## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 9, No. 1, 2023, pp. 135-149
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Penerapan keadilan restoratif dan celah praktik korupsi
Iqbal Felisiano a *, Amira Paripurna b
Universitas Airlangga. Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan 60286, Indonesia a iqbalf@fh.unair.ac.id ; b amira@fh.unair.ac.id * Corresponding Author
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk memotret penerapan restorative justice sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana di tingkat Kepolisian; mengidentifikasi bentuk-bentuk potensi korupsi yang berpotensi terjadi dalam penerapan restorative justice dalam rangka penanganan tindak pidana . Penelitian ini menggunakan tipe penelitian socio legal research , dengan menitikberatkan pada implementasi hukum, khususnya berkaitan penerapan restorative justice dalam penanganan perkara pidana oleh instansi penegak hukum, khususnya Kepolisian.Data primer diambil dari wawancara dengan metode semi-structured inter- view yang  terdiri,  penyidik  dan  serse  pada  lingkungan  Kepolisian  khususnya  di  wilayah  Jawa  Timur; Korban/pelaku tindak pidana yang kasus hukumnya diselesaikan dengan mekanisme restorative justice , yaitu korban kasus kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan, dan pencurian; Tokoh masyarakat yang terlibat  dalam  proses  penyelesaian  perkara  dengan  mekanisme  restorative  justice.  Untuk  melengkapi wawancara, dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan Akademisi/Praktisi serta organi- sasi  masyarakat  sipil,  yang  terdiri  dari Center  of  Human  Rights  Law  Studies ,  Kontras,  LBH  Surabaya, Indonesian  Corruption  Watch Malang,  Surabaya  Children  Crisis  Center,  Pengacara. Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  dalam  praktiknya  terdapat  sejumlah  kerentanan  terjadinya  praktik  koruptif  yang tidak sejalan dengan nilai ideal yang ingin dicapai dalam restorative jutice . Fungsi mediator yang dijalankan oleh pihak penyidik dan penyelidik rentan disalahgunakan akibat tidak harmonisnya pengaturan, kurang- nya mekanisme pengawasan, dan kepentingan para pihak yang berperkara. Perilaku koruptif muncul mela- lui adanya “jual - beli” perkara yang dapat diselesaikan melalui proses penanganan perkara dengan meka - nisme restorative justice . Model Victim Offender Mediation dan Family and Community Group Conference merupakan model restorative justice yang memiliki keunggulan sehingga perlu diterapkan oleh penegak hukum dalam penanganan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif.
Kata Kunci : keadilan restoratif ; korupsi ; Kepolisian; penyalahgunaan kewenangan
How to Cite : Felisiano, I., & Paripurna, . A. (2023). Application of restorative justice and corruption practices. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 9 (1), 135-145. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.986

## Pendahuluan
Dalam perkembangan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam hukum formil, terdapat banyak perubahan berupa penambahan-penambahan regulasi baik yang diatur dalam undang- undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana), maupun regulasi internal pada instansi penegak hukum yang memiliki fungsi un- tuk memberikan panduan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan kewenang- an yang dimiliki  berdasarkan undang- undang, Meskipun telah cukup banyak regulasi sebagai pelengkap dalam hukum acara pidana di Indonesia, permasalahan penegakan hukum masih men- jadi atensi masyarakat, bahkan dalam beberapa tahun terakhir muncul kekecewaan dan ketidak- puasan masyarakat dalam penerapan hukum (Usman, 2011).
Kekecewaan terhadap proses peradilan formil yang terkesan lambat, memakan biaya sampai kepada alasan krisis kepercayaan terhadap penegak hukum menjadi cerminan atas penegakan hukum  dalam  perspektif  masyarakat.  Selain  hal  tersebut,  kelemahan  dalam  sistem  hukum  di Indonesia yang telah diketahui secara luas diantaranya berkaitan dengan independensi penegak hukum dalam menerapkan kewenangannya, tingginya tingkat korupsi dalam penegakan hukum, rendahnya  pengembangan  sumber  daya  aparat  penegak  hukum,  manajemen  yang  lemah  dan rendahnya tingkat akuntabilitas dalam proses penegakan hukum menambah rasa ketidakperca- yaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia ( Village Justice in Indonesia dan Terobosan dalam
Penegakan  Hukum  dan  Aspirasi  Reformasi  Hukum  di  Tingkat  Lokal ,  2005).  Kondisi-kondisi demikian  membutuhkan  komitmen  dan  pembuktian,  baik  dari  pemerintah  maupun  penegak hukum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa penerapan hukum di Indonesia berpihak kepada masyarakat, dan dapat menjamin terciptanya keadilan sehingga dapat menepis kekecewaan masyarakat terhadap penerapan hukum itu sendiri.
Restorative justice sebagai salah satu pendekatan hukum yang mulai banyak digunakan sejak era tahun 1960 dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara pidana, yang pada prinsipnya tidak lagi mengacu pada penggunaan sanksi dalam sistem peradilan pidana, melainkan lebih menekan- kan pada aspek kuratif, yang juga mengedepankan penyelesaian perkara pidana dengan perspek- tif korban dan pelaku tindak pidana mulai mendapat perhatian yang tinggi untuk dapat diterap- kan dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat Carl  von  Savigny  yang  menyatakan  bahwa restorative  justice merupakan  politik  hukum  yang berkembang, mengarah pada kondisi dimana masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur, akan  tetapi  tetap  mendapatkan  keadilan  dan  penyelesaian  masalah  terutama  untuk  korban sebagai pihak yang paling dirugikan (menderita).
Dalam  perkembangan  hukum,  khusus  berkaitan  dengan  regulasi restorative  justice dalam penyelesaian perkara pidana, dikenal beberapa regulasi internal yang memberikan acuan bagi penegak  hukum  dalam  menerapkan restorative  justice yang  terdapat  dalam  aturan  internal instansi  penegak hukum di  Indonesia  antara  lain  Peraturan  Jaksa  No.  15 Tahun  2020  tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif,
dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung No.
1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  tentang  Pedoman  penerapan  Restorative  Justice  Di  Lingkungan Pengadilan Umum yang merupakan aturan penegakan restorative justice dalam kerangka pene- rapan peradilan pidana. Berdasarkan keterangan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri  Komisaris  Jenderal  Agus  Andrianto  menerangkan  bahwa  sepanjang  tahun  2021  hingga Maret  2022,  Polri  telah  menyelesaikan  15.039  perkara  dengan  menggunakan  pendekatan restorative  justice .  Dalam  kegiatan  Talkshow  dengan  tema  ‘ Restorative  justice Harapan  Baru Pencarian Keadilan', yang diselenggarakan pada Selasa, 19 April 2022 Komisaris Jenderal Agus Andrianto juga menyampaikan bahwa "Jumlah ini meningkat 28,3 persen dari tahun sebelumnya sebesar 9.199 kasus," (Alfarizi, 2022).
Selain di satu sisi besarnya jumlah penanganan tindak pidana dengan pendekatan restorative justice memberikan harapan penanganan tindak pidana yang tidak hanya berfokus pada nestapa yang diberikan kepada pelaku tetapi lebih kepada nilai keadilan yang diharapkan oleh  korban tercapai,  tingginya  jumlah  penyelesaian  penanganan  perkara  pidana  dengan  menggunakan pendekatan restorative justice memunculkan problematika hukum baru yang perlu diatasi, antara lain berkaitan dengan transparansi penyelesaian perkara dan menumpuknya penyelesaian per- kara  pidana  dengan  menggunakan  pendekatan restorative  justice di  tingkat  kepolisian.  Hal  ini menjadi logis mengingat dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana umum yang sebagian besar menjadi subjek tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nega- ra  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak Pidana  Berdasarkan Keadilan  Restoratif,  merupakan  domain  penegakan  hukum  oleh  Kepolisian  dalam  tingkat Penyelidikan dan Penyidikannya.
Dalam hal ini perlu diingat, meskipun peraturan- peraturan internal yang mengatur mengenai pedoman penaganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif antara lain seperti Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Per- aturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No.  8  Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahka- mah Agung No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Pengadilan Umum memberikan kemudahan penyelesaian perkara pidana tanpa berfokus pada pemidanaan, dalam ketiga aturan tersbeut belum mengatur secara jelas dan terpe- rinci, serta tidak mensyaratkan adanya koordinasi dan supervisi yang dilaksanakan lintas instansi penegak  hukum  dalam  penerapan  pendekatan restorative  justice dalam  penanganan  tindak pidana.  Ketiga  aturan  tersebut  diatas  seolah  berdiri  sendiri-  sendiri  sehingga  secara  regulasi
dalam  konteks  pelaksanaan  kewenangannya  seolah  tidak  memberikan  kewajiban  kontrol horizontal yang memungkinkan instansi penegak hukum lain melakukan monitoring terhadap penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh instansi penegak hukum yang menangani dugaan tindak pidana yang terjadi.
Di  sisi  lain,  dengan  tidak  adanya  regulasi restorative  justice dalam  peraturan  yang  bertaraf undang- undang, khususnya hukum dalam acara pidana mengakibatkan implementasi restorative justice yang diatur dalam aturan internal instansi penegak hukum beragam dalam setiap tahapan berdasarkan  kewenangan  yang  dimiliki  masing-masing  instansi  penegak  hukum.  Hal  ini  juga diperparah  dengan  tidak  adanya check  and  balances sebagai  wujud  transparansi  pelaksanaan restorative  justice yang  dilakukan  masing-masing  instansi  penegak  hukum  dan  rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai akses terhadap penyelesaian perkara tindak pidana berda- sarkan keadilan restoratif. Kondisi-kondisi demikian menyebabkan lemahnya pengawasan pene- rapan kewenangan instansi penegak hukum secara horizontal (antar instansi penegak hukum) yang seharusnya menjadi penting dilakukan mengingat dalam penegakan hukum acara pidana di Indonesia  dikenal  pemisahan  kewenangan  (separation  of  power)  pada  tiap  kewenangan  yang melekat  pada  instansi  penegak  hukum  dalam  menerapkan  kewenangannya  dalam  konteks peradilan  pidana  yang  dikenal  sebagai  diferensiasi  fungsional  dimana  setiap  aparat/  instansi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya yang berbeda satu dengan yang lain.
Dalam  konteks  regulasi-regulasi  berkaitan  dengan restorative  justice yang  telah  ada  yang diberlakukan  baik  dalam  instansi  Kepolisian,  Kejaksaan,  maupun  Mahkamah  Agung,  kontrol horizontal tidak memungkinakan untuk dapat dilaksanakan dengan menggunakan lembaga Pra- peradilan maupun mekanisme lain yang dikenal dalam Undang- undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengingat model mediasi penal tidak diatur dalam KUHAP, juga produk  hukum  yang  dikeluarkan  berdasarkan  regulasi  tersebut  bukanlah  objek  yang  dapat diperiksa  oelh  lembaga  Praperadilan.  Pelaksanaan restorative  justice yang  minim  kontrol  dan pengawasan antar instansi penegak hukum ini berpotensi tidak hanya dalam konteks implemen- tasinya yang rawan melanggar hak warga negara dalam memperoleh pelayanan dan melaksana- kan  hak  hukumnya,  akan  tetapi juga  lebih jauh  lagi  berpotensi menimbulkan  praktik-praktik/ budaya korupstif yang terjadi dalam pelaksanaan restorative justice apabila tidak terdapat meka- nisme kontrol yang baik oleh instansi penegak hukum lain. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang telah dirilis pada hari Minggu (24 Juli Tahun 2022), mayoritas responden pada penelitian LSI menganggap bahwa tingkat korupsi dalam lembaga ke- polisian masih buruk, yaitu sebanyak 46 persen. Sedangkan instansi Kejaksaan, mayoritas respon- den  atau  sebanyak  43  persen  responden  menganggap  bahwa  tingkat  korupsi  dalam  instansi kejaksaan  masih  buruk  (Simanjuntak,  2022),  sehingga  apabila  tidak  mendapatkan  perhatian, kurang  baiknya  performa  instansi  penegak  hukum  dapat  berimbas  pada  ketidak  percayaan masyarakat terhadap instansi- instansi penegak hukum tersebut.
Berdasarkan pada hasil survei yang telah dilaksanakan LSI yang menggambarkan perspektif masyarakat mengenai budaya koruptif yang terjadi dalam instansi penegak hukum seperti Kepo- lisian dan Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya berpotensi meningkat apabila ke depannya dalam penanganan tindak pidana berdsarkan keadilan restoratif tidak didapati ada- nya kewajiban koordinasi antar instansi penegak hukum dalam ketentuan-ketentuan pelaksana- an restorative justice dalam aturan internal kelembagaan instansi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung) yang berpotensi menciptakan peluang baru dalam konteks korupsi dalam sistem peradilan pidana yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakadilan baik bagi korban  maupun  pelaku  tindak  pidana  yang  menggunakan  pendekatan restorative  justice .  Oleh karenanya perlu kiranya dilakukan penelitian secara komperhensif untuk memetakan potensi ko- rupsi dan mekanisme penanggulangan korupsi dalam dalam sektor penegakan hukum, khususnya berkaitan dengan implementasi restorative justice sehingga dapat menemukan solusi berkaitan dengan model penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, juga perbaikan yang seharusnya  dilakukan  untuk  memperbaiki  regulasi  internal  yang  telah  ada  dalam  instansi penegak hukum.
Adapun  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah:  “Bagaimana  penerapan restorative justice sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana di tingkat Kepolisian?”, “Bentuk dan potensi korupsi apa saja yang dapat terjadi dalam penerapan restorative justice ?”

## Tinjauan Literatur

## Penyelidikan dan Penyidikan
Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan secara jelas  antara  penyelidikan  dan  penyidikan  sebagai  suatu  tahapan  yang  berbeda  akan  tetapi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penanganan adanya dugaan tindak pidana yang diadukan, dilaporkan maupun didapati oleh aparatur penegak hukum khususnya Kepolisian. Dengan  adanya  tahapan  penyelidikan,  diharapkan  tumbuh  sikap  hati – hati  dan  rasa  tanggung jawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum dan menghindari cara – cara penindakan yang menjurus pada sikap mengutamakan pengakuan daripa- da menemukan keterangan dan bukti (Efendi, 2014). Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP yang menyatakan  bahwa “ Penyelidikan  ialah  serangkaian  tindakan  penyelidik  dalam  mencari  dan menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana guna  menentukan  dapat  atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini .” Sedangkan yang dimaksud dengan penyelidik dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP adalah “ Pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidik- an. ” Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  penyelidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyelidik (berarti lebih dari satu tindakan) untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan apabila peristiwa tersebut merupakan tindak pidana.
Di sisi lain, Penyidikan merupakan suatu istilah yang dikategorikan sama dengan pengertian investigation dan opsporing (Prasetyo, 2020). KUHAP memberi definisi penyidikan dalam Pasal 1 Angka  2  sebagai “ Serangkaian  tindakan  penyidikan  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu mem- buat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ”. Sebagaimana Penye- lidikan, KUHAP juga mengatur mengenai aparatur Kepolisian yang memiliki kewenangan dalam Penyidikan yang diatur dalam Pasal 1 angaka 1 KUHAP “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk me lakukan penyidikan.” Berkaitan dengan peran lain dalam Penyidikan juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 KUHAP yang menyebutkan “Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas pen yidikan yang diatur dalam undangundang ini.” Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa tindakan Penyidikan merupakan tahapan yang terdiri dari tahap mencari dan mengumpulkan  bukti  (tahap  1);  membuat  terang  tindak  pidana  (tahap  2),  dan  menemukan Tersangka (tahap 3) yang dilakukan secara bertahap oleh Penyidik.
Restorative Justice (Keadilan Restoratif/Keadilan Pemulihan)
Konsep atau filosofi restorative justice muncul pada tahun 1970-an dan 1980-an di Amerika Serikat dan Kanada,  bersamaan dengan bentuk praktik yang kemudian disebut sebagai Victim Offender  Reconciliation  Program (VORP).  Program  VORP  dalam  pandangan  Tony  Dittenhoffer dalam The Victim/Offender Reconciliation Program: a Message to Correctional Reformers (1983) merupakan pembaruan ide dari metode tradisional dalam menangani pelaku dan korban. Gagas- an VORP adalah membangun kembali kesimbangan dalam hubungan dan mendorong pemulihan. Dengan demikian maka yang menjadi tujuan utama adalah membangun konsep (program) yang adil dan menekankan bahwa pemulihan ini tidak dilakukan semata- mata didasarkan pada “jumlah dollar  yang  ditempatkan  di  tangan  para  korban”.  Sementara, Johnstone  dan  Van  Ness  (2013) dalam The  Meaning  of  Restorative  justice menyebut  bahwa  gerakan restorative  justice telah mengalami  kemajuan  dengan  memfokuskan  upayanya  pada  perubahan  sebagai  respon  sosial terhadap kejahatan dan pelanggaran (Sodikin & Agus, 2022).
Secara  sederhana  Marian  Liebmann  mengartikan restorative  justice sebagai  suatu  sistem hukum  yang  “bertujuan  untuk  mengembalikan  kesejahteraan  korban,  pelaku  dan  masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut
(Flora, 2018).  Tony Marshall mendefinisikan restorative justice adalah proses yang melibatkan semua  pihak  yang  memiliki  kepentingan  dalam  masalah  pelanggaran  tertentu  untuk  datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan (Flora, 2018). Satjipto Rahardjo menyebut- kan suatu penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat (Flora, 2018). Luhut MP Pangaribuan menyatakan bahwa dalam perkembangannya, penyelesaian suatu kasus pidana tidak lagi melalui penjara  karena merupakan  perwujudan  dendam dan  sekaligus  menjadi  beban  kepada  negara, akan  tetapi  lebih  merestorasi  hubungan  pelaku,  korban  dan  masyarakat  (Pangaribuan,  2009). Walker (1962) berpendapat bahwa hukum pidana tidak seharusnya ditujukan untuk memberikan pembalasan.
Perkembangan  sistem  dan  metode  penegakan  hukum  di  Indonesia  menunjukkan  adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama perkembangan prinsip keadilan restoratif ( restorative justice ) dengan membebani pelaku kejahatan dengan kesadaran- nya  mengakui  kesalahan,  meminta  maaf,  dan mengembalikan  kerusakan  dan  kerugian  korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban. Bahwa seringkali penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme non formal (di luar sistem peradilan) ini dinilai lebih memuaskan karena lebih menguntungkan kedua belah pihak. Restorative justice ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah mediasi penal. Menurut Barda Nawawi Arief, latar belakang pemikiran untuk mengupayakan adanya mediasi penal,  dikaitkan  dengan  ide-ide  pembaharuan  hukum  pidana,  antara  lain:  ide  perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative justice , ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang  ada  saat  ini,  khususnya  dalam mencari  alternatif  lain  dari  pidana  penjara  ( alternative  to imprisonment/alternative  to  custody )  (Arief  &  Ambarsari,  2018).  Di  samping  juga  dikaitkan dengan masalah pragmatisme, antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara ( the problems of court case overload ), dan untuk penyederhanaan proses peradilan.

## Perlindungan terhadap Korban Kejahatan
Dengan adanya pendekatan restorative justice orientasi utamanya merupakan perbaikan kebi- jakan hukum pidana dan penegakan hukum pidana yang lebih baik dan akomodatif dalam konteks perlindungan korban. Hal ini merupakan sebuah langkah fundamental dalam konteks perbaikan kebijakan hukum pidana melalui akomodasi nilai-nilai restorative justice yang seenarnya bukan- lah  nilai-nilai  baru,  namun  merupakan  nilai-nilai  yang  sejatinya  ada  dan  terkandung  dalam falsafah hidup bangsa, bahkan secara praktis masih dipertahankan oleh hukum adat yang berlaku di Indonesia.
Kebutuhan atau penggunaan kembali paradigma ini dimaknai sebagai upaya refilosofi keadilan hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana selaku hukum publik. Implikasi dari penerapan paradigma ini adalah munculnya keberpihakan hukum terhadap Korban, Masyarakat dan Pelaku secara seimbang dan proporsional dengan harapan menemukan titik temu dan ke- adilan yang dicapai dengan tidak hanya berfokus pada pemberian nestapa melainkan pemulihan hak  korban  kejahatan.  Dengan  demikian  konsepsi  kejahatan  yang  hanya  disandarkan  pada pelanggaran terhadap kepentingan umum atau Negara harus bertransformasi menjadi pelang- garan terhadap kepentingan para pihak dalam hal ini Korban, Pelaku dan masyarakat (Mahkamah Agung RI, n.d.).

## Metode
Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris. Peneliti memotret implementasi penyele- saian perkara dengan pendekatan restorative justice . Serta menganalisis potensi terjadinya prak- tik korupsi dalam mengimplementasikan restorative justice di kepolisian. Selanjutnya memformu- lasikan model mekanisme pencegahan korupsi dalam penerapan restorative justice . Pilihan meto- de  ini  mensyaratkan  sejumlah  metode  dan  aktivitas  pengumpulan  data  dan  analisis.  Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah:
Focus Group Discussion (FGD)
Untuk  melengkapi  wawancara,  dilaksanakan  Diskusi  Kelompok  Terfokus/Focus  Group  Dis- cussion (FGD) yang berguna untuk pengecekan silang kebenaran-kebenaran korespondensi ter- sebut. FGD tersebut dilaksanakan pada 25 November 2022. Dalam FGD ini melibatkan Akademisi, Praktisi  serta  Organisasi  masyarakat  sipil,  yang  terdiri  dari  Akademisi  dari  Fakultas  Hukum Universitas Airlangga, Center of Human Rights Law Studies (HRLS), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, Malang Corruption Watch (MCW), Surabaya Children Crisis Center (SCCC), serta Advokat, dengan tujuan memper- kaya hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan mengetahui praktik-praktik yang dilaksanakan dalam penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif.
Wawancara ( Interview )
Adapun  narasumber  penelitian  ini  terdiri  dari  Aparat  Penegak  Hukum  (APH)  dari  petugas kepolisian dan kejaksaan di Jawa Timur yang telah melakukan penanganan perkara dengan pen- dekatan keadilan restoratif; Korban/pelaku tindak pidana yang telah melaksanakan penyelesaian perkara  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif,  diantaranya  dalam  perkara  kekerasan  dalam rumah  tangga  (KDRT),  penganiayaan,  Narkotika,  Penggelapan,  dan  pencurian;  serta  Tokoh masyarakat  yang  terlibat  dalam  proses  penyelesaian  perkara  dengan  mekanisme  keadilan restoratif.

## Review Kebijakan, Hukum dan Literatur
Penelitian  ini  selain  mereview  peraturan  perundang-undangan,  kebijakan  internal  di  level institusi penegak hukum atas peluang yang mendorong terjadinya praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh polisi, juga akan memanfaatkan penelitian/publikasi yang telah dilakukan sebe- lumnya, dengan memberikan catatan kritis atas perkembangan konteks politik kuasa birokrasi di kepolisian.  Informasi  terkait  intervensi,  celah  dan  praktik  koruptif  atas  bentuk  pemberitaan maupun  reproduksi  pengetahuan  lainnya,  melalui  studi  dokumen  yaitu  dengan  menganalisis laporan/pengaduan dan artikel pemberitaan, putusan pengadilan dan dokumen pendampingan. Untuk  mendukung  penelitian  hukum  ini  dalam  memecahkan  isu  hukum  yang  penulis  angkat, maka bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis adalah bahan hukum primer yang terdiri dari  peraturan  perundang-undangan  yang  memiliki  kaitan  dengan  penelitian  yang  dilakukan. Adapun bahan hukum primer tersebut bersumber dari : Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara  Pidana;  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peratur- an  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012  tentang  Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana;  Peraturan  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif;  Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restora- tif; Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung No. 1691/dju/sk/ps.00/12/2020 tentang pemberlakuan penerapan keadilan restoratif.

## Hasil dan Pembahasan

## Praktik Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative justice
Pada dasarnya penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme restorative justice di tingkat Kepolisian  dilakukan  berdasarkan  syarat-syarat  dan  ketentuan-ketentuan  yang  telah  diatur dalam Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan  Restoratif.  Untuk  syarat  suatu  tindak  pidana  dapat  diselesaikan  menggunakan pendekatan  Keadilan  Restoratif,  Peraturan  Kepolisian  tersebut  memberikan  beberapa  syarat
yang terdiri dari persyaratan umum dan khusus. Untuk syarat umumnya sendiri berlaku untuk penanganan  perkara  tindak  pidana  berdasarkan  Keadilan  Restoratif  pada  penyelenggaraan kegiatan fungsi reserse kriminal, di tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Sedangkan untuk syarat khususnya yaitu berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan dan penyidikan.
Adapun  syarat  dilakukannya  penghentian  perkara  berdasarkan restorative  justice sebagai- mana  disebutkan  dalam  Peraturan  Kepolisian  Nomor  8  Tahun  2021  yakni  terdiri  atas  syarat materiil  dan  syarat  formil.  Berdsarkan  Pasal  5  Peraturan  Kepolisian No.  8 Tahun  2021  syarat materiil tersebut antara lain: (1) Tidak menimbulkan keresahan dan penolakan masyarakat; (2) tidak berdampak konflik sosial; (3) tidak berpotensi memecah belah bangsa; (4) tidak bersifat radikalisme dan separatisme; (5) bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan (6) bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang. Sedangkan syarat formil yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 antara lain: a. Perdamai- an  dari  kedua  belah  pihak,  kecuali  untuk Tindak Pidana  Narkoba;  dan  b.  pemenuhan  hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba. Dalam konteks tindak pidana yang ditangani oleh kepolisian memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan Peratur- an Kepolisian No. 8 Tahun 2021, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud tersebut dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak. Selain itu terdapat beberapa pemenuhan hak korban yang harus dipenuhi antara lain mengganti  kerugian,  mengembalikan  barang,  ataupun  mengganti  kerusakan  yang  timbul  dari tindak pidana yang dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021.
Adapun pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh Kepolisian dalam menentu- kan  suatu  tindak  pidana  dapat  diselesaikan  menggunakan  pendekatan  Keadilan  Restoratif didasarkan pada syarat materiil yang telah ditentukan dalam Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dan juga berdasarkan diskresi dari pihak kepolisian sendiri. Berdasarkan hasil depth interview yang dilakukan dalam penelitian, beberapa sumber penyidik kepolisian menyebutkan bahwa perkara yang dapat disele- saikan  secara restorative  justice biasanya  atas  beberapa  pertimbangan  hukum  antara  lain:  (1) Perkara-perkara  yang  menjadikan  perhatian  secara  manusiawi  dan  sosial,  seperti  tersangka sudah lanjut usia, tersangka masih dibawah umur, dan tersangka, korban ada hubungan keluarga; (2) Perkara yang kerugiannya dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), seperti Pasal  364  KUHP  (pencurian  ringan);  (3)  Perkara  lalu  lintas  karena  kelalaian  nya  berkendara korban meninggal dunia namun tersangka masih ada hubungan keluarga dan kecelakaan yang melibatkan massa; (4) Perkara atas pertimbangan kemanusiaan dan mengedepankan pembinaan, seperti  pencurian,  penadahan,  dan  penganiayaan;  dan  (5)  Perkara  yang  rentan  melibatkan kekuatan massa dan terjadi konflik, seperti sengketa tanah dan SARA.
Dalam  praktik,  para  pihak  yang  terlibat  dalam  perkara  pidana  setelah  diberikan  informasi berkaitan  dengan  kelebihan  yang  terdapat  dalam  penyelesaian  perkara  dengan  pendekatan restoratif, selanjutnya akan dipilih model pendekatan Keadilan Restoratif yang digunakan Aparat Penegak Hukum dalam menyelesaikan sebuah perkara. Model Keadilan Restoratif yang lumrah digunakan sebagai proses penghentian perkara di tingkat Kepolisian maupun Kejaksaan adalah serupa  dengan victim  offender  mediation (Prayitno,  2012)  dan family  and  community  group conference. Model victim offender mediation adalah model pendekatan Keadilan Restoratif yang mana para pihak dari mulai korban dan keluarga korban dipertemukan dengan pelaku dan keluar- ga pelaku untuk sama-sama mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan tindak pidana dengan pe- tugas kepolisian maupun kejaksaan bertugas sebagai mediator. Sedangkan family and community group  conference merupakan  model  Keadilan  Restoratif  yang  mana  pihak  pihaknya  lebih  luas dibandingkan dengan model victim offender mediation karena melibatkan pihak lain seperti tokoh masyarakat sebagai pendukung agar tercapainya kesepakatan perdamaian antara para pihak.
Karakteristik Tindak Pidana yang Dapat diselesaikan Melalui Restorative justice
Dalam penelitian ini sebagaimana hasil dari Focus Group Discussion yang telah dilaksanakan, ditemukan sejumlah praktik abuse of power , dimana restorative justice tidak sepenuhnya berang- kat dari keinginan masyarakat (korban). Dalam praktik ditemukan bahwa Aparat Penegak Hukum dalam  melaksanakan  kewenangannya  melaksanakan  penghentian  perkara  dengan  mekanisme keadilan restoratif pada sejumlah tindak pidana yang bukan menjadi ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan menggunakan pendekatan restorative justice . Mengenai posisi Aparat Penegak Hukum, sebagaimana hasil FGD yang telah dilaksanakan, khususnya Kepolisian sebagai mediator dalam  penyelesaian  perkara  pidana  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif/ restorative  justice didapati dalam beberapa perkara cenderung “mendorong” atau “memaksakan” salah satu pihak untuk  menyetujui  penyelesaian  perkara  dengan  pendekatan restorative  justice . Dalam  perkara yang pernah dilakukan pendampingan oleh peserta FGD, terdapat beberapa perkara dimana salah satu  pihak  yang  berperkara  meminta  untuk  dapat  dilakukannya  penyelesaian  perkara dengan mekanisme restorative justice , sehingga Aparat Penegak Hukum mendorong pelaku/korban untuk menyetujui  penyelesaian  perkara  dengan  mekanisme  keadilan  restoratif/ restorative  justice meskipun tidak sepenuhnya disepakati oleh pihak lain.
Secara umum, berdasarkan hasil penelitian lapangan perkara pidana yang diselesaikan melalui restorative justice meliputi pencurian, penipuan, penggelapan, penganiayaan ringan, kekerasan dalam rumah tangga. Dengan tidak adanya larangan kekerasan seksual diselesaikan melalui resto- rative justice , menimbulkan  problematika  tersendiri.  Hal ini akan memunculkan  potensi  besar polisi  akan  memberlakukan  pendekatan restorative  justice terhadap  kasus-kasus  kekerasan seksual. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, berdasarkan hasil FGD  terdapat praktik dimana kasus pencabulan yang dilakukan oleh kakek terhadap anak dibawah umur diupayakan untuk diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan. Upaya ini dilakukan dengan atas nama imple- mentasi restorative justice . Penyelidik bertindak sebagai mediator mengupayakan untuk menghu- bungi keluarga korban dan meminta pertemuan antara pelaku serta pihak aparat desa. Sebagai bentuk  pemulihan  korban/keluarga  korban  ditawari  sejumlah  uang  sebesar  Rp.10.000.000- 25.000.000, dan setelahnya diharapkan mencabut laporan kasus pencabulan. Upaya lainnya juga ditempuh  dengan  mempertemukan  korban,  pelaku  dengan  aparat  Desa  dan  pengurus  Rukun Tetangga  (RT). Selain  itu,  dalam restorative  justice juga menimbulkan  kesalahpahaman  terkait dengan pemulihan korban yang secara umum dimaknai sebatas pemberian uang pengganti. Hal tersebut mengakibatkan nilai-nilai pada restorative justice tidak terpenuhi secara menyeluruh. Keadilan restoratif ( restorative justice ) adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama yang bertujuan untuk mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  (Hartono,  2015) sehingga dengan dilaksanakannya penyelesaian perkara dengan proses restorative justice korban mendapatkan pemulihan hak yang sebelumnya telah dilanggar oleh Pelaku tindak pidana (Muladi, 2012). Selain itu, penggunaan Restorative justice diharapkan turut membantu mengurangi beban akumulasi perkara di pengadilan sehingga pengadilan dapat lebih memfokuskan perhatiannya dalam menyelesaikan perkara besar khususnya perkara yang merugikan masyarakat, serta meng- hemat  waktu  dan  anggaran  yang  perlu  dikeluarkan  dalam  penanganan  perkara  pidana (Djuhriyadi, 2020). Lebih lanjut, bahwa restorative justice sebagai suatu proses penyelesaian sua- tu perkara atau kejahatan hukum melibatkan semua stakeholder yang berurusan dengan kejahat- an  yang  sudah  terjadi  dengan  mendiskusikan  bagaimana  kejahatan  tersebut  bisa  terjadi  guna mencapai  kesepakatan  tentang  apa  yang  sebaiknya  dilakukan  untuk  memulihkan  penderitaan yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut (Atalim, 2013). Konsep restorative justice pada dasar- nya bukan merupakan hal yang baru, khususnya dalam hukum adat yang telah menjadi hukum yang berlaku dalam mekanisme penyelesaian permasalahan dalam adat budaya di Indonesia.
Pada restorative justice terdapat beberapa nilai yang terkandung yakni nilai pertama , pertemu- an. Tujuan pertemuan adalah agar para pihak mengembangkan pemahaman tentang kejahatan, pihak-pihak  lain  yang  terlibat,  dan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  membuat  sesuatu menjadi baik. Pertemuan diakhiri dengan kesepakatan dan dapat dicapai oleh para pihak. Keru- sakan yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan, tetapi langkah-langkah tertentu dapat diambil untuk memperbaikinya. Nilai kedua , reparasi. Reparasi berarti menebus kesalahan. Dalam arti
tertentu,  tentu saja,  reparasi secara penuh selalu tidak mungkin dilakukan. Respons restoratif lebih  peduli  dengan  memperbaiki  kerusakan  daripada  dengan  hukuman  yang  mengabaikan kebutuhan dan kewajiban untuk melakukan perbaikan.
Nilai ketiga , reintegrasi. Dengan reintegrasi berarti masuknya kembali seseorang bisa menjadi korban atau pelaku dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan, memberikan kontribusi, orang yang produktif. Ini berarti lebih daripada sekadar mentolerir kehadiran orang tersebut atau memberi  ruang  bagi mereka.  Dia membutuhkan  membangun  hubungan  yang  ditandai  dengan rasa hormat, komitmen dan intoleransi terhadap perilaku menyimpang atau melanggar hukum. Nilai keempat , partisipasi. Karakteristik program restorative adalah bahwa partisipasi langsung semua  pihak dibuat  relevan  karena  tujuannya  adalah  untuk mencapai  kesepakatan  yang  akan membawa resolusi.
Modus dan Praktik Koruptif Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam  penanganan  perkara  pidana  dengan  menggunakan  pendekatan  keadilan  restoratif, pelaksanaan  rangkaian  proses  prosedur  penyelesaian  berdasarkan  keadilan  restoratif  dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, didasarkan pada inisiasi dari pihak Pelapor (korban), sedangkan Terlapor sebagai pihak yang berperkara akan ditawarkan untuk dapat menyelesaikan dugaan tindak pidana yang mereka hadapi melalui mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam hal ini adalah berkaitan dengan area pelaksanaan penyelesaian yang berdasarkan Pasal 2 ayat (1)  Peraturan Kepolisian No.  8  Tahun  2021  yang  menyebutkan  bahwa  area  penanganan  Tindak  Pidana  berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan: (1) penyelenggaraan fungsi reserse umum; (2) b. penyelidikan; atau (3) penyidikan.
Seperti telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP yang menyatakan bahwa “ Penyelidikan  ialah  serangkaian  tindakan  penyelidik  dalam  mencari  dan  menemukan suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  guna  menentukan  dapat  atau  tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini ,” berarti bahwa dal am proses Penyelidikan yang belum terang apakah suatu aduan maupun laporan merupakan peristi- wa pidana yang dapat dilakukan proses selanjutnya yaitu mekanisme Penyidikan, ataukah bukan merupakan peristiwa pidana yang kemudian dapat dihentikan dengan penghentian penyidikan. Dalam menentukan area pelaksanaan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang dimungkinkan pelaksanaannya mulai dari proses Penyelidikan, setidaknya mengandung bebera- pa kelemahan, antara lain: Pertama, Penyelidikan belum dapat menentukan apakah suatu aduan maupun laporan merupakan peristiwa pidana ataukah nukan peristiwa pidana, sehingga menjadi salah dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif apabila peristiwanya bukan  merupakan  peristiwa  pidana;  Kedua,  Penyelidikan  belum  dapat  menentukan  bentuk peristiwa pidana sehingga pemulihan yang dilaksanakan proporsional, dan apakah merupakan klasifikasi tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif, proses penyelidikan juga belum dapat menentukan seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana (Tersangka) mengingat  penentuan  Tersangka  adalah  hasil  akhir  dari  proses  Penyidikan,  sehingga  apabila dilaksanakan penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, jenis tindak pidana dan seseorang yang diwajibkan melaksanakan kewajiban pemulihan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3)  Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 berpotensi menyalahi praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dan mungkin terjadi kesalahan  pihak  yang  seharusnya  memulihkan  hak  korban;  Ketiga,  Dalam  penyelidikan  tidak terdapat transparansi yang didapati oleh instansi penegak hukum lain (Kejaksaan) serta Pelapor dan  Terlapor,  mengingat  informasi  yang  didapati  Kejaksaan  mulai  didapatkan  pada  saat dimulainya  Penyidikan  (SPDP),  sehingga  dengan belum  adanya  informasi  yang  diberikan  oleh Penyelidik kepada instansi penegak hukum lain (khususnya kejaksaan) tidak terdapat kontrol horizontal, dan penyelesaian perkaranya dilaksanakan dengan melakukan penghentian Penyeli- dikan (aturan penghentian penyelidikan tidak terdapat dalam Undang- undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) yang memungkinkan tidak terpenuhinya hak- hak yang dimiliki oleh Korban maupun Terlapor;dan Keempat, Penghentian penyelidikan sebagai salah satu produk dari pelaksanaan penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif bukan merupakan
objek Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP, sehingga dalam hal terjadi kesalahan dalam prosedurnya para pihak, juga dalam hal ini Kejaksaan tidak dapat menyelesai- kannya dengan prosedur praperadilan, melainkan hanya dapat dilakukan laporan/aduan ulang oleh Pelapor (korban) yang justru menjadikan proses peradilan berulang dan cenderung tidak efektif sehingga bertentangan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam beberapa perkara, inisiasi penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif muncul  dari  aparat  penegak  hukum  yang  melaksanakan  proses  penyelidikan  dan  penyidikan, dengan mendasarkan penilaiannya pada kerugian yang timbul, maupun jenis perkaranya. Sebe- lum menawarkan penanganan perkara dengan pendekatan Keadilan Restoratif, aparat penegak hukum akan mengkaji terlebih dahulu apakah tindak pidana tersebut masuk klasifikasi tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui Keadilan Restoratif atau sebaliknya. Apabila berdasarkan standar yang dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan (Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 dan Peraturan  Jaksa  No.  15  Tahun  2020)  didapati  bahwa  tindak  pidana  dapat  diselesaikan menggunakan Keadilan Restoratif,  aparat penegak hukum akan menawarkan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi melalui mekanisme Keadilan Restoratif.
Penggunaan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana memang tidak bisa dipungkiri memiliki berbagai keuntungan salah satunya yaitu terkait penyelesaian konflik tersebut diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan para pihak yang terkait. Selain hal tersebut, keuntungan lain yang menonjol adalah pemulihan kerugian dari perspektif pihak yang dirugikan akibat  terjadinya  sebuah  tindak  pidana  secara  cepat  dapat  dipulihkan  dengan  mendapatkan kompensasi dari kerugian yang didapatkan akibat dari pelaku tindak pidana.  Akan tetapi perlu diingat, meskipun sebagai pelaksana peraturan perundang- undangan yang dituntut profesional dalam melaksanakan kewenangan dalam penegakan hukum, Aparat Penegak Hukum juga tidak secara otomatis terhindar dari praktik- praktik koruptif dalam penegakan hukum.
Dalam  konteks  penanganan  perkara  pidana  dengan  keadilan  restoratif, berdasarkan  hasil penelitian lapangan dan hasil FGD, teridentifikasi sejumlah modus praktik koruptif penggunaan restorative justice sebagai akibat dari kurang berjalannya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan ini. Prasyarat dari penghentian perkara sebagai produk dari penanganan perkara dengan keadilan restoratif  antara lain berupa surat pernyataan perdamaian antara kedua belah pihak, juga kesepakatan pemulihan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
Pemulihan  kerugian  korban  dengan  pemberian  kompensasi  berupa  pembayaran  sejumlah uang ini tidak hanya semata- mata sebagai bentuk ‘pemulihan’ terhadap korban dan masyarakat. Pembayaran sejumlah “uang damai” yang dalam hal ini dilakukan oleh oknum penegak hukum sebagai “mediator”, dalam prakteknya juga dipungut sebagai uang pencabutan berkas perkara, uang pembuatan berkas pemeriksaan tambahan, uang untuk penyelenggaraan gelar perkara yang seharusnya tidak dipungut dari masyarakat. Tidak hanya oknum penegak hukum, juga didapati fakta dimana terdapat keterlibatan pihak ketiga yang merupakan masyarakat umum yang ber- tindak  sebagai  “fasilitator”  perdamaian  yang  juga  turut  andil  dan  memanfaatkan  celah  dalam penanganan perkara dengan keadilan restoratif.
Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan FGD yang telah dilaksanakan, dapat diidentifikasi- kan sejumlah modus operandi yang menjadi praktik koruptif terjadi dalam proses penyelesaian perkara pidana dengan memanfaatkan kelemahan regulasi penanganan perkara dengan keadilan restoratif.  Adapun  kelemahan regulasi penanganan perkara dengan keadilan restoratif baik di tingkat Kepolisian maupun Kejaksaan antara lain: (1) Perbedaan prosedur dan klasifikasi tindak pidana yang dapat ditangani dengan keadilan restoratif; (2) Tidak terdapat mekanisme pelaporan penanganan perkara yang terbuka antar instansi penegak hukum; (3) Tidak diaturnya koordinasi dan supervisi antar instansi penegak hukum dalam penanganan perkara dengan keadilan restora- tif dalam aturan kelembagaan tiap instansi (dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan); (4) Tidak adanya database yang memuat informasi perkara dan pihak yang telah dilaksanakan penanganan perkaranya dengan keadilan restoratif; (5) Penegak hukum memiliki kewenangan mutlak dalam penanganan perkara dan tidak didapatinya peluang pihak ketiga selaku mediator yang berasal dari  masyarakat  sipil  untuk  terlibat  dalam  penyelesaian  perkara;  (6)  Dasar  kewenangan  yang belum  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan;  (7)  Penghentian  penyelidikan  yang
ditetapkan (SP2 Lid) yang bukan merupakan objek praperadilan sehingga tidak dapat dilakukan- nya  kontrol  horizontal  dalam  penghentian  penyelidikan  dalam  konteks  penanganan  perkara dengan keadilan restoratif.
Tidak dipungkiri, penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dilakukan dengan permintaan perdamaian oleh pelaku terhadap korban dengan memberikan sejumlah uang tertentu sebagai pengganti  sanksi  atas  tindak  pidana  yang  ia  lakukan  sehingga  pihak  korban  dapat  langsung merasakan restorasi (pengembalian kepada keadaan semula) seperti sebelum tindak pidana ia alami. Dengan demikian keadilan menjadi hasil dari kesepakatan para pihak yaitu korban dan pelaku bukan berdasarkan pertimbangan dari Hakim, yang seharusnya dapat lebih komperhensif mempertimbangkan dengan adil. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, prosedur penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif selain diperlukan harmonisasi mengingat regu- lasi  yang  ada  masih  bersifat  sektoral  yang  tidak  mengikat  isntasni  penegak  hukum  lain,  juga terdapat kelemahan yang nyata dalam konteks penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadil- an  restoratif  yang  dilaksanakan  dalam  proses  penyelidikan,  yang  justru  bertentangan  dengan prinsip-prinsip  hukum  dan  berpotensi  menimbulkan  praktik  koruptif  mengingat  terbatasnya akses yang dimiliki instansi penegak hukum lain untuk melakukan kontrol atas proses peradilan yang dilaksanakan, khususnya dalam proses penyelidikan.
Selain  hal  tersebut,  beberapa  sisi  negatif  yaitu  rentan  terjadi  penyalahgunaan  wewenang dalam hal ini oleh oknum aparat penegak hukum selaku pintu gerbang penegakan hukum di tanah air (Purba, 2017). Praktik yang ada justru menunjukkan bahwa restorative justice justru dimaknai secara minor berupa restitutive yaitu  ganti rugi berupa sejumlah  nominal  tertentu.  Pemulihan keadaan korban hanya dimaknai sebatas nominal dan ganti kerugian, tidak mnyentuh pemulihan yang sesungguhnya diharapkan korban kejahatan. Praktik penanganan perkara dengan pendekat- an restorative justice seringkali disama artikan dengan p enyerahan “uang damai” sebagai peng - ganti sanksi atau untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana terhadap korbannya. Hal ini menunjukkan telah terjadi pergeseran makna dan nilai restorative justice . Dalam konteks potensi tindak pidana korupsi yang dimungkinan dilakukan oleh penegak hu- kum dalam menjalankan tugas dengan pendekatan keadilan restoratif, potensi tindakan penya- lahgunaan kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana dengan memanfaatkan celah dalam Peraturan Kepolisian No. 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadil- an Restoratif maupun Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  antara  lain  mencocoki  beberapa ketentuan Undang- undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi .  Adapun  tindakannya  dapat memenuhi delik sebagai berikut: Pertama, Dalam konteks penanganan perkara pidana dengan keadilan  restoratif  inisiasi  bersumber  dari  terjadinya  pemerasan  yang  dilakukan  oleh  oknum penegak  hukum  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya,  maka  tindakan  pemerasan tersebut mencocoki ketentuan dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Kedua,  Dalam  konteks  terdapat  inisiasi  penghentian  perkara  berasal  dari  pihak  yang berkepentingan dalam penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif dengan memanfaatkan kelemahan dalam transparansi, kontrol dan supervisi, dimana dalam hal ini terdapat kemungkin- an beberapa bentuk tindak pidana dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat diterapkan, antara lain: (1) Pelaku penyuap yang melakukan penyuapan pada aparat penegak hukum  untuk  bertindak  atau  tidak  bertindak  yang  bertentangan  dengan  kewenangannya  dapat diberlakukan Pasal 5 ayat (1) Undang- undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; (2) Penerima suap yang  menyalahgunakan  kewenangannya  dapat  diberlakukan  ketentuan  dalam  Pasal  11 Undang- undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ten- tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; dan (3) Dalam hal didapati pemberian kepada penegak hukum  yang  menerima  pemberian  yang  patut  diduga  dikarenakan  jabatannya  dari  orang  lain  dan penerima tidak melaporkan pemberian tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1) dan ayat (3), maka dapat diberlakukan ketentuan gratifikasi sebagai-
mana diatur dalam Pasal 12B ayat [2] Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

## Pencegahan Korupsi dalam Penanganan Perkara Pidana dengan Keadilan Restoratif
Kebutuhan dan keserakahan seseorang untuk melakukan korupsi semakin dipermudah oleh kesempatan yang didapatkan seseorang sebagai pejabat yang menempati posisi atau jabatan pada suatu tempat atau lingkungan bekerja (Wilhelmus, 2018). Posisi dan jabatan ini membuka kesem- patan bagi seseorang untuk melakukan korupsi, terlebih lagi dengan kurangnya pengawasan yang dilakukan.  Sebagaimana  telah  disampaikan  sebelumnya,  bahwa  Peraturan  Kepolisian  No.  08 Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  maupun Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif masih terdapat cukup banyak kelemahan yang perlu diperbaiki, baik dalam sistem penanganan perkara pidana, standar jenis tindak pidana yang dapat diselesai- kan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, pola akses informasi dan keterbukaan antar instansi penegak hukum, pengawasan horizontal antar instansi penegak hukum, maupun perlindungan  hukum  dan  kepastian  pulihnya  hak  korban  dalam  penyelesaian  perkara  pidana dengan pendekatan keadilan restoratif.
Dalam  hal  pencegahan  potensi  korupsi  yang  terjadi  dalam  penerapan  pendekatan  keadilan restoratif setidaknya terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain:
Harmonisasi dan Standarisasi Prosedur dan Aturan
Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Peraturan Kepolisian No. 08 Tahun 2021 tentang Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  maupun  Peraturan  Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadil- an  Restoratif  memiliki  nilai  yang  berbeda  dalam  menentukan  perkara  yang  dapat/tidaknya dilakukan penyelesaian dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Salah satu aturan hukum  yang  seharusnya  dapat  mengakomodir  aturan-aturan  pelaksanaan  Keadilan  Restoratif dan  memungkinkan  pemenuhan  hak  korban  dan  pelaku  tindak  pidana  adalah  Kitab  Undang- undang Hukum Acara Pidana. Dengan diaturnya Keadilan Restoratif dalam Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana, maka pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana menjadi satu  kesatuan proses dalam penegakan hukum dengan perspektif Integrated Criminal Justice System .

## Pengawasan Horizontal antar Instansi Penegak Hukum
Kerawanan  perilaku  koruptif  dalam  pendekatan  keadilan  restoratif  dalam  menyelesaikan perkara pidana timbul dari tidak adanya mekanisme formil yang mewajibkan adanya pengawasan pelaksanaan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif antar instansi penegak hukum. Meskipun dalam Peraturan Kepolisian No. 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif maupun Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mengatur pengawasan secara internal dalam masing- masing instansi Kepolisian dan Kejaksaan, akan tetapi pengawasan tersebut juga masih memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Sistem pengawasan horizontal perlu dibuat dengan mempertimbangkan kerahasiaan pihak- pihak yang terlibat dalam perkara pidana yang sedang diupayakan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Wujud kontrol horizontal ini tidak hanya berlaku bagi perkara dalam proses penyidikan dan penuntutan saja, akan tetapi termasuk didalamnya perkara yang sedang dalam proses penyelidikan, sehingga Penuntut Umum dapat memberikan pertimbangan, juga pengawas- an dalam proses penerapan keadilan restoratif yang dilaksanakan Kepolisian di tingkat penyeli- dikan. Dalam konteks pengawasan horizontal ini, terdapat lembaga Praperadilan yang pemben- tukannya  dimaksudkan sebagai  upaya  dalam  pengoreksian  terhadap  tindakan  penyidikan  dan penuntutan. Adanya pengaturan praperadilan dalam KUHAP menjadi tuntutan terhadap seorang penyidik dan penuntut umum dalam segala tindakan penyidikan dan penuntutan yang akan dilak- sanakannya secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi terciptanya tegaknya rule of law .

## Penetapan putusan penghentian perkara yang tersentralisasi
Pendekatan lain yang dapat dilaksanakan dalam memberikan kepastian hukum dan berfungsi meminimalisir potensi korupsi dalam penerapan penyelesaian perkara pidana dengan pendekat- an  keadilan  restoratif  adalah  dengan  menyertakan  seluruh  instansi  penegak  hukum  dalam memutus  mata  rantai  disinformasi.  Salah  satu  metode  yang  dapat  digunakan  adalah  dengan menghadirkan  hakim  komisaris.  Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  (Hakim  Komisaris)  yang  juga merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum dalam hukum acara pidana yang salah satu fungsinya  berwenang  memutus  suatu  perkara  layak  atau  tidak  layak  diajukan  ke  pengadilan. Dengan  diikutsertakannya  hakim  Komisaris  dalam  mekanisme  penyelesaian  perkara  pidana dengan  pendekatan  restoratif,  hasil  penyelesaian  perkara  memiliki  kekuatan  hukum  sebagai keputusan  pengadilan  yang  bersifat  ketetapan  perdamaian.  Selain  itu  dengan  hadirnya  hakim komisaris, Kepolisian dan Kejaksaan tidak perlu membuat produk berupa penghentian Penyeli- dikan, Penghentian Penyidikan, dan Penghentian Penyidikan yang masih berpotensi untuk dilaku- kan gugatan praperadilan. Di sisi lain, terdapat keterbukaan informasi, juga kontrol horizontal yang  dapat  meminimalisir  monopoli  dan  penyalahgunaan  kewenangan  dalam  penyelesaian perkara dalam kerangka keadilan restoratif.
Menghapus Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Tingkat Penyelidikan
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam proses penyelidikan memiliki banyak kelemahan yang dapat dimanfaat- kan oleh oknum penegak hukum mengingat terbatasnya akses kontrol dan informasi yang diper- oleh instansi penegak hukum lain. Selain itu, penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam proses penyelidikan cenderung bertentangan dengan beberapa prinsip hukum yang justru dapat merugikan baik pihak korban maupun Terlapor, mengingat klasifikasi kejahat- an yang dapat diselesaikan melalui penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif justru  memerlukan  klasifikasi  berdasarkan  syarat  formil  dan  materiil  berdasarkan  Peraturan Kepolisian  No.  08  Tahun  2021  Tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan Restoratif.

## Simpulan
Penerapan keadilan restoratif di tingkat Kepolisian didasarkan pada Peraturan Kepolisian No. 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif merupakan upaya yang diharapkan masyarakat yang menginginkan pemulihan terha- dap kerugian yang diderita akibat tindak pidana yang telah dialami. Keikutsertaan masyarakat dalam penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif juga mampu meningkatkan  kesadaran  masyarakat  mengenai  hukum,  sehingga  juga  bisa  berfungsi  dalam mencegah terjadinya kejahatan.  Model restorative justice yang saat ini diimplementasikan oleh Kepolisian umumnya adalah Model Victim Offender Mediation , dan Model Family and Community Group  Conference .  Akan  tetapi,  pelaksanaan  penanganan  tindak  pidana  berdasarkan  keadilan restoratif  di  tingkat  kepolisian  masih  perlu  dilakukan  banyak  perbaikan  mengingat  besarnya kewenangan  yang  diberikan  dalam  menyelesaikan  perkara  pidana  dengan  keadilan  restoratif, termasuk dalam hal ini penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam ting- kat penyelidikan yang memiliki banyak kelemahan. Terdapatnya praktik penerapan restorative justice yang  menunjukkan  bahwa restorative  justice dimaknai  secara  minor  berupa restitutive yaitu ganti rugi berupa sejumlah nominal tertentu, memperlihatkan pemulihan keadaan korban lebih dimaknai sebatas nominal dan ganti kerugian. Pemulihan kerugian korban dengan pemberi- an kompensasi berupa pembayaran sejumlah uang ini tidak hanya semata-mata sebagai bentuk ‘pemulihan’ terhadap korban dan masyarakat. Pembayaran sejumlah “uang damai” yang dalam hal ini dilakukan oleh oknum penegak hukum sebagai “mediator”, dalam prakteknya juga dipung - ut  sebagai  uang  pencabutan  berkas  perkara,  uang  pembuatan  berkas  pemeriksaan  tambahan, uang untuk penyelenggaraan gelar perkara yang seharusnya tidak dipungut dari masyarakat.
Perilaku koruptif yang didorong besarnya pengaruh penilaian dapat/ tidaknya perkara pidana diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dan tidak diaturnya keterbu- kaan informasi pelaksanaan penghentian penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif serta pengawasan horizontal antar penegak hukum dalam rangka integrated  criminal  justice  system tidak  dapat  diminimalisir  hanya  berdasarkan  pengaturan sektoral di tingkat Kepolisian maupun Kejaksaan. Kewenangan absolut masing- masing instansi penegak  hukum  dalam  menghentikan  penyelidikan,  penyidikan,  maupun  penuntutan  dengan pendekatan keadilan restoratif memungkinkan penyalahgunaan kewenangan yang mengacu pada pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf e Undang- undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana oknum penegak hukum berpotensi memberikan tekanan psikologis dengan dasar kewenangan baik untuk menentukan dihentikan/ diteruskannya perkara pidana, maupun dalam hal memaksa para pihak (Pelaku dan Korban) dengan dilakukannya upaya paksa dalam proses peradilan yang dilaksanakan.

## Saran
Dalam meminimalisir potensi korupsi pada penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif perlu dibentuk pengawasan horizontal antar instansi penegak hukum, keterbukaan in- formasi pelaksanaan keadilan restoratif, menghapuskan penyelesaian perkara pidana berdasar- kan  keadilan  restoratif  dalam  tingkat  penyelidikan  dalam  Peraturan  Kepolisian  No.  08  Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penetapan Keadilan Restoratif seharusnya dilakuna oleh Hakim Komisaris sehingga dapat lebih memiliki kekuatan hukum  dan  penyelesaiannya  memiliki  perspektif  keadilan  yang  lebih  luas.  Hal  ini  diperlukan mengingat pembatasan kewenangan perlu dilakukan dalam hal mencegah adanya penyalahguna- an kewenangan oleh aparat penegak hukum yang pelaksanaan kewenangannya tidak diimbangi dengan  mekanisme  yang  jelas  dan  berkepastian  hukum.  Model  penyelesaian  perkara  dengan pendekatan keadilan restoratif akan lebih efektif dan dapat menekan kerentanan praktik koruptif dengan menggunakan model community restorative board yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan model-model restorative justice yang lain.
Perlunya aturan yang memiliki standar yang sama yang mampu menjadi pedoman bagi petu- gas kepolisian maupun penuntut umum dalam melaksanakan kewenangan dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif dalam bentuk undang- undang. Aturan tersebut perlu dibuat dalam perbaikan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur menge- nai  jenis  tindak  pidana,  prosedur,  pengawasan,  dan  produk  hukum  yang  dihasilkan  sehingga penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dapat memberikan solusi sekaligus kemanfaatan, kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Standarisasi dan harmonisasi re- gulasi  berkaitan  dengan  penyelesaian  perkara  pidana  berdasarkan  keadilan  restoratif  juga memerlukan perbaikan sistem khususnya keterpaduan informasi yang dpaat diakses oleh semua instansi penegak hukum, sehingga memungkinkan dilaksanakannya kontrol horizontal antar ins- tansi penegak hukum dalam penanganan perkara dan penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif.

## Referensi
Alfarizi, M. K. (2022). Kabareskrim sebut 15 ribu perkara diselesaikan dengan restorative justice . Tempo.Co.
Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum , 10 (2), 173 – 190. https://doi.org/10.31602/al- adl.v10i2.1362
Atalim, S. (2013). Keadilan restoratif sebagai kritik inheren terhadap pengadilan legal- konvensional. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 2 (2), 141. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.155 Djuhriyadi, M. (2020). Terapkan restorative justice, kejaksaan bantu kurangi penumpukan perkara di pengadilan. Independasi.Com.
Efendi, T. (2014). Dasar-Dasar hukum acara pidana . Malang: Setara Press.
Flora, H. S. (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. University Of Bengkulu Law Journal , 3 (2), 142 – 158. https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158 Hartono, B. (2015). Analisis keadilan restoratif (restorative justice) dalam konteks ultimum remedium sebagai penyelesaian permasalahan tindak pidana anak. Pranata Hukum , 10 (2). Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (2013). The meaning of restorative justice. In Handbook of restorative justice (pp. 5 – 23). Willan.
Pangaribuan, L. M. P. (2009). Lay judges dan hakim ad hoc: suatu studi teoritis mengenai sistem peradilan pidana Indonesia . Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana. Prasetyo, C. A. (2020). Analisis yuridis putusan nomor 34/Pid. Sus/TPK/PN. Jkt. Pst yang mengesampingkan putusan pra peradilan nomor 40/Pid. Pra/2018/PN. Jkt. Sel dikaitkan dengan KUHP. Novum: Jurnal Hukum , 7 (4). https://doi.org/10.2674/novum.v7i4.32859 Prayitno, P. (2012). Penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) KUHP jo Pasal 352 melalui restorative justice di wilayah Polresta Pontianak. Jurn Al Nestor Magister Hukum , 2 (2).
Purba, J. (2017). Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice . Jala Permata Aksara.
Simanjuntak, S. D. A. (2022). Survei LSI: korupsi di kepolisian dan kejaksaan masih buruk . Kabar24.Bisnis.Com.
Sodikin, A., & Agus, S. (2022). Restorative justice dan reformasi KUHP . Kompas.Com. Usman, H. (2011). Analisis perkembangan teori hukum pidana. Jurnal Ilmu Hukum Jambi , 2 (1), 43258.
Walker, N. (1962). Morality and the criminal law. How. J. Penology & Crime Prevention , 11 , 209. Wilhelmus, O. R. (2018). Korupsi: teori, faktor penyebab, dampak, dan penanganannya. JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik , 17 (9), 26 – 42. https://doi.org/10.34150/jpak.v17i9.44