## PROSPEK PENGATURAN KEJAHATAN KOMPUTER DI MASA MENDATANG
Oleh:
Ikhsan Yusda PP Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang E-Mail: ikhsan_yusda@yahoo.com

## INTISARI
Kejahatan  komputer  semakin  menjadi  persoalan  internasional  dan  membutuhkan  kerja  sama  internasional, sehubungan  dengan  meningkatnya  transnational/transborder  data  flow  melalui  jaringan  komunikasi  internasional. Dari sini jelas, bahwa menanggulangi kejahatan komputer bukan lagi masalah negara per negara, tetapi membutuhkan kerjasama  internasional  yang  erat,  khususnya  dalam  penelitian  kriminologis,  perubahan  rumusan  undang-undang, pengembangan  strategi  pengamanan  dan  penuntutan.  Serta  kriminalisasi  terhadap  kejahatan  komputer  merupakan kebutuhan  mengingat  dampak  yang  luas  dari  kejahatan  tersebut  baik  terhadap  fungsi,  fungsi  infrastruktur  publik, bahaya  umum  terhadap  barang  dan  jasa  maupun  terhadap  ketenteraman  hidup  sesama.  Bahan-bahan  penyusunan kriminalisasi  dapat  berasal  dari  perkembangan  di  negara-negara  lain  dan  pandangan-pandangan  yang  tumbuh  di Indonesia. Over criminalization harus dihindarkan agar tidak menghambat perkembangan teknologi informatika .
Kata kunci : Computer Mistake, Kejahatan Komputer, Over Criminalization, Teknologi Informatika .

## ABSTRACT
Computer  crime  is  increasingly  becoming  an  international  issue  and  requires  international  cooperation,  due  to  the increasing  transnational/transborder  data  flow  through  international  communication  networks.  From  this  it  is  clear that coping with computer crime is no longer a country-by-country issue, but requires close international cooperation, particularly  in  criminological  research,  changes  in  the  formulation  of  laws,  the  development  of  security  and prosecution strategies. And criminalization of computer crime is a necessity given the widespread impact of the crime on the function, function of public infrastructure, the general danger to goods and services and to the peacefulness of peer life. The materials for the preparation of criminalization can come from developments in other countries and the growing views of Indonesia. Over criminalization should be avoided so as not to hinder the development of informatics technology .
Key words : Computer Mistake, Computer Crimes, Over Criminalization, Informatics Technology .

## 1. PENDAHULUAN
Dewasa  ini  komputer  sudah  merupakan suatu  alat  bantu  yang  amat  bermanfaat  bagi masyarakat  dan  di  gunakan  pada  pelbagai  aktvitas manusia dalam kehidupannya ,sepert; rumah tangga, sekolah,  perdagangan  dan  pemerintahan.  Namun, dengan  penggunaan  kmoputer  yang  semakin meningkat  tersebut  pada  akhirnya  disadari,  bahwa pelbagai  kemungkinan  yang  buruk  dapat  atau  telah terjadi,  baik  yang  diakibatkan  oleh  keteledoran  dan kekurangan  kemampuan,  maupun  kesengajaan  yang dilandasi sikap bathin yang tidak terpuji.
Sebagai  gambaran  dalam  hal  ini  dapat dicontohkan  apa  yang  disebut computer  mistakes yang dapat mencakup:
a) data entry errors.
b) error in copmuter programs.
c) mishanding of computer output.
d) equipment melfunctions dan
e) electrical  problems,  humanity  problem  atau persoalan lingkungan hidup yang lain.
Kesalahan-kesalahan  diatas,  jelas  akan mempengaruhi  kebijakan  yang  didasarkan  atas sistem  komputer.  Dalam  hal  ini,  misalnya  saja  ada istilah garbage  out (GIGO)  yang  artinya feeding incorrect  data  into  the  computer  will  resoult incorrect output . (Stair, 1986: 120).
Contoh  hasil  sampingan  lain  dari  kemajuan teknologi  komputer  adalah  terjadinya  pengangguran yang semakin meningkat sebagai akibat penggunaan komputer, sehingga sering dikatakan bahwa penggunaan komputer yang luas di lingkungan kerja akan menimbulkan dehumanisasi. Belum lagi hal-hal yang  menyangkut  kesehatan,  seperti;  compuphobia, yaitu  perasaan  ketidak  amanan  kerja,  kehilangan kontrol,  ketidak  mampuan,  dan  sebagainya.  Bisa
juga  dalam  bentuk electronic  smog sebagai  akibat radiasi  frekuensi  radio  yang katanya  dapat menimbulkan kanker.
Tanpa  mengesampingkan  hal-hal  yang sangat  positif  dari  berkembangnya  teknologi komputer , peninjauan terhadap sisi negatif penggunaan komputer justru akan menyadarkan kita bahwa:
”for those  who  can  adapt  and  benefit  from Computers,  it  will  he  the  best  times.  For  those  who don’t or can’t, it will be the worst of timer ”.
Dari sekian banyak akibat negatif penggunaan  komputer,  sebenarnya  yang  paling meresahkan  dewasa  ini  adalah  kejahatan  komputer ( computer crimes ). Kejahatan komputer tersebut bisa berupa:
a) add,  delete  or  change  inputs  to  the  computer system;
b) modify  or  develop  computer  programs  that commit th froud;
c) Alter  or  modify  the  data  files  used  by  the computer system;
d) Operate the computer system in a way to commit froud; dan
e) Divery or misuse valid output from the computer system.
Dalam hal ini muncul istilah-istilah, misalnya; data  diddling (modifying  data  before it is processed). Trojan  Horse technique  (an  approach where  the  criminal  is  able to  money  from  computer and  related  bank  accounts),  dan masque-rading (an approach  where  the  criminal  pretends  to  be  an authorized user). Yang sangat menarik dari kejahatan komputer ini adalah motivasi dilakukannya perbuatan  tersebut,  seringkali  dikatakan  bahwa, pelaku tindak pidana komputer melakukan perbuatannya  semata-mata  karena  uang,  tetapi  ada unsur challenge . Yang dipikirkan oleh mereka bukan hanya  profit,  melainkan  bagaimana  mengakali (outsmarting) suatu sistem komputer dan melakukan untuk kesenangan. (Arthur, 1984: 201).
Kejahatan komputer semakin menjadi persoalan  internasional  dan  membutuhkan  kerja sama internasional, sehubungan dengan meningkatnya transnational/transborder  data  flow melalui  jaringan  komunikasi  internasional.  Dari  sini jelas,  bahwa  menanggulangi  kejahatan  komputer bukan  lagi  masalah  negara  per  negara,  tetapi membutuhkan  kerjasama  internasional  yang  erat, khususnya dalam penelitian kriminologis, perubahan rumusan  undang-undang,  pengembangan  strategi
pengamanan  dan  penuntutan,  sebagaimana  yang telah dilakukan oleh Council of Europe.
Studi  perbandingan  internasional  terhadap kejahatan  komputer  sangat  penting.  Hal  ini  dapat dikaji  dari  pendapat  OECD  yang  menyatakan bahwa:
Computer-related  criminality  clearly  has  important economic implications, although precise figures are hard to come by. The international character of the computer-related  crime  phenomenon,  which  is  due to the internationalization and computer service, has also  been  recognised,  and  with  it  the  necessity  for Member countries to exchange information on their experiences  and  on  the  solutions  to  be  adopted  to face  the  fenomenon  flows  could  be  the  result  or  a situation  in  which  certain  Member  countries  have legal  instrument  to  deal  with  computer-related crime.  While  others  do  not.  This  study  attempts  to identify the various policies in Member countries, as well as the acts or behaviour constituting what it has been agreed to call computer related crime, in order to  approach  a  consensus  to  coordinated  and  adopt solutions at the international level to avoid such acts or behaviour . (OECD. 1986: 6) .
Dalam  rangka  penanggulangan  kejahatan komputer melalui sarana hukum ini, hukum perdata, hukum  administrasi  maupun  hukum  pidana  dapat digunakan secara komplementer, disamping tindakan-tindakan  pencegahan  lain  yang  bersifat non-yuridis.  Selanjutnya,  sepanjang  hukum  pidana hendak  digunakan,  haruslah  selalu  diingat  sifat hukum  pidana  yang  mempunyai  fungsi  subsidair, mengingat  sifatnya  yang  keras,  yakni;  janganlah menggunakan  hukum  pidana,  apabila  masih  ada sarana-sarana  lain  yang  memadai.  Ini  merupakan asas  pembahas  ( limiting  principle )  untuk  mencegah apa  yang  disebut unforseen  consequences  in  other areas of the legal and socio economic system .

## 2. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

## 2.1. Anatomi Kejahatan Komputer
Untuk tidak menimbulkan salahsatu tafsir, sebaiknya pahami terlebih dulu atau disepakati terlebih dahulu definisi  kejahatan  komputer  ( computer  crime  atau computer  related  crime ).  Kelompok  ahli  yang dibentuk  oleh  OECD,  menyatakan  komputer  dapat didefinisikan  dalam  kerangka  pengertian computer abuse , yakni:
Any  illegal,  unethical  or  unauthorized behavior involving authomatic data processing and or transmissing of data .
Definisi ini meliputi antara lain:
1. Computer-related  economic  crimes  (computer froud, computer espionage, computer sabotage;
2. Computer  related  offences  against  the  citizens right to privacy superindividual interest (offences  against  national  security  or  control  of transborder data flow). (Sieber, 1986: 76-77).
Selanjutnya, sepanjang menyangkut computer related economic crime, 5 (lima) fenomena yang menonjol adalah:
a. froud by computer manipulation;
b. computer  espionage,  software  piracy,  high technology theft;
c. computer sabotage;
d. theft of service; dan
e. unauthorized access to DP-system.
Disamping  hal-hal  diatas,  muncul  pula istilah-istilah  yang  khas  komputer,  misalnya; hacking  untuk  menggambarkan unauthorized  access to DP-system dari negeri Belanda, dengan pengalamannya  memidana  pelaku  tindak  pidana yang  mengambil  mobil  orang  lain  untuk  bersenang- senang  tanpa  niat  untuk  memiliki  mobil  tersebut dalam bentuk tindak pidana joyriding , muncul istilah joycomputting bagi  mereka  yang  secara  tidak  syah mencuri  service  atau  mencuri  waktu  dalam penggunaan komputer.
Untuk memperjelas ruang lingkup kejahatan komputer,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dalam  ruang lingkup sebagai:
a) komputer  sebagai  instrumen  untuk  melakukan kejahatan tradisional, seperti; pencurian, penipuan,  penggelapan  uang  atau  deposito kredit, penyalahgunaan credit card dan pemalsuan;
b) komputer  dan  perangkatnya  sebagai  obyek penyalahgunaan,  seperti; computer  sabotage yang  dapat  mencakup  perbuatan-perbuatan destroys  or  alter  data , renders  it , meaningless , useless  or  ineffective , itnterferes  with  its  lawful use , interferes with any person entitled thereto ;
c) penyalahgunaan yang berkaitan dengan komputer atau data yang dapat berkaitan dengan interception  of  communication  or  functions  of computer  system,  unauthorized  use  of  computer system (mencakup unauthorized  obtaining  of computer  service  or  time  dan  unauthorized  use of computer system ); dan
d) unauthorized  acquisition,  disclosure  or  use  of information and data.

## 3. PEMBAHASAN
3.1.  Permasalahan  Kejahatan  Komputer  dalam Hukum Pidana
Di pelbagai negara, langkah-langkah yuridis untuk menangkal kejahatan komputer terus dilakukan.  Sebagai  ilustrasi  dapat  dikemukakan disini  pelbagai  langkah  legislatif  yang  dilakukan untuk menghadapi froud by computer manipulation . Didalam sistem hukum Kontinental hal ini biasanya diusahakan untuk diatasi dengan ketentuan- ketentuan  hukum  yang  berkaitan  dengan  penipuan ( fraud )  dan  pemalsuan  ( forgery ),  sedangkan  di negeri-negeri  Anglo  Amerika  cenderung  untuk mengaitkan atau memasukkannya (misalnya; mengenai deposito uang) dalam ketentuan-ketentuan tentang  pencurian  dan  penggelapan  ( theft  and embezzelment ).
Mengaitkan  begitu  saja  kejahatan  komputer dengan  kejahatan-kejahatan  tradisional  tidak  begitu gampang.  Misalnya,  untuk  adanya  pencurian  dan penggelapan diperlukan perbuatan berupa mengambil  suatu  barang  kepunyaaan  orang  lain. Kesulitan akan timbul bilamana si pelaku mengambil  deposit  uang  berkaitan  dengan cash dispensers .
Demikian  pula,  apabila  menyangkut  tindak pidana  penipuan  ( fraud )  yang  di  pelbagai  negara diperlukan  adanya  syarat  bahwa  seseorang  telah dicurangi  adalah  komputer.  Hal  ini  sulit  diterapkan apabila  yang  dicurangi  adalah  komputer.  Sepanjang menyangkut pemalsuan masalah yang timbul adalah; apakah electronical  stored  data termasuk  dokumen yang  dipalsukan,  padahal  untuk  ini  biasanya disyaratkan  adanya  pernyataan  yang  dapat  dilihat dan dibaca.
Pelbagai  penafsiran  yang  sulit  tersebut menimbulkan  dampak  terhadap  langkah-langkah legislatif  yang  akan  dilakukan.  Pendekatan  pertama yang  dapat  dilakukan  dalam  hal  ini  disebut  sebagai pendekatan global ( global approach ), yang menghendaki  adanya  pengaturan  baru  yang  bersifat umum terhadap kejahatan komputer yang mencakup pelbagai  bentuk  perbuatan  berupa;  manipulasi, perusakan,  pencurian  dan  penggunaan  komputer secara  melawan  hukum  dan  tanpa  kewenangan ( access  to  DP-system ).  Hal  ini  tampak  misalnya, pada Swedish Data Act, 1973.
Pendekatan  lain  disebut  sebagai  pendekatan evolusioner  ( evolutionery  approach )  yang  berusaha untuk  mengadakan  pembaharuan  atau  amandemen terhadap perumusan kejahatan-kejahatan tradisional, dengan menambah objek dan cara-cara dilakukannya
kejahatan komputer dalam perumusannya. Penambahan  dala  hal  ini  dapat  berarti  modifikasi atau  berupa  suplementasi.  Contoh  yang  jelas  dalam hal ini adalah Penal Code Amandement Act, 1985 di Canada.
Pendekatan  yang  ketiga  yang  merupakan kompromi antara pendekatan global dan pendekatan evolusioner  dilakukan  dengan  cara  mencantumkan komputer didalam Kodifikasi Hukum Pidana.
Langkah-langkah  legislatif  diatas,  sesuai pula  dengan  pengkajian  OECD  yang  menyatakan bahwa:
The  differing  combinations  of  these  factors  explain differences  in  legislative  policy.  Although  it  is difficult  to  fit  countries  legal  systems,  complex  as they are, into any simple classification, it is possible to  identify  two  types  of  policy,  even  if  this classification  may  be  questioned for  certain  specific acts:
a. One regards computer-related crime as presenting  no  special  features  requiring  any particular  new  measures,  and  sees  no  need  for any  distinction  between  information  and computerised information, the commiting an act already covered by existing law. The paramount problem is considered to be the security systems and compensation for damage caused to private assets.  This  attitude  has  been  adopted  at  the time being by Belgium, Iceland and Japan;
b. A  second  attitude  is  to  consider  that  legislatif measure are needed: two methods being, one, to amend  existing  law  provisions  in  order  to encompass  this  new  from  of  deliquency,  the other, to establish new incriminations to add the computer dimension (these two methods can be used  together).  The  following  countries  are following  this  approach:  Australias,  Austria, Canada,  Denmark,  Finland,  France,  Germany, Greece,  Italy,  Netherland,  Norway,  Portugal, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, and the United States. (OECD, 1986: 12-13).
Selanjutnya,  dalam  hal computer  espionage , program piracy and copying of chips , permasalahan yang  sangat  menonjol  adalah  sampai  seberapa  jauh incorporeal information dapat dicakup oleh ketentuan-ketentuan  atau  penggelapan.  Hal  ini  jelas berkaitan  dengan  teorti  tentang  hak  milik  berupa barang  ( property  theory )  yang  harus  dikembangkan sehubungan  dengan  adanya  perbedaan  antara corporeal  property  and  intellectual  property  rights
dan  antara theft  of  tangible  thing  and  theft  of information .
Selanjutnya,  dalam  hal computer  sabotage persoalan  tidak  akan  timbul  apabila  yang  dirusak adalah  komputer  sebagai  perangkat  keras,  dan perusakan  tersebut  bersifat  fisik.  Akan  tetapi, persoalan  akan  timbul  bilamana  terjadi  perusakan yang  bersifat  non-fisik,  khususnya  apabila  data dihapuskan.  Misalnya,  di  Australia,  Canada, Denmark,  Italy,  perusakan  informasi  dinyatakan sebagai perusakan barang, karena dianggap merusak fungsi  barang  tersebut  secara  fisik.  Sebaliknya,  di Belgia  Finnish,  misalnya,  tanpa  adanya  kerusakan fisik  dianggap  tidak  ada  perusakan  barang.  Di Canada  dengan  adanya  amandemen  tahun  1985, tindak pidana Mischief (merusak barang) mencakup pula Mischief in relation to data . Kemudian sepanjang menyangkut
unauthorized  access  DP-systems kebutuhan  untuk dilakukanya kriminalisasi semakin meningkat sehubungan  dengan  meningkatnya  penggunaan remote  data  processing  system .  Pelbagai  negara yang telah mengundang peraturan baru dalam hal ini mensyaratkan, bahwa punishing access only in cases where the accessed data are protected only in cases where  the  perpetrator  has  harmful  intentions,  or  in cases  where  information  is  obtained,  modified  or demaged .
Hal  yang  cukup  menarik  adalah  berkaitan dengan computer  related  in  infringements  of privacy .  Kebutuhan  hukum  untuk  mengatur  hal  ini (baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi) semakin meningkat sehubungan dengan kecanggihan teknologi untuk mengumpulkan,  menyeleksi,  menghubungkan  dan menyebarkan  data,  dan  hal  ini  menimbulkan ketakutan  didalam  masyarakat  berupa  ancaman rahasia  pribadi  seseorang.  Dengan  memperhatikan pelbagai  negara,  OECD  berusaha  untuk  membuat bentuk model  law yang  diharapkan  dapat  dijadikan pedoman  oleh  pelbagai  negara  untuk  mengatur criminal  privacy  protection ini,  dalam  rangka menghindarkan apa yang dinamakan under and over criminalization .  Azas-azas  ini  mencakup  hal-hal sebagai berikut:
1) Berdasarkan atas kenyataan, bahwa perlindungan  rahasia  pribadi  lebih  bersifat perdata  dan  administratif,  sehingga  sudah selayaknya  apabila  hukum  pidana  digunakan sebagai sarana terakhir ( ultima ratio principle ).
2) Masing-masing  ketentuan  pidana  yang  akan dibuat harus secara tepat dan teliti
menggambarkan  perbuatan  yang  dilarang  dan harus  dihindarkan  perumusan  yang  bersifat samar dan umum ( precision principle ).
3) Perbuatan yang dikriminalisasikan harus digambarkan  secara  jelas  dalam  ketentuan hukum pidana ( clearness principle ).
4) Perumusan  pelanggaran  terhadap  kerahasiaan pribadi harus dilakukan dengan menghindarkan perumusan yang bersifat global. Asas kulpabilitas menghendaki adanya pertimbangan terhadap keraguan yang disebabkan  oleh  kepentingan  yang  dirusakkan, perbuatan-perbuatan  yang  dilakukan,  status pelaku tindak pidana, dan sebagainya. ( principle of difterentiation ).
5) Perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan. Kriminalisasi perbuatan-perbuatan culpa mensyaratkan  pembenaran  khusus.  ( principle of intents ).
6) Pemidanaan  hanya  dilakukan  atas  permintaan si  korban.  ( principle  of  victim  application ).
(Sieber, 1986: 95-96).
Asas-asas  diatas  sangat  baik,  dan  hal  ini sesuai  dengan  asas-asas  utama  hukum  pidana,  baik yang  terpancar  dari  asas  legalitas  (Pasal  1  ayat  1 KUHP) maupun dari asas subsidiaritas.
Dari  uraian  diatas  menjadi  semakin  jelas, bahwa  adalah  salah  untuk  menyatakan  kejahatan- kejahatan tradisional yang dilakukan dengan bantuan komputer  sebagai  kejahatan  komputer  ( computer crime ). Demikian juga, apabil secara fisik komputer menjadi  objek  perusakan.  Apalagi  bilamana  kita menggunakan definisi kejahatan komputer sebagaimana  dirumuskan  oleh  OECD (any  illegal, unethical  or  unauthorized  behaviour  involving automatic  data  processing  and/or  transmitting  of data ). Di pelbagai negara hal ini tetap diatasi dengan ketentuan tindak pidana tentang pencurian, penipuan, penggelapan dan pemalsuan serta tindak pidana lain yang terkait. Hanya saja mungkin dalam hal ini perlu diadakan beberapa modifikasi. Sebagai contoh dapat dikemukakan  disini,  apakah  deposito  kredit  dapat disamakan  dengan  barang  atau  hanya  merupakan sebuah klaim. Selanjutnya, dalam penipuan, cukuplah bahwa kecurangan yang dilakukan dengan alat  komputer  tersebut  disamakan  dengan  syarat penipuan  yang  tradisional  berupa  bahwa  orang tersebut  dengan  rangkaian  kata-kata  bohong. Demikian  pula  sepanjang  menyangkut  pemalsuan, apakah  persyaratan  sesuatu  yang  dapat  dilihat  dapat diperluas  dengan  sarana  lain.  Meskipun  demikian, OECD  telah  berhasil  menyusun  daftar computer
related  criminality dan  hal  ini  merupakan common denominator sebagai hasil perbandingan hukum dan kebijakan  legislatif  di  pelbagai  negara.  Daftar tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. The input, alteration, erasure and/or suppression of computer data and/or computer programmes  made  wilfully  with  the  intens  to commit  an  illegal  transfer  of  funds  or  of another thing of value;
b. The input, alteration, erasure and/or suppression of computer data and/or computer programmes,  or  other  interference  with computer  systems,  made  wilfully  with  the intens to commit a forgery;
c. The input, alteration, erasure and/or suppression of computer data and/or computer programmes,  or  other  interference  with computer systems, made wilfully with intens to hinder  the  fungtioning  of  a  computer  and/or telecommunication system;
d. The  infringement  of  the  exclusive  right  of  the owner of a protected computer programme and put in on the market;
e. The  access  to  or  interception  of  a  computer and/or telecommunication system made knowingly and without the authorisation of the person responsible for the system, either (1) by infringement  of  security  measure  or  (ii)  for other dishonest or harmful intentions. (OECD, 1986: 64-65).

## 3.2.  Kendala  Hukum  Positif  dan  Tindakan Legislatif
Sesuai  dengan  azas-azas  pembatas  dalam hukum  pidana  sehubungan  dengan  asas  legalitas tersebut  diatas  terutama  asas lex  certa ,  tampaknya tidak  mudah  untuk  menerapkan  begitu  saja  pasal- pasal  KUHP  terhadap  kejahatan  komputer.  Apakah joycomputing berupa  penggunaan  tanpa  izin  dan melampaui  wewenang  ( furtum  usu )  suatu  komputer dapat diatasi demikian saja dengan Pasal 362 KUHP (pencurian)? Apakah dalam hal ini dapat dikategorikan  sebagai  pencurian  listrik,  yang  di Indonesia sudah dianggap barang?
Selanjutnya,  apakah  hacking  pada  sebuah komputer dengan perantaraan sebuah terminal dapat disamakan  demikian  saja  dengan  memasuki  rumah tanpa  izin  ( huisvredebruk )  sebagaimana  diatur  oleh Pasal  167  KUHP  yang  mensyaratkan  kehadiran seseorang?
Kemudian,  apakah  manipulasi  data  dengan cara  mengubah  menambah  atau  menghapus  dapat
digolongkan  pada  delik  klasik  perusakan  barang sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP? Dalam hal  ini  misalnya  saja  Canada  melalui  Criminal  Law Amandement Act 1985 telah memperjelas perumusan mischief yang mencakup pula ”everyone who wilfully: (a) destroys or alters data; (b) renders data meaningless, useless or ifeffective; (c) obstrucs, interrups or interferes with the lawful use of data; or (d) obstrucs interrups or denies access to data to any person who is entitled to access thereto” .
Demikian  pula  halnya  dengan  memperoleh keterangan (data) secara tidak syah dalam kaitannya dengan  rahasia  kenegaraan,  rahasia  perusahaan  dan sebagainya,  jelas  tidak  dapat  dengan  sendirinya diatasi pasal-pasal KUHP (Pasal 112 dan sebagainya, Pasal  322  dan  323  KUHP,  Pasal  234  KUHP,  dan sebagainya).
Selanjutnya,  akan  timbul  pertanyaan  pula, sampai  seberapa  jauh software  piracy dapat dikategorikan  sebagai  pelanggaran  hak  cipta.  Di Indonesia, dalam UU No. 7 Tahun 1987, ditegaskan bahwa program komputer atau computer programme dalam  kaitannya  dengan  karya  ilmu  pengetahuan seni  dan  sastra,  termasuk  ciptaan  yang  dilindungi (Pasal 11).
Untuk  mengatasi  hal  tersebut  diatas,  jelas diperlukan  tindakan  legislatif  yang  cermat  dengan mengingat suatu hal yakni jangan sampai perundang- undangan  menjadi  terpana  pada  perkembangan teknologi sehingga membuat peraturan overlegislate , yang pada  gilirannya justru akan  membawa dampak negatif,  baik  dibidang  hukum  lainnya  maupun dibidang sosial ekonomi.
Disamping  masalah-masalah  yang  timbul dalam  hukum  pidana  substantif  tersebut  diatas, tampaknya  masalah  lain  akan  muncul  yakni  dalam hukum  acara  pidana,  baik  yang  bersifat  nasional maupun  yang  bersifat  antar  negara.  Yang  bersifat nasional  antara  lain  adalah  persoalan  sampai seberapa jauh computer records dapat dijadikan alat bukti di sidang pengadilan.
Selanjutnya,  masalah  internasional  akan muncul sehubungan dengan kemungkinan dilakukan kejahatan  komputer  melalui remote  data  processing yang  dilakukan  disuatu  negara,  tetapi  akibatnya terjadi  di  negara  lain.  Dalam  hal  ini  akan  muncul persoalan  yang  berkaitan  dengan  azas  territorialitas dan  ekstradisi  untuk  menghindarkan,  misalnya  saja double  jeopardy.  Jelas,  dalam  hal  ini  diperlukan kerjasama internasional melalui harmonisasi hukum, baik  hukum  pidana  substantif  maupun  hukum  acara pidana.
Kompleksitas masalah yang terjadi digambarkan oleh OECD sebagai berikut:
With respect to the transnational aspects of computer related criminal activity, important issues have beeb noted which point to the desirability for international co-operation  in  repressing  and  controlling  such activity: however,  no attempt has been made in this study  to  resolve  such  issues.  These  issue  deserve furter  consideration  by  Member  countries  and appropriate  international  bodies.  Issues  that  have been identified include, inter alia, problems resulting from  different  yuridiction among  Member  countries in  connection  with  a  specific  case,  as  well  as  the appicability  and  adequecy  of  international  legal instruments  such  as  treaties  on  extradition  and mutual legal assistence in criminal matters.

## 3.3. Pandangan Yang Berkembang
Kriminalisasi  terhadap  kejahatan  komputer merupakan  kebutuhan  mengingat  dampak  yang  luas dari  kejahatan  tersebut  baik  terhadap  fungsi,  fungsi infrastruktur  publik,  bahaya  umum  terhadap  barang dan  jasa  maupun  terhadap  ketenteraman  hidup sesama.
Mardjono  Reksodiputro  menyarankan  agar pengaturan  hukum  pidana  terhadap  kejahatan komputer memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pengaturan untuk menanggulangi penyalahgunaan (kejahatan) komputer, sebaiknya diintegrasikan dalam KUHP dan tidak dalam bentuk undang-undang tersendiri;
2. Masih  perlu  dikaji  lebih  lanjut  apakah  bentuk pengaturan  ini  dalam  bab  KUHP  tersendiri atau dengan  cara  menambah  dan  mengubah  pasal dalam sistematika KUHP;
3. Pengaturan  ini  harus  dilakukan  dengan  hemat dan tidak mengubah asas-asas yang berlaku serta dirumuskan  secara  tepat  agar  jangkauannya terbatas;  hal  ini  adalah  untuk  mencegah  akibat- akibat  sampingan  (dalam  sistem  hukum  dan sistem sosial-ekonomi) yang tidak dimaksudkan dan  dapat  mengganggu  perkembangan  industri komputer dan perkembangan teknologi komputer di Indonesia;
4. Kategori  perbuatan  penyalahgunaan  komputer dalam:  (a).  manipulasi  komputer;  (b).  spionase komputer; (c). sabotase komputer; (d). Pemakaian  secara  tidak  syah  komputer;  dapat dipergunakan  sebagai  dasar  kerja  dengan memperhatikan  pula  pembagian  (pendekatan) yang  dilakukan  Komisi  Kejahatan  Komputer  di Belanda dalam laporannya tahun 1987;
5. Perhatian  khusus  harus  diberikan  pada  kategori manipulasi  komputer,  karena  perbuatan  ini merupakan  kejahatan  computer  fraud  sebagai bagian  dari  computer-related  economic  crimes, yang  dapat  menimbulkan  kerugian  besar  bagi pembangunan  di  Indonesia,  sehingga  perlu dipikirkan pemasukannya  dalam undang-undang tindak pidana ekonomi.
6. Disarankan  agar  dibentuk  panitia  ad  hoc  yang bertugas mempelajari secara khusus permasalahan:  seberapa  jauh  hukum  pidana dapat dan harus dipergunakan untuk menghambat  penyalahgunaan  komputer,  tanpa mengurangi arus data dan informasi yang lancar yang  dibutuhkan  dalam  masyarakat  informasi Indonesia. (Reksodiputro, 198: 12-13).

## 4. PENUTUP

## 4.1. Kesimpulan
Sehubungan  dengan  usaha  pembaharuan  KUHP nasional,  pada  lokakarya  bab-bab  kodefikasi  hukum pidana  di  Jakarta  pada  tanggal  18-19  Januari  1988 telah  dihasilkan  kesimpulan-kesimpulan  sebagai berikut:
1. Bahwa  dipandang  perlu  untuk  memasukkan materi kejahatan dengan mempergunakan piranti/sarana komputer dalam Konsep
Rancangan  Undang-undang  termaksud  diatas, dengan usulan sebagai berikut:
a. Mengadakan  penambahan,  perubahan  dan penyisipan  mengenai  kejahatan-kejahatan dengan  mempergunakan  piranti  sarana komputer  ke  dalam  pasal-pasal  yang  telah ada atau bilamana perlu diadakan pengaturan dalam bab tersendiri.
b. Perumusan agar dilakukan secara cermat dan hati-hati  guna  menghindarkan  terjadinya kriminalisasi dan proteksi yanng berkelebihan serta harus dapat mengakomodasikan hasil perkembangan teknologi sehingga tidak menghambat perkembangan ekonomi dan teknologi.
c. Mengadakan  kategorisasi  dan  definisi  agar terdapat  keseragaman  yang  dimasukkan  ke dalam Ketentuan Umum Konsep Rancangan Undang-undang termaksud, dengan
mempelajari/memperbandingkan kasus-
kasus yang terjadi dan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  di  negara-negara ASEAN.
d. Dibentuk  panitia  Ad-Hoc  yang  bertugas untuk  mempelajari  masalah-masalah  yang
berhubungan dengan penyalahgunaan komputer (Computer abuse/computer fraud), yang  anggotanya  antara  lain  terdiri  dari unsur-unsur:
- Kementerian Kehakiman
- Mahkamah Agung
- Kejaksaan Agung
- Kementerian-kementerian  Perhubungan & Telekomunikasi
- HANKAM
- POLRI
- Kantor Konsultan Hukum dan IKADIN
- Asosiasi Pengusaha Komputer
- Perguruan Tinggi.
e. Mempergunakan  sejauh mungkin  cara pendekatan  yang  dilakukan  oleh  Komisi Kejahatan  Komputer  Belanda  (Komisi Franken)  dalam  laporannya  bulan  April 1987  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  di negara kita.
2. Untuk menampung kebutuhan dalam
menanggulangi  kejahatan  yang  menggunakan piranti  sarana  komputer,  bilamana  menyangkut kepentingan negara, agar tidak ditutup kemungkinan  diterapkannya  Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang  No.  3  Tahun  1971),  Undang- undang tentang Tindak Pidana Subversi
(Undang-undang No. 11/PNPS/1963) dan Undang-undang tentang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-undang  No.  7/Drt/1955  Jo.  Undang- undang No. 8/Drt/1958).
3. Jika  dalam  perkembangannya  dikemudian  hari memang  diperlukan,  tidak  ditutup  kemungkinan disusun suatu Undang-undang tentang Kejahatan Komputer secara tersendiri.

## 4.2. Saran-saran
Mengingat victimisasi yang sangat luas dari computer  abuse baik  terhadap  kepentingan  negara, kepentingan umum maupun kepentingan perseorangan,  kriminalisasi  terhadap  perbuatan tersebut  harus  dilakukan.  Langkah  legislatif  yang dapat  dilakukan  adalah  dengan  menggunakan pendekatan evolusioner dan pendekatan kompromis. Pendekatan global sebaiknya dihindarkan agar tidak merusak sistematik hukum pidana.
Bahan-bahan penyusunan kriminalisasi dapat  berasal  dari  perkembangan  di  negara-negara lain  dan  pandangan-pandangan  yang  tumbuh  di Indonesia. Over  criminalization harus  dihindarkan
agar  tidak  menghambat  perkembangan  teknologi informatika.

## DAFTAR PUSTAKA
Gillis,  M.  Arthur.  1984. Microcomputers  in Financial  Institutions .  Illionis.  DOW  Jones- Irwin, Homewood.
Muladi. 1988. Penanggulangan Kejahatan Komputer dengan Hukum Pidana . Makalah. OECD. 1986. Information Computer Communication Policy . Paris.
Pirogoff,  D.K. Combating  Computer  Crime  with Criminal Law . Jakarta. Djambatan.
Parker,  Donn  B.  1988. Crime  by  Computer .  New York. Charles Scribner’s Sons.
Reksodiputro,  Margono.  1988. Kejahatan  Komputer (Suatu  Catatan  Sementara  dalam  rangka
KUHP  Nasional yang akan  datang) .  Makalah dalam  Lokakarya  Bab-bab  kodifikasi  Hukum Pidana. Jakarta. BPHN.
Report  of  the  Committe  on  Computer  Crime, Information  Technology  and  Criminal  Law . 1987. Staatssuitgeverij. Ministerie van Justitie.
Sieber,  U.  1986. New  Legislative  Responses  to Computer  Related  Economic  Crimes  and
Infringements  of  Piracy  Comparative  and International Solutions . Universiteit
Amsterdam. Symposium.
Stair,  JR,  Ralp  M.  1986. Computers  in  Today’s World. Illionis. Irwin, Homewood.