## Diskursus Tentang Ulama Perempuan di Sumatera Barat: Transformasi Gagasan Kesetaraan Syafii Maarif

## Ka’bati
Pengajar di Fakultas Dakwah UIN IB Padang Mahasiswa Program Pasca Sarjana (S3) Studi Islam UIN IB Padang Direktur Ruang Kerja Budaya (RKB)

## Abstract
The discourse about female Ulama is part of a social movement that is currently developing in Indonesia. The authority of the ulama, which for centuries has been dominated by men, experienced turbulence with the presence of this idea, especially after the holding of the KUPI (Congress of Indonesian Women Ulama) and the training of Female Ulama Cadres on various social media platforms. The agenda of the women’s ulama movement is also in line with Ahmad Syarii Maarif’s ideas about egalitarian attitudes in religion and the importance of awareness of gender equality to encourage social change. The research for the article is intended to see how Buya’s progressive ideas can be transformed into the religious dynamics of society in West Sumatra. Reading of this phenomenon is carried out using critical discourse analysis methods. Attention is focused on the discourse of female ulama as part of the transformation process of the idea of equality championed by Syafii Maarif. It was found that support from the government and various elements of society for the existence of female ulama still needs to be fought for because awareness of the importance of clerical authority for women has not been developed.
Key words: Discourse, existence, female clerics, authority, social transformation, equality

## Abstrak
Diskursus tentang Ulama perempuan bagian dari gerakan sosial yang sedang berkembang di Indonesia saat ini. Otoritas ulama yang selama berabad-abad didominasi oleh laki-laki mengalami turbulensi dengan hadirnya gagasan ini, terutama setelah penyelenggaraan KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) dan diikuti pelatihan Kader Ulama Perempuan di berbagai platform media sosial. Agenda pergerakan perempuan ulama ini juga sejalan dengan
kabati@uinib.ac.id DOI: 10.47651/mrf.v18i2.236
gagasan Ahmad Syarii Maarif tentang sikap egaliter dalam beragama serta pentingnya kesadaraan akan kesetaraan gender untuk mendorong perubahan sosial. Penelitian untuk artikel dimaksudkan untuk melihat bagaimana ide- ide progresif Buya bisa ditransformasikan ke dalam dinamika keberagamaan masyarakat di Sumatera Barat. Pembacaan terhadap fenomena ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis wacana kritis. Perhatian difokuskan pada diskursus ulama perempuan sebagai bagian dari proses transformasi gagasan kesetaraan yang diperjuangkan oleh Syafii Maarif. Ditemukan bahwa dukungan dari pemerintah dan berbagai elemen masyarakat terhadap eksistensi ulama perempuan tetap masih harus terus diperjuangkan karena kesadaran pentingnya otoritas keulamaan bagi perempuan belum terbangun.
Kata kunci : Diskursus, eksistensi, ulama perempuan, otoritas, transformasi sosial, kesetaraan

## Pendahuluan
Satu hari di awal tahun 2021, saya dihubungi Jumaldi Alfi, Founder Sarang Buildings. Saya diminta ikut menulis buku yang diperuntukkan sebagai kado ulang tahun ke 86 Buya Syafii Maarif. Buku itu berisi catatan tentang gagasan-gagasan pembaharuan serta laku politik, sosial dan budaya serta sikap keberagamaan Buya dari perspektif perempuan. Ada 34 nama kontributor yang terlibat dalam proyek menulis untuk Buya tersebut. Semua penulisnya perempuan, dari berbagai bidang keahlian dan keilmuan.  Salah satu alasan kenapa perempuan-perempuan yang dimintai catatannya tentang Buya Syafii— dalam pengantar editor buku tersebut dikatakan— untuk menjawab minimnya Buya bicara tentang isu perempuan, dibanding isu lain berkaitan persoalan Islam, politik dan kebangsaan. 167
Penelusuran saya terhadap tulisan-tulisan Buya Ahmad Syafii Maarif yang secara khusus membicarakan perempuan, secara kuantitas memang sangat terbatas, namun tidak berarti Buya minim kepedulian. Menurut saya, Buya adalah salah seorang tokoh Islam moderat yang kuat menyuarakan hak kesetaraan bagi perempuan tampil menjadi pemimpin. Dalam buku Otobiografi Titik-titik Kisar di Perjalananku terefleksi jelas bagaimana kedudukan perempuan dalam pemikiran Buya. Latar belakang kehidupan masa kecilnya yang sangat kuat diwarnai oleh sistem matrilineal minangkabau, di mana perempuan merupakan central ( pusek jalo pumpunan ikan ) membuat pimpinan Muhammadiyah ini tidak memiliki masalah dengan ideologi feminis yang berkeinginan
167 Srlistya&Taarufi (ed), Ibu Kemanusiaan, Yogyakarta, Langgar&Sarang Building, 2021.
menghadirkan perempuan di ruang-ruang publik sebagai pemimpin. Pada beberapa bagian dalam otobiografinya itu, Buya mengulas cara pandang dan kekagumannya terhadap perempuan.
“Pendapatku tentang masalah kepemimpinan perempuan ini berangkat dari diktum Al-Qur’an tentang terbukanya pintu kemuliaan di sisi Allah buat mereka yang paling bertaqwa, laki-laki maupun perempuan. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya yang tepat. Sebaliknya za- lim adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang salah. Pemimpin laki- laki maupun perempuan yang adil haruslah memenuhi kriteria yang el- ementer tapi cukup mendasar ini.” 168
Dengan pemikirannya yang egaliter dan tegas terhadap posisi manusia (laki- laki dan perempuan) secara setara ini, Maarif memperlihatkan sikap dan komitmennya yang turut serta memperjuangkan dunia tanpa diskriminasi. Buya juga menentang ketentuan-ketentuan fiqh yang umumnya ditulis oleh laki-laki dan cenderung memainkan peran diskriminatif dan bias terhadap perempuan. Untuk itu salah satu jalan agar perempuan terbebas dari dominasi fiqh berperspektif laki-laki ini maka perempuan harus diberi ruang dan kebebasan untuk melahirkan tafsir yang lebih akomodatif dan berperspektif keadilan.
Perempuan yang berijtihad, bersungguh-sungguh menggali dan kemudian mengajarkan pengetahuan agama yang dipahaminya ini layak disebut ulama. Untuk kasus ini tidak ada satupun ayat yang melarang perempuan untuk berijtihad memperkuat ketaqwaan pribadinya maupun ummat Islam secara keseluruhan.
Pemikiran Buya Syafii inilah yang kemudian melatarbelakangi saya menulis tulisan berkaitan dengan diskursus ulama perempuan di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat Sumatera Barat. Kenapa Sumatera Barat? Karena saya ingin melihat bagaimana ide-ide progresif Buya bisa ditransformasikan melalui diskursus keilmuan ke dalam dinamika keberagamaan masyarakat di daerah ini.
Walaupun jasadnya secara fisik sudah kembali ke tanah dan rohnya sudah kembali ke tuhan, namun pemikiran Buya Syafii masih sangat relevan untuk ditransformasikan ke dalam sistem sosial masyarakat. Ini semacam kerja intelektual merambah jalan pulang (kampung) bagi (pemikiran) Buya dan menjawab kegelisahan-kegelisahan intelektualnya tentang persoalan kebangsaan. Proses transformasi konsep-konsep ideal tentang keagamaan dalam
168 Maarif, Ahmad Syafii. Titik-Titik Kisar di Perjalananku. Yogyakarta. Ombak.2006. hal 237.
pikiran Buya ini ditujukan guna mewujudkan islam yang berkemajuan, terbuka dan menjadi rahmatan lil alamin. 169
Berbagai upaya dilakukan oleh agen-agen perubahan dalam membumikan Wacana Keulamaan Perempuan baik ditingkat lokal, nasional maupun di tataran internasional. Agen-agen yang saya maksud di sini adalah para pejuang feminis islam dan jaringannya, terutama yang tergabung sebagai peserta, lembaga donor dan penggagas Kongres Ulama Perempuan (KUPI). Transformasi gagasan ini terus berlangsung dan tentu saja juga berhadapan dengan tantangan-tantangannya sendiri.
Transformasi sosial dimaknai sebagai proses perubahan pada struktur sosial, sistem budaya serta nilai-nilai dalam masyarakat. Perubahan tersebut kemudian memberi pengaruh terhadap cara pandang dan kehidupan individu. Transformasi sosial merupakan fenomena yang terus berkembang dan memberi dampak signifikan terhadap masyarakat. Transformasi tersebut, menurut Michel Foucault bisa dilakukan salah satunya melalui transfer wacana atau diskursus pengetahuan. 170
Teori wacana menekankan bahwa realitas sosial bukan sesuatu yang alami tetapi hasil konstruksi yang dilakukan melalui penggunaan bahasa, pemilihan kata, dan narasi tertentu. Wacana juga dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan mengendalikan narasi yang mendominasi masyarakat. 171
Berangkat dari gagasan konseptual tentang transformasi nilai-nilai islam universal yang disimbolkan dengan kebangkitan ulama perempuan seperti yang disebutkan di atas maka sebagai langkah awal saya mencoba meneliti tiga hal faktor yang bisa memberi gambaran tentang perkembangan diskursus/wacana ulama perempuan di Sumatera Barat. Faktor tersebut meliputi, pertama; Faktor pendorong munculnya diskursus tentang Ulama Perempuan di Sumatera Barat, kedua; tantangan dalam proses transformasi gagasan dan ketiga; dampak dari munculnya diskursus ini bagi masyarakat.
169 Shofan.  Moh,  Membumikan  Gagasan  Besar  Buya  Syafii  Maarif:  Keisaman,  Keindonesiaan  dan Kemanusiaan,  Yogyakarta,  Maarif  Institute,  2023.  https://jurnal-maarifinstitute.org/index.php/ maarif/article/view/209/111. Dilihat tanggal 10/11/2023. 170  Foucault,  Michel  (pengarang),  Santoso,  Yudhi  (Penerjemah,  Power/  knowledge:  wacana  kuasa/ pengetahuan : wawancara pilihan dan tulisan-tulisan lain 1972-1977 / Michel Foucault, Yogyakarta,
Narasi, 2017
171 Paechter, Carrie. Power, Knowledge and the Confessional in Qualitative Research. Jurnal Discourse:
Studies in the Cultural Politics of Education, Published online: 06 Jul 2006. Hal 75-84.
Penelitian terhadap ketiga hal di atas dilakukan secara kualitatif dengan mewawancarai para narasumber yang kompeten yang terdiri dari pemuka masyarakat, para pendidik dan perempuan yang dikategorikan sebagai ulama, perempuan-perempuan alim yang terlihat dalam KUPI serta pandangan umum masyarakat.
Penelitian ini penting mengingat posisi Sumatera Barat sebagai daerah yang mempunyai basis kultural istimewa bagi kajian-kajian feminis yaitu sistem matrilineal yang menempatkan posisi perempuan tidak saja setara tetapi central. Dengan basis kultural yang kuat melindungi posisi perempuan, idealnya daerah ini melahirkan banyak ulama perempuan yang berpengaruh.

## Diskursus Tentang Ulama Perempuan: Pembacaan Teoritis
Diskursus tentang ulama perempuan mendapat tempat tersendiri dalam dinamika pemikiran kontenporer, seiring berkembangnya gagasan tentang kebangkitan feminisme di dunia Islam. Diawali oleh kesadaran atas kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pembacaan ulang ( re-reading ) dan pengujian kembali (re- examining) teks al-Quran dan hadis yang dilakukan oleh Fatimah Mernissi (1940- 2015). Diskursus ini kemudian terus berkembang dan bertransformasi di Indonesia. Buya Syafii termasuk salah seorang tokoh islam berjenis kelamin laki-laki namun merupakan pendukung bagi ide kepemimpinan perempuan ulama ini. Karena itu dalam beberapa definisi disebutkan bahwa ulama perempuan bukan pendefinisian kepada kelamin biologis namun kepada gagasannya.
Feminis muslim kontenporer yang kemudian banyak mempengaruhi pemikiran dibalik kemunculan diskursus ulama perempuan di Indonesia adalah Aminah Wadud. Bukunya berjudul Qur’an and Women: Rereading de Sacred Txt from A Woman’s Perspective memberi kontribusi terhadap pembentukan wacana tentang feminis perempuan dan keterbukaan ruang perempuan dalam menafsirkan teks-teks keagamaan sesuai konteks sosial budayanya sendiri. 172
Diskursus atau wacana memberi pengaruh yang kuat terhadap pembentukan pengetahuan dan mendorong perubahan sosial.
172  Wadud, Aminah, Qur’an and Women: Rereading de Sacred Txt from A Woman’s Perspective, New York: Oxford University Press., 1999
Teori tentang wacana (discourse analysis) berasumsi bahwa gagasan yang disimbolkan dengan bahasa, kata-kata, dan cara berbicara bisa mempengaruhi proses pembentukan realitas sosial. Teori ini berfokus pada proses kekuasaan, identitas, dan pengetahuan bagaimana semua itu dibentuk, dipertahankan, dan diperdebatkan melalui penggunaan bahasa di ruang-ruang publik. Karena itu pembacaan terhadap isu dan agenda feminis yang tersebar melalui media bahasa baik berupa tulisan di buku, artikel maupun pembahasannya di ruang-ruang publik menjadi satu kajian penting untuk melihat proses transformasi gagasan tersebut sehingga menjadi inhern dalam pengetahuan masyarakat.
Eksistensi yang tercermin pada kedudukan dan peran seseorang dalam masyarakat sesungguhnya juga merupakan konstruksi sosial yang lahir melalui transformasi wacana. Teori wacana menekankan bahwa realitas sosial tidaklah inherent atau alami. Sebaliknya, realitas sosial dikonstruksi melalui penggunaan bahasa, pemilihan kata, dan narasi tertentu. Wacana juga dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan mengendalikan narasi yang mendominasi masyarakat. Bagaimana topik dibicarakan, siapa yang berbicara, dan bagaimana bahasa digunakan dalam konteks tertentu, semuanya merupakan cara untuk mempengaruhi opini, nilai, dan pandangan yang ada di masyarakat.  membentuk identitas dan memengaruhi cara individu atau kelompok memahami diri mereka sendiri dalam masyarakat. Perubahan dalam cara identitas dipahami atau dibicarakan bisa mempengaruhi bagaimana individu atau kelompok tersebut berinteraksi dan berperilaku dalam masyarakat. Dengan memahami kekuatan wacana dalam membentuk realitas sosial, pemahaman terhadap perubahan dalam cara berbicara dan dalam narasi yang dominan dapat memberikan wawasan yang dalam terhadap proses perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.
Ulama sebagai sebuah konstruksi: Mendefinisikan Istilah
Secara etimologi, kata ulama dalam Kamus Arab Indonesia bisa ditemukan dari akar kata ‘alima yang bermakna mengetahui sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ulama diartikan sebagai orang yang ahli dalam pengetahuan agama. Terjadi penyempinan makna dari ‘mengetahui sesuatu’ menjadi ‘ahli dalam pengetahuan agama.
Secara terminologis, dalam tafsir-tafsir Al-Quran maupun kitab hadis, pemaknaan kata ulama juga terdapat perbedaan antara para mufassir.
Bagi Sayyid Quttub, Ulama adalah orang-orang yang memikirkan dan memahami kitab Al-Quran.  Dalam Ensiklopedi Al-Quran yang disusun oleh M. Dawam Rahardjo ulama diidentifikasi sebagai orang yang paham hukum Islam, pengemban tradisi agama dan berperan sebagai pelaksana hukum fiqih.  Definisi ulama menurut perspektif yang lebih sufistik dikemukakan oleh Hasan al-Bashri, bahwa ulama adalah orang yang takut kepada Allah yang tidak nampak, dan senang kepada yang disenangi Allah, serta meninggalkan apa-apa yang dibenci oleh Allah.
Perbedaan makna ini bisa dipandang sebagai proses konstruksi pengetahuan dalam masyarakat berkaitan dengan bagaimana satu kata diterima, dimodifikasi dan digunakan. Persoalan budaya, konteks sejarah, politik atau perubahan cara pandang masyarakat karena pengaruh berbagai unsur ini juga memberi perbedaan makna terhadap satu kata. Kata ulama, misalnya, yang secara akar kata tidak menunjuk kepada kelamin biologis tertentu kemudian dalam proses konstruksi maakna dalam masyarakat menjadi mengalami penyempitan. dapat menggambarkan tatanan sosial masyarakat dimana kata tersebut hidup dan digunakan dalam percakapaan sehari-hari.
Ketika kata ulama disandingkan dengan perempuan, maka tatanan sosial masyarakat relatif akan memunculkan pula banyak pertanyaan dan tudingan, kenapa harus melekatkan kata perempuan. Tidakkah hal tersebut akan menimbulkan kerancuan dan justru membuat penyempitan makna, karena sesungguhnya kata ulama itu sendri bermakna netral, bukan laki-laki atau perempuan. Bahkan Azyumardi Azra, penulis buku Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara, pun mengajukan gugatan terhadap term ulama perempuan ini. Bukan pada esensinya tetapi pada definisi.
Menurut Azra, penggunaan istilah ‘ulama perempuan’ jika dilihat dari perspektif gender menjadi ironi yang mengandung kontradiksi ( contradictio in terminis ) karena pada dasarnya kata ulama bersifat ‘gender neutral’. Kata ulama dalam Bahasa Arab, menurut Azra, tidak ada padanan kata mu’annats (perempuan)- nya. Jadi kata ulama bisa mengacu pada laki-laki sekaligus perempuan.
Ulama secara sederhana berarti ‘orang yang mengetahui’ atau orang yang memiliki ilmu. Tidak ada pembatasan ilmu secara spesifik, agama ataupun umum. Tetapi kemudian makna ulama mengalami penyempitan seiring
perkembangan ilmu-ilmu keislaman, khususnya syariah dan fikih. Karena itu ulama kemudian diartikan sebagai orang yang punya pengetahuan dalam bidang fikih. Selain itu juga ditambahkan syarat khusus berupa pengakuan dari komunitasnya sendiri. Jadi, seseorang baru disebut ulama ketika dia memiliki keahlian dan kedalaman ilmu di bidang fikih, punya integritas moral dan akhlak dan dilengkapi dengan keleburannya dengan umat di lapisan bawah.  Hal ini ditunjukkan dengan kepemilikan pesantren atau kelompok pengajian dan madrasah-madrasah. Dan juga keterlibatannya secara intens dalam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan seperti pengajian, majlis taklim, pemberian restu dan berkah keagamaan dalam acara-acara ritual seperti khitanan, khatam quran, kematian, kelahiran dan sebagainya.
Merujuk pada definisi di atas maka keahlian di bidang agama saja, yang ditunjukkan dengan kepemilikan ijazah formal berupa sarjana agama baik dilevel strata 1 maupun strata 3 tidak masuk kategori jika peran sosial religius tidak mereka lakukan sehigga tidak memperoleh legitimasi dari masyarakat. Inilah yang kemudian menjadi kendala sehingga muncul wacana soal kelangkaan ulama dan pelatihan kader ulama untuk mengatasi masalah kelangkaan tersebut. Jadi kekurangan ulama bukan karena sedikitnya orang yang memiliki pengetahuan dan ilmu fikih dan ilmu agama lainnya namun terbatasnya kemampuan dalam membangun jaringan sosial secara luas dalam masyarakat. Kelangkaan tersebut semakin diperparah ketika perempuan ahli agama tidak dipandang pantas serta dibatasi ruang gerak sosialnya hanya di ranah domestik.
Tidak hanya Kementrian Agama dan Kementrian Luar Negeri, dukungan pemerintah melalui Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) belakangan ini juga mulai melihat peran penting perempuan dalam mendapatkan legitimasi ummat sebagai ulama. Karena itu Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) baik pada kongres pertama (2017) maupun kongres ke dua (2022) mendapat dukungan moril dan materil dari pemerintah karena sejalan dengan semangat yang sedang dijalankan negara. KemnPPA juga gencar mendorong peningkatan kapasitas ulama perempuan ini melalui simpul- simpul organisasi keagamaan, diantaranya dengan melakukan MoU soal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masjid. Dalam hal ini jelas pemerintah berpandangan peran tokoh agama dan tokoh adat sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan mengurangi kesenjangan sosial khususnya mengurangi kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.  Peran penting tersebut tidak tertuju pada gender tertentu tetapi lebih kepada gagasan.
Aktivis dan peneliti ulama perempuan, Ala’i Nadjib memberi definisi yang lebih terbuka atas kata ulama perempuan yaitu bukan pada kelamin biologis namum lebih kepada ideologi gender dan kesetaraan yang ada dalam pemikiran seseorang. Jadi yang dimaksud sebagai ulama perempuan menurut Nadjib bukan terbatas kepada orang yang mumpuni secara pengetahuan agama dan diterima serta mendapat pengakuan dilingkungan sosialnya tetapi yang menjadi pembeda sesungguhnya seberapa besar keberpihakannya dalam memperjuangkan gagasan kesetaraan dan ruang kultural yang ramah terhadap perempuan. Dalam hal ini, laki-laki sekalipun, jika dia memiliki paham yang egaliter dan memperjuangkan hak-hak perempuan dalam pemikiran dakwahnya maka dia bisa dikategorikan sebagai ulama perempuan. Karena itu di Indonesia nama Kiai Husein Muhammad, Kiai Faqihuddin Abdul Qadir atau Kiai Luthfi Kuningan dimasukkan dalam jejeran tokoh Ulama Perempuan.  Tentu saja jika definisi ini dipakai, Syafii Maarif juga termasuk salah seorangnya.
Diskursus soal pendefinisian ulama perempuan seperti yang tergambar di atas menggambarkan bagaimana konsepsi tentang ulama dan perempuan dibangun diatas kesadaran sosial budaya dan politik tertentu. Keulamaan dan keperempuanan bukan persoalan biologis tetapi bagaimana dia didefinisikan secara sosial. Hal ini menggambarkan bagaimana konstruksi sosial bekerja dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap sesuatu, termasuk terhadap status dan peran sosial seseorang. Bagaimanapun, untuk kepentingan riset dan penulisan artikel ini, penulis memberi batasan khusus tentang term ulama perempuan. Pendefinisian ini penting untuk menghindari kerancuan dalam proses riset serta penulisnnya.Perlu didefinisikan konsep Ulama perempuan dalam tulisan ini, yaitu perempuan-perempuan yang melakukan kerja- kerja keulamaan seperti mengajarkan ilmu-Ilmu agama di tengah masyarakat, memiliki pengetahuan agama yang baik, punya karakter kepemimpinan (leadership) dan mendapat pengakuan dari masyarakat tentang kiprahnya dalam menanamkan nilai-nilai keimanan sebagai bentuk kesalehan sosial serta yang terakhir punya integritas ketauhudan yang kuat terhadap Allah (iman dan taqwa).

## Ulama Perempuan di Sumatera Barat: Sebuah Proses Transformasi Wacana
Pada Bulan Maret 2017 terbentuklah di Sumatera Barat sebuah grup Whatsapp yang anggotanya terdiri dari para peserta Kongres Ulama Perempuan (KUPI) angkatan pertama. Jumlah anggota grupp tersebut 11 orang perempuan. Kongres berlangsung di Pondok Pesantren Kebun Jambu Cirebon dan dihadiri oleh sekitar 500 orang peserta dari 15 negara. Kongres tersebut berlangsung selama 3 hari (25-27 April 2017) dan menghasilkan rekomendasi berupa, pertama; penegasan pentingnya posisi ulama perempuan, kedua; perlu adanya pengakuan terhadap kerja-kerja mereka dan ketiga; mendiskusikan peluang dan tantangan demi kiprah yang lebih baik.
Setelah (KUPI) angkatan pertama berlangsung, ada beberapa agenda pergerakan yang dibawa ke daerah oleh peserta KUPI dari Sumatera Barat diantaranya pelatihan menulis untuk kader ulama muda dan mengutus satu orang kader ulama untuk mengikuti pelatihan kader di cirebon Jawa Barat yang diadakan oleh lembaga Fahmina. Namun dalam catatan saya tidak banyak inisiatif yang dilakukan oleh peserta KUPI pertama tersebut untuk mensosialisasikan ide-ide yang dirumuskan pada kongres pertama.
Pada bulan November 2022 kembali digelar kongres KUPI ke dua. Kali ini peserta dari Sumatera Barat berkurang. Hanya lima orang yang ikut sebagai peserta. Sementara secara keseluruhan peserta yang hadir di perhelatan ulama perempuan itu mencapau 1200 orang dari 29 negara. Kongres menghasilkan delapan rekomendasi yang meliputi, pertama ; menekankan akan keterlibatan negara dalam membantu kerja strategis dan menjadikan KUPi sebagai mitra, kedua ; negara harus memprioritaskan regulasi untuk korban kekerasan seksual dan kekerasan lain yang berbasis gender, ketiga ; memperbanyak produksi pengetahuan untuk membangun kesadaran akan lingkungan (sampah), keempat ; KUPI terlibat dalam memberantas gerakaan ekstrimisme dan radikalisme, kelima ; menolak perkawinan anak, keenam ; Negara harus menyusun regulasi yang tegas soal pelarangan sunat perempuan (P2GP), ketujuh ; negara dan jaringan KUPI harus terlibat aktif dalam aksi kemanusiaan di negara-negara yang berkonflik, kedelapan ; KUPI tidak bekerja di wilayah elitis tetapi menyentuh gerakan di masyarakat lokal. Pelibatan seluruh elemen sangat diperlukan untuk mendorong tumbuhnya gerakan ulama perempuan di daerah.  Lagi-lagi, sampai saat ini kelompok jaringan KUPI di Sumatera Barat belum menampakkan kerja yang terukur.
Problem sosial keagamaan di Sumatera Barat sampai saat ini, dipandang masih harus berhadapan dengan kendala-kendala klasik yang bersumber dari paham keagamaan yang sempit. Khusus di Minangkabau, pengaruh wahabisme dan kemudian paham-paham putitanisme yang dibawa oleh jamaah islam transnasional membuat alam fikir demokratis dan egaliter yang terbangun dalam budaya minangkabau mengalami kejumudan. 173 Karakteristik masa lampau Minangkabau yang khas, demokratik, berani dan egaliterian yang melahirkan banyak tokoh bangsa dari daerah ini, dinilai Maarif menjadi terkikis oleh cara pandang yang serba puritan di bawah pelembagaan terhadap dokrin adat basandi syarak (ABS-SBK) yang lebih dimaknai dengan perspektif politik pragmatis dibanding filosofis. Pandangan ini diperkuat oleh hasil survey oleh beberapa lembaga yang menyebut bahwa indeks toleransi maupun kerukunan beragama di Sumatera Barat masih sangat rendah dibanding daerah-daerah lain di Indonesia. 174
Tetapi siapa yang berani menggangu gugat wilayah kultural yang seolah tidak terbantah ini. Menggugat adat berarti ancaman terhadap nilai- nilai moral masyarakat dan sipenggugat bisa menjadi musuh bersama masyarakat. Resiko inilah kemudian yang diambil oleh Ahmad Syafii Maarif, seorang pemikir Islam dari Minangkabau yang di kampung kelahirannya dianggap berbahaya karena mengajarkan paham agama sekuler dan liberal. 175
Menelusuri jejak pemikiran Buya dan membawanya masuk ke dalam perdebatan kontemporer berkenaan diskursis tentang perempuan ulama menjadi kontekstual hari ini. Otoritas ulama yang selama berabad- abad didominasi oleh laki-laki mengalami turbulensi dengan hadirnya diskursus ulama perempuan ini, terutama setelah penyelenggaraan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) ke I di Cirebon (2017) dan kongres ke II di Jepara (2022), disambut dengan adanya pelatihan kader Ulama Perempuan di beberapa tempat juga di berbagai platform media sosial. Masifnya agenda pergerakan perempuan ulama ini juga
173  Maarif, op cit, hal. 54-65.
174 https://www.padanginfo.com/2022/11/wagub-audy-mempertanyakan-indeks.html  dilihat  tanggal 10/11/2023 pukul 19.50 https://langgam.id/sumbar-versi-indeks-kota-toleran/ dilihat tanggal 10/11/2023. Pukul 20.00
175 https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/012956/beredar-kabar-rumah-buya-syafii-maarif- didemo-baca-dulu-biar-adem?page=2 , dilihat tanggal 10/11/2023, pukul 3.30.
dimungkinkan karena mendapat dukungan dari pemerintah. 176 Diskursus ini menjawab persoalan bahwa secara sistem sesungguhnya islam adalah agama yang egaliter dan mendukung kesetaraan dalam mewujudkan tujuan beragama sebagai rahmatan lil alamin. Namun diskursus tentang Ulama perempuan yang diusung oleh KUPI ini tidak mendapat gaung yang kuat di Sumatera Barat.
Tentu saja, perempuan yang berperan sebagai ulama banyak. Baik semasa awal islam, pada abad pertengahan bahkan sampai hari ini. Tidak sulit menemukan guru-guru perempuan, mulai dari guru mengaji sampai guru besar di perguruan tinggi, penafsir, pendiri pesantren dan pemimpin jamaah pengajian, pemimpin ibadah haji dan umrah juga pemimpin aliran tasawuf. Hanya saja mengakui keberadaan para perempuan yang alim ini sebagai ulama yang setara dengan laki-laki adalah masalah lain. Masih termarjinalisasikannya posisi perempuan ulama dalam penulisan sejarah maupun dipentas politik ini bisa dilihat berdasarkan data yang kebenarannya juga diakui oleh ilmuan dan sejarawan Islam. 177
Jajaran pimpinan Majlis Ulama Indonesia (MUI) baik di pusat maupun daerah, sampai saat ini sangat sedikit bisa dimasuki perempuan. Kepengurusan MUI Pusat, dari 39 orang ulama hanya 5 orang perempuan dan di tingkat daerah kondisinya juga sama. Di Jejeran Pengurus Harian MUI Sumatera Barat ada 2 nama perempuan dari 15 orang pengurus. Kalaupun ada perempuan dimasukkan ke dalam unsur pengurus namun posisinya bukan di tempat strategis. Sejauh ini tidak ditemukan hukum yang melarang perempuan menyandang status sebagai ulama, hanya pengakuan terhadap peran sosial mereka masih sangat rendah. Akibatnya timbul persoalan, seolah-olah saat ini sedang terjadi krisis ulama di tengah masyarakat.
Diakui oleh Azra (2002) bahwa kajian tentang ulama perempuan memang masih sangat langka, bukan saja di Indonesia tetapi juga di wilayah-wilayah muslim lain seperti kawasan Arabia, Asia Barat, Afrika maupun Anak Benua India sebagai lokus kajian Islam terbesar selama berabad-abad. Kelangkaan ini diakui oleh banyak peneliti sehingga
176 https://kemenag.go.id/nasional/menag-yaqut-dukung-helat-kongres-ulama-perempuan-indonesia- ii -lx6ohw https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4136/menteri-pppa-dukung-lahirnya- ulama-ulama-perempuan-berperspektif-gender https://kemlu.go.id/portal/id/read/4709/berita/kbri-helsinki-promosikan-peran-nyata-ulama- perempuan-indonesia-pada-komunitas-internasional . dilihat tanggal 10/11/2023. Pukul 3.50
177 Burhanuddin, Jajat, Ulama Perempuan Indonesia, Jakarta. Gramedia. 2002.
melahirkan asumsi bahwa peran perempuan tidak signifikan dalam urusan keulamaan bahkan juga di dunia keilmuan secara umum.
Pengakuan terhadap otoritas perempuan dan kesadaran untuk menjadikan perempuan sebagai pemuka dalam masyarakat, khususnya untuk mendapatkan pengakuan sebagai seorang ulama semakin mendapat penolakan ketika posisi dan peran ini dikaitkan dengan upaya membangun kesadaran akan nilai-nilai kesetaraan, suatu gagasan yang dicurigai oleh kalangan islam konservatif sebagai sekuler dan berbahaya, termasuk di Sumatera Barat.
Sumatera Barat adalah satu dari wilayah dengan mayoritas muslim terbesar di Indonesia dan banyak melahirkan ulama dan intelektual islam. Secara kultur, masyarakat Sumatera Barat yang menganut sistem matrilineal menempatkan perempuan sebagai central peradaban. Dari perempuanlah garis keturunan ditentukan. Sehingga kehebatan seseorang akan ditelusuri dari kaum ibu yang mana dia dilahirkan. Dalam kontek ini, ibulah yang secara ideal menjadi sumber mata air peradaban. Dari puak ibulah semua kecendikiawanan diturunkan, baik pada anak keturunan laki-laki maupun perempuan.
Idealitas kultural sebagaimana digambarkan di atas, pada kenyataannya harus berbenturan dengan realitas budaya patriarki yang lekat dengan agama juga negara. Adagium Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang kemudian dijadikan sebagai acuan moral dan filosofis dalam mengatur kehidupan bermasyarakat di Sumatera Barat seolah menjadi ‘gab’ bagi perempuan masuk kearena pembuatan kebijakan. Acuan moral ini dirumuskan oleh tiga pemegang otoritas yang terdiri dari niniak mamak, alim ulama dan cerdik pandai. Kelompok yang tiga ini disebut sebagai tungku tigo sajarangan. Ketiga unsur itulah yang memiliki otoritas dan akses pada pemegang kekuasaan (pemerintah). Tanpa menghadirkan tiga unsur tersebut, kekuatan hukum termasuk dalam merumuskan Peraturan-Peraturan Daerah (Perda) dianggap cacat. Hanya saja, dari tiga unsur tersebut perempuan tidak dimasukkan sebagai kategori. Alasannya adalah karena perempuan secara kultur perlu mendapat kekhususan ruang. Ruang itu kemudian di beri nama bundokanduang.  Posisi perempuan yang terlembagakan khusus dalam ruang formal bundokanduang ini justru membuat ruang geraknya menjadi terbatas. Azyumardi Azra menyebutnya sebagai
pendomestifikasian perempuan.  Dalam konteks ini, bundokanduang sama posisinya sebagaimana Aisyiyah di organisasi Muhammadiyah atau Muslimat dan Fatayat di NU sebagai koridor khusus yang sengaja di rancang untuk kaum perempuan dengan peran-peran yang lebih bersifat domestik.
Tidak terepresentasikannya perempuan dalam unsur tungku tigo sajarangan membuat mereka absen dalam hal-hal yang berkaitan keulamaan dan keummatan serta segala keputusan yang diambil untuk ummat. Keadaannya menjadi semakin buruk ketika paham-paham kesetaraan dan pikiran adil gender tidak terbangun dalam kesadaran bersama kelompok tungku tigo sajaranan.
Pemikiran keagamaan perempuan dan posisi sosialnya di ruang publik terutama berkaitan dengan otoritas keagamaan, sejauh ini memang masih menjadi perdebatan. Belakangan perdebatan kontenporer di ruang publik umat islam ini ditandai dengan munculnya diskursif baru tentang ulama perempuan. Otoritas ulama yang selama berabad- abad didominasi oleh laki-laki mengalami turbulensi dengan hadirnya diskursus perempuan ulama ini, terutama setelah adanya pelatihan kader Ulama Perempuan di beberapa tempat baik secara luring maupun daring. Diskursus ini sesungguhnya bertujuan untuk membuktikan bahwa secara sistem islam adalah agama yang egaliter dan mendukung kesetaraan dalam mewujudkan tujuan beragama sebagai rahmatan lil alamin. Hanya saja pada prakteknya sehari-hari ( living religion ) egaliterian islam ini harus berhadapan dengan realitas pemikiran yang saling bertentangan.

## Pertarungan Diskursus Ulama Perempuan
Buku pertama yang secara khusus mencantumkan judul Ulama Perempuan di dalam khazanah intelektual Indonesia terbit tahun 2002. Buku tersebut memuat profil 13 perempuan yang dikategorikan sebagai ulama, empat diantaranya berasal dari Sumatera Barat dan satu lagi merupakan alumni Diniyah Putri, sebuah sekolah khusus perempuan berbasis Islam yang didirikan oleh Rahmah El Yunusiah di Padang Panjang, Sumatera Barat yang tahun ini sudah berusia satu abad dan telah melahirkan ribuan alumni dengan pengetahuan agama setara ulama. Ini menujukkan bahwa eksistensi ulama perempuan dari Sumatera Barat yang dihuni oleh mayoritas etnis Minangkabau, diakui secara nasional dan mewarnai khazanah pemikiran umat Islam di Indonesia.
Di Sumatera Barat sendiri tradisi menulis biografi ulama sudah ada semenjak lama. Pada tahun 1981, Islamic Centre Sumatera Barat menerbitkan buku berjudul 20 Ulama Besar Sumatera Barat dan hanya satu orang ulama perempuan yang masuk dalam buku tersebut yaitu Rahmah El-Yunusiah yang digelari setara dengan ulama laki-laki, Syeikhah. Dalam buku tersebut dituliskan nama Syeikhah H. Rahmah El-Yunusiah karena gelar Syeikhah itu didapat sebagai penghormatan dari Rektor Universitas Al Azhar Kairo, Mesir. Posisi Rahmah disejajarkan dengan Syeikh Abdurrahman, Syekh Khatib Ahmad Khatib Al Minangkabawy, Syekh Djamil Djambek, Syekh Abdul Karim Amrullah dan lainnya.
Sayangnya, dua puluh tahun setelah itu, lembaga yang sama kembali mencetak buku tentang Riwayat Hidup Ulama Sumatera Barat, namun pada edisi kali ini nama ulama perempuan tidak satupun dimunculkan. Buku khusus tentang ulama perempuan Sumatera Barat ataupun ulama perempuan minangkabau memang belum ditemukan ada yang menuliskan secara khusus. Padahal ada sebanyak 2.228 lembaga pendidikan agama, madrasah dan pesantren di daerah ini yang diisi oleh 7.040 guru agama baik yang bersertifikat maupun yang tidak. Selain itu ada 26 Perguruan tinggi agama yang mencetak sarjana-sarjana ilmu keagamaan dengan jumlah dosennya sebanyak 1418 orang dan 50.193 total jumlah mahasiswa.  Para alumni dari lembaga-lembaga pendidikan agama inilah yang kemudian bekerja di masyarakat sebagai pendakwah, berhimpun di lembaga-lembaga keislaman, pembuat fatwa dan berkhotbah di mimbar- mimbar masjid. Mereka terdiri dari perempuan dan laki-laki. Semua sekolah dan lembaga keagamaan yang ada memiliki visi dan misi untuk kebaikan umat dan menerapkan ajaran islam. Diniayah Putri misalnya, sekolah perempuan tertua di Indonesia ini menekankan tiga karakter utama yang diinternalisasikan dalam jiwa para santri dan alumninya yaitu: sebagai ahli ibadah dan berakhlakhul karimah, kuat dan tegas sebagai mujahid Allah dan cerdas sebagai khalifah.
Lalu keberatan apa yang membuat perempuan tidak tampil atau tidak disebut secara umum sebagai ulama?
Pemikiran keagamaan perempuan dan eksistensinya di ruang publik terutama berkaitan dengan otoritas keagamaan, sejauh ini memang masih menjadi perdebatan. Belakangan perdebatan kontenporer di ruang publik umat islam ini ditandai dengan munculnya diskursif baru tentang ulama perempuan. Walaupun perjuangan pembuktian eksistensti keulamaan perempuan ini bisa diselaraskan dengan ketentuan nash al Quran yang memiliki semangat egaliter dan mendukung kesetaraan dalam mewujudkan tujuan beragama sebagai
rahmatan lil alamin namun pada tataran realita ada yang masih perlu terus didialogkan. Prakteknya sehari-hari (living religion) egaliterian islam ini harus berhadapan dengan realitas pemikiran yang saling bertentangan serta konstruksi sosial di masyarakat berupa tradisi yang hegemonik dan mendominasi yang kemudian melahirkan ketimpangan baik secara ras, etnis maupun secara gender.
Relasi-relasi kuasa dalam masyarakat khususnya di Minangkabau berkaitan dengan posisi ulama perempuan ini adalah persoalan yang tidak mudah dibongkar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap para guru-guru agama baik di majlis-majlis pengajian maupun di level pendidikan formal seperti madrasah maupun perguruan tinggi Islam di Sumatera Barat juga para utusan yang tergabung dalam KUPI, ditemui fakta bahwa perempuan masih enggan disebut sebagai ulama walaupun mereka dalam keseharian menjalankan peran ulama. Faktor penyebabnya karena konstruksi sosial terhadap makna ulama dalam masyarakat baik dari sisi adat maupun agama yang masih patriarkis. Bagaimanapun ulama adalah pemegang otoritas tertinggi dalam hal agama. Itu tugas berat yang diamanahkan Allah kepada manusia. Dan karena berat maka laki-lakilah yang sebaiknya memikul amanah tersebut.
Khazanah pemikiran islam baik zaman klasik maupun di zaman modern ini masih didominasi oleh laki-laki. Ada upaya-upaya perebutan posisi atau yang istilah lebih lembutnya upaya memajukan perempuan dan negosiasi-negosiasi budaya untuk menghadirkan perempuan ulama dipentas sejarah. Di sisi lain, masih banyak pula alasan yang dicarikan guna menghalangi perempuan diakui sebagai ulama, mulai dari alasan biologis, alasan sejarah, alasan sosial politik dan kekuasaan maupun hambatan berdasarkan teks-teks Al-Quran maupun hadis nabi. Padahal nilai kesetaraan, keadilan dan derajat ketaqwaan seseorang bukan ditentukan oleh jenis kelamin tetapi oleh ketaqwaan. Dan menjadi ulama, mujtahid serta pejuang agama Allah adalah jalan menuju ketaqwaan tanpa membedakan laki-laki dan perempuan.
Dominasi ulama laki laki dan tidak hadirnya ulama perempuan dalam catatan sejarah, khususnya bila merujuk pada buku seri Ulama Besar Sumatera Barat yang diterbitkan oleh Islamic Centre Sumatera Barat menimbulkan pertanyaan, kenapa? Apakah kerja-kerja keulamaan yang dijalankan oleh perempuan dalam masyarakat tidak dipandang setara dengan kerja yang dilakukan oleh laki- laki atau karena adanya bias cara pandang dikalangan penulis buku tersebut, berkaitan dengan posisi perempuan dalam perkara agama dan otoritas keagamaan.
Dokrin keagamaan yang mendominasi pikiran masyarakat melahirkan manusia Minangkabau yang baru yang mengabaikan nalar kritis. Pikiran rasional di cap sebagai sekuler dan membahayakan. Padahal fungsi logika berfikir seperti yang diajarkan oleh sain modern dan filsafat sesungguhnya bertujuan untuk menjaga nalar manusia agar tetap bekerja dengan baik dan tidak lumpuh ketika berdahapan dengan dokrin agama yang tidak rasional.  Filsafat membantu iman dalam pergumulannya dengan serba realitas. Filsafat juga melakikan kritik terhadap iman-iman palsu yang menyimpang dari tauhid dan menyebabkan manusia menjadi korban dan budak spritual serta kehilangan daya untuk berlomba dalam kebajikan (fastabiqul khairat).  Umat Islam berhenti berfikir akibat syaraf otak yang terlalu dimanjakan. Hidup dengan membangga- banggakan masa lalu, serba linear, sempit, merasa serba cukup inilah yang dikatakan oleh Buya Syafii sebagai pertanda sebuah kebangkrutan peradaban.
Dr. Drs.Yulizal Yunus adalah salah seorang editor dan penggagas dibalik penulisan buku Ulama Besar Sumatera Barat dan dua buku biografi ulama lainnya yang diterbitkan oleh Islamic Centre Sumatera Barat (ICSB).  Buku tersebut merupakan proyek kolaborasi antara ICSB dengan pemerintah daerah Sumatera Barat dan Majlis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat. Pada hari Sabtu, 14 Oktober 2023 saya berkunjung ke rumah beliau di Komplek Belimbing Kuranji, untuk menanyakan bagaimana proses penerbitan buku ulama itu dan kenapa ulama perempuan sangat minim (hanya satu orang) yang dicatatkan dalam buku-buku tersebut.
Menurut Yulizal, mengutip M. Sanusi Latif selaku direktur ICSB, buku ini lahir melalui proses riset dan melibatkan para pakar. Demikian juga dengan buku Riwayat Hidup Ulama Sumatera Barat yang terbit pada tahun 2001 oleh penerbit yang sama dan dikuratori oleh sejarawan Prof.Dr Mestika Zet.
“Dalam pertemuan tim dan rapat-rapat selama proses penulisan buku, tidak ada pembahasan tentang ulama perempuan dan tidak ada pula ter- pikir oleh kami kenapa hanya satu orang Rahmah El Yunusiah saja yang dimasukkan sebagai ulama dari golongan perempuan. Dan memang se- jauh ini tidak pula ada yang protes tentang itu.” (Pengakuan ini diung- kapkan oleh Yulizal Yunus). 178
Untuk keperluan penulisan artikel ini, saya juga mewawancarai sebanyak sembilan puluh orang guru-guru perempuan yang mengajar di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah agama serta pesantren dan juru dakwah perempuan dengan
178 Wawancara langsung, tanggal 14/11/2023 di rumah kediaman narasumber.
mengajukan pertanyaan yang sama berkaitan dengan definisi ulama menurut pandangan mereka dan menanyakan kesediaan mereka untuk menjadi ulama di masyarakat. Selain itu saya juga melakukan pengamatan tentang cara pandang masyarakat terhadap perempuan-perempuan tersebut, khususnya yang aktif berdakwak baik sebagai guru, dosen maupun penceramah.
Dari 90 orang yang diwawancarai, hanya 9 orang yang bersedia diakui sebagai ulama dengan alasan mereka memang melakukan kerja-kerja sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki yang disebut ulama dalam masyarakat. Itu artinya hanya 10 persen yang bersedia dari 90 orang yang diwawancarai. Narasumber lainnya menolak untuk diakui perannya sebagai ulama karena alasan keterbatasan kemampuan ilmu dan karena cara pandang (perspektif) terhadap ulama yang dianggap sebagai pemimpin dan selagi ada laki-laki maka tugas dan peran itu diperuntukkan bagi laki-laki.
Menariknya seluruh narasumber mengakui bahwa peran mereka di masyarakat sangat dibutuhkan. Mereka diakui eksistensinya, didengar pendapatnya dan selalu diikutsertakan dalam musyawarah-musyawarah ketika akan mengambil keputusan di masjid atau pesantren dan madrasah tempat mereka mengabdi tetapi mereka tidak disebut ulama.
Penyebutan ulama itu untuk laki-laki atau perempuan tidak pernah dijelaskan dengan tegas. Tetapi kenyataannya di masyarakat ketika kata ulama disebutkan maka persepsi yang muncul adalah laki-laki yang memiliki kedalaman pengetahuan di bidang agama, bisa diminta fatwanya tentang masalah-masalah agama, memiliki referensi keilmuan yang luas, memimpin institusi keagamaan dan memiliki pengikut (murid).

## Penutup
Rangkaian panjang diskursusu tentang ulama perempuan serta segala hubung kaitnya dengan hal keyakinan, nilai-nilai budaya dan struktur adat (basaluak ) di Sumatera Barat di atas akan saya coba menyimpulkannya, bahwa:
Pertama; Diskursus tentang Ulama perempuan bagian dari gerakan sosial yang sedang berkembang di Indonesia saat ini. Otoritas ulama yang selama berabad- abad didominasi oleh laki-laki mengalami turbulensi dengan hadirnya gagasan ini, terutama setelah penyelenggaraan KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) dan diikuti pelatihan Kader Ulama Perempuan di berbagai platform media sosial. Agenda pergerakan perempuan ulama ini juga sejalan dengan
gagasan Ahmad Syarii Maarif tentang sikap egaliter dalam beragama serta pentingnya kesadaraan akan kesetaraan gender untuk mendorong perubahan sosial.
Kedua; Diskursus tentang Ulama Perempuan di Sumatera Barat sudah muncul jauh sebelum diselenggarakannya kongres KUPI tahun 2017. Walaupun secara kuantitas jumlah ulama perempuan di Sumatera Barat tidak setara dengan jumlah ulama laki-laki namun eksistensinya diakui. Diselenggarakannya KUPI (I&II) tidak memberi dampak yang berarti terhadap peningkatan jumlah ulama perempuan di Sumatera Bara. Pergerakan para ulama peserta kongres KUPI di Sumbar pun tidak terbaca. Faktor tersebut disebabkan oleh beberapa halangan kultural, diantaranya bias gender dalam struktur kekuasaan tungku tigo sajarangan serta pandangan agama yang cenderung konservatif.
Ketiga; Tantangan dalam proses transformasi gagasan ulama perempuan di Sumatera Barat adalah kurangnya kesadaran serta kemampuan perempuan dalam mendialogkan ide-ide kesetaraan di ruang-ruang publik yang tersedia. Ini berkaitan juga dengan pembagian tanggungjawab di wilayah kultural yang tidak mempertimbangkan inklusifitas dan keadilan yang setara. Dominasi patriarki masih terjadi yang menyebabkan terjadinya peminggiran terhadap pengetahuan perempuan. Laki-laki mengambil alih peran dan tanggungjawab keagamaan dan perempuan lebih banyak disibukkan oleh tanggungjawab domestik serta beban ganda sebagai pencari nafkah.
Ketiga; Dampak dari munculnya diskursus ulama perempuan ini bagi masyarakat belum terasa. Sebagian besar narasumber yang diwawancarai justru menuding wacana ini sebagai bentuk sekulerisasi, pengaruh liberal barat dan ide yang tidak sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat di Minangkabau.
Keempat: Walaupun secara nasional pemerintah menyatakan dukungannya terhadap gerakan ulama perempuan ini, namun di Sumatera Barat belum terlihat adanya program-progran pemberdayaan ulama perempuan yang mendapat dukungan pemerintah.

## Daftar Pustaka
Burhanuddin, Jajat, Ulama Perempuan Indonesia , Jakarta. Gramedia. 2002.
Foucault, Michel (pengarang), Santoso, Yudhi (Penerjemah, Power/ knowledge: wacana kuasa/pengetahuan: wawancara pilihan dan tulisan-tulisan lain 1977-1972 / Michel Foucault, Yogyakarta, Narasi, 2017
Maarif, Ahmad Syafii. Titik-Titik Kisar di Perjalananku . Yogyakarta. Ombak.2006.
Paechter, Carrie. Power, Knowledge and the Confessional in Qualitative Research. Jurnal Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education,
Published online: 06 Jul 2006.
Shofan. Moh, Membumikan Gagasan Besar Buya Syafii Maarif: Keislaman, Keindonesiaan dan Kemanusiaan, Yogyakarta, Maarif Institute, 2023. https://jurnal-maarifinstitute.org/index.php/maarif/article/view/111/209 . Dilihat tanggal 2023/11/10.
Srlistya&Taarufi (ed), Ibu Kemanusiaan , Yogyakarta, Langgar&Sarang Building,
2021.
Wadud, Aminah, Qur’an and Women: Rereading de Sacred Txt from A Woman’s Perspective , New York : Oxford University Press., 1999
https://kemenag.go.id/nasional/menag-yaqut-dukung-helat-kongres-ulama- perempuan-indonesia-ii-lx6ohw
https://kemlu.go.id/portal/id/read/4709/berita/kbri-helsinki-promosikan- peran-nyata-ulama-perempuan-indonesia-pada-komunitas-internasional . dilihat tanggal 2023/11/10 . Pukul 3.50
https://langgam.id/sumbar-versi-indeks-kota-toleran/ dilihat tanggal 2023/11/10. Pukul 20.00
https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/012956/beredar-kabar-rumah- buya-syafii-maarif-didemo-baca-dulu-biar-adem?page=2 , dilihat tanggal 2023/11/10, pukul 3.30. https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/4136/29/menteri-pppa- dukung-lahirnya-ulama-ulama-perempuan-berperspektif-gender https://www.padanginfo.com/11/2022/wagub-audy-mempertanyakan-indeks.
html dilihat tanggal 2023/11/10 pukul 19.50