Tanjungpura Law Journal, Vol. 6, Issue 2, July 2022, Page : 163-178 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj
Article Info Submitted: 19 November 2021 | Reviewed: 24 January 2022 | Accepted: 28 July 2022

## INTERPRETASI PEMIKIRAN HUKUM KRITIS TERHADAP KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

## Aswandi 1

## Abstract
Environmental protection regulated in the law on Environmental Protection and Management is a problem related  to  the  overlap  between  regulations  that  occur  as  a  public  policy  and  other  factors  in  the  field, causing many environmental problems. This article aims to examine environmental protection in positive law in Indonesia in critical legal studies. This critical legal study is then revealed through a hermeneutic approach  and  a  public  policy  approach,  where  this  study  will  see  which  parts  cause  ineffective enforcement of environmental protection in Indonesia. The study of this article uses a normative juridical research  method  and  is  examined  with  a  statutory  approach  through  Indonesian  positive  law  and  a conceptual approach. The results of this study explain the problem of overlapping regulatory policies with the facts in the field, making policies in the law regarding environmental protection need to be revised so that implementation in the field with regulations is balanced.
Keywords: critical legal studies; environmental protection; positive law

## Abstrak
Perlindungan    lingkungan  hidup  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi persoalan terkait tumpang tindihnya antara regulasi sebagai kebijakan publik dengan faktor lain yang terjadi di lapangan, sehingga menyebabkan banyak persoalan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan lingkungan hidup dalam hukum positif di Indonesia dalam kajian hukum kritis. Kajian hukum kritis ini kemudian diungkapkan melalui pendekatan hermenutika dan pendekatan kebijakan publik, dimana kajian ini akan melihat bagian mana yang menyebabkan tidak efektifnya  penegakan  dalam  perlindungan  lingkungan  hidup  di  Indonesia.  Pengkajian  penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  serta  dikaji  dengan  pendekatan  perundang-undangan melalui  hukum  positif  Indonesia  dan  pendekatan  konseptual.  Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  adanya persoalan  tumpang  tindih  kebijakan  regulasi  dengan  fakta  di  lapangan  membuat  kebijakan  di  dalam undang-undang mengenai perlindungan lingkungan hidup ini perlu direvisi agar pelaksanaan di lapangan dengan regulasinya seimbang.
Kata Kunci: hukum positif; pemikiran hukum kritis; perlindungan lingkungan hidup
1 Fakultas  Hukum  Universitas  Tanjungpura,  Jln.Prof.Hadari  Nawawi,  Pontianak,  78124,  Email  : aswandi@hukum.untan.ac.id, Tlp.081345360201.

## I. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  dapat  dikatakan  sebagai  negara  dengan  potensi  sumber daya  alam  yang  berlimpah.  Salah  satu  potensi  lingkungan  tersebut  adalah  kepemilikan Indonesia  atas  kawasan  hutan  yang  cukup  luas.  Untuk  sebagian  masyarakat  Indonesia, ketergantungan akan hutan dan lingkungan adalah suatu kebutuhan yang penting dalam upaya meningkatkan  kesejahteraan  masyakarat  Indonesia,  serta  secara  umum  untuk  memajukan pertumbuhan  ekonomi negara. Namun dapat disadari  hubungan antara aspek lingkungan dan aspek  pembangunan  selalu  saja  ada  aspek  yang  harus  mengalah,  sehingga  terkadang keduanya tidak bisa berjalan selaras.
Permasalahan  lingkungan  hidup  saat  ini  selalu  menjadi  permasalahan  yang  sering dibahas  oleh kajian-kajian  penelitian  di  berbagai  bidang,  baik  dalam kajian  sosial,  lingkungan, hukum,  dan  bidang-bidang  lainnya.  Terjadinya  permasalahan  lingkungan  ini  disebabkan  oleh banyak  faktor  yang  nantinya  akan  menyebabkan  terjadinya  kerusakan  dan  pencemaran lingkungan  hidup.  Faktor  kerusakan  lingkungan  hidup  tersebut  terjadi  karena  faktor  alam  dan faktor manusia, seperti banjir, limbah industri, penebangan pohon maupun pembakaran lahan, serta faktor lainnya. Jika permasalahan ini terus menerus dilakukan, maka kerusakan ekosistem tidak dapat terhindari. Salah satunya adalah kebakaran hutan, dimana menurut Bowen terdapat lima  periode  kebakaran  hutan  di  Indonesia  yang  terjadi  dalam  skala  besar,  yaitu  tahun  1982- 1983, 1987, 1991, 1994, dan 1997-1998 yang terjadi pada saat periode gelombang panas atau El-Nino . 2
Banyaknya  kerusakan  lingkungan  dan  bencana  alam  yang  terjadi  akibat  lingkungan  di Indonesia  ini  menimbulkan  banyak  asumsi  dan  kritik  akan  kerusakan  lingkungan  hidup  di Indonesia yang jauh dari kata baik. 3 Kerusakan yang terjadi di Indonesia tersebut bahkan bukan hanya  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  yang  tinggal  di  Indonesia,  melainkan  mengganggu negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darusalam, Singapura, dan Filipina terkait kerusakan lingkungan akibat kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan masih terus saja terjadi di Indonesia, terutama di Sumatera, Riau, dan Kalimantan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan,  selama  tahun  2019  luas  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Indonesia  mencapai 328.722 hektar. Di Kalimantan Tengah tercatat seluas 44.769 hektar, Kalimantan Barat 25.900 hektar,  Kalimantan  Selatan  19.490  hektar,  Sumatera  Selatan  11.826  hektar,  Jambi  11.022
2 Fachmi Rasyid. 2014. “Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan.” Jurnal Lingkar Widyaiswara, 1(4): 49.
3 Elyawati & Noor Fatmawati. 2021. “Dampak Kerusakan Lingkungan Hidup terhadap Bencana Alam (Studi Kasus di Rintisan  Desa  Wisata  Wonosoco  Kecamatan  Undaan  Kabupaten  Kudus). Ijtimaiya  :  Journal  of  Social  Science Teaching, 5(1): 20.
hektar,  dan  Riau  49.266  hektar. 4 Serta  berdasarkan  data  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana  (BNPB)  tercatat  di  Indonesia  kawasan  terkena  dampak  mencapai  942.484  hektar yang naik dibanding tahun 2018 sebesar 529.266 hektar, serta kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan mencapai 75 triliun rupiah. 5
Permasalahan  lingkungan  di  Indonesia  sebenarnya  sudah  diawasi  dengan  berbagai regulasi  peraturan  perundang-undangan  terkait  lingkungan  hidup,  seperti  Undang-undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (Undang- undang  Lingkungan  Hidup)  serta  secara  khusus  terkait  kehutanan  dalam  Undang-undang Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan,  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Berbagai regulasi hukum positif mengenai lingkungan  hidup  sebelumnya  dapat  dikatakan  belum  efektif,  sehingga  diperlukan  adanya perubahan-perubahan  yang  menyesuaikan  perkembangan  zaman.  Upaya  meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan juga untuk mewujudkan kelestarian lingkungan hidup harus dilakukan penataan regulasi dari tingkat pusat sampai daerah. 6
Penelitian  ini  secara  spesifik  akan  membahas  terkait  masalah  perlindungan  lingkungan hidup dalam hukum positif di Indonesia dengan pendekatan hukum kritis. Critical Legal Studies ( CLS ) atau  pemikiran  hukum  kritis  adalah  sebuah  pemikiran  hukum  yang  menolak  dan  tidak puas  terhadap  aliran  pemikiran  hukum  liberal,  yakni  teori  hukum  yang  mempunyai  tradisi memisahkan  hukum  dan  politik.  Pemikiran  hukum  kritis  menganggap  bahwa  hukum  harus selalu diintervensi oleh kepentingan di luar hukum, sehingga hukum tersebut tidak pernah netral dan objektif. 7 Hubungan hukum dan politik bekerja untuk mempertimbangkan kepentingan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan.
Kajian hukum kritis pada dasarnya lahir karena pendapat bahwa hukum  dianggap gagal dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Kegagalan ini disebabkan karena beberapa hal, seperti  hukum  yang  mencari  legitimasi  yang  salah  dengan  mencari  prosedur  hukum  yang berbelit-belit; adanya kontradiksi hukum yang membelenggu; tidak adanya prinsip-prinsip dasar hukum;  serta  hukum  dianggap  tidak  netral,  keputusan  yang  diajukan  terkadang  bias  dan yurisprudensi hukum yang memihak. 8
4 Iswara N. Raditya. 2019. “Sejarah Kebakaran Hutan & Lahan di Indonesia Terparah Tahun 1997. Available from : https://tirto.id/sejarah-kebakaran-hutan-lahan-di-indonesia-terparah-tahun-1997-eijN.
5 Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2019. “Kerugian Kebakaran Hutan dan Lahan Sepangjang 2019 Capai Rp  75  Triliun” Available  from  :  https://bnpb.go.id/berita/kerugian-kebakaran-hutan-dan-lahan-sepanjang-2019-capai- rp-75-triliun.
6 Sandy  Kurnia  Christmas,  Marzellina  Hardiyanti,  &  Syailendra Anantya  Prawira.  2021.  “Role  in  the  Forest  Village Community-Based Forest Management Sustainable Development.” Journal of Judicial Review. 23(1): 117.
7 Indra  Rahmatullah.  2021.  “Filsafat  Hukum  Aliran  Studi  Hukum  Kristis  (Critical  Legal  Studies);  Konsep  dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia.” Adalah : Buletin Hukum & Keadilan, 5(3): 6.
8 Masnun Tahir. 2014. “Studi Hukum Kritis Dalam Kajian Hukum Islam.” Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 13(2): 203.
Berdasarkan  permasalahan  hukum  tersebut,  penelitian  ini  akan  mengkaji  permasalahan lingkungan  hidup  di  Indonesia  dengan  kajian  hukum  kritis,  dimana  pengkajian  ini  dilakukan dengan  dua  pendekatan,  yaitu  hermenutika  hukum  dan  kebijakan  publik.  Hermenutika  hukum diartikan sebagai ilmu penafsiran atau dipahami dengan metode interpretasi. Pada praktiknya, hermenutika  berperan  dalam  interpretasi  penemuan  hukum  dalam  menyelesaikan  masalah- masalah  hukum  yang  bersangkutan, 9 dalam  hal  ini  terkait  masalah  lingkungan  hidup. Hermenutika  dianggap  sebagai  metode  penemuan  hukum  yang  progresif  karena  didasarkan pada  penemuan  hukum  yang  mempu  menciptakan  nilai-nilai  baru  di  masyarakat  atau melakukan  rekayasa  yang  sesuai  dengan  perkembangan  zaman, 10 dalam  hal  ini  melihat bagaimana  Undang-undang  Lingkungan  Hidup  selaras  dengan  progesifitas  perkembangan zaman jika dilihat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi.
Terkait  dengan  pemikiran  hukum  kritis  dalam  permasalahan  lingkungan  hidup  dan kebijakan  publik  menganggap  bahwa  hubungan  antara  hukum  dan  kebijakan  publik  adalah hubungan  yang  bersinggungan  dengan  permasalahan-permasalahan  sosial,  sehingga  wujud nyata dalam permasalahan lingkungan yang terjadi membutuhkan intervensi pemerintah terkait kebijakan publik, 11 yang kemudian apakah kebijakan tersebut dapat memecahkan masalah atau kebijakan tersebut hanya akan menambah permasalahan di sektor lainnya.
Pada  penelitian  mengenai  kajian  hukum  kritis  terkait  permasalahan  lingkungan  hidup pernah  dibahas  pada  penelitian-penelitian  sebelumnya,  namun  pada  penelitian  ini  akan dilengkapi dengan pembaharuan hukum mengenai sudut pandang dari aspek hermenutika dan kebijakan  publik.  Adapun  penelitian  hukum  sejenis  terkait  pemikiran  hukum  kritis  oleh  Rizky Saeful  Hayat  tentang  “Konsep  Dasar Critical  Legal  Studies :  Kritik  Atas  Formalisme  Hukum” berfokus pada penelitian untuk memahami pemikiran studi hukum kritis pada awal kemunculan formalisme  hukum. 12 Penelitian  tersebut  membahas  awal  kemunculan Critical  Legal  Studies yang baru pada abad ke-20, inti gagasan, serta kritik atas formalisme hukum dari Critical Legal Studies. 13 Pembaharuan  hukum  pada  penelitian  ini  adalah  konsep Critical  Legal  Studies dikembangkan  lebih  jauh  untuk  menganalisis  permasalahan-permasalahan  yang  ada  pada hukum positif di Indonesia, kemudian dengan meninjau permasalahan lingkungan yang menjadi
9 Habibul  Umam  Taqiuddin.  2016.  “Hermenutika  Hukum  Sebagai  Teori  Penemuan  Hukum  Baru.” Jurnal  Imliah Mandala Education, 2(2): 328.
10 Andika Wahyudi Gani. 2016. “Hermenutika Sebagai Metode Penemuan Hukum Yang Progresif.” Jurnal Komunikasi Hukum. 2(1): 4.
11 Syarif  Budiman.  2017.  “Analisis  Hubungan  Hukum  dan  Kebijakan  Publik  :  Studi  Pembentukan  UU  No.14  Tahun 2008.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 11(2): 110.
12 Rizky Saeful Hayat. 2021. “Konsep Dasar Critical Legal Studies : Kritik Atas Formalisme Hukum”. Hermenutika : Jurnal Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana. 5(2): 239.
13 Ibid.
tujuan  khusus  dari  penelitian  ini,  karena  pada  penelitian  oleh  Rizky  Saeful  Hayat  hanya membahas pada perkembangan Critical Legal Studies .
Penelitian  oleh  Wahyu  Nugroho  dan  Erwin  Syahruddin  berjudul  “Politik  Hukum Rancangan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Di  Sektor  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (Suatu Telaah  Kritis)”  berfokus  pada  permasalahan  lingkungan  dan  kehutanan  dalam  materi  muatan RUU  Cipta  Kerja  dengan  telaah  kritis. 14 Pembahasan  penelitian  tersebut  dikaji  dengan perspektif politik hukum dengan penelaahan kritis atas materi muatan dalam RUU Cipta Kerja di sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang memberikan perubahan yang signifikan terhadap ketentuan  undang-undang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup. 15 Penelitian  oleh Wahyu Nugroho serta pada penelitian dalam artikel ini memiliki pembahasan yang sama terkait telaah kritis mengenai permasalahan lingkungan. Namun pada penelitian ini kajian telaah kritis mengenai permasalahan lingkungan ditinjau lebih spesifik dengan pendekatan hermenutika dan pendekatan kebijakan publik, sehingga pembaharuan penelitian ini dikaji lebih spesifik.
Penelitian  oleh Anika  Ni’matus  Nisa  dan  Suharno  tentang  “Penegakan  Hukum Terhadap Permasalahan  Lingkungan  Hidup  Untuk  Mewujudkan  Pembangunan  Berkelanjutan  (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia)” membahas mengenai analisis hukum lingkungan hidup dan  bentuk  penegakan  dalam  mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan. 16 Penelitian  tersebut hanya  berfokus  pada  penegakan  hukum  dalam  permasalah  lingkungan  hidup,  dimana berdasarkan  penelitian  tersebut  penegakan  hukum  sudah  diatur  dalam  Undang-undang Lingkungan Hidup. 17 Namun berdasarkan penelitian yang akan dibahas ini, penegakan hukum saja  tidak  cukup,  diperlukan  adanya  pemikiran  kritis  yang  mendasar,  sehingga  permasalahan hukum  terkait  lingkungan  tidak  hanya  ditinjau  dari  sisi  regulasinya,  melainkan  dari  aspek pembuat  kebijakan  serta  aparatur  yang  menjalankan  kebijakan  tersebut,  dan  hal  inilah  yang akan  menjadi  pembaharuan  dalam  penelitian  ini  yang  akan  membahas  permasalahan penegakan hukum terhadap lingkungan dalam kajian kritis.
Berdasarkan latar belakang penelitian, interpretasi yang dikaji dengan hukum kritis dalam pendekatan  hermenutika  dan  pendekatan  kebijakan  publik  memandang  bahwa  dalam intrepretasi  kebijakan  terkait  lingkungan  hidup  harus  selaras  antara  tujuan  pembangunan ekonomi  dengan  tujuan  pelestarian  lingkungan  hidup,  sehingga  tujuan  utama  yang  ingin tercapai  dalam  pembangunan  berwawasan  lingkungan  dapat  terwujud.  Berdasarkan  latar
14 Wahyu  Nugroho  &  Erwin  Syahruddin.  2021.  “Politik  Hukum  Rancangan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Di  Sektor Lingkungan Hidup dan kehutanan (Suatu Telaah Kritis).” Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(3): 640.
15 Ibid.
16 Anika  Ni’matun  Nisa  &  Suharno.  2020.  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Permasalahan  Lingkungan  Hidup  Untuk Mewujudkan  Pembangunan  Berkelanjutan  (Studi  Kasus  Kebakaran Hutan  di Indonesia). Jurnal  Bina Mulia  Hukum, 4(2): 300.
17 Ibid.
belakang  permasalahan  tersebut  adapun  yang menjadi  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini yaitu  bagaimana  kajian  hukum  kritis  dengan  pendekatan  hermenutika  dan  pendekatan kebijakan  publik  terhadap  Undang-undang  Lingkungan  Hidup  dimana  diketahui  bahwa  kajian mengenai  permasalahan  lingkungan  hidup  sampai  sekarang  terus  dibahas,  oleh  karena  itu kajian  dalam  penelitian  ini  akan  lebih  membahas  secara  spesfik  dari  pengaruh  pembuat kebijakan sampai pada pelaksanaan regulasi yang ada di lapangan.

## II. Metode
Penelitian  mengenai  kajian  hukum  kritis  terhadap  perlindungan  lingkungan  hidup  dalam hukum positif di Indonesia dikaji dengan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dikaji dengan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ) dengan  memeperhatikan konsepsi  hukum  postif,  serta  dengan  pendekatan  konseptual  ( conseptual  approach ) dimana konsep-konsep  yang  akan  dibahas  terkait  persoalan  lingkungan  hidup  dengan  pendekatan secara hermenutika dan kebijakan publik.
Kajian  ini  dianalisis  dengan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Bahan  hukum  primer memuat  didalamnya  hukum  positif  di  Indonesia  seperti  Undang-undang  Lingkungan  Hidup, Undang-undang  Nomor 41 Tahun  1999  tentang Kehutanan,  Undang-undang  Nomor  18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Lingkungan, serta dalam Deklarasi Stockholm 1972. Bahan hukum sekunder penelitian  ini memuat bahan hukum lainnya sepertu buku, jurnal hukum, artikel hukum, serta literatur lainnya yang mendukung penelitian ini.

## III. Analisis dan Pembahasan.
A. Kajian  Hukum  Kritis  dengan  Pendekatan  Hermenutika  Hukum  Terhadap  Undang- undang Lingkungan Hidup
Hermenutika (hermenutics) berasal  dari  bahasa  Yunani hermeneuein yang  berarti “menafsirkan”  dan  kata  benda hermeneia yang  berarti  “interpretasi”. 18 Makna  mengenai  di bidang hukum berkaitan dengan hakikat dan metode penafsiran hukum, dimana secara konteks adalah bagaimana merumuskan kaidah-kaidah  ilmiah dalam menginterpretasikan  hukum serta dapat menggambarkan pemahaman mengenai praktik aktual pembuatan keputusan yudisial. 19 Kajian  hermeneutika  hukum telah  menyadarkan  para  pengkaji  hukum  untuk tidak  hanya berpegang pada pradigma  positivisme dan metode logis formal semata. Melainkan sebaliknya
18 Richard E. Palmer. 2005. Hermeneutika : Teori Baru mengenai Interpretasi (di terjemahkan oleh Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed). Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm.14.
19 Urbanus  Ura Wereuin,  Dwi Andayani  B,  St.Atalim.  2016.  “Hermenutika  Hukum  :  Prinsip  dan  Kaidah  Interpretasi Hukum. Jurnal Konstitusi, 13(1): 100.
agar  pengkaji  hukum  menggali  dan  meneliti  makna-makna  hukum  dari  perspektif  para pengguna  dan  atau  para  pencari  keadilan.    Hermeneutika  berusaha  menggali  makna  dengan mempertimbangkan  horison/cakrawala  yang  melingkupi  teks.  Horison  yang  dimaksud  adalah horison  teks,  horison  pengarang  dan  horison  pembaca.  Bahwa  sebagai  sebuah  metode penemuan makna teks, hermeneutika harus selalu memperhatikan tiga komponen pokok, yaitu teks, konteks, kemudian upaya kontekstualisasi. 20
Kajian hukum kritis dengan menggunakan pendekatan hermeneutika khususnya terhadap ketentuan  Undang-undang  Lingkungan  Hidup  dilihat  dari  bagian  konsiderans  dan  penjelasan umumnya yaitu terdapat kata-kata atau kalimat sebagai berikut:
(a)  Huruf a  : “… lingkungan hidup …. dst.
(b)  Huruf b   : “… pembangunan ekonomi nasional dst.
(c) Penjelasan Umum : “……  Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan “sumber daya alam” yang melimpah. Dst .
(d)  Penjelasan umum : “ …. Kegiatan pembangunan (Indonesia) membutuhkan sumber daya  alam  yang  semakin  meningkat.  Kegiatan  pembangunan  juga  mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dst
(e)  dst .
Berdasarkan  konsiderans  dan  penjelasan  umum  dalam  Undang-undang  Lingkungan Hidup  tersebut  di  atas,  maka  terdapat  dua  hal  yang  cukup  penting  untuk  dikaji  yaitu: “Perlindungan Lingkungan Hidup” dan “Pembangunan Ekonomi Nasional”.
Hermenutika  pengkajian  terkait  “Perlindungan  Lingkungan  Hidup”  menurut  Undang- undang  Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda,  daya, keadaan, dan makhluk  hidup,  termasuk  manusia  dan  perilakunya,  yang  mempengaruhi  alam  itu  sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain berdasarkan pada Pasal 1 angka (1) Undang-undang Lingkungan Hidup.
Mengenai  ketentuan  lingkungan  hidup  di  Indonesia  pertama  kali  adalah  dengan diberlakukannya  Undang-undang  Nomor  4  tahun  1982  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana regulasi ini pada dasarnya dipengaruhi oleh semangat UN  Conference  on  the  Human  Environment  1972 atau  dikenal  dengan  Konferensi  Stockholm 1972 yang menjadi tonggak sejarah awal disusunnya konsep pembangunan berkelanjutan atau pembangunan  yang  berwawasan  lingkungan.  Namun  demikian  semangat  Konferensi Stockholm  1972  tersebut  belum  terimplementasikan  dengan  baik  di  Indonesia,  padahal
20 Fahruddin  Faiz.  2007. Hermeneutika  Qur’ani:  Antara  Teks,  Konteks  dan  Kontekstualisasi .  Yogyakarta  :  Qalam. hlm.11
dikatakan  bahwa  di  Era  Orde  Baru,  konsep  tentang  pembangunan  berwawasan  lingkungan diterapkan. Sehingga karakter responsif yang mewarnai Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  tersebut  tidak dilaksanakan dalam peraturan pelaksana di tingkat bawah secara konsisten. Banyak peraturan pelaksana  yang  dibuat  menguntungkan  sekelompok  pihak  dan  tidak  lagi  konsisten mementingkan aspirasi masyarakat. 21
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  sejak  Konferensi  Stockholm  1972  yang  membahas  isu lingkungan  hidup  dan  telah  menyepakati  26  (dua  enam)  prinsip  pengelolaan  lingkungan  yang dikenal  dengan  Deklarasi  Stockholm  1972,  dimana  Indonesia  ikut  aktif  dalam  konferensi tersebut  telah  mempengaruhi  kebijakan  politik  hukum  lingkungan  di  Indonesia  dan memprioritaskan pada peletakan dasar-dasar kebijakan “membangun tanpa merusak”, dengan tujuan agar lingkungan dan pembangunan tidak saling dipertentangkan. Namun kenyataannya, politik  lebih  banyak  mengintervensi  hukum  yang  terlihat  dari  adanya  politik  kepentingan  dari kelompok seperti partai politik atau kepentingan partai penguasa. Sehingga dengan kondisi dan kenyataan  seperti  ini  maka  setiap  kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan  atau  dibuat  menjadi tidak mengacu atau tidak searah dengan substansi seperti halnya Undang-undang Lingkungan Hidup. Pemikiran hukum kritis secara nyata bertujuan memberikan perubahan pemikiran hukum dan  perubahan  sosial. 22 Dengan  adanya  perubahan  sistem  politik  memungkinkan  intervensi negatif  politik  terhadap  arah  hukum  lingkungan.  Oleh  karena  itu  sepanjang  sistem  politik  di negeri  ini  belum  demokratis,  maka  sulit  untuk  mencapai  arah  politik  hukum  lingkungan  yang dicita-citakan, termasuk ketentuan Undang-undang Lingkungan Hidup.
Pengkajian  hermenutika  terkait  “Pembangunan  Ekonomi  Nasional”  menurut  Undang- undang  Lingkungan  Hidup  didasarkan  pada  perlindungan  lingkungan  hidup  dengan pelaksanaan  pembangunan  nasional  secara  seimbang.  Hal  inilah  yang  melahirkan  beberapa regulasi  mengenai  lingkungan  hidup.  Hubungan  konsep  lingkungan  dengan  pembangunan ekonomi  adalah  untuk  menjamin  keberlanjutan  hidup  manusia  dan  berkeadilan  yang merupakan  kewajiban  negara  untuk  memenuhi  hak  atas  pembangunan, 23 serta  dalam  hal  ini hak atas lingkungan bagi seluruh warganegara.
Bagian  konsideran  dan  penjelasan  umum  dalam  undang-undang  lingkungan  hidup, secara  khusus  Undang-undang  Lingkungan  Hidup  antara  lain  berupa  frasa:  “Perlindungan Lingkungan  Hidup”  dan  “Pembangunan”  atau  “Pembangunan  Ekonomi  Nasional”  yang
21 Marhaeni Ria Siombo. 2013. “Arah Politik Hukum Lingkungan di Indonesia”, Masalah-Masalah Hukum, 42(3): 383.
22 Suparno. 2013. “Pokok-Pokok Pemikiran Tentang Hukum Kritis dan Aplikasinya Di Indonesia”. Jurnal Constitutum, 13(1): 660.
23 Dedy Pudha Wardana. 2016. “Pengaruh Pembangunan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia Di Kalimantan Timur. Inovasi : Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen. 12(2): 181.
seringkali  terjadi  perselisihan  kepentingan  antara  lingkungan  hidup  yang  sering  rusak  dan tercemar  dengan  kepentingan  pembangunan  dan  ekonomi.  Padahal  dalam  kaitannya  dengan hukum  positif  harus  memperhatikan  kaidah  hukum  yang  berjenjang  pada  hierarki  hukumnya, sehingga tidak saling tumpang tindih. 24
Pada  setiap  perdebatan  untuk  memilih  antara  pembangunan  ekonomi  atau  pelestarian lingkungan hidup, selalu lebih memenangkan aspek pembangunan ekonomi, sementara aspek lingkungan  hidup  hanya  menjadi  pilihan  kedua  atau  bahkan  yang  terakhir.  Karena  itu  dalam setiap  proses  pembangunan,  faktor  lingkungan  hidup  selalu  kalah  atau  harus  mengalah  demi pembangunan  ekonomi. 25 Pertumbuhan  ekonomi  yang  semakin  tinggi  membawa  petaka  dan berbagai  masalah  baru  bagi  banyak  negara  sedang  berkembang,  dimana  tidak  dibarengi dengan  pemerataan  penghasilan,  bahkan  menimbulkan  banyak  pengangguran,  kesenjangan ekonomi, serta masalah keadilan sosial dan konflik sosial-politik di kalangan masyarakat. Selain itu  pembangunan  yang  terjadi  justru  menimbulkan  kerusakan  sumber  daya  alam  termasuk sumber  daya  hutan  dan  pencemaran  lingkungan  terjadi  di  mana-mana.  Oleh  karena  itu,  yang dapat melakukan transformasi politik hukum dalam masyarakat adalah konfigurasi polittik dalam pembentukan hukum. 26

## B. Kajian  Hukum  Kritis  dengan  Pendekatan  Kebijakan  Publik  Terhadap  Undang- undang Lingkungan Hidup
Konsep  kebijakan  publik  adalah  proses  kompleks  yang  bersifat  analitis  dan  politis. Kebijakan publik ini menurut Robert Eyestone adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. 27 Berdasarkan  Undang-undang  Lingkungan  Hidup  yang  dikaji  dengan pendekatan kebijakan publik adalah dengan memperhatikan undang-undang lingkungan hidup sebelumnya, seperti UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Adapun  bagian  konsideran  dan  penjelasan  umum  Undang-undang  Lingkungan  Hidup terdapat kata-kata atau kalimat sebagai berikut.
(a)  Huruf a  : “… lingkungan hidup …. dst.
(b)  Huruf b  : “… pembangunan ekonomi nasional dst.
(c) Penjelasan Umum : “……  Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan “sumber daya alam” yang melimpah. Dst .
24 Erfina  Fuadatul  Khilmi.  2019.  “Pemanfaatan  Critical  Legal  Studies  (CLS)  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah (Studi Perda Yang Berfungsi Sebagai Otonomi Daerah). IJLIL : Indonesia Journal of Law and Islamic Law, 1(1): 80.
25 Ismid  Hadad.  2020.  “Pembangunan  Ekonomi  Versus  Lingkungan  :  Siapa  Yang  Mesti  Menang?”.  Pada: https://madaniberkelanjutan.id/2020/06/28/pembangunan-ekonomi-versus-lingkungan-siapa-yang-mesti-menang. (Diakses 4 November 2021)
26 loc.cit .
27 Suwarno. 2016. “Pendekatan Kebijakan Publik dalam Politik Pendidikan Islam.” Jurnal As-Salam, 1(1): 68.
(d)  Penjelasan umum : “ …. Kegiatan pembangunan (Indonesia) membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat.
(e)  Dst.
Berdasarkan  konsideran  dan  penjelasan  umum  Undang-undang  Lingkungan  Hidup terdapat  frasa  sebagai  berikut:  “Lingkungan  Hidup”;  “Pembangunan  Ekonomi  Nasional”; “Kekayaan  keanekaragaan  hayati  dan  sumber  daya  alam  yang  melimpah”;  dan  “Kegiatan pembangunan  (Indonesia)  membutuhkan  sumber  daya  alam  yang  semakin  meningkat”. Sedangkan  berdasarkan  Undang-undasng  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  konsideran  dan  penjelasan  umumnya  terdapat  frasa  sebagai  berikut: “Sumber  Daya  Alam”;  “Pembangunan  Berkelanjutan”;  “Pengelolaan  lingkungan  hidup  untuk melestarikan  dan  mengembangkan  kemampuan  lingkungan  hidup  yang  serasi,  selaras  dan serimbang  guna  menunjang  terlaksananya  pembangunan  berlekanjutan  yang  berwawasan lingkungan  hidup”;  “Penyelenggaraan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dalam  rangka pembangunan berkelanjutan”; serta “ Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup”.
Berdasarkan  pengkajian  konsideran  yang  terdapat  di  kedua  undang-undang  tersebut terkait  pengelolaan  lingkungan  hidup,  terdapat  dua  kepentingan  yang  menjadi  fokus  utama, yaitu:  “Kepentingan  Lingkungan  Hidup”  dan  “Kepentingan  Pembangunan”.  Kepentingan  ini dilaksanakan  secara  serasi,  selaras,  dan  seimbang  atau  secara  terpadu  dengan  tujuan penyelenggaraan  lingkungan  hidup  dalam  rangka  pembangunan.  Penyempurnaan  Undang- undang Nomor 23 Tahun 1997 menjadi Undang-undang Lingkungan Hidup pada dasarnya tidak ada  perbedaan,  dan  lebih  terlihat  seperti  kebijakan  publik  dengan  model  inkremental.  Model inkremental  pada  hakikatnya  memandang  kebijakan  publik  sebagai  kelanjutan  dari  kegiatan- kegiatan  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  di  masa  lampau,  dengan  hanya  melakukan perubahan-perubahan  seperlunya. 28 Model  ini  mengambarkan  dalam  pembuatan  keputusan kebijakan publik hanya sebagai suatu proses politis yang ditandai dengan tawar menawar dan kompromi  untuk  kepentingan  para  pembuatan  keputusan  sendiri.  Kelemahan  model inkremental ini adalah hanya dapat diambil ketika masalah yang dihadapi pembuatan kebijakan publik merupakan masalah rutin, dan tidak dapat mengatasi masalah yang bersifat krisis. Model inkremental  ini  juga  memiliki  kelemahan  terkait  pengambilan  keputusan  hanya  akan  mewakili kepentingan  kelompok  yang  kuat  dan  mapan  saja,  sehingga  kelompok  yang  lemah  seringkali
28 Harry Fajar Maulana, Sry Mayunita, Hastuti, Andy Arya Maulana Wijaya. 2018. “Diskursus Kebijakan Publik Model Incremental”. Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan, 3(2): 7.
terabaikan. 29
Pada  praktiknya,  untuk  menyeimbangkan  antara  kepentingan  perlindungan  lingkungan hidup  dengan  kepentingan  pembangunan  nasional  dapat  dikatakan  tidak  mudah,  karena pengaruh  kepentingan  politik  yang  mengutamakan  kepentingan  pembangunan  ekonomi nasional, sehingga seringkali mengabaikan kepentingan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini menjadi  persoalan  kurang  efektifnya  implementasi  dari  kedua  undang-undang  perlindungan lingkungan  hidup  tersebut.  Berdasarkan  pemikiran  hukum  kritis  inilah  berpandangan  bahwa hukum  selalu  diintervensi  dengan  kepentingan-kepentingan  lainnya,  dimana  dalam pembentukan regulasi undang-undang selalu ada dua kepentingan yang mengintervensi, yaitu kepentingan kekuasaan ( power ) dan kepentingan relasi pasar (ekonomi). 30
Tujuan  kepentingan  perlindungan  lingkungan  hidup  yang  termuat  didalam  Undang- undang  Lingkungan  Hidup  memerlukan  pengkajian  lebih  lanjut  terkait  banyaknya  persoalan lingkungan yang dihadapi di Indonesia. Pengkajian tersebut harus memperhatikan pelaksanaan konsideran  dan  pemantauan  penerapannya.  Pembangunan  ekonomi  yang  berbasis  sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup pada akhirnya akan berdampak negatif pada kerusakan lingkungan, sehingga dalam hal ini kapasitas pembangunan ekonomi  yang  tidak  memperhatikan  persoalan  lingkungan  akan  menyebabkan  permasalahan pembangunan dikemudian hari. 31
Permasalahan  dibalik  Undang-undang  Lingkungan  Hidup  adalah  persoalan  yang melibatkan  kepentingan  penguasa  dan  korporasi,  dimana  secara  regulasi  sebenarnya  sudah dilarang,  namun  pemberian  izin  oleh  penguasa  yang  tidak  sinkron  dan  tidak  selaras  dengan undang-undang  menyebabkan  kebijakan  yang  dibuat  penguasa  harus  mengabaikan  regulasi terkait lingkungan hidup. Kebijakan-kebijakan tersebut terkadang merugikan dari sisi lingkungan hidup sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan dan telah sering terjadi di Indonesia. 32
Kajian  hukum  kritis  dengan  pendekatan  kebijakan  publik  ini  harus  memperhatikan keselarasan  antara  persoalan  lingkungan  hidup  dan  pembangunan  ekonomi,  hal  ini  juga berpengaruh  terhadap  kebijakan  tata  ruang  kota.  Hal  inilah  yang  harus  dikritisi  oleh  setiap pembuat  kebijakan  pembangunan  berbasis  lingkungan  hidup  dengan  selalu  memperhatikan kebijakan tata ruang kota dan kebijakan sektoral yang berimplikasi pada isu tata ruang. 33
29 Ibid.
30 Loc.cit
31 Burhanuddin. 2016. “Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan.” Jurnal EduTech, 2(1): 12.
32 Ady  Thea  DA.  2019.  “Penegakan  Hukum  Lingkungan  Belum  Optimal  Jerat  Korporasi.  Available  from  : https://www.hukumonline.com/berita/a/penegakan-hukum-lingkungan-belum-optimal-jerat-korporasi-lt5c4f0f0305a84. (Access : November 4, 2021)
33 Victor Umanuel W. Nalle. 2021. “Pendekatan Geografi Hukum Kristis Dalam Kajian Hukum Tata Ruang Indonesia :
Hal  yang  mempengaruhi  permasalahan  juga  terkait  tidak  adanya  sinkronisasi  antara undang-undang  dengan  peraturan  daerah  dibawahnya.  Pada  faktanya,  keberadaan  peraturan daerah  juga  tidak  muncul  secara  tiba-tiba,  tetapi  dibarengi  dengan  memperhatikan  undang- undang  di  atasnya  serta  melihat  pada  aspirasi  masyarakat.  Namun  dalam  praktiknya, interpretasi  yang  diperhatikan  hanya  bersifat  subjektif  oleh  elite  politik,  serta  cenderung  pada aspek memperhatikan aspirasi masyarakat hanya mengacu pada aspirasi yang berkepentingan pada elite politik. 34
Hal  yang  menjadi  fokus  pandangan  pemikiran  kritis  terkait  kebijakan  publik  ini  adalah mencari  suatu  potensi  hukum  dan  sosial,  terkait  pembentukan  kebijakan  yang  berkontribusi terhadap stabilitas segala aspek tanpa mengabaikan kebijakan lainnya. Pembentukan kebijakan yang tumpang tindih dengan regulasi di atasnya hanya akan menyebabkan permasalahan lebih yang berkepanjangan. Maka dari itu berdasarkan padangan hukum kritis terkait kebijakan publik ini  menganggap  bahwa  kebijakan  pembentukan  regulasi  atau  hukum  positif  di  Indonesia merupakan  hasil  dari  proses  yang  rentan  akan  pengaruh  berbagai  muatan,  nilai,  dan kepentingan para elite politik yang terlibat di dalamnya. 35

## IV.  Penutup
Interpretasi  mengenai  masalah  lingkungan  hidup  dalam  pemikiran  hukum  kritis  diatur dalam  regulasi  Undang-undang  Lingkungan  Hidup.  Berdasarkan  kajian  hukum  kritis berdasarkan  pendekatan  hermenutika  dan  pendekatan  kebijakan  publik  memandang  bahwa dalam intrepretasi kebijakan terkait lingkungan hidup harus selaras antara tujuan pembangunan ekonomi  dengan  tujuan  pelestarian  lingkungan  hidup,  sehingga  tujuan  utama  yang  ingin tercapai  dalam  pembangunan  berwawasan  lingkungan  dapat  terwujud.  Regulasi  yang  hadir sebagai  kebijakan  publik  merupakan  sebuat  keputusan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  para pembuat  kebijakan  terkadang  mengarah  kepada  model  inkremental  yang  menggambarkan pembuatan  keputusan  kebijakan  publik  lebih  mengarah  kepada  pertimbangan  politis  yang berkepentingan,  sehingga  persoalan  ini  akan  terus  menjadi  masalah  jika  setiap  membuat kebijakan  ditandai  dengan  kompromi  tawar  menawar  antara  elite  politik  dan  korporasi  yang berkepentingan.    Bahwa  kepentingan  perlindungan  lingkungan  hidup  menjadi  tidak  berdaya sama  sekali  atau  menjadi  kalah  sepanjang  adanya  intervensi  dari  politik  atau  kepentingan (kekuasaan) semata dari penguasa.
Sebuah Wacana Filsafat Hukum dan Interdisiplin.” Justitia Et Pax : Jurnal Hukum, 37(1). 61-83.
34 Erfina Fuadatul Khilmi. Op.Cit.
35 Ifdhlm Kasim. 2000. “Mempertimbangkan Critical Legal Studies dalam Kajian Hukum di Indonesia. Wacana : Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, 6(2). 20-32.
Berdasarkan  hal  tersebut  perlu  adanya  upaya  penanggulangan  terhadap  masalah perlindungan  lingkungan  hidup  dalam  Hukum  Positif  di  Indonesia,  antara  lain  yaitu  perlunya melakukan revisi terhadap Undang-undang Lingkungan Hidup dan juga Undang-undang Nomor 41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  agar  secara  normatif  kedua  kepentingan  itu  tidak dilaksanakan  secara  seimbang,  melainkan  hendaknya  lebih  mengutamakan  kepentingan perlindungan  lingkungan  hidup  dan  baru  kemudian  kepentingan  pembangunan  (ekonomi) nasional,  demikian  juga  dalam  pelaksanaan  atau  penerapannya  hendaknya  juga  lebih mengutamakan  kepentingan  perlindungan  lingkungan  hidup  dari  pada  kepentingan pembangunan ekonomi nasional.
Hal  ini  akan  memicu  tidak  ada  lagi  ketentuan  atau  kebijakan-kebijakan  yang mengintervensi  atau  mempengaruhi  ataupun  menghambat  pelaksanaan/penerapan  demi kepentingan  perlindungan  lingkungan  hidup  dalam  hukum  positif  di  Indonesia.  Selain  itu perlunya mengubah bunyi rumusan pasal yang terdapat pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  yang  memperlemah ketentuan Amdal menjadi rumusan pasal yang mendukung upaya pelaksanaan atau penerapan yang lebih mengutamakan kepentingan perlindungan lingkungan hidup itu sendiri.

## Bibliografi
Buku:
Fahruddin  Faiz.  2007. Hermeneutika  Qur’ani:  Antara  Teks,  Konteks  dan  Kontekstualisasi . Yogyakarta : Qalam.
Richard E. Palmer. 2005. Hermeneutika : Teori Baru mengenai Interpretasi (di terjemahkan oleh Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

## Artikel Jurnal:
Andika Wahyudi Gani. 2016. “Hermenutika Sebagai Metode Penemuan Hukum Yang Progresif.”
Jurnal Komunikasi Hukum. 2(1): 1-10.
Anika  Ni’matun  Nisa  &  Suharno.  2020.  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Permasalahan Lingkungan  Hidup  Untuk  Mewujudkan  Pembangunan  Berkelanjutan  (Studi  Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia). Jurnal Bina Mulia Hukum, 4(2): 294-312.
Burhanuddin.  2016.  “Integrasi  Ekonomi  dan  Lingkungan  Hidup  Dalam  Pembangunan  Yang Berkelanjutan.” Jurnal EduTech, 2(1): 11-17.
Dedy  Pudha  Wardana.  2016.  “Pengaruh  Pembangunan  Ekonomi  Terhadap  Pembangunan Manusia Di Kalimantan Timur. Inovasi : Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen. 12(2):
179-191.
Erfina Fuadatul Khilmi. 2019. “Pemanfaatan Critical Legal Studies (CLS) Dalam Pembentukan Peraturan  Daerah  (Studi  Perda  Yang  Berfungsi  Sebagai  Otonomi  Daerah). IJLIL  : Indonesia Journal of Law and Islamic Law, 1(1): 74-97.
Elyawati  &  Noor  Fatmawati.  2021.  “Dampak  Kerusakan  Lingkungan  Hidup  terhadap  Bencana Alam  (Studi  Kasus  di  Rintisan  Desa  Wisata  Wonosoco  Kecamatan  Undaan  Kabupaten Kudus). Ijtimaiya : Journal of Social Science Teaching, 5(1): 19-21.
Fachmi  Rasyid.  2014.  “Permasalahan  dan  Dampak  Kebakaran  Hutan.” Jurnal  Lingkar Widyaiswara, 1 (4): 47-59.
Habibul Umam Taqiuddin. 2016. “Hermenutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru.” Jurnal Imliah Mandala Education, 2(2): 326-334.
Harry  Fajar  Maulana,  Sry  Mayunita,  Hastuti,  Andy  Arya  Maulana  Wijaya.  2018.  “Diskursus Kebijakan Publik Model Incremental”. Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan, 3(2): 1-13. Ifdhlm  Kasim.  2000.  “Mempertimbangkan  Critical  Legal  Studies  dalam  Kajian  Hukum  di Indonesia. Wacana : Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, 6(2): 20-32.
Indra  Rahmatullah.  2021.  “Filsafat  Hukum Aliran  Studi  Hukum  Kristis  (Critical  Legal  Studies);
Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia.” Adalah : Buletin Hukum & Keadilan, 5(3): 1-10.
Marhaeni Ria Siombo. 2013. “Arah Politik Hukum Lingkungan di Indonesia”, Masalah-Masalah Hukum, 42(3): 381-389.
Masnun Tahir. 2014. “Studi Hukum Kritis Dalam Kajian Hukum Islam.” Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 13(2): 202-214
Rizky  Saeful  Hayat.  2021.  “Konsep  Dasar  Critical  Legal  Studies  :  Kritik  Atas  Formalisme Hukum”. Hermenutika : Jurnal Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana. 5(2): 235-241.
Sandy  Kurnia  Christmas,  Marzellina  Hardiyanti,  &  Syailendra Anantya  Prawira.  2021.  “Role  in the  Forest  Village  Community-Based  Forest  Management  Sustainable  Development.” Journal of Judicial Review. 23(1): 115-128.
Suparno.  2013. “Pokok-Pokok  Pemikiran Tentang  Hukum Kritis  dan Aplikasinya  Di  Indonesia”.
Jurnal Constitutum, 13(1): 657-661.
Suwarno.  2016.  “Pendekatan  Kebijakan  Publik  dalam  Politik  Pendidikan  Islam.” Jurnal  As- Salam, 1(1): 62-72
Syarif Budiman. 2017. “Analisis Hubungan Hukum dan Kebijakan Publik : Studi Pembentukan UU No.14 Tahun 2008.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 11(2): 109-119.
Urbanus  Ura  Wereuin,  Dwi  Andayani  B,  St.Atalim.  2016.  “Hermenutika  Hukum  :  Prinsip  dan
Kaidah Interpretasi Hukum. Jurnal Konstitusi, 13(1): 95-123.
Victor Umanuel W. Nalle. 2021. “Pendekatan Geografi Hukum Kristis Dalam Kajian Hukum Tata Ruang  Indonesia  :  Sebuah  Wacana  Filsafat  Hukum  dan  Interdisiplin.” Justitia  Et  Pax  : Jurnal Hukum, 37(1): 61-83.
Wahyu Nugroho & Erwin Syahruddin. 2021. “Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Di Sektor Lingkungan Hidup dan kehutanan (Suatu Telaah Kritis).” Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(3): 637-658.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang No.32 Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  140,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1997  Nomor  68,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 3699)
Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 388)
Undang-Undang  No.  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan Lingkungan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2013  Nomor  130,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432)

## Perjanjian Internasional:

## Stockholm Declaration on the Human Environment 1972

## Internet:
Ady  Thea  DA.  2019.  “Penegakan  Hukum  Lingkungan  Belum  Optimal  Jerat  Korporasi.  Pada: https://www.hukumonline.com/berita/a/penegakan-hukum-lingkungan-belum-optimal-jerat- korporasi-lt5c4f0f0305a84. (Diakses 4 November 2021).
Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana.  2019.  “Kerugian  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan Sepangjang  2019  Capai  Rp  75  Triliun”  Pada:  https://bnpb.go.id/berita/kerugian- kebakaran-hutan-dan-lahan-sepanjang-2019-capai-rp-75-triliun.  (Diakses  4  November 2021).
Ismid Hadad. 2020. “Pembangunan Ekonomi Versus Lingkungan : Siapa Yang Mesti Menang?”. Available from: https://madaniberkelanjutan.id/2020/06/28/pembangunan-ekonomi-versus-
lingkungan-siapa-yang-mesti-menang. (Diakses 4 November 2021).
Iswara  N.  Raditya.  2019.  “Sejarah  Kebakaran  Hutan  &  Lahan  di  Indonesia  Terparah  Tahun 1997.  Pada:    https://tirto.id/sejarah-kebakaran-hutan-lahan-di-indonesia-terparah-tahun- 1997-eijN, (Diakses 19 Mei 2022).