## KEBIJAKAN SANKSI PIDANA
TERHADAP ORANG TUA YANG TIDAK MELAKSANAKAN PENETAPAN UANG NAFKAH ANAK OLEH PENGADILAN

## PASCA PERCERAIAN
Oleh :
Sumaidi ∗

## ABSTRAK
Negara  Indonesia  mengatur  secara  khusus  segala  sesuatu yang  menyangkut  penyelenggaraan  perkawinan  di  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan memiliki  komitmen  yang  kuat  untuk  menjaga  keutuhan sebuah perkawinan dan menghindarkan terjadinya perceraian. Namun dilain sisi dalam perkawinan yang telah dibina masih ditemui perceraian. Salah satu akibat perceraian  adalah  anak hasil perkawinan yang masih sangat membutuhkan orang tua dalam  proses  pertumbuhan  dan  perkembangan.  Sehubungan dengan tetap terpeliharanya dan terjaminnya pendidikan anak pasca  perceraian  ditetapkan  oleh  Negara  melalui  pengadilan menentukan uang nafkah untuk pemeliharaan dan penjaminan  pendidikan  anak  walaupun  tanpa  permohonan dari  istri  selama  dalam  proses  persidangan  perceraian.
Penetapan  uang  nafkah  anak  yang  masuk  dalam  putusan pengadilan  perkara  perceraian  dalam  prakteknya    ditemukan adanya  mantan  suami  (ayah)  yang  tidak  memenuhi  uang nafkah  anak  sesuai  ketetapan  pengadilan  maka  diperlukan sanksi pidana yang memiliki daya memaksa ada pada domain hukum pidana.
Kata Kunci: Uang Nafkah Anak, Sanksi Pidana, Perceraian
∗ Pengajar Fakultas Hukum Unbari.

## A.  Latar Belakang
Perkawinan  merupakan  peristiwa  penting  dalam kehidupan  setiap  manusia.  Perkawinan  yang  terjadi  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  akan  menimbulkan akibat lahir maupun batin terhadap kehidupan mereka sebagai suami  isteri,  terhadap  kualitas  dan  masa  depan  anak-anak yang  mereka  lahirkan  dan  besarkan,  terhadap  masyarakat, dan  terhadap  masa  depan  bangsa  dan  negara.  Pentingnya keberadaan  perkawinan  maka  Negara  Indonesia  mengatur secara khusus segala sesuatu yang menyangkut
penyelenggaraan  perkawinan  di  dalam  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang Undang Perkawinan)  memiliki  komitmen  yang  kuat  untuk  menjaga keutuhan  sebuah  perkawinan  dan  menghindarkan  terjadinya perceraian.  Untuk  memungkinkan  perceraian,  harus  ada alasan-alasan  tertentu  serta  harus  dilakukan  di  depan  Sidang Pengadilan
Namun dilain sisi dalam perkawinan yang telah dibina masih  ditemui  sampai  saat  ini  adanya  perbedaan  pendapat pasangan  yang  mengakibatkan  pertengkaran  terus  menerus ataupun  factor-faktor  lain  yang  menimbulkan  perkawinan yang  tidak  harmonis  pada  akhirnya  terjadinya  perceraian. Salah  satu  akibat  perceraian  adalah  anak  yang  merupakan salah  satu  anggota  lingkup  keluarga  yang  masih  sangat membutuhkan  orang  tua  dalam  proses  pertumbuhan  dan
perkembangan  dikarenakan  semenjak  putusnya  perkawinan orang tua, ditemukan bahwa orang tua akan pisah rumah dan berimbas pada anak yang akan ikut salah satu orang tua atau anak  akan  dititipkan  pada  orang  tua  asuh  seperti  kakek  atau nenek mereka.
Hasil survey menyatakan Perkawinan yang gagal atau orang  tua  yang  bercerai,  jelas  akan  membawa  dampak,  baik secara  psikis  maupun  secara  fisik  terhadap  perkembangan dan  masa  depan  anak.  Secara  psikis,  perceraian  jelas  akan menyebabkan  anak  kehilangan  kasih  sayang  yang  utuh  dari kedua  orang  tuannya.  Secara  fisik,  perceraian  seringkali menyebabkan  anak  kehilangan  masa  depannya.  Perceraian dapat  menyebabkan  anak  kehilangan  haknya  untuk mendapatkan  pendidikan,  kesehatan,  kehidupan  yang  layak, sehingga tidak memiliki masa depan yang baik, bahkan pada sebagian  perceraian,  anak  menjadi  terlantar  dan  terlunta- lunta 1 .
Dampak buruk perceraian tersebutlah yang
tampaknya menjadi spirit utama dari dipersulitnya perceraian oleh  Undang-Undang  Perkawinan.  Namun  demikian,  bukan berarti  Undang-Undang  Perkawinan  menutup  sama  sekali pintu untuk terjadinya perceraian. Perceraian tetap diperbolehkan,  namun  harus  diterapkan  secara  selektif
1 Cole, Kelly, “ Mendampingi Anak Menghadapi Perceraian Orang Tua ”, Jakarta, Pustaka karya, 2004, hal 59
sebagai  upaya  terakhir,  sepanjang  memenuhi  syarat-syarat tertentu, dan harus diputuskan melalui sidang pengadilan.
Sehubungan dengan tetap terpeliharanya dan
terjaminnya  pendidikan  anak  pasca  perceraian  didalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan  pada  Pasal  24  ayat  (2)  huruf  b menyatakan  bahwa  pengadilan  berhak  untuk    menentukan hal-hal  yang  perlu  untuk  menjamin  pemeliharaan  dan pendidikan  anak  dalam  proses  gugatan  perceraian  atas permohonan  penggugat  atau  tergugat.  Adapun  bentuk wewenang pengadilan adalah nafkah anak sesuai kemampuan orang tua sampai anak dewasa dilihat pada muka persidangan dibebankan  kepada  ayah  (suami  sebagai  tergugat  ataupun penggugat).
Penetapan  uang  nafkah  anak  yang  masuk  dalam putusan  pengadilan  perkara  perceraian  dalam  prakteknya hanya  dipenuhi  pada  triwulan  pertama  saja  dengan  alasan orang  tua  (ayah)  sudah  tidak  memiliki  pekerjaan  tetap  dan orang  tua  telah  berpisah  rumah  sehingga  tidak  diketahui dimana alamatnya 23 .
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang  Perkawinan  tidak  mengatur  sanksi  yang
2 Wazirman, Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Jambi Tanggal 12 Oktober 2015,
3
memiliki  daya  paksa  mengenai  uang  nafkah  di  dalam putusan  perceraian,  dapat  benar-benar  dilaksanakan.  Karena sanksi  yang  memiliki  kekuatan  memaksa  ada  pada  domain hukum  pidana,  maka  disimpulkan  bahwa  Undang-Undang Perkawinan  tidak  mengatur  sanksi  pidana  yang  dapat dijatuhkan  kepada  orang  tua  (ayah)  yang  mengabaikan putusan Pengadilan Agama.
Dengan tidak diaturnya sanksi pidana yang demikian, maka  tidak  ada  mekanisme  di  dalam  Undang-Undang Perkawinan,  yang  dapat  dipergunakan  untuk  memastikan bahwa  putusan  Pengadilan  Agama  yang  menghukum  suami sebagai  seorang  ayah  membayar  nafkah,  benar-benar dilaksanakan.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan  pada latar  belakang  maka  perumusan  masalah  dalam  makalah  ini adalah Bagaimanakah  Kebijakan  Sanksi  Pidana  Terhadap Orang  Tua  Yang  Tidak  Melaksanakan  Penetapan  Uang Nafkah Anak Oleh Pengadilan Pasca Perceraian ?

## C. Pembahasan
Undang-Undang  Perkawinan,  dicantumkan  suatu asas  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  membentuk keluarga  bahagia,  kekal  dan  sejahtera,  dengan  demikian
perceraian  bukanlah  suatu  hal  yang  mudah  untuk  dilakukan menurut  Undang-Undang  ini.  Untuk  melakukan  perceraian harus  ada  cukup  alasan,  bahwa  antara  suami  istri  itu  tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Perceraian hanya mungkin  dengan  salah  satu  alasan  seperti  disebutkan  dalam Undang-Undang  Perkawinan  dan  Peraturan  Pelaksanaannya, yang harus dilakukan di depan Pengadilan.
Uang  nafkah  anak  sebagai  wujud  pemeliharaan  dan penjaminan  pendidikan  bagi  anak  dapat  diajukan  atas permohonan  istri  selama  proses  perceraian  berlangsung ataupun  pengadilan  dapat  hakim  dapat  pula  menentukan berapa  tiap  bulan  yang  harus  dipenuhi  biaya  pemeliharaan anak  yang  wajib  dipenuhi  suami  sebelum  pokok  perkara perceraian diputuskan.
Pentingnya penerapan hukum pidana terhadap orang yang  tidak  melakukan  atau  menolak  melakukan  putusan Pengadilan Agama mengenai penelantaran anak dimana tidak melaksanakan  pemberian  uang  nafkah  sebagai  upaya  untuk mematuhi putusan pengadilan.
Apabila  suami  menolak  melaksanakan  putusan putusan, maka isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada  Pengadilan.  Berdasarkan  permohonan  tersebut, Pengadilan  akan  menerapkan  sanksi  hukum  administrasi berupa  surat  teguran  kepada  suami  agar  melaksanakan putusan  Pengadilan.  Apabila  teguran  tersebut,  tidak
diindahkan,  maka  Pengadilan  akan  menerapkan  sanksi hukum  perdata,  dengan  menurunkan  Juru  Sita  Pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap amar putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Undang- Undang Perkawinan telah mengatur mengenai sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada suami yang tidak melaksanakan, menolak, atau mengabaikan putusan
Pengadilan.
Sudah  adanya  sanksi  hukum  administrasi  dan perdata,  yang  dapat  diterapkan  kepada  suami  yang mengabaikan  putusan  Pengadilan  untuk  memberi  nafkah untuk  anak  hingga  buah  hatinya  itu  dewasa,  sanksi administrasi  dan  perdata  tersebut  tidak  dapat  menjadi  sarana hukum  yang  efektif  untuk  memaksa  suami  melaksanakan putusan Pengadilan.
Dengan  demikian,    maka  tidak  ada  mekanisme  di
dalam Undang-Undang Perkawinan, yang dapat
dipergunakan  untuk  memastikan  bahwa  putusan  Pengadilan Agama  yang  menghukum  suami  membayar  nafkah,  benar- benar dilaksanakan. Kalau demikian halnya, pertanyaan yang timbul  adalah  untuk  apa  pengaturan  mengenai  kewajiban suami  menafkahi  anak,  atau  larangan  penelantaran  terhadap anak, diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan.
Ketiadaan  pengaturan  tersebut,  dalam  praktiknya  di lapangan (das  sein), justeru  akan  mempermudah  suami,
khususnya  suami-suami  yang  kurang  bertanggungjawab, untuk  kemudian  dengan  mudah  menceraikan  isteri  dan mengabaikan masa depan anak-anaknya. Sesuatu yang secara nyata  bertentangan  dengan  kaidah  hukum (das  sollen) yang dianut  oleh  Undang-Undang  Perkawinan  bahwa  Undang- Undang  Perkawinan  mempersukar  terjadinya  perceraian, demi  perlindungan  terhadap  hak-hak  isteri  dan  anak  hasil perkawinan.
Berangkat dari kenyataan bahwa hukum administrasi dan  perdata,  hanya  memiliki  daya  untuk  mengatur,  maka pembicaraan  mengenai  daya  paksa  berada  pada  domain hukum pidana. Oleh karenanya, penelitian ini
merekomendasikan  penerapan  sanksi  pidana  terhadap perbuatan mantan suami dan ayah,  yang tidak melaksanakan atau  menolak  melaksanakan  kewajibannya,  apabila  terjadi perceraian.
Meskipun  direkomendasikan  menggunakan  hukum pidana,  penggunaan  hukum  pidana  itu  haruslah  berfungsi sebagai  penunjang  hukum  administrasi  dan  perdata.  Dengan demikian,  berlakunya  ketentuan  hukum  pidana  harus memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hanya  didayagunakan  apabila  sanksi  bidang  hukum  lain, seperti  sanksi  administrasi  dan  sanksi  perdata,    tidak  efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat
perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.
Dengan  kata  lain,  diantara  penegakan  hukum tersebut  penegakan  hukum  administrasi  dianggap  sebagai upaya  penegakan  hukum  terpenting  ditujukan  kepada  upaya mendorong  suami  melaksanakan  kewajibannya  sesuai Putusan  pengadilan.  Penegakan  hukum  perdata  dianggap sebagai upaya terpenting kedua, karena salah satu tujuan  dari penegakan  hukum  perceraian  adalah    upaya  pemulihan  dan perlindungan  terhadap  masa  depan  anak  yang  telah diceraikan. Sementara itu, penegakan hukum melalui hukum pidana,  merupakan  upaya  hukum  terakhir  karena  tujuannya adalah  untuk  menghukum  pelaku  dengan  hukuman  penjara atau denda.
Untuk membangun konsepsi hukum pidana terhadap mantan suami (ayah) yang tidak melaksanakan atau menolak melaksanakan kewajibannya sesuai amar putusan Pengadilan Agama,  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui  dua  tahapan, yakni  pertama,  menemukan  upaya  menjadikan  sebuah perbuatan  menjadi  perbuatan  pidana,  dan  kedua  melakukan perbandingan  terhadap  ketentuan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Undang-Undang  Pidana  di  luar KUHP,  yang  muatannya  berkaitan  atau  relevan  dengan perbuatan yang akan dikriminalisasi.
Perbuatan  tidak  melaksanakan  pemberian  uang nafkah  merupakan  perbuatan  penelantaran  terhadap  anak merupakan  tindak    pidana  di  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak).
Di  dalam  Pasal  304  KUHP,  dinyatakan  bahwa “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau
membiarkan  seorang  dalam  keadaan  sengsara,  padahal menurut  hukum  yang  berlaku  baginya  atau  karena persetujuan  dia  wajib  memberi  kehidupan,  perawatan  atau pemeliharaan  kepada  orang  itu,  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  dua  tahun  delapan  bulan  atau  pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”
Selanjutnya,  di  dalam  Pasal  76  huruf  b  Undang- undang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melibatkan,  menyuruh melibatkan  Anak  dalam  situasi  perlakuan  salah  dan penelantaran ”.

## D.  Penutup
Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak  Melaksanakan  Penetapan  Uang  Nafkah  Anak  Oleh Pengadilan  Pasca  Perceraian  diperlukan  penggunaan  hukum pidana  sebagai  penunjang  hukum  administrasi  dan  perdata.
Dengan demikian, berlakunya ketentuan hukum pidana harus memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hanya  didayagunakan  apabila  sanksi  bidang  hukum  lain, seperti  sanksi  administrasi  dan  sanksi  perdata,    tidak  efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya
menimbulkan  keresahan  masyarakat.  Selanjutnya  konsep sanksi  pidana  tidak  dipenuhinya  uang  nafkah  anak dikategorikan    sebagai  tindak  pidana  penelantaran  anak  di dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak  (Undang-Undang  Perlindungan Anak)  dalam  membangun  terhadap  mantan  suami  (ayah) untuk  melaksanakan  kewajibannya  sesuai  amar  putusan Pengadilan Agama

## D.  Daftar Pustaka
Cole,  Kelly,  “ Mendampingi  Anak  Menghadapi  Perceraian Orang Tua ”, Jakarta, Pustaka karya, 2004 Maidin  Gultom, “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia ”, Bandung, PT. Refika Aditama, 2010 Elizabeth  Hurlock,    “ Perkembangan  Anak ”, Jakarta, Erlangga, 1993