## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI TENGAH PANDEMI
COVID-19
Oleh: Dr. Putu Sekarwangi Saraswati, SH, MH
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Jalan kamboja Nomor 11A Denpasar
ABSTRACT, The world is currently being faced with a very horrendous event that is a Corona Virus disease. This disease has spread rapidly to all parts of the countries in the world  including  Indonesia.  Because  of  this  Corona  Virus,  Indonesia  has  adopted  a policy, namely Large-Scale Social Restrictions, this policy has an impact on all sectors of the  economy-shial  in  Indonesia.  Because  this  policy  also  all  Indonesian  people  do  not work  and  stay  at  home.  This  is  the  main  trigger  for  an  act  of  domestic  violence  that occurs. Because all people do not work and just stay at home, triggering a dispute that occurs  between  husband  and  wife  rhich  results  in  an  act  of  violence  committed  by  the husband  to  his  wife. Many  factors  are the reason  why  domestic  violence  occurs,  one  of which  is  because  of  declining  economic income  or  because  husbands,  wives  experience stress  because  of  this  condition.  Extra  efforts  are  needed  to  avoid  the  problem  of dosmetic violence that occurs in the pandemic covid-19. One of them by emphasizing the existence of Law Number 23 of 2004.

## Keyword: legal protection, corona virus, KDRT ABSTRAK
Dunia saat ini sedang dihadapi dengan sebuah peristiwa yang sangat menghebohkan yaitu sebuah  penyakit  Virus  Corona.  Penyakit  ini  telah  menyebar  dengan  cepat  ke  seluruh bagian  negara-negara  yang  ada  di  Dunia  termasuk  Indonesia.  Karena  penyakit  Virus Corona ini, Indonesia menjadi memberlakukan suatu kebijakan yaitu Pembatasan Sosial Berskala  Besar,  kebijakan  ini  berdampak  pada  seluruh  sector  sosial-perekonomian  di Indonesia.  Karena  kebijakan  ini  pula  semua  masyarakat  Indonesia  tidak  bekerja  dan berada  di  rumah  saja.  Hal  ini  lah  yang  menjadi  pemicu  utama  adanya  suatu    tindak Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  yang  terjadi.  Karena  semua  orang  tidak  bekerja  dan berada dirumah saja, memicu adanya suatu pertikaian yang terjadi antar suami istri yang berujung  pada  adanya  suatu  tindak  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  suami  kepada  sang istri. Banyak faktor yang menjadi alasan mengapa kekerasan dalam rumah tangga terjadi, salah  satunya  karena  menurunnya  pendapatan  ekonomi  ataupun  karena  para  suami  istri mengalami  stress  karena  keadaan  ini.  Diperlukan  upaya  yang  ekstra  untuk  menghindari masalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam pandemic covid-19 in, salah satunya dengan mempertegas adanya Undang_Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kata kunci: perlindungan hukum, virus corona, KDRT
A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Seperti yang kita ketahui, diakhir tahun 2019 dunia sedang dilanda sebuah  musibah  dengan  kemunculan penyakit  Virus  Corona  yang  pertama kali mengguncang negara Cina tepatnya di  sebuah  kota  bernama  Wuhan.
Penyakit  ini  membuat  sebuah  pandemic yang berkelanjutan dan sudah menyebar keberbagai Negara termasuk di
Indonesia.  Data  terakhir  pada  17  juni 2020  sudah  lebih  dari  7,9  juta  kasus telah  dilaporkan  di  188  negara  dan wilayah  hingga  menyebabkan  kematian lebih  dari  434.000  kematian,  dan  lebih dari 3,96 juta orang telah pulih 1 .
1 Wikipedia, 2020, “ Penyakit Virus Corona 2019”, https://translate.google.com/translate?u=http
Di  Indonesia  sendiri  untuk pertanggal  17  Juni  2020,  Kementerian Kesehatan  Republik  Indonesia  telah mencatat  sekiranya  terdapat  41,431 orang  yang  telah  terkonfirmasi  positif mengidap  penyakit  virus  corona,  sudah lebih  dari  2.270  orang  yang  meninggal dan  16,243  orang  yang  dinyatakan sembuh dari penyakit virus corona ini 2 . Meningkatnya pandemik ini membuat WHO dan Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar dimana  membuat  semua  orang  untuk berada  dirumah  saja  dan  meminimalisir kegiatan  diluar  rumah  untuk  memutus rantai penyebaran penyakit Virus Corona ini. Semua kegiatan perekonomian, pendidikan ataupun segala  halnya  dilakukan  hanya  dirumah saja. Kebijakan pembatasan sosial selama  pandemic  virus  corona  ini dianggap melanggengkan kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan  penanganan  kasusnya  menjadi terhambat  karena  adanya  pandemic Virus Covid-19 ini.
Menurut  Pasal  1  Angka  1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah Tangga, bahwa kekerasan dalam rumah  tangga  adalah  setiap  perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan  perbuatan,  pemaksaan  atau perampasan kemerdekaan secara s://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disea se_2019&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&p rev=search,  diakses  pada  tanggal  17  Juni 2020 2 Riset  dari  website  Kementerian Kesehatan  Republik  Indonesia,  Infeksi Emerging  Media  Informasi  Resmi  Terkini Penyakit  Infeksi  Emerging,  “ Covid-19”, https://covid19.kemkes.go.id/,  diakses  pada tanggal 17 Juni 2020
melawan  hukum  dalam  lingkup  rumah tangga 3 . Di  dalam  kepolisian  beberapa negara mengungkapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) peningkatan terjadi menjadi lebih sering, lebih parah dan juga lebih membahayakan.  Dilansir  dari  portal berita  Kompas.com  Marianne  Hester, sosiolog  dari  Bristol  University  yang mempelajari kekerasan dalam hubungan menyebutkan  bahwa  pada  dasarnya resiko KDRT meningkat ketika keluarga menghabiskan  waktu  bersama.  Seperti contoh  yang  terjadi  di  China,  seorang perempuan  berasal  dari  Provinsi  Anhui, China mengalami siksaan fisik dan juga psikis.  Beliau  kerap  beradu  argument dengan  suaminya,  hingga  pada  Maret lalu  saat  beliau  sedang  menggendong anaknya  sang  suami  mulai  memukul beliau  dengan  kursi  hingga  beliau  tidak sadarkan  diri.  Contoh  lainnya  seperti  di Inggris  mengalami  peningkatan  kaus KDRT  sebanyak  20  persen  dan  di
Spanyol mengalami peningkatan sebanyak 18 persen 4 .
Menurut  data  Sistem  Informasi Online  PPPA  (Simfoni-PPPA)  sampai dengan  17  Juni  2020,  terdapat  4.321 korban  kekerasan  yang  terjadi  terhadap perempuan 5 .  Pada  2019  lalu,  Komnas Perempuan  mencatat  setidaknya  11.105 kasus  KDRT  terjadi  di  Indonesia. Pembatasan sosial yang mulai diberlakukan sejak awal Maret 2020 lalu membuat kasus KDRT semakin
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4 Kompas.com,  2020, “Dampak Baru Covid-19: Meningkatnya Angka KDRT di Berbagai Negara” , https://www.kompas.com/sains/read/2020/0 4/09/120300323/dampak-baru-covid-19-- meningkatnya-angka-kdrt-di-berbagai- negara?page=all, diakses pada 17 Juni 2020
5 Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Sistem Informasi Online PPPA, 17 Juni 2020
meningkat.  Berdasarkan  data  lengkap dari  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)
Asosiasi  Perempuan  Indonesia  untuk
Keadilan  (Apik)  selama  16  Maret hingga 30 Maret 2020 terdapat 59 kasus kekerasan, perkosaan, pelecehan seksual,  dan  online  pornografi  yang terjadi.  Diantara  kasus  tersebut,  17 diantaranya adalah kasus KDRT. Menurut  LBH  Apik,  jumlah  meningkat tiga  kali  lipat  dibandingkan  sebelum diberlakukannya  imbauan  pembatasan sosial. Angka tersebut merupakan jumlah  kasus  tertinggi  yang  pernah dicatata  oleh  LBH  Apik  dalam  kurun waktu dua pekan 6 .
Terlepas  dari  adanya  Virus Corona atau tidak, karena pada dasarnya di  Indonesia sendiri  dari tahun  ke  tahun memang sudah banyak atau sudah sering terjadi  tindakan  KDRT  yang  dialami oleh  perempuan  itu  sendiri.  Kekerasan dalam  rumah  tangga  merupakan  suatu hal  yang  kompleks,  tidak  seperti  halnya kejahatan  yang  lainnya,  dimana  korban dan  pelaku  berada  dalam  hubungan personal, legal, institusional, serta berimplikasi  sosial.  Perempuan  yang dipukul  oleh  suaminya  juga  sama-sama membesarkan anak, mengerjakan
pekerjaan  dalam  rumah,  membesarkan keluarga,  menghasilkan  uang  serta terikat  secara  emosional  dengan  pelaku kekerasan tersebut 7 .
Pada  umumnya  yang  sering menjadi  korban  kekerasan dalam  rumah tangga  yaitu  perempuan,  hal  ini  terjadi
6 Irwan  Syambudi,  2020, “KDRT Naik  Saat  Corona  Jadi  Alarm  Perlunya Kebijakan Berbasis Gender”, https://tirto.id/kdrt-naik-saat-corona-jadi- alarm-perlunya-kebijakan-berbasis-gender- eNpk, Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2020
7 Kumla  Muhajarah, Kekerasan terhadap Perempuan Dalam rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum dan
Agama, Walisongo, Universitas Islam
Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Vol: 11,
No.  2,  April  2016,  ISSN:  0853-3857(print), ISSN: 2540-847X(online), hal. 128
karena  budaya  dan  juga  nilai-nilai masyarakat  dibentuk  oleh  kekuatan patriarkal, dimana laki-laki secara kultural  telah  dipersilakan  menjadi penentu  kehidupan.  Menurut  Foucault laki-laki telah terbentuk menjadi pemilik kuasa  yang  menentukan  arah  wacana pengetahuan masyarakat. Kekerasan terhadap  perempuan  secara  garis  besar (pada  umumnya)  terjadi  melalui  konsep adanya control atas diri perempuan, baik terhadap pribadinya, kelembagaan, simbolik, dan materi. Dengan demikian, ketika  hubungan  antar  jenis  kelamin dikonstruk  melalui  hubungan  dominasi- subordinasi,  maka  perempuan  berposisi sebagai pihak yang diatur oleh laki-laki. Bangunan  relasi  ini  bekerja  melalui seluruh sistem sosial tadi yang kemudian  melahirkan  identitas  gender yang  membedakan  antara  laki-laki  dan juga perempuan 8 .
Dari latar belakang yang penulis paparkan  diatas,  maka  penulis  tertarik untuk  membuat  sebuah  jurnal  dengan judul “UPAYA  PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA  (KDRT)  DI  TENGAH MASA PANDEMI COVID-19”
2. Rumusan Masalah Dari latarbelakang yang penulis tulis
diatas,  maka  dapat  ditarik  perumusan masalah sebagai berikut:
1. Apa faktor penyebabkan terjadinya peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  (KDRT)  yang  dialami oleh  perempuan  di  tengah  masa Pandemi Covid-19 ini? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan yang
mengalami  Kekerasan  Dalam
8 Kementerian  Hukum  Dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang- Undangan, Media Publikasi peraturan
Perundang-undangan dan Informasi Hukum
Rumah  Tangga  (KDRT)  di tengah Pandemi Covid-19 ini?
3. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi  penyebab  terjadinya peningkatan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT)  yang dialami  oleh  perempuan  di tengah Pandemi Covid-19 ini. 2. Untuk  mengetahui  hal  apa  saja yang  bisa  dilakukan  untuk melindungi perempuan dari adanya Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  (KDRT)  di tengah  masa  Pandemi  Covid-19 ini

## 4. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  hukum  yang digunakan  adalah  penelitian  hukum normatif.  Yaitu  penelitin  yang berdasarkan  disiplin  ilmiah  dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.  Ilmu  hukum  normatif yaitu  ilmu  hukum  yang  obyeknya hukum  itu  sendiri.  Yang  dimaksud obyek  hukum  adalah  hukum  yang terutama  terdiri  atas  kumpulan peraturan-peraturan  hukum.  Dalam penelitian hukum normatif digunakan  pendekatan  perundang- undangan.  Pendekatan  perundang- undangan  akan  dilakukan  dengan menelaah  semua  Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan  isu  hukum  yang  sedang ditangani. B. Hasil dan Pembahasan 1. Faktor  Penyebab  terjadinya peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)  yang  dialami  oleh perempuan  di  tengah  masa Pandemi Covid-19
Pandemic  Covid-19  memberikan dampak  yang  luar  biasa  bagi  segala  lini
kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Dari semua  itu,  perempuan  menjadi  salah satu  kelompok  tentan  yang  terdampak, karena memiliki kebutuhan yang spesifik  yang  harus  mereka  penuhi. Kebutuhan  spesifik  ini  menyangkut ketiga  kodrat  yang  dimiliki  kaum perempuan, yaitu: mengandung, melahirkan dan juga menyusui. Jika membicarakan mengenai KDRT,  kasus  tersebut  terjadi  karena adanya perbedaan status (ketidaksetaraan  posisi)  antara  laki-laki dan  juga  perempuan.  Masih  banyak masyarakat  yang  menganggap  bahwa laki-laki  harus  memiliki  sifat  kuat, berani  serta  tanpa  ampun.  KDRT  juga masih  dipandang  sebagaian  masyarakat luas  sebagai  ranah  pribadi  hubungan suami istri, bukan merupakan permasalahan sosial yang bisa dicampuri. Resiko  Berbasis  Gender  (KBG) memanglah sangat mengancam
perempuan  di  indonesia  saat  ini.
Pandemic  Virus  Corona  ini  penyebab kasus KBG ini meningkat, salah satunya kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT). Menurut Harkristuti Harkrisnowo  dalam  Aroma  Elmina Martha  (2003:35-37)  jika  dilihat  dari muatannya, sebenarnya tindak kekerasan terhadap  perempuan  dapat  dibedakan dalam berbagai bentuk, seperti
diantaranya 9 :
1) Kekerasan Fisik Kekerasan  fisik  terhadap perempuan  dapat  berupa dorongan, cubitan, tendangan, jambakan, pukulan,  cekikan,  bekapan,
9 Misriyani  Hartati, Studi  Tentang Upaya  Penanganan  Tindak  Kekerasan Terhadap  Perempuan  Dan  Anak  (Studi Kasus  Pada  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)  Provinsi  Kalimantan  Timur)), eJournal  Ilmu  Administrasi  Negara,  Fisip Universitas  Mulawarman,  Vol.1  No.3,
September 2013, hal. 1098
luka bakar, kekerasan dengan  alat  pemukul  atau senjata  tajam,  dan  masih banyak yang lainnya. 2) Kekerasan Seksual Kekerasan  seksual  adalah setiap  penyerangan  yang bersifat  seksual  terhadap perempuan, baik telah terjadi  persetubuhan  atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. 3) Kekerasan Psikologis Pada  kekerasan  psikologis, sebenarnya  dampak  yang dirasakan lebih menyakitkan daripada kekerasan secara fisik. Bentuk  tindakan  ini  sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivisme emosi seseorang  sangat  bervariasi. Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis sulit untuk diukur. 4) Kekerasan Ekonomi Misalnya  suami  mengontral hak keuangan istri, memaksa istri atau melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari  keluarga,  serta tidak memebri uang belanja, memakai/menghabiskan uang istri.
Disisi  lain,  kasus  KDRT  ini tidak  hanya  dialami  oleh  mereka  yang memang  sudah  menjadi  korban,  artinya Pandemi  ini  bisa  saja  menjadi  pemicu sehingga  menimbulkan  kasus  KDRT baru dilingkungan keluarga. Karena jika pada  kondisi  normal  kegiatan  keluarga lebih  banyak  dilakukan  diluar  rumah,
sehingga  memperkecil  tingkat  interaksi dan  konflik  yang  bisa  saja  terjadi  di dalam suatu hubungan suami-istri. Menurut Amanda Margia
Wiranata,  S.Psi,  M.Psi  yakni  seorang
psikolog,  memberikan  beberapa  faktor resiko  yang  menjadi  penyebab  KDRT meningkat  selama  pandemic  ini.  Yakni sebagai berikut 10 :
a. Anggota keluarga menghabiskan lebih banyak waktu  dalam  area  terbatas. Kemungkinan  besar  hal  ini  bisa menimbulkan konflik, yang kemudian berujung memicu terjadinya KDRT. b. Beban kewajiban dirumah semakin  meningkat  sehingga menimbulkan stress. c. Timbulnya  permasalahan  baru dari  segi  ekonomi  keluarga,
kesulitan  mencari  nafkah  untuk memenuhi  kebutuhan  rumah tangga  bisa  menjadi  beban tersendiri, sehingga tekanan tersebut bisa menimbulkan adanya  stress  hingga  membuat suatu percek-cok-an dan berujung  pada  suatu  tindakan KDRT. d. Pembatasan  swakarantina  bisa dipakai oleh pelaku untuk menguasai dan mengontrol korban.  Pelaku  bisa  megontrol dengan  info  yang  salah  tentang penyakit dan stigmatisasi pasangan.
e. Akses  ke  lembaga  bantuan menjadi  lebih  sulit,  sehingga membuat  pelaku  merasa  lebih aman  dalam  melakukan  suatu tindakan KDRT.
f. Terbatasanya  kontak  dengan keluarga  ataupun  teman  korban yang dapat memberikan perlindungan maupun dukungan yang diperlukan.
10 Shafa Nurnafisa, 2020, “Pandemi  Corona  Bikin  Kasus  KDRT Meningkat Tajam, Begini Cara Mengatasinya!”, https://id.theasianparent.com/kdrt- meningkat-selama-pandemi, 17 Juni 2020
2. Perlindungan Hukum Terhadap  Perempuan  Yang Mengalami  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT)  di tengah Pandemi Covid-19
Dari  sekian  banyak  faktor  yang memicu  KDRT,  kita  perlu  memahami pentingnya  konsep  kesetaraan  dalam keluarga,  ini  adalah  kunci  untuk menhentikan  tindak  KDRT.  Disetiap keluarga  seharusnya  sudah  terbagi peran-peran  yang  dijalankan  laki-laki dan  juga  perempuan,  karena  peran  ini pada  dasarnya  menentukan  berbagi pengambilan  keputusan,  serta  nilai-nilai luhur  termasuk  nilai  kesetaraan  dan keadilan gender yang ditanamkan.
Lebih  spesifiknya  lagi  terdapat beberapa upaya untuk mencegah terjadinya  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  diantaranya  adalah  sebagai berikut: 1. Menjaga kesehatan mental dengan manajemen emosi; 2. Memperbaiki komunikasi dengan pasangan;
3. Untuk  selalu  melakukan  quality time;
4. Membuat  jadwal  harian  den kesepakatan tertulis dengan pasangan; 5. Cari bantuan tenaga professional. Namun  di  Indonesia  sendiri  juga memang sudah terdapat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga, didalam Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  dalam  Bab  III, pasal (5) menyebutkan bahwa 11 : “Setiap  Orang  dilarang  melakukan kekerasa  dalam  rumah  tangga  terhadap orang  dalam  lingkup  rumah  tangganya, dengan cara:
a. Kekerasan fisik;
b. Kekerasan psikis;
c. Kekerasan seksual; atau 11 Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
d. Penelantaran rumah tangga.” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  juga mengatur  upaya  perlindungan  yang diberikan  yakni  diatur  dalam  Bab  IV Pasal  16  sampai  38.  Dalam  pasal  ini menyebutkan  bahwa  korban  berhak untuk  mendapatkan  perlindungan  dari pihak kepolisian,
mendapatkan pelayanan  kesehatan  untuk  konseling, mendapatkan  relawan  pendampingan, diantaranya  didalam  hal  penyidikan, penuntutan  dan  tingkat  pemeriksaan pegadilan, dan lain sebagainya.
Dalam  pasal  38  ayat  (1) menegaskan bahwa “Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar  perintah  perlindungan  dan diduga  akan  melakukan  pelanggaran lebih  lanjut,  maka  Pengadilan  dapat mewajibkan  pelaku  untuk  membuat pernyataan tertulis yang isinya kesanggupan  untuk  mematuhi  perintah perlindungan.”  Ayat  (2):  “Apabila pelaku  tetap  tidak  mengindahkan  surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud  ayat  (1)  pengadilan  dapat menahan  pelaku  paling  lama  30  hari.” Lebih  lanjut  ayat  (3)  menyatakan: “Penahanan sebagaimana dimaksud ayat (2)  disertai  dengan  surat  perintah penahanan”.  Selain  itu  ketentuan pidananya  juga  sangat  jelas  diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ini dalam pasal 44-53, seperti pada Pasal  44  ayat  (2)  menyatakan  bahwa: “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan  fisik  dalam  lingkup  rumah tangga,  dan  mengakibatkan  korban mendapat  jatuh  sakit  atau  luka  berat dipidana  dengan  pidana  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  atau  denda  paling banyak  Rp.  30.000.000,00  (tiga  puluh juta rupiah).” Di dalam Undang-Undang tersebut sebenarnya sudah sangat dijelaskan  perlindungan  yang  diterima oleh  para  korban  jika  menerima  sebuah
tindakan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga,  tetapi  pada  dasarnya  masih banyak pelaku yang tidak mengindahkan atau  memperdulikan  atas  Undang-
Undang  yang  ada  tersebut  dan  para korban cenderung untuk tidak melaporkan  sebuah  kekerasan  yang terjadi  pada  dirinya  sendiri  dengan alasan  sebagi  untuk  mempertahankan suatu  hubungan  rumah  tangga  ataupun untuk  menjaga  sebuah  kehormatan  dari suaminya sendiri.
C. Penutup 1. Simpulan 1.  Faktor  penyebab  KDRT  meningkat selama  pandemic  ini.  Yakni  sebagai berikut: a. Anggota keluarga menghabiskan  lebih  banyak waktu dalam area terbatas b. Beban  kewajiban  dirumah semakin meningkat sehingga menimbulkan stress c. Timbulnya permasalahan baru  dari  segi  ekonomi keluarga d. Pembatasan swakarantina bisa  dipakai  oleh  pelaku untuk menguasai dan mengontrol korban e. Akses  ke  lembaga  bantuan menjadi lebih sulit f. Terbatasanya kontak dengan keluarga ataupun teman korban 2. Perlindungan hukum terhadap perempuan  yang  mengalami  KDRT diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  yakni diatur dalam Bab IV Pasal 16 sampai 38.
Dalam  pasal  ini  menyebutkan  bahwa korban  berhak  untuk  mendapatkan perlindungan  dari  pihak  kepolisian, mendapatkan pelayanan kesehatan untuk konseling, mendapatkan relawan pendampingan,  diantaranya  didalam  hal penyidikan,  penuntutan  dan  tingkat
pemeriksaan pegadilan, dan lain sebagainya. 2. Saran Secara  tegas  Undang_Undang ini telah menyebutkan upaya Perlindungan  Hukum  yang  diterima, Hak-Hak Korban, Kewajiban Pemerintah berikut juga dengan Masyarakat  serta  yang  lainnya.  tetapi memang  banyak  yang  mengabaikan tentang  berlakunya  Undang-Undang  ini, sehingga  memang  sangat  diperlukan untuk  keterlibatan  Pemerintah  dalam upaya mengdeklarasikan tentang Undang-Undang  ini  agar  masyarakat Indonesia  semakin  mengerti  tentang artinya  menjaga  keutuhan  dalam  rumah tangganya sekaligus untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. DAFTAR PUSTAKA JURNAL Muhajarah,  Kumla Kekerasan  terhadap Perempuan Dalam rumah Tangga: Perspektif Sosio- Budaya,  Hukum  dan  Agama, Walisongo,  Universitas  Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Vol: 11, No. 2, April 2016,  ISSN:  0853-3857(print), ISSN: 2540-847X(online) Misriyani  Hartati, Studi  Tentang  Upaya Penanganan  Tindak  Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan  Timur)), eJournal Ilmu Administrasi Negara, Fisip Universitas  Mulawarman,  Vol.1 No.3, September 2013 PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor 95, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4429 INTERNET Wikipedia, 2020,  “ Penyakit Virus Corona 2019”, https://translate.google.com/tran slate?u=https://en.wikipedia.org/
wiki/Coronavirus_disease_2019 &hl=id&sl=en&tl=id&client=sr p&prev=search,  diakses  pada tanggal 17 Juni 2020 Riset dari website Kementerian Kesehatan  Republik  Indonesia, Infeksi Emerging Media Informasi Resmi Terkini Penyakit Infeksi Emerging, “ Covid-19”,
https://covid19.kemkes.go.id/, diakses  pada  tanggal  17  Juni 2020 Kompas.com,  2020, “Dampak  Baru Covid-19:  Meningkatnya  Angka KDRT  di  Berbagai  Negara” , https://www.kompas.com/sains/ read/2020/04/09/120300323/da mpak-baru-covid-19-- meningkatnya-angka-kdrt-di- berbagai-negara?page=all, diakses pada 17 Juni 2020
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Sistem Informasi Online PPPA, 17 Juni 2020 Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia Direktorat  Jenderal  Peraturan Perundang-Undangan, Media Publikasi  peraturan  Perundang- undangan dan Informasi Hukum Shafa Nurnafisa, 2020, “Pandemi Corona  Bikin  Kasus  KDRT Meningkat  Tajam,  Begini  Cara Mengatasinya!”, https://id.theasianparent.com/kd rt-meningkat-selama-pandemi, 17 Juni 2020