## KEBIJAKAN PERMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) DALAM KUHP BARU

## Muhammad Yusuf Syakir
Universitas Sains Al-Qur`an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo E-mail:  emyusya@gmail.com

## Herman Sujarwo
Universitas Sains Al-Qur`an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo E-mail: hermansujarwo @unsiq.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  adanya  regulasi  permaafan  hakim  di  dalam KUHP baru Indonesia, yang selama ini tidak ada dalam KUHP yang sekarang ini berlaku.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kebijakan  formulasi  regulasi permaafan  hakim  merupakan  implementasi  dari  nilai-nilai  Pancasila  yaitu  sila pertama dan kedua serta merupakan penyeimbang dari kakunya sistem pemidanaan di  Indonesia yang kaku  akibat konsekuensi  adanya asas legalitas. Namun, dalam formulasi  kebijakan  regulasi  permaafan  hakim  yang  ada  dalam  KUHP  baru memiliki  beberapa  kelemahan  antara  lain:  tidak  memuat  mengenai  syarat permaafan hakim yang didahului dari upaya permaafan oleh korban tindak pidana terlebih dahulu dan kelemahan lainnya adalah mengenai tidak singkron atau belum harmonisnya ketentuan permaafan hakim yang ada dalam KUHP dan KUHAP, di mana  dalam  KUHAP  belum  mengatur  jenis  putusan  untuk  digunakan  dalam penerapan putusan permaafan hakim.
Kata Kunci: Pemaafan, Hakim, KUHP.

## A. PENDAHULUAN
Dinamika pemikiran
hukum senantiasa  berkembang  seiring  dengan perkembangan hukum dan peradilan. Tak terkecuali pemikiran hukum di Indonesia yang juga mengalami pergeseran pemikiran  pemidanaan.  Hal  ini  dimaknai sebagai  sebuah  langkah  awal  untuk melakukan  upaya  pembaharuan  sistem hukum  pidana  nasional  secara  penuh, maka  hal  ini  menunjukkan  bahwa pembaharuan  hukum  pidana  sebagai bagian  dari  upaya  pembangunan  hukum pidana  nasional  harus  dilakukan  mulai
dari  lembaga  sampai  pada  substansi hukum  itu  sendiri  tanpa  terkecuali. Pembangunan  dalam  bidang  hukum, khususnya pembangunan atau pembaruan hukum  pidana,  tidak  hanya  sebatas membangun lembaga-lembaga hukumnya semata, akan tetapi juga harus mencakup pembangunan  hukum  pidana  secara  luas termasuk  di  dalamnya  terkait  aspek substansi  atau  produk-  produk  hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana  dan  yang  bersifat  kultural  yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.
Pembaruan  hukum  pidana  di  Indonesia menjadi  kebutuhan  yang  begitu  penting sebagai bagian dalam rangka mewujudkan upaya dekolonialisasi sistem pemidanaan nasional sehingga selaras dengan perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan berkembangan dalam kehidupan masyarakat  hukum  Indonesia  (Badan Pembinaan Hukum Nasional 2015, i).
Pergeseran  orientasi  pemidanaan  di zaman kolonial yang bersifat retributif ke arah restoratif menandai perubahan sistem pemidanaan  kita  yang  tidak  sekedar berfokus pada pemulihan dan pemenuhan hak-hak  korban  yang  terampas  karena adanya  kejahatan  akan  tetapi  juga  pada penjatuhan hukuman
yang memperhatikan rasa keadilan dan kemanusiaan  bagi  pelaku.  Hal  ini yang kemudian mendorong
munculnya
Konsepsi permaafan hakim dalam hukum pidana (Muladi 1995, 145).
Menurut Nico Keijzer dan
Schaffmeister  dalam  Arief  (2011,  15) munculnya  konsepsi  permaafan  hakim (r echterlijke  pardon) dilatar  belakangi akan banyaknya terdakwa yang sebenarnya  telah  memenuhi  pembuktian, akan  tetapi  jika  diajatuhkan  suatu pemidanaan  akan  bertentangan  dengan rasa  keadilan  atau  dapat  dikatakan  jika dijatuhkan pemidanaan, maka akan timbul suatu  benturan  antara  kepastian  hukum
dengan  keadilan  hukum.  Selain  untuk menghindari  kekakuan  dalam  penjatuhan hukuman yang menciderai rasa kemanusiaan, adanya pedoman pemaafan hakim  ini  juga  bisa  dikatakan  sebagai suatu katup/klep pengaman ( veiligheidsklep ) atau pintu darurat ( noodeur )  terhadap  kekakuan  hukum pidana  sebagai  konsekuensi  adanya  asas legalitas (Arief 2011, 15).
Dalam  rangka  pembaharuan  sistem pemidanaan  di  Indonesia  di  masa  yang akan  datang,  pembentuk  undang-undang (Presiden dan DPR) berusaha mengakomodir  konsep  permafaan  hakim ( rechterlijk  pardon )  yang  diformulasikan ke  dalam  Pasal  54  Ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  1  tahun  2023  tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP  baru).  Konsep  pemaafan  hakim ( rechterlijk  pardon )  sendiri  merupakan sebuah  konsep  baru  yang  diakomodir dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana Nasional. Konsep ini memberikan hakim sebuah kewenangan yang lebih luas dalam  hal  menjatuhkan  putusan  kepada seorang terdakwa, hal ini memiliki tujuan agar  seorang  hakim  tidak  hanya  terikat pada  tiga  jenis  putusan  sebagaimana yang  diatur  di  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia yang saat ini berlaku yaitu berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan.
Disamping  itu  juga  dalam  konsep  ini akan  menambah  satu  jenis  putusan  baru yang  selama  ini  tidak  dikenal  di  dalam KUHAP  yaitu  putusan  yang  berisi pernyataan bersalah namun tidak menjalankan  pidana  karena  mendapat permaafan  dari  hakim.  Permaafan  hakim ( rechterlijk pardon ) dimaksudkan sebagai pembaharuan model penyelesaian perkara  pidana  yang  lebih  memadai  atas tindak  pidana yang dianggap patut untuk tidak dijatuhi hukuman, atau diperkirakan tidak  akan  memberi  manfaat  pada  tujuan pemidanaan jika pidana dijatuhkan.
Dalam Pasal 54 ayat (2) disebutkan: “ Ringannya  perbuatan,  keadaan  pribadi pembuat,  atau  keadaan  pada  waktu dilakukan  perbuatan  atau  yang  terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar
pertimbangan  untuk  tidak  menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusian ”.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Fungsi dan Kedudukan Hakim
Hakim  adalah  salah  satu  unsur terpenting dalam sistem peradilan. Pengertian tentang Hakim sendiri menurut KUHAP adalah pejabat peradilan negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan  perkara  (Pasal  1  angka  8 KUHAP).  Sedangkan  menurut  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang
Kekuasaan
Kehakiman dijelaskan
mengenai definisi hakim itu sendiri yaitu: “Hakim  dan  Hakim  Konstitusi  adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman  yang  diatur  dalam  undang- undang” (Arief 2009). Dalam Black Law Dictionary, hakim  dinyatakan  sebagai “ Jurist  as  a  publik  official  oppointed  or elected  to  hear  decide  legal  matters  in court or judge is often used interchangeable with court ”. Jika diterjemahkan  secara  bebas,  artinya kurang  lebih  adalah  sebagai  berikut: “Hakim  sebagai  pejabat  umum  yang ditunjuk  atau  dipilih  untuk  mendengar keputusan  hukum  masalah  pengadilan atau  inisial  hakim  sering  digunakan bergantian dengan pengadilan” (Margono 2019, 64).
Secara  sederhana  dapat  diartikan bahwa  hakim  adalah  pejabat  peradilan negara  yang  diberi  wewenang  oleh undang-undang untuk mengadili.
Sedangkan  mengadili  sendiri  adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima,  memeriksa  dan  memutus perkara  berdasarkan  asas  bebas,  jujur, dengan tidak membeda-bedakan orang di sidang  pengadilan  dalam  hal  menurut tatacara  yang  diatur  dalam  undang- undang. (Arief 2009).
Hakim adalah pelaksana dari kekuasaan  kehakiman  yang  otonom, bebas  dan  merdeka  yang  tidak  boleh dicampuri  oleh  pihak  manapun  diluar
kekuasaan  negara  lainnya.  Hal  ini  tidak berlaku  prinsip  bahwa  hakim  yang  satu menjadi  atas  dari  hakim  yang  lain,  yang berhak  memberikan  instruksi  dan  atau arahan  kepada  hakim  lainnya  sebagai bawahan dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu perkara yang diserahkan  kepadanya  dalam  peradilan. Dalam  hal  ini  hakim  tidak  boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, terlebih- lebih  diberikan  instruksi,  arahan  oleh hakim  atasannya  di  dalam  menjalankan tugasnya  sebagai  pelaksana  kekuasaan kehakiman. (Margono 2019, 71).
Hakim  mempunyai  peranan  yang penting  demi  tegaknya  hukum  dalam lingkup  negara  hukum  Indonesia,  oleh sebab  itu  hakim  sendiri  diakui  sebagai sebuah  profesi  yang  mulia  ( officium nobile ). Bahkan di dalam suatu persidangan  hakim  adalah  satu-satunya pihak  yang  disebut  sebagai  “ Yang Mulia ”. Hal ini jelas menunjukkan bahwa hakim  merupakan  sebuah  profesi  yang memiliki posisi  begitu tinggi.  Selain  hal- hal  tersebut  di  atas,  profesi  hakim  juga merupakan  profesi  yang  secara  nyata memiliki dimensi spiritual, dimana hakim dipandang  sebagai  wakil  tuhan  di  dunia yang  harus  bertindak  untuk  memutus suatu  perkara  secara  adil,  sehingga  di Indonesia  sendiri  dalam  setiap  putusan pengadilan  harus  memuat  ketentuan  atau irah-irah yaitu “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Jayadi 2018, 13).
2. Putusan  dan  Permaafan  Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam
Perkara Pidana
Istilah  “ pardon ”  atau  “permaafan” dalam ilmu hukum memiliki padanan kata secara  terminologi,  yaitu: forgiveness, mercy, clemency, indemnity , dan amnesty, yang  pada  dasarnya  tidak  memiliki pemaknaan  yang  kaku  (fleksibel).  ( Mardjono  Reksodiputro,  2009  :  67). Secara  garis  besar  kata  “ pardon” dapat dimaknai dengan satu pengampunan atau permaafan yang bertujuan untuk meniadakan  pelaksanaan  pemidanaan atau  akibat  hukum  pidana  atas  suatu putusan pemidanaan, apabila hukum yang berlaku  untuk  suatu  peristiwa  hukum tertentu dapat menimbulkan ketidakadilan menurut  pandangan  masyarakat  (Tait 2000).  Oleh  karenanya,  meskipun  jika dipandang  dari  aspek  kepastian  hukum bahwa  hukum  harus  ditegakkan  tanpa pandang bulu, namun pada kasus tertentu harus  diberikan  pemaafan  dengan  tidak melaksanakan  hukuman  sebagaimana semestinya (Tait 2000).
Putusan  adalah  hakikat  dari  sebuah peradilan,  inti  dan  tujuan  dari  segala kegiatan  atau  proses  peradilan,  memuat penyelesaian  perkara  yang  sejak  proses bermula  telah  membebani  pihak-pihak.
Secara  bahasa,  Putusan  hakim  bermakna hasil  atau  kesimpulan  terakhir  dari  suatu pemeriksaan  perkara  oleh  seorang  hakim dalam sebuah proses peradilan.
Sedangkan dalam bahasa Belanda putusan hakim  atau  putusan  pengadilan  disebut dengan uitspraak  van  de  rechter (Puspa 1997, 842).
Dalam  seluruh  rangkaian  proses peradilan,  tidak  satupun  di  luar  putusan hakim yang dapat  menentukan hak suatu pihak  dan  beban  kewajiban  pada  pihak lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum  dan  melekatkan  kewajiban  untuk dilaksanakan oleh pihak yang diwajibkan dalam perkara, di antara proses peradilan hanya putusan hakimlah yang menimbulkan konsekuensi krusial kepada para  pihak.  Setelah  pemeriksaan  perkara selesai  maka  hakim  akan  menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut (Mertokusumo 1999, 175).
Berdasarkan  dari  kutipan  tentang pengertian  atau  definisi  putusan  yang telah  dikemukakan  di  atas,  maka  dapat dikatakan bahwa putusan peradilan pidana adalah  putusan  yang  dihasilkan  dari sebuah  proses  peradilan  pidana  yang berfungsi  untuk  menyelesaikan  perkara pidana tersebut. Sedangkan menurut Lilik Mulyadi putusan peradilan pidana adalah putusan  yang  diucapakan  oleh  hakim karena  jabatannya  dalam  persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum,
setelah  melakukan  proses  dan  prosedural hukum  acara  pidana  pada  umumnya berisikan  amar  pemidanaan  atau  bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelasaikan perkaranya (Mulyadi 2014, 136).
Pengertian  putusan  peradilan  dalam hukum  pidana  juga  telah  dirumuskan dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pernyataan  hakim  yang  diucapkan  dalam sidang  pengadilan  terbuka,  yang  dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari  segala  tuntutan  hukum  (Mulyadi 2014,  136).  Terlepas  dari  pendapat  dan definisi  di  atas,  putusan  pidana  yang dijatuhkan merupakan hasil dari musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan  dengan  segala  sesuatu  yang terbukti  dalam  pemeriksaan  di  sidang pengadilan.

## 3. Kebijakan  Permaafan  Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam KUHP
Baru
Pasca dilakukannya beberapa Kongres  PBB  tentang The  Prevention  of Crime  and  the  Treatment  of  Offenders , wacana mengenai hukum pidana mengalami  perombakan  yang  signifikan. Salah  satu  perkembangannya  adalah orientasi pemidanaan yang lebih
“memanusiakan”  pelaku  tindak  pidana
( offenders )  dalam  bentuk  pembinaan ( treatment )  bukan  sekedar  hukuman ( punishment ) (Hakim 2019, 105). Berkaca dari  perkembangan-perkembangan  tentang pergeseran  orientasi  pemidanaan  seperti yang  telah  dijelaskan  di  atas,  hal  inilah yang  salah  satunya  memunculkan  ide untuk mengadakan suatu lembaga permaafan hakim atau Rechterlijk Pardon . Di  Indonesia  sendiri  regulasi  permaafan hakim belum dipergunakan dalam sistem  peradilan  pidananya.  Akibatnya banyak kasus-kasus kecil seperti pencurian kakao, pencurian piring, sandal dan semangka dijatuhi pidana yang tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan  nilai-nilai  kemanusiaan  yang hidup  di  masyarakat  (Arief  2009,  1–2). Sementara  itu  dibeberapa  negara  lain justru secara implisit telah
mengaplikasikan regulasi permaafan hakim yang di indonesia sendiri merupakan  penjelmaan  dari  sila  pertama Pancasila. Hal ini tentu merupakan sebuah ironi,  bagaimana  tidak  disaat  negara  lain mengimplementasikan  sila  kesatu  dari Pancasila dalam stelsel (sistem)
pemidanaannya,  Indonesia  justru  malah belum mengimplementasikannya.
Padahal  pandangan  hidup  ( way  of  life ) negara-negara  tersebut  yang  mayoritas berada  di  daratan  Eropa  berlandaskan pada  paham  sekulerisme  (Kurniawan 2005, 10).
Selain  itu  menurut  Andi  Hamzah, bahwa rechterlijk pardon dalam Pasal 9a WvS,  Hakim  dapat  tidak  menjatuhkan pidana atau tindakan, yang berarti Hakim juga mungkin menjatuhkan pidana. Hal ini merupakan pengaruh dari paham subsosialitas  ( subsocialiteit ),  yang  mana menurut paham ini apabila suatu perbuatan  merupakan  suatu  delik,  akan tetapi  secara  sosial  kecil  artinya  maka tidaklah  perlu  dijatuhkan  pidana  atau tindakan (Hamzah 2014, 143).
Pengaturan  permaafan  hakim  yang terdapat  dalam  KUHP  baru  memberikan kemungkinan  untuk  tidak  menjatuhkan pidana  terhadap  terdakwa  yang  telah terbukti melakukan suatu tindakan pidana, sekalipun  tidak  secara explisit  verbis menyatakan  adanya  putusan  berupa permaafan  hakim  ( rechterlijk  pardon ).
Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  54  ayat  (2) KUHP  baru,  yang  berbunyi  sebagai berikut:
“ Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat,  atau  keadaan  pada  waktu dilakukan  perbuatan  atau  yang  terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan  untuk  tidak  menjatuhkan pidana  atau  mengenakan  tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusian ”.
Regulasi  permaafan  hakim  yang  ada dalam  KUHP  baru  berfungsi  sebagai sebuah  pedoman  pemidanaan  dalam sistem peradilan pidana Indonesia di masa yang  akan  datang.  Begitu  penting  akan
adanya  sebuah  pedoman  pemidanaan tidak lain mengingat perannya yang sangat sentral  dalam  suatu  sistem  peradilan pidana.  Adanya  pedoman  pemidanaan dalam  kodifikasi  induk  hukum  pidana suatu negara akan memperlihatkan bagaimana falsafah atau orientasi pemidanaan  yang  dipakai  oleh  negara tersebut. Berkembangnya orientasi pemidanaan  dalam  dunia  global  menjadi salah  satu  sebab  yang  melatarbelakangi munculnya  konsep-  konsep  baru  dalam putusan  hukum  pidana.  Salah  satun konsep  baru  tersebut  adalah  adalah permaafan hakim.
Berdasarkan  formulasi  kebijakan permaafan  hakim  yang  terdapat  dalam KUHP baru tersebut, maka tampak secara jelas  bahwa  pengaturan  ini  memberikan kewenangan  kepada  Hakim  untuk  tidak menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa yang  telah  terbukti  melakukan  suatu tindak  pidana.  Walaupun  secara explisit verbis memang tidak menyatakan adanya putusan berupa permaafan hakim ( rechterlijk  pardon) ,  namun  terdapat beberapa pembatasan-pembatasan
yang  melatarbelakangi  Majelis  Hakim dapat  menjatuhkan  putusan  yang  bersifat permaafan tersebut.
Pembatasan-
pembatasan tersebut yaitu:
a. Ringannya perbuatan
Ketentuan  ini  menurut  hemat penulis berkaitan erat dengan
pengkategorian jenis delik, atau dapat dikatakan bahwa bobot dari perbuatan  pidana  yang  dilakukan tersebut  sangat  ringan  dan/atau  tidak menyebabkan  akibat  atau  kerugian sesuatu yang berarti terhadap korban.
b. Keadaan pribadi pembuat
Ketentuan tersebut menurut hemat penulis  berkaitan  dengan  sikap  batin ( mensrea ) dari pembuat tindak pidana,  umur  dari  pelaku  tindak pidana,  motif  dan  tujuan  melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial dan kemampuan secara ekonomi  dari  pelaku  tersebut, dan tindak  yang  dilakukan  oleh  pelaku tersebut  merupakan  tindak  pidana untuk  pertama  kali  dan  bukan merupakan  perbuatan  yang  diulang- ulang ( residive ).
c. Keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian Ketentuan tersebut menurut hemat penulis  berkaitan  dengan  tindak pidana  tersebut  apakah  merupakan tindak pidana yang direncanakan atau tidak,  Cara  dan  waktu  melakukan tindak pidana tersebut, serta sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
d. Pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan
Ketentuan tersebut menurut hemat penulis merupakan ranah subjektifitas
hakim  dalam  menilai  nilai-nilai keadilan  dan  kemanusiaan  terhadap pelaku  tindak  pidana.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  KUHP  baru memiliki  kemajuan  yang  signifikan, yaitu  memposisikan  keadilan  di  atas kepastian  hukum,  ketentuan  ini  telah tercantum secara jelas dalam Pasal 53 KUHP baru. Sedangkan dalam KUHP lebih  cenderung  bersifat  legalistik semata.
Selanjutnya mengenai ketentuan regulasi permaafan hakim yang terdapat di dalam  Pasal  54  ayat  (2)  KUHP  baru, menurut  penulis  sejatinya  memiliki kesamaan dengan pidana bersyarat sebagaimana  yang  telah  diatur  di  dalam Pasal  14  a  ayat  (1)  KUHP.  Namun memang  ada  sedikit  perbedaannya,  yaitu apabila  di  dalam  ketentuan  pidana bersyarat  terdakwa  tetap  dijatuhkan pidana,  akan  tetapi  tidak  diperintahkan untuk menjalaninya atau dalam istilah lain disebut sebagai pidana percobaan. Sedangkan  dalam  permaafan  hakim, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak  pidana,  akan  tetapi  tidak  dijatuhi pidana  oleh  karena  terhadap  dirinya mendapat permaafan dari hakim.
Keduanya memiliki implikasi atau akibat hukum  yang  sama  yaitu  berujung  pada tidak dikenakannya pemidanaan terhadap pembuat yang bersalah melakukan tindak pidana dalam bentuk pidana penjara.
Dengan  skema  yang  telah  penulis sajikan di atas, maka tujuan dan pedoman pemidanaan  menjadi  syarat  berlakunya suatu pemidanaan. Hal ini juga menegaskan bahwa terdakwa yang mendapatkan permaafan dan tidak dipidana  (sebagaimana  pada  Pasal  54 ayat  (2)  KUHP  baru)  akan  mempunyai tempat  yang  lebih  jelas  dengan  adanya rumusan  tujuan  dan  pedoman  dalam rancangan induk kodifikasi hukum pidana  (KUHP  baru),  sehingga  sistem peradilan  pidana  Indonesia di masa  yang akan  datang  akan  lebih  sesuai  dengan cita-cita  luhur  bangsa  Indonesia,  yaitu sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
Atas  dasar  demikian,  penerapan regulasi permaafan hakim yang dilengkapi  dengan  tujuan  dan  pedoman pemidanaan  dalam  KUHP  baru,  akan mendapat kedudukan dan status yang jelas dalam  sistem  hukum  pidana  Indonesia, sehingga dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim. Selain itu dengan dimasukkannya variabel  tujuan  dan  pedoman  di  dalam syarat pemidanaan maka menurut konsep KUHP  baru  yang  akan  datang,  dasar pembenaran atau justifikasi dari penjatuhan  pemidanaan  tidak  hanya sebatas  pada  tindak  pidana  (syarat objektif/legalitas)  dan  kesalahan  (syarat subjektif/culpabilitas),  akan  tetapi  juga pada tujuan dan pedoman pemidanaan.
Apabila  penulis  analisis  lebih  jauh terkait  formulasi  kebijakan  regulasi permaafan  hakim  ( rechterlijk  pardon ) dalam  KUHP  baru  Indonesia  dengan menggunakan  teori  keadilan  restoratif, maka  menurut  penulis  akan  membawa setidaknya  2  implikasi  dalam  praktik penerapan  nantinya.  Implikasi  yang pertama,  yaitu  dalam  penerapan  regulasi permaafan  hakim  di  Indonesia  di  masa yang  akan  datang,  jika  dipandang berdasarkan teori keadilan restoratif maka penerapan  permaafan  hakim  terhadap suatu perbuatan pidana yang dalam proses peradilannya,  terdakwa  tersebut  telah terbukti  secarasah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana tersebut dan oleh  hakim  diberikan  permaafan,  maka menurut penulis permaafan hakim tersebut  haruslah  mendapat  persetujuan atau  permaafan  dari  korban  terlebih dahulu.
Hal  ini  tentunya  sejalan  dengan konsepsi  dari  keadilan  restoratif  itu sendiri,  yaitu  ditekankan  bahwa  keadilan atas  dasar  pemulihan  kembali  (restorasi) kepentingan dan hak-hak baik itu pelaku, korban  atau  masyarakat  yang terdampak oleh  suatu  kejahatan.  Keadilan  restoratif memfokuskan  adanya upaya untuk mengakomodir  keinginan  dari  korban terhadap  pelaku  agar  terwujud  sebuah upaya  rekonsiliasi  antara  pelaku  dan korban.  Oleh  sebab  itu,  menurut  penulis
dalam  ketentuan  penerapan  regulasi permaafan  hakim  sebagaimana  Pasal  54 ayat  (2)  KUHP  baru,  maka  setidaknya ditambah kembali ketentuan yaitu mendapatkan permaafan atau persetujuan terlebih dahulu dari pihak korban dan/atau pihak keluarga korban.
Implikasi  yang  kedua,  yaitu  apabila Majelis  Hakim  tetap  memiki  keyakinan yang  begitu  kuat  agar  seorang  terdakwa patut  untuk  mendapatkan  permaafan hakim  namun  pihak  korban  tidak menyetujui Majelis Hakim untuk memaafkan  terdakwa  tersebut.  Maka dapat  diadakan  sebuah  regulasi  terkait adanya  upaya  hukum  untuk  meninjau penerapan  hukum  hakim  (permaafan hakim)  tersebut,  dan  menurut  penulis upaya  hukum  yang  dapat  digunakan adalah kasasi. Penulis beranggapan bahwa upaya  hukum  kasasi  dapat  dipergunakan karena  secara  esensi  dari  akibat  hukum yang  timbul  antara  putusan  permaafan hakim  dan  putusan  bebas  adalah  sama yaitu sama-sama dibebaskan. Oleh sebab itu,  hal  ini  cukup  beralasan  karena sebagaimana  penjatuhan  putusan  bebas juga  upaya  hukum  yang  dipakai  adalah dari Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan  Negeri)  langsung  menuju upaya hukum kasasi (Mahkamah Agung) guna  melihat  bagaimana  penerapan hukum  hakim  terkait  permaafan  tersebut apakah tepat atau tidak.

## C. SIMPULAN
Kebijakan Permaafan hakim
(r echterlijke pardon ) sebagaimana  yang terdapat  dalam  Pasal  54  ayat  (2)  KUHP baru merupakan suatu pedoman pemidanaan  yang  sebelumnya  tidak terdapat pada KUHP buatan Belanda yang
sekarang masih berlaku. Kebijakan
pemaafan  hakim  dalam  KUHP  baru merupakan  kewenangan  hakim  untuk memaafkan  terdakwa  yang  terbukti bersalah melakukan tindak pidana. []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir,  Muhammad.  2004. Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Bambang, R.   Joni. 2013. Hukum Kenegakerjaan .  Bandung:  Pustaka Setia.
Hadjon,  Philipus  M.  2013. Perlindungan Hukum  Bagi  Masyarakat  Indonesia . Surabaya: Bina Ilmu.
Hidayah,  Khoirul.  2015.  “Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Kota Malang.” De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah 7(2): 101–15.
Husni,  Lalu.  2010. Pengantar  hukum ketenagakerjaan  Indonesia .  Ed.  rev. Jakarta: Rajawali Pers.
Khakim,  Abdul.  2014. Dasar-Dasar Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia. Bandung .  4  ed.  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti.
Soeroso.  2005. Pengantar  Ilmu  hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Sugiyono.  2016. Metode  Penelitian Manajemen Pendektatan: Kuantitatif,  Kualitatif,  Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi . Bandung:
Alfabeta.