## Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan di Kecamatan Semparuk, Sambas

## Study of Women’s Savings and Loan Activity in Sub-Distric Semparuk, Sambas
Hamdi* 1 , Hartrisari Hardjomidjojo 2# , Amiruddin Saleh 3#
1 Politeknik Terpikat Sambas Jl. Raya Sejangkung Komplek Pendidikan Sambas
2 Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor
3 Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
# Jl. Kamper, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680

## ABSTRAK
Kegiatan  Simpan  Pinjam  khusus  Perempuan  (SPP)  adalah  upaya  pemerintah  Indonesia  untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro,  pemenuhan  kebutuhan  pendanaan  sosial  dasar,  dan  memperkuat  kelembagaan  kegiatan  kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan kajian adalah mengidentifikasi masalah, menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada kegiatan  SPP  serta  menyusun  strategi  perbaikannya  di  unit  pengelola  kegiatan  (UPK)  Kecamatan Semparuk  Kabupaten  Sambas.  Data  primer  dikumpulkan  dari  pemanfaat  dana  dengan  observasi  dan teknik  wawancara,  dan  data  sekunder  didapatkan  dari  studi  kepustakaan,  antara  lain  jurnal  penelitian, buletin,  tesis,  buku,  Petunjuk  Teknis  Operasional  (PTO)  PNPM-MPd,  laporan  hasil  kegiatan  program, serta data kegiatan SPP reguler dan perguliran dana SPP. Wawancara dilakukan dengan 50 responden yang  memanfaatkan  kredit  selama  tiga  tahun  berturut-turut  tanpa  putus  dan  empat  orang  pelaku program.  Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  deskriptif  dan  kajian  strategi  menggunakan analisis matriks Internal Factor Evaluation , matriks External Factor Evaluation , matriks Internal Eksternal , analisis  matriks Strengths,  Weakness,  Opportunities  and  Threats serta Quantitative  Strategic  Planning Matrix .  Hasil  penelitian  memperlihatkan  masalah-masalah  yang  teridentifikasi:  pemberdayaan  ekonomi rumah tangga miskin (RTM) belum dilaksanakan, tabungan anggota tidak berkembang, proses pencairan kredit  yang  relatif  lama,  belum  maksimalnya  peran  pelaku  program  dalam  fasilitasi  kelompok  terutama dalam pengembangan usaha anggota. Beberapa alternatif strategi yang dapat dilaksanakan UPK secara urutan  prioritas  adalah:  meningkatkan  pelayanan,  melakukan  perluasan  pasar  dan  jaringan  pemasaran kredit,  memaksimalkan  peran  pelaku  program,  mempertahankan  komitmen  terhadap  pengembangan SPP,  meningkatkan  promosi  program, meningkatkan pembinaan  kelompok,  dan  pengembangan  produk simpanan dan pinjaman.
Kata kunci: simpan pinjam khusus perempuan, pemberdayaan, unit pengelola kegiatan

## ABSTRACT
Women's savings and loan (SPP) activity is Indonesian government effort to develop rural savings and loan’s potency, access facility to micro scale enterprise funding, needs fulfill for funding basic social, institutional  strengthening  of  woman  activity,  support  poor  households  alleviation  and  create  the employment.  The  objectives  of  this  study  were,  to  identify  existing  problems,  to  analyze  strengths, weakness,  opportunities  and  threats  (SWOT)  in  the  savings  and  borrowing  activities  from  SPP  groups and  to  improve  strategies  in  the  Project  Management  Unit  (UPK)  of  Semparuk  sub-district  Sambas regency.  The  primary  data  were  collected  to  fund  user  by  observation  and  interviewed  techniques,  and secondary  data  obtained  from  literature  studied.  Interviews  were  conducted  to  50  respondents  whose used  credit  for  three  consecutive  years  and  four  program  actors.  The  data  explained  descriptively  and assessment strategies analyzed using internal factor evaluation matrix, external factor  evaluation matrix, internal-external  (IE)  matrix,  SWOT  matrix  and  quantitative  strategic  planning  matrix.  The  results  show that identified  problems  were :  poor  households’  economic  empowerment  had  not  done  yet,  group members’ savings fail to grow, credit disbursement process was relatively slow, program actors’ role fail to  facilitate  the  groups  particularly  in  members’  businesses  development.  Several  alternative  strategies that  can  be  implemented  by  District  Management  Unit  (UPK)  are:  improve  the  services,  expanse  the credit markets and marketing networking, maximize the program actors’ role, maintain the commitment to developing  the  SPP,  increase  the  programs  promotion, increase  the  assistance  to  SPP  groups  and diversification of deposit and loan products.
Key words:  women’s savings and loan, empowerment, project management unit
_______________ *) Korespondensi: Jl. Raya Sejangkung Komplek Pendidikan Sambas; e-mail: hamdi_h@rocketmail.com

## PENDAHULUAN
Usaha  mikro  dan  kecil  merupakan  usaha yang  paling  banyak  digeluti  di  Indonesia.  Usaha ini  terbukti  mampu  menopang  perekonomian rumah tangga miskin dan bisa menjadi penyangga ekonomi  nasional.  Perkembangan  usaha  mikro, kecil  dan  menengah  (UMKM)  dan  koperasi memiliki  potensi  yang  besar  dalam  meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Produk Domestik Bruto (PDB)  Indonesia  Tahun  2007  tumbuh  sebesar 6,3%  terhadap  Tahun  2006.  Bila  dirinci  menurut skala  usaha,  pertumbuhan  PDB  Usaha  Kecil  dan Menengah  (UKM)  mencapai  6,4%  dan  Usaha Besar  (UB)  tumbuh  6,2%.  Dibandingkan  Tahun 2006  pertumbuhan  PDB  UKM  hanya  5,7%,  dan PDB UB hanya 5,2%. Pada Tahun 2007 total nilai PDB  Indonesia  mencapai  Rp3.957,4  triliun,  di- mana  UKM  memberikan  kontribusi  2.121,3  triliun rupiah  atau  53,6%  dari  total  PDB  Indonesia. Pertumbuhan  PDB  UKM  Tahun  2007  terjadi  di semua  sektor  ekonomi.  Jumlah  populasi  UKM pada  tahun  2007  mencapai  49,8  juta  unit  usaha, atau  99,99%  terhadap  total  unit  usaha  di Indonesia,  sementara  jumlah  tenaga  kerjanya mencapai  91,8  juta  orang  atau  97,3%  terhadap seluruh  tenaga  kerja  Indonesia  (BPS  dan Kemenegkop UKM, 2008).
Besarnya  peran  UKM  harus  diikuti  dengan adanya  pembinaan  kepada  berbagai  kelemahan dan  permasalahan  yang  dihadapinya.  Salah  satu permasalahan yang dihadapi UKM adalah terbatasnya  akses  UKM  kepada  sumber  daya produktif.  Akses  kepada  sumber  daya  produktif terutama  terhadap  permodalan,  teknologi,  infor- masi  dan  pasar.  Jika  dilihat  dari  kenyataan perkreditan  nasional  dalam  hal  pendanaan, produk  jasa  lembaga  keuangan  sebagian  besar masih  berupa  kredit  modal  kerja,  sedangkan untuk  kredit  investasi  sangat  terbatas.  Bagi  UKM keadaan  ini  sulit  untuk  meningkatkan  kapasitas usaha  ataupun  mengembangkan  produk-produk yang bersaing. Di samping persyaratan pinjaman- nya  juga  tidak  mudah  dipenuhi,  seperti  jumlah jaminan  meskipun  usahanya  layak,  maka  dunia perbankan  yang  merupakan  sumber  pendanaan terbesar masih memandang UKM sebagai kegiat- an  yang  beresiko  tinggi.  Pada  tahun  2003,  untuk skala  pinjaman  dari  perbankan  sampai  dengan jumlah  50 juta rupiah, terserap hanya sekitar 24% ke  sektor  produktif,  selebihnya  terserap  ke  sektor konsumtif (Bappenas, 2008).
Kegiatan  Simpan  Pinjam  khusus  Perempu- an  (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Mas- yarakat  Mandiri  Pedesaan  (PNPM-MPd)  merupa- kan  salah  satu  alternatif  pemecahan  permasalah- an  permodalan,  bahkan  sampai  pada  bantuan teknis,  informasi,  teknologi,  manajemen,  dan pasar.  Kegiatan  SPP  mendapatkan  alokasi  dana maksimal  25%  dari  total  dana  Bantuan  Langsung Masyarakat  (BLM)  dalam  PNPM-MPd.  Pada Tahun  2008  yang  merupakan  tahun  pertama dilaksanakannya program PNPM-MPd di
Kecamatan  Semparuk,  dana  SPP  teralokasi sebesar  625  juta  rupiah  tidak  terserap  habis. Dana  yang  terserap  hanya  484  juta  rupiah (setelah  ditambah  5%  untuk  Unit  Pengelola Kegiatan  (UPK)  dan  Tim  Pelaksana  Kegiatan (TPK)  menjadi  Rp509.473.680)  dengan  konse- kuensi  sisanya  (Rp115.526.320)  dijadikan  dana untuk  kegiatan  sarana  prasarana  fisik  yang  habis terpakai.  Untuk  alokasi  dana  Tahun  2009,  SPP mendapatkan  alokasi  500  juta  rupiah  terserap habis  475  juta  rupiah  untuk  kelompok  reguler. Begitu  juga  dengan  alokasi  dana  tahun  2010, alokasi  dana  SPP  sebesar  562,5  juta  rupiah (termasuk  5%  untuk  operasional)  terserap  habis (UPK Kecamatan Semparuk, 2010).
Jika  dilihat  dari  dana  yang  mengendap setelah  cicilan  berjalan,  maka  dana  tersebut banyak  yang  mengendap,  bahkan  dari  bulan pertama  cicilan  pengembalian  simpanan  oleh kelompok  SPP.  Hal  ini  terjadi  setiap  tahun meskipun  jumlah  dana  pinjaman  dan  peminjam bertambah  untuk  kelompok  reguler  maupun kelompok  perguliran.  Dana  mengendap  di  bulan kedua  dan  seterusnya  sampai  setahun  lamanya. Jumlah  kelompok  reguler  Tahun  Anggaran  2010 sebanyak  17  kelompok  dengan  jumlah  pinjaman Rp534,4  juta  dan  pinjaman  untuk  27  kelompok perguliran  Rp1.547.462.000  tanpa  daftar  tunggu (UPK Kecamatan Semparuk, 2011a).
Dana  yang  tidak  terserap  habis  secara kontinyu  untuk  kegiatan  SPP  menjadi  hal  yang disayangkan  karena  tidak  bisa  digulirkan  di masyarakat  sehingga  secara  manfaat  akan  ber- kurang.  Dilihat  dari  laporan  bulan  Mei  2011,  kas yang  mengendap  di  rekening  bank  dan  kas  UPK Semparuk sebesar Rp637.971.455,85, sedangkan tunggakan  sebesar  Rp5.884.500. Surplus  ditahan sebesar  Rp265.588.489,95  dengan  surplus  ber- jalan  sebesar  Rp107.379.472,46  dan  saldo  pin- jaman  beredar  Rp1.304.293.000  (UPK  Kecamat- an  Semparuk,  2011b).  Untuk  itu  perlu  ada  usaha memaksimalkan  pemanfaatan  dana  SPP  ini  bagi kelompok  masyarakat  miskin.  Selain  itu,  perlu juga dilihat apakah pembinaan terhadap kelompok SPP  sudah  berjalan  dengan  baik  atau  belum. Pembinaan  tidak  hanya  terhadap  penyusunan laporan keuangan kelompok, tetapi lebih diarahkan  untuk  bisa  meningkatkan  omset,  aset, ataupun  laba  usaha  dari  setiap  anggota  serta bagaimana sebaiknya mengelola keuangan keluarga anggota kelompok.
Agar  tujuan  pelaksanaan  program  PNPM- MPd  bisa  tercapai,  maka  dirancang  strategi  yang tepat  berdasarkan  kenyataan  yang  ada  pada lembaga  UPK,  kelompok  SPP,  dan  lingkungan yang  berpengaruh  bagi  kegiatan  SPP  tersebut, sehingga  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat miskin  benar-benar  bisa  terwujud.  Berdasarkan pemikiran  di  atas,  maka  dilakukan  kajian  tentang kegiatan  SPP  di  UPK  Kecamatan  Semparuk Kabupaten Sambas.
Tujuan kajian (1) Mengidentifikasi masalah- masalah  yang  timbul  pada  kegiatan  SPP
Kecamatan  Semparuk;  (2)  Mengevaluasi  dan menganalisis  kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan ancaman  agar  dapat  meningkatkan  keberhasilan kegiatan kelompok SPP secara maksimal; dan (3) Menyusun  strategi  perbaikan  kegiatan  SPP  dari program  pemberdayaan  yang  dilaksanakan  oleh UPK  Kecamatan  Semparuk  agar  bisa  mencapai tujuan program.

## METODOLOGI
Kajian  dilaksanakan  di  Kecamatan  Sempa- ruk Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Lembaga  yang  menjadi  subyek  kajian  ialah  UPK Kecamatan  Semparuk  yang  merupakan  organi- sasi  pelaksana  kegiatan  PNPM-MPd.  Responden kelompok  simpan  pinjam  perempuan  berasal  dari lima  desa,  yaitu  Desa  Semparuk,  Singaraya, Sepadu,  Sepinggan  dan  Seburing  sesuai  dengan kelompok  yang menjadi pemanfaat dana program untuk SPP.
Dalam menganalisis dan  membahas masa- lah  pada  kajian  ini  dibutuhkan  data  yang  terdiri dari dua sumber data, yaitu:
1.  Data  sekunder,  merupakan  data  pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data  organisasi,  antara  lain  jurnal  penelitian, buletin,  tesis,  buku,  Petunjuk  Teknis  Opera- sional  (PTO)  PNPM-MPd,  laporan-laporan hasil  kegiatan  program,  serta  data  kegiatan SPP reguler dan perguliran dana SPP.
2.  Data  primer,  merupakan  data  utama  yang diperoleh  langsung  dari  lapangan.  Pengam- bilan  data  menggunakan  kuesioner,  dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut: a.  Wawancara  terstruktur,  dilakukan  untuk mendapatkan  data  primer  langsung  dari pelaku  usaha  mikro  (anggota  kelompok SPP),  yakni kepada 50 responden terpilih dan  empat  orang  pelaku  program  yang terdiri dari satu orang fasilitator kecamatan, satu orang pendamping lokal, dan dua orang pengurus UPK. Penentuan responden  dilakukan  secara  purposive, dengan  pertimbangan  kesediaan  para anggota  kelompok  dan  pengurus  UPK untuk diwawancarai.
b.  Observasi,  digunakan  untuk  melakukan pencatatan  secara  teliti  dan  sistematik terhadap  obyek  kajian  yang  langsung diamati  di  lapangan  guna  melengkapi teknik wawancara.
Riset  ini  dilakukan  dengan  metode  studi kasus  yang  menghendaki  suatu  kajian  yang  rinci, mendalam,  menyeluruh  atas  obyek  tertentu, termasuk  lingkungannya.  Peneliti,  bersama-sama dengan  pengambil  keputusan  manajemen,  ber- usaha  menemukan  hubungan  faktor-faktor  yang dominan  atas  permasalahan  risetnya.  Selain  itu, periset  dapat  menemukan  hubungan-hubungan yang tadinya tidak direncanakan, atau terpikirkan.
Keunggulan  metode  studi  kasus  antara  lain adalah  bahwa  hasilnya  dapat  mendukung  studi- studi  yang  lebih  besar  di  kemudian  hari,  dapat memberikan hipotesis-hipotesis untuk riset lanjutan (Umar, 2002).
1.  Analisis Statistik Deskriptif Analisis dilakukan dengan mendeskripsi- kan,  atau  menggambarkan  data  yang  telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermak- sud  membuat  simpulan  yang  berlaku  untuk umum  atau  generalisasi.  Data  yang  telah diperoleh, baik primer maupun sekunder diolah secara  statistik  deskriptif  dengan  pendekatan kuantitatif dalam bentuk frekuensi, persentase, rataan skor, dan tabulasi silang. Kajian strategi disusun  dengan  tahapan  analisis  mengguna- kan  matriks Internal  Factor  Evaluation (IFE), External  Factor  Evaluation (EFE) ,  Internal- External  (IE),  Strengths,  Weaknesses,  Oppor- tunities,  Threats (SWOT),  dan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) sebagai alat untuk  mengevaluasi  kinerja  pemberdayaan dalam  memisahkan  masalah-masalah  utama yang  dihadapi  UPK  melalui  analisis  internal dan eksternal.
2.  Analisis SWOT Kasus Unit Bisnis Analisis kasus secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut: memahami situasi dan  informasi  yang  ada,  memahami  per- masalahan yang terjadi, menciptakan berbagai alternatif  dan  memberikan  berbagai  alternatif pemecahan masalah, evaluasi pilihan alternatif dan  pilih  alternatif  yang  terbaik.  Cara  yang dapat  digunakan  untuk  memahami  masalah yang ada, antara lain harus mengetahui tujuan organisasi,  deskripsi  mengenai  bisnis  (produk, harga,  keahlian  manajemen,  kondisi  persaing- an,  dan  pesaing  di  bisnis  yang  sama), deskripsi  mengenai  organisasi,  dan  evaluasi secara  keseluruhan  (kekuatan,  kelemahan, peluang  dan  ancaman).  Selain  itu,  misi, strategi,  tujuan  serta  semua  permasalahan yang  dihadapi  perusahaan  juga  dievaluasi. Terkadang  masalah  yang  dihadapi  dalam membuat analisis adalah strategi telah berubah,  manajemen  sangat  lemah,  struktur organisasi  sudah  tidak  sesuai,  perencanaan yang  sangat  tidak  efektif,  dan  sebagainya.  Isu yang  berkaitan  dengan  semua  permasalahan di atas perlu dirumuskan mengingat setiap saat lingkungan berubah. Dengan demikian, penge- nalan  terhadap  pasar  baru  dan  peluang pemasaran diperlukan. Selain itu, pemahaman mengenai  perubahan  internal  perusahaan, seperti perubahan teknologi, perubahan produk,  dan  perubahan  struktur  biaya,  juga diperlukan.  Tahap  akhir  analisis  kasus  adalah memformulasikan  keputusan  yang  diambil. Keputusannya  didasarkan  atas  justifikasi  yang dibuat  secara  kualitatif  maupun  kuantitatif, terstruktur  maupun  tidak  terstruktur,  dan dengan  menggunakan  model  yang  tercanggih maupun tradisional (Rangkuti, 2010).
Penilaian  internal  ditujukan untuk meng- ukur  kekuatan  dan  kelemahan  yang  dimiliki oleh  UPK  menggunakan  matriks  IFE.  Semen- tara untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal UPK/perusahaan  yang  menyangkut  persoalan ekonomi,  sosial,  budaya,  demografi,  lingkung- an, politik, pemerintahan, hukum, teknologi dan persaingan  di  pasar  industri,  di  mana  per- usahaan  berada  digunakan  matriks  EFE (Umar, 2002).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  PNPM-MPd  telah  memperce- pat  kemajuan  pembangunan  Kabupaten  Sambas. Program  ini  mampu  menggerakkan  partisipasi pemerintah  daerah  dan  pemberdayaan  masyara- kat selama sembilan tahun sejak Tahun 2003.

## Perkembangan kelompok pemanfaat dana
Sejak  pertama  dilaksanakannya  PNPM- MPd  di  Kecamatan  Semparuk,  sudah  terbentuk kelompok-kelompok yang dulunya mereka berasal dari  kelompok  pengajian,  arisan,  dan  kelompok pemberdayaan kesejahteraan dan keluarga (PKK). Selama tiga tahun berjalan, sudah tumbuh secara  signifikan  kelompok-kelompok  ekonomi yang  beranggotakan  perempuan  di  masyarakat. UPK  Kecamatan  Semparuk  di  tahun  pertama mengelola dana BLM program Rp2,5 milyar. Dana yang disalurkan untuk kegiatan SPP dimanfaatkan peminjam sebanyak 20 kelompok (141 orang).
Pada  tahun  ketiga,  dana  SPP  kelompok reguler  disalurkan  kepada  kelompok  reguler dengan  peminjam  sebanyak  17  kelompok  (82 orang). Di tahun yang sama, jumlah dana pergulir- an  sebanyak  Rp1.536  milyar  dengan  jumlah peminjam  sebanyak  27  kelompok  (198  orang). Dari  data  tersebut,  jelas  terjadi  perkembangan jumlah  kelompok  SPP  (120%)  dan  anggota masyarakat  yang  bisa  memanfaatkan  dana  SPP (196%). Berdasarkan penilaian UPK, sebanyak 18 kelompok tergolong kelompok pemula, 24 kelompok  tergolong  kelompok  berkembang,  dan sebanyak  dua  kelompok  tergolong  kelompok siap/matang. Perkembangan  kelompok SPP Kecamatan  Semparuk  secara  rinci  termasuk penambahan  dan  pengurangannya  tersaji  pada Tabel 1.
Dari  Tabel  1  terlihat  adanya  pengurangan jumlah kelompok yang meminjam cukup banyak di Desa  Semparuk  dan  Sepinggan  di  Tahun  2010 walaupun  disertai  penambahan  kelompok  baru. Adanya  kelompok  yang  bubar  dan  menyebabkan pindahnya  anggota-anggotanya  ke  kelompok  lain menunjukkan pembentukan kelompok tidak matang.  Disebabkan  hanya  karena  ketua  kelom- pok/pengurus  lainnya  tidak  meminjam,  kelompok SPP  tersebut  tidak  meminjam  lagi  dan  kelompok menjadi bubar. Hal  ini  disebabkan pendampingan yang  masih  kurang  terhadap  kelompok  SPP, selain  faktor  internal  kelompok  itu  sendiri. Kelemahan  seperti  ini  jangan  sampai  menjadi ancaman  hilangnya  kelompok-kelompok  lain  di waktu  yang  akan  datang  yang  sementara  ini masih  aktif.  Selain  itu,  lemahnya  kelembagaan dan  organisasi  berbasis  masyarakat  akan  tercer- min  dari  kemampuan  lembaga  dan  organisasi dalam  menyalurkan  aspirasi  anggota  kelompok- nya untuk perencanaan kegiatan usaha, serta da- lam  memperkuat  posisi  tawar  dalam  masyarakat (Dasaluti,  T.,  A.V.S.  Hubeis,  dan  E.S.  Wiyono, 2010).

## Perguliran dana simpan pinjam
Dana  yang  dipinjamkan  kepada  kelompok SPP  terdiri  dari  dua  macam,  yaitu  dana  reguler dan  dana  perguliran.  Dana  reguler  adalah  dana yang  didapat  dari  BLM  untuk  tahun  berjalan,  dan setelah  pengembaliannya  dana  tersebut  masuk menjadi  dana  perguliran  untuk  dipinjamkan kepada  kelompok  perguliran.  Dana  perguliran menjadi  dana  abadi  masyarakat.  Perguliran  dana SPP  di  Kecamatan  Semparuk  dari  Tahun  2009 sampai  Tahun  2010  cukup  baik,  walaupun  ada tunggakan Rp5.126.500 (0,33% dari modal).
Secara kinerja usaha, saat ini kegiatan SPP berjalan  cukup  baik.  Surplus  ditahan  yang  di- dapatkan  dari  tahun  pertama sampai  akhir  Tahun 2010  sejumlah  Rp265.588.489,95,  sedangkan surplus  berjalan  sampai  Mei  2011  sejumlah Rp107.379.172,46.  Angka  pengembalian  pinjam- an  juga tinggi, yaitu 99,67%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rataan pengembalian tingkat Provinsi  Kalimantan  Barat  (91%)  dan  nasional (94%).  Apalagi  angka  tunggakan  0,33%  tersebut masih  dalam  masa  penjadwalan  ulang  ( re- schedule )  yang  diyakini  bisa  ditagih.  Keuntungan
Tabel 1. Perkembangan kelompok SPP Kecamatan Semparuk
Lokasi (desa) Jumlah kelompok yang dilayani (orang) Peningkatan kelompok yang dilayani (orang) Pertumbuhan jumlah kelompok (%) 2008/ 2009 2009/2010 2010/2011 Semparuk 8 8+12-1 =19 19+6-7=18 10 125,00 Singaraya 4 4+5-0 =  9 9+4-0=13 9 225,00 Sepinggan 3 3+3-0 =  6 6+1-3=  4 1 33,00 Seburing 3 3+1-0 =  4 4+3-1=  6 3 100,00 Sepadu 2 2+0-0 =  2 2+1-0=  3 1 50,00 TOTAL 20 20+21-1= 40 40+15-11= 44 24 120,00
Sumber: UPK Kecamatan Semparuk, 2011b.
yang didapat oleh UPK dari jasa pinjaman (1,50% per  bulan  pada  Tahun  2008-2009  dan  1,25% perbulan  mulai  Tahun  2010)  digunakan  untuk operasional  UPK  (maksimal  75%,  dan  dialokasi- kan  hanya  Rp60  juta  di  Tahun  2010/2011), bantuan  sosial  masyarakat  miskin  (dianggarkan Rp32.241.250), dan  untuk pengembangan kelem- bagaan  dialokasikan  dana  Rp18.959.500  (UPK Kecamatan  Semparuk,  2011b).  Dari  anggaran pengeluaran  tersebut  masih  lebih  besar  untuk penambahan modal.
Dari  perkembangan  kelompok  dan  pening- katan  laba  usaha,  dimungkinkan  aset  UPK  akan terus  meningkat  di  masa  mendatang  jika  dikelola dengan lebih baik lagi. Berkembang dan besarnya angka pengembalian kredit merupakan akibat dari pelaksanaan tanggung renteng yang berjalan baik di  kelompok  dan  kontrol  yang  kuat  dari  masya- rakat luas.

## Sumber informasi pertama dana SPP
Anggota  kelompok  SPP  mayoritas  (48%) mendapatkan penjelasan langsung pada pertemu- an-pertemuan  PNPM-MPd  dari  FK/FT  dan  PL. Selebihnya  mendapatkan  dari  pelaku  program lainnya  yaitu  Kader  Pemberdayaan  Masyarakat Desa (KPMD), TPK, UPK, Badan Pengawas (BP) UPK, kelompok arisan, aparat desa, keluarga, dan lainnya  (teman/tetangga).  Sumber  informasi  per- tama  tentang  adanya  pinjaman  dana  SPP  dari PNPM-MPd yang didapatkan secara rinci sebagaimana terlihat pada Gambar 1.
Dari  Gambar  1  bisa  disimpulkan  bahwa peran pertemuan yang diadakan oleh PNPM-MPd efektif  untuk  memberikan  informasi  kepada masyarakat.  Begitu  pula  dengan  peran  pelaku program  dan  kelompok  arisan.  Peluang  untuk perluasan  pasar  adalah  pemberian  informasi kepada  kelompok-kelompok  pengajian  dan  me- ningkatkan  peran  aparat  desa  dalam  menginfor- masikan kegiatan SPP kepada masyarakat.

## Sasaran Kegiatan SPP
Kegiatan  SPP  bertujuan  untuk  mengem- bangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan,  kemudahan  akses  pendanaan  usaha skala  mikro,  pemenuhan  kebutuhan  pendanaan sosial  dasar,  dan  memperkuat  kelembagaan
kegiatan  kaum  perempuan  serta  mendorong pengurangan  Rumah  Tangga  Miskin  (RTM)  dan penciptaan  lapangan  kerja.  Dilihat  dari  penca- paian  tujuan  kegiatan  SPP  untuk  pengurangan RTM,  maka  tujuan  ini  tidak  tercapai,  atau  jika tercapai  angkanya  hanya  kecil.    Dari  penerima manfaat  dana  SPP  yang  ada,  terlihat  hanya keluarga  yang  rawan  miskin  saja,  atau  keluarga mampu  yang  ikut  terbantu  dari  mengikuti  dan memanfaatkan dana kegiatan SPP.
Sebenarnya  UPK  merupakan  lembaga kredit  mikro  yang  potensial  untuk  dikembangkan dalam  rangka  pengurangan  keluarga  RTM. Berdasarkan  data  di  UPK  Kecamatan  Semparuk, 66,83%  dari  peminjam  dana  perguliran  dan 85,98% peminjam dana reguler berasal dari RTM. Secara  total  peminjam  dana  SPP  Tahun  2010 yang  berasal  dari  masyarakat  miskin  73,46% (UPK  Kecamatan  Semparuk,  2010).  Akan  tetapi jika  dilihat  dari  keadaan  rumah  tangga  peminjam di lapangan, tidak tergolong kalangan termiskin di desanya.
Fasilitasi  PNPM-MPd  yang  dilaksanakan pelaku  program  pada  RTM  perlu  diperbaiki.  Ini untuk  memastikan  efektif  tidaknya  sasaran penerima  manfaat  dana  SPP.  Secara  umum, pada tataran implementasi di lapangan, dana SPP dipahami  sebagai  dana  pinjaman  bagi  yang diutamakan,  yaitu  mereka  yang  sudah  memiliki usaha  sudah  berjalan  untuk  penambahan  modal dan  berasal  dari  RTM.  Meskipun  demikian, kelompok  SPP  yang  terbentuk memahami  bahwa peminjam  boleh  saja  berasal  dari  keluarga  non- RTM  dan  PNPM  bukanlah  program  secara eksklusif  hanya  untuk  kelompok  miskin,  dengan kata lain  yang penting  dalam kelompok peminjam tersebut  harus  tetap  ada  yang  berasal  dari  RTM. Pemahaman  tersebut  membuat  kegiatan  SPP seperti lebih menekankan pada aspek kelancaran pengembalian kredit dibandingkan aspek pember- dayaan, atau hanya mencari aman ( safety ) dalam pengelolaan keuangan.
Akibat  dari  pemahaman  masyarakat  dan sebagian  Pelaku  tentang  dana  SPP  yang dijelaskan sebelumnya, program ini dapat diberikan  kepada  pihak-pihak  di  luar  RTM,  maka anggota kelompok inilah yang mempunyai potensi pengembalian kredit secara lancar, bukan
Gambar 1. Sumber informasi pertama dana SPP 48% 4% 14% 2% 20% 4% 8% Ikut pertemuan PNPM Aparat desa Kelompok arisan
Kelompok pengajian
KPMD, TPK, UPK, BP-UPK
Keluarga
Lainnya
kelompok miskin, atau termiskin. Namun penelitian  Khandker  (2000)  menyatakan  bahwa angka pengembalian pinjaman orang miskin lebih tinggi dibandingkan bukan orang miskin. Berdasarkan observasi lapangan dari sisi sasaran penerima  manfaat,  SPP  bukanlah  program  yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, kecuali  sedikit.  Hal  ini  dikarenakan  mayoritas perempuan yang memanfaatkan  dana SPP terse- but  bukan  dari  kelompok  miskin  dan  termiskin  di desanya,  meskipun  dalam  proposal  perguliran yang  diajukan,  jumlah  RTM-nya  lebih  banyak. Selain  itu  pula,  dari  kelompok  SPP  yang diwawancarai,  hanya  ada  20%  yang  membuka usaha baru dari dana yang didapatkan dari SPP.
Aspek  prioritas  peminjaman  bagi  yang  bisa lancar  dalam  pengembalian  pinjaman  berakibat pada banyaknya kelompok RTM yang tidak berani meminjam,  atau  bingung  harus  diusahakan  untuk apa  dana  tersebut  jika  meminjam.  Banyak  orang di  desa  yang  tidak  ingin  bergabung  ke  dalam kelompok  (meskipun  diberi  kesempatan)  untuk meminjam, karena takut tidak  dapat  mengembali- kan  kredit yang diberikan padanya. Dalam hal ini, belum ada pemberdayaan yang sungguh-sungguh untuk  menyadarkan  akan  potensi  diri  dan membaca  peluang  usaha  yang  dapat  dijalankan. Apalagi  sekarang  sudah  ada  aturan  yang mempermudah  pelaku  usahatani  untuk  bisa memanfaatkan  dana  SPP,  yaitu  mencicil  minimal tiga kali dalam setahun. Aturan tersebut membuka peluang  usaha  yang  perputaran  uangnya  lambat atau didapat setelah panen.
Para  pelaku  program  belum  melaksanakan pemberdayaan  sampai  ke  arah  yang  seharusnya sesuai  dengan  tahapan  pemberdayaan.  Kondisi ini  diperparah  lagi  oleh  adanya  penekanan persyaratan  yang  cukup  memberatkan  bagi  RTM yang  dilaksanakan  Tahun  2011  dan  akan  lebih menutup  kemungkinan  bagi  RTM  untuk  memin- jam.  Syarat  tersebut  adalah  barang  agunan anggota  ke  kelompoknya  yang  bisa  diuangkan  di kemudian  hari,  meskipun  tidak  menyerahkan surat-menyuratnya.  Adanya  syarat  tersebut  sung- guh  membuat  orang  miskin  perdesaan  semakin takut untuk meminjam. Apalagi sudah ada contoh di  lapangan  ada  anggota  kelompok  SPP  yang tidak  bisa  melunasi  pembayaran  kredit,  harus menggadaikan  tanah  yang  dimiliki  untuk  pelunas- an utangnya kepada UPK.

## Profil Kelompok Simpan Pinjam

## Karakteristik kelompok simpan pinjam
Pemanfaat  dana  merata  pada  kelompok usia  dari  30-53  tahun.  Ini  berarti  perempuan  di bawah  usia  30  tahun  belum  tergarap,  padahal banyak  pada  usia  tersebut  yang  sudah  menikah dan  memerlukan  pembinaan  ekonomi  rumah tangga.  Dari  sisi  pendidikan,  penyebaran  peman- faat  dana terlihat wajar sesuai dengan komposisi penduduk  yang  mayoritas  berpendidikan  dasar. Sama  halnya  dengan  penelitian  Arnaya  dan
Utama  (2012),  tingkat  pendidikan  penerima bantuan  SPP  didominasi  oleh  mereka  yang  ber- pendidikan  SD  (52,27%).  Lama  usaha  pemanfaat dana SPP 80% sudah berjalan sebelum mendapatkan  pinjaman  dana  SPP,  sehingga  bisa diartikan  pinjaman  SPP  diberikan  kepada  usaha yang  sudah  berjalan,  bukan  dimanfaatkan  RTM yang tidak punya usaha selain bertani. Apalagi ini juga  didukung  oleh  pengalaman  usaha  yang dimiliki.  Usaha  baru  yang  diciptakan  anggota kelompok  SPP  setelah  mendapatkan  bantuan/ pinjaman  dana  SPP  20%  (kelompok  lama berusaha  lebih  dari  dua  sampai  dengan  tiga tahun).  Kelancaran  pengembalian  pinjaman  men- jadi  hal  yang  biasa  karena  pinjaman  diberikan kepada  usaha  yang  sudah  lama  berjalan, ditambah  lagi  kewajiban  tanggung  renteng  di setiap  kelompok  yang  berjalan  efektif.  Lokasi  dan status tempat usaha mayoritas di luar lokasi pasar dengan usaha tetap-milik sendiri.
Pada semua rentang kredit didominasi oleh peminjam yang mengusahakan dana pinjamannya untuk usaha perdagangan. Urutan kedua terbesar peminjamnya  dari  usaha  jasa.  Dari  dua  usaha tersebut  dimengerti  memiliki  perputaran  uang yang  cepat,  sehingga  peminjam  dapat  mengem- balikan  pinjaman  dengan  tepat  waktu.  Hal  ini didukung  pula  oleh  usaha  yang  dijalankan  sudah lama, sehingga diketahui kemampuan membayar- nya.  Kekuatan  UPK  di  sini  adalah  pembayaran yang  lancar  dari  kelompok  SPP  dan  pelaksanaan tanggung renteng yang efektif.

## Besaran kredit pada setiap bidang usaha
Besaran  kredit  yang  didapatkan  anggota kelompok  berbeda-beda  sesuai  kebutuhan  dan kemampuan  membayar.  Berdasarkan  Gambar  2, besaran  kredit  mayoritas  pada  rentang  8-13  juta pada  bidang  perdagangan  dan  jasa.  Bidang  ini dibiayai  lebih  disebabkan  potensi  pembayaran kredit  yang  lancar  karena  usahanya  memiliki perputaran uang yang cepat. Besaran kredit pada masing-masing bidang usaha seperti terlihat pada Gambar 2.
Usaha  yang  mendapatkan  pendanaan merupaka  usaha  pada  skala  mikro.  Usaha  yang bisa  terus  dikembangkan  melihat  potensi  sumber daya  lokal,  keterampilan  RTM,  permodalan  yang memungkinkan,  dan  pemasaran  produk  adalah peternakan dan hortikultura.

## Manfaat  peningkatan  pendapatan  ekonomi rumah tangga
Anggota  kelompok  SPP  yang  sudah  me- manfaatkan dana SPP mendapatkan peningkatan pendapatan.  Peningkatan  pendapatan  mayoritas (70%) berada pada rentang Rp250.000- Rp1.350.000 per bulan.  Secara umum, Gambar 3 menunjukkan  bahwa  mayoritas  setiap  besaran pinjaman meningkatkan pendapatan pada rentang Rp2-7  juta  dan  Rp8-13  juta.  Peningkatan  penda- patan  juga  tidak  selalu  berbanding  lurus  dengan besarnya    pinjaman.  Kinerja  pinjaman  dengan
kisaran  Rp2.7  juta  bisa  meningkatkan  rataan pendapatan  paling  tinggi,  yaitu  20%,  sedangkan pinjaman  terbesar  Rp38-43  juta  hanya  mampu meningkatkan  rataan pendapatan 10%.

## Persaingan dengan lembaga keuangan lain
Sebagian kecil pemanfaat dana SPP (22%) pernah  mendapatkan  pembiayaan  dari  bank  dan Koperasi,  dengan  mayoritas  (78%)  tidak  pernah mendapatkan  bantuan  permodalan  dari  lembaga manapun sebelumnya. Alasan memilih meminjam dana  SPP  adalah  karena  di  UPK  tidak  menggu- nakan  agunan  dan  persyaratannya  bisa  dipenuhi. Dari  data  tersebut,  dapat  diartikan  bahwa meskipun  di  perdesaan,  lembaga  keuangan  bank dan  bukan  bank  juga  memiliki  pasar  kredit. Lembaga itu merupakan pesaing bagi UPK dalam pinjaman untuk usaha mikro dan kecil. Bank yang menjadi ancaman bagi bisnis di bidang pembiayaan  mikro  ( microfinance ),  antara  lain Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Pembangunan  Daerah  (BPD)  yang  berkantor  unit dengan jarak 150 m dengan kantor UPK.
Lembaga keuangan non -bank yang menjadi pesaing  adalah  koperasi  dan Credit  Union (CU). CU  sudah  beroperasi  di  Kecamatan  yang bersebelahan  dengan  Kecamatan  Semparuk.  Ini akan  menjadi  sebuah  ancaman  bagi  UPK  jika masih  diterapkannya  kebijakan  yang  memper- lambat    proses  pencairan  kredit.  Hal  ini  bertolak belakang  dengan  kebijakan  kredit  di  CU  yang proses  pencairannya  lebih  cepat  dengan  tingkat suku bunga  yang  bersaing, termasuk bunga  yang lebih  kompetitif  bagi  tabungan  nasabahnya dibandingkan bank.

## Perubahan paradigma berpikir
Bagi  sebagian  besar  (96%)  pemanfaat dana  SPP,  besar  angsuran  tidak  memberatkan. Latar  belakang  anggota  kelompok  SPP  yang banyak  berasal  dari  kelompok  arisan/pengajian, mayoritas  (80%)  memiliki  tabungan,  sehingga rutin  menabung  di  kelompok  saat  kegiatan  SPP diikutinya  tanpa  merasa  terbebani.  Mayoritas pemanfaat  dana  SPP  juga  terus  menabung  di kelompok meskipun sudah tidak memiliki kewajib- an  pengembalian  pinjaman.  Dengan  adanya
Gambar 2. Besaran kredit pada bidang-bidang usaha anggota
-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2-7 8-13 14-19 20-25 26-31 32-37 38-43 A ng go ta k e lo m po k (% ) Besaran kredit (juta rupiah) Jasa Perdagangan Peternakan Industri Hortikultura Jumlah 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2-7 8-13 14-19 20-25 26-31 32-37 38-43 A ng go ta k e lo m po k (% ) Besaran kredit (juta rupiah) 250-1350
1400-2549 2550-3699
3700-4849
4850-6000
Jumlah
Bidang usaha
Peningkatan pendapatan (ribu Rp/bulan)
kegiatan SPP, pemanfaat dana terbiasa membuat perencanaan  keuangan  keluarga  dan  merasa terbantu  dalam  memajukan  usahanya.  Hal  ini didukung  pula  dengan  pelayanan  yang  memuas- kan  dari  UPK,  sehingga  anggota  kelompok berharap  agar  kegiatan  SPP  terus  digalakkan. Secara  rinci,  perubahan  paradigma  berpikir anggota SPP ini tertera pada Tabel 2.
Para  pemanfaat  dana  merasa  terbantu dengan  adanya  kegiatan  SPP.  Menurut  mereka, semua berdampak positif baik dari  sisi paradigma berpikir  maupun  dari  sisi  kebiasaan  yang mengikutinya.  Apalagi  adanya  pelayanan  yang baik  dari  UPK.  Dari  observasi  yang  dilakukan, pengurus  UPK  sering  melayani  kelompok  SPP  di luar kantor, baik di rumahnya maupun menjemput ke rumah anggota kelompok SPP.

## Persepsi terhadap pinjaman dana SPP
Anggota  kelompok  SPP  mau  meminjam karena  tidak  mengalami  kesulitan  dalam  menda- patkan kredit UPK (86%), persyaratan pengajuan- nya  ringan  (100%),  prosesnya  mudah  (56%), walaupun sebagian besar (36%) mengakui bahwa proses  pencairan  kreditnya  lama.  Pinjaman  dana SPP  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan  usaha (70%)  sehingga  omset  dan  keuntungannya meningkat  dari  sebelumnya  (100%).  Tujuan utama  menabung  di  kelompok  adalah  sebagai cadangan  untuk  membayar  angsuran  jika  belum ada  uang  untuk  mencicil  (64%).  Persepsi responden secara rinci tersaji pada Tabel 3.
Pemanfaat  dana  sangat  ingin  adanya perubahan  yang  positif  pada  realisasi  kredit. Proses  realisasi  kredit  yang  lama  disebabkan adanya  penundaan  pencairan  sampai  terselesai- kannya  pembayaran  dari  kelompok  lain  dari  desa yang sama. Selain itu, proses verifikasi yang tidak direncanakan  dengan  baik  selama  ini  juga memperlambat  proses  terutama  untuk  kelompok perguliran.  Verifikasi  untuk  kelompok  perguliran perlu  lebih  teliti  dan  terencana  dengan  baik.  Tim Verifikasi  (TV)  yang  selama  ini  selalu  berubah- ubah  personilnya  perlu  dikaji  lagi  walaupun tugasnya  bersifat ad-hock .  Pinjaman  dengan
jumlah  besar  dengan  jangka  waktu  yang  lebih lama perlu verifikasi yang lebih teliti sebagaimana untuk  kelompok  perguliran.  Selain  itu  juga  bisa mencegah  penyalahgunaan  dana  SPP  oleh  ke- lompok  ataupun  anggotanya.  Untuk  melaksana- kan  tugas  tersebut,  perlu  ditangani  oleh  orang- orang  yang  benar-benar  memahami  konsepsi program  yang  lebih  menyeluruh  agar  hasilnya lebih  baik.  Jadi  peran  TV  perlu  dimaksimalkan dalam proses verifikasi.

## Kondisi fasilitas kelompok SPP
Diakui  responden,  bahwa  FK/FT/UPK/PL (36%)  memfasilitasi  pembuatan  Anggaran  Dasar/ Anggaran  Rumah  Tangga  (AD/ART),  tetapi  tidak memfasilitasi pembuatan Standar Operating Procedure (SOP: 100%). Sebagian besar anggota mengakui  sudah  difasilitasi  dalam  penguatan administrasi  dan  pelaporan  keuangan  kelompok (92%),  peningkatan  simpanan  (100%),  peningkat- an    kapasitas  pengurus  dan  anggota  kelompok (96%) dan bantuan dalam penguatan pengelolaan keuangan,  berupa  administrasi  dan  kelompok SPP  mengakui  bahwa  belum  difasilitasi  dalam peningkatan  permodalan  dengan  pengembangan jaringan  (100%).  Fasilitas  kepada  kelompok  baru sekedar  untuk  pengamanan  modal  UPK  agar kelompok  bisa  membayar  pinjaman  dengan  lan- car.  Upaya  pembinaan  kelompok  diarahkan  pada peningkatan kapasitas pengurus dalam mengelola keuangan  dan  pelaporannya,  mengatasi  masalah tunggakan  dan  penguatan  administrasi.  Upaya pematangan  kelompok  menuju  organisasi  yang rapi  melalui  pembuatan  AD/ART  tidak  maksimal dan  pembuatan  SOP  belum  dilakukan.  Untuk perbaikannya,  fasilitas  harus  diperbaiki  dengan membina  kelompok  berdasarkan  tingkat  kema- tangannya,  sehingga  lebih  terarah.  Selain  itu, pembiayaan  secara  berkelompok  sebagaimana yang  sudah  berjalan  di  SPP,  pelayanan non - finansial dari lembaga keuangan dan insentif yang dinamis  berkontribusi  terhadap  meningkatnya kinerja  pengembalian  pinjaman  kredit  mikro (Godquin, 2004).
Tabel 2.  Paradigma berpikir anggota
No Keterangan Ya (%) Tidak (%) 1 Besar angsuran ke UPK memberatkan 4,00 96,00 2 Memiliki tabungan sebelum menjadi anggota 80,00 20,00 3 Rutin menabung setiap bulan di kelompok 92,00 8,00 4 Terbebani dengan kewajiban menabung  pada kelompok SPP 10,00 90,00 5 Akan terus menabung walaupun sudah tidak memiliki kewajiban dalam kelompok SPP 56,00 44,00 6 Membuat perencanaan anggaran keuangan keluarga setelah menjadi anggota kelompok SPP 100,00 0,00 7 Kegiatan SPP menunjang peningkatan/kemajuan usaha secara keseluruhan 100,00 0,00 8 Pelayanan UPK memuaskan 84,00 16,00 9 Kegiatan SPP harus terus digalakkan 100,00 0,00

## Tabel 3. Persepsi terhadap pinjaman dana SPP
Keterangan Pilihan jawaban Jumlah (org) Persentase (%) Sulit mendapatkan kredit Ya 7 14,00 Tidak 43 86,00 Persyaratan pengajuan kredit Ringan Sedang Berat 50 0 0 100,00 0,00 0,00 Proses mengajukan kredit Mudah Sedang Lama 28 22 0 56,00 44,00 0,00 Realisasi pencairan kredit dana perguliran Cepat Sedang Lama 17 15 18 34,00 30,00 36,00 Alasan mengajukan pinjaman Ingin mendapatkan modal Ingin meningkatkan usaha Hanya sekedar ikut-ikutan 10 37 3 20,00 74,00 6,00 Omset  usaha  dan  keuntungan  setelah mendapat pinjaman Meningkat dari sebelumnya Sama dg sebelumnya Turun dari sebelumnya 50 0 0 100,00 0,00 0,00 Alasan/tujuan menabung di kelompok Cadangan membayar angsuran Biaya pendidikan anak Memenuhi kebutuhan darurat Lainnya (dipinjamkan lagi) 32 1 6 11 64,00 2,00 12,00 22,00

## Pengelolaan Usaha

## Kondisi fasilitas pengelolaan usaha
Usaha  anggota  pemanfaat  dana  SPP dikelola  sama  seperti  ketika  belum  bergabung dengan  kelompok  SPP.  Dalam  pengelolaan usahanya,  belum  ada  fasilitasi  program  untuk pengembangan  jaringan  terutama  pemberian informasi  mengenai  bantuan  teknis,  misalnya lembaga-lembaga  pelatihan,  LSM,  permodalan, maupun usaha (100%). Tidak ada bantuan dalam penguatan pengelolaan usaha melalui pemasaran produk,  baik  mengenai  mutu,  jaringan  distribusi, strategi  promosi,  persaingan  harga  jual  dan sebagainya (100%).
Pengusaha mikro dan kecil pemanfaat dana SPP  mengakui  bahwa  masih  belum  ada  bantuan dalam  penguatan  pengelolaan  usaha  produksi, yang  mencakup  masalah  pasokan  bahan  baku, proses  produksi  (sistem,  kapasitas  sarana,  dan kapasitas  sumber  daya  manusia/SDM)  dan sebagainya  (100).  Terlihat  bahwa  fasilitas  bagi anggota  kelompok  belum  menyentuh  sisi  mana- jemen usaha pemanfaat dana SPP. Keterbatasan fasilitator  kecamatan  dalam  kemampuan  untuk penguatan  pengelolaan  usaha  anggota  harus diatasi.  Jika  tidak  kredibel,  maka  program  bisa melakukan  kerjasama  dengan  lembaga  lain, seperti  bekerjasama  dengan  perguruan  tinggi yang memiliki tenaga akademis bidang agribisnis, teknologi industri pertanian, atau manajemen.

## Pengelola usaha
Program PNPM-MPd mengedepankan prin- sip  kesetaraan  dan  keadilan  gender  dengan meningkatkan  partisipasi  seluruh  masyarakat, khususnya  masyarakat  miskin  atau  kelompok perempuan.  Pelibatan  perempuan  dilakukan  da- lam  pengambilan  keputusan  perencanaan,  pelak- sanaan,  pemantauan  dan  pelestarian  pemba-
ngunan.  Dalam  pengelolaan  usaha  anggota kelompok  SPP  juga  mestinya  memperhatikan prinsip di atas.
Dilihat  dari  usaha  yang  dikelola,  ternyata usahanya  mayoritas  dikelola  oleh  perempuan, baik  dilakukan  sendiri    maupun  dibantu  oleh  laki- laki. Positifnya pengelolaan dana oleh perempuan karena  jika  perempuan  yang  mengelola  usaha, maka keuntungan yang dihasilkan lebih baik (bisa dua  kali  lebih  besar)  daripada  jika  dikelola  oleh laki-laki.  Sesuai  penelitian  Suman  (2007),  bahwa pengelolaan usaha oleh perempuan lebih mampu menghasilkan  pendapatan  daripada  pengelolaan oleh  laki-laki.  Selain  itu,  pengelolaan  oleh perempuan  berdampak  positif  pada  pemanfaatan keuntungan  yang  didapat  untuk  meningkatkan konsumsi  keluarga  terutama  pemenuhan  gizi keluarga,  pendidikan  anak-anak    dan  pengaturan keuangan  lain  yang  lebih  terarah.  Pendapat  in selaras  dengan  Qoriah  dan  Sumarti  (2008),  yang menyatakan bahwa perempuan mampu mengam- bil  keputusan  dalam  rumah  tangga,  ketika  suami merantau/tidak  ada.  Hal  ini  disebabkan  tanggung jawab  perempuan  pada  peran  domestiknya  yang lebih tinggi.

## Perempuan pengusaha kecil
Perempuan pemanfaat dana SPP sebagian (22%)  tergolong  pengusaha  kecil  karena  omset usahanya  mencapai  Rp25  juta  per  bulan,  atau lebih.  Usahanya  bergerak  di  jasa  kredit  barang, penggilingan  padi,  warung  sekaligus  kios  bensin, agen  jeruk,  pandai  besi  dan  angkutan  sekaligus dagang  udang  galah.  Meskipun  belum  maksimal, dalam  usaha  kecil  juga  dikelola  oleh  perempuan secara  dominan,  baik  pengambilan  keputusan maupun pelaksana teknis.
Usaha  yang  dikelola  langsung  (secara dominan)  oleh  perempuan  masih  terletak  pada area  domestik,  seperti  jasa  kredit  barang  dan
warung dan kios bensin (begitu juga usaha-usaha mikro).  Jasa  kredit  barang  dan  warung  atau  kios bensin  bisa  dilaksanakan  bersamaan  dengan pelaksanaan tugas  domestik seorang  istri, seperti memasak,  menata  perabot  rumah  tangga,  dan menjaga  anak-anak  sambil  menjaga  warung  atau kios  bensin.  Kondisi  ini  juga  memperlihatkan bahwa laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan perempuan  sebagai  pencari  nafkah  tambahan. Padahal  jika  dilihat  dari  kontribusi,  perempuan memberikan andil yang besar dalam keluarga.

## Kendala dan saran anggota SPP
Kendala  yang  dihadapi  oleh  anggota- anggota SPP, di antaranya pengembalian pinjam- an  dalam  masa  satu  tahun  (12  bulan)  dirasa terlalu  cepat,  sehingga  tidak  bisa  memutar  modal dengan  leluasa.  Kendala  lain  adalah  pengem- balian    pinjaman  yang  terlambat  dari  kelompok lain  dari  desa  yang  sama  bisa  menghambat pencairan  dana  bagi  kelompok,  meskipun  kelom- poknya bagus/lancar pengembaliannya. Selain itu, sebagian  kecil terjadi koordinasi yang kurang baik di  antara  anggota  kelompok  dengan  Ketua. Bahkan  ada  indikasi  untuk  menguasai  dana pinjaman  anggotanya  dengan  memotong  jumlah pinjaman  anggota,  kemudian  dijadikan  pinjaman untuk  oknum  Ketua  secara  tidak  sukarela.  Ada juga anggota kelompok yang menghilang/ melarikan  diri  dari  Desa  dan  tidak  tahu  pergi  ke mana,  sehingga  pembayarannya  tidak  lancar  dan terpaksa  ditanggulangi  dari  pihak  keluarga  yang bersangkutan.
Anggota  kelompok  berharap  akan  ada perbaikan  dalam  proses  pencairan  dana  pada tahun  berikutnya.  Adanya  kelompok  yang  terlam- bat  dalam  pelunasan  pembayaran  pinjaman diharapkan  tidak  mengganggu  pencairan  dana kelompok lainnya. Kelompok yang memiliki rekam jejak  ( track  record )  pengembalian  pinjaman  yang baik,  diharapkan  bisa  mendapatkan  prioritas dalam  pencairan  dana,  tidak  lagi  menunggu  ke- lompok  lain  dalam  menyelesaikan  tunggakannya. Sebagian besar anggota kelompok SPP berharap jasa  pinjaman  diturunkan  dari  1,25%  per  bulan dan adanya tambahan jangka waktu pinjaman dari yang  sebelumnya  12  bulan  menjadi  18  bulan, terutama bagi peminjam yang sudah lama. Selain itu,  adanya  persyaratan  memasukkan    jaminan/ agunan barang juga memberatkan bagi yang tidak mempunyai  apa-apa  untuk  diagunkan.  Hal  ini dapat  menghalangi  peminjam  dari  RTM  untuk memanfaatkan  dana  SPP.    Diharapkan  syarat agunan  ke  kelompok  dapat  dihilangkan,  karena akan  menghalangi  perempuan    dari  RTM  untuk meminjam.  Anggota  kelompok  juga  berharap jadwal pengembalian pinjaman diperlunak, terutama  jika  tanggal  jatuh  tempo  pada  hari  libur, maka  pembayarannya  dapat  dilakukan  pada  hari kerja  berikutnya  dan  tetap  tidak  dianggap terlambat.  Hal  ini  dapat  berpengaruh  pada
penilaian  terhadap  kelompoknya,  apakah  berhak, atau tidak untuk mendapatkan insentif.

## Perumusan Strategi Perbaikan

## Analisis Matriks IFE
Analisis  matriks  IFE  dilakukan  terhadap lingkungan  internal  perusahaan,  sehingga  diper- oleh    faktor-faktor  kunci  yang  termasuk  kekuatan dan  kelemahan.  Skor  yang  diperoleh  dari  matriks ini  menunjukkan  kemampuan  perusahaan  dalam memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemah- an    yang  dimiliki.  Faktor  yang  menjadi  kekuatan utama  kegiatan  SPP  Kecamatan  Semparuk  ada- lah  pelaksanaan  tanggung  renteng  berjalan  baik dan  adanya  pendampingan  kepada  kelompok. Sementara  itu  kelemahan  utama  yang  dimiliki adalah  simpanan  anggota  tidak  berkembang  dan UPK belum memiliki legal lending .
Dari  hasil  analisis  perhitungan  faktor-faktor internal,  didapatkan  total  skor  2,597  (Tabel  4). Nilai  ini  berada  di  atas  rataan  2,5,  sehingga menunjukkan  posisi  internal  perusahaan  cukup kuat, di mana perusahaan memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam memanfaatkan kekuatan dan mengatasi  kelemahan  internal.  Persentase  skor kekuatan  74,43%  menunjukkan  kemampuan  me- manfaatkan kekuatan lebih utama untuk dilakukan dibandingkan dengan mengatasi kelemahan (25,57%) yang dimiliki.

## Analisis Matriks EFE
Analisis  matriks  EFE  dilakukan  terhadap lingkungan eksternal perusahaan, sehingga diperoleh  faktor-faktor  kunci  yang  termasuk peluang  dan  ancaman.  Skor  yang  diperoleh  dari matriks ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam  memanfaatkan  peluang  dan  mengatasi ancaman yang dimiliki. Hasil analisis matriks EFE terdapat  pada  Tabel  5.  Faktor  peluang  utama yang  dimiliki  oleh  kepengurusan  UPK  adalah pasar  kredit  masih  luas  di  luar  perdagangan  dan jasa.  Selain  itu,  faktor  yang  juga  mempengaruhi adalah  banyak  masyarakat  miskin  belum  meng- akses    dana  SPP.  Faktor  yang  menjadi  ancaman utama  bagi  program  ini  adalah  ada  kecende- rungan  ketergantungan terhadap dana  SPP dan persaingan dengan lembaga keuangan non-bank.
Dari  hasil  analisis  perhitungan  faktor strategi  eksternal  didapatkan  total  skor  2,653. Angka  ini  menunjukkan  bahwa  perusahaan memiliki  kemampuan  rataan  dalam  memanfaat- kan  peluang  yang  ada  dan  mengantisipasi ancaman,  dan  persentase  skor  peluang  70,69% menunjukkan  kemampuan  dalam  memanfaatkan peluang lebih besar dibandingkan dengan pengaruh  ancaman  (29,31%)  terhadap  kegiatan SPP. Untuk memperbaiki kondisi perusahaan dan menguasai  pasar,  maka  UPK  harus  memanfaat- kan peluang secara maksimal.
Tabel 4. Matriks IFE kegiatan SPP Kecamatan Semparuk Faktor Internal Bobot Rating Skor Kekuatan A.  Prosedur dan syarat pengajuan kredit mudah dan ringan 0,045 3,750 0,168 B.  Ada pendampingan kepada kelompok 0,073 3,750 0,274 C.  Pelaksanaan tanggung renteng berjalan baik 0,072 4,000 0,288 D.  Musyawarah efektif memberikan informasi kepada masyarakat 0,040 3,500 0,139 E.  Bantuan dana SPP sangat bermanfaat bagi anggota 0,045 3,500 0,156 F.  UPK memiliki SDM bermutu 0,058 3,250 0,190 G.  Kontrol yang kuat dari masyarakat luas 0,065 3,500 0,229 H.  Peran perempuan cukup dominan dalam pengelolaan usaha 0,036 3,000 0,109 I.   Pemberlakuan reward and punishment 0,052 3,500 0,183 J.   Pelayanan yang baik dari UPK 0,056 3,500 0,197 Subtotal 1,933 Persentase skor kekuatan (%) 74,43 Kelemahan A.   Pengendapan dana cukup lama dengan jumlah besar 0,047 2,000 0,095 B.   Proses pencairan relatif lama 0,051 1,750 0,090 C.  Pemberdayaan ekonomi RTM belum dijalankan 0,063 1,500 0,094 D.  Simpanan anggota tidak berkembang 0,046 1,250 0,058 E.   Fasilitasi pengembangan usaha anggota masih lemah 0,076 1,000 0,076 F.   Tim verifikasi belum diperankan secara maksimal 0,067 1,500 0,100 G.  Adanya syarat agunan memberatkan RTM 0,073 1,250 0,091 H.   UPK belum memiliki legal lending 0,035 1,750 0,061 Subtotal 0,664 Persentase skor kelemahan (%) 25,57 TOTAL 1,000 2,597

## Tabel 5. Matriks EFE kegiatan SPP Kecamatan Semparuk
Faktor Eksternal Bobot Rating Skor Peluang A.   Pasar kredit masih luas di luar perdagangan dan jasa 0,116 3,750 0,435 B.   Banyak masyarakat miskin belum mengakses dana SPP 0,120 3,500 0,422 C.   Peluang kerjasama pengembangan jaringan 0,073 3,750 0,273 D.   Perekonomian yang sulit mendorong untuk berwirausaha 0,067 3,000 0,201 E.   Masih banyak masyarakat terjerat rentenir 0,102 3,000 0,307 F.    Kemajuan teknologi mempermudah pengelolaan keuangan 0,080 3,000 0,239 Subtotal 1,876 Persentase skor peluang (%) 70,69 Ancaman A.  Persaingan dengan bank 0,089 2,000 0,177 B.  Persaingan dengan lembaga keuangan non-bank 0,070 2,000 0,141 C.  Perubahan kondisi sosekpol yang bersifat dinamis 0,072 2,000 0,143 D.  Ada kecenderungan ketergantungan terhadap dana SPP 0,107 1,250 0,134 E.  Ancaman berkurangnya anggota kelompok pemanfaat 0,104 1,750 0,183 Subtotal 0,778 Persentase skor ancaman (%) 29,31 TOTAL 1,000 2,653

## Analisis Matriks IE
Nilai  IFE  yang  diperoleh  2,597  dan  nilai EFE  2,653.  Perpaduan  dari  keduanya  menunjuk- kan    bahwa  strategi  pemasaran  terletak  pada kluster  V,  yaitu  sel  stabilitas  yang  dapat  dikelola dengan  strategi  pertahankan  dan  pelihara  ( hold and maintain ) melalui strategi penetrasi pasar dan pengembangan  produk.  Hasil  identifikasi  dari kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan  ancaman perusahaan  serta  posisi  persaingannya  yang berada  pada  sel  V  selanjutnya    digunakan  untuk
merumuskan  alternatif  strategi  dengan  menggu- nakan matriks SWOT.

## Analisis matriks SWOT
Penyusunan  strategi  pada  matriks  SWOT dilakukan sesuai dengan hasil yang diperoleh dari matriks  IE,  dimana  posisi  kegiatan  SPP  terletak pada  sel  V,  yaitu  stabil.  Pencocokan  faktor strategi  internal  dan  eksternal  dilakukan  dalam lingkup strategi penetrasi pasar dan pengembang- an produk. Berdasarkan hasil evaluasi matriks IFE
dan  EFE,  disusunlah  matriks  SWOT  yang menghasilkan  empat  tipe  strategi  yang  dapat dilakukan, yaitu strategi S-O, W-O, S-T, dan W-T. Hasil analisis SWOT dapat dilihat pada Gambar 4.
1.  Meningkatkan pelayanan (S1,S2,S3,S4,S5, S6,S7,S8,S9,S10,T1,T2, T3)
Ancaman  yang  patut  diwaspadai  adalah adanya bank dan LKM di wilayah kerja UPK, yaitu BPD, BRI, CU dan ”Koperasi”, yang juga melayani masyarakat  pada  segmen  yang  sama.  Untuk  itu, peningkatan  pelayanan  terhadap  anggota  dan pengurus  kelompok  SPP  merupakan  cara  agar kerjasama  dengan  kelompok  tetap  berjalan.  Jika pelayanan  yang  diberikan  selama  ini  hanya kepada  kelompok,  berikutnya  harus  pula  kepada anggota.  Peningkatan  pelayanan  yang  diberikan, terutama dalam hal mempercepat proses pencair- an,  menjaga  sikap,  penampilan,  tutur  sapa  dan bahasa  yang  sopan  sesuai  dengan  kearifan  lokal dalam  berinteraksi  dengan  anggota  SPP.  Apalagi interaksi  yang  dilakukan  bukan  hanya  di  kantor, tetapi  juga  di  lapangan  saat  sosialisasi,  musya- warah-musyawarah maupun kegiatan pembinaan. Strategi  ini  merupakan  strategi  bertahan  dan memelihara.
2.  Melakukan perluasan pasar dan jaringan pemasaran kredit (S1,S2, S5, S6, S9, S10, O1, O2, O3, O4, O5)
Pangsa pasar yang dilayani secara geografis lebih banyak terdapat di dua desa  yang dekat  dengan  akses  jalan  raya  berstatus  jalan Provinsi.  Melihat  kondisi  ini,  mustinya  tiga  desa yang  berada  terpisah  oleh  sungai  dan  memiliki RTM  lebih  banyak  bisa  dikembangkan  menjadi pangsa  pasar  potensial,  meskipun  sebagian sudah dilayani dengan dana SPP, bahkan dengan pengembalian  angsuran  lebih  baik.  Begitu  pula dengan  masih  banyaknya  masyarakat  yang terjerat  rentenir  dan  mayoritas  peminjam  dana selama  ini  adalah  dari  usaha  perdagangan  dan jasa yang secara bersamaan menunjukkan bahwa peluang  yang  besar  pada  usaha  di  luar  jasa  dan perdagangan  untuk  dibiayai.  Kelebihan  yang  bisa dimanfaatkan adalah prosedur dan syarat pengajuan yang mudah, serta adanya reward and punishment akan  menjadi  daya  tarik  bagi  kelom- pok perempuan di desa untuk ikut bergabung dan memanfaatkan  dana  SPP.  Jaringan  pemasaran yang  bisa  dimanfaatkan  untuk  memperluas jaringan  pemasaran,  misalnya  PKK,  kelompok pengajian,  kelompok  arisan,  dan  ada  dua kelompok  besar  yang  bisa  dijadikan  mitra  UPK, karena  mempunyai  anggota yang  memiliki tabungan  yang  relatif  lebih  besar  dengan  tanpa jasa/bunga  sedikitpun.  Ini  merupakan  implemen- tasi  strategi penetrasi pasar.
3.  Memaksimalkan peran pelaku program (W1,W2, W3,W4,W5, W6, O3,O6)
BKAD sebagai pemegang  amanah tertinggi di  kecamatan  harus  dimaksimalkan  perannya
untuk  memajukan  UPK  dan  pengembangan kegiatan  SPP.  BP-UPK  yang  diberi  tugas pengawasan oleh BKAD juga harus diberdayakan guna mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan saran-saran perbaikan pengelolaan kegiatan SPP. Langkah  memaksimalkan  peran  pelaku  program untuk menutupi keterbatasan pengendapan  dana, pencairan  yang  lama,  pemberdayaan  ekonomi RTM  yang  belum  berjalan,  simpanan  yang  tidak berkembang  dan  fasilitasi  yang  masih  lemah sangat  penting.  Langkah  tersebut  diharapkan dapat  mengakomodir  kebutuhan  kelompok  SPP dan  memanfaatkan  peluang  yang  ada.  Memak- simalkan  peran  TV  secara  teliti  dalam  memverifi- kasi anggota kelompok SPP yang ingin meminjam juga penting dilaksanakan.
Begitu  pula  memaksimalkan  peran  UPK, FK/FT,  PL  dan  KPMD  dalam  membina  kelompok tidak  hanya  sampai  pengurusnya,  akan  tetapi sampai  pada  setiap  anggotanya,  tidak  hanya orang  yang  sudah  meminjam  tetapi  lebih diprioritaskan  kepada  keluarga  RTM.  Berbagai penelitian  menunjukkan  adanya  kinerja  yang  baik atas  pembayaran  angsuran  kredit  mikro  jika sering  melakukan  pertemuan  kelompok,  apalagi disertai  dengan  pendampingan  dan  pembinaan yang  rutin.  Begitu  pula  jika  setiap  pelaku  mema- hami  secara  penuh  akan  filosofi  dan  pentingnya program  ini  jika  terjadi  hal-hal  yang  melemahkan UPK,  karena adanya  masalah  hukum, maka  para pelaku akan secara proaktif membela kepentingan masyarakat Kecamatan dengan mempertahankan lembaga dan dana abadi masyarakat tersebut.
Apabila  sumber  daya  yang  ada  sudah maksimal,  maka  proses  pencairan  yang  relatif lama bisa diatasi. Hal ini beralasan karena pelaku desa  (Kepala  Desa  dan  BPD)  dan  Kecamatan, terutama  Camat  akan  ikut  menyelesaikan,  jika ada  penunggakan  pengembalian  pinjaman  dan memproses  SPC  lebih  cepat  segera  setelah tahapannya selesai. Strategi ini merupakan strate- gi bertahan dan memelihara.
4.  Mempertahankan komitmen pengembangan SPP (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9,
S10: 01, O2, O3,O5, O6)
Semangat  program  untuk  mewujudkan masyarakat  mandiri  dan  sejahtera  harus  diper- tahankan  dengan pelestarian dan pengembangan SPP.  Pengembangan  kelompok  diarahkan    seba- gai  lembaga  pengelola  simpanan  dan  pinjaman profesional dan akuntabel. Pengembangan kelem- bagaan  kelompok  SPP,  secara  badan  hukum  da- pat  menjadi  Koperasi  Simpan  Pinjam.  Komitmen penting  yang  harus  dilaksanakan  adalah  men- jalankan  dan  memprioritaskan  pemberdayaan masyarakat  miskin  dengan  strategi,  teknik  dan taktik  yang  baik,  agar  benar-benar  bisa  mening- katkan  kesejahteraan  dan  kemandirian  masyara- kat  miskin  perdesaan.  Jika  program  sudah menjalankan  pemberdayaan  sesuai  tahapannya, yaitu  membawa  RTM  dari  tahap  apatis  dan ketergantungan  (pra  pemberdayaan)  menuju
tahap  pra  kritis  dan  pembebasan,  maka  kegiatan SPP  juga  akan  berkembang  dengan  lebih  baik. Strategi  ini  merupakan  strategi  bertahan  dan memelihara.

## Penggolongan dan implementasi strategi
Sesuai  dengan  hasil  analisis  matriks  IE yang  menunjukkan  posisi  perusahaan  di  sel  V yang  berarti  posisi  UPK  stabil,  strateginya  tidak mengubah  arah  dengan  menjaga  dan  memper- tahankan  ( hold  and  maintain ).  Hasil  analisis SWOT  menggambarkan  perlunya  menjaga  dan mempertahankan  sebagai  sebuah  strategi  utama, yaitu  (1)  mempertahankan  komitmen  terhadap pengembangan  SPP,  (2)  meningkatkan  pelayan- an,  (3)  meningkatkan  pembinaan  kelompok,  dan (4)  memaksimalkan  peran  pelaku  program. Keempat  langkah  strategi  tersebut  merupakan upaya  organisasi  terutama  dalam  meningkatkan kekuatan,  menutupi  kelemahan,  sekaligus  meng- hindarkan diri dari ancaman yang bisa datang dari
luar. Untuk pemanfaatan peluang yang ada, dapat dilakukan  dengan  strategi  penetrasi  pasar  dan pengembangan produk. Penetrasi pasar dilakukan dengan  (1)  perluasan  pasar  dan  jaringan  pe- masaran  kredit  dan  (2)  meningkatkan  promosi program,  sedangkan  pengembangan  (diversifika- si)  produk  bisa  dilakukan  dengan  pengembangan produk simpanan dan pinjaman.
Penetrasi  pasar  dan  pengembangan produk  merupakan  strategi  yang  mengharuskan adanya upaya-upaya intensif, jika posisi kompetitif UPK  dengan  produk  yang  ada  saat  ini  ingin membaik. Penetrasi pasar oleh UPK bisa berhasil jika  melakukan  penambahan  jumlah  tenaga  pen- jualan, peningkatan pengeluaran iklan, penawaran produk-produk  promosi  penjualan  secara  eksten- sif,  atau  upaya  pelipatgandaan  upaya-upaya pemasaran.  Langkah  operasional  yang  bisa dilakukan  UPK  adalah  menduplikasi  kemampuan SDM  UPK  dan  KPMD  untuk  berpromosi  dan menjual  produk  jasa  pinjaman  kepada  RTM,
Faktor Internal
Faktor Eksternal Kekuatan (S) 1.  Prosedur dan syarat pengajuan kredit mudah dan ringan 2.  Ada pendampingan kelompok 3.  Pelaksanaan tanggung renteng berjalan baik 4.  Musyawarah program efektif memberikan informasi kepada masyarakat 5.  Bantuan dana SPP sangat bermanfaat bagi anggota 6.  UPK memiliki SDM bermutu 7.  Kontrol yang kuat dari masyarakat luas 8.  Peran perempuan cukup dominan dalam pengelolaan usaha
9.  Pemberlakuan reward and
punishment 10. Pelayanan yang baik dari UPK Kelemahan (W) 1.  Pengendapan dana cukup lama dengan jumlah besar
2.  Proses pencairan relatif lama
3.  Pemberdayaan ekonomi RTM belum dijalankan
4.  Simpanan anggota tidak berkembang
5.  Fasilitasi pengembangan usaha anggota masih lemah
6.  Tim verifikasi belum diperankan secara maksimal
7.  Adanya syarat agunan kepada RTM memberatkan
8.  UPK belum memiliki legal lending
Peluang (O )
1.  Pasar kredit masih luas di luar perdagangan dan jasa
2.  Banyak masyarakat miskin belum mengakses dana SPP
3.  Peluang kerjasama pengembangan jaringan
4.  Perekonomian yang sulit mendorong untuk berwirausaha
5.  Masih banyak masyarakat terjerat rentenir
6.  Kemajuan teknologi mempermudah pengelolaan keuangan.
Strategi S-O a.  Mempertahankan komitmen terhadap pengembangan SPP (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, 01, O2, O3,O5, O6)
b.  Melakukan perluasan pasar dan jaringan pemasaran kredit (S1,S2,
S5, S6, S9, S10,
O1,O2,O3,O4,O5) Strategi W-O a.  Memaksimalkan peran pelaku program (W1,W2,
W3,W4,W5, W6, O3,O6) b.  Meningkatkan promosi program (W1,W3,W4, O1, O2, O3, O4, O5, O6) Ancaman (T)
1.  Persaingan dengan bank
2.  Persaingan dengan lembaga keuangan non bank
3.  Perubahan kondisi sosekpol yang bersifat dinamis
4.  Ada kecenderungan ketergantungan dana SPP
5.  Ancaman berkurangnya anggota kelompok pemanfaat.
Strategi S-T a.  Meningkatkan pelayanan (S1,S2,S3,S4,S5, S6, S7, S8, S9, S10, T1, T2, T3)
b.  Meningkatkan pembinaan kelompok (S2, S4, S6, S10, T4, T5)
Strategi W-T a.  Pengembangan produk simpanan dan pinjaman (W1,W2,W3,W4,W5, W6,
W7, W8, T1,T2,T3, T4, T5)
b.  Meningkatkan pembinaan kelompok (W1, W4, W5, W8, T4, T5)
Gambar 4.  Matriks SWOT kegiatan SPP
usaha  mikro  dan  kecil  yang  ada,  diikuti  dengan pengeluaran  biaya  untuk  operasional  KPMD dengan  nominal  yang  lebih  manusiawi,  dan  lebih menggencarkan promosi dari pelaku-pelaku program  yang  lain.  Pelaksanaan  promosi  harus diikuti  dengan proses pemberdayaan  yang  benar. Usaha  ini  bisa  jadi  strategi  efektif,  karena  pasar saat  ini  belum  jenuh  dengan  jasa  yang  ada dengan  tingkat  pemakaian  konsumen  akan  jasa kredit masih dapat ditingkatkan secara nyata.
Pengembangan  produk  simpanan  dan pinjaman mungkin akan berdampak pada tambahan  pengeluaran  untuk  penelitian  dan pengembangan  yang  lebih  spesifik.  Penelitian lanjutan  yang  bisa  dilakukan  adalah  untuk menentukan  produk  simpanan  dan  pinjaman  apa yang cocok untuk setiap RTM dan kelompok SPP yang  sudah  ada.  Pengembangan  produk  ini  akan menjadi  efektif,  karena  selama  ini  satu  jenis produk  simpanan  yang  sudah  berjalan  tiga  tahun secara kinerja usaha sudah berhasil. Gagasannya di  sini  adalah  menarik  pemanfaat  dana  yang terpuaskan  untuk  mencoba  produk  baru  (yang lebih  baik)  sebagai  hasil  dari  pengalaman positifnya  dengan  produk  jasa  kredit  UPK  selama ini.  Hal  ini  juga  dilakukan  untuk  antisipasi  dalam mempertahankan  anggota  pemanfaat  dana  SPP agar  tidak  beralih  menggunakan  produk  serupa kepada  pesaing  UPK,  yaitu  CU,  BRI,  dan  BPD, dan koperasi yang bergerak di jasa keuangan.

## Pemilihan alternatif strategi
Tahap akhir dari analisis SWOT dari lemba- ga  UPK  adalah  pengambilan  keputusan  alternatif strategi  dengan  menggunakan  alat  analisis Quantitative  Strategic  Planning  Matrix (QSPM) berdasarkan  pengembangan yang  dilakukan David  (2009).  Penilaian  daya  tarik  strategik menunjukkan bahwa strategi paling menarik untuk diterapkan  adalah  strategi  untuk  meningkatkan pelayanan  dengan  nilai  6,494.  Urutan  strategi prioritas adalah sebagaimana Tabel 6.

## KESIMPULAN
1.  Masalah  yang  teridentifikasi  pada  kegiatan simpan  pinjam  khusus  perempuan  adalah pemberdayaan  ekonomi  rumah  tangga  miskin belum  dijalankan,  tabungan  anggota  tidak
berkembang,  proses  pencairan  kredit  relatif lama,  belum  maksimalnya  fasilitasi  kelompok dalam  pengembangan  usaha  anggota  dan pembuatan aturan-aturan kelompok.
2.  Kekuatan  yang  dimiliki  UPK  antara  lain  prose- dur  dan  syarat  pengajuan  kredit  mudah  dan ringan,  ada  pendampingan  kelompok,  pelaksa- naan  tanggung  renteng  berjalan  baik,  musya- warah  program  efektif  memberikan  informasi kepada masyarakat, bantuan dana  SPP sangat bermanfaat  bagi  anggota,  UPK  memiliki  SDM bermutu,  kontrol  yang  kuat  dari  masyarakat luas,  peran  perempuan  cukup  dominan  dalam pengelolaan  usaha,  pemberlakuan reward  and punishment dan pelayanan yang baik dari UPK. Kelemahan  UPK,  yaitu  pengendapan  dana cukup  lama  dengan  jumlah  besar,  proses pencairan  relatif  lama,  pemberdayaan  ekonomi RTM belum dijalankan, simpanan anggota tidak berkembang,  fasilitasi  pengembangan  usaha anggota  masih  lemah,  TV  belum  diperankan secara  maksimal,  adanya  syarat  agunan kepada  RTM  memberatkan,  UPK belum memiliki legal  lending .  Peluang  yang  bisa dimanfaatkan,  yaitu  pasar  kredit  masih  luas  di luar perdagangan dan jasa, banyak masyarakat miskin  yang  belum  mengakses  dana  SPP, peluang  kerjasama  pengembangan  jaringan, perekonomian  yang sulit mendorong  untuk ber- wirausaha,  masih  banyak  masyarakat  terjerat rentenir dan kemajuan teknologi mempermudah pengelolaan  keuangan.  Ancaman  bagi  UPK adalah  persaingan  dengan  bank  dan  lembaga keuangan  non  bank,  perubahan  kondisi  sosial ekonomi  dan  politik  yang  bersifat  dinamis,  ada kecenderungan  ketergantungan  terhadap  dana SPP  dan  ancaman  berkurangnya  anggota kelompok pemanfaat.
3.  Alternatif  strategi  yang  dapat  dilakukan  UPK Semparuk  adalah  meningkatkan  pelayanan, melakukan  perluasan  pasar  dan  jaringan  pe- masaran  kredit,  memaksimalkan  peran  pelaku program,  mempertahankan  komitmen  terhadap pengembangan  SPP,  meningkatkan  promosi program,  meningkatkan  pembinaan  kelompok dan  pengembangan  produk  simpanan  dan pinjaman. Strategi yang menjadi prioritas utama untuk diterapkan adalah meningkatkan pelayanan.

## Tabel 6.  Urutan prioritas strategi dari QSPM
Alternatif strategi Total nilai daya tarik Urutan prioritas Mempertahankan komitmen terhadap pengembangan SPP 5,925 4 Melakukan perluasan pasar dan jaringan pemasaran kredit 6,053 2 Meningkatkan pelayanan 6,494 1 Meningkatkan pembinaan kelompok 5,501 6 Memaksimalkan peran pelaku program 5,997 3 Meningkatkan promosi program 5,598 5 Pengembangan produk simpanan dan pinjaman 5,408 7

## DAFTAR PUSTAKA
Arnaya,  P.Y.  dan  M.S.  Utama.  2012.  Efektivitas Kegiatan  Simpan  Pinjam  Khusus  bagi Kaum Perempuan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan  Denpasar Timur. E-Jurnal Ekonomi  Pembangunan  Universitas  Uda- yana, 1(1): 1-13.
[Bappenas]  Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional.  2008.  Pemberdayaan  Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. http://www.bappenas.go.id. (22 Agustus 2010).
[BPS  dan  Kemenegkop  UKM]  Badan  Pusat Statistik  dan  Kementerian  Negara  Koperasi dan UKM. 2008. Berita Resmi Statistik UKM BPS  2008.  http://www.scribd.com.  (22 Agustus 2010).
Dasaluti,  T.,  A.V.S.  Hubeis,  dan  E.S.  Wiyono. 2010. Analisis Pengembangan Usaha Mikro dalam  Mendukung  Pemberdayaan  Perem- puan  di  Pulau  Bunaken,  Kota  Manado, Sulawesi Utara. Manajemen IKM, 5(2): 157- 165.
David,  F.R.  2009. Manajemen  Strategis  Konsep. Penerjemah:  Dono  Sunardi.  Buku  1  Edisi XII. Salemba Empat, Jakarta.
Godquin,  M.  2004.  Microfinance  Repayment Performance  in  Bangladesh:  How  to Improve  the  Allocation  of  Loans  by  MFIs.
Jurnal World  Development, 32(11):  1909- 1926, Printed in Great Britain.
Khandker, S.R. 2000. Savings, Informal Borrowing and  Microfinance.  Jurnal  The  Bangladesh Development Studies, XXVI(2&3): 50-51.
Qoriah,  S.N.  dan  T.  Sumarti.  2008.  Analisis Gender  dalam  Program  Desan  Mandiri Pangan  (Studi  Kasus:  Desa  Jambakan, Kecamatan  Bayat,  Klaten-Jawa  Tengah). Sodality, 02(02): 209-234.
Rangkuti,  F.  2010.  Analisis  SWOT:  Teknik
Membedah Kasus Bisnis. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Umar,  H.  2002.  Metode  Riset  Bisnis  Dilengkapi
Contoh  Proposal  dan  Hasil  Riset  Bidang Manajemen dan  Akuntansi. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
_______.  2005.  Strategic  Management  in  Action. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
[UPK]  Unit  Pengelola  Kegiatan  Kecamatan Semparuk.  2010.  Laporan  Keuangan  UPK Kecamatan  Semparuk  Bulan  Januari  2010. UPK Kecamatan Semparuk. Semparuk.
_____. 2011a. Laporan Keuangan UPK Kecamatan  Semparuk  Bulan  Januari  2011.
UPK Kecamatan Semparuk. Semparuk. _____. 2011b. Laporan Keuangan UPK
Kecamatan Semparuk Bulan Mei 2011 UPK Kecamatan Semparuk. Semparuk.