasal 4 Ayat 2)
3) Tindak  pidana  meminjamkan  atau  mengunduh produk pornografi (Pasal 31 jo. Pasal 5)
4) Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan  dan  lainnya  produk  pornografi (Pasal  32  jo.  Pasal  6),  terdapat  6  (enam)
perbuatan yang dilarang.
5) Tindak  pidana  mendanai  atau  memfasilitasi perbuatan  memproduksi,  membuat  dan  lainnya yang termasuk pornografi (Pasal 33 jo. Pasal 7)
6) Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 jo. Pasal 8)
7) Tindak  pidana  menjadikan  orang  lain sebagai objek  atau  model  yang  mengandung  muatan pornografi (Pasal 35 jo. Pasal 9)
8) Tindak  pidana  mempertontonkan  diri  atau  orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum (Pasal 36 jo. Pasal 10)
9) Tindak  pidana  melibatkan  anak  dalam  kegiatan dan/atau  sebagai objek  dalam  tindak  pidana pornografi (Pasal 37 jo. Pasal 11)
10) Tindak pidana mengajak, membujuk dan lainnya anak  dalam  menggunakan  produk  atau  jasa pornografi  (Pasal  38  jo.  Pasal  12),  terdapat  7 (tujuh) perbuatan yang dilarang dalam pasal ini.
Berdasarkan pengertian pornografi dan tindak pidana pornografi tersebut, para pihak dalam industri prostitusi  dapat  dijerat  oleh  UU  P,  antara  lain perantara  prostitusi  yaitu  germo  dan  mucikari, pengguna  atau  konsumen  jasa  prostitusi,  bahkan Pedila. Namun undang-undang ini hanya membatasi pada  pengertian  pornografi  dalam  suatu  wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan,  suara,  bunyi,  gambar  bergerak,  animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya  melalui  berbagai  bentuk  media  komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum.
d. Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA)
Prostitusi  yang  melibatkan  anak  sebagai Pedila  dikenal  dengan  istilah  Eksploitasi  Seks Komersial  Anak  (ESKA).  Agenda  Aksi  Stokholm mendefinisikan ESKA sebagai (Mahartika, 2018):
“Sebuah  pelanggaran  mendasar  terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan  seksual  oleh  orang  dewasa  dan pemberian  imbalan  dalam  bentuk uang  tunai

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau  orang-orang  lainnya.  Anak  tersebut diperlakukan  sebagai  sebuah  objek  seksual dan  sebagai  objek  komersial.  Eksploitasi seksual  komersial  anak  merupakan  sebuah bentuk  pemaksaan  dan  kekerasan  terhadap anak dan mengarah pada bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.”
Di  Indonesia,  Pasal  76I  UU  PA  melarang eksploitasi anak dengan menegaskan bahwa “Setiap orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan, melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta melakukan  eksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau seksual terhadap anak”.
Dalam  penjelasan  dijelaskan  bahwa  yang dimaksud  dengan  “dieksploitasi  secara  ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang  menjadi  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan  tenaga  atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan  materil.  Sedangkan  yang  dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
Ketentuan  tersebut  di  atas  menunjukkan bahwa  membeli  jasa  prostitusi  merupakan  sebuah delik atau perbuatan yang melawan hukum. Artinya, pengguna  atau  konsumen  jasa  prostitusi  dapat
dikenai  sanksi  pidana.  Namun  demikian  pengguna atau konsumen jasa prostitusi tersebut hanya dapat dikenai sanksi pidana jika Pedila masih berusia anak.
e. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (UU ITE)
UU  ITE  tidak  menyebut  kata  prostitusi  dalam semua pasalnya, kecuali norma dalam Pasal 27 yang berisikan  perbuatan  yang  dilarang  yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan yang melanggar kesusilaan.
Lebih  lanjut,  dalam  Ketentuan  Umum dijelaskan  bahwa  Informasi  elektronik  adalah  satu atau  sekumpulan  data  elektronik,  termasuk  tetapi tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta, rancangan,  foto, electronic  data  interchange (ED4, surat  elektronik,  telegram,  teleks, telecopy,  atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau  perforasi  yang  telah  diolah  yang  memiliki  arti atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu memahaminya.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan Dokumen  Elektronik  adalah  setiap  informasi elektronik  yang  dibuat,  diteruskan,  dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,  ditampilkan,  dan/atau  didengar  melalui Komputer  atau  Sistem  Elektronik,  termasuk  tetapi tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
kode  akses,  simbol  atau  perforasi  yang  memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Pasal  27  UU  ITE  dapat  digunakan  untuk menjerat  siapa  saja,  termasuk  pengguna  atau konsumen jasa prostitusi, yang berhubungan dengan kejahatan  “mendistribusikan  atau  membuat diaksesnya  informasi  elektronik  yang  melanggar kesusilaan.  Namun  objek  perbuatan  kesusilaan  ini harus  disebarluaskan  ke  publik  melalui  media elektronik,  misalnya  media  sosial,  email,  atau layanan pesan singkat. Pasal ini tidak berhubungan dengan perbuatan membeli jasa prostitusi.
2. Pengaturan  Sanksi  Pidana  bagi  Pengguna Jasa  Prostitusi  di  Masa  Mendatang  Sebagai Upaya  untuk  Memutus  Mata  Rantai  Praktik

## Prostitusi di Indonesia
Upaya  penanggulangan  kejahatan  dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan  kriminal  (criminal  policy).  Menurut  Marc Ancel,  kebijakan  kriminal  adalah  suatu  usaha  yang rasional  dari  masyarakat  dalam  menanggulangi kejahatan.  Pengertian  kebijakan  kriminal  juga dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels yaitu bahwa “Criminal  policy  is  the  rational  organization  of  the social  reaction  to  crime”.  Definisi  lainnya  yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels adalah (Arief, 2008):
a. Criminal policy is the science of responses;
b. Criminal policy is the science of crime prevention;
c. Criminal  policy  is  a  policy  of  designating  human behaviour as crime;
d. Criminal policy is a rational total of the response of crime.
Kebijakan  kriminal  (criminal  policy)  dapat dilakukan  melalui  sarana  penal  (penal  policy)  dan non  penal  (non  penal  policy).  Sarana  penal  adalah upaya  penanggulangan  kejahatan  yang  sifatnya represif,  yaitu  menggunakan  hukum  pidana. Sedangkan  sarana  non  penal  adalah  upaya penanggulangan  kejahatan  yang  sifatnya  preventif dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana.
Marc  Ancel  secara  singkat  memberikan definisi  bahwa  sarana  penal  sebagai  suatu  ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan  peraturan  hukum  positif  dirumuskan secara lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa menurut Marc Ancel istilah sarana penal sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (Arief, 2008).
Dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, di bidang hukum pidana formal, dan di  bidang  hukum  pelaksanaan  pidana.  Wisnubroto menyebutkan  bahwa  kebijakan  hukum  pidana merupakan  tindakan  yang  berhubungan  dalam  hal (Arief, 2008):
e. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
f. Bagaimana  merumuskan  hukum  pidana  agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
g. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
h. Bagaimana  menggunakan  hukum  pidana  untuk mengatur  masyarakat  dalam  rangka  mencapai tujuan yang lebih besar.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Salah  satu  upaya  penanggulangan  kejahatan melalui  sarana  penal  atau  kebijakan  hukum  pidana dapat dilakukan dengan mengkriminalisasikan suatu perbuatan.  Kriminalisasi  (criminalization)  merupakan objek studi hukum pidana materiil (subtantive criminal law)  yang  membahas  penentuan  suatu  perbuatan sebagai  tindak  pidana  (perbuatan  pidana  atau kejahatan)  yang  diancam  dengan  sanksi  pidana tertentu.  Perbuatan  tercela  yang  sebelumnya  tidak dikualifikasikan  sebagai  perbuatan  terlarang dijustifikasi  sebagai  tindak  pidana  yang  diancam dengan sanksi pidana (Mulyadi, 2017).
Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, kriminalisasi  adalah  suatu  pernyataan  bahwa perbuatan  tertentu  harus  dinilai  sebagai  perbuatan pidana  yang  merupakan  hasil  dari  suatu penimbangan-penimbangan  normatif  (judgments) yang  wujud  akhirnya  adalah  suatu  keputusan (decisions) (Wignjosoebroto, 1993).
Kriminalisasi  dapat  pula  diartikan  sebagai proses  penetapan  suatu  perbuatan  seseorang sebagai  perbuatan  yang dapat  dipidana.  Proses  ini diakhiri  dengan  terbentuknya  undang-undang  di mana  perbuatan  itu  diancam  dengan  suatu  sanksi yang berupa pidana (Sudarto, 1986).
Sebagai  bahan  perbandingan,  Indonesia  bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang berhasil mengatasi  prostitusi  secara  efektif,  salah  satunya Swedia.  Melalui  Undang-Undang  Prostitusi  Swedia (Sex Puschase Act/Sexkopslagen) yang diperkenalkan  sejak  1  Januari  1999,  Pemerintah Swedia  memulai  penutupan  lokalisasi  dengan mengkriminalisasi atau memberikan sanksi hukuman
bagi  pengguna  atau  konsumen  jasa  prostitusi. Sedangkan  Pedila diposisikan  sebagai  korban  yang harus  diupayakan  untuk  keluar  dari  dunia  prostitusi melalui  berbagai  program  pemulihan  dan pemberdayaan (Sonbai, 2019).
Untuk  itu  selama  satu  dekade  atau  10 (sepuluh)  tahun,  Pemerintah  Swedia  melancarkan program  pendidikan  untuk  para  laki-laki,  paralel dengan  program  dukungan  dan  pelayanan  untuk para  Pedila  sebagai  korban,  serta  mengenakan sanksi tegas terhadap pengguna atau konsumen jasa prostitusi dan  pelaku  kekerasan  dengan  melakukan penangkapan besar-besaran (Katjasungkana, 2014).
Laporan  resmi  pemerintah  Swedia  dalam Skarhed  Report yang  dirilis  pada  tahun  2010 menyebutkan,  undang-undang  tersebut  telah mengurangi  aktivitas  prostitusi  serta  menurunkan jumlah  pengguna  atau  konsumen  jasa  prostitusi sampai lebih dari 40 persen (Tirto.id, 2017). Jumlah Pedila juga turun secara drastis lebih dari 30 persen (Prior, 2014).
Keberhasilan  pemerintah  Swedia  membuat negara  tetangganya  seperti  Islandia  dan  Norwegia mencontoh  aturan  tersebut  pada  tahun  2009. Parlemen Eropa juga memutuskan untuk melakukan hal serupa dengan menghukum para pengguna atau konsumen jasa prostitusi (Tirto.id, 2017).
Sejalan  dengan  Pemerintah  Swedia, Pemerintah Jepang juga mengupayakan pemberantasan  perdagangan  manusia,  termasuk prostitusi,  dengan  menerapkan  kebijakan  yang ditujukan  untuk  mengurangi  “permintaan/demand” dengan  cara  membongkar  yakuza,  meningkatkan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
dukungan  untuk  identifikasi  Pedila,  dan mengembangkan  kemitraan  regional  melawan perdagangan manusia (Jones, 2010).
Terbukti  bahwa  menurukan  “permintaan / demand”  akan  jasa  prostitusi  dengan  menuntut pertanggungjawaban  pidana  pengguna  atau konsumen  jasa  prostitusi  merupakan  solusi  yang efektif.  Belajar  dari  Pemerintah  Swedia  yang mengembangkan  respon  peraturan  berseberangan dengan ideologi patriarki yang dominan, maka aturan serupa  dapat  dilakukan  Pemerintah  Indonesia dengan beberapa pilihan.
Pertama, Indonesia harus memiliki aturan atau undang-undang yang mengatur mengenai prostitusi. Tidak hanya menjerat perantara prostitusi, yaitu yaitu germo,  mucikari,  atau  pemilik  dan/atau  pengelola rumah  berdir,  tapi  juga  pengguna  atau  konsumen jasa  prostitusi.  Sedangkan  Pedila diupayakan  untuk keluar dari dunia prostitusi melalui berbagai program pemulihan  dan  pemberdayaan  yang  merupakan bentuk dari rehabilitasi sosial.
Menurut  Supiadi,  rehabilitasi  sosial  adalah segenap upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan  seseorang  kembali  ke  dalam kehidupan  masyarakat  dengan  cara  membantunya menyesuaikan  diri  dengan  tuntutan  keluarga, komunitas,  dan  pekerjaan  sejalan  dengan pengurangan setiap beban sosial dan ekonomi yang dapat  merintangi  proses  rehabilitasi  (Ramadhani, 2017).
Kedua,  melalui  pengesahan  Rancangan Undang-Undang  (RUU)  Penghapusan  Kekerasan Seksual  (PKS).  RUU  PKS  terdaftar  dalam  Program
Legislasi  Nasional  (Prolegnas)  Prioritas  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 2016, namun hingga kini  belum  juga  disahkan.  Pasal  3  RUU  PKS menegaskan  bahwa  Penghapusan  Kekerasan Seksual  antara  lain  bertujuan  untuk:  (1)  mencegah segala  bentuk  kekerasan  seksual;  (2)  menangani, melindungi  dan  memulihkan  korban;  (3)  menindak pelaku;  dan  (4)  menjamin  terlaksananya  kewajiban negara  dan  peran  dan  tanggung  jawab  keluarga, masyarakat  dan  korporasi  dalam  mewujudkan lingkungan  bebas  kekerasan  seksual.  Ketentuan Pasal  13  dalam  RUU  PKS  dapat  digunakan  dalam menindak  pengguna  atau  konsumen  jasa  prostitusi, yang menyatakan bahwa:

## Pasal 13
Setiap orang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu  daya,  rangkaian  kebohongan,  nama  atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan,  agar  seseorang  melakukan hubungan seksual  dengan  orang  lain,  atau  perbuatan  yang memanfaatkan  tubuh  orang  tersebut  yang  terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri  atau  orang  lain,  diancam  pidana  eksploitasi seksual.

## C. SIMPULAN
Pemerintah  Indonesia  memiliki  berbagai peraturan  perundang-undangan  terkait  larangan prostitusi,  antara  lain  (1)  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana; (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang; (3) Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pornografi;  (4)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak; dan  (5)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.  Namun  aturan-aturan  tersebut  dinilai belum  memberikan  ketegasan,  khususnya  bagi pengguna atau konsumen jasa prostitusi.
Belajar dari Pemerintah Swedia yang berhasil mengatasi  prostitusi  mengembangkan  respon peraturan  berseberangan  dengan  ideologi  patriarki yang dominan, maka menurunkan “permintaan/demand”  akan  jasa  prostitusi  dengan menuntut  pertanggungjawaban  pidana  pengguna atau  konsumen  jasa  prostitusi juga  dapat  dilakukan Pemerintah  Indonesia  dengan  beberapa  pilihan, antara lain:
1. Membuat  aturan  atau  undang-undang  yang mengatur  mengenai  prostitusi.  Tidak  hanya menjerat  perantara  prostitusi,  yaitu  germo, mucikari, atau pemilik dan/atau pengelola rumah berdir,  tapi  juga  pengguna  atau  konsumen  jasa prostitusi.  Sedangkan  Pedila  diupayakan  untuk keluar  dari  dunia  prostitusi  melalui  berbagai program pemulihan dan pemberdayaan.
2. Mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan  Kekerasan  Seksual  (PKS)  yang telah terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)  Prioritas  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  sejak  2016.  Ketentuan  Pasal  13  dalam RUU  PKS  dapat  digunakan  dalam  menindak pengguna atau konsumen jasa prostitusi.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Arief,  Barda  N.  (2008). Bunga  Rampai  Kebijakan
Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
Chazawi,  A.  (2009). Tindak  Pidana  Pornografi. Surabaya: Putra Media Nusantara.
LBH  APIK  Semarang.  (2010). Situasi  Trafficking terhadap Perempuan di Semarang. Semarang:
LBH APIK Semarang.
Mulyadi, Lilik. (2017). Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi  dan  Viktimologi. Jakarta: Djambatan.
Pisani,  E.  (2008). Kearifan  Pelacur:  Kisah  Gelap  di Balik  Bisnis  Seks  dan  Narkoba. Jakarta: Serambi.
Sudarto.  (1986). Kapita  Selekta  Hukum  Pidana. Bandung: Alumni.
Jeffreys,  S.  (2009). The  Industrial  Vagina:  The
Political Economy and The Global Sex Trade.
New York: Routledge.

## JURNAL
Lestari,  Made  Diah., Sulistiowati,  Ni  Made  Dian., &
Natalya,  Ni  Putu.  (2016).  Kesehatan  Seksual dan  Reproduksi  Serta  Fasilitas  Kesehatan  di Lokasi Prostitusi: Community Based Participatory  Research  dengan  Photovoice pada  Pekerja  Seksual  di  Gunung  Lawu  Bali. Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro Vol.15, (No.1), p. 78.
Nanik,  S.  (2012).  Fenomena  Keberadaan  Prostitusi dalam Pandangan Feminisme. Jurnal Wacana,
Vol.15, (No.4 ), p. 25.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Jones, A. (2010). Human Trafficking, The Japanese Commercial  Sex  Industry  and The  Yakuza: Recommendations  for the  Japanese Goverment.. Student Pulse Journal Quest Vol. 3, (No. 2), p. 1.
Katjasungkana,  Soka  H.  (2016).  Narasi  Perempuan dan  Kekerasan  Seksual  dalam  Hukum Indonesia. Jurnal Perempuan, Edisi 89, Vol.21, (No. 2, Mei 2016), p. 131.
Nazemi,  N.  (2011).  Legalizing  Prostitution  Means Legitimizing Human  Rights Violation.
International  Journal  of  Humanities  and Social Science, Vol. 1, (No.9), p. 114.
Prior,  J.  (2014).  Kehadiran,  Kesabaran,  Ketekunan:
Misi  dalam  sebuah  Pusat  Perdagangan Manusia. Jurnal Ledalero, Vol.13, (No.1), p. 13. Ramadhani, Widya Suci,. Sulastri, Sri., & Nurhaqim,
Ahmad Soni. (2017). Proses Rehabilitasi Sosial
Wanita Tuna Susila di Balai Rehabilitasi Sosial Karya  Wanita  Palimanan  Kabupatan  Cirebon.
Jurnal  Penelitian  dan  PKM, VoL.4, (No.2),  p.
244.
Sonbai,  Alexander Imanuel  K.  (2019).  Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana
Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online.
Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitas, Vol.4,
(No.2), p. 281.
Subono, Nur I. (2010). Trafficking in Human Beings dalam  Angka  dan  Perdebatan. Jurnal
Perempuan Edisi 68 Tahun 2010, p. 21.
Khumaerah, N. (2017). Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial  Perspektif  Al-Quran. Jurnal Al-Khitabah, Vol. III, (No 1-Juni), pp. 63-64.

## PROCEEDING CONFERENCE
Wignjosoebroto,  S.  (1993). Kriminalisasi  dan Dekriminalisasi:  Apa  yang  Dibicarakan Sosiologi Hukum tentang Hal Ini, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi  dalam  Pembaharuan  Hukum Pidana  di  Indonesia,  Fakultas  Hukum  UII, Yogyakarta 15 Juli 1993.

## TESIS & ARTIKEL
Mahartika, L. (2018). Pengaruh End Child Postitution,
Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Pusposes dalam Kasus Eksploitasi Pariwisata Seks Anak di Thailand. Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta.
Tampi,  B.  (2010). Kejahatan  Kesusilaan  dan
Pelecehan  Seksual  dalam  Hukum  Pidana Indonesia. Karya  Ilmiah Fakultas  Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang
Pornografi
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## SUMBER ONLINE
Katjasungkana,  Soka  H.  (2014).  Penutupan
Lokalisasi  Dolly  dan  Industri  Seks.  Diakses melalui https://www.jurnalperempuan.org/blog/penutup an-lokalisasi-dolly-dan-industri-seks,  pada  29 tanggal Agustus 2019.
Tirto.id.  (2017).  Bagaimana  Negara  Lain  Menyikapi Prostitusi?.
Diakses
melalui
https://tirto.id/bagaimana-negara-lain-menyika pi-prostitusi-czkc,  pada  tanggal  4  September 2019