INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 4606-4613 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Elektronik Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (3)

## Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Muhammad Reza Suryadinata 1 ✉ , Tomy Michael 2
S1 Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: rezadinata89@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Hak setiap orang untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menyampaikan pendapat adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, setiap orang harus dijamin hak untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, memproses, dan menyampaikan pendapat mereka baik  secara  langsung  maupun  melalui  media  sosial.  Sebaliknya,  kebebasan  berpendapat didefinisikan sebagai hak setiap orang untuk mengumpulkan, menerima, dan menyebarkan ide dan informasi dalam bentuk apa pun. Ekspresi lisan, tercetak, dan audiovisual serta ekspresi budaya, publik, dan politik termasuk dalam kategori ini. Selain itu, hak-hak ini berkaitan dengan kebebasan berserikat,  yang  mencakup  hak  untuk  berkumpul  secara  damai,  seperti  mengikuti  demonstrasi damai atau pertemuan publik, serta hak untuk bergabung dengan kelompok, perkumpulan, serikat pekerja, atau partai politik.
Kata Kunci : Hak, Kebebasan Berpendapat, Media Sosial

## Abstract
The right of every person to gather information necessary to express their opinions is part of the freedom of speech. Therefore, everyone should be guaranteed the right to seek, obtain, possess, store, process, and convey their opinions, both directly and through social media. On the other hand, freedom of ppeech is defined as the right of every person to gather, receive, and disseminate ideas and  information  in  any  form.  This  includes  oral,  printed,  and  audiovisual  expressions  as  well  as cultural,  public,  and  political  expressions.  Furthermore,  these  rights  are  related  to  freedom  of assembly,  which  includes  the  right  to  peacefully  assemble,  such  as  participating  in  peaceful demonstrations or public meetings, as well as the right to join groups, associations, labor unions, or political parties chosen by the community.
Keyword: Right, Freedom of Speech, Social Media

## PENDAHULUAN
Kebebasan berpendapat secara terminologi, kata “kebebasan” diambil dari kata dasar bebas, yang menggambarkan suatu keadaan bebas maupun  kemerdekaan. Sedangkan pendapat memiliki arti buah pemikiran, anggapan, atau perkiraan tentang suatu peristiwa. Kebebasan  menyuarakan  aspirasi  merupakan  hak  setiap  orang  untuk  menyampaikan pikiran dengan lisan ataupun tulisan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan kebijakan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan  berpendapat telah menjadi hak dasar yang melekat pada diri setiap orang sejak dilahirkan.
Kebebasan  dalam  menyuarakan  pendapat  merupakan  sebuah  hak  yang  telah melekat  keoada  semua  orang  yang  kemudian  disebut    istilah  hak  asasi  manusia  serta menjadi salah satu sebuah tanda negara demokrasi. Negara bisa dikatakan sebagai negara demokrasi apabila negara tersebut memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk menyuarakan  sesuatu  suara  aspirasinya  maupun  pendapatnya  baik  secara  langsung maupun tidak langsung. Maka demokrasi merupakan suatu keadaan negara yang dimana dalam sistem pemerintahannya berkedaulatan terhadap rakyat, pemerintahan rakyat serta kekuasaan oleh rakyat. Dalam menyuarakan suatu pendapat tersebut kembali mengacu pada sebuah aturan di suatu negara. Apalagi pada saat ini dalam menyuarakan aspirasi dapat disiarkan melalui media sosial dengan tanpa batas dan bisa disaksikan banyak orang. Maka dari itu, sejatinya kebebasan berpendapat di media pun tidak bisa dengan sebebas- bebasnya dikarenakan perlu diberikan batasan setiap menyampaiakan pendapat supaya tidak  disalahgunakan  untuk  melakukan  penghinaan,  maupun  membenci  (Herianto Herman, 2022).
Norma  hak  atas  kebebasan  berpendapat  adalah  norma  sangat  darurat,  di  antara sebagian  struktur  norma  hak  asasi.  Norma  hak  atas  kebebasan  berpendapat  tersebut dipandang sebagai sebuah aspek penting dalam berdemokrasi, norma tersebutt sangat diperlukan untuk menciptakan suatu pemerintahan yang bertanggungjawab. Terjaminnya suatu  hak  kebebasan  menyuarakan  pendapat  senantiasa  memberikan  sebuah pemeliharaan oleh masyarakat terhapa tatanan pemerintahan (Latipah Nasution, 2020).
Kebebasan berpendapat tentunya di Indonesia dijamin Pasal 28E ayat (3) Undang – U ndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan  pendapat”, sebagaimana  dalam  pasal  ini  tersebut  setiap  orang  bebas  unntuk  mengutarakan pendapatnya  baik secara langaung maupun tidak langsung, tanpa takut akan adanya hal yang  akan  mengancamnya.dikarenakan  kebebasan  berbicara  dan  berpendapat  adalah salah satu hak yang dilindungi oleh pemerintah, akan tetapi kebebasan ini masih menjadi
sebuah sesuatu yang sangat sulit, dikarenakan tekanan dari rezim politik yang berkuasa untuk  melindungi  kekuasaannya  dari  segala  hal  yang  dianggap  mengancam. (Siburian,2022)
Kemunculan elektronik sebagai rangkaian dari sebuah perkembangan teknologi yang telah melakukan perubahan baru pada  kehidupan manusia. Media eletronik menciptakan ruang informasi dan komunikasi untuk menembus batas setiap negara. Di era yang serba cepat dan efisien membawa kemajuan yang cukup signifikan dengan menciptakan dunia tanpa  batas.  Hal  tersebut  menjadikan  pokok  sebuah  permasalahan  yaitu  perbedaan pendapat tentang hak mengutarakan pendapat khususnya melalui media sosial menjadi pemicu munculnya konflik-konflik di tengah masyarakat. Mengacu pada beberapa kasus yang telah terjadi terkait menyampaikan sebuah pendapat ataupun kritikan melalui media sosial terkadang konflik tersebut hanya dipicu oleh konflik ringan, sekadar menyampaikan kritik terkadang seseorang dapat dilaporkan dan bahkan bisa ditahan, ataupun bisa jadi karena alasan hak asasi manusia seseorang yang menghina atau melecehkan orang lain tidak  dapat  dibebaskan.  (Raskasih  Fadilah,  2020).  Pendekatan  terkait  keamanan  seperti penangkapan sesorang dengan sewenang-wenangnya yang mengarah pada Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 Tahun  2016 tentang Informasi Transaksi dan Teknologi menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta”. Dengan dibungkamnya seseorang saat menyampaikan suatu pendapatnya merugikan upaya mediasi kritik publik, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah (Lesmana CSA Teddy, 2023).

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki,  penelitian  hukum  normatif  adalah  proses  untuk  memperoleh  sebuah  aturan hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  konflik hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Peraturan Dalam Kebebasan Berpendapat
Pada  era  saat  ini  perkembangan  teknologi  tentunya  di  bidang  informasi  dan komunikasi sangatlah cepat. Perkembangan teknologi tersebut dimanfaatkan masyarakat dalam  melakukan  pemberitaan  informasi,  berpendapat  ataupun  berekspresi,  namun, dalam  penggunaannya  diperlukan  kewaspadaan,  dikarenakan  bisa  saja  pendapat  atau informasi yang kita  sebarkan berbenturan  dengan kehormatan  dan kepentingan  orang lain, yang kemudian dapat berakibat pada tindak pidana pencemaran nama baik ataupun penghinaan.  Dalam  era digital tentunya banyak masyarakat yang menggunakan sarana media elektronik untuk melakukan interaksi di dunia maya dan mempermudah aktivitas, sehingga banyaknya masyarakat menggunakan media elektronik dengan  berbagai  cara maupun bentuk. Maka dari itu dalam bermedia sosial tentunya banyak sekali cara untuk menyuarakan  pendapatnya  contohnya  terkait  kebijakan  ataupun  aturan  yang  diberikan oleh  pemerintah  maka  dari  itu  apabila  terdapat  sesuatu  yang  tidak  sejalan  dengan kebijakannya, masyarakat berhak menyuarakan pendapatnya di media sosial apabila tidak bisa terjun langsung di lapangan.
Pada  Pasal  28E  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  dalam  menyampaikan  suatu  pendapat seharusnya  dibatasi  supaya  kebebasan  yang  sudah  disampaikan  secara  terbuka  tetap berjalan sesuai jalur hukum yang berlaku. Peraturan tersebut diartikan untuk mencipatakan kebebasan yang konsisten, maka dari itu sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan UUD NRI 1945, menciptakan perlindungan hukum yang berkewajiban dalam melindungi kemerdekaan mengutarakan pendapat, menciptakan suasana normal dalam perkembangan  warga  negaranya  dikarenakan  sebagai  bentuk    hak  maupun  tanggung jawab  dalam  kehidupan  berdemokrasi,  serta  menanam  tanggung  jawab  sosial  didalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  tanpa  melupakan  kepentingan perorangan ataupun kepentingan berkelompok.
Kebebasan menyuarakan pendapat yang telah diatur pada Pasal 28E ayat (3) UUD NRI  1945.  Pada  pasal  tersebut  setiap  orang  berhak  menyampaikan  atau  menyuarakan pendapat di muka umum sehingga negara juga ikut andil dalam bertanggung jawab dan menjaga  setiap  orang  dalam  menyampaikan  pendapat  agar  tidak  ada  ancaman  yang menganggunya. Hak kebebasan penggunaan media elektronik terutama dalam perkara informasi  serta  komunikasi  sehingga  dilakukannya  mempertimbangkan  setiap  batasan yang  sudah  diatur  didalam  UU  yang  bertujuan  untuk  menjamin  pengakuan  serta penghormatan atas hak dan kebebasan dari orang lain serta untuk memenuhi tuntutan
atas  petimbangan  moral,  norma-norma  dalam  masyarakat,  nilai  agama  dan  ketertiban umum dalam suatu masyarakat, serta atas perbuatan pidana tersebut, pelaku tindak pidana harus mendapat sanksi pidana yang berupa hukuman kurungan ataupun denda bahkan bisa  hukuman  mati  apabila  perbuatan  yang  dilakukan  termasuk  tindak  pidana  berat. (Jayananda, 2021)
UU (No.19/2016) merupakan Undang-Undang pertama yang isinya mengatur tentang Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  sebagai  salah  satu  produk  legislasi  yang  sangat dibutuhkan  dan  telah  menjadi  acuan  yang  meletakkan  dasar  pengaturannya  di  bidang pemanfaatan informasi  dan transaksi  elektronik  itu sendiri. UU (No.19/206) berperan di bidang informasi dan elektornik untuk terciptanya masyarakat yang makmur. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan informasi tentang peraturan khususnya teknologi informasi melalui hukum supaya masyarakat dapat menggunakan teknologi dengan cara yang aman. Selain  itu,  sebagai  pencegahan  terhadap  penggunaan  teknologi  yang  tidak  bijaksana, pemerintah  harus  mendesak  masyarakat  untuk  mematuhi  aturan  yang  ada.  UU (No.19/2016)  merupakan  peraturan  yang  berlaku  bagi  setiap  orang  yang  melakukan perbuatan hukum sebagaimana dalam peraturan tersebut. Perihal UU (No.19/2016) dibagi menjadi  dua  jenis,  yaitu:  pertama,  peraturan  perihal  informasi  dan  transaksi  elektronik, kedua, peraturan perihal perbuatan apa saja yang dilarang dalam UU. (Indra Ramadona dan Dewi Maharani, 2020)
Pernyataan pemerintah tersebut, mengalami pro dan kontra dari berbagai kalangan, dikarenakan  terdapat  aspek  peraturan  dianggap  membatasi  warganya  dalam menyampaikan pendapatnya, khususnya UU (No.19/2016) Didalam UU tersebut ditemukan pasal  yang  dianggap  dapat  mengancam  atau  bahkan  menjerat  warga  negara  ketika keterangan kritikan terhadap pemerintah. Pasal tersebut dianggap membatasi warganya dalam  menuangkan  kritikan  ke  pemerintah.  UU  (No.19/2016)  ini  sering  digunakan  oleh oknum untuk menjerat pihak yang telah mengkritik kebijakan. (Nur Rahmawati, 2021).

## B. Batasan Dalam Mengenai Kebebasan Berpendapat Di Ranah Media
Dalam UU (No.19/2016) belum memberikan kalimat batasan yang pasti diantara ke-2 unsur yaitu penghinaan dan kritikan dikarenakan sangat vital dan harus dijabarkan lebih detail supaya tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dan mengakibatkan lahirnya pasal karet. Hingga saat ini, hampir tidak pernah ditemukannyaa batasan-batasan yang detail dalam  mengelompokkan  suatu  tindakan  termasuk  ke  dalam  menghina  atau  bukan menghina dalam suatu peraturan hukum, sehingga kriteriar yang dapat menggolongkan hal tersebut yaiut menempatkan pasal tersebut menjadi delik aduan. (Fridina Tiara Khanza,

## 2022)
Masalah yang sedang terjadi dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengkritik. Kritikan adalah istilah yang mengacu pada informasi dalam bentuk opini terkait aspirasi ataupun pendapat. Namun, efek opini tersebut sangat besar dan dituai oleh pengguna media dari berbagai kalangan, sehingga para  pembaca terpengaruh  baik mereka yang setuju ataupun menentang opini tersebut. Karena pandangan dari masing-masing orang, baik yang menulis atau yang mendapatkan informasi, kerap kali bertentangan, sehingga menimbulkan makna yang dapat berubah. (Fadilah Raskasih, 2020)
Dalam pencemaran nama baik atau penghinaan, ada dua komponen yang berbeda, yaitu: tindakan pencemaran dan objek yang dicemarkan. Pencemaran nama baik adalah tindakan yang menyebabkan pencemaran nama baik subjek atau objek yang sudah dihina. Selanjutnya,  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  digolongkan  sesuai  metode  yang digunakan,  contohnya:  pencemaran  nama  baik  yang  merusak  reputasi  pihak  lain. Pencemaran nama baik secara lisan yang berarti menyerang seseorang di tempat terbuka sedangkan pencemaran dengan tertulis yaitu membuat tulisan atau dalam bentuk gambar dengan maksud menyerang reputasi seseorang di media dan menyebarkannya di media. pencemaran  nama  baik  melalui  teknologi  informasi  yang  dilakukan  melalui  lisan  atau tertulis. (Jahriyah, 2021)
Implementasi UU (No.19/2016) dianggap tidak efektif dalam menangani perbuatan cyber. Pasal 27 ayat (3) UU (No.19/2016) menyatakan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Tidak ada yang disebutkan secara spesifik tentan g tindakan yang dianggap sebagai penghinaan. Maka dari itu semua warga ikut berpartisipasi untuk menyuarakan kritikannya, mereka berpendapat bahwa pasal penghinaan yaitu bekas dari aturan yang digunakan pemerintah kolonial dan orde baru untuk membatasi kebebasan berbicara dan berpendapat. Pasal 27 ayat (3) digunakan para oknum unutk sebagai alat untuk menjerat seseorang.(Jahriyah, 2021)
Dalam  putusan  yang  dicetuskan  oleh  Mahkamah  Konstitusi,  terkait  rancangan khususnya kebebasan berpendapat terhadap hukum pidana untuk memahami keadaan pada Pasal 27 ayat (3) UU (No.19/2016) telah dianggap mencederai hak asasi manusia dan bertentangan  dengan  kebebasan  berpendapat  begitu  juga  kebebasan  memberikan informasi. Terkait putusan MK tentang keberadaan hak asasi manusia menyatakan nilai- nilai  terhadap  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  tidak  boleh  dicederai  oleh  sebuah perbuatan yang mengancam nilai kemanusiaan dengan perbuatan penghinaan. Jika telah
ditelaah  pada Pasal 27 ayat (3) UU (No.19/2016), memiliki tujuan dalam menjaga, memiliki, menyimpan,  melindungi  dan  menyampaikan  informasi  untuk  keseimbangan  dalam  hal berekspresi  dan  menyatakan  pendapat.  Dibutuhkan  keserasian  untuk  menghindari berlakunya hukum rimba pada lingkup dunia mayadikarenakan akan ada banyak tindak pidana  yang tidak terselesaikan karena kurangnya peraturan. Didasarkan pada keputusan MK ini, penghinaan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU (No.19/2016) pada dasarnya tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hak individu, dikarenakan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari hak orang lain. (Jahriyah, 2021)
Masyarakat meminta kepada pemerintah agar dilakukannya perubahan terhadap UU (No.19/2016)  tersebut  agar  tidak  mmenimbulkannya  pasal  karet.  Bertujuan  supaya masyarakat  mendapatkan  jaminan  perlindungan  dan  terbebas  dari  jerat    pidana  ketika memberikan masukan maupun kritikan terhadap pemerintah sehingga dapat mencipatkan negara  yang  berdemokrasi.  Mewujudkan  tanggung  jawab  hukum  berkonsisten  dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan suatu aspirasi maupun kritikan diperlukan adanya hak  serta  tanggung  jawab  dalam  berdemokrasi  agar  menjadikan  kondisi  yang  stabil terhadap perkembangnya partisipasi serta kreativitas setiap orang.

## SIMPULAN
Pemerintah seharusnya bertangggung jawab dan melindungi semua orang atas hal yang terkait  dengan  hak  kebebasan  berpendapat  sehingga  masyarakat  tidak  takut  dengan anacaman  dari  luar.  Kebebasan  berpendapat  juga  sebebas-bebasnya  dalam menyampaikan pendapatnya secara lansgung maupun tidak langsung serta secara lisan maupun  tulisan  akan  tetapi  dalam  menyampaikan  pendaoatnya  harus  sesuai  koridor hukum agar tidak terjadi tindak pidana atau merugikan dirinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Fadilah, Raskasih. (2020). Batasan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Elektronik dalam Perspektif HAM Dikaitkan dengan Tindak Pidana Menurut UU ITE. Jurnal Equitable Vol.5 No.2.
Herianto,  Herman.  (2022). Ambivalensi  Demokrasi  di  Indonesia  terhadap  Kebebasan Berpendapat, Ditinjau pada Pasal 28 UUD 1945. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
Indra,  Ramadona.  Dewi,  Maharani.  (2020).  Penerapan  dan  Pandangan  terhadap UndangUndang ITE di Indonesia. Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum Vol.1 No.1.
Jahriyah, V. F. et a. (2021). Kebebasan Berekspresi di Media Elektronik Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Pelayanan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial 1.2.
Jayananda, I. M. V. I. N. G. S. and M. M. W. (2021). Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan  Berpendapat  di Media Sosial. Jurnal Analogi Hukum 3.2.
Latipah  Nasution.  (2020). Hak  Kebebasan  Berpendapat  dan  Berekspresi  Dalam  Ruang Publik di Era Digital.
Nur Rahmawati, M. M. M. (2021). Kebebasan Berpendapat terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE. Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum 3.1.
Peter Mahmud Marzuki. (2010). Penelitian Hukum. Kencana Prenada.
SIBURIAN,  R.  D.  (2022). Tinjauan  Hak  Asasi  Manusia  terhadap  Kebebasan  Berpendapat dalam Undang-Undang MPR DPR DPD DAN DPRD.