## IMPLIKASI TAMBANG BATUBARA PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT LOKAL
1 Priyaji Agung Pambudi
2 Suyud Warno Utomo
3 Soemarno Witoro Soelarno
4 Noverita Dian Takarina Universitas Indonesia
1 priyajiagungpambudi@gmail.com , 2 suyudwarno@gmail.com , 3 witoro2001@yahoo.com 4 noverita.dian@sci.ui.ac.id

## ABSTRACT
Mining, as stated in Article 33, Paragraph 3, of the 1945 Constitution, is intended for the greatest possible  prosperity  of  the  people.  However,  in  some  places,  local  communities  are  actually marginalized by the existence of mining. This research was conducted to analyse the implications of coal mining for local communities. This study uses a qualitative method. The research phase was carried out by giving questionnaires, in-depth interviews with informants, and a literature review. The mine at the research location has been operating since 2015. The existence of it has succeeded in providing employment opportunities for local communities, but the percentage still needs to be increased.  In  collaboration  with  the  government,  the  company  also  provided  educational scholarships to 17 local youths to increase human resource capacity. Scholarships are important for increasing regional progress through educational interventions, and they are expected to return to develop and advance their regions. In addition, the company, in cooperation with the government, also  provides  interventions  to  increase  community  resilience  in  the  face  of  drought  through  the construction of communally drilled wells that can be accessed around more than 30 families. The existence of coal mines has succeeded in providing a better life expectancy for local communities. The  key  to  the  company's  success  and  concrete  contribution  to  local  communities  is  active collaboration between three elements, namely the company, the village government and/or above, and the community.
Keywords: Coal mining, Collaboration, Environment, Local Communities

## ABSTRAK
Pertambangan sebagaimana pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ditujukan untuk sebesar- besar kemakmuran masyarakat. Namun di beberapa tempat justru masyarakat lokal termarginalkan oleh  keberadaan  pertambangan.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis  implikasi  tambang batubara  pada  masyarakat  lokal.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Tahap  penelitian dilakukan  dengan  cara  pemberian  kuesioner,  wawancara  mendalam  pada  informan,  dan literature review . Tambang di lokasi penelitian telah beroperasi sejak tahun 2015. Keberadaan tambang berhasil memberikan  kesempatan  kerja  pada  masyarakat  lokal,  namun  persentasenya  masih  perlu ditingkatkan. Atas kolaborasi dengan pemerintah perusahaan juga memberikan beasiswa pendidikan pada 17 putera daerah guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Beasiswa penting untuk meningkatkan  kemajuan  daerah  melalui  intervensi  pendidikan,  mereka  diharapkan  kembali  untuk membangun dan memajukan daerahnya. Selain itu, perusahaan bekerjasama dengan pemerintah juga memberikan  intervensi  peningkatan  ketahanan  masyarakat  dalam  menghadapi  kekeringan  melalui pembangunan sumur bor komunal yang dapat diakses sepanjang waktu oleh lebih dari 30 keluarga. Keberadaan tambang batubara berhasil memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi masyarakat lokal.  Kunci  keberhasilan  dan  kontribusi  konkrit  perusahaan  kepada  masyarakat  lokal  adalah kolaborasi aktif antara 3 elemen yaitu perusahaan, pemerintah desa dan/atau level diatasnya, serta masyarakat.
Kata Kunci: Kolaborasi, Lingkungan, Masyarakat Lokal, Tambang Batubara

## PENDAHULUAN
Seluruh  kegiatan  tambang  sebagai  proses memanfaatkan  sumberdaya  alam  menjadi bagian  dari  upaya  mensyukuri  nikmat  Tuhan (Pambudi et  al .,  2022).  Rasa  syukur  dapat diekspresikan  dalam  bentuk  yang  beragam, salah  satunya  adalah  mengelolaa  kekayaan alam  sesuai  kaidah  yang  baik  dan  benar. Keberadaan  sumberdaya  alam  menjadi anugerah  sangat  besar  bagi  suatu  bangsa  dan selayaknya harus dikelola dengan penuh rasa tanggungjawab (Soelarno, 2022). Tanggungjawab pengelolaan sumberdaya alam yang sepatutnya diterapkan di Indonesia ialah sesuai  yang  termuat  pada  Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3): bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Amanah  Undang-Undang  1945  sudah seharusnya  terinternalisasi  ke  dalam  setiap kebijakan pengelolaan sumberdaya alam baik yang  dilakukan  pemerintah  maupun  swasta. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak dijumpai  adanya  dampak  negatif  yang  tidak terkelola antara lain ketidakadilan sosial yang ditimbulkan  oleh  keberadaan  tambang khususnya  batubara  (Dimas  et  al.,  2014).  Di kawasan  sekitar  tambang  juga  banyak dijumpai  adanya  kerusakan  lingkungan (Siburian,  2015).  Tidak  hanya  itu,  migrasi, konflik,  dan  ketegangan  sosial  turut memperburuk kondisi di kawasan pertambangan batubara di
Indonesia (Apriyanto & Harini, 2012).
Pengelolaan  sumber  daya  alam  yang hanya  berorientasi  pada  aspek  ekonomi menimbulkan dampak positif dan negatif  bagi kelangsungan  hidup  umat  manusia,  tetapi sudah jelas memberikan dampak negatif bagi lingkungan  (Susetyo,  2007;  Hidayat et  al., 2018).  Oleh  karna  itu,  pengelolaan  sumber daya  alam  dalam  rangka  pembangunan  tidak hanya  memperhatikan  aspek  ekonomi  tetapi perlu  memperhatikan  aspek  sosial  yang berkaitan dengan kelestarian dan kemampuan dan  daya  dukung  lingkungan  (Arunyawat  & Shrestha,  2016;  Ofosu et  al., 2020).  Daya
dukung lingkungan mulai menjadi acuan pada berbagai sektor pembangunan karena munculnya  kesadaran  bahwa  lingkungan sebagai  ruang  bagi  perikehidupan  memiliki daya dukung dan daya tampung yang terbatas (Evarte-Bundere,  2014;  Bhan et  al., 2017). Pemanfaatan  sumber  daya  alam  seharusnya memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat untuk  berperan    memelihara  kelestariannya bukan  justru  menjadikan  kesempatan  untuk eksploitasi.
Eksploitasi sumber daya alam mineral dan batubara  secara  masif  berawal  sejak  rezim Orde  Baru  tepatnya  pada  tahun  1966-1967. Paradigma  pembangunan  dan  kemajuan ekonomi pada saat itu diinterpretasikan dengan tumpuan  pada  potensi  hutan,  minyak  bumi, gas,  dan  mineral  yang  dieskploitasi  secara berlebihan  (Agustino  &  Yusoff,  2009).  Hal tersebut  ditandainya  dengan  diterbitkannya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1967 Tentang  Penanaman  Modal  Asing  dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pertambangan (Pigome,  2011).  Sejak  saat  itu  eksploitasi sumber  daya  alam  terus  dilakukan  dan  mulai merambah  kawasan  baru  dan  terus  berlanjut hingga  saat  ini  (Seda,  2006).  Situasi  ini semakin  massif  terjadi  dimana  eksploitasi terus dilakukan untuk  mengejar pertumbuhan ekonomi,  bahkan  hingga  merambah  kawasan hutan yang seharusnya dijaga kelestariannya.
Meskipun  banyak  dijumpai  adanya fenomena negatif di sekitar kawasan tambang bukan  berarti  kondisi  tersebut  berlaku  secara keseluruhan. Menurut Direktorat Mineral dan Batu  Bara  Kementerian  Energi  dan  Sumber Daya  (2020)  sudah  banyak  perusahaan tambang  batubara  yang  berhasil  menerapkan prinsip-prinsip  pertambangan  yang  baik  dan benar, ditandai dengan anugerah proper emas dan  penghargaan  sejenis  lainnya.  Penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  Wahyudianto  & Boedisantoso  (2016)  menyatakan  bahwa penghargaan  PROPER  berhasil  menjadi istrumen  pemicu  untuk  meningkatkan  daya saing  antar  perusahaan  kaitannya  dengan pengelolaan lingkungan.
Secara  mendasar  perusahaan  yang  telah mendapatkan  anugerah  PROPER  memiliki komitmen tinggi pada pengelolaan lingkungan hidup khususnya aspek air limbah, pencemaran  udara,  limbah  bahan  berbahaya dan  beracun,  serta  kerusakan  lahan.  Aspek yang  dinilai  pada  PROPER  tersebut bersinggungan  dengan  kehidupan  masyarakat lokal.  Namun  demikian,  bukan  berarti perusahaan yang belum mendapatkan anugerah  PROPER  Emas  dan/atau  belum berpartisipasi  pada  penilaian  tersebut  tidak berkomitmen  pada  lingkungan.  Oleh  karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implikasi  tambang  batubara  bagi  masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

## TINJAUAN PUSTAKA Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Sumber  daya  alam  memiliki  peranan  penting bagi  kehidupan  umat  manusia  dan  mahluk hidup lainnya, oleh karena itu perlu dilakukan pelestarian (Singh, 2015).
Pelestarian sumberdaya  alam  seharusnya  mengacu  pada aspek  daya  dukung  dan  daya  tampung lingkungan  (Galli et  al .,  2020).  Melalui  hal tersebut pengelolaan akan mempertimbangkan stabilitas lingkungan dan menghindari potensi kerusakan  (Widodo et  al .,  2015).  Namun demikian,  pada  kenyataannya  masih  banyak pihak  yang  mengelola  sumber  daya  alam dengan  mengedepankan  aspek  ekonomi (Nugroho & Yassir, 2017). Tentu hal tersebut menimbulkan  potensi  kerusakan  lingkungan dan  defisit  sumber  daya  alam,  sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih bijak.
Pengelolaan  sumber  daya  alam  yang hanya  berorientasi  pada  aspek  ekonomi menimbulkan dampak positif dan negatif  bagi kelangsungan  hidup  umat  manusia,  tetapi sudah jelas memberikan dampak negatif bagi lingkungan (Hidayat et al ., 2018). Oleh karna itu,  pengelolaan  sumber  daya  alam  dalam rangka pembangunan tidak hanya memperhatikan  aspek  ekonomi  tetapi  perlu memperhatikan  aspek  sosial  yang  berkaitan dengan kelestarian dan kemampuan dan daya dukung lingkungan (Ofosu et al ., 2020). Daya dukung lingkungan mulai menjadi acuan pada berbagai sektor pembangunan karena munculnya  kesadaran  bahwa  lingkungan sebagai  ruang  bagi  perikehidupan  memiliki
daya dukung dan daya tampung yang terbatas (Bhan et al ., 2017). Pemanfaatan sumber daya alam  seharusnya  memberikan  kesempatan bagi  masyarakat  untuk  berperan  memelihara kelestariannya.
Pemanfaatan  sumber  daya  alam  mineral dan batubara secara masif berawal sejak rezim Orde  Baru  tepatnya  pada  tahun  1966-1967. Paradigma  pembangunan  dan  kemajuan ekonomi pada saat itu diinterpretasikan dengan tumpuan  pada  potensi  hutan,  minyak  bumi, gas,  dan  mineral  yang  dieskploitasi  secara berlebihan  (Agustino  &  Yusoff,  2009).  Hal tersebut  ditandainya  dengan  diterbitkannya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1967 Tentang  Penanaman  Modal  Asing  dan Undang-Undang  Nomor  11  tahun  1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan (Pigome,  2011). Sejak saat  itu pemanfaatan  sumber  daya  alam  terus dilakukan dan mulai merambah kawasan baru dan  terus  berlanjut  hingga  saat  ini  (Seda, 2006).  Situasi  ini  semakin  massif  terjadi dimana  pemanfaatan  terus  dilakukan  untuk mengejar  pertumbuhan  ekonomi,  bahkan hingga  merambah  kawasan  hutan  yang seharusnya dijaga kelestariannya.

## Pertambangan Batubara
Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  beberapa dekade  terakhir  menunjukkan  peningkatan cukup berarti (Kacaribu et al ., 2018). Setelah terjadinya  krisis  ekonomi  pada  tahun  1998 pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  terus meningkat  dan  menjadi  negara  dengan penghasilan  menengah  dari  yang  semula sebagai  dengan  penghasilan  rendah  (Karmeli & Fatimah, 2008). Rata-rata Produk Domestik Bruto  (PDB)  Indonesia  mencapai  3.500 USD/kapita. Sektor unggulan Indonesia yang mampu  mendorong  tingginya  pendapatan negara  adalah  pertambangan,  khususnya batubara  (Lumbangaol  &  Pasaribu,  2019). Berdasarkan data Kementerian ESDM (2023a) diketahui  bahwasanya  kontribusi  batubara terhadap  Pendapatan  Nasional  Bukan  Pajak (PNBP) pada tahun 2022 sebesar 146,68 triliun rupiah,  mencapai  113,5%  dari  target  yang ditetapkan.  Menurut sumber yang sama pada tahun  2022  produksi  batubara  mencapai  687 juta  ton  atau  103%  dari  target.  Pemanfaatan batubara  dalam  negeri  sebesar  206  juta  ton
atau  29,98%  dan  sisanya  diimpor.  Menurut Arinaldo  &  Adiatama  (2019)  Pemanfaatan besar-besaran  yang  dilakukan  pemerintah tersebut  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan pendapatan  ekspor  dan  sekaligus  membantu menyeimbangkan  defisit  yang  berasal  dari perdagangan minyak dan gas.
Selama hampir 5 dekade sejak era 1970- an  batubara  menjadi  pusat  kebijakan  energi Indonesia. Menurut Kementerian ESDM pada tahun  2021  jumlah  cadangan  batubara Indonesia  mencapai  38,84  miliar  ton  dengan jumlah  sumberdaya  batubara  tercatat  sebesar 143,7 miliar ton. Berdasarkan jumlah tersebut Kalimantan  menempati  peringkat  pertama dengan  sumberdaya  batubara  88,31  MT  dan cadangan  25,84  MT,  sedangkan  Sumatera menempati peringkat kedua dengan sumberdaya batubara 55,08 MT dan cadangan 12,96  MT.  Besarnya  jumlah  cadangan batubara di  Indonesia mendorong pemerintah menetapkan  kebijakan  untuk  meningkatkan penggunaan  batubara  sebagai  bahan  bakar utama  pembangkit  listrik  sebagaimana tercantum pada berbagai dokumen Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang diterbitkan sejak era  1980-an.  Batubara  ditargetkan  dapat menyumbangkan  30%  dari  total  kebutuhan energi  primer  nasional  pada  tahun  2025, dimana  total  persediaan  energi  diperkirakan mencapai 400 juta setara tons of oil equivalent atau  ton  minyak  (TOE)  (IESR,  2018).  Tidak hanya untuk listrik, pemerintah juga berencana menggunakan  batubara  sebagai  pengganti minyak  dan  Liquid  Petroleum  Gas  (LPG) untuk transportasi dan memasak. Hal ini tentu berimplikasi  pada  meningkatnya  produksi batubara.
Produksi  batubara  Indonesia  tahun  2022 menempati  posisi  kedua  di  dunia  dengan jumlah produksi  sebesar 685,45 juta ton  atau realisasi  produksinya  mencapai  103,39% dengan rincian realisasi ekspor 319,05 juta ton, dan  realisasi  domestik  234,53  juta  ton (Kementerian ESDM, 2023b). Jumlah ekspor batubara  Indonesia  tahun  2022  mencapai 64,16%, tingginya permintaan batubara dunia dipengaruhi  adanya  konflik  antara  Rusia dengan  Ukraina  yang  memaksa  beberapa negara  Eropa  mengaktifkan  kembali  PLTU yang  sudah  lama  ditutup.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  pasar  global  batubara
masih sangat dinamis meskipun banyak negara maju  di  Eropa  telah  menetapkan  kebijakan penggunaan energi terbarukan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  di  Kecamatan  Batang Peranap,  Kabupaten  Indragiri  Hulu  Provinsi Riau  pada  bulan  September  sampai  dengan Desember  2021.  Penelitian  dilakukan  dengan metode  kualitatif.  Metode  kualitatif  dipilih karena  sangat  relevan  untuk  menggali informasi  dan  mendapatkan  data  sedalam mungkin. Melalui metode kualitatif dilakukan pengamatan perilaku melalui  observasi  sosial dan  wawancara  mendalam  kepada  24 informan. Informan masyarakat lokal memiliki kriteria:  (1)  pria  atau  wanita  berusia  20-60 tahun, (2) tinggal di kawasan tambang minimal 5  tahun,  (3)  bersedia  menjadi  informan penelitian.  Sedangkan  informan  pekerja tambang memiliki kriteria: (1) pria atau wanita berusia  20-60  tahun,  (2)  telah  bekerja  di perusahaan  ini  minimal  1  tahun,  dan  (3) bersedia menjadi informan.
Penelitian ini dilakukan dengan 4 tahapan yaitu: (1) mempelajari literatur yang berkaitan dengan tambang batubara dan kondisi sosial di lokasi penelitian termasuk laporan perusahaan, (2)  membuat  pedoman  wawancara,  (3)  turun ke  lapangan  melakukan  wawancara,  serta  (4) mengolah  data  temuan  penelitian  dan mengkaji berdasarkan literatur yang diperoleh. Setelah 4 tahapan dilakukan proses selanjutnya adalah  analisis  data.  Data  yang  didapatkan juga dianalisis dengan teknik triangulasi yakni kroscek data primer yang ditemukan di lokasi penelitian  dengan  data  sekunder  yang diperoleh  dari  berbagai  sumber  antara  lain: laporan  perusahaan,  laporan  pemerintah, laporan  instansi/lembaga  yang  relevan,  dan penelitian terdahulu. Selanjutnya data dianalisis  menggunakan  metode  deskriptif eksploratif  untuk  menjelaskan  kondisi  di lokasi penelitian dan merumuskan solusi untuk mengurangi
dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positifnya.

## PEMBAHASAN
Sejarah Beroperasinya Tambang Batubara di Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu
Kecamatan  Batang  Peranap  merupakan  salah satu  kecamatan  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu, Riau.  Berdasarkan  BPS  Kabupaten  Indragiri Hulu  (2020)  Kecamatan  Batang  Peranap memiliki  topografi  didominasi  oleh  dataran dengan  ketinggian  rata-rata  19  mdpl.  Salah satu desa yang memiliki tambang di kawasan ini  memiliki  penduduk  989  jiwa  pada  tahun 2020. Mayoritas penduduk memiliki pekerjaan sebagai  petani  baik  pemilik  lahan  maupun penggarap lahan. Kondisi ini bertahan hingga tahun 2015, karena di tahun tersebut mulai ada perusahaan tambang yang masuk ke kawasan ini.
Perusahaan  tambang  batubara  yang melakukan penambangan di  lokasi ini  adalah PT. X yang merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian  Batubara  sesuai  dengan  Surat Keputusan  Bupati  Indragiri  Hulu  Nomor 17/IUP/545 -02/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 Tentang Pemberian Izin Usaha
Pertambangan  Operasi  dan  Produksi  dengan luas wilayah 1.750 hektar yang berlaku selama 10  (sepuluh)  tahun,  kode  wilayah  BB065- INHU. Nomor pesetujuan AMDAL 398 tahun 2012 (PT X, 2023).
Meskipun  telah  mendapatkan  IUP  sejak tahun  2012  pada  kenyataannya  PT.  X  baru melaksanakan penambangan pada tahun 2015. Menurut  informan  pada  tahun  2015  PT.  X bekerjasama  kontraktor  X  yang  bertugas melaksanakan  aktivitas  pertambangan  dan distribusi  batubara.  Kontraktor  X  hanya beroperasi kurang lebih selama 2 tahun. Kedua belah  pihak  mengakiri  kerjasama  di pertengahan tahun 2017 kemudian digantikan oleh kontraktor Y yang bertugas selama kurang lebih  1,5  tahun  hingga  awal  tahun  2019. Kerjasama antara PT. X dengan kontraktor Y berhenti  kemudian  dilanjutkan  kontraktor  Z yang  terus  beroperasi  hingga  saat  penelitian berlangsung.
Pergantian  3  kontraktor  dalam  kurun waktu 6 tahun menunjukkan adanya dinamika yang  tinggi  di  dalam  melaksanakan  proses bisnis ini. Meskipun demikian, itu adalah hal biasa dan wajar terjadi di dalam proses bisnis
karena  pada  dasarnya  kedua  belah  pihak memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  saling mengikat  dan  jika  dirasa  tidak  lagi menguntungkan  dapat  diakhiri  sesuai  aturan yang berlaku. Temuan ini diperkuat Ericsson & Löf  (2019)  bahwa  ialah  batubara  komoditas primer sumber energi utama di sebagian besar negara  berkembang,  tetapi  harganya  sangat bergantung  pada  dinamika  politik  dan  pasar global,  sehingga  sistem  bisnisnya  adalah cyclical. Bandyopadhyay  &  Maiti  (2022) menegaskan pertambangan batubara memiliki memerlukan  biaya  besar  dan  memiliki  risiko konflik  tinggi  baik  secara  vertikal  maupun horizontal yang dapat mempengaruhu stabilitas  sistem  bisnis  perusahaan.  Temuan kedua  penelitian  sebelumnya  mungkin menjadi alasan pergantian 3 kontraktor dalam kurun waktu 6 tahun beroperasinya perusahaan tersebut.

## Eksistensi Perusahaan Tambang Batubara
Pemegang  IUP  di  lokasi  ini  memiliki komitmen tinggi pada pengelolaan sumberdaya  batubara.  Hal  ini  dibuktikan dengan 3 kali pergantian kontraktor yang tidak menyurutkan  proses  bisnis  perusahaan  untuk terus melakukan penambangan. Guna membahas  lebih  rinci  dan  mendalam  terkait dengan hal tersebut pada Tabel 1 ditampilkan pendapatan  PT.  X  sejak  pertama  beroperasi hingga tahun 2021.
Tabel 1. Pendapatan PT. X Tahun Pendapatan Laba (Rugi) 2021 109,506,408,390 11,816,814,054 2020 41,542,159,219 283,543,133 2019 13,470,147,600   (12,457,701,125) 2018 221,381,220,319 2,393,002,812 2017 246,628,582,544 19,505,300,546 2016 238,937,010,902   12,286,076,715 2015 240,682,454,769 18,053,311,029 Sumber: PT. X (2021)
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  perusahaan memiliki kinerja keuangan yang terbilang baik karena selama 7 tahun beroperasi hanya 1 kali mengalami  kerugian  yakni  di  tahun  2019. Terjadinya  anomali  kerugian  ini  menurut perusahaan  diakibatkan  oleh  penyerapan  rugi anak  perusahaan  sebesar  1,86  miliar  rupiah lebih.  Berdasarkan  laporan  tahunan  PT  X
(2019)  terjadinya  kerugian  ini  diakibatkan belum optimalnya penjualan batubara dikarenakan mundurnya kontraktor A sebagai mitra  jasa  penambangan  dan  penjualan batubara,  Februari  2019.  Penandatanganan kerjasama  jasa  penambangan  dan  penjualan dengan mitra baru yaitu PT. B dan PT. C baru dapat  dilaksanakan  pada  bulan  April  2019. Selama  3  bulan  pertama,  mitra  baru membutuhkan  waktu  untuk  mobilisasi  alat berat,  truck,  pembebasan  lahan,  jembatan, timbang, dan lain-lain sehingga produksi  dan penjualan kepada pembeli baru dapat dimulai pada bulan Juli 2019.
Secara  umum  kinerja  keuangan  yang terbilang  baik  ini  menjadi  faktor  pendukung eksistensi perusahaan. Berdasarkan laporan PT X (2021) pada tahun 2021 realisasi penjualan batubara  mencapai  538.871  MT  dari  rencana penjualan  sebesar  360.000  MT/tahun  atau terealisasi 150%. Peningkatan tersebut terjadi akibat meningkatnya permintaan batubara dari PT  PLN  Persero  melalui  Trader  PT  C  untuk dikirim ke PLTU Tenayan Raya, PLTU Teluk Sirih, PLTU Labuhan Angin.
Tingginya  permintaan  batubara  pada tahun  2021  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor diantaranya karena meluasnya pandemi covid- 19  yang  menyebabkan  menurunnya  produksi sebagian  tambang  dan  terganggunya  jalur distribusi. Kondisi ini didukung Hadiwardoyo
(2020) covid-19 dan pemberlakuan pembatasan  sosial  berskala  besar  (PSBB) mengakibatkan  sebagian  besar  industri mengurangi manpower yang berdampak pada penurunan
kapasitas produksi dan terganggunya  rantai  pasok.  Suryani  (2020) mempertegas  bahwa  pandemi  covid-19 menjadi sebuah pukulan yang sangat berat bagi kehidupan  manusia  di  level  nasional  dan global,  pandemi  memaksa  manusia  harus beradaptasi  dengan  pola  kehidupan  baru  dan sektor  ekonomi  mengalami  keterpurukan karena  menurunnya  daya  beli  masyarakat, namun  sektor-sektor  tertentu  seperti  energi primer  kebutuhannya  cenderung  konstan. Temuan  menarik  disampaikan  Hakim et  al . (2021)  pada  masa  PSBB  terjadi  penurunan konsumsi listrik di sektor industri, pemerintahan,  dan  pusat  perbelanjaan  namun sebaliknya  terjadi  peningkatan  konsumsi listrik  rumah  tangga,  didapatkan  90,5%
responden dari total 137 responden mengalami kenaikan  tagihan  listrik.  Kondisi  tersebut relevan  dengan  peningkatan  pendapatan karena bertambahnya permintaan batubara dari beberapa PLTU.

## Dampak Positif Pertambangan Batubara
Sumberdaya  alam  memiliki  peranan  cukup penting bagi kehidupan manusia. Sumberdaya alam  bagi  berbagai  komunitas  masyarakat  di Indonesia bukan hanya memiliki nilai ekonomi tetapi  juga  makna  sosial,  budaya  dan  politik (Sangha et  al., 2019).  Sumberdaya  alam berperan penting dalam pembentukan peradaban  manusia,  sehingga  setiap  budaya dan  etnis  memiliki  konsepsi  dan  pandangan dunia  tersendiri  tentang  penguasaan  dan pengelolaan dari sumberdaya alam (Xu & Liu, 2019).  Kegiatan  pertambangan  memang menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar, namun juga menarik tenaga kerja dari luar  daerah  khususnya  untuk  tenaga professional  (Ningrum,  2008).  Arus  tenaga kerja sektor industri khususnya pertambangan sangat dinamis untuk menuju kondisi optimal.
Optimalisasi  sumber  daya  alam  pada sektor  perekonomian  masih  menjadi  bahasan menarik  hingga  saat  ini  (Bank  Indonesia, 2007). Muncul anggapan bahwa dalam jangka panjang  kekayaan  sumber  daya  alam  akan berdampak buruk pada perekonomian, namun ada juga yang berpendapat sebaliknya (IESR, 2018).  Umumnya  kinerja  perekonomian negara-negara  yang  memiliki  kekayaan sumber  daya  alam  lebih  buruk  dibandingkan dengan  negara-negara  yang  tidak  memiliki banyak  sumber  daya  alam,  ditandai  dengan tingkat  pengangguran  dan  kemiskinan  yang tinggi  (Pedro,  2006;  Holden,  2009).  Namun demikian, beberapa kalangan menilai permasalahan  terletak  pada  ketidaktepatan pendefinisian  sumber  daya  alam  dan  cara pengelolaannya  (Wright,  2010).  Seharusnya sumber  daya  alam  khususnya  mineral dimaknai  sebagai  sumber  daya  yang  tidak dapat  diperbaharui,  bukan  sebagai  kekayaan yang dapat dinikmati seluas-luasnya, sehingga pengelolaannya dilakukan dengan hati-hati.
Batubara  bukan  hanya  sumber  daya penting  untuk  menjadi  sumber  listrik  tetapi juga  sebagai  komoditas  ekspor  strategis  dan prioritas  utama  (Bappenas,  2019).  Indonesia
adalah  pengekspor  batubara  kedua  terbesar secara  global  dan  pemasok  batubara  utama untuk  negara-negara  Asia  (World  Coal Institute, 2005). Selama empat tahun terakhir, pendapatan dari sektor batubara yang diterima negara  mencapai  rata-rata  sekitar  31  triliun rupiah  atau  mendekati  80%  dari  total pendapatan non-minyak dan gas (Arinaldo & Adiatama,  2019).  Kontribusi  pertambangan batubara  pada  penerimaan  negara  cukup menjanjikan  sebagai  penerimaan  nasional bukan pajak yang telah meningkat dari 29,92 triliun rupiah pada tahun 2014 menjadi 38,30 triliun  rupiah  pada  tahun  2019.  Peningkatan tersebut  ditunjang  oleh  lonjakan  harga komoditas  internasional  serta  kenaikan produksi  dan  ekspor  batubara  yang  sangat pesat  (Kementerian  ESDM,  2020).  Pada dasarnya  menurut  Pambudi et  al. (2023) pertambangan  batubara  dapat  memberikan manfaat  sosial,  ekonomi,  dan  ekologi  secara selaras dan harmonis apabila dikelola dengan berlandaskan  pada  prinsip-prinsip  dasar  ilmu lingkungan  yakni  keanekaragaman,  interaksi, kesalingbergantungan, harmonisasi, dan keberlanjutan.

## Implikasi  Keberadaan  Tambang  Batubara Pada Masyarakat Lokal Batang Peranap
Secara umum masyarakat lokal memang tidak merasakan implikasi langsung dari keberadaan tambang batubara. Namun demikian, beberapa masyarakat  merasa  bahwa  keberadaan tambang  batubara  ini  meningkatkan  taraf pendapatan  dan  kepastian  sumber  penghasil. Pada Tabel 2 ditampilkan penilaian masyarakat lokal  terkait  dengan  kehadiran  tambang batubara di desa mereka.
Gambar  1. Penilaian  Masyarakat  Lokal Terkait Keberadaan Perusahaan Tambang Sumber: Data primer penelitian (2021)
Berdasarkan  wawancara  diketahui bahwa  penilaian  masyarakat  lokal  pada perusahaan  tambang  dapat  dikategorikan menjadi  5  kategori  yaitu:  (1)  peningkatan pendapatan,  (2)  kepastian  penghasilan,  (3) peningkatan  kualitas  layanan  umum,  (4) stabilitas  sosial,  dan  (5)  dukungan  kegiatan masyarakat.  Diantara  5  kategori  tersebut peningkatan fasilitas umum adalah yang paling dinilai  positif,  yaitu  21  informan  (87,5%) sepakat  bahwa  keberadaan  perusahaan tambang  memberikan  sumbangsih  perbaikan kualitas  dan  penyediaan  fasilitas  umum.  Hal ini  sangat  penting  dilakukan  karena  pada prinsipnya setiap perusahaan harus memberikan  tanggung  jawab  sosial  kepada masyarakat sekitar. Di lokasi ini tanggungjawab  sosial  yang  telah  dilakukan oleh  perusahaan  cukup  beragam  diantaranya adalah  perbaikan  fasilitas  umum  jalan  raya, pembuatan fasilitas umum sumur bor komunal, dan  peningkatan  kualitas  tempat  ibadah. Tanggungjawab  sosial  yang  dilakukan perusahaan  sudah  terbilang  tepat  dan memberikan  manfaat  bagi  masyarakat, sehingga  dinilai  positif.  Temuan  ini  sesuai dengan penelitian Jasińska &  Jasiński  (2022) tanggungjawab  sosial  perusahaan  idealnya memberikan  manfaat  kepada  masyarakat secara  umum  di  sekitar  lokasi  operasi, sehingga program tersebut dapat meningkatkan  citra  positif  sekaligus  menjadi alat marketing yang kuat dan efektif. Di lokasi ini pembangunan  fasilitas umum yang paling diapresiasi  masyarakat  adalah  pembuatan  2 sumur bor sedalam ±135 meter yang berhasil meningkatkan  ketahanan  masyarakat  dalam menghadapi  kekeringan  dan  krisis  air  bersih. Sumur bor ini setidaknya diandalkan oleh 30 keluarga sebagai sumber pemenuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Merujuk  pada  Gambar  1  diantara  5 kategori  tersebut  yang  paling  rendah  dinilai oleh masyarakat adalah kepastian penghasilan dan  stabilitas  sosial  keduanya  mendapatkan nilai  yang  sama  sebesar  29,17%.  Rendahnya penilaian masyarakat  pada kategori  kepastian penghasilan  dapat  dilihat  lebih  rinci  dimana seluruh  masyarakat  lokal  pekerja  tambang menyatakan  sepakat  dan  hanya  1  masyarakat non  pekerja  tambang  yang  menyatakan sepakat.  Tentu  dapat  dipahami  pekerja
2 1 15 3 5 6 6 6 4 5 Peningkatan
Pendapatan Kepastian Penghasilan Peningkatan Kualitas Fasilitas Umum Stabilitas Sosial Dukungan Kegiatan Masyarakat
Penilaian Masyarakat Lokal (Pekerja dan Non Pekerja Tambang) Masyarakat Lokal (6 orang) Masyarakat Lokal Pekerja T ambang (18 orang)
menyatakan sepakat karena mereka mendapatkan upah bulanan secara rutin, yang mungkin  saja  sebelum  bekerja  di  tambang mereka tidak mendapatkan upah rutin bulanan. Pada  sisi  lain,  hanya  1  informan  non  pekerja tambang  yang  menyatakan  sepakat  adalah pemilik  warung  di  sekitar  lokasi  tambang. Dapat dipahami bahwa konsumen warung ini adalah  para  pekerja  tambang,  sehingga penghasilan  yang  diterima  pemilik  warung juga  rutin  dan  kontinu.  Hal  ini  didukung Nasroen  &  Merang  (2020)  kehadiran perusahaan  tambang  ke  suatu  wilayah  turut memberikan  dampak  ikutan  peningkatan ekonomi masyarakat lokal karena para pekerja memerlukan  tempat  tinggal  atau  kost, makanan, pulsa dan internet,  serta kebutuhan pribadi lainnya. Oleh karenanya kondisi umum yang  teramati  ialah  kehadiran  suatu perusahaan  perlahan  tapi  pasti  berkontribusi memberikan  peningkatan  pendapatan  sebagai sumber penghasilan masyarakat lokal.
Kategori  tertinggi  kedua  yang  dinilai positif masyarakat adalah dukungan kegiatan. Pada aspek ini termasuk pemberian beasiswa pendidikan  tinggi  pada  17  putera  daerah berprestasi.  Beasiswa  pendidikan  diberikan setiap tahun sebagai apreasiasi kepada putera daerah sekaligus wujud komitmen perusahaan untuk  meningkatkan  kualitas  sumberdaya manusia (SDM). Peningkatan kapasitas SDM menjadi  modal  dasar  daya  saing  dan  modal sosial  suatu  daerah  untuk  terus  berkembang mencapai kemajuan. Hal ini didukung Hakim (2016)  pendidikan  yang  layak  dan  merata berperan  penting  meningkatkan  kapasitas SDM  untuk  menciptakan  generasi  berdaya saing  yang  siap  memajukan  bangsa.  Nabawi (2020) menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi  bagi  generasi  masa  depan,  melalui pendidikan  modal  sosial  dibentuk  dan diintervensi  agar  generasi  masa  depan memiliki  sistem  berpikir  yang  moderat,  arif, dan bijak dalam menjalani kehidupan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Dinamika  yang  dihadapi  perusahaan  cukup tinggi,  tetapi  perusahaan  tetap  eksis  karena mendapatkan  keuntungan  yang  cukup  besar. Keberadaan  perusahaan  ini  meningkatkan pendapatan  daerah  dan  turut  berkontribusi pada  peningkatan  pendapatan  nasional  bukan
pajak  (PNBP).  Perusahaan  di  lokasi  ini  telah melaksanakan  tanggungjawab  sosial  yang dinilai  positif  oleh  mayoritas  masyarakat (87,5%) terutama kaitannya dengan perbaikan dan peningkatan kualitas fasilitas umum guna menunjang  aktivitas  keseharian  masyarakat. Perusahaan tambang perlu berkomunikasi dan berkolaborasi lebih intensif dengan masyarakat lokal dalam rangka meningkatkan efektivitas  tanggungjawab  sosial  perusahaan sekaligus  sebagai  alat  pemasaran  yang  kuat. Perusahaan dan masyarakat adalah satu entitas yang  tidak  terpisahkan  dalam  satu  kesatuan komponen yang memiliki ikatan kesalingbergantungan  di  dalam  kawasan tambang,  sehingga  harus  berjalan  beriringan saling  melengkapi  dan  saling  berkontribusi timbalik  balik  positif.  Komitmen  perusahaan memberikan tanggungjawab sosial menumbuhkan  rasa  kepemilikan  masyarakat lokal pada perusahaan dan sekaligus menjadi pelindung  bagi  perusahaan  jika  menghadapi persoalan-persoalan sosial.
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan karena  hanya  dilakukan  pada  1  perusahaan dengan  cakupan  kawasan  lingkar  tambang yang  hanya  1  kecamatan  sehingga  kondisi sosialnya relatif homogen. Penelitian berikutnya dapat dilakukan di lokasi tambang yang memiliki kawasan lingkar tambang lintas kecamatan  dan  kabupaten  yang  memiliki komunitas lebih heterogen, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai pembanding.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  L.,  &  Yusoff,  M.  A.  2009. Pemekaran Daerah dan Krisis Lingkungan:  Suatu  Telaah  Kritis  Atas Kerusakan Alam. Jurnal Kebijakan Dan Administrasi  Publik,  13(2),  142–162. https://doi.org/10.22146/jkap.8173 Apriyanto,  D.,  &  Harini,  R.  2012.  Dampak Kegiatan Pertambangan Batubara Terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat.  Jurnal  Bumi  Indonesia,  1, 289–298. Arinaldo,  D.,  &  Adiatama,  J.  C.  2019. Rangkuman untuk Pengambil Kebijakan: Dinamika Batu Bara Indonesia. Dinamika Batubara Indonesia : Menuju Transisi Energi Yang
Adil. http://iesr.or.id/wp- content/uploads/2019/04/SPM-bahasa- lowres.pdf
Arunyawat,  S.,  &  Shrestha,  R.  P.  2016. Assessing land use change and its impact on  ecosystem  services  in  northern Thailand.  Sustainability  (Switzerland),
8(8). https://doi.org/10.3390/su8080768 Bandyopadhyay,  S.,  &  Maiti,  S.K.  2022. Steering  restoration  of  coal  mining degraded ecosystem to achieve
sustainable  development  goal  ‑  13 (climate action): United Nations decade of  ecosystem  restoration  (2021-2030). Environmental  Science  and  Pollution Research, 13, 1–27. https://doi.org/10.1007/s11356-022- 23699-x
Bank  Indonesia.  2007.  Kajian  Ekonomi Regional  Kalimantan  Selatan  Triwulan II 2017.
Bappenas.  2019.  Laporan  Akhir:  Kajian Ketercapaian  Target  DMO  Batubara Sebesar  60%  Produksi  Nasional  pada Tahun 2019. https://www.bappenas.go.id/files/5415/0 898/5954/Laporan_Akhir_Kajian_DMO _Batubara_Final.pdf Bhan,  M.,  Sharma,  D.,  Ashwin,  A.  S.,  & Mehra,  S.  2017.  Policy  forum: Nationally-determined climate
commitments  of  the  BRICS:  At  the forefront  of  forestry-based  climate change  mitigation.  Forest  Policy  and Economics,  85(September),  172–175. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.09. 013 BPS  Kabupaten  Indragiri  Hulu.  2020. Kecamatan  Batang  Peranap  dalam Angka 2020.
Dimas,  B.,  Idris,  A.,  &  Fitriyah,  N.  2014. Analisis  Konflik  Lahan  Pertambangan Batubara (Studi Kasus Wilayah Pertambangan Di Kecamatan Marangkayu-Kabupaten Kutai Kartanegara).  Jurnal  Administrative Reform, 2(2), 227–238. Direktorat Mineral dan Batu Bara
Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya. 2020.  Aksi  hijau  di  lingkar  tambang: keberlanjuran  lingkungan  untuk  masa depan  (Vol.  1,  Issue  v).  Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral.
Ericsson,  M.,  &  Löf,  O.  2019.  Mining’s contribution  to  national  economies between  1996  and  2016.  Mineral Economics, 223–250. https://doi.org/10.1007/s13563-019- 00191-6
Evarte-Bundere,  G.  2014.  Analysis  of  some limiting  ecological  factors  on  the example of the distribution of the genus Tilia  L.  Cultivated  in  Latvia.  Estonian Journal  of  Ecology,  63(3),  185–202. https://doi.org/10.3176/eco.2014.3.05 Hadiwardoyo,  W.  2020.  Kerugian  Ekonomi
Nasional  Akibat  Pandemi  Covid-19. Baskara:  Journal  of  Business  and Entrepreneurship, 2(2), 83–92. https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83- 92
Hakim,  R.  R. Al,  Ropiudin,  Muchsin, A.,  & Lestari,  F.  S.  2021.  Analisis  Kenaikan Tagihan Listrik Selama Pendemi Covid- 19  Berdasarkan  Perilaku  Konsumtif Energi  Listrik  Di  Indonesia.  Jurnal Cafetaria, 2(1), 25–35. https://doi.org/10.51742/akuntansi.v2i1. 279 Hakim, L. 2016. Pemerataan akses pendidikan bagi  rakyat  sesuai  dengan  amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional. EduTech:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan  Dan Ilmu Sosial, 2(1), 53–64.
Hidayat,  H.,  Yogaswara,  H.,  Herawati,  T., Blazey, P., Wyatt, S., & Howitt, R. 2018.
Forests,  law  and  customary  rights  in Indonesia: Implications of a decision of the  Indonesian  Constitutional  Court  in 2012.  Asia  Pacific  Viewpoint,  59(3),
293–308. https://doi.org/10.1111/apv.12207
Holden, A. 2009. Natural Resources and Pro- Poor  Growth:  The  Economics  and Politics.  In  The  SAGE  Handbook  of Tourism Studies. https://doi.org/10.4135/9780857021076. n12 IESR. 2018. Indonesia Clean Energy Outlook Imprint Indonesia Clean Energy Outlook. www.iesr.or.id Jasińska,  E.,  &  Jasiński,  M.  2022.  Mining Industry Corporate Social Responsibility
to  Education  Development.  Resources, 11(7).
https://doi.org/10.3390/resources110700 65
Kacaribu, F. N., Lumbanraja, A. U., & Irawan, D. (2018). Indonesia Economic Outlook.
In LPEM Ekonomi, Fakultas Indonesia, Universitas. Karmeli,  E.,  &  Fatimah,  S.  (2008).  Krisis Ekonomi Indonesia. Journal of Indonesia  Applied  Economics,  2(2), 164–173.
Kementerian  ESDM.  (2023a).  Siaran  Pers Dirjen  Minerba  KESDM  Nomor: 1.Pers/KM.01/DJB/2023  Tanggal:  31 Januari 2023.
Kementerian  ESDM.  (2023b).  Minerba  One Data Indonesia.
Kementerian ESDM. (2021). Laporan Kinerja Kementrian ESDM 2021. In Kemeterian ESDM.
Kementerian  ESDM.  2020.  Laporan  Kinerja Kementerian ESDM 2019.
Lumbangaol,  H.  E.,  &  Pasaribu,  E.  (2019). Eksistensi  dan  Determinan  Middle Income  Trap  di  Indonesia.  Jurnal Ekonomi  Dan  Kebijakan  Publik,  9(2),
83–97. https://doi.org/10.22212/jekp.v9i2.984 Nabawi, H. 2020. Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan PDRB terhadap Kemiskinan di Kota Malang. OECONOMICUS Journal of Economics, 4(2), 104–117. https://doi.org/10.15642/oje.2020.4.2.10 4-117 Nasroen, J., & Merang, K. R. I. 2020. Dampak Pertambangan Batubara Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di  Desa  Apung  Kecamatan  Tanjung
Selor Kabupaten Bulungan. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), 8(2), 111– 121.
https://doi.org/10.31629/juan.v8i2.2679 Ningrum,  V.  2008.  Penanaman  Modal Asing dan Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri. Jurnal Kependudukan
Indonesia, III(2), 29–43. Nugroho,  A.  W.,  &  Yassir,  I.  (2017). Kebijakan Penilaian Keberhasilan Reklamasi Lahan Pasca-Tambang Batubara  Di  Indonesia.  Jurnal  Analisis Kebijakan  Kehutanan,  14(2),  121–136. https://doi.org/10.20886/jakk.2017.14.2.
121-136
Ofosu,  G.,  Dittmann,  A.,  Sarpong,  D.,  &
Botchie,  D.  2020.  Socio-economic  and environmental  implications  of Artisanal and  Small-scale  Mining  (ASM)  on agriculture and livelihoods. Environmental  Science  and  Policy, 106(April 2019), 210–220. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.02 .005 Pambudi, P.A., Utomo, S.W., Soelarno, S.W.
and  Takarina,  N.D.  2023. Coal  mining reclamation  as  an  environmental recovery  effort:  a  review.  Journal  of Degraded and Mining Lands Management 10(4):4811-4821, doi:10.15243/jdmlm.2023.104.4811. Pambudi, P. A., Utomo, S. W., Soelarno, S. W., &  Takarina,  N.  D.  2022.  Etika  Tanah Aldo  Leopold :  Telaah  Moral  Atas Eksploitasi  dan  Kewajiban  Reklamasi Tambang  Batu  Bara.  Jurnal  Ekologi, Masyarakat Dan Sains, 3(2), 37–44.
Pedro, A. M. A. 2006. Mainstreaming mineral wealth in growth and poverty reduction strategies.  Minerals  and  Energy  -  Raw Materials Report, 21(1), 2–16. https://doi.org/10.1080/1404104050050 4319 Pigome, M. 2011. Politik Hukum Pertambangan  Indonesia  Dan  Di  Era Otonomi Daerah. MMH, 40(2). PT  Pengembangan  Investasi  Riau.  2019.
Annual Report 2019.
PT  Pengembangan  Investasi  Riau.  2021. Annual  Report  PT  Pengembangan Investasi Riau Tahun 2021.
PT Pengembangan Investasi Riau. 2023. Profil PT. Pengembangan Investasi Riau.
Sangha, K. K., Russell-Smith, J., & Costanza, R. 2019. Mainstreaming indigenous and local  communities’  connections  with nature  for  policy  decision-making.
Global  Ecology  and  Conservation,  19, e00668.
https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00 668 Seda,  F.  2006.  Sumber  Daya  Alam  dan Pembangunan: Sebuah Perspektif Komparatif. Makara, Sosial Humaniora,
10(1), 33–48.
Siburian,  R.  2015.  “Emas  Hitam”:  Degradasi Lingkungan  dan  Pemarginalan  Sosial. Jurnal PKS, 14(1), 1–19.
Singh,  K.  (2015).  Environment  and  Natural Resource  Management.  In  Quantitative Social Research Methods. https://doi.org/10.4135/9789351507741. n12
Soelarno, S. W. 2022. Tambang Transformatif: Seri Knowledge Management tekMIRA. Balai  Besar  PengujianMineral  dan Batubara tekMIRA. Suryani, A. S. 2020. Dampak Pandemi Covid- 19 Terhadap Lingkungan Global. Bidang Kesejahteraan  Sosial,  XII(13),  13–18. http://yayasanpulih.org/2020/04/dampak -pandemi-covid-19-bagi-perempuan/ Susetyo, D. 2007. Dampak Eksploitasi Energi Migas Bagi Ekonomi Daerah. Journal of Economics & Development Policy, 5(2), 88–105. https://doi.org/10.29259/jep.v5i2.4837 Wahyudianto, F. E., & Boedisantoso, R. 2016.
Penerapan  PROPER  sebagai  Alat Pemicu  Inovasi  Teknologi  Industri Berkelanjutan.  The  2nd  Conference  on Innovation  and  Industrial  Applications (CINIA 2016), 59–64.
Widodo,  B.,  Lupyanto,  R.,  Sulistiono,  B., Harjito, D. A., Hamidin, J., Hapsari, E., Yasin,  M.,  &  Ellinda,  C.  (2015). Analysis  of  Environmental  Carrying Capacity  for  the  Development  of Sustainable  Settlement  in  Yogyakarta Urban  Area.  Procedia  Environmental Sciences,  28(SustaiN  2014),  519–527. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.0 7.062
World Coal Institute. 2005. Sumber Daya Batu Bara:  Tinjauan  lengkap  mengenai  batu bara. https://www.worldcoal.org/file_validate.
php?file=coal_resource_indonesian.pdf
Wright,  S.  2010.  Cultivating  Beyond- Capitalist Economies. Economic Geography, 86(3), 297–318. Xu,  S.,  &  Liu, Y.  2019. Associations  among ecosystem services from local perspectives.  Science  of  the  Total Environment, 690, 790–798. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019. 07.079