Vol 9, No. 2, 2023, pp. 283-294

## Ekosistem pendidikan antikorupsi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
Abdul Kholiq a *, Kartika Indah Permata b
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Jl. Prof. Dr. Hamka No.3 – 5, Semarang 50185, Indonesia a abdul_kholiq@walisongo.ac.id ; b kartika.i@walisongo.ac.id * Corresponding Author
Abstrak : Problem  krisis  korupsi  di  Indonesia  sudah  sampai  pada  taraf  membahayakan  dan  harus mendapatkan  perhatian  dari  semua  pihak,  termasuk  pendidikan  tinggi.  Kalau  tidak  diselesaikan  secara serius,  korupsi  di  Indonesia  dapat  membawa  negara  Indonesia  menuju  kehancuran.  Studi  ini  memang hanya mengkaji tentang ekosistem pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi keagamaan, tetapi studi ini terkait  dengan  kelangsungan  hidup  bangsa  dan  negara  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  ekosistem  pendidikan  antikorupsi  di  PTKIN  (Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  Negeri). Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  diambil  melalui angket  dengan  indikator  (1)  jaringan  penciptaan  nilai-nilai  antikorupsi ( value-creating  networks); (2) sistem tata kelola yang bersih dan transparan ( a governance system ), dan (3) kesadaran kolektif perlunya gerakan untuk melawan korupsi ( shared logic ). Angket disebar melalui google form dengan responden para Wakil Rektor II (bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan) dan kepala SPI (Satuan Pengawas Internal) di PTKIN. Hasil penelitian ini membuktikan karakteristik ekosistem pendidikan di PTKIN cukup suportif  bagi  pendidikan  antikorupsi,  dengan  skor  rerata  3,4833  (kategori  skor  C).  Meskipun  cukup suportif,  capaian  tersebut  masih  belum  memenuhi  expektasi  masyarakat.  Oleh  karena  itu  diperlukan regulasi  yang  lebih  tegas  dan  komitmen  pimpinan  PTKIN  untuk  membangun  ekosistem  pendidikan antikorupsi yang lebih baik.
Kata kunci : Ekosistem Pendidikan, Pendidikan Antikorupsi, PTKIN, Value-Creating Networks , Governance System, Shared Logic
How to Cite : Kholiq, A. & Permata, K., I. (2023). Anticorruption education ecosystems at State  Islamic  Universities  in  Indonesia. Integritas:  Jurnal  Antikorupsi,  9 (2),  283-294. http://dx.doi.org/10.32697/integritas.v9i2.950

## Pendahuluan
Problem korupsi di Indonesia sudah sampai pada stadium sangat memperihatinkan (Diansyah et al., 2011; Hakim, 2012). Keprihatinan tersebut, pada satu sisi dipicu oleh fenomena korupsi yang sudah menjadi praktek transaksional yang dianggap wajar ( banality ) dan membudaya dalam kehidupan sehari-hari (Manurung, 2012; Umam, 2014), pada sisi lain, adanya indikasi semakin melemahnya  komitmen  pemerintah  dalam  melakukan  upaya  antikorupsi.  Meskipun  telah dibentuk KPK pada tahun 2002, tetapi hasilnya masih belum bisa mengangkat posisi Indonesia keluar dari kelompk negara terkorup di dunia. Berdasarkan data survei pada tahun 2021 skor indeks persepsi korupsi Indonesia 37 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei, atau di bawah Tanzania (94), Srilanka (94) dan Timor Leste (86) ( Corruption Perceptions Index , 2020; Sumaryati, 2020).
Korupsi atau dalam bahasa agamanya riswah / ghulul mempunyai pengertian tindakan penya- lahgunakan  kekuasaan  atau  kewenangan  untuk  kepentingan  pribadi,  termasuk  dan  terutama terkait  dengan  uang  (Begovic,  2005;  Gusnardi,  2014;  Iyanda,  2012).  Dilihat  dari  bentuknya, korupsi tidak sebatas “penyuapan” (Hamzah, 1984), tetapi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana  Korupsi  (2002)  berupa:  (1)  Melawan  hukum  untuk  memperkaya  diri  dan  merugikan Negara, (2) Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara, (3) Menyuap pegawai negeri, (4) Memberi hadiah kepada pihak lain karena jabatannya, (5) Menerima suap, (6) Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, (7) Menyuap, (8) Menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, (9) Memeras pihak lain, (10) Berbuat curang, (11) Menyerobot tanah Negara dan merugikan orang lain, (12) Menerima gratifi-
kasi dan tidak lapor KPK, (13) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan kete- rangan  atau  memberi  keterangan  (Undang  Undang  Republik  Indonesia  No.  30  Tahun  2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).
Korupsi bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma sosial, dan dituding sebagai sumber bagi munculnya persoalan-persoalan besar dalam negara (Begovic, 2005; Bowser, 2001; Porta, 2000; Seligson, 2002). Sebagai kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ), korupsi harus disele- saikan dengan cara khusus. Di samping upaya pemberantasan korupsi, upaya pencegahan diper- lukan  untuk  menekan  perkembangan  korupsi  di  Indonesia  (Manurung,  2012;  Suryani,  2013). Pemerintah Indonesia menetapkan strategi pencegahan korupsi diantaranya melalui pendidikan antikorupsi (Kadir, 2018). Melalui pendidikan antikorupsi, nilai-nilai dan semangat antikorupsi dapat  ditanamkan  sejak  dini  sehingga  terbentuk  mental  dan  kepribadian  generasi  muda  yang tidak toleran terhadap korupsi serta mempunyai keberanian untuk melawan korupsi.  Pendidikan antikorupsi  diperlukan  untuk  menciptakan  budaya  bersih  (Dewantara  et  al.,  2021;  Gusnardi, 2014). Negara yang tidak mempunyai sistem pendidikan (antikorupsi) yang baik mengakibatkan level korupsi lebih tinggi (Evrensel, 2010). Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi harus disam- paikan sejak dini, dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi (Akbar & Vujić, 2014; Vaknin, 2009).
Dalam perspektif pendidikan Islam, pendidikan antikorupsi disebut sebagai tahdhib, proses membentuk akhlak atau budi pekerti (Karbakhsh & Safa, 2020). Oleh karena itu, pendidikan ini tidak sekedar transfer knowledge , tetapi memerlukan penalaran, internalisasi nilai dan moral se- hingga terbentuk akhlaq atau karakter antikorupsi. Setidaknya, terdapat enam nilai fundamental dalam  pendidikan  antikorupsi,  yakni  kejujuran,  kemandirian,  keadilan,  kedisiplinan,  tanggung jawab  dan  keberanian  ( syajaáh )  (Arliman,  2017).  Pendidikan  yang  mendukung  orientasi  nilai tersebut adalah pendidikan yang membuat orang merasa malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi, dan marah bila ia menyaksikannya (Kadir, 2018).
Dalam  konteks  pencegahan  korupsi  di  Indonesia,  tidak  berlebihan  jika  Perguruan  Tinggi Agama  Islam  (PTKI)  diharapkan  dapat  berperan  aktif  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  di Indonesia.  Karena,  menyandang  identitas  sebagai  institusi  ‘agama’,  terdapat  tanggu ng  jawab ‘moral’ untuk ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Civitas akademika diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak bagi terbentuknya tatanan kehi- dupan yang bersih dari korupsi. Seharusnya, identitas ‘Islam’ cukup menjadi garansi bahwa PTKI bisa menjagi contoh ( role-model ) untuk ekosistem pendidikan yang baik bagi tumbuhnya budaya antikorupsi.  Dalam  hal  ini,  budaya  antikorupsi  hanya  akan  bisa  dibentuk  melalui  pendidikan antikorupsi yang didukung dengan ekosistem pendidikan yang baik.
Istilah ekosistem yang secara luas digunakan dalam berbagai bidang kajian ilmu, termasuk di dalamnya pendidikan, diperkenalkan pertama oleh seorang ahli ekologi, Arthur George Tansley (1935), untuk menyebut keterkaitan diantara organisme dalam suatu lingkungan dan interaksi yang terjadi di antara organisme untuk bisa hidup bersama (Elrick, 2021; Valk & Arnold G., 2014). Thomas  &  Autio  (2014)  mendefinisikannya  sebagai  kumpulan  organisasi  jaringan  yang  saling bergantung terlibat dalam “penciptaan nilai bersama”. Merujuk dari beberapa konsepsi tersebut, ekosistem  dapat  dipahami sebagai  jaringan  yang  kompleks  sebagai sebuah  sistem  yang  saling berhubungan. Selanjutnya, Thomas & Autio (2014) juga mengoperasionalisasikan konsep ekosis- tem ke dalam tiga karakteristik, yaitu jaringan yang menciptakan nilai ( value-creating networks) , sistem tata kelola ( a governance system ) , dan logika bersama ( shared logic ) (Falkner et al., 2018; Thomas & Autio, 2014).
Berdasarkan kacamata pendidikan, konsep ekosistem digunakan sebagai kerangka kerja untuk mendefinisikan komponen dan proses operasional pendidikan (Gundogan et al., 2015). Kozyreva (2022)  menjelaskan  bahwa  ekosistem  pendidikan  mencakup  seluruh  elemen  yang  terhubung melalui  proses  interaksi  pendidikan  (seperti  kegiatan  belajar  mengajar,  manajemen,  evaluasi, inovasi, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, elemen tersebut tidak hanya meliputi pihak-pihak yang berada dalam institusi pendidikan terkait, namun juga termasuk masyarakat, stake holders, hingga pemegang kebijakan dalam level yang lebih luas (Abdul-Jabbar & Kurshan, 2015). Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia, istilah ekosistem pendidikan tertuang dalam Rencana Strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
tahun 2015-2019, yaitu “Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter yang dilandasi dengan semangat gotong royong” .
Pertanyaannya, bagaimana ekosistem pendidikan antikorupsi dibangun di PTKIN? Sejauh ini, studi-studi menyangkut pendidikan antikorupsi di Perguruan Tinggi secara umum mendiskusi- kan  seputar  persoalan  regulasi  (Hasanah,  2018;  Kadir,  2018),  pendidikan  nilai  (karakter) (Dewantara et al., 2021; Harto, 2014; Hidayat, 2019) dan model-model implementasi pendidikan antikorupsi (Arifin, 2015; Gusnardi, 2014; Hakim, 2012; Kristiono, 2018; Prasetyo et al., 2021). Studi-studi tersebut, lebih menitik beratkan pada bagaimana nilai-nilai antikorupsi dapat diajar- kan kepada mahasiswa baik melalui matakuliah tersendiri maupun melalui model integrasi de- ngan matakuliah yang sudah ada. Terdapat satu aspek krusial yang tidak disinggung oleh peneliti- peneliti sebelumnya yaitu diskusi tentang ekosistem pendidikan, atau lingkungan yang menjadi faktor  determinan  bagi  perkembangan  mental  dan  intelektual  mahasiswa.  Bagaimana  mental antikorupsi mahasiswa akan terbentuk, jika lembaga tersebut masih  toleran terhadap praktek korupsi atau bahkan pejabatnya terjerat kasus korupsi. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi hanya akan efektif jika ekosistem (pendidikan) di perguruan tinggi tersebut kondusif. Dalam hal ini penelitian yang melihat ekosistem pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi masih sangat terbatas.
Penelitian ini melengkapi kekurangan studi yang ada dengan melihat ekosistem pendidikan antikorupsi  yang  dibangun  oleh  perguruan  tinggi  keagamaan  yang  berimplikasi  pada  efektif tidaknya pendidikan antikorupsi. Terbentuknya mental karakter antikorupsi mahasiswa berkait- an  erat  dengan  lingkungan  pendidikan  yang  terselenggara  (Duska  &  Whelan,  1982;  Perdana, 2018). Secara khusus, studi ini untuk menjawab, bagaimana PTKIN merespon kebijakan pemerin- tah  untuk  menginstitusikan  perilaku  antikorupsi  melalui  kewajiban  menyelenggarakan  mata kuliah  antikorupsi.  Pemahaman  yang  mendalam  tentang  ekosistem  pendidikan  antikorupsi  di perguruan tinggi keagamaan dalam berbagai dimensinya dapat memberikan model bagi peme- cahan masalah dan lesson learned bagi penyusunan rencana aksi penanganan kasus krisis korupsi di  Indonesia.  Studi  ini  diharapkan  bisa  menjadi  pemantik  terjadinya  revolusi-budaya  menuju ekosistem budaya anti korupsi di Indonesia.
Penelitian ini didasarkan pada suatu argumen bahwa efektifitas pendidikan antikorupsi dipe- ngaruhi oleh kondisi ekosistem pendidikan. Ketidakberfungsinya instrumen yang menjadi pra- syarat bagi terbentuknya ekosistem pendidikan antikorupsi seperti jaringan transmisi  nilai-nilai atau tata kelola organisasi atau interelasi antar unsur dalam membangun gerakan antikorupsi mengakibatkan tidak kondusifnya ekosistem pendidikan antikorupsi di institusi tersebut. Misal- nya,  tidak  berfungsinya  sistem  pengawasan  dalam  organisasi,  menyebabkan  perbuatan  salah akan terus diulang sehingga menjadi kebiasaan akan diterima sebagai kebenaran. Oleh karena itu, ekosistem pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi sangat menentukan efektifitas pendidikan antikorupsi dalam membentuk mental antikorupsi mahasiswa.

## Metode
Ekosistem  pendidikan  antikorupsi  di  perguruan  tinggi  keagamaan  dijadikan  sebagai  unit analisis penelitian ini. Pendidikan antikorupsi tidak akan bisa berjalan efektif jika tidak didukung oleh ekosistem yang baik bagi tumbuhnya budaya antikorupsi. Lingkungan perguruan tinggi yang bercirikan  keagamaan  (Islam)  seharusnya  bisa  menjadi  ekosistem  yang  baik  bagi  pendidikan antikorupsi. Karakter keagamaan bisa menjadi modal bagi terciptanya lingkungan belajar yang kondusif bagi pembentukan spiritual dan mental antikorupsi civitas akademika. Agama terkait dengan ajaran antikorupsi (Ko & Moon, 2014). Dengan mengkaji ekosistem pendidikan antiko- rupsi di perguruan tinggi keagamaan dapat dibangun sebagai model pemecahan masalah dalam rangka membangun budaya antikorupsi di Indonesia.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  deskriptif.  Data  kuantitatif  digali  dengan google form untuk mengumpulkan data tentang ekosistem pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi keagamaan. Pengumpulan data dilakukan melaui angket dengan variabel ekosistem pendi- dikan  antikorupsi  yang  diekstraksi  dari  teori  ekosistem  milik  Thomas  dan  Aution  (2014):  (1) jaringan penciptaan nilai-nilai antikorupsi ( value-creating networks); (2) sistem tata kelola yang
bersih dan transparan ( a governance system ), dan (3) kesadaran kolektif perlunya gerakan untuk melawan korupsi ( shared logic ). Jaringan sistem nilai tidak terbatas pada lokalitas yang terdapat simbiosis  antara  komponen  yang  bersifat  dinamis  dan  berkembang  ke  arah  yang  lebih  baik (Thomas & Autio, 2014). Sistem tata kelola bertangung jawab untuk mengkoordinasikan  peserta dan untuk menentukan peraturan serta norma budaya yang diperlukan (Thomas & Autio, 2014). Sedangkan, logika bersama yang terdiri dari elemen kognitif meliputi legitimasi dan makna. Legi- timasi berkaitan dengan penerimaan sistem melalui pemahaman terhadap maksud dan tujuan ekosistem. Kebermaknaan berkaitan dengan tumbuhnya tanggung jawab dan kesadaran kolektif untuk melakukan kolaborasi dalam menghadapi tantangan, serta kesadaran untuk membangun hubungan  timbal  balik  sehingga  melahirkan  identitas  kolektif  yang  diwujudkan  dalam  bentuk logika bersama (Adner, 2012; Iansiti & Levien, 2006; Thomas & Autio, 2014).
Dari  37  PTKIN,  terdapat  24  PTKIN  yang  memberikan  yang  memberikan feedback terhadap angket yang didistribusikan. Responden dari penelitian ini adalah para Wakil Rektor II (bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan) dan pengurus SPI (Satuan Pengawas Internal) di perguruan tinggi keagamaan. Berdasarkan nomenklatur manajemen pendidikan tinggi, kedua figur tersebut dianggap memiliki otoritas kuat dalam memonitor tingkat independensi institusi pendidikan dari bahaya korupsi.
Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dan dinterpretasi- kan secara kualitatif melalui tabel konversi data kuantitatif skala lima (Tabel 1) (Sukarjo, 2006).
Tabel 1. Konversi Skor Skala Lima Nilai Interval Skor Data Kualitatif A X > 4,21 Sangat baik B 3,67 < X ≤ 4.21 Baik C 2,60 < X ≤ 3,67 Cukup D 1,79< X ≤ 2,60 Kurang E X ≤ 1,79 Sangat kurang

## Hasil dan Pembahasan
Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi akan efektif jika dibangun dalam ekosistem buda- ya antikorupsi yang baik. Sebagus apapun konsep pendidikan antikorupsi jika tidak didukung oleh ekosistem  yang  kondusif,  hanya  akan  menimbulkan  konflik  nilai  bagi  mahasiswa,  sehingga  di samping  akan  menimbulkan  kebingungan  juga  penolakan  terhadap  nilai  tersebut.  Mahasiswa tidak hanya cukup menerima pengajaran (khotbah) tentang nilai, tetapi juga membutuhkan ling- kungan yang kondusif, dosen yang berintegritas, pejabat kampus komitmen terhadap aktualisasi nilai, serta gerakan massif dari masyarakat kampus untuk menegakkan nilai antkorupsi dalam perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, ekosistem pendidikan antikorupsi membutuhkan kesesuai- an antara jaringan penciptaan nilai antikorupsi ( value-creating networks ), sistem tata kelola yang bersih  dan  transparan  ( a  governance  system ),  dan  kesadaran  kolektif  perlunya  gerakan  untuk melawan korupsi ( shared logic ).
Jaringan Penciptaan Nilai Antikorupsi ( Value-creating Networks )
Distibusi data tentang penciptaan nilai antikorupsi ( value-creating networks ) di PTKIN yang dikembangkan  berdasarkan  delapan  butir  pertanyaan  (angket)  dapat  dideskripsikan  sebagai- mana dalam Tabel 2.
Tabel 2 menunjukkan jaringan nilai di PTKIN dibangun berdasarkan integrasi nilai-nilai Islam, tergambar dari kurikulum PTKIN (VC1) yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islam (kate- gori skor B). Nilai-nilai keislaman dalam kurikulum PTKIN mencakup pula nilai-nilai antikorupsi (VC2),  meskipun  dalam  kegiatan  sosialisasi  nilai-nilai  antikorupsi  (VC3)  untuk  membentuk jaringan komunitas yang memiliki pemahaman dan pandangan yang sama tentang korupsi masih perlu ditingkatkan (kategori skor C). Jaringan nilai keislaman yang dikembangkan oleh kurikulum PTKIN tidak secara otomatis dapat mengantarkan pada pemahaman yang baik tentang jenis-jenis korupsi (kategori skor C). Oleh karena itu masih diperlukan secara khusus matakuliah (VC4) atau sosialisasi tentang antikorupsi di PTKIN (kategori skor C). Jika ditelisik dari lingkup yang lebih
spesifik  pada  karakteristik value  creation-networking pada  (VC6)  dan  (VC7)  menunjukkan komponen  perguruan  tinggi  agama  Islam  memiliki  kesadaran  yang  baik  tentang  bahaya  laten korupsi  (kategori  skor  B),  serta  komitmen  untuk  tidak  melakukan  korupsi  (kategori  skor  B). Hanya  saja  keberanian  untuk  melawan  korupsi  (VC8)  dengan  melaporkan  jika  mengetahui tindakaan korupsi di lingkungannya (kategori skor C) masih perlu ditingkatkan.
Tabel 2. Distribusi Skor pada Karakteristik Value Creation-Networking
N  Min.  Max.  Mean  SD  Category VC1  Kurikulum semua matakuliah disusun dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang bersumber dari Islam. 24 1 5  4.04  .999 B VC2  Kurikulum matakuliah sudah memuat nilai-nilai antikorupsi 24 1 5  3.37  .970 C VC3  Sosialisasi nilai-nilai antikorupsi sudah mencukupi melalui matakuliah yang ada. 24 1 5  3.21  .932 C VC4  Tidak diperlukan secara khusus ada matakuliah antikorupsi 24 1 5  3.37  1.173 C VC5  Civitas akademika sudah memahami jenis-jenis korupsi 24 2 4  3.17  .702 C VC6  Civitas akademika memahami bahaya laten korupsi 24 2 5  3.96  .806 B VC7  Civitas akademika berani tidak korupsi 24 3 5  3.87  .797 B VC8  Civitas akademika berani melawan korupsi (berani melapor jika mengetahui tindakan korupsi) 24 2 5  3.50  .978 C Valid N (listwise) 24 Rerata 3.56 C Sumber: Diolah berdasarkan data penelitian Berdasarkan capaian skor rerata (3.56) pada karakteristik value creation-networking menun- jukkan jaringan penciptaan nilai antikorupsi di PTKIN dalam kriteria cukup (kategori skor C). Dari perspektif jaringan penciptaan nilai dapat dipahami bahwa ekosisistem pendidikan antikorupsi di lingkungan PTKIN secara umum cukup suportif, hanya saja masih perlu ditingkatkan menjadi lebih baik, khususnya integrasi dan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi. Distingsi keislaman dalam kurikulum  PTKIN  sesungguhnya  bisa  menjadi  modal  yang  baik  bagi  pengembangan  nilai-nilai antikorupsi karena dibangun berdasarkan nilai-nilai religiusitas.
Sistem Tata Kelola yang Bersih dan Transparan ( Governance System )
Distibusi data tentang sistem tatakelola yang bersih dan transparan ( Governance System ) di lingkungan  PTKIN  yang  dikembangkan  berdasarkan  13  butir  pertanyaan  (angket)  dapat dideskripsikan sebagaimana dalam Tabel 3:
Tabel 3. Distribusi skor pada karakteristik Governance System
N  Min.  Max.  Mean  SD  Category GS1  Komitmen pimpinan terhadap antikorupsi 24 3 5  4.54  .588 A GS2  Semua pejabat dan dosen membuat pakta integritas 24 2 5  4.21  .833 A GS3  Tatakelola sudah berdasar managemen resiko 24 2 5  3.92  .830 B GS4  Perencanaan disusun berdasarkan IKU/Renstra 24 3 5  4.50  .590 A GS5  RKAKL direview 24 4 5  4.67  .482 A GS6  Dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program   24 3 5  4.42  .654 A GS7  Disusun Laporan kegiatan dan keuangan yang akuntable   24 4 5  4.50  .511 A GS8  Lembaga/satuan pengawas internal yang efektif 24 2 5  4.29  .859 A GS9  Pejabat (KPA/PPK) memerima hadiah dari rekanan 24 2 5  4.29  .908 A GS10  Pejabat (KPA/PPK) atau dosen menerima parcel /bingkisan. 24 2 5  3.96  1.042 B GS11  Masih ada pungutan kepada mahasiswa selain UKT (Misalnya biaya syukuran kelulusan, dsb.) 24 1 5  4.12  1.227 B GS12  LAKIP diumumkan ke public 24 1 5  3.46  1.062 C GS13  Sudah mempunyai PPID (Pejabat Pengelola Informasi & Data) 24 2 5  4.13  .850 B Valid N (listwise) 24 Rerata 4.23 A

## Sumber: Diolah berdasarkan data penelitian
Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan karakteristik governance system di PTKIN secara umum berjalan sangat baik. Jika ditelisik dari lingkup yang lebih spesifik pada karakteristik governance system pada (GS1) dan (GS2) menunjukkan para pimpinan PTKIN mempunyai komitmen yang tinggi (GS1) untuk membangun tatakelola perguruan tinggi yang bersih dan transparan (kategori skor A), dan para pejabat, dosen dan tenaga pendidikan juga mempunyai integritas (GS2) yang sangat baik (kategori skor A). Semangat untuk membangun tata kelola perguruan tinggi yang baik ( Good University Governance ) di lingkungan PTKIN sangat baik, dengan kesadaran menggunakan managemen resiko (GS3) yang baik dalam pengelolaan organisasi (kategori skor B). Demikian juga siklus managemen berjalan dengan sangat baik (kategori skor A), mulai dari perencanaan disusun berdasarkan Renstra/IKU (indicator Kinerja Utama) (GS4), dilakukannya review RKAKL (GS5), monitoring dan evaluasi program (GS6) dan pelaporan yang akuntabel (GS7), serta ber- fungsinya secara efektif sistem pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh SPI (GS8). Di samping itu, komponen di lingkungan PTKIN juga memiliki sinergi yang baik untuk mencegah segala  tindakan  korupsi,  dibuktikan  dengan  tidak  menerima  gratifikasi  atau  tidak  melakukan pungutan  liar  kepada  mahasiswa  selain  UKT  (uang  kuliah  tunggal),  sebagaimana  ditunjukkan pada GS9, GS10 dan GS11. Pada aspek keterbukaan tampaknya PTKIN masih perlu diperbaiki khu- susnya dalam mempublikasikan LAKIP (GS12) (kategori skor C), meskipun di lingkungan PTKIN sudah  ada  lembaga  PPID  (Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Data)  (GS13)  yang  berfungsi  baik (kategori skor B).
Berdasarkan data pada kriteria governance system sebagaimana yang disajikan pada Tabel 3, PTKIN  memiliki  sistem  tatakelola  yang  sangat  suportif  dalam  usaha  membangun  ekosistem pendidikan antikorupsi ditunjukkan dengan skor rerata (4.23) (kategori skor A). Dari perspektif governance system membuktikan perguruan tinggi di lingkungan PTKIN dikelola dengan meng- gunakan  prinsip-prinsip good  university  governance yaitu  bersih,  akuntabel,  dan  transparan. Hanya saja pada aspek transparansi masih perlu ditingkatkan menjadi lebih baik.
Gerakan Antikorupsi ( Shared Logic )
Indikator ketiga dari variabel ekosistem pendidikan antikorupsi adalah shared logic yaitu ada- nya gerakan antikorupsi yang dilakukan oleh masyarakat kampus di lingkungan PTKIN. Distri- busi data tentang gerakan antikorupsi ( shared logic ) di lingkungan PTKIN yang dikembangkan berdasarkan 5 butir pertanyaan angket dideskripsikan dalam Tabel 4.
Tabel 4. Distribusi skor pada karakteristik shared logic
N  Min.  Max.  Mean  SD  Category
SL1  Kampus menyelenggarakan deklarasi antikorupsi secara terbuka. 24  2 5 3.79  .977 B SL2  Jumlah karya akademik dosen (buku/penelitian/jurnal) yang bertema antikorupsi. 24  1 4 2.79  .932 C SL3  Seminar/lokakarya/diskusi antikorupsi. 24  1 4 3.33  .868 C SL4  Kampus memperingati hari antikorupsi. 24  1 5 3.04  .955 C SL5  Kampus menggalang gerakan antikorupsi bersama mahasiswa & masyarakat. 24  1 5 3.38  1.096 C Valid N (listwise)  24 Rerata 3.27 C

## Sumber: Diolah berdasarkan data penelitian
Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan karakteristik pada gerakan antikorupsi ( shared logic ) di lingkungan PTKIN secara umum menunjukkan belum berjalan dengan memuaskan. Padahal ge- rakan komunal untuk mengkampanyekan gerakan melawan korupsi yang dilakukan secara massif sangat diperlukan  dalam  rangka  membangun  ekosistem  pendidikan  antikorupsi  di  perguruan tinggi. Melalui gerakan komunal untuk antikorupsi akan melahirkan kesadaran bersama bahwa korupsi adalah musuh bersama ( common enemy ) yang harus diperangi, sehingga memunculkan sikap  antipati  masyarakat  terhadap  korupsi  dan  berani  untuk  melawan  korupsi.  Berdasarkan hasil  penelitian,  perguruan  tinggi  di  lingkungan  PTKIN  sudah  memiliki  komitmen  terhadap
pemberantasan korupsi dibuktikan dengan deklarasi antikorupsi secara publik (SL1) oleh univer- sitas (kategori skor B). Tetapi deklarasi antikorupsi tersebut tidak diikuti dengan gerakan massif baik yang bersifat akademik melalui publikasi karya akademik (SL2), seminar bertema antiko- rupsi  (SL3),  maupun  gerakan  social  mengkampanyekan  penolakan  terhadap  korupsi  seperti memperingati hari antikorupsi (SL4) atapun menggalang gerakan antikorupsi bersama mahasis- wa dan masyarakat (SL5). Secara keseluruhan, persentase dari gerakan komunal mengkampanye- kan antikorupsi tersebut masih berada dalam kategori belum signifikan (kategori skor C).
Berdasarkan  capaian  skor  rerata  (3.27)  pada  kriteria  gerakan  antikorupsi ( shared  logic )  di lingkungan PTKIN menunjukkan kategori cukup (kategori skor C). Capaian skor ini menunjukkan PTKIN belum maksimal dalam membangun gerakan social untuk menyadarkan masyarakat ten- tang  bahaya  korupsi.  Padahal  sebagai  lembaga  pendidikan  yang  berbasis  keislaman,  terdapat tanggung jawab moral turut berkontribusi membangun Indonesia bersih dan bebas dari ancaman korupsi.  Korupsi  adalah  musuh  masyarakat  dan  memeranginya  adalah  kewajiban  agama (Abdulkareem & Ye-zhuang, 2017).
Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi selama ini berjalan sebatas teoritis, berputar-putar mempelajari nilai-nilai antikorupsi sebatas pengetahuan (Subkhan, 2020). Orientasi praktek pen- didikan antikorupsi di perguruan tinggi belum menyentuh pada praktek pembentukan karakter mahasiswa yang berani menolak praktek korupsi dan berani melakukan aksi melawan korupsi. Sebagai habitat masyarakat terdidik, perguruan tinggi belum bisa membuktikan sebagai institusi yang bisa berperan menjadi penjaga dan pengembang integritas bangsa sekaligus sebagai motor penggerak dari gerakan antikorupsi di Indonesia (Kadir, 2018). Di tengah krisis korupsi Indonesia, perguruan tinggi dihadapkan pada tantangan untuk mengembalikan pendidikan pada fungsinya sebagai  pembentuk  karakter  bangsa,  tidak  sekedar  transfer  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, penguasaan ketrampilan dan seni, tetapi juga membangun semangat dan kompetensinya sebagai agent social of change bagi kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman  korupsi  (Suacana,  2004).  Terlebih  menyandang  sebagai  perguruan  tinggi  keagamaan, PTKIN mempunyai beban lebih untuk membuktikan bahwa spirit ‘agama’ bisa menjadi solusi bagi krisis korupsi di Indonesia. Kondisi ekosistem pendidikan antikorupsi menjadi salah satu bukti dari komitmen PTKIN dalam menjalankan fungsinya sebagai motor penggerak integritas sekaligus berperan menghentikan supply koruptor di negeri ini.
Penelitian ini menemukan suatu gambaran bahwa ekosistem pendidikan di lingkungan PTKIN berjalan cukup suportif untuk pendidikan antikorupsi, hanya saja masih belum memenuhi seperti yang diharapkan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis data pada ketiga karakteristik ekosistem pendidikan antikorupsi yang diukur, perguruan tinggi Islam di Indonesia menunjukkan skor rata- rata (3,4833) (kategori skor C). Ini menunjukkan ekosistem pendidikan di PTKIN meskipun cukup kodusif bagi pendidikan antikorupsi, tetapi belum memenuhi expektasi masyarakat. Expektasi masyarakat  terhadap  PTKIN  sangat  besar,  dengan  label  Islam  seharusnya  perguruan  tinggi  di lingkungan PTKIN bisa menjadi role model sebagai pusat pengembangan integritas bangsa dan motor penggerak bagi gerakan melawan korupsi di Indonesia.
Jika ditelisik dari ketiga kriteria pada komponen ekosistem pendidikan antikorupsi, menunjuk- kan belum adanya kesesuaian antara infrastruktur, struktur dan kultur pendidikan antikorupsi di PTKIN. Hanya pada aspek struktur yang dibuktikan dengan kriteria sistem tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan transparan (a governance system) yang menunjukkan capaian skor kategori baik (tabel 3), meskipun belum ada struktur kelembagaan yang secara spesifik bergerak di bidang antikorupsi. Pada aspek infrastuktur dan kultur yang ditunjukkan melalui kriteria jaringan pen- ciptaan  nilai  antikorupsi (value-creating  networks) dan  kesadaran  kolektif  perlunya  gerakan untuk melawan korupsi (shared logic) , masing-masing menunjukkan capaian skor kategori cukup (Tabel 2 dan Tabel 4). Hal ini menunjukkan komitmen pimpinan di lingkungan PTKIN menye- lenggarakan tatakelola perguruan tinggi yang baik (Good University Governance) , belum diikuti oleh semangat untuk membangun jaringan nilai antikorupsi (value-creating networks) , misalnya dengan  menerbitkan  kebijakan  yang  menginstitusikan  pendidikan  antikorupsi  sebagai  mata kuliah. PTKIN merasa tidak perlu menambah mata kuliah pendidikan antikorupsi dalam struktur kurikulum  karena  meyakini  jaringan  nilai  keislaman  yang  dikembangkan  melalui  kurikulum sudah mewadahi keseluruhan nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Integrasi nilai-nilai keislaman
dalam kurikulum PTKIN tidak secara otomatis dapat mengantarkan pada pemahaman yang baik tentang  jenis-jenis  korupsi  dan  nilai-nilai  antikorupsi.  Demikian  halnya  aspek  kultural  yang dibuktikan dengan karakteristik gerakan anti korupsi, kampus belum berperan maksimal menjadi motor penggerak bagi gerakan komunal melawan korupsi. Dengan demikian ekosistem pendidik- an di lingkungan PTKIN meskipun sudah cukup suportif bagi pendidikan antikorupsi, tetapi masih perlu dioptimalkan, khususnya pada aspek infrastruktur dan kultur perguruan tinggi.
Pendidikan  antikorupsi  sebagai  pendidikan  karakter,  memerlukan  tahapan  penalaran  dan internalisasi  nilai-nilai  karakter  antikorupsi  (Kadir,  2018).  Menurut  Suseno  dalam  (Djabbar, 2009)  pendidikan  yang  mendukung  orientasi  nilai  adalah  pendidikan  yang  membuat  orang merasa  malu  apabila  tergoda  untuk  melakukan  korupsi  dan  marah  bila  ia  menyaksikannya. Proses internalisasi nilai dipengaruhi oleh lingkungan sosial, perkembangan kognitif, empati dan konflik kognitif (Duska & Whelan, 1982). Oleh karena itu dosen, orang tua dan masyarakat sekitar harus  bisa  menjadi  teladan  berperilaku  antikorupsi,  terutama  implementasi  dari  nilai-nilai kejujuran, keadilan dan tanggungjawab dalam kehidupan sehari-hari.
Ekosistem pendidikan antikorupsi perguruan tinggi ditentukan oleh tiga faktor, yaitu infra- struktur, struktur dan kultur yang kondusif bagi pendidikan antikorupsi. Pertama; faktor infra- struktur, yakni adanya kebijakan perguruan tinggi yang menjamin berfungsinya jaringan pencip- takaan nilai antikorupsi secara baik, baik melalui matakuliah  pendidikan antikorupsi, ataupun kebijakan tentang integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum perguruan tinggi. Pada faktor infrastruktur, diorientasikan mahasiswa tidak saja memahami nilai-nilai antikorupsi, tetapi juga memahami korupsi dan dampak yang bisa ditimbulkannya. Kedua: faktor struktur dibangun me- lalui tatakelola organisasi perguruan tinggi yang berfungsi dengan baik, dengan tidak memberi- kan toleransi terjadinya praktek korupsi. Pada faktor struktur diorientasikan untuk memberikan bukti  bahwa  tatakelola  perguruan  tinggi  diselenggarakan  dengan  prinsip-prinsip  GUG  ( Good University  Governance )  yang  relevan  dengan  nilai-nilai  antikorupsi  yang  diajarkan  kepada mahasiswa.  Perguruan  tinggi  harus  dikelola  dengan  menggunakan  prinsip-prinsip  keadilan, tanggungjawab dan tarnsparansi sehingga tidak memberikan ruang terjadinya praktek  korupsi. Di samping itu, untuk memperkuat faktor struktural, perguruan tinggi melengkapi struktur orga- nisasinya  dengan  membentuk  lembaga  yang  secara  spesifik  bergerak  di  bidang  antikorupsi, misalnya  pusat  kajian  korupsi  dan  sebagainya.  Ketiga;  faktor  kultur  dikembangkan  melalui gerakan  komunal  yang  berorientasi  pada  penyadaran  dan  aksi  sosial  untuk  melawan  korupsi. Kultur antikorupsi harus diinstitusikan menjadi kegiatan rutin di lingkungan kampus. Kampus harus menjadi tempat yang seseorang akan merasa malu jika melakukan praktek korupsi. Kampus harus bisa menjadi tempat yang mengkampanyekan korupsi adalah musuh masyarakat (common enemy) .  Kampus  juga  harus  menjadi  pusat  bagi  gerakan  sosial  melawan  korupsi  baik  melalui kegiatan akademik maupun gerakan penyadaran komunal tentang bahaya korupsi.
Hasil penelitian ini membuktikan integrasi nilai-nilai keislaman dalam kurikulum perguruan tinggi  di  lingkungan  PTKIN  belum  sepenuhnya  menjamin  terbentuknya  ekosistem  pendidikan yang baik bagi pendidikan antikorupsi. Penelitian ini juga memberikan perspektif lain dari pene- litian-penelitian  sebelumnya  yang  mempunyai  perspektif  berbeda  tentang  pendidikan  antiko- rupsi khususnya di perguruan tinggi. Penelitian Arifin  (2015); Kadir (2018); Kristiono (2018); Subhan (2020) relatif dapat menggambarkan orientasi kajian terhadap pendidikan antikorupsi yang  dilihatnya  dari  perspektif  regulasi,  integrasi  nilai-nilai  antikorupsi,  model,  metode  dan media pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Penelitian yang mengambil perspektif ekosis- tem pendidikan antikorupsi masih sangat terbatas. Penelitian ini bisa melengkapi dari penelitian sebelumnya yang mengambil fokus pada pendidikan karakter antikorupsi, terutama pada jenjang perguruan tinggi.
Bertolak dari hasil penelitian ini, krisis korupsi di Indonesia adalah ancaman nyata yang harus mendapatkan perhatian dari semua kalangan, tak terkecuali perguruan tinggi. Perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab besar, tidak hanya sekedar berpartisipasi terhadap upaya pencegah- an  melalui  pendidikan  antikorupsi,  tetapi  juga  harus  bisa  membuktikan  sebagai  entitas  yang mempunyai ekosistem yang baik bagi pendidikan antikorupsi. Sungguh iroris, beberapa petinggi perguruan tinggi tersandung kasus korupsi. Hal ini membuktikan perguruan tinggi belum steril dari  praktek  korupsi.  Perguruan  tinggi  yang  merupakan  habitat  masyarakat  terdidik,  yang
seharusnya  bisa  menjadi  motor  penggerak  bagi  penegakan  integritas  justru  tersandung  kasus korupsi. Masa depan bangsa dan negara Indonesia bisa hancur akibat korupsi. Oleh karena itu, perlu  dilakukan  upaya  pencegahan,  salah  satunya  melalui  pendidikan.  Beberapa  yang  harus dilakukan antara lain (1) perguruan tinggi harus membangun ekosistem pendidikan yang baik bagi pendidikan antikorupsi; (2) perlu memasukkan matakuliah PAK (Pendidikan Antikorupsi) dalam kurikulum perguruan tinggi; (2) perlu  regulasi yang mengharuskan setiap dosen untuk mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi dalam setiap perkuliahan. (3) ada gerakan yang massif untuk membangun ekosistem budaya antikorupsi di perguruan tinggi. Usaha preventif ini hanya akan tercapai apabila didukung oleh seluruh elemen yang terlibat dalam ekosistem pendidikan PTKIN, terutama sekali jajaran pejabat struktural dan fungsional yang ada di dalam tubuh institusi selaku motor penggerak utama integrasi pendidikan antikorupsi di lingkungan PTKIN.

## Simpulan
Penelitian ini menemukan fakta bahwa kondisi ekosistem pendidikan di perguruan tinggi di lingkungan PTKIN cukup suportif untuk pendidikan antikorupsi. Meskipun demikian, capaian ter- sebut masih belum memenuhi harapan dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Menyandang sebagai perguruan tinggi “agama” , PTKIN ternyata tidak menjamin mempunyai ekosistem pen- didikan  yang  kondusif  bagi  pendidikan  antikorupsi.  Integrasi  nilai-nilai  agama  dalam  pembel- ajaran mata kuliah tidak menjamin mahasiswa memahami tentang korupsi. Untuk internalisasi nilai-nilai  antikorupsi,  mahasiswa  membutuhkan  ekosistem  yang  baik  dan  kodusif  bagi pendidikan antikorupsi. Di tengah krisis korupsi, PTKIN harus bisa membuktikan sebagai institusi yang mampu mencetak generasi muda yang mempunyai integritas, di samping profesionalitas.
Keterbatasan penelitian ini terletak pada perspektif kajian yang bersifat global pada ekosistem pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi di lingkungan PTKIN. Padahal masing-masing pergu- ruan  tinggi  di  lingkungan  PTKIN  mempunyai  karakter  tersendiri  dalam  mengelola  perguruan tinggi,  termasuk  dalam  menyelenggarakan  pendidikan  antikorupsi.  Atas  dasar  keterbatasan tersebut perlu dilakukan studi lanjut dengan mengambil unit analisis yang lebih spesifik, misalnya dengan  mengkaji  tentang  bentuk-bentuk  integras  nilai-nilai  antikorupsi  dalam  pembelajaran matakuliah atau budaya antikorupsi di kampus dan sebagainya.

## Referensi
Abdul-Jabbar, M., & Kurshan, B. (2015). Educational ecosystems: A trend in urban educational innovation. Perspectives on Urban Education , 12 (1), 7 – 13. http://proxy- remote.galib.uga.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e hh&AN=101703337&site=eds-live
Abdulkareem, M., & Ye-zhuang, T. (2017). The effect of religious beliefs, participation and values on corruption: Survey evidence from Iraq. International Journal of Advanced Computer Science and Applications , 8 (8). https://doi.org/10.14569/IJACSA.2017.080840 Adner, R. (2012). The wide lens: A new strategy for innovation . NY: Portfolio Penguin.
Akbar, Y. H., & Vujić, V. (2014). Explaining corruption. Cross Cultural Management , 21 (2), 191 – 218. https://doi.org/10.1108/CCM-03-2013-0050
Arifin, S. (2015). Model implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi Islam. Jurnal Pendidikan Dan Keislaman , 1 (1). https://doi.org/10.52185/kariman.v3i1.47
Arliman, L. (2017). Konsep dan gagasan pengenalan pendidikan antikorupsi bagi anak dalam rangka mewujudkan generasi yang bebas korupsi. Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat , 17 (1). https://doi.org/10.19109/nurani.v17i1.1348
Autio, E., & Thomas, L. D. W. (2014). Innovation ecosystems: Implications for innovation management. Oxford Handbook of Innovation Management , September , 204 – 228. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199694945.013.012 Begovic, B. (2005). Corruption: Concepts, types, causes and consequences . 3 (26), 1 – 9.
Bowser, D. (2001). Corruption; Trust and the danger to democratization in the former Soviet Union .
Corruption Perceptions Index. (2020). Transparency international: The global coalition against corruption .
Dewantara, J. A., Hermawan, Y., Yunus, D., Prasetiyo, W. H., Efriani, E., Arifiyanti, F., & Nurgiansah, T. H. (2021). Anticorruption education as an effort to form students with character humanist and law-compliant. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan , 18 (1), 70 – 81. https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.38432
Diansyah, F., Yuntho, E., & Fariz, D. (2011). Penguatan pemberantasan korupsi melalui fungsi koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indonesia Corruption Watch .
Djabbar, F. (2009). Tentang kurikulum antikorupsi .
Duska, R., & Whelan, M. (1982). Perkembangan m oral : Perkenalan dengan Piaget dan Kohlberg/ Ronald Duska dan Mariellen Whelan . Yayasan Kanisius.
Elrick, L. E. (2021). The ecosystem concept: a holistic approach to privacy protection. International Review of Law, Computers & Technology , 35 (1), 24 – 45. https://doi.org/10.1080/13600869.2020.1784564
Evrensel, A. Y. (2010). Institutional and economic determinants of corruption: A cross-section analysis. Applied Economics Letters , 17 (6), 551 – 554. https://doi.org/10.1080/13504850802297814
Fakhis, A. Z. P., & Taufiqurrohman, AH. A. (2021). Strengthening anticorruption concept to elevate society 5.0. Proceedings of the International Conference on Sustainable Innovation Track Humanities Education and Social Sciences (ICSIHESS 2021) , 224 – 230. https://doi.org/10.2991/assehr.k.211227.036
Falkner, K., Vivian, R., & Williams, S.-A. (2018). An ecosystem approach to teacher professional development within computer science. Computer Science Education , 28 (4), 303 – 344. https://doi.org/10.1080/08993408.2018.1522858
Gundogan, M. B., Eby, G., & Yuzer, T. V. (2015). Capturing definitions for a sustainable distance education ecosystem through an online Delphi study (pp. 125 – 139). https://doi.org/10.4018/978-1-4666-6493-7.ch005
Gusnardi. (2014). Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi: Perlukah? Pekbis Jurnal, 6 (2), 86 – 93.
Hakim, L. (2012). Model integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim , 10 (2), 141 – 156.
Hamzah, A. (1984). Korupsi di Indonesia: Masalah dan pemecahannya . Gramedia.
Harto, K. (2014). Pendidikan anti korupsi berbasis agama . 20 (1), 121 – 138.
Hasanah, S. U. (2018). Kebijakan perguruan tinggi dalam menerapkan pendidikan anti korupsi. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , 2 (1), 1 – 13. https://doi.org/10.31571/pkn.v2i1.744 Hidayat, A. S. (2019). Pendidikan kampus sebagai media penanaman nilai-nilai antikorupsi bagi mahasiswa. Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i , 6 (1).
Iansiti, M., & Levien, R. (2006). The keystone advantage: What the new dynamics of business ecosystems mean for strategy, innovation, and sustainability. Academy of Management Perspectives , 20(2), 88-90. http://www.jstor.org/stable/4166241
Iyanda, D. O. (2012). Corruption:  Definition, theories & concepts. Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter) , 2(4), 37.
Kadir, Y. (2018). Kebijakan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Gorontalo Law Review ,
1 (1), 25 – 38. https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.95
Karbakhsh, R., & Ahmadi Safa, M. (2020). Basic psychological needs satisfaction, goal orientation, willingness to communicate, self-efficacy, and learning strategy use as predictors of second language achievement: A structural equation modeling approach. Journal of Psycholinguistic Research , 49 (5), 803 – 822. https://doi.org/10.1007/s10936-020-09714-7
Ko, K., & Moon, S.-G. (2014). The relationship between religion and corruption: are the proposed causal links empirically valid? International Review of Public Administration , 19 (1), 44 – 62. https://doi.org/10.1080/12294659.2014.887353
Kozyreva, L. D., Kotov, A. I., Morozova, N. D., Alexandrova, N. V., & Migunova, E. V. (2022). Formation of educational ecosystem as a key priority of the Russian education development strategy. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference Strategy of Development of Regional Ecosystems “Education -Science- Industry” (ISPCR 2021) ,
208 (Ispcr 2021), 251 – 256. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220208.036
Kristiono, N. (2018). Penanaman nilai antikoroupsi bagi mahasiswa FIS Unnes melalui mata kuliah pendidikan anti korupsi. Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan , 9 (1). https://doi.org/10.24176/re.v9i1.2807
Manurung, R. T. (2012). Pendidikan anti korupsi sebagai satuan pembelajaran berkarakter dan humanistik. Jurnal Sosioteknologi , 11 (27).
Pemerintah Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 137 , 1 – 13. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002
Perdana, N. S. (2018). Implementasi peranan ekosistem pendidikan dalam penguatan pendidikan karakter peserta didik. Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan , 8 (2). https://doi.org/10.24176/re.v8i2.2358
Porta, D. della. (2000). Social capital, beliefs in government, and political corruption. Disaffected Democracies (pp. 202 – 228). Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9780691186849-013
Prasetyo, D., Muharam, R. S., & Sembada, A. D. (2021). Integrasi pendidikan antikorupsi dalam pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan ,
9 (2). http://doi.org/10.25273/citizenship.v9i2.8385
Seligson, M. A. (2002). The impact of corruption on regime legitimacy: A comparative study of four Latin American countries. The Journal of Politics , 64 (2). https://doi.org/10.1111/1468-2508.00132
Suacana, W. G. (2004). Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi . http://Wgsuacana.Files.Wordpress.Com .
Subkhan, E. (2020). Pendidikan antikorupsi perspektif pedagogi kritis. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 06 (1).
Sukarjo. (2006). Kumpulan materi evaluasi pembelajaran. Jurusan Teknologi Pembelajaran Program Pascasarjana UNY .
Sumaryati. (2020). Penguatan pendidikan antikorupsi perspektif essensialisme. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 06 (1), 1 – 14.
Suryani, I. (2013). Penanaman nilai-nilai anti korupsi di lmbaga pendidikan perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. Jurnal Visi Komunikasi , 12 (2), 306 – 323. Tansley, A., G. (1935). The use and abuse of vegetational concepts and terms author. Ecology ,
16 (3), 284 – 307.
Umam, A. K. (2014). Islam, korupsi dan good governance di negara-negara Islam. Jurnal Al- Ahkam , 24 (2), 195. https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.2.146
Vaknin, S. (2009). Financial crime and corruption 3rd edition (L. Rangelovska, Ed.). A Narcissus Publications Imprint.
Valk, V. der, & Arnold G. (2014). From formation to e cosystem: Tansley’s response to c lements’ climax. Journal of the History of Biology , 47 , 293 – 321. https://doi.org/10.1007/s10739- 013-9363-y