Peranan Advokat Dalam Pembelaan Hukum terhadap Terdakwa Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda (Tinjauan Etika Profesi Hukum)
Jaidun Jaidundosenuwgm@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Orang  cerdas  dan  beriman,  tidak  akan  pernah  membantah,  bahwa  Negera  Republik Indonesia ini hancur berantakan, utang-utang menggunung, hingga menembus angka Rp. 4.000 (Empat  Ribu)  Triliun  adalah  karena  kejahatan  korupsi  yang  sudah  mengakar,  menggurita, tumbuh  subur  seolah-olah  dibiarkan  terjadi  terus-menerus.  Sementara  penegakan  hukum  di negeri ini tidak memberikan vonis hukumqan yang menimbuilkan efek jera bagi pelaku korupsi. Sulit dipahami secara awam, apakah vonis hukum bagi pelaku korupsi oleh Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi tersebut dipengaruhi oleh adanya campur  tangan  dari  sesama  penegak  hukum..?,  dalam  hal  ini  Advokat  dan  Jaksa  Penuntut Umum (JPU). Putusan Pengadilan tindak pidana korupsi jutsru sering terjadi disparitas putusan, sehingga  menimbulkan  spekulasi  dari  publik  dan  menilai  putusan  yang  demikian  itu  cendrung tidak proporsional dan melahirkan asumsi publik adanya persengkongkolan antara para penegak hukum,  yaitu  dengan  beberapa  kategori  kepentingan,  antara  lain:  (1)  Kepentingan  JPU  dan Hakim  adalah  kepentingan  mendapatkan  uang  suap  (2)  Advokat  sebagai  penegak  hukum  yang mendampingi  terdakwa  demi  membela  kepentingan  terdakwa  dengan  cara suap-menyuap  yang kotor dan menjijikan.
Pernanan  advokat  sangat  penting  dalam  menciptakan  dan  memelihara  sistem  peradilan yang  bersih,  berwibawa  dan  beradab  demi  terwujudnya  wibawa  hukum  di  negeri  ini.    Maka demikian,  advokat  hukum  harus  memiliki  keimanan  dan  ketaqwaan  kepada  Allah  ta’ala  yang kuat  dan  kokoh  serta  harus  berani  tampil  bersih  dan  terlebih  dahulu  membersihkan  diri  dari pikiran-pikiran  kotor  ditengah-tengah  menjalankan  profesi  hukum,  agar  profesi  mulia  tersebut tidak  tercemar  menjadi  hina  akibat  pelanggaran    norma  hukum  dan  kode  etik  profesi  oleh advokat.
Berdasarkan hasil yang out-put yang dicapai dalam program penelitian ini yaitu kemauan dan  kedasaran  para  Advokat  dalam  membela  kepentingan  terdakwa  harus  sesuai  ketentuan hukum  dan  Peraturan  Perundang-undangan  yang    berlaku  serta  menjunjung  tinggi  Kode  Etik Prosesi.
Analisis dari tulisan ini menunjukan, bahwa advokat sudah melakukan pembelaan hukum terhadap  terdakwa  korupsi  secara  professional  sesuai  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan menjunjung tinggi kode etik profesi hukum, meskpun ada juga informasi tentang salah seorang advokat  yang  berusaha  menyuap  salah  seorang  hakim  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  suatu perkara yang sedang  ditangani  oleh  Advokat yang bersangkutan. Gambaran dari hasil  kegiatan survey  ini  diharapkan  dapat  dijadikan  masukan  dan  saran  yang  dapat  membantu  mewujudkan putusan  Pengadilan  yang  menimbulkan  efek  jera  bagi  pelaku  korupsi  maupun  calon  pelaku korupsi dimasa yang akan datang.
Kata kunci : Peranan dan Kode Etik Profesi Advokat, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda.

## ABSTRACT
Smart and faithful people, will never argue, that the State of the Republic of Indonesia is falling  apart,  debts  mounting,  to  the  point  of  reaching  Rp.  4,000  (Four  Thousand)  Trillion  is due  to  the  crime  of  corruption  that  has  taken  root,  curbed,  thrived  as  if  allowed  to  happen continuously. While law enforcement in this country does not provide a judicial verdict that has a  deterrent  effect  for  corruptors.  It  is  difficult  to  understand  in  general,  whether  the  legal verdict  for  corruption  perpetrators  by  the  Panel  of  Judges  who  hear  and  decide  the  case  of corruption is influenced  by  the  interference  of fellow  law  enforcers  ...,  in  this  case,  Advocates and Public Prosecutors (Prosecutors).
Decisions  of  Corruption  Courts  often  cause  disparity  in  decisions,  resulting  in speculation from the public and assessing such decisions as being disproportionate and giving rise  to  public  assumptions  of  a  conspiracy  between  law  enforcers,  namely  with  several categories  of  interests,  including:  (1)  The  interests  of  the  Prosecutor  and  Judges  are  in  the interest  of  getting  bribes  (2)  Advocates  as  law  enforcers  who  accompany  the  defendant  in defence  of the interests  of the  accused  by dirty  and  disgusting  bribes. The role  of  advocates  is very  important  in  creating  and  maintaining  a  clean,  authoritative  and  civilized  justice  system for the realization of the legal authority in this country.
Thus,  legal advocates  must  have  faith  and  devotion  to  God  strong  and  sturdy table  and must  dare  to  appear  clean  and  first  cleanse  themselves  from  dirty  thoughts  in  the  midst  of carrying  out  the  legal  profession,  so  that  the  noble  profession  is  not  polluted  into  contempt resulting from violation of legal norms and professional code of ethics by advocates. Based on the outputs achieved in this research program, namely the willingness and bottomlessness of the Advocates  in  defending  the  interests  of  the  defendant  must  comply  with  the  provisions  of  the applicable laws and regulations and uphold the Code of Ethics Procession.
The  analysis  of  this  paper  shows  that  lawyers  have  made  a  legal  defence  of  corruption defendants  in  a  professional  manner  in  accordance  with  applicable  legal  provisions  and upholds the code of ethics of the legal profession, even though there is also information about an  advocate  who  is  trying  to  bribe  one  of  the  Corruption  Crimes  judges  in  a  case.  which  is being  handled  by  the  Advocate  concerned.  The  description  of  the  results  of  this  survey  is expected to be used as input and advice that can help realize the Court's decision which has a deterrent effect on corruptors and potential corruptors in the future.
Keywords:  Role  and  Code  of  Ethics  of  the  Professional  Advocate,  demands  of  the  Public Prosecutor, Decision of Samarinda Corruption Criminal Court.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
The  Founding  Fathers meletakan pondasi  Negara  Indonesia  dengan  sebuah cita-cita mulia yaitu  Negara  hukum (Rechstaat/The  Rule  of  law) ,  bukan  negara berdasarkan  kekuasaan.    Pasal  1  ayat  (3) UUD  45,  menegaskan,  bahwa,  Negara Indonesia  adalah  negara  hukum.    Cita-cita mulia  pendiri  negari  ini    menjadikan Indonesia  sebagai  negara  hukum  hanya sebuah cita-cita dan harapan, karena hingga kini (Rezim Reformasi) penegakkan hukum
masih memiliki problematika dalam konteks  implementasi  hukum,    karena aparat  penegak  hukum  belum  maksimal dalam menerapkan hukum sesuai kebenaran dan keadilan.
Penegak  hukum  dimaksud,  bukan saja  Polisi,  Hakim  dan  Jaksa,  tetapi  juga Advokat.    Peranan  Advokat  sangat  penting dalam  penegakkan  hukum  di  negeri  ini, sebab  advokat  memiliki  kewenangan  dan kemampuan  untuk  memasuki  wilayah-
wilayah  hukum,  antara  lain:    Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi  Negara,  litigasi  maupun  non litigasi  dalam  perkara-perkara  perdata lainnya.
Advokat  dalam  kedudukan  sebagai penegak  hukum  menunjukan  eksistensinya dalam turut serta menciptakan/mewujudkan dan  memelihara  sistem  peradilan  yang bersih,  berwibawa  dan  beradab  demi terwujudnya  wibawa  hukum  di  negeri  ini. Maka demikian, advokat dalam mewujudkan cita-cita hukum harus memiliki  keimanan  dan  ketaqwaan  kepada Allah  ta’ala  yang  kuat  dan  kokoh  serta harus  berani  tampil  bersih  dan  terlebih dahulu  membersihkan  diri  dari  pikiran- pikiran  kotor  ditengah-tengah  menjalankan profesi  hukum,  agar  profesi  mulia  tersebut tidak tercemar menjadi hina akibat pelanggaran    norma  hukum  dan  kode  etik profesi  oleh  advokat,  karena  eksistensi Advokat dalam memberikan nasehat hukum,  bantuan  hukum  dan  pembelaan hukum  terhadap  tersangka/terdakwa  pada semua  tahap  kasus  korupsi  perlu  mendapat perhatian  tersendiri,  karena  bahaya  dari tindak  pidana  korupsi  tersebut  merusak perekonomian  negara  dan  sendi-sendi kehidupan  berbangsa  dan    bernegara, bahkan  dapat  membuat  negeri  bangrut  dan berantakan.
Advokat dalam menjalankan profesinya  harus  tunduk  dan  patuh  kepada Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku  dan  menjunjung  tinggi  kode  etik profesi  Advokat.    Jika  ada  seorang  calon klien dengan membawa sebuah perkara dan kenyataannya perkara tersebut bertentangan dengan  hati  nurani,  maka  Advokat  berhak menolaknya.  Namun  dalam  sudut  pandang yang  lainnya  seorang  Advokat  tidak  boleh menolak  suatu  perkara,  apabila  perkara tersebut  memiliki  landasan  hukum  yang jelas.
Kedudukan  advokat  sebagai  penegak hukum  tertuang  dalam  ketentuan  Pasal  5 ayat  (1)  Undang-undang  nomor  18  Tahun 2003 tentang Advokat, menegaskan, bahwa Advokat  berstatus  sebagai  penegak  hukum, bebas  dan  mandiri  yang  dijamin  oleh hukum  dan  peraturan  perundang-undangan. Pembelaan Hukum Advokat terhadap
Tersangka/terdakwa merupakan tujuan mulia  yaitu  menegakkan  hukum  sesuai keadilan  dan  kebenaran,    karena  advokat hakekatnya merupakan suatu profesi terhomat  ( officium  nobile) .  Pembelaan hukum dimaksud bukan semata-mata membela  Tersangka/Terdakwa  yang  secara nyata  benar-benar  telah  melakukan  tindak pidana  korupsi,  melainkan  membela  hak hukum tersangka/terdakwa dan mendudukan  hukum  secara  proporsional dan wajar,  agar tercapai/terwujud kepastian hukum,  kebenaran  dan  keadilan  bagi tersangka/terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
Advokat  dalam  menjalankan  profesi terikat dengan kode etik profesi sebagaimana  tercantum  dalam  ketentuan pasal 26 Undang-undang nomor 18 Tahun  2003  tentang  Advokat,  yaitu:  ayat (1)
Untuk menjaga martabat dan kehormatan  profesi  Advokat,  disusun  kode etik  profesi  Advokat  oleh  Organisasi Advokat.  (2)  Advokat  wajib  tunduk  dan mematuhi  kode  etik  profesi  Advokat  dan ketentuan  tentang  Dewan  Kehormatan Organisasi  Advokat.  (3)  Kode  etik  profesi Advokat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  tidak  boleh  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengawasan  atas  pelaksanaan  kode  etik profesi  Advokat  dilakukan  oleh  Organisasi Advokat. (5) Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili  pelanggaran  kode  etik  profesi Advokat  berdasarkan  tata  cara  Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. (6)
Keputusan  Dewan  Kehormatan  Organisasi Advokat  tidak  menghilangkan  tanggung jawab  pidana  apabila  pelanggaran  terhadap kode  etik  profesi  Advokat  mengandung unsur  pidana.  (7)  Ketentuan  mengenai  tata cara  memeriksa  dan  mengadili  pelanggaran kode  etik  profesi  Advokat  diatur  lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat . Peran  advokat  sangat  penting  dalam sistem peradilan Indonesia, sehingga apabila  terjadi  penyalahgunaan  profesi hukum oleh Advokat, maka harus mendapatkan  sanksi  yang  tegas  dan  lebih berat  dua  kali  lipat  dari  pada  profesi  diluar profesi  hukum,  karena  advokat  merupakan
profesi  hukum  yang  menegakkan  hukum secara  adil  dan  benar,    bukan  merusak tatanan  hukum  itu  sendiri.  Disamping  itu profesi  advokat  merupakan  profesi  mulia nan  luas  perannnya,  dalam  hal  ini  berperan dalam berbagai sektor kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara dengan menjalankan profesi yang bebas dan mandiri,  namun  memiliki  tanggungjawab kepada publik yang mengantungkan harapan untuk mencari keadilan.
Advokat  memiliki  peran dalam mendidik  atau  memberi  pelajaran  ilmu pengetahuan  hukum  kepada  masyarakat agar  masyarakat  menyadari  betapa  penting membela  dan  melindungi  hak-hak  dasar mereka  dihadapan  hukum.  Demikian  pula advokat  sebagai  salah  unsur  dari  sistem peradilan  merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan HAM di Indonesia.
Profesi  Advokat  dalam  melakukan pembelaan hukum terhadap tersangka/terdakwa harus menjunjung
tinggi nilai moral agama, karena nilai moral agama memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi advokat dari tindakan melanggar  etika  profesi  dalam  melakukan pembelaan hukum terhadap terdakwa dalam sidang Pengadilan.
Terkait Etika Profesi hukum, Supriadi  dalam  buku:  Etika  &  Tanggung Jawab  Profesi  Hukum  di  Indonesia,
mengatakan, bahwa:
Profesi  hukum  merupakan  salah  satu profesi  yang  menuntut  pemenuhan  nilai moral  dan  pengembangannya.  Nilai moral  itu  merupakan  kekuatan  yang mengarahkan  dan  mendasari  perbuatan luhur. Setiap profesional dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat.... 1
Lebih lanjut Supriadi mengutip Franz Magnis Suseno, mengemukakan, bahwa:
Lima kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum, kelima kriteria tersebut yaitu:
1. Kejujuran  adalah  dasar  utama.  Tanpa kejujuran  maka  profesional  hukum mengingkari nilai profesinya, sehingga
1 Supriadi,    Etika  &  Tanggungjawab  Profesi Hukum di Indonesia, SINAR GRAFIKA 2006
dia  menjadi  munafik,  licik,  penuh  tipu diri.  Dua  sikap  yang  terdapat  dalam kejujuran, yaitu ;
a) sikap  terbuka,  yaitu  berkenaan dengan  pelayanan  klien,  kerelaan secara  bayaran  atau  secara  Cuma- cuma;
b) sikap  wajar,  ini  berkenaan  dengan perbuatan  yang  tidak  berlebihan, tidak  otoriter,  tidak  sok  kuasa, tidak  kasar,  tidak  menindas  dan tidak memeras.
2. Autentik  artinya  menghayati  dan menunjukan  diri  sesuai  dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. Otentiknya pribadi profesional hukum antara lain: a) Tidak menyalahgunakan
wewenang;
b) Tidak  melakukan  perbuatan  yang merendahkan martabat (melakukan perbuatan tercela;
c) mendahulukan kepentingan klien;
d) Berani  berinisiatif  dan  berbuat sendiri  dengan  bijaksana,  tidak semata-mata menunggu atasan;
e) tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial.
3. Bertanggungjawab dalam  menjalankan tugasnya,  profesioal  hukum  wajib bertanggung jawab, artinya:
a) Kesediaan melakukan dengan sebaik  mungkin  tugas  apa  saja yang termasuk lingkup profesinya;
b) bertindak secara profesional, tanpa membedakan  perkara  bayaran  dan perkara Cuma-Cuma (Prodeo);
c) Kesediaan  memberikan  laporan pertanggungjawab atas
pelaksanpelaksanaan kewajibannya.
4. Kemandirian  moral,  artinya  tidak mudah  terpengaruh  atau  tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membetuk penilaian dan mempunyai pendirian sendiri. mandiri  secara  moral  berarti  tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas,  tidak  terpengaruhi  oleh pertimbangan untung rugi (pamrih),
penyesuaian diri dengan nilai kesusilaan dan agama.
5. Keberanian  moral,  adalah  kesetiaan terhadap  suara  hati  nurani  yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut antara lain: a) Menolak  segala  bentuk  korupsi, kolusi suap, pungli;
b) Menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah (2)... 2

## B. Permasalahan
Pemikiran  Magnis  Suseso  yang dikutip  Supriadi  mengenai  kriteria  moral Profesi  hukum  tersebut  di  atas,  merupakan gambaran singkat yang semestinya diteladani  oleh  advokat  dalam  menjalankan profesi  hukum  selaku  penegak  hukum. Sehingga melahirkan generasi-generasi advokat  baru  tangguh  yang  memiliki  nilai moral  dalam  mewujudkan  keadilan  dan kebenaran.  Maka  dengan  demikian  yang menjadi statemen problem dalam penelitian ini adalah Peranan Advokat dalam membela Terdakwa  Korupsi  di  Pengadilan  Tindak Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri Samarinda (Tinjauan Etika Profesi Hukum) dan faktor penyebab terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Hukum oleh advokat.

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun  penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  peranan  Advokat  dalam pembelaan hukum terhadap terdakwa korupsi  pada  pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri samarinda.
Untuk  mengetahui  dan  mengkaji kemungkinan  terjadinya  penyuapan  oleh Advokat  kepada  Hakim  dalam  rangka meringankan  atau  membebaskan  terdakwa korupsi.
Penelitian  ini  diharapkan  bermanfaat baik  untuk  akademisi  yaitu  sebagai  bahan kajian ilmiah dan menambah khasanah ilmu hukum pengetahuan dan bagi pemerintahan bahwa profesionalisme, tanggungjawab moral  dan  kejujuran  Advokat  dibutuhkan dalam penegakan hukum, bahwa
2 Ibid. Hal. 20
profesionalisme  dan  kemandirian  hakim sangat  penting  dalam  penegakan  hukum dan  terciptanya  keterbukaan  informasi publik  dalam  penegakkan  hukum,  akan melahirkan  peradilan  yang  bersih,  adil  dan bertanggungjawab.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan    Penelitian pendekatan  empiris  yaitu  hukum  sebagai kenyatan  sosial,  kultural  atau  desaign, karena  dalam  penelitian  ini  digunakan  data primer  yang  diperoleh  dari  lapangan. Pendekatan  yuridis  adalah  hukum  dilihat sebagai  norma  atau das  sollen ,  karena dalam  membahas  permasalahan  penelitian ini  menggunakan  bahan-bahan  hukum  baik hukum  yang  tertulis  maupun  hukum  yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun  bahan  hukum  sekunder.  Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian  ini  maksudnya  adalah  bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan  dengan  cara  memadukan  bahan- bahan  hukum  (yang  merupakan  data sekunder  data  primer  yang  diperoleh  di lapangan  yaitu  tentang  Peranan  Advokat dalam pembelaan hukum terhadap Terdakwa  Korupsi  di  Pengadilan  Tindak Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri Samarinda (Tinjauan Etika Profesi Hukum).
Data  dalam  penelitian  ini  bersumber dari Data primer yang merupakan data yang diproleh  secara  langsung  dari  pengamatan atas  obyek  atau  permasalahan  yang  penulis amati  di  lokasi  penelitian  yaitu  melalui wawancara  langsung  dengan  pihak-pihak yang  bersangkutan  dan  berkompeten  dalam bidang yang berhubungan dengan permasalahan  yang  di  angkat  yakni  yang berkaitan  dengan  Peranan  Advokat  dalam pembelaan  hukum  terhadap  Terdakwa Korupsi  di  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda (Tinjauan  Etika  Profesi  Hukum).  Data Sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari peraturan perundang-undangan studi kepustakaan  terhadap  jurnal,  artikel  dalam majalah  atau  sumber-sumber  lain  yang terkait  dengan  permasalahan  yang  dibahas dalam  penulisan  ini.  Dan  Data  Tersier
Adalah  bahan  hukum  yang  di  peroleh  dari Ensiklopedia, Kamus Hukum dan  lain-lain.
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan melakukan  wawancara  kepada  narasumber terkait  pada  penelitian,  studi  Kepustakaan yaitu mempelajari dan mengkaji perundang-undangan,  jurnal,  literatur,  atau dokumen-dukumen  yang  berkaitan  dengan Peranan  Advokat  dalam  pembelaan  hukum terhadap  Terdakwa  Korupsi  di  Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan Negeri  Samarinda  (Tinjauan  Etika  Profesi Hukum).
Teknik Sampling dalam penelitian ini adalah  teknik  pengambilan  sampel  yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur  (anggota)  populasi  untuk  dipilih menjadi  anggota  sampel.  Syarat  utama probability  sampling  dilakukan  adalah sample diambil dari populasi yang homogen.  Ramdom  samping  atau  dalam bahasa indonesia juga Rambang hendaknya memberikan  gambaran  bahwa  distribusi data  pada  populasi  akan  berlaku  secara sembarang  pada  setiap  anggota  dari populasi.  Khususnya  Simple  Random Sampling  Dikatakan  simple  (sederhana) karena  pengambilan  anggota  sample  dari populasi  dilakukan  secara  acak  tanpa memperhatikan  strata  yang  ada  dalam populasi  itu.  Cara  demikian  dilakukan  bila anggota  populasi  dianggap  homogen  atau memiliki  kesamaan.  Dengan  demikian, anggota  populasi  yang  dipilih  akan  mampu mewakili  kondisi  populasi.  Karena  itulah peneliti  menggunakan  teknik  ini  sebagai acuan dalam menggambil sampel.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini yaitu  secara  deskriptif  kualitatif.  Deskriptif kualitatif  artinya  menggambarkan  secara jelas  dan  sistematis  seluruh  data  yang  telah diperoleh  dan  kemudian  akan  dianalisis terhadap  kebutuhan  hukum  dalam  hal implementasi  perencanaan  pembangunan desa  dan  kemudian  data  tersebut  akan disajikan  dengan  memberikan  komentar- komentar.

## HASIL PENELITIAN
DAN

## PEMBAHASAN

## A. Hasil Penelitian
Tindak  pidana  korupsi  adalah sebuah kejahatan yang merugikan perekonomian dan keuangan negara, bahkan  membuat  negara  bangkrut  dan hancur, karena dashyatnya kejatahan korupsi  ini.  Meskipun  Koruptor  adalah jelas-jelas penjahat yang merugikan keuangan  dan  perekonomian  negara,  tapi mereka  memiliki  persamaan  hak  di  mata hukum. Artinya pelaku korupsi berhak  atas pembelaan  dan/atau  perlindungan  hukum dari  negara  melalui  LBH  secara prodeo maupun didampingi advokat secara komersil. Hak terdakwa untuk mendapatkan  bantuan  hukum  dan/atau bantuan  dari  Advokat  untuk  membela kepentingan  hukum  terdakwa  tersebut merupakan  bagian  dari  penghormatan  atas hak asasi manusia. Perlindungan terhap hak asasi manusia.
Kehadiran  advokat  sangat  penting dalam membela kepentingan klien (terdakwa)  korupsi  disidang  Pengadilan, agar  terlaksananya  peradilan  yang  bersih, adil dan jujur yang dapat dipertangungjawabkan  secara  hukum  dan moral.  Advokat  sebagai  profesi  terhormat (officium nobile) dalam menjalankan profesinya  harus  patuh  dan  tunduk  pada ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  kode etik  profesi  Advokat,    pandai  menjaga harkat  dan  martabat  profesi,  serta  tidak mudah terpengaruh/terprovokasi dari godaan  materi  yang  membuat  profesi advokat  menjadi  hina  dan  tidak  dipercaya oleh masyarakat.
Profesi  advokat  merupakan  profesi terhormat.    Meskpun  profesi  terhormat tidak  sedikit  oknum  advokat/pengacara yang  ditangkap  dan  jebloskan  kedalam penjara oleh Komisi Pemberantasn Korupsi
No.
N a m a Profesi 1 Burhanudin, SH.,MH Hakim karier 2 Poster Sitorus, SH.,MH Hakim Ad hoc 3 Anggraeni, SH.,MH Hakim Ad hoc 4 Ferry Haryanto. SH.,MH Hakim Karier
5 Joni Kondolele, SH.,MH Hakim Karie 6 Moch. Sochib, SH JPU 7 Dian Angraeni Kamila, SH JPU 8 Sri Rukmini Setyaningsih, SH JPU 9 Rosnaini Ulfa, SH JPU 10 Abdul Muin Ali, SH JPU 11 Ishak, SH JPU 12 Indriarasi Sikapang JPU 13 Bayu Fermady, SH JPU 14 Pearlin Rileanta P. S.S, SH JPU 15 Minton Situngkir, SH.,MH Advokat 16 Zakir. Z, SH Advokat (KPK),  gara-gara  terlibat  suap-menyuap perkara  korupsi.  Advokat  berkentingan membela  lien  (terdakwa),  tapi  dengan  cara terhormat  dan  mulia  sesuai  ketentuan hukum  yang  berlaku  dan  kode  etik  profesi advokat  serta  tidak  menggunakan  cara-cara kotor yang dapat merugikan profesi advokat itu sendiri.
Belum  ditemukan  bukti  adanya keterlibatan  advokat  (melanggar  kode  etik) atau  terlibat  dalam  praktek  suap-menyuap kepada  hakim  atau  Jaksa  Penuntut  Umum (JPU)  disidang  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri.  Sehingga untuk  membuktikan  adanya  praktek  suap- menyuap  (mafia  perkara)  yang  melibatkan hakim,  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  dan Advokat  dibutuhkan  keberanian  semua pihak  untuk  mengungkap  fakta  tersebut, termasuk  adanya  keberanian  terdakwa,  jika pernah diperas atau jadi korban pemerasaan oleh  para  penegak  hukum.  (Hakim,  Jaksa, Pengacara).
Peneliti  melakukan  penelitian  pada kantor Pengadilan Negeri Samarinda, Kantor  Kejaksaan  Negeri  Samarinda  dan LKBH  Univ.  Widyagama,  kantor  Advokat & Konsultan Hukum MINTON SITUNGKIR  &  REKAN.  Responden  yang dijadikan narasumber utama dalam penelitian  ini,  yaitu  Hakim,  Jaksa  dan Advokat, yaitu: Adapun  hasil  penelitian,  adalah  sebagai berikut:
1. Advokat  dalam  membela  kepentingan hukum  terdakwa  korupsi  dilakukan sesuai  ketentuan  hukum  dan  Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta  menjunjung  tinggi  kode  etik profesi Advokat.
2. Tuntutan  Jaksa Penuntut  Umum  (JPU) dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi tidak ada tolak ukur yang baku, semua berdasarkan hasil pemeriksaan saksi di persidangan,  barang  bukti,  dan  juga keterangan ahli serta keterangan terdakwa. 3. Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan  upaya  hukum  banding, terhadap  putusan  Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Samarinda, jika putusan tersebut  kurang  dari  2/3  (dua  pertiga) dari  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum (JPU).
4. Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi pada  Pengadilan  Negeri  Samarinda pernah memutus perkara pidana korupsi jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  yaitu seorang  terdakwa  dituntut  5  (lima) tahun penjara, kemudian oleh
Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi pada  Pengadilan  Negeri  Samarinda memutus  perkara  tersebut  hanya  1 (satu) tahun penjara.
5. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa  Korupsi  14  (empat    belas) Tahun  penjara,  kemudian  divonis  atau diputus “bebas murni” oleh Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi pada  Pengadilan  Negeri  Samarinda, kemudian  Jaksa  Penuntut  Umum melakuka    upaya  hukum  kasasi  pada Mahkamah Agung.
6. Hakim,  Penuntut  Umum  dan  Advokat dalam  penanganan  perkara  tindak pidana  korupsi  selama  ini  belum ditemukan  fakta  adanya  pelanggaran hukum  maupun  kode  etik,  seperti suap-menyuap (sogok-menyogok).
7. Salah  seorang  hakim  Ad.hoc  Tindak Pidana Korupsi mengaku pernah didatangi  oleh  seorang  Advokat  yang berusaha menyuap hakim untuk mempengaruhi  putusan  hakim  demi membela kepentingan klien. (Terdakwa),  tapi  ditolak  mentah- mentah oleh hakim tersebut.
8. Tidak seorangpun Hakim, Jaksa maupun  Advokat  yang  mengakui secara  jujur  adanya  suap-menyuap (sogok-menyogok)  selama  menangani perkara  tindak  pidana  korupsi  pada Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda.
9. Pengadilan  Tindak  Tindak  Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pernah menjatuhkan putusan  terhadap  Terdakwa  Korupsi jauh  lebih  ringan  dari  tuntutan  Jaksa Penuntut Umum (JPU). 10. Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkadang  menuntut  ringan  terhadap Terdakwa Korupsi.
11. Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi pada  Pengadilan  Negeri  Samarinda terkadang  memutus  perkara  tindak
pidana  korupsi  jauh  lebih  tinggi  dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

## B. Pembahasan
Profesi  advokat  merupakan  profesi yang  sangat  dibutuhkan  oleh  para  pihak yang sedang bersengketa untuk mendapatkan pelayanan jasa hukum, berupa konsultasi hukum, bantuan hukum,
menjalankan kuasa,
mewakili, mendampingi,  membela  dan  melakukan tindakan  hukum  untuk  kepentingan  klien (Tersangka/Terdakwa)  sesuai  ketentuan hukum  dan  Peraturan  Perundang-undangan yang berlaku serta kode etik profesi hukum.
1. Peranan
advokat dalam
pembelaan hukum terhadap terdakwa  korupsi pada pengadilan Tindak Pidana  Korupsi  pada
Pengadilan negeri samarinda (Tinjauan etika profesi hukum) Penegakan  hukum (law enforcement) di  Indonesia  tidak  akan  berjalan  dengan baik  dan  benar  serta adil,  apabila  tidak  ada advokat  yang  berperan  penting  dalam melakukan  pembelaan  hukum  terhadap tersangka/terdakwa, yaitu bertujuan mendudukan  pokok  permasalahan  hukum tersebut  benar  dan  adil.  Sebab,  jika  tidak, bukan  suatu  hal  yang  tidak  mungkin  akan terjadi  tindakan  kriminalisasi  oleh  aparat penegkan hukum terhadap seseorang, sehingga terampaslah kemerdekaannya.
Peranan  advokat  dalam  pembelaan hukum  terhadap  kepentingan  terdakwa korupsi  dibenarkan  oleh  hukum  dan  etik, sepanjang  tidak  melanggar  kaidah/norma hukum,  moral  dan  etik.  Pasal  1  butir Undang-undang  nomor:  18  Tahun  2003 tentang advokat, menegaskan, bahwa:    Advokat  adalah  orang  yang memberikan  jasa  hukum,  baik  dalam maupun  diluar  Pengadilan  yang  memenuhi persyaratan  berdasarkan  Undang-undang advokat.
Selain undang-undang advokat, KUHAP  juga  mengatur  peranan  advokat dalam melakukan pembelaan hukum terhadap  tersangka/terdakwa,  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  54  dan  pasal  55, yang menegaskan, bahwa: Guna kepentingan  pembelaan,  tersangka  atau
terdakwa  berhak  mendapat  bantuan  hukum dari  seseorang  atau  lebih  penasehat  hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan,  menurut  tata  cara  yang ditentukan dalam undang-undang ini.
Eksistensi Advokat dalam melakukan pembelaan  hukum  terhadap  pihak  yang yang  memilki  kenpetingan  pembelaan hukum  diatur  dalam  pasal  115  KUHAP, yang  berbunyi,  bahwa:  ayat  (1)  Dalam  hal penyidik  sedang  melakukan  pemeriksaan terhadap  tersangka,  penasihat  hukum  dapat mengikuti  jalannya  pemeriksaan  dengan cara  melihat  serta  mendengar  pemeriksaan; (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat hadir dengan cara  melihat  tetapi  tidak  dapat  mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.
Pernyataan pasal 115 KUHAP tersebut  di  atas  memberikan  penegasan, bahwa  betapa  penting  peran  dan  fungsi advokat/pencara  dalam  penyidikan,  yaitu mengawasi proses penyidikan atas kliennya,  sehingga    berjalan  secara  fear, dan  terhindar  dari  potensi  adanya  rekayasa hukum oleh penyidik yang dapat merugikan klien.
Kehadiran advokat sangat dibutuhkan oleh para pihak yang berperkara (Tersangka/Terdakwa) atau para pihak yang sedang bersengketa hukum. Namun
pembelaan  hukum  oleh  advokat  harus sesuai  koridor    hukum  yang  berlaku, menjunjung tinggi norma agama, moral dan kode  etik  profesi  hukum.  Sebab  tidak sedikit  oknum  advokat  yang  terlibat  suap- menyuap  kepada  hakim  maupun  Jaksa, kemudian ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fakta  tersebut  tidak  terbantahkan, karena  ada  juga  oknum  advokat  yang menyepelekan  kode  etik  profesi,  kemudian gampang melanggarnya hanya untuk menuruti nafsu kenikmatan sesaat.  Padahal Profesi Advokat terikat dengan kode profesi pada  setiap  saat,  ketika  sedang  melakukan pembelaan
kepentingan hukum
Tersangka/Terdakwa  baik  didalam  maupun diluar  pengadilan.  Sebab  Profesi  advokat melekat  secara  sempurna  kode  etik  yang memiliki  nilai  dan  moral  di  dalamnya. Siapapun  advokat  terikat  dengan  kode  etik dan  wajib  bagi  advikat  mempatuhinya.
Kode  etik  Advokat  diatur  dengan  jelas  dan tegas  dalam  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Tim  peneliti  dari  Fakultas  Hukum
Universitas Widyagama Mahakam
Samarinda  melakukan  penelitian  hukum terkait  dengan  Peranan  Advokat  dalam melakukan  pembelaan  hukum  terhadap terdakwa  korupsi  pada  Pengadilan  Tindak Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri Samarindar, kantor kejaksaan negeri samarinda, Kantor LKBH                   Univ. Wdyagama Mahakam Samarinda dan kantor Advokat (Minton Situngkir, SH,MH dan  Rekan)  untuk  menggali  informasi terkait  Peranan  advokat  dalam  pembelaan hukum  terhadap  terdakwa  korupsi  pada pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada Pengadilan  negeri  samarinda  (Tinjauan etika profesi hukum).
Peneliti selama  melakukan penelitian pada  Kantor  Pengadilan  Negeri  Samarinda, Kantor  Kejaksaan  Nageri  Sanmarinda, LKBH  Universitas  Widyagama  Mahakam Samarinda, Kantor Advokat (Minton Situngkir  &  Rekan),  menemukan  beberapa fakta-fakta yang menarik, terkait kemungkinan  adanya  penyuapan  oleh Advokat  kepada  Hakim  dalam  rangka meringankan  atau  membebaskan  terdakwa korupsi, antara lain yaitu:
1. Advokat  dalam  membela  kepentingan hukum  terdakwa  korupsi  dilakukan secara  professional  sesuai  ketentuan hukum  dan  Peraturan  Perundang- undangan yang berlaku serta menjunjung  tinggi  kode  etik  profesi hukum.
2. Tuntutan  Jaksa Penuntut  Umum  (JPU) dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi tidak ada tolak ukur yang baku, semua berdasarkan hasil pemeriksaan saksi di persidangan,  barang  bukti,  dan  juga keterangan ahli serta keterangan terdakwa. 3. Jaksa Penuntut Umum (JPU)
melakukan  upaya  hukum  banding, terhadap  putusan  Pengadilan    Negeri Samarinda  yang  kurang              dari  2/3 (dua  pertiga)  dari  tuntutan  Jaksa Penuntut Umum (JPU).
4. Pengadilan  Negeri  Samarinda  pernah memutus  perkara  pidana  korupsi  jauh
lebih  rendah  dari  tuntutan  Jaksa Penuntut  Umum  (JPU)  yaitu  seorang terdakwa  dituntut  5  (lima)  tahun penjara,  kemudian  oleh  Pengadilan Negeri  Samarinda  memutus  perkara tersebut          hanya  1  (satu)  tahun penjara.
5. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa  Korupsi  14  (empat    belas) Tahun  penjara,  kemudian  divonis bebas  murni  oleh  Pengadilan  Negeri Samarinda.
6. Hakim,  Penuntut  Umum  dan  Advokat dalam  penanganan  perkara  tindak pidana korupsi tersebut belum ditemukan  fakta  adanya  pelanggaran hukum  maupun  kode  etik,  seperti suap-menyuap (sogok-menyogok).
2. Kemungkinan terjadinya penyuapan  oleh  Advokat  kepada Hakim dalam rangka meringankan  atau  membebaskan terdakwa korupsi.
Siapapun  tidak  ada  yang  bisa menjamin,  bahwa  dunia  peradilan  di Indonesia  ini  tidak  tercemar  dari  praktek suap-menyuap  di  antara  para  penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara),  namun  praktek  suap  menyuap ini  sangat  sulit  dibuktikan  secara  hukum, kerena  para  pelaku  adalah  orang-orang yang  berada  didalamnya.    Persekongkolan itu  sulit  dibongkar  oleh  hukum,  kecuali mereka  sendiri  yang  bongkarnya  atau operasi tangkap tangan oleh KPK.
Praktek  suap-menyuap  merupakan tindakan  korupsi  yang  dapat  merugikan perekonomian dan keuangan Negara. Biasanya  suap-menyuap  melibatkan  dua pihak    (pemberi  suap  dan  penerima  suap). Seperti antara hakim dengan pengacara atau hakim  dengan  terdakwa  dibantu  oleh  Jaksa yang  pada  akhirnya  dari  perbuatan  tersebut adalah  merampok  uang  Negara.  Islam melarang  untuk  menerima  uang  suap  (uang sogok)  atau  menyuap  orang  lain  untuk memenankan suatu perkara.
Dari  Abdullah  bin  Amr,  dalam sebuah  hadist  shahih,  bahwa  Rasulullah shalallahu  ‘alaihi  wasalam: “Melaknat orang  yang  menyuap  dan  orang  yang menerima  suap.  Orang  yang  menyuap  dan yang disuap hukumnya sama bagi keduanya,  yaitu  berdosa.  Suap  menyuap hukumnya haram, meskipun mereka memakai istilah hadiah, uang terima kasih, dsb.  Salah  satu  dosa  besar  dalam  ajaran agama  islam  adalah  mencuri,  yaitu mengambil sesuatu yang bukan miliknya.”
KPK menerbitkan buku saku memahami tindak pidana korupsi “memahami untuk membasmi”, dalam buku saku  tersebut  memberikan  pemahaman, bahwa  cakupan  suap  adalah  (1)  Setiap orang,  (2)  Memberi  sesuatu,  (3)  kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara,  (4)  karena  atau  berhubungan dengan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan kewajiban,  dilakukan  atau  tidak  dilakuka dalam jabatan.
Undang-undang  nomor  20  tahun 2001  tentang  Perubahan  atas  undang- undang  nomor  31  tahun  1999  tentang pemberantasan korupsi, sebagaimana ditegaskan  dalam  pasal  5,  yang  berbunyi: (1)  Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  5 (lima)  tahun  dan  atau  pidana  denda  paling sedikit  Rp  50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah) dan paling banyak Rp
250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta rupiah) setiap orang yang : a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau  penyelenggara  negara  dengan  maksud supaya  pegawai  negeri  atau  penyelenggara negara  tersebut  berbuat  atau  tidak  berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan  dengan  kewajibannya;  atau  b. memberi  sesuatu  kepada  pegawai  negeri atau  penyelenggara  negara  karena  atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan  dengan  kewajiban,  dilakukan atau  tidak  dilakukan  dalam  jabatannya.
Ayat  (2)  Bagi  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara  yang  menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b,  dipidana  dengan  pidana  yang  sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Meskipun  perangkat  hukum  (Per-uu) sudah  cukup  memadai  untuk  menjerat pelaku  yang  merampok  uang  negara,  tapi faktanya  penjahat  berdasi  tersebut  justru tumbuh  subur  di  Negara  ini.  Terlebih-lebih lagi  Mahkamah  Agung  RI  memutuskan untuk  mengabulkan  gugatan  uji  materi pasal  4  ayat  3  Peraturan  KPU  Nomor  20 tahun 2018. Ketentuan yang dibatalkan MA tersebut  mengatur  larangan  terhadap  eks narapidana  (napi)  korupsi,  mantan  napi bandar  narkoba  dan  eks  napi  kejahatan seksual  pada  anak  menjadi  calon  legislatif (Vide  putusan  Mahkamah  Agung  RI
Nomor:
45/HUM/2018). Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi dinegeri ini terkesan tidak serius. Tim  peneliti  dari  Fakultas  Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda  melakukan  penelitian  hukum terkait  dengan  Peranan  Advokat  dalam melakukan  pembelaan  hukum  terhadap terdakwa  korupsi  pada  Pengadilan  Tindak
Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri Samarindar, kantor kejaksaan negeri samarinda, Kantor LKBH                   Univ. Wdyagama Mahakam Samarinda dan kantor Advokat (Minton Situngkir, SH,MH dan  Rekan)  untuk  menggali  informasi terkait  adanya  kemungkinan  terjadinya penyuapan  oleh  Advokat  kepada  Hakim dalam rangka meringankan atau membebaskan terdakwa korupsi. Peneliti selama  melakukan penelitian
pada  Kantor  Pengadilan  Negeri  Samarinda,
Kantor Kejaksaan Nageri Samarinda, LKBH  Universitas  Widyagama  Mahakam Samarinda, Kantor Advokat (Minton Situngkir  &  Rekan),  menemukan  beberapa fakta-fakta yang menarik, terkait
kemungkinan  adanya  penyuapan  oleh Advokat  kepada  Hakim  dalam  rangka meringankan  atau  membebaskan  terdakwa korupsi, antara lain yaitu:
1. Salah  seorang  hakim  Ad.hoc  Tindak Pidana Korupsi mengaku pernah didatangi  oleh  seorang  Advokat  yang berusaha menyuap hakim untuk mempengaruhi  putusan  hakim  demi membela kepentingan klien.
2. Tidak seorangpun Hakim, Jaksa maupun  Advokat  yang  mengakui secara  jujur  adanya  suap-menyuap (sogok-menyogok) selama dalam menangani  perkara  tindak  pidana korupsi.
3. Fakta  hukum,  sering  terjadi  putusan Pengadilan  Negeri  Samarinda  yang jauh  lebih  ringan  dari  tuntutan  Jaksa
Penuntut Umum (JPU).
4. Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkadang  menuntut  ringan  terhadap Terdakwa Korupsi. 5. Pengadilan
Negeri Samarinda
terkadang  memutus  perkara  tindak pidana  korupsi  jauh  lebih  tinggi  dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

## PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN
Adapun  kesimpulan dalam penelitian ini  bahwa  Peranan  advokat  sangat  penting dalam melakukan pembelaan hukum terhadap kepentingan hukum klien (Terdakwa  korupsi),  sepanjamg  dilakukan secara  proporsional  dan  professional  sesuai ketentuan hukum dan Peraturan Perundang- undangan  yang  berlaku,  tidak  melanggar hukum  dan    harus  benar-benar  menjunjung tinggi kode etik profesi hukum.
Kemungkinan terjadinya potensi suap-menyuap  (sogok-menyogok)  antara Hakim  dengan  Advokat  dan  dibantu  oleh Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  penanganan tindak  pidana  Korupsi  pada  Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan Negeri  Samarinda  sangat  berpotensi  dan terbuka  lebar,  tapi  sangat  sulit  ditemukan bukti  yang  cukup  tentang  adanya  suap- menyuap  (sogok-menyogok)  tersebut.  Hal
ini  dikuatkan  dengan  adanya  pengakuan salah seorang hakim  Ad.hoc Tindak Pidana Korupsi,  bahwa  hakim  yang  bersangkutan mengaku  pernah  didatangi  oleh  seorang Advokat  yang  berusaha  menyuap  hakim untuk  mempengaruhi  putusan  hakim  demi membela kepentingan klien.
Saran  yang  dapat  diberikan  dalam penelitian  ini  yaitu  Advokat/Penasehat Hukum  dalam  melaksanakan  tugas  profesi melakukan  pembelaan  hukum  terhadap klien  (terdakwa)  sebaiknya  patuh  dan  taat terhadap  hukum  dan  Peraturan  Perundang- undangan  yang  berlaku  serta  menjunjung tinggi kode etik profesi hukum.
Apabila  ada  salah  seorang  oknum advokat yang terbukti
melakukan pelanggaran  hukum  dengan  cara  menyuap hakim  dan/atau  Jaksa,  sebaiknya  diberi sanksi berat sesuai hukum yang berlaku dan diberi  sanksi  organisasi  oleh  Pimpinan Organisasi Advokat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku/Literatur
Rasjidi Lili, Rasjidi Thania, 2002 Pengantar Filsafat  Hukum,  Bandung  Mandar Maju
Supriadi,  2010    Etika  &  Tanggungjawab
Profesi Hukum  di Indonesia, Jakarta. Sinar Grafika Soekanto  Soerjono.  (2004),  Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2003 Tentang Advokat Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo. Undang-undang  Nomor  20  Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2004 Tetang Pemeriksaan Pengelolaan
Dan  Tanggung  Jawab  Keuangan Negara
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004 Tentang Perbendaharaan Negara Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan