## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 1, (2024), Januari : 83 - 90
DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.4091

## TINJAUAN PIDANA MENGUASAI, MEMILIKI NARKOTIKA
GOLONGAN I ( SATU ) MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA NO. 35 TAHUN 2009 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 277/Pid.Sus/2022/PN. Mdn)
Wenny Prata Surya Thio 1) , Mhd. Iqbal Fauzi 2) , Mhd. Ansori Lubis 3) , Yasid Nasution 4) Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia 1,2,3,4)
Corresponding Author : pratasurya26@gmail.com 1) , iqbal.fauzi4567@gmail.com 2) , ansoriboy67@gmail.com 3) , yasidfakultashukum@gmail.com 4)

## History:
Received  : 05 October 2023 Revised : 10 October 2023
Accepted  : 23 Desember 2023
Published  : 15 Januari 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Penelitian ini berupaya menjelaskan alasan di balik penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana penyalahgunaan  narkotika  dan  mempelajari  faktor-faktor  apa  saja  yang  menjadi  pertimbangan pengadilan dalam memutuskan nomor perkara. 277/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. Melalui hasil penelitian serta pembahasan menyatakan jika 1.) JPU menggunakan dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor. 35 Tahun 2009 didalam dakwaan sudah dikatakan terbukti dari jaksa penuntut umum, pada nomor  putusan.  277/Pid.  Sus/2022/PN.  Mdn.  Yakni,  Dari  penulis,  penerapan  hukum  pidana  didalam situasi  ini  sesuai  hukum  pidana  Indonesia  karena  perbuatan  dan  unsur  materi  pasalnya  saling bersesuaian. 2.)  Menurut penulis, pengadilan keliru dalam menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a pada putusan  perkara  nomor.  277/Pid.Sus/2022/PN.  Mdn  karena  persyaratan  artikel  dipenuhi  dalam  hal  ini, Majelis hakim keliru karena tidak mempertimbangkan keterkaitan Pasal 54, 55, dan 127 ayat (2) serta (3) ketika  memutuskan  tindakan  selanjutnya  setelah  terdakwa  dijatuhi  hukuman  penjara,  seperti memerintahkan terdakwa menjalani perawatan serta rehabilitasi di fasilitas rehabilitasi di Medan.

## Kata kunci : Tindak Pidana Materiil, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## Abstract
This research attempts to explain the rationale behind how material criminal law is applied to crimes involving drug misuse  and  to  learn  what  factors  the  court  took  into  account  while  ruling  on  case  number. 277/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.  Based  on  the  findings  of  the  study  and  the  debate,  it  is  evident  that  1.)  The  Public Prosecutor  utilized  the  second  indictment  in  decision  No.  277/Pid.Sus/2022/PN.  Mdn,  The  components  in  the indictment have been determined by the public prosecutor to be proven, namely pursuant to Article 127 paragraph (1) letter an of RI Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The author claims that the material criminal law was applied  in  this  case  in  line  with  Indonesian  criminal  law  since  the  activities  and  the  article's  contents  were consistent with one another. 2.) In the decision of case number 277/Pid.Sus/2022/PN. Mdn, according to the author, the author disagrees with the judge in applying Article 127 paragraph (1) letter a because the elements of the article are  fulfilled  in  this  case,  in  other  matters  By  connecting  Articles  54,  55,  and  103  and  ordering  the  defendant  to
Wenny Prata Surya Thio 1) , Mhd. Iqbal Fauzi 2) , et al. Tinjauan Pidana Menguasai, Memiliki Narkotika Golongan I ( Satu ) Menurut Undang-Undang Tentang Narkotika No. 35 Tahun 2009…
receive treatment and/or treatment through rehabilitation at a rehabilitation institution in Medan after the prison sentence  is  broken,  the  panel  of  judges  has  erred  by  failing  to  take  Article  127  paragraphs  (2)  and  (3)  into consideration.

## Keywords: Material Crime, Law concerning Narcotics No. 35 of 2009

## PENDAHULUAN
Kejahatan  narkotika  yakni  kejahatan  lintas  negara,  mengenai,  dari  negara  bangsa menjadi  negara  hukum.  Secara  umum,  Negara  meneggakkan  supremasi  hukum  agar menegakkan  keadilan  serta  kebenaran  (TAMPUBOLON,  2023).  3  prinsip  dasar, termasuk supremasi hukum, berlaku bagi negara mana pun yang menjunjung cita-cita ini ( matchless quality of law ), kesetaraan dihadapan hukum ( uniformity some time recently of  the  law ),  serta  penegakan  hukum  melalui  cara  tidak  bertentangan  akan  hukum  ( due prepare of law ).
Mengingat  narkoba  mempunyai  dampak  fisik  dan  mental,  maka  permasalahan penyalahgunaan  narkotika  menjadi  hal  yang  krusial.  Obat-obatan  narkotika  dapat digunakan untuk penelitian atau pengobatan melalui dosis tepat serta pengawasan dari psikiater  ataupun  dokter,  namun  jika  disalahgunakan  atau  digunakan  di  luar parameter  standar  perawatan,  maka  penggunaannya  dapat  berisiko  (Agustino  et  al., n.d.).
Hakim  dapat  menjatuhkan  hukuman  pidana  berupa  penahanan.  Tapi,  pengadilan juga  diberikan  pilihan  untuk  tidak  menjatuhkan  hukuman  penjara  karena  pasal  127 juga  memperbolehkan  hakim  untuk  menjatuhkan  tindakan  rehabilitatif.  Ayat  dimana bersangkutan  adalah  Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  yang  berbunyi: “Di  fasilitas  pengobatan  kecanduan  narkoba,  pengguna  narkoba  harus  menyelesaikan rehabilitasi sosial serta medis”.
Permasalahan  tersebut  dapat  dikemukakan  sebagai  berikut  berdasarkan  latar belakang penjelasan yang penulis berikan:
1 Bagaimanakah  kualifikasi  Narkotika  Golongan  I  jenis  shabu-shabu  dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009?
2 Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana menguasai, memiliki, narkotika golongan I?
3 Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 277/Pid.Sus/2022/ PN.Mdn?
Tidak  disangka  bahwa  mengingat  industri  narkotika  serta  obat-obatan  terlarang telah  berkembang  menjadi  salah  satu  sektor  yang  paling  terkenal  di  dunia,  penjualan obat-obatan  terlarang  dan  narkotika  sama  saja  dengan  mencuci  uang  dari  industri narkotika  dan  obat-obatan  terlarang.  Dampak  penyalahgunaan  narkoba  bisa  sangat merugikan sehingga Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba mengungkapkan fakta itu.
Wenny Prata Surya Thio 1) , Mhd. Iqbal Fauzi 2) , et al. Tinjauan Pidana Menguasai, Memiliki Narkotika Golongan I ( Satu ) Menurut Undang-Undang Tentang Narkotika No. 35 Tahun 2009…
Sebagaimana larangan didalam pasal 114 ayat (1) tersebut menunjukkan jika Karena narkoba  kelas  I  sangat  berbahaya  dan  berdampak  langsung  pada  meningkatnya kejahatan,  undang-undang  mengatur  semua  tindakan  melanggar  hukum  dan penyalahgunaannya.  Jika  perilaku  tersebut  dilakukan  oleh  seseorang  yang  tidak memiliki  perlindungan  hukum,  maka  tindakan  tersebut  dapat  dianggap  sebagai tindakan  kecanduan  narkoba  atau  kejahatan  khusus  yang  dapat  mengakibatkan hukuman berat.

## METODE PELAKSANAAN

## A. Spesifikasi Penelitian
Penelitian  mengkaji  penggunaan  narkoba,  kegiatan  ilegal  yang  dilakukan  melawan hukum, dan kejahatan yang dilakukan tanpa hak, metode penelitian ini menggunakan metode,  yang  secara  khusus  menurut  jenis,  sifat  dan  tujuannya  yaitu  menggunakan penelitian  hukum  normatif    sebab  kajian  peraturan  perundang-undangan,  khususnya mengenai  penilaian  pidana  materil  penggunaan  narkoba  dan  faktor  hakim  dalam menentukan suatu putusan.

## B. Metode Pendekatan
Dalam penelitian ini, teknik pendekatan kasus dan hukum yang relevan diterapkan. Menganalisis  pasal  dimana  mengatur  apa  yang  terjadi  didalam  permasalahan  hukum yang  sedang  dibahas,  yaitu  hubungan  antara  peraturan  dengan  pelaksanaannya, merupakan bagian dari teknik pendekatan normatif deduktif.

## C. Lokasi Penelitian
Pengadilan  Negeri  Medan  dimana  berlokasi  di  Jalan  Pengadilan  Negeri  No.  8, Petisah  Tengah,  Kec.  Medan  Petisah,  Kota  Medan,  Sumatera  Utara  20236  dijadikan sebagai lokasi penelitian.

## D. Alat Pengumpulan Data
Alat pengumpulan data penelitian yakni:
1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum dimana mengikat, mengenai :
a. KUHP (kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
b. Kaidah dasar ataupun norma, yakni UUD RI Tahun 1945;
c. UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika;
d. Putusan Majelis Hakim No. 277/Pid.Sus/2022/PN/Mdn;
2. Bahan  hukum,  peraturan  perundang-undangan,  artikel  jurnal  hukum  oleh  para profesional  hukum,  dan  temuan  penelitian  tindak  pidana  narkoba  golongan  I merupakan  contoh  sumber  hukum  primer  yang  dijelaskan  oleh  bahan  hukum sekunder.
Wenny Prata Surya Thio 1) , Mhd. Iqbal Fauzi 2) , et al. Tinjauan Pidana Menguasai, Memiliki Narkotika Golongan I ( Satu ) Menurut Undang-Undang Tentang Narkotika No. 35 Tahun 2009…
3. Bahan  hukum  tersier,  yakni  kamus  hukum,  ensiklopedia,  indeks  kumulatif,  dan sumber primer dan sekunder lainnya yang memberikan penjelasan dan petunjuk. Untuk  mendapatkan  informasi  terkini  terkait  permasalahan,  pemilihan  literatur harus up to date dan relevan.

## E. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data
Dalam hal metode pengumpulan data, ada 2 pendekatan utama:
a. Penelitian  kepustakaan  ( library  Research ),  Mengumpulkan  informasi  melalui membaca  berbagai  buku  terkait,  antara  lain  analisis  kriminologi  pengguna narkoba dan teks normatif seperti KUHAP, KUHP, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
b. Agar  melakukan  penelitian  lapangan,  penulis  mewawancarai  beberapa  sumber terpercaya dan mengajukan pertanyaan kepada mereka.

## F. Analisis Data
Seluruh  data  hasil  penelitian  ini  dapat  dikaji  dengan  cara  kualitatif  serta  memakai pendekatan deduktif, yakni melalui melihat data dengan cara sistematis dan konsisten agar topik yang akan disajikan lebih jelas. Temuan penelitian selanjutnya akan disusun secara cermat menjadi sebuah skripsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Kualifikasi Shabu-Shabu Masuk Ke Golongan I
Meskipun tubuh kita sakit, obat-obatan yang mengubah sistem saraf mungkin tidak membuat  kita  merasakan  apa  pun.  3  spesies  tumbuhan  berbeda,  erythrixyion  coca (kokain),  Papaper  somniferum  (opium),  serta  Cannabis  sativa  (ganja),  menghasilkan narkotika  baik  dalam  bentuk  murni  maupun  gabungan.  Menurut  UU  mengenai Narkotika. Narkotika golongan 1 yakni narkotika dimana tidak bisa dipakai agar alasan terapeutik  serta  hanya  diperbolehkan  dipakai  didalam  penelitian,  sebelum  menjadi salah satu jenis narkotika yang saat ini paling banyak disalahgunakan, methamfetamin awalnya  hanyalah  jenis  obat  yang  dimaksudkan  untuk  penderita  asma,  dan kemungkinan besar menyebabkan kecanduan.
Dikutip  melalui  laman  resmi  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN),  metamfetamina yakni  narkotika  golongan  I  didalam  UU  Nomor  35  Tahun  2009,  sehingga  sabu  sama sekali dilarang dan tidak bisa dipakai didalam kepentingan layanan kesehatan apabila diberikan dalam jumlah yang dibatasi. Melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, jika  diketahui  ada  dimana  menyediakan  sabu  ataupun  menyimpan,  memiliki, menguasai,  maka  dapat  dikenakan  pidana  penjara,  tidak  hanya  pidana  penjara  4-12 tahun, para bandar sabu pun dapat dikenakan hukuman penjara seumur hidup sampai hukuman  mati.  Tak  sedikit  para  bandar  narkoba  yang  tertangkap  akhirnya  menerima
Wenny Prata Surya Thio 1) , Mhd. Iqbal Fauzi 2) , et al. Tinjauan Pidana Menguasai, Memiliki Narkotika Golongan I ( Satu ) Menurut Undang-Undang Tentang Narkotika No. 35 Tahun 2009…
hukuman  mati  karena  sudah  banyak  nyawa  orang  lain  juga  yang  mati  karena penggunaan narkoba.

## b. Pembuktian Penuntut Umum
Kata pembuktian ( bewijs) bahasa Belanda digunakan didalam 2 arti, adakalanya pula menjadi  akibat  perbuatan  itu  yakni  adanya  kepastian.  Sehingga  diartikan  menjadi perbuatan  dengan  mana  diberikan  kepastian.  Pihak-pihak  yang  ikut  serta  dalam  tata cara pemeriksaan sidang adalah sebagai berikut untuk keperluan pembuktian:
a. Untuk  Penuntut  umum, Pembuktian  yakni  upaya  meyakinkan  hakim  bahwa terdakwa bersalah sesuai surat ataupun catatan dakwaan, khususnya berdasarkan bukti-bukti yang ada.
b. Untuk  penasehat  serta  terdakwa  hukum, Tujuan  pembuktian  adalah  untuk membujuk hakim agar menyatakan pelaku dibebaskan dari tanggung jawab atau meringankan hukumannya, khususnya berdasarkan bukti-bukti yang telah ada.
c. Untuk  Hakim  akan  dasar  pembuktian yaitu  melalui  alat  bukti  dibuat  dasar  agar membuat keputusan, berasal dari kuasa hukum terdakwa atau penuntut umum.
Aturan  pembuktian  KUHAP  versi  sekarang  menganut  sistem  negative  wettelijke, atau  sistem  hukum  sampai  batas  tertentu  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  183 “Seorang  hakim  dapat  memutuskan  seseorang  bersalah  jika  dia  yakin  (dengan setidaknya  dua  bukti  yang  dapat  diandalkan),  bahwa  terdakwa  melakukan pelanggaran  yang  dimaksud.  Menurut  Pasal  183  KUHAP,  pengadilan  harus memutuskan terdakwa bersalah melalui sekurang- kurangnya 2 alat bukti sah”.

## c. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 277/Pid.Sus/2022/PN. Mdn
Hakim  harus  mempertimbangkan  semua  faktor  yang  relevan  sebelum  mengambil keputusan setelah selesainya prosedur penyidikan dan persidangan. Sehingga, sebelum menjatuhkan  pidana,  hakim  bertindak  untuk  memastikan  kebenaran  peristiwa disodorkan  padanya  melalui  mempertimbangkan  bukti  (fakta  persidangan)  dimana ada  di  pengadilan  serta  didukung  oleh  iman  kemudian  mempertimbangkan  dan menelaah keadaan serta kaitannya menjatuhkan hukuman pidana atas perbuatan yang dilakukan,  dan  membentuk  temuan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Setelah  mendengarkan  keterangan  saksi,  pengakuan  terdakwa,  serta bukti,  majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  Medan  dimana  mengadili  serta  memeriksa perkara sampai kepada fakta hukum yakni:
a. Menimbang, jika Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap terdakwa di  persidangan  sebagai  berikut:  melanggar  pasal-pasal  yang  tercantum  didalam dakwaan. Pertama, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI tentang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 112 ayat 1 (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009;
Wenny Prata Surya Thio 1) , Mhd. Iqbal Fauzi 2) , et al. Tinjauan Pidana Menguasai, Memiliki Narkotika Golongan I ( Satu ) Menurut Undang-Undang Tentang Narkotika No. 35 Tahun 2009…
b. Menimbang, jika di Berdasarkan berita acara persidangan, Jaksa Penuntut Umum memeriksa  silang  tiga  orang  saksi  dimana  alat  buktinya  didengarkan  dibawah sumpah, yaitu Bismar Marpaung, Pinondang E.F. Pangaribuan, dan saksi Wira H. Nasution;
c. Menimbang,  jika  Keterangan  terdakwa  juga  didengar  sepanjang  persidangan, yang dirinci secara lengkap didalam berita acara;
d. Menimbang,  jika  keterangan  terdakwa  serta  saksi,  ditetapkan  jika  terdakwa ditetapkan  melakukan  kejahatan  berdasarkan  bukti-bukti  yang  sah  dan meyakinkan  “Penyalahgunaan  narkoba  golongan  I  yang  dilakukan  untuk  diri sendiri” Seperti tertuang didalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 Ayat 1 Surat dan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
e. Menimbang,  jika  terdakwa  dikatakan  dengan  cara  sah  serta  terbukti  bersalah menjalankan  tindak  pidana  yang  didakwakan terhadapnya,  sehingga  pengadilan memutuskan bahwa terdakwa harus mendapatkan hukuman dimana pantas atas perbuatannya dan harus membayar biaya perkara juga;
f. Menimbang,  jika  Sepanjang  pemeriksaan  kasus  ini,  majelis  hakim  tidak  mampu menemukan  pembenaran  atas  perbuatan  terdakwa  yang  dapat  menjadikan perbuatannya sah;
g. Menimbang,  jika  pelaku  berada  dalam  tahanan,  maka  lamanya  masa  tahanan dikurangi seluruhnya dari hukuman yang diberikan kepadanya;
h. Menimbang,  jika  hal  yang  memberatkan  dan  meringankan  berikut  ini  harus dipertimbangkan untuk menilai beratnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku:
Hal  memberatkan:  Perilaku  terdakwa  bertentangan  dengan  upaya  gencar pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
Hal meringankan: Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya; Seseorang harus terbukti seluruh aspek tuntutan penuntut umum terhadap dirinya dan dipenuhi  sepenuhnya  agar  majelis  hakim  dapat  memvonis  bersalah  dan  dapat dihukum berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas.
Dengan mencermati komponen Pasal 127 ayat (1) huruf Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana mengatakan jika adalah melawan hukum dan tanpa  hak  untuk  menyimpan,  memiliki,  menyediakan  ataupun  menguasai  obat golongan I dalam bentuk obat golongan I. non-tanaman. Sedangkan majelis hakim yang memutus hukuman tidak mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum.
Apabila  majelis  hakim  yakin  jika  terdakwa  sudah  menjalankan  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  golongan  I,  sehingga  majelis  hakim  pun  perlu mempertimbangkan  terdakwa  mempunyai  alasan  atau  alasan  dimana  bisa  jadi  dasar penghapusan tindak pidana tersebut.
Wenny Prata Surya Thio 1) , Mhd. Iqbal Fauzi 2) , et al. Tinjauan Pidana Menguasai, Memiliki Narkotika Golongan I ( Satu ) Menurut Undang-Undang Tentang Narkotika No. 35 Tahun 2009…
Pengadilan  dapat  mempertimbangkan  hal  ini  dalam  mempertimbangkan  apakah akan  meringankan  hukuman  terdakwa  dan  menjatuhkan  hukuman  penjara  5  (lima) tahun 3 (tiga) bulan. Karena terhadap terdakwa perlu dikatakan bisa mempertanggung jawabkan  perbuatannya,  Putusan  PN  Medan  dengan  nomor  putusan  277/Pid.Sus/2022 /PN.  Mdn  mengatakan  terdakwa  terbukti  dengan  cara  sah  serta  meyakinkan menjalankan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I setelah majelis hakim memeriksa seluruh fakta yang dihadirkan dalam persidangan.
Melalui  amar  putusannya  majelis  hakim  mengatakan  jika  terdakwa  terbukti memutus serta bersalah:
1. Meyatakan  Terdakwa  Gusti  Arifin  tidak  secara  sah  serta  jelas  terbukti menjalankan tindak pidana sebagaimana didakwakan didalam pokok dakwaan.
2. Dakwaan utama terhadap terdakwa dibatalkan.
3. Mengatakan  bahwa  Gusti  Arifin  selaku  terdakwa  terbukti  menjalankan  tindak pidana  dengan  cara  sah  serta  persuasif  “secara  melawan  hukum  menguasai Narkotika  golongan  I  tetapi  tidak  pada  tumbuhan”  seperti  didalam  dakwaan subsidair;
4. Sehingga, terdakwa diganjar hukuman 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan pengurangan hukuman sepanjang waktu yang dihabiskan terdakwa dalam tahanan dan penangkapan;
6. Terdakwa ditetaphan ditahan;
7. barang bukti ditetapkan:
− 1  (satu)  bungkus  plastik  tembus  pandang  dimana  didalamnya  berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram netto;
− 1(satu)  unit  Handphone  merek  Realme  warna  hijau  dengan  nomor  SIM. 082273584457;
8. Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara Rp. 5.000,00;
Keputusan  (kalimat)  resmi  yang  menjatuhkan  akibat  pidana  (penalti)  terhadap terdakwa  yang  bersalah  menandakan  selesainya  suatu  proses  hukum  adalah  tahapan yang harus dilakukan sebelumnya serta Hakim memberikan pandangannya mengenai faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan dan dasar pertimbangannya dalam putusan tersebut.

## SIMPULAN
Hakim  harus  memastikan  bahwa  dugaan  pelanggaran  itu  benar-benar  terjadi. Menurut keterangan penulis di atas, pengadilan harus menjamin bahwa tindak pidana yang  dilakukan  pelaku  memenuhi  seluruh  syarat  hukum  agar  dapat  memvonisnya. Menurut Pasal 183 KUHAP, pengadilan harus  mendasarkan hukuman pada terdakwa yang melakukan tindak pidana dan dua alat bukti yang dapat diterima. Seseorang akan dimintai  pertanggung  jawaban  atas  perbuatan  dan  perbuatannya  jika  dilihat  dari  segi
Wenny Prata Surya Thio 1) , Mhd. Iqbal Fauzi 2) , et al. Tinjauan Pidana Menguasai, Memiliki Narkotika Golongan I ( Satu ) Menurut Undang-Undang Tentang Narkotika No. 35 Tahun 2009…
terjadinya  peristiwa  dan  kesanggupannya  untuk  memikul  tanggung  jawab;  tidak  ada pembenaran  atas  kejahatan  yang  mereka  lakukan,  dan  keabsahannya  tidak  dapat dihapuskan. Majelis hakim juga memikirkan isi Pasal 127 ayat 1 huruf a. Dalam kasus ini,  majelis  hakim,  menurut  penulis,  mengabaikan  Pasal  127  dan  justru  fokus  pada Pasal 1 Angka 15 yang mendefinisikan pelaku “Penyalahguna yakni mereka memakai narkoba tanpa izin ataupun melanggar hukum. Di sini tidak ada izin atau izin khusus dari pemerintah terkait, sehingga tidak melanggar hukum atau tanpa hak. Oleh karena itu,  menyimpan,  memiliki,  dan  menguasai  termasuk  Pasal  127  karena  adanya pengertian melalui kata penyalahguna. Tindakan ini juga ilegal dan tanpa hak”.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L., Manan, F., & Akbar, I. (n.d.). Laporan Penelitian BNN RI-IKoTAn 2019 . Chazawi, Adami, and Ardi Ferdian. Kejahatan terhadap negara kesatuan republik indonesia , Sinar Grafika, Jakarta:2022.
Eddy OS.Hiarieej, Teori dan Hukum Pembuktian , Penerbit Erlangga, Jakarta: 2012, hal 2-3.
H.  Harris., Pembaharuan  Hukum  Acara  Pidana  yang  terdapat  dalam  HIR, Firma  Ekonomi, Bandung: 1997, hlm. 71.
Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Penerbit Mandar Maju, Bandung: 2003, Hal. 13.
J.  M.  Van  Bemmelen,  1984., Hukum  Pidana  I,  Hukum  Pidana  Material  Bagian  Umum , diterjemahkan oleh Hasnan, Binacipta, Jakarta:1984, hlm. 1.
Lilik  Mulyadi, Putusan  Hakim  dalam  Hukum  Acara  Pidana:  Teori,  Praktik,  Teknik Penyusunan dan Permasalahannya , Citra Aditiya Sakti, Bandung: 2010  hlm. 120. Moeljatno  (II), Perbuatan  Pidana    dan  Pertanggungjawaban  dalam  Hukum  Pidana, Bina Aksara, Jakarta: 1983 hlm. 64
TAMPUBOLON, C. N. (2023). ANALISIS YURIDIS PERAN INTELKAM POLDA KEPRI

## DALAM MENGIDENTIFIKASI ANCAMAN TANTANGAN HAMBATAN GANGGUAN  KAMTIBMAS  GUNA  MENEGAKKAN  KEPASTIAN  HUKUM . Universitas Islam Sultan Agung Semarang.