## PERAN KEPALA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PARTISIPASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

## Istikomah
Alumnus Fakultas Syari’ah dan Hukum UNSIQ e-mail: istikomah46@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara eksplisit memberikan tugas kepada  pemerintah  Desa  yaitu  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Oleh karena  itu  Kepala  Desa  beserta  jajarannya  merupakan  penanggung  jawab  atas jalannya  roda  pemerintahan  dan  roda  pembangunan  sehingga  maju  mundurnya Desa  tergantung  dari  kinerja  pemerintah  Desa  serta  partisipasi  masyarakat. Mengingat bahwa sumber pendapatan Desa adalah dari bagian hasil pajak, maka sudah  selakyaknya  apabila  Desa-Desa  yang  ada  juga  aktif  berpartisipasi  dalam pembayaran  pajak  khususnya  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Salah  satu  peran pemberdayaan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang. Bertujuan untuk  mengetahui  partisipasi  masyarakat  Besuki  dalam  pembayaran  PBB, mengetahui  program  pemberdayaan  masyarakat  di  dalam  pembangunan, mengetahui peran Kepala Desa Besuki dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemungutan PBB.  Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris (sosiologis).
Kata kunci  : Desa, pajak, pembangunan.

## A. PENDAHULUAN
Manusia adalah mahkluk sosial yang selalu  bermasyarakat,  hal  ini  terkait dengan  keterlibatannya  dalam  suatu organisasi  tertentu.  Modernisasi  telah banyak  membawa  perubahan  cara  hidup warga  desa  dan  warga  negara  indonesia umumnya.  Perubahan  yang  terjadi  atau yang  dialami  oleh  desa  dan  masyarakat pedesaan  menjadi  perhatian  yang  sangat penting bagi kita dan pemerintah republik indonesia (Bintarto, 1983: 9).
Di  dalam  negara  terdapat  susunan organisasi  pemerintah  yang  mana  sesuai trias politika ada legislatif, eksekutif dan yudikatif.  Dalam  susunan  organisasi
pemerintahan  eksekutif  yang  mana kepemimpinan tertinggi menurut susunan pemerintahan adalah Presiden dan sampai pada  level  di  bawahnya  pada  stuktur pemerintahan  adalah  Kepala  Desa. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintahan  desa  tertinggi  yang  dalam melaksanakan  tugasnya  dibantu  oleh perangkat  desa.  Kepala  Desa  diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan  langsung  oleh  penduduk  desa warga negara Republik Indonesia dengan masa  jabatan  6  (enam)  tahun  dan  dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa  jabatan  berikutnya.  Pemerintah desa  adalah  kepaladDesa  dan  yang
dibantu  oleh  perangkat  desa.  Perangkat desa  yang  dimaksud  adalah  sekretaris desa,  unsur  kewilayahan,  dan  pelaksana teknis. Kepala
Desa
bertugas menyelenggarakan  pemerintahan  desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan pemberdayaan masyarakat desa (Momuat, 2015).
Kemudian bahwa desa memiliki asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan  mengurus kepentingan  masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita- cita  kemerdekaan berdasarkan  Undang- Undang. Menurut  Pasal  1  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa  disebutkan bahwa: “Desa  adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki  batas-batas  wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarkat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat  setempat  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia” (Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
Pemahaman desa
diatas menempatkan desa sebagai suatu organisasi  pemerintahan  yang  secara politis  memiliki  kewenangan  tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya.  Pembangunan  desa  perlu diarahkan  pada  terwujudnya  desa  yang
mandiri,  yaitu  desa  yang  warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai
kemampuan  untuk  mengidentifikasikan permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana  tersebut  dengan  seefisien  dan seefektif mungkin, dengan pertama- tama bertumpu  pada  sumber  daya  dan  dana yang  berasal  dari  masyarakat  desa,  dan mampu  menjaga  kelangsungan  proses pembangunan (Hafid, 2017).
Oleh karena itu Kepala Desa beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas  jalannya  roda  pemerintah  dan  roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan  di  desa  tergantung  dari kinerja pemerintah desa dalam mempengaruhi  masyarakatnya  untuk turut  serta  di  dalamnya.  Sebagaimana penyelenggaraan  pemerintahan  di  desa yang  merupakan  wilayah  setingkat dengan desa, yang diatur dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa,  di tegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, melaksanakan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
Mengingat bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah dari bagian hasil pajak  dan  retribusi  daerah  Kabupaten, maka sudah selayaknya apabila desa-desa yang  ada  juga  ikut  aktif  ambil  bagian dalam peningkatan penerimaannya disektor pajak ini baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi Pajak Bumi  dan  Bangunan.  Selanjutnya  dalam penulisan  peneliti  tertarik  pada  sejauh mana  partisipasi  masyarakat  dalam pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan serta  bagaimana  peran  Kepala  Desa dalam memajukan pembangunan di Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Partisipasi  Masyarakat  Besuki Dalam  Pemungutan  Pajak  Bumi dan Bangunan
Masyarakat membayar PBB
memiliki  alasan  yang pertama karena PBB tersebut adalah merupakan hal yang wajib  harus  di  bayar, kedua jumlahnya menurut mereka sesuai dengan luas tanah dan  bangunan  yang  mereka  miliki  dan terakhir mereka memang sudah
menyediakan anggaran pengeluaran untuk  pembayaran  PBB  yang  dipotong langsung  oleh  kelompok  tani  dari  wajib pajak.  Untuk  mengetahui  partisipasi masyarakat  Desa  Besuki  Kecamatan Wadaslintang  dalam  membayar  pajak bumi dan bangunan tercermin dari jumlah responden  yang  telah  membayar  pajak bumi  dan  bangunan  selama  tahun  2018. Jumlah partisipasi warga dalam membayar pajak disajikan dalam Tabel 1.
Dari  data  pada  Tabel  1  dapat diketahui bahwa pada  tahun 2015 sampai dengan  2018  terjadi  peningkatan  dalam pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan, dimana  tahun  2015  terdapat  95  (63,3%) dari  responden  yang  membayar  PBB, pada  tahun  2016  terdapat  110  (73,3%) dari  responden  yang  membayar  PBB, pada  tahun  2017  terdapat  125  (83,3%) dari respoden yang membayar PBB, dan pada tahun 2018 terdapat 135 (90%) dari responden yang membayar PBB. Sehingga  secara  secara  rata-rata  117 (77,5%)  dari  seluruh  responden  adalah pembayaran  PBB  yang  rutin  di  lakukan
No Tahun Jumlah Membayar Jumlah Menunggak Jumlah % 1 2015 95 55 150 63,3 2 2016 110 40 150 73,3 3 2017 125 25 150 83,3 4 2018 135 15 150 90 Jumlah 117 34 150 77,5
Tabel 1. Partisipasi Membayar PBB
(Sumber: Pemerintah Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang)
Dari Tabel 1 tersebut juga dapat diketahui bahwa  pada    tahun  2015  sampai  dengan 2018 terjadi peningkatan dalam pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan, dimana  tahun  2015  terdapat  95  (63,3%) dari  responden  yang  membayar  PBB, pada  tahun  2016  terdapat  110  (73,3%) dari  responden  yang  membayar  PBB, pada  tahun  2017  terdapat  125  (83,3%) dari respoden yang membayar PBB, dan pada tahun 2018 terdapat 135 (90%) dari responden yang membayar PBB. Sehingga  secara  secara  rata-rata  117 (77,5%)  dari  seluruh  responden  adalah pembayaran  PBB  yang  rutin  di  lakukan (Berdasarkan  Tabel  1  tersebut  bahwa partisipasi  masyarakat  Desa  Besuki
Kecamatan  Wadaslintang  masih  kurang meskipun  setiap  tahunnya  mengalami peningkatan, akan tetapi dari jumlah  responden  yang  terlibat  dalam pengumpulan data dapat diketahui bahwa partisipasi  masyarakat  Desa  Besuki Kecamatan  Wadaslintang  masih  kurang meskipun  setiap  tahunnya  mengalami peningkatan.
Tingkat  kelancaran  membayar  PBB salah  satu  indikator  adalah  semakin lancar  membayar  berarti  semakin  jarang menunggak. Untuk itu kepada responden ditanyakan  tentang  jumlah  menunggak pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan pada  tahun  2018.  Dari  jumlah  quesioner yang  terjawab  tentang  kelancaran  dalam membayar pajak diperoleh bahwa alasan mereka  menunggak  karena  responden hanya  memiliki  dana  yang  minim  atau keterbatasan  dana,  tempat  pembayaran yang  jauh  dan  jumlah  yang  di  bayarnya sangat besar. Tingkat kelancaran pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan pada  responden  dapat  di  ketahui  pada Tabel 2.
Dari  data  pada  Tabel  2  dapat diartikan  bahwa  tingkat  kelancaran pembayaran Pajak  Bumi dan   Bangunan yang  dilihat  dari  frekuensi  tunggakan pada responden, ternyata dari jumlah 150 responden 60 respoden atau 40% pernah menunggak  1  kali,  25  atau  16,7% responden pernah menunggak 2 kali dan 65  atau  43,3%  responden  tidak  pernah
No Frekuensi Tunggakan  Jumlah  Persentase 1 1 Kali 60 40 2 2 Kali 25 16,7 3 Tidak Pernah 65 43,3 Jumlah 150 100 Tabel 2. Tingkat Kelancaran Pembayaran PBB
(Sumber: Pemerintah Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang)
menunggak  atau  selalu  rutin  membayar pajak.  Dari  tabel  diatas  dapat  di simpulkan bahwa jumlah responden yang rutin membayar lebih banyak di bandingkan  responden  yang  pernah menunggak. Dalam hal ini juga pembayaran  PBB  di  Desa  Besuki Kecamatan  Wadaslintang  jika  di  lihat dari  rutin  dan  tidaknya  pembayaran pajak,  pajak  lebih  rutin  di  bayar  oleh wajib  pajak  (Berdasarkan  Observasi  di Desa  Besuki  Kecamatan  Wadaslintang Pada Tanggal 25 Juni 2019).
Selanjutnya,  masyarakat  juga  dapat memenuhi  kewajibannya  sebagai  wajib pajak,  serta  memperoleh  hak  yang semestinya di dapatkan. Dalam penelitian ini akan ditanyakan mengenai pemahaman  responden  tentang  Pajak Bumi  dan  Bangunan,  apakah  responden mengerti,  kurang  mengerti  atau  tidak mengerti.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat dilihat pada Tabel 3.
Dari  data  pada  Tabel  3  dapat  di ketahui  bahwa  40  atau  26,7%  dari responden  mengerti  tentang  Pajak  Bumi dan  Bangunan,  75  atau  50%  dari
responden kurang mengerti tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan 35 atau 23,3% dari  responden  tidak  mengerti  tentang Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Selanjutnya berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan oleh  peneliti  kepada  sekretaris  Desa bahwa  pemahaman  masyarakat  tentang Pajak Bumi dan Bangunan dinilah masih sangat kurang karena sekitar kurang lebih 50%  masyarakat  masih  kurang  mengerti tentang perpajakan oleh sebab itu selaku perangkat Desa harus bisa lebih giat lagi dalam  melakukan  sosialisasi  terhadap pajak  sehingga  para  wajib  pajak  bisa lebih  mengerti  tentang  kewajibannya sebagai  wajib  pajak  selain  itu  faktor pendidikan yang rendah juga
mempengaruhi masyarakat akan kurangnya pemahaman
tentang perpajakan.
Dalam  hal  ini  masyarakat  di  Desa Besuki  Kecamatan  Wadaslintang,  dalam hal pembayaran PBB lebih bersikap pasif
atau  secara  tidak  langsung  melainkan melalui perangkat Desa seperti halnya RT atau RW Desa setempat untuk selanjutnya di setorkan ke kelurahan atau
No  Pemahaman Responden  Jumlah  Persentase 1 Mengerti 40 26,7 2 Kurang Mengerti 75 50 3 Tidak Mengerti 35 23,3 Jumlah 150 100 Tabel 3. Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang PBB
(Sumber: Pemerintah Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang)
bank  atau  tempat  yang  di  tunjuk. Keberhasilan suatu bangsa  yaitu tercipta dalam  tujuan  pembangunan  nasional yang ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk  dapat  memajukan  kesejahteraan masyarakat, partisipasi masyarakat merupakan  keikutsertaan  masyarakat untuk  mewujudkan  pembangunan  Desa guna  mencapai  tujuan  yang  diinginkan. Usaha  untuk  mencapai  tujuan  tersebut salah  satunya  adalah  melalui  pajak. Dimana pajak merupakan sumber penerimaan  pendapatan  yang  dapat memberikan  peranan  dan  sumbangan yang  berarti  melalui  penyediaan  sumber dana  bagi  pembiayaan  pengeluaran-
pengeluaran  pemerintah.  Pajak  yang dimaksud  disini  adalah  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB).  Pajak  Bumi  dan Bangunan  dapat  dimanfaatkan  untuk berbagai  fungsi  penentuan  kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan.
Majunya dan tidaknya pembangunan suatu  Desa  juga  dapat  dilihat  dari partisipasi  masyarakat.  Di  Desa  Besuki Kecamatan  Wadaslintang  ada  beberapa
faktor yang  mempengaruhi  tingkat partisipasi masyarakat, yaitu: usia, Pendidikan,  pekerjaan  dan  penghasilan. Masyarakat  Desa  Besuki  Kecamatan Wadaslintang, sebagaimana telah  tertera dalam  pasal  11  Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1994 ayat 3, bahwa Pajak yang terhutang  yang  pada  saat  jatuh  tempo pembayaran  tidak  dibayar  atau  kurang dibayar  dikenakan  denda  administrasi sebesar  2%  sebulan,  yang  dihitung  dari saat  jatuh  tempo  sampai  dengan  hari pembayaran  untuk  jangka  waktu  paling lama  24  bulan.  Tingkat  partisipasi membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung dapat dilihat pada Tabel 4.
Dari  data  pada  Tabel  4  dapat  di simpulkan  bahwa  dari  150  responden  44 responden atau 29,3%  membayar pajanya secara langsung sedangkan 106 responden atau  70,7%    lebih  memilih  membayar pajaknya  secara  tidak  langsung.  Warga kebanyakan  memilih  untuk  membayar pajak  mereka  dengan  secara  tidak langsung,  karena  letak  Desa  yang  cukup jauh  dari  kelurahan  menjadi  salah  satu
Tabel 4. Partisipasi Pajak Langsung dan Tidak (Sumber: Pemerintah Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang)
alasan  mereka  lebih  memilih  membayar pajaknya  secara  tidak  langsung  atau melalui ketua RT setempat selain itu juga lebih menghemat biaya. Diantaranya yaitu Dusun  Sipait,  Kesenet,  dan  Kalisalak. Sedangkan  untuk  Dusun  Sikapat,  karena letak dusun yang dekat dengan kelurahan kebanyakan masyarakat  di dusun Sikapat ini  membayar  pajaknya  langsung  datang ke kelurahan.
2. Peran Kepala Desa dalam
Pemberdayaan Masyarakat terhadap Pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan
Kepala  Desa  berkedudukan  sebagai kepala pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan  pemerintahan  Desa. Menurut  Undang-Undang  RI  No.  6 Tahun 2014 Ayat 3, Kepala Desa adalah pemerintahan Desa atau di sebut dengan nama lain  yang di bantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan  Desa  (Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa, Pasal  1  Ayat  3).  Kepala  Desa  bertugas menyelenggarakan  pemerintahan  Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.  Sesuai  dengan  Undang- Undang  Desa  tersebut,  Bapak  Triyono selaku  Kepala  Desa  di  Desa  Besuki Kecamatan  Wadaslintang  juga  telah menjalankan peran dan tugasnya sebagai Kepala Desa terhitung sejak enam tahun
terakhir  yaitu  sejak  tahun  2013  tepatnya 15 januari 2015 sampai 2018 dan di pilih menjadi  Kepala  Desa  untuk  kedua kalinya  untuk  masa  jabatan  enam  tahun ke  depan.  Sebagai  Kepala  Desa  yang berusaha selalu mengayomi dan melayani semua  masyarakat  desa  serta  berusaha untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
Kepala  Desa  juga  berperan  penting dalam  hal  perpajakan,  khususnya  Pajak Bumi  dan  Bangunan.  Sebagaimana diketahui  Pajak  Bumi  dan  Bangunan adalah  merupakan  pajak  pusat,  akan tetapi  hasil  terbesar  dari  pajak  ini  di kembalikan  kepada  daerah  dan  menjadi pemasukan  daerah.  Mengingat  Pajak Bumi  dan  Bangunan  menyentuh  dan melibatkan  masyarakat  dari  berbagai lapisan  maka  adanya  ketentuan  yang mudah  dimengerti,  sederhana  dan  jelas, menjadi sangat diperlukan.
Sesuai  dengan  kewenangan  Kepala Desa pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatas, bahwa Kepala Desa harus senantiasa menjalankan semua kewenangannya sesuai  dengan  Undang-Undang.  Dalam melaksanakan jabatannya selama 6  tahun  dan  melaksanakan  tugasnya selama 5 hari kerja, Kepala Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang telah melakukan  tugasnya  sesuai  Undang- Undang yaitu :
a. Melakukan  sosialisasi  di  even-even perkumpulan warga. Seperti perkumpulan  pemuda,  pos  kamling, dan sebagainya.
b. Memberi  pengertian  pada  warga tentang bagaimana pentingnya membayar  pajak.  Jika  suatu  Desa dalam  perpajakannya  baik  maka pembangunan Desa tersebut juga akan semakin maju dan juga sebaliknya.
c. Melayani  masyarakat  dengan  baik selama  jam  kerja  maupun  konsultasi langsung kerumah.
d. Mengayomi,  melindungi,  melayani masyarakat  secara  bijak  dan  tidak memihak satu sama lain.
e. Bertindak  secara  tegas  pada  wajib pajak yang susah membayar pajak.
f. Memberikan  sanksi  teguran  pada wajib  pajak  yang  telat  membayar pajak.
g. Memberikan  keringanan  bagi  wajib pajak  yang  tidak  mempunyai  dana untuk membayar pajak. Misal dengan menomboki  terlebih  dahulu  hutang wajib pajak untuk selanjutnya disetorkan ke kantor pusat perpajakan.
h. Melakukan  sosialisasi  di  setiap  ada rapat dan kegiatan di masyarakat desa, setelah SPPT dibagikan untuk percepatan  pembayaran  Pajak  Bumi dan Bangunan agar tidak jatuh tempo, misal  diacara  pengajian,  tahlilan  dan acara-acara lain bisa di sampaikan.
i. Mengoptimalkan  pemungutan  pajak dengan adanya sanksi tegas bagi wajib pajak  yang  susah  membayar  pajak (Observasi  Serta  Wawancara  Dengan Bapak  Triyono  Kepala  Desa  Besuki Kecamatan Wadaslintang Pada Tanggal 25 Juni 2019).
Dengan  demikian  jika  melihat  luas wilayah Desa Besuki secara keseluruhan seluas 1.169,00 Ha dan jumlah penduduk sebanyak  144  kepala  keluarga  serta mayoritas  penduduk  sebagai  petani belum memiliki kesadaran penuh tentang  pajak.  Sehingga  peran  Desa sangat  dibutuhkan  ketika  memberikan kesadaran terhadap penduduknya sesuai dengan tugas Pemerintah Desa. Karenakan Desa harus bisa memberikan pengertian tetang pajak berupa objek dan subjek. Objek Pajak Bumi dan Bangunan ada  kemungkinan  berupa  bumi  dan bangunan  yang  kemungkinannya  tidak dalam satu tangan dari pihak yang sama. Jadi antara tanah/bumi dan bangunannya kepemilikannya terpisah (Y. Sri Pudyatmoko,  2002:37).  Subjek  pajak menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Tentang  Pajak  Bumu  dan  Bangunan adalah  orang  atau  badan  yang  secara nyata  mempunyai  hak  atas  bumi, dan/atau  memperoleh  manfaat  atas bumi/atau memiliki, menguasai, dan/atau  memperoleh  manfaat  atas bangunan.  Sementara  itu  yang  menjadi
wajib  pajak  menurut  Pasal  4  Ayat  2 adalah  subjek  pajak  yang  dikenakan
kewajiban membayar
pajak (Pudyatmoko, 2002:37).
Dalam memberikan kesadaran pajak kepada  subjek  pajak  harus  memahami asas-asas pemungutan pajak diantaranya: a. Asas domisili (asas tempat tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan  yang  berasal  dari  dalam maupun  dari  luar  negeri.  Asas  ini berlaku  untuk  wajib  pajak  dalam negeri (Mardiasmo, 2001: 8).
b. Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber
diwilayahnya  tanpa  memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
c. Asas Kebangsaan
Pengenaan  pajak  dihubungkan  dengan kebangsaan  suatu  negara.  Misalnya pajak  bangsa  asing  di  indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan indonesia yang bertempat tinggal di indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.
Dasar  hukum  Pajak  Bumi  dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor 12  tahun  1994.  Asas  pajak  bumi  dan bangunan, diantaranya:
a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
b. Adanya kepastian hukum
c. Mudah di mengerti dan adil
d. Menghindari pajak berganda (Mardiasmo, 2001: 233).
Seperti diuraikan diatas bahwa pajak merupakan  kontribusi  masyarakat  untuk ikut  berperan  aktif  dalam  membangun negaranya, yaitu membangun sarana dan prasarana kepentingan umum bagi masyarakat itu sendiri. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan,  maka  pemungutan  pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Pemungutan  pajak  harus  adil  (syarat keadilan).  Sesuai  dengan  tujuan hukum,  yakni  mencapai  keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pungutan harus adil.
b. Pemungutan  pajak  harus  berdasarkan undang-undang  (syarat  Yuridis).  Di indonesia  pajak  diatur  dalam  UUD 1945  Pasal  23  Ayat  2  .  Hal  ini memberikan  jaminan  hukum  untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya (Mardiasmo, 2001:222).
c. Tidak mengganggu perekonomian
(syarat  ekonomis).  Pemungutan  tidak boleh  mengganggu  kegiatan  produksi maupun  perdagangan,  sehingga  tidak menimbulkan  kelesuan  perekonomian masyarakat.
d. Pemungutan  pajak  harus  efisien (syarat finansial). Sesuai fungsi budgetir,  biaya  pemungutan  pajak harus  dapat  di  tekan  sehingga  lebih rendah dari  hasil pemungutannya.
e. Sistem  pemungutan  pajak  harus sederhana.  Sistem  pemungutan  yang sederhana  akan  memudahkan  dan mendorong masyarakat dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya. Syarat ini telah di penuhi oleh undang- undang perpajakan yang baru (Mardiasmo, 2001: 222).
Dengan demikian pemanfaatan pajak desa dapat menjadikan perubahan masyarakat.  Dalam  rangka  pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia,  maka  perlu  dilanjutkan  dan ditindangkatkan  pembangunan  daerah khususnya pembangunan pedesaan  lebih diarahkan  kepada  perluasan  kesempatan kerja,  pembinaan  dan  pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat, serta peningkatan kemampuan penduduk untuk  memanfaatkan  sumber  daya  alam dan  menanggulangi  masalah-masalah yang mendesak (Susanto, 1983:251).

## C. SIMPULAN
Partisipasi masyarakat  Desa Besuki dalam  pemungutan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  masih  kurang  baik  meskipun setiap  tahunnya  mengalami  peningkatan akan  tetapi  masih  adanya  sebagian masyarakat  yang  belum  rutin  atau menunggak  dalam  membayar  pajak, selain  itu  masih  rendahnya  masyarakat yang  belum  aktif  berpartisipasi  dalam penggunaan aplikasi perpajakan yaitu E- Billing  hal  ini  karena  pendidikan  yang masih  rendah  yang  ada  di  Desa  Besuki Kecamatan Wadaslintang.
Peran Kepala Desa dalam pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan. Dalam  melaksanakan  perannya  Kepala Desa Besuki telah melaksanakan peranannya  dengan  baik,  karena  telah adanya program-program yang dilakukan dan dilaksanakan. Terbukti dengan sudah dipilihnya  beliau  menjabat  selama  dua periode.  Serta  telah  banyak  membawa pengaruh  dan  kemajuan  yang  baik  bagi Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang. []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Hafid,  Risma.  2017.  Pemanfaatan  Dana Desa  Dalam  Pembangunan  Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten  Pangkep  Tahun  2016. Skripsi .  Makassar:  Fakultas  Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasannudin. Mardiasmo. 2013. Perpajakan . Yogyakarta: CV Andi Offset.
Momuat,  Milka  Miranda  Monalisa.
2015. Peran  Pemerintah  Desa Dalam  Menggerakkan  Partisipasi Masyarakat  (Studi  Di  Desa  Lobu Kota Kecamatan Touluaan Kabupaten  Minahasa  Tenggara) . Skripsi Fakultas Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT.
Observasi  Serta  Wawancara  Dengan
Bapak Triyono Kepala Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang Pada Tanggal 25 Juni 2019. R.Bintarto.  1983. Interaksi  Desa-Kota Dan Permasalahannya . Jakarta Timur: Balai Aksara.
Susanto, Phil. Astrid S. 1983. Pengantar Sosiologi  dan  Perubahan  Sosial . Bandung: Binacipta.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Y. Sri Pudyatmoko. 2002. Pajak Bumi & Bangunan . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.