Analisis Perbandingan Konsep Fikih Politik NU dan Muhammadiyah Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah

## Wahyuding, Hamzah Hasan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar wahyudinagus1903@gmail.com

## Abstrak
Pokok  pembahasan  penilitian  ini  adalah  memberikan  analis  perbandingan        fiqih  politik  antara Nahdlatul  Ulama  dan  Muhammadiyah  dlam  Pandangan  Maqasyid Syariah.  Pembahasan  tentang fiqih politik Islam dalam Maqasyid Syariah, ternyata dalam Islam terdapat tiga kosep politik, yaitu formalistic,  substantif  dan  sekularistik.  Begitu  juga  dengan  Nahdltul  Ulama  dan  Muhammdiyah, yang meskipun sering terjadi perbedaan pandangan dalam politik, namun keduanya telah bersepakat bahwa  dalam  perpolitikan  haruslah  berlandaskan  kepada  gerakan amar maruf  nahi munkar atau sebagai gerakan dakwah. Sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indnesia yang memiliki dasar social pada kar rumput, maka NU dan Muhammadiyah diberikan hak sebagai garda terdepan dalam memberikan pendidikan politik dan juga mewujudkan demokrasi subtansial di negeri ini. Selain dari cita-cita politik dari kedua ormas Islam itu, seyogyanya juga terus mengintegrasikan dengan cita- cita  Islam  yang  sesungguhnya,  ditambah  dengan  iklim  politik  di  Indonesia  yang  sering memberlakukan  agama  sebagai  jualan  politik  menjadikan  kita  untuk  terus  berhati-  hati  dalam memutuskan langkah-langkah yang akan dilalui oleh umat Islam di Indonesia.
Kata Kunci: Fiqih, Nahdatululama, Muhammadiyah.

## Abstract
The main discussion of this research is to provide an analysis of the comparative political fiqh between Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in the Maqasyid Sharia View. The discussion of Islamic  political  fiqh  in  Maqasyid  Syariah,  it  turns  out  that  in  Islam  there  are  three  political concepts,  namely  formalistic,  substantive  and  secularistic.  Likewise  with  Nahdltul  Ulama  and Muhammadiyah, although there are often differences of opinion in politics, both of them have agreed that in politics it must be based on the amar maruf nahi munkar movement or as a da'wah movement.  As  the  largest  religious  organization  in  Indonesia  that  has  a  social  base  on  the grassroots, then NU and Muhammadiyah are given the right to be at the forefront in providing political  education  and  also  realizing  substantial  democracy  in  this  country.  Apart  from  the political ideals of the two Islamic organizations, we should also continue to integrate them with the true ideals of Islam, coupled with the political climate in Indonesia which often applies religion as a political trade, making us to continue to be careful in deciding the steps we take. will be traversed by Muslims in Indonesia.
Ke ywords: Fiqh, Nahdatullama, Muhammadiyah.

## Pendahuluan
Islam adalah agama yang komperhensif. 1 Harun Nasution mengatakan bahwa Islam itu mencakup berbagai aspek kehidupan manusia mulai dari aspek aqidah (teologi), hukum (syari‘at), falsafah, akhlaq (tasawuf), hingga aspek politik. Islam bukan agama sempit, yang hanya mengatur aspek ritual peribadatan. Aspek- aspek kehidupan manusia di atas ada yang diatur oleh wahyu dengan aturan-aturan yang detail hingga petunjuk teknisnya seperti aspek ibadah mahdhah (shalat, haji, aspek hukum). Namun, ada pula aspek yang wahyu Allah itu hanya  memberikan  pedoman  umum  saja,  sedangkan  tata  cara,  teknis  dan  prosedurnya diserahkan  oleh wahyu  kepada  umat  Islam  untuk  melakukan  ijtihad,  salah  satu  contohya
1 Muammar Muhammad Bakry, “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar’iah,” AL-Azhar Islamic Law Review 1, no. 33 (2019): 1–8, https://doi.org/https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.4.
dalam hal ini adalah politik dalam ajaran Islam. 2
Fikih Politik dalam peradaban kaum muslim mengatur berbagai bentuk tentang tata cara  memimpin,  dan  membangun  pemerintahan.  Peradaban  Islam  tidak akan  dapat  tegak sempurna tanpa adanya negara yang cocok baginya, yaitu negara khilafah Islamiyah. Sistem politik  Islam  yang  disebut  dengan  siyasah  dipandang  sebagai  sebuah  proses  yang  tidak pernah  selesai.  Ia  senantiasa  terlibat  dalam  pergulatan  sosial dan  budaya.  Fakta  tersebut berlangsung selama perjalanan sejarah umat Islam. Meskipun demikian, nilai siyasah tidak serta merta menjadi relatif karena ia hikmah. 3
Siyasah secara garis besarnya terbagi menjadi dua; Pertama , yaitu siyasah wadh`iyyah ialah siyasah yang dikenal berdasarkan kepada pengalaman sejarah dan adat masyarakat dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dalam negara. Yang Kedua , siyasah syar`iyyah yaitu siyasah  yang  berdasarkan  syara`  yang  mengikuti  etika  agama,  moral  dan  memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara dalam Islam. 4 Akan tetapi dalam hal ini, Islam lebih mengacu pada siyasah syar`iyyah dari pada siyasah wadh`iyyah, karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam sehingga kurang diterima oleh kaum muslimin. Siyasah di dalamnya juga mengatur antara manusia dengan manusia,  lembaga-lembaga  negara  dengan  Islam.  Mayoritas  ulama  sepakat  harusan menyelenggarakan siyasyara`. Siyasah atau pemerintah pada masa kepemimpinan Rasulullah syar`iyyah  dalam  Islam  yang  bepola  hubungan  antar  manusia  terbagi  menjadi  tiga,  yaitu siyadauliyah, dan Maliyah. Sejarah awal berdirinya suatu Negara Islam adalah pada masa kepemimpinan Nabi Rasulullah saw. Dalam kepemimpinan Rasulullah, Siyasah syar`iyyah telah dilaksanakan untuk mengatur dan mengarahkan umatnya menuju tatanan sosial budaya yang  diridhai  Allah  Swt.  Pemerintahan  Nabi  Muhammad  di  Madinah  merupakan  yang memenuhi persyaratan-persyaratan dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan di zaman modern yang memiliki wilayah kekuasaan, penduduk, pemerintahan, rakyat dan konstitusi. Fakta sejarah yang tidak oleh siapa pun adalah setelah timbulnya dakwah Islam, kemudian terbentuk bangunan baru yang mempunyai identitas independen yang membedakannya dari masyaraka  lain.  Mengakui  satu undang-undang, menjalan kan sesuai dengan sistem yang satu, tujuan-tujuan yang sama, dan individu masyarakat yang baru itu ras, bahasa, dan agama yang kuat perasaan solidaritas secara umum masyarakat yang memiliki semua unsur-unsur tadi itulah yang dinamakan semasyarakat “politik” Atau yang dinamakan “Negara”. 5
Tanpa  negara  umat  tidak  akan  mungkin  mewujudkan  cita-cita  sosial-politik dan keadilan  sosial,  melaksanakan  hukum  Islam,  menciptakan  sistem  pendidikan  Islam  dan mempertahankan  kebudayaan  Islam  dari  penyelewengan-  penyelewengan, baik dari dalam maupun serangan–serangan dari luar. Negara yang tidak konstitusional dapat menyebabkan masyarakat  tidak  berdaya  menghadapi  penguasa  yang  kejam.  Akhirnya  Islam  dianggap hanya ibadah (ritual) belaka dan ilusi semata. Selain itu, janji Islam sebagai petunjuk bagi kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat belum dapat dibuktikan secara optimal. 6
Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai Ilahiah poltik Islam ke dalam kehidupan nyata, fukaha (pakar  hukum  Islam)  mencanangkan  teori,  antara  lain,  maqashid  syari‘ah  (tujuan- tujuan  hukum  Islam).  Mereka  merumuskan  bahwa  tujuan  hukum  Islam  adalah
2 Nasution, Harun , Islam Ditinjau dari Aspeknya, Jilid I dan II (Jakarta: UI-Press, 1979),
3 A.Djazuli, Fiqh Siyasah (Jakarta:PrenadaMedia.2003), h.1.
4 A. Djazuli, Fiqh Siyasah (Jakarta:Prenada Media.2003) h. 44.
5 Mustofa  Hasan, Aplikasi Teori Politik Islam Presfektif Kaidah-Kaidah  Fikih (Bandung: Jurnal Madania UIN Djati Bandung, 2014) h. 2
6 Efrinaldi, Spektrum  Fikih  Siyasah  Dan  Dinamisasi  Pemikiran  Politik  Islam  Di  Indonesia (Padang;  Jurnal Madania IAIN Bonjol Padang, 2013). h. 1-2
menyelamatkan  manusia  dari  dunia  sampai  akhirat.  Salah  satu  aspek  maqashid  syari‘ah membagi  tiga  skala  prioritas  yang  saling  melengkapi,  yaitu  primer  ( dharury ),  sekunder ( hajy ), dan tersier ( tahsiny ).
Islam  sebagai  agama  adalah  ajaran  yang  selalu  relevan  untuk  zamannya,  mampu mengkontekstualisasikan  dirinya  dalam  ruang  lingkup  yang  mengitarinya  dan  mampu memberikan  solusi  bagi  setiap  permasalahan  yang  timbul  dan  terjadi  di  setiap  waktu  dan kondisi  dimana  agama  itu  dianut  oleh  pemeluknya.  Konsep  Maqasid  Syariah  merupakan pintu  gerbang  awal  yang  harus  dilalui  agar  Islam  sebagai  agama  mampu mengimplementasikan  ekspektasinya.  Sudah  barang  tentu,  pemahaman  secara  mendetail, komprehensif dan  holistik  terhadap  konsep   Maqasid   Syariah menjadi sebuah keniscayaan dan mutlak diperlukan, sebab pemahaman yang parsial terhadap apa dan bagaimana konsep Maqasid  Syariah  hanya  akan  menelantarkan  agama  pada  jurang  ketertinggalan  dan keterasingan dari zaman dan pemeluknya.
Oleh  sebab  itu,  ummat  Islam  harus  faham  politik  sehingga  tidak  hanya  menjadi komuditas atau alat politik semata. Sehingga tujuan berpolitik dan beragama akan menemui titik temu dalam bingkai maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah). Karenanya, dirasa penting untuk membahas hubungan antara politik.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  tergolong  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian pustaka ( Library Research), yakni suatu peneltian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan  menjadikan  data  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  tertulis.  Adapun  metode pengumpulan  data  yakni  mengguakan  tehnik  dokumen  (studi  pustaka),  mengutip  dan menganalisis  data  dengan  tehnik  dokumen  dimaksudkan  untuk  mengumpulkan  data  terkait yang dimuat dalam dokumen-dokumen berupa buku-buku, jurnal dan hasil penelitian berupa skripsi, tesis, dan disertasi.

## Pembahasan

## A. Konsep Fiqih Politik Islam
Fiqh Politik merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata  fiqh  dan  kata  siyasah  (politik).  Secara  etimologi  (bahasa)  fiqh  adalah  pemahaman. Sedangkan fiqh secara teriminologi (istilah) pengetahuan tentang hukum syar’i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terperinci), yakni hukum-hukum khusus yang  diambil  dari  al-Qur’an  dan  as-Sunnah.jadi  fiqh  adalah  pengentahua  mengenai  hukum islam  yang  bersumber  dari  al-Qur’an  dan  as-Sunnah  yang  disusun  oleh  mujtahid  jalan penalaran  dan  ijtihad.  sedangkan kata politik  (siyasah)  berasal dari kata sasa kata ini dalam kamus Lisan  al-Arab  berarti  mengatur,  mengurus  dan  memerintah.  Jadi  politik  (siyasah) menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur,mengurus,memerintah, memimpin, menbuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Secara terminologis adalah  mengatur  atau memimpin  sesuatu  dengan  cara  menbawa  kemaslahatan.
Dapat disimpulkan fiqih politik (siyasah) ilmu yang menpelajari hal-ihwal urusan umat dan  negara  dengan  segalah  bentuk  hukum,  pengaturan,  dan  kebijaksanan  yang  dibuat  oleh pemegang  kekuasaan  yang  sejalan  dengan  dasar-dasar  ajaran  syariat  untuk  menwujudkan kemaslahatan umat. 7
Muhammadiyah  dan  Nahdlatul  ulama  adalah  dua  organisasi  sosial  keagamaan  ( jam’iyyah diniyyah dan ijtima’iyyah) yang merupakan dua oranisasi terbesar yang sebenarnya
7 Wahyu Abdul Jafar ” Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist”, Al- Imarah3 , No. 1 (2018): h, 20.
lebih focus mengarap persoalan-persoalan kehidupan sosial keagamaan . Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah dua organisasi keagamaan islam, yang berkompetisi dalam persoalan keagamaan  (islam),  yang  dimana  NU  dikenal  sebagai  islam  “tradisionalis”  dan Muhammadiyah dikenal dengan islam “modernis”.
Salah satu pembahasan yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai hukum islam adalah tujuan  hukum  islam  itu  sendiri.  Dalam  konstruksi  pemikiran ulama fiqih, tujuan ini dikenal dengan konsep maqasid al-syari’ah secara iughawi, maqasid al-syari’ah terdiri dari dua kata “maqasid” dan “al- syari’ah” . maqasid merupakan bentuk jamak dari kata “maqasid” yang berarti tempat tujuan. Sedangkan “al-syaria’ah”  berarti  jalan  menuju  sumber  air  atau  sumber  pokok  kehidupan. 8 Dalam  istilah  “al- syari’ah” menpunyai pengertian, salah satunya adalah: ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT  kepada  hambanya  melalui  Nabi,  yang  mencakup  ‘aqidah,  amaliyah,  dan  akhlak.  Dengan demikian, maqasid al-Syari’ah secara Iughawi dapat dimaknai dengan “tujuan-tujuan syari’at”.
B. Bagaiman Konsep Fikih Politik Islam Nahdatululama dan Muhammadiyah
Organisasi Nahdatul ulama menpunyai ikatan pemikiran dari segi historis- sosiologis- ideologis yang di formulasikan dalam bingkai doktrin utama yang disebut ahlussunah wal jama’ah (Sunisme), pesantren di seluruh tanah air pada umumnya berafiliasi pada Nahdatul ulama (NU). Landasan aswaja ini merupakan pokok pemikiran utama dalam aspek politik yang disumberkan dalam berbagai mazhab penyempurnaan Al-Quran Dan As-Sunnah.Dalam perinsip  aswaja  bahwa  menyalurkan  aspirasi  politik  tidak  hanya  dalam  satu  partai  yang direfrensikan  oleh NU,tetapi  warga  NU  bebas  menyalurkan  aspirasi  politiknya  kepada siapapun selama tidak keluar dari kaidah NU. Sesuai Muktamar Situbundo pada tahun 1984, NU  menyatakan  tidak  lagi  berkecimpung  dalam  arena  dan  politik  praktis  serta  NU mengumumkan  dirinya  tidak  lagi  memiliki  ikatan  politik  dengan  organisasi  sosial  poltik manapun.  Bersamaan  dengan,itu  NU  menbebaskan  semua  warganya  (termasuk  Kiai  dan Ulamanya) untuk menyalurkan aspirasi politiknya.
Sumber utama pemikiran Nahdatul Ulama tidak hanya AL-Qur’an dan Sunnah, tetapi juga menggunakan kemanpuan akal ditambah dengan realitas empiris cara berfikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asyri dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam  bidang  teologi.  Kemudian  dalam  bidang  fiqih  lebih  cenderung  mengikuti  mazhab Imam  Syafi’i  dan  mengakui  tiga  mazhab  yang  lain  sementara  dalam  bidang  tasauf mengembangkan  metode  Al- gazali dan Junaid Al-Bahdadi yang mengintegrasikan antara tasawuf  dan  syariat. 9 Gagasan  kembali  ke  kihta  pada  tahun  1984  merupakan  momentum penting  untuk  menafsirkan  kembali  ajaran  Ahlul  Sunnah  Wal  jamaah,  serta  merumuskan kembali metode berfikir baik dalam bidang fiqih maupun sosial serta merumuskan kembali hubungan NU dan negara. Gerakan tersebut berhasil membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.
Dalam kaitannya dengan wawasan kehidupan bernegara, pemikiran politik NU selalu memadukan antara nilai kebangsaan dengan nilai keislaman. Perpaduan diantara keduanya merupakan  landasan  dalam  hukum  islam  yang  memberikan  pedoman  tentang  integrasi hubungan antara agama dan negara. Atau agama dan  politik sebagaimana yang dikatakan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), hubungan antara agama dan negara haruslah sejalan dan terjalin secara proposional, hal ini dimaksudkan agar kemudian alas berfikir kaum muslimin tidak  menggangu  perkembangan  negara  yang  sedang  merintis  dan  membangun  tatanan negara yang ideal. Dan berfungsi dalam jangka yang relatif panjang. Sikap politik tersebut merupakan  perwujudan  dan  perpaduan  antara  wawan  keagamaan  dan  juga  wawasan
8 13 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Usul fikih, Cet I, (n p: Penerbit Amzah, 2005), h. 196.
9 M.  Ali  Haidar, Nahdlatul  Ulama  dan  Islam  Di  Indonesia:  Pendekatan  Fikih  Dalam Politik, (Jakarta: Gramedia, 1994), h. 15-16
kebangsaan.  Dengan  berdasarkan  sikap  politik  tersebut  dan  sesuai  dengan  kultur  politik indonesia,  maka  pemikiran  politik  NU  kemudian  selalu  terbingkai  pada  sikap  selektif, akomodatif, dan integratif, dengan tetap berdasar pada nilai dan prinsip yang telah ditetapkan. Sikap demikian diterapkan oleh NU dalam menjawab setiap permasalahan baru yang muncul dan mencarikan pemecahannya tanpa
Dalam demenasi pemikiran politik, NU tidak terlepas dari ideologi Ahlusunnah Wal jamaah,  pemikiran  politik  NU  juga  dipengaruhi  oleh  K.H.  Abdurrahman  Wahid  yang menekan pada demensi liberalisme, Humanisme, dan penguatan akar rumput (rakyat) sebagai pemegang  kedaulatan.  K.H.  Abdurrahman Wahid  merupakan salah satu tokoh sentral yang kemudian berperang penting dalam memajukan NU setelah kembali ke khitta 1926.
Prinsip-prinsip yang paling sering dijadikan dasar pengambilan keputusan politik NU dapat dilihat sebagaimana Greag Fealy telah memetakan hal tersebut  dalam tiga kategori, yakni  :  kebijaksanaan,  keluwesan,  dan  moderatisme.  Dalam  praktiknya  semua  ini  sering terkait dengan kaidah diatas. Menurut Fealy, kebijaksanaan digunakan dalam pengertian yang netral,  yaitu  “pengambilan  sebuah  tindakan  bagi  upaya  memperoleh  manfaat  atau menghindari  kerugian.
Kategori  Fealy  yang  ketiga  tentang  karakter  politik  NU  adalah  moderatisme (at- tawassuth) yang diartikan sebagai “suatu keinginan untuk menghindari tindakan ekstrim dan bersikap hati-hati dalam bertindak dan menyatakan pendapat. 10
Selain  Ijma  (konsensus)  dan  juga  kaidah-kaidah  fiqhuyyah  yang  digunakan dalam arena politik NU sebagaimana telah dijelaskan dimuka, dua kategori lain pula yang menjadi titik tolak NU sejauh menyangkut hubungan dengan politik adalah kesalingharmonisan dan stabilitas.
Namun jika kita mencoba melacak proses transformasi yang mengiringi perjalanan NU sepanjang sejarahnya yang terus mengalami pergeseran, maka harus dilihat latar belakang dan setting politik setiap keputusan yang diambil elite politik di kiai khos NU. Dalam hal ini, penulis berusaha mengurai bentangan sejarah NU melalui tiga periodesasi sehingga tampak jelas adannya transformasi paradigma politik  NU  dan  polarisasi  gerakan  masing-masing periode.  Disamping mengklarifikasi stigma kontroversi untuk dibaca sebgai dinamika yang justru menbuat NU lebih dinamis dan eksis.
Langkah  NU  mengembangkan  paradigma  baru  politik  moral-kebangsaan  untuk menjaga  keutuhan  bangsa  cukup  bijak,  sebagai  khittah  NU  1926  dengan  menbentangkan garis  demarkasi  antara  gerakan  NU  dengan  poltik  praktis.  Upaya  NU  menberdayakan masyarakat melalui jalur kultural ini didekasikan sebagai penguatan civil society , sehingga NU  baik  sebagai jam’iyah (organisasi)  maupun jama’ah (kumunitas)  turut  menciptakan negara-bangsa yang kondusif, lebih relegius, damai dan demokratis.
Adapun garis-garis besar dan ide dasar perjuangan NU, dirumuskan sebagai khittah Nahdlatul Ulama, Muktamar NU telah merumuskan definisi bahwa:
1. Khittah  Nahdlatul  Ulama  adalah  landasan  berfikir,  bersikap  dan  bertindak warga  Nahdlatul  Ulama  yang  harus  dicerminkan  dalam  tingkah  laku perseorangan  maupun  organisasi  dan  dalam  setiap  peroses  pengambilan keputusan.
2. Landasan  tersebut  dalam  paham Ahlussunah  wal-jama’ah yang  ditetapkan menurut kondisi kemasyarakatan di indonesia, meliputi dasar-dasar keagamaan maupun kemasyarakatan.
3. Khittah  Nahdlatul  Ulama  juga  digalidari  rintisan  perjalanan  sejarah kehidmatannya dari masa ke masa. 11
10 Greg Fealy , Ijtihad Politik Ulama; Sejarah NU 1952-1967, h, 81.
11 Andree fillard, Nu Vis Negara: pencarian isi, Bentuk dan makna, (yogyakarta :LkiS, 1999), h. 92.

## C. Fiqih Politik Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Dalam Maqasyid Asy Syariah
Tujuan  utama  dalam  perpolitikan  NU  adalah  memastikan  agar  syariat  Islam dilaksanakan sebaik-baiknya. Karenanya melalui penegakan hukum dan pembuatan undang- undang merupakan cara yang paling jelas bagaimana politik dapat digunakan untuk mencapai tujuan Islam. Dalam hal ini, mencakup beberapa aspek seperti hukum pernikahan dan waris, peraturan pembayaran dan penyaluran zakat, penetapan waktu pelaksanaan shalat jumat atau kegiatan di bulan ramadhan, dan sebagainya. 12
Tujuan politik NU terdiri dari bagian utama yang teorinya sangat berhubungan dengan tujuan keagamaannya, seperti telah disinggung oleh Greg Fealy. Pertama, menyalurkan dana pemerintahan ke masyarakat NU, terutama untuk mereka meningkatkan fasilitas pendidikan dan keagamaan,  seperti pesantren, madrasah,  dan  masjid,  dan  juga  membangun,  merawat prasarana sosial, seperti klinik kesehatan, panti asuhan dan balai pertemuan. Kedua, berusaha mendapatkan peluan  bisnis  dari pemerintah  bagi NU  dan penduduknya.  Peluang  semacam ini  akan  memberikan  keuntungan  langsung  kepada  mereka  yang  mampu  mendapatkan kedudukan dan dianggap dapat membantu Islam maupun umat pada umumnya. Semakain sejahtera anggota masyarakat kian meningkat pula kemampuan mereka memenuhi kewajiban sosial  dan  keagamaannya,  seperti  menenuaikan  ibadah  haji,  membayar  zakat,  dan mendukung upaya peningkatan pendidikan Islam dan kesejahteraan.
Tujuan politik yang ketiga adalah mendapatkan kedudukan bagi anggota NU dalam birokrasi.  Pada  masa  kolonial,  umumnya  kaum  santri  tradisional  menjauhkan  diri  dari lembaga pemerintahan kemudian mengembangkan usaha- usaha di beberapa sektor swasta dan  informal.  Setelah  kemerdekaan,  birokrasi  dipandang  sebagai  jalan  untuk  menuju mobilitas dan status sosial. Dengan masuknya muslim tradisional dalam birokrasi diyakini akan  meningkatkan  kedudukan  NU  di  masyarakat  Indonesia,  bersamaan  dengn  itu memperkuat  umat  muslim di kalangan pemerintahan. 13 Tujuan politik  yang  lainnya  sama penting bagi NU  adalah  untuk  menjamin  peningkatan  kondisi  sosial-ekonomi  kaum-kaum tradisionalisnya.
Arah  gerakan  NU  kemudian  mulai  menekankan  pada  aspek  pendidikan, social dan kemasyarakatan.  Beberapa  program  yang  bersifat  pemberdayaan  masyarakat  mulai bermunculan,  begitupun  juga  penbentukan  lembaga  (lajnah)  yang menangani  program tersebut,  seperti  munculnya  lembaga  pengembangan  dan  pembangunan  pertanian  NU, lembaga pengarang dan penerjemah, serta lembaga Kajian dan pengembangan sumber daya Manusia  (Lakspedam). 14 Pengembangan  program  ini  juga  berlansung  hingga diselenggarakan  muktamar  di  Krapyak  Yogyakarta  pada  Tahun  1989.  Dalam  muktamar tersebut juga di bahas beberapa program yang berkaitan dengan social keagamaan dengan tidak  menbahas  secara  khusus  tema-tema  yang  terkait  politik.  Hal  ini  berbeda  dengan muktamar sebelumnya  yang  sarat  dengan  perdebatan  tentang  dinamika  politik.  Meskipun muktamar krapyak dihadiri beberapa pejabat dari pemerintah, serta beberapa pemimpin PPP seperti Ismail Hasan Metarium dan Matori Abdul Djalil, di mana beberapa tokoh tersebut sempat  memunculkan  pembicaraan  secara  pribadi  dengan Abdurahman  Wahid.  Meskipun demikian tidak menpengaruhi muktamar, dimana sebagian besar peserta tetap menghendaki depolitisasi NU.
12 Muhammad AS.Hikam,”khittah dan penguatan civil society di indonesia: sebuah kajian historis struktural atas NU sejak 1984”, dalam Ellayasa KH. Dharwis, Gus Dur, NU dan masyarakat sipil, yogyakarta: LKIS, 1997), h. 133-163
13 Greg Fealy, Ijtihat Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967, h. 84
14 Mitsuo  Nakamura, Agama  dan  Perubahan  Politik  di  Indonesia:  Tradisionalisme  Radikal (Surakarta:Hapsara, 1982), 23-24.
dinamika politik tersebut, NU masih tetap menunjukkan sikap untuk konsisten terhadap kesepakatan  Situbondo,  dengan  tetap  tidak  terlibat  dalam  politik secara  kelembagaan. Pandangan perilaku politik NU terlihat  juga pada Munas Alim Ulama  pada  Tahun  1997  di Nusa Tenggara Barat, pada Munas tersebut Abdurahman Wahid menyatakan tidak menbahas dinamika politik secara spesifik. Begitu pula dalam dinamika dan pelaksanaan munas yang dilakukan secara sederhana dan tidak dihadiri oleh pejabat Negara sebagaimana pertemuan- pertemuan  NU  sebelumnya.  Meskipun  demikian,  munas  di  Lombok  juga  menberikan rekomendasi  politik  secara  umum,  yakni  terkait  persoalan  KKN  dan  orientasi  kebijakan pemerintah  yang  kurang  menyentuh  kalangan  masyarakat  bawah.  Upaya  pengembangan program  dalam  periode  ini  juga  masih  tetap  melanjutkan  sebagaiman  periode-periode sebelumnya.  Dengan  tetap  menekankan  pada  aspek  social  keagamaan  dan  pendidikan. Meskipun demikian karna situasi berpolitikan  nasional  yang  memulai  memanas,  terutama menjelang  Tahun  1998 yang banyak ditandai dengan muculnya berbagai kerusuhan social dan konflik SARA. Maka upaya NU secara kelembagaan difokuskan untuk meredam konflik social  ini.  Salah  satunya  munculnya  kasus  pembunuhan  berantai  dalam  kasus  “Ninja” dibeberapa  daerah  di  Indonesia  khususnya  di  Jawa  Timur.  PBNU  banyak  melakukan konsolidasi internal di kalangan NU dan Masyarakat seperti menyelengarakan Istighathah Kubro di Bandung, Jawa Barat. Dalam acara tersebut pengurus PBNU yang diwakili KH.Ilyas Ruhyat menghimbau kepada warga NU tidak terpancing dengan fitnah dan isu tersebut.
Perogram NU secara kelembagaan dalam upaya untuk menjaga perdamaian, kerukunan dan persatuan ini juga terus di galakkan. Hal yang sama juga terjadi saat menjelang lengsernya Soeharto  sebagai  mana  banyak  terjadi  konflik  SARA  dibeberapa  daerah  seperti  Ambon, Aceh,  Papua  dan  beberapa  daerah  lainnya.  Begitupula  saat  Abdurahman  Wahid  terpilih namun hamper dua Tahun kemudian dilenserkan akibat suasana perpolitikan nasional yang terus memanas. Ketua PBNU yang saat itu dipimpin oleh Hasyim Muzadi beserta tokoh NU lainnya lebih banyak melakukan pendekatan personal melalui safari politik yang bertujuan untuk meredam kemarahan warga NU yang mulai banyak bermunculan. Pro-Kontra dalam bentuk  demonstrasi  dan  ketengangan  yang  terjadi  dilapisan  masyarakat  bawah  menjadi situasi yang merisaukan semua kalangan. Karna demikian, meskipun dalam perkembanganya Abdurahman Wahid pada akhirnya tergusur dari keperesidenan, upaya yang dilakukan PBNU dalam melakukan kujungan kedaerah- daerah dan safari politik pada akhirnya dapat meredam terjadinya konflik secara besar yang mengancam disintegrasi bangsa.
Sebagamaina  yang  telah  di  singgung  dalam  pembahasan  sebelumnya,  meskipun hubungan antara agama dan Negara (politik) dalam teo;ogi NU memiliki keterkaitan yang erat, namun  NU  secara  kelembagaan  tetap  menbedakan  agama  dan  politik  dalam  peran  dan fungsinya. Beberapa kebijakan yang telah di munculkan NU terutama memisahkan secara structural kelembagaan dengan partai politik tetap dimuncukan sejak awal kembali ke khittah 1926 hingga periode- periode sesudahnya. Meskipun demikian, refleksi doktrin keagamaan yang  berkembang  dikalangan  NU  terhadap  realitas  praksis  juga  telah  menmunculkan beberapa  perdebatan  dalam  memaknai  khittah  1926.  Berdasarkan  dinamika  ini,  terutama dalam periode 1999, kebijakan NU yang merekomendasikan partai politik mengindikasikan telah  menggeser  permaknaan  doktrin  keagamaan  semula,  di  mana tujuan  ideologis  dan normatif  keagamaan  selanjutnya  dipahami  kalangan  NU  tidak hanya  melalui  pemisahan secara tegas antara aspek ideologis antara normatif dengan pragmatis politik, namun tujuan kelembagaan perlu menpertimbangkan tujuan pragmatis politik, meskipun demikian kedua dimensi  tersebut  harus  terpisah secara  kelembagaan  agar  aspek  ideologis  dan  normatif keagamaan tidak terkontaminasi oleh tujuan pragmatis politik.
Berdasarkan refleksi atas praksis politik yang dilakukan NU pada periode 1984-2001 ini, secara teologis, refleksi NU secara kelembagaan lebih menghendaki paradigm pemisahan (separation) secara tegas antara politik dan agama dalam peran dan fungsinya. Kencendrungan
ini bisa di pahami karena NU secara ideologis memeliki akar pemikiran yang erat dengan politik sunni sebagaimana yang telah di kemukakan oleh baik al-Gasali maupun al-Mawardi, dimana kedua tokoh tersebut varian-varian yang muncul dalam paradigm politik NU, secara teologis lebih pada pertimbangan substasialistik, rasionalistik dan realistik.
Varian  substansialistik,  sebagaimana  yang  telah  di  singgung  dalam  pembahasan sebelumnya,  menekankan  pada  aspek  isi  (mind)  dari  pada  bentuk  (body),  oleh  karenanya secara  teologis  orientasi  politik  NU  tidak  memunculkan  keharusan  terbentuknya  Negara islam, namun yang lebih di tekankan adalah nilai, norma dan etika dalam Negara. Hal yang sama  juga  terlihat  dalam  melakukan  refleksi  terhadap  praksis  politiknya,  di  mana pertimbangan yag di lakukan NU didasarkan pada dimensi dealitas praksis yang terjadi tidak dengan  pertimbangan skriptualistik .  Karena  demikian,  pertimbangan  untung-rugi  melalui kalkulasi  maslahat  dan  mudarata  merupakan  aspek  utama  dalam  orientasi  teologis  politik NU.  Sementara  varian  realistis  secara  teologis  dinamika  refleksi  politik  NU,  lebih mendasarkan pada pertimbangan praksis, capaian ideal keagamaan dalam paradigma teologis NU diimplementasikan setelah dimensi praksis tidak di temui aspek mudarat.
Berdasarkan  paradigma  politik  ini  yang  memunculkan  beberapa  varian  teologis-rasionalistik, substasialistik dan realistic ada beberapa aspek yang dirumuskan terkait dengan paradigm pembebasan sebagaimana yang dikonsepkan oleh Asghar Ali Enginner maupun Ali Syariati yang mendasarkan pilar pembebasannya  dalam  bingkai  pluralisme,  humanisme,  religious,  keadilan,  tahuid  dan  toleransi sebagaimana yang telah terurai dalam pembahasan sebelumnya

## D. Fikih Politik Muhammadiyah dalam Pandangan Maqasyid Syariah
Tocqueville menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyeimbang (cheks and balances) kekuatan negara, civil society memiliki fungsi politik. Gerakan sipil yang  dilakukan  bukan  diprioritaskan  pada  pengambilalihan  jabatan  publik,  tetapi  melalui engagement,  adanya  kontrak  sosial  yang  dilakukan  dengan  masyarakat  dengan  keyakinan bahwa  kebaikan  bersama  dapat  dipastikan  melalui  proses  demokratis.  Konsep  ini  di Muhammadiyah sendiri sering disebut  high politics atau politik alokatif, yang secara rinci dijabarkan melalui Kepribadian Muhammadiyah dan Khittah Muhammadiyah.
Muhammadiyah Sebagai civil society dengan basis agama, yang bergerak pada ranah sosial  keagamaan memiliki peran aktif  dalam  upaya membangun bangsa. Perannya sebagai organisasi  kemasyarakat  tidak  hanya  terfokus  kepada  pada  ranah  sosial  keagamaan  saja, namun  mencakup  segala  sapek  kehidupan  termasuk  aspek  politik.  Fungsi  politik Muhammadiyah dijelaskan dalam khittah Denpasar 2002;
“Muhammadiyah memilih perjuangan memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan  bernegara  melalui  usaha-usaha  pembinaan  atau  pemberdayaan  masyarakat  madadni (civil society) yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam  yang  sebenar- benarnya.  Sedangkan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kebijakan- kebiajakan  kenegaraan  sebagai  proses  dan  hasil  dari  fungsi  politik  pemerintahan  akan ditempuh  melalui  pendekatan-pendekatan  secara  tepat  dan  bijaksana  sesuai  prinsip perjuangan kelompok kepentingan yang efektif dalam kehidupan negara yang demokratis.” 15 Muhammad Din Syamsuddin mengkategorisasikan politik Muhammadiyah sebagai  “politik alokatif”,  yaitu  pola  gerakan  dengan  cara  mendistribusikan  substansi  nilai-nilai  Islami  ke dalam proses politik sebagai dakwah amar ma’ruf nahi munkar, yaitu usaha untuk mengajak manusia  kepada  kebenaran  dan  meninggalkan  kemungkaran, 16 dengan  selalu  aktif  dan responsif  dalam  mempengaruhi  dan  memantau  jalannya  proses  kebijakan  dan
15 Haedar Nasir, Khittah Muhammadiyah Tentang Politik, (Yokyakarta:Suara Muhammadiyah, 2008), h. 36-37
16 Haedar  Nashir, Khittah  Muhammadiyah  tentang  Poltik ,  (Yogyakarta:  Suara Muhammadiyah, 2008), h. 105
kepemerintahan,  baik secara  kelembagaan  maupun  melalui  elite-elite  Muhammadiyah  itu sendiri. Konsep alokasi nilai ini bisa juga dikenal dengan high politics.
Sikap  Muhammadiyah  sejalan  dengan  high  politics  yang  dapat  diartikan  dengan memposisikan  dirinya  untuk  tidak  terlibat  dalam  politik  praktis,  namun  dapat  melakukan kegiatan-kegiatan  seperti  memerangi  korupsi,  megajak  masyarakat  luas  untuk  memerangi ketidakadilan, menghimbau pemerintah untuk terus membangun demokrasi dan keterbukaan, dan  sebaliknya  menghindari  Muhammadiyah  dari  manuver-manuver  politik  untuk memperebutkan kursi DPR, meminta bagian di lembaga eksekutif, membuat penekan, dan usaha untuk mempertahankan dan memperluas vasted interest. 17
Salah  satu  identitas  gerakan  Muhammadiyah  adalah  gerakan  dakwah  Islam amar ma’ruf nahi munkar. Prinsip dakwah untuk menyeruh kepada kebaikan atau kebenaran dan mencegah  kepada  keburukan  atau  kejelekan,  merupakan  prinsip  yang  dipegang  oleh Muhammadiyah.  Oleh  karenanya,  dakwah  yang  dimaksud  tidak hanya  berkaitan  dengan masalah-masalah  keagamaan  semata,  tetapi  mengandung  makna-makna  politik.  Dalam lingkupnya  dakwah  tidak  hanya  berada  dalam  ranah  keaagamaan,  sosial  kemasyarakatan, atau  pendidikan  semata,  tetapi  juga  dalam  ranah  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Dakwah tidak hanya ditujukan kepada tataran masyarakat umum atau wilayah kultural yang “murni”,  namun  juga  pada  tataran  kepemerintahan,  negara,  politik  dan  birokrasi,  bahkan mencakup semua aspek kehidupan.
Muhammadiyah  sebagai  kelompok  kepentingan  (interst  group)  mempunyai tugas besar untuk permasalahan bangsa ini. Isu aktual dalam perpolitikan Indonesia pasa kejatuhan Orde Baru misalnya masalah korupsi, kolusi dan neptisme (KKN),  dominasi kepemilikan aset bangsa oleh asing, dan berbagai konflik yang terjadi. Muhammadiyah yang memiliki misi dakwah yang jelas tidak bisa hanya melihat bahkan diam ketika terjadi masalah-masalah yang  merugikan  bangsa  dan  negara.  Muhammadiyah  melalui  peran  politiknya  harus memainkan peran aktif dalam membangun bangsa yang lebih baik.
Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan suatu keniscayaan terlepas dari pergulatan  politik,  lebih-lebih  ini  menyangkatan  kemaslahatan  umat.  Walaupun Muhammadiyah  tidak  didesain  untuk  mengurusi  masalah  kenegaraan  atau  politik,  tetapi Muhammadiyah  memiliki  kewajiban  untuk  memperbaiki  bangsa  dalam  mewujudkan Indonesia  yang  lebih  berkemajuan.  Hal  yang  terpenting  untuk  dilakukan  oleh Muhammadiyah adalah menjalankan misi dan nilai-nilai Islam untuk mewarnai perpolitik nasional. Oleh karenanya, perjalanan panjang Muhammadiyah dari masa penjajajahn Hindia Belanda hingga saat ini patut diketahui, sehingga dapat diketahui begitu penting dan urgent- nya Muhammadiyah untuk  terlibat  dalam  perpolitik  nasional  dalam  upaya  menyalamatkan bangsa dan negara.
Sebagai sebuah civil society yang memiliki fungsi dan kekuatan politik, sebagaimana konsep  yang  dijelaskan  oleh  Alexis  de  Tocqueville,  yaitu  sebagai  kekuatan  pengimbang negara.  Tentunya  Muhammadiyah  dapat  dijadikan  kekuatan alternatif  yang  mewakili organisasi  kemasyarkatan  (Ormas)  dan  pemikir  Islam.
mampu  memperjuangan  nilai-nilai  keislaman  dalam  memperjuangan  kemaslahatan rakyat, bangsa dan negara. Oleh karenya, dalam kepemimpinan Din Syamsuddin, memiliki komitmen untuk membangun visi dan karakter bangsa sebagai ikhtiar menindaklanjuti dan meluruskan kembali reformasi sesuai cita-cita kemerdekaan tahun 1945.
Dalam  upayanya  medorong  kadernya  untuk  menghadapi  strategi  Pemilu  2014, Muhammadiyah mengadakan diskusi publik dengan tema “Penguatan Kader Politik Angkatan
17 Amien Rais, High Politics, dalam Kuntowijoyo dkk , Intelektualisme Muhammadiyah Menyongsong Era Baru , h. 74
Muda Muhammadiyah dan Strategi Pemenangan Pemilu 2014.” Dialog ini bertujuan untuk membuka ruang diskusi bagi para calon legislatif (Caleg) dan partai politik, serta mendorong kader  muda  Muahammadiyah  dalam  strategi  pemenangan  Pemilu  2014. 99 Selain  itu, Muhammadiyah  juga  mengadakan  dialog  politik  nasional  untuk  menyongsong  perubahan kekuasaan pada Pilpres 2014 yang bertemakan “Muhammadiyah Buktikan Iman dan Amanah untuk  Indonesia  Berkemajuan  dan  Bermartabat”.  Kegiatan  ini  menjadi  momentum  untuk meneguhkan  kembali  peran  politik  organisasi  masyarakat  tersebut,  dan  diharap  menjadi kekuatan  besar  yang  akan  mengakomodasi  tekad  memperbaiki  Indonesia, dan  menggali gagasan  politik  Muhammadiyah.  Beberapa  narasumbernya  antara  lain,  Ketua  PP Muhammadiyah Din Syamsudin, mantan ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif, dan Ketua Majelis Pertimbangan PAN, Amin Rais. Selain itu, ada juga  Zulkifli Hasan,  mantan wapres Jusuf  Kalla,  Ketua  Dewan  Pembina  Partai  Gerindra  Prabowo  Subianto,  dan  pengamat politik Bachtiar Efendy serta Chusnul Mariyah. 18
Dalam menjalin hubungan yang lebih luas, Muhammadiyah terlibat dalam kerjasama luar negeri, di antaranya bekerjasama dengan Konrad Adenauer School for Young Politicians (KASYP),  yaitu  dengan  mengirimkan  delegasi/peserta  utusan LHKP  pada  Workshop International  dengan  tema  “Youth  and  Politics”  dengan  penyelenggara  Konrad  Adenauer School for Young Politicians (KASYP) di Singapura.
Muhammadiyah juga menjadi penyalur aspirasi dan berperan dalam upaya menggugat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) diangap  bertentang  secara  keseluruhan  dengan  UndangUndang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  I945,  yang  dianggap  memberikan  pembatasan  hak  asasi  manusia  untuk berserikat  dan  berkumpul,  serta  dianggap  sebagai  bentuk  arogansi  pembentuk  undang- undang dalam merumuskan norma bermaksud mengatur. Pengaturan yang berlebihan dari hal tujuan, simbol, lambang, hingga urusan rumah tangga ormas menjadi objek pengaturan yang terkesan berlebih-lebihan. Selain itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, melalui Majelis Hukum dan HAM memberikan kajian dan pemikiran mengenai pengujian konstitusionalitas terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (UU SDA), yang dianggap membawa nilai-nilai  liberalisasi  dan  ini  jelas  bertentang  dengan  tujuan  negara dan  norma-  norma  yang  termaktub dalam UUD  1945.  UU Ormas  dan UU  SDA tersebut sampai sekarang belum ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi. 19
Usaha-Usaha  Muhammadiyah  dalam  mengadvokasi  kepentingan  masyarakat sebanarnya masih banyak, tetapi masih tahap pengkajian. Melalui Majelis Hukum dan HAM, Muhammadiyah  juga  mengkaji  Undang-Undang  Zakat dan  Pengelolaan  Keuangan  Haji, Rancangan  Undang-Undang  Keamanan  Nasional, Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang APBN-P Tahun 2012, dan lain-lain. Selain  itu,  usaha  lain  yang  dilakukan  Muhammadiyah  dalam  melakukan  fungsi  advokasi, misalnya  dalam  meberikan  dukungan  kepada  Prita  Mulyasari  atas  rencana  pengajuan Peninjauan  Kembali  terhadap  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  882K/PID.SUS/2010 tanggal 12 Juli 2012, mengadvokasi sengketa aset-aset Rumah Sakit Islam, sengketa tanah wakap Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cileungi, penyelesaian atas larangan pemakaian rok oleh Akedemi Kebidanan Muhammadiyah Banda Aceh, pernyelesaian atas tanah milik persyarikatan Muhammadiyah Cabang Gombong, dan mengadvokasi penyelesaian sengketa aset Muhammadiyah Ranting Hutabalang.
18 : http://news.bisnis.com/read/20140402/355/216314/politikmuhammadiyah-ini-  penjelasan-din- syamsuddin , diakses pada 23 Juni 2021.
19 Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah , Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Kerja , h. 19-20.

## Penutup
Dalam Islam terdapat tiga konsep politik, yaitu formalistic, substantive dan sekularistik. Meski  ada  perbedaan  pendapat  yang  kontroversial  mengenai  corak  hubungan  Islam  dan politik, apakah hubungannya bersifat  formalistic ataukah  substantive,  tetapi  hampir  semua ulama  dan  pemikir  muslim  bersepakat  bahwa  dalam  islam  pemisahan  antara  keduannya adalah  tidak  mungkin.  Untuk  itu,  sebagaimana  Islam  harus  hadir  dalam  setiap  aspek kehidupan  manusia,  maka  demikian  pula  dibidang  politik.  Islam  menberikan separangkat doktrin  kehidupan  politik.Melihat  pada  sejarah  pemerintahan  yang  dibangun  pada  masa Rasulullah Saw, maka system politik par excellent atau sitem religious, yang seluruh politik Negara dan pekerjaan pemerintahannya diliputi oleh semangat akhlak dan jiwa agama. Sama halnya  dengan  Muhammadiyah  dan  NU,  meskipun  sering  terjadi  perbedaan  pandangan dalam  politik,  namun  di  lain sisi  ke  dua  ormas  tersebut  sepakat  dalam  berpolitik  haruslah berlandaskan pada gerakan amar ma’ruf nahi mungkar atau gerakan dakwah. Maqashid al- syari’ah adalah makna dan tujuan yang hendak direalisasikan oleh Allah swt. Sebagai alasan diturungkannya  syariat,  demi  kemaslahatan umat  manusia.  Dalam  kajian maqashid  al- syari’ah , kemaslahatan manusia secara umum dibagi menjadi tingkatan yaitu, al-daruriyat (perimer/keniscayaan), al-hajiyyat (sekunder/kebutuhan), dan al-tahsiniyyat (tersier/pelengkap). al-daruriyyat yang  menjadi  pokok  dan  pondasi  keberlansungan kehidupan manusia kemudian dibagi menjadi lima bagian yaitu, penjagaan dan pelestarian terhadap  agama,  penjagaan  dan  pelestaraian  terhadap  jiwa,  penjagaan  dan  pelestaraian terhadap  akal,  penjagaan  dan  pelestarian  terhadap  keturunan,  penjagaan  dan  pelestarian terhadap harta benda. Hal ini yang kemudian dikategorikan oleh ulama kotemporer sebagai maqasid al-syari’ah al-ammah (tujuan syariat secara umum) yang dapat dipahami sebagai tujuan umum dan nilai-nilai yang senantiasa dapat ditemukan dalam kandungan setiap atau bagian besar hukum-hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah swt. Maka dari itu bagaimana mengimplikasikan nilai-nilai islam kedalam kehidupan sehari- hari.

## Daftar Pustaka
Bakry, Muammar Muhammad. “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar’iah.” AL-Azhar Islamic Law Review 1, no. 33 (2019): 1–8.
https://doi.org/https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.4.
Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Aspeknya, Jilid I dan II (Jakarta: UI-Press, 1979). A.Djazuli, Fiqh Siyasah (Jakarta:PrenadaMedia.2003). Mustofa  Hasan, Aplikasi  Teori  Politik  Islam  Presfektif  Kaidah-Kaidah  Fikih (Bandung: Jurnal Madania UIN Djati Bandung, 2014).
Efrinaldi, Spektrum Fikih Siyasah Dan Dinamisasi Pemikiran  Politik Islam  Di Indonesia, (Padang; Jurnal Madania IAIN Bonjol Padang, 2013). h. 1-2 Wahyu  Abdul  Jafar  ” Fiqih  Siyasah  Dalam  Perspektif  Al-Qur’an  Dan  Al-Hadist”,  Al- Imarah3 , No. 1 (2018).
Totok  Jumantoro  dan  Samsul  Munir  Amin, Kamus  Ilmu  Usul  fikih, Cet  I,  (n  p:  Penerbit Amzah, 2005).
M. Ali Haidar, Nahdlatul Ulama dan Islam Di Indonesia: Pendekatan Fikih Dalam Politik, (Jakarta: Greg Fealy , Ijtihad Politik Ulama; Sejarah NU 1952-1967.
Andree fillard, Nu Vis Negara: pencarian isi, Bentuk dan makna, (yogyakarta :LkiS, 1999). Muhammad  AS.Hikam,”khittah  dan  penguatan civil  society di  indonesia:  sebuah  kajian historis  struktural  atas  NU  sejak  1984”,  dalam  Ellayasa  KH.  Dharwis, Gus  Dur,  NU  dan masyarakat sipil, yogyakarta: LKIS, 1997). Mitsuo  Nakamura, Agama  dan  Perubahan  Politik  di  Indonesia:  Tradisionalisme Radikal (Surakarta:Hapsara, 1982).
Haedar Nasir, Khittah Muhammadiyah Tentang Politik, (Yokyakarta:Suara Muhammadiyah, 2008).
Majelis  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  PP  Muhammadiyah ,  Laporan  Perkembangan Pelaksanaan Program Kerja .
http://news.bisnis.com/read/20140402/355/216314/politikmuhammadiyah-ini- penjelasan-din- syamsuddin, diakses pada 23 Juni 2021.