ANALISIS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP AKSES ORANG MISKIN PADA PENDIDIKAN

## Rizki Nur Amalia, Heppy Hyma Puspytasari STKIP PGRI Jombang Prodi PPKn
Abstract: Government  steps  in  realizing  compulsory  education  is  not  only  to provide and build infrastructure kepelosok education area, but the government is also  expected  to  provide  assistance  in  the  form  of  program  costs  in  order  to support  compulsory  education.  Investigators  therefore  conducted  this  research with  the  aim  to  determine  the  role  of  Law  Number  20  Year  2003  on  National Education  System  in  protecting  the  rights  of  poor  people  to  participate  in education and to investigate the role of government in providing the poor access to  education.  The  method  used  in  this  research  is  qualitative  research  and research  sites  located  in  Jombang  District  Education  Office,  SMA  Patriot  and SMA  PGRI  in  the  district  Peterongan.  Data  collection  techniques  in  this  study through  observation  (participatory  observation),  interviews (structured interviews), documentation (research results). Results from the study showed that education  in  Jombang  district  is  not  discriminatory,  even  poor  people  get education services such as the PIP and BKSM budgeted from APBD and APBN.
Keywords: The national education system, access to education, poor people.
Abstract: Langkah  pemerintah  dalam  mewujudkan  program  wajib  belajar  tidak hanya  menyediakan  dan  membangun  sarana-prasarana  pendidikan  kepelosok daerah,  akan  tetapi  pemerintah  juga  diharapkan  memberikan  program  berupa bantuan  biaya  demi  menunjang  program  wajib  belajar.  Oleh  karena  itu  peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui peran Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  dalam  melindungi hak  warga  miskin  untuk  mengikuti  pendidikan  serta  untuk  mengetahui  peran pemerintah  dalam  memberikan  akses  orang  miskin  pada  pendidikan.  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Penelitian  Kualitatif  dan lokasi  penelitian  berada  di  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Jombang,  SMA  Patriot dan  SMA  PGRI  di  kecamatan  Peterongan.  Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  melalui  observasi  (observasi  partisipasi),  wawancara  (wawancara terstruktur),  dokumentasi  (hasil-hasil  penelitian).  Hasil  dari  penelitian menunjukkan  bahwa  penyelenggaraan  pendidikan  di  kabupaten  Jombang  tidak diskriminatif,  bahkan  orang  miskin  mendapatkan  layanan  pendidikan  yang  lebih seperti adanya PIP dan BKSM yang dianggarkan dari APBN dan APBD.
Kata Kunci: Sistem Pendidikan Nasional, Akses Pendidikan, Orang Miskin
Amalia,    Rizki  Nur  dan  Puspytasari,  Heppy  Hyma,  Analisis  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Akses Orang Miskin Pada Pendidikan

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,  pendidikan  merupakan usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan  suasana  belajar  dan proses  pembelajaran  agar  peserta didik secara
aktif mengembangkan  potensi  dirinya untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan,  pengendalian  diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak mulia,  serta  keterampilan  yang diperlukan  dirinya,  masyarakat, mengembangkan  segala  potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran.
Pelaksanaan pendidikan
perlu  adannya  dukungan  dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah melalui menteri pendidikan dan kebudayaan bertanggung jawab atas berjalannya suatu proses pendidikan  di  Indonesia  dan menjadikan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945
sebagai  dasar  dalam  pelaksanaan pendidikan nasional yang
menyangkut pada nilai-nilai, agama,  dan  kebudayaan  bangsa Indonesia.  Sedangkan  masyarakat menjadi  objek  pendidikan  serta sebagai  pelaksana dan pendukung dalam  setiap  proses  pendidikan yang ditetapkan pemerintah.
Pendidikan  diharapkan  mampu melahirkan generasi yang bermutu  dan  mampu  menjadi penerus  bangsa.  Oleh  karena  itu, perlu adanya pembangunan dalam sektor kesehatan, ketenaga kerjaan,  politik  dan  pendidikan dengan  harapan  meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata
pencaharian  dan/atau  mempunyai sumber  mata  pencarian  tetapi tidak  mempunyai  kemampuan memenuhi  kebutuhan  dasar  yang layak  bagi  kehidupan  dirinya dan/atau keluarganya. Bentuk penanganan  fakir  miskin  dalam bidang  pendidikan  adalah  dengan menyediakan
pelayanan
pendidikan untuk memenuhi
kebutuhan  dasar  fakir  miskin dalam memperoleh pelayanan pendidikan  yang  bebas  biaya, bermutu,  dan  tanpa  diskriminasi gender.
Berdasarkan  Pasal  46 Ayat  (1),  (2),  dan  (3)  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,  telah  dijelaskan  tentang sistem pendanaan
sebuah pendidikan.  Dalam  pasal  tersebut pendanaan  pendidikan  menjadi tanggung  jawab  semua  pihak antara  lain  pemerintah  pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.  Sumber  pendidikan dari  pemerintah  diambil  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN)  dan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD),  sedangkan  sumber  dana dari  masyarakat  mencakup  antara lain sumbangan pendidikan,
hibah,  pinjaman,  sumbangan  dari perusahaan dan lain-lainnya.
Mentaati aturan pemerintah  dalam  program  wajib belajar  adalah  wajib  bagi  warga negara Indonesia, tetapi
masyarakat  juga  mempunyai  hak untuk  menuntut  pemerintah  agar
memperoleh pendidikan yang baik sesuai Undang-Undang. Pemerintah  wajib  memberikan pendidikan  yang  berkualitas  bagi seluruh  anak  bangsa  dan  dapat mengenyam  pendidikan  seiring dengan  program  wajib  belajar yang ditetapkan pemerintah.

## B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pengaturan Undang-Undang  Nomor  20
Tahun  2003  Tentang  Sistem
Pendidikan  Nasional  dalam melindungi hak warga miskin?
2. Bagaimana  peran  pemerintah dalam memberikan akses pendidikan pada orang miskin?

## C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk  mendeskripsikan  peran Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  dalam melindungi  hak  warga  negara
Amalia,    Rizki  Nur  dan  Puspytasari,  Heppy  Hyma,  Analisis  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Akses Orang Miskin Pada Pendidikan
miskin dalam mengikuti pendidikan
2. Untuk  mendeskripsikan  peran pemerintah dalam memberikan  akses  pendidikan pada orang miskin.

## KAJIAN PUSTAKA
A. Pendidikan
Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,  pendidikan  merupakan usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan  suasana  belajar  dan proses  pembelajaran  agar  peserta didik secara aktif
mengembangkan  potensi  dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,  pengendalian  diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak mulia,  serta  keterampilan  yang diperlukan  dirinya,  masyarakat, mengembangkan  segala  potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran.
Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak  mendapatkan  pendidikan guna  meningkatkan  kualitas  dan
kesejahteraan hidupnya.
Pendidikan  mempunyai  peranan penting  dan  strategis  dalam pembangunan bangsa serta memberi  kontribusi  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi dan transformasi sosial. Pendidikan  akan  menciptakan masyarakat terpelajar yang menjadi  prasyarat  terbentuknya masyarakat  yang  maju,  mandiri, demokratis,  sejahtera,  dan  bebas dari kemiskinan. Dalam amandemen  UUD  1945  Pasal  31 Ayat  (1)  dan  (2)  menegaskan, setiap  warga  negara  berhak mendapat  pendidikan  dan  setiap warga  negara  wajib  mengikuti pendidikan  dasar  dan  pemerintah wajib membiayainya.

## B. Peran Pemerintah Dalam Pendidikan
Pemerintah  merupakan organisasi yang berwenang untuk merumuskan  dan  melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat  bagi  seluruh  penduduk di  negaranya  melalui  Undang- Undang  dan  peraturan-peraturan. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk bertindak atas
nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan negara 1 . Pemerintah
pusat
melalui  Presiden  menjalankan program  pembangunan  dalam bidang  pendidikan.  Pemerintah pusat  melakukan  pembinaan  dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah diserahkan  kepada  pemerintahan daerah,  dalam  pembinaan  dan pengawasan  pemerintah  pusat dibantu  oleh  menteri/lembaga pemerintah nonkementerian yang menaungi masalah pendidikan 2 .
Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan  diseluruh  wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar
nasional pendidikan meliputi beberapa aspek yang berhubungan  langsung  dalam
1 Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hal. 53-54 2 UU  No.  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah
pendidikan dan digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan mutu pendidikan  seperti  pengelolaan pendidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus
ditingkatkan  secara  berencana dan berkala.
Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diselenggarakan secara
demokratis  dan  berkeadilan  serta tidak diskriminatif dengan menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia,  nilai  keagamaan,  nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.  Memberi  keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran dalam rangka memberdayakan semua komponen  masyarakat  melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan
pendidikan.
Sesuai  dengan  Pasal  31 Undang-Undang  Dasar  Negara
Amalia,    Rizki  Nur  dan  Puspytasari,  Heppy  Hyma,  Analisis  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Akses Orang Miskin Pada Pendidikan
Republik  Indonesia  Tahun  1945, setiap  warga  negara  berhak  dan wajib mengikuti pendidikan dasar  dan  pemerintah  wajib untuk membiayai dengan memprioritaskan anggaran pendidikan  sekurang-kurangnya 20%  dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  serta  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  untuk  memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan  nasional.  Kegunaan pendanaan  pendidikan  meliputi biaya  satuan  pendidikan,  biaya penyelenggaraan dan/pengelolaan pendidikan serta biaya pribadi peserta didik.

## C. Kemiskinan
Kemiskinan  merupakan suatu  masalah  yang  selalu  hadir di tengah-tengah  masyarakat, khususnya di
negara
berkembang.  Kemiskinan  pada umumnya  didefinisikan  dari  segi ekonomi  khususnya  pedapatan dalam  bentuk  uang  ditambahkan dengan keuntungan materiil yang diperoleh seseorang. Namun,
secara  luas  kemiskinan  juga kerap didefinisikan sebagai
kondisi  yang  serba  kekurangan dalam  hal  pendidikan,  keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan  transportasi  yang dibutuhkan oleh masyarakat 3 .
Pasal 31 Undang-
Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 lebih tegas menyatakan  tentang  hak  warga negara  atas  pendidikan  dan kewajiban  negara  memberikan pendidikan  kepada  warganya. Pasal  31  menyatakan  1)  setiap warga berhak mendapat
pendidikan,  2)  setiap  warga negara wajib mengikuti
pendidikan  dasar  dan  pemerintah wajib  membiayainya,  3)  negara memprioritaskan anggaran pendidikan  sekurang-kurangnya 20%  dari  anggaran  pendapatan dan  belanja  negara  (APBN)  dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

## METODE PENELITIAN
A. Rancangan Penelitian
Penelitian kualitatif
merupakan suatu penelitian
3 Suharto, Edi. 2006. Membangun
Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat .
ilmiah,  yang  bertujuan  untuk
memahami suatu fenomena dalam  konteks  sosial  secara alamiah  dengan  mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam  antara  peneliti  dengan fenomena yang diteliti 4 .

## B. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian berada di SMA Patriot
Peterongan  dan  SMA  PGRI Peterongan dan Dinas Pendidikan
Kabupaten Jombang C. Metode Pengumpulan Data
Metode dalam pengumpulan datanya menggunakan  metode  observasi (observasi partisipasi), wawancara (wawancara
terstruktur) dan dokumentasi (hasil-hasil penelitian).

## D. Analisis Data
Analisis  data  dilakukan dengan  teknik  triangulasi,  yaitu teknik  pemeriksaan    keabsahan data dengan membandingkan sumber, metode atau teori dengan
4 Moleong.  2011. Metodologi  Penelitian
Kualitatif .  Bandung:  Remaja  Rosdakarya, hal.4
melakukan
wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya  ditarik  kesimpulan, yakni berfikir  dari  hal  yang umum  menuju  kepada  hal  yang khusus  sehingga  memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan dan tujuan penelitian 5 .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Peran  Pemerintah  Kabupaten Jombang Dalam

## Penyelenggaraan Pendidikan
Pendidikan  merupakan usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan  suasana  belajar  dan proses  pembelajaran  agar  peserta didik secara
aktif mengembangkan  potensi  dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,  pengendalian  diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak mulia,  serta  keterampilan  yang diperlukan  dirinya,  masyarakat, mengembangkan  segala  potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran. Pendidikan sebagai bekal masyarakat  dalam  menghadapi 5 Ibid, hal. 330-331
Amalia,    Rizki  Nur  dan  Puspytasari,  Heppy  Hyma,  Analisis  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Akses Orang Miskin Pada Pendidikan
era  globalisasi  dan    persaingan antar  bangsa  yang  berlangsung sacara  ketat.  Oleh  karena  itu masyarakat perlu dibekali dengan pendidikan  yang  bermutu,  dan secara  merata  di  daerah-daerah yang  kurang  di  perhatikan  oleh pemerintah  karena  akses  jalan yang kurang memadai dan
masyarakatnya  yang  sibuk  untuk bertahan hidup.
Dinas Pendidikan yang menjadi bagian dari pemerintahan daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Jombang. Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Bapak  Fathurrohamn, SH,  M.Si.,  (Dinas  Pendidikan Kabupaten Jombang) menjelaskan  beberapa  hal  yang berkaitan dengan pemerataan
pendidikan khususnya akses pendidikan bagi masyarakat
miskin.  Berikut  hasil  kutipan wawancaranya :
“Akses  terus  peninggkatan pendidikan  akses  itu  sama dengan pemerataan pendidikan programmya banyak  sekali  ya  ini  adalah untuk  program  peningkatan layanan  peningkatan  akses”
(kutipan  hasil  wawancara tanggal 6 desember 2016)
Penyelenggaraan  pendidikan yang  merata  seperti  memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat  dengan  adil  tanpa mebedakan latar belakang
masyarakat merupakan salah satu bentuk  pemerataan  pendidikan yang diharapkan dapat
melindungi hak masyarakat miskin dalam menikmati pendidikan. Pembiayaan pendidikan  yang  sesuai  dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan berdasarkan kebijakan nasional terutama
terkait  akses  pendidikan  bagi masyarakat miskin telah terlaksana,  hal  tersebut  dapat dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Fathurrohamn, SH, M.Si., (Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang), beliau menjelaskan peran pemerintah terutama dinas pendidikan  dalam  memberikan akses pendidikan bagi
masyarakat  miskin,  berikut  hasil wawancaranya :
“Penyelenggaraan pendidikan itu  non  diskriminatif,  tidak
membedakan  antara  mampu dan  tidak  mampu  bahkan orang  yang  tidak  mampu mendapatkan  layanan  yang lebih di banding yang mampu.  Contohnnya  dalam hal  PPDB  itu    ada  jalur khusus  orang  tidak  mampu, kemudian  dalam  hal  apa emm... aksesnya yah pemerintah ada program
Indonesia  pintar  itu  buat orang miskin. Kalau di kabupaten  itu  khusus  yah
yang menyentuh kepada orang  miskin  adalah  ada program khusus siswa miskin, bantuan khusus orang miskin BKSM itu  yang dianggarkan  dari  APBD  itu tapi khusus SMA/SMK. Kalau  SMP  diprogram  itu dimasukkan  dalam  bantuan ke lembaga ya untuk oprasional  sekolah,  namanya bantuan  oprasional  sekolah daerah.  Jadi,  sehingga  baik orang miskin dan tidak miskin  ya  dalam  pendidikan oprasional  pendidikan  sudah dengan  sumber  dana  BOS dan  BOSDA....” (kutipan hasil  wawancara  tanggal  6
desember 2016)
Lebih  lanjut,  beliau menjelaskan  beberapa  program pendidikan  yang  memihak  pada masyarakat  yang kurang mampu, berikut penuturannya :
“BOS  itu  dari  pusat  dan
BOSDA-nya itu dari pemerintah  daerah.  BOSDA- nya  itu  disediakan  untuk
SD/MI  dan  SMP/MTS.  Jadi
semuanya  itu  dicaver.  Kalau SMA-nya  sumber  dananya dari  orang  tua  kemudian  dari pemerintahnya  dalam  bentuk BOS kemudian dalam bentuk personalnnya  namannya  PIP ya  program  indonesia  pintar, tapi  khusus  dari  pemerintah kabupaten  itu  ada  sendiri. Kalau  di  SMA/SMK  itu  kan biayanya besar ya di samping ada PIP pemerintah kabupaten  juga  memberikan yang namannya BKSM Bantuan Khusus Siswa Miskin” (kutipan hasil wawancara tanggal 6 desember 2016) B. Peran Sekolah Dalam Memberikan Pelayanan Pendidikan Sekolah merupakan
lembaga  pendidikan  formal  yang menjadi  wadah  siswa  untuk menempuh pendidikan baik ditingkat  dasar  maupun  tingkat atas. Sekolah mempunyai tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah memerlukan perhatian
pemerintah agar penyelenggaraan pendidikan  di  sekolah  dapat berjalan  dengan  lancar.  Dinas pendidikan sebagai lembaga
Amalia,    Rizki  Nur  dan  Puspytasari,  Heppy  Hyma,  Analisis  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Akses Orang Miskin Pada Pendidikan
pemerintahan  yang  menangani masalah pendidikan bertugas untuk mengawasi kinerja sekolah serta memberikan pelayanan atau akses pendidikan.
Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional  juga  memuat  peraturan tentang pembiayaan sekolah serta pemberian akses pendidikan pada seluruh masyarakat. Adanya Undang-Undang tersebut diharapkan  semua  masyarakat khususnya di kecamatan Peterongan dapat menikmati
pelayanan pendidikan yang berkualitas,  hal  tersebut  tentunya juga menjadi tugas dan tanggung
jawab pemerintahan dalam
membangun  pendidikan  yang bermutu  dan  merata  di  setiap sekolah.
Biaya operasional pendidikan  yang  tidak  sedikit menjadi  perhatian  khusus  bagi pemerintah  sebagai  penanggung jawab pendidikan. Perhatian tersebut tidak lain adalah menghindari pungutan dari pihak sekolah kepada siswa.
Berdasarkan  informasi  dari  hasil
wawancara di Sekolah Menengah Atas  di  kecamatan  Peterongan, peneliti  memperoleh  informasi mengenai pembiayaan operasional  sekolah  termasuk sumber  dana  dan  kegunaan  dana operasional tersebut.
Hasil wawancara
menunjukkan bahwasannyan pihak  sekolah  meminta  kepada siswa  membayar  biaya  untuk keperluan  ujian  sekolah  dan untuk  pemenuhan  bahan  ajar sekolah (LKS). Selain itu,
peneliti juga menemukan permasalahan mengenai
pembiayaan gaji bagi guru pendidik maupun tenaga kependidikan  di  kedua  sekolah tersebut.  Kendalanya  adalah  ada aturan  yang  tidak  mengizinkan dana  BOS  dipergunakan  untuk membayar gaji guru dan karyawan sehingga pihak sekolah meminta  kepada  siswa  untuk membayar  uang  bulanan  di sekolah yang besarnya disesuaikan  dengan  kemampuan finansial wali murid. Lalu,
dimana peranan pemerintah dalam memberikan akses pendidikan gratis bagi
masyarakat  miskin  jika  melihat kondisi sekolah yang seperti itu.
C. Akses Pendidikan Bagi Mayarakat Miskin Permasalahan Biaya Operasional  yang  dibebankan kepada  siswa  seperti  yang  telah dijelaskan  di  atas  terjawab  dari hasil wawancara dengan Fathurrohamn,  SH,  M.Si.  (Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang), Ibu Marwiyah, M.,M.Pd. (Bendahara SMA PGRI Peterongan)  dan  Ibu  Wahyuni Hidayati,  S.Pd.  (Guru  SMA PATRIOT Peterongan). Bahwasannya  pemerintah  pusat dan Pemerintahan Daerah melalui Dinas Pendidikan bertanggung jawab dalam memberikan  akses  pendidikan bagi  masyarakat  kurang  mampu melalui  PIP  dan  BKSM  untuk siswa  kurang  mampu,  serta  BOS dan  BOSDA  untuk  operasional sekolah.  Berikut  penuturan  dari ketiga narasumber tersebut :
a. Fathurrohamn, SH, M.Si.,
(Dinas  Pendidikan  Kabupaten
Jombang) “....  jadi  yang  tidak  sekolah bagaimana supaya bisa
sekolah  kita  untuk  SD  dan
SMP  menyediakan  ada  BOS dan  BOSDA  sehingga  tidak ada alasan anak tidak sekolah....  Kemudian  kalau itu  kan  biaya  oprasional  non personal, kalau biaya personalnnya itu melalui bantuan  BKSM  atau  BSM, sekarang  muncul  namanya PIP itu program dari pemerintah  pusat,  kemudian ada  lagi  dari  pemerintah pusat namannya PKH Pogram Keluarga Harapan itu adalah  untuk  biaya  personal pendidikan  yang  diarahkan untuk jaminan anak-anak untuk  sekolah.  BOS  itu  dari pusat  dan  BOSDA-nya  itu dari pemerintah daerah. BOSDA-nya  itu  disediakan untuk SD/MI dan SMP/MTS,
jadi  semuanya  itu  dicaver.
Kalau SMA-nya sumber dananya dari orang tua kemudian dari pemerintahnya dalam bentuk BOS, kemudian dalam bentuk personalnnya  namannya  PIP. Kalau  di  SMA/SMK  itu  kan biayanya  besar  ya  disamping ada PIP, pemerintah kabupaten  juga  memberikan yang namannya BKSM Bantuan Khusus Siswa Miskin...” (kutipan hasil wawancara tanggal 6
desember 2016)
b. Ibu Marwiyah, M.,M.Pd (Bendahara SMA PGRI Peterongan) “....sekian  persen  dari  jumlah siswa kita itu adalah mendapatkan  semua  fasilitas
Amalia,    Rizki  Nur  dan  Puspytasari,  Heppy  Hyma,  Analisis  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Akses Orang Miskin Pada Pendidikan
ini  ya  BKSM  dapat,  terus  PIP dapat,  BOS  dapat....  70%  itu dari  PIP  dan  BKSM,  30%-nya BOS. KIP untuk tahun ini PIP- nya  60  siswa  BKSM  39  yang lainnya  BOS  mbak...  jumlah siswannya 140 jadi kelas 1,2,3” (hasil kutipa wawancara tanggal 7 desember 2016)
c. Ibu  Wahyuni  Hidayati,  S.Pd (Guru SMA PATRIOT Peterongan) “Selain  dana  BOS  ada  BKSM mbk  tpi  itu  langsung  ke  siswa tidak  ke  sekolah  bagi  yang tidak  mampu...” (kutipan  hasil wawancara tanggal 6 desember 2016) PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian  dan  pembahasan  di atas,  maka  dapat  di  simpulkan bahwa Penyelenggaraan pendidikan  tidak  membedakan antara mampu dan tidak mampu,
bahkan orang yang tidak mampu
mendapatkan layanan yang
lebih.  Peran  pemerintah  dalam memberikan  akses  pendidikan bagi  masyarakat  miskin  berupa Program  Indonesia  Pintar  (PIP) dan  Bantuan  Khusus  Siswa
Miskin (BKSM) yang dianggarkan  dari  APBN  san APBD. Tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut adalah  agar  siswa  yang  orang tuanya  miskin  dapat  mengikuti proses  pendidikan  yang  layak mengingat  peraturan  pemerintah daerah Provinsi yang menetapkan program wajib belajar 12 tahun.

## B. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  dan hasil  penelitian  yang  telah  di lakukan  peneliti  di  atas,  maka diharapkan  masyarakat  miskin manfaatkan  dan  menggunakan dengan  baik  program  bantuan dari  pemerintah  tersebut  sesuai dengan  kebutuhan  pendidikan anak agar anak bisa sekolah dan mengikuti  proses  pembelajaran sehingga anak tidak lagi memikirkan  biaya  dan  tidak terganggu dalam mengikuti proses pembelajaran.

## Daftar Pustaka
Budiardjo,  Miriam.  2008.  Dasar- dasar  Ilmu  Politik.  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Moleong. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Suharto,  Edi.  2006. Membangun
Masyarakat
Memberdayakan Rakyat . Bandung: Refika Aditama. Undang-undang  Nomor  23  Tahun
2014  Tentang  Pemerintah
Daerah.  .  Bandung  :  Citra Umbara Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2003 Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.  2016.  Bandung: Citra Umbara. Undang-undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945. Apollo. Surabaya. Undang-undang  Republik  Indonesia
Nomor  13  Tahun  2011 tentang  Penanganan  Fakir Miskin.