## DINAMIKA RELASI POLITIK ANTARA OTONOMI GURU DAN DOMINASI KEKUASAAN
1) Arif Rohman, 2) Noeng Muhadjir, 3) Suyata
1, 2, 3) Univeritas Negeri Yogyakarta
1) arv_2013@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  dinamika  relasi  politik  antara  otonomi  guru  dan dominasi kekuasaan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif fenomenologis. Lokasinya di  Kabupaten  Bantul.  Subjek  terdiri  dari  37  orang  yang  dipilih  secara  purposive.  Prosedur penelitian  ditempuh  dengan  lima  langkah,  dengan  metode  penggalian  data:  angket  terbuka, wawancara  mendalam,  dan  kajian  dokumen.  Trianggulasi  melalui  trianggulasi:  metode  dan sumber,  diskusi  ahli,  dan  penjelasan  banding.  Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif fenomenologis.  Temuan  penelitian  adalah  sebagai  berikut.  Pertama,  upaya  guru  dalam membangun  otonominya  menuju  sosok  profesional  dipengaruhi  oleh  dinamika  politik.  Kedua, terdapat politisasi guru oleh penguasa daerah, yang dilakukan melalui „praktik terselubung‟ untuk „meraih dukungan‟ dan berujung pada bargaining politik dan sharing kekuasaan. Ketiga, ada dua bentuk  politik  dominasi  penguasa  terhadap  guru,  yaitu  melalui  „politik  kooptasi‟  dan  melalui „politik pengambilan hati‟. Keempat, politik kooptasi berimplikasi negatif pada melemahnya sikap kritis  guru,  sedangkan  politik  pengambilan  hati  berimplikasi  positif  pada  meningkatnya  jumlah guru dalam studi lanjut dan meningkatnya kesejahteraan guru.
Kata kunci: relasi politik, otonomi guru, dan dominasi kekuasaan

## THE DYNAMICS OF THE POLITICAL RELATION BETWEEN TEACHER AUTONOMY AND POWER DOMINATION
1) Arif Rohman, 2) Noeng Muhadjir, 3) Suyata 1, 2, 3) Univeritas Negeri Yogyakarta
1) arv_2013@yahoo.co.id

## Abstract
This  study  aims  to  describe  the  dynamics  of  political  relation  between  teachers‟  autonomy  and power domination. This study was conducted by means of phenomenological qualitative approach. The setting was Bantul Regency. The subjects consisted of 37 people established through purposive sampling  techniques.  The  research  procedure  consisted  of  five  steps  by  means  of  data  collecting methods  in  the  form  of  an  open-ended  questionnaire,  in-depth  interviews,  and  a  document  study. The triangulation was conducted through method and source triangulation, expert discussions, and rival explanations. The data were analyzed using  the phenomenological qualitative data analysis. The  research  findings  are  as  follows.  First,  teachers‟  attempts  to  develop  their  autonomy  to  be professional  figures  are  influenced  by  the  political  dynamics.  Second,  there  is  a  politicization  of teachers by local authorities. This is done through hidden practices to gain supports, and this way results  in  political  bargaining  and  power  sharing.  Third,  there  are  two  forms  of  authorities‟ political  domination  over  teachers:  cooptation  politics  and  favor-winning  politics.  Fourth, cooptation politics has negative implications on the weakening of teachers‟ critical attitudes, while the  favor-winning  politics  have  positive  implications  on  the  increasing  number  of  teachers  who take further study and on the improvement of teachers‟ welfare.
Keywords: political relation, teacher autonomy, and  power domination.

## PENDAHULUAN
Guru  merupakan  sosok  manusia  yang dapat „digugu‟ (ditaati)  dan „ditiru‟ (diikuti). Sosok yang ditaati karena  ucapannya memuat nasehat  kebenaran (truthfulness) dan  kejujur- an (fairness) menuju  jalan  hidup  selamat; Sedangkan  sosok  yang  diikuti  karena  tingkah lakunya  mengandung  keteladanan  akhlak (moral) dan  karakter  baik (good  character) . Bukan sebaliknya, sosok guru bukanlah sosok „wagu‟ (tak  pantas)  dan „saru‟ (jorok).  Citra diri  positif  yang  demikian  merupakan  label yang  telah  disematkan  masyarakat  tradisional kepada guru selama ratusan tahun. Karenanya, guru  dianggap  mayoritas  masyarakat  sebagai manusia  dengan  karakter  terpuji  yang  terpan- car  dalam  bentuk  kedalaman  ilmu,  kebenaran tutur  kata,  kesantunan  perilaku,  kesahajaan penampilan,  keramahan  sapa,  kesalehan  beri- badah,  dan  ketulusan  pengabdiannya.  Sosok guru  dengan  karakter  terpuji  tersebut  pada gilirannya  dapat  berdampak  positif  bagi masyarakat  sekelilingnya dalam rangka mem- bangun kemajuan peradaban umat manusia.
Sebagai  sosok  dengan  karakter  terpuji, peran  guru  menjadi  sangat  penting  dalam proses  transformasi  sosial  di  masyarakat.  Hal ini  sejalan  dengan  pendapat  Meyer  (Hadi- susanto, Sidharta, dan Siswoyo, 1995), bahwa guru berperan dalam “a process leading to the enlightenment  of  mankind” .  Begitu  juga  Joni (1991), menyebutkan guru berperan mengem- bangkan  sumberdaya  manusia  yang  dapat menentukan  kelestarian  dan  kejayaan  kehidu- pan  bangsa.  Oleh  karenanya,  guru  sering  ber- sama  masyarakat  terlibat  dalam  penyelesaian persoalan-persoalan  kemasyarakatan.  Mereka terlibat bersama dalam perjuangan membebas- kan  masyarakat  dari  aneka  belenggu  dan masalah,  termasuk  di  dalamnya  terhadap  ma- salah  politik.  Koesoema  (2009)  menyebut perjuangan  guru  bersama  masyarakat  dalam politik  dipahami  dalam  dua  telaah,  yaitu: telaah historis-faktual ,  dan  telaah normatif- idealis .  Telaah historis-faktual merupakan telaah dengan mendasarkan pada data sejarah, sedangkan  telaah normatif-idealis merupakan telaah  dengan  mendasarkan  pada  konsep, pemahaman,  dan  nilai  yang  dipahami  guru sebagai  pelaku  perubahan  dalam  memandang dunia di mana mereka hidup.
Keterlibatan  guru  bersama  masyarakat dalam  mengatasi  aneka  masalah  sosial  politik merupakan  cerminan  relasi  antar  guru  dan
masyarakat.  Relasi  antarkeduanya  beserta dinamikanya  tersebut  terjadi  seiring  dengan intensitas relasi yang mereka bangun. Melalui keterlibatan  guru  bersama  masyarakat  menja- dikannya  menjadi  bagian  tak  terpisahkan dalam  interaksi  antar  kelompok  sosial  politik dalam masyarakat.
Spring  (1993),  berpendapat  bahwa  da- lam  proses  interaksi  antar  kelompok  masya- rakat  untuk  mewujudkan  cita-cita  bersama, guru  menjadi  bagian  penting  di  dalamnya. Guru  menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dalam interaksi  bersama  dengan  aneka  kelompok kepentingan  dan  kelompok  politik  dalam  ma- syarakat.  Kelompok  kepentingan  merupakan semua  organisasi  atau  kumpulan  orang  yang berusaha  mempengaruhi  kebijakan  publik yang dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah  (Almond,  1974).  Kelompok  ke- pentingan  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  ke- lompok  kepentingan  politis (political  interest groups ) dan kelompok kepentingan non-politis (non-political interest groups) . Kelompok ke- pentingan  politis  menurut  Al-mond  (1974) memiliki  orientasi  meraih  jabatan  politik  da- lam  pemerintahan,  sebaliknya  kelompok  ke- pentingan  non-politis  tidak  memiliki  orentasi meraih jabatan politik dalam pemerintahan.
Secara  normatif,  guru  tidak  termasuk pada  jenis  kelompok  pertama  tetapi  termasuk pada  jenis  kelompok  kedua.  Hal  ini  disebab- kan  karena  guru  tidak  memiliki  motivasi untuk  meraih  jabatan  politik  dalam  pemerin- tahan.  Guru  bertugas  mendidik  dan  mengajar anak-anak  di  sekolah  dengan  orientasi  men- cerdaskan  kehidupan  bangsa.  Namun  apakah realitasnya  demikian,  inilah  yang  menjadi pertanyaan  penting.  Beberapa  kasus  secara tentatif  mengindikasikan  adanya  orientasi guru  untuk  kepentingan  politik.  Fenomena demonstrasi  guru  terhadap  kekuasaan  politik akhir-akhir  ini  menunjukkan  akan  hal  itu. Demonstrasi 50 ribu guru „mengepung‟ istana Presiden  Abdurahman  Wahid  (Media  Indo- nesia,  19  April  2000).  Begitu  juga  pada  era Presiden  Susilo  Bambang  Yudoyono  terjadi demonstrasi 28 ribu guru menolak penghapus- an  Direktorat  Jenderal  Peningkatan  Mutu Pendidikan  dan  Tenaga  Kependidikan  (Kom- pas,  12  Mei  2010).  Bahkan  tahun  2002,  de- monstrasi guru di kabupaten Kampar propinsi Riau,  berhasil  melengserkan  Bupati  Jefry Noer  dari  kursi  kekuasaannya,  atau  demon- strasi  guru  di  kabupaten  Lombok  Timur  yang
berhasil  menonaktifkan  kekuasaan  Bupati  Ali Dahlan  melalui  aklamasi  sidang  paripurna DPRD  setempat  (Pantoro,  2010).  Pertanyaan- nya,  mengapa  demikian?  Bagaimana  guru relasi guru dengan kekuasaan politik?
Secara  teoritik,  guru  dituntut  dapat mengembangkan otonominya menuju profesi- onalitas  dalam  mendidik  dan  mengajar  anak. Profesi  guru  sebagai  profesi  penting  dan strategis  yang  memiliki  tugas  memajukan peradaban  umat  manusia,  maka  amat  memer- lukan otonomi yang merujuk pada kedaulatan (sovereignty) .  Dengan  otonomi,  profesi  guru dapat  benar-benar  bekerja  profesional  tanpa dipengaruhi  pertimbangan  dari  luar.  Hal  ini tercermin  pada  sumpah  guru  nomor  8  ber- bunyi, “Sebagai  guru  Indonesia  saya  ber- sumpah, akan berusaha secara sungguh-sung- guh untuk melaksanakan tugas guru tanpa di- pengaruhi  pertimbangan  unsur-unsur  di  luar kependidikan” .
Konsep  otonomi  di  atas  amat  relevan diterapkan  pada  diri  guru.  Profesi  guru  se- bagai  profesi  penting  dan  strategis  yang  me- miliki  tugas  untuk  memajukan  peradaban umat  manusia,  maka  amat  memerlukan  ke- daulatan (soverignty) yang  didukung  dengan analisis  dan  pertimbangan  matang.  Dengan otonomi, profesi guru diharapkan benar-benar dapat  lebih  berdaulat  dalam  melaksanakan tugas-tugas  profesi  yang  profesional  tanpa dipengaruhi pertimbangan dari luar. Berdasar- kan  argumen  tersebut,  maka  otonomi  guru dimaknai  sebagai  kemandirian  guru  dalam melakukan  banyak  hal  yang  terkait  dengan profesi  guru.  Dengan  demikian  otonomi  guru merupakan  otonomi  profesi  sebagai  seorang guru  yang  profesional.  Sebagai  seorang  guru profesional,  ia  dituntut  untuk  sungguh-sung- guh meningkatkan keharusan profesional.
Otonomi  guru  ditunjukkan  oleh  ke- mampuannya  untuk  menentukan  sikap  dan perilakunya  sendiri  tanpa  harus  ada  campur tangan  orang  lain,  tetapi  juga  harus  berani mempertanggungjawabkan  perilaku  pilihan- nya.  Sepanjang  menyangkut  profesi  guru, perilaku  pilihannya  harus  dapat  dipertang- gungjawabkan secara filosofis, teoretis-eduka- tif, dan sosiokultural kepada anak didik, orang tua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat luas.
Otonomi  guru  merupakan  otonomi profesi yang dimiliki guru dalam menjalankan tugas-tugas profesi yang profesional, meliputi tugas  mendidik,  mengajar,  membimbing,  me-
latih,  menilai  dan  mengevaluasi  peserta  didik di sekolah. Otonomi profesi guru berdasarkan landasan hukum dengan prinsip-prinsip profe- sionalitas  sebagaimana  tertuang  di  dalam Undang-Undang  RI  Nomor  14  tahun  2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 7 ayat (1) yaitu  memiliki  tanggungjawab  atas  pelak- sanaan  tugas  keprofesionalan,  antara  lain:  (a) Merencanakan,  melaksanakan,  menilai,  dan mengevaluasi  proses  pembelajaran  yang  ber- mutu;  (b)  Meningkatkan  dan  mengem- bangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara  berkelanjutan  sejalan  dengan  perkem- bangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Pada  bagian  lain,  guru  dengan  peran dan  tanggungjawabnya  terhadap  aneka  prob- lem masyarakat menuju kemajuannya, menja- dikan  mereka  tidak  dapat  menghindar  dari relasi  dan  interaksi  dengan  aneka  kelompok kepentingan (interest  group) masyarakat.
Bahkan  menurut  Apple  (Tilaar,  2003),  guru dan  pendidikan  memiliki  relasi  esensial  de- ngan kekuasaan. Kekuasaan negara mencakup segenap  pengaturan  kehidupan  masyarakat, termasuk  kehidupan  pendidikan  dan  guru. Penguasa  memiliki  kepentingan  terhadap guru,  sebaliknya  guru  juga  menaruh  harapan besar atas perhatian penguasa.
Relasi antara  guru dan penguasa  secara normal  dapat  berlangsung  secara  fungsional- simbiotik.  Artinya  keduanya  memiliki  relasi saling  menguntungkan.  Namun  pada  banyak kasus  tidak  selamanya  bisa  berlangsung positif,  akan  tetapi  negatif  berupa  pola  relasi eksploitatif  dan  dominatif.  Pola  relasi  negatif tersebut  hanya  menguntungkan  satu  pihak yaitu  penguasa,  sedangkan  guru  kurang diuntungkan  bahkan  ditindas  hanya  untuk melayani kepentingan kekuasaan.
Perspektif teori konflik, menjelaskan di dalam  sistem  sosial  tidak  selamanya  terdapat keteraturan  akan  tetapi  justru  ketegangan  dan pertentangan.  Dalam  kasus  di  atas,  ketegang- an  dan  pertentangan  terjadi  antara  guru dengan penguasa. Proses ketegangan dan per- tentangan  melahirkan  dominasi (domination) , koersi (coercion) ,  dan  opresi (oppression) . Baik  guru  dan  penguasa  memiliki  otoritas berbeda,  yang  pada  akhirnya  menghasilkan pemisahan  kutub  kekuatan  sosial  yaitu sub- ordinasi dan superordinasi (Ritzer, 1996).
Pola  relasi  pertentangan  yang  kurang seimbang  tersebut,  guru  sering  hanya  dijadi- kan  sebagai alat  kepentingan kekuasaan.
Banyak kasus di daerah berupa aneka praktek ketidakadilan  penguasa  daerah  terhadap  guru. Laporan  Republika  menyebutkan,  “Saat  pe- laksanaan pilkada, banyak kepala daerah main ancam guru akan dimutasi ke daerah terpencil atau  diturunkan  statusnya  dari  kepala  sekolah menjadi  guru  bantu,  seperti  yang  terjadi  pada beberapa kabupaten dan kota” (Republika, 22 Nopember  2011).  Menurut  Laksana  (2011), praktek kekuasaan despotik yang diperagakan penguasa  daerah  terhadap  guru  melalui  ben- tuk-bentuk mutation (pergeseran)  dan demo- tion (penurunan)  atas  tugas-tugas  kedinasan guru sudah sering terjadi.
Ahli  lain  Giroux  dan  Mc  Laren  (1989) menguatkan  bahwa  guru  bersama  warga sekolah dimanfaatkan oleh penguasa dominan dijadikan  sebagai  instrumen  untuk  mendu- kung the logic of domination and oppression . Lebih  jauh  guru  dieksploitir  sedemikian  rupa untuk  menanamkan  watak  kepatuhan  warga terhadap kekuasaan. Inilah yang oleh Gramsci (Sugiono,  1999)  guru  dimanfaatkan  oleh penguasa  menjadi alat  hegemoni .  Dengan strategi  ini,  dua  keuntungan  dapat  dipetik penguasa:  (1)  Terwujudnya  mentalitas  kepa- tuhan  warga  atas  dominasi  penguasa.  (2) Tercapainya  resiko  minimal  bila  penguasa memakai  alat  birokrasi  atau  polisi  untuk menguasai  warga.  Oleh  karenanya,  dengan dalih demi pembaharuan pendidikan, menurut Collins  (1979)  guru  telah  diarahkan  dan dibentuk  sedemikian  rupa  untuk  menjadi  alat efektif  dalam  melanggengkan  kekuasaan dominan (rezim).

## METODE PENELITIAN
Pendekatan yang dipilih dalam peneliti- an ini adalah kualitatif fenomenologis, karena karena  memungkinkan  peneliti  membekali diri  dengan  teori  dan  hipotesis  secara  tentatif untuk  dikembangkan  di  lapangan  secara  ber- kelanjutan  berdasarkan  temuan  empirik.  Pen- dekatan  ini  membolehkan  peneliti  dengan frames and system of interpretation memberi- kan  makna  lebih  jauh  dari  empiri,  juga  me- mungkinkan  peneliti  bergerak  dari  sebagai alat  untuk  mengungkap  intensionalitas  subjek yang  diteliti  yaitu  guru  dan  penguasa  daerah. Pendekatan  kualitatif  fenomenologis  yang dipilih  lebih  berakar  pada  teori  interpretif Michel Foucault dan Jürgen Habermas.
Penelitian  dilakukan  di  kabupaten Bantul, propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan  subjek  dipilih  secara purposive yang berasal dari unsur kepala sekolah, guru, peng- awas,  ketua  Kelompok  Kerja  Guru  (KKG), kepala  UPT  Pengelola  Pendidikan  Dasar (PPD),  pengurus  organisasi  serikat  guru (PGRI  dan  PGSI),  pejabat  pemerintah  kabu- paten  Bantul,  Pejabat  Dinas  Pendidikan  Da- sar,  dan  pimpinan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  Bantul.  Subjek  yang  berasal dari unsur kepala sekolah dan guru dibedakan dahulu secara cluster (negeri dan swasta) baru kemudian  masing-masing  dipilih  secara pur- posive .  Secara  keseluruhan,  subjek  yang  ter- pilih berjumlah 37 orang subjek.
Penelitian  dilakukan  dengan  lima  lang- kah  prosedural  meliputi:  tahap  awal,  tahap pengembangan  rancangan,  tahap  pendalaman, tahap  penyusunan,  dan  tahap  akhir  atau  pe- nyajian  hasil.  Pencarian  data  dilakukan  me- lalui  tiga  cara: angket  terbuka , wawancara mendalam ,  dan kajian  dokumen .  Angket  ter- buka  berisi  pertanyaan-pertanyaan  tentang pendapat,  persepsi,  dan  kesaksian  subjek  ter- pilih  tentang  otonomi  guru  dan  dominasi kekuasaan,  diberikan  kepada  subjek  guru. Wawancara  mendalam  berisi  pertanyaan- pertanyaan  dialogis  yang  ditujukan  kepada semua  kelompok  subjek,  khusus  guru  hanya dipilih  10  orang  yang  diwawancarai  dari  60 orang  guru  yang  diberi  angket.  Wawancara dilakukan  untuk  menggali  jenis  data  verbal tentang ide, pendapat, persepsi, dan kesaksian para  subjek  tentang  otonomi  guru  dan  do- minasi  kekuasaan.  Wawancara  juga  dipakai sebagai  pendalaman  lebih  jauh  atas  temuan dari  data  angket  dan  hasil  kajian  dokumen. Adapun  kajian  dokumen  dilakukan  peneliti dengan  cara  pengumpulan  dan  pengkajian data  politik  dan  data  kepegawaian  yang dimiliki  oleh  dinas  pendidikan  dasar  dan kantor  Sekretariat  Daerah  Pemerintah  Kabu- paten  Bantul.  Dengan  demikian  ketiga-tiga- nya,  baik  angket,  wawancara,  dan  kajian  do- kumen,  dipakai  oleh  peneliti  secara  komple- menter  atau  saling  melengkapi  satu  dengan yang  lain.  Peneliti  meyakini  bahwa  tidak  ada satu metode yang efektif dipakai untuk meng- gali  semua  jenis  data  yang  berasal  dari  semu sumber  data.  Trianggulasi  dipakai  tiga  jenis trianggulasi, yaitu metode dan sumber , triang- gulasi diskusi  ahli ,  dan  trianggulasi rival explanations .
Adapun  analisis  datanya  adalah  kuali- tatif fenomenologis sebagaimana yang diusul- kan  oleh  Creswell  (2007),  yaitu  melalui langkah-langkah  analisis:  (1) data  managing , (2) reading  and  memoing, (3) describing ,  (4) classifying, (5) interpreting, dan  (6) visua- lizing .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bahwa  peningkatan  otonomi  guru menuju  sosok  profesional  adalah  upaya  yang banyak  dipengaruhi  oleh  dinamika  politik. Pengaruh  tersebut  antara  lain  datang  dari pejabat  pemerintah  daerah,  pimpinan  DPRD, dan  pengurus  PGRI.  Umumnya  mereka menginginkan peningkatan otonomi guru agar diarahkan  untuk  peningkatan  kemampuan profesional  yang  dapat  mendukung  penca- paian kemajuan masyarakat. Sedangkan pihak guru  menginginkan  peningkatan  otonominya merupakan  wujud  dari  upaya  guru  dalam memenuhi  kewajiban  dari  tuntutan  undang- undang,  berupa  peningkatan  kualifikasi  dan kompetensi guru demi kemajuan pendidikan.
Peningkatan  otonomi  guru  merupakan tuntutan  zaman  seiring  dengan  peningkatan perubahan  kehidupan  masyarakat  yang  pada gilirannya berpengaruh pada perubahan sekolah  dan  pendidikan.  Untuk  itu,  pening- katan otonomi guru adalah keharusan sejarah. Hal  tersebut  sesuai  dengan  pendapat  Raka Joni  (Semiawan  dan  Soedijarto,  1991)  yang menyebutkan pentingnya peningkatan kualitas guru  karena  hakikat  tugas  guru  berhubungan dengan  pengembangan  sumberdaya  manusia. Keberhasilan  tugas  guru  sangat  menentukan kelestarian  dan  kejayaan  kehidupan  bangsa, karena    tugas  guru  adalah  membangun  dasar- dasar  dan  corak  kehidupan  umat  manusia  di masa  mendatang.  Begitu  juga  oleh  Frederick Meyer  (Hadisusanto,  Sidharta,  dan  Siswoyo, 1995),  peningkatan  otonomi  guru  amat penting,  karena  guru  memiliki  peran  amat menentukan  dalam  proses  pencapaian “the enlightenment of mankind” .
Dalam pandangan guru, upaya mening- katkan  otonominya  adalah  sebuah  kewajiban yang  harus  dijalankan  sebagaimana  telah diatur dalam undang-undang. Hal ini merupa- kan  bentuk  kesadaran  deontologis  yang  dimi- liki  guru  sebagai  bentuk  tanggung-jawabnya atas  status  yang  disandangnya.  Kesadaran deontologis  sebagai  seorang  guru  tersebut
diarahkan  untuk  menjalankan  amanat  Un- dang-Undang  RI  Nomor  14  tahun  2005 tentang  Guru  dan  Dosen.  Sesuai  dengan  isi undang-undang  tersebut,  ada  dua  kewajiban yang  harus  dijalankan  guru  yaitu  peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi  keguru- an .  Kewajiban  meningkatkan  kualifikasi  aka- demik yaitu kewajiban guru untuk menempuh studi  lanjut  sampai  ke  taraf  diploma  IV  atau sarjana  strata-1  (S-1).  Sedangkan  kewajiban meningkatkan  kompetensi  keguruan  berupa keharusan  guru  menguasai  empat  kompetensi yaitu: pedagogik , kepribadian , profesional , dan sosial .  Dengan  demikian  sesuai  dengan kesadaran  deontologis  guru  di  atas,  maka peningkatan kualifikasi akademik dan kompe- tensi  keguruan  adalah  bentuk  realisasi  dari otonomi guru.
Mayoritas  guru  memahami  bahwa peningkatan  otonomi  merupakan  upaya  me- ningkatkan  kualifikasi  akademik  dan  kompe- tensi.  Guru  yang  otonom  adalah  guru  yang independen dan tidak terombang-ambing oleh kepentingan  politik.  Puncak  pengembangan otonomi  guru  adalah  diperolehnya  jati  diri yaitu karakter dan kedaulatan diri.
Guru  yang  berstatus  negeri  cenderung loyal  pada  aturan  dan  atasan,  namun  netral dari  politik.  Sementara  guru  yang  berstatus swasta cenderung loyal pada diri sendiri yang ingin  mengabdi  untuk  kemajuan  pendidikan, namun  tidak  netral  dari  politik.  Para  guru mengakui  bahwa  keterlibatan  mereka  dalam politik  lebih  bersifat  pribadi  sebagai  warga negara,  terlepas  dari  statusnya  sebagai  guru. Praktek  politik  praktis  dilakukan  guru  secara sembunyi-sembunyi yang mereka sebut „main lewat  belakang‟ .  Guru  swasta  cenderung  ter- libat  politik  praktis  secara  terang-terangan melalui  kontrak  politik,  demonstrasi,  dan audiensi.  Hal  ini  merupakan  bagian  dari  stra- tegi untuk memperjuangkan nasib.
Usaha  guru  dalam  meningkatkan  kua- lifikasi  akademik  ditempuh  melalui  studi lanjut  ke  jenjang  pendidikan  diploma  IV  atau strata-1  dan  strata-2,  sedangkan  kewajiban meningkatkan  kompetensi  ditempuh  melalui berbagai  cara. Kompetensi  pedagogik ditem- puh  melalui  perbaikan  perancangan  pembela- jaran, pemilihan bahan ajar, pemahaman teori dan  praktek  pembelajaran,  perbaikan  metode dan  media  pembelajaran,  perbaikan  ling- kungan  belajar  secara  periodik,  pembelajaran remidial  yang  dilakukan  dalam  KKG,  loka-
karya  sekolah,  dan  diklat. Kompetensi  kepri- badian ditempuh  melalui  pemahaman  dan pengamalan  agama,  meningkatkan  sikap  bi- jaksana  dan  wibawa,  perilaku  disiplin,  dan keteladanan  diri  bagi  siswa  dalam  penampi- lan,  perkataan,  dan  perbuatan  yang  dilakukan dalam  usaha  praktek  nyata,  KKG,  dan bimbingan  kepala  sekolah. Kompetensi  sosial ditempuh melalui kerjasama harmonis dengan semua warga sekolah, komunikasi akrab antar sesama  guru,  kepala  sekolah,  dan  orang  tua/ wali,  diskusi  dengan  orang  tua  tentang  per- kembangan  siswa,  dan  menyelesaikan  aneka masalah  kehidupan  bersama  di  sekolah  yang dilakukan  secara  kolektif  dan  bimbingan  ke- pala  sekolah.  Adapun kompetensi  profesional ditempuh  melalui  pemahaman  materi  pen- didikan  terus  menerus,  studi  lanjut,  peman- faatan  TIK  untuk  peningkatan  penguasaan materi  yang  dilakukan  secara  mandiri,  ber- diskusi  di  dalam  KKG,  lokakarya  sekolah, mengikuti  diklat  dan  seminar.  Kepekaan, kepedulian,  saran,  briefing,  penugasan,  dan bantuan  dana  dari  kepala  sekolah  diperlukan dalam  membantu  pengembangan  kompetensi guru.
Terdapat  politik  dominasi  oleh  pengu- asa  daerah  terhadap  otonomi  guru  yang  lebih dikenal  dengan  „politisasi  guru‟  baik  secara tersurat  maupun  tersirat  untuk  meraih  ‟ke- pentingan  politik‟.  Praktek  tersebut  merupa- kan  wujud  dari political  relation yang  men- jelma  menjadi  transaksi  politik  atau political bargaining yang berujung pada power sharing atau pembagian „kue kekuasaan‟.
„Politisasi  guru‟  sudah  dirancang  se- demikian  rupa  oleh  penguasa  daerah  dalam bentuk  „praktek  terselubung‟  secara  sem- bunyi-sembunyi  agar  tidak  diketahui  oleh pihak  lain.  Praktek  tersebut  mereka  namakan praktek  „di  belakang  layar‟  atau  „main  bela- kang‟.  Dari  luar  seolah  tidak  terjadi  apa  pun, pihak  yang  akan  mempermasalahkannya  sulit menemukan  buktinya,  akan  tetapi  secara  ter- selubung  terjadi political  bargaining .  Tujuan „politisasi guru‟ oleh  penguasa  daerah  adalah untuk „meraih  dukungan‟ dari  masyarakat luas  melalui  guru  sebagai  bentuk legitimasi , karena  guru  merupakan  massa  terdidik  yang diyakini  memiliki „posisi  strategis‟ .  Politisasi guru  merupakan  bentuk  usaha  penguasa  dae- rah dalam mencari jenis legitimasi instrumen- tal , karena penguasa akan dan telah memberi- kan  kesejahteraan  material  dan  jabatan  bagi guru-guru di Bantul.
Tugas  guru  melaksanakan „pekerjaan politik‟ bukan  tanpa  imbalan,  karena  terbukti hasilnya  memuaskan  sang  penguasa.  Hasil Pemilukada 2010 calon dari penguasa menang telak (68%). Sampai awal tahun 2013, hampir tidak  ada  gejolak  politik.  Atas  jerih  payah mereka, penguasa daerah memberikan „imbal- an jasa politik‟ dalam bentuk „jabatan politik‟ . Untuk  itu,  imbalan  yang  diterima  guru adalah  diterimanya  banyak  jabatan  politik dalam  birokrasi  pendidikan  dari  penguasa daerah.  Paling  tidak  ada  10  (sepuluh)  jabatan yang  pejabatnya  diangkat  dari  latar  belakang sebagai  guru.  Berikut  ini  daftar  jabatan  yang pejabatnya  diangkat  dari  guru  yang  dirang- kum dalam Tabel 1.

## Tabel 1. Jabatan yang Pejabatnya Berasal dari Guru
No Jabatan dengan Pejabatnya Berasal dari Guru
1. Kepala Dinas Pendidikan Dasar
2. Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Nonformal
3. Kepala Kantor Inspekorat Daerah
4. Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga
5. Kepala Bidang Menengah Umum Dinas Pendidikan Menengah dan Nonformal
6. Kepala Bidang Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Menengah dan Nonformal
7. Kepala Bina Program Dinas Pendidikan Dasar
8. Sekteratis Dinas Pendidikan dasar
9. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Dasar
10. Kasi Kurikulum Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Dasar
11 Kasi Kurikulum SMA Dinas Pendidikan Menengah dan Nonformal
(Sumber:BKD Bantul, 2012)
Secara  teoritik,  praktek  politisasi  guru oleh  penguasa  menurut  Wong  (2006), Wagman (2003), dan Rubin & Fausset (2005) disebut  sebagai political  relation yang berimplikasi  pada political  interest .  Proses relasi politik untuk meraih kepentingan politik secara  negatif  dapat  berujung  pada political conflict , namun bila berlangsung secara positif akan  berujung  pada  tawar  menawar  politik atau political  bargaining (Sack  (2002),  yang oleh Davies (1997) disebut power sharing . Tujuan  dari  semua  praktek „politisasi guru‟ oleh  penguasa  daerah  tersebut  adalah dalam rangka „meraih dukungan‟ dari masya- rakat luas melalui guru, mengingat guru meru- pakan  massa  terdidik  yang  memiliki  peran penting  di  dalam  masyarakat,  dalam  bahasa mereka  guru  memiliki „posisi  strategis‟ . Dalam  perspektif  politik,  upaya  penguasa untuk mencari dukungan dari massa pendukung  disebut  upaya  mencari legitimasi . Dalam  hal  ini,  upaya  dari  pihak  penguasa daerah  mencari  penerimaan  dan  pengakuan guru  atas  hak  moral  pemimpin  untuk memerintah,  membuat,  dan  melaksanakan keputusan politik (Surbakti, 1992).
Secara  teoritik,  ada  lima  jenis  legiti- masi,  yaitu: tradisional , kualitas  pribadi , formal-prosedural , instrumental ,  dan ideologi (Surbakti,  1992).  Dalam  hal  kasus  yang sedang  diteliti  ini,  maka  upaya  penguasa daerah  Bantul  yang  melakukan  politisasi terhadap  guru  termasuk  jenis  legitimasi ins- trumental ,  karena  penguasa  menjanjikan jaminan atau telah melaksanakan kesejahteraan  material  dan  jabatan  bagi  guru- guru yang ada di wilayah Bantul.
Pengakuan  paling  nyata  atas  adanya politisasi  guru  adalah  datang  dari  mantan ketua  PGSI  (Persatuan  Guru  Swasta  Indone- sia)  kabupaten  Bantul.  Dari  pengakuannya diketahui bahwa „politisasi guru‟ memang ada meskipun tidak diakui oleh Sekda dan mantan Bupati.  Praktek  politik  yang  menggiring  guru ke  arah  politik  tertentu  tersebut  diistilahkan dengan „menarik guru ke arah politik praktis‟ . Usaha menarik guru ke arah politik praktis ini secara  terbuka  diakui  terjadi  pada  guru-guru swasta  yang  menurutnya  relatif  mudah dilakukan.  Usaha  untuk  menarik  guru  swasta dilakukan dengan diberi iming-iming, sehing- ga mereka amat rentan menjadi asset politik.
Guru-guru  negeri  yang  berstatus  PNS pun  dapat  ditarik  ke  politik,  padahal  sesuai
aturan  PNS  harus  netral  dan  tidak  boleh berpolitik  praktis.  Akan  tetapi  berdasarkan pengakuan  dari  mantan  ketua  PGSI  Bantul disebutkan  bahwa  banyak  guru-guru  PNS yang  berkampanye  untuk  mendukung  calon- calon  tertentu.  Dalam  pentas  ruang  publik, mereka „berjalan lurus-lurus saja‟ alias netral tidak terlibat dalam politik praktis, akan tetapi dibalik  itu  semua  mereka „main  di  belakang‟ alias  berkampanye  untuk  kepentingan  politik penguasa.  Bahkan  dalam  melakukan  kam- panye  politik,  para  guru  PNS  berperan „sebagai  otaknya‟ yang  bekerja „di  belakang layar‟ .
Tugas  untuk  mengerjakan  „tugas politik‟  yang  dilakukan  oleh  PNS  tersebut dilakukannya bukan tanpa imbalan. Meskipun tugas  tersebut  menyimpang  dari  paraturan pegawai  negeri,  akan  tetapi  mereka  tetap bertugas  dengan  baik,  terbukti  hasilnya memuaskan sang penguasa. Hasil Pemilukada menang telak yaitu mencapai 68%  untuk kan- didat  yang  diusung  oleh  penguasa.  Bahkan sampai akhir tahun 2012, gejolak politik yang dilakukan  oleh  guru  sebagaimana  terjadi  di daerah lain hampir tidak ada. Atas jerih payah mereka  yang  diberi „tugas  politik‟ itulah, akhirnya  mereka  mendapatkan „imbalan  jasa politik‟ dalam bentuk „jabatan politik‟ .
Praktek  pembagian  „kue  kekuasaan‟ politik tersebut secara teoritik, berlaku sebuah adagium  yang  berbunyi “tidak  ada  makan siang  yang  gratis” .  Hal  ini  berarti  bahwa pemenang haruslah memberikan imbalan pan- tas kepada para pendukungnya. Dengan demi- kian  menyebabkan  berlakunya  adagium  yang kedua  yaitu “siapa  mendapat  apa” ,  yang berarti  bahwa  kepantasan  imbalan  dari pemenang  sepadan  dengan  kuat  lemahnya dukungan yang diberikan kepadanya.
Menurut  Wong  (2006), political  rela- tion sebagaimana  ditampakkan  oleh  penguasa daerah dan elit-elit guru di atas dapat berujung pada political  sharing atau political  conces- sion .  Hal  ini  sebagaimana  terjadi  di  Amerika Serikat.  Wong  (2006)  menyebutkan  dalam kasus  di  Amerika  Serikat  bentuk  imbal  jasa penguasa  kepada  guru  berupa  perbaikan sistem  akreditasi  sekolah,  penguatan  peran kepemimpinan  sekolah,  reformasi  sekolah, serta peningkatan secara drastis mutu sekolah. Dalam  penelitian  ini,  bentuk  imbal  jasa penguasa  kepada  guru  yang  telah  membantu dalam proses politik di atas antara lain berupa
pemberian  jabatan  penting  dalam  birokrasi pemerintahan pemkab Bantul.
Ada  dua  bentuk  politisasi  guru  oleh penguasa daerah dalam menguasai guru, yaitu melalui politik  kooptasi atas  organisasi federasi  guru,  dan  melalui politik  pengam- bilan  hati guru. Politik  kooptasi dilakukan oleh  penguasa  daerah  dengan  cara  menguasai PGRI  sebagai  organisasi  guru  terbesar  di kabupaten  Bantul.  Hal  ini  dapat  dicermati pada  perangkapan  jabatan  kepala  Dinas Pendidikan  Dasar  Pemerintah  kabupaten Bantul  sekaligus  juga  sebagai  ketua  PGRI Bantul. Perangkapan jabatan ini diakui sendiri oleh  yang  bersangkutan,  bahwa  dia  tengah menjalankan  tugas  ganda  karena  telah ditunjuk  oleh  Bupati  untuk  menjadi  kepala Dinas  Pendidikan  Dasar  Pemkab  Bantul  serta pada saat yang sama juga dipercaya oleh para anggota untuk menjadi ketua PGRI kabupaten Bantul.
Rangkap  jabatan  di  atas  menurut pemahaman  yang  bersangkutan  merupakan amanah  dan  kepercayaan  yang  harus  dijalan- kan  sebagai  tugas  berat.  Diakuinya  bahwa, “tugas  berat  dalam  mengemban  amanat harus  saya  laksanakan  selain  menjadi  kepala Dinas  Pendidikan  Dasar,  saya  juga  sebagai ketua  PGRI  Kabupaten  Bantul.  Pengalaman menjadi  pengurus  di  PGRI  sudah  saya  jalani relatif  lama  mulai  menjadi  seksi  organisasi, kemudian  sekretaris  bidang  lalu  wakil  ketua, dan  sekarang  sebagai  ketua  PGRI  Bantul hingga  dua  periode  sampai  dengan  tahun 2014” . Politik  pengambilan  hati dilakukan dengan dua jurus, yaitu jurus pemberian dana bantuan  studi  lanjut  dan  jurus  pemberian insentif  peningkatan  kesejahteraan.  Banyak pihak mencurigai adanya motif terselubung di balik  pemberian  dana-dana  tersebut.  Mereka memahami  hal  tersebut  sebagai „jurus mengambil  hati‟ dari  rezim  penguasa  daerah terhadap  guru.  Kedua  program  tersebut diistilahkan  sebagai  program  untuk „menarik simpati‟ atau „memanjakan‟ dan „menyenang- kan‟ guru.  Disebabkan  guru  merupakan  pro- fesi  dengan  jumlah  personil  paling  banyak secara kuantitatif. „Pengambilan hati‟ sebagai kepentingan  politik  rezim  berkuasa  agar  tetap mendapat  dukungan  dari  guru  untuk  tetap berkuasa  selama  mungkin,  minimal  sampai periode  kedua  kekuasaannya  dan  periode istrinya.
Akibat  dari  politisasi  guru  oleh  pengu- asa  daerah  melalui  dua  cara  yaitu  melalui politik  kooptasi  organisasi  federasi  guru  dan politik pengambilan hati guru yang tertuang di dalam  program  bantuan  studi  lanjut  dan program pemberian insentif peningkatan kese- jahteraan guru, maka pada gilirannya memiliki  implikasi  terhadap  pengembangan profesionalisme  guru,  baik  yang  negatif maupun positif.
Politisasi  guru  oleh  penguasa  daerah berupa politik  kooptasi sekaligus politik akomodasi terhadap  organisasi  federasi  guru berimplikasi  negatif,  yaitu  implikasi  yang berupa  melemahnya  sikap  kritis  mayoritas guru  terhadap  aneka  kebijakan  pendidikan yang  dilakukan  oleh  penguasa  daerah. Melemahnya  sikap  kritis  mayoritas  guru tersebut  antara  lain  diindikasikan  sebagai akibat  dari  pola  relasi  dan  interaksi  aktor- aktor  penentu  kekuasaan  di  Bantul  yang bersifat  dominatif.  Ada  dua  aktor  penentu dalam  formulasi  dan  implementasi  kebijakan pendidikan  khususnya  menyangkut  guru  SD, yaitu:  Bupati  sebagai  kepala  pemerintahan daerah  dan  kepala  dinas  pendidikan  dasar beserta  aparaturnya.  Kedudukan  DPRD  seba- gai  institusi  pengawas  pembangunan  pendi- dikan  kurang  optimal  dalam  menjalankan tugas kepengawasan tersebut.
Pola relasi antar aktor penentu kebijakan  pendidikan  tersebut  menunjukkan ketimpangan  interaksi  yang  menjurus  pada adanya  pola  relasi  dominan  dan  sub-dominan satu dengan yang lain dalam mengatur urusan publik  di  bidang  pendidikan.  Bupati  sebagai pusat  kekuasaan  mendominasi  aparatur  di bawahnya  khususnya  dinas  pendidikan.  Pola relasi  dominasi  tersebut,  apabila  ditarik  garis proyeksi  akan  berlanjut  dominasi  aparatur dinas  pendidikan  terhadap  kepala  sekolah. Berikutnya  terjadi  dominasi  kepala  sekolah atas  guru.  Pola  relasi  dominatif  kekuasaan atas  guru  tersebut  secara  psikologi  sosial dapat berdampak pada melemahnya sikap dan kinerja  guru  dalam  menjalankan  tugas-tugas belajar  mengajar  khususnya  dan  melemahnya otonomi  guru  dalam  mewujudkan  profesi- onalisme pada umumnya.
Pada  penelitian  ini,  melalui  kooptasi terhadap  PGRI  menjadikan  pola  relasi kekuasaan  dominatif  yang  dilakukan  Bupati semakin  memiliki  pengaruh  kuat  dalam „mencengkeram‟  guru.  Kooptasi  kekuasaan
Bupati melalui PGRI dapat melemahkan daya kritis  guru.  Kooptasi  terhadap  PGRI  oleh penguasa  daerah  di  Bantul  dilakukan  melalui penguasaan  para  elitnya.  PGRI  Kabupaten Bantul  dipimpin  oleh  seorang  ketua  yang sekaligus  merangkap  sebagai  kepala  Dinas Pendidikan  Dasar  (Dikdas),  beberapa  pengu- rus  harian  PGRI  juga  sebagai  pejabat  penting di  lingkungan  Dinas  Dikdas  dan  Dikmenof. Bahkan ada enam pengurus harian PGRI yang sekaligus  juga  sebagai  pejabat  di  lingkungan Dinas Dikdas dan Dinas Dikmenof. Hal inilah yang  antara  lain  menjadikan  PGRI  tidak punya taring di hadapan penguasa daerah.
Lemahnya  sikap  kritis  mayoritas  guru tersebut  diwakili  oleh  lemahnya  keberanian organisasi  federasi  guru  kepada  pemerintah daerah.  Kritik  terbuka  yang  diberikan  oleh organisasi  federasi  guru  khususnya  organisasi federasi  guru  terbesarnya  yaitu  PGRI  kepada penguasa  daerah  hampir  tidak  pernah  ada. Beberapa  demonstrasi  yang  dilakukan  guru relatif  hanya  diikuti  oleh  para  guru  swasta yang bersifat sporadis dan kurang terorganisir. Tema  yang  diusung  adalah  masalah  tuntutan status  kepegawaian  dan  keterlambatan  dana insentif.  Oleh  karenanya,  fungsi  koordinasi terhadap  gerakan  kritis  relatif  tidak  dimiliki oleh  PGRI.  Hal  ini  seolah  berlaku  logika berfikir,  “bahwa  keberanian  memberikan kritik  berarti  keberanian  berbeda  pandangan dan  keberanian  berbeda  pandangan  berarti keberanian  melawan  sehingga  keberanian melawan berarti telah menyediakan diri untuk dikucilkan  dan  dilengserkan”.  Logika  berfikir demikian  itulah  yang  bisa  jadi  melatar- belakangi  para  elit  organisasi  federasi  guru khususnya PGRI yang selama ini tidak berani kritis kepada penguasa daerah.
Realitasnya,  perilaku  organisasi  fede- rasi  guru  terutama PGRI justru  selalu mendu- kung  kebijakan-kebijakan  pendidikan  yang dibuat  oleh  pemerintah  daerah.  PGRI  seakan tidak  punya  nyali  untuk  bersikap  kritis terhadap  kebijakan  pemerintah  daerah  yang dianggap  banyak  pihak  sebagai  kegagalan kebijakan  seperti jatinisasi , babonisasi ,  dan susunisasi .  Dengan  demikian  kooptasi  terha- dap  organisasi  federasi  guru  berdampak  pada melemahnya  keberanian  mayoritas  guru  di hadapan penguasa daerah.
Implikasi  negatif  lainnya  akibat  dari praktek  politisasi  guru  oleh  penguasa  daerah adalah  terjadinya  penurunan  jumlah  guru
sebagai  akibat  dari  hijrahnya  banyak  guru beralih  menjadi  pejabat  di  lingkungan  biro- krasi  pemerintahan.  Kooptasi  melalui  organi- sasi  PGRI  di  atas  juga  diiringi  dengan  berku- rangnya  jumlah  guru  yang  mengajar  di  kelas. Dalam  arti  banyaknya  elit  PGRI  yang  semula adalah  seorang  guru  kemudian  diangkat  oleh penguasa  daerah  menjadi  pejabat  teras  di lingkungan birokrasi pemerintah telah menye- babkan  berkurangnya  jumlah  guru  yang mengajar  di  dalam  kelas.  Bahkan  lebih  jauh lagi  implikasi  negatif  lain  berupa  munculnya efek  domino  psikologis  yang  melanda  seba- gian  guru  lainnya  yang  bercita-cita  ingin beralih  menjadi  pejabat  teras  di  lingkungan birokrasi pemerintahan. Hal ini tentu semakin menggerus  kemapanan  mayoritas  guru  yang berstatus sebagai guru kelas.
Mencermati paparan  hasil studi tentang data  yang  berasal  dari  subbag  kepegawaian Dinas  Pendidikan  Dasar  mengindikasikan adanya  penurunan  jumlah  guru  secara  terus menerus selama tujuh tahun terakhir. Meskipun  penurunan  jumlah  guru  tersebut disebabkan banyaknya guru yang telah mema- suki  usia  pensiun,  namun  tidak  dipungkiri juga  adalah  banyaknya  guru  yang  beralih tugas menjadi pejabat di lingkungan birokrasi pemerintahan  kabupaten  Bantul.  Berkurang- nya jumlah guru yang mengajar di kelas pada gilirannya  juga  berdampak  pada  menurunnya rasio  guru  siswa  di  setiap  kecamatan  di kabupaten  Bantul,  baik  untuk  rasio  siswa dengan  keseluruhan  guru  maupun  rasio  siswa dengan  guru  negeri  serta  rasio  siswa  dengan guru swasta.
Pada sisi  yang  lain, politisasi  guru oleh penguasa  daerah  dapat  berimplikasi  positif. Kebijakan peningkatan kualitas diri guru yang tertuang  di  dalam  program  pemberian  dana bantuan  studi  lanjut  dan  program  pemberian insentif  peningkatan  kesejahteraan  guru, berdampak  pada  meningkatnya  jumlah  guru yang  kuliah  studi  lanjut  sehingga  sebagian besar  guru  berhasil  menamatkan  jenjang strata-1  bahkan  diantara  guru  ada  yang menamatkan  strata-2  dan  strata-3.  Selain dapat  meningkatkan  jumlah  guru  yang  ber- hasil  meraih  gelar  pendidikan  sarjana  dan pascasarjana,  implikasi  positif  lain  adalah meningkatnya  jumlah  pendapatan  riil  yang diterima  guru  baik  yang  berstatus  sebagai guru negeri maupun swasta.
Politisasi  guru  oleh  penguasa  daerah melalui  politik  pengambilan  hati  guru  yang dilakukan  penguasa  daerah  dengan  membe- rikan dana bantuan untuk studi lanjut guru dan pemberian insentif penghasilan tambahan bagi guru, dapat dikatakan berhasil menyenangkan hati mayoritas guru. Upaya tersebut dilakukan oleh  penguasa  daerah  dengan  membuat payung hukum terlebih dahulu sebagai bentuk legalisasi  tindakannya  berupa  Perbup  Nomor 24  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pemberian Bantuan  Pendidikan  Tugas  Belajar  dan  Pem- berian  Bantuan  Pendidikan  Ijin  Belajar  Bagi Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah.  Bantuan  studi lanjut  bagi  guru-guru  guru  non-PNS  juga dilegalkan  dalam  Perbup  Nomor  38  Tahun 2008  tentang  Pedoman  pemberian  Bantuan Pendidikan  Lanjutan  bagi  Guru  Bukan Pegawai  Negeri  Sipil.  Adapun  untuk  pem- berian  insentif  penghasilan  tambahan  guru PNS  dituangkan  dalam  Perbup  Nomor  28 Tahun  2007  tentang  Pemberian  Penghasilan Tambahan  PNS.  Pemberian  insentif  pengha- silan tambahan untuk guru non-PNS atau guru honor/  kontrak  dituangkan  dalam  Perbup Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberian Tunjangan  Kesejahteraan  bagi  Dokter  PTT, Bidan  PTT  dan  Guru  Bantu  di  Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
Upaya  pemberian  dana  bantuan  untuk studi  lanjut  guru  dan  pemberian  insentif penghasilan  tambahan  bagi  guru  secara  nyata tampak  adanya  perhatian  pemerintah  daerah kepada  nasib  guru,  sehingga  guru  secara relatif  semakin  meningkat  kemakmurannya. Dengan  meningkatnya  kemakmuran  guru menyebabkan  guru  tidak  lagi  harus  mencari penghasilan  tambahan  ke  sana  dan  ke  mari, seperti  mengojek  dan  memberi  les  tambahan di luar jam mengajar.
Namun  demikian,  di  balik  pemberian dana  bantuan  studi  lanjut  dan  pemberian insentif  penghasilan  tambahan  bagi  guru  di atas  ada  motif  terselubung  dari  Bupati.  Motif terselubung  itu  adalah  usaha  Bupati  untuk menguasai  guru.  Hal  inilah  yang  dipandang sebagai „jurus  mengambil  hati  guru‟ oleh Bupati  sebagai  pusat  kekuasaan  di  daerah. Program  pemberian  dana  bantuan  studi  lanjut dan  program  pemberian  insentif  peningkatan kesejahteraan  guru  juga  dapat  dikatakan „program  pemanjaan  guru‟ sebagai „jurus mengambil  hati  guru‟ .  Hal  ini  dikarenakan guru  merupakan  suatu  profesi  dengan  jumlah
personil  paling  banyak  secara  kuantitatif. Dengan  demikian  Bupati  semakin  mempe- roleh  legitimasi  kuat  dari  golongan  profesi terbesar,  dan  Bupati  tetap  terpilih  kembali pada dua kali pemilukada terakhir.
Implikasi  positif  lain  dari  praktek politisasi  guru  oleh  penguasa  daerah  adalah adalah  adanya  kemajuan  dalam  pengembang- an  profesionalisme  guru.  Ukuran  profesional- isme guru mencakup empat aspek kompetensi guru  sebagaimana  yang  tertuang  di  dalam Undang-Undang  RI  Nomor  14  tahun  2005 tentang  Guru  dan  Dosen,  yang  telah  dijabar- kan  ke  dalam  PP  Nomor  19  Tahun  2005 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  dan  PP Nomor 74  Tahun  2008  tentang  Guru.  Ukuran formal  peningkatan  profesionalisme  guru dapat  dilihat  dari  hasil  sertifikasi  guru  yang telah  dilakukan  oleh  konsorsium  sertifikasi guru Indonesia.
Hal  tersebut  dapat  dicermati  dari  data laporan  Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD) Pemkab  Bantul  tentang  jumlah  guru  yang telah  mengikuti  uji  sertifikasi  dan  telah dinyatakan  lulus.  Hasil  uji  sertifikasi  guru sebagaimana  dilaporkan  BKD  menunjukkan adanya  angka  kenaikan  jumlah  guru-guru  di kabupaten  Bantul  yang  telah  lulus  dalam  uji sertifikasi,  namun  demikian  tak  lama  kemu- dian  diikuti  dengan  penurunan  jumlah  guru yang  tersertifikasi.  Selama  tujuh  tahun terakhir  sejak  awal  dilakukannya  uji  serti- fikasi  guru  oleh  konsorsium  sertifikasi  guru Indonesia,  jumlah  guru  yang  tersertifikasi  di kabupaten  Bantul  menunjukkan  data  naik  di awal sampai tahun kelima dan kemudian turun sedikit  di  tahun  keenam  dan  semakin  turun tajam di tahun ketujuh.
Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa  pada  tahun  2006  merupakan  awal diadakannya sertifikasi guru, dimana dari total guru  yang  berjumlah  4.921  orang,  namun yang  sudah  tersertifikasi  baru  40  guru,  yang berarti  baru  00,81  %.  Namun  pada  tahun kedua  sampai  tahun  kelima  secara  berturut- turut  yaitu  tahun  2007, 2008, 2009,  dan  2010 terjadi  kenaikan  persentase  guru  yang  telah tersertifikasi  yaitu  dari  05,88%  kemudian 06,74%,  06,76%,  saampai  12,59%.  Akan  te- tapi  pada  tahun  2011  dan  2012  terjadi penurunan lagi menjadi 10,55% dan 03,64%.
Naik  turunnya  jumlah  guru  yang tersertifikasi  tersebut  lebih  dipengaruhi  oleh quota  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat
serta  banyaknya  jumlah  guru  yang  telah tersertifikasi  namun  pada  akhirnya  memasuki usia  purna  tugas  alias  pensiun,  sehingga jumlah  guru  yang  tersertifikasi  khususnya pada tahun 2012 menjadi amat sedikit.
Selain  jumlah  dan  persentase  guru  SD yang  tersertifikasi  sehingga  dianggap  sebagai guru  professional  sebagaimana  telah  dipapar- kan di atas, implikasi lain adalah pada pening- katan kepangkatan guru dari tahun ke tahun.
Data-data  yang  diperoleh  menunjukkan adanya  penurunan  dari  tahun  ke  tahun mengenai  jumlah  guru  dengan  kepangkatan/ golongan ruang  II,  III/a,  III/b,  III/c, dan  III/d, namun  jumlah  guru  dengan  kepangkatan/ golongan ruang IV/a, IV/b, dan IV/c mengala- mi  peningkatan.  Hal  ini  dapat  dimaknai sebagai  kemajuan  karena  banyak  guru  yang relatif  lancar  dalam  kenaikan  pangkatnya secara  periodik.  Bahkan  secara  keseluruhan sekitar  80%  guru  di  kabupaten  Bantul memiliki  kepangkatan/  golongan  ruang  IV/a, dan  sudah  ada  3  orang  guru  SD  yang  telah mencapai kepangkatan/golongan ruang IV/c.
Namun  demikian  masih  ada  kepriha- tinan  yakni  masih  ada  guru  dengan  golongan II relatif banyak meskipun dari tahun ke tahun mengalami  penurunan.  Padahal  syarat  kuali- fikasi  akademik  sebagaimana  dikehendaki Undang-Undang  RI  nomor  14  Tahun  2005 adalah  minimal  sarjana  strata-1,  yang  berarti setara  dengan  kepangkatan/  golongan  ruang minimal  III/a.  Oleh  karena  itu  menjadi kewajiban  guru  yang  bersangkutan  serta  bagi organisasi  profesi  dan  pemerintah  daerah untuk  mendorong  guru  tersebut  agar  dapat meningkatkan  kualifikasi  akademiknya  mini- mal  setara  strata-1  serta  kepangkatan/golong- an ruang minimal III/a.
Selain mengenai sertifikasi dan kepang- katan  guru,  implikasi  positif  lain  juga  dapat menyangkut peningkatan secara relatif jumlah guru  SD  di  Kabupaten  Bantul  yang  memiliki berprestasi,  baik  tingkat  kabupaten,  propinsi, maupun  nasional  selama  lima  tahun  terakhir. Data-data  yang  ditemukan  menunjukkan adanya  peningkatan  prestasi  guru  SD  kabu- paten Bantul dalam kompetisi guru berprestasi untuk  tingkat  kabupaten,  propinsi,  nasional. Namun  relatif  kecil,  bahkan  cenderung menurun  lagi  untuk  tahun  terakhir.  Jumlah guru  berprestasi  tingkat  kabupaten  relatif tetap,  namun  jumlah  guru  berprestasi  untuk tingkat  propinsi  dan  nasional  relatif  menga-
lami  peningkatan  namun  tidak  begitu  signi- fikan  bahkan  cenderung  turun  untuk  tahun terakhir.  Terutama  untuk  lima  tahun  terakhir sejak  tahun  2008  sampai  tahun  2012,  guru berprestasi untuk tingkat nasional baru dicapai pada  tahun  2011  dan  tahun  2012  menurun lagi.
Lebih  jauh  lagi,  menyangkut  studi lanjut  guru  dapat  diketahui  dari  dokumen yang  bersumber  dari  Laporan  Tahunan  yang dibuat  oleh  Sub-bidang  Analisis  dan  Peren- canaan  Diklat  kantor  Badan  Kepegawaian Daerah  (BKD)  Pemkab  Bantul.  Dokumen yang  tersaji  pada  tabel  tampilan-20  diketahui bahwa  sejak  tahun  2008  sampai  tahun  2012 ditemukan  data  jumlah  PNS  Pemkab  Bantul yang  lulus  studi  lanjut  untuk  jenjang  S-1  dan S-3  mengalami  peningkatan,  namun  untuk jenjang S-2 mengalami penurunan.
Dari data tersebut menunjukkan jumlah PNS  termasuk  di  dalamnya  adalah  guru  PNS yang  berhasil  lulus  dalam  studi  lanjut  baik jenjang  strata-1,  strata-2,  maupun  strata-3. Jumlah  yang  terbanyak  adalah  yang  lulus strata-1  untuk  tahun  2008  sampai  2012  me- ngalami  peningkatan  secara  signifikan  dari tahun  ke  tahun  dalam  lima  tahun  tersebut. Begitu  juga  yang  lulus  strata-3  juga  menga- lami  peningkatan  dari  tidak  pada  tahun  2008 sampai  2010  kemudian  pada  tahun  2011  dan 2012  menjadi  ada  meskipun  hanya  1  orang PNS  yang  berhasil  lulus  pada  tahun  tersebut. Rata-rata  PNS  yang  menempuh  studi  lanjut pada  jenjang  strata-1  dan  strata-2  dengan menggunakan  fasilitas  bantuan  ijin  belajar, namun  PNS  yang  menempuh  studi  lanjut jenjang  strata-3  lebih  memilih  menggunakan fasilitas bantuan tugas belajar.
Menariknya  adalah  jumlah  PNS  yang berhasil  lulus  pendidikan  strata-2  justru semakin  menurun  dari  tahun  ke  tahun, terutama  jumlah  yang  lulus  dengan  status tugas  belajar  semakin  menurun.  Pertanyaan- nya  adalah  mengapa  demikian?  Apakah komitmen  pemerintah  daerah  sudah  mengala- mi  penuruan?  Padahal  pengakuan  dari  IS, seorang  mantan  Bupati  yang  juga  sebagai suami  dari  Bupati  yang  sekarang  berkuasa, menyebutkan  program  studi  lanjut  di  kabupa- ten  Bantul  telah  menjadikan  Bantul  menjadi salah  satu  kabupaten  yang  memiliki  guru berpendidikan  S-2  terbanyak.  Tahun  2004 katanya  telah  berhasil  mengirimkan  124  guru untuk  mengambil  studi  lanjut  di  program
pascasarjana  yang  didukung  dana  APBD. Untuk  beberapa  tahun  terakhir  pemerintah daerah  akan  mengeluarkan  dana  lebih  dari  2 milyar per tahun.
Dari data PNS yang telah berhasil lulus melakukan  studi  lanjut  tersebut  mencakup keseluruhan  PNS  yang  ada  di  kabupaten Bantul,  namun  mayoritas  diantara  mereka adalah  guru  yang  bertugas  mengajar  pada jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah  di kabupaten Bantul. Apabila  diteliti lebih men- dalam  dengan  cara  memilihnya  yang  benar- benar  berstatus  sebagai  PNS  guru  SD,  maka dapat dicermati dari tabel tampilan-21 di atas. Pada  tampilan-21  tersebut  diketahui  bahwa guru  SD  PNS  yang  studi  lanjut  ke  Strata-1 jumlahnya  mayoritas,  meskipun  bersifat  fluk- tuatif,  yakni  pada  awalnya  mengalami  ke- naikan kemudian sejak tahun 2010 mengalami penurunan.  Begitu  juga  guru  SD  yang  ber- status  PNS  yang  berhasil  lulus  studi  lanjut strata-2 jumlahnya fluktuatif, hanya saja fluk- tuasinya berbeda  yakni mengalami penurunan kemudian kenaikan.
Secara  keseluruhan  jumlah  guru  SD yang  mengikuti  dan  lulus  dalam  studi  lanjut tidak sedramatis sebagaimana dinyatakan oleh penguasa daerah terutama ketika kekuasaan di daerah  secara  formal  dipegang  oleh  istri  dari penguasa  lama.  Pada  rentang  waktu  sekitar dua  pertiga  dari  kekuasaan  rezim  lama  ketika nama  bupatinya  berinisal  IS,  program  ke- bijakan „pascasarjanisasi‟ dapat  dikatakan berlangsung  amat  dramatis  seiring  dengan kebijakan „insentifisasi‟ ,  bahkan  seiring  juga dengan  program-program  lain  yang  dikenal masyarakat  dengan  nama  program babonisasi dan jatinisasi . Namun setelah memasuki tahun 2011  atau  era  rentang  waktu  sepertiga  dari kekuasaan rezim IS tersebut, kebijakan andal- an yakni „pascasarjanisasi‟ dan „insentifisasi‟ mengalami penurunan.

## SIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari penelitian  ini  adalah: pertama ,  bahwa peningkatan  otonomi  guru  menuju  sosok profesional  adalah  upaya  yang  banyak dipengaruhi  oleh  dinamika  politik.  Para  aktor politik  menginginkan  peningkatan  otonomi guru  diarahkan  untuk  peningkatan  profesi- onalitas  yang  mendukung  pencapaian  kema- juan  masyarakat  di  daerah,  sedangkan  pihak
guru  menginginkan  peningkatan  otonominya merupakan  wujud  pemenuhan  kewajiban  un- dang-undang  berupa  peningkatan  kualifikasi dan  kompetensi  guru  demi  kemajuan  pendi- dikan.  Semua  pihak  memiliki  titik  temu  pada peningkatan  profesionalitas  guru  sebagai  per- wujudan otonomi guru. Sebagian guru kurang otonom  dan  terlibat  dalam  politik  praktis dengan  alasan  pribadi  sebagai  warga  negara, mereka  melakukan  secara  sembunyi-sem- bunyi  yang  mereka  sebut „main  lewat  bela- kang‟ ,  guru  swasta  melibatkan  diri  dalam politik  praktis  secara  terang-terangan  melalui kontrak politik, demonstrasi, dan audiensi.
Kedua ,  terdapat  politik  dominasi  oleh penguasa  daerah  terhadap  otonomi  guru  yang lebih  dikenal  dengan  „politisasi  guru‟  baik secara  tersurat  maupun  tersirat  untuk  meraih ‟kepentingan  politik‟.  Praktek  tersebut  meru- pakan wujud dari political relation yang men- jelma menjadi transaksi politik yang berujung pada pembagian kekuasaan.
Ketiga ,  „politisasi  guru‟  dirancang sedemikian  rupa  oleh  penguasa  daerah  dalam bentuk  „praktek  terselubung‟  dengan  tujuan untuk „meraih  dukungan‟ dari  masyarakat luas  melalui  guru.  Hasil  pekerjaan  guru terlihat  dari  hasil  Pemilukada  2010  dimana calon  yang  didukung  guru  menang  telak (68%),  sampai  awal  tahun  2013  tidak  ada gejolak politik. Atas jerih payah guru tersebut, penguasa  daerah  memberikan „imbalan  jasa politik‟ dalam  bentuk „jabatan  politik‟ .  Ada dua  bentuk  politisasi  guru  oleh  penguasa daerah,  yaitu  melalui politik  kooptasi atas organisasi  federasi  guru,  dan  melalui politik pengambilan hati guru.
Keempat, politisasi  guru  yang  dilaku- kan  oleh  penguasa  daerah  berimpilkasi  baik negatif  maupun  positif  terhadap  guru. Impli- kasi  negatifnya  adalah  melemahnya  sikap kritis  guru  baik  secara  individual,  kolektif, maupun  institusional  terhadap  segenap  kebi- jakan  pendidikan  pemerintah  daerah.  Impli- kasi  positifnya  adalah  meningkatnya  jumlah guru  yang  studi  lanjut,  bertambahnya  jumlah guru  yang  berprestasi  dan  lulus  dalam  uji sertifikasi, sert meningkatnya tingkat kesejah- teraan guru.

## DAFTAR PUSTAKA
Almond,  G.A.  (1974). Interest  groups  and interest  articulation. dalam  Gabriel  A.
Almond  (ed). 1974. “Comparative po- litics  todays:  a  world  view”. Boston: Crown and Company.
Collins,  R.  (1979). The  Credentials  Society: An  Historical  Sociology  of  Education and  Stratification .  New  York:  Aca- demic Press.
Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry  & research  design:  choosing  among  five approaches  (second  edition). London:
Sage publications.
Giroux, H A. & Mc  Laren, PL. (1989). Criti- cal  pedagogy  ,  the  state,  and  cultural struggle. New York: State University of New York.
Hadisusanto,  D.,  Sidharto,  S.,  &  Siswoyo,  D.
(1995). Pengantar ilmu pendidikan. Yog- yakarta:  FIP IKIP Yogyakarta.
Joni,  T.R.  (1991). Pokok-pokok  pikiran  me- ngenai  pendidikan  guru ,  dalam  Conny R.  Semiawan  dan  Soedijarto  (ed) Men- cari Strategi  Pembangunan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI . Jakarta: Gramedia.
Koesoema,  D.  (2009). Guru  sebagai  pelaku transformasi  sosial .  Makalah  pada “Simposium  Guru  dalam  perubahan sosial  politik  bangsa”  Diselenggarakan di  Aula  SMU  6  Bulungan  Jakarta,    15 Mei 2009, oleh kerjasama MGMP Seja- rah  propinsi  DKI,  Asosiasi  Guru  Seja- rah Indonesia (AGSI), dan Institut Seja- rah Sosial Indonesia (ISSI).
Kompas Jakarta, tanggal 12 Mei 2010.
Laksana,  S.D.  (2011). Kasihanilah  kepala daerah .  Artikel  Kedaulatan  Rakyat. Yogakarta, 24 Nopember 2011
Media  Indonesia  Jakarta,  tanggal  19  April 2000.
Spring, J. (1993). Conflict of Interests: the po- litics  of  American  education .  New York: Longman.
Sugiono,  M.  (1999). Kritik  Antonio  Gramsci terhadap  pembangunan  dunia  ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tilaar,  HAR.  (2003). Kekuasaan  dan  pen- didikan . Magelang: Indonesiatera.