## KOSMOPOLITANISME ISLAM DALAM INDIKTOR MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA

## Athoillah Islamy
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan athoillahislamy@yahoo.co.id

## Adib Susilo
International Islamic University Malaysia adib.susilo@live.iium.edu.my

## ABSTRAK
Pengarustamaan  moderasi  beragama  tidak  senantiasa  direspons  positif oleh umat beragama di Indonesia. Sebagai contoh adanya stigma buruk yang  memandang  pengarustamaan  tersebut  sebagai  liberalisasi  agama. Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  melakukan  identifikasi  terhadap keberadaan  nilai-nilai  Islam  kosmopolitan  dalam  indikator  moderasi beragama  yang  dirumuskan  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  normatif-filosofis.  Paradigma Islam  kosmopolitan  yang  digagas  Abdurrahman  Wahid  menjadi  teori analisis  dalam  pembahasan  inti.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan terdapat dimensi nilai-nilai Islam kosmopolitan dalam empat  indikator moderasi  beragama  di  Indonesia.  Pertama,  nilai  universalisme  Islam dalam indikator toleransi dan anti radikalisme. Hal ini dapat dilihat dari pengarustamaan  moderasi  beragama  yang  menekankan  pembentukan paham  maupun  sikap  sosial  keberagamaan  umat  Islam  yang  moderat dalam  menghormati  kemajemukan  sosial  dan  nilai-nilai  kemanusiaan. Kedua,  nilai  pribumisasi  Islam  dalam  indicator  komitmen  kebangsaan dan  akomodatif  terhadap  kearifan  lokal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari pengarustamaan  moderasi  beragama  yang  menekankan  pembentukan paham  maupun  sikap  sosial  keberagamaan  umat  Islam  yang  moderat dalam  menjaga  nasionalisme  dan  kearifan  tradisi  lokal  yang  tidak melanggar  ajaran  Islam.  Implikasi  teoritik  penelitian  ini  menunjukan bahwa  dibutuhkan  paham  maupun  sikap  sosial  keberagamaan  umat Islam  yang  moderat  dalam  kehidupan  masyarakat  kosmopolitan. Keterbatasan  penelitian  ini  belum  mengkaji  strategi  Pesantren  sebagai subkultur  dalam  paradigma  Islam  kosmopolitan  yang  digagas Abdurrahman  Wahid,  yakni  terkait  internalisasi  nilai-nilai  Islam kosmopolitan  guna  membentuk  paham  maupun  sikap  sosial keberagamaan moderat bagi umat Islam di Indonesia.
Kata  Kunci: Islam  Kosmopolitan,  Multikultural,  Moderasi  Beragama, Indonesia
Volume 3, Nomor 2, Desember 2022, 77-88 e-ISSN: 2776-4532   |   p-ISSN: 2798-0073 DOI: 10.53491/porosonim.v3i2.412 http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/porosonim
Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.
Athoillah Islamy & Adib Susilo

## ABSTRACT
The  mainstreaming  of  religious  moderation  is  not  always  responded positively by religious people in Indonesia. For example, there is a bad stigma  that  views  the  mainstreaming  as  religious  liberalization.  This research  aims  to  identify  the  existence  of  cosmopolitan  Islamic  values in the indicators of religious moderation formulated by the Ministry of Religion  of  the  Republic  of  Indonesia.  This  qualitative  research  in  the form  of  a  literature  study  uses  a  normative-philosophical  approach. The cosmopolitan Islamic paradigm initiated by Abdurrahman Wahid became an analytical theory in the core discussion. This research shows that  there  are  dimensions  of  cosmopolitan  Islamic  values  in  four indicators  of  religious  moderation  in  Indonesia.  First,  the  value  of Islamic  universalism  in  indicators  of  tolerance  and  anti-radicalism. This  can  be  seen  from  the  mainstreaming  of  religious  moderation which  emphasizes  the  formation  of  moderate  Muslim  religious understandings and attitudes in respecting social plurality and human values.  Second,  the  value  of  Islamic  pribumization  in  indicators  of national commitment and accommodating to local wisdom. This can be seen  from  the  mainstreaming  of  religious  moderation  which emphasizes the formation of moderate Islamic religious understanding and  social  attitudes  in  maintaining  nationalism  and  wisdom  of  local traditions  that  do  not  violate  Islamic  teachings.  The  theoretical implications  of  this  study  show  that  there  is  a  need  for  moderate understanding and social  attitudes  of  Muslim diversity  in  the  life  of  a cosmopolitan  society.  The  limitations  of  this  research  have  not examined the strategy of Pesantren as a subculture in the cosmopolitan Islamic paradigm initiated by Abdurrahman Wahid, namely related to the  internalization  of  cosmopolitan  Islamic  values  in  order  to  form understanding  and  social  attitudes  of  moderate  diversity  for  Muslims in Indonesia.
Keywords : Cosmopolitan Islam, Multicultural, Religious Moderation, Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Aksi radikalisme, terorisme, maupun intoleransi  atas nama agama yang tidak  kunjung  berakhir  di  tanah  air  menjadi  problem  krusial  bagi  umat beragama sekaligus pemerintah Indonesia (E. Siswanto & Islamy, 2022, p. 199). Hal  tersebut  pada  akhirnya  juga  mendorong  Kementerian  Agama  Republik Indonesia  (Kemenag  RI)  pada  tahun  2019  merumuskan  empat  indikator  yang dapat menjadi pendekatan untuk mengidentifikasi paham maupun sikap sosial keberagamaan  moderat  dalam  kehidupan  di  Indonesia,  antara  lain  komitmen kebangsaan, toleransi, anti-radikalisme, dan akomodatif terhadap kearifan lokal (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019, pp. 24 – 43).
Terlepas  dari  indikator  moderasi  beragama  di  atas,  latarbelakang masyarakat  Indonesia  yang  sebagian  besar  sebagai  penganut  agama  Islam sesungguhnya  memiliki  basis  ajaran  agama  yang  moderat  yang  dapat diejawantahkan  dalam  kehidupan  masyarakat  majemuk  (Husaini  &  Islamy, 2022,  p.  52).  Terlebih  di  tengah  realitas  kehidupan  multikultural  masyarakat
Indonesia  (Azis  et  al.,  2021,  p.  231).  Selain  itu,  eksistensi  Pancasila  sebagai ideologi negara juga mengandung berbagai nilai pembentukan paham maupun sikap sosial keberagamaan yang moderat dalam realitas kehidupan bernegara di Indonesia (Islamy, 2022a, p. 18).
Menurut  Abdurrhaman  Wahid  (Gus  Dur),  aplikasi  ajaran  Islam  dapat berlaku  universal,  yakni  melampui  ruang  dan  waktu.  Bagi  Gus  Dur, universalisme Islam tersebut dapat ditemukan pada pelbagai prinsip universal ajarannya,  seperti  keadilan,  kemashlahatan,  dan  respons  fleksibilitasnya terhadap  perkembangan zaman (Islamy, 2021a, p. 61). Pada konteks inilah, Gus Dur  menjelaskan,  bahwa  kosmopolitanisme  Islam  dalam  kehidupan  universal dan  plural  sesungguhnya  dapat  ditemukan  akar  karakteristiknya  dalam kehidupan umat Islam awal di Madinah.  Nabi membentuk ikatan persaudaraan dalam  konteks  pluralitas  kehidupan  antarumat  bergama  melalui  Piagam Madinah. Eksistesni Piagam Madinah pada saat itu menjadi medium normatif untuk membangun keharmonisan dalam kehidupan sosial maupun politik antar umat beragama yang plural di Madinah (Zulihi et al., 2022, p. 1296). Atas dasar inilah, maka nilai-nilai kosmopolitanisme Islam seyogyanya juga dapat menjadi pijakan  paradigmatik  umat  Islam  di  Indonesia  dalam  memahami  urgensi pengarustamaan moderasi beragama dalam pluralitas kehidupan di Indonesia. Berangkat  dari  pemaparan  di  atas,  penelitian  ini  bermaksud  untuk mengidentifikasi  dimensi  kosmopolitanisme  Islam  dalam  indikator  moderasi beragama  di  Indonesia.  Penelitian  kualitatif  berupa  kajian  pustaka  ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Data utama  menggunakan uraian indikator  moderasi  beragama  di  Indonesia  yang  dirumuskan  Kemenag  RI dalam  buku  berjudul Moderasi  Beragama. Data  sekunder  berupa  ragam literatur  ilmiah  yang  korelatif  terhadap  pokok  pembahasan.  Teori  analisis pembahasan  inti  menggunakan  paradigma  Islam  kosmopolitan  yang  digagas Abdurrahman  Wahid.  Pengumpulan  data  menggunakan  dokumentasi.  Sifat pendekatan  penelitian  ini  deskriptif-analitik.  Analisa  melalui  teknik  reduksi, penyajian, dan verifikasi data
Terdapat  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  berkaitan  dengan pembahasan  penelitian  ini,  antara  lain,  Edi  Junaedi  menjelaskan  bahwa munculnya  buku  tentang  moderasi  beragama  yang  dikeluarkan  Kemenag  RI memiliki  tujuan  antara  lain,  untuk  menjawab  kesalahpahaman  masyarakat terhadap orientasi pengarustamaan moderasi beragama di Indonesia (Junaedi, 2019,  pp.  395 – 396).  Tahtimatur  Rizkiyah  dan  Nurul  Istiani  dalam penelitiannya  mengatakan  bahwa  dalam  indikator  moderasi  beragama  di Indonesia sejalan dengan ragam nilai pendidikan sosial profetik Islam (Rizkiyah &  Istiani,  2021,  p.  86).  Kemudian  penelitian  Donny  Khoirul  Azis  dkk menunjukan  bahwa  konstruksi  ide  dalam  indikator  moderasi  beragama  di Indonesia  tidak  terlepas  dari  ragam  nilai  Pancasila  yang  menjadi  ideologi Negara  (Azis  et  al.,  2021,  p.  230).  Berikutnya,  Eko  Siswanto  dan  Athoillah Islamy menuturkan bahwa indikator moderasi beragama di Indonesia memiliki titik temu dengan ragam kemaslahatan universal dalam orientasi pensyariatan hukum  Islam  (E.  Siswanto  &  Islamy,  2022,  p.  199).  Selanjutnya,  Athoillah Islamy  dalam  penelitiannya  menuturkan  terdapat  dimensi  nilai-nilai pendidikan Islam multikutural dalam empat indikator moderasi beragama yang ditekankan oleh Kemenag RI (Islamy, 2022b, p. 48).
Athoillah Islamy & Adib Susilo
Berbeda  dari  ragam  penelitian  di  atas,  penelitian  ini  fokus  untuk melakukan  identifikasi  dimensi  nilai-nilai  Islam  kosmopolitan  dalam  empat indikator moderasi beragama di Indonesia yang dirumuskan oleh Kemenag RI. Hal  tersebutlah  yang  kemudiian  dapat  menjadi  aspek  distingsi  dan  kebaruan penelitian ini.

## B. PARADIGMA ISLAM KOSMOPOLITAN
Istilah kosmopolitanisme merupakan gagasan besar yang memposisikan eksistensi  manusia  dalam  persamaan  derajat.  kosmopolitanisme  memiliki landasan  paradigma  yang  mendudukan  semua  manusia  apapun  aspek perbedaanya harus tunduk pada standar moral yang sama. Kosmopolitranisme dalam  perspektif  Islam  akan  menunjukan  sebuah  pandangan  universalisme yang luhur terkait persamaan derajat kemanusiaan (Ulum & Jannah, 2017, pp. 91 – 92). Salah  satu  intelektual  muslim  berpengaruh  di  Indoensia  yang melontarkan  gagasan  Islam  kosmopolitan,  yakni  Abdurrahman  Wahid  (Gus Dur). Berdasarkan penelusuran penulis dari berbagai literatur yang ada, maka setidaknya terdapat tiga pilar dalam konstruksi paradigma Islam kosmopolitan yang  ditawarkan  Gus  Dur,  antara  lain  yakni  universalisme  Islam,  pribumisasi Islam,  dan  Pesantren  sebagai  subkultur  (M.  Siswanto,  2022,  pp.  4 – 10). Penjelasan lebih lanjut,  sebagai berikut.

## 1. Universalisme Islam
Menurut  Gus  Dur,  keberadaan  Islam  sebagai  ajaran  agama  wahyu terakhir  berlaku  universal  dan  melewati segala  kondisi  ruang  dan  waktu.  Ia menjelaskan  bahwa  universalisme  Islam  tidak  dikarenakan  sisi  kedetailan ajaran Islam, namun dikarenakan ragam prinsip universal ajaran Islam, seperti keadilan,  kemashlahatan,  dan  respons  fleksibilitasnya  terhadap  dinamika perkembangan  zaman  (Islamy,  2021a,  p.  61).  Lebih  lanjut,  Gus  Dur sebagaimana  yang  dikutip  Johari  menjelaskan,  bahwa  universalisme  Islam menjadi  seperangkat  ajaran  Islam  yang  memuat  keimanan  (tauhid),  etika (akhlak),dan juga hukum agama (fikih). Pada konteks ini dalam pandangan Gus Dur    terdapat  lima  jaminan  ajaran  Islam  atas  proteksi  kemaslahatan  hidup individu  maupun  kelompok  masyarakat,  antara  lain  proteksi  kemaslahatan jiwa, beragama, akal, keluarga  (keturunan), dan harta benda. Jaminan kelima proteksi tersebut dalam pandanagan Gus Dur menunjukan universalisme Islam yang dapat berkontribusi besar dalam merealisasikan pperadaban kemanusiaan dalam kehidupan sosial (Johari, 2017, p. 264) .
Namun  tidak  berhenti  sebagaimana  penjelasan  di  atas,  untuk mewujudkan  universalitas  Islam  dalam  pandangan  Gus  Dur,  diperlukan paradigma  ke-Islaman  baru  yang  dapat  mengantarkan  pada  upaya kontekstualisasi  ajaran  Islam  dengan  realitas  modernitas  yang  dinamis  dan kompleks.  Sebab,  Gus  Dur  menilai  bahwa  manifestasi  universalisme  ajaran Islam  pada  ranah  praksisnya  dapat  memiliki  kontribusi  besar  terhadap kemaslahatan  kehidupan  umat  manusia  secara  universal  (M.  Siswanto,  2022, pp. 4 – 6).

## 2. Pribumisasi Islam
Bagi  Gus  Dur,  Islam  merupakan  ajaran  agama  yang  implementasinya dapat  beradaptasi  dan  berkembang  dalam  kehidupan  sosial  budaya  manusia. Dengan  kata  lain  dapat  diimplemntasikan  secara  kultural.  Gus  Dur menuturkan,  bahwa  sebagian  umat  Islam  yang  membiasakan  diri  dengan formalisasi  Islam  pada  akhirnya  akan  dapat  terikat  pada  segala  bentuk  usaha dalam    mewujudkan “sistem  Islami”  d an  cenderung  dapat  mengabaikan  fakta kemajemukan  kehidupan  sosial.  Hal  demikianlah  yang  kemudian  berpotensi untuk mendudukan warga non-Islam sebagai warga negara kelas dua.  Padahal dalam  pendangan  Gus  Dur, untuk  menjadi  seorang  Muslim  yang  baik,  cukup dengan  menerima  prinsip-prinsip  iman,  melaksanakan  ajaran  (rukun)  Islam dengan benar, membantu mereka yang membutuhkan, menjaga profesionalisme  dan  bersabar  dalam  menghadapi  cobaan. Oleh  sebab  itu, tidaklah  mengherankan  jika  ia  memandang  formalisasi  Islam  tidak  menjadi kualifikasi utama menjadi muslim yang taat (Wahid, 2006, p. xvii).
Bagi  Gus  Dur,  pribumisasi  Islam  menjadi  sebuah  ide  ke-Islaman progresif  dalam  rangka  menyadarkan  umat  Islam  agar  tetap  dapat  menjaga budaya  baiknya  yang  sudah  ada  di  tengah  masyarakat.  Pada  konteks pribumisasi  Islam  inilah  akan  dapat  mempertemukan  antara  norma  budaya (tradisi) dan  syari’ah (fikih)  secara  sinergis  dan  akomodatif.  Hal  demikian selama  tradisi  yang  ada  tidak  kontra-produktif  dengan  ajaran  prinsipil  dalam Islam (M. Siswanto, 2022, pp. 4 – 5).
Gus  Dur  mendefinisikan  gagasan  Pribumisasi  Islam  bukan  sebagai “jawanisasi” atau “sinkretisme,” Hal  ini  disebabkan  pribumisasi  Islam  masih tetap  mengakomodasi  terhadap  norma  tradisi  lokal  yang  ada  dan  tidak kontradiktif  dengan  ajaran  agama  Islam.  Oleh  karenya,  bukan  untuk meninggalkan  norma ajaran Islam disebabkan melestarikan tradisi lokal yang sudah ada. Pada konteks inilah, Gus Dur memandang keberadaan pendekatan hukum  Islam  mempunyai  peran  startegis  dalam  merealisasikan  gagasan pribumisasi Islam (Wahid, 2006, p. 15). Sekali lagi, ide pribumisasi Islam oleh Gus Dur bukan terkait ragam norma ajaran Islam yang bersifat  ajaran prinsipil dan  dogmatis.    Bukan  terkait  aspek  telogis  (akidah)  maupun  ritualitas peribadatan  formal.  Namun  menyangkut  upaya  pengembangan  pemikiran  ke- Islaman  progresif  yang  adaptif  terhadap  realitas  perkembangan  kehidupan umat manusia  secara universal, yakni tanpa harus menghilangkan esensi ajaran Islam itu sendiri (M. Siswanto, 2022, pp. 7 – 8).

## 3. Pesantren Sebagai Subkultur
Dalam  pandangan  Gus  Dur  sebagaimana  yang  dikutip  Siswanto,  bahwa eksistensi  Pesantren  pada  ranah  praksis  kehidupan  sosial  masyarakat  dapat merealisasikan  kultur  kehidupannnya  secara  mandiri.  Gus  Dur  juga menuturkan  bahwa  keberadaan  Pesantren  memiliki  gambaran  unik  tersendiri dibandingkan  dengan  kehidupan  di  luarnya.  Sebagaimana  definisi  sosiologis menjelaskan  bahwa  subkultur  harus  memiliki  ragam  aspek  yang  meliputi bagaimana  gaya  hidup  yang  dianut,  worldview,  nilai-nilai  yang  diikuti,  dan hirarki kekuasaan.
Lebih lanjut,  Gus Dur juga menilai bahwa keberadaan Pesantren  dalam jangka waktu yang panjang dapat berada pada posisi kultural yang relatif kuat
Athoillah Islamy & Adib Susilo
dibandingkan  kondisi  sosial  disekitarnya.  Ini  disebabkan  oleh  keberadaan eksistensi  pesantren  yang  dapat  bertransformasi  terhadap  kondisi  kehidupan sosial  masyarakat  di  sekitarnya,  namun  tidak  harus  mengorbankan  identitas dirinya.  Kemampuan  kultural  inilah  yang  dapat  menjadikan  eksistensi Pesantren  senantiasa  dapat  merespons  kondisi  perkembangan  zaman  melalui akulturasi budaya dan penanaman nilai (M. Siswanto, 2022, pp. 8 – 10). Ketiga  basis  nilai  yang  menjadi  akar  pemikiran  Islam  kosmopolitan  di atas digunakan sebagai teori analisis dalam  mengidentifikasi dimensi nilai-nilai Islam kosmopolitan pada pembasan pokok penelitian ini.

## C. MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA
Moderasi  merupakan  sebuah  kata  yang  berasal  dari  kata  moderat. Moderat,  yakni  sebagai  kata  sifatdari  kata moderation ,  yang  bermakna  tidak berlebih-lebihan, sedang (pertengahan). Dalam konteks bahasa Indonesia, kata tersebut  diserap  menjadi  moderasi  yang  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesi diartkan  sebagai upay untuk mengurangi bentuk  kekerasan, atau menghindari keekstriman.  Oleh  sebab  itu,  ketika  kata  moderasi  tersebut  disandingkan dengan  kata  beragama  (moderasi  beragama),  maka  akan  mengarah  pada  arti sikap  untuk  meminimlisir  kekerasan  atau  menghindari  keekstreman  dalam praktik keberagamaan.
Pada  konteks  Indonesia  sebagai  negara  majemuk  dan  menganut  sistem demokrasi, maka menjadi hal niscaya jika sering terjadi perbedaan pandangan dan kepentingan di tengah kehidupan sosial umat beragama (Abror, 2020, pp. 144). Oleh sebab itu, pemahaman teradap pengarustamaan moderasi beragama di  Indonesia  harus  dipahami  secara  kontekstual,  tidak  tekstual.  Maksudnya, yakni  pengarustamaan  moderasi  beragama  di  Indonesia  memuat  penekaan akann  pentingnya  bentuk  kkesadaran,    pemahaman  dalam  kehidupan  sosial keberagamaan yang moderat, inklusif, teruka terhdap fakta kemajemukan yang ada,  baik  dalam  kehidupan  beragama,  berbudaya,    maupun  bernegara.  Hal demikian disebabkan Indonesia mempunyai ragam kultur, budaya serta tradisi lokal.  Atas  dasar  inilah,  maka  tidak  berlebihan,  jika  pengarutamaan  moderasi beragama  diharapkan  dapat    menjadi  jawaban  atas  plbagai  problem keberagamaan dan peradaban, baik  masyarakat nasional maupun global. Peran keberaamaan  yang  moderat  dapat  menghindarkan  segaa  bentuk  tindakan radikalisme,  ekstrimisme,  terorisme  maupun  anarkisme  atas  nama  agama. (Fahri and Zainuri, 2019, pp. 95).
Realitas  kehidupan  masyarakat  Indonesia  yang  majemuk  dan multikultural  menjadikan  keberadaan  sikap  keberagamaan  yang  ekslusif sebagai  boomerang  dan  dapat  memicu  terjadinya  konflik  maupun  disintegrasi sosial  dalam  relasi  kehidupan  antar  umat  beragama.  Pernyataan  demikian tidaklah berlebihan. Sebab, ragam konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia, pada  umumnya  disebabkan  oleh  ekslusifisme  paham  maupun  sikap  sosial keberagamaan  umat  beragama.  Langkah  prefentif  untuk  menghindarkan terjadinya  disharmoni  antar  umat  beragama  dalam  kehidupan  sosial  yang majemuk  di  Indonesia  perlu  ditumbuhkan  paham  maupun  sikap  sosial    umat beragama  yang  moderat,  yakni  inklusif  atau  terbuka.  Dalam  hal  ini,  penting untuk  dipahami  kembali  bahwa  kata  moderasi  memuat  arti  moderat,  yakni
lawan  dari  ekstremkiri  maupun  kanan  dalam  merespons  kemajemukan.  Oleh sebab  itu,  pengarustamaan  moderasi  beragama  di  Indonesia  akan  dapat menekankan  sikap  toleransi,  saling  menghargai,  dan  menghormati  terhadap keanekaragaman  kehidupan  sosial  dalam  masyarakat.  Karena  moderasi beragama merupakan jalan tengah di antara keragaman agama di Indonesia. Pengarustamaan moderasi beragama juga dapat berdampak pada upaya dalam  memahami  secara  moderat  terhadap  teks-teks  ajaran  agama  agar  tidak terjebak  pada  pemahamaan  ekstrem  terhadap  ajaran  agama.  Sebagai  contoh fakta terjadinya bentuk kecenderungan terbagi-baginya pemahaman agama dari penganutnya  dalam  dua  kutub  ekstrem.  Satu  kutub  memiliki  kecenderungan yang mengutamakan teks  dengan  mengabaikan  potensi  akal  manusia  dengan baik  untuk  memahaminya.  Hal  ini  seringkali  menyebabkan  keberadaan  teks- teks normatif ajaran agama dipahami serta diaplikasikan dengan mengabaikan Konteks yang melitarinya. Sebaliknya, pada kutub ekstrem lain yang seringkali dilabeli  sebagai    kelompok  umat  beragama  liberal,  yakni  disebabkan  mereka terlalu mendewakan potensi rasionalitas manusia dan cenderung mengabaikan tekstualitas  ajaran  agama.  Pengarustamaan  moderasi  beragama  di  Indonesia harus dipahami sebagai bentuk komitmen bersama  dalam rangka mewujudkan kemampuan  indivoidu  (kelompok)  umat  beragama  dapat  mengelola  dan mengatasi  ragam  bentuk  kemajemukan  di  tengah  kehidupan  sosial  beragama, bermasyarakat maupun bernegara (Akhmadi, 2019, pp. 49 – 50). Sebagai contoh sederhananya,  sikap  moderasi  beragama  pada  konteks  pluralitas  kehidupan umat  beragama  di  Indonesia,  yakni  tidak  perlu  adanya  klaim  mayoritas  yang dilabelkan  pada  individu  (kelompok)  agama  dengan  jumlah  yang  terbanyak. Begitu juga, tidak perlu adanya klaim minoritas yang dilabelkan pada individu (kelompok) agama dengan jumlah sedikit (Islamy, 2021b, p. 217).
Berpijak  pada  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  pengarustamaan moderasi  beragama  dalam  konteks  kehidupan  umat  beragama  di  Indonesia menjadi  hal  yang  urgen  untuk  diaplikasikan.  Hal  demikian  tidak  lain, disebabkan  oleh  fakta  kemajemukan  sosial  kehidupan  beragama,  berbudaya, bahkan  berpolitik  di  tengah  masyarakat  Indonesia.  Realitas  kemajemukan kehiduap  sosial  umat  bergama  tersebutlah  yang  pada  akhirnya  meniscayakan pentinganya  mengejawantahkan  paham  maupun  sikap  sosial  keberagamaan yang moderat, toleran, inklusif dan terbuka.

## D. NILAI-NILAI KOSMOPOLITANISME ISLAM DALAM INDIKATOR MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA
Pada sub pembahasan inti penelitian ini, akan diuraikan analisis penulis tentang  dimensi  nilai-nilai  kosmopolitan  Islam  yan  termuat  dalam  empat indikator moderasi beragama yang telah dirumuskan oleh Kemenag RI. Uraian penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut.

## 1. Dimensi  Universalisme  Islam  Dalam  Indikator  Toleransi  Dan Anti Radikalisme
Sikap  toleransi  pada  konteks  pengarustamaan  moderasi  beragama  di Indoensia menjadi salah satu indikator yang dapat menunjukan paham maupun sikap  sosial  keberagamaan  yang  dapat  saling  menghormati,  menghargai,  dan
Athoillah Islamy & Adib Susilo
menerima  fakta  kemajemukan  di  tengah  kehidupan  sosial  bermasyarakat maupun bernegara di Indonesia. Atas dasar inilah, maka perwujudan indikator toleransi  menjadi  salah  satu  hal  yang  fundamental  dan  urgen  dalam merealisasikan  tatanan  kehidupan  umat  beragama  di  Indonesia  yang  moderat dan sejalan dengan sistem demokrasi yang ada. Sebab, pada kehidupan negara yang  menganut  sistem  politik  demokrasi  akan  dapat  terwujud  ketika  kondisi masyarakatnya,  yakni  baik  antar  individu  maupun  kelompok  dapat  saling menjunjung  tinggi  nilai  toleransi  di  tengah  kemajemukan  yang  ada  (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019, p. 44).
Pada  konteks  relasi  kehidupan  antar  umat  beragama,  perwujudan  nilai toleransi  menjadi  indikator  penting  dalam  merealisasaikan  intensitas  relasi harmonis  dan  saling  koperatif  dalam  persoalan  kehidupan  sosial  maupun politik. Hal tersebut dapat dibangun melalui pembentukan pola pikir dan sikap sosial yang berpijak pada semangat toleransi antar umat beragama. Begitu juga, terkait  toleransi  seagama  diharapkan  dapat  melahirkan  paham  maupun  sikap sosial  yang  moderat  dan  bijak  dalam  menyikapi  ragam  sekte    minoritas  yang dinilai sebagai bentuk deviasi dari mainstream dalam kelompok agama tertentu tersebut  (Tim  Penyusun  Kementerian  Agama  RI,  2019,  p.  45).  Sikap  toleransi ini  semakin  menjadi  indikator  moderasi  beragama  yang  penting  untuk diaplikasikan di tengah relasi kehidupan umat beragama di Indonesia.  Terlebih ragam  konflik  umat  beragama  di  pelbagai  daerah  Indonesia  juga  seringkali terjadi antar aliran (sekte) maupun antar sekte dalam agama tertentu (Yenuri et al., 2021, p. 142).
Selanjutnya,  radikalisme  dalam  perspektif  moderasi  beragama  di Indonesia  dimaksudkan  sebagai  bentuk  manifestasi  dari  ideologi,  paham maupun  gerakan  yang  memiliki  tujuan  mengganti  tatanan  sistem  kehidupan sosial  dan  politik  di  Indonesia  melalui  langkah  kekerasan  yang  atas  nama agama. Radikalisme yang menjadikan doktrin agama sebagai payung legitimasi dalam  ranah  praksisnya  sering  dikaitkan  dengan  ragam  bentuk  terorisme. Mereka dapat melakukan aksinya melalui segala cara  demi tercapai tujuannya, meskipun  harus  melalui  bentuk  kekerasan  fisik  maupun  meneror  para  pihak yang  dipandang  tidak  sejalan  dengan  mereka.  Pada  konteks  ini,  juga  penting diketahui dan disadari bahwa bahwa radikalisme atas nama agama dapat terjadi pada setiap individu yang menganut agama apapun, tidak hanya agama tertentu saja (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019, pp. 45 – 46). Jika  dilihat  melalui  paradigma  Islam  kosmopolitan,  maka  keberadaan indikator  toleransi  dan  anti  radikalisme  dalam  pengarustamaan  moderasi beragama  di  Indonesia  sejalan  dengan  nilai  universalisme  Islam . Pernyataan tersebut  tidaklah  berlebihan.  Sebab,  dalam  tataran    praksisnya,  nilai universalisme  Islam  dapat  menjadi  elemen  fundamental  dalam  membangun paham  maupun  sikap  sosial  umat  Islam  agar  dapat  merealisasikan  relasi harmoni pada kehidupan sosial umat beragama yang majmeuk dalam pelbagai aspeknya.  Sebagai contoh ajaran universal berupa rahmatan lil alamin (kasih sayang pada seluruh kehidupan  alam semesta)  (Islamy, 2021a, p. 199). Ajaran universalisme Islam menginginkan umat Islam mampu menebar kemaslahatan, rahmat,  dan  perdamaian  kepada  semua  orang,  tanpa  mengenal  perbedaan latarbelakangnya  (Syahansyah,  2018,  p.  2).  Oleh  sebab  itu,  manifestasi  ajaran universalisme Islam berupa rahmatan lil alamin dapat menjadi wujud konkrit bagaiamana  umat  Islam  untuk  memiliki  paham  maupun  sikap  sosial
keberagamaan  yang  moderat  dalam  menyikapi  segala  bentuk  keragamaan hidup. Dalam hal ini, Gus Dur juga menegaskan bahwa Islam merupakan ajaran agama  wahyu  terakhir  dapat  berlaku  universal  dan  melewati segala  kondisi ruang  dan  waktu.  Pada  konteks  inilah,  ia  juga    menjelaskan  bahwa universalisme Islam bukan didasari oleh ragam prinsip universal dalam ajaran Islam itu sendiri, seperti keadilan, kemashlahatan, dan respons fleksibilitasnya terhadap dinamika perkembangan zaman (Islamy, 2021a, p. 61).
Begitu juga terkait indikator anti radikalisme dalam moderasi beragama di  Indonesia  juga  dapat  dikatakan  sejalan  dengan  manifestasi  nilai universalisme Islam. Pada konteks ini,  Gus Dur menjelaskan bahwa  setidaknya ada 5 jaminan ajaran Islam terkait proteksi kemaslahatan kehidupan manusia, baik  bagi  individu  maupun  kelompok  masyarakat,  antara  lain  proteksi kemaslahatan  jiwa  ( hifz  nafs ),  beragama  ( hifz  din ),  akal  ( hifz  aql ),  keturunan ( hifz  nasl ),  dan  harta  benda  ( hifz  maal ).  Menurut  Gus  Dur,  adanya  jaminan kelima  proteksi  tersebut  telah  menunjukan  manifestasi  nilai  universalisme Islam  yang  pada  ranah  praksis  kehidupan  umat  manusia  berkontribusi  besar dalam  mewujudkan  peradaban  kemanusiaan  dalam  kehidupan  universal (Johari, 2017, p. 264) .
Dengan  ditemukannya  keberadaan  dimensi  nilai  universalimse  Islam, baik dalam indikator toleransi maupun anti rasdikalisme sebagaimana uraian di atas,  menunjukan  pada  kita  bahwa  sesungguhnya  dalam  pengarustamaan moderasi  beragama  di  Indonesia  yang  ditekankan  oleh  Kemenag  RI  memiliki titik temu dengan basis nilai perwujudan  paradigma Islam kosmopolitan dalam rangka  memebentuk  paham  maupun  sikap  sosial  keberagamaan  umat  Islam yang  moderat  dalam  menghormati  realitas  kemajemukan  dan  nilai-nilai kemanusiaan.

## 2. Dimensi  Pribumisasi  Islam  Dalam  Indikator  Komitmen Kebangsaaan Dan Akomodatif Terhadap Kearifan Lokal
Pentingnya  paham  maupun  sikap  nasionalisme  menjadi  bagian  dari indikator  moderasi  beragama  di  Indonesia.  Indikator  yang  dimaksud  berupa indikator  komitmen  kebangsaan.  Keberadaan  indikator  ini  menjadi  hal  yang penting  dan  dapat  dijadikan  sebagai  pendekatan  dalam  mengidentifikasi karakter  paham  maupun  sikap  sosial  keberagamaan  umat  beragama  di Indonesia,  yakni  terkait  apakah  paham  mauipun  sikap  sosial  keberamaannya bersebrangan  atau  bertolak  belakang  dengan    dengan  konstitusi  di  Indonesia. Indikator komitmen kebangsaan ini pada ranah praksisnya diorientasikan agar menyadarkan  paham  maupun  sikap  sosial  umat  beragama  di  Indonesia  dapat mengaplikasikan  ajaran  agamanya  masing-masing  tanpa  harus  melanggar kewajibannya  sebagai  warga  negara  yang  baik  (Tim  Penyusun  Kementerian Agama RI, 2019, pp. 43 – 44). Adapun dalam konteks pluralitas kondisi sosial kebudayaaan masyarakat Indonesia,  keberadaan  indikator  adaptif  terhadap  kearifan  lokal  juga  menjadi bagian  dari  indikator  moderasi  beragama  yang  dapat  menjadi  paradigma maupun  pendekatan  dalam  mengidentifikasi  sejauh  mana  umat  beragama dapat  bersikap  moderat  terhadap  pluralitas  budaya  lokal  di  Indoensia.  Sebab, paham  maupun  sikap  sosial  keberagamaan  yang  moderat  akan  dapat mengantarkan umat beragama lebih ramah dan terbuka terhadap budaya lokal
Athoillah Islamy & Adib Susilo
yang  ada  sepnjang  tidak  bertentangan  dengan  ajaran  pokok  dalam  ajaran agamanya (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019, pp. 46 – 47). Jika  ditinjau  melalui  paradigma  Islam  kosmopolitan,  maka  keberadaan indikator komitmen kebangsaan dan akomodatif terhadap kearifan lokal dalam pengarustamaan  moderasi  beragama  di  Indonesia  sejalan  dengan  nilai pribumisasi  Islam . Pada  konteks  indikator  komitmen  kebangsaan  akan  dapat mengantarkan  umat  Islam  di  Indonesia  memiliki  paham  maupun  sikap  sosial yang  mengedepankan  persatuan  dan  kesatuan  dalam  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Mereka  tidak  mudah  terpolusi  oleh  berbagai  kepentingan pragmatis,  baik  dari  kelompok  dalam  maupun  luar  Indonesia  yang  mengarah pada  disintegrasi  maupun  segala  bentuk  penafian  terhadap  konsesus  ideologi negara  dalam  menjaga  pluralitas  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Pada konteks  inilah,  diperlukan  paradigma  simbiotik  untuk  membangun  paham maupun sikap sosial keberagamaan umat Islam yang moderat dalam menerima pluralisme  dasar  negara  Indonesia  yang  notabenenya  sebagai  negara multicultural  (Hariyanto  &  Islamy,  2022,  p.  202).  Gus  Dur  dalam  ide pribumisasi  Islam  yang  dilontarkannya  juga  tidak  sepakat  terhadap  segala bentuk formalisasi, ideologisasi, maupun syari- ’ati -sasi Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan Gus Dur meyakini bahwa Islam merupakan ajaran agama yang implementasinya  dapat  dapat  beradaptasi  dan  berkembang  dalam  kehidupan sosial budaya manusia. Dengan kata lain ajaran Islam dapat diimplemntasikan secara  kultural.  Gus  Dur  menambahkan  segala  bentuk  usaha  dalam mewujudkan “sistem Islami” terhadap segala bentuk tatanann kehidupan sosial dapat berpotensi mengabaikan fakta pluralitas kemajemukan dalam kehidupan sosial, sehingga berpotensi mendudukan warga non-Islam sebagai warga negara kelas dua (Wahid, 2006, p. xvii).
Begitu  juga  terkait  indikator  akomodatif  terhadap  kearifan  lokal  dapat dikatakan  sejalan  dengan  nilai  pribumisasi  Islam.  Keberadaaan  indikator akomodatif  terhadap  kearifan  lokal  dapat  mengantarkan  perwujudan  paham maupun  sikap  sosial  keberagamaan  umat  Islam  yang  moderat  terhadap  fakta keragaman  tradisi  lokal  di  Indonesia.  Hal  ini  dengan  catatan  selama  tradisi lokal  tertsebut  tidak  bersebrangan  dengan  ajaran  Islam.  Gus  Dur  juga menjelaskan bahwa ide pribumisasi Islam merupakan ide ke-Islaman progresif guna  menyadarkan  umat  Islam  agar  dapat  merawat  budaya  di  tengah masyarakat.  Hal  demikian  selama  budaya  tersebut  tidak  kontra-produktif dengan ajaran Islam yang bersifat prinsipil. Pada konteks inilah, manifestasi ide pribumisasi  Islam  dapat  mempertemukan  antara  norma  budaya  (tradisi)  dan syari’ah (fikih) secara sinergis dan akomodatif (M. Siswanto, 2022, pp. 4 – 5). Dengan ditemukannya keberadaan dimensi nilai pribumisasi Islam, baik dalam  indikator komitmen kebangsaan maupun akomodatif terhadap kearifan lokal  menunjukan  pada  kita  bahwa  sesungguhnya  dalam  pengarustamaan moderasi beragama di Indonesia oleh Kemenag RI memiliki titik temu dengan basis nilai perwujudan paradigma Islam kosmopolitan guna membentuk paham maupun  sikap  sosial  keberagamaan  umat  Islam  yang  moderat  dalam menjunjung tinggi nasionalisme dan  merawat kearifan tradisi lokal yang baik, yakni selama tidak kontra-produktif terhadap ajaran Islam.

## E. KESIMPULAN
Mengacu  pada  pemaparan  pembahasan  utama  penelitian  ini  dapat dikonklusikan  bahwa  terdapat  dimensi  nilai-nilai  Islam  kosmopolitan  dalam empat indikator moderasi beragama di Indonesia. Pertama, nilai universalisme Islam dalam indikator toleransi dan anti radikalisme. Hal ini dapat dilihat dari pengarustamaan moderasi beragama  yang  menekankan pemebentukan paham maupun  sikap  sosial  keberagamaan  umat  Islam  yang  moderat  dalam menghormati  fakta  kemajemukan  dan  nilai-nilai  kemanusiaan.  Kedua,  nilai pribumisasi    Islam    dalam    indikator  komitmen  kebangsaan  dan  akomodatif terhadap  kearifan  lokal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pengarustamaan  moderasi beragama  yang  menekankan  pemebentukan  paham  maupun  sikap  sosial keberagamaan  umat  Islam  yang  moderat  dalam  menjaga  nasionalisme  dan tradisi lokal yang baik yang tidak bersebrangan dengan ajaran Islam.
Implikasi  teoritik  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  dibutuhkan  paham maupun sikap sosial keberagamaan umat Islam yang moderat dalam kehidupan masyarakat kosmopolitan. Keterbatasan penelitian pustaka ini belum mengkaji strategi praksis atau peran Pesantren sebagai subkultur dalam paradigma Islam kosmopolitan  yang  digagas  Abdurrahman  Wahid,  yakni  terkait  internalisasi nilai-nilai  Islam  kosmopolitan  guna  membentuk  paham  maupun  sikap  sosial keberagmaan  moderat  bagi  umat  Islam  di  Indonesia. Oleh  sebab  itu,  penting penelitian  berikutnya  sebagai  pengembangan  dari  hasil  penelitian  ini, khususnya terkait peran Pesantren di Indonesia sebagai bagian dari sub kultur dalam membentuk peradaban Islam  moderat di tengah kehidupan masyarakat kosmopolitan.

## REFERENSI

## Buku
Tim  Penyusun  Kementerian  Agama  RI.  (2019). Moderasi  Beragama .  Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung Kementerian Agama RI.
Ulum,  B.,  &  Jannah,  S.  R.  (2017). Komopolitanisme  di  Persimpangan  Jalan . Magnum Pustaka Utama.
Wahid,  A.  (2006). Islamku  Islam  Anda  Islam  Kita:  Agama  Masyarakat Negara Demokrasi . The Wahid Institute.

## Disertasi
Islamy,  A.  (2021b). Pemikiran  Hukum  Islam  Nurcholish  Madjid .  Universitas Islam Negeri Walisongo.

## Jurnal dan lainnya
Abror,  Mhd.  (2020).  Moderasi  Beragama  Dalam  Bingkai  Toleransi.
RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam, 1 (2), 143-155. https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2.174
Athoillah Islamy & Adib Susilo
Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia. Inovasi:
Jurnal Diklat Keagamaan , 13 (2), 45-55. Retrieved from https://bdksurabaya.e-journal.id/bdksurabaya/article/view/82 Azis,  D.  K.,  Saihu,  M.,  Hasibuan,  A.  R.  G.,  &  Islamy,  A.  (2021).  Pancasila Educational  Values  in  Indicators  Religious  Moderation  in  Indonesia.
FITRAH:  Jurnal  Kajian  Ilmu-Ilmu  Keislaman , 7 (2),  229 – 244.
https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i2.4475 Fahri,  M.,  &  Zainuri,  A.  (2020).  Moderasi  Beragama  di  Indonesia. Intizar, 25 (2), 95-100. https://doi.org/10.19109/intizar.v25i2.5640 Hariyanto, D., & Islamy, A. (2022). Pola Interaksi Sosial Kelompok Islam dalam Sejarah  Konsesus  Dasar  Negara  Indonesia. At-Tafkir , 15 (2),  202 – 217. https://doi.org/10.32505/at.v15i2.4897
Husaini,  H.,  &  Islamy,  A.  (2022).  Harmonization  of  Religion  and  State : Mainstreaming the Values of Religious Moderation in Indonesian Da’wah Orientation. Al-Adalah:  Jurnal  Hukum  Dan  Politik  Islam , 7 (1),  51 – 73.
https://doi.org/10.35673/ajhpi.v7i1.2128
Islamy,  A.  (2021a).  Landasan  Filosofis  dan  Corak  Pendekatan  Abdurrahman Wahid  Tentang  Implementasi  Hukum  Islam  di  Indonesia. Jurnal  Al- Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam , 6 (1), 51 – 73. ——— .  (2022a).  Moderasi  Beragama  dalam  Ideologi  Pancasila. Poros  Onim: Jurnal Sosial Keagamaan , 3 (1), 18 – 30. ——— .  (2022b).  Pendidikan  Islam  Multikultural  dalam  Indikator  Moderasi Beragama di Indonesia. Analisa Pemikiran Insan Cendekia (APIC) , 5 (1), 48 – 61.https://doi.org/10.54583/apic.vol5.no1.87 Johari.  (2017). Pemikiran  Fikih  Abdurrahman  Wahid  dan  Kontribusinya dalam  Pengembangan  Hukum  Islam  di  Indonesia .  Universitas  Islam Negeri Sunan Ampel.
Junaedi,  E.  (2019).  Inilah  Moderasi  Beragama  Perspektif  Kemenag. Harmoni ,
18 (2), 182 – 186. https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414
Rizkiyah, T., & Istiani, N. (2021). Nilai Pendidikan Sosial Keberagamaan Islam Dalam  Moderasi  Beragama  Di  Indonesia. POROS  ONIM:  Jurnal  Sosial Keagamaan , 2 (2), 86 – 96. https://doi.org/10.53491/porosonim.v2i2.127 Siswanto, E., & Islamy, A. (2022). Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara  di  Indonesia. Al-Adalah:  Jurnal  Hukum  Dan  Politik  Islam ,
7 (2), 198 – 217. https://doi.org/10.35673/ajmpi.v7i2.2802
Siswanto,  M.  (2022).  Islam  Kosmopolitan  Gus  Dur  dalam  Konteks  Sosial- Keagamaan  di  Indonesia. Journal  of  Islamic  Thought  and  Philosophy ,
1 (1), 1 – 26. https://doi.org/https://doi.org/10.2829/JITP.Juni.01 Syahansyah,  Z.  (2018).  Telaah  Nilai  Kemanusiaan  dan  Perdamaian  Dalam Perspektif  Rahmatan  Lil  Alamin. Rahmatan  Lil  Alamin:  Journal  of Peace Education and Islamic Studies , 1 (1).
Yenuri,  A.  A.,  Islamy,  A.,  Aziz,  M.,  &  Muhandy,  R.  S.  (2021).  Paradigma Toleransi  Islam  Dalam  Merespons  Kemajemukan  Hidup  Di  Indonesia.
POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan , 2 (2), 141 – 156. https://doi.org/10.53491/porosonim.v2i2.216 Zulihi, Nawir, M. S., & Islamy, A. (2022). Paradigma Islam Kosmopolitan dalam Orientasi  Pendidikan  Pesantren  di  Indonesia. Risalah,  Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam , 8 (4), 1292 – 1304. https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v8i4.377