## POLITEA Jurnal  Pemikiran Politik Islam
ISSN    : 2621-0312 e-ISSN : 2657-1560 Vol. 2  No.  2 Tahun 2019 Doi : http://dx.doi.org/10.21043/politea.v2i2.5772. http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/politea
Sekularisme Ataturk: “Madaniyah” atau “Lā Dῑniyah” ?
(Tipologi Sekularisme Ataturk )

## Ahmad Shofi Muhyiddin
IAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia
ashofi@iainkudus.ac.id

## Abstract
This  article  outlines  the  question  whether  Ataturk's  secularism  has  the  dimension  of  abolition  of  religion  (lā dῑniyah) as assumed by many people or has the dimension of state domination over religion which is an expression of nationalism? This is because most classical Islamic political thinkers view that the relationship between religion and state is an organic unity, which cannot be separated from one another. The institutional form for the organic relationship arises in the form of a khilafah. These conditions describe the relationship between politics or power and religion as a symbiotic relationship that is mutually beneficial. As Europeans entered the Middle East, modern thoughts  in  the  region  also  entered,  one  of  which  was  kemalism.  It  was  with  this  understanding  that  Ataturk  in Turkey  shocked  the  Islamic  political  world  by  displacing  the  already  weak  Ottoman  Caliphate.  The  ideology  of kemalism  is  caused  by  Ataturk  actually  a  nationalist  who  admires  the  west,  who  wants  the  progress  of  Islam, therefore, according to him, it needs to be renewed in matters of religion to suit the Turkish soil. Thus, the practice of  secularism  in  Turkey,  broadly,  belongs  to  the  category  of  semi-secular  practice,  or  typology  of  differential secularism, or "madaniyah". Because Ataturk places religion under state power, not abolishing or even destroying religion
Kata Kunci: Secularism, Musthafa Kemal Ataturk, Madaniyah dan Lā Dῑniyah

## Pendahuluan
Menurut informasi sejarah, Islam pada kisaran abad ke 7 sampai dengan abad ke 13 telah mencapai  masa  keemasan  dan  kemajuan  di  segala  bidang,  oleh  karena  itu,  sebagian  besar pemikir  politik  Islam  klasik,  memandang  bahwa  hubungan  agama  dan  negara  adalah  satu kesatuan  yang  organik,  yang  tidak  dapat  dipisahkan  satu  dengan  yang  lainnya.  Bagi  mereka, Islam  adalah  lebih  dari  sekedar  doktrin  agama  yang  membimbing  kehidupan  ruhani  manusia, melainkan  juga  berusaha  membangun  suatu  sistem  dengan  suatu  cara  hidup  yang  didasarkan pada agama. Bentuk kelembagaan bagi hubungan yang organik tersebut, muncul dalam bentuk khilafah, yang dianggap sebagai representasi sebuah sistem kekuasaan dan pemerintahan Islam, sejak  zaman  Abu  Bakar  as-Shidiq  hingga  berakhirnya  kekhalifahan  Usmani  di  Turki.  Selama itulah  kedudukan  khalifah  tetap  aman  dan  selalu  mendapat  legitimasi  dari  para  Ulama  yang memegang otoritas keagamaan dalam Islam. Kondisi tersebut menggambarkan hubungan antara politik atau kekuasaan dengan agama, sebagai hubungan simbiosis yang saling menguntungkan.
Namun,  pada kisaran abad ke 19,  Islam mengalami masa kemunduran, karena hampir di seluruh  dunia  Islam  terjajah  oleh  dunia  barat  yang  pada  saat  itu  mulai  mencapai  tingkat kemajuan di bidang teknologi dan industri. Nah, seiring dengan masuknya dunia barat ke Timur Tengah,  maka  masuk  pulalah  pemikiran-pemikiran  modern  di  kawasan  tersebut.  Salah  satu diantaranya  adalah  pemikiran  Sekularisme.  Dan  dengan  paham  itulah  Ataturk  di  Turki mengejutkan dunia politik Islam dengan menggusur kekhalifahan Usmani yang memang sudah melemah.
Pada  dasarnya  perdebatan  perihal  karakteristik  negara  Islam  antara  model  khilafah  yang bersifat global, trans-nasional dan model nation state yang bersifat nasional tidak terjadi dengan sendirinya.  Peristiwa  di  Balairung  pertemuan  rakyat  di  Saqifah  suku-suku  Anshar,  di  hari Konvensi  dalam  acara  pemilihan  pemimpin  nasional  oleh  Bani  Sa’idah  dalam  rangka diadakannya pemilihan umum, di mana calon utama dari tokoh Anshar, suku Khazraj Sa’ad bin Ubadah akan didaulat  sebagai  pemimpin politik Madinah, di mana kota ini sebagai polis state dalam  hal  kepemimpinan  politik  di  antara  komunitas-komunitas  yang  ada  di  Madinah  setelah diketahui bahwa Nabi Muhammad Saw. telah wafat  (Al-Rayes & Al-Din, 1979, pp. 39–40).
Hal  ini dalam wacana modernitas pergulatan politik ini diawali dengan munculnya sikap pro  dan  kontra  para  teoritikus  negara  Islam  di  seputar  sistem  pemerintahan  Islam  ini  ada ataukah tidak  adanya dasar perintah eksplisit  dalam  koridor syariah. Menurut  Diya’  al-Din al- Rayes,  Ulama  kontemporer  Mesir,  bahwa  mendirikan  sistem  pemerintahan  Islam  merupakan kewajiban agama bagi umat muslim dan mendapatkan legitimasi dari syariah. Tetapi bentuk dan model pemerintahan tidak harus membentuk khilafah Islamiyah yang bersifat transnasional. Hal ini merupakan suatu yang imposible dream dalam zaman modern ini. Sacara kasat mata contoh model khilafah Usmaniyah telah habis dalam masa Perang Dunia I karena salah dalam memilih aliansi  dalam  kancah  dunia  yang  sedang  dilanda  peperangan  tersebut.  Bentuk  pemerintahan Islam tidak dapat dikatakan dengan satu model khilafah atau imperium monarkhi, karena dalam aspek  pengalaman  sejarah  hal  itu  telah  terjadi  di  masa  Umawiyah  sampai  Abbasiyah  dan Usmaniyah  yang  sentral  politik  kekuasaaan  di  tangan  sultan  dengan  kekuasaan  mutlak  (Al- Rayes & Al-Din, 1979, p. 280).
Kemudian,  secara  mengejutkan  dunia  Islam,  muncul  tindakan  dari  seorang  tokoh kontroversial,  yakni  Musthafa  Kemal  Ataturk  dengan  menghapuskan  sistem  kekhilafahan Usmaniyah  dan  menggantikan  dengan  Republik  Turki  yang  sekuler  dan  konon  katanya  anti kepada  nilai-nilai  Islam  dalam  pemerintahan  Turki  modern  pada  3  Maret  tahun  1924  M  (H. Nasution,  1982,  p.  151).  Berangkat  dari  uraian  ini,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  pemikiran sekularisme Ataturk dan hal-hal  yang melatarbelakangi ideologi kemalisme tersebut, kemudian penulis  juga  akan  mengurai  tentang  hubungan  ideal  antara  agama  dan  negara,  juga  kedekatan antara Islam dengan sekularisme.

## Pembahasan

## Evolusi Sekuler; Dari Dinasti Usmani Ke Republik Turki
Bangsa  Turki  berasal  dari  daratan  Asia  Tengah  yang  mendiami  kawasan  antara  sungai Volga  dan  pegunungan  Ural.  Bangsa  Turki  mulai  mengadakan  hubungan  dengan  dunia  Islam pada abad ke 8, ketika mereka mengabdi pada kekhalifahan Bani Abbas di Baghdad. Hubungan bangsa Turki dengan Islam kemudian dilanjutkan oleh suku-suku imigran lainnya yang datang secara  bergelombang  ke  wilayah  Anatolia  pada  awal  abad  ke  10  hingga  abad  ke  13,  dimulai ketika  zaman  kesultanan  Islam  Saljuk.  Dan  melalui  panglima  perang  Saljuk  yang  bernama
Erthoglul  inilah  kemudian  lahir  seorang  anak  yang  bernama  Usman  yang  menjadi  cikal  bakal dinasti Usmani atau Ottoman (Mughni, 1997, p. 52).
Ketika  dunia  Islam  mengalami  kemunduran  hingga  terpecah  menjadi  beberapa  dinasti akibat  dari  invasi  bangsa  Mongol,  maka  Usman  tampil  menghimpun  kekuatan  di  wilayah Anatolia dengan menghidupkan sentimen etnis yang sudah mengakar di antara mereka. Singkat cerita, dinasti Usmani menjadi kekuatan politik yang di dalamnya terdapat semangat keislaman dan nasionalisme, dengan wilayah  yang meliputi jazirah Arab hingga Afrika, India dan Eropa. Dengan demikian, Turki Usmani kekuasaannya meliputi wilayah dengan penduduk non-Muslim (Firmanto,  2005,  p.  31).  Salah  satu  hal  penting  yang  dilakukan  dinasti  Usmani  adalah penaklukan  Konstantinopel  sebagai  ibu  kota  Byzantium  pada  tahun  1453  M  oleh  Sultan Muhammad II, yang kemudian dikenal dengan sebutan Muhammad al-Fatih (sang penakluk).
Pada  kisaran  tahun  1730  M,  tanda-tanda  kemunduran  Usmani  mulai  terlihat,  tanda kemundurannya  terdapat  dalam  kondisi  politik,  diantaranya  dengan  terjadinya  pemberontakan Janissari  ( yaitu  nama  sebuah  institusi  pasukan  khusus  kesultanan  yang  dibentuk  oleh Khairuddin Pasya pada akhir abad ke 14 pada masa kekuasaan Sultan Murad I ) yang dipimpin oleh Patrona Khalil yang kemudian menyebabkan hilangnya tahta Sultan Ahmad III.
Untuk mengatasi gejala tersebut, pembaharuan dalam dinasti Usmani pun dilakukan untuk pertama  kalinya  pada  masa  kekuasaan  Sultan  Salim  III  (1789-1807).  Pembaharuan  pada  masa ini  terutama  ditujukan  dalam  bidang  militer,  yang  salah  satu  diantaranya  adalah  dengan mendatangkan  penasehat  militer  dari  Eropa  untuk  memberikan  pelatihan  teknik  militer,  serta mendirikan percetakan untuk menerbitkan buku-buku tentang teknologi terjemahan dari Eropa. Hal ini dilakukan oleh Sultan karena melihat kemajuan Eropa yang sangat pesat pada masa itu. Namun  sayangnya,  proses  pembaharuan  itu  tidak  berjalan  lancar  karena  mendapatkan pertentangan  dari  kelompok  Jannisari  yang  mendapatkan  dukungan  dari  para  ulama,  bahkan pada akhirnya Sultan Salim III digulingkan pada tahun 1807 M (Lapidus, 2000, p. 72).
Pembaharuan  kemudian  dilanjutkan  oleh  Sultan  Mahmud  II  (1808-1839).  Meski  dengan masih bersandar pada program Salim III, namun beberapa langkah baru juga dilakukan, antara lain:  peningkatan  keahlian  militer,  rasionalisasi  administrasi,  dan  pendirian  sekolah  yang berorientasi Eropa. Program pembaharuan ini ditujukan untuk mempertahankan otoritarianisme penguasa Usmani,  yang didukung oleh kaum elite baru  yang lebih cerdas. Dan untuk menjaga kelangsungan  programnya,  sultan  tidak  segan-segan  bertindak  represif,  misalnya  pada  tahun 1826  M  seluruh  kekuatan  pasukan  Jannisari  dihancurkan,  kemudian  posisi  ulama  dilemahkan dengan perampasan sejumlah tanah wakaf dan sekolah-sekolah mereka untuk  diserahkan pada badan kementerian Negara (Lapidus, 2000, p. 73).
Pembaharuan  kemudian  dilanjutkan  dengan  periode  reorganisasi;  mengatur,  menyusun, dan  memperbaiki.  Gerakan  ini  dikenalkan  ke  dalam  sistem  birokrasi  dan  pemerintahan  Turki Usmani yang dijalankan sejak Sultan Abdul Majid (1839-1861), kemudian dilanjutkan lagi oleh Sultan  Abdul  Aziz  (1861-1876).  Pada  masa  ini  pembaharuan  diperluas  pada  bidang  ekonomi, sosial,  dan  keagamaan.  Dan  dalam  periode  ini  pula,  dilakukan  pembaharuan  bidang  hukum dengan  memperkenalkan  kitab  undang-undang  hukum  barat  sejak  tahun  1840  M,  serta  kitab undang-undang  sipil  baru  pada  tahun  1870  M  (Mughni,  1997,  pp.  125–126).  Bahkan  pada kisaran tahun ini, Saffet Pasha, menteri luar negeri Turki yang mengisi sejumlah jabatan penting dalam  periode  ini,  menyatakan  bahwa  "tidak  boleh  ada  majelis  yang  setengah  hati  terhadap Westernisasi- yang ia samakan dengan peradaban" (H.-A. A. Nasution, 1995, p. 223) .
Setelah  melewati  fase Tanzimat (reorganisasi)  sampai  pada  taraf  perubahan  masyarakat Usmani  yang  sekuler,  pembaharuan  di  Turki  mulai  menyingkirkan  fungsi  peradilan  dan pendidikan  Islam  yang  otonom,  dan  menolak  setiap  konsep  supremasi  Muslim.  Demi kepentingan  negara,  dan  integrasi  sejumlah  etnis  dan  warga  non-Muslim,  penguasa  Usmani mengabaikan  struktur  masyarakat  Muslim  dan  menggantikan  sistem  pendidikan,  hukum,  dan keagamaan  tradisional  dengan  organisasi-organisasi  sekuler.  Reformasi  ini  pun  selanjutnya memunculkan  kelompok  "kelas  baru"  di  saat  melemahnya  posisi  ulama,  serta  menggantikan kekuatan  Jannisari  yang  telah  hancur,  sehingga  kekuatan  politik  dalam  masyarakat  Usmani berpindah ke kalangan birokrat yang didominasi unsur-unsur Barat dan pembaratan. Kelompok ini  dipelopori  oleh  Musthafa  Rasyid  Pasha  (1800-1858)  yang  kemudian  menjadi  perdana menteri (Firmanto, 2005, p. 34).
Kemudian  pada  dekade  1860-1870  an,  muncul  kelompok  Usmani  muda  dengan  tokoh- tokohnya antara lain: Ziya Pasha (1825-1880), Ibrahim Shinasi (1826-1871) dan Namik Kemal (1840-1888).  Komitmen  mereka  adalah  pada  kelangsungan  kekuasaan  Turki  Usmani  dan revitalisasi Islam di satu sisi, serta modernisasi ala Eropa di sisi lainnya. Akan tetapi, periode ini acapkali  diiringi  dengan  reaksi  dan  dominasi  rezim  otoriter  dan  diktator  yang  menentang prinsip-prinsip  konstitusional  dan  modernis  Usmani  muda.  Sang  Sultan  mengklaim  dirinya sebagai  otoritas  global  atas  seluruh  Muslim  dan  dipandang  sebagai  pemimpin  Islam.  Bahkan, Sultan Abdul Hamid II membubarkan parlemen yang membatasi kekuasaannya dan membentuk rezim keagamaan yang konservatif dan otoriter (Lapidus, 2000, p. 78).
Pada dekade 1880-1890, generasi elite muda Turki, yang menamakan diri mereka dengan "Turki  Muda",  bangkit  dengan  melancarkan  reaksi  terhadap  rezim  konservatif.  Pers menyebarluaskan  ide-ide  Eropa  tentang  ilmu  pengetahuan  dan  politik,  hingga  tersebar  dari ibukota  ke  seluruh  propinsi  dan  pelosok  negeri.  Turki  muda  yang  menyadari  perlunya pembaharuan tersebut beranggapan bahwa "Islam tidak dapat dihilangkan selama warga Muslim dinasti tetap bertahan". Kemal Ataturk sebagai bagian dari Turki muda, kemudian menjadikan dinasti  sebagai  target  yang  harus  dilenyapkan  terlebih  dulu  sebelum  melaksanakan pembaharuan-pembaharuannya.
Munculnya Ataturk di panggung politik Turki diawali dengan keluarnya Turki dari perang dunia  ke-1,  ketika  itu  Turki  dalam  keadaan  lemah  dan  amat  miskin,  ekonomi  terhenti  sama sekali  serta  mengalami  kerugian,  dalam  keadaan  seperti  itu  Turki  juga  sedang  diserbu  oleh Yunani.  Di  tengah  kondisi  seperti  itulah  Ataturk  tampil  memimpin  Turki.  Di  bawah kepemimpinannya  tentara  Yunani  dapat  dipukul  mundur  dan  diusir  dari  Turki,  kemudian diproklamirkan  menjadi  Republik  Turki  pada  tanggal  28  Oktober  1923,  dan  Musthafa  Kemal Ataturk terpilih menjadi presiden perdananya (Mughni, 1997, p. 44).
Dengan  modal  sebagai  pemimpin  negara,  Ataturk  mulai  menata  Turki  dengan  berbagai macam kebijaksanaannya, mengadakan modernisasi dengan mencontoh negara Barat. Turki, di tangan Ataturk, akan dijadikan bagian dari peradaban barat, karena baginya barat adalah model yang  orisinil  bagi  lambang  kejayaan  sebuah  peradaban.  Di  samping  itu,  perkembangan  Eropa Barat  yang semakin pesat setelah Renaisans membuat Turki menjadi khawatir terhadap daerah kekuasannya, sehingga mau tidak mau Ataturk harus melakukan modernisasi dan pada akhirnya melaksanakan sekulerisasi sebagai kebijaksanaan politiknya untuk menghindari ikut campurnya agama dalam pentas politik.

## Mengenal Ide Pembaharuan Ataturk
Biografi Ataturk: Perjalanan Hidup dari “Musthafa” sampai “Ataturk”.
Musthafa  Kemal  Ataturk,  lahir  di  Salonika  dengan  nama Musthafa ,  pada  tahun  1881  M. Orang tuanya bernama Ali Reza Effendi seorang pegawai biasa di salah satu kantor pemerintah di  kota itu, sedangkan ibunya bernama  Zubayde  Hanim, seorang wanita  yang  amat taat  dalam beragama  (Ali, 1994, p. 123).
Latar  belakang  pendidikan  Ataturk  di  masa  kecil  sering  berpindah-pindah.  Kedua  orang tuanya berbeda pendapat terhadap pendidikannya. Ibunya menginginkan Ataturk bersekolah di sekolah  agama  agar  memiliki  dasar-dasar  agama  Islam,  sedangkan  ayahnya  menginginkannya untuk  bersekolah  di  Semsi  Efendi,  sebuah  sekolah  dengan  gaya  pendidikan  modern  Eropa, supaya  Ataturk  mempunyai  ketrampilan  dan  cara  hidup  yang  modern.  Dan  demi membahagiakan  sang  istri,  akhirnya  ia  mengalah  dan  memasukkan  Ataturk  di  sekolah  Al- Qur'an yang dikenal dengan nama Fatma Molla Kadin. Akan tetapi setelah enam bulan, ayahnya kemudian  memasukkan  Ataturk  di  Semsi  Efendi,  dan  di  sana  ia  bertahan  selama  empat  tahun hingga ayahnya meninggal karena TBC ketika ia berumur tujuh tahun. Setelah itu, ia dan adik perempuannya yang bernama Makbule Atadan kemudian diasuh oleh ibunya.
Selanjutnya,  pada  tahun  1893  M,  ia  memasuki  sekolah  Rushdiye  (sekolah  menengah militer  Turki)  tanpa  sepengetahuan  ibunya  yang  tidak  mengizinkannya.  Di  sekolah  inilah  ia mulai  menunjukkan  bakat  dan  prestasinya  yang  luar  biasa,  sehingga  gurunya  saat  itu memberikan nama tambahan, "Kemal" yang berarti sempurna, kepadanya  (Igdemir, 1981: 326). Pada  tahun  1895  M  ia  masuk  ke  akademik  militer  di  kota  Monastir  dan  pada  13  Maret 1899 M ia masuk ke sekolah ilmu militer di Istambul sebagai kader pasukan infanteri dan lulus pada  10  Februari  1902  M,  kemudian  dilanjutkan  dengan  kursus  staf  pengajar  yang diselesaikannya pada 11 Januari 1905 M dengan pangkat kapten (Ali, 1994, p. 73).
Kehidupan  Ataturk  sejak  1905  M  sampai  dengan  1918  M  diwarnai  dengan  perjuangan untuk  mewujudkan  identitas  kebangsaan  Turki.  Sebagai  pejabat  militer  di  dalam  imperium Turki  Usmani  saat  itu,  ia  mendirikan  sebuah  organisasi  yang  bernama  Masyarakat  Tanah  Air ( Fatherland  Society ).  Ia  juga  bergabung  bersama  Kongres  Turki  Muda  yang  membentuk Komite  Kebangsaan  dan  Kemajuan  ( Committee  for  Union  and  Progress ).  Dan  setelah berakhirnya  Perang  Dunia  I,  tepatnya  pada  tahun  1919  M  Ataturk  berusaha  mewujudkan prinsip-prinsip generasi  Turki  Muda. Di bawah kepemimpinannya, elit  nasional Turki  berhasil memobilisir perjuangan rakyat Turki dan melawan pendudukan asing. Ataturk berjuang sekuat- kuatnya bersama rakyat Turki berhasil memukul mundur kekuatan penjajahan dari tanah bangsa Turki, yang secara tidak langsung menjadi awal tonggak kemenangan bagi Ataturk.
Selanjutnya, melalui gerakan politis dan diplomatis di parlemen Majelis Nasional Agung ( Grand National Assembly ), di mana dalam parlemen ini Ataturk menjadi ketuanya, ia berhasil mendirikan  rezim  republik  atas  sebagian  wilayah  Anatolia,  memberlakukan  suatu  konstitusi baru bagi rakyat Turki pada tahun 1920 M, dan mengalahkan republik Armenia, mengalahkan kekuatan  Perancis,  dan  mengusir  kekuatan  tentara  Yunani.  Klimaks  perjuangan  Ataturk  yang mengantarkannya  ke  kursi  presiden  republik  Turki  adalah  ketika  bangsa  Eropa  mengakui kemerdekaan bangsa Turki yang ditandai oleh perjanjian Lausanne pada tahun 1923 M.
Mencermati  perjalan  hidup  dan  karier  seorang  Ataturk  yang  gigih  tak  kenal  putus  asa menggambarkan  bahwa  sosoknya  sebagai  seorang  politikus  ulung,  yang  pandai  membaca situasi  serta  mengambil  langkah  yang  tepat  mengambil  simpati  rakyat  yang  kemudian  dengan dukungan  rakyat  berhasil  memukul  mundur  bahkan  mengusir  serangan  sekutu  di  Turki.  Maka
tidaklah mengherankan jika kemudian oleh bangsa Turki, ia diberi gelar sebagai "Ataturk" yang mempunyai makna bapak Turki  (H. Nasution, 1982, p. 142) .

## Membaca Pemikiran Sekularisme Ataturk
Pembaruan  Turki  sesungguhnya  telah  sejak  lama  dilakukan  oleh  generasi  Turki,  jauh sebelum  pembaruan  yang  dilakukan  oleh  Ataturk.  Pembaruan  di  bidang  militer  dan administrasi,  sampai  kepada  pembaruan  di  bidang  ekonomi,  sosial  dan  keagamaan,  telah dilakukan oleh generasi Turki pada era Tanzimat yang berlangsung dari tahun 1839 M sampai dengan  1876  M,  kemudian  pada era  Usmani  Muda yang  berlangsung  dari  dekade  1860-an sampai dengan dekade 1870-an merupakan reaksi atas program Tanzimat yang mereka anggap tidak  peka  terhadap  tuntutan  sosial  dan  keagamaan,  dan  pada  akhir  dekade  1880-an, terbentuklah  era  baru  generasi  muda  Turki.  Generasi  baru  Turki  ini  menamakan  diri  mereka sebagai  Kelompok  Turki  Muda  ( Ottoman  Society  for  Union  and  Progress ).  Kelompok  ini secara  nyata  mempertahankan  kontinuitas  imperium  Usmani,  tetapi  secara  tegas  mereka melakukan agitasi terhadap restorasi rezim Parlementer dan kontitusional. (al-Usyairi, 2004, pp. 372–373).
Pemikiran pembaruan Turki yang dimiliki oleh Ataturk boleh dianggap merupakan sintesa dari pemikiran ketiga generasi Turki sebelumnya. Bahkan, prinsip pemikiran pembaruan Turki yang  diketengahkan  di  dalam  frame  kebangsaan  masyarakat  Turki  saat  ini  adalah  reduksi pemikiran dari seorang pemikir Turki yang dianggap sebagai Bapak Nasionalisme Turki, yakni Ziya Gokalp. Prinsip Pemikiran Pembaruan Ataturk di awali ketika ia ditugaskan sebagai attase militer  pada  tahun  1913  M  di  Sofia.  Dari  sinilah  ia  berkenalan  dengan  peradaban  Barat, terutama sistem parlementernya. Adapun prinsip pemikiran pembaharuan Turki yang kemudian menjadi  corak  ideologinya  terdiri  dari  tiga  unsur,  yakni;  nasionalisme,  sekularisme  dan westernisme (H. Nasution, 1982, p. 149).
Dari  ketiga  prinsip  di  atas,  kemudian  lahirlah ideologi  kemalisme ,  yang  terdiri  atas: republikanisme,  nasionalisme,  populisme  (kerakyatan),  laisisme  (sekularisme),  etatisme (kenegaraan),  dan  reformisme  (Esposito,  2001,  p.  164).  Ideologi  yang  diasosiasikan  dengan figur Musthafa Kemal ini kemudian berkembang di Turki dan dikembangkan oleh pengikutnya. Dan  jika  dilihat  dari  perkembangan  tersebut  di  atas,  Republik  Turki  adalah  negara  sekuler. Tetapi meskipun begitu, apa yang diciptakan Ataturk belumlah negara yang betul-betul sekuler. Ataturk  sebenarnya  seorang  nasionalis  pengagum  barat,  yang  menginginkan  kemajuan  Islam, oleh karena itu, menurutnya perlu diadakan pembaharuan dalam soal agama untuk disesuaikan dengan bumi Turki. Islam adalah agama rasional dan dan dibutuhkan umat manusia, akan tetapi agama yang rasional ini telah dirusak oleh ulama-ulama pada masa itu, oleh karenanya, ia pun kemudian  membentuk  sistem  negara  sekuler,  dan  usaha  sekularisasinya  berpusat  pada menghilangkan  kekuasaan  golongan  ulama  dalam  soal  negara  dan  politik.  Negara  harus dipisahkan dari agama (Sunanto, 2007, p. 167).
Proses  sekularisasi  bermula  dari  revolusi  Perancis,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Alfan Firmanto  dalam  tesisnya  (Firmanto,  2005,  p.  53),  ketika  itu  institusi-institusi  keagamaan menjadi  salah  satu  korban  pertama  rezim  revolusioner.  Hal  itu  dikarenakan  antara  agama  dan otoritas  politik  mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat,  terutama  pada  kalangan  masyarakat tradisional, maka institusi-institusi keagamaan dijadikan sebagai simbol rezim-rezim lama. Hal ini  juga  sama  persis  dengan  pandangan  Ataturk  bahwa  agama  dianggap  sebagai  sistem pemikiran  yang  mendukung  tatanan  struktural  dan  institusional  rezim  lama  yang  justru
menentang perubahan yang diusung oleh gerakan revolusioner, maka kemudian sekularisasi pun menjadi poin penting baginya untuk mereformasi pemerintahan Turki (Toprak, 1999, p. 63).
Sekularisme  sebagai  salah  satu  prinsip  konstitusional  republik  Turki,  dan  sebagai  istilah hukum,  mempunyai  beberapa  unsur,  antara  lain:  1)  Dalam  negara  sekuler,  negara  menjamin kebebasan  setiap  orang  untuk  memeluk  agama  sesuai  dengan  suara  hatinya,  juga  bertanggung jawab melindungi warganya dari paksaan dan tekanan agama lainnya. Hal ini disebutkan dalam undang-undang konstitusi republik Turki tahun 1961, pasal 19, ayat 3, yang dikutip oleh Alfan Firmanto dalam tesisnya (Firmanto, 2005, p. 54). 2) Dalam undang-undang konstitusi republik Turki  tahun  1961,  pasal  19,  ayat  5,  menyebutkan  bahwa  menyalahgunakan  dan  eksploitasi agama  atau  sentimen  keagamaan  untuk  kepentingan  politik  atau  keuntungan  pribadi,  ataupun untuk tujuan-tujuan sosial, ekonomi, politik, atau dasar struktur yuridis bagi negara berdasarkan agama adalah perlawanan terhadap sekularisme. 3) Dalam negara sekuler, lembaga pendidikan dan kurikulumnya tidak dapat berdasarkan pada aturan-aturan agama. Hal ini disebutkan dalam undang-undang konstitusi republik Turki tahun 1961, pasal 19, ayat 4 dan 21 (Firmanto, 2005, p. 55).
Serangan  Ataturk  terhadap  agama  Islam  pada  dasarnya  muncul  dari  pemahaman  bahwa Islam  menjalankan  peran  konservatif  dalam  struktur  politik  kerajaan  Turki  Usmani,  kemudian konservatisme  diterjemahkan  oleh  Ataturk  sebagai  anti  westernisasi,  padahal  konsep sekularisasi  oleh  Ataturk  disamakan  dengan  westernisasi.  Nah,  jika  westernisasi  merupakan ideologi  dalam  revolusi  yang  dilancarkan  Ataturk,  maka  program  sekulerisasi  bertujuan  untuk memerangi  konservatisme  yang  menurutnya  ditimbulkan  oleh  Islam.  Maka  dari  itu,  proses pembaharuan  Ataturk  melalui  sekularisasi  dirancang  untuk  mengurangi  peranan  Islam  dalam kehidupan institusional, sosial, dan kultural.
Menurut  Binnaz  Toprak,  program  sekularisasi  Turki  melalui  empat  tahapan,  antara lain(Toprak, 1999, pp. 72–98) :
Pertama,  sekularisasi  simbolis. Yaitu  pembaharuan  melalui  aspek-aspek  kebudayaan nasional  atau  kehidupan  sosial  yang  memiliki  identitas  simbol  Islam.  Misalnya  perubahan penggunaan  aksara  dari  Arab  ke  Latin  pada  tahun  1928  M,  serta  penggunaan  kosakata  dalam kata-kata bahasa Turki untuk menggantikan kosakata Arab dan Persi yang telah diserap selama berabad-abad. Akibatnya keluarlah larangan penggunaan bahasa Arab dalam mengumandangkan  adzan.  Contoh  lain  adalah  pemakaian  topi  ala  Barat  dan  gaya  pakaiannya pada tahun 1925 M, pemindahan hari libur nasional dari Jum'at ke Minggu pada tahun 1935 M, dan lain sebagainya.
Kedua,  sekularisasi  institusional. Yaitu  perubahan-perubahan  tatanan  organisasi  yang dirancang untuk menghapus kekuatan institusional  Islam. Misalnya penghapusan Khilafah dan kesultanan pada tahun 1924 M, kemudian disusul dengan penghapusan jabatan Syaikhu al-Islam dan  kementrian  Urusan  Agama  dan  Wakaf,  serta  penghapusan  pasal  yang  menyatakan  bahwa Islam sebagai agama negara, pada tahun 1928 M.
Ketiga,  sekularisasi  fungsional. Yaitu  melakukan  perubahan-perubahan  fungsi  khusus dalam institusi-institusi keagamaan dan pemerintahan.  Hal  ini dapat  dilihat dari pembaharuan bidang  hukum.  Sebelum  republik,  reformasi  hukum  sudah  dimulai  sejak  periode  Tanzimat, dimana  produk-produk  hukum  sebelumnya  masih  berdasarkan  Islam,  sedangkan  masa Tanzimat, untuk pertama kalinya dilakukan kodifikasi hukum, kemudian pada masa setelahnya sejumlah undang-undang hukum sekuler di bidang perdagangan, pidana, dan perdata di sahkan untuk melengkapi hukum Islam. Dan dalam waktu yang sama, pengadilan sekuler juga didirikan
untuk  memenuhi  undang-undang  yang  baru.  Dan  pada  tahun  1924  M,  pengadilan  syari'ah akhirnya  dihapus  dan  digabungkan  dalam  sistem  peradilan  di  bawah  yurisdiksi  kementerian kehakiman,  serta  diberlakukannya  undang-undang  sekuler  secara  utuh.  Selain  di  bidang pemerintahan, perubahan fungsional juga dilakukan di bidang institusi keagamaan, seperti pada periode  Tanzimat  dan  sesudahnya  sejumlah  sekolah  sekuler  telah  diperbanyak  dan  diperluas bidangnya  untuk  mendidik  para  pelajar  di  bidang  militer,  teknik,  dan  kedokteran.  Dan selanjutnya pada tahun 1924 M, ditetapkannya undang-undang pendidikan yang intinya semua sekolah  berada  di  bawah  kewenangan  kementerian  pendidikan.  Sebelumnya,  sekolah-sekolah berada  di  bawah  kewenangan  kementerian  Urusan  Agama  dan  Wakaf,  selanjutnya  semuanya digabung di bawah satu kewenangan kementerian pendidikan.
Keempat,  sekularisasi  legal. Yaitu  perubahan  dalam  struktur  hukum  dalam  masyarakat. Sekularisasi  ini  dilakukan  untuk  memperkuat  sekularisasi  simbolis,  institusional,  dan fungsional,  dengan  kerangka  dasar  hukum  yang  mengeliminir  peraturan-peraturan  perundang- undangan  yang  berasaskan  agama.  Pemerintahan  Ataturk,  melakukan  usaha  pertama  kalinya antara  tahun  1922  hingga  1923,  dengan  membentuk  komisi-komisi  khusus  untuk  menyusun undang-undang  sekuler  yang  sama  sekali  baru.  Namun,  karena  besarnya  pengaruh  undang- undang  agama,  maka  proyek  itu  dihentikan  dan  sebagai  gantinya  pemerintah  mengadopsi  UU Perdata  Swiss,  UU  Pidana  Itali,  dan  UU  Perdagangan  Jerman,  dengan  sedikit  perubahan. Perubahan  tersebut  antara  lain  :  a).  Kebebasan  individu  untuk  memilih  agama,  sedang  dalam Islam  ada  larangan  yang  tegas  untuk  meninggalkan  agama  Islam,  yang  pelakunya  bahkan dihukum  mati.  b).  Perkawinan  yang  legal  harus  didaftar  kepada  pejabat  sipil.  c).  Prinsip perkawinan adalah monogami, sedang dalam Islam boleh poligami. d). Dalam hukum Islam hak talak hanya pada suami, sedangkan dalam UU yang baru Istri mempunyai hak yang sama dalam perceraian.  e).  Dalam  Islam  hanya  laki-laki  Muslim  yang  bisa  menikahi  wanita  beda  agama. Dalam  UU  yang  baru  peraturan  itu  dihapuskan.  f).  Hak  pengasuhan  anak  oleh  orang  tuanya sama  baik  laki-laki  maupun  wanita.  g).  Dalam  Islam  pembagian  warisan  untuk  laki-laki  lebih besar  dari  wanita,  sedangkan  dalam  UU  yang  baru  keduanya  memiliki  hak  yang  sama. (Firmanto, 2005: 62).
Namun  perlu  diingat,  prinsip  sekularisme  sebenarnya  adalah  implikasi  dari  pemahaman westernisme  Ataturk.  Menurut  versi  Ataturk,  sekularisme  bukan  saja  memisahkan  masalah bernegara (legislatif, eksekutif dan yudikatif) dari pengaruh agama, melainkan juga membatasi peranan agama dalam kehidupan orang Turki sebagai satu bangsa. Sekularisme ini adalah lebih merupakan  antagonisme  terhadap  hampir  segala  apa  yang  berlaku  di  masa  Usmani.  Meskipun demikian,  sekularisasi  yang  diterapkan  tidak  sama  sekali  menghapuskan  agama.  Sekulerasi hanya  dilakukan  untuk  menghilangkan  pengaruh  dan  peranan  ulama  dalam  politik  dan kekuasaan,  sehingga  partai  politik  yang  berasaskan  atau  berideologi  agama  dilarang,  seperti halnya  partai  Islam,  partai  Kristen  dan  lain  sebagainya.  Karena  memang  sekularisme  Ataturk hanya bertujuan untuk  mencegah  agama  Islam  agar tidak dijadikan  alat politik atau alat untuk melegitimasi  kebijakan  politik,  dan  murni  dijalankan  sebagai  agama  yang  benar-benar  agama, yang  tidak  ada  hubungannya  dengan  urusan  dunia.  Karena  prinsip  sekularisme  Ataturk menganggap  eksploitasi  agama  sebagai  alat  politik  adalah  tidak  logis.  Maka  dari  itu,  penting untuk  dicatat  bahwa  sekularisme  Ataturk  tidaklah  dimotivasi  oleh  paham  atheisme  maupun pandangan  anti-Islam.  Karena  Ataturk  adalah  sosok  yang  selalu  menekankan  kesetiaanya kepada Islam. Hal ini dapat dilihat misalnya pada tahun 1923 M, ia menyatakan:
"Agama  kita  (Islam)  adalah  agama  yang  paling  masuk  akal  dan  alami.  Karena  itulah, agama  kita  menjadi  agama  terakhir.  Agama  yang  alami  harus  sesuai  dengan  akal,  ilmu pengetahuan,  teknologi,  dan  logika.  Dan  agama  kita  memang  memenuhi  persyaratan  itu." (Anwar, 1989, p. 143).
Sekularisme Ataturk: “Madaniyah” atau “Lā Dῑniyah” ?

## Analisis Makna Sekulerisasi
Istilah “sekularisme” dalam  bahasa  Arab  biasa  dikenal  dengan “'ilmāniyyah” atau “'almāniyyah” ,  yang  secara  umum  mempunyai  makna:  “bersifat  keduniaan”  ( ad-dunyawi,  al- 'alami, dan al-waqi'i ) (M. Imarah, 2003, p. 17). Di kalangan orang Arab sendiri ada orang yang menterjemahkan  sekularisme  sebagai 'ilmāniyyah ,  iaitu  dari  akar  kata al-'ilm (ilmu)  yang mendapat  akhiran “alif” dan “nun” serta "ya" yang  menunjukkan  sifat  kepada  ilmu,  seperti pada  perkataan  ruh  yang  menjadi  ruhaniyyah  atau  rabb  yang  menjadi  rabbaniyah,  maka  'ilm menjadi  'ilmaniyyah.  Sebagian  yang  lain  pula  menterjemahkannya  sebagai 'almāniyyah yang berasal  dari  perkataan al-'alam (alam),  walaupun  dari  akar  kata  ini  sepatutnya  ia  menjadi perkataan 'alamāniyyah ,  namun  yang  umum  digunakan  adalah  istilah 'almāniyyah (Al- Qardhawi, 1997, p. 42). Perbedaan penggunaan terjemahan ini sekaligus menunjukkan bahawa istilah  sekularisme  yang  coba  diterjemahkan  kedalam  bahasa  Arab  memang  tidak  mempunyai akar  sejarah  yang  kokoh  dalam  kehidupan  bangsa  Arab  (Al-Halawi  &  Abdurrahman,  n.d.,  p. 22).
Menurut pendapat Harvey Cox, yang dikutip oleh Harun Nasution (H. Nasution, 1982, p. 193),  istilah  sekuler  berasal  dari  kata  Latin "saeculum" yang  berarti  ganda;  ruang  dan  waktu. Ruang  menunjuk  pada  pengertian  duniawi,  sedangkan  waktu  menunjuk  pada  pengertian sekarang atau zaman kini. Jadi kata saeculum berarti masa kini atau zaman kini. Dan masa kini atau  zaman  kini  menunjuk  pada  peristiwa  di  dunia  ini,  atau  berupa  peristiwa  masa  kini.  Atau bisa  dikatakan  bahwa  makna  “sekuler”  lebih  ditekankan  pada  waktu  atau  periode  tertentu  di dunia yang dipandang sebagai suatu proses sejarah (Salim, 2009, p. 17).
Dalam bahasa Prancis juga dikenal istilah "laicite" , yang juga berarti sekularisme. Namun arti sesungguhnya adalah "masyarakat biasa", untuk membedakannya dengan golongan pendeta (Esposito,  2001,  p.  128).  Karena  pada  dasarnya,  sekularisme  bermula  sebagai  suatu  gerakan pembebasan melawan kondisi yang tidak adil dan bobrok yang meliputi masyarakat Eropa pada saat  itu.  Dalam  artian  bahwa  gereja  bergabung  dan  mendukung  feodalisme,  sehingga  mereka sering menekan masa, dan menganiaya para ilmuwan  yang mengungkapkan kebenaran ilmiah. Kondisi  seperti  inilah  yang  menunjukkan  absurditas  kedudukan  gereja  dalam  pandangan  para ilmuwan.  Dan  perlu  diketahui  bahwa  sekularismelah  yang  justru  membawa  kemajuan peradaban  Eropa,  yang  sebelumnya  terhalang  oleh  Kristinitas.  Sekularisme  juga  memberikan kepada  Eropa  suatu  alternatif  yang  berbeda  yang  melengkapi  dan  menyesuaikan  eksistensi manusia terhadap lingkungannya. (Wahbah, 2000, p. 25).
Pengertian sekular sebenarnya tidak hanya sebatas pada tataran pemisahan urusan antara negara  dan  agama  semata  yang  dimengerti  secara leterlejck ,  melainkan  sebaliknya,  yakni adanya  pengertian  yang  bermakna "penyerahan  urusan  agama  kepada  pihak-pihak  yang  ahli agama  saja,  serta  penyerahan  segala  urusan  yang  tidak  ditangani  dalam  masalah  agama  ke perihal urusan yang bukan agama". Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya peraturan  mengenai  ketertiban  umum,  keamanan, public  services ,  dan  lain  sebagainya.  Jadi, sekularisme  tidak  selalu  menafikan  agama  dari  kehidupan  politik,  atau  bukan  berarti
penghapusan agama, apalagi sampai pada tataran menghancurkan agama. Buktinya, praktik dan kepercayaan  agama  sebagai  iman  semakin  tebal  dan  bukan  semakin  luntur  selama  proses sekularisasi  negara,  dan  kemudian  -menyusul  revolusi  Perancis  dan  revolusi  industri- sekularisasi  masyarakat  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  fungsi  agama  masih  dibutuhkan  untuk menciptakan  ikatan  emosional,  spiritual,  dan  sosial  dalam  menghadapi  liberalisme  baru  yang dipandang sebagai tidak manusiawi.(Arkoun, 1996, p. 38). Sekularisasi bukanlah suatu tindakan suka rela, melainkan jawaban dari hasil evolosi problematika sosial yang sangat kompleks yang akhirnya mencapai titik kulminasi pada tahapan saat ini di masyarakat modern.
Sekularisasi  bukanlah  sebuah  upaya  menolak  Islam  yang  diwahyukan  Allah,  melainkan lebih merupakan menolak "tafsiran" wahyu Allah dalam rumusan  yang dipaparkan oleh pihak dan  kaum  ortodoks  dalam  ranah  politik  negara.  Makna  sekularisasi  lebih  luas  dari  sekedar dikotomi sederhana antara urusan spiritual dan materiel semata. Makna dikotomi itu selalu ada dalam  masyarakat  manapun.  Hanya  ketika  dikotomi  itu  memasuki  wilayah  agama,  maknanya menjadi  tertutup  dan  sangat  mudah  untuk  disalahpahami  sebagai  upaya de-Islamisasi atau gerakan memarginalkan ajaran Islam di ranah publik.
Di  lain  pihak,  konstitusi  Barat,  terutama  Perancis  dan  Italia,  yang  mana  mereka menerapkan  ajaran  dikotomi  sekuler  yang  berarti  penyingkiran  idiom-idiom  agama  dari  ruang publik, misalnya di lembaga pendidikan, kantor pemerintah, lembaga negara, dan mengamalkan agama  hanya  terbatas  pada  ruang  pribadi  dan  keluarga;  hal  ini  kemudian  menjadi  faktor  yang menjadikan nilai tambah bagi contoh kekhawatiran umat Islam pada ajaran sekularisasi.
Menurut  Ahmad  Muhammad  Salim  (Salim,  2009,  p.  25),  sekularisasi  mempunyai hubungan  erat  dengan  desakralisasi,  karena  keduanya  mengandung  maksud "pembebasan" . Yaitu pembebasan segala urusan dari sesuatu yang disakralkan. Dengan demikian, kedua istilah ini dapat  diartikan dengan proses menghilangkan  pengaruh kesakralan terhadap segala sesuatu yang selain Allah.  Desakralisasi  dalam  Islam, adalah upaya untuk  membebaskan manusia dari keinginan  yang  bersifat  duniawi.  Islam  mengandung  arti  penyerahan  diri  secara  total  kepada Tuhan Yang Maha Tunggal, sehingga tidak boleh ada sesuatu yang lain yang disakralkan selain Tuhan.  Islamisasi  merupakan  proses  evolusi  manusia  dari  Jahiliyah,  menuju  kepada kesempurnaan  keimanan.  Islam  membebaskan  alam  semesta  dan  semua  ciptaan-Nya  dari  hal- hal yang bersifat sacral (Abduh, 1933, p. 39).
Dengan  demikian,  jika  sekularisasi  politik  disamakan  dengan  desakralisasi  politik,  maka dalam  Islam  hal  itu  dapat  berimplikasi  pada  depolitisasi  Islam.  Depolitisasi  artinya  adalah menghilangkan  atau  menghapuskan  kegiatan  politik  (Partanto  &  Al-Barry,  2001,  p.  254). Dalam Islam, hal ini dapat diartikan sebagai proses pembebasan Islam dari unsur-unsur politik yang bersifat duniawi dengan pembebasan Islam dari politik, hal ini berarti menjadikan politik terhindar dari sifat-sifat yang sakral. Dengan demikian Islam akan terhindar dari bualan-bualan politik yang bersifat duniawi, dan Islam tidak disalah gunakan demi kepentingan politik sesaat.

## Tipologi Sekularisme Ataturk: antara Madaniyah atau Lā Dῑniyah?
Pemikiran  mengenai  hubungan  antara  Agama  dan  politik  telah  berkembang  sejak  abad pertengahan, Donald E. Smith, dalam bukunya "Religion and Political Development (1978: 85), membaginya ke dalam dua tipologi yaitu tipologi Organik dan tipologi Sekuler . Sudut pandang organik  berpendapat  perlunya  penyatuan  agama  dan  kekuasaan,  karena  agama  bagi  mereka dapat  menjangkau  seluruh  aspek  kehidupan.  Sedangkan  sudut  pandang  sekuler  menyatakan
bahwa antara agama dan kekuasaan harus dipisahkan dengan tegas, karena salah satu tujuannya adalah untuk menjaga "kesucian" agama dari syahwat kekuasaan.
Selanjutnya,  dalam  khazanah  pemikiran  Islam,  tipologi  itu  tidak  hanya  terbagi  menjadi dua,  tetapi  muncul  juga  tipologi  lainnya  yang  lebih  diferensiatif.  Dalam  perspektif  ini  mereka yang  berprinsip  organik  masih  bisa  mempertimbangkan  prinsip  sekularisme  dalam  batas-batas tertentu,  juga  sebaliknya  mereka  yang  berprinsip  sekuler  masih  membuka  peluang  untuk mengambil  prinsip  organik  dalam  hal-hal  tertentu  (Malik,  2004,  p.  42).  Oleh  karena  itu  ada beberapa  negara  yang  menganut  sekularisme  dalam  sistem  pemerintahannya  tetapi  secara formal maupun institusional masih mengakomodir ajaran agama tertentu.
Dampak  dari  sekularisasi  dapat  memiliki  beberapa  dimensi  terutama  terhadap  struktur- struktur dan proses-proses  politik. Dengan merujuk pada pendapat  Donald  Smith  yang dikutip oleh  Alfan  Firmanto  dalam  tesisnya(Firmanto,  2005,  p.  62),  dimensi-dimensi  itu  dapat diidentifikasi sebagai berikut: Pertama, separasi negara. Yaitu upaya memisahkan negara dari aspek-aspek  agama,  baik  itu  fungsi,  institusi,  hukum,  maupun  simbol-simbol  agama. Kedua, ekspansi  negara. Yaitu  memperluas  kekuasaan  negara  untuk  menjalankan  berbagai  fungsi sosio-ekonomi,  misalnya  fungsi  hukum,  dan  pendidikan  yang  sebelumnya  di  bawah kewenangan  lembaga  agama. Ketiga,  transvaluasi  negara. Yaitu  hal  yang  mengacu  pada perubahan-perubahan  dalam  kultur  politik,  sehingga  nilai-nilai  agama  diganti  dengan  sekuler. Terakhir, dominasi negara. Yaitu hal yang secara politik mengacu kepada perubahan-perubahan di mana negara mendominasi agama.
Secara konseptual, sekularisme Ataturk ingin secara menyeluruh memisahkan agama dari kehidupan  politik  masyarakat  Turki,  bahkan  juga  dari  aspek  sosial,  budaya,  dan  ekonomi dengan  menggantinya  dengan  segala  sesuatu  yang  berbau  barat.  Dan  jika  dilihat  dari  konsep tipologi  hubungan  agama  dan  negara  yang  disuguhkan  oleh  Donald  E.Smith  di  atas,  maka konsep  sekularisme  Ataturk  masuk  dalam  kategori  tipologi  sekularisme  murni.  Akan  tetapi dalam praktiknya, ternyata di bawah sekularisme Ataturk, Turki pernah mengakomodir urusan keagamaan  dalam  pemerintahannya,  serta  mendirikan  lembaga  pendidikan  bagi  Imam  dan Khatib, bahkan juga memberikan dukungan finansial kepada lembaga keagamaan dari anggaran pemerintah.
Nah,  dari  sedikit  data  di  atas,  maka  dapat  dipahami  bahwa  praktik  sekularisme  di  Turki sejatinya  hanyalah  usaha  untuk  mempermudah  pemerintah  dalam  mengontrol  dan  mengawasi agama supaya tetap berada dalam "jarak yang aman" dengan pemerintahan dan politik. Berarti secara  tidak  langsung,  praktik  sekularisme  di  Turki  bertentangan  dengan  prinsip  dasar sekularisme,  yang  seharusnya  tidak  membolehkan  adanya  campur  tangan  antara  agama  dan pemerintahan.  Dengan  demikian,  praktik  sekularisme  di  Turki,  secara  garis  besar,  termasuk dalam  kategori  praktik  semi-sekuler,  atau  dalam  istilahnya  Zainuddin  Malik,  disebut  dengan tipologi sekularisme diferensiatif.
Adapun untuk mengetahui tipologi proses sekularisasi di Turki secara bertahap dan detail, maka  dapat  dilihat  dari  proses  evolusi  sekuler  yang  terjadi  di  Turki  sejak  sebelum  menjadi republik.  Sebagaimana  termaktub  di  atas,  pada  masa  Usmani  usaha  sekularisasi  sudah  terjadi, akan  tetapi  masih  dalam  ranah  pengurangan  peran  dan  fungsi-fungsi  hukum,  dengan memperluas  fungsi  dan  peran  pemerintah  melalui  pengambil  alihan  sebagian  saja  dari  fungsi- fungsi agama (Toprak, 1999, p. 106). Dari sini dapat dikatakan bahwa praktik sekularisasi pada masa Usmani berdimensi ekspansi negara. Akan tetapi, jika melihat praktik sekularisasi Ataturk yang  berusaha  menghancurkan  simbol  Islam  politik,  kemudian  fungsi,  hukum  dan  peranan
lembaga  keagamaan,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  sekularisme  Ataturk  berdimensi  separasi negara. Dan tidak hanya itu saja, karena dalam prosesnya, Ataturk pun mencoba untuk merubah budaya dengan cara melarang pemakaian topi khas Turki, serta larangan penggunaan kalender dan bahasa Arab, dan lain sebagainya. Maka sekularisme Ataturk juga berdimensi transvaluasi negara.
Namun  kenyataannya  kemudian,  setiap  usaha  Ataturk  untuk  memisahkan  agama  dari negara  mengandung  asumsi  bahwa  masyarakat  Islam  tidak  bisa  dipisahkan  dari  negara  secara total,  sehingga  seiring  berjalannya  waktu,  ia  pun  kemudian  menempatkan  agama  di  bawah kekuasaan  negara,  dan  hal  itu  berlanjut  sampai  dia  meninggal.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa sekularisasi yang terjadi di Turki adalah berdimensi dominasi negara atas agama, bukan penghapusan agama ( lā dῑniyah ). Jadi jelaslah bahwa sekularisasi  yang dilakukan oleh Ataturk dalam  politik  dan  pemerintahan  republik  Turki,  menurut  penulis,  adalah "Madaniyah" atau wujud  nasionalisme,  walaupun  nasionalisme  yang  dilakukannya  itu  terlalu  berlebihan  karena dilakukan  dengan  cara  Weternisasi  dan  Turkisasi,  hal  ini  adalah  dampak  dari "mendem tresno" nya  atas  budaya  dan  peradaban  Barat  yang  selalu  diidentikkan  dengan  kemajuan peradaban .

## Simpulan
Berdasarkan  uraian  dan  analisa  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  prinsip  pemikiran pembaharuan  Turki  yang  kemudian  menjadi  corak  ideologinya  terdiri  dari  tiga  unsur,  yakni; nasionalisme,  sekularisme  dan  westernisme.  Dari  ketiga  prinsip  tersebut,  kemudian  lahirlah ideologi kemalisme ,  yang  terdiri  atas:  republikanisme,  nasionalisme,  populisme  (kerakyatan), laisisme  (sekularisme),  etatisme  (kenegaraan),  dan  reformisme.  Ideologi kemalisme tersebut disebabkan karena Ataturk sebenarnya seorang nasionalis pengagum barat, yang menginginkan kemajuan  Islam,  oleh  karena  itu,  menurutnya  perlu  diadakan  pembaharuan  dalam  soal  agama untuk  disesuaikan  dengan  bumi  Turki.  Karenanya  pengertian  sekular  sebenarnya  tidak  hanya sebatas pada tataran pemisahan urusan antara negara dan agama semata yang dimengerti secara leterlejck , melainkan sebaliknya, yakni adanya pengertian yang bermakna "penyerahan urusan agama kepada pihak-pihak yang ahli agama saja, serta  penyerahan segala  urusan  yang tidak ditangani  dalam  masalah  agama  ke  perihal  urusan  yang  bukan  agama". Dengan  demikian, praktik sekularisme di Turki, secara garis besar, termasuk dalam kategori praktik semi-sekuler, atau tipologi sekularisme diferensiatif, atau dalam bahasa penulis disebut dengan “madaniyah” . Karena  ia  menempatkan  agama  di  bawah  kekuasaan  negara,  bukan  menghapus  atau  bahkan menghancurkan agama, dan hal itu berlanjut sampai dia meninggal.

## Daftar Pustaka
Abduh, M. (1933). “al-A’mal al-Kamilah” (jilid 3;  tahqiq M. Imarah, Ed.). Cairo. Al-Halawi, & Abdurrahman, S. bin. (n.d.). al-Ilmaniyah . Riyadh: Dar al-Hijrah. Ali, M. (1994). Islam dan Sekularisasi di Turki Modern . Jakarta: Djambatan. Al-Qardhawi, Y. (1997). al-Islam wa al-Ilmaniyah Wajhan li Wajhin . Cairo: Maktabah Wahbah. Al-Rayes, & Al-Din, D. (1979). al-Nazariyat al-Siyasiyah al-Islamiyah . Cairo: Dar al-Turath. al-Usyairi, A. (2004). Sejarah Islam . Jakarta: Akbar.
Anwar, M. S. (1989). Kemalisme dan Islam. Ulum Al-Qur’an , 1 (3).
Arkoun, M. (1996). al-Almanah wa ad-Din; al-Islam, al-Masihiyah, al-Gharb . Cairo: Dar as-Saqi. Esposito, J. L. (2001). Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern . Bandung.
Firmanto,  A.  (2005). Deislamisasi  Politik  dan  Depolitisasi  Islam  di  Timur  Tengah.  Studi Perbandingan  Pemikiran  Sekularisme  Kemal  Ataturk  di  Turki  dengan  Ali  Abd  ar-Raziq  di Mesir . Universitas Indonesia.
Imarah,  M.  (2003). as-Syari’ah  al-Islamiyah  wa  al-'Ilmaniyah  al-Gharbiyah .  Cairo:  Dar  as- Syuruq.
Lapidus,  I.  M.  (2000). Sejarah  Sosial  Umat  Islam (G.  A.Mas’adi,  Ed.).  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Malik,  Z.  (2004).  Rekonstruksi  Teori  Kekuasaan  dalam  Perspektif  Ali  Abd  al-Raziq. Harmoni , 3 (10).
Mughni, S. (1997). Sejarah Kebudayaan Islam di Turki . Jakarta: Logos. Nasution, H. (1982). Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan . Jakarta: Bulan Bintang.
Nasution, H.-A. A. (1995). Perkembangan Modern dalam Islam . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Partanto, P., & Al-Barry, D. M. (2001). Kamus Ilmiyah Populer . Surabaya: Arkola. Salim, A. M. (2009). al-Islam al-Aqlani . Cairo: Haiah Mishriyah Ammah.
Sunanto, M. (2007). Sejarah Peradaban Islam Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Toprak, B. (1999). Islam dan Perkembangan Politik di Turki . Yogyakarta: Tiara Wacana. Wahbah, M. (2000). Malak al-Haqiqah al-Muthlaqah . Cairo: Haiah Mishriyah Ammah.

## This page intentionally left blank