## EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KOTA DEPOK JAWA BARAT
(Studi Kasus Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri)
Elyasa 1
Abctract : This study aims to determine how the implementation of the policy of compulsory education to twelve years in the city of Depok, West Java (Case Study On Education Level Senior High School). This study is a qualitative study using a Discrepancy Evaluation Model (DEM). This research was conducted in the scope of Depok City Department of Education in 2015 until 2016, data were collected through interviews, observation and documents. Data were analyzed with  descriptive  qualitative.  Components  of  the  evaluation  in  this  study,  among  others; evaluation of all aspects of planning, evaluation aspects  of the implementation,and evaluation results. The result showed that the policy of compulsory education to twelve years in the city of Depok positive impact, because it is able to suppress the school dropout (APS) rate to 0.1%, and increase  the  participation  and  coarse  (APK)  65,86%  and  the  net  enrollment  (APM)  rate  of 37,57%.

## Keywords:   evaluation, and policy programming are compulsory twelve years

## PENDAHULUAN
Sejarah  telah  mengungkapkan  bahwa  faktor  yang  paling  penting  dan menentukan  dalam  kemajuan  dan  keberhasilan  suatu  bangsa  bukanlah  semata kekayaan  alam,  melainkan  adalah  kualitas  sumber  daya  manusia  yang dimilikinya.Sudah  menjadi  suatu  rahasia  umum  bahwa  maju  atau  tidaknya  suatu negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Pembangunan dalam bidang pendidikan di Indonesia merupakan bagian yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia.
Di  tingkat  global,  perkembangan  pendidikan  Indonesia  berdasarkan Human Development  Index  (HDI) dalam  buku  Tantangan  Pendidikan  Indonesia  Dalam Membangun  Generasi  Emas  bahwa  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  Indonesia berada  diposisi  121  dari  186  negara,  berdasarkan  Indeks  Pembangunan  Pendidikan ( Education  Development  Index:  (EDI ),  tahun  2012  yang  diumumkan  pada  1  Juni  2013 Indonesia  berada  pada    peringkat  64  dari  127  negara  dan  peringkat  69  pada  tahun sebelumnya.Menurut Data yang dilansir World Economic Forum (WEF) dalam The Global Competitiveness Report 2013-2014, Indonesia menempati peringkat 38 dari 148 Negara, Indonesia masih kalah bersaing dengan negara-negara ASEAN lainya. Secara nasional menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2011, rata-rata nasional angka putus sekolah  untuk  usia  pendidikan  dasar  sampai  pada  pendidikan  menengah  adalah sebagai berikut :
1 Guru di SMKN 4 Bima
Tabel 1 Angka Putus Sekolah Tahun 2011.
No. Jenjang Pendidikan Angka Putus Sekolah Jumlah siswa Persentase (%) 1. SD/Sederajat 182.773 0,67 % 2. SMP/Sederajat 209.975 2,21% 3. SMA/Sederajat 223.676 3,14 %
Sumber : Data Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2011.
Program wajib belajar 12 tahun belum dapat dilaksanakan oleh semua daerah. Dalam peneliitian ini penulis mengambil contoh pelaksanaan program wajib belajar di kota  depok.  Kota  depok  merupakan  salah  satu  daerah  yang  sudah  melaksanakan program wajib belajar sampai pada tingkat pendidikan menengah. Secara geografis kota Depok  sangat  dekat  dengan  pusat  pemerintahan  nasinal.  Faktor  ini  menjadi  modal untuk percepatan pembangunan kota Depok sendiri. dari hasil obeservasi awal peneliti di  kantor  pemerintahan  kota  Depok  didapat  data  kependudukan,  dan  tingkat pendidikan masyarakat kota Depok masih rendah, ini dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Depok Menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2014.
Pendidikan Terakhir Jumlah Penduduk Persentase (%) Tidak Sekolah 323.948 16 % Tidak Tamat SD/Sederajat 205.555 10 % Tamat SD/Sederajat 246.050 12 % SMP/Sederajat 266.370 13 % SMA/Sederajat 710.868 35 % Diploma I/II 84.112 4 % Diploma IV/Strata I 154.233 7,6 % Strata II 15.059 0,75 % Strata III 1.412 0.07 % Jumlah Total Penduduk 2.007.610
Sumber Data: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kota Depok
Selain  data  tersebut  di  atas,  sebagaimana  yang  disampaikan  Wakil  Walikota Depok, bapak Idris Abdul Shomad yang dilansir media Republika Online bahwa angka putus sekolah di kota Depok masih cukup tinggi yaitu 7.000 siswa, sedangkan tingkat APM SLTA/SMA baru mencapai 16,82% dan ini masih jauh dari target RPJMD.
Dari  data  di  atas  tergambar  jelas  bahwa  dari  ranah  pendidikan  Kota  Depok masih belum mencapai pada standar yang diharapkan, hal ini tidak selaras dengan letak geografisnya yang sangat dekat dengan pusat pemerintahan nasional. Oleh sebab itu, peneliti memilih kota Depok sebagai lokasi penelitian dan evalusi Kebijakan Program Wajib Belajar sebagai objeknya.
Setiap  perkembangan  dan  kemajuan  kebijakan  yang  sedang  dilaksanakan ataupun sudah dilaksanakan, sangat diperlukan suatu proses evaluasi guna mencapai hasil yang lebih efisien dan efektif. Evaluasi pelaksanaan kebijakan diperlukan untuk mengukur dan mengetahui tingkat pencapaian dari suatu proses kebijakan yang telah lakukan. Stutflebeam (2007:13) menyatakan bahwa “ evaluation is the systemic assessment of  an  object’s  merit,  worth,  probity,  feasibility,  sefeti,  significance,  and/or  equity.” Evaluasi adalah  penilaian  yang  sistemik  terhadap  kepantasan  suatu  objek,  kejujurannya,
kelayakannya, kenyamanannya, ketepatannya dan/atau ekuitas. Dijelaskan juga oleh Groundlund dalam Djaali (2015:1) bahwa, evaluasi adalah proses untuk mengumpulkan informasi  secara  sistematis,  obektif  untuk  memberikan  keputusan  terhadap  objek. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Arikunto (2004:2) bahwa evaluasi adalah kegiatan  untuk  mengumpulkan  informasi  tentang  bekerja  sesuatu,  yang  selanjutnya informasi  tersebut  digunakan  untuk  menentukan  alternatif  yang  tepat  dalam mengambil sebuah keputusan.
Evaluasi  program  adalah  suatu  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Sebagaimana yang diungkapkan Rutman (1985:10) bahwa “ program evaluation entails the use ofscientific methodes to measure the implementation and outcomes of program for decesion making purpose”. Artinya evaluasi program mencakup penggunaan metode ilmiah untuk mengukur penyelenggaraan dan hasil  suatu  program  untuk  mengambil  keputusan.  Selanjutnya  (Weiss,  1972:4) mendefinisikan bahwa “ the purpose of evaluation research is to measure the efect of a program againt the goals it set out to acomplish as a mean of contributing to subsequent decesion making about the program and improving future programing”. Artinya tujuan riset evaluasi adalah mengukur keberhasilan suatu program berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan untuk menentukan kebrmaknaan yang mempengaruhi pembuatan keputusan tentang suatu program dan perbaikan dimasa yang akan datang. Pada konteks program pendidikan, evaluasi program wajib belajar merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data atau informasi yang dilakukan secara sistematis untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas serta keberhasilan dari pelaksanaan suatu program wajib belajar berdasarkan standar  yang  ditetapkan,  serta  dijadikan  landasan  untuk  pengambilan  keputusan apakah program wajib belajar dapat terus diselenggarakan atau tidak.
Program Wajib Belajar merupakan salah satu kebijakan yang mempresentasikan dukungan pemerintah Indonesia terhadap konsep Pendidikan Untuk Semua ( Education For  All) secara  internasional.  E.G.  West menjelaskan  bahwa Deklarasi  Universal  Hak Asasi  Manusia  pada  1948  mendukung  adanya  wajib  belajar  ( compulsary  education ). Artikel  26  deklarasi  tersebut  menekankan  bahwa  “ elementary  education harus  wajib”. Pada April 2000, 1100 orang delegasi dari 164 negara berkomitmen adanya “Pendidikan Untuk Semua ( Education For All )” pada pertemuan The World Education Forum di Dakar, dengan the Dakar Framework for Action , yang bertujuan “ free and compulsory education of good quality for all by 2015 ”.
Menurut  Asroni  (2011)  Konsep  wajib  belajar  ( compulsory  education) ,  adalah konsep  pendidikan  wajib  belajar  yang  ada  sanksi  hukum  bagi  yang  tidak  mau melaksanakan  tanggung  jawabnya  terhadap  program  wajib  belajar,  baik pemerintah, pemerintah  daerah,  orangtua,  maupun  peserta  didik.  Di  Indonesia  pemaknaan  kata `wajib  belajar`  dalam  Undang  Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistim Pendidikan Nasional,  di bagian Ketentuan Umum pasal 1, ayat 18 tercantum pengertian wajib  belajar,  yaitu program  pendidikan  minimal  yang  harus  diikuti  oleh  warga  negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 34 ayat 2 Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  menyebutkan bahwa  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  menjamin  terselenggaranya  wajib  belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3  menyebutkan  bahwa  wajib  belajar  merupakan  tanggung  jawab  negara  yang diselenggarakan  oleh  lembaga  pendidikan,  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah  daerah  wajib  memberikan  layanan  pendidikan  bagi  seluruh  masyarakat Indonesia.
Program wajib belajar merupakan perwujudan amanat pembukaan UUD 1945 dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Pada  pasal  31  UUD  1945  yang menyatakan  bahwa  tiap-tiap  warga  negara  berhak  mendapat  pengajaran  dan pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pengajaran  nasional yang diatur dengan undang-undang. Landasan pokok tersebut mengandung arti bahwa sistem  pendidikan  nasional  harus  mampu  memberi  kesempatan  belajar  yang  seluas- luasnya kepada setiap warga negara. Dengan demikian, dalam penerimaan seseorang sebagai  peserta  didik,  tidak  dibenarkan  adanya  perlakuan  yang  berbeda  yang didasarkan  atas  jenis  kelamin,  agama,  ras,  suku,  latar  belakang  sosial  dan  tingkat kemampuan ekonomi.
Di  Indonesia,  pelaksanaan  sudah  diterapkan  dalam  Program  Wajib  Belajar Sembilan  Tahun,  yang  kemudian  disusul  oleh  semakin  meluasnya  ke  jenjang pendidikan  menengah  menjadi  Program  Wajib  Belajar  Dua  Belas  Tahun  atau Pendidikan Menengah Universal (PMU). Untuk melaksanakan Program Wajib Belajar sebagai  payung  hukumnya  pemerintah  telah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang pelaksanaan wajib belajar. Dalam Ketentuan Umum di sebutkan bahwa program wajib belajar diselenggarakan untuk memberikan pelayanan pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai pada tingkat menengah atas seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya,  dan  ekonomi.  Aturan  ini  menjadi  dasar  bagi  pemerintah  daerah  untuk menyelenggarakan program wajib belajar sampai tingkatan wajib belajar 12 tahun.
Wajib belajar merupakan program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga  negara  Indonesia  atas  tanggung  jawab  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah. Setelah  UU  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  terutama sebagai pelaksanaan pasal 34 ayat (4) pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor  47  Tahun  2008  dan  ditingkatkan  aksesnya  ke  jenjang  pendidikan SMA/MA/SMK  lewat  PP  Nomor  80  Tahun  2013  tentang  Pendidikan  Menengah Universal.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Pasal  2  Tahun  2008  menjelaskan  bahwa program wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia sedangkan tujuannya adalah wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara  Indonesia  untuk  dapat  mengembangkan  potensi  dirinya  agar  dapat  hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Wajib  belajar,  dengan  demikian  tidak  hanya  menyangkut  akses  terhadap pendidikan,  tetapi  pemerintah  harus  menjamin  pendidikan  yang  disediakan  adalah pendidikan yang berkualitas.Pendidikan yang berkualitas harus integral dengan wajib belajar.  Dampaknya,  wajib  belajar  yang  tidak  disertai  kualitas  tidak  menghasilkan outcome yang positif.  Lebih  luas  lagi, sekolah  yang  tidak menunjukkan  hasil  positif, orang tua tidak akan mengirim anaknya untuk menempuh pendidikan.
Berdasarkan  uraikan  di  atas,  maka  pelaksanaan  program  wajib  belajar merupakan  bagian  dari  kebijakan  pendidikan  di  Indonesia  dalam  mencapai  cita-sita pendidikan  untuk  semua  ( education  for  all ).  Lebih  dari  itu  program  wajib  belajar diterapkan  untuk  memberikan  pelayanan  pendidikan  yang  seluas-luasnya  kepada warga negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan  ekonomi,  sehingga  setiap  warga  negara  Indonesia  usia  wajib  belajar  berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.
Secara nasional pelaksanan program wajib belajar memberikan kontribusi positif pada  pengembangan  dunia  pendidikan  di  Indonesia  walaupun  hasilnya  belum
maksimal. Hal ini terbukti dengan meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar yang semakin tinggi.
Penyelenggaraan  program  Pendidikan  Wajib  Belajar  sangat  dipengaruhi  oleh kebijakan dan dukungan pemerintah daerah. Kriteria keberhasilan program ditafsirkan secara  berbeda  dalam  kondisi  dan  tuntutan  daerah  yang  lainya.  Untuk  memenuhi tuntutan standar keberhasilan program wajib belajar, dalam pelaksanaanya harus selalu dikontrol  dan  diadakan  pengawasan.  Efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan program wajib belajar dapat kita ketahui melalui evaluasi terhadap keseluruhan aspek internal maupun ekternal. Secara internal evaluasi dilakukan terhadap komponen yang langsung  terlibat  dalam  pelaksanaan  program  wajib  belajar,  sedangkan  faktor eksternalnya mencakup kontribusi yang diberikan masyarakat di luar penyelenggara program  wajib  belajar,  kondisi  sosial,  ekonomi  dan  politik,  serta  kultur  masyarakat, sehingga  dapat  diketahui  hambatan,  manfaat,  pencapaian  penyelenggaraan  program wajib  belajar  serta  berbagai  informasi  penting  yang  bermanfaat  bagi  pengambilan keputusan atau kebijakan bagi penyelenggaraan program di masa mendatang.  Tujuan umum  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  kebijakan program  wajib  belajar  12  tahun  di  kota  Depok,  mengetahui  bagaimana  kesesuaian antara realisasi program dengan  standar program baik yang ditetapkan secara nasional maupun  ketetapan  daerah  dalan  rencana  strategis  (renstra)  pendidikan,  dan mengetahui  bagaimana  tingkat  pencapaian  pelaksanaan  kebijakan  program  wajib belajar 12 tahun di kota Depok.
Evaluasi  implementasi  kebijakan  wajib  belajar  12  tahun  memiliki  ukuran keberhasilan  yang  dikenal  dengan  istilah  kriteria.  Kriteria  atau  standar  adalah suatu yang  digunakan  sebagai  patokan  atau  batas  minimal  untuk  sesuatu  yang  diukur. Menurut (Arikunto, 2014:31) kriteria evaluasi program adalah aturan tentang bagaiman menentukan peringkat-peringkat kondisi sesuatu atau rentangan-rentangan nilai, agar data  yang  diperoleh  dapat  dipahami  oleh  orang  lain  dan  bermakna  bagi  pengambil keputusan  dalam  rangka  menentukan  kebijakan  lebih  lanjut.  Suatu  program  dapat dikatakan berhasil jika memenuhi kriteria keberhasilan yang sudah ditetapkan. Kriteria dalam  penelitian  ini  dikembangkan  sebelum  peneliti  turun  ke  lapangan  untuk mengumpulkan  data,  kriteria  ini  dikembangkan  secara  khusus  sesuai  dengan karakteristik  program  wajib  belajar  di  kota  depok.  Dikembangkan  dari  hasil  kajian pustaka  dan  diskusi  dengan  pakar  serta  teman  sejawat  yang  memiliki  kompoten  di bidang tersebut. Kriteria disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP),  Standar  pendidikan  yang berkualitas/bermutu adalah : (a). memenuhi standar isi; (b). memenuhi standar proses; (c).  mememnuhi  standar  kompetensi  lulusan;  (d).  memenuhi  standar  pendidik  dan tenaga  kependidikan;  (e).  mememnuhi  standar  sarana  dan  prasarana;  (f).  memenuhi standar pengelolaan;  (g).  memenuhi standar  pembiayaan;dan  (h). memenuhi  standar penilaian pendidikan.

## METODOLOGI
Tujuan penelitian ini adalah melakukan identifikasi, analisis, dan  evaluasi terhadap (1)  Perencanaan  program  wajib  belajar  12  Tahun  di  Kota  Depok,  (2) Implementasi/pelaksanaan  program  wajib  belajar  12  Tahun  di  Kota  Depok,  dan  (3) Hasil/pencapaian pelaksanaan program wajib belajar 12 Tahun di Kota Depok.
Penelitian ini bersifat evaluatif, karena dalam penelitian ini dilakukan evaluasi terhadap  implementasi  kebijakan  program  wajib  belajar  12  tahun.  Metode  yang digunakan dalam penelitian adalah Discrepancy Model of Evaluation (DEM) oleh Provus
yang dalam bahasa Indonesianya dikenal sebagai Model Evaluasi Ketimpangan dalam pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  tekhnik  pengumpulan  data  menggunakan wawancara,  observasi  dan  studi  dokumentasi. Instrumen penelitian  yang  digunakan dalam  mengevaluasi  implementasi  kebijakan  program  wajib  belajar  12  tahun  adalah dokumentasi,  lembar  observasi  dan  pedoman  wawancara.    Desain  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  disusun  dengan  mengadopsi  desain  penelitian  Malcom  Provus, menyesuaikannya  dengan  evaluasi performance sebagaimana  terlihat  pada  gambar berikut :
Gambar 1. Discrepancy Evaluation Model ( DEM )

## Hasil penelitian
Evaluasi  implementasi  kebijakan  program  wajib  belajar  meliputi  aspek: perencanaan  kebijakan  program  wajib  belajar  12  tahun  di  kota  Depok, pelaksanaan/implementasi  kebijakan  program  wajib  belajar  12  tahun  di kota  Depok, dan hasil kebijakan program wajib belajar 12 tahun di kota Depok.

## a. Perencanaan Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Depok
Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen diperoleh data bahwa proses perencanaan kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kota Depok yang meliputi tujuan dan sasaran, mekanisme penyelenggaraan program wajib belajar, sumber daya manusia,  sarana dan prasarana, serta pendanaan sudah sesuai mengikuti dari kebijakan nasional  pendidikan  yang  telah  dibuat  oleh  Pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  adalah Kementrian  pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia.  Walau  demikian pemerintah kota Depok juga memperkuat program wajib belajar 12 tahun ini dengan mengeluarkan Perda. Nomor 08 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai payung hukum. Sedangkan sebagai acuan kerja dinaspendidikan kota Depok guna mensukseskan penyelenggaraan kebijakan wajib belajar 12 tahun di kota Depokmenyusun Rencana Strategi (Renstra) dinas pendidikan kota Depok tahun 2011  –  2016.  Penyusunan  Renstra  Dinas  pendidikan  kota  Depok  diselenggarakan dengan musyawarah bersama dalam bentuk rapat kordinasi yang dihadiri oleh unsur perencanaan  pembangunan  pemerintah  kota  Depok,  unsur  dinas  pendidikan  kota Depok  dan  Dewan  Pendidikan  kota  Depok.  Perencanaan  disusun  berdasarkan  dari
PERFORMANCE STANDARD THE DISCREPANCY EVALUATION MODEL DISCREPANCY Criteria: Desain Program Wajib Belajar 12 Tahun Description Clasificasition Causal Analisis Intended Outcome: Hasil evaluasi Implementasi Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Depok Propinsi Jawa Barat. Judgments: Hasil perbandingan antara
Kriteria Standard (S) dengan Performance hasil Penelitian (P).
aturan  perundang-undangan,  penyesuaian  dengan  kebijakan  nasional  dan  berdasar pada tingginya kebutuhan masyarakat akan pendidikan.  Mengacukepada UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 47 tahun 2008 tentang Program Wajib Belajar, dan Permen No. 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal, bahwa perencanaan kebijakan program wajib belajar 12 tahun di kota Depok sudah sesuai.
Dari sisi manajemen sumber daya manusia, Dinas Pendidikan Kota Depok telah merencanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan pada tahun 2015 sebanyak tujuh (7) kali pelatihan dan workshop serta dua (2) kali Lomba Kompetensi Guru. Pada rencana pengembangan sarana dan prasarana, Dinas Pendidikan Kota Depok mengagendakan pembangunan 1 unit sekolah baru (USB), pembangunan ruang kelas  baru (RKB), dan pengadaan media pembelajaran berbasis IT setiap tahunya. Dari sisi pendanaan Dinas Pendidikan  Kota  Depok  mengalokasikan  anggaran  untuk  Fasilitas  Pengelolaan Pendidikan  Sekolah  Menengah  Atas  dan  Kejuruan  (FP2SMAK).  Semua  program  dan kegiatan  yang  direncanakan  difokuskan  untuk  mewujudkan  tujuan  dan  sasaran kebijakan program wajib belajar 12 tahun yaitu meningkatkan akses layanan pendidikan dan menaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) usia 16 –18 tahun mencapai 83%, Angka Partisipasi Murni (APM) 79%, dan menekan Angka Putus Seklah (APS) hingga 0,19% di tahun 2015.

## b. Pelaksanaan/Implementasi  Kebijakan  Program  Wajib  Belajar  12  Tahun  di  Kota Depok
Hasil dari wawancara, studi dokumentasi dan observasi didapatkan data bahwa pelaksanaan kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kota Depok sudah terlaksana 87%  dari  program  dan  kegiatam-kegiatan  yang  ditetapkan  dalam  rencana  strategis (renstra) pendidikan kota Depok. Mulai dari tahapan sosialisasi, dinas pendidikan kota Depok  sudah  mensosialisasikan  kebijakan  program  wajib  belajar  12  tahun  ke masyarakat.  Sosialisasi  dilakukan  mulai  dari  internal  dinas  pendidikan  kota  Depok hingga  ke  pelosok-pelosok  masyarakat  melalui  kelurahan,  RW  maupun  RT. Pelaksanaan  sosialisasi  berjalan  efektif,  hal  ini  dapat  diukur  dari  penerimaan masyarakat  dan  partisipasi  masyarakat  akan  pendidikan  di  kota  Depok  yang  setiap tahunya semakin meningkat.
Selanjutnya untuk meningkatkan daya tampung peserta didik, dinas pendidikan kota  Depok  sejak  tahun  2011-2015  sudah  melakukan  pembangunan  dan  pengadaan sarana  prasarana,  seperti  pembangunan  5  USB,  pembangunan  31  RKB,  pengadaan sarana  pembelajaran  aktif  dan  kreatif  tingkat  SMA,  pengaddaan  alat  olah  raga, pengadaan sumber belajar virtual SMA, Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Panduan Pendidik  SMA,  pengadaan  sarana  pembelajaran  kecakapan  hidup  dan  pengadaan fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar. Program pengembangan sarana dan  prasarana  sudah  terealisasi  sekitar  81%,  walaupun  tidak  semua  sekolah  sudah memiliki  fasilitas  dan  media  pembelajaran  yang  lengkap.  Tidak  maksimalnya pencapaian program pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di kota Depok dikarenakan proses pembebasan lahan yang belum tuntas.
Selain itu juga guna menjamin mutu dan kualitas pendidikan, dinas pendidikan kota  Depok  terus  peningkatan  kualitas  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  dengan melakukan  berbagai  program  pengembangan  mutu  tenaga  kependidikan  seperti  ; perekrutan  tenaga  kependidikan,  evaluasi  kinerja  tenaga  kependidikan,  program sertfikasi  tenaga  kependidikan,  pelatihan/pendidikan  seperti  PLPG,  IHT/workshop,
MGMP, serta memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.  Dari  7  kegiatan  pelatihan/workshop  dan  2  kegiatan  lomba  kompetensi  guru yang  diagendakan  sudah  terlaksana  semua  walaupun  tidak  seperti  jadwal  yang ditetapkan.
Untuk  mesukseskan  kebikajakan  program  wajib  belajar  12  tahun,  pemerintah kota Depok mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Khusus  (DAK)  untuk  pembangunan  gedung  sekolah  baru,  dan  Bantuan  Operasinal Sekolah  (BOS).  Selain  itu  juga  pemerintah  kota  Depok  mendapat  kucuran  dana  dari pemerintah propinsi Jawa Barat berupa Dana Pendidikan Menengah Universal (DPUM) dan  dana  Bantuan  Gubernur  (BANGUB).  Sedangkan  dari  pemerintah  kota  Depok sendiri  juga  mengalokasikan  dana  pendidikan  berupa  BOSDA,  dan  dana  Fasilitas Penyelenggaraan  Pendidikan  Sekolah  Menengah  Atas  dan  Kejuruan  (FP2SMAK). Pemerintah  kota  Depok  memiliki  sumber  dana  pendidikan  yang  cukup  untuk mensukseskan pelaksanaan kebijakan  program wajib belajar 12 tahun di kota Depok. Pada  tahun  2015,  pemerintah  kota  Depok  memiliki  dana  pendidikan  sebesar  Rp 743.102.283.482,-,  dari  total  APBD  Kota  Depok  Rp.  2.162.654.892.839,29.  Kemudian meningkat pada APBDP mencapai Rp 837.809.910.702,- naik Rp 94.707.627.220,-. Dana pendidikan  kota  Depok  dialokasikan  untuk  pelayanan  administrasi  perkantoran, peningkatan  sarpras  pendidikan,  peningkatan  sumber  daya  aparatur,  peningkatan kualitas  data  dan  perencanaan,  peningkatan  akses  pembiayaan  pendidikan, peningkatan pendidikan nonformal dan informal, peningkatan kualitas dan tatakelola pendidikan, dan pengembangan pendidikan kreatif.
Tabel 4 Rekapitulasi Belanja Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun Anggaran 2015 Sumber Dana Kode Uraian Urusan, Organisasi, dan Program Jumlah APBD
Urusan Wajib DINAS PENDIDIKAN Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.546.374.000,- Peningkatan Sarpras Aparatur, 2.819.068.000,- Peningkatan Sumber Daya Aparatur, 1.829.196.000,- Peningkatan Kualitas Data Dan Perencanaan, 85.500.000,- Peningkatan Sarpras Pendidikan 144.531.384.048,- Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan, 68.196.172.000,- Peningkatan  Pendidikan Nonformal Dan Informal, 6.321.164.650,- Peningkatan  Kualitas  dan Tatakelola Pendidikan 12.652.867.800,- Pengembangan Pendidikan Kreatif 696.555.000,-

## c. Hasil Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Depok
Hasil pencapaian dari pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di kota Depok mengalami  peningkatan  yang  signifikan,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  angka  kelulusan sekolah menengah atas  (SMA) tahun 2014 dan 2015 sudah mencapai 100%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Depok, bahwa pencapaian APK 65,86%, APM 37,57%, dan  APS  0,01%. Data  ini  berbeda  dengan  yang disampaiakn  oleh  Kepala  sub  bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan kota Depok, bahwa pencapaian APK  78%,  APM  63%,  dan  APS  0,01%.  Adapun  perbedaan  yang  mencolok  dari pencapaian  dengan  yang  direncakan  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  yaitu  :  a) tingginya migrasi, b). Banyak warga Depok yang sekolah di luar, c). Usia sekolah yang lebih cepat, dan d) Adanya perbedaan penetapan usia pelajar SMA antara BPS dengan Dinas Pendidikan Kota Depok.

## PENUTUP
Kesimpulan :  dari  penelitian  evaluasi  yang  telah  dilakukan,  menunjukan  bahwa penyelenggaraan kebijakan program wajib belajar 12 tahun di kota Depok ditetapkan dengan  diterbitkannya  Perda.  Nomor  08  tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai payung hukum. Sedangkan sebagai acuan kerja dinas pendidikan kota disusun Rencana Strategi (Renstra) dinas pendidikan kota Depok tahun  2011  –  2016  yang  Mengacu  kepada  UU  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  PP  Nomor  47  tahun  2008  tentang  Program  Wajib  Belajar,  dan Permen No. 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal,
Implementasi  Kebijakan  Program  Wajib  Belajar  12  Tahun  di  Kota  Depok  sudah tersealisasi  87%  dari  program  dan  kegiatan-kegiatan  yang  ditetapkan  dalam  renstra pendidikan kota Depok. Pencapaian ini dapat diperoleh oleh Dinas Pendidikan Kota Depok karena beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketetapan renstra pendidikan kota Depok seperti ; a) pembangunan lima unit SMAN baru, b) pembangunan ruang kelas baru SMAN, c) pengadaan fasilitas dan media belajar berbasis  IT,  serta  d)  peningkatan  kualitas  tenaga  kependidikan.  Untuk  mesukseskan kebikajakn  program  wajib  belajar  12  tahun,  pemerintah  kota  Depok  mendapatkan kucuran  dana  dari  pemerintah  pusat,  seperti  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  untuk pembangunan gedung sekolah baru, dan Bantuan Operasinal Sekolah (BOS). Selain itu juga pemerintah kota Depok mendapat kucuran dana  dari pemerintah propinsi Jawa Barat  berupa  Dana  Pendidikan  Menengah  Universal  (DPUM)  dan  dana  Bantuan Gubernur  (BANGUB).  Sedangkan  dari  pemerintah  kota  Depok  sendiri  juga mengalokasikan dana pendidikan berupa BOSDA, dan dana Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (FP2SMAK).
Untuk  hasil  evaluasi  pencapaian  kebijakan  program  wajib  belajar  12  tahun  di  kota Depok mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari APK 65,86%, APM  37,57%,  dan  menekan  APS  sampai  angka  0,01%.  Sedangkan  untuk  angka kelulusan sekolah menengah atas  (SMA) tahun 2014 dan 2015 sudah mencapai 100%. Saran: Untuk lebih meningkatkan hasil kebijakan program wajib belajar 12 tahun perlu adanya kordinasi yang serius antara pemerintah dan masyarakat, peningkatan alokasi anggaran sangat menentukan terlaksananya program atau kegiatan yang mendorong suksesnya kebijakan wajib belajar 12 tahun. Selain itu, faktor yang tidak kalah penting adalah  dibuatkannya  dasar  hukum  penyelenggaraan  wajib  belajar    12  tahun  secara nasional  supaya  dapat  mendorong  semua  daerah  untuk  mengalokasikan  anggaran pendidikan lebih besar lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi  &Cepi  Syafruddin, Evaluasi  Program  Pendidikan .  Jakarta:  Bumi Aksara, 2004.
-----------. Evaluasi Program Pendidikan : Pedoman Teoritis, Praktis Bagi Mahasiswa danPriktisi Pendidikan Cetakan Ketiga. Jakarta : BumiAksara, 2009.
Arikunto, Suharsimi. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
Asroni, Pencapaian  Program  Wajib  Belajar  9  Tahun (Kompasiana,  2011)  http:// www.kompasiana.com/asronyfaslah/pencapaian-program-wajib-belajar-9- tahun_55008159a33311240d50f8d1 (diakses pada 17 Oktober 2015)
Creswell, John W. , Edcation Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research 3 rd Edition . New Jersey: Pearson, Inc.,2008. Daniel,  L.,  Stufflebeamdan  Anthony  J.  Shinkfield, Evaluation  theory,  models,  dan Application. USA: A Wiley Imprint, 2007.
Djaali. Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan . Jakarta : PPS UNJ, 2004.
E.G.  West  Centre. The  Principle  and  Practice  of  Compulsion  in  Education ,  University  of Newcastle,  England,  http://  www.ncl.ac.uk/  egwest/  compulsion.html. (diakses pada12 September 2015).
http://disdukcapil.depok.go.id/profil-data-kependudukan-kota-depok-sd-25-maret- 2014/ (diakses pada 17 Oktober 2015)
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-
nasional/14/05/14/n5kgps-di-depok-ada-7000-anak-putus-sekolah (diakses pada 17 Oktober 2015)
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/15/03/24/nlphrn-jabar- darurat-pendidikan-sma (diakses pada tanggal 17 Oktober 2015)
Kaufman., Thomas. Evaluation Without Fear. London : New Viewpoints, 1980.
Miles,  Matthew  B.  dan  A.  Michael  Huberman, Analisi  Data  Kualitatif  Terjemahan TjetjepRohendiRohidi. Jakarta : UI , 1993.
Provus dalam Daniel L. Stufflebeam, George F. Mandaus, Thomas Kellaghan “ Evaluation Models  Viewpoints  on  Educational  and  Human  Services  Evaluation  Secon Edition ”(New York: Kluwer Academic Publishers Dordrecht, 2002.
Rutman,  Leonard. Evaluation  Research  Methods,  A  Basic  Guyde. California:  Sage Publication, 1985.
Stufflebeam,  Daniel  L.,  George  F.  Mandaus,  Thomas  Kellaghan, Evaluation  Models Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation Secon Edition . New York: Kluwer Academic Publishers Dordrecht, 2002.
Thomas, Kaufman. Evaluation Without Fear. London : New Viewpoints, 1980.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  R.I.  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  SISDIKNAS  &  Perataturan Pemerintah  R.I.  Tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan  Serta  Wajib  Belajar, Bandung : Citra Umbara. 2010.
Uyoh, Sadulloh. Pengantar Filsafat Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2003.
Weiss, Carof, H. Evaluation Reseach. New Jersey: Pratice Halt, ins Englawood Cafts. 1972.
Wirawan. Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi, Dan Profesi. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.