## Volume : 23, Nomor : 3, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

## KEDUDUKAN PEMBERIAN JAMINAN ATAS  OBJEK MILIK ORANG LAIN YANG DIPEROLEH BERDASARKAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI
Oleh:
Elsha Ilham Putri 1 email: elshai@yahoo.com , Rosnidar Sembiring 2 email: oni_usu@yahoo.com , Suprayitno 3 email: suprayit91@gmail.com , Mulhadi 4 email: mulhadi@usu.ac.id Prodi Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

## Abstrak
Fakta  yang  sering  terjadi  bahwa  tidak  sedikit  Notaris/PPAT  melakukan  kesalahan,  kelalaian,  dan mengabaikan  peraturan  perundang-undangan  sehingga  pada  akhirnya  menimbulkan  masalah dikemudian hari seperti kasus pemberian jaminan diatas objek milik orang lain dalam Putusan Nomor 2962  K/Pdt/2019.  Permasalahan  yang  diteliti  adalah  kedudukan  objek  jual  beli  yang  telah  dialihkan kepada pihak lain, kedudukan pemberian jaminan atas objek yang telah dialihkan dan analisis hukum terhadap penerapan hukum hakim dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian  hukum  normatif  yang  disajikan  secara  deksriptif.  Pendekatan  penelitian  dilakukan  melalui metode  pendekatan  kasus.  Sumber  data  diperoleh  dari  sumber  hukum  primer,  tersier  dan  sekunder. Data dioalah melalui kualitatif dan disimpulkan secara deduktif. Hasil penelitian ini adalah penjual yang menjaminkan  objek  jual  beli  yang  telah  dialihkan  kepada  pihak  lain  merupakan  perbuatan  melawan hukum karena melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan  kesusilaan  dan  bertentangan  dengan  kepatutan  dalam  memperhatikan  kepentingan  diri  dan harta  orang  lain  dalam  pergaulan  hidup.  Pemberian  jaminan  atas  objek  yang  telah  dialihkan  kepada pihak lain mengakibatkan hubungan hukum terhadap tanah juga beralih kepada kreditur.
Kata Kunci : Jaminan, Hak Milik, Akta Pengikatan Jual Beli

## Abstract
The fact that often happens that not a few Notaries / PPATs make mistakes, negligence, and ignore the laws  and  regulations  so  that in  the  end  it  causes  problems  in  the  future  such  as  the  case  of granting guarantees on objects belonging to other people in Decision Number 2962 K / Pdt / 2019. The problems studied are the position of the sale and purchase object that has been transferred to another party, the position of granting collateral for the object that has been transferred and legal analysis of the application of  the  judge's  law  in  the  decision.  The  research  method  used  is  normative  legal  research  which  is presented descriptively. The research approach is carried out through the case approach method. Data sources are obtained from primary, tertiary and secondary legal sources. The data is analyzed through qualitative and deductive conclusions. The result of this research is that the seller who guarantees the object  of  sale  and  purchase  that  has  been  transferred  to  another  party  is  an  unlawful  act  because  it violates the rights of others, contrary to the legal obligations of the perpetrator, contrary to decency and contrary to propriety in paying attention to the interests of self and property of others in the association of life. The granting of security over an object that has been transferred to another party results in the legal relationship to the land also shifting to the creditor.
Keywords: Collateral, Property Rights, Sale and Purchase Binding Deed

## I. PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang Prinsip dasar pemberian kredit
sebenarnya adalah kepercayaan atau keyakinan  dari  kreditur  bahwa  debitur  pada masa yang akan datang mempunyai kesanggupan  untuk  memenuhi  segala  sesuatu yang  telah diperjanjikan. Bank dalam memberikan  pinjaman  atau  menyalurkan  kredit menggunakan prinsip kehati-hatian demi
menjaga kualitas. Prinsip kehati-hatian ( Prudential Banking Principle ) adalah suatu asas atau  prinsip  yang  menyatakan  bahwa  bank dalam  menjalankan  fungsi  dan  kegiatan usahanya  wajib  bersikap  hati-hati  ( Prudent ) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.
Pentingnya  suatu  jaminan  oleh  kreditur (bank)  atas  suatu  pemberian  kredit  tidak  lain adalah  karena  jaminan  merupakan  salah  satu upaya  untuk  mengantisipasi  resiko  yang mungkin  timbul  dalam  tenggang  waktu  antara pelepasan dan pelunasan  kredit. 1 Tidak semua aset  bisa  menjadi  agunan,  aset  haruslah memiliki beberapa kriteria, salah satu aset yang memenuhi kriteria adalah tanah yang merupakan  jaminan  yang  paling  diprioritaskan karena  haga  tanah  yang  tinggi  dan  tidak  akan menghadapi penyusutan harga sehingga sangat digunakan  bagi  kreditur  sebagai  pengaman
1 H.  Budi  Untung, Kredit  Perbankan  di  Indonesia , Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2012, Hal. 57
2 Asya,  Alvara  Sabrina,  Siti  Malikhatun  Badriyah, dan  Rahandy  Rizki  Prananda, “Pelaksanaan  Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Tanah Dan Bangunan Diikat APHT Di  PT  Bank  Sinarmas  Bsd ”,  Diponegoro  Law  Journal,  Vol. 10, No 2, 2021, Hal. 289 3 Pasal  1  ayat  (1)  Undang  -  Undang  Nomor  4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
4 Pasal  4  ayat  (1)  Undang  -  Undang  Nomor  4
dalam  pemberian  kredit  bagi  kreditur  kepada debitur dengan pengikatan Hak Tanggungan. 2
Hak  Tanggungan  adalah  hak  jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok  Agraria,  berikut  atau  tidak  berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu terhadap  kreditor-kreditor  lain. 3 Objek  Hak Tanggungan  adalah:  Hak-hak  atas  tanah  yaitu Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna  Usaha  (HGU),  Hak  Pakai  (HP)  dan  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS). 4
Hak  Tanggungan  terjadi  berdasarkan kesepakatan-kesepakatan  selain  dibuat  tertulis bahkan  harus  dilakukan  oleh  atau  dihadapan pejabat  yang  berwenang,  guna  menjamin pemenuhan hak dan kewajiban di antara mereka di  samping  sebagai  alat  bukti  yang  mempunyai kekuatan  hukum  jika  terjadi  pengingkaran  pada salah satu pihak. 5
Pejabat yang berwenang yang dimaksud adalah  Notaris/PPAT  namun  fakta  yang  sering terjadi  bahwa  tidak  sedikit  Notaris/PPAT  yang dikenakan sanksi hukum karena dalam jabatannya melakukan kesalahan, kelalaian, dan mengabaikan  peraturan  perundang-undangan, kode  etik  dan  moral  yang  berlaku  baik  yang disengaja  maupun  yang  tidak  disengaja, 6
Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
5 Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat  Oleh  Notaris  Selaku  Pejabat  Umum  Menurut  Hukum Acara  Perdata  Di  Indonesia ”,  Lex  Jurnalica,  Vol  1,  No  .3, 2015, Hal. 251
6 Agus  Santoso, “Tindak  Pidana  Korupsi  Yang Dilakukan  Notaris-Ppat  Dalam  Menjalankan  Kewenangan Jabatannya ”,  Jurnal  Hukum  Dan  Kenotariatan,  Vol  4,  No1, 2020, Hal. 55.
sehingga  pada akhirnya menimbulkan  masalah dikemudian  hari  baik  dalam  bidang  perdata maupun pidana.
Salah satunya persoalan hukum tentang dasar  ketidaktelitian  Notaris/PPAT  sehingga terjadi  pemberian  jaminan  untuk  menerbitkan Hak  Tanggungan  diatas  objek  milik  orang  lain yang diperoleh berdasarkan akta pengikatan jual beli. Hal tersebut dialami oleh R. Djimat Persada (RDP) yang harus menerima putusan pengadilan  dengan  kerugian  akan  kehilangan hak  miliknya  yang  mana  pelakunya  sendiri adalah  rekan  bisnisnya  yang  bernama  Safri Alias  Affy  (SAA).  Dalam  perjalanan  bisnis mereka  SAA  pernah  diberikan  kepercayaan untuk  mencari  pinjaman  untuk  tambah  modal bisnis  mereka  dengan  menyarankan  tanahnya nantinya  akan  dijadikan  sebagai  jaminan, namun  seiring  berjalanya  waktu  komunikasi tentang tambahan modal tidak kunjung dilanjutkan  hingga  pada  saat  RDP  mengetahui SAA telah berhasil memperoleh pinjaman dalam bentuk kredit perbankan dari PT Bank Mega Tbk (PT. BANK M).
Terjadinya  kasus  diawali  dari  H  yang memiliki  sebidang  tanah  seluas  1529  M 2 di Rangkapan  jaya  dengan  Sertipikat  Hak  Milik Nomor  08279/Rangkapan  Jaya.  H  kemudian menjual  tanah  tersebut  kepada  RDP  melalui Akta  Pengikatan  Jual  Beli  No.  07  tanggal  16 Agustus  2011  dihadapan  Notaris  Mega  Shinta Tjahya  P.  Tujuan  dari  RDP  membeli  tanah tersebut adalah untuk kepentingan perkembangan  usaha  mendirikan  perumahan, namun RDP terkendala dana untuk membangun unit perumahan diatas tanah yang dibeli tersebut karena itu SAA sebagai rekan bisnis
memberikan  saran  untuk  melakukan  pinjaman kredit ke Bank.
RDP  yang  menganggap  SAA  sebagai orang  kepercayaan  kemudian  menyetujui  hal tersebut  sehingga  RDP  menyerahkan  berupa SHM  yang  dikuasainya  kepada  SAA  untuk menjaminkan dan memperoleh pinjaman dari PT. Bank M. Namun seiring berjalan waktu SAA tidak pernah memberitahukan kelanjutan dari pinjaman tersebut dan tiba-tiba RDP mengetahui tanah yang dikuasainya telah diagunkan dimana tercatat pada  Akta Pemberian Hak Tanggungan No.01/2012 tanggal 6 Januari 2012 dan Sertipikat Hak  Tanggungan  Peringkat  Pertama  No. 1295/2012 tanggal 15 Febuari 2012.
Berdasarkan  penjabaran  kasus  di  atas, maka  penelitian  ini  bermaksud  untuk  meneliti secara  mendalam  tentang  kedudukan  sebidang tanah  yang  diperoleh  dari  perjanjian  jual  beli kemudian tanpa sepengetahuan pembeli, penjual bersama pihak lain menjaminkan tanah tersebut kepada  pihak  bank  sehingga  menimbulkan perikatan kredit dan pembebanan Hak Tanggungan diatas objek tanah tersebut.

## B.  Perumusan masalah
Rumusan  masalah  yang  akan  dibahas pada penelitian ini adalah :
1.  Bagaimana  kedudukan  perbuatan  hukum penjual  yang  menjaminkan  objek  jual  beli yang telah dialihkan kepada pihak lain ?
2.  Bagaimana  kedudukan  pemberian  jaminan atas objek yang telah dialihkan kepada pihak lain (Studi Putusan Nomor: 2962 K/Pdt/2019)
3.  Bagaimana  analisis  hukum  atas  Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2962 K/PDT/2019 terhadap pemberian jaminan atas objek yang telah dialihkan kepada pihak lain.

## C.  Metode Penelitian
1.  Sifat dan Jenis Penelitian Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  ialah  penelitian  hukum  normatif atau  penelitian  hukum  doktrinal  yang  artinya serangkaian proses guna mengetahui rangkaian doktrin,  prinsip,  maupun  aturan  hukum  untuk dapat  mendeskripsikan  mengenai  isu  hukum yang sedang diteliti ”. 7
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis yaitu  “mengungkapkan  peraturan  perundang– undangan  yang  berkaitan  dengan  teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian 8 , deskriptif analitis  digunakan  karena  penulisan  hukum  ini berhubungan  dengan  ketentuan  hukum  dan suatu  keadaan  atau  obyek  tertentu  secara faktual dan akurat. 9
2.  Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini digunakan  pendekatan  kasus  ( case  approach ).
Dalam  pendekatan  ini  diadakan  untuk  meneliti pandangan  dan  doktrin  yang  berkembang  di dalam ilmu hukum tentang penerbitan sertipikat hak  atas  tanah  dan  kepastian  hukumnya. Dengan  mempelajari  pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, akan diperoleh ide- ide  yang  melahirkan  pengertian-pengertian hukum,  konsep-konsep  hukum  dan  asas-asas hukum yang relevan dengan isu  yang dihadapi. 10
3.  Sumber Data
Penelitian  hukum  tidak  dikenal  adanya
7 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitan  Hukum , Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2017 , Hal. 35.
8 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hal. 105.
9 Ibid. 10 Ibid , Hal. 135
data,  sebab  dalam  penelitian  hukum  khususnya Yuridis  Normatif  sumber  penelitian  hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan untuk  itu  istilah  yang  dikenal  adalah  bahan hukum  yang  terbagi  atas  bahan  hukum  primer, sekunder dan tersier. 11

## 4.  Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian  ini  menggunakan Library  Research berupa  telaah  arsip  atau  studi  pustaka  seperti buku-buku,  makalah,  artikel,  majalah,  jurnal, koran  atau  karya  pakar  hukum  konvensional, 12 tujuanya  untuk  mendapatkan  gambaran  dari sudut  pandang  subjek  yang  berkaitan  dengan penelitian ini.
5.  Analisis Data Dan Penarikan Kesimpulan
Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  bahan- bahan hukum yang relevan dengan permasalahan  yang  diteliti,  memilih  kaidah- kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian  ,  mensistematisasikan  kaidah-kaidah hukum, azas atau doktrin, menjelaskan hubungan-hubungan  antara  berbagai  konsep, pasal atau doktrin yang ada, menarik kesimpulan dengan  pendekatan  deduktif  artinya  diawali dengan mengemukakan secara umum kemudian  diakhiri  dengan  menarik  kesimpulan yang bersifat lebih khusus. 13

## II. HASIL DAN PENELITIAN
11 Ibid ,  Hal. 141
12 Herdiansyah,  Haris. Metode  Penelitian  Kualitatif untuk  Ilmu-ilmu  Sosial .  Jakarta:  Salemba  Humanika,  2012, Hal 143.
13 Ibid

## 1.  Kedudukan  Perbuatan  Hukum  Penjual
Yang  Menjaminkan  Objek  Jual  Beli  Yang Telah Dialihkan Kepada Pihak Lain
Istilah  jual  beli  berasal  dari  kata terjemahan contract  of  sale yang  berdasarkan ketentuan  Pasal  1457  KUHPerdata  yang dimaksud  dengan  jual  beli  adalah:  “  suatu perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  satu mengikatkan  dirinya  untuk  menyerahkan  hak atas  suatu  barang  dan  pihak  yang  lain membayar harga yang telah dijanjikan”. 14
Jual  beli  tanah  menurut  UUPA  diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  dasar  Pokok- Pokok Agraria (UUPA) Menyatakan : “ Hak Milik Atas Tanah dapat Beralih dan dialihkan kepihak lain”.  Dalam  hal  ini  penerima  yang  baru  wajib mendaftarkan  peralihan  hak  Milik  atas  Tanah yang  diterimanya  yang  melalui  jual  beli  atau tukar menukar yang mana telah di atur oleh PP No.  18  Tahun  2021  guna  memberikan perlindungan  hak  kepada  pemegang  Hak  atas yang  baru  demi  Ketertiban  Tata  Usaha Pendaftaran Tanah.
Dalam  suatu  kegiatan  peralihan  hak atas  tanah,  seringkali  dilakukan  dengan  cara pemindahan hak. Pemindahan hak dalam hal ini artinya dilakukan melalui kegiatan jual beli. Jual beli  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  melalui sebuah  proses  pemindahan  hak  milik  berupa barang  atau  harta  kepada  pihak  lain  dengan menggunakan  uang  sebagai  salah  satu  alat tukarnya.  Kegiatan  jual  beli  di  bidang  ekonomi dan usaha dianggap sebagai bagian terpenting
14 Yudha Tri Dharma Iswara dan I Ketut Markeling, “Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Dalam Akta Perjanjian  Jual  Beli ”,  Jurnal  Kertha  Semaya,  Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 1, No.1,  2016, Hal. 5 15 Rinto  Manulang, Segala  Hal  Tentang  Jual  Beli ,
karena berhubungan langsung dengan konsumen,  secara  terminologi  kegiatan  jual  beli diartikan  sebagai  transaksi  penukaran  selain dengan fasilitas dan kenikmatan. 15
Tidak  dapat  dipungkiri  dalam  kehidupan masyarakat  sehari-hari  masih  banyak  jual  beli tanah yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan  cara  dibawah  tangan  artinya  tanpa adanya campur tangan PPAT. Kegiatan jual beli ini  hanya  dibuktikan  dengan  selembar  kwitansi sebagai  bukti  telah  terjadi  jual-beli.  Jual  beli dalam hal ini juga sudah memenuhi syarat 1320 KUHPerdata. 16
Akibat  hukum  bagi  pembeli  terhadap peristiwa jual beli dibawah tangan adalah jual beli dengan  penjual  tanpa  akta  PPAT  tetaplah  sah, karena  sudah  terpenuhinya  syarat  sahnya  jual beli  menurut  UUPA  yaitu  syarat  materiil  yang bersifat  tunai,  terang,  dan  riil.  Jual  beli  yang dilakukan kedua belah pihak tersebut juga sudah memenuhi  syarat  jual  beli  menurut  pasal  1320 KUHPerdata yaitu syarat sahnya perjanjian. Akan tetapi  pembeli  tidak  bisa  membalik  namakan status  sertifikat  tanah  tersebut  dikarenakan  ia hanya  mempunyai  bukti  transaksi  pembayaran hanya  dengan  selembar  kwitansi  tanpa  adanya akta  yang  dibuat  oleh  PPAT,  karena  pemindah tanganan  hak  atas  tanah  melalui  jual  beli  harus dibuktikan  dengan  akta  tersebut.  Apabila  suatu saat  timbul  sengketa,  maka  kwitansi  tersebut masih  bisa  disangkal  dan  bisa  mempunyai kekuatan  hukum  jika  diakui  oleh  kedua  belah pihak  atau  dikuatkan  lagi  dengan  alat  bukti lainnya.
Yogyakarta: Buku Pintar, 2011, Hal. 3 16 Ni  Kadek  Ditha  Angreni  dan  I  Gusti  Ngurah Wairocana, “Legalitas  Jual  Beli  Tanah  Dihadapan  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah ”,  Jurnal  Kertha  Semaya  Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 1, No 1, 2018, Hal. 2
Perjanjian  dalam  KUHPerdata  terdapat dalam  Pasal  1313  yang  menyatakan  bahwa “suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan dengan  mana  satu  orang  lebih  mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. R. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa “kontrak  adalah  suatu  hubungan  hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana  satu  pihak  berjanji  untuk  melakukan sesuatu  hal  atau  tidak  melakukan  sesuatu  hal, sedang  pihak  lain  berhak  untuk  menuntut kontrak itu”. 17
Berdasarkan  uraian  di  atas,  sumber terpenting  perikatan  yang  dilakukan  melaui kegiatan  jual  beli  tersebut  adalah  perjanjian. Karena  melalui  suatu  perjanjian,  pihak-pihak dapat membuat segala macam perikatan sesuai dengan  asas  kebebasan  berkontrak  yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

## 2.  Kedudukan  Pemberian  Jaminan  Atas
Objek Yang Telah Dialihkan Kepada Pihak Lain
Kata jaminan didalam Peraturan Perundang-undangan  dapat  dijumpai  pada pasal  1131  KUH  Perdata  dan  penjelasannya pasal  8  Undang-undang  No.  7  Tahun  1992 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, namun  dalam  kedua  peraturan  tersebut  tidak menjelaskan  apa  yang  dimaksud  dengan jaminan.  Tetapi  dapat  diketahui  bahwa  suatu jaminan itu berhubungan dengan permasalahan utang,  yang  mana  didalam  perjanjian  pinjam meminjam uang pihak kreditur meminta kepada
17 Muhammad  Syaifuddin, Memahami  Kontrak Dalam  Perspektif  Filsafat,  Teori,  Dogmatik,  dan  Praktik Hukum (Seri  Pengayaan  Hukum  Perikatan) ,  Bandung:
debitur  agar  menyediakan  jaminan  berupa sejumlah harta kekayaan untuk pelunasan utang, yang apabila pihak debitur tidak  melunasi utang dalam waktu yang telah diperjanjikan.
Nilai  dari  suatu  jaminan  yang  diberikan kepada  kreditur  biasanya  melebihi  dari  nilai kredit, hal tersebut dilakukan oleh pihak kreditur agar  ia  terlindungi  dari  kerugian.  Jadi,  ketika terjadi kemacetan kredit maka pihak bank dapat mempergunakan  atau  menjual  jaminan  kredit tersebut  untuk  membayar  atau  menutupi  kredit yang  macet.  Tujuan  dari  jaminan  kredit  disini untuk melindungi pihak bank dari nasabah yang nakal, sebab hanya sedikit nasabah yang mampu tapi  tidak  membayar  kreditnya.  Intinya  bahwa jaminan kredit disini merupakan terikatnya pihak debitur  kepada  kreditur  dengan  utang  yang dimiliki  dengan  jaminan  harta  debitur,  agar debitur tidak lari dari utangnya. 18
Salah  satu  bentuk  jaminan  yang  sering ditemukan  di  tengah-tengah  masyarakat  adalah Hak  Tanggungan.  ,  Hak  Tanggungan  pun merupakan  perjanjian accesoir yang  tentunya sebelum  pembebanan  atas  suatu  objek  atau jaminan,  sebelumnya  didahului  dengan  adanya Perjanjian  Hutang  Piutang  atau  Pengakuan Hutang  yang  dalam  prakteknya  menyebutkan adanya janji untuk memberikan Hak Tanggungan oleh  debitur/pemilik  jaminan  sebagaimana  juga disebutkan  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  Undang- Undang  No.  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan,  dengan  adanya  klausul  tentang pemberian  hak  tanggungan  yang  dicantumkan didalam perjanjian pokoknya merupakan sumber atau dasar hukum dari timbulnya hak
Mandar Maju, 2012, Hal. 22
18 Kasmir, Manajemen  Perbankan ,  Jakarta  :  PT Raja Grafindo Persada, 2004, Hal. 80
tanggungan,  sehingga  akan  tergambar  jelas hubungan  perjanjian  pokok  dengan  perjanjian hak tanggungan, karena didalam akta pemberian  hak  tanggungan  tidak  dapat  dibuat secara  dibawah  tangan,  tetapi  wajib  dibuat dengan  akta  PPAT  (Pejabat  Pembuat  Akta Tanah).  Adapun  maksud  akta  pemberian  hak tanggungan  dibuat  dengan  akta  PPAT  agar pemberian  hak  tanggungan  patut  dipercaya kebenarannya karena akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak memerlukan alat bukti lain. 19
Dari  uraian  diatas  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  jaminan  merupakan  suatu perlunasan  utang  oleh  debitur  kepada  kreditur apabila  dikemudian  hari  terjadi  kemacetan pembayaran  utang  debitur  dengan  sejumlah harta  kekayaan  milik  debitur  sesuai  dengan perjanjian  yang  telah  dibuat  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Sehingga barang  jaminan  itu  harus  milik  debitur,  tetapi didalam Undang-undang juga memperbolehkan barang milik pihak ketiga dipergunakan sebagai jaminan,  asalkan  pihak  yang  bersangkutan merelakan  barangnya  dipergunakan  sebagai jaminan  utang  debitur.Terkait  dengan  tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian oleh bank dalam  menjalankan  usahanya  seperti  hak tanggungan dijaminkan oleh pihak penjual yang mana  objek  tanah  seharusnya  dikuasai  oleh pembeli  maka  perlindungan  hukum  bagi  pihak ketiga  yang  dirugikan  sebagai  akibat  tidak dilaksanakannya  prinsip  kehati-hatian  oleh pihak  bank  tidak  diatur  sama  sekali  dalam
19 Heru Sugiyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak  Ketiga  Sebagai  Pemilik  Jaminan  Ketika  Tidak Dilaksanakannya  Prinsip  Kehati-hatian  Oleh  Bank  Dalam Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan ”, Jurnal Yuridis,
peraturan perundang-undangan perbankan. Bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pihak  ketiga yang dirugikan sebagai akibat tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian oleh pihak bank  hanya  diatur  secara  umum  baik  dalam Hukum Pidana maupun Hukum Perdata.
Menurut hukum perdata bentuk perlindungan  hukum  yang  lainnya  bagi  pihak ketiga  yang  dirugikan  sebagai  akibat  tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian oleh pihak Bank,  manakala  obyek  yang  dijadikan  jaminan perjanjian  kredit  adalah  milik  pihak  ketiga tersebut akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan  sebagai  tindak  lanjut  atas  adanya pembebanan  hak  tanggungan  yang  mempunyai kekuatan  eksekutorial,  maka  pihak  ketiga  dapat mengajukan upaya perlawanan melalui pengadilan yang menerbitkan penetapan eksekusi  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  195 Ayat (6) HIR / Pasal 206 Ayat (6) RBg. 20
Dengan adanya perlawanan pihak ketiga yang  diajukan  ke  Pengadilan,  maka  pengadilan harus  mengadili  lebih  dahulu  perlawanan  pihak ketiga  tersebut,  untuk  menentukan  status kepemilikan obyek jaminan yang akan dieksekusi (apakah milik termohon eksekusi atau milik pihak ketiga), membatalkan dan/atau menunda pelaksanaan  eksekusi,  memerintahkan  kepada bank  untuk  mengembalikan  obyek  jaminan kepada pihak ketiga selaku pemilik yang sah.
Vol.4, No.1, 2017,Hal. 98-109
20 Bagya Agung
Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada
Perbankan Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2012, Hal. 75.
3.  Analisis Hukum Atas Putusan Mahkamah
Agung Nomor: 2962 K/Pdt/2019 Terhadap Pemberian  Jaminan  Atas  Objek  Yang Telah Dialihkan Kepada Pihak Lain
Pengalihan  hak  merupakan  beralihnya hak  milik  seseorang  kepada  orang  lain  salah satunya terjadi dengan jalan jual beli.
Pengalihan hak merupakan beralihnya hak milik seseorang  kepada  orang  lain  salah  satunya terjadi  dengan  jual  beli.  Jual  beli  menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu berjanji mengikatkan  diri  untuk  menyerahkan  suatu benda  dan  pihak  yang  lainnya  berjanji  untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.
Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran  Tanah,  Akta  Jual  Beli  (AJB) merupakan bukti sah (selain risalah  lelang, jika peralihan haknya melalui lelang) bahwa hak atas tanah  dan  bangunan  sudah  beralih  kepada pihak  lain.  AJB  dibuat  di  hadapan  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau camat untuk daerah  tertentu  yang  masih  jarang  terdapat PPAT. Secara hukum, peralihan hak atas tanah dan  bangunan  tidak  bisa  dilakukan  di  bawah tangan.
Dalam  KUHPerdata  Pasal  1457,  1458 dan  1459  menyatakan  bahwa  jual  beli  tanah adalah  suatu  perjanjian  dimana  satu  pihak mengikatkan  dirinya  untuk  menyerahkan  tanah dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah  ditentukan.  Pada  saat  kedua  belah  pihak telah  mencapai  kata  sepakat,  maka  jual  beli dianggap  telah  terjadi,  walaupun  tanah  belum diserahkan dan harga belum dibayar.
Akan tetapi, walaupun jual beli tersebut
dianggap  telah  terjadi,  namun  hak  atas  tanah belum  beralih  kepada  pihak  pembeli.  Agar  hak atas  tanah  beralih  dari  pihak  penjual  kepada pihak  pembeli,  maka  masih  diperlukan  suatu perbuatan hukum lain, yaitu berupa penyerahan yuridis.  Penyerahan  yuridis  (balik  nama)  ini bertujuan  untuk  mengukuhkan  hak-hak  si pembeli sebagai pemilik tanah yang baru.
Pentingnya  hal  tersebut  diatas  untuk diketahui pembeli tanah adalah demi mengukuhkan  hak-hak  si  pembeli  sebagai pemilik tanah yang baru sebagaimana berdasarkan  pada  ketentuan  Pasal  19  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pokok- Pokok  Agraria  peralihan  hak  atas  tanah  karena jual  beli  terhadap  tanah  yang  belum  didaftarkan harus  didaftarkan.  Dimana  peralihan  hak  atas tanah  karena  jual  beli  harus  dibuktikan  dengan akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  yang  berwenang. Sebagaimana yang diatur dalam pasal Pasal 37 Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah.  Karena  akta peralihan  hak  yang  di  buat  oleh  pejabat  tanah yang  berwenang  atau  yang  disebut  PPAT  ini merupakan dasar hak untuk melakukan permohonan  pendaftaran  hak  atas  tanah.  Jika tidak didaftarkan dihadapan PPAT maka perbuatan  hukumnya  yakni  jual  beli  tersebut bukanlah mengakibatkannya beralihnya hak atas tanah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 23 UUPA menyatakan  bahwa  hak  milik  demikian  pula setiap  peralihan  harus  didaftarkan  menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.  Pendaftaran  tersebut  merupakan  alat pembuktian  yang  kuat  mengenai  hapusnya  hak milik,  serta  sahnya  peralihan  dan  pembebanan hak tersebut.
Prosedur dan aturan tersebut diatas bila tidak  dilakukan  akan  menyebabkan  persoalan hukum  sebagaimana  yang  dialami  R.  Djimat Persada  adalah  pemilik  sah  dari  berupa sebidang  tanah  seluas  1529  M 2 yang  tercatat
dalam Sertipikat Hak
Milik Nomor: 08279/Rangkapan Jaya yang terletak di Propinsi Jawa Barat,  Kota Depok, kecamatan Pancoran Mas,  Kelurahan  Rangkapan  Jaya,  dimana  R. Djimat  Persada  memperoleh  tanah  tersebut dengan  cara  membeli  dari  Hidayat  dihadapan Notaris  Mega  Shinta  Tjahya  P  melalui  Akta Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Nomor:  07 tanggal  16  Agustus  2011  dengan  harga Rp.425.000.000,-  (empat  ratus  dua  puluh  lima juta rupiah).
Pada tanggal 15 Febuari 2012 diketahui bahwa  tanah  milik  yang  telah  beralih  ke  R. Djimat Persada tersebut diatas dibebankan hak tanggungan Peringkat Pertama Nomor: 1295/2012  atas  nama  PT  Bank  Mega  Tbk dimana  yang  mengajukan  jaminan  tersebut adalah  penjual  yang  bernama  Hidayat.  Namun faktanya yang mengajukan jaminan kepada  PT Bank  Mega  Tbk  adalah  Safri  Alias  Affy  yang seolah-olah/pura  pura  menggunakan  identitas Hidayat.
Perlu ditegaskan bahwa peristiwa hukum diatas terjadi sebelum tahun 2016 maka dengan  ini  tidak  dapat  diselesaikan    melalui Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor:  4 Tahun  2016  tentang  Pemberlakuan  Rumusan Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung Tahun  2016  Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 4/2016) angka 7 (SEMA  4/2016),  berbunyi  sebagai  berikut: “Peralihan  hak  atas  tanah  berdasarkan
Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan  dilakukan  dengan  itikad  baik.”  Dengan adanya  SEMA  ini  persoalan  pengalihan  hanya PPJB,  selama  pembeli  telah  dan  dilakukan dengan itikad baik, maka secara hukum peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli telah terjadi.
Yang  menjadi  kajian  pokok  didalam kasus  yang  penulis  kaji  adalah  perlindungan hukum  yang  diberikan  oleh  Majelis  Hakim terhadap PT Bank Mega Tbk sebagai pemilik hak tanggungan  atas  sebidang  tanah  1529  M 2 di Rangkapan  jaya  dengan  Sertipikat  Peringkat Pertama  Nomor:  1295/2012.  Atas  dasar  hal  itu perlu  mempertimbangkan  segala  aspek  yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan,  kemudian  mencari  peraturan perundang-undangan  yang  relevan  dengan pokok  perkara  yang  disengketakan  sebagai dasar  hukum  dalam  penjatuhan  putusan,  serta pertimbangan  hakim  harus  didasarkan  pada motivasi  yang  jelas  untuk  menegakkan  hukum dan  memberikan  keadilan  bagi  para  pihak  yang berperkara.
Dalam  kasus  ini  dasar  hukum  yang digunakan  oleh  hakim  pada  Pengadilan  Negeri dalam memutuskan gugatan perbuatan melawan hukum  menyatakan  Safri  Alias  Affy  yang  telah menjaminkan  sebidang  tanah  1529  M 2 di Rangkapan jaya yang bukan miliknya kepada PT Bank  Mega  Tbk  dan  perbuatan  PT  Bank  Mega Tbk  yang  telah  menerima  penjaminan  obyek sengketa  dari  Safri  Alias  Affy  yang  tidak mempunyai  alas  hak  yang  sah  maka  apabila dikaitkan dengan pengertian perbuatan melawan
hukum telah melanggar hak subyektif dari orang lain  yakni  R.  Djimat  Persada  sehingga  dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam  Pasal  1365  KUHPerdata,  terhadap pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut maka Pengadilan  Tinggi  menyatakan  penerapan perbuatan melawan hukum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berbeda  halnya  dengan  Majelis  Hakim pada Mahkamah Agung yang tidak sependapat dengan  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan Tinggi tentang pertimbangan perbuatan
melawan hukum oleh Safri Alias Affy berdasarkan  ketentuan  Pasal  15  ayat  (2) Undang  Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang Hak  Tanggungan  atas  Tanah  beserta  Benda- benda  yang  berkaitan  dengan  Tanah,  surat kuasa  untuk  membebankan  hak  tanggungan dari  pemilik  sah  yaitu  Hidayat  (dinyatakan pemilik  sah  karena  pada  waktu  menjaminkan kredit  hak  milik  atas  tanah  seluas  1529  M 2 di Rangkapan  jaya  masih  terdaftar  atas  nama Hidayat dan belum dibalik nama oleh pihak lain) kepada  PT.  Bank  Mega  Tbk  yang  dibuat dihadapan    Notaris  Hana  Tresna  Widjaja,  S.H tidak  dapat  ditarik  kembali  atau  berakhir  oleh sebab apapun.
Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  Majelis  Hakim  Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berbeda pendapat dengan  Mahkamah  Agung  dalam  menentukan pengalihan kepemilikan tanah seluas 1529 M 2 di Rangkapan jaya  berdasarkan jual beli.
Menurut  peneliti  pertimbangan  Hakim
pada Mahkamah Agung
berdasarkan penerapan hukum yang sesuai dengan
peraturan  perudangan-undangan  yang  berlaku karena  melihat  syarat  materil  dan  syarat  formil yaitu :
Syarat materil :
Jual beli tanah adalah syarat atau kaidah yang  mengatur  hak-hak  dan  kewajiban  para pihak  (penjual  dan  pembeli)  dengan  melakukan suatu  perbuatan  hukum  pemindahan  hak  atas tanah dimana pihak penjual menyerahkan tanah dan  pembeli  membayar  harga  tanah,  maka berpindahlah hak atas tanah itu kepada pembeli.
Syarat Formal :
Jual  beli  tanah  baru  bisa  dilakukan apabila  syarat  materiil  sudah  terpenuhi,  maka disini  peran  PPAT  diperlukan  untuk  membuat akta  jual  beli  sebagai  dokumen  otentik  yang menyatakan  telah  terjadi  transaksi  jual  beli secara  sah  di  mata  hukum  dimana  penjual  di dalamnya menyatakan telah menerima pelunasan  dan  menjamin  objek  transaksi  tidak dalam masalah.
Syarat  Materil menurut keadaanya telah terpenuhi oleh  pembeli (R. Djimat  Persada) dan Penjual (Hidayat), namun syarat meteril tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena secara administratif  karena  pelaksanaan  jual  beli  tanah tersebut  tidak  dilakukan  dihadapan  PPAT sekaligus  tidak  ditingkatkan  dengan  balik  nama maka  pada  saat  penjual  atau  hidayat  (identitas yang  digunakan  Safri  Alias  Affy)  melakukan perikatan  hak  tanggungan  dengan  PT  Bank Mega  Tbk  dengan  keadaan  secara  administratif tanah  masih  atas  nama  penjual  atau  belum dibalik  namakan  oleh  pembeli  maka  segala sesuatu perbuatan hukum seperti pengikatan hak tanggungan sah secara hukum karena itu alasan hakim  kasasi  dapat  dibenarkan  dan  telah
memberikan perlindungan hukum secara represif  kepada  kreditor  PT  Bank  Mega  Tbk sebagaimana dalam prinsip Droit de Preference yaitu  prinsipnya  hak  jaminan  kebendaan memberikan  kedudukan  didahulukan  bagi kreditor  pemegang  hak  jaminan  terhadap kreditor lainnya. Penjabaran lebih lanjut tentang kedudukan  yang  diutamakan  tidak  dijumpai dalam  Penjelasan  Pasal  1  UUHT,  melainkan dijumpai  dalam  Penjelasan  Umum  Angka  4 alinea  2  UUHT,  yang  menyatakan  :  Hak Tanggungan  adalah  hak  jaminan  atas  tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan  kedudukan  yang  diutamakan kepada  kreditor  tertentu  terhadap  kreditor- kreditor lain.
Dalam  arti,  bahwa  jika  debitor  cidera janji,  kreditor  pemegang  Hak  Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang  dijadikan  jaminan  menurut  ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan  tersebut  sudah  barang  tentu  tidak mengurangi  preferensi  piutang-piutang  negara menurut  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku. Sehingga berdasarkan prinsip tersebut menjadi dasar  peneliti  membenarkan  pendapat  Hakim Kasasi  yang  menyatakan  penyerahan  hak tanggungan  dari  pemilik  asal  objek  sengketa, walaupun kemudian dapat dibuktikan berdasarkan  putusan  dalam  perkara  pidana bahwa  pemberi  hak  tanggungan  adalah  orang yang tidak berhak, dan kepada Penggugat yang mendalilkan  sebagai  pihak  yang  berhak  atas objek  sengketa  hanya  dapat  menuntut  kepada pihak yang secara nyata telah merugikannya.

## III.  KESIMPULAN

## A.  Kesimpulan
1.  Perbuatan hukum penjual yang menjaminkan objek  jual  beli  yang  telah  dialihkan  kepada pihak  lain  merupakan  perbuatan  melawan hukum  karena  melanggar  hak  orang  lain, bertentangan  dengan  kewajiban  hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan  kepentingan  diri  dan  harta orang lain dalam pergaulan hidup
( maatschapelijke  betamelijkheid ).  Sehingga penjual tersebut berkewajiban untuk memberikan  ganti  rugi  akibat  dari  suatu perbuatan  yang  melawan  hukum  ( onrecht matige  daad )  baik  yang  dilakukan  karena kesalahan  sendiri  (Pasal  1365  KUHPerdata) maupun  karena  kesalahan  orang  lain  yang berada  di  bawah  pengawasannya  (Pasal 1367  KUHPerdata)  dalam  banyak  literatur tanggung  jawab  demikian  disebut  sebagai tanggung  jawab  kualitatif  atau vicarious liability serta  kerugian  yang  disebabkan kelalaian orang lain (Pasal 1366 KUHPerdata).
2.  Pemberian  jaminan  atas  objek  yang  telah dialihkan  kepada  pihak  lain  mengakibatkan hubungan hukum terhadap tanah juga beralih sebagaimana  dalam  hal  pemberian  hak tanggungan  oleh  pemberi  hak  tanggungan kepada  kreditur,  hak  tanggungan  yang bersangkutan belum lahir. Hak tanggungan itu baru  lahir  pada  saat  dibukukan  dalam  buku tanah  di  kantor  pertanahan.  Oleh  karena  itu kepastian  mengenai  saat  didaftarnya  hak tanggungan  tersebut  adalah  sangat  penting bagi  kreditur.  Saat  tersebut  bukan  saja
menentukan
kedudukannya yang diutamakan  terhadap  kreditur-kreditur  lain, melainkan  juga  menentukan  peringkatnya dalam  hubungan  dengan  kreditur-kreditur lain  yang  juga  memegang  hak  tanggungan dengan tanah yang sama sebagai jaminannya.
3.  Penerapan  hukum  Majelis  Hakim  pada tingkat  Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor:  2962  K/PDT/2019  memberikan kepastian  hukum  terhadap  pihak  yang berhak secara keperdataan terkait kedudukan pemberian jaminan atas objek yang  telah  dialihkan  kepada pihak lain. Kepastian  hukum  yang  dimaksud  dapat dilihat  dari  Majelis  Hakim  pada  tingkat Mahkamah Agung yang tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri dan
Pengadilan  Tinggi  tentang  pertimbangan perbuatan  melawan  hukum  oleh  Safri Alias  Affy  berdasarkan  ketentuan  Pasal 15  ayat  (2)  Undang  Undang  Nomor  4 Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang Berkaitan  Dengan  Tanah,  surat  kuasa untuk  membebankan  hak  tanggungan dari pemilik sah yaitu Hidayat (dinyatakan pemilik sah karena pada waktu menjaminkan  kredit  hak  milik  atas  tanah seluas 1529 M 2 di Rangkapan jaya masih terdaftar  atas  nama  Hidayat  dan  belum dibalik nama oleh pihak lain) kepada PT. Bank  Mega  Tbk  yang  dibuat  dihadapan Notaris  Hana  Tresna  Widjaja,  S.H  tidak dapat  ditarik  kembali  atau  berakhir  oleh sebab apapun.

## B.  Saran
1.  Dalam  jual  beli  tanah  penjual  seharusnya beritikad baik dalam perikatan jual beli karena konsekuensi dari tindakan penjual yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata, terlebih dengan  terbitnya  Surat  Edaran  Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang
Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno
Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2016
Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi Pengadilan  (SEMA  4/2016)  angka  7  (SEMA 4/2016) memberikan kepastian hukum terhadap  terjadinya  perikatan  jual  beli  tanah antara pembeli dan penjual.
2.  Guna  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  hubungan  dengan  tanah  yang sebabkan jual beli maka seharusnya pembeli yang telah melunasi sesuai yang diatur dalam PPJB  segera  melakukan  AJB  dihadapan PPAT  dan  dilanjutkan  dengan  melakukan balik  nama  dalam  sertipikat  kepada  kantor pertanahan untuk mengkukuhkan kepemilikan tanah  karena  jika  tidak  dilakukan  balik  nama akan  bersiko  menimbulkan  sengketa  seperti penjual  melakukan  penjaminan  sebagai jaminan dalam hak tanggunan karena secara data  yuridis  masih  terdaftar  atas  nama penjual.
3.  Dengan  adanya  Putusan  Mahkamah  Agung, PT.  Bank  Mega  Tbk  yang  telah  memberikan kepastian  hukum  terhadap  persoalan  hukum para  pihak  maka  sebagai  pihak  yang memenangkan  perkara  di  kemudian  hari  PT. Bank  Mega  Tbk  mempunyai  dasar  hukum yang  kuat  untuk  dapat  melakukan  sita conservatoir
merupakan sita jaminan
terhadap  barang-barang  yang  dimiliki  oleh Hidayat  sebagai  tindakan  persiapan  dalam bentuk permohonan kepada pengadilan yaitu berupa  penjaminan  untuk  dilaksanakan putusan perkara perdata dimana utang milik Hidayat  harus  dilunasi  kepada  PT.  Bank Mega  Tbk    dengan  cara  membekukan barang  seperti  menyita  untuk  menjual  guna pelunasan hutang

## DAFTAR PUSTAKA
A.    Buku
Ali, Zainuddin. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Herdiansyah,  Haris.  2012. Metode  Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial.
Jakarta: Salemba Humanika.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2017. Penelitan Hukum. Jakarta  :  Kencana  Pranada Media Group.
Manulang, Rinto. 2011. Segala Hal Tentang Jual Beli. Yogyakarta: Buku Pintar.
Prabowo,  Bagya  Agung.  2012. Aspek  Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan  Syariah. Yogyakarta:  UII Press.
Syaifuddin,  Muhammad.  2012. Memahami
Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik,  dan  Praktik  Hukum  (Seri Pengayaan Hukum
Perikatan).
Bandung: Mandar Maju.
Untung,  H.  Budi.  2012. Kredit  Perbankan  di
Indonesia. Yogyakarta: Andi
Yogyakarta.

## B.    Jurnal
Asya, A. S., Badriyah, S. M., & Prananda, R. R. (2021).  Pelaksanaan  Perjanjian  Kredit Dengan Jaminan Tanah Dan Bangunan Diikat  Apht  Di  Pt  Bank  Sinarmas Bsd. Diponegoro  Law  Journal , 10 (2), 288-303.
Angreni, N. K. D., & Wairocana, I. G. N. (2018). Legalitas  Jual  Beli  Tanah  Dihadapan
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah. Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana
Iswara,  Y.  T.  D.,  &  Markeling,  I.  K.  (2016). Kekuatan  Pembuktian  Surat  Di  Bawah Tangan  Dalam  Akta  Perjanjian  Jual- Beli. Jurnal Kertha Semaya , 4 (1).
Pramono, D. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat
Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di
Indonesia. Lex Jurnalica , 12 (3), 147736. Santoso, A. (2020). Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Notaris-Ppat Dalam Menjalankan Kewenangan Jabatannya. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan , 4 (1), 53-70.
Sugiyono,  H.  (2017).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Pihak  Ketiga  Sebagai  Pemilik Jaminan  Ketika  Tidak  Dilaksanakannya Prinsip  Kehati-Hatian  Oleh  Bank  Dalam Perjanjian  Kredit  Dengan  Memakai Jaminan. Jurnal Yuridis , 4 (1), 98-109.