## JURNAL WIDYA BHUMI

## PENERAPAN BLOCKCHAIN UNTUK PENCEGAHAN SERTIPIKAT TANAH GANDA DI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Joshua P Nugraha 1 , Aris P Kurniawan 2 , Indriana D Putri, 3 Ryan K Wicaksono 4 , Tarisa 5 *
1 Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan Jalan Rusa No.2, Karang Siri, Kota Soe, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur 85511
2 Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Kp. Bugis, Kec. Tj. Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29115
345 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jalan Tata Bhumi No 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55293 * Koresponden email: tarisas59@gmail.com

## ABSTRACT
The advantages of secure land ownership through land certificates have long been recognized as the One of the issues that has yet to be resolved in Indonesia is the issue of multiple land certificates. These issues arise as a result of data defects that occur during the process of collecting and presenting information on land parcels from upstream to downstream. The purpose of this paper is to describe how blockchain technology can be used to reduce the problem of multiple certificates. The descriptive qualitative research method was used in this study, which combined a systematic literature review approach  with  the  author's  experience  while  working  in  the  land  office.  According  to  the  study's findings, blockchain technology can maintain the security of physical and legal data on registered land parcels.  The  process  of  validating  land  data  is  decentralized  to  land  certificate  owners  via  the blockchain  network,  making changes to  land  data difficult  for  irresponsible  parties  to manipulate. Land information can now be recorded digitally, distributed easily, and cannot be manipulated thanks to blockchain technology. The government and society can assume full responsibility for the security and confidentiality of land parcel data in the future by implementing blockchain technology.
Keywords : Blockchain technology, multiple land certificates, overlapping land plots, server system

## INTISARI
Permasalahan pertanahan mengenai sertipikat tanah ganda di Indonesia menjadi salah satu masalah yang  belum  bisa  dituntaskan  hingga  saat  ini.  Permasalahan  tersebut  muncul  karena  proses menghimpun  dan  menyajikan  informasi  bidang  tanah  pada  saat  di  hulu  hingga  hilir  mengalami kecacatan data, baik fisik maupun yuridis. Tulisan ini bertujuan menguraikan penerapan teknologi blockchain untuk meminimalisasi permasalahan sertipikat ganda. Metode penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif  dengan  mengadopsi  pendekatan  tinjauan  literatur sistematis yang dipadukan dengan pengalaman penulis selama berada di kantor pertanahan. Hasil kajian  menyebutkan  bahwa  teknologi blockchain mampu  menjaga  keamanan  data  fisik  maupun yuridis  bidang  tanah  yang  telah  terdaftar.  Terdesentralisasinya  proses  validasi  data  pertanahan kepada  pemilik  sertipikat  tanah  melalui  jaringan blockchain ,  menjadikan  setiap  perubahan  data pertanahan  akan  sulit  untuk  dimanipulasi  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggungjawab.  Teknologi blockchain memungkinkan informasi pertanahan dapat direkam secara digital, mudah didistribusikan dan tidak bisa di manipulasikan. Pemerintah dan masyarakat dapat memikul tanggung jawab penuh atas  keamanan  dan  kerahasiaan  data  bidang  tanah  di  masa  mendatang  dengan  menerapkan teknologi blockchain .
Kata Kunci : Bidang tanah tumpang tindih, sertipikat tanah ganda, sistem server, teknologi blockchain

## A. Pendahuluan
Kepemilikan  tanah  di  Indonesia  oleh  orang-orang,  baik  sendiri  maupun bersama-sama dengan orang-orang lain, serta badan-badan hukum harus dibuktikan dengan  sertipikat  tanah.  Sertipikat  tanah  merupakan  surat  tanda  bukti  hak  atas tanah (HAT) yang sah dan kuat (Pujianti, 2021;  Sapardiyono & Pinuji, 2022).  Oleh
Vol. 2, No. 2
October 2022
Received
Nov 8 th , 2022
Accepted Nov 29 th , 2022
Published Dec 8 th , 2022
karena  itu,  setiap  terjadi  peristiwa  hukum  ataupun  perbuatan  hukum  yang menyangkut  peralihan  atau  pembebanan  HAT-nya,  menjadi  tidak  sah  jika  tidak dilakukan  pendaftaran  tanah  (Tjukup  dkk.,  2016).  Idealnya,  setelah  melalui pendaftaran tanah, keberadaan sertipikat tanah akan mampu menjelaskan riwayat tanahnya  (nama  pemegang  HAT  pertama-terakhir,  waktu  peralihan  termasuk pembebanan dengan hak tanggungannya) (Pujianti, 2021).
Pemerintah  melalui  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional  (ATR/BPN)  berusaha  mendaftarkan  seluruh  bidang  tanah  guna meminimalkan permasalahan pertanahan (Irawan & Junarto, 2022). Permasalahan pertanahan  merupakan  perselisihan  pertanahan  antara  orang-perseorangan, kelompok,  golongan,  organisasi,  badan  hukum,  atau  lembaga  baik  yang  tidak berdampak luas ataupun berdampak luas secara sosio-politis (Nur Amrin dkk., 2021). Permasalahan  pertanahan  dapat  muncul  sejak  dari  hulu,  pada  saat  proses pendaftaran tanah hingga pada bagian hilirnya. Adanya pemalsuan surat atau alas hak atas tanah oleh banyak pihak (surat keterangan dari kepala desa ataupun akta oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  hingga  penelantaran  tanah  merupakan contoh permasalahan pertanahan di hulu. Kemudian, administrasi pertanahan yang masih  bersifat  analog,  kurangnya  kontrol  kualitas  pelayanan  pertanahan,  dan berpindah-pindahnya  kewenangan  untuk  mendaftarkan  tanah  ikut  menambah permasalahan  pada  bagian  prosesnya.  Selanjutnya,  munculnya  sertipikat  ganda, sengketa,  konflik  dan  perkara  pertanahan  merupakan  contoh  permasalahan pertanahan pada bagian hilirnya.
Pemerintah berharap pada Tahun 2025 semua bidang tanah di Indonesia sudah bersertipikat dan transformasi sertipikat tanah yang berwujud analog ke elektronik berjalan  lancar  (Instruksi  Presiden  Nomor  2  Tahun  2018;  Mujiburohman,  2021). Harapan  tersebut  mungkin  saja  dapat  terealisasikan,  akan  tetapi,  terdapat pengakuan  dari  karya  tulisan  beberapa  peneliti  yang  mengungkapkan  bahwa banyaknya  masalah  bidang  tanah  yang  terdaftar  terjadi  karena  masih  lemahnya sistem pada server kantor pertanahan (Dewi dkk., 2022; Negara dkk., 2021; Pradipta & Rani, 2020; Syah, 2014). Dewi dkk. (2022) dan Negara dkk. (2021) menyebutkan bahwa menumpuknya bidang tanah terjadi karena beragamnya kualitas data  fisik dan data yuridis bidang tanah yang terdaftar, yang berwujud data spasial ataupun data tekstual, pada aplikasi Geospasial-Komputerisasi Kantor Pertanahan (Geo-KKP) dan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Syah (2014) menggarisbawahi bahwa munculnya sertipikat tanah ganda terjadi akibat kesalahan alas hak yang bersumber dari  pihak  ketiga  (PPAT,  pemerintah  desa),  kelalaian  petugas  BPN  pada  proses administrasi pembuatannya kantor pertanahan, adanya niat jahat dan kesengajaan pihak  tertentu  (mafia  tanah)  atas  bidang  tanah,  serta  belum  majunya  sistem informasi (sistem server) pertanahan.  Pradipta & Rani (2020) menyatakan bahwa keberadaan  sistem  informasi  pertanahan  saat  ini  perlu  di- upgrade untuk mendukung  petugas  BPN  dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  dalam mencapai good governance .
Banyaknya sumber permasalahan pertanahan tersebut, berimplikasi terhadap besarnya  biaya  dan  panjangnya  durasi  waktu  penyelesaian  permasalahan pertanahan  (Mujiburohman,  2021;  Supadno  &  Junarto,  2022).  Oleh  karena  itu, diperlukan upaya-upaya penanganan, antara lain: (1) meminimalkan pemalsuan alas hak kepemilikan tanah sejak dari hulu (Supadno & Junarto, 2022; Mujiburohman, 2021); (2) menguatkan sistem administrasi pertanahan melalui digitalisasi dokumen
tanah  pada  bagian  proses  pendaftaran  tanah;  serta  (3)  menyelesaikan  tumpang tindih sertipikat ganda ataupun sengketa, konflik pertanahan.
Sertipikat  tanah  ganda  terjadi  karena  sertipikat  tanah  tersebut  diterbitkan  di atas  satu  objek  bidang  tanah  yang  bertindih  (sebagian  atau  keseluruhan)  dengan bidang  tanah  lainnya  (Khasanah  &  Alfons,  2021).  Hal  semacam  ini  juga  disebut sebagai “sertipikat tumpang tindih ( overlapping )”. Sertipikat tanah ganda semakin diperparah  dengan  adanya  perubahan  sistem  administrasi  dari  analog  ke  digital, melalui  proses  digitalisasi  data  pertanahan.  Proses  digitalisasi  pertanahan  akan mengubah  sertipikat  tanah  dalam  bentuk  cetak  menjadi  sertipikat  tanah  dalam bentuk digital (Mujiburohman, 2021). Namun demikian, pada sertipikat tanah digital ini, sangat mudah dilakukan proses penggandaan dan manipulasi data pertanahan, akibat dari tidak amannya sistem pada server pertanahan (Syah, 2014). Selain itu, data  sertipikat  tanah  yang  sudah  ter  digitalisasi  masih  memiliki  beberapa kelemahan,  antara  lain  (Firdaus,  2022;  Kementerian  ATR/BPN,  2022;  Mustofa, 2020): (1) Server terlalu konvensional dan mudah dibobol. Selama ini, server yang digunakan pada kantor pertanahan masih server yang tergolong lemah atau mudah untuk diretas data-datanya; (2) Server berwujud fisik, sehingga jika terjadi sesuatu pada server, data pertanahan akan hilang; (3) Banyaknya data-data pertanahan yang bertumpuk.  Masalah  tersebut  bisa  disebabkan  karena  adanya  pengulangan  pada data yang salah; (4) Tidak tertatanya data pertanahan.
Pada  tulisan  ini,  penulis  ingin  mengkaji  mengenai  keefektifan  teknologi blockchain untuk  mengatasi  permasalahan  pertanahan  yang  terjadi  di  Indonesia, seperti  sertipikat  tanah  ganda  dan overlapping data  bidang  tanah  yang  terdaftar.
Penulis berharap nantinya diperoleh suatu penjelasan atas akar masalah timbulnya sertifikat  ganda  dan overlapping data  pertanahan,  rumusan  konsep  solusi  untuk pihak  berwenang  dalam  hal  ini  Badan  Pertanahan  Nasional,  dengan  menerapkan teknologi blockchain .  Menurut  Bahga  &  Madisetti  (2016),  teknologi blockchain merupakan  suatu  konsep  teknologi  untuk  mencatatkan  transaksi  dengan meyakinkan,  tanpa  adanya  pihak  ketiga  untuk  menjaminnya,  dan  setiap penggunanya dapat saling memverifikasi informasi terkait transaksi secara bersama- sama.  Kemudian,  Negara  dkk.  (2021)  menegaskan  bahwa  cara  kerja  teknologi blockchain terdesentralisasi  kepada  para  pemiliknya,  dengan  menggunakan deskripsi serta enkripsi kriptografi. Berdasarkan dua  kajian tersebut, penulis ingin menerapkan  teknologi blockchain dalam  penyelesaian  sertipikat  ganda  dan tumpang tindih data bidang tanah.
Artikel ini berbeda dengan Negara dkk. (2021) yang hanya membahas urgensi sistem pengamanan pada sertipikat tanah digital. Kebaruan dari artikel ini terletak pada penggabungan pembahasan atas permasalahan sertipikat ganda dan tumpang tindih bidang beserta dengan rumusan solusi atas permasalahan tersebut daripada (Mujiburohman, 2018; Nur Amrin dkk., 2021). Selain itu, artikel ini juga menjabarkan terkait  kelebihan  dan  kelemahan  yang  akan  muncul  jika  diterapkannya  teknologi blockchain daripada  penelitian  Firdaus  (2022)  dan  Mustofa  (2020). Penulis beranggapan bahwa semakin cepat instansi BPN menerapkan teknologi blockchain dalam pelayanannya maka permasalahan sertipikat tanah ganda dan tumpang tindih data  bidang  tanah  tidak  akan  separah  dengan  apa  yang  terjadi  jika  sistem  pada server kantor pertanahan yang digunakan saat ini tidak diperbaiki. Oleh karena itu, tulisan  ini  bertujuan  menguraikan  solusi  atas  permasalahan  sertipikat  ganda  dan tumpang tindih bidang tanah dengan menerapkan teknologi blockchain.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  deskriptif  kualitatif  (Nicholas,  2017; Tomaszewski  dkk.,  2020).  Dalam  penelitian  ini,  data  sertipikat  hak  atas  tanah  di Kementerian ATR/BPN yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi permasalahan sertipikat ganda dan tumpang tindih bidang tanah serta memberikan jawaban atas permasalahan tersebut. Data yang harus disiapkan pada penelitian ini adalah data sekunder yang harus dikumpulkan pada penelitian ini, yaitu berupa Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah (GUPT), Peta Batas Wilayah, Peta Bidang Tanah, dan citra satelit  wilayah  yang  akan  dikaji.  Data  tersebut  dapat  diperoleh,  baik  dari  Kantor Wilayah  maupun  Kantor  Pertanahan  Badan  Pertanahan  Nasional.  Selain  itu, pengambilan  data  juga  dapat  dilakukan  melalui  sistem  Komputerisasi  Kantor Pertanahan dengan cara mengunduh beberapa data yang dibutuhkan, seperti unduh persil bidang-bidang tanahnya.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia, khususnya yang telah terdaftar dan telah bersertipikat hak atas tanahnya.  Namun,  karena  adanya  keterbatasan  dalam  melakukan  penelitian, penulis  hanya  menggunakan  sampel  dari  bidang-bidang  tanah  yang  ada  di  Kota Yogyakarta.  Kemudian,  di  dalam  penelitian  ini  menggunakan  beberapa  informan yang  merupakan  pegawai  di  Kantor  Pertanahan  yang  akan  diwawancarai  terkait masalah  yang  diangkat.  Dalam  pelaksanaannya,  langkah  kerja  yang  kami  ambil diawali  dengan  pengumpulan  data  primer  dan  sekunder  yang  telah  disebutkan sebelumnya.  Setelah  data-data  primer  dan  sekunder  terkumpul,  dilanjutkan memasukkan  data-data  tersebut  ke  dalam  teknologi blockchain yang  selanjutnya akan dibuatkan aplikasi pengaduan yang akan dibahas.
C. Mengatasi Permasalahan Sertipikat Ganda dengan Teknologi Blockchain Teknologi Blockchain . Pada tahun 2008, Nakamoto (2009) mendokumentasikan konsep  dan detail  teknologi blockchain ,  yang  kemudian  digunakan  sebagai  tulang punggung  untuk cryptocurrency terdesentralisasi  pertama, Bitcoin ,  pada  tahun 2009. Bitcoin memungkinkan  pertukaran  mata  uang  digital peer-to-peer terdesentralisasi melalui internet. Di Bitcoin , blockchain diimplementasikan sebagai buku besar terdistribusi yang dapat diakses oleh publik yang di hosting oleh sejumlah besar host sukarelawan  yang  dikenal  sebagai node .  Buku  besar  menyimpan  dan memverifikasi  data  transaksional  yang  dikirimkan  melalui  jaringan.  Fitur  penting blockchain di Bitcoin adalah kemampuannya untuk mencegah pengeluaran ganda dalam  perdagangan,  karena  seluruh  jaringan  bertanggung  jawab  atas  verifikasi transaksi daripada otoritas pusat seperti dalam kerangka keuangan tradisional.
Blockchain dapat memiliki beberapa komponen, tetapi berikut ini adalah yang paling  penting  dan  mendasar  untuk  dipahami  guna  mendapatkan  pemahaman teknologi blockchain . Pertama adalah block . Blockchain adalah rangkaian block , dan block adalah  struktur  data  dasar  jaringan.  Satu block dapat  dibagi  menjadi  dua bagian. Bagian pertama adalah header , yang meliputi nomor indeks, stempel waktu, nonce ,  data,  nilai hash ,  dan  lain  sebagainya.  Bagian  kedua  adalah transaction counter ,, yang terdiri atas transaksi pertama, kedua dan seterusnya. Block dihasilkan oleh  salah  satu node jaringan  dan  kemudian  diverifikasi  oleh  seluruh  jaringan sebelum ditambahkan ke rantai rangkaian blockchain .
Komponen kedua adalah hash pointer (hp) . Hp terdiri dari hash dari data yang disimpan di block . Hash ini dihasilkan menggunakan fungsi hashing kriptografi  dan
menunjuk  ke  lokasi  penyimpanan  data  yang  sebenarnya. Hp Ini  dapat  digunakan untuk  menentukan  integritas  data  dan  berfungsi  menghubungkan  antar block di blockchain , karena setiap block akan ditautkan ke block sebelumnya menggunakan nilai hash ini.  Selanjutnya,  pengguna  dapat  memverifikasi hash ini  secara  publik untuk  memastikan  bahwa  data  tersebut  tidak  rusak.  Jika  data  rusak  atau  sengaja dirusak,  maka  nilai hash akan  berubah.  Nilai  tersebut  tidak  hanya  untuk  blok tertentu,  tetapi  untuk  semua  blok  sebelumnya  yang  berkaitan  dengan  nilai hash yang rusak/dirusak tersebut.
Komponen ketiga adalah merkle tree ( mt ). Mt ini adalah jenis pohon pencarian biner di mana node dihubungkan satu sama lain melalui hp dari blok yang digunakan untuk menghasilkan blockchain . Saat lebih dari satu node digabungkan menjadi satu node , mt menggunakan algoritme konstruksi untuk membuat node induk yang berisi hash dari node yang digabungkan. Saat menurunkan dari simpul induk ke simpul saat ini (tunggal), mt pun menyediakan kemampuan untuk mengelola data dengan cara yang tahan terhadap kerusakan. Misalnya, jika seseorang mencoba mengubah data sebuah node , hash di level induk akan terganggu, begitu pula hash di level atasnya lagi. Oleh karenanya, peretas tidak mungkin mengubah data semuanya, mulai dari data tunggal hingga induk.
(1) Ada permintaan transaksi. (2) Satu blok mewakili sebuah transaksi. (3) Transaksi  disiarkan  ke semua node
(4) Blockchain yang ada selesai.  (5) blok  ditambahkan  ke transaksi blockchain
(6) transaksi divalidasi, Gambar 1. Operasi Blockchain . Sumber: Aripin (2018); Idrees dkk. (2021); Mazzei dkk. (2020); Rahardja dkk., (2020); Triawan dkk. (2022)
Komponen keempat adalah digital signature ( ds ). Ds Ini menggunakan algoritma kriptografi  untuk  memverifikasi  validitas  data  dalam  jaringan.  Selain  itu, Ds juga dapat  digunakan  untuk  memeriksa  integritas  data.  Dua  kunci  diperlukan  untuk menghasilkan Ds yaitu:  (1)  kunci  privat  yang  digunakan  oleh  generator  untuk menandatangani  dokumen  dan  dirahasiakan;  (2)  kunci  publik  yang  diumumkan secara publik dan dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa kunci privat tertentu menghasilkan ds .  Algoritme Ds harus  memastikan  bahwa  tanda  tangan  dapat diverifikasi dan bukan pemalsuan.
Komponen  kelima  adalah transaction .  Sebuah  blok  di blockchain berisi  detail transaksi yang terjadi selama periode waktu tertentu. Transaksi adalah komponen yang menonjol dari blok. Ini terdiri dari data yang dikirim melalui jaringan blockchain serta alamat pengirim dan penerima. Sebelum mengirim, pengirim membubuhkan tanda  tangan  digital.  Tanda  tangan  digital  diterapkan  pada  nilai hash blok
sebelumnya.  Transaksi  yang  diminta  kemudian  disiarkan  ke  seluruh  jaringan,  dan node menghitung status node saat ini berdasarkan data yang mereka miliki untuk memverifikasi  transaksi.  Karena  data  dalam  transaksi  ini  diberi  stempel  waktu, setiap  perubahan  dapat  dilacak.  Selain  itu,  tidak  ada  yang  bisa  diubah  dalam blockchain ;  jika  diperlukan  perubahan,  transaksi  baru  diminta  daripada memodifikasi yang sudah ada.
Komponen keenam adalah mekanisme. Jaringan blockchain didistribusikan dan terhubung peer-to-peer , dengan data transaksional yang dapat diakses oleh semua node . Mekanisme konsensus diberlakukan untuk memastikan keamanan blockchain . Karena  setiap node memiliki  salinan  data,  perlu  memperbaruinya  dari  waktu  ke waktu  dan  memastikan  bahwa  datanya  konsisten.  Mekanisme  konsensus diharapkan untuk memastikan bahwa setiap node memiliki hak yang sama dan blok baru hanya dapat ditambahkan ke jaringan setelah node ini menyetujui konsensus dengan partisipasi dan kerja sama yang tepat.
Komponen ketujuh adalah inner working . Blockchain adalah serangkaian blok yang berisi data transaksional dan dihubungkan bersama menggunakan pointer hash yang dihasilkan secara kriptografi. Setiap blok di blockchain terdiri dari data, stempel waktu  untuk  data,  nilai hash yang  dihasilkan  untuk  data,  nilai hash dari  blok sebelumnya,  dan  seterusnya.  Blok  berisi  informasi  tentang  transaksi  yang  terjadi selama  periode  waktu  yang  ditentukan.  Transaksi  ini  dipublikasikan  dan  hanya dilakukan ketika node jaringan setuju melalui mekanisme konsensus yang bertindak sebagai mesin kepercayaan antara pihak yang tidak dikenal. Transaksi juga bersifat permanen, artinya tidak ada yang dapat mengubah data setelah memasuki rantai.
Blockchain memverifikasi dirinya sendiri, membuatnya unik dan dapat dipercaya.
Teknologi Blockchain mendukung jaringan terdistribusi dan terdesentralisasi di mana semua node sama pentingnya dan memiliki hak yang sama, dan data disimpan dengan aman. Ketika sebuah node meminta transaksi, itu direpresentasikan dalam bentuk  blok  yang  berisi  semua  detail  transaksi  seperti  data,  nilai hash ,  stempel waktu, dan sebagainya. Transaksi tersebut kemudian disajikan ke setiap node dalam jaringan, yang menggunakan mekanisme konsensus untuk memvalidasi keasliannya. Ketika blok diverifikasi, itu ditambahkan ke rantai, dan node yang meminta transaksi diberi  tahu  bahwa  transaksi  telah  selesai. Blockchain adalah  rantai  besar  yang mendistribusikan  transaksi  yang  telah  terjadi  dalam  jaringan  sejauh  ini, menjadikannya lebih unggul dari platform lain yang tersedia dalam hal keamanan dan toleransi kesalahan.
Permasalahan  Sertipikat  Ganda .  Kementerian  ATR/BPN  saat  ini  sedang mengejar  supaya  seluruh  bidang  tanah  di  Indonesia  bisa  terdaftar  sampai  tahun 2025.  Kegiatan  tersebut  ke  depannya  akan  memudahkan  dalam  kegiatan pertanahan.  Akan  tetapi,  dalam  perjalanannya  terdapat  banyak  masalah pertanahan,  salah  satu  yang  meresahkan  adalah  sertipikat  ganda  dan  tumpang tindih. Sertipikat ganda ini merupakan induk dari segala permasalahan pertanahan antara  lain,  terjadinya  sengketa  hak  atas  tanah,  masyarakat  menjadi  resah, menimbulkan kesan tidak baik terhadap Kementerian ATR/BPN, dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat akan kepastian hukum hak atas tanah. Hal inilah yang harus segera dicari akar masalahnya dan segera diselesaikan.
Sertipikat ganda merupakan surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang terbit  lebih  dari  satu  objek  hak  yang  bertindih  dengan  satu  objek  tanah  sebagian atau keseluruhan. Kasus ini mencantumkan satu bidang tanah yang sama dengan
berlainan datanya.  Penyebab munculnya sertipikat ganda yang paling banyak adalah karena banyaknya data pertanahan yang saling bertumpuk dan tidak ter koordinir dengan  baik,  sehingga  data  tersebut  susah  untuk  ditelusuri  ulang  jika  ada permasalahan muncul. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya cacat data yuridis dan cacat  data  fisik  yang  di input oleh  Kantor  Pertanahan  setempat.  Berdasarkan  hal tersebut,  maka  dapat  menimbulkan  masalah  yang  lebih  besar,  yaitu  adanya pemalsuan data oleh para mafia tanah.
Berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997, sertipikat  tanah  dimaksudkan  agar  pemegang  hak  dengan  mudah  membuktikan haknya. Sertipikat tanah merupakan tanda bukti hak atas tanah dan berlaku sebagai tanda pembuktian yang paling kuat. Oleh karena itu, jika tidak ada pembenahan di dalam sistem data pertanahan, masyarakat akan ragu dengan tanda bukti hak atas tanah  yang  mereka  pegang  serta  mereka  akan  selalu  khawatir  jika  tanda  bukti tersebut akan menjadi masalah dikemudian hari karena masalah yang selalu terjadi karena sertipikat ganda dan tumpang tindih bidang. Agar keraguan masyarakat akan hal  ini  pudar,  sistem  dari  data  pertanahan  haruslah  aman  dan  terbuka,  sehingga siapa  pun  bisa  mengakses  seluruh  hal  yang  terjadi  pada  perubahan  sertipikat tersebut.
Mengatasi Sertipikat Ganda dengan Teknologi Blockchain . Salah satu solusi yang  bisa  diterapkan  di  Indonesia  untuk  menyelesaikan  masalah  sertipikat  ganda adalah  dengan  menggunakan  teknologi blockchain .  Teknologi  ini  bisa  membantu mencegah dan menghilangkan sertipikat ganda. Karena teknologi ini tergolong baru dalam pengembangannya, maka harus dicari atau apa yang bisa diadopsi dan apa yang harus dibenahi supaya bisa sesuai dan sejalan dengan ketentuan yang ada di Indonesia.
Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  ATR/Kepala  BPN  Nomor  1  Tahun  2021 tentang Sertipikat Elektronik, pemerintah menginisiasi untuk menerbitkan sertipikat secara elektronik untuk memperbaiki sistem pertanahan yang ada saat ini. Terbitnya Permen  ini  juga  merupakan  program  nasional  “ Making  Indonesia  4.0 ” untuk membangun infrastruktur digital di Indonesia, sehingga transformasi digital dapat lebih  cepat  untuk  maju.  Namun  demikian,  saat  ini  keamanan  data  yang  akan digunakan sertipikat elektronik ini masih menggunakan 2-Factor Authentication dan tanda  tangan  elektronik  yang  menggunakan Certificate  Autority oleh  Badan Sertifikasi Elektronik (BSRE)  (Negara dkk., 2021).  Sertipikat elektronik  ini nantinya akan ada hashcode disertai dengan QR Code yang nantinya pemilik sertipikat dapat mengakses  data  yang  ada  melalui  sistem  yang  disediakan  oleh  Kementerian ATR/BPN.  Secara  garis  besar,  dengan  sistem  keamanan  yang  ada  ini,  masih menggunakan  server  konvensional,  seperti cloud dan data  center. Server konvensional  ini  masih  memiliki  banyak  sekali  kelemahan  karena  mudah  untuk dimanipulasi. Oleh karenanya, keamanan data fisik dan yuridis bidang tanah yang telah  terdaftar  masih  diragukan.  Selain  itu,  server  konvensional  tersebut  masih menggunakan perangkat fisik, yang jika server mengalami masalah  maka datanya bisa saja hilang. Kemudian, adanya tuntutan masyarakat/pemegang sertipikat yang menginginkan  adanya  keterbukaan  data  pertanahan  ikut  menambah  sejumlah kelemahan server pertanahan tersebut.
Jika dilihat dari beberapa masalah yang ada, teknologi blockchain adalah salah satu  solusi. Blockchain memadukan  beberapa  teknologi  yang  ada  untuk menciptakan apa yang dapat dianggap sebagai database file yang tangguh dan tahan gangguan dimana orang dapat menyimpan data dengan cara yang transparan. Jadi
dapat dipahami mengenai cara kerja karakteristik dari blockchain . Pertama, setiap perbuatan yang dilakukan dalam komputerisasi jaringan blockchain akan tersebar dan  diketahui  setiap  pengguna  (terdesentralisasi).  Kedua, blockchain merupakan sistem yang sulit untuk dilakukan manipulasi data informasi yang telah dimasukkan ke dalam jaringan, sehingga sistem kerja blockchain sangat mengandalkan prinsip transparansi. Dalam kaitannya dengan sertipikat tanah digital, blockchain sebagai sistem  keamanan  yang  memiliki  peran  mengubah  paradigma database arsip pertanahan. Sertipikat tanah elektronik yang pada awalnya terpusat akan menjadi terdesentralisasi,  sehingga  masyarakat  dapat  membantu  memantau  perubahan yang terjadi pada sertipikat sekaligus mengakses informasi data yang terekam dalam sertipikat tanah.
Secara garis besar pengaplikasian sistem ini adalah dari awal data pertanahan yang telah dilakukan pengumpulan data yuridis maupun fisik kemudian di input oleh Kantor  Pertanahan  ke  dalam blockchain dengan  sistem  yang  sudah  dibuat. Kemudian, saat data sudah masuk ke dalam blockchain, sistemnya akan divalidasi oleh node . Node ini merupakan sistem yang akan memvalidasi secara enkripsi dalam kriptografi, sehingga akan memunculkan kode rahasia yang tidak akan bisa dimiliki oleh pengguna lainnya. Dalam proses inilah sertipikat ganda tidak akan bisa terbit karena kode yang unik dan akan ditolak jika ada penggandaan data. Kemudian kode enkripsi  akan  muncul  yang  akan  digunakan  pada  sertipikat  elektronik  yang selanjutnya kode enkripsi ini akan diberikan ke pemilik tanah.
a. Kelebihan Blockchain
Berdasarkan solusi yang diberikan, yaitu penerapan teknologi blockchain untuk pencegahan sertipikat ganda dan tumpang tindih bidang tanah, terdapat beberapa kelebihan yang akan muncul ketika digunakannya sistem tersebut.
1) Biaya lebih murah
Jika  dibandingkan  dengan  sistem  server  kantor  pertanahan  saat  ini,  biaya yang  dikeluarkan  dengan  diterapkannya  teknologi blockchain ini  lebih murah.  Hal  tersebut  karena  Kantor  Pertanahan  tidak  perlu  menyiapkan beberapa  alat  dan  aplikasi  yang  digunakan  untuk  menyimpan  data-data pertanahan secara digital atau online . Dengan demikian, kantor pertanahan dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atas hal tersebut;
2) Lebih efisien Dalam pelaksanaannya,  teknologi blockchain ini lebih efisien dibandingkan dengan sistem yang ada pada server pertanahan pada saat ini. Hal tersebut karena sistem yang digunakan tidak mengandung birokrasi yang bertele-tele;
3) Mudah diakses oleh masyarakat awam
Sistem pada server pertanahan saat ini yang hanya dapat diakses oleh pihak kantor pertanahan membuat tidak adanya transparansi data, yang membuat tingkat  kepercayaan  masyarakat  kepada  Kantor  Pertanahan  menurun. Adanya  solusi  yang  diberikan  dapat  meningkatkan  tingkat  transparansi kinerja  Kantor  Pertanahan  dalam  hal  penyimpanan  data-data  pertanahan secara  digital.  Selain  itu,  data-data  pertanahan  yang  mudah  diakses  oleh masyarakat awam;
4) Bisa menghilangkan permasalahan penggandaan dan pemalsuan data Sistem  yang  ada  pada blockchain memiliki Artificial  Intelligence (AI),  yaitu suatu kecerdasan buatan manusia yang prosesnya dibuat oleh mesin dengan
kata  lain  merupakan  sistem  yang  diprogram  untuk  melaksanakan  tugas tertentu  dan  akan  bekerja  secara  otomatis.  Adanya  AI  ini  membuat  tidak akan  munculnya  penggandaan  (duplikasi)  data.  Hal  tersebut  karena  jika terdapat data sama yang akan masuk, AI akan langsung menolaknya;
5) Perubahan sistem dapat dipantau semua orang Diterapkannya teknologi blockchain ini akan menampilkan perubahan yang jelas  dan  dapat  dipantau  oleh  semua  orang,  sehingga tracking -nya  jelas. Dengan adanya tracking tersebut, akan mempermudah Kantor Pertanahan dan  pihak  terkait  mengetahui  pemilik  tanahnya  karena  setiap  peralihan haknya tercatat secara digital dan terbuka secara umum;
6) Mendukung terwujudnya one map policy Teknologi blockchain ini  sangat  ter- publish dan  saling  berkaitan  serta sambung-menyambung menjadi satu. Hal tersebut mendukung terwujudnya one map policy karena one map policy terwujud ketika seluruh informasi peta yang  diproduksi  oleh  beberapa  sektor  dapat  bersatu  ke  dalam  satu  pera secara  integratif.  Adanya  teknologi blockchain yang  selalu  melakukan penolakan  jika  terdapat  data  yang  sama  juga  menjadi  pendukung terwujudnya one map policy karena tidak terdapat tumpang tindih informasi yang terdapat di dalam peta.
b. Kelemahan Blockchain
Dari  beberapa  kelebihan  tersebut,  penerapan  teknologi blockchain di Indonesia  tentu  akan  menghadapi  tantangan  dimana  terdapat  kelemahan  yang terjadi  apabila  sistem  tersebut  ingin  benar-benar  diterapkan.  Yang  pertama,  data pertanahan  yang  akan  digunakan  harus  dirapikan  dan  diperbaiki  dahulu,  karena blockchain hanya  digunakan  untuk  keamanan  sistem,  bukan  untuk  memperbaiki data-data  pertanahan  tersebut.  Kemudian  yang  kedua,  teknologi blockchain ini belum  memiliki  payung  hukum,  sehingga  sistem  ini  akan  sulit  diterapkan  di Indonesia  mengingat  tidak  ada  dasar  hukum  yang  mengatur  mengenai  teknologi blockchain untuk data pertanahan.
Menutup  Kelemahan Blockchain .  Blockchain pasti  memiliki  beberapa kekurangan  dalam  penggunaannya  untuk  sertipikat  elektronik,  tetapi  ada kekurangan  tersebut  pasti  bisa  ditutup  dengan  berbagai  cara  supaya  bisa mengoptimalkan kelebihan yang ada. Kekurangan ini yang akan menjadi dorongan untuk  terus  maju  ke  depan  agar  masyarakat  tidak  resah  lagi  dengan  adanya sertipikat ganda.
Blockchain yang  saat  ini  merupakan  teknologi  baru  yang  bisa  menjadi  jalan keluar untuk mengatasi sertipikat ganda nyatanya memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama adalah sebelum seluruh data yang sudah ada diunggah ke sistem ini, data-data tersebut harus sudah dirapikan dan diperbaiki terlebih dahulu agar ke depannya  pengaplikasian  sistem  ini  berjalan  dengan  maksimal.  Di  sini  penulis memiliki salah satu solusi untuk perbaikan data dengan menggunakan aplikasi yang kami rancang yaitu “ApDu” atau Aplikasi Pengaduan (Gambar 2).
Aplikasi  ApDu  secara  garis  besar  merupakan  aplikasi  yang  berbasis webGIS yang  nantinya  bisa  mengindikasi  adanya  kesalahan  data  pertanahan,  seperti misalnya  adanya  tumpang  tindih  maka  aplikasi  tersebut  kemudian  akan  secara otomatis  memunculkan  notifikasi  ke  pengguna  yang  tanahnya  terindikasi bermasalah.  Selanjutnya  pengguna  akan  memverifikasi  bidang  tanahnya  apakah datanya benar atau tidak. Jika memang ada masalah, akan direkomendasikan untuk mediasi. Akan tetapi, jika tidak ada masalah, akan dilakukan penyesuaian dan akan
diverifikasi.  Kemudian,  data  tersebut  akan  bertahap  di input ke database sistem blockchain yang  sudah  dibangun  dan  selanjutnya  akan  terbit  sertipikat  berbasis blockchain. Lebih jelasnya bisa dilihat dari Gambar 2 di bawah ini:
Gambar 2. Aplikasi ApDu Sumber: Analisis data primer penulis, 2022 Selanjutnya,  kekurangan  teknologi blockchain yang  kedua  ini  adalah  belum adanya payung hukum untuk sistem ini, sehingga akan sulit jika akan diterapkan di Indonesia. Menurut (Negara dkk. (2021) blockchain ini memiliki urgensi dalam hal perlindungan  hukumnya  sebagai  suatu  sistem  pengamanan  sertipikat  elektronik. Dengan adanya urgensi tersebut, rancangan blue print dari blockchain bisa dimuat di dalam peraturan yang menyangkut tentang sertipikat tanah digital, misal dengan mengubah  atau  menambahkan  di  Permen  ATR/Ka.  BPN  Nomor  1  Tahun  2021 tentang  Sertipikat  Elektronik.  Dengan  ditambahkannya blue  print dari blockchain , penerapan dan pengembangan sistem ini ke depannya akan lebih mudah dan bisa diterapkan lebih baik.

## D. Kesimpulan
Permasalahan sertipikat ganda dan tumpang tindih bidang tanah terjadi akibat dari  kelalaian  atau  kurang  kehati-hatian  dari  proses  pembuatan  sertifikat,  yang semula  bisa  diawali  ketidakvalidnya  data  pemohon  sertifikat.  Akan  tetapi,  karena
sesuatu  hal  tetap  juga  diloloskan,  sehingga  terbitlah  sertifikat  yang  kedua  dan seterusnya. Sertipikat ganda juga dapat terjadi karena data pertanahan yang masih tidak  ter  koordinir  dengan  baik,  sehingga  mengakibatkan  penumpukan  dan penggandaan  data.  Dari  pembahasan  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa teknologi blockchain dapat  diterapkan  untuk  permasalahan  ini  karena blockchain memiliki beberapa keunggulan, meliputi biaya yang lebih murah, pelaksanaan yang lebih efisien, mudah diakses masyarakat awam, memiliki kecerdasan buatan atau AI yang  dapat  mencegah  duplikasi  data,  perubahan  sistem  dapat  dipantau  semua orang,  serta  mendukung  terwujudnya one  map  policy .  Akan  tetapi,  perlu diperhatikan  bahwa  untuk  menggunakan  teknologi blockchain ,  data  pertanahan perlu  diperbaiki  dan  divalidasi  mengingat  sistem  ini  hanya  digunakan  untuk keamanan sistemnya saja.

## E. Rekomendasi
Terdapat  beberapa  rekomendasi  atau  saran  yang  penulis  berikan,  yaitu sebagai berikut.
1. Kepada  jajaran  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional untuk memperbaiki dan memvalidasi data pertanahan sesuai keadaan fisik dan digitalnya.
2. Kepada  jajaran  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  agar dapat  membuat  kebijakan  sebagai  dasar  hukum  penggunaan  teknologi blockchain pertanahan.

## Daftar Pustaka
Anatami,  D.  (2017).  Tanggung  Jawab  Siapa,  Bila  Terjadi  Sertipikat  Ganda  Atas Sebidang  Tanah. Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan , 12 (1),  1 – 17. https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/88/58
Aripin, A. A. (2018). Potensi Pemanfaatan Teknologi Blockchain terhadap Ketepatan Waktu,  Efisiensi,  dan  Keamanan  Proses  Operasi  Pada  Subsektor  Perbankan [Universitas katolik Parahyangan]. http://hdl.handle.net/123456789/7993 Bahga, A., & Madisetti, V. K. (2016). Blockchain Platform for Industrial Internet of Things. Journal  of  Software  Engineering  and  Applications , 09 (10). https://doi.org/10.4236/jsea.2016.910036
Dewi, S. R., Wulansari, H., Tilman, A., & Santoso, R. T. (2022). Optimalisasi Migrasi dan  Pembaharuan  Data  Pertanahan  dalam  Komputerisasi  Pertanahan  di Kabupaten Banyuasin. Jurnal Tunas Agraria , 5 (3), 211 – 222.
https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.184
Firdaus,  R.  (2022). Pengembangan  Sistem  Informasi  dan  Basis  Data  Melalui Pengintegrasian  Data  Konsolidasi  Tanah  dan  Pengembangan  Pertanahan Pada  Direktorat  Konsolidasi  Tanah  dan  Pengembangan  Pertanahan . https://ppsdm.atrbpn.go.id/pluginfile.php/292063/
Idrees, S. M., Nowostawski, M., Jameel, R., & Mourya, A. K. (2021). Security aspects of  blockchain  technology  intended  for  industrial  applications. Electronics (Switzerland) , 10 (8). https://doi.org/10.3390/electronics10080951
Irawan, Y., & Junarto, R. (2022). Persepsi dan Minat Masyarakat Pesisir Terhadap Sertipikat Tanah. Widya Bhumi , 2 (2), 104 – 122.
https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i2.44
Kementerian ATR/BPN. (2022, November 25). Bhumi ATR BPN . Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. https://www.tataruang.id/bhumi/
Khasanah,  D.  D.,  &  Alfons.  (2021).  Analisis  Yuridis  Akibat  dari  Musnahnya  Obyek Jaminan yang Dilekati Hak Tanggungan Karena Bencana Alam. Widya Bhumi ,
1 (2), 149 – 159. https://doi.org/10.31292/wb.v1i2.15
Mazzei, D., Baldi, G., Fantoni, G., Montelisciani, G., Pitasi, A., Ricci, L., & Rizzello, L.
(2020). A Blockchain Tokenizer for Industrial IOT trustless applications. Future Generation Computer Systems , 105 . https://doi.org/10.1016/j.future.2019.12.020
Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap  (PTSL). BHUMI:  Jurnal  Agraria  Dan  Pertanahan , 4 (1). https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217
Mujiburohman, D. A. (2021). Transformasi Dari Kertas Ke Elektronik: Telaah Yuridis Dan  Teknis  Sertipikat  Tanah  Elektronik. BHUMI:  Jurnal  Agraria  Dan Pertanahan , 7 (1). https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i1.472
Mustofa,  F.  C.  (2020).  Evaluasi  Pengembangan  Sistem  Informasi  Pertanahan  di Kementerian  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional. BHUMI  - Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 6 (2 (November)).
https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.412
Nakamoto,  S.  (2009,  March  2). Bitcoin:  A  Peer-to-Peer  Electronic  Cash  System . Https://Bitcoin.Org/. : https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
Negara,  C.  U.  K.  K.,  Maylinda,  P.  D.,  &  Pratiwi,  N.  W.  W.  (2021).  Urgensi  Sistem Pengamanan pada Sertifikat Tanah Digital. Jurnal Hukum Lex Generalis , 2 (9),
832 – 855. https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i9.91 Nicholas, W. (2017). Research Methods The Basics (2nd  Edition, Vol. 1). Routledge.
https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315529011
Nur Amrin, R., Muttaqy Zaen, H., Prayoga Dwi Nugraha, M., Putra, P., Izza Zaini, R.,
&  Rainata  Sangkay,  Y.  (2021).  Permasalahan  Pertanahan  pada  Daerah Berkepadatan Penduduk Rendah. Widya Bhumi , 1 (1).
https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.4
Pradipta, W., & Rani, U. (2020). Penerapan Sistem Informasi (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan)  dalam  Mencapai  Good  Governance  pada  Kementerian  Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kota Magelang. Journal of Economics and Business Aseanomics , 5 (2), 173 – 181. https://doi.org/https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v5i2.1659
Pujianti,  S.  (2021). Sertifikat  Adalah  Bukti  Kepemilikan  Sah  Atas  Tanah . https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17387&menu=2
Rahardja,  U.,  Aini,  Q.,  Yusup,  M.,  &  Edliyanti,  A.  (2020).  Penerapan  Teknologi Blockchain Sebagai  Media  Pengamanan  Proses  Transaksi E-Commerce. CESS
(Journal  of  Computer  Engineering,  System  and  Science) , 5 (1). https://doi.org/10.24114/cess.v5i1.14893
Sapardiyono, S., & Pinuji, S. (2022). Konsistensi Perlindungan Hukum Kepemilikan dan Hak Atas Tanah melalui Sertipikat Tanah Elektronik. Widya Bhumi , 2 (1),
54 – 64. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.19
Supadno, & Junarto, R. (2022). Mengatasi permasalahan pertanahan dengan gotong royong dan mengangkat ekonomi kerakyatan dengan sertipikasi tanah. Tunas Agraria , 5 (3), 268 – 285. https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.193
Syah, M. I. (2014). Sertipikat Ganda Akibat Lemahnya Data Base Pertanahan. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 4 (2), 45 – 56. https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v4i2.97
Tjukup, I. K., Siki Layang, I. W. B., Martana, N. A., Markeling, I. K., Dananjaya, N. S.,
Arsha  Putra,  I.  P.  R.,  Purnawan,  K.  W.,  Sari,  M.  D.  S.  M.,  Pundari,  K.  N.,  & Tribuana, P. A. R. (2016). Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata. Acta Comitas . https://doi.org/10.24843/ac.2016.v01.i02.p05
Tomaszewski, L. E., Zarestky, J., & Gonzalez, E. (2020). Planning Qualitative Research:
Design  and  Decision  Making  for  New  Researchers. International  Journal  of Qualitative Methods , 19 , 1 – 7. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1609406920967174
Triawan, M. A., Humam, F., & Husnawati. (2022). Blockchain Application in Buying and  Selling  Transactions  and  Land  Ownership  in  Indonesia. Jurnal  JUPITER ,
14 (2), 483 – 488. https://doi.org/https://doi.org/10.5281./5209/5.jupiter.2022.10