## MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA
Peni Nugraheni
Rahma Dwi Yuliani
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
peninugraheni@yahoo.com

## Abstrak
The    high  growth  of  the  Islamic  financial  institution  raises the qustion of the extent of their social responsibility towards the environment. Especially Islamic values attached to these institutions provide the demand to further contribute to the life of the community. This study aims at analyzing the influence of corporate governance mechanism toward Islamic Social Reporting (ISR) Disclosure in Islamic banking in Indonesia and Malaysia. These two countries have Muslim majority population and the high growth of Islamic financial institutions development. ISR disclosure is important to perform the accountability of Islamic bank to the accordance of Islamic principles and the environment. The paper uses corporate governance mechanism as factor to evaluate its influence toward ISR disclosure. The population in this study is all Islamic banks in Indonesia and Malaysia, which publish the annual report from 2012 to 2014 . The research sample includes 33 data from 11 Islamic banks in Indonesia and 39 data from 13 Islamic banks in Malaysia. The technique that used in this study is panel regression with random effect model.

## Volume 10 Nomor 1 2017
P-ISSN: 1979-0724 E-ISSN: 2502-3993
DOI: http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i1.2366

## MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING
Based on the analysis, the research finds that only the number of member and meeting of nomination and remuneration committee affecst positively toward ISR disclosure, while the dual position and number of meeting of sharia supervisory board, the institutional  and foreign ownership do not have influence toward ISR disclosure.
Keywords : Islamic Social Reporting, Islamic bank, corporate governance mechanism

## Abstract
Perkembangan lembaga keuangan syariah memunculkan pertanyaan sejauh mana tanggung jawab social mereka terhadapa lingkungan. Nilai-nilai Islam yang melekat pada lembaga ini memberikan tuntutan sejauh mana kontribusi mereka pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme corporate governance terhadap pengungkapan Islamic social reporting (ISR) dalam perbankan Islam di Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini memiliki penduduk mayoritas Muslim dan pertumbuhan lembaga keuangan Islam yang cukup pesat. Pengungkapan ISR merupakan hal yang penting untuk menilai akuntabilitas bank syariah terhadap kesesuaiannya dengan syariah dan terhadap lingkungan
Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia yang memenuhi kriteria menerbitkan laporan tahunan dari 2012 hingga 2014. Sampel penelitian meliputi 33 data dari 11 bank syariah di Indonesia dan 39 data dari 13 bank syariah di Malaysia. Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan regresi panel dengan efek acak. Berdasarkan hasil pengujian, penelitian ini menemukan bahwa hanya jumlah anggota dan jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi yang berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR, sementara rangkap jabatan dan jumlah anggota DPS, kepemilikan institusional dan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.
Kata kunci : Islamic Social Reporting, bank syariah, corporate governance mechanism

## Peni Nugraheni, Rahma Dwi Yuliani

## PENDAHULUAN
Industri perbankan syariah terus mengalami perkembangan  yang  signifikan, terutama di negara yang mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Malaysia. Perkembangan perbankan syariah tidak hanya tampak dari peningkatan dari jumlah perbankannya  saja,  tetapi  juga jumlah nasabah dimana semakin banyak masyarakat Muslim yang juga menginginkan transaksi ekonominya sesuai dengan syariah.  Namun  demikian, prospek yang bagus ini juga seiring dengan permintaan masyarakat terhadap perbankan syariah untuk semakin menunjukkan identitas Islam suatu  organisasi,  termasuk diantaranya adalah keterlibatan perbankan syariah dalam kegiatan social dan lingkungan masyarakat sekitar yang sering disebut dengan Corporate Social responsibility (CSR).
Pengungkapan CSR sangat penting bagi suatu organisasi bisnis syariah. Hameed et al (2003) menyatakan bahwa kegiatan CSR menunjukkan keberhasilan organisasi menyeimbangkan antara kinerja keuangan dan kinerja social dan dapat menunjukkan bahwa kegiatan organisasi tidak memiliki dampak yang merugikan
bagi  masyarakat.  Selain  itu, CSR akan meningkatkan keyakinan stakeholder terhadap kontribusi perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Terkait dengan adanya tuntutan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial  di  perbankan  syariah, Islamic Social Reporting telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Islamic Social Reporting merupakan perluasan dari pelaporan sosial yang telah disisipkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Indeks
ISR diyakini dapat menjadi panduan awal dalam hal standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan perspektif Islam (Fitria dan  Hartanti,  2010). Manfaat dari pengungkapan Islamic Social Reporting adalah sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat serta meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan (IAEI, 2015),
Meskipun keterlibatan suatu organisasi dalam kegiatan CSR sudah menjadi kewajiban yang  disyaratkan  pemerintah, tetapi setiap perusahaan memiliki berbagai tingkatan dalam kuantitas dan kualitas pengungkapan item CSR (Nugraheni dan Anuar, 2014). Hal ini dikarenakan banyak faktor

## MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING
yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan suatu informasi, salah satunya adalah penerapan corporate governance. Corporate Governance (CG) dinilai dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR suatu organisasi. Adanya organ- organ perusahaan (dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, komite renumerasi dan nominasi) merupakan penerapan dari CG yang dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan prinsip transparansi dan accountabilitas, termasuk dalam pengungkapan CSR. Dalam lembaga keuangan syariah,  keberadaan  dewan pengawas syariah (DPS) juga ikut mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi perusahaan (Bukair dan Rahman,    2015).  Oleh  karena itu,  masalah  penelitian  di bahas dalam penelitian ini adalah:  pertama,  sejauh  mana pengungkapan ISR telah dilakukan oleh bank syariah? Kedua,  bagaimana  mekanisme corporate governance mempengaruhi pengungkapan ISR di bank syariah?

## Terkait  dengan  DPS,
Penelitian Adiertanto dan Chariri  (2013)  menunjukkan bahwa jumlah rapat DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan  CSR,  sebaliknya penelitian Rahayu dan Cahyati (2014) menunjukkan hasil bahwa jumlah rapat dewan pengawas
syariah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Apabila anggota DPS dipandang dari jumlah bank yang menjadi tanggung jawabnya, maka rangkap jabatan DPS juga dapat mempengaruhi pengungkapan CSR. P enelitian Usamah (2010) menyatakan bahwa rangkap jabatan anggota DPS berpengaruhi negatif terhadap kinerja kepatuhan syariah atas pembiayaan sementara Penelitian Kholid dan Bachtiar (2015) menunjukkan hasil bahwa rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid bank syariah. Keberadaan dewan komite, misalnya komite renumerasi dan nominasi (KRN) juga diduga dapat berpengaruh terhadap pengungkapan CSR perbankan syariah. Penelitian ini mencoba melihat hubungan antara banyaknya anggota dalam komite dan jumlah rapat yang dilakukan oleh KRN terhadap pengungkapan ISR yang dilakukan perbankan syariah.
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah komponen corporate governance yaitu dewan pengawas syariah,  komite  renumerasi dan nominasi dan struktur kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yang dilakukan oleh bank

## Peni Nugraheni, Rahma Dwi Yuliani

## syariah. Sebagai suatu lembaga
keuangan  syariah,  masyarakat memiliki harapan yang lebih tinggi  terhadap  lembaga  ini, tidak hanya dari sisi kinerja keuangan, tetapi juga bagaimana penerapan prinsip Islam diterapkan dalam kegiatan operasional mereka. Informasi tersebut dapat diperoleh dalam laporan tahunan maupun pengungkapan CSR yang dipublikasikan perusahaan.
Penelitian ini mencoba tidak hanya menguji pengaruh factor-faktor corporate governance terhadap pengungkapan ISR di bank syariah di Indonesia tetapi juga bank syariah di Malaysia. Sebagai sesama negara dengan jumlah penduduk Muslim yang besar,  perkembangan  industri keuangan syariah juga sangat pesat sehingga mengetahui pengungkapan ISR di kedua negara ini sangat bermanfaat untuk menilai sejauh mana perbankan syariah memberikan informasi kepada stakeholder terkait kegiatan perbankan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut:  pertama,  sejauh  mana pengungkapan ISR telah dilakukan oleh perbankan syariah di dua negara. Kedua,  penggunaan  indeks ISR  menggunakan  AAOIFI indeks diharapkan dapat meningkatkan daya banding pada hasil penelitian antara

## Indonesia dan Malaysia karena
AAOIFI  merupakan  organisasi non-profit Internasional yang pertama menyusun standar akuntansi syariah.
Selain  itu,  penelitian  ini  juga mencoba menggali komponen corporate governance yang jarang digunakan yaitu komite renumerasi dan nominasi. Sebagai  salah  satu  organ  CG, dipandang penting juga untuk melihat pengaruh komite ini terhadap luas pengungkapan ISR yang dilakukan perbankan.

## TELAAH TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Teori legitimasi menyatakan bahwa suatu perusahaan melakukan aktivitas di tengah masyarakat melalui kontrak sosial dimana kegiatan perusahaan diharapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (Guthrie  dan  Parker,  1989). Perusahaan berusaha agar setiap kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam lingkungannya. Pengungkapan CSR merupakan upaya perusahan untuk menginformasikan kegiatannya sehingga masyarakat atau stakeholder dapat menilai kegiatan social perusahaan dan memberikan legitimasi kepada

## MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING
perusahaan.
Perbankan syariah yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah memiliki dua peran utama yaitu di bidang ekonomi dan social politik (Farouk et.al, 2011). Oleh karena itu, bagaimana kontribusi bank syariah kepada lingkungan sekitarnya juga menjadi indikasi factor keadilan yang dijalankan pihak perbankan. Bank Indonesia selaku regulator sangat mendorong peran bank syariah di masyarakat dengan dilandasi keyakinan bahwa perbankan syariah akan membawa ‘maslahat’ bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (IAEI, 2012). Karakteristik bank syariah juga dapat dilihat dari pengungkapan yang dilakukan sebagai identitas organisasi Islam (Rahman dan Saimi,  2015).  Pengungkapan CSR menunjukkan bagaimana perbankan mengelola sumber daya yang dapat bermanfaat untuk lingkungan dan sebagai bukti akuntabilitas kepada Allah SWT yang telah menciptakan sumber daya tersebut (El- halaby  dan  Hussainny,  2015). Indeks CSR yang sesuai dengan karakteristik bank syariah diterbitkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) yang membagi komponen CSR menjadi 76 item pengungkapan yang digunakan dalam
penelitian ini.
Peraturan Bank Indonesia
Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal
7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa pelaksanaan Good Corporate Governance merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah. Penerapan corporate governance di perbankan syariah melalui organ-organnya akan membantu bank syariah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi (Farook et.al, 2011), termasuk dalam menjaga kesesuaian kegiatan pihak bank dengan prinsip syariah. Oleh  karena  itu,  keberadaan dewan pengawas syariah (DPS) memiliki peran penting dan membedakan entitas bisnis Islam dengan entitas yang lain.
Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan yang berfungsi untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi jalannya kegiatan perusahaan agar sesuai dengan  prinsip  syariah  (PBI, 2009).    Penelitian  ini  mencoba menguji pengaruh dewan pengawas syariah terhadap

## Peni Nugraheni, Rahma Dwi Yuliani
Pengungkapan ISR dilihat dari rangkap jabatan anggota DPS dan jumlah rapat yang diadakan DPS.  Menurut Peraturan BI Nomor  11/33/PBI/2009,  DPS wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain  (pasal  50). Usamah  (2010) meyatakan bahwa untuk menjaga kualitas pengawasan pemenuhan prinsip syariah di bank syariah diperlukan adanya pembatasan terhadap jumlah rangkap jabatan DPS yang bertujuan agar lembaga tersebut dapat bekerja lebih fokus dan profesional. Pelaksanaan GCG diharapkan akan mempengaruhi perusahaan dalam aspek
transparansi, diantaranya adalah pengungkapan ISR terhadap stakeholder. Sehingga DPS dengan rangkap jabatan yang sedikit akan memberikan perhatian yang lebih banyak terhadap lingkup pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian Usamah (2010) menyebutkan bahwa rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja kepatuhan syariah atas pembiayaan berbasis bagi hasil. Berbeda dengan Penelitian Kholid dan Bachtiar (2015)  yang  menunjukkan  hasil bahwa rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid bank syariah.
Berdasarkan hal tersebut, maka maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:
H 1a : Rangkap jabatan dewan pengawas syariah ber- pengaruh negatif terha- dap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Indonesia.
H 1b : Rangkap jabatan dewan pengawas syariah ber- pengaruh negatif terha- dap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Malaysia.

## Menurut
Peraturan BI  Nomor  11/33/PBI/2009,
DPS wajib menyelenggarakan rapat paling kurang satu kali dalam  satu  bulan  (pasal  49 ayat  1).  Semakin  intensif  DPS mengadakan  rapat,  semakin banyak kebijakan manajemen maupun kegiatan perusahaan yang dapat dibahas DPS dalam kaitannya dengan pemenuhan aspek  syariah,  termasuk  dalam pengungkapan informasi yang semakin luas. Adiertatnto dan Chariri  (2013)  menyatakan bahwa jumlah rapat DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Oleh karena itu,  hipotesis  yang  dirumuskan adalah sebagai berikut:
H 2a : Jumlah rapat dewan pen-

## MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING
gawas syariah berpen- garuh  positif  terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Indo- nesia.
H 2b : Jumlah rapat dewan pen- gawas syariah berpen- garuh  positif  terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Ma-
laysia. Definisi Komite Renumerasi dan Nominasi (KRN) menurut Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 34/ POJK.04/2014  (pasal  1  poin  1) adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris (DK) dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas DK terkait nominasi dan renumerasi terhadap anggota dewan direksi dan komisaris. Poin 2 menjelaskan pengertian nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota direksi atau  anggota  dewan  komisaris, dan remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota direksi dan anggota dewan komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan  sesuai  dengan  tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (poin 3). Fungsi KRN adalah memberikan
rekomendasi kepada DK terkait kebijakan evaluasi kinerja bagi direksi dan atau anggota DK.
Jumlah  anggota  KRN sedikitnya terdiri dari 2 orang yang berasal dari komisaris independen dan seorang pejabat eksekuitf yang membawahi sumber daya. Semakin banyak  jumlah  anggota  KRN,
diharapkan kinerja komite semakin baik, termasuk mendorong kinerja direksi dalam berkontribusi terhadap lingkungan dan kehidupan social masyarakat dan pengungkapan informasi kegiatan perbankan.
Penggunaan variable KRN dalam penelitian belum begitu banyak dilakukan, namun penelitian Murwaningsari (2009) tidak menemukan pengaruh antara komite KNR dan kinerja perusahaan.
Namun demikian, berdasar- kan penjelasan yang telah dikemu- kakan, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:
H 3a : Jumlah komite remu- nerasi dan nominasi ber- pengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Indo- nesia.
H 3b : Jumlah komite remu- nerasi dan nominasi ber- pengaruh positif terhadap

## Peni Nugraheni, Rahma Dwi Yuliani
pengungkapan ISR pada bank umum syariah Ma- laysia.
Jumlah  Rapat  Anggota KRN di Indonesia dibahas dalam Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  34/ Pojk.04/2014 pada Bab IV pasal 12  Tentang  Penyelenggaraan
Rapat yaitu Rapat KRN diselenggarakan secara berkala paling  kurang  1  (satu)  kali dalam  4  (empat)  bulan. Dilihat dari  manfaatnya,  diharapkan semakin sering kegiatan rapat dilakukan,  pembahasan  kinerja manajemen juga akan semakin intensif dibicarakan sehingga kebijakan perbankan yang terkait dengan kepentingan stakeholder,
termasuk pengungkapan ISR juga menjadi perhatian KRN. Penelitian Widyani  (2015)  menyatakan
bahwa jumlah rapat KRN berpengaruh negative terhadap kinerja bank. Penelitian tentang keterlibatan komite remunerasi dan nominasi terhadap pengungkapan ISR belum banyak  dilakukan,  meskipun demikian,  dengan  asumsi  pola yang  sama,  bahwa  semakin sering rapat dilaksanakan, maka semakin bagus pengawasan terhadap pengungkapan ISR yang dilakukan perusahaan sehingga pengungkapan akan semakin luas.
Berdasarkan penjelasan
yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:
H 4a : Jumlah rapat anggota komite remunerasi dan nominasi berpengaruh positif terhadap pengung- kapan ISR pada bank umum syariah Indonesia.
H 4b : Jumlah rapat anggota komite remunerasi dan nominasi berpengaruh positif terhadap pengung- kapan ISR pada bank umum syariah Malaysia.
Struktur kepemilikan yang berbeda dimungkinkan juga memberikan pengawasan yang berbeda terhadap kinerja perusahaan, termasuk kewajiban mengungkapkan informasi kepada stakeholder. Semakin banyak pihak stakeholder yang membutuhkan informasi mengenai  perusahaan,  maka perusahaan akan semakin banyak dan detail dalam mengungkapkan informasi tersebut. Hal tersebut menyebabkan struktur kepemilikan menjadi faktor yang cukup kuat dalam memengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan.
Kepemilikan saham asing merupakan jumlah

## MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING
saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia. Haniffa dan Cooke
(2005) menyatakan bahwa adanya kepemilikan asing akan mendorong perusahaan untuk lebih mengungkapkan CSR untuk mendapatkan legitimasi dari pihak eksternal tersebut.
Struktur kepemilikan menjadi salah satu factor yang dipertimbangkan perusahaan dalam pengungkapan CSR karena dapat meningkatkan reputasi dan legitimasi perusahaan  (Rustiarini,  2011). Hasil penelitian Alvionita et al. (2015)  menemukan  bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib sementara Said et al (2009) tidak menemukan pengaruh antara kepemilikan asing dengan pengungkapan CSR di Malaysia. Oleh  karena  itu,  hipotesis  yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:
H 5a : Struktur kepemilikan as- ing berpengaruh positif terhadap  pengungkapan ISR pada bank umum syariah Indonesia.
H 5b : Struktur kepemilikan as- ing berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum
syariah Malaysia.
Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh suatu lembaga,  seperti  asuransi,  bank atau institusi lain (Beiner et al , 2003). Menurut Murwaningsih (2009), kepemilikan institusional dapat mendorong tindakan pengawasan yang tinggi terhadap manajemen. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga akan memengaruhi tingkat pengungkapan wajib (Boediono, 2005).
Penelitian Utami et al . (2012),  serta  Alvionita et al. (2015)  menemukan  pengaruh positif antara kepemilikan institusional dan pengungkapan sukarela,  sehingga  diharapkan juga kepemilikan institusional yang besar akan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan ISR.
Berdasarkan penjelasan dan  penelitian  diatas,  maka peneliti menduga bahwa kepemilikan institusional akan berdampak pada pengungkapan ISR. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
H 6a : Struktur kepemilikan In-

## Peni Nugraheni, Rahma Dwi Yuliani
stitusional berpengaruh positif terhadap pen- gungkapan ISR pada bank umum syariah In- donesia.
H 6b : Struktur kepemilikan
Institusional berpen-
garuh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum sya- riah Malaysia.

## METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan kriteria menerbitkan laporan tahunan antara 2012 – 2014. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari annual report bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia periode 2012-2014.
Variable independen Pengukuran rangkap jabatan DPS prosentase DPS yang melakukan pengawasan pada lebih dari sama dengan 2 lembaga keuangan dibagi total dewan pengawas syariah jumlah rapat DPS Jumlah rapat yang diadakan DPS jumlah anggota KRN Jumlah anggota KRN jumlah rapat KRN Jumlah rapat yang diadakan KRN struktur kepemilikan asing Jumlah saham yang dimiliki pihak asing dibagi dengan total saham yang beredar dikali 100%. struktur kepemilikan institusional Jumlah saham yang dimiliki pihak institusi diba- gi dengan total saham yang beredar dikali 100%.

## Definisi  Operasional  dan  Pengu -

## kuran Variabel
Variabel
dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan Islamic Social Reporting pada bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia. Analisis data dilakukan dengan memberikan tanda checklist pada setiap item yang mengungkapkan aktivitas sosial pada laporan keuangan bank syariah. apabila terdapat satu item yang diungkapkan maka akan mendapakan skor “1”,  dan  jika  tidak  maka  akan mendapat  skor  “0”.  ISR score diukur dengan rumus:
Komponen Indek ISR mengacu pada komponen indeks ISR AAOIFI yang terdiri dari 76 item dalam 4 kategori.
Variabel
independen dalam penelitian ini terdiri dari enam variable dengan pengukuran sebagai berikut:

## Tabel 1Definisi operasional Variabel Independen

## MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah regresi panel dengan efek acak.  Penelitian ini akan menguji  statistik  deskriptif,  uji asumsi klasik dan hipotesis dimana model persamaan regresinya sebagai berikut:
ISR  Indonesia  =  α  +  β 1 RJBDPS +  β 2 JRDPS  +  β 3 JLKRMN  +  β
4 JRKRMN  +  β 5 STKPAS  +  β 6 STKPIS + ε
ISR  Malaysia  =  α  +  β 1 RJBDPS +  β 2 JRDPS  +  β 3 JLKRMN  +  β 4 JRKRMN  +  β 5 STKPAS  +  β 6 STKPIS + ε
D imana:
ISR Indonesia         = Pengungkapan ISR di BUS Indonesia
ISR Malaysia          = Pengungkapan ISR di BUS Malaysia
α = konstanta β = koefisien varia - bel
RJBDPS                  = Rangkap Ja- batan Dewan Pengawas Sya- riah
JRDPS                     = Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah
JLKRMN               = Jumlah ang- gota Komite Remunerasi dan Nominasi
JRKRMN                = Jumlah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
STKPAS               = Struktur Kepe-
milikan Asing
STKPIS                   = Struktur Kepe- milikan Institusional
ε = residual of er- ror

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil analisis, bank umum syariah yang ada di Indonesia yang diuji sebanyak 11 bank dan dan bank syariah di Malaysia sebanyak 13 bank yang mengungkapkan Islamic Social Reporting pada laporan tahunan tahun  2012-2014  yang  dapat diolah yang ada dalam tabel 2 berikut ini.

## Peni Nugraheni, Rahma Dwi Yuliani
No Bank Syariah di Indonesia No Bank Syariah di Malaysia 1. Bank BCA Syariah 1. Affin Islamic Bank 2. Bank BNI Syariah
2. Hong Leong Islamic Bank 3. Bank BRI Syariah 3. RHB Islamic Bank 4. Bank BJB Syariah 4. Bank Islam Malaysia 5. Bank Syariah Mandiri 5. Alliance Islamic Bank 6. Bukopin Syariah 6. Kuwait Finance House 7. Maybank Syariah 7. Ambank Islamic 8. Bank Muamalat 8. Public Islamic Bank 9. Bank Mega Syariah 9. Maybank Islamic 10. Bank Victoria Syariah 10. CIMB Islamic Bank 11. Bank Panin Syariah 11. Bank Muamalat Malaysia 12. OCBC Al-Amin Bank 13. HSBC Amanah Malaysia Bank umum syariah di
Indonesia diuji menggunakan model regresi Common Effect Model karena adanya missing data, sementara untuk data bank syariah Malaysia diolah menggunakan Random Effect Model. Di bawah ini adalah hasil statistic deskriptif untuk bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia.
ISR_SCORE? RJBDPS? JRDPS? JLKRMN? JRKRMN? STKPAS? STKPIS? Mean 0.869091 0.863939 14.63636 4.575758 7.575758 0.295455 0.473030 Median 0.920000 1.000000 13.00000 4.000000 4.000000 0.100000 0.470000 Maximum 1.000000 1.000000 30.00000 8.000000 34.00000 0.990000 0.990000 Minimum 0.640000 0.000000 9.000000 3.000000 1.000000 0.000000 0.010000 Std. Dev. 0.112704 0.304435 4.211726 1.414883 7.075620 0.371711 0.450579 Skewness -1.049225 -2.180967 1.708767 0.852075 2.346205 0.801717 0.082934 Kurtosis 2.869132 6.385469 6.426120 3.062244 8.650152 2.085284 1.160289 Jarque-Bera 6.078347 41.92082 32.19954 3.998501 74.17152 4.685600 4.691568 Probability 0.047874 0.000000 0.000000 0.135437 0.000000 0.096058 0.095772 Sum 28.68000 28.51000 483.0000 151.0000 250.0000 9.750000 15.61000 Sum Sq. Dev. 0.406473 2.965788 567.6364 64.06061 1602.061 4.421418 6.496697 Observations 33 33 33 33 33 33 33 Cross sections 11 11 11 11 11 11 11

## Tabel 2. Daftar Bank Syariah yang diteliti
Tabel 3. Statistics Deskriptif  BUS di Indonesia

## MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING
ISR_SCORE? RJBDPS? JRDPS? JLKRMN? JRKRMN? STKPAS? STKPIS? Mean 0.844103 0.833846 8.743590 6.410256 7.358974 0.407436 0.662308 Median 0.830000 1.000000 7.000000 6.000000 5.000000 0.490000 0.770000 Maximum 1.000000 1.000000 17.00000 12.00000 19.00000 0.990000 0.970000 Minimum 0.710000 0.500000 5.000000 3.000000 1.000000 0.000000 0.240000 Std. Dev. 0.070514 0.219253 3.877859 2.061144 4.579630 0.345906 0.207281 Skewness 0.378509 -0.635335 0.649289 1.262348 0.990886 0.293279 -0.530985 Kurtosis 3.222959 1.570934 2.002802 4.985404 3.230379 1.811632 2.197557 Jarque-Bera 1.012026 5.942352 4.356146 16.76336 6.468306 2.853937 2.879005 Probability 0.602894 0.051243 0.113260 0.000229 0.039394 0.240035 0.237046 Sum 32.92000 32.52000 341.0000 250.0000 287.0000 15.89000 25.83000 Sum Sq. Dev. 0.188944 1.826723 571.4359 161.4359 796.9744 4.546744 1.632692 Observations 39 39 39 39 39 39 39 Cross sections 13 13 13 13 13 13 13 Berdasarkan tabel 3 dan  4  di  atas,  rata-rata  ( mean ) pengungkapan ISR untuk bank syariah Indonesia mencapai
86,91  sementara  Malaysia  tidak terlalu jauh berbeda dengan nilai 84,41.  Untuk  jumlah  Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah (RJBDPS) juga memiliki nilai rata-rata yang tidak terlalu jauh yaitu 86,39% untuk anggota
DPS di Indonesia dan Malaysia sekitar  83,36%..  Nilai  rata-rata Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (JRDPS) di bank syariah Indonesia  14,63  kali  sementara di Malaysia lebih rendah sebanyak 8,74 kali. Jumlah rata- rata anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (JLKRMN) di  Indonesia  sebanyak  4,  57 dengan rata-rata jumlah rapat (JRKRMN) sebanyak sementara

## di Malaysia lebih tinggi dengan
6,41  dan  rata-rata  jumlah  rapat 7,35.  Struktur  Kepemilikan Asing (STKPAS) di Indonesia memiliki rata-rata sekitar 29,55%  sementara  di  Malaysia berkisar  40,74%  sementara  nilai mean
Struktur Kepemilikan Institusional (STKPIS) di
Indonesia  sebesar  47,21%  dan di Malaysia memiliki nilai-rata- rata 66,23%.
Untuk  uji  asumsi  klasik, penelitian ini tidak menggunakan uji normalitas dan autokorelasi karena menggunakan data panel.  Secara  umum,  penelitian ini sudah lolos uji asumsi klasik sehingga pengujian hipotesis menggunakan regresi dapat dilakukan.  Hasil regresi dapat dilihat  pada  tabel  4  dan  5  di bawah ini.

## Tabel 4. Statistics Deskriptif  BUS di Malaysia

## Peni Nugraheni, Rahma Dwi Yuliani
Dependent Variable: ISR_SCORE? Method: Pooled Least Squares Date: 04/09/17   Time: 18:11 Sample: 2012 2014 Included observations: 3
Cross-sections included: 11 Total pool (balanced) observations: 33 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.234945 0.251277 0.935005 0.3584 RJBDPS? -0.015756 0.072067 -0.218631 0.8286 LOG(JRDPS?) 0.139000 0.085769 1.620625 0.1172 LOG(JLKRMN?) 0.180367 0.069603 2.591372 0.0155 LOG(JRKRMN?) -0.011144 0.031667 -0.351899 0.7278 STKPAS? 0.004507 0.060435 0.074568 0.9411 STKPIS? 0.065106 0.044885 1.450508 0.1589 R-squared 0.325636     Mean dependent var 0.869091 Adjusted R-squared 0.170013     S.D. dependent var 0.112704 S.E. of regression 0.102678     Akaike info criterion -1.528611 Sum squared resid 0.274111     Schwarz criterion -1.211170 Log likelihood 32.22208     Hannan-Quinn criter. -1.421802 F-statistic 2.092470     Durbin-Watson stat 0.209955 Prob(F-statistic) 0.088780 Berdasarkan tabel 5 diatas,  dapat  dilihat  pada  nilai adjusted R Square sebesar 0.170013. Hasil
tersebut
menjelaskan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen kurang lebih  sebesar  17%  dan  sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor diluar penelitian. Sementara untuk uji F menunjukkan nilai 0.088780  >  nilai  sig.  0.05,  yang berarti secara bersama-sama variabel independen tidak mempengaruhi pengungkapan ISR di perbankan syariah Indonesia.
Tabel 5. Hasil Regresi Bank Syariah di Indonesia

## MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING
Dependent Variable: ISR_SCORE? Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) Date: 04/09/17   Time: 19:14 Sample: 2012 2014 Included observations: 3
Cross-sections included: 13 Total pool (balanced) observations: 39 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.998331 0.119316 8.367092 0.0000 RJBDPS? -0.138265 0.109778 -1.259494 0.2170 LOG(JRDPS?) -0.000901 0.002869 -0.313975 0.7556 LOG(JLKRMN?) -0.006950 0.003763 -1.846783 0.0740 LOG(JRKRMN?) 0.003623 0.001679 2.158070 0.0385 STKPAS? 0.028419 0.068404 0.415463 0.6806 STKPIS? -0.064271 0.115842 -0.554818 0.5829 Random Effects (Cross) AFFIN--C -0.074744 HONGLEON--C 0.025970 RHB--C 0.028750 BIM--C 0.009765 ALLIANCE--C -0.090820 KFH--C 0.012556 AMISLAMI--C -0.012286 PUBLICBA--C -0.036021 CIMB--C -0.051823 MAYBANKM--C 0.098511 MUAMALAT--C 0.131252 OCBC--C -0.038147 HSBC--C -0.002963 Effects Specification S.D. Rho Cross-section random 0.085128 0.9987 Idiosyncratic random 0.003012 0.0013 Weighted Statistics R-squared 0.237750     Mean dependent var 0.017239 Adjusted R-squared 0.094828     S.D. dependent var 0.003015 S.E. of regression 0.002868     Sum squared resid 0.000263 F-statistic 1.663493     Durbin-Watson stat 1.821210 Prob(F-statistic) 0.162245 Unweighted Statistics R-squared 0.234275     Mean dependent var 0.844103 Sum squared resid 0.144679     Durbin-Watson stat 0.003314

## Tabel 6. Hasil Regresi Bank Syariah di Malaysia

## Peni Nugraheni, Rahma Dwi Yuliani

## Berdasarkan tabel 6
diatas,  dapat  dilihat  pada nilai adjusted R Square pada sebesar  0.094828.  Hasil  tersebut menjelaskan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen kurang lebih  sebesar  9%  dan  sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor diluar penelitian. Sementara untuk uji F menunjukkan nilai 0.162245  >  nilai  sig.  0.05,  yang berarti secara bersama-sama variabel independen tidak mempengaruhi pengungkapan ISR di perbankan syariah Malaysia.
Untuk pengujian secara parsial dapat dilihat hasilnya sebagai beri- kut:
Hasil regresi menunjukkan bahwa rangkap jabatan DPS di Indonesia dan Malaysia tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR yang  berarti  H1a  dan  H1b ditolak. Hal ini dapat terjadi ketika anggota DPS tetap dapat menjalankan fungsinya dengan baik untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kesesuaian  syariah,  termasuk dalam hal pengungkapan informasi untuk masyarakat meski merangkap jabatan di organisasi lain. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009,  anggota  DPS dibolehkan merangkap jabatan pada empat lembaga keuangan
syariah lain. Hal ini menunjukkan bahwa rangkap jabatan DPS memang diperbolehkan.
Tugas Utama DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai  dengan  prinsip  syariah, dan salah satu tanggung jawab DPS adalah melakukan review berkala atas pemenuhan prinsip syarah terhadap kegiatan  bank.  Oleh  karena itu,  sepanjang  kegiatan  bank syariah sudah sesuai dengan prinsip  syariah,  DPS  tidak begitu mempersoalkan kualitas dan kuantitas pengungkapan ISR yang lebih condong  sebagai tanggung jawab manajemen. Menurut Usamah (2010), model pengawasan yang dilakukan DPS adalah model penasehat semata yang berarti kedudukannya dalam perbankan hanya sebagai tenaga paruh waktu yang datang ke kantor ketika diperlukan. Dengan model ini,  DPS  cenderung  berperan pasif. Apabila dikaitkan dengan pengungkapan  ISR,  DPS  juga hanya sebatas memberi nasehat, tetapi pelaksanaan ditentukan sepenuhnya oleh kebijakan manajemen.
Hasil regresi untuk variabel jumlah rapat DPS di indonesia dan Malaysia menunjukkan hasil yang sama bahwa jumlah rapat DPS tidak berpengaruh terhadap

## MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING
pengungkapan ISR sehingga H2a dan H2b ditolak. Seringnya dewan pengawas syariah melakukan pertemuan atau rapat belum tentu berpengaruh pada luas pengungkapan ISR di perbankan. Hal ini bisa terjadi ketika materi rapat DPS lebih banyak berfokus pada tanggung jawab utama DPS sesuai dengan pasal 47 PBI No 11/33/ PBI/2009  yaitu  (1)  menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk perbankan,
(2) mengawasi proses pengembangan produk baru  bank,  (3)  meminta  fatwa kepada DSN terkait produk baru yang  belum  ada  fatwanya,  (4) melakukan review berkala atas pemenuhan prinsip syariah dan (5) meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari perbankan dalam melaksanakan tugasnya. Dikaitkan dengan profil anggota DPS yang biasanya adalah tokoh-tokoh masyarakat dengan  banyak  kesibukan, kemudian dibolehkannya rangkap  jabatan  DPS,  tentu mempengaruhi ketersediaan waktu yang dimiliki. Dengan demikian, setiap kali rapat DPS tentu agenda utama adalah pemenuhan kewajiban DPS terhadap bank syariah tempat mereka bertugas sehingga pengungkapan ISR mungkin tidak menjadi prioritas.
Hipotesis 3a yang menyatakan bahwa jumlah
anggota komite remunerasi dan nominasi (KRN) di Indonesia berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR berhasil diterima. Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis bahwa semakin banyak jumlah anggota  KRN,  evaluasi  kinerja manajemen akan semakin tinggi sehingga perbankan berusaha menunjukkan hasil kinerja yang semakin  baik,  termasuk  dari aspek transparansi kegiatan perusahaan dalam bentuk pengungkapan CSR. KRN adalah salah satu komponen dalam mekanisme corporate governance suatu organisasi dan memiliki peran penting dalam hal kebijakan renumerasi karena berkaitan dengan  sasaran dan strategi jangka panjan BUS.
Sebaliknya H3b yang menyatakan bahwa jumlah anggota komite remunerasi dan nominasi di Malaysia berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Murwaningsari (2009) yang menyatakan tidak ada pengaruh antara komite KNR dan kinerja perusahaan. Dilihat dari hasil data statistic desktiptif, rata-rata jumlah anggota KRN di bank syariah Malaysia sebesar  6,4.  Jumlah  tersebut justru lebih tinggi dari rata-rata anggota KRN di bank syariah Indonesia yang hanya sebesar 4,56  tetapi  hasil  pengujian statistic menyatakan bahwa

## Peni Nugraheni, Rahma Dwi Yuliani
jumlah anggota KRN BUS di Malaysia tidak mempengaruhi pengungkapan ISR yang dipublikasikan perusahaan. Hal ini kemungkinan terjadi karena beberapa sebab, pertama,  kurangnya  koordinasi antar anggota. Ketika jumlah anggota cukup banyak tetapi jarang  berkoordinasi,  tentu mempengaruhi rekomendasi yang dapat diberikan kepada manajemen,  termasuk  masukan tentang pengungkapan ISR. Appiah  dan  Chizema  (2015) menyatakan sedikitnya jumlah anggota suatu komite justru akan dapat mendorong keefektifan koordinasi komite tersebut.
Kedua,  kondisi  komite remunerasi dan nominasi yang mempunyai rangkap jabatan juga perlu diperhatikan. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia  No.11/33/PBI/2009 pasal 35, anggota KRN sedikitnya terdiri dari dua orang komisaris independen dan satu pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. Sementara pasal 38 menyatakan bahwa anggota KRN dapat merangkap jabatan pada satu komite lainnya pada BUS yang sama. Kondisi ini diduga dapat menjadi benturan aktivitas sehingga tidak semua anggota KRN dapat berpartisipasi aktif dalam tugasnya.
Hasil regresi variabel jumlah rapat komite remunerasi
dan nominasi di Indonesia menunjukkan hasil bahwa jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR sehingga  H4a  ditolak.  Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utami et al . (2012) dan Supriyono et al . (2014) yang  menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan  terhadap  tingkat kepatuhan mandatory disclosure .
Banyak sedikitnya rapat yang dilakukan oleh komite remunerasi dan nominasi, belum tentu berpengaruh pada kemauan dan kemampuan untuk mengungkapkan ISR dengan lebih baik. Hal ini mungkin tergantung pada kualitas rapat yang dijalankan ataupun isi agenda rapat, bukan pada kuantitasnya. Bahkan mungkin rapat yang diadakan oleh KRN bisa saja sekedar menjadi pemenuhan kewajiban (Appiah dan Chizema, 2015).
Tidak berpengaruhnya jumlah rapat KRN terhadap pengngkapan ISR dapat ditelaah dari fungsi dan tanggung jawab KRN itu sendiri ataupun. Tugas KRN terkait dengan kebijakan renumerasi adalah melakukan evaluasi terhadap kebijakan renumerasi dan kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut,  sementara  kebijakan

## MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING
nominasi terkait dengan penentuan prosedur pemilihan dan rekomendasi calon dewan direksi,  dewan  komisaris  dan DPS. Kinerja keuangan dan strategi jangka panjang BUS menjadi factor yang harus diperhatikan oleh KRN ini. Oleh  karena  itu,  meskipun mungkin jumlah rapat anggota KRN banyak atau sedikit, tetapi agenda diskusi akan lebih focus pada kinerja keuangan yang dapat mempengaruhi kebijakan renumerasi
bank syariah, sementara kegiatan yang lain diserahkan sepenuhnya pada kebijakan manajemen, termasuk pengungkapan ISR.
Hasil sebaliknya di
Malaysia menunjukkan bahwa jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi (JRKRMN) berpengaruh terhadap pengungkapan ISR sehingga
H4b  diterima.  Meskipun  hasil rata-rata JRKRMN hampir sama antara  Indonesia  (7,575758) dan  Malaysia    (7,35897),  tetapi kualitas rapat mungkin berbeda sehingga di Malaysia semakin banyak  jumlah  rapat  KRMN, maka tingkat pengawasan juga semakin tinggi sehingga berpengaruh pada tingkat pengungkapan ISR bank syariah yang semakin luas. Menurut Appiah dan Chizema (2015),  rapat  yang  dilakukan komite tetap akan menjadi sarana monitoring yang efektif dan mendorong keterlibatan
anggota komite independen untuk terlibat lebih jauh dalam kegiatan perusahaan.
Hasil regresi menunjukkan bahwa struktur kepemilikan asing di Indonesia dan Malaysia tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR sehingga  H4a  dan  H4b  ditolak. Melihat hasil statistik deskriptif pada  tabel  1  bahwa  nilai  rata- rata untuk struktur kepemilikan asing di Indonesia hanya 29,55%, sementara di Malaysia sekitar 40, 74%, maka saham yang dimiliki pihak asing hanya sedikit sehingga tidak mempengaruhi luas pengungkapan ISR. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Said et.al  (2009)  di  Malaysia  dan Yuliawati dan Sukirman  (2015) di Indonesia yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan
corporate social responsibility . Meskipun demikian,  hal  ini  merupakan indikasi yang baik karena pengungkapan CSR seharusnya diinisiasi oleh kesadaran pihak internal perusahaan untuk menunjukkan transparansi kegiatan perusahaan terhadap stakeholder termasuk shareholders. Salah satu faktor pendorong untuk mengungkapkan CSR adalah memperoleh legitimasi dari masyarakat sehingga keberadaan kepemilikan

## Peni Nugraheni, Rahma Dwi Yuliani
asing diduga tidak begitu mempengaruhi perbankan syariah. Apalagi bank syariah masih tergolong baru dan begitu banyak mendapat perhatian masyarakat untuk mengetahui apakah memang berbeda dengan bank konvensional sehingga bank syariah akan berusaha memberikan kinerja yang baik dalam bidang ekonomi maupun sosial.
H6a dan H6b juga ditolak setelah hasil regresi menunjukkan  nilai  sig  0,139  > 0,05  untuk  Indonesia  dan  nilai sig 0,886 > 0,05 untuk Malaysia sehingga disimpulkan bahwa bahwa struktur kepemilikan institusional di Indonesia dan Malaysia tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rustiarini (2011) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham institusional diduga masih belum efektif dalam memonitoring tingkat pengungkapan,  hal  ini  juga mungkin terjadi karena kepemilikan institusi di perbankan syariah Indonesia dan Malaysia belum begitu mempertimbangkan luas pengungkapan CSR atau ISR sebagai salah satu kriteria dalam  melakukan  investasi, sehingga mereka tidak terlalu menekan perbankan syariah untuk mengungkapkan ISR
secara detail di dalam laporan tahunan. Shareholder mungkin akan lebih focus pada bidang keuangan dalam menilai kinerja perbankan dan menjadikannya sebagai indicator utama. Apalagi masih banyak pihak yang sering membandingkan kinerja keuangan bank syariah dengan bank konvensional. Hal ini akan membuat bank syariah tidak begitu mendapat tekanan dalam  hal  pengungkapan  ISR, sehingga pengungkapan CSR kembali lagi kepada kebijakan manajemen bank syariah.

## K E S I M P U L A N , KETERBATASAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pengujian statistik diatas, dapat disimpulkan  bahwa:  (1)  jumlah anggota komite remunerasi dan nominasi di Indonesia berpengaruh positif terhadap pengungkapan  ISR,  (2)  jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi di Malaysia berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR, (3) rangkap jabatan DPS di Indonesia dan Malaysia,  jumlah  rapat  DPS  di Indonesia dan Malaysia, jumlah komite remunerasi dan nominasi di Malaysia, jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi di Indonesia, struktur kepemilikan asing di Indonesia dan Malaysia dan struktur kepemilikan

## MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING
institusional di Indonesia dan Malaysia tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.
Tidak berpengaruhnya beberapa faktor di atas dapat dipandang positif sebagai bentuk tanggung jawab perbankan syariah untuk selalu memberikan informasi dalam bentuk pengungkapan ISR. Kewajiban untuk memberikan informasi tidak semata-mata dipengaruhi oleh elemen-elemen mekanisme corporate governance ,  tetapi  juga timbul dari kesadaran pihak manajemen bahwa sumber daya yang dikelola adalah amanah dari Allah SWT sehingga harus dipertanggungjawabkan kepada yang utama Allah SWT dan juga stakeholder.
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: (1) hanya menggunakan variabel dari proksi mekanisme corporate governance ,  (2)  Penelitian  ini hanya membandingkan dua negara Indonesia dan Malaysia, (3)  Jangka  waktu  pengambilan sampel relatif pendek hanya 3  tahun  dari  tahun  2012  – 2014,  Beberapa  saran  untuk penelitian selanjutnya adalah:
(1) Menambah
jumlah
sampel penelitian dengan mamanjangkan periode waktu  penelitian,  (2)  dapat menggunakan variabel yang lebih luas, tidak saja dari proksi GCG tetapi juga komponen lain  seperti  factor  kinerja,
factor eksternal perbankan dan lainnya, dan (3) penelitian selanjutnya diharapkan bisa membandingkan dengan negara lain yang masih serumpun (studi komparatif).

## Peni Nugraheni, Rahma Dwi Yuliani

## DAFTAR PUSTAKA
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI).  (2009). Governance Standard for Islamic Financial Institutions (GSIFI) .  Manama,  Bahrain. http://www.aaoifi. com/accstandard.html .
Adiertanto, C. P., and Chariri, A. (2013). “Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi kasus pada Bank Syariah di Asia)”,
Diponegoro Journal of Accounting , Vol. 2 (1), 168-182.
Alvionita, Intan, dan Taqwa S. (2015). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure . Makalah Nasional Ekonomi
Manajemen dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
Appiah, K. O., dan Chizema, A. (2015). Remuneration Committee and Corporate Failure. Corporate Governance . Vol. 15(5), 623-640.
Bank Indonesia. (2009). Peraturan Bank Indonesia No. 11/ 33/ PBI/
2009  tentang  Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”. Retrieved on 20 October 2015, from www.ojk.go.id
Beiner,  S.,  W.  Drobetz, F.  Schmid dan  H.  Zimmermann.  (2003). Is Board Size An Indpendent Corporate Governance Mechanism?. http://www/wwz.unibas.ch/cofi/publications/ papers/2003/06.03.pdf . Diakses tanggal 30 Juli 2016.
Boediono,  G.S.B.  (2005).  Kualitas  Laba:  Studi  Pengaruh  Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba Dengan Menggunakan  Analisis  Jalur.
Simposium Nasional Akuntansi
VIII Solo .
Bukair, A., A dan Rahman, A, R. (2015). The Effect of the Board of Directors’ Characteristics on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks. Journal of Management Research , Vol. 7 (2), 506-519.

## MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING
El-Halaby, S., dan Hussainey, K. (2015). The Determinants of Social Accountability Disclosure: Evidence from Islamic Banks around the World. International Journal of Business , Vol. 20 (3).
202-223.
Farook, S., Hasan, M.K & Lanis, R. (2011). Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: the Case of Islamic Bank. Journal of Islamic Accounting and Business Research , Vol. 2 (2), 114-161.
Finance Committee on Corporate Governance, 2001, “ Malaysian Code on Corporate Governance”, Securities Commission .
Fitria, S. dan Hartanti, D. (2010). Islam dan Tanggung Jawab Social: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiarives Index dan Islamic Social Reporting Indeks. Simposium Nasional Akuntasi XIII . Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
Guthrie,  J.  dan  Parker,  L.,  D.  (1989).  Corporate  Social  Reporting: A  rebuttal  of  Legitimacy  Theory. Accounting and Business Research , Vol.19 (76), 343-352.
Hafiz,  R.  M.,  Adriani  A.,  dan  Chairina,  (2015).  Pengaruh  Struktur
Corporate Governance terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS pada Laporan Laba Rugi Komprehensif. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVIII , Medan.
Hameed,  S.,  Wirman,  A.,  Alrazi,  B.,  Mohd  Nazli,  dan  Pramono,  S. (2003). Alternative Disclosure and Performance measures for Islamic Banks. Retrieved on 2 February 2016, from www. iium.edu.my.
Haniffa,  R.M.  dan  Cooke,  T.E.  (2005).  The  Impact  of  Culture  and Corporate Governance on Corporate Social Reporting. Journal of Accounting and Public Policy , Vol. 24, 391-430.
IAEI. (2009). “Perkembangan Prospek Perbankan Syariah Indonesia Dalam Menghadapi MEA 2015”, Milad ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam , diakses tanggal 29 Juni, 2016. http://www.bi.go.id,

## Peni Nugraheni, Rahma Dwi Yuliani
Kholid dan Bachtiar. (2015). “ Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah di Indonesia ”. Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.
Moir, L. (2001). What Do We Mean by Corporate Social Responsibility. Corporate Governance , Vol.1(1), 16-22.
Murwaningsari, E. (2009). Hubungan Corporate Governance , Corporate Social Responsibilities dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Continuum. Jurnal Akuntansi dan Keuangan , Vol. 11(1), 1-30.
Nugraheni,  Peni  dan  Anuar,  H.  Azlan.  (2014).  Implications  Of Shariah On The Voluntary Disclosure Of  Indonesian Listed Companies. Journal of Financial Reporting and Accounting, Vol. 12 (1), 77-98.
Rahayu,  R.  S.,  dan  Cahyati,  A.  D.  (2014).  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perbankan Syariah. Jurnal F. Ekonomi: Jrak , 5 (02).
Rahman, R.A., dan Saimi, N.S. (2015). Determinants of Ethical Identity Disclosure among Malaysian and Bahrain Islamic Banks. In H A El-Karanshawy et al (Eds). Ethics, Governance and Regulation in Islamic Finance. Doha, Qatar: Bloomabury Qatar Foundation.
Rustiarini, N. W. (2011). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility . Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis , Vol. 6 (1), 1-24.
Said, R., Zainuddin Y, Hj, Haron H. (2009). The Relationship Between Corporate Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance  Characteristics  in  Malaysian  Public  Listed Companies. Social Responsibility Journal . Vol. 5(2), 212-226,
Supriyono, Edi, Mustaqim A. B., dan Suhardjanto D. (20140. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS di Indonesia. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVIII , Mataram.

## MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING
Usamah. (2010). Peran Kompetensi dan Model Pengorganisasian Dewan Pengawas Syariah terhadap Pembiayaan berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Masters  Thesis, Universitas Diponegoro.
Utami, W. D., Suhardjanto D., dan Triatmoko S. (2012). Investigasi Dalam Konvergensi IFRS di Indonesia:Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib dan Kaitannya dengan Mekanisme Corporate Governance . Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV , Banjarmasin .
Widyani, I.P. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Thesis. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

## www.ojk.com
www.bnm.gov.my
Yuliawati,  R.,  dan  Sukirman,  S.  (2015).  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility ”. Accounting Analysis Journal Vol. 4 (4), 1-9.