Vol. 7 No. 1 (2023)
Diana Fitriana , Kepastian Hukum dalam Aspek …

## KEPASTIAN HUKUM DALAM ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INFORMASI KEAMANAN PRODUK DAN PENCANTUMAN LABEL KATEGORI PANGAN
Diana Fitriana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Email: diana.fitriana@dsn.ubharajaya.ac.id

## Abstract
Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection of the Republic of Indonesia explains that consumer rights include the right to comfort, security and safety in consuming goods and services. protection for consumers must be a serious concern by the government, especially for food products circulating in the community, so that consumers and society in general do not become victims of irresponsible producers. Business actors are prohibited from producing and/or trading goods and/or services as stipulated in Article 8 Paragraph (1) letter i UUPK, namely not placing labels or making descriptions of goods containing the name of the goods, size, net or net weight/content, composition, rules for use, date of manufacture, side effects, name and address of business actor and other information for use according to applicable laws and regulations.
This study aims to find out how the consumer protection law is applied to expired food products and how to monitor and prevent expired food / food and beverage products circulating in the community. To support this research, data collection techniques were used in the form of interviews and literature studies. The results of the study show that the application of consumer protection laws has not been carried out optimally where entrepreneurs as providers of goods and services pay less attention to their obligations and consumer rights as well as the community does not pay much  attention  to  their  rights  as  consumers.  The  role  of  BBPOM  towards  consumers  and guidance to business actors is a form of legal protection for the community through the process of outreach, guidance, inspection and supervision of the distribution of food products circulating at consumer shopping centers or facilities.
Keywords : Food Safety, Label, Legal Certainty
Vol. 7 No. 1 (2023)
Diana Fitriana , Kepastian Hukum dalam Aspek …

## Abstrak
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen Republik  Indonesia  menjelaskan  bahwa  hak  konsumen  diantaranya  adalah  hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. perlindungan terhadap konsumen harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah  khususnya  pada  produk  pangan  yang  beredar  di  lingkungan masayarakat,  sehingga  para  konsumen  dan  masyarakat  pada  umumnya  tidak menjadi korban dari pihak produsen yang tidak bertanggungjawab. Pelaku usaha dilarang  memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa sebagaimana diatur oleh Pasal 8 Ayat (1) huruf i UUPK, yaitu tidak memasang label  atau  membuat  penjelasan  barang  yang  memuat  nama  barang,  ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan undang-undang perlindungan  konsumen  terhadap  produk  pangan  kadaluwarsa  dan  bagaimana upaya  pengawasan  dan  pencegahan  produk  pangan  /  makanan  dan  minuman kadaluwarsa yang beredar di masyarakat. Untuk mendukung penelitian ini maka digunakan tehnik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  undang-undang  perlindungan konsumen belum terlaksana secara optimal dimana pengusaha sebagai penyedia barang  dan  jasa  kurang  memperhatikan  kewajibannya  dan  hak-hak  konsumen begitu juga masyarakat tidak terlalu memperdulikan haknya sebagai konsumen. Peran  BBPOM  terhadap  konsumen  dan  pembinaan  kepada  pelaku  usaha merupakan  bentuk  perlindungan  hukum  kepada  masyarakat  melalui  proses sosialisasi, pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap peredaran produk pangan yang beredar di pusat atau sarana pembelanjaan konsumen.
Kata Kunci : Keamanan Pangan, Label, Kepastian Hukum
FH UM Cirebon
Diana Fitriana , Kepastian Hukum dalam Aspek …

## A. Pendahuluan
Pentingnya  informasi  yang  akurat dan  lengkap  atas  suatu  barang dan/atau  jasa  mestinya  menyadarkan pelaku  usaha  untuk  menghargai  hak- hak konsumen, memproduksi barang dan jasa berkualitas, aman dikonsumsi atau  digunakan,  mengikuti  standar yang berlaku, dengan harga yang wajar ( reasonable ). Bagi konsumen, informasi tentang barang dan jasa memiliki arti yang  sangat  penting.  Informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang  atau  jasa  yang  dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang kualitas produk, keamanannya, harga, tentang berbagai persyaratan dan/atau cara memperolehnya, tentang jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang,  tersedianya  pelayanan  jasa purna-jual, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu. 1 Label  memiliki  kegunaan  untuk memberikan  infomasi  yang  benar, jelas  dan  lengkap  baik  mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai barang yang diperdagangkan. Dengan adanya label  konsumen  akan  memperoleh informasi  yang  benar,  jelas  dan  baik mengenai  kuantitas,  isi,  kualitas mengenai  barang  /  jasa  beredar  dan dapat  menentukan  pilihan  sebelum membeli  atau  mengkonsumsi  barang dan jasa. Label bisa berupa gantungan sederhana  yang  ditempelkan  pada
1 A.Z.  Nasution,  1995,  Konsumen  dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 76 2 Debora,  dkk.  Perlindungan  Hukum  Bagi Konsumen  Terhadap  Pemberian  Label  Gizi Yang  Tidak  Sesuai  Dengan  Mutu  Pada Produk  Pangan  Olahan.  PATIK  :  Jurnal
produk atau gambar yang direncanakan  secara  rumit  dan menjadi  bagian  kemasan.  Label  bisa membawa  nama  merek  saja,  atau sejumlah besar informasi. 2
Dari informasi pada label,
konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan  atau  mengkonsumsi  pangan. Tanpa  adanya  informasi  yang  jelas maka kecurangan dapat terjadi. 3 Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan  barang  dan/atau jasa  sebagaimana  diatur  oleh  Pasal  8
Ayat  (1)  huruf  i  UUPK,  yaitu  tidak memasang  label  atau  membuat penjelasan barang yang memuat nama barang,  ukuran,  berat/isi  bersih  atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal  1  Angka  1  merupakan  upaya untuk  menjamin  adanya  kepastian hukum  untuk  memberi  perlindungan kepada  konsumen.  Konsumen  yang merasa  dilanggar  hak-haknya  oleh pelaku  usaha  telah  mempunyai kepastian  hukum  untuk  menuntut
Hukum  Volume  07  Nomor  03,  Desember 2018 Page : 164 – 177 p-issn : 2086 – 4434.
Hlm. 169. 3 Yusuf  Shofie,  2000,  Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, (selanjutnya disebut Yusuf Shofie II), hal. 15.
FH UM Cirebon
Diana Fitriana , Kepastian Hukum dalam Aspek …
hak-haknya. Adapun hak-hak konsumen adalah sebagai berikut : 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi  barang  dan/atau jasa; 2. hak  untuk  memilih  barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang  dan/atau  jasa  tersebut sesuai  dengan  nilai  tukar  dan kondisi  serta  jaminan  yang dijanjikan;
3. hak  atas  informasi  yang  benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan  jaminan  barang  dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 5. hak untuk mendapatkan advokasi,  perlindungan,  dan upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan  konsumen  secara patut;
6. hak  untuk  mendapat  pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak  untuk  diperlakukan  atau dilayani  secara  benar  dan  jujur serta tidak diskriminatif; 8. hak untuk mendapatkan kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian,  apabila  barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai  dengan  perjanjian  atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak  yang  diatur  dalam ketentuan  peraturan  perundang- undangan lainnya.
4 Anna Susilaningtyas, Tidak Semua Makanan dan  Minuman  yang  Dijual  Aman  (Analisa Pemantauan), YLKI Yogyakarta, 2007.
Kasus  labeling  yang  tidak  jelas, tidak lengkap, serta tidak ada (kecuali cantuman harga), pencantuman nama produsen,  nama  produk,  bahan  dan komposisi  yang  dipakai  sebenarnya telah  melanggar  hak-hak  konsumen atas  informasi  yang  benar,  jelas  dan jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang  dan/atau  jasa  baik  pada Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan PP  No.  69  Tahun  1999  tentang Labelisasi dan Iklan Pangan . 4 Dengan  berlakunya  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  atau  dapat disingkat UUPK. UUPK ini memuat aturanaturan hukum tentang perlindungan kepada konsumen yang berupa  payung  bagi  perundang- undangan  lainnya  yang  menyangkut konsumen, sekaligus mengintegrasikan perundang- undangan  itu  sehingga  memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.
5 Adapun tujuan dari UUPK sendiri yang termuat pada Pasal 3 yang pada intinya adalah meningkatkan kesadaran konsumen untuk melindungi  diri,  mengangkat  harkat dan martabat konsumen, menciptakan sistem  perlindungan  konsumen  yang mengandung unsur kepastian hukum, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha. 6
5 Janus  Sidabalok,  Hukum  Perlindungan Konsumen  di  Indonesia,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung , 2006, hlm. 51.
6 Ibid, hlm 52
FH UM Cirebon
Diana Fitriana , Kepastian Hukum dalam Aspek …
Urgensi hukum dalam penyampaian  informasi  keamanan produk bagi konsumen pangan sangat penting.  Berikut  ini  beberapa  alasan mengapa  hukum  sangat  diperlukan dalam hal ini:
1. Perlindungan  Kesehatan  dan Keselamatan Konsumen : Informasi  keamanan  produk adalah  hal  yang  sangat  penting bagi konsumen pangan. Konsumen  memiliki  hak  untuk mengetahui apakah produk yang mereka beli aman untuk dikonsumsi  atau  tidak.  Hukum yang  mengatur  penyampaian informasi  keamanan  produk memastikan  bahwa  konsumen diberikan  informasi  yang  akurat dan  lengkap  mengenai  potensi risiko  dan  keamanan  produk pangan. 2. Kesetaraan  Informasi  :  Hukum membantu menciptakan kesetaraan  informasi  di  antara produsen, penjual, dan konsumen. Dengan adanya regulasi  yang  jelas,  produsen diharuskan  untuk  memberikan informasi  yang  sama  kepada semua  konsumen  mengenai keamanan  produk  pangan  yang mereka tawarkan. Ini memastikan bahwa konsumen memiliki akses yang  sama  terhadap  informasi penting  dan  tidak  tertipu  oleh praktik penipuan atau penyebaran informasi yang salah. 3. Kesadaran  Konsumen  :  Hukum yang  memerlukan  pencantuman informasi keamanan produk pada label kategori pangan membantu meningkatkan kesadaran konsumen.  Konsumen  dapat dengan  mudah  membaca  dan memahami informasi yang tercetak pada label produk untuk menentukan  apakah  produk tersebut cocok dengan kebutuhan dan preferensi mereka.  Dengan  pengetahuan yang  memadai,  konsumen  dapat membuat keputusan yang cerdas dan lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan mereka. 4. Kepercayaan Konsumen : Hukum  yang  ketat  mengenai penyampaian informasi keamanan produk dapat membangun kepercayaan konsumen  terhadap  produsen dan  penjual.  Ketika  konsumen merasa bahwa mereka dilindungi dan  diberi  informasi  yang  jujur dan  akurat,  mereka  cenderung lebih  percaya  dan  berhubungan baik dengan merek atau produsen tertentu.
5. Penegakan  dan  Pertanggung jawaban  :  Hukum  memberikan kerangka  kerja  yang  jelas  untuk penegakan dan pertanggungjawaban.  Jika  ada pelanggaran atau kegagalan dalam penyampaian informasi keamanan produk, hukum memungkinkan konsumen untuk melaporkan, mengajukan gugatan, atau meminta pertanggungjawaban hukum dari pihak  yang  bertanggung  jawab. Ini  memberikan  perlindungan
FH UM Cirebon
Diana Fitriana , Kepastian Hukum dalam Aspek …
bagi  konsumen  dan  mendorong produsen  dan  penjual  untuk mematuhi  peraturan  dengan cermat. Urgensi hukum dalam penyampaian  informasi  keamanan produk  bagi  konsumen  pangan membantu  menciptakan  lingkungan yang lebih aman, melindungi kepentingan konsumen, dan mendorong kepatuhan industri terhadap  standar  keamanan  yang tinggi. Dalam  Pasal  1  Angka  1  Undang-
Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian  hukum  untuk  memberi perlindungan  kepada  konsumen. Kalimat  yang  menyatakan  “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng  untuk  meniadakan  tindakan sewenang-wenang  yang  merugikan konsumen  hanya  untuk  kepentingan pelaku  usaha.  Meskipun  Undang- Undang  ini  disebut  sebagai  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen namun  Kesewenang-wenangan  akan mengakibatkan ketidakpastian
hukum.  Oleh  karena  itu,  agar  segala upaya  memberikan  jaminan  akan kepastian  hukum,  ukurannya  secara kualitatif  ditentukan  dalam  UUPK dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan  masih  berlaku  untuk memberikan  perlindungan  terhadap
7 Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  dan Penelitian  Hukum  Cet.  1,  PT  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 83.
konsumen, baik dalam bidang Hukum Privat  (Perdata)  maupun  hukum publik  (Hukum  Pidana  dan  Hukum Adminisrasi Negara).
Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif yuridis.  Pendekatan  masalah  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu pendekatan normatif, yang merupakan pendekatan yang dilakukan  dengan  cara  menelaah  dan menginterpretasikan  hal-hal  yang bersifat  teoritis  berkenaan  dengan asas.  Metode  pengumpulan  data adalah cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh  data  dalam  suatu penelitian. 7
Berdasarkan  sumber  data  yang diperlukan,  maka  pengumpulan  data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode  kepustakaan  ( library  research ) yaitu  studi  yang  dilakukan  untuk mengumpulkan bahan hukum primer, dan  sekunder  yang  membantu mengembangkan pembahasan konsep perlindungan hukum terhadap pemberian label informasi. Bahan  hukum  yang  diperoleh diinventarisasi dan diidentifikasi serta kemudian dilakukan pengklasifikasian bahan-bahan  sejenis,  mencatat  dan mengolahnya  secara  sistematis  sesuai dengan  tujuan  dan  kebutuhan penelitian.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan
latar belakang tersebut  diatas,  penulis  merumuskan permasalahan sebagai berikut :
FH UM Cirebon
Diana Fitriana , Kepastian Hukum dalam Aspek …
1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum produsen terkait dengan pelanggaran atau kelalaian  dalam  penyampaian informasi  keamanan  produk dan pencantuman label kategori pangan ?
2. Bagaimana  peran  lembaga  atau otoritas pengawas dalam memberikan  kepastian  hukum dan  memastikan  kepatuhan terhadap regulasi terkait informasi  keamanan  produk dan pencantuman label kategori pangan? C. Hasil dan Pembahasan Pertanggung  Jawaban  Hukum Produsen Terkait Dengan Pelanggaran Atau Kelalaian Dalam  Penyampaian  Informasi Keamanan Produk Dan Pencantuman Label Kategori Pangan. Terhadap makanan kemasan
berlabel  merupakan  salah  satu kewajiban  pelaku  usaha  untuk mencantumkan  label,  dan  label  yang tertera pada kemasan semestinya tidak mudah  lepas  dari  kemasannya,  tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada  bagian  kemasan  pangan  yang mudah dilihat dan dibaca. 8 Hal itu juga bertentangan  dengan  UUPK  Pasal  8 di  mana  pelaku  usaha  harus
8 PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Pangan, Pasal 2 butir 2.
mencantumkan  label  pada  produk makanan kemasan.
Konsumen yang merasa dirugikan dengan  adanya  produk  makanan kemasan berlabel yang tidak memenuhi standar, tentunya akan jera dalam  mengkonsumsinya  sehingga akan  menurunkan  minat  beli  pada makanan  kemasan  berlabel  merek tertentu. Adapun bentuk pertanggungjawaban  yang  pelaku usaha  lakukan  selama  ini,  di  mana pelaku  usaha  memberikan  ganti  rugi beupa uang sebesar harga barang atau mengganti dengan barang yang sama, atau  memberikan  biaya  perawatan yang  di  derita,  dan  pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan UUPK Pasal 19 butir 2. Dengan karakteristik tersebut hak- hak  konsumen  perlu  dilindungi. Dalam  perlindungan  hukum  bagi konsumen dikenal hak-hak konsumen secara universal yang harus dilindungi dan dihormati, yaitu:
9 1) Hak keamanan dan keselamatan ; 2) Hak atas informasi;
3) Hak untuk memilih;
4) Hak untuk didengar; 5) Hak atas lingkungan hidup. Seperti diketahui berlakunya prinsip  hukum  bahwa  setiap  orang yang melakukan suatu akibat kerugian bagi  orang  lain,  harus  memikul tanggung  jawab  yang  diperbuatnya.
Setiap orang yang mengalami kerugian, berhak mengajukan tuntutan kompensasi/ganti rugi
9 Husni  Syawali  dan  Neni  Sri  Imaniyati,  ed, Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 39.
FH UM Cirebon
Diana Fitriana , Kepastian Hukum dalam Aspek …
kepada  pihak  yang  melakukan perbuatan  itu.  Kompensasi  tersebut, menurut  UUPK  Pasal  19  butir  2 meliputi  :  pengembalian  sejumlah uang,  penggantian  barang  atau  jasa yang  sejenis  atau  yang  setara, perawatan  kesehatan,  pemberian santunan sesuai ketentuan perundang- undangan. 10 Dalam banyak yurisdiksi, produsen bertanggung jawab untuk menyediakan  produk  yang  aman  dan memenuhi  persyaratan  hukum  yang berlaku. Jika produsen gagal memenuhi  kewajiban  ini,  mereka dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum  terhadap  pelanggaran  atau kelalaian tersebut. Berikut adalah beberapa kemungkinan  pertanggung  jawaban hukum yang dapat dihadapi produsen: 1) Gugatan hukum oleh konsumen : Jika produk yang dihasilkan oleh produsen  tidak  aman  atau  tidak memenuhi persyaratan keamanan yang  berlaku,  konsumen  yang mengalami kerugian dapat mengajukan  gugatan  hukum terhadap  produsen.  Produsen dapat dikenakan tanggung jawab atas  cedera,  kerugian  keuangan, atau  kerugian  lainnya  yang disebabkan  oleh  produk  yang tidak aman atau cacat.
2) Sanksi administratif : Di beberapa yurisdiksi, otoritas pengawas atau badan  regulasi  pangan  memiliki kekuasaan  untuk  memberikan sanksi  administratif  terhadap
10 N.  H.  T.  Siahaan,  Hukum  Konsumen; Perlindungan  Konsumen  dan  Tanggung
produsen yang melanggar persyaratan  keamanan  produk atau  pencantuman  label  kategori pangan.  Sanksi  ini  dapat  berupa denda,  perintah  penghentian produksi,  atau  pencabutan  izin usaha. 3) Tuntutan pidana : Jika pelanggaran  keamanan  produk atau kelalaian dalam pencantuman  label  kategori pangan  dianggap  serius  atau disengaja, produsen dapat menghadapi tuntutan pidana. Ini tergantung  pada  undang-undang yang  berlaku  di  negara  atau wilayah hukum tertentu. 4) Tanggung  jawab  kompensasi  : Produsen juga mungkin bertanggung jawab untuk mengganti rugi kepada pihak lain yang  menderita  kerugian  akibat pelanggaran atau kelalaian dalam penyampaian informasi keamanan produk atau pencantuman  label  kategori pangan.  Ini  dapat  mencakup konsumen, distributor, atau pihak lain  yang  menderita  kerugian karena  produk  yang  tidak  aman atau cacat.
Pertanggungjawaban hukum produsen  dapat  berbeda-beda  di setiap  negara  atau  wilayah  hukum. Undang-undang perlindungan
konsumen, undang-undang keamanan produk, dan peraturan pangan adalah beberapa contoh peraturan yang dapat mengatur masalah ini. Oleh karena itu,
jawab Produk, Panta Rei, Jakarta, 2005. hlm. 144
FH UM Cirebon
Diana Fitriana , Kepastian Hukum dalam Aspek …
penting untuk mencari nasihat hukum yang  sesuai  dari  ahli  hukum  yang berpengalaman dalam yurisdiksi yang relevan. Perlindungan  hukum  terdiri  dari perlindungan preventif dan perlindungan  represif.  Perlindungan hukum preventif terfokus pada upaya pencegahan, diantaranya memberikan payung  hukum  terhadap  konsumen dengan  mengatur  pelaku  usaha  dan menjamin  hak  konsumen  beserta perlindungannya  melalui  peraturan perundang-  undangan.  Melaksanakan operasi pasar secara berkala terutama menjelang  hari  besar  keagamaan. Memberikan sosialisasi kepada produsen dan pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen serta dampak yang  ditimbulkan  dari  peredaran  dan perdagangan  pangan  kadaluarsa. Memberikan edukasi kepada konsumen  untuk  berhati-hati  dan cermat  dalam  memilih  produk makanan  serta  selalu  memperhatikan batas tanggal kadaluwarsa. 11
Perlindungan  hukum  represif dilakukan  berupa  upaya  penegakan seperti pemberian sanksi administratif, penyitaan, sanksi pemidanaan.  Perlindungan  hukum represif  dapat  berupa  tanggungjawab produsen dalam hal memberikan ganti kerugian  terhadap  kerugian  yang diderita  oleh  konsumen  akibat  dari peredaran  dan  perdagangan  produk
11 Bambang Hermanu, dkk. PERLINDUNGAN KONSUMEN PANGAN  TERHADAP  PEREDARAN PRODUK  PANGAN  KADALUWARSA.
SEMINAR  NASIONAL  KONSORSIUM
makanan kadaluarsa. Jika pelaksanaan ganti  kerugian  tidak  dilakukan  oleh produsen ataupun pelaku usaha, maka konsumen  dapat  melaporkan  peaku usaha  yang  bersangkutan  kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 12 Hubungan hukum antara konsumen  dengan  pelaku  usaha terjadi  melalui  suatu  perikatan  yang diakibatkan  karena  persetujuan  atau kesepakatan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli ataupun dikarenakan oleh  ketentuan  Undang-Undang. Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan  dari  hubungan  hukum berdasarkan kesepakatan dalam transaksi  jual  beli  tersebut,  maka setiap tindakan yang bersifat pelanggaran atau menimbulkan kerugian  bagi  konsumen  yang dilakukan oleh pelaku usaha bertanggungjawab terhadap konsumen  dalam  hal  memberikan ganti  kerugian.  Konsumen  dapat menuntut  pelaku  usaha  untuk memberikan ganti kerugian sebagaimanan  diatur  dalam  Pasal  7 huruf  f  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.  Tuntutan  ganti  kerugian tersebut  dapat  berupa  memberikan kompensasi kepada konsumen, penggantian produk. 13 Dengan  demikian,  sebagai  pelaku usaha  penjualan  produk  juga  harus
UNTAG Indonesia ke-2 Tahun 2020 ISBN : 978-623-96163-3-5. Hlm 74.
12 Ibid 13 Sutedi, Adrian. 2017. Tanggung Jawab Produk dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen. Bogor: Ghalia Indonesia. Halaman 43.
FH UM Cirebon
Diana Fitriana , Kepastian Hukum dalam Aspek …
bisa berperan untuk turut bertanggung  jawab  terhadap  kualitas produk  makanan  yang  dikonsumsi konsumen akhir karena pelaku usaha berinteraksi langsung kepada kosumen  dalam  kegiatan  jual  beli. Pihaknya  mengkonfirmasi  bahwa sebelum  memperdagangkan  produk makanan dilakukan pengecekan kualitas  produk,  mulai  dari  kode produksi,  tanggal  kadaluarsa,  kondisi kemasan, serta tempat penyimpanannya.  Jika  ditemukan cacat  produk,  maka  akan  me-return produk  tersebut  kepada  distributor, untuk  bisa  diteruskan  sebagai  bahan temuan yang harus dipertanggungjawabkan  oleh  pihak Produsen  sebagai  pelaku  usaha produksi.
Perlindungan  hukum  terhadap konsumen  dapat  berupa  mekanisme non  litigasi,  yaitu  penyelesaian  tanpa melalui  proses  peradilan  yang didasarkan  pada  pasal  47  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen, dengan  cara  mediasi,  konsiliasi,  dan arbitrase.  Sedangkan  Perlindungan hukum  terhadap  konsumen  melalui mekanisme litigasi, yaitu penyelesaian melalui  proses  peradilan  yang berpedoman  pada  Pasal  48  dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Secara umum perlindungan konsumen  terhadap  produk  pangan yang  telah  kadaluwarsa  melalui perundang-undangan dapat dikatakan telah  diatur  sedemikian  rupa,  hal  ini
dapat  diketahui  dari  beberapa peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  hal  dimaksud, antara lain sebagai berikut :
a) Pasal  8  dan  9  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, perihal Perbuatan  yang  dilarang  bagi
Pelaku Usaha.
b) Pasal  96  sampai  dengan  103, Undang-undang Nomor 18 Tahun  2012  tentang  Pangan, perihal Label Pangan c) Pasal  110  sampai  dengan  pasal 112  Undang-undang  Nomor  36
Tahun  2009  tentang  Kesehatan, perihal  Pengamanan  Makanan dan Minuman.
Ada  pun  dalam  Undang-undang No.  18  Tahun  2012  tentang  Pangan, ditegaskan,  khususnya  pada  pasal  97 ayat 3 (g), bahwa “Pencantuman lab el di  dalam  dan/atau  pada  kemasan pangan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai : tanggal, bulan dan  tahun  kadaluwarsa.  Juga  dalam ayat  4  lebih  ditegaskan  :  Keterangan pada  label  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  3  ditulis,  dicetak,  atau disampaikan  secara  tegas  dan  jelas sehingga  mudah  dimengerti  oleh masyarakat.
Sedangkan  dalam  Undang-undang No.  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan, ditegaskan pada pasal 111 ayat 3 (e), bahwa : “ Setiap makanan dan  minuman  yang  dikemas  wajib diberi  tanda  atau  lebel  yang  berisi tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.
FH UM Cirebon
Diana Fitriana , Kepastian Hukum dalam Aspek …
Perlunya  suatu  produk  dilengkapi dengan  informasi  adalah  salah  satu upaya terhadap perlindungan konsumen,  karena  dengan  informasi tersebut konsumen dapat mengetahui kegunaan  dan  dari  bahan-bahan  apa produk  itu  dibuat.  Pemberian informasi  tentang  produk  ini  dapat dilaksanakan  oleh  pedagang/penjual produk pangan dengan cara memberikan informasi tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pada kemasan produk  pangan  dimaksud.  Informasi ini harus dilaksanakan oleh pengusaha/pelaku usaha penjual/pedagang  sebelum  produk pangan  tersebut  diedarkan  atau dipasarkan kepada konsumen. Selanjutnya untuk menjamin kepastian  bahwa  produsen  mau  pun pedagang/penjual akan melaksanakan peraturan ini sebagaimana ditegaskan dalam  pasal  90  ayat  (1)  Undang- undang  No.  18  Tahun  2012  tentang Pangan,  bahwa  Setiap  orang  dilarang mengedarkan  pangan  tercemar,  yang kemudian  diperjelas  dalam  pasal  90 ayat  2  (f),  bahwa  Pangan  tercemar sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) berupa pangan.
Peran  Lembaga  Atau  Otoritas Pengawas  Dalam  Memberikan Kepastian Hukum Dan Memastikan Kepatuhan Terhadap Regulasi Terkait Informasi Keamanan Produk Dan Pencantuman Label Kategori Pangan. Lembaga  atau  otoritas  pengawas memiliki  peran  penting  dalam memberikan  kepastian  hukum  dan
memastikan  kepatuhan  terhadap regulasi  terkait  informasi  keamanan produk  dan  pencantuman  label kategori  pangan.  Berikut  adalah beberapa peran utama yang dimainkan oleh  lembaga  atau  otoritas  pengawas dalam konteks ini : 1) Pembuatan dan Penegakan Regulasi : Lembaga atau otoritas pengawas  bertanggung  jawab untuk  mengembangkan  dan menerapkan regulasi terkait informasi keamanan produk dan pencantuman  label  kategori pangan. Mereka melakukan penelitian,  analisis  risiko,  dan konsultasi dengan para ahli untuk menentukan  standar  keamanan dan persyaratan label yang sesuai. Mereka juga mengeluarkan peraturan  atau  pedoman  yang mengatur  praktik  dan  kewajiban produsen terkait dengan informasi keamanan produk dan label pangan. 2) Pengawasan  dan  Inspeksi  : Lembaga atau otoritas pengawas melakukan  pengawasan  dan inspeksi  terhadap  produsen, distributor,  dan  pelaku  usaha terkait lainnya untuk memastikan kepatuhan  terhadap  regulasi terkait  keamanan  produk  dan pencantuman  label  kategori pangan. Mereka dapat melakukan audit, pengujian, dan pemeriksaan fisik untuk memverifikasi kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan. 3) Sertifikasi dan Penilaian : Dalam beberapa  kasus,  lembaga  atau
FH UM Cirebon
Diana Fitriana , Kepastian Hukum dalam Aspek …
otoritas pengawas dapat bertanggung jawab untuk memberikan sertifikasi atau penilaian  terhadap  keamanan produk atau label pangan. Mereka mengatur proses sertifikasi, melakukan audit, dan memberikan  tanda  atau  label kepatuhan yang dapat digunakan oleh produsen untuk menunjukkan  bahwa  produk mereka memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. 4) Edukasi  dan  Informasi  Publik  : Lembaga atau otoritas pengawas berperan penting dalam menyediakan edukasi dan informasi publik tentang keamanan  produk  dan  label pangan. Mereka dapat menyusun panduan,  leaflet,  atau  materi informasi lainnya untuk membantu produsen, distributor, dan konsumen memahami persyaratan  dan  praktik  terbaik terkait dengan informasi keamanan  produk  dan  label kategori pangan. 5) Penegakan  Hukum  dan  Sanksi  : Jika terjadi pelanggaran terhadap regulasi  keamanan  produk  dan pencantuman label pangan, lembaga  atau  otoritas  pengawas memiliki  kewenangan  untuk menegakkan hukum dan memberikan  sanksi  yang  sesuai. Mereka dapat memberikan peringatan,  denda,  pencabutan izin, atau tindakan hukum lainnya terhadap  pelaku  usaha  yang melanggar  persyaratan  yang ditetapkan.
Melalui  peran-peran  ini,  lembaga atau  otoritas  pengawas  bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi  kepentingan  konsumen, dan  memastikan  bahwa  informasi keamanan  produk  dan  pencantuman label  kategori  pangan  sesuai  dengan standar yang ditetapkan.
Lembaga  atau  otoritas  pengawas keamanan  pangan  biasanya  memiliki kewenangan yang luas dalam memastikan keamanan pangan. Kewenangan  ini  dapat  bervariasi  di setiap  negara  atau  wilayah  hukum, namun  berikut  adalah  beberapa kewenangan umum yang dimiliki oleh lembaga  atau  otoritas  pengawas keamanan pangan :
1) Penetapan  Standar  Keamanan Pangan  :  Lembaga  atau  otoritas pengawas  memiliki  kewenangan untuk menetapkan standar keamanan  pangan  yang  harus dipatuhi oleh produsen, distributor,  dan  pelaku  usaha terkait  lainnya.  Standar  ini mencakup persyaratan kebersihan, keamanan mikrobiologi,  keamanan  bahan tambahan,  pemantauan  residu pestisida  atau  bahan  kimia lainnya,  serta  persyaratan  lain yang berkaitan dengan keamanan pangan. 2) Pengawasan dan Inspeksi: Lembaga atau otoritas pengawas melakukan  pengawasan  dan inspeksi  terhadap  perusahaan pangan untuk memastikan kepatuhan  terhadap  standar keamanan pangan yang ditetapkan. Mereka dapat
FH UM Cirebon
Diana Fitriana , Kepastian Hukum dalam Aspek …
melakukan  pemeriksaan  fisik, pengujian  laboratorium,  dan audit untuk memverifikasi kepatuhan dan mendeteksi adanya pelanggaran.
3) Pengujian dan Analisis : Lembaga atau  otoritas  pengawas  memiliki kewenangan  untuk  melakukan pengujian  dan  analisis  terhadap produk pangan guna memastikan keamanan dan kualitasnya. Mereka  dapat  menguji  sampel produk pangan untuk mendeteksi adanya kontaminan, residu bahan kimia, mikroba patogen, atau zat berbahaya  lainnya  yang  dapat membahayakan kesehatan konsumen. 4) Sertifikasi  dan  Pemberian  Label Keamanan  :  Lembaga  atau otoritas pengawas dapat bertanggung  jawab  atas  proses sertifikasi  dan  pemberian  label keamanan  pada  produk  pangan. Mereka dapat memberikan sertifikat keamanan pangan kepada produsen yang memenuhi persyaratan keamanan yang ditetapkan.  Selain  itu,  mereka juga  dapat  memberikan  label, tanda,  atau  logo  keamanan  yang dapat  digunakan  pada  kemasan produk pangan. 5) Penegakan  Hukum  dan  Sanksi  : Jika terjadi pelanggaran terhadap regulasi keamanan pangan, lembaga  atau  otoritas  pengawas memiliki  kewenangan  untuk menegakkan hukum dan memberikan  sanksi  yang  sesuai. Mereka dapat memberikan peringatan,  denda,  pencabutan
izin usaha, atau tindakan hukum lainnya  terhadap  pelaku  usaha yang  melanggar  persyaratan keamanan pangan.
6) Edukasi  dan  Informasi  Publik  : Lembaga atau otoritas pengawas juga berperan dalam menyediakan edukasi dan informasi publik terkait keamanan pangan. Mereka menyampaikan informasi kepada konsumen mengenai risiko, keamanan,  dan  kebijakan  terkait dengan pangan. Selain itu, mereka juga  dapat  menyusun  panduan, brosur,  atau  materi  edukatif lainnya  untuk  meningkatkan kesadaran masyarakat Lembaga  terkait  sebagaimana disebutkan  di  atas,  pada  dasarnya mempuyai peran yang strategis dalam pencegahan/penanggulangan, misalnya dilibatkannya lembaga Kepolisian  dan  Dinas  Perindustrian dan  Perdagangan  (Disperindag)  yang tersebar  Kabupaten/Kota  Provinsi guna untuk melakukan penyitaan dan pencabutan  izin  usaha  apabila ketentuan keamanan mengenai pengan  dilanggar.  Upaya  ini  tentu sangat berpengaruh terhadap intensitas  peredaran  produk  pangan yang bermasalah tersebut, karena jelas akan  mengurangi  keutungan  bagi pihak-pihak  yang  diuntungan  dari praktik ilegal ini.
BBPOM  dalam  hal  ini  harus senantiasa mengembangkan pemantauan, pengawasan dan pencegahan  terhadap  produk  pangan yang  beredar  luas  di  masyarakat. Pencegahan sejak dini harus dilakukan
FH UM Cirebon
Diana Fitriana , Kepastian Hukum dalam Aspek …
agar  tidak  terjadi  adanya  korban- korban  malpraktik  pangan  secara berkelanjutan. Program-program BBPOM  juga  harus  berintegrasi  agar hasilnya  juga  maksimal.  Sebagai lembaga  yang  berwenang  dalam melakukan  pengawasan,  khususnya produk  pangan,  BBPOM  diharapkan memiliki  kebijakan  strategis  dan tindakan  konkrit  yang  langsung menyentuh  kepada  masyarakat.  Dan akan  lebih  baik  lagi,  jika  program sosialisasi  tentang  keamanan  produk pangan,  dapat  diagendakan  secara periodik sampai pada lapisan masyarakat  paling  bawah,  melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang  berkepentingan,  seperti  Dinas Kesehatan, Puskesmas, Tenaga kesehatan  desa/Kelurahan,  PKK  di tingkat  desa  /  Kelurahan,  serta  para
Relawan yang berkecimpung di bidang ini,  semata-mata  berjuang  untuk kesehatan masyarakat yang optimal.

## D. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
1) Bahwa  UUPK  Nomor  8  Tahun 1999  hingga  kini  masih  belum dapat  diterapkan  sebagaimana mestinya. Pengusaha sebagai penyedia  barang  dan  jasa  kurang memperhatikan  kewajibannya  dan masyarakat  juga  masih  belum memahami  serta  memperdulikan haknya sebagai konsumen. Padahal dalam  UUPK  dinyatakan  secara rinci  hak-hak  masyarakat  selaku konsumen dan apa saja yang harus dipatuhi  pelaku  usaha  atau produsen. Bahwa, menurut Pasal 1 angka  1  UU  No.  8  Tahun  1999,
Perlindungan  konsumen  adalah segala  upaya  yang  menjamin adanya  kepastian  hukum  untuk memberi  perlindungan  kepada konsumen.  Pengertian  tersbut menjelaskan bahwa konsumen dan pengusaha  memiliki  hukum  yang menimbulkan  hak  dan  kewajiban secara  timbal  balik.  Undang- undang  Perlindungan  Konsumen mengatur  lebih  luas  mengenai subjek  yang  dapat  digugat  untuk mengganti  kerugian.  Konsumen tidak  hanya  dapat  menggugat produsen,  tetapi  konsumen  juga dapat menggugat pelaku usaha. Jika pelaku usaha tidak dapat membuktikan  bahwa  dia  tidak melalukan  suatu  kesalahan,  maka pelaku  usaha  harus  membayar ganti  rugi  kepada  konsumen  yang mengalami  kerugian.  Tetapi  jika pelaku usaha dapat membuktikannya, maka konsumen tidak akan mendapatkan ganti rugi sedikitpun.  Bentuk  perlindungan hukum  terhadap  konsumen  yang menderita kerugian terhadap peredaran dan perdagangan pangan kadaluwarsa adalah perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. 2) Otoritas dan kewenangan lembaga terkait dalam penegakan hukum di bidang  keamanan  pangan  masih belum  menyentuh  elemen  dasar kebutuhan  akan  kepastian  hukum bagi konsumen. Penegakan hukum terhadap  pelaku  usaha  yang  tidak taat  hukum  belum  sepenuhnya ditegakkan,  sehingga  respon  dari
FH UM Cirebon
Diana Fitriana , Kepastian Hukum dalam Aspek …
konsumen dan kepercayaan konsumen terhadap lembaga pengawas keamanan pangan masih dibawah  standar  mutu  yang diharapkan. Saran 1) Peran  aktif  dari  konsumen diperlukan untuk melakukan tindakan  represif  kepada  pelaku usaha  yang  menjual  pangan kadaluwarsa,  yang  dapat  berupa pelaporan  kepada  Balai  Besar Pengawasan  Obat  dan  Makanan (BBPOM). 2) Pelaksanaan pengawasan di lapangan  dirasakan  masih  sangat lemah, padahal perangkat peraturan perundang-undangan dalam  perlindungan  konsumen sudah cukup memadai. Karena itu, perlu dilakukan harmonisasi ketentuan-ketentuan yang ada agar terjalin  koordinasi  yang  efektif antar instansi terkait.
Daftar Pustaka Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo, 2017. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Press. Az.  Nasution.  1986.  Sekilas  Hukum Perlindungan  Konsumen,  Majalah Hukum dan Pembangunan, Tahun XVI  No.  6  Desember  1986, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Az. Nasution. 2011. Hukum Perlindungan  Konsumen  Suatu Pengantar.  Edisi  Revisi,  Jakarta:
Didit Media.
Badan  Pengawasan  Obat  dan Makanan  RI,  Laporan  Kinerja
2016,  Direktorat  Pengawasan Produk  dan  Bahan  Berbahaya, diakses tanggal 2 Januari 2020. Blok Word Press.com. Maryantongara.  2013.  Makalah Perlindungan Konsumen. 16 April 2013.  Diakses  pada  tanggal  8
Desember 2019.
Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti.  2018. Hukum  Perlindungan  Konsumen.
Jakarta: Sinar Grafika.
F.G.  Winarno.  1985.  Penentuan Waktu Kadaluwarsa Bagi Makanan dan Minuman, Seminar Kadaluwarsa  Bahan  Makan  dan Olahan. Jakarta : YLKI. H.T. Siahaan. 2005. Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen  dan  Tanggung  Jawab Produk. Jakarta : Panta Rei. Husni  Syawali  dan  Neni  Imaniyanti. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen.  Bandung:  Mandar Maju.
Shidarta.  2000.  Hukum  Perlindngan
Konsumen. Jakarta: Grasindo.
M. Sofyan Lubis. 2009. Mengenal Hak Konsumen dan Pasien. Yogyakarta : Pustaka Yustisia..
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1992. Metodologi  Penelitian  Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia.
FH UM Cirebon
Diana Fitriana , Kepastian Hukum dalam Aspek …
Samsul, 2014. Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Jakarta: Program Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia. Sutedi, Adrian. 2017. Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen.
Bogor: Ghalia Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat.
Zulham.  2013.  Hukum  Perlindungan Konsumen  di  Indonesia.  Jakarta: Gramedia