## Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali
(Studi Komparasi Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Syafi’i)

## Dewi Wulan Fasya
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pasya_dejafa@yahoo.com

## Abstract:
This  article  seeks  to  examine  the  concept  of  buying  and  selling  the  right  to  buy back the book review law and civil law bai 'al-Wafa, according to the Shafi'i fiqh. In  addition,  this  article  also  aims  to  determine  the  ratio  of  the  purchase  with repurchase review the statute books of civil law and bai al-Wafa, according to the Shafi'i fiqh. Based on the discussion of this article indicates that the purchase is a period of time agreed to recall goods that have been sold and the sale can not be more than five  years. While bai  'al-Wafa, according to the Shafi'i fiqh of buying and selling that took sides coupled with the condition that the sale could be bought back  by  the  seller,  when  the  time  limit  has  been  determined  arrive,  while  the goods  sold  are free to be used by the buyer.  In  sale and purchase of the right to buy back also set about replacement care costs of goods and so forth, while bai 'al- Wafa there is no mention of the replacement cost of care, which is paid only the cost  of  the  initial  purchase,  the  last  of  the  law  of  sale  and  purchase  with  a repurchase in  KUHPerdata much  contested in  the Supreme  court decision which MA. No. 1729 K / Pdt / 2004, which stated that the purchase of the right to buy back is not allowed, while bai 'al-Wafa laws in Shafi'i fiqh books Raghibin Kanz al-Minhaj Fi Sharh al-Thalibin a transaction is fasid.
Artikel  ini  bertujuan  mengetahui  konsep  jual  beli  dengan  hak  membeli  kembali tinjauan  kitab  undang-undang  hukum  perdata  dan bai`  al-wafâ menurut  fikih Syafi’i. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk mengetahui perbandingan dari jual  beli  dengan  hak  membeli  kembali  tinjauan  kitab  undang-undang  hukum perdata  dan bai`  al-wafâ menurut  fikih  Syafi’i.  Berdasarkan  uraian  pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa dalam jual beli ini ada suatu jangka waktu tertentu yang  diperjanjikan  untuk  menebus  kembali  barang  yang  telah  dijual  dan  jangka waktu  jual  beli  ini  tidak  boleh  lebih  dari  lima  tahun.  Sedangkan bai’  al-wafâ menurut fikih Syafi’i yaitu jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan  syarat  bahwa  yang  dijual  itu  dapat  dibeli  kembali  oleh  penjual,  apabila tenggang waktu yang telah ditentukan tiba, sedangkan barang yang dijual tersebut bebas  dipergunakan oleh pembeli.  Dalam jual beli dengan hak membeli  kembali juga  mengatur  tentang  penggantian  biaya  perawatan  barang  dan  lain  sebagainya, sedangkan bai’  al-wafâ tidak  ada  menyinggung  tentang  penggantian  biaya perawatan,  yang  dibayarkan  hanya  harga  awal  pembelian,  terakhir  mengenai hukum  dari  jual  beli  dengan  hak  membeli  kembali  dalam  KUHPerdata  banyak dipertentangkan dalam putusan Mahkamah Agung diantaranya Putusan MA. No. 1729 K/Pdt/2004 yang menyatakan bahwa jual beli dengan hak membeli kembali tidak diperbolehkan, sedangkan bai’ al-wafâ hukumnya dalam fikih Syafi’i kitab Kanz al-Râghibin Fi Syarh Minhaj al-Thâlibin merupakan jual beli yang fasid
Kata Kunci: Jual beli; Hak Membeli Hembali, fikih Syafi’i

## Dewi Wulan Fasya

## Pendahuluan
Manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  tidak  bisa  lepas  dari  interaksi  dengan  manusia yang lain. Dalam kehidupan sehari-harinya manusia sebagai makhluk sosial tidak akan luput dari  pemenuhan  kebutuhan  hidupnya.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  tersebut, manusia  mengembangkan  kemampuan  dan  akalnya.  Kemudian  dari  sini  proses  ekonomi (muamalah)  muncul,  ketika  manusia  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhannya  sendiri  sehingga diperlukan transaksi ekonomi (muamalah) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya kebutuhan  ekonomi  (muamalah)  tersebut  dimanifestasikan  dalam  bentuk  jual  beli  dengan menggunakan  media  uang  sebagai  alat  tukar.  Jual  beli  membawa  dua  aspek  penting  dalam hukum perdata. Pertama , adalah kegiatan menjual, yang secara sederhana menunjukkan pada suatu  proses  atau  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  jumlah  harta  kekayaan seseorang, pada satu  sisi,  yang merupakan suatu  bentuk  kewajiban, prestasi  atau utang  yang harus dipenuhi.
Kedua , pada sisi timbal balik, kegiatan membeli tersebut, melahirkan suatu bentuk tagihan atau  hak  yang  merupakan  kebendaan  tidak  berwujud  yang  bergerak.  Kedua  hal  tersebut  ada secara  timbal  balik,  pada  “saat  yang  bersamaan”  pada  kedua  belah  pihak  yang  membuat perjanjian  tersebut.  Jadi  dalam  jual  beli  terjadi  dua  sisi  hukum  perdata,  yaitu  hukum kebendaan  dan  hukum  perikatan  secara  bersama-sama.  Sebagaimana  menurut  Pasal  1457 KUHPerdata menjelaskan:  “Jual  beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak  yang satu mengikatkan  dirinya  untuk  menyerahkan  suatu  kebendaan,  dan  pihak  yang  lain  untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Berdasarkan pada rumusan tersebut bahwa jual beli merupakan  salah  satu  bentuk  perjanjian  yang  melahirkan  kewajiban  atau  perikatan  untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Jual beli dengan hak membeli  kembali  yang  merupakan  salah  satu  dari  perkembangan  transaksi  yang  terjadi  di masyarakat  berupa  bentuk  perjanjian  yakni  penjual  (pemilik  semula)  mempunyai  atau diberikan  hak  dengan  suatu  perjanjian  untuk  membeli  kembali  barangnya  yang  telah  dijual tersebut (pasal 1519 KUHPerdata).
Jual beli dengan hak membeli kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 1519 KUHPerdata ’’Kekuasaan  untuk  membeli  kembali  barang  yang  telah  dijual  diterbitkan  dari  suatu  janji, dimana  si  penjual  diberikan  hak  untuk  mengambil  kembali  barang  yang  dijualnya,  dengan mengembalikan harga pembelian asal yang disertai penggantian yang disebutkan dalam Pasal 1532 KUHPerdata. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1729 PK/Pdt/2004 tentang jual beli dengan hak membeli kembali. 1 Menurut putusan tersebut perjanjian jual beli dengan  hak  membeli  kembali  yang  diatur  dalam  Pasal  1519  KUHPerdata,  adalah  tidak diperbolehkan,  karena  beberapa  hal  :1.  Perjanjian  jual  beli  dengan  hak  membeli  kembali adalah perjanjian hutang-piutang yang terselubung (semu). Artinya, bahwa perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali sebenarnya adalah perjanjian hutang piutang, yakni pemberian pinjaman dengan jaminan. 2. Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali  bertentangan dengan hukum adat, karena hukum adat tidak mengenal jual beli dengan hak untuk membeli kembali.
Sedangkan  dalam  hukum  Islam,  jual  beli  dengan  hak  membeli  kembali  masih diperdebatkan hukumnya. Dalam buku kaidah-kaidah fikih muamalah dan aplikasinya dalam ekonomi  Islam  dan  perbankan  syariah  karya  Abbas  Arfan,  dijelaskan  bahwa  menurut Musthafa Ahmad  al-Zarqa, para ulama terpecah  menjadi  3 (tiga) pendapat  dalam menyikapi hukum bai’ al-wafâ yaitu : 1) jual beli yang sah sebagai akad jual beli bersyarat, 2) jual beli
1 Suharnoko, Hukum Perjanjian : Teori Dan Analisa Kasus (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 29.
Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali
yang sah namun menjadi hukum rahn (gadai), dan 3) jual beli yang tidak sah. 2 Dalam Islam ada  bentuk  transaksi  jual  beli  yang  dibolehkan  dan  ada  yang  diharamkan  maupun diperselisihkan  hukumnya.  Allah  telah  menghalalkan  segala  bentuk  jual  beli  selama  sesuai dengan syariat,  hal  ini telah diatur dalam al-Quran. Allah berfirman dalam  surah al-Baqarah ayat 282:
Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermuamalah  tidak  secara  tunai untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya.  dan  hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 3
Allah  telah  menjelaskan  di  dalam  ayat  tersebut  hendaklah  mencatat  setiap  transaksi  yang dilakukan  secara  tidak  tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan.  Hal  ini  merupakan  antisipasi terhadap  transaksi  yang  merugikan  salah  satu  pihak.  Jual  beli  dengan  hak  membeli  kembali ini unik, karena dalam perjanjiannya disebutkan bahwa pihak penjual mempunyai hak untuk membeli kembali barang yang telah dijualnya kepada pembeli dengan mengembalikan harga pembelian  yang  telah  diterimanya  disertai  semua  biaya  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pihak pembeli dalam menyelenggarakan pembelian dan biaya-biaya lainnya untuk perawatan barang yang dibelinya, ini yang menyebabkan bertambahnya harga barang yang ingin dibeli kembali oleh si penjual.
Dalam  prakteknya  penulis  menemukan  perjanjian  dengan  hak  membeli  kembali  pada transaksi yang terdapat di Koperasi Wanita (KOPWAN) desa Racik kecamatan Bangil. Pada saat penulis melaksanakan PKLI di kecamatan Bangil, penulis mengamati pada kenyataannya jual beli dengan hak membeli  kembali  merupakan jual beli semu  karena  yang terjadi  adalah hutang  piutang.  Dimana  seseorang  yang  membutuhkan  uang  pergi  ke  koperasi  kemudian antara  pemilik  barang  dengan  pihak  koperasi  melakukan  transaksi  yakni  pemilik  barang menjual  barang  yang  dia  miliki  kepada  koperasi  wanita  kemudian  si  pemilik  barang  akan membeli  kembali  barangnya  tersebut  pada  jangka  waktu  tertentu  dengan  harga  lebih  tinggi dari  harga  pertama  saat  penjualan  pada  koperasi  wanita. 4 Sehingga inconcreto bagi  hukum yang  terjadi  bukan  jual  beli,  melainkan  persetujuan  hutang  dengan  agunan  yang  bersifat seolah-olah  hubungan  gadai  yakni  peminjaman  dengan  jaminan.  Hal  inilah  yang melatarbelakangi  penulis  untuk  meneliti  tentang  hukum  yang  ada  pada  transaksi  jual  beli dengan  hak  membeli  kembali.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  artikel  ini  bertujuan  mengetahui konsep jual beli dengan  hak membeli kembali  tinjauan kitab undang-undang hukum  perdata dan bai` al-wafâ menurut fikih Syafi’i. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk mengetahui perbandingan  dari  jual  beli  dengan  hak  membeli  kembali  tinjauan  kitab  undang-undang hukum perdata dan bai` al-wafâ menurut fikih Syafi’i.

## Metode Penlitian
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  yuridis  normatif 5 karena  berupaya  mengkaji aspek  yuridis  dari  proses  jual  beli  dengan  hak  membeli  kembali  dalam  hukum  Islam  dan KUHPerdata.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ), karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. 6 Penulis  juga  menggunakan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ),  yaitu  menelaah konsep yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan
2 Abbas Arfan, Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah (Malang: UIN-Malang Press, 2012), 117.
3 Departemen Agama RI, Al-Hikmah, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2009), 48.
4 Koperasi Wanita Desa Raci Kecamatan Bangil, Wawancara, (Bangil, 9 Juli 2014).
5 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008), 86.
6 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), 302.
Dewi Wulan Fasya
agama. 7 Bahan  Hukum 8 Primer  yang  digunakan  yaitu:  1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (KUHPerdata).  2)  Kitab  fikih  Syafi’i  yaitu Kanz  al-Râghibîn  Fi  Syarh  Minhaj alThâlibîn karya  Jalâl  al-Dîn  Muhammad  bin  Ahmad  al-Mahallî.  Sedangkan  bahan  hukum sekunder 9 yang digunakan meliputi  fikih muamalah mengenai  berbagai  literatur tentang jual beli, hukum jual beli, jual beli dengan hak membeli kembali, bai’ wafâ dan literatur lain yang berhubungan  dengan  topik  pembahasan.  Penulis  juga  menggunakan  buku-buku  hukum perdata yang berhubungan dengan jual beli dengan hak membeli kembali.

## Hasil dan Pembahasan

## Konsep  Jual  Beli  Dengan  Hak  Membeli  Kembali  Menurut  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata
Jual  beli  membawa  dua  aspek  penting  dalam  hukum  perdata,  pertama  adalah  kegiatan menjual, yang secara sederhana menunjukkan pada suatu proses atau kegiatan yang bertujuan untuk  mengurangi  jumlah  harta  kekayaan  seseorang,  pada  satu  sisi,  yang  merupakan  suatu bentuk  kewajiban, prestasi  atau utang  yang harus dipenuhi.  Kedua, pada  sisi  yang bertimbal balik, kegiatan membeli tersebut, melahirkan suatu bentuk tagihan atau hak yang merupakan kebendaan tidak berwujud yang bergerak. Kedua hal tersebut ada secara bertimbal balik, pada “saat yang bersamaan” pada kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Jadi dalam jual beli terjadi dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan secara bersama-sama.  Sebagaimana  disebutkan  Pasal  1457  KUHPerdata  menjelaskan:  ” Jual-beli adalah  suatu  perjanjian,  dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk menyerahkan  suatu  kebendaan,  dan  pihak  yang  lain  untuk  membayar  harga  yang  telah dijanjikan ”.
Berdasarkan  rumusan  tersebut  bahwa  jual  beli  merupakan  salah  satu  bentuk  perjanjian yang  melahirkan  kewajiban  atau  perikatan  untuk  memberikan  sesuatu,  yang  dalam  hal  ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh  pembeli  kepada  penjual. 10 Menurut  Pasal  1519  KUHPerdata:  ’’ Kekuasaan  untuk membeli  kembali  barang  yang  telah  dijual  diterbitkan  dari  suatu  janji,  dimana  si  penjual diberikan  hak  untuk  mengambil  kembali  barang  yang  dijualnya,  dengan  mengembalikan harga  pembelian  asal  yang  disertai  penggantian  yang  disebutkan  dalam  Pasal  1532 KUHPerdata ”. Penggantian di dalam Pasal 1532 adalah penggantian biaya menyelengarakan pembelian  dan  penyerahan  serta  perbaikan  terhadap  barang  tersebut.  Artinya,  apabila  tidak bertentangan  perjanjian  tersebut  sebenarnya  dapat  dilaksanakan,  apalagi  tujuan  utama  dari perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali, adalah untuk menolong golongan ekonomi lemah  untuk  memperoleh  kredit.  Dengan  demikian  perjanjian  jual  beli  dengan  hak  untuk membeli kembali diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan asas kepatutan, ketertiban umum  dan  kesusilaan  sebagaimana  Pasal  1337  KUHPerdata,  Serta  syarat  sahnya  perjanjian dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  yang  menjelaskan  :  1)  Sepakat  mereka  yang  mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang  halal.  Obyek  dari  perjanjian  jual  beli  adalah  barang-barang  tertentu  yang  dapat ditentukan  wujud  dan  jumlahnya  serta  tidak  dilarang  menurut  hukum  yang  berlaku  untuk diperjual  belikan  karena  perjanjian  jual  beli  telah  sah  mengikat  apabila  kedua  belah  pihak telah  mencapai  kata  sepakat  tentang  barang  dan  harga  meski  barang  tersebut  belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan (Pasal 1458 KUHPerdata).
7 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 113.
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010), 41.
9 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 24.
10 Gunawan Widjaja and Kartini Muljadi, Jual Beli (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 7.
Perjanjian  jual  beli  dapat  dibatalkan  apabila  si  penjual  telah  menjual  barang  yang  bukan miliknya atau barang yang akan dijual tersebut telah musnah pada saat penjualan berlangsung. Kewajiban  Penjual  Dari  ketentuan  umum  mengenai  perikatan  untuk  menyerahkan  sesuatu menurut Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan ketentuan yang diatur secara khusus dalam ketentuan jual beli menurut Pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penjual  memiliki  tiga  kewajiban  pokok,  mulai  dari  sejak  jual  beli  terjadi  menurut  ketentuan Pasal  1458  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Menurut  Ketentuan  tersebut,  secara prinsip penjual memiliki kewajiban untuk : a) Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat  penyerahan;  b) Menyerahkan kebendaan  yang dijual pada  saat  yang  telah  ditentukan,  atau  jika  tidak  telah  ditentukan  saatnya,  atas  permintaan pembeli;  c)  Menanggung  kebendaan  yang  dijual  tersebut.  Dibandingkan  dengan kewajibannya,  hak  penjual  lebih  banyak.  Selama  pemilik  barang  belum  mempergunakan haknya  untuk  membeli,  penjual  mempunyai  kedudukan  sebagai  pemilik  yang  sempurna  dan memperoleh segala hak yang semula berada ditangan pembeli. Penjual berhak menggunakan daluarsa terhadap pemilik sejati, maupun terhadap orang yang memiliki hak-hak hipotik atau hak-hak lain atas barang yang dijual. Jadi seketika pada waktu jangka waktu telah lewat dan pembelil  tidak  menggunakan  hak  membeli  kembalinya,  penjual  menjadi  pemilik  sejati  dari barang  dan  tidak  dapat  dituntut  untuk  menyerahkan  barang  tersebut  kepada  pihak  lain  yang memiliki hipotik atau hak lain atas barang itu. 11
Pasal  1531  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  menyebutkan  jika  penjual meninggalkan  beberapa  ahli  waris  maka  masing-masing  ahli  waris  ini  hanya  berhak menyerahkan  kembali  sebesar  bagiannya  masingmasing  kepada  pemilik  barang,  kecuali  jika barang warisan telah dibagi dan barang  yang dijual jatuh pada salah seorang ahli waris, ahli waris  ini  dapat  menyerahkan  barang  keseluruhan  kepada  penjual.  Kewajiban  penjual  yang utama  dalam  perjanjian  jual  beli  dengan  hak  membeli  kembali  ialah  menyerahkan  barang yang menjadi objek jual beli ketika penjual menggunakan hak membeli kembali. Kewajiban pembeli  dapat  ditarik  dari  ketentuan  pasal  1265  Ayat  (2)  KUHPerdata  tentang  syarat  batal menjelaskan: “Syarat ini tidak menangguhkan pemenuhan perikatan, hanyalah ia mewajibkan si  berpiutang  mengembalikan  apa  yang  telah  diterimanya,  apabila  peristiwa  yang dimaksudkan terjadi”.
Adapun  kewajiban  Pembeli  Kewajiban  pembeli  yang  utama  dalam  perjanjian  jual  beli dengan hak membeli kembali ialah menyerahkan barang yang menjadi obyek jual beli ketika penjual  menggunakan  hak  membeli  kembalinya.  Kewajiban  pembali  dapat  ditarik  dari ketentuan  pasal  1265  tentang  syarat  batal.  Ayat-ayatnya  berbunyi  “syarat  ini  tidak menangguhkan  pemenuhan  perikatan  hanyalah  ia  mewajibkan  si  berpiutang  mengembalikan apa  yang telah diterimanya, apabila peristiwa  yang dimaksudkan terjadi. Kewajiban pembeli menurut Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah membayar harga pembelian pada waktu  dan tempat  sebagaimana ditetapkan  menurut  persetujuan.    Batas waktu jual beli dengan hak membeli kembali Batas waktu hak membeli kembali itu tidak bisa diperjanjikan lebih  lama  dari  lima  tahun,  tetapi  apabila  telah  diperjanjikan  untuk  waktu  lebih  dari  lima tahun maka yang berlaku adalah lima tahun. Batas waktu ini mutlak, sehingga hakimpun tidak boleh memperpanjang, apabila penjual lalai mengajukan tuntutannya untuk membeli kembali barangnya  dalam  tenggang  waktu  yang  telah  ditetapkan,  maka  si  pembeli  tetap  menjadi pemilik atas barang yang dibeli tersebut dan akan menjadi pemilik tetap. 12
Dapat  dilihat  dalam  pasal  1520  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yaitu  “  Hak membeli  kembali  tidak  boleh  diperjanjikan  untuk  suatu  waktu  yang  lebih  lama  dari  lima
11 Subekti and R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), 277.
12 I.G. Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting), Teori Dan Praktek (Jakarta: Megapoin, 2003), 134.

## Dewi Wulan Fasya
tahun,  jika  hak  tersebut  diperjanjikan  untuk  suatu  waktu  yang  lebih  lama,  maka  waktu  itu diperpendek  sampai  lima  tahun. 13 Jual  beli  dengan  hak  membeli  kembali  disebutkan  bahwa pihak  penjual  mempunyai  hak  untuk  membeli  kembali  barang  yang  telah  dijualnya  kepada pembeli dengan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya disertai semua biaya yang  telah  dikeluarkan  oleh  pihak  pembeli  untuk  menyelenggarakan  pembelian  serta penyerahannya,  termasuk  juga  biaya-biaya  pembetulan  dan  pengeluaran-pengeluaran  yang menyebabkan  barang  yang  dijual  bertambah  harganya.  Sebenarnya  jual  beli  dengan  hak membeli  kembali  adalah  suatu  pinjam  meminjam  uang  yang  dilakukan  dengan  jual  beli dengan  kemungkinan  penjual  untuk  membeli  kembali  barangnya  jika  telah  memiliki  uang. Dalam  jual  beli  ini  ada  suatu  jangka  waktu  tertentu  yang  diperjanjikan  untuk  menebus kembali  barang  yang  telah  dijual  dan  jangka  waktu  jual  beli  ini  tidak  boleh  lebih  dari  lima tahun.
Seperti yang telah dijelaskan menurut pasal 1519 KUHPerdata, kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, dimana si penjual diberikan hak untuk  mengambil  kembali  barang  yang  dijualnya,  dengan  mengembalikan  harga  pembelian asal  yang disertai penggantian yang disebutkan dalam Pasal 1532 KUHPerdata.  Penggantian di  dalam  Pasal  1532  adalah  penggantian  biaya  menyelengarakan  pembelian  dan  penyerahan serta  perbaikan  terhadap  barang  tersebut  adalah  hal  yang  wajar,  pembeli  tentunya membutuhkan biaya administrasi atau pemeliharaan untuk menjaga dan memperbaiki barang tersebut.  Misalnya,  biaya  pembuatan  akta  dan  memelihara  obyek  perjanjian.  Bahwa  oleh karena  dalam  persetujuan  hanya  ada  satu  pihak  yang  berprestasi,  maka  persetujuan  yang demikian  dinamakan  perjanjian  sepihak,  dan  pada  sisi  lain  karena  persetujuan  atas  beban melahirkan  perikatan  secara  timbal  balik  pada  kedua  belah  pihak,  maka  disebut  sebagai perjanjian  timbal  balik.  Dengan  demikian,  berarti  janji  untuk  membeli  kembali  adalah kewajiban  (prestasi)  yang  harus  dipenuhi  oleh  pembeli  kepada  penjual,  selain  daripada prestasi pokok untuk membayar harga kebendaan yang dibeli tersebut. Hal membeli kembali merupakan suatu hak yang diberikan oleh Undang-Undang berdasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
Selama  biaya-biaya  tersebut  dan  harga  pembelian  oleh  pembeli  belum  dilunasi  oleh penjual yang memiliki janji membeli kembali tersebut, maka pembeli tersebut tidak memiliki kewajiban  untuk  menyerahkan  kebendaan  tersebut  kepada  pembeli.  Bahkan  pembeli  berhak untuk  menuntut  penguasaan  kembali  kebendaan  yang  dijanjikan  untuk  dibeli  kembali tersebut, dari tangan penjual, selama biaya-biaya tersebut belum dilunasi oleh penjual dengan janji  membeli  kembali.  Untuk  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pembeli,  maka  dalam rumusan Pasal 1520 jo. Pasal 1521 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan suatu jangka  waktu  yang  pasti,  yang  tidak  boleh  disimpangi  bahkan  oleh  suatu  penetapan  atau keputusan  pengadilan  yang  berwenang.  Di  dalam  hukum  adat  tidak  mengenal  adanya perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali dan hanya dianggap sebagai perjanjian gadai belaka.  Mengingat  transaksi  peralihan  hak  atas  tanah  sesuai  pasal  5  UUPA  No.5/1960 dikuasai  oleh  hukum  adat,  sedangkan  hukum  adat  tidak  mengenal  jual  beli  dengan  hak membeli  kembali,  untuk  itu  dipakai  lembaga  gadai.  Oleh  karena  itu  berdasarkan  Undang- Undang  Pokok  Agraria  No.5/1960  itu  sendiri  maka  jual  beli  dengan  hak  membeli  kembali mengenai tanah dan rumah adalah batal demi hukum. 14
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1729 K/Pdt/2004 tentang jual beli dengan  hak  membeli  kembali.  Menurut  putusan  tersebut  perjanjian  jual  beli  dengan  hak membeli  kembali  yang  diatur  dalam  Pasal  1519  KUHPerdata,  adalah  tidak  diperbolehkan, karena  beberapa  hal:  a)  Perjanjian  jual  beli  dengan  hak  membeli  kembali  adalah  perjanjian
13 Subekti and Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , 376.
14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Pokok-Pokok Agraria
hutang-piutang  yang  terselubung  (semu).  Artinya,  bahwa  perjanjian  jual  beli  dengan  hak membeli  kembali  sebenarnya  adalah  perjanjian  hutang  piutang,  yakni  pemberian  pinjaman dengan  jaminan;  b)  Perjanjian  jual  beli  dengan  hak  membeli  kembali  bertentangan  dengan hukum adat, karena hukum adat tidak mengenal jual beli dengan hak untuk membeli kembali. Dalam  suatu  perjanjian  jual-beli  dengan  hak  membeli  kembali  itu  sudah  barang  tentu dikandung maksud bahwa si pembeli selama jangka waktu  yang diperjanjikan itu tidak akan menjual lagi barangnya kepada orang lain, karena ia setiap waktu dapat diminta menyerahkan kembali barang itu kepada si penjual. Namun kalau menjual barangnya kepada orang lain, dan barang ini adalah barang bergerak, maka pembeli kedua ini adalah aman, artinya tidak dapat dituntut  untuk  menyerahkan  barangnya  kepada  si  penjual  pertama.  Orang  ini  (penjual pertama)  hanya  dapat  menuntut  ganti-rugi  dari  si  pembeli  (pertama)  yang  telah  membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu memenuhi janjinya. Lain halnya apabila yang diperjual- belikan itu suatu benda tak bergerak.
Dalam  hal  ini  si  penjual  yang  telah  meminta  diperjanjikan  kekuasaannya  untuk  membeli kembali barang yang di jual, boleh menggunakan haknya itu terhadap seorang pembeli kedua, meskipun  dalam  perjanjian  jual-beli  yang  kedua  itu  tidak  disebutkan  tentang  adanya  janji tersebut,  ini  berarti  bahwa,  jika  yang  diperjual-belikan  itu  suatu  benda  tak  bergerak,  maka janji  untuk  membeli  kembali  yang  telah  diadakan  untuk  kepentingan  si  penjual  itu  harus ditaati  oleh  pihak  ketiga.  Dapat  diketahui  bahwa  perjanjian  jual  beli  dengan  hak  membeli kembali  yang  banyak  digunakan  oleh  masyarakat  tujuannya  adalah  untuk  memperkuat kedudukan  kreditur  terhadap  debitur,  sekaligus  juga  memperkuat  posisi  kreditur  terhadap pihak  ketiga.  Akan  tetapi  karena  syarat  pembuktiannya  adalah  berat  dan  perjanjian  jual  beli dengan  hak  membeli  kembali  mengenai  barang  yang  tidak  bergerak  seperti  tanah  dan  atau rumah  selalu  terjadi  dengan  suatu  akta  autentik  sehingga  sulit  bagi  debitur  untuk membuktikan akta tersebut tidak sah dan sering kali penjual atau debitur tidak berhasil untuk membuktikan bahwa  yang sebenarnya terjadi  adalah hutang piutang. Dapat  dikatakan dalam perjanjian  jual  beli  dengan  hak  membeli  kembali  terdapat  keadaan  yang  tidak  seimbang sehingga  salah  satu  pihak  ada  yang  dirugikan  karena  adanya  penyalahgunaan keadaan/kesempatan ataupun penyalahgunaan ekonomis.
Dari  penjelasan-penjelasan  diatas  dapat  dipahami  bahwa  perjanjian  jual  beli  dengan  hak membeli kembali adalah perjanjian hutang-piutang yang terselubung (semu). Artinya, bahwa perjanjian  jual  beli  dengan  hak  membeli  kembali  sebenarnya  adalah  perjanjian  hutang piutang,  yakni  pemberian  pinjaman  dengan  jaminan.  Sehingga  dapat  diamati  bahwa inkonkreto  bagi  hukum  yang  terjadi  bukan  jual  beli,  melainkan  persetujuan  hutang  dengan agunan  yang  bersifat  seolah-olah  hubungan  gadai  yakni  peminjaman  dengan  jaminan. Sehingga  menjadikan  orang  yang  kaya  semakin  kaya  dan  orang  miskin  semakin  miskin. Karena adanya penggantian biaya  yang harus dibayarkan pemilik barang  kepada si  pembeli, selain  dari  pembayaran  biaya  yang  semula  didapatkan  oleh  pemilik  barang  dari  menjual barangnya kepada pembeli. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa jual beli dengan hak membeli kembali sama saja seperti hutang piutang dengan agunan, yakni pemberian pinjaman dengan jaminan dan pembayarannya melebihi dari biaya pembayaran semula.

## Konsep Bai’ al-Wafâ Menurut Fikih Syafi’i
Perdagangan  atau  jual  beli  secara  bahasa  berarti al-mubâdalah (saling  menukar). 15 Adapun pengertian jual beli secara istilah, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam definisi- definisi berikut ini: Dalam melakukan transaksi jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari  barang  yang  halal  dan  dengan  jalan  yang  halal  pula.  Artinya,  carilah  barang  yang halal untuk diperjualbelikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-
15 Sayyid Sabiq, Fikih as-Sunnah , trans. Mohammad Tholib, vol. 3 (Semarang: Thoha Putra, 2009), 126.

## Dewi Wulan Fasya
jujurnya,  bersih  dari  segala  sifat  yang  dapat  merusak  jual  beli  seperti  halnya  penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain. 16 Secara etimologis, wafâ (menepati) berlawanan makna  dengan alghadr (khianat,  tidak  menepati  janji). Wafâ  bi  ‘ahd artinya  dia  menepati janji. Wafâ’ adalah  perangai  yang  mulia. Aufa  al-rajul  haqqah artinya  dia  memberikan  hak laki-laki  itu  secara  sempurna.  Dinamakan  jual  beli wafâ karena  pembeli  wajib  menepati dengan syarat. Adapun bai’ al-wafâ secara terminologis adalah jual beli dengan syarat, yaitu jika  penjual  mengembalikan  uang  hasil  penjualan,  pembeli  mengembalikan  barang  kepada penjual. 17 Menurut  Sayyid  Sabiq  dalam  fikih  sunahnya  menyatakan  bahwa bai` al-wafâ adalah  orang  yang  butuh,  menjual  suatu  barang  dengan  janji.  Janji  tersebut menyatakan bila pembayaran telah dipenuhi (dibayar kembali), barang dikembalikan lagi. 18 Sedang  menurut  Muhammad  Hasbi  al-Shiddieqy  dalam  pengantar  fikih  Muamalahnya menyatakan bahwa bai` al-wafâ’ adalah akad jual  beli dimana salah satu  pihak atau penjual mempunyai  hak  menarik  atau  membeli  kembali  pada  barang  yang  telah  dijualnya  kepada pembeli.  Dari  pengertian  diatas  dapat  diketahui  bahwa bai`  al-wafâ ini  mempunyai  batas tenggang  waktu  yang  terbatas  misalnya  satu  tahun,  dua  tahun  dan  sebagainya  tergantung kesepakatan. Apabila tenggang waktu tersebut telah habis, maka penjual membeli barang itu kembali  dari  pembelinya.  Biasanya  barang  yang  diperjualbelikan  dalam bai`  al-wafâ adalah barang tidak bergerak, seperti lahan perkebunan, rumah, tanah perumahan dan sawah. Sejarah munculnya bai’  al-wafâ adalah  dalam  rangka  menghindari  terjadinya  riba  dalam  pinjam- meminjam,  masyarakat  Bukhara  dan  Balkh  ketika  itu  merekayasa  sebuah  bentuk  jual  beli yang dikenal kemudian dengan bai` al-wafâ , banyak di antara orang kaya ketika itu tidak mau meminjamkan  uangnya  tanpa  ada  imbalan  yang  mereka  terima.  Sementara  itu,  banyak  pula para  peminjam  uang  tidak  mampu  melunasi  utangnya  akibat  imbalan  yang  harus  mereka bayarkan.  Sementara  menurut  ulama  fikih,  imbalan  yang  diberikan  atas  dasar  pinjam- meminjam  uang  termasuk  riba.  Barang  yang  telah  dibeli  pembeli  boleh  digunakan  oleh  si pembeli, hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain selain kepada penjual  semula,  karena  barang  jaminan  yang  berada  di  tangan  pemberi  utang  merupakan jaminan  utang  selama  tenggang  waktu  yang  disepakati  tersebut. 19 Apabila  pihak  yang berutang telah mempunyai uang untuk melunasi utangnya sebesar harga jual semula pada saat tenggang waktu jatuh tempo, barang tersebut harus diserahkan kembali kepada penjual.
Dari gambaran bai’ al-wafâ dapat penulis amati bahwa akadnya terdiri atas tiga bentuk, yaitu:  1)  Ketika  dilakukan  transaksi,  akad  ini  merupakan  jual  beli  karena  di  dalam  akad dijelaskan  bahwa  transaksi  itu  adalah  jual  beli.  Misalnya,  melalui  ucapan  penjual  “Saya menjual  sawah  saya  kepada  engkau  seharga  lima  juta  rupiah  selama  dua  tahun”;  2)  Setelah transaksi  dilaksanakan  dan  harta  beralih  ke  tangan  pembeli,  transaksi  ini  berbentuk ijârah (pinjam-meminjam/sewa-menyewa),  karena  barang  yang  dibeli  tersebut  harus  dikembalikan kepada  penjual  sekalipun  pemegang  harta  itu  berhak  memanfaatkan  dan  menikmati  hasil barang  itu  selama  waktu  yang  disepakati;  3)  Di  akhir  akad,  ketika  tenggang  waktu  yang disepakati sudah jatuh tempo, bai` al-wafâ seperti rahn , karena dengan jatuhnya tempo yang disepakati  kedua  belah  pihak,  penjual  harus  mengembalikan  uang  kepada  pembeli  sejumlah harga yang diserahkan pada awal akad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibeli kepada  penjual  secara  utuh.  Yang  benar,  bahwa  jual  beli  semacam  itu  tidak  dibenarkan, karena  tujuan  yang  sebenarnya  adalah  riba,  yakni  dengan  cara  memberikan  uang  untuk dibayar  secara  tertunda,  sementara  fasilitas  penggunaan  barang  yang  digunakan  dalam
16 Ibnu Mas’ud and Zainal Abidin, Fikih Madzhab Syafi’i (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 24.
17 Jalâl al-dîn Muhammad bin Ahmad al-Mahallî, Kanz Al-Râghibîn Fi Syarh Minhaj Al-Thâlibîn (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2001), 232.
18 Sabiq, Fikih as-Sunnah , 3:166.
19 al-Mahallî, Kanz Al-Râghibîn , 229–230.
perjanjian dan sejenisnya adalah keuntungannya. Namun sebutan sebagai jual beli pelunasan atau  jual  beli  amanah  tidak  lepas  dari  jual  beli  sepeti  itu  karena  yang  dilihat  adalah  hakikat dan  tujuan  sesungguhnya  dari  jual  beli  tersebut,  bukan  bentuk  aplikatif  dan  tampilan lahiriahnya  saja. 20 Ibnu  Taimiyah  menyatakan,  “Sejenis  jual  beli  yang  mereka  perlihatkan yang disebut jual beli amanah yang dalam jual beli itu mereka bersepakat bahwa apabila telah dikembalikan pembayaran si penjual, barang juga dikembalikan, adalah jual beli batil menurut kesepakatan  para  imam,  baik  dengan  persyaratan  yang  disebutkan  dalam  waktu  akad  atau melalui kesepakatan sebelum akad. Itu pendapat yang tepat dari pada ulama”.
“ Amer  bin  Syu’aib  dari  ayahnya  dari  kakeknya  mengatakan  Rasulullah  SAW. bersabda:  tidak  dihalalkan  Salaf  (utang)  dan  membeli  dan  tidak  dihalalkan  dua syarat didalam penjualan dan tidak dibolehkan mengambil keuntungan apa yang tidak bisa dijamin dan tidak boleh dijual apa yang ada padamu. HR.Ahmad Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’I, dan Ibn Mjjah disyahkan Oleh Tirmidzi, Ibn Khazimah, dan  al-Hakim  dan  diriwayatkan  oleh  Abu  Hanifah  dengan  kalimat”rasulullah melarang jual beli dengan syarat”.
Ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa bai’ al-wafâ fasid  karena syarat  penjual bahwa ia  akan  mengambil  barang  dagangannya  lagi  dari  pembeli  jika  ia  mengembalikan  uang pembeli yang telah dibayarkan bertentangan dengan tujuan jual beli, yaitu hak milik pembeli terhadap  barang  dagangan  yang  dibelinya  yang  bersifat  permanen. 21 Hal  ini  sejalan  pula dengan  sebuah  hadis  Rasulullah  SAW,"Setiap  utang  yang  dibarengi  dengan  pemanfaatan (untuk pemberi utang) adalah riba.” Karena akad bai` al-wafâ sejak semula telah ditegaskan sebagai  jual  beli,  maka  pembeli  dengan  bebas  memanfaatkan  barang  tersebut  tanpa  batasan waktu.  Ulama  fikih  Syafi’i  tidak  melegalisasi  jual  beli  ini,  alasan  mereka  diantaranya:  (a) Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, karena jual beli adalah akad  yang  mengakibatkan  perpindahan  hak  milik  secara  sempurna  dari  penjual  kepada pembeli;  (b)  Dalam  jual  beli  tidak  boleh  ada  syarat  bahwa  barang  yang  dijual  itu  harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, apabila ia telah siap mengembalikan uang seharga penjualan semula. (c) Bentuk jual beli ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW maupun di zaman sahabat. 22
Adapun dasar atau dalil oleh ulama Syafi’i mengenai ketidakbolehan bai’ al-wafâ ada 2 (dua):  (1)  Berpegang  pada  kaedah  fikih  “Yang  jadi  pegangan  dalam  akad  (kontrak)  adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan redaksinya”. Maksud dari kaidah ini bahwa tujuan atau makna adalah hakikat dan tiang utama dalam sebuah akad. Sedangkan lafadz dan redaksi kalimat adalah sebuah pengantar atau kulit luar yang akan membawa kepada inti yang dimaksud.  Akan  tetapi,  ini  bukan  berarti  mengabaikan  lafadz-lafadz  secara  keseluruhan, karena  lafadz-lafadz  itu  merupakan  acuan  makna  dan  sarana  untuk  mengungkapkannya. Karena  itu  yang  diperhatikan  pertama  kali  adalah  makna-makna  zahir  dari  lafadz-lafadz  itu. Apabila  sulit  untuk  disatukan  antara  lafadz  dengan  makna  yang  dimaksud  oleh  kedua  orang yang  melakukan  akad,  maka  dikembalikan  kepada  makna  atau  tujuan  yang  dimaksud  dan dikesampingkan  aspek  lafadznya  sesuai  dengan dalalah atau qarînah; 23 (2)  Berpegang  pada dalil Sadd  al-Zari’ah ,  yaitu  untuk  mencegah  terjadinya  riba.  Dari  uraian  diatas  dapat diketahui bahwa dalil dari ulama syafi’i tidak membolehkan bai’ al-wafâ karena jika menurut lafadz  atau  susunan  redaksi bai’  al-wafâ merupakan  bentuk  jual  beli  akan  tetapi  jika  kita memperhatikan  dari  tujuan  dan  pelaksanaan bai’  al-wafâ merupakan  perpaduan  antara  jual beli, ijârah dan rahn. Jika  dalam  pelaksanaannya bai’  al-wafâ merupakan  jual  beli  yang
20 al-Mahallî, Kanz Al-Râghibîn , 230.
21 al-Mahallî, Kanz Al-Râghibîn , 229.
22 al-Mahallî, Kanz Al-Râghibîn , 229–230.
23 Arfan, Kaidah-Kaidah Fikih , 60.
Dewi Wulan Fasya
bersyarat yang mengharuskan pembeli mengembalikan barang yang dibelinya setelah ditebus atau  dilunasi  pembayarannya  oleh  si  pemilik  barang,  jadi  pelaksanaan bai’  al-wafâ ini  juga merupakan  jual  beli  yang  bersyarat  yang  telah  dilarang  oleh  Rasulullah.  Dengan  demikian dari  pemaparan  yang  telah  dipaparkan  peneliti  maka  dapat  peneliti  koreksi  bahwa bai’  al- wafâ merupakan  bentuk  jual  beli  yang  telah  dimodifikasi  yang  tujuan  pertamanya  untuk menghindari riba akan tetapi dari pelaksanaan  yang peneliti amati  bahwa jual beli ini masih mengandung riba dan juga merupakan jual beli yang fasid.

## Perbandingan  Antara  Jual  Beli  Dengan  Hak  Membeli  Kembali  Menurut  KUPerdata Dan Bai’ al-Wafâ Dalam Fikih Syafi’i
Jual  beli  dengan  hak  membeli  kembali  merupakan  suatu  tindakan  bermuamalah  yang mempunyai  arti  dan  peristiwa  yang  sekilas  tampaknya  seperti  jual  beli,  meskipun  begitu apabila  pelaksanaannya  tidak  dilakukan  dengan  cara-cara  yang  benar  maka  tidak  akan  sah atau  bisa  dikatakan  batal.  Jual  beli  dengan  hak  membeli  kembali  di  dalam  KUHPerdata dibahas  cukup  panjang  dan  sedikit  sulit  di  pahami  bahasanya  karena  merupakan  hukum warisan  Belanda  jadi  dari  segi  kebahasaannya  sedikit  susah  dipahami.  Sedangkan  jual  beli dengan hak membeli kembali atau yang dikenal dalam kajian fikih Syafi’i yakni bai’ al-wafâ yang dibahas dalam berbagai kitab fikih Syafi’i klasik yaitu salah satunya ialah kitab Kanz al- Râghibîn yang penulis gunakan untuk membandingkan dengan jual beli dengan hak membeli kembali  dalam  KUHPerdata.  Secara  umum  jual  beli  dengan  hak  membeli  kembali  dalam KUHPerdata dan bai’ al-wafâ tinjauan fikih Syafi’i merupakan bentuk yang sama hanya saja pengaturan  antara  jual  beli  dengan  hak  membeli  kembali  dan bai’  al-wafâ berbeda  dalam menanggapi  bentuk  jual  beli  dengan  hak  membeli  kembali  ini.  Adapun  skripsi  ini  meneliti tentang  perbandingan  jual  beli  dengan  hak  membeli  kembali  menurut  KUHPerdata  dan bai` al-wafâ tinjuan  fikih  Syafi’i  dimaksudkan  untuk  memberikan  gambaran  tentang  peraturan ataupun ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHPerdata dan fikih Syafi’i. Jual beli dengan hak membeli kembali Seperti yang telah dijelaskan menurut pasal 1519 KUHPerdata, kekuasaan  untuk  membeli  kembali  barang  yang  telah  dijual  diterbitkan  dari  suatu  janji, dimana  si  penjual  diberikan  hak  untuk  mengambil  kembali  barang  yang  dijualnya,  dengan mengembalikan harga pembelian asal yang disertai penggantian yang disebutkan dalam Pasal 1532 KUHPerdata.
Penggantian di dalam Pasal 1532 adalah penggantian biaya menyelengarakan pembelian dan  penyerahan  serta  perbaikan  terhadap  barang  tersebut  adalah  hal  yang  wajar.  Sedangkan menurut fikih Syafi’i dalam kitab Kanz  al-Râghibîn yakni  jual  beli  yang  dilangsungkan dua pihak  yang  dibarengi  dengan  syarat  bahwa  barang  yang  dijual  itu  dapat  dibeli  kembali  oleh penjual,  apabila  tenggang  waktu  yang  ditentukan  telah  tiba.  Apabila  pihak  yang  berutang telah mempunyai uang untuk melunasi utangnya sebesar harga jual semula pada saat tenggang waktu  jatuh  tempo,  barang  tersebut  harus  diserahkan  kembali  kepada  penjual. 24 Dari pemaparan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  jual  beli  dengan  hak  membeli  kembali  menurut KUHPerdata dan bai’ al-wafâ menurut fikih Syafi’i ialah sama akan tetapi terdapat perbedaan yaitu penggantian biaya yang terdapat dalam KUHPerdata yang tidak ada dalam fikih Syafi’i. Dalam  kitab Kanz  al-Râghibîn tidak  ada  disebutkan  bahwa  setelah  pemilik  barang  menebus barangnya  dia  juga  harus  membayar  lebih  dari  harga  penjualan  asal  atau  biaya  penggantian perawatan  yang  telah  disebutkan  dalam  KUHPerdata.  Sedangkan  mengenai  batasan  yang telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  jual  beli dengan hak membeli kembali dibatasi waktu hanya sampai lima tahun, jika lebih dari waktu tersebut maka haruslah diperpendek menjadi lima tahun. Adapun batasan waktu bai’ al-wafâ tidak mengatur hal itu.
24 al-Mahallî, Kanz Al-Râghibîn , 229.
Maka  dapatlah  diketahui  sekarang  bahwa  jual  beli  dengan  hak  membeli  kembali  yang telah  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  sama  saja  halnya  dengan  praktek gadai,  yakni  hutang  dengan  jaminan.  Akan  tetapi  dilihat  dari  praktek  yang  terjadi  di masyarakat bahwa jual beli dengan hak membeli kembali sangatlah merugikan kalangan yang terpaksa  karena  kebutuhan  mendesak  yang  memerlukan  uang  hingga  berani  melakukan transaksi  jual  beli  dengan  hak  membeli  kembali  yang  akibatnya  nanti  jika  barang  yang digadaikan  tidak  bisa  ditebus  maka  hilanglah  hak  kepemilikannya.  Sedangkan bai’  al-wafâ dalam  fikih  Syafi’i  tidak  membolehkan  transaksi  jual  beli  ini,  karena  meskipun  akadnya adalah jual beli akan tetapi yang terjadi adalah hubungan hutang piutang dengan jaminan, dan transaksi  tersebut  sama  saja  seperti rahn, dan  juga  merupakan  jual  beli  bersyarat  yang menggunakan  tempo  waktu  dalam  penebusan  barang,  ini  menyalahi  dari  hakikat  jual  beli yaitu hak milik sepenuhnya atas barang. Maka ulama Syafi’i mengatakan bahwa jual beli ini hukumnya fasid.
Tabel  1: Perbedaan Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Menurut KUHPerdata dan Bai’ al-wafâ Menurut Fikih Syafi’i No Persoalan KUHPerdata Fikih Syafi’i (Kitab Kanz al-Râghibîn) 1 Penggantian Biaya Mengatur tentang penggantian biaya yang diatur dalam pasal 1532 bahwa penjual yang menggunakan perjanjian membeli tidak saja wajib mengembalikan seluruh uang harga pembelian semula melainkan juga mengganti semua biaya menurut hukum.
Tidak mengatur tentang penggantian biaya, dalam kitab kanz al-Râghibîn hanya menyebutkan bahwa penjual yang menggunakan perjanjian membeli kembali hanya mengembalikan seluruh uang, harga pembelian semula. 2 Batas Maksimal Perjanjian Mengatur tentang penggantian biaya yang diatur dalam pasal 1532 bahwa penjual yang menggunakan perjanjian membeli tidak saja wajib mengembalikan seluruh uang harga pembelian semula melainkan juga mengganti semua biaya menurut hukum Menurut kesepakatan kedua belah pihak yang membuat perjanjian. 3 Hukum dari jual beli dengan hak membeli kembali dan bai’ al-wafâ Menurut KUHPerdata jual beli dengan hak membeli kembali dibolehkan dan dalam KUHPerdata Menurut fikih Syafi’i dalam kitab kanz al- Râghibîn ulama Syafi’i menganggap
Sementara  titik  temu  (Persamaan)  antara  Jual  beli  dengan  hak  membeli  kembali  tinjauan KUHPerdata dan bai’ al-wafâ tinjauan fikih Syafi’i adalah Jual beli dengan hak membeli kembali menurut  KUHPerdata  dan bai’  al-wafâ menurut  fikih  Syafi’i  adalah  sama-sama  bertujuan  untuk tolong menolong kepada orang yang membutuhkan uang cash dengan cara menjaminkan barangnya yang kemudian akan dibeli kembali. Jual beli dengan hak membeli kembali menurut KUHPerdata dan bai’ al-wafâ menurut fikih Syafi’i adalah sama-sama tidak membolehkan kepada pembeli untuk menjual  barang  kepada  pihak  ketiga  atau  pihak  lain,  dan  wajib  mengembalikan  barang  apabila barang telah ditebus oleh pemilik barang.
Tabel 2: Persamaan Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali dengan Bai’ al-Wafa’
No.

## Persamaan
1. Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali menurut KUHPerdata dan Bai` al- Wafâ menurut  Fikih  Syafi’i  bertujuan  untuk  saling  tolong  menolong terhadap orang yang membutuhkan uang.
2. Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali menurut KUHPerdata dan Bai` al- Wafâ menurut Fikih Syafi’i sama-sama tidak membolehkan pembeli untuk menjual asset/properti kepada pihak ketiga atau pihak lain, dan mewajibkan pembeli  untuk  mengembalikan  barang  apabila  barang  telah  ditebus  oleh pemilik barang.

## Kesimpulan
Berdasarkan dari paparan yang telah penulis uraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa konsep  jual  beli  dengan  hak  membeli  kembali  tinjauan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata adalah menurut Pasal 1519 KUHPerdata menjelaskan: ’’kekuasaan untuk membeli kembali barang yang  telah  dijual  diterbitkan  dari  suatu  janji,  dimana  si  penjual  diberikan  hak  untuk  mengambil kembali  barang  yang  dijualnya,  dengan  mengembalikan  harga  pembelian  asal  yang  disertai penggantian yang disebutkan dalam Pasal 1532 KUHPerdata”. Dalam jual beli ini ada suatu jangka waktu  tertentu  yang  diperjanjikan  untuk  menebus  kembali  barang  yang  telah  dijual  dan  jangka waktu jual beli ini tidak boleh lebih dari lima tahun. Sedangkan bai’ al-wafâ menurut fikih Syafi’i yaitu  jual  beli  yang  dilangsungkan  dua  pihak  yang  dibarengi  dengan  syarat  bahwa  yang  dijual  itu dapat  dibeli  kembali  oleh  penjual,  apabila  tenggang  waktu  yang  telah  ditentukan  tiba,  sedangkan barang yang dijual tersebut bebas dipergunakan oleh pembeli
Perbandingan  jual  beli  dengan  hak  membeli  kembali  tinjauan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  dan bai’  al-wafâ tinjauan  fiqh  syafi’i  adalah  jika  dalam  jual  beli  dengan  hak  membeli kembali  terdapat  batasan  waktu  maksimal  lima  tahun  sedangkan  dalam bai’  al-wafâ tidak  ada ketentuan  khusus  yang  mengatur  mengenai  batasan  waktu.  Dalam  jual  beli  dengan  hak  membeli kembali juga mengatur tentang penggantian biaya perawatan barang dan lain sebagainya, sedangkan bai’ al-wafâ tidak ada menyinggung tentang penggantian biaya perawatan, yang dibayarkan hanya
ketentuan tentang jual beli dengan hak membeli kembali diatur dalam pasal 1519-1532 jual beli ini adalah fasid karena merupakan jual beli bersyarat yang bertentangan dengan dengan tujuan jual beli, yaitu hak milik pembeli terhadap barang dagangan yang dibelinya yang bersifat permanen.

## Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali
harga awal pembelian, terakhir mengenai hukum dari jual beli dengan hak membeli kembali dalam KUHPerdata  banyak  dipertentangkan  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  diantaranya  Putusan  MA. No.  1729  K/Pdt/2004  yang  menyatakan  bahwa  jual  beli  dengan  hak  membeli  kembali  tidak diperbolehkan,  sedangkan bai’  al-wafâ hukumnya  dalam  fikih  Syafi’i  kitab Kanz  al-Râghibin  Fi Syarh Minhaj al-Thâlibin merupakan jual beli yang fasid.

## Daftar Pustaka
Arfan,  Abbas. Kaidah-Kaidah  Fikih  Muamalah  Dan  Aplikasinya  Dalam  Ekonomi  Islam  & Perbankan Syariah . Malang: UIN-Malang Press, 2012. Ibrahim, Johnny. Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
Mahallî,  Jalâl  al-dîn  Muhammad  bin  Ahmad  al-. Kanz  Al-Râghibîn  Fi  Syarh  Minhaj  Al-Thâlibîn . Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2001.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2010.
Mas’ud, Ibnu, and Zainal Abidin. Fikih Madzhab Syafi’i . Bandung: Pustaka Setia, 2000. Muhammad, Abdulkadir. Hukum Dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum . Bandung: Mandar Maju, 2008.
Sabiq, Sayyid. Fikih as-Sunnah . Translated by Mohammad Tholib. Vol. 3. Semarang: Thoha Putra, 2009.
Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
Subekti,  and  R.  Tjitrosudibio. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata .  Jakarta:  Pradnya  Paramita, 2007.
Suharnoko. Hukum Perjanjian : Teori Dan Analisa Kasus . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
Widjaja, Gunawan, and Kartini Muljadi. Jual Beli . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
Widjaya,  I.G.  Rai. Merancang  Suatu  Kontrak  (Contract  Drafting),  Teori  Dan  Praktek .  Jakarta: Megapoin, 2003.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria