Vol.4 No.2, Juli-Desember 2023 | 125 TADAYUN :
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah P-ISSN: 2961-8436 | E-ISSN: 2774-4914

## HAK PENGGUNAAN FOTO UNTUK KEPERLUAN PERDAGANGAN: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
Dessy Asnita 1 Muthmainnah 2 Agustinar 3 Sitti Muallimah 4
1,2,3 IAIN Langsa 4 UII Yogyakarta dessyasnita@iainlangsa.ac.id
Abstract
In  the  era  of online  business,  the  use  of  photos  owned  by  others  has  become  a common practice, often overlooked as a serious matter. However, such actions can give rise to serious issues, particularly considering the significant economic value associated with creativity in business endeavors, especially with regard to photo rights.  This  research  aims  to  investigate  the  phenomenon  of  using  photos  in commercial activities and analyze the perspectives of copyright law and Islamic law on this phenomenon. Through a qualitative approach in literature research, the  research  objectives,  encountered  issues,  methods  employed,  and  findings obtained will be detailed. The results of the study indicate an increasing trend in the use of photos for commercial purposes, driven by the perspective of some online business  practitioners  who  perceive  the  claiming  of  others'  photo  rights  as commonplace. Islamic law permits the use of photos in trade as long as they are one's  own  creation  and  obtained  in  accordance  with  Islamic  principles.  On  the other hand, copyright law prohibits the use of photos in commercial activities due to  infringement  of  copyright.  Thus,  this  research  provides  a  profound understanding of the impact of this phenomenon and a comparison between the perspectives of Islamic law and copyright law regarding the use of photos in online business transactions.
Keywords: Commerce; Copyright;  Islamic Law; Photo.

## Abstrak
Dalam era bisnis online, penggunaan foto milik orang lain telah menjadi kebiasaan  yang  umum,  meskipun  seringkali  diabaikan  serius.  Padahal, tindakan  tersebut  dapat  menimbulkan  permasalahan  serius,  terutama mengingat  nilai  ekonomi  yang  besar  terkait  dengan  kreativitas  dalam usaha  bisnis,  khususnya  hak  foto.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menyelidiki fenomena penggunaan foto dalam kegiatan perdagangan dan menganalisis  perspektif  undang-undang  hak  cipta  dan  hukum  Islam terhadap  fenomena  tersebut.  Melalui  pendekatan  kualitatif  dalam
TADAYUN
penelitian  pustaka,  tujuan  penelitian,  permasalahan  yang  dihadapi, metode  yang  digunakan,  dan  temuan  yang  diperoleh  akan  diuraikan secara rinci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan foto untuk kebutuhan  dagang  semakin  meningkat,  didorong  oleh  pandangan sebagian pelaku bisnis online yang menganggap klaim hak foto orang lain sebagai hal biasa. Hukum Islam memperbolehkan penggunaan foto dalam perdagangan asalkan merupakan karya milik sendiri dan diperoleh sesuai dengan  prinsip  syariat  Islam.  Di  sisi  lain,  undang-undang  hak  cipta melarang  penggunaan  foto  dalam  kegiatan  perdagangan  karena melanggar  hak  cipta.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  memberikan pemahaman  yang  mendalam  tentang  dampak  fenomena  ini  serta perbandingan  antara  perspektif  hukum  Islam  dan  undang-undang  hak cipta terkait penggunaan foto dalam bisnis perdagangan online.
Kata Kunci : Dagang; Foto; Hak Cipta; Hukum Islam;

## A. PENDAHULUAN
Dengan kemajuan teknologi, membuka usaha bisnis kini tidak lagi memerlukan  pembangunan  toko  fisik  dengan  biaya  yang  signifikan. 1 Sebaliknya,  pelaku  usaha  dapat  memanfaatkan  media  sosial  untuk memposting  produk  secara  online.  Namun,  penggunaan  foto  yang menarik  menjadi  suatu  kebutuhan  esensial  dalam  upaya  pemasaran. 2 Sebagai  contoh,  platform  belanja  online  seperti  Shopee  seringkali menampilkan postingan dengan foto serupa antar toko. Hal ini menjadi menarik,  terutama  ketika  pelaku  usaha  yang  mengikuti  tren menggunakan  merek  tertentu,  seperti  Kazami,  cenderung  memposting foto  yang  sebelumnya  diunggah  oleh  toko  asli  Kazami,  kadang  dengan harga yang lebih rendah untuk menarik perhatian pembeli.
Namun,  dalam  dunia  bisnis  online,  pengambilan  foto  milik  orang lain dianggap lumrah dan kurang mendapat perhatian serius. 3 Padahal,
1 Dessy  Asnita,  “Membangun  Ketahanan  Keluarga  Di  Masa  Pandemi:  Studi Fenomenologi Terhadap Bisnis Dropship Di Kota Langsa,” Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan 9, no. 1 (2022): 191 – 205, https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.3670.
2 Ankardiansyah  Pandu  Pradana  et  al.,  “Pelatihan  Insect  Macro Photography Menggunakan  Smartphone  Dan  Komersialisasinya  Melalui  Photo  Stock  Website  Bagi Remaja Di Desa Jubung Kabupaten Jember,” SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan 6, no. 1 (2022): 401, https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i1.7871.
3 Redjeki Agoestyowati and Munir Saputra, “Pengaruh Foto Dan Video Produk Terhadap Jumlah Pengunjung Di Media Sosial Pada UMKM Di DKI Jakarta” 4, no. 1 (2022):
33 – 38.
Vol.4 No.2, Juli-Desember 2023 | 127
TADAYUN
tindakan  ini  dapat  menimbulkan  risiko  besar.  Menciptakan  kreativitas dalam usaha bisnis, terutama dalam hal hak foto, membutuhkan investasi finansial  yang  tidak  sedikit.  Beberapa  pelaku  usaha  bahkan  bersedia mengeluarkan dana yang signifikan untuk jasa fotografer agar hasil foto mereka  menarik  dan  estetis.  Pemilik  usaha  yang  mampu  menciptakan karya kreatif diakui sebagai pencipta, dengan hak-hak yang melekat pada setiap hasil karyanya.
Toko online shop Langsa Hijab yang terdapat di media sosial berbasis Instagram merupakan pusat jual beli hijab terkenal di Kota Langsa dengan memiliki  jumlah  pengikut  21,5RB  orang.  Peneliti  telah  melakukan observasi bahwa untuk postingan foto yang telah di upload di Instagram @langsahijab,  tidak  sepenuhnya  menggunakan real  photo milik  toko pribadi, contohnya saja postingan pada tanggal 17 September 2022. Foto tersebut  sudah  sering  juga  peneliti  lihat  di  aplikasi  Shoope.  Padahal, @langsahijab  tidak  memiliki  toko online di  aplikasi  Shoope,  ia  hanya melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi Instagram dan Whatsapp. Tidak hanya toko online @langsahijab saja, peneliti juga telah melakukan observasi  di  akun  Instagram  @dasterarablangsa.  Pada  laman  Instagram tersebut, juga sama halnya seperti  yang  terdapat di  toko @langsahijab. Bahkan  toko online @dasterarablangsa  sepenuhnya  menggunakan  foto yang  bukan  miliknya  pribadi.  Untuk  postingan  foto  yang  terdapat @dasterarablangsa,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  seluruh  foto  yang telah di upload adalah milik orang lain, karena foto tersebut juga sudah banyak terdapat di beberapa toko online lainnya. 4
Dijelaskan dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh adipurwando dkk dalam jurnal jentera yang berjudul Perlindungan Hukum Atas Foto Atau Video Fotografer Yang Diunggah Di Instagram: Tinjauan Yuridis Terhadap Lisensi Yang Diatur Pada Syarat Penggunaan Instagram . 5 Instagram secara eksplisit  menolak  untuk  mengambil  alih  gambar,  foto,  ilustrasi,  atau konten  lainnya  yang  dilindungi  oleh  hak  kekayaan  intelektual  yang diunggah  oleh  penggunanya.  Meskipun  demikian,  persyaratan penggunaan  yang  harus  dipenuhi  oleh  individu  saat  membuat  akun
4 Mutmainnah, Hasil Observasi Peneliti di Media Sosial Berbasis Instagram (n.d.).
5 Gitta  Astari  Adipurwanto,  Igrissa  Majid,  and  Khaerul  Anwar,  “Perlindungan Hukum  Atas  Foto  Atau  Video  Fotografer  Yang  Diunggah  Di  Instagram,” Jentera:  Jurnal Hukum 4, no. 1 (2021): 479 – 93.
TADAYUN
memungkinkan Instagram untuk memiliki lisensi atas semua konten yang diunggah  oleh  individu  tersebut.  Menghosting,  menggunakan, mendistribusikan, mengubah, menampilkan secara publik, menjalankan, menerjemahkan,  menyalin,  dan  membuat  produk  berdasarkan  konten yang diunggah oleh pengguna adalah semua tindakan yang diizinkan oleh lisensi  ini.  Selain  itu,  lisensi  kekayaan  intelektual  pengguna  Instagram dapat  dipindahtangankan,  disublisensikan,  dan  digunakan  di  seluruh dunia dengan biaya penuh dan bebas royalti. Instagram tetap bebas untuk menggunakan  konten  pengguna  untuk  tujuan  komersial  atau  tidak komersial.  Dengan  kata  lain,  Instagram  memberi  pengguna  izin  untuk menggunakan karya mereka secara bebas . 6
Pendekatan  kasus  yang  digunakan  dalam  pembahasan  ini  akan difokuskan  pada  fenomena  pelanggaran  hak  cipta  yang  sedang berkembang,  dengan  mengeksplorasi  kasus-kasus  nyata  yang  terjadi  di dunia bisnis online. Salah satu contoh aktual adalah kasus pelanggaran hak cipta dalam industri fashion atau pakaian, yang seringkali mencakup peniruan  desain  atau  merek  terkenal. 7 Dalam  beberapa  tahun  terakhir, terjadi peningkatan kasus peniruan desain fashion di dunia bisnis online. Banyak toko online, terutama di platform seperti Instagram dan Shopee, menghadapi  tudingan  pelanggaran  hak  cipta  karena  meniru  desain produk  dari  merek  terkenal.  Contohnya,  Sebuah  toko  online  fashion dengan  nama  @FashionTrendyStore  telah  menjadi  sorotan  karena dianggap  meniru  desain  pakaian  dari  brand  terkenal  seperti  Zara  dan H&M. Postingan foto produk dari @FashionTrendyStore sering kali mirip dengan produk-produk orisinal dari merek ternama, baik dari segi desain maupun presentasi visualnya.
6 Adipurwanto, Majid, and Anwar.
7 Dian Rachmawati Afandi and Maha Putra Maha, “Pengembangan Kinerja UKM: Penggunaan Platform Digital Dengan Kemampuan Jaringan Dan Ambidexterity,” Jurnal Pengembangan Wiraswasta 22, no. 02 (2020): 93, https://doi.org/10.33370/jpw.v22i02.432;
Abi Jam’an Kurnia, “Hukumnya Mencuri Foto Online Shop Di Instagram,” Hukum Online (hukumonline.com, 2020), https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya- mencuri-foto-ionline-shop-i-di-instagram-lt5a715daf6a4b3.
Vol.4 No.2, Juli-Desember 2023 | 129 TADAYUN
Perspektif hukum Islam juga turut berperan dalam konteks ini. Fitra Rizal 8 menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta dilakukan oleh pihak lain yang memperlakukan atau menggunakan karya pencipta atau pemegang hak  cipta  dengan  cara  yang  merugikan.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa dalam konsep agama dan negara, mengambil hak milik seseorang tanpa izin pemilik resmi merupakan perbuatan yang tidak masuk akal dan jahat. Pelanggaran hak cipta hampir sama.  Tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk pencurian yang merugikan pemilik hak cipta, merugikan semangat  berpikir  dan  inovasi  pencipta,  serta  bertentangan  dengan tujuan syariat Islam.
Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih  dalam  tentang  fenomena  penggunaan  foto  dalam  usaha perdagangan  online.  Peneliti  tertarik  untuk  menganalisis  kaitan fenomena ini dengan undang-undang hak cipta dan hukum Islam.

## B. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  Yuridis  Normatif  dengan pendekatan  data  empiris,  khususnya  melalui  case  approach.  Yuridis normatif dipilih untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku dalam konteks  penggunaan  foto  untuk  kebutuhan  dagang,  sedangkan pendekatan data empiris, dalam hal ini case approach, digunakan untuk mengeksplorasi kasus-kasus konkret yang terjadi di dunia bisnis online. Sumber  data  primer  penelitian  ini  berasal  dari  akun  Instagram  yang diobservasi,  yaitu  @langsahijab,  @dasterarablangsa,  dan  @liafashion. Analisis akan difokuskan pada penggunaan foto oleh akun-akun tersebut untuk  kebutuhan  dagang  dan  potensial  pelanggaran  hak  cipta  yang terkait.  Sumber  data  sekunder  mencakup  literatur,  buku,  jurnal,  dan sumber informasi relevan lainnya. Literatur hukum dan informasi terkait akan  digunakan  untuk  mendukung  analisis  yuridis  normatif  dalam menilai kerangka hukum yang berlaku. Konsep novelty dalam penelitian ini  akan  diwakili  oleh  pendekatan  case  approach  yang  memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap kasus-kasus konkret dalam praktik bisnis
8 Fitra  Rizal,  “Nalar  Kritis  Pelanggaran  Hak  Cipta  Dalam  Islam,” AL-MANHAJ:
Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam
2, no. 1 (2020): 1 – 24,
https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i1.307.
TADAYUN
online,  sehingga  memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  dan kontekstual  terhadap  fenomena  penggunaan  foto  dalam  kebutuhan dagang.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hak Cipta
a. Hak Cipta
Salah  satu  cabang  dari  Hak  Kekayaan  Intelektual  Perundang- undangan  adalah  hak  cipta. 9 Hak  pengarang,  atau Auteursrecht dalam bahasa Belanda, adalah istilah yang dikenal sebagai hak cipta. Baru pada Oktober 1951, di Kongres Kebudayaan Indonesia kedua di Bandung, istilah hak  pengarang  diperdebatkan  karena  dianggap  membuat  definisi  hak cipta lebih luas. Seperti yang dinyatakan oleh Eddy Damian, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memutuskan cara hasil penuangan ide atau informasi tertentu akan digunakan. 10
Pasal  40  (1)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak Cipta  menyoroti  masalah  hak  cipta.  Karya  seperti  publikasi,  buku, pamflet,  dan  lainnya  dilindungi  hak  cipta. 11 Misalnya,  pidato,  seminar, kuliah, alat peraga pendidikan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama  musikal,  drama,  tari,  koreografi,  pewayangan,  pantomim;  seni rupa,  misalnya,  lukisan,  gambar,  ukiran,  kaligrafi,  pahat,  patung,  atau kolase; peta; batik, arsitektur, atau seni motif lainnya; fotografi; potret. 12

## b. Hak Cipta dalam Islam
Untuk melindungi hak kepemilikan harta benda (hifdz al-mal), yang mencakup  kebutuhan dharuri setiap  manusia,  adalah  salah  satu  tujuan syariat Islam (maqasid al-syari'ah). Ikhwan 13 menyatakan Akibatnya, ketika
9 Muhammad Fahmi Rois and Kholis Roisah, “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Kerajinan Kuningan Tumang,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 3 (2018): 401 – 19, https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11717.
10 Eddy Damian, Hukum Hak Cipta , 3rd ed. (Bandung: Alumni Bandung, 2009).
11 Muhammad  Rifqi  Fauzi,  “Hak  Cipta  Dalam  Sudut  Pandang  Nilai  – Nilai Pancasila,” JIPRO :  Journal  of  Intellectual  Property 3,  no.  2  (2021):  16 – 34, https://doi.org/10.20885/jipro.vol3.iss2.art2.
12 Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Malang: Setara Press, 2017).
13 Ikhwan, Perlindungan  Hak  Cipta  Menurut  Hukum  Nasional  Dan  Hukum  Islam (Bandung: Mizan, 2016).
Vol.4 No.2, Juli-Desember 2023 | 131
TADAYUN
hukum  Islam  mengakui  hak  cipta  sebagai  salah  satu  hak  kepemilikan harta,  hak  tersebut  akan  dilindungi  dengan  cara  yang  sama  seperti perlindungan harta benda; salah satu perlindungan ini adalah larangan mengambil  harta  orang  lain  secara  batil;  dalam  konteks  hak  cipta,  ini berarti larangan "memakan" hasil hak cipta orang lain. Alquran dan As- Sunnah  menjelaskan  larangan  ini.  Ayat  188  surah  Al-Baqarah mengatakan:
ِلاَوْم َ أ ْنِ م اًقيِر َف اوُلُكْأَِلِ ِم اكَُّْلْا  َلَِإ اَهِب اوُلْدُتَو ِلِطاَْلْاِب مُكَنْيَب مُكَلاَوْم َ أ اوُلُك ْ أَت َ لََو َنوُمَلْعَت ْمُتن َ أَو ِمْثِ ْ لْاِب  ِساالنا
Terjemahnya:
‘ Janganlah kalian mendapatkan harta (yang bersumber dari) sekitar kalian dengan cara yang batil, dan (contoh lainnya) kalian perkarakan harta  (yang  batil  itu)  kepada  para  hakim  sehingga  kalian  dapat menikmati  sebagian  harta  orang  lain  dengan  cara  yang  kotor, sementara kalian mengetahui (hal itu) ’ . 14
Karena hak milik orang muslim terjaga, mengambil hak milik orang lain tanpa izin adalah melanggar hak cipta orang lain dalam ruang lingkup hak cipta. Namun demikian, Nabi Muhammad saw. juga melarang orang Islam mengambil harta saudaranya tanpa izin.
‘ Menurut  Ibnu  Umar  ra.,  Rasulullah  Shalallahu  'Alaihi  Wa  Salam mengatakan: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi  bahwa  tidak  ada  ilah  kecuali  Allah  dan  Muhammad  adalah utusanNya,  mendirikan  shalat,  menunaikan  zakat,  apabila  mereka  telah melakukan  hal-hal  tersebut  maka  darah  dan  harta  mereka  mendapatkan perlindungan  dariku,  kecuali  karena  hak-hak  Islam,  sedangkan  hisabnya atas Allah ’ . (HR Bukhari dan Muslim)
Selain  itu,  ketentuan  hukum  perdata  Islam  melindungi  hak  cipta secara  administratif.  Pertama,  perjanjian  antara  pencipta  dan  lembaga yang  memproduksi  karya  cipta  harus  mencantumkan  perlindungan administrasi. Misalnya, berapa lama pengarang dan ahli warisnya dapat menerima kompensasi atau royalti atas karya mereka. Kedua, ketentuan perdata memberikan perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta yang merasa  hak  mereka  dilanggar. 15 Hak  cipta  juga  dilindungi  oleh  hukum
14 Departemen Agama RI, “Al - Qur’an Dan Terjemahnya,” 2010.
15 Ikhwan, Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Islam .
TADAYUN
pidana. Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum Islam memiliki aturannya  sendiri.  Ketentuan  ini  diatur  oleh  hukum  pidana (fiqh  al- jinayah).
Hukuman dalam hukum Islam harus diketahui secara menyeluruh sehingga  tidak  ada  kesalahan  dalam  memberikan  hukuman  kepada mereka  yang  melakukan  perbuatan  tersebut.  Beberapa  jenis  tindak pidana  yang  berkaitan  dengan  harta  dikenal  dalam  hukum  Islam, termasuk hudud,  qhisas atau diyat ,  dan ta'zir .  Pencurian,  juga  dikenal sebagai sariqah , yang merupakan salah satu contoh tindak pidana hudud yang  memiliki  hukuman  potong  tangan  jika  memenuhi  syarat-syarat tertentu. 16

## 2. Fenomena Penggunaan Foto dalam Usaha Perdagangan
Perilaku  manusia  dan  peradaban  diubah  oleh  teknologi  informasi dan  komunikasi  di  seluruh  dunia.  Selain  itu,  perubahan  sosial  terjadi dengan  cepat  karena  dunia  berkembang.  Pelanggaran  hak  cipta  berarti mengambil,  merekam,  memperbanyak,  atau  mengungkapkan  sebagian atau seluruh karya yang dibuat oleh orang lain tanpa izin dan pemahaman dari  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta. 17 Ini  biasanya  terjadi  untuk kepentingan bisnis atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Selain itu, melanggar hak cipta  juga dapat digunakan untuk membuat orang  lain merasa tidak enak. 18
Eksklusif  pencipta  adalah  adalah  hak  eksklusif  untuk  pencipta sehingga tidak ada  orang lain yang dapat  memanfaatkannya  tanpa izin pencipta. Setiap tindakan yang mengakibatkan pelanggaran hak ekslusif pencipta atau pemegang hak cipta  dapat dianggap sebagai pelanggaran hak  cipta. 19 Hak-hak  ini  mencakup  hak  untuk  membuat  dan  menjual replika karya seni, hak untuk mengimpor & mengekspor karya seni, hak
16 Ikhwan.
17 Agoestyowati  and  Saputra,  “Pengaruh  Foto  Dan  Video  Produk  Terhadap Jumlah Pengunjung Di Media Sosial Pada UMKM Di DKI Jakarta.”
18 Ahmad M. Ramli, Cyber Law Dan HAKI, Dalam Sistem Hukum Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2004).
19 Saipulloh  Fauzi  and  Lia  Febria  Lina,  “Peran  Foto  Produk,  Online  Customer Review Dan Online Customer Rating Pada Minat Beli Konsumen Di E- Commerce,” Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis 2, no. 1 (2021): 21,
https://doi.org/10.24853/jmmb.2.1.21-26.
Vol.4 No.2, Juli-Desember 2023 | 133
TADAYUN
untuk mengubahnya, hak untuk menampilkannya secara publik, dan hak untuk memberikan atau menjual hak eksklusif kepada pihak lain. 20
Karena teknologi internet, juga dikenal sebagai dunia tanpa batas, yang menghubungkan semua komputer di seluruh dunia, orang-orang di era  digital  dapat  berinteraksi  satu  sama  lain  melalui  jaringan  internet tanpa terhalang oleh wilayah negara atau aturan teritorial. Selain itu, era komputer  dan  internet  modern  ditandai  dengan  fitur  tambahan,  yaitu kemudahan  yang  dimiliki  setiap  orang  untuk  mendapatkan  informasi. Mendapatkan,  mengirim,  dan  menyebarkan  informasi  sekarang  sangat mudah.  Internet  telah  menjadi  alat  komunikasi  yang  tidak  dapat disangkal  lagi  dan  paling  umum  di  dunia  saat  ini.  Orang-orang  dari berbagai  lapisan  masyarakat,  seperti  pengusaha,  artis,  dan  penyanyi, mendapat manfaat dari internet. Tidak mengherankan, jumlah situs web yang dapat diakses dari waktu ke waktu terus meningkat. 21
Meningkatnya jumlah situs web di internet baik untuk tujuan bisnis maupun  non-bisnis  meningkatkan  kemungkinan  pemalsuan  hak  cipta. Dengan  semakin  canggihnya  teknologi  informasi,  kemungkinan  ini semakin  besar.  Internet  memiliki  banyak  manfaat,  tetapi  juga memungkinkan  berbagai  jenis  kriminalitas,  termasuk  pelanggaran  hak cipta.  Banyak  ciptaan  sekarang  dapat  diakses  secara  digital  dan didistribusikan  melalui  jaringan  web.  Sebenarnya,  jaringan  web menawarkan keuntungan yang banyak bagi pencipta dan pemegang hak cipta,  termasuk  kemampuan  untuk  mengumumkan  atau  memperluas karya  mereka  untuk  memperoleh  keuntungan  finansial  dari  karya tersebut. 22 Namun, masalah dapat muncul jika orang yang mengumumkan atau memperluas karya tersebut sama sekali tidak  berkepentingan.
Dengan  perkembangan  teknologi,  kini  masyarakat  yang  ingin membuka  usaha  bisnis  tidak  harus  membangun  toko  terlebih  dahulu dengan menghabiskan banyak biaya bangunan, akan tetapi pelaku usaha
20 Kurnia, “Hukumnya Mencuri Foto Online Shop Di Instagram.”
21 Reyfel A. Rantung, “Hak Cipta Dalam Jaringan Internet Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,” Jurnal Hukum Unsrat 2, no. 1 (2014): 105.
22 Rinitami  Njatrijani  Mirza  Rahmaniar,  Hendro  Saptono,  “ Perlindungan  Hak
Cipta Pada Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial ” 8, no. 28 (2019): 2177– 85,
https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2019.24595.
TADAYUN
bisnis  hanya  cukup  memposting  barang  dagangannya  di  media  sosial secara online. Akan  tetapi,  jika  ingin  memposting  barang  dagangan  di media sosial, sudah pasti pelaku usaha bisnis online memerlukan sebuah foto yang bagus dan menarik untuk di posting. Khusus pusat belanja online melalui  aplikasi  shoope,  kini  banyak  sekali  kita  lihat  toko online yang memiliki  beberapa  postingan  gambar  yang  sama  dengan  toko  lain. Misalnya  untuk  barang  yang  bermerk  Kazami,  untuk  keaslian  merk  ini sudah pasti toko akan selalu memposting foto yang real di media sosial, akan  tetapi  untuk  pelaku  usaha  bisnis  yang  ikut-ikutan  dengan menggunakan merk Kazami, sudah pasti mereka selalu memposting foto asli yang ada di toko asli Kazami dan menjual dengan harga yang lebih murah agar dapat menarik perhatian pembeli.
Begitu  juga  hal  nya  dengan  produk  zara,  banyak  beredar  produk zara yang tidak ori, namun penjual menggunakan foto yang produk zara yg asli. Fenomena seperti ini dianggap biasa saja oleh para penjual online, padahal selain ini menipu custumer ini juga merupakan pelanggaran hak cipta.
Perkembangan  dalam  teknologi  komunikasi  dan  informasi  adalah sebagian  komponen  yang  memengaruhi  Undang-Undang  Hak  Cipta. Teknologi  Baru  ini  tidak  hanya  membantu  dalam  pengembangan  hak cipta  sebagai  strategis,  tetapi  juga  berfungsi  sebagai  alat  untuk pelanggaran  hak  cipta.  Untuk  memaksimalkan  fungsi  positif  dan mengurangi  efek  negatif,  pengaturan  yang  proporsional  sangat diperlukan. Dengan pertumbuhan dan kemajuan yang begitu pesat dalam teknologi  informasi,  telah  terjadi  perubahan  dalam  berbagai  aspek kehidupan manusia, yang telah menyebabkan munculnya jenis perbuatan hukum baru. Hukum siber atau telematika telah muncul saat ini. 23
Saat menerapkan perlindungan hukum pada aspek bisnis khususnya merek,  teori  perlindungan  hukum  untuk  hak  asasi  manusia  juga  harus dipertimbangkan.  Para  penganut  ideologi  ini  berpendapat  bahwa  etika dan  hukum  adalah  representasi  bahwa  hukum  dan  moral  membentuk aturan dalam dan luar kehidupan manusia.
Undang-Undang  Hak  Cipta  Nomor  28  Tahun  2014  menyatakan
23 Anggara  dkk, Menyeimbangkan  Hak:  Tantangan  Perlindungan  Privasi  Dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi Dan Data Di Indonesia (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2012).
Vol.4 No.2, Juli-Desember 2023 | 135
TADAYUN
semua foto yang dibuat dengan menggunakan kamera dianggap sebagai karya fotografi. 24 Menurut penjelasan sebelumnya, potret dapat berupa lukisan, foto, atau patung. Akibatnya, dalam Undang-Undang Hak Cipta, potret yang dimaksud adalah potret dalam bentuk foto yang dibuat oleh fotografer,  jika  seorang  pencipta  tidak  mengizinkan  seseorang  yang merasa  terganggu  oleh  foto  atau  potretnya  untuk  disebarluaskan,  hak cipta tersebut akan melanggar. Batasan etika juga penting diperhatikan. Sangat  disarankan  untuk  meminta  izin  sebelum  memotret  seseorang untuk  kepentingan  non-komersial,  terutama  jika  mereka  dapat  dengan mudah diidentifikasi.
Berdasarkan  dari  uraian  diatas,  peneliti  menyimpulkan  bahwa masih banyak terdapat pelaku bisnis yang menggunaan foto milik orang lain  untuk  kebutuhan  dagang.  Fenomena  penggunaan  foto  dalam kebutuhan  dagang  semakin  marak  karena  pelaku  bisnis online, selalu beranggapan bahwa mengambil gambar miliki orang lain merupakan hal yang  sudah  biasa  dan  sama  sekali  tidak  dianggap  serius.  Padahal, perbuatan  tersebut  melanggar  undang  undang hak  cipta.  Penelitian  ini membuka  fakta  bahwa  banyak  pelaku  bisnis  online,  seperti  yang diidentifikasi  dalam  akun  Instagram  @langsahijab,  @dasterarablangsa, dan  @liafashion,  secara  sistematis  melanggar  hak  cipta  dengan menggunakan foto tanpa izin. Ditemukan bahwa pelanggaran ini terjadi terutama dalam upaya  menarik perhatian pembeli atau  mengikuti tren tertentu, tanpa mempertimbangkan hak eksklusif pencipta.
Analisis  mendalam  menyoroti  perilaku  pelaku  bisnis  online  yang menganggap  penggunaan  foto  milik  orang  lain  sebagai  tindakan  yang sepele dan umum. Data menunjukkan bahwa pelaku bisnis seringkali tidak menyadari  atau  mengabaikan  implikasi  hukum  dan  etika  dari penggunaan  foto  tanpa  izin.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pelanggaran hak cipta dalam penggunaan foto untuk kebutuhan dagang di  media  sosial  dan  platform  online  merupakan  masalah  yang  serius. Meskipun  sebagian  besar  pelaku  bisnis  mungkin  tidak  menganggapnya serius,  analisis  ini  menyoroti  dampak  hukum  dan  etika  dari  tindakan tersebut.  Perbandingan  antara  pandangan  pelaku  bisnis  dan  realitas konsekuensi hukum membuka peluang untuk kesadaran dan perubahan
24 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta., “Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.,” n.d.
136 | Vol.4 No.2, Juli-Desember 2023
TADAYUN
perilaku di kalangan pelaku bisnis online.

## 3. Pandangan  Hukum  Islam  dan  UU  Hak  Cipta  terhadap Fenomena Penggunaan Foto dalam Usaha Perdagangan
Allah  swt  menciptakan  manusia  sebagai  makhluk  homo  sapien dengan kemampuan secara fisik dan spiritual. Sifat nafsu dan akal pikiran manusia membedakan mereka dari makhluk ciptaan Tuhan lainnya yang menunjukkan bahwa Manusia memiliki kecerdasan, pintar, dan mampu mengendalikan. 25
Manusia memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan apa pun yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berkat kekuatan yang  diberikan  oleh  Allah  SWT,  jadi  banyak  barang  yang  dibuat  oleh manusia dapat digunakan oleh individu dan orang lain. Karya orang lain mulai menggunakannya, bahkan bisa menghasilkan uang. Oleh karena itu, hak atas kekayaan intelektual (HKI) diciptakan untuk melindungi upaya kreatif individu.
Terjemahan  hak  cipta  dari copyright dalam  bahasa  Inggris,  yang berarti "hak salin", dan didirikan sama dengan penciptaan mesin cetak. OK  Saidin  menyatakan  dalam  bukunya  "Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual"  bahwa:  Hak  tunggal  si  pencipta  untuk  membuat, menerbitkan,  dan  memberi  kuasa  untuk  membuat  dan  menerbitkan menerjemahkan  karya  mereka,  kecuali  karya  yang  terlindung  oleh kontrak ini. 26
Hak  cipta  adalah  salah  satu  kekayaan  manusia.;  oleh  karena  itu, hukum  Islam  mewajibkan  untuk  melindungi  kekayaan  yang  dimiliki. Allah tidak menurunkan Alquran untuk memberikan penjelasan tentang teori ilmiah, masalah seni, dan spektrum pengetahuan. Oleh karena itu, hak  cipta  dalam  Islam  dapat  dilacak  melalui  penghargaan  terhadap mereka yang memiliki pengetahuan 27 sebagaimana yang tertuang dalam Surat  Az-Zumar  ayat  9 ‘ adakah  sama  orang-orang  yang  mengetahui
25 Supeno,  “Hak  Cipta  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam,” Jurnal  Hukum 2,  no.  1 (2018): 125.
26 Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2015).
27 Beni Ahmad Saebani, Filsafat Hukum Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
Vol.4 No.2, Juli-Desember 2023 | 137 TADAYUN
dengan orang-orang yang tidak mengetahui? ’ 28
Akibatnya,  Islam  tidak  menganggap  ilmu  pengetahuan  sebagai monopoli.  Sebaliknya,  agama  melindungi  pengetahuan  agar  orang  lain tidak  mengetahuinya.  Islam  mendorong  pemahaman.  Oleh  karena  itu, dalam fiqh Islam klasik,  tidak ada hak kekayaan intelektual atau benda abstrak yang dikenal. Imam Abu Qosim menjelaskan hak seseorang dalam kitab Kaysf al Asror sebagai setiap hak yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Imam Ahmad berpendapat bahwa dalam penjelasan hak ini, ‘ seseorang  tidak  boleh  menyalin  hadis  dalam  kertas,  ketika  ia menemukan  sebuah  kertas  yang  terdapat,  kecuali  bila  diizinkan  oleh pemiliknya ’ Meskipun hukum ini berasal dari bidang adab dan tasawuf, itu  berfungsi  sebagai  cara  untuk  memberikan  legitimasi  kepada penguasaan  penulis  atas  tulisannya.  Ini  berarti  bahwa  karya  yang dihasilkan  oleh  upaya  intelektual  pencipta  dimiliki  oleh  mereka. Kemudian muncul pertanyaan tentang hak cipta sebuah karya: apakah ia merupakan  hak  materi  atau  immateri  yang  tidak  terpengaruh  oleh manfaat komersialnya? Dr. Said Romadlon al Buthi, guru besar Ushul Fiqih di Universitas Damaskus, menyatakan bahwa ‘ pada masa lampau, sebuah karya ilmiah muncul dan terpendam dalam otak pengarangnya ’ . 29
Ulama modern setuju bahwa hukum melindungi hak cipta. Hak cipta dapat  diperlakukan  sesuai  keinginan  pemiliknya.  Tak  seorang  pun memiliki hak untuk melanggarnya, tetapi hanya jika karya-karya itu tidak melanggar  syari'at  Islam  yang  jelas.  Ini  adalah  keputusan  akhir  yang dibuat oleh Institusi Penelitian Fiqih Islam, yang dibentuk oleh Organisasi Muktamar Islam pada pertemuan kelimanya pada tahun 1409 H (1988 M) di Kuwait. 30
Di  Indonesia,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  telah  mengeluarkan fatwa  nomor  1/MUNAS/VII/MUI/15/2005  tentang  perlindungan  Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI) 31 .  putusan  ini  didasarkan  pada  gagasan filosofis bahwa HaKI merupakan bagian dari kekayaan yang dimiliki oleh
28 Departemen Agama RI, “Al - Qur’an Dan Terjemahnya.”
29 Supeno, “Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam.”
30 Supeno.
31 Majelis  Ulama  Indonesia,  “Fatwa  Nomor  1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual,” 2005.
138 | Vol.4 No.2, Juli-Desember 2023
TADAYUN
pencipta. Pasal 3 UU Hak Cipta menetapkan: (1) Sebuah benda bergerak dianggap  sebagai  hak  cipta;  (2)  Hak  cipta  dapat  ditransfer  secara keseluruhan atau sebagian karena (1)Wasiat; (2) hibah; (3) pewarisan; dan (4)  dimiliki  oleh  negara. 32 Karena  karya  cipta  merupakan  kemaslahatan umum  yang  sah,  undang-undang  harus  memberikan  perlindungan kepada hak para penciptanya. Hukuman ini sesuai dengan jiwa dan tujuan syari'at mengambil keuntungan dan menolak kerusakan.
Islam hanya menerima dan menjaga karya seni yang sesuai dengan nilai  dan  standar  yang  termasuk  dalamnya.  Jika  karya  seni  tersebut bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  Islam,  maka  karya  seni  tersebut tidak dianggap sebagai "karya cipta" dan tidak ada perlindungan untuk jenis karya tersebut. Karena hak cipta dilindungi dalam Islam, karya cipta harus memenuhi syarat-syarat berikut: tidak mengandung bahan haram, tidak  merusak  masyarakat,  dan  tidak  melanggar  hukum  Islam  secara keseluruhan.  Hak  cipta  sebagai  hak  untuk  memiliki  sesuatu  manfaat berakhir ketika pemiliknya melakukan transaksi, baik itu transaksi sosial atau tijari . 33 Untuk melindungi hak ekonomi pemilik hak terkait, UU Hak Cipta sudah memberikan sejumlah peraturan yang komprehensif. Untuk menjadikannya  sebagai  hukum  progresif  yang  menjamin  hidup  adil, sejahtera, dan bahagia bagi pemilik hak terkait, peraturan komprehensif ini diperlukan. Untuk memastikan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait lainnya dilindungi, aparat penegak hukum harus mematuhi  peraturan  ini  secara  konsisten  dan  sesuai  dengan  ketentuan UU Hak Cipta. 34
Hak  moral,  sebagaimana  didefinisikan  dalam  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  dan  Konvensi  Bern,  pada dasarnya mengacu pada satu hal: Hak pencipta dilindungi oleh hak moral agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan kehormatan atau reputasi. Hak- hak moral ini berlaku sepanjang masa. Selain itu, hak ekonomi dilanggar.
32 Republik  Indonesia,  “Undang -Undang  Republik  Indonesia Nomor  28  Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” 2014.
33 Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam,” Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Dalam Islam 3, no. 5 (2015): 247 – 74, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v3i05.144.
34 Achmad  Zen  Umar  Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP (Bandung: PT. Alumni, 2011).
Vol.4 No.2, Juli-Desember 2023 | 139
TADAYUN
Untuk memberi pencipta atau pemegang hak cipta hak cipta kesempatan untuk  menghasilkan  uang  dari  karya  mereka,  ini  adalah  fungsi  hak ekonomi hak cipta.
Menurut  Undang-undang  No  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta, Pasal 8 menyatakan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak  eksklusif  untuk  memperoleh  keuntungan  finansial  dari  ciptaan mereka.  Dalam  Pasal  9  menyatakan  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta yang disebutkan dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan hal-hal  berikut:  penerbitan  karya  kreatif,  penggandaan  karya  kreatif dalam  bentuk  apa  pun,  penerjemahan  karya  kreatif,  modifikasi  karya kreatif, dan pengaransemenan karya kreatif atau pentransformasi cipta Ketika  seseorang  menggunakan  hak  ekonomi  sebagaimana  disebutkan pada  ayat  (1),  mereka  harus  mendapatkan  izin  dari  Pencipta  atau Pemegang  Hak  Cipta.  Jika  mereka  tidak  memiliki  izin  mereka,  mereka dilarang menggandakan atau menggunakan ciptaan secara komersial. 35
Dalam hal jangka waktu, perlindungan hak cipta ekonomi terbatas pada jangka waktu tertentu. Pasal 59 Ayat (1) dari Undang-Undang Hak Cipta  menyatakan  bahwa  penggunaan  karya  fotografi  harus  diizinkan selama 50 (lima puluh) tahun sejak pengumuman tersebut. Oleh karena itu,  penggunaan  karya  fotografi  untuk  mendapatkan  keuntungan finansial  harus  diizinkan,  Jika  tidak  diberikan  izin,  itu  akan  melanggar ketentuan hak cipta. 36
Menurut  pasal  15  UU  Hak  Cipta,  Pelanggaran  hak  cipta  tidak termasuk dalam kategori pelanggaran jika sumbernya hanya digunakan untuk  tujuan  pembelajaran,  penelitian,  karya  ilmiah,  laporan,  atau penulisan  kritik  dan  mengevaluasi  masalah  tanpa  mengorbankan kepentingan utama pencipta. Selain itu, undang-undang memberikan izin secara  terbatas  untuk  membuat  lebih  banyak  program  komputer, membuat replika program untuk keperluan pribadi, dan mengubah karya arsitektur  sesuai  dengan  pelaksanaan  teknis.  Untuk  membenarkan penggunaan  karya  cipta  tersebut,  pastikan  untuk  menyebutkan sumbernya.
Pertunjukan  atau  pementasan  yang  tidak  bersifat  komersial  juga
35 Republik  Indonesia,  “Undang -Undang  Republik  Indonesia Nomor  28  Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”
36 Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP .
TADAYUN
diizinkan oleh undang-undang, kecuali karya cipta yang digunakan untuk kepentingan  tunanetra,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan,  dan perpustakaan  atau  pusat  dokumentasi  yang  tidak  bersifat  komersial. Salah  satu  persyaratan  utama  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang dalam Pasal 15 adalah bahwa sumber karya cipta harus dicantumkan saat digunakan  untuk  tujuan  non-komersial  atau  semata-mata  untuk kepentingan pribadi, dan bahwa penggunaan sumber karya cipta tersebut tidak  merugikan  kepentingan  yang  wajar  dari  pencipta.  Menurut penjelasan Undang-Undang Hak Cipta, keseimbangan dalam menikmati keuntungan  finansial  dari  ciptaan  adalah  alasan  pencipta  memiliki kepentingan yang wajar. 37
Brian  A.  Prasetyo,  direktur  Lembaga  Kajian  Hukum  Teknologi Universitas Indonesia, menyatakan bahwa kalaupun sebagian besar karya tersebut  tidak  dilakukan  untuk  mendapatkan  keuntungan  finansial, namun  pelanggaran  hak  cipta  dapat  dianggap  jika  merugikan kepentingan  ekonomi  yang  wajar  bagi  pencipta.  Selain  membatasi  hak moral pencipta, undang-undang mengatur hak  ekonomi pemegang hak cipta  dan  pencipta.  Namun,  masyarakat  sulit  untuk  memahami  dan memahami ukuran kepentingan yang wajar ini. Telah dijelaskan bahwa pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  dapat  tetap  menikmati  keuntungan finansial  yang  dihasilkan  oleh  pekerjaan  mereka.  Ini  agak  sulit  untuk dipraktikkan  karena  belum  ada  68  standar  untuk  mengukur keseimbangan  ini.  Tidak  diragukan  lagi,  pengadilan  akan  memainkan peran  penting  dalam  suatu  kasus  dan  menetapkan  standar  ukuran keseimbangan keuntungan ekonomi.
Dari  uraian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pandangan  hukum Islam  terhadap  fenomena  penggunaan  foto  dalam  usaha  perdagangan diperbolehkan apabila karya cipta tersebut milik sendiri dan di dapatkan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Akan tetapi, jika terdapat  penggunaan  foto  milik  orang  lain  untuk  kebutuhan perdagangan, hal ini sama sekali tidak diperbolehkan dalam Islam, kecuali pencipta  karya  mengizinkannya.  Pada  dasarnya,  pandangan  umum masyarakat menentukan nilai sesuatu ( urf al ijtima'i ). Kita dapat mengikuti pandangan mazhab Hanafi, yang mendefinisikan harta sebagai benda atau
Vol.4 No.2, Juli-Desember 2023 | 141
TADAYUN
barang yang berwujud yang dapat diperhatikan dan digunakan, atau kita dapat  mengikuti  pandangan  jumhur  ulama,  yang  mendefinisikan  harta sebagai sesuatu yang memiliki nilai baik pada barang yang berwujud atau tidak berwujud. hak cipta dalam Islam memiliki akar pada perlindungan terhadap  kekayaan  intelektual  dan  kreativitas  individu.  Prinsip-prinsip Islam  menghargai  pengetahuan,  namun  tidak  memandangnya  sebagai monopoli.  Perlindungan  terhadap  pengetahuan  dilakukan  agar  tidak disalahgunakan, dan Islam mendorong pemahaman. Ulama kontemporer dan  lembaga  Islam,  seperti  Institut  Penelitian  Fiqih  Islam,  menyatakan dukungan terhadap perlindungan hak cipta sesuai dengan syariat Islam.
Namun,  perspektif  tentang  hak  cipta  dalam  hal  penggunaan  foto dalam bisnis dilarang oleh undang-undang hak cipta. Menurut Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, menggunakan karya fotografi untuk keuntungan moneter harus diizinkan oleh pencipta karena penggunaan karya  tersebut  melibatkan  hak  ekonomi  pencipta.  Oleh  karena  itu,  hak ekonomi perlindungan karya fotografi dibatasi waktunya Itu melanggar hak  cipta.  Undang-Undang  Hak  Cipta  di  Indonesia  memberikan  dasar hukum untuk melindungi hak cipta. Hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif  untuk  memperoleh  keuntungan  finansial  dari  ciptaan.  Pasal- pasal  dalam  UU  Hak  Cipta  menjelaskan  hak-hak  ekonomi  dan  moral pencipta  serta  batasan-batasan  penggunaan  karya  cipta  untuk  tujuan tertentu.
Dari uraian diatas dapat dapat disimpulkan bahwa distributor, agen, reseller  resmi  tidak  melanggar  ketentuan  hak  cipta  karena  mereka memiliki  hak  untuk  menggunakan  foto  produk  sebagai  kebutuhan dagang. Akan tetapi, bertentangan dengan hukum Islam dan hak cipta jika mereka mengambilnya dari distributor yang lain, kemudian berbelanja di distributor yang lainnya lagi. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 59 ayat pertama telah menjelaskan bahwa dalam hak cipta  yang  termasuk  bagian  potret,  terdapat  dua  bagian  hak,  yaitu  hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang sudah ada pada diri pencipta, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghilangkan apalagi menghapus  ciptaan  tersebut  bahkan  walaupun  seorang  pencipta  sudah meninggal dunia. Namun, hak ekonomi adalah hak yang akan didapatkan oleh penciptakan unuk mendapatkan manfaat ekonomi.
Pandangan  hukum  Islam  yang  menghormati  pengetahuan  dan
TADAYUN
kreativitas  individu  mendukung  konsep  hak  cipta.  Akan  tetapi, penggunaan  foto  untuk  kebutuhan  perdagangan  yang  melibatkan  hak cipta orang lain harus didasarkan pada izin dari pemiliknya. Distributor, agen,  dan  reseller  yang  menggunakan  foto  untuk  kebutuhan  dagang tanpa  izin  dari  pemiliknya  dapat  melanggar  hukum  Islam  dan  UU  Hak Cipta.  Hal  ini  sejalan  dengan  prinsip  menghormati  hak  ekonomi  dan moral  pencipta.  Analisis  ini  mencerminkan  pemahaman  mendalam terhadap  pandangan  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Hak  Cipta terhadap  penggunaan  foto  dalam  usaha  perdagangan.  Menyelaraskan prinsip-prinsip Islam dengan konsep hak cipta modern, terlihat perlunya pemahaman dan implementasi yang benar untuk menjaga keseimbangan antara  hak  pencipta  dan  kepentingan  masyarakat.  Distributor  dan pemangku kepentingan bisnis perlu mematuhi regulasi yang ada, sambil memahami nilai-nilai dan etika yang dianut oleh pandangan hukum Islam terkait penggunaan foto dalam konteks dagang.

## D. KESIMPULAN
Fenomena  umum  pengambilan  foto  tanpa  izin  untuk  keperluan perdagangan, khususnya di platform online, telah menjadi hal yang biasa dalam  dunia  bisnis.  Meskipun  demikian,  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  karya, termasuk  foto,  dilindungi  hak  cipta.  Pelanggaran  hak  cipta,  seperti penggunaan  foto  tanpa  izin  untuk  kepentingan  komersial,  jelas melanggar undang-undang ini (Pasal 12).
Pelaku  usaha  yang  mengakui  hak  milik  orang  lain  sebagai  hak miliknya sendiri dianggap melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Hak milik dalam Islam dijadikan dasar untuk memperoleh manfaat ekonomi, dan  untuk  mencapai  manfaat  tersebut,  tindakan  harus  sesuai  dengan ketentuan  syariat.  Pelaku  usaha  diingatkan  untuk  mencari  keuntungan dengan  cara  yang  halal,  mengikuti  aturan  yang  berlaku,  dan  tidak melewati batasan-batasan yang ditetapkan oleh agama.
Sehingga, keseluruhan analisis mengenai pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta terhadap penggunaan foto dalam usaha perdagangan menegaskan perlunya pemahaman dan implementasi yang benar  dalam  menjaga  keseimbangan  antara  hak  pencipta  dan  aturan hukum yang berlaku, seiring dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang dianut oleh Islam.
Vol.4 No.2, Juli-Desember 2023 | 143
TADAYUN

## REFERENSI
Adipurwanto,  G.  A.,  Majid,  I.,  &  Anwar,  K.  (2021).  Perlindungan  Hukum Atas  Foto  atau  Video  Fotografer  yang  Diunggah  di  Instagram. Jentera: Jurnal Hukum , 4 (1), 479 – 493.
Afandi,  D.  R.,  &  Maha,  M.  P.  (2020).  Pengembangan  Kinerja  UKM: Penggunaan  Platform  Digital  dengan  Kemampuan  Jaringan  dan Ambidexterity. Jurnal  Pengembangan  Wiraswasta , 22 (02),  93. https://doi.org/10.33370/jpw.v22i02.432
Agoestyowati,  R.,  &  Saputra,  M.  (2022). Pengaruh  Foto  dan  Video  Produk Terhadap Jumlah Pengunjung di Media Sosial pada UMKM di DKI Jakarta .
4 (1), 33 – 38.
Ahmad M. Ramli. (2004). Cyber Law dan HAKI, Dalam Sistem Hukum Indonesia . Bandung: Refika Aditama.
Anggara dkk. (2012). Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi dan  Menjamin  Akses  Keterbukaan  Informasi  dan  Data  di  Indonesia .
Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
Asnita,  D.  (2022).  Membangun  Ketahanan  Keluarga  Di  Masa  Pandemi: Studi Fenomenologi Terhadap Bisnis Dropship Di Kota Langsa. Al- Qadha :  Jurnal  Hukum  Islam  Dan  Perundang-Undangan , 9 (1),  191 – 205.
https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.3670
Damian, E. (2009). Hukum Hak Cipta (3rd ed.). Bandung: Alumni Bandung.
Departemen Agama RI. (2010). Al- Qur’an dan Terjemahnya .
Fauzi, M. R. (2021). Hak Cipta Dalam Sudut Pandang Nilai – Nilai Pancasila. JIPRO : Journal of Intellectual Property , 3 (2), 16 – 34.
https://doi.org/10.20885/jipro.vol3.iss2.art2
Fauzi, S., & Lina, L. F. (2021). Peran Foto Produk, Online Customer Review Dan  Online  Customer  Rating  Pada  Minat  Beli  Konsumen  Di  E- Commerce. Jurnal  Muhammadiyah  Manajemen  Bisnis , 2 (1),  21. https://doi.org/10.24853/jmmb.2.1.21-26.
Hidayah, K. (2017). Hukum Hak Kekayaan Intelektual . Malang: Setara Press.
Ikhwan. (2016). Perlindungan Hak Cipta menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam . Bandung: Mizan.
Kurnia, A. J. (2020). Hukumnya Mencuri Foto Online Shop di Instagram. Retrieved  October  5,  2023,  from  Hukum  Online  website: https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mencuri- foto-ionline-shop-i-di-instagram-lt5a715daf6a4b3
144 | Vol.4 No.2, Juli-Desember 2023
TADAYUN
Majelis  Ulama  Indonesia.  (2005). Fatwa  Nomor  1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual .
Pradana, A. P., Kurnianto, A. S., Muhlison, W., Mubarak, H., Azizah, M., & Masnilah,  R.  (2022).  Pelatihan  Insect  Macro  Photography Menggunakan  Smartphone  Dan  Komersialisasinya  Melalui  Photo Stock  Website  Bagi  Remaja  Di  Desa  Jubung  Kabupaten  Jember. SELAPARANG:  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat  Berkemajuan , 6 (1),  401. https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i1.7871
Purba,  A.  Z.  U.  (2011). Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP .  Bandung:  PT. Alumni.
Rahmaniar, M., Saptono, H., & Njatrijani, R. (2019). Perlindungan Hak Cipta Pada  Karya  Fotografi  Produk  Online  Shop  Atas  Tindakan  Penggunaan Tanpa  Izin  Untuk  Kepentingan  Komersial . 8 (28),  2177 – 2185. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2019.24595
Republik  Indonesia.  (2014). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .
Reyfel A. Rantung. (2014). Hak Cipta Dalam Jaringan Internet Ditinjau Dari Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002  Tentang  Hak  Cipta. Jurnal Hukum Unsrat , 2 (1), 105.
Rizal,  F.  (2020).  Nalar  Kritis  Pelanggaran  Hak  Cipta  dalam  Islam. AL- MANHAJ:  Jurnal  Hukum  Dan  Pranata  Sosial  Islam , 2 (1),  1 – 24. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i1.307
Rois, M. F., & Roisah, K. (2018). Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Kerajinan Kuningan Tumang. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 20 (3), 401 – 419. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11717
Saebani, B. A. (2014). Filsafat Hukum Islam . Bandung: Pustaka Setia.
Saidin. (2015). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Supeno. (2018). Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Hukum ,
2 (1), 125.
Suryana, A. (2015). Hak Cipta Perspektif Hukum Islam. Al Mashlahah Jurnal Hukum  Dan  Pranata  Sosial  Dalam  Islam , 3 (5),  247 – 274. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v3i05.144