Perancangan Arsitektur Enterprise Di Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau Dan Penyeberangan Menggunakan EAP
Julian Chandra W, Yeffry Handoko Program Studi Magister Sistem Informasi Fakultas Pascasarjana Universitas Komputer Indonesia E-mail: maeztro_87@yahoo.co.id, yeffryhp@unikom.ac.id
DOI: 10.13140/RG.2.2.26904.39689 · License: CC BY-SA 4.0

## ABSTRAK
Departemen  Keuangan  mengeluarkan  kebijakan  yang  menyatakan  perlunya  suatu  organisasi  yang  bersifat tetap  pengganti  Satker  untuk  memudahkan  pengendalian  atas  penggunaan  anggaran.  Oleh  karena  itu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perhubungan darat dengan cara membentuk sebuah organisasi yang mengkoordinasi beberapa Satker atau disebut balai. Untuk itu dibutuhkan suatu perencanaan khusus mengenai  model arsitektur sistem informasi dan pendefinisian kebutuhan bisnisnya, agar arah strategi kebijakan organisasi dapat direncanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang dikehendaki.
Telah  dilakukan  penelitian  untuk  membuat  Perencanaan  arsitekur enterprise di  Balai  Lalu  Lintas  Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan. Arsitekur enterprise merupakan suatu metode yang berorientasi pada kebutuhan  bisnis  yang  terdiri  dari  arsitektur  data,  aplikasi,  dan  teknologi  serta  rencana    implementasi  dari arsitektur yang dibuat.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membuat  cetak  biru  pemodelan  EAP  yang  terdiri  dari  model  fungsi  bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Hasil dari pemodelan Arsitekur enterprise (EAP) adalah  dokumentasi  yang  terdiri  dari  model  fungsi  bisnis,  arsitektur  data,  arsitektur  aplikasi,  dan  arsitektur teknologi.
Kata Kunci : Perencanaan Arsitektur Enterprise , arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi

## I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Darat sebagaimana telah ditetapkan dalam KM 60 tahun 2010  tentang  Struktur  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kementerian  Perhubungan,  mempuyai tugas merumuskan  serta  melaksanakan  kebijakan  dan standardisasi  teknis  di  bidang  perhubungan  darat. Sebelum  otonomi  daerah  diberlakukan,  organisasi pelaksana  teknis  Direktorat  Jenderal  Perhubungan Darat di daerah berupa Satuan Kerja (Satker) yang bersifat sementara.
Kemudian  dari  kebijakan  Departemen Keuangan  menyatakan  perlunya  suatu  organisasi yang  bersifat  tetap  pengganti  Satker  untuk memudahkan  pengendalian  atas  penggunaan anggaran,  sehingga  birokrasi  dalam  administrasi keuangan tidak rumit. Maka Kementerian Aparatur Negara menyarankan untuk melakukan regionalisasi,  dengan  cara  membentuk  sebuah organisasi  yang  mengkoordinasi  beberapa  Satker atau disebut balai mengacu pada UU No 32 tahun 2004  tentang  Pemerintah  Daerah,  UU  No.  33 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah. Disamping itu  mengacu  juga  pada  UU  No.17  Tahun  2003 tentang  Keuangan  Negara  dan  UU  No.  1  Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dari hasil regionalisasi, maka ditetapkan 4 Balai  yang  memenuhi  persyaratan  tersebut  yang berkedudukan di Jambi, Bali, Palu dan Palangkaraya  dengan  lingkup  wilayah  kerja masing-masing. Keberadaan  Balai  Lalu  Lintas  Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan (BLLAJSDP) sebagai organisasi pusat yang ada di daerah  membutuhkan  dukungan  sistem  informasi yang  dapat  terkoneksi  secara  langsung  dengan Ditjen  Perhubungan  Darat  sehingga  didalam pelaksanaan  tugas  dapat  lebih  mudah  untuk melakukan
koordinasi, pelaporan dan memperpendek hambatan jarak waktu. Saar ini kondisi pengembangan infrastruktur  jaringan  teknologi  informasi  dan komunikasi  di  Balai  Perhubungan  Darat  belum mempunyai  arah  dan  tujuan  yang  jelas,  sehingga dampaknya  adalah  investasi  TIK  yang  tumpang tindih,  tidak  jelas  tujuannya  dan  pada  akhirnya tidak  optimal.  Aplikasi  dengan  fungsi  yang  sama terkadang  dibuat  lebih  dari  satu  kali  di  satker. Belum  adanya  rancangan  arsitektur enterprise yang  dapat  menjabarkan  kebutuhan  data,  aplikasi
dan  teknologi  yang  menunjang  aktifitas  bisnis pada BLLAJSDP
Oleh  karena  Balai  Perhubungan  Darat membutuhkan suatu perencanaan khusus mengenai model arsitektur sistem informasi dan pendefinisian  kebutuhan  bisnisnya,  agar  arah strategi  kebijakan  organisasi  dapat  direncanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang dikehendaki.  Berdasarkan  kondisi  yang  ada tersebut,  maka  dipandang  perlu  bagi  Kementerian Perhubungan,  dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal Perhubungan Darat untuk melakukan Perancangan Arsitektur Enterprise di BLLAJSDP.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di atas, dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Perancangan  Arsitektur Enterprise di  Balai  Lalu Lintas  Angkutan  Jalan  Sungai  Danau  dan Penyeberangan Menggunakan EAP”.

## 1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah
Berdasarkan  pengamatan  yang  dijelaskan diatas,  maka  ditemukan  permasalahan  yang  di hadapi adalah sebagai berikut :
1. Belum  memiliki  perencanaan  pengembangan infrastruktur jaringan TIK, sehingga dampaknya  adalah  investasi  TIK  yang tumpang tindih, tidak jelas tujuannya dan pada akhirnya tidak optimal.
2. Belum  adanya  rancangan  arsitektur enterprise yang  dapat  menjabarkan  kebutuhan  data, aplikasi  dan  teknologi  yang  menunjang aktifitas bisnis pada BLLAJSDP.

## II. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
2.1. Tujuan Penelitian
Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  bertujuan untuk :
1. Menghasilkan rancangan pengembangan infrastruktur  jaringan TIK  agar investasi lebih optimal.
2. Menghasilkan  cetak  biru  arsitektur enterprise di BLLAJSDP.
2.2. Manfaat Penelitian
1. Sebagai  bahan  masukan  bagi  perumusan kebijakan pengembangan
Perencanaan Arsitektur Enterprise Di  Balai  Lalu  Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan untuk jangka panjang.
2. Tersusunnya  konsep  pedoman  pengembangan Perencanaan  Arsitektur Enterprise di  Balai Lalu  Lintas  Angkutan  Jalan,  Sungai,  Danau dan Penyeberangan
III. METODE PENELITIAN
Pola  pikir  penelitian  ini  disajikan  dalam bentuk block diagram  yang  terdiri  dari  beberapa
tahapan sebagaimana dipaparkan pada Gambar 3.1 berikut ini
Permulaan Peren canaan Studi Literatur - UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ - PM No 86 tentang Pembentukan BLLAJSDP Pengumpu lan  Data Survei   dan diskusi tentang (fungsi, SDM, Organisasi, Dana, kewenangan dan tek nologi Informasi) pada  Satker Pemodelan Bisnis Pemahaman - - - Benchmarking dan Best Practice UPT BBPJN - Bina Marga, Kementrian Pekerjaan Umum Ruang lingkup tugas dan fungsi BLLAJSD P
Memahami unit organisasi lain yang terkait dengan BLLAJSDP
Sistem yang Berjalan
- - Kegiatan yang berhubungan dengan BLLAJSDP yang berjalan saat ini di daerah Kebutuhan integrasi koneksi jaringan untuk BLLAJSDP Perancangan Arsitektu r Enterprise Arsitektur Data - - - Pemodelan Bisnis Menyusun kandidat entitas data Mendefinisikan entitas, atribut dan relasi Arsitektur Aplikas i - - Menyusun kandidat entitas aplik asi Mendefinisikan aplikasi Arsitektur Tekn ologi - - - - Mengidentifikasi prinsip dan platform teknologi Mendefinisikan Teknologi Jaringan Mendefinisikan Tipe Koneksi Jaringan Merancang Infrastruktur dan Kebutuhan Rencana Implemen tasi
Roadmap implementasi sistem aplikasi
Gambar 3.1 Alur Pikir Pendekatan Studi

## 3.1.1 Studi Literatur
Analisis  isi (content  analysis) akan digunakan  sebagai  teknik  analisis  terhadap berbagai  sumber  informasi  kepustakaan,  baik berupa  bahan-bahan  yang  sudah  maupun  yang belum  dipublikasikan  serta  beberapa  Peraturan Mentri dan Undang-Undang diantaranya:
- UU  No  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara
- UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- PM No 43 tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan
- PM  86  tahun  2011  Tentang  Organisasi  dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas
3.1.2 Pengumpulan Data Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai  metode  dan  sumber  yang  berbeda.  Dari sisi metode, pengumpulan data meliputi: wawancara dan observasi.
a. Wawancara
Wawancara  merupakan  suatu  metode pengumpulan data dengan melakukan tanya-jawab terhadapresponden  agar  memperoleh  informasi yang dibutuhkan oleh sebuah penelitian. Sebenarnya terdapatdua metode wawancara, yaitu: wawancara tidak terstruktur ( unstructured interview) ,  dan  wawancaraterstruktur (structured interview) .  Pada  penelitian  ini  cenderung  akan lebih diarahkan pada wawancaratidak terstruktur.

## b. Observasi
Guna  mengetahui  tupoksi,  aliran  data  dan informasi  serta  kondisi  teknologi  informasi  dan sistem  informasi  existing  pada  organisasi,  peneliti melakukan  survey  guna  pengambilan  sampel  data ke  beberapa  daerah  yang  nantinya  akan  dijadikan sebagai pembanding guna pengembangan jaringan internkoneksi untuk balai.
Adapun kegiatan survey dilakukan dengan cara melakukan kunjungan (observasi), wawancara dan  studi  literatur  untuk  menghasilkan  data  yang akurat.  Dari  sisi  sumber  data,  pengumpulan  data dalam  pekerjaan  meliputi  data  primer  dan  data sekunder.  Sejalan  dengan  lingkup  kegiatan  yang harus  dilaksanakan  oleh  penulis,  pada  pekerjaan ini  pengumpulan  data  akan  memanfaatkan  kedua sumber dimaksud.
3.1.3 Pemahaman
Melakukan  survai  pengumpulan  data  dan kajian literatur mengenai Ruang lingkup tugas dan fungsi BLLAJSDP serta memahami unit organisasi lain yang terkait  dengan BLLAJSDP. 3.1.4 Sistem yang Berjalan
Menginventarisasi  dan  melakukan  kajian terhadap  dokumen-dokumen  maupun  studi-studi terdahulu  yang  terkait  perencanaan  arsitektur enterprise  balai  lalu  lintas  angkutan  jalan,  sungai, danau  dan  penyeberangan.  Menginventarisasi  dan melakukan  kajian  terhadap  dokumen-dokumen maupun studi-studi terdahulu yang terkait perencanaan  arsitektur  enterprise  balai  lalu  lintas angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan 3.1.5 Perancangan Arsitektur Enterprise
Fase  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan merencanakan arsitektur yang terdiri dari:
- Arsitektur  Data,  fase  ini  berguna  untuk mengidentifikasi  dan  mendefinisikan  entitas data  yang  diperlukan  oleh  enterprise  guna mendukung fungsi bisnis organisasi.
- Arsitektur  Aplikasi,  fase  ini  berguna  untuk mengidentifikasi  dan  mendefinisikan  sistem aplikasi  yang  diperlukan  dalam  pengelolaan data dan mendukung fungsi bisnis enterprise .
- Arsitektur  Teknologi,  fase  ini  berguna  untuk mengidentifikasi  dan  mendefinisikan  platform teknologi yang diperlukan oleh enterprise guna mengelola  data  sehingga  fungsi  bisnis  dapat berjalan dengan baik.
3.1.6 Rencana Implementasi Fase ini bertujuan untuk membuat dokumen rencana  kerja  yang  dijadikan  rekomendasi  untuk rencana  implementasi  proyek  EAP.  Langkah-
langkah  yang  dilakukan  untuk  fase  ini  antara  lain adalah:
1. Menentukan  urutan  prioritas  pengembangan aplikasi
Langkah  ini  dilakukan  dengan  mengacu  pada ketergantungan  data  dan  kebutuhan enterprise serta  dengan  memperhatikan  hasil  analisis dampak  yang  telah  diidentifikasi  sebelumnya pada fase perancangan arsitektur aplikasi.
2. Membuat roadmap implementasi sistem Tujuan  langkah  ini  adalah  untuk  menentukan perkiraan-perkiraan kebutuhan  waktu pada  saat implementasi sistem dilakukan.

## IV. ANALISIS ENTERPRISE 4.1 Analisis Kondisi Saat Ini
Sebelum  diuraikannya  hasil  pengumpulan data  sekunder  dan  survey  pada  balai,  terlebih dahulu disampaikan benchmarking untuk pelaksanaan  penelitian  ini.  Hal  ini  dilakukan  agar pembentukan  Balai  di  Ditjen  Bina  Marga  dapat dijadikan best practice didalam pelaksanaan tugas dan  fungsi  serta  aliran  data  informasi  pada  Balai BLLAJSDP di Ditejen Perhubungan Darat.
Berikut ini benchmarking yang dilakukan di Direktorat  Jendral  Bina  Marga  yaitu  Balai  Besar/ Balai  Pelaksanaan  Jalan  Nasional  terhadap  Balai Lalu  Lintas  Angkutan  Jalan  Sungai  Danau  dan Penyebrangan :
Tabel 4.1 Benchmarking pembentukan
BLLAJSDP terhadap BB/BBPJN Balai Besar/ Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyebrangan Landasan Pemikiran Kebijakan Departemen Keuangan tentang perlunya suatu organisasi yang bersifat tetap pengganti  Organisasi Proyek/ Satker Landasan Pemikiran Kebijakan Departemen Keuangan tentang perlunya suatu organisasi yang bersifat tetap pengganti Organisasi  Proyek/ Satker Payung Hukum - UU  No  32  Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah - UU  No  33  Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah - UU  No  17  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Payung Hukum - UU  No  22  Tahun 2009  tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - PM  No  43  tahun 2005 Tentang Organisasi  dan  tata kerja departemen perhubungan
- UU  No  1  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara - UU  No  38  Tahun 2004 tentang Jalan - UU  No  17  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - PM  86  tahun  2011 Tentang  Organisasi dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Hasil Regionalisasi Menetapkan  9  Balai yang  berkedudukan di  Medan,  Padang, Jakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Makasar, Ambon dan Jayapura

## Hasil Regionalisasi
Menetapkan  4 Balai yang  berkedudukan di  Jambi,  Bali,  Palu dan Palangkaraya
Tujuan Pembentukan
- Kinerja  perencanaan teknis - Pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan  maupun pembangunan  jalan nasional - Pengawasan teknis pembangunan  jalan dan jembatan nasional - Meningkatkan keterpaduan  seluruh program jeringan jalan di wilayah regionalnya Tujuan Pembentukan - Kinerja perencanaan teknis - Pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan maupun pembangunan sarana dan prasarana  angkutan umum - Pengawasan  teknis pembangunan sarana dan prasarana  angkutan umum - Meningkatkan keterpaduan  seluruh program angkutan di wilayah regionalnya.

## 4.2 Pemodelan Bisnis BLLAJSDP
Identifikasi  area  fungsional  utama  pada BLLAJSDP  digambarkan  dalam  bentuk  rantai nilai seperti pada Gambar 4.4 di bawah ini. Ruang lingkup  pelaksanaan  EAP  di  BLLAJSDP  dibatasi pada bagian pengawasan serta koordinasi pelaksanaan  operasional  penyelenggaraan  lalu lintas  dan  angkutan  jalan,  sungai,  danau  dan penyeberangan  yang  merupakan  bisnis  inti  dari BLLAJSDP  dengan  bagian  pendukungnya  yaitu: manajemen  keuangan,  manajemen  sumber  daya manusia, dan manajemen logistik.
Gambar 4.1 Rantai Nilai BLLAJSDP Masing-masing  kegiatan  utama  dapat  diuraikan sebagai berikut :
1. Nama  fungsi:  Perencanaan  Sarana  dan Prasarana Deskripsi: melakukan perencanaan pembangunan  sarana  dan  prasarana,  analisis dampak lalu lintas dan permasalahan LLAJSDP  berskala  Nasional  serta  menyusun rencana dan program pelaksanaannya.
2. Nama Fungsi: Pelaksanaan  Perencanaan Sarana dan Prasana.
Deskripsi:  pelaksanaan  analisis  dampak  lalu lintas,  manajemen  kebutuhan  LLAJSDP,  dan perbaikan  lokasi  potensi  kecelakaan  dan kemacetan lalu lintas di jalan nasional;
3. Nama Fungsi: Pengawasan dan Pemantauan Deskripsi: Kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan  dan  pemantauan  sarana  dan  lalu lintas  dan  angkutan  jalan,  sungai,  danau  dan penyeberangan  secara  berkelanjutan  dan pelaporan  secara  priodik  kepada  DITJEN HUDAT.
Kegiatan  pendukung  dapat  dijelaskan  seperti  di bawah ini :
1. Nama Fungsi: Manajemen Keuangan Deskripsi: Kegiatan pengelolaan keuangan
2. Nama  Fungsi:  Manajemen  Sumber  Daya Manusia
Deskripsi:  Kegiatan  penentuan  kebutuhan  dan alokasi sumber daya manusia.
3. Nama Fungsi: Manajemen Aset Deskripsi:  Kegiatan  pengelolaan  Aset  yang meliputi kegiatan yang dimulai dari merencanakan  keberadaannya  sampai  dengan penghapusan 4.2.1 Bagan Hierarki Fungsi Utama BLLAJSDP Bagan  hierarki  fungsi  utama  BLLAJSDP dalam bentuk daftar bertakuk yang menggambarkan dekomposisi fungsi adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan Sarana dan Prasarana 1.1 Merencanakan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan prasarana LLAJSDP 1.2 Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Nasional 1.3 Analisis Dampak  Lalu Lintas  jalan Nasional 2. Pelaksanaan Perencanaan Sarana dan Prasarana 2.1 Melaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan sarana LLAJSDP 2.2 Perbaikan derah pontensi kecelakaan dan kemacetan 2.3 Perlengkapan jalan dan faslilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional 2.4 Perlengkapan pelayanan  dan  faslilitas  pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas penyeberangan (Navigasi) 2.5 Sertifikat registrasi Uji tipe 2.6 Pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian 3. Pengawasan dan Pemantauan 3.1 Pengawasan angkutan AKAP/ALBN 3.2 Pengawasan Operasional pariwisata 3.3 Pengawasan angkutan B3 3.4 Pengawasan angkutan SDP 3.5 Pengawasan keselamatan dan teknis sarana lalu lintas jalan Nasional 3.6 Pemantauan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor 3.7 Pemantauan Terminal Barang Utama 3.8 Pemantauan Terminal Type A 3.9 Pemantauan pelaksanaan  industri karoseri 3.10 Pemberian sanksi administratif pelanggaran UU LLAJSDP 3.11 Pemberian  bimbingan,  pelatihan,  dan bantuan  teknis  kepada  Pemerintah daerah 3.12 Pendampingan Petugas Kepolisian dalam Penyelidikan 3.13 Menindaklanjuti usulan masyarakat 4.2.2 Bagan Hirarki Fungsi Pendukung BLLAJSDP Adapun arsitektur data dari fungsi pendukung BLLAJSDP adalah sebagai berikut : 4. Manajemen Keuangan 4.1 Penganggaran 4.1.1 Persiapan Anggaran 4.1.1.1 Penginstruksia n Anggaran 4.1.1.2 Persiapan Permintaan 4.1.1.3 Persiapan Pengesahan Anggaran 4.1.2 Dropping 4.1.3 Pengawasan dan Peninjauan Anggaran 4.1.4 Revisi Anggaran 4.2 Akuntansi 4.2.1 Akuntansi General Ledger 4.2.2 Pelaporan Keuangan 4.2.3 Penerimaan 4.2.4 Akuntansi Utang dan Pembayaran 4.2.4.1 Pengelolaan Pembayaran 4.2.4.2 Penggantian Biaya 5. Manajemen Sumber Daya Manusia 5.1 Persiapan Pembayaran Personil 5.1.1 Pengelolaan Potongan 5.1.2 Pengelolaan Cuti 5.1.3 Pengumpulan Laporan Waktu 5.1.4 Pengelolaan Tunjangan 5.1.5 Perhitungan Honor
5.1.6 Perhitungan Gaji 5.2 Manajemen Personil 5.2.1 Pengelolaan Informasi Personil 5.2.2 Pengelolaan Rekrutmen 5.2.3 Pembinaan 5.2.4 Pengembanga n 6. Manajemen Aset 6.1 Pengadaan 6.1.1 Manajemen Pengadaaan Barang dan Jasa 6.1.2 Pemesanan 6.1.3 Penerimaan Aset 6.2 Manajemen Inventaris 6.2.1 Penilaian Inventaris 6.2.2 Penelusuran Inventaris 6.2.3 Penghapusan Inventaris 4.3 Kandidat Entitas Data Untuk mendefinisikan arsitektur data, pertama  sekali  didaftarkan  kandidat  entitas  data dengan  melakukan  brainstorming  terhadap  orang, tempat, benda, atau kejadian yang memiliki makna (informasi)  sehubungan  dengan  model  bisnis BLLAJSDP.  Setiap  informasi  yang  digunakan dalam  pelaksanaan  fungsi  bisnis  juga  dikaji untuk dijadikan  sebagai  kandidat  entitas  data.  Setiap entitas  data  akan  dianalisis  relasinya  dengan entitas lain untuk memahami makna semantik dari data.
Tabel 4.2 Kandidat Entitas Data Entitas Bisnis Entitas Data Perencanaan Sarana dan Prasarana 1. Angkutan SDP 2. Angkutan Barang
3. Angkutan B3
4. Angkutan AKAP/ ALBN
5. Pelabuhan SDP
6. Terminal Barang Utama
7. Unit Penimbangan
8. Pariwisata
9. Terminal tipe A
10. Perlengkapan Jalan
11. Fungsi larik jalan
12. AKDP
13. Kabupaten
14. Kecelakaan
Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana 15. Persyaratan AKAP/ ALBN 16. Persyaratan Angkutan Barang 17. Persyaratan    Ijin  Terminal
Barang
18. Persyaratan angkutan B3
19. Ijin Trayek ALBN/ AKAP 20. Ijin Angkutan Barang
21. Terminal Barang Utama
22. Ijin Angkutan B3
23. Pengujian
24. Penimbangan
25. Alat Timbang
26. Unit Pelaksana Pengujian 27. Unit Pelaksana Penimbangan 28. Persyaratan Kapal
29. Persyaratan Pelabuhan
30. Ijin Operasi Kapal
31. Ijin Pelabuhan 32. Angkutan SDP Pengawasan dan Pemantauan 33. Unit Pelaksana Pengujian 34. Unit Pelaksana Penimbangan 35. Petugas Pengujian 36. Petugas Penimbangan
37. Bimbingan Teknis
38. Pengaduan Masyarakat
39. Perusahaan Angkutan
40. Sanksi 41. Perusahaan Angkutan Penyeberangan Manajemen Keuangan 42. Personil 43. Asumsi
44. Anggaran
45. Realisasi
46. Pendapatan 47. Pengeluaran Manajemen Sumber Daya Manusia 48. Gaji 49. Cuti
50. Absensi Personil
51. Tunjangan Lain
52. Honor
53. Pendidikan
54. Pelatihan
55. Pegawai
56. PNS
57. Honorer Manajemen Aset 58. Rencana Kebutuhan 59. Pesanan Pengadaan
60. Logistik
61. Vendor

## 62. Faktur

## 4.4 Diagram E-R
Untuk  memudahkan  pemahaman  diagram, diagram  E-R  akan  dipecah  berdasarkan  area fungsional  utama  dalam  model  bisnis.  Pemecahan dalam  beberapa  diagram  ini  hanya  bertujuan supaya diagram lebih mudah dibaca dan dipahami. Berikut ini adalah diagram-diagram E-R tersebut: 1. Perencanaan Sarana dan Prasarana
Gambar 4.2 Diagram E-R Perencanaan Sarana dan Prasarana
2. Pelaksanaan  Pembangunan  Sarana  dan Prasarana
Gambar 4.3 Diagram E-R Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana 3. Pengawasan dan Pemantauan Gambar 4.4 Diagram E-R Pengawasan dan Pemantauan 4.5 Arsitektur Aplikasi 4.5.1 Kandidat Aplikasi Tujuan  tahap  ini  adalah  mengidentifikasi aplikasi  (sistem)  yang  diperlukan  guna  mengelola data dan mendukung bisnis enterprise. Pendefinisian  kandidat  aplikasi  disandarkan  pada dekomposisi  fungsi  bisnis  yang  telah  dilakukan sebelumnya Tabel 4.3 Daftar Kandidat Aplikasi No Kelompok SI No Aplikasi 1 Perencanaan Sarana dan Prasarana 1.1  Pengelolaan Perencanaan Pembangunan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Prasarana 1.2  Pengelolaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 1.3  Pengelolaan Analisis Dampak Lalu Lintas Jalan Nasional 2 Pelaksanaan Perencanaan Sarana dan Prasarana 2.1  Pengelolaan Pelasksanaan Pembangunan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana LLAJSDP 2.2  Pengelolaan Perbaikan Daerah Potensi Kecelakaan Dan Kemacetan 2.3  Pengelolaan Perlengkapan dan Fasilitas Pendukung
Penyelenggara BLLAJSDP 2.4  Pengelolaan Perlengkapan Pelayanan dan Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan Lalu Lintas Penyeberangan (Navigasi) 2.5  Pengelolaan Sertifikat Registrasi Uji Tipe 2.6  Pengelolaan Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan 3 Pengawasan dan Pemantauan 3.1  Pengelolaan Pengawasan  Angkutan Orang dan Barang 3.2  Pengelolaan  Geografis Monitoring Penimbangan Kendaraan 3.3  Pengelolaan  Geografis Monitoring Terminal dan Pelabuhan 3.4  Pengelolaan Kecelakaandan Penyelidikan LLAJSDP 3.5  Pengelolaan Keselamatan Teknis Sarana Lalu Lintas 3.6  Pengelolaan  Masukan dan Usulan Masyarakat 4 Manajemen Keuangan 4.1  Pengelolaan Keuangan 4.2  Pengelolaan Penggajian 5 Manajemen Sumber Daya Manusia 5.1  Pengelolaan Kepegawaian 6 Manajemen Aset 6.1  Pengelolaan Pengadaan  Barang  dan Jasa 4.5.2 Definisi Aplikasi
Tujuan  dari  tahapan  ini  adalah  untuk menyediakan  definisi  standar  mengenai  masing- masing aplikasi.
Tabel 4.5 Deskripsi Aplikasi
Kelompok SI Perencanaan Sarana dan Prasarana Nama SI Persapra Deskripsi Sistem ini bertujuan untuk : 1. Mengelola portal web BLLAJSDP 2. Mengelola sistem informasi geografis sarana transportasi
3. Mengelola perlengkapan dan fasilitas jalan
4. Mengelola perlengkapan dan fasilitas penyeberangan (navigasi)
5. Mengelola arus lalu lintas jalan
6. Mengelola geometri jalan
7. Mengelola kecelakaan dan penyelidikan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
8. Mengelola arus lalu lintas jalan Kelompok SI Pelaksanaan Perencanaan Sarana dan Prasarana Nama SI Pelpersapra Deskripsi Sistem ini bertujuan untuk : 1. Mengelola perlengkapan dan fasilitas jalan
2. Mengelola perlengkapan dan fasilitas penyeberangan (navigasi)
3. Mengelola sertifikat registrasi uji tipe dan berkala kendaraan
4. Mengelola kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor
5. Mengelola perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan
peningkatan sarana prasarana LLAJSDP
6. Mengelola kecelakaan dan penyelidikan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan Kelompok SI Pengawasan dan Pemantauan Nama SI Pengapem Deskripsi Sistem ini bertujuan untuk : 1. Mengelola pengawasan angkutan AKAP/ALBN
2. Mengelola pengawasan operasional pariwisata
3. Mengelola pengawasan B3
4. Mengelola pengawasan ASDP
5. Mengelola pemantauan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor
6. Mengelola pemantauan terminal barang utama dan tipe A
7. Mengelola pemberian sanksi administrative pelanggaran UU LLAJSDP
8. Mengelola pengawasan keselamatan dan teknis sarana LLAJSDP
9. Menindak lanjuti usulan masyarakat
Kelompok SI Manajemen Keuangan
Nama SI Mankeu Deskripsi Sistem ini bertujuan untuk : 1. Mengelola persiapan anggaran,
dropping, pengawasan dan revisi anggaran
2. Mengelola pelaporan keuangan
3. Mengelola penerimaan keuangan
4. Mengelola akuntansi hutang dan pembayaran
5. Mengelola penggajian Kelompok SI Manajemen Sumber Daya Manusia Nama SI MSDM Deskripsi Sistem ini bertujuan untuk : 1. Mengelola pembayaran pegawai yang meliputi : potongan, cuti,
absensi, tunjangan, perhitungan honor dan perhitungan gaji
2. Mengelola manajemen pegawai yang meliputi : informasi pegawai, rekruitmen, pembinaan dan pengembangan Kelompok SI Manajemen Aset Nama SI Manas Deskripsi Sistem ini bertujuan untuk : 1. Mengelola kebutuhan barang dan jasa
2. Mengelola pemesanan dan
penerimaan aset
3. mengelola penilaian, penelusuran
dan penghapusan inventaris
4.6 Arsitektur Teknologi
4.6.1 Platform Teknologi
Selengkapnya prinsip-prinsip platform teknologi dalam membangun arsitektur teknologi dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 4.6 Prinsip-Prinsip Teknologi No Kategori No Prinsip 1 Perangkat Keras 1.1  Handal dalam mendukung bisnis saat ini dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dimasa datang. 1.2  Harus dapat menunjang kebutuhan data atau informasi dengan efisien dan efektif.
1.3  Harus dapat mendukung teknologi client-server dan aplikasi berbasis web. 2 Perangkat 2.1  Harus dapat mendukung
Lunak teknologi client-server dan aplikasi berbasis web. 2.2  Dapat beradaptasi dengan lingkungan dan tahan terhadap gangguan virus.
2.3  Sistem Operasi (SO)
harus bersifat : a. Portable : beroperasi pada berbagai platform dari berbagai vendor . b. Scalable : beroperasi pada berbagai jenis komputer.
c. Interoperable :
beroperasi pada lingkungan yang heterogen. d. Compatible :dapat mendukung integrasi dengan komponen teknologi baru yang lebih maju. e. Mendukung tool pengembangan sistem dan beragam perangkat lunak aplikasi. 2.4  DBMS harus dapat mengakomodir kebutuhan dan transaksi data dengan toleransi kegagalan yang kecil. 2.6  Data dimiliki oleh enterprise dan bukan hanya oleh satu unit
organisasi. 2.7  Data yang sama
diciptakan satu kali, tidak redudan, dan
konsisten.
2.8  Data dikelola secara terpusat dan dapat dipakai bersama dari beragam lokasi.
2.9  Penyimpanan data
menggunakan RDBMS. 2.1
0 Informasi yang tersimpan secara online tersedia terus menerus dan tetap terbarukan.
2.1 Pengaksesan data dan
1 aplikasi dibatasi oleh otoritas pengguna. 2.1 2 Data harus mudah dipelihara dan di backup dengan dukungan teknologi. 2.1 3 Bahasa pemograman mendukung teknik pemograman berorientasi obyek dan diutamakan yang bersifat sumber terbuka. 2.1 4 Bahasa pemograman dapat menghasilkan aplikasi yang bersifat GUI. 3 Komunika si 3.1  Teknologi komunikasi mendukung teknologi client-server dan aplikasi berbasis web.
3.2  Protokol komunikasi
berstandar internasional.
3.3  Teknologi jaringan mampu menunjang
kegiatan bisnis saat ini dan masa depan. 3.4  Jaringan mampu menangani beragam format aplikasi dan data. 3.5 Bandwidth yang memadai untuk pengaksesan data.

## 4.6.2 Teknologi Jaringan
Usulan  desain  infrastruktur  jaringan  TIK BLLAJSDP  adalah  dengan  menggunakan  model hirarkis,  implementasinya pada infrastruktur jaringan TIK BLLAJSDP adalah sebagai berikut :
LAN BLLAJSDP Internet VSAT ASDL internet Proxy server Web Server Mail Server Database Server DITJEN HUBDAT BLLAJSDP LAN BLLAJSDP BLLAJSDP LAN BLLAJSDP VSAT n Kbps n kbps ISP ASDL PT. X Indonesia Tbk. ISP VSAT PT. Y Indonesia Tbk. Satker Provinsi Dedicated Access VPN
Gambar 4.5 Model Jaringan Hirarkis pada BLLAJSDP 4.7 Rencana Implementasi Tahapan implementasi TIK pada BLLAJSDP dijabarkan dalam beberapa komponen yaitu  sumber  daya  manusia,  infrastruktur  aplikasi,
infrastruktur  data  dan  informasi,  infrastruktur jaringan serta komponen kebijakan.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan
Setelah  melakukan  penelitian  berkaitan dengan  perancangan Enterprise Arsitektur,  maka kesimpulan  dari  hasil  penelitian  tersebut  adalah sebagai berikut :
1. BLLAJSDP  sampai  dengan  saat  ini  belum mengimplementasikan  sistem  dan  teknologi informasi  yang  mendukung  fungsi  utama dibidang  pengawasan  dan  bimbingan  teknis. Perancangan arsitektur enterprise ini mengandung langkah-langkah untuk mengatasi  atau  memperhatikan  masalah- masalah  praktis  dan  strategis  terkait  dengan perencanaan Sistem Informasi.
2. Analisis  rantai  nilai  mengidentifikasi  tiga buah  aktivitas  utama  dan  tiga  buah  aktivitas pendukung
3. Hasil identifikasi fungsi bisnis  diperoleh dua puluh  dua  fungsi  bisnis  yang  dapat  dijadikan sandaran awal dalam mendefinisikan arsitektur data, aplikasi dan teknologi.
4. Hasil  identifikasi  arsitektur  data  diperoleh enam  puluh  dua  entitas  data  awal  untuk keperluan arsitektur aplikasi kedepan.
5. Hasil  identifkiasi  arsitektur  aplikasi  dengan EAP  diperoleh  sembilan  belas  aplikasi kedalam enam kelompok SI usulan.
6. Hasil identifikasi arsitektur teknologi diperoleh definisi platform teknologi.

## 5.2. Saran
Sebagai  acuan  pengimplementasian  EAP selanjutnya,  maka  disampaikan  beberapa  saran, sebagai berikut :
1. Sosialisasi  pembangunan  atau  pengembangan sistem  informasi  harus  dilakukan  kepada setiap  unit  organisasi  dapat  memberikan kontribusi  yang  sangat  bermanfaat  bagi pengembangan selanjutnya.
2. Penggunaan  paradigma  perancangan  sistem informasi  menggunkaan  teknologi Service Oriented Architecture (SOA)
3. Dikarenakan  keterbatasan  waktu  dan  biaya penelitian, sangat diperlukan penelitian lanjutan untuk memaksimal arsitektur enterprise    yang  sudah  terdefinisi  dalam laporan  tesis  ini  sehingga  diperoleh  model konseptual  arsitektur  enterprise  yang  lebih lengkap dan utuh.

## DAFTAR PUSTAKA
Bjorn  Andersen  and  Per-Gaute  Pettersen,  1996, The Benchmarking Handbook – Step by step intructions , Chapman & Hall Cook,  M.  A.  (1996), Building  Enterprise Information  Architectures:  Reengineering Information Systems , Prentice-Hall PTR Federal  Chief  Information  Officer  (CIO)  Council (2001), A  Practical  Guide  to  Federal Enterprise Architecture versi 1.0, 2001 Kridanto Surendro. 2009. Pengembangan Rencana
Induk Sistem Informasi. Bandung: Informatika
Mark  lankhorst  et  al.    2005. Enterprise Architecture  at    Work  :  modeling. communication,  and  analysis .  London  : Springer. Osvalds,  G.  (2001), Definition  of  Enterprise Architecture-centric  Models  for the Systems Engineer , TASC, Inc Parizeau,  Y.  (2002), Enterprise  Architecture  for Complex  Government  and  the  Challenge  of Government  On-Line  in  Canada ,  Riset Master, Dalhousie University Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 43 tahun 2005  Tentang  Organisasi  dan  tata  kerja
departemen perhubungan
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  :  KM  60
Tahun  2010  Tentang  Organisasi  Dan  Tata
Kerja Kementerian Perhubungan
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  :  PM  86 tahun  2011  Tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja  Balai  Lalu  Lintas  Angkutan  jalan, sungai, danau dan penyeberangan Porter,  E  Michael.  1985. Competitive  advantage: creating
and
sustaining superior performance  for  Analyzing  Industries  and
Competitor. The Free Press. Spewak, Steven H,.Steven
C.Hill. 1992. Enterprise Architecture Planning : Developing a Blueprint of Data Application and Technology . John Wiley and Sons, Inc. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1
Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33
Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintahan Daerah