## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 | Nomor 2 | Juni 2023 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970

## Penimbunan Barang Perspektif Filsafat Hukum Islam
Achmad Musyahid 1 , Alamsyah 2 , Sitti Saleha Madjid 3 , Erty Rospyana Rufaida 4
1 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar │achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id
2 Universitas Muhammadiyah Makassar
3 Universitas Muhammadiyah Makassar
4 Universitas Sulawesi Barat

## Abstrak
Al-Qur’an  memberikan  kebebasan  dalam  perdaganan  yang  ditandai  dengn konsep  jual  beli.  Namun  jual  beli  ini  terkadang  ternodai  dengan  perilaku- perilaku  individu  atau  kelompok  yang  melakukan  penimbunan  barang  yang menimbulkan  ketitdak  stabilan  dalam  perekonomian  yang  mengakibatkan terjadinya  krisis  bahkan  sampai  pada  inflasi.  Hal  tersebut  tidak  lain  adalah untuk medapatkan keuntangan yang besar. Pihak penjual barang dengan sengaja menyimpan barangnya dan akan menjualnya ketika harga barang  tersebut naik. Maka  dari itu,  dalam menjalankan  kegiatan  bisnis  perdagangan  ataukah  segala bentuk urusan mencari rezeki lainnya maka harus dilakukan dengan konsep adil tidak  dengan  cara  yang  merugikan  satu  pihak  saja  atau  menguntungkan  satu pihak  saja,  melainkan  harus  berdasarkan  dengan  cara  yang  Allah  swt.  ridhai. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  konsep  dasar  dari  kegiatan penimbunan  barang  ( Ihtikâr ),  mengetahui  konsep  minimbun  barang  perspektif filsafat hukum Islam, serta untuk dapat mengetahui hal-hal yang menjadi faktor terjadinya  penimbunan  barang  ( Ihtikâr ).  Metodologi  yang  digunakan  peneliti yaitu  metode  deskriptif  kualitatif.  Dengan  pendekatan  filsafat  hukum  Islam. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penimbunan  barang  pada  dasarnya terlarang atau haram. Sedangkan dalam perspektif filsafat hukum Islam dengan konsep Mahasin  al-ahkam  atau  mazaya  al-ahkam (keutamaan-keutamaan hukum  Islam)  dan Thawabi  al-ahkam (karateristik  hukum  Islam)  yang ditimbulkan  dari  proses  penimbunan  maka  hukumnya  berubah  menjadi  boleh dengan  pertimbangan  kemaslahatan  ummat,  salah  satunya  adalah  penimbunan bahan  pokok  yang  dilakukan  oleh  Bulog  dengan  mempersiapkan  cadangan makanan ketika terjadi krisis bahan pokok dan menjaga kestabilan harga pasar.
Kata Kunci: Filsafat Hukum Islam; Ihtikar; Menimbun

## J-HES

## Hoarding of Goods Perspective of Islamic Law Philosophy

## Abstract
The  Al-Qur'an  provides  freedom  in  trade  which  is  marked  by  the  concept  of buying and selling. However, this buying and selling is sometimes tainted by the behaviors of individuals or groups who hoard goods which cause instability in the economy which results in crises and even inflation. This is none other than to get a big advantage. The seller of the goods deliberately keeps the goods and will  sell  them  when  the  price  of  the  goods  rises.  Therefore,  in  carrying  out trading business activities or in all other forms of seeking sustenance, it must be carried  out  with  a  fair  concept,  not  in  a  way  that  harms  only  one  party  or benefits only one party, but must be based on the way that Allah swt. pleased. This study aims to find out the basic concept of hoarding of goods (Ihtikâr), to know  the  concept  of  hoarding  of  goods  from  the  perspective  of  Islamic  legal philosophy,  and  to  be  able  to  find  out  the  things  that  are  a  factor  in  the occurrence  of  hoarding  of  goods  (Ihtikâr).  The  methodology  used  by researchers  is  descriptive  qualitative  method.  With  an  approach  to  the philosophy of Islamic law. The results of the study show that hoarding of goods is basically prohibited or unlawful. Whereas in the perspective of Islamic legal philosophy  with  the  concept  of  Mahasin  al-ahkam  or  mazaya  al-ahkam  (the virtues  of Islamic  law)  and  Thawabi  al-ahkam  (characteristics  of  Islamic  law) arising  from  the  hoarding  process,  the  law  changes  to  be  permissible  with considerations for the benefit of the ummah, one one of them is the stockpiling of  basic  commodities carried  out  by  Bulog by  preparing  food  reserves  when  a staple food crisis occurs and maintaining market price stability.
Keywords: Philosophy of Islamic Law; Ihtikar; Hoarding

## PENDAHULUAN
Dalam al-Qur’an menegaskan tentang perintah melaksanakan perdagangan  yang  disebut  dengan  jual beli.  Al-Qur’an  menyebutkan  halalnya jual beli dengan konsep saling menguntungkan  antara  penjual  dan pembeli (Qs. Al-Baqarah: 175). Namun konsep  jual  beli  ini  juga  terkadang ternodai  dengan  adanya  monopoli barang  atau  sering  disebut  dengan menimbun  barang.  Menimbun  barang dalam  bahas  arab  disebut  dengan Ihtikâr (El-Bantany,  2014).  Dalam bahasa  inggris  disebut monopoly atau
monopolistic (Ismanthono, 2003), yaitu suatu  perbuatan  yang  mengakibatkan proses  atau  mekanisme  pasar  dapat tidak stabil. Proses  menimbun  barang  dengan tujuan untuk mengasai atau mengendalikan harga sesuai keingannya.  salah  satu  cara  yang dilakukan  adalah  menahan  barang tersebut  agar  di  pasar  menjadi  langka, akibatnya barang tersebut dapat dikendalikan  harganya  sesaui  dengan kehendak penjual (penimbun). Menimbun barang adalah perbuatan  yang  sangat  dilarang  karena
dapat  merugikan  orang-orang  kecil sebagaimana apa yang telah disebutkan oleh  Nabi  Muhammad.SAW  dalam sebuah  hadis  “… Rasulullah  SAW  pun bersabda: Barangsiapa menimbun
barang,  maka  dia  berdosa ”.  (HR.
Shahih Muslim, 3012).
Hadis  tersebut  telah  memberikan penjelasan bahwa orang yang melakukan penimbunan dilarang karena ganjaran yang disebutkan dalam hadis  tersebut  adalah  berdosa.  Namun
dalam hal lain ibnu Abdil Qadir Hasan dkk (2001) bahwa sesungguhnya Sa’id dan  Ma’mar  melakukan  penyimpanan bahan pokok pada waktu yang dibutuhkan,  sehingga  menimbun  yang dilarang dalam hadis ini adalah dengan tujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan yang lebih dari harga sebenarnya.
Oleh  karena  itu  untuk  mengetahui lebih  jauh  yang  mana  penimbunan barang dalam jual beli yang diperbolehkan  dan  yang  mana  diarang oleh  agama,  untuk  itu  penelitian  ini akan  membahas  salah  satu  bentuk kegiatan  dari  sekian  banyaknya  bentuk jual  beli  yang  dilarang  yakni  kegiatan penimbunan  barang  ( Ihtikâr )  dengan pendekatan hukum Islam kontemporer.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan meode penekitian dengan tinjauan kepustakaan.  Metode  ini  merupakan bentuk  penelitian  yang  dilakukan dengan pengkajian secara kritis terhadap  suatu  bentuk  pengetahuan, temuan yang dilakukan secara spesifik, maupun  dalam  bentuk  gagasan  yang
menunjukan  kepada  para  pembacanya untuk  mencari  bentuk  rasional  dari penelitian  (Denney  &  Tewksbury, 2013).  Adapun  pengambilan  data  pada penelitian  ini  diperoleh  dari  berbagai literatur  yang  berkaitan  dengan  tema penelitian  seperti  buku,  artikel,  jurnal,
dan lainnya. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  deskriprif kualitatif yang
menggambarkan gagasan Hukum Islma Kontemporer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Defenisi Menimbun
Menimbun  dalam  bahasa  arab diartikan Ihtikâr yang berarti perbuatan menimbun,  mengumpulkan  barang- barang  atau  tempat  untuk  menimbun (WJS Poerwadarminta, 1976). Menurut Yusuf  Qaradawi Ihtikâr adalah  proses menahan  barang  dari  perputaran  di pasar  yang  memungkinkan  harganya naik. (Yusuf Qardawi, 1997) Menimbun  juga  dipahami  dalam konteks undang-undang Republik Indonesia  Nomor  5  tahun  1999  pada BAB 1 Pasal 1 diartikan sebagai bentuk penguasaan  atas  produksi  dan  atau pemasaran  barang  dan  atau  atas penggunaan  jasa  tertentu  oleh  satu pelaku  atau  kelompok  pelaku  usaha. Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia yang  dimaksud  dengan  monopoli adalah  situasi  yang  pengadaan  barang dagangannya  tertentu  (di  pasar  lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiganya  dikuasai  oleh  satu  pihak atau satu kelompok, yang mengakibatkan harganya dapat dikendalikan. (Depdikbud, 1996: 664).

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Dari  pengertian-pengertian  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  menimbun ( Ihtikâr ) atau monopoli adalah
menyimpan  dan  menguasai  barang- barang yang sangat dibutuhkan masyarakat yang dilakukan oleh sebagian  orang  atau  kelompok  agar dapat mengendalikan harganya sehingga  dapat  menjualnya  kembali dengan  harga  lebih  tinggi  dari  harga normal serta
dapat sehingga memperoleh keuntungan yang banyak.

## Kriteria Penimbunan Barang
Islam  sangat  menjamin  kebebasan individu dalam melakukan jual-beli dan bersaing,  akan  tetapi  Islam  juga sangat melarang  monopoli  dalam  menumpuk harta  demi  keperluan  atau  keuntungan sendiri. Persoalan ini, Rasulullah SAW melarang  menimbun  barang  yang menjadi  kebutuhan  pokok  masyarakat luas  (Habiburrahim,  2012)  Dengan tegas  Rasulullah  SAW  bersabda  dalam HR. Ahmad: 4648.
Artinya: “telah menceritakan kepada  kami  Yazid  telah  mengabarkan kepada  kami  Ashbagh  bin  Zaid  dari Katsir  bin  Murrah  Al  Hadlrami  dari Ibnu Umar dari Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam: “Barang siapa yang menimbun  makanan  selama  empat puluh  malam,  maka  hubungan  dia dengan  Allah  putus  dan  Allah  pun memutuskan hubungan dengannya. Dan siapa saja memiliki harta selimpah sedang  ditengah-tengah  mereka  ada seorang yang kelaparan, maka sungguh perlindungan Allah SWT telah terlepas dari mereka.”(HR. Ahmad: 4648)
Dalam  hadis  di  atas  memberikan
penjelasan bahwa Islam sangat melarang penimbunan tidak lain
dengan mendapatkan keuntungan individu  yang  besar  namun  orang  lain mendapatkan  kerugian  (Habiburrahim, 2012). Hakikatnya Nabi sangat melarang  menimbun  barang  makanan selama 40 hari, karena akan mengakibat  fluktuasi  pada  pasar  jika sampai 40 hari barang tidak ada dipasar karena  ditimbun,  padahal  masyarakat sedang  membutuhkannya.  Jika  proses penimbunan barang dilakukan beberapa  hari  saja  dengan  alas  an proses pendistribusian yang memerlukan dari produsen ke konsumen,  maka  belum  dianggap sebagai  sesuatu  yang  membahayakan. Akan tetapi apabila bertujuan menunggu saatnya naik harga sekalipun  hanya  satu  hari  saja  maka termasuk penimbunan yang membahayakan dan tentu saja diharamkan (Diana, 2012). Adapun  beberapa  pendapat  ulama bahwa yang dimaksud dengan menimbun  barang  yang  dianggap haram memilki beberapa kriteria diantarnya: Pertama ,  bahwa  barang  yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya, berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena  sesorang  boleh  menimbun untuk  persediaan  nafkah  dirinya  dan keluarganya  dalam  tenggang  waktu selama  satu  tahun. Kedua, Bahwa orang  tersebut  menunggu  saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya  dengan  harga  yang  lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut
kepadanya. Ketiga, penimbunan
dilakukan  pada  saat  dimana  manusia sangat  membutuhkan  barang  yang ditimbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain.  Jika  barang-barang  yang  ada ditangan  pedagang  tidak  dibutuhkan manusia,  maka  hal  itu  tidak  dianggap sebagai  penimbunan,  karena  tidak mengakibatkan kesulitan pada  manusia (Sabiq, 2011).
Kriteria lain dari haramnya penimbunan  barang  dikemukakan  oleh Yusuf al-Qardhawi (2000) yaitu: pertama , dilakukan dimana penduduknya  dapat  menderita  akibat adanyan  penimbunan  tersebut. Kedua , penimbunan  dilakukan  dengan  tujuan untuk  mendapatkan  yang  berlipat ganda dengan menaikkan harga sehingga orang merasa susah. Dari dua pendapat di atas
memberikan  pemahaman  kepada  kita bahwa konsep dari kriteria penimbunan barang yang diharamkan adalah adanya sikap atau sifat yang membuat manusia kesulitan dalam menjaga hak hidupnya.
Faktor-faktor Terjadinya

## Penimbunan Barang
Adapun  beberapa  faktor  mengapa suatu  perusahaan/  produsen  dapat memonopoli/  menimbun.  Diantaranya adalah sebagai berikut:
Pertama , perusahaan memiliki sumberdaya  tertentu  yang  unik  dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain atau eksklusif  (Sukirno,  2010).  Karena perusahaan  memiliki  dan  menguasai sumber  daya  yang  perusahaan  lain tidak  menguasai  dan  memilikinya, maka  hanya  perusahaan  tersebutlah
yang  bisa  menghasilkan  barang  yang dimaksud, sehingga dipasar perusahaan ini  saja  yang  bisa  menjual  produk tersebut.
Kedua, Adanya  skala  ekonomi/ monopoli  alamiah  Suatu  usaha  yang akan dimasuki oleh perusahaan tertentu saja  memperhatikan  keuntungan  yang bakal  didapatnya  dari  operasionalnya, sehingga  bila  kesempatan  terbuka  dan peluang untung ada maka para pengusaha  akan  membuka  usahanya dibidang  yang  dimaksud.  Akan  tetapi, meskipun  kesempetan  terbuka  lebar untuk berusaha, selain perusahaan yang sudah ada, kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu  tertentu  relatif  sangat  kecil bahkan  mungkin  tidak  ada  karena peluang  pasar  yang  sempit,  biaya investasi  yang  besar,  dan  biaya-biaya yang  tak  terduga  lainnya.  Umumnya kegiatan  usaha  ini  berada  pada  sektor pengolahan  baja  (industri  baja)  dan industri berat lainnya.
Ketiga, kebijakan  pemerintah/  hak exclusive Pemerintah bisa saja
memberikan  hak  monopoli  kepada penguasa  untuk  menghasilkan  produk tertentu  yang  dianggap  penting  bagi pemasukan  negara  dan  mendukung pasokan  bagi  masyarakat  atau  dalam rangka  melindungi  industri  dalam negeri.
Untuk ini pemerintah memberikan  jaminan  dalam  bentuk peraturan dengan tenggang waktu yang relatif  sangat  lama.  Artinya,  selama masa  pemberian  hak  monopoli  itu, hanya  perusahaan  yang  ditunjuk  saja

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
dapat menghasilkan, menyediakan, dan mengadakan produk yang dimaksud.
Keempat, amanat  Undang-Undang Dasar  Untuk  kasus  Indonesia,  dalam UUD  1945  pasal  33  diamanatkan bahwa  negara  menguasai  segala  hal yang  menyangkut  hajat  hidup  orang banyak  dan  mengelolanya  agar  dapat didistribusikan keseluruh lapisan masyarakat.  Negara  menguasai  dalam bentuk/ perusahaan negara yang ditunjuk  untuk  mengelolanya,  dengan ketentuan harga dan kebijakan pemasaran  berada  ditengah  pemerintah (Putong, 2003). Penimbunan Perspektif Filsafat Hukum Islam
Sebelum  terlalu  jauh  membahas penimbunan  maka  perlu  memberikan defenisi  tentang  filsafat  hukum  Islam. Filsafat  hukum  Islam  adalah  kajian filosofis  tentang  hakikat  hukum  Islam, sumber asal-muasal dan prinsip penerapannya serta fungsi dan manfaat hukum Islam dalam kehidupan masyarakat (Ash-Shidieqie, 1993). Filsafat hukum Islam adalah filsafat  yang  diterapkan  pada  hukum Islam,  dengan  objek  tertentu  yaitu sesuatu yang berkaitan dengan penetapan hukum dalam Islam. Kajiannya  adalah  proses  menganalisis perkara  secara  metodus  dan  sistematis dengan tujuan untuk mendapat
keterangan secara ilmiah dengan menggunakan filsafat sebagai alatnya.
Penimbunan  barang  merupakan persoalan  ekonomi  yang  memerlukan upaya  yang  besar  untuk  di  selesaikan. Karena  menimbun  dapat  merusak
kestabilan  hidup  dalam  kehidupan masyarakat.  Dalam Agama Islam telah memberikan berbagai macam gambaran secara normatif serta larangan-larangan  tentang  penimbunan barang.  Salah  satunya  dapat  dilihat sebagaimana  dalam  kandungan  Qur’an surat  yusuf  ayat  46-48  (Departeman Agama, 2004).
اَهُّيَأ   ُفُسوُي ٖت ََٰرَقَب  ِّعۡبَس  يِّف  اَنِّتۡفَأ  ُقيِّ د ِّ صلٱ ٍتََٰلُبۢنُس  ِّعۡبَس َو   ٞفاَجِّع  ٌعۡبَس  َّنُهُلُكۡأَي   ٖناَمِّس ِّساَّنلٱ  ىَلِّإ ُع ِّج ۡرَأ ٓيِّ لَعَّل  ٖتََٰسِّباَي  َرَخُأ َو  ٖر ۡضُخ َنوُمَلۡعَي  ۡمُهَّلَعَل ٤٦ َنيِّنِّس َعۡبَس َنوُع َر ۡزَت َلاَق و ُرَذَف   ۡمُّتدَصَح اَمَف اٗبَأَد
ٗلٗيِّلَق   َّلَِّّإ ٓۦِّهِّلُبۢنُس يِّف ُه
َنوُلُكۡأَت اَّمِّ م
٤٧ ٞعۡبَس  َكِّلََٰذ ِّدۡعَب  ۢنِّم يِّتۡأَي َّمُث اَّمِّ م   ٗلٗيِّلَق   َّلَِّّإ  َّنُهَل   ۡمُت ۡمَّدَق  اَم  َنۡلُكۡأَي   ٞداَدِّش َنوُن ِّص ۡحُت ٤٨ Terjemahnya:
46.  (Setelah  pelayan  itu  berjumpa dengan  Yusuf  dia  berseru):  "Yusuf, hai  orang  yang  amat  dipercaya, terangkanlah  kepada  kami  tentang tujuh  ekor  sapi  betina  yang  gemuk- gemuk  yang  dimakan  oleh  tujuh ekor  sapi  betina  yang  kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar  mereka  mengetahuinya".47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam  tujuh  tahun  (lamanya) sebagaimana  biasa;  maka  apa  yang kamu  tuai  hendaklah  kamu  biarkan dibulirnya  kecuali  sedikit  untuk kamu  makan.  48.    Kemudian sesudah  itu  akan  datang  tujuh  tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa  yang  kamu  simpan  untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali  sedikit  dari  (bibit  gandum)
yang kamu simpan.
Berdasarkan  ayat  tersebut  maka dapat  diketahui  bahwa  Nabi  Yusuf menganjurkan  mereka  menyisihkan sebagian besar gandum sebagai persiapan  akibat  paceklik  yang  akan menimpa yang tidak dapat dihindari.
Selain  membicarakan  masalah  itu secara  lebih  mendetail  dan  korelasinya dengan  kebijakan  Nabi  Yusuf,  perlu diperhatikan  terlebih  dahulu  hadis- hadis  yang  ada  kaitannya  dengan ihtikâr .  Hadits-hadits  tersebut  sebagai berikut:
Pertama,  Hadis  yang  diriwayatkan oleh  Abu  Daud  dari  Abu  bakr  Ibn  Abi Syaibah.  “Tidak  menimbun  kecuali orang yang berdosa” (al-Qazwini, t.t)
Kedua,  Hadits  dari  Nashr  ibn  Ali al-Jahdlam  (al-Qazwini,  t.t)  “Orang- orang  yang  menawarkan  barang  dan menjualnya dengan harga murah ( jalib ) diberi  reski,  sedangkan  orang  yang menimbun dilaknat. Ketiga, Hadits dari
Yahya  Ibn  Hakim  (al-Qazwini,  t.t)
“Siapa  saja  yang  menimbun  makanan orang Islam Allah Swt. akan menghukumnya  dengan  penyakit  kusta atau bangkrut.”
Dalam  sistem  ekonomi  Islam, ihtikar dinyatakan oleh Rasulullah Saw. sebagai  suatu  perbuatan  haram  karena bertentangan
dengan nilai-nilai keadilan,  menghalangi  hak orang lain dalam    mendapatkan  kebutuhan,    dan mendistorsi    mekanisme  pasar  (R. Andini,2022).
Dari  penjelasan  ayat  dan  hadis  di atas  memberikan  pandangan  tentang larangan dan pembolehan menimbun. 1. Larangan Menimbun
Penilaian  tersebut  ditandai  kata khâti’,  la’an,  majzûm dan iflas .  Kata tersebut mengandung pengertian bahwa muhtakir (pelaku ihtikâr )  berdosa disebabkan  oleh  perbuatannya  karena perbuatan tersebut mengakibatkan kesulitan-kesulitan  bagi  masyarakat untuk bisa mendapatkan kebutuhannya. Kesulitan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhannya karena
cadangan  menipis  atau  tidak  ada  sama sekali  atau  meskipun  ada,  harga barangnya  sangatlah  tinggi.  Kondisi tersebutlah  yang  diharapkan  oleh  para muhtakir  sehingga  akan  mendapatkan keuntungan  yang  sangat  banyak  dari biasanya (Al-Nabhani, 1996).
Keadaan inilah yang akan
menyebabkan  masyarakat  sulit  untuk mendapatkan  barang  tersebut  (Al- Riyadi,  1990).  Kegiatan  ekonomi seperti  inilah  yang  sangat  tidak  sesuai dengan  prinsip  hukum  islam, Laa  da raara  wa  laa  di  raara (tidak  boleh berbuat yang berbahaya dan mebahayakan  orang).  Tujuan muhtakir hanyalah semata-mata untuk
mendapatkan  keuntungan  pribadi  dan tidak  memikirkan  kesulitab-kesulitan yang  akan  dihadapi  oleh  masyarakat luas.  Praktik  ekonomi  yang  mereka lakukan adalah praktik ekonomi kapitalis  yang  hanya  mengutamakan keuntungan saja (Qardlawi, 1993).
Dalam  kasus  ihtikar,  yang  paling utama dipelihara adalah hak konsumen, karena  menyangkut  hak  orang  banyak, sedangkan  hak  orang  yang  melakukan ihtikar  hanya  merupakan  hak  pribadi. Tatkala
kepentingan pribadi

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
bertentangan dengan kepentingan orang  banyak,  maka  yang  didahulukan adalah kepentingan orang banyak ( A. . Intan Cahyani, 2020).
2. Kebolehan Menimbun
Keberadaan filsafat hukum Islam  berusaha  mengungkap  makna dari  ayat  dan  hadis  tentang  menimbun ( Ihtikâr) .  Keberadaan  ayat  dan  hadis kemudian  dalam  kajian  filsafat  adalah falsafat Syariah: filsafat yang diungkapkan  dari  berbagai  materi-
materi  hukum  Islam  seperti  ibadah, mu’amalah,  jinayah, ‘ uqubah,  dan sebagainya.  Filsafat  ini  membicarakan rahasia  dan  hakikat  hukum  Islam. Hasbie as-Shiddique menjelaskan bahwa  yang  termasuk  ke  dalam pembagian  Falsafat  Syari’ah  adalah  a.
Asrar al-ahkam (rahasia-rahasia hukum Islam)  b. Khasais  al-ahkam (ciri-ciri khas  hukum  Islam)  c. Mahasin  al- ahkam atau mazaya al-ahkam (keutamaan-keutamaan hukum Islam) d. Thawabi  al-ahkam (karateristik  hukum Islam) (Ash-Shidieqie, 1993).
Meskipun
ada beberapa larangan  menimbun  namun  adapula
Ihtikâr yang  tidak  diharamkan.  Hal yang dimaksud adalah Ihtikâr dari kata Jaalib yang  terdapat  di  dalam  hadis nabi  yang  bermakna  dalam  filsafat hukum Islam Thawabi al-ahkam (karateristik hukum Islam). Kata jaalib artinya memiliki karakteristik menyimpan  sebagian  barang  untuk persiapan  menghadapi  masa  krisis  lalu kemudian  dijual  dengan  harga  yang normal (layak) (Sabiq, 1983).
Penyimpanan
barang itu
kemudian  memiliki Mahasin  al-ahkam atau  mazaya  al-ahkam (keutamaan- keutamaan  hukum  Islam)  dengan melihat kondisi pada saat itu. Menimbun barang dapat diperbolehkan ketika  ada  hikmah  (keutamaan)  dari proses penyimpanan tersebut. Sebagaimana  yang  disebutkan  dalam Qur’an  Surat  Yusuf  ayat  46-48  untuk kemaslahatan untuk menghadapi
paceklik.
Sama  halnya  dengan  kondisi sekarang  ketika  terjadi  kekurangan bahan  makanan  yang  dilakukan  oleh
Badan  Urusan  Logistik  (Bulog)  di
Indonesia melakukan penimbunan beras  untuk  menjaga  kestabilan  harga pasar ketika terjadi krisis, pada saat itu kehadiran  Bulog  yang  menyimpan beras  dapat  memberikan  solusi  ketika terjadi  kelangkahan  bahan  pokok  yang diakibatkan  panen  yang  gagal  atau terjadi  kelangkahan  yang  disebabkan oleh  pihak-pihak  yang  melakukan penimbunan individu.
Selain itu, hal yang penting juga diperhatikan  ketika  terjadi  wabah penyakit  dalam  hal  ini  Covid  19  yang melanda  Indonesia  sejak  tahun  2019 mengakibatkan perekonomian menurun keberadaan  lembaga  pemerintah  ini sangat  membantu  masyarakat  dalam memberikan kecukupan pangan. Namun, masih ada sebagian orang juga melakukan  monopoli  pada  peristiwa Covid  19  ini  seperti  monopoli  masker, hand  senitizer  dan  alat  kesehatan lainnya  dan  dijual  dengan  harga  yang mahal  sampai  harga  paling  tinggi  400-
500  ribu, penjualan  tes  kesehatan  yang tidak merata mengakibatkan
masyarakat  sulit  untuk  melakukan aktivitas  keluar  daerah  terhalang.  Hal ini  mengakibatkan  banyaknya  orang yang  melakukan  penimbunan  barang pandemic  covid  19.  Masyarakat  belum menyadari  bahwa  belanja  berlebihan dan  menimbun  merupakan  sebuah gangguan  kesehatan  mental  yang disebut  hoarding  disorder,  yang  bisa berdampak  pada  keuangan,  keluarga, dan lingkungan (Erika Dewi, 2022).
Selain peristiwa Nabi Yusuf, kisah Umar  ibn  Khattab  juga  memberikan gambaran  tentang  konsep  menimbun barang  yang  diperbolehkan  dengan tujuan  untuk  cadangan  ketika  masa krisis  dan  menjualnya  dengan  harga yang wajar. Sebagaimana kisah tersebut sebagi berikut: “Diriwayatkan  bahwa  Umar  Ibn
Khattab ra. keluar dengan para sahabatnya,  maka  (tiba-tiba)  ia  melihat tumpukan  bahan  makanan  di  pintu Mekkah.  (Melihat  itu)  ia  berkata “makanan apa ini?” Mereka menjawab “makanan  ini  dijual  kepada  kami. Umar  berkata,  “Allah  Swt  memberkati makanan itu dan orang yang menjualnya. Dikatakan kepadanya,
sesungguhnya  makan  itu  sebelumnya ditimbun.  Ia  berkata  “Siapa  yang menimbunnya?”  mereka  menjawab budak Usman dan budakmu. Kemudian ia mengutus seseorang untuk menanyakan  hal  itu  kepada  mereka berdua. (Setibanya utusan itu bertanya) “apa yang menyebabkan kamu menumpuk  makanan  orang  Islam? Mereka menjawab “tidak, kami membeli  dengan  uang  kami  untuk kemudian  menjualnya?  Lantas  utusan
Umar  tadi  membacakan  hadits  Nabi yang  artinya,  “Siapa  saja  yang menimbun  makanan  orang  Islam,  ia tidak  akan  meninggal  sebelum  terkena penyakit  kusta  atau  bangkrut.  Tidak lama kemudian budak Usman menjualnya  kecuali  budak  Umar. Menurut riwayat budak Umar tadi kena penyakit kusta (Ibn Qudâmah, t.t).
Dari  makna  kisah  tersebut  maka dapat  dihubungkan  dengan  kondisi sekarang  sebagai  contoh  penimbunan bahan  bakar  minyak  (BBM)  seperti Bensin,  Solar,  pertalite  dan  lainnya. Masyarakat  pedesaan  yang  memiliki jarak  tempuh  yang  jauh  dari  kota terkadang  melakukan pembelian besar- besaran dan menimbun barang tersebut dengan  tujuan  agar memudahkan masyarakat  untuk  mendapatkan  BBM tersebut.  Para penimbun  BBM  tersebut (pengecer dipedesaan) kemudia menjual  dengan  harga  yang  wajar dengan mempertimbangkan biaya transportasi  dan  akomadasi.  Hal  ini dapat  membantu  dan  mempermudah masyarakat  dengan  konsep  menimbun seperti ini.  Kegiatan  inilah yang dalam dalam  filsafat  hukum  Islam  disebut Mahasin  al-ahkam  atau  mazaya  al- ahkam (keutamaan-keutamaan  hukum Islam) dan Thawabi al-ahkam
(karateristik hukum Islam).
Peristiwa  di  atas  menunjukkan ada  dua  hal  yang  dapat  diambil pelajaran, Pertama ,  kebolehan  orang yang menghimpun dan menahan makanan  dengan  tujuan  menjadikan sebagai  cadangan  pada  masa  krisis pangan selanjutnya
memberikan manfaat  kepada  orang  lain  dengan

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
menjual  sesuai  dengan  harga  yang wajar. Kedua ,  apabilah  seseorang dengan  motivasi  penimbunan  dengan maksud  agar  mendapatkan  keuntungan yang  lebih  besar  dengan  menjual dengan  harga  tinggi  hal  seperti  inilah yang  dilarang  (diharamkan)  karena sangat
bertentangan dengan kemaslahatan ummat.

## KESIMPULAN
Dari  uraian  pembahasan  di  atas dapat  disimpukan  bahwa  menimbun adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh agama karena akan menyebabkan krisis ekonomi,  masyarakat  akan  mengalami kesulitan
untuk
mendapatkan kebutuhannya.  Namun  dalam  konsep
menimbun  untuk  kemaslahatan  ummat kemudian para ulama memperbolehkan dengan  syarat  menjual  barang  dengan harga yang wajar.
Penimbunan  barang  ini  harus dicegah  dengan  hadirnya  pemerintah untuk  mengatur  dan  mencegah  praktek penimbunan  atau  monopoli  pasar  agar terjadi maslahan secara umum, sebagai pertimbangan bahwa keberadaan pemerintah  sebagai  pengatur  dalam Negara  dapat  melakukan  intervensi kepada  pihak-pihak  yang  melakukan penimbunan  sebagaimana  kisah  Umar Ibn Khattab. Pemerintah harus memikirkan hukuman berat bagi pelaku-pelaku penimbun barang sehingga ada efek jerah.

## DAFTAR PUSTAKA
A Nabhani,  T.  (1996).  Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif  dalam  Perspektif Islam, terj. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti.
Ahmad, M. (2023). Kitab 5 Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadits bab  27  Musnad  Abdullah  bin  Umar  bin  Al  Khatthab  RadiyAllahu  ta’ala ‘anhu, Derajat 4648, http:// app.lidwa.com/. Al-Qardhawi, Y. (2000). Halal haram dalam Islam. Surabaya: Bina Ilmu.
Al-Qardhawi, Y. 1993. Fatâwâ Mu’âshirah , Kairo: Dâr al-Wafa’ al-Qazwini,  Abû  ‘Abd  Allâh  Ibn  Muhammad  Ibn  Yazîd,  tt. Sunan  Ibn  Mâjah Bairut: Darul Fikr.
Andini, R. (2022). Etika Ekonomi Islam: Larangan Menimbun Barang Dagangan Dalam  Perspektif Hadits. Syar’ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam , 5 (2), 122-136. https://doi.org/10.51476/syarie.v5i2.379
Ash-Shidieqie, H. (1993). Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
Denney, A & Tewksbury, R. (2013). How to write a literature review. Journal of Criminal Justice education .1(17).
Departemen  Agama,  2004,  al-Qur’an  dan  Terjemahnya,  Jilid  8,  Jakarta: Departemen Agama RI.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1996), Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Diana, Ilfi Nur, 2012. Hadis-Hadis Ekonomi . Malang: UIN Maliki Press.
El-Bantany,  Rian  Hidayat,2014. Kamus  Pengetahuan  islam  Lengkap Depok:
Mutiara Allamah Utama.
Habiburrahim, M. (2012). Mengenal pegadaian syariah. Jakarta: Kuwais.
Hasan, Q. dkk, (2001). Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum .
Surabaya: PT Bina Ilmu. Jilid 4.
Ismanthono,  H.  W.  (2003).  Kamus  istilah  ekonomi  populer.  Penerbit  Buku Kompas.
Munawir, A.W. (1994). Kamus Al-Munawwir (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Pondok Pesantren al-Munawwir.
Muslim,  S.  (2023).  Pengairan  Bab  776. Haramnya  menimbun  Bahan  makanan , Derajat 3012. Kitab 23, Lihat http://app.lidwa.com/, Minggu, 05/04/2023.
Poerwadarminta,  W.J.S.  (1976). Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Balai Pustaka.
Putong, I. (2003). Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro Edisi 2.
Sukirno, S. (2004). Teori pengantar makro ekonomi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Syabiq, S. (2011). Diterjemahkan oleh putranya yang bernama Muhammad Sayyid Syabiq. Fiqih Sunnah.