Jurnal Ilmiah Keimigrasian merupakan media ilmiah bidang kebijakan keimigrasian berupa  hasil penelitian dan kajian, tinjauan, wacana ilmiah dan artikel. Terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan Oktober
Pelindung :  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Penasehat :  Direktur Jenderal Imigrasi Pembina :  Kepala BPSDM Hukum dan HAM Penanggung Jawab :  Direktur Politeknik Imigrasi Redaktur :  Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mitra Bestari :  Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D. Prof. Dr. M. Iman Santoso, S.H., M.H., M.A. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. Dr. Muhammad Indra, S.H., M.H.
Dr. Taswem Tarib, S.H., M.H. Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M. Dr. M. Akbar Adinugroho, S.H., M.H. Dr. Ir. Edy Santoso, S.T., M.ITM., M.H.
Dr. Arisman, S.T., M.M. Agus Majid, M.P.A., Ph.D. Fidelia Fitriani, M.P.A. Akhmad Khumaidi, M.P.A. Editor Pelaksana :  Andry Indrady, M.P.A., Ph.D. M. Alvi Syahrin, S.H., M.H., C.L.A. Ridwan Arifin, S.S., M.Hum. Intan Nurkumalawati, M.P.A. Agung Purnomo S, M.P.A Sri Kuncoro Bawono, M.P.A. Alih Bahasa :  Mila Rosmaya, S.S., M.Hum. Design Grafis :  Wilonotomo, S.Kom., M.Si. Sekretaris Redaksi :  Nurul Vita, S.Sos., M.Si. Rasona Sunara Akbar, S.P.d, M.M. Bobby Briando, S.E., M.S.A.

## Alamat Redaksi
Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok Telepon / Faximile  :  (021) 753 00001 Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com

## DAFTAR ISI
5. Studi  Kritis  Kepentingan  Indonesia  dalam  Proses  Ratifikasi  Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 (M. Alvi Syahrin & Surya Pranata) ...
Hal 49 - 62

## KATA PENGANTAR
Puji  syukur  kehadirat  Allah  Subhanahu  Wa  Ta’ala  atas  segala  nikmat,  rahmat,  karunia  dan perlindungan  yang  telah  diberikan  kepada  Tim  Redaksi  untuk  menyelesaikan  penerbitan  jurnal  ini. Shalawat  serta  salam  semoga  selalu  tercurahkan  kepada  Uswatun  Hasanah,  Nabi  Muhammad Shallallahu  ‘alaihi  Wa  sallam,  beserta  keluarga,  sahabat  yang  telah  menyampaikan  ajaran  tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman jahiliyah ke zaman hijriyah.
Untuk  pertama  kalinya,  Politeknik  Imigrasi  menerbitkan  Jurnal  Ilmiah  Kajian  Keimigasian (JIKK)  dalam  Volume  1  Nomor  1  Agustus  2018.  JIKK  merupakan  media  ilmiah  yang  diterbitkan Politeknik Imigrasi secara berkala yang bertujuan sebagai sarana pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen, peneliti, maupun praktisi keimigrasian.
Dalam edisi pertama ini, JIKK memuat 15 (lima belas) tulisan yang mengutamakan karya-karya ilmiah  berupa  hasil  penetlitian  /  pemikiran  ilmiah  dari  berbagai  kalangan  keimigrasian.  Tema  yang dibahas  meliputi:  persoalan  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  Laut  dan  Udara,  Pengawasan Keimigrasian, Tindak Pidana Keimigrasian, Kejahatan Transnasional, Anomali Kebijakan Pengungsi Indonesia,  Penerbitan  Paspor  RI,  Izin  Tinggal  dan  Status  Keimigrasian,  serta  Manajemen  dan Pengembangan SDM Keimigrasian.
Diharapkan dari hasil penerbitan JIKK ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan sebagai bahan  hukum  regulasi  dan  non  regulasi  berupa  kebijakan  dalam  pengembangan  hukum  dan penyusunan peraturan perundang-undangan keimigrasian.
Kami  menyampaikan  terima  kasih  kepada  para  penulis  yang  telah  memberikan  kepercayaan kepada JIKK untuk menerbitkan hasil karyanya. Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Politeknik Imigrasi yang telah berkenan membantu dalam penerbitan JIKK ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis dalam penerbitan ini.
Salam Takzim,
Depok,  Oktober 2018
Tim Redaksi

## STUDI KRITIS KEPENTINGAN INDONESIA DALAM PROSES RATIFIKASI
KONVENSI TAHUN 1951 DAN PROTOKOL TAHUN 1967

## (Critical Studies of Indonesia’s Interest in Ratification Process of
the 1951 Convention and 1967 Protocol)

## M. Alvi Syahrin
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Politeknik Imigrasi
ma.syahrin@gmail.com

## Surya Pranata

## Dosen Program Studi Hukum Keimigrasian
Politeknik Imigrasi

## ABSTRACT
The  increasing  number  of  refugees  each  year  has  caused  the  government  difficulties  in  handling refugee issues. The absence of law concerning refugees in Indonesia has caused weak coordination between  related  institutions  in  field. In  this  paper  will  discuss  what  the  urgency,  relevance,  and obstacles  faced  by  Indonesia  in  the  process  of  ratification  of  the  1951  Convention  and  1967 Protocol. The research method used in this paper is qualitative normative legal research method with deductive  logical  thingking. The  urgency  to  ratify  this  Convention  can  strengthen  the  human  rights institutions  in  the  country,  although  this  is  not  the  only  indicator  for  good  human  rights implementation.  It  is  because  some  human  rights  norms  are  in  fact  also  regulated  in  domestic legislation in the current reform era this. Indonesia can not exclude the existence of the International Convention  on  Human  Rights.  Even  it  is  necessary  to  bring  the  domestic  and  international  factors closer.  The  relevance  to  ratify  this  Convention  will  enhance  the  international  accountability  of  a country  through  a  more  objective  and  civilized  way.  Meanwhile,  in  terms  of  legal  technical considerations,  the  ratification  will  strengthen  and  enrich  the  national  legal  instruments  so  that  it will  better  ensure  the  progress  and  protection  of  human  rights  better.  Ratification  can  even  be  a shortcut to bring closer the existing gap between legal instruments at the international and national levels. Obstacles faced are categorized into two aspects, namely the security and legal aspects. The security aspect caused by refugees is often seen as a threat to the state. While the legal aspects of the law are caused by the absence of comprehensive rules in regulating the refugees and asylum seekers in  positive  law  in  Indonesia  that  can  weaken  the  coordination  between  agencies  in  the  field. As  a law-based country that highly appreciate human rights, ratification of The 1951 Refugee Convention and 1967 Protocol must be a priority. Both instruments are relevant, since the substance are not only heavily loaded with regulation about human rights but also in line with cultural values and norms in Indonesia.  As  such,  the  process  of  ratification  needs  to  consider  the  country  readiness,  in  terms  of technical, political and legal aspects, since those aspects are sometimes challenging. On this matter, ratification is expected to narrow the gap between national and international instruments of law.
Keywords: The 1951 Convention, The 1967 Protocol, Asylum Seekers, Refugees

## ABSTRAK
Meningkatnya  jumlah  pengungsi  setiap  tahun  telah  menyebabkan  kesulitan  pemerintah  dalam menangani  masalah  pengungsi.  Ketiadaan  undang-undang  tentang  pengungsi  di  Indonesia  telah menyebabkan lemahnya koordinasi antar instansi terkait di lapangan. Dalam tulisan ini akan dibahas apa  urgensi,  relevansi,  dan  kendala  yang  dihadapi  oleh  Indonesia  dalam  proses  ratifikasi  Konvensi 1951  dan  Protokol  1967.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  hukum  normatif  kualitatif  dengan  penalaran  logis  deduktif.  Urgensi  untuk  meratifikasi Konvensi  ini  dapat  memperkuat  lembaga-lembaga  hak  asasi  manusia  di  negara  ini,  meskipun  ini bukan  satu-satunya  indikator  untuk  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  yang  baik.  Itu  karena  beberapa norma  HAM  sebenarnya  juga  diatur  dalam  peraturan  domestik  di  era  reformasi  saat  ini.  Indonesia tidak  dapat  mengesampingkan  keberadaan  Konvensi  Internasional  tentang  Hak  Asasi  Manusia. Bahkan  perlu  untuk  membawa  faktor  domestik  dan  internasional  lebih  dekat.  Relevansi  untuk meratifikasi  Konvensi  ini  akan  meningkatkan  akuntabilitas  internasional  suatu  negara  melalui  cara yang  lebih  obyektif  dan  beradab.  Sementara  itu,  dalam  hal  pertimbangan  teknis  hukum,  ratifikasi akan  memperkuat  dan  memperkaya  instrumen  hukum  nasional  sehingga  akan  lebih  menjamin kemajuan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  dengan  lebih  baik.  Ratifikasi  bahkan  bisa  menjadi jalan  pintas  untuk  mendekatkan  kesenjangan  yang  ada  antara  instrumen  hukum  di  tingkat internasional  dan  nasional.  Hambatan  yang  dihadapi  dikategorikan  menjadi  dua  aspek,  yaitu  aspek keamanan  dan  hukum.  Aspek  keamanan  yang  disebabkan  oleh  pengungsi  sering  dilihat  sebagai ancaman  terhadap  negara.  Sedangkan  aspek  hukum  dari  undang-undang  tersebut  disebabkan  oleh tidak  adanya  aturan  yang  komprehensif  dalam  mengatur  para  pengungsi  dan  pencari  suaka  dalam hukum positif di Indonesia yang dapat memperlemah koordinasi antar lembaga di lapangan. Sebagai negara  berbasis  hukum  yang  sangat  menghargai  hak  asasi  manusia,  ratifikasi  Konvensi  Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 harus menjadi prioritas. Kedua instrumen itu relevan, karena substansi tidak hanya  sarat  dengan  regulasi  tentang  hak  asasi  manusia  tetapi  juga  sejalan  dengan  nilai-nilai  dan norma-norma  budaya  di  Indonesia.  Dengan  demikian,  proses  ratifikasi  perlu  mempertimbangkan kesiapan negara, dalam hal aspek teknis, politik dan hukum, karena aspek-aspek tersebut terkadang menantang.  Dalam  hal  ini,  ratifikasi  diharapkan  akan  mempersempit  kesenjangan  antara  instrumen hukum nasional dan internasional.
Kata Kunci: Konvensi Tahun 1951, Protokol Tahun 1967, Pencari Suaka, Pengungsi

## PENDAHULUAN
Akhir-akhir  ini  di  berbagai  media  baik cetak  maupun  elektronik  banyak  pemberitaan tentang  eksodus  pengungsi  Rohingya  dari Myanmar.  Pemberitaan  mengenai  masalah pengungsi  Rohingya  ini  memang  tidak  seluas pemberitaan  atas  masalah  yang  sama  yang dialami  oleh  etnis-etnis  minoritas  lain, misalnya  etnis  Karen  yang  juga  memperoleh perlakuan  yang  sama  buruknya  dari  Junta Militer Myanmar. Meskipun demikian, setelah ditelusuri ternyata masalah kekerasan terhadap etnis  Rohinya  tidak  kalah  buruk  dengan
masalah yang dialami oleh etnis-etnis minoritas Myanmar lainnya.
Rohingya  adalah  sebutan  bagi  kaum minoritas  muslim  yang  berasal  dari  kawasan Arakhan di sebelah Barat Myanmar. Kawasan tersebut  sangat  terpencil  dan  berbatasan langsung  dengan  Bangladesh.  Penduduk  di kawasan  tersebut  umumnya  berasal  dari keturunan  Arab  yang  hijrah  ke  wilayah tersebut  sejak  masa  kekaisaran  Mughal, Kekasiaran  muslim  yang  pernah  berkuasa  di sub kontinen India pada tahun 1526-1858.
Ciri-ciri  orang  Rohingya  terlihat  dari tampillan  fisik,  bahasa,  dan  budaya  yang menunjukkan kedekatan orang-orang Rohingya  dengan  masyarakat  Asia  Selatan, khusunya  orang-orang  Chitagonian.  Dalam perjalanan  waktu  sejak  Myanmar  dikuasai oleh  Junta  Militer,  orang-orang  Rohingya menjadi sasaran dari berbagai bentuk kekerasan  dan  tindakan  lain  yang  melanggar HAM  mereka.  Banyak  diantara  mereka  yang dipekerjakan  secara  paksa  untuk  membangun jalan  dan  kamp  militer,  dianiaya  dan  kaum perempuan menjadi korban perkosaan. 1
Pemerintah  Myanmar  yang  harusnya bertanggung  jawab  terhadap  orang-orang Rohingya  malah  mengambil  sikap  yang terbalik dan membiarkan nasib orang Rohingya dalam kondisi memilukan.
Akibatnya,  sampai  saat  ini  masih  terjadi gelombang  pelarian  dan  pengungsian  dari orang  Rohingya  yang  menyebar  ke  berbagai negeri,  termasuk  juga  ke  Indonesia.  Kondisi yang  demikian  menyebabkan  orang-orang Rohingya  dan  juga  orang-orang  dari  etnis minoritas  lain  yang  berasal  dari  wilayah Myanmar  lain  menjadi “stateless  citizen” (penduduk yang kehilangan status kewarganegaraan).
Dalam  perkembangannnya  Organisasi
Konferensi  Islam,  (OKI),  sebuah  organisasi internasional yang anggotannya adalah Negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya  beragama  Islam  (termasuk Indonesia)  mendesak  komunitas  internasional untuk  segera  memberikan  tekanan  politik kepada  pemerintah  Myanmar  terkait  adanya kekerasan  dan  diskriminasi  terhadap  etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar. 2 Sebagai
warga minoritas,
1 Disarikan dari berbagai sumber antara lain dikutip dari
http//indiesblog.wordpress.com/2009/02/14/t entang-rohingya , diakses pada hari Jumat
(18/05/2018), Pukul 13.19 WIB.
2 Kompas,  “ OKI  Serukan  Tekanan  Pol ”,  Surat Kabar Kompas, 4 Agustus 2012, hlm. 8.
kelompok etnis Rohingya selama ini mengalami  tekanan  sosial,  budaya,  ekonomi, dan pengabaian hak-hak dasar mereka.
Sekalipun kekerasan itu dilakukan terhadap  warga  muslim,  maka  pengatasannya harus  dilakukan  dalam  kerangka  yang  netral dengan berprinsip pada persoalan kemanusiaan. Mengutip pendapat Yusuf Kalla dalam harian Kompas pada tanggal 4 Agustus 2012,  maka  tindakan  yang  dilakukan  oleh Myanmar adalah pelanggaran HAM berat, dan pemerintah  Myanmar  harus  membuka  akses bagi  lembaga-lembaga  bantuan  kemanusiaan untuk  masuk  ke  Arakan,  nama  lain  dari Rakhine,  yang  terletak  di  kawasan  perbatasan Myanmar dan Bangladesh.
Masalahnya adalah baik Myanmar maupum  Bangladesh  adalah  dua  negara  yang tertutup.  Oleh  karena  itu,  OKI,  PBB,  dan ASEAN diharapkan aktif memberikan tekanan diplomatik kepada Myanmar. Hal ini disebabkan sudah ribuan warga etnis Rohingya  terkena  dampak  kekerasan  dan berakibat  banyak  warga  yang  meninggal, mengungsi, dan kehilangan kewarganegaraan.
Belajar  dari  kasus  Rohingya  tersebut, terdapat banyak persoalan yang dapat diambil manfaatnya,  mengingat  sampai  saat  ini Indonesia belum menjadi pihak pada Konvensi  Tahun  1951  tentang  Pengungsi  dan Protokol  Tahun  1967.  Padahal  dari  hari  ke hari  jumlah  pengungsi  yang  masuk  ke Indonesia  semakin  banyak  yang  mau  tidak mau  akan  menjadi  beban  bagi  Pemerintah Indonesia. 3
Persoalan  pengungsi  merupakan  masalah yang sama tuanya dengan peradaban manusia.
3 Jawa Pos, “ Puluhan Imigran Gelap Tertangkap Di Bajul Mati ”, Jawa Pos, 19 Juli 2012, hlm.
1  dan  15  (Puluhan  imigran  gelap  asal  Timur Tengah dan Asia Selatan ditangkap di Pantai Bajul  Mati,  Malang  Selatan,  Jawa  Timur. Mereka  hendak  mencari  suaka  ke  Australia. Sementara  itu  ada  juga  para  pencari  suaka ditangkap di Sukabumi, Jawa Barat).
Dalam  pengertian  umum  pengungsi  adalah seseorang atau sekelompok orang yang karena alasan  tertentu  terpaksa  meninggalkan  daerah asal  mereka  menuju  wilayah  lain  baik  di negaranya  sendiri  maupun  negara  lain.  Pada dasarnya masalah pengungsi tersebut, merupakan  masalah  humaniter  dan  ditangani dengan prinsip-prinsip humaniter pula. Dalam hal  pengungsi  sebagai  akinbat  adanya natural disaster ,  maka  penangannya  dapat  dikatakan sederhana,  karena  kebutuhan  utama  mereka dalah  tempat  tinggal  dan  kebutuhan  dasar ditempat  mereka  pergi  untuk  menyelamatkan diri,  sampai  mereka  dapat  kembali  lagi  ke daerah  asalnya  karena  kondisinya  sudah memungkinkan.  Dalam  hal  ini,  pertolongan ( relief) dan bantuan ( assistance) yang diutamakan  adalah  makanan,  air,  pakaian, sanitasi, kesehatan, dan sebaginya. Sedangkan pengungsi  akibat  dari human  made  disaster terutama yang menjadi korban gangguan terus menerus  terhadap  pribadi  atau  kebebasan fundamental mereka, atau persekusi ( persecution), karena  ras,  warna  kulit,  asal, etnis,  agama,  golongan  sosial,  atau  opini politik  mereka,  dan  mencari  keamanan  dan keselamatan  serta  keselamatan  di  luar  negara asalnya,  pada  dasarnya  juga  tetap  merupakan persoalan  humaniter  dan  ditangani  secara humaniter  pula. 4 Orang-orang  semacam  ini tidak  saja  memerlukan  pertolongan  ( relief) , dan  bantuan  ( assistance) bagi  kelangsungan hidup mereka, melainkan juga kebutuhan vital lainnya, yakni perlindungan internasional atau international  protection, mengingat  meraka tidak  lagi  memperoleh  perlindungan  nasional dari pemerintah asal negara mereka.
Dengan  belum  menjadi  pihak  Konvensi Tahun  1951  dan  Protokol  1967,  maka pemerintah  Indonesia  juga  tidak  mempunyai
4 Enny  Soeprapto,  “ Prinsip-Prinsip  Dasar Hukum  Pengungsi  Internasional  Sebuah Catatan ”,  (Makalah  disampaikan  dalam Seminar  Hukum  Pengungsi  Internasional), UNHCR bekerjasama dengan Fakultas
Hukum Universitas Surabaya, 28 Juli 2000.
kewenangan  untuk  memberikan  penentuan status  pengungsi  atau  yang  biasa  disebut dengan “ Refugee Status
Determination”(RSD), sehungga  pengaturan permasalah  mengenai  pengungsi  ditetapkan oleh  UNHCR  sesuai  dengan  mandat  yang diterima  berdasarkan  Statuta  UNHCR  Tahun 1950.  Semua  negara  termasuk  yang  belum meratifikasi Konvensi Pnegungsi wajib menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi  yang  telah  menjadi  bagian  dari hukum  internasional  umum,  karena  konvensi tersebut  sudah  menjadi jus  cogens, dan  tak seorang pengungsi pun dapat dikembalikan ke wilayah  dimana  hidup  atau  kebebasannya terancam. 5
Keterkaitan  dengan  hukum  internasional ini dapat dijadikan dasar untuk menggolongkan kriteria kepentingan internasional Indonesia dalam proses ratifikasi itu  nantinya,  yang  pada  dasarnya  kepentingan nasional  itu  memenuhi  kriteria  hukum  dan moral.  Salah  satu  klasifikasi  kepentingan nasional  lain  adalah  kepentingan  sekunder ( secondary interest) , yang didalamnya meliputi  perlindungan  terhadap  warga  negara yang  berada  di  luar  negeri  dan  mendukung kekebalan  para  diplomat  bangsa. 6 Dalam tulisan  ini  akan  dibahas  apa  yang  menjadi urgensi, relevansi, dan kendala bagi Indonesia dalam  meratifikasi  Konvensi  1951  dan Protokol 1967.

## METODE PENELITIAN

## 1. Pendekatan
Jenis  pendekatan  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat
5 Atik  Krustiyati, Aspek  Hukum  Internasional Penyelesaian Pengungsi Timor Leste ,
(Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus 1945), Surabaya, 2009.
6 Thomas  W.  Robinson  dalam  Rosenau,  James, International  Politics  and  Foreign  Policy:  A Reader on Research And Theory , New York: The free Press, 2011, hlm 184-184.
kualitatif.  Maksudnya  adalah  penelitian  yang menggambarkan,  menjelaskan,  menganalisis, serta  mengembangkan  konstruksi  hukum permasalahan yang diteliti . 7

## 2. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentikasi dan menginventarisasi peraturan perundang- undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum  lainnya  yang  ada  relevansinya  dengan isu hukum dalam penelitian ini.

## 3. Teknik Analisa Data
Teknik  analisa  isu  hukum  ( legal  issue ) dalam  penelitian  ini  menggunakan  logika berpikir  campuran.  Maksudnya  penalaran (hukum)  yang  merupakan  gabungan  dari  pola berpikir  induktif  ( inductive )  dan  deduktf ( deductive )  dalam  persoalan  hukum  faktual yang konkrit. Proses yang terjadi dalam logika berpikir  campuran  adalah  abstraksi  (hukum), nilai-nilai  hukum,  asas-asas  hukum,  konsep- konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan  hukum  konkrit  yang  dihadapi, begitu  juga  seterusnya  secara  bolak-balik dalam proses campuran. 8

## PEMBAHASAN

## I. Urgensi  dalam  Ratifikasi  Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967
Berbicara tentang urgensi sering diartikan sebagai  suatu  pengambilan  langkah  yang
7 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,
Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2015, hlm. 35.
8 Yudha  Bhakti  Ardhiswastra, Penafsiran  dan Konstruksi  Hukum ,  Bandung:  Alumni,  2018, hlm. 9; Saut P.  Panjaitan, Dasar-Dasar Ilmu Hukum:  Asas,  Pengertian,  dan  Sistematika , Palembang,  Penerbit  Universitas  Sriwijaya, 2014, hlm. 158-159.
segera mungkin dilakukan karena
pertimbangan yang penting. 9 Persoalan berikutnya  adalah  mengapa  harus  segera diambil  langkah  penting,  bagaimana  caranya, serta  hal-hal  apa  yang  harus  dipersiapkan sebelum  langkah  tersebut  diambil.  Dalam konteks hukum pengungsi beberapa persoalan tersebut akan dikaji dari Konvensi Pengsungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967.
Sebelum  menjadi  pihak  pada  Konvensi 1951  dan  atau  Protokol  1957,  ada  baiknya melihat  hak  apa  saja  yang  dipunyai  oleh pengungsi, agar dapat dipertimbangkan apakah  suatu  negara  khususnya  pemerintah Indonesia  mampu  memenuhi  hak  tersebut ataukah  tidak.  Beberapa  hal  tersebut  antara lain:
1. Kebebasan  memperaktekkan  agama  dan pendidikan agama bagi anak-anak pengungsi (Pasal 4);
2. Hak  atas  milik  bergerak  dan  tidak bergerak (Pasal 13);
3. Hak berserikat (Pasal 15);
4. Hak berswakarya (Pasal 18);
5. Hak  menjalankan  profesi  liberal  (Pasal 19);
6. Hak atas pendidikan (Pasal 22);
7. Hak  atas  kondisi  kerja  yang  layak  dan jaminan sosial (Pasal 24);
8. Kebebasan berpindah tempat (Pasal 26).
Mencermati beberapa hak tersebut diatas, maka  yang  tidak  boleh  direservasi  adalah ketentuan  Pasal  4.  Pasal-pasal  lain  yang  tidak boleh dilakukan reservasi, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 42 Konvensi 1951, yaitu:
1. Definisi istilah pengungsi (Pasal 1);
2. Non-diskriminasi (Pasal 3);
3. Kebebasan beragama (Pasal 4);
9 A.S.  Hornby, Oxford  Advanced  Learners Dictionary  of  Current  English ,  Oxford: University Press, 2014, hlm. 947.
4. Akses ke pengadilam (Pasal 6 ayat 1);
5. Non-refoulement (Pasal 33);
6. Klausula akhir (Pasal 36-46).
Permasalahan tentang bagaimana caranya menitikberatkan  pada  epistomologi  karena mengandung  makna  metode  atau  cara  untuk mendapatkan pengetahuan untuk mendapatkan sumber  jawaban  bagi  berbagai  masalah. 10 Sedangkan  J.  Sudarminto  menyatakan  bahwa sebagai cabang filsafat, epistomologi bermaksud mengkaji dan mencoba menemukan  ciri  umu  dan  hakiki  dari pengetahuan manusia. Bagaimana
pengetahuan  itu  pada  dasarnya  diperoleh  dan diuji kebenarannya. Selain itu juga bermaksud mengkaji pengandaian-pengandaian dan syarat-syarat logis yang mendasari dimungkinkannya  pengetahuan  dan  mencoba memberi pertanggungjawaban rasional terhadap klaim kebenaran dan
objektifitasnya. 11
Konvensi 1951 merupakan titik awal dari setiap pembahasan mengenai persoalan pengungsi. Konvensi ini merupakan salah satu dari  dua  perangkat  Konvensi  pengungsi  yang lain, yakni Protokol 1967. Dalam beberapa hal Konvensi  ini  dipandang  sebagai  pembuka jalan,  karena  pertama  kalinya  dalam  sejarah, sebuah  konvensi  telah  memberikan  definisi umum  entang  seorang  pengungsi.  Konvensi 1951  dirancang  pada  akhir  Perang  Dunia  II, dan definisi tentang pengungsi yang dirumuskan  didalamnya  difokuskan  kepada orang-orang  yang  berada  diluar  wilayah negara asalnya dan menjadi pengungsi sebagai akaibat  dari  peristiwa  yang  terjadi  di  Eropa sebelum  tanggal  1  Januari  1951.  Sehubungan persoalan pengungsi semakin menungkat pada akhir  tahun  1950  dan  awal  tahun  1960,  maka dipandang  perlu  untuk  memperluas  cakupan
10 Jujun  S.  Suriasumantri, Filsafat  Ilmu  Sebuah Pengantar  Populer ,  Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan, 2013, hlm. 104.
11 J.  Sudarminto,  Epistomologi  Dasar,  Jakarta:
Kanisius, 2006, hlm. 18.
waktu dan geografis dari Konvensi 1951. Oleh karena  itu  dalam  perkembangannya  telah dirancang  dan  disepakati  suatu  Protokol tambahan  terhadap  Konvensi  tentang  Status Pengungsi tersebut, yakni Protokol 1967. 12
Dari segi subtstansinya, apabila dicermati Konvensi  1951  dan  Protokol  1967  tentang pengungsi  merupakan  perangkat  internasional HAM . Adanya  instrument  internasional  itu merupakan salah satu aspek dalam memajukan perlindungan  HAM.  Hal  ini  antara  lain disebabkan  oleh  kondisi,  bahwa  negara mempunyai peran yang besar dalam menyuarakan  kepentingan  nasional  pada  saat proses  negosiasi  dan  penyusunan  suatu perangkat  internasional  hak  asasi  manusia serta  pada  saat  proses  transformasi  perangkat tersebut  ke  dalam  huukm  nasional  yang mengikat melalui ratifikasi atau aksesi.
Dengan  memeperhatikan  substansi  dari Konvensi  1951  dan  Protokol  1967  ini  berarti melihat  nilai  yang  terkandung  di  dalamnya dan  juga  kegunaanya.  Dari  aspek  aksiologi membicarakan  nilai  kegunaan  ilmu  yang berusaha menjawab: untuk apa ilmu pengetahuan  itu  dipergunakan,  bagaimana kaitan antara cara penggunaan dengan kaedah moral,  bagaimana  penentuan  yang  ditelaah berdasarkan  pilihan  moral,  bagaimana  kaitan antara  teknik  prosedural  yang  merupakan operasionalisasi  prosedural  dengan  norma- norma moral. 13
Ratifikasi  dapat  memperkuat  pranata HAM di dalam negeri, walaupun hal ini bukan satu-satunya  indikator  bagi  impelentasi  HAM yang  baik,  sebab  sebagian  norma  HAM sebetulnya juga sudah diatur dalam perundang-undangan domestik pada era reformasi  saat  ini.  Indonesia  tidak  dapat mengesampingkan  begitu  saja  keberadaan
12 Sigit  Riyanto,  “ Urgensi  Legislasi  Hukum Pengungsi  dan  Kendalanya  di  Indonesia ”,
Jurnal  Hukum  Internasional,  Vol.  2,  No.  1 Oktober 2004.
13 Jujun S. Suriasumantri, Op.cit ., hlm. 224.
Konvensi Internasional tentang HAM. Bahkan dirasa  perlu  untuk  mendekatkan  faktor domestik dan internasional. Kebutuhan mendekatkan faktor domestik dan
internasional  ini  semakin  menguat  tatkala pada  tahun  1993  berdiri  Komisi  Nasional HAM. Terlebih lagi setelah Indonesia mempunyai  Undang-Undang  No.  39  Tahun 1999  tentang  HAM,  Undang-Undang  No.  37 Tahun  1999  tentang  Hubungan  Luar  Negeri, Undang-Undang  No.  24  Tahun  2000  tentang Perjanjian  Internasional,  Undang-Undang  No. 26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  HAM, yang lingkup kewenangannya adalah memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran  HAM  berat.  Oleh  karenanya, kebutuhan  mendekatkan  faktor  domestik  dan harapan  masyarakat  internasional  merupakan hal yang tidak dapat  ditawar lagi. 14
Dalam menanggapi naskah yang diajukan oleh pemerintah untuk dimintakan persetujuannya
DPR tidak sebebas menanggapi  sebuah  rancangan  biasa,  karena naskah  tersebut  (Konvensi  1951  dan  Protokol 1967)  sudah  disepakati  bersama  oleh  wakil- wakil  negara  peserta  bahkan  juga  sudah dilakukan autentifikasi. Jika sebuah perjanjian internasional  secara  yurudis  formal  masih merupakan  rancangan  undang-undang  karena masih memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sedangkan
beberapa  negara  telah  mengikatkan  diri  dan bahkan telah memberlakukan, maka kebebasan  mengubah  naskah  perjanjian  oleh DPR  dapat  dikatakan  tidak  ada  lagi,  atau dengan kata lain DPR tidak dapat menggunakan  hak  amandemennya.  Dalam keadaan  yang  demikian  DPR  hanya  dalam posisi  memilih  saja,  yaitu  menyetujui  naskah yang  sudah  ada  tersebut,  atau  menolak memberikan persetujuan. Tentunya pilihan ini dilakukan  setelah  mendengar  pertimbangan
14 Syahrin,  M.A.,  et  al.  2018.  Legal  Impacts  of The  Existence  of  Refugees  and  Asylum Seekers in Indonesia. IJCIET , 9 (5).
pemerintah  dengan  dasar  pemikiran  yang dapat dipertanggungjawabkan. 15
Ratifikasi  Konvensi  1951  dan  Protokol 1967,  harus  dilakukan  dalam  bentuk  undang- undang  sebenarnya  sejalan  dengan  apa  yang dituntut dalam konvensi itu. Konvensi tersebut mengatur  perlindungan  HAM.  Sehubungan dengan  hal  ini  maka  pembuatan  dan pengesahan  suatu  perjanjian  internasional harus  dilakukan  dengan  dasar  yang  kuat, dengan  menggunakan  instruman  perundang- undangan  yang  jelas,  khususnya  yang  diatur dalam  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2000 tentang  Perjanjian  Internasional.  Ketentuan inilah  yang  digunakan  sebagai  dasar  hukum pemerintah  Indonesia  dalam  membuat  dan mengesahkan suatu perjanjian Internasional.
Ratifikasi  suatu  perangkat  internasional HAM akan meningkatkan internasional accountability dari  suatu  negara  melalui  cara yang  lebih  obyektif  dan  beradab.  Tindakan berupa  laporan  negara  pihak  dalam  Komite Pemantau  ( treaty  monitoring  bodies) ,  secara tertutup dan tidak melalui cara-cara yang tidak beradab,  yakni public  humuliation, dari politisasi  yang  berlebihan  seperti  dalam Sidang  Hak-Hak  Asasi  Manusia  PBB. Sedangkan  dari  segi  pertimbangan  teknis hukum,  ratifikasi  akan  memperkuat  dan memperkaya perangkat hukum nasional sehingga  akan  lebih  menjamin  kemajuan  dan perlindungan HAM secara lebih baik. Ratifikasi  bahkan  dapat  menjadi  jalan  pintas untuk  lebih  mendekatkan  kesenjangan  yang ada  antara  perangkat  hukum  pada  tataran internasional dan nasional.

## II. Relevansi  dalam  Ratifikasi  Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967
Dalam  menentukan  keputusan  untuk meratifikasi  perangkat  internasional,  harus
15 Atik  Krustiyati,  “ Penanganan  Pengungsi Timor  Leste  Sebagai  Upaya  Peningkatan Hubungan  Bilateral  Antara  Indonesia  dan Timor Leste ”, Jurnal Yustika, Vol. 11, No. 1 Juli 2008.
melihat  berbagai  pertimbangan,  antara  lain pertimbangan  politis,  teknis  hukum,  dan administratif. 16 Dari proses seperti ini  muncul suatu  rumusan-rumusan  kompromi  yang menjadi suatu tata nilai dan hukum baru yang mununjukkan  adanya:  “ the  lowest  common denominator ”,  serta  standar  minimal  dan universal  yang  dapat  diterima  oleh  negara yang berdaulat.
Dengan semakin
meningkatnya  keinginan  untuk  mencapai suatu keputusan secara sepakat dalam pembentukan  perangkat  internasional  HAM, maka  nilai  universal  standar  perangkat Internasional HAM akan semakin tinggi.
Apabila muatan ketentuan hukum nasional sudah memenuhi standar internasional, maka secara teknis dan substansif  semakin  siaplah  suatu  negara melakukan  ratifikasi  atau  aksesi.  Dari  aspek administratif,  ratifikasi  adalah  kewajiban untuk  mengimplementasikan  dan  melaporkan suatu  perangkat  hukum.  Biasanya  hal  ini menjadi  agak  terhalang  karena  kurangnya tenaga ahli yang memiliki tingkat pemahaman dan penguasaan terhadap substansi instrument internasional  HAM.  Bahkan  tidak  jarang malah menjadi pertentangan, karena masih ada persepsi  bahwa  kedaulatan  negara  sebagai pilar  hukum  internasional  dapat  digunakan sebagai  alasan  untuk  mengecualikan  diri  dari peremtory norms . 17
Di  dalam  konteks  ini  Indonesia  dapat melakukan  reservasi  terhadap  ketentuan  Pasal 13,  14,  dan  17  Konvensi    yang  mewajibkan negara  untuk  memberi  perlakuan  yang  sama kepada  pengungsi  dan  warga  negara  sendiri serta  orang  lain  yang  tinggal  di  wilayahnya
16 Andri  Hadi,  “ Kebijaksanaan  Pemerintah Dalam  Menentukan  Prioritas  Ratifikasi Perangkat  Internasional  HAM ”,  (Makalah disajikan dalam Seminar tentang Kemungkinan Indonesia Menjadi Pihak pada Konvensi 1951), Bogor, 1999, hlm. 2.
17 M.  Alvi  Syahrin,  Jus  Cogens  dalam  Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000, Majalah Bhumi  Pura,  Direktorat  Jenderal  Imigrasi, 2018.
mengenai  hak  milik  atas  barang  bergerak, tidak  bergerak,  perumahan,  pekerjaan,  dan lain-lain.  Pertimbangan  untuk  mereservasi pasal-pasal  tersebut  adalah  bagi  negara berkembang  seperti  Indonesia  menyediakan fasilitas  bagi  warga  negaranya  sendiri  saja masih  sulit  untuk  dipenuhi,  apalagi  harus memberikan  pelaksanaan  hal  tersebut  kepada pengungsi.
Sikap  menjadi  pihak  dalam  Konvensi  ini sekaligus  meninjukkan  kesungguhan  bangsa Indonesia dalam usaha internasional memperjuangkan penghargaan martabat manusia  termasuk  di  dalamnya  persoalan pengungsi.  Dengan  menyatakan  pengesahan pada Konvensi, maka Indonesia terikat dengan kewajiban  internasional  yang  timbul  dari Konvensi  ini,  yaitu  menerima  prosedur penyidikan  oleh  Komisi  yang  dibentuk berdasarkan  Konvensi.  Sehingga  keterikatan pada  Konvensi  tidak  hanya  sekedar reporting obligation , tetapi secara utuh dapat menerimanya,  termasuk  menerima  prosedur penyidikan  oleh  komisi  sebagaimana  diatur dalam Pasal 35 Konvensi. 18
Pasal  35  Konvensi  tersebut  menyatakan bahwa, UNHCR mengawasi penerapan instrument  internasional  oleh  negara  pihak, dan negara pihak harus memberikan kemudahan  bagi  pelaksanaan  tugas  UNHCR tersebut.  Dengan  menerima  pengawasan  dari UNHCR  tersebut,  tidaklah  dapat  diartikan bahwa suatu negara menyatakan state sovereignity kepada  komunitas  internasional, karena  hak  dalam  konvensi  ini  masuk  dalam kategori non  derogable  human  rights, karena didalamnya menyangkut hak untuk hidup (hak atas  kehidupan),  dan  hak  atas  keselamatan (perlindungan).  Keadaan  darurat  atau  demi kepentingan  stabilitas  politik  tidak  boleh menjadi  alasan  untuk  mengurangi  hak  hidup,
18 Syahrin,  M.A.,  2017.    Penerapan  Hukum Deteni  Tanpa  Kewarganegaraan  (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di  Rumah  Detensi  Imigrasi  Jakarta. Fiat Justicia , 3 (2).
dan  hak  atas  keselamatan  pribadi  tersebut. Dalam  keadaan  yang  bagaimanapun  negara harus  menghormati  kewajiban  tersebut  ( erga omnes) .  Kewajiban  penguasa  negara  untuk menghormati hak atas kehidupan dan keselamatan pribadi itu dapat diihat dari pasal 3  Deklarasi  Umum  HAM  PBB  sebagai berikut: any  individual  has  the  right  to  life, freedom and personal security.
Sebagai  hak  yang  masuk  dalam  kategori non  derogable tersebut,  oleh  ahli  hukum HAM  sering  diargumentasikan  sebagai jus cogens ,  yaitu  norma-norma  yang  telah diterima dan diakui oleh komunitas internasional,  yang  tidak  tidak  boleh  dicabut dan  tidak  boleh  dikecualikan  oleh  siapapun. 19
Sebagai  hak  yang  memiliki  karakteristik demikian,  maka  hak  ini  mengikat  negara- negara  sekalipun  tidak  ada  kewajiban  yang diharuskan  dalam  Konvensi  atau  pernyataan persetujuan  secara  khusus.  Jadi  dengan memiliki  karakteristik  demikian  bahwa  tanpa meratifikasi  pun  setiap  negara  (khusunya anggota  PBB),  tidak  dapat  mengelak  dari kewajiban  tersebut.  Hanya  saja  dengan menjadi  pihak  dalam  konvensi  negara  yang bersangkutan mempunyai kewajiban internasional  yang  mengikat  secara  yuridis untuk  melindungi  hak  dan  kepentingan pengungsi  yang  berada  di  wilayah  kedaulatan atau  yurisdiksi  negara.  Hal  ini  merupakan konsekuensi  logis  yang  tidak  hanya  memuat keharusan  bagi  negara  pihak,  melainkan  juga membuat  ketentuan  yang  membolehkan  suatu negara  pihak  untuk  berbuat.  Selain  itu, intrsumen tersebut juga memungkinkan negara  pihak  untuk  mereservasi  pasal-pasal tertentu yang kemungkinanya memang dibuka dalam Konvensi tersebut.
Konvensi  1951  memuat  tiga  pasal  yang mengatur perlindungan pengungsi, yakni Pasal 31 (pengungsi yang berada secara tidak sah di
19 M.  Alvi  Syahrin, Hak  Asasi  Bermigrasi , Majalah  Bhumi  Pura,  Direktorat  Jenderal Imigrasi, 2015.
negara  pengungsian),  Pasal  32  (pengusiran), dan  Pasal  33  (dengan non  refoulement ) . Prinsip ini melarang dikembalikannya seorang pengungsi ke negara asalnya dimana keberlangsungan hidup atau kebebasan mereka terancam, dikarenakan adanya perbedaan ras, agama, kebangasaan, kenaggotaanya  dalam  suatu  kelompok  sosial tertentu  merupakan  suatu  dasar  perlindungan internasional.  Demikian  pentinganya  prinsip non-refoulment ini  sehingga  harus  diterima dan  dihormati  sebagai jus  cogens dalam hukum internasional. 20
S.  Prakash  Sinha  memberikan  pengertian pengungsi  sebagai  berikut:  “ the  international political reguee may defined as a person who forced leave or stay out his stay of nationality or  habitual  residence  for  political  reason rising  from  events  acquiring  between  that states  and  its  citizens  which  made  he  stays there impossible or intolerable, and who whas taken  refugee  in  another  state  without  having acquired  a  new  nationality”. 21 Dari  pendapat tersebut,  dapat  ditegaskan  bahwa  secara umum, seorang pengungsi haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Alasannya  harus  berdasarkan  faktor politik;
2. Permasalahan  politik  tersebut  timbul antara negara dan warga negaranya;
3. Ada  keadaan  yang  mengharuskan  orang tersebut  meninggalkan  negaranya  atau tempat  tinggalnya,  baik  secara  sukarela maupun terpaksa;
4. Kembali  ke  negaranya  atau  tempat tinggalnya  tidak  mungkin  dilakukan, karena sangat membahayakan dirinya;
20 Syahrin, M. A. (2017). The Implementation of Non-Refoulement  Principle  to  the  Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. Sriwijaya Law Review , 1 (2), 168-178.
21 S.  Prakash  Sinha, Asylum  and  Internasional Law , Hague: Matinus Nijhott, 2011, hlm. 95.
5. Orang  tersebut  harus  meminta  status sebagai pengungsi di negara lain;
6. Orang tersebut tidak mendapatkan kewarganegaraan baru.
Kewarganegaraan  adalah  faktor  yang penting bagi individu, karena dengan kewarganegaraan ia dapat mempunyai identitas,  sebagai  dasar  untuk  mendapatkan perlindungan  negaranya.  Begitu  pula  dengan hal  pelaksanaanya,  ketentuan  dalam  konvensi ini  tidak  akan  merusak  tatanan  nilai-nilai budaya,  adat  istiadat,  serta  norma-norma keagamaan  yang  masih  berlaku  dan  diikuti oleh masyarakat Indonesia.
Bagi  Pemerintah  Indonesia  cukup  layak untuk  meratifikasi  instrument  internasional tersebut.  Hal  ini  berdasarkan  pertimbangan bahwa  dua  intsrumen  internasional  tersebut merupakan  instrumen  yang  cukup  lunak  dan fleksibel, karena tidak hanya memuat keharusan  atau  larangan  bagi  negara  pihak, melainkan  juga  memuat  ketentuan  yang membolehkan  suatu  negara  pihak  untuk berbuat. 22 Selain  itu  instrumen  tersebut  juga memungkinkan negara pihak untuk mereservasi pasal tertentu yang kemungkinanya memang dibuka dalam Konvensi tersebut.
Perlindungan  terhadap  pengungsi  pada dasarnya  merupakan  tanggung  jawab  setiap negara. Masalah perlindungan kepada pengungsi  dan  atau  pencari  suaka  merupan masalah  klasik  yang  telah  menjadi  isu internasional  sejak  lama.  Sudah  berabad-abad negara menerima dan menyediakan perlindungan  bagi  warga  asing  yang  menjadi korban  penindasan  atau  kekerasan  di  wilayah tempat tinggalnya. Tradisi kemanusiaan semacam  ini  pada  abad  ke  21  dilembagakan ke  dalam  sebuah  Konvensi  Internasional tentang  pengungsi.  Menurut  Konvensi  1951
22 Jovan Patrnogic, Introduction to International Refugee  Law, Italy:  International  Institute  of Humanitarian Law, 2008, hlm. 114.
seseorang  itu  dikatakan  sebagai  pengungsi apabila: A Refugee is a person who:
1. Is outside his/her country of nationality;
2. Has a well founded fear of persecution;
3. For  reasons  of  race,  religion  nationality, membership of a particular social group, political opinion;
4. Is unable or, owing such fear, is unwilling to  avail  himself  of  the  protection  of  his country. 23
Dari defininisi tentang pengungsi tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  pada  hakikatnya negara  memiliki  tanggung  jawab  untuk melindungi  warga  negaranya  dan  orang  asing yang  tinggal  di  negara  tersebut.  Tetapi kenyataanya  sering  terjadi  pemerintah  tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut dan tidak mau memberikan perlindungan  kepada  warga  negaranya  maka sering  terjadi  seseorang  harus  meninggalkan negara  asalnya  dan  mencari  perlindungan  ke negara  lain.  Dari  uraian  tersebut  nampak bahwa  masalah  pengungsi  dan  pencari  suaka selalu menjadi  persoalan nasional dan internasional.
Persoalan  nasional  disini  maksudnya adalah  tanggung  jawab  negara,  sedangkan persoalan  internasional  berkaitan  dengan kerjasama  antar  negara  dalam  mengangani masalah  pengungsi.  Artinya  tiap  negara mempunyai hak  dan kewajiban dalam menangani  masalah  pengungsi  yang  pada dasarnya  merupakan  masalah  kemanusiaan, dengan tetap mempertimbangkan penghormatan  atas  kedaulatan  yang  dimiliki oleh  negara  tersebut. 24 Dari  segi  pengungsi Konvensi  1951  telah  memberikan  petunjuk
23 Secara lengkap pengertian pengungsi ini dapat dibaca  dalam  Bab  Ketentuan  Umum  Pasal  1 huruf a ayat (2). Konvensi Tahun 1951.
24 Syahrin,  M.  A.  (2018).  Menakar  Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. Jurnal  Penelitian  Hukum  De Jure , 18 (1), 43-57.
tentang  perlakuan  yang  harus  diberikan kepada pengungsi, antara lain:
1. Perlakuan  nasional.  Dalam  hal  ini berkaitan  dengan  ketentuan-ketentuan untuk  diberi  kebebasan  menjalankan agamnya,  akses  ke  pengadilan,  bantuan hukum dan lain-lain;
2. Perlakuan  yang  diberikan  oleh  negara yang  diberikan  dimana  ia  biasa  tinggal yang meliputi perlindungan milik industri, penemuan-penemuan, merk dagang, hak katas hasil karya sastra, hasil karya ilimiah, dan lain-lain;
3. Most favored treatment/ perlakuan sehubungan  dengan  hak  untuk  ikut organisasi non politik, membentuk organisasi,  non  profit,  atau  organisasi dagang ( trade union);
4. Untuk  mendapatkan  perlakuan  sama dengan orang asing yang berada di negara tersebut. Misalnya perlakuan untuk mempunyai hak milik benda bergerak dan tidak  bergerak,  hak  untuk  mendapatkan keuntungan,  hak  untuk  mendapatkan perumahan, dan sebagainya. 25 Dengan
disepakatinya instrumen internasional  tentang  pengungsi  tersebut, berarti masalah perlindungan terhadap pengungsi yang dulunya diberikan berdasarkan  hukum  kebiasaan  internasional, telah  memeperoleh  penegasan  dalam  hukum internasional,  khususnya  hukum  pengungsi dalam  hukum  pengungsi  internasional  ini mengandung  prinsip  hukum  internasional yang  bersifat  universal. 26 Oleh  karena  itu prinsip  hukum  internasional  universal  yang terkandung  dalam  hukum  pengungsi  ini mengikat negara mana saja, tanpa mempertimbangkan apakh negara yang bersangkutan  telah  menjadi  pihak  ataukah
25 S. Prakash Sinha, Op.cit. , hlm. 107-108.
26 M.  Alvi Syahrin, Imigran Ilegal, Migrasi atau Ekspansi? ,  Majalah  Check  Point,  Akademi Imigrasi, 2015.
belum  dan  Konvensi  tersebut.  Berkaitan dengan instrumen-instrumen internasional dan regional  tentang  pengungsi  paling  tidak terdapat  lima  prinsip  umum  yang  berkaitan dengan  hukum  pengungsi  internasional  yang perlu  diketahui,  seperti  prinsip  suaka,  non- ekstradisi, non-refoulment, hak dan kewajiban negara  terhadap  para  pengungsi,  kemudahan- kemudahan yang diberikan oleh negara-negara yang bersangkutan terhadap pengungsi. 27

## III. Kendala  dalam  Ratifikasi  Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967
Sampai saat Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 maupun Protokol 1967. Hal ini tentu harus dipertimbangkan dengan seksama, mengingat  posisi  geografis  Indonesia  yang menghubungkan dua benua dan dua samudera. Walaupun  Indonesia  bukan  tujuan  akhir  para pengungsi,  tetapi  wilayah  Indonesia  yang cukup  luas  ini  dapat  dijadikan  tempat  transit para  pengungsi,  misalnya  Pulau  Galangan yang  dijadikan  tempat  pemukiman  sementara untuk para pengungsi dari IndoCina. 28
Adanya kekosongan hukum karena belum ada aturan yang komprehensif dalam mengatur  para  pengungsi  dan  pencari  suaka dalam  hukum  positif  di  Indonesia  telah melemahkan  koordinasi  antar  instansi  di lapangan.  Bahkan  dalam  banyak  kasus Pemerintah Daerah merasa keberatan menerima  tambahan  beban  dengan  masuknya orang asing (pengungsi) di wilayah.
Perbedaan  tajam  antara  kultur  daerah  dan pengungsi  sangat  potensial  menimbulkan konflik  sosial.  Selain  itu  seandainya  terjadi proses  asimilasi  antara  pengungsi  dengan warga  setempat  justru  menimbulkan  beban baru  karena  anak-anak  yang  ada  akibat
27 Ian Brownlie, Principles of Public
International  Law ,  Third  Edition,  The English  Language  Book  Society  and  Oxford University Press, 2016, hlm. 344-361.
28 Syahrin,  M.A.,  2018.  Pembatasan  Prinsip Non-Refoulement. Bhumi  Pura , 1 (1),  pp.12- 16.
asimilasi  tersebut  tidak  dibawa  serta  saat repartriasi atau resetlements
Saat  ini  kesulitan  dalam  penanganan pengungsi  dapat  digambarkan  melalui  dua model penanganan sebagai berikut:

## a. Model kemanan ;
Model  ini  lebih  menekankan  pada  hak- hak  penguasa  (negara)  karena  pengungsi seringkali  dipandang  sebagai  ancaman  yang menggannggu  negara  sehingga  harus  selalu dikontrol. Model keamanan ini terdiri dari dua bagian,  yaitu  menguasai  (internal),  dan melindungi  (eksternal).  Pendekatan  internal merupakan  mekanisme  kontrol  langsung kepada  masyarakat,  misalnya  dalam  bentuk peraturan  yang  mengatur  tentang  pengungsi, masalah keimigrasian dan lain-lain.
Sedangkan  pendekatan  eksternal  difokuskan kepada  kebijakan  luar  negeri,  peran  PBB  dan lain-lain.
b. Model  hak-hak  individu  ( The  Individual Rights Model);
Model  ini  lebih  menekankan  pada  hak- hak  individu,  karena  pengungsi  dipandang sebagai  individu  yang  harus  dilindungi menurut  Konvensi  1951  dan  Protokol  1967. Selain  itu  mereka  juga  harus  mendapat perlindungan menurut doktrin HAM. Pengungsi  harus  mendapat  keadilan  dan perlindungan dari penganiayaan atau penyiksaan sesuai dengan martabat kemanusiaannya.
Hal  yang  paling  penting  untuk  dilakukan dalam menangani pengungsi adalah kebijakan politik  bilateral  antar  negara  asal  pengungsi ( country  of  origin) ,  dengan  negara  penerima pengungsi  ( host  country) . 29 Pengembangan aturan  hukum  untuk  perlindungan  pengungsi
29 Heru  Susetyo,  “ Kebijakan  Penanganan Internally  Displaced  Persons  (IDPs)  di Indonesia  dan  Dunia  Internasional ”,  Jurnal Hukum  Internasional,  Vol.  2  No.  1  Oktober 2004.
ini  dapat  dilaksanakan  dalam  beberapa  hal yaitu:
1. Mengakses  instrumen  hukum  atau  hak asasi manusia internasional tentang pengungsi antara lain Konvensi 1951 dan Protokol 1967;
2. Menyusun  instrumen  hukum  atau  hak asasi  manusia  regional.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  apa  yang  dilakukan  dalam Organization  of  African  Union melalui Konvensi Tahun 1969, kemudian negara- negara Eropa melalui Konvensi Schengen 1985  dan  Dubin  1990,  serta  negara- negara  Amerika  Latin  melalui  Cartagena Declaration 1984;
3. Menyusun  legislasi  nasional  tentang pengungsi,  legislasi  ini  harus  dilakukan dengan  mengembangkan  hukum  nasional yang komprehensif dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip universal tentang
perlindungan pengungsi.

## KESIMPULAN
Harus  ada  keinginan  kuat  dari  Indonesia untuk  segera  menjadi  pihak  pada  Konvensi 1951  dan  Protokol  1967  sangat  diharapkan, untuk  itu  perlu  ada  kesiapan  baik  dari  aspek teknik,  politis  dan  yuridis  dalam  meratifikasi dua  instrument  hukum  internasional  tersebut. Hal  ini  berdasarkan  alasan  bahwa  substansi instrument internasional tersebut adalah bermuatan HAM, dan Indonesia adalah negara yang  menjunjung  tinggi  HAM  sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan, misalnya  UUD  1945,  TAP  XVIII/1998,  UU No. 39/1999, UU No. 37/1999.
Penanganan  persoalan  pengungsi  harus mengedepankan  prinsip  hak  individual  yang memperlihatkan  prinsip  keamanan  manusia ( human security). Hal ini penting agar tercipta hubungan  bilateral  yang  baik  antara  negara asal  pengungsi  ( country  of  origin/home
country) dengan negara tujuan pengungsi ( the host country) .

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## I. Buku
Ian Brownlie, Principles of Public
International  Law ,  Third  Edition,  The English  Language  Book  Society  and Oxford University Press, 2016.
A.S  Hornby, Oxford  Advanced  Learners Dictionary  of  Current  English ,  Oxford: University Press, 2014.
Jovan Patrnogic, Introduction to International Refugee Law, Italy: International Institute of Humanitarian Law, 2008.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
James  Rosenau, International  Politics  and Foreign  Policy:  A  Reader  on  Research And  Theory ,  New  York:  The  free  Press,
2011.
Saut  P.  Panjaitan, Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika , Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2014.
S.  Prakash  Sinha, Asylum  and  Internasional Law , Hague: Matinus Nijhott, 2011.
J.  Sudarminto,  Epistomologi  Dasar,  Jakarta: Kanisius, 2006.
Jujun  S.  Suriasumantri, Filsafat  Ilmu  Sebuah Pengantar  Populer ,  Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan, 2013.
Yudha  Bhakti  Ardhiswastra, Penafsiran  dan Konstruksi Hukum , Bandung: Alumni, 2018.

## II. Jurnal
Krustiyati,  Atik.  “ Penanganan  Pengungsi Timor Leste Sebagai Upaya PEningkatan Hubungan  Bilateral  Antara  Indonesia dan  Timor  Leste ”.  Jurnal  Yustika.  Vol. 11. No. 1 Juli 2008.
Riyanto,  Sigit.  “ Urgensi  Legislasi  Hukum
Pengungsi dan Kendalanya di Indonesia ”.  Jurnal  Hukum  Internasional. Vol. 2. No. 1 Oktober 2004. Susetyo, Heru.  “ Kebijakan Penanganan Internally  Displaced  Persons  (IDPs)  di Indonesia  dan  Dunia  Internasional ”. Jurnal Hukum Internasional. Vol. 2 No. 1 Oktober 2004.
Syahrin,  M.  A.  2018.  Menakar  Kedaulatan
Negara dalam Perspektif Keimigrasian. Jurnal  Penelitian  Hukum
De Jure , 18 (1), 43-57.
Syahrin,  M.A.,  et  al.  2018.  Legal  Impacts  of The  Existence  of  Refugees  and  Asylum Seekers in Indonesia. IJCIET , 9 (5).
Syahrin,  M.A.,  2017.    Penerapan  Hukum
Deteni Tanpa Kewarganegaraan
(Stateless)  yang  Ditahan  Lebih  Dari  10 (Sepuluh)  Tahun  di  Rumah  Detensi Imigrasi Jakarta. Fiat Justicia , 3 (2).
Syahrin, M. A. (2017). The Implementation of
Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. Sriwijaya  Law  Review , 1 (2), 168-178.

## III. Lainnya
Andri  Hadi,  “ Kebijaksanaan  Pemerintah Dalam  Menentukan  Prioritas  Ratifikasi
Perangkat Internasional HAM ”, (Makalah disajikan dalam Seminar tentang  kemungkinan  Indonesia  menjadi pihak pada Konvensi 1951), Bogor, 1999.
Atik  Krustiyati, Aspek  Hukum  Internasional Penyelesaian  Pengungsi  Timor  Leste ,
(Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas  17  Agustus  1945),  Surabaya, 2009.
Enny  Soeprapto,  “ Prinsip-Prinsip  Dasar Hukum  Pengungsi  Internasional  Sebuah
Catatan ”,  (Makalah  disampaikan  dalam Seminar Hukum Pengungsi Internasional), UNHCR bekerjasama
dengan  Fakultas  Hukum  Universitas Surabaya, 28 Juli 2000.
M.  Alvi Syahrin, Imigran Ilegal, Migrasi atau Ekspansi? , Majalah Check Point,
Akademi Imigrasi, 2015.
M.  Alvi  Syahrin, Hak  Asasi  Bermigrasi , Majalah Bhumi  Pura,  Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015.
M.  Alvi  Syahrin, Pembatasan  Prinsip  Non- Refoulement , Majalah Bhumi Pura,
Direktorat Jenderal Imigrasi 2018,
M.  Alvi  Syahrin,  Jus  Cogens  dalam  Protokol Penyelundupan  Migran  Tahun  2000, Majalah Bhumi  Pura,  Direktorat Jenderal
Imigrasi, 2018.
Jawa Pos, “ Puluhan Imigran Gelap
Tertangkap Di Bajul Mati ”, Jawa Pos, 19 Juli 2012.
Kompas, “OKI  Serukan  Tekanan  Pol” ,  Surat
Kabar Kompas, 4 Agustus 2012.
http//indiesblog.wordpress.com/2009/02/14/te ntang-rohingya ,  diakses  pada  hari  Jumat
(18/05/2018), Pukul 13.19 WIB.

## BIODATA PENULIS
M. Alvi Syahrin , lahir di Palembang, 24 Maret 1990. Menyelesaikan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2011 dengan predikat Summa Cum Laude (Dengan Pujian). Selanjutnya gelar Magister Hukum (M.H) diperoleh dari Program Magister Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2014 sebagai mahasiswa terbaik. Di Tahun 2017, ia melanjutkan pendidikan  Strata-3  pada  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Universitas  Borobudur  dengan  kosentrasi Kajian  Hukum  Keimigrasian.  Sejak  Tahun  2012  bekerja  sebagai  Aparatur  Sipil  Negara  pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Di Tahun 2016, ia telah  menyelesaikan  Pendidikan  Pejabat  Imigrasi  (DIKPIM)  sebagai  lulusan  terbaik  dengan memperoleh predikat Adhi Karya Cendikia Utama dan berhak menyandang status Pejabat Imigrasi. Kemudian  di  Tahun  2018,  mendapatkan  sertifikasi  kompetensi  sebagai  Auditor  Hukum  (Certified Legal Auditor). Tempat penugasan yang telah dijalani adalah Kantor Imigrasi Kelas II Muara Enim (Tahun  2012),  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  cq.  Direktorat  Intelijen  Keimigrasian  (Tahun  2015), Akademi  Imigrasi  (Tahun  2016),  dan  Politeknik  Imigrasi  (Tahun  2017).  Saat  ini  dipercaya menduduki  jabatan  sebagai  Kepala  Pusat  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat  pada  Politeknik Imigrasi.  Telah  menerbitkan  belasan  buku  literatur  dan  beberapa  artikelnya  sudah  tersebar  di berbagai  jurnal  ilmiah,  serta  majalah  keimigrasian.  Hingga  saat  ini  masih  aktif  menulis  di muhammadalvisyahrin.blogspot.com (Petak Norma).
Surya  Pranata ,  lahir  di  Kisaran,  11  April  1958.  Menyelesaikan  gelar  Sarjana  Hukum  (S.H)  di Fakultas  Hukum  Universitas  Cenderawasih  pada  Tahun  1998.  Selanjutnya  gelar  Magister  Hukum (M.H)  diperoleh  dari  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  IBLAM  pada  Tahun  2005.  Saat  ini  bertugas sebagai Dosen Tetap pada Politeknik Imigrasi.

## PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KAJIAN KEIMIGRASIAN
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian merupakan majalah ilmiah yang telah  terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang Keimigrasian. Terbit sebanyak 2 (dua) nomor dalam setahun (Maret dan Oktober). Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menerima naskah karya  tulis  Imiah  hasil  Penelitian di  bidang  dan  tinjauan  keimigrasian  yang  belum  pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Redaksi  menerima  naskah/karya  ilmiah  bidang  Keimigrasian  dari  dalam  dan  luar  lingkungan Politeknik Imigrasi;
2. Jurnal Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian mengunakan sistem Peer- Review dan Redaksi. Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan;
3. Naskah  Tulisan  dapat  berupa  :  Artikel  hasil  Penelitian  (penelitian  empiris  maupun  penelitian normatif atau studi dokumenter); Artikel hasil Kajian; Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek)  di  bidang  Kajian  Keimigrasian,  baik  dalam  lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia maupun dari luar;
4. Naskah  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia   atau  bahasa  Inggris,  dikirim  dalam  bentuk soft file melalui e-mail menggunakan  program  aplikasi office MS-Word atau  dalam  bentuk print- out (hard copy) yang dikirimkan ke alamat redaksi dan di sertai Curriculum Vitae;
5. Jumlah halaman naskah minimal 10 halaman dan maksimal 20 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 20 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup : Judul; Judul di tulis dalam 2 bahasa,
Bahasa  Indonesia  mengunakan  huruf  kapital   12  untuk  bahasa  Indonesia,   judul  bahasa  inggris mengunakan huruf kecil Times New Roman 11.5. Judul ditulis maksimal 14 kata.
7. Nama Penulis (diketik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’). Nama Instasi Penulis (tanpa menyebutkan  jabatan atau pekerjaan di instasi) ditulis mengunakan huruf kecil font Times New Roman 11.5.

## Sistematika Penulisan:

## A.   NASKAH ARTIKEL HASIL PENELITIAN EMPIRIS:

## ABSTRAK
Abstrak ditulis dalam dua bahasa,  Indonesia dan Inggris disertai kata kunci minimal 3 (tiga) kata dan maksimal 5 (lima) kata. Abstak berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata  (10-30  baris/  satu  (1)  paragraf)  diketik  menggunakan  huruf Times  New  Roman ; font  11.5 italic ; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

## PENDAHULUAN
Berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan, kegunaan, kerangka Teori/Konsep, Metode  (metode  penelitian  yang  digunakan,  di  antaranya  meliputi  jenis  penelitian,  lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data).

## PEMBAHASAN
Berisi, pembahasan terhadap masalah yang diteliti.

## ANALISIS
Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

## PENUTUP
Berisi  Kesimpulan  dan  saran.  Kesimpulan  dan  saran  ditulis  dalam  bentuk  uraian  bukan  dalam bentuk angka.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Daftar Pustaka  : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan.
Contoh..... Hamzah.  Andi,  Bantuan  Hukum  suatu  Tinjauan  Yuridis. Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1983 .

## B.   NASKAH ARTIKEL ULASAN HASIL PENELITIAN NORMATIF (STUDI DOKUMENTER), PEMIKIRAN DAN INFORMASI LAIN YANG BERSIFAT ILMIAH:

## JUDUL AKTUAL
Menggambarkan isi naskah dan maksimal 14 kata ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

## NAMA PENULIS
Tanpa gelar akademik, jabatan, kepangkatan, alamat lembaga/instansi dan e-mail.

## ABSTRAK
Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf Times New Roman; font 11 italic; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

## KATA KUNCI
Mengandung  yang  di  indekskan  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  dan  Inggris  minimal  3  kata maksimal 5 kata.

## PENDAHULUAN
Latar belakang masalah dan rumusan masalah.

## PEMBAHASAN
Berisi, pembahasan terhadap masalah yang dikaji.

## ANALISIS
Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

## PENUTUP
Berisi Kesimpulan dan Saran. Ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Daftar Pustaka  : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan. Contoh..... Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983 .

## C.   PERSYARATAN LAINNYA:
1. Naskah dilengkapi dengan indeks;
2. Naskah diketik rapi 1.15 spasi di atas kertas A4; menggunakan huruf Times New Roman; Font 11.5 ;  antara  10-20  halaman;  Ukuran  margin  kanan,  kiri,  atas  dan  bawah  2.25  cm;  di print- out atau soft-copy ;
3. Penulisan kutipan sumber rujukan dengan sistem bodynote, yaitu menuliskan nama pengarang (tanpa gelar akademik); tahun penerbitan dan no halaman, yang ditulis dalam kurung; diletakan dibelakang kutipan. Contoh : ........................(Hamzah, 2007: 15);
4. Isi  tulisan  di  luar  tanggungjawab  redaksi.  Dan  redaksi  berhak  mengedit  redaksional  tanpa merubah arti;
5. Naskah  yang  belum  memenuhi  syarat  akan  dikonfirmasikan  atau  dikembalikan  untuk diperbaiki;
6. Naskah yang diusulkan wajib dikirim melalui  email ke: jurnal.keimigrasian@gmail.com ;
7. Komunikasi  terkait  Karya  Tulis  Ilmiah  yang  diusulkan  dapat  menghubungi  redaksi   Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian melalui email : jurnal.keimigrasian@gmail.com ;
Selanjutnya, Naskah yang di print-out dapat dikirim atau diserahkan secara langsung kepada  :

## Redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok Telepon / Faximile  :  (021) 753 00001 Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com