## PENCITRAAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA PADA BAGIAN HUMAS DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Muhammad Abid 1 , Ahmad Syauqi 2
1 Dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: abid0401@gmail.com
2 Dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Al Asyariah Mandar Email: ahmadsauqi87878@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  know  how  the  imaging  of  the  government  is  done through  the  media  by  the  state  of  the  public  in  the  Polman  Regional Secretariat.  This  research  is  a  qualitative  research  that  explains  the phenomenon  in  depth,  creates  a  description,  systemally,  accurately  and facts  about  the  facts,  as  well  as  describing  the  reality  that  is  happening. The  role  of  public  relations  as  a  communicator's  that  is  helping  the community to interaction and communication to the goverment. The role of public  relations  as  relationships  are  relatively  good  relationships  between the  whole  community  with  government  agencies,  through  delivery  of regional development information. The role of public relations in building the image of the Government of Polewali Mandar Regency to the public can be seen from information updates through the internet site.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  upaya pencitraan  yang  dilakukan  Pemerintah  melalui  media  oleh  bagian Humas  di  Sekretariat  Daerah  Polman.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  kualitatif  yang  menjelaskan  fenomena  secara  mendalam, membuat  deskripsi  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  tentang fakta,  serta  menggambarkan  realitas  yang  terjadi.  Peran  Humas sebagai  komunikator  yaitu  membantu  masyarakat  membangun interaksi dan komunikasi kepada pemerintah dan sebaliknya, melalui kegiatan sosialisasi. Peran Humas yaitu menciptakan hubungan yang baik  antar  seluruh  masyarakat  dengan  instansi  Pemerintah,  melalui penyampaian  informasi  pembangunan  daerah.  Peran  Humas  dalam membangun  citra  Pemerintah  Kabupaten  Polewali  Mandar  kepada masyarakat dapat dilihat dari infomasi update melalui situs internet.
Kata Kunci: Humas, publik, interaksi, media.

## PENDAHULUAN
Otonomi daerah adalah hasil dari era reformasi dan demokratisasi yang memberikan  kewenangan  dan  peluang  yang  sangat  luas  bagi  daerah  untuk melaksanakan  program  dan  kegiatan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  daerah dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Tetapi  di  sisi  lain otonomi  daerah  juga  merupakan  tantangan  yang  menuntut  tiap-tiap  daerah untuk  selalu  mengembangkan  inovasi,  strategi  dan  ide-ide  baru  untuk menghadapi  tantangan  persaingan  regional  dan  global  yang  semakin meningkat.
Keberadaan  Humas  pada  instansi  pemerintahan  sangat  penting,  baik secara  fungsional  dan  operasional  dalam  upaya  mempublikasikan  atau menyebarluaskan  suatu  kegiatan  instansi.  Dalam  keberadaannya  terdapat beberapa tugas, dan fungsi atau peran, salah satunya adalah membangun dan mempertahankan  hubungan  baik  dengan  pihak  internal  maupun  eksternal. Menjalin  hubungan  internal  yakni  dengan  segenap  pegawai  yang  ada  di lingkungan  lembaga,  sedangkan  untuk  pihak  eksternal  yaitu  dengan  surat kabar,  dimana  media  ini  sangat  penting  bagi  kegiatan  kehumasan  karena memiliki  kekuatan  di  hadapan  publik.  Seiring  dengan  hal  tersebut,  saat  ini mulai  tumbuh  dengan  apa  yang  disebut electronic  government ( egov )  sebagai implementasi  penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam pemerintahan.  Perkembangan  ICT  ( Information  and  Communication Technology )  yang  semakin  pesat  harus  disikapi  sebagai  peluang  sekaligus tantangan  yang  perlu  diantisipasi  dengan  jalan  menyiapkan  perangkat  dan sistem  jaringan  teknologi  informasi  yang  dapat  dengan  mudah  diakses  dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.
Aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal serta semakin  besarnya  tuntutan  demokratisasi  dan  semakin  transparannya  akses informasi  perlu  disikapi  dengan  cepat  dan  tepat.  Hal  ini  bertujuan  agar pemerintah  daerah  tetap  mendapatkan  kredibilitas,  sehingga  masyarakat mudah  diajak  berpartisipasi  dalam  melaksanakan  pembangunan  untuk mewujudkan  cita-cita  kesejahteraan  nasional.  Pemerintah  daerah  dituntut dapat memberikan pelayanan publik dengan memenuhi kriteria better , cheaper , dan faster .  Selain  itu,  dalam  rangka  ikut  berpartisipasi  baik  dalam  bentuk dukungan, sanggahan, maupun kritikan, diperlukan media yang mudah diakses agar  masyarakat  sewaktu-waktu  dapat  mengetahui  apa  saja  kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah.
Penggunaan  ICT  di  lingkungan  pemerintahan  memunculkan  istilah e- government yang  dalam  beberapa  kasus  berhasil  memberikan  banyak  nilai positif  yang  menggembirakan.  Pelayanan  publik  menjadi  lebih  cepat,  tepat, mudah  dan  murah  seperti  yang  selama  ini  diharapkan  masyarakat.  Aktivitas
Volume 1, Nomor 2, April 2017 | 31
pemerintahan pun menjadi efektif dan efisien. Tetapi sebaliknya, penerapan e- government yang  kurang  berhasil  justru  menimbulkan  beberapa  masalah.  Hal ini  disebabkan  karena  belum  dipahaminya  secara  komprehensif  peranan  ICT dalam komunitas tertentu serta kurangnya persiapan aparatur pemerintah dan rendahnya pengetahuan masyarakat.
Beberapa kendala terhadap penerapan e-government di berbagai daerah di antaranya,  peraturan  seputar e-government yang  cenderung  masih  lemah. Misalnya Inpres No. 3/2003 tentang kebijakan dan strategi  pengembangan e- government .  Dari  Inpres  tertanggal  9  Juni  2003  itu,  hanya  ada  satu  petunjuk pelakasanaan  yang  diturunkan,  yakni  standarisasi  penerapan e-government . Sementara Cyber  Law (UU  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik)  juga  belum ada.  Ini  mengakibatkan  tahapan  ketiga e-government ,  yaitu  transaksi  menjadi terhadang.  Depkominfo  sebagi  lembaga  yang  menangani e-government di Indonesia juga tidak mempunyai “kaki” di daerah sehingga menyulitkan upaya koordinasi untuk pengembangan e-government . Kasus lain yaitu belum adanya pemahaman  yang  tepat  mengenai  esensi e-government disebabkan  lemahnya sumber daya manusia (SDM).
Peran dari Humas Pemerintah Daerah merupakan bagian penting untuk meningkatkan  media  internal  yang  ada di sebuah  institusi,  dalam  tugasnya menyampaikan  informasi  yang  berperan  penting  untuk  mensukseskan pembangunan  di  suatu  daerah.  Media  informasi  yang  baik  dan  efisien,  bisa menciptakan  kesatuan  langkah  antar  karyawan  dan  pemimpinnya  untuk mencapai  tujuan  bersama.  Jika  sistem  informasi  dari  media  internal  tidak berjalan baik maka dimungkinkan terjadinya tumpang tindih kegiatan, bahkan bisa  terjadi  kegiatan  yang  saling  bertentangan.  Sistem  informasi  yang  baik memungkinkan  program-program  dan  kegiatan  yang  dilakukan  pemerintah bisa  direspon  oleh  seluruh  atau  sebagian  besar  masyarakat  sehingga  bisa meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan di daerah.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  bertujuan  untuk menjelaskan fenomena secara mendalam, membuat deskripsi secara sistematis, faktual  dan  akurat  tentang  fakta-fakta  atau  sifat-sifat  objek,  serta menggambarkan  realitas  yang  sedang  terjadi  tanpa  menjelaskan  hubungan antar variabel (Kriyantono, 2006: 67).

## Instrumen Penelitian
Dalam  melakukan  penelitian  ini  yang  menjadi  instrument  penelitian adalah; obseravasi, wawancara, dan dokumentasi.

## Teknik Pengumpulan  Data
Untuk    mencari    informasi    guna    mendapatkan    data-data    yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik yaitu:
a. Observasi; Observasi  dilakukan  di  Sekretariat  Daerah  dengan  cara pengamatan  langsung  kelapangan  untuk  mengamati  keadaan  di  bagian Humas Sekretariat Daerah tersebut yang mengenai tentang peran Humas dalam pencitraan Pemerintah Daerah melalui situs Internet.
b. Wawancara  mendalam  ( in  depth  interview );  cara    mengumpulkan    data- data    atau    informasi    dengan  cara  langsung  bertatap  muka  dengan informan  agar  mendapatkan  data  secara  lengkap  dan  mendalam (Kriyantono,  2006:  100). Wawancara  menggunakan  dua jenis. Pertama , wawancara  terstruktur  yaitu  menggunakan  daftar  pertanyaan  yang telah dibuat  oleh penulis  sebagai  panduan  ( interview  guide ).  Dan kedua , wawancara  tidak  terstruktur,  mengggunakan  pertanyaan-pertanyaan yang muncul  secara spontan  dan merupakan perkembangan  dari daftar pertanyaan yang ada, sifatnya informal.
c. Dokumentasi;  peneliti  mencari  dokumen  yang  berkaitan  baik  berupa dokumen  publik  atau  dokumen  privat.  Dokumen  publik  misalnya laporan polisi,  berita-berita surat kabar, traskrip acara TV, dan lainnya. Dokumen privat misalnya memo, surat-surat pribadi,  catatan  telepon, buku harian  individu,  dan  lainnya  (Kriyantono,  2006:  118).

## Metode Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis  interaktif.  Artinya data  yang  diperoleh  dari  penelitian  disajikan apa adanya kemudian dianalisis untuk memperoleh gambaran mengenai fakta  yang  ada  di  lapangan.  Analisis dilakukan  pada  seluruh  data  yang  telah  diperoleh  dari  hasil  observasi, wawancara,  dan  dokumen-dokumen.  Adapun  tahap-tahap  analisis  tersebut dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:
a. Reduksi  data,  yakni  proses  penyederhanaan,  pengabstrakan  dan transformasi  dari  data  kasar  yang  muncul  pada  catatan  tertulis  di lapangan.
b. Penyajian data, dibatasi  sebagai  sekumpulan  informasi  tersusun yang memberikan  kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan  dan pengambilan tindakan. Penyajian ini dapat dilakukan dengan menyusun matriks,  grafik,  atau  bagian  menggabungkan  informasi  sehingga mencapai analisis kualitatif yang valid.
c. Penarikan kesimpulan, yakni setelah data disajikan, peneliti memberikan makna, tafsiran, argument membandingkan data dan mencari hubungan antara satu komponen dengan komponen lain.
Volume 1, Nomor 2, April 2017 | 33

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pencitraan Humas melalui Situs Internet
Peran  Humas  Sekda  Polman  lebih  dari  sekedar  menyebarluaskan informasi  mengenai  pembangunan.  Humas  adalah  sebagai  alat  manajemen yang  kuat  yang  dapat  membangun  reputasi  pemerintah  daerah;  membentuk dan  mempengaruhi  opini  publik;  dan  yang  paling  penting,  mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  narasumber,  dapat diuraikan mengenai peran Bagian Humas Sekretariat Daerah Polewali sebagai berikut:
1. Penasihat Ahli ( Expert Prescriber )
Humas  adalah  sebuah  unit  yang  mempunyai  tugas  untuk  membangun kerja sama, saling pengertian, saling menghargai dengan komunikasi dua arah. Humas  merupakan  fungsi  manajemen  yang  membentuk  dan  mengelola hubungan saling menguntungkan antara organisasi  dan  masyarakat  (publik). Keberhasilan  atau  kegagalan  hubungan  ini  tergantung  pada  fungsinya sehingga  wajar  jika  pemerintah  daerah  Polewali  meletakkan  Humas  sebagai penasehat  ahli.
Dalam  menjalankan  peranannya  sebagai  penasehat  ahli  di  kehumasan Muh.  Azwar  Yasin,  Kepala  Bagian  Humas  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Polewali menyatakan bahwa:
“Humas  Kabupaten  Polewali  Mandar  berperan  sebagai  penasihat  ahli. Tugas saya di sini adalah memfasilitasi dan menjembatani komunikasi dua arah  atau  timbal-balik  yang  intensif  antara  pemerintah  kabupaten  dan masyarakat, guna  mendukung  terciptanya  tujuan  Pemerintah  Kabupaten Polewali  Mandar  serta  terwujudnya  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan  melalui  penyebarluasan  berita  lewat  media,  baik  media cetak  maupun media elektronik.”
Lebih lanjut menurut Muh. Azwar Yasin menyatakan bahwa:
“Aspek SDM sangat penting dan paling menentukan terhadap keberhasilan dan kualitas kerja Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Sangat  penting  untuk  memperhatikan  aspek-aspek  seperti;  etos  kerja, kedisiplinan  dan  loyalitas;  kemampuan  teknis  dan  profesionalisme; mekanisme reward and punishment yang  proporsional;  dan  aspek kesejahteraan dan pengembangan karier.”
34 | MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## 2. Fasilitator Komunikasi ( Communication Facilitator )
Dalam  wawancara  terhadap  penasihat  ahli  yang  juga  merupakan pelaksana  tugas  Kepala  Bagian  Humas  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Polewali dapat diuraikan bahwa humas berperan sebagai fasilitator komunikasi antara pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan masyarakatnya.
Yang  dilakukan  oleh  kepala  bagian  Humas  dan  staf,  masing-masing seperti:
a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang tugas pokok, fungsi aktivitas  dan  kebijaksanaan  pemerintah  daerah  atau  kebijakan  di masing-masing satuan kerja atau satuan kerja perangkat daerah.
b. Menangkap  aspirasi  masyarakat  dan  menyampaikan  kepada pemerintah atau satuan kerja di jajaran masyarakat.
c. Mewujudkan  integrasi,  kreasi  dan  keselarasan  antara  kepentingan pemerintah/instansi dan kepentingan masyarakat.
d. Mendorong  dan  menegakkan  peran  aktif  masyarakat  dalam pembangunan  dan  meningkatkan  pembinaan  secara  baik,  citra  dan martabat pemerintah daerah dan instansi dalam hal ini satuan kerja di jajaran pemerintah daerah.
Selain  itu,  Kepala  Bagian  Humas  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Polewali Mandar menyatakan:
“Aktivitas yang saya lakukan selaku kepala bagian humas yaitu memimpin kehumasan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan tugas  kehumasan  dan  layanan  informasi  sehari-hari.  Mengkoordinir  staf dalam  melaksanakan  tugasnya,  menyusun  laporan  triwulan,  menjadi penghubung  guna  mendukung  kegiatan  antar  lembaga,  menyusun  dan merencanakan  agenda  kehumasan,  menerima  dan  memproses  keberatan atau  penolakan  pemberian  informasi.  Selain  itu,  juru  bicara  pemerintah Kabupaten  Polewali,  sub  bagian  humas  bertanggung  jawab  terhadap penyampaian serta kelancaran informasi yang diperlukan masyarakat serta menyebarluaskan  informasi  pemerintahan,  pembangunan  dan  pembinaan kepada  masyarakat.  Selain  itu,  memberikan  pertimbangan  kepada pimpinan terkait informasi dan isu  yang berkembang di masyarakat dalam rangka  mendukung  program  dan  kegiatan  dalam  upaya  menunjang kelancaran tugas dan fungsinya”. (wawancara, )
Seluruh tugas tersebut diharapkan dapat menumbuhkan citra dan kesan baik masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dalam pelaksanaannya, bagian Humas  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Polewali  Mandar  juga  berkewajiban membangun  dan menciptakan   hubungan   yang   baik   dan harmonis  dengan segenap  unsur,  baik  kelembagaan  pemerintah  maupun  swasta,  serta
Volume 1, Nomor 2, April 2017 | 35
mengembangkan kemitraan dengan organisasi  dan  tokoh-tokoh  masyarakat, khususnya  dengan  insan pers dan  media massa.
Lebih    lanjut,    menurut    Kepala    Bagian    Humas    Sekretariat  Daerah Kabupaten Polewali Mandar:
“Makna  penting  dari  pembangunan  daerah  adalah  adanya  kemajuan, perbaikan  pertumbuhan  dan  diversifikasi.  Jadi  informasi  pembangunan yang  disampaikan  kepada  masyarakat  Polewali  yaitu  berupa  data mengenai  perubahan,  kemajuan  teknologi,  perluasan  wawasan  dan  pola pikir  masyarakat,  perilaku  dan  gaya  hidup  masyarakat.  Proses pembangunan  terjadi  di  semua  aspek  kehidupan  masyarakat,  ekonomi, sosial  budaya,  politik,  yang  berlangsung  pada  level  makro  dan  mikro.” ( Wawancara , 12 Juli 2016)
Jadi,  informasi  pembangunan  yang  disampaikan  Humas  Sekretariat Daerah  Kabupaten  Polewali  Mandar  kepada  masyarakat  yaitu,  informasi kebijakan,  program  dan  kegiatan  internal  dan  eksternal,  baik  dalam  bentuk cetakan, foto, maupun data elektronik.
3. Fasilitator   Proses   Pemecahan   Masalah   ( Problem   Solving Process
Facilitator )
Humas  yang  mengambil  peran  sebagai  fasilitator  komunikasi pemecahan masalah, bekerja sama dengan bagian atau divisi  yang lain dalam mendefinisikan  dan  menyelesaikan  masalah.  Berlanjut  hingga  evaluasi program  akhir.  Peran  Humas  sebagai  fasilitator  proses  pemecahan  masalah, yaitu  bagaimana  Humas  mampu  mengatasi  setiap  permasalahan  yang dihadapi  oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten  Polewali  Mandar,  baik  secara proaktif, antisipatif, inovatif, dinamis, dan solutif terhadap masyarakat.
Masalah biasanya terjadi karena perbedaan persepsi dan keinginan yang terjadi  dimasyarakat.  Belum  lagi  penyebarluasan  informasi  belum  mampu mencapai ke tempat-tempat tertentu di seluruh wilayah Polewali. Maka dalam hal  ini,  Humas  berperan  untuk  menurunkan  sejauh  mungkin  perbedaan antara  persepsi  dan  keinginan  masyarakat  dengan  tujuan  dari  pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar melalui tahapan-tahapan sosialisasi,  baik yang bersifat antisipatif maupun bersifat perbaikan.
4. Teknisi Komunikasi ( Communication Technician )
Menurut  pelaksana  tugas  Kepala  Bagian  Humas  Sekretariat  Daerah Kabupaten  Polewali,  yang  berperan  sebagai  teknisi  komunikasi  adalah  sub bagian informasi publik.
“Sub  bagian  informasi  publik  mempunyai  tugas  melaksanakan  pelayanan informasi  dan dokumentasi; mengumpul,  mengelola,  mendokumentasi  dan mempublikasikan  informasi  kebijakan,  program  dan  kegiatan  baik  dalam bentuk cetakan, foto, maupun data elektronik.” ( Wawancara , 12 Juli 2016)
Menurut  Kasubag  Pengumpulan  Informasi Humas, Yaya Hidayah Arif peran  penyediaan  pelayanan  teknis  komunikasi  dalam  penyebaran  informasi pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:
“Sub  bagian  informasi  publik  dalam  melayani  publik  membentuk    pusat layanan informasi publik untuk melayani permohonan informasi publik di lingkungan  pemerintah  kabupaten,  membuat  siaran  pers,  melaksanakan konferensi  pers  atau  jumpa  pers,  menulis,  menyunting  dan  memodifikasi informasi  publik,  menyusun  dan  mendistribusikan  sajian  berita  dalam bentuk foto, video dan berbagai artikel untuk kebutuhan publik membuat konsep  dan  menyusun  materi  informasi  publik  yang  akan  dipublikasikan melalui  teknologi  informasi  milik  bagian  hubungan  masyarakat.” ( Wawancara , 12 Juli 2016)
Untuk teknis komunikasi dalam hal penyebarluasan informasi mengenai kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang dilakukan di antaranya; menyusun data dan informasi strategis tentang kebijakan, program dan  kegiatan,  menyiapkan  dan  menganalisis  data  latar  belakang  kebijakan pemerintah  sebagai  bahan  informasi  publik,  dan  kemudian  menyusun  materi ringkasan untuk pemberitaan kebijaksanaan pemerintah melalui media massa.
Dalam  wawancara,  Kepala  Bagian  Humas  Sekretariat  Daerah Kabupaten Polewali Mandar menyatakan   bahwa  peran   Humas  pemerintah Kabupaten  Polewali  Mandar  dalam  penyebaran  informasi  pembangunan daerah adalah sebagai berikut:
“Tidak serta merta informasi kita berikan, harus melalui analisa lebih dulu permintaan tersebut  yang ditelaah Humas. Disini kita melakukan mediasi bekerja  sama  dengan  media  misalnya  dengan  KOMINFO  dalam  rangka meliput tentang keadaan wilayah Polewali dan keadaan di sekitarnya. Kita juga  menyediakan contact  person apabila  wartawan  membutuhkan informasi sesuai prosedur yang berlaku dan  yang bertangung jawab dalam hal ini adalah Sub Bagian Hubungan Publik.” ( Wawancara , 12 Juli 2016)
Dari  penjelasan  wawancara  ini,  dapat  diuraikan  bahwa  bagian  Humas sekretariat  daerah  Kabupaten  Polewali  Mandar  juga  berkewajiaban membangun  dan  menciptakan  hubungan  yang  baik  dan  harmonis  dengan segenap  unsur  baik  kelembagaan  pemerintah  maupun  swasta,  serta mengembangkan kemitraan dengan organisasi  dan  tokoh-tokoh  masyarakat, khususnya  dengan  insan pers dan  media  massa.  Peran  bagian  Humas
diperlukan terutama dalam mengatur informasi baik ke dalam maupun ke luar, memonitor  dan  merekam  opini  publik  serta  tanggapan  masyarakat  terhadap pemerintah.  Jika  penyebaran  informasi  dalam  hubungan  internal  tidak berjalan  baik  maka    dimungkinkan    terjadinya    tumpang    tindih    kegiatan, bahkan  dapat  terjadi kegiatan yang saling bertentangan.
Sistem  penyebarluasan  informasi  yang  baik  memungkinkan  program- program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah  dapat direspon oleh seluruh atau  sebagian  besar  karyawan  sehingga  dapat  meningkatkan  partisipasi karyawan  pemerintah  daerah.  Sedangkan  jika  hubungan  tidak  berjalan  baik, dikhawatirkan  akan  memperhambat  arus  komunikasi  dua  arah  antara pemerintah  dengan  masyarakat  dalam  mengaktualisasikan  informasi pembangunan.
Bagian dari divisi kehumasan adalah sub bagian informasi publik. Bagian ini  memiliki peran sebagai juru bicara, mempublikasikan tentang keunggulan daerah  meliputi  pembangunan  pemerintah  serta  mendokumentasikan  segala bentuk kegiatan  yang berkaitan dengan pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar.
Tak  hanya  itu,  humas  juga  berperan  sebagai  mitra  pencitraan good government dengan media massa sehingga jalinan kerjasama antara pemerintah yang  diwakili  oleh  Humas  dengan  media  massa  berjalan  dengan  baik  dalam rangka memberikan informasi kepada khalayak ramai. Selain mempublikasikan tentang  pembangunan  pemerintah,  Humas  juga  menampung  informasi  yang menjadi  keluhan  masyarakat,  baik  yang  menyoroti  tentang  pemerintah Kabupaten  Polewali  Mandar,  tidak  hanya  menjadi  bagian  dari  pemerintah daerah,  tetapi  juga  membaur  kepada  masyarakat  sehingga  mewujudkan keharmonisan antara pemerintah  dan masyarakat.
Dalam  wawancara  dengan  Kasubag  pengumpulan  informasi  bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar menyatakan:
“Salah  satu  kegiatan  publisitas  humas  yaitu  tiap  tahunnya  ada  program sosialisasi  anti narkoba.  Sekaligus sebagai  tempat mensosialisasikan  peran dan  fungsi  dalam  membantu  mewujudkan good  governance di  Indonesia secara  khusus  di  Polewali  Mandar  serta  membagi  stiker  kepada masyarakat.  Ini  sudah  efektif  bersentuhan  langsung  kepada  masyarakat dan akan terukur pada saat tanya jawab sejauh mana mereka ikut serta.” ( Wawancara , 12 Juli 2016)
Untuk membuat publisitas yang baik terhadap penyebarluasan informasi pembangunan  daerah  Kabupaten  Polewali  Mandar,  maka  salah  satu  cara untuk meningkatkan kinerja humas dalam mempublikasikan informasi terkait pemerintah daerah, yaitu melalui Training Pengelolaan Keterbukaan Informasi
Publik yang diikuti oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dari setiap satuan kerja perangkat Daerah Polewali dalam konteks keterbukaan informasi publik yang bertujuan untuk membangun sebuah sistem tata kelola informasi publik yang baik.
Training ini  juga  untuk  menyatukan  visi  dan  misi  PPID,  serta menyamakan pemahaman dan pengetahuan di antara seluruh peserta training . Selain itu, training yang dilakukan diharapkan dapat membantu PPID dalam tugas  pelayanan  keterbukaan  informasi  publik  secara  lebih  baik,  sekaligus memberikan  jaminan  kenyamanan  serta  optimalisasi  kenerja  seluruh  SKPD Kabupaten Polewali .
5. Pendekatan yang Digunakan dalam Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Sebagai  publisitator  dalam  penyebarluasan  informasi  pembangunan pemerintah  daerah  Kabupaten  Polewali  Mandar,  maka  Humas  sekretariat daerah  Kabupaten  Polewali  Mandar  melakukan  berbagai  strategi  sebagai upaya menciptakan iklim yang kondusif yaitu melalui pendekatan edukatif dan persuasif serta pendekatan kerjasama dengan pembahasan sebagai berikut:
a) Pendekatan Edukatif dan Persuasif
Pendekatan  edukatif  dan  persuasif  merupakan  upaya  Humas  Pemda Kabupaten  Polewali  Mandar  dalam  penyebarluasan  informasi  pembangunan daerah  kepada masyarakat. Dengan menciptakan komunikasi dua arah secara timbal  balik  yang  bersifat  mendidik  dan  memberikan  penerangan  maupun dengan  pendekatan  persuasif  (mengajak/membujuk  khalayak)  agar  tercipta saling pengertian.
Dalam  wawancara  yang  dilakukan  terhadap  Sub  Bagian  Informasi Publik yaitu Kasubag Pemberitaan Humas, Yudi Ardiansyah menyatakan:
“Humas  Pemerintah  Daerah  melakukan  pendekatan  edukatif  dan persuasif  ke  masyarakat  yaitu  melalui  media  komunikasi  Humas.  Media komunikasi  Humas  Pemda  Polewali  terdiri  dari  surat  kabar  yang  khusus menginformasikan  hal-hal  yang  terjadi  di  wilayah  Polewali  dan sekitarnya di antaranya Harian Radar Sulbar dan Polewali Terkini. Berita seputar  Polewali;  radio,  TV,  bahan-bahan  cetakan  seperti  Buletin Organisasi  dan  Baliho,  dan  media internet.” ( Wawancara , 13 Juli 2016)
Berdasarkan  pernyataan  di  atas,  dapat  diuraikan  tentang  media komunikasi  Humas  Pemerintah  Daerah  Polewali  yakni:  (a)  surat  kabar  cetak dan  online  serta  media  elektronik,  (b)  bahan-bahan  cetakan  dalam  berbagai bentuk,  (c)  media  internet  dalam  berbagai  aplikasi.  Dengan  adanya  media informasi  yang  digunakan  tersebut  diharapkan  dapat  memperlancar  arus
Volume 1, Nomor 2, April 2017 | 39
komunikasi  dua  arah  yang saling memberikan feedback antara pemerintah dan masyarakat.
b) Pendekatan Kerjasama
Selain  pendekatan  persuasif  dan  edukatif,  Humas  sekretariat  daerah Kabupaten  Polewali  juga  melakukan  pendekatan  kerjasama.  Pendekatan kerjasama  merupakan  upaya  Humas  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Polewali Mandar  dalam  membina  hubungan  yang  harmonis  antara  organisasi  dengan berbagai  pihak  luar  maupun  dalam,  untuk  meningkatkan  partisipasi  dan dukungan  guna  menunjang  pembangunan  Pemerintah.  Dalam  pendekatan kerjasama,  Humas  sekretariat  daerah  Kabupaten  Polewali  Mandar  bekerja sama  dengan  PPID  dari  tiap  satuan  kerja  perangkat  daerah  di  lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
Pendekatan  kerjasama  ini  mutlak  diperlukan  untuk  menyebarluaskan informasi pembangunan terutama untuk menjangkau masyarakat awam  yang belum atau tidak mengerti teknologi. Seperti halnya Ibu Suaidah, seorang ibu rumah tangga yang tinggal  di  salah satu  desa  di Kabupaten Polewali Mandar. Ibu  Suaidah menyatakan bahwa:
“Saya hanya masyarakat awam yang profesinya hanya sekedar ibu rumah tangga.  Kadang  untuk  mendapatkan  informasi  terbaru  saya  sering terlambat  karena  saya  tidak  terlalu  bisa  menggunakan  teknologi.  Boro- boro  menggunakan  teknologi,  menggunakan  hape  saja  hanya  untuk SMS  dan  menelpon.  Jadi  kalo  menurut  saya  penyebaran  informasi  itu lebih cepat dan lebih baik jika disampaikan kepada orang yang berwenang di  masyarakat  seperti  pemuka  adat,  tokoh-tokoh  masyarakat,  Camat, Lurah,  Kepala  Desa,  ataupun  RT.  Orang  seperti  saya  dapat  memperoleh informasi    dengan    cepat.    Penyebaran    informasi    juga    harus  dilakukan dengan  melibatkan  masyarakat  untuk  kepentingan  masyarakat,  jadi masyarakat  mengetahui  informasi  tentang  yang  terjadi  di  daerahnya beserta pembangunan apa saja yang terjadi di Polewali ini.” ( Wawancara , 13 Juli 2016)
Pendapat   ini   didukung   oleh   Ruli,   seorang   buruh   di   salah   satu Desa  Batetangnga  Kecamatan  Binuang  Kabupaten  Polewali  Mandar  yang berpendapat bahwa:
“Kalau menurut saya, penyebarluasan  informasi  tentang  pembangunan di Polewali masih belum mencapai desa-desa yang ada di wilayah Polewali. Kadang  saya  sendiri  merasa  terlambat  mendapatkan  informasi terutama  tentang  apa  yang  terjadi  di  Polewali.  Informasi  yang  saya dapatkan  biasanya  dari  mulut  ke  mulut  tentang  apa  yang  terjadi.  Saya juga  tidak  terlalu  sering  membaca  koran  atau  mendengarkan  radio.  Jadi
akses informasi yang saya dapatkan berasal dari teman atau keluarga yang biasanya memberitahukan kepada saya apa yang sedang terjadi di Polewali ini.” ( Wawancara , 13 Juli 2016)
Selain  melakukan  kerjasama  antar  instansi,  bagian  Humas  Pemerintah Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Polewali  Mandar  juga  menjalin  kerjasama kemitraan  dengan  media  massa  dan pers .  Contoh  adanya  pelayanan  kepada wartawan/ pers baik  cetak  maupun  elektronik  dalam  rangka  peliputan  dan publikasi serta  melakukan  kunjungan  jurnalistik  untuk  mengeksplor  wilayah- wilayah  yang  ada  di  Kabupaten  Polewali  Mandar.  Selain  itu  menjalin kerjasama  kemitraan  dengan  Dinas  Perhubungan  dan  Komunikasi  dan Informatika  Kabupaten  Polewali  Mandar  dalam  hal  ini  mengenai  media elektronik, media cetak, dan website maupun dengan radio dan televisi swasta yang ada di daerah maupun yang ada di provinsi.
Dengan  demikian,  pendekatan  kerjasama  yang  dilakukan  tersebut diharapkan  menjadi  alat  bantu  Humas  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Polewali Mandar dalam proses penyebarluasan informasi pembangunan daerah, agar  sama-sama  membantu  menyampaikan  informasi  pembanguanan  daerah baik  mengenai  kegiatan  pembangunan  yang  akan,  sedang  atau  telah dilaksanakan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  pencitraan Humas melalui situs internet pada pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Peran  Humas  sebagai  komunikator  terhadap  publik  yaitu    membantu masyarakat  membangun  interaksi  dan  komunikasi  kepada  pemerintah dan sebaliknya, melalui kegiatan sosialisasi.
2. Peran  Humas  sebagai  pembina  hubungan (relationship) yaitu menciptakan  hubungan  yang  baik  antar  seluruh  masyarakat  dengan instansi  Pemerintah,  melalui  penyampaian  informasi  pembangunan daerah.
3. Peran  Humas  dalam  membangun  citra  Pemerintah  Kabupaten Polewali Mandar kepada masyarakat dapat dilihat dari infomasi update melalui situs internet.

## SARAN
Setelah  melakukan  penelitian  mengenai  Pencitraan  Pemerintah  Daerah melalui  situs  internet  pada  bagian  Humas  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Polewali Mandar dalam berikut:
1. Sebaiknya   dalam   penggunaan   media   komunikasi   Humas   dengan situs  internet,  perlu  ada  penambahan  jangkuan  jaringan  hingga kedaerah terpencil yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.
2. Dalam  pemanfaatan website Pemerintah  Kabupaten  Polewali  Mandar sebaiknya  informasi  pada website harus  lengkap  dan  jelas  serta  selalu diperbarui  agar  masyarakat  dapat  mengetahui  kegiatan  terbaru  yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

## DAFTAR PUSTAKA
Anggoro M., Linggar. 2005. Teori & Profesi Kehumasan . Jakarta: Bumi Aksara.
Anwar, M. Khoirul dan Asianti S. 2004. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintah di Era Otonomi Daerah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Effendy,  Onong  Uchjana.  2002. Hubungan  Masyarakat:  Suatu  Studi Komunikologis . Bandung: Rosda Karya.
Frank. 2004. Public Relation . Jakarta: Erlangga.
Indrajid, Richardus E. 2002. Elektronic Government. Yogyakarta. Andi.
Inpres Nomor 3 Tahun 2003, Tentang Kebijakan dan Strategi E-Govenrment.
Iriantara,  Yosal.  2004. Community  Relations:  Konsep  dan  Aplikasinya . Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Kriyantono, Rachmat. 2006, Teknik Praktik Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis  Riset  Media  Publik  Relations,  Advertesing,  Komunikasi, Organisasi, Komunikasi Pemasaran . Jakarta: Kencana.
Kusumastuti, Frida. 2002. Dasar-Dasar Humas . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Moleong, LexyJ. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
Moore, Frazier. H. 1993. Hubungan Masyarakat. Bandung: Rosda Karya.
Morissan.  2008. Manajemen  Public  Relations:  Strategi  Menjadi  Humas Profesional . Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
Prayudi.  2008. Manajemen  Isu  Pendekatan  Public  Relations .  Yogyakarta: Pustaka Adipura.
Rachmadi,  F.  1993.  Publik  Relations  dalam  Teori  dan  Praktek.  Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka.
Ruslan,  Rosad.  2005. Manajemen  Public  Relations  &  Media  Komunikasi . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
42 | MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
_______. 2011. Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Santoso,  Djoko.  2004. Ilmu  Humas  (Public  Relations) .  Surakarta:  Lab.
Ekonomi BKKPAP.
Suhandang,  Kustadi.  2004. Public  Relations  Perusahaan .  Bandung:  yayasan Nuasa Cenderia.
Widjaya,  A.W.  1986.  Komunikasi:  Komunikasi  dan  Hubungan  Masyarakat. Jakarta: PT. Bumi Aksara.