Kritik Teologis dari Perspektif John Calvin terhadap Pemikiran Walter Lippmann tentang Neoliberalisme

## Theological Criticism of Walter Lippmann's Thinking on Neoliberalism from John Calvin's Perspective
Rinto Pangaribuan Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta, Indonesia
Korespondensi ripang206@gmail.com
DOI https://doi.org/10.33550/sd.v 10 i 1 .3 46

## HALAMAN
23-54

## Vol. 10, No. 1
April 2023
p-ISSN: 2407-0556 e-ISSN: 2599-3267
R i wayat Artikel:
Diserahkan: 11 November 2022
Direvisi: 7 Februari 2023
Diterima: 8 Februari 2023
Abstract

## SOCIETAS DEI JURNAL AGAMA DAN MASYARAKAT
Neoliberalism becomes a problem in the socio-political reality in Indonesia because it changes the role of law and government as market servants. As a result, government policies often put business interests above public interests. However, the attitude of Christianity towards neoliberalism is still ambiguous because some consider it to be in harmony with Christianity, while the rest argue otherwise. Therefore, this study aims to analyze neoliber- alism to resolve this ambiguity. To fulfill the purpose of the study, the authors collected data using the literature study method. Walter Lippmann's work became the focus of investigation because his ideas were pioneers of the development of neoliberalism. Meanwhile, John Calvin's theology is used as a lens to criticize neoliberalism. The results show that neoliberalism aims to organize the orientation of law and government to align themselves with market interests. If harmony has been achieved, Lippmann believes individual freedom is automatically realized. After comparing it with Calvin's theology, the author argues that neoliberalism contradicts Christianity because it has reduced human nature to a mere economic instrument. Thus, the attitude of Christianity is to monitor neoliberalism with criticism to anticipate its negative impact on society.
Keywords: Calvin , freedom , government , liberalism , Lippmann , neoliberalism.
Neoliberalisme menjadi persoalan dalam realitas sosio-politik di Indonesia karena mengubah peran hukum dan pemerintahan sebagai pelayan pasar. Akibatnya, kebijakan pemerintah kerap kali meletakkan kepentingan bisnis di atas kepentingan publik. Namun, sikap kekristenan terhadap neoliberalisme masih ambigu karena sebagian menilainya selaras dengan kekristenan, sedangkan sisanya berpendapat sebaliknya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis neoliberalisme guna menyelesaikan ambiguitas tersebut. Untuk memenuhi maksud penelitian, penulis mengumpulkan data dengan metode studi kepustakaan. Karya Walter Lippmann menjadi fokus penyelidikan karena gagasannya merupakan pionir perkembangan neoliberalisme. Sementara itu, teologi John Calvin digunakan sebagai lensa untuk mengkritik neoliberalisme. Hasil pene- litian menunjukkan bahwa tujuan neoliberalisme adalah menata orientasi hukum dan pemerintahan agar menyelaraskan diri dengan kepentingan pasar. Jika keselarasan sudah tercapai, Lippmann meyakini kebebasan individu otomatis terwujud. Setelah membandingkan dengan teologi Calvin, penulis berpendapat neoliberalisme bertentangan dengan kekristenan karena telah mereduksi natur manusia menjadi instrumen ekonomi belaka. Dengan demikian, sikap kekristenan adalah mengawasi neoliberalisme dengan kritik untuk mengantisipasi dampak negatifnya bagi masyarakat.
Kata-kata kunci: Calvin , kebebasan , liberalisme , Lippmann , neoliberalisme , pemerintahan.

## Pendahuluan
Beberapa penelitian menilai haluan pemerintahan Indonesia telah berkiblat pada agenda neoliberalisme sejak era Orde Baru 1 dan secara khusus setelah krisis ekonomi 1997. 2 Walau bentuknya belum murni, 3 namun pengaruh neoliberalisme di Indonesia telah melemahkan fokus kebijakan pemerintah dalam keberpihakannya kepada orang miskin. 4 Pelemahan terjadi karena neoliberalisme mengasumsikan kewiraswastaan sebagai satu-sa- tunya cara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. 5 Karena mengedepankan aspek bisnis tersebut, pemerintah Indonesia akhirnya memandang kebijakan publik sebagai sekadar “proyek” dan ujungnya menciptakan relasi politik patronasi, yaitu distribusi kekuasaan melalui jaringan klien (clientelism ). 6 Dalam bahasa sederhana, kita mengenal jaringan patronasi dengan kolusi. Patronasi kemudian menjadi perekat dalam formasi politik di Indonesia tanpa basis ideologi, melainkan kepentingan bisnis semata. 7 Alhasil, orientasi kebijakan publik pemerintah yang berorientasi pada agenda neoliberalisme lebih mengutamakan klien atau kelompok elite tertentu. Selain mengabaikan kesejahteraan rakyat, mekanisme pemerintahan dengan agenda neoliberalisme turut andil menciptakan kesenjangan sosial di Indonesia. 8
Walau berdampak negatif terhadap kesejahteraan rakyat, topik neoliberalisme masih duduk di pinggiran dalam diskursus teologi Indonesia. Rendahnya jumlah karya teologis di Indonesia perihal neoliberalisme membuktikan hal itu. Jika merujuk pada Google Cendekia per 30 Januari 2023, hanya dua artikel teologi yang mendudukkan neoliberalisme sebagai topik utamanya, yaitu karya Benediktus Denar dan Keristian Dahurandi. Hasil penelitian mereka menunjukkan kontras ketika menyikapi neoliberalisme secara teologis. Denar melihat neoliberalisme berdampak negatif karena menginstrumenkan manusia sebagai objek ekonomi belaka; mengambrukkan sistem politik sebuah negara; memarginalisasi ma - syarakat; dan merusak lingkungan. 9 Neoliberalisme—menurut Denar—akan berdampak pertama kali terhadap orang miskin. Oleh karena itu, dia menyerukan agar gereja menya- takan keberpihakan kepada orang miskin sebagai respons akhir terhadap neoliberalisme. 10 Gereja mengartikulasikan keberpihakannya dengan memberdayakan orang-orang miskin sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dahurandi malah bersikap seba- liknya. Walau menyadari berbagai kritik atas neoliberalisme, dia melihat gereja harus tetap
1 Muhamad Iksan, “From Neoliberalism to Neodevelopmentalism: Indonesian’s Investment Policy on the Foreign Capital Post-new Order,” JASSP 2, no. 1 (Mei 30, 2022): 54, https://jassp.lppm.unila.ac.id/index.php/jassp/article/view/35 .
2 Awalil Rizki dan Nasyith Majidi, Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia (E Publishing Company, 2008), 282.
3 Edward Aspinall, “A Nation In Fragments,” Critical Asian Studies 45, no. 1 (Maret 2013): 31, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14672 715.2013.758820 .
4 Ashok Das, “Is innovative also effective? A critique of pro-poor shelter in South-East Asia,” International Journal of Housing Policy 18, no. 2 (April 3, 2018): 23, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616718.2016.1248606 .
5 Aspinall, “A Nation In Fragments,” 28.
6 Aspinall, “A Nation In Fragments,” 29–30.
7 Aspinall, “A Nation In Fragments,” 30.
8 Julianus Mojau, “Analisis Kritis Konstruktif Praksis Teologi Publik Gereja Masehi Injili Halmahera di Era Otonomi Daerah,” Kurios 7, no. 2 (Oktober 31, 2021): 323, https://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios/article/view/364 .
9 Benediktus Denar, “Melacak Daya Jalar Neoliberalisme Global, Penderitaan Sebagai Basis Etis Pembangunan dan Opsi Pengembangan Mas- yarakat Versi Gereja Katolik,” Jurnal Alternatif-Wacana Ilmiah Interkultural 9, no. 1 (2020): 108–9.
10 Denar, “Melacak Daya Jalar Neoliberalisme Global, Penderitaan Sebagai Basis Etis Pembangunan dan Opsi Pengembangan Masyarakat Versi Gereja Katolik,” 116.

## N EOLIBERALISME DARI P ERSPEKTIF J OHN C ALVIN
bersikap inklusif. 11 Sikap inklusif ditunjukkan dengan menyarankan agar anggota gereja memiliki “nilai tambah” sehingga mampu berperan kompetitif, ekonomis, adaptif, dan partisipatif di tengah eksistensi neoliberalisme. 12 Kedua penelitian tersebut menunjukkan dua hal dalam diskursus teologis tentang neoliberalisme di Indonesia. Pertama, wacana neoliberalisme masih sepi dari pergulatan teologis di Indonesia. Kedua, sikap teologis terhadap neoliberalisme di Indonesia masih ambigu karena salah satu pihak menolak, sedangkan pihak lain berusaha adaptif terhadapnya.
Sikap ambiguitas juga terlihat jika menelaah penelitian teologi terkait neoliberal- isme dari luar Indonesia. Peters menilai neoliberalisme sudah menjadi agama sekuler pada skala global. Neoliberalisme bercorak religius karena ia menaruh iman pada gerak pasar untuk mengatur model masyarakat. 13 Twomey memperkuat pendapat tersebut. Dia menyebutkan eksistensi neoliberalisme sudah mengakar kuat pada sistem politik Amerika Serikat sejak 1970-an. Penguatan terjadi karena teologi Kristen tentang Tuhan—dari teologi Paulus berdasarkan kajian Caldwell—dinilai selaras dengan agenda neoliberalisme, yaitu menjunjung kebebasan individu dan pasar bebas. 14 Oleh karena itulah, Kirkland menyim- pulkan neoliberalisme sebagai sebuah model teologi-politik yang berusaha melihat relasi antara kekuatan ekonomi dan kedaulatan negara. 15 Namun, walau penelitian-penelitian itu seolah mengakui keselarasan antara neoliberalisme dengan teologi, Holden menyerukan agar gereja menolak kehadirannya. Posisi ini muncul dari pengamatannya perihal kon- sekuensi neoliberalisme. Dia mengamati eskalasi industri (pertambangan) telah terjadi sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan, bahkan perampasan tanah rakyat melalui kekerasan militer. 16 Eskalasi industri dimungkinkan karena pemerintah—melalui agenda neoliberalisme—menetapkan standar kemajuan pada pertumbuhan ekonomi. Ramey me lontarkan pendapat serupa juga. Dia menilai neoliberalisme berperan sebagai pemantik kemunculan katastrofe sosial sehingga agendanya—pemosisian pasar sebagai orientasi politik—perlu dibongkar. 17 Selain memoles paras sosial, neoliberalisme juga turut andil mengubah pola perilaku individu. Winslow melihat neoliberalisme memengaruhi cara hidup personal—secara khusus mahasiswa di lingkungan universitas. Kampus mengubah mereka menjadi individualis dan egois. Kondisi tersebut terjadi karena universitas telah menetapkan paradigma pasar sebagai orientasi pendidikan sehingga kompetisi menjadi kelaziman dalam dunia akademik. 18 Jadi, uraian ini menunjukkan ambiguitas teologis
11 Keristian Dahurandi, “Sikap Gereja Terhadap Bahaya Neoliberalisme Kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia,” Jurnal Alternatif-Wacana Ilmiah Interkultural 1, no. 2 (2017): 77.
12 Dahurandi, “Sikap Gereja Terhadap Bahaya Neoliberalisme Kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia,” 90–91.
13 Timothy D. Peters, “Corporations, Sovereignty and the Religion of Neoliberalism,” Law and Critique 29, no. 3 (November 4, 2018): 271–292, http:// link.springer.com/10.1007/s10978-018-9231-1 .
14 Jay Twomey, “Apostle to Nixonland: Taylor Caldwell’s Paul and the Unknown God of Neoliberalism,” Political Theology 22, no. 8 (November 17, 2021): 665–79, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1462317X.2020.1855844.
15 Scott A. Kirkland, “Hayekian Neoliberalism as Negative Political Theology,” Political Theology 21, no. 7 (Oktober 2, 2020): 623–33, https://www. tandfonline.com/doi/full/10.1080/1462317X.2020.1800197 .
16 William Norman Holden, “Ecclesial Opposition to Large-Scale Mining on Samar: Neoliberalism Meets the Church of the Poor in a Wounded Land,” Religions 3, no. 3 (September 7, 2012): 833–61, http://www.mdpi.com/2077-1444/3/3/833 .
17 Joshua Ramey, “Neoliberalism As A Political Theology of Chance: The Politics of Divination,” Palgrave Communications 1, no. 1 (Desember 8, 2015): 4, http://www.nature.com/articles/palcomms201539 .
18 Luke Winslow, “Rich, Blessed, and Tenured: A Homological Exploration of Grant Writing, Prosperity Theology, and Neoliberalism,” Western Journal of Communication 79, no. 3 (Mei 27, 2015): 257–82, http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10570314.2015.1035748 .
terhadap neoliberalisme yang juga muncul dari penelitian teologi di luar Indonesia.
Lalu, bagaimana dengan perspektif teologi Reformed? Sepanjang penelusuran penu- lis, teologi Reformed belum pernah mengangkat neoliberalisme sebagai topik kajian utama dalam kurun sepuluh tahun terakhir. 19 Artinya, terjadi kekosongan pengetahuan tentang neoliberalisme dari teologi Reformed.  Jika terdapat ambiguitas sikap dan kekosongan pengetahuan secara teologis, lalu bagaimana sebaiknya kekristenan menyikapi neolibe- ralisme? Apakah kekristenan harus menerima neoliberalisme sebagai sebuah kenyataan terberi, lalu kemudian menyesuaikan diri terhadapnya? Apakah kekristenan harus meno- laknya karena tendensi neoliberalisme menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat? Atau, adakah jalan tengah selain dua oposisi di atas? Teologi perlu menjawab pertanyaan ini. Alasannya karena natur teologi adalah bersifat publik, yaitu iman berkorelasi dengan pengalaman umat manusia pada tataran sosial. 20 Korelasi tersebut berangkat dari pema- haman kekristenan tentang Allah sebagai pencipta dan pemelihara dunia. Allah hadir dalam semua pengalaman manusia secara universal. Oleh karena itu, teologi berperan untuk mengaktualisasikan kehadiran Allah sebagai bukti pemeliharaan-Nya. 21 Ini juga- lah alasannya Jürgen Moltmann menyebutkan watak teologi adalah publik. 22 Jika teologi gagal menyatakan sikap terhadap sebuah kenyataan sosial (neoliberalisme), kekristenan berpotensi kehilangan fungsinya sebagai mandataris Allah di bumi.
Agar kekristenan mampu mengamanatkan peran sebagai mandataris Allah dalam konteks neoliberalisme, teologi perlu menyatakan sikap. Untuk menjawab tantangan tersebut, kita membutuhkan sebuah perspektif teologis. Tulisan ini akan berangkat dari pemikiran John Calvin sebagai kacamata untuk merespons neoliberalisme. Selain dikare- nakan Calvinisme merupakan “rumah” berteologi penulis, setidaknya terdapat dua alasan lain memilih pemikiran Calvin sebagai lensa. Pertama, pemikiran Calvin ikut mengem- bangkan ide-ide pokok liberalisme. 23 Dalam hal ini, liberalisme adalah sebuah paham yang meletakkan kebebasan individu di episentrum pemikirannya. Konteks ini perlu diperhatikan karena, seperti yang akan ditunjukkan nanti, neoliberalisme merupakan hasil restorasi dari liberalisme. Kedua, pemikiran Calvin dipilih karena kerangka pemikiran etikanya disebut-sebut sebagai dasar dari model ekonomi modern. 24 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, orientasi neoliberalisme terletak pada ekonomi. Karena pemikiran- nya berkaitan dengan perkembangan liberalisme dan model ekonomi modern, teologi Calvin menemukan signifikansinya sebagai teropong dalam menyikapi neoliberalisme.
Sementara itu, tulisan ini akan berangkat dari pemikiran Walter Lippmann guna meng- uraikan seluk-beluk neoliberalisme karena dua alasan. Pertama, istilah “neoliberalisme”
19 Penulis melakukan pencarian artikel di Google Cendekia dan dengan bantuan perangkat lunak Publish or Perish pada 23/12/202, 17.13 WIB.
20 Eneida Jacobsen, “Models of Public Theology,” International Journal of Public Theology 6, no. 1 (2012): 11–13. https://doi.org/10.1163/156973212X617154 . 21 Chul Ho Youn, “The Points and Tasks of Public Theology,” International Journal of Public Theology 11, no. 1 (2017): 68, https://brill.com/view/ journals/ijpt/11/1/article-p64_5.xml .
22 Jürgen Moltmann, God for a Secular Society: The Public Relevance of Theology (London: SCM Press, 1999), 5.
23 Carol Frances Johnston, “A Protestant Rethinking of Economics for a Healthier World,” American Journal of Economics and Sociology 78, no. 2 (Maret 2019): 363, https://doi.org/10.1111/ajes.12268 .
24 Stephen Count of Bethlen, “The Role of Calvinism in the Development of Modern Economy,” Polgári szemle 14, no. Special Issue (2018): 362, https://eng.polgariszemle.hu/current-publication/148-religious-policy-history-and-ideologies/927-the-role-of-calvinism-in-the-development-of-mod- ern-economy .

## N EOLIBERALISME DARI P ERSPEKTIF J OHN C ALVIN
pertama kali muncul pada sebuah kolokium mengenai bukunya pada 1938, yaitu The Good Society (1936). 25 Sejak pertemuan ilmiah tersebutlah, konsep dan mekanisme neoliberal- isme mengalami perkembangan hingga hari ini. Kedua, penulis menimbang perspektif Lippmann karena alasan historis. Penulis menilai alasan ini penting. Neoliberalisme merupakan sebuah paham yang “cair” karena memiliki ragam interpretasi. 26 Misalnya, neoliberalisme dipahami sebagai proyek politik, pendukung laissez faire, paham individu- alisme radikal, hingga disebut-sebut sebagai bentuk termutakhir dari kapitalisme. Karena kesimpangsiuran definisi, penulis memutuskan untuk menyelidiki definisi neoliberalisme secara genealogis, yaitu berangkat dari pemikiran Lippmann sebagai pencetus awal term ini.
Neoliberalisme versi Lippmann menjadikan ekonomi serta kepentingan pasar sebagai orientasi untuk mengatur kebebasan individu dan menata masyarakat. Akibatnya, neoli- beralisme memandang manusia sebagai instrumen ekonomi belaka dan mengubah paras hukum dan pemerintah menjadi pelayan pasar. Paradigma ini bertentangan dengan kekristenan dari perspektif Calvin yang memandang pemerintahan secara spiritual dengan orientasi mewujudkan kedamaian, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itulah, kekristenan senantiasa harus mengawasi dan mengkritik neoliberalisme untuk mengantisipasi dampak negatifnya bagi masyarakat. Namun, walau menolak orientasi neoliberalisme, bukan berarti Calvin apatis terhadap ekonomi. Alih-alih merancang sebuah sistem raksasa, Calvin lebih mengedepankan etos solidaritas untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi.
Garis besar penelitian ini terdiri dari tiga tahap agar tiba pada argumen tersebut. Pertama, penulis menguraikan anatomi neoliberalisme untuk mendapatkan pemahaman tentangnya. Tulisan ini memfokuskan pengamatan pada pemikiran Walter Lippmann, yakni mulai dari konteks historis pemikirannya dan konsepnya perihal neoliberalisme. Kedua, tulisan ini memaparkan pemikiran John Calvin, secara khusus idenya tentang peran negara dan/atau pemerintahan. Penelitian ini memilih untuk menitikberatkan analisis pada negara/pemerintahan karena mekanisme neoliberalisme berkaitan langsung dengan cara kelola pemerintahan terhadap masyarakat. Ketiga, sebagai tahap akhir, penulis akan mendiskusikan konsep Lippmann tentang neoliberalisme dengan pemikiran teologi Calvin perihal pemerintahan. Hasil diskusi dari kedua pemikiran tersebut akan menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian, yaitu mengenai sikap kekristenan terhadap neoliberalisme.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu prosedur untuk menghasilkan data dari kajian bahan-bahan pustaka. Hasil peroleh- an data akan dianalisis secara holistik berdasarkan kerangka berpikir, teori tertentu, atau
25 David Cayla, Populism and Neoliberalism (London & New York: Routledge, 2021), 84.
26 Aeron Davis dan Catherine Walsh, “Distinguishing Financialization from Neoliberalism,” Theory, Culture & Society 34, no. 5–6 (September 3, 2017): 3, http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0263276417715511 .
paradigma filosofis yang melandasinya untuk mencapai tujuan penelitian. 27 Dalam hal ini, bahan-bahan pustaka meliputi buku dan publikasi jurnal ilmiah pada rentang waktu sepuluh tahun terakhir. Bahan-bahan pustaka tersebut adalah berbagai teks atau tulisan mengenai neoliberalisme—secara khusus tulisan Walter Lippmann, pemikiran Calvin, dan topik-topik lain jika dinilai mampu menjawab maksud penelitian. Hasil perolehan data kemudian akan diorganisasi secara sistematis dan dianalisis untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian.
Sementara itu, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model perbandingan tetap. Jenis analisis ini bertujuan untuk membandingkan antara kategori data secara tetap agar menarik sebuah kesimpulan sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian. 28 Tahap pertama adalah mereduksi data, yaitu meringkas pemikiran Lippmann tentang neoliberalisme dan teologi Calvin tentang pemerintahan. Data tersebut dikategorikan berdasarkan latar belakang pemikiran, konteks sosial, gagasan pokok, dan tantangan yang dihadapi. Berbagai kategori data tersebut kemudian akan dibandingkan untuk menemukan sintesis dan kontras dari kedua pemikiran. Hasil dari perbandingan akan menjadi bahan utama untuk menarik kesimpulan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## Neoliberalisme Menurut Walter Lippmann
Pengertian tentang neoliberalisme tampil beragam dalam diskursus teologi di Indonesia. Hal ini tercermin dari berbagai makalah yang memasukkan neoliberalisme sebagai salah satu konteks penelitian. Sementara mendefinisikannya, mereka memak- nai neoliberalisme sebagai mekanisme pasar bebas, yaitu membiarkan pasar mendikte harga dan peredaran komoditas; 29 dampak globalisasi yang dipicu oleh perkembangan teknologi; kepercayaan pada kebebasan ekonomi dan perdagangan; serta tumbangnya ideologi sosialisme; 30 dan perkembangan kapitalisme terkini dengan daya ekonomi sebagai dasar kekuatan sebagai akibat dari kecepatan gerak kultural. 31 Walau tidak sepenuhnya keliru, tetapi berbagai perumusan tersebut merupakan simplifikasi terhadap pengertian neoliberalisme.
Bagian ini akan menunjukkan neoliberalisme merupakan koreksi dari penerapan liberalisme tradisional. Walter Lippmann adalah pelancar kritik pertama terhadap ide- ide pokok liberal. Dia menganggap liberalisme telah gagal mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakat—khususnya di Amerika Serikat (AS). Lippmann menyasar korelasi antara liberalisme dengan kegiatan ekonomi dalam mewujudkan kemapanan, kesejahter- aan, dan kebebasan individu. Dia mempertanyakan pilihan liberalisme tradisional pada
27 Amir Hamzah, Metode Penelitian Kepustakaan (Batu: Literasi Nusantara, 2019), 25.
28 Ujang Suparman, “Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif” (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020), 92.
29 Viktor Christanto, “Menuju Teologi Anti-Korupsi: Refleksi Terhadap Narasi Kejadian 3: 1-8,” Rhema: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika 2, no. 2 (2016): 104.
30 Fredrik  U  Wowor,  “Kepemimpinan  dalam  Keberagaman  Indonesia  Memahami  Globalisasi  dengan Analaogi  The  Lexus  and  Olive  Tree,” LOGON ZOES: Jurnal Teologi, Sosial dan Budaya 1, no. 1 (2017): 96-97, 100.
31 I Made Suardana, “Mengurai Landasan Konseptual PAK Berbasis Multikultural dalam konteks Indonesia,” Kurios 6, no. 2 (November 2, 2020): 361, https://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios/article/view/150 .

## N EOLIBERALISME DARI P ERSPEKTIF J OHN C ALVIN
doktrin laissez faire ketika ingin mengusahakan kebaikan bagi masyarakat. Inti gagasan Lippmann terletak pada relasi antara kebebasan individu dengan mekanisme pemerin- tahan. Dalam rangka memperbaiki struktur sosial, Lippmann menilai pemerintah mesti menyelaraskan diri dengan orientasi pasar. Sekalipun demikian, kekuasaan pemerintah perlu dibatasi melalui hukum dan undang-undang. Limitasi otoritas pemerintah bertu- juan untuk mensterilkan kebebasan individu dari segala bentuk intervensi. Pasar menjadi kunci karena Lippmann meyakini fondasi dari kebebasan setiap individu terletak pada kebebasan ekonomi. Dunia kelak akan mengenal konsep dan mekanisme liberalisme sejati dari Lippmann sebagai neoliberalisme.
Agar tiba pada pemaknaan tentang neoliberalisme seperti uraian di atas, bagian ini akan menjabarkan pemikiran Lippmann. Karya Lippmann, yaitu The Good Society, akan menjadi rujukan utama untuk menelaah konsepnya tentang neoliberalisme. Namun, pemaparan mengenai konteks sosiopolitik pada eranya perlu mendapat perhatian terlebih dahulu. Tujuannya agar kita memahami maksud pemikiran Lippmann dengan spesifik. Setelah itu, bagian ini akan membicarakan sebuah momen sentral dalam perkembangan neoliberalisme, yaitu kolokium yang dilatarbelakangi oleh buku tersebut. Momen ini menjadi penting karena dalam percakapan itulah term “neoliberalisme” pertama kali disebutkan.
Walter Lippmann adalah sosok penting di balik kebangkitan neoliberalisme. Dia lahir di New York, 23 September 1889. Poros pemikiran ekonomi-politiknya berangkat dari latar belakang profesinya, yaitu jurnalistik. Dia meyakini signifikansi peran media massa dalam realitas politik. Menurutnya, wartawan bertugas sebagai penyedia informasi akurat terkait suatu isu penting dalam dinamika dunia politik. 32 Informasi dari media akan membantu masyarakat dalam memahami dinamika politik serta menolong pejabat publik dalam mengambil keputusan. Idealismenya tentang dunia pers mengindikasikan masyarakat dan pemerintah adalah elemen penting dalam dunia politik.
Latar belakang pandangannya itu berasal dari sikap skeptisnya terhadap demokra- si. 33 Lippmann menilai demokrasi memiliki kelemahan. Pertama, sistem demokrasi bergantung kepada warga sipil dengan rata-rata tingkat pengetahuan politiknya rendah. Lippmann menilai kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap mutu produk politik dari demokrasi. Kedua, Lippmann keberatan dengan cara-cara demokrasi (liberal) ketika mengambil sebuah keputusan karena hanya ditentukan oleh segelintir elite tertentu. Akhirnya, Lippmann menyimpulkan bahwa demokrasi adalah “korup, sewenang-wenang, sulit, tidak efisien, parasit, tidak tegas, dan tidak peka.” 34 Artinya, kualitas intelektual masyarakat sipil dan mekanisme pemerintahan menjadi penentu perkembangan dunia politik dan demokrasi.
32 Timo Harjuniemi, “Post-truth, fake news and the liberal ‘regime of truth’ – The double movement between Lippmann and Hayek,” European Journal of Communication 37, no. 3 (Juni 20, 2022): 274, http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/02673231211046784 .
33 Ben Jackson, “Freedom, the Common Good, and the Rule of Law: Lippmann and Hayek on Economic Planning,” Journal of the History of Ideas 73, no. 1 (2012): 50, http://muse.jhu.edu/content/crossref/journals/journal_of_the_history_of_ideas/v073/73.1.jackson.html .
34 Eric Schliesser, “Walter Lippmann: The Prophet of Liberalism and the Road not Taken,” Journal of Contextual Economics – Schmollers Jahrbuch 139, no. 2–4 (April 1, 2019): 357, https://elibrary.duncker-humblot.com/doi:10.3790/schm.139.2-4.349 .
Peran masyarakat sipil dan pemerintah juga menjadi sasaran kritik Lippmann atas kemunculan krisis ekonomi global pada 1930-an awal. Krisis ekonomi, yang dikenal dengan The Great Depression, merupakan konteks pemikiran Lippmann. Salah satu penyebab krisis adalah kesalahan kebijakan moneter, khususnya pada aspek hipotek perbankan dan perso- alan likuiditas bank. Penelitian Postel-Vinay menunjukkan longgarnya regulasi moneter di AS sejak 1920-an menyebabkan terjadi tumpukan kredit macet sehingga memicu terjadinya krisis. 35 Karena pemerintah abai mengatur regulasi perbankan, setiap individu (masyarakat) menjadi bebas meminjam pada bank walau tanpa kemampuan untuk mengembalikan. Kombinasi antara lemahnya peran pemerintah dan liarnya kebebasan masyarakat menjepit kondisi keuangan di AS sehingga berujung pada krisis selama satu dekade.
Lippmann kemudian menelusuri induk masalah penyebab rendahnya mutu regulasi moneter dan penyalahgunaan kebebasan oleh masyarakat sipil. Analisisnya menunjukkan liberalisme menjadi pangkal semua kekacauan ketika itu. Namun untuk menghindari salah kaprah, kita perlu memahami terlebih dahulu liberalisme yang sedang diserang oleh Lippmann. Walau liberalisme berorientasi untuk mewujudkan kebebasan individu, namun ekspresinya bervariasi di sepanjang sejarah perkembangannya. Lippmann menyerang liberalisme tradisional yang berakar pada gagasan ekonom Inggris pada abad ke-19, mi sal- nya, David Ricardo. 36 Liberalisme tradisional mengasumsikan teori laissez faire sebagai prinsip untuk mengatur kehidupan publik 37 sekaligus fondasi kegiatan ekonomi. 38 Kaum Physiocrats, yaitu sebuah mazhab ekonomi kuno di Prancis, merupakan pencetus konsep laissez faire. Mereka meyakini mekanisme ekonomi harus berjalan secara alamiah dengan intervensi sesedikit mungkin. 39 Mereka mengidealkan kegiatan ekonomi bergerak bebas— kalau bisa—tanpa aturan. Pengamatan Lippmann menunjukkan asumsi teoretis liberalisme tradisional yang mengacu pada laissez faire merupakan kambing hitam dari situasi krisis yang sedang terjadi. Liberalisme tradisional mengizinkan kelonggaran regulasi moneter sehingga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyalahgunakan hak dan kebe- basannya. Padahal menurut Lippmann, kebebasan “absolut” versi laissez faire mustahil terjadi karena dia meyakini ide tentang kebebasan, hak, dan kepemilikan dalam sebuah komunitas masyarakat harus terikat oleh hukum. 40 Hukum dan peranan otoritas men- jadi sentral guna mengatur kegiatan ekonomi dan aktivitas masyarakat di ruang publik. Namun, liberalisme tradisional (laissez faire ) mengabaikan prinsip ini. Akibatnya, mereka teledor dan menciptakan celah dalam regulasi moneter sehingga memantik terjadinya krisis. Oleh karena itulah, Lippmann mengatakan bencana yang dialami oleh AS bukan karena kecelakaan sejarah, melainkan kesalahan intelektual. 41
35 Natacha Postel-Vinay, “What Caused Chicago Bank Failures in the Great Depression? A Look at the 1920s,” The Journal of Economic History 76, no. 2 (Juni 18, 2016): 480–1, 502, https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S002205071600053X/type/journal_article .
36 Walter Lippmann, The Good Society (Boston: Little, Brown and Company, 1938), 202.
37 Lippmann, The Good Society, 185.
38 Lippmann, The Good Society, 203.
39 Cayla, Populism and Neoliberalism, 78.
40 Lippmann, The Good Society, 186.

## N EOLIBERALISME DARI P ERSPEKTIF J OHN C ALVIN
Jika liberalisme tradisional adalah penyebab kegentingan ekonomi, lantas apa usul Lippmann untuk mengentaskan krisis ketika itu? Pada konteks Lippmann, sikap para intelektual terbelah dua. Sebagian dari mereka berniat untuk membuang liberalisme, sedangkan sisanya berusaha mempertahankannya. Ketika itu, pilihan untuk mengelimi- nasi liberalisme menjadi populer. Alasannya mudah ditebak, yaitu karena produk akhir liberalisme tradisional adalah krisis belaka. Sebagai gantinya, mereka berniat untuk beralih pada kolektivisme. Kolektivisme merujuk pada ideologi komunis yang menempatkan otoritas negara sebagai sentral bagi kehidupan masyarakat. Negara bertanggung jawab penuh dalam menata struktur sosial masyarakat. Namun, Lippmann menolak opsi ini. Dia melihat kolektivisme hanya akan berujung pada kediktatoran atau pemerintahan otoriter karena kolektivisme telah mengkhianati prinsip dasar kemanusiaan, yaitu kebe- basan. 42 Kolektivisme mengasumsikan komando menjadi dasar keputusan individu. Supaya memastikan maksudnya, dia merujuk pada rezim Mussolini sebagai model ideal dari kolektivisme. 43 Lippmann kemudian menarik kesimpulan bahwa berlabuh pada kolektivisme merupakan sebuah blunder. 44 Karena bersifat sentralistis, kolektivisme mem- biarkan negara mengintervensi pilihan ekonomi-politik masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. 45 Sikapnya terhadap kolektivisme menempatkan Lippmann pada sebuah tegangan. Pada satu sisi, dia mustahil bertahan pada liberalisme tradisional karena ter- bukti telah gagal. Sementara itu, opsi pada kolektivisme juga problematik karena dampak negatifnya terhadap kebebasan individu. Situasi ini membawa Lippmann pada dilema.
Sementara dilema antara liberalisme tradisional dan kolektivisme, Lippmann meno- lak untuk memilih salah satunya. Dia bahkan menandaskan kalau kedua pilihan tersebut mustahil ada jika manusia ingin meningkatkan standar kehidupannya. 46 Alih-alih berfokus pada dua pilihan tersebut, dia mengusulkan agar kembali pada liberalisme “orisinal.” Menurutnya, liberalisme adalah paham terbaik untuk mengatur masyarakat dalam sejarah umat manusia. Lippmann mengatakan, “Liberalism is the normal philosophy of men who live in a Great Society.” 47 Biarpun begitu, liberalisme tradisional belum sempurna. Lippmann menilai liberalisme tradisional masih berada dalam tahap evolusi untuk mencapai tujuan- nya. 48 Oleh karena itu, antara pilihan laissez faire dan kolektivisme, Lippmann menjatuhkan pilihan untuk mengembalikan atau merekonstruksi liberalisme. 49
Dalam usaha rekonstruksinya, Lippmann masih berpijak pada asumsi liberalisme. Dia lugas mengatakan, “Freedom was the polestar of the human mind.” 50 Kebebasan merupa- kan elemen penting untuk memajukan kondisi masyarakat 51 sekaligus sebagai energi
42 Lippmann, The Good Society , 53.
43 Lippmann, The Good Society , 51.
44 Lippmann, The Good Society, 184.
45 Lippmann, The Good Society, 307–8.
46 Lippmann, The Good Society, 206.
47 Lippmann, The Good Society, 238.
48 Lippmann, The Good Society , 311.
49 Lippmann, The Good Society, 159–325
50 Lippmann, The Good Society , 45.
51 Lippmann, The Good Society, 20.
pencipta kebaikan. 52 Lippmann memang bersitegang dengan teori laissez faire. Namun, dia mengakui semangat awal laissez faire adalah revolusioner karena bertujuan untuk menjamin kebebasan. 53 Hanya saja, Lippmann menilai laissez faire relevan hanya pada era kebangkitan Revolusi Industri, bukan pada saat kondisi krisis. 54 Artinya, Lippmann hanya menentang praktik liberalisme tradisional, bukan asumsinya.
Langkah  pertama  rekonstruksi  adalah  mendefinisikan  kebebasan.  Lippmann me nyadari usaha untuk memaknai kebebasan merupakan pekerjaan sulit. Dia mengatakan, “ There is no commonly accepted definition of liberty.” 55 Rumusan kebebasan begitu abstrak. Lippmann menilai ragam definisi filosofis tentang kebebasan selalu terasa “longgar” jika direalisasikan secara konkret. Misalnya, Lippmann mengutip pendapat John Stuart Mill, yaitu kebebasan harus memiliki batas. 56 Namun, pertanyaan problematiknya, adakah batas universal dari kebebasan? Berdasarkan pengamatan kritisnya terhadap pengertian kebebasan, Lippmann akhirnya tiba pada kesimpulan:
You achieve nothing but confusion if you begin by announcing that politics must achieve “justice” or “liberty” or “happiness.” Even though you are perfectly sure that you know exactly what these words mean translated into concrete experiences, it is very doubtful whether you can really convey your meaning to anyone else. 57
Walau peran kebebasan sentral bagi liberalisme, namun Lippmann menyadari definisinya adalah sebuah enigma.
Lantas, apa rumusan Lippmann perihal kebebasan? Jika berkaca pada kenyataan, Lippmann meyakini kebebasan bukanlah kondisi alamiah manusia. Realitas menunjukkan lembaga-lembaga masyarakat, seperti keluarga, gereja, dan negara dapat melakukan sensor sehingga membatasi kebebasan individu. 58 Oleh karena itulah, Lippmann meyakini kebe- basan tidak turun dari langit. Dia mengatakan, “But the reality of freedom was not achieved by proclamation. For that the revolution had to go on....” 59 Artinya, kebebasan merupakan hasil dari sebuah usaha. Manusia harus mengondisikan keadaannya agar memperoleh kebebasannya.
Untuk mengusahakan kebebasannya, setiap individu harus memenuhi sebuah pra- syarat utama, yaitu kepemilikan properti. Lippmann mengatakan, “...the only dependable foundation of personal liberty is the personal economic security of private property.” 60 Mengapa kepemilikan  properti  menjadi  sebuah  keharusan  untuk  mengusahakan  kebebasan? Kepemilikan properti menjamin seseorang berdikari secara ekonomi sehingga mencukupi kebutuhannya sendiri. Akibatnya, kehidupan seseorang menjadi independen atau tidak memiliki ketergantungan kepada orang lain. Jika seseorang berdaulat secara ekonomi, dia
52 Lippmann, The Good Society, 357.
53 Lippmann, The Good Society, 185.
54 Lippmann, The Good Society, 373.
55 Walter Lippmann, Men of Destiny (New Jersey: Transaction Publishers, 2003), 103.
56 Lippmann, Men of Destiny, 95.
57 Walter Lippmann, A Preface to Politics (New York, NY: Mitchell Kennerley, 1913), 199.
58 Lippmann, Men of Destiny, 99.
59 Lippmann, A Preface to Politics, 156.
60 Lippmann, The Method of Freedom, 101.

## N EOLIBERALISME DARI P ERSPEKTIF J OHN C ALVIN
bebas berpikir, bersikap, menyatakan pendapat, bahkan memberontak dengan leluasa jika diperlukan. 61 Pengamatan Lippmann terhadap sejarah menunjukkan absolutisme, tirani, dan pengekangan kebebasan terjadi karena kondisi mayoritas masyarakat sebuah negara adalah miskin. 62 Sebaliknya, jika masyarakat berkecukupan secara ekonomi, mereka bebas mengekspresikan diri karena tidak khawatir dengan kemelaratan. Oleh karena itulah, Lippmann menyatakan fondasi kebebasan adalah kepemilikan properti (private property ). Akan tetapi, andaikan prasyarat private property terpenuhi, apakah kebebasan akan otomatis terwujud secara ideal? Jawaban pertanyaan ini kompleks karena kebebasan memiliki, setidaknya, dua sisi gelap. Pertama, kebebasan selalu berada dalam wilayah konf- lik. 63 Kebebasan seseorang dapat bertentangan dengan kebebasan orang lain dan sistem norma yang berlaku di masyarakat. Kebebasan juga bisa menjadi dalih sehingga se seo- rang dapat bertindak sewenang-wenang. Alih-alih menciptakan kesejahteraan, kondisi demikian malah menimbulkan kekacauan. Oleh karena itulah, kedua, kebebasan—secara inheren—mempunyai potensi destruktif pada dirinya. Jika disalahgunakan, kebebasan dapat menghancurkan otoritas dan tatanan moral yang telah lama dibangun oleh ma - syarakat. 64 Artinya, andaikan prasyarat private property terpenuhi, perwujudan kebebasan masih memerlukan syarat tambahan agar meredam potensi konflik dan sisi destruktif dari kebebasan .
Potensi konflik dan sisi destruktif dari kebebasan mengindikasikan kebebasan abso- lut mustahil terjadi. Dengan kata lain, karakter kebebasan adalah relatif sehingga perlu pembatasan. Lippmann menemukan solusi pembatasan kebebasan dengan mengadopsi prinsip dari kolektivisme. Kolektivisme bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara resmi oleh negara. 65 Mekanismenya bersifat hierarki sehingga mirip dengan sistem komando militer. Aparatus negara dan seperangkat hukum menjadi perpanjangan tangan pemerintah guna menertibkan kehidupan sosial. Lippmann menyetujui urgensi perang- kat hukum untuk membatasi kebebasan individu sehingga kebebasan menjadi relatif di hadapan pemerintah dan hukum. 66 Artinya, liberalisme ala Lippmann mengedepankan logika hukum, bukan naluri atau kebiasaan. 67 Walau meminjam pemikiran kolektivisme, Lippmann tidak serta-merta menerimanya sepenuhnya. Dia menyadari bahaya fasisme sedang mengintip di balik kolektivisme. 68 Pasalnya, alih-alih membatasi kebebasan, kolek- tivisme berpotensi untuk merampasnya. Lalu, bagaimana mengantisipasi persoalan ini? Jawaban Lippmann sederhana, yaitu pembatasan peran pemerintah 69 melalui hukum. 70 Dengan demikian, Lippmann juga menampik gagasan absolutisme negara. Kebebasan individu dan otoritas negara selalu bersifat relatif dan tidak pernah absolut.
61 Lippmann, The Method of Freedom, 101.
62 Walter Lippmann, The Method of Freedom (New York, NY: The Macmillan Company, 1934), 100–10.
63 Lippmann, Men of Destiny, 106.
64 Lippmann, Men of Destiny, 67.
65 Lippmann, The Method of Freedom, 62.
66 Lippmann, The Good Society, 355–6.
67 Lippmann, The Good Society , 342.
68 Lippmann, The Method of Freedom, 40.
69 Lippmann, The Good Society , 24.
70 Lippmann, The Good Society, 284, 307.
Posisi Lippmann merupakan sintesis antara liberalisme dan kolektivisme. Dia mene- rima sekaligus menolak keduanya. Liberalisme mengasumsikan kebebasan merupakan elemen asasi manusia. Namun, Lippmann meyakini kebebasan tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Di sisi lain, Lippmann juga percaya pada ide kolektivisme bahwa pemerintah perlu membatasi kebebasan warganya. Namun, otoritas pemerintah juga perlu dipagari agar terhindar dari bahaya fasisme. Inilah inti gagasan Lippmann dalam merestorasi liberal- isme. Dia menyebutnya sebagai free collectivism karena kebebasan individu dibatasi oleh otoritas pemerintah yang terbatas. 71
Lalu, apa saja batasan dari tugas pemerintah? Telah disebutkan sebelumnya, sumber kebebasan individu bertumpu pada kemajuan ekonomi. Oleh karena itu, Lippmann me ne- gaskan fungsi utama pemerintah adalah menjamin kesejahteraan ekonomi masyarakat. 72 Pemerintah, melalui perangkat hukumnya, mesti memastikan kebebasan setiap orang untuk melakukan aktivitas ekonomi 73 dan segala kegiatan di pasar berlangsung secara adil. 74 Segmen lainnya tentang pembatasan pemerintahan adalah mengenai strukturnya. Lippmann meyakini desentralisasi merupakan bentuk terbaik agar tugas pemerintah efektif dan efisien. 75 Jika struktur hierarkinya dipecah, pemerintah akan mampu melayani masyarakat secara luas. Jika masyarakat puas dengan kinerja pemerintah, mereka tidak akan melakukan pemberontakan. Dengan kata lain, Lippmann percaya pembatasan struk- tur (desentralisasi) dan tugas (berfokus pada ekonomi) akan menjamin kebebasan setiap individu.
Ide Lippmann untuk memperbaharui liberalisme dengan membatasi peran dan struktur pemerintah menarik perhatian publik ketika itu. Para ekonom, pemikir politik, pebisnis, dan dosen dari Eropa, Australia, dan Amerika Serikat sepakat untuk membuat sebuah kolokium untuk membahas pemikirannya pada Agustus 1938. Kolokium bertujuan untuk menemukan “the new tasks of a true liberalism.” 76 Para peserta sama-sama meresahkan pengaruh liberalisme tradisional yang dinilai telah gagal karena menciptakan kesengsaraan di tengah masyarakat. 77 Pada kolokium inilah, istilah neoliberalisme pertama kali muncul secara formal. 78
Mayoritas peserta kolokium tampaknya sependapat dengan ide-ide pokok dan kritik Lippmann terhadap liberalisme. Mereka setuju liberalisme telah korup 79 sehingga perlu dijaga agar terhindar menjadi anarkisme. 80 Oleh karena itulah, sistem moral ter- tentu harus mengawal kebebasan. 81 Peserta kolokium juga mengakui signifikansi peran
71 Lippmann, The Method of Freedom , 111.
72 Lippmann, The Method of Freedom, 36.
73 Lippmann, The Good Society, 238.
74 Ibid., 295, 296.
75 Lippmann, The Good Society , 313–4.
76 Jurgen Reinhoudt dan Serge Audier, “Foreword and Opening Lectures of the Walter Lippmann Colloquium,” dalam The Walter Lippmann Collo- quium (Cham: Springer International Publishing, 2018), 93, http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-65885-8_3 .
77 Jurgen Reinhoudt dan Serge Audier, “Introduction,” dalam The Walter Lippmann Colloquium (Cham: Springer International Publishing, 2018), 22, http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-65885-8_1 .
78 Reinhoudt dan Audier, “Introduction,” 6.
79 Reinhoudt dan Audier, “Foreword and Opening Lectures of the Walter Lippmann Colloquium,” 109.
80 Reinhoudt dan Audier, “Foreword and Opening Lectures of the Walter Lippmann Colloquium,” 111.
81 Jurgen Reinhoudt dan Serge Audier, “Psychological and Sociological Causes, Political and Ideological Causes, of the Decline of Liberalism,” dalam The Walter Lippmann Colloquium (Cham: Springer International Publishing, 2018), 175, http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-65885-8_8 .

## N EOLIBERALISME DARI P ERSPEKTIF J OHN C ALVIN
ekonomi sebagai esensi liberalisme, 82 bahkan meradikalkannya dengan cita-cita mencip- takan sebuah sistem ekonomi global. 83 Untuk memastikan kesehatan pasar, mereka juga meyakini pe ranan supremasi hukum. Oleh karena itulah pada kolokium itu, Lippmann mengatakan basis liberalisme adalah pengorganisasian modus produksi oleh sebuah sistem legal. 84 Mereka juga percaya pada pembatasan peran pemerintah agar tidak terjebak menjadi kolektivisme. 85 Jika terpaksa harus campur tangan, pemerintah wajib memastikan intervensinya selaras dengan kepentingan pasar. 86 Inilah sistem liberalisme sejati menurut mereka.
Lippmann dan peserta kolokium kemudian menyadari kalau pemahaman mereka mengenai liberalisme sudah berbeda dengan pemahaman umum. Mereka setuju dengan mimpi idealnya, namun menolak mekanismenya. Diskontinuitas pemaknaan atas libe- ralisme menjadi alasan untuk mencari nama baru pada liberalisme. Kolokium tersebut memunculkan beberapa usulan, yaitu constructor liberalism , positive liberalism , left liberalism , social liberalism , dan neo-liberalism. Nama terakhir, yaitu neoliberalisme, akhirnya dipilih. Alasan untuk membubuhkan “neo” pada “liberalisme” karena kolokium diselenggara- kan untuk merestorasi gagasan liberalisme, bukan untuk membuangnya. 87 Perbedaan mendasar antara liberalisme tradisional dengan neoliberalisme hanya pada mekanisme dalam mewujudkan kebebasan individu. Cara baru inilah (peran pemerintah dan hukum) menjadi sumbangan baru terhadap liberalisme tradisional menjadi neoliberalisme.
Sebagai penutup bagian ini, setidaknya terdapat empat pokok pikiran penting untuk memahami neoliberalisme. Pertama, konteks kelahiran neoliberalisme adalah krisis, yaitu Depresi Besar pada 1930-an. Kedua, neoliberalisme lahir di tengah pertempuran ideolo- gis antara liberalisme tradisional dengan kolektivisme (komunisme). Ketiga, pembacaan terhadap neoliberalisme terkait erat dengan kritik terhadap liberalisme tradisional dan usaha merestorasinya. Keempat, usulan neoliberalisme untuk memperbaiki liberalisme tradisional adalah memasukkan peran pemerintah (yang terbatas) dan hukum untuk mengatur kebebasan individu.

## Teologi Pemerintahan Calvin
Berdasarkan keempat pokok yang sudah disebutkan, inti sari neoliberalisme adalah campuran antara kepentingan ekonomi-politik dan lembaga pemerintahan untuk mewu- judkan  kebebasan  individu. Asal-usul  pemikiran  tersebut  berasal  dari  pengamatan Lippmann mengenai kebebasan. Dia meyakini kebebasan selalu bersifat relatif sehingga ia perlu dibatasi. Otoritas pemerintah melalui perangkat hukumnya berperan untuk
82 Reinhoudt dan Audier, “Foreword and Opening Lectures of the Walter Lippmann Colloquium,” 115.
83 Jurgen Reinhoudt dan Serge Audier, “Liberalism and Economic Nationalism,” dalam The Walter Lippmann Colloquium (Cham: Springer Interna- tional Publishing, 2018), 144, http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-65885-8_6 .
84 Jurgen Reinhoudt dan Serge Audier, “The Agenda of Liberalism,” dalam The Walter Lippmann Colloquium (Cham: Springer International Publish- ing, 2018), 177–179, http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-65885-8_9 .
85 Arnaud Diemer, “The Colloque Walter Lippmann: How to Rebuild the Foundations of Liberalism?,” Journal of Contextual Economics – Schmollers Jahrbuch 139, no. 2–4 (April 1, 2019): 228, https://elibrary.duncker-humblot.com/doi:10.3790/schm.139.2-4.225 .
86 Jurgen Reinhoudt dan Serge Audier, “The Theoretical and Practical Problems of a Return to Liberalism,” dalam The Walter Lippmann Colloquium (Cham: Springer International Publishing, 2018), 187, http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-65885-8_10 .
87 Reinhoudt dan Audier, “Foreword and Opening Lectures of the Walter Lippmann Colloquium,” 114.
menata kebebasan agar menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Karena episentrum neoliberalisme adalah pemerintahan, bagian ini akan memfokuskan uraian tentang teologi John Calvin mengenai pemerintahan.
Sebagai gambaran besar, bagian ini akan menunjukkan pandangan Calvin tentang pemerintahan sebagai sebuah lembaga untuk mengatur, memelihara, dan menyelaraskan cara hidup masyarakat agar sesuai dengan kehendak Allah. Karena berkaitan dengan penataan cara hidup, eksistensi aturan dan supremasi hukum menjadi niscaya. Oleh karena itu, bagian ini akan menunjukkan dasar pemerintahan versi Calvin adalah seperangkat hukum yang berasal dari Tuhan, yakni Alkitab. Untuk memastikan penerapan hukum, Calvin membentuk magistrat atau konsistori dengan integritas dan kesadaran akan pang- gilan sebagai dasar kinerjanya.
John Calvin lahir di Noyon, Perancis pada 1509 dan berasal dari keluarga kaya. Pada mulanya, ayahnya menginginkan dia untuk menjadi pendeta sehingga memasukkannya ke universitas untuk belajar teologi. Setelah Calvin belajar teologi beberapa saat, ayahnya kemudian berubah pikiran. Dia mengganti studi anaknya menjadi hukum karena merasa karier seorang sarjana hukum lebih menjanjikan. Namun, setelah ayahnya meninggal pada tahun 1531, Calvin memutuskan untuk kembali belajar teologi. 88 Setelah merampungkan studi teologinya, lewat tuntunan tangan Ilahi, Calvin menetap di Jenewa dan menjadi pendeta dan professor of divinity di sana. 89 Jenewa menjadi semacam laboratorium teologi bagi Calvin. Permasalahan sosial kota itu banyak membidani kelahiran pemikiran teolo- gisnya, secara khusus tentang politik dan pemerintahan.
Walau memiliki jabatan terhormat, masyarakat Jenewa pernah memutuskan untuk membuang Calvin. Latar belakangnya adalah kondisi multikrisis di Jenewa yang padat penduduk (akibat menampung pengungsi Protestan dari Prancis yang berkonflik dengan Katolik 90 ) dan permasalahan ekonomi 91 sehingga meningkatkan angka kriminalitas dalam masyarakat, bahkan pejabat. 92 Calvin pun menganggap masyarakat jahat dan korup secara moral sehingga menolak untuk melayani di dalam Perjamuan Kudus. 93 Karena menurut Calvin, syarat seseorang layak mengikuti Perjamuan Kudus bukan sekadar percaya kepada Yesus Kristus, tetapi harus berpartisipasi dalam kemanusiaan Kristus, yakni cinta kasih, pengampunan, dan solidaritas terhadap sesama anggota tubuh Kristus. 94 Padahal, Perjamuan Kudus menjadi episentrum dan “kartu” identitas kekristenan pada bangunan teologi abad ke-16. 95 Dengan kata lain, penolakan Calvin melayani di dalam Perjamuan Kudus adalah bentuk penyangkalan terhadap identitas kekristenan jemaat
88 G. Sujin Pak, “John Calvin’s Life,” dalam John Calvin in Context, ed. R. Ward Holder (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 10, https:// www.cambridge.org/core/product/identifier/9781108687447%23CN-bp-1/type/book_part .
89 Theodore Beza, The Life of John Calvin (Philadelphia: J. Whetham, 1836), 12–13.
90 Jesse Spohnholz, “Refugees,” dalam John Calvin in Context, ed. R. Ward Holder (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 147, https:// www.cambridge.org/core/product/identifier/9781108687447%23CN-bp-17/type/book_part .
91 Spohnholz, “Refugees,” 152–3.
92 Beza, The Life of John Calvin, 17–18.
93 Beza, The Life of John Calvin, 18.
94 John Calvin, “A Short Treatise on the Lord’s Supper,” dalam The Collected Works of John Calvin (East Sussex: Delphi Classics, 2020), bab 13. 95   Wim Janse, “Calvin’s Doctrine of the Lord’s Supper,” Perichoresis 10, no. 2 (Juni 2012): 139, https://www.sciendo.com/article/10.2478/v10297-012- 0007-3 .

## N EOLIBERALISME DARI P ERSPEKTIF J OHN C ALVIN
di Jenewa. Hal ini menyebabkan kemarahan jemaat yang berbuntut pada pembuangan Calvin. 96 Peristiwa pembuangan ini kelak akan menjadi cikal bakal pemikiran Calvin ten- tang politik dan pemerintahan. 97 Calvin membayangkan hubungan antara otoritas sekuler dan gereja demi menghasilkan perdamaian dan keadilan sambil mempertahankan batasan antara pemerintah sipil dan masyarakat. 98
Kondisi Jenewa kian bertambah buruk. Senat kota akhirnya memutuskan untuk memanggil Calvin pulang agar menduduki jabatannya semula demi menertibkan Jenewa kembali. Calvin menerima tawaran tersebut, dengan peringatan keras kepada para pejabat kota, “If you desire to have me for your pastor, correct the disorder of your lives. If you have with sincerity recalled me from my exile, banish the crimes and debaucheries which prevail among you.” 99 Calvin menuntut pertobatan dan perombakan cara hidup masyarakat. Sebelum menerima jabatannya kembali, Calvin serta-merta menegaskan proyek pertamanya, yaitu memba- ngun kembali disiplin gereja yang murni berdasarkan ajaran Alkitab. Peran pejabat dan disiplin akan menjiwai pemikiran Calvin ketika berusaha untuk memperbaiki kota Jenewa.
Usaha Calvin membenahi Jenewa melahirkan pemikiran teologinya tentang peme- rintahan sipil. Calvin mencatat dua tugas utama pemerintahan sipil. 100 Pertama, pemerintah bertugas untuk menjamin kebebasan masyarakat untuk menyembah Tuhan berdasarkan ajaran gereja yang sehat. Kedua, pemerintah berkewajiban untuk membentuk perilaku sosial yang mempromosikan kedamaian dan ketenangan. Kedua tujuan itu membagi orientasi pemerintahan sipil menjadi dua, yaitu spiritual dan politis. Dikotomi tersebut berangkat dari pemikiran Calvin tentang dua kerajaan, yaitu Kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Sifat Kerajaan Allah adalah spiritual; berisi tentang pengetahuan tentang Allah dan natur kebenaran sejati. Sementara itu, kerajaan dunia bersifat temporal dengan tugas teknis mengenai tata cara mengurus masyarakat. 101 Kedua kerajaan berkorelasi untuk membentuk pemerintahan sipil. Eksistensi Kerajaan Allah mendahului semua jenis ke ra- jaan di dunia. Oleh karena itu, Kerajaan Allah menjadi bentuk ideal dari kerajaan di dunia. Artinya, kerajaan dunia (pemerintahan sipil) memproyeksikan diri pada tujuan Kerajaan Allah. 102 Dengan kata lain, fungsi pemerintahan sipil adalah mengejawantahkan cita-cita Kerajaan Allah di bumi, yaitu penyembahan terhadap Allah dan kedamaian di antara sesama manusia.
Perhatian pada manusia menjadi sentral pemikiran Calvin, termasuk dalam pan- dangannya mengenai pemerintahan sipil. Pada bab awal Institutes, Calvin meletakkan arti penting manusia untuk mendapatkan pengetahuan tentang Allah. Pengetahuan tentang diri manusia berkorelasi dengan pengetahuan tentang Allah. Calvin mengatakan, “Without
96 Beza, The Life of John Calvin, 19.
97 William Stacy Johnson, John Calvin, Reformer for the 21st Century (Kentucky: Westminster John Knox Press, 2009), 109.
98 Diane C. Margolf, “The French Wars of Religion,” dalam John Calvin in Context, ed. R. Ward Holder (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 52, https://www.cambridge.org/core/product/identifier/9781108687447%23CN-bp-6/type/book_part .
99 Beza, The Life of John Calvin, 25–26.
100 John Calvin, Institutes of the Christian Religion Volume Two, ed. John T. McNeill (Kentucky: Westminster John Knox Press, 2006), 1487.
101 John Calvin, Institutes of the Christian Religion Volume One, ed. John T. McNeill (Kentucky: Westminster John Knox Press, 2006), 272, 847.
102 Calvin, Institutes of the Christian Religion Volume Two, 1487.
knowledge of self-there is no knowledge of God.” 103 Sebaliknya, Calvin melanjutkan “Without knowledge of God there is no knowledge of self.” 104 Namun, Calvin melihat satu persoalan serius, yaitu dosa yang merusak natur manusia sehingga kesombongan, kepalsuan, kemunafikan, dan kejahatan memenuhi hati manusia. 105 Karakter jahat ini kemudian memengaruhi kontur masyarakat di ruang publik, yaitu terciptanya perilaku kekerasan dan berbagai pelanggar- an. 106 Calvin bahkan menilai kejahatan sudah menjadi prevalensi dalam masyarakat. 107 Walau kejahatan menjadi karakteristik masyarakat, tetapi Calvin melihat manusia memiliki dorongan natural sebagai makhluk sosial untuk menata dan memelihara struktur ma - syarakatnya. Naturnya sebagai makhluk sosial kemudian memunculkan kesan universal bagi semua orang untuk menciptakan ketertiban. 108 Kesan universal ini menjadi embrio dari kebutuhan manusia untuk membentuk pemerintahan sipil.
Calvin menurunkan mekanisme pemerintahan sipilnya dari dua elemen penting. Pertama adalah supremasi hukum. Urgensi hukum bagi pemerintahan sipil berangkat dari pandangan Calvin tentang pemeliharaan Allah dan kebebasan manusia. Allah memelihara ciptaan-Nya karena Dia adalah penciptanya sehingga segala peristiwa dan realitas terjadi berdasarkan regulasi-Nya. 109 Dalam hal ini, kebebasan manusia juga termasuk dalam pengawasan dan pemeliharaan Allah. Berdasarkan pembacaannya terhadap Amsal 16:1, walaupun tampak bebas menentukan pilihan, Calvin meyakini titik pangkal kebebasan manusia berada pada tangan Allah. 110 Namun, Calvin menyadari kompleksitas dari kebe- basan. Pada satu sisi, Calvin menerima asumsi umum, yaitu manusia diberkahi dengan kebebasan. 111 Namun, sejak memiliki status berdosa, Calvin melihat pilihan bebas manusia akan selalu berujung pada kejahatan. Oleh karena itu, satu-satunya cara memperbaiki ori- entasi kebebasan yang telah melenceng adalah lewat pertolongan anugerah (secara khusus Alkitab). 112 Calvin menyimpulkan salah satu inti dari Alkitab adalah ajaran atau hukum mengenai cara hidup manusia agar selaras dengan kehendak Allah. 113 Oleh karena itulah, Calvin mengikhtisarkan, “The law itself points our way to grace.” Dengan kata lain, Allah menggunakan hukum—yang tertulis dalam Alkitab—sebagai perpanjangan tangan-Nya untuk memelihara ciptaan dan mereorientasi kebebasan manusia. Jadi, pemerintahan sipil merupakan bagian dari pemeliharaan Allah dengan menggunakan hukum sebagai instrumen untuk mengatur masyarakat dan kebebasan individu. 114
Elemen penting kedua dalam mekanisme pemerintahan sipil adalah integritas peja- bat pemerintahan (magistrate). Calvin memandang perlu pejabat pemerintahan untuk me negakkan hukum dalam masyarakat. Namun, Calvin mengingatkan para magistrate
103 Calvin, Institutes of the Christian Religion Volume One , 35.
104 Calvin, Institutes of the Christian Religion Volume One, 37. 105 Calvin, Institutes of the Christian Religion Volume One , 554. 106 Calvin, Institutes of the Christian Religion Volume One , 23.
107 John Calvin, “The Necessity of Reforming the Church (1543),” dalam The Collected Works of John Calvin (East Sussex: Delphi Classics, 2020).
108 Calvin, Institutes of the Christian Religion Volume One, 272.
109 Calvin, Institutes of the Christian Religion Volume One, 198, 200.
110 Calvin, Institutes of the Christian Religion Volume One, 205.
111 Calvin, Institutes of the Christian Religion Volume One, 260.
112 Calvin, Institutes of the Christian Religion Volume One, 262.
113 Calvin, Institutes of the Christian Religion Volume One , 324.

## N EOLIBERALISME DARI P ERSPEKTIF J OHN C ALVIN
agar mengingat identitas mereka. Jabatan tersebut berasal dari Allah sehingga mereka berperan sebagai mandataris-Nya di bumi agar hukum-Nya dapat terealisasi dalam ma - syarakat. 115 Karena berperan sebagai wakil Allah, mereka harus menunjukkan perhatian, keseriusan, dan ketekunan sehingga menjadi gambaran tentang pemeliharaan, perlindu- ngan, kebaikan, kebajikan, dan keadilan ilahi. 116 Para pejabat harus berpihak kepada orang miskin, menempatkan Alkitab sebagai sumber hukum utama, tidak menerima suap, dan membela kelompok masyarakat yang tertindas. 117 Dengan kata lain, Calvin menginginkan hukum yang sempurna dari Alkitab juga harus digenapi melalui integritas yang bertang- gung jawab dari para pemangkunya.
Akan tetapi, ide Calvin untuk membentuk sebuah pemerintahan sipil berdasarkan supremasi hukum dan integritas pejabatnya tampaknya mendapat penolakan. Muncul anggapan dari sebuah kelompok masyarakat, yaitu hanya Kristus yang berhak memimpin sebuah masyarakat, bukan magistrate. Mereka mengedepankan peranan kerajaan spiritual daripada kerajaan politis. 118 Mereka berpikir sistem masyarakat dan dunia akan hancur dengan atau tanpa sebuah sistem pemerintahan karena dosa. Oleh karena itulah, mereka meyakini membentuk kerajaan duniawi, magistrate, dan berbagai sistem pemerintahan lainnya adalah sia-sia belaka.
Calvin menolak pandangan di atas dengan dua alasan. Pertama, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Calvin meyakini dua kerajaan memiliki relasi positif, bukan anti- tesis. Kerajaan Allah adalah orientasi kerajaan politis sehingga kerajaan politis bertugas untuk menerapkan nilai-nilai Kerajaan Allah di bumi. Kedua, Calvin menilai alasan para penolak sistem pemerintahan sipil sebagai sebentuk kenaifan. Menurut Calvin, mereka melupakan kenyataan bahwa kejahatan mengintip di berbagai sudut struktur sosial manu- sia. Artinya, kondisi masyarakat mustahil berada pada kondisi sempurna. Karena realitas kejahatan adalah niscaya, struktur sosial membutuhkan perangkat hukum guna membatasi kejahatan tersebut sehingga kelompok masyarakat yang lemah terlindungi. 119 Dengan kata lain, Calvin meletakkan hukum dengan peran ganda. Selain untuk membatasi kejahatan, hukum juga berperan untuk memberi kerangka kepada masyarakat agar hidup dengan cara yang benar. 120 Walau mengimani eksistensi Kerajaan Allah sebagai satu-satunya sistem paling sempurna, namun Calvin tetap realistis. Dia meyakini masyarakat sipil masih membutuhkan sistem untuk menata kehidupannya agar menciptakan kedamaian dan keselarasan cara hidup dengan hukum Allah.
Peran magistrate bagi masyarakat sipil pada abad ke-16 menunjukkan hasil positif. Calvin sukses menciptakan simbiosis antara pemerintahan sekuler dengan gereja sehingga menciptakan keadilan, kedamaian, dan keteraturan di tengah masyarakat sipil. Calvin ber- hasil menegakkan hukum dari pemerintahan politik sambil menjaga batasannya dengan
115 Calvin, Institutes of the Christian Religion Volume Two, 1488–9.
116 Calvin, Institutes of the Christian Religion Volume Two, 1491.
117 Calvin, Institutes of the Christian Religion Volume Two, 1496.
118 Calvin, Institutes of the Christian Religion Volume Two, 1486.
119 Calvin, Institutes of the Christian Religion Volume Two, 1487–8.
120 Johnston, “A Protestant Rethinking of Economics for a Healthier World,” 375.
hukum Allah. 121 Setiap gereja lokal memiliki magistrate dan dikenal dengan isitlah konsistori ketika itu. Tugas konsistori bukan lagi sekadar mengurus perkara gerejawi, melainkan mereka melibatkan diri untuk menegakkan disiplin dalam masyarakat sipil. Walau tidak berhak menjatuhkan sanksi berdasarkan hukum sekuler, mereka dapat melakukan bebe- rapa tindakan. Misalnya, mereka bisa melakukan investigasi terhadap kejahatan kriminal; memberi sanksi penjara sementara; menuntut denda; dan terlibat dalam kasus-kasus serius di ruang publik. Alhasil, konsistori berpartisipasi aktif untuk menegakkan disiplin dalam masyarakat. 122 Dalam hal ini, Calvin berhasil menjaga keseimbangan antara kekua- tan politik dan agama. Kedua entitas berjalan secara pararel sambil menjaga batasan masing-masing.
Jemaat dalam konsistori berperan aktif secara signifikan dalam meningkatkan kedi- siplinan di masyarakat. Mayoritas komposisi keanggotaan konsistori diisi oleh jemaat awam dibandingkan pendeta. Desain keanggotaan ini mengakibatkan karakteristik konsis- tori menjadi bernuansa lokal. 123 Dengan kata lain, lokalitas mengubah corak pemerintahan gereja menjadi desentralisasi. Akibatnya, mereka memiliki yurisdiksi otonom terhadap komunitas masing-masing. Ketika masing-masing komunitas berhasil memaksimalkan peran konsistori, cara hidup jemaat lokal berubah mengikuti standar hukum Tuhan. Perubahan hidup jemaat lokal kemudian akan memengaruhi masyarakat sipil. 124 Artinya, perubahan pada masyarakat sipil terjadi dengan dua cara, yaitu melalui jalur transformasi struktural (konsistori) dan keteladanan hidup individual jemaat lokal.
Berdasarkan uraian ini, setidaknya terdapat lima pokok penting untuk memahami teologi Calvin tentang pemerintahan. Pertama, latar belakang kondisi sosial di Jenewa dan pendidikan Calvin dalam bidang hukum memengaruhi pemikirannya tentang tata laksana pemerintahan sipil. Kedua, kondisi masyarakat di Jenewa sedang mengalami degradasi moral karena dampak negatif dari dinamika sosial, politik, ekonomi, dan religius ketika itu. Situasi ini memantik Calvin untuk mempertanyakan ulang peranan gereja dalam dinamika perkembangan masyarakat di ruang publik. Ketiga, Calvin berusaha untuk mem- perbaiki keadaan dengan memperbaharui peranan gereja. Dia membentuk magistrat atau konsistori dengan dasar hukum Allah yang diadopsi dari Alkitab. Keempat, hukum akan memastikan kebebasan setiap individu sesuai dengan kehendak Allah demi mewujudkan kedamaian, ketertiban, dan keadilan. Kelima, karakteristik pemerintahan adalah spiritual karena menjangkarkan persoalan duniawi dengan prinsip-prinsip surgawi.

## Dampak Antropologi dan Sosiologi dari Neoliberalisme Berdasarkan Perspektif Calvin
Bagian ini akan mendiskusikan pemikiran Lippmann dan Calvin tentang pemerintahan.
121 Margolf, “The French Wars of Religion,” 52.
122 Jeffrey R. Watt, “Consistories and Discipline,” dalam John Calvin in Context (Cambridge University Press, 2019), 103, https://www.cambridge. org/core/product/identifier/9781108687447%23CN-bp-12/type/book_part .
123 Watt, “Consistories and Discipline,” 104.
124 Otniel Murza, “A Comparison of the Church-State Relationship as seen by Catholics, Luther, Zwingli and Calvin, and the Anabaptists during the Reformation,” dalam RAIS Conference Proceedings 2021 (Research Association for Interdisciplinary Studies, 2021), 95.

## N EOLIBERALISME DARI P ERSPEKTIF J OHN C ALVIN
Bagian ini akan membandingkan antara pemikiran kedua tokoh dengan melihat persa- maan, perbedaan, dan implikasi dari masing-masing gagasan. Dengan mendiskusikan pemikiran kedua tokoh, bagian ini akan memperlihatkan kedua gagasan memang kerap beririsan pada term yang sama. Namun, pemaknaan mereka terhadap term tersebut ber- beda karena berangkat dari konteks, latar belakang, dan wawasan dunia yang berlainan.
Jika meninjau latar belakang Walter Lippmann dan John Calvin, kita akan me nemukan perbedaan dan persamaan dari kedua tokoh tersebut. Salah satu kontras di antara mereka yang mudah terlihat adalah latar belakang pendidikan dan profesinya. Lippmann me rupa- kan seorang wartawan pada 1930-an di AS. Sementara itu, Calvin berlatar pendidikan teologi dan hukum dengan profesi sebagai pejabat gerejawi pada abad ke-16 di Jenewa. Namun, walau riwayat pendidikan dan profesinya tidak memiliki relasi formal dengan politik, mereka justru memberi perhatian besar terhadapnya. Informasi ini diperlukan agar kita dapat memahami asumsi dari keduanya mengenai pemerintahan. Kesamaan kedua adalah posisi mereka terhadap demokrasi. Lippmann, sejak awal, telah menyatakan sikap pesimis terhadap demokrasi. Di sisi lain, Calvin tidak sepenuhnya meragukan demokrasi. Dia bahkan mengatakan aristokrasi dan demokrasi merupakan dua sistem pemerintahan terbaik. 125 Hanya saja, pilihan mekanisme pemerintahan sipilnya mengindikasikan Calvin bertendensi pada aristokrasi. Pasalnya, magistrat merupakan sekelompok orang yang bertugas mengambil keputusan untuk mengatasi suatu problem di ruang publik. Jadi, walau latar belakang mereka berbeda, Lippmann dan Calvin sama-sama mengekspresikan keengganan terhadap demokrasi.
Akan tetapi, kesamaan sikap terhadap demokrasi dari kedua tokoh berangkat dari asumsi ontologis yang berbeda. Dari perspektif Lippmann, asumsi ontologi politik adalah hukum. Masyarakat harus menundukkan segala hak dan kewajibannya di hadapan eksis- tensi hukum semata. Hukum akan membentuk kebiasaan masyarakat, secara khusus dalam perilaku ekonomi. Dalam hal ini, Lippmann meyakini supremasi hukum lebih tinggi dari segala bentuk kekuasaan. 126 Sementara itu, Calvin juga meyakini signifikansi hukum untuk menata masyarakat. Hanya saja, Calvin melihat hukum bukanlah sebuah ontologi. Hukum adalah ekspresi kehendak Allah tentang kebaikan. 127 Allah mengeluarkan hukum sebagai cara untuk memelihara ciptaan-Nya. Artinya, hukum adalah produk dari Allah sehingga basis ontologis hukum adalah Allah. Jadi, jika Lippmann meletakkan hukum, yang bersifat imanen, sebagai poros struktur sosial, Calvin justru berusaha menariknya pada ranah transendental, yaitu pada Allah. Oleh karena itu, wawasan dunia kedua tokoh berbeda, walau memiliki kemiripan sikap terhadap demokrasi.
Perbedaan wawasan dunia juga akan memengaruhi cara Lippmann dan Calvin ketika menyikapi konflik sosial yang sedang dihadapi. Kedua tokoh sama-sama menghadapi permasalahan sosial di masanya. Lippmann menghadapi krisis ekonomi, sedangkan Calvin berhadapan dengan degradasi moral masyarakat. Lippmann melihat krisis ekonomi terjadi
125 Calvin, Institutes of the Christian Religion Volume Two, 1493.
126 Kirkland, “Hayekian Neoliberalism as Negative Political Theology,” 5.
127 John Calvin, “The Secret Providence of God (1558),” dalam The Collected Works of John Calvin (East Sussex: Delphi Classics, 2020), bab 7.
akibat penyalahgunaan kebebasan. Liberalisme, sebagai paradigma umum ketika itu, mengizinkan setiap individu mempraktikkan kebebasannya secara mutlak, secara khusus dalam aktivitas ekonomi. Karena mengedepankan teori laissez faire, liberalisme melalaikan urgensi regulasi untuk mengatur sistem perbankan. Akibat minimnya peraturan, setiap orang menjadi bebas meminta kredit pada bank, walau tanpa jaminan kemampuan untuk mengembalikannya. Perilaku negatif masyarakat dalam dinamika moneter mengakibatkan krisis ekonomi melanda AS. Lippmann meletakkan liberalisme sebagai kambing hitam- nya dan berusaha untuk merenovasinya untuk menyelesaikan permasalahan. Sementara itu, Calvin menghadapi persoalan yang mirip dengan konteks Lippmann. Degradasi moral terjadi di Jenewa karena faktor ekonomi juga. Kedatangan para imigran ke Jenewa menimbulkan kekhawatiran kepada penduduk lokal. Pikiran mereka memunculkan syak wasangka kalau para pendatang akan menyerobot lapangan pekerjaan. Akibatnya adalah angka kriminalitas di Jenewa meningkat karena setiap orang memikirkan diri sendiri. Tindakan Calvin untuk mengatasi masalah ini adalah membaharui gereja. Calvin menawarkan agar gereja berpartisipasi untuk membantu tugas pemerintahan sipil dalam menertibkan moral kehidupan masyarakat. Usulan ini muncul karena Calvin meyakini gereja juga harus bertanggung jawab untuk menata realitas sosial sebagai artikulasi perpan- jangan tangan Tuhan dalam memelihara ciptaan-Nya. Jadi, walau Lippmann dan Calvin sama-sama menghadapi persoalan sosial akibat kondisi ekonomi, namun tawaran solusi mereka berbeda. Lippmann menawarkan opsi untuk memperbaharui paradigma liberal- isme, sedangkan Calvin mereformasi institusi gereja demi menjaga moralitas masyarakat.
Akan tetapi, walau tawaran Lippmann dan Calvin berbeda, keduanya berjumpa pada satu titik, yaitu sistem pemerintahan. Hanya saja, perbedaan asumsi teoretis akan menciptakan ketegangan tentang haluan dari pemerintahan yang mereka idamkan. Sejak awal, Lippmann berusaha untuk mengembalikan identitas liberalisme ke bentuk aslinya. Tindakan ini berangkat dari kepercayaannya pada kebebasan individu sebagai jantung sistem kemasyarakatan. Lippmann menyadari kebebasan absolut adalah sebuah utopia. Untuk menetapkan batasan dari kebebasan itulah, Lippmann membutuhkan otoritas, yaitu pemerintahan. Jadi, Lippmann menetapkan tugas pemerintahan adalah untuk menjamin kebebasan individu. Namun, peran pemerintah memiliki batasan tertentu. Oleh karena itulah, pada dasarnya, neoliberalisme sedang berusaha untuk meradikalkan individualisme dengan cara membatasi peran pemerintah. 128 Sedangkan, orientasi pemerintahan ala Calvin kontras dengan Lippmann. Calvin memerlukan pemerintahan sipil untuk memastikan moralitas masyarakat berjalan sesuai koridor Alkitab. Fondasi Kerajaan Allah—sebagai basis kerajaan politik—adalah kasih. 129 Karena kasih menjadi dasar sistem pemerintahan, Calvin memandang masyarakat bukan dari perspektif individualisme, melainkan sebagai covenantal community . 130 Eksistensi hukum dan pemerintahan menjadi urgen bagi Calvin
128 Rubén O Martinez, “The impact of neoliberalism on Latinos,” Latino Studies 14, no. 1 (Maret 11, 2016): 14, http://link.springer.com/10.1057/ lst.2015.48 .
129 Calvin, Institutes of the Christian Religion Volume One, 613.
130 Alexander Chow, “Calvinist Public Theology in Urban China Today,” International Journal of Public Theology 8, no. 2 (Mei 8, 2014): 166, https:// brill.com/view/journals/ijpt/8/2/article-p158_3.xml .

## N EOLIBERALISME DARI P ERSPEKTIF J OHN C ALVIN
karena kehadirannya berguna untuk memastikan keadilan dalam struktur masyarakat. 131
Calvin menginginkan segala peraturan, hukum, dan pemerintahan bergerak untuk mema- jukan kesejahteraan seluruh anggota komunitas masyarakat sebagai satu-kesatuan, bukan parsial dalam individu. Dengan demikian, prinsip pemerintahan menurut kedua tokoh saling bertolak belakang. Lippmann mengedepankan individualisme, sedangkan Calvin menitikberatkan fungsi pemerintahan dalam dimensi komunal.
Jika memandang masyarakat sebagai komunal, bukan individual, pertanyaannya adalah apakah Calvin juga menaruh perhatian pada kebebasan individu, seperti Lippmann? Tentu saja! Jika Lippmann masih menganggap definisi kebebasan sebagai enigma, Calvin justru sebaliknya. Calvin mengatakan secara lugas bahwa kebebasan manusia akan selalu bertendensi pada kejahatan sejak kejatuhannya pada dosa. Ketika kebebasan telah melen- ceng, produk akhirnya adalah ketidakadilan dan degradasi moral menjadi prevalensi dalam masyarakat. Justru untuk mengarahkan kebebasan pada kebaikanlah, Calvin menggagas ide mengenai pemerintahan sipil. Hanya saja, Calvin menekankan agar setiap individu menggunakan kebebasannya secara bijaksana. Alasannya karena selain sebagai makhluk individual, Calvin juga memahami identitas manusia sebagai makhluk sosial. Identitas sebagai makhluk sosial mengharuskan setiap individu menjaga ketertiban dan kehar- monisan sehingga tercipta kedamaian sosial. Dengan kata lain, Calvin menilai kebebasan individu harus seimbang dengan tarikan keadilan sosial. 132 Oleh karena itulah, setiap bentuk pemaksaan atau perampasan kebebasan akan selalu bertentangan dengan ide Calvin. Karena pemikirannya tentang kebebasan, Calvinisme disebut-sebut sebagai pionir yang memajukan ide tentang kebebasan dalam sejarah perkembangan budaya Barat. 133 Jika Lippmann meletakkan kebebasan individu sebagai pusat gravitasi masyarakat, Calvin melampaui posisi tersebut. Bagi Calvin, kebebasan individu dan struktur masyarakat selalu berelasi dialektis, yaitu kedua entitas harus berjalan seimbang.
Calvin merekam pemikirannya perihal keseimbangan antara kebebasan individu dan kondisi sosial dalam Institutes . 134 Pertama, Calvin menegaskan agar kebebasan tidak disalahgunakan untuk kerakusan dan kemewahan. Karena jati diri manusia berakar dalam Allah, sifat kebebasan adalah spiritual. Oleh karena itu, setiap individu yang bebas harus berusaha untuk mengekang hasrat liarnya. Kedua, Calvin mengambil sikap agar setiap individu menggunakan kebebasannya untuk menolong orang yang lemah imannya. Setiap orang perlu menjalankan kebebasannya dengan penuh kewaspadaan agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ketiga, kebebasan bukan untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya, kebebasan justru menuntut setiap individu agar rendah hati sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bahkan, Calvin mengingatkan jika gagal menjadikan seseorang menjadi teladan, lebih baik kebebasan tersebut dilepaskan. Terakhir, Calvin menyampaikan kebebasan harus tunduk pada hukum cinta kasih. Berdasarkan empat
131 Calvin, Institutes of the Christian Religion Volume One, 358.
132 Johnston, “A Protestant Rethinking of Economics for a Healthier World,” 395.
133 Willem J. van Asselt, “Calvinism as A Problematic Concept in Historiography,” International Journal of Philosophy and Theology 74, no. 2 (Mei 2013): 145, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21692327.2013.809873 .
134 Calvin, Institutes of the Christian Religion Volume One, 840–846.
pandangan Calvin di atas, kebebasan selalu bersifat relasional dengan orang lain. Dengan kata lain, Calvin menilai kebebasan tidak murni bersifat individual, melainkan sosial atau komunal.
Selain perbedaan pemaknaan, pemahaman Lippmann dan Calvin juga berseberang an mengenai natur kebebasan. Lippmann menilai natur kebebasan adalah artifisial. Manusia harus mengusahakan secara mandiri kebebasannya dengan cara memastikan dan men- jamin hak kepemilikan properti setiap individu. Alasannya karena Lippmann meyakini syarat kebebasan individu adalah terpenuhinya kemandirian ekonomi setiap orang. Dengan kata lain, langkah pertama untuk menciptakan kebebasan adalah mengusa- hakan kesejahteraan ekonomi. Sebaliknya, Calvin berbeda pandangan dengan Lippmann. Calvin meyakini Tuhan menciptakan manusia dengan kebebasan. Hanya saja, dosa telah mencemari kebebasan tersebut sehingga ia akan selalu mengarah pada kejahatan. Untuk mengoreksi kejahatan tersebutlah, manusia harus menyelaraskan kebebasannya dengan hukum Tuhan—yang diadopsi dari Alkitab. Pendeknya, Lippmann melihat natur kebebasan adalah buatan, sementara Calvin berpendapat natur kebebasan adalah alamiah—hanya saja dosa sudah merusaknya.
Pertanyaannya kemudian, apa konsekuensi dari kedua pandangan itu?
Jika kebebasan ditautkan dengan ekonomi, seperti pandangan Lippmann, artinya, pertama, kebebasan bukan lagi entitas otonom, 135 melainkan sebuah ekses dari aktivitas ekonomi. Secara tidak langsung, Lippmann sudah mengandaikan kebebasan sebagai “komoditas” yang harus dibeli. Kedua, kebebasan akan kehilangan aspek universalitasnya ketika harus disyaratkan pada ekonomi. 136 Dengan kata lain, natur kebebasan menjadi parti- kular karena kebebasan kontingen terhadap ekonomi. Ketiga, pemikiran Lippmann tentang kebebasan kian rentan karena mengaitkan antara kebebasan dengan hak kepemilikan properti. Jika kita menerima asumsi ini, bukankah Lippmann seharusnya menganjurkan penghapusan hak kepemilikan properti agar memastikan setiap orang mendapatkan kebebasannya? 137 Ketiga konsekuensi logis dari pandangan Lippmann perihal kebebasan membuat posisinya menjadi problematik.
Bagaimana dengan Calvin? Apakah pandangannya tentang kebebasan juga akan berujung problematik? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memetakan pan- dangan Calvin mengenai masyarakat terlebih dahulu. Calvin memandang masyarakat sebagai sebuah komunitas kovenan. Komunitas kovenan terbentuk karena suatu perjan- jian mengikat (mengatur) eksistensi seluruh anggotanya. Sementara itu, Calvin meyakini dasar perjanjian tersebut berasal dari sebuah prinsip universal, yakni firman Allah. Oleh karena itulah, ketika perjanjian mengartikulasikan diri dalam bentuk hukum, sifat hukum tersebut menjadi universal juga. John Locke akan mengadopsi konsep komunitas kovenan dari Calvin sebagai dasar pemikiran politiknya dan kelak akan memengaruhi peradaban
135 Daniele Lorenzini, “Governmentality, subjectivity, and the neoliberal form of life,” Journal for Cultural Research 22, no. 2 (April 3, 2018): 5, https:// www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14797585.2018.1461357 .
136 Lorenzini, “Governmentality, subjectivity, and the neoliberal form of life,” 6.
137 Rinto Pangaribuan, “Dialektika Teologi dari Perspektif Herman Bavinck dengan Pemikiran Ekonomi Marxisme,” Indonesian Journal of Theology 10, no. 1 (Juli 15, 2022): 127, https://www.indotheologyjournal.org/index.php/home/article/view/240 .

## N EOLIBERALISME DARI P ERSPEKTIF J OHN C ALVIN
Barat. 138 Kita mengenal pemikiran politik Locke dengan istilah kontrak sosial. Basis kon- trak sosial versi Locke adalah pengakuannya terhadap hak adikodrati setiap individu yang mustahil dicabut. 139 Dengan kata lain, Calvin menetapkan pandangannya perihal kebebasan dengan meletakkannya pada prinsip universalitas. Hal itu dilakukan dengan mengubah konsep-konsep transendental menjadi imanen dalam bentuk hukum yang kemudian berperan untuk mengatur kebebasan setiap individu.
Akan tetapi, bukankah gagasan Lippmann tentang kebebasan juga dijangkarkan pada eksistensi hukum? Lalu, apa perbedaannya degan gagasan Calvin? Jawaban pertanyaan ini adalah orientasi. Lippmann mengorientasikan hukum pada kepentingan ekonomi sehingga pemerintah berperan sebagai pelayan pasar, sedangkan Calvin berbeda. Calvin meletakkan moralitas, kebenaran, dan keadilan sebagai episentrum sebuah pemerintahan. Oleh karena itulah, integritas pejabat pemerintah untuk mendaratkan nilai-nilai Kerajaan Allah menjadi signifikan dalam praktik pemerintahan ala Calvin. Pemerintah memastikan masyarakat harus hidup dengan cara yang benar dan selaras dengan firman Allah. Jika Lippmann berfokus pada aktivitas ekonomi, Calvin justru meletakkan cara hidup mas- yarakat secara holistik sebagai tujuan utama sistem pemerintahannya.
Neoliberalisme telah mereduksi natur manusia sebagai makhluk ekonomi belaka karena meletakkan pasar sebagai episentrum pemerintahan. Ketika neoliberalisme meng- ucapkan kebebasan, maksud term tersebut adalah kebebasan ekonomi. Setiap orang bebas untuk mengejar profit dalam persaingan pasar dan regulasi pemerintah berperan sebagai penjamin kebebasan tersebut. 140 Akibatnya adalah pasar menjadi determinan untuk meng- atur interaksi antarmanusia. 141 Neoliberalisme akan membentuk perilaku manusia hanya sebagai perilaku ekonomi. 142 Namun, seperti komentar Michel Foucault, neoliberalisme memahami makhluk ekonomi secara berbeda dengan pemahaman ilmu ekonomi klasik. Ekonomi klasik mengartikan makhluk ekonomi sebagai partner pertukaran sehingga setiap individu diasumsikan sebagai produsen. 143 Namun, neoliberalisme justru sebalik- nya. Pemerintah, dengan mengacu pada logika pasar, akan memandang manusia sebagai klien, konsumen, atau investor—bukan produsen—untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itulah, orientasi neoliberalisme hanya akan menempatkan manusia sebagai instrumen ekonomi.
Manusia sebagai instrumen ekonomi akan menjadi faktor yang membuat cita-cita Lippmann tentang neoliberalisme menjadi kontraproduktif. Salah satu alasan Lippmann merenovasi liberalisme di zamannya karena dia menilai paham tersebut hanya sukses menghadirkan krisis semata. Namun, gagasan neoliberalisme Lippmann ternyata berakhir setali tiga uang dengan liberalisme yang dikritiknya. Ketika neoliberalisme mengasumsikan manusia sebagai homo economicus, segala kebijakannya serta-merta menjadi bernuansa
138 Anthony B. Bradley, The Political Economy of Liberation (New York: Peter Lang Publishing, Inc., 2012), 80–81.
139 Cayla, Populism and Neoliberalism, 66.
140 Martinez, “The impact of neoliberalism on Latinos,” 14.
141 Ramey, “Neoliberalism As A Political Theology of Chance: The Politics of Divination,” 4.
142 Wendy Brown, Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution (New York, NY: Zone Books, 2015), 10.
143 Michel Foucault, The Birth of Biopolitics (New York: Palgrave Macmillan, 2008), 225–6.
bisnis. Logika pasar bebas akan memengaruhi produk kebijakan neoliberalisme dalam mengelola kepentingan publik yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Akibatnya adalah pemerintahan ala neoliberalisme memandang pelayanan publik sebagai komoditas semata (privatisasi). 144 Neoliberalisme akan mengomersialisasi pelayanan publik (misalnya, akses terhadap kesehatan, pendidikan, gizi, dan sebagainya) sehingga hak untuk hidup bukan lagi sebagai syarat untuk mendapatkannya, melainkan tergantung pada daya beli. 145 Dengan kata lain, hanya orang kaya yang dapat menikmati pelayanan publik karena mereka mampu membelinya. Ujung dari keterbatasan akses terhadap pelayanan publik adalah kemiskinan dan menurunnya kualitas kehidupan masyarakat. Jadi, alih-alih meny- ingkirkan kesusahan masyarakat, struktur neoliberalisme (regulasi, hukum, dan kebijakan pemerintah) malah menimbulkan kesenjangan sosial. 146 Asal mula keadaan tersebut berang- kat dari pandangan Lippmann tentang ekonomi sebagai pusat orientasi.
Neoliberalisme juga akan meradikalkan karakter individualisme karena mesin peme- rintahan berorientasi pada ekonomi pasar bebas semata. Alasannya karena mekanisme pasar bebas bersandar pada kompetisi. Sudah menjadi pengetahuan umum, tanpa kompe- tisi, pasar bebas akan mengalami kemandekan. Jika sebuah pemerintah sudah menyerap agenda neoliberalisme, ia sudah mengasumsikan kompetisi sebagai cara hidup ma - syarakat. 147 Karena neoliberalisme merupakan sebuah orientasi pemerintahan dengan peran mengatur perilaku masyarakat, ia harus menginstal kompetisi dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. 148 Akibatnya, setiap individu akan menganggap individu lain sebagai saingannya.
Namun pertanyaannya, apakah kompetisi jahat pada dirinya sendiri? Pada dasarnya, karakter dari kompetisi adalah ambivalen. Kompetisi mempunyai sisi positif. Misalnya, kompetisi dapat mendorong seseorang untuk menemukan kemampuan terbaiknya, me rangsang inovasi dan peningkatan mutu kualitas kerja, bahkan kompetisi mampu menjadi wadah untuk mendemonstrasikan keadilan dan kebaikan kepada orang lain, termasuk terhadap kompetitor. 149 Oleh karena itulah, Grudem mengatakan dengan lugas bahwa kompetisi membuka peluang kepada setiap orang agar menggunakan talentanya secara maksimal untuk kemuliaan-Nya. 150 Namun, Grudem juga menyadari bahwa kom- petisi memiliki sisi negatif. Kompetisi membawa banyak godaan untuk berbuat dosa, misalnya, menyabotase kompetitor, menimbulkan kesombongan, dan menciptakan ke si- bukan sehingga melupakan waktu bersama keluarga dan Tuhan. 151 Artinya, kompetisi memiliki karakter konstruktif sekaligus destruktif.
144 S.  L.  Mudge,  “What  Is  Neo-liberalism?,”  Socio-Economic Review  6,  no.  4  (Mei  21,  2008):  704,  https://academic.oup.com/ser/article-lookup/ doi/10.1093/ser/mwn016 .
145 Denar, “Melacak Daya Jalar Neoliberalisme Global, Penderitaan Sebagai Basis Etis Pembangunan dan Opsi Pengembangan Masyarakat Versi Gereja Katolik,” 103–4.
146 Beth Mintz, “Neoliberalism and the Crisis in Higher Education: The Cost of Ideology,” American Journal of Economics and Sociology 80, no. 1 (Januari 31, 2021): 84, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ajes.12370 .
147 Nurdiana Gaus, Sultan Sultan, dan Muhammad Basri, “State Bureaucracy in Indonesia and its Reforms: An Overview,” International Journal of Public Administration 40, no. 8 (Juli 3, 2017): 5, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01900692.2016.1186179 .
148 Brown, Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution, 138.
149 Wayne Grudem, Business for the Glory of God: The Bible’s Teaching on the Moral Goodness of Business (Wheaton: Crossway Books, 2003), 62–65.
150 Grudem, Business for the Glory of God, 65.

## N EOLIBERALISME DARI P ERSPEKTIF J OHN C ALVIN
Ketika mengamati watak ambivalensi dari kompetisi, pertanyaannya kemudian adalah mengapa seseorang berperilaku positif, sedangkan sebagian lagi terjebak pada sisi negatifnya? Jawaban Grudem sederhana, yaitu tergantung pada motivasi atau sikap hatinya. Sejak awal, Grudem menekankan bahwa tujuan dari setiap kegiatan ekonomi (bisnis—termasuk kompetisi) adalah untuk memuliakan Tuhan dengan mengimitasi atribut-atribut-Nya. 152 Beberapa atribut tersebut adalah berbagi, produktif, dan mencip- takan kebaikan untuk masyarakat. 153 Artinya, fokus dari bisnis bukanlah untuk mencapai kebanggaan diri, tetapi untuk mengekspresikan cinta kasih dan kerendahan hati terhadap sesama dan kepada Tuhan. 154 Dengan demikian, seseorang terjebak pada sisi destruktif dari kompetisi karena ia ingin melayani kemuliaan dirinya, bukan kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain, kompetisi menjadi buruk ketika kepentingan individu menjadi prioritas dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan dan kebaikan bersama.
Aspek individualisme inilah yang membedakan corak pemerintahan ala Calvin dari neoliberalisme ketika berurusan dengan ekonomi. Bagi Calvin, seturut pembacaan Bethlen, subjek utama ekonomi adalah manusia. Oleh karena itulah, Calvin berusaha untuk mengimplementasikan teologinya secara praktis dalam bidang ekonomi untuk menolong orang-orang miskin atau yang membutuhkan. Agar memenuhi maksudnya, Calvin beru- saha untuk merelevansikan ajaran Alkitab (secara khusus dari Perjanjian Lama) mengenai sistem pinjam-meminjam. 155 Calvin berharap sesama jemaat dapat saling menolong dengan sistem tersebut. Pemahaman Bethlen di atas juga diperkuat oleh pandangan Calvin me - ngenai korelasi antara gereja dengan kekayaan. Institutes mencatat Calvin meng ajarkan agar gereja menggunakan kekayaannya untuk menolong orang miskin, bukan untuk mem- perkaya para pejabat gereja. 156 Artinya, berbeda dengan neoliberalisme, Calvin mendorong jemaat dan gereja agar menghindari sikap individualisme ketika mengelola uang. Walau tidak mengurusi sistem ekonomi secara global, tetapi Calvin menciptakan sebuah etos untuk mengatasi kesenjangan sosial. Calvin berusaha untuk membangkitkan semangat solidaritas terhadap orang miskin, bukan meradikalkan individualisme.
Usulan mengenai praktik ekonomi ini menunjukkan analisis Calvin tentang perso- alan ekonomi belum merambah pada ketegangan antara pasar dan pemerintahan seperti isu yang dihadapi oleh neoliberalisme. Hal ini menjadi wajar. Pasalnya, tarikan kepen- tingan pasar dengan kebijakan negara baru muncul setelah kelahiran kapitalisme pada akhir abad ke-18 lewat proses akumulasi primitif. 157 Dengan kata lain, kapitalisme belum menjadi konteks pemikiran Calvin. Oleh karena itulah, tuduhan bahwa teologi Calvin sebagai penanggung jawab berdirinya kapitalisme 158 menjadi keliru. 159 Namun walau
152 Grudem, Business for the Glory of God , 12.
153 Grudem, Business for the Glory of God, 21, 27, 31, 44.
154 Grudem, Business for the Glory of God, 75–76.
155 Bethlen, “The Role of Calvinism in the Development of Modern Economy,” 356–61.
156 Calvin, Institutes of the Christian Religion Volume Two, 1075–1076.
157 Karl Marx, Kapital Buku I: Sebuah Kritik Ekonomi (Jakarta: Hasta Mitra, 2007), 807.
158 Michelle E Martin, “Philosophical and Religious Influences on Social Welfare Policy in the United States: The Ongoing Effect of Reformed Theol- ogy and Social Darwinism on Attitudes toward the Poor and Social Welfare Policy and Practice,” Journal of Social Work 12, no. 1 (2012): 53, http://journals. sagepub.com/doi/10.1177/1468017310380088 .
159 Kerap kali teologi Calvin dikait-kaitkan dengan kebangkitan kapitalisme berdasarkan pembacaan terhadap tulisan Max Weber dalam Etika
demikian, Calvin tetap menyediakan prinsip penting bagi pemerintahan dalam mengu- rai ketegangan dengan pasar, yaitu mengutamakan hak dan kebebasan individu. Prinsip ini berangkat dari keyakinan Calvin bahwa pusat gravitasi dari realitas ekonomi-politik adalah eksistensi individu. 160 Artinya, penghargaan atas manusia menjadi dasar dari segala kebijakan pemerintah ketika berhadapan dengan aktivitas pasar. Prinsip ini kemudian menjadi embrio dari demokrasi liberal yang berlaku pada banyak negara modern seka- rang. 161 Demokrasi liberal meletakkan penghargaan terhadap prinsip-prinsip hak individu dan pembatasan pelaksanaan kekuasaan. 162 Prinsip ini berbeda dari neoliberalisme yang meletakkan kepentingan ekonomi sebagai pusat kebijakan politik.
Ringkasnya, terdapat beberapa hal yang dapat disarikan dari diskusi ini. Pertama , kedua tokoh sama-sama menghadapi persoalan sosial sebagai dampak dari dinamika ekonomi. Namun, keduanya berbeda dalam tawaran filosofis. Lippmann memilih untuk merenovasi liberalisme tradisional, sedangkan Calvin memutuskan untuk mereformasi tugas gereja agar menjaga moralitas publik. Kedua, mereka memiliki kemiripan dalam mengusulkan solusi konkret untuk mengatasi permasalahan, yaitu membentuk sebuah lembaga pemerintahan terdesentralisasi. Hanya saja, mereka berbeda asas perihal meman- dang masyarakat. Lippmann menekankan aspek kebebasan individualisme, sedangkan Calvin memandang masyarakat sebagai komunitas komunal. Ketiga, pandangan kedua tokoh tentang kebebasan juga memiliki persamaan dan perbedaan. Mereka sama-sama meyakini kebebasan memiliki batas. Pembatasnya adalah hukum. Dalam hal ini, pemerin- tah mengambil peran sebagai otoritas untuk memastikan supremasi hukum berlaku dalam masyarakat. Namun, pemahaman mereka tentang prinsip dan orientasi kebebasan berto- lak belakang sehingga berdampak pada implementasinya. Lippmann meyakini ekonomi sebagai titik pijak dari kebebasan. Oleh karena itu, fungsi hukum dan pemerintah adalah memastikan penyelenggaraan keberlangsungan kegiatan ekonomi di pasar. Sementara itu, Calvin justru menekankan relasi dialektis antara kebebasan dengan keadilan sosial se - hingga pemerintah bertugas untuk memastikan keduanya berjalan seimbang. Konsekuensi pandangan Lippmann adalah natur kebebasan menjadi partikular dan bukan lagi otonom, tetapi relatif terhadap kepemilikan properti. Calvin justru melihat kebebasan dengan cara sebaliknya. Kebebasan merupakan hak adikodrati manusia sehingga bersifat universal dan asasi. Hanya saja, Calvin melihat dosa telah merusak natur kebebasan. Oleh karena itulah, hukum dari firman Allah, yang dijalankan oleh pemerintah, diperlukan untuk memulihkan fitrah dari kebebasan. Keempat, kebebasan ekonomi sebagai asumsi pemerin- tahan menjadi titik tengkar antara Lippmann dan Calvin. Karena memprioritaskan pasar, neoliberalisme akan menginstrumenkan manusia sebagai alat ekonomi belaka. Artinya,
Protestan dan Semangat Kapitalisme. Klaim ini problematik. Pasalnya, Weber merujuk penelitiannya pada kaum Puritan di Inggris yang dipengaruhi oleh  alvinisme,  bukan  teologi  Calvin.  Pembacaan  yang  menyamakan  teologi  Calvin  dan  Calvinisme  akan  menimbulkan  masalah  karena  terdapat kontras antara konteks sosial, politik, dan ekonomi yang melatari pemikiran dari keduanya.
160 John Calvin, “Psychopannychia (1534),” dalam The Collected Works of John Calvin (East Sussex: Delphi Classics, 2020), bab Psychopannychia.
161 Johnston, “A Protestant Rethinking of Economics for a Healthier World,” 363.
162 Diego Fossati and Ferran Martinez i Comma, “Bagaimana Konsepsi Publik terhadap Demokrasi Membentuk Dukungan Demokratis di Indo- nesia,” dalam Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi? (Jakarta: PT Gramedia, 2021), 236. Catatan: demokrasi liberal adalah salah satu dari varian demokrasi dari empat varian lainnya, yaitu elektoral, deliberatif/musyawarah, partisipatoris, dan egaliter, lih. 234.

## N EOLIBERALISME DARI P ERSPEKTIF J OHN C ALVIN
neoliberalisme akan mereduksi manusia hanya sebatas homo economicus. Alhasil, neolibe- ralisme meradikalkan individualisme sehingga mirip dengan egoisme. Pandangan Calvin berseberangan dengan Lippmann. Calvin justru membangkitkan solidaritas agar sesama anggota masyarakat saling tolong-menolong karena dia memandang masyarakat sebagai entitas komunal, bukan individual. Jadi, sintesis antara pemikiran Lippmann dan Calvin terdapat pada peran hukum dan pemerintahan dalam mengendalikan kebebasan. Namun, neoliberalisme berimplikasi untuk merendahkan derajat manusia sebagai alat ekonomi semata dan meradikalkan individualisme yang berujung pada sikap mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, Calvin meletakkan manusia secara komunal sebagai subjek pemerin- tahan sehingga solidaritas menjadi cara untuk meningkatkan keadilan sosial.

## Kesimpulan
Kekristenan dari perspektif Calvin bertentangan terhadap neoliberalisme berdasar- kan implikasinya terhadap manusia dan masyarakat. Jika kekristenan meletakkan hukum dan pemerintah sebagai pelayan manusia (Mrk. 2: 27), neoliberalisme justru sebaliknya. Neoliberalisme versi Lippmann menempatkan manusia sebagai alat ekonomi karena pemerintah berorientasi pada kepentingan pasar. Selain konsekuensi negatif dari perspektif antropologi, neoliberalisme juga berdampak buruk dari segi sosiologis. Ketika neolibe- ralisme meradikalkan individualisme, kompetisi memang menjadi satu-satunya cara hidup masyarakat. Akibatnya adalah setiap orang akan memandang sesamanya sebagai kompetitor sehingga mengeksploitasi manusia menjadi “natural” dalam kenyataan sosial. Gotong royong dan semangat solidaritas menjadi ganjil dalam paradigma neoliberalisme. Padahal, tugas utama pemerintah adalah memastikan kebaikan terhadap semua anggota masyarakat (Rm. 13: 4). Artinya, implikasi antropologi dan sosiologis dari neoliberalisme berseberangan dengan teologi Calvin, bahkan Alkitab.
Berbagai latar belakang dan data tentang neoliberalisme—seperti yang telah dijabar- kan—menunjukkan neoliberalisme bukanlah sebuah kenyataan terberi. Neoliberalisme hadir sebagai respons atas krisis (Depresi Besar) yang sedang terjadi pada 1930-an di Amerika Serikat. Karena bersifat artifisial (tidak alamiah), kekristenan tidak berkewajiban untuk menyesuaikan diri terhadap neoliberalisme. Bahkan, karena implikasi negatifnya, kekristenan harus melancarkan kritik atau suara kenabian terhadap eksistensi neolibe- ralisme. Pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan kebijakan neoliberalisme telah mengakibatkan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan menurunnya kualitas kehidupan masyarakat karena menilai manusia sekadar dari daya belinya. Seperti Calvin menghardik masyarakat Jenewa pada abad ke-16 karena kerusakan moralnya, kekristenan juga harus mengambil sikap serupa terhadap neoliberalisme. Jadi, alih-alih beradaptasi terhadap neoliberalisme, kekristenan justru harus mengkritik dan mengawasi sepak terjang neo- liberalisme karena dampak destruktifnya.
Dalam hal ini, kekristenan tidak menawarkan jalan tengah terhadap sebuah sistem pemerintahan yang mengkhianati kemanusiaan. Alkitab mencatatkan para nabi (Am. 5:
7–13; 8: 4–10), para rasul (Ef. 6: 12), dan Yesus Kristus (Luk. 19: 45–46) selalu mengambil sikap diametral terhadap semua sistem yang memperalat dan mengisap manusia. Calvin juga demikian, dia menyatakan sikap dan melancarkan kritik pada pemerintahan karena menganggapnya sebagai salah satu dalang atas kerusakan moral masyarakat Jenewa. Artinya, kekristenan selalu mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan sebagai prinsip mutlak. Jika orientasi pemerintahan (neoliberalisme), bahkan agama, melanggar prinsip kemanu- siaan karena membela kepentingan ekonomi, kekristenan harus berdiri di garda terdepan untuk melawannya.

## Referensi
Aspinall, Edward. “A Nation in Fragments.” Critical Asian Studies 45, no. 1 (Maret 2013): 27–54. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14672715.2013.758820 .
van Asselt, Willem J. “Calvinism as A Problematic Concept in Historiography.” International Journal of Philosophy and Theology 74, no. 2 (Mei 2013): 144–50. http://www.tandfonline. com/doi/abs/10.1080/21692327.2013.809873 .
Bethlen, Stephen Count of. “The Role of Calvinism in the Development of Modern Economy.” Polgári szemle 14, no. Special Issue (2018): 352–366. https://eng.polgariszemle.hu/ current-publication/148-religious-policy-history-and-ideologies/927-the-role-of-cal- vinism-in-the-development-of-modern-economy .
Beza, Theodore. The Life of John Calvin. Philadelphia: J. Whetham, 1836.
Bradley, Anthony B. The Political Economy of Liberation. New York: Peter Lang Publishing,
Inc., 2012.
Brown, Wendy. Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution. New York, NY: Zone Books, 2015.
Calvin, John. “A Short Treatise on the Lord’s Supper.” Dalam The Collected Works of John Calvin. East Sussex: Delphi Classics, 2020.
———. Institutes of the Christian Religion Volume One. Disunting oleh John T. McNeill. Kentucky: Westminster John Knox Press, 2006.
———. Institutes of the Christian Religion Volume Two. Disunting oleh John T. McNeill. Kentucky: Westminster John Knox Press, 2006.
———. “Psychopannychia (1534).” Dalam The Collected Works of John Calvin. East Sussex: Delphi Classics, 2020.
———. “The Necessity of Reforming the Church (1543).” Dalam The Collected Works of John Calvin. East Sussex: Delphi Classics, 2020.
———. “The Secret Providence of God (1558).” Dalam The Collected Works of John Calvin . East Sussex: Delphi Classics, 2020.
Cayla, David. Populism and Neoliberalism. London & New York: Routledge, 2021.
Chow, Alexander. “Calvinist Public Theology in Urban China Today.” International Journal of Public Theology 8, no. 2 (Mei 8, 2014): 158–75. https://brill.com/view/journals/ijpt/8/2/
article-p158_3.xml .

## N EOLIBERALISME DARI P ERSPEKTIF J OHN C ALVIN
Christanto, Viktor. “Menuju Teologi Anti-Korupsi: Refleksi Terhadap Narasi Kejadian 3: 1-8.” Rhema: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika 2, no. 2 (2016).
Dahurandi, Keristian. “Sikap Gereja terhadap Bahaya Neoliberalisme Kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean  dalam  Konteks  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.”  Jurnal Alternatif-Wacana Ilmiah Interkultural 1, no. 2 (2017): 61–92.
Das, Ashok. “Is innovative also effective? A critique of pro-poor shelter in South-East Asia.” International Journal of Housing Policy 18, no. 2 (April 3, 2018): 233–65. https:// www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616718.2016.1248606 .
Davis, Aeron, dan Catherine Walsh. “Distinguishing Financialization from Neoliberalism.” Theory, Culture & Society 34, no. 5–6 (September 3, 2017): 27–51. http://journals.sage- pub.com/doi/10.1177/0263276417715511 .
Denar, Benediktus. “Melacak Daya Jalar Neoliberalisme Global, Penderitaan Sebagai Basis Etis Pembangunan dan Opsi Pengembangan Masyarakat Versi Gereja Katolik.” Jurnal Alternatif-Wacana Ilmiah Interkultural 9, no. 1 (2020): 99–122.
Diemer, Arnaud. “The Colloque Walter Lippmann: How to Rebuild the Foundations of Liberalism?” Journal of Contextual Economics – Schmollers Jahrbuch 139, no. 2–4 (April 1, 2019): 225–42. https://elibrary.duncker-humblot.com/doi:10.3790/schm.139.2-4.225 . Fossati, Diego, and Ferran Martinez i Comma. “Bagaimana Konsepsi Publik terhadap Demokrasi Membentuk Dukungan Demokratis di Indonesia.” Dalam Demokrasi Di Indonesia: Dari Stagnasi Ke Regresi? Jakarta: PT Gramedia, 2021.
Foucault, Michel. The Birth of Biopolitics. New York: Palgrave Macmillan, 2008.
Gaus, Nurdiana, Sultan Sultan, dan Muhammad Basri. “State Bureaucracy in Indonesia and its Reforms: An Overview.” International Journal of Public Administration 40, no. 8 (Juli 3, 2017): 658–69. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01900692.201 6.1186179 .
Grudem, Wayne. Business for the Glory of God: The Bible’s Teaching on the Moral Goodness of Business. Wheaton: Crossway Books, 2003.
Hamzah, Amir. Metode Penelitian Kepustakaan. Batu: Literasi Nusantara, 2019.
Harjuniemi, Timo. “Post-truth, fake news and the liberal ‘regime of truth’ – The double movement between Lippmann and Hayek.” European Journal of Communication 37, no. 3 (Juni 20, 2022): 269–83. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/02673231211046784 . Holden,  William  Norman.  “Ecclesial  Opposition  to  Large-Scale  Mining  on  Samar: Neoliberalism Meets the Church of the Poor in a Wounded Land.” Religions 3, no. 3 (September 7, 2012): 833–61. http://www.mdpi.com/2077-1444/3/3/833 .
Iksan, Muhamad. “From Neoliberalism to Neodevelopmentalism: Indonesian’s Investment Policy on the Foreign Capital Post-new Order.” JASSP 2, no. 1 (Mei 30, 2022): 45–56. https://jassp.lppm.unila.ac.id/index.php/jassp/article/view/35.
Jackson, Ben. “Freedom, the Common Good, and the Rule of Law: Lippmann and Hayek on Economic Planning.” Journal of the History of Ideas 73, no. 1 (2012): 47–68. http://muse. jhu.edu/content/crossref/journals/journal_of_the_history_of_ideas/v073/73.1.jackson.

## html .
Jacobsen, Eneida. “Models of Public Theology.” International Journal of Public Theology 6, no. 1 (2012): 7–22.
Janse, Wim. “Calvin’s Doctrine of the Lord’s Supper.” Perichoresis 10, no. 2 (Juni 2012):
137–63. https://www.sciendo.com/article/10.2478/v10297-012-0007-3 .
Johnson, William Stacy. John Calvin, Reformer for the 21st Century. Kentucky: Westminster John Knox Press, 2009.
Johnston, Carol Frances. “A Protestant Rethinking of Economics for a Healthier World.”
American Journal of Economics and Sociology 78, no. 2 (Maret 20, 2019): 363–408. https:// onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ajes.12268 .
Kirkland, Scott A. “Hayekian Neoliberalism as Negative Political Theology.” Political Theology 21, no. 7 (Oktober 2, 2020): 623–33. https://www.tandfonline.com/doi/full/ 10.1080/1462317X.2020.1800197 .
Lippmann, Walter. A Preface to Politics. New York, NY: Mitchell Kennerley, 1913.
———. Men of Destiny. New Jersey: Transaction Publishers, 2003. ———. The Good Society. Boston: Little, Brown and Company, 1938. ———. The Method of Freedom. New York, NY: The Macmillan Company, 1934. Lorenzini, Daniele. “Governmentality, subjectivity, and the neoliberal form of life.” Journal for Cultural Research 22, no. 2 (April 3, 2018): 154–66. https://www.tandfonline.com/ doi/full/10.1080/14797585.2018.1461357 .
Margolf, Diane C. “The French Wars of Religion.” Dalam John Calvin in Context , Disunting oleh R. Ward Holder, 50–58. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. https:// www.cambridge.org/core/product/identifier/9781108687447%23CN-bp-6/type/ book_part .
Martin, Michelle E. “Philosophical and Religious Influences on Social Welfare Policy in the United States: The Ongoing Effect of Reformed Theology and Social Darwinism on Attitudes toward the Poor and Social Welfare Policy and Practice.” Journal of Social Work 12, no. 1 (2012): 51–64. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1468017310380088 .
Martinez, Rubén O. “The impact of neoliberalism on Latinos.” Latino Studies 14, no. 1 (Maret 11, 2016): 11–32. http://link.springer.com/10.1057/lst.2015.48 .
Marx, Karl. Kapital Buku I: Sebuah Kritik Ekonomi. Jakarta: Hasta Mitra, 2007.
Mintz, Beth. “Neoliberalism and the Crisis in Higher Education: The Cost of Ideology.”
American Journal of Economics and Sociology 80, no. 1 (Januari 31, 2021): 79–112. https:// onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ajes.12370 .
Mojau, Julianus. “Analisis Kritis Konstruktif Praksis Teologi Publik Gereja Masehi Injili Halmahera di Era Otonomi Daerah.” Kurios 7, no. 2 (Oktober 31, 2021): 315. https:// www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios/article/view/364 .
Moltmann, Jürgen. God for a Secular Society: The Public Relevance of Theology. London: SCM Press, 1999.
Mudge, S. L. “What Is Neo-liberalism?” Socio-Economic Review 6, no. 4 (Mei 21, 2008):

## N EOLIBERALISME DARI P ERSPEKTIF J OHN C ALVIN
703–31. https://academic.oup.com/ser/article-lookup/doi/10.1093/ser/mwn016 .
Murza, Otniel. “A Comparison of the Church-State Relationship as seen by Catholics, Luther, Zwingli and Calvin, and the Anabaptists during the Reformation.” Dalam RAIS Conference Proceedings 2021. Research Association for Interdisciplinary Studies, 2021.
Pak, G. Sujin. “John Calvin’s Life.” Dalam John Calvin in Context, Disunting oleh R. Ward Holder, 9–16. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. https://www.cambridge. org/core/product/identifier/9781108687447%23CN-bp-1/type/book_part .
Pangaribuan, Rinto. “Dialektika Teologi dari Perspektif Herman Bavinck dengan Pemikiran Ekonomi Marxisme.” Indonesian Journal of Theology 10, no. 1 (Juli 15, 2022): 108–135. https://www.indotheologyjournal.org/index.php/home/article/view/240 .
Peters, Timothy D. “Corporations, Sovereignty and the Religion of Neoliberalism.” Law and Critique 29, no. 3 (November 4, 2018): 271–292. http://link.springer.com/10.1007/ s10978-018-9231-1.
Postel-Vinay, Natacha. “What Caused Chicago Bank Failures in the Great Depression? A Look at the 1920s.” The Journal of Economic History 76, no. 2 (Juni 18, 2016): 478– 519. https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S002205071600053X/type/ journal_article .
Ramey,  Joshua.  “Neoliberalism As A  Political  Theology  of  Chance:  The  Politics  of Divination.” Palgrave Communications 1, no. 1 (Desember 8, 2015): 15039. http://www. nature.com/articles/palcomms201539 .
Reinhoudt, Jurgen, dan Serge Audier. “Foreword and Opening Lectures of the Walter Lippmann Colloquium.” Dalam The Walter Lippmann Colloquium, 93–117. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-65885-8_3 . ———. “Introduction.” Dalam The Walter Lippmann Colloquium, 3–52. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-65885-8_1 . ———. “Liberalism and Economic Nationalism.” Dalam The Walter Lippmann Colloquium , 139–47.  Cham:  Springer  International  Publishing,  2018.  http://link.springer. com/10.1007/978-3-319-65885-8_6 .
———. “Psychological and Sociological Causes, Political and Ideological Causes, of the Decline of Liberalism.” Dalam The Walter Lippmann Colloquium, 157–76. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-65885-8_8 . ———.  “The Agenda  of  Liberalism.”  Dalam  The Walter Lippmann Colloquium,  177– 184. Cham:  Springer  International  Publishing,  2018.  http://link.springer. com/10.1007/978-3-319-65885-8_9 .
———. “The Theoretical and Practical Problems of a Return to Liberalism.” Dalam The Walter Lippmann Colloquium, 185–188. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-65885-8_10 .
Rizki, Awalil, dan Nasyith Majidi. Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia. E Publishing Company, 2008.
Schliesser, Eric. “Walter Lippmann: The Prophet of Liberalism and the Road not Taken.” Journal of Contextual Economics – Schmollers Jahrbuch 139, no. 2–4 (April 1, 2019): 349–364. https://elibrary.duncker-humblot.com/doi:10.3790/schm.139.2-4.349 .
Spohnholz, Jesse. “Refugees.” Dalam John Calvin in Context, Disunting oleh R. Ward Holder,
147–154. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. https://www.cambridge.org/ core/product/identifier/9781108687447%23CN-bp-17/type/book_part .
Suardana, I Made. “Mengurai Landasan Konseptual PAK Berbasis Multikultural dalam konteks Indonesia.” Kurios 6, no. 2 (November 2, 2020): 346. https://www.sttpb. ac.id/e-journal/index.php/kurios/article/view/150 .
Suparman, Ujang. “Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif.” Bandarlampung: Pusaka Media, 2020.
Twomey, Jay. “Apostle to Nixonland: Taylor Caldwell’s Paul and the Unknown God of Neoliberalism.” Political Theology 22, no. 8 (November 17, 2021): 665–679. https:// www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1462317X.2020.1855844 .
Watt, Jeffrey R. “Consistories and Discipline.” Dalam John Calvin in Context, 103–110. Cambridge  University  Press,  2019.  https://www.cambridge.org/core/product/ identifier/9781108687447%23CN-bp-12/type/book_part .
Winslow, Luke. “Rich, Blessed, and Tenured: A Homological Exploration of Grant Writing, Prosperity Theology, and Neoliberalism.” Western Journal of Communication 79, no. 3 (Mei 27, 2015): 257–282. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10570314.2 015.1035748 .
Wowor, Fredrik U. “Kepemimpinan dalam Keberagaman Indonesia Memahami Globalisasi dengan Analaogi The Lexus and Olive Tree.” Logon Zoes: Jurnal Teologi, Sosial dan Budaya 1, no. 1 (2017): 91–107.
Youn, Chul Ho. “The Points and Tasks of Public Theology.” International Journal of Public Theology 11, no. 1 (2017): 64–87. https://brill.com/view/journals/ijpt/11/1/article-p64_5. xml .