## PERAN POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA CABUL TERHADAP ANAK
Oleh :
Oktavia Purnamasari Sigalingging Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli E-Mail:
opssigalingging@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor  penyebab  terjadinya  tindak pidana  pencabulan  terhadap  anak  dan  untuk  mengetahui  upaya  penegak  hukum dalam  mengatasi  tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak.  Metode  penelitian melalui  pendekatan  kriminologis  sosiologis  yang  mengkaji  dan  membahas peristiwa  yang  diperoleh  sesuai  dengan  fakta  yang  terjadi  kemudian  dikaitkan dengan  norma  hukum  yang  berlaku  dan  teori  yang  ada.  Jenis  penelitian  bersifat deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data  dengan  wawancara  dan  studi  pustaka  kemudian  data  dianalisis  secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pidana pencabulan terhadap anak antara lain faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor  lingkungan  dan  tempat  tinggal,  faktor  minuman  keras  (beralkohol),  faktor teknologi,  faktor  peranan  korban  serta  faktor  kejiwaan  yang  cenderung  pada prilaku pedofilia. Upaya penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana tersebut dengan tindakan pre-emptif, tindakan preventif dan represif.

## Kata kunci:  Pencabulan, Anak

## 1. PENDAHULUAN
Anak merupakan bagian dari generasi muda.  Selain  itu,  anak  juga  sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan  potensi dan penerus  cita- cita  bangsa  yang  memiliki  peranan strategis  dan  mempunyai  ciri  serta sifat  khusus  yang  memerlukan pembinaan  dan  perlindungan  dalam rangka  menjamin  pertumbuhan  dan perkembangan fisik mental dan sosial secara  utuh,  selaras,  serasi  dan seimbang.  Keberadaan  anak  di lingkungan masyarakat perlu mendapatkan perhatian secara khusus,  terutama  mengenai  tingkah lakunya.  Kenakalan  anak  dapat disebabkan karena pengaruh lingkungan,  terutama  lingkungan  di luar rumah, jika pengaruh lingkungan tidak baik maka anak pasti terpengaruh oleh lingkungan tersebut. Pencabulan  adalah  jenis  kejahatan yang  berdampak  sangat  buruk terutama  pada  korbannya,  sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat  kemanusiaan  khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana  pencabulan  kedalam  tindak pidana  terhadap  kesusilaan,  meski belum dijabarkan secara jelas defenisi dari  pencabulan  itu  sendiri  namun Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) telah mengatur pada buku ke
II  Bab  XIV  didalam  pasal  289  hingga pasal  296  tentang  sanksi  yang diberikan  kepada  pelaku  tindak pidana pencabulan.
Pencabulan  adalah  suatu  tindakan kriminal  atau  kejahatan  berwatak seksual  yang  terjadi  tanpa  kehendak bersama  dalam  arti  dipaksakan  oleh satu  pihak  ke  pihak  yang  lainnya. Korbannya  dapat  berada  dibawah ancaman fisik atau psikologis kekerasan  dan  dalam  keadaan  tidak sadar  dan  tidak  berdaya,  dibawah umur atau mengalami keterbelakangan  mental  atau  dalam kondisi  lain  yang  menyebabkan  tidak dapat  menolak  apa  yang  terjadi  atau tidak  dapat  bertanggung  jawab  atas apa  yang  terjadi  padanya.  Tindak pidana  pencabulan  termasuk  dalam tindak  pidana  aduan.  Tindak  pidana aduan  adalah  tindak  pidana  yang penuntutannya  berdasarkan  adanya laporan dari pihak korban. Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khususnya keluarga sebagai inti dari masyarakat dan  sebagai  lingkungan  alami  bagi pertumbuhan  dan  kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan  dan  bantuan  yang diperlukan, sehingga mampu mengemban  tanggung  jawab  dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan  dengan  baik  dalam lingkungan  keluarga  yang  bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan  judul “Peran  Polri  Dalam Menangani  Tindak  Pidana  Cabul Terhadap Anak” .
Berdasarkan  uraian  latar  belakang diatas  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan penelitian. Adapun permasalahannya adalah: 1. Faktor  apa  yang  menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak 2. Bagaimana upaya penanggulangan  dalam  mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak. Penelitian  ini  bermaksud  untuk mengetahui  dan  memperoleh  data mengenai peran polri dalam menangani  tindak  pidana  cabul terhadap anak. Adapun  tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang  menyebabkan tindak  pidana pencabulan terhadap anak. 2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan  dalam  mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak. Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Manfaat teoritis, diharapkan dengan  adanya  tulisan  ini  dapat meningkatkan pengetahuan tentang  ilmu  hukum  khususnya hukum pidana 2. Manfaat  praktis,  hasil  penelitian ini  semoga  dapat  memberikan masukan kepada anggota masyarakat  dan  pihak  kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak.
2. TINJAUAN PUSTAKA a. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan
Dalam  Kamus  Lengkap  Bahasa Indonesia  Pencabulan  berasal  dari kata  cabul  yang  diartikan  sebagai “tidak  senonoh,  melanggar  adat  atau susila, melanggar kesopanan, keji dan kotor”. Perbuatan cabul dapat digolongkan  sebagai  salah  satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan. Pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala  perbuatan  yang  melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan  yang  keji,  semuanya  itu dalam  lingkungan  nafsu  birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada dan sebagainya. Perbuatan cabul (ontuchtige handelingen) adalah  segala  macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada  diri  sendiri  maupun  dilakukan pada  orang  lain  mengenai  dan  yang berhubungan  dengan  alat  kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang  nafsu  seksual.  Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis  atau  vagina,  memegang  buah dada,  mencium  mulut  seseorang  dan sebagainya.
Bentuk  pencabulan  cukup  beragam, ada  beberapa  jenis  istilah  tentang pencabulan, yaitu: 1. Exihibitionsm yaitu sengaja memamerkan  kelamin  kepada orang lain 2. Voyeurism yaitu mencium seseorang dengan bernafsu 3. Fonding  yaitu  mengelus/meraba alat kelamin seseorang
4. Fellato  yaitu  memaksa  seseorang untuk melakukan kontak mulut. Pencabulan  merupakan  perbuatan yang  melanggar  norma  kesusilaan. Adapun golongan dari perbuatan yang melanggar norma kesusilaan
diantaranya  perkosaan  dan  zina.
Pengertian  dari  perkosaan  secara umum  yaitu  jika  seorang  pria melakukan  persetubuhan  dengan wanita  dengan  persetujuan  wanita tersebut  tetapi  persetujuan  tersebut dicapai  melalui  ancaman  untuk dibunuh  atau  dilukai.  Sanksi  pidana dari  perkosaan  terdapat  dalam  Pasal 285 KUHP. Selain perkosaan, zina juga merupakan  golongan  dari  tindak pidana kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa  Indonesia,    zina  merupakan perbuatan  bersenggama  antara  laki- laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) dan perbuatan bersenggama  antara  laki-laki  yang terikat  perkawinan  dengan  seorang perempuan  yang  bukan  istrinya  atau seorang  perempuan  yang  terikat dengan  seorang  laki-laki  yang  bukan suaminya,  sanksi  pidana  dari  zina terdapat dalam Pasal 284 KUHP.
Defenisi  mengenai  pencabulan  masih belum  jelas  dalam  KUHP  karena tindak pidana pencabulan digolongkan  kedalam  tindak  pidana kesusilaan sehingga terkesan mencampuradukkan pengertian pencabulan dengan perkosaan ataupun persetubuhan. b. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak Landasan  yuridis  mengenai  tindak pidana  pencabulan  sendiri  diatur dalam KUHP pada Bab XIV buku ke II yaitu  pada  pasal  289  sampai  dengan pasal 296 KUHP, yang mengategorikan  pencabulan  tersebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan pencabulanterhadap anak diatur dalam  Pasal  290  ayat  (2)  dan  (3), Pasal  292,  Pasal  293,  Pasal  294  ayat (1) dan Pasal 295 KUHP.

## Pasal 289 KUHP
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan  dilakukan  pada  dirinya perbuatan  cabul,  dihukum  karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara  selama-lamanya  Sembilan tahun”.
c. Unsur-Unsur  Tindak  Pidana Pencabulan Unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut: a. Pasal 290 ayat (2) dan (3) KUHP Kejahatan pada ayat 2 mempunyai unsur-unsur yaitu:
1. Unsur objektif a) Perbuatannya  :  perbuatan cabul b) Objeknya : dengan seseorang Yang: - Umurnya  belum  15 tahun, atau - Jika tidak jelas umurnya orang tersebut  orang  itu belum waktunya untuk di kawin 2. Unsur subjektif Diketahuinya  atau  sepatutnya harus  diduga  bahwa  umurnya belum 15 tahun. Perbuatan  cabul  selalu  dikaitkan dengan  perbuatan  tubuh  atau  bagian tubuh  terutama  pada  bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu seksual misalnya  alat  kelamin,  buah  dada,
mulut dan sebagainya yang dipandang melanggar  kesusilaan  umum.  Objek kejahatan  yang  menurut  Pasal  290 ayat (2) KUHP dapat seorang laki-laki atau seorang perempuan. Tindak  pidana  pencabulan  dalam Pasal 290 ayat (3) KUHP, mempunyai unsur-unsur yaitu: a. Unsur objektif 1. Perbuatannya : membujuk 2. Objeknya orang yang: a) Umumnya  belum  lima belas tahun; atau b) Jika umurnya tidak jelas belum  waktunya  untuk dikawin. 3. Untuk - Melakukan perbuatan cabul - Dilakukan perbuatan cabul; atau - Bersetubuh diluar perkawinan b. Unsur subjektif “Yang  diketahuinya  umurnya belum  lima  belas  tahun,  atau jika  tidak  jelas  umur  yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”. Membujuk (verleiden) adalah perbuatan  mempengaruhi  kehendak orang  lain  agar  kehendak  orang  itu sama  dengan  kehendaknya.  Pada membujuk  adalah  menarik  kehendak orang yang bersifat mengiming-iming. Sifat  mengiming-iming  lebih  tepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak  yang  secara  psikis  masih lugu  atau  polos  yang  lebih  mudah dipengaruhi  kehendaknya  dari  pada orang dewasa.
d. Pengertian Anak Dalam  hal  mengenai  pembahasan anak, maka diperlukan suatu perumusan  yang  dimaksud  dengan anak, termasuk batasan umur. Sampai saat  ini  di  Indonesia  ternyata  masih banyak terdapat  perbedaan pendapat mengenai  pengertian  anak,  sehingga kadang  menimbulkan  kebingungan untuk menentukan seseorang termasuk  dalam  kategori  anak  atau bukan.  Hal  ini  dikarenakan  oleh
sistem perundang-undangan di Indonesia  yang  bersifat  pluralisme, sehingga anak mempunyai pengertian dan  batasan  yang  berbeda-beda antara  satu  perundang-undangan dengan perundang-undangan lain. Berikut adalah uraian tentang pengertian  anak  menurut  peraturan perundang-undangan yaitu: a. Dalam  KUHP  tidak  dirumuskan secara  jelas  tentang  pengertian anak  akan  tetapi  dalam  Pasal  45 dan  Pasal  72  yang  memuat batasan  usia  maksimal  anak adalah  16  tahun  untuk  pasal  ini sudah  tidak  berlaku  lagi  akrena adanya  Undang-Undang  No.  3 Tahun  1997  tentang  Pengadilan
Anak.
b. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang  Pengadilan  Anak  dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan: “Anak  adalah  orang  yang  dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan  belas)  tahun  dan  belum pernah menikah”. c. Undang-Undang  No.  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak. Pasal  1  angka  1  menyebutkan bahwa  “Anak  adalah  seseorang yang  belum  berusia  18  (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
d. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “Anak adalah  seseorang  yang  belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. e. Undang-Undang  No.  39  Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia, dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa “Setiap manusia  yang  berumur  dibawah 18  (delapan  belas)  tahun  dan belum  menikah,  termasuk  anak
yang  masih  dalam  kandungan apabila  hal  tersebut  adalah  demi kepentingannya. e. Pidana dan Pemidanaan
1. Pengertian  Pidana  dan  Tujuan Pemidanaan Sarjana hukum Indonesia membedakan  istilah  hukuman  dan pidana  yang  dalam  bahasa  Belanda hanya  dikenal  dengan  suatu  istilah untuk  keduanya  yaitu  straf.  Istilah hukumam adalah istilah umum untuk segala  macam  sanksi  baik  perdata, administrasi  disiplin  dan  pidana. Sedangkan  istilah  pidana  diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.
Menurut  Van  Hammel  mengatakan bahwa  “Arti  dari  pidana  itu  adalah straf menurut  hukum  positif  dewasa ini,  adalah  suatu  penderitaan  yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh  kekuasaan  yang  berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara  sebagai  penanggung  jawab dari  ketertiban  umum  bagi  seorang pelanggar,  yakni  semata-mata  karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh negara.
Dalam  masalah  pemidanaan  dikenal ada  dua  sistem  atau  cara  yang  biasa diterapkan  mulai  dari  jaman wetboek van  Strafrecht (WvS)  Belanda  sampai dengan  sekarang  yang  diatur  dalam KUHP, yaitu: a. Bahwa  orang  yang  dipenjara harus menjalani pidananya dalam tembok penjara, ia harus diasingkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana  layaknya  mereka yang  bebas.  Pembinaan  bagi terpidana  juga  harus  dilakukan dibelakang tembok penjara. b. Bahwa selain narapidana dipidana,  mereka  juga  harus
dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi. 2. Teori Pemidanaan Ada  tiga  teori  pemidanaan  yang dikenal dalam hukum pidana menurut Antonius Sudirman, yaitu: 1. Teori absolut atau teori pembalasan 2. Teori relatif atau teori tujuan, dan 3. Teori  gabungan (verenigings- Theorien) Selanjutnya penulis akan menguraikan  satu  persatu  mengenai teori  pemidanaan  tersebut  diatas, yaitu: 1. Teori  Absolut  atau  Teori Pembalasan Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan  tindak  pidana. Teori  ini  dikemukakan  antara lain  Immanuel  Kant  yang mengatakan “Fiat  justitia  ruat coelom” (walaupun  besok dunia kiamat, namun penjahat terakhir  harus  menjalankan pidananya).  Teori  absolut pembalasan  ini  terbagi  dalam dua macam yaitu: a. Teori Pembalasan Objektif b. Teori Pembalasan Subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. 2. Teori  Relatif  atau  Teori Tujuan 3. Teori Gabungan (Vereningings-Theorien).
3. Jenis-Jenis Pidana Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana
(KUHP)  telah  menetapkan  jenis-jenis pidana  dalam  Pasal  10,  yang  mana dibedakan  dalam  dua  bentuk  pidana, yaitu  pidana  pokok  dan  pidana tambahan.  Pidana  pokok  terdiri  dari
empat  jenis  pidana  dan  pidana tambahan  terdiri  dari  tiga  jenis pidana.  Untuk  satu  kejahatan  atau pelanggaran,  hanya  boleh  diajukan satu  hukuman  pokok,  namun  dalam beberapa  hal  yang  ditentukan  dalam undang-undang,  dapat  pula  ditambah dengan  salah  satu  dari  pada  pidana tambahan. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP adalah: Pidana Pokok, terdiri dari:
1. Pidana Mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana tutupan
3.    METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sumber Data
a. Data  Primer  yaitu  data  yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak  yang  berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam  penelitian  ini  data primer  akan  didapatkan  dari wawancara. b. Data sekunder akan diperoleh dari  buku,  surat  kabar  dan literatur  yang  ada  serta peraturan perundang- undangan yang relevan, dalam hal  ini  meliputi  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP),    Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## B. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  penelitian akan dilakukan dengan cara:
a. Data Primer Data  primer  dalam  penelitian ini  akan  diperoleh  dengan melakukan wawancara
(interview) yaitu suatu metode pengumpulan  data  dengan cara  Tanya  jawab  secara sistematis  dan  berlandaskan pada  tujuan  penelitian  yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan  sebagai  pedoman serta  dikombinasikan  dengan system terbuka sehingga pertanyaan-pertanyaan  yang belum  tercantum  pada  daftar pertanyaan  dapat  langsung dinyatakan oleh penulis sehingga mendapatkan keterangan  yang  lebih  jelas dan terperinci. b. Data Sekunder Adapun  data  sekunder  dalam penelitian  ini  adalah  Undang- Undang  No.  23  Tahun  2002 dan  UU  No.  35  Tahun  2014 serta buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan anak. C. Teknik Analisa Data Dalam menganalisa data akan digunakan  teknik  deskriptif  analisis yaitu  dengan  memaparkan  atau menggambarkan  hasil  studi  lapangan dan  hasil  studi  literature,  kemudian menganalisa data  yang diperoleh  dan selanjutnya digunakan untuk membahas  permasalahan  yang  ada sehingga mampu memberikan gambaran  empiris  dan  faktual,  baik yang  bersifat  yuridis  maupun  yang bersifat sosiologis. 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN a. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Pada  umumnya  kasus  pencabulan banyak  terjadi  dalam  kurun  waktu beberapa  tahun  ini  khususnya  di Tapanuli  Utara.  Dari  hasil  penelitian
terdahulu ditemukan ada  faktor yang dapat  menyebabkan  terjadinya  suatu tindak pidana pencabulan antara lain:
1. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi. Rendahnya  tingkat  pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan  dampak  terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan  suatu  kejahatan  tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Dikarenakan pendidikan  yang  rendah  maka berhubungan dengan taraf ekonomi,  dimana  ekonomi  juga merupakan  salah  satu  penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum. Faktor  lingkungan  dan  tempat tinggal.  Lingkungan  sosial  tempat hidup seseorang benyak berpengaruh  dalam  membentuk tingkah  laku  kriminal,  sebab pengaruh  sosialisasi  seseorang tidak akan terlepas dari pengaruh lingkungan.
b. Upaya  Penanggulangan  Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Upaya  penanggulangan  kejahatan atau yang biasa disebut dengan politik kriminal  secara  garis  besar  dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui jalur  non  penal  atau  tindakan preventif  dan  jalur  penal  atau tindakan represif. Sedangkan menurut Prof. A.S Alam penanggulangan  kejahatan  secara empiric terdiri dari tiga bagian pokok yaitu: 1. Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian  untuk  mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha  yang  dilakukan dalam penanggulangan kejahatan  secara  pre-emptif
adalah  dengan  menanamkan nilai-nilai  atau  norma-norma yang  baik  sehingga  norma- norma tersebut terinternalisasi  dalam  diri seseorang. 2. Upaya  represif  ini  dilakukan pada  saat  telah  terjadi  tindak pidana  atau  kejahatan  yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. 5. PENUTUP Kesimpulan 1. Tindak  pidana  pencabulan  anak didasari  berbagai  faktor,  antara lain  faktor  rendahnya  pendidikan dan  ekonomi,  faktor  lingkungan dan tempat tinggal, faktor minuman  keras  (beralkohol), faktor  teknologi,  faktor  peranan korban serta satu faktor lagi yang dapat  menyebabkan  terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap  anak  ialah  faktor kejiwaan  yang  cenderung  pada perilaku pedofilia. 2. Upaya  penanggulangan  tindak pidana pencabulan terhadap anak, pihak  kepolisian  aktif  melakukan berbagai  tindakan  antara  lain melalui:  (a)  Tindakan  Pre-empitif yaitu  kegiatan  yang  dilakukan oleh  pihak  kepolisian  guna menekankan nilai-nilai/norma- norma  yang  baik,  dalam  hal  ini pihak  kepolisian  mengajak  para anggota masyarakat dengan mengadakan  kegiatan  Binrohtal (Bimbingan  Rohani  dan  Mental), (b)    Tindakan  Preventif  yaitu upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Dalam hal  tersebut  melibatkan  beberapa pihak antara lain individu, masyarakat,  pemerintah  serta
kepolisian.  (c).  Tindakan  Represif yaitu  upaya  yang  dilakukan setelah  terjadinya  tindak  pidana pencabulan terhadap anak. Dalam hal  ini  pihak  kepolisian  telah melakukan tindakan hukum sesuai  dengan  prosedur  dan peraturan  perundang-undangan yang ada.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Dewi  Erna,  2013,  Sistem  Minimum
Khusus  dalam  Hukum  Pidana Sebagai  Salah  Satu  Usaha Pembaharuan  Hukum  Pidana Indonesia,  Semarang,  Pustaka Magister Huraerah,  Abu,  2006,  Kekerasan Terhadap Anak, Jakarta, Nusantara. Sudaryono  dan  Natangsa  Surbakti, 2005, Hukum Pidana, Surakarta, Fakultas  Hukum  Universitas
Muhammadiyah Surakarta.
Wadong,  Maulana  Hassan,  2000, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan  Anak,  Jakarta,  PT Grassindo. Wilson  Raja  Ganda  Tambunan,  2017, dalam jurnal Pelaksanaan Penyelidikan  dan  Penyidikan Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan, Medan: Universitas Sumatera Utara, hal. 130-131. Harjanti  Setyorini  dalam  jurnal Perilaku Kriminal Pada Pecandu Alkohol, Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, hal. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang  Republik  Indonesia No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak