## ANALISIS PENGELOLAAN DAN PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT MELALUI REGULASI DAERAH PADA BADAN AMIL ZAKAT (BAZNAS) PROVINSI NTB, KAB. CIANJUR, PADANGPANJANG, SUKABUMI DAN MUSI BANYUASIN
Meichio Lesmana 1 , Soritua Ahmad Ramdani Harahap 2 , Mohammad Ghozali 3 , Siti Nurma Rosmitha 4
Universitas Darussalam Gontor Ponorogo 1,2,3 , Universitas Islam Indonesia 4 meichiolesmana@unida.gonto.ac.id

## Abstract
Zakat is worship that can provide significant benefits in social life. Zakat also has a goal to fight poverty, unemployment and injustice. BAZNAS takes an important role as  a  non-structural  government institution in  carrying  out  its  duties to  collect  and manage  zakat  funds.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  management  and collection of zakat funds through regional regulations at BAZNAS. This study uses a qualitative  descriptive  method  with  focus  group  discussion  (FGD)  techniques  with five  regional  BAZNAS.  The  results  of  the  study  show  that  the  role  of  government policies and  regulations is  needed in  the  management and collection  of zakat funds. This is a form of synergizing with each other in collecting and managing zakat funds. Regional BAZNAS has programs that will help 8 ashnaf in the area and the role of the government  as  a  policy  maker  will  strengthen  regional  BAZNAS  in  carrying  out optimal collection and management to create optimal economic growth.
Keywords: Zakat, policy and regulatory makers, Economic Growth

## Abstrak
Zakat merupakan ibadah yang mampu memberikan manfaat yang signifikkan dalam  kehidupan  bersosial.  Zakat  juga  memiliki  tujuan  untuk  memerangi kemiskinan,  pengangguran  dan  ketidakadilan.  BAZNAS  mengambil  peran penting  sebagai  lembaga  non-struktural  pemerintah  dalam  menjalankan tugasnya  untuk  menghimpun  dan  mengelola  dana  zakat.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pengelolaan  dan  penghimpunan dana  zakat  melalui  regulasi  daerah  pada  BAZNAS.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  teknik  diskusi  kelompok terarah/focus  group  discussion  (FGD)  dengan  lima  BAZNAS  daerah.  Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peran kebijakan dan regulasi dari pemerintah
sangatlah dibutuhkan dalam pengeloaan dan penghimpunan dana zakat. Hal ini  bentuk  dari  saling  bersinergi  dalam  menghimpun  dan  mengelola  dana zakat.  BAZNAS  daerah  memiliki  program-program  yang  akan  membantu  8 ashnaf  di  daerah  tersebut  dan  peran  dari  pemerintah  sebagai  pemangku kebijakan dan regulasi akan menguatkan BAZNAS daerah dalam melakukan penghimpunan  dan  pengelolaan  yang  optimal  untuk  menciptakan pertumbuhan ekonomi yang optimal.
Kata Kunci: Zakat, Kebijakan & Regulasi, Pertumbuhan Ekonomi

## A. PENDAHULUAN
Kemiskinan  merupakan  permasalahan  yang  sering  dibahas  oleh  para akademisi dan praktisi. Program dan solusi yang dilakukan secara bersama baik dari pemerintah  dan  swadaya  masyarakat  masih  belum  mampu  untuk  menurukan kemiskinan  secara  signifikkan  (Nurul  Huda,  dkk:  2014:  224).  Dalam  Islam,  anjuran ibadah  zakat  menjadi  hal  yang  penting  untuk  melawan  kemiskinan.  Penghimpunan zakat  merupakan  bagian  yang  terpenting  dalam  rangka  mengoptimalisasikan  daya himpun  dana  zakat.  (Ahmad  Atabik,  2015:  51),  Hal  ini  sejalan  dengan  ayat  Qur’an yang  berbunyi  “ Khudz  min  amwalihim  shadaqatan  tuthahiruhum  wa  tuzakkiyhim  biha washalli  alaihim  inna  shalataka  sakanun  lahum  wallahu  sami'un  alim” (QS.  9:103).  Irfan SyauqiBeik  (2009,  3)  dalam  tulisannya  mengutip  dari  perkataan  Hafidhuddin  yang mengatakan  bahwa  tujuan  mendasar  ibadah  zakat  itu  adalah  untuk  menyelesaikan berbagai  macam  persoalan  sosial  seperti  pengangguran,  kemiskinan,  dan  lain-lain (Ahmad Lukman Nugraha, Mechio Lesmana, 2018).
Sistem  distribusi  zakat  merupakan  solusi  terhadap  persoalan-persoalan tersebut  dengan  memberikan  bantuan  kepada  orang  miskin  tanpa  memandang  ras, warna  kulit,  etnis,  dan  atribut-atribut  keduniawian  lainnya  (Lesmana  et  al.,  2020). Zakat  tidak  sekedar  sebagai  sebuah  kewajiban,  tetapi  lebih  dari  itu,  zakat  dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ketangan yang berhak dari  orang  yang  kaya kepada yang miskin  (Abdulullah  bin Mansur:  2008,  47). Zakat merupakan  pondasi  agama  Islam,  selain  merupakan  kewajiban  mutlak  bagi  seorang muslim, disadari secara penuh juga bahwa zakat merupakan instrumen kunci dalam menumbuhkan  dan meningkatkan perekonomian  umat,  dengan  peranbesarnya yang mampu menjadi alat distribusi kesejahteraan umat (Siti Nurhasanah & Suryani, 2018: 186).
Undang-undang  Nomor  38  Tahun  1999  tentang  pengelolaan  zakat (Disempurnakan  Oleh  UU  No.  23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat,  2011) memberikan  implikasi  luas  tentang  pengelolaan  lembaga.  Pengelolaan  zakat  secara umum mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatannya berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan  untuk  usaha  produktif.  Untuk  mewujudkan  optimalisasi pengelolaannya,  badan  amil  zakat  senantiasa  amanah,  profesional,  transparansi,  dan akuntabilitas  (Departemen  Agama  RI,  2002).  Zakat  sebagai  kewajiban  umat  Islam memiliki dasar hukum yang kuat. Di samping itu dana yang terkumpul melalui zakat sangat  potensial  sebagai  sarana  jaminan  sosial  berupa  bantuan  sosial  kepada masyarakat yang membutuhkan.
Di  pihak  lain,  sudah  jelas  pula  bahwa  negara  Indonesia  merupakan  negara yang  memiliki  tanggungjawab  dan  kewajiban  untuk  menciptakan  kesejahteraan masyarakat.  Dalam  rangka  menciptakan  kesejahteraan  tersebut  maka  pemerintah mempunyai  wewenang  diantaranya  membuat  pengaturan  tentang  zakat  dalam membuat undang-undang zakat dengan peraturan pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal ini maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Januardi.  2018, 11). Menurut (Nova Rini dkk, 2012) salah satu  cara  dalam  mengatasi    masalah  ketimpangan  dan  kemiskinan  tersebut  adalah dengan  menghimpun  dana  zakat  dan  mendistribusikan  dengan  tepat.  Selain  itu, implementasi  zakat  di  negara  muslim  yang  telah  menerapan  sistem  wajib  zakat seperti,  Sudan,  Arab  Saudi  dll  menjadikan  hal  yang  penting  dalam  mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Melihat pentingnya pengelolaan zakat yang baik, maka penelitian ini mencoba melihat hasil dari implementasi kebijakan dan regulasi yang di gunakan oleh Baznas daerah untuk mengumpulkan dana zakat (Afif et al., 2021)
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  ingin  menganalisis  lebih  jauh  terkait  dengan Analisis  Pengelolaan Dan  Penghimpunan  Dana Zakat  Melalui  Regulasi  Daerah  Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Provinsi NTB, Kab Cianjur, Padang Panjang, Sukabumi,  dan  Musi  Banyuasin  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  sinergitas  antara kelima  BAZNAS  yang  menjadi  proyeksi  penelitian.  Dilain  sisi,  penelitian  ini diharapkan menjadi landasan dan acuan bagi pihak terkait.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Penelitian yang ditulis oleh Aftuqa Sholikatur Rohmania dan Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto tentang Optimization Analysis of Zakat Fund Collection Management:  Learning  From  Muslim  Majority  Countries  bertujuan  untuk mendapatkan  model  pengelolaan  penghimpunan  dana  zakat  yang  efektif. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  analitik  dimana  data diperoleh  melalui  wawancara  mendalam.  Sampel  penelitian  adalah  8  pengelola lembaga  zakat  di  Kota  Semarang.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  untuk mengoptimalkan penghimpunan dana zakat diperlukan pengendalian internal dan eksternal pengelolaan zakat. Hasil pengendalian internal melalui perluasan wilayah operasi  penghimpunan  dana  zakat,  struktur  organisasi  yang  memadai  dan perbaikan  sistem  manajerial  dan  keuangan.  Sedangkan  pengendalian  eksternal melalui kerjasama dengan pihak lain dalam penghimpunan dana zakat dan strategi pemasaran menggunakan  sistem  online  dan  offline  (Aftuqa  Sholikatur  Rohmania. dkk, 2021).

## C. METODOLOGI KAJIAN
Jenis  penelitian  dapat  diklasifikasikan    berdasarkan,  tujuan,  dan  tingkat kealamiaan (natural setting) obyek yang diteliti (Emzir, 2016). Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu dengan melakukan penelitian di lapangan tertentu guna memperoleh berbagai data dan informasi yang diperlukan. Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dengan secara langsung dan tingkat keasliannya sesuai dengan realita yang ada, yaitu melalui interview, Focus Group Discussion  (FGD) dan dokumentasi  (Astridya Paramita dan  Lusi Kristiana, 2013).

## D. ANALISIS DAN DISKUSI
BAZNAS  merupakan  lembaga  pemerintah  non  struktural  yang  bersifat mandiri  dan  bertanggungjawab  kepada  presiden  melalui  Kementerian  Agama Republik  Indonesia.  Selain  Baznas,  ada  juga  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  yang dibentuk  oleh  masyarakat  yang  terhimpun  dalam  organisasi  kemasyarakatan (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan, atau institusi lainnya (Didi Mashudi, 2012). Melihat data yang dikeluarkan oleh Baznas diperkirakan mencapai
angka  Rp.  327,6  Triliun  ditahun  2020.  Namun  demikian,  realisasi  yang  sudah tercapai  baru  mencapai  Rp.  71,4  Triliun  atau  sekitar  21,7  persen  (puskas  baznas 2020).  Hal  ini  mungkin  disebabkan  oleh  beberapa  hal,  diantara  hal  umum  yang terjadi  di  masyarakat  dikarenakan  mayarakat  belum  sepenuhnya  percaya  kepada BAZNAS  sebagai  badan  amil  zakat  nasional.  Belum  banyaknya  kaum  muslimin yang mengerti bagaimana penghitungan dana zakat dan kepada siapa seharasunya zakat disalurkan (Abdullah Mubarok, Baihaqi, 2014: 7).
Maka  dari  itu,  perlu  adanya  strategi  yang  dilakukan  agar  dapat menyelamatkan  umat  Islam  yang  seharusnya  sudah  wajib  zakat  sadar  akan kewajibannnya  membayar  zakat.  Peneliti  melakukan  FGD  bersama  5  BAZNAS pilihan  yang  terdiri  dari  BAZNAS  Provinsi  NTB,  BAZNAS  Kabupaten  Cianjur, BAZNAS  Kota  Padang  Panjang,  BAZNAS  Musi  Banyuasin  dan  BAZNAS Kabupaten Sukabumi. Hal utama yang dilihat dari segi penghimpunan dana zakat di setiap daerah dengan kebijakan dan regulasi dari daerah masing-masing. Apabila penghimpunan  dana  zakat  dapat  optimal  maka  penyaluran  dana  zakat  dapat dimanfaatkan dan didistribusikan langsung kepada 8 ashnaf yang telah diwajibkan dalam  al-Qur’an.  Berikut  beberapa  strategi  yang  dilakukan  lima  BAZNAS  terkait untuk meningkatkan penghimpunannya:

## 1. BAZNAS Provinsi NTB
Melalui PerGub NTB nomor 15 tahun 2016 menambah kekuatan Baznas NTB  dalam  mengelola  penyelenggaran  dan  pengelolaan  Zakat,  infak  dan sedekah.  Dijelaskan  pada  Bab  2  nomor  10  poin;  diatur  regulasi  pembayaran zakat  dari  PNS,  non  PNS,  BUMD,  tunjangan  kerja,  profesi  dokter,  pengacar, akuntan, dll. Melalui pergub ini menguatkan baznas NTB dalam menyebarkan amanat  dakwah  dalam  mengumpulkan  dana  zakat.  Selain  dari  Pergub  yang dikeluarkan. Baznas NTB melakukan kerjasama dengan bank-bank besar untuk memudahkan  penghimpunan  zakat.  Baznas  NTB  juga  melakukan  kerjasama dengan platform penyedia layanan donasi untuk melakukan campaign beberapa program. Berikut laporan penghimpunan dana zakat selama 5 tahun terkahir.

## Grafik 1.1 Program Penghimpunan Dana (FGD Baznas NTB: 2021)
Dari gambar diatas, dapat dilihat perkembangan penghimpunan zakat setelah  pergub  dikeluarkan,  mulai  dari  2017-2020  mengalami  kenaikan  yang sangat  signifikkan.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  kerjasama  banyak  pihak, terutama  peran  Gubernur  dalam  mengeluarkan  kebijakan  yang  sangat  baik untuk perkembangan Baznas dalam mengumpulkan dana zakat.

## 2. BAZNAS KabupatenCianjur
Melalui  PerBup  Kabupaten Cianjur  nomor 09  tahun  2004  menguatkan peran dan pelaksanaan penghimpunan dana zakat di Cianjur. Pada kabupaten Cianjur,  peraturan  mengenai  pembayaran  zakat  dari  ASN,  BUMN,  BUMD, profesi belum diberlakukan. Peraturan diatas sebatas pada pengenalan Baznas sebagai pengelola zakat dan perannya dimasyarakat. Hal ini membuat Baznas Cianjur  bekerja  lebih  ekstra  lagi  untuk  menghimpun  dana  zakat  dari masyarakat.
Ada  beberapa  program  yang  telah  dilakukan  Baznas  Cianjur,  seperti pelayanan  zakat  melalui  m-banking,  layanan  jemput  zakat,  UPZ  setiap kecamatan, melalui berbagai platform seperti: kitabisa, shoppe, tokopedia, serta lainnya.  Hal  lain  yang  dilakukana  dengan  mengadakan  kampanye  zakat melalui berbagai macam kegiatan, seperti kegiatan literasi tentang Amilin dan Zakat melalui bedah buku, kajian ilmiah, seminar tematik, Bahtsul Masail Fikih Zakat,  dan  ajakan  berzakat  melalui  media  cetak  berupa  Spanduk,  Pamflet, Brosur, Newsletter, Banner disertai dengan media online (Media Sosial) seperti Facebook,  Instagram,  Website,  Youtube  BAZNAS,  dan  WA  Centre  BAZNAS.
Melakukan  koordinasi  pelaksanaan  penghimpunan  ZIS  dengan  bekerjasama dengan stakeholder kab.  Cianjur  berupa payroll  system di  PEMDA  dan Pabrik yang  memiliki  banyak  karyawan.  Berikut  data  muzakki  dan  munfiq  di Kabupaten Cianjur
E.

## Grafik 1.2 Penerimaan Dana ZIS (FGD BaznasCianjur: 2021)
Melihat  data  diatas,  ada  peningkatan  yang  signifikkan  di  tahun  2017 dari  segi  muzaki  perorangan,  akan  tetapi  dari  zakat  maal  badan  belum mengalami  peningkatan  yang  drastis.  Hal  ini  menjadi  evaluasi  dari  Baznas Cianjur  untuk  dapat  membuat  beberapa  program-program  untuk meningkatkan daya penghimpunan.

## 3. BAZNAS Kota Padang Panjang
Penguatan  pengelolaan  zakat  di  Padang  Panjang  di  tuangkan  melalui peraturan walikota padang panjang nomor 36 tahun 2008. Melalui peraturan ini menguatkan  Baznas  Padang  Panjang  dalam  melakukan  penghimpunan  dana zakat.  Namun  demikian,  Baznas  Padang  Panjang  belum  dikuatkan  dari  segi peraturan yang mewajibkan PNS dan lain sebagainya untuk berzakat di Baznas Padang Panjang.
Saat  ini,  Baznas  Padang  Panjang  melakukan  beberapa  kegiatan  dan kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan menerima mahasiswa
magang  dari  berbagai  kampus  untuk  mampu  memberikan  edukasi  secara akademik  dilingkungan  mahasiswa  dan  masyarakat  secara  umumnya. Penghimpunan dana zakat di Padang Panjang sebagai berikut:
Grafik  1.3  Dana  Penghimpunan  Zakat  (FGD  Baznas  Padang  Panjang: 2021)
Melihat data diatas, ada peningkatan dari segi penghimpunan di tahun 2020,  walaupun  total  muzakki  berkurang  namun  penghimpunan  cenderung meningkat. Hal ini merupakan kerja keras dari Baznas Padang Panjang dalam mensyiarkan  program-program  yang  ada  untuk  menyalurkan  zakatnya  di Padang Panjang.

## 4. BAZNAS Musi Banyuasin
Melalui  Rencana  Strategis  (RENSTRA)  selama  5  tahun  sesuai  dengan visi  dan  misi  BAZNAS  Musi  Banyuasin.  Diadakanlah  pendekatan  dengan pihak legislative guna menindaklanjuti terkait dengan potensi penghimpunanzakat, infak dan sadaqah di daerah Musi Banyuasin. Hasil dari pembahasan  tersebut,  secara  resmi  DPRD  komisi  III  mengeluarkan  PERDA pada bulan Maret 2019 terkait penarikan zakat bagiwajib 2,5 % bagi ASN. Dan pada bulan April 2019 sudah ditetapkan juga PERBU No. 37 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan PERDA No. 1 tahun 2019 tentang pelaksanaan ZISWAF (Banyuasin & Selatan, 2018).
0 200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 1.400.000.000 2016 2017 2018 2019 2020
Dana Penghimpunan Zakat di Kota Padang Panjang
Tahun 2016-2020 Total Dana Jumlah
Dengan adanya aturan tersebut, pihak SEKDA mensosialisasikan aturan tersebut  bersama  para  OBD  dan  dihadiri  oleh  bendahara  seluruh  perangkat daerah  di Dinas  Pendapatan  dan  Keuangan  daerah.  Akhirnya dibahas  bahwa mulai bulan Mei, diperintahkan kepada seluruh OPD untuk segera membentuk UPZ (unit penghimpun zakat) di seluruh perangkat organisasi daerah masing- masing. Dan  mulai  bulan Mei juga  dimulai menarik  zakat  sesuai  PERBU  dan PERDA  terlebih  yang  penghasilannya mencapai nishaf  dan  haul  baik  melalui gaji maupun tunjangan daerah, maka mereka dipotong dari gajinya 2,5% untuk disetorkan ke BAZNAS (BAZNAS Banyuasin, 2019).
Pada  tahap  awalnya,  hampir  seluruh  dinas  dan  instansi  yang  ada  di Kab. Musi Banyuasin mulai menyetor zakat 2,5% kepada BAZNAS bagi yang benar-benar  memunuhi  kriteria  Muzakki  dan  ada  sebagian  yang  hanya memberikan infak. Jadi bagi yang belum berkesempatan membayar zakat wajib membuat  surat  pernyataan  untuk  memberikan  infak.  Sebelum  adanya  dana zakat  dari  seluruh  OPD  tersebut,  penghimpunan    BAZNAS  Musi  Banyuasin rata-rata  per-bulan  sekitar  60  jt,  setelah  adanya  regulasi  tersebut  pada  awal bulan Mei sudah hampir mencapai 600 jt. Kemudian bulan Juni dan seterusnya terjadi peningkatan karena penambahan tagihan pada bulan sebelumnya yang belum  membayarkan.  Pada  tahun  2020  penghimpunan  dana  Zakat  mencapai 700  jt  per  bulan  sampai  dengan  tahun  2021  juga  mencapai  <  700  jt.  Sehingga tingkat kenaikan penghimpunan dana zakat dapat dirasakan secara Signifikan dan berdampak pada pendistribusian dana zakat (Unida Gontor, 2021).

## 5. BAZNAS Kabupaten Sukabumi
Melalui PERDA Kab. Sukabumi No 12 tahun 2005 tentang pengelolaan zakat, peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 35, instruksi Bupati Nomor 1 tahun 2016 tentang pemungutan zakat infaq sedekah bagi para penyedia barang dan jasa di Kabupaten Sukabumi, serta para pemborong yang menerima pekerjaan dari  pemerintah  Kabupaten  Sukabumi  diwajibkan  untuk  membayar  zakat kepada BAZNAS.
Intruksi  Bupati  nomor  4  tahun  2016  tentang  optimalisasi  pemungutan zakat infak sedekah dari pegawai negeri sipil atau ASN dengan hasil seluruh pegawai  negeri  sipil  di  Kabupaten  Sukabumi  sudah  membayar zakat,  infaq,
shodaqoh melalui BAZNAS karena sudah menggunakan sistem file. Sistem file yang  awalnya  memberikan  surat  kuasa  untuk  memotong  gaji  dari  yang diterima  oleh  pihak  pegawai  dan  dipotong  langsung  di  bank  sebagai pembayaran gaji atau Kas daerah. Kemudian,instruksi Bupati Nomor 11 tahun 2018  tentang  pemungutan  zakat  profesi  dari  tunjangan  kinerja  daerah.  Di Sukabumi  sehingga  Bupati  memberlakukan  tunjangan  kinerja  daerah  yang nilainya cukup signifikan. Berikut Prosentasi Penghimpunan tahun 2020:

## Grafik 1.4 PresentasePenghimpunanTahun 2020 (FGD BaznasSukabumi:
2021)
Melihat data diatas, ada peningkatan dari segi penghimpunan di tahun 2020, peningkatan  sangat signifikkan  dari  zakat ASN  yang  didukung  dengan penerapan  sistem  file.  Hal  in  sangat  membantu  BAZNAS  Sukabumi  dalam menerima dana zakat yang cukup tinggi dari ASN. Kebijakan dan regulasi dari daerah sangat bermanfaat dan menegakkan zakat dengan bersama-sama. Peran ini tidak hanya milik BAZNAS melainkan peran semua umat muslim termasuk pemerintah daerah (Wawancara Unang Sudarma, S.H.M.Si).
BAZNAS memiliki peran penting dalam mengelola dan mengumpulkan dana  zakat  dari umat.  Hal  ini perlu  didukung  dari  beberapa  kebijakan, salah satunya  kebijakan  dari  pemerintah  daerah  masing-masing  dalam  melakukan penghimpunan  dana  zakat  (Ahmad  Mustahal  dan  Abdullah,  2017:  29).  Zakat merupakan  instrumen  penting  dalam  Islam  yang  mampu  mengurangi kemiskinan  dan  membangun  sebuah  hubungan  sosial  antara  orang  kaya  dan orang miskin.

## F. SIMPULAN
Zakat  merupakan  salah  satu  instrument  pendapatan  negara  dalam  islam yang  membantu  mensejahtrakan  perekonomian  masyarakat.  Dari  hasil  penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait analisis pengelolaan dan penghimpunan dana zakat  melalui  regulasi  daerah  pada  badan  amil  zakat  nasional  (baznas)  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  peranan  regulasi  dan  kebijakan  dalam  pemungutan dana  zakat  sakat  dibutuhkan,  terkhusus  Ketika  saat  pandemic  Covid-19,  dimana banyaknya masyarakat yang perlu dan wajib sadar dalam pembayaran zakat. Oleh karenanya, BAZNAS sebagai Lembaga non-struktural sangatlah dibutuhkan dalam pengoloaan dana zakat, agar pendistribusian dana zakat dapat terbagi rata

## DAFTAR PUSTAKA
Atabik,  Ahmad.  2015.  ManajemenPengelolaan  Zakat  Efektif  di  Era  Kontemporer,
Ziswaf , Vol. 2, No. 1, Juni
Banyuasin, B. M., & Selatan, P. S. 2018. Bupati Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan . Baznas  Banyuasin.  2019. Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baznas)  Kabupaten  Banyuasin . Https://Baznas.Banyuasinkab.Go.Id/Laporan-2/
Beik,  Irfan  Syauqi.  2009.  Analisis  Peran  Zakat  dalamMengurangiKemiskinan: StudiKasusDompetDhuafaRepublika, JurnalPemikiran dan Gagasan – Vol II 2009 Bin Mansur, Abdullah. 2008. Nawaziluaz-Zakat . DarulMiman: Riyadh Chanigo. Siti Aminah. 2015. Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan,
Jurnal Hukum Islam , Vol. 13, No. 1 Departemen  Agama  Ri.  2002. Pedoman  Zakat  9  Seri .  Proyek  Peningkatan  Zakat  Dan Wakaf Jakarta.
Disempurnakan Oleh Uu No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011 Emzir.  2016. Metodelogi  Penelitian  Kualitatif  Analisis  DataI. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada
Huda,  Nurul  dkk.  2014.  Prioritas  Solusi  PermasalahanPengelolaan  Zakat denganMetode AHP (Studi Banten dan Kalimantan Selatan), Jurnal Al-Iqtishad :
Vol. VI No.2, Juli
Januardi. 2018.  Zakat  dalamPerspektif  Hukum  Positif  di  Indonesia, Jurnal  Masyarakat Dan Filantropi Islam , Volume 1, No. 1, November
K. Amiruddin. 2015. Model-Model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim. Jurnal Ahkam ,
Vol. 3, No. 1 Juli
Mashudi, Didi. 2012. Menuju Era Zakat Profesional . Sagara Publishing.
Mustahal,  Ahmad  dan  Abdullah  Kelib.  2017.  Study  Tentang  Pemungutan  Zakat Penghasilan Pegawai Pada Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementrian Agama Kota Salatiga, Jurnal Hukum Khaira Ummah , Vo. 12, No. 1 Ngasifuddin. 2015. KonsepSistemPengelolaan Zakat dalam Sejarah PenanggulanganKemiskinan Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia , Vol. V, No. 2 Desember
Nurhasanah, Siti dan Suryani. 2018. Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat, JEBI (JurnalEkonomi dan Bisnis Islam - Volume 3, Nomor
2, Juli – Desember
Paramita,  Astridy  dan  Lusi  Kristiana.  2013.  Teknik Focus  Group  Discussion Dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Penelitian Sistem Kesehatan , Vol. 16, No. 2
Purbasari,  Indah.  2015.  Pengelolaan  Zakat  Oleh  Badan  Dan  Lembaga  Amil  Zakat  Di Surabaya Dan Gresik. Jurnal Mimbar Hukum , Vol. 27 No. 1, Februari Rini, Nova dkk. 2013. Peran Dana Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan, Jurnal Ekuitas : Ekonomi dan Keuangan, Vol. 17 No.1
Siyoto,  Sandu  dan  Ali  Sodik.  2015. Dasar  Metodelogi  Penelitian ,  Yogyakarta:  Literasi Media Publishing.