## Muhammadiyah Law Review
P-ISSN 2549-113X, E-ISSN 2580-166X Vol. 7 No. 2 (2023), DOI: 10.24127/mlr.v7i2.2768
Relevansi Pemilihan Kepala Negara Di Indonesia Dalam Konsep “Imamah” Imam Al-Mawardi
Rodhotun Nimah dan Siti Fatimah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Corresponding Author: rodhotunnikmah17@gmail.com

## Abstract
As time has progressed, along with changes in human thinking, the idea of forming and choosing a head of state has emerged as a duty. In the era of Indonesia's republic reform, which adheres to the principle of democracy in its laws, the election of the President and Vice President is entrusted directly to the people, in accordance with Article  6A  paragraph  (1)  of  the  1945  Constitution.  In  Islamic  political  thought, selecting a leader is considered a collective responsibility (wajib kifayah). Thus, we can compare the relevance of Indonesia's head of state election with the concept of "Imamah" according to al-Mawardi, an Islamic political figure. Does the concept of head of state election in Indonesia have any relevance to the concept of "Imamah" in Islam, especially according to Imam al-Mawardi? The historical periods of Indonesia and the era of reform come into view. In the time of the old order's governance, the formation  of  the  head  of  state  or  President  was  through  deliberations  in  the Preparatory Committee for Indonesian Independence  (BPUPKI), which means that the system of head of state election did not involve direct selection by the people. In other  words,  the  selection  of  the  head  of  state  could  be  seen  as  indirect,  with  the outgoing  President  directly  appointing  the  new  head  of  state.  Considering  Islamic political figures' proposals, like al-Mawardi, concerning the establishment of a head of  state,  there  is  relevance  to  the  periods  of  the  old  order  and  the  new  order's governance systems.
Keywords: Relevance, Election of Head of State, Imamate.

## Abstrak
Seiring berkembangan zaman serta pola pikir manusia, muncul gagasan membentuk dan memilih kepala negara adalah sebuah kewajian. Di era reformasi negara republik Indonesia  yang  yang  menganut  prinsip  demokrasi  dalam  undang-undangnya
mengamanahkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung oleh rakyat, Yang sesuai  dengan  pasal  6A  ayat  (1)  Undang-Undang  1945.  Dalam  rahan  politik  islam memilih seorang pemimpin adalah wajib kifayah. Sehingga dapat kita komperasikan relevansi pemilihan kepala negara di Indonesia dengan konsep imamah menurut al- Mawardi  seorang  tokoh  politik  Islam.  Apakah  konsep  pemilihan  kepala  negara  di Indonesia  selama  ini  memiliki  relevansi  terhadap  konsep  pemilihan  kepala  negara dalam Islam khususnya dalam konsep “ Imamah ” menurut imam al -Mawardi. Dapat terlihat  negara  Indonesia  di  masa  lampau  dan  era  reformasi.  Di  mana  masa-masa pemerintahan  masa  masa  orde  lama,  di  mana  pembentukan  kepala  nagara  atau Presiden  melalui  musyawarah  badan  panitia  penyelidik  usaha  pesiapan kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI),  dalam  artinya  sistem  pemilihan  kepala  negara tidak  melalui  langsung  oleh  rakyat.  Dalam  artinya  pemilihan  kepala  negara  dapat dilihat tidak langsung hanya penunjukan langsung oleh Presiden lama kepada kepala negara  baru.  Maka  melihat  dari  tawaran  tokoh  politik  Islam  seperti  al-Mawardi terhadap  pembentukan  kepala  negara  ada  relevansinya  dengan  masa-masa  sistem pemerintahan orde lama dan orde baru.
Kata Kunci : Relevansi, Pemilihan Kepala Negara, Imamah .

## A. Pendahuluan
Sebagaimana agama Islam telah disempurnakan oleh Allah SWT, Islam tidak hanya mengatur  masalah  ibadah  dan  akhlak  serta  urusan  akhirat  semata  tetapi  juga mengatur  urusan  dunia  termasuk  cara  hidup  bersosial  maupun  bernegara. Sebagaimana  menurut  al-Ghazali,  misi  pemerintahan  ialah  untuk  mengelola  dan menjaga  syari’at 1 .  Bahkan  menurut  A.  Hasjmy  negara  dapat  berjalan  dengan  baik, karena  ada  dukungan  langsung  dari  pemerintahan 2 .  Oleh  sebab  itu  negara  dapat berjalan  disebabkan  adanya  institusi  pemerintahan.  Kemudian  juga  lembaga pemerintah dapat dijalankan rodanya bila ada seorang pemimpin atau kepala negara. Oleh karena itu membentuk dan membangun kepala negara merupakan kewajiban umat  manusia.  Sebagaimana  al- Qur’an  menyebutkan  tentang  pemimpin  dalam Surah al-Baqarah ayat 30 3 :
ْ ذِا َو َْلاَق َْكُّب َر ِْةَكِٕى ٰۤ لَم لِل ْ يِ نا ِِ ْ لِعاَج ىِف ْ ِض  رَ  لْا ْ ةَف يِلَخ ْ ِ ا ْٓ وُلاَق ُْلَع جَتَا اَه يِف ْ نَم ُْدِس فُّي اَه يِف ُْكِف سَي َو ْ َءٰۤاَمِ دلا ُْن  حَن َو ُْحِ بَسُن َْكِد مَحِب ُْسِ دَقُن َو َْكَل ْ ِ َْلاَق ْْٓ يِ نِا ُْمَل عَا اَم َْلْ َْن  وُمَل عَت
1 Mujar  Ibnu  Syarif  dan  Khamami  Zada, Fiqih  Siyasah,  Doktrin  dan  Pemikiran  Politik
Islam , (Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama 2008), hlm. 32.
2 Siradjuddin, Politik  Ketatanegaraan  Islam,  Studi  Pemikiran  A.  Hasmy ,  cet.  1,
(Yokyakarta: Pustaka Pelajar 2007), hlm. 114.
3 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra 1989), hlm. 13
Artinya: Ingatlah  ketika  Tuhanmu  berfirman  kepada  para  malaikat:  Sesungguhnya  Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi .
Dari ayat di atas jumhur ulama menafsirkan ayat tersebut sebagai indikasi perintah dari Allah SWT untuk mendirikan khalifah di muka mumi. Kemudian dalam catatan sejarah  Islam  pasca  wafatnya  Nabi  SAW,  penggunaan  pemimpin  pernah dilaksanakan oleh Abu Bakar as-Siddiq ketika terpilih sebagai pengganti nabi SAW 4 . Dalam rangka jabatan pemimpin ia menjalankan tugas sebagai kepala negara yang menuntun umat pada jalan syari’at. Maka dari itu keberadaan kepala negara tidak asing lagi di tengah-tengah umat, dan sudah seharusnya dibentuk.
Pembentukan  kepala  negara  bergejolak  sejak  Nabi  SAW  wafat,  sebab  beliau  tidak memberikan  tuntunan  bagaimana  suksesi  membentuk  dan  memilih  kepala  negara yang  seharusnya  dilakukan  oleh  umatnya,  tetapi  beliau  hanya  menyerahkan sepenuhnya kepada umat, supaya umat beritjtihat, asalkan tidak melanggar pesan- pesan moral yang terdapat dalam al- Qur’an dan al -Hadits.
Dengan    seiring  berkembangan  zaman  serta  pola  pikir  manusia,  muncul  gagasan membentuk dan memilih kepala negara adalah wajib kifayah, baik dari sumber naqli maupun  aqli.  Berbicara  tentang  ranah  politik  dalam  Islam,  tidak  luput  dari  sosok pakar  tata  negara  yaitu  Imam  al-Mawardi.  Berangkat  dari  al-Mawardi,  ia  ialah seorang  tokoh politik Islam yang hidup pada puncak kejayaan Islam, atau puncak keemasan  dan  ia  salah  satu  tokoh  terkenal  ahli  hukum  mazhab  Syafi’i.  Imam  al - Mawardi  berpandangan  kepala  negara  ialah  sebagai  lembaga  imamah  untuk menggantikan  posisi  kenabian  ( nubuwwah )  di  atas  muka  bumi 5 .  Karena  dengan adanya keberadaan kepala negara menurutnya dapat mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan negara, serta juga dapat menjalankan kehidupan manusia menuju  jalan  syari’at 6 .  Maka  pengangkatan  kepala  negara  menurut  al-Mawardi sudah menjadi wajib kifayah menurut ijma’.
Dalam  kutipan  Rusjdi  Ali  Muhammad,  yang  bahwa  al-Mawardi  mendasari politiknya dengan menggunakan metode induksi, berdasarkan pada peristiwa dalam sejarah  Islam,  kemudian  dijadikan  sebagai  dasar  tiori  politiknya,  dari  sistem pemerintahan  Islam Khulaf’ur  Rasyidin ,  bani  Umayyah  dan  Abbasiyyah, mengganggap sistem tersebut sudah merupakan ijma’ para ulama 7 . Oleh sebab itu
4 Ninu M Armando, Ensiklopedi Hukum Islam , (Jakarta: Perpustakaan RI, 2005), hlm. 84.
5 Muhammad Iqbal dan Amin Husein, Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Klasik Hingga Indonesia  Kontemporer ,  edisi  revisi,  cet.  1,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2010), hlm. 17 6 Al-Mawardi, Al-Ahkam  Al-Sulthaniyah ,  (terj.  Khalifurrahman  Fath  dan Fathurrahman), cet. 1, (Jakarta: Qistthi Press, 2015), hlm. 9. 7 Rusjdi Ali Muhammad, Politik Islam, Sebuah Pengantar , cet, 1, (Celaban Timur: BDI PT ARU, BDI PIM dan YASAT, 2000), hlm. 2
mekanisme  pemilihan  kepala  negara  menurut  al-Mawardi  dua  metode: Pertama , pemilihan  oleh ahlu  al-hal  wa  al-aqdi ,  didasarkan  atas  naiknya  Usman  bin  Affan sebagai  khalifah  atas  terbentuknya  dari  dewan  formatur  ( al-Ikhtiyar ). Kedua, pencalonan yang dilakukan oleh khalifah sebelumnya, seperti pencalonan khalifah Umar bin Khattab dilakukan oleh khalifah yaitu Abu Bakar as-Shiddiq 8 .
Negara  republik  Indonesia  menganut  sistem  presidensial,  yaitu  Presiden  sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan, termuat dalam UUD 1945 pasal 4  ayat  (1).  Kemudian  dalam  sistem  pemerintahan  Indonesia  dibagi  tiga  lembaga kekuasaan  ( trias  politica ) 9 ,Yaitu  lembaga  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif,  yang fungsinya  berpisah  satu  dengan  yang  lain  ( separation  of  power )  oleh  konstitusi 10 . Memasuki era reformasi yang menghantarkan negara republik Indonesia dalam nilai- nilai demokrasi kedaulatan berada di tangan rakyat melalui amandemen UUD 1945 mengamanahkan  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  langsung  oleh  rakyat 11 , Yang sesuai dengan pasal 6A ayat (1) Undang-Undang 1945. Sehingga dirumuskan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Undang-Undang (RUU)  Tahun  2003,  hingga  dilahirkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2003 Tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  mengatur  tata  cara pemilihan  kepala  negara  di  Indonesia  dipilih  langsung  oleh  rakyat.  Kemudian digantikan  dengan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  Tentang  Pemilihan Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Yang  menganut  sistem  kepartaian,  artinya  calon Presiden diusungkan oleh partai politik, tidak boleh melalui jalur indenpenden atau perorangan, sistem pemilihan, langsung oleh rakyat (satu orang satu suara) tidak ada klausul  amanah  pemilihan  kepala  kegara  melalui  dewan  majelis,  serta  tidak membatasi  peserta  calon  kepala  negara,  pemenangnya  melalui  persentase perhitungan suara yang terbanyak.
Dari  argumentasi  tokoh  di  atas  yang  berbeda  sudut  pandang,  seperti  al-  Mawardi menyebut  pemilihan  kepala  negara  dua  cara,  melalui ahlu  al-hal  wa  al-aqdi dan pemberian  mandat,  Sedangkan  dalam  pemerintahan  Indonesia  sudah  menjalakan dua  mekanisme  dari  tidak  langsung  (orde  lama,  orde  baru)  hingga  langsung  (era reformasi). Maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi hakikat pemilihan kepala negara,  baik  sistem  langsung  atau  tidak  langsung.  Dengan  menarik  sebuah  judul
8 Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah ,  hlm. 277
9 Jimly  Asshiddequi, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara ,  Jilid  II,  cet.  1,  (Jakarta: Seketariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm 13 10 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 77
11 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi,
(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), hlm. 163.
“ Sistem Pemilihan Kepala Negara Dalam Persepsi Al-Mawardi (Kajian Terhadap Pemilihan Presiden Republik Indonesia)” .

## B. Konsep Pemilihan Khilafah Menurut Imam Al-Mawardi
Menurut Imam Mawardi, pengangkatan khalifah dapat dilakukan dengan dua cara yakni  oleh ahlu  al-hal  wa  al-aqdi dan  Pencalonan  yang  dilakukan  oleh  Imam  atau Khalifah sebelumnya. Pertama , Pemilihan dilakukan oleh ahlu al-hal wa al-aqdi , hal ini didasarkan atas naiknya Utsman bin Affan sebagai khalifah atas terbentuknya dewan formatur ahlu al-hal wa al-aqdi oleh khalifah sebelumnya (Umar bin Khattab). Kedua , Pencalonan  yang  dilakukan  oleh  Imam  atau  Khalifah  sebelumnya,  seperti pencalonan khalifah Umar bin Khattab yang dilakukan oleh Khalifah pendahulunya (Abu  Bakar  Shiddiq).  Para  ulama  khususnya  ulama  ahli  sunnah,  secara  umum berpendapat  bahwa  karena  Nabi  saw  tidak  menetapkan  pengganti  dan  cara  serta sistem  mekanisme  penggantian  diri  beliau  (pemimpin  atau  kepala  negara),  maka mereka  merumuskan  teori  sendiri  yang  diambil  dari  praktek  kaum  muslimin, khususnya  pada  pemerintahan Khulafaur  Rasyidin .  Teori  mereka  adalah  bahwa pemilihan kepala negara itu dianggap sah dengan salah satu dari dua cara 12 . Pertama , Pencalonan  atau  penunjukan  dari  khalifah  atau  kepala  negara  terdahulu  kepada seseorang untuk menjadi penggantinya. Kedua , Dengan baiat para wakil rakyat ( ahlu al-hal wa al-aqdi ) atau umat, jika wakil tersebut mempunyai pendapat yang berbeda mengenai calon kepala negara dan terdapat cukup dukungan suara terhadap calon tertentu.  Ke  khalifahan  itu  merupakan  akad  kaum  muslimin  kepada  seorang khalifah.
Pertama , Pengangkatan oleh ahlu al-hal wa al-aqdi , Secara harfiyah ahlu al-aqdi wa al- hal  berarti  orang  yang  dapat  memutuskan  dan  mengikat.  Para  ahli  fikih  siyasah merumuskan  pengertian ahlu  al-hal  wa  al-aqdi sebagai  orang  yang  memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).  Dengan  kata  lain, ahlu  al-hal  wa  al-aqdi adalah  lembaga  perwakilan  yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota ahlu al-hal wa  al-aqdi ini  terdiri  dari  orang-orang  yang  berasal  dari  berbagai  kalangan  dan profesi.  Merekalah  yang  antara  lain  menetapkan  dan  mengangkat  kepala  negara sebagai  pemimpin  pemerintahan 13 .  Jika  anggota  oleh ahlu  al-hal  wa  al-aqdi mengadakan sidang untuk memilih khalifah, mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang  yang  memiliki  kriteria-kriteria  kepemimpinan,  kemudian  mereka memilih  siapa  diantara  orang-orang  tersebut  yang  paling  banyak  kelebihannya,
12 Nur  Mufid  dan  Nur  Fuad, Beda  Al-Ahkamus  Sulthaniyyah  Mencermati  Konsep Kelembagaan  Politik  Era  Abbasiyyah ,  Cetakan  Pertama,  (Surabaya:  Pustaka  Progresif, 2000), hlm. 96.
13 Muhammad  Iqbal, Fiqih  Siyasah  Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam ,  (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 159.
paling  lengkap  kriterianya,  paling  ditaati  rakyat,  dan  mereka  tidak  menolak membaiatnya.
Jika diantara hadirin ada orang yang paling ahli berijtihad dan ia layak dipilih, oleh ahlu  al-hal  wa  al-aqdi menawarkan  jabatan  kepadanya.  Jika  ia  bersedia  menjadi khalifah, mereka segera mengangkatnya. Dengan pembaiatan mereka, ia secara resmi menjadi khalifah yang sah, kemudian seluruh ummat harus membaiatnya dan taat kepadanya.  Namun,  jika  ia  menolak  dijadikan  khalifah,  dan  ia  tidak  memberi jawaban,  ia  tidak  boleh  dipaksa  untuk  menerima  jabatan  khalifah,  karena kepemimpinan adalah akad atas dasar kerelaan, dan tidak boleh ada unsur paksaan didalamnya. Untuk selanjutnya, jabatan khalifah diberikan kepada orang lain yang layak menerimanya 14 . Jika yang memenuhi kriteria ada dua orang, maka yang dipilih ialah orang yang lebih tua.
Kendati usia bukan  termasuk kriteria sah juga kalau  yang dipilih  ialah calon yang muda diantara keduanya. Jika yang memenuhi kriteria lebih pandai dan calon yang kedua lebih berani, maka yang dipilih adalah siapa yang paling tepat pada zaman tersebut.  Jika  pada  zaman  tersebut  yang  dibutuhkan  adalah  keberanian  karena adanya usaha melepaskan diri dari banyaknya wilayah perbatasan dan munculnya para pemberontak, maka calon yang pemberani lebih diutamakan. Jika pada zaman tersebut  yang  dibutuhkan  adalah  ilmu,  karena  kehidupan  statis  melanda  banyak orang  dan  muncul  tukang- tukang  bid’ah,  maka  calon  yang  berilmu  lebih diutamakan. Jika pilihan telah jatuh kepada salah seorang dari keduanya, kemudian terjadi  perebutan  diantara  keduanya,  maka  aib  sekali  jika  keduanya  dilarang mendapatkan imamah (kepemimpinan)  kemudian  jabatan imamah (kepemimpinan) ini diberikan kepada orang ketiga.
Kedua , Pengangkatan Atas  Penunjukan Mandat, adapun keabsahan  kepemimpinan karena  amanat  penunjukkan  khalifah  sebelumnya,  ijma’  membolehkann nya  dan ulama sepakat membenarkannya, berdasarkan dua peristiwa yang pernah dilakukan kaum Muslimin, dan mereka tidak memungkirinya. Pertama, Abu Bakar menunjuk Umar  bin  Khattab  sebagai  khalifah  penggantinya,  kemudian  kamu  muslimin menerima  kepemimpinan  Umar  bin  Khattab  berdasarkan  penunjukkan  Abu  Bakar tersebut. Kedua, Umar bin Khattab mengamanatkan kepemimpinan sepeninggalnya kepada  lembaga  assyura.  Angota  lembaga  Assyura  yang  notabenya  adalah  tokoh- tokoh  periode  ketika  itu  menerima  amanat  kepemimpinan  ini  karena  meyakini keabsahannya. Sebagaian sahabat tidak menyetujuinya. Ali bin Abu Thalib berkata kepada Abbas bin Abdul Muthalib yang mengecamnya atas keterlibatannya dalam
14 Imam  Al-Mawardi, Al-Ahkam  As-Sulthaniyyah,  Hukum-Hukum  Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam (Jakarta: Darul Falah, 2007), hlm. 6.
lembaga syura, ini adalah salah satu dari sekian banyak persoalan Islam yang agung dan aku tidak ingin keluar dari padaya” 15 . Sejak  saat  itulah,  amanat imamah (kepemimpinan)  menjadi  ijma’  dalam  pemilihan imam (khalifah) . Jika seorang imam (khalifah) ingin menunjuk seseorang menjadi imam (khalifah) sesudahnya,  ia  harus  memeras  otak  mencari  siapa  yang  paling  berhak terhadap imam ( khalifah ) kursi dan paling lengkap kriteria-kriterianya. Jika ijtihadnya telah  jatuh  kepada  seseorang,  ia  memikirkannnya  dengan  serius.  Jika  orang  yang rencananya ia tunjuk sebagai imam (khalifah) penggantinya bukan anak kandungnya atau  bukan  ayah  kandungnya,  ia  sendiri  dibenarkan  melalui  pembaiatan terhadapnya, dan menyerahkan amanat imamah (kepemimpinan) kepadanya, meski tanpa berkonsultasi dengan salah seorang dewan pemilih 16 .
Adapun syarat-syarat dewan pemilih yang legal yang harus mereka miliki ada tiga; 1.  Adil  dengan  segala  syarat-syaratnya.  2.  Ilmu  yang  membuatnya  mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam ( khalifah ) sesuai dengan criteria-kriteria yang  legal.  3.  Wawasan  dan  sikap  bijaksana  yang  membuatnya  mampu  memilih siapa  yang  paling  efektif,  serta  paling  ahli  dalam  mengelola  semua  kepentingan. Orang  yang  bertempat  tinggal  didaerah  khalifah  tidak  mempunyai  kelebihan  atas orang lain yang ada di daerah-daerah. Namun orang yang berada di daerah khalifah secara  otomatis  bertugas  mengangkat  khalifah  menurut  adat  istiadat  dan  bukan menurut  syariat,  sebab  mereka  lebih  dahulu  mengetahui  kematian  khalifah,  dan karena  biasanya  orang  yang  berhak  menduduki  jabatan  khalifahh  ada  di  daerah tersebut 17 . Sebagaimana tercantum dalam kitab al-Ahkam al-Sulthaniyah . Sedangkan untuk dewan imam ( khalifah ), maka syarat-syarat yang legal yang harus mereka miliki ada tujuh; 1. Adil dengan syarat-syaratnya yang universal, 2. Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum. 3. Sehat indrawi (telinga, mata, dan mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan  yang  telah  diketahuinya.  4.  Sehat  organ  tubuh  dari  cacat  yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat. 5. Wawasan yang luas yang membuatnya  mampu  memimpin  rakyat  dan  mengelola  semua  kepenntingan.  6. Berani,  dan  kesatria  yang  membuatnya  mampu  melindungi  wilayah  Negara,  dan melawan musuh. 7. Nasab yang berasal dari Quraisy 18 .
15 Imam  Al-Mawardi, Al-Ahkam  As-Sulthaniyyah,  Hukum-Hukum  Penyelenggaraan
Negara dalam Syariat Islam , hlm. 7. 16 Imam  Al-Mawardi, Al-Ahkam  As-Sulthaniyyah,  Hukum-Hukum  Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam , hlm. 12.
17 Imam  Al-Mawardi, Al-Ahkam  As-Sulthaniyyah,  Hukum-Hukum  Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam , hlm. 3.
18 Imam  Al-Mawardi, Al-Ahkam  As-Sulthaniyyah,  Hukum-Hukum  Penyelenggaraan
Negara dalam Syariat Islam , hlm .3-4.
Jika seorang khalifah telah memberikan amanat kepemimpinan kepada orang yang layak menerimanya berdasarkan kriteria-kriteria yang disepakati, maka pemberian amanat  kepemimpinan  tersebut  sangat  ditentukan  oleh  penerimaan  pihak  yang diberi  amanat  kepemimpinan.  Waktu  penerimaannya  ialah  antara  waktu  pemberi amanat  dengan  kematian  pemberi  amanat  (khalifah  sebelumnya),  agar kepemimpinan  beralih  tangan  darinya  kepada  pihak  penerima  amanat  dengan didahului serah terima.
Adapun yang menjadi dasar pemikiran Al-Mawardi mengenai pengangkatan kepala negara  melalui ahlu  al-hal  wa  al-aqdi didasarkan  atas  naiknya  Utsman  bin  Affan sebagai khalifah atas terbentuknya dewan formatur ahlu al-hal wa al-aqdi oleh khalifah sebelumnya  (Umar  bin  Khattab).  Dalam  sebuah  riwayat  di  ceritakan  bahwa  para pemimpin yang  berkumpul ( ahlu al-hal wa al-aqdi ) menunjuk dan mengatakan kepada mereka  ini  imam  (pemimpin).  Berdasarkan  riwayat  tersebut  maka  salah  satu  cara pengangkatan kepala negara yakni melalui pemimpin yang berkumpul ( ahlu al-hal wa al-aqdi )  dan  kemudian  menentukan  seorang  pemimpiin  yang  akan  menjadi  kepala negara.
Berkaitan  dengan ahlu  al-hal  wa  al-aqdi para  ulama  berbeda  pendapat  mengenai jumlah keanggotaannya. Sekelompok ulama berpendapat, bahwa pemilihan khalifah tidak  sah  kecuali  dihadiri  seluruh ahlu  al-hal  wa  al-aqdi dari  setiap  daerah,  agar khalifah  yang  mereka  angkat  diterima  seluruh  lapisan  dan  mereka  semua  tunduk kepada kepemimpinannya. Pendapat ini berhujjah dengan pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah. Ia dipilih orang-orang yang hadir dalam pembaiatannya, dan tidak menunnggu kedatangan anggota yang belum hadir 19 . Kelompok ulama lain berpendapat, bahwa minimal lembaga yang memilih khalifah yaitu ahlu  al-hal  wa  al-aqdi beranggotakan  lima  orang,  kemudian  mereka  sepakat mengangkat  khalifah,  atau  salah  seorang  dari  mereka  sendiri  diangkat  menjadi khalifah  dengan  restu  empat  anggota  lain.  Kelompok  ini  berhujjah  dengan  dua alasan: Pertama , hal ini didasarkan atas pembaiatan atau pengangkatan Abu Bakar r.a yang dilakukan oleh lima orang yang sepakat menunjuk Abu Bakar. Kelima orang tersebut adalah Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Usaid bin Hudhair, Bisyr bin Sa’ad, dan Salim mantan budak Abu Hudzaifah. Kedua , bahwa Umar bin Khattab membentuk lembaga syura dengan jumlah anggota enam orang kemudian keenam  orang  tersebut  mengangkat  salah  seorang  dari  mereka  menjadi  khalifah dengan persetujuan kelima anggota syura tersebut. Inilah pendapat sebagian besar fuqaha dan para teolog basrah.
Adapun  dasar  pengangkatan  kepala  negara  melalui  mandat  menurut  pemikiran Mawardi  yaitu  peristiwa  pemberian  mandat  kekuasaan  yang  dilakukan  oleh  Abu Bakar  kepada  Umar  sebagai  Khalifah.  Hal  ini  dilakukan  oleh  Abu  Bakar  karena
19 Imam  Al-Mawardi, Al-Ahkam  As-Sulthaniyyah,  Hukum-Hukum  Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam , hlm.5.
trauma  umat  atas  peristiwa  di  Saqifah  Bani  Sa’idah  telah  mendorong  untuk mempersiapkan  penggantinya.  Karena  pada  waktu  itu  setelah  sehari  wafatnya Rasulullah  SAW  kaum  Anshar  memprakasai  musyawarah  besar  di  Saqifah  Bani Sa’idah.  Walaupun  demikian  Abu  Bakar  tetap  meminta  masukan  dari  para  senior. Kemudian  mereka  akhirnya  mendapatkan  kandidat  yakni  Umar  dan  Ali.  Setelah beliau mendapatkan kepastian pendapatnya tentang Umar, barulah beliau meminta pendapat  umat  Islam  secara  terbuka.  Maka  Umar  bin  Khattab  kemudian  dibaiat secara penuh setelah khalifah Abu Bakar Wafat 20 .

## C. Relevansi Pemilihan Kepala Negara di Indonesia dalam Konsep Imam al- Mawardi
Pembentukan  kepala  negara  setelah  Indonesia  merdeka  pada  tahun  1945,  Melalui musyawarah  Badan  Penitia  Penyelidik  Usaha-usaha  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia  (BPUPKI),  dalam  bahasa  Jepang  disebut  dokuritsu  zyunbi  tyoosakai 21 . Serta  penitia  tersebut  menurut  Abdul  Ghoffar  telah  sepakat  musyawarah  untuk merumuskan  naskah  UUD  1945  sebagai  hukum  dasar  negara 22 .  Menurut  Ahmad Syafi’i Ma’arif dalam merumuskan naskah UUD 1945 bertujuan tentang bentuk, batas dan dasar filsafat negara Indonesia dan  hal lain yang bertalian dengan pembuatan konstitusi 23 .
Menurut  Mahfud  MD  era  pemerintahan  Soekarno  Indonesia  menganut  dengan sistem  pemerintahan  presidensial,  akan  tetapi  dalam  pelaksaannya  terlihat parlementer 24 . Karena hal tersebut dapat terlihat dalam maklumat Nomor X Tahun 1945, karena kepala negara memegang kekusaan tertinggi, serta dalam menjalankan kekuasaan  pemerintahan  negara  tidak  dapat  diganggu  gugat 25 .  Serta  perihal  yang sama tercermin dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1949, pasal 118 ayat (1), dan penjelasan yang sama dalam UUDS 1950, pasal 45 ayat (1). Kemudian tercatat dalam masa jabatan Soekarno sebagai kepala negara, hukum dasar di Indonesia tidak dijalankan semestinya, sehingga hukum dasar mangalami tiga kali perubahan, dari UUD 1945 yang masa berlaku sejak 18 Agustus sampai 27 Desember 1949,  kemudian  Republik  Indonesia  Serikat  (RIS)  yang  masa  berlaku  27  Desember
20 Syaikh  Khalid  Muhammad  Khalid ,  5  Khalifah  Kebanggan  Islam  Sejarah  Para Pemimpin Besar Islam , ( Jakarta: Akbar Mdia, 2011), hlm.55
21 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia …, hlm. 36.
22 Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD
1945, Delapan Negara Maju , (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 5
23 Ahmad Syafi’i Ma’arif, Polemik Negara Islam Sukarno Versus Natsir , cet. 1, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 7-8. 24 Mahfud  MD, Politik  Hukum  di  Indonesia …,  hlm.  35.  131Bagir  Manan,  Lembaga Kepresidenan, (Yogyakarta: FH.UII Press. 2003), hlm. 28 25 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan , (Yogyakarta: FH.UII Press. 2003), hlm. 28.
1949 sampai 17 Agustus 1950, berlanjut Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) dari  17  Agustus  1950  hingga  5  Juli  1959.    karena  disebabkan  Presiden  Soekarno dengan  dukungan  penuh  dari  pihak  militer  mengeluarkan  dekrit  untuk  kembali kepada UUD 1945 26 .
Kemudian  tanggal  29  September  1955  pemerintahan  Indonesia  mengadakan pemilihan  umum  untuk  pertama  kali  dengan  pemilihan  anggota  DPR  RI  dan Kontituante berlangsung dengan demokratis banyak partai politik yang ikut 27 . Serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden masa itu berlaku dengan tidak langsung atau dipilih oleh MPR, berdasarkan pasal 6 ayat (2) UUD 1945, dan dalam pasal 72 ayat (1) RIS, sampai berakirnya masa jabatannya. Pecahnya gerakan 30 September PKI tahun 1965, negara Indonesia mengalami perubahan dari sistem demokrasi terpimpin oleh politik  Presiden  Soekarno,  sehingga  saat  itu  negara  Indonesia  mengalami  kondisi kegentingan,  sebab  pada  saat  itu  Presiden  sempat  dikudetakan.  Karena  dianggap Presiden  ada  hubungan  dengan  PKI  yang  sudah  berkianat  kepada  Pancasila, sehingga  pada  tanggal  7  Desember  1966  MPRS  mengadakan  sidang  umum,  yang menghasilkan dan mengelurkan peraturan tentang pencabutan kekuasaan Soekarno dari  jabatan  Presiden  republik  Indonesia.  Tepat  22  Febuari  1967  jabatan  Presiden dilanjutkan oleh Soeharto malaui surat perintah sebelas maret (supersemar), untuk mengamankan  dan  memulihkan  keadaan  dan  wibawa  pemerintah  Indonesia 28 . Sehingga  jabatan  Soeharto  sebagai  Presiden  dikukuhkan  dalam  ketetapan  MPRS Nomor  VX/1966  tahun  1966,  dengan  dalih  apabila  Presiden  berhalangan  maka pemegang  surat  perintah  sebelas  Maret  1966  memegang  jabatan  sebagai  Presiden. Kemudian  hal  tersebut  diumumkan  dalam  pidato  Soekarno  tahun  1966  tentang pengukuhan  surat  perintah  sebelas  maret  (supersemar),  sebagai  upaya  hukum terhadap jabatan Presiden Soeharto masa itu. Memasuki era pemerintahan orde baru dimulai  pada  tahun  1971,  terutama  terjadi  perubahan  terhadap  UUD  1945,  di antaranya  ialah  hilangnya  secara  formal  ideologi  komunis  yang  menjadi  musuh utama  masyarakat  Indonesia,  dengan  menghilangkan  kekuasaan  demokrasi terpimpin  era  orde  lama,  kemudian  melahirkan  era  orde  baru  dengan  ideologi pembangunan  yang  pragmatis.  Bermisi  mewujudkan  negara  Indonesia  dalam demokrasi  baru,  dengan  mengadakan  pemilihan  umum  pada  tanggal  5  Juli  1971. Menghasilkan  anggota  DPR  dan  MPR  yang  tetap,  tepat  pada  tahun  1973  MPR mengadakan  sidang  umum  dengan  menghasilkan  TAP  Nomor  IV  /MPR  /1973
26 Yusril  Ihza  Mahendra, Dinamika  Tatanegara  Indonesia  Kompilasi  Aktual  Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian , cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 82. 27 M.  Rusli  Karim, Perjalanan  Partai  Politik  di  Indonesia,  Sebuah  Potret  Pasang  Surut , edisi I, cet. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 65-66.
28 Mustafa, Suryandari, Sejarah , (Jakata: PT. Grahdi, 2009), hlm. 2.
tentang  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN).  Kemudian  pada  tahun  tersebut terpilihnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia dari hasil sidang MPR. Pada tahun 1977 berikutnya mengadakan pemilihan umum DPR untuk kedua kali, yang diikuti oleh 10 kontestan partai politik, yakni: PKRI, NU, Parmusi, Parkindo, Murba, PNI, Perti, IPKI, dan Golkar. Hanya satu partai politik yang dipimpin oleh Soeharto yang memperoleh hasil suara terbanyak, yaitu partai politik golongan karya (Golkar) 29 .  Maka  selanjutnya  jabatan  Presiden  masih  dijabat  oleh  Soeharto  dengan sistem pemilihan Presiden tidak langsung selama enam kali era pemerintahan order baru, dengan menganut sistem perwakilan, atau tidak langsung. Sehingga tercatat masa orde baru berkuasa, sistem pemerintahan menganut sistem presidensial  berwajah  parlementer.  Artinya  sistem  pemilihan  umum  Presiden dilaksanakan  tidaklah  memberikan  kesempatan  yang  terbuka  langsung  kepada rakyat  untuk  memilih  kepala  pemerintahannya.  Karena  kepala  negara  dipilih  oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai perwujudan aspirasi rakyat, sesuai dengan ketentuan UUD 1945 pasca amandemen pasal 1 ayat (2), serta aturan dasar hukum negara dinyatakan oleh MPR karena lembaga tersebut tertinggi dalam negara yang mempunyai hak dan kewajiban untuk memilih, mangangkat dan memberhentikan Presiden.  Karena  semua  kebijakan  negara  dilaksanakan  sepenuhnya  oleh  MPR, berdasarkan ketetapan MPR No. I/MPR/1983.
Dengan lambat laun kurang lebih tiga puluh dua tahun masa pemerintahan orde baru hingga  gejolak  para  elit  politik  reformasi,  yang  senada  dengan  aspirasi  para mahasiswa pada tanggal 19 Mei 1998 puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR  dan  MPR  Indonesia  yang  ingin  mengulirkan  kekuasaan  pemerintahan  orde baru,  menuntut  Soeharto  turun  dari  jabatan  Presiden.  Sehingga  Soeharto mengundurkan  diri  dari  jabatan  Presiden  pada  pidato  tanggal  21  Mei  1998, digantikan oleh B. J. Habibie, hingga dilantik menjadi Presiden republik Indonesia 30 . Memasuki  era  reformasi,  pemerintahan  mengadakan  perubahan  negara  Indonesia dalam  bingkai  demokrasi  kerakyatan,  tepat  pada  tahun  1999  dalam  sidang  umum MPR RI seluruh dari fraksi partai politik masa itu telah sepakat untuk amandemen UUD 1945. Kebijakan mereka tersebut karena dinilai pemerintahan orde baru tidak cukup  mengatur  dan  berhasil  mengarahkan  penyelenggaraan  negara  Indonesia sesuai  harapan  rakyat  dan  tidak  terbentuknya (good  governance) ,  serta  tidak mendukung penegakan hak asasi manusia yang sudah lama tertanam.
29 Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia, Perspektif Kontitusional , (Jakarta: 2009), hlm.
100.
30 Bahtiar  Efendy, Menuju  Jalan  Tengah  Politik  Islam,  Kaitan  Islam,  Demokrasi,  dan Negara  yang  Tidak  Mudah ,  cet.  1,  (Jarkarta:  Pustaka  Press  UIN  Syarif  Hidayatullah, 2005), hlm. 108.
Amandemen  pertama  UUD  1945  tahun  1999,  sudah  ada  perubahan,  tercermin terhadap  sistem  pemerintahan  dan  kekuasaan  lembaga  negara,  akan  tetapi  dalam amandemen pertama belum ada perubahan terhadap pemilihan Presiden langsung oleh  rakyat 31 .  Sehingga  sampai  UUD  1945  amandemen  ke  empat  tahun  2002,  baru tercermin pemilihan umum Presiden secara langsung oleh rakyat, serta membatasi kekuasaan  Presiden  dan  memperkuat  kedudukan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  serta menghapus  kewenangan  MPR  terhadap  pengangkatatan  kepala  negara.  Sehigga wujud  pemilihan  kepala  negara  langsung  oleh  rakyat 32 .  Wujud  tersebut  tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan  Wakil  Presiden,  dengan  muatan  tata  cara  pemilihan  langsung  oleh  rakyat. Kemudian  dicabut  dengan  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi  sebab  sudah  tidak  sesuai lagi dengan nilai demokrasi Indonesia, digantikan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang sudah sangat sempurna.
Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien  berdasarkan  asas  langsung,  umum,  bebas, rahasia,  jujur,  dan  adil.  Pasal  3  ayat:  (1)  Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden dilaksanakan  setiap  5  (lima)  tahun  sekali.  (2)  Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan. (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan. (4) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan KPU. (5) Pemilu Presiden  dan  Wakil  Presiden  dilaksanakan  setelah  pelaksanaan  pemilihan  umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. (6) Tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil  Presiden  meliputi:  a.  penyusunan  daftar  pemilih;  b.  pendaftaran  bakal pasangan calon; c. penetapan pasangan calon; d. masa kampanye; e. masa tenang; f. pemungutan dan penghitungan suara; g. penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden;  dan  h.  pengucapan  sumpah  atau  janji  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  (7) Penetapan  pasangan  calon  terpilih  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
Selanjutnya  tata  cara  mengusung  calon  kepala  negara  peranan  dari  partai  politik untuk  mengusung  satu  orang  calon  Presiden,  sebagai  mana  datur  dalam  pasal  8: “ Calon  Presiden  dan  calon  Wakil  Presiden  diusulkan  dalam  1  (satu) pasangan  oleh  Partai Politik atau Gabungan Partai Politik” . Dan Pasal 9: “Pasangan calon diusulkan oleh par tai politik  atau  gabungan  partai  politik  peserta  pemilu  yang  memenuhi  persyaratan  perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25%
31 Joko J Prihatmoko, Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi , (Semarang: LP21, 2003), hlm. 91. 32 Ulies  Tiane  Masriani, Pengantar  Hukum  Indonesia ,  cet.  4,  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2008), hlm. 39.
(dua  puluh  lima  persen)  dari  suara  sah  nasional  dalam  pemilu  anggota  DPR,  sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  Tentang  Pemilihan  Umum Presiden  dan  Wakil  Presiden,  menghendaki  bahwa  pasangan  calon  Presiden  dan Wakil Presiden untuk menjadi kepala negara harus melalui suara terbanyak dari hasil pemilihan  oleh  rakyat  seluruh  pelosok  negeri,  bukan  melalui  penunjukan  oleh lembaga dewan majelis dan menghedaki pula pasangan calon harus melalui usungan psikologis untuk melaksanakan kegiatan lain yang dapat mengganggu konsentrasi penyaluran aspirasinya pada saat pemungutan suara. Adapun dalam takaran Islam, pemilihan kepala negara atau pemimpin baik menurut tinjauan  al- Qur’an  dan  hadis  Nabi  SAW  tidak  dijeskan  bagaimana  tata  cara  yang baku, tetapi hanya saja terlihat dalam sejarah kekhalifahan Islam masa pemerintahan Khulaf’ur Rasyidin serta dinasti Umayyah dan Abbasyyah yang merupakan lambang kesatuan  umat  Islam.  Maka  dari  catatan  ini  para  pakar  politik  Islamberupaya membangun argumennya untuk berusaha mendapatkan ciri pemerintahan Islam, di antaranya, terhadap tata cara pemilihan kepala negara, dengan sebaik-baik mungkin. Keberangkatan  dari  momen  sejarah  kejayaan  Islam  tempo  dulu.  Karena  dalam perjalanan  pemerintahan Khulaf’ur  Rasyidin pembentukan  khalifah  mempunyai alternatif yang berbeda, seperti pemilihan Abu Bakar, itu hasil musyawarah rakyat Anshar  dan  Muhajirin  di  Tsaqibah,  kemudian  Umar  menjadi  khalifah  hasil penunjukan langsung dari Abu Bakar, sedangkan Usman hasil dari dewan formatur atau ahlu al-hal wa al-aqdi . Kemudian terlihat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah dari hasil  perebutan  atas  dukungan  dari  sekelompok  masyarakat,  tetapi  terlihat perbedaan masa pemerintahan Islam Umayyah dan Abbasyyah, itu melalui tradisi garis  keturunan.  Maka  dari  itu  para  tokoh  politik  Ialam  saling  berbeda  sudut pandangnya masing-masing.
Dari uraian di atas sejarah pemerintahan negara republik Indonesia menganut sistem pemilihan tidak langsung, atau melalui perwakilan, dari era orde lama sampai orde baru,  sehingga  dapat  dilihat  kedudukan  kepala  negara  begitu  tinggi  dalam wewenangnya.  Maka  dengan  amandemen  hukum  dasar  era  reformasi  mengalami perubahan,  dan  sebagai  langkah  menuju  bingkai  demokrasi,  di  mana  pemilihan Presiden langsung oleh rakyat, menjadi sebuah penomena dan juga menjadi potret perjalanan sistem pemerintahan Indonesia.
Melihat  relevansinya  tata  cara  atau  sistem  pemilihan  kepala  negara  menurut  al- Mawardi  dalam  konteks  pemerintahan  Indonesia  kekinian.  Dapat  terlihat  negara Indonesia  di  masa  lampau  dan  era  reformasi.  Di  mana  masa-masa  pemerintahan masa masa orde lama, di mana pembentukan kepala nagara atau Presiden melalui musyawarah  badan  panitia  penyelidik  usaha  pesiapan  kemerdekaan  Indonesia (BPUPKI), dalam artinya sistem pemilihan kepala negara tidak melalui langsung oleh rakyat.  Kemudian  berangkat  sedikit  jauh  lagi  ketika  terbentuknya  kepala  negara masa orde baru, di mana pembentukan kepala negara hanya melalui surat perintah
sebelas maret dari kepala negara orde lama dan ditetapkan dalam ketetapan MPRS masa itu. Dalam artinya pemilihan kepala negara dapat dilihat tidak langsung hanya penunjukan langsung oleh Presiden lama kepada kepala negara baru. Maka kalau menyimak sedikit dari tawaran tokoh politik Islam seperti al-Mawardi terhadap  pembentukan  kepala  negara  ada  relevansinya  dengan  masa-masa  sistem pemerintahan  orde  lama  dan  orde  baru.  Kendati  demikian  perlu  kita  akui  bahwa sistem dalam persepsi al-Mawardi telah lama lahir dalam daulah Islamiyah sebelum Indonesia  merdeka  dan  kedua  sistem  tersebut  juga  sudah  dianut  serta  sudah diberlakukan  di  negara  Indonesia  mulai  dari  era  orde  lama,  orde  baru  sampai  era reformasi atau masa kekinian.

## D. Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  dari  pembahasan  diatas  adalah pemilihan  dalam  persepsi  al- Mawardi ialah dengan dua metode yaitu, pemilihan kepala negara oleh lembaga ahlu al-hal wa al-aqdi atau dewan perwakilan rakyat. Kemudian penunjukan langsung dari kepala  negara  dahulu.  Kemudian  perbandingan  antara  sistem  pemilihan  kepala negara  antara  undang-undang  dan  tokoh  al-Mawardi  ialah  kalau  melihat  dalam masa-masa  Indonesia  era  orde  lama  dan  orde  baru  ada  relevansinya  dengan pandangan  al-Mawardi,  yaitu  pemilihan  kepala  negara  melalui  perwakilan  dan penunjukan langsung oleh kepala negara dahulu.

## Daftar Pustaka
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  Tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan Wakil Presiden
Al-Mawardi. Al-Ahkam Al-Sulthaniyah . (terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), cet. 1,. Jakarta: Qistthi Press. 2015.
Armando, Ninu M. Ensiklopedi Hukum Islam . Jakarta: Perpustakaan RI. 2005.
Asshiddequi,  Jimly. Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara .  Jilid  II,  cet.  1,.  Jakarta: Seketariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Semarang: Toha Putra. 1989.
Efendy, Bahtiar. Menuju Jalan Tengah Politik Islam, Kaitan Islam, Demokrasi, dan Negara yang Tidak Mudah . cet. 1,. Jarkarta: Pustaka Press UIN Syarif Hidayatullah. 2005.
Ghoffar,  Abdul. Perbandingan  Kekuasaan  Presiden  Indonesia  Setelah  Perubahan  UUD 1945, Delapan Negara Maju . Jakarta: Kencana, 2009.
Handoyo, B. Hestu Cipto. Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2009.
Iqbal, Muhammad dan Amin Husein. Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Klasik Hingga Indonesia  Kontemporer .  edisi  revisi,  cet.  1,.  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group. 2010.
Iqbal,  Muhammad. Fiqih  Siyasah  Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam .  Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
Isra,  Saldi. Pergeseran  Fungsi  Legislasi,  Menguatnya  Model  Legislasi  Parlementer  dalam Sistem Presidensial Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010. Isra, Saldi. Reformasi Hukum Tata Negara, Pasca Amandemen UUD 1945 . Padang: 2006.
Karim, M. Rusli. Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut , edisi I, cet. 3,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1993.
Khalid, Syaikh Khalid Muhammad. 5 Khalifah Kebanggan Islam Sejarah Para Pemimpin Besar Islam .  Jakarta: Akbar Media. 2011.
Ma’arif,  Ahmad  Syafi’i. Polemik  Negara  Islam  Sukarno  Versus  Natsir .  cet.  1,.  Jakarta: Teraju. 2002.
Mahendra,  Yusril  Ihza. Dinamika  Tatanegara  Indonesia  Kompilasi  Aktual  Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian . cet. 1,. Jakarta: Gema Insani Press. 1996.
Manan, Bagir Lembaga Kepresidenan. Yogyakarta: FH.UII Press. 2003.
Masriani, Ulies Tiane. Pengantar Hukum Indonesia . cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Mufid, Nur dan Nur Fuad. Beda Al-Ahkamus Sulthaniyyah Mencermati Konsep Kelembagaan  Politik  Era  Abbasiyyah .  Cetakan  Pertama.  Surabaya:  Pustaka  Progresif, 2000.
Muhammad, Rusjdi Ali. Politik Islam, Sebuah Pengantar , cet, 1,. Celaban Timur: BDI PT ARU, BDI PIM dan YASAT, 2000.
Mustafa, Suryandari. Sejarah . Jakata: PT. Grahdi, 2009.
Prihatmoko, Joko J. Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi . Semarang: LP21, 2003.
Siradjuddin, Politik Ketatanegaraan Islam, Studi Pemikiran A. Hasmy , cet. 1,. Yokyakarta: Pustaka Pelajar 2007.
Syarif,  Mujar  Ibnu  dan  Khamami  Zada, Fiqih  Siyasah,  Doktrin  dan  Pemikiran  Politik Islam . Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama 2008.
Thaib, Dahlan. Ketatanegaraan Indonesia, Perspektif Kontitusional . Jakarta: 2009.