## Volume 7 No. 1, Juli  2023
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang
Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Kerinci  Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  Tentang Perkawinan

## Muhammad Azani, Hasan Basri, Aurora Putri Rinaldi, dan Nibrasullah
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Email: mhd.azani@unilak.ac.id , hasan.basri@unilak.ac.id , auroraputri967@gmail.com , dan nibrasullah@gmail.com
Abstract
The  formulation  of  the  problem  that  the  author  summarizes  in  this  study  is  how  are  the implementation, obstacles, and efforts to overcome obstacles in implementing the Dispensation of  Marriage  at  the  Pangkalan  Kerinci  Religious  Court,  Pelalawan  Regency  based  on  Law Number 16 of 2019? The aim of the research was to find out the implementation, obstacles, and  efforts  to  overcome  obstacles to  the  Dispensation  of  Marriage  at the  Pangkalan  Kerinci Religious Court, Pelalawan Regency based on Law Number 16 of 2019. The research method used was a field study with the type of sociological legal research. The results of the research show  that  the  marriage  dispensation  at  the  Pangkalan  Kerinci  Religious  Court,  Pelalawan Regency, is a request for marriage  dispensation submitted in voluntary form, meaning that there is no dispute between the litigants. Marriage dispensation from the Religious Courts is a decision in the form of a dispensation stipulation for prospective brides who have not reached the age of 19 for both men and women. In general, because one of the candidates, either wife or husband, is less than 19 years old. Obstacles in filing marital dispensation cases that occurred at  the  Pangkalan  Kerinci  Religious  Court  were  the  factors  of  non-fulfillment  of  the  legal standing  of  the  parties  in  filing  marital  dispensation  cases  which  resulted  in  the  proposed marital dispensation cases not being able to proceed based on Article 6 Perma Number 5 of 2019, while the lack of evidence , The judge considered that the Petitioners could not provide sufficient  evidence  to  support  their  arguments  regarding  the  urgent  situation,  so  that  the decision  was  declared  rejected.  Efforts  to  Overcome  Obstacles  in  the  Implementation  of Marriage Dispensation at PA Pangkalan Kerinci Pelalawan Regency related to obstacles not being  fulfilled  by  the  applicant's  legal  status,  In  case  Number  10/Pdt.P/2020/PA.Pkc,  the judge's  decision  will  read that the  applicant's  request  is  declared  unacceptable  (NO)  which means  that  the  case  contains  a  formal  defect.  Efforts  to  overcome  obstacles  to  the  lack  of evidence  are  to  provide  opportunities  for  improvement  by  the  applicant  by  re-submitting  a new  application  and  completing  or  correcting  the  lack  of  evidence  that  occurred  in  the previous application.
Keywords: Marriage Dispensation, Religious Courts Pangkalan Kerinci, Law Number 16 of 2019
Rumusan masalah yang Penulis rangkum dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan, hambatan,  dan  upaya  mengatasi  hambatan  dalam  pelaksanaan  Dispensasi  Perkawinan  di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?  Tujuan dari penelitian adalah untuk  Mengetahui pelaksanaan, hambatan, dan upaya  mengatasi  hambatan  Dispensasi  Perkawinan  di  Pengadilan  Agama  Pangkalan  Kerinci Kabupaten  Pelalawan  berdasarkan  UndangUndang  Nomor  16  Tahun  2019.  Metode  penelitian yang digunakan  adalah studi lapangan dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui  bahwa  Dispensasi  perkawinan  di  Pengadilan  Agama  Pangkalan  Kerinci  Kabupaten Pelalawan merupakan permohonan dispensasi perkawinan diajukan dalam bentuk voluntair dalam arti tidak ada sengketa antara para pihak yang berperkara. Dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama  adalah  putusan  yang  berupa  penetapan  dispensasi  untuk  calon  mempelai  yang  belum mencapai usia 19 tahun baik bagi pihak pria maupun pihak wanita. Secara umum karena salah satu calon baik istri atau suami usianya kurang dari 19 Tahun.   Hambatan dalam pengajuan perkara dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci adalah  Faktor tidak terpenuhinya  kedudukan  hukum  para  pihak  dalam  mengajukan  perkara  dispensasi  perkawinan yang berakibat perkara dispensasi perkawinan yang diajukan tidak dapat dilanjutkan berdasarkan Pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019, sedangkan Faktor kurangnya alat bukti, Hakim menilai Para Pemohon  tidak  dapat  menunjukkan  bukti-bukti  yang  cukup  untuk  mendukung  dalil-dalilnya mengenai  keadaan  yang  mendesak,  sehingga  putusan  dinyatakan  ditolak.  Upaya  mengatasi Hambatan  Dalam  Pelaksanaan  Dispensasi  perkawinan  Di  PA  Pangkalan  Kerinci  Kabupaten Pelalawan    terkait  dengan    hambatan      tidak  terpenuhi  berkedudukan  hukum  pemohon,  Dalam perkara  Nomor  10/Pdt.P/2020/PA.Pkc,  putusan  hakim  akan  berbunyi  permohoan  pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (NO) yang itu berarti perkara tersebut mengandung cacat formil. Upaya mengatasi hambatan terhadap kurangnya alat bukti adalah  dapat memberikan kesempatan perbaikan  oleh  pemohon  dengan  mengajukan  kembali  permohonan  baru  dan  melengkapi  atau memperbaiki kekurangan bukti yang terjadi pada permohonan sebelumnya.
Kata  Kunci:  Dispensasi  Perkawinan,  Pengadilan  Agama  Pangkalan  Kerinci,  Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

## A. PENDAHULUAN
Kedewasaan  sebagai  paramater  cakap  menikah  tampaknya    telah  memicu  perdebatan tentang    perlu  dan  tidak  usia  Perkawinan  ditentukan. 1 Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974 mengatur dalam Pasal  6 ayat (2): Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan Perkawinan apabila  belum  mencapai  umur  21  tahun,  Pasal  17  ayat  (1):  Umur  minimal  untuk  diizinkan melangsungkan Perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun,  Pasal 47 ayat (1): Anak yang belum mencapai  umur  18 tahun  atau  belum  pernah nikah, berada  di  dalam kekuasaan  orang  tua,  dan Pasal  50  ayat  (1):  Anak  yang  belum  mencapai  umur  18  tahun  atau  belum  pernah  nikah,  yang  tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya berada dibawah kekuasaan wali.
Terdapat  anggapan  bahwa  dewasa    adalah  ketika    usia  seseorang  17  tahun  dan diwajibkan  untuk  memiliki  Kartu  Identitas  Penduduk  (KTP).  Persoalannya  adalah      apakah benar  kedewasaan  itu  identik  dengan  usia?    Dalam  Undang-undang  PeNomor  1  Tahun  1974
1 Ruzaipah,    Abdul  Manan,    dan    Qurrota  A’yun  A’yun,  "Penetapan  Usia  Kedewasaan  Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," Mitsaqan Ghalizan 1.1 (2021): 1-20. Lihat Juga Hikmah, Nurul, Iman Jauhari, dan  Syarifuddin Hasyim, "Analisis Terhadap Keragaman Batas Umur Anak Ditinjau Menurut Peraturan Perundang-Undangan  Dan  Putusan  Hakim  Dalam  Perkara  Perdata  Di  Pengadilan  Negeri,"  Jurnal  Ilmu Hukum 3.1 (2015).
mengalami  revisi  pada  tahun  2019,  pada  Pasal  7  yang  semula  usia  minimal  untuk  diizinkan melangsungkan Perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, saat ini menjadi 19 tahun bagi  kedua belah pihak. 2 Mahkamah Konstitusi (MK)  Republik Indonesia telah mengeluarkan keputusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  22/PUU-XV/2017  yang  salah  satu  pertimbangan putusan adalah pengaturan batas usia minimal yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan  diskriminasi  dalam  konteks  pelaksanaan  hak  untuk  membentuk  keluarga sebagaimana  dijamin  dalam  Pasal  28B  ayat  (1)  UUD  1945,  melainkan  telah  menimbulkan diskriminasi  terhadap  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  anak  sebagaimana  dijamin  dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.
Adapun  perubahan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  menyangkut  batas  minimal usia Perkawinan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) yang semula berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak  wanita  sudah mencapai umur 16 (enam  belas) tahun”, berubah menjadi  “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.
Dalam  observasi  penelitian  ditemukan    kompleksnya  permasalahan  pergaulan  remaja yang  cenderung  permisif  dengan  dukungan  media  sosial  (medsos),  sehingga      menyebabkan pergaulan  bebas  mengarah  pada  perzinahan  yang  mengakibatkan  hamil  diluar  nikah. Kenyataan  ini  menjadi    alasan  bagi    orang  tua  mengajukan  Dispensasi  perkawinan  ke Pengadilan  Agama  (PA). 3 Berdasarkan  data  PA  Pangkalan  Kerinci  Kabupaten  Pelalawan, jumlah  perkara  dispensasi  perkawinan  yang  diajukan  karena  alasan  hamil  diluar  nikah terhitung  sejak  berlakunya  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada bulan  Oktober 2019 sampai bulan    September  2022    adalah  sebanyak  38  perkara  dari  total  144  perkara  dispensasi perkawinan yang diajukan. 4
Perkawinan di bawah batas usia bukanlah persoalan sederhana, di satu sisi ius constitum di  Indonesia  tidak  menghendaki  adanya  Perkawinan  di  bawah  usia,  namun  di  sisi  lain membuka peluang adanya perkawinan di bawah batas usia dengan dispensasi nikah.  Rumusan masalah difokuskan  pada 3 (tiga) poko masalah berikut ini:
1) Bagaimanakah  Pelaksanaan  Dispensasi  perkawinan  di  Pengadilan  Agama(PA)    Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?
2) Bagaimanakah  hambatan  Pelaksanaan  Dispensasi  perkawinan  di  PA  Pangkalan  Kerinci Kabupaten Pelalawan?
3) Bagaimanakah  upaya  mengatasi  hambatan  pelaksanaan  Dispensasi  perkawinan  di  PA Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  sosiologis  sedangkan  dilihat  dari  sifatnya penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  analitis.  Adapun  penelitian  ini  berlokasi  di Kantor  Pengadilan  Agama  (PA)  Pangkalan  Kerinci  Kabupaten  Pelalawan  Riau. Dalam penelitian  ini  Penulis  menetapkan  sample  dengan  menggunakan  metode  purposive,  yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada.
Tabel 1. Populasi dan Sampel
2 Mukhlis  Ibrahim,  "Sinkronisasi  Hukum  Batasan  Usia  Anak  Dibawah  Umur  Dalam  Perspektif Hukum Positif Di Indonesia," Jurnal Notarius 1.1 (2022).
3 Muhammad  Jazil  Rifqi,  "Analisis  Utilitarianisme  Terhadap  Dispensasi  Nikah  Pada  Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974." Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 10.2 (2018): 156-164.
4 Wawancara  dengan  Panitera  Pengganti Pengadilan  Agama    (PA)  Pangkalan  Kerinci,  pada    18 Oktober 2022.
No Jenis Populasi Populasi Sampel Persentase (%) 1 Ketua Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Kerinci 1 1 100 2 Hakim PA Pangkalan Kerinci 4 2 50 3 Panitera PA Pangkalan Kerinci 1 1 100 4 Panitera Pengganti Pangkalan Kerinci 3 1 33.3 5 Para  Pihak  yang  mengajukan  Dispensasi Perkawinan 10 3 30
Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan observasi, yaitu 1) pengumpulan data dengan cara  mengamati  langsung  terhadap  obyek  penelitian,  Wawancara  dengan  responden  atau  orang yang  diwawancarai  dengan  pedoman  wawancara,  3)  Studi  Kepustakaan  dengan  membaca  dan mencatat  serta  mengolah  bahan  penelitian.  Data  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  cara menggambarkan kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil  Penelitian  Pelaksanaan  Dispensasi  perkawinan  di  Pengadilan  Agama  Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
a. Dispensasi  perkawinan  di  Pengadilan  Agama  Pangkalan  Kerinci  Kabupaten  Pelalawan merupakan  permohonan  dispensasi  perkawinan  diajukan  dalam  bentuk  voluntair  dalam arti  tidak  ada  sengketa  antara  para  pihak  yang  berperkara.  Dispensasi  perkawinan  dari Pengadilan  Agama  adalah  putusan  yang  berupa  penetapan  dispensasi  untuk  calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun baik bagi pihak pria maupun pihak wanita. Hakim  yang  mengadili  permohonan  Dispensasi  perkawinan  adalah  Hakim  yang  sudah memiliki  Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  sebagai  Hakim  anak.  Jika  tidak  ada Hakim  dengan  ketentuan    di  atas,  maka  setiap  Hakim  dapat  mengadili  permohonan Dispensasi perkawinan. Secara umum karena salah satu calon baik istri atau suami usianya kurang dari 19 Tahun.
b. Hambatan  dalam  pengajuan  perkara  dispensasi  perkawinan  yang  terjadi  di  Pengadilan Agama  Pangkalan  Kerinci  adalah    Faktor  kedudukan  hukum  para  pihak  dalam mengajukan  perkara  dispensasi  perkawinan  merupakan  faktor  penting  yang  harus dipenuhi  karena  apabila  unsur  ini  tidak  terpenuhi  akan  berakibat  perkara  dispensasi perkawinan  yang  diajukan  tidak  dapat  dilanjutkan  berdasarkan  Pasal  6  Perma  Nomor  5 Tahun 2019, sedangkan Faktor kurangnya alat bukti, Hakim menilai Para Pemohon tidak dapat  menunjukkan  bukti-bukti  yang  cukup  untuk  mendukung  dalil-dalilnya  mengenai keadaan  yang  mendesak  sehingga  harus  segera  dilaksanakan  perkawinan  yang menyebabkan  terhambatnya  dispensasi  perkawinan  di  Pengadilan  Agama  Pangkalan Kerinci sehingga putusan dinyatakan ditolak.
c. Upaya mengatasi  Hambatan Dalam Pelaksanaan Dispensasi perkawinan Di PA Pangkalan Kerinci  Kabupaten  Pelalawan    terkait  dengan    hambatan      tidak  berkedudukan  hukum pemohon, Dalam perkara Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pkc jika dibaca dan dipelajari perkara tersebut berakhir dengan dicabutnya perkara oleh pemohon, sehingga putusan hakim akan berbunyi  permohoan  pemohon  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  (NO)  yang  itu  berarti perkara  tersebut  mengandung  cacat  formil.  Upaya  mengatasi  hambatan  terhadap kurangnya  alat  bukti  adalah    dapat  memberikan  kesempatan  perbaikan  oleh  pemohon dengan  mengajukan  kembali  permohonan  baru  dan  melengkapi  atau  memperbaiki kekurangan bukti yang terjadi pada permohonan sebelumnya.
2. Pembahasan Penelitian Pelaksanaan Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
a. Dispensasi  perkawinan  di  Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Permohonan  dispensasi  perkawinan  diajukan  dalam  bentuk  voluntair  dalam  arti  tidak ada  sengketa  antara  para  pihak  yang  berperkara. 5 Dispensasi  perkawinan  dari  Pengadilan Agama adalah putusan yang berupa penetapan dispensasi untuk calon mempelai yang belum mencapai  usia  19  tahun  baik  bagi  pihak  pria  maupun  pihak  wanita  untuk  melangsungkan Perkawinan  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama Pangkalan Kerinci Shobirin menyatakan bahwa:
“tidak berbeda dengan Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia karena rujukannya sama  yaitu  Perma  Nomor  5  tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan Dispensasi  perkawinan,  di  Perma  tersebut  secara  khusus  diatur  asas-asas  Hakim  dalam mengadili  perkara  Dispensasi  perkawinan  dan  tujuannya  serta  ruang  lingkup  dan persyaratan  administrasi  yang  perlu  dipenuhi  oleh  para  Pemohon,  dan  proses  perkara Dispensasi perkawinan berjalan seperti perkara biasa sampai per Oktober 2022 sudah masuk sejumlah  52  Perkara.  Untuk  putusan/penetapan  perkara  Dispensasi  perkawinan  di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ada yang dikabulkan dan ada juga yang ditolak, akan dilihat  saat  pembuktiannya  apakah  telah  terpenuhi  alasan  mendesak  agar  anak  tersebut diberikan  dispensasi  untuk  menikah  atau  tidak,  tentunya  dengan  berbagai  pertimbangan terutama untuk perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. 6
H akim  yang  mengadili  permohonan  Dispensasi  perkawinan  adalah  Hakim  yang  sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau  bimbingan  teknis  tentang  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum  atau  bersetifikat Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  atau  berpengalaman  mengadili  permohonan  Dispensasi perkawinan.  Jika  tidak  ada  Hakim  dengan  ketentuan    di  atas,  maka  setiap  Hakim  dapat mengadili permohonan Dispensasi perkawinan.
Perbedaan persidangan dispensasi perkawinan pasca adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2019,  wawancara  antara  Penulis  dengan  Wakil  Ketua  PA    Pangkalan  Kerinci  beliau mengatakan  bahwa  Perma  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan Dispensasi perkawinan adalah sebagai berikut :
a. Disidangkan oleh Hakim Tunggal;
b. Dalam  persidangan  pertama,  pemohon  wajib  menghadirkan  anak  yang  dimintakan dispensasi perkawinan, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon sumai/isteri;
c.Jika Pemohon tidak dapat menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi perkawinan, calon  suami/istri,  dan  orang  tua/wali  calon  sumai/isteri  setelah  diberi  kesempatan yang cukup (2 kali), maka permohonannya tidak dapat diterima;
d. Hakim  Tunggal  dan  Panitera  Pengganti  tidak  menggunakan  atribut  persidangan seperti Toga dan Jas;
e. Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasehat dalam hal memahami resiko Perkawinan  seperti  :  kemungkinan  berhentinya  sekolah,  keberlanjutan  anak  dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak social,
5 Hidayatulloh,  Haris,    dan    Miftakhul  Janah.  "Dispensasi  nikah  di  bawah  umur  dalam  hukum Islam." Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5. Nomor 1, (2020): 34-61.
6 Hasil  Wawancara dengan  Shobirin, Wakil Ketua Pengadilan Agama  (PA) Pangkalan Kerinci, pada 18 Oktober 2022
ekonomi  dan  psikologis,  dan  potensi  perselisihan  dan  kekerasan  dalam  rumah tangga;
f. Nasihat  hakim    dituangkan  dalam  pertimbangan  Penetapannya,  karena  jika  tidak maka Penetapan bisa batal demi hukum
g. Hakim  wajib  mendengar  keterangan  anak  yang  dimintakan  dispensasi  perkawinan, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon sumai/isteri. 7
Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Delbi Ari Putra, S.H yang merupakan salah satu hakim yang Penulis wawancarai menyatakan:
“Yang  paling  nampak  perbedaan  perkara  dispensasi  perkawinan  setelah  adanya  Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  adalah  semakin  banyak  para  pihak  atau  orang  tua  yang mengajukan  dispensasi  perkawinan  untuk  anaknya.  Setelah  perubahan  UU  batas  usia Perkawinan  laki-laki  dan  perempuan  menjadi  sama  19  tahun  maka  banyaklah  anak-anak perempuan  usia  16  tahun,  17  tahun  dan  18  tahun  yang  diajukan  dispensasi  perkawinan. Secara  umum  perbedaan  sebelum  dan  setelah  adanya  UU  No  16  Tahun  2019  adalah meningkatnya  kuantitas  perkara  permohonan  dispensasi  perkawinan  di  Pengadilan  Agama Pangkalan Kerinci. 8
Dalam wawancara Penulis dengan Hakim PA Pangkalan Kerinci Wahita Damayanti, S.H., terkait  alasan  para  Pemohon  yang  mengajukan  dispensasi  perkawinan  di  PA  secara  umum karena  salah  satu  calon  baik  istri  atau  suami  usianya  kurang  dari  19  Tahun,  namun  alasan tambahan secara spesifik sebagai berikut:
a. Calon istri sudah hamil dahulu; 9
b. Calon suami dan calon istri telah sering berhubungan intim meskipun tidak hamil;
c.Kedua calon tersebut telah bertunangan dan sering menginap dalam satu rumah;
d. Malu dengan lingkungan sekitar karena sering bepergian berdua’an;
e. Mengikuti perintah orang tuanya untuk segera menikah karena orang tua sedang sakit berat
f. Anak para Pemohon sudah tidak sekolah dan berpacaran sehingga agar tidak menjadi aib keluarga maka harus segera dinikahkan 10
Tidak  semua  permohonan  dispensasi  perkawinan  dikabulkan  oleh  hakim,  adapun pertimbangan dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan tentu mengacu pada  peraturan  yang  berlaku  dan  memperhatikan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dengan melakukan/memperhatikan hal-hal seperti :
a. Menggali latar belakang dan alasan Perkawinan;
b. Menggali informasi ada tidaknya halangan Perkawinan
c.Menggali informasi terkait pemahaman dan persetujuan anak untuk dinikahkan;
d. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon isteri/suami;
e. Mendengar  keterangan  dari  anak,  calon  suami/isteri,  dan  orang  tua/wali  calon suami/isteri;
7 Hasil    Wawancara  dengan    Shobirin,  Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama    (PA)  Pangkalan  Kerinci, pada 18 Oktober 2022
8 Hasil Wawancara dengan Delbi Ari Putra, Hakim Pengadilan Agama  (PA) Pangkalan Kerinci, pada 18 Oktober 2022.
9 Widihartati  Setiasih,  "Analisis  Putusan  Dispensasi  Nikah  Dibawah  Umur  Dalam  Perspektif Perlindungan Perempuan." Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ 4.3 (2017): 235-245.
10 Wawancara  dengan Wahita Damayanti , Hakim Pengadilan Agama  (PA) Pangkalan  Kerinci, pada 10 Maret 2022.
f. Mempertimbangkan kondisi psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan orang tua;
g. Mempertimbangkan  ada  atau  tidaknya  unsur  paksaan  psikis,  fisik,  seksual  atau ekonomi;
h. Memastikan  komitmen  orang  tua  untuk  ikut  bertanggung  jawab  terkait  masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak.
Namun  secara  spesifik,  permohonan  dispensasi  perkawinan  yang  dapat  dikabulkan  di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci rata-rata dengan pertimbangan berikut ini:
a. Calon isteri telah hamil;
b. Calon isteri dan suami telah berhubungan suami isteri mesti tidak hamil;
c.Kehendak orang tua karena sedang sakit berat;
d. Usia calon isteri/suami dalam hitungan bulan (3-5 bulan) hampir 19 tahun dan telah menjalin hubungan sejak lama;
Selain  tidak  beralasan  diatas,  hampir  seluruh  perkara  dispensasi  perkawinan  dapat dipastikan ditolak Hakim.

## b. Hambatan-Hambatan  Dalam  Pelaksanaan  Dispensasi  perkawinan  Di  PA  Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
Komnas HAM mengapresiasi perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  pasal  7  mengenai  batas  usia  Perkawinan  yang  semula  16  tahun  bagi  perempuan dan  19 tahun  bagi  laki-laki  dirubah  menjadi  19 tahun baik bagi  perempuan  maupun  laki-laki selain mencerminkan adanya kesetaraan gender perubahan batas usia. Adanya dispensasi yang diberikan  oleh  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 justru kontradiksi dengan menaikan batas usia Perkawinan tersebut.
Wawancara  Penulis  dengan  para  pihak  yang  mengajukan  permohonan  dispensasi perkawinan  Syamsuri  Bamal  bin  Sidik  dan  Miniarti  binti  Rusli  dengan  Nomor  Perkara 21/Pdt.P/2022/PA.Pkc yang beralamat di Jl. Pepaya Pangkalan Kerinci menyatakan:
“Adanya dispensasi perkawinan ini memberi jalan keluar  bagi permasalahan yang kami hadapi dimana anak kami sudah ingin menikah tapi karena belum cukup umur sesuai peraturan yang berlaku,  anak  kami  tidak  bisa  melangsungkan  Perkawinan  kecuali  mendapatkan  izin  dari Pengadilan Agama”. 11
Keberadaan lembaga dispensasi perkawinan ini justru sangat diperlukan yang tentu saja tetap  mengedepankan  pertimbangan  untuk  kepentingan  terbaik  anak, 12 sebagaimana  hasil wawancara penulis dengan Shobirin, S.H.I., M.E.Sy Wakil Ketua PA Pangkalan Kerinci terkait pertanyaan perlu atau tidaknya lembaga dispensasi perkawinan, beliau menyatakan bahwa :
“Terkait  isu  perlindungan  anak  dalam  hal  adanya  dispensasi  perkawinan  tentu  kita  turut apresiasi tinggi karena tujuan dan maksudnya semata untuk kepentingan terbaik buat anak, baik pendidikan,  sosial,  ekonomi,  eksploitasi  anak,  dan  kekerasan  terhadap  anak,  termasuk  dalam bidang Perkawinan melalui pembatasan usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan bagian  dari  upaya  perlindungan  anak.  Namun,  pada  prakteknya  masih  banyak  usia  anak  (di bawah  19  tahun)  pasca  berlakunya  UU  No.  16  Tahun  2019  yang  melakukan  nikah  dibawah tangan  akibat  faktor  kurang  umur,  sementara  Negara  sudah  memberi  ruang  untuk  melakukan Dispensasi  perkawinan  sebagai  upaya  perlindungan  anak  agar  dapat  diketahui  ada  tidaknya
11 Wawancara dengan Syamsuri Bamal bin Sidik dan Miniarti binti Rusli Para Pihak Pemohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Kerinci, pada 10 Maret 2022
12 Nurul  Inayah,  "Penetapan  dispensasi  nikah  akibat  hamil  di  luar  nikah  di  Pengadilan  Agama Yogyakarta tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)." Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 10.2 (2017): 178-193.
unsur paksaan, transaksional dan sebab lain yang tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Poinnya adalah, dengan dikabulkannya permohonan Dispensasi perkawinan bukan berarti tidak ikut serta dalam perlindungan anak, justru itu merupakan bentuk bagian penyelamatan dan perlindungan bagi anak yang masih dibawah umur (19 tahun) tetapi sudah mengalami adanya ketidak  adilan  dan  eksploitasi  anak  dengan  kondisi  sudah  dihamili  dan  dipaksa  pula  untuk menikah  meski  dalam  kondisi  masih  sekolah.  Mengabulkan  atau  memberi  izin  kepada  mereka untuk menikah adalah bagian dari melindungi anak tersebut, sebagai contoh ada anak perempuan yang berusia 17 tahun sudah hamil, namun ditolak alias tidak diberi izin untuk menikah, lantas makna perlindungan anak bagi perempuan tersebut seperti apa? Apakah dengan memberi izin dia menikah adalah bagian dari perlindungan anak atau malah sebaliknya yaitu ditolak saja agar anak tersebut  bisa  dilindungi?  maka  di  antara  upaya  yang  bisa  dilakukan  agar  melindungi  anak perempuan dalam contoh kasus tersebut adalah memberi izin dia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya sebagai bentuk tanggungjawab sekaligus hukuman bagi laki-laki tersebut. 13 Adapun  hambatan  dalam  pengajuan  perkara  dispensasi  perkawinan  yang  terjadi  di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci:
1. Faktor kedudukan hukum para pihak yang mengajukan perkara (legal standing) Faktor  kedudukan  hukum  para  pihak  dalam  mengajukan  perkara  dispensasi perkawinan merupakan faktor penting yang harus dipenuhi karena apabila unsur ini tidak terpenuhi  akan  berakibat  perkara  dispensasi  perkawinan  yang  diajukan  tidak  dapat dilanjutkan, 14 Pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019 menyatakan bahwa:
a. Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah orang tua.
b. Dalam  hal  kedua  orang  tua  telah  bercerai  maka  pengajuan  permohonan  dispensasi perkawinan  tetap  dilakukan  oleh  kedua  orang  tuanya  atau  salah  satu  orang  tua  yang memiliki kuasa asuh terhadap anaknya berdasarkan putusan pengadilan.
c. Dalam  hal  salah  satu  orang  tua  telah  meninggal  dunia  atau  tidak  diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh salah satu orang tua.
d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau telah dicabut kekuasaanya atau tidak  diketahui  keberadaannya  maka  permohonan  dispensasi  perkawinan  dilakukan oleh wali anak.
e. Dalam  hal  orang  tua/wali  berhalangan,  diajukan  oleh  kuasa  berdasarkan  surat  kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perundang-undangan. 15
Panitera  Pengganti  Pengadilan  Agama  Pangkalan  Kerinci  Annad  Harah,  S.H.I menyatakan bahwa:
“Hambatan  pelaksanaan  dispensasi  perkawinan  karena  tidak  berkedudukan  hukumnya  pihak pemohon dapat dilihat dalam perkara nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pkc dalam perkara tersebut, orang tua  kandung  dari  anak  yang  di  asuh  Pemohon  tidak  diketahui  nama  kedua  orang  tuanya,  anak tersebut  di  serahkan  oleh  ketua  Rombongan  kerja  yang  bernama  Ghea  kepada  Pemohon,  adapun sebab diserahkan anak tersebut kepada Pemohon dikarenakan kondisi ekonomi orang tua anak asuh Pemohon sangat sulit pada waktu itu dan orang tua anak asuh Pemohon beragama Kristen, dan sejak orang tua kandung anak asuh maupun ketua rombongan menyerahkan anaknya tidak pernah kembali  untuk  datang  menanyakan  tentang  keberadaan  anak  asuh  Pemohon.  Ketika  Pemohon
13 Wawancara dengan  Shobirin, Wakil  Ketua  Pengadilan Agama  (PA) Pangkalan Kerinci, pada 10 Maret 2022
14 Syafruddin    Syam,  Akmaluddin  Syahputra,  dan  Muhammad  Syahril.  "Polemik  Legal  Standing Anak di Bawah Umur Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin: Antara Hukum Formil Dan Kemaslahatan." Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 10.01 (2022): 423-442.
15 Mughniatul Ilma,  "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca  Lahirnya  UU  No.  16  Tahun  2019."  AL-MANHAJ:  Jurnal  Hukum  dan  Pranata  Sosial  Islam  2.2  (2020): 133-166.
mengajukan  permohonan  dispensasi  perkawinan  atas  anak  asuh  Pemohon,  Pemohon  bertindak sebagai  orang  tua  anak  asuhnya,  hal  ini  jelas  tidak  memenuhi  syarat  pengajuan  dispensasi perkawinan yang mewajibkan permohonan diajukan oleh orang tua kandung yang bersangkutan. Setelah hakim memberikan nasehat maka Pemohon mencabut permohonan dispensasi perkawinan anak  asuhnya,  untuk  dapat  terlebih  dahulu  mencari  keberadaan  orang  tua  kandung  anak  asuh Pemohon  atau  keluarga  anak  asuh  yang  bisa  menggantikan  posisi  orang  tua  kandung  sehingga permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan dapat diterima. 16
2. Faktor kurangnya alat bukti (alasan sangat mendesak dengan bukti-bukti pendukung yang  cukup,  alasan  asas  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  dan  adanya  surat rekomendasi dari psikolog anak).
Untuk  menggali  lebih  dalam  hambatan  dalam  pelaksanaan  dispensasi  perkawinan karena faktor kurangnya alat bukti, Penulis mewawancarai Ponimin bin Mahmud Pemohon dispensasi  perkawinan  dengan  nomor  perkara  88/Pdt.P/2021/PA.Pkc  yang  beralamat  di Bandar Sikijang Pelalawan via telfon, yang menyatakan bahwa:
Dalam  perkara  yang  diajukan  pada  tahun  2021  dengan  nomor  perkara  88/Pdt.P/2021/PA.Pkc, dimana  permohonan  saya  ditolak  oleh  hakim  karena  tidak  adanya  surat-surat  pendukung rekomendasi/asesmen  psikologi  anak,  dan  Hakim  juga  menilai  bahwa  anak  saya  masih  belum cukup dewasa untuk menjawab pertanyaan hakim atas kesiapan dasarnya dalam berumah tangga dan tidak mengetahui berapa besaran penghasilan calon suami anak Pemohon setiap bulan, selain itu saya juga tidak melampirkan bukti untuk menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah atau telah ditempuh anak Pemohon dan calon suaminya, padahal itu adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. 17 Hakim menilai Para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung  dalil-dalilnya  mengenai  keadaan  yang  mendesak  sehingga  harus  segera dilaksanakan  perkawinan  yang  menyebabkan  terhambatnya  dispensasi  perkawinan  di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sehingga putusan dinyatakan ditolak.
c. Upaya  Terhadap  Hambatan-Hambatan  Dalam  Pelaksanaan  Dispensasi  perkawinan  Di PA Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
1. Upaya terhadap tidak berkedudukan hukumnya pemohon
Dalam perkara nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pkc berakhir dengan dicabutnya perkara oleh pemohon.  Dalam  pertimbangan  hukum  disebutkan  bahwa  pemohon  tidak  mempunyai kedudukan  hukum  dalam  mengajukan  permohonan  dispensasi  perkawinan  maka  Pemohon mencabut  permohonannya.  Majelis  hakim  memberikan  pertimbangan  hukum  bahwa  terbukti pemohon  tidak  mempunyai  kedudukan  hukum  sebagai  pemohon  dalam  mengajukan permohonan  dispensasi  perkawinan  terhadap  anaknya  maka  putusan  hakim  akan  berbunyi permohoan  pemohon  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  (NO)  yang  itu berarti  perkara  tersebut mengandung  cacat  formil  sehingga  tidak  ada  kemungkinan  untuk  diajukan  kembali, 18 akan berbeda  apabila  perkara  tersebut  dinyatakan  dicabut  oleh  pemohon  sehingga  pemohon  dapat memperbaiki  permohonannya  dan  mengajukan  permohonan  baru  lagi,  dan  ini  merupakan
16 Wawancara  dengan Annad  Harah ,  Panitera  Pengganti  Pengadilan  Agama    (PA)  Pangkalan Kerinci, pada  18 Oktober 2022
17 Wawancara  dengan Ponimin  bin  Mahmud, Para  Pihak  Pemohon  Dispensasi  Nikah  di Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Kerinci via telephone pada 10 Maret 2022
18 Effa Ardianti, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadila Agama  Kelas  Ia  Kendal  No  Penetapan  0331/Pdt.  P/2017/PA.  Kdl.  Diss.  Universitas  Islam  Sultan  Agung Semarang, 2020.
salah  satu  upaya  hakim  dalam  menyelesaikan  permasalahan  kedudukan  hukum  pemohon dalam perkara dispensasi perkawinan. 19
Adapun  prosedur  dalam  pemeriksaan  kedudukan  hukum  pemohon  dalam  perkara dispensasi perkawinan adalah sebagai berikut :
a) Hakim  memastikan  identitas  pemohon  atau  pihak  yang  mengajukan  permohonan dispensasi perkawinan sesuai Pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019,
1) Apabila  yang mengajukan orang tua dan dapat hadir maka diperiksa  apakah yang hadir kedua orang tua, hanya ayah atau hanya ibu saja.
2) Apabila  kedua  orang  tua  sudah  bercerai,  maka  yang  berhak  mengajukan  adalah kedua orang tua atau yang memiliki kuasa asuh berdasarkan putusan pengadilan.
3) Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka diajukan oleh wali anak
4) Apabila orang tua berhalangan hadir, maka diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh orang tua/wali.
5) Apabila anak mengajukan sendiri permohonan dispensasi perkawinan, maka hakim memutuskan  permohonan  batal  demi  hukum  karena  anak  dianggap  cakap  hukum bila sudah berusia 21 tahun, sesuai pasal 98 (1) Kompilasi Hukum Islam.
b) Panitera  memastikan  identitas  anak  dan  pasangannya  yang  mengajukan  dispensasi perkawinan. Jika kedua calon pengantin adalah anak, maka permohonan diajukan untuk masing-masing  anak  dan  diajukan  ke  pengadilan  yang  sama  dengan  diperiksa  oleh hakim  tunggal  yang  sama  dan  juga  sesuai  dengan  domisili  salah  satu  orang  tua/wali anak, hal sesuai pasal 8 Perma No. 5 Tahun 2019.
c) Panitera memastikan identitas pemohon mengenai agama pemohon dan anak pemohon. Jika  agama  pemohon  dengan  anak  pemohon  berbeda  maka  permohonan  diajukan  ke pengadilan yang sesuai dengan agama anak dengan tetap menghadirkan orang tua dan anak serta calon pasangannya dalam pemeriksaan persidangan
d) Panitera  memastikan  kelengkapan  dokumen  permohonan  dan  atau  dokumen pendukung lainnya yang memastikan kejelasan identitas serta hubungan pemohon dan anak.
2. Upaya terhadap kurangnya alat bukti
Terhadap kekurangan alat bukti oleh pemohon dalam memperkuat alasan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan masih bisa diperbaiki oleh pemohon dengan mengajukan kembali  permohonan  baru  dan  melengkapi  atau  memperbaiki  kekurangan  bukti  yang  terjadi pada  permohonan  sebelumnya.  Alasan  permohonan  dispensasi  perkawinan  pada  umumnya disebabkan oleh karena :
a) Anak perempuan yang sudah hamil diluar nikah.
b) Anak sudah melakukan hubungan intim.
c) Anak beresiko berada dalam hubungan yang dekat dengan kemungkinan melakukan hubungan seksual
d) Antara kedua anak saling mencintai.
e) Anak beresiko melanggar norma agama
f) Anak beresiko melanggar norma sosial.
Pemohon  sering  tidak  mempunyai  bukti  yang  kuat,  berdasarkan  pertimbangan  hakim tidak  selalu  anak  yang  sudah  melakukan  hubungan  intim  dan  sudah  hamil  akan  dikabulkan permohonan  dispensasi  perkawinannya  apalagi  kalau  alasannya  hanya  sekedar  sudah melakukan  hubungan  intim,  beresiko  akan  melakukan  hubungan  intim  karena  sudah  terlalu
19 Ulfatun Nihayah,  Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kudus Pada Tahun 2018. Diss. IAIN KUDUS, 2021.
dekat,  atau  kedua  anak  saling  mencintai  dan  lain-lain.  Apabila  hakim  beranggapan  faktor kepentingan terbaik bagi anak tidak dapat dicapai dengan memberikan dispensasi perkawinan maka hakim tidak akan mengabulkan permohonan tersebut.
Dalam mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hakim dapat melakukan cara sebagai berikut:
a) Menggali pandangan anak tentang Perkawinan yang dimohonkan
b) Memberi  nasehat  tentang  potensi  kondisi  pendidikan  anak  jika  harus  menjalankan Perkawinan.
c) Mengidentifikasi kondisi psykis, sosiologis, ekonomi anak dan orang tua.
d) Memberi saran dan nasehat tentang kondisi kesehatan, ekonomi pendidikan kepada anak, calon pasangan, orang tua jika terjadi Perkawinan atau sebaliknya.
e) Mencoba  menggunakan  budaya  atau  kearifan  lokal  yang  mendukung  pencegahan Perkawinan anak.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dalam  hasil  dan  pembahasan  di  atas,  kajian  dalam  artikel  ini  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Dispensasi  perkawinan  di  Pengadilan  Agama  Pangkalan  Kerinci  Kabupaten  Pelalawan merupakan ermohonan dispensasi perkawinan diajukan dalam bentuk voluntair dalam arti tidak  ada  sengketa  antara  para  pihak  yang  berperkara.  Dispensasi  perkawinan  dari Pengadilan  Agama  adalah  putusan  yang  berupa  penetapan  dispensasi  untuk  calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun baik bagi pihak pria maupun pihak wanita. Hakim  yang  mengadili  permohonan  Dispensasi  perkawinan  adalah  Hakim  yang  sudah memiliki  Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  sebagai  Hakim  anak.  Jika  tidak  ada Hakim  dengan  ketentuan    di  atas,  maka  setiap  Hakim  dapat  mengadili  permohonan Dispensasi perkawinan. Secara umum karena salah satu calon baik istri atau suami usianya kurang dari 19 Tahun. Tidak semua permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan oleh hakim,  adapun  pertimbangan  dikabulkan  atau  ditolaknya  permohonan  dispensasi perkawinan tentu mengacu pada peraturan yang berlaku dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
2) Hambatan  dalam  pengajuan  perkara  dispensasi  perkawinan  yang  terjadi  di  Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci adalah Faktor kedudukan hukum para pihak yang mengajukan perkara  (legal  standing)  Faktor  kurangnya  alat  bukti  (alasan  sangat  mendesak  dengan bukti-bukti  pendukung  yang  cukup,  alasan  asas  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  dan adanya  surat  rekomendasi  dari  psykolog  anak).  Faktor  kedudukan  hukum  para  pihak dalam mengajukan perkara dispensasi perkawinan merupakan faktor penting yang harus dipenuhi  karena  apabila  unsur  ini  tidak  terpenuhi  akan  berakibat  perkara  dispensasi perkawinan  yang  diajukan  tidak  dapat  dilanjutkan  berdasarkan  Pasal  6  Perma  Nomor  5 Tahun 2019, sedangkan Faktor kurangnya alat bukti, Hakim menilai Para Pemohon tidak dapat  menunjukkan  bukti-bukti  yang  cukup  untuk  mendukung  dalil-dalilnya  mengenai keadaan  yang  mendesak  sehingga  harus  segera  dilaksanakan  perkawinan  yang menyebabkan  terhambatnya  dispensasi  perkawinan  di  Pengadilan  Agama  Pangkalan Kerinci sehingga putusan dinyatakan ditolak.
3) Upaya mengatasi  Hambatan Dalam Pelaksanaan Dispensasi perkawinan Di PA Pangkalan Kerinci  Kabupaten  Pelalawan    terkait  dengan    hambatan      tidak  berkedudukan  hukum pemohon, Dalam perkara Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pkc jika dibaca dan dipelajari perkara tersebut berakhir dengan dicabutnya perkara oleh pemohon. Dalam pertimbangan hukum disebutkan  bahwa  pemohon  tidak  mempunyai  kedudukan  hukum  dalam  mengajukan permohonan  dispensasi  perkawinan  maka  Pemohon  mencabut  permohonannya.  Majelis
hakim  memberikan  pertimbangan  hukum  bahwa  terbukti  pemohon  tidak  mempunyai kedudukan  hukum  sebagai  pemohon  dalam  mengajukan  permohonan  dispensasi perkawinan terhadap anaknya maka putusan hakim akan berbunyi permohoan  pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (NO) yang itu berarti perkara tersebut mengandung cacat formil.  Upaya  mengatasi  hambatan  terhadap  kurangnya  alat  bukti  adalah    dapat memberikan  kesempatan  perbaikan  oleh  pemohon  dengan  mengajukan  kembali permohonan baru dan melengkapi atau memperbaiki kekurangan bukti yang terjadi pada permohonan sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Effa Ardianti, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadila Agama  Kelas  Ia  Kendal  No  Penetapan  0331/Pdt.  P/2017/PA.  Kdl.  Diss.  Universitas  Islam Sultan Agung Semarang, 2020.
Hidayatulloh,  Haris,    dan    Miftakhul  Janah.  "Dispensasi  nikah  di bawah  umur  dalam  hukum Islam." Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5. Nomor 1, (2020).
Hikmah, Nurul, Iman Jauhari, dan  Syarifuddin Hasyim, "Analisis Terhadap Keragaman Batas Umur  Anak  Ditinjau  Menurut  Peraturan  Perundang-Undangan  Dan  Putusan  Hakim Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri," Jurnal Ilmu Hukum 3.1 (2015).
Mughniatul Ilma,  "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 2.2 (2020).
Muhammad  Jazil  Rifqi,  "Analisis  Utilitarianisme  Terhadap  Dispensasi  Nikah  Pada  Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974." Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 10.2 (2018)
Mukhlis  Ibrahim,  "Sinkronisasi  Hukum  Batasan  Usia  Anak  Dibawah  Umur  Dalam  Perspektif Hukum Positif Di Indonesia," Jurnal Notarius 1.1 (2022).
Nurul  Inayah,  "Penetapan  dispensasi  nikah  akibat  hamil  di  luar  nikah  di  Pengadilan  Agama
Yogyakarta  tahun  2010-2015  (Analisis  Hukum  Acara  Peradilan  Agama)."  Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 10.2 (2017).
Ruzaipah,    Abdul  Manan,    dan    Qurrota  A’yun  A’yun,  "Penetapan  Usia  Kedewasaan  Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," Mitsaqan Ghalizan 1.1 (2021)
Syafruddin  Syam, Akmaluddin Syahputra, dan Muhammad Syahril. "Polemik Legal Standing Anak di Bawah Umur Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin: Antara Hukum Formil Dan Kemaslahatan." Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 10.01 (2022).
Ulfatun  Nihayah,    Analisis  Pertimbangan  Hakim  Mengenai  Penetapan  Dispensasi  Nikah  Di
Pengadilan Agama Kudus Pada Tahun 2018. Diss. IAIN KUDUS, 2021.
Widihartati  Setiasih,  "Analisis  Putusan  Dispensasi  Nikah  Dibawah  Umur  Dalam  Perspektif Perlindungan  Perempuan."  Jurnal  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  UNSIQ 4.3 (2017).