Journal of Management and Bussines (JOMB) Volume 6, Nomor 3, Mei – Juni 2024 p-ISSN: 2656-8918 e-ISSN: 2684-8317 DOI: https://doi.org/10.31539/jomb.v6i3.8482

## INOVASI PEREKONOMIAN DIGITAL DALAM MENGATASI DISPARITAS REGIONAL STRATEGI BARU DALAM KEBIJAKAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA
Suyanto 1 ,  Loso Judijanto 2 , Agustiawan Djoko Baruno 3 , Hadi Sugiyanto 4 ,
Veronika Nugraheni Sri Lestari 5 Universitas Dr. Soetomo 1,3.4,5 Indonesia Palm Oil Strategic Studies 2
suyantosoetomo@gmail.com 1

## ABSTRAK
Penelitian ini mengeksplorasi  pendekatan baru dalam strategi  ekonomi  Indonesia  yang secara  khusus  memprioritaskan  inovasi  ekonomi  digital  sebagai  alat  untuk  mengatasi ketidaksetaraan  regional.  Latar  belakang  masalah  menyoroti  kesenjangan  dalam pembangunan  ekonomi  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia  dan  pentingnya  transformasi ekonomi  melalui  pemanfaatan  teknologi  digital.  Studi  literatur  dalam  penelitian  ini menyajikan  kerangka  konseptual  yang  menggambarkan  hubungan  antara  inovasi ekonomi  digital,  kebijakan  ekonomi,  dan  upaya  mitigasi  ketidakseimbangan  regional. Proses penelitian melibatkan analisis data sekunder, survei, dan wawancara dengan para pemangku  kepentingan  terkait.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  integrasi  inovasi ekonomi  digital  dalam  kebijakan  ekonomi  memiliki  potensi  untuk  mengurangi ketidakseimbangan regional dengan mempercepat  pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang  kerja,  dan  mendukung  penetrasi  pasar  bagi  perusahaan  lokal.  Simpulan, Penelitian  ini  memberikan  kontribusi  penting  dalam  pengembangan  kebijakan  yang berorientasi  pada  masa  depan,  berbasis  data,  dan  berfokus  pada  teknologi  untuk mengatasi ketidaksetaraan regional, mempercepat pertumbuhan ekonomi yang adil, dan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
Kata Kunci: Disparitas Regional, Ekonomi, Perekonomian Digital

## ABSTRACT
This  research  explores  a  new  approach  in  Indonesia's  economic  strategy  that specifically  prioritizes  digital  economic  innovation  as  a  tool  to  address  regional inequality. The background to the problem highlights the gaps in economic development in various regions in Indonesia and the importance of economic transformation through the use of digital technology. The literature study in this research presents a conceptual framework  that  describes  the  relationship  between  digital  economic  innovation, economic  policy,  and  efforts  to  mitigate  regional  imbalances.  The  research  process involved  secondary  data  analysis,  surveys,  and  interviews  with  relevant  stakeholders. The  research  results  show  that  the  integration  of  digital  economic  innovation  in economic  policy  has  the  potential  to  reduce  regional  imbalances  by  accelerating economic  growth,  creating  job  opportunities,  and  supporting  market  penetration  for local  companies.  Conclusion,  This  research  makes  an  important  contribution  to  the development of future-oriented, data-based and technology-focused policies to address regional  inequality,  accelerate  equitable  economic  growth  and  improve  the  welfare  of the Indonesian population.
Keywords: Regional Disparity, Economy, Digital Economy

## PENDAHULUAN
Pesatnya  perkembangan  perekonomian  global  dan  semakin  majunya  peradaban manusia  di  berbagai  bidang  telah  merambah  wilayah  Negara  Kesatuan  Indonesia. Apalagi  dengan  teknologi  terbarukan    berbasis  digital  atau  disebut  era  industri  4.0 berbasis sistem cyber-fisik. Berinvestasi pada teknologi yang tepat telah menjadi sangat populer dan penting bagi dunia usaha, tempat komersial dan pariwisata, dan tentu saja diperlukan  untuk  mempertahankan  eksistensinya  (Sufa  et  al.,  2019).  Indonesia  sendiri mempunyai  potensi  yang  cukup  besar  untuk  menjadi  modal  berkembangnya  ekonomi digital. Penggunaan internet di Indonesia telah mencapai 51,8% dari seluruh penduduk Indonesia.. Terkait tren digitalisasi di Indonesia, rata-rata durasi penggunaan internet di Indonesia pada tahun 2021 adalah 8 jam 8 menit, jauh melampaui rata-rata global 6 jam 53 menit. Penggunaan internet yang dominan di kalangan pengguna Indonesia terutama untuk  kegiatan  komunikasi  (27%),  jejaring  sosial  (21%),  dan  hiburan  (21%).  Sekitar 11%  pengguna  terlibat  dalam  penjelajahan  web  atau  aktivitas  pencarian  informasi, sedangkan  total  gabungan  10%  pengguna  mengambil  bagian  dalam  aktivitas  seperti belanja,  jalan-jalan,  dan  carpooling.  Di  Indonesia,  penggunaan  internet  melampaui komunikasi dan penggunaan pribadi. Aplikasi digital semakin banyak digunakan dalam kegiatan ekonomi dan layanan publik, dengan fokus khusus pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan internasional. Transformasi digital  yang berkembang pada perusahaan-perusahaan ini telah dipercepat  oleh epidemi COVID-19 (Ministry of National Development Planning, 2022).
Dalam  hal  sumber  daya  manusia,  Indonesia  saat  ini  sedang  mengalami  periode pertumbuhan penduduk dan sangat penting untuk memanfaatkan sumber daya ini secara efisien.   Saat ini, populasi pemuda di Indonesia menyumbang lebih dari 25% dari total populasi sekitar 250 juta orang. Selain itu, negara ini menampung total 59,2 juta usaha mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM),  yang  merupakan  61,41%  dari  total  Produk Domestik  Bruto  (PDB).  Kedua  faktor  ini  adalah  pendorong  utama  perekonomian (Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian,  2017).  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM) menggunakan platform digital, seperti jejaring sosial, marketplace, dan  e-commerce,  di  sektor  ekonomi.  Selanjutnya,  UMKM  dapat  memanfaatkannya sebagai  platform  digital  untuk  beriklan.  Untuk  menarik  basis  konsumen  yang  lebih besar  dan  meningkatkan  penjualan  produk,  pelaku  UMKM  harus  menggunakan platform  digital  untuk  meningkatkan  kreativitas  dan  inovasi  produk  bisnis  mereka. Memanfaatkan  platform  digital  untuk  transaksi  penjualan  produk  meningkatkan kapasitas  penjualan  UMKM  dibandingkan  dengan  hanya  mengandalkan  cara konvensional.  Penjualan  digital  memanfaatkan  saluran  digital  untuk  meningkatkan efisiensi  dan  efektivitas  transaksi  antara  bisnis  dan  konsumen  (Prasetiyo  &  Utomo, 2023).  Meskipun  pertumbuhannya  tampak  pesat,  ekonomi  digital  umumnya  dianggap tidak  memberikan  kontribusi  substansial  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  nasional. Sementara akses internet meluas ke lebih dari 50% populasi, distribusinya tetap berbeda berdasarkan  faktor-faktor  seperti  wilayah,  jenis  kelamin,  perlindungan  sosial,  tingkat pendidikan, dan bidang kegiatan.  Misalnya, hanya 2% pekerja di sektor pertanian yang menggunakan internet, terlepas dari kenyataan bahwa sektor ini menyumbang 27% dari total tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, Internet sebagian besar dianggap semata-mata sebagai  media  untuk  komunikasi  dan  hiburan.  Secara  historis,  Internet  belum  diakui secara luas sebagai  alat  yang menonjol untuk  melakukan bisnis.  Selanjutnya, ekonomi digital  di  Indonesia  sedang  dalam  fase  yang  baru  lahir.  Implementasi  inisiatif
digitalisasi,  bersama  dengan  upaya  digitalisasi  yang  tidak  memadai  dan  pemanfaatan data  yang  tidak  efektif  untuk  pengambilan  keputusan  strategis,  dapat  secara  signifikan mengubah  budaya  organisasi,  yang  pada  akhirnya  mengarah  pada  pengembangan sumber pendapatan baru (Bachtiar, 2020).
Perbedaan ini juga disebabkan oleh disparitas kepemilikan smartphone, kapasitas ekonomi, dan literasi digital. Di Indonesia, kesenjangan kepemilikan smartphone antara daerah perkotaan dan pedesaan mencapai 83% dari seluruh populasi perkotaan dan 50% dari  seluruh  populasi  pedesaan.  Disparitas  tersebut  dapat  dikaitkan  dengan  daya  beli penduduk Indonesia yang relatif lemah.  Selain itu, ada individu yang terus kekurangan sarana  untuk  terhubung  ke  layanan  internet  atau  memperoleh  paket  data  yang diperlukan  untuk  mengakses  berbagai  layanan  digital.  Akses  terhadap  teknologi informasi  dan  komunikasi  didominasi  oleh  kelas  menengah  ke  atas,  dengan  variasi berdasarkan  kelas  pendapatan.  Kelas  menengah  memiliki  lebih  dari  89%  ponsel, sedangkan  kelas  menengah  ke  bawah  memiliki  kurang  dari  73%  ponsel.  Secara bersamaan,  akses  Internet  tersedia  untuk  lebih  dari  55%  kelas  menengah  ke  atas, sementara  kurang  dari  29%  kelas  menengah  ke  bawah  memiliki  akses  ke  Internet. Tingkat  literasi  digital  Indonesia  masih  relatif  rendah  dibandingkan  dengan  negara- negara  lain.      Indonesia  diposisikan  sebagai  negara  paling  melek  digital  ke-53  dari  63 negara  pada  tahun  2021,  menurut  Global  Digital  Literacy  Index.      Sebaliknya,  tingkat kematangan  di  antara  perusahaan-perusahaan  di  sektor  digital  belum  terlihat  jelas, seperti yang ditunjukkan oleh meningkatnya penipuan media online.  Sebanyak 704.710 kasus penipuan online dilaporkan antara 2016 dan 2020.
Rata-rata  tahunan  kasus  penipuan  online  berjumlah  1.409  (Ministry  of  National Development  Planning,  2022).  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  pemerintah  telah menerapkan  berbagai  kebijakan,  khususnya  di  bidang  aplikasi.  Pertama,  peraturan Presiden  95/2018  tentang  Sistem  Manajemen  Elektronik,  yang  bertujuan  untuk menginisiasi  penerapan  manajemen  elektronik,  dan  Surat  Edaran  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  18/2022  tentang  integrasi layanan digital bagi masyarakat di lingkungannya, akan dilaksanakan. Persyaratan bagi lembaga  negara  untuk  memiliki  SPBE  untuk  Arsitektur  dan  Perencanaan  Kota diamanatkan  oleh  SPBE  untuk  peraturan  Arsitektur  dan  Perencanaan  Kota.  Kedua, Peraturan  perpajakan  untuk  penanaman  modal  pada  sektor  dan/atau  lokasi  perusahaan tertentu  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2019.  Pengenaan  pajak pada  investor  di  bidang  usaha  dan  wilayah  tertentu  didasarkan  pada  modal  dan partisipasi mereka dalam program kegiatan. ke-tiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja  mewajibkan  pemerintah  untuk  memberikan  bantuan  kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang-bidang seperti ketenagakerjaan, keuangan,  sarana,  dan  prasarana,  yang  meliputi  penyediaan  fasilitas  digitalisasi (Ministry of National Development Planning, 2022).
Dalam  ranah  perangkat  digital,  berbagai  regulasi  dan  kebijakan  yang  diterapkan pemerintah  meliputi:  Pertama,  Menteri  Perindustrian  telah  menerbitkan  Peraturan Nomor  29/M-IND/PER/7/2017  tahun  2017,  yang  menetapkan  aturan  dan  tata  cara penghitungan  nilai  TKDN  untuk  handphone,  handheld,  dan  tablet.  Peraturan  ini  juga menetapkan nilai TKDN untuk menghitung tabel smartphone, laptop, dan tablet.   Ke- dua  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2019  mengubah  Peraturan  Pemerintah Nomor  94  Tahun  2010..  Ini  secara  khusus  berkaitan  dengan  perhitungan  penghasilan kena  pajak,  pembayaran  pajak  penghasilan,  dan  memberikan  pedoman  untuk mengenakan  pajak,  insentif  pajak,  dan  bentuk  dukungan  lainnya.      Pencarian  lokal
berlaku  untuk  industri  digital.      Penelitian  dan  pengembangan  dapat  mengarah  pada penciptaan penemuan baru, inovasi, dan penguasaan teknologi baru. Hal ini juga dapat memfasilitasi  transfer  teknologi  pengembangan  industri,  sehingga  meningkatkan  daya saing industri nasional (Ministry of National Development Planning, 2022).
Sektor  infrastruktur  telekomunikasi  tunduk  pada  peraturan  dan  kebijakan,  yang meliputi:  Dalam  ranah  infrastruktur  telekomunikasi,  terdapat  peraturan  dan  kebijakan yang  telah  dikeluarkan.  Salah  satu  peraturan  tersebut  adalah  Peraturan  Menteri Informasi  dan  Komunikasi  Nomor  13  Tahun  2021.  Peraturan  ini  berkaitan  dengan standar  teknis  perangkat  dan/atau  perangkat  telekomunikasi  berdasarkan  International Mobile Telecommunication Technology Standard-2020. Pengembangan dan pembentukan  infrastruktur  telekomunikasi  yang  memanfaatkan  teknologi  4G  dan  5G diatur  oleh  standar  tertentu.  Selain  itu,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2021 berkaitan  dengan  pengaturan  kegiatan  telekomunikasi,  meliputi  penyelenggaraan jaringan, jasa telekomunikasi, dan telekomunikasi khusus. (Sambodo et al. 2022).

## KAJIAN TEORI Inovasi dalam Pertumbuhan Ekonomi
Ekonom  Chris  Freeman  menegaskan  bahwa  inovasi  berfungsi  sebagai  katalis penting  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  pada  kecepatan  yang  dipercepat. Inovasi  juga  memiliki  potensi  untuk  mendorong  perubahan  mendasar  dalam  suatu industri  atau  sektor  dengan  menghasilkan  produk  dan  layanan  baru,  meningkatkan produktivitas,  dan  mengungkap  prospek  pasar  baru.      Freeman  juga  menggambarkan faktor-faktor  penentu  inovasi,  termasuk  kebijakan  pemerintah,  investasi  penelitian  dan pengembangan, dan kolaborasi antara perusahaan dan lembaga penelitian.
Lebih  lanjut,  ia  menggarisbawahi  pentingnya  inovasi  sebagai  alat  strategis  bagi organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan  untuk  menumbuhkan  keterampilan  inovasi  yang  kuat.  Teori  Freeman mencakup beberapa studi kasus  yang menampilkan inovasi di berbagai sektor industri, seperti  teknologi  informasi,  industri  otomotif,  dan  industri  farmasi.  Ini  menunjukkan bahwa inovasi memiliki potensi untuk merangsang ekspansi ekonomi dan memfasilitasi pencapaian kemajuan ekonomi yang berkelanjutan bagi negara-negara (Al Aidhi et al., 2023).  Chesbrough  memperkenalkan  Konsep  Inovasi  Terbuka  sebagai  bagian  dari Ekonomi  Inovasi.  Konsep  ini  melibatkan  perusahaan  yang  memanfaatkan  ide  dan sumber  daya  eksternal  untuk  menciptakan  produk  dan  layanan  baru.  Konsep  inovasi terbuka dianggap sebagai sarana untuk mempercepat proses inovasi dan meningkatkan efisiensi bisnis (West et al., 2014). Tinjauan literatur ini mengkaji proses difusi inovasi, dengan  fokus  pada  penyebaran  dan  adopsi  inovasi  dalam  masyarakat.      Rogers mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyebaran inovasi, seperti  keunggulan  relatif,  relevansi,  kompleksitas,  trial  and  error,  dan  komunikasi (Hartley et al., 2018).
Istilah  inovasi  juga  dapat  digunakan  untuk  merujuk  pada  perubahan  baru  dalam konteks  lokal,  meskipun  kontribusinya  terhadap  bidang  pengetahuan  global  tidak signifikan. Dalam pengertian yang lebih luas, inovasi dapat menjadi relevan di wilayah berkembang  di  dunia  maupun  di  wilayah  lain.  Meskipun  banyak  dari  hasil-hasil  ini tidak terlalu mencolok dibandingkan kemajuan yang diketahui di dunia teknologi tinggi, tidak  ada  alasan  untuk  percaya  bahwa  dampak  ekonomi  dan  sosial  kumulatifnya beberapa kali lebih rendah. Dalam perspektif yang lebih luas ini, inovasi menjadi sama
pentingnya  bagi  negara-negara  berkembang  seperti  halnya  bagi  negara-negara  kaya  di dunia (Fagerberg et al., 2010).
Seorang  ahli  ekonomi  Joseph  Schumpeter,  Agen  Utama  dalam  Inovasi  Ekonomi adalah  pelaku  usaha.  Menurutnya  pentingnya  agen  kreatif  ini  untuk  menyebarkan  hal- hal  baru  sebagai  kekuatan  pendorong  utama  pembangunan  ekonomi.  Jika  sebuah perusahaan ingin  maju,  maka ia harus bias beradaptasi dengan perubahan inovasi oleh pelaku  usaha  ini.  Menurut  Schumpeter,  peran  pengusaha  adalah  untuk  mengubah  atau merevolusi  cara  barang  diproduksi  dengan  memasukkan  inovasi  baru  atau  teknologi yang belum teruji. Hal  ini  memungkinkan untuk penciptaan produk baru atau adaptasi produk  yang  ada  melalui  metode  inovatif  dan  pemanfaatan  sumber-sumber  baru. Memfasilitasi  perolehan  sumber  daya  segar  atau  pasar  barang  melalui  restrukturisasi industri.

## Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM
Usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  biasanya  mengacu  pada  entitas komersial  yang  dilakukan  oleh  individu,  organisasi,  usaha  kecil,  atau  rumah  tangga. Sesuai ketentuan yang diuraikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM),  perusahaan- perusahaan  ini  diakui  sebagai  badan  usaha  otonom  dan  efektif  yang  dikelola  oleh individu atau entitas yang tidak terhubung dengan anak perusahaan atau operasi afiliasi lainnya.  Agar  dapat  diklasifikasikan  sebagai  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah (UMKM), bisnis harus memiliki kekayaan bersih yang tidak termasuk nilai properti dan bangunan di mana ia beroperasi. Bernilai antara Rp 50 juta dan Rp 10 miliar, dan orang dengan penghasilan tahunan. Omzet minimal Rp 300 juta dan tidak boleh melebihi Rp 50  miliar  (Prasetiyo  &  Utomo,  2023).  Karakteristik  yang  membedakan  Usaha  Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membedakannya dari jenis usaha lainnya adalah: Bisnis  berjalan  dengan  sedikit  uang,  skala  terbatas,  serta  pembukuan  dan  manajemen minimal. Luas dan strategi pemasaran dibatasi, dan modal yang diperoleh juga terbatas (Prasetiyo & Utomo, 2023). UMKM sendiri memiliki sejumlah peran antara lain:
● Memajukan  paritas  ekonomi.  UMKM  memiliki  potensi  untuk  meningkatkan kondisi  ekonomi  di  daerah  kecil.  Penduduk  pedesaan  memiliki  kemampuan untuk  mendapatkan  barang,  jasa,  dan  kebutuhan  penting  lainnya  di  sekitar mereka.
● Memfasilitasi  kesempatan  kerja  bagi  UMKM  seringkali  memerlukan persyaratan  dan  kualifikasi  yang  kurang  ketat  dibandingkan  dengan perusahaan  besar.      Akibatnya,  prospek  kerja  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM) cenderung meluas ke seluruh lapisan masyarakat.
● Memberikan  bantuan  kepada  perekonomian  selama  keadaan  genting:  Mirip dengan  krisis  ekonomi  pada  tahun  1998,  sektor  UMKM  memiliki kemampuan  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  kebijakan  spesifik  yang bertujuan  untuk  menentukan  dan  mengurangi  penyebaran  Covid-19,  bahkan dalam keadaan pandemi saat ini.
● Meningkatkan  devisa  negara:  Produk  UMKM  tertentu  telah  secara  efektif menarik  konsumen  internasional.  Semakin  banyak  aktor  yang  terlibat  dalam kegiatan  ekspor.  Ketika  UMKM  menjadi  lebih  maju  dan  menghasilkan barang-barang  berkualitas  tinggi  yang  dapat  diekspor  ke  pasar  internasional, cadangan devisa negara juga akan tumbuh.
● Memenuhi  kebutuhan  masyarakat:  UMKM  secara  efektif  memenuhi kebutuhan  spesifik  masyarakat  kecil.  Selain  itu,  pelaku  UMKM  memiliki keuntungan untuk mendapatkan bahan produksi lebih mudah dari lingkungan dan pemasok lokal mereka.
Hal  ini  tidak  diragukan  lagi  memberikan  keuntungan  tambahan  bagi  komunitas tetangga,  yang  kemudian  akan  menjadi  konsumen  dan  kemungkinan  akan  menambah pendapatan ekonomi (Mulachela, 2021).

## Ekonomi Digital
Menurut  Tapscott,  ekonomi  digital  mengacu  pada  kejadian  sosial  yang mempengaruhi sistem ekonomi dan ditandai oleh struktur kognitif yang mencakup alat informasi,  kapasitas  informasi,  dan  pencarian  informasi.  Ekonomi  digital  mencakup aktivitas  ekonomi  yang  terkait  dengan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK), transaksi  e-commerce,  dan  penyebaran  barang  dan  jasa  digital  (Prasetiyo  &  Utomo, 2023).  Tapscott  lebih  lanjut  menjelaskan  bahwa  ekonomi  digital  memiliki12 karakteristik  berbeda.  (1)  Informasi  dan  pemahaman  yang  diperoleh.  Dalam  ekonomi digital, pengetahuan dimanfaatkan melalui inovasi mutakhir, menawarkan peluang saat ini  untuk  membangun  keunggulan  kompetitif.  (2)  Digitalisasi.  Transaksi  digital  yang melibatkan penggunaan teknologi  dan informasi elektronik. Pelanggan adalah individu yang  memanfaatkan  perangkat  digital  untuk  terlibat  dalam  transaksi  dengan  entitas komersial  yang  beroperasi  sebagai  bisnis  digital,  menawarkan  barang  dan  jasa.  (3) Virtualisasi  mengacu  pada  proses  pembuatan  versi  virtual  dari  sesuatu,  seperti  sistem operasi, server, atau sumber daya jaringan. Ini melibatkan pemisahan infrastruktur fisik dari  perangkat  lunak,  memungkinkan  Dalam  konteks  ekonomi  digital,  dimungkinkan untuk  mengubah  produk  berwujud  menjadi  produk  tidak  berwujud.  Modal  intelektual diubah menjadi modal digital. (4) Ionisasi molekul. Organisasi tradisional besar sedang menjalani  proses  transformasi  untuk  meningkatkan  kelincahan  dan  kemampuan beradaptasi mereka dalam ekonomi digital. Organisasi multi-departemen, yang dikenal sebagai  organisasi  berbentuk  M,  berkembang  menjadi  organisasi  berbentuk  E  atau organisasi  berbentuk  ekosistem,  yang  lebih  cocok  untuk  menyesuaikan  diri  dengan lingkungan  mereka.  (5)  Internet.  Gunakan  Internet  untuk  menciptakan  koneksi  untuk membentuk  jaringan  ekonomi.  (6)  Hilangkan  perantara.  Tanpa  memerlukan  perantara, transaksi bisa dilakukan secara peer-to-peer secara langsung. (7) Konvergensi. Integrasi komputasi, konektivitas, dan konten untuk membuat multimedia interaktif telah menjadi fondasi  yang  signifikan.  (8)  Kemajuan.  Ekonomi  inovasi  terutama  dibentuk  oleh kontribusi berharga dari imajinasi dan kreativitas manusia.  (9) Fasilitas  toilet.  Dalam model ekonomi sebelumnya, fokus utamanya adalah pada produksi skala besar, namun dalam  ekonomi  digital,  penekanannya  bergeser  ke  arah  adaptasi  yang  meluas.    Garis antara  produsen  dan  klien  menjadi  semakin  tidak  jelas;  Siapa  pun  yang  menggunakan jalan  raya  informasi  juga  dapat  beralih  ke  produsen.  (10)  Kedekatan.  Selisih    waktu pemesanan  dan  waktu  produksi  serta  pengiriman  semakin  dipersingkat  karena kecepatan  proses  teknologi  digital.  (11)  Globalisasi.  Menurut  Peter  Drucker, “pengetahuan  tidak  memiliki  batas”.  Transaksi  global  tidak  memiliki  batasan.  (12) Disparitas.  Akan  ada  perbedaan  antara  individu  yang  memiliki  pemahaman  tentang teknologi  dan  mereka  yang  tidak  memilikinya..  Untuk  bisa  bertahan,  seluruh  pelaku ekonomi  digital  harus  melek  teknologi,  yakni  mampu  mengikuti  perkembangan teknologi  menuju  interaksi  dan  integrasi  dalam  bentuk  perekonomian  (Hartono  & Kusumawardhani, 2018).

## E-Commerce
E-commerce,  atau  perdagangan  elektronik,  adalah  aktivitas  bisnis  yang memungkinkan  pertukaran  barang  dan  jasa  digital.  E-commerce  mencakup  transaksi keuangan, sistem administrasi data, dan pelacakan inventaris produk.   Sesuai Undang- Undang  Presiden  Nomor  7  Tahun  2014,  Transaksi  elektronik  adalah  transaksi  yang dilakukan dengan menggunakan peralatan elektronik dan melibatkan transfer dana atau informasi  secara elektronik.  Konsep bisnis seperti ini menggunakan beberapa platform media,  termasuk  internet,  televisi,  radio,  dan  lain-lain,  untuk  mempromosikan  dan memasarkan  produk  mereka.  Bagi  individu  yang  baru  memulai  dalam  kepemilikan bisnis  atau  merupakan  peserta  usaha  kecil  dan  menengah  (UMKM),  sangat  penting untuk fokus pada berbagai bentuk perdagangan elektronik (eCommerce), seperti:
1) B2B  (Bisnis  ke  Bisnis),  jenis  perdagangan  elektronik  ini  terjadi  antara produsen  atau  entitas  ekonomi.  Pesanan  atau  pembelian  antar  bisnis  tidak akan mengalami penundaan atau kekurangan. Biasanya, mereka menawarkan harga  grosir  untuk  pesanan  dalam  jumlah  besar.  Indotrading  dan Indonetwork.com  adalah  platform  e-commerce  yang  beroperasi  dengan paradigma  business-to-business  (B2B).      Komoditas  yang  sering dipertukarkan mencakup bahan industri, bahan manufaktur, bahan kimia, dan banyak hal lainnya.
2) B2C  (Bisnis  ke  Konsumen),  biasanya,  pengusaha,  startup,  dan  usaha  mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah orang-orang  yang terlibat dalam jenis bisnis  ini.  Karena  pendekatan  penjualan  langsung  ke  konsumen  perusahaan. Prosedur transaksi akan dipercepat, dan harga produk berpotensi lebih rendah dari  harga  pasar  saat  ini.    Saat  ini,  banyak  perusahaan  e-commerce  terlibat dalam praktik ini. E-commerce sangat dipengaruhi oleh ranah digital. Shopee, Lazada,  Tokopedia,  dan  Blibli  adalah  contoh  populer  dari  situs  e-commerce yang menggunakan jenis e-commerce khusus ini.
3) C2C  (Konsumen  ke  Konsumen),  bentuk  perdagangan  elektronik  ini  sangat populer  dan  dihargai  secara  luas  oleh  pengusaha.  Mereka  sebagian  besar ditemukan di kalangan konsumen. Baik di dunia maya maupun dunia fisik. Di ranah fisik, pertemuan mereka terjadi karena maraknya penggunaan Cash On Delivery  (COD)  sebagai  mode  pembayaran  pilihan.  Ada  banyak  contoh perdagangan  online  yang  menggunakan  bentuk  perdagangan  elektronik khusus ini. Mereka menggunakannya karena kenyamanan dan keamanannya. Contoh  penting  dari  platform  e-commerce  yang  sering  digunakan  termasuk Bukalapak dan OLX.
4) C2B  (Konsumen  ke  Bisnis),  Kategori  ini  berbeda  dari  B2C.  Kategori  ini memfasilitasi hubungan antara konsumen dan komunitas bisnis atau individu yang memulai bisnis mereka sendiri. Pengusaha sering mencari produk yang sudah  dimiliki  konsumen.  Pengusaha  sering  memberi  konsumen  harga  yang kompetitif  jika  mereka  tertarik.  Konsumen  terutama  terlibat  dalam  bentuk perdagangan  elektronik  ini  sebagai  agen  komersial  di  bidang  perdagangan online.   Contoh umum platform e-commerce  yang sering memanfaatkannya adalah platform freelancing seperti Sribulances. Selanjutnya, konsumen akan diberikan sejumlah besar uang oleh perusahaan.
5) B2A  (Bisnis  ke  Administrasi),  bentuk  perdagangan  elektronik  ini memungkinkan  perusahaan  untuk  berkolaborasi  dengan  pemerintah.  Sektor publik  mencakup  berbagai  model  pemanfaatan  kolaboratif.  Kategori  ini
sering  melibatkan  keterlibatan  entitas  swasta  sebagai  perantara.  Misalnya, pemerintah  mewajibkan  aplikasi  untuk  membuat  kartu  tanda  penduduk elektronik  (e-KTP).    Akibatnya,  pemerintah  akan  memanggil  entitas  swasta yang  memiliki  pengetahuan  otentik  di  bidang  ini.    E-commerce  adalah kebutuhan yang diperlukan, baik saat ini maupun di masa mendatang. (Joshi and Dumbre 2017).

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Penelitian Perpustakaan, juga dikenal  sebagai  studi  literatur.  Tinjauan  pustaka  adalah  analisis  kritis  yang  secara konsisten dimasukkan dalam proposal penelitian, laporan penelitian, tesis, disertasi, dan dokumen  akademik  serupa.  Artikel  ilmiah  atau  prosiding  konferensi  ilmiah  umumnya jarang  memuatnya.  Proses  penelaahan  dokumen  dalam  jurnal  ilmiah  dan  prosiding konferensi ilmiah dilakukan dengan pengantar. Namun, kritik sastra sering disebarluaskan  dalam  bentuk  artikel  dalam  jurnal  ilmiah  di  luar  negeri  juga.  Tinjauan literatur  yang  efektif  memerlukan  tingkat  ketelitian,  keahlian,  dan  analisis  kritis  yang cukup  besar.      Tinjauan  literatur  mencakup  lebih  dari  sekadar  kompilasi  temuan penelitian  yang  dipublikasikan.  Selanjutnya,  peneliti  harus  terlibat  dalam  proses evaluasi  dan  pengembangan  untuk  menentukan  apakah  bahan  yang  mereka  hasilkan memiliki nilai intelektual yang signifikan (Hadi & Afandi, 2021).
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi  tambahan untuk pengumpulan data  melalui  data  sekunder  seperti  artikel  penelitian  terdahulu  yang  terpercaya,  survei yang  dilakukan  pada  jurnal  yang  ada,  dan  wawancara,  konsultasi  dengan  pemangku kepentingan melalui sumber informasi media massa yang kredibel.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan ekonomi di Indonesia yang berkaitan  dengan  inovasi  dalam  ekonomi  digital,  pada  khususnya  mengatasi  masalah kesenjangan  regional.  Pendekatan  yang  digunakan  untuk  penelitian  ini  melibatkan kegiatan tinjauan literatur yang komprehensif, meliputi pengumpulan data dari berbagai sumber  termasuk  majalah,  buku,  dan  bahan  relevan  lainnya.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  inovasi  memiliki  peran  krusial  dalam  meningkatkan  daya  saing ekonomi.  Inovasi  juga  memiliki  potensi  untuk  menghasilkan  nilai  lebih,  misalnya mengembangkan  produk  atau  layanan  baru,  meningkatkan  efisiensi  produksi,  dan membantu  organisasi  dalam  mengatasi  rintangan  yang  dihadapi  di  pasar  global  yang semakin  kompetitif.  Selain  itu,  inovasi  memiliki  potensi  untuk  meningkatkan keunggulan  kompetitif  suatu  negara  dengan  mendorong  ekspansi  ekonomi  dan penciptaan lapangan kerja.
Namun  demikian,  kemajuan  teknologi  ini  terhalang  oleh  kesenjangan,  seperti jangkauan  internet  yang  tidak  konsisten  di  daerah-daerah  tertentu  di  Indonesia.  Sesuai jurnal  resmi  yang  diterbitkan  oleh  BAPPENAS,  kepemilikan  smartphone  di  daerah perkotaan  merupakan  83%  dari  seluruh  populasi  perkotaan,  sedangkan  di  pedesaan Indonesia  menyumbang  50%  dari  keseluruhan  populasi.  Artinya  disparitas  tersebut dapat  dikaitkan  dengan  terbatasnya  kapasitas  beli  penduduk  Indonesia.  Selain  itu,  ada individu  yang  terus  kekurangan  sarana  untuk  terhubung  ke  layanan  internet  atau memperoleh  paket  data  yang  diperlukan  untuk  mengakses  berbagai  layanan  digital. Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi sebagian besar dikuasai oleh kelas menengah  ke  atas,  dengan  variasi  berdasarkan  tingkat  pendapatan.  Mayoritas  ponsel,
khususnya lebih dari 89%, termasuk dalam kategori kelas menengah, sedangkan kurang dari  73%  dikategorikan  sebagai  kelas  menengah  ke  bawah.    Secara  bersamaan,  akses Internet  tersedia  untuk  lebih  dari  55%  kelas  menengah  ke  atas,  sementara  kurang  dari 29%  kelas  menengah  ke  bawah  memiliki  akses  ke  Internet  (Ministry  of  National Development Planning, 2022).
Selain itu, masalah berkorelasi yang muncul adalah ketidakcukupan infrastruktur. Cakupan  dan  kecepatan  internet  Indonesia  relatif  lebih  rendah  dibandingkan  dengan negara-negara lain.   Kecepatan internet seluler di Indonesia saat ini mencapai 24 Mbps, yang berada di bawah rata-rata global 76 Mbps.  Di Indonesia, kecepatan internet tetap masih  lebih  rendah  dari  rata-rata  global,  dengan  kecepatan  33  Mbps  dibandingkan dengan rata-rata global 134 Mbps (Ministry of National Development Planning, 2022). Kondisi  geografis  Indonesia  menimbulkan  rintangan  sebagaimana  dinyatakan  dalam artikel  di  situs  resmi  Kementerian  Keuangan  Indonesia,  geografi  di  wilayah  Indonesia mencakup  sekitar  17.000  pulau,  menghasilkan  wilayah  geografis  yang  besar  dan  luas. Selanjutnya,  demarkasi  geografis  Indonesia  terdiri  dari  banyak  gunung  dan  sungai. Perluasan  infrastruktur  digital  ke  tempat-tempat  pedesaan  telah  menjadi  aspek  krusial dalam pengembangan infrastruktur digital di Indonesia.
Ekonomi  digital  Indonesia  mengalami  ekspansi  substansial  pada  tahun  2021, sebagaimana tercantum dalam studi e-Conomy SEA 2021 yang dirilis oleh Google dan Bain & Company.   Menurut analisis, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan tumbuh sebesar  49%  per  tahun,  mencapai  nilai  70  miliar  USD  pada  tahun  2021.  Industri  e- commerce diproyeksikan menjadi pendorong signifikan ekspansi ini. Pada tahun 2020, industri  eknomi  digital  ini  mengalami  pertumbuhan  yang  signifikan  sebesar  52%, dengan  nilai  barang  dagangan  kotor  (GMV)  mencapai  total  $53  juta.      Kami  sangat percaya bahwa infrastruktur digital sangat penting dalam mengatasi masalah di  era 4.0 mendatang.    Tanpa  persiapan  yang  cukup  matang,  Indonesia  akan  tertinggal  jauh  dari negara-negara  lain.  Dunia  digital  telah  berkembang  melampaui  wacana  dan  telah muncul sebagai katalis penting dalam membantu berfungsinya ekonomi digital, baik di dalam negeri maupun internasional (Febrianty, 2022).
Terkait strategi pemerintah untuk mengatasi masalah adalah pembangunan Palapa Ring,  jaringan  serat  optik  sepanjang  12.148  km  yang  menghubungkan  90 kabupaten/kota  di  Indonesia,  yang  mencakup  57  kota  layanan  dan  33  kabupaten/kota penghubung.  Proyek  Palapa  Ring  juga  bertujuan  untuk  membangun  konektivitas internet di tempat-tempat miskin, terjauh, dan terluar yang sebelumnya terputus. Tidak diragukan  lagi,  implementasi  inisiatif  ini  akan  menghasilkan  keuntungan  dan meningkatkan kualitas hidup bagi penduduk wilayah 3T (Febrianty, 2022).  Pada 2022, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 365,8 triliun khusus  untuk  pembangunan infrastruktur  digital.  Pendanaan  ini  terutama  diarahkan  untuk  perbaikan  infrastruktur fisik  dan  digital.  Dalam  bidang  sektor  teknologi  informasi,  sejumlah  Rp25,4  triliun ditujukan  untuk  tujuan  eksplisit  memajukan  infrastruktur  Teknologi  Informasi Komputer  (TIK),  mempromosikan  integrasi  transformasi  digital  di  berbagai  industri, dan  membangun  pusat  data  nasional  yang  terpusat  Total  investasi  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk infrastruktur digital sejak  2019  hingga  2022  mencapai  Rp  75  triliun.  Sudah  tidak  diragukan  lagi, pengeluaran  ini  akan  meningkat  secara  konsisten  seiring  dengan  meningkatnya permintaan untuk pertumbuhan infrastruktur digital (Febrianty, 2022).
Tujuan  pemerintah,  seperti  yang  dinyatakan  dalam  wawancara  dengan  Menteri Koordinator  Bidang  Perekonomian  Airlangga  Hartarto  di  situs  resmi  Kementerian
Koordinator  Bidang  Perekonomian,  adalah  untuk  memfasilitasi  pertumbuhan  jaringan 4G,  berfungsinya  satelit  multifungsi  Satria,  pendirian  pusat  data  pemerintah,  dan kemajuan  teknologi  5G  menggunakan  dana  yang  dialokasikan.  Selain  itu,  dari  total 83.218 desa/kelurahan, 12.548 desa/kelurahan masih kekurangan jangkauan jaringan 4G (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2017).
Sebaliknya,  kurangnya  konektivitas  internet  di  daerah  pertanian  dan  pedesaan merupakan  hambatan  besar  untuk  mengintegrasikan  petani  dan  nelayan  ke  dalam ekosistem  ekonomi  digital.  Saat  ini,  koneksi  jaringan  backbone  melalui  Palapa  Ring telah dibuat. Namun, operator perlu segera membangun jaringan backhaul dan last mile, juga  dikenal  sebagai  jaringan  akses  untuk  3G  dan  4G.  Palapa  Ring  juga  merupakan infrastruktur jaringan yang berfungsi sebagai jalan raya nasional, yang menghubungkan seluruh kabupaten dan kota. Untuk saat ini sangat penting untuk membangun jalan raya negara  bagian,  kabupaten,  dan  desa  untuk  menjamin  aksesibilitas  universal.  Untuk menyediakan  cakupan  3G  atau  4G  ke  lokasi  terpencil  yang  terletak  jauh  dari infrastruktur jaringan utama, maka stasiun BTS ditambahkan atau kapasitas stasiun BTS yang ada harus ditingkatkan. Namun, dalam kasus pulau-pulau terpencil, ternyata hanya pulau-pulau  yang  dipilih  yang  menyediakan  opsi  komunikasi  serbaguna  seperti konektivitas satelit atau gelombang mikro. Maka itu menimbulkan biaya yang jauh lebih tinggi  dan  mengharuskan  konsumen  untuk  membeli  perangkat  telepon  yang  berbeda. Lembaga  studi  SMERU  melakukan  studi  sebelumnya  untuk  membangun  infrastruktur jaringan  internet  di  masyarakat  Indonesia,  dengan  fokus  pada  kabupaten  administratif. Dari 2008 hingga 2018, telah terjadi penurunan proporsi desa di kabupaten tanpa lampu lalu lintas, turun dari 13,64% menjadi 8,57%. Secara bersamaan, distribusi pemukiman dengan  sinyal  yang  kuat  dan  lemah  menunjukkan  variasi  yang  signifikan.  Namun demikian, persentase desa yang mengalami gelombang kuat di daerah tersebut sebagian besar tetap konstan, terhitung sekitar dua pertiga dari keseluruhan jumlah desa.  Angka ini  menunjukkan  perbedaan  yang  signifikan  dari  skenario  perkotaan.  Insiden  distrik dengan  sinyal  kuat  secara  signifikan  tinggi  di  wilayah  metropolitan,  yang  merupakan 93%, sedangkan distrik yang kekurangan sinyal terdiri kurang dari 1% (Bachtiar, 2020).

## Gambar 1. Paparan Sinyal Per Wilayah
Sumber : Podes 2008-2018 (diolah oleh SMERU Research Institute)
Menyinggung  tentang  aksesibilitas  BTS  (Base  Transceiver  Station)  di  daerah pedesaan sesuai dengan divisi administrasi, pemanfaatan BTS terus meningkat di daerah pedesaan  Indonesia.  Sekitar  36%  komunitas  di  distrik  ini  memiliki  stasiun  BTS  yang baru  dipasang.  Angka  ini  menunjukkan  bahwa  hanya  50%  kabupaten/kota  yang memiliki BTS, yang tercermin dari proporsi 72% (Bachtiar, 2020).

## Gambar 2. Keberadaan BTS di Wilayah Kabupaten dan Kota
Sumber :Podes 2011-2018 (diolah oleh SMERU Research Institute)
Ketersediaan  konektivitas  internet  di  daerah  pedesaan  yang  sedang  dinilai, kecamatan  perkotaan  memiliki  kekuatan  sinyal  untuk  jaringan  4G  yang  dua  kali  lebih kuat  dari  yang  terlihat  di  daerah  pedesaan,  di  mana  kekuatan  sinyal  hanya  32%. Sebanyak  59%  kabupaten/kota  memiliki  koneksi  jaringan  3G  atau  GPRS  eksklusif, sementara 9,6% tetap tanpa sinyal internet meskipun memiliki sinyal telepon (Bachtiar, 2020).

## Gambar 3. Jenis Sinyal Internet per Wilayah
Sumber : Podes 2014-2018 (diolah oleh SMERU Research Institute)
Keengganan  operator  untuk  beralih  dari  layanan  2G  dan  3G  ke  4G  telah dipengaruhi oleh rendahnya jumlah pengguna smartphone di daerah pedesaan. Operator menemukan  bahwa  penjualan  layanan  suara  dan  SMS  menghasilkan  keuntungan  yang jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  penyediaan  layanan  data.  Lambatnya  transisi layanan 2G dan 3G ke ranah 3T juga disebabkan oleh kurangnya infrastruktur penting, seperti  listrik.  Stasiun  BTS  dibangun  di  daerah  yang  kekurangan  infrastruktur  listrik, mengharuskan  operator  untuk  secara  berkala  menyediakan  generator  dan  solar  untuk catu  daya.  Selain  itu,  operator  menghadapi  banyak  hambatan  tambahan  dalam pengelolaan  BTS,  termasuk  masalah  keamanan  dan  pungutan  yang  melanggar  hukum, seperti  yang  dinyatakan  sebelumnya.  Kegiatan  ini  menghasilkan  biaya  tambahan  bagi operator (Bachtiar, 2020).
Aviliani, seorang ekonom senior di INDEF, menyatakan dalam sebuah wawancara dengan  CNBC  bahwa  ekonomi  digital  memiliki  potensi  yang  sangat  besar,  meskipun infrastrukturnya  tidak  memadai.  Oleh  karena  itu,  tidak  mengherankan  bahwa pemerintah  mempromosikan  pembangunan  infrastruktur  untuk  mendukung  ekspansi ekonomi.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  penyaluran  uang  Pemulihan  Ekonomi  Nasional (PEN).  Aviliani  juga  menyatakan  bahwa  pendanaan  tingkat  pemerintah  untuk  alokasi infrastruktur  digital  telah  berlangsung  selama  tiga  tahun  terakhir  (Bestari,
2021).Kebijakan  pemerintah  untuk  mempromosikan  pembangunan  infrastruktur didorong  oleh  pengakuannya  terhadap  potensi  yang  meningkat.  Dalam  sebuah wawancara dengan CNBC, Semuel Abrijani, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kominfo, menyatakan bahwa ekonomi digital Indonesia bernilai $70 miliar pada tahun 2021, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara. Nilai perkiraan diperkirakan akan mencapai  $ 146 miliar pada tahun 2025.  Selain itu, Indonesia menyumbang 40% dari ekonomi  internet  di  Asia  Tenggara.  E-commerce  adalah  sektor  utama  penggerak ekonomi digital Indonesia.   Nilai yang diproyeksikan diperkirakan akan mencapai $ 53 miliar pada tahun 2021 dan $ 104 miliar pada tahun 2025 (Bestari, 2021).

## SIMPULAN
Bahwa 1) Disparitas regional yang diamati di Indonesia disebabkan oleh beberapa variabel.,  seperti  ketidakmerataan  koneksi  internet  di  beberapa  wilayah  di  Indonesia, Infrastruktur  yang  belum  memadai,  Keterbatasan  literasi  digital,  dll.  2)  Perekonomian digital  banyak  membantu  UMKM  untuk  bangkit  yang  dapat  meningkatkan  perekrutan tenaga  kerja.  3)  Kebijakan  pemerintah  untuk  mengembangkan  infrastruktur  terutama untuk  daerah  3T.  Pengembangan  infrastruktur  diutamakan  untuk  meningkatkan kapasitas  stasiun  BTS  hingga  mencapai  4G.  melalui  program  Palapa  Ring.  4)  Meski memiliki rencana yang cukup besar untuk memperbaiki infrastruktur digital, namun hal ini  memakan  anggaran  negara  yang  sangat  besar.  5)  Tetapi  pemerintah  tetap  optimis dengan  perkembangan  perekonomian  digital  di  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia pada tahun 2021 menempati posisi tertinggi di ASEAN.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Aidhi, A., Harahap, M. A. K., Rukmana, A. Y., & Bakri, A. A. (2023). Peningkatan Daya Saing Ekonomi melalui peranan Inovasi. Jurnal Multidisiplin West Science ,
2 (02), 118–134. https://wnj.westscience-
press.com/index.php/jmws/article/view/229
Bachtiar, P. (2020). Ekonomi digital untuk siapa?: menuju ekonomi digital yang inklusif di Indonesia . SMERU Research Institute.
Bestari, N. P. (2021). Beda TV Digital dengan Streaming Film Netflix, WeTV, Viu Cs. CNBC Indonesia .
Fagerberg,  J.,  Srholec,  M.,  &  Verspagen,  B.  (2010).  Innovation  and  economic development. In Handbook of the Economics of Innovation (Vol. 2, pp. 833–872). Elsevier.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S01697218100200 46
Febrianty,  V.  (2022). Infrastruktur  Digital,  Seberapa  Penting? Kajian  Opini  Publik Kementerian Keuangan. https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1152- 1408/umum/kajian-opini-publik/infrastruktur-digital-seberapa- penting#:~:text=Peran pembangunan infrastruktur digital semakin,lagi diperlukan interaksi secara fisik.
Hadi, N. F., & Afandi, N. K. (2021). Literature Review is A Part of Research. Sulawesi Tenggara Educational
Journal , 1 (3), 64–71. https://jurnal-
unsultra.ac.id/index.php/seduj/article/view/203
Hartley,  B.  L.,  Pahl,  S.,  Holland,  M.,  Alampei,  I.,  Veiga,  J.  M.,  &  Thompson,  R.  C.
(2018).  Turning  the  tide  on  trash:  Empowering  European  educators  and  school students to tackle marine litter. Marine Policy , 96 , 227–234.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308597X17305122 Hartono, A., & Kusumawardhani, R. (2018). Searching widely or deeply? The impact of open  innovation  on  innovation  performance  among  Indonesian  manufacturing firms. Journal of Indonesian Economy and Business: JIEB. , 33 (2), 123–142.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2017). Ekonomi Digital Mempercepat Pembangunan Ekonomi . Siaran Pers Kemenko Perekonomian.
Ministry  of  National  Development  Planning.  (2022). Buku  Rencana  Induk Pengembangan Industri Digital Indonesia 2023-2045 . 2 . https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data- publikasi/file/Policy_Paper/Buku  Rencana  Induk  Pengembangan  Industri  Digital Indonesia 2023-2045.pdf
Mulachela,  H.  (2021).  UMKM  Adalah:  Ciri,  Peran,  dan  Faktor  Perkembangannya.
Diambil Kembali Dari Katadata. Co. Id: Https://Katadata. Co. Id/Sortatobing/Finansial/6125bb463f83b/Umkm-Adalah-Ciri-Peran-Dan-Faktor- Perkembangannya .
Prasetiyo, T. M. D., & Utomo, S. H. (2023). Pengaruh Ekonomi Digital Platform Digital dan Pemasaran Digital Terhadap Tingkat Pendapatan UMKM Go Online di Kota Kediri. Ekonomikawan:  Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Dan  Studi  Pembangunan , 23 (1),
129–145. https://sismasi.umsu.ac.id/index.php/ekawan/article/view/12094 Sufa,  S.  A.,  Octavianti,  M.,  Riyadi,  S.,  &  Raharja,  A.  (2019).  Inovasi  Eduwisata Kampoeng  Batik  Sidoarjo  Melalui  Pemanfaatan  Teknologi  Website  Sebagai Media Promosi. Media Mahardhika , 18 (1), 128–137.
https://doi.org/10.29062/mahardika.v18i1.122
West,  J.,  Salter,  A.,  Vanhaverbeke,  W.,  &  Chesbrough,  H.  (2014).  Open  innovation: The  next  decade.  In Research  policy (Vol.  43,  Issue  5,  pp.  805–811).  Elsevier. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048733314000407