## Pola Komunikasi Dalam Ideologi Pancasila
Nailis Sa’adah 1 ,Azeedt Pahlawan 2 , Khairunnisa Purwadewi 3 ,Zulfan Arinata 4 , Irfa Ilmi 5
1-5 Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Correspondence Email : nailis1209@gmail.com

## ABSTRACT
The  communication  patterns  within  the  ideology  of  Pancasila  encompass  communicative interactions between the government and the people, as well as among fellow citizens. This involves communication  between  state  institutions,  such  as  the  executive,  legislative,  and  judiciary branches, as well as communication between state institutions and society. This research aims to analyze  communication  patterns  within  the  context  of  the  Pancasila  ideology,  where  Pancasila ideology,  as  the  foundation  of  the  Indonesian  state,  plays  a  crucial  role  in  fostering  harmony, justice,  and  unity  among  various  entities  in  society.  This  research  adopts  a  literature  review approach,  collecting  data  from  various  sources,  including  relevant  books  and  journals.  The research findings indicate that effective communication within the Pancasila ideology is based on principles  of  justice,  equality,  unity,  mutual  cooperation,  and  humanity.  Effective  communication between  the  government  and  the  people,  among  fellow  citizens,  between  state  institutions  and society,  as  well  as  among  different  religions  and  cultures,  is  essential  in  fostering  harmony, strengthening public participation, and preserving unity amidst cultural diversity.
Keyword : Communication Patterns; Pancasila; Ideology

## ABSTRAK
Pola  komunikasi  dalam  ideologi  Pancasila  mencakup  interaksi  komunikatif  antara  pemerintah dan  rakyat,  serta  antara  sesama  warga  negara,  Hal  ini  melibatkan  komunikasi  antarlembaga negara, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta komunikasi antara lembaga negara dengan masyarakat, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola komunikasi dalam konteks ideologi Pancasila  yang  mana  Ideologi  Pancasila  sebagai  dasar  negara  Indonesia  memegang  peranan penting dalam membangun kerukunan, keadilan, dan persatuan di antara berbagai entitas dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan mengumpulkan data dari  berbagai  sumber,  termasuk  buku  dan  jurnal  yang  relevan  dengan  topik  tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang baik dalam ideologi Pancasila didasarkan pada prinsip-prinsip  keadilan,  kesetaraan,  persatuan,  gotong  royong,  dan  kemanusiaan.  Komunikasi yang efektif antara pemerintah dan rakyat, antara sesama rakyat, antara lembaga negara dengan masyarakat,  serta  antara  agama-  agama  dan  antarbudaya,  penting  dalam  membangun kerukunan, memperkuat partisipasi publik, dan menjaga persatuan dalam keragaman budaya.
Kata Kunci : Pola Komunikasi; ideology; pancasila

## AL MUNIR Jurnal  Komunikasi dan Penyiaran Islam
Volume 14 Nomor 1, Januari-Juni 2023, p. 98-110 p- ISSN : 2086-1303   e-ISSN : 2657-0521 https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/almunir/index

## PENDAHULUAN
Komunikasi memainkan peran yang sangat  penting  dalam  kehidupan  sosial dan  politik  suatu  negara.  Di  Indonesia, negara  yang  berdasarkan  pada  ideologi Pancasila,  pola  komunikasi  menjadi faktor  krusial  dalam  memperkuat pemahaman  dan  implementasi  nilai- nilai  Pancasila  di  antara  warga  negara.
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia
mengandung
nilai-nilai kebangsaan,  kemanusiaan,  persatuan, demokrasi,  dan  keadilan  sosial.  Oleh karena  itu,  penting  untuk  memahami dan menganalisis pola komunikasi yang terjadi dalam konteks ideologi Pancasila.
Pola  komunikasi  dalam  ideologi
Pancasila
mencakup interaksi komunikatif  antara  pemerintah  dan rakyat,  serta  antara  sesama  warga negara.  Hal  ini  melibatkan  komunikasi antarlembaga  negara,  seperti  eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta komunikasi  antara  lembaga  negara dengan masyarakat. Selain itu, komunikasi antaragama dan antarbudaya juga menjadi aspek penting dalam  pola  komunikasi  dalam  ideologi Pancasila.
Dalam  konteks  globalisasi  dan perkembangan  teknologi  informasi, tantangan  dan  hambatan  dalam  pola komunikasi ideologi Pancasila juga perlu diperhatikan.  Pengaruh  media  massa dan teknologi digital dapat mempengaruhi  cara  komunikasi  dan penyebaran  nilai-nilai  ideologi.  Selain itu,  konflik  dan  perselisihan  ideologi juga bisa mempengaruhi pola komunikasi dalam mencapai kesepahaman  dan  keselarasan di antara masyarakat.
Dalam  artikel  ini,  akan  dianalisis pola komunikasi dalam ideologi Pancasila dengan mengidentifikasi faktor-faktor  yang  mempengaruhinya, tantangan yang dihadapi, serta implikasi pola  komunikasi  terhadap  kehidupan
berbangsa  dan  bernegara  di  Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan  pemahaman  yang  lebih baik  tentang  peran  komunikasi  dalam memperkuat  ideologi  Pancasila  serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan  pola  komunikasi  yang lebih efektif dalam membangun kesadaran  dan  kepatuhan  terhadap nilai-nilai Pancasila.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk Menganalisis  pola  komunikasi  yang terjadi dalam konteks ideologi Pancasila di  Indonesia,  Mengidentifikasi  faktor- faktor yang mempengaruhi pola komunikasi  dalam  ideologi  Pancasila, Menjelaskan  tantangan  dan  hambatan yang  dihadapi  dalam  pola  komunikasi ideologi  Pancas  ila  serta  Menganalisis implikasi  pola  komunikasi  dalam ideologi  Pancasila  terhadap  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  di  Indonesia danMemberikan  rekomendasi  untuk pengembangan  pola  komunikasi  yang lebih efektif dalam membangun kesadaran  dan  kepatuhan  terhadap nilai-nilai Pancasila. Adapun rumusan masalah
Penelitian  ini  akan  mencoba  menjawab beberapa  pertanyaan  penelitian  berikut ini: 1) Bagaimana pola komunikasi yang terjadi dalam konteks ideologi Pancasila di  Indonesia?  2)  Apa  saja  faktor-faktor yang  mempengaruhi  pola  komunikasi dalam  ideologi  Pancasila?  3)  Apa  saja tantangan  dan  hambatan  yang  dihadapi dalam pola komunikasi ideologi
Pancasila?  4)  Apa  implikasi  pola komunikasi  dalam  ideologi  Pancasila terhadap  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  di  Indonesia?  5)  Bagaimana rekomendasi pengembangan pola komunikasi  yang  lebih  efektif  dalam membangun  kesadaran  dan  kepatuhan terhadap nilai-nilai Pancasila?.
Dengan  merumuskan  pertanyaan- pertanyaan tersebut, penelitian ini akan
mengarahkan upaya untuk menganalisis dan  memahami  secara  mendalam  pola komunikasi  dalam  ideologi  Pancasila, serta  mengidentifikasi  faktor-faktor yang  memengaruhinya.  Selain  itu, penelitian  ini  juga  akan  membahas tantangan  dan  hambatan  yang  dihadapi dalam pola komunikasi ideologi Pancasila,  serta  memberikan  implikasi dan  rekomendasi  untuk  pengembangan pola  komunikasi  yang  lebih  efektif dalam memperkuat ideologi Pancasila di tengah kompleksitas sosial dan perkembangan teknologi informasi Dengan  adanya  penelitian  ini,
diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi akademisi, praktisi,  dan  pihak-pihak  terkait  dalam memahami  dan  meningkatkan  pola komunikasi  dalam  ideologi  Pancasila, sehingga  dapat  mendorong  terciptanya masyarakat yang lebih inklusif, harmonis,  dan  berkeadilan  sesuai dengan semangat Pancasila.

## METODE PENELITIAN
Adapun  metodologi  penelitian  ini, peneliti  menggunakan  jenis  pendekatan penelitian  kualitatif  jenis  penelitian kepustakaan  ( Library research ).  Menurut Dr.  Muthadi  Abd  Mun’im,  pendekatan kualitatif  adalah  data  yang  dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, gambar, atau bagan  yang  tidak  diukur  dengan  angka (Mun’im,; 2013).
Berkaitan  dengan  jenis  penelitian  ini adalah  kepustakaan (library  research) yaitu  menurut  Abdul  Rahman  Sholeh, adalah  penelitian  yang  mengunakan  cara untuk mendapatkan  data  informasi  dengan menempatkan  fasilitas  yang ada di perpustakaan,  seperti buku, majalah,
dokumen, catatan kisah-kisah sejarah yang berhubungan  dengan  judul  dilandaskan pada 2 sumber yaitu: Sumber Primer: Karya Buku/” Coomperatif
learning” , karya Slavin, R.E 2015. Dan “Sistem pencernaan Manusia”,  karya  Enik  Kurniawati  dkk”
2020.  Sumber  Sekunder:  Karya-karya yang berhubungan dengan konteks penelitian baik dari  literatur,  jurnal,  buku- buku,  serta  media  internet  yang  berkaitan dengan  tema  yang menjadi fokus penelitian.
Adapun  pengumpulan  data  dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi studi pustaka (Mahmud; 2013).
Yaitu  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka, dimana peneliti berusaha mendokumentasikan  data  melalui  studi pustaka  yang  berkaitan  dengan  pandangan mufassir  nusantara  secara  khusus  terkait problematika  yang  dibahasa  dalam  fokus penelitian,  baik  berupa  temuan  dari  data primer maupun dari data sekunder, kemudian mengklasifikasi hasil temuan data disesuaikan  dengan  tema  di  masing-masing pembahasan.
Adapun langkah-langkah penjabaran metodis  dalam  penelitian  ini  adalah  (zed,
2004): 1) Menentukan  objek  yang  dikaji.  Dalam penelitian  ini  penulis  mengkaji  hasil belajar materi sistem pencernaan manusia.
2) Penulis  menentukan  objek  formal  yang akan  dikaji  dalam  penelitian  ini.  Dalam hal  ini  penulis  mengangkat  isu  tentang model  (CIRC)  terhadap  hasil  belajar materi sistem pencernaan manusia.
3) Mengumpulkan data-data terkait dengan penelitian  ini.  Baik  itu  data  primer maupun data sekunder yang mendukung dalam  kajian  ini.  Sekaligus  menjadi acuan atau sumber dalam penelitian ini.
4) Melakukan  identifikasi  terkait  elemen- elemen hasil pembelajaran yang berhubungan  dengan  tema  yang  dikaji dalam penelitian ini, yaitu hasil pembelajaran  materi  sistem  pencernaan manusia.
5) Penulis  melakukan  penyimpulan  secara konprehensif,  sebagai  jawaban  dari konteks penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1 Ideologi  Pancasila  sebagai  Dasar Negara Indonesia
1. Definisi dan Konsepsi Pancasila Ideologi Pancasila merupakan dasar negara Indonesia  yang  telah  tertuang dalam  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945.  Kata
"Pancasila"  berasal  dari  bahasa Sanskerta  yang  terdiri  dari  dua kata,  yaitu  "panca"  yang  berarti lima,  dan  "sila"  yang  berarti prinsip  atau  nilai.  Oleh  karena itu,  Pancasila  dapat  diartikan sebagai "lima prinsip" atau "lima nilai  dasar"  yang  menjadi landasan  dalam  membangun negara  Indonesia  (Djajanegara dan Martowikrido; 2017) Konsepsi Pancasila dipelopori  oleh  para  pendiri bangsa  Indonesia,  termasuk Soekarno  dan  Hatta,  yang berusaha  menciptakan  suatu identitas  nasional  yang  kuat dan  mempersatukan  beragam suku,  budaya,  agama,  dan kepentingan yang ada di Indonesia. Pancasila mencerminkan semangat kebhinekaan  dan  persatuan dalam kerangka negara Indonesia  yang  berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Pancasila  terdiri  dari lima prinsip yang saling melengkapi  dan  tidak  dapat dipisahkan. Kelima prinsip tersebut adalah (Hidayat, 2018): 1 Ketuhanan Yang Maha Esa Prinsip ini mengakui keberadaan Tuhan sebagai sumber  kekuatan,  nilai,  dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini menghormati kebebasan beragama  dan  mengajak  warga negara untuk menjalankan
keyakinan  agamanya  masing- masing.
2 Kemanusiaan  yang  Adil  dan Beradab Prinsip ini menekankan pentingnya menghargai martabat  dan  hak  asasi manusia,  serta  membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan beradab. Prinsip  ini  juga  mendorong penghapusan  segala  bentuk diskriminasi  dan  perlakuan tidak manusiawi.
3 Persatuan Indonesia Prinsip  ini  menggarisbawahi pentingnya  mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa  Indonesia,  mengatasi perbedaan  dan  konflik  yang mungkin muncul, serta membangun  kerjasama  yang harmonis  antara  pemerintah dan masyarakat. 4 Kerakyatan  yang  Dipimpin  oleh Hikmat  Kebijaksanaan  dalam Permusyawaratan/Perwakilan Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan  negara  berada  di tangan  rakyat  dan  dijalankan melalui sistem demokrasi yang melibatkan  permusyawaratan dan  perwakilan.  Prinsip  ini mendorong  partisipasi  aktif rakyat  dalam  pengambilan keputusan politik.
5 Keadilan  Sosial  bagi  Seluruh Rakyat Indonesia Prinsip ini menekankan pentingnya  pemerataan  dan keadilan dalam distribusi sumber  daya,  kesempatan, dan  keuntungan  bagi  seluruh rakyat Indonesia.
6 Prinsip  ini  mengajak  untuk mengatasi  kesenjangan  sosial dan  ekonomi  guna  mencapai kesejahteraan bersama. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan
rumusan nilai-nilai yang mencerminkan identitas nasional,  persatuan,  dan  cita- cita bersama bangsa Indonesia. Ideologi  Pancasila  menjadi landasan  dalam  pembangunan negara, pembentukan kebijakan publik, dan pengaturan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. 2 Relevansi  Ideologi  Pancasila  dalam Konteks Komunikasi Ideologi Pancasila memiliki relevansi  yang  kuat  dalam  konteks komunikasi.  Komunikasi  merupakan salah  satu  elemen  penting  dalam kehidupan  sosial  dan  politik  sebuah negara. Dalam hal ini, ideologi Pancasila memberikan  arahan  dan  landasan  bagi pola  komunikasi  yang  memperkuat persatuan,  mempromosikan  nilai-  nilai keadilan, dan menjaga harmoni antarwarga  Negara  (Kristiawan  dan Hasyim ; 2019) Berikut adalah beberapa poin  yang  menjelaskan  relevansi ideologi  Pancasila  dalam  konteks komunikasi:
1. Pemersatu dalam Kebhinekaan Ideologi  Pancasila  mengakui  dan menghargai  kebhinekaan  bangsa Indonesia. Dalam konteks komunikasi, hal ini berarti mendorong  adanya  dialog  dan pertukaran informasi yang menghargai  perbedaan  suku,  agama, ras,  dan  golongan.  Komunikasi  yang berlandaskan  Pancasila  menghindari diskriminasi,  penyebaran  kebencian, dan intoleransi, sehingga memperkuat persatuan dan persaudaraan  di  antara  seluruh warga negara. 2. Menghormati  Kebebasan  Beragama dan Berpendapat Pancasila  memberikan  jaminan  atas kebebasan beragama dan berpendapat. Dalam konteks komunikasi,  ini  berarti  memfasilitasi ruang  diskusi  yang  terbuka,  di  mana
setiap  individu  memiliki  hak  untuk mengemukakan  pendapatnya  tanpa takut  akan  represi  atau  pembatasan yang  tidak  adil  (Ardi,  M.  A  dan Suryana;  2020).  Komunikasi  yang demokratis  dan  inklusif,  sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, memberikan  kesempatan  bagi  semua suara  dan  perspektif  yang  beragam untuk didengar dan dihormati. 3 Memperkuat Kesadaran Nasional Ideologi Pancasila memperkuat kesadaran  nasional,  di  mana  setiap warga negara memiliki rasa kebanggaan terhadap identitas bangsa  dan  negara  Indonesia.  Dalam konteks  komunikasi,  ini  berarti mengedepankan narasi yang memperkuat rasa kebersamaan, cinta tanah air, dan kepentingan bersama(Handayani; 2016) Komunikasi  yang  berbasis  Pancasila mempromosikan pemahaman tentang sejarah,  budaya,  dan  nilai-nilai Indonesia,  serta  menginspirasi  rasa tanggung  jawab  untuk  berpartisipasi aktif dalam membangun bangsa.
4 Mengembangkan Komunikasi yang Adil dan Beradab Nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab, serta  keadilan  sosial,  membentuk landasan  untuk  mengembangkan komunikasi yang menghargai martabat manusia, menghindari diskriminasi,  dan  memperjuangkan keadilan. Komunikasi yang berlandaskan  Pancasila  melibatkan sikap empati, kerjasama, dan penyebaran  informasi  yang  akurat dan  bertanggung  jawab.  Hal  ini menciptakan  iklim  komunikasi  yang sehat, saling mendukung, dan berkontribusi  pada  pembangunan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Dalam keseluruhan, ideologi Pancasila  memberikan  dasar  yang kokoh bagi komunikasi yang
bermakna,  inklusif,  dan  berdampak positif. Komunikasi yang  dilandaskan pada  nilai-nilai  Pancasila  berperan penting dalam membangun persatuan,  menghormati  kebebasan, memperkuat  identitas  nasional,  dan mewujudkan  keadilan  sosial  dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. A. Teori  Komunikasi  dalam  Konteks Ideologi Pancasila
a. Komunikasi sebagai Proses Interaksi Simbolik Komunikasi  merupakan  proses interaksi simbolik yang melibatkan pengiriman, penerimaan,  dan  pemahaman pesan  antara  individu  atau kelompok (Abdullah, ;2017) Konsep komunikasi sebagai proses interaksi simbolik pertama kali  diperkenalkan  oleh  George Herbert  Mead,  seorang  sosiolog dan filsuf Amerika Serikat. Menurut Mead, komunikasi terjadi melalui penggunaan simbol- simbol  yang  memiliki  makna bersama dalam masyarakat. Proses  komunikasi  melibatkan penggunaan
simbol-simbol yang dipahami  oleh  individu  atau  kelompok yang  terlibat.  Simbol-simbol  ini  bisa berupa  kata-  kata,  gerakan  tubuh, isyarat,  lambang,  atau  b  ahkan  objek fisik.  Melalui  simbol-  simbol  ini,  pesan dikodekan oleh pengirim dan didekodekan  oleh  penerima  untuk mencapai  pemahaman  yang  saling berarti (Adiyanto; 2019) Komunikasi sebagai proses interaksi simbolik melibatkan  beberapa elemen penting, antara lain:
1. Pengirim (Sender)
Pengirim  merupakan  individu  atau kelompok  yang  menginisiasi  proses komunikasi  dengan  mengirimkan pesan  kepada  penerima.  Pengirim mengkodekan  pesan  menggunakan simbol-simbol  yang  dimengerti  oleh
penerima.
2. Pesan (Message) Pesan adalah informasi yang dikirimkan  oleh  pengirim  kepada penerima.  Pesan  dapat  berupa  kata- kata,  gambar,  gerakan  tubuh,  atau simbol- simbol lainnya yang memiliki makna bersama.
3. Saluran Komunikasi (Channel) Saluran  komunikasi  adalah  medium yang  digunakan  untuk  mengirimkan pesan  dari  pengirim  ke  penerima (Prasojo;  2019).  Saluran  ini  dapat berupa lisan, tulisan, media elektronik,  atau  sarana  komunikasi lainnya.
4. Penerima (Receiver)
Penerima  adalah  individu  atau kelompok yang menerima pesan yang dikirimkan  oleh  pengirim.  Penerima menerjemahkan  atau  mendekodekan pesan yang diterima untuk memahami  makna  yang  terkandung di dalamnya.
5. Umpan Balik (Feedback)
Umpan  balik  adalah  respons  atau tanggapan  yang  diberikan  oleh penerima  kepada  pengirim.  Umpan balik  ini  penting  untuk  memastikan pemahaman  yang  saling  berarti antara  pengirim  dan  penerima,  serta memungkinkan  adanya  penyesuaian atau klarifikasi pesan yang dikirimkan. Dalam  proses  interaksi  simbolik, komunikasi  tidak  hanya  terbatas  pada penyampaian pesan, tetapi juga melibatkan  interpretasi,  pemahaman, dan  konstruksi  makna  bersama  antara pengirim  dan  penerima.  Setiap  individu memiliki  latar  belakang,  pengalaman, dan  pengetahuan  yang  unik,  sehingga interpretasi pesan dapat bervariasi. Komunikasi  sebagai  proses  interaksi simbolik juga mencerminkan
pentingnya  konteks  dalam  memahami pesan.  Konteks  dapat  mencakup  faktor sosial,  budaya,  sejarah,  dan  lingkungan yang  mempengaruhi  interpretasi  dan makna pesan (Lestari dan
Indrayanti;2020).    Oleh  karena  itu, dalam komunikasi yang efektif, pengirim perlu  memperhatikan  konteks  dan berusaha  mengirim  pesan  dengan  jelas dan sesuai dengan kebutuhan penerima. Dalam  keseluruhan,  konsep  komunikasi sebagai  proses  interaksi  simbolik menekankan  pentingnya  pemahaman bersama,  interpretasi,  dan  konstruksi makna dalam proses komunikasi. Proses ini  melibatkan  penggunaan  simbol- simbol  yang  dipahami  oleh  penerima, serta  memperhatikan  konteks  yang mempengaruhi pemahaman dan interpretasi pesan (Widianto; 2020). b. Model-model Komunikasi Terdapat beberapa model komunikasi  yang  digunakan  untuk menjelaskan dan memahami bagaimana komunikasi  terjadi.  Berikut  ini  adalah beberapa model komunikasi yang umum digunakan:
1. Model Linier (One-Way Model):
Model linier adalah model komunikasi  yang  menggambarkan komunikasi  sebagai  proses  satu arah,  dimana  pesan  dikirim  oleh pengirim  kepada  penerima  melalui saluran  komunikasi.  Model  ini menekankan pada peran aktif pengirim dalam menyampaikan pesan, sedangkan penerima berperan pasif  dalam  menerima  pesan.  Model linier  mengabaikan  umpan  balik dan interaksi antara pengirim dan penerima.
2. Model Interaksional (Two-Way Model) Model interaksional mengakui pentingnya umpan balik dan interaksi antara pengirim dan penerima dalam proses komunikasi. Model ini melibatkan  aliran  pesan  dua  arah,  di mana  komunikasi  terjadi  secara saling  berpengaruh  antara  pengirim dan  penerima.  Pesan  dapat  diubah atau disesuaikan  berdasarkan  umpan balik yang diterima dari penerima.
3. Model Transaksional Model  transaksional  menekankan
bahwa  komunikasi  adalah  proses yang  saling  mempengaruhi  antara pengirim dan penerima. Dalam model ini,  komunikasi  dipandang  sebagai pertukaran pesan yang terjadi secara simultan  antara  kedua  belah  pihak (Yulianti  dan  Nurdiana;  2020) Komunikasi  tidak  hanya  terjadi melalui  kata-kata  atau  simbol,  tetapi juga  melalui  tindakan,  ekspresi,  dan bahasa  tubuh.  Model  ini  mengakui bahwa  pesan  dapat  diinterpretasikan secara  berbeda  oleh  individu  yang terlibat dalam komunikasi.
4. Model Berbasis Konteks Model-model komunikasi berbasis  konteks,  seperti  Model Komunikasi Kelompok, Model Komunikasi  Organisasi,  atau  Model Komunikasi  Antarbudaya,  mengakui bahwa  konteks  sosial,  budaya,  dan situasional  mempengaruhi  proses komunikasi. Model-model ini menekankan  pentingnya  memahami konteks  komunikasi  dalam  mencapai pemahaman  yang  efektif  antara pengirim dan penerima.
5. Model Komunikasi Digital
Model-model komunikasi digital berkaitan  dengan  komunikasi  yang terjadi  melalui  teknologi  digital, seperti  internet,  media  sosial,  dan platform komunikasi elektronik lainnya.  Model-model  ini  menyoroti karakteristik komunikasi online, seperti  kecepatan,  aksesibilitas,  dan potensi    perubahan  pesan  yang  lebih mudah.  Model-model  komunikasi digital juga mempertimbangkan aspek-aspek  seperti  identitas  online, privasi, dan keamanan dalam komunikasi digital. Perlu  dicatat  bahwa  model-model komunikasi  ini  memberikan  kerangka konseptual  untuk  memahami  dan menjelaskan komunikasi, namun realitas  komunikasi  yang  kompleks sering  kali  melibatkan  faktor-faktor yang  lebih  kompleks  dan  dinamis. Penggunaan  model-model  ini  dapat
membantu  kita  memahami  berbagai aspek  dan  elemen  yang  terlibat  dalam proses  komunikasi  (Kurniawan  dan Setiyadi; 2019)
1 Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Komunikasi dalam Ideologi Pancasila Dalam  konteks  ideologi  Pancasila, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi  komunikasi.  Faktor- faktor  ini  berperan  dalam  membentuk pola  komunikasi  yang  sesuai  dengan nilai-nilai  Pancasila  (Amaliyah  dan Mulyana;
2018). Berikut adalah beberapa  faktor  yang  mempengaruhi komunikasi dalam ideologi Pancasila: a. Kehormatan dan Kesetaraan Ideologi Pancasila menekankan pentingnya  menghormati  martabat setiap  individu  dan  mengakui kesetaraan  semua  warga  negara. Faktor ini mempengaruhi komunikasi dengan  mendorong  sikap  saling menghormati,  adil,  dan  merangkul perbedaan  dalam  berkomunikasi.
Komunikasi  yang  berbasis  Pancasila tidak membedakan suku, agama, ras,
dan golongan, melainkan memperlakukan  setiap  individu dengan hormat dan kesetaraan.
b. Persatuan dan Persaudaraan Pancasila  mengadvokasi  persatuan dan  persaudaraan  di  antara  seluruh warga  negara  Indonesia.  Faktor  ini mempengaruhi  komunikasi  dengan mempromosikan kolaborasi, kerjasama, dan penghargaan terhadap kepentingan bersama.
Komunikasi  yang  didasarkan  pada nilai-nilai  Pancasila  menciptakan iklim  yang  mendukung  solidaritas dan kerukunan sosial.
c. Dialog dan Musyawarah Pancasila  mendorong  dialog  dan musyawarah  sebagai  pendekatan dalam  pengambilan  keputusan  dan penyelesaian  masalah.  Faktor  ini mempengaruhi  komunikasi  dengan mengedepankan
komunikasi
terbuka,  saling  mendengarkan,  dan saling  memahami.  Komunikasi  yang berlandaskan Pancasila menciptakan ruang untuk menyampaikan pendapat, menggali gagasan bersama, dan mencapai konsensus. d. Keadilan Sosial Ideologi  Pancasila  mengadvokasi keadilan  sosial  sebagai  prinsip  dasar dalam  kehidupan  bermasyarakat. Faktor ini mempengaruhi komunikasi dengan  memperhatikan  keadilan, keseimbangan, dan pemerataan dalam penyebaran informasi, aksesibilitas,  serta  partisipasi  dalam komunikasi. Komunikasi yang berlandaskan Pancasila memperjuangkan keadilan dan menghindari segala bentuk diskriminasi atau ketimpangan dalam berkomunikasi. e. Tanggung Jawab Bersama Ideologi Pancasila menekankan tanggung jawab bersama  dalam  membangun  negara dan  masyarakat  yang  adil  dan berkeadilan. Faktor ini mempengaruhi  komunikasi  dengan mendorong partisipasi aktif, pemikiran  kritis,  dan  kontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Komunikasi yang berbasis  Pancasila  mengajak  setiap individu  untuk  bertanggung  jawab atas  pesan  yang  disampaikan  dan mendorong perubahan positif.
Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi komunikasi  dalam  konteks  ideologi Pancasila  (Haryani;2019).  Melalui kesadaran  akan  nilai-nilai  Pancasila dan penerapan faktor-faktor tersebut, komunikasi  dapat  menjadi  sarana yang kuat untuk memperkuat persatuan,  mencapai  kesepakatan, dan  membangun  masyarakat  yang inklusif dan berkeadilan.
2 Pola  Komunikasi  dalam  Ideologi Pancasila
a. Komunikasi Antarwarga Negara
Komunikasi antarwarga negara merujuk  pada  interaksi  komunikatif yang  terjadi  antara  individu-individu yang menjadi bagian dari satu negara. Ini  melibatkan  pertukaran  pesan, gagasan,  dan  informasi  antara  warga negara  yangcmemiliki  kepentingan dan  tujuan  yang  sama  dalam membangun  masyarakat  yang  adil, harmonis, dan berkeadilan.
Komunikasi  antarwarga  negara memegang  peran  penting  dalam membentuk ikatan sosial, memperkuat persatuan, dan mempromosikan  nilai-  nilai  yang dijunjung  tinggi  oleh  masyarakat (Hutapea dan Agustina;2020)  Melalui komunikasi  yang  baik,  warga  negara dapat  memahami  satu  sama  lain, membangun  rasa  saling  percaya,  dan mengatasi
perbedaan-perbedaan yang ada 1. Komunikasi  antara  Pemerintah  dan Rakyat
Komunikasi  antara  pemerintah dan  rakyat  merupakan  aspek penting dalam  menjaga  hubungan yang  baik  antara  pemegang kekuasaan  dan  warga  negara. Komunikasi ini melibatkan pertukaran  informasi,  kebijakan, dan kepentingan antara pemerintah  sebagai  pengambil keputusan  dan  rakyat  sebagai penerima kebijakan. Komunikasi antara pemerintah  dan  rakyat  dapat terjadi  melalui  berbagai  saluran komunikasi,  seperti  pidato  resmi, konferensi  pers,  siaran  langsung, dan  media  massa  (Hadi;  2018). Tujuan  utama  komunikasi  ini adalah untuk menyampaikan informasi  mengenai  kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah  kepada  rakyat,  serta untuk  mendengarkan  aspirasi, masukan, dan kebutuhan rakyat.
Komunikasi  yang  efektif
antara  pemerintah  dan  rakyat memperkuat
transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan  keputusan.  Hal  ini menciptakan  iklim  yang  kondusif bagi  dialog,  kolaborasi,  dan kerjasama antara pemerintah dan rakyat  dalam  membangun  negara yang lebih baik.
2. Komunikasi  antara  Rakyat  dengan
Sesama Rakyat: Komunikasi  antara  rakyat dengan sesama rakyat  melibatkan interaksi komunikatif antara individu-individu dalam masyarakat. Komunikasi ini meliputi  pertukaran  gagasan, pendapat, informasi, dan pengalaman  antara  warga  negara yang memiliki kepentingan, tujuan, dan nilai-nilai yang sama. Komunikasi  antara  rakyat dengan  sesama  rakyat  dapat terjadi  dalam  berbagai  konteks, seperti dalam keluarga, komunitas, lingkungan kerja,
organisasi,  atau  forum  diskusi public  (Handayani;  2020).  Tujuan komunikasi  ini  adalah  untuk saling  memahami,  mendukung, dan memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat.
Komunikasi  yang  baik  antara  rakyat dengan  sesama  rakyat  menciptakan iklim sosial yang harmonis, menghormati perbedaan, dan mendorong solidaritas. Melalui komunikasi yang terbuka, saling mendengarkan,  dan  menghargai,  warga negara  dapat  membangun  kepercayaan, mengatasi  konflik,  serta  bekerja  sama dalam mencapai tujuan bersama.
Komunikasi antara rakyat dengan  sesama  rakyat  juga  menjadi wadah untuk menyuarakan kepentingan, aspirasi,  dan  perubahan  positif  dalam masyarakat.  Dengan  berkomunikasi secara  efektif,  warga  negara  dapat
berpartisipasi  aktif  dalam  proses demokrasi,  memperkuat  ikatan  sosial, dan  membangun  kesadaran  kolektif dalam  menjalankan  nilai-nilai  Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
b. Komunikasi Antarlembaga Negara Komunikasi antarlembaga negara merujuk  pada  interaksi  komunikatif yang  terjadi  antara  berbagai  lembaga negara  yang  memiliki  peran  dan fungsi  yang  berbeda  dalam  sistem pemerintahan. Komunikasi
ini melibatkan pertukaran informasi, koordinasi  kebijakan,  dan  kerjasama antara  lembaga-  lembaga  negara  untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun negara yang lebih baik.
Komunikasi  antarlembaga  negara menjadi  sangat  penting  dalam  menjaga stabilitas,  efektivitas,  dan  efisiensi dalam  sistem  pemerintahan.  Melalui komunikasi yang baik, lembaga-lembaga negara  dapat  saling  berbagi  informasi, berkoordinasi dalam pengambilan keputusan,  serta  menghindari  tumpang tindih atau konflik kepentingan.
Komunikasi  antarlembaga  negara dapat  terjadi  dalam  berbagai  bentuk, seperti pertemuan resmi, diskusi, surat- menyurat,  atau  mekanisme  komunikasi elektronik.  Beberapa  lembaga  negara yang terlibat dalam komunikasi antarlembaga meliputi eksekutif, legislatif,  yudikatif,  serta  lembaga negara  lainnya  seperti  badan  otonom, komisi, atau lembaga advokasi. Tujuan  dari  komunikasi  antarlembaga negara  adalah  untuk  memperkuat kerjasama,  harmonisasi  kebijakan,  dan sinergi  dalam  pelaksanaan  tugas  dan fungsi masing-masing lembaga. Komunikasi  yang  efektif  antarlembaga negara  dapat  menciptakan  sistem pemerintahan  yang  lebih  responsif, akuntabel,  dan  mampu  merespons kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat (Rasyid dan Muhadjir;2016).
Selain itu,
komunikasi antarlembaga  negara  juga  berperan
dalam menjaga keseimbangan kekuasaan  dan  pengawasan  antara lembaga-lembaga  negara.  Komunikasi yang terbuka dan transparan memungkinkan lembaga-lembaga negara untuk saling mengawasi, memberikan masukan, dan menjalankan fungsi  pengawasan  terhadap  kebijakan dan tindakan lembaga lainnya.
Penerapan  nilai-nilai  Pancasila dalam komunikasi antarlembaga negara penting  untuk  memastikan  adanya keselarasan  dengan  prinsip  dasar negara.
Prinsip-prinsip Pancasila, seperti musyawarah, keadilan, persatuan,  dan  kemanusiaan,  harus menjadi pijakan dalam interaksi komunikatif antarlembaga negara untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun  masyarakat  yang  adil, demokratis,  dan  berkeadilan  (Dedy Andhika dkk ; 2018) menjalankan tugas- tugas  negara.  Komunikasi  yang  efektif antara  ketiga  lembaga  ini  diperlukan untuk mencapai koordinasi, pemahaman bersama, dan sinergi dalam merumuskan  kebijakan  dan  mengambil keputusan  yang  berkaitan  dengan pengelolaan negara. Komunikasi antara lembaga eksekutif (pemerintah) dengan legislatif (parlemen) memungkinkan adanya dialog dan konsultasi dalam penyusunan undang-undang,  pembahasan  anggaran negara,  pengawasan  pemerintah,  serta evaluasi kebijakan. Pertukaran informasi  yang  terbuka  dan  saling mendengarkan  antara  kedua  lembaga ini penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas. 1. Komunikasi antara lembaga yudikatif  (peradilan)  dengan eksekutif  dan  legislatif  berperan dalam  menjaga  keseimbangan kekuasaan serta penegakan hukum  yang  adil.  Lembaga yudikatif memainkan peran penting  dalam  menafsirkan  dan menjatuhkan keputusan
berdasarkan  hukum,  sementara eksekutif dan legislatif bertanggung jawab dalam memberikan  kerangka  hukum yang  jelas  dan  mendukung kinerja lembaga yudikatif (Yasyva  Agfa  Nizar  dan  Yusnia I’anatur  Rofiqoh).  Komunikasi antara ketiga lembaga ini membantu memperkuat independensi  lembaga  yudikatif dan  menjaga  prinsip  checks  and balances dalam sistem pemerintahan. 2. Komunikasi  antara  Lembaga Negara dengan Masyarakat: Komunikasi antara lembaga negara dengan masyarakat merupakan  jembatan  penting untuk  memastikan  partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Lembaga negara, seperti pemerintah, parlemen, dan lembaga advokasi, perlu  menjalin  komunikasi  yang efektif  dengan  masyarakat  untuk memahami  kebutuhan,  aspirasi, dan masukan dari warga negara.
Komunikasi antara lembaga negara dengan masyarakat dapat terjadi  melalui  berbagai  saluran, seperti  dialog  publik,  pertemuan komunitas,  media  massa,  dan platform  komunikasi  digital.
Lembaga negara harus berupaya  untuk menjadi terbuka dan  responsif  terhadap  masukan dan  keluhan  masyarakat,  serta secara aktif menyampaikan informasi  mengenai  kebijakan, program,  dan  kegiatan  yang dilaksanakan. Komunikasi  yang  baik
antara  lembaga  negara  dengan masyarakat memungkinkan adanya  partisipasi  yang  lebih luas, pemahaman yang lebih baik tentang  kebijakan  publik,  serta
membangun  kepercayaan  dan kerjasama  antara  warga  negara dan  lembaga  negara.  Dalam konteks ideologi Pancasila, komunikasi antara lembaga negara dengan masyarakat harus didasarkan pada nilai-nilai demokrasi, musyawarah, keadilan, persatuan, dan kemanusiaan, sehingga memberikan  ruang  yang  lebih besar bagi partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan  keputusan  dan pembangunan negara yang berkelanjutan  (Shania  Salma Thalib dan Jufri Alkatir) c. Komunikasi Antaragama dan Antarbudaya dalam Ideologi Pancasila Komunikasi antaragama dan antarbudaya  memegang  peran penting  dalam  konteks  ideologi Pancasila  di  Indonesia.  Pancasila sebagai dasar negara mengadvokasi kerukunan, keadilan,  dan  persatuan  antara berbagai  agama  dan  budaya  yang ada di Indonesia. Komunikasi yang baik  antara  agama-agama  dan budaya-budaya  tersebut  sangat penting untuk memperkuat harmoni,  toleransi,  dan  kerjasama antara kelompok-kelompok tersebut. Komunikasi  antaragama  bertujuan untuk mempromosikan saling pengertian,  dialog,  dan  kerjasama antara  pemeluk  agama  yang berbeda.  Komunikasi  ini  berfokus pada  pemahaman,  penghormatan,
dan pengakuan
terhadap kepercayaan, nilai-nilai, dan praktik  keagamaan  yang  berbeda. Dalam konteks Pancasila, komunikasi antaragama berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kemanusiaan,  yang  mendorong saling menghormati dan menerima
perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Komunikasi antarbudaya juga menjadi  aspek  penting  dalam konteks ideologi Pancasila. Indonesia adalah negara yang kaya akan  keragaman  budaya  dengan berbagai  suku,  etnis,  adat  istiadat, bahasa,  dan  tradisi.  Komunikasi antarbudaya bertujuan untuk membangun pemahaman, penghargaan,  dan  harmoni  antara kelompok-kelompok  budaya  yang berbeda. Melalui komunikasi antarbudaya, dapat terbentuk pengertian  bersama,  kerjasama, dan  integrasi  antara  berbagai kelompok budaya, sehingga mendorong persatuan dan kebersamaan dalam masyarakat. Dalam ideologi Pancasila, komunikasi antaragama dan antarbudaya  harus  didasarkan pada  prinsip-prinsip  keadilan, kesetaraan, persatuan, gotong royong, dan kemanusiaan. Komunikasi  ini  harus  berfokus pada  menghormati  perbedaan, memperkuat kerjasama, dan membangun kesamaan dalam keragaman. Komunikasi yang efektif antaragama dan antarbudaya  menciptakan  ruang yang  aman  dan  inklusif  bagi individu  dan  kelompok  untuk berpartisipasi,  berinteraksi,  dan membangun pemahaman bersama. Pancasila  menekankan  pentingnya persatuan  dan  kesatuan  dalam keragaman.  Oleh  karena  itu, komunikasi antaragama dan antarbudaya memiliki peran penting  dalam  menjaga  harmoni, mengatasi  konflik  potensial,  dan membangun  kebersamaan  dalam masyarakat.27  Melalui  komunikasi yang terbuka, saling mendengarkan, dan saling memahami, dapat terwujud kerukunan antaragama dan
antarbudaya yang merupakan salah  satu  pijakan  kuat  dalam mewujudkan  cita-cita  Pancasila untuk negara yang adil, demokratis,  dan  berkeadilan  bagi semua warganya.

## KESIMPULAN
Dapat    disimpulkan  bahwa komunikasi  dalam  konteks  ideologi Pancasila  memiliki  peran  yang sangat  penting  dalam  membangun kerukunan,  keadilan,  dan  persatuan di  antara  berbagai  entitas  dalam masyarakat. Ideologi Pancasila sebagai  dasar  negara  Indonesia mengadvokasi  nilai-nilai  seperti persatuan, keadilan sosial,
demokrasi,  dan  kemanusiaan,  yang menjadi  landasan  bagi  komunikasi antara  individu,  lembaga  negara, agama-agama,  dan  budaya-budaya yang berbeda, Komunikasi yang baik dalam ideologi Pancasila melibatkan komunikasi  antara  pemerintah  dan rakyat,  komunikasi  antara  sesama rakyat,  komunikasi  antara  lembaga negara  dan  masyarakat,  komunikasi antarlembaga negara, serta komunikasi  antara  agama-agama dan  antarbudaya.  Komunikasi  yang efektif dalam konteks ini berlandaskan  pada  prinsip-  prinsip keadilan,  partisipasi,  musyawarah, kesetaraan, persatuan, dan kemanusiaan. Melalui  komunikasi  yang  baik, warga  negara  dapat  berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan,  menyampaikan  aspirasi, dan turut serta dalam pembangunan negara.  Komunikasi  yang  terbuka, transparan,  dan  responsif  antara lembaga  negara  dengan  masyarakat membangun kepercayaan, memperkuat  partisipasi  publik,  dan meningkatkan  akuntabilitas  dalam pelaksanaan kebijakan publik, melalui  komunikasi  yang  efektif dalam ideologi Pancasila, diharapkan  tercipta  masyarakat
yang  berdasarkan  pada  nilai-nilai persatuan, keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan.  Dengan  komunikasi yang  baik,  kerjasama  antarindividu, kelompok,  dan  lembaga  negara dapat  ditingkatkan,  konflik  dapat diatasi, dan persatuan dalam keragaman budaya dapat diperkuat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abdul  Rahman  Sholeh,.  Pendidikan Agama  dan  Pengembangn  untuk Bangsa,.  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2005. Abdullah. Komunikasi Antarbudaya: Teori dan Praktik. Jakarta: Prenada media Group, 2017.
Adiyanto.  “Komunikasi  Politik  dalam Perspektif  Pancasila:  Studi  Kasus pada Partai Politik  di Indonesia.” 6
2 (2019): 135–53.
https://doi.org/10.55108/jap.v5i2. 206 Amaliyah  dan  Mulyana.  “Komunikasi Pemimpin dan Warganegara dalam Peningkatan  Kualitas  Pelayanan Publik  di  Indonesia.”  13  2  (2018): 209–22.
Andhika,  Dedy,  Bob  Alfiandi,  dan  Aidinil Zetra.  “Gaya  Komunikasi  Pimpinan
Dalam  Mengembangkan  Inovasi Organisasi (Studi Kasus Kepemimpinan Kepala Dinas Kependudukan  dan”  8,  no.  2 (2018). Ardi,  M.  A  dan  Suryana,  A.  “Pola Komunikasi  dalam  Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Berdasarkan  Prinsip  Pancasila.”  23 2 (2020): 123–34.
Azis, M. I dan Alim, A. Komunikasi Politik dan  Ideologi  Pancasila.  Surabaya: Pustaka Pelajar, 2019. Djajanegara  dan  Martowikrido,  Pancasila Sebagai  Ideologi  Bangsa.  Bandung: Kencana,  2017.  Hadi.  Pancasila sebagai  Etika  Komunikasi  Politik. Jakarta: Nuansa Cendekia, 2018.
Handayani. “Perubahan Hubungan Personal  dan  Komunikasi  Tatap
Muka akibat Interaksi Sosial di Era Digital,” 2016, 203–14.