Analysis  Of  The  Financial  Performance  Of  The  Cilacap  District  Government  For  The 2018 - 2022 Fiscal Year
Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Cilacap  Tahun  Anggaran 2018 – 2022
Faesal Agung Pujiono 1 , Ibnu Dwi Santoso 2 , Kumba Digdowiseiso 3
Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta 1,2,3 kumba.digdo@civitas.unas.ac.id 3
* Corresponding Author

## ABSTRACT
This study aims to determine and analyze the financial performance of the regional government of Cilacap Regency for the 2018 – 2022 Fiscal Year using regional financial analysis. The research method used is descriptive quantitative. Analysis of the data used is to calculate the ratio of independence, effectiveness ratio,  efficiency  ratio,  degree  of  decentralization  ratio  and  the  ratio  of  direct  and  indirect  spending activities. The results of the study show that the ratio of regional financial independence in Cilacap Regency from 2018-2020 has a pattern of instructive relationships with very low financial capabilities, while from 2021-2022 it shows a pattern of consultative relationships with low financial capabilities. The effectiveness ratio shows very effective with an average effectiveness ratio of 105.94%. The efficiency ratio shows a tendency to decrease in efficiency, where in 2018-2020 the efficiency ratio is still below 100% which means it is less efficient, but in 2021-2022 it increases to above 100% which means it is becoming inefficient. The ratio of the degree of decentralization of Cilacap Regency is in an unfavorable position, while the ratio of indirect spending activities to total spending is more dominant or prioritized compared to direct spending activities. The conclusion from the research on financial analysis for the regional government of Cilacap Regency still needs to be improved because it is still not optimal and the pattern of relationships is still below expectations.
Keywords: Ratio Analysis; Local Government; Financial Performance

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah Kabupaten  Cilacap  tahun  Anggaran  2018  –  2022  menggunakan  analisis  keuangan  daerah.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kuantitatif.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  dengan menghitung  rasio  kemandirian,  rasio  efektivitas,  rasio  efisiensi,  rasio  derajat  desentralisasi  dan  rasio aktivitas  belanja  langsung  dan  tidak  langsung.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  rasio  kemandirian keuangan daerah Kabupaten Cilacap dari tahun 2018-2020 mempunyai pola hubungan instruktif dengan kemampuan  keuangan  rendah  sekali,  sementara  dari  tahun  2021-2022  menunjukan  pola  hubungan konsultatif dengan kemampuan keuangan rendah. Rasio efektivitas menunjukan sangat efektif dengan rata-rata angka rasio efektivitas sebesar 105,94%. Rasio efisiensi menunjukan kecenderungan menurun tingkat efisiensinya, dimana pada tahun 2018-2020 rasio efisiensinya masih dibawah 100% yang berarti kurang efisien, namun pada tahun 2021-2022 meningkat menjadi di atas 100% yang berarti menjadi tidak efisien. Rasio derajat desentralisasi Kabupaten Cilacap berada pada posisi kurang baik, sedangkan rasio aktivitas  belanja  tidak  langsung  terhadap  total  belanja  lebih  dominan  atau  lebih  diprioritaskan dibandingkan dengan aktivitas belanja langsung. Kesimpulan dari penelitian analisis keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap masih perlu ditingkatan lagi karena masih belum optimal dan pola hubungan yang masih dibawah harapan.
Kata Kunci: Analisis Rasio, Pemerintah Daerah, Kinerja Keuangan

## 1. Pendahuluan
Perubahan  paradigma  pembangunan  di  Indonesia  tidak  lepas  dari  perubahan pendekatan pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi, yang berdampak pada munculnya
otonomi  daerah  sebagai  sistem  pendekatan  pembangunan  yang  bertujuan  mendekatkan masyarakat  pada  proses  pembangunan  yang  lebih  dirasakan  bersama.  untuk  mencapai kesejahteraan lebih cepat.
Penerapan otonomi daerah dimulai setelah terjadinya reformasi pada tahun 1998 yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  dan  akhirnya  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam  bidang  ekonomi,  otonomi  daerah  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  yaitu pemerintah  daerah  diberikan  kebebasan  dalam  mengelola  keuangan  agar  pemerataan pendapatan  tercapai,  hal  ini  dilakukan  karena  pemerintah  pusat  berpendapat  bahwa pemerintah  daerah  lebih  memahami  akan  kebutuhan  daerahnya,  sehingga  pembangunan ekonomi masyarakat di daerah dapat cepat tercapai dan tepat sasaran.
Pemerataan pembanguan didaerah dapat dicapai jika adanya tatakelola yang baik atau good governance . Tanpa penerapan prinsip-prinsip good governance akan sangat sulit tercapai. Salah  satunya  adanya  akuntabilitas  dan  transaparansi  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah. Dengan  adanya  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  diharapkan  akan  dapat menghasilkan kinerja pembangunan di daerah yang lebih efektif dan efisien.
Menurut Mardiasmo (2002), reformasi pengelolaan keuangan daerah diawali dengan adanya tuntutan terwujudnya pemerintahan yang baik ( good governance ). Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sector publik.  Reformasi  manajemen  sector  publik  harus  dan  sangat  ditentukan  oleh  reformasi  di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Permendagri No. 77 Tahun 2020 menerangkan jika semua pendapatan dan pengeluaran daerah harus didokumentasikan dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Hal  ini  bertujuan  untuk  kesejahteraan  masyarakat,  membuka  kesempatan  lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran, mendistribusikan sumber daya regional serta untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi keuangan daerah.
Beberapa  penelitian  atau  kajian  tentang  analisis  keuangan  daerah  telah  dilakukan diantaranya oleh Digdowiseiso dan Alfian (2023) tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 – 2021 yang menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Bima tahun 2017-2021, dilihat dari Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bima menunjukan bahwa pelaksanaan pajak dan retribusi daerah dominan berada di  tingakat  rendah  (dibawah  100%)  atau      tidak    efektif.      Berdasarkan  perhitungan        Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017-2021, pola hubungannya adalah seluruhnya  Instruktif  dengan  keuangan  rendah  sekali  Rasio  derajat  desentralisasi  Kabupaten Bima tahun 2017-2021 relatif berada di kemampuan Kurang Baik dan Tidak Baik. Rasio Aktivitas menunjukan  bahwa  rasio  belanja  tidak  langsung  terhadap  total  belanja  masih  lebih  besar ketimbang  rasio  belanja  langsung  terhadap  total  belanja,  Kesimpulan  dari  analisis  kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2017-2021 belum berjalan optimal seperti yang diharapkan. Pada penelitian Zuhri, M., & Soleh, A. (2016) tentang Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur tahun 2011-2014 jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong  rendah  sekali  (rata-rata  2,44%  per  tahun).  Rasio  Efektivitas  PAD  diketahui  bahwa efektivitas  PAD  Kabupaten  Kaur  tahun  2011,  2013  dan  2014  berjalan  Kurang  Efektif  yang ditunjukkan dengan nilai rasio antara 75%-89%, namun pada tahun 2012 berjalan sangat efektif dengan nilai rasio mencapai 107,3%. Rasio Aktivitas dari sisi Rasio Belanja Operasi tergolong baik yakni  dengan  nilai  rasio  antara  50%-100%  atau  dengan  nilai  rata-rata  76,7%  per  tahun sedangkan Rasio Belanja Modal tergolong tidak baik karena memiliki nilai rasio kurang dari 50% atau dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 23,2% per tahun. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  Kabupaten  Kaur  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun,  namun
pertumbuhan tersebut tergolong pertumbuhan sedang dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 45,22% per tahun.
Penelitian yang dilakukan Fitrianingrum (2017) tentang Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai  Kinerja  Keuangan  Pemda  Kabupaten  Bantul  Tahun  2014  –  2016  menunjukan  bahwa kinerja  keuangan  daerah  Kabupaten  Bantul  dilihat  dari  rasio  kemandirian  keuangan  daerah diantara  25-50%  masing  tergolong  rendah  dan  dalam  pola  hubungan  konsultatif.  Rasio efektivitas PAD dapat dikategorikan efektif, rasio efisiensi keuangan daerah tergolong kurang efisien, rasio keserasian dapat dikatakan bahwa Pemda Kabupaten Bantul mengalokasikan lebih dominan  pada  belanja  operasional  disbanding  belanja  modal  serta  rasio  pertumbuhan pendapatan  daerah  yang  terjadi  pada  pemerintah  Kabupaten  Bantul  untuk  tahun  2016 mengalami penurunan yang signifikan.
Ruang  lingkup  keuangan  daerah  sendiri  merupakan  kegiatan  dalam  pengelolaan keuangan di suatu daerah yang meliputi proses perencanaan, proses penatausahaan, proses pelaksanaan,  proses  pelaporan,  proses  pengawasan,  hingga  pertanggungjawaban.  Dengan mengetahui  suatu  daerah  dalam  pengelolaannya  maka  dapat  memberikan  masukan  dalam penentuan kebijakan pengelolaan keuanganya sehingga lebih tepat guna, efektif dan efisien. Untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan melakukan analisis  rasio  efektifitas,  rasio  efisiensi,  rasio  kemandirian  keuangan  daerah,  rasio  derajat desentralisasi dan rasio belanja langsung serta belanja tidak langsung terhadap total belanja.
Kabupaten  Cilacap  sebagai  kabupaten  terluas  di  Provinsi  Jawa  Tengah  harus  dapat menunjukan  keberhasilan  dalam  pengelolaan  keuangannya,  karena  akan  berdampak  pada pembangunan ekonominya. Dengan pengelolaan keuangan yang baik diharapkan dapat disusun kebijakan  yang  sesuai  sehingga  dapat  meningkatkan  perekonomian  dan  kesejahteraan masyarakat.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  Kabupaten  Cilacap  Jawa  Tengah  dengan  pendekatan  metode deskripsi kuantitatif. Penelitian mengambil data sekunder dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPPKAD)  Kabupaten  Cilacap  sebagai  pengelola  keuangan  di Kabupaten Cilacap serta PPID Kabupaten Cilacap sebagai pengelola informasi dan dokumentasi publik di Kabupaten Cilacap. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2012) adalah penelitian yang  dilakukan  untuk  mengetahui  nilai  variabel  mandiri  baik  satu  variabel,  atau  lebih independen  tanpa  membuat  perbandingan  atau  menghubungkan  variabel  lain.  Lebih  lanjut disebutkan  jika  penelitian  kuantitatif  adalah  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu pengumpulan data  menggunakan  instrumen  riset,  analisis  data  bersifat  kuantitatif  atau  statistik,  dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sehingga penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, gejala dan kejadian yang terjadi secara factual, sistematis serta akurat. Fenomena dapat berupa bentuk, aktivitas, hubungan, karakteristik serta persamaan maupun perbedaan antar fenomena.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  mengambil  data  dari  sumber terpercaya yaitu BPPKAD dan PPID Kabupaten Cilacap. Data berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2018-2022 dan data yang  diambil  dalam  Kabupaten  Cilacap  Dalam  Angka  yang  dikeluarkan  oleh  BPS  Kabupaten Cilacap. Kemudian data-data tersebut dilakukan analisis.
Teknis  analisis  datanya  melalui  penghitungan  rumus  yang  telah  ditetapkan.  Untuk mengetahui  kinerja  keuangan  Kabupaten  Cilacap  akan  dilakukan  dengan  menghitung  rasio efektivitas, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi serta rasio aktivitas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Tahapan pengukuran tersebut sesuai dengan yang
dikemukan oleh Digdowiseiso (2022); Digdowiseiso & Satrio (2022); Digdowiseiso, K. Murshed, S.M., & Bergh, S.I (2022a;2022b).

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Hasil Penelitian

## Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap
Tabel 1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022
Sumber: BPPKAD Kabupaten Cilacap
Berdasarkan tabel 1 di atas, realisasi pendapatan daerah pada tahun 2018-2022 terlihat fluktuatif.
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022
Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah lain. Kemandirian keuangan
4 PENDAPATAN DAERAH 3.072.112.464.787,47    3.282.797.966.310,59     3.152.402.455.712,48     3.334.300.290.655,79     3.293.132.139.343,02 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERÅH (PAD) 527.577.740.281,47       574.276.795.303,59 591.343.787.160,48 739.133.833.863,79 700.428.762.449,02 4.1.1 Pajak Daerah 185.943.092.741,00       209.475.848.896,00 203.188.563.271,00 221.377.109.179,00 280.277.331.102,00 4.1.2 Retribusi Daerah 43.486.837.366,00         44.740.277.398,00 18.969.873.119,00 18.619.623.089,00 19.813.134.112,00 4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 18.455.692.469,00         26.190.072.040,00 44.675.178.661,00 56.112.553.448,00 57.360.003.796,00 4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 279.692.117.705,47       293.870.596.969,59 324.510.172.109,48 443.024.548.147,79 342.978.293.439,02 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.169.394.243.854,00    2.517.433.595.490,00     2.346.223.145.232,00  2.403.370.709.951,00 2.563.412.247.062,00 4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.142.297.605.332,00    2.261.990.669.164,00 2.123.408.420.654,00 2.137.587.242.274,00 2.286.284.520.504,00 4.2.1.1 Dana Perimbangan 1.874.260.346.332,00    1.928.670.863.364,00 1.757.591.202.654,00 1.787.763.401.074,00     1.954.167.356.400,00 4.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID) 27.250.000.000,00         46.363.857.000,00 71.923.322.000,00 50.399.460.000,00 23.352.408.000,00 4.2.1.5 Dana Desa 240.787.259.000,00       286.955.948.800,00 293.893.896.000,00 299.424.381.200,00 308.764.756.104,00 4.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 27.096.638.522,00       255.442.926.326,00        222.814.724.578,00 265.783.467.677,00 27T.127.726.558,00 4.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil 222.481.485.326,00 197.463.851.578,00 247.068.593.170,00 263.877.289.558,00 4.2.2.2 Bantuan Keuangan 27.096.638.522,00         32.961.441.000,00 25.350.873.000,00 18.714.874.507,00 13.250.437.000,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YAG SAH 375.140.480.652,00       191.087.575.517,00 214.835.523.320,00 191.795.746.841,00 29.291.129.832,00 4.3.1 Pendapatan Hibah 169.833.448.395,00       191.087.575.517,00 214.835.523.320,00 17.642.977.025,00 29.291.129.832,00 4.3.3 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 205.307.032.257,00 174.152.769.816,00 - 5 BELANJADAERAH 2.985.422.839.102,00    3.283.321.137.886,20     3.088.834.820.260,00  3.329.814.716.679,80 3.402.035.620.730,27 5.1 BELANJA OPERASI 2.434.551.928.596,00    2.116.419.108.705,00     2.118.332.170.798,00  2.210.981.437.441,80 2.320.737.241.789,27 5.1.1 Belanja Pegawai 1.172.462.907.533,00    1.193.972.479.225,00 1.145.443.814.425,00 1.216.467.089.074,00 1.276.549.760.531,00 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 766.451.579.063,00       857.565.629.480,00 881.429.804.126,00 896.942.503.674,80 927.982.437.486,27 5.1.4 Belanja Subsidi 399.972.000,00              400.000.000,00 5.1.5 Belanja Hibah 39.773.038.500,00         58.596.950.000,00 40.366.842.247,00 91.467.844.693,00 110.755.993.772,00 5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 9.382.418.000,00           5.884.050.000,00 51.091.710.000,00 6.104.000.000,00 5.449.050.000,00 5.1.7 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 19.061.703.000,00 5.1.8 Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa 427.020.310.500,00 5.2 BELANJA MODAL 550.840.750.506,00       663.321.198.006,20        462.431.933.784,00 583.816.848.983,00 537.110.858.819,00 5.2.1 Belanja Modal Tanah 15.447.495.006,00           6.643.748.180,00 14.242.054.652,00 2.879.943.857,00 3.763.063.239,00 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 90.006.079.713,00       108.096.788.800,00 108.580.137.022,00 135.811.712.711,00 119.231.474.138,00 5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 119.318.775.206,00       134.459.038.713,00 63.032.862.639,00 117.320.453.265,00 128.439.041.222,00 5.2.4 Belanja Modal Jalan, Janngan, dan lrigasi 300.227.610.376,00       391.540.159.364,00 264.551.341.345,00 320.292.686.547,00 276.909.438.414,00 5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 25.727.490.205,00         21.576.305.349,20 11.867.458.126,00 6.467.884.903,00 8.767.841.806,00 5.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya 113.300.000,00           1.005.157.600,00 158.080.000,00 1.044.167.700,00 - 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 30.160.000,00                                    - 26.975.323.078,00 4.935.080.670,00 4.204.295.318,00 5.3.1 Belanja Tidak Terduga 30.160.000,00                                    - 26.975.323.078,00 4.935.080.670,00 4.204.295.318,00 5.4 BELANJA TRANSFER 503.580.831.175,00        481.095.392.600,00        530.081.349.585,00        539.983.224.804,00 5.4.1 Belanja Bagi Hasil 22.943.846.000,00 21.470.790.300,00 22.190.613.115,00 23.312.112.400,00 5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 480.636.985.175,00 459.624.602.300,00 507.890.736.470,00 516.671.112.404,00 SURPLUS / ( DEFISIT) 86.689.625.685  -               523.171.576              63.567.635.452                4.485.573.976  -     108.903.481.387,25 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 221.474.491.947,46       302.164.117.632,93 280.865.946.057,32 324.581.581.509,80 314.067.155.485,70 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelurnnya 221.474.491.947,46       302.164.117.632,93 280.865.946.057,32 324.581.581.509,80 314.067.155.485,79 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 6.000.000.000,00         20.775.000.000,00 19.852.000.000,00 15.000.000.000,00          19.500.000.000,00 6.2.2 Penyertaan Modal Daerah 6.000.000.000,00         20.775.000.000,00 19.852.000.000,00 15.000.000.000,00 19.500.000.000,00 PEMBIAYAAN NETTO 215.474.491.947,46       281.389.117.632,93 261.013.946.057,32 309.581.581.509,80 294.567.155.485,79 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
(SILPA) 302.164.117.632,93       280.865.946.057,32 324.581.581.509,80 314.067.155.485,79        185.663.674.098,54
2022
Realisasi Pendapatan dan Belanja (Rupiah) Kode Akun Uraian
2018 2019 2020 2021
daerah menunjukan kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan daerahnya sendiri (Abdul Halim, 2017:279). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :
Rasio Kemandirian = !"#$%&%'%# )*+, -%".%/ 0.%#1". !2*%'3!.45,#*,3!,#6%7%# x 100% Pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah sebagai berikut : Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan Rendah Sekali 0 – 25 Instruktif Rendah 26 – 50 Konsultatif Sedang 51 – 75 Partisipatif Tinggi 76 – 100 Delegatif Sumber : Mahmudi (2019:140) Dari hasil perhitungan Rasio Kemandirian di Kabupaten Cilacap sebagai berikut :
Tabel 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap 2018-2022
Sumber : Data diolah penulis, 2023
2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap Menurut  Abdul  Halim  (2017:298),  rasio  efektivitas  adalah  kemampuan  daerah  untuk merealisasikan  PAD  sesuai  dengan  target  yang  telah  ditentukan.  Rumus  yang  digunakan adalah sebagai berikut :
Rasio efektivitas = 8"%+,*%*, !)- 0%.9"' !)- x 100%
Kriteria dari hasil perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah adalah sebagai berikut :
Table 4. Kriterian Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah Presentase (%) Kriteria >100 Sangat Efektif 100 Efektif 90-99 Cukup Efektif 75-89 Kurang Efektif <75 Tidak Efektif
Sumber : Mahmudi (2019:141)
Hasil  dari  perhitungan  rasio  efektivitas  keuangan  daerah  di  Kabupaten  Cilacap  sebagai berikut :
Table 5. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap 2018-2022
Sumber : Data diolah Penulis, 2023
Tahun PAD Total Tranfer (Pendapatan Eksternal) Rasio Kemandirian (%) Pola Hubungan Kemampuan Keuangan 2018 527.577.740.281,47 2.544.534.724.506,00 20,73 Instruktif Rendah Sekali 2019 574.276.795.303,59 2.708.521.171.007,00 21,20 Instruktif Rendah Sekali 2020 591.343.787.160,48 2.561.058.668.552,00 23,09 Instruktif Rendah Sekali 2021 739.133.833.863,79 2.595.166.456.792,00 28,48 Konsultatif Rendah 2022 700.428.762.449,02 2.592.703.376.894,00 27,02 Konsultatif Rendah 24,10 Instruktif Rendah Sekali
Rata-Rata
Tahun Realisasi PAD
Target PAD Rasio Efektivitas (%) Keterangan 2018 527.577.740.281,47 497.353.613.147,00 106,08 Sangat Efektif 2019 574.276.795.303,59 553.906.636.361,00 103,68 Sangat Efektif 2020 591.343.787.160,48 561.113.709.065,00 105,39 Sangat Efektif 2021 739.133.833.863,79 653.354.304.152,00 113,13 Sangat Efektif 2022 700.428.762.449,02 690.532.412.044,00 101,43 Sangat Efektif 105,94 Sangat Efektif Rata-Rata
3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap Rasio ini menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan olehnya.
Rumus yang digunakan sebagai berikut :
Rasio Efisiensii = 8"%+,*%*, :"+%#6% -%".%/ 0%.9"' !"#$%&%'%# -%".%/ x 100%
Kriteria dari hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah adalah sebagai berikut :
Tabel 6. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Kinerja Keuangan (%) Kriteria >100 Tidak Efisien 90 – 100 Kurang Efisien 80 – 90 Cukup Efisien 60 – 80 Efisien <60 Sangat Efisien
Sumber: Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut :
Tabel 7. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022

## Sumber : Data diolah penulis, 2023
4. Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Cilacap
Rasio derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap  total  penerimaan  daerah.  Semakin  tinggi  kontribusi  PAD,  maka  semakin  tinggi kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  penyelenggaraan  desentralisasi  (Mahmudi,  2016). Rumus yang digunakan sebagai berikut :
Rasio derajat desentralisasi = !"#$%&%'%# )*+, -%".%/
04'%+ !"#$%&%'%# -%".%/ x 100% Table 8. Kriteria Derajat Desentralisasi Rasio Derajat Desentralisasi  (%) Kriteria >50 Sangat Baik 25 – 50 Baik 10 – 25 Kurang Baik <10 Tidak Baik Sumber :  Halim (2007)
Hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut: Table 9. Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022
Sumber : Data diolah penulis, 2023
Tahun Realisasi Belanja Daerah Target Pendapatan Daerah Rasio Efisiensi (%) Keterangan 2018 2.985.422.839.102,00 3.049.351.736.008,00 97,90 Kurang Efisien 2019 3.283.321.137.886,20 3.289.004.349.418,00 99,83 Kurang Efisien 2020 3.088.834.820.260,00 3.183.974.378.680,00 97,01 Kurang Efisien 2021 3.329.814.716.679,80 3.233.576.105.032,00 102,98 Tidak Efisien 2022 3.402.035.620.730,27 3.297.814.435.223,00 103,16 Tidak Efisien 100,18 Tidak Efisien
Rata-Rata Tahun PAD Total Pendapatan Daerah
Rasio Derajat Desentralisasi (%) Pola Hubungan 2018 527.577.740.281,47 3.072.112.464.787,47 17,17 Kurang Baik 2019 574.276.795.303,59 3.282.797.966.310,59 17,49 Kurang Baik 2020 591.343.787.160,48 3.152.402.455.712,48 18,76 Kurang Baik 2021 739.133.833.863,79 3.334.300.290.655,79 22,17 Kurang Baik 2022 700.428.762.449,02 3.293.132.139.343,02 21,27 Kurang Baik 19,37 Kurang Baik Rata-Rata
5. Rasio Aktivitas Keuangan Kabupaten Cilacap Rasio aktivitas keuangan terdiri dari rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah serta rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah.
Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :
1. Rasio Belanja Langsung
Rasio Belanja Langsung = 04'%+ :"+%#6% ;%#9*2#9 04'%+ :"+%#6% -%".%/ x 100%
2. Rasio Belanja Tidak Langsung
Rasio Belanja Tidak Langsung = 04'%+ :"+%#6% 0,$%< ;%#9*2#9 04'%+ :"+%#6% -%".%/ x 100%
Hasil perhitungan rasio belanja langsung dan rasio belanja tidak langsung kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :
Table 10. Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022
Sumber : Data diolah penulis, 2023
Tabel 11. Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022
Sumber : Data diolah penulis, 2023 Table 12. Rasio Belanja Langsung dan Rasio Belanja Tidak Langsung Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2023
Sumber : Data diolah penulis, 2023
Pembahasan 1. Kabupaten Cilacap
Tahun Total Belanja Langsung Total Belanja Daerah Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja (%) 2018 1.317.292.329.569,00 2.985.422.839.102,00 44,12 2019 1.520.886.827.486,20 3.283.321.137.886,20 46,32 2020 1.343.861.737.910,00 3.088.834.820.260,00 43,51 2021 1.480.759.352.657,80 3.329.814.716.679,80 44,47 2022 1.465.093.296.305,27 3.402.035.620.730,27 43,07 44,30 Rata-Rata Tahun Total Belanja Tidak Langsung Total Belanja Daerah Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja (%) 2018 1.668.130.509.533,00 2.985.422.839.102,00 55,88 2019 1.762.434.310.400,00 3.283.321.137.886,20 53,68 2020 1.744.973.082.350,00 3.088.834.820.260,00 56,49 2021 1.849.055.364.022,00 3.329.814.716.679,80 55,53 2022 1.936.942.324.425,00 3.402.035.620.730,27 56,93 55,70 Rata-Rata Tahun Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja (%) Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja (%) 2018 44,12 55,88 2019 46,32 53,68 2020 43,51 56,49 2021 44,47 55,53 2022 43,07 56,93 Rata-Rata 44,30 55,70
Kabupaten  Cilacap  merupakan  kabupaten  terluas  di  Provinsi  Jawa  Tengah  dan  juga merupakan  salah  satu  lokasi  Kawasan  Industri  Nasional.  Luas  wilayah  Kabupaten  Cilacap tercatat 225.361 Ha (termasuk Pulau Nusakambangan seluas 11.511 Ha). Secara geografis terletak diantara 108o 4‟ 30” – 109o 30‟ 30” Garis Bujur Timur dan 7o 30‟ - 7o 45‟ 20” Garis Lintang  Selatan.  Sedangkan  secara  topografi,  Kabupaten  Cilacap  berada  pada  ketinggian antara 6 – 198 meter di atas permukaan laut. Di bagian selatan wilayah Kabupaten Cilacap yang membatasi Segara Anakan dan Samudra Hindia terdapat Pulau Nusakambangan yang memanjang  dari  arah  barat  ke  timur  dengan  jarak  kurang  lebih  30  kilometer.  Wilayah Kabupaten Cilacap mempunyai topografi yang beragam, namun kondisi topografi rata-rata merupakan dataran rendah.
Secara administratif Kabupaten Cilacap terbagi menjadi 24 kecamatan yang terdiri dari 269 desa dan 15 kelurahan. Luas yang ada terdiri dari 64.738 hektar (30,27 persen) lahan sawah, 106.575 hektar (49,84 persen) lahan bukan sawah dan 42.537 hektar (19,89 persen) lahan bukan pertanian. Kecamatan terluas adalah kecamatan Wanareja (18.973 hektar), sedangkan kecamatan terjauh dari ibu kota kabupaten adalah Kecamatan Dayeuhluhur (107 km).
2. Analisis Hasil Perhitungan
a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022 Berdasarkan  hasil  perhitungan  yang  terdapat  pada  table  3  diperolah  data  angka  rasio kemandirian dari tahun 2018-2022 bervariasi dengan terdapat dua pola hubungan. Pola hubungan  pertama  adalah  instruktif  dengan  kemampuan  keuangan  rendah  sekali  dan pola hubungan konsultatif dengan kemampuan keuangan yang rendah. Pola hubungan instruktif  terjadi  pada  tahun  2018-2020  dengan  nilai  rasio  kemandiriannya  sebesar 20,73% di tahun 2018, 21,20% ditahun 2019 dan 23,09 % d tahun 2020. Pola hubungan instruktif artinya tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi.
Untuk tahun 2021-2022 dengan angka rasio kemandirian sebesar 28,48% dan 27,02%, pola  hubungannya  sudah  mengalami  peningkatan  menjadi  konsultatif.  Kategori konsultatif  artinya  campur  tangan  pemerintah  pusat  sudah  mulai  berkurang  dan  lebih banyak pada pemberian konsultasi.
Jika dirata-rata selama lima tahun didapat angka rasio kemandirian sebesar 24,10% yang berarti selama lima tahun tersebut pola hubungannya masih instruktif. Kemandirian yang instruktif masih sangat jauh dari standarisasi keuangan daerah untuk benar-benar menuju kemandirian yang sebenarnya. Daerah masih sangat mengandalkan dana dari pemerintah pusat, yang artinya daerah belum bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah sehingga perlu  dilakukan  bermacam  cara  agar  Kabupaten  Cilacap  dapat  menggali  lebih  optimal pendapatan asli daerahnya.

## b. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah
Berdasarkan hasil analisis yang tertera pada table 5 didapat angka rasio efektivitasnya dari tahun 2018-2022 mencapai angka diatas 100% atau sangat efektif. Angka rasio efektivitas dari tahun 2018-2022 adalah 106,08%; 103,68%; 105,39%; 113,13%; dan 101,43% dengan rata-rata  105,94%.  Angka  tertinggi  atau  paling  sangat  efektif  terjadi  pada  tahun  2021 dengan rasio kemandirian sebesar 113,13%.
Rasio efektivitas keuangan daerah menggambarkan kinerja keuangan daerah dalam hal kemampuannya mencapai target PAD yang telah ditetapkan. Semakin tinggi angka rasio efektivitasnya  maka  semakin  tinggi  pula  pencapaian  target  PAD  nya.  Tahun  2021  bisa dikatakan  jika  usaha  dan  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten Cilacap dalam pencapaian target PAD nya sangat optimal sampai saat ini yang ditandai dengan angka rasio efektivitasnya mencapai 113,13%.
c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Rasio  efisiensi  menggambarkan  perbandingan  antara  besarnya  biaya  yang  dikeluarkan untuk  memperoleh  pendapatan  dengan  realisasi  pendapatan  yang  diterima.  Semakin kecil  rasio  efisiensi  menunjukan  kemampuan  daerah  yang  semakin  efisien  dalam mengelola keuangannya.
Berdasarkan  perhitungan  yang  terdapat  pada  table  7  didapatkan  hasil  rasio  efisiensi keuangan yang cenderung mengalami penurunan keefisiensinya. Pada tahun 2018-2022 angka rasio efisiensinya adalah sebesar 97,90%; 99,83%; 97,01%; 102,98%; serta 103,16%. Dengan rata-rata sebesar 100,18% yang masuk kategori tidak efisien.
Pada tahun 2018 – 2020 angka rasio efisiensinya dibawah 100% dengan kategori kurang efisien  namun  pada  tahun  2021-2022  malah  mengalami  kenaikan  diatas  100%  yang berarti semakin tidak efisien. Hal ini perlu mendapatkan perhatian agar jangan sampai semakin  tinggi  angkanya  yang  menunjukan  semakin  tidak  efisien  dalam  pengelolaan keuangan  daerah.  Dengan  semakin  tidak  efisien  menunjukan  jika  dalam  upaya meningkatkan pendapatannya pemerintah daerah Kabupaten Cilacap banyak melakukan sesuatu  kegiatan  yang  kurang  bermanfaat  atau  kurang  mendukung  peningkatan pencapaian pendapatan daerah.
d. Rasio Derajat Desentralisasi Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD  terhadap  total  penerimaan  daerah.  Semakin  tinggi  kontribusi  PAD  maka  semakin tinggi kemampuan pemerinah daerah dalam penyelenggraaan desentralisasi (Mahmudi 2010:142). Semakin kecil angka rasio derajat desentralisasi menunjukan semakin tidak baik atau semakin kecil kontribusi PAD terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.
Berdasarkan  perhitungan  yang  terdapat  pada  table  9  didapatkan  angka  rasio  derajat desentralisasi dari tahun 2018 – 2022 pada kategori kurang baik karena angkanya diantara 10 – 25 % yaitu secara berurutan 17,17%; 17,49%; 19,76%; 22,17% dan 21,27% dengan rata-rata selama lima tahun sebesar 19,37%.
e. Rasio Aktivitas Keuangan
Rasio aktivitas keuangan menunjukan pemerintah daerah dalam memprioritaskan belanja daerahnya.  Apakah  lebih  memprioritaskan  pada  belanja  langsung  atau  belanja  tidak langsung.
Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Sedangkan Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan. Belanja langsung terdiri dari  belanja  modal  dan  belanja  barang/jasa  termasuk  belanja  pegawai (honorarium/upah).  Sedangkan  belanja  tidak  langsung  terdiri  dari  belanja  pegawai, belanja  bagi  hasil,  belanja  bantuan  keuangan,  belanja  bunga,  belanja  hibah&bansos, belanja subsidi serta belanja tidak terduga.
Berdasarkan perhitungan yang terdapat ditabel 12 diperoleh angka rasio belanja tidak langsung  terhadap  total  belanja  masih  lebih  besar  dibandingkan  dengan  rasio  belanja langsung  terhadap  total  belanja  yaitu  55,70%  berbanding  44,30%  yang  artinya pemerintah  daerah  Kabupaten  Cilacap  masih  lebih  memprioritaskan  belanja  tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung.

## 4. Penutup
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian dapat dijelaskan jika pengelolaan keuangan  pemerintahan  daerah  Kabupaten  Cilacap  tahun  2018  –  2022  dilihat  dari  Rasio
Kemandiriannya masih masuk kategori rendah secara rata-rata sebesar 24,10%. Namun dilihat pertahunnya  sudah  mengalami  peningkatan  dari  pola  hubungan  yang  masih  Instruktif  pada tahun 2018 menjadi Konsultatif pada tahun 2022 dan secara kemampuan keuangannya juga mengalami peningkatan dari rendah sekali pada tahun 2018 menjadi rendah pada tahun 2022. Pada  rasio  efektivitas,  Kabupaten  Cilacap  sudah  menunjukan  pengelolaan  keuangan  daerah yang  sangat  efektif  dengan  angka  rata-rata  selama  lima  tahun  tersebut  diatas  100%  yaitu 105,94%,  dimana  angka  tertinggi  dicapai  pada  tahun  2021  sebesar  113,13%  yang  namun sayangnya  pada  tahun  2022  mengalami  penurunan  menjadi  101,43%.  Rasio  efisiensi menunjukan  angka  diatas  100%  secara  rata-rata  yaitu  sebesar  100,18%  yang  artinya  tidak efisien. Jika dilihat pertahun malah cenderung mengalami penurunan efisiensi yaitu dari tahun 2018-2020 angkanya masih dibawah 100% namun mengalami kenaikan diatas 100% pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini perlu dicarikan solusi agar tidak semakin menurun tingkat efisiensinya yang  bisa  berdampak  pada  pengelolaan  keuangan  daerah.  Dilihat  dari  rasio  derajat desentralisasi  menunjukan  jika  pengelolaan  keuangannya  masih  kurang  baik  karena menunjukan rata-rata angka rasionya di 19,37%, artinya masih kurang baik dalam kemampuan desentralisasinya.  Untuk  rasio  aktivitas  menunjukan  jika  pengelolaan  keuangan  Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dari tahun 2018-2022 masing lebih memprioritaskan pada belanja tidak langsung dibandingkan belanja langsung terhadap total belanja yang dilakukan.
engan demikian berdasarkan hasil analisa dan pembahasan diatas dapat disimpulkan jika pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Cilacap masih perlu ditingkatkan lagi karena masih belum optimal dan pola hubungan yang masih dibawah harapan.

## Daftar Pustaka
Abdul Halim. (2017). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba Empat Digdowiseiso, K. (2022). Is Fiscal Decentralization Growth Enhancing? Economies , 10(3), 62. Digdowiseiso, K., & Satrio, M.B. (2022) Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Ketergatungan Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan . Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 4(Special Issue 3), 1170-1181.
Digdowiseiso, K., Murshed, S.M., & Bergh, S.I. (2022). How Effective is Fiscal Decentralization for Inequality Reduction in Developing Countries? Sustainability , 14(1), 505. Digdowiseiso,  K.,  Murshed,  S.M.,  &  Bergh,  S.I.  (2022). What  Drives  Regional  Proliferation  in Indonesia?  Assessing  the  Role  of  Institutions .  Lex  Localis  –  Journal  of  Local  Self- Government, 20(1).
Digdowiseiso,  K  dan  Alfian  (2023), Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017 – 2021 , Jurnal Ilmiah Global Education 4 (1) (2023)
Fitriningrum,  Dina  (2017), Analisis  Rasio  Keuangan  Untuk  Menilai  Kinerja  Keuangan  Pemda
Kabupaten  Bantul  Tahun  2014-2016 .  Tesis.  Magister  Manajemen  STIE  Widya  Wiwaha Yogyakarta Tahun 2017.
Mahmudi. 2019. Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah . UPP STIM YKPN. Yogyakarta Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Penerbit Andi Yogyakarta. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Zuhri,  M.,  &  Soleh,  A.  (2016). Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Kaur . Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 4 (2).
https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.284