DOI: https://doi.org/10.31933/ejpp.v1i1.216 Received: 05/11/2020, Revised: 20/11/2020, Publish: 22/11/2020

## HAK AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI RUMAH IBADAH DALAM TINJAUAN PELAYANAN PUBLIK YANG INKLUSIF
(Studi Kasus Pelayanan Aksesibilitas Bagi Disabilitas di Masjid Raya Sumatera Barat)
Randy Harfian Hamid 1
1) Universitas Negeri Padang Email: randy.harfian@gmail.com

## ABSTRAK
Hakikat  tujuan  pemerintahan  itu  adalah  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  yang  salah  satu upayanya  dilakukan  melalui  penyelenggaraan  pelayaan  publik.  Pemerintah  tidak  untuk melayani dirinya sendiri, namun untuk melayani  masyarakat umum dan menciptakan kondisi yang  dapat  mendorong  setiap  anggota  masyarakat  untuk  mengembangkan  kemampuannya guna  mencapai  tujuan  bersama.  Untuk  mengatur  tindakan  pemerintah  dan  hubungan  antara pemerintah dengan warga Negara atau antara organ pemerintah, maka diperlukan suatu hukum publik  yaitu  Hukum  Administrasi  Negara  (HAN).  HAN  memuat  peraturan  yang  berkaitan dengan  tata  cara  organ  pemerintahan  melaksanakan  tugas-tugasnya  dan  aturan  main  terkait fungsi dari organ pemerintahan tersebut. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif dengan  metode  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa:  Pertama,  fenomena  penolakan  jamaah  penyandang  disabilitas  di  Masjid Raya  Sumbar  yang  menggunakan  kursi  roda  menunjukkan  masih  lemahnya  penerapan  dan pengawasan pelayanan  yang inklusif. Kedua, rancangan bangunan masjid telah menyediakan fasilitas berupa ram dan toilet difabel. Ketiga, perlu adanya respon  yang cepat dari Pemprov dan pengurus Masjid Raya untuk segera menindaklanjuti kebutuhan kaum disabilitas tersebut. Rekomendasi  tindak  lanjut  bagi  persoalan  ini  disarankan  agar  dirumuskan  secara  bersama dengan pihak terkait.
Kata Kunci: Hak Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas, Rumah Ibadah, Pelayanan Publik.

## ABSTRACT
The essence of the aim of the government is to create the welfare of the people, one of which is done through the implementation of public services. The government is not to serve itself, but to  serve  the  general  public  and  to  create  conditions  that  can  encourage  every  member  of society to develop his abilities to achieve common goals. To regulate government actions and the relationship between the government and citizens or between government organs, a public law is needed, namely the State Administrative Law (HAN). HAN contains regulations relating to the procedure for government organs to carry out their duties and rules of the game related to the functions of these government organs. This research used a descriptive approach with qualitative  methods.  Based  on  the  results  of  the  research  and  discussion  above,  it  can  be concluded  that:  First,  the  phenomenon  of  rejection  of  congregations  with  disabilities  in  the Grand  Mosque  of  West  Sumatra  who  use  wheelchairs  shows  that  the  implementation  and supervision of inclusive services is still weak. Second, the design of the mosque building has provided facilities in the form of ram and toilets with disabilities. Third, there needs to be a quick response from the Provincial Government and the management of the Great Mosque to immediately  follow  up  on  the  needs  of  these  people  with  disabilities.  Recommendations  for follow-up on this issue are suggested to be formulated jointly with related parties.
Keywords:  Accessibility  Rights,  Persons  with  Disabilities,  Houses  of  Worship,  Public Services.

## PENDAHULUAN
Hakikat tujuan pemerintahan itu adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat yang salah satu upayanya dilakukan melalui penyelenggaraan pelayaan publik. Pemerintah tidak untuk melayani dirinya  sendiri,  namun  untuk  melayani  masyarakat  umum  dan  menciptakan  kondisi  yang  dapat mendorong  setiap  anggota  masyarakat  untuk  mengembangkan  kemampuannya  guna  mencapai tujuan  bersama.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  pergeseran  paradigma  dari  negara  penjaga  malam ( nachtwachtersstaat )  kepada  konsepsi  negara  kesejahteraan  ( welfare  state )  dimana  pemerintah diberi  kewajiban  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  umum  ( bestuurszorg ).  Dengan  kewajiban tersebut,  maka  pemerintah  diberi  kewenangan  untuk  campur  tangan  dalam  berbagai  sendi kehidupan masyarakat.
Untuk  mengatur  tindakan  pemerintah  dan  hubungan  antara  pemerintah  dengan  warga Negara  atau  antara  organ  pemerintah,  maka  diperlukan  suatu  hukum  publik  yaitu  Hukum Administrasi  Negara  (HAN).  HAN  memuat  peraturan  yang  berkaitan  dengan  tata  cara  organ pemerintahan  melaksanakan  tugas-tugasnya  dan  aturan  main  terkait  fungsi  dari  organ pemerintahan tersebut. Ada dua sudut pandang dalam memahami pengertian administrasi negara: 1).  Administrasi  negara  sebagai  organisasi,  2).  Administrasi  yang  secara  khas  mengejar tercapainya  tujuan  yang  bersifat  kenegaraan  (publik)  artinya  tujuan-tujuan  yang  ditetapkan undang-undang secara dwigend recht (hukum yang memaksa) (Hadjon, dkk. 1994).
Dalam  tinjauan  HAN,  pelayanan  publik  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintahan  dapat dikaitkan  dengan  penerapan  Asas-asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  (AUPB).  Dalam Undang-undang Administasi Pemerintahan disebutkan ruang lingkup AUPB meliputi: Kepastian
hukum,  Kemanfaatan,  Ketidakberpihakan,  Kecermatan,  Tidak  menyalahgunakan  kewenangan, Keterbukaan,  Kepentingan  umum,  dan  Pelayanan  yang  baik.  Sementara  itu,  dalam  Undang- Undang Pelayanan Publik salah satu ruang lingkup peraturan ini adalah pelayanan administrasi. Pelayanan  administrasi  dimaksud  diantaranya  meliputi  tindakan  administratif  pemerintah  yang diwajibkan  oleh  negara  dan  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  dalam  rangka mewujudkan  perlindungan  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda  warga negara.
Untuk  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat,  birokrasi  publik  harus  memberikan  pelayanan publik  yang  optimal  karena  ruang  lingkup  penyelenggaraan  negara  selalu  terkait  dengan pelayanan  publik  ( public  service )  dan  hubungan  masyarakat  ( public  affairs ).  Sumber  daya pelayanan  publik  yang  digunakan  harus  efektif  dan  efisien  sehingga  memunculkan  tanggung jawab  bagi  birokrasi  dalam  mengelola  barang  publik  ( public  goods )  tersebut.  Sementara  itu, dalam  rangka  mewujudkan  tugas  pemerintahan  dalam  memberikan  pelayanan  publik  yang berkualitas,  telah  dibentuk  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik. Dalam  undang-undang  tersebut  dijelaskan  bahwa  implementasi  pelayanan  publik  berdasarkan pada  kepentingan  publik,  kepastian  hukum,  persamaan  hak,  keseimbangan  hak  dan  kewajiban, profesionalisme,  partisipatif,  tidak  diskriminasi,  keterbukaan,  akuntabilitas,  fasilitasi  dan penanganan  khusus  bagi  kelompok  rentan,  ketepatan  waktu,  serta  kecepatan,  kemudahan  dan keterjangkauan.
Semakin  tingginya  harapan  dan  permintaan  masyarakat  untuk  mendapatkan  pelayanan yang  baik  merupakan  persoalan  utama  dalam  pelayanan  publik.  Kondisi  eksisting/kenyataan yang  ditemui  dalam  pelayanan  publik  tidak  seperti  atau  belum  sesuai  dengan  apa  yang diinginkan oleh publik. Kesenjangan inilah yang selalu dihadapi oleh berbagai pihak yang terkait dengan pelayanan publik. Maka isu kualitas pelayanan publik masih relevan untuk saat ini dalam kajian  administrasi  publik.  Karena  pengaruh  teknologi  dan  informasi  yang  terus  berkembang dengan cepat, menyebabkan permintaan atau harapan dari masyarakat juga terus berkembang.
Refleksi  dari  penilaian  publik  tentang  keseluruhan  layanan  yang  diterima  oleh  publik berdasarkan persepsi dari publik selaku pengguna layanan adalah kepuasan (Ryzin, dalam Aldri dan  M.  Ali,  2012).  Layanan  publik  yang  efektif  akan  meningkatkan  kepuasan  publik  dengan layanan yang diberikan oleh lembaga dan perusahaan (Aldri dan M. Ali, 2015). Menurut Moenir (dalam  Aldri  dan  M.  Ali,  2015),  ada  empat  kriteria  dasar  memberikan  kualitas  pelayanan  yang lebih  baik,  yaitu  perilaku  sopan  dalam  memberikan  layanan,  cara  memberikan  informasi  yang dapat  menghibur  orang  yang  bersangkutan,  memilih  waktu  pengiriman  yang  tepat,  dan keramahan.  Gibson,  Ivancevich  dan  Donnelly  dalam  Ratmiko  dan  Atik  (dalam  Aldri  dan  Ali, 2015)  menyatakan  bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  pelayanan  publik  adalah kepuasan,  efisiensi,  produksi, adaptasi, dan pengembangan. Kualitas layanan, menurut  Zethami (dalam Aldri dan M. Ali, 2015), dapat diukur dengan menggunakan perbandingan antara layanan yang diharapkan dan yang sebenarnya diberikan. Ia berpendapat bahwa kualitas layanan tersebut terdiri dari respons, lokasi, jaminan, dokumen fisik, empati, keandalan, dan ketepatan waktu dari layanan.
Permasalahan pelayanan publik yang terjadi umumnya berkaitan dengan perilaku petugas, lamanya  waktu  pelayanan,  kurangnya  informasi  layanan,  ketidakjelasan  biaya  dan  sarana prasarana  yang  disediakan.  Sementara  itu,  salah  satu  isu  krusial  yang  cukup  jarang  dibahas dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan HAM adalah diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.  Kaum  rentan  ini  sering  mengalami  perlakuan  yang  tidak  baik  dari  petugas  maupun kurangnya fasilitas yang disediakan. Berdasarkan pengamatan penulis, salah satu fasilitas publik yang  masih  kurang  mendapat  perhatian  terkait  aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas  adalah rumah  ibadah  dalam  hal  ini  adalah  Masjid.  Isu  aksesibilitas  di  Masjid  Raya  Sumbar  pernah mencuat ke publik karena persoalan penolakan jamaah pengguna kursi roda. Sehubungan dengan hal itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang permasalahan pelayanan aksesibilitas di Masjid Raya Sumbar dalam tinjauan konsep pelayanan publik yang inklusif.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  digunakan  pendekatan  deskriptif  dengan  metode  kualitatif.  Tujuan penelitian  kualitatif  adalah  untuk  memahami  fenomena  yang  terjadi  atau  yang  dialami  bagi subyek  penelitian  baik  secara  holistik  dalam  menggunakan  pendeskripsian  ini  maupun  dengan unsur kata-kata yang disusun dalam berbagai metode alamiah (Moleong, 2012). Populasi dalam penelitian ini yakni semua pengurus dan petugas di Masjid Raya Sumatera Barat, pegawai pada Biro Bina Mental dan Kesra Provinsi Sumatera Barat, serta pelapor. Teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya observasi, wawancara, dan analisis dokumen.
Penggunaan  pendekatan  deskriptif  dengan  metode  kualitatif  dimaksudkan  untuk  dapat menggambarkan  suatu  fenomena  sosial  yang  terjadi  di  lapangan  secara  mendalam,  yaitu permasalahan  pelayanan  publik  yang  terjadi  di  Rumah  Ibadah  yang  tidak  ramah  bagi penyandang  disabilitas.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  petugas  keamanan  dan  pegawai Biro Bina Mental dan Kesra Provinsi Sumatera Barat. Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan  adalah  purposive  sampling  karena  informan  yang  dipilih  dianggap  yang  paling mengetahui  dan  mampu  memberikan  informasi  yang  akurat.  Sedangkan  keabsahan/validitas data menggunakan teknik triangulasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelayanan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Masjid Raya Sumatera Barat
Masjid  Raya  Sumatera  Barat  yang  merupakan  masjid  terbesar  di  Sumatera  Barat  mulai dibangun  pada  tahun  2007  dan  selesai  pembangunannya  pada  tahun  2019.  Namun  meski  tidak rutin, penggunaan masjid sebagai tempat ibadah sudah dimulai sejak 2012. Pembangunan masjid menggunakan dana  yang sebagian besar berasal  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat, bantuan dari Kerajaan Arab Saudi, bantuan Pemerintah Pusat serta sumber lainnya.
Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  melalui  Biro  Bina  Mental  dan  Kesra  memiliki tanggung  jawab  dalam  memfasilitasi  sarana  dan  prasarana  Masjid  Raya,  termasuk  diantaranya
adalah  penyediaan  tenaga  pengamanan  dan  kebersihan.  Namun  berdasarkan  pengamatan  dan wawancara dengan pegawai Biro Bina Mental dan Kesra, fasilitas  untuk penyandang disabilitas yang  dimaksudkan  untuk  memberikan  pelayanan  publik  yang  inklusif  dan  tidak  diskriminasi telah  disediakan,  seperti  adanya  ram  (tangga  khusus  penyandang  disabilitas),  toilet  khusus disabilitas dan kursi roda.
Analisa pelayanan publik yang inklusif pada kasus aksesibilitas penyandang disabilitas di Masjid  Raya  Sumbar  ini  menggunakan  konsep  pelayanan  publik  yang  inklusif  yang dikemukakan oleh Dwiyanto, yakni togetherness, diversity dan tidak melakukan labeling.
1. Kebersamaan ( togetherness )
Fenomena  penolakan  jamaah  Masjid  Raya  Sumbar  yang  menggunakan  kursi  roda terjadi pada tahun 2019. Penolakan kepada penyandang disabilitas yang ingin memasuki dan beribadah di dalam masjid tercatat sudah dua kali terjadi, yakni pada Januari 2019 dan  Juli  2019.  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  Padang  bersama  Perkumpulan Penyandang  Disabilitas  Indonesia  (PPDI),  Himpunan  Wanita  Disabilitas  Indonesia (HWDI),  Persatuan  Tunanetra  Indonesia  (Pertuni)  dan  Gerakan  Untuk  Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) menyesalkan terjadinya penolakan kepada penyandang disabilitas  yang  akan  melakukan  ibadah  dan  masuk  ke  dalam  Masjid  Raya  Sumatera Barat.
Menurut  penjelasan  Wendra  Direktur  LBH  Padang  yang  dikutip  dari  laman Republika.co.id  (19  Agustus  2019)  menjelaskan  bahwa  kejadian  penolakan  terhadap penyandang disabilitas  yang menggunakan kursi  roda bernama  Abraham  Ismed terjadi pada 19 Januari 2019. Hal yang serupa juga dialami oleh Antoni Tsaputra pada 18 Juli 2019. Penolakan tersebut  karena pengurus Masjid Raya berpendapat  bahwa kursi  roda yang  digunakan  tidak  suci.  Wendra  mengatakan,  “Masjid  Raya  Sumbar  seharusnya menjadi percontohan atau ikon di Kota Padang dan Sumatera Barat dalam memberikan akses  dan  fasilitas  bagi  penyandang  disabilitas  agar  mendapat  pelayanan  yang  sama serta nyaman dalam beribadah”.
Sementara  itu,  sebagaimana  yang  dapat  diamati  dilokasi  Masjid  Raya  sudah  terdapat beberapa  fasilitas  yang  dapat  memudahkan  akses  bagi  penyandang  disabilitas,  seperti ram  (tangga  dengan  kemiringan  tertentu  yang  dapat  dilewati  kursi  roda),  toilet  khusus disabilitas, dan kursi roda. Berdasarkan temuan tersebut, dapat kemukakan fakta bahwa pembangunan dan pengelolaan Masjid Raya Sumbar dari awal sudah merancang sarana dan  prasarana  yang  memenuhi  standar  kebutuhan  penyandang  disabilitas.  Artinya pengelola maupun Pemprov Sumbar sudah memenuhi karakteristik togetherness,  yakni mendorong  kebersamaan  semua  pihak  untuk  dapat  mengakses  secara  bersama  suatu pelayanan  publik.  Walaupun  dalam  implementasinya  masih  terdapat  kekurangan  dari aspek  sarana  dan  prasarana,  seperti  belum  adanya  tempat  berwudhu  khusus  disabilitas dan tempat membersihkan kursi roda sebelum masuk area sholat.
2. Pengakuan Atas Perbedaan ( Diversity )
Dalam  konteks  pelayanan  publik  yang  inklusif,  karakteristik  diversitas  belum sepenuhnya  terlihat  pada  kasus  ini.  Karakter  ini  memandang  bahwa  manusia  memiliki kesamaan  dan  perbedaan  yang  harus  dipandang  sebagai  suatu  kekayaan,  sehingga menjadi  inspirasi  untuk  memberikan  pelayanan  yang  sesuai  dengan  kebutuhannya. Namun  yang  ditemui  dilokasi  adalah  fakta  bahwa  pelayanan  yang  diberikan  oleh petugas  Masjid  Raya  Sumbar  belum  sesuai  dengan  kebutuhan  semua  kelompok (disabilitas).  Menurut  Wendra,  peristiwa  pelarangan  ini  sebenarnya  sudah  diselesaikan dengan musyawarah, bahwa pengguna kursi roda tetap diizinkan masuk masjid. Namun permasalahannya petugas tidak mengizinkan kursi roda yang dibawa dari luar masuk ke dalam  masjid  karena  dikhawatirkan  ikut  membawa  kotoran  ke  dalam  masjid.  Hal  ini dibenarkan oleh pegawai Biro Bintal dan Kesra yang juga merupakan pengurus Masjid. Akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan, sebab kaum disabilitas  tidak  bisa  sembarangan  berpindah  ke  kursi  roda  lain  karena  kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas berbeda.
3. Tidak melakukan Labeling
Karakteristik  ketiga,  petugas  pelayanan  tidak  melakukan  labeling  kepada  kelompok tertentu  sehingga  mereka  merasa  menjadi  kaum  marginal.  Dalam  konteks  ini  yang terjadi  di  Masjid  Raya  adalah  pengguna  layanan/kaum  disabilitas  merasa  dipersulit untuk  melaksanakan  ibadah  dengan  alasan  membawa  kursi  roda  yang  merupakan keterbatasan  dirinya.  Menyikapi hal  ini,  Pemprov  Sumbar  merespon  dengan menghimbau  pengurus/petugas  di  Masjid  Raya  agar  tidak  mempersulit  penyandang disabilitas  yang  ingin  melaksanakan  ibadah.  Pengurus  telah  mengklarifikasi  bahwa petugas tidak bermaksud untuk mempersulit pengguna kursi roda, namun petugas hanya belum  memahami  bahwa  penyandang  disabilitas  tidak  dapat  menggunakan  kursi  roda yang tidak sesuai dengan personalisasinya masing-masing.
Selain itu, untuk melayani penyandang disabilitas seperti penyandang tuna rungu dan tuna netra,  Pemprov  juga  diminta  untuk  menyediakan  pemandu  khusus  dan  fasilitas  khusus.  Pihak Pemprov  menyatakan  akan  menyediakan  petugas  pemandu  khusus  difabel  agar  dapat  melayani aksesibilitas  dan  kebutuhan  khusus  serta  mampu  berkomunikasi  dengan  kaum  difabel  tersebut. Hal  ini  sejalan  dengan  kebijakan  Penyediaan  Akses  dan  kemudahan  dalam  beribadah  bagi penyandang  disabilitas  sesuai  dengan  PP  Nomor  70  Tahun  2019,  sehingga  harapannya  kaum difabel tidak merasa dimarginalkan dalam aktivitas keagamaannya di Masjid.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di  atas, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, fenomena penolakan jamaah penyandang disabilitas di Masjid Raya Sumbar yang menggunakan kursi  roda  menunjukkan  masih  lemahnya  penerapan  dan  pengawasan  pelayanan  yang  inklusif pada Rumah Ibadah di Sumatera Barat khususnya di Masjid Raya Sumatera Barat. Kekurangan yang  dapat  ditemui  yakni  petugas  belum  sepenuhnya  memahami  kebutuhan  penyandang
disabilitas  pengguna  kursi  roda,  disamping  juga  belum  tersedianya  petugas  yang  memiliki kemampuan berkomunikasi dengan tuna rungu, serta tidak tersedianya fasilitas khusus bagi tuna netra.
Kedua,  rancangan  bangunan  masjid  telah  menyediakan  fasilitas  berupa  ram  dan  toilet difabel. Artinya pengelola maupun Pemprov Sumbar sudah memenuhi karakteristik togetherness, yakni  mendorong  kebersamaan  semua  pihak  untuk  dapat  mengakses  secara  bersama  suatu pelayanan  publik  melalui  perencanaan  desain  bangunan.  Walaupun  dalam  implementasinya masih  terdapat  kelemahan  dari  kecukupan  aspek  sarana  dan  prasarana  yang  sesuai  dengan kebutuhan  penyandang  disabilitas  setempat,  seperti  belum  adanya  tempat  berwudhu  khusus disabilitas dan tempat membersihkan kursi roda sebelum masuk ke area sholat.
Ketiga,  perlu  adanya  respon  yang  cepat  dari  Pemprov  dan  pengurus  Masjid  Raya  untuk segera  menindaklanjuti  kebutuhan  kaum  disabilitas  tersebut.  Rekomendasi  tindak  lanjut  bagi persoalan  ini  disarankan  agar  dirumuskan  secara  bersama  dengan  pihak  terkait.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  mendorong  partisipasi  kelompok/komunitas  rentan  tersebut  dalam  proses pengambilan  keputusan,  agar  pelayanan  publik  yang  inklusif  bagi  penyandang  disabilitas  di Rumah  Ibadah  dapat  terwujud.  Disamping  itu,  perlu  adanya  perhatian  serius  dari  Pemerintah Daerah  terhadap  kebijakan  Sasaran  Strategis  Rencana  Induk  Penyandang  Disabilitas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019.

## REFERENSI
Muhamad  Rakhmat  (2014),  Hukum  Administrasi  Negara  Indonesia,  LoGoz  Publishing, Bandung.
Lexy J. Moleong (2012), Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
Azmiati  Zuliah  &  Mhd.  Asri  Pulungan  (2020),  Pelayanan  Publik  Dalam  Kajian  Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Penelitian Law_Jurnal.
Falahuddin  &  Aldri  Frinaldi  (2020),  Reformasi  Birokrasi  Dalam  Pelayanan  Publik  Pada  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang, Jurnal Teori dan Praktek Administrasi Publik.
Furqon  Rocmad  Widodo  (2013),  Skripsi:  Implementasi  Pelayanan  Inklusif  Berbasis  Masjid, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
Herdison  &  Aldri  Frinaldi  (2019),  Public  Service  Accountability  Based  on  Human  Rights, International  Conference  on  Public  Administration,  Policy  and  Governance  (ICPAPG 2019).
Solechan  (2019),  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  dalam  Pelayanan  Publik, Administrative Law & Governance Journal. Vol. 2 Issue 3.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2019  tentang  Perencanaan,  Penyelenggaraan,  Dan Evaluasi  Terhadap  Penghormatan,  Perlindungan,  Dan  Pemenuhan  Hak  Penyandang Disabilitas.