HUKMY : Jurnal Hukum Volume 4, No. 1, April 2024 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## REFLEKSI PEMILU SERENTAK 2024 DALAM PERPEKTIF HUKUM EKONOMI, DAN SOSIAL

## Roni Sulistyanto Luhukay
Faculty of Law, Widya Mataram University
email: roniluhukay22@gmail.com

## Abstraks
Pemilu  merupakan  pesta  demokrasi  yang  bersumber  dari  rakyat  di  berikan  pada rakyat  dan  di  perunthkan  untuk  rakyat,  pemilu  serentak  selain  dapat  melakukan penghematan  anggaran,  mengurangi  angka  golput  serta  mencegah  konflik  horizontal juga  berimplikasi  dari  aspek  ekonomi  dan  sosial,  dimana  seringkali  setiap  masuk musim  pemilu  dari  sisi  ekomoni  investasi  dan  arah  pembangunan  menjadi  berubah dan  terbengkalai  dengan  calon  pemimpin  yang  baru,  adanya  wacana  menghidupkan GBHN  kembali  dalam  Merekonstruksikan  kembali  arah  pembangunan  bangsa  akan potensi  Merusak  sistem  presidensial  di  Indonesia,  Melawan  arus  sejarah, Memperburuk kinerja parlemen, melawan arah pembangunan berkelanjutan dan serta mengapaikan  konsep  partisipasi  masyarakat  atau  publik  dalam  pemerintahan  yang selama ini di bangun. tidak hanya itu pemilu serentak ini juga membawa ancama baru terhadap  petugas  KPPS  dimana  fakta  empiris  2019  lebih  dari  894  orang  meninggal serta  5.175  orang  sakit.  Selain  itu  Problematika  Pemilu  serentak  2024  yang  tidak bersih berdampak pada tujuan tertentu, hal ini di tunjukan dengan paslon yang sering kali tersandra dengan kepentingan tertentu dalam setiap pencalonannya, mahar politik yang  tinggi  seringkali  membuat  paslon  tidak  berdaya.  Serta  yang  terakhir Merefleksikan  pelaksanaan  pemilu  kali  ini  tidak  banyak  diminati  oleh  masyarakat sebab  Hegemoni  kekuasaan  terus  berlanjut  sehingga  tidak  adanya  terobosan  baru dalam pembangunan hukum berpotensi tidak adanya sirkulasi elit dalam menjalankan fungsi legislasi di pusat dan daerah.
Kata Kunci: Ekonomi, Hukum, Refleksi, Sosial, Pemilu Serentah.

## Abstract
Elections  are  a  democratic  party  from  the  people  by  the  people  and  for  the  people. Simultaneous  elections  apart  from  being  able  to  save  the  budget,  reduce  the  number  of abstentions  and  prevent  horizontal  conflicts,  also  have  implications  from  economic  and social  aspects,  where  often  every  time  the  election  season  enters,  the  economic  side  of investment and the direction of development changes. and abandoned with new leadership candidates, there is a discourse on reviving GBHN in reconstructing the direction of nation development due to the potential of destroying the presidential system in Indonesia, going against the flow of history, worsening the performance of parliament, amending the 1945
Constitution,  going  against  the  commitment  to  the  direction  of  development  and  going against the principle of public participation in government. been awake all this time. Not only that, this simultaneous election also brought new threats to KPPS officers where the empirical facts in 2019 were that more than 894 people died and 5,175 people were sick. Apart  from  that,  the  problem  of  the  2024  simultaneous  elections  being  unclean  has  an impact on certain objectives, this is demonstrated by candidate pairs who are often held hostage to certain interests in each of their nominations, high political dowries often make candidate  pairs  powerless.  And  finally,  reflecting  on  the  implementation  of  this  election, there is not much interest among the public because the hegemony of power continues so that  there  are  no  new  breakthroughs  in  legal  development,  potentially  there  will  be  no circulation of elites in carrying out legislative functions at the central and regional levels.
Keywords : Economics, Law, Reflection, Social, Simultaneous Elections.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Hukum  merupakan  suatu  ciri  yang  sangat  vital  dalam  kehidupan  masyarakat, dimana hukum meliputi aspek keberadaan masyarakat yang berproses dari masyarakat yang majemuk berkembang menjadi masyarakat yang madani 1 hukum jika di ibaratkan benda  ia  bagaikan  emas  yang  berisikan  mutiara  yang  setiap  lekukannya  memberikan pesan  yang  unik  dan  berharga  bagi  setiap  insan  yang  menatapnya.  Melahirkan instrument  hukum  idealnya  tidak  dapat  di  pisahkan  dari  politik  hukum  itu  sendiri, dimana politik hukum memiliki peranan dalam menentukan arah kepentingan nasional khususnya peranan dalam menyususn, menetapkan, memberlakukan, menegakan, serta mengevaluasi  atas  efektivitas  instrument  yang  menjadi  pedoman  boleh  tidaknya  di dalam masyarakat . . 2 Dalam menentukan atau pembentukan politik hukum ini, di mulai dengan adanya kelengkapan organisasi negara yang kita kenal dengan trias politica di antaranya, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Khususnya lembaga exekutif dan legislatif yang akan menjadi pemimpin pemerintahan dalam membuat kebijakan politik hukum dan  para  anggota  yang  akan  duduk  di  lembaga  legislatif  harus  melalui  parpol  (partai politik)  yang  di  mengerti  sebagai  istilah  politik  untuk  menunjukan  kekuasaan  politik dalam  masyarakat  dan  hal  tersebut  tidak  lahir  dengan  mudah  sebagaimana  institusi
1 Sri  Soemantri  Martosoewignjo,  1991  ,,”  Dasar-Dasar  Politik  Hukum,”  Rajawali  Pers,  Jakarta  Cetakakan pertama, h 1.
2 Donald .Rumokoy., 2015, Dalam Materi Perkuliahan Politik Hukum, Manado, bahan ajar, h 8
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 4, No. 1, April 2024 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
lainnya  butuh  waktu  dan  pengorbanan  besar  dari  para  pencinta  dan  pendukungnya sebelum ia di kenal dan di terima kelengkapan kehidupan politik manusia moderen. 3
Dalam  mensukseskan  pesta  demokrasi  dalam  memilih  pemimpin  yang beristegritas,  kecendasan  dan  loyalitas  di  tingkat  pusat  sampai  ke  tingkat  daerah dilaksanakan  dengan  system  perekrutan  atau  pengkaderan  oleh  partai  politik  Di indonesia sendiri memiliki banyak sekali partai poltik yang biasa dikenal dengan politik multi  partai 4 dimana  banyaknya  partai  politik  yang  ada  mengharuskan  partai  yang berhasil  meraup  suara  terbanyak melakukan  berbagai  maneuver  dalam  membentuk pemerintahan  serta  koalisi  yang  melibatkan  keikutsertaan  partai  politik  hal  ini menimbulkan  berbagai  hal-hal  yang  bertujuan  untuk  mencapai  suatu  kepentingan politik  yang  terjadi  sekarang  ini  terjadinya  kesenjangan  diantaranya  adalah  pertama kehadiran partai politik hanya akan mengganggu stabilitas dan struktur sosial sehingga di  anggap  hanya  menyebabkan  bibit-  bibit  permasalahan  dan  ketidakpuasan  dalam masyarakat.  Jika  hal  ini  di  sadari  atau  biarkan  partai  politik  tumbuh  subur  maka berpotensi partai politik akan menghancurkan pemerintahan. 5 Hal tersebut dapat kita lihat setiap anggota masyaratkat yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif ataupun  eksekutif  harus  memberikan  anggaran  kepada  partai  politik  atau  parpol  ini menimbulkan, anggota calon legislative maupun eksekutif (kepala daerah) yang terpilih sebagai  anggota  legislatif  atau  eksekutif  harus  bekerja  keras  untuk  mengembalikan modal pencalekkan yang telah di berikan kepada partai politik atau parpol. Sistem ini harus di rubah serta moralitas pemimpin agar dapat bekerja untuk masyarakat bukan untuk kepentingan kelompok atau pribadi.
Pesta  demokrasi  yang  di  selengarakan  dalam  melalui  pemilihan  umum merupakan  cara  bekerjanya  demokrasi  dalam  menetukan  sirkulasi  elit  atau pemerintahan yang bersumber dari rakyat dan di peruntuhkan untuk rakyat. Rakyat di berikan  hak  untuk  dapat  menetukan  pilihan  politiknya  secara  bebas  dan  rahasia. Pemilihan  umum  di  laksanakan  secara  teratur  sesuai  instrument  hukum  pemilu  yang
3 Bambang Cipto, 1996, “Partai Politik,” Pustaka Pelajar,” Jogjakarta, Cetakan Pertama, h 1.
4 Kamaruddin Azyumardi, 2008, “Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani,” Penerbit Kencana, Jakarta Cetakan Ke 3, h 54.
5 Ibid., h 3
mana memberikan peluang kepada setiap paslon memiliki hak yang sama untuk dapat berkompetisi  secara  baik  dan  sehat.  Mekasnisme  pemilihan  ini  memberikan  angina segara dimana masyarakat dapat menetukan perwakilannya baik di lembaga eksekutif maupun  legislatif  di  pusat  dan  daerah.  Adanya  perhatian  khusus  kepada  demokrasi melalui  proses  perekrutan  di  partai,  pengkaderan  di  partai  politk  sampai  pada penetuan paslon, yang mana peranan politik dalam menetukan demokrasi di Indonesia sangat  di  butuhkan  bahkan  menjadi  kebutuhan  pokok  dalam  menentukan  demokrasi. Peranan  sentral  partai  politik  dalam  menetukan  aspirasi  rakyat  bukan  hanya  isapan jempol  mengingat  partai  politik  hingga  hari  ini  di  jadikan  wadah  yang  dapat menampung  atau  mengimplementasikan  nilai  nilai  demokrasi  dengan  memberikan keterlibatan  public  yang  beragam  dan  berbeda-beda  secara  keseluruhan  yang  di laksanakan  secara  aman  dan  damai  dan  aturan  mainnya. 6 Konstitusi  atau  UUD  NRI 1945  telah  menjamin  pemengenai  penyelengaraan  peseta  demokrasi  sejalan  dengan prinpnya  yaitu  bebas,  rahasia,  umum,  adil  dan  jujur.  Artinya  masyarakat  di  berikan kepercayaan  untuk  memilih  wakilnya  secara  langsung  dimana  semua  masyarakat memiliki hak untuk menetukan pilihan politiknya tanpa di batasi oleh apapun, selain itu idelanya pemilu di selengarakan secara terbuka, transparan dan umum sehingga dapat melahitrkan  peseta  demokrasi  yang  akuntabel  dan  dapat  di  pertanggungjawabkan kepada public. Pesta demokrasi yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia di  tetapkan  pada  tanggal  14  Februari  2024  melalui  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan lembaga legislative di pusat dan daerah. Serta pilkada atau pemilihan lembaga eksekutif di daerah, Gubernur, Bupati dan walikota pada tanggal 27 November 2024.
Pemilihan  umum  dilaksanakan  secara  serentak  yang  mengabungkan  antara pemilu  presiden  dan  legistatif  setidaknya  memililiki  beberpa  alasan,  yang  pertama mengenai  adanya  upayah  pemerintah  untuk  melakukan  penghematan  anggaran  agar pemilu  dapat  di  laksanakan  secara  efisien  dan  efektif,  yang  kedua  pemilu  serentak dilaksankan sebagai alternative menghebat waktu dan mengurangi konflik horizontal di dalam masyarakat. Serta yang ketiga pemilu serentak dilaksanakan untuk mengurangi
6 Ibid., h 53
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 4, No. 1, April 2024 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
angka golput yang mana banyak masyarakat sering kali hanya tertarik pdan pemilihan legistaif ataupun sebaliknya sehingga jika di gambungkan maka aka lebih efektif.
Problematika  pemilu  seringkali  berdampak  dari  aspek  ekonomi  dan  sosial, dimana  seringkali  setiap  masuk  musim  pemilu  dari  sisi  ekomoni  investasi  dan  arah pembangunan  menjadi  berubah  dan  terbengkalai  dengan  calon  pemimpin  yang  baru, tidak hanya itu pemilu serentak ini juga membawa ancama baru terhadap petugas KPPS dimana fakta empiris 2019 lebih dari 894 orang penyelenggara pemilu di tingkat bawah serta  5.175  orang  sakit.  Ini  memberikan  traumatic  tersendiri  terhadap  masyarakat. Tidak hanya itu jika kita ingin merefleksikan pelaksanaan pemilu kali ini tidak banyak diminati  oleh  masyarakat  sebab Hegemoni  kekuasaan  terus  berlanjut  sehingga  tidak adanya terobosan baru dalam pembangunan hukum berpotensi tidak adanya sirkulasi elit  dalam  menjalankan  fungsi  legislasi  di  pusat  dan  daerah,  masyarakat  hari  ini  di perhadapkan  dengan  pilihan  yang  sama  setiap  tahunnya,  sehingga  pengkaderan  di partai menjadi tidak jelas, seringkali kader yang di calonkan oleh parpol adalah orang yang  memiliki  loyalitas  kepada  partai,  public  figure,  selebriti,  pengusaha  yang notabennya tidak merepresentasikan keinginan public hari ini. Hal ini tidak lepas dari biaya politik yang mahal yang meliputi berbagai tahapan, mulai dari mahar pencalonan kampanye dan biaya lain lain. Padahal jika memaknai Demokrasi modern tumbuh dari rasionalitas  dan  programnya  tidak  lain  daripada  rasionalisasi  kekuasaan  yaitu kekuasaan yang dikontrol oleh publik sedemikian rupa sehingga kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan solidaritas terwujud dalam kehidupan bersama secara politis 7
Demokrasi  dalam  system  pemilihan  langsung  bukan  satu  satunya  system  yang terbaik tapi hingga hari ini belum adanya system yang lebih baik dari system demokrasi yang  dapat  mengantikan  system  demokrasi  ini,  untuk  itu  sudah  saatnya  pematangan demokrasi  melalui  pembenahan  system  politik  dalam  mengimplementasikan penerapan dan pengembangan instrument hukum pemilu di lakukan secara berkala dan konsisten. 8
Makna  demokrasi  baru  akan  di  mulai  padaan  berakhirnya  pemilu  yang  mana demokrasi  kan  terus  bertumbuh  dan  berkembang  secara  berkelanjutan  dalam
7 F. Budi. Hardiman, 2018, Demokrasi Dan Sentimentalitas, Yogyakarta: Kanisius, h.13
8 Janedjri M. Gaffar, 2012, ”Politik Hukum Pemilu”, Jakarta, Konstitusi pers, Cetakan Pertama, h 28
pemerintahan,  demokrasi  di  pelihara  sebagai  bagian  dalam  pembangun  fungsi keseimbangan antara pemerintahan dan oposisi. Idealnya demokrasi dapat di jalankan dalam  2  versi  anatara  lain  pertama  pemerintah  sebagai  penyelengara  negara  yang berbentuk suprastruktur serta yang kedua masyarakat atau rakyat sebagai pihak yang mengawal  jalannya  pemerintahan  melalui  upaya  pastisipasi  public.  Kedua  hal  ini dilakukan sebagai upayah membangun keseimbangan antara keduanya. 9
Kewenangan pemerintah yang di berikan melalui aspirasi public oleh masyarakat idealnya memberikan wadah kepada public untuk dapat mengawal fungsi pemerintah sehiingga idealnya kewenangan yang di jalankan dapat merepresentasikan apa yang di kehendaki  oleh  public  dan  ketika  hal  ini  dilaksankan  maka  wujud  dari  puncak demokrasi  yang  di  impikan  oleh  masyarakat  tercipta.  Demokrasi  tidak  sebagai dimanknai  menentukan  keterwakilan  dalam  pemerintahan,  tidak  hanya  melakukan sirkulasi  elit  dalam  pemerintahan  sebelumnya  karena  hal  ini  hanya  hal  yang substansial,  melainkan  demokrasi  idealnya  menjadi  ruh  baromenter  pemerintahan secara berkelanjutan.
Demokrasi perlu dimaknai mengenai peranan dan fungsi pemerintah yang di ikat oleh kepentingan rakyat artinya setiap kebijakan yang di buat oleh pemerintah idealnya sejalan  dengan  konstitusi  dengan  keinginan  public.  Kepentingan  public  atau kepentingan rakyat perlu maknai sebagai kepentingan nasional yang nantinya perlu di respon oleh pemerintah sebagai konsistensi bahwa pemerintah yang lahir dari Rahim demokrasi  dapat  menjalankan  aspirasi,  hal  ini  tidak  dapat  di  abaikan  dengan  alasan kepentingan pribadi atau kelompok dan golongan. 10
Idealnya  Demokrasi  subtantif  dapat  di  wujudkan  dalam  keterlibatan  partisipasi public serta demokrasi tidak hanya untuk kelompok pemenang dalam kompetisi pemilu nasional atau daerah melainkan demokrasi milik bersama dan ini adalah kemenangan seluruh bangsa Indonesia, sehingga demokrasi dijalankan bersama dalam mewejudkan Indonesia  emas,  hingga  peranan  pemerintah  dan  oposisi  itu  merupakan  wujud  dalam demokrasi,  negara  dapat  di  katakana  kehilangan  ruh  demokrasi  ketika  dalam  suatu negara tidak ada oposisi dan semua bermitra di situlah kehancuran demokrasi terjadi. 11
9 Ibid., h 29
10 Muchamad Isnaeni Ramahdan, 2009, “Kompediun Pemilian Kepala Daerah”, Jakarta, h 26.
11 Ibid., h 27.

## B. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini yang berjudul refleksi pemilu serentak 2024 dalam perpektif hukum  ekonomi,  dan  sosial,  peeliti  mengunakan  metode  penelitian  hukum  normatif dimana  pemelitian  hukum  normatiaf  merupakan  penelitian  hukum  dokktrinal  yang beranjak dari prinsipkeilmuan hukum 12 . Penelitian hukum normatif sering di but juga Legal  Research  yang  artinya  penelitian  ini  penelitian  mengenai  problematika  norma atau regulasi di dalam pemilu, penelitian ini yang mengunakan pendekatan penelitian perundang  – undangan (Statute Aprroach), serta menguankan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) 13 Pendekatan perundang – undangan ( Statute Aprroach ),yang digunakan  dalam  penelitian  ini  guna  menjawab  hierarki,  dan  prinsip  prinsip  dalam peraturan perundang  – undangan. Menurut Pasal 1  angka 2 Undang  – Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara  atau  pejabat  yang  berwenang  melalui  prosedur  yang  ditetapkan  dalam peraturan  perundang  –  undangan.  pendekatan  dengan  menggunakan  regulasi. 14 pendekatan  konseptual  (Conceptual  Aprroach),  dengan  beranjak  dari  pandangan  – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. 15

## PEMBAHASAN
Implikasi Pemilu Serentak 2024 Terhadap Ekonomi, Sosial Dalam Masyarakat. 1. Implikasi  Pengantian  Pemimpin  Terhadap  Arah  Kebijakan  Pembangunan Ekonomi Di Indonesia.
Pelaksanaan pesta demokrasi suatu negara tidak lepas dari dinamika hukum yang berkembang  di  tengah  masyarakat,  dinamika  demokrasi  berkembang  yang  dulunya memilih  presiden  hanya  presiden  saja  terus  berubah  menjadi  memilih  presiden  dan wakil presiden sepaket. Akan tetapi konsep pemilihan presiden yang terjadi di negara negara maju dulunya, akan tetapi dari awal bangsa Indonesia berberdiri hingga saat ini
12 Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2016, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, h 3.
13 Johnny Ibrahim, 2010, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Banyumedia, h 93
14 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian hukum, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, h 136.
15 Ibid, h 177.
Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  dalam  satu  paket . 16
Presiden  dan  wakil  presiden  perlu  memiliki  gagasan  mengingat  ketika  presiden berhalangan  dapat  di  gantikan  oleh  wakil  presiden,  Setiap  paslon  wajib  memilki gagasan dan visi misi yag berbeda beda sesuai dengan kacamata paslon melihat urgensi dari kepentingan public hari ini.
Adanya perbedaan visi misi setiap calon Presiden dan wakil presiden berdampak pada  adanya  ancaman  berbagai  kegiatan  atau  program  yang  sudah  berjalan  hari  ini akan di hentikan atau bahkan di ganti dengan program yang baru. Hal ini dapat di lihat dari  dari  adanya  salah  satu  calon  yang  tidak  ingin  melajutan  pembangunan  IKN  di Kalimantan.  Tidak  hanya  itu  selama  ini  perbedaan  visi  misi  ini  juga  berdampak  pada adaya  perubahan  setiap  kebijakan  yang  selama  ini  di  rasakan,  mulai  dari  kebijakan dunia  pendidikan,  kesehatan  dan  kesejahteraan,  padahal  kalau  kita  lihat  dan  rasakan negara  menghabiskan  biaya  yang  tidak  sedikit  untuk  pengembangan  setiap  program yang  di  laksanakan  oleh  pemerintahan  sebelumnya  dan  program  harus  di  hentikan karena  tidak  sejalan  dengan  visi  misi  calon  yang  terpilih.  Tidak  hanya  itu  upaya pembangunan hilirisasi pada pemerintah sebelumnya tidak di lanjutkan. Perbedaan visi misi ini akan berdampak juga terhadap dunia pendidikan, mulai pergantian kurikulum, dan  fungsi  dosen  dan  guru  dan  masih  banyak  lagi  lainnya  di  berbgai  bidang  baik kesehatan,  kesejahteraan  umum,  UMKM,  investasi,  ekonomi  Mikro  dan  Makro  dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu Investor cenderung menunggu dan melihat, yang berarti mereka menahan diri untuk tidak berinvestasi dan memperpanjang tahun kebijakan.  Namun  empat  bulan  menjelang  pemilu  2024,  ketika  iklim  politik  saat  ini sedang  memanas,  laju  investasi  asing  dan  domestik  masih  tetap  tinggi.  Menurut Kementerian Investasi, volume Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam  Negeri  (PMDN)  mencapai  Rp  374,4  triliun  pada  triwulan  III  pada  tahun  2023, masih  positif  dan  lebih  tinggi  dibandingkan  tahun  sebelumnya.  Pada  Juli-September tahun 2023 ini, realisasi investasi langsung tumbuh sebesar 16,2 persen secara tahunan dan sebesar 5,3 persen secara triwulanan.
Pada  saat  yang  sama,  investasi  PMDN  tumbuh  lebih  cepat  dibandingkan  PMA sesuai dengan pola yang dikembangkan pada pemilu sebelumnya. Pada kuartal III tahun
16 Ni’matul Huda, 2008, UUD 1945 Dan Gagasan Amandemen Ulang, Jakarta: Rajawali Pers, h.234
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 4, No. 1, April 2024 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
2023,  penjualan  PMDN  tumbuh  28,2  persen  year-on-year  dan  9  persen  quarter-on- quarter. Secara keseluruhan, investasi tumbuh sebesar 21,6 persen setiap tahunnya dan 7 persen setiap kuartal pada kuartal ketiga tahun 2023.
Dengan demikian, total investasi pada Januari-September 2023 sebesar Rp1.053,1 triliun atau 75,2 persen dari target Presiden Joko Widodo sebesar Rp1.400 triliun dan 95,7  persen  dari  target  pertumbuhan  investasi.  target  Rencana  Strategis  ( Renstra ) sebesar Rp91,09. triliun Investasi PMA masih mendominasi yakni 53,1 persen dari total investasi.  Pada  tahun  politik,  penanaman  modal  menjadi  semakin  tidak  stabil,  karena para  penanam  modal  berusaha  mencari  kepastian  hukum  sebelum  pergantian pemimpin, sehingga kebijakan yang diambil pada saat pergantian pemimpin tidak dapat berlaku  surut,  karena  kemerosotan  penanaman  modal  dapat  terjadi  ketika  pemimpin perubahan. 17
Pengantian pemimpin sering  kali  menimbulkan  problematika  baru  dalam pembentukan  kebijakan  nasional,  hal  ini  dapat  kita  lihat  berbagai  proyek  yang mangkrak  akibat  adanya  pergantian  pemimpin  sehingga  memunculkan  berbagai wacana  mengenai  menghidupkan  kembali  GBHN  yang  dulu  pernah  di  terapkan  pada masa orde baru.
Instrument GBHN yang dilakukan pada orde bagus sudah tidak lagi dilaksanakan pada  tahun  2000  dan  bergani  dengan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  (RPJP) yang  berlaku  selama  25  tahun,  RPJP  ini  di  gunakan  sebagai  pedoman  pembangunan pembangunan  nasional  selain  itu  ada  RPJMN  (  Rancangan  Pembangunan  Jangka Menegah Nasional) berlaku 5 tahun sekali setiap priode kepala negara. Adanya GBHN yang di hilangkan pada masa orde baru berpotensi menghacurkan system presidensial meskipun GBHN memberikan arah pembangunan yang jelas dan dapat menyelesaikan atau  menyelaraskan  pembangunan  nasional,  potensi  problematika yang  akan  muncul ketikan GBHN di lakukan adalah sebagai berikut:
17
Perkembangan investasi menjelang pemilu 2024,
https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/10/20/tak-lagi-wait-and-see-investor-kini-lebih-agresif- di-tahun-politik , diakses pada hari kamis 8 februari 2024, pukul 09:30 wib.
1) Menghancurkan sistem presidensial di Indonesia
Konstitusi dan UUD 1945 sebelumnya mengamanahkan menganai komitmen atau  tanggungjawab  presiden  untuk  dapat  melaksanakan  GBHN  serta  wajib mempertanggungjawabkan kepada MRP membuat system presidensil kita menjadi bermasalah dimana kewenangan tertinggi tidak lagi dapa pada presiden melaikan pada  lembaga  legislative  atau  MRP.  Pembentukan  GBHN  juga  berpotensi menghacurkan  kreativitas,  ide  dan  gagasan  presiden  dalam  membangun kepentingan nasional karena terkesan monoton, dan jika diamati penerapan GBHN berpotensi mempermudah Pemalzulan terhadap presiden dimana MRP akan lebih mudah  memazulkan  presiden  ketika  memiliki  gagasan  baru  di  luar  GBHN, kehancuran  pun  terjadi  dalam  system  presidensil  ke  system  parlementer mengingat kekuatan kekuasaan terletak pada MRP bukan pada presiden, 18

## 2) Perlawanan arus sejarah
Sejarah  mencatat  bahawa  penerapana  GBHN  pernah  di  gunakan  oleh Soekarno,  Soeharto,  BJ  Habibie,  dan  Abdurahman  Wahid.  Bahkan,  Presiden Soekarno  dan  Presiden  Abdurahman  Wahid,  penerapan  GBHN  ini  punya  potensi besar  terjadi  terhadap  pemalzulan  kepala  negara,  presisden  di  posisikan  sebagai eksekutorial  yang  justru  menghilangkan  kewenangan  kepala  negara  sebagai pembuat kebijakan, hal ini melemahkan fungsi presiden sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan dalam system presidensil. Dalam system presidensil idelanya sebagai pengelolah pembangunan  bukan pelaksana pembangunan, untuk itu perlawanan terhadap GBHN perlu dilakukan sebagai upaya memperkuat system presidensil di Indonesia. 19
3) Memperburuk kinerja parlemen
Penerapan  GBHN  pemperburuk  kinerja  DPR,  hal  dapat  kita  lihat  dari  tahun 2014  sampai  2019  capaian  DPR  menurun  dari  target  percepatan  pembentukan perundang undangan dimana DPR hanya mampu menyelesaikan 22 RUU dari 189 RUU  targen  capaian  RUU  karena  di  sibukan  dengan  berbagai  kajian  penghidupan
18 Artha  Debora  Silalahi,  2020,  Aktualisasi  Yuridis  Visi  dan  Misi  Presideb  dan  Wakil  Presiden  RI  Melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Jurisprudentie, Volume 7 Nomor 2 , h 194
19 Imam Subhan, 2014, GBHN Dan Perubahan Arah Perenanaan Di Indonesia, Aspirasi, Volume 5 No 2 h 134
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 4, No. 1, April 2024 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
GBHN.. 20 hal  ini  memperburuk  kondisi  hukum,  sosial  dan  budaya  bangsa, mengingat  perkembangan  globalisasi,  kejahatan  dan  kebutuhan  perlindungan masyarakat  perlu  di  kejar  dengan  instrument  sebagai  yang  tepat  sehingga  tidak terjadi kekosongan hukum setiap kali tindakan hukum di lakukan .

## 4) Melawan komitmen arah pembangunan
Upayah  menghidupkan  kembali  GBHN  yang  dianggap  sebagai  upayah membangun  komitmen  arah  pembangunan  nasional  merupakan  perlu  di pertimbangkan kembali mengingat hari ini para pemimpin bangsa Indonesia yang memiliki banyak gagasan, inovasi atau kreativitas dalam membengun grand desigh dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  (RPJP)  yang  berlaku  selama  25 tahun, RPJP ini di gunakan sebagai pedoman pembangunan pembangunan nasional selain itu ada RPJMN ( Rancangan Pembangunan Jangka Menegah Nasional) berlaku 5 tahun sekali setiap  priode  kepala  negara, hanya perlu di perkuat dengan fungsi pengawasan sehingga terciptanya fungsi checks and balances 21 . Pembagunan GBHN merupakan sesuatu yang berlebihan dan dapat menyinggung kualitas dan integritas pemimpin bangsa Indonesia.
5) Melawan prinsip partisipasi publik dalam pemerintahan
Perkembangan  dinamika  transformasi  GBHN  dalam  amandemen  lebih bersifat  elitis  artinya  lebih  megarah  pada  kepentingan  kelompok  tertentu  yang intinya  adalah  perebutan  kursi  kekuasaan  semata.  GBHN  lebih  mengarah  pada kepentingan  elite  elit  tertentu  bukan  pada  kepentingan  nasional.  Idealnya penguatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berlaku selama 25 tahun, RPJP ini di gunakan sebagai pedoman pembangunan pembangunan nasional selain itu ada RPJMN ( Rancangan Pembangunan Jangka Menegah Nasional) berlaku 5  tahun  sekali  setiap  periode  kepala  negara,  hal  ini  di  lakukan  dalam  menjawab tantangan  perkembangan  globalisasi  kedepan.  GBHN  yang  akan  dilakukan  justru
20 Ramadani,  2020,  Analisis  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN)  dan  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2004  Tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  AL-QANUN:  Jurnal  Kajian  Sosial  dan Hukum Islam, Volume 1, Nomor 4,. h 404
21 Anisa  Rahma  Dkk,  2024,  Argumentasi  Pengembalian  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara:  Analisis Kesinambungan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  Dalam  Periode  2005-2024,  Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Jppdp, Vol 15 No. 2 , h 29
berpotensi  mematikan  atau  membunuh  fungsi  checks  and  balances  dalam  negara demokrasi.  Menghidupkan  GBHN  sama  saja  mematikan  demokrasi  bangsa Indonesia,  mematikan  system  partisipasi  public  sehingga  arah  pembangunan menjadi  tidak  sejalan  dengan  apa  yang  di  inginkan  masyarakat.  Artinya pembangunan GBHN yang melawan parisipasi public justrus berpotensi melahirkan konflik horizontal di dalam masyarakat.
Demokrasi  perlu  dimaknai  keterikatan  pemerintah  dengan  regulasi  dan masyarakat  artinya  secara  fundamental  kedudukan  lembaga  negara  dan pemerintahan tidak mutlak lepas dari intervensi publik 22 artinya meskipun rakyat memberikan  kekuasaan akan  tetapi kekuasaan yang di berikan tetap  terikat  pada representasi publik.

## 2. Implikasi Keselamatan Petugas KPPS
Problematika  pemilu  serentak  terjadi  di  berbagai  daerah  persoalan  pemilu serentak perlu mendaptkan perhatian lebih serius mengingat pemilu serentak dengan mengabungkan pemilu presiden wakil presiden dan parlemen baik di pusat dan daerah, dan  provinsi  membawa  catatan  baru  dalam  demokrasi  mengingat  jika  di  perhatikan demokrasi  kita  hari  ini  seolah  olah  sangat  di  paksakan  dengan  alasan  penghematan anggaran, mengurangi angga golput dan konflik, artinya pengabungan pemilu itu dapat mengatasi berbagai problematika tersebut padahal  pemilu ini justru akan melahirkan problematika  baru,  mengingat  problematika  baru  justru  terjadi  dimana  fakta  empiris menunjukan  pada  tahun  2019  banyak  masyarakat  yang  meninggal  bahkan  mencapai 894 orang dan 5.175 orang sakit akibat kelelahan, laporan ini di rilis oleh kementrian kesehatan, pengaruh kelelahan mempengaruhi penyakit bawaan seperti jantung,ginjal dalan lain sebagainya yang mengakibatkan hilangnya nyawa masyarakat, dengan beban kerja yang tinggi tersebut di tambah lagi petugas KPPS tidak mendaptkan pemeriksaan kesehatan  makin  memperparah  demokrasi  bangsa  indonesia  . 23 kebijakan  pemilu serentak  mengabaikan  hukum  yakni  prinsip  “Salus  populi  suprema  lex  esto, yang artinya keselamatan rakyat meruapakan hukum yang tertinggi, idealnya prinsip hukum ini  di  gunakan  sebagai  landasan  fundamental  yang  di  gambarkan  dengan  sunguh
22 Artha  Debora  Silalahi,  2020,  Aktualisasi  Yuridis  Visi  dan  Misi  Presideb  dan  Wakil  Presiden  RI  Melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Jurisprudentie, Volume 7 Nomor 2, h 193
23 Roni  Sulistyanto  Luhukay,  2020,  Refleksi  Atas  Pemisahan  Pemilu  Nasional  dan  Pemilu  Local,  Jurnal Legalitas Program Magister Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Vol 12, No 2 , hlm 26
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 4, No. 1, April 2024 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
sunguh. Prinsip hukum yang fundamental yang lebih bersifat abstrak idealnya mampu di tafsikan mengenai baik buruknya hukum dan kebijaksanaan 24 .

## Problematika Pemilu Serentak 2024 Yang Tidak Bersih Berdampak Pada Tujuan Tertentu.
Berbagai  negara  negara  maju  maupun  negara  berkembanga  memberikan eksistensi  wilayahnya  sebagai  negara  demokrasi,  salah  satu  tanda  eksistensinya  di tunjukan  kedalam  bentuk  penyelengaraan  pemilihan  umum  dalam  pemilihan  pejabat eksekutif  maupun  legislative.  Mengingat  negara  yang  tidak  memberikan  eksistensi kekuasaan  pada  rakyak  tidak  layak  di  katakana  sebagai  negara  demokrasi.  Eksistensi dalam  pesta  demokrasi  yang  bersumber  dari  rakya  dan  di  peruntuhkan  untuk  rakyat merupakan  upaya  mewujudkan  kedaulatan  suatu  negara,  untuk  itu  pemilu  yang  di selengarakan bersumber dari rakyat tidak hanya berhenti pada proses kekuasaan akan tetapi memperkuat kedaulatan itu sendiri, hal ini di karenakan pesta demokrasi tidak hanya  berhenti  pada  melahirkan  legitimasi  kekuasaan  kepada  pemerintah  atau pemegang  kekuasaan  namun  pada  kedaulatan  yang  merepresentasikan  keinginan public. 25 Dalam rangka mencapai cita cita demokrasi yang  di wujudkan dalam  pemilu maka  prinsip  prinsip  dasar  demokrasi  idealnya  mengikat  setuap  pihak  yang  terlibat dalam  setiap  pesta  demokrasi  yang  meliputi  peserta  pemilu,  penyelengara  pemilu, pemilih  dan  pemerintah  dalam  mengawasi  kinerja  KPU.  Amanah  konstitusi  dan  UUD NRI  1945  memberikan  semangat  berkonstitusi  dalam  mewujudkan  pemilu  yang dilaksanakan sevara langsung, bebas, umum,jujur, rahasia dan adil. 26
Meskipun demokrasi yang di jalankan dalam menetukan pemimpin yang matang secara  birokrasi  dan  memiliki  kualitas  akademik,  integritas  akan  tetapi  sering  kali  di temuai  ketidak  berhasilah  pemimpin  yang  dapat  di  lihat  dari  beberapa  hal  yaitu, orientasi  perilaku  dan  tindakan.  Kualifikasi  akademik,  maupun  non  akademik, penguasaan  diri  dalam  menjaga  etika  dan  moralitas,  serta  kemampuan  dan  kemauan elit  politik  dalam  performance  politik.  Hal  ini  dapat  kita  lihat  ketika  tidak  adanya
24 Dewa  Gede  Atmadja,  2018,  Asas-  Asas  Hukum  Dalam  Sistem  Hukum.  Kertha  Wicaksana  Volume  12, Nomor 2, h 149
25 Ibid., h. 44.
sirkulasi  elit  serta  dominasi  elit  dalam  partai  politik  merupakan  kuatnya  indikasi kualitas, perilaku dan tingkah laku yang rendah begitu pula dengan adanya dugaan atau kecendrungan  pimpinan  elit  politik  yang  melakukan  upayah  manipulative  politik indentitas  dan  primordial  merupakan  tidak  berhasilah  membangun  pendidikan politik. 27 Konteks  ideologi  oleh  para  actor  politik  meneitikberatkan  pada  karakter mendua dan tidak konsisten. Sehingga seringkali ideologi yang di bangun itu palsu dan hanya di jadikan bahan setiap 5 tahun sekali kontestasi.  Ideology partai politik selalu identic dengan berbagai sterategi atau taktik elit partai politik lebih sering bersembunyi di  balik  ideology  ketika  adanya  isu  isu  hukum  yang  menimpahnya,  sehingga  idiologi partai  yang  di  harapkan  dapat  menjawab  atau  merepresentasi  public  tidak  dapat  di wujudkan  karena  partai  politik  tidak  memiliki , flatform,  dan  program  politik  yang jelas. 28
Sangat  problematic  mengingat  meskipun  era  reformasi  hingga  hari  ini  bangsa Indonesia  belum  mampu  menyelesaikan  problematika  pembenahan  diri,  para  elit politik  makin  membudayakan  structural  partai  politik  dan  merasakan  kondisi  yang tidak  wajar  demi  kepentingan  kekuasaan  pridai  dan  kelompok.  Hal  ini  membuat pandangan  public  mengenai  partai  politik  yang  tidak  memiliki  arah  dan  tujuan  yang jelas, kecuali pemilu hanya untuk menjalankan kewajiban sebagai warga negara dalam mengirim  perwakilannya  di  pusat  dan  daerah.  Jika  di  cermati  tidak  pernah  ada pergulatan  yang  serius  mengenaiarah  system  kepartaian  pasca  era  reformasi  hingga sekarang  ini  adanya  instrument  hukum  tentang  partai  politik  yang  memberikan rumusan  format  yang  tidak  pisioner  dan  justru  memberikan  kebebsan  partai  politik dalam merumuskan demokrasi dalam system presidensil.. 29 hal ini makin memberikan peluang  atau  bahkan  membuka  kran  politik  uang  terjadi,  ini  menjadi  awal  peradaban kelestarian  politik  kotor  di  dalam  masyarakat  terjadi,  sehingga  transaksiaonal  dalam demokrasi menjadi suatu kewajaran dan menjadi hal yang tabuh di tengah masyarakat. Potensi  politik  uang  tidak  hanya  menjatuhkan  harkat  dan  martabat  demokrasi  akan tetapi  menjatuhkan  harkat  dan  martabat  manusia,  jika  politik  uang  yang  tidak
27 Arbi Sanit, 2003, “ Perubahan Mendasar Partai Politik” Dalam Mahrus Irsyam Dan Lili Romli, Mengugat Partai Pilitik, Jakarta, Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI, h 1-34.
28 Haris  Syamsuddin,  2014,  “Partai,  Pemilu,  Dan  Parlemen  Era  Reformasi”,  Jakarta,  Buku  Obor,  Cetakan Pertama, h 51
29 Ibid., h 52.
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 4, No. 1, April 2024 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
terkendalikan maka penjatuhan harkat dan martabat manusia menjadi hal yang lumrah dilakukan 30
Jika kita mengamati hasil survey yang berkembangan di tengah masyarakat akhir akhir ini menganggap bahwa politik uang dalam pemilu bukan merupakan hal baru dan di  anggap  wajar  dapat  di  lihat  dari  Survei  yang  dilakukan  di  tengah  masyarakat terhadap  820  warga  daerah  Tangerang  Selatan  hampir  56,8%  pemilu  mengunakan serangan  fajar.  Dan  di  tahun  2020  Lembaga  Survei  Indonesia  (LSI)  tahun  2022 menyatakan bahwa 22,7% responden di daerah Pilkada tahun 2020 mengaku ditawari uang  atau  barang  untuk  memilih  calon  kepala  daerah  tertentu.  Sedangkan  5,7% responden menyatakan bahwa pemilih berulang kali mendapatkan tawaran uang atau barang untuk mencoblos calon kepala daerah tertentu. Artinya LSI menemukan bahwa 21,9% responden di daerah Pilkada ditawari uang atau barang sekali atau dua kali pada tahun  2020  untuk  memilih  calon  gubernur  tertentu.  4,7%  responden  mengaku beberapa  kali  mendapatkan  tawaran  uang  atau  barang  untuk  mencoblos  calon gubernur tertentu.
Jika  di  cermati  praktek  politik  uang  masih  terus  terjadi  tidak  hanya  pada responden saja melainkan pada tahana proses hal ini tergambar sebagai berikut:
a) Tahapan Penjaringan
Tahapan penjaringan ini merupakan tahapan yeng menetukan paslon untuk dapat ikut  berkontetasi  dalam  pemilu  dan  pilkada,  di  tambah  lagi  instrument  hukum memberikan  batasan  ambang  batas  baik  dalam  pemilihan  presiden,  gubernur, walikota dan bupati membuat paslon yang igin di calonkan mengeluarkan mahar yang  tidak  sedikit.  Menurut  data  yang  di  paparkan  oleh  Ari  Dwipayana,  yang berpendapat  bahwa  setiap  orang  yang  mengunakan  jasa  partai  politik  untuk dicalonkan  sebagai  kepala  daerah  idealnya  mengeluarkan  mahar  minimal  7-8 miliar  rupiah  untuk  presiden 31 .  Sehingga  memunculkan  peluang  transaksional politik antar ketum partai, dan calon yang di usulkan serta stakeholder.
30 Burhanudin  Muhtadi,  2013,  Politik  Uang  dan  Dinamika  Elektoral  di  Indonesia :  Sebuah  Kajian  Awal Interaksi Antara Parti-ID dan Patron-Klien. Jurnal Penelitian Politik, 10 No. 1. h 47.
31 Dwipayana,  2009.  “Demokrasi  Biaya  Tinggi:  Dimensi  Ekonomi  dalam  Proses  Demokrasi  Elektoral  di Indonesia Pasca Orde Baru”. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Volume 12, Nomor 3, h 8
b) Kampanye
Transaksi  uang  dalam  pemilu  seringkali  di  temui  pada  saat  kampanye,  berbagai kelihaian  paslon  dan  timses  dalam  memainkan  peranan  vote  buying  terpancar sehingga  aliran  politik  uang  makin  tak  terbendung  lagi  yang  secara  rinci, sumbangan dana  kampanye untuk  calon  presiden  (capres)  dan  calon  wakil presiden (cawapres) yang berasal dari perorangan maksimal sebesar Rp2,5 miliar. Sementara,  dana  kampanye  capres  dan  cawapres  dari  perusahaan  paling  besar senilai  Rp25  miliar.  Untuk  calon  anggota  DPR  dan  DPRD,  sumbangan  dana kampanye  juga  dibatasi  paling  besar  Rp2,5  miliar  dari  perorangan.  Serta  dana kampanye  DPR  dari  perusahaan  mencapai  Rp25  miliar.  Serta  mahar  kampanye untuk  calon  anggota  DPD  mancapai  Rp750  juta  dari  perorangan.  Terakhir, sumbangan  dana  kampanye  calon  anggota  DPD  dari  perusahaan  paling  besar senilai RP1,5 miliar 32 .
c) Pemungutan Suara
Dalam  setiap  pesta  demokrasi  politik  uang  seringkali  terjadi  dalam  proses pemungutan  suara,  dimana  suara  yang  seringkali  di  hasilkan  dalam  proses pemungutan suara  terjadi vote buying atau politik serangan fajar. Hal ini terjadi karena pasangan atau kadidat yang di usulkan oleh parpol belum merepresentasi keinginan  masyarakat  hal  ini  tidak  lepas  dari  system  rekrutmen  yang  gagal  dan system kaderisasi yang kurang jelas, sehingga seringkali electoral di beli oleh elite elit yang memiliki ambisi meperoleh kekuasaan. Idealnya masyarakat tidak dapat di  salahkan  dengan  politik  uang  hari  ini  mengingat  parpol  sebagai  wadah mengusulkan  paslon  tidak  mampu  atau  gagal  memahami  kepentingan  public, kegegalan  ini  membuat  paslon  yang  nanti  terpilih  tidak  memiliki  gambaran mengenai  grand  desigh  untuk  merepresentasi  kepentingan  public  serta  paslon menganggap  bahwa  banyaknya  uang  yang  keluar  dalam  pemilu  merupakan investasi yang dapat memberikan ancama keuangan negara.
32 Besaran dana kampanye pemilu, https://indonesiabaik.id/infografis/berapa-besar-dana-kampanye-di- pemilu-2024 , diakses pada hari kamis 8 februari 2024, pukul 07:30 wib.
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 4, No. 1, April 2024 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## Hegemoni Kekuasaan Dan Tidak Adanya Serkulasi Elit Di Pusat Dan Daerah.
Demokrasi  tidak  dapat  di  pisahkan  dengan  prinsip  kedaulatan  rakyat  dimana prinsip  kedaulatan  rakyat  merupakan  prinsip  utama  dalam  mewujudkan  kekuasaan yang  merepresentasi  kepentingan  public.  Pemilihan  demokratis  yang  bersumber  dari rakyat tidak dapat di racuni dengan aspek aspek money politik atapun didistorasi oleh elite lit penguasa di dalam partai politik untuk dapat melakukan perubahan atas pilihan yang  di  tentukan  oleh  rakyat  kemudia  menjadi  pilihan  progatif  ketua  partai.  Idealnya pembentukan  system  rekrutmen  dan  kaderisasi  adalah  upaya  mengatasi  berbagai monuver  politik  oleh  ketum  partai  serta  dapat  menjadi  cara  memilih  calon  yang merepresentasi kepentingan public. 33
System perekrutan yang selama ini dilaksanakan oleh partai politik belum sejalan dengan apa yang di kehendaki rakyat membuat pemilu hari ini menjadi tidak menarik untuk  di  lirik,  mengingat  perekrutan  yang  di  lakukan  oleh  partai  hari  ini  tidak  ada regulasi yang jelas mengenai kualitas calon pemimpin yang nantinya di usul oleh partai dan  kemudian  di  pilih  oleh  masyarakat,  di  tambah  lagi  pembangunan  hukum  tidak berjalan  sebagai  mana  yang  di  kehendaki  masyarakat  mengingat  partai  politik seringkali  di  temui  memilih  paslon  yang  loyal  terhadap  partai  politik,  tokoh  di masyarakat, public figure atau selebritis yang notabennya tidak memiliki grand desigh terhadap  pembangunan  kesejahteraan,  hukum,  dan  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  di  indonesia.  System  perekrutan  yang  dilaksanakan  oleh  partai  politik seyogyannya  di  tunjang  dengan  kualitas  akademik  pasangan  calon,  memiliki  catatan integritas  serta  pengalaman  dalam  menentukan  kematangan  paslon  tersebut. Mengingat  selama  ini  menjadi  pegawai  Pemerintahan  saja  memerlukan  seleksi  yang luar  biasa  dengan  administrasi  yang  sulit,  apalagi  memilih  pemimpin  jika  system perekrutannya  tidak  di  berikan  parameter  seperti  ini  akan  berdampak  pada  tidak tercapainya  esensi  Indonesia  emas  yang  menjadi  mimpi  bangsa  Indonesia.  Selama  ini partai politik lebih cendrung memilih paslon yang memiliki kualitas finansial mempuni yang  dapat  melakukan  segala  cara  untuk  dapat  memenangkan  pemilu  meskipun melakukan  tindakan  yang  melanggar  hukum,  hal  inilah  yang  sering  kali  menjadikan
33 Caror C.Gould, 1993,,” Demokrasi Di Tinjau Kembali,” Penerbit PT Lion Wacana, Jogyakarta h 61
pemilihan umum menjadi tidak sehat dan menarik untuk di ikuti mengingat demokrasi hari ini di tentukan dengan hasil finansial yang tinggi bukan pada penetuan kualitas dan integritas yang baik.
Potensi yang di hasilkan dalam system perekrutan paslon mengakibatkan paslon tidak  memiliki  grand  desigh  dan  cendrung  melakukan  kecurangan  agar  dapat mengembalikan  keuangan  sehingga  esensi  keterwakilan  rakyat  tidak  tersampaikan untuk  itu  dalam  setiap  proses  kebijakan  selalu  melibatkan  partisipasi  public  atau partisipasi masyarakat, hal ini membuat masyarakat bertanyak tanyak mengenai hasil demokrasi  yang  dilakukan  oleh  negara  di  anggap  kurang  berhasil  dikarenakan masyarakat tidak percaya pada produknya sendiri dari hasil demiokrasi karena masih harus  adanya  partisipasi  public,  hal  ini  merupakan  hal  yang  wajar  mengingat  parpol punya  kewenangan  untuk  mengusung  dan  rakyat  hanya  menjalankan  pemilihan  apa yang di usung parpol sehingga muncul paradigm di masyarakat memilih pemimpin itu bukan yang terbaik  atau baik  tetapi memilih pemimpin itu yang buruk  daripada yang terburuk, Atau memilih pemimpin yang baik itu yang berani mengeluarkan uang untuk membayar,  sehingga  prinsip  Vox  Populi  Vox  Dai  atau  suara  rakyat  suara  Tuhan,  tidak tersampaikan dan ini dapat merusak harkat dan martabat manusia dan masyarakat itu sendiri.  Harkat  dan  martabat  merupakan  hal  yang  esensial  yang  di  punyai  manusia sehingga tidak dapat di perjual belikan untuk itu dalam regulasi atau UU pemilu Pun di larang  adanya  Money  politik  sebagai  upaya  untuk  menjaga  harkat  dan  martabat manusia serta menghindari kecurangan dan pesta demokrasi yang kotor.
Dalam  negara  yang  menganut  system  demokrasi  idealnya  pemilihan  umum  di letakan pada keinginan rakyat, jika kita soroti dalam pemilihan legistatif partai politik system  pengkaderan  dan  rekrutmennya  belum  jelas  dan  memiliki  parameter  yang  di inginkan  oleh  public,  serta  calon  yang  di  usung  lebih  monoton  dan  terkesan  mencari simpati  public  di  masa  pemilu,  padahal  jika  kita  melihat  kedalam  masyarakat  banyak intelektual,  tokoh  yang  mampu  merepresentasikan  keinginan  public  yang  tidak  di libatkan dalam  pesta demokrasi selain itu tidak adanya serkulasi elit membuat setiap kebijakan yang di keluarkan tidak tidak merepresentasikan keinginan public khususnya setiap generasi dalam  perkembangan  globalisasi hari ini. Banyak generasi muda yang mimilki  suara  yang  tinggi  akan  tetapi  terhambat  untuk  masuk  dalam  parpol  karena syarat  ambang  batas  4  persen.  Sejalan  dengan  hal  diatas  Austin  Ranney  berpendapat
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 4, No. 1, April 2024 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
bahwa  setidaknya  terdapat  persaingan  dalam  setiap  demokrasi  dengan mengklasifikasikan hal hal sebagai sebagai berikut:
1. Bahwa  persaingan  politik  seringkali  memicuh  terjadinya  persaingan  kepentingan berpotensi  pada  konflik  horizontal  atas  para  pendukung  dan  keterbatasan  sumber daya  manusia  seringkali  berpotensi  membuat  politik  menjadi  tidak  kondusif,  dan seringkali konflik yang terjadi di pelihara oleh elit elit tertentu untuk dapat meraup keuntungan.  Untuk  itu  demokrasi  harus  di  jalankan  dengan  bebas  dan  memaknai demokrasi tanpa kekerasan. 34
2. Demokrasi seringkali memerlukan ongkos atau mahar yang tinggi hal ini berdampak pada  kualitas  demokrasi  yang  tidak  ideal,  seringkali  kualitas  demokrasi  kita  di maknai  dengan  mahar  politik  sehingga  kita  mengorbankan  harkat  dan  martabat, tidak  hanya  itu  ketergantukan  pada  demokrasi  berbasis  uang  membuat  budaya berdemokrasi menjadi tidak kotor dan dianggap lumrah. 35 .

## KESIMPULAN
Implikasi  pemilu  seringkali  berdampak  dari  aspek  ekonomi  dan  sosial,  dimana seringkali  setiap  masuk  musim  pemilu  dari  sisi  ekomoni  investasi  dan  arah pembangunan  menjadi  berubah  dan  terbengkalai  dengan  calon  pemimpin  yang  baru, adanya wacana menghidupkan GBHN kembali dalam Merekonstruksikan kembali  arah pembangunan bangsa akan tetapi perlu di perhatikan mengenai berbagai aspek mulai dari  adanya  potensi  Merusak  sistem  presidensial  di  Indonesia,  Melawan  arus  sejarah, Memperburuk  kinerja  parlemen  Amandemen  UUD  1945,  Melawan  komitmen  arah pembangunan  dan  Melawan  prinsip  partisipasi  publik  dalam  pemerintahan  yang selama ini di bangun. tidak hanya itu pemilu serentak ini juga membawa ancaman baru terhadap petugas KPPS dimana fakta empiris 2019 lebih dari 894 orang penyelenggara pemilu di tingkat bawah meninggal serta 5.175 orang sakit. Ini memberikan traumatic tersendiri terhadap masyarakat.
34 Ikhsan  Darmawan,  “Membongkar  Problematika  dalam  Pemilukada,”  Jakarta,  Departemen  Ilmu  Politik FISIP UI, 2012, h 3.
35 Ibid.,h 4.
Problematika  Pemilu  serentak  2024  yang  tidak  bersih  berdampak  pada  tujuan tertentu,  hal  ini  di  tunjukan  dengan  paslon  yang  sering  kali  tersandra  dengan kepentingan tertentu dalam setiap pencalonannya, mahar politik yang tinggi seringkali membuat paslon tidak berdaya sehingga hanya masyarakat golongan menegah keatas yang  memiliki  potensi  untuk  mendapatkan  tiket,  adapun  paslon  yang  mendapatkan sumbangan seringkali di jadikan alat Sandra untuk kepentingan tertentu membuat arah pembangunan dan kebijakan seringkali tidak dapat di wujudkan sebagaimana mestinya.
Merefleksikan pelaksanaan pemilu kali ini tidak banyak diminati oleh masyarakat sebab  Hegemoni  kekuasaan  terus  berlanjut  sehingga  tidak  adanya  terobosan  baru dalam pembangunan hukum berpotensi tidak adanya sirkulasi elit dalam menjalankan fungsi legislasi di pusat dan daerah, masyarakat hari ini di perhadapkan dengan pilihan yang  sama  setiap  tahunnya,  sehingga  pengkaderan  di  partai  menjadi  tidak  jelas, seringkali  kader  yang  di  calonkan  oleh  parpol  adalah  orang  yang  memiliki  loyalitas kepada  partai,  public  figure,  selebriti,  pengusaha  yang  notabennya  tidak merepresentasikan keinginan public hari ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bambang Cipto, 1996, “Partai Politik,” Pustaka Pelajar,” Jogjakarta, Cetakan Pertama.
Caror  C.Gould,”  1993,  Demokrasi  Di  Tinjau  Kembali,”  Penerbit  PT  Lion  Wacana, Jogyakarta.
Donald  .Rumokoy.,  Dalam  Materi  Perkuliahan  Politik  Hukum,  Manado,  Bahan  Ajar,
2015.
F. Budi. Hardiman, Demokrasi Dan Sentimentalitas, Yogyakarta: Kanisius, 2018.
Kamaruddin  Azyumardi,  2008,  “Demokrasi  Hak  Asasi  Manusia  Masyarakat  Madani,” Penerbit Kencana, Jakarta Cetakan Ke 3.
Haris Syamsuddin, “Partai, Pemilu, Dan Parlemen Era Reformasi”, Jakarta, Buku Obor, 2014, Cetakan Pertama.
Ikhsan  Darmawan,  2012,  “Membongkar  Problematika  dalam  Pemilukada,”  Jakarta, penerbit Departemen Ilmu Politik FISIP UI,.
Janedjri  M.  Gaffar,  2012,  ”Politik  Hukum  Pemilu”,  Jakarta,  Konstitusi  pers,  Cetakan Pertama.
Johnny  Ibrahim,  2010,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Malang,
Banyumedia,
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 4, No. 1, April 2024 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Muchamad Isnaeni Ramahdan, “Kompediun Pemilian Kepala Daerah”, Jakarta Thn 2009, Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2016, Argumen Hukum, Surabaya,  Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7,
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian hukum, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana,
Ni’matul  Huda,  2008,  UUD  1945  Dan  Gagasan  Amandemen  Ulang,  Jakarta:  Rajawali Pers,
Sri  Soemantri  Martosoewignjo,  1991,”  Dasar-Dasar  Politik  Hukum,”  Rajawali  Pers, Jakarta , Cetakakan pertama.

## Journal Articles
Arbi Sanit, 2003, “ Perubahan Mendasar Partai Politik” Dalam Mahrus Irsyam Dan Lili Romli,  Mengugat  Partai  Pilitik,  Jakarta,  Laboratorium  Ilmu  Politik  FISIP UI,
Anisa Rahma Dkk, 2024, Argumentasi Pengembalian Garis-Garis Besar Haluan Negara: Analisis  Kesinambungan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional Dalam Periode 2005-2024, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Jppdp, Vol 15 No. 2 .
Artha  Debora  Silalahi,  2020,  Aktualisasi  Yuridis  Visi  dan  Misi  Presideb  dan  Wakil Presiden  RI  Melalui  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional, Jurisprudentie, Volume 7 Nomor 2
Burhanudin Muhtadi. 2013, Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia : Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Parti-ID dan Patron-Klien. Jurnal Penelitian Politik, 10 No. 1.
Dewa Gede Atmadja, 2018, Asas- Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2.
Dwipayana,  Ari.  2009,  “Demokrasi  Biaya  Tinggi:  Dimensi  Ekonomi  dalam  Proses Demokrasi Elektoral di Indonesia Pasca Orde Baru”. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Volume 12, Nomor 3.
Imam  Subhan,  2014,  GBHN  Dan  Perubahan  Arah  Perenanaan  Di  Indonesia,  Aspirasi,
Volume 5 No 2.
Ramadani, 2020, Analisis Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional,  AL-QANUN:  Jurnal  Kajian  Sosial  dan  Hukum  Islam,  Volume  1, Nomor 4,.
Roni Sulistyanto Luhukay, 2020, Refleksi Atas Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Local,  Jurnal  Legalitas  Program  Magister  Fakultas  Hukum  Universitas Batanghari, Vol 12, No 2 .

## Internet
Besaran  dana  kampanye  pemilu,  https://indonesiabaik.id/infografis/berapa-besar- dana-kampanye-di-pemilu-2024,  diakses  pada  hari  kamis  8  februari 2024, pukul 07:30 wib.
Perkembangan investasi menjelang pemilu 2024, https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/10/20/tak-lagi-wait-and- see-investor-kini-lebih-agresif-di-tahun-politik, diakses pada hari kamis 8 februari 2024, pukul 09:30 wib.