Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 2, Februari 2021

## URGENSI GOOD WILL PEMERINTAH DALAM PEMBENTUKAN UNDANG – UNDANG YANG BAIK

## Harmono dan Iis Isnaeni Nurwanty
Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia Email: mashar.crb@gmail.com dan iis.isnaeni.nurwanty@live.de

## Abstract
The journey of legal politics in Indonesia has experienced so many reforms that can be felt. The various contents of the formation of laws and regulations influenced by various aspects are now emerging. The formation of a good government regulation should  refer  to  Law  Number  12  Year  2011  concerning  the  Establishment  of Legislation. Hopefully the purpose of this research can be used as a consideration in  the  formation  of  legislation.  In  the  end  the  overall  solution  in  society  requires rules  that  are  made  with  good  intentions  and  in  accordance  with  the  existing provisions.  The  research  method  in  this  paper  refers  to  a  normative  juridical research method, namely researching and analyzing several laws and regulations in 2020 whether they are in accordance with Law Number 12 of 2011. Legislation is a shield and is a legal certainty that will be obtained by society and as maintainers of order in a country.

## Keywords: political law; society; formation of legislation - invitation

## Abstrak
Perjalanan  politik  hukum  di  Indonesia,  telah  mengalami  begitu  banyak pembaharuan  yang  begitu  terasa.  Berbagai  macam  isi  dari  pembentukan  peraturan perundang-undangan  dipengaruhi  oleh  berbagai  aspek  kini  kian  muncul  ke permukaan.  Pembentukan  peraturan  pemerintah  yang  baik  harusnya  mengacu kepada  UU  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Peraturan  Pembentukan  Perundang- undangan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  semoga  bisa  dijadikan  sebagai  salah  satu pertimbangan  dalam  pembentukan  perundangan.  Pada  akhirnya  keseluruhan  solusi di  masyarakat  membutuhkan  aturan  yang  di  buat  dengan  niat  baik  dan  sesuai dengan  ketentuan  yang  ada.  Metode  penelitian  dalam  tulisan  ini  mengacu  kepada metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, yakni meneliti serta menganalisis beberapa  aturan  perundang-undangan  di  tahun  2020  apakah  sudah  sesuai  dengan UU  Nomor  12  Tahun  2011.  Peraturan  perundang-undangan  merupakan  tameng serta  merupakan  kepastian  hukum  yang  akan  didapatkan  oleh  masyarakat  dan sebagai pemelihara ketertiban dalam suatu negara.
Kata kunci: politik hukum; masyarakat; pembentukan peraturan perundang-undangan
Coresponden Author
Email: mashar.crb@gmail.com Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

## Pendahuluan
Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila telah ditetapkan sebagai grundnorm ataupun rechtsidee  dalam  setiap  pelaksanaan  setiap  aturan  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu kebijakan  pembaharuan  yang  tidak  relevan  dan  menyinggung  kepada  dasar  penentu penyelenggaraan  negara  yang  menjadi  arah  kebijakan  pembangunan  hukum,  yaitu Pancasila dapat diartikan bersifat parsial sebab masih kurang melihat sisi pembangunan hukum  Indonesia  secara  integral.  Sebagai  negara  hukum  yang  berprinsip  demokrasi, maka  dalam  pelaksanaan  negara,  Indonesia  juga  secara  langsung  harus menyelenggarakan pemerintahannya harus berprinsip pada demokratis. (Marwan, 2013) dalam  bukunya  menuliskan  bahwa  Bangsa  Indonesia  akan  membangun  tatanan kehidupan  bersama  dalam  wadah  negara  Indonesia  yang  demokratis  dan  didasarkan pada  aturan hukum,  artinya, bangsa  Indonesia  akan meletakkan prinsip  demokrasi  dan prinsip  hukum  sebagai  suatu  sinergi  yang  saling  bersimbiose-mutualistik  dalam mewujudkan adanya national legal order yang demokratis dalam negara. Pembangunan adalah  karya  terstruktur  yang  mempunyai  implikasi  luas  terhadap  kualitas  hidup manusia.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kontruksi  pembangunan  disusun  berdasakan serangkaian aktivitas yang telah direncanakan untuk memajukan kondisi hidup manusia. Penganalogian  ini  menyiratkan  bahwa  melalui  karya  pembangunan  yang  terstrukturdi dalam  berbagai  bidang  kehidupan  yang  dilakukan  selama  ini,  telah  menjadi  pengantar untuk  bangsa  Indonesia  memasuki  era  baru  yang  memiliki  berbagai  konsekuensi. Pembangunan yang melihat kearah kesetaraan sebagai bagian dari kesejahteraan sosial juga tak bisa terpisahkan dari pembangunan nasional, juga mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia.
Raharjo  berpendapat  bahwa  Pembentukan  undang-undang  adalah  bagian  dari aktivitas dalam mengatur masyarakat yang terdiri dari atas gabungan individu-individu manusia  dengan  segala  dimensinya  (Rahardjo,  1998)  (Suriadinata,  2019),  Eddyono menjelaskan jika suatu peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan yang menceritakan kehendak masyarakat dan paling mensejahterakan masyarakat itu sendiri (Eddyono,  2020)  (Ilhami,  2020),  menurut  Soejito  dalam  hal  ini  keterlibatan  banyak pihak  sangatlah  diperlukan,  agar  tercipta  suatu  aturan  yang  memang  baik  sehingga merancang  dan  membentuk  undang-undang  yang  dapat  diterima  masyarakat  luas merupakan suatu pekerjaan yang sulit (Soejito, 1993) (Astomo, 2016). Menurut penulis sulit  dalam  hal  ini  dimaksudkan  karena  suatu  aturan  dapat  membunuh  ataupun  dapat menyelamatkan  nyawa,  kata  membunuh  dan  menyelamatkan  diartikan  bahwa  suatu aturan mampu mengatur begitu dalam terkait kehidupan manusia. Kesulitan ini terletak pada  kenyataan  bahwa  kegiatan  pembentukan  undang-undang  adalah  suatu  bentuk komunikasi  antara  lembaga  yang  menetapkan  yaitu  pemegang  kekuasaan  legislatif
dengan  rakyat  dalam  suatu  negara,  Cotte  berpendapat  terkait  hal  ini  juga  diperlukan begitu  banyak  partisipasi  agar  suatu  aturan  dapat  terbentuk  dengan  baik  (Cotte,  1991) (Karina,  2019).  Seperti  kita  semua  ketahui  bahwa  setiap  aktivitas  kehidupan  manusia pasti  tidak  akan  terlepas  dari  aturan  hukum.  Pada  peraturan  perundangan,  hukum diidentikan sebagai hubungan yang mengatur antara warganya dengan negara atau dapat dikategorikan  bahwa  hukum  bersifat  umum.  Pembuatan  peraturan  perundangan umumnya  dibuat  dan  digagas  berdasarkan  kepada  urgensinya,  dalam  hal  ini  dibuat khususnya  untuk  mengindari  konflik  yang  mungkin  terjadi,  adanya  peraturan  yang menjadi batasan membuat suatu negara menjadi tenteram dan jelas. Kenyataannya yang terjadi di Indonesia saat ini, aturan perundang-undangan di dasari oleh pengaruh politik yang ada di dalam legislasi, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak memuat apa yang  menjadi  landasan  pentingnya  suatu  aturan  dibuat,  bahkan  tidak  jarang  terjadi banyak  sekali  pasal-pasal  dalam  peraturan  yang  sudah  di  pesan  dan  dititip  untuk diundangkan, untuk itu dalam penulisan ini dibahas beberapa aturan perundangan yang menuai problematika pada tahun 2020 baik yang masih berupa rancangan maupun yang telah diundangkan sebagai bahan kajian bagaimana sebaiknya suatu aturan perundangan di  bentuk,  serta  agar  diketahui  permasalahan  apa  yang  ada  di  dalam  pembentukan perundangan  pada  tahun  2020  dan  bagaimana  sebetulnya  arti goodwill dalam pembentukan suatu aturan perundangan.

## Metode Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  melakukan  penelitian  artikel  ini dilaksanakan  berdasarkan  metode  yuridis  normatif,  yakni  penulis  menganalisis beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  dikeluarkan  pada  tahun  2020  apakah sudah  sesuai  dengan  ketentuan  UU  No  12/2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  atau  belum  kemudian  bagaimana  politik  hukum  pembentukan peraturan  perundang-undangan  tersebut,  apakah  sudah  sesuai  dengan  pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik atau belum.

## Hasil dan Pembahasan
Hasil analisis peraturan perundang-undangan yang di bentuk di tahun 2020 dapat diambil  beberapa  aturan  yang  telah  diundangkan.  Contoh  beberapa  peraturan  yang masuk ke dalam prolegnas prioritas 2020. Pada prolegnas tahun 2020 terdapat 50 RUU yang  dianggap  menjadi  prioritas  untuk  dibahas  dan  disahkan  di  tahun  2020, diantaranya:
1. Selama  tahun  2020  hanya  ada  3  RUU  yang  disahkan  oleh  pemerintah, diantaranya:
a. RUU tentang perubahan atas UU No 4/2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Proses  bembentukan  UU  No  4/2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  memiliki  permasalahan  ketika  dalam  proses  pembahasan,  pada  tahap presiden  menunjuk  perwakilan  wakil  pemerintah  untuk  ikut  andil  dalam
pembahasan  yakni  dalam  hal  ini  beberapa  Menteri  terkait  sumber  daya  alam, namun  yang  menjadi  rancu  dalam  surat  penunjukan  yang  dikeluarkan  Presiden tersebut  tidak disertai lampiran Daftar  Inventarisasi  Masalah  (DIM)  (DPR, K7- RJ-20200515-10312101462:5) RUU Minerba dari Pemerintah, secara pembentukan  peraturan  perundangan  hal  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  suatu permasalahan,  seperti  pernah  dibahas  oleh  salah  satu  dosen  saat  perkuliahan, beliau  menjelaskan  bahwa  surat  penunjukan  yang  dikeluarkan  presiden  bukan semata – mata hanya sebuah formalitas yang harus dipenuhi, namun dalam surat itu  hendaknya  mendelegasikan  maksud  apa  yang  presiden  inginkan  dan  dalam surat  itu  mengandung  arah  politik  hukum  apa  yang  harus  dipegang  dan  harus dibuang,  karena  surat  itu  merupakan  wakil  dari  presiden  itu  sendiri  dalam keikutsertaannya  membuat  suatu  aturan  yang  akan  mempengaruhi  kehidupan rakyatnya.
b. RUU tentang perubahan atas UU No. 13/1985 tentang Bea Materai, Pembahasan tentang RUU ini tidak diposting dalam website resmi DPR RI.
c. RUU Cipta Kerja
Urgensi  pengesahan  ketiga  peraturan  tersebut  sebetulnya  tidak  terlalu mendesak,  namun  kenyataannya  pemerintah  tahun  2020  ini  mengesahkan peraturan tersebut, sudut pandang mana yang sebetulnya diambil, hingga saat ini penulis  masih  belum  menemukan  jawaban  pastinya,  selain  itu  dalam  UU 11/2020 tentang Cipta kerja, menuai banyak penolakan dari berbagai kalangan, selain  itu  banyak  sekali  aspek-aspek  dalam  UU  cipta  kerja  yang  menimbulkan kontroversi di masyarakat. Pembuatannya yang dinilai sangat cepat membuat uu ini dinilai tidak mempunyai standarisasi peraturan perundangan yang baik, sebab dalam  pembuatannya  banyak  sekali  hal-hal  yang  harus  dicermati,  misalnya dalam penulisan pasal, banyak kekeliruan typo yang terjadi, sehingga undang – undang ini dinilai kacau.
Zainal  Arifin  Mochtar  dalam  kuliah  politik  hukum  menjelaskan  bahwa seharusnya para pembentuk aturan, khususnya dalam pembentukan perundangan wajib  memperhatikan  apa  yang  terkandung  di  dalam  UU  12/2011  Tentang Pembuatan  Peraturan  Perundangan,  perlakuan  para  pembuat  undang-undang harus  berhati-hati  dalam  penyunannya  karena  pembuatan  peraturan,  undang- undang  merupakan  sesuatu  yang  sakral  dan  harus  sangat  diperhatikan  dengan penuh kehati-hatian.

## 2. Rancangan Undang-Undang yang dikeluarkan dari prolegnas:
Pada  tahun  2020  ini  kita  semua  dikejutkan  dengan  beberapa  hal  yang dilakukan  oleh  para  anggota  dewan  yang  terhormat  dalam  pembentukan peraturan  perundangan.  Seperti  hadiah  pada  umumnya,  tidak  semua  kejutan  itu memang baik dan memberikan feedback yang patut diapresiasi, dalam hal ini ada beberapa  Rancangan  Undang-Undang  yang  menurut  penulis  dianggap  penting
dan urgensi untuk  dilaksanakan, namun  kenyataannya malah justru dikeluarkan dari proglenas.
a. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam  (Butterfield,  2018)  pemberitaan  jerman  disebutkan  bahwa Zwei Millionen  Frauen  und  Mädchen  werden  laut  Weltgesundheitsorganisation (WHO)  jährlich  Opfer  von  früher  Heirat,  Kinderprostitution,  sexuellen Verstümmelungen  und  Vergewaltigungen,  die  in  vielen  Fällen  eine Lebensgefahr darstellen (Süddeutsche Zeitung 04.10.94). Die
Sterblichkeitsrate für Mädchen zwischen zehn und vierzehn Jahren, die Kinder zur  Welt  bringen,  ist  fünfmal  höher  als  bei  Müttern  zwischen  20  und  24. Jährlich sterben 70.000 bis 200.000 Frauen an den Folgen von Abtreibungen (je nach Untersuchung). Mehr als 80 Millionen Frauen und Mädchen sind die Genitalien beschnitten (Stoller 1994 und Honey 1994).
WHO  mencatat  pertahun  lebih  dari  dua  juta  perempuan  dan  anak perempuan  menjadi  korban  pernikahan  dini,  pelacuran  anak,  mutilasi  seksual dan  pemerkosaan,  yang  dalam  banyak  kasus  menimbulkan  bahaya  yang mematikan
Penulis  berpendapat  bahwa  RUU  ini  seharusnya  masuk  ke  dalam kategori  prolegnas  prioritas  DPR  di  tahun  ini  mengingat  bahwa  telah  banyak konferensi  internasional  dan  berita  –  berita  Internasional  maupun  lokal  yang mengatakan  bahwa  perempuan  dan  anak  memerlukan  perlindungan  yang sangat  khusus,  mengingat  kedudukannya  yang  sangat  rentan  menjadi  korban dan  dalam  kekerasan  seksual,  perempuan  dan  anaklah  yang  biasanya  target utamanya. Women  shall  be  especially  protected  against  any  attack  on  their honour,  in  particular  against  rape,  enforced  prostitution,  or  any  form  of indecent  assault.  A  complementary  principle  to  the  basic  principle  is  that women must be treated with all consideration due to their sex (de Preux, 2010).
Artikel  ini  memuat  tentang  berapa  pentingnya  perlindungan  bagi  perempuan, penegasan bahwa perempuan harus dilindungi secara khusus merupakan suatu hal mendasar yang patut pemerintah tindaklanjuti secara khusus dari serangan apa  pun  terhadap  kehormatan  mereka,  khususnya  terhadap  pemerkosaan, pelacuran yang dipaksakan, atau segala bentuk serangan tidak senonoh. Prinsip yang  melengkapi  prinsip  dasarnya  adalah  bahwa  perempuan  harus diperlakukan dengan segala pertimbangan karena jenis kelaminnya.
RUU  PKS  telah  terus  menerus  mengalami  penundaan,  padahal  secara urgensi justru RUU ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, jika di bandingkan dengan  UU  lain  yang  ada  di  dunia,  misalnya  ada  statement  yang  mengatakan bahwa  ruu  ini  akan  mendiskrimasi  pihak  laki-laki,  menurut  pendapat  penulis hal itu sangatlah tidak tepat, mengingat bahwa hanya ada beberapa jenis dasar ruu  saja,  jika  ruu  pks  dianggap  diskriminasi  dan  membuat  laki-laki insecure , kita harus melirik bahkan  di sexual offences act 2003 Inggris, pengkategorian kekerasan seksual dibuat lebih details dan menyeluruh lagi, untuk itu mengapa
sebagian  anggota  dewan  khsusunya  laki-laki  terkesan  ketakutan  akan  aturan ini, padahal ini merupaka  aturan yang sangat baik untuk segera ditindaklanjuti di  Indonesia,  mengingat  bahwa  kita  harus  melihat  bahwa  jika  harus dibandingkan  dengan  apa  yang  ada  di  Inggris  ruu  ini  belum  ada  apa-apanya namun  walau  demikian  dan  belum  lengkap  jika  dibandingkan,  kita  bisa  tetap mengatakan  bahwa  RUU  PKS  ini  sudah  masuk  dalam  kategori  baik  dan apabila kita tetap berpegang teguh pada undang-undang sebelumnya, saya fikir hal  itu  tidaklah  betul  mengingat  jika  di  depan  mata  sudah  ada  hal  baik, mengapa  tidak  dilanjutkan  tahapanya?  Selain  itu  pemerintah  selalu mengagung-agungkan  bahwa  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat,  namun mengapa  hingga  saat  ini  aspirasi  rakyat  khususnya  perempuan  tidak  diseriusi oleh pemerintah?
Hal  tersebut  patut  menjadi  pertanyaan  selanjutnya  tentang  bagaimana sebetulnya sistem penyusunan peraturan perundangan yang Indonesia terapkan.
b. Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga
RUU ini sedikit unik, setelah sebelumnya membutuhkan selama 16 tahun merangkak  untuk  masuk  ke  dalam  prolegnas,  setelah  sekian  lama  akhirnya masuk ke dalam prolegnas prioritas di 2020 namun sayangnya, pada bulan Juni 2020  RUU  ini  lagi-lagi  malah  menjadi  salah  satu  dari  16  RUU  yang dikeluarkan dari prolegnas, urgensi ruu ini juga sama halnya dengan RUU PKS diatas,  namun  sayangnya  perjuangan  bertahun-tahun  kini  terhempas  sudah, tetapi  lucunya  di  bulan  desember  ini,  RUU  tersebut  masuk  kembali  ke  dalam usulan prolegnass prioritas di tahun 2020, artinya kita bisa melihat bahwa para perwakilan  rakyat  dalam  memperlakukan  RUU  dapat  diibaratkan  seperti sedang bermain-main saja, jika memang RUU ini dianggap penting, mengapa di bulan Juni 2020 harus dikeluarkan? Begitu pula jika sebaliknya, jika ia tidak penting,  mengapa  ia  kembali  dimasukan  dalam  prolegnas?    Hal  tersebut menurut penulis dipandang sebagai hal yang sia-sia dilakukan oleh para wakil rakyat,  memang  betul  bahwa  mereka  memegang  kekuasaan  atas  pemilihan mana  yang  termasuk  kedalam  prolegnas  prioritas  dan  bukan,  namun  secara tersirat  hal  ini  dapat  dipandang  membuang  waktu  untuk  sesuatu  yang  tidak konsisten
c. Rancangan Undang-Undang Sistem Kesehatan Nasional
Selain  RUU  diatas,  menurut  penulis  RUU  Sistem  Kesehatan  Nasional juga  merupakan  RUU  yang  seharusnya  diseriusi  untuk  dilaksanakan pembahasan  oleh  pemerintah,  alasannya  sebab  telah  kita  sepakati  bahwa  di tahun  ini,  dunia  digegerkan  oleh  pandemic  covid  19.  Pandemic  covid  19 mendorong  pemerintah  secara  tidak  langsung  harus  berfokus  untuk melaksanakan  penanganan  dan  upaya  peningkatan  serta  pemulihan  Kesehatan bagi  warganya,  untuk  itu  disini  sistem  kesehatan  nasional  harus  diperhatikan, mengingat  banyak  tahapan  masyarakat  untuk  melaksanakan  pemeriksaan kesehatan,  disisi  lain  juga,  kita  telah  mengetahui  bahwa  selama  ini  sistem
jaminan kesehatan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah pelaksanaannya belum  efektif  dan  masih  menuai  banyak  permasalahan,  untuk  itu  maka  disini pemerintah perlu melaksanakan fungsinya.
d. Rancangan Undang-Undang Kehutanan
Rancangan  Undang-Undang  Kehutanan  ini  juga  merupakan  salah  satu rancangan  undang-undang  yang  kemudian  ikut  dikeluarkan  dari  proglenas prioritas  di  tahun  ini,  padahal  kenyataannya  menurut  penulis  seharusnya sebelum pemerintah menetapkan UU No 11/2020, pemerintah haruslah terlebih dahulu menetapkan RUU Kehuatan ini, karena ketika investasi dibuka sebesar- besarnya,  akan  memberikan  imbas  kepada  kehutanan,  dalam  hal  ini  misalkan saja  aada  investor  yang  tertarik  dalam  usaha  kelapa  sawit,  untuk  membuka usaha  kelapa  sawit  maka  dibutuhkan  pembukaan  lahan,  dalam  hal  ini  pasti akan berlari ke lahan yang ada dihutan, untuk itu perlu dilihat sudah sejauh apa sektor  kehutanan  dilindungi?  Bagaimana  dengan  hutan  konservasi  yang  bisa menjadi target para pemodal dan izin-izin yang dilakukan selama ini?
e. Rancangan Undang-Undang Pertanahan
Berdasarkan  analisis  penulis  dengan  membaca  beberapa  sumber  di internet,  diambil  kesimpulan  bahwa  RUU  ini  juga  merupakan  RUU  yang sangat  penting  untuk  dibahas  oleh  anggota  legislasi,  mengingat  bahwa  telah lama  sekali  permasalahan  pernahan  terjadi  di  Indonesia  mulai  dari  konflik pertanahan, konflik agrarian, pegklaiman lahan.
Pada aturannya, memang betul bahwa penyelenggara negara mempunyai wewenang  untuk  melahirkan  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang bertujuan dalam  rangka  mengubah tatanan dan  memperbaiki tertib sosial  agar sesuai  dengan  apa  yang  negara  cita  citakan.  Pelaksanaan  kewenangan  itu kemudian dituangkan ke dalam politik hukum. Menurut penulis politik hukum itu sendiri adalah suatu arah pernyataan keinginan suatu negara terkait hukum apa  yang  ingin  berlaku  di  wilayahnya  serta  sebagai  kompas  kearah  mana hukum  akan  dikembangkan  dan  bermuara.  Sehingga  dalam  pembentukan perundang-undangan  sudah  pasti  ada  tujuan  apa  yang  hendak  dicapai  dari dikeluarkannya  peraturan  perundangan  tersebut,  maka  dengan  sifatnya  yang demikian,  artinya  suatu  aturan  perundangan  pasti  akan  bermuatan  politik, karena  suatu  aturan  perundangan  dibuat  tidak  akan  terlepas  dari  kepentingan politik  itu  sendiri,  akan  tetapi  tidaklah  mutlak  demikian  bahwa  kepentingan politik  lebih  utama  daripada  apa  yang  diinginkan  rakyat.  Seperti  kita  ketahui bahwa hukum yang baik merupakan hukum yang lahir melalui kehendak rakyat dan  sesuai  dengan  kebutuhan  rakyat.  Hukum  yang  sesuai  dengan  apa  yang rakyat  inginkan  dan  kehendaki,  akan  otomatis  menjawab  kebutuhan  apa  yang memang rakyat inginkan, selain itu rakyat juga akan secara sukarela mematuhi dan  melaksanakan  hukum  tersebut,  sebab  hukum  bukan  suatu  paksaan  dari negara kepadanya.
Arah  politik  hukum  yang  dianut  oleh  pemerintah  selama  2020  ini  lebih
terfokus  kepada  politik  hukum  yang  mengarah  kepada  kebijakan  ekonomi, khususnya investasi, dalam hal ini memang betul salah satu permasalahan yang dihadapi  Indonesia  sebagai  negara  berkembang  adalah  bagaimana  cara Indonesia  menghadapi  pembangunan  dan  semakin  meningkatnya  jumlah pengangguran  setiap  tahunnya,  namun  selain  jumlah  pengangguran,  harusnya kita  patut  melihat  bagaimana  aspirasi  dan  reaksi  rakyat  terhadap  suatu peraturan perundangan.
Berkaca  kepada  undang-undang  cipta  kerja  kita  bisa  melihat,  bahwa begitu  banyak  kontroversi  dan  aksi  protes  yang  dilakukan  rakyat  di  depan Gedung-gedung  anggota dewan di  setiap kota, apabila pemerintah lebih  peka, seharusnya  pemerintah  melihat  bahwa  bukan  aturan  itu  yang  masyarakat perlukan  saat  ini.  Kritik  terhadap  pemerintah  terkait  pembuatan  peraturan perundangan adalah bahwa kita harus belajar memahami bahwa salah satu ciri pembentukan  peraturan  perundangan  yang  baik,  selain  dari  bagaimana  proses pembentukannya, juga dapat dianalisis melalui ada tidaknya pertentangan yang terjadi.  Secara  proses  pembentukan  suatu  suatu  aturan  kiranya  dilandaskan pada  pemikiran  kearah  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  secara taat asas, adanya korelasi antara segi materi dan manfaatnya, atau baiknya dari segi  daya  lakunya  harus  menjadi  perhatian  pembentuk  peraturan  perundang- undangan.  Ini  setidaknya  dapat  digunakan  sebagai  parameter  bagi  lahirnya Peraturan  perundangan  yang responsive/  populistic untuk  itu  dalam  hal  ini perlu  adanya  rekonstruksi  terhadap  politik  hukum  pembentukan  suatu peraturan agar peraturan itu bisa menjadi peraturan yang baik.
Menurut Montesquieu menuliskan  bahwa  terkait  dengan  peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengaturan, hal penting harus diperhatikan  adalah  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  (Putra, 2015).    Peraturan  perundang-undangan  yang  baik  merupakan  peraturan perundang-undangan  yang  pembentukannya  didasarkan  pada  asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat  Maria  Farida  Indrati  berpendapat  bahwa  asas-asas  pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  (Indrati  & Farida,  2007).  Attamimi  berpendapat  bahwa  asas-asas  umum  pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang  baik (beginselen  van  behoorlijke wetgeving) adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan  isi  peraturan  ke  dalam  bentuk  dan  susunan  yang  sesuai,  bagi penggunaan  metoda  pembentukan  yang  tepat,  dan  mengikuti  proses  dan prosedur  pembentukanya  yang  telah  ditentukan  (Attamimi,  1990).  Berkaitan dengan  dengan  asas-asas  yang  menjadi  dasar  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan yang baik, Van der Vlies telah membagi dalam dua asas, yakni  asas-asas  formal  dan  asas-asas  materiil  dalam  asas-asas  ini  diantaranya terdapat  beberapa  aspek  yang  harus  diaplikasikan  dalam  suatu  peraturan  dan
tidak dapat dilepaskan (Van der Vlies, 2005).

## Kesimpulan
Lesson  learn yang  dapat  kita  petik  di  tahun  2020  ini  berdasarkan  kepada  hasil analisis beberapa peraturan perundang-undangan yang di bentuk pada tahun 2020, dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia di nilai tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku serta dalam perumusan peraturan perundangan para pembentuk  peraturan  perundangan  harus  kembali  berkaca  bahwa  mereka  telah  terlalu jauh  melangkah  dan  langkahnya  kini  sudah  terlampau  sulit  untuk  diraih  oleh masyarakat,  mereka  harus  mengingat  kembali  bahwa  kekuasaan  yang  mereka  miliki bukanlah  seutuhnya  milik  mereka,  melainkan  kekuasaaan  yang  didelegasikan  oleh rakyat kepada mereka sebagai wakil rakyat. Pembentukan peraturan perundangan telah diatur dengan baik dalam UU No 11/2012 untuk itu dalam pembuatan peraturan harus mengikuti  aturan  tersebut,  bukan  malah  dilaksanakan  dan  dipoles  sesuka  hati  para penguasa saat ini, walaupun memang kenyataannya sudah menjadi sifat dasar manusia, yang  apabila  ia  diberikan  kekuasaan,  ia  akan  bertindak  sewenang-wenang,  namun disinah  hukum  mempunyai  andil  untuk  mengaturnya  agar  kembali  sesuai  jalur  yang telah ditentukan dalam hukum.
Arah  politik  hukum  yang  lebih  mengarah  kepada  nilai  ekonomi  menjadikan pembuatan  perundangan  hanya  bersifat  bisnis  dan  akan  dilaksanakan  jika  memang  itu akan  memberikan  keuntungan  dalam  segi  materi  sehingga  tidak  sesuai  dengan  target yang diinginkan, bahkan kemudian hari tidak menutup kemungkinan akan lahir aturan- aturan  yang  bukannya  semakin  baik,  malah  sebaliknya.  Kita  bisa  lihat  dalam  contoh nyata  di  UU  11/2020  telah  diatur  perizinan  lingkungan  berbasis  resiko.  Konsep keberlanjutan  yang  di  pakai  dalam  UU  No  32/2009  saja  di  Indonesia  masih  menuai berbagai  masalah,  padahal  secara  konseptual  UU  tersebut  sudah  sangat  baik,  rasanya terlalu  beresiko  jika  tanpa  kajian  lebih  lanjut  dan  kesiapan  yang  matang  kemudian Indonesia khususnya, menerapkan konsep perizinan berbasis resiko. Permasalahan lain yang akan menjadi penghambat dalam hal perizinan berbasis resiko juga dapat muncul dari aparat penegak hukumnya, telah diketahui secara umum bahwa isu kelembagaan di Indonesia  masih  sangat  lemah  sekali  dan  tingkat  kasus  koruspsi  di  Indonesia  masih sangat  tinggi,  dengan  keberadaan  pengkonsepan  yang  belum  disiapkan  dengan  baik, maka  kegiatan  korupsi  dapat  menganga  bebas.  Selain  dukungan  dari  prinsip keberlanjutan  yang  memang  telah  di  dukung  oleh  konsep-konsep  yang  matang, pendekatan berbasis resiko kini dianggap terlalu gegabah mengingat setiap sumber daya alam mempunyai batasnya sendiri, dan jika kita akan berhubungan dengan sumber daya alam dan ekosistemnya harus dilaksanakan berdasarkan kepada prinsip kehati-hatian.
Pemerintah  yang  dianggap  sangat  gegabah  dalam  pembuatan  peraturan perundangan  dianggap  akan  membuat  negara  bukannya  semakin  baik  tapi  akan  lebih mengacaukan lagi, hal  ini  di  dukung dengan adanya fakta di  lapangan yang dapat  kita lihat  secara  nyata,  dimulai  dari  semakin  naiknya  korupsi  di  Indonesia,  semakin banyaknya  jumlah  gelandangan,  pengangguran  dan  naiknya  tingkat  kejahatan
merupakan  salah  satu  permasalahan  yang  ditimbulkan  oleh  aturan  yang  kurang berfungsi  sebagaimana  mestinya  untuk  itu  penulis  merasa  bahwa  urgensi  kesadaran harus  dibentuknya  peraturan  perundang-undangan  sangat  diperlukan,  selain  itu  dalam proglegnas  tahun  depan  diharapkan  dapat  dipilah  dan  dipilih  kembali  mana  saja Rancangan  Undang-Undang  yang  harus  dijadikan  prioritas,  mengingat  bahwa  produk hukum  tersebut  akan  memberi  imbas  yang  sangat  besar  dalam  kehidupan,  selain  itu pemerintah diharapkan dapat mendengar lagi suara hati rakyat, karena rakyatpun ingin yang terbaik untuk negaranya, serta rakyatpun tentu tidak mau imbas yang buruk terjadi pada negaranya, serta arah politik hukum sebaiknya dikembalikan lagi, misalkan kepada anggota-anggota  perwakilan  rakyat  yang  memang  buta  hukum,  apa  salahnya  mereka untuk  sekolah  lagi  fakultas  hukum,  setelah  kita  berkaca  pada  perlakuan  perwakilan rakyat  dalam  pembuatan  UU  11/2020  kemarin  dapat  kita  lihat  bahwa  banyak  anggota dewan  yang  tidak  mengerti  hukum  hingga  penulisan  bahkan  banyak  penempatan  kata yang  salah,  serta typo mereka  jadikan  sebagai  suatu  hal  yang  wajar,  padahal kenyataannya dalam pembuatan perundangan yang sakral tersebut, hal seperti demikian harusnya tidak terjadi.

## BIBLIOGRAFI
Astomo,  Putera.  (2016).  Pembentukan  Undang-Undang  dalam  Rangka  Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi. Jurnal Konstitusi , 11 (3), 577–599.
Attamimi, A. Hamid S. (1990). Peranan keputusan presiden republik Indonesia dalam penyelenggaraan  pemerintahan  negara:  suatu  studi  analisis  mengenai  keputusan presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I-Pelita IV .
Butterfield,  Hester.  (2018).  Integration  (un)  erwünscht?!  Emanzipatorische  Soziale Arbeit  mit  ge. Soziale  Arbeit  Mit  Frauen  Und  Mädchen:  Positionsbestimmungen Und Handlungsperspektiven , 1 , 202.
Cotte,  Pierre  Andre.  (1991).  The  Interpretation  of  Legislation  in  Canada,  Les  Editions Yvon Balais. Inc., Quebeec .
de  Preux,  Jean.  (2010).  Summary  III:  Special  protection  of  women  and  children. International Review of the Red Cross (1961-1997) , 25 (248), 292–302.
Eddyono,  Sri  Wiyanti.  (2020). Gerakan  Advokasi  Legislasi  Untuk  Perlindungan Pekerja Migrant Indonesia (Edisi Pert). Jakarta: Migrant Care.
Ilhami,  Nadya.  (2020). Upaya  Migrant  Care  dalam  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia Di Malaysia (2014-2019) . Universitas Muhammadiyah Malang.
Indrati, Maria Farida, & Farida, Maria. (2007). Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya . Yogyakarta: Kanisius.
Karina,  Ratna  Eta.  (2019). Perlindungan  Hukum  bagi  Advising  Bank  atas  Terjadinya Fraud  dalam  Transaksi  Perdagangan  Internasional  Menggunakan  Letter  of Credit . UNS (Sebelas Maret University).
Marwan, Awaludin. (2013). Filsafat Hukum Progresif Sadjipto Rahardjo . Yogyakarta:
Thafa Media.
Putra,  Muhammad  Amin.  (2015).  Perkembangan  Muatan  HAM  dalam  Konstitusi  di Indonesia. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum , 9 (2).
Rahardjo,  Satjipto.  (1998).  Penyusunan  Undang-Undang  yang  Demokratis. Makalah Dalam  Seminar  “Mencari  Model  Ideal  Penyusunan  Undang-Undang  Yang

## Demokratis Dan Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia” Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro Semarang Tanggal , 15–16.
Soejito,  Irawan.  (1993). Teknik  Membuat  Undang-Undang (Cetakan  Ke).  Jakarta:  PT. Pradnya Paramita.
Suriadinata, Vincent. (2019). Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan  Omnibus  Law  di  Indonesia. Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 4 (1), 115–132.
Van der Vlies, I. C. (2005). Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan diterjemahkan  oleh  Linus  Doludjawa. Jakarta  Selatan:  Direktorat  Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI .