## KEABSAHAN KLAUSULA EKSONERASI PERJANJIAN BAKU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Mu’adil Faizin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email : muadilfaizin27@gmail.com

## Abstract
The current development, instant culture, and efficient dos in every activity of business, need to use the  standaard contract. It is believed that businessmen make the standard exoneratie clause unilaterally and  the consumer don’t have choices for doing negotiation or bergaining position, when make transactions. For example; the eksemsi clause, the determination of the interest clause, the entire  immediate  payment  clause  of  financial  lease,  the  forbidding  returned item clause of buying, the risky clause, the delayed clause in transportation, the  clause  of  forbidding  brought    food  in  karaoke  business.  Based  on  the desctiption,  this  article  will  explore  The  Validity  Of  Clauses  Of  The Standaard Contract  In The Perspective Of Islamic Law. This article explores the fundamental of the legal agreement, the legal culture of Indonesia, and the fundamental  of  the  Islamic  law  agreement.  This  article  rediscovers  that  the fundamental of the Islamic law agreement is the ibahah fundamental, the free fundamental,  the  consented  fundamental,  the  pact  fundamental,  the  balance fundamental, the beneficial fundamental, the honest fundamental, and the fair fundamental. This article stresses that the standaard contract is ably, because corresponding  to  the  ibahah  fundamental  and  the  free  fundamental.  But  the clauses  weren’t  corresponding  to  the  free  fundamental,  the  consented fundamental, the balance fundamental, the beneficial fundamental, the honest fundamental,  and  the  fair  fundamental.  Consequently,  the  validity  of  the clauses isn’t fulfilled.
Keywords : Standaard contract, The clause exoneration, The validity, Islamic law

## Abstrak
Perkembangan  zaman,  budaya  instan  dan  upaya  efisiensi  dalam  setiap kegiatan  bisnis,  mengharuskan  untuk  penggunaan  perjanjian  baku. Umumnya  perusahaan  membuat  klausula  eksonerasi  perjanjian  baku  secara sepihak  dan  pihak  konsumen  tidak  memiliki  kesempatan  untuk  melakukan negosiasi atau tawar menawar ketika melakukan transaksi. Sebagai contohnya;
klausula  eksemsi,  klausula  penetapan  bunga,  klausula  pembayaran  seluruh seketika dalam sewa beli,  klausula barang tak boleh  dikembalikan dalam jual beli,  klausula  risiko  (cacat  dalam  leasing  dan  kehilangan  dalam  jasa  parkir), klausul  penundaan  jadwal  di  bidang  transportasi,    dan  klausula  larangan membawa  makanan  dalam  usaha  karaoke.  Berdasarkan  uraian  tersebut, tulisan  ini  akan  membahas  keabsahan  klausul  eksemsi  pada  perjanjian  baku dalam  perspektif  hukum  Islam.  Tulisan  ini  mengkaji  asas-asas  hukum perjanjian  konvensional,  budaya  hukum  Indonesia,  dan  asas-asas  perjanjian dalam  hukum  Islam.  Tulisan  ini  menemukan  bahwa  asas  perjanjian  hukum Islam  meliputi;  asas  ibahah,  asas  kebebasan,  asas  konsensualisme,  asas  janji mengikat,  asas  keseimbangan,  asas  kemaslahatan,  asas  amanah,  dan  asas keadilan. Tulisan ini menegaskan bahwa pada dasarnya perjanjian baku boleh, sebab sesuai dengan asas ibahah dan asas kebebasan. Namun klausul eksemsi tidak sesuai dengan asas kebebasan, asas konsensualisme, asas keseimbangan, asas  kemaslahatan,  asas  amanah  dan  asas  keadilan.  Sehingga  dapat  dinilai bahwa keabsahan klausula eksemsi tidak terpenuhi.
Kata Kunci: Perjanjian baku, Klausul Eksonerasi, Keabsahan, Hukum Islam

## Pendahuluan
Bisnis  adalah  sebuah  aktivitas  yang  mengarah  pada peningkatan  nilai  tambah  melalui  protes  penyerahan  jasa, perdagangan  atau  pengolahan  barang  (produksi).  Dalam  konteks perusahaan, bisnis sering dipahami sebagai suatu proses keseluruhan dari  produksi  yang  mempunyai  kedalaman  logika  bahwa  bisnis dirumuskan  sebagai  memaksimumkan  keuntungan  perusahaan  dan meminimumkan  biaya  perusahaan.  Karena  itu  bisnis  seringkali menetapkan  pilihan  strategis  dari  pada  pendirian  nilai,  di  mana pilihan strategis didasarkan atas logika keuntungan dan kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. 1
Bisnis  atau  hubungan  ekonomi  terjadi  dalam  sebuah  proses yang dinamakan dengan transaksi. Apabila transaksi tersebut bersifat tertulis,  maka  ia  dinamakan  dengan  kontrak.  Secara  hukum  umum, transaksi  bisa  disebut  bagian  dari  perjanjian,  sedangkan  perjanjian adalah bagian dari perikatan. Transaksi tersebut dalam teori perikatan yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah aqad. 2
1 Muhammad,  Alimin, Etika  &  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Ekonomi  Islam, (BPFE: Yogyakarta, 2004), h. 56-58.
2 Ibid ., h. 153-154.
Dalam  konteks  yang  lebih  luas  setiap  kesepakatan  kerja  sama baik dalam bentuk transaksi maupun dalam bentuk penyertaan modal juga  merupakan  bagian  dari  perikatan.  Karenanya  dapat  dikatakan bahwa  semua  perjanjian  merupakan  ruh  dari  setiap  bisnis.  Budaya serba  cepat  dan  perkembangan  ekonomi  telah  mewujud  pada  upaya efisiensi  dalam  setiap  kegiatan  bisnis  yang  kemudian  menuntut penggunaan  perjanjian  baku.  Hampir  setiap  kegiatan  yang  langsung berhubungan  dengan  orang    yang  banyak,  perusahaan  selalu menggunakan  perjanjian  yang  telah  dibuat  sepihak  oleh  perusahaan, perjanjian  ini  biasa  disebut  dengan  perjanjian  baku.  Perjanjian  yang dibuat  sepihak  ini  mengakibatkan  pihak  konsumen  tidak  memiliki kesempatan  untuk  melakukan  negosiasi  atau  tawar  menawar  ketika melakukan transaksi. 3
Tidak  adanya  keseimbangan  bagi  pihak  yang  berkontrak merupakan  karakteristik  utama  dari  perjanjian  baku .  Hal  ini disebabkan  oleh  kebiasaan  pihak  yang  kuat  telah  membakukan  isi perjanjian dalam bentuk formulir. Sedangkan pihak yang lemah hanya boleh  memilih  untuk  menandatangani  atau  tidak  menandatangani perjanjian tersebut. 4
Fenomena  adanya  ketidakseimbangan  dalam  perjanjian sebagaimana disebutkan di atas dapat dicermati dari beberapa model, seperti  dalam  praktik  pemberian  kredit  di  lingkungan  perbankan, dengan  klausul  mewajibkan  nasabah  untuk  tunduk  terhadap  segala petunjuk dan peraturan bank, baik yang sudah ada atau yang akan di atur  kemudian,  atau  klausul  yang  membebaskan  bank  dari  kerugian nasabah sebagai tindakan bank. Dalam perjanjian sewa beli, misalnya terdapat  klausul  yang  berisi  kewajiban  pembayaran  seluruhnya  dan seketika  apabila  pembeli  sewa  menunggak  pembayaran  dua  kali berturut-turut. Dalam jual beli, misalnya terdapat klausul barang yang sudah  dibeli  tidak  dapat  dikembalikan.  Klausul  tersebut  di  atas  bisa disebut  klausula  eksemsi  yang  isinya  terkesan  lebih  memberatkan salah satu pihak. 5 Permasalahan terkait klausal-klausal pada perjanjian baku memang  cukup  rumit, sebab perjanjian baku ditengarai sebagai
3 Abdul  Karim  Munthe, Penggunaan  Perjanjian  Baku  Dalam  Transaksi  Bisnis Menurut Hukum Islam , dalam Jurnal “Ahkam” Volume XV No.02 Juli 2015, h. 212.
4 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah ,  (Raja  Grafindo  Persada: Yogyakarta, 2010), h. 318.
5 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian  Azas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak Komersial , (LaksBang Mediatama: Yogyakarta, 2008), h. 3.
upaya solutif untuk efisiensi proses bisnis, namun di sisi lain memiliki klausal-klausal  yang  terlihat  lebih  tendensius  kepada  pihak pengusaha.
Beberapa telah membedah dan meneliti terkait perjanjian baku, terutama terkait kausal yang  akan dikaitkan dengan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian yang dilakukan oleh Fenty  Rizka  Astari,  misalnya,  mengkaji  tentang  klausula  baku  yang dibuat  oleh  pihak  karaoke  itu  sendiri  berkaitan  dengan  pelarangan membawa makanan dan minuman dari luar. Hal ini selain melanggar sebagian  dari  hak  konsumen  yang  tercantum  dalam  Pasal  4  UU Perlindungan Konsumen yaitu angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 7. Dan  jika  konsumen  tetap  ingin  makan  dan  minum  dalam  kegiatan bernyanyi,  konsumen  diharuskan  untuk  memesan  makanan  dan minuman  yang  telah  disediakan,  akan  tetapi  harga  yang  ditawarkan pihak karaoke berbanding jauh dengan harga pasaran semestinya dan belum termasuk biaya pajak pertambahan nilai (ppn).  Bagi konsumen yang melanggar maka dikenakan charge sesuai harga sebelumnya telah ditetapkan  sendiri  oleh  pihak  karaoke  tanpa  sepengetahuan konsumen. 6 Hal ini dinilai terdapat pengebirian hak pada konsumen, serta kesewenang-wenangan pengusaha terhadap konsumen. 7
Penelitian  lain  terkait  dengan  isu  ini  dilakukan  oleh  Danty Listiawati  yang  mengkaji  klausula  eksonerasi  dan  perlindungan hukum  bagi  konsumen,  yang  mana  diniali  tidak  berperikemanusiaan dan  sering  disalahgunakan,  seperti  misalnya  membebaskan  atau bahkan  untuk  menghapus  tanggung  jawab  salah  satu  pihak. 8 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sartika Anggriani Djaman tentang  penerapan  klausula  baku  pada  perjanjian  gadai  pada PT.Pegadaian  (Persero),  yang  mana  ia  menilai  perjanjian  terebut kurang  melindungi  kepentingan  hukum  nasabah. 9 Selanjutnya
6 Fenty  Rizka  Astari, Perlindungan  Hak  Konsumen  Akibat  Aturan  Klausula  Baku Usaha  Karaoke  Keluarga  Di  Pekanbaru  Ditinjau  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen ,  dalam  Jurnal  “JOM  Fakultas  Hukum” Volume 3 No.01 Februari 2016, h. 1-3.
7 Ibid ., h. 10-11.
8 Danty  Listiawati, Klasusula  Eksonerasi  Dalam  Perjanjian  Standar  Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen , dalam Jurnal “Privat Law” Edisi 07 Januari-Juni 2015, h. 128-134.
9 Sartika Anggriani Djaman, Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Gadai Pada PT.Pegadaian  (Persero) ,  dalam  Jurnal  “Lex  Et  Societatis”  Volume  1  No.01  Januari- Maret 2013, h. 37-39.
penilitian  yang  dilakukan  oleh  Pricylia  A.Korah  tentang  kedudukan nasabah dalam perjanjian baku yang dilakukan oleh bank yang ia nilai berat  sebelah. 10 Selanjutnya  penelitian  oleh  Lina  Jamilah  tentang  asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku yang mana ia nilai belum terpenuhi. 11
Terdapat  pula  penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh  Trisadini Prasastinah Usanti tentang akad baku pada pembiayaan murabahah di bank syariah yang ia nilai tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 12 Hal yang sama dengan Abdul Karim Munthe dalam penelitianya yang memandang  bahwa  penggunaan  perjanjian  baku  dalam  transaksi bisnis menurut hukum Islam boleh berdasarkan ‘urf . 13 Sementara Tan Kamello, Hasim Purba dan Utary Maharany Barus dalam penelitianya tentang  penerapan  klausula  eksonerasi  dan  akibat  hukumnya  dalam perjanjian pembiayaan musyarakah pada bank syariah. 14
Dapat  digarisbawahi  bahwa  praktik  perjanjian  baku  dengan klausul-klausul yang  membatasi hak konsumen telah digunakan oleh berbagai  usaha,  seperti  karaoke  keluarga,  jasa  parkir,  bidang transportasi terkait penundaan jadwal, perbankan, jual beli, sewa beli dan  bahkan  juga  bank  syariah.  Maka  berdasarkan  uraian  tersebut  di atas,  serta  untuk  memperjelas  obyek  penelitian,  tulisan  ini  akan membahas  pandangan  kaidah  syariah  terhadap  klausul  eksonerasi, selain  itu  tulisan  ini  juga  merumuskan  pertanyaan  bagaimana keabsahan  klausul  eksonerasi  pada  perjanjian  baku  dalam  perspektif hukum Islam? Tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait  keabsahan  klausul  tersebut  dalam  perspektif  bisnis  syariah sekaligus  menjadi  bahan  pemikiran  terkait  solusi  Islam  dalam fenomena bisnis dan hukum perjanjian.
10 Pricylia  A.Korah, Kedudukan  Nasabah  Dalam  Perjanjian  Baku  Yang  Dilakukan oleh Bank , dalam Jurnal “Lex Privatum”  Volume 1 No.01 Januari-Maret 2013, h. 11- 12.
11 Lina Jamilah, Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku , dalam Jurnal “Syiar Hukum” Volume 13 No.1 Maret-Agustus 2012, h. 237-243.
12 Trisadini Prasastinah Usanti, Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah , dalam Jurnal “Perspektif” Volume 18 No.01 Januari 2013, h. 52-54.
13 Abdul Karim Munthe, Penggunaan Perjanjian .., h. 216-219.
14 Tan  Kamello,  Hasim  Purba,  Utary  Maharany  Barus, Penerapan  Klausula eksonerasi  Dan  Akibat  Hukumnya  Dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Musyarakah  Pada  Bank Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn), dalam Jurnal “USU Law Journal”  Volume 4 No.01 Januari 2016, h. 142-150.
Tulisan  ini  didasarkan  pada  fenomena  terkait  bisnis  dan dikonfirmasi melalui  bacaan penulis terkait permasalahan yang  sama di  beberapa  pandangan  hukum  serta  kaidah  hukum.  Kajian  ini  lebih menekankan pada aspek normatif dan antropologi hukum.

## Pembahasan Hukum Perjanjian Konvensional
Sebelum masuk dalam permasalahan keabsahan klausul-klausul perjanjian  baku,  kajian  ini  akan  mengurai  hukum  perjanjian konvensional.  Perjanjian  memiliki  arti  suatu  peristiwa  di  mana  dua orang  atau  pihak  saling  menjanjikan  sesuatu.  Berdasarkan  KUH Perdata Pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau lebih.  Perjanjian  juga  merupakan  suatu  peristiwa  hukum  yang konkret. 15
Pada  dasarnya  suatu  perjanjian  berawal  dari  suatu  perbedaan atau  ketidaksamaan  kepentingan  di  antara  para  pihak.  Perumusan hubungan tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk  kesepakatan  untuk  saling  mempertemukan  sesuatu yang  diinginkan  (kepentingan)  melalui  proses  tawar  menawar. Singkatnya  adalah  perjanjian  tersebut  pada  umumnya  justru  berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba untuk dipertemukan melalui perjanjian.  Melalui  perjanjian  tersebut  maka  perbedaan  dapat diakomodir  dan  selanjutnya  dibingkai  dengan  perangkat  hukum sehingga  mengikat  para  pihak. 16 Dalam  Perjanjian  terdapat  macam- macam  asas  yang  dalam  hukum  konvensional  dirangkum  sebagai berikut:
1. Asas Kebebasan Dasar hukum berlakunya asas kebebasan adalah Pasal 1338 ayat  (1)  KUH  Perdata  yang  mengatakan,  “Semua  perjanjian  yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka yang  membuatnya”.  Ruang  lingkup  asas  kebebasan  ini  meliputi: (a)  Membuat  atau  tidak  membuat  perjanjian;  (b)  Mengadakan perjanjian  dengan  siapapun;  (c)  Menentukan  isi  perjanjian, persyaratan,  dan  pelaksanaanya;  dan  (d)  Menentukan  bentuk
15 Fathurrahman  Djamil, Penerapan  Hukum  Perjanjian  Dalam  Transaksi  Di Lembaga Keuangan Syariah , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.11 16 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian.., h. 1-2.
perjanjian, yaitu baik secara tertulis maupun lisan. Dalam hukum kontrak  syariah,  asas  ini  disebut  dengan  asas  kebebasan  berakad ( Hurriyyah at-Ta’aqud ). 17 2. Asas Konsensualisme
Asas  konsensualisme  merupakan  asas  yang  mengatakan bahwa  perjanjian  pada  umumnya  tidak  diadakan  secara  formal, tetapi  cukup  dengan  adanya  kesepakatan  kedua  belah  pihak. Kesepakatan  merupakan  persesuaian  kehendak  dan  pernyataan yang dibuat oleh masing-masing pihak. Ketentuan asas ini dimuat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam hukum perjanjian Islam,  asas  konsensualisme  dari  segi  kesepakatan  identik  dengan asas keridhaan ( Asas ar-Ridha ). 18

## 3. Asas kepastian hukum
Asas  ini  disebut  juga Asas  Pacta  Sunt  Servada yang  mana dalam  Pasal  1338  ayat  (1)  KUH  Perdata  yang  menyatakan: “Perjanjian  yang  dibuat  secara  sah,  berlaku  sebagai  undang- undang.  Suatu  perjanjian  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. 19
4. Asas Iktikad Baik
Menurut pasal 1338 ayat (3), perjanjian harus dilaksanakan dengan  iktikad  baik.  Dengan  demikian,  asas  ini  memiliki persamaan  dengan  asas  yang  berlaku  pada  hukum  perjanjian syariah. Perbedaanya, bahwa dalam mencapai hakekat kebenaran untuk  mencapai  tujuan,  perbuatan  dalam  kontrak  syariah  segala sesuatu mengikat diri pada hukum syara’. 20

## 5. Asas Kepribadian
Asas  kepribadian  merupakan  asas  yang  menetapkan, bahwa  seseorang  yang  akan  melakukan  dan  atau  membuat perjanjian  hanya  untuk  perseorangan  saja.  Hal  ini  dapat  dilihat dalam  Pasal  1315  dan  Pasal  1340  KUH  Perdata.  Menurut  Pasal 1315  KUH  Perdata,  pada  umumnya  seseorang  tidak  dapat mengadakan  perjanjian  selain  untuk  dirinya  sendiri.  Pasal  1340
17 Burhanuddin, Hukum Kontrak Syariah , (Yogyakata: BPFE, 2009), h.47. 18 Ibid., h.48. 19 Ibid. 20 Ibid .
KUH Perdata menegaskan, bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. 21
Dalam  refrensi  yang  lain  telah  ditemukan  asas  selain  yang disebutkan  di  atas,  yaitu;  (a)  Asas  keseimbangan  ( equal-equilibrium ) yaitu  memberikan  keseimbangan  manakala  posisi  tawar  para  pihak dalam  menentukan  kehendak  menjadi  tidak  seimbang.  Tujunanya adalah  hasil  akhir  yang  menempatkan  posisi  tawar  para  pihak seimbang  dalam  menentukan  hak  dan  kewajibannya.  Dalam  rangka menyeimbangkan  posisi  para  pihak,  intervensi  otoritas  negara terkadang  diperlukan,  misalnya  berkaitan  dengan  peraturan  atau perundang-undangan; (b) Asas proporsionalitas yaitu pertukaran hak dan  kewajiban  secara  proporsional  yang  meliputi  seluruh  tahapan perjanjian secara layak dan patut ( fair and reasonableness ). 22
Pada  hakikatnya  asas-asas  perjanjian  dalam  hukum konvensional  telah  memberi  petunjuk  agar  memposisikan  pengusaha dengan konsumen dalam sebuah perjanjian  kepada posisi yang  sama dan  telah  memberikan  jalan  agar  kedua  kepentingan  tersebut  dapat bertemu  pada  keadaan  yang  menguntungkan  kedua  belah  pihak. Namun  dalam  prakteknya  masih  saja  terdapat  ketidaksesuaian terhadap  asas,  dan  kebanyakan  hal  itu  akan  terungkap  setelah  salah satu  menggugat  kepada  proses  hukum,  sementara  seringnya  adalah konsumen  lebih  memilih  diam  atau  mengikuti  arahan  pengusaha, karena tidak terlalu memahami keadaannya ataupun karena tidak mau urusannya  menjadi  rumit.  Terliha  pula  bahwa  asas  perjanjian  dalam hukum konvensional belum menegaskan nilai substantif keseimbangan dan keadilan, sehingga klausul yang lari dari asas tidak sejak awal dapat dicegah.
Hal  ini  menjadi  fenomena  yang  berkepanjangan  sebab  untuk mengungkap  ketidaksesuaian  dalam  setiap  kasus  perjanjian  baku, harus  terlebih  dahulu  menempuh  jalur  hukum  yang  tentu  saja memerlukan  upaya  materi  ataupun  non  meteri  yang  tidak  sedikit, sehingga  dampaknya  pada  ketidakjelasan  dan  ketidakpastian  dari setiap  posisi  klausul-klausul  perjanjian  baku  dalam  kacamata  hukum konvensional.
21 Ibid . 22 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian.., h. 66-75.

## Klausula Eksonerasi Perjanjian Baku
Dalam  praktek  perbankan  di  Indonesia  perjanjian  kredit  bank yang  dipakai  adalah  perjanjian  baku  dengan  klausul-klausul  yang telah  disusun  sebelumnya  oleh  pihak  bank.  Dalam  klausul  tersebut menyertakan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir yang bermacam-macam bentuknya. Klausula eksonerasi adalah syarat yang  secara  khusus  membebaskan  pengusaha  dari  tanggung  jawab terhadap  akibat  yang  merugikan,  yang  timbul  dari  pelaksanaan perjanjian. Pada akhirnya klausula eksonerasi adalah suatu pernyataan yang membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang  seharusnya  menjadi  kewajiban  pelaku  usaha.  Isi,  aturan  atau ketentuan  klausula  eksonerasi  menempatkan  pelaku  usaha  kepada posisi khusus atau istimewa untuk bebas dari tanggung  jawab ketika terjadi  sesuatu  yang  merugikan  dari  perjanjian.  Sementara  nasabah hanya  memiliki  kesempatan  menyetujui  atau  menolak  dan meninggalkan perjanjian. Keadaan ini terkadang juga disebut sebagai klausula eksemsi. 23
Selain  hal  di  atas,  dalam  perbankan  terdapat  pula  klausula eksonerasi berbentuk penetapan besarnya bunga oleh pihak bank yang pada  umumnya  redaksinya  berbunyi  “bank  berhak  sewaktu-waktu untuk menetapkan besarnya suku bunga kredit yang harus dibayarkan oleh  nasabah  debitor  dengan  pemberitahuan”. 24 Redaksi  klausul tersebut,  meskipun  ada  yang  berpendapat  bahwa  tidak  akan  serta merta  berdampak  pada  kesewenang-wenangan  pihak  bank  terhadap nasabah, tetapi dengan membacanya  saja dapat dipahami bahwa ada indikasi  untuk  mengarah  kepada  posisi  tawar    yang  tidak    seimbang antara pihak bank dengan nasabah.
Tidak berhenti di situ, dalam perjanjian sewa beli juga terdapat klausul  yang  berisi  kewajiban  pembayaran  seluruhnya  dan  seketika apabila pembeli sewa menunggak pembayaran dua kali berturut-turut. Dalam jual beli, terdapat klausul barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.  Dalam  kasus  di  atas,  terkadang  klausula  eksemsi  juga disebut sebagai klausula eksonerasi. 25
Terdapat  pula,  klausul  risiko  cacat  tersembunyi  juga dicantumkan terkait risiko timbul dalam pelaksanaan perjanjian dalam
23 Tan Kamello, Hasim Purba, Utary Maharany Barus, Penerapan Klausul .. , h.
139-140.
24 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian.. , h. 177. 25 Ibid .., h. 3.
leasing umumnya  dibebankan  kepada lessee (pihak  yang  meminjam guna  usaha  barang  modal  atau  nasabah leasing ),  dengan  anggapan bahwa lessee menguasai obyek jaminan. Padahal risiko yang mungkin timbul dapat merugikan para pihak. 26
Selain itu, ada juga klausula baku dalam usaha karaoke di kota Pekanbaru  terkait  larangan  membawa  makanan  dan  minuman  dari luar,  dan  apabila  dilanggar  akan  dikenakan  biaya charge. Namun sebelum  memasuki  ruang  karaoke,  konsumen  tidak  diberikan informasi  terlebih  dahulu  mengenai  pelarangan  tersebut.  Konsumen dianggap  tahu  terkait  klausula  baku  tersebut  dan  setuju  dikenakan biaya charge dengan nilai yang  ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha khususnya  karaoke.  Sementara  harga  makanan  atau  minuman  di karaoke tersebut ternyata juga sangat mahal dan seperti sesuka pihak karaoke dalam menentukannya. 27
Betapa  fenomena  klausul  eksonerasi  dalam  perjanjian  baku telah  menjamur  dan  menimbulkan  polemik  bagi  masyarakat. Prasangka  bahwa  pengusaha  memeras  untung  tanpa  melihat  kondisi konsumen atau nasabah sangat sulit dibantah. Kasus-kasus tersebut di atas adalah cuplikan kecil dari permasalahan masyarakat.

## Keabsahan  Klausula  Eksonerasi  Pada  Perjanjian  Baku  Dalam Perspektif Hukum Islam
Menurut  Surjani  Hartono  dikutip  oleh  Syamsul  Anwar,  fase- fase  perkembangan  penerapan  hukum  di  Indonesia  terjadi  dalam empat fase yaitu (1) fase sistem hukum adat, (2) fase pengaruh agama Islam,  (3)  fase  kolonial,  dan  (4)  fase  Indonesia  merdeka.  Sebelum kekuasaan  kolonial  Belanda  mempolitisasi  hukumnya  di  Indonesia, hukum  Islam  telah  mempunyai  kedudukan  yang  kuat  baik  dalam masyarakat  maupun  dalam  peraturan  perundang-undangan  negara, sebab  kerajaan-kerajaan  Islam  yang  pernah  berdiri  di  Indonesia melaksanakan  hukum  Islam  dalam  wilayah  kekuasaanya  masing- masing. Kerajaan-kerajaan Islam Nusantara (sejak  abad ke-13), seperti di Samudra Pasai, Aceh, Demak Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan  Maluku,  dapat  dikatakan  untuk  sebagian  besar  kepulauan Indonesia, tradisi hukum Islam pernah menjadi hukum satu-satunya. 28
26 Ibid .., h. 185.
27 Fenty Rizka Astari, Perlindungan Hak.., h. 10-11.
28 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian.., h. 32-33.
Pada  kerajaan  Melayu  Lingga-Riau  (pelanjut  kerajaan  Riau- Johor  yang  merupakan  pewaris  dari  kerajaan  Melaka)  pada  abad  ke- 19,  hukum  syariah  menjadi  dasar  praktik  penyelenggaraan  negara (kerajaan).  Pada  kerajaan  Melaka  (1405-1511),  dengan  daerah kekuasaan  meliputi  Semenanjung  Melayu,  pantai  timur  Sumatra bagian tengah, pantai barat Kalimantan dan pulau-pulau yang terletak di  antara  ketiga  titik  tersebut,  telah  memiliki  kitab  undang-undang yang  dikenal  dengan  Undang-undang  Melaka.  Undang-undang tersebut  merupakan  kompilasi  dari  peraturan-peraturan  yang dikeluarkan  oleh  sultan-sultan  Melaka  dari  zaman  ke  zaman  dan berlaku untuk wilayahnya saat itu. 29
Menariknya  adalah  undang-undang  ini  tidak  hanya  memuat ketentuan-ketentuan hukum syariah di bidang pidana, perdata berupa perkawinan,  namun  juga  perdata  berupa  perjanjian  serta  beberapa aspek hukum acara. Aspek hukum perjanjian bahkan sampai meliputi kerincian ijab dan kabul seperti pernyataan penjual “Ku jual benda ini” dan pernyataan pembeli “Kubeli benda ini.” Terdapat pula hak khiyar, baik khiyar majelis maupun khiyar syarat atau bila ada klausul untuk dapat membatalkan perjanjian selama waktu tertentu. 30
Dari kerajaan Aceh diperoleh sejumlah dokumen hukum Islam yang ditulis oleh beberapa ulama Aceh. Salah satunya kitab Safinah al- Hukkam  fi  Takhlish  al-Khashsham yaitu  kitab  pedoman  hukum  untuk menyelesaikan senketa yang sebagian memuat ketentuan hukum acara dan  hukum  materiil  di  bidang  perdata  (perkawinan  dan  perikatan) serta pidana. 31
Kenyataan  bahwa  hukum  perjanjian  syariah  telah  menjadi budaya  hukum  yang  sebenarnya  sudah  tua  di  Nusantara  adalah  hal yang tidak dapat dibantah, sehingga wajar saja muncul teori recepti in complexu yang  berpendapat  bahwa  hukum  Islam  berlaku  secara otomatis  terhadap  muslim  tanpa  harus  diresepsi  lebih  dahulu  dan keluar dalam bentuk hukum adat. Akan tetapi hal itu sedikit terhijab oleh  upaya  ilmiah  kolonial  dengan  teori receptie yang  menempatkan hukum  Islam  tidak  dapat  diberlakukan  langsung  kepada  muslim apabila tidak diterima oleh hukum adat mereka. 32
29 Ibid ., h. 34. 30 Ibid ., h. 34-35.
31 Ibid ., h. 36. 32 Ibid ., h. 38-39.
Pada  akhirnya  budaya  berbisnis  secara  syariah  yang  dahulu sudah  melekat─meskipun  masih  berupa  verbal─perlahan  telah dilupakan.  Terlebih  lagi  ketika  bisnis  dihadapkan  dengan  zaman berkembang,  maka  upaya  efisiensi  sebagai  dalih  telah  memunculkan perjanjian-perjanjian  baku  yang  bisa  jadi  telah  lebih  menggeser  lagi orentasi bisnis yang harusnya memiliki ruh syariah kepada ruh murni keuntungan.
Dalam  hukum  Islam  perjanjian  disebut  akad  yang  merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Dengan kata lain, pertemuan tersebut adalah pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. 33
Dalam  merealisasikan  perjanjian  tersebut,  tentu  harus  ada sebuah  kesepakatan  dengan  rela  dan  beberapa  kewajiban  yang sekaligus merupakan hak pihak lain. Hal ini pula yang menyebabkan perjanjian  dalam  hukum  Islam  memiliki  beberapa  asas─sekaligus untuk  memastikan  keabsahan  klausula  eksonerasi  pada  perjanjian baku─yaitu sebagai berikut: 34 1. Asas Ibahah
ةحابلإا ءايش لأا ىف لصلأا 35
Kaidah fiqih di atas merupakan pemikiran kalangan Syafi’iyah yang  memiliki  maksud  bahwa  “hukum  asal  dalam  segala  sesuatu adalah  boleh,  sampai  ada  dalil  yang  mengharamkan”,  kemudian kaidah  ini  dikaitkan  kepada  urusan  muamalah. 36 Asas ibahah adalah asas  umum  hukum  Islam  dalam  bidang  muamalah  yaitu  segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya, maka tindakan hukum dan perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan mengenai perjanjian tersebut. 37

## 2. Asas Kebebasan
Asas  kebebasan  ini  adalah  prinsip  hukum  yang  menyatakan bahwa  setiap  orang  dapat  membuat  perjanjian  jenis  apa  pun  tanpa terikat  kepada  nama-nama  yang  telah  ditentukan  dalam  undang- undang  Syariah  dan  memasukkan  klausul  apa  saja  ke  dalam  akad
33 Ibid ., h. 68-71. 34 Ibid .
35 Nashr  Farid  Muhammad  Washil,  Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam, Qawaid Fiqhiyyah , (Jakart: Amzah, 2009), h. 5.
36 Kadir, Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran , (Jakarta: Amzah, 2010), h. 11.
37 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian.. , h. 83-84.
yang  dibuatnya  itu  sesuai  dengan  kepentingannya  sejauh  tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil. 38 Adanya asas bebas berakad ini didasarkan oleh beberapa dalil antara lain adalah:
a. Firman Allah SWT, “Wahai orang-orang beriman, penuhilah
akad-akad (perjanjian-perjanian)” [QS Al-Maidah (5): 1]
b. Sabda Nabi Saw:
مانهع الله ضىر رعم نب الله دبع نع عفنا نع لكام نابرخ أ فسوي نب اللهدبع انثدح
لق  ّلّسو هيلع الله  ّلّص الله لوسر  ّن أ , ْنَأ ّلا إ ،ِعِئاَبْلِل اَهُرَمَثَف تَرِّبُأ  ْدَق  الًْ َنَ َع َبَ  ْنَم
ُعاَتْبُمْلإ  َطِ َتَ ْشَب
.
Artinya: Abdullah  bin  Yusuf  menceritakan  kepada  kami, Malik  memberitahukan  kepada  kami  dari  Nafik  dari  Abdillah  bin Umar  ra  sesungguhnya  Rasulullah  Saw  bersabda:  “Barangsiapa menjual pohon kurma yang sudah dikawinkan, maka buahnya adalah untuk  penjual  (tidak  ikut  terjual),  kecuali  apabila  pembeli mensyaratkan lain .” 39
c. Sabda  Nabi  Saw,  “dari  Abu  Hurairah,  Rasulullah  Saw bersabda:  orang-orang  Muslim  itu  senantiasa  setia  kepada syarat-syarat  (janji-janji)  mereka.”(Hadis  riwayat  al- Hakim). 40
d. Kaidah  hukum  Islam  “pada  dasarnya  akad  itu  adalah kesepakatan  para  pihak  dan  akibat  hukumnya  adalah  apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.” 41
Memahami  kebebasan  berakad  dari  ayat  yang  dikutip poin  (a)  adalah  bahwa  perintah  ayat  ini  menunjukkan  sikap memenuhi  akad  hukumnya  wajib.  Dalam  ayat  ini  akad disebutkan dalam bentuk jamak yang diberi kata sandang “al” menunjukkan  keumuman.  Dapat  disimpulkan  bahwa  orang dapat membuat akad apa saja baik yang bernama maupun tidak bernama dan akad-akad itu wajib dipenuhi. 42
38 Ibid ., h. 84. 39 Al-Bukhari, Jama’ Shahih Bukhari Juz 2 , (Shalafiyah: 1983),  h. 114, hadis no.
2204.
40 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian .., h. 85.
41 Ibid. 42 Ibid .
Hadis pada poin (b) menjelaskan bahwa para pihak dapat menyimpang  dari  ketentuan  klausul  yang  ikut  tidak  sengaja padahal  tidak  termasuk  perjanjian.  Namun  para  pihak  dapat menetukan lain, misalnya memasukkan buah tersebut ke dalam perjanjian  jual  beli.  Hadis  pada  poin  (c)  menunjukkan  bahwa klausul-klausul  atau  janji-janji  apa  saja  dapat  dibuat  dan  wajib dipenuhi.  Kaidah  hukum  Islam  pada  poin  (d)  menunjukkan kebebasan berakad karena perjanjian itu dinyatakan sebagai hal yang  berdasarkan  kata  sepakat  para  pihak  dan  akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji. 43
Perlu  diketahui  pula  kebebasan  membuat  janji  dalam hukum Islam adalah dibatasi. Pembatasan itu dikaitkan dengan “larangan makan harta sesama dengan jalan batil” [QS An-Nisa (4):  29].  Larangan  tersebut  baik  yang  secara  langsung  oleh  nas maupun  ijtihad  atas  nas,  sebab  jalan  batil  ini  dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. 44
3. Asas Konsensualisme
Pada  dasarnya  sama  dengan  asas  hukum  perjanjian konvensional,  di  mana  perjanjian  tercipta  dengan  tercapainya kata  sepakat  antara  para  pihak.  Tapi  para  ahli  hukum  Islam biasanya  menyimpulkan  asas  konsensualisme  dari  dalil-dalil hukum beriktu: 45
Firman  Allah  SWT,  “Wahai  orang-orang  beriman, janganlah  kamu  makan  harta  sesamamu  dengan  jalan  batil, kecuali  jika  makan  harta  sesama  itu  dilakukan  dengan  cara tukar-menukar  berdasarkan  perizinan  timbal  balik  (kata sepakat) di antara kamu.”[QS An-Nisa(4):29] 46
Firman Allah SWT,”Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu  sebagian  dari  mas  kawin  itu  atas  dasar  senang  hati (perizinan),  maka  makanlah  (ambillah)  pemberian  itu  sebagai suatu yang sedap lagi baik akibatnya.” [QS An-Nisa(4): 4] 47
a. Sabda Nabi Saw
43 Ibid ., h. 85-86.
44 Ibid ., h. 87. 45 Ibid. 46 Ibid.
47 Ibid.
للهادبع انثدح

## لاق ،ّيقشمّدلا ديلولا نب ساّبعلا
: لاق ،دممح نب ناورم انثدح : لاق ، هيبأ نع ،ّنيدلما لحاص نب دواد نع ،دممح نب زيزعلا دبع انثدح : ابأ ُتعسم لوقي َّيردلخا ديعس : مّلسو هيلع للها ىّلص للها لوسر لاق : ٍضارَت ْنَع ُعيبلا اََّنَِّإ . Artinya: Sesungguhnya  jual  beli  itu  berdasarkan  kata  sepakat.
(Hadis riwayat Ibnu Majah) . 48
Kutipan  ayat  poin  (a)  menunjukkan  bahwa  setiap pertukaran  secara  timbal  balik  diperbolehkan  dan  sah  selama didasarkan  atas  kesepakatan.  Pada  poin  (b)    menunjukkan bahwa suatu pemberian adalah sah apabila didasarkan kepada perizinan (rela hati) si pemberi. Hadis Nabi Saw  pada poin (c) dengan  jelas  menunjukkan  bahwa  akad  jual  beli  didasarkan kepada  keridhaan  atau  perizinan  timbal  balik  (kata  sepakat). Meskipun  hadis  tersebut  hanya  jual  beli  tetapi  dapat dianalogikan akad atau perjanjian. 49
4. Asas Janji Mengikat
Dalam  Al-Quran  dan  Hadis  terdapat  perintah  agar memenuhi  janji.  Dalam  kaidah  ushul  fiqih,  “perintah  itu  pada asasnya  menunjukkan  wajib”.  Berdasarkan  kaidah  tersebut maka janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Di antara ayat dan hadis dimaksudkan adalah:
Firman  Allah,  “...dan  penuhilah  janji,  sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya” [QS Al-Israa (17): 34]. 50
a. Dikutib oleh Syamsul Anwar dari Al-Bukhari dalam bab al-
adab al-mufrad :asar dari Ibn Mas’ud, “Janji adalah hutang. 51

## 5. Asas Keseimbangan
Asas  keseimbangan  ini  berkaitan  dengan  apa  yang diterima,  apa  yang  diberikan  dan  dalam  memikul  risiko. Meskipun  dalam  praktiknya  jarang  terjadi  keseimbangan  para
48 Ibnu  Majah, Sunan  Ibnu  Majah ,  (Riyadh:  International  Ideas,  1999),    h.236, hadis no. 2185.
49 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian .., h.89. 50 Ibid. 51 Ibid.
pihak  secara  mutlak,  namun  hukum  Islam  menekankan perlunya keseimbangan. 52
Imam  Sarakhsi  dikutip  oleh  Syafi’i  Antonio berpendapat  bahwa  “riba  adalah  tambahan  yang  diisyaratkan dalam  transakasi  bisnis  tanpa  adanya iwadh (keseimbangan) yang dibenarkan syariah dalam transaksi. 53 Asas keseimbangan memikul  risiko  tercermin  dalam  larangan  terhadap  transaksi riba,  di  mana  dalam  konsep  riba  hanya  debitur  yang  memikul segala  risiko  atas  kerugian  usaha,  sementara  kreditor  bebas sama  sekali  dan  harus  mendapat  prosentas  tertentu  sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif. 54

## 6. Asas Kemaslahatan
Dengan  maksud  bahwa  perjanjian  yang  dibuat  oleh para  pihak  bertujuan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian ( mudharat ) atau keadaan  memberatkan  ( masyaqqah ). 55 Dalam  ushul  fiqih, definisi kemaslahatan adalah memelihara tujuan syariat (dalam menetapkan  hukum)  dengan  cara  menghindarkan  kerusakan dari manusia. 56

## 7. Asas Amanah
Dengan  asas  amanah  dimaksudkan  bahwa  para  pihak harus beriktikad baik dalam bertransaksi dan tidak dibenarkan salah  satu  pihak  mengeksploitasi  ketidaktahuan  mitranya. Kaitanya  dengan  kehidupan  masa  kini,  banyak  sekali  objek transaksi yang dihasilkan salah satu pihak melalui keahlian dan profesionalisme  sehingga  ketika  ditransaksikan,  pihak  lain seperti dibodohi atas ketidakpahaman terhadap objek. 57
Dalam  hukum  Islam,  bentuk  perjanjian  harus  berasas amanah, sehingga informasi yang dijadikan dasar bersifat jujur. Di  antara  ketentuannya  adalah  bahwa  bohong  atau
52 Ibid., h. 90. 53 Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank  Syariah  Dari  Teori  Ke  Praktik ,  (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 39.
54 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian .., h. 90.
55 Ibid . 56 Kutbudin  Aibak, Metodologi  Pembaruan  Hukum  Islam ,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2008), h. 189.
57 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian .., h.91.
penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad di kemudian hari. 58

## 8. Asas Keadilan
Dalam hukum Islam, keadilan adalah langsung perintah Al-Quran, “Berlaku adillah, karena adil itu  lebih dekat kepada takwa.” [QS Al-Maidah (5): 8]. Hal ini dikaitkan dengan kaidah ushul fiqih “hukum asal dari perintah adalah wajib”. 59 Terlebih lagi  keadilan  juga  merupakan  tujuan  semua  hukum,  sehingga dalam  perjanjian  keadilan  merupakan  hal  yang  harus diperhatikan para pihak. 60
Kaitanya  dengan  perjanjian  baku,  pada  dasarnya  boleh menurut  Islam,  sesuai  dengan  asas ibahah dan  asas  kebebasan. Dimana, pembuatan perjanjian dalam bentuk apapun, sekalipun belum  ada  hadist  ataupun  kaidah  fiqih  yang  pernah mengkajinya, adalah boleh.
Tetapi  berkaitan  dengan  klausul  eksonerasi  yang  telah dipaparkan  di  bagian  sebelumnya,  seperti  dalam  bentuk; klasula  eksemsi,  klausula  penetapan  bunga,  klausula pembayaran seluruh seketika dalam sewa beli, klausula barang tak  boleh  dikembalikan  dalam  jual  beli,  klausula  risiko  (cacat dalam leasing dan  kehilangan  dalam  jasa  parkir),  klausul penundaan  jadwal  di  bidang  transportasi,  dan  klausula larangan  membawa  makanan  dalam  usaha  karaoke,  terlihat jelas telah menyalahi asas perjanjian dalam hukum Islam.
Ada beberapa asas yang tidak ditemukan dalam kalusula eksonerasi, yaitu tidak ditemukan adanya asas kebebasan, asas konsensualisme,  asas  keseimbangan,  asas  kemaslahatan,  asas amanah dan asas keadilan. Sebab klausul-klausul tersebut hadir dengan  ketentuan  yang  baku  atau  tak  dapat  diubah  dan mengharuskan konsumen, debitur, atau lessee menerima secara terpaksa  isi  klausula  atau  dengan  ancaman  tidak  dapat menunaikan  perjanjian  tersebut,  sehingga  kebutuhannya  tidak tercapai.
Posisi tawar antara para pihak dalam membuat klausula eksonerasi  tidak  seimbang  dan  kebanyakan  tidak  adil  bagi
58 Ibid.
59 Satria Effendi, Ushul Fiqih , (Jakarta: Kencana, 2005), h. 184.
60 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian .., h. 92.
pihak  yang  lemah  (konsumen,  debitur,  atau lessee). Maka berdasarkan  alasan  di  atas,  dapat  dinilai  bahwa  keabsahan klausula  eksonerasi  tidak  terpenuhi  dan  tidak  lengkap perangkat asasnya. Atas kejelasan tidak sah ini pula, seyogianya para  pebisnis  tidak  lagi  membuat  klausul  serupa,  sehingga kasus yang serupa dapat dicegah sejak awal dalam pembuatan perjanjian baku.

## Simpulan
Pada  dasarnya  perjanjian  baku  adalah  boleh  menurut  hukum Islam,  hal  ini  sesuai  dengan  asas ibahah dan  asas  kebebasan.  Tetapi berkaitan  dengan  klausul  eksonerasi  perjanjian  baku  yang berupa− klausula  eksemsi,  klausula  penetapan  bunga,  klausula pembayaran  seluruh  seketika  dalam  sewa  beli,  klausula  barang  tak boleh dikembalikan dalam jual beli, klausula risiko (cacat dalam leasing dan  kehilangan  dalam  jasa  parkir),  klausul  penundaan  jadwal  di bidang transportasi, dan klausula larangan membawa makanan dalam usaha karaoke −di dalamnya tidak ditemukan adanya asas kebebasan, asas  konsensualisme,  asas  keseimbangan,  asas  kemaslahatan,  asas amanah dan asas keadilan. Sehingga berdasarkan alasan di atas, dapat dinilai  bahwa  keabsahan  klausula  eksonerasi  tidak  terpenuhi.  Ahli hukum  harus  mampu  menawarkan  solusi  bagi  permasalahan  bisnis dengan  meminimalisir  stigma  eksploitasi  kekayaan  yang  akan menggerus ruh budaya bisnis yang sudah membawa nilai-nilai Islam. Kepada para pelaku bisnis. Pelaku bisnis hendaknya dalam melakukan perjanjian  atau  transkasi  harus  melihat  dan  menimbang  berdasarkan asas-asas perjanjian, jangan sampai semua penyimpangan begitu masif sementara tindakan pencegahan cenderung minim.

## DAFTAR PUSTAKA
Aibak,  Kutbudin, Metodologi  Pembaruan  Hukum  Islam ,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Alimin,    Muhammad, Etika  &  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Ekonomi Islam, BPFE: Yogyakarta, 2004.
Al-Bukhari, Jama’ Shahih Bukhari Juz 2 , Shalafiyah: 1983.
Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik , Jakarta: Gema Insani, 2001.
Anwar,  Syamsul, Hukum  Perjanjian  Syariah ,  RajaGrafindo  Persada: Yogyakarta, 2010.
Azzam,    Abdul  Aziz  Muhammad,  Nashr  Farid  Muhammad  Washil,
Qawaid Fiqhiyyah , Jakart: Amzah, 2009. Burhanuddin, Hukum Kontrak Syariah , Yogyakata: BPFE, 2009. Djamil, Fathurrahman, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah , Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Effendi, Satria, Ushul Fiqih , Jakarta: Kencana, 2005. Hernoko,  Agus  Yudha, Hukum  Perjanjian  Azas  Proporsionalitas  Dalam Kontrak Komersial , LaksBang Mediatama: Yogyakarta, 2008.
Kadir, Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran , Jakarta: Amzah, 2010. Majah, Ibnu, Sunan Ibnu Majah , Riyadh: International Ideas, 1999. Astari, Fenty Rizka, Perlindungan Hak Konsumen Akibat Aturan Klausula Baku  Usaha  Karaoke  Keluarga  Di  Pekanbaru  Ditinjau  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen ,  dalam  Jurnal  “JOM  Fakultas  Hukum”  Volume  3 No.01 Februari 2016.
Djaman,  Sartika  Anggriani, Penerapan  Klausula  Baku  Pada  Perjanjian Gadai  Pada  PT.Pegadaian  (Persero) ,  dalam  Jurnal  “Lex  Et
Societatis” Volume 1 No.01 Januari-Maret 2013.
Jamilah, Lina, Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku , dalam Jurnal “Syiar Hukum” Volume 13 No.1 Maret-Agustus 2012.
Kamello, Tan, Hasim Purba, Utary Maharany Barus, Penerapan Klausula eksonerasi  Dan  Akibat  Hukumnya  Dalam  Perjanjian  Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor  967/Pdt.G/2012/PA.Mdn), dalam  Jurnal  “USU  Law Journal”  Volume 4 No.01 Januari 2016.
Korah,  Pricylia  A, Kedudukan  Nasabah  Dalam  Perjanjian  Baku  Yang Dilakukan  oleh  Bank ,  dalam  Jurnal  “Lex  Privatum”    Volume  1
No.01 Januari-Maret 2013.
Listiawati,  Danty, Klasusula  Eksonerasi  Dalam  Perjanjian  Standar  Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen , dalam Jurnal “Privat Law”
Edisi 07 Januari-Juni 2015.
Munthe,  Abdul  Karim, Penggunaan  Perjanjian  Baku  Dalam  Transaksi Bisnis  Menurut  Hukum  Islam ,  dalam  Jurnal  “Ahkam”  Volume XV No.02 Juli 2015.
Usanti, Trisadini Prasastinah, Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank  Syariah ,  dalam  Jurnal  “Perspektif”  Volume  18  No.01 Januari 2013.