ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
IMPLEMENTASI PENYUSUNAN APBD TAHUN 2020 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 12 TAHUN 2019

## TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bertha Maulydiana 1 , Fernandes Simangunsong 2
12 Institut Pemerintahan Dalam Negeri bertha@gmail.com 1 , kisankiel@yahoo.co.id 2

## Abstract
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  tentang  implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penyusunan  APBD,  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  tentang  faktor  pendukung  dan penghambat implementasi Peraturan Pemerintah tersebut di Provinsi Sumatera Selatan. Teori yang digunakan adalah model implementasi yang dilihat pada 3 (tiga) faktor, yaitu: Produktivitas,  Linearitas,  dan  Efisiensi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan  pendekatan induktif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dilapangan  dapat disimpulkan  bahwa  implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Provinsi Sumatera Selatan sudah terlaksana dengan baik,  namun  dalam  pelaksanaanya  masih terdapat beberapa kendala  kurangnya koordinasi  antara  pihak  legislatif  dan  eksekutif,  serta  kesadaran  pegawai  untuk mempelajari  lebih rinci peraturan yang telah diperbarui tentang pengelolaan keuangan daerah yang baru termasuk peraturan menteri yang menjadi turunannya dan mengatur secara teknis.

## Abstrak
This  research  aims  to  review  and  analyze  on  the  implementation  of  government regulation  Number  12  /  2019  years  about  regional  financial  management  in  the  APBD preparation. To know and analyze advocates and implementation of the regulations that the government in South Sumatra. Theory used is the model implementation seen in three factors  (3),  productivity,  the:  linearitas,  and  efficiency.  This  study  use  of  inductive qualitative descriptive approach.Data collection technique used is interview, observation and  documentation.  Based  on  the  research  he  stated  that  the  implementation  of  the regulation in the south sumatra been done well, but some obstacles in the implementation a lack of coordination between the legislative and executive, awareness clerk to studies and more detailed regulations about regional financial management have  renewed new including regulations minister to their derivatives and arrange in technical.

## Info Artikel
Diterima :  09 April 2021 Revisi     :  12 Mei 2021 Terbit     :  28 Juni 2021
Key words: Implementation, Government Regulations, Regional Finances, State Budget
Kata Kunci:
Implementasi; Peraturan Pemerintah, Keuangan Daerah, APBD.
Corresponding Author : Fernandes Simangunsong kisankiel@yahoo.co.id 2
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/

## PENDAHULUAN
Pemerintahan Indonesia juga telah membuat aturan yaitu suatu daerah memiliki wewenang, kewajiban serta  hak  dalam  mengatur  dan  mengurus  daerahnya  sendiri  serta  kepentingan  beberapa  urusan  yang menyangkut kepentingan masyarakat yang disebut dengan istilah daerah otonom atau Sistem Otonomi Daerah (Riwu.  2010),    Hal  ini  ditujukan  agar  suatu  daerah  dapat  leluasa  dalam  mengelola  pemerintahan  serta keberagaman  yang  ada  pada  daerah  itu  sendiri.  Unsur-unsur  yang  harus  dipenuhi  untuk  daerah  yang  ingin melaksanakan otonomi:
1. Mempunyai urusan-urusan tertentu yang menjadi urusan rumah tangganya dan diserahkan oleh pusat.
2. Pengaturan dan pengurusan urusan-urusan tersebut dilakukan karena inisiatif sendiri dan bergantung pada dasar kebijaksanaan daerah yang bersangkutan.
3. Tersedianya alat-alat perlengkapan maupun organ-organ atau aparatur sendiri untuk mengurus dan mengatur urusan-urusan yang menjadi urusan rumah tangganya.
4. Daerah yang bersangkutan perlu memiliki sumber-sumber pendapatan sendiri untuk dapat mengatur dan mengurus urusan-urusan yang telah diterimanya.
Dalam mencapai hasil yang maksimal, dibutuhkan proses kegiatan sesuai dengan acuan yang telah ada, yaitu  pencapaian  kesejahteraan  masyarakat.  Tujuan  pembangunan  ekonomi  adalah  untuk  mencapai  tingkat kemakmuran  yang  lebih  tinggi. Untuk mencapai  tujuan  tersebut,  pemerintah  harus melakukan  intervensi  baik secara  aktif  dan  pasif  guna  mencapai  kemakmuran  dan  peningkatan  kesejahteraan  yang  tercermin  dari pengelolaan anggaran pada setiap organisasi perangkat daerah yang ada. Dalam pelaksanaan pembangunan di daerah,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  merupakan  kunci  keberhasilan  untuk  proses pembangunan  tersebut  sehingga  APBD  perlu  dibahas  dan  disetujui  secara  bersama-sama  antara  pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan diatur dengan peraturan daerah.
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pemberian Otonomi Daerah kepada suatu daerah dimaksudkan agar  daerah  tersebut  memiliki  wewenang  penuh  untuk  mengatur,  mengelola  serta  memberdayakan  daerah tersebut.  Dalam  artian  pemerintah  daerah  diberikan  kepercayaan  oleh_pemerintah  pusat  dalam  mengelola daerahnya  sendiri  untuk  mencapai  tujuan  dan  memenuhi  salah  satu  visi  pemerintah  yaitu  pelayanan  kepada masyarakat agar terwujudnya masyarakat yang makmur serta sejahtera.
Otonomi  daerah  memiliki  kewenangan  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  sumber-sumber penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan,  Pinjaman  Daerah  dan sumber-sumber penerimaan  lainnya.  Maka  dari  itu, diarahkan untuk kebijakan keuangan  daerah dalam  upaya penyesuaian  secara  terarah  dan  sistematis  untuk  menggali  sumber-sumber  pendapatan  daerah  bagi pembiayaan  pembangunan  melalui  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  sumber-sumber  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD). Kebijakan tersebut juga ditujukan pada prinsip-prinsip, norma-norma, serta asas dan standar akuntansi dalam penyusunan APBD agar mampu menjadi dasar bagi kegiatan pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan  keuangan  daerah.  Keuangan  Daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk  di  dalamnya  segala  bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Tujuan keuangan daerah adalah untuk memastikan  adanya  dana  daerah  untuk  mendanai  pembangunan  daerah,  meningkatkan  pengelolaan  keuangan daerah sesuai dengan  prinsip, norma, asas dan standar akuntansi dan meningkatkan pendapatan asli daerah
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
secara  kreatif  yaitu  dengan  menggali  potensi,  intensifikasi  dan  ekstensifikasi.  Adapun  hal-hal  untuk melaksanakan  ketentuan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dimana  dalam Pasal 293 dan Pasal 330 perlu ditetapkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah, dimana Pengelolaan keuangan daerah selama ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang telah diganti  menjadi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019.  Peraturan  Pemerintah  tersebut  mengatur mengenai  ruang  lingkup  keuangan  daerah  yang  terdiri  atas  pajak  dan  retribusi  daerah,  kewajiban  daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, maupun kekayaan pihak  lain  yang  dikuasai  oleh  pemerintah  daerah.  Peraturan  Pemerintah  merupakan  Peraturan  perundang- undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya yang diatur dalam  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  jo  Undang-undang  nomor  15  tahun  2019  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan.  Adapun  fungsi  Peraturan  Pemerintah  antara  lain  menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dalam melaksanakan perintah suatu Undang-Undang. Landasan formal konstitusionalnya adalah Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (2). Kata “perintah” terdapat pada Pasal 3 ayat (5) TAP MPR No. III/MPR/2000, dimana disebutkan bahwa “Pengatur an lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas menyebutnya”  dan  “menyelenggarakan  pengaturan  lebih  lanjut,  ketentuan  lain  dalam  undang -undang  yang mengatur meskipun tidak tegas menyebutnya”. Oleh karena itu, demi menyempurnakan pengaturan Pengelo laan Keuangan Daerah yang  sebeIumnya  diatur  daIam  Peraturan Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  berdasarkan identifikasi masalah dalam pengelolaan keuangan daerah yang sering terjadi kesaIahan daIam pelaksanaanya, maka  disusunlah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Penyempurnaan  pengaturan  tersebut  juga  dilakukan  untuk  menjaga  3  (tiga)  pilar  tata  Pengelolaan  Keuangan Daerah yang baik yaitu Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipatif. Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka Peraturan  Pemerintah ini  mencakup  pengaturan mengenai  Perencanaan dan  Penganggaran,  Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Tanggung jawab keuangan daerah tercermin daIam bentuk laporan keuangan dan laporan keuangan merupakan bentuk peningkatan transparansi dan akuntabiIitas. Terkait  sistem  pertanggungjawaban  keuangan  daerah,  pemerintah  daerah  wajib  menyusun  paIing  sedikit  7 (tujuh)  laporan  keuangan  yaitu neraca,  laporan  reaIisasi  anggaran,  laporan  operasionaI,  laporan  perubahan saldo anggaran Iebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Meningkatnya  jumlah  laporan  keuangan  yang  harus  disiapkan  oleh  pemerintah  daerah  merupakan dampak  dari  penggunaan  sistem  akrual,  dimana  penerapan  akuntansi  akrual  menjadi  tantangan  bagi  setiap pemerintah daerah, karena pemerintah daerah akan mempersiapkan banyak hal, salah satunya adalah sumber daya  manusia  yang  handal  dan  profesional  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah.  Adapun  dasar  hukum  yang mendukung keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  (Lembaga  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Selain berdasarkanaturan  diatas,  ternyata  pengaturan  mengenai  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  juga  mengacu  pada
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
Provinsi  Sumatera  Selatan  atau  biasa  disebut  Sumsel,  merupakan  provinsi  yang  terletak  di  bagian selatan  di  Pulau  Sumatera.  Pemerintah  Provinsi  (Pemprov)  Sumatera  Selatan  memiliki  visi  dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai dan memperhatikan hasil analisis isu strategis serta mengacu pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2019-2023, mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, memperhatikan prioritas pembangunan nasional, merujuk  pada  tujuan  nasional  yang  tercantum  dalam  Pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945,  serta memperhatikan  tujuan  pembangunan  millennium,  maka  visi  pembangun  pada  RPJMD  Pemerintah  Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah “Sumsel Maju Untuk Semua” yang kemudian dijabarkan pada 5 (lima) misi yaitu Pertama, Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Kedua,  Meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  yang  sehat, berpendidikan,  profesional,  dan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  keimanan,  ketaqwaan,  kejujuran  dan  integritas. Ketiga, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif. Keempat, Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas  penduduk,  serta  mewujudkan  daya  saing  daerah  dengan  mempertimbangkan  pemerataan  dan keseimbangan  daerah.  dan  Kelima,  Meningkatkan  kehidupan  beragama,  seni,  dan  budaya  untuk  membangun karakter kehidupan sosial yang agamis & berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.
Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  perlu  segera menyusun  APBD  untuk  menjamin  kecukupan  dana  di  daerah  tersebut.  Adapun  proses  perencanaan  dan penyusunan APBD ini mengacu pada Peraturan Pemerintah yang secara garis besar  harus melewati langkah- langkah yaitu Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran,  Penetapan  Prioritas  dan  Plafon  Anggaran  Sementara  (PPAS),  Penyusunan  rencana  kerja  dan anggaran  SKPD,  Penyusunan  rancangan  perda  APBD  dan  Penetapan  APBD.  Penetapan  tentang  penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 terdapat pada di bagian keempat Pasal 117 yang menyebutkan bahwa  Pertama, Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD yang teIah dievaIuasi ditetapkan oleh KepaIa Daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada penjabaran APBD. Kedua, Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Ketiga, Kepala Daerah menyampaikan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota paling lambat 7(tujuh) hari setelah Perda dan Perkada ditetapkan. Dan Keempat, Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD.
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Penetapan  APBD  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  Pasal  117  ayat  (2) dikatakan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, namun pembahasan APBD di Provinsi Sumatera Selatan  Tahun  2020  adalah  provinsi  yang  ke-10  dari  10  provinsi  yang  ada  di  Pulau  Sumatera  yang  akhirnya mengesahkan  Rancangan  APBDnya  menjadi  APBD  2020  (https://sumsel.bpk.go.id/  diakses  13  Agustus  2021). Dalam  Permendagri  Nomor  33  Tahun  2019  menyebutka n  bahwa  “Pemerintah  Daerah  harus  melaksanakan penyusunan  APBD  Tahun  Anggaran  2020  sesuai  dengan  tahapan  dan  jadwal  yang  telah  ditetapkan  dalam peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan tahapan penyusunan dan jadwal yang tercantum ”. Dan berdasarkan  Permendagri  tersebut  juga  dijelaskan  bahwa  cepat  ataupun  lambatnya  pembahasan  Rancangan APBD sampai ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD berada di Pemerintah Provinsi/Kabupaten atau Kota. Semantara itu, legislatif atau DPRD yang akan membahas dan mengesahkan sesuai dengan tahapan atau ketepatan waktu eksekutif/kepala daerah dalam menyampaikan RKPD tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD.  Adapun  rancangan  APBD  Sumatera  Selatan  menurut  Ketua  DPRD  Sumatera  Selatan  yaitu  Anita  RA Noeringhati bahwa dokumen KUA dan PPAS dari Pemerintah Daerah  baru diterima oleh DPRD pada tanggal 4 November  2019  yang  berarti  mengalami  keterlambatan  lebih  dari  3  (tiga)  bulan  karena  mengacu  pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 bahwa penyampaian diharuskan minggu II bulan Juli dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap pembahasan dan pengesahan APBD menjadi terlambat.
Penetapan  APBD  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  tahun  2018-2019  terealisasi  dengan  baik  karena Ranperda dan penetapannya terrealisasi sebelum tanggal 31 Desember, sedangkan pada penetapan APBD Tahun 2020  mengalami  keterlambatan  karena  penetapannya  diatas  tanggal  31  Desember  2019.  Periodisasi  tahun anggaran dalam 1(satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 dan diakhiri pada tanggal 31 Desember 2020 dan Perda APBD Sumatera Selatan seharusnya sudah ditetapkan sebelum 1 Januari 2020, namun yang terjadi penetapan APBD Provinsi Sumatera Selatan  dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2020. Hal tersebut terjadi  dikarenakan  dengan  ditetapkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  yang  merupakan Peraturan Pemerintah terbaru tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Namun,  pada  saat  penelitian  ini dilakukan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tersebut  masih  dalam  transisi atau masa  sosialisasi, sehingga  hal  tersebut  mengakibatkan  terjadinya  keterlambatan  dalam penyusunan  anggaran tersebut  karena Pemerintah Daerah pada awal penyusunan APBD 2020 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
Keterlambatan dalam penetapan APBD dapat memberikan dampak kepada terlambatnya pelaksanaan program  pemerintah  daerah  yang  sebagian  besar  pendanaannya  dari  APBD  dan  program  yang  terlambat dilaksanakan  dapat  berpengaruh  pada  pelayanan  publik  terhadap  masyarakat.  Hal  tersebut  juga  dapat berpengaruh pada perekonomian daerah. Ketika APBD terlambat ditetapkan melebihi 31 Desember, maka selama masa  APBD  belum  disahkan,  aliran  dana  dari  sektor  pemerintah  akan  terhambat  dan  hal  tersebut  dapat berpengaruh  pada  aliran  uang  atau  transaksi  di  daerah.  Dalam  menjalankan  program  dan  kegiatan  untuk menunjang visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki  49  Organisasi  Perangkat  Daerah    (OPD).  OPD  yang  terlibat  dalam  penyusunan  APBD  adalah  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Dalam proses penyusunan APBD, tentunya perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan APBD memerlukan
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dan  berkompeten.  Untuk  mendapatan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas,  perangkat  daerah  yang  terlibat  dalam  penyusunan  APBD  harus  mendapatkan  pelatihan  dan pendidikan, dan pagu belanja langsung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah hanya sekitar 0,4% dari  total  belanja  langsung  yaitu  Rp.  17.372.488.000.  Hal  tersebut  di  nilai  masih  kurang  untuk  memenuhi kebutuhan  pendidikan  dan  pelatihan  untuk  sekitar  8000  ASN  di  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan, mengingat  program  dan  kegiatan  pengembangan  kapasitas  Sumber  Daya  Aparatur  yaitu  pendidikan  dan pelatihan sangat penting untuk menunjang kinerja untuk proses penyusunan APBD serta mewujudkan visi serta misi  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka penelitian  ini  difokuskan  pada: “ Implementasi  Penyusunan  APBD  Tahun  2020 di  Provinsi  Sumatera  Selatan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ”.
Implementasi memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu : Produktivitas, Linearitas dan Efisiensi. Produktivitas yang dimaksud pada penelitian ini difokuskan pada Kemampuan Untuk Mewujudkan Standar yang telah ditentukan dan Pencapaian  kelompok  sasaran.  Linearitas  difokuskan  pada  Derajat  kesesuaian  dengan  standar    proses  dan derajat  Kesesuaian  dengan  waktu.  Dan  Efisiensi  difokuskan  pada  Kemampuan  Pendayagunaan  Sumber  Daya Pelaksana,  Kemampuan  Pendayagunaan  Sumber  Daya  Dana  dan  Kemampuan  pendayagunaan  sumber  daya teknologi (Hamdi. 2015).
Dalam menganalisis implementasi, tentunya terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat serta upaya-upaya  dalam mengatasi faktor  penghambat  implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penyusunan APBD di Provinsi Sumatera Selatan. Faktor pendukung pada penelitian ini difokuskan pada pengaruh teknologi terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penyusunan APBD di Provinsi Sumatera Selatan, dan faktor  penghambatnya  difokuskan  pada  kebiasaan  dari  pegawai  atau  dari  pemerintah  daerah,  ketidaktahuan Pegawai,  pemrosesan  informasi  secara  selektif,  adanya  hambatan  koordinasi  dan  Komunikasi  dan  kekuatan hubungan. Upaya-upaya dalam mengatasi faktor penghambat difokuskan pada melaksanakan sosialisasi secara merata  kepada  pegawai,  membangun  kerjasama  bersifat  positif  sesama  relasi,  dan  membangun  partisipasi pegawai terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Acuan  normatif  pusat  yang  dipakai  pada  penelitian  ini  yaitu  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Dasar Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun  2019  Tentang  Penyusunan  APBD  Tahun  2020.  Adapun  acuan  normatif  daerah  yang  dipakai  adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01 Tahun 2020 Tentang APBD Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2020. Kerangka pemikiran tersebut dapat dituangkan pada gambar berikut.

## METODE  PENELITIAN
Desain atau  rencana  penelitian  dalam arti  sempit  dimaknai  sebagai  suatu  proses  pengumpulan  dan analisis penelitian dari mengadakan observasi dan evaluasi terhadap penelitian yang sudah dikerjakan sampai pada penetapan kerangka-kerangka konsep, fokus sebuah penelitian kualitatif adalah mencari makna ( meanings)
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
sehingga  harus  disadari  bahwa  makna  ( meanings)  yang  dibangun  dalam  penelitian  kualitatif  berangkat  dari perumusan  masalah  yang  disusun  menjadi  “tema -tema  penelitian  yang  bersifat  subyektif  dan  jamak (Simangunsong, 2016).
Penelitian  kualitatif  pada  dasarnya  tidak  berbeda  jauh  dengan  penelitian  kuantitatif  dalam  teknik pengumpulan data karena penelitian kualitatif juga termasuk jenis dari “field research appoarch” ialah teknik pengumpulan data penelitian yang total dilakukan di lapangan (Simangunsong, 2016), lebih lanjut Simangunsong mengatakan bahwa data penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang artinya data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata  yang  tertuang  dalam  transkrip  wawancara  yang  didukung  oleh  catatan  lapangan,  gambar  yang dihasilkan dari fotografi, video handycam, dokumen pribadi elektronik, memo-memo pendukung, dan rekaman- rekaman  resmi  lainnya.  Dalam  pelaksanaan  wawancara,  menyiapkan  pedoman  wawancara  penelitian pemerintahan :
1. Menetapkan informan penelitian
2. Menetapkan rumah tema penelitian
3. Menetapkan item pertanyaan berdasarkan tema
4. Menetapkan klasifikasi pertanyaan berdasarkan informan
5. Menetapkan hasil wawancara berdasarkan informan
Adapun Informan dalam Penelitian ini yaitu :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai informan 1
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai informan 2
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai informan 3
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai informan 4
5. Kepala Sub. Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Sumatera Selatan sebagai informan 5
6. Kepala Sub. Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan sebagai informan 6
7. Kepala Sub. Bidang Perencanaan Strategis BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan sebagai informan 7
8. Pejabat Fungsional Perencana Pertama BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan sebagai informan 8
Adapun rumah tema dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Rumah Tema Penelitian TEMA SUB TEMA SUB-SUB TEMA 1 2 3 1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD
Tahun  2020  di  Pemerintah  Provinsi Sumatera Selatan 1.1. Produktivitas 1.1.1. Kemampuan  untuk  mewujudkan  pencapaian  standar  yang  telah ditentukan 1.1.2. Pencapaian kelompok sasaran 1.2. Linearitas 1.2.1. Derajat kesesuaian dengan standar waktu 1.2.2. Derajat kesesuaian dengan standar proses 1.3. Efisiensi 1.3.1. Kemampuan pendayagunaan sumber daya pelaksana aset 1.3.2. Kemampuan pendayagunaan sumber daya dana 1.3.3. Kemampuan pendayagunaan sumber daya teknologi
2. Faktor  Pendukung  dan  Penghambat
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor
12  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan
Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan 2.1. Faktor Pendukung 2.1.1. Pengaruh teknologi 2.2. Faktor Penghambat Internal 2.2.1. Kebiasaan
2.2.2. Ketidaktahuan pegawai
2.2.3. Pemrosesan informasi secara selektif
2.3. Faktor Penghambat Eksternal 2.3.1. Adanya Hambatan Koordinasi dan Komunikasi 2.3.2. Kekuatan Hubungan
3. Upaya  menghadapi  faktor  penghambat  3.1. Upaya Langsung 3.1.1. Melaksanakan Sosialisasi Secara Merata Kepada Pegawai
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor
12  Tahun  2019  Tahun  2020  Tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Dalam Penyusunan  APBD  di  Provinsi  Sumatera Selatan 3.2. Upaya Tidak Langsung 3.2.1. Membangun Kerjasama Bersifat Positif Sesama Relasi 3.2.2. Membangun Partisipasi Pegawai terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
Sumber : Diolah Oleh Peneliti

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil analisis temuan di lapangan baik berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi bahwa “ Implementasi  Penyusunan  APBD  Tahun  2020 di  Provinsi  Sumatera  Selatan  menurut  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ”, sebagai berikut :
Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Dalam Penyusunan APBD di Provinsi Sumatera Selatan
Produktivitas
Kemampuan Untuk Mewujudkan Pencapaian Standar
Strategi  yang  digunakan  untuk  mewujudkan  standar  agar  tercapai  dalam  penyusunan  APBD  yaitu dengan  mengklasifikasikan  program  kegiatan  prioritas  daerah  berdasarkan  Visi  dan  Misi  RPJMD  dan  tema pembangunan Tahun yang akan disusun, kemudian akan dibahas bersama OPD melalui forum dan menampung semua aspirasi melalui Musrenbang maupun online.  Dalam strategi ini mempunyai kesiapan yang matang agar penyusunan APBD dapat berjalan lancar tanpa kendala apapun.
Pencapaian Kelompok Sasaran
Kinerja Sumber Daya Manusia dalam penyusunan APBD sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah dibebankan  pada  masing-masing  pegawai BPKAD maupun BAPPEDA,  untuk  kinerja BPKAD  yang  mengacu  pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Opini BPK dalam 5 tahun semua adalah WTP, kemudian penyusunan  APBD  yang  tepat  waktu  juga  menjadi  indikator  kinerja  BPKAD  yang  mengacu  pada  tujuan  dan sasaran.

## Linearitas
Derajat Kesesuaian Waktu
Proses  penyusunan  APBD  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  pada  tahun  2020  masih  megacu  pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  karena  masih    ada  masa  transisi  dimana  Provinsi  Sumatera Selatan masih  bisa memilih  apakah akan  menngacu  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58 Tahun  2005 atau Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Sedangkan untuk penyusunan APBD tahun 2021 sudah diwajibkan untuk menggunakan format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Derajat Kesesuaian Dengan Standar Proses
Proses  penyusunan  APBD  sesuai  peraturan  perundang-undangan  minggu  ke  II  paling  lambat menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD yang kemudian minggu ke II agustus sudah ada kesepakatan rancangan KUA-PPAS yang ditandatangani KDH dan DPRD selanjutnya OPD menyusun RKA OPD yang  berpedoman  pada  KUA-PPAS  yang  disepakati  dan  terakhir  RKA  OPD  disampaikan  PPKA  dan  untuk penyusunan tahun 2020 kesepakatan KUA PPAS dan penetapan APBD terlambat.
Derajat Kesesuaian Dengan Standar Pelaksana
Kegiatan  Organisasi  Perangkat  Daerah  serta  anggaran  yang  diperlukan  untuk  melaksanakannya melaksanakan RKA (dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan OPD) dan yang
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
menjalankan penyusunan APBD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

## Efisiensi
Kemampuan Pendayagunaan Sumber Daya Pelaksana Aset
Pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD adalah TAPD, Kepala BPKAD, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Bidang Perbendaharaan Daerah. Kepala Daerah dibangtu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. TAPD yaitu melibatkan beberapa OPD yang dibutuhkan. Kemampuran Pendayagunaan Sumber Dana
Dalam  penyusunan  APBD  sangat  memerlukan  dana,  SDM  yang  berkualitas  serta  fasilitas  yang memumpuni.  Dana  yang  diperlukan  harus  berdasarkan  Surat  Keputusan  dari  Gubernur  Provinsi  Sumatera Selatan.
Kemampuan Pendayagunaan Sumber Daya Teknologi
Proses penyusunan APBD  pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mempunyai keunggulan dari rancarangan proses penyusunan yaitu klasifikasi belanja APBD yang mengarahkan penganggaran berbasis online/website.
Faktor  Pendukung  dan  Faktor  Penghambat “Implementasi  Penyusunan  APBD  Tahun  2020 di  Provinsi Sumatera  Selatan  menurut  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  pengelolaan keuangan daerah”
Faktor Pendukung
Faktor  pendukung  yang  dimaksud  adalah  faktor  yang  mendukung  penilaian  suatu  implementasi kebijakan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah dalam penyusunan  APBD.  Faktor  pendukung merupakan  hal  penting  yang wajib  diketahui maupun dimiliki  oleh  suatu organisasi  dalam  mencapai  tujuan  dari  organisasi.  Hal  ini  dikarenakan,  faktor  pendukung  bersifat  dapat menguntungkan suatu organisasi dalam hal melaksanakan suatu pekerjaan yang dapat dinilai unggul oleh publik. Pengaruh Teknologi
Dalam  pengunaan  teknologi  untuk  perencanaan  sudah  menggunakan e.Planning  sejak  tahun  2015, kemudian semakin di mutakhirkan dengan aplikasi dimana perencanaan dan penganggaran menjadi satu aplikasi yaitu e-Sumsel dan untuk tahun 2021 sudah ada dari arahan Pemerintah Pusat untuk menggunakan SIPD terkait perencanaan dan penganggaran.

## Faktor Penghambat Internal
Faktor penghambat dari individu yang dimaksud adalah faktor yang menghambat suatu kinerja pegawai atau  organisasi  terhadap  suatu  pengelolaan  keuangan  daerah  di  dalam  pemerintahan.  Faktor  penghambat merupakan  hal  yang  penting  dan  wajib  diketahui  oleh  suatu  organisasi  dalam  rangka  mencapai  tujuan  dari organisasi  tersebut  tanpa  adanya  suatu  hambatan,  dimana  faktornya  berasal  dari  individu  itu  sendiri.  Hal tersebut dikarenakan faktor penghambat bersifat negative bagi suatu organisasi dalam hal melaksanakan suatu pekerjaan.
Kebiasaan
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Salah satu yang menjadi faktor penghambat adalah kebiasaan dari pemerintah daerah yang lamban dalam memutuskan kebijakan dan diskusi yang berlarut-larut yang membuat jadwal penyusunan APBD menjadi terlambat.
Ketidaktahuan Pegawai
Pegawai  kurang  inisiatif  dalam  membedah  secara  rinci  dan  mencari  tahu  tentang  peraturan  yang terbaru. Dalam hal ini pegawai hanya mengatahui secara garis besarnya saja sedangkan masih banyak yang harus dipelajari lebih lanjut dalam isi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tersebut.
Pemrosesan Informasi Secara Selektif
Faktor  penghambat  lainnya adalah yang mengetahui  tentang  Peraturan  Pemerintah Nomor  12  Tahun 2019 baru bidang anggaran dan yang hanya terlibat dalam penyusunan APBD saja dan belum adanya sosialisasi secara formal yang membuat suatu forum tentang Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

## Faktor Penghambat Eksternal
Faktor  penghambat  dari  organisasi  yang  dimaksud  ialah  faktor  yang  menghambat  suatu  kinerja organisasi  terhadap  suatu  pengelolaan  kebijakan  di  dalam  pemerintahan.  Faktor  penghambat  merupakan  hal penting yang wajib diketahui oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi tersebut tanpa adanya  suatu  hambatan,  dimana  faktornya  berasal  dari  organisasi  itu  sendiri.  Hal  ini  dikarenakan,  faktor penghambat tersebut bersifat negative bagi suatu organisasi dalam hal melaksanakan suatu kebijakan dalam organisasi tersebut.
Hambatan Koordinasi dan Komunikasi
Dalam  pelaksanaan  penetapan  APBD  adanya  hambatan  faktor  koordinasi  dan  komunikasi  antara eksekutif  dan  legislative  yaitu  lambannya  dalam  diskusi  dan  mengambil  keputusan  sehingga  menyebabkan keterlambatan dalam penetapan APBD Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan.
Kekuatan Hubungan
Program  dan  kegiatan  yang  telah  disusun  oleh  BPKAD  (APBD)  harus  mengacu  pada  program  dan kegiatan  yang  telah  disusun  BAPPEDA  pada  saat  proses  perencanaan  (RKPD)  sehingga  hubungan  BPKAD  dan BAPPEDA sangat berkaitan.
Upaya  Mengatasi  Faktor  Penghambat “Implementasi  Penyusunan  APBD  Tahun  2020 di  Provinsi Sumatera  Selatan  menurut  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  pengelolaan keuangan daerah”.
Faktor penghambat dapat dihadapi dengan beberapa upaya yang merupakan solusi dalam mengatasi faktor  penghambat  tersebut.  Upaya  tersebut  dihasilkan  dari  perkumpulan  ide  yang  memiliki  tema  untuk menyelesaikan suatu faktor yang menghambat organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut.

## Upaya Langsung
Melaksanakan Sosialisasi Secara Merata Kepada Pegawai
Salah satu upaya yang dapat mengatasi faktor penghambat adalah melaksanakan sosialisasi Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  secara  merata  kepada  pegawai dikarenakan belum adanyan sosialisasi secara formal kepada pegawai.

## Upaya Tidak Langsung
Membangun Kerjasama Bersifat Positif Terhadap Sesama Relasi
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Upaya lainnya yang dapat dilakukan adalah membangun Kerjasama yang positif dimana relasi dibangun oleh pihak eksekutif dan legislatif.
Membangun Partisipasi Pegawai Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam pengelolaan keuandan daerah, BPKAD dan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan  melaksanakan berbagai  upaya  bagi  pegawai  agar  dapat  ikut  andil  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah.  namun,  oti  semua tergantung pada pegawaii sendiri untuk memberi keputusan dalam berpartisipasi lebih dalam atau tidak.

## KESIMPULAN
Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dalam Penyusunan  APBD  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  sudah  terlaksana  dengan  baik,  namun  dalam  implementasi kebijakan tersebut masih terdapat kendala terkait berkurangnya koordinasi antara pihak legislatif dan eksekutif, selain itu kesadaran pegawai untuk mempelajari lebih rinci peraturan yang telah diperbarui juga masih minim, terkait  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baru  termasuk  peraturan  menteri  yang  menjadi  turunannya  dan mengatur secara teknis.

## DAFTAR PUSTAKA
Hamdi, Muchlis. (2015)., Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi, Bogor: Ghalia Indonesia Riwu, Josef. (2010)., Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Yogyakarta: Fisipol UGM. Simangunsong. F. (2016)., Metodologi Penelitian Pemerintahan, Bandung, Penerbit Andi.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan
Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang  Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2020.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.
Peraturan  Gubernur  Provinsi  Sumatera  Selatan  Nomor  07  Tahun  2020  Tentang  Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

## Sumber Internet
https://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Gubernur-Sumsel-dan-Pimpinan-DPRD-Tandatangani- KUA-PPAS-APBD-Tahun-Anggaran-2020.pdf diakes tanggal 13 agustus 2021.