Volume 11, No. 3, Desember 2019, pp. 238-248 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI: 10.30998/sosioekons.v11i3.4528

## ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM ATAS PEMBERLAKUAN
PP 23 2018 DIBANDINGKAN DENGAN PP 46 2013 (Studi Kasus UMKM Binaan ZAF Internasional)
Tjipto Djuhartono 1) , Ai Annisaa Utami 2) ,  Zahrudin 3)
Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI Email: aiannisaa87@gmail.com
Diterima: 02 September 2019; Direvisi: 11 November 2019; dipublikasikan: 21 Desember 2019

## ABSTRACT
The  government  has  been  working  synergistically  lately  to  encourage  tax  revenue  from  the MSME  sector  by  issuing  various  tax  regulations  that  are  pro  to  MSME  needs,  including  by issuing  PP  number  23  of  2018.  This  PP  is  a  revision  of  the  previous  PP  issuance  namely  PP number 46 of 2013 with an original tariff of 1% of the value. The research aims to reveal tax compliance  with the changes in government regulations conducted by the SMEs in the City of Depok,  which  is  a  ZAF  International-guided  SMEs.  The  research  method  uses  a  survey  of MSMEs  in  Depok  City.  The  sampling  technique  in  this  study  uses  purposive  sampling  for  the UMKM Depok region and is under the auspices of ZAF International. The data analysis method uses  FGD  with  a  qualitative  approach,  the  results  of  this  study  indicate  that  the  level  of compliance of ZAF-assisted MSMEs before and after the enactment of PP 23 of 2018 is getting better  and  increasing  because  it  is  driven  by  a  socialization  program  carried  out  by  the government.
Keyword : SMEs , Tax Compliance, PP number 23 of 2018

## ABSTRAK
Pemerintah  akhir-akhir  ini  berupaya  secara  sinergis  untuk  mendorong  penerimaan  pajak    dari sector  UMKM  dengan  menerbitkan  berbagai  aturan  perpajakan  yang  pro  terhadap  kebutuhan UMKM, diantaranya dengan di terbitkan PP nomor 23 tahun 2018. PP ini merupakan revisi atas penerbitan  PP  sebelumnya  yaitu  PP  nomor  46  tahun  2013  dengan  tariff  asal  1  %  dari  nilai. Penelitian  bertujuan  untuk  mengungkap  kepatuhan  pajak  terhadap  perubahan  peraturan pemerintah tersebut yang  dilakukan  oleh para pelaku  UMKM  di Kota Depok  yang  merupakan UMKM  binaan  ZAF  Internasional.  Metode  penelitian  menggunakan  survey  terhadap  UMKM yang  terdapat  di  Kota  Depok. Teknik  sampling  dalam  penelitian  ini  menggunakan purposive sampling untuk  UMKM  wilayah  Depok  dan  merupakan  binaan  ZAF  Internasional.  Metode analisis data menggunakan FGD dengan pendekatan  kualitatif, hasil penelitian  ini  menunjukan bahwa tingkat kepatuhan UMKM binaan ZAF sebelum dan sesudah pemberlakuan PP 23 tahun 2018  semakin  baik  dan  meningkat  karena  di  dorong  oleh  program  sosialisasi  yang  di  lakukan oleh pemerintah.
Kata Kunci: UMKM, Kepatuhan Pajak, PP No 23 Tahun 2018
Volume 11, No. 3, Desember 2019, pp. 238-248 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i3.4528

## PENDAHULUAN
Departemen  Keuangan  yang  diwakili  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak,  secara  sinergis bersama pemerintah melakukan pembaharuan terkait dengan peraturan perpajakan yang khusus diberlakukan  untuk  UMKM.  Kebijakan  tersebut  adalah  perubahan  PP  46  tahun  2013  menjadi PP 23 tahun 2018, hal utama dalam perubahan Peraturan Pemerintah tersebut adalah penurunan tarif pajak untuk UMKM dengan DPP (Dasar Penerimaan Pajak ) yang tetap yaitu 1 % dari total omzet berubah menjadi  0,5 % dari total omzet
Berdasarkan  data  BPS,  UMKM  memberikan  kontribusi    yang  cukup  dominan  untuk angka produk  domestic bruto selama periode 2010 sampai  dengan periode 2018. Pada delapan tahun tersebut menunjukkan bahwa jumlah pajak yang disumbangkan oleh sector UMKM pada angka  Produk  Domestik  Bruto  selalu  di  atas  50  %,  artinya  melebihi  separoh  dari  total  produk domestic  bruto  secara  nasional.  Perhatikan  gambar  di  bawah  ini,  secara  konsisten  kontribusi pajak  UMKM  untuk  PDB  selalu  tinggi  melebihi  50  %  dari  total  PDB  Nasional . Berdasarkan gambar  di  bawah  ini,  tahun  2018  memberikan  kontribusi  paling  tinggi  yaitu  sekitar  60,34 %.Padahal  sebelumnya  tercatat  bahwa  kontribusi  UMKM  terhadap  nilai  PDB  tahun  2017 tercatat sebesar Rp. 57,08 %, artinya terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar 3,26 % dari sejak tahun 2017 sampai tahun 2018.

## Gambar 1
Kontribusi UMKM terhadap Nilai PDB Tahun 2010 -2018
Sumber : Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Angka    yang  dihasilkan  pajak  sector  UMKM  untuk  perekonomian  nasional  tersebut, seharusnya  berimplikasi  pada  peningkatan  jumlah  pendapatan  dan  penerimaan  Negara  melalui sector  pajak  UMKM,  ironinya  bahwa  jumlah  penerimaan  pajak  nasional    selama  tahun  2011 sampai dengan tahun 2018 membuktikan bahwa jumlah penerimaan pajak yang dominan adalah sector  lain,  bukan  sector  UMKM.  Fakta  lain  juga  membuktikan  pada  tahun  2015  total penerimaan  pajak  dari  sector  UMKM  hanya  sebesar  0,5%  dari  keseluruhan  penerimaan  pajak secara nasional  yaitu sebesar Rp.2,81 triliyun dari total Rp. 565,77 triliyun.  Angka  pada nilai APBN tahun 2018 juga menunjukkan hal yang sama, sebagian besar realisasi target nilai APBN yang paling dominan dari sector usaha besar, bukan dari UMKM . Dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela yang dilakukan oleh pelaku UMKM, pemerintah telah membuat revisi peraturan perpajakan untuk UMKM yaitu pengurangan tariff dari 1 % yang menggunakan aturan PP nomor 46 tahun 2013 menjadi tariff 0,5%  berdasarkan  peraturan  baru  yaitu  PP  Nomor  23  tahun  2018.  Pengurangan  tariff  ini membuktikan  bahwa  pemerintah  konsisten  dalam  mendorong  optimalisasi  penerimaan  pajak dari  sector  UMKM.    Peraturan  Pemerintah  nomor  23  tahun  2018  mulai  diberlakukan  pada
Volume 11, No. 3, Desember 2019, pp. 238-248 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i3.4528
tanggal  1  Juli  tahun  2018,  peraturan  ini  dibuat  untuk  merevisi  beberapa  peraturan  lama  yang memiliki  kekurangan  dan  perlu  di  adakan  penyesuaian  dengan  kondisi  ekonomi  saat  ini.  Hal utama yang di revisi adalah penurunan tariff yang cukup besar senilai 0,5 %.
Studi  ini  merupakan  upaya  untuk  membantu  pemerintah  dalam  mensukseskan  program UMKM taat dalam membayar pajak. Efek dari perubahan tariff pajak UMKM menjadi semakin rendah menjadi 0,5 %  diduga memiliki Efek domino voluntary tax compliance UMKM  karena kana memberikan kontribusi yang sangat besar untuk penerimaan Negara.
Beberapa  temuan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  tingkat  ketaatan  UMKM  untuk membayar pajak  masih sangat rendah. Hal  ini berdasarkan sebaran profit  margin. Berdasarkan informasi  nilai  profit  margin  untuk  UMKM  diperoleh  bahwa  jumlah  sebaran  profit  margin untuk  usaha  menengah,  usaha  kecil  maupun  mikro  terdapat  perbedaan  yang  signifikan, perhatikan  gambar  di  bawah  ini  pada  sector  usaha  menengah  yang  merupakan  dominan  dari populasi  yaitu  sebesar  64,5  %  hanya  memiliki  profit  margin  yang  sangat  rendah  yaitu  kurang dari  10  %,  sisanya  sekitar  26  %  dari  total  populasi  memiliki  nilai  profit  margin  yang  berkisar antara  10  %  sampai  dengan  50  %  dan  hanya  sebagian  kecil  yang  memiliki  nilai  profit  margin diatas 50 % untuk sector usaha menengah yaitu hanya sekitar 9,5 % dari total populasi. Hal lain yang bisa kita ungkap dari gambar tersebut adalah untuk usaha sector kecil dan mikro. Sebaran profit  margin untuk usaha kecil 49,8 % dari populasi  memiliki  nilai profit  margin 10 % s/d 50 %, dan nilai profit margin yang di atas 50 % sebanyak 34,9 % sisanya hanya sekitar 15,3% dari usaha kecil yang memiliki jumlah profit margin di bawah nilai 10 %.
Gambar 2 Nilai sebaran jumlah profit margin UMKM
Sumber : Bank Indonesia 2018
Berdasarkan  informasi  diatas,  sehingga  penerapan single  tarif (tanpa  melihat  sektoral) adalah  dimungkinkan  dapat  dilaksanakan,  namun  faktanya  serapan  jumlah  pajak  dari  sector UMKM  belum  mencapai  target yang  ditetapkan  pemerintah .  Kajian  ini  akan  semakin  menarik karena  kebijakan  yang  diberlakukan  pemerintah  menurunkan  tarif  diasumsikan  akan meningkatkan penerimaan Negara dari pajak terutama pajak penghasilann yang dihasilkan oleh UMKM.  Saat  ini  pemerintah  sangat  serius  dalam  mendongkrak  penerimaan  Negara  dari
Volume 11, No. 3, Desember 2019, pp. 238-248 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i3.4528
berbagai  sector,  terutama  sector  perpajakan.  Penelitian  ini  menguji  angka-angka  kuantitatif berbdasarkan  pendekatan  kualatif  terhadap  beberapa  UMKM  di  Depok  yang  merupakann binaan ZAF internasional.
Perkembangan  UMKM  semakin  meningkat,  tidak  terkecuali  untuk  daerah  Kota  Depok. Kontribusi UMKM terhadap nilai PDRB kota depok selama tahun 2018 meningkat menjadi 65 % dari total penerimaan PDRB, sedangkan 35 % berasal dari usaha laiinya
Penelitian  ini  difokuskan  menganalisis  sejumlah  UMKM  yang  terdapat  di  Kota  Depok terkait  dengan  isu  penerapan  PPH  untuk  Badan  Usaha  Tetap  berdasarkan  PP  nomor  23  tahun 2018.  Pemilihan  kota  Depok  sebagai  objek  penelitian  berdasar  pertimbangan  bahwa perkembangan  ekonomi  kreatif  yang  berkembang  di  Kota  Depok  memiliki  trend  yang  positif dibandingkan  dengan  kota-kota  lain  di  Indonesia,  selain  UMKM  yang  dipilih  lebih  spesifik mengarah pada UMKM Binaan ZAF Konsulting karena beberapa pertimbangan sebagai berikut :
1. Kepatuhan  pajak  UMKM  saat  di  uji  membutuhkan  informasi  laporan  keuangan.  UMKM binaan ZAF Konsulting data-data laporan keuangan  perusahaan yang bersifat rahasia, telah tersedia
2. ZAF  internsional  merupakan  lembaga  konsultan  pajak  yang  menaungi  banyak  UMKM dibandingkan dengan perusahaan besar
3. ZAF internasional selain konsultan pajak juga merupakan konsultan pendidikan yang serius memberikan  edukasi  pada  UMKM  binaan  nya  terkait  dengan    perubahan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 dengan  Peraturan Pemerintah  nomor 23 tahun 2018
Penelitian  ini  merupakan  upaya  untuk  membantu  pemerintah  dalam  mensukseskan program  UMKM  taat  dalam  membayar  pajak.  Efek  domino  dari voluntary  tax  compliance UMKM  memberikan  kontribusi  yang  sangat  besar  untuk  penerimaan  Negara  setelah  ada perubahan Undang-Undang untuk tariff perpajakan sector UMKM dari tariff 1 % menjadi 0,5%.
Bentuk  UMKM  dapat  berupa  perusahaan  perseorangan,  persekutuan,  seperti  misalnya firma  dan  CV,  maupun  perseroan  terbatas.  UMKM  dapat  di  klasifikasikan  menjadi  3  bagian berdasarkan  nilai  aktiva    dan  jumlah  omzet  sesuai  dengan  Undang-undang  nomor  20  tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut:

## Tabel 1. Kriteria UMKM
No Uraian Kriteria Aset Omzet 1 Usaha Mikro Maks 50 Juta Maks 300 Juta 2 Usaha Kecil 50 juta -500 juta 300 juta- 2,5 Miliar 3 Usaha Menengah 500 juta- 10 Miliar. 2,5 Miliar – 50 Miliar

## Sumber : Kementrian Koperasi dan UMKM

## Model Perpajakan UMKM
Untuk  UMKM,  secara  global  model  perpajakan  yang  dapat  di  terapkan  terdiri  dari  dua model  utama,  yaitu  model  system  standard  regime  dan  model  system  presumptive  regime. Dalam model standard regime tidak ada perlakuan yang berbeda untuk sector UMKM dalam hal utang pajak pada fiskus, artinya setiap wajib pajak dalam sector UMKM di asumsi kan memiliki keterampilan  yang  mumpuni  dalam  proses  pembukuan  keuangan  perusahaan,  selian  itu  model ini  diberlakukan  oleh  sebagian  besar  Negara-negara  maju  dengan  beberapa  modifikasi penyederhaan  bentuk  formulir,  system  pembayaran,  dan  aplikasi  pengurangan  tariff  (Wishon, K., (1985).
Volume 11, No. 3, Desember 2019, pp. 238-248 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i3.4528
Gambar 3. Model Perpajakan untuk UMKM
Berbeda  halnya  dengan  model  presumptive  regime,  pada  model  ini    pajak  penghasilan yang diberlakukan kepada wajib pajak berdasarkan presumsi kondisi tertentu, dimana mayoritas dari  wajib  pajak  tersebut  adalah  golongan  yang  sulit  untuk  membayar  pajak  secara  sukarela yang  didukung  dengan    sumber  pembukuan  dan  pelaporan  keuangan  perusahaan  yang  tidak lengkap.  Di  Negara-negara  yang  melakukan  model  presumptive  regime  pemerintah  sulit membuat standar untuk pengenaan jumlah pajak bagi wajib pajak. karena sebagian besar wajib pajak  Negara  tersebut  tidak  memiliki  informasi  laporan  keuangan  yang  transparan.  Biasanya pemerintah  melakukan  perkiraan  atau  presumsi  atas  nilai  minimum  pendapatan  yang  presisi untuk dijadikan dasar pengenaan pajak. Sebagian besar Negara-negara non anggota OECD yang menerapkan model presumptive regime ini.
Pada  beberapa  Negara  yang  menerapkan  regime  presumsi,  umumnya  pemerintah memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan  jumlah  kepatuhan  pajak  bagi  wajib  pajak  dan  medorong system  pembukuan  yang  lebih  transparan  dalam  pelaporan  keuangan  perusahaan  yang  akan digunakan untuk basis penghasilan kena pajak (Engelschak, M. & Loeprick,J : 2009).
Sebelum  berlakunya  PP  nomor  23  tahun  2018 ,  Indonesia  menerapkan  model standard regime dengan  kemudahan  dan  fasilitas  tertentu  ( standard  regime-simplified/reduced  rate ). Kemudahan  ini diberikan untuk  wajib  dalam bentuk Pajak Orang Pribadi, sesuai  dengan Pasal 14 ayat 2 Udang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu Wajib pajak  orang pribadi  yang  mendirikan usaha  dan  pekerjaan  bebas  yang  jumlah  omzetnya  selama  satu  tahun  periode  kalender  kurang dari  Rp  4.800.000.000  ,  diperbolehkan  untuk  menggunakan  Norma  Penghitungan  Penghasilan Neto (NPPN) dalam menghitung jumlah PKP nya. Sedangkan pengurangan tariff juga diberikan bagi wajib pajak badan, seperti tercantun dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 31 E di  sebutkan  bahwa  wajib  pajak  yang  berada  di  dalam  negeri    dengan  jumlah  peredaran  bruto atau  nilai  omzet  dalam  satu  tahun  berjalan  sampai  dengan  batas  Rp.  50  Miliyar  mendapat potongan  tariff  sebesar  50  %  artinya  jika  tariff  yang  berlaku  adalah  25  %,  wajib  pajak  badan yang menerima fasilitas ini hanya membayar utang pajak dengan tariff sebesar 12,5 % dari tariff normal PPh yang dikenakan atas PKP dari bagian nilai peredaran bruto sampai dengan nilai Rp. 4,8 Miliyar.
Volume 11, No. 3, Desember 2019, pp. 238-248 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i3.4528

## METODE
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  adalah  penelitian  kualitatif    dengan pendekatan deskriptif . Sebagaimana menurut Kerlinger dalam Sugiyono (2008:7) menegaskan bahwa “ Penelitian  dalam  populasi  yang  besar  maupun  kecil  dengan  sejumlah  data  dari  sampel yang  dianggap  mewakili  dari  jumlah  populasi  kemudian  ditemukan  kejadian-kejadian  relative, distribusi,  dan  keterkaitan  antar  variabel  sosiologis  dan  psikologis  dalam  sampel  tersebut. Populasi yang diambil dalam riset ini yaitu seluruh UMKM yang terdapat di Kota Depok yang menjadi  binaan  ZAF  internasional  mulai  dari  ZAF  berdiri  sampai  tahun  2019.  Jumlah  sampel yang  digunakan  sebanyak  1  pelaku  UMKM  yang  menjadi  binaan  ZAF  Internasional  selama tahun  2018,  jumlah  sampel  yang  di  ambil  hanya  1  dengan  pertimbangan  sebagai  berikut:  1). Laporan  keuangan  yang  dibutuhkan  dalam  riset  merupakan  data  rahasia  yang  tidak  dapat dipublish secara bebas, 2). Penelitian ini  merupakan study  kasus dengan pendekatan  kualitatif, 3).  Sifat  dan  karakter  UMKM  relative  homogeny  untuk  proses  pelaporan  pajak  penghasilan Badan
Langkah-langkah  analisis  yang  dilakukan  adalah:  1).Mengklasifikasikan  data berdasarkan  pelaporan  pajak  terhutang  untuk  UMKM  PT  SKY,  yang  diperoleh  melalui wawancara  semi  terstruktur  dan  kuesioner.  2).  Mengidentifikasikan  factor-faktor  yang menyebabkan  kepatuhan  pajak UMKM  berjalan  baik  sebelum  PP  no  23  tahun  2018,  3). Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi UMKM dalam penerapan kepatuhan pajak PP No 23  tahun  2018,  4).  Mengolah  data  dan  membuat  kesimpulan  secara  menyeluruh  berdasarkan data yang diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Objek penelitian ini merupakan salah satu UMKM binaan ZAF consulting yaitu PT SKY yang  merupakan  kepanjangan  dari  PT  Said  Krama  Yudha . PT.  Said  Krama  Yudha  adalah perusahaan dalam bidang perdagangan yang beralamat di Graha Krama  Yudha, Lantai 4 Jalan WarungJati  Barat  No.  34  Kalibata  -  Pancoran  Jakarta Selatan. Responden  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut
Tabel 2. Responden Penelitian PT SKY
Responden  dalam penelitian  kualitatif  merupakan key  person yang  di  wawancarai untuk mendapatkan  data-data primer penelitian. Responden  penelitian ini adalah bagian utama dalam perusahaan,  yang  terdiri  dari  direktur,  direktur  keuangan,  direktur  umum  dan  direktur operasional. Key person utama dalam penelitian ini menggunakan data-data yang diperoleh dari direktur keuangan.
Volume 11, No. 3, Desember 2019, pp. 238-248 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i3.4528
Hal  utama  yang  harus  diketahui  pada  saat  akan  melakukan  perhitungan  laporan pajak  dengan  menggunaka  aturan  PP  nomor  23  tahun  2018 adalah  mengetahui perhitungan  penghasilan  netto  fiscal  perusahaan  yang  diperoleh  dari  menjumlahkan seluruh  penghasilan  netto  komersil  di  dalam  negeri  dengan  seluruh  penghasilan  netto komersil  di  luar  negeri  kemudian  dikurangi  dengan  penghasilan  yang  dikenakan  PPh final  yang  bukan  merupakan  objek  pajak.  Hasil  perhitungan  tersebut  kemudian  di lakukan  proses  penyesuaian  sejumlah  biaya  dan  penghasilan  yang  boleh  di  kurangkan atau  sejumlah  penghasilan  dan  beban  yang  tidak  boleh  di  kurangkan.  Proses  ini dinamakan  dengan  rekonsiliasi  fiscal,seluruh  rangkaian  rekonsiliasi  fiscal  akan menimbulkan koreksi positif dan koreksi negative, ngka-angka dari hasil koreksi positif harus dijumlahkan dengan penghasilan netto komersil yang diperoleh dari dalam negeri dan  luar  negeri,  sedangkan  hasil  dari  penjumlahan  dan  penyesuaian  negatife  di kurangkan  dari  seluruh  aspek  penghasilan  sebelum  dikurangi  dengan  fasilitas penanaman modal pengurang penghasilan netto.
Data laporan perhitungan Harga Pokok Barang dengan beberapa penghasilan yang diperoleh dari usaha untuk PT SKY adalah sebagai berikut :
Tabel 3. Perhitungan Harga Pokok Penjualan PT SKY
Volume 11, No. 3, Desember 2019, pp. 238-248 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i3.4528

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  ketentuan  subjek  pajak  PT  SKY  merupakan  subjek  pajak  badan  dalam negeri,  karena PT SKY berkedudukan  di Indonesia. Berdasarkan  data yang tertera di tabel 5.2 tentang    Perhitungan  Penghasilan  Netto  PT  SkY  jumlah  peredaran  bruto  PT SKY  adalah  42,2 Miliyar artinya masih dibawah 50 Miliyar sehingga PT SKY di kategorikan sebagai badan yang berbentuk UMKM.
Perusahaan UMKM berperan sangat sentral dalam perekonomian secara nasional, hal ini dibuktikan dengan beberapa temuan di bawah ini : 1. UMKM mendominasi perekonomian
2. Jumlah unit usaha (98,8% dari total unit usaha)
3. Tenaga kerja (96,99% dari total tenaga kerja)
4. Produk Domestik Bruto (60,3% dari PDB)

## Gambar 5. Pertumbuhan UMKM tahun 2014 s/d Tahun 2020

## Penerapan PPh Final UMKM (PP No.23 Tahun 2018) untuk Wajib Pajak Badan
Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto  tertentu  dikenai  pajak  Penghasilan  bersifat  final.  Kriteria  untuk  wajib  pajak  dengan peredaran  tertentu  adalah  sebagai  berikut:  1).  Wajib  pajak  yang  berbentuk  badan  atau  orang pribadi  tidak termasuk di dalamnya bentuk usaha tetap. 2). Mendaptakan sejumlah penghasilan dari  usaha  tersebut,  dan  tidak  termasuk  dari  penghasilan  yang  diperoleh  dari  jasa  sehubungan dengan  pekerjaan  bebasa  dengan  jumlah  omzet  tidak  lebih  dari  Rp.  4.800.000.000  dalam  satu tahun pajak berjalan
Tarif
Tarif untuk pajak penghasilan final sebesar 0,5 %  dari peredaran usaha bruto selama satu tahun pajak

## Dasar Pengenaan Pajak
DPP atau dasar pengenaan pajak untuk menghitung utang pajak penghasilan yang bersifat final  diambil  dari  total  peredaran  bruto  setiap  bulan,  sedangkan  pajak  penghasilan  terutang kepada Negara dihitung dari tarif yang dikalikan dengan DPP atau dasar pengenaan pajak  .
Tujuan  diberlakukan  peraturan  pemerintah  nomor  23  tahun  2018  ini  adalah  sebagai perantara bagi wajib pajak Negara Indonesia untuk dapat membuat pembukuan yang transparan
Volume 11, No. 3, Desember 2019, pp. 238-248 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i3.4528
sebelum dikenakan pajak penghasilan dengan rezim yang bersifat umum sehingga menghasilkan outcome yang lebih sukarela dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak
Beberapa opini yang dikeluarkan oleh responden PT SKY untuk pemberlakuan nilai tarif baru  0,5  %  untuk  UMKM  berdasarkan  PP  23  tahun  2018    adalah  sebagai  berikut:  1).  Ikut membantu  masyarakat  berperan  aktif  dalam  setiap  kegiatan  ekonomi  yang  bersifat  formal melalui  kemudahan  dan  kesederhanaan  pada  wajib  pajak  dengan  peredaran  tertentu  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakanya  pada  Negara  dengan  jangka  waktu  tertentu.  2). Memberikan rasa keadilan kepada sejumlah wajib pajak dengan jumlah peredaran bruto tertentu dengan proses pembukuan yang baik, sehingga wajib pajak di berikan wewenang untuk memilih dikenakan  pajak  penghasilan  dengan  tariff  umum  senilai  25  %  berdasarkan  Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Peraturan Pemerintah  ini  diberlakukan  mulai tanggal  1 Juli 2018, untuk pelaporan pajak PT  SKY  yang  disampaikan  melalui  SPT  Tahunan  bulan  April  ,  2019,  belum  sepenuhnya menggunakan tarif berdasarkan PP 23 tahun 2018 senilai 0,5 %. Tariff ini baru digunakan untuk sejumlah peredaran bruto yang dihitung mulai bulan Juli 2018, sedangkan periode Januari 2018 sampai  dengan  Juni  2018  tarif  untuk  pelaporan  pajak  badan  masih  menggunakan  peraturan pemerintah yang lama yaitu sebesar 1 % dari nilai peredaran bruto.
Hasil  brain  storming  dan  Fokus  Grup  Discussion  dengan  para responden  terkait  dengan isu pemberlakuan tariff baru senilai 0,5 % berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 adalah sebagai berikut
Tabel 5 Hasil FGD Evaluasi Pemberlakuan PP nomor 23 tahun 2018 dengan PT SKY No Isu Tanggapan Rekomendasi 1 Keuntungan pemberlakukan aturan baru  PP  nomor  23 tahun 2018 Keuntungan dikenai PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah WP dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara yang mudah dan sederhana Sosialisasi perhitungan pajak terutang  dengan  nilai peredaran  bruto  hanya  6 bulan berjalan 2 Subjek Pajak PP nomor 23 tahun 2018 Wajib  Pajak  (WP)  yang  berhak untuk  menggunakan  tariff  final berdasarkan  aturan  ini  adalah wajib  pajak  orang  pribadi  dan wajib pajak badan yang berbentuk  koperasi,CV,  firma, atau  PT  yang  mendapatkan penghasilan  dari  usaha  dengan total  omzet  tidak  lebih  dari Rp.4,8 Miliyar dalam satu tahun pajak  berjalan termasuk  PT SKY Dasar  Pengenaan  pajak dihitung  lebih  efisien  dari total laba bersih 3 Peredaran Bruto total  peredaran  bruto  dalam jangka  waktu  satu  tahun  dari total tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan  yang  ditentukan berdasar  total  peredaran  brotu dari usaha, termasuk dari Peredaran bruto adalah total    imbalan  berupa  uang yang didapatkan atau diperoleh dari usaha, sebelum  dikurangi    dengan total  potongan  penjualan, potongan  tunai,  dan/atau
Volume 11, No. 3, Desember 2019, pp. 238-248 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i3.4528
cabang potongan sejenis 4 Jangka Waktu jangka waktu untuk memanfaatkan tariff final peraturan  pemerintah  nomor  28 tahun 2018 adalah paling lama 7 tahun  untuk  wajib  pajak  orang pribadi,  sedangkan  untuk  WP yang  berbentuk  badan  berupa koperasi,  CV,  atau  firma  paling lama  4  tahun  pajak,  berbeda dengan  WP  yang  berbentuk perseroan terbatas jangka waktu yang diberikan pemerintah adalah  paling  lama  3  tahun pajak Harapannya  bisa  lebih  dari 7 tahun 5 Tempat Membayar Pajak terutang PPh  terutang  bagi  WP  bisa dibayarkan di kantor pos terdekat atau melalui bank  yang telah  di  tentukan  oleh  menteri keuangan  dengan  menggunakan bukti setoran pajak yang telah di validasi  dengan  NTPN  atau nomor    transaksi  penerimaan Negara.  Berbagai  kemudahan juga  diberikan  oleh  pemerintah pada  saat  pelunasan  utang pajak, karena fasilitas ATM bisa digunakan  sebagai  tempat  yang syah  untuk  pembayaran  pajak yang terpenting telah di validasi oleh NTPN atau nomor transaksi penerimaan Negara Proses  validasi  seringkali error karena system online

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berikut  ini  adalah  simpulan  dari  hasil  pengambilan  data  dilapangan  terkait  dengan  isu pemberlakuan  PP  nomor  23  tahun  2018 tentang  pengurangan  tarif  0,5  %  untuk  wajib  pajak badan berbentuk UMKM
1. Kepatuhan  pajak untuk  UMKM    PT  SKY  sebagai  binaan  ZAF  internasional  sebelum  PP nomor  23  tahun  2018 sangat  baik,  hal  ini  ditandai  dengan  tidak  pernah  mendapat  surat teguran dari DJP berupa STP (Surat Tagihan Pajak) untuk utang pajak badan.
2. Kepatuhan  pajak untuk  UMKM  PT  SKY  binaan  ZAF  internasional  sesudah  PP  nomor  23 tahun  2018 ,  tidak  jauh  berbeda  dengan  sebelum  pemberlakuan  PP  ini,  proses  pelaporan SPT  dilakukan  tepat  waktu  bulan  April  2019  sehingga  tidak  diberikan  denda  senilai  2  % dari total utang pajak.
Volume 11, No. 3, Desember 2019, pp. 238-248 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i3.4528
3. Factor-faktor yang  menyebabkan kepatuhan pajak UMKM   PT SKY berjalan baik karena dukungan  pemerintah  dalam  proses  sosialisasi  keuntungan  yang  diperoleh  UMKM  setelah diberlakukan PP ini
4. Kendala  yang  dihadapi  UMKM  PT  SKY  dalam  penerapan PP  nomor  23  tahun  2018 adalah  penentuan  jumlah  utang  pajak  badan  jika  jumlah  peredaran  bruto  yang  dihitung hanya  6  bulan  selama  tahun  2018,  karena  pemberlakuan  PP  ini  mulai  tanggal  1  Juli  2018.

## Saran
Untuk penelitian selanjutnya saran yang  di usulkan   berdasarkan  keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Memperluas  objek  penelitian,  dengan  ranah  Provinsi  DKI  Jakarta,  mengingat  bahwa  DKI Jakrta merupakan sentral perekonomian nasional
2. Proses FGD yang  dilakukan sebaiknya  melibatkan expert judgment yang diwakili  oleh DJP bagian UMKM
3. Alat uji analisis kepatuhan pajak bisa menggunakan analisis konten model kualitatif

## DAFTAR RUJUKAN
Benjamin,  W.P.,  (1990).  Laporan  Keuangan  (Ikhtisar  Akuntansi)  Perusahaan  Kecil,  Dalam, Dalam Prosiding, Seminar Akuntan Nasional, Surabaya. Republik  Indonesia,  (1995),  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  1  tahun  1995  tentang Perseroan Terbatas, Jakarta.
Richardson,  Frederick  M.,  Wright,  C.  T.  (1986).  Standards  Overload:  A  Case  for  Accountant Judgment, The CPA Journal ; New York. Suhairi,  (2004),  Personality,  Accounting  Knowledge,  Accounting  Information  Usage  And Performance:  A  Research  On  Entrepreneurship  Of  Indonesia Medium  Industries, Disertasi, USM, Malaysia.
Satyo, (2005). UKM dan Kebutuhan Standar, Media Akuntansi , 43(XII), 4.
Williams,  L.K.,  Chen,  R.C.,  &  Tearney,  M.G.,  (1989).  Accounting  Standards:  Overskill  for Small Business, The National Public Accountant , June, pp 40-43. Wishon,  K.,  (1985).  The  FASB  and  Small  Business:  Improving  the  Dialogue, Journal  of Accountancy ; New York.
Engelschak,  M.  &  Loeprick,J,  (2009).  Designing/Reforming  Presumptive  Tax  Sysem, International Finance Corporation-World Bank Group