## TIGA FASE NISBAH HUKUM GEREJA DENGAN HUKUM SIPIL
Al. Andang L. Binawan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta email: andang.binawan@driyarkara.ac.id disampaikan 07/01/2022 – di -review 28/02/2022 – diterima 08/12/2022 DOI: 10.25123/vej.v8i2.5498

## Abstract
This paper discusses the changing relationship between canonic law and state (civil) law in history. In general, we can discern three stages: domination, confrontation-conflic and lastly harmony. The stages are marked by theories or principles describing or justifying the current situation.  Pope Gelasius, for instance, forward the double sword principle. With the advent of nation-states and emerging scientific approach to reality, we enter the confrontation stage between Church Law and positive secular laws made by nations states.  The third stage is marked by the 2 nd Vatican Council, putting forward two important principles, i.e., salus animarum suprema lex and salus populi suprema lex, determining the relationship between Church law and secular laws.
Keywords: church law; canonic law; civil law; state-religion relations.

## Abstrak
Tulisan ini memaparkan hubungan  Hukum Gereja Katolik (Hukum Kanonik) dengan hukum sipil (hukum negara) dalam lintasan sejarah. Tercatat adanya tiga fase, yaitu dominasi, konfrontasi, dan terakhir harmoni.  Dalam lintasan sejarah yang sama terlacak kemunculan teori atau prinsip yang menegaskan hubungan Gereja dengan kekuasaan sekuler. Salah satunya adalah prinsip dua pedang yang digagas Paus Gelasius. Munculnya nation state dan melunturnya cara berpikir religius akibat kemajuan ilmu pengetahuan yang membawa cara berpikir baru memunculkan konfrontasi antara hukum Gereja dengan hukum positif yang dikembangkan dalam konteks negara-bangsa. Fase ketiga, harmoni, diawali dengan penyelenggaraan Konsili Vatikan II.  Pada tahapan ini gereja dan hukum gereja tidak menempatkan diri sebagai pesaing hukum negara. Dua prinsip yang menjadi landasan harmoni ini adalah salus animarum suprema lex dan salus populi suprema lex .
Kata Kunci : hukum Gereja; hukum kanonik; hukum sipil; nisbah agama-negara

## Pendahuluan
Gereja Katolik dipahami umum sebagai sebuah entitas sosial yang, seperti halnya suatu organisasi, mempunyai hukumnya sendiri. Sering menjadi pertanyaan cukup banyak orang bagaimana hukum sebuah organisasi yang nota-bene bersifat internasional bisa hidup dalam sebuah hukum nasional, seperti di Indonesia. Per- tanyaan menjadi makin besar ketika Gereja Katolik diasosiasikan dengan sebuah entitas politik, yaitu ketika dikaitkan dengan Vatican City State atau negara Vatikan, yang dalam pergaulan politik internasional sering disebut Holy See atau Tahta Suci.
Tulisan pendek ini mau menjawab pertanyaan itu dengan tinjauan sosio-historis sebagai  latar-belakang  dan  kemudian  sedikit  tinjauan  teologisnya,  baru  diikuti dengan  konsekuensi  hukumnya.  Ketiga  pokok  itu  akan  diuraikan  dalam  lima langkah mengikuti alur kronologis dalam tiga fase.
Perlu diingat bahwa hukum adalah 'anak kandung' politik, sehingga tinjauan sosio-historis  menjadi  penting  diperhatikan.  Situasi  eksternal  ini  sangat  ber- pengaruh pada perubahan internal, baik pada Gereja Katolik maupun pada negara. Karena  itu  pula,  tinjauan  filosofico-teologisnya  bisa  disebut  sebagai  tinjauan perubahan  internal  yang  terjadi.  Dalam  bahasa  politik,  ada  perubahan  ideologis yang memberi makna nisbah antara hukum Gereja dan hukum negara.
Paparan dalam fase pertama menunjukkan bagaimana Hukum Gereja men- dominasi  hukum  sipil  dalam  sejarah  Eropa,  secara  seminal  dimulai  sejak  Edict Milan,  yaitu  kesepakatan  antara  Kaisar  Konstantinus  I  dan  Kaisar  Licinius  pada pada  tahun  313  yang  memberi  hak  kepada  orang  Kristen  untuk  hidup  sebagai warga di kekaisarannya. Dalam arti tertentu, dominasi itu berakhir pada abad 17- 18 Masehi. Fase pertama ini bisa disebut fase dominasi. Fase kedua dimulai ketika muncul abad pencerahan di Eropa dan memuncak, salah satunya, dalam Revolusi Perancis  yang  melahirkan  paham laicité .  Situasi  sosio-politis  ini  mengguncang nisbah hukum Gereja dan hukum sipil atau hukum negara.  Dari kacamata Gereja Katolik,  fase  ini  bisa  dipandang  sebagai  fase  konfrontasi  atau  konkurensi,  dan berlangsung sampai tahun 1963. Salah satu icon -nya adalah Kitab Hukum Kanonik 1917. Pada tahun 1962-1965, ada Konsili Vatikan II atau persidangan para uskup, kardinal  dan  Paus,  yang  disertai  para  teolog,  dalam  Gereja  Katolik.  Konsili  ini mengubah  banyak  hal  dalam  nisbah  antara  Gereja  Katolik  dan  negara,  demikian pula  hukumnya.  Inilah  permulaan  fase  ketiga  yang  bisa  disebut  sebagai  fase harmoni  karena  ada  saling  pengakuan  (rekognisi)  sehingga  bisa  hidup berdampingan. Fase ini ditandai dengan lahirnya Kitab Hukum Kanonik baru yang disahkan pada tahun 1983.
Dinamika  nisbah  hukum  antara  hukum  Gereja  dan  hukum  sipil  itu  tentu sangat  terkait  dengan  pandangan  terhadap  Alkitab  sebagai  sumber  legitimasi hukum  Gereja.  Adanya  perubahan  atau  pergeseran  dalam  pandangan  terhadap
Alkitab,  baik  oleh  pihak  Gereja  sendiri  maupun  oleh  pihak  masyarakat  sipil, melandasi  dinamika  nisbah  itu.  Pada  bagian  kesimpulan,  akan  ditarik  beberapa faktor  penyebab  perubahan  yang  akhirnya  bisa  membuat  nisbah  itu  menjadi harmoni yang saling mengakui.

## Fase Pertama: Dominasi
Dalam  bukunya Law  and  Revolution:  The  Formation  of  Western  Legal Tradition (1983), 1 Harold J. Breman menuliskan bagaimana hukum Gereja Katolik berpengaruh besar dalam perkembangan tradisi hukum di Eropa. Bahkan, dikata- kannya bahwa hukum Gereja, atau lebih dikenal sebagai hukum kanonik 2 ( canon law dalam  bahasa  Inggris,  atau ius  canonici dalam  bahasa  Latin),  adalah  hukum modern yang pertama di Eropa. Hal itu tidak berarti bahwa Hukum Gereja lahir dari nol.  Pengaruh  hukum  Romawi  juga  sangat  besar  atas  lahirnya  sistem  hukum modern  ini.  Dalam  pandangan  Berman,  Gereja  Katolik  menggabungkan  gagasan hukum  dari  Alkitab,  tradisi  Romawi,  dan  juga  tradisi  hukum  yang  ada  dalam masyarakat pada waktu itu, seperti misalnya tradisi hukum Jerman. 3
Dominasi hukum kanonik di Eropa dari abad 4 sampai abad 17-18 itu sangat terkait  dengan  konteks  sosio-historisnya.  Yang  pertama  terkait  dengan  perkem- bangan politik pada abad 4 ketika  Gereja Katolik 'berimpit' dengan negara, yang waktu itu berbentuk kekaisaran. Seperti sudah banyak diketahui bahwa tonggak sejarah terpenting dalam konteks ini adalah Maklumat Thesalonika (atau Edict of Thessalonica , 27 Februari 380) oleh Kaisar Theodosus I (kekaisaran Romawi bagian Timur) dan kaisar Gratianus (kekaisaran Romawi bagian Barat) yang menetapkan agama Kristen (Gereja Katolik dalam hal ini) menjadi agama negara.
Salah satu konsekuensi penting dari Maklumat ini adalah kewajiban semua warga kekaisaran mengimani paham Tritunggal Mahakudus seperti diajarkan para rasul  dan  dilanjutkan  oleh  penerusnya,  yaitu  Paus  Damasus  I  dan  Petrus,  uskup
1 Harold  Joseph  Berman,  Law  and  Revolution:  The  Formation  of  the  Western  Legal  Tradition. Cambridge, MA: Harvard University Press , 1983.
2 Kata 'kanon' berasal dari kata Yunani kanon yang berarti 'tongkat pengukur', dan dekat dengan makna qanun dalam bahasa Arab.
3 Berman, supra no 1 , hlm. 200.
Aleksandria pada  waktu itu. Kemudian, salah  satu penerapannya adalah, dengan fasilitas kekaisaran, diadakan konsili Konstantinopel yang pertama pada tahun 381, yang  melahirkan  syahadat  Nicea-Konstantinopel.  Pun,  dengan  Maklumat  ini, ajaran-ajaran Gereja Katolik menjadi 'hukum' bagi warga kekaisaran. Ada norma hukum  yang  kemudian  berkembang,  termasuk  dalam  hal  hukuman  atas pelanggaran terhadap ajaran itu, yang bisa dijatuhkan oleh aparat kekaisaran.
Ketika kekaisaran Roma runtuh, terutama di Barat, dengan jatuhnya kaisar Romulus Augustulus di tangan Raja Odoacer dari Jerman (476), supremasi Paus di Roma tetap bisa bertahan ketika raja-raja yang dulu menjadi bawahan kaisar Roma juga menjadi Katolik, seperti Raja Clovis dari Frank (508) dan Raja Reccared I dari Visigoth (587) .  Supremasi  ini  makin  meningkat  justru  ketika  invasi  Islam  mulai mengancam  Eropa.  Paus  menjadi pemersatu  raja-raja.  Supremasi  Paus  atas  raja- raja  itu  menjadi  simbol  supremasi  hukum  kanonik  atas  hukum  masing-masing kerajaan.
Supremasi politis itu tidak berdiri sendiri, karena secara sosiologis dengan masih terbatasnya buku, dan juga sarana komunikasi, pengetahuan belum berkem- bang dalam masyarakat. Dalam konteks itu, Gereja Katolik, melalui biara-biara yang banyak tersebar di Eropa, menguasai ilmu pengetahuan. Terbatasnya buku sebagai sumber  ilmu  pengetahuan  membuat  biara-biara  menjadi  pusat  ilmu  juga.  Ilmu pengetahuan yang berkembang dari biara-biara ini bukan hanya teologi dan filsafat, tetapi juga berbagai ilmu, tentunya termasuk ilmu hukum. Inilah faktor eksternal kedua yang menopang supremasi hukum kanonik atas hukum sipil.
Selain faktor eksternal itu, ada juga faktor internal yang lebih terkait dengan pengandaian teologis yang melatar-belakanginya. Yang pertama adalah legitimasi kekuasaan  politik  itu  dari  Alkitab,  Pada  waktu  ini  Alkitab  dipandang  sebagai sumber kebenaran mutlak, bahkan sumber ilmu, dan dipandang sebagai 'hukum' yang harus diterapkan juga dalam masyarakat manusia melalui hukum-hukumnya. Legitimasi alkitabiah ini makin kuat jika dilihat dalam konteks sosio-historis waktu itu. Karena jumlah Alkitab pada waktu itu masih sangat terbatas, hanya Gereja dan biara  yang  memilikinya,  dan  kemudian  ditafsirkan  oleh  pihak  Gereja.  Tambahan lagi, Alkitab itu masih dalam bahasa Latin (atau Yunani), sehingga hanya kalangan
berpendidikan saja yang bisa membacanya. Dalam hal ini Gereja Katolik memang sangat  berhati-hati  dalam  memberi  kesempatan  umat  awam  memiliki  dan membaca Alkitab, apalagi yang berbahasa lokal ( vernacular ) agar di satu sisi tidak sembarangan menafsirkan dan di sisi lain terjemahannya sesuai dengan bahasa asli.
Yang kedua adalah paham dua pedang oleh Paus Gelasius. Yang dimaksud disini adalah bahwa Paus Gelasius I (tahun 494) menyatakan supremasi kekuasaan spiritual  atas  kekuasaan  dunia.  Dengan  itu,  dia  mengklaim  supremasi  Gereja terhadap  kerajaan-kerajaan,  atau  supremasi  Paus  terhadap  raja-raja.  Salah  satu simbol yang kemudian dikembangkan dalam pemahaman seperti ini adalah 'lahir'- nya tiara atau mahkota bersusun tiga yang dikenakan Paus. 4 Mahkota dengan tiga susun  atau  tiga  tingkat  itu  kadang  ditafsirkan  orang  sebagai  lambang  kekuasaan Paus sebagai wakil Kristus dalam tiga ranah: ranah 'rohani', ranah Gereja, dan ranah dunia  atau  kongkretnya  adalah  kehidupan  sosial-politik  juga. 5 Pada  waktu  itu, sebagian besar raja-raja di Eropa membutuhkan 'restu' Paus untuk pelantikannya. 6
Tidak  berarti  dominasi  itu  berjalan  mulus  atau  tanpa  tantangan.  Adanya Concordat  Worms  (23  September  1122  antara  Paus  Calixtus  II  dengan  Henry  V, kaisar Kekaisaran Romawi Suci ( Imperium Romanum Sacrum, Holy Roman Empire ) 7 adalah bukti  bahwa  dominasi  Gereja  Katolik pernah  mendapat  tantangan  serius,
4 Baru  mulai  dipakai  Paus  pada  abad  VIII  oleh  Paus  Konstantinus,  dan  pada  waktu  itu  masih disebut camelaucum.
5 Ini hanya salah satu tafsir saja dari makna tiara, karena ada beberapa tafsir lain, misalnya tafsiran tiga susun itu terkait dengan tiga tugas Kristus sebagai imam, raja dan nabi. Lihat misalnya Sergio Becerra II, The Papal Tiara: The Authority and Power of the Pope " Morrisville, NC: Lulu.com, 2013, hlm. 61.
6 Salah satu yang paling bersejarah adalah pemahkotaan Charlemagne oleh Paus Leo III pada hari natal tahun 800. Ada beberapa tradisi yang kemudian berkembang dari hal itu, selain supremasi hukum  kanonik  terhadap  hukum  sipil.  Dalam  era  modern,  tradisi  menempatkan  nuncio  atau dubes Vatikan sebagai dean atau ketua para diplomat dalam suatu negara di Eropa (khususnya Austria, Inggirs, Perancis, Portugal, dan Swedia berdasarkan Kongres Wina 1814-1815) masih juga berlanjut.
7 Kekaisaran  Romawi  Suci  adalah  sebuah  konfederasi  kerajaan-kerajaan  di  Eropa  Barat  yang sebagai  entitas politik  bisa  dikatakan sebagai  'wajah sekular' Gereja  Katolik  di Eropa, karena kekaisaran ini menyatukan kerajaan-kerajaan di Eropa yang mengakui supremasi Paus di Roma, atau berarti yang mengakui supremasi Gereja Katolik. Kekaisaran ini dimulai pada  tahun 800 dengan pelantikan Raja Charlemagne, tetapi menjadi besar setelah raja Otto dari Jerman menjadi kaisarnya  pada  tahun  962-973.  Kekaisaran  ini  akhirnya  'runtuh'  pada  tahun  1806  dengan kekalahan kaisar Francis II dari Napoleon Bonaparte. Lihat Peter H. Wilson and R.J.W. Evans, "Introduction," dalam Robert J.W. Evans & Peter H. Wilson (eds.), The Holy Roman Empire, 1495- 1806: A European Perspective , Leiden/Boston: Brill, 2012, hlm. 1-12.
terutama pada era Henry IV yang melawan Paus Gregorius VII. 8 Raja Henry IV mau menunjukkan  kekuasaannya  dengan  memilih  uskup-uskupnya  sendiri,  bahkan memilih Paus (Paus Clement III, 1081) , yang tentu berlawanan dengan pandangan Gereja  Katolik  waktu  itu  yang  mengklaim  kewenangannya  dalam  memilih  para pejabatnya. Dalam kompleksitas politik waktu itu, pertentangan ini memicu perang selama  lebih-kurang  50  tahun,  yang  akhirnya  diselesaikan  dengan  Concordat Worms tadi.  Dalam concordat ini  kewenangan  Paus dalam memilih  para  pejabat Gereja, khususnya uskup dan Paus, dipulihkan, meski memberi cukup ruang bagi partisipasi pihak raja dalam proses pemilihannya.
'Dominasi' hukum Gereja dengan hukum sipil itu tampak paling jelas dalam keberadaan lembaga inkuisisi. 9 Seperti sudah cukup banyak diketahui orang, lem- baga  ini  adalah  lembaga  pengadilan  dari  Gereja  Katolik  yang  mempunyai  ke- wenangan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu penyelewengan ajaran teologis atau  bida'ah.  Salah  satu  bida'ah  yang  dicurigai  merebak  pada  waktu  itu  dan mengancam  ajaran  resmi  Gereja  Katolik  adalah  bida'ah  Catharist. 10 Tujuan  dari lembaga  ini  juga  terkait  dengan  keutuhan  Gereja  di  satu  sisi,  dan  keutuhan  ma- syarakat di sisi lain. Karena itu, lembaga yang mula-mula bergerak dalam rangka kewenangan Gereja Katolik ini, dibiarkan oleh pihak negara (raja). Sesudah bebe- rapa  waktu,  lembaga  ini  kemudian  disahkan  sebagai  sebuah  lembaga  resmi negara/kerajaan, terutama di Spanyol, Portugis, Italia dan Perancis.
8 Paus  Gregorius  VII  (1073-1085)  inilah  yang  membuat  banyak  pembaharuan  dalam  Gereja Katolik pada waktu itu, yang tampak rusak di dalam karena intrik dan politik dalam perebutan jabatan  gerejani,  terutama  oleh  keluarga  raja-raja.  Dalam  hal  ini,  yang  paling  kentara mencampuri urusan pemilihan pejabat Gereja adalah Raja Henry IV (1050-1106) dari wangsa Habsburg, Jerman yang menjadi kaisar Kekaisaran Romawi Suci pada tahun 1084-1105), tetapi sudah  menjadi  raja  Jerman  sejak  tahun  1054  dan  juga  raja  Perancis  sejak  1056.  Lihat  Philip Schaff, History of the Christian Church , Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc., 1997, hlm. 27-61.
9 Inkuisisi berasal dari kata Latin inquirere yang berarti menyelidiki, maka lembaga ini memang bertugas menyelidiki suatu penyimpangan dalam suatu ajaran dari ajaran resmi Gereja Katolik pada  waktu  itu.  Paparan  cukup  lengkap  bisa  dilihat  dalam  Henry  Charles  Lea, History  of  The Inquisition of The Middle Ages, vol. I, New York: Harper & Brothers, 1887.
10 Bida'ah ini sering juga disebut sebagai bida'ah Albigensis, yang mengajarkan bahwa ada Tuhan yang  buruk  seperti  tertulis  dalam  kitab  Perjanjian  Lama,  dan  ada  Tuhan  yang  baik  dalam Perjanjian  Baru.  Ajaran  ini  merebak  di  Eropa  Selatan,  khususnya  di  Italia  bagian  utara  dan Perancis bagian selatan pada abad 12-14. Lihat Sean Martin, The Cathars: The Most Successfull Heresy of the Middle Ages , Harpenden, Herts AL5 IEQ: Pocket Essentials, 2005, hlm. 15-94.
Pada waktu itu pun meski sudah berkembang, filsafat tidak bisa 'galak' pada teologi.  Sebutan  populer  bahwa philosopia  ancilla  theologiae  est , 11 atau  bahwa filsafat  adalah  hamba  teologi,  masih  sangat  diyakini.  Hal  ini  dipahami  dalam konteks pemahaman teologi sebagai upaya budi memahami iman ( fides quaerens intellectum ). Dalam hal ini ada pengaruh kuat dari filsafat dan teologi St. Agustinus (354-430)  dalam  pandangannya  tentang  'kota  Tuhan'  ( Civitate  Dei ).  Dalam pandangannya  ini  -jika  dibaca  dengan  lebih  teliti-  St.  Agustinus  tetap  memberi ruang kewenangan pemerintah sipil dalam perkara-perkara duniawi. Hanya saja, karena  buku de  Civitate  Dei ini  terbatas  dan  hanya  dimiliki  perpustakaan  biara, sangat  mudah  dipahami  bahwa  penafsiran  bahwa  'kota  Tuhan'  sebagai  cita-cita berarti bahwa pemerintah sipil harus tunduk pada Gereja.
Pandangan  yang  mirip  juga  ada  dalam  ajaran  St.  Thomas  Aquinas  (1225- 1274), terutama dalam bukunya Summa Theologiae , khususnya dalam pembahasan tentang hukum. Dalam prinsip umum bahwa "gratia non tollit naturam, sed perficit"
(rahmat  itu  tidak  meniadakan  kodrat,  melainkan  menyempurnakannya),  St. Thomas Aquinas berpandangan bahwa pemerintahan sipil memang membutuhkan arahan Gereja, tetapi tetap mempunyai independensi dalam perkara-perkara sipil saja. 12 Pandangan  yang  sama  juga  ditegaskan  oleh  Dante  Alighieri  (1265-1321) yang  menulis  dalam de  Monarchia -nya  bahwa  perlu  ada  pemisahan  antara pemerintahan sipil dan Gereja. 13
Yang perlu digarisbawahi dalam fase ini adalah legitimasi dari dominasi itu, yaitu pandangan tentang Alkitab sebagai sumber kebenaran. Selain karena jumlah
11 Maksim terkenal ini biasanya disebut berasal dari Philo  dari Alexandria (20 SM  -  50 M) yang menempatkan  Alkitab  sebagai  sumber  kebijaksanaan,  dan  perlu  dijelaskan  dengan  filsafat. Pandangannya tampak dalam karyanya De Congressu quaerendae eruditionis gratia. Lihat, G. P. Goold, Ph. D (ed.), Philo in Ten Volumes, and Two Supplementary Volumes (a.b. F.H. Colson, and G.H. Whitaker) Cambridge, MA: Harvard University Press,, vol. IV, hal. 458-551. Pandangan ini kemudian juga diambil oleh Clement dari Alexandria (c. 150-216) dalam bab V dari karyanya yang berjudul Stromata . Lihat Stromata, or Miscellanies (a.b. Phillip Scaff) hal. 597-600, yang bisa diunduh dari http://www.ccel.org/ ccel/schaff/anf02.html.
12 Lihat Max Charlesworth, "Augustine and Aquinas: Church and State,' dalam David Muschamp, Political Thinkers , London: Macmillan,1986 hlm. 39-50.
13 Lihat Aurelia Henry, The de Monarchia of Dante Alighieri , Boston/New York: Houghton, Mifflin and Company 1904, hlm. 196.
Alkitab masih begitu jarang, narasi teologis ini dijaga ketat oleh Gereja Katolik. 14 Dari kacamata hukum, narasi bahwa Alkitab sebagai sumber kebenaran berarti juga sebagai  sumber  hukum.  Tafsir-tafsir  teologis  atas  isi  Alkitab  menjadi  semacam ideologi  yang  menjadi  acuan  hukum,  baik  hukum  Gereja  maupun  hukum  sipil. Karena ideologi itu diakui dan dalam arti tertentu tidak bisa dibantah oleh para raja yang juga membutuhkan legitimasi politik, hukum sipil  rela ada  dalam dominasi atau dalam 'payung' hukum Gereja.

## Fase Kedua: Konfrontasi
Jika  fase  pertama  disebut  fase  dominasi,  fase  kedua  bisa  disebut  fase konfrontasi,  atau  bisa  juga  konkurensi.  Keretakan-keretakan  yang  terjadi  dalam nisbah erat (dan dominatif) Gereja dengan negara/kerajaan  membuat nisbah itu merenggang, bahkan makin hari makin bersifat konfrontatif. Keretakan itu memang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosio-politis pada masa itu, yang biasa dikenal sebagai  era  renesans  ( rennaisance ,  kelahiran  kembali)  dan  abad  pencerahan.
Setidaknya ada empat faktor sosio-politis yang punya pengaruh besar.
Yang pertama adalah munculnya humanisme 15 di Italia pada abad XIII-XIV.
Humanisme ini punya pengaruh besar terutama dalam filsafat. Di satu sisi human- isme menumbuhkan minat serta keberanian melakukan penelitian-penelitian keil- muan.  Dengan  penelitian-penelitian,  yang  tentunya  pada  waktu  itu  masih  relatif sederhana,  orang  mulai  merumuskan  hukum-hukum  alam.  Gagasan  Copernicus (1543)  tentang  heliosentrisme  atau  bahwa  tata  surya  berpusat  pada  matahari, 16
14 Setidaknya ada empat narasi teologis dasar yang menjadikan Alkitab sebagai sumber kebenaran hukum, yaitu narasi tentang pengadilan terakhir serta api penyucian, narasi tentang sakramen pengampunan  dosa,  narasi  tentang  sakramen  ekaristi,  dan  kemudian  juga  narasi  tentang penebusan  yang  dikembangkan  oleh  Santo  Anselmus  (1033-1109).  Narasi  ini  juga  menjadi dasar hukum pidana yang kemudian berkembang. Lihat Berman, supra no 1, hlm. 165-198.
15 Secara  singkat,  humanisme  adalah  sebuah  pandangan  filosofis  yang  menempatkan  manusia sebagai  sumber  'kebenaran'  (termasuk  ilmu  pengetahuan).  Tentu  hal  ini  didasari  dengan kesadaran  manusia  akan  kemampuan-kemampuannya,  terlebih  akal-budinya.  Lihat  Anthony Kenny, The Rise of Modern Philosophy vol. III, Oxford: Clarendon Press, 2006 hlm. 1-5.
16 Teorinya  terdokumentasi dalam tulisannya yang berjudul On the Revolutions of the Heavenly Spheres (1543). Lihat Friedel Weinert, Copernicus, Darwin & Freud: Revolutions in the History and Philosophy of Science , Chichester, West Sussex: 2009, hlm. 20.
serta gagasan Galileo Galilei (1610) 17 yang mendukung Copernicus, adalah contoh penting dari perkembangan pada masa itu. Hukuman yang dijatuhkan Gereja Ka- tolik  kepada  Galileo  Galilei  karena  teorinya  dianggap  bertentangan  dengan  apa yang dikatakan Alkitab menjadi kenampakan jelas dari masa konfrontasi ini. Dari banyak  penelitian  itu  pula,  orang  makin  melihat  bahwa  ada  yang  tidak  sesuai dengan  yang  dikatakan  dalam  Alkitab.  Otoritas  mutlak  Alkitab  sebagai  sumber kebenaran mulai meredup.
Di sisi lain, dengan ditemukannya pola-pola alam raya yang belum dilihat sebelumnya, pembacaan teks-teks filsafat juga menjadi lebih intensif. Kombinasi ini membuat filsafat juga menjadi lebih 'dewasa' dan kemudian lebih 'galak' (dalam arti kritis)  terhadap  teologi,  terutama  teologi  resmi  yang  diajarkan  Gereja  Katolik. Humanisme ini dalam arti tertentu menjadi pijakan bagi suatu 'kelahiran kembali' (renesans, 18 abad  XV-XVI)  karena  teks-teks  lama,  termasuk  tulisan  para  filsuf Yunani, didalami kembali, dan tentunya ditafsir ulang dengan sudut pandang yang baru ini.
Pada abad selanjutnya, 'bola-salju' ini menggelinding lebih hebat sehingga menggumpal menjadi suatu masa yang disebut abad pencerahan (abad XVII-XVIII). Berkat keberanian melakukan penelitian-penelitian, teknologi juga makin matang karena  banyak  penemuan-penemuan  yang  menggelindingkan  roda  revolusi industri,  terutama  dengan  penemuan  mesin  uap  oleh James  Watt  (1764).  Dalam dunia  filsafat,  banyak  teori  semakin  dipertajam,  seperti  misalnya  empirisme (Francis  Bacon,  1561-1626),  tetapi  juga  skeptisisme  (David  Hume,  1711-1776), rasionalisme (Rene Descartes, 1596-1650), dan juga filsafat politik (J.J. Rousseau, 1712-1778  dan  Voltaire,  1694-1778).  Dalam  hal  ini,  kata-kata  Descartes 'Cogito ergo  sum" (saya  berpikir,  maka  saya  ada)  dan  kata-kata  Immanuel  Kant  (1724-
17 Hal itu tampak dalam tulisannya yang berjudul Sidereus Nuncius (1610). Lihat Stillman Drake, Galileo: A Very Short Introduction , Oxford: Oxford University Press, 1980, hlm. 48-51.
18 Jaman  ini  disebut  renesans  (bahasa  Perancis: rennaisance )  yang  berarti  kelahiran  kembali, terutama karena naskah-naskah lama 'hidup kembali.' Lihat Jerry Brotton, Renaissance: A Very Short Introduction , Oxford: Oxford University Press, 2006, hlm. 1-18.
1804) ' Sapere aude' (beranilah berpikir sendiri), mengutip kata-kata Horatius, filsuf Yunani (65 SM - 8 SM), 19 seolah menjadi ungkapan kegalakan filsafat itu.
Terkait  dengan  topik  nisbah  agama  dan  negara,  salah  satu  filsuf  abad pencerahan  yang  berpengaruh  adalah  filsuf  Perancis Pierre  Bayle  (1647-1706). Dalam konteks dinamika nisbah negara dan agama di Perancis pada waktu itu, dan juga ditindasnya kaum Protestan, dia menggelindingkan gagasan pemisahan antara agama dan negara. Dia menentang gagasan yang membenarkan suatu penindasan dengan  legitimasi  Alkitab.  Pandangannya  itu  ditulisnya  dalam  karyanya  yang berjudul " An Historical and Critical Dictionary." 20
Faktor eksternal yang  kedua  adalah  berkembangnya  pandangan  teologi alternatif pada Abad Pencerahan ini, yang dipicu oleh munculnya Protestantisme pada  pertengahan  abad  XVI.  Hal  ini  terus  menggelinding  karena  tak  lepas  dari pengaruh  penemuan  mesin  cetak  (tahun  1454  oleh  Johann  Gutenberg).  Dengan makin  renggangnya  nisbah  teologi  dengan  filsafat  dan  juga  makin  beragamnya paham  teologis,  dominasi  Gereja  Katolik,  baik  dalam  bidang  keilmuan  maupun secara politis, juga makin menipis. Legitimasi Alkitabiah yang selama ini tak ter- bantah,  mendapatkan  tantangannya,  yang  juga  membuat  ketaatan  para  raja terhadap Paus di Roma juga berkurang. Perang tiga puluh tahun (1618-1648) yang mendahului  Perjanjian  Westphalia  (24  Oktober  1648)  yang  melibatkan  banyak kerajaan dan juga Paus di Roma menunjukkan hal itu.
Keterpecahan  relasi  negara  dengan  Gereja  Katolik  'diledakkan'  oleh Revolusi Perancis (1789-1799) sebagai faktor sosio-politis yang ketiga. Dalam hal ini Revolusi Perancis itu menjadi ledakan besar dari proses selama dua abad. Selain melahirkan  slogan liberté,  egalité,  fraternité (kebebasan,  kesetaraan  dan  persau- daraan), revolusi itu semakin menggumpalkan paham nation-state yang berbentuk republik. Paham ini kemudian menggeser sistem monarkhi yang selama berabad-
19 Termuat  dalam  buku  puisinya Epistularum  liber  primus (60  SM)  buku  I epistula II:  40.  Lihat http://www.thelatinlibrary.com/horace/epist1.shtml diunduh 12 Juni 2022 jam 09.30.
20 Diterbitkan  oleh  penerbit  Hunt  and  Clarke  (London),  pada  tahun  1826,  diterjemahkan  dari bukunya yang ditulis dalam bahasa Perancis Dictionnaire Historique et Critique de Pierre Bayle (terbit utuh 4 volume tahun 1740, meski sudah ditulis sejak 1695).
ab ad menjadi ideologi kerajaan-kerajaan. Dinamika ini pulalah yang nanti, pada gilirannya, pada tahun 1905, melahirkan prinsip laïcité (sekularisme) yang difor- malkan dalam undang-undang di Perancis, 21 yang secara tegas memisahkan urusan agama (Gereja) dari urusan negara.
Narasi yang makin kritis terhadap Gereja Katolik bersama pandangan teo- logisnya makin membesar dengan makin berkembangnya ilmu pengetahuan pada abad XIX, yang bisa disebut sebagai faktor keempat. Tiga tokoh bisa disebut, yang bisa dikatakan membuat 'kebenaran' Alkitab diragukan, sehingga legitimasi peran politik Gereja Katolik menjadi rapuh. Tiga tokoh penting itu adalah Charles Darwin dengan  teori  evolusinya 22 ,  Karl Marx  yang  mengritik kapitalisme  dan juga  peran agama di dalamnya, 23 serta Sigmund Freud yang pada akhir abad XIX dan awal abad XX  mulai  menerbitkan  tulisan-tulisannya  tentang  psikoanalisis  dan  dimensi ketidak-sadaran  manusia,  dan  juga  membahas  pengalaman  religius. 24 Dengan makin  berkembangnya  ilmu  pengetahuan,  filsafat  juga  makin  kritis  terhadap teologi. Filsafat bukan hanya tidak lagi bisa disebut ancilla theologiae tetapi bahkan juga lebih daripada philo-sophia , atau cinta kebijaksanaan.
Di luar kedua pengaruh itu, pandemi Bubonic 25 kedua yang terjadi pada XVII dan masih belum habis sampai abad XVIII, bisa dikatakan sebagai pengaruh eks-
21 Laïcité berakar dari kata laicus (Latin) dan lāïkós ( λᾱϊκός , Yunani) yang berarti awam. Dalam hal ini awam dikontraskan dengan klerus, atau para petinggi Gereja Katolik. Meski baru disahkan sebagai  prinsip  legal  pada  tahun  1905,  gagasan  tentang  hal  ini  sudah  terus  berkembang  di Perancis  sejak  Revolusi  Perancis  itu.  Undang-undang  Perancis  1905  itu  juga  menghapus concordat (perjanjian bilateral antara suatu negara dengan Paus atau kemudian negara Vatican) 1801 yang ditandatangani oleh Napoleon Bonaparte dan Paus Pius VII, yang isinya memberi keistimewaan pada Gereja Katolik di dalam negara Perancis.
22 Dengan bukunya yang legendaris On The Origin of Species (tahun 1859).
23 Dua tulisannya yang terkenal adalah The Communist Manifesto (1848) dan das Kapital (1867), sementara yang secara eksplisit menyatakannya tentang agama, ada dalam tulisannya Critique of Hegel's Philosophy of Right (1843).
24 Buku-bukunya yang membahas pengalaman beragama, atau lebih tepatnya pengalaman religius antara  lain Totem  and  Taboo (1913), The  Future  of  an  Illusion (1927), Civilization  and  its Discontents (1930) dan Moses and Monotheism (1939).
25 Wabah Bubonic adalah wabah yang disebabkan bakteri Yersinia pestis atau di Indonesia dikenal dengan penyakit pes. Disebut 'Bubonic' karena gejala-gejala yang timbul disebut 'bubos.' Wabah ini  masih  terkait  dengan  wabah  (atau  bahkan  pandemi) Black  Death (pada  abad  XIV)  yang disebabkan oleh bakteri yang sama. Disebut 'Black Death' karena gejalanya juga, yaitu beberapa bagian tubuh menghitam. Lihat Sean Martin, The Black Death , Harpenden, Herts AL5 IEQ: Pocket Essentials, 2007, hlm. 1-30.
ternal ketiga. Pandemi itu tidak hanya menggoncang kehidupan sosial masyarakat Eropa, tetapi juga mengguncang Gereja Katolik. Parahnya situasi yang terjadi, dan durasi yang lama, membuat orang bertanya-tanya tentang pengaruh agama (baca: Gereja Katolik) dalam peristiwa itu. Dengan kata lain, narasi-narasi tentang peran agama dalam kehidupan sosial semakin diragukan, dan tentunya juga berpengaruh pada pemahaman tentang Alkitab.
Tentu saja, perkembangan itu membuat Gereja Katolik gamang. Menyikapi perkembangan ini Gereja Katolik tampak bersikap defensif, dan karena itu masa ini bisa  disebut  sebagai  masa  konfrontasi,  atau  bisa  juga  disebut  masa  konkurensi (persaingan).  Gereja  Katolik  belum  bisa  begitu  saja  menanggalkan  dan  mening- galkan  narasi  teologis  tentang  Gereja  yang  (seharusnya)  berkuasa.  Reaksi-reaksi defensif  itu  bisa  tampak  dari  dokumen-dokumen  yang  dikeluarkan.  Jika  reaksi defensif  Gereja  Katolik  terhadap  merebaknya  Protestantisme  pada  abad  XVI tampak  dalam  dokumen  Konsili  Trente  pada  pertengahan  abad  XVI  itu, 26 reaksi Gereja pada paham baru tentang negara ini tampak dalam Syllabus Errorum (Daftar Ajaran-ajaran  yang  Salah)  oleh  Paus  Pius  IX  pada  tahun  1864.  Dalam  daftar  itu tercantum  80  ajaran  yang  dianggap  salah  atau  sesat  oleh  Gereja  Katolik,  yang sebagian  besar  terkait  dengan  ajaran-ajaran  filsafat  atau  pandangan  sekular (seperti  misalnya  liberalisme,  panteisme,  dan  juga  pandangan  tentang  nisbah Gereja dengan negara, serta klaim tentang hak-hak Gereja dalam konteks itu). Pun, dengan mengacu pada ensiklik Nostis et Nobiscum yang ditulis Paus Pius IX (1849), dokumen ini juga mengecam komunisme dan sosialisme. Hal-hal ini pulalah yang kemudian  ditekankan  dalam  Konsili  Vatikan  I  lima  tahun  sesudahnya,  terutama dalam Konstitusi Dogmatik Dei Filius (1870).
Beberapa  dekade  setelah  Konsili  Vatikan  I  ini  pun  Gereja  Katolik  masih bersikap  defensif  terhadap  perkembangan  ilmu  pengetahuan  yang  makin  pesat. Ensiklik Pascendi  Dominici  gregis (1907)  yang  mewajibkan  semua  rohaniwan Katolik dan pejabat Gereja membuat sumpah anti modernisme. Dokumen ini juga menggarisbawahi sikap kehati-hatian Gereja Katolik dalam menanggapi teori evo-
26 Konsili ini berlangsung dalam tiga periode: 1545-1547, 1551-1552, dan 1562-1563).
lusi Darwin. Sikap yang lebih jelas tampak dalam sikap terhadap teori psikoanalisa Freud 27 dan terhadap marxisme yang mengerucut dalam komunisme atheis. 28
Salah satu yang ditekankan Gereja dalam reaksi itu adalah pandangan diri Gereja sebagai societas perfecta atau masyarakat yang utuh. Dalam pandangan ini Gereja mengklaim kebebasannya dalam mengatur dirinya sendiri. Keberadaan dan aktivitasnya  tidak  bisa  diatur  begitu  saja  oleh  pemerintah  sipil  melalui  hukum- hukumnya. 29 Dengan mempertahankan pandangan tentang diri-nya vis-a-vis pan- dangan  negara-negara  yang  makin  sekular  ini,  tampak  kegagapan  Gereja  yang dominasi politisnya terancam dan memudar, apalagi kita Alkitab sebagai sumber legitimasinya dipertanyakan. Untuk itu pula kiranya Konsili Vatikan I itu memper- tegas  supremasi  kebenaran  Alkitab  seperti  yang  ditekankan  oleh  Konsili  Trente pada abad XVI. 30
Kegamangan dalam fase konfrontasi ini juga tampak dalam langkah politik- praktis.  Untuk  tetap  bisa  mempertahankan  diri  sebagai societas  perfecta dalam kontes  kehidupan  sosial-politik  yang  berubah  tadi  Gereja  Katolik  makin  aktif membuat perjanjian dengan banyak negara, terlebih negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Perjanjian khusus ini dalam tradisi Gereja Katolik
27 Lihat Renato Foschi, Marco Innamorati, Ruggero Taradel, "'A disease of our time': The Catholic Church's condemnation and absolution of psychoanalysis (1924-1975)," dalam Journal of The History of The Behavioral Sciences , 2018 Mar; 54(2):85-100.
28 Paus  Pius  XI  mempertegas  sikap  Gereja  Katolik  terhadap  paham  komunis  atheis  yang membahayakan dalam ensiklik Divini Redemptoris (1937).
29 Konstitusi  Dogmatik Pastor  Aeternus ,  meskipun  lebih  menekankan  supremasi  Paus  sebagai uskup Roma terhadap Gereja Katolik, bisa juga dibaca sebagai sebuah pernyataan keluar tentang kemandirian Gereja Katolik vis-a-vis kekuasaan politik suatu negara.
30 Seperti tampak dalam Kanon 4 Konstitusi Dogmatik Dei Filius (1870).
disebut concordat. 31 Sebelum terbentuknya Vatican City State 32 yang bisa dikatakan sebagai  entitas  politik  yang  diakui  hukum  internasional, concordat dilakukan antara Tahta Suci (atau dalam beberapa concordat juga oleh Paus sendiri) sebagai 'wakil'  Gereja  Katolik  dengan  pemerintahan  sipil  suatu  negara.  Isinya  tentu dimaksudkan  suatu  perjanjian  yang  'saling  menguntungkan'  dari  kedua  belah pihak, tetapi tampak disitu bahwa kepentingan Gereja Katolik terasa lebih dominan. Hal ini menampakkan bahwa dengan concordat Gereja Katolik mau mancari jalan tengah agar nisbah dengan negara-negara tidak konfrontatif.
Pandangan  diri  Gereja  Katolik  sebagai societas  perfecta itu  juga  tampak dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1917. Perlu diketahui bahwa KHK 1917 adalah kodifikasi pertama dalam sejarah hukum Gereja Katolik. Sebelum itu, hukum Gereja bersifat kompilatif. Keberadaan KHK 1917 sebagai kodifikasi pertama itu tak lepas dari  bagaimana  Gereja  Katolik  memandang  diri vis-a-vis lingkungannya.  Ketika nation-state bermunculan  dengan  konstitusi  dan  hukumnya  sendiri-sendiri, sepertinya  Gereja  Katolik 'tidak  mau kalah'  dengan  membuat  hukumnya  sendiri, yang  berlaku  universal.  Universalitasnya  ini  pun  dibarengi  dengan  menekankan dimensi  kepastiannya,  yaitu  dengan  memakai  bahasa  Latin  saja  sebagai  bahasa resmi  Kitab  Hukumnya.  Tidak  ada  terjemahan  'resmi'  KHK  1917  dalam  bahasa lokal. Terjemahan bahasa Inggris pun tidak.
31 Concordat berasal dari kata co dan cord(-is), yang berarti 'hati yang bertaut,' karena itu tujuan concordat adalah  kepentingan kedua-belah  pihak. Meski menjadi makin populer pada jaman modern setelah nation-state bermunculan, concordat sudah ada sejak abad pertengahan, meski tidak  banyak.  Pada  abad  XIX  sampai  abad  XX  sebelum  Konsili  Vatikan  II,  ada  lebih  dari  20 concordat dibuat.  Salah  satu  yang  terkenal  adalah  Concordat  antara  Paus  Pius  VII  dengan Napoleon Bonaparte yang mewakili Perancis pada tahun 1801. Kebanyakan isi concordat terkait hak-hak Gereja Katolik dalam beberapa perkara kehidupan sosial, bukan keistimewaan politis, seperti  misalnya  terkait  dengan  badan  hukum,  harta-benda  ( property )  dan  pajak,  dan  juga pengecualian para rohaniwan Katolik dari wajib militer. Perlu diingat juga bahwapada masa ini Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia belum ada, sehingga memang belum ada jaminan legal terkait dengan hak-hak kehidupan beragama pada suatu negara. Lihat Edwin Ryan, "Papal Concordats in Modern Times," dalam The Catholic Historical Review , Vol. 16, No. 3 (Okt. 1930), hal. 302-310. Lihat juga Cedryc Ryngaert, "Legal Status of The Holy See," dalam Goettingen Journal of International Law, 3 (2011) 3, hlm. 829-859.
32 Baru diakui sebagai sebuah negara atau entitas politik internasional sejak  Perjanjian Lateran pada tanggal 11 Februari 1929 antara Pemerintah Italia dengan Gereja Katolik, yang memberi status khusus sebagai negara kepada Gereja Katolik di kota Vatikan.
Pandangan itu paling kentara tampak dalam struktur KHK 1917 yang me- makai model hukum Romawi. Pembagian 'buku' (atau bagian dari KHK 1917 itu)- nya sama dengan pembagian bab-bab hukum Romawi. Dengan membaginya dalam lima  buku (Norma  Umum,  Orang,  Barang,  Hukum  Acara,  serta  Delik  dan  Sanksi) tampak  bahwa  Gereja  Katolik menyamakan  dirinya  dengan  masyarakat  manusia biasa. Hal-hal rohani, seperti sakramen, dikategorikan dimasukkan dalam kategori 'Barang' yang bisa dipertukarkan.
Yang  perlu  digaris-bawahi  dari  fase  kedua  ini  adalah  mulai  terjadinya dekonstruksi narasi tentang Alkitab sebagai sumber kebenaran. Hal ini membuat legitimasi dominasi Gereja Katolik terhadap kerajaan-kerajaan, yang juga berarti dominasi hukum Gereja terhadap hukum sipil, dipertanyakan dan bahkan ditolak. Dekonstruksi  terjadi  terutama  karena  berkembangnya  ilmu-pengetahuan  dan teknologi, dan keberanian orang untuk menafsir ulang Alkitab, yang pada gilirannya melahirkan  narasi,  baik  yang  bersifat  teologis  maupun  yang  bukan,  'tandingan'. Situasi  politik  di  Eropa  (Barat)  pada  waktu  juga  menjadi  konteks  penting  dari proses dekonstruksi ini.

## Fase Ketiga: Harmoni
Fase  ketiga  ini  disebut  fase  harmoni  atau  rekognisi  (pengakuan)  karena secara teologis (dan politis) Gereja Katolik  mengubah pandangan tentang  'siapa' dirinya. Intinya, Gereja Katolik semakin menyadari diri lebih sebagai entitas rohani atau spiritual, meski tetap mempunyai dimensi organisatoris yang bersifat sosial- politis  juga.  Gereja  bukan  hanya  mengakui  keberadaan  suatu  negara,  tetapi  juga independensinya dari agama (baca: Gereja Katolik). Dengan pengakuan ini, relasi juga menjadi lebih harmonis yang kemudian tercermin dalam pola nisbah hukum Gereja  dengan  hukum  sipil.  Tentunya,  perubahan  mendasar  dari  dalam  ini  tidak lepas juga dari adanya dinamika sosio-politik dan sosio-kultural di luar Gereja.
Di paruh pertama abad XX peristiwa yang paling mencolok dalam pergaulan politik  internasional  adalah  Perang  Dunia  I  (1914-1918)  dan  Perang  Dunia  II (1942-1945).  Meski  begitu,  pada  masa  ini  lahirlah  Deklarasi  Universal  Hak-hak Asasi  Manusia  (DUHAM,  1948)  yang  menjadi  tonggak  penting  dalam  dinamika
sosio-politik (dan juga kultural) universal. DUHAM tidak hanya punya makna politis seperti  tertera  dalam  Mukadimah-nya,  tetapi  juga  punya  makna  kultural  dan filosofis.
Secara politis, makna DUHAM jelas, yaitu menjadi 'titik pijak' bersama dalam budaya  kemanusiaan  dan  demi  perdamaian  dunia. 33 Pengaruh  politis  ini  tidak secara langsung berdampak pada Gereja Katolik. Pengaruh langsungnya ada dalam makna filosofis dan kultural. Secara filosofis, DUHAM memberi gambaran tertentu tentang manusia, yang tampak bersifat individual dan liberal, juga dalam kebebasan beragamanya.  Gambaran  ini  tentu  'bersenggolan'  dengan  pandangan  manusia menurut  Gereja  Katolik,  khususnya  dalam  pandangan  tentang  kebebasan beragama,  sehingga  mula-mula  agak  diragukan. 34 Hal  ini  menjadi  lebih jelas  jika ditempatkan  dalam  pandangan  lama.  Dalam  paham  komunitarian  yang  (masih) kental dalam Gereja Katolik, kebebasan manusia itu terbatas, yang pada gilirannya memberi  warna  dominan  institusi vis-a-vis individu  dalam  hukumnya  dan  juga dalam relasi hukum itu dengan hukum lain (dalam hal ini hukum sipil). 35
Penerimaan  Gereja  Katolik  pada  DUHAM  memang  baru  eksplisit  sejak Kardinal  Roncalli  diangkat  menjadi  Paus  Yohanes  XXIII.  Pada  tahun  1959  beliau menulis ensiklik Pacem in Terris (Damai di Bumi) yang salah satu butir pentingnya adalah  penghargaan  nilai-nilai  hak-hak  asasi  manusia  seperti  tertera  dalam DUHAM. Pernyataan Paus ini kemudian menggelinding jauh yang akhirnya juga  - dalam arti tertentu- ikut berperan mendekonstruksi pandangan diri Gereja Katolik vis-a-vis masyarakat  dan  negara,  yang  tampak  dalam  dokumen-dokumen  Konsili Vatikan II (1962-1965). 36
33 Paragraf  ketiga  Mukadimah  Deklarasi  Universal  Hak-hak  Asasi  Manusia  menyebutkan, "Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak  akan  terpaksa  memilih  jalan  pemberontakan  sebagai  usaha  terakhir  guna  menentang kelaliman dan penjajahan,"
34 Ulasan  menarik  terkait  dengan  perkembangan  pandangan  Gereja  Katolik  tentang  kebebasan beragama  bisa  dibaca  dalam  John  T.  Noonan, Church  That  Can  and  Cannot  Change, The Development of Catholic Moral Teaching, Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 2005, hlm. 145-160.
35 Paul E. Sigmund, "The Catholic Tradition and Modern Democracy," dalam The Review of Politics , Vol. 49, No. 4 (Autumn, 1987), hlm. 537-540.
36 Dalam  hal  ini  baik  dicatat  bahwa  salah  satu  filsuf  yang  berpengaruh  besar  pada  pandangan Kardinal  Roncalli  (Paus  Yohanes  XIII)  dan  juga  para  Bapa  Konsili  Vatikan  II  adalah  Jacques
Dalam  dokumen Gaudium  et  Spes (Kegembiraan  dan  Harapan)  Gereja Katolik  memberi  pandangan  Gereja  Katolik  secara  lebih  luas  dan  dalam  tentang makna manusia, keluarga, masyarakat, negara, serta kebudayaan. Dokumen dasar ini, dalam konteks nisbah agama dan negara, dilengkapi dengan dokumen Dignitatis Humanae (Martabat Manusia). 37 Dokumen ini, berbicara tentang martabat manusia, yang antara lain tercermin dari hati-nurani serta kebebasannya, termasuk kebebas- annya dalam memilih agama atau imannya. Dengan dasar ini pula, Gereja Katolik kemudian mengambil sikap bahwa agama harus terpisah dari negara. Dengan sikap ini pula, Gereja Katolik tidak lagi mencita-citakan adanya negara Katolik.
Dalam konteks ini, baik disebutkan juga bahwa dalam Konsili Vatikan II ini ada  perubahan  pandangan  paradigmatis  terhadap  Alkitab.  Pandangan  ini termaktub  dalam  Kontitusi  Dogmatis Dei  Verbum (Wahyu  Ilahi).  Dalam  konteks pembicaraan  ini,  dua  hal  penting  ditegaskan  dalam  dokumen  itu.  Yang  pertama adalah arti 'kebenaran' Alkitab. Dikatakan disitu bahwa kebenaran yang termaktub dalam  Alkitab  adalah  kebenaran  religius  (rohani)  tentang  keselamatan  Tuhan. 38
Selain itu, yang juga digarisbawahi adalah bahwa Alkitab lebih bersifat sastra dan perlu ditafsirkan dengan metode sastra. 39 Dengan itu menjadi makin jelas bahwa Alkitab  adalah  sumber  kebenaran  moral  alih-alih  kebenaran  politik  dan  hukum. Ditegaskan pula bahwa Alkitab adalah kitab hukum.
Sebagai ungkapan nyata dari sikap ini, Gereja Katolik mengambil sikap tegas untuk  tidak  ikut  serta  dalam  politik  praktis  atau  politik  kekuasaan.  Karena  itu, Gereja Katolik tidak lagi mengijinkan para rohaniwan dan rohaniwatinya ikut serta dalam parlemen dan pemerintahan. Hal ini tentunya juga punya pengaruh dalam nisbah antara hukum Gereja dengan hukum sipil, karena dengan tidak terlibatnya
Maritain (1882-1973), seorang filsuf Perancis, yang banyak menulis artikel dan buku tentang kebebasan manusia dan demokrasi, juga dalam nisbahnya dengan Gereja Katolik, misalnya The Rights of Man and the Natural Law (New York: Scribner, 1943), and Man and the State ( Chicago, ILL: University of Chicago Press,1951). Peran besarnya secara eksplisit disebutkan oleh Paus Paulus VI dalam sambutan penutupan Konsili Vatikan II.
37 Gaudium et Spes disebut dokumen lebih mendasar karena disebut Konstitusi Pastoral, sehingga bobot teologis (dan yuridis)-nya lebih tinggi dibanding Dignitatis Humanae yang 'hanya' disebut sebagai Pernyataan ( Declaration ).
38 Dei Verbum art. 1 dan 6.
39 Id. art. 12-13.
secara  langsung  orang-orang  yang  dipandang  mewakili  Gereja  Katolik  itu  dalam proses legislasi, Gereja Katolik memberi kebebasan dan pengakuan akan otonomi hukum sipil dalam kehidupan bermasyarakat.
Peristiwa simbolik yang menandai era baru ini adalah 'dijualnya' tiara atau mahkota  bersusun  tiga  oleh  Paus  Paulus  VI  pada  tahun  1963.  Dengan  tidak  lagi mengenakan Tiara, Paus menyatakan diri bahwa tidak lagi mempunyai (dan tidak berambisi  mendapatkannya)  kekuasaan  sipil.  Sejak  itu,  tidak  ada  lagi  Paus  yang mengenakan Tiara.
Sikap dasar yang bisa dikatakan radikal ini, terutama karena kesadaran diri Gereja Katolik sebagai sebuah entitas rohani alih-alih entitas sosial dan politik, juga mendorongnya untuk mengadakan perubahan hukum. Sebenarnya, pembaharuan hukum  Gereja  sudah  dicanangkan  pada  tahun  1959  oleh  Paus  Yohanes  XIII bersamaan  dengan  pengumuman  tentang  akan  diadakannya  Konsili  Vatikan  II, tetapi  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  hukum  Gereja  yang  baru  harus  men- cerminkan pandangan teologis yang baru, proses pembaharuan hukum Gereja baru mulai menggelinding tahun 1966. 40
Proses  pembaharuan  hukum  Gereja  berlangsung  17  tahun  dengan melibatkan banyak pejabat Gereja maupun para ahli hukum, tentu juga dengan para teolog.  Perdebatan  cukup  seru  tak  terhindarkan  terutama  bagaimana menerjemahkan semangat eklesiologis Konsili Vatikan II dalam bahasa hukum. Bisa dibayangkan bahwa tetap masih ada yang memahami pandangan-pandangan baru itu dengan pandangan lama, sehingga tarik-menarik tetap terjadi, setidaknya dalam menentukan nisbah Gereja dengan umatnya. Dengan itu pula, dalam arti tertentu tetap ada unsur 'demokrasi' dalam proses legislasi ini, atau tidak begitu saja dibuat dan  disahkan  oleh  Paus.  Memang,  akhirnya  draft  terakhir  disahkan  oleh  Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1983. 41
40 Lihat Thomas J. Green, "The Revision of Canon Law: Theological Implications," dalam Theological Studies , Vol. 40/4, 1979, hlm. 593-594.
41 Disahkan dengan keputusan yang tertulis dalam Konstitusi Apostolik Sacrae Disciplinae Leges oleh Paus Yohanes Paulus II, 25 Januari 1983.
Karena  memang  didasarkan  pada  semangat  baru  dan  pandangan  teologis baru  dari  Konsili  Vatikan  II,  ada  banyak  hal  baru  dalam  Kitab  Hukum  Kanonik (KHK) 1983 dibandingkan dengan KHK 1917. Dalam kaitannya dengan hukum sipil, ada  dua  perubahan  penting  yang  perlu  dicatat.  Yang  pertama  adalah  perubahan struktur KHK 1983. Seperti telah dikatakan di atas, Gereja Katolik lebih menyadari diri  sebagai  sebuah  entitas  rohani  daripada  entitas  sosial  dan  politik. Konsekuensinya adalah hukum-hukumnya perlu menyesuaikan dengan pandangan paradigmatis  ini.  Karena  itu,  KHK  1983  tidak  lagi  mengadopsi  struktur  hukum Romawi,  melainkan  dengan  pandangan  diri  sebagai  entitas  rohani  yang  dalam bahasa teologis disebut Gereja sebagai Tubuh Mistik Kristus. Untuk itu, KHK 1983 dibagi dalam tujuh buku, bukan lagi lima buku seperti KHK 1917. Buku I adalah Aturan Umum, Buku II Gereja sebagai Umat Allah, Buku III Tugas Gereja Mengajar, Buku IV Tugas Gereja Menguduskan, Buku V Harta Benda Gereja, Buku VI Sanksi- Sanksi dalam Gereja dan Buku VII Hukum Acara.
Dengan  struktur  ini  Gereja  mau  lebih  konsekuen  dengan  panggilan dasarnya, yaitu dalam kehidupan iman umatnya dalam konteks hidupnya masing- masing, termasuk konteks sosio-politiknya. Itu pulalah yang tercermin dalam Buku II dan karena pandangan ini pula, dalam Buku I tentang Aturan Umum, terdapat kanon (pasal) 22, yang berbunyi
“Kalau hukum Gereja menunjuk kepada undang -undang sipil, maka undang- undang sipil itu harus ditepati dengan efek-efek yang sama dalam hukum kanonik, sejauh undang-undang sipil itu tidak bertentangan dengan hukum ilahi, dan kalau dalam hukum kanonik tidak ditentukan lain.”
Kanon  ini  adalah  kanon  baru,  yang  tidak  ada  dalam  KHK  1917  sehingga menampakkan relasi baru antara hukum Gereja dengan hukum sipil. Seturut kanon 22  itu  dengan  sangat  eksplisit  Gereja  Katolik  mengakui,  bahkan  mengadopsi hukum-hukum  sipil  suatu  negara  (sebagai  konteks  yuridis  Gereja-gereja  lokal  di suatu negara) dalam suatu perkara yang belum ditentukan dalam KHK 1983 dan sejauh itu tidak bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik.
Beberapa perkara yang diserahkan dalam otoritas hukum sipil, karena tidak diatur  dalam  KHK  1983,  misalnya  adalah  pengesahan  adopsi,  pengaturan  waris,
dan pengesahan hak milik perorangan maupun institusi. Sementara itu yang sudah diatur  sendiri,  meski  juga  diatur  oleh  hukum  sipil,  misalnya  perkawinan.  Dalam perkawinan,  yang  mengesahkan  adalah  Gereja  Katolik.  Memang,  dalam  konteks Indonesia,  negara  hanya  'mencatat,'  tidak  mengesahkan, 42 tetapi  pada  dasarnya Gereja tidak mewajibkan mereka yang menikah sah secara Katolik mencatatkannya di  catatan  sipil.  Gereja  hanya  bersikap  'sangat  menganjurkan.'  Kemudian,  yang diatur negara tetapi dalam pandangan Gereja Katolik bertentangan dengan ajaran- nya misalnya adalah perkawinan homoseksual.
Dari dinamika pada fase ketiga ini, dapatlah dikatakan bahwa telah terjadi rekonstruksi teologi dalam Gereja Katolik, khususnya tentang nisbah Gereja dengan negara  (termasuk  tentunya  nisbah  hukum  Gereja  dengan  hukum  sipil).  Re- konstruksi  teologi  itu  didasari  oleh  rekonstruksi  pandangan  Gereja  Katolik  ter- hadap  Alkitab.  Ada  pemaknaan  baru  tentang  'kebenaran'  dalam  Alkitab  yang menjadi rujukan legitimasi kekuasaan Gereja Katolik. Dengan memandang Alkitab sebagai sumber kebenaran rohani, Gereja Katolik pun memandang dirinya sebagai sebuah institusi yang lebih bersifat rohani daripada sosial dan politik. Dengan itu, orientasi  hukumnya  pun  lebih  mengarah  ke  panduan  kehidupan  rohani,  bukan sekedar  ketertiban.  Konfrontasi  dengan  hukum  sipil  pun  bisa  sejauh  mungkin dihindarkan.

## Penutup
Dari dinamika tiga fase nisbah hukum Gereja dan hukum sipil itu, yang pada akhirnya sekarang ini mencapai tahap harmoni, beberapa hal bisa disimpulkan, dan bisa ditarik pelajaran untuk perkembangan selanjutnya yang mungkin masih akan terjadi.  Yang  pertama  adalah  adanya  kesadaran  baru  dari  pihak  Gereja  Katolik sebagai entitas rohani. Bisa dikatakan bahwa perubahan pandangan diri ini adalah perubahan radikal, mengakar, karena didasari suatu pendalaman historis-teologis yang intensif. Dengan pandangan ini, Gereja Katolik tidak perlu berkompetisi, atau
42 Meski  dalam  prakteknya,  pencatatan  itu  berarti  pengesahan  karena  tanpa  pencatatan  sipil, perkawinan menurut agama dianggap 'siri', atau belum sah secara hukum.
bahkan berkonflik, dengan insitusi negara. Masing-masing berjalan seturut dengan 'panggilan dasar'-nya: Gereja berkiprah di ranah rohani, negara berkiprah di ranah ragawi. Dalam istilah KHK 1983, tujuan utama hukum adalah keselamatan jiwa-jiwa ( salus  animarum,  suprema  lex, lihat  kanon  1752),  sementara  itu  dalam  maksim terkenal  dalam khasanah  hukum  sipil,  tertulis  'kesejahteraan  masyarakat  adalah hukum tertinggi' ( salus populi, suprema lex ). Keduanya saling berhubungan, tetapi tidak  saling  berkompetisi.  KHK  1983  menjadi  kenampakan  jelas  dari  perubahan pandangan dasar Gereja Katolik.
Kedua,  perkembangan  sosio-politis  dan  sosio-kultural  yang  ada  memaksa Gereja  Katolik  medekonstruksi  cara  pandang  dirinya vis-a-vis masyarakat  dan negara. Benar, perubahan itu paling tampak dalam pandangan teologisnya. Hanya saja, dalam hal ini, ada faktor yang tidak terlalu kelihatan tetapi sebenarnya sangat penting, yaitu peran filsafat. Dalam hal ini Gereja Katolik secara tradisional memang menempatkan filsafat sebagai bagian dinamika refleksinya. 43 Peran filsafat itu juga tampak  dari  kesejajaran  dinamika  nisbah  filsafat  dengan  teologi.  Jika  dalam fase pertama filsafat didominasi teologi dalam istilah philosophia ancilla theologiae est , sekarang filsafat, meski bersikap sangat kritis pada teologi, tetap dipandang Gereja Katolik sebagai bagian penting dari refleksi teologis.
Ketiga,  dalam  kaitan  erat  dengan  dinamika  nisbah  filsafat  dan  teologi  ini, yang  bisa  dikatakan  sebagai  dekonstruksi  paradigmatis  adalah  pandangan  baru tentang arti Alkitab dan metode penafsiran atau hermeneutikanya. Dengan temuan- temuan  keilmuan  yang  mendekonstruksi  tafsiran-tafsiran  atas  teks-teks  Alkitab, serta filsafat yang makin kritis, akhirnya disadari bahwa Alkitab, dalam keyakinan Gereja Katolik, bukanlah sumber kebenaran ilmiah, bukan juga kitab sejarah, dan juga bukan kitab hukum (dalam arti norma) yang tertinggi. Kalimat-kalimat yang ada dalam Alkitab berisi refleksi iman para penulisnya, yang diandaikan dalam per- jumpaan dan terang yang dialaminya.
43 Karena itu pula, sampai hari ini, setiap calon imam atau pastor Katolik, wajib belajar filsafat lebih dahulu sebelum belajar teologi. (Lihat KHK 1983 kanon 250 dan 251.)
Pada akhirnya, dalam konteks pembicaran tentang nisbah hukum Gereja dan hukum sipil ini, perlu digaris-bawahi sekali lagi bahwa dekonstruksi pemaknaan Alkitab ini sangat penting karena memberi pendasaran nisbah yang harmonis. Se- derhananya: Alkitab yang dipahami sebagai kisah keselamatan rohani, akan men- dasari  sebuah  institusi  Gereja  yang  juga  lebih  bersifat  rohani.  Gereja  yang  lebih bersifat rohani membuat hukum yang juga lebih berorientasi rohani. Dengan demi- kian,  tidak lagi  terjadi  tabrakan  berarti  dengan  hukum  sipil  yang  mau mengatur dinamika kehidupan sosial dan politis.

## Daftar Pustaka
Buku:
Benedictus  XV,  Paus  (promulgator),  Codex  Iuris  Canonici,  Pii  X  Pontifici  Maximi, Roma: Typis Polyglottis Vaticanis, 1917
Berman, Harold Joseph, Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1983
Brotton,  Jerry,  Renaissance:  A  Very  Short  Introduction,  Oxford:  Oxford  University Press, 2006
Charlesworth,  Max,  "Augustine  and  Aquinas:  Church  and  State,'  dalam  David Muschamp, Political Thinkers, London: Macmillan, 1986
Drake, Stillman, Galileo: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, 1980
Goold, G. P., Ph. D (ed.), Philo in Ten Volumes, and Two Supplementary Volumes (a.b. F.H. Colson, and G.H. Whitaker), Vol. IV, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981
Henry, Aurelia, The de Monarchia of Dante Alighieri,  Boston/New York: Houghton,
Mifflin and Company, 1904
Kenny, Anthony, The Rise of Modern Philosophy vol. III, Oxford: Clarendon Press, 2006. Lea, Henry Charles, History of The Inquisition of The Middle Ages, vol. I, New York: Harper & Brothers, 1887.
Martin, Sean, The Cathars: The Most Successfull Heresy of the Middle Ages, Harpenden, Herts AL5 IEQ: Pocket Essentials, 2005
Noonan, John T., Church That Can and Cannot Change, The Development of Catholic Moral Teaching, Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 2005
Schaff,  Philip,  History  of  the  Christian  Church,  Oak  Harbor,  WA:  Logos  Research Systems, Inc., 1997
Sigmund, Paul E., "The Catholic Tradition and Modern Democracy," dalam The Review of Politics, Vol. 49, No. 4 (Autumn, 1987)
Weinert,  Friedel,  Copernicus,  Darwin  &  Freud:  Revolutions  in  the  History  and Philosophy of Science, Chichester, West Sussex: 2009
Wilson, Peter H. and Evans, R.J.W. "Introduction," dalam Robert J.W. Evans & Peter H. Wilson (eds.), The Holy Roman Empire, 1495-1806: A European Perspective, Leiden/Boston: Brill, 2012
Yohanes Paulus II, Paus (promulgator), Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici), Edisi  Resmi  Bahasa  Indonesia,  Jakarta:  Konferensei  Waligereja  Indonesia, 2016
Jurnal :
Foschi, Renato;  Marco  Innamorati; Ruggero  Taradel, "'A  disease  of  our  time':  The Catholic  Church's  condemnation  and  absolution  of  psychoanalysis  (1924- 1975)," dalam Journal of The History of The Behavioral Sciences, 2018 Mar; 54(2):85-100
Green,  Thomas  J.,  "The  Revision  of  Canon  Law:  Theological  Implications,"  dalam Theological Studies, Vol. 40/4, 1979
Ryan, Edwin, "Papal Concordats in Modern Times," dalam The Catholic Historical Review, Vol. 16, No. 3 (Okt. 1930)
Ryngaert,  Cedryc,  "Legal  Status  of  The  Holy  See,"  dalam  Goettingen  Journal  of International Law, 3 (2011) 3
Situs Daring : Horatius,  Epistularum  liber  primus dalam  http://www.thelatinlibrary.com/ horace/epist1.shtml diunduh 12 Juni 2022 jam 09.30
United  Nations  Organization,  Universal  Declaration  of  Human  Rights dalam https://www.un.org/sites/  un2.un.org/files/2021/03/udhr.pdf  diunduh 12 Juni 2022 jam 10.00