Vol. 6 No. 2 (2022)
Isep H. Insan, et.all., Pengaturan Ruang Terbuka Hijau . . . 80

## PENGATURAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM HUKUM TATA RUANG
Isep H Insan Adinda 1 , Angga Perdana 2 , Radella Berlian Dewi Kartini 3 , Sylvia Nabila 4 , Adinda Putri Maharani 5 , Nuradilla Maharani Rosyaputri 6 123456 Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor
Email: 1 isep.insan@unpak.ac.id , 2 angga.perdana@unpak.ac.id , 3 beyyiinn@gmail.com , 4 sylvianabila8@gmail.com , 5 sadindar2@gmail.com ,
6 nuradillamaharani01@gmail.com

## Abstract
This  journal  provides  an  explanation  of  Green  Open  Space  Regulations,  in  this lesson the aim is to explain that there are still many cities that do not have proper Green Open Space, therefore in managing Green Open Space a policy management must be implemented to maintain a balance between urban development and environmental preservation along with a perspective from spatial planning law. In the explanation of this journal, there is one example of the implementation of green open space regulation which is still relatively low, namely in the city of Bandung due to an imbalance regarding the human development index which continues to  increase.  And  this  journal  helps  provide  in-depth  information  about  the  effectiveness  of Regional Regulations regarding green open spaces in spatial planning law as well as the impact of green open space development plans on spatial planning in Indonesia. Apart from that, this journal aims to find out about urban areas which are currently a problem that is quite difficult to overcome due to the increasing demand for land.
Keywords: law enforcement, green open space, spatial layout
Vol. 6 No. 2 (2022)
Isep H. Insan, et.all., Pengaturan Ruang Terbuka Hijau . . .
81

## Abstrak
Jurnal  ini  memberikan  penjelasan  tentang  Pengaturan  Ruang  Terbuka Hijau,    dalam  pembelajaran  ini  dibuat  bertujuan  untuk  memaparkan  bahwa masih  banyak  kota yang belum  mempunyai  Ruang  Terbuka  Hijau    yang  layak, oleh  karena  itu  dalam  mengelola  Ruang  Terbuka  Hijau  harus  diadakan  suatu pengelolaan  kebijakan  untuk  menjaga  keseimbangan  antara  pembangunan perkotaan  dan  pelestarian  lingkungan  beserta  sudut  pandang  dari  hukum  tata ruang.  Dalam  penjelasan  jurnal  ini,  terdapat  salah  satu  contoh  mengenai penerapan pengaturan ruang terbuka hijau yang tergolong masih rendah yaitu di Kota  Bandung  dikarenakan  adanya  suatu  ketidakseimbangan  mengenai pembangunan indeks manusia yang terus meningkat. Dan jurnal ini membantu memberikan  informasi  mendalam  tentang  efektifitas  Peraturan  Daerah mengenai ruang terbuka hijau dalam hukum tata ruang serta adanya dampak dari rencana  pembangunan  lahan  ruang  terbuka  hijau  terhadap  tata  ruang  di Indonesia.  Selain  itu,  jurnal  yang  dibuat  ini  bertujuan  mengetahui  terkait kawasan  perkotaan  yang  dimasa  kini  menjadi  masalah  yang  cukup  sulit diselesaikan  yang  disebabkan  karena  adanya  permintaan  lahan  yang  terus meningkat.
Kata Kunci : Penegakkan Hukum, Ruang Terbuka Hijau, Tata Ruang
Isep H. Insan, et.all., Pengaturan Ruang Terbuka Hijau . . . 82
A. Pendahuluan Selama beberapa dekade terakhir,  pembangunan  perkotaan seringkali dilakukan tanpa perencanaan ruang terbuka hijau yang matang.  Akibatnya,  banyak  wilayah perkotaan  kehilangan  ruang  hijau yang  penting  bagi  keseimbangan ekologi  dan  kesejahteraan  sosial. Maka  dari  itu,  undang-undang perencanaan tata ruang yang kuat dan praktis  diperlukan  untuk  memandu pembangunan perkotaan guna melindungi  dan  mengelola  ruang terbuka  hijau. Kualitas  kota  dan lingkungan  perkotaan  telah  menurun selama sepuluh tahun terakhir karena peningkatan  aktivitas  kota  dan perkotaan serta meningkatnya populasi manusia. Di sisi lain, sebuah kota  membutuhkan  lingkungan  yang sehat  karena  kota  merupakan  pusat pengembangan sumber daya manusia yang sangat penting dalam membentuk  masa  depan  bangsa  dan kekuatan  negara.  Maka  dari  itu, kualitas  kota  dan  lingkungannya harus menjadi prioritas utama.
Akibat  pesatnya  pertumbuhan perkotaan  dan  alih  fungsi  lahan menjadi  kawasan  perkotaan,  hingga kebutuhan  akan  ruang  terbuka  hijau pun  meningkat.  Ruang  terbuka  hijau mempunyai  kontribusi  yang  penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem  perkotaan  dan  merupakan komponen penting dalam melahirkan lingkungan  yang  nyaman  dan  sehat. Untuk  menjamin  pemanfaatan  ruang terbuka  hijau  sesuai  dengan  prinsip pembangunan  berkelanjutan,  maka Undang-Undang  Penataan  Ruang
merupakan  instrumen  utama  dalam mengatur, melindungi, dan mengelola ruang terbuka hijau. Berdasarkan  data  WHO,  pada 2008  lebih  dari  50%  perkotaan ditempati  oleh  penduduk  dunia,  dan di tahun 2050 diperkirakan akan naik menjadi  mencapai  70%  penduduk dunia  yang  tingga  di  perkotaan. Badan Pusat Statistik memperkirakan pada  tahun  2025  sejumlah    60% penduduk  Indonesia  menempati kota,  hal  tersebut  membuktikan bahwa  terjadi    peningkatan  sekitar 10%  dalam  jangka  waktu  15  tahun. Keadaan  itu  menyebabkan  kota semakin  padat  dan  lahan  terbuka hijau yang tersedia menjadi menurun. UU  Penataan  Ruang  No.  26  Tahun 2007  Pasal  29  memutuskan  bahwa kota  wajib  mempersiapkan  20%  dari total  wilayah  untuk  Ruang  Terbuka Hijau  (RTH)  umum  yang  disediakan dan diatur oleh masyarakat dan pihak swasta.    Secara  keseluruhan,  kota  ini diwajibkan untuk menyisihkan setidaknya 30% lahannya untuk RTH. RTH  publik  yang  dimanfaatkan masyarakat  untuk  beraktivitas  di  luar ruangan  semakin  sedikit  sebab kepentingan  pembangunan  dianggap lebih  penting.  Akibatnya,  RTH publik,  selain  area  untuk  melakukan aktivitas publik, juga dianggap kurang penting  dan  terabaikan.  Direktur Jenderal  Cipta  Karya  Kementrian PUPR  Danis  Hidayat  Sumadilaga mengatakan  dari  174  kota  yang mengikuti  program  tersebut,  yang cakupan  ruang  terbuka  hijau  lebih dari  30%  itu  hanya  12  kota,  dari banyaknya  kota  di  Indonesia  tidak
Isep H. Insan, et.all., Pengaturan Ruang Terbuka Hijau . . .
83
sampai  10%  yang  memenuhi  RTH 30%  akan  tetapi  hanya  6%  saja  yang memenuhi.  Data-data  mengenai  kota mana  saja  juga  belum  diketahui namun  dapat  disimpulkan  masih banyak  kota  yang  belum  memiliki RTH  yang  layak.  Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor menyebabkan pencemaran udara, dan kurangnya  lahan  hijau  di  wilayah perkotaan.  Thermal  polution  yang kernudian  membentuk  pulau  panas disebabkan oleh konsentrasi penduduk di wilayah tertentu, adanya industri, perdagangan, dan transportasi kota yang padat, dan luas RTH  yang  semakin  berkurang. Akibatnya,  suhu  lokal  di  dalam  kota meningkat karena bangunan perkotaan  yang  semakin  padat.  Ini adalah alasan mengapa suhu udara di kota  lebih  tinggi  daripada  di  desa. Pada  dasarnya,  kenaikan  suhu  ini adalah  hasil  dari  perubahan  iklim mikro,  karena  berkurangnya  vegetasi akan  memperburuk  penampilan  kota menjadi panas dan gersang. 1 Sedikitnya luas RTH di kota-kota besar bisa disebabkan karena minimnya  lahan  yang  dimiliki pemerintah setempat untuk dikembangkan menjadi RTH,
pemerintah  kekurangan  dana  untuk menambah  ruang  terbuka,  dan pembelian  lahan  untuk  diubah menjadi  ruang  terbuka  hijau  tak
1 Dewi  Liesnoor  Setyowati,  ” Iklim  Mikro Dan  Kebutuhan  Ruang  Terbuka  Hijau  Di  Kota Semarang”, Jurnal  Manusia  Dan  Lingkungan, Vol.  15,  No.  3,  2008,    tersedia    di https://jurnal.ugm.ac.id/JML/article/view/ 18685. Diakses  pada  tanggal  20  November 2023
gampang  karena  alsan  harga  ataupun lokasi  yang  tidak  strategis.  Sebab  itu, masih  banyak  pemerintah  kota  yang kerumitan dalam meningkatkan porsi RTH  di  wilayahnya.  Hukum  tata ruang  dan  pengaturan  ruang  terbuka hijau  terus  diperdebatkan  di  banyak negara. Seringkali, perselisihan mengenai  kepentingan  penggunaan lahan  terjadi  antara  pengembang, pemerintah,  dan  masyarakat.  Hal  ini menekankan  pentingnya  peraturan yang  jelas  dan  diterapkan  secara konsisten.
Ruang  terbuka  hijau  berfungsi sebagai  penyerap  karbon,  penyedia oksigen, dan penopang keanekaragaman hayati, jadi keberadaan  hukum  tata  ruang  yang baik sangat penting untuk mengendalikan  dampak  perubahan iklim  global.  Oleh  karena  itu, pengaturan  yang  tepat  dalam  hukum tata ruang tidak hanya memperhatikan  kesejahteraan  sosial dan perlindungan estetika, tetapi juga menjaga daya dukung ekosistem yang sangat  penting.  Kementrian  PUPR memajukan  agar  semua  Pemkot memiliki  gagasan  untuk  menjadikan wilayah  perkotaan  yang  ramah lingkungan.  Oleh  sebab  itu,  solusi Pemkot  menaikkan  RTH  dengan melakukan pembelian dan pemeliharaan  lahan  terbuka  yang tersedia perlu terus dilakukan. Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif,  yang  berjenis  penelitian hukum dengan sifat analisis menyeluruh terhadap sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.
Isep H. Insan, et.all., Pengaturan Ruang Terbuka Hijau . . .
84
Temuan penelitian ini disajikan secara lengkap,  mendalam,  komprehensif, dan  metodis  sebagaimana  yang diharapkan dari sebuah karya ilmiah.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  efektifitas  Peraturan Daerah  mengenai  ruang  terbuka hijau dalam hukum tata ruang 2. Bagaimana  dampak  rencana Pembangunan lahan ruang terbuka hijau terhadap tata ruang di Indonesia

## C. Hasil dan Pembahasan
Pengertian Hukum Tata Ruang Tata ruang dapat diartikan secara luas sebagai bentuk pengaturan pusat pemukiman  dan  sistem  jaringan sarana  prasarana  yang  mendorong jalannya  ekonomi-sosial  masyarakat (struktur  ruang)  dan  selanjutnya diklasifikasikan  sebagai  fungsi-fungsi yang  berkaitan  dengan  budidaya  dan lindung (pola ruang). Upaya perencanaan  tata  ruang  di  setiap negara  saling  berkaitan  antar  yang lainnya.  Sebab  itu,  pemerintah Indonesia memiliki kebijakan tentang perencanaan  tata  ruang.  Kebijakan tersebut  bersumber  dari  undang- undang. Pemerintah Indonesia, daerah maupun pusat, juga melandaskan kebijakan tentang penerapan  ruang  pada  pembangunan pada  Rencana  Tata  Ruang  dan Wilayah (RTRW).
Ruang  wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan kesatuan  wadah  yang  mencakup berbagai  aspek  yang  tercakup  dari ruang  udara,  ruang  darat,  dan  ruang
laut, serta ruang yang berada di bumi ataupun sumber daya itu semua ialah karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia yang perlu diucapkan  syukur  dan  dimanfaatkan dalam jangka panjang untuk mensejahterakan rakyat layaknya yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945.
Konsep Ruang Terbuka Hijau
Ruang  terbuka,  yang  diartikan sebagai  taman,  hardscape,  lanskap, atau  area  rekreasi  di  dalam  wilayah perkotaan,  merupakan  komponen yang berwawasan lingkungan. Menurut  Instruksi  Menteri  Dalam Negeri  No.  4  Tahun  1988  yang menjelaskan terkait Fungsi dan Peran Ruang Terbuka Hijau (RTH) "Ruang terbuka  hijau  dimana  populasinya dikuasai oleh penghijauan yang alami maupun  melalui  budidaya  tanaman, pada  penerapan  dan  kegunaannya merupakan  sebagai  area  fungsi penyangga  dan  ekologis  kehidupan wilayah perkotaan," 2
Ruang  terbuka  hijau  perlu tersedia  pada  setiap  kota.  RTH didefinisikan  sebagai  wilayah  atau jalur  yang  memanjang  dan/atau berkelompok,  serta  berjiwa  terbuka, area  hidupnya  tanaman  baik  yang tumbuh  melalui  penanaman  atau alami.  Definisi  ini  didasarkan  pada Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum No. 05/PRT/M/2008 terkait Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
2 SNI Tata  Cara  Perencanaan  Lingkungan Perumahan Di Perkotaan , 2004, Hal. 35
Isep H. Insan, et.all., Pengaturan Ruang Terbuka Hijau . . . 85
Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH) menjadi  bagian  dari  open  space  atau ruang-ruang  terbuka  di  perkotaan yang ditanami oleh tanaman, tumbuhan, dan vegetasi (indtroduksi, endemik),  yang  berguna  untuk mendorong manfaat langsung maupun  tidak  langsung  dari  RTH untuk  kota,  seperti  kenyamanan, keamanan, keindahan,
dan kesejahteraan. Konsep  Ruang  Terbuka  Hijau
(RTH)  mengacu  pada  area  terbuka yang  berisi  vegetasi,  baik  dalam bentuk  taman,  taman  kota,  hutan kota,  atau  lahan  pertanian  terbuka. Berikut adalah beberapa konsep yang terkait dengan Ruang Terbuka Hijau:
1. Keanekaragaman  Hayati:  Ruang Terbuka Hijau yang baik mencakup keanekaragaman hayati yang luas. Ini mencakup berbagai jenis  tumbuhan,  fauna,  dan ekosistem yang mendukung kehidupan  dan  keseimbangan ekologi. Keberadaan keanekaragaman  hayati  dalam Ruang  Terbuka  Hijau  penting untuk  menjaga  ekosistem  yang sehat dan berkelanjutan.
2. Aksesibilitas:  Ruang  Terbuka Hijau  harus  dapat  diakses  oleh masyarakat  secara  mudah  dan merata. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau yang dekat dengan tempat  tinggal,  pekerjaan,  dan tempat  umum  penting  dalam menciptakan  kesempatan  bagi masyarakat  untuk  memanfaatkan manfaatnya,  seperti  rekreasi, aktivitas fisik, dan relaksasi.
3. Fungsionalitas:  Ruang  Terbuka
Hijau  yang  baik  harus  memiliki beragam  fungsi  dan  manfaat.  Ini dapat  mencakup  taman  rekreasi, area  olahraga,  ruang  terbuka untuk pertanian perkotaan, taman bermain anak, tempat berkumpul, atau  tempat  untuk  kegiatan komunitas.  Fungsionalitas  yang baik  memastikan  bahwa  Ruang Terbuka  Hijau  dapat  memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang beragam. 4. Keberlanjutan:  Ruang  Terbuka Hijau  harus  dirancang  dan dikelola  secara  berkelanjutan.  Ini mencakup  penggunaan  praktik- praktik  ramah  lingkungan  dalam mengelola air, tanah, dan sumber daya  alam  lainnya.  Keberlanjutan juga melibatkan pemeliharaan dan perawatan  yang  tepat  untuk memastikan Ruang Terbuka Hijau  tetap  berfungsi  dan  dapat dinikmati oleh generasi mendatang. 5. Integrasi  dengan  Tata  Ruang Kota: Ruang Terbuka Hijau harus diintegrasikan secara baik dengan tata ruang perkotaan yang ada. Ini dapat dilakukan melalui perencanaan yang terpadu, termasuk penempatan yang strategis,  konektivitas  dengan infrastruktur  dan  transportasi, serta pengaturan yang memperhatikan  aspek  estetika dan keselarasan dengan lingkungan sekitar. 6. Partisipasi  Masyarakat:  Konsep Ruang  Terbuka  Hijau  juga melibatkan partisipasi aktif
Isep H. Insan, et.all., Pengaturan Ruang Terbuka Hijau . . .
86
masyarakat  dalam  perencanaan, pengembangan,  dan  pengelolaan. Melibatkan  masyarakat  dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan  program  Ruang Terbuka Hijau  dapat memastikan bahwa RTH mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,  serta  membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama  terhadap  ruang  terbuka tersebut.
Peran  Ruang  Terbuka  Hijau dalam Pengaturan Tata Ruang Adapun  peran  ruang  terbuka hijau dibagi menjadi 2 kawasan yaitu
1. Bagi Kawasan Perkotaan : a. Kawasan  perkotaan  yang termasuk  penerapan  ruang wilayah  kabupaten  termasuk dalam penerapan ruang wilayah kabupaten. b. Perumusan program pembangunan dan pembiayaannya secara beraturan antar kota/ kabupaten yang terkait dengan  penerapan  ruang kawasan perkotaan yang dimana  bagian  dari  2  (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota  dalam  satu atau lebih wilayah provinsi. 2. Bagi Kawasan Pedesaan
a. Penggunaan  ruang  wilayah kabupaten secara keseluruhan termasuk penggunaan wilayah perdesaan yang menjadi komponennya. b. Penyusunan program pembangunan dan pembiayaannya secara koordinasi  di  antara  wilayah kabupaten yang saling terhubung, termasuk penerapan  ruang  kawasan perdesaan yang menjadi bagian  dari  dua  atau  lebih wilayah kabupaten. Landasan  Hukum  Pengaturan
Ruang Terbuka Hijau
Eksistensi  ruang  terbuka  hijau  di indonesia  membawa  pengaruh  yang esensial  bagi  kehidupan  mahluk hidup,  maka  tidak  heran  pemerintah membuat  berbagai  jenis  peraturan perundang-  undangan  mengenai ruang terbuka hijau, landasan hukum pengaturan  ruang  terbuka  hijau  ini berpedoman  pada  UU  No.26  Tahun
2007  terkait  Tata  Ruang  sesuai  pasal 1  butir  31  menjelaskan  Ruang Terbuka Hijau ialah wilayah atau jalur yang memanjang dan/atau berkelompok,  serta  bersifat  terbuka, area  hidupnya  tanaman  baik  yang tumbuh  melalui  penanaman  ataupun alami. 3 Adapun kelompok ruang terbuka hijau terdiri dari :
1. Kawasan Hijau Pertamanan Kota 2. Kawasan Hijau Hutan Kota 3. Kawasan Hijau Kegiatan Olahraga 4. Kawasan Hijau Pemakaman 5. Kawasan Hijau Rekreasi Kota
6. Kawasan Hijau Jalur Hijau
7. Kawasan Hijau Pertanian
8. Kawasan Hijau Pekarangan
3 Baca  Pasal  1  Butir  31  Undang-undang Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan Ruang
Isep H. Insan, et.all., Pengaturan Ruang Terbuka Hijau . . .
87
Landasan  hukum  ruang  terbuka hijau: 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun  2007  tentang  Penataan sebagaimana  telah    diubah dengan  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja; 2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 3. Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata  Ruang  tentang  penyediaan dan  pemanfaatan  ruang  terbuka hijau Nomor.14 tahun 2022
Peraturan Pemerintah terkait Pengaturan  penataan  ruang terbuka  hijau  ada  dalam  peraturan menteri  agraria  dan  tata  ruang  atau Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor 14 Tahun 2022 mengenai pemanfaatan  dan  penyediaan  ruang terbuka  hijau,  peraturan  ini  dibuat dengan  mempertimbangkan  aspek fungsi  dari  lingkungan  sekitar  seperti resapan  air,  sosial  budaya,  ekonomi, estetika serta penanggulangan bencana. Pada  peraturan  menteri  agraria tata  ruang  ini  di  pasal  9  penyediaan
RTH sebagaimana dimaksud 1. Penyediaan  RTH  seperti  yang tertera  pada  Pasal  3  ayat  (4) dilaksanakan oleh:
a. Pemerintah  Daerah  untuk RTH Publik; dan
b. Masyarakat untuk RTH Pribadi
2. Pemerintah  Daerah  seperti  yang tertera  pada  ayat  (2)  huruf  a terdiri atas: a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan b. Pemerintah  Daerah  Khusus Ibu Kota. 3. Masyarakat  bisa  berpartisipasi dalam  penyediaan  RTH  Publik untuk  sebagian  tanah  yang dimiliki  berdasarkan  perjanjian atau kerja sama dengan Pemerintah Daerah. 4. Penyediaan RTH Publik bisa dari sumber  aset  yang  dikuasai  oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi. 5. Penyediaan RTH Publik dilakukan  dengan  berkonsultasi publik pada penyusunan RTR. 4
Selain  itu  disahkannya  undang undang  cipta  kerja  menghasilkan pengaruh  yang  cukup  besar  di berbagai  sektor  di  indonesia  yaitu sektor  tata  ruang,oleh  karena  itu pemerintah membuat peraturan pemerintah republik indonesia Nomor  21  Tahun  2021  mengenai peneyelenggaraan  penataan  ruang, peraturan  pemerintah  ini  dibuat untuk menggantikan peraturan pemerintah  sebelumnya  dan  ada pokok perubahan dalam UU Nomor.26  tahun  2007  sebagai berikut: 1. Perubahan  Nomenklatur  Izin Pemanfaatan  Ruang  menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 4 Baca Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria dan Tata  Ruang/badan  Pertahanan Nasional Nomor  14  Tahun  2022  tentang  Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
Isep H. Insan, et.all., Pengaturan Ruang Terbuka Hijau . . .
88
2. Penghapusan  RTR  KS  Provinsi dan  ditetapkan  sebagai  muatan RTRW Provinsi dan 3. Penghapusan RTR KS Kab/Kota dan  ditetapkan  sebagai  muatan RTRW  Kab/Kota  dan  tidak menjadi RTR tersendiri. 4. Perubahan Nomenklatur Pemerintah  menjadi  Pemerintah Pusat 5. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 6. Penambahan  Bentuk  Pembinaan Penataan Ruang 7. Daya  dukung  dan  daya  tampung lingkungan hidup dan KLHS 8. Proses penyusunan dan Penetapan RTRW termasuk proses persetujuan substansi 9. Proses penyusunan dan Penetapan RDTR termasuk proses persetujuan substansi 10. Penyelesaian ketidaksesuaian antara  pola  ruang  rencana  tata ruang  dengan  area  hutan,  izin dan/atau hak atas tanah
11. Penghapusan  Penyusunan  dan Penetapan  Rencana  Tata  Ruang Kawasan  Perkotaan,  Rencana Tata  Ruang  Kawasan  Perkotaan yang tercakup dari dua atau lebih Wilayah  Kabupaten/Kota  dalam Satu atau Lebih Wilayah Provinsi 12. Penghapusan  Penyusunan  dan Penetapan  Rencana  Tata  Ruang Kawasan  Perdesaaan,  Rencana Tata  Ruang  Kawasan  Perdesaan yang terdiri dari wilayah Kabupaten,  dan  Rencana  Tata Ruang  Kawasan  Perdesaan  yang tercakup  2  (Dua)  atau  Lebih
Wilayah  Kabupaten  pada  Satu atau  Lebih  Wilayah  Provinsi, Rencana  Tata  Ruang  Kawasan
Agropolitan
13. Ketentuan  yang  ditambahkan pada  Kriteria  dan  usulan  baru pada  Tata  Cara  Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang
14. Penghapusan  pengaturan  zonasi dari  pengendalian  pemanfaatan ruang  (Arahan  Peraturan  Zonasi Sistem Nasional, Peraturan Zonasi,  dan  Arahan  Peraturan Zonasi  Sistem  Provinsi  pada wilayah Kabupaten/Kota) 15. Ketentuan sanksi
16. Ketentuan  pengawasan  penataan tata ruang 5 Peraturan Pemertintah Nomor 21 Tahun 2021 penyelenggaraan penataan  ruang  dimaksudkan  untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan  lintas  sektor,  lintas wilayah,  dan  lintas  pemangku kepentingan yang termanifestasi pada penyusunan  Rencana  Tata  Ruang, pemadu  serasian  antara  struktur ruang  dan  pola  ruang,  penyelarasan antara kehidupan manusia. Penyelenggaraan  Penataan  Ruang secara  umum  mengatur  seluruh peraturan  tentang  penataan  ruang, seperti:Perencanaan  tata  ruang  yang mengatur ketentuan mengenai penyusunan  dan  pembuatan  rencana umum tata ruang dan rencana secara detail  tata  ruang.  Pemanfaatan  ruang yang menetapkan
ketentuan kesesuaian  kegiatan  pemanfaatan
5 Baca  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Isep H. Insan, et.all., Pengaturan Ruang Terbuka Hijau . . .
89
ruang  dan  sinkronisasi  program pemanfaatan  ruang.  Pengendalian pemanfaatan ruang, yang menetapkan penilaian  pelaksanaan  kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, penilaian  perwuiudan  rencana  tata ruang,  pemberian  disinsentif  dan insentif,  pemberian  sanksi,  dan menyelesaikan  sengketa  penataan ruang.  Pengawasan  penataan  ruang terdiri  dari  pemantauan  evaluasi,  dan pelaporan,  yang  merupakan  upaya untuk menjaga kesesuaian penyelenggaraan  penataan  ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan oleh  pemerintah  pusat,  pemerintah daerah, ataupun masyarakat. Pembinaan  penataan  ruang  yang mengatur pembentukan dan prosedur pembinaan  penataan  ruang  yang diselenggarakan  secara  sinergis  oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pembinaan penataan ruang  juga  terdiri  dari  pengaturan mengenai  pengembangan  profesi perencana tata ruang untuk membantu  meningkatkana  kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang. Kelembagaan penataan  ruang  yang  mengatur tentang  bentuk,  tugas,  keanggotaan, dan tata kerja forum penataan ruang. 6
6 Ratih Waseso, Percepat Penataan Ruang, BPN sosialisasi  PP  No.  21  Tahun  2021, 14  Maret 2021 tersedia di https://nasional.kontan.co.id/news/percepa t-penataan-ruang-bpn-sosialisasi-pp-no21- tahun-2021 .  Diakses  pada  tanggal  22 November 2022

## Evaluasi  Kepatuhan  Pengembang
dan Pemilik Tanah Pengaturan  ruang  terbuka  hijau diperlukan untuk menjaga keseimbangan  antara  pembangunan perkotaan dan pelestarian lingkungan. Untuk mengimplementasikan pengaturan tersebut, evaluasi kepatuhan  pengembang  dan  pemilik tanah  dapat  diterapkan  melalui beberapa langkah berikut: 1. Penetapan  regulasi:  Pemerintah setempat harus menetapkan regulasi  yang  jelas  dan  tegas terkait  pengaturan  ruang  terbuka hijau. Regulasi ini harus mencakup  persyaratan  mengenai luas  minimum  ruang  terbuka hijau  yang  harus  dipertahankan atau  dibangun  dalam  setiap proyek pembangunan.
2. Pemberian  lisensi  dan  izin:
Pengembang  dan  pemilik  tanah harus memperoleh lisensi dan izin dari pemerintah sebelum memulai proyek  pembangunan.  Dalam proses  ini,  pemerintah  dapat mengevaluasi rencana pengembangan  yang  diajukan untuk  memastikan  bahwa  ruang terbuka hijau telah diperhitungkan dengan benar. 3. Inspeksi  lapangan:  Pemerintah dapat melakukan inspeksi lapangan  secara  berkala  untuk memastikan  bahwa  pengembang dan  pemilik  tanah  mematuhi ketentuan pengaturan ruang terbuka  hijau.  Inspeksi  ini  dapat melibatkan pengecekan luas tanah terbuka hijau yang telah disediakan,  pemeriksaan  kualitas
Isep H. Insan, et.all., Pengaturan Ruang Terbuka Hijau . . .
90
tanaman  yang  ditanam,  dan pemantauan  pemeliharaan  yang dilakukan. 4. Sanksi  dan  insentif:  Untuk mendorong kepatuhan, pemerintah dapat memberlakukan sanksi bagi pengembang  atau  pemilik  tanah yang melanggar ketentuan pengaturan  ruang  terbuka  hijau. Di  sisi  lain,  insentif  seperti pengurangan  pajak  atau  dana insentif  dapat  diberikan  kepada mereka  yang  patuh  terhadap regulasi tersebut.
Tantangan dalam Penerapan Penerapan  pengaturan  ruang terbuka  hijau  juga  dapat menghadapi beberapa tantangan, antara lain:
1. Keterbatasan lahan: Dalam perkotaan yang padat, ketersediaan  lahan  untuk  ruang terbuka  hijau  dapat  menjadi terbatas.  Tantangan  ini  bisa diatasi  dengan  merencanakan penggunaan  lahan  secara  efisien, seperti  dengan  mengintegrasikan taman dan ruang terbuka hijau ke dalam desain bangunan. 2. Kebutuhan finansial: Pembangunan  dan  pemeliharaan ruang terbuka hijau membutuhkan  sumber  keuangan yang  cukup.  Pemerintah  perlu memastikan adanya alokasi anggaran  yang  memadai  untuk membangun  dan  menjaga  ruang terbuka hijau di daerah perkotaan. 3. Kesadaran dan partisipasi masyarakat: Kesadaran masyarakat  mengenai  pentingnya ruang terbuka hijau dan partisipasi aktif dalam pelestariannya juga menjadi tantangan. Pendidikan dan kampanye  yang  efektif  dapat membantu  mengubah  sikap  dan perilaku masyarakat terkait pelestarian ruang terbuka hijau. Dampak Positif dan Negatif Penerapan  pengaturan  ruang terbuka  hijau  dapat  berdampak positif atau negatif, antara lain: Dampak Positif:
1. Peningkatan  kualitas  lingkungan: Ruang  terbuka  hijau  membantu menyediakan oksigen, mengurangi  polusi  udara,  dan meningkatkan kualitas air. Hal ini bisa membuat lingkungan menjadi  sehat  dan  nyaman  bagi penduduk perkotaan. 2. Keseimbangan  ekosistem:  Ruang terbuka hijau memberikan habitat bagi  flora  dan  fauna,  serta mempromosikan keanekaragaman hayati. Ini membantu menjaga keseimbangan  ekosistem  dan melestarikan spesies yang mungkin terancam punah. 3. Ruang  rekreasi  dan  sosial:  Ruang terbuka hijau memberikan tempat untuk rekreasi dan aktivitas sosial bagi masyarakat perkotaan. Taman  dan  taman  kota  menjadi tempat  yang  populer  untuk berolahraga, bersantai, dan berkumpul  bersama  keluarga  dan teman. Dampak Negatif:
1. Pembangunan  yang  terhambat: Implementasi  pengaturan  ruang
Isep H. Insan, et.all., Pengaturan Ruang Terbuka Hijau . . .
91
terbuka  hijau  dapat  membatasi lahan  yang  tersedia  untuk pembangunan.  Hal  ini  dapat menghambat pertumbuhan perkotaan  dan  pembangunan infrastruktur yang diperlukan. 2. Biaya  tambahan:  Pembangunan dan  pemeliharaan  ruang  terbuka hijau memerlukan biaya tambahan  bagi  pengembang  dan pemilik  tanah.  Hal  ini  dapat meningkatkan biaya proyek pembangunan dan dapat menjadi beban finansial bagi mereka. 3. Penggunaan  lahan  yang  terbatas: Ketersediaan  lahan  yang  terbatas dapat  membatasi  pengembangan proyek-proyek lain yang memiliki manfaat  sosial  dan  ekonomi untuk orang di sekitarnya.
Penerapan  pengaturan    Ruang Terbuka  Hijau  di  Kota  Bandung Provinsi Jawa Barat
Pada penerapan pengaturan ruang  terbuka  hijau  di  kota  bandung masih tergolong rendah karena terjadi ketidak seimbangan antara pembangunan  indeks  manusia  yang terus  bertambah,  data  tersebut terdapat  di  DPKP  kota  bandung,  di masa kini ruang terbuka hijau di kota bandung  sejumlah  2,048,97  hektar yang  dimana  luas  wilayah  kota bandung  16.279.65  hektar,  jika  diliat berdasarkan  luas  ideal  wilayah  ruang terbuka  hijau  dengan  luas  kota bandung minimal ruang terbuka hijau ada  di  angka  6000  hektar  sesuai dengan  peraturan  UU  no  26  tahun 2007  sebuah  kota  perlu  mempunyai ruang terbuka hijau dengan luas 30% dari  luas  kota  tersebut.  Ruang
Terbuka  Hijau  dengan  luas  2.048,97 hektare  atau  sama  dengan  12,25 persen  total  luas  Kota  Bandung tercakup  dari  taman  kota  sejumlah 1,29 persen, kebun bibit 0,01 persen, pemakaman  0,89  persen,  tegangan tinggi  0,06  persen,  sempadan  sungai
0,14  persen,  sempadan  rel  kereta  api
0,04  persen,  jalur  hijau  lahan  1,06 persen,  hutan  konservasi  sejumlah 0,02  persen,  penanganan  lahan  kritis sebesar 2,49 persen, RTH bagian aset sebesar  0,51,  serta  RTH  berstatus lainnya,  seperti  taman-taman  di pemukiman  warga,  sebesar  5,73 persen. 7
Pembelajaran  yang  didapatkan jika  luas  wilayah  ruang  terbuka  hijau jauh dari angka ideal dan pemerintah tidak menyanggupi melakukan perluasan wilayah ruang terbuka hijau sesuai uu no.26 tahun 2007 maka bisa terjadi permasalahan pemansan global  yang  terjadi  di  kota  tersebut, sinar  uv  matahari  90  persen  akan mengendap  di  bumi  contoh  aspal, genteng  rumah,  kendaraan  dan bagunan  lainnya  dan  10  persennya akan kembali ke angkasa, hal ini yang membuat  suhu  udara  di  kota bandung  menjadi  panas  dan  banyak polusi  karena  kurangnya  lahan terbuka  hijau,  namun  jika  bandung memiliki  luas    ruang  terbuka  hijau yang ideal maka suhu panas matahari akan  terserap  oleh  pohon  sebanyak
7 Iman  Herdiana, “    Indeks  Pembangunan Manusia  Kota  Bandung  Naik,  Ruang  Terbuka Hijaunya  Macet”, 16  Maret  2022  tersedia  di https://bandungbergerak.id/article/detail/1 5209/indeks-pembangunan-manusia-kota- bandung-naik-ruang-terbuka-hijaunya-macet . Diakses pada tanggal 24 November 2022
Isep H. Insan, et.all., Pengaturan Ruang Terbuka Hijau . . . 92 80  persen  dan  pohon  itu  pun  akan melakukan fungsinya untuk fotosintesis  maka  suhu  udara  panas nya menipis.

## D. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan  yang  dapat  Penulis berikan  dari  pembahasan  dan penulisan di atas adalah: Ruang  Terbuka  Hijau tetap menjadi  masalah  serius  sehingga harus  dihadapi  agar  dapat  menjaga keseimbangan  antara  pelestarian lingkungan dan Pembangunan diperkotaan. Sehingga  harus  diberlakukannya suatu  peraturan-peraturan  hukum mengenai  tuang  terbuka  hijau  yang terkonsep yaitu mengenai keanekaragaman  hayati,  aksesibilitas, fungsionalitas, dikelola secara berkelanjutan,  integrasi  dengan  tata ruang  kota,  dan  harus  adanya partisipasi  dari  masyarakat.  Peran ruang  terbuka  hijau  ini  bukan  hanya pada  perkotaan  tetapi  terdapat    juga dalam pedesaan.
Hal  ini  terdapat  dampak  positif sebagai peningkatan kualitas lingkungan    serta  adanya  dampak negatif yang mengakibatkan pembangunan yang terhambat. Pada  penerapan  pengaturan ruang  terbuka  hijau  di  kota  bandung provinsi  Jawa  Barat  masih  tergolong rendah karena terjadi ketidak seimbangan  antara  pembangunan indeks manusia yang terus meningkat. Baik  ekosistem  maupun  manusia dapat  terkena  dampak  dari  kondisi lingkungan  yang  mengkhawatirkan.
Maka  dari  itu  pengaturan  ruang terbuka hijau sangat diperlukan.

## E. Saran
Dari  pembahasan  dan  penulisan di  atas,  terdapat  saran  yang  bisa diberikan oleh Penulis: Dapat  dilihat  dari  realita  yang ada kurangnya ruang terbuka hijau di daerah perkotaan memengaruhi lingkungan sekitar. Seharusnya Pemerintah perlu menambah anggaran pemeliharaan dan pembangunan  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH),  dan  Pemerintah  harus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat  terkait  pentingnya  Ruang Terbuka Hijau (RTH), Dinas Pertamanan juga harus menambahkan  lebih  banyak  petugas lapangan  untuk  memantau  dan memelihara serta berkolaborasi dengan  Masyarakat  dan  pihak  swasta mengenai pengelolaan Ruang Terbuka  Hijau,  sehingga  masyarakat dapat  berbuat  lebih  banyak  dapat peduli  terhadap  keberadaan  RTH yang telah diberikan oleh pemerintah dan turut serta menolong pemerintah pada berbagai hal pengembangan dan pemeliharaan  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH).
Harus  terdapat  koordinasi  lebih terpadu  antar  instansi  terkait dengan pengelolaan  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH)  pada  hal  penegakan  hukum, termasuk terkait pemberian pengizinan pembangunan, dan Pemerintah  harus  tegas  ketika memberikan  sanksi  dan  harus mematuhi  hukum  yang  sudah ditetapkan bagi setiap pelaku
Isep H. Insan, et.all., Pengaturan Ruang Terbuka Hijau . . .
93
pelanggaran penataan ruang umumnya  terkait  Ruang  Terbuka
Hijau  (RTH)  tidak  hanya  hukuman administratif  saja,  namun  sanksi perdata  hingga  sanksi  pidana  juga sehingga  dapat  memberikan  suatu rasa  jera  bagi  setiap  pelanggar  tata ruang. Selain itu juga agar masyarakat dapat  mematuhi  seluruh  peraturan terkait  penataan  ruang  umumnya RTH  ketika  melakukan  aktivitas terkait pemanfaatan ruang di Kota.

## Daftar Pustaka

## Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun 2007  tentang  Penataan  Ruang sebagaimana  telah    diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan  Pemerintah  Nomor  21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan  Ruang. Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang  tentang  penyediaan  dan pemanfaatan  ruang  terbuka  hijau Nomor.14 tahun 2022
Buku SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan, 2004 Internet Iman Herdiana, Indeks Pembangunan  Manusia  Kota Bandung Naik, Ruang Terbuka  Hijaunya  Macet,  16 Maret  2022  tersedia  di https://bandungbergerak.id/ article/detail/15209/indeks- pembangunan-manusia-kota-
bandung-naik-ruang-terbuka- hijaunya-macet .  Diakses  pada tanggal 24 November 2022
Ratih  Waseso,  Percepat  Penataan Ruang,  BPN  sosialisasi  PP No. 21 Tahun 2021, 14 Maret 2021 tersedia di https://nasional.kontan.co.id /news/percepat-penataan- ruang-bpn-sosialisasi-pp- no21-tahun-2021 .    Diakses pada tanggal 22 November 2022 Jurnal Dewi  Liesnoor  Setyowati,  Iklim Mikro Dan Kebutuhan Ruang  Terbuka  Hijau  Di Kota Semarang, Jurnal Manusia  Dan  Lingkungan, Vol. 15, No. 3, 2008,  tersedia di https://jurnal.ugm.ac.id/JML /article/view/18685 . Diakses pada tanggal 20 November 2022