## VAKSINASI  SEBAGAI PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF FIQH ISLAM

## Ahmad Fuadi, Tentiyo Suharto
Universitas Bina Insan Lubuklinggau Sumatera Selatan STAIN Mandailing Natal Sumatera Utara ahmadfuadi@univbinainsan.ac.id tentiyosuharto18@gmail.com

## Abstract
Article History Received :18-02-2021 Revised   :22-02-2021 Accepted :01-03-2021 Indonesia  is  currently  busy  with  various efforts  in  the  prevention,  treatment,  and handling of the Covid-19 virus, one of the efforts  made  by  the  government  is  the covid-19  vaccination,  the  administration of  this  vaccine  has  reaped  various responses,  starting  from  receiving  it totally,  rejecting  it.  totally  and  accepting conditionally, the groups that refuse to be vaccinated  have  various  backgrounds, ranging  from  reasons  of  health  concerns to reasons of religion. This research is an analytic  descriptive  study  using  a normative juridical approach. The collected data were analyzed qualitatively with  deductive  and  inductive  thinking methods.  In  the  end  it  can  be  concluded that the problem of Covid-19 vaccination, which  is  suspected  to  contain  unclean elements, does not need to be questioned, as  long  as  in  medical  tests  it  will  not endanger  human  health  or  in  maqashid language,  as  long  as  it  reflects  hifzh  an- nafs  or  maintains  the  soul  and  hfzh  an- nasl or maintain humans as a whole.
Keywords :
Vaccination Prevention
Pandemic Covid-19 Islamic Fiqh

## Pendahuluan
Corona virus 2019 atau biasa disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut. Penyakit ini
pertama  kali  ditemukan  di  Wuhan,  Ibukota  Provinsi  Hubei  China pada  akhir  Desember  tahun  2019,  dan  sejak  itu  menyebar  secara global,  perkembangan  Covid-19  ini  sangat  segnifikan  sehingga penyebrannya  sudah  sampai  kepenjuru  dunia,  Di  Indonesia  sendiri tercatat  743.198  kasus  pada  awal  Februari  2021,(Kompas,  2021) selain itu dilaporkan juga sebanyak 94 kasus kematian baru sehingga jumlah  total  kasus  kematian  menjadi  sebanyak  22.138  kasus.  Selain mengakibatkan kematian massal di berbagai negara dan menyebabkan  lebih  dari  104  juta  penduduk  dunia  terinfeksi  pada awal Februari 2021 ini, dampak yang ditimbulkannya sangat terasa di hampir  semua  sektor  baik  ekonomi,  pendidikan,  kesehatan,
transportasi, maupun sosial dan keagamaan.
Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO)  memberikan  pernyataan bahawa  kasus  Covid-19  adalah  pandemi,pernyataan  tersebut  muncul karena  wabah  Covid-19  ini  sudah  sampai  pada  tingkat  penyebaran dan  keparahan  yang  mengkhawatirkan.  Disamping  itu  WHO  juga mendeklarasikan  bahwa  wabah  virus  corona  China  sebagai  darurat kesehatan  global  atau Public  Health  Emergency  of  International Concern (PHEIC),  Dr.  Tedros  Adhanom  Ghebreyesus  sebagai Direktur  Jenderal  WHO  menekankan  bahwa  pada  dasarnya  PHEIC bertujuan untuk mendorong semua negara supaya bekerja sama dalam mengatasi  ancaman  pandemi  Covid-19.  Lebih  lanjut  WHO menghimbau  agar  supaya  pemerintah  setempat  dapat  meredam kepanikan    masyarakat  serta  melakukan  penanganan  dengan  cara agresif namun tetap kondusif.
Negara  di  dunia  saat  ini  sedang  disibukan  dengan  berbagai upaya  dalam  pencegahan,  pengobatan,  penularan,  dan  penanganan dari  virus  Covid-19,  dampak  yang  ditimbukan  Covid-19  ini  sangat luas,  sehingga  memaksa  negara-negara  untuk  memprioritaskan penanganan  terhadap  pandemi  Covid-19  ini.  Tidak  sedikit  negara- negara yang kualahan dalam membuat keputusan dan terus berupaya untuk menemukan cara baru yang lebih efektif untuk menanggulangi pandemi ini.
Karena  banyaknya  kasus  yang  terjadi  di  Indonesia  ini  maka pemerintah pusat maupun daerah telah mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi  pandemi  Covid-19,  usaha-usaha  tersebut  antara  lain perlunya  rapid  test,  swap,  APD  (Alat  pelindung  diri),  PSBB (Pembatasan  sosial  berskala  besar),  menjaga  jarak  atau social distancing ,  mencuci  tangan  dan  memakai  masker  hingga  yang
terakhir  vaksinasi  Covid-19,  hal  ini  dilakukan  pemerintah  untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19.
Masalah Covid-19 ini pada dasarnya adalah wilayah sains atau ilmu  pengetahuan  (kedokteran,  farmasi,  medis  atau  ilmu  kesehatan, epidemologi,  dan  sosial-humaniora).  Tetapi,  mengingat  dampaknya telah  berimbas  kepada  banyak  hal,  termasuk  persoalan  keagamaan, maka  pandangan  fiqh  islam  terhadap  penanggulangan  pandemi Covid-19  ini  menjadi  penting  untuk  di  bicarakan.  Salah  satu  cara yang  di  harapkan  mampu  dan  menjadi  acuan  dalam  menanggulangi pandemi Covid-19 ini adalah peran fiqh Islam, fiqh Islam dipandang mampu memberikan petunjuk dan pencerahan agar kebijakan terbaik dapat  diambil  oleh  pemerintah,  Wakil  Presiden  K.H.  Ma’ruf  Amin mengucapkan  rasa  terimakasih  kepada  acara  Simposium  Tahunan Ekonomi Islam Al Barakah yang ke-40, melalui konferensi vidio dari jakarta,  Sabtu  09  Mei  2020.  Ma’ruf  Amin  menilai  fiqh  Islam  dapat memberikan  solusi  dan    sumbangan  pemikiran  untuk  mengatasi pendemi Covid-19 beserta seluruh dampaknya, yaitu Fiqh Islam yang ditunjukan  untuk  memberikan  kemaslahatan  bagi  umat  diseluruh dunia,  bukan  untuk  menyulitkan  kehidupan.  Pada  dasarnya  memang Islam  diturunkan  oleh  Allah  tidak  untuk  mempersulit  pemeluknya namun  sebaliknya  untuk  mempermudah  umatnya.  Lebih  lanjut Ma’ruf  Amin  menjelaskan  bahwa  dalam  kehidupan  keagamaan terutama  dinegara  yang  pendudunya  mayoritas  muslim,  para  ulama bersepakat  untuk  melakukan  telaah  ulang (I‟adatu  An-nadhar) terhadap pandangan keagamaannya, mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan  fatwa  baru  yang  lebih  relevan  dengan  kondisi  pandemi saat ini. Fatwa tersebut kemudian menjadi panduan bagi umat muslim di negaranya masing-masing.
Pada  prinsipnya  didalam  fiqh  Islam  yang  menjadi  salah  satu pertimbangan  penting  dalam  mengambil  keputusan  adalah  nilai kemaslahatannya,  dalam  hal  ini  tentu  saja  yang dimaksudkan  adalah esensi  dari  pada maqashid yang  dipahami  dari  sumber-sumber pokoknya  yang  berasal  dari Syari‟ah ,  yaitu  Al-Qur`an  dan  hadits, disamping  itu  juga  Fiqh  Islam  bisa  beradaptasi  dengan  perubahan sosial.  Perkembangan  pemikiran  Fiqh  Islam  telah  diinspirasi  oleh berbagai  doktrinasi  dari  tujuannya  yang  pasti  yaitu  kemaslahatan manusia  baik  didunia  maupun  diakhirat,  ia  juga  harus  dipahami  dan dimengerti sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan benar dalam konteks  inilah  hukum  Islam  dapat  melindungi  segenap  manusia  dari
berbagai  permasalahan.(al-Syatibi,  1997:  5)  Karena  itu  fiqh  Islam harus  dapat  menjawab  segala  persoalan  hidup  yang  di  hadapi  oleh umat  manusia,  lebih  lanjut  tulisan  ini  bermaksud  membahas  tentang vaksinasi sebagai penanggulangan pandemi Covid-19 perspektif fiqh Islam.
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi baik  secara  teoritis  maupun  secara  praktis  mengenai  konsep  dasar fiqh  Islam  dalam  menanggulangi  pandemi  Covid-19  di  Indonesia. Manfaat  praktis  penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan kontribusi  bagi  pemerintah  pusat  maupun  daerah  dalam  mengambil keputusan  dan  membuat  aturan  terkait  dengan  penanganan  pandemi Covid-19.
Berbicara  tentang  Pandemi  Covid-19  banyak  peneliti  yang melakukan  penelitan  tentang  virus  Covid-19,  terutama  dibidang kedokteran/kesehatan,  akan  tetapi  dalam  kajian  Keislaman  tentang penelitian  ini  belum  begitu  banyak  di  jumpai.  Sejauh  ini  kajian keislaman  tentang  penyakit  menular  (Tho’un)  yang  cenderung banyak  diteliti,  namun  secara  spesifik  penelitian  tentang  vaksinasi sebagai  penanggulangan  pandemi  Covid-19  dalam  perspektif  fiqh Islam  belum  begitu  banyak  di  jumpai.  Terdapat  beberapa  penelitian sebelumnya  yang  telah  dilakukan  terkait  masalah  ini  di  antaranya adalah  penelitian  karya  Mukharom  dari  Universitas  Semarang,  dan Havis  Aravik  dari  STEBIS  IGM  Pelembang  yang  publis pada jurnal Sosial dan Budaya Syar’i FSH UIN Syarif Hudayatullah Jakarta Vol. 7  No.3  (2020)  dengan  judul  : Kebijakan  Nabi  Muhammad  Saw. Menangani  Wabah  Penyakit  Menular  Dan  Implementasinya  Dalam Konteks  Menanggulangi  Corona  Virus  Covid-19. Didalam  tulisan tersebut  penulis  belum  menemukan  kajian  terkait  vaksinasi  sebagai penanggulangan pandemi Covid-19 dalam perspektif fiqh Islam, yang ada hanyalah tentang konsep kebijakan nabi Muhammad Saw. Dalam menanggulangi wabah penyakit menular.
Selanjutnya tulisan  karya Indriya dari Universitas Ibn Khaldun yang menerbitkan jurnal di jurnal Sosial dan Budaya Syar’i FSH UIN Syarif  Hudayatullah  Jakarta  Vol.  7  No.3  (2020)  dengan  judul  ; Konsep  Tafakur  Dalam  Al-Quran  Dalam  Menyikapi  Coronavirus (Covid-19). Didalam  tulisan  tersebut  penulis  belum  menemukan kajian  terkait  vaksinasi  yang  menjadi  sentral  dalam  penelitian penulis,  yang ada  hanyalah  tentang konsep  tafakur dalam  menyikapi virus Covid-19.
Kajian  berikutnya  penelitian  karya  Wahyudin  Darmalaksana dari Fakultas Ushuluddin Universitas Gunung Djati Bandung, dengan judul; Corona  Hadis‟ dalam  jurnal  tersebut  juga  tidak  ditemukan secara  spesifik  pandangan  fiqh  Islam  tentang  vaksinasi  Covid-19.
Pembahasan  dalam  penelitian  ini  lebih  menitik  beratkan  kepada pendeskripsian  tentang  hadis  terhadap  corona.  Kemudian  penelitian karya  Eman Suprianta  dari  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Keguruan dan Ilmu Pendidikan  (STKIP)  Mutiara  Banten  dengan  judul  ;  Wabah  Corona Virus  Disease  Covid  19  Dalam  Pandangan  Islam  dalam  tulisan  ini peneliti  hanya  mengkaji  corona  virus  19  dalam  pandangan  hukum Islam dengan memfokuskan kepada hadis dan al-quran.
Dengan masih minimnya informasi mengenai vaksinasi sebagai penanggulangan pandemi Covid-19 dalam perspektif fiqh Islam maka kajian  tersebut  dipandang  cukup  relevan  untuk  dilakukan  penelitian lebih lanjut.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  diskriptik  analitik  dengan  menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang memaparkan, menggambarkan  dan  mengklarifikasikan  secara  obyektif  dari  data- data  yang  dikaji  dan  kemudian  menganalisisnya.  (Surakmat,  1994: 139-140)  Sementara  pendekatan  yang  lakukan  dalam  kajian  ini adalah Fiqh Islam melalui maqashid al-syariah . Pendekatan ini dapat dilihat  dari  berbagai  aspek,  yakni  aspek  menjaga  diri,  harta,  akal, agama,  dan  keturunan.  Cara  ini  dianggap  penulis  dapat  menjadi jawaban  atas  permasalahan  yang  muncul  tentang  Vaksin  Covid-19, Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  konten  analisis terhadap  sumber primer  dan sekunder  yang didapatkan sesuai kajian pustaka yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

## Pembahasan

## Vaksinasi Covid-19 Perspektif Fiqh Islam
Pemahaman  dalam  diskurus  vaksinasi  covid-19,  sebenarnya memang  harus  bersifat  konvergensi,  dalam  konteks  ini  adalah perpaduan  antara  fiqh  Islam  yang  esensinya  adalah  kemaslahatan ( maqasidu syari‟ah ), dan dibarengi dengan teori-teori sains atau ilmu pengetahuan  tentang  Corona  Visrus  19.  Vaksin  atau  yang  biasa dikenal  dengan  istilah  imunisasi  sebenarnya  telah  lama  beredar  di
Indonesia,  seperti  vaksin  hepatitis  B  yang  diberikan  pada  bayi  yang baru  lahir,  tujuannya  untuk  memberikan  kekebalan  imunitas  pada bayi  tersebut,  kemudian  diikuti  oleh  berbagai  jenis  vaksin  lain  guna memberikan  kekebalan  imunitas  bagi  bayi  agar  mampu  tumbuh  dan berkembang secara sehat.(Kesehatan, 2016)
Vaksin  merupakan  zat  atau  senyawa  yang  fungsinya  untuk membentuk  kekebalan  tubuh  terhadap  berbagai  macam  penyakit. Didalam  Vaksin  terdapat  berbagai  jenis  dan  kandungan,  masing- masing  vaksin  tersebut  dapat  memberikan  perlindungan  terhadap berbagai  penyakit  yang  membahayakan  tubuh  manusia.  Vaksin mengandung  racun,  bakteri  atau  virus  penyebab  penyakit  yang sebelumnya telah dilemahkan atau sudah dimatikan. Saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh  untuk  memproduksi  antibodi.  Proses  pembentukan  antibodi inilah  yang  selanjutnya  disebut  imunisasi.  Saat  orang  yang  sudah mendapatkan vaksin terpapar virus penyebab penyakit tubuhnya akan membentuk antibodi dengan cepat guna melawan virus tersebut.
Meski  begitu,  kita  juga  tidak  bisa  memungkiri  bahwa  masih banyak  terdapat  kelompok  masyarakat  yang  juga  menolak  akan adanya  vaksinasi,  kelompok-kelompok  yang  menolak  akan  adanya vaksinasi tersebut memiliki berbagai latar belakang alasan, mulai dari alasan  kekhawatiran  kesehatan  hingga  alasan  agama.  Didalam  Islam misalnya,  seorang  muslim  dilarang  berobat  menggunakan  obat- obatan  yang  mengandung  najis.  Alasanya  jelas,  karena  memang ditemukan  beberapa  hadits  yang  melarang  umat  Islam  berobat  atau melakukan  imun,  termasuk  vaksinasi,  dengan  sesuatu  yang  haram. Umpamanya  hadits  riyat  Abu  Dawud,  yang  artinya: “Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, dan setiap penyakit ia jadikan  ada  obatnya.  Oleh  karena  itu,  berobatlah  kamu,  tetapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram.” Ini dimaksudkan untuk tidak  melanggar  ajaran  Nabi,  dan  dalam  rangka  mewujudkan kemaslahatan.
Gerakan  anti  vaksin  ini  sendiri  bukanlah  hal  baru,  yang  mana tercatat  sudah  ada  sejak  1800-an.  Gerakan  ini  semakin  meningkat terutama pada 1998 terdapat satu dokter di London yang menerbitkan laporan  secara  tidak  tepat  terkait  dengan  dampak  vaksin  yang dianggap  mampu  menyebabkan  autisme  dan  penyakit  usus  pada vaksin tertentu.(Hughes, 2019)Gerakan yang sama juga terdapat pada kelompok  Muslim,  gelombang  penolakan  vaksin  meningitis  yang
diwajibkan  bagi  orang  yang  hendak  pergi  ibadah  haji  atau  umrah pada  tahun  2010.(Nashrullah,  2010)  Hal  ini  kemudian  mendorong pada  penolakan-penolakan  vaksin  lain  seperti  vaksin  campak  dan rubela  yang  diberikan  pada  anak-anak  melalui  program  vaksinasi nasional.  Gerakan  penolakan  tersebut  muncul  dikarenakan  adanya keraguan  sifat  kehalalan  vaksin  tersebut.  Beberapa  vaksin  tersebut disinyalir mengandung enzim babi yang secara otomatis membuatnya bersifat haram.
Atas  dasar  tersebut,  vaksinasi  covid-19  yang  diusahakan  dan dicanangkan  oleh  pemerintah  Indonesia,  menuai  tanggapan  yang beragam,  bahkan  pro  dan  kontra,  mulai  dari  yang  menerima  secara total,  menolak secara total dan  menerima dengan  syarat.  Pihak  yang menerima secara total atau tanpa syarat tentu tidak perlu dibahas lagi, termasuk latar belakang yang mengitarinya. Mereka mempunyai cara pandang  masing-masing.  Tetapi,  fokus  kita  adalah  yang  menerima dengan  syarat,  dan  ini  tampaknya  adalah  mayoritas  warga,  terutama di Indonesia yang beragama Islam, peranan tokoh agama juga dinilai sangat  penting,  karena  tokoh  agama  yang  memberikan  pandangan negatif  pada  vaksin  akan  turut  meningkatkan  penolakan  pada program  vaksinasi  yang  dijalankan  oleh  pemerintah.(Perry,  2020:  1- 12)
Mengaca  dari  perkembangan  isu  vaksin  di  atas,  tentu  hal  ini sangat  relevan  dengan  kondisi  yang  kita  hadapi  saat  ini.  Dengan tersebut  luasnya  pandemi  COVID-19  yang  telah  merenggut  jutaan jiwa  di  dunia,  merupakan  suatu  kewajiban  bagi  kita  untuk  menjaga kesehatan  baik  untuk  diri  maupun  untuk  lingkungan  sekitar.  Hal  ini sesuai  dengan  hadis  Rasulullah “Jika  kalian  mendengar  tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi  jika  terjadi  wabah  di  suatu  tempat  kalian  berada,  maka janganlah  kelian  meninggalkan  tempat  itu,” (HR  Bukhari  dan Muslim)  yang  ditunjukkan  dengan  upaya  isolasi  mandiri  maupun dengan berbagai protokol kesehatan  yang perlu kita jalankan selama pandemi  ini  berlangsung.  Tentu  pandemi  ini  kemudian  semakin menyulitkan  kita,  hingga  saat  ini  masih  belum  ditemukan  obat  yang dianggap  mampu  secara  efektif  mengobatinya.  Sehingga  kemudian vaksin  merupakan  salah  satu  cara  yang  dipandang  mampu mempercepat  normalisasi  kondisi  sehingga  kita  bisa  menjalani kehidupan kembali seperti sedia kala. Saat ini  vaksinasi  merupakan salah  satu  upaya  yang  yang  dipandang  efektif  untuk  menanggulangi
pendemi  Covid  19,  yaitu  dengan  memberikan  kekebalan  tubuh terhadap  penyakit,  dengan  semakin  banyak  orang  yang  kebal terhadap  virus  tersebut,  diharapkan  ke  depannya  akan  tercipta  herd immunity,  atau  imunitas  kelompok  yang  mana  semua  orang  sudah memiliki  kekebalan  dan  tidak  lagi  mentransmisikan  virus  tersebut kepada orang lain.
Terkait  hal  ini,  MUI  sebenarnya  telah  mengeluarkan  fatwa tentang  imunisasi  pada  tahun  2016.  Memang  di  dalam  ketentuan umumnya, MUI menjelaskan bahwa wajib menggunakan vaksin yang halal  dan  suci.  Namun  di  sisi  lain,  MUI  juga  membolehkan penggunaan  vaksin  haram  dengan  beberapa  ketentuan,  yaitu digunakan  pada  kondisi  al-dlarurat  (keterpaksaan)  atau  al-hajat (keterdesakan),  belum  ditemukan  bahan  vaksin  yang  halal  dan  suci, serta adanya keterangan tenaga media  yang kompeten dan dipercaya bahwa  tidak  ada  vaksin  yang  halal.  Bahkan  dalam  fatwa  tersebut disebutkan  pula  hukum  vaksin  menjadi  wajib  apabila  penyakit tersebut  dapat  menyebabkan  kematian,  penyakit  berat,  maupun kecacatan permanen. (MUI, 2016: 7)
Coba  kita  diskusikan  lebih  lanjut.  Kemaslahatan,  yang merupakan  esensi  dari maqashid ,  secara  garis  besar,  dapat dikategorkan  kepada  dua  bagian,  yaitu: Pertama, kemaslahatan khusus  ( al-maslahah  al-juz`iyah atau al-maslalah  al-khashshah ). Kedua , kemaslahatan universal atau kemaslahatan umum ( al-maqasid al-kulliyah atau al-maqasid al-„ammah ), bahwa kemaslahatan khusus ( al-maslahah al-juz`iyah atau al-maslalah al-khashshah )
dimaksudkan adalah kemaslahatan yang masih lebih berorientasi atau bertujuan  untuk  memprotek  kebutuhan  internal  umat  Islam  ( ria‟ayh hajat  al-muslimin )  dalam  menata  berbagai  aspek  kehidupan  mereka, baik  terkait  dengan  kebutuhan  yang  bersifat  keagamaan  dan keberagamaan, kebutuhan individu, keluarga, sosial kemasyarakatan, ilmu  pengetahuan,  maupun  aspek  ekonomi.  Untuk  mewujudkan  ini adalah dengan memelihara lima hal, yaitu agama ( hifzh ad-din ),  jiwa ( hifzh  an-nafs ),  akal  ( hifzh  al-„aql ),  keturunan  ( hifzh  an-nasl )  dan harta  ( hifzh  al-mal ).(Zahrah,  1989:  364-367)  Dalam  hal  ini,  A.
Djazuli  menambahkan  satu  lagi  tujuan  syariat  Islam,  yaitu  menjaga umat ( hifzh al-ummah )(Djazuli, 2009: 261) Sedangkan  kemaslahatan  universal  /  umum  ( al-maqasid  al- kulliyah atau al-maqasid  al-„ammah )  adalah  kemaslahatan  yang beorientasi kepada bukan hanya dalam rangka memprotek kebutuhan
internal umat Islam yang memang tidak dapat diabaikan sesuai sesuai dengan  konteksnya,  tetapi  juga  dalam  rangka  merangkul  atau menjangkau  kemaslahatan  umat  manusia  secara  keseluruhan. Kemaslahatan universal ini masih tetap berakar pada lima hal di atas, tetapi scope atau ruang lngkup penafsiannya telah begeser lebih maju, dengan mempertimbangkan realitas sosial-antropologis umat manusia secara keseluruhan.
Dalam  memahami  persoalan  penanggulangan  pandemi  covid- 19, terutama tentang vaksinasi covid-19, tampaknya tidak cukup lagi jika  didasarkan  kepada    kemaslahatan  khusus  ( al-maslahah  al- juz`iyah ),  yang  cenderung  hanya  memprotek  kepentingan  internal umat  Islam,  termasuk  dalam  masalah  keagamaan,  yang  sebagian besar  telah  memiliki  tradisi  pemahaman  tertentu  yang  sangat  kuat, karena  umat  Islam  adalah  bagian  dari  warga  negara  internasional.
Lebih  jauh  daripada  itu,  pemahaman  dalam  menghadapi  pandemi covid-19, termasuk vaksnasi covid-19 ini adalah dengan menggunakan  kemaslahatan  universal  atau  kemaslahatan  umum  ( al- maslahah  al-kulliyah atau al-maslahah  „ammah ),  yang  orientasinya kepada  kepentingan  bersama,  bukan  hanya  untuk  memprotek kepentingan  internal  umat  Islam,  tetapi  juga  untuk  menyelesaikan keepntingan  umat  manusia  secara  keseluruhan  ( common  sense ) . Sebagai  landasannya,  yaitu  ayat-ayat  yang  mengandung  nilai penyelamatan  manusia secara universal.  Umpamanya firman  Allah ( Q. 17. Al-Isra`: 70), yang artinya:. ”Sungguh, Kami telah memuliakan anak  cucu  Adam...”. Juga  firman  Allah  (Q.  Al-Ma`idah:  32)  yang artinya:, “Siapa  saja  yang  memelihara  hidup  seseorang,  maka seakan-akan  dia  telah  mememelihara  hidup  semua  manusa...” Kemudian  firman  Allah(Q.  2.  Al-baqarah:  195),  yang  artinya: “... dan  janganah  kamu  jatuhkan  (diri  sendiri)  ke  dalam  kebinasaan dengan  tangan  sendiri...” Selanjutnya,  firman  Allah  (Q.  2.  Al- baqarah: 173), yang artinya: “Sesungguhnya  Dia  hanya
mengharamkan  atasmu  bangkai,  darah  daging  babi,  dan  (daging) hwan  yang  disembelih  degan  (menyebut  nama)  selain  Allah.  Tetapi, barangsia terpakasa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan  tidak  (pula)  melampaui  batas,  maka  tidak  ada  dosa  baginya.

## Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”
Berdasarkan  ayat  tersebut,  Allah  juga  mensyariatkan  rukhshah (keringanan)  guna  meringankan  kesulitan  yang  dihadapi  oleh manusia,  baik  disebabkan  karena  adanya  kondisi  lemah  pada  diri
seseorang, sakit, safar, lupa, bodoh, paksaan, maupun kondisi umum dan  meluas  yng  sulit  dihindari.  Hal  tersebut  karena  fiqh  Islam  lebih mengutamakan  kemaslahatan  manusia.  Misalnya,  dibolehkannya shalat  sambil  duduk  ketika  seseorang  tidak  mampu  melakukannya dengan  cara  berdiri  atau  dibolehkannya  untuk  tidak  puasa  di  bulan ramadhan bagi musâfir (orang yang dalam perjalanan jauh) dan orang sakit.  (Azzam,  1999:  213)  Bahkan,  diperbolehkannya  memakan daging babi ketika dalam keadaan darurat. (Al-Jashshash, 1992: 156) Karena  begitu  pentingnya  memertahankan eksistensi  maqâshid
asy-syarî’ah,  suatu  perbuatan  dapat  dibolehkan  meskipun  pada asalnya  perbuatan  tersebut  diharamkan  oleh  syariat.  Legitimasi  ini dibenarkan karena  tujuan-tujuan syariat  Islam  merupakan  kebutuhan yang bersifat darûrî (pokok) (Ghani, 2015: 191-218)
Kaidah fiqih tentang dharurat (yaitu sampainya seseorang atau masyarakat  ke  suatu  batas,  yang  apabila  ia  tidak  menggunakan sesuatu  yang  dilarang,  maka  ia  akan  binasa  atau  mendekati kebinasaan).  Kalaupun  tidak  sampai  kepada  tingkat dharurat maka dalam  kondisi  dibutuhkan  atau  hajat  (yaitu  sesuatu  yang  dibutuhkan manusia  untuk  memudahkan  mereka  atau  menolak  kesulitan,  yang tidak  sampai  dalam  tingkatan  dharurat)  dapat  diposisikan  sebagai dharurat .  Rumusan  kaidah  fiqih  dimaksud,  antara  lain,  adalah ad- dharurat  tubih  al-mahzhurat (Abd,  1999:  149) . yang  artinya:
“darurat  membolehkan  hal-hal  yang  dilarang.” Kemudian  kaidah Ma  ubiha  li  adh-dharurati,  yuqaddari  biqadariha (As-sayuti,  1995: 170),  yang  artinya: “sesuatu  yang  dibolehkan  karena  darurat, dibatasi  sesuai  dengan  kadar  kebutuhannya (Abd,  1999:  213)  Dan kaidah al-hajah  tanzil  manzilah  adh-dharurah ,  yang  artinya:
“keadaan  kebutuhan  itu  ditempatkan  pada  keadaan  darurat.” dan masih banyak kaidah yang senada.
Selanjutnya,  ketika  berbenturan  antara  kemaslahatan  khusus dengan  kemaslahatan  universal  atau  umum,  maka  ada  kaidah  yang yang bersifat etis, berbunyi: al-mashlahah „ammah tuqaddam „ala al- maslahah  al-khashshah , (Duski,  2019:  145)  yang  artinya: “Kemaslahatan umum atau universal didahulukan atas kemaslahatan khusus”  Dengan  ungkapan  lain,  kemaslahatan  umum  atau  universal berupa  kemaslahatan  umat  manusia  secara  keseluruhan,  haruslah didahulukan penerapannya dari kemaslahatan khusus, berupa proteksi kepentingan seseorang atau hanya kelompok orang yang sangat kekeh mempertahankan  hukum,  yang  tidak  boleh  memanfaatkan  sesuatu
yang  haram  atau  najis,  secara  mutlak,  tanpa  mempertimbangkan situasi  kontekstual  ( qara`in  ahwal ).  Sejauh  itu,  banyak  ulama  yang telah  memberikan  pernyataan  yang  intinya,  bahwa  manakala  tidak ditemukan  obat  yang  halal,  maka  yang  najis  boleh  dilakukan. Umpamanya  Ulama’  Hanafiyah,  Ulama  Syafi’iyah  (Duski,  2019: 160)  Imam  an-Nawawi,(Al-Imam  an-Nawawi,  2005:  270)  Izzuddin bin  'Abdissalam,('Abdissalam,  1992:  81)  dan  lan-lain).  Tentu  saja dimaksudkan mereka adalah dalam rangka hifzh an-nafs dan hifzh an- nasl dalam  maknanya  yang  universal  Sesuai  dengan  asas-asas pembinaan  hukum  Islam,  yaitu  asas  tidak  memberatkan,(Khallaf, 1971:18-23) asas tidak memperbanyak beban, dan asas
gradualitas.(al-Khudhari, 1967: 15) Maka persoalan vaksinasi covid-19 yang ditengarai mengandung  unsur  najis  tidak  perlu  lagi  dipersoalkan,  selama memang dalam uji medis tidak akan membayakan kesehatan manusia atau  dalam  bahasa maqashid, selama  mencerminkan hifzh  an-nafs atau  memelihara  jiwa  dan hfzh  an-nasl atau  memelihara  manusia secara keseluruhan.
Terakhir,  Sebagai  ikhtiar  bersama  dalam  menghadapi pandemi COVID-19  ini,  kita  perlu  berperan  aktif  di  dalam  menjaga  diri serta menghambat  penyebaran  virus  tersebut.  Dimulai  dari  diri  sendiri dengan  menjalankan  protokol  kesehatan  di  kehidupan  sehari-hari, dari  menggunakan  masker  dengan  benar,  mencuci  tangan,  hingga menghindari  kontak  langsung  dan  menjaga  jarak  dengan  sesama. Vaksinasi  merupakan  langkah  berikutnya  yang  bisa  kita  lakukan untuk berkontribusi dalam menekan laju persebaran virus ini dengan meningkatkan kekebalan imunitas tubuh sehingga kita tidak menjadi transmitter dari virus tersebut.

## Simpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  darurat merupakan  suatu  kondisi  bahaya  yang  menimpa  seseorang  atau negara,  sehingga  dikhawatirkan  merusak  tatanan  kehidupan  secara keseluruhan,  dalam  Islam  hal  ini  disebut  dengan  istilah rukhshah
(keringanan)  guna  meringankan  kesulitan  yang  dihadapi  manusia,
baik  disebabkan  karena  adanya  kondisi  lemah  pada  diri  seseorang, sakit,  safar,  lupa,  paksaan,  maupun  kondisi  umum  dan  meluas  yang sulit  dihindari.  Hal  tersebut  karena  fiqh  Islam  lebih  mengutamakan kemaslahatan  manusia.  Selanjutnya,  ketika  berbenturan  antara
kemaslahatan  khusus  dengan  kemaslahatan  universal  atau  umum, maka  ada  kaidah  yang  yang  bersifat  etis,  berbunyi: al-mashlahah „ammah  tuqaddam  „ala  al-maslahah  al-khashshah ,  yang  artinya: “Kemaslahatan  umum  atau  universal  didahulukan  atas  kemaslahatan khusus” Dengan kata lain, kemaslahatan umum atau universal berupa kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan, haruslah
didahulukan penerapannya dari kemaslahatan khusus, berupa proteksi kepentingan seseorang atau hanya kelompok orang yang sangat kekeh mempertahankan hukum, tanpa mempertimbangkan situasi kontekstual ( qara`in ahwal ).

## DAFTAR PUSTAKA
Abd,  A.-A.  M.  1999. Azzam,  Qawa‟id  al-Fiqh  al-Islamiy;  Dirasah „Ilmiyyah  Tahliliyyah  Muqaranah. Maktabah  ar-Risalah  ad-
Dauliyyah.
'Abdissalam,  I.  b.  1992. Qawaid  Ahkam  Fi  Mashalih  Anam. Bairut: Daar al-Fikr.
Al-Imam  an-Nawawi.  2005. Al-Majmu‟  Syarh  Al-Muhazzab Cet.  17 ed. Beirut: Daar al-Fikr,.
Al-Jashshash,  A.  B.-R.  1992. Ahkam  al-Qur‟an. Bairut:  Mu'assasah At-Tarikh Al-Arabi.
Al-Khudhari,  M.  1967. Tarikh  At-Tasyri  Al-Islami. Bairut:  Dar  al- Fikr.
Al-Syatibi,  A.  I.  1997. al-Muafaqat  Fi  Ushul  al-Syari‟ah (Vol.  2). Bairut: Dar al-Ma'arif,.
As-Sayuti,  J.  1995. Kitab  Al-Asybah  Wa  An-Nazhair. Bairut:  Darul
Fikr.
Azzam,  A.A.  1999. Qawa‟id  al-Fiqh  al-Islamiy;  Dirasah  „Ilmiyyah Tahliliyyah  Muqaranah. Bairut:  Maktabah  Arisalah  Ad- Dauliyyah.
Djazuli,  A.  2009. Fiqh  Siyasah;  Implementasi  Kemaslahatan  Umat dalam  Rambu-rambu  Syariah. Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Duski,  I.  2019. Al-Qawa'id  al-Maqashidiyah  (  Kaidah-Kaidah Maqashid). Yogyakarta: ar-Ruzz Media.
Khallaf,  A.  A.-W.  1971. Khulashah  Tarikh  At-Tasyri'  Al-Islam. Kuwait: Dar Al-Qalam.
Surakmat,  W.  1994. Pengantar  Penelitian  Penelitian  Ilmiah  (Dasar Metode Teknik). Bandung: Tarsito.
Zahrah, M. A. 1989. Ushul al-Fiqh. Bairut: Dar al-Fikr.
Perry,  A.  L.  2020.  How  Culture  Wars  Delay  Herd  Immunity: Christian  Nationalism  and  Anti-vaccine  Attitudes. SOCIUS , 1-12.
Ghani,  A.  2015.  Adh-Dharurah  wa  Al-Hajah  dalam  Riba;  Studi
Analisis  Pemikira  Dr.  Wahbah  Az-Zuhaili.  Jurnal  Ekonomi Syari’ah Indonesia,. JESI Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 2 , 197. doi:http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2015.5(2).191-218 Hughes, R. 2019. BBC
Majalah.
Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48668611 Kesehatan, K. 2016. Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Kompas. 2021. Kompas . Retrieved from https://www.kompas.com/covid-19 MUI. 2016, Januari 23. MUI . Retrieved from MUI: http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/Fatwa-MUI-
No.4-Tentang-Imunisasi.pdf
Nashrullah,  N.  2010,  September  17. Republika. Retrieved  from https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/umroh- haji/10/09/17/134975-mui-hukum-vaksinasi-meningitis- wajib-bagi-calhaj