## Anomali Kewenangan Dewan Pimpinan Pusat
Partai Politik dalam Sistem Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia
Wawan Gunawan wagoenbray@yahoo.com

## Dosen FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani

## Abstrak
Sekurangnya ada dua fenomena yang menarik untuk dicermati. Pertama, di ranah suprastruktur politik, pemerintah (eksekutif) telah mengimplementasikan desentralisasi kekuasaan, sehingga hanya tinggal 6 bidang saja yang menjadi kewenangan pusat; kewenangan lain telah didistribusikan    ke    pemerintah daerah. Kedua, di ranah infrastruktur politik, terjadi sentralisasi kewenangan di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik, khususnya di tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, dalam hal menentukan calon kepada  daerah; Calon gubernur/wakil gubernur, calon walikota/wakil walikota, calon bupati/wakil bupati. Sehingga, kewenangan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang  tidak memiliki kewenangan yang  signifikan di hadapan DPP. Inilah fenomena anomali kewenangan DPP partai politik dalam sistem  desentralisasi  pemerintahan  di Indonesia. Desentralisasi  sebagai  sebuah prasyarat demokrasi seakan tidak berarti dalam struktur partai politik.
Kata Kunci: Anomali  kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, sistem desentralisasi pemerintahan.

## Latar Belakang
Pasca reformasi, menurut Warganegara  (2011: 307), Indonesia berada dalam transisi demokrasi. Era transisi demokrasi ini, dalam pandangan Sorensen (2003: 71) mendorong lahirnya kajian konsolidasi demokrasi sebagai tahapan pendalaman demokrasi yang   ditandai   pembentukan lembaga demokrasi. Itulah sebabnya, menurut Smith (2003: 76-78),  salah satu tuntutan reformasi adalah adanya pemilihan umum kepala daerah yang  dilaksanakan secara langsung. Pemilihan umum kepala daerah yang  diselenggarakan secara langsung ini merupakan konsekuensi dari desentralisasi.
Dalam upaya mendiskusikan urgensi desentralisasi, setikdanya ada dua isu yang menarik dicermati: Pertama, di ranah suprastruktur politik, dalam hal ini eksekutif,  desentralisasi sudah  diimplementasikan. Istilah  desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang  secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan (Haris, 2007: 52).
Menurut Kaho (1997: 12), tujuan desentralisasi adalah, (a) mengurangi bertumpuknya pekerjaan di Pusat Pemerintahan, (b)    dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak   perlu   menunggu instruksi   lagi dari Pemerintah Pusat, (c) dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang  buruk karena setiap keputusan dapat segera   dilaksanakan, (d) dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang  berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah  menyesuaikan diri kepada kebutuhan dan kebutuhan khusus daerah, (e) mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari Pemerintah Pusat, (f)  dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih  memberikan  kepuasan  bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung.
Dari dua pendapat tersebut jelas bahwa desentralisasi menjadi penting di dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan yang  memang  tidak sedikit, tidak gampang, dan sangat rumit, sehingga dresentralisasi menjadi pilihan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai urusan yang  menjadi tanggungjawabnya, sehingga kemudian menjadi jelas batasan mana  urusan pemerintah pusat dan mana urusan pemerintahan daerah: Siapa mengerjakan apa dan bertanggungjawab kepada siapa, menjadi jelas.
Namun demikian, isu yang kedua, di ranah infrastuktur politik, dalam hal ini partai politik, setidaknya hingga hari ini, terjadi sentralisasi kewenangan di tangan Dewan Pimpinan Pusat  (DPP) Partai Politik, khususnya di tangan Ketua  Umum dan Sekretaris Jenderal, dalam hal menentukan calon kepada daerah; Calon gubernur/wakil gubernur, calon walikota/wakil walikota, calon
bupati/wakil bupati. Sehingga, kewenangan Dewan Pimpinan  Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang  tidak memiliki kewenangan yang  signifikan di hadapan DPP. Inilah fenomena anomali kewenangan DPP partai politik dalam sistem  desentralisasi  pemerintahan  di Indonesia. Desentralisasi  sebagai  sebuah prasyarat demokrasi seakan tidak berarti dalam struktur partai politik.
Fenomena ini dapat dicermati dalam dinamika politik jelang  pilkada serentak 2018. Seperti di Jawa Barat, Partai Golkar pada November 2017 lalu mendukung Walikota Bandung Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon gubernur bersama Daniel Muttaqien, padahal sebelumya DPD Provinsi Golkar Jawa Barat hanya mengusulkan Dedi Mulyadi untuk maju pada pilgub Jabar 2018 (http://m.republika.co.id/berita/nasinal/pilkada/17/10/28, diunduh 04/ 01/ 18 ) Keputusan DPP Partai Golkar  tersebut tidak sejalan dengan usulan partai ditingkat daerah. Sebagian besar pengurus partai Golkar  ditingkat DPD Kota/Kabupaten hingga tingkat ranting di Jawa Barat kecewa dan      menolak kandidat yang didukung DPP Partai Golkar (http:// metrotvnews.com /read/2017/11/07/78462/kader-golkar-bakal-laporkan-pengusungan-emil-ke- mahkamah-partai, diunduh 04/01/18.)
Demikian halnya yang terjadi pada partai Gerindra, pencalonan Mayjen (Purn) Sudrajat (http://regional.kompas.com/read/2018/01/07, diunduh tanggal 08/01/17) di pilgub Jabar berbeda dengan aspirasi dan keinginan kader daerah hasil penjaringan yang  tiga nama yaitu ; Deddy  Mizwar, Ahmad Syaikhu dan Ketua  Gerindra Provinsi Jabar  Mulyadi untuk maju sebagai kandidat (http://m.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/1708/10, diunduh tanggal 08/01/18). Dan ironisnya  nama Mayjen (Purn) Sudrajat sebelumnya tidak pernah mengikuti penjaringan yang  dilaksanakan DPD Gerindra Jabar, tetapi langsung  ditunjuk Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra untuk maju sebagai cagub Jabar.
Di tingkat Kabupaten/Kota juga  terjadi hal serupa. Seperti bakal calon walikota Bandung yang diusung partai Demokrat. Sebelumnya DPC Demokrat
Kota Bandung merekomendasikan Yossi Irianto ke DPP Partai Demokrat sebagai calon walikota Bandung dalam pilkada sentrak 2018,
(https://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-3713199/demokrat-bandung- rekomendasikan-yossi-ke-dpp-jadi-calon-wali-kota, diunduh 08/01/18), namun DPP memutuskan nama Nurul  Arifin  dan Chairul  Yaqien Hidayat  sebagai calon walikota dan calon wakil walikota Bandung yang diusung Partai Demokrat (http://m.liputan6.com/news/read/3157712/demokrat-usung-nurul- arifin-chairul-yaqin-untuk-pilwalkot-bandung, diundul 08/01/18).
Pola-pola sentralistik yang  diperagakan partai politik tentu menjadi anomali bahkan ironi dan bisa jadi kontraproduktif terhadap proses demokrasi yang  terus digalakan pemerintah  hingga tingkat terendah. Pelaksanaan desentralisasi atau pelimpahan wewenang yang  merupakan bagian integral demokrasi tidak terwujud dalam partai politik yang  selama ini getol menyuarakan demokratisasi.
Keputusan DPP Partai Politik yang  sentralistik dan absolut menjadi preseden buruk  bagi perkembangan kader  politik di daerah. Wajar  jika kemudian partai politik sangat minim melahirkan kader emas, karena memang tidak dibangun sistem kompetisi yang fair untuk para kader partai. Selain gagal dalam menciptakan kader emas, kondisi ini dapat mematikan loyalitas dan karier politik kader didaerah. Banyaknya „kutu lonc at ‟ yang berpindah partai bisa diindikasikan kekecewaan kader terhadap sistem politik internal partai dan ketidakjelasan karier politiknya.
Jika mencermati kondisi tersebut tampak bahwa partai politik di daerah tidak memiliki kewenangan apapun dalam menentukan kandidat/calon  bagi kepala daerah yang akan maju dalam kontestasi pilkada  baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Seluruh keputusan sangat bergantung  pada pusat,  daerah  hanya tinggal menjalankan kendati hal tersebut bertentangan dengan aspirasi daerah.
Dengan kata  lain terjadi anomali dalam sistem politik pemilu di Indonesia. Pemerintah berupaya  menyelenggarakan demokrasi hingga  tingkat terendah melalui sistem desentralisasi, sementara  partai politik sebagai infrastruktur politik,  terutama dalam  menentukan calon yang akan  menjadi kepala daerah, tidak    berjalan secara demokratis. Hegemoni dan sentralistik menjadi sistem politik yang dianut partai politik dalam pengambilan keputusan.

## Kajian Pustaka

## Pilkada dalam Bingkai Demokrasi
Demokrasi mensyaratkan adanya pelaksanaan Pemilihan Umum (Schumpeter,1942; Huntington, 1995; Apter, 1995; Dahl, 2001; Surbakti, 1992). Sedangkan Demokrasi menurut Held (1996: 1) adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, atau disebut juga pemerintahan rakyat.
Apa yang dikatakan Held tersebut adalah yang bersifat “ seharusnya ” tetapi dalam kenyataannya, apa yang disebut sebagai “ pemerintahan rakyat ” hanyalah lips service belaka sebab ada banyak kasus yang  justru menunjukan bahwa yang ada adalah pemerintahan elit dimana kaum yang  memiliki kekusaan berkolaborasi    dengan kaum pemilik modal, dan dua kaum inilah yang sesungguhnya mengatur jalannya pemerintahan dan sekaligus mengatur kehidupan rakyat.
Itulah sebabnya Treanor (2001: 1) mengatakan bahwa  demokrasi telah gagal. Komponen etika demokrasi disebut yang pertama dan terpenting sangat jelas jarang  disebut secara eksplisit. Ia adalah prinsip etika dan legitimasi politik: Lebih lanjut Treanor  (2001: 57-59)  mengatakan bahwa  demokrasi itu sebuah    paradoks: Semestinya sebuah pemerintahan yang demokratis seharusnya    tidak digulingkan tetapi dalam realitasnya banyak dari pemerintahan yang menganut sistem demokrasi pada gilirannya digulingkan atas tuduhan tidak demokratis.
Terlepas dari analisis Treanor  sebagaimana  disebutkan di atas, soal kegagalan demokrasi, namun yang  jelas hingga sekarang  konsep demokrasi masih digunakan sebagai landasarn  penyelenggaraan pemerintahan di banyak negara. Paling  tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Dahl (2001: 52-53) bahwa demokrasi adalah suatu sistem  politik yang  memberikan kesempatan untuk beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum sebuah kebijakan dibuat, masyarakat harus mempunyai kesempatan yang  sama dan efektif untuk membuat pandangan mereka diketahui oleh anggota-anggota  lainnya, sebagaimana  seharusnya  kebijakan itu dibuat. Kedua, masyarakat harus mempunyai kesempatan yang  sama dan efektif untuk memberikan suara dan seluruh suara harus dihitung  sama. Ketiga, masyarakat harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan dan konsekuensi yang  mungkin. Keempat, masyarakat harus mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan bagaimana dan apa permasalahn yang  dibahas dalam agenda kebijakan. Kelima, masyarakat memiliki hak kewarganegaraan penuh yang ditunjukkan  oleh empat kriteria sebelumnya.
Sebagaimana dikemukakan  di atas, salah satu kesempatan yang  harus dapat dirasakan oleh masyarakat adalah pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan  kebijakan publik sehingga  terjadi penguatan  peran masyarakat yang ditandai dengan  munculnya civility, yaitu ketertiban masyarakat yang terjadi bukan karena paksaan tetapi karena kebutuhan masyarakat luas (Chandaoke, 1995: 34).
Hal tersebut dapat dipahami karena memang penguatan masyarakat warga merupakan faktor determinan dalam proses  pengambilan  kebijakan publik yang melibatkan segenap  lapisan sosial. Ada dua pola yang dapat dilakukan dalam rangka menggalang partisipasi masyarakat untuk pembuatan kebijakan publik di era demokratisasi, yaitu partisispasi tidak langsung, seperti partisipasi melaui media massa (cetak dan elektronik), dan partisipasi
langsung  dengan menggunakan struktur - struktur mediasi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam proses berdemokrasi.
Sejak diberlakukannya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari UU Nomer 32 tahun 2004 dan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah tidak lagi dilakukan melalui lembaga  perwakilan rakyat. Melalui UU  23 tahun 2014, masyarakat dapat menentukan  kepala  daerahnya  sesuai  dengan kebutuhan  dan keinginannya melalui mekanisme Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung.
Menurut  Yusdianto (2010: 44),  pilkada merupakan  instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip demokrasi karena rakyat secara langsung akan memilih pemimpinnya di daerah sekaligus memberikan legitimasi kepada siapa yang berhak dan mampu untuk memerintah.. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Haris (2000: 32) bahwa semangat otonomi adalah pengakuan terhadap aspirasi dan inisiatif masyarakat lokal (daerah) untuk menentukan nasibnya sendiri.
Dalam pandangan Smith (2003: 76-77)  terdapat beberapa argumen mengapa    dibutuhkan Pilkada: Pertama, Pilkada    diperlukan untuk meningkatkan  kualitas akuntabilitas  para elit politik  lokal,  termasuk  kepala- kepala daerah. Kedua, Pilkada  diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektifitas pemerintahan di tingkat lokal. Ketiga, Pilkada akan memperkuat dan  meningkatkan kualitas seleksi kepemimpinan  nasional karena makin terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari  bawah dan/atau daerah. Hal ini sejalan dengan  salah satu tujuan desentralisasi dan otonomi daerah yaitu dalam rangka  pelatihan dan kepemimpinan nasional. Keempat, Pilkada  merupakan wadah dimana masyarakat lokal menyalurkan aspirasi politiknya untuk memilih pemimpin
daerah sesuai dengan hati nuraninya masing-masing tanpa adanya intervensi dari pemerintah pusat.
Berdasarkan  ukuran-ukuran  demokrasi,  menurut Suharizal  (2011: 8-9) bahwa: Pilkada menawarkan  sejumlah manfaat dan  sekaligus  harapan bagi pertumbuhan,  pendalaman  dan perluasan  demokrasi lokal. Pertama,  sistem demokrasi langsung melalui Pilkada akan    membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan di tingkat lokal. Kedua, Pilkada  memungkinkan munculnya secara  lebih lebar preferensi kandidat-kandidat berkompetensi dalam ruang yang  lebih terbuka. Ketiga, Pilkada memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik seperti yang kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan. Keempat, Pilkada  memperbesar  harapan untuk mendapatkan  figur pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimate. Kelima, kepala daerah yang  terpilih melalui Pilkada akan  memiliki  legitimasi politik yang  kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan (check  and balance)  di daerah antara kepala daerah dengan DPRD.
Pilkada, menurut Azis (2011: 6-7), merupakan  proses politik yang tidak saja merupakan    mekanisme politik untuk mengisi jabatan demokratis tetapi juga  sebuah implementasi pelaksanaan  otonomi daerah yang sesungguhnya. Sedangkan menurut Rozali (2009: 168): Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau  lebih atau  sudah/pernah menikah,  mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang  telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih
Melalui Pilkada, sebagaimana dikatakan    oleh Yusdianto (2010: 44), rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang  selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara.
Pemberlakuan UU Nomor  10 tahun 2016 ini merupakan komitmen pemerintah dalam melaksanakan demokrasi di Indonesia.  Rakyat tidak hanya bebas menentukan Presiden dan wakil presidennya, tetapi juga bebas memilih gubernur, bupati dan walikota serta wakilnya secara langsung, sehingga diharapkan dapat terpilih putra-putra terbaik daerah yang  mampu membangun dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
Persoalan kemudian muncul ketika dalam proses pemilihan kandidat atau calon yang akan dipilih tidak melalui proses demokrasi yang ideal. Dengan kata lain, para calon ini ditentukan oleh pengurus pusat partai politik. Sementara  pengurus partai politik di  daerah tidak memiliki kewenangan yang otonom, tidak ada desentralisasi kewenangan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPW) atau Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk menentukan calon.

## Partai Politik
Dari sisi teori kekuasaan jelas, parpol memang anak tangga  untuk memperoleh dan melanjutkan tapuk kekuasaan. Carl J. Friedrich (dikutif dalam Miriam Budiardjo,2008:404)  mendefinisikan  partai  politik  sebagai kelompok manusia yang terorganisir  untuk  merebut atau mempertahankan  kekuasaan, dengan  maksud  mensejahterakan anggotanya, baik  untuk  kebijaksaanaan keadilan, maupun untuk hal-hal yang bersifat materil
Dalam pandangan Richard Katz dan Peter Mair ( www.google.com/wajah- parpol-menurut-Katz-Mier/kompas.com, 29 Mei 2013) dalam The  Evolution of Party Organizations in Europe: Three Faces of Party Organization (1994). Menurut mereka, partai politik sejatinya memiliki tiga wajah: Pertama, party in publik office yaitu partai politik dengan keterwakilan kader di parlemen (DPR) dan jajaran pemerintahan (menteri). Pada wajah ini, kader-kader partai melakukan maksimalisi untuk kesempatan politik (political opportunity) untuk melakukan agenda politik partai. Selain itu mereka-mereka ini juga
mengoptimalkan usaha-usaha  untuk pendanaan partai politik. Gesekan antar partai di Parlemen ataupun pemerintahan menjadi sangat kentara. Kedua, party in the ground yaitu aktivitas partai diakar rumput yang  menjadi jantung dari pemeliharaan lumbung suara  partai politik. Pada  tahap ini agenda-agenda parpol terus dikonsolidasikan dan proses mobilisasi sumber daya (resource mobilizations) dilakukan untuk menjaring calon-calon anggota legislatif yang berintegritas dan memiliki kapabilitas. Kinerja masing-masing level parpol ini, baik pusat maupun akar rumput (daerah) menjadi unjung  tombak yang dapat memicu minat dan ketertarikan rakyat. Ketiga, party in the central office yaitu aktivitas partai yang berada dipusat yang melakukan ragam konsolidasi, taktik, dan strategi dalam memenangkan pemilu. Pada  tahap ini partai politik membentuk strategi, dan upaya-upaya untuk menarik  minat masyarakat agar partai menang dalam pemilu.
Russell J.  Dalton,  dan  Martin P. Wattenberg  menggambarkan fungsi partai politik secara  lebih lengkap dari setiap bagian (dikutip dalam Sigit Pamungkas, 2010:15), yaitu: Pertama adalah fungsi partai di elektorat (parties in the electorate). Pada bagian  ini fungsi partai menunjuk pada penampilan partai politik dalam menghubungkan individu dalam proses demokrasi. Kedua, adalah fungsi partai sebagai organisasi (parties as organization). Pada fungsi ini menunjuk pada fungsi-fungsi yang melibatkan partai sebagai organisasi politik, atau proses-proses didalam organisasi partai itu sendiri. Ketiga, adalah fungsi partai dipemerintahan (parties in government). Pada arena  ini, partai bermain dalam pengelolaan dan penstrukturan persoalan-persoalan pemerintahan.
Aturan tentang parpol di negeri ini cukup lengkap. Artinya parpol ideal sesungguhnya sudah digariskan  seperti menurut regulasi yang ada. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Partai Politik di Indonesia sejak masa  merdeka adalah: 1)  Maklumat X Wakil Presiden Muhammad Hatta (1945); 2) Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat
dan Penyederhanaan Kepartaian; 3) Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-Partai; 4) Undang- Undang  Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya; 5) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya; 6) Undang- Undang  Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik; 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; 8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Indonesia sudah mengenal partai politik jauh  sebelum merdeka. Pada zaman  kolonial, tokoh-tokoh pergerakan menggunakan partai politik sebagai alat perjuangan. Itu sebabnya ketika Wakil Presiden Mohamad Hatta mengeluarkan Maklumat X pada Oktober 1945, partai-partai politik yang sempat tiarap pada zaman Jepang, bangkit kembali.
Partai politik yang dibentuk oleh para bangsawan (elit) beroperasi secara top-down dengan fungsi utamanya memobilisasi massa  bagi legitimasi kekuasaan. Sebaliknya, partai bentukan  masyarakat beroperasi secara bottom- up dengan fungsi utamanya adalah  menyalurkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat ke dalam sistem politik.
Partai politik bentukan elit sering disebut partai elit (elite party) atau partai kaukus (caucus party), sementara partai bentukan masyarakat disebut partai massa (mass party). Dikotomi partai elit  dan partai massa merupakan cerminan ideologi yang dianut oleh masing-masing partai politik.
Menurut Kirchheimer (dikutip dalam Ichlasul Amal, 2000: 71-90) partai politik pun mulai mengembangkan karakter  baru yakni partai lintas kelompok atau catch-all party. Format catch-all party kemudian  melahirkan paradigm pragmatisme dan rasionalitas partai politik dalam menyangga sistem politik de- mokratis. Inilah barangkali yang menyebabkan parpol di Indonesia, khususnya pascareformasi, luntur ideologinya.
Dalam perkembanganya kemudian fungsi utama  partai politik justru hanya menjadi mesin pendulang  suara dalam usaha  memenangkan pemilu. Fungsi-fungsi yang  seharusnya melekat pada partai politik seperti fungsi sosialisasi  politik,  komunikasi  politik,  pendidikan  politik,  rekrutmen  politik, pengendali konflik dan kontrol politik  justru tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Padahal, parpol ideal berbanding  lurus dengan kedaulatan rakyat, semakin berdaulat rakyat semakin ideal parpolnya. Maka, jika parpolnya belum juga ideal itu pertanda rakyatnya belum berdaulat.

## Anomali Kewenangan DPP Partai Politik
Demokrasi sebagai perwujudan  kedaulatan rakyat, direpresentasikan melalui desentralisasi baik secara administratif maupun politik. Secara politik desentralisasi  diwujudkan dalam  bentuk  pemilihan  kepala daerah  langsung, baik ditingkat provinsi maupun  kota/kabupaten. Sebagaimana  Tip O ‟ Neill (1995) „all politics is local ‟ , yang  berarti bahwa demokrasi akan berkembang subur dan  terbangun  kuat  di aras  nasional apabila di  tingkatan yang lebih rendah (local) nilai-nilai demokrasi berakar kuat.
Dengan demikian,  desentralisasi politik  sebagai bagian  integral proses demokratisasi seharusnya  dapat diwujudkan dalam sistem politik di dalam partai politik sesuai dengan tingkatan. Namun pada kenyataannya proses pelimpahan wewenang dari pengurus partai politik ditingkat pusat ke pengurus ditingkat daerah  tidak  berjalan  dalam  struktur partai politik.  Terutama  dalam kebijakan  penentuan calon atau  kandidat yang akan  dipilih  rakyat cenderung diputuskan  ditingkat pimpinan  pusat. Pengurus di daerah hanya sebatas mengusulkan kandidat, namun keputusan maju atau  tidaknya kandidat yang diusulkan pengurus partai politik di daerah ditentukan oleh pusat.
Kondisi ini tentu tidak   sesuai   dengan azas demokrasi yang menempatkan kedaulatan ada ditangan rakyat.    Kader-kader partai didaerah, sebagai konstituen pemilih yang memperjuangkan hak politiknya melalui partai
politik tidak memiliki ruang yang cukup    dalam menyalurkan    hak partisipatifnya. Disisi lain tampaknya  partai politik enggan melepaskan wewenangnya  terhadap daerah, terutama  dalam pengelolaan sumber  kekayaan didaerah.
Dalam pengertian  lain, partai poltik ditingkat pusat menciptakan ketergantungan terhadap calon/kandidat pemimpin politik di daerah. Kondisi ini menjadikan pimpinan politik ditingkat daerah sangat mudah diintervensi oleh  kepentingan-kepentingan partai politik. Sebut salah  satunya adalah pemimpin politik ditingkat daerah yang  berhasil menduduki posisi kepala daerah diharuskan memenangkan partai pengusungnya dalam kontestasi pileg maupun pilpres. Padahal,  ketika seorang  kandidat  berhasil terpilih  menjadi kepala daerah maka keberadaannya tidak lagi menjadi milik partai politik, tapi menjadi pemimpin rakyat didaerahnya.
Hegemoni dan sentralisasi DPP partai politik secara regulasi merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini dapat dilihat di dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 38 ayat (1) dan ayat (1a) ; Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan: (b). menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon.
Kenyataan  ini pada akhirnya mengakibatkan banyak  kandidat atau calon yang langsung berhubungan dengan pengurus pusat untuk mendapatkan rekomendasi. Proses-proses    komunikasi dan koordinasi    ditingkat wilayah sudah tidak dianggap perlu. Di sisi lain berkembang anggapan komunikasi dan koordinasi dengan pengurus daerah hanya akan menghabiskan uang tanpa memberi kepastian yang  berarti. Padahal dalam pelaksanakan pemenangan kontestasi pengurus dan kader di daerahlah yang menjadi ujung tombak.
Sentralisasi  kekuasaan dalam  struktur partai politik  pada giliranya mematikan semangat kompetisi yang sehat ditingkat lokal. Seseorang tidak
harus  merintis menjadi anggota/pengurus partai dari tingkat bawah untuk menjadi kandidat yang diusung partai politik. Bahkan orang yang diluar partai pun (bukan kader) bisa diusung menjadi calon/kandidat partai politik. Padahal proses pendidikan politik yang ditempa dalam karier politik sangatlah penting dalam menciptakan pemimpin politik yang matang dalam mengelola berbagai konflik kepentingan didalam sebuah organisasi, termasuk dipemerintahan yang sangat heterogen.
Selain itu pemimpin-pemimpin politik instan yang  dipilih karena popularitas berdampak buruk  terhadap spirit kompetisi antar  kader,  gejala adanya transaksional dalam jual beli dukungan sangat terasa. Jika dalam proses pengusungan   telah   terjadi   transaksional   tentu tidak   banyak yang   bisa diharapkan dari kandidat yang diusung. Sebab ketika kandidat tersebut terpilih menjadi kepala daerah, maka dirinya akan tersandera  oleh kepentingan partai pengusung, dan bukan pada masyarakat pemilih.

## Simpulan dan Saran
Kecenderungan partai politik  sentralistis  dan  menafikan  suara arus bawah  tidak saja mematikan  proses-proses demokrasi dalam tubuh partai politik.  Tetapi  berdampak  pada mengakarnya politik  transaksional dari hulu hingga hilir. Seorang  kandidat untuk dapat diusulkan dan mendapat dukungan partai politik untuk maju tak jarang harus mengeluarkan mahar politik, walaupun dalam “ bahasa halus ” sering  disebut operasional pemenangan atau ongkos politik.
Mencermati kondisi tersebut tentu  perlu adanya perubahan  signifikan dalam struktur  partai politik. Partai poltik harus  dibangun atas  landasan kebersamaan dalam perjuangan politik dan bukan hanya sekedar ambisi pribadi maupun salah satu golongan dalam mencapai kekuasaan. Partai politik  harus menjadi  wadah pendidikan  politik  untuk  melahirkan  pemimpin-pemimpin politik lokal yang siap bersaing ditingkat nasional bahkan global.
Dengan kata  lain, partai politik harus  mulai menerapkan desentralisasi kekuasaan kepada  wilayah dan daerah, sehingga  daerah memiliki peluang untuk mengembangkan dirinyanya. Selain tentunya ada  kepastian karier bagi para kader partai politik.
Untuk mewujudkan hal tersebut tentu yang  pertama adalah merubah peraturan KPU no 9 tahun 2015. Syarat adanya surat keputusan dari pengurus pusat perlu direvisi dan dibatasi hanya pada tingkat nasional. Dengan kata lain, keputusan-keputusan pengusungan calon/kandidat yang akan  maju  dalam kontestasi disesuaikan dengan tingkat wilayah.    Untuk tingkat tingkat calon presiden, surat keputusan dikeluarkan oleh pimpinan pusat. Sementara  untuk provinsi cukup Surat Keputusan dukungan dari partai poltik tingkat provinsi, demikian  halnya  ditingkat kota  dan kabupaten, DPP mungkin cukup hanya mendapat laporan saja dan cukup mengetahui.
Dengan adanya pelimpahan wewenang dari pusat kepada pengurus partai didaerah berdampak positif pada pengembangan partai politik dan proses pemberdayaan kader partai yang  sehat dan fair. Diharapkan dengan pola seperti ini dapat terwujud pemimpin-pemimpin  politik ditingkat lokal dan nasional, ini yang pertama.
Kedua, sistem politik demokratis perlu dikuatkan dan dipertegas dalam kepemimpinan politik  ditingkat lokal, bahwa keberadaan kepala daerah merupakan representasi  seluruh  masyarakat didaerah  tersebut. Dengan kata lain, ketika seorang  kandidat terpilih menjadi kepada daerah maka ia harus melepaskan  diri  dari ikatan-ikatan partai politik pengusung. Keberadaannya harus dikembalikan menjadi  milik  publik  dan  bukan  milik  kelompok  tertentu. Termasuk kewajibannya dalam  mendukung atau  memenangkan salah satu calon/parpol dalam kegiatan pemilu diseluruh    tingkatan. Keberadaannya sebagai kepala daerah harus  bersikap netral untuk menjamin mesin birokrasi berjalan sesuai fungsinya, yaitu pelayanan publik dan pembangunan.
Ketiga, membangun sistem politik yang    lebih demokratis dalam struktur partai politik. Tidak dapat dipungkiri, kehadiran partai-partai politik di Indonesia sangat bergantung pada figur tertentu. Baik figur pengusaha dengan kekuatan kapitalnya maupun figur dengan kekuatan latar belakang keluarga maupun ideologi.
Kecenderungan partai politik terhadap kekuatan seorang  figure  dapat menjadi boomerang  terhadap eksistensi partai. Sebut misalkan  partai politik yang menyandarkan eksistensinya kepada pengusaha, maka apakah partai akan tetap eksis jika pengusaha tersebut tidak lagi menyuplai kebutuhan operasional partai? Pada  kenyataannya ketergantungan terhadap figur  ini menciptakan struktur partai ditingkat bawah tidak memiliki posisi tawar  memadai. Keberadaannya tidak lagi  memperjuangkan partai  tetapi  lebih  pada memperjuangkan kepentingan si „ empunya ‟ partai. Untuk itu ruang  demokrasi perlu dibangun dalam struktur partai untuk menciptakan banyak figur kader yang mampu menjadi pemimpin, sehingga tidak terpusat dan tergantung pada satu figur.
Buku:

## DAFTAR PUSTAKA
1.   Amal, Ichlasul. 2000. Hubungan Pusat – Daerah dalam Pembangunan.
Jakarta: PT. Raja Grafindo
2.   Apter, David,  E., Setiawan  Abadi  (pnjh.),  1995. Pengantar  Analisa Politik, Jakarta: LP3ES.
3.   Azis, Noor M. 2011. Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala
Daerah. Jakarta: Badan Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Budiardjo, Miriam. 1998. Menggapai Kedaulatan Untuk  Rakyat, Bandung: Mizan
5.   Dahl, Robert A. 2001. Perihal Demokrasi, terj. A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan. Obor Indonesia.
6.   Haris, Syamsuddin. 2007. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta. LIPPI press.
7.   Held, David. 1996. Model of Democracy, Stanford University Press, Cambridge
8.   Huntington, Samuel P. 1995. Gelombang Demokratisasi Ketiga. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
9.   Kaho, Josef Riwu, 1997. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
10. O ‟ Nell. 1995
11. Pamungkas, Sigit, 2010. Pemilu: Perilaku Pemilih an Kepartaian.
Yogyakarta: Institute for Demokrasi.
12. Schumpeter, Yoseph A. 1992. Capitalism, Socialism and Democracy, London: George Allen, Lt.
13. Smith, D Ronald, 2003. Strategic Planning for Publik Relations, second edition, London: Laurence Erlbaum Associates Publisher.
14. Sorensen, George. 2003. Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek  dalam Sebuah Dunia yang sedang Berubah. (Edisi Terjemahan). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
15. Suharizal. 2011. Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
16. Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
17. Treanor, Paul. 2001. Kebohongan Demokrasi, Yogyakarta: Institut Tafsir Wacana (ISTAWA).

## Jurnal

## 1. Warganegara, Arizka. 2011. Demokratisasi Dan  Partai Politik  Di

## Indonesia (Tinjauan Teoritik  Huntington Dan Lijphart)Jurnal Ilmiah
Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.2, No.2, Juli – Desember 2011
2.   Yusdianto, Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme PenyelesaiiannyaI. Jurnal Konstitusi Vol
II nomor 2, November 2010: 40-60.

## Regulasi:
1.   UU No.23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan, pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Internet:
1.   http://m.republika.co.id/berita/nasinal/pilkada/17/10/28, diunduh 04/01/
18.
2.   http://metrotvnews.com/read/2017/11/07/78462/kader-golkar-bakal- laporkan-pengusungan-emil-ke-mahkamah-partai, diunduh 04/01/18.
3.   http://regional.kompas.com/read/2018/01/07, diunduh tanggal 08/01/17
4.   http://m.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/1708/10, diunduh tanggal 08/01/18
5.   https://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-3713199/demokrat- bandung-rekomendasikan-yossi-ke-dpp-jadi-calon-wali-kota, diunduh
08/01/18
6.  http://m.liputan6.com/news/read/3157712/demokrat-usung-nurul-arifin- chairul-yaqin-untuk-pilwalkot-bandung, diundul 08/01/18
7. www.google.com/wajah-parpol-menurut-Katz-Mier/kompas.com, 29 Mei 2013.