Revised: 27-12-2022 2022
Accepted: 2-2-2023
Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Penyiaran Mengenai Perizinan Penyiaran Berbasis Internet Di Indonesia Tina Maylani, Andriyanto Adhi Nugroho e-ISSN : 2621-4105

## Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Penyiaran Mengenai Perizinan Penyiaran Berbasis Internet Di Indonesia

## Tina Maylani, Andriyanto Adhi Nugroho
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia tinamaylani@upnvj.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  mengenai  urgensi  terkait  pembaharuan  Undang-Undang  Penyiaran mengenai  perizinan  penyiaran  berbasis  internet  di  Indonesia.  Perkembangan  internet  yang  terus berkembang memberikan pengaruh kepada industri penyiaran dengan beralihnya penyiaran secara konvensional  menuju  penyiaran  melalui  internet.  Dikarenakan  penyiaran  internet  saat  ini  tidak tunduk  pada  UU  Penyiaran  dan  termasuk  dalam  kategori  penyelenggara  sistem  elektronik  yang tunduk  pada  UU  Telekomunikasi,  sehingga  menimbulkan  suatu  permasalahan  yaitu  khususnya mengenai  perizinan.  Adanya  ketidakharmonisan  regulasi  mengenai  perizinan    penyiaran  secara konvensional  dengan  penyiaran  menggunakan  internet  mengakibatkan  adanya  perlakuan  yang berbeda,  sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi  penyelenggara  penyiaran  konvensional.  Metode penelitian yang digunakan adalah jenis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif  yang  didukung bahan  hukum primer, sekunder, tersier.  Adapun  hasil dari penelitian  ini  yang  menunjukan  bahwa  diperlukan  pembaharuan  UU  Penyiaran  yang  mengatur mengenai penyiaran berbasis internet khususnya hal prosedur perizinan penyiaran berbasis internet yang dapat mengacu pada aturan yang telah diterapkan di negara lain.
Kata kunci: Internet; Pembaharuan; Penyiaran; Perizinan

## Abstract
The purpose of this research is to examine the urgency regarding the renewal of the Broadcasting Law  regarding  internet-based  broadcasting  licensing  in  Indonesia.  The  development  of  the internet  which  continues  to  grow  has  an  impact  on  the  broadcasting  industry  by  shifting  from conventional broadcasting to digital broadcasting via the internet. Because internet broadcasting is  currently  not  subject  to  Law  concerning  Broadcasting  and  is  included  in  the  category  of electronic  system  operators  subject  to  concerning  Telecommunications,  this  creates  a  problem, namely  specifically  regarding  licensing.  The  existence  of  regulatory  disharmony  regarding conventional broadcasting licensing and broadcasting using the internet has resulted in different treatment,  resulting  in  losses  for  conventional  broadcasting  operators.  Therefore  broadcasting regulations  have  an  urgency  to  be  updated  considering  the  development  of  the  internet  which continues to encourage new innovations and is expected to provide equality in law in the licensing process  between  conventional  broadcasting  operators  and  broadcasting  using  the  internet.  This study  uses  a  normative  juridical  method  and  a  comparative  approach.  The  results  of  this  study indicate  that  it  is  necessary  to  update  the  Broadcasting  Law  which  regulates  internet-based broadcasting, especially in terms of  internet-based broadcasting licensing procedures which can refer to rules that have been implemented in other countries.
Keywords: Internet; Renewal; Broadcasting; Licensing
Revised: 27-12-2022 2022
Accepted: 2-2-2023
Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Penyiaran Mengenai Perizinan Penyiaran Berbasis Internet Di Indonesia Tina Maylani, Andriyanto Adhi Nugroho
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Adanya  perkembangan  teknologi  komunikasi  yang  terus  meningkat memberikan  dampak  bagi  kehidupan  masyarakat.  Internet  muncul  dikarenakan dari  adanya  kemajuan  teknologi.  Di  Indonesia  pada  tahun  2021  sebesar  210  juta jiwa  atau  sebesar  77.02%  penduduk  yang  telah  terkoneksi  internet,  data  ini diperoleh  berdasarkan  survei  tahun  2021  oleh  Asosiasi  Penyelenggara  Jasa Internet di Indonesia. 1
Munculnya  kemajuan  internet  memberikan  pengaruh  kepada  bidang penyiaran.  Berdasarkan  laporan  dari  Global  Internet  tahun  2019  bahwa  total televisi  dan  pendengar  radio  mengalami  penurunan  dan  berpindah  ke  saluran online menggunakan  internet.  Pada  bulan  Januari  2019  sebesar  92%  pengguna internet  menonton  video online ,  dan  69%  pengguna  layanan streaming musik, serta 47% pengguna mendengarkan radio online . 2 Selanjutnya berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia tahun 2021 menyatakan konten internet yang sering diakses oleh masyarakat adalah media sosial sebesar 89.15%, selain media sosial masyarakat juga mengakses tv berbasis internet seperti Netflix sebesar  11.10%  dan We  Tv sebesar  7.84%. 3 Berdasarkan  informasi  Kementerian Komunikasi  dan  Informasi  mayoritas  masyarakat  menggunakan  internet  untuk melihat konten di media sosial. 4
Dengan  munculnya  perkembangan  internet  yang  dapat  dijadikan  sebuah media baru dalam penyiaran untuk memperluas pasar, sehingga media penyiaran harus merespon perkembangan tersebut, agar dapat mempertahankan eksistensinya  di  masyarakat  yaitu  dengan  cara  menggabungkan  media konvensional dengan media baru. 5 Munculnya internet berpengaruh dalam proses digitalisasi  untuk  melahirkan  media online yang  terus  berkembang  sampai  saat ini. 6 Internet bukanlah pesaing bagi industri penyiaran, namun internet merupakan sebuah media untuk dapat dimanfaatkan sebagai media penyiaran.
Regulasi  mengenai  penyiaran  di  Indonesia  diatur  di  UU  Penyiaran.  Dalam melakukan  penyiaran,  suatu  lembaga  penyiaran  harus  mendapatkan  izin penyelenggara  penyiaran  (IPP)  terlebih  dahulu.  Izin  penyelenggara  penyiaran adalah  suatu  izin  sebelum  melakukan  kegiatan  penyiaran  yang  diberikan  kepada lembaga penyiaran. Namun penyiaran menggunakan internet seperti Youtube,
1 Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia,  “Profil  Internet  Indonesia  2022,” Apji.or.Od ,  no. June (2022): 10, apji.or.id.
2 Elif Kalaycioglu and Dragan Nikodijević, “Radio and Television Supreme Council: Regulation on Internet  Broadcasting  in  Turkey,” Komunikacije,  Mediji,  Kultura 11,  no.  11  (2019):  89–100, https://doi.org/10.5937/gfkm1911089x.
3 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “Profil Internet Indonesia 2022.”
4 Ayu A P Hanuring, “Studi Kasus Penggunaan Internet Yang Berbasis Pancasila Bagi Warga Perum Loh  Agung  Jaten  Karangnayar,” Jurnal  Ius  Constituendum 3,  no.  April  (2018):  48, https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.863.
5 Gilang  Gusti  and  Anziza  Ismaqurotin,  “Strategi  Diversifikasi  Bisnis  Televisi  Lokal  Melalui Platform  Digital  (Studi  Kasus  Pada  SBO  Tv),” Commercium 03,  no.  02  (2012):  1–5, https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/Commercium/article/view/36116.
6 Septiawan Santana Kurnia, Jurnalisme Kontemporer (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).
Revised: 27-12-2022 2022
Accepted: 2-2-2023
Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Penyiaran Mengenai Perizinan Penyiaran Berbasis Internet Di Indonesia Tina Maylani, Andriyanto Adhi Nugroho
e-ISSN : 2621-4105
Netflix dan Instagram yang juga melakukan penyiaran tidak terikat pada UU Penyiaran, 7 hal  ini  menyebabkan  perilaku  yang  berbeda  terhadap  kegiatan  usaha yang  berfokus  di  industri  penyiaran  menggunakan  spektrum  frekuensi  radio mengalami  kerugian. 8 Bahwa  dikarenakan  penyiaran  internet  tidak  tunduk  pada UU  Penyiaran,  sehingga  mengakibatkan  perlakuan  berbeda  antar  penyelenggara penyiaran, alasan ini  yang menjadi dasar dalam mengajukan uji Undang-Undang Penyiaran  ke  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusan  MK  No.  39/PUU- XVIII/2020. 9 Namun permohonan ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini antara  lain,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Silaban 10 (2020).  Penelitian  ini mengkaji mengenai bahwa penyelenggara penyiaran sebelum melakukan kegiatan penyiaran  radio  maupun  televisi  wajib  terlebih  dahulu  memiliki  izin penyelenggaraan  penyiaran.  Namun  penyiaran  menggunakan podcast yang penggunaannya  disebarluaskan  melalui  internet  tidak  termasuk  dalam  ruang lingkup UU Penyiaran yang cakupannya hanya televisi dan radio. Oleh karena itu khususnya  mengenai  perizinan  dalam  penyiaran  yang  menggunakan podcast melalui  internet  tidak  termasuk  ruang  lingkup  penyiaran,  sehingga  hal  ini  tidak sesuai  dengan  UU  Penyiaran.  Dalam  penelitian  ini  terdapat  kelemahan  yaitu hanya  terfokus  pada  penyiaran  melalui  podcast  yang  belum  diatur  dalam  UU Penyiaran.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putra  (2021) 11 yang  mengkaji  bahwa kegiatan penyiaran melalui platform media sosial saat  ini dapat  digunakan untuk kegiatan  penyiaran,  namun  media  sosial  tidak  diatur  dalam  UU  Penyiaran.  Hal inilah  yang  menyebabkan  timbulnya  perlakuan  yang  berbeda  antara penyelenggara  penyiaran  spektrum  frekuensi  radio  secara  konvensional  dengan penyelenggara  penyiaran  berbasis  internet.  Perlakuan  yang  berbeda  ini  dapat dilihat  dari  izin  penyiaran  bahwa  penyelenggara  penyiaran  secara  konvensional harus  memiliki  izin  penyiaran  terlebih  dahulu  sebelum  melakukan  kegiatan penyiaran,  berbeda  dengan  penyelenggara  penyiaran  berbasis  internet  yang melalui  media  sosial,  atau Youtube ,  tidak  diwajibkan  untuk  memiliki  izin penyiaran,  sehingga  dapat  bebas  melakukan  tindakan  penyiaran  karena  tidak
7 Billy  Nikolas  Simanjuntak,  “Konvensional  Dan  Penyediaan  Layanan  Aplikasi  Dan  /  Atau  Konten Melalui  Internet  Over-the-Top  Dalam  Perpektif  Persaingan  Usaha  Yang  Adil,” Jurnal  Program  Magister Hukum FHUI 1, no. 4 (2021): 1707, https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/4/.
8 Reyhan  Agung  Munthe  et  al.,  “Analisis  Yuridis  Penyedia  Layanan  Konten  Penyiaran  Berbasis Internet  Dengan  Layanan  Konten  Melalui  Spectrum  Televisi  Dan  Radio,” Locus  Journal  of  Academic Literature Review 1, no. 2 (2022): 130–42, https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.61.
9 Eka  Wenats  Wuryanata  Mokhammad  Naigam  Mahriva,  “Dominasi  Kekuasaan  Pemilik  Media Dalam  Wacana  Pembaruan  UU  Penyiaran  Power  Domination  Of  Media  Owners  In  The  Discussion  Of Updating  The  Broadcasting  Law,” Jurnal  Penelitian  Komunikasi  Dan  Opini  Publik 25,  no.  1  (2021):  77, https://doi.org/https://doi.org/10.33299/jpkop.25.1.3766.
10 Alvin  Daniel  Silaban,  Muhammad  Amirulloh,  and  Laina  Rafianti,  “Podcast :  Penyiaran  Atau Layanan  Konten  Audio  Melalui  Internet  (Over  the  Top)  Berdasarkan  Hukum  Positif  Di  Indonesia,” Jurnal Legalitas 13, no. 02 (2020): 129–43, https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.8325.
11 Riza  Ananda  Putra  (2021),  “Konsekuensi  Hukum  Tindakan  Penyiaran  Oleh  Media  Sosial  Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran,”.Skripsi 2021.
Revised: 27-12-2022 2022
Accepted: 2-2-2023
Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Penyiaran Mengenai Perizinan Penyiaran Berbasis Internet Di Indonesia Tina Maylani, Andriyanto Adhi Nugroho
e-ISSN : 2621-4105
terikat pada UU Penyiaran. Dalam penelitian ini terdapat kelemahan  yaitu hanya terfokus  pada  kegiatan  penyiaran  di  media  sosial  yang  belum  diatur  dalam  UU Penyiaran,  sehingga  memberikan  konsekuensi  hukum  terhadap  penyiaran  yang dilakukan oleh media sosial.
Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2022) 12 mengkaji bahwa siaran sekarang tidak hanya diselenggarakan oleh lembaga penyiaran namun dapat dilakukan oleh penyelenggara platform digital , dikarenakan adanya perkembangan internet.  Namun  terdapat  permasalahan  yaitu mengenai  perizinan.
Karena  lembaga  penyiaran  televisi  maupun  radio  harus  memiliki  izin penyelenggaraan  penyiaran  sebelum  melakukan  kegiatan  penyiaran,  sedangkan penyelenggara platform  digital yang  menggunakan  internet  tidak  memiliki kewajiban  untuk  memiliki  izin  penyelenggaraan  siaran.  Padahal  aspek  perizinan adalah  aspek  yang  cukup  penting  dan  tahap  pertama  dalam  penyiaran  yakni sebelum  melakukan  kegiatan  penyiaran,  sehingga  apabila  penyelenggara penyiaran  tidak  memiliki  izin  penyelenggaraan  penyiaran,  sehingga  lembaga penyiaran tersebut tidak dapat melakukan kegiatan penyiaran. 13 Dalam penelitian ini  terdapat  kelemahan  yaitu  tidak  terfokus  pada  perizinan  penyiaran menggunakan  internet,  yakni  hanya  membahas  mengenai  pengawasan  isi  siaran penyiaran dengan platform digital oleh KPI.
Sehubungan  dengan  penelitian  sebelumnya  bahwa  ditemukan  adanya kesamaan  dan  perbedaan  dengan  penelitian  ini.  Adapun  persamaan  yaitu membahas  mengenai  perkembangan  penyiaran  saat  ini  menggunakan  internet, sedangkan  untuk  perbedaannya  yaitu  penelitian  ini  berfokus  pada  perbedaan regulasi  perizinan  penyiaran  konvensional  dengan  penyiaran  menggunakan internet  serta  metode  pendekatan  komparatif  yang  akan  dilakukan.  Maka  dari tujuan  penulisan  ini  yaitu  untuk  membahas  mengenai  bagaimana  urgensi pembaharuan  undang-undang  penyiaran  mengenai  perizinan  penyiaran  berbasis internet di Indonesia, serta membahas pengaturan yang sesuai mengenai perizinan penyiaran  berbasis  internet  di  negara  lain  sebagai  acuan  atau  referensi  untuk pengaturan perizinan penyiaran berbasis internet di Indonesia.

## 2. METODE
Metode penelitian adalah suatu proses atau langkah-langkah sebagai sumber terhadap  objek  yang  diteliti  guna  mencari  informasi  berupa  data  suatu penelitian. 14 Dalam  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif, penelitian  yuridis  normatif  adalah  suatu  metode  penelitian  dengan  kajian ketentuan-ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan  serta  mengkaji  objek
12 Ahmad  Budiman,  “Penyelenggaraan  Platform  Digital  Penyiaran,” Info  Singkat  Kajian  Singkat Terhadap  Isu  Aktual  Dan  Stategis XIV,  no.  7  (2022):  2,  https://123dok.com/document/y96xrk8d- penyelenggaraan-platform-digital-penyiaran.html.
13 Adi  Permana  Sidik  Witri  Cahyati,  Roni  Tabroni,  “Strategi  Media  Penyiaran  Dalam  Membuat Program Siaran Yang Sehat Bagi Publik,” Jurnal Penelitian Dan Studi Ilmu Komunikasi 1, no. 1 (2020): 12, https://doi.org/https://doi.org/10.32897/buanakomunikasi.2020.1.1.538.
14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984).
Revised: 27-12-2022 2022
Accepted: 2-2-2023
Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Penyiaran Mengenai Perizinan Penyiaran Berbasis Internet Di Indonesia Tina Maylani, Andriyanto Adhi Nugroho
e-ISSN : 2621-4105
suatu  permasalahan  yang  akan  diteliti. 15 Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan peraturan  perundang-undangan  serta  pendekatan  komparatif  dengan  negara  lain seperti  contoh  Turki  mengenai  regulasi  yang  berlaku  tentang  penyiaran  berbasis internet.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif  membahas  tentang urgensi  pembaharuan  Undang-Undang  Penyiaran  mengenai  perizinan  peraturan penyiaran  berbasis  internet  di  Indonesia  serta  komparasi  mengenai  pengaturan perizinan  penyiaran  berbasis  internet  dari  berbagai  negara  seperti  contoh  negara Turki.  Pendekatan  yuridis  ini  berdasarkan  sumber  dari  bahan  primer  yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, The Law No 6112 on the Establishment of Radio and Television Enterprises And Their Media Services , By  Law  On  The  Provision  of  Radio,  Television and  On-Demand  Media  Services via Internet . Adapun bahan hukum sekunder dari jurnal hukum, buku, wawancara dan data dari suatu artikel dan juga hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Urgensi  Pembaharuan  Undang-Undang  Penyiaran  Terhadap  Perizinan Penyiaran Berbasis Internet di Indonesia.
Penyiaran  saat  ini  terus  mengalami  perkembangan,  dikarenakan  penyiaran berfungsi  sebagai  tempat  untuk  menyalurkan  informasi  di  Indonesia,  selain  itu juga penyiaran berfungsi sebagai alat komunikasi bagi masyarakat, penyelenggara penyiaran  dan  pemerintah. 16 Perkembangan  penyiaran  ini  ditunjukkan  dari munculnya penyiaran digital . Digitalisasi ini memberikan kemudahan  yang lebih cepat  untuk  memperoleh  suatu  informasi. 17 Perkembangan  digitalisasi  yang bergerak semakin cepat dan mendorong munculnya berbagai platform digital baru guna  memudahkan  kebutuhan  masyarakat. 18 Munculnya platform digital saat  ini merupakan  suatu  akibat  dari  terjadinya  proses  digitalisasi  yang  dilakukan  oleh manusia  sekarang.  Sehingga  media  penyiaran  saat  ini  terus  berkembang,  tidak hanya  melalui  media  televisi  dan  radio,  namun  berkembang  dan  disebarluaskan melalui jaringan internet, salah satu contohnya adalah media sosial. 19 Internet saat ini dimanfaatkan sebagai media baru karna internet dan media baru berkaitan satu sama  lain  seperti  internet  dijadikan  wadah  untuk  mengakses  ke  media  baru  dan dari  media  baru  ini  akan  dihubungkan  ke  media  lain  melalui  internet.  Sehingga
15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2015).
16 Rini  Sulistyowati,  “Legal  Protection  of  Customized  Tv  Customers  Reviewed  From  Government Regulation  Number  52  of  2005  Concerning  the  Operation  of  Institutional  Broadcasting  Broadcasting  in Satellite , Cable,” Jurnal USM Law Review 2, no. 1 (2019): 30,
https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2257.
17 Gabriella  Ivana  and  Andriyanto  Adhi  Nugroho,  “Akibat  Kekosongan  Hukum  Terhadap  Non- Fungible  Token  Sebagai  Pelanggaran  Hak  Kekayaan  Intelektual  Teknologi  Informasi  .  1  Perkembangan Zaman Yang Semakin Canggih Menghadirkan Baru Yang Saat Ini Dikenal Sebagai NFT Atau Non-Fungible Token . Dilansir Dari,” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 709, https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5685.
18 Budiman, “Penyelenggaraan Platform Digital Penyiaran.”
19 Riza  Ananda  Putra  (2021),  “Konsekuensi  Hukum  Tindakan  Penyiaran  Oleh  Media  Sosial  Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran,”.Skripsi 2021.
Revised: 27-12-2022 2022
Accepted: 2-2-2023
Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Penyiaran Mengenai Perizinan Penyiaran Berbasis Internet Di Indonesia Tina Maylani, Andriyanto Adhi Nugroho
e-ISSN : 2621-4105
internet  berfungsi  untuk  menghubungkan  antara  media  dengan  penonton,  hal  ini merupakan  contoh  perubahan  dalam  dunia  penyiaran  karna  munculnya penyelarasan dalam media konvensional dan media baru. 20 Dari hal tersebut dapat dilihat  bahwa  internet  memberikan  kemudahan  dalam  mengakses  sebuah informasi untuk masyarakat. 21
Penyiaran yang menggunakan platform digital merupakan suatu tren pilihan untuk  masyarakat  agar  mendapatkan  sebuah  siaran,  yaitu  untuk  memperoleh informasi. Adapun contoh penyiaran menggunakan platform digital, yakni media sosial mencakup Youtube Live , Instagram Live , dan channel TV yang ditampilkan pada website .  Media  tersebut  menggunakan  jaringan  internet  yang  memudahkan manusia  untuk  mendapatkan  informasi. Platform digital tersebut  muncul  karena adanya  perkembangan  teknologi  dan  komunikasi  seperti  internet  yang  terus berkembang pesat.
Berdasarkan  dari  data  Badan  Pusat  Statistik  melalui  hasil  dari  pendataan Survei Susenas tahun 2021, yakni penduduk Indonesia dalam mengakses internet di  tahun  2021  sebesar  62.10%. 22 Kemudian,  ditambahkan  data  dari  Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet tahun 2021-2022 bahwa sebesar 77.02% atau sebesar 210  juta  jiwa  penduduk  Indonesia  yang  telah  terkoneksi  internet.  Di  Indonesia saat  ini  memulai  era digital internet  sehingga  masyarakat  Indonesia  lebih  suka menghabiskan  waktu  untuk  menonton  siaran-siaran digital melalui  internet  dari pada  siaran  di  televisi. 23 Dari  data  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  teknologi internet sudah semasif seperti penyiaran secara konvensional.
Dari  hal  tersebut  perusahaan  penyiaran  harus  bisa  beradaptasi  dengan perkembangan  teknologi  yang  ada,  agar  dapat  mempertahankan  eksistensinya, saat  ini  persaingan  bisnis  dalam  industri  media  dipengaruhi  oleh  teknolgi  yang semakin  berkembang, 24 Oleh  karena  itu  mulai  beralih  penyiaran  secara konvensional menjadi penyiaran menggunakan internet. Bahwa penyiaran internet disebut  layanan audio  visual melalui  internet.  Penyiaran  internet  tersebut  adalah istilah  untuk  memudahkan  dalam  penyebutan,  namun  penyiaran  dengan  layanan audio visual melalui internet berbeda konsep dari sisi teknologi  yang digunakan, yaitu penyiaran menggunakan spektrum frekuensi radio, sedangkan layanan audio
20 Ramsiah  Tasruddin  and  Fauziah  Astrid,  “Efektivitas  Industri  Media  Penyiaran  Modern  ‘Podcast’ Di  Era  New  Media,” Al-Munzir 14,  no.  2  (2021):  211–30,  https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al- munzir/article/view/3245.
21 Lutfiya  Arinda, Putri Ananta, and Rianda Dirkareshza, “Ius Constituendum Terhadap Nama Artis Yang Dikomersialkan Didalam Buku Tanpa Seizin Tokoh Pemanfaatan Nama Artis Dalam Fanfiction Dalam Infantum ( Indonesia Mendapatkan Suatu Profit , Konveksi Tersebut Masih Bisa Mendapatkan Status Legal,” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 723, https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5716.
22 Badan  Pusat  Statistik,  “Statistik  Telekomunikasi  Indonesia  2021,” Badan  Pusat  Statistik ,  2021, Jakarta.
23 Finna  Prima  Handayani  and  Ika  Merdekawati,  “Kebijakan  Penggunaan  Media  Online  Website Kompas  TV  Dan  Youtube  Untuk  Menyalurkan  Konten  ‘Eksklusif  Digital’  Kompas  TV,” Jurnal  Kajian Jurnalisme 2, no. 2 (2019): 198–211, https://doi.org/10.24198/jkj.v2i2.21361.
24 Gusti,  Gilang,  and  Anziza  Ismaqurotin.  "Strategi  Diversifikasi  Bisnis  Televisi  Lokal  Melalui Platform  Digital  (Studi  Kasus  Pada  SBO  Tv)."  Commercium  03,  no.  02  (2012):  1-5. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/Commercium/article/view/36116.
Revised: 27-12-2022 2022
Accepted: 2-2-2023
Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Penyiaran Mengenai Perizinan Penyiaran Berbasis Internet Di Indonesia Tina Maylani, Andriyanto Adhi Nugroho
e-ISSN : 2621-4105
visual melalui internet menggunakan jaringan telekomunikasi internet. Pengaturan antara  layanan audio  visual dengan  penyiaran  berbeda  atas  dasar  penyiaran tunduk  pada  UU  Penyiaran  dan  layanan audio  visual tunduk  pada  UU Telekomunikasi,  selanjutnya  disebut  UU  Telekomunikasi  sebagai  penyelenggara sistem elektronik. 25
Terdapat  perbedaan  mengenai  perizinan  dari  kedua  hal  tersebut,  yaitu mengenai perizinan penyiaran secara konvensional tercantum dalam Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran  yang  selanjutnya  disebut  sebagai  PP  Nomor  46  2021  yaitu  lembaga penyiaran  yang  ingin  menyelenggarakan  penyiaran  harus  memperoleh  izin penyelenggara penyiaran (IPP) dengan memenuhi persyaratan perizinan berusaha. Kemudian  untuk  memperoleh  izin  tersebut  penyelenggara  penyiaran  harus melakukan  terlebih  dahulu  melakukan  uji  kelayakan  operasi  penyiaran.  Untuk melakukan  uji  kelayakan  operasi  penyiaran  harus  menyediakan  terlebih  dahulu sarana dan prasarana. Kemudian akan memperoleh surat keterangan bahwa layak operasi  penyiaran,  dan  izin  penyelenggara  penyiaran  (IPP)  dapat  berlaku  selama 10  tahun  dan  dapat  dilakukan  perpanjangan.    Kemudian  mengenai  perizinan penyelenggara penyiaran melalui internet yang tunduk pada UU Telekomunikasi. Layanan audio visual melalui internet masuk kategori dalam penyelenggara sistem elektronik  yang  wajib  untuk  melakukan  pendaftaran  terlebih  dahulu  dengan melakukan cara yaitu dapat mengajukan kepada Menteri melalui sistem pelayanan perizinan  berusaha.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  6  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  tahun  2019  tentang  Penyelenggara  Sistem  dan  Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut PP 71 Tahun 2019. 26
Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa adanya ketidakharmonisan regulasi yang menyebabkan perbedaan perlakuan terhadap pelaku usaha dalam melakukan proses  perizinan  antara  penyiaran  yang  dilakukan  secara  konvensional  dengan penyiaran  menggunakan  internet.  Hal  ini  sangat  tidak  sesuai  dengan  prinsip kesamaan  di  dalam  hukum  yang  tercantum  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945 menyatakan  dalam  hal  ini  warga  negara  mendapatkan  kedudukan  yang  sama  di dalam hukum berdasarkan UU. Perbedaan perlakuan mengenai regulasi perizinan penyiaran secara konvensional dan penyiaran menggunakan internet menimbulkan suatu  ketidakadilan.  Berdasarkan  pendapat  dari  ahli  Hans  Kelsen  dalam  buku karangan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa’at menyatakan bahwa aturan yang diterapkan  pada  semua  hal  di  mana  dalam  isi  aturan  tersebut  harus  diterapkan,
25 Wawancara  dengan  Bapak  Indra  Maulana,  Ketua  bagian  hukum  dan  kerjasama  Kementerian komunikasi dan Informatika, Pada hari Selasa 29 November 2022.
26 Hanifan  Niffari,  “Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  Dalam  Perspektif  Perizinan  Dan  Aspek Pertanggungjawabannya,” DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2019): 26, https://doi.org/https://doi.org/10.24905/diktum.v7i2.79.
Revised: 27-12-2022 2022
Accepted: 2-2-2023
Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Penyiaran Mengenai Perizinan Penyiaran Berbasis Internet Di Indonesia Tina Maylani, Andriyanto Adhi Nugroho
e-ISSN : 2621-4105
kemudian  tidak  adil  adalah  apabila  aturan  diterapkan  pada  hal  yg  satu  namun tidak diterapkan di hal yang lain. 27
Bahwa  dari  adanya  ketidakharmonisan  dalam  regulasi  mengenai  perizinan antara  penyiaran  yang  dilakukan  secara  konvensional  dengan  penyiaran menggunakan  internet  memberikan  dampak  yang  begitu  jelas  yaitu  bagi penyelenggara penyiaran konvensional seperti yang dirasakan oleh stasiun televisi yakni  RCTI  dan  INews  TV  dalam  melakukan  uji  materiil  UU  Penyiaran,  bahwa dengan adanya ketidakharmonisan regulasi ini menyebabkan perbedaan perlakuan antara penyelenggara penyiaran baik secara konvensional atau berbasis internet ini menyebabkan  kerugian  baik  secara  materiil  maupun  immateriil  bagi penyelenggara  penyiaran  konvensional. 28 RCTI  dan  INews  Tv  merasa  dirugikan karna  sebelum  melakukan  kegiatan  penyiaran  harus  berbadan  hukum  terlebih dahulu  sampai  mendapatkan  izin  penyelenggara  penyiaran,  kemudian  sebelum mendapatkan  izin  tersebut  harus  melakukan  uji  kelayakan  operasi  penyiaran, dalam hal ini mengalami proses yang panjang, berbeda dengan penyiaran berbasis internet  atau  OTT  tidak  perlu  untuk  memenuhi  izin  penyelenggara  penyiaran cukup  hanya  melakukan  pendaftaran  penyelenggara  sistem  elektronik. 29 Karena terkait  dengan  persyaratan  dan  perizinan  penyelenggaraan  penyiaran  antar penyelenggara  penyiaran  konvensional  dengan  internet  menggunakan  metode yang berbeda sehingga aspek perizinannya-pun pasti berbeda.
Terdapat  ketidakharmonisan  regulasi  mengenai  perizinan  antara  penyiaran secara  konvensional  dan  penyiaran  menggunakan  internet  menyebabkan perlakuan  tidak  sama  di  dalam  hukum  sehingga  menyebabkan  suatu ketidakadilan.  Dari  hal  tersebut  terdapat  urgensi  pembaharuan  Undang-Undang Penyiaran mengenai perizinan penyiaran internet di Indonesia.
3.2 Pengaturan  yang Sesuai  terkait dengan Perizinan Penyiaran  Internet di Indonesia.
Bahwa  terdapat  negara  yang  saat  ini  sudah  mengatur  mengenai  penyiaran internet,  yaitu  salah  satunya  adalah  Turki.  Negara  Turki  yang  telah  mengatur mengenai  penyiaran internet  dikarenakan adanya perkembangan tekonologi  yang memiliki peranan  yang  penting dalam membawa dampak positif maupun negatif di  suatu  negara, 30 perkembangan  teknologi  ini  telah  memberikan  pengaruh terhadap  media  dengan  cara  yang  berbeda  seperti  contoh  internet  yang
27 Ali Syafa’at & Jimmly Asshiddiqe, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum , 1st ed. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Agung Konstitusi RI, 2006).
28 “Putusan Nomor 39/PUU-XVIII/2020” (2020).
29 Fitria  Safiratun  Nabilah  et  al.,  “Menggugat  UU  Penyiaran  Di  Indonesia  (Analisa  Framing Pemberitaan  Gugatan  RCTI  Dan  INews  TV  Tentang  UU  32  Tahun  2002  Pada  SindoNews  &  Detik.Com Periode  27  Agustus-20  September  2020),” Jurnal  Ilmiah  Komunikasi  Makna 9,  no.  2  (2021):  74, https://doi.org/https://doi.org/10.30659/jikm.v9i2.15860.
30 Wahyu  Beny  Mukti  Setiawan,  Erifendi  Churniawan,  and  Femmy  Silaswaty  Faried,  “Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber (Cyber Attack) Guna Menjaga Kedaulatan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,” Jurnal  USM  Law  Review 3,  no.  2  (2020):  277, https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2773.
Revised: 27-12-2022 2022
Accepted: 2-2-2023
Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Penyiaran Mengenai Perizinan Penyiaran Berbasis Internet Di Indonesia Tina Maylani, Andriyanto Adhi Nugroho
e-ISSN : 2621-4105
memberikan kontribusi pada radio,  dan televisi serta media cetak. Meningkatnya internet  memungkinkan  perubahan  terhadap  mendengarkan  radio  dan  menonton televisi  dengan  media  baru. 31 Berdasarkan  hasil  survei  yang  dilakukan  oleh Turkish  Statistical  Institute (TurkStat)  di  tahun  2021  mengungkapkan  bahwa pengguna  internet  sebesar  82.6%  yang  digunakan  oleh  usia  16-74  tahun,  dan sebesar  70.8%  adalah  pengguna  media  sosial  dari  total  penduduk. 32 Tingginya pengguna internet dan media sosial di Turki membawa pengaruh kepada platform- platform digital dan industri penyiaran.
Pengaturan mengenai penyiaran di Turki diatur dalam The Law No 6112 on the Establishment of Radio and Television Enterprises And Their Media Services, selanjutnya  disebut Law  No.  6112 .    Aturan  ini  dibentuk  dengan  tujuan  untuk mengatur,  mengawasi  bagi  layanan  radio,  televisi  dan  media on  demand yang mentransmisikan melalui berbagai teknis, metode dan gelombang elektromagnetik. Aturan ini mengatur mengenai siaran analog yaitu siaran melalui kabel,  satelit  dan  terrestrial  maupun  sejenisnya  yang  menggunakan  teknik analog. 33
Berdasarkan article 19  (1)  huruf  a Law  No.  6112 menyatakan  bahwa perusahaan yang menyediakan layanan penyiaran radio, layanan penyiaran televisi dan layanan media dengan permintaan secara eksklusif harus mengajukan lisensi penyiaran  kepada  Dewan  Tertinggi  televisi  dan  radio  (RTUK),  dan  lisensi penyiaran diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dagang Turki.
Kemudian  berdasarkan article 27  ayat  (1)  dan  (2) Law  No.  6112 menyatakan  bahwa  penyedia  jasa  media  yang  mengajukan  permohonan  kepada Dewan  Tertinggi  mengenai  izin  penyiaran  untuk  setiap  teknik  dan  jaringan penyiaran  agar  mencantumkan  dengan  jelas  mengenai  teknik  penyiaran  serta jaringan  yang  akan  diberikan  izin.  Selanjutnya  perusahaan  yang  meminta mengajukan  untuk  melakukan  siaran  serentak  pada  jaringan  berbeda  dan  dengan teknik  yang  berbeda  harus  mengajukan  izin  terpisah  untuk  setiap  teknik  dan jaringan  penyiaran  dan  harus  menyediakan  siaran  serentak.  Izin  penyiaran  ini diberikan  jangka  waktu  selama  10  tahun  dan  setiap  perusahaan  yang  telah diberikan izin penyiaran terrestrial oleh Dewan Tertinggi tidak dapat mengalihkan hak lisensinya.
Kemudian  mengenai  pengaturan  penyiaran  internet  diatur  dalam  aturan turunan yaitu The Radio and Television Supreme Council and the information and communication  technologies  authority (RTUK)  dengan  menerbitkan  aturan mengenai regulasi penyiaran berbasis internet di dalam By Law On The Provision
31 Mihalis  Kuyucu,  “The  Convergence  of  Internet  and  Radio  in  Turkey  in  the  Perspective  of Distribution and Audience,” Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 4, no. 3 (2014): 40– 56, https://doi.org/10.7456/10403100/004.
32 Media& Telecoms Technology, “Statue Of Digital Media Platforms And Digital Broadcasting Acts Under  Turkish  Law,”  Legal  500,  2022,  https://www.legal500.com/developments/thought-leadership/status- of-digital-media-platforms-and-digital-broadcasting-acts-under-turkish-law/.
Revised: 27-12-2022 2022
Accepted: 2-2-2023
Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Penyiaran Mengenai Perizinan Penyiaran Berbasis Internet Di Indonesia Tina Maylani, Andriyanto Adhi Nugroho
e-ISSN : 2621-4105
of Radio, Television and On-Demand Media Services via Internet Environment. 34
RTUK menerbitkan aturan tersebut  berdasarkan article 29/A Law No 6112 yaitu untuk  memberikan  lisensi  siaran  kepada  penyedia  dan  otorisasi  transmisi  siaran kepada  operator platform ,  dan  tata  cara  serta  asas  mengenai  pengawasan  siaran yang bersangkutan dan pelaksanaan pasal ini . 35
Berdasarkan article 29/A  yang  ditambahkan  di Law  No.  6112 bahwa penyelenggara  jasa  media  yang  dalam  hal  ini  telah  memiliki  hak  siar  sementara maupun  izin  siaran  dari  Dewan  Tertinggi  Radio  dan  Televisi  (RTUK)  sesuai dengan Law  No.  6112 dan Law No.  5651 . Maka  penyedia  layanan  media  yang ingin  menyediakan  radio,  televisi  dan  layanan  penyiaran  berdasarkan  internet harus  memiliki  lisensi  siaran  yang  diperoleh  dari  RTUK. 36 Namun  dalam peraturan  ini  dalam Article 2(1)  terdapat  pengecualian  yaitu  hanya  mencakup penyedia  layanan  radio,  televisi  dan  layanan  sesuai  permintaan  melalui  internet, penyedia  layanan  media  swasta  yang  menyediakan  layanan  media online, dan untuk  layanan  komunikasi  individual  tidak  termasuk  dalam  lingkup  peraturan tersebut.
Peraturan ini tercantum mengenai siaran televisi online , siaran radio online dan  layanan  media  sesuai  permintaan online ,  yang  intinya  menggunakan  media internet. Berdasarkan Article 5(1) dan (2) menyatakan bahwa penyelenggara jasa media yang memiliki hak siar sementara atau izin siaran yang telah diberikan oleh Mahkamah  Agung  yang  menyelenggarakan  juga  jasa  medianya  melalui lingkungan internet terlebih dahulu harus memperoleh izin penyiaran daring atau online dari  Dewan  Tertinggi  atau  disebut  RTUK.  Izin  penyiaran  daring  ini diberikan  berbeda  yaitu  untuk  siaran  radio online maka  diberikan  izin  penyiaran Internet-RD, untuk izin penyiaran televisi online diberikan Internet-TV, dan untuk izin penyiaran layanan media on demand diberikan Internet-IBYT.
Untuk  memperoleh  izin  penyiaran  daring,  berdasarkan Article  7 bahwa penyedia  penyiaran  radio,  televisi  dan  layanan on  demand yang  menggunakan internet  harus  mendirikan  perusahaan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Dagang Turki (Turkish  Commercial  Code) .  Izin  penyiaran  daring  tersebut  diberikan jangka  waktu  selama  10  tahun  dan  dapat  diperpanjang  selambat-lambatnya  dua bulan  sebelum  waktu  berakhir.  Regulasi  mengenai  perizinan  penyiaran  di  Turki antara  penyiaran  secara analog atau  konvensional  dengan  penyiaran  melalui internet  sama-sama  harus  mendapatkan  izin  penyiaran  dan  untuk  penyiaran melalui internet harus mendapatkan izin penyiaran daring dari RTUK atau Dewan Tertinggi. Untuk memperoleh izin penyiaran harus mendirikan perusahaan sesuai
35 Serbest  Telekomünikasyon  İşletmecileri  Derneği,  “‘İnternet  Yayinciliği’nin  Düzenlenmesi̇ne İli̇şki̇n  Değerlendi̇rme,”  18-027,  2018,  https://telkoder.org.tr/wp-content/uploads/2018/08/2018-08-15- internetYayinciligiDuzenlemeBTK.pdf.
36 Merve Ergüney, “RTÜK’ün İnternet Denetimi: İlgili Mevzuat Üzerine Bir Değerlendirme,” AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology 11, no. 41 (2020): 96–122, https://doi.org/10.5824/ajite.2020.02.005.x.
Revised: 27-12-2022 2022
Accepted: 2-2-2023
Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Penyiaran Mengenai Perizinan Penyiaran Berbasis Internet Di Indonesia Tina Maylani, Andriyanto Adhi Nugroho
e-ISSN : 2621-4105
dengan hukum dagang di Turki. Kedua izin penyiaran tersebut berlaku selama 10 tahun.  Dari  uraian  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  regulasi  mengenai  perizinan penyiaran  antara  penyiaran  konvensional  dan  penyiaran  menggunakan  internet tidak adanya perbedaan.
Berbeda  dengan  di  Indonesia  yang  belum  mengatur  mengenai  penyiaran berbasis  internet  seperti  negara  Turki,  sehingga  terdapat  perbedaan  regulasi mengenai  perizinan  antara  penyiaran  secara  konvensional  dengan  penyiaran menggunakan  internet.  Menurut  Kepala  BPHN  Prof.  R.  Benny  Riyanto menyatakan  substansi  atau  materi  muatan  di  dalam  UU  Penyiaran  serta  aturan turunannya  belum  dapat  mengakomodir  perkembangan  teknologi  sekarang. 37 Perkembangan  teknologi  menyebabkan  media  baru  yang  dapat  melakukan penyiaran.  Sehingga  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  penyiaran perlu  untuk  dilakukan  pembaharuan,  dikarenakan  sudah  tidak  dapat  lagi mengakomodir  perkembangan  teknologi  saat  ini.  Rancangan  undang-undang pembaharuan UU Penyiaran sudah masuk dalam prolegnas tahun 2023, dalam hal ini  masih  dalam  proses  penyusunan.  Negara  Turki  dapat  dijadikan  acuan  oleh Indonesia  dalam  melakukan  pembaharuan  UU  Penyiaran  mengenai  perizinan penyiaran  berbasis  internet,  seperti  penyelenggara  penyiaran  berbasis  internet harus  berbadan  hukum  sesuai  hukum  Indonesia  sebelum  mendapatkan  izin penyelenggara penyiaran daring (online), namun tetap memperhatikan sosial, dan budaya  ada  di  Indonesia.  Pembaharuan  tersebut  dapat  dilakukan  dengan memperluas  definisi  penyiaran,  menambahkan  ruang  lingkup  penyiaran  internet ke  dalam  UU  Penyiaran,  namun  mengecualikan  siaran  yang  dilakukan  individu agar  tidak  membatasi  kreativitas  individu.  Adanya  pembaharuan  UU  Penyiaran, maka  persyaratan  dan  tata  cara  perizinan  penyiaran  antara  penyelenggara penyiaran  konvensional  dengan  penyelenggara  penyiaran  berbasis  internet  tidak lagi ada perbedaan yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

## 4. PENUTUP
Bahwa  penyiaran  internet  belum  diatur  dalam  UU  Penyiaran.  Penyiaran internet  disebut  layanan audio  visual melalui  internet.  Penyiaran  internet  adalah istilah  untuk  memudahkan  dalam  penyebutan,  sehingga  antara  layanan audio visual melalui internet dengan penyiaran berbeda konsep dari sisi teknologi  yang digunakan,  maka  pengaturan  nya  pun  berbeda.  Perbedaan  ini  mengakibatkan adanya  ketidakharmonisan  regulasi  mengenai  perizinan  penyiaran  secara konvensional  dan  penyiaran  menggunakan  internet  yang  menimbulkan  adanya perlakuan berbeda dalam proses perizinan yang menyebakan kerugian baik secara materiil  maupun  immateriil  bagi  penyelenggara  penyiaran  secara  konvensional, Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kesamaan hukum. Sedangkan terdapat negara
37 Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkumham),  “BPHN:  UU  Penyiaran  Butuh Penyesuaian  Mengikuti  Perkembangan  Teknologi  Informasi,”  Biro  Humas,  Hukum,  dan  Kerjasama Kemenkumham,  2020,  https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/bphn-uu-penyiaran-butuh- penyesuaian-mengikuti-perkembangan-teknologi-informasi.
Revised: 27-12-2022 2022
Accepted: 2-2-2023
Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Penyiaran Mengenai Perizinan Penyiaran Berbasis Internet Di Indonesia Tina Maylani, Andriyanto Adhi Nugroho e-ISSN : 2621-4105
yang  telah  mengatur  penyiaran  internet  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  negara tersebut.  Perlu  dilakukan  pembaharuan  UU  Penyiaran  agar  terkait  pengaturan perizinan penyiaran internet dengan penyiaran konvensional tidak berbeda. Aturan ini dapat mengacu pada negara yang telah mengatur mengenai penyiaran internet seperti Turki.

## DAFTAR PUSTAKA
Arinda,  Lutfiya,  Putri  Ananta,  and  Rianda  Dirkareshza.  “Ius  Constituendum Terhadap  Nama  Artis  Yang  Dikomersialkan  Didalam  Buku  Tanpa  Seizin Tokoh  Pemanfaatan  Nama  Artis  Dalam  Fanfiction  Dalam  Infantum  ( Indonesia  Mendapatkan  Suatu  Profit  ,  Konveksi  Tersebut  Masih  Bisa Mendapatkan Status Legal.” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 723. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5716.
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. “Profil Internet Indonesia 2022.” Apji.or.Od , no. June (2022): 10. apji.or.id. Budiman,  Ahmad.  “Penyelenggaraan  Platform  Digital  Penyiaran.” Info  Singkat Kajian  Singkat  Terhadap  Isu  Aktual  Dan  Stategis XIV,  no.  7  (2022):  2.
https://123dok.com/document/y96xrk8d-penyelenggaraan-platform-digital- penyiaran.html.
Derneği,  Serbest  Telekomünikasyon  İşletmecileri.  “‘İnternet  Yayinciliği’nin Düzenlenmesi̇ne İli̇şki̇n Değerlendi̇rme.” 18-027, 2018. https://telkoder.org.tr/wp-content/uploads/2018/08/2018-08-15- internetYayinciligiDuzenlemeBTK.pdf. Ergüney,  Merve.  “RTÜK’ün  İnternet  Denetimi:  İlgili  Mevzuat  Üzerine  Bir Değerlendirme.” AJIT-e:  Online  Academic  Journal  of  Information Technology 11, no. 41 (2020): 96–122. https://doi.org/10.5824/ajite.2020.02.005.x. Gusti,  Gilang,  and  Anziza  Ismaqurotin.  “Strategi  Diversifikasi  Bisnis  Televisi Lokal Melalui Platform Digital (Studi Kasus Pada SBO Tv).” Commercium 03, no. 02 (2012): 1–5. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/Commercium/article/view/36116.
Handayani,  Finna  Prima,  and  Ika  Merdekawati.  “Kebijakan  Penggunaan  Media Online  Website  Kompas  TV  Dan  Youtube  Untuk  Menyalurkan  Konten ‘Eksklusif Digital’ Kompas TV.” Jurnal Kajian Jurnalisme 2, no. 2 (2019): 198–211. https://doi.org/10.24198/jkj.v2i2.21361.
Hanuring, Ayu A P. “Studi Kasus Penggunaan Internet Yang Berbasis Pancasila
Bagi  Warga  Perum  Loh  Agung  Jaten  Karangnayar.” Jurnal  Ius Constituendum | 3, no. April (2018): 48. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.863.
Ivana,  Gabriella,  and  Andriyanto  Adhi  Nugroho.  “Akibat  Kekosongan  Hukum Terhadap  Non-Fungible  Token  Sebagai  Pelanggaran  Hak  Kekayaan Intelektual  Teknologi  Informasi  .  1  Perkembangan  Zaman  Yang  Semakin Canggih  Menghadirkan  Baru  Yang  Saat  Ini  Dikenal  Sebagai  NFT  Atau Non-Fungible  Token  .  Dilansir  Dari.” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  2 (2022): 709. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5685. Jimmly  Asshiddiqe,  Ali  Syafa’at. Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum .  1st  ed.
Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Agung Konstitusi RI,
Revised: 27-12-2022 2022
Accepted: 2-2-2023
Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Penyiaran Mengenai Perizinan Penyiaran Berbasis Internet Di Indonesia Tina Maylani, Andriyanto Adhi Nugroho
e-ISSN : 2621-4105
2006.
Kalaycioglu,  Elif,  and  Dragan  Nikodijević.  “Radio  and  Television  Supreme Council:  Regulation  on  Internet  Broadcasting  in  Turkey.” Komunikacije, Mediji, Kultura 11, no. 11 (2019): 89–100. https://doi.org/10.5937/gfkm1911089x.
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkumham).  “BPHN:  UU Penyiaran  Butuh  Penyesuaian  Mengikuti  Perkembangan  Teknologi Informasi.”  Biro  Humas,  Hukum,  dan  Kerjasama  Kemenkumham,  2020. https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/bphn-uu-penyiaran- butuh-penyesuaian-mengikuti-perkembangan-teknologi-informasi.
Kurnia,  Septiawan  Santana. Jurnalisme  Kontemporer .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, 2005.
Kuyucu,  Mihalis.  “The  Convergence  of  Internet  and  Radio  in  Turkey  in  the Perspective  of  Distribution  and  Audience.” Turkish  Online  Journal  of Design, Art and Communication 4, no. 3 (2014): 40–56. https://doi.org/10.7456/10403100/004.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2015.
Mokhammad  Naigam  Mahriva,  Eka  Wenats  Wuryanata.  “Dominasi  Kekuasaan Pemilik  Media  Dalam  Wacana  Pembaruan  UU  Penyiaran  Power Domination  Of  Media  Owners  In  The  Discussion  Of  Updating  The Broadcasting Law.” Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik 25, no. 1 (2021): 77. https://doi.org/https://doi.org/10.33299/jpkop.25.1.3766.
Munthe,  Reyhan  Agung,  OK.  Saidin,  Jelly  Leviza,  and  Abd.  Harris.  “Analisis Yuridis  Penyedia  Layanan  Konten  Penyiaran  Berbasis  Internet  Dengan
Layanan Konten Melalui Spectrum Televisi Dan Radio.” Locus  Journal  of Academic Literature Review 1, no. 2 (2022): 130–42. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.61.
Nabilah,  Fitria  Safiratun,  Jessica  Wiguna,  Noerazrie  Imania  Putri,  Roziana Febrianita,  and  Analisa  Framing.  “Menggugat  UU  Penyiaran  Di  Indonesia (Analisa Framing Pemberitaan Gugatan RCTI Dan INews TV Tentang UU 32  Tahun  2002  Pada  SindoNews  &  Detik.Com  Periode  27  Agustus-20 September  2020).” Jurnal  Ilmiah  Komunikasi  Makna 9,  no.  2  (2021):  74. https://doi.org/https://doi.org/10.30659/jikm.v9i2.15860.
Niffari, Hanifan. “Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perspektif Perizinan Dan Aspek Pertanggungjawabannya.” Diktum: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2019): 26. https://doi.org/https://doi.org/10.24905/diktum.v7i2.79.
Putusan Nomor 39/PUU-XVIII/2020 (2020).
Putra,  Riza  Ananda.  “Konsekuensi  Hukum  Tindakan  Penyiaran  Oleh  Media Sosial  Yang  Tidak  Diatur  Dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002 Tentang Penyiaran,” 2021.
Setiawan,  Wahyu  Beny  Mukti,  Erifendi  Churniawan,  and  Femmy  Silaswaty Faried. “Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber (Cyber Attack) Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Jurnal  USM  Law  Review 3,  no.  2  (2020):  277. https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2773.
Silaban,  Alvin  Daniel,  Muhammad  Amirulloh,  and  Laina  Rafianti.  “Podcast : Penyiaran  Atau  Layanan  Konten  Audio  Melalui  Internet  (Over  the  Top) Berdasarkan  Hukum  Positif  Di  Indonesia.” Jurnal  Legalitas 13,  no.  02
Revised: 27-12-2022 2022
Accepted: 2-2-2023
Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Penyiaran Mengenai Perizinan Penyiaran Berbasis Internet Di Indonesia Tina Maylani, Andriyanto Adhi Nugroho
(2020): 129–43. https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.8325.
Simanjuntak,  Billy  Nikolas.  “Konvensional  Dan  Penyediaan  Layanan  Aplikasi Dan  /  Atau  Konten  Melalui  Internet  Over-the-Top  Dalam  Perpektif Persaingan  Usaha  Yang  Adil.” Jurnal  Program  Magister  Hukum  FHUI 1, no. 4 (2021): 1707. https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/4/.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.
Statistik,  Badan  Pusat.  “Statistik  Telekomunikasi  Indonesia  2021.” Badan  Pusat Statistik , 2021. Jakarta.
Sulistyowati,  Rini.  “Legal  Protection  of  Customized  Tv  Customers  Reviewed
From  Government  Regulation  Number  52  of  2005  Concerning  the Operation  of  Institutional  Broadcasting  Broadcasting  in  Satellite  ,  Cable.” Jurnal USM Law Review 2, no. 1 (2019): 30. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2257.
Tasruddin,  Ramsiah,  and  Fauziah  Astrid.  “Efektivitas  Industri  Media  Penyiaran Modern ‘Podcast’ Di Era New Media.” Al-Munzir 14, no. 2 (2021): 211–30. https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-munzir/article/view/3245. Technology, Media& Telecoms. “Statue Of Digital Media Platforms And Digital Broadcasting  Acts  Under  Turkish  Law.”  Legal  500,  2022. https://www.legal500.com/developments/thought-leadership/status-of- digital-media-platforms-and-digital-broadcasting-acts-under-turkish-law/. Witri  Cahyati,  Roni  Tabroni,  Adi  Permana  Sidik.  “Strategi  Media  Penyiaran Dalam  Membuat  Program  Siaran  Yang  Sehat  Bagi  Publik.” Jurnal Penelitian  Dan  Studi  Ilmu  Komunikasi 1,  no.  1  (2020):  12. https://doi.org/https://doi.org/10.32897/buanakomunikasi.2020.1.1.538.