## KAJIAN TEKNOLOGI KAPAL DAN POLA PELAYANAN PELAYARAN- RAKYAT SEBAGAI MASUKAN UNTUK PEMBERDAYAAN MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

## Romeiza Syafriharti
Staf Pengajar Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Unikom

## Abstrak
Pemerintah  mempunyai  komitmen  untuk  mempertahankan  pelayaran-rakyat  yang merupakan  warisan  budaya  bangsa  Indonesia  untuk  berkiprah  dalam  pelayaran  di Indonesia.  Namun  saat  ini,  keberadaannya  terancam  punah.  Oleh  sebab  itu  perlu dirumuskan  strategi  untuk  pemberdayaannya.  Salah  satunya  adalah  melalui  kajian teknologi  kapal  pelayaran-rakyat,  kelengkapan  peralatan  keselamatan  dan  sertifikasi awak kapal, serta pola pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dari ketiga aspek utama yang dinilai, maka yang merupakan kekuatan adalah pola pelayanan, dan sebagian  teknologi  kapal  (bahan  baku  kapal  dan  ukuran  kapal).  Sedangkan  yang lainnya  merupakan  kelemahan  untuk  kualitas  pelayanan,  yaitu  tenaga  penggerak (teknologi kapal), serta peralatan keselamatan dan sertifikasi awak kapal.
Kata Kunci : teknologi kapal, pola pelayanan, pelayaran-rakyat, kualitas pelayanan

## I. PENDAHULUAN
Pelayaran-rakyat  adalah  salah  satu  angkutan  laut  yang  ada  di  Indonesia, sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang Pelayaran.  Jenis  pelayaran  ini  adalah  pelayaran  tradisional  yang  merupakan  warisan budaya  bangsa  Indonesia.  Oleh  sebab  itu,  Pemerintah  berketetapan  untuk  tetap mempertahankan  jenis  pelayaran  ini,  yang  dikuatkan  dalam  peraturan  perundang- undangan  bahwa  Pemerintah  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  membina  pelayaran- rakyat.  Karakteristik  utamanya  adalah  kapal  yang  terbuat  dari  kayu,  sebagian  masih memanfaatkan  layar  sebagai  tenaga  penggerak,  dan  lebih  banyak  mengangkut  barang atau hewan.
Ironisnya,  pelayaran-rakyat  yang  tadinya  mempunyai  jumlah  armada  dan muatan  cukup  besar,  belakangan  inisemakin  menurun.  Kenyataan  ini  memperlihatkan ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, bisa dari sisi internal pelayaran- rakyat  atau  bisa  juga  dari  sisi  eksternal  yang  dapat  berasal  dari  kebijakan  pemerintah maupun faktor lainnya.
Dalam setiap bisnis, kualitas pelayanan menjadi hal yang mutlak diperhatikan, bahkan  untuk  jasa  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pelayaran-rakyat  sekalipun.  Dalam jasa pelayanan transportasi kualitas pelayanan yang paling mendasar adalah dalam hal keamanan  dan  keselamatan.  Ini  juga  yang  menyebabkan  Kementerian  Perhubungan mencanangkan  ‘ zero  accident ’.  Salah  satu  upaya  yang  harus  dilakukan  Pemerintah untuk  menjamin  keamanan  dan  keselamatan  pelayaran,  termasuk  pelayaran-rakyat, adalah  mengeluarkan  standar  yang  terkait  dengan  teknologi  kapal,  kelengkapan peralatan  keselamatan  di  kapal,  dan  sertifikasi  awak  kapal.  Dengan  demikian, karakteristik  kapal,  baik  fisiknya  maupun  kelengkapan  fasilitas  keselamatan,  adalah bagian  dari  indikator  kualitas  pelayanan.  Selain  itu,  sertifikasi  awak  kapal  dan  pola
pelayanan  juga  dimasukkan  sebagai  variabel  yang  dikaji  dalam  perspektif  kualitas pelayanan.  Oleh  sebab  itu,  tujuan  tulisan  ini  adalah  memetakan  kekuatan  dan kelemahan pelayaran-rakyat dari aspek teknologi kapal, sertifikasi awak kapal, dan pola pelayanan.
Pada  dasarnya,  untuk  mengkaji  kualitas  pelayanan,  khususnya  jasa  pelayanan pelayaran-rakyat, banyak hal yang harus dilihat. Namun, tulisan ini dibatasi hanya pada analisis  teknologi  kapal  pelayaran-rakyat,  baik  dari  perspektif  kebijakan  pemerintah maupun  dari  kondisi  faktual  kapal  pelayaran-rakyat  sendiri.  Metodologi  yang digunakan  adalah  analisis  deskriptif,  termasuk  analisis  komparasi  antara  kebijakan dengan  kondisi  yang  ada.  Diharapkan,  hasil  kajian  dapat  bermanfaat  untuk  masukan pemberdayaan pelayaran-rakyat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

## II. KARAKTERISTIK JASA PELAYANAN PELAYARAN-RAKYAT Tipe Bisnis
Bisnis  pelayaran  rakyat  tergolong  jenis service  business ,  yaitu transportation service  business .  Lebih  spesifik  untuk  pelayaran-rakyat,  usaha  bisnisnya  lebih  banyak untuk  jasa  pengangkutan  barang  atau  hewan  sampai  ke  pelosok-pelosok  yang  sulit dijangkau oleh kapal konvensional yang ukurannya relatif besar.
Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat adalah usaha masyarakat yang bersifat tradisional dan merupakan bagian dari usaha angkutan di perairan. Peranannya penting dalam  transportasi  laut  di  Indonesia  dan  mempunyai  karakteristik  tersendiri.  Biasanya di  pelabuhan  yang  melayani  pelayaran-rakyat,  dermaga  untuk  pelayaran-rakyat dipisahkan dari angkutan laut yang lain.
Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat ini dilakukan oleh orang perseorangan warga  negara  Indonesia  atau  badan  usaha  dengan  menggunakan  kapal  berbendera Indonesia  yang  memenuhi  persyaratan  kelaiklautan  kapal  serta  diawaki  oleh  Awak Kapalberkewarganegaraan  Indonesia.Biasanya  usaha  angkutan  pelayaran-rakyat termasuk golongan menengah ke bawah.
Pola  manajemen  perusahaan  modern  tidak  ditemukan  pada  pengelolaan  usaha pelayaran-rakyat.  Pola  manajemen  yang  diterapkan  dalam  menjalankan  usaha pelayaran-rakyat  adalah  secara  kekeluargaan,  termasuk  pengelolaan  sumberdaya manusia.  Biasanya  awak  kapal  masih  mempunyai  hubungan  kekerabatan  dengan pemilik kapal, atau paling tidak direkomendasikan oleh keluarga, saudara, atau kenalan pemilik kapal.
Selain  sistem  perekrutan  awak  kapal,  sistem  upahnya  pun  termasuk  unik. Sistem upah yang diterapkan adalah sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan awak kapal.  Jadi  keuntungan  serta  penghasilan  yang  diperoleh  dalam  jangka  waktu  tertentu sangat  tergantung  dari  kuantitas  muatan  yang  diangkut  dalam  rentang  waktu  tersebut dan dibagi secara proporsional antara pemilik dan awak kapal.
Dengan pola manajemen yang diterapkan, pendekatan kekeluargaan digunakan dalam pemecahan masalah, baik antar awak kapal maupun antara pemilik dengan awak kapal.  Kunci  utama  penerapan  manajemen  seperti  ini  adalah  rasa  saling  percaya  yang mutlak ada.

## Pola Pelayanan
Trayek  angkutan  laut  terdiri  dari  2  (dua)  jenis,  yaitu  trayek liner dan  trayek tramper .  Trayek liner adalah  trayek  yang  mempunyai  jadwal  tetap  dan  teratur. Sedangkan  trayek tramper tidak  berjadwal  dan  tidak  teratur.  Kapal  pelayaran-rakyat
mempunyai  trayek tramper .  Oleh  sebab  itu,  tidak  ada  jadwal  yang  pasti  kapan  kapal akan  datang  dan  kapan  akan  berangkat.  Selain  itu  juga  tidak  ada  kepastian  dari  mana asal kapal yang singgah di pelabuhan tertentu dan ke mana pelabuhan tujuannya. Jenis barang  yang  akan  dimuat  dan  dibongkar  pun  tidak  ada  kepastian.  Jadi  jadwal keberangkatan  dan  kedatangan  serta  pelabuhan  asal  dan  pelabuhan  tujuan  sangat tergantung  dari  pesanan  pelanggan  yang  mengirimkan  barangnya.  Oleh  sebab  itu, rutenya pun tergantung permintaan ke mana akan dikirim.

## III. TEKNOLOGI KAPAL PELAYARAN-RAKYAT
Di  dalam  UU  tentang  Pelayaran  tersebut  angkutan  laut  pelayaran-rakyat dinyatakan sebagai usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal  layar  bermotor,  dan/atau  kapal  motor  sederhana  berbendera  Indonesia  dengan ukuran  tertentu.  Dapat  dilihat  di  sini,  bahwa  keunikan  kapal-kapal  pelayaran-rakyat adalah masih banyak yang menggunakan layar, selain bahannya yang terbuat dari kayu.
Ukuran  kapal  berdasarkan  tenaga  penggeraknya  adalah:  (1)  kapal  layar  (KL) dengan ukuran tidak ditentukan sepanjang digerakkan sepenuhnya oleh angin (tidak ada ukuran baku), (2) kapal layar bermotor (KLM) tradisional, yang biasanya berukuran 35 sampai kurang dari 500 GT ( gross tonnage ) dengan tenaga mesin dan luaslayar sesuai ketentuan,dan (3) kapal motor (KM) sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran 7 sampai di bawah 35 GT.

## IV. KETENTUAN KESELAMATAN PELAYARAN
Untuk menjamin keselamatan pelayaran, maka kapal harus dinyatakan laik laut jika  ingin  belayar.  Suatu  kapal  dinyatakan  laik  laut  jika  mengikuti  ketentuan  yang mengatur  terhadap  keselamatan  kapal,  antara  lain  tentang  badan  kapal,  perlengkapan, sertifikat  penumpang,  sertifikat  keselamatan  radio,  perangkat  telegrap  radio  dan sertifikat alat-alat penolong dan peralatan lainnya serta keselamatan barang.
Persyaratan  lainnya  yang  juga  harus  dipenuhi  adalah  yang  menyangkut  awak kapalnya,  yaitu  tingkat  ijazah  nakhoda,  perwira  mesin,  dek  dan  radio.  Pemenuhan jumlah  awak  kapal  pun  harus  sesuai  ketentuan.  Peryaratan  kelaiklautan  diwujudkan dalam  bentuk  sertifikat,  tergantung  kategori  kapalnya.  Beberapa  sertifikat  yang  harus dimiliki oleh kapal adalah seperti tabel berikut.
Tabel 1 Daftar Sertifikat untuk Keselamatan Kapal
No. Tipe Kapal Sertifikat yang Harus Dimiliki 1. KM (kapal motor) 7-35 GT ( gross tonnage ) Sertifikat keselamatan, sertifikat tanda kebangsaan  (pas  tahunan),  sertifikat  garis  muat (untuk  panjang  >  24  m),  surat  ukur,  surat  izin berlayar (SIB). 2. KLM  (kapal  layar  motor) 35 GT Surat  tanda  kebangsaan,  sertifikat  keselamatan, surat ukur, SIB. 3. KLM 35-150 GT dan 424,5 m3-850 m3 Surat  ukur,  sertifikat  keselamatan  sesuai  dengan isi kotor, sertifikat radio, SIB. 4. Kapal penyeberangan Sertifikat keselamatan kapal penyeberangan, surat tanda kebangsaan kapal, surat ukur, International Oil  Pollution  Prevention (IOPP) certificate , sertifikat klas, SIB.
Sumber:  Nikson  S.,  Kebijakan  Keselamatan  dan  Keamanan  Transportasi  Laut,

## Bakorkamla, 2009
Secara  keseluruhan,  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  Syahbandar  sebelum  kapal diberi izin untuk berlayar, meliputi :
- Sertifikat kapal;
- Awak kapal (sertifikat kompetensi, jumlah minimum crew , dan lain-lain);
- Ruang kerja ( working space );
- Perlatan keselamatan jiwa ( life boat , raft buoys , EPIRB (lokasi peralatan dalam kondisi emergensi), dan lain-lain;
- Peralatan pemadam kebakaran ( fire fighting appliance );
- Alat Pencegahan kecelakaan ( accident prevention );
- General safety ( watertight doors , safety plan and signs , escape routes , steering gear , pilot ladder , etc .);
- Alarm signal ( general alarm and fire alarm ).

## V.  ANALISIS  KUALITAS  PELAYANAN  PELAYARAN-RAKYAT  DARI ASPEK STANDAR TEKNIS KAPAL
Analisis  dikelompokkan  berdasarkan  aspek  yang  dinilai  apakah  menjadi  kekuatan atau  kelemahan  pelayaran-rakyat  dalam  memelihara  dan  bahkan  untuk  meningkatkan kualitas pelayanannya.

## A. Kondisi Faktual Teknologi Kapal
Kapal pelayaran rakyat terbuat dari kayu dan berukuran relatif kecil (kecuali yang mempunyai  tenaga  penggerak  dengan  layar  ada  juga  yang  berukuran  besar).  Untuk perspektif  manajemen  kualitas  pelayanan,  kondisi  bahan  dan  ukuran  kapal  ini merupakan  kekuatan  bagi  pelayaran-rakyat  untuk  bersaing  dengan  angkutan  laut  jenis yang lain. Dengan terbuat dari kayu, maka kapal pelayaran-rakyat tidak mudah terbalik. Keunggulan lainnya adalah mampu  mencapai daerah terpencil yang sulit dicapai oleh kapal-kapal  konvensional,  terlebih  yang  berukuran  besar.  Namun  demikian,  ada  hal yang  lain  yang  menjadi  kendala.  Meski  memberikan  nilai  positif  bagi  kualitas pelayanan, kapal dari bahan kayu membutuhkan biaya perawatan dan peremajaan yang relatif mahal, terlebih lagi saat ini sulit memperoleh kayu sebagai bahan baku kapal.
Dilihat  dari  tenaga  penggeraknya,  kapal  pelayaran  rakyat  sulit  bersaing  dengan kapal jenis lain.  Meskipun  mempunyai  motor  sebagai  penggerak,  kecepatannya  masih di  bawah  kapal  lain.  Oleh  sebab  itu,  hal  ini  menjadi  kelemahan  pelayaran-rakyat bersaing dengan kapal jenis lain.

## B. Peralatan Keselamatan dan Sertifikasi Awak Kapal
Pengusahaan  pelayaran-rakyat  banyak  yang  dikelola  secara  tradisional,  baik  yang menyangkut  keuangan  maupun  organisasinya.  Semua  berjalan  dengan  asas kekeluargaan dan ada pembagian keuntungan dengan metode bagi hasil antara pemilik kapal dengan awak kapal. Manajemen yang diterapkan juga sangat sederhana. Di satu sisi,  keadaan  ini  dapat  menjadi  kekuatan  pengusahaan  karena  pengambilan  keputusan dilakukan bersama-sama. Namun, seringkali karena ‘ketradisionalannya’, aturan-aturan keselamatan  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  tidak  semuanya  dipenuhi.  Awak  kapal juga  banyak  yang  belum  memiliki  sertifikasi,  meskipun  Pemerintah  sudah menyelenggarakan Basic  Safety  Training untuk  awak  kapal  pelayaran-rakyat.  Dengan
demikian,  aspek  ini  merupakan  kelemahan  pelayaran-rakyat  untuk  meingkatkan  daya saingnya.

## C. Pola Pelayanan
Pelayaran-rakyat sejak dulu beroperasi dengan pola tramper , yaitu tidak berjadwal dan  tidak  teratur.  Dari  sisi  pelayanan,  hal  ini  memudahkan  konsumen  untuk menentukan sendiri jadwal dan tujuan pengiriman. Namun, di sisi lain, sebenarnya ini menjadi  kelemahan  untuk  kelangsungan  bisnis  pelayaran-rakyat,  karena  tidak  ada jaminan  muatan  ketika  kembali  ke  pelabuhan  asal.  Dengan  demikian,  pebisnis  sering sulit menetapkan tarif yang mampu bersaing dengan tarif jenis angkutan laut yang lain.
Salah  satu  keunikan  bisnis  pelayaran-rakyat  adalah  pelayanan  bongkar  dan  muat barang  yang  dilakukan  sendiri  oleh  awak  kapalnya.  Ini  memberi  jaminan  kepada pelanggan dalam hal keamanan dan keselamatan muatannya.

## Tabel 2 Kekuatan dan Kelemahan Kualitas Pelayanan Pelayaran-Rakyat
No. Aspek Penilaian Kekuatan untuk Kualitas Pelayanan Kelemahan untuk Kualitas Pelayanan A. Kondisi Faktual Teknologi Kapal 1. Kapal terbuat dari kayu Mudah mengapung sehingga relatif aman karena tidak mudah terbalik 2. Kebanyakan ukuran kapal relatif kecil Mudah mencapai daerah terpencil dengan alur pelayaran dangkal 3. Tenaga penggerak kapal adalah bisa layar saja, motor saja, atau layar dan motor Kecepatan relatif rendah dibandingkan kapal niaga jenis lain B. Peralatan Keselamatan dan Sertifikasi Awak Kapal
1. Seringkali peralatan keselamatan, termasuk keselamatan jiwa tidak lengkap Berbahaya untuk keselamatan awak kapal dalam pelayaran 2. Seringkali awak kapal, termasuk nakhoda tidak mempunyai sertifikat sesuai penugasannya Membahayakan keselamatan dalam pelayaran

## C. Pola Pelayanan
1. Pola pelayanan tramper atau tidak berjadwal dan tidak teratur Memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk menentukan jadwal, tujuan, dan rute pelayaran 2. Barang dimuat dan Keamanan muatan lebih
No. Aspek Penilaian Kekuatan untuk Kualitas Pelayanan Kelemahan untuk Kualitas Pelayanan dibongkar sendiri oleh awak kapal terjamin karena bongkar/muat tidak dilakukan oleh pihak lain, tetapi langsung
oleh awak kapal

## VI. KESIMPULAN
Dari hasil kajian di atas, dapat dilihat bahwa aspek pola pelayanan yang dinilai semuanya  merupakan  kekuatan  pelayaran-rakyat  untuk  mempertahankan  dan meningkatkan  kualitas  pelayanan.  Sedangkan  aspek  peralatan  keselamatan  dan sertifikasi  awak  kapal  semuanya  merupakan  kelemahan  untuk  bersaing  dengan angkutan laut jenis lain. Kalau teknologi kapal, ada yang merupakan kekuatan dan ada juga yang menjadi kelemahan. Namun yang terpenting di sini adalah bahwa perlu juga dilihat  dari  perspektif  kinerja  operasional  pelayaran-rakyat  yang  dapat  bertolak belakang  dengan  kinerja  pelayanan.  Jika  kinerja  operasional  buruk,  maka  bisnis pelayaran-rakyat sulit untuk meningkatkan kinerja pelayanan bahkan mempertahankannya sekalipun.

## VII. DAFTAR PUSTAKA
Clarkson  Research  Studies.  2004. The  Tramp  Shipping  Market . www.pfri.uniri.hr [1 April 2004] David,  Fred  R.  2009. Manajemen  Strategis,  Konsep . Buku  1  Ed.  12.  Salemba  Empat. Jakarta
Metaxas, B. N. 1972. The Future of the Tramp Shipping Industry. Journal of Transport Economics and Policy , Volume VI, No. 3: 271-280 Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi. 2011. Kajian Pemberdayaan Armada Pelayaran Rakyat Nasional (Laporan Akhir). Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Rochmah  &  Nugroho.  2009. Metode  Penelitian  Sosial,  Pendekatan  Kualitatif  dan Kuantitatif  Dalam  Penelitian  Bidang  Administrasi  Publik .  Intimedia  dan Lembaga  Penerbitan  dan  Dokumentasi  Fakultas  Ilmu  Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Malang Suharsaputra, Uhar. 2012. Metodologi Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan . Refika Aditama. Bandung Sukirno, Sadono. et al. 2006. Pengantar Bisnis . Ed. 1. Kencana. Jakarta Sukmadi. 2012. Pengantar Ekonomi Bisnis . Humaniora Utama Press. Bandung Syafriharti,  Romeiza,  et.  al.  2012.  Pemberdayaan  Pelayaran-Rakyat  di  Jawa  Barat Berdasarkan  Karakteristik Supply dan Demand .  Laporan  Hasil  Penelitian Strategis  Nasional  Tahun  ke-1.  Ditjen  Dikti  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan Yamit, Zulian. 2010. Manajemen Kualitas Produk dan Jasa . Ekonisia. Yogyakarta -------------  Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran -------------  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2011  tentang  Perubahan  atas
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan -------------  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
-------------  Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan -------------  Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan -------------  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2005  tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional -------------  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KM.  22  Tahun  2010  tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut di Dalam Negeri -------------  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KM.  30  Tahun  2008  tentang Dokumen Identitas Pelaut
------------ Keputusan  Menteri  Perhubungan  RI  Nomor  KM.14  Tahun  2002  Tanggal 25  Februari  2002  tentang  Penyelenggaraan  dan  Pengusahaan  Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal ------------ Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM. 33 Tahun 2001 Tanggal
4 Oktober 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut
------------ Keputusan  Menteri  Perhubungan  RI  Nomor  KM.12  Tahun  1989  tentang Pembinaan Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut
-------------  Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor PY 68/1/5-6 tentang
Surat Kecakapan Mualim/Juru Motor Pelayaran Rakyat -------------  Keputusan  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Laut.  Nomor:  PY.66/1/2-02 tentang  Persyaratan  Keselamatan  Kapal  Layar  Motor  (KLM)  Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan GT 500
-------------  Peraturan  Kepala  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Perhubungan  Nomor SK.  225/DL.002/II/  Diklat  –  2010  tentang  Standar  Pelatihan  Dasar Keselamatan  ( Basic  Safety  Training  /  BST )  Khusus  Awak  Kapal  dan Pekerja  Pada  Kapal  Layar  Motor  (KLM)  dan  Kapal  Penangkap  Ikan Dalam Negeri