## Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa

## Meri Yarni, Irwandi, Faizah Bafadhal , Nyimas Arfa
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

## ABSTRAK
Penyuluhan hukum kepada masyarakat dilaksanakan di Desa  Purwobakti Kecamatan Bathin III  Kabupaten Bungo. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang urgensi dan pentingnya peraturan desa  dalam penyelenggaran pemerintahan desa. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan  ini  adalah  untuk  memberikan  masukan  kepada  pemerintah  desa  dalam  proses pembentukan  peraturan  desa  yang  sekaligus  merupakan    tugas,  kewajiban  yang  harus dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa.  serta    menambah  pengetahuan  pemerintah  desa  dalam membentuk perundangan-undangan lainnya  yang berlaku untuk desa. Di samping itu  memberi pemahaman bagi masyarakat dan aparatur pemerintah desa mengenai aturan yang berlaku dan prateknya dilapangan khususnya mengenai pembentukan peraturan desa, dengan metode yang dilakukan  adalah  penyuluhan,  sosialisasi,  ceramah  dan  tanya  jawab.  Adapun  hasil  yang diharapkan  dalam  kegiatan  ini    agar  mitra    memahami  arti  pentingnya    peraturan  desa, memahami  prosedur  pembentukan  peraturan  desa,  memahami  pentingnya    keberadaan peraturan desa, mampu  melaksanakan tertib administrasi desa melalui penciptaan peraturan desa,  mitra  dapat  melaksanakan  pemerintahan  desa  yang  baik  melalui  peraturan  desa  dan peraturan perundang-undang lainnya (kebijakan), mitra dapat meningkatkan pendapatan asli melalui   peraturan desa, serta mitra sebagai aparatur pemerintah desa mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan asas-asas perundang-undangan sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,   Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini mitra  dapat  memahami  tentang  pentingnya  Peraturan  Desa;  mitra  mampu  meningkatkan pemahamannya tentang tata cara   pembentukan peraturan desa;. mitra mampu merencanakan dan  merancang  serta  membentuk  rancangan    peraturan  desa  sesuai  yang  dibutuhkan    desa: mitra memahami dengan Peraturan Desa  dapat menigkatkan pendapatan asli desa ; dan dengan Peraturan  Desa  Pemerintah  Desa  dan  BPD  memahami  dan  mengimplementasi  tugas  dan kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut dapat disarankan  Perlu sosialisasi  secara umum dari pihak terkait tentang pelaksanaan dan pentingnya Peraturan Desa, Perlu kegiatan lebih lanjut tentang penyuluhan, pelatihan dan pendampingan pembentukan peraturan desa.
Kata Kunci : Urgensi, Peraturan Desa, Pemerintah Desa,

## PENDAHULUAN
Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan pelaksanaan dari Pasal 18 UUD 1945 yang selanjutnya khusus tentang desa dilaksanakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2014  yang  menyatakan  bahwa  Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masayarakat setempat  berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  system  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia yang sering disebut bahwa desa memiliki hak otonom yang lebij dikenal dengan otonomi desa.
Pemerintahan  desa  adalah  kepala  desa  beserta  aparatnya,  kepala  desa  memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggungjawab atas terlaksanaanya pembangunan desa. Salah satu tugas yang paling berat adalah pembuatan peraturan perundang-undangan desa yang lazim disebut dengan Peraturan Desa. Pasal 55 Ayat (3) PP 72/2005 menyatakan  bahwa kedudukan  peraturan  desa  merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi.
Dengan diundangkannya Undang-Undang  pemerintah  desa  yang baru pada tanggal 15 Januari  2014  dalam    Lembaran  Negara  Nomor  7    (tujuh)  Tahun  2014,  maka  pelaksanaan pemerintahan  desa  otomatis  mengalami  banyak  perubahan,  baik  dari    tata  cara  pemilihan kepada desa dan tugas serta kewenangan pemerintahan desa dan peraturan perundangan yang merupakan tugas dari pemerintah desa untuk menetapkan peraturan desa dan keputusan lainnya yang  berhubungan  dengan  desa  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  desa. Kabupaten Bungo adalah salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Jambi Kabupaten yang terbentuk  dari hasil pemekaran Kabupaten Bungo Tebo pada tanggal 12 Oktober 1999. Luas wilayahnya  4.659  km²  dengan  populasi  374.770  jiwa.  Dengan  ibu  Kota  Kabupaten  Muara Bungo.
Batas  wilayah    kabupaten  Bungo  sebelah  Utara  dengan,  Kabupaten  Dhamas  Raya Sumatera Barat      Selatan dengan Kabupaten Merangin , sebelah  Barat dengan  Kabupaten Kerinci  dan  sebelah    Timur  dengan  Kabupaten  Tebo.  Kabupaten  Bungo  memiliki  17 kecamatan, Salah satunya kecamatan Bathin III terdiri dari 3 Kelurahan ( Keluarahan Bungo Taman  Agung,  Kelurahan  Manggis  dan  keluarahan  sungai  Binjai)  dan  5  Desa  (  Desa  Air Gemuruh, Desa Lubuk Benteng, Desa Purwo Bakti, Desa Teluk Panjang dan Desa Sarana Jaya Secara  umum  demografi  Dusun  Purwo  Bhakti,  masuk  klasifikasi  atau  bertopologi perladangan  /  kebun  dan  sawah  dengan  kontur  tanah  berbukit,  sedikit  rawa,  serta  dataran rendah  yang  rawan  banjir.  Dusun  Purwo  Bhakti  belum  berdiri  sendiri,  karena  merupakan kawasan  pemukiman  yang  administrasinya  dahulu  masuk  kewilayah  Tanjung  Gedang  dan sebagian  masuk  wilayah  Air  Gemuruh  dalam  Marga  Bathin  III,  Kecamatan  Muara  Bungo Kabupaten Bungo Tebo (Bute). Selanjutnya atas dasar keinginan Pasirah Kepala Marga, maka pemukiman Kampung Jawa Pal Empat menjadi Kawasan Dusun Baru yang diberi nama Dusun Purwo Bhakti.
Kawasan  ini  dalam  sejarah  administrasi  pemerintahan  masuk  ke  dalam  wilayah Kecamatan  Muara  Bungo,  saat  itu  masih  dalam  Kabupaten  Bungo  Tebo  (Bute).  Seiring berajalannya  waktu,  setelah  wilayah  kecamatan  Muara  Bungo  Kabupaten  Bungo  Pasca Pemekaran kabupaten Tebo. Kecamatan Muara Bungo dimekarkan menjadi Kecamatan Pasar Muara  Bungo  (Kecamatan  Induk),  Kecamatan  Bungo  Dani,  Kecamatan  Rimbo  Tengah  dan Kecamatan Bathin III. Sehingga secara admnistratif, Pemerintahan Dusun Purwo Bakti masuk dalam wilayah Kecamatan Bathin III yang beribu kota di Kelurahan Manggis.
Sejak terbentuknya Desa Purwo Bakti  sampai sekarang berdasarkan profil desa Purwo Bakti    sangat  berpotensi  dari  sumber  daya  alam  maupun  sumber  daya  manusia.  Tetapi sebaliknya tetap ada  permasalahan  yang dihadapi oleh Desa Purwo Bakti  antara lain:
1. Kurangnya partisifasi dan inisiatif warga desa untuk menyampaikan buah pikiran terhadap permasalahan yang ada di desa.
2. Kurangnya  kemampuan  SDM  dan  kemampuan  aparat  desa  dalam  hal melaksanakan  tugas  dan  fungsi  sebagai  aparat  desa  terutama  sekali  dalam pembuatan peraturan desa.
3. Kurang SDM  atau tidak adanya kemampu SDM dalam  penguasaan teknologi di bidang perkebunan sehingga mengakibatkan  hasil panen masih kurang maksimal.
4. Kurangnya  Sarana  infrastruktur  dasar  terutama  jalan  yang  masih  berupa  jalan tanah, menyebabkan transportasi tidak lancar ke lahan perkebunan.
5. Kurangnya  fasilitas  perkebunan,  pendidikan,  kesehatan  serta  fasilitas  penunjang kegiatan olah raga dan kepemudaan yang ada di wilayah desa.
6. Kurangnya  perhatian  pemerintah  dalam  Usaha  makanan  olahan  belum mendapatkan perhatian yang cukup terutama soal permodalan, disain/kemasan dan pemasaran.
7. Belum maksimalnya peran dan fungsi kelembagaan yang ada, baik di tingkat Desa maupun Dusun.

## Permasalahan Mitra
Berdasarkan pada beberapa  permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa Purwo Bakti di    atas,  tertutama  permasalah  yang  berhubungan  langsung  dengan  objek  kajian  ini  yaitu persamalahan Prioritas  mitra adalah sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya peraturan desa. Dan solusi dalam  pembentukan peraturan desa.

## TARGET DAN LUARAN
Kegiatan  ini  diharapkan  akan  lebih  meningkatkan  pengetahuan  dan    kesadaran  serta kompetensi  pemerintah  desa  di  Desa  Purwobakti  Kecamatan  Bathin  III    Kabupaten Bungo.akan pentingnya melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kegiatan pengabdian ini secara umum akan meningkatkan pengetahuan pemerintah desa dan mutu kinerja dari aparatur pemerintah desa sehingga dapat memaksimalkan penggunaan tugas dan kewenangannya dalam pemahaman akan pentingnya peraturan desa.  Secara rinci target luaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah :
1. Mitra memahami arti pentingnya  peraturan desa
2. Mitra memahami prosedur pembentukan peraturan desa
3. Mitra memahami pentingnya  keberadaan peraturan desa
4. Mitra    dapat    meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas    tertib  administrasi  desa pemerintah  desa.  Dan  profesionalitas  pengetahuan,  pemahaman  dan  ketrampilan dari pemerintah desa.
5. Mitra mampu  melaksanakan tertib administrasi desa melalui penciptaan peraturan desa
6. Mitra dapat melaksanakan pemerintahan desa yang baik melalui peraturan desa dan peraturan perundang-undang lainnya.
7. Mitra dapat meningkatkan pendapatan asli melalui   peraturan desa
8. Aparatur  pemerintah  desa  mampu  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  sesuai dengan  asas-asas  perundang-undangan  dan  teknik  perundang-undangan  yang berlaku.
Berdasarkan target yang sudah ditetapkan, maka luaran dari kegiatan ini adalah  adanya kemauan  dari  pemerintah  desa  dalam  meningkatkan  pemahaman  yang  tingggi  untuk pembentukan  peraturan  desa.  Guna  menjalankan  roda  pemerintahan  di  desa  dan  terciptanya tertib      administrasi  desa  serta      melahirkan  pemerintah  desa  yang    profesional      dalam membentuk peraturan desa.

## METODE PELAKSANAAN
Pengabdian  pada  masyarakat  ini  merupakan  kegiatan  yang      bertujuan  untuk  memberi pemahaman akan pentingnya peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas serta  kuantitas kinerja pemerintah desa dalam membentuk peraturan desa  sesuai  perintah  undang-undang  desa.  Maka  khalayak  sasaran  kegiatan  ini  adalah
pemerintah  desa  yaitu  kepala  desa    dan  aparatnya,  badan  perwakilan  desa,  dan  lembaga- lembaga yang ada di desa  Purwobakti Kecamatan Bathin III  Kabupaten Bungo.

## Metode Kegiatan
Sehubungan dengan  upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum (hukum pemerintahan desa)  maka solusi yang ditawarkan dikemas dalam bentuk dan model penyuluhan  dengan  metode  penyuluhan  urgensi  peraturan  desa  dalam  penyelenggaraan pemerintahan desa,  dalam bentuk ceramah, diskusi dan tanya  jawab.

## Langkah-langkah kegiatan
Kegiatan penyuluhan hukum ini dalam bentuk pengabdian pada masyarakat dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:
a. Persiapan : koordinasi dengan mitra (Pemerintah Desa/Rio Desa Purwobakti Kecamatan Bathin  III    Kabupaten  Bungo),  untuk  menghimpun  persoalan  yang  dialami  dalam melaksanakan pemerintah desa. dan melaksanakan  konsultasi dengan pemerintah desa dan  Aparatur  Desa.  Penentuan  waktu  pelaksanaan,  menjalin  kerjasama  dengan  mitra, persiapan penyuluhan dan materi yang akan disampaikan.
b. Pelaksanaan  :  pelaksanaan  pengabdian  pada  masyarakat  ini  melibatkan  semua  tim pengabdian pada masyarakat dan mitra (aparatut desa dan perangkat dan lembaga BPD). Lokasi  pengabdian  dilakukan  di  Desa    Purwobakti  Kecamatan  Bathin  III    Kabupaten Bungo.  Pelaksanaannya  kegiatan  ini  dilaksanakan  di  Kantor  Desa  Purwobakti  dan diruang  pertemuan  Kantor  Desa  Purwobakti  dengan  cara  sosialisasi  dan memperkenalkan  undang-undang  pembentukan  perundang-undangan  dan      Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian memberikan penyuluhan tentang urgensi peraturan desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa.
c. Evaluasi  dan  tindak  lanjut:  Evaluasi  terhadap  peningkatan  kemampuan  mitra  sebelum dan        sesudah  penyuluhan  tentang  urgensi  peraturan  desa  dalam  pelaksanaan pemerintahan  desa.  dilakukan  dengan  tehnik  meninjau  lokasi  kegiatan  Pengabdian. Evaluasi  kegiatan  dilakukan  dengan  tanya  jawab  dan  diskusi    serta  menghimpun data yang dilakukan oleh aparatur desa atas pengetahuan dan kenyataan dilapangan. Hal ini dapat dilihat dari indikator adanya ide dari pemerintah desa dan BPD untuk membentuk peraturan desa di  Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III  Kabupaten Bungo.

## Tahapan Pembuatan Peraturan Desa

## Tahap Inisiasi
Pada tahap inisiasi ide atau gagasan dalam pembuatan peraturan desa dapat datang dari dua belah pihak baik dari pemerintah desa maupun dari BPD. Apabila usulan tersebuT datangnya dari BPD, maka rancangan tersebut diserahkan kepada kepala desa, begitupun juga sebaliknya apabila usulan tersebut datangnya dari kepala desa maka rancangan peraturan desa diserahkan kepada  BPD.  artinya  keduanya  mempunyai  hak  untuk  mengajukan  peraturan  desa.BPD mengadakan  rapat  yang  dihadiri  oleh  ketua-ketua  bidang  (bidang  kemasyarakatan  atau pemerintahan  dan  pembangunan)  untuk  membahas  usulan  tersebut  apabila  disepakati  perlu adanya peraturan desa sesuai dengan usulan tersebut maka hasil rapat tersebut dijadikan pra- rancangan peraturan desa. Usulan peraturan desa juga dapat dari masukan anggota masyarakat yang secara langsung atau lewat BPD kemudian dari BPD lalu dibahas semacam kepanitiaan kecil,  bila  disetujui  barulah  rapat  secara  lengkap  untuk  membahas  pantas  tidaknya bentuk tulisan  guna  mendapat  persetujuan  untuk  menjadi  peraturan  desa.  Setelah  kepala  desa menerima  rancangan  peraturan  desa,  kepala  desa  mengadakan  rapat  bersama  dengan perangkatnya guna membahas rancangan yang disampaikan oleh BPD. Hasil keputusan rapat tersebut  akan  dibahas  dalam  rapat  gabungan  yang  dihadiri  oleh  BPD,  kepala  desa  dan
perangkatnya.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  29  Tahun  2006  Tentang Pedoman  Pembentukan  dan  Mekanisme  Penyusunan  Peraturan  desa  pasal  10  ayat  (1-3), Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  pungutan,  dan penataan  ruang  yang  telah  disetujui  bersama  dengan  BPD,  sebelum  ditetapkan  oleh  Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi.  Hasil  evaluasi  rancangan  Peraturan  Desa  sebagaimana  dimaksud  di  atas disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada kepala desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan peraturan desa tersebut diterima. Apabila bupati/walikota belum memberikan hasil evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan  peraturan  desa  tersebut  diterima,  maka  kepala  desa  dapat  menetapkan  rancangan peraturan desa

## Tahap Sosio Politis
Rancangan Peraturan Desa yang telah diterima oleh pemerintah Desa, diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD, Kepala Desa serta perangkat desa.. Peranan perangkat desa disini    dimaksudkan  untuk  menampung  aspires  masyarakat  sehingga  dalam  pelaksanaannya nanti  perdes  dapat  diterima.  Dalam  rapat  pembahasan  ketua  BPD  memberikan  penjelasan mengenai  latar  belakang  dan  tujuan  dibuatnya  perdes.  Selanjutnya  dalam  rapat  tersebut diadakan  sesi  Tanya  jawab  sebagai  bagian  pengumpulan  aspirasi.  Kemudian  Kepala  Desa diberi  draft  Raperdes  sebelum  diadakan  rapat  pembahasan.  Pada  waktu  rapat  pembahasan, permasalahan yang ada dalam Raperdes  dibahas satu persatu, dibacakan oleh ketua BPD, dan yang  menetapkan  perdes  adalah  Kepala  Desa.  Raperdes    yang  diajukan  bermula  dari  satu pendapat atau satu pandangan baik dari pihak BPD atau pihak Kepala Desa, setelah dibahas bertemu dengan Kepala Desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sehingga mengalami perubahan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dan materi perdes, sehingga perdes yang dihasilkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan menyangkut kepentingan umum. Setelah diadakan pembahasan yang mendalam maka dapat diambil sebuah keputusan dapat diterima atau  tidaknya  rancangan  tersebut  menjadi  sebuah  perdes.  Pengambilan  keputusan  tentang peraturan desa biasanya dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Namun tidak menutup kemungkinan diadakan voting.

## Tahap Yuridis
Setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan dari semua pihak untuk dijadikan peraturan desa  maka  langkah  selanjutnya  adalah  kepala  desa  bersama  BPD  menetapkan  rancangan peraturan  desa  tersebut  menjadi  sebuah  peraturan  desa  sesuai  Pasal  83  ayat  (4)  Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun sebelumnya, rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama kepala desa dan BPD tersebut disampaikan oleh pimpinan BPD  kepada  kepala  desa,  penyampaian  rancangan  peraturan  desa  dilakukan  dalam  jangka waktu  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  persetujuan  bersama  (Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 pasal 84 ayat 1). Setelah aspek-aspek di atas telah terpenuhi, maka  pembuatan  kebijakan  desa  dpat  dikatakan  sudah  berjalan  sesuai  prosedur  tanpa  ada pihak-pihak  terkait  yang  tidak  terakomodir.    Demi  mendapatkan  regulasi  desa  yang  efektif, maka hal itu dilakukan melalui Musyawarah Desa (yang selanjutnya disebut Musdes) sebagai sistem baru dan tatanan baru bagi desa pengejawantahan dari sistem demokrasi partisipatoris dan  permusyawaratan  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Permendesa  PDTT  No.  2  Tahun  2015 Tentang  Pedoman Tata  Tertib  Dan  Mekanisme  Pengambilan  Keputusan  Musyawarah  Desa. Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Desa  juga  memuat  penjelasan  mengenai  Musdes.  ( Musyawarah Desa)  atau nama lain adalah  forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal strategis dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  Desa.  Hasil  musyawarah  desa  dalam  bentuk  kesepakatan dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BadanPermusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa untuk menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.
Melalui program kegiatan ini penyuluhan hukum ini melibatkan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa serta  semua aparat desa  dan lembaga-lembaga yang ada di desa Purwobakti  Kecamatan  Bathin  III    Kabupaten  Bungo.  Ini  merupakan  esensi  pemberdayaan aparat  desa.  Melalui  kegiatan  ini  maka  luaran  yang  diharapkan  dapat  tercapai  yaitu:  (a) Pemerintah  Desa    Purwobakti    mampu  melaksanakan  tugasnya  sesuai  perintah  perundang- undangan.;  (b)  Badan  Permusyawaratan  Desa  Purwobakti  mampu  melaksanakan  tugasnya sesuai perintah perundang-undangan.; (c) Semua aparat desa  dan lembaga-lembaga yang ada di desa Purwobakti dapat memamahami tugas dan kewajibannya sesuai perintah perundang- undangan.; (d) Pemerintah desa Purwobakti dan BPD Purwobakti yang profesional; (e) Desa Purwobakti  yang  memiliki  administrasi  desa    sesuai  yang  dikehendaki  oleh  pemerintah khususnya pemerintah daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku, dengan peraturan desa dan dapat menjadi desa yang tertib dalam mencapai dan meningkatkan pendapatan asli desa.

## Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Pengabdian  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  penyuluhan    hukum  dan  sosialisasi  tentang urgensi peraturan desa dalam penyelnngaraan pemerintahan desa . Setelah  adanya kesepakatan antara   Tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan Kepala Desa (Rio penyebutan Kepala Desa di Kabupaten Bungo tentang penentuan hari,tanggal dan waktu  kegiatan    penyuluhan.  Dalam  pengabdian  kepada  masyarakat  tentang  penyuluhan hukum  dan  sosialisasi  tentang  urgensi  peraturan  desa  dalam  penyelenngaraan  pemerintahan desa dilakukan secara bertahap : (1) Mengadakan kesepakatan  pemberian materi untuk proses pembuatan  peraturan  desa.;  (2)  Memberikan  materi  dalam  merancang  peraturan  desa  antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. ( BPD).
Pelaksanaan Pengaqbdian Pada Masyarakat ini  dilaksanakan  3 tahap oleh Tim yang Adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut :
1. Tahap pertama, dilaksanakan pada bulan  26 Pebruari 2021 merupakan peninjauan lokasi dan  pembuatan kerja sama sebagai mitra dalam pelaksanaan PPM.
2. Tahap kedua, Sabtu, 29 Mei  tim pengabdian mengunjungi lokasi desa Purwobakti  untuk menentukan jadwal dengan kepala desa  dan sekretaris desa untuk mengadakan diskusi tentang proses pelaksanaan kegiatan.
3. Tahap  ketiga,  Kamis    tanggal  1  Juli  2021,  tim  pengabdian  melaksanakan  kegiatan penyuluhan  hukum    dalam  hal  ini    Penyampaian  materi  tentang  Peraturan  Desa, pengaturan,  lembaga,  fungsi  dan  proses  serta  mekanisme  pembuatan  peraturan  desa, diskusi dan tanya jawab tentang permasalahan yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  penyuluhan  hukum  yang    merupakan  pengabdian  pada  masyarakat  dalam pelaksanaan dihadiri oleh Kepala Desa (Rio) , Sekretais Desa (sekretaris rio ), Perangkat Desa , Kepala  Dusun , Anggota  Badan  Permuyawaratan  Desa    (BPD) , Ketua  RT  dan  organisasi masyarakat ( sebanyak 16 Peserta)  Desa  Purwobakti Kecamatan Bathin III  Kabupaten Bungo. Selama kegiatan ini dilaksanakan, Pemerintah Desa dan BPD sudah merencanakan  beberapa kebijakan yang akan dibuat dalam bentuk Peraturan Desa. Tim mendampingi mendiskusikan rencana  pembentukan  peraturan  desa  terutama  sekali  dalam  mendiskusikan    substansi  dari peraturan  desa  dan  tahap  penyusunan  peraturan  desa  mulai    dari  tahap  perencanaan  dan
penyusunan  rancangan  secara  substansi  dan  materinya  sampai  menjadi  rancangan peraturan desa.

## Harapan Peserta Penyuluhan Hukum
Para  peserta  penyuluhan  hukum  sangat  mengharapkan  kepada  Perguruan  Tinggi  terutama Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi,  agar  secara  kontiniu  mengadakan  penyuluhan  untuk memberikan imformasi  tentang  berbagai permasalahan  hukum  secara  umum  dan  khususnya tentang urgensi peraturan desa.  Harapan mereka antara lain :
1. Pemerintah  Desa  (Kepala  Desadan  aparat  desa)    berharap  agar  desa  mereka  dijadikan sebagai  Desa Binaan dalam pelaksanaan penyuluhan hokum.
2. Pemerintah  Desa  (Kepala  Desa  dan  aparat  desa)    minta  kepada  para  tim  penyuluhan hukum  agar  membantu  mereka  dalam  memotivasi  pelaksanaan  pemerintahan  desa terutama dalam pembentukan peraturan desa
3. Pemerintah  desa    meminta  bantuan  kepada  tim  penyuluhan  hukum  agar  tim  bisa membantu  mereka  dalam  merevisi  Peraturan  Desa  yang  sudah  lama  berlaku  untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa dan yang dibutuhkan desa.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Adapun kesimpulan yang didapat dari kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:
1. Mitra  (Rio dan aparanya  serta  BPD Desa  Purwobakti Kecamatan Bathin III  Kabupaten Bungo.)  dapat  memahami  tentang  urgensi  peraturan  desa  dalam  penyelenggaran pemerintahan desa.
2. Mitra (Rio dan aparanya  serta  BPD Desa  Purwobakti Kecamatan Bathin III  Kabupaten Bungo.) dapat memahami tentang cara mencari ide untuk membentuk peraturan desa
3. Mitra (Rio dan aparanya  serta  BPD Desa  Purwobakti Kecamatan Bathin III  Kabupaten Bungo.)  dapat  menigkatkan  pendapatan  asli  desa  guna  membangun  desa  dengan membentuk dan adanya peraturan desa
4. Mitra (Rio dan aparanya  serta  BPD Desa  Purwobakti Kecamatan Bathin III  Kabupaten Bungo.)  mampu  meningkatkan  pemahamannya  tentang  tata  cara      pembentukan peraturan desa.
5. Mitra (Rio dan aparanya  serta  BPD Desa  Purwobakti Kecamatan Bathin III  Kabupaten Bungo.) mampu merencanakan dan merancang serta membentuk rancangan  peraturan desa sesuai yang dibutuhkan  desa.
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan:
1. Perlu sosialisasi  secara umum dari pihak terkait tentang tentang urgensi peraturan desa dan  proses  pembentukan  peraturan  desa  di    Desa    Purwobakti  Kecamatan  Bathin  III Kabupaten Bungo.
2. Perlu  kegiatan  lebih  lanjut  tentang  penyuluhan,  pelatihan  dan  pendampingan pembentukan peraturan desa demi lebih majunya desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Rozali,  Pelaksanaan Otonomi Luas dan Issu FederalismeSebagai suatu Alternatif,
Cet. 2 Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
Huda, Ni’matul, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Kansil, C.S.T. Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
Marbun, BN. Proses Pembangunan Desa, Erlangga, Jakarta, 1980.
Republik Indonesia, Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004.
-----------------------, Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor  12 Tahun 2008.
-----------------------, Undang-undang Tentang Pemerintahan Desa, UU Nomor  6 Tahun 2014 -----------------------, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Tentang Desa, PP Nomor 72 Tahun 2005.