## PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK KERJA TERHADAP HAK- HAK PEKERJA SPBU DI KABUPATEN MAROS
ALIF SULTAN, JUMADI, ANDI SAFRIANI, Universitras Islam Negeri Alauddin Makassar Email: jumadirahman263@yahoo.com
Abstrak
Perlindungan  hukum  terhadap  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  pada pekerja/operator  SPBU  di  Kabupaten  Maros  belum  dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  ini terlihat  dengan  kurangnya    penerapan    aturan    tentang  perlindungan    keselamatan    dan kesehatan  kerja yang dilaksanakan oleh perusahaan terhadap para pekerja/operator SPBU di Kabupaten  Maros. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan karena kajian penelitian ini merupakan bagian  dari  wacana  kajian  tentang  sosiologi hukum. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan data sekunder. Adapun metode yang  digunakan  adalah  metode  wawancara  dan  dokumentasi.  Dalam  pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja Stasiun Pengisian  Bahan  Bakar  Umum  (SPBU)  di  Kabupaten  Maros telah  di  atur  dalam Undang-Undang  namun  hal  ini  belum  optimal  dikarenakan  faktor  penghambat  yang mengakibatkan  hak-hak  dari  setiap  pekerja  tidak terpenuhi.  Faktor  tersebut  terbagi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kontrak Kerja, Hak-Hak Pekerja.
Abstract Legal protection against legal protection against the protection of occupational safety and health in  gas station workers  /  operators in Maros  Regency has not  been carried out properly, this can be seen from the lack of application of rules regarding the protection of occupational health and safety for workers / operators of gas stations in Maros Regency and one  of  the  efforts  to  provide  occupational  safety  and  health  protection.  Implementing  a regulation  can  not  be  separated  from  the  inhibiting  factors  in  its  application.  in  the implementation of legal protection against the protection of occupational safety and health in gas station workers in Maros Regency, it has been regulated in the Act even though it has been regulated in the Law the inhibiting factors result in the rights of each worker not being fulfilled. These factors are divided into two, namely internal factors and external factors. Keywords: Legal Protection, Contracts, Worker Rights.

## Pendahuluan
Bekerja   merupakan   hak  atas  semua   orang  atau   warga   negara.   Dimana  dalam Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki bahwa semua warga negara harus mendapatkan hak atas pekerjaan dan penghidupan  yang layak. Oleh Karena itu, negara wajib melindungi hak-hak  warga  negaranya  dalam  memperoleh  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak sebagai  wujud  tercapainya  kesejahteraan  rakyat.  Tercapainya  suatu  kesejahteraan  rakyat mencerminkan suatu negara yang mempunyai pembangunan nasional yang ideal. Salah satu misi pembangunan nasional  yang sangat penting adalah kesejahteraan    rakyat    disamping keadilan,   dan   kemerataan.   Kesuksesan       atau keberhasilan   suatu   perusahaan   sangat bergantung    pada  para  pekerjanya,  hubungan  antara  perusahaan  dengan  para  pekerja  ini saling membutuhkan,  disatu  sisi  perusahaan membutuhkan  perusahaan    untuk  mereka bekerja,  disisi  lain  perusahaan  juga  membutuhkan  pekerja  sebagai  sumber  daya  untuk mengantarkan perusahaan mencapai tujuannya.
Tenaga    kerja    merupakan    modal    utama    serta    pelaksanaan    dari  pembangunan masyarakat  pancasila.  Tujuan  terpenting  dari  pembangunan  masyarakat  tersebut  adalah kesejahteraan rakyat  termasuk  tenaga  kerja.  Tenaga kerja  sebagai  pelaksana pembangunan harus  dijamin  haknya,  diatur  kewajibannya,  dan  dikembangkan  daya  gunanya.  Menurut ketentuan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  Ketenagakerjaan    adalah  segala    sesuatu  yang  berhubungan  dengan tenaga  kerja  pada  waktu  sebelum,  selama,  dan  setelah  selesainya  masa    hubungan    kerja. Tenaga    kerja    adalah    objek,    yaitu    setiap    orang    yang  mampu  melakukan    pekerjaan untuk  menghasilkan  barang  atau  jasa.  Dalam  dunia  pekerjaan tidak  ada pembeda antara pekerja  yang satu  dengan  yang lainnya.  Hal  ini  sesuai  dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 5 yang menyatakan bahwa “Setiap tenaga kerja    memiliki    kesempatan yang    sama    tanpa    diskriminasi    untuk    memperoleh pekerjaan.” 1 Semua  warga  negara Indonesia  mendapatkan  perlakuan  yang sama  tanpa adanya diskriminasi dari pelaku usaha. Bahwasannya  pemerintah melalui    peraturan- peraturan    tentang   Ketenagakerjaan   tidak membeda-bedakan   antara   pekerja   pria maupun   pekerja   wanita.   Antara pekerja pria dan wanita mempunyai hak sama untuk mendapatkan pekerjaan sekaligus mendapatkan hak yang sama dalam upah.
Sesuai  dengan  peranan  dan  kedudukan  ketenagakerjaan  diperlukan  pembangunan ketenagakerjaan      untuk      meningkatkan      kualitas      tenaga  kerja  dan  peran  serta  dalam pembangunan  untuk  peningkatan  pembangunan  tenaga  kerja  sesuai  dengan  harkat  dan martabat.  Salah  satu  hal  yang  diperhatikan  dalam  dunia  ketenagakerjaan  adalah  kontrak kerja.  Dalam  KUHPerdata  menjelaskan  bahwa  kontrak  kerja/perjanjian  kerja  merupakan hubungan antara pekerja dan pengusaha. Artinya hubungan antara bawahan  dan  atasan serta adanya   wewenang   perintah   yang   membedakan   antara  perjanjian  kerja  dan perjanjian lainnya.  Imam  Soepomo  menulis  bahwa  perjanjian  kerja  adalah  suatu  perjanjian  yang diadakan  oleh  buruh  dan  pengusaha,  dimana  buruh  menyatakan  kesanggupannya  untuk bekerja  kepada  perusahaan  dengan  menerima  upah  dan  dimana  pengusaha  menyatakan kesanggupannya mempekerjakan   buruh   dengan   membayar upah. 2 Dapat   disimpulkan bahwa  kontrak  kerja  merupakan  perjanjian  dua  pihak  yang  saling  mengikatkan  diri sehingga memenuhi unsur dari perjanjian pada umumnya.
Jika  dilihat  dari  pengertian  perjanjian  kerja  dan  perjanjian  lainnya,  tujuan  dari perjanjian  kerja  adalah  untuk  mencapai  stabilitas  dalam  syarat-syarat  tertentu.  Lamanya perjanjian      ini      berlaku      terserah      kepada      para      pihak      dengan      ketentuan  bahwa perjanjian  tersebut  paling  lama  berlaku  2  (dua)  tahun  dan  dapat  diperpanjang  selama- lamanya 1 tahun sebaiknya masa berlakunya perjanjian kerja jangka waktunya tidak terlalu pendek  agar  stabilitas  terjamin  dan  sebaiknya  tidak  terlalu  panjang  agar  menyesuaikan dengan  keadaan  yang  selalu  berubah-ubah.  Di  Indonesia  permasalahan  ketenagakerjaan saat   ini   terkait   dengan   hubungan   kerja   tidak   seimbang   antara pengusaha dengan pekerja  dalam  pembuatan  perjanjian  kerja.  Selain  itu  adanya  perkembangan      ekonomi
1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang  Ketenagakerjaan
2 Zaini Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). hlm.4
global   dan   kemajuan   teknologi    yang   demikian   cepat membawa dampak timbulnya persaingan usaha begitu ketat yang    menyebabkan perusahaan  melakukan  proses  efisiensi dan   efektifitas   perusahaan,   salah   satunya dengan   mengurangi   jumlah  sumber  daya manusia   melalui     Pemutusan  Hubungan Kerja (PHK). Salah   satu cara untuk melakukan perampingan  sumber  daya  manusia  tersebut,  perusahaan  umumnya  menggunakan  system kontrak.
Di  Indonesia,  sebagai  ganti  pekerja  yang  di  PHK  diberi  uang  pesangon  untuk membantu  atau  setidak-tidaknya    mengurangi    beban    pekerja    yang  di    PHK,  Undang- Undang  yang  mengharuskan  atau  mewajibkan  perusahaan  untuk  memberikan  uang pesangon,  uang  jasa,  dan  uang  ganti  rugi  bagi  pekerja  yang  di  PHK  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  12    Tahun    1964.    Namun, terkadang  uang  pesongan    yang  diberikan    oleh    pekerja  tidak  sesuai  dengan  apa  yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Salah satu kasus  yang terjadi di Indonesia khususnya  di  Sulawesi  Selatan,  Kabupaten  Maros  bahwa  pemberian  gaji  atau  upah tidak  sesuainya  dengan  Upah  Minimum  Kota  (UMK)    yang  telah  ditetapkan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Maros.  Dalam  berita  yang dimuat  oleh media  Tribun Maros.com yang  dilaporkan  oleh  Ansar  Lempe  karyawan  SPBU  Jalan  Jenderal  Sudirman-Pettarani, Kelurahan  Pettuadae,  Turikale  Maros  hanya  di  Upah  1  juta perbulan.
Dalam      dunia      kerja      pemerintah      memiliki      peran      pengawasan      bagi    setiap masalah  ketenagakerjaan  yang  timbul  di  dalam  dunia  kerja.  Diperlukan  pengawasan yang  ketat  akan  pemenuhan  hak-hak  pekerja  dan  pemberian  sanksi  yang  tegas  bagi perusahaan  yang  mengabaikan  hak-hak  pekerjanya.  Dalam  Undang-Undang    Nomor  13 Tahun      2003      tentang      Ketenagakerjaan      adalah      bentuk  nyata  dari  pengawasan pemerintah.  Hal  yang dibahas  dalam  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini sebagian besar atau hampir seluruhnya merupakan  hal-hal  yang  berhubungan  dengan tenaga  kerja pada    waktu  selama  masa  kerja  dan  hal  yang  berhubungan  dengan  tenaga  kerja  sesudah masa  kerja,  misalnya  pensiun  dibahas  dalam  pemutusan  hubungan  kerja  pada  Pasal  5 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang merupakan perlindungan bagi tenaga kerja.
Adanya   perjanjian   kerja    yang   memuat   syarat-syarat   kerja   pengupahan  serta jaminan    sosial  merupakan    hak    para    pekerja  yang  dijamin    oleh    Undang-Undang.  Oleh karena  itu,  pekerja  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum  untuk  dapat  diperolehnya  hak tersebut  begitupun   sebaliknya   harus  ada   peraturan   perusahaan  ataupun   perjanjian  kerja bersama.    Untuk  mengetahuai  lebih  jauh  bagaimana  perlindungan    hukum    kontrak  kerja terhadap hak pekerja khususnya pada SPBU, maka dari itu maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam  mengenai “Perlindungan  Hukum  Kontrak  Kerja  terhadap  Hak-Hak Pekerja SPBU di Kabupaten Maros.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian ini  adalah  Penelitian  Deskripsi  Kualitatif  lapangan  ( field research ). Penelitian   kualitatif   adalah   suatu   penelitian   yang   memberikan gambaran kompleks, meneliti  kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan  melakukan  studi  pada situasi  yang  alami.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yaitu  penelitian  yang  berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.
Lokasi    penelitian    dilakukan    di    kantor    SPBU    Kabupaten    Maros  Provinsi Sulawesi Selatan. Pilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tempat tersebut  merupakan  tempat  terjadinya  peristiwa  dalam  hal  Perlindungan  Hukum  Kontrak Kerja Terhadap Hak-Hak Pekerja SPBU di Kabupaten   Maros   dan   berkompeten   untuk mendapatkan   informan-informan terkait penelitian ini

## Hasil dan Pembahasan

## Perlindungan  Hukum  terhadap  Hak-Hak  pekerja  SPBU  Butta  Toa  74-905-03  di Kabupaten Maros
Perlindungan    hukum  merupakan    perlindungan    yang  diberikan  terhadap  subyek hukum  baik  berupa  perlindungan  hukum  yang  bersifat  preventif  maupun  represif,  baik tertulis  maupun  tidak  tertulis.    Sebagaimana  yang  telah  diamanatkan  dalam  Undang- Undang,  Perlindungan  hukum  menjadi  penting  sebagai  suatu  kewajiban  yang  diberikan dalam hal ini khususnya kepada pekerja. Salah satu wujud dari bentuk perlindungan hukum berupa pemberian perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan keselamatan dan  kesehatan  kerja  wajib  diberikan  kepada  setiap  pekerja  karena  hal  tersebut  sudah menjadi  hak  dari  setiap  pekerja.  Dalam      melaksanakan      pekerjaannya,  para    pekerja secara    tidak    langsung    dapat    menghirup    gas    yang    keluar    pada    saat  melakukan pengisian    bahan    bakar    ataupun    gas    yang    berbahaya    seperti    diantaranya  adalah  CO (Karbon  Monoksida),  THC  (Total  Hidro  Karbon),  NOx  (Oksidaoksida  Nitrogen),  Sox (Oksidaoksida Sulfur) yang keluar dari asap kendaraan bermotor yang dapat menimbulakan bahaya bagi kesehatan seperti penyakit pernafasan, peningkatan tekanan   darah,   gangguan saraf,   pingsan   hingga   yang   terparah   adalah   kematian mendadak.
Meskipun  belum  ada  data  secara  nasional  tentang  jumlah  petugas  pengisi  BBM  di SPBU  yang  mengalami  gangguan  kesehatan  akibat  terpaparnya  dengan  uap  bensin  saat pengisian  akan  tetapi  jika  dilihat  dari  pola  kerjanya  hampir  dapat  dipastikan  mereka sebenarnya  berisiko  mengalami  gangguan  kesehatan.  Bensin  (gasoline)  merupakan  salah satu senyawa yang sudah tidak asing digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan bakar  kendaraan  bermotor.  Bensin  diperoleh    dari  minyak    mentah    ( crude    oil )  pada proses  pengilangan  minyak.  Minyak  mentah  mempunyai  bentuk  berupa  cairan  kental berwarna  hitam  dan  mengandung  sekitar  500  macam  hidrokarbon  dengan  jumlah  atom karbon    (C)  mulai  dari    1  hingga    50.    Titik    didih    hidrokarbon    akan    mengalami peningkatan  seiring  dengan  meningkatnya  jumlah  atom  karbonnya.  Bensin  mempunyai rentang rantai karbon C6 hingga C11 dan merupakan campuran dari berbagai hidrokarbon, antara lain butana, pentana, isopentana, benzen, alkilbenzen, toluen, dan xylene.
Jalur inhalasi   merupakan   jalur  paparan   yang   umum   untuk   masuknya  bensin ke dalam  tubuh.  Umumnya,  paparan  akut  uap  bensin  dapat  menyebabkan  iritasi,  telinga berdenging, mual, muntah, dada terasa perih, sukar bernafas, denyut jantung tidak normal, sakit    kepala,  lemah,  mabuk,  disorientasi,    penglihatan  terganggu,    bendungan  paru, gangguan  darah,  kelumpuhan,  kejang,  dan  koma.  Uap  bensin  juga  dapat  menimbulkan depresi sistem saraf pusat, hidung, dan tenggorokan. Menghirup bensin dalam jumlah besar dapat mengakibatkan kematian.  Kadar  bensin  yang  dapat menimbulkan   kematian  adalah sekitar  10.000  –  20.000  ppm.  Senyum,   salam,  sapa, yang  menjadi  prinsip  Pertamina saat  ini,  di  satu  sisi  memberikan  nilai  positif  kepada para pelanggan. Namun, di sisi lain ada dampak negatif bagi para petugas SPBU.
Ketika  mengisi  bensin,  penulis  berbincang  dengan  petugas  pompa  bensin,    hal yang   beberapa   bulan   ini   penulis   tanyakan   ke   mereka   di   berbagai  tempat  pompa bensin,  yaitu  apakah  mereka  tidak  pusing  mencium  bau  bensin  setiap  hari  dan  kenapa mereka  tidak  memakai  masker  penutup  hidung  agar  mengurangi   uap   bensin   yang terhirup.  Mereka  kurang  lebih    empat    orang    yang  penulis  tanya,  semuanya  menjawab bahwa  sebenarnya  mereka  juga  pusing.  Mereka    merasakan    dada    yang    sesak    dan makin   parah   lagi   kalau  pas   mereka sedang  sakit,  katakan  saja  flu,  perasaan  sakit  di dada   semakin   menjadi.   Ketika  penulis  tanyakan  kenapa    mereka    tidak    memakai masker,    jawaban    mereka  semuanya  sama  yaitu  karena  mereka  diwajibkan  untuk  tetap tersenyum  ketika  melayani   pelanggan  sambil   berkata  “dimulai  dari  nol    ya,   pak/bu”. Mereka  bilang,   kalau   mereka   pakai   masker,   mereka   tidak   bisa   lagi   menunjukkan senyum  ke  para  pelanggan  dan  itu  akan  dianggap  tidak  sopan  karena  tidak  menghargai pelanggan.
Penulis mendengar jawaban mereka.  Jawaban mereka pun semakin diperkuat dengan iklan  Pertamina  di  televisi  yang  mengutamakan  senyum  petugasnya  ketika  melayani pelanggan.  Ironisnya, di balik senyum  yang mereka berikan, ada derita yang harus mereka tanggung.  Hak  keselamatan  dan  kesehatan  yang  dimiliki  pekerja,  benar-  benar  diberikan oleh  perusahaan  yang  mempekerjakannya.  Kegiatan  seperti  inspeksi  dan  audit  K3  oleh Disnaker  (Pegawai  Pengawas  K3)  harus  dilakukan  secara  reguler  dan  berkesinambungan. Seharusnya    pekerja/operator    SPBU    di    kabupaten    Maros  mendapatkan  perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bukan hanya dengan cara represif tetapi  juga  dengan  cara prefentif   yaitu  pencegahan.  Sebagaimana   yang  kita ketahui  dari  pengertian  perjanjian kerja  dijelaskan  yang  isinya  adalah  mengenai  hak  dan  kewajiban  para  pihak,  dimana salah  satu  hak  pekerja  yaitu  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  keselamatan  dan kesehatan  kerja.  Hal  ini  disebabkan  karena  pekerja/operator  SPBU  yang  bekerja  sebagian besar  tidak  mengetahui  bahwa  mereka  mendapatkan  perlindungan  keselamatan  dan kesehatan kerja.
Perlindungan  hukum  terhadap  perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  pada pekerja/operator   SPBU   di   Kabupaten   Maros   belum   di   laksanakan   sebagaimana mestinya, hal ini terlihat dengan adanya kurangnya penerapan aturan tentang perlindungan keselamatan  dan  kesehatan  kerja  yang  dilaksanakan  oleh  perusahaan  terhadap  para pekerja/operator SPBU di Kabupaten Maros.
Upaya  dan  Hambatan  Terhadap  Perlindungan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja Terhadap  Pekerja/Operator  Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar  Umum  (SPBU)  tidak terlaksana.

## 1.  Upaya     dan     Hambatan     Terhadap     Perlindungan     Keselamatan     dan Kesehatan Kerja

## A. Upaya
Dilihat dari perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Mentri Tenaga Kerja Nomor 8  Tahun 2011   ada beberapa upaya   dalam   melaksanakan   perlindungan   hukum   terhadap  perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja SPBU di Kabupaten Maros yaitu :
1.   Peningkatan  sosialisasi  tentang  perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan kerja oleh perusahaan.
Pada  saat  penelitian,  penulis  melakukan  wawancara  dengan  supervisor  SPBU  di Kabupaten   Maros,   beliau   menyatakan   bahwa   selama   ini   pihak perusahaan masih kurang dalam melaksanakan sosialisasi tentang perlindungan keselamatan dan  kesehatan kepada   para    pekerja    SPBU   sehingga    para    pekerja  sangat  mengharapkan  adanya upaya    sosialisasi    dari    perusahaan    tentang pentingnya   perlindungan   keselamatan dan   kesehatan   kerja   bagi   para   pekerja  SPBU  di   Kabupaten  Maros.  Sosialisasi  ini tentunya  sangat  bermanfaat  bagi  para  pekerja  agar  para  pekerja  SPBU  di  Kabupaten Maros  nantinya  dapat  mengetahui  apa  saja  Hak-Hak  mereka  yang  seharusnya  mereka dapatkan   pada   saat   menjadi   pekerja   SPBU   ujar   Anwar   selaku   pekerja   SPBU   di Kabupaten Maros pada saat diwawancarai.
2.   Penyediaan alat pelindung diri
Selama  ini  perusahaan   menyediakan  beberapa  alat  pelindung  diri   yang masih kurang  lengkap.  Alat  pelindung  diri  yang  tidak  kalah  pentingnya  untuk  melindungi kesehatan  para  pekerja  SPBU  dalam  bekerja  tidak  menghirup  paparan  uap  bensin  yang tentunya sangat berbahaya bagi kesehatan para pekerja SPBU.
3.   Mempertegas sanksi oleh pemerintah
Berdasarkan     hasil     wawancara     dengan     pekerja     SPBU,     selama     ini pemerintah  belum  memberikan  sanksi  yang  tegas  terhadap  adanya  pelaksanaan perlindungan  keselamatan dan kesehatan pada pekerja  SPBU di  Kabupaten Maros yang tidak sesuai dengan Undang-Undang.

## 4.   Membentuk serikat pekerja
Serikat  pekerja  adalah  organisasi  yang  dibentuk  dari,  oleh,  dan  untuk  pekerja  baik dari  perusahaan  maupun  dari  luar  perusahaan.  Yang  bersifat  bebas,  terbuka,  mandiri, demokratis,  dan  bertanggung  jawab  guna  memperjuangkan,  membela  serta  melindungi hak dan kepentingan pekerja.
5.   Motto 3S dari pertamina
Di  saat  para  pekerja  SPBU  melaksanakan  pekerjaannya  mereka  dibekali  dengan adanya  aturan  dari  pertamina  sebagai  perusahaan  yang  menaungi  mereka.  Salah  satu peraturan  tersebut  adalah  adanya  penerapan  motto  3S  yaitu  Senyum,  Salam,  dan  Sapa. Motto    tersebut    bertujuan    untuk    menciptakan    kepuasan pelanggan. Menurut salah satu superviser SPBU di Kabupaten Maros, dengan adanya   motto   tersebut   diharapkan dapat   terjalin  komunikasi   yang  baik  antara pelanggan dan pekerja SPBU. Sedangkan menurut  Echie  selaku  pekerja  SPBU  adanya  motto  tersebut  menjadi  suatu  alasan  bagi perusahaan untuk tidak menyediakan masker sebagai alat pelindung pernafasan agar uap dari  bahan  bakar  tidak  terhirup.  Kita  semua  menyadari  bahwa  kecelakaan  kerja  tidak pernah  kita  duga,  bahkan  kita  juga  tidak  pernah  menginginkan  untuk  dapat  menimpa kita,  karenanya  kita  harus  selalu  untuk  menekan  resiko  kecelakaan  kerja  untuk menghindari  setiap  bentuk  kecelakaan  sekecil.  Disamping  itu  juga  pentingnya kewaspadaan terhadap bahaya   apa   yang   akan   kita   kerjakan,   dengan   demikian untuk   meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, ketangkasan dengan demikian kerugian yang ditimbulkan oleh resiko kerja dapat dicegah dan dapat dikendalikan.
Dalam  kecelakaan  kerja   yang  terjadi  di  stasiun  pengisian  bahan  bakar umum (SPBU) yang menimpa tenaga kerja dikarenakan keteledoran tenaga kerja yang tidak taat pada  anjuran  perusahaan  untuk  memakai  peralatan  kerja  dan  tidak  berhati-hati  dalam melakukan  pekerjaan.  Ketidakpatuhan  dan  keengganan  sebagian  tenaga  kerja  di perusahaan  untuk  memakai  peralatan  pelindung  diri  didasarkan  pada  berbagai  alasan, misalnya  kewajiban  bagi  tenaga  kerja  untuk  memakai  masker atau  alat  penutup  hidung dan  mulut,  kewajiban oleh  tenaga  kerja ini  kadang-kadang  dilaksanakan  dengan  alasan pemakaian  masker  atau  alat  penutup  hidung  dirasakan  tidak  enak  dan  tidak  nyaman karena sulit bernafas serta kurangnya  kebebasan  dalam  melakukan  pekerjaan  sehingga tidak   sesuai   tidak dapat berbicara satu dengan yang lainnya. SPBU   kabupaten   maros dalam  rangka  untuk   menciptakan   agar   tidak terjadi kecelakaan kerja terhadap tenaga kerja untuk melakukan upaya – upaya  yaitu penyediaan alat – alat pelindung diri berupa alat penutup hidung dan mulut ( masker), alat penutup telinga,  alat penutup  diri berupa pakaian kerja serta penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang berkenaan dengan pekerjaannya
Upaya – upaya lain yang ditempuh oleh SPBU Kabupaten Maros agar tidak terjadi kecelakaan kerja  yaitu  berupa  pembinaan dan  penyuluhan  terhadap  semua buruh   yang dilakukan   oleh   pihak   perusahaan   pada   waktu   sebelum   memulai pekerjaannya. Menurut  Junaid,  staf  operator  SPBU  Kabupaten  maros,  setiap  pekerja  atau  buruh mendapat istirahat dengan upah penuh yaitu dalam hal:
1.   Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua  belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
2.   Pekerja/buruh melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya;
3.   Istirahat   bagi   pekerja/buruh   perempuan   selama   1,5   (satu   setengah)   bulan sebelum  saatnya  melahirkan  anak  dan  1,5  (satu  setengah)  bulan  sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan;
Melalui   Kontrak   Kerja   atau   Perjanjian   Kerja,   SPBU Butta Toa menetapkan gaji   pekerjanya   sudah   sesuai   dengan   UMP   yang   diterapkan   oleh   perusahaan sebagaimana   gaji    UMP   Sulawesi    Selatan.   Telah   sesuai    yang ditetapkan kepada pekerja.  Adapun  jam  kerja  para  karyawan  di  SPBU  Butta  Toa  yang  bertempat  di Kabupaten Maros ini yaitu 8 jam yang terbagi 3 shift atau pengelompokkan tenaga kerja,
yaitu  kelompok  pekerja  yang  bekerja  pagi  sampai  siang  hari,  kelompok  pekerja  yang bekerja siang sampai sore setiap harinya dan mengenai  penambahan  jam  kerja  (lembur) diberi   upah   sebesar   Rp200.000,00  perbulan,   para   pekerja   juga   mendapatkan   cuti tahunan,  sekurang- kurangnya  12 hari  kerja  setelah  pekerja/buruh   yang  bersangkutan bekerja   selama   12   bulan  secara  terus  menerus  dan  terkhusus  bagi  perempuan  yang sedang  hamil  diberikan  hak  cuti  selama  3  (tiga)  bulan  dimana  1,5  bulan  sebelum melahirkan  dan  1,5  bulan setelah melahirkan.
Dalam  perusahaan,  proses  produksi  terkadang  dilaksanakan  24  jam  secara  terus menerus,  pihak  pengusaha  dapat  melaksanakannya  dengan  baik  asal  segala  ketentuan yang telah ada dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  dan  mereka  yang  belum  mencapai  usia  kerja, diperhatikannya  benar-benar.  Untuk  menangani  pekerjaan  selama  24  jam  sehari  itu, pihak  pengusaha  dapat  mengadakan shifting atau  pengelompokan  tenaga  kerja,  yaitu kelompok pekerja yang bekerja pagi sampai siang hari,  kelompok pekerja   yang bekerja siang sampai  sore  dan  kelompok pekerja yang bekerja malam sampai subuh.
Upah  adalah  pembayaran  yang  diterima  buruh  atau  pekerja  selama  ia  melakukan pekerjaan  atau  dipandang  melakukan  pekerjaan.  Dipandang  dari  sudut  nilainya,  upah nominal   yaitu   jumlah   yang   berupa   uang   riil,   yaitu   banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu. Bagi pekerja atau buruh  yang terpenting adalah upah riil ini  karena  dengan  upahnya  itu  mendapatkan  cukup  barang  yang  diperlukan  untuk kehidupannya  bersama  dengan  keluarganya.  Kenaikan  upah  nominal  tidak  mempunyai arti  baginya,  jika  kenaikan  upah  itu  disertai  dengan  atau  disusul  oleh  kenaikan  harga keperluan hidup dalam arti yang seluas-luasnya. Turunnya harga barang keperluan hidup karena misalnya bertambahnya  produksi  barang  itu,  akan  merupakan  kenaikan  upah bagi  buruh walaupun jumlah uang yang ia terima  dari  majikan adalah sama sediakala. Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  di  SPBU  kabupaten  maros  penulis menemukan  beberapa  upaya  dan  hambatan  terhadap  perlindungan  keselamatan  dan kesehatan  kerja.  Berhati-hatilah  jika  Anda  sering  menghirup  uap  bensin.  Tak  hanya petugas  pom  bensin  yang   kena    dampaknya,    menghirup    uap    bensin    pada   saat mengisi  bahan  bakar  di  SPBU  juga  berdampak  pada  kesehatan.  Mencium  bau  bensin yang  menyengat  tentunya  tak  bisa  terelakkan.  Tapi  menurut  Wisconsin Department  of Health  Services ,  menghirup  uap  gas  yang  terjadi  selama  mengisi  bahan  bakar  dapat meningkatkan  masalah  kesehatan  pada  seseorang.   Bahaya  kesehatan  tersebut  bisa berefek jangka pendek dan jangka panjang. Bensin atau petrol (biasa disebut gasoline di Amerika  Serikat dan Kanada) merupakan bahan bakar  yang dibuat dari  minyak mentah yang  dimurnikan  dan  biasanya  digunakan  untuk  bahan  bakar  mobil,  kapal  atau  sepeda motor.  Sebagian  besar  orang  akan  merasa  pusing  bila  lama-lama  berada  di  tempat pengisian bahan bakar. Selain karena baunya  yang menyengat, bensin juga mengandung beberapa zat kimia yang berbahaya.

## B. Hambatan
Bekerja    dengan    tubuh    dan    lingkungan   yang    sehat,    aman    serta    nyaman merupakan  hal  yang  diinginkan  oleh  semua  pekerja.  Lingkungan  fisik  tempat kerja dan  lingkungan  organisasi  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  mempengaruhi sosial,  mental,  dan  fisik  dalam  kehidupan  pekerja.  Kesehatan  suatu  lingkungan  tempat kerja  dapat  memberikan  pengaruh  yang  positif  terhadap  kesehatan  pekerja,  seperti peningkatan moral pekerja, penurunan absensi dan peningkatan produktifitas. Sebaliknya tempat  kerja  yang  kurang  sehat  atau  tidak  sehat  (sering  terpapar  zat  yang  bahaya mempengaruhi  kesehatan)  dapat  meningkatkan  angka  kesakitan  dan  kecelakaan, rendahnya  kualitas  kesehatan  pekerja,  meningkatnya  biaya  kesehatan  dan  banyak  lagi dampak negatif lainnya.
Perlindungan   hukum    sebagai   salah   satu   upaya   pemberian   perlindungan keselamatan  dan  kesehatan  kerja.  Melaksanakan  suatu  peraturan  tidak  terlepas dari faktor  penghambat  di  dalam  penerapannya.  Dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum terhadap   perlindungan   keselamatan   dan   kesehatan   kerja   pada   pekerja  SPBU  di Kabupaten  Maros  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  meskipun  telah  diatur  dalam Undang-Undang faktor penghambat tersebut mengakibatkan hak-hak dari  setiap  pekerja tidak  terpenuhi.  Faktor tersebut yakni  :
1.  Kurangnya pengetahuan yang luas dari pekerja Para pekerja SPBU sendiri kurang memahami   dengan   adanya   aturan   tentang   perlindungan   keselamatan   dan kesehatan  kerja  yang  seharusnya  sudah  menjadi  hak  mereka  untuk mendapatkannya.  Para  pekerja  tidak  mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap keselamatan  dan  kesehatan  kerja.  Mereka  hanya  mengetahui  bahwa  jaminan perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  sudah  semuanya  tercantum  dan dimasukkan      ke  dalam      Badan      Penyelenggara    Jaminan  Sosial  (BPJS) ketenagakerjaan yang telah disediakan oleh perusahaan SPBU.
2.    Kurangnya        kesadaran        dari        para        pekerja        terhadap        perlindungan keseselamatan  dan  kesehatan  kerja  SPBU  hanya  memikirkan  statusnya  sebagai pekerja    dan    mendapatkan    gaji    tetap    dibandingkan    memikirkan    hak yang seharusnya  mereka  dapatkan.   Pemikiran seperti ini dilatarbelakangi   oleh minimnya   pengetahuan     tentang   perlindungan   keselamatan   dan   kesehatan kerja  yang  seharusnya  sudah  menjadi  hak  mereka  sejak  menyandang  status sebagai tenaga kerja.

## Kesimpulan
Perlindungan    hukum    terhadap    perlindungan    keselamatan    dan    kesehatan  kerja pada   pekerja/operator   SPBU   di   Kabupaten   Maros   belum   terlaksana   sebagaimana mestinya,  hal   ini   terlihat   dengan   kurangnya   penerapan   aturan   tentang  perlindungan keselamatan  dan  kesehatan  kerja  yang    dilaksanakan    oleh    perusahaan    terhadap    para pekerja/operator  SPBU  di  Kabupaten  Maros,  sesuai  dengan  teori  yang  penulis  gunakan yaitu  perlindungan  hukum.  Dimana  perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  terhadap subjek  hukum  dalam  bentuk  perangkat  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  dalam  hal  ini  yaitu Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003.  Upaya    yang  dilakukan  oleh      pihak  SPBU terhadap pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja/operator SPBU  di  Kabupaten  Maros  adalah  sebagai  berikut:  peningkatan  sosialisasi  tentang perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  oleh  perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Zaini Asyhadie .  Aspek-Aspek  Hukum  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  di  Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
Zainal Azikin. Dasar-Dasar  Hukum Perburuhan . Cet. IV. Jakarta: Rajawali Pers. 2002.
, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan . Cet. 11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
Soedjono Dirjosisworo. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2008.
Djumadi. Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja. Cet. V. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2004 Djumialdji. Perjanjian Kerja. Cet. II. Jakarta: BUMI AKSARA, 1994. Lalu Husni. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Cet. II. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada. 2001.
, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. Cet. IV. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
, Pengantar  Hukum Ketenagakerjaan . Cet.  Ke- 13.  Jakarta: PT.  Raja Grafindo Persada. 2015.
Hans Kalsen. Dasar-Dasar Hukum Normatif . Jakarta: Nusa Media, 2009.
C.S.T  Kansil. Pengantar   Ilmu   Hukum   dan   Tata   Hukum   Indonesia .   Cet.   Ke-3. Bandung: Balai Pustaka, 1980.
Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum. Jakarta: Citra Aditya Bakri. 2009. Jimly  Asshidiqie  dan  M.  Ali  Safa’at. Teori  Hans  Kalsen  Tentang  Hukum .  Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI, 2006.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang  Ketenagakerjaan