JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013

## ABSTRAK
Meningkatkan  investasi  di  daerah  merupakan  isu  yang  fundamental  dan  krusial saat ini. Hal ini bukan saja dapat meningkatkan ekonomi lokal, akan tetapi juga da­ pat meningkatkan persaingan ekonomi lokal dan pendapatan masyarakat. Oleh ka­ rena itu, dibutuhkan beberapa strategi. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan un tuk meningkatkan pelayanan investasi yang kondusif dan ramah pasar, yaitu de­ ngan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), faktor institusional, re­ formasi peraturan investasi, transparansi dan akuntabilitas, faktor keamanan, sistem ma najemen komplain, memberikan insentif untuk para investor dan menerapkan me tode Rewards and Punishment.

## KATA KUNCI
Pelayanan Investasi, Pelayanan Investasi yang Kondusif dan Ramah Pasar,

## Kualitas Pelayanan Publik

## ABSTRACT
Increasing investment in the local area is a fundamental issue and the fore today. This is not on  ly to improve the local economy, but also improve the competitiveness of local economy and so  ciety incomes. Therefore, it needs a lot of strategy. There are a lot of strategy to improve the con dusive and market friendly investment services. That are by improving the quality ofhu­ man resources (HR), the institutional factor, reforming the regulation of investment, trans­ parency and accountabilit, safety factor, complaint management system, giving incentives for in  vestors and applying Rewards and Punishment methods.

## KEY WORDS
Investment Service, Condusive and Market Friendly Investment Service and Quality of Public Services

## Strategi Meningkatkan Pelayanan Investasi yang Kondusif dan Ramah Pasar di Era Otonomi Daerah
1
The Strategy to Improve the Condusive and Market Friendly Investment Services in The Era of Regional Otonomy

## ERIKA REVIDA
DOSEN ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Email: erikarevida@yahoo.com
1 Naskah Diterima 3 Mei 2013. Revisi 27 Mei 2013.
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013

## A. PENDAHULUAN
O tonomi daerah dimaksud­ kan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam berbagai segi kehidupan. Kepuasan masyarakat se­ bagai pelanggan dan pengguna dan pe­ nerima pelayanan harus diutamakan.
Saat ini paradigma pelayanan publik yang ”mempersulit, memperlama, ma­ hal biayanya, berbelit­belit” atau dike­ nal dengan istilah ”Red Tape” sudah harus ditinggalkan jauh­jauh dari pe­ nyelenggaraan setiap pemerintah dae­ rah.Di sisi lain, pada dekade abad ke­21 saat ini, kebutuhan dan tuntutan akan perubahan ke arah yang lebih baik da­ lam berbagai segi kehidupan, semakin hari semakin mencuat ke permukaan, antara lain dengan terwujudnya good go­ vernance (kepemerintahan yang baik). Konsep good governance sebenarnya su­ dah familiar dan bahkan sering dijadi­ kan sebagai slogan yang ampuh di se­ tiap pemerintah daerah, walaupun da lam kenyataannya secara empirik dan praktek, good governance belum terlaksa­ na sebagaimana yang diharapkan. Ma­ sih sangat banyak pemerintah daerah yang menjalankan bad governance dari­ pada good governance . Pemerintahan yang “ bad governance” antara lain ditandai dengan penyeleng­ garaan pemerintahan yang apa ada nya ( taken for granted ),  pimpinan daerah yang miskin kemauan dan komitmen (less commitment and willingness), biro­ krasi yang inefisien dan inefektif, mara ­ knya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta kurangnya keterlibatan pi­ hak swasta. Padahal peranan swasta da lam pelaksanaan “good governance” sangat penting dan menentukan  serta menjadi suatu keharusan bagi daerah
saat ini, karena swasta merupakan salah satu pilar yang mendukung keberhasil­ an good governance . Peran swasta dalam mewujudkan good governance antara lain dengan menggerakkan investasi.
Investasi saat ini ditengarai merupa­ kan salah satu solusi yang ampuh dan sig nifikan dalam menjembatani keterba­ tasan pemerintah dibidang perekonomi­ an, ketenagakerjaan serta dalam me­ ningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD).  Sedemikian pentingnya peranan investasi bagi suatu daerah, Ohmae
(2002) menyatakan bahwa di era globali­ sasi saat ini ada empat variabel yang amat berpengaruh dalam keberhasilan suatu daerah dalam mencapai tujuan­ nya yaitu dikenal dengan istilah ”Empat
I” singkatan dari Investasi, Industri, Indi­ vidu dan Informasi. Oleh karena itu kira­ nya tidak ada alasan bagi setiap peme­ rintah daerah untuk tidak meningkat­ kan pelayanan investasi. Atas dasar ini­ ini­ lah, maka tulisan ini penting diutarakan yaitu bagaimana strategi meningkatkan pelayanan investasi yang kondusif dan ramah pasar (Market Friendly) di era oto­ nomi daerah .

## B. PEMBAHASAN
Menjalankan investasi pada dasar­ nya dapat terjadi dimana saja, kapan sa ja dan oleh siapa saja, tanpa dibatasi oleh faktor geografis, ruang dan waktu, bahkan dapat saja dilakukan tanpa ke­ hadiran manusia secara fisik sekalipun karena sudah dapat juga dilakukan me­ lalui dunia maya dan ”on air”. Investasi akan tumbuh dan berkem­ bang dengan baik di daerah, jika diiri­ ngi dengan peningkatan pelayanan in­ vestasi. Oleh karena itu, meningkatkan pelayanan investasi yang kondusif  dan ramah pasar (market friendly) sudah
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
l STRATEGI MENINGKATKAN PELAYANAN INVESTASI YANG KONDUSIF DAN RAMAH PASAR l
men jadi keharusan bagi pemerintah di era otonomi daerah, sehingga dengan demikian diharapkan para investor baik dari dalam dan luar negeri, akan datang dan berani dan mau menanamkan in­ vestasinya.
Dalam UU No 32 Tahun 2004 Ten­ tang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa peningkatan pelayanan investa­ hwa peningkatan pelayanan investa­ investa­ si merupakan salah satu urusan kewe­ nangan pemerintah daerah. Pelayanan adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang/lembaga/unit organisasi  ter­ tentu. Menurut Simamora (2001) “pela­ yanan adalah setiap kegiatan atas man­ faat yang ditawarkan suatu pihak ke  pada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibat­ kan kepemilikan apapun.”. Pengertian umum yang terdapat dalam Lampiran 3 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M. PAN/7/2003, paragraf I, butir C, istilah “pelayanan publik” diartikan sebagai: “segala kegiatan pelayanan yang dilak­ sanakan oleh instansi pemerintah se­ bagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum maupun sebagai pe­ laksanaan ketentuan peraturan perun­ dang­undangan.” Dengan demikian, pelayanan investasi adalah bantuan yang diberikan dalam sektor investasi yang tidak berwujud dan tidak meng­ akibatkan kepemilikan apapun. Hakekat otonomi daerah sesung­ guhnya diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan investasi dan pelaya­ nan publik lainnya dalam berbagai segi kehidupan. Dengan berlakunya otono­ mi, maka daerah memiliki kewenangan yang besar, kuat dan penting dalam me­ ningkatkan kualitas pemerintahan dan pembangunan serta masyarakat yang
di sesuaikan dengan berbagai potensi, ka pasitas, dan keanekaragaman yang di miliki daerah. Salah satu kebebasan (otonomi) yang dimiliki daerah dalam menjalan­ kan pemerintahan dan pembangunan­ nya antara lain menciptakan berbagai kreativitas agar daerah dapat mening­ katkan potensi dan kualitas pelayanan investasinya. Namun demikian dalam prakteknya, walaupun otonomi daerah telah dicanangkan sudah hampir lebih dari 12 tahun, praktek pelayanan in­ vestasi belum menunjukkan perkem­ bangan yang signifikan, efektif, efesien ,
kondusif dan ramah pasar. Berbagai keluhan­keluhan tentang rendahnya kua litas pelayanan investasi hingga saat ini cenderung masih mengemuka dan menjadi permasalahan yang aktual. Ef­ fendi (1995) menyatakan pelayanan pu­ blik di daerah sering identik dengan pe layanan yang “high­cost economy”. Se­ lanjutnya, Panudiana (dalam Djawahir, 2004)  menyatakan bahwa tidak semua aparat di daerah berpihak pada kepenti­ ngan investor. Selain itu, makin banyak­ nya Peraturan Daerah (Perda) yang kon­ tra produktif, pungutan­pungutan liar tidak tidak resmi semakin menjamur, aki batnya banyak investor ”gulung ti­ kar”. Di sisi lain, Kennedy (dalam Dja­ wahir, 2004) menyatakan bahwa dengan kewenangan daerah yang makin be­ sar bagi daerah, justru telah menjadi ajang untuk mengeruk keuntungan dan pendapatan dari investor. Ditambahkan lagi bahwa saat ini bukan kemudahan yang didapatkan oleh para investor, akan tetapi ijin­ijin investasi justru men­ jadi ”cost center” bagi investor. Hasil penelitian Prambudi di Jakar­ ta (dalam Djawahir, 2004) menyimpul­ kan bahwa 85% pengusaha mengaku
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
me ngeluarkan biaya tidak resmi keti­ ka mengurus ijin investasi, pengusaha harus mengeluarkan biaya tidak resmi 60,62%. Hal ini didukung hasil peneli­ tian TIM PUPUK (Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil) di Kabupa­ ten Kediri Jawa Timur (dalam Djawahir, 2004)  menyimpulkan bahwa ada seba­ nyak 100 orang responden penelitian mengaku telah membayar biaya pengu­ rusan ijin investasi melebihi standar yang ditentukan. Ini menunjukkan fak­ ta bahwa pelayanan investasi di era oto­ nomi daerah belum kondusif dan belum market friendly (ramah pasar). Hal ini me ngakibatkan investor berfikir dua ti­ ga kali bahkan seribu kali untuk mena­ namkan investasinya di daerah. Ini ten­ tu tidak boleh dibiarkan berkepanjang­ an jika suatu daerah ingin maju. Peme­ rintah daerah harus dengan cepat dan tanggap terhadap berbagai permasalah­ an ini. Prinsip pelayanan investasi yang selama ini dilakukan antara lain “ka­
“ka­
lau dapat dipersulit mengapa dipermu­ dah?” atau “kalau dapat dipersulit, me ngapa harus dipermudah?” harus segera dihapus dalam mindset birokrasi, karena sesungguhnya tugas dan fung­ si birokrasi adalah pelayanan (servi­ ce), pemberdayaan (empowerment) , dan pembangunan (development), ( Rasyid, 1997) . Meningkatkan pelayanan investasi yang kondusif dan ramah pasar (mar­
ket friendly) di era otonomi daerah tentu membutuhkan beberapa kiat dan strate­ gi yang akan dilakukan dengan komit­ yang akan dilakukan dengan komit­ ment dan kemauan yang kuat (strong wil lingness and commitment). Selain itu peningkatan pelayanan investasi yang kondusif dan ramah pasar (market friend­ ly) bukan hanya menjadi tugas pemerin­ tah daerah ansich, akan tetapi membu­
tuhkan kerja sama dan koordinasi yang kuat dari berbagai pihak, dan kepenti­ ngan yang kompleks. Adapun bebera­ pa kiat dan strategi yang dapat dilaku­ kan setiap daerah untuk meningkatkan pelayanan investasi tersebut, antara lain sebagai berikut :
Strategi Pertama, meningkatkan kua litas sumber daya manusia (SDM) pelayan investasi. SDM pelayan investa­ si merupakan motor, pelaksana, pembe­ ri pelayanan investasi. Kendala utama yang kita alami adalah terbatasnya ke­ mampuan SDM aparatur baik keterba­ tasan dibidang pengetahuan maupun keterampilan (skill) . Seyogianya SDM aparatur pelayan investasi harus tang­ gap dan responsif terhadap investor, mempercepat bukan memperlambat, mempermudah bukan mempersulit ter­ utama yang berada pada posisi “front­ line” (garda depan) pelayanan investasi. SDM aparatur pelayan investasi harus mengubah mindset nya dengan segera. Untuk itu diperlukan sosialisasi, dan perubahan budaya birokrasi serta pe­ ningkatan pendidikan baik melalui pen­ didikan formal, informal maupun non formal secara berkesinambungan dan ajek. Walaupun mengubah mindset tidak segampang membalikkan telapak ta­ ngan, akan tetapi jika dilakukan secara terus menerus dan periodik serta berke­ sinambungan, dipastikan perubahan bu daya akan dapat terwujud.
Strategi Kedua adalah memperkuat kelembagaan pelayanan investasi men­ jadi sarana yang efektif dalam mening­ katkan pelayanan investasi yang kon­ dusif dan ramah pasar. Lembaga pela­ yanan investasi dan sistemnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan in­ vestasi. Lembaga investasi yang ber­ tanggung jawab dapat dilakukan de­
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
l STRATEGI MENINGKATKAN PELAYANAN INVESTASI YANG KONDUSIF DAN RAMAH PASAR l
ngan program­program yang proaktif dalam mempromosikan pelayanan in­ vestasi, setidaknya dapat menumbuh­ kan kepercayaan (trust) masyarakat (in­ vestor) bahwa telah terjadi reformasi pelayanan investasi.
Peningkatan pelayanan investasi melalui kelembagaan, antara lain dila­ ku kan dengan membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) atau sering disebut dengan istilah ”One Stop Service (OSS)” atau bahkan One Stop Service Plus (OSS Plus) yaitu dengan “menjem­ put bola” mendatangi investor/pengu­ saha untuk mengingatkan, mengurus dan memperpanjang ijin usahanya dan bahkan mengirimkannya kembali ke ala mat invetor/pengusaha. Adapun tu­ juan OSS Plus ini antara lain agar ma­ syarakat maupun investor mendapatkan pelayanan yang cepat, murah, transpa­ ran, efisien, efektif, adil dan terjangkau. Selain itu juga, dengan pelaya nan satu pintu dapat mencegah terjadi nya Ko­ rupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ma syarakat cukup datang ke satu lo­ ket untuk mengurus investasinya, lalu diproses dengan jangka waktu yang re­ latif cepat dan biaya yang jelas dan ter­ jangkau. Bila perlu pemerintah dapat membuka ”Klinik Investasi” yang tuju­ an adalah untuk memberikan penge­ tahuan, masukan, terapi dan metode/ cara­ cara yang ampuh untuk mening­ katkan usaha (investasi)nya, sehingga diharapkan tidak ada lagi investor yang ”gulung tikar” dan ”mati suri”. Sesungguhnya, PERMENDAGRI No. 24 tahun 2006 Tentang Pedoman Pe­ nyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sudah memerintahkan daerah­ daerah untuk membentuk lembaga pe­ layanan satu pintu. Dalam KEPMEN­
. Dalam KEPMEN­
PAN No. 63/Kep/M.PAN/7/2003, se­ tiap pelayanan yang diberikan mempu­ nyai komponen –komponen yaitu Pro­ sedur Pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan ter­ masuk masalah pengaduan, waktu pe­ nyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pe­ nyelesaian dan jawaban atas pengadu­ an, biaya pelayanan, tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan,
produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ke­ tentuan yang telah ditetapkan, sarana dan prasarana yang memadai oleh pe­ nyelenggara pelayanan, kompetensi petugas pemberi pelayanan harus di­ tetapkan dengan tepat berdasarkan pe­ ngetahuan, keahlian, keterampilan, si­ kap dan perilaku yang dibutuhkan. Sedemikian pentingnya kelembaga­ an BPTSP. Dengan kelembagaan BPT­
SP, diharapkan pembuatan izin usaha dapat berjalan cepat, mudah, transpa­ ran, bebas dari biaya tidak resmi, ada kepastian hukum, dan pelayanan profe­ sional. Namun dalam prakteknya hing­ rakteknya hing­ ga saat ini hanya beberapa pemerintah daerah yang telah membentuk BPTSP, banyak pemerintah daerah yang tidak mengimplementasikan BPTSP dengan berbagai alasan antara lain kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya infrastruktur, dan sebagai­ nya.
Menurut Marwan (2013) diperki­
Marwan (2013) diperki­ iperki­ rakan ada sejumlah 86 daerah di Indo­ nesia ini yang belum memiliki kelemba­ gaan BPTSP Jumlah tersebut tersebar di tujuh provinsi, 54 kabupaten dan dua kota. Sementara yang sudah memben­ tuk BPTSP ada sebanyak 467 pemda,
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
terdiri dari 26 provinsi, 345 kabupaten dan 96 kota. Padahal banyak sedikitnya investor yang akan masuk ke daerah di­ tentukan sejauh mana daerah tertentu mendukung investasinya antara lain de­ ngan keberadaan BPTSP ini. Hal ini di­ dukung oleh hasil penelitian yang dila­ kukan oleh KPPOD (2002, 2003) terha­ dap 134­200 Kabupaten/Kota di Indone­ sia menunjukkan bahwa kelembagaan merupakan faktor utama yang menen­ tukan daya tarik investasi di suatu dae­ rah, diikuti oleh kondisi sosial politik, infrastruktur fisik, kondisi ekonomi dae ­ rah dan produktivitas tenaga kerja. Se­ bagaimana yang dikemukakan oleh Wa­ nandi (2003) bahwa untuk meningkat­ kan investasi di daerah diperlukan insti­ tusi (kelembagaan) yang kuat, sehing­ ga akan melahirkan pola kepemimpinan yang mendukung kebijakan­ kebijakan investasi.
Strategi Ketiga, Penata­ulangan peraturan perundang­undangan yang berkaitan dengan investasi. Penata­ ulangan peraturan perundang­undang­ an di bidang investasi ditengarai dapat meningkatkan investasi di daerah. Na­ mun dalam prakteknya masih banyak peraturan investasi di daerah yang tum pang tindih atau bahkan bertenta­ ngan satu sama lain. Syahrir (2003) me­ nyatakan sejak otonomi daerah digulir­ kan, pemerintah daerah telah berubah layaknya sebuah kerajaan kecil. Dengan berbekal kewenangannya, setiap raja ­ raja kecil seakan berlomba­lomba mem­ buat aturan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Arifin (2003) menyata­ kan hingga kini tidak kurang dari 10.000 Perda telah dibuat demi kepentingan daerahnya. Temuan ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Kuncoro,
(2005) pada 6 Kluster industri padat
karya di Indonesia (Batam, Jabotabek, Bandung, Jepara, Surabaya, Bali). Data terakhir dinyatakan oleh Fauzi (2012) yang menyebutkan bahwa ada sekitar 780 yang bermasalah dari 13 ribu Perda. Banyak hambatan peraturan dan non­peraturan dalam aktivitas ekspor tentu akan menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi (high cost economy). Me­ nyempurnakan peraturan­peraturan pusat maupun daerah yang terkait de­ ngan  perizinan sehingga dapat dilaku­ kan pemrosesan perizinan secara ter­ padu. Oleh karena itu, Perda yang ber kaitan dengan investasi perlu ditin­ jau/ditata ulang kembali, sehingga Per­ da yang menghambat investasi segera direvisi atau bahkan dibatalkan. Kebi­ jakan untuk menyederhanakan prose­ dur dan proses pengurusan suatu ijin usaha menjadi sangat penting sebagai salah satu langkah untuk menarik minat investor. Agar investor mau menanam­ kan modalnya di Indonesia, maka perlu disiapkan perangkat hukum yang jelas, dimana antar peraturan dibidang inves­ tasi tidak boleh saling berbenturan.
Dengan otonomi daerah, dimana ke wenangan daerah diperluas, terma­ suk terhadap sumber­sumber pendapa­ tan daerah, maka Pemerintah daerah saat ini dituntut harus mempunyai ke­ mampuan untuk membuat kebijakan­ kebijakan yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modal­ nya (investasi) di daerahnya.Hal ini ten­ tunya mendorong daerah semaksimal mungkin melahirkan kebijakan yang kompetitif guna mengejar peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Strategi Keempat, Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di bi­ dang investasi. Cara yang dapat dilaku­ kan dalam hal ini adalah dengan mem­
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
l STRATEGI MENINGKATKAN PELAYANAN INVESTASI YANG KONDUSIF DAN RAMAH PASAR l
berikan akses yang seluas­luasnya kepa­ da masyarakat berkaitan dengan infor­ masi tentang berbagai kebijakan yang ditempuh jika ingin berinvestasi, infor­ masi potensi daerah, dan peluang bisnis yang ada di daerah. Ini dapat ditempuh de ngan melaksanakan praktek e­govern­ ment yang akurat dan selalu “ diupdate” disetiap daerah.
E­government adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan ke­ pemerintahan yang berbasis (menggu­ nakan) elektronik dalam rangka me­ ningkatkan kualitas layanan publik se­ cara efektif dan efisien. Ide dasar dalam e­government dalam pelayanan investa­ si adalah agar pelayanan investasi men­ jadi lebih transparan, cepat, dan murah. Layanan yang diberikan berupa pela­ yanan mandiri dan peran aktif masyara­ kat atau investor, dimana masyarakat/ investor dapat melakukan secara man­ diri registrasi perijinan, memantau pro­ ses penyelesaian dan melakukan pela­ yanan investasi lainnya. Dengan adanya fasilitas ini masyarakat/investor menja­ di lebih produktif, karena tidak perlu antri dalam waktu lama hanya untuk mengurus satu perijinan saja. Selain itu, kemajuan teknologi merupakan salah satu alternatif solusi untuk meminimali­ sir terjadinya praktik kecurangan dalam pelayanan investasi. Dengan e­govern­ ment diharapkan dapat mempercepat upaya keterbukaan dan upaya pertang­ gunganjawaban publik. Akuntabilitas publik menjadi pendorong yang ampuh dan dapat menimbulkan tekanan kepa­ da aparat yang terkait untuk lebih ber­ tanggung jawab atas pelayanan investa­ si yang diberikan dan adanya jaminan pelayanan investasi yang baik. Hal ini sekaligus mengandung arti bahwa se­ tiap birokrat dapat dikritik, dicela, atau
bahkan dapat dipecat jika nyata­nyata menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
Strategi Kelima, Keamanan, faktor keamanan menjadi salah satu faktor yang sangat penting bagi pengusaha/ investor. Hasil penelitian Marbun, dkk (2009) menunjukkan bahwa faktor ke­ amanan berpengaruh positif terhadap investasi. Dengan demikian, semakin aman suatu daerah, maka akan semakin tumbuh investasi daerah. Dalam prak­ teknya investor kurang nyaman dalam melakukan investasinya.Banyaknya ku­ tipan­kutipan yang tidak jelas, baik dari birokrat maupun preman­preman liar membuat investor tidak nyaman dalam melakukan investasi. Untuk itu perlu penertiban terhadap berbagai macam kutipan­kutipan yang tidak resmi baik yang dilakukan oleh sekelompok orang (oknum pemerintah) maupun preman dengan bantuan petugas keamanan se­ hingga  menciptakan iklim yang kondu­ sif dan rasa aman bagi investor.
Strategi Keenam, Complaint Mana­ gement System. Sistem manajemen kom­ plain adalah suatu sistem yang diba­ ngun untuk menjamin pelayanan inves­ tasi sesuai dengan prosedur kerja yang ditetapkan ( Quality Assurance) . Dengan kemudahan, keamanan, ketepatan wak­ tu dari sistem pelayanan investasi yang diterapkan, diharapkan akan memberi­ kan keleluasaan dan peluang yang be­ sar bagi investor untuk berkembang dan mengajukan hal­halpermasalahan yang berkaitan dengan pelayanan investasi yang diterimanya. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkai­ tan dengan pelayanan investasi perlu menyusun mekanisme atau alur yang dapat dilalui masyarakat maupun in­ vestor untuk mendapatkan pelayanan
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
investasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kepada siapa, mela­ lui prosedur apa serta siapa yang ber­ tanggung jawab untuk mengolah berba­ gai pengaduan yang berkaitan dengan prosedur, pelayanan maupun biaya in­ vestasi yang tidak menyenangkan atau­ pun tidak sesuai dengan ketentuan ter­ sebut.
Strategi Ketujuh, Pemberian insen­ emberian insen­ tif dan kemudahan bagi Investor. Pem­ berian insentif antara lain dalam bentuk (a) pengurangan, keringanan, atau pem­ bebasan pajak daerah; (b) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; (c) pemberian dana stimulan; dan/atau (d)pemberian bantuan modal. Sedangkan pemberian kemudahan da­ pat dilakukan dalam bentuk sebagai be­ rikut : (a) penyediaan data dan informa­ penyediaan data dan informa­ si peluang penanaman modal;  (b) pe­ nyediaan sarana dan prasarana; (c) pe­ nyediaan lahan atau lokasi; (d) pembe­ rian bantuan teknis; dan/atau  percepat­ an pemberian perizinan.
Strategi Kedelapan, menerapkan Re wards and Punishment. Pemerintah Dae rah harus bertindak tegas dan cepat terhadap berbagai penyimpangan­ penyimpangan yang terjadi. Perlunya kontrol terhadap perilaku birokrasi. Rendahnya sistem pengawasan ter­ hadap birokrasi mengakibatkan kinerja birokrasi tidak maksimal, dan KKNpun semakin marak. Sistem pengawasan melekat (Pengawasan Atasan Langsung dan Sistem Pengendalian Intern) dalam prakteknya tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat disebabkan faktor ewuh pa­ kewuh antara atasan dengan bawahan.
Untuk itu, perlu dibangun suatu sistem pengawasan yang efektif terhadap bi­ rokrasi agar penyimpangan dapat dice­ gah sedini mungkin. Masyarakat, Orga­
nisasi Non Pemerintah/LSM perlu di­ berikan peluang untuk turut berpartisi­ pasi mengontrol jalannya pelayanan in­ in­ vestasi. Selain itu, kontrol juga dapat di­ lakukan dengan mengumumkan hasil kinerja setiap SKPD pelayanan investa­ si  baik per­triwulan, semester maupun setiap tahun. Strategi ini diharapkan dapat memacu pada kinerja pelayanan investasi.
C. KESIMPULAN Strategi meningkatkan pelayanan investasi yang kondusif dan ramah pa­ sar (market friendly) di era otonomi dae­ rah perlu segera diwujudkan sehingga diharapkan dapat menumbuh­kem­ bangkan sektor perekonomian, penang­ gu langan kemiskinan serta masalah pe­ ngangguran yang semakin menjamur.
Pelayanan investasi yang kurang kondusif dan ramah pasar di daerah ha­ rus dibenahi dengan kesadaran kolektif dan tindakan bersama, baik oleh peme­ rintah maupun masyarakat. Pemerintah sebagai regulator harus menjadi motor untuk mewujudkan pelayanan investasi dan membuat kebijakan­kebijakan yang atraktif untuk investasi. Pemerintah dae rah harus berdiri di depan untuk ma ju dan membuka diri bagi investor antara lain dengan melakukan promo­ si yang baik yang berbasis dari potensi daerah masing­masing.
Adapun strategi pelayanan investa­ si yang kondusif dan ramah pasar (mar­ ket friendly) antara lain dengan pening­ katkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelayan investasi, kelembagaan yang efektif, penataulangan peraturan perundang­undangan yang berkaitan dengan investasi, meningkatkan trans­ paransi dan akuntabilitas dibidang in­ vestasi, keamanan, Complaint Manage­
515
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
l STRATEGI MENINGKATKAN PELAYANAN INVESTASI YANG KONDUSIF DAN RAMAH PASAR l ment System, pemberian insentif dan ke­ emberian insentif dan ke­ mudahan bagi Investor, dan menerap­ enerap­ kan Rewards and Punishment Strategi meningkatkan pelayanan investasi yang kondusif dan ramah pa­ sar (market friendly) akan terwujud jika diiringi dengan kemauan dan komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, selu­ ruh aparatur pemerintah dan seluruh ma syarakat di daerah untuk mewujud­ kannya.

## KEPUSTAKAAN
Buku Barzelay, Michael. 1992. Breaking Through Bureaucracy. A New Vision For Managing In Government. Eng­ land : University Of California Press, Ltd.
Ohmae, Kenichi. 2002.
The End of The
Na tion State : The Rise of Regional Eco nomics (Hancunya Negara Bangsa: Bangkitnya Negara Kawasan dan Ge­ liat Ekonomi Regional di Dunia tak Ber batas. Alih Bahasa Ruslani. Ban­ dung: PT Remaja Rosdakarya.
Osborne, David and Ted Gaebler. 1992.
Reinventing Government. How The En trepreneurial Spirit Is Tranforming The Public Sector . New York: Pen­ guin Books, Inc. _______.1997. Banishing Bureaucracy. The Five Strategies For Reinventing Go­ vernment. New York : Addison­Wes­ ley Publishing Company, Inc.
Rasyid, Muhammad Ryaas. 1997. Makna Pemerintahan. Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan . Jakarta : PT. Yar­ sif Watampone. Cetakan Ketiga.
Simamora, Bilson, 2001. Memenangkan Pa sar Dengan Pemasaran Efektif dan Pro­fitabel.­ Edisi Pertama. Jakarta :
Pe nerbit PT. Gramedia Pustaka Uta­ ma.
Thoha, Miftah. 1987. Perspektif Perilaku
Bi rokrasi . Jakarta : Penerbit Rajawali Press. Cetakan Pertama.
________. 1991. Beberapa Aspek Kebijakan
Birokrasi. Yogyakarta : PT. Media
Wi dya Mandala. Cetakan Pertama.
__________. 2000.
Administrasi Negara, De mokrasi Dan Masyarakat Madani .
Ja karta : Penerbit Lembaga Admi­ nistrasi Negara.
Wanandi. Sofyan. 2003. Temu Bisnis Pe­ ngusaha Indonesia­Delegasi ABAC Fo­ rum, Harian Umum Suara Karya. 31
Juli 2003.
Waworuntu, Bob. 1997 . Dasar­dasar Kete­ rampilan Abdi Negara Melayani Ma­ syarakat. Jakarta  : Penerbit  PT. Gramedia Pustaka Utama.
Jurnal/Makalah/Koran/Dokumen Arifin.Bustanul. 2003. Otonomi Daerah Memasuki Era Transisi . Harian Umum Media Indonesia. Jakarta. Edisi Senin 3 Pebruari 2003. Fauzi, Gamawan. 2012. Pemerintah Akui 780 Perda Hambat Investasi. http://www.kemendagri.go.id/
news/2012/11/13/pemerintah­ akui­780­ribu­perda­hambat­inves­ tasi. Diakses 13 November 2012.
Marwan, Muhammad. 2013. 86 Pemerin­ tah Daerah Belum Punya Pelayanan Sa tu Pintu . Jawa Pos National Net­ work. Com. Diakses 9 Juli 2013.
Djawahir, 2004. Jangan Biarkan Sema­ ngat Bisnis Di Daerah Mengendur.
Koran Warta Swa 08/XX/15­28
April 2004.
Effendi. 1995. Pelayanan Publik, Pemerata­ an dan Administrasi Negara Baru. Ma­
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
kalah Untuk Seminar UGM­DAAD. Yogyakarta : Universitas Gajah Ma­ da.
KPPOD. (2002 dan 2003). Daya Tarik In­ vestasi Kabupaten/Kota di Indone­ sia, Jakarta.
Marbun, Deswanto, Palmira P Bachtiar dan Sulton Mawardi. 2009. Iklim Usa ha Di Timor Tengah Utara : Kajian Kondisi Perekonomian dan Regulasi Usaha. Laporan Penelitian Smeru. Ja karta. Prambudi, 2004. Analisis Faktor­faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan Pe­ rijinan. Koran Warta Kita, 13 Januari 2004. Jakarta.
Kuncoro, Mudrajad. 2005. Daya Tarik In­ vestasi dan Pungli di Daerah Istimewa Yogyakart a : Jurnal Ekonomi Pemba­ ngunan. Syahrir. M. 2003. Perkembangan Ekonomi Dae rah Pasca Otonomi Daerah. Harian Umum Republika. Jakarta : 4 Sep­ tember 2003.
Tim Perkumpulan Untuk Peningkatan Usa ha Kecil. 2004. Strategi Pengem­ bangan Industri Kecil Menengah. Koran Warta Kita, 13 Januari 2004. Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang­undang nomor 32 tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah. Ja­ karta : Departemen Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri No­ mor 24 Tahun 2006 tentang Pedo­ man Penyelenggaraan Pelayanan Ter padu Satu Pintu. Jakarta : Depar­ temen Dalam Negeri.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Apa  ratur Negara Nomor 63/Kep/
M.PAN/7/2003 tentang Pedo man