Volume 4 Nomor 2 Januari 2024 JURNAL DUNIA PENDIDIKAN https://jurnal.stokbinaguna.ac.id/index.php/JURDIP E-ISSN: 2746-8674
Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara
Putri Kemala Dewi Lubis 1 , Fauzan zuhri siahaan 2 , Andri Hasmawi Harahap 3 , Rani P. Sari Hutabarat 4 1,2,3,4 Universitas Negeri Medan Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221 Email: siahaanfauzan@gmail.com

## Abstrak
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  suatu  pendapatan  yang  diperolehdari  sumber- sumber pendapatan daerah dari masing-masing daerah,dikelola sendiri oleh pemerintah daerah  dan  sebagai  sumber  keuangan  daerah  yang  digunakan  untuk  membiayai pengadaan  pembelian  danpemeliharaan  sarana  dan  prasarana  pembangunan  daerah. Retribusi  daerah  menurut  UndangUndang  No.  34  Tahun  2000  tentang  pajak  dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Apabila terjadi kenaikan retribusi daerah maka akan  meningkatkan  jumlah  penerimaan  pendapatan  asli  daerah.  Artinya  semakin meningkatnya penerimaan retribusi daerah maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah.
Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi, Penghasilan

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu  instrument  yang  dapat  diandalkan  oleh  banyak negara,termasuk Indonesia, yang dimana dalam merespons dari keuangan negara yang di dukung juga melalui pemerintah daerah.sehingga menghasilkan Kemandirian Pemkab atau Pemkot yang dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh Pemkab atau Pemko. Semakin  besar  pajak  daerah  dan  retribusi  yang  diperoleh  oleh  kabupaten  dan  kota tersebut  dalam  membiayai  pengeluaran  untuk  melaksanakan  wewenang  dantanggung jawabnya  kepada  masyarakat.  Adapun  pengelolaan  pemungutan  retribusi  itu  sendiri adalah  merupakan  suatu  rangkaian  kegiatan  mulaidari  perhimpunan  data  objek  dan subjek retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang  terutang  kepadawajib  retribusi  yang  terutang  serta  pengawasan penyetorannya.Dimana masa retribusi itu adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
Penerapan Bahan Ajar Berbasis Radec Pada Materi Gelombang Bunyi Di Sekolah Menengah Atas Muria Afifah , Stepanus Sahala Sitompul, Ray Cinthya Habellia
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  suatu  pendapatan  yang  diperolehdari sumber-sumber  pendapatan  daerah  dari  masing-masing  daerah,dikelola  sendiri  oleh pemerintah  daerah  dan  sebagai  sumber  keuangan  daerah  yang  digunakan  untuk membiayai  pengadaan  pembelian  dan  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana pembangunan  daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam  UU  No  23  tahun  2014  menyatakan  pemerintah  daerah  sebagai penyelenggaran  urusan  pemerintahan  daerah  yang  berasas  otonomi  dan  tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI. Dalam  hal  ini  mendukung  kemudahan  pelayanan  dan  penataan  pemerintahan  yang sebelumnya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi dengan wujud otonomi daerah. Dalam era otonomi ini masing-masing daerah diberikan kewenangan yang besar dalam mengatur  dan  mengurus rumah  tangganya  sendiri.  Berlakunya  UU  no.  23  tahun  2014 sebagai perubahan dari UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah pusat  memberi  kewenangan  penuh  kepada  pemerintah  daerah  mengurus  serta bertanggungjawab  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerahnya  masing-masing. Dalam  hal  ini  pemerintah  diharapkan  dapat  mempercepat  terwujudnya  kesehjateraan masyarakat daerah. Pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah telah dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia. Sumber penerimaan ini terus dipertahankan sampai otonomi daerah saat ini.
Penetapan  pajak  dan  retribusi  daerah  sebagai  sumber  penerimaan  daerah ditetapkan  dengan  dasar  hukum  yang  kuat  yaitu  dengan  UU  tentang  pemerintahan daerah  maupun  tentang  perimbangan  keuangan  antara  pusat  dan  daerah.  Otonomi daerah memberikan hak dan kewajiban bagi daerah secara luas untuk menyelenggarakan pemerintahan,  pelayanan  masyarakat  dan  pembangunan.  Tujuan  diberlakukannya desentralisasi  sebagai  akses  untuk  lebih  mendekatkan  dan  memudahkan  pelayanan pemerintah  kepada  masyarakat  dan  memudahkan  masyarakat  dalam  memantau  dan mengontrol  penggunaan  dana  yang  berasal  dari  APBD.  Adanya  otonomi  daerah  juga diharapkan  menggali  dan  mengelola  sumber-sumber  keuangan  atau  pendapatan  asli daerah  dalam  tujuan  pemenuhan  kebutuhan  dan  pembangunan  daerah.  Untuk  itu pemerintah daerah dituntut untuk aktif dalam menggali sumber pendapatan terutama di daerah  yang  potensial.  Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (  PAD  )  menjadi  sumber
Penerapan Bahan Ajar Berbasis Radec Pada Materi Gelombang Bunyi Di Sekolah Menengah Atas Muria Afifah , Stepanus Sahala Sitompul, Ray Cinthya Habellia
keuangan daerah yang dikutip berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan.  PAD  diperoleh  dari  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Pajak daerah memiliki kontribusi yang sangat penting karena bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD. PAD dan laju pertumbuhan ekonomi dan juga  sebagai  sumber  utama  pendapatan  daerah  yang  dimanfaatkan  daerah  untuk melaksanakan  pemerintahan  dan  pembangunan  sesuai  kebutuhan  dengan  tujuan memperkecil  ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat.  Dalam  hal  ini  jika  semakin tinggi PAD maka akan semakin tinggi juga tingkat kemandirian suatu daerah. Rendahnya PAD merupakan tanda nyata masih besarnya ketergantungan daerah terhadap pusat. Hal ini  dapat  disebabkan  oleh  rendahnya  potensi  daerah  atau  bahkan  kurang  intensifnya pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Hampir 70% penerimaan dana pemerintah berasal darisektor pajak. Pendapatan Negara  dari  tahun  ke  tahun  selalu  mengalami  peningkatan,karena  taraf  hidup masyarakat akan meningkat apabila anggarannya juga meningkat. Dalam hal ini, pajak daerah  danretribusi  daerah  diatur  dalam  UU  No.  28Tahun  2009.  Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lainlain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya berupapajak daerah, diharapkan  menjadi salah satu sumber  pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  daerah,untuk meningkatkan  dan  memeratakan  kesejahteraan  masyarakat.Dengan  demikian,  daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.  Semakin  besar  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang  diterima  otomatis semakin meningkatkan PADnya.
Dengan  demikian,  Adanya  Pendapatan  Asli  Daerah  juga  merupakan  salah  satu komponen  sumber  penerimaan  keuangan  negara.  Meskipun  Pendapatan  Asli  Daerah tidak  seluruhnya  dapat  membiayai  APBD,  namun  proporsi  Pendapatan  Asli  Daerah terhadap  total  penerimaan  tetap  merupakan  indikasi  derajat  kemandirian  keuangan suatu pemerintah daerah.Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah tersebut memeberikan kontribusi  yang  baik  bagi  keuangan  daerah  dan  keuangan  negara.  Karena  itu  dengan
adanya  PAD  dari  Pemungutan  pajak  dan  retribusi  daerah  memberikan  gambaran peraturan  yang  terbaru  untuk  menjadikan  pedoman  dan  acuan  peraturan  dalam penulisan  penelitian  ini  yang  dimana  akan  mengarah  kepada  penelitian  yang  sedang diteliti  yakni  “Analisis  Pengaruh  Penerimaan  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara” yang akan menggunakan periode tahun 2016-2021.

## METODE PENELITIAN
Dalam metode yang digunakan ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model interpretatif. Deskriptif kualitatif merupakan salah satu teknik atau  metode  yang  dapat  digunakan  dalam  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif adalah  penelitian  yang  lebih  menekankan  pada  pengamatan  terhadap  fenomena  dan membutuhkan  insting  peneliti  yang  tajam.  Penelitian  kualitatif  biasanya  mempelajari hubungan  atau  interaksi  antara  beberapa  variabel  penelitian  dengan  tujuan  untuk memahami fakta-fakta yang diteliti dan sering mengkaji studi kasus berdasarkan teori- teori  tertentu  (Khasanah,  2021).  Data  diperoleh  dari  berbagai  sumber  yang  disebut dengan  sumber  data  dari  berbagai  literature  referensi.  Objek  penulisan  disini  adalah Analisis  Pengaruh  Penerimaan  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara .

## LANDASAN TEORI

## A.  Pajak Daerah
Secara umum, pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan  undang-undang  yang  bersifat  dapat  dipaksakan  dan  terutang  oleh  yang wajib  membayarnya  dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali  (kontra  prestasi/balas jasa) secara  langsung,  yang  hasilnya  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Rahdina, 2008).

## B.  Jenis Pajak Daerah
Menurut  UU  No.  34  Tahun  2000,  ada  dua  bidang:  pajak  daerah  dan  pajak daerah/pajak  kota.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000,  terdapat  11 jenis pajak daerah, yaitu 4 jenis pajak daerah dan 7 jenis pajak daerah/kota. Pajak daerah meliputi  (1)  pajak  kendaraan  dan  pajak  kapal.  (2)  Biaya  perjalanan  untuk  mobil  dan
kendaraan air. (3) Pajak bahan bakar mobil. (4) Pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan. Untuk pajak properti tingkat kedua, terdiri dari:
1. Pajak  Hotel,  Pengenaan  pajak  hotel  tidak  mutlak  pada  seluruh  daerah kabupaten/kota  yang  ada  di  Indonesia.  Hal  ini  berkaitan  dengan  kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota.Oleh karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dulu  menerbitkan  peraturan  daerah  tentang  hotel.  Peraturan  itu  akan  menjadi landasan  hukum  operasional  dalam  teknis  pelaksanaan  pengenaan  dan pemungutan pajak hotel didaerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
2. Pajak Restoran, Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Yang termaksuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan,  cafe,  bar,  dan  sejenisnya.Pelayanan  di  restoran/rumah  makan  meliputi penjualan  makanan  dan  atau  minuman  di  restoran/rumah  makan,  termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.
3. Pajak  Hiburan,  yaitu  pajak  atas  penyelenggaraan  hiburan  yang  meliputi  semua jenis  pertunjukan,  permainan,  permainan  ketangkasan,  dan  atau  keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan  dipungut  bayaran,  tidak  termasuk  pemungutan  fasilitas  untuk  berolah raga.
4. Pajak Reklame, dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan  yang  terdaftar  pada  dinas  pendapatan  daerah  kabupaten/kota. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame adalah meliputi:  reklame  papan,  reklame  megatron,  reklame  kain,  reklame  melekat, reklame  selebaran,  reklame  berjalan,  penerbangan,  reklame  film  dan  reklame peragaan.
5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak konsumsi listrik, dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang dibayar oleh pemerintah daerah. Penggunaan tenaga listrik meliputi penggunaan tenaga listrik disalurkan PLN dan bukan PLN.
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian C, ialah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian  golongan  C  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Yang termasuk bahan galian golongan C yaitu: fosfat, nitrat, asbes, tawas, batu permata, marmer, batu kapur, dan granit.
7. Pajak  Parkir  adalah  pajak  yang  dikenakan  atas  penyelenggaraan  tempat  parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan  pokok  usaha  maupun  yang  disediakan  sebagai  suatu  usaha,  termasuk penyediaan  tempat  penitipan  kenderaan  bermotor  atau  garasi  kenderaan bermotor yang memungut bayaran atau biaya.

## C.  Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  Pendapatan  yang  diperoleh  pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah  yang  Pendapatan  asli  daerah  merupakan  pendapatan  daerah  yang  bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan  kepada  daerah  dalam  menggali  pendanaan  dalam  pelaksanaan  otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

## D.  Retribusi Daerah
Nurlan (2008 : 35-36), retribusi daerah yang diatur oleh UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, adalah retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau  pemberian  izin  tertentu  yang  diterbitkan/dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah. Kepentingan individu atau kelompok. Mursyidi (2009: 135) retribusi daerah dipungut oleh pemerintah daerah karena memberikan izin atau pelayanan kepada orang pribadi atau badan usaha. Retribusi daerah menurut UndangUndang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  disediakan  dan  atau  diberikan  oleh  Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha.
Menurut  Saragih  (2003:65) adalah “pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan.” Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun  2009.  Dengan  UU  ini  dicabut  UU  Nomor  18  Tahun  1997,  sebagaimana  sudah diubah  dengan  UU  Nomor  34  Tahun  2000.  Berlakunya  UU  pajak dan  retribusi  daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang
harus  dihapus  karena  tidak  boleh  lagi  dipungut  oleh  daerah,  terutama  berasal  dari retribusi daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD Sumut
Tahun Pajak Daerah Retribusi Daerah PAD 2016 4.446.394.796 34.505.501 4.954.833.101 2017 4.823.549.139 34.289.674 5.287.469.402 2018 4.823.549.139 34.289.674 5.287.469.402 2019 5.058.443.945 38.408.031 5.761.270.412 2020 6.087.369.134 36.744.960 7.583.849.755 2021 5.438.098.178 30.370.035 5.991.151.366

## Sumber: BPS SUMUT
Dari hasil menunjukkan besarnya input pajak daerah terhadap hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang artinya kenaikan pajak daerah setiap 1% dengan mengasumsikan input lain (retribusi daerah) konstan, akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar  1,5690.  Menurut  Sunarto  (2005:15)  “Pajak  daerah  merupakan  pajak  yang dikelola oleh pemerintaha daerah, baik provinsi maupun kabupaten /kota yang berguna untuk  menunjang  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  dan  hasil  penerimaan  tersebut masuk dalam APBD”. Dengan demikian, adanya hubungan antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah yaitu jika jumlah penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan maka pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan.
Menunjukkan besarnya input pajak daerah terhadap hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang artinya kenaikan retribusi daerah setiap 1% dengan mengasumsikan input lain  (retribusi  daerah)  konstan,  akan  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) sebesar 56,19. Berdasarkan teori yang dijelaskan oleh Menurut Darwin (2010 :166-167) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin  tertentu  yang  khusus  disediakan  atau  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Siahaan (2013 : 6) menjelaskan retribusi daerah  adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin tertentu  yang  khusus  disediakan  dan  atau  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.
Penerapan Bahan Ajar Berbasis Radec Pada Materi Gelombang Bunyi Di Sekolah Menengah Atas Muria Afifah , Stepanus Sahala Sitompul, Ray Cinthya Habellia
Hasil dalam penelitian (Sophia, 2023) menunjukan bahwa hipotesis awal diteriwa yang menyatakan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara peningkatan Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2021. Hasil ini menunjukan bahwa  penerimaan  Pajak  Daerah  yang  tinggi  akan  meningkatkan  penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
Temuan  ini  sesuai  dengan  Iqbal  dan  Sunardika  (2018)  di  Kabupaten  Bandung yang meyatakan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah serta didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nisa Vera (2020)  yang  menyatakan  bahwa  Pajak  Daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

## KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa Peningkatan pajak daerah memiliki pengaruh terhadap penghasilan asli daerah Provinsi Sumatera Utara pada 2016 - 2021, karena  pajak daerah  menyumbang  lebih  dari  90%  pengahasilan  asli  daerah  Sumatera Utara dan Retribusi daerah tidak memiliki dampak pada penghasilan asli daerah Provinsi Sumatera  Utara  pada  2016  -  2021,  karena  retribusi  daerah  menyumbang  kurang  dari satu persen pendapatan asli Sumatera Utara pada 2016 – 2021. Apabila terjadi kenaikan retribusi daerah maka akan meningkatkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah. Artinya semakin meningkatnya penerimaan retribusi daerah maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Akuntansi, J., & Bisnis, D. A. N. (2019). Jurnal Program Studi Akuntansi PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN / KOTA DI. 5(1), 81–87. https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455
Anggaran  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten/Kota  menurut  Jenis  Pendapatan  (ribu rupiah)
2019-2021. (n.d.). Bps.
https://sumut.bps.go.id/indicator/13/368/1/anggaran-pendapatanasli-daerah- kabupaten-kota-menurut-jenis-pendapatan-ribu-rupiah-.html
Asteria,  B.  (2015).  Analisis  pengaruh  penerimaan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah terhadap  pendapatan  asli  daerah  kabupaten/Kota  Di  jawa  tengah.  Jurnal  Riset Manajemen  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Widya  Wiwaha  Program  Magister Manajemen, 2(1), 51-61.
Rizki, S. A., Nengsih, I., & Agustin, K. (2021). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. 1, 68–82.
Rizqy  Ramadhan,  P.  (2019).  PENGARUH  PAJAK  DAERAH  DAN  RETRIBUSI  TERHADAP PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  KABUPATEN/KOTA  DI  SUMATERA UTARA.  JURNAL AKUNTANSI  DAN  BISNIS :  Jurnal  Program  Studi  Akuntansi,  5(1),  81. https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455
PENGARUH  PENERIMAAN  PAJAK  DAERAH,  RETRIBUSI  DAERAH,  DAN  LABA  BUMD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015-2017. Energies, 6(1), 1–8.
Anggraeni, D. (2016). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris Pada Propinsi Bengkulu).
Anggraini Vivi, Kusni Hidayati, Tri Lestari. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Vol. 3 Issue.3 (2017).
Wenny  Dhia  Cherrya.  2000-2005.  Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pada  Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  Di  Propinsi Sumatera Selatan
Yasser,H. Tituk Diah Widajantie (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim. Jurnal Ilmiah MEA. Vol 6 No 1.