## Implementasi Pendewasaan Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia
Dinny Wirawan Pratiwie 1 , Karina Lizwary 2 dinipratiwie@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam, Indonesia 1 karinalizwary93@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam, Indonesia 2

## Abstract
Background :
According to  Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974, marriage  is permitted if the  man has reached the age of 19 and the woman has reached the age of 16. These provisions have been amended, namely in Article 7  paragraph  (1)  of  Law  Number  16  of  2019,  it  is  explained  that  marriage  is  only  permitted  if  a  man  and  a woman have reached the age of 19. Marriage maturity is a program of the Family Planning Population Agency (BKKBN) as an effort to increase the minimum age of 20 years for women and 25 years for men to have their first marriage. Marriage dispensation is a legal policy that allows minors to be able to enter into legal marriages in Indonesia as stipulated in Article 7 paragraph (2) of the Marriage Law.

## Research Method:
In this study the authors used normative research methods with conceptual approaches to laws, cases.

## Findings:
Marriage Age Maturity (PUP) is an effort to increase the age of the first marriage, so that it reaches a minimum age at the time of marriage, namely 21 years for women and 25 years for men. Maturity of marriage age is not just  delaying  until  a  certain  age,  but  trying  to  make  the  first  pregnancy  occur  at  a  fairly  mature  age.  With permission from the court or related officials for someone who is not yet 19 years old and wants to get married for certain reasons and accompanied by  supporting evidence. So that the provisions  for the  legal age  limit  for marriage  can  be  dissolved  with  the  dispensation  of  marriage,  it  does  not  rule  out  the  possibility  that  child marriages will continue to occur.

## Conclusion:
The  application  of  the  marriage  dispensation  is  in  stark  contrast  to  efforts  to  prevent  child  marriage  in  the marriage-age  maturity program and contradicts Article 26 paragraph 1 letter c, the 2002 Child Protection Law which  mandates  preventing  marriage  at  a  young  age.  This  provision  opens  a  legal  loophole  for  the implementation of child marriages.
Keywords : Maturity; Dispensation; Marriage.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Pendewasaan Usia Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Ketentuan tersebut telah  dirubah,  yakni  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019,  dijelaskan  bahwa perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah  mencapai  usia  19 tahun.  Pendewasaan  perkawinan merupakan  program  Badan  Kependudukan  keluarga  Berencana  (BKKBN)  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan usia  minimal  20  tahun  bagi  perempuan  dan  25  tahun  untuk  laki-laki  untuk  melakukan  perkawinan  pertama. Dispensasi kawin adalah sebuah kebijakan hukum  yang  memberikan kebolehan bagi  anak-anak dibawah umur yang  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan  yang  sah  secara  hukum  di  Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

## Metode Penelitian:
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  normatif  dengan  metode  pendekatan  konseptual undang-undang, kasus.

## Hasil Penelitian:
Pendewasaan  Usia  Perkawinan  (PUP)  merupakan  upaya  untuk  mengingkatkan  usia  pada  perkawinan  pertama, sehingga  mencapai  usia  minimal  pada  saat  perkawinan  yaitu  21  tahun  bagi  Wanita  dan  25  tahun  bagi  pria. Pendewasaan  Usia  Perkawinan  bukan  sekedar  menunda  sampai  usia  tertentu  saja  tetapi  mengusahan  agar kehamilan pertama pun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabata yang  terkait  bagi  seseorang  yang  belum  mencukupi  umur  19  tahun  dan  ingin  melangsungkan  perkawinan dengan  alasan-alasan  tertentu  dan  disertai  bukti-bukti  pendukung.  Sehingga  ketentuan  batas  usia  diizinkannya menikah tersebut dapat menjadi lebur dengan adanya dispensasi kawin maka tidak menutup kemungkinan akan terus terjadi perkawinan yang dilakukan oleh seorang anak.
Kesimpulan:
Penerapan  dispensasi  perkawinan  sangat  bertolak  belakang  dengan  upaya  pencegahan  pernikahan  anak  dalam program  pendewasaan  usia  kawin  dan  bertentangan  dengan  Pasal  26  ayat  1  huruf  c,  Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 yang  mengamanatkan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak- anak. ketentuan tersebut membuka celah hukum dilaksanakannya perkawinan anak.
Kata kunci: Pendewasaan; Dispensasi; Perkawinan.
DOI :  - Received : February 2023 Accepted : February 2023 Published : February 2023 Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Kodrat  manusia  sejak  dilahirkan  ke  dunia  adalah  sebagai  makhluk  sosial  yang mempunyai sifat hidup bersama-sama dengan sesama manusia. Dapat diartikan bahwa secara makro hidup bersama diawali dengan adanya perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga. Terbentuknya sebuah keluarga itu sendiri pada awalnya dibentuk oleh sepasang manusia laki- laki  dan  perempuan.  Hidup  bersama  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  telah  memenuhi persyaratan perkawinan tersebut disebut sebagai pernikahan. 1
Perkawinan adalah akad yang menghalalkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan  dalam  ikatan  rumah  tangga.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan    adalah  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Sehingga  tujuan  perkawinan  tersebut adalah  te  rciptanya  hubungan  suami  istri  dalam  rumah  tangga  yang  penuh  dengan ketenangan, kebahagiaan, dan ketentraman.
Kompilasi  hukum  islam  menyebutkan  bahwa  perkawinan  adalah  akad  yang  sangat kuat atau miitsaqn gholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 2 Dalam  Bahasa  Arab  nikah  berarti watha artinya  bersenang-senang,  sedangkan menurut syara’ adalah  suatu  akad  yang  memperbolehkan  seorang  pria  dan  Wanita  bergaul
1 Akhmad Shodikin, Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan , Jurnal Mahkamah 9 (1), hal 115.
2 Abdurrahman. 2001. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: cv Akademika Pressindo, Cet 3, hlm. 114.

## Implementasi Pendewasaan Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin
Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia
Dinny Wirawan Pratiwie; Karina Lizwary
bebas. Pernikahan adalah salah satu ajaran yang disyariatkan islam untuk menjaga eksistensi manusia. 3
Pelaksanaan  perkawinan  terdapat  syarat  perkawinan  yang  merupakan  hal-hal  yang melekat  dalam  perkawinan  yang  menjadi  bagian  dari  suatu  perbuatan  hukum  atau  peristiwa hukum, jika syarat itu tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Salah satu syarat  perkawinan  adalah  mengenai  batas  usia  calon  mempelai  laki-laki  dan  perempuan, sebagaimana  diatur  dalam    Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Pasal  7 ayat (1) merupakan ketentuan yang bersifat nasional harus berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia dan penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mensyaratkan usia calon isteri paling rendah 16 tahun dan calon suami paling rendah 19 tahun.
Pendewasaan  perkawinan  merupakan  upaya  untuk  meningkatkan  batas  usia perkawinan  pertama  guna  menghindari  pernikahan  di  usia  anak.    Saat  ini  terdapat  aturan terbaru  mengenai  perkawinan,  yakni  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada ketentuan undang-undang  terbaru  ini  terdapat  beberapa  perubuhan,  dimana  salah  satunya  adalah pendewasaan usia perkawinan. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16  tahun.  Ketentuan  tersebut  telah  dirubah,  yakni  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019,  dijelaskan  bahwa  perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menghendaki adanya  penyimpangan  terhadap  batas  usia  perkawinan  apabila  calaon  mempelai  pria  dn wanita  belum  berumur  19  (Sembilan  belas  tahun),  penyimpangan  batas  usia  tersebut  dapat terjadi  ketika  ada  dispensasi  yang  diberikan  oleh  pengadilan  atau  pejabat  lain  atas permohonan/permintaan  orang  tua  pihak  pria  dan  atau    Wanita  dengan  alasan  sangat mendesak  disertai  bukti-bukti  pendukung  yang  cukup,  yang  dimaksud  dispensasi  kawin adalah sebuah kebijakan hukum yang memberikan kebolehan bagi anak-anak dibawah umur yang memenuhi kaidah dimana diatur dalam dispensasi tersebut untuk dapat melangsungkan perkawinan yang sah secara hukum di Indonesia.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  permasalahan  yang  akan  dibahas  pada penelitian ini mengenai pengaturan pendewasaan perkawinan dalam perspektif hukum positif
3 Irma Suryani. 2018. Hukum Perkawinan di Indonesia Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta; Kreasi Total Media, hlm 2.
di  Indonesia  dan  penerapan  pemberlakuan  dispensasi  kawin  dalam  upaya  pendewasaan perkawinan.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  akan  disusun  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma- norma dalam  hukum  positif 4 .  Akan  tetapi,  untuk  menunjang  hasil  penelitian,  maka dibutuhkan  pula  data  dari  narasumber  terkait  permasalahan  yang  dimaksud  pada  penelitian ini.  Dalam sebuah penelitian lazimnya dibutuhkan beberapa data terkait permasalahan  yang diangkat,  baik  data  yang  diperoleh  dari  narasumber  atau  masyarakat  secara   langsung  dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan pustaka dinamakan data sekunder 5 .
Sumber  data  pada  penelitian  ini  utamanya  menggunakan  data  sekunder,  yang kemudian ditunjang dengan data lapangan. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari 3 (tiga) bahan  hukum,  antara  lain: bahan  hukum  primer  berupa  peraturan   perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke-IV; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  Kompilasi  Hukum  Islam;  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan;  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang uji materil Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Bahan  hukum  sekunder  berupa  rancangan peraturan  perundang-undangan,  hasil  penelitian,  karya  ilmiah,  jurnal  yang  berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini. Bahan hukum tersier berupa kamus.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini,  antara  lain:  Studi pustaka  yaitu  dengan  cara  mengkaji,  menelaah  bahan-bahan  hukum  yang  terdiri  dari  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  maupun  bahan  hukum  tersier; dan  studi lapangan   yaitu  dengan  cara  melakukan  wawancara  secara  langsung  dan  terkonsep berdasarkan  pedoman  wawancara  yang  telah  disesuaikan  dengan   rumusan  masalah; Wawancara  dilaksanakan  dengan  narasumber  Ibu  Ria  Artanti  selaku  Sub  Koordinator  Bina
4 Johnny  Ibrahim,  2006,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Malang:  Bayumedia Publishing, hlm. 295
5 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2011,  Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

## Implementasi Pendewasaan Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dinny Wirawan Pratiwie; Karina Lizwary
Keluara  Remaja.  Serta  studi  dokumen dengan  cara  mengkaji  hasil  wawancara,  baik  dalam bentuk data maupun jawaban terhadap permasalahan yang diangkat.
Analisis  data  yang  dilakukan  berupa  analisis  data  secara  kualitatif  yang bersifat deskriptif. Kualitatif artinya analisis yang dilakukan melalui kategorisasi berdasarkan permasalahan yang diteliti dan data yang dikumpulkan. Deskriptif artinya data yang diperoleh dielaborasi  secara  komprehensif  dan  dianalisis  secara  cermat,  sistematis  dengan  tetap memperhatikan otentifikasi data dan signifikasi korelasi dengan masalah yang diteliti.

## 3. PEMBAHASAN
Pendewasaan  Usia  Perkawinan  adalah  upaya  untuk  meningkatkan  usia  pada perkawinan  pertama,  sehingga  pada  saat  perkawinan  mencapai  usia  minimal  20  tahun  bagi perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah baik dipandang dari sisi  Kesehatan  maupun  perkembangan  emosional  untuk  menghadapi  kehidupan  keluarga. 6 Pendewasaan Usia Perkawinan bukan sekedar menunda perkawinan bukan pada usia tertentu saja,  akan  tetapi  juga  mengusahakan  agar  kehamilan  pertama  yang  cukup  dewasa. Dilakukannya  pendewasaan  usia  perkawinan  sebagai  program  pencegahan  pernikahan  yang dilakukan  oleh  anak  yang  pada  saat  ini  masih  ada  pelaksanaan  pernikahan  dilakukan  oleh anak  yang  sebenarnya  tidak  memenuhi  syarat  batas  usia  minimal  untuk  melaksanakan perkawinan.
Seseorang  dengan  usia  18  tahun  merupakan  usia  yang  masuk  dalam  definisi  “anak” berdasarkan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Nomor  23  Tahun  2002  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014,  anak  memiliki  hak  untuk  tumbuh dan  berkembang  dengan  baik  agar  mampu  menjadi  orang  dewasa  yang  tangguh  dan kompeten.  Apabila  pernikahan  terjadi  pada  seseorang  yang  masih  dibawah  18  tahun  maka dapat  dikatakan  sebagai  pernikahan  pada  usia  anak  atau  seringkali  dikenal  sebagai pernikahan dini.
Salah satu program yang telah dicanangkan secara nasional dalam mencegah terjadinya pernikahan usia anak adalah melalui Program GenRe (Generasi Berencana). Program GenRe merupakan suatu program untuk memfasilitasi terwujudnyaTagar Remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari risiko TriadKRR (pergaulan bebas/free sex, HIV/AIDS, dan penyalahgunaan  napza),  menunda  usia  pernikahan,  mempunyai  perencanaan  kehidupan
6 BKKBN;  Direktorat  Remaja  dan  Perlindungan  Hak-Hak  Reproduksi,  2010, Pendewasaan  Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia Perempuan, Jakarta, BKKBN, hlm 19.
berkeluarga  untuk  mewujudkan  Keluarga  Kecil  Bahagia  Sejahtera  serta  menjadi  contoh, model, idola dan sumber informasi bagi teman sebayanya.
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada saat perkawinan  pertama  yakni  usia  minimal  19  tahun  bagi  perempuan  dan  19  tahun  bagi  laki- laki.  Sedangkan  hak  reproduksi  remaja,  termasuk  hak  atas  kebebasan  dan  keamanan berkaitan  dengan  kehidupan  reproduksi  dan  lainnya,  merupakan  bagian  dari  hak  asasi manusia  yang  melekat  pada  manusia  sejak  lahir  dan  dilindungi  keberadaannya,  sehingga pengekangan terhadap hak reproduksi berarti pengekangan terhadap hak asasi manusia.
Tujuan Pendewasaan Usia Perkawinan adalah penurunan tingkat kelahiran, perubahan mendasar pada tingkat Pendidikan, struktur ekonomi dan keluarga, perubahan mendasar pada hubungan  ortu  dan  anak,  penurunan  kematian  Ibu,  bayi  dan  anak,  mengurangi  masa reproduksi  perempuan  dan  Aktualisasi  diri  bagi  Wanita.  Pendewasaan  Usia  Perkawinan adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah,  orang  tua,  anak,  masyarakat  dan  semua pemangku  kepentingan  dalam  rangka  mencegah  terjadinya  perkawinan  pada  usia  anak  dan menurunkan  angka  perkawinan  pada  usia  anak.  Pendewasaan  Usia  Perkawinan  merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional. Program PUP akan memberikan dampak terhadap  peningkatan  umur  kawin  pertama  yang  pada  gilirannya  akan  menurunkan Total Fertility Rate (TFR).
Tujuan  program  Pendewasaan  Usia  Perkawinan  ini  adalah  untuk  memberikan pengertian  dan  kesadaran  kepada  remaja  agar  dalam  merencanakan  keluarga,  mereka  dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental  emosional,  pendidikan,  sosial,  ekonomi,  serta  menentukan  jumlah  dan  jarak kelahiran. 7
Program Pendewasaan Usia kawin dan Perencanaan Keluarga merupakan kerangka dari program pendewasaan usia perkawinan. Kerangka ini terdiri dari tiga masa reproduksi, yaitu; 1)  Masa  menunda  perkawinan  dan  kehamilan;  2)  Masa  menjarangkan  kehamilan;  dan  3) Masa mencegah kehamilan. Kerangka ini dapat dilihat sebagaimana berikut ini;
a) Masa Menunda Kehamilan dan Perkawinan
Kelahiran anak yang baik adalah apabila dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia 20  tahun.  Kelahiran  anak,  oleh  seorang  ibu  di  bawah  usia  20  tahun  akan  dapat
7 Ahmad Faisal, Analisis Hukum Islam Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan oleh Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana  (DPPKB)  Kabupaten  Banyuwangi  Dalam  Mengurangi Pernikahan Usia Dini, Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2009.hlm 52.

## Implementasi Pendewasaan Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia
Dinny Wirawan Pratiwie; Karina Lizwary
mempengaruhi  kesehatan  ibu  dan  anak  yang  bersangkutan.  Oleh  sebab  itu  sangat dianjurkan  apabila  seorang  perempuan  belum  berusia  20  tahun  untuk  menunda perkawinannya.  Apabila  sudah  terlanjur  menjadi  pasangan  suami  istri  yang  masih  di bawah usia 20 tahun, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan, dengan menggunakan alat kontrasepsi.
Beberapa alasan medis secara objektif dari perlunya penundaan usia kawin pertama dan kehamilan pertama bagi istri yang belum berumur 20 tahun adalah sebagai berikut:
b) Kondisi  rahim  dan  panggul  belum  berkembang  optimal  sehingga  dapat  mengakibatkan risiko kesakitan dan kematian saat persalinan, nifas serta bayinya;
Kemungkinan timbulnya risiko medis sebagai berikut:
1) Keguguran
2) Preeklamsia (tekanan darah tinggi, cedema, proteinuria)
3) Eklamsia (keracunan kehamilan)
4) Timbulnya kesulitan persalinan
5) Bayi lahir sebelum waktunya
6) Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)
7) Fistula Vesikovaginal (melebarnya air seni ke vagina)
8) istula Retrovaginal (keluarnya gas dan fases/tinja ke vagina)
9) Kanker leher Rahim
Perkawinan merupakan tali ikatan yang  melahirkan keluarga   sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diatur dalam aturan-aturan hukum baik secara  tertulis    yang  merupakan  hukum  negara  maupun  tidak  tertulis  seperti  hukum  adat. Perkawinan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi perkawinan merupakan ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. 8
Oleh  sebab  itu  tujuan  perkawinan  dapat  terwujud  sesuai  dengan  perintah  agama apabila  kedua  belah  pihak  baik  laki-laki  dan  perempuan  sudah  siap  jiwa  dan  raganya/siap lahir  dan  batin  memegang  peran  dan  tanggung  jawab  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya sebagai  suami  dan  juga  istri.  Berkaitan  dengan  kesiapan  lahir  dan  batin  seseorang  untuk melangsungkan pernikahan dapat diukur melalui tingkat kedewasaan/cakap untuk melakukan suatu  perbuatan  hukum  yakni  perkawinan,  hal  ini  dilihat  dari  usia  calon  mempelai  laki-laki dan perempuan. Kedewasaan dan kecakapan hukum menurut Hukum Positif;
8 Farida Ariany, Perkawinan Usia Dini Menurut Hukum Isalm dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jurnal Sangkareang Mataram, ISSN No. 2355-9292, hlm 19

## 1) Kecakapan/pendewasaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pendewasaan  ada  dua  macam,  pendewasaan  penuh  pendewasaan  untuk  beberapa perbuatan  hukum  tertentu  (terbatas).  Keduanya  harus  memenuhi  syarat  yang  ditetapkan undang-undang  untuk  pendewasaan  penuh  syaratnya  telah  berumur  20  tahun. 9 Adapun pendewasaan  terbatas  syaratnya  sudah  berumur  18  tahun  penuh  (Pasal  421  dan  426 KUHPerdata)  Untuk  kedewasaan  penuh,  prosedurnya  adalah  yang  bersangkutan mengajukan  permohonan  kepada  Pemerintah  dilampiri  dengan  akta  surat  kelahiran  atau alat bukti lainya.
Akibat  hukum  adanya  pernyataan  pendewasaan  penuh  adalah  status  hukum  yang bersangkutan  sama  dengan  status  hukum  orang  dewasa.  Apabila  ingin  melangsungkan perkawinan,  izin  orang  tua  tetap  diperlukan. 10 Istilah  “kedewasaan”  menunjuk  pada keadaan dewasa memnuhi syarat hukum. Istilah “Pendewasaan” menunjuk pada keadaan belum dewasa oleh hukum dinyatakan sebagai dewasa.  Sebagaimana diatur dalam  pasal 330  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  belum  dewasa  ( minderjarig) adalah  belum berumur 21 tahun penuh dan belum pernah kawain. Apabila mereka yang kawin sebelum 21  tahun  penuh  bercerai,  mereka  tidak  Kembali  dalam  keadaan  belum  dewasa. Berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  orang  dewasa  yaitu  orang  yang sudah berusia 21 tahun penuh walaupun belum berumur 21 tahun tetapi sudah kawin maka dikatakan  sudah  dewasa.  Keadaan  dewasa  yang  memenuhi  syarat  undang-undang  ini disebut kedewasaan. Orang dewasa atau dalam kedewasaan cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum misalnya membuat perjanjian, melakukan perkawinan. 11
Dalam  kecakapan/dewasa  Batasan  umur  setiap  orang  berbeda-beda  sesuai  dengan perbuatan  hukum  yang  akan  dilakukan  tetapi  dalam  Undang-Undang  hukum  Perdata sudah  mentukan  hukum  orang  cakap  dan  dewasa  adalah  18  tahun  sebagai  usia  dewasa terbatas.  Apabila  sebelum  18  tahun  ingin  melaksanakan  perkawinan  maka  tidak diperkenankan, namun masih dapat diberikan dispensasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
9 Sanawiah  dan  Muhammad  Zainul, Batasan  Kedewasaan  dan  Kecakapan  hukum  Pewasiat  Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 5, 1 Juni 2018, hlm 7.
10 Ibid, hlm 7.
11 Ibid, hlm 9.

## Implementasi Pendewasaan Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia
Dinny Wirawan Pratiwie; Karina Lizwary

## 2) Kecakapan/pendewasaan menurut Hukum Pidana Dalam Bertindak Hukum
Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana. 12 Anak yang menjadi korban tindak pidana yang disebut sebagai Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaam fisik, mental dan  atau  kerugian  ekonomi  yang  disebabkan  oleh  tindak  pidana. 13 Anak  yang  Menjadi Saksi  Tindak  Pidana  yang  selanjutnya  disebut  Anak  Saksi  adalah  anak  yang  belum berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  tentang  suatu  perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. 14
Berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana anak dikaitkan dengan batas umur untuk dapat diajukan dalam sidang anak. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang  bersangkutan  melampaui  batas  umur  18  (delapan  belas)  tahun,  tetapi  belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Dalam hal Anak  belum  berumur  12  (dua  belas)  tahun  melakukan  atau  diduga  melakukan  tindak pidana,  Penyidik,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  dan  Pekerja  Sosial  Profesional mengambil keputusan untuk: a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau b. mengikutsertakannya  dalam  program  pendidikan,  pembinaan,  dan  pembimbingan  di instansi  pemerintah  atau  LPKS  di  instansi  yang  menangani  bidang  kesejahteraan  sosial, baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah,  paling  lama  6  (enam)  bulan.  Dalam  Pasal  69 Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Anak,  bahwa  anak  hanya  adapat  dijatuhi  pidana  atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem peradilan anak dan bagi anak yang berusia 14 (empat belas tahun hanya dapat dikenai tindakan.

## 3) Pendewasaan dalam Hukum Perkawinan
Dalam hal perkawinan yang dimaksud pendewasaaan perkawinan adalah meningkatkan usia calon mempelai laki-laki dan perempuan yang sebelumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Laki-laki  berumur  19  tahun
12 Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012, Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
13 Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012, Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
14 Pasal 1 butir 5   Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012, Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
perempuan 16 tahun, kemudian setelah diperbarui batas usia perkawinan dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  menjadi  calon  mempelai  Wanita  dan  calon  mempelai  pria sama-sama  berusia  19  tahun.    Undang-undang  Perkawinan  ini  menganut  prinsip,  bahwa pasangan  suami  istri  harus  telah  matang  jiwa  dan  raga  untuk  melaksanakan  perkawinan. Dengan siapnya jiwa dan raga mereka dalam perkawinan diharapkan perkawinan tersebut jauh dari perceraian karena dapat berjalan dengan langgeng sehingga akan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Maksud dari pemerintah menerapkan kebijakan ini adalah baik  pasangan  suami  dan  istri  sama-sama  telah  berusia  minimal  19  tahun  agar  kedua pasangan  tersebut  benar-benar  siap  secara  mental,  lahir  dan  batin  kertika  memasuki perkawinan.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  ketentuan  batas  usia  dalam  perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yakni suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya, agar dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan  secara  baik  tanpa  berakhir  pada  perceraian  dan mendapat  keturunan  yang  baik  dan  sehat,  untuk  itu  harus  dicegah  adanya  perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. 15
Perangkat  aturan  yang  ada  menegaskan  perlunya  upaya  perlindungan  anak  sehingga anak tidak terlibat dalam praktek pernikahan usia dini dan tetap terpenuhi haknya sebagai anak  sehingga  lebih  siap  menjadi  orang  dewasa  yang  tangguh  dan  kompeten.  Menurut Satjipto  Rahardjo,  Perlindungan  hukum  adalah  memberikan  pengayoman  terhadap  hak asasi  manusia  (HAM)  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  itu  diberikan  kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 16 Maka jika dikaitkan  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  adalah  memberikan  perlindungan hukum  dan  pengayoman  agar  seorang  anak  dapat  memperoleh  hak-haknya  yang  telah diberikan oleh hukum.
Hak  anak  adalah  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  wajib  dijamin,  dilindungi  dan dipenuhi  oleh  orangtua,  masyarakat,  pemerintah  dan  negara.  Mengenai  beberapa  hak seorang anak yang wajib terpenuhi, yakni: 17
1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran,
15 Farida Ariany, Op.Cit, hlm 19
16 Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti , hlm 69.
17 Achmad Bahroni dkk, Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Jurnal Transparansi Hukum, P- ISSN 2613-9200, E-ISSN 2613-9197, hlm 47.

## Implementasi Pendewasaan Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia
Dinny Wirawan Pratiwie; Karina Lizwary
2) Hak dalam mengungkapkan sebuah pendapat serta didengarkan pendapatnya ;
3) Hak untuk dapat istirahat dan mengolah waktu, bersosialiasi bersama teman seumuran, bermain dan berekspresi serta berkreasi sesuai dengan keinginannya;
4) Hak dalam memperoleh suatu perlindungan.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa usia  menikah  untuk  calon  pengantin  perempuan  16  tahun  dan  calon  pria  pengantin  19 tahun,  yang  memiliki  makna  bahwa  ada  peluang  di  izinkannya  seorang  anak  perempuan menikah  di  bawah  18  tahun. 18 Pengaturan  terbaru  terkait  dengan  batas  usia  menikah menikah  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia  19  tahun.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2022  tentang  Perlindungan  Anak  melarang  adanya tindakan  yang  merugikan  anak  bahkan  pada  Pasal  26  ayat  (1)  huruf  c  telah  menegaskan salah  satu  kewajiban  keluarga  dan  orang  tua  adalah  untuk  mencegah  terjadinya perkawinan di usia Anak.
Undang-Undang  Nomor  52  Tahun  2009  tentang  Perkembangan  Kependudukan  dan Pembangunan  Keluarga  telah  mengamanatkan  perlunya  pengendalian  kuantitas, peningkatan  kualitas  dan  pengarahan  mobilitas  penduduk  agar  mampu  menjadi  sumber daya  yang  tangguh  bagi  pembangunan  dan  ketahanan  nasional.  Salah  satu  program pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan adalah Program Keluarga Berencana yang  bertujuan  mengendalikan  jumlah  penduduk  diantaranya  melalui  program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). 19
Pendewasaan  Usia  Perkawinan  (PUP)  adalah  upaya  untuk  meningkatkan  usia  pada perkawinan  pertama,  sehingga  mencapai  usia  minimal  pada  saat  perkawinan  yaitu  20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Usia dalam melangsungkan perkawinan adalah sangat penting. Hal ini karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena  kurangnya  kesadaran  untuk  bertanggung  jawab  dalam  kehidupan  berumah  tangga bagi suami istri. Meskipun batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1)
18 Maswita Djaja dkk, Laporan Akhir Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  Anak Republik Indoneusa, yayasan Melati dan Pusat Kajian gender Anak Insitut Pertanian Bogor, tahun 2016, hlm3.
19 Wahyu  Ningsih  Safitri  dkk,  Naskah  Akademik  Tentang  Peraturan  Daerah  kota  Samarinda  tentang Pendewasaan Usia Perkawinan, hlm  10.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yaitu  perkawinan  hanya  diijinkan  jika  pihak  pria  dan wanita  sudah  mencapai  umur  19  tahun. Namun,  kenyataannya  masih  banyak  kita  jumpai perkawinan di bawah umur. 20
Dispensasi  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  pengecualian  dari  aturan adanya  pertimbangan  yang  khusus,  pembebasan  dari  suatu  kewajiban  atau  larangan,  atau diartikan  juga  sebgai  pengecualian  tindakan  berdasarkan  hukum  yang  menytakan  bahwa suatu  peraturan  perundang-undangan  tidak  berlaku  untuk  suatu  hal  khusus  dalam  hukum administrasi  negara. 21 Secara  etimologi  (bahasa)  dispensasi  nikah  terdiri  dari  dua  kata, dispensasi  yang  berarti  pengecualian  dari  aturan  karena  adanya  pertimbangan  yang  khusus, atau  pembebasan  dari  suatu  kewajiban  atau  larangan.  Sedang  nikah  (kawin)  adalah  ikatan Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran Agama. 22
Adapun  pengertian  secara  termologi  (istilah)  terbagi  dapat  dilihat  dari  berbagai pendapat:  Menurut  Roihan  A.  Rasyid,  dispensasi  kawin  adalah  dispensasi  yang  diberikan Pengadilan  Agama  kepada  calon  mempelai  yang  belum  cukup  umur  untuk  melangsungkan Perkawinan, yang dulu bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan wanita belum mencapai 16  tahun,  yang  sekarang  sudah  berubah  menjadi  19  tahun  bagi  laki-laki  dan  perempuan. Permohonan dispensasi tersebut diajukan oleh  orang tua atau wali calon mempelai pria atau wanita  ke  Pengadilan  Agama  daerah  setempat,  Subekti  dan  Tjirosudibio,  dispensasi  artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. 23
Menurut  Peneliti  Dispensasi  Kawin  dapat  diartikan  bahwa  adanya  pengecualian  dan kehususan  dalam  batas  usia  perkawinan  yang  mana  dispensasi  dimaksudkan  untuk memberikan  izin  atau  memperbolehkan  sesuatu  yang  awalnya  diperintahkan  oleh  Undang- Undang  yakni usia menikah bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, namun  karena  ada  alasan  yang  sangat  mendesak  dan  terpaksa    bagi  seseorang    yang  masi katergori  anak  yang  belum  cukup  usia  19  tahun  boleh  dilangsungkan  perkawinan  dan  sah dimata hukum negara.
Pernikahan  seseorang  yang  belum  mencukupi  umur  tetap  bisa  dilaksanakan  dengan syarat  apabila  Wali  dan  Pengadilan  Agama  telah  memberikan  izin.  Permohonan  izin  untuk menikah  dibawah  umur  yang  diajukan  kepada  Pengadilan  Agama  dinamakan  Dispensasi
20 Ibid, hlm 26.
21 Kamus Besar Bahsa Indonesia online diakses, https://abc.web.id/kbbi pada 25 September 2022
22 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 962.
23 Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1979. Kamus Hukum , Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 33.

## Implementasi Pendewasaan Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dinny Wirawan Pratiwie; Karina Lizwary
Kawin. sesuai ketetapan Pasal 7 ayat (2) jis Pasal 63 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 49 huruf (a)  UU  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  UU  Nomor  3  Tahun  2006  dan perubahan  kedua  dengan  UU  Nomor  50  Tahun  2009,  Dispensasi  kawin  secara  absolut memang  menjadi  kompetensi  Pengadilan  Agama.  Persoalan  mengenai  seseorang  yang membutuhkan  lembaga  hukum ini  pada dasarnya  hanya  persoalan  umur.  Dimana dalam  hal ini ketika seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan namun usianya belum mencukupi umur  yang  telah  ditentukan  oleh  Undang-Undang  maka  dapat  mengajukan  permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan agama untuk melakukan perkawinan.
Untuk  melaksanakan  Perkawinan  di  bawah  umur,  kedua  orang  tua  laki-laki  maupun kedua  orang  tua  perempuan  dapat  meminta  dispensasi  atas  ketentuan  umur  kepada Pengadilan  Agama  bagi  yang  beragama  Islam  dan  Pengadilan  Negeri  bagi  yang  non-Islam. Itu sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-undang p jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Pengajuan  dispensasi  tersebut  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  sesuai  wilayah tempat  tinggal  pemohon.  Dalam  mengajukan  dispensasi  nikah,  ada  beberapa  persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.

## a. Syarat-syarat Dispensasi Perkawinan
Syarat-syarat dispensasi Perkawinan adalah sebagai berikut 24 :
1) Persyaratan  umum.  Syarat  ini  yang  biasa  dilakukan  dalam  mengajukan  sebuah permohonan  di  Pengadilan  Agama,  adapun  syaratnya  yaitu  membayar  panjar  biaya perkara  yang  telah  ditafsir  oleh  petugas  meja  I  kantor  Pengadilan  Agama  setempat, jumlah panjar biaya sesuai dengan radius.
2) Persyaratan dispensasi Perkawinan
3) Surat permohonan.
4) Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos
5) Surat  keterangan  Ketua  Kantor  Urusan  Agama  setempat  yang  menerangkan penolakan karena masih di bawah umur.
6) Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos.
24 Slamet Arofik dan Alvian Riski Yustomi, Analisis Ushul dan Kaidah Fikih terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, Usratuna, Vol. 4, No. 1, Desember 2020, hlm 119.
7) Surat keterangan miskin dari camat atau kades diketahui oleh camat, bagi yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara (prodeo).
8) Permohonan  dispensasi  nikah  diajukan  oleh  kedua  orang  tua  pria  maupun  wanita kepada Pengadilan Agama yang mewakili tempat tinggalnya.

## b. Batas Usia Perkawinan
Batas  Usia  Perkawinan,  sudah  diatur  dalam  Undang-undang  Perkawinan  Nomor  16 Tahun  2019,  perubahan  atas  Undang-undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974.  Dalam Undang-undang  Perkawinan  Nomor  16  Tahun  2019  perubahan  atas  Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, mengatakan mengenai batasan usia Perkawinan bagi calon mempelai  pria  maupun  wanita.  Ketentuan  tersebut  termuat  dalam  pasal  7  ayat  (1),  yang menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan  pihak  wanita  juga  sudah  mencapai  usia  19  tahun.” 25 Usia  Pernikahan  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  tersebut  dalam  Undang-undang  Perkawinan  tidak  bertentangan dengan maksud pasal 6 ayat (2) yang berbunyi: “Untuk melangsungkan Perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.
Sehubungan dengan mengenai batas usia Perkawinan calon mempelai laki-laki maupun wanita  yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang-undang  Perkawinan  memberi  kelonggaran dalam penyimpangan atas aturan batas usia tersebut. Dalam pasal 7ayat (2) dan (3)  yang menyatakan:  (2)  “Dalam  hal  penyimpangan  terhadap  ayat  (1)  pasal  ini  dapat  meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”
Ketentuan-ketentuan  mengenai  keadaan  salah  seorang  atau  kedua  orang  tua  tersebut dalam  pasal  6  ayat  (3)  dan  (4)  Undang-undang  ini,  berlaku  juga  dalam  hal  permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud pasal 6 ayat (2)”Mengenai  batas  usia  Pernikahan  juga  tertera  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  yang termuat  dalam  pasal  15  ayat  (1)  dan  (2)  yang  berbunyi:  pasal  (1)  “Untuk  kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai  umur  yang  ditetapkan  dalam  Undang-undang  Perkawinan  pasal  7  Nomor  16 Tahun  2019  perubahan  atas  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  yakni  calon  suami sekurang-kurangnya  berumur  19  tahun  dan  calon  isteri  sekurangkurangnya  berumur  19 tahun.”  Pasal  (2)  “Bagi  calon  mempelai  yang  belum  mencapai  umur  21  tahun  harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-
25 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, bab II, pasal 7, ayat 1

## Implementasi Pendewasaan Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia
Dinny Wirawan Pratiwie; Karina Lizwary
undang No. 16 Tahun 2019 Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum  Islam  pasal  15  ayat  (1)  didasarkan  kepada  pertimbangan  kemaslahatan  keluarga dan rumah tangga Perkawinan Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-undang Perkawinan,  bahwa  calon  suami  isteri  itu  harus  telah  masak  jiwa  raganya  untuk  dapat melangsungkan  Perkawinan,  agar  supaya  dapat  mewujudkan  tujuan  Perkawinan  secara baik  tanpa  berakhir  pada  perceraian  dan  mendapat  keturunan  yang  baik  dan  sehat.Untuk itu harus dicegah adanya Perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.
Bahwa  maksud  diberlakukan  dispensasi  perkawinan  adalah  untuk  memberikan kebolehan  perkawinan  bagi  anak  apabila  terjadi  suatu  keadaan  yang  sangat  mendesak  yang merupakan  suatu  penyimpangan  ketentuan  umur  bahwa  usia  yang  diizikan  melakukan perkawinan  apabila  pria  dan  Wanita  sudah  mencapai  umur  19  tahun.    Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Penyimpangan yang dimaksud adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan  dispensasi  oleh  orang  tua  dari  salah  satu  atau  kedua  belah  pihak  dari  calon mempelai  kepada  Pengadilan  Agama  bagi  mereka  yang  beragama  Islam  dan  Pengadilan Negeri  bagi  yang  lainnya,  apabila  pihak  pria  dan  wanita  berumur  di  bawah  19  (sembilan belas)  tahun.  Yang  dimaksud  dengan  "alasan  sangat  mendesak"  adalah  keadaan  tidak  ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Juga disertai dengan bukti- bukti  pendukung  yang  cukup"  adalah  surat  keterangan  yang  membuktikan  bahwa  usia mempelai  masih  di  bawah  ketentuan  undang-undang  dan  surat  keterangan  dari  tenaga kesehatan  yang  mendukung  pernyataan  orang  tua  bahwa  perkawinan  tersebut  sangat mendesak untuk dilaksanakan. 26
Pendewasaan  Usia  Perkawinan  merupakan  upaya  untuk  meningkatkan  usia  pada perkawinan  pertama,  sehingga  mencapai usia  minimal  pada  saat  perkawinan  yaitu  20  tahun bagi  wanita  dan  25  tahun  bagi  pria.  Undang-Undang  Nomor  52  Tahun  2009  tentang Perkembangan  Kependudukan  dan  Pembangunan  Keluarga  telah  mengamanatkan  perlunya pengendalian  kuantitas,  peningkatan  kualitas  dan  pengarahan  mobilitas  penduduk  agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Salah satu program pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan adalah Program Keluarga Berencana  yang  bertujuan  mengendalikan  jumlah  penduduk  diantaranya  melalui  program
26 Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun  2019  Nomor 186, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401. Diundangkan 15 Oktober 2019.
Pendewasaan  Usia  Perkawinan  (PUP). 27 Usia  dalam  melangsungkan  perkawinan  adalah sangat  penting.  Hal  ini  karena  di  dalam  perkawinan  menghendaki  kematangan  psikologis. Usia  perkawinan  yang  terlalu  muda  dapat  mengakibatkan  meningkatnya  kasus  perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.
Penerapan dispensasi kawin bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan  Anak secara  eksplisit  Pasal  3  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Tahun  2002  menyebutkan tentang  usia  bahwa  anak  adalah  mereka  yang  berusia  dibawah  18  tahun.    Pasal  13  ayat  1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:
“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. penelantaran;
4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan; dan
6. perlakuan salah lainnya.
Pasal 13 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Dalam  hal  orang  tua,  wali  atau  pengasuh  anak  melakukan  segala  bentuk  perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.”
Pernikahan  pada  usia  anak-anak  dianggap  melanggar  hukum  karena  merupakan tindakan  perampasan  terhadap  hak-hak  anak,  padahal  penikahan  pada  usia  anak-anak  akan berdampak  kriminal  ketika  memenuhi  unsur-unsur  diskriminasi,  eksploitasi  baik  ekonomi maupun  seksual,  penelantaran,  kekejaman,  kekerasan  dan  penganiayaan,  ketidakadilan,  dan perlakuan  salah  lainnya,  yang  harus  dibuktikan  sesuai  dengan  hukum  dan  peraturan perundangan  yang  berlaku.  Namun  ketentuan  tersebut  dapat  menjadi  tidak  berlaku  karena telah ada toleransi dalam undang-undang perkawinan yang memberiakn dispensasi untuk dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dengan  demikian  para  pelaku  dan  pihak  yang  terlibat  dalam  perkawinan  dini  akan  sulit dikriminalkan.
Terkait  dengan  perkawinan  dibawah  umur  pasal  26  ayat  1  huruf  c,  Undang-Undang Perlindungan  Anak  Tahun  2002  menyebutkan  bahwa:  “orang  tua  berkewajiban  dan

## Implementasi Pendewasaan Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia
Dinny Wirawan Pratiwie; Karina Lizwary
bertanggungjawab  untuk  mencegah  terjadinya  perkawinan  pada  usia  anak-anak.  Dalam  hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat dilaksanakan  kewajiban  dan  tanggungjawabnya,  maka  kewajiban  dan  tanggungjawab sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  ini  dapat  beralih  kepada  keluarga,  yang  dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jika  memandang  pada  ketetapan  Pasal  26  ayat  1  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  secara  tegas  telah  memberikan  larangan  terhadap pernikahan  dini  yang  mana  pernikahan  seseorang  dibawah  18  tahun,  demikian  pula  yang terdapat  pada  Pasal  7  ayat  (1)  UU  Nomor  1  Tahun  1974. Tetapi,  pada  Pasal  7  ayat  (2)  UU Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  telah  diperbarui  dengan  undang-undang Nomor  16  Tahun  2019  terdapat  penyimpangan,  dimana  diperbolehkannya  pernikahan  dini dengan syarat dispensasi kawin.
Ditemukan  adanya  suatu  kontradiksi  didalam  pengaturan  mengenai  perkawinan  bagi anak antara Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang perlindungan anak. Dengan adanya  kontradiksi  pasal-pasal  diantara  kedua  undang-undang  tersebut.  Beberapa  Asas Hukum berlakunya ketentuan perundang-undangan yaitu; 28

## 1. Undang-Undang tidak berlaku surut
2. Lex superiori derogat legi inferiori (jika terjadi pertentangan antara aturan yang tinggi tingkatannya  dengan  aturan  yang  lebih  rendah  maka  yang  diberlakukan  adalah  aturan yang lebih tinggi).
3. L ex  posteriori derogate  legi  priori (Jika  terjadi  pertentangan  antara  Undang-Undang Baru dengan Undang-Undang Lama digunakan Undang-Undang yang Baru).
4. Lex  spesialis  derogat  legi  generalis (jika  terjadi  pertentangan  antara  Undang-Undang Khusus dan Undang-Undang Umum maka yang digunakan Undang-Undang khusus)
Dalam  memutuskan  perkara  mengenai  batas  usia  perkawinan  anak  maka  yang  dapat digunakan  adalah  Undang-undang  Perlindungan  Anak  yang  digunakan,  namun  demikian diketahui  ada  pengaturan  lain  yang  memberikan  dispensasi  kawin.  Namun  demikian dispensasi  kawin  muatannya  ketentuannya  adalah  sebuah  pengecualian  atau  aturan  khusus sedangkan Undang-undang perlindungan anak yakni Pasal 26 ayat (1) huruf c adalah aturan yang  sifatnya  umum.  Berdasarkan  pada  asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan yakni  asas Lex  specialist  derogate  legi  generalis (hukum  yang  khusus  menyampingkan
28 Suradiyanto,  2017,  Pengantar  Ilmu  Hukum  [Presentasi  Power  point],  Fakultas  Hukum  Univesitas Mulawarman, hlm 27.
hukum  yang  umum)  maka  seharusnya  dalam  hal  perkawinan  yang  menyangkut  anak  maka dapat  mempertimbangkan  pengaturan  Undang-Undang  Perlindungan  anak  yang  melarang dilakukannya pernikahan bagi anak, sehingga Undang-Undang Perkawinan yang memberikan dispensasi  bagi  perkawinan  anak  dapat  dikesampingkan  dan  tetap  memperhatikan  hak-hak anak dan perlindungan bagi anak serta masa depan bagi anak.
Namun  demikian,  adanya  kontradiksi  peraturan  tersebut  tidak  menghambat  Program GenRe upaya pendewasaan perkawinan, yang bukan hanya mengedukasi sebatas penundaan usia  perkawinan  saja.  Menurut  Ibu  Ria  Artanti  selaku  Sub  Koordinator  Bina  Keluarga Remaja  saat  dilakukan  wawancara  di  BKKBN  Provinsi  Kalimantan  Timur  Program  Genre yakni  generasi  berencana  masi  tetap  berjalan  dengan  baik  karena  pendewasaan  Usia Perkawinan  berkaitan  dengan  kelahiran  terkait  dengan  lamanya  masa  subur  dan  banyaknya anak  yang  dilahirkan  (fokus  pada  penundaan  kehamilan).  Dengan  menginformasikan dampak-dampak  pernikahan  Dini  dari  berbagai  Aspek  yaitu  Aspek  Kesehatan  Reproduksi, Aspek kematangan Psikologis, dan Aspek Kesiapan ekonomi;
a) Dari Aspek Kesehatan reproduksi: Pernikahan diusia dini menjadi salah satu penyebab kanker  leher  rahim,  Trauma  fisik  berupa  kesakitan  pada  organ  intim,  kehamilan beresiko  tinggi,  Keguguran,  Preeklampsia  dan  eklampsia,  Prematur,  Berat  bayi  lahir rendah (BBLR), resiko kematian ibu, dan resiko melahirkan anak stunting.
b) Dari Aspek kematangan psikologis: Pernikahan diusia dini menyebabkan ketidaksiapan menerima  pasangan  dengan  nilai,  sikap,  dan  perilaku,  Orang  tua  tidak  mampu mengasuh dan mengayomi anak-anaknya
c) Dari  Aspek  Kesiapan  Ekonomi:  Pendidikan  minim  mengakibatkan  sulitnya memperoleh  penghasilan  yang  layak,  keluarga  menjadi  beban  perekonomian  yang cukup  berat,  memicu  perceraian  karena  tidak  terpenuhinya  kebutuhan  primer  dalam keluarga.
Bahwa  dengan  adanya  program  pendewasaan  perkawinan  terdapat  perbandingan jumlah  perkawinan  anak  sebelum  dan  sesudah  ada  program  Pendewasaan  Usia  Perkawinan khusus di Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana disajikan pada tabel data Porporsi perempuan  Umur  20-24  tahun  yang  berstatus  kawin  atau  hidup  bersama  sebelum  umur  18 tahun 2015-2021 sebagai berikut:

## Implementasi Pendewasaan Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin
Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia
Dinny Wirawan Pratiwie; Karina Lizwary
Tabel 1. Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang berstatus Kawin atau hidup bersama sebelum umur 18
tahun pada tahun 2015 . 29 Provinsi Proporsi  Perempuan  Umur  20-24 tahun  yang  Berstatus  kawin  atau Berstatus  Hidup  Bersama  Sebelum Umur  18  Tahun  Menurut  Provinsi (Persen) 2015 Kalimantan Timur 14.78
Tabel 2. Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang berstatus Kawin sebelum umur 18 tahun pada tahun 2016-
2018 30 Provinsi Proporsi  Perempuan  Umur  20-24 Tahun  Yang  Berstatus  Kawin  Atau Berstatus  Hidup  Bersama  Sebelum Umur  18  tahun  Menurut  Provinsi (Persen) 2016 2017 2018 Kalimantan Timur 14.85 13.90 11.54
Tabel 3. Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang berstatus Kawin sebelum umur 18 tahun Pada Tahun
2019-2021 31 Provinsi Proporsi  Perempuan  Umur  20-24 Tahun  Yang  Berstatus  Kawin  Atau Berstatus  Hidup  Bersama  Sebelum Umur  18  tahun  Menurut  Provinsi (Persen) 2019 2020 2021 Kalimantan Timur 12.36 11.79 8.64
Berdasarkan pada 3 (tiga) tabel Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang berstatus Kawin  atau  hidup  bersama  sebelum  umur  18  tahun  pada  tahun  2015  hingga  tahun  2021, bahwa  terjadinya  penurunan  perempuan  yang  berstatus  kawin  atau  hidup  bersama  sebelum umur 18 tahun, namun angka presentase tersebut juga menggambarkan bahwa masi terdapat anak yang melangsungkan perkawinan belum mencapai umur 19 tahun.
29 Susenas, Badan Pusat Statistik diakses https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/3/proporsi- perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun- menurut-provinsi.html , pada 16 November 2022, 7:06 am.
30 Ibid
31 Ibid
Sehingga  dengan  penerapan  dispensasi  perkawinan  sangat  bertolak  belakang  dengan upaya pencegahan pernikahan anak atau yang sering disebut pernikahan dini, sehingga dalam hukum  perkawinan  melalui  Undang-undang  perkawinan  yang  baru  yakni  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memuat ketentuan baru terkait batas usia yang dizinkan menikah yang  hanya  merubah  batas  usia  saja,  namun  undang-undang  perkawinan  sebelumnya  tetap menimbulkan  dua  perspektif  yang  berbeda.  Disatu  sisi  sebagai  upaya  meningkatkan pendewasaan usia anak yaitu Pria dan Wanita diizinkan menikah jika telah mencapai umur 19 tahun  agar  tidak  terjadi  pernikahan  dini  kemudian  disisilain  memunculkan  celah  bahwa ketentuan tersebut dapat dilakukan penyimpangan dengan diberikan dispensasi.
Dengan  adanya  izin  dari  pengadilan  atau  pejabata  yang  terkait  bagi  seseorang  yang belum mencukupi umur 19 tahun dan ingin melangsungkan perkawinan dengan alasan-alasan tertentu  dan  disertai  bukti-bukti  pendukung.  Sehingga  ketentuan  batas  usia  diizinkannya menikah tersebut dapat menjadi lebur dengan adanya dispensasi kawin maka tidak menutup kemungkinan akan terus terjadi perkawinan yang dilakukan oleh seorang anak.

## 4. KESIMPULAN
Pengaturan  pendewasaan  perkawinan  dalam  persperktif  hukum  positif  di  Indonesia sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (1)    Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  bahwa  perkawinan  hanya  dizikan  apabila    Laki-laki  berumur  19  tahun perempuan  16  tahun,  kemudian  setelah  diperbarui  batas  usia  perkawinan  mengalami peningkatan  yakni  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Pasal  7  ayat  (1)  dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.
Penerapan  pemberlakuan  dispensasi  kawin  dalam  upaya  pendewasaan  perkawinan, dispensasi  kawin  merupakan  penyimpangan  terhadap  ketentuan  batas  usia  menikah  kepada calon mempelai yang belum cukup umur dapat diberikan izin melalui pengadilan atau pejabat terkait  untuk  melangsungkan  Perkawinan.    Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  telah  diperbarui  dengan undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019.    Penerapan  dispensasi  perkawinan  sangat  bertolak belakang  dengan  upaya  pencegahan  pernikahan  anak  dalam  program  pendewasaan  usia kawin  dan  bertentangan  dengan  pasal  26  ayat  1  huruf  c,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  untuk  mencegah  terjadinya  perkawinan  pada  usia  anak- anak,  dengan  adanya  dispensasi  kawin  maka  membuka  celah  hukum  dilaksanakannya perkawinan anak.
Dinny Wirawan Pratiwie; Karina Lizwary

## 5. REFERENSI
Abdurrahman.  2001. Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  CV.  Akademika Pressindo, Cet 3.
Achmad Bahroni dkk, Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  Juncto  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak, Jurnal Transparansi Hukum, P-ISSN 2613-9200, E-ISSN 2613-9197.
Ahmad  Faisal, Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Program  Pendewasaan  Usia  Perkawinan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Banyuwangi  Dalam  Mengurangi  Pernikahan  Usia  Dini, Jurnal  Universitas  Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009.
Akhmad  Shodikin, Pandangan  Hukum  Islam  dan  Hukum  Nasional  Tentang  Batas    Usia Perkawinan , Jurnal Mahkamah 9 (1)
BKKBN;  Direktorat  Remaja  dan  Perlindungan  Hak-Hak  Reproduksi,  2010, Pendewasaan Usia  Perkawinan  dan  Hak-hak  Reproduksi  Bagi  Remaja  Indonesia  Perempuan, Jakarta, BKKBN
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa.
Farida Ariany, Perkawinan Usia Dini Menurut Hukum Isalm dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jurnal Sangkareang Mataram, ISSN No. 2355-9292.
Irma Suryani. 2018. Hukum Perkawinan di Indonesia Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta; Kreasi Total Media.
Johnny  Ibrahim,  2006,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Malang:
Bayumedia Publishing.
Kamus  Besar  Bahsa  Indonesia  online  diakses, https://abc.web.id/kbbi  pada  25 September 2022 Maswita Djaja dkk, Laporan Akhir Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak  Di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung, Kerja  sama  antara  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  Anak Republik Indoneusa, Yayasan Melati dan Pusat Kajian Gender Anak Insitut Pertanian Bogor, 2016 .
Sanawiah  dan  Muhammad  Zainul, Batasan  Kedewasaan  dan  Kecakapan  hukum  Pewasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 5, 1 Juni 2018.
Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Slamet  Arofik  dan  Alvian  Riski  Yustomi, Analisis  Ushul  dan  Kaidah  Fikih  terhadap Implementasi  Dispensasi  Perkawinan  di  Bawah  Umur  di  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  Kecamatan  Perak  Kabupaten  Jombang, Usratuna,  Vol.  4,  No.  1,  Desember 2020.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2011,  Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1979. Kamus Hukum , Jakarta: Pradnya Paramita.
Suradiyanto,  2017,  Pengantar  Ilmu  Hukum  [Presentasi  Power  point],  Fakultas  Hukum Univesitas Mulawarman.
Susenas,  Badan  Pusat  Statistik  diakses https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/3/proporsi- perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama- sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html , pada 16 November 2022
Wahyu  Ningsih  Safitri  dkk,  Naskah  Akademik  Tentang  Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda tentang Pendewasaan Usia Perkawinan.