## Urgensi Kesetaraan Gender Bagi Tenaga Kerja Wanita Di Indonesia

## The Urgency of Gender Equality for Women Workers in Indonesia
M. Hasan Al Asrori, Amirul Zidan, Zihni Zulfahmi UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO mhasanalasrori25554@gmail.com, azamzidan888@gmail.com, zulfahmizihni@gmail.com
Accepted:
Augt 22 th 2023 Reviewed: Sept 30 th 2023
Published: Nov 13 th 2023
Abstract : The legal protection of women workers is an essential part of the concept of human rights and gender equality. The aim of this study is to study the legal protection of female workers from the perspective of human rights and gender equality. The study  identifies  methods  of  normative  jurisprudence,  i.e.  by  examining  literature  or  articles  –  articles  and  legislative regulations – of applicable law and related to the problem studied. Studies of literature have found that the protection of female  workers  is  part  of  human  rights  and  women  are  at  a  vulnerable  level.  Legislative  regulations  –  laws  and international  conventions have  been established to  protect and guarantee women's rights and gender  equality, however, some parties have blocked Indonesia from moving towards gender. This is due to the patriarchal culture of more respect for women at home and men at work, the lack of awareness of women's rights, and the stigma of the society that believes that women are low human beings and strong men. Gender protection and equality must be fought in the light of the numerous cases of discrimination, violations of women's rights and duties, and gender inequality in Indonesia.
Keywords : protection of women workers, human rights, gender equality
Abstrak : Perlindungan hukum pekerja  perempuan adalah bagian penting dari  konsep  hak  asasi  manusia dan kesetaraan gender. Tujuan dari studi ini adalah untuk mempelajari perlindungan hukum pekerja perempuan dari perspektif hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Studi ini mengidentifikasi metode yuridis normatif, yaitu dengan memeriksa literatur atau artikel –  artikel  serta  peraturan  legislatif  –  dari  undang  -  undang  yang  berlaku  dan  terkait  dengan  masalah  yang  sedang dipelajari. Studi literatur telah menemukan bahwa perlindungan pekerja perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia dan wanita berada di tingkat yang rentan. Peraturan-peraturan legislatif – undang - undang dan konvensi internasional sudah ditetapkan untuk melindungi dan menjamin hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, tetapi, tetap saja, ada pihak yang menghambat indonesia menuju kesetaraan gender. Hal ini disebabkan oleh budaya patriarki yang lebih menghormati wanita di rumah dan pria di tempat kerja, kurangnya kesadaran tentang hak-hak wanita, dan stigma masyarakat yang percaya bahwa wanita adalah manusia ialah rendah dan laki-laki itu kuat. Perlindungan dan kesetaraan gender harus diperjuangkan karena banyaknya kasus diskriminasi, pelanggaran hak dan kewajiban perempuan, dan ketidaksetaraan gender di Indonesia.
Kata kunci : perlindungan pekerja perempuan, hak asasi manusia, kesetaraan gender

## PENDAHULUAN
Pada dasarnya, perempuan dan laki – laki mempunyai kedudukan serta harapan yang sama untuk mencapai tujuan hidup yang mereka inginkan .akan tetapi, karena perbedaan  fitrah,  masyarakat  memegang  kepercayaan  bahwa  laki  -laki  berada  pada kedudukan  yang  lebih  tingi  dibandingkan  dengan  perempuan.  Sehingga perempuan  selalu dianggap lebih rendah, dan selalu menerima tindakan diskriminasi
dalam hal pekerjaan dan kegiatan masyarakat.
Setiap pekerja  perempuan di dunia kerja memiliki kemungkinan besar  menghadapi masalah sulit di tempat kerja mereka. Ini karena masyarakat memiliki budaya patriarki yang kuat, yang selalu menempatkan pria di atas wanita. sebagai orang yang lebih baik, sementara  perempuan  digambarkan  sebagai  orang  yang  kurang  baik.sehingga menghambat  pekerja  perempuan  untuk  memanfaatkan  potensi  dan  bakat  yang  mereka miliki, terutama dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. 1
Secara  umum,  masyarakat  indonesia  di  bagi  menjadi  dua  golongan,  yakni golonganbukan tenaga kerja dan tenaga kerja. Tenaga kerja ialah golongan yang sudah bekerja dan  berusia 15 – 64 tahun dan mampu untuk bekerja. Sedangkan bukan tenaga kerja ialah golongan yang tidak mempunyai keahlian serta kemampuan untuk bekerja dan tidak terhubung dalam usia kerja.
Oleh  karena  itu,  yang  disebut  sebagai  tenaga  kerja  ialah  orang  yang    sudah melaksanakan  pekerjaan  yang  menghasilkan  jasa  dan  barang  untuk  memenuhi  target ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Agar mendapatkan upah serta kompensasi  guna  mencukupi  kebutuhan  hidup.  dan  atau  orang  yang  sedang  mencari pekerjaan.  Jika  kita  berbicara  tentang  tenaga  kerja  atau  buruh,  pengertian  majikan pasti  akan  muncul  karena  majikan  ialah  individu  atau  entitas  hukum  yang mempekerjakan  buruh  dengan  memberikan  mereka  upah  untuk  membantu  mereka menjalankan  bisnis  mereka  dengan  baik.  Imam  Soepomo  mengatakan  bahwa  "orang lain atau suatu badan atau siapa dimana buruh itu bekerja" adalah majikan. Jika dilihat dari  perspektif  lain,  majikan  dapat  berarti  perusahaan  Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 mengatur penjelasan perusahaan.
Pekerja pada dasarnya  memiliki dua bentuk perjanjian, yaitu kontrak pekerja dan kontrak  perburuhan.  Kontrak  kerja  ialah  perjanjian  yang  berkaitan  dengan  masalah pekerjaan  yang  berisi  aturan  –  aturan  yang  ditetapkan  sesuai  dengan  ketnetuan  – ketentuan perjanjian tersebut. Bentuk kontrak ini selaras dengan perintah  yang harus diikuti  oleh  tenaga  kerja  yang  berada  dilingkungan  perusahaan.  Esensi  dari  kontrak kerja  ialah  memuat  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  pekerja  dan  pengusaha  tentang
1 Erwien Adisiswanto, ‘Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada’, Jurnal Imliah IUS Fakultas Hukum , 3.1 (2015), 69–75.
pelaksanaan kerja yang diperintahkan, sedangkan kontrak buruh yaitu perjanjian yang telah didaftarkan pada dinas tenaga kerja dan trenmigrasi yang dilakukan oleh serikat pekerja.
Mengenai  hubungan  kerja  antara  pengusaha  dan  tenaga  kerja,  pemerintah  harus mengambil  tindakan  untuk  melindungi  hak  tenaga  kerja  karena  kedudukan  tenaga kerja  selalu  lebih  lemah. 2 Peraturan  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  dibuat  untuk  mengatasi  hal  di  atas.  Undang-undang  ini  berfungsi sebagai  jaminan  hukum  untuk  perlindungan  tenaga  kerja.  Perlindungan  tenaga  kerja dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem hubungan kerja berjalan tanpa tekanan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.
Perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  ditujukan  agar  menjamin  hak-hak  dasar  serta perlakuan  diskriminasi  terhadap  tenaga  kerja  atau  buruh,  demi  terwujudnya kesejahteran mereka dengan konsisten mengawasi kemajuan perusahan
Secara keseluruhan ada 3 jenis perlindungan tenaga kerja, sebagai berikut:
1. Perlindungan  sosial,  juga  dikenal  sebagai  perlindungan  kerja,  adalah perlindungannya  yang  berkaitan  dengan  upaya  sosial  yang  bertujuan  untuk memberikan  pekerja  atau  pekerja  kesempatan  untuk  menjalani  kehidupan sebagai manusia pada umumnya, terutama sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat.
2. Perlindungan  teknis  adalah  upaya  perlindungan  ,  yang  berarti  melindungi pekerja  atau  dari  kebakaran  berbahaya  yang  disebabkan  oleh  alat  kerja,  dan bahan kerja. Perlindungan ini  dikenal sebagai keselamatan kerja.
3. Perlindungan  ekonomis  merupakan  perlindungan  yang  berhubungan  dengan tindakan yang bertujuan guna memastikan bahwa pekerja menerima pendapatan yang  memadai  untuk  mencukupi  kebutuhan  sehari-hari  mereka  dan  keluarga mereka, terkait  kasus di mana pekerja tidak dapat bekerja karena alasan yang tidak dapat diprediksi. Jaminan sosial adalah nama perlindungan ini.
4. Perlindungan khusus (pekerja anak, pekerja wanita, disabilitas)
2 A A Gede Agung Dharmakusuma, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana, ‘YANG BEKERJA MELEBIHI BATAS WAKTU LEMBUR PADA PERUSAHAAN PT . BINTANG MERAPI Abstrak : Abstract : Memberikan Tuntunan , Maupun Dengan Jalan Meningkatkan Melakukan Pekerjaan . Buruh / Pekerja Adalah Manusia Biasa Yang’, 1– 15.
http://doi.org/10.55102.alyasini.v8i2, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Salah  satu  cara  untuk  melindungi  tenaga  kerja  adalah  dengan  memberikan perlindungan  kepada  seluruh  kelompok  tenaga  kerja  yang  ada,  baik  dari  segi kesehatan maupun dengan memantau kesejahteran karyawan yang ada. visi dari perlindungan  ini  ialah  guna  memastikan  bahwa  tenaga  kerja  dapat  bekerja dengan aman dan damai untuk meningkatkan produksi dan output nasional.
Perlindungan khusus ini yaitu:
a. Pekerja anak
Pengusaha  dilarang  mempekerjakan  anak-anak  di  bawah  umur  13  sampai  15 tahun.
diperbolehkan  jika  melaksanakan  pekerjaan  ringan  yang  tidak  mengganggu perkembangan  dan  kesehatan  fisik,  mental,  atau  sosial  diizinkan  dengan  izin tertulis dari orang tua atau wali.
b. Pekerja perempuan
Seorang  pekerja  perempuan  ialah  seseorang  yang  mampu  melaksanakan  pekerjaan tertentu guna mendapatkan jasa atau barang untuk mencukupi kebutuhan sendiri dan keluarga.
c. Pekerja penyandang disabilitas
Disabilitasi alah setiap orang dengan cacat fisik, intelektual, sensor atau mental yang telah  mengalami  hambatan  dan  kesulitan  dalam  berinteraksi  dengan lingkunganya  untuk  waktu  yang  lama  dan  yang  mengalami  kesulitan berkomunikasi secarah penuh dan efektif dengan orang lain berdasarkan hak yang sama. 3
Sasaran utama dari penulisan artikel ini adalah para tenaga kerja atau buruh  yang  hak  dan  kewajibannya  diabaikan  oleh  pengusaha  atau  majikannya, sehinga pemerintah harus bergerak dengan melakukan pengawasan ketenagakerjaan dengan cara pembinaan, pemeriksaan, pengujian,penyidikan terhadap perusahaan – perusahaan  yang  ada  khususnya  perusahaan  asing.  untuk  melindungi  pekerja  dari penindasan, dan diskriminasi.
Selain  itu  untuk  mempercepat  pengawasan  ketenagakerjaan,  para  pekerja  atau buruh  yang  diabaikan  hak  dan  kewajibannya  oleh  pengusaha  atau  majikan  bisa melapor  ke  dinas  ketenagakerjaan  pada  bagian  pengawas  ketenagakerjaan.  agar
3 ‘HUKUM KETENAGAKERJAAN GABUNGAN PERTEMUAN 7-15’.
pemerintah bisa dengan cepat melakukan penindakan sesuai dengan peraturan per undang – undangan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Perlindungan hukum pekerja perempuan tinjauan hak asasi manusia
Seorang  pekerja  perempuan  ialah  seseorang  yang  mampu  melaksanakan pekerjaan  tertentu  guna  mendapatkan  jasa  atau  barang  untuk  mencukupi kebutuhan  sendiri  dan  keluarga.  Perlindungan  hukum  pekerja  perempuan  tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia, karena secara konstitusional ondonesia telah  mengakui  hak  untuk  bekerja,  yang  berarti  bahwa  pada  dasarnya mendapatkan  pekerjaan  adalah  hak  dasar  manusia.  Pasal  27  ayat  2  UUD  1945 menyatakan  “setiap  warga  negara  memiliki  hak  atas  pekerjaan  dan  kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Hak  untuk  bekerja  diberikan  tidak  hanya  pada  pria,  tetapi  juga  diberikan keapda wanita, karena secara normatif pria dan  wanita memiliki hak yang  sama pada  dasaenya  dalam  suatu  profesi,  sehingga  dalam  hal  ini  tidak  ada  tindakan diskriminasi  dalam  bentuk  apapun  yang  dibenarkan.  Ini  juga  sesuai  dengan ketentuan pasal 28 I (2) dari konstitusi perserikatan bangsa – bangsa tahun 1945, yang  menyatakan  “setiap  orang  memiliki  hak  untuk  bebas  dari  perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak untuk dilindungi terhadap perlakuan tersebut.
Selain  itu,  dalam  pasal  49  (2)  Undang  –  Undang  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang  Hak  Asasi  Manusia,  hah  –  hak  perempuan  khususnya  dalam  bidang ketenagakerjaan  telah  diatur  secara  khusus,  yang  menyatakan  bahwa:  “ perempuan berhak atas perlindungan khusus dalam melaksanakan pekerjaan atau profesi mereka terhadap hal  – hal yang dapat mengancam keselamatan  dan/atau kesehatan mereka sehubungan dengan fungsi reproduksi perempuan. 4
Dampak era globalisasi, memberikan peluang kepada perempuan guna bekerja  atau  berkarir  di  luar  rumah  untuk  membantu  menghidupi  keluarga
4 Ali Ismail Shaleh, Dwika Ananda Agustina Pertiwi, and Fitriatus Shalihah, ‘Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan’, Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya , 3.2 (2023), 48–56 <https://doi.org/10.55623/ad.v3i2.133>.
mereka,  merupakan  faktor  lain  yang  memengaruhi  kemampuan  mereka  untuk masuk ke dunia kerja.Namun, karena perempuan diposisikan lebih rendah secara alami,  mereka  diberi  perlakuan  khusus  oleh  Undang-Undang.  Ini  terlihat  dalam Pasal  49  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia,  yang  menetapkan  bahwa  “wanita  berhak  mendapatkan  perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam  keselamatan  dan  kesehatannya  berkenaan  dengan  fungsi  reproduksi wanita”.
Setiap perempuan memiliki hak asasi manusia yang dilindungi dan diakui oleh peraturan  yang  berlaku.  di  mana  perempuan  termasuk  dalam  golongan  rentan, yang menerima perhatian khusus dalam sistem perlindungan HAM. Secara umum, hak-hak  perempuan  setara  dengan  yang  dinyatakan  dalam  hukum  hak  asasi manusia,  tetapi  untuk  alasan  ini  lebih  diperkuat.  Wanita  memiliki  hak  dan kewajiban  yang  sama  dengan  laki-laki  dalam  hal  politik,  kewarganegaraan,  dan pernikahan.
Berkaitan  hak  perempuan  dibidang  profesi  dan  ketenagakerjaan,  perempuan harus  memiliki  hak  yang  sama  baik  sebelum,  saat,  dan  setelah  mereka  memulai pekerjaan  mereka.  Seorang  wanita  sebelum  mendapatkan  pekerjaan  mempunyai kesempatan  yang  sama  dengan  orang  lain  guna  menghasilkan  posisi  yang  cocok dengan kemampuan mereka, sehingga perempuan menerima pilihan tanpa adanya diskriminasi. Ketika mendapatkan pekerjaan, seorang wanita harus memiliki hak- hak  berikut:  upah  sesuai  dengan  pekerjaannya,  lingkungan  kerja  yang  aman  dan sehat, kesempatan untuk memajukan karirnya dan mendapatkan sosialisasi untuk mendapatkan kapasitas pekerjaannya.. 5

## B. Pekerja Perempuan Tinjauan Kesetaraan Gender
Konsep  gender  berasal  dari  proses  sosiologi  dan  tradisi  yang  berhubungan dengan  bagaimana  laki  –  laki  dan  perempuan  membagi  peran  dan  kedudukan dalam  masyarakat.  Sebagian  besar  masyarakat  percaya  bahwa  perempuan mempunyai peran sosial yang lebih rendah dan pasif dibandingkan dengan laki – laki.  Persepsi  ini  bukan  sesuatu  yang  terjadi  secara  alamiah,  tetapi  merupakan
5 Dharmakusuma, Hukum, and Udayana.
hasil dari kontruksi budaya yang dibuat oleh masyarakat.
Pekerja  perempuan  indonesia  mempunyai  hak  memilih  untuk  melakukan peran disektor domestik atau publik, tetapi kebiasaan/atau adat dan aturan yang berlaku  di  sebagian  lingkungan  masyarakat  indonesia  menyebabkan  pekerja perempuan lebih banyak dipekerjakan disektor domestik dibandingkan disektor publik .
Kesempatan  kerja  meningkat  karena  pertumbuhan  ekonomi,  namun pertumbuhan ini tidak dapat menegurangi ketidaksamaan gender dengan sendiri. Ketidakadilan gender dalam pekerjaan masih sering terjadi masalah. Ketimpangan gender dalam partisipasi pekerjaan disebabkan oleh perbedaan antara laki – laki dan  perempuan  dalam  pembatasan  sosial  budaya,  segresi  sektoral  pekerjaan, migrasi  laki  –  laki,  penggunaan  waktu  di  rumah,  pendidikan  dan  keterampilan, Salah  satu  bukti  bahwa  masih  ada  ketimpangan  gender  di  indonesia,  terutama dalam  hal  ketenagakerjaan  adalah  fakta  bahwa  perempuan  memiliki  akses  yang lebih  sedikit  ke  pasar  kerja  dibandingkan  dengan  laki  –  laki  dan  bahwa perempuan cenderung menerima gaji yang lebih rendah daripada laki – laki. 6
Faktor  –  faktor  kebiasan  dan  aturan  yang  masih  ada  disebagian  lingkungan masyarakat,  yaitu  peran  adat  lebih  dipentingkan  dari  pada  peran  transisi. Mendorong  perempuan  untuk  selalu  dirumah  dan  bertanggungjawabab  untuk mengurus keluarga secara penuh dirumah, yang menyebabkan mereka tidak mau untuk  masuk  ke  dunia  kerja.  Padahal  perempuan  dapat  memegang  dua  peran sekaligus  yaitu peran adat sebagai ibu rumah tangga dan istri. Peran perubahan sebagai pekerja, dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Masalah lain yang berpengaruh ialah banyaknya pernikahan.
Peran perempuan dalam peciptaan pendapatan adalah masalah lain yang sering dibicarakan.  Karena  diskriminasi  gender  dalam  pasar  tenaga  kerja,  perempuan menghadapi  keterbatasan  ekonomi.  ILO  menunjukkan  bahwa  status  dan formalitas  pekerjaan  merupakan  faktor  utama  yang  menyebabkan  diskriminasi gender.  Perempuan  selalu  dihadapkan  dengan  kebijakan  yang  bertentangan
6 Dhea Januastasya Audina, ‘Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum , 2.4 (2022), 148–54 <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>.
dengan  peraturan  kesetaraan  gender  saat  mereka  bekerja.  Di  indonesia,  pekerja perempuan  masih  sering  mengalamai  diskrimanasi  baik  dalam  proses pengangkatan  karyawan  maupun  dalam  perbedaan  gaji  antara  laki  –  laki  dan perempuan.
a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
Konsep  bahwa  laki  –  laki  harus  sepenuhnya  mencari  nafkah  dan perempuan  mengurus  rumah  tangga  adalah  alasan  mengapa  tingkat  TPAK perempuan indonesia masih sangat rendah, yakni dibawah 1 dan lebih rendah dari  TPAK  laki  laki.  Hasil  tingkat  TPAK  perempuan  membuktikan  bahwa laki  –  laki  dan  perempuan  masih  mencapai  kesetaraan  gender  di  bidang ketenagakerjaan.  Namun,  jumlah  perempuan  yang  bekerja  guna  mencukupi kebutuhan  finansial  terus  meningkat,  meskipun  rasionya  masih  kecil dibandingkan  laki  –  laki.  Untuk  membantu  suami  ,mereka  mendapatkan uang tambahan, perempuan diminta untuk berpartisipasi dalam pasar kerja dan mengekpresikan diri. 7
b. Ketimpangan upah antara pekerja perempuan dan pekerja laki – laki
Di  indonesia,  ketidaksamaan  gaji  laki  –  laki  dan  perempuan  terus terjadi,  meskipun  peraturan  yang  menetapkan  kewajiban  penerapan  upah minimum  mendorrng  peningkatan  gaji  laki  –  laki  dan  perempuan  setiap tahun. Namun, gaji laki – laki lebih tinggi daripada gaji pekerja perempuan. Rasio  gaji  perempuan  terhadap  laki  –  laki  menunjukkan  peningkatan kesetaraan  gender.  Upah  yang  diterima  oleh  pekerja  laki  –  laki  dan permepuan  tampaknya  terus  meningkat  setiap  tahun  karena  perusahaan harus  membayar  upah  minimum.  Secara  umum,  gaji  perempuan  meningkat setiap tahun, namun tetap lebih rendah dari gaji laki – laki. Ini menandakan bahwa perbedaan gaji dalam gender masih ada.
Setengah  dari  pekerja  perempuan  di  indonesia  bekerja  di  sektor informal  dan  tidak  mempunyai  perlindungan  sosial  yang  maksimal.
7 Arif Wicaksana and Tahar Rachman, ‘ 済無 No Title No Title No Title’, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951 – 952. , 3.1 (2018), 10–27 <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case- a7e576e1b6bf>.
Akibatnya,  mereka  sensitif  tehadap  pelecehan  seksual,  eksploitasi, perdagangan  manusia  ditempat  kerja  dan  diskriminasi,.  Dari  segi  upah, pekerja  perempuan  menerima  rata-rata  gaji  30%  lebih  rendah  daripada  gaji pekerja  laki  laki.  Penyebab  rendahnya  gaji  perempuan  karna  pekerja perempuan sekadar mengisi lapangan kerja disektor informal.hambatan bagi perempuan  untuk  beralih  dari  pasar  kerja  informal  ke  pasar  kerja  formal adalah  karenaTanggungjawab  kerumahtanggaan,  status  seb  ordinat oeremouan  dalam  relasi  gender,  dan  sikap  patriarki  terhadap  partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan masyarakat.
Jenis  pekerjaan  yang  paling  banyak  diambil  oleh  perempuan  adalah tenaga  usaha  perdagangan,  dan  pekerja/karyawan,  yang  tidak  menerima kompensasi.  Baik  disektor  formal  maupun  informal,  jenjang  karier  kerja perempuan  pada  umumnya  lebih  lambat  daripada  laki  –  laki.  dalam implementasi  keseteraan  gender    sangatlah  penting  bagi  perempuan  untuk mengembangkan kariernya di dunia kerja.
c. Dasar hukum kesetaraan gender dibidang ketenagakerjaan
Pemerintah  selalu  mengadvokasi  kesetaraan  gender  melalui  berbagai macam  program  yaitu  menetapkan  undang  –  undang  dengan  melakukan ratifikasi  hukum  internasional.  Pemerintah  terus  mendukung  program percepatan  pengarustamaan  gender  (PUG)  melalui  perencanan  dan penganggaran yang  respondif  gender (PPRG)  ditingkat  global pemerintah indonesia  juga  telah  meningkatkan  upaya  untuk  mencapai  kesetaran gender,  Pada  tahun  1995,  indonesia  menghadiri  Konferensi  Keempat Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Perempuan  di  Beijing,  yang  dihadiri 189  negara.  Konferensi  ini  menyetujui  implementasi  strategi  PUG  dalam perencanaan dan pengembangan. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk  mematuhi  perjanjian  internasional  tentang  implementasi  PUG melalui Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000, yang menetapkan bahwa PUG harus  diterapkan  dalam  perencanaan  dan  anggaran  di  semua  sektor pembangunan.
Upaya  untuk  mencapai  kesetaran  gender  dibidang  ketenagakerjaan
ialah dengan memberikan perlindungan khusus kepada pekerja perempuan sesuai  dengan  karakteristik  mereka.  Yang  harus  diperhatikan  oleh perusahaan  seperti  menyerahkan  cuti  hamil  dan  melahirkan  yang  sesuai dengan  kebutuhan  perempuan.  Selain  itu,  perusahaan  harus  memastikan bahwa karyawan perempuan tidak  di diskriminasi dalam hubungan kerja, memberikan  upah,  tunjangan  dan  jaminan  sosial,  serta  mengadakan peluang pelatihan untuk kemajuan karier pekerja perempuan.
Pada tahun 1997, majelis umum perserikatan bangsa – bangsa (PBB) mengadopsi  konvensi  tentang  penghapusan  segala  bentuk  diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), yang menekankan pentingny apengakuan hak – hak perempuan. Pengadilan ini membuka jalan bagi megara di dunia termasuk  indonesia,  untuk  meratifikasinya,  terutama  setelah  indonesia menetapkan  undang  –  undang  No.  7  Tahun  1984  untuk  menandatangani konvensi  tentang  pengahpusan  segala  bentuk  diskriminasi  terhadap perempuan 8
UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki status  yang  sama  dan  menentang  semua  bentuk  diskriminasi  yang tercantum  dalam  Pasal  27.  Pasal  ini  membentuk  dasar  untuk  Undang- Undang Pekerjaan untuk memasukkan artikel yang melarang diskriminasi terhadap perempuan dan melindungi mereka. Pasal 6 Undang-Undang No. 13  Tahun  2003  tentang  Pekerjaan  melindungi  pekerja  perempuan  dari diskriminasi  di  tempat  kerja.  Kepmenaker  No.  224  Tahun  2003,  yang mengatur kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau pekerja, adalah produk hukum tambahan yang berkaitan dengan kesetaraan gender di  bidang  pekerjaan.  Artinya,  wanita  dari  23:00  sampai  7:00,  salah  satu aturan  yang  harus  diperhatikan  seorang  pengusaha  adalah  tidak mempekerjakan  seorang  wanita  pada  malam  yang  berusia  18  tahun  atau hamil.PP  RI  No.  36  Tahun  2021  Tentang  Pekerjaan,  Pasal  2  ayat  2 menetapkan bahwa setiap pekerja atau pekerja berhak atas perlakuan yang
8 Shaleh, Pertiwi, and Shalihah.
sama dalam pelaksanaan sistem kerja tanpa diskriminasi . 9
Meskipun  banyak  peraturan,  baik  konvensi  internasional  maupun undang – undang yang menjamin hak pekerja perempuan, namun faktanya hak  pekerja  perempuan  masih  banyak  yang  tidak  dipenuhi  karena  faktor internal.  Seperti  rendahnya  level  keilmuaan  dan  pemikiran  dari  pekerja perempuan  terkait  haknya,  budaya  patriarki  yang  masih  melekat  di masyarakat,  marginalisasi  dalam  bidang  ketenagakerjan,  stereotip  dan kurangnya  sosialisasi.  Kewajiban  pemerintah  dalam  melaksanakan penerapan  peraturan  perundang  –  undangan  terhadap  perlindungan pekerja  perempuan  belum  berjalan  efektif.    Ini  ditunjukkan  oleh  kurang kuatnya  sanksi  yang  diterapkan  kepada  perusahan  yang  melanggar  hak pekerja  perempuan.  Pemerintah  dan  pengawas  ketenagakerjaan  harus melakukan tindakan pencegahan dan represif untuk mencegah pelanggaran hak pekerja perempuan yang dilakukan oleh perusahaan secara tegas agar perusahaan tidak mengebabaikan kewajibannya terhadap hak – hak .
Untuk  memperkuat  perlindungan  dan  penegakan  hukum  pekerja perempuan, pemerintah harus bekerja sama dengan pengusaha dan pekerja, serta menjalankan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan undang – undang  dengan  mempertimbangkan  faktor  politik,  sosial,  dan  budaya, disetiap lingkungan masyarakat.

## KESIMPULAN
Setiap  pekerja  perempuan  di  dunia  kerja  memiliki  kemungkinan  besar menghadapi  masalah  sulit  di  tempat  kerja  mereka.  Ini  karena  masyarakat memiliki  budaya  patriarki  yang  kuat,  yang  selalu  menempatkan  pria  di  atas wanita.  sebagai  orang  yang  lebih  baik,  sementara  perempuan  digambarkan sebagai orang yang kurang baik.sehingga menghambat pekerja perempuan untuk memanfaatkan  potensi  dan  bakat  yang  mereka  miliki,  terutama  dalam melaksanakan tanggung jawab mereka
9 Yeni Nuraeni and Ivan Lilin Suryono, ‘Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia’, Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 20.1 (2021), 68–79 <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>.
http://doi.org/10.55102.alyasini.v8i2, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Dampak  era  globalisasi,  memberikan  peluang  kepada  perempuan  untuk bekerja  atau  berkarier  di  luar  rumah  untuk  membantu  menghidupi  keluarga mereka,  merupakan  faktor  lain  yang  memengaruhi  kemampuan  mereka  untuk masuk ke dunia kerja.Namun, karena perempuan diposisikan lebih rendah secara alami, mereka diberi perlakuan khusus oleh Undang-Undang. Ini terlihat dalam Pasal  49  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia,  yang  menetapkan  bahwa  “wanita  berhak  mendapatkan  perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita”.
Pada  tahun  1997,  majelis  umum  perserikatan  bangsa  –  bangsa  (PBB) mengadopsi konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan  (CEDAW),  yang  menekankan  pentingny  apengakuan  hak  –  hak perempuan.  Pengadilan  ini  membuka  jalan  bagi  megara  di  dunia  termasuk indonesia,  untuk  meratifikasinya,  terutama  setelah  indonesia  menetapkan undang  –  undang  No.  7  Tahun  1984  untuk  menandatangani  konvensi  tentang pengahpusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
Untuk  memperkuat  perlindungan  dan  penegakan  hukum  pekerja perempuan, pemerintah harus bekerja sama dengan pengusaha dan pekerja, serta menjalankan  pengawasan  yang  ketat  terhadap  pelaksanaan  undang  –  undang dengan  mempertimbangkan  faktor  politik,  sosial,  dan  budaya,  disetiap lingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisiswanto, Erwien, ‘Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada’,
Jurnal Imliah IUS Fakultas Hukum , 3.1 (2015), 69–75
Dharmakusuma, A A Gede Agung, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana, ‘YANG BEKERJA MELEBIHI BATAS WAKTU LEMBUR PADA PERUSAHAAN PT . BINTANG MERAPI Abstrak : Abstract : Memberikan Tuntunan , Maupun Dengan Jalan Meningkatkan Melakukan Pekerjaan . Buruh / Pekerja Adalah Manusia Biasa Yang’, 1–15 HAM, Komnas, ‘Undang-Undang No . 39 Tahun 1999’, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia , 39, 1999, 1–45
‘HUKUM KETENAGAKERJAAN GABUNGAN PERTEMUAN 7-15’
Indonesia, Republik, ‘Negara Republik Indonesia Tahun 1945’, Warga Dan Negara , 1945, 1–166 Januastasya Audina, Dhea, ‘Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum , 2.4 (2022), 148–54 <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>
Nuraeni, Yeni, and Ivan Lilin Suryono, ‘Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia’, Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 20.1 (2021), 68–79 <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>
Shaleh, Ali Ismail, Dwika Ananda Agustina Pertiwi, and Fitriatus Shalihah, ‘Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan’, Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika,
Sosial Dan Budaya , 3.2 (2023), 48–56 <https://doi.org/10.55623/ad.v3i2.133>
Wicaksana, Arif, and Tahar Rachman, ‘ 済無 No Title No Title No Title’, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. , 3.1 (2018), 10–27
<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>