## PROBLEMATIKA PENANGANAN PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TURATEA KABUPATEN JENEPONTO
Irwan, 1 Hamzah Hasan, 2 Muh. Jamal Jamil 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: irwanhidayah1103@gmail.com

## Abstrak
Problematika penanganan pernikahan dimasa pandemi covid-19 menjadi pertimbangan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dalam memberikan pelayanan.  Penelitian  ini  mengkaji  problematika  KUA  dalam  menangani  pernikahan  dimasa pandemi perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan field research yang menguraikan hasil  pembahasan  menggunakan  metode kualitatif  deskriptif serta  menggunakan  pendekatan yuridis  empiris  dan  teologi  normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pihak  KUA  Kecamatan Turatea  memiliki  problematika  yang  terlihat  dari  kebiasaan  masyarakat,  seperti  kurangnya pemahaman masyarakat  terkait covid-19, masyarakat tidak melaporkan pernikahan, menikah di  Balai  nikah  mendapat  respon  negatif  serta  masyarakat  hadir  atas  inisiatifnya.  Pernikahan dilaksanakan  pada  masa  pandemi  sah  secara  hukum  Islam  namun  tetap  mematuhi  protokol kesehatan, sehingga kemudharatan terhindar sebagaimana kaidah sadd al-dzariah .
Kata Kunci : Pernikahan Masa Covid-19, Kantor Urusan Agama, Hukum Islam.

## Abstract
The problem of handling marriage during the COVID-19 pandemic became a consideration for the  Office  of  Religious  Affairs  (KUA)  of  Turatea  District,  Jeneponto  Regency,  in  providing services. This research examines the problems of KUA in handling marriage during a pandemic from the perspective of Islamic law. This research is field research that describes the results of the  discussion  using  descriptive  qualitative  methods,  empirical  juridical  approaches,  and normative theology. The results showed that the KUA of Turatea District had problems that were  evident  from  the  habits  of  the  community,  such  as  the  lack  of  understanding  of  the community regarding COVID-19; the community did not report marriages; getting married at a  marriage  hall  received  a  negative  response;  and  the  community  was  present  on  their initiative. Marriages carried out during a pandemic are legal according to Islamic law but still comply with health protocols so that harm is avoided as per the sadd al-dzariah rule.
Keywords: Marriage during COVID-19, The Office of Religious Affairs, Islamic Law.

## A. Pendahuluan
Negara menjamin setiap warganya dalam pemenuhan hak-haknya seperti hak untuk hidup, hak kebebasan berpendapat, hak mendapatkan Pendidikan serta hak membentuk keluarga,
Problematika Penanganan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 Perpektif Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
Irwan, Hamzah Hasan, Muh. Jamal Jamil
semua itu termaktub didalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Hak membentuk  keluarga  tertuang  pada  pasal  28B  ayat  1  bahwa  setiap  orang  berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan  membentuk  keluarga  (Rumah  Tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan ketuhanan yang maha esa. 1 Tujuan perkawinan atau pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah 2 .
Islam mengajarkan kepada umat manusia dalam pemenuhan nalurinya bahwa hendaknya sebuah ikatan dilandaskan melalui pernikahan yang sah. Pernikahan merupakan salah satu perintah  yang  hendak  disegerakan oleh  setiap  manusia  khususnya  pemuda  yang  secara lahiriyah serta  batiniyah  sudah  mampu memulai  sebuah  fase  kehidupan  baru yakni membentuk keluarga.
Sebagai ibadah, pernikahan yang baik merupakan pernikahan dengan niat penuh kerelaan, keikhlasan serta dengan penuh rasa keamanan dalam membina perisai rumah tangga yang berdasar pada sakinah  mawaddah warahmah. Ikatan lahir batin sebagai  fondasi  utama dalam  pernikahan,  bertujuan membentuk  sebuah  keluarga, melanjutkan  keturunan shaleh/shaleha sesuai dengan anjuran al-Quran maupun as-Sunnah. Pernikahan pula dasar kebutuhan setiap umat manusia dalam melestarikan kehidupannya, sehingga pernikahan mempunyai tujuan khusus yang diantaranya:
1. Salah  satu  bentuk  memenuhi  perintah  Allah  swt  serta melaksanakan  sunnah Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya
2. Menjaga mata dari yang diharamkan
3. Menyelenggarakan pembangunan material maupun spiritual
4. Membina kualitas,  kuantitas  keturunan  yang  suci untuk  kelestarian  kehidupan sepanjang masa guna pembinaan karakter spiritual yang diridhai Allah swt.
5. Memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami maupun istri 3
1 Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2 Pasal 3 Hukum Kompilasi islam
3 Muchlis,  Romantika  Perkawinan  di  Indonesia  dalam  Spirit  Religi,  Budaya,  dan  Undang-Undang  RI (Yogyakarta: NAVILA, 2009) h.16-19.
Problematika Penanganan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 Perpektif Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
Irwan, Hamzah Hasan, Muh. Jamal Jamil
Namun  kadang  kala  setiap  harapan  pastinya  beriringan  dengan  kenyataan  yang  tidak sesuai  dengan  keinginan,  mengingat  semua  negara  terkenah  wabah  penyakit  yang bernama covid-19, di akhir 2019 ditandai sebagai awal kemunculan pandemi covid-19 di Kota  Wuhan  Tiongkok,  dan  masuk  ke  Indonesia  pada  bulan  Maret  2020 4 ,  kemunculan virus tersebut mengubah tatanan kehidupan masyarakat secara drastis, termasuk tatanan pelayanan public. Dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 kepada masyarakat luas  maka  pembatasan  pelayanan  pernikahan  pun  dilakukan,  pemerintah  telah melaksanakan  upaya  secara  menyeluruh  yang  melalui  Kebijakan  Pembatasan  Social Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sampai melakukan lokdown selama masa pandemi Covid- 19, serta pembatasa pelayanan publik kepada masyarakat.
Pelayanan  publik  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  yang  menjadi dasar pelaksanaan, hal tersebut tertuang pada pasal 1 terkait penyelenggaraan pelayanan publik, berikut bunyi pasalnya:
1) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan  administrative  yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2) Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi  penyelenggara  negara,  korporasi,  Lembaga  independen  yang  dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 5
Peraturan diatas mengisyaratkan bahwa setiap warga masyarakat berhak mendapat akses pelayanan dengan baik, yang telah disiapkan melalui institusi sesuai kebutuhan pelayanan yang diinginkan.  Namun  kondisi  pandemic  covid-19,  menimbulkan  perubahan  dalam memberikan pe layanan  yang  lakukan  oleh  penyelenggara,  disebabkan  pembatasan terhadap akses pelayanan, misalnya waktu pelayanan maupun teknik pe layanan.
4 Sitti Arafah, Pernikahan “Bersahaja” di Masa Pandemi Covid-19 pada Masyarakat Bugis Kota Palopo, Mimikri Vol. 6. No. 2 (2020), h. 172.
5 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2).
Problematika Penanganan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 Perpektif Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
Irwan, Hamzah Hasan, Muh. Jamal Jamil
Melihat aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Menteri Agama RI melalui Surat Edaran  Nomor:  P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020  tentang  Pengendalian  Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 mengalami pembatasan mobilitas masyarakat dengan ketentuan pernikahan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang terdaftar mulai tanggal 23 April 2020, lewat dari tanggal  tersebut maka pelayanan pernikahan tidak bisa diselenggarakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
Sejalan dengan kondisi pandemi covid-19 yang semakin meningkat setiap harinya akan tetapi proses pendaftaran pernikahan semakin bertambah maka Direktur Jendral Menteri Agama  RI  mengeluarkan  kembali  surat  edaran  Nomor:  P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman covid, yang pada pokoknya memberikan  kebijakan  untuk  melangsungkan  pernikahan  diluar  dari  KUA  Kecamatan, seperti Masjid dan Gedung dengan kapasitas pertemuan tamu undangan  diikuti sebanyak 20% (Dua Puluh Persen) dengan ruangan berkapasitas 30 (tiga puluh) orang.
Namun  praktek  dilapangan  menunjukkan  masyarakat  melangsungkan  pernikahan  di rumah masing-masing dengan kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) orang, sehingga tidak sejalan  dengan  surat  edaran  yang  dikeluarkan  oleh  Direktur  Jendral  Menteri  Agama, bukan hanya tidak sesuai dengan surat edaran akan tetapi menimbulkan banyak perspektif dikalangan masyarakat terkait persoalan yang dialami oleh pihak KUA kecamatan turatea dalam  menangani  pernikahan  dimasa  pandemi  covid-19  serta  bagaimana  perspektif hukum Islam mengenai pernikahan di masa pandemi. Dengan peristiwa tersebut, penulis meganggap  persoalan  ini  menarik  untuk  diteliti,  sehingga  penulis  mengangkat  judul penelitian yang berbunyi “Problematika Penanganan Pernikahan Dimasa Pandemi Covid- 19  Perpektif  Hukum  Islam  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Turatea Kabupaten Jeneponto”.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan field  research (penelitian  lapangan)  yang  menguraikan  hasil pembahasan  penelitian  dengan  metode  pengumpulan  data  kualitatif  dengan  metode deskriptif, yaitu pengumpulan data dari responden. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu  pendekatan  yuridis  dan  teologi  normative.  Pendekatan  yuridis  adalah  pendekatan
Problematika Penanganan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 Perpektif Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
Irwan, Hamzah Hasan, Muh. Jamal Jamil
dengan  menggunakan  peraturan  perundang-undangan.  Menurut  Soerjono  Soekanto  dan Sri  Mamuji  menjelaskan,  bahwa  penelitian  hukum  empiris  atau  sosiologis  adalah penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  data  primer 6 .  Sedangkan pendekatan  Teologi  normatif  adalah  upaya  memahami  agama  dengan  menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiric dari suatu  keagamaan.  Data  primer  diperoleh  langsung  melalui  wawancara,  sedangkan  data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, kepustakaan serta literatur buku. Analisis data menggunakan  Teknik  reduksi,  penyajian,  perbandingan  serta  kesimpulan.  Penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Problematika  Penanganan  Pernikahan  di  Masa  Pandemi  Covid-19  di  Kantor

## Urusan Agama Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
Setiap  proses  penanganan  yang  dilakukan  oleh  seseorang,  kelompok  maupun Instansi/Lembagan pasti memiliki problematika tersendiri. Problematika secara etimologi berasal  dari  kata  “ problem ”  yang  berarti  “persoalan  atau  permasalahan”,  maka problematika  berarti  hal-hal  yang  menimbulkan  permasalahan  yang  belum  bisa terpecahkan, dalam kamus ilmiah popular problema memiliki arti soal, masalah, perkara sulit dan persoalan. 7
Problematika  merupakan  sebuah  persoalan  yang  dihadapi  dalam  melaksanakan  aturan, mencapai  tujuan  dan  ketentuan-ketentuan  yang  dianggap  urgent  untuk  dilakukan. Problematika penanganan pernikahan adalah permasalahan-permasalahan yang alami oleh seorang pelaksana tugas dalam menangani pernikahan di masa pandemi covid-19, dalam hal  ini  yang  memiliki  tugas  dalam  mengawasi,  mencatat  dan  menangani  pernikahan adalah pihak KUA.
6 Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, ( Bandung, 2017), h.70.
7 Siti Suwaibatul Aslamiyah, Problematika Pendidikan Islam di Indonesia, AL HIKMAH, Vol. 3 No. 1, 2013.
Problematika Penanganan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 Perpektif Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
Irwan, Hamzah Hasan, Muh. Jamal Jamil
Penulis telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, yang tujuannya mengetahui setiap problematika yang dihadapi oleh pihak KUA dalam menangani pernikahan pada masa pandemic covid-19, sekiranya dari hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis  menemukan  problematika  yang  dihadapi oleh pihak KUA diantaranya:
a. Kearifan Lokal/Budaya Masyarakat
Masyarakat  Kabupaten  Jeneponto  terkhusus  masyarakat  Kecamatan  Turatea  memiliki budaya  atau  kebiasaan  yang  apabila  akan  menggelar  pernikahan  maka  akan mengumpulkan  keluarga,  sanad  saudara,  teman,  tetangga,  rekan  kerja  dan  sahabat- sahabatnya untuk hadir pada pernikahan tersebut, yang tujuannya sebagai rasa syukur krna anak  atau  keponakannya  menikah  sesuai  dengan  harapan  keluarganya.  Sejalan  yang dikatakan oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Turatea bahwa:
Di jeneponto ada namanya kearifan local budaya dan itu kebiasaan masyarakat bahwa dalam  rangka  melaksanakan  hajatnya  mereka  mengumpulkan  keluarganya  sebagai rasa syukur untuk acara pernikahan anaknya, itu kearifan local. 8
Lebih lanjut Kepala KUA menjelaskan bahwa bukan terganggu tapi antara kearifan local dan  surat  edaran  kadang  masyarakat  tidak  menerima.  Sehingga  dari  pernyataan  diatas memberikan gambaran bahwa terlaksananya pernikahan yang dilakukan dirumah masing- masing  ataupun  balai  nikah  yang  dihadiri  lebih  dari  30  (tiga  puluh)  orang  pada  masa pandemi covid-19 yang dihadiri banyak orang berdasar pada kebiasaan masyarakat dalam mengumpulkan  sanad  keluarganya  sebagai  salah  satu  bentuk  rasa  syukur  dalam pemenuhan hajadnya untuk menikahkan anaknya.
Namun dalam pelaksanaan pernikahan tersebut tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai  masker,  mencuci  tangan,  dan  menjaga  jarak.  Sejalan  yang  dikatakan  oleh Penyuluh Agama KUA Kecamatan Turatea, bahwa “Pernikahan pada masa pandemi ini protokol kesehatan diberlakukan secara ketat”. 9 Sehingga pelaksanaan pernikahan di masa
8 Muhammadong, Kepala KUA Kecamatan Turatea, wawancara , Jeneponto, 1 Maret 2022.
9 Syaharuddin Salim, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Turatea, Wawancara, Jeneponto, 1 Maret 2022.
Problematika Penanganan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 Perpektif Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
Irwan, Hamzah Hasan, Muh. Jamal Jamil
pandemi  covid-19  tidak  terlaksana  begitu  saja  akan  tetapi  tetap  mematuhi  protocol kesehatan.
b. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait covid-19 dan efeknya
Pelaksanaan  pernikahan  yang  dilaksanakan  pada  masa  pandemi  covid-19  yang menimbulkan  problematika  bagi  pihak  KUA  Kecamatan  Turatea  Kabupaten  Jeneponto adalah  kurangnya  pemahaman  masyarakat  terkait  dampak/bahaya  covid-19  sehingga masyarakat  abai  dalam  melaksanakan  aturan  pembatasan  peserta  dalam  menghadiri pernikahan.  Hal  tersebut  sejalan  yang  dikatakan  oleh  Bapak  Kepala  KUA  Kecamatan Turatea Bahwasanya:
Problemnya  masyarakat  kurang  memahami  apa  itu  covid  dan  efeknya  makanya kadang tidak mau terlalu merespon regulasi-regulasi dari pemerintah dan kementerian agama. 10
Dari  hasil  wawancara  tersebut  memberikan  pemahaman  bahwa  terkumpulnya  banyak orang pada pernikahan tidak terlepas dari masyarakat yang masih kurang memahami efek atau  dampak  negative  covid-19  sehingga  banyak  yang  berdatangan  ke  pernikahan tersebut.
c. Masyarakat tidak melaporkan pernikahan
Selama  pandemi  covid-19  pernikahan  yang  dilakukan  diluar  dari  Balai  Nikah  tidak melaporkan  pernikahannya  ke  KUA,  karena  pihak  KUA  menekankan  bahwa  selama pandemi covid-19 yang ingin melangsungkan pernikahan maka menikahnya harus dibalai nikah sehingga kerumunan atau penyebarang covid-19 dapat terkendali karena pihal KUA Kecamatan Turatea memberlakukan secara ketat dalam pelaksanaan protocol kesehatan.
Hal tersebut semakna yang dikatakan oleh Teknis Administrasi KUA:
Cuma krna aturan pemerintah mengingikan supaya masyarakat yang ingin menikah, nikahkan di kantor dan juga jumlah-jumlah pernikahan pada masa covid mungkin krna masyarakat tidak mau melaporkan ke KUA nanti pemerintah sdh mengeluarkan aturan bahwa sudah bisa menikah di luar balai nikah ya masyarakat baru melaporkan bahwa saya menikah pada waktu ini tanpa ada laporan sebelumnya. 11
10 Muhammadong, Kepala KUA Kecamatan Turatea, Wawancara , Jeneponto 1 Maret 2022.
11 Syaharuddin,  Pegawai  KUA  Bidang  Pelaksanaan  Ketatausahaan  dan  Kerumahtanggaan  KUA Kecamatan Turatea, Wawancara , Jeneponto, 1 Maret 2022.
Problematika Penanganan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 Perpektif Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
Irwan, Hamzah Hasan, Muh. Jamal Jamil
Hal  tersebut  di  atas  menjelaskan  bahwa  terjadinya  pernikahan  diluar  balai  nikah diakibatkan  masyarakat  yang  ingin  melangsungkan  pernikahan  tidak  melaporkannya kepada pihak KUA sehingga pihak KUA tidak dapat mengetahui bila terjadi pernikahan diluar sana.
d. Menikah di KUA mendapat respon negative dari masyarakat
Salah satu yang manjadi tantangan dari pihak KUA dalam menangani pernikahan di masa pandemic covid-19 adalah adanya respon-respon negative dari masyarakat apabila yang menikah  di  Balai  nikah  mempunyai  kisah  yang  pilu  atau  mendapat  masalah  sehingga pernikahannya  dilaksanakan  di  KUA  atau  Balai  Nikah.  Senada  yang  dikatakan  oleh teknisi administrasi KUA:
Pernikahan  pada  waktu  covid  dengan  sebelum  covid  jauh  beda  karena  pada  waktu covid boleh dikata orang pada takut krnpa krna rata2 yang menikah pada waktu covid itu  menikahnya  dibalai  nikah,  biasa  kadang  masyarakt  itu  enggang  ke  kantor  untuk menikah  krna  biasa  pandangan  masyarakat  bertanya  bahwa  ada  apa  dengan  anak kalian  kenapa  menikah  di  KUA,  pandangan  masyarakat  selalu  negative  apabila menikah di balai nikah selalu ada kesan ada apa dengan anakmu kenapa menikah di KUA  bahkan  masyarakat  rela  membayar  600  ribu  yang  penting  menikah  dirumah padahal menikah dibalai nikah gratis. 12
Hal  tersebut  diatas  memberikan  penjelasan  bahwa  pernikahan  yang  dilakukan  di  Balai Nikah senantiasa menghadirkan kesan tidak baik kepada seseorang yang menikah di Balai Nikah  padahal  melaksanakan  pernikahan  di  Balai  nikah  pada  jam  kerja  gratis,  justru masyarakat lebih relah membayar asalkan pernikahan dilakukan di rumah dan mendapat kesan baik terhadap masyarakat.
e. Hadir atas inisiatif sendiri
Kebiasaan  masyarakat  pula  apabila  terjadi  pernikahan  dan  mengetahuinya  maka  akan berbondong-bondong untuk turut meramaikan acara tersebut karena mereka sadar bahwa pentingnya  saling  turut  berbahagia  sesama  tetangga  apabila  mengadakan  sebuah  acara kebahagian yang salah satunya pernikahan. Hal tersebut di dukung oleh Bapak Saharuddin bahwa:
12 Syaharuddin,  Pegawai  KUA  Bidang  Pelaksanaan  Ketatausahaan  dan  Kerumahtanggaan  KUA Kecamatan Turatea, Wawancara, Jeneponto, 1 Maret 2022.
Problematika Penanganan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 Perpektif Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
Irwan, Hamzah Hasan, Muh. Jamal Jamil
Memang aturannya begtu dibatasi masuk di ruangan krna memang dilihat juga situasi balai nikah ada yang luas ada yang sempit apalagi pada masa covid jaga jarak, Cuma msyarakat walaupun dikatakan harus dibatasi datang yaaa tetap datang banyak, Cuma yg  masuk  di  ruangan  yang  sesuai  diatur  pemerintah  yang  datang  itu  banyak  diluar kantor. 13
Dari  keterangan  diatas  menjelaskan  bahwa  begitu  antusiasnya  masyarakat  apabila  ada yang  sedang  malaksanakan  pernikahan  mereka  tetap  hadir  turut  meramaikan  walaupun dalam kondisi  pandemic covid-19.  Disamping keterangan wawancara yang didapatkan, peneliti  juga  mendapatkan  peristiwa  pernikahan  selama  pandemi  covid-19,  berikut tabelnya:
Tabel 1: Peristiwa Pernikahan di KUA Kecamatan Turatea
Tertanggal Peristiwa Nikah Kecamatan Turatea/Bulan Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah 30/12/2020 11  14 8 6 4 14  30  55  40 53 54 27 316 30/12/2021 11 4 8 7 24 6 28  36  29 31 21 11 216 Total 532

## Sumber: Daftar Laporan Perincian NTCR KUA Kecamatan Turatea 2020 dan 2021
Dari  tabel  diatas  memberikan  informasi  bahwa  pernikahan  dimasa  pandemic  covid-19 terlaksana dan mendapatkan pelayanan dari pihak KUA Kecamatan Turatea namun dalam pelaksanaannya pihak KUA senantiasa menerapkan protocol kesehatan seperti pada saat menikahkan  harus  memakai  masker,  memakai  sarung  tangan  serta  yang  dapat  hadir  di ruangan  yaitu  mereka  yang  termasuk  dalam  rukun  nikah.  Tabel  selanjutnya  pula  akan menunjukkan mempelai yang melangsungkan pernikahan
Tabel 2: Rekapitulasi Peristiwa/Pelayanan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea
13 Syaharuddin,  Pegawai  KUA  Bidang  Pelaksanaan  Ketatausahaan  dan  Kerumahtanggaan  KUA Kecamatan Turatea, Wawancara, 1 Maret 2022.
Problematika Penanganan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 Perpektif Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
Irwan, Hamzah Hasan, Muh. Jamal Jamil
No. Hari/Tanggal Menikah Nama Mempelai Tempat Nikah 1 Ahad 03 Mei 2020 M Irman Darmawansah dan Adriani Rasdi  Balai Nikahh 2 Jumat 01 Mei 2020 M Samsul Tabaris dan Amrini Balai Nikah 3 Ahad 03 Mei 2020 M Syaiful Saputra dan Resky Ameliah Balai Nikah 4 Jumat 01 Mei 2020 M Sahrul Ramli dan Melani Kahrizina Balai Nikah 5 Jumat 05 Juni 2020 M Muh. Akbar dan Harvina Balai Nikah 6 Sabtu 06 Juni 2020 M Musmuliadi dan Erniyati Balai Nikah 7 Sabtu 13 Juni 2020 M Bahtiar dan Rosdiana Balai Nikah 8 Ahad 14 Juni 2020 M Irsan dan Sri Ayu Balai Nikah 9 Kamis 18 Juni 2020 M Muh. Rudi dan Fitriani Ulma Balai Nikah 10 Senin 22 Juni 2020 M Rinal dan Rasmi Balai Nikah 11 Kamis 18 Juni 2020 M Amir dan Rosmini Balai Nikah 12 Jumat 19 Juni 2020 M Abd. Rahman dan Iis Ariska Balai Nikah 13 Sabtu 27 Juni 2020 M M. Allim Bahri S. dan Asnidar Balai Nikah 14 Jumat 26 Juni 2020 M Rahmat Dermawan dan Elsa Safitri Balai Nikah 15 Ahad 21 Juni 2020 M Samsul Nandar dan Rosmila Balai Nikah 16 Selasa 30 Juni 2020 M A.Edy Santoso dan Irmawati Balai Nikah 17 Senin 22 Juni 2020 M Risbal dan Sahariah Balai Nikah 18 Senin 05 April 2021 M Adrianto dan Salma Putri Yunita PNBP 19 Senin 05 April 2021 M Muhammad Qadri dan Lilis Nirwanan PNBP 20 Jumat 09 April 2021 M Sopyan dan Lisa Amriyani Uzahir PNBP 21 Sabtu 10 April 2021 M Amir dan Nia PNBP 22 Ahad 11 April 2021 M Ansar dan Fita Novia Nengsi PNBP 23 Senin 12 April 2021 M Ahmad S dan Wiwik Pratiwi PNBP 24 Selasa 20 April 2021 M Ahmad dan Nurul Amelia PNBP

## Sumber: Daftar Laporan Perincian NTCR KUA Kecamatan Turatea 2020 dan 2021
Tabel peristiwa nikah di atas menunjukkan proses pelaksanaan pernikahan yang ditangani oleh KUA Kecamatan Turatea, melihat tabel tersebut pula bahwa sebagian melaksanakan pernikahan di Balai Nikah sebagian pula menikah diluar balai nikah sehingga dikenankan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), karena memang ketentuan di KUA setiap yang menikah di luar dari balai nikah maka akan dikenakan biaya seperti PNBP tersebut.

## 2. Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 Perpektif Hukum Islam
Hukum Islam atau hukum syara menurut istilah ulama usul, adalah doktrin (khitab )  syari  yang  bersangkutan  dengan  perbuatan  orang-orang  mukallaf secara  perintah  atau  diperintah  memilih  atau  berupa  ketetapan (taqrir ),  menurut  T.M.
Hasbi  Ash-Shiddieqy,  hukum  Islam  adalah  bagian  dari  ilmu  fikih,  karena  ilmu  fikih merupakan  suatu  kumpulan  ilmu  yang  sangat  luas  pembahasannya,  yang mengumpulkan  berbagai  ragam  jenis  hukum  Islam  dalam  mengatur  kehidupan  untuk
Problematika Penanganan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 Perpektif Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
Irwan, Hamzah Hasan, Muh. Jamal Jamil
keperluan  seseorang,  golongan,  dan  masyarakat  secara  umum. 14 Syariah  adalah menetapkan  norma-norma  hokum , makna  syariat  sesungguhnya mengandung  dua  arti,
Pertama,  Seluruh  ajaran  agama  yang  mencakup  aqidah,  ibadah,  akhlak  dan  muamalah. Kedua, sisi hukum amaliah didalam agama, seperti ibadah danmuamalah yang mencakup hubungan dengan Allah dan mencakup juga urusan keluarga, masyarakat, umat, bahkan negara. 15
Sumber hukum syari’ah terdiri asas dan kaidah hukum dalam al-Quran, asas dan kaidah hukum al-Hadist, asas dan kaidah hukum dalam ijma, asas dan akidah hukum dalam qias, asas  dan  kaidah  hukum  dalam  fiqih 16 . Para  ahli  hukum  Islam  menafsirkan  al-Qur'an, bahwa  pernikahan  adalah  ajaran  agama  dan  akibatnya  merupakan  perlindungan  moral serta kebutuhan social, Sebagai kewajiban agama harus dipenuhi tetapi semua tugas lain dalam Islam hanya diperintahkan kepada mereka yang mampu memenuhi tanggungjawab yang terlibat. 17 Golongan ulama Zhahariyah menjelaskan hukum pernikahan adalah wajib atau  fardu,  namun  bagi  ulama  Syafiiyah  ,  hukum  pernikahan  harus  dilihat  dulu konteksnya, akan menjadi  Sunnah jika yang menikah  adalah yang berkeinginan, pantas dan memiliki perlengkapan untuk melangsungkan pernikahan. Menjadi makruh bagi yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan dan belum memiliki perlengkapan atau fisiknya belum mampu. 18
Sulaiman Al-Mufarraj dalam bukunya Bekal Pernikahan menjelaskan bahwa ada 15 (lima belas) tujuan perkawinan, yaitu:
14 Supardin,  Produk  Pemikiran Hukum  Islam  di  Indonesia,  Jurnal  al-Qadau  Volume  4  Nomor  2,  UIN Alauddin Makassar, 2017, h. 228.
15 Andi  Safriani,  Positivisasi  Syariat  Islam  di  Indonesia,  Jurnal  al-Qadau  Volume  4  Nomor  2,  UIN Alauddin Makassar, 2017, h. 316-317.
16 Muhammad  Jamal  Jamil,  Substansi  Hukum  Materil  Perkawinan  Di  Lingkungan  Peradilan  Agama, Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1, UIN Alauddin Makassar, 2015, h. 150.
17 Nor Mohammad Abdoeh, Hukum Keluarga Islam di Republik Ghana (Antara Mempertahankan Eksistensi Agama dan Tekanan Adat), Jurnal Al-Qadau Vol. 6, UIN Alauddin Makassar, 2019, h. 151.
18 Patimah  Halim,  Farahdiba  Rahma  Bachtiar,  Peran  Program  Studi  dalam  Mengatasi  Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep, Jurnal al-Qadau Volume 7 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, 2020, h.58.
Problematika Penanganan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 Perpektif Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
Irwan, Hamzah Hasan, Muh. Jamal Jamil
a. Sebagai ibadah mendekatkan diri pada Allah swt, nikah juga dalam rangka taat kepada Allah swt dan Rasulnya.
b. Untuk iffah (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang), ihsan (membentengi diri), dan mubadho’ah (bisa melakukan hubungan intim)
c. Memperbanyak umat Muhammad saw
d. Menyempurnakan agama
e. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah
f. Melahirkan  anak  yang  dapat  memintakan  pertolongan  Allah  untuk  ayah  dan  ibu mereka saat masuk surga.
g. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya.
h. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggungjawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah.
i. Mempertemukan  tali  keluarga  yang  berbeda  sehingga  memperkokoh  lingkaran keluarga.
j. Saling mengenal dan menyayangi
k. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri
l. Sebagai  pilar untuk  membangun rumah tangga  Islam yang sesuai  dengan ajarannya terkadang  bagi  orang  yang  tidak  menghiraukan  kalimat  Allah  swt,  maka  tujuan nikahnya akan menyimpang.
m. Suatu tanda kebesaran Allah swt, melihat orang sudah menikah awalnya mereka tidak saling  mengenal  satu  sama  lainnya  tetapi  dengan  melangsungkan  tali  pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi
n. Memperbanyak  keturunan  umat  Islam  dan  menyemarakkan  bumi  melalui  proses pernikahan
o. Untuk  mengikuti  panggilan iffah dan  menjaga  pandangan  kepada  hal-hal  yang diharamkan. 19
Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat ( mitssaqan ghalidzan ) mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk  mewujudkan kehidupan rumah  tangga  yang  sakinah,  mawadah,  dan  rahmah 20 . Sebagaimana  Firman  Allah  swt dalam QS ar-Rum/30: 21:
هِتٰي ٰ ا  ْن ِم َو َّ ن ِاۗ ًةَمْح َرَّو ًةَّدَوَّم ْمُكَنْيَب  َل َع َجَو اَهْيَلِا ا ْوُنُك ْسَتِِّل ا ًجاَوْزَا ْمُك ِسُفْن َ ا  ْن ِِّم ْم ُ ك َ ل  َق َ ل َخ ْ ن َ ا ٍم ْو َ ق ِّ ِل  ٍتٰي ٰ ا َ ل  َكِل ٰذ  ْيِف َ ن ْو ُر َّ ك َ فَتَّي “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu  dari  jenismu  sendiri,  agar  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian
19 Tihami  dan  Sohari  Sahrani,  Fikih  Munakat  (Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap),  (Depok:  Rajawali  Pers, 2018), h. 18.
20 Fadli  Andi  Natsif,  Problematika  Perkawinan  Anak  (Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif), Jurnal al-Qadau Volume 5 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar 2018, h.180.
Problematika Penanganan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 Perpektif Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
Irwan, Hamzah Hasan, Muh. Jamal Jamil
itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” 21
Dalam  tafsir  al-Misbah  kata taskunu terambil  dari  kata sakana adalah  keheningan, ketenangan setelah getaran dan kesibukan, untuk selanjutnya rumah disebut sakan karena ini adalah tempat untuk mendapatkan kedamaian setelah penghuni sebelumnya sibuk di luar rumah, laki-laki atau perempuan, yang dikaruniai Tuhan dengan organ seksual yang tidak  dapat  berfungsi  sempurna  jika  dia  sendirian,  kesempurnaan  keberadaan  biologis tidak tercapai dengan penyatuan masing-masing yang ingin mempertahankan keberadaan spesiesnya,  Allah  telah  menciptakan  seksualitas  di  dalamnya  naluri,  oleh  karena  itu masing-masing merasa perlu untuk menemukan lawan jenis dan ini meningkat dari hari ke hari dan meningkatkan kesempurnaannya, dia  akan merasa gelisah, pikirannya  akan kacau  dan  jiwanya  akan  terus  bergejolak  jika  penggabungan  dan  kebersamaan  dengan pasangan  itu  tidak  terpenuhi,  karena  itu  Allah  mensyariatkan  bagi  manusia  pernikahan agar  kekacauan  pikiran  dan  gejolak  jiwa  itu  mereda  dan  masing-masing  memeroleh ketenangan. 22 Dijelaskan pula dalam tafsir Ibnu Katsir terkait surat al-Rum diatas berikut penjelasannya.
“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari  jenismu  sendiri” ,  Secara  khusus,  Dia  menciptakan  wanita  dari  spesies  Anda sendiri untuk menjadi istri Anda. “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan  darinya  Dia  menjadikan  istrinya  agar  dia  bahagia  dengannya,”  Allah  Ta'ala berfirman (Surah Al-A'raf: 189). Jika Allah swt menjadikan semua keturunan Adam laki-laki dan membentuk perempuan dari jenis lain, seperti dari jin atau binatang, tidak akan diperoleh rasa kasih sayang antara mereka dan pasangannya yang beragam, dan bahkan  akan  menjadi  ketidakpuasan  jika  pasangan  itu  adalah  lawan  jenis.  Lalu  ada rasa kasihan padanya. 23
Penjelasan  tafsir  di  atas  memberikan  pemaknaan  bahwa  pernikahan  merupakan  jalan menuju  ketentraman  jiwa  sehingga  dengan  pernikahan  seseorang  dapat  terhindar  dari kacaunya  pikiran,  gelisah  atau  jiwanya  sempit  bahkan  terhindar  dari  pada  perzinaan karena ketika naluri seksual tidak terpenuhi maka seseorang dapat saja mencari jalan yang
21 Kementerian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahan ,  (Bandung:  Cordoba  International  Indonesia, 2020). h. 306.
22 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an), Volume 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.187
23 Abdullah  bin  Muhammad  bin  Abdurrahman  bin  Ishaq  Al-Sheikh,  Lubabut  Tafsir  Min  Ibni  Katsiir (Tafsir Ibnu Katsir), Cet. 1, Jilid 6, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2004), h. 364.
Problematika Penanganan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 Perpektif Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
Irwan, Hamzah Hasan, Muh. Jamal Jamil
tidak  baik  untuk  memberikan  kepuasan  kepada  dirinya  atau  terlibat  dalam  perzinaan.
Olehnya pernikahan penting untuk dilaksanakan apabila sudah mampu lahir dan batin.
Dari ayat di atas pula terdapat kata mawaddah terambil  dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf wauw dan dal berganda ( tasydid) yang mengandung arti cinta dan harapan,
demikian  Ibn  Faris  dalam  buku Maqayis- nya,  al-Biqai  berpendapat  rangkaian  huruf tersebut  mengandung  arti  kelapangan  dan  kekosongan,  ia  adalah  kelapangan  dada  dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk, jika demikian kata ini mengandung makna cinta tetapi  cinta  plus  ia  tulis  al-Biqai  adalah  cinta  yang  tampak  buahnya  dalam  sikap  dan perlakuan serupa dengan kepatuhan sebagai hasil rasa kagum kepada seseorang. 24
Dalam  pelaksanaan  acara  pernikahan  diatur  oleh  surat  edaran  yang  dikeluarkan  oleh Direktur  Jendral  Kementerian  Agama  RI  dengan  ketentuan  bahwa  pernikahan dilaksanakan  diluar  KUA  seperti  Gedung  dan  Masjid  dengan  syarat  Kapasitas  ruangan 20% (dua puluh persen) atau maksimal 30 orang yang dapat hadir pada pelaksanaan acara pernikahan 25 .  Disamping  itu  Majelis  Ulama  Indonesia  mengeluarkan  fatwa  yang  pada pokoknya bahwa setiap orang berhak menjaga diri dari bahaya pandemic covid-19 dengan senantiasa menjaga jarak, tidak berkerumun, memakai masker dan mencuci tangan 26 .
Maka  dari  itu,  pernikahan  menurut  hukum  Islam  sah-sah  saja.  Akan  tetapi  menghadiri acara pernikahan dapat dilarang apabila menyebabkan kemungkinan seseorang terpapar covid-19.  Sebagaimana  dalam  kaidah saddudz  dzariah bahwa  “ Satu  masalah  yang tampaknya  mubah,  tetapi  (kemungkinan)  bisa  menyampaikan  kepada  perkara  yang terlarang  (Haram )” 27 ,  yang  artinya  bahwa saddudz  dzariah menekankan  pada kemaslahatan,  yang  apabila  ketika  melaksanakan  sebuah  kegiatan  yang  lebih  tinggi mudharatnya  daripada  maslahatnya  maka saddudz  dzariah lebih  mengutamakan maslahatnya atau menghindari mudharat dari kegiatan tersebut.
24 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an), Volume 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 58.
25 Lihat Surat Edaran Direktur Jendral Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid.
26 Lihat Ketentuan Hukum Poin 1, 4, Dan 5 Pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.
27 Basiq Djalil, Ilmu Ushul fiqih (Edisi Revisi satu dan dua), (Jakarta: Kencana, 2010), h. 169.
Problematika Penanganan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 Perpektif Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
Irwan, Hamzah Hasan, Muh. Jamal Jamil
Menurut Imam  al-Ghazali,  maslahat  bermakna  menarik  atau  mewujudkan  kemanfaatan ( jalb  almanafi‟ )  dan  menyingkirkan  atau  menghindari  kemudaratan  ( dar  al-mafasid ), dalam terminologi syar‟i,  maslahat  adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum
Islam yang  berupa  memelihara  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta. 28 Maslahat diartikan pula sebagai manfaat atau pekerjaan yang mengandung manfaat serta menolak kemudharatan dalam rangka memenuhi tujuan-tujuan syariat. 29
Sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bahwa sadduz dzariah memiliki beberapa kelompok diantaranya:
a. Segala  sesuatu  perbuatan  yang  pada  dasarnya  adalah  menimbulkan  kerusakan ( mafsadah ).  Contohnya  adalah  ketika  mengkonsumsi  minuman  keras  karena berdampak  memabukkan,  kemudian  perbuatan  zina  yang  mengakibatkan ketidakjelasan keturunan.
b. Segala suatu perbuatan yang memang pada dasarnya baik atau dianjurkan ( mustahab ), akan tetapi  malah sengaja dijadikan sebagai  jalan  untuk  menuju kepada kerusakan. Contohnya  yaitu  sebuah  pernikahan  yang  disengaja  untuk  ditalak  tiga  agar  sang mantan suami pertama dapat menikahi lagi.
c. Kemudian  segala  suatu  yang  tadinya  diperbolehkan  namun  tidak  secara  sengaja menimbulkan  suatu  keburukan.  Dan  keburukan  ini  pada  umumnya  tetap  terjadi meskipun tidak disengaja. Bahkan bisa jadi keburukan lebih besar didapatnya daripada kebaikan. Contohnya memaki sesembahan orang-orang musyrik.
d. Dan  segala  sesuatu  perbuatan  yang  pada  dasarnya  diperbolehkan,  tetapi  terkadang malah  menjadi  suatu  keburukan.  Namun  kebaikan  lebih  besar  akibatnya  daripada keburukan.  Contohnya  melihat  perempuan  yang  sedang  dilamar  dan  mengkritik pemimpin alim. 30
28 Muhammad Fajri, Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat, jurnal al-Qadau Vol. 7 No. 1, UIN Alauddin Makassar, 2020, h. 66.
29 Musyfikah Ilyas, Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat, Jurnal al-Qadau Volume 4 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, 2017, h. 369
30 Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, A’lam al-Muqi’in , (Bairut: Dar al-Kutub al‘Ilmiyah, 1996), h. 104.
Problematika Penanganan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 Perpektif Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
Irwan, Hamzah Hasan, Muh. Jamal Jamil
Dalam  konteks  metodologi  pemikrran  hukum  Islam,  maka saddudz  dzariah diartikan sebagai  suatu  usaha  yang  sungguh-sungguh  dari  seorang  mujtahid  untuk  menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang  menjadi  perantara  pada  kerusakan. 31 Pertimbangan  lainnya  pula  adalah  terdapat dalam  QS  al-An’Am  ayat  108  yang  dijelaskan  dalam  tafsir  Ibnu  Katsir  yang  pada pokoknya  menegaskan  bahwa  lebih  utama  meninggalkan  kemaslahatan  untuk menghindari  keburukan  yang  lebih  parah 32 .  Kaidah  fiqh  yang  bisa  dijadikan  penguat dalam  penggunaan saddudz  dzariah adalah “Menolak  keburukan  (mafsadah)  lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah). 33

## D. Penutup
Penanganan  Pernikahan  dimasa  pandemic  covid-19  yang  dihadapi  oleh  pihak  KUA Kecamatan  Turatea  memiliki  problematika  diantaranya  adalah  dengan  adanya  Budaya Masyarakat  (kebiasaan)  untuk  mengumpulkan  keluarga  hadir  pada  pesta  pernikahan, kurangnya  pemahaman  masyarakat  terkait  covid-19  dan  efeknya,  masyarakat  tidak melaporkan pernikahan kepada KUA, menikah di Balai Nikah mendapat respon negative dari  masyarakat  dan  masyarakat  hadir  atas  inisiatif  sendiri.  Dari  persoalan  tersebutlah menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  pihak  KUA  Kecamatan  Turatea  dalam  menangani pernikahan, namun pihak KUA senantiasa menghimbau masyarakat agar tetap mematuhi protocol kesehatan secara ketat.
Pernikahan  dimasa  pandemic  covid-19  sah  secara  hukum  Islam  namun  ada  ketentuan- ketentuan  yang  harus  dipahami  dalam  melangsungkan  acara  pernikahan  yaitu  dengan tidak  mengundang  banyak  orang  untuk  hadir  dalam  acara  pernikahan/harus  mematuhi protocol  kesehatan,  supaya  segala  kemungkinan  dapat  terhindar  dari  bahaya  covid-19, sesuai dengan kaidah saddudz dzariah yang lebih mengutamakan kemaslahatan, saddudz
31 Muaidi,  Saddu  Al-Dzari’ah  Dalam  Hukum  Islam,  Tafaqquh:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah  Dan Ahwal Syahsiyah Volume 1 Nomor 2 Tahun 2016, h. 36
32 Abdullah  bin  Muhammad  bin  Abdurrahman  bin  Ishaq  Al-Sheikh,  Lubabut  Tafsir  Min  Ibni  Katsiir (Tafsir Ibnu Katsir), Cet. 1, Jilid 3, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2001), h.272-273
33 Wahyu Abdul Jafar, BPJS Kesehatan Syari’ah (Mengagas Prinsip-Prinsip BPJS Kesehatan Perspektif Saddu Dzarî'ah), Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam vol. 2, no. 2, 2017, h. 161.
Problematika Penanganan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 Perpektif Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
Irwan, Hamzah Hasan, Muh. Jamal Jamil
dzariah pula  senantiasa  memberikan  pertimbangan  agar  menjaga  kemungkinan- kemungkinan  yang  akan  berdampak  negative  terhadap  kemaslahatan  ummat/manusia, sering  pula  terdengar  bahwa  lebih  baik  menghindari  mudharatnya  daripada  mengambil maslahatnya. Sehingga pepatah lama mengatakan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati.

## Daftar Pustaka
Abdoeh, Nor Mohammad,
Hukum Keluarga Islam di Republik Ghana (Antara Mempertahankan Eksistensi Agama dan Tekanan Adat) , Jurnal Al-Qadau Vol. 6, UIN Alauddin Makassar, 2019.
Abdullah  bin  Muhammad  bin  Abdurrahman  bin  Ishaq  Al-Sheikh, Lubabut  Tafsir  Min  Ibni Katsiir (Tafsir Ibnu Katsir) , Cet. 1, Jilid 6, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2004.
Arafah,  Sitti, Pernikahan “Bersahaja” di  Masa  Pandemi Covid-19 pada Masyarakat  Bugis Kota Palopo , Mimikri Vol. 6. No. 2, 2020.
Djalil, Basiq, Ilmu Ushul fiqih (Edisi Revisi satu dan dua) , Jakarta: Kencana, 2010.
Fajri,  Muhammad, Interpretasi  Perubahan  Batas  Minimal  Usia  Perkawinan  Perspektif Maslahat , jurnal al-Qadau Vol. 7 No. 1, UIN Alauddin Makassar, 2020.
Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Nomor  14  Tahun  2020  Tentang  Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.
Halim, Patimah, Farahdiba Rahma Bachtiar, Peran Program Studi dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan  Anak  di  Kabupaten  Pangkep ,  Jurnal  al-Qadau  Volume  7  Nomor  2,  UIN Alauddin Makassar, 2020.
Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, A’lam al-Muqi’in , Bairut: Dar al-Kutub al‘Ilmiyah, 1996.
Ilyas, Musyfikah, Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat , Jurnal al-Qadau Volume 4 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, 2017
Ishaq, Metode  Penelitian  Hukum  Dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta  Disertasi, Bandung: ALFABETA, 2017.
Jafar,  Wahyu  Abdul,  BPJS  Kesehatan  Syari’ah  (Mengagas  Prinsip-Prinsip  BPJS  Kesehatan Perspektif Saddu Dzarî'ah), Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam vol. 2, no. 2, 2017.
Jamil,  Muhammad  Jamal, Substansi  Hukum  Materil  Perkawinan  Di  Lingkungan  Peradilan Agama, Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1, UIN Alauddin Makassar, 2015.
Kementerian agama RI, Al-Qur’an dan terjemahan , Bandung: Cordoba International Indonesia, 2020.
Kompilasi Hukum Islam
Muaidi, Saddu Al-Dzari’ah Dalam Hukum Islam, Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Volume 1 Nomor 2 Tahun 2016.
Problematika Penanganan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 Perpektif Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
Irwan, Hamzah Hasan, Muh. Jamal Jamil
Muchlis, Romantika  Perkawinan  di  Indonesia  dalam  Spirit  Religi,  Budaya,  dan  Undang- Undang RI , Yogyakarta: NAVILA, 2009.
Muhammadong, Kepala KUA Kecamatan Turatea, Wawancara , Jeneponto 1 Maret 2022.
Natsif,  Fadli  Andi, Problematika  Perkawinan  Anak  (Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum Positif), Jurnal al-Qadau Volume 5 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar 2018,
Safriani,  Andi,  Positivisasi  Syariat  Islam  di  Indonesia,  Jurnal  al-Qadau  Volume  4  Nomor  2,
UIN Alauddin Makassar, 2017.
Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an) , Volume 10, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
Supardin, Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, Jurnal al-Qadau Volume 4 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, 2017
Surat  edaran  Direktur  Jendral  Nomor:  P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020  Tentang  Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Dimasa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid- 19.
Surat Edaran Direktur Jendral Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid.
Suwaibatul Aslamiyah, Siti, Problematika Pendidikan Islam di Indonesia , AL HIKMAH, Vol. 3 No. 1, 2013.
Syaharuddin Salim, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Turatea, Wawancara, Jeneponto, 1 Maret 2022.
Syaharuddin, Pegawai KUA Bidang Pelaksanaan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan KUA Kecamatan Turatea, Wawancara, 1 Maret 2022.
Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakat (Kajian  Fikih  Nikah Lengkap), Depok:  Rajawali Pers, 2018.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.