## KEMITRAAN INDONESIA DAN GLOBAL FUND DALAM MENGATASI PENYAKIT TUBERCULOSIS (TBC) DI INDONESIA
Farahdiba Rahma Bachtiar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : farahdiba.rahma@uin-alauddin.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini berfokus pada kemitraan antara Global Fund dan Indonesia. Untuk itu, tulisan ini menjawab pertanyaan mengenai bentuk dan model kemitraan yang dilakukan antara Global Fund dan Indonesia dalam mengatasi  penyakit  menular  Tuberkulosis.  Penelitian  ini  menggunakan  kerangka  konseptual  kesehatan keamanan  global  dan  keamanan  manusia  untuk  melihat  kemitraan  yang  terjalin  antara  GF  dan  Indonesia tersebut yang telah berlangsung  sejak 2003. Adapun penelitian ini berfokus  kepada keberadaan tiga  aspek penting dalam implementasi kemitraan kesehatan keamanan global yang mencakup: Aspek normatif, aspek institusional dan aspek praktis mengenai bagaimana implementasi dari kebijakan kesehatan keamanan global tersebut  dapat  diwujudkan.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  ketiga  aspek  tersebut  terpenuhi  dan  menjadi kunci keberhasilan kemitraan yang hingga kini masih terjalin antara GF, pemerintah pusat dan pemerintah lokal serta lembaga masyarakat melalui program didanai melalui siklus tiga tahunan dan dikerjakan dalam jangka  panjang  (round).  Untuk  itu  tiga  aspek  tersebut  harus  terus  didorong  dan  dievaluasi  agar kebermanfaatannya menjadi lebih luas.

## Kata kunci: Kesehatan Global, Keamanan Manusia, Keamanan Kesehatan Global

## ABSTRACT
This  research  focuses  on  the  partnership  between  Global  Fund  and  Indonesia.  For  this  reason,  this  paper answers the question of what are the forms and models of partnerships carried out between Global Fund and Indonesia  in  overcoming  the  infectious  disease  Tuberculosis.  This  study  uses  the  conceptual  framework  of global health security and human security to see the partnership that exists between GF and Indonesia which has  been  going  on  since  2003.  This  research  focuses  on  the  existence  of  three  important  aspects  in  the implementation  of  the  global  health  security  partnership  which  include:  normative  aspects,  institutional aspects and practical aspects of how the implementation of the global security health policy can be completed. This research finds that these three aspects are fulfilled and are the key to the success of the partnership which continue  between  the  GF,  the  central  government,  local  government  and  community  institutions  through programs funded in a three-year cycle and carried out in a long term (round). For this reason, these three aspects must continue to be encouraged and evaluated in order to create wider impact.
Keywords: Global Health, Human Security, Global Health Security

## PENDAHULUAN
Dalam Hubungan Internasional (HI) isu tentang kesehatan seringkali dianggap sebagai isu yang tidak terlalu krusial sebagaimana perang, hingga Pandemi Covid-19 pada 2019 meluas dan  membunuh  jutaan  orang  di  seluruh  dunia  (WHO,  2021). World  Health  Organization (WHO) sendiri termasuk sangat lambat dalam membahas isu ini. Meskipun isu kesehatan sebenarnya  telah  menjadi  agenda  global  sejak  Pertengahan  Abad-19  dengan  adanya International Sanitary Conference di Paris (Fidler, 2004, p. 180). Namun, isu kesehatan baru
menjadi  agenda  utama  dalam  kerjasama  internasional  setelah  pada  2001,  WHO memunculkan  istilah  keamanan  kesehatan  global  dalam  laporannya  ke  negara-negara anggota  (Kamradt-Scott,  2015,  p.  151),  termasuk  inisiatif  GHSA 1 (WTO,  2001).  Hal  ini tidak  mengherankan  karena  penelitian  HI  selalu  didominasi  oleh  pendekatan  keamanan tradisional  dengan  meletakkan  negara  sebagai  aktor  sentralnya  dan  perang  sebagai  isu utama. Sehingga, diskursus dan kebijakan terkait kerjasama internasional dalam bidang non- militer kurang popular dan tidak tepat sasaran karena dianggap sebagai isu pinggiran.
Padahal Pasca Perang Dingin, persoalan lintas batas negara makin beragam seperti degradasi  lingkungan,  penyelundupan  obat  terlarang,  penyelundupan  dan  perdagangan manusia,  dan  termasuk  penyakit  menular  bisa  berdampak  (Anthony  et  al.,  2006,  p.  1) terhadap  keamanan  negara  dan  internasional.  Dengan  kata  lain,  globalisasi  telah mentransformasikan  kehidupan  manusia  di  dunia  sehingga  memunculkan  persoalan- persoalan  baru  atau  non  tradisional.  Dengan  meningkatnya  kecepatan,  frekuensi,  dan kepadatan koneksi antara tempat-tempat yang sebelumnya saling berjauhan (Elbe, 2018, p. 5), dunia menjadi borderless . Hal ini menyebabkan semakin banyaknya ancaman keamanan non-tradisional  yang  bersifat  lintas  negara  yang  dapat  membahayakan  atau  mengancam kehidupan umat manusia. Persoalan-persoalan tersebut tentu membutuhkan respon bersama. Hal ini mendorong negara-negara untuk memetakan kembali politik luar negerinya.
Memetakan  kembali  politik  luar  negeri  Pasca  Perang  Dingin  menjadi  krusial termasuk  bagi  negara-negara  berkembang.  Saat  konflik  ideologi  usai,  politik  luar  negeri negara tidak bisa lagi dianggap sebagai konflik antara Blok Barat dan Blok Timur. Ancaman kini bersifat multidimensi (Aydinli & Rosenau, 2005, p. 1). Isu kesehatan sendiri menjadi ancaman  sebab  dampaknya  bukan  hanya  dirasakan  oleh  individu  namun  juga  oleh masyarakat secara luas (Nunes, 2013, p. 2). Dampaknya dapat mencakup instabilitas sosial, lemahnya kapasitas negara, dan instabilitas terhadap dinamika regional (Nunes, 2013, p. 3). Hal  ini  menunjukkan  bahwa  isu  kesehatan  menjadi  isu  politis  (Nunes,  2013)  secara internasional. Oleh sebab itu, kebijakan politik luar negeri negara-negara menjadi beragam dalam  merespon  isu  kesehatan  global  yang  mencakup  instrument  bantuan  pembangunan,
1 GHSA  adalah  upaya  global  untuk  memperkuat  kemampuan  dunia  dalam  mencegah,  mendeteksi,  dan merespons  ancaman  penyakit  menular.  Lebih  dari  70  negara  telah  menandatangani  kerangka  kerja  GHSA, termasuk  Amerika  Serikat,  yang  membuat  komitmen  kuat  untuk  periode  lima  tahun  awal  GHSA  dan  terus mendukung prioritas strategisnya melalui GHSA 2024 (CDC, 2022).
kebijakan  perdagangan  dan  diplomasi  yang  pada  dasarnya  telah  dilakukan  bahkan  sejak Perang Dunia II (Feldbaum et al., 2010). Kebijakan tersebut juga melibatkan berbagai aktor dan institusi, pendanaan, dan fokus yang meluas (Feldbaum et al., 2010, p. 83).
Untuk itu, maka penting untuk menjadikan isu kesehatan sebagai isu keamanan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa upaya memahami isu kesehatan sebagai isu keamanan berarti  mengubah  perspektif  aktor  baik  negara  maupun  negara  dari  yang  tadinya  terbatas menjadi  meluas.  Dengan  demikian,  isu  kesehatan  tidak  lagi  hanya  dianggap  realitas internasional  yang  secara  alamiah  terjadi,  yang  hanya  mampu  diatasi  oleh  ahli  kesehatan saja. Tetapi melihat isu  kesehatan tersebut  secara luas. Hal  ini tentu lebih tepat,  terutama dalam konteks penyakit menular. Di mana dampaknya tidak hanya soal kesehatan saja tetapi mencakup  dampak  sosial,  ekonomi  dan  politik.  Oleh  sebab  itu,  penanggulangannya  juga tidak hanya melibatkan ahli kesehatan namun juga berbagai pihak baik aktor negara maupun aktor non-negara. Komunikasi dan koordinasi menjadi kunci dari upaya tersebut.  Dengan demikian,  kebijakan  dan  mekanisme  penanganannya  bisa  lebih  komprehensif  dan  terarah (Kamradt-Scott, 2015, p. 4).
Dalam  konteks  Indonesia  sendiri,  isu  kesehatan  tentu  menjadi  salah  satu  agenda penting  pemerintah.  Sebagai  negara  berkembang  dengan  jumlah  penduduk  terbanyak keempat  (Kompas,  2021),  Indonesia  tentu  saja  menghadapi  berbagai  isu  kesehatan  yang merupakan  agenda  dalam Sustainable  Developmental  Goals (SDGs).  Persoalan  yang dihadapi  Indonesia  terkait  isu  kesehatan  global  ini  mencakup  penyakit  menular,  fasilitas maupun dari sumber daya manusia. Oleh karena itu, Indonesia melakukan berbagai upaya diplomasi  kesehatan  dengan  berbagai  aktor  asing  termasuk  di  dalamnya Global  Fund . Sebuah  kemitraan  multilateral  di  bawah  PBB  yang  mengelola  dana  internasional  untuk penanggulangan  penyakit  menular. Global  Fund berperan  dalam  upaya  pencegahan, pengendalian penyakit dan penguatan sistem kesehatan di Indonesia. Untuk itu Global Fund bermitra bukan hanya dengan pemerintah Indonesia namun juga aktor lokal lainnya seperti LSM dan organisasi kemasyarakatan seperti Aisyiyah (TB Indonesia, 2021).
Bertititk  tolak  dari  kemitraan  yang  terjalin  antara  GF  dan  Indonesia  baik  oleh pemerintah maupun oleh lembaga non pemerintah, peneliti berusaha menganalisis proses, mekanisme  dan  efektivitas  dari  kerjasama  tersebut  secara  mendalam  terutama  dalam kacamata  kesehatan  keamanan  global  yang  memandang  kesehatan  terutama  penyakit menular  sebagai  ancaman  bersama.  Untuk  itu  tulisan  ini  bertujuan  untuk  menjawab
pertanyaan yakni pertama, bagaimana bentuk dan model kemitraan yang dilakukan antara Pemerintah  dan  NGO  Indonesia  dengan Global  Fund dalam  mengatasi  penyakit  menular Tuberkulosis.
Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah kemitraan antara Pemerintah, TBC- HIV  Care  'Aisyiyah  (pada  program  tahap  pertama),  Penabulu  STP  (pada  program  tahap kedua) dan Global Fundsebagai mitra internasional dalam mengatasi kasus Tuberkulosis di Indonesia.  Kemitraan  tersebut  dipahami  sebagai  program  yang  dilaksanakan  berdasarkan kerjasama antara keempat entitas yang secara bertahap dilakukan sejak 2003 hingga 2023. Berdasarkan  rumusan  masalah  dan  ruang  lingkupnya,  maka  tulisan  ini  bertujuan  untuk mengetahui kemitraan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak Indonesia dengan GF dalam mengatasi penyakit menular Tuberkulosis. Secara khusus, artikel ini akan menguraikan dan mengidentifikasi bentuk dan model kemitraan yang dilakukan antara Pemerintah dan NGO Indonesia dengan GF dalam mengatasi penyakit menular Tuberkulosis serta menganalisis efektivitas kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah dan NGO Indonesia dengan GF dalam mengatasi  penyakit  menular  Tuberkulosis  menggunakan  pendekatan  kesehatan  keamanan global.

## KERANGKA ANALISIS
Untuk memahami bentuk dan model kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Indonesia, TBC-HIV Care ' Aisyiyah (pada program tahap pertama), dan Penabulu STP (pada program tahap kedua) dengan GF maka artikel ini menggunakan pendekatan kesehatan global ( global health )  terutama  terkait  kesehatan  keamanan  dan  diplomasi  kesehatan  global.  Kesehatan global sendiri dipahami sebagai kajian dan fenomena global yang terkait dengan kesehatan dan infrastrukturnya. Agenda kesehatan global mencakup upaya pencegahan, pendeteksian dan respon terhadap penyakit menular (Blazes & Lewis, 2016, p. 5). Lebih jauh, kesehatan global memuat pula konsep keamanan kesehatan global yang secara spesifik merujuk kepada kondisi  terbebasnya  negara  dari  ancaman  penyakit,  virus  atau  pathogen  serta  masalah kesehatan yang dampaknya lintas negara. WHO sendiri mendefinisikan kesehatan keamanan global sebagai kegiatan yang diperlukan, baik proaktif maupun reaktif, untuk meminimalkan kerentanan  terhadap  kejadian  kesehatan  masyarakat  akut  yang  membahayakan  kesehatan kolektif populasi yang tinggal di seluruh wilayah geografis wilayah dan batas internasional (Kamradt-Scott, 2015, p. 3).
Konsep keamanan dalam HI merupakan konsep yang dinamis karena bisa menjadi kontekstual. Hal ini sebab meskipun konsep keamanan dalam HI dipahami sebagai kondisi bebas  dari  ancaman.  Namun  makna  ancaman  dalam  HI  pada  dasarnya  dapat  dipahami sebagai  ancaman  berorientasi  negara  atau  berorientasi  individu.  Hal  ini  mendorong perbedaan paradigma dalam memahami konteks ancaman tersebut. Bagi Realisme, konteks ancaman dipahami secara sempit sebagai ancaman negara yakni ancaman militer terhadap kedaulatan. Bagi Liberalisme, ancaman dalam HI merupakan ancaman berorientasi individu. Dengan kata lain, jika individu bebas dari ancaman dan hidup bebas maka hal tersebut akan menimbulkan  hubungan  antar  negara  yang  damai  (Balzacq  &  Cavelty,  2016,  p.  52). Sedangkan  bagi  paradigma  lain  seperti  konstruktivis,  ancaman  saat  ini  menunjukkan pergeseran  makna  dari  Rezim  Kesehatan Westphalian ke Post-Westphalian . Westphalian adalah masa dimana konsep negara bangsa dan kedaulatan muncul dan mengawali adanya fenomena  hubungan  internasional  sedangkan  Post  Westphalian  merujuk  kepada  masa dimana fenomena hubungan internasional tidak lagi terbatas pada konteks kedaulatan negara tapi konsep kosmopolitanisme (Hameiri, 2014, p. 1). Perbedaan pandangan mengenai makna ancaman  dan  keamanan  berimplikasi  terhadap  pandangan  pengkaji  HI  mengenai  isu kesehatan.  Pergeseran  isu  kesehatan  menjadi  isu  keamanan  dalam  HI  dipandang  sebagai upaya sekuritisasi penyakit menular (Hameiri, 2014, p. 1) terutama lagi setelah isu HI tidak lagi didominasi oleh pembahasan perang. Hal ini berarti secara internasional ketidakamanan manusia dapat  membawa dampak internasional  yang besar  (Aydinli  &  Rosenau, 2005, p. 36).
Merujuk  kepada  norma  kesehatan  keamanan  global,  keamanan  manusia  menjadi fokus utama dari cara pandang kesehatan keamanan global. Pemikiran tradisional mengenai keamanan berasumsi bahwa sistem internasional merupakan sistem yang bersifat anarki dan bertumpu pada aturan domestik, sehingga ketika pemerintah terancam maka penduduknya juga terancam. Namun, pemikiran tradisional bertransformasi dan menjadi lebih kompleks seiring  dengan  globalisasi.  Konsep  ancaman  menjadi  lebih  luas.  Negara-negara  makin kompetitif dan memiliki agenda yang berbeda-beda (Aydinli & Rosenau, 2005, p. 36). Di sisi lain, sistem internasional mengenal norma baru dengan menempatkan hak asasi manusia sebagai standar terhadap keamanan. Keamanan manusia berada di tingkat lebih tinggi dari keamanan negara. Keamanan manusia untuk itu lebih diutamakan dibandingkan keamanan negara  dan  memberi  ruang  bagi  lembaga  internasional  untuk  ikut  melindungi  apa  yang
disebut sebagai keamanan manusia atau keamanan bagi penduduk yang ada di dalam sebuah negara (Aydinli & Rosenau, 2005, p. 11).
Keamanan  manusia  sendiri  berarti  kondisi  dimana  individu  bebas  untuk menginginkan apa dia mau, bebas dari rasa takut dan bebas untuk hidup secara bermartabat. Hal  itu  menurut United  Nations  Development  Program 1994  berarti  individu  tersebut terlindungi  dari  kelaparan  dan  ancaman  yang  meluas.  Sehingga  asumsi  ini  menempatkan bahwa  dalam  merespon  ancaman,  pendekatan  yang  digunakan  bukan  pendekatan  negara namun  pendekatan  berorientasi  pada  manusia  dan  pencegahan,  komprehensif,  partikular, berdasarkan  konteks,  dan  tujuannya  adalah  memperkuat  perlindungan  dan  pemberdayaan manusia dan komunitas  (Caballero-Anthony, 2015, p. 15).
Oleh  sebab  itu,  hal  tersebut  mendorong  negara-negara  untuk  mampu  memiliki kapasitas  dalam  menangani  ancaman  kesehatan  (Elbe,  2018,  p.  1).  Hal  ini  sesuai  dengan prinsip  bahwa  tugas  negara  baik  secara  sendiri  maupun  kolektif  adalah  untuk  mencegah, melindungi, mengendalikan, dan menyediakan respons publik terhadap penyebaran penyakit secara global dengan cara yang sesuai dan terbatas pada risiko kesehatan masyarakat (Sara E. Davies., 2021, p. 1).  Kapasitas  tersebut  tercermin dalam kebijakan sekuritisasi  negara. Kebijakan  sekuritisasi  tersebut  mencakup  aspek  normatif,  aspek  institusional  dan  praktis. Aspek normatif mencakup apa yang dipahami sebagai norma, aspek institusional meliputi lembaga  apa  yang  berperan  dan  aspek  praktis  mencakup  bagaimana  implementasi  dari kebijakan  kesehatan  keamanan  global  tersebut  dapat  diwujudkan  (Alami,  2015,  p.  92). Norma  sendiri  dalam  paradigm  konstruktivis  dipahami  sebagai  standar  perilaku  aktor berdasarkan identitas yang dimilikinya (Finnemore & Sikkink, 1998, p. 891).
Lebih jauh, aspek normatif berarti menempatkan isu kesehatan global sebagai norma yang  dipahami  bersama  dan  berimplikasi  jauh  terhadap  pemaknaan  bahwa  kesehatan merupakan  agenda  prioritas  dan  menjadi  acuan  bagi  negara-negara  di  dunia  untuk memahami  apa  itu  ancaman.  Dengan  kata  lain,  isu  mengalami  perpindahan  status  dari awalnya hanya sebagai isu politik menjadi isu keamanan. Ketika menjadi isu keamanan itu berarti isu kesehatan membutuhkan kebijakan prioritas, alokasi sumber daya manusia dan dukungan  materil  yang  lebih  besar  (Vieira,  2007,  p.  140).  Aspek  institusional  mencakup peran  dan  tanggung  jawab  aktor  dalam  memastikan  bahwa  norma  tersebut  dipatuhi  dan dijadikan  sebagai  acuan  bersama  yang  dikenal  sebagai norm  entrepreneur . Norm entrepreneur berperan dalam mengubah norma dan tindakan aktor bisa merupakan lembaga non  pemerintah,  lembaga  pemerintah  atau  lembaga  advokasi  trasnasional  (Kaunert  et  al.,
2022,  p.  4).  Sedangkan  aspek  praktis  terkait  dengan  implementasi  norma  termasuk bagaimana mekanisme internasional mengkampanyekan norma tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  penelitian  kualitatif menggunakan  pendekatan  studi  kasus  ( case  study )  dalam  hal  ini  Program  GFuntuk Penanggulangan TB di Indonesia. Untuk menganalisa data dan sumber data dalam penelitian ini,  penulis  menggunakan  metode  pengumpulan  data  studi  kepustakaan  dan  wawancara. Oleh  sebab  itu,  data  yang  diperoleh  merupakan  data  sekunder  yakni  laporan-laporan program dan dokumen resmi seperti Mutual of Understanding (MOU) dan laporan kemudian menggali  kebenaran  data  tersebut  melalui focus  group  discussion (FGD)  dengan  metode purposive sampling untuk membandingkan data sekunder tadi dengan data primer dari hasil FGD  mendalam  yang  diharapkan  mampu  menguak  berbagai  fakta  baru  yang  tidak diungkapkan dalam laporan tertulis. Data laporan dan dokumen resmi menjadi sumber bagi data awal yang kemudian diverifikasi melalui hasil FGD mendalam.
Adapun  dalam  memilih  informan  dalam  FGD  didasarkan  pada  kriteria  tertentu. Pertama, informan merupakan kader/pelaksana program/tim kesehatan/ pihak yang terlibat secara langsung dalam program  kemitraan  Indonesia dan  Global Fund.   Kedua, informan menjadi  bagian  dari  program  kemitraan  baik  sebagai  kader/manager  kasus/pasien supporter/staf program atau pihak yang terlibat langsung dalam program sebagai pelaksana teknis  dan  berpengalaman  dalam  program  minimal  selama  dua  tahun.  Ketiga,  informan bersedia mengikuti kegiatan FGD terkait dengan penelitian ini.

## PEMBAHASAN

## Bentuk dan Model Kemitraan Indonesia dan Global Fund Dalam Mengatasi TBC
Sebagaimana  negara  lainnya,  Indonesia  bekerjasama  dengan  berbagai  negara  baik  negara maju maupun negara berkembang dan miskin untuk mengatasi agenda global. Kerjasama- kerjasama  tersebut  mencakup  berbagai  bidang  (Kemlu,  2022),  termasuk  halnya- permasalahan kesehatan global. Dalam konteks tersebut ada berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan  baik  yang  terlembaga  secara  bilateral,  regional  maupun  internasional.  Isu kesehatan  sendiri  masuk  dalam  agenda  global Sustainable  Developmental  Goals (SDGs) yang  ditargetkan  tuntas  pada  2030.  SDGs  merupakan  norma  global  yang  menjadi kepentingan  bersama  negara-negara  di  dunia  dan  merupakan  aturan  terlembaga  secara internasional yang terdiri dari berbagai target dan capaian yang menjadi landasan program
berbagai organisasi internasional. Hal ini menjadikan SDGs memiliki kekuatan lebih besar untuk  mengarahkan  perilaku  negara  termasuk  agenda  prioritasnya  secara  domestik (Okitasari  &  Katramiz,  2022,  p.  2).  Hal  ini  tercermin  dari  bagaimana  SDGs  meluas  dan memiliki dampak perubahan terhadap sistem internasional. Hal ini dilakukan melalui proses mobilisasi  yang  dipimpin  oleh  lembaga  masyarakat  yang  terjadi  secara  domestik  dan sosialisasi  yang  dipimpin  oleh  pemerintah  yang  dilakukan  secara  internasional  (Green, 2020).
Bagi Indonesia, isu kesehatan menjadi salah satu agenda penting pemerintah yang terbangun sebagai internalisasi norma internasional sekaligus muncul dalam ruang normatif domestik Indonesia yang juga bersaing dengan norma lain untuk kemudian dianggap sebagai agenda prioritas. Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak keempat (Kompas,  2021),  Indonesia  menghadapi  berbagai  isu  kesehatan  yang  sulit  untuk  dapat diselesaikan  sendiri  dan  membutuhkan  dukungan  dari  berbagai  pihak  termasuk  asing. Indonesia  menghadapi triple  burden (beban  tiga  kali  lipat)  terkait  penyakit.  Pertama, kemunculan  penyakit  infeksi  baru  ( new  and  renew  infectious  diseases )  seperti  Covid-19. Kedua,  penyakit  menular  ( infectious  disease )  yang  sudah  belum  bisa  teratasi.  Kedua, Penyakit  Menular  yang  sudah  ada  belum  teratasi  dengan  baik.  Ketiga,  Penyakit  Tidak Menular ( on infectious ) terus meningkat setiap tahunnya (Purwanto, 2022).
Dalam persoalan penyakit menular dalam hal ini TBC, Indonesia menduduki posisi sebagai negara dengan kasus tertinggi Ketiga di dunia. Hal ini mengindikasikan bahwa di antara  sekitar  824  ribu  pasien  TBC  di  Indonesia,  hanya  49%  yang  telah  ditemukan  dan diobati.  Sehingga,  sisanya  yakni  sekitar  500  ribu  orang  berisiko  untuk  menjadi  sumber penularan (Kemenkes, 2022). Meski demikian Indonesia telah melakukan berbagai langkah baik di tingkat domestik maupun internasional dalam mengatasi persoalan tersebut.
Di  tahun  2022,  dalam  upaya  Indonesia  tersebut,  ada  berbagai  momentum  penting terkait  dengan  diplomasi  Indonesia  dalam  eliminasi  TB.  Pertama,  terwujudnya  komitmen Indonesia dalam UN High-Level Meetings (UNHLM) in TB yang telah dimulai sejak 2018. Terkait  dengan  UNHLM  tersebut  Kementerian  Kesehatan  RI  menjadi  Co-chair  bersama India dan Nepal dalam High Level Meeting for Renewed TB Response in the WHO South East  Asia  Region  (Kemenkes,  2021).  Kedua, Presidency Indonesia  dalam  G20  untuk mendorong ketahanan sistem kesehatan global terutama dalam eliminasi TB. Ketiga, tindak lanjut  dari  dikeluarkannya  Peraturan  Presiden  67/2021  (Konsorsium  Komunitas PENABULU-STPI, 2022).
Dalam  upaya  diplomasi  tersebut,  aspek  institusional  isu  kesehatan  di  Indonesia mencakup aktor domestik dan internasional. Aktor internasional memiliki peran besar dalam kasus  TB  di  Indonesia.  Ada  banyak  lembaga  asing  yang  ikut  dalam  upaya  menegakkan norma SDGs dalam tujuan terkait kesehatan. Salah satu yang memiliki peran dan cakupan besar adalah GF(GF). Sebuah kemitraan multilateral di bawah PBB yang mengelola dana internasional untuk penanggulangan penyakit menular yang menjadi endemik global yakni AIDS,  TBC  dan Malaria dari berbagai  aktor baik negara maupun non negara.  GF  sendiri didirikan  pada  tahun  2002  sebagai  respon  bersama  yang  didorong  oleh  solidaritas  dan kepemimpinan  global.  Kemitraan  GF  telah  menginvestasikan  lebih  dari  US$55  miliar, menyelamatkan  44  juta  jiwa  dan  mengurangi  angka  kematian  gabungan  dari  AIDS,  TBC dan  Malaria  hingga  lebih  dari  setengahnya  di  negara-negara  tempat  GF  bekerja  (Global Fund, 2007).
GF  mendanai  gerakan  global  untuk  mengatasi  HIV,  TB  dan  Malaria  bertujuan memastikan  masa  depan  yang  lebih  sehat,  lebih  aman,  lebih  adil  untuk  semua.  GF mengumpulkan  dan  menginvestasikan  US$4  miliar  per  tahun  untuk  memerangi  penyakit menular  paling  mematikan,  menantang  ketidakadilan  terkait  kesehatan  dan  memperkuat sistem kesehatan di lebih dari 100 negara yang paling terdampak. GF juga menyatukan aktor lain seperti para pemimpin dunia, komunitas, masyarakat sipil, pekerja kesehatan, dan sektor swasta untuk mencari tahu langkah atau kebijakan apa yang berhasil dan dapat direplikasi di negara  lain(Global  Fund,  2007).  Oleh  sebab  itu,  GF  tidak  bekerja  sendirian  namun berkolaborasi dengan aktor dan lembaga lain baik di tingkat lokal, nasional maupun global.
Dalam bekerja, GF menekankan keterlibatan negara-negara yang menjadi tempatnya berinvestasi  akan  memegang  peranan  untuk  memimpin  dalam  menentukan  di  mana  dan bagaimana cara terbaik memerangi ketiga penyakit tersebut. Pihak dari negara tersebut juga berhak mengajukan permohonan pendanaan untuk ditinjau oleh struktur Global Fund. Peran kepemilikan  negara  memungkinkan  mereka  untuk  menyesuaikan  respons  mereka  sendiri, dengan  mempertimbangkan  konteks  politik,  budaya,  dan  epidemiologis  mereka.  Dengan kata  lain,  kepemimpinan  dan  inisiatif  negara  menjadi  utama  dan  tidak  bertumpu  pada GFsemata (Global Fund, 2007).
Hal  ini  juga  tercermin  dalam  peran  GF  dalam  upaya  pencegahan,  pengendalian penyakit  dan  penguatan  sistem  kesehatan  di  Indonesia.  Sebagaimana  dikemukakan sebelumnya, GF aktif bekerjasama dengan berbagai pihak di Indonesia untuk mengatasi isu
kesehatan  global  terutama  penyakit  menular.  Selain  bekerjasama  dengan  pemerintah,  GF juga menggandeng Civil Society organization (organisasi kemasyarakatan) seperti Aisyiyah, LKNU  (Global  Fund,  2020)  dan Non-Governmental  Organization (NGO)  lokal  seperti Konsersium Pena Bulu dan STPI (Stop Tuberculosis Partnership Indonesia) (TB Indonesia, 2021).
GF telah ada di Indonesia sejak 2003, ketika lembaga tersebut baru berdiri (WHO, 2020,  p.  1).  GF  berkomitmen  dan  mengeluarkan  lebih  dari  US$  630  juta  hingga  2010 (tahapan  awal  GFdi  Indonesia)  untuk  memerangi  tiga  penyakit  menular  di  Indonesia.  Ini menyumbang enam puluh lima persen dari total sumber daya di negara ini untuk memerangi TB dan Malaria dan 45% dari sumber daya untuk memerangi HIV (Global Fund, 2010b). Keberadaan  GF  di  Indonesia  terus  berjalan  hingga  saat  ini.  Pendanaan  GF  berasal  dari berbagai  sumber  baik  donor  negara  maupun  non  negara  (individu  dan  kelompok)  seperti investor  swasta,  filantropis,  organisasi  kemasyarakatan,  dan  donor  multilateral  (lihat Gambar  1).  Salah  satu  sumber  pendanaan  GF  di  Indonesia  berasal  dari  Debt2Health. Debt2Health merupakan perjanjian pengalihan utang dari negara peminjam kepada negara donor  dengan  mengalihkannya  kepada  lembaga  internasional  dalam  hal  ini  GF  (Global Fund, 2022a). Salah satu negara yang mengalihkan utang Indonesia ke GF adalah Australia dimulai  sejak  tahun  2007.  Perjanjain  tersebut  dihadiri  oleh  Stephen  Smith,  Menteri  Luar Negeri dan Perdagangan Australia dan Dr. R.M Marty M. Natalegawa, Menteri Luar Negeri Indonesia (Global Fund, 2022a).
Gambar  1 . Pendanaan Global Fund di Indonesia 2003-2020
Sumber: Global Fund. (2022b). Results Report 2021 The Global Fund to Fight AIDS,
Tuberculosis and Malaria . https://www.theglobalfund.org/en/results/
Berdasarkan  kerjasama  Debt2Health  tersebut,  Australia  menghapuskan  utang Indonesia  sebesar  AUD$  75  juta.  Sebagai  imbalannya,  Indonesia  akan  menginvestasikan setengah  dari  jumlah  ini  dalam  program  nasional  untuk  memerangi  tuberkulosis  melalui GFuntuk memerangi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (Global Fund, 2010a). Sebelum itu, perjanjian  Debt2Health  telah  ditandatangani  oleh  Jerman  dan  Indonesia  pada  bulan September 2007. Di mana Jerman melepaskan 50 juta Euro dan Indonesia menginvestasikan setara dengan 25 juta Euro di bidang kesehatan melalui program Global Fund (Global Fund, 2010a).
Melalui  dana  yang  diberikan  oleh  berbagai  pihak  termasuk  dari  Debt2Health sebagaimana  dikemukakan  sebelumnya,  GFmenyalurkan  dana  internasional  untuk membiayai program-program di Indonesia dengan prinsip bahwa kecukupan dan efektivitas desain hibah terjaga sehingga GFmampu memastikan pencapaian dampak hibah yang efisien dan berkelanjutan. Program-program GFsendiri terdiri dari beberapa fase dan hal tersebut menggambarkan transformasi GFhingga hari ini. GFsendiri telah bekerja lebih dari 10 tahun di Indonesia. Hal tersebut tergambarkan dalam timeline keberadaan GFdi Indonesia (Gambar 2).
Adapun  secara  praktis,  implementasi  GF  dilakukan  secara  bertahap.  GF  biasanya mengumpulkan dana dalam siklus tiga tahun. Bekerja dalam jangka panjang ( round ) untuk memerangi AIDS, TB dan Malaria dan dalam memperkuat sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan. Pemerintah, sektor swasta dan organisasi non-pemerintah terlibat untuk mendukung  misi  GF.  Sebagai  kemitraan  kesehatan  global,  GF  juga  bekerja  sama  dengan mitra di sektor publik dan swasta untuk memanfaatkan wawasan dan inovasi mereka dalam mengatasi persoalan kesehatan (Global Fund, 2007). Selain itu, GF melakukan tinjauan ketat terhadap aplikasi  pendanaan. Setelah aplikasi  disetujui,  Penerima Utama dan Tim  Negara GF  bekerja  sama  untuk  menyiapkan  hibah  yang  kemudian  dapat  diterapkan  oleh  negara tersebut.  Bersama  dengan  negara-negara  pelaksana,  GF  memantau  dan  menilai  kegiatan melalui  struktur  dan  mekanisme  tinjauan  yang  berbeda  untuk  memastikan  pendanaan mencapai  tujuan  yang  dimaksudkan.  Hasil  penilaian  ini  dilaporkan  kembali  kepada  para donator (Global Fund, 2007).
Untuk  mengatasi  dampak  terbesar  terhadap  penyakit  menular  yang  paling mematikan, GF menantang dinamika kekuatan yang selama ini hanya fokus kepada pihak pemangku  kebijakan.  Hal  ini  untuk  memastikan  bahwa  masyarakat  yang  terkena  dampak
memiliki  suara  dan  kesempatan  yang  sama  untuk  masa  depan  yang  sehat.  Dengan membangun  bekerja  sama  di  bawah  GF,  harapannya  bahwa  lembaga  tersebut  dapat mengatasi masalah yang sebelumnya dianggap mustahil oleh dunia akan bisa terjadi, yakni mengakhiri  HIV,  TB,  dan  malaria  sebagai  ancaman  kesehatan  masyarakat  global(Global Fund, 2007).
Program-program  yang  dijalankan  oleh  Indonesia  baik  oleh  pemerintah  maupun lembaga  non-pemerintah  di  bawah  pendanaan  GF  terdiri  dari  berbagai  skema  dan  juga terbagi ke dalam berbagai subprogram yang meluas ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Dalam  menjalankan  programnya,  GF  melalukan assessment terkait  dengan  kebutuhan Indonesia.  Secara  umum,  GF  telah  mengklasifikasikan  negara-negara  yang  mendanai program-programnya ke dalam tiga portofolio yakni: terfokus, inti dan berdampak tinggi. Kategori-kategori ini terutama ditentukan oleh ukuran alokasi jumlah, beban penyakit, dan dampak misi GFuntuk mengakhiri tiga epidemi. Selain itu, negara juga dapat digolongkan ke  dalam  dua  kategori  lintas  sektoral:  Lingkungan  Operasi  yang  Menantang  dan  mereka yang berada di bawah Kebijakan Perlindungan Tambahan.
Gambar  2 . Transformasi Bantuan GF di Indonesia
Sumber: Aisyiyah. (2019a). Area Kerja PR-TB ’Aisyiyah - PR-TBAISYIYAH. https://www.pr-tbaisyiyah.or.id/area-kerja/
Lingkungan Operasi yang Menantang adalah negara atau daerah yang dicirikan oleh tata kelola yang lemah, akses yang buruk ke layanan kesehatan, dan rentan terhadap krisis alam.  Kebijakan  Perlindungan  Tambahan  adalah  serangkaian  tindakan  ekstra  yang  dapat
dilakukan  oleh  Global  Fundyang  diberlakukan  untuk  memperkuat  kontrol  fiskal  dan pengawasan di lingkungan yang sangat berisiko (Global Fund, 2020).
Adapun untuk dana, sejak tahun 2003, Global Fund telah menandatangani 38 hibah senilai total US$1,1 miliar, di mana US$ 901 juta di antaranya telah disalurkan hingga saat ini  untuk  tiga  penyakit  dan  untuk  Sistem  Kesehatan  yang  Tangguh  dan  Berkelanjutan. Sedangkan alokasi hibah saat ini untuk 2018-2020 adalah US$264 juta: US$92 juta untuk HIV;  US$117  juta  untuk  TB;  dan  US$53  juta  untuk  Malaria  (Global  Fund,  2020,  p.  8). Meskipun pada dasarnya dana yang disediakan GFdalam bentuk matching funds . Pemerintah Indonesia  tetap  memegang  pendanaan  dominan  dalam  mengatasi  tiga  penyakit  menular tersebut  yakni  64%.  GFdi  sisi  lain  berperan  sebagai  donor  eksternal  terbesar  yakni menyumbang  26%  dari  pendanaan  bersama  dengan  Pemerintah  Amerika  Serikat  yakni berkontribusi pada 4,5% dari pendanaan (Global Fund, 2020, p. 8).
Adapun GF di Indonesia bekerja dengan Country Coordinating Mechanism (CCM) yang  disahkan  oleh  Surat  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  yang merupakan organisasi beranggotakan perwakilan multi-sektor di tingkat nasional. Lembaga ini bertugas untuk yakni melakukan penyusunan proposal yang dikirimkan kepada GFATM. Kedua, melaksanakan pengawasan hibah GFATM di negara penerima. Secara rinci, fungsi CCM yakni (CCM, 2022):
1. Menyusun proposal kepada Global Fund.
2. Melakukan  Identifikasi  dan  Memilih  Penerima  Dana  Utama  (PR)  untuk melaksanakan hibah GLOBAL FUND.
3. Melakukan Pengawasan atas Kinerja PR dalam Pelaksanaan Kegiatan.
4. Menyetujui perubahan kegiatan dan mengirimkan permintaan pendanaan.
5. Memastikan Hubungan dan Konsitensi antara dana Hibah  GLOBAL FUNDdan program kesehatan nasional dan pembangunan lain.
6. Memastikan semua pemangku kepentingan Negara memiliki akses atas dokumen Global Fund, dan atas informasi tentang kinerja pencapaian program.
Lebih jauh, model kerjasama Indonesia dan GF dilakukan dengan bentuk hibah yang diberikan baik kepada pemerintah maupun swasta. Sejak tahun 2008/2009, untuk mengelola dana hibah GF melalui GFATM, setiap negara yang ingin terlibat harus melalui Dual Track Mechanism .  Mekanisme  ini  bekerja  melalui  penujukkan Principal  Recipient (PR)  dari Negara  tersebut  sebagai  penerima  langsung  bantuan  menggunakan  mekanisme grant
implementation yang diberikan dalam periode round /ronde  PR dalam hal ini adalah lembaga pemerintah dan organisasi non pemerintah (penabulufoundation.org, 2021).
Salah  satu  organisasi  masyarakat  non-pemerintah  yang  digandeng  oleh  GF  untuk implementasi programnya adalah adalah Aisyiyah. Aisyiyah adalah sebuah organisasi non- pemerintah  wanita  berbasis  agama  yang  didirikan  pada  tahun  1917.  Organisasi  ini  telah menjadi  salah  satu  penerima  utama  (PR)  hibah  TB/HIV  GFCommunity  sejak  2009 (Aisyiyah,  2019).  Keterlibatan  Aisyiyah  tidak  lepas  dari  perannya  yang  krusial  dalam masyarakat  Indonesia (WHO, 2020). Organisasi ini memiliki ratusan lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari Taman Kanak-Kanak bahkan Pendidikan Anak  Usia  Dini  hingga  Universitas.  Selain  itu  Aisyiyah  juga  memiliki  15  Rumah  Sakit Umum, 7 Rumah Sakit Ibu dan Anak, 64 Rumah Sakit Bersalin, 27 Balai pengobatan, 44 Balai Kesehatan Ibu dan Anak, 3 apotik dan 52 Posyandu (Aisyiyah, 2019).
Di mulai pada 2003, Aisyiyah menjadi menjadi penerima dana sekunder atau Sub- Recipient (SR)  dari  Penerima  Hibah  Utama  atau Principal  Recipient (PR)  Kementerian Kesehatan hingga 2008 (masa ini dikenal sebagai Putaran 1-5). Di periode ini, program yang didanai GF dilaksanakan di 31 Provinsi wilayah di mana Aisyiyah berada, dan melibatkan 20  Rumah  Sakit  milik  Aisyiyah  dan  Muhammadiyah.  Ketika  itu,  Aisyiyah  melakukan advokasi kepada Pimpinan Muhammadiyah-Aisyiyah. Selain itu, Aisyiyah juga melakukan advokasi  terhadap  pihak-pihak  terkait  dalam  program  untuk  mengendalikan  TBC  serta pelatihan Directly  Observed  Treatment  Shortcourse (DOTS)  bagi  tenaga  kesehatan (Aisyiyah, 2019b).
Pada Putaran Hibah ke-5, Pimpinan Wilayah (PW) Aisyiyah menjadi pelaksana dari Implementing  Unit program  pelibatan  mubaligh/muballighat  dalam  penggulangan  TB. Kegiatan yang dilakukan berupa penyuluhan oleh tokoh agama yang sudah dilatih sampai tahun  2009.  Tokoh  agama  ini  berasal  dari  internal  Persyarikatan  Muhammadiyah  dan Aisyiyah  dari  berbagai  utusan  Pimpinan  Daerah  Muhammadiyah  dan  Pimpinan  Daerah Aisyiyah di seluruh Indonesia. Setelah Putaran Ke-5 usai, program dilanjutkan dari tahun 2009  hingga  tahun  2013  dan  dikenal  sebagai  Putaran  ke-8.  Dalam  periode  ini,  dana  GF dikelola  di  bawah  pendirian  Community  TBC-HIV  Care  Aisyiyah  (2009-2013).  Kali  ini Aisyiyah dipilih sebagai mitra GFATM dan menjadi PR . Aisyiyah mengkoordinasikan 23 SR  di  bawahnya  seluruh  Indonesia,  mengikutkan  16  Pimpinan  Wilayah  Aisyiyah  dan bermitra dengan lembaga lain seperti PKPU, TBC Care Yarsi, LKC, LKNU, Perdhaki NTT, dan KMP Sidobinangun (Aisyiyah, 2019b).
Hibah  GF  di  Indonesia  berlanjut  dengan  dipercayanya  kembali  Aisyiyah  untuk menjadi PR dalam putaran Single Stream Funding (SSF) selama 2014 hingga 2016. Kali ini Aisyiyah bekerja di 12 Provinsi dan 48 Kabupaten bermitra denfan PKPU, TB Care Yarsi dan KMP  Sidobinangun  (Aisyiyah, 2019b). Pada periode ini Kemenkes juga menjadi  PR dan berhak mengelola dana sebesar 56,5 juta US dollar (Kemenkes RI, 2013). Setelah lima tahun di Indonesia, pada 2014, GF melalui skema Country Coordinating Mechanism (CCM Indonesia)  mengembangkan  mekanisme  baru  yang  dikenal  sebagai  Penguatan  Sistem Kesehatan  (HSS)  yang  dijalankan  selama  2,5  tahun  yang  berfokus  kepada  penguatan kapasitas kesehatan di daerah.
Penguatan  kapasitas  kesehatan  sendiri  menurut  Organisasi  Kesehatan  Dunia dilakukan dengan memperkuat: 1) pengiriman layanan; 2) tenaga kesehatan; 3) informasi; 4)  produk  medis,  vaksin,  dan  teknologi;  5)  pembiayaan;  dan  6)  kepemimpinan  dan  tata kelola. Hal ini berbeda dengan kapasitas kesehatan berdasarkan sistem kesehatan nasional Indonesia (Sistem Kesehatan Nasional) yang terdiri dari 7 pilar yang meliputi: 1) pemberian layanan, 2) penelitian dan pengembangan, 3) pembiayaan, 4) tenaga kesehatan, 5) farmasi, peralatan  medis  dan  makanan,  6)  manajemen,  informasi  &  regulasi  dan  7)  penguatan masyarakat(CCM Indonesia, 2014).
Setelah  Putaran  2014-2016,  GFkemudian  melanjutkan  programnya  di  Indonesia dengan membuka Expression of Interest (EOI) untuk penunjukkan Principal Recipient bagi dana  hibah  baru  pada  12  Februari  2018.  Pendanaan  ini  ditujukan  untuk  memperkuat kemitraan  Indonesia  dan  GFdalam  mendukung  upaya  mengakhiri  kasus  TB  di  Indonesia. Hal  ini agar pendeteksian kasus  lebih baik  dan keberhasilan pengobatan juga lebih tinggi (Kemenkes, 2017) . Pada periode ini ada enam PR yang ditunjuk untuk menjalankan program dengan pendanaan GF di Indonesia (GF2020, p. 8) .
Setelah Ronde SSF berakhir, GF melanjutkan programnya di bawah New Funding Mechanism atau  NFM  (2016-2017).  Pada  periode  ini  Aisyiyah  menunjuk  25  provinsi sebagai  SR yang terbagi  ke dalam 160 kota/kabupaten. Pada periode ini terjadi perluasan tugas  dari  kerja-kerja  Aisyiyah  ke  pendampingan  TB  HIV.  Dengan  demikian  Aisyiyah memperkuat  sistem  komunitas  dan  penghapusan  hambatan  hukum  bagi  pasien  TB HIV(Aisyiyah,  2019b).  Program  GF  kemudian  berlanjut  lagi  pada  Round New Implementation Project (2018-2020). Aisyiyah masih mendapatkan kepercayaan GF untuk mengelola  dana  mereka  sebagai  PR.  Adapun  tujuan  pendanaan  pada  periode  ini  adalah
mengintensifkan  program  dan  mengefisienkan  dana  bagi  penanggulangan  TBC  melalui penemuan kasus secara aktif. Peran Aisyiyah makin luas mencakup (Aisyiyah, 2019b):
Gambar  3 . Peta Persebaran SR Aisyiyah pada Putaran NIP
Sumber: ‘Aisyiyah. (2019). Profil PR-TB ‘Aisyiyah - PR-TBAISYIYAH. http://www.pr- tbaisyiyah.or.id/tentang-aisyiyah/

## Peta Sebaran Program dan Kader 2019
1. Melaksanakan investigasi kontak berdasarkan data dari Dinkes dan Puskesmas
2. Skrining dan pencegahan TBC di UKBM untuk anak-anak dan lansia
3. Dukungan  pengobatan  dan  pelacakan  mangkir  di  fasilitas  kesehatan.  Partisipasi pendukung  teman  sebaya  (mantan  pasien)  untuk  meningkatkan  keberhasilan pengobatan dan mencegah mangkir
4. Advokasi untuk mengintegrasikan TBC sebagai prioritas tinggi untuk perencanaan, penganggaran, dan kebijakan kabupaten/ kota
5. Kampanye  kesadaran  untuk  meningkatkan  perilaku  mencari  pengobatan  dan perawatan
Tabel 1. Principal Recepient GLOBAL FUND 2018-2020
Sumber: Global Fund. (2020). Global Fund Grants in the Republic of Indonesia (Issue January). www.theglobalfund.org/oig
Setelah  lebih  dari  satu  dekade  bermitra  dengan  GF  dan  berhasil  turut  mengontrol penyebaran  kasus  TB  di  Indonesia  (Gambar  4).  Setelah  2020,  posisi  Aisyiyah  digantikan oleh Yayasan Penabulu dan STPI. Sejak itu Yayasan Penabulu dan STPI menjadi Principal Recipient GF dimulai pada tanggal 13 Feruari 2020. Kerjasama ini dikelola dibawah Country Coordinating  Mechanism (CCM)  sebagai  respon  atas  permintaan Expression  of  Interest (EOI)  untuk  Program  TB  yang  sebelumnya  dikelola  oleh  Aisyiyah.  Pada  tanggal  26  Mei 2020,  Ketua  CCM  Indonesia  menyatakkan  keputusan panitia  seleksi  yang merekomendasikan  Yayasan  Penabulu  sebagai Principal  Recipient Komunitas.  GF kemudian menindaklanjuti proses  ini dan menyatakan  bahwa  Penabulu  –  STPI dan harus menjalani Capacity Assessment yang dilakukan oleh Local Fund Agency . Penabulu dan STPI mengantisipasi  asesmen  tersebut  kemudian  menyusun Cooperation  Agreement yang ditandangani kedua belah pihak pada 8 Juni 2020. Asesment dilakukan pada 9 Juli sampai dengan 7 Agustus 2020 (Principal Recipient (PR) Konsorsium Komunitas Penabulu- STPI, 2021, p. 7).
Gambar 4 . Tren Kasus TB di Indonesia sejak 2000-2020
Sumber: Global Fund. (2022a). Innovative Finance. https://www.theglobalfund.org/en/innovative-finance/
Pada 1 September 2020, GF menyampaikan hasil assesment dan merekomendasikan Penabulu  -  STPI  sebagai Principal  Recipient TB  2021-2023.  Pada  tanggal  8  September 2020, Ketua CCM Indonesia menyampaikan surat keputusan bahwa Konsorsium Penabulu -  STPI  sebagai Principal  Recipient TB  GF2021-2023.  Program  GF2021-2023  yang dilaksanakan  PR  Konsorsium  Komunitas  Penabulu  –  STPI  bertujuan  untuk  mendorong organisasi masyarakat Sipil & komunitas TBC dan TB/HIV agar mampu dan berdaya dalam memberikan  kontribusi  terhadap  upaya  pencegahan  dan  pengendalian  TBC  di  Indonesia secara berkesinambungan.

## KESIMPULAN
Penularan  penyakit  seringkali  dianggap  bukanlah  fenomena  internasional.  Padahal meluasnya  penyakit  yang  dikenal  sebagai  pandemi  dalam  jangka  waktu  yang  cepat  dan meluas lintas batas negara merupakan fenomena yang telah terjadi bahkan sebelum adanya negara bangsa di Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa penyakit sebagai isu kesehatan tidak dapat dipandang sebagai persoalan tenaga medis atau professional medis semata. Persoalan penularan penyakit adalah persoalan bersama yang harus diatasi secara bersama bukan hanya di tingkat nasional namun juga di level internasional.
Namun, dalam beberapa dekade terakhir, SDGs sebagai norma internasional menjadi titik  penting  dalam  upaya  sekuritisasi  penyakit  menular.  SDGs  tujuan  ketiga  bahkan mendorong  dengan  tegas  untuk  mengakhiri  isu  kesehatan  terutama  penyakit  menular HIV/AIDS, TB dan Malaria pada 2030. Dengan kata lain, negara-negara berkomitmen untuk
menjadikan  agenda  dunia  yang  bebas  dari  penyakit  menular  pada  2030  sebagai  prioritas utama. Hal ini termasuk komitmen mereka untuk dapat berkolaborasi dan terlibat bersama- sama. Meski dunia baru menyadari betapa vitalnya isu kesehatan karena memiliki implikasi terhadap  isu-isu  lainnya  seperti  sosial,  politik  dan  ekonomi  setelah  Pandemi  Covid-19. Meski  sebenarnya,  upaya  internalisasi  norma  kesehatan  sebagai  agenda  keamanan  telah dimulai sejak lama. Upaya sekuritisasi kesehatan dengan mendorong isu kesehatan sebagai norma internasional telah dilakukan di tingkat global untuk mendorong lebih dari sekedar niat  baik  negara-negara  untuk  mengatasi  isu  kesehatan  global  secara  bersama.  Tapi bagaimana melindungi dunia dari ancaman non tradisional yang bisa sama mematikannya dengan perang dunia.
Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini melihat bahwa tiga aspek utama dalam internalisasi  norma  tercermin  dari  aspek  normatif  mencakup  apa  yang  dipahami  sebagai norma, aspek institusional meliputi lembaga apa yang berperan dan aspek praktis mencakup bagaimana  implementasi  dari  kebijakan  kesehatan  keamanan  global.  Aspek  normatif tercermin  dari  bagaimana  Indonesia  menginternalisasi  tujuan  SDGs  ketiga-  terkait kesehatan.  Aspek  institusional  mencakup  peran  besar  aktor  internasional  seperti  GF  di tingkat  global dan  beberapa lembaga seperti  Aisyiyah di  tingkat  nasional  dan lembaga di tingkat lokal sejak 2003 dalam mencegah dan menagggulangi penyakit menular yang juga dialami oleh berbagai negara di dunia. Sebagai salah satu negara dengan kasus TB tertinggi di  dunia,  Indonesia  tidak  bekerja  sendirian.  Ada  bantuan  dan  upaya  dari  negara  lain  dan organisasi  dunia  untuk  membantu  pencapaian  target  SDGs  2030.  Bantuan  ini  sebagai implikasi  dari  transformasi  pola  pikir  yang  hanya  melihat  isu  kesehatan  dari  satu  sudut pandang  sempit.  Bahwa  dalam  menciptakan  dunia  yang  damai  dan  adil  untuk  semua diperlukan  upaya  holistik  pada  bidang-bidang  yang  selama  ini  dianggap  sebagai  isu pinggiran.  Adapun  dalam  aspek  praktis,  program  didanai  melalui  siklus  tiga  tahunan  dan dikerjakan  secar  bertahap  dalam  jangka  panjang  ( round ).  Program  juga  dievaluasi  dan diawasi secara rutin baik secara internal maupun eksternal.
Ke  depan,  ancaman  harus  dipandang  dalam  konteks  kosmopolitan  sebagai  bagian dari ancaman kepada semua pihak. Oleh sebab itu,  upaya untuk  mengatasinya juga harus ditujukan  bagi  sebesar-besarnya  kepentingan  individu  sebagai  manusia  yang  bermartabat dan  oleh  sebab  itu  membutuhkan  keterlibatan  aktif  dari  aktor  internasional  karena keterbatasan  negara-negara  untuk  mengatasinya  sendiri.  Untuk  itu  kemitraan  dalam  isu
kesehatan  global  harus  terus  didorong  dengan  melihat  norma  tersebut  dari  lokal  ke internasional bukan hanya sebaliknya dan dievaluasi agar kebermanfaatannya menjadi lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisyiyah.  (2019a). Area  Kerja  PR-TB  ’Aisyiyah  -  PR-TBAISYIYAH .  https://www.pr- tbaisyiyah.or.id/area-kerja/
Aisyiyah.  (2019b). Profil  PR-TB  ‘Aisyiyah  -  PR-TBAISYIYAH .  http://www.pr- tbaisyiyah.or.id/tentang-aisyiyah/
Alami,  A.  N.  (2015).  Politik  Luar  Negeri  Indonesia  dan  Isu  Keamanan  Non-Tradisional. Ejournal.Politik.Lipi.Go.Id , 12 (2). https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/543
Anthony, M., Emmers, R., & Acharya, A. (2006). Non-traditional security in Asia: dilemmas in
securitization . https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=yg9srFFNuB8C&oi=fnd&pg=PP19
&dq=NON-TRADITIONAL+SECURITY+IN+ASIA&ots=7Iq_tb- KRx&sig=4dQrsL5hpe0sxwdic2ED22NmUNg Aydinli, E., & Rosenau, J. (2005). Globalization, security, and the nation state: paradigms in
transition .
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=0c6ha_t3wJUC&oi=fnd&pg=PP9&d q=GLOBALIZATION,+SECURITY,+AND+THE+NATION- STATE&ots=eY_VN715gx&sig=Y0tg6KZPvFacknafilCrgaWWOP8
Balzacq,  T.,  &  Cavelty,  M.  D.  (2016).  Routledge  Handbook  of  Security  Studies:  Second Edition. Routledge  Handbook  of  Security  Studies:  Second  Edition ,  1–479. https://doi.org/10.4324/9781315753393
Blazes, D., & Lewis, S. (2016). Disease surveillance: technological contributions to global health security . https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=KHCMCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=P P1&dq=Disease+surveillance:+technological+contributions+to+global+health+securit y&ots=-L2FdcWArQ&sig=wqkGZqTvINVx6TrIXQD8Mv79u04
Caballero-Anthony,  M.  (2015). An  introduction  to  non-traditional  security  studies:  a transnational approach . https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=V8qICwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1 &dq=+An+Introduction+to+Non- Traditional+Security+Studies+:+A+Transnational+Approach.+Anthony,+Mely+Caba llero.&ots=bbMUiTEq8y&sig=niT7woLntL5JeRyrBqux3KUwSWA
CCM. (2022). Tentang Kami . https://ccm.or.id/tentang-kami/ CCM  Indonesia.  (2014). CALL  FOR  EXPRESSIONS  OF  INTEREST:  PRINCIPAL RECIPIENT FOR A HEALTH SYSTEMS STRENGTHENING (HSS) GRANT .
CDC. (2022). What
is the Global Health Security Agenda? https://www.cdc.gov/globalhealth/security/what-is-ghsa.htm Elbe, S. (2018). Pandemics, Pills, and Politics .
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=hYxaDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR 9&dq=global+health+security&ots=9p5N_E_h5u&sig=CSmJMU3lu3E0J0Tlrub6LD TORmc
Feldbaum,  H.,  Lee,  K.,  &  Michaud,  J.  (2010). Global  Health  and  Foreign  Policy . 32 . https://doi.org/10.1093/epirev/mxq006
Fidler, D. P. (2004). Health as foreign policy: between principle and power. The Whitehead Journal of
Diplomacy and International Relation , 525 , 1–13. https://www.repository.law.indiana.edu/facpub/525
Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Norm Dynamics and Political Change.
International Organization , 52 , 887–917. https://doi.org/10.1162/002081898550789 Global Fund. (2007). About The Global Fund . https://doi.org/10.1057/9780230591349 Global Fund. (2010a). Australia, Indonesia and the Global Fund sign debt swap agreement to increase Tuberculosis services in Indonesia - News - The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria . https://www.theglobalfund.org/en/news/2010/2010-07-05- australia-indonesia-and-the-global-fund-sign-debt-swap-agreement-to-increase- tuberculosis-services-in-indonesia/
Global Fund. (2010b). Global Fund Executive Director and Indonesia’s President meet to boost voice for increased global health investments - News - The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria . https://www.theglobalfund.org/en/news/2010/2010- 06-23-global-fund-executive-director-and-indonesia-s-president-meet-to-boost-voice- for-increased-global-health-investments/
Global  Fund.  (2020). Global  Fund  Grants  in  the  Republic  of  Indonesia (Issue  January). www.theglobalfund.org/oig
Global  Fund.  (2022a). Innovative  Finance .  https://www.theglobalfund.org/en/innovative- finance/
Global Fund. (2022b). Results Report 2021 The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria . https://www.theglobalfund.org/en/results/ Green,  F.  (2020). Global  goals  as  global  norms:  What  goal-based  governance  can  learn from political theory .
Hameiri, S. (2014). Avian influenza, “viral sovereignty”, and the politics of health security in Indonesia. Pacific Review , 27 (3), 333–356. https://doi.org/10.1080/09512748.2014.909523
Kamradt-Scott, A. (2015). Managing global health security: The world health organization and disease outbreak control. In Managing Global Health Security: The World Health Organization and Disease Outbreak Control . https://doi.org/10.1057/9781137520166 Kaunert, C., Leonard, S., & Wertman, O. (2022). Securitization of COVID-19 as a Security Norm: WHO Norm Entrepreneurship and Norm Cascading. Social Sciences 2022, Vol. 11, Page 266 , 11 (7), 266. https://doi.org/10.3390/SOCSCI11070266 Kemenkes.  (2017). Indonesia  dan  The  Global  Fund  Luncurkan  Dana  Hibah  Baru  untuk Percepat  Akselerasi  Akhiri  Epidemi  HIV,  TBC  dan  Malaria  –  Sehat  Negeriku . https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20180212/4224873/indonesia-dan- the-global-fund-luncurkan-dana-hibah-baru-percepat-akselerasi-akhiri-epidemi-hiv- tbc-dan-malaria/
Kemenkes.  (2021). Urgent  Need  to  Accelerate  Progress  Towards  Ending  TB  2030 :  UN High Level Meeting . https://tbindonesia.or.id/berita/urgent-need-to-accelerate- progress-towards-ending-tb-2030-un-high-level-meeting/
Kemenkes. (2022). Tahun ini, Kemenkes Rencanakan Skrining TBC Besar-besaran – Sehat Negeriku . https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis- media/20220322/4239560/tahun-ini-kemenkes-rencanakan-skrining-tbc-besar- besaran/
Kemenkes  RI.  (2013). Dirjen  P2PL  Kemenkes  dan  Global  Fund  Tandatangani  Grant Signing  GF  SSF  Fase  2  untuk  Pengendalian  TB  –  Sehat  Negeriku . https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20131222/539341/dirjen-p2pl-
kemenkes-dan-global-fund-tandatangani-grant-signing-gf-ssf-fase-2-untuk- pengendalian-tb/
Kemlu. (2022). Kerjasama  Bilateral .  moz-extension://89be5b83-d25b-46bb-a726- 06da9fdd7c27/enhanced- reader.html?openApp&pdf=https%3A%2F%2Fkemlu.go.id%2Fdownload%2FL1No YXJlZCUyMERvY3VtZW50cy9JRE4tVU5JVEVEJTIwTkVXU19FRElTSSUyMFN FUFRFTUJFUiUyMDIwMTgucGRm Kompas. (2021). 5 Negara dengan Populasi Terbanyak di Dunia, Indonesia Nomor Berapa? https://www.kompas.com/edu/read/2021/07/30/113751971/5-negara-dengan- populasi-terbanyak-di-dunia-indonesia-nomor-berapa?page=all
Konsorsium  Komunitas  PENABULU-STPI.  (2022). Outlook  Tuberculosis  2022 .  moz- extension://89be5b83-d25b-46bb-a726-06da9fdd7c27/enhanced- reader.html?openApp&pdf=https%3A%2F%2Fccm.or.id%2Fwp- content%2Fuploads%2F2022%2F03%2FPress-Release-Outlook-Tuberkulosis-2022- PR-Konsorsium-Penabulu-STPI-1.pdf
Nunes,  J.  (2013).  Security,  emancipation  and  the  politics  of  health:  A  new  theoretical perspective. Security,  Emancipation  and  the  Politics  of  Health:  A  New  Theoretical
Perspective , 9781315887425 , 1–152. https://doi.org/10.4324/9781315887425/SECURITY-EMANCIPATION-POLITICS-
HEALTH-JOAO-NUNES
Okitasari,  M.,  &  Katramiz,  T.  (2022).  The  national  development  plans  after  the  SDGs:
Steering implications of the global goals towards national development planning. Earth System Governance , 12 . https://doi.org/10.1016/J.ESG.2022.100136 penabulufoundation.org.  (2021). Undangan  Untuk  Pangajuan  Pernyataan  Minat (Expression  of  Interest)  Sebagai  Sub  Recipient  (SR)  Tematik  Untuk  Program  TB Komunitas  dengan  dukungan  dana  Global  Fund  ATM  –  Penabulu  Foundation . https://penabulufoundation.org/undangan-untuk-pangajuan-pernyataan-minat- expression-of-interest-sebagai-sub-recipient-sr-tematik-untuk-program-tb-komunitas- dengan-dukungan-dana-global-fund-atm/
Principal  Recipient  (PR)  Konsorsium  Komunitas  Penabulu-  STPI.  (2021). PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ELIMINASI TBC PADA KOMUNITAS DI INDONESIA . Purwanto,  B.  (2022). Masalah  dan  Tantangan  Kesehatan  Indonesia  Saat  Ini . https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/masalah-dan-tantangan-kesehatan- indonesia-saat-ini
Sara  E.  Davies.  (2021). Containing  Contagion:  The  Politics  of  Disease  Outbreaks  in
Southeast Asia . Johns Hopkins University Press. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03068374.2021.1874756
TB Indonesia. (2021). Menkes Bertemu Global Fund bahas AIDS, TBC, dan Malaria – Sehat Negeriku . https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20190524/4030449/menkes-bertemu- global-fund-bahas-aids-tbc-dan-malaria/
Vieira, M. A. (2007). The securitization of the HIV/AIDS epidemic as a norm: a contribution to  constructivist  scholarship  on  the  emergence  and  diffusion  of  international  norms. Brazilian  Political  Science  Review  (Online) , 2 (se).  https://doi.org/10.1590/s1981- 38212007000200005
WHO. (2020). Indonesia-A community-led advocacy campaign to mobilize local funding for tuberculosis . moz-extension://89be5b83-d25b-46bb-a726-06da9fdd7c27/enhanced- reader.html?openApp&pdf=https%3A%2F%2Fcdn.who.int%2Fmedia%2Fdocs%2Fd efault-source%2Fdocuments%2Ftuberculosis%2Fengage-tb-indonesia-case-
study5ec459ba-a954-4016-b438-a37cb458b1b0.pdf%3Fsfvrsn%3D WHO.  (2021). The  true  death  toll  of  COVID-19:  estimating  global  excess  mortality . https://www.who.int/data/stories/the-true-death-toll-of-covid-19-estimating-global- excess-mortality
WTO. (2001). WTO Agreement and Public Health . https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/who_wto_e.pdf