INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 3384-3395 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peran Pemerintah Mengatasi Keluhan Masyarakat Terkait Juru Parkir Liar di Kota Ngawi
Sangrila Puspita Dewi Universitas Soerjo
Email: sangrilapuspita92@gmail.com

## Abstrak
Keluhan masyarakat terkait juru parkir liar di Kota Ngawi menjadi permasalahan yang semakin mendesak untuk  ditangani  mengingat  dampak  negatifnya  terhadap  ketertiban  umum  dan  kualitas  hidup pengguna jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menelurusi peran Pemerintah mengatasi keluhan  masyarakat  terkait  adanya  parkir  liar  di  Kota  Ngawi.  Metode  penelitian:  Metode  penelitian kualitatif  digunakan  dengan  teknik  pengambilan  data  melalui  wawancara  mendalam  dan  observasi partisipatif terhadap pemangku kepentingan terkait, seperti pejabat pemerintah, anggota kepolisian, komunitas masyarakat, dan juru parkir liar. Sumber data penelitian ini lebih banyak menggunakan data primer  yang  diperoleh  melalui  wawancara  mendalam  dan  observasi,  selain  itu  penelitian  ini  juga didukung  oleh  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  dokumentasi  dan  studi  kepustakaan.  Hasil Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  peran  pemerintah  dalam  mengatasi  keluhan  masyarakat  terkait adanya  parkir  liar  di  Kota  Ngawi,  karena  ketika  masyarakat  berkunjung  atau  berbelanja  di tempat/outlet/toko  merasa  tidak  nyaman  dengan  pungutan  juru  parkir  liar  karena  juru  parkir  ini terkadang  muncul  secara  tiba-tiba,  tidak  membantu  atau  langsung  pergi  ketika  sudah  dibayar, dicemooh dan menghadapi sikap arogan tukang parkir liar ketika masyarakat menolak  memberikan uang yang diminta. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan memainkan peran penting dalam dinamika praktik  parkir liar di Kota Ngawi. Jadi dapat disimpulkan bahwa Peran pemerintah dianggap sangat penting dalam mengatasi permasalahan parkir liar di Kota Ngawi dengan diperlukan  langkah-langkah  konkret  seperti  regulasi  yang  lebih  kuat,  partisipasi  aktif masyarakat, dan inovasi dalam pengelolaan parkir untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi semua pihak.
Kata Kunci: Keluhan, Parkir, Peran Pemerintah

## Abstract
Public  complaints  regarding  illegal  parking  attendants  in  Ngawi  City  are  becoming  an  increasingly urgent problem to be addressed considering the negative impact on public order and the quality of life of road users. This research aims to find out and explore the role of the Government in dealing with community complaints regarding illegal parking in Ngawi City. Research method: Qualitative research methods  were  used  with  data  collection  techniques  through  in-depth  interviews  and  participatory observation of relevant stakeholders, such as government officials, members of the police, community members and illegal parking attendants. The data sources for this research mostly use primary data obtained through in-depth interviews and observations, apart from that, this research is also supported by secondary data obtained through documentation and literature study. The results of this research show that the government's role is in overcoming public complaints regarding illegal parking in Ngawi City, because when people visit or shop at places/outlets/shops they feel uncomfortable with charges for illegal parking because these parking attendants sometimes appear suddenly, not helping or leaving immediately  when  they  have  been  paid,  being  ridiculed  and  facing  the  arrogant  attitude  of  illegal parking drivers when people refuse to give the money requested. Research findings show that social, economic and policy factors play an important role in the dynamics of illegal parking practices in Ngawi City. So it can be concluded that the government's role is considered very important in overcoming the problem of illegal parking in Ngawi City with the need for concrete steps such as stronger regulations, active community participation, and innovation in parking management to create a safer, orderly and comfortable urban environment. for all parties.

## Keywords: Complaints, Parking, Role of Government

## PENDAHULUAN
Dalam konteks perkembangan perkotaan di Indonesia, masalah seputar keberadaan juru parkir liar merupakan hal yang tidak asing lagi. Kota-kota besar maupun kecil seringkali dihadapkan  dengan  keluhan  masyarakat  terkait  perilaku  para  juru  parkir  liar  yang mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan (Maria Gasela, 2018). Salah satu kota yang juga mengalami permasalahan serupa adalah Kota Ngawi.
Kota Ngawi memiliki sejumlah infrastruktur mulai dari jalan lingkar luar, tol, gedung perkantoran, dan hotel maupun ruang terbuka hijau yang dibangun di kawasan perkotaan. Adapula  taman  terbuka  hijau  yang  dibuat  di  kawasan  perkotaan  agar  dijadikan  sebagai tempat wisata bagi warga lokal maupun warga luar kota. Pembangunan gedung-gedung bertingkat mulai bertebaran di wilayah ini salah satunya adalah pembangunan hotel, pusat perbelanjaan dan tempat makan (Astuti et al., 2023; Judijanto, Asfahani, Bakri, et al., 2022). Demi  kenyamanan  masyarakat,  tempat-tempat  tersebut  harus  bersahabat  dan  memiliki
fasilitas  parkir  yang  memadai,aman  dan  terbebas  dari  juru  parkir  ilegal.  Terganggunya masyarakat  mengenai  juru  parkir  liar  membuat  para  masyarakat  enggan  untuk mengunjungi infrastuktur yang ada di Ngawi terutama tempat/toko/outlet yang  ada juru parkir liarnya ini juga menyebabkan para pengusaha merasakan ketakutan terhadap niai beli masyarakat. Pemerintah juga tidak bisa tutup mata dengan mereka yang nekat menjadi juru  parkir  liar  demi  mencari  sesuap  nasi  (Haslinah  et  al.,  2023;  Rahayu  et  al.,  2024; Triningtyas & Muhayati, 2018). Mereka yang kesulitan untuk mendapat pekerjaan formal atau  informal  yang  layak,  terlebih  lagi  pasca  kondisi  pandemi  Covid-19  yang  penuh ketidakpastian. Dalam konteks ini, para juru parkir liar ini tidak bisa hanya dilihat sebagai pelanggar  hukum,  tetapi  juga  sebagai  penyandang  masalah  kesejahteraan  sosial.  Kota Ngawi,  meskipun  tergolong  sebagai  kota  kecil,  tetap  tidak  luput  dari  masalah  tersebut. Praktik  penarikan  tarif  parkir  secara  sembarangan  oleh  juru  parkir  liar,  bersama  dengan perilaku tidak menyenangkan lainnya seperti intimidasi terhadap pengguna jalan, seringkali menjadi sumber ketidaknyamanan bagi masyarakat yang beraktivitas di kota ini (Ganda et al., 2020; Roos, 2021). Hal ini menjadi titik fokus utama dalam pembahasan mengenai peran pemerintah dalam mengatasi keluhan masyarakat terkait juru parkir liar di Kota Ngawi.
Keberadaan juru parkir liar di Kota Ngawi menjadi menarik untuk diselidiki lebih lanjut karena adanya potensi dampak negatif yang dapat mempengaruhi tata kota dan kualitas hidup  masyarakat  (Lewaherilla  et  al.,  2022).  Dengan  meningkatnya  jumlah  kendaraan bermotor dan aktivitas  perkotaan, permasalahan terkait parkir  semakin mendesak untuk ditangani secara efektif. Namun, hingga saat ini, belum terdapat upaya yang memadai dari pemerintah dalam menanggulangi permasalahan ini dengan tuntas (Asfahani et al., 2023; S. P. Dewi et al., 2022; Rohman et al., 2023).
Gap atau kesenjangan pengetahuan yang ada dalam literatur terkait adalah kurangnya pemahaman mendalam mengenai strategi konkret yang dapat diterapkan oleh pemerintah Kota Ngawi untuk mengatasi masalah juru  parkir  liar secara menyeluruh. Sementara itu, kebutuhan akan inovasi dalam pendekatan penanganan permasalahan parkir juga menjadi hal  yang  perlu  diperhatikan.  Dengan  mempertimbangkan  konteks  khusus  Kota  Ngawi, terdapat celah yang perlu diisi dalam upaya pemecahan masalah ini (Agustin & Tarigan, 2022; Aini & Adianto, 2023; I. nurani Dewi et al., 2020; Murti et al., 2021; Purwaningsih, 2022; Suharyadi et al., 2015). Hingga saat ini, literatur yang mengkaji peran pemerintah dalam mengatasi keluhan masyarakat terkait  juru parkir liar di Kota Ngawi masih terbatas, dan belum terdapat kajian yang secara khusus membahas solusi yang berkelanjutan dan inovatif untuk permasalahan ini di tingkat lokal.
Novelty dari artikel ini terletak pada eksplorasi solusi dan strategi baru yang dapat diterapkan oleh pemerintah Kota Ngawi guna mengatasi keluhan masyarakat terkait juru parkir liar. Melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan artikel ini dapat memberikan  kontribusi  dalam  pembangunan  kebijakan  yang  lebih  efektif  dan  responsif terhadap masalah parkir di lingkungan perkotaan, khususnya di Kota Ngawi.
Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkap peran pemerintah dalam mengatasi masalah parkir liar serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan yang memengaruhi praktik parkir liar di Kota Ngawi. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut yang menggali lebih dalam mengenai solusi-solusi inovatif dalam mengatasi permasalahan parkir di tingkat lokal.

## METODE PENELITIAN
Dalam konteks perkembangan perkotaan di Indonesia, masalah seputar keberadaan juru parkir liar merupakan hal yang tidak asing lagi. Kota-kota besar maupun kecil seringkali dihadapkan  dengan  keluhan  masyarakat  terkait  perilaku  para  juru  parkir  liar  yang mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan (Maria Gasela, 2018). Salah satu kota yang juga mengalami permasalahan serupa adalah Kota Ngawi.
Kota Ngawi memiliki sejumlah infrastruktur mulai dari jalan lingkar luar, tol, gedung perkantoran, dan hotel maupun ruang terbuka hijau yang dibangun di kawasan perkotaan. Adapula  taman  terbuka  hijau  yang  dibuat  di  kawasan  perkotaan  agar  dijadikan  sebagai tempat wisata bagi warga lokal maupun warga luar kota. Pembangunan gedung-gedung bertingkat mulai bertebaran di wilayah ini salah satunya adalah pembangunan hotel, pusat perbelanjaan dan tempat makan (Astuti et al., 2023; Judijanto, Asfahani, Bakri, et al., 2022). Demi  kenyamanan  masyarakat,  tempat-tempat  tersebut  harus  bersahabat  dan  memiliki fasilitas  parkir  yang  memadai,aman  dan  terbebas  dari  juru  parkir  ilegal.  Terganggunya masyarakat  mengenai  juru  parkir  liar  membuat  para  masyarakat  enggan  untuk mengunjungi infrastuktur yang ada di Ngawi terutama tempat/toko/outlet yang  ada juru parkir liarnya ini juga menyebabkan para pengusaha merasakan ketakutan terhadap niai beli masyarakat. Pemerintah juga tidak bisa tutup mata dengan mereka yang nekat menjadi juru  parkir  liar  demi  mencari  sesuap  nasi  (Haslinah  et  al.,  2023;  Rahayu  et  al.,  2024; Triningtyas & Muhayati, 2018). Mereka yang kesulitan untuk mendapat pekerjaan formal atau  informal  yang  layak,  terlebih  lagi  pasca  kondisi  pandemi  Covid-19  yang  penuh ketidakpastian. Dalam konteks ini, para juru parkir liar ini tidak bisa hanya dilihat sebagai
pelanggar  hukum,  tetapi  juga  sebagai  penyandang  masalah  kesejahteraan  sosial.  Kota Ngawi,  meskipun  tergolong  sebagai  kota  kecil,  tetap  tidak  luput  dari  masalah  tersebut. Praktik  penarikan  tarif  parkir  secara  sembarangan  oleh  juru  parkir  liar,  bersama  dengan perilaku tidak menyenangkan lainnya seperti intimidasi terhadap pengguna jalan, seringkali menjadi sumber ketidaknyamanan bagi masyarakat yang beraktivitas di kota ini (Ganda et al., 2020; Roos, 2021). Hal ini menjadi titik fokus utama dalam pembahasan mengenai peran pemerintah dalam mengatasi keluhan masyarakat terkait juru parkir liar di Kota Ngawi.
Keberadaan juru parkir liar di Kota Ngawi menjadi menarik untuk diselidiki lebih lanjut karena adanya potensi dampak negatif yang dapat mempengaruhi tata kota dan kualitas hidup  masyarakat  (Lewaherilla  et  al.,  2022).  Dengan  meningkatnya  jumlah  kendaraan bermotor dan aktivitas  perkotaan, permasalahan terkait parkir  semakin mendesak untuk ditangani secara efektif. Namun, hingga saat ini, belum terdapat upaya yang memadai dari pemerintah dalam menanggulangi permasalahan ini dengan tuntas (Asfahani et al., 2023; S. P. Dewi et al., 2022; Rohman et al., 2023).
Gap atau kesenjangan pengetahuan yang ada dalam literatur terkait adalah kurangnya pemahaman mendalam mengenai strategi konkret yang dapat diterapkan oleh pemerintah Kota Ngawi untuk mengatasi masalah juru  parkir  liar secara menyeluruh. Sementara itu, kebutuhan akan inovasi dalam pendekatan penanganan permasalahan parkir juga menjadi hal  yang  perlu  diperhatikan.  Dengan  mempertimbangkan  konteks  khusus  Kota  Ngawi, terdapat celah yang perlu diisi dalam upaya pemecahan masalah ini (Agustin & Tarigan, 2022; Aini & Adianto, 2023; I. nurani Dewi et al., 2020; Murti et al., 2021; Purwaningsih, 2022; Suharyadi et al., 2015). Hingga saat ini, literatur yang mengkaji peran pemerintah dalam mengatasi keluhan masyarakat terkait  juru parkir liar di Kota Ngawi masih terbatas, dan belum terdapat kajian yang secara khusus membahas solusi yang berkelanjutan dan inovatif untuk permasalahan ini di tingkat lokal.
Novelty dari artikel ini terletak pada eksplorasi solusi dan strategi baru yang dapat diterapkan oleh pemerintah Kota Ngawi guna mengatasi keluhan masyarakat terkait juru parkir liar. Melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan artikel ini dapat memberikan  kontribusi  dalam  pembangunan  kebijakan  yang  lebih  efektif  dan  responsif terhadap masalah parkir di lingkungan perkotaan, khususnya di Kota Ngawi.
Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkap peran pemerintah dalam mengatasi masalah parkir liar serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan yang memengaruhi praktik parkir liar di Kota Ngawi. Dengan demikian, tulisan
ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut yang menggali lebih dalam mengenai solusi-solusi inovatif dalam mengatasi permasalahan parkir di tingkat lokal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  ini  mengungkap  beberapa  temuan  yang  relevan  terkait  peran pemerintah  dalam  mengatasi  keluhan  masyarakat  terkait  juru  parkir  liar  di  Kota  Ngawi. Melalui  metode  kualitatif,  ditemukan  bahwa  peran  pemerintah  sangat  penting  dalam menyelesaikan  permasalahan parkir  di kota ini. Salah  satu  temuan utama adalah bahwa keberadaan  juru  parkir  liar  dipengaruhi  oleh  faktor  sosial,  ekonomi,  dan  kebijakan pemerintah.
Pertama, dari segi faktor sosial, ditemukan bahwa sebagian besar juru parkir liar adalah orang-orang  dari  latar  belakang  ekonomi  rendah  yang  mencari  mata  pencaharian tambahan.  Mereka  seringkali  berasal  dari  lingkungan  sekitar  dan  menemukan  peluang dalam  praktik  parkir  liar  untuk  mendapatkan  penghasilan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa permasalahan parkir liar tidak hanya terkait dengan tata kota, tetapi juga merupakan cermin dari kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kota Ngawi.
Kedua, dari segi faktor ekonomi, ditemukan bahwa tarif parkir yang diberlakukan oleh juru  parkir  liar  cenderung  tidak  teratur  dan  seringkali  berlebihan.  Hal  ini  dapat mempengaruhi  biaya  hidup  masyarakat  pengguna  jasa  parkir,  terutama  mereka  yang berpenghasilan rendah. Selain itu, praktik intimidasi dan tekanan dari juru parkir liar juga menjadi masalah serius yang memengaruhi keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Ketiga, dari segi kebijakan pemerintah, ditemukan bahwa belum ada regulasi yang cukup kuat dan efektif dalam mengatasi masalah juru parkir liar di Kota Ngawi. Meskipun ada upaya-upaya sporadis seperti razia dan penertiban, namun belum ada langkah-langkah yang bersifat sistematis dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan langkah-langkah  konkret  dan  strategis  dari  pemerintah  untuk  mengatasi  permasalahan parkir liar ini.
Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat penting  dalam  mengatasi  keluhan  masyarakat  terkait  juru  parkir  liar  di  Kota  Ngawi. Diperlukan  kebijakan  yang  lebih  progresif  dan  terintegrasi,  melibatkan  berbagai  pihak terkait termasuk masyarakat, untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi kualitas hidup dan tata kota di Kota Ngawi.
Tabel 1. Temuan Faktor yang mempengaruhi Parkir Liar
No Faktor Temuan 1 Faktor Sosial Mayoritas juru parkir liar dari latar belakang ekonomi rendah yang mencari mata pencaharian tambahan. Mereka sering berasal dari lingkungan sekitar. 2 Faktor Ekonomi Tarif parkir liar tidak teratur, seringkali berlebihan, memengaruhi biaya hidup masyarakat. Praktik intimidasi dari juru parkir liar juga sering terjadi. 3 Kebijakan
Belum ada regulasi yang cukup kuat dan efektif dalam mengatasi masalah juru parkir liar. Upaya-upaya penertiban masih bersifat sporadis tanpa
langkah-langkah sistematis dan berkelanjutan.
Tabel  ini  merangkum  temuan-temuan  utama  dari  penelitian  yang  mengungkap faktor-faktor  terkait  peran  pemerintah  dalam  mengatasi  masalah  juru  parkir  liar  di  Kota Ngawi.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  pemahaman  yang  lebih  mendalam  mengenai faktor-faktor  ini  dapat  membantu  pemerintah  dalam  merancang  kebijakan  yang  lebih efektif dan responsif terhadap permasalahan parkir di kota tersebut.
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  disajikan  sebelumnya,  dapat  dilihat  bahwa  peran pemerintah  dalam  mengatasi  keluhan  masyarakat  terkait  juru  parkir  liar  di  Kota  Ngawi memiliki  beberapa  dimensi  yang  perlu  dipertimbangkan  secara  holistik.  Dalam  konteks faktor sosial, temuan bahwa mayoritas juru parkir liar berasal dari latar belakang ekonomi rendah memberikan pemahaman mendalam bahwa permasalahan ini tidak hanya terkait dengan  ketertiban  umum  tetapi  juga  menjadi  refleksi  dari  kondisi  sosial  ekonomi masyarakat di wilayah tersebut (Andriati & Wahjudi, 2016; Arabi, 2022; Kusumawati & Sadik, 2016). Kondisi sosial ini memengaruhi dinamika praktik parkir liar dan mendorong perlunya pendekatan pembangunan yang berfokus pada inklusivitas dan kesetaraan akses (Bormasa, 2023; Larisu & Jopang, 2022).
Selanjutnya, faktor ekonomi yang terungkap dari penelitian menyoroti urgensi untuk mengatasi  ketidakteraturan  tarif  parkir  dan  praktik  intimidasi  dari  juru  parkir  liar.  Kajian teoritik  dapat  menambahkan  perspektif  bahwa  ketidakpastian  dalam  tarif  parkir  dapat menciptakan  ketidakadilan  akses  terhadap  fasilitas  publik,  terutama  bagi  mereka  yang berpenghasilan  rendah  (Ridwan  &  Surya,  2018;  Setiawan,  2019).  Hal  ini  sejalan  dengan konsep keadilan sosial dalam kebijakan publik yang menekankan perlunya distribusi yang adil  dalam  pemanfaatan  dan  akses  terhadap  sumber  daya  kota  (Fatimah,  2021;  Hayadi, 2021).
Kemudian, dari segi kebijakan pemerintah, hasil penelitian menyatakan bahwa belum ada regulasi yang cukup kuat dan efektif dalam mengatasi masalah juru parkir liar di Kota
Ngawi. Analisis teoritik menambahkan pemahaman bahwa keberhasilan kebijakan dalam menanggulangi masalah parkir liar tidak hanya terletak pada ketegasan hukum tetapi juga pada keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan kesesuaian dengan konteks lokal (Herdiana, 2023; Judijanto & Asfahani, 2022; Korain et al., 2019). Diperlukan pendekatan yang adaptif dan  terpadu  antara  kebijakan  formal  dan  mekanisme  partisipatif  untuk  memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan (Haning, 2018; Judijanto et al., 2022; Mâţă Liliana et al., 2023) .
Dengan  demikian,  analisis  hasil  penelitian  ini  menyoroti  kompleksitas  peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan parkir liar di Kota Ngawi yang meliputi aspek sosial,  ekonomi,  dan  kebijakan.  Integrasi  antara  temuan  penelitian  dan  kajian  teoritik membuka  ruang  untuk  merancang  strategi  dan  kebijakan  yang  lebih  berbasis  bukti, berorientasi pada keadilan sosial, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan parkir liar dalam konteks perkotaan yang terus berkembang.

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis hasil penelitian dan kajian teoritik, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam mengatasi keluhan masyarakat terkait juru parkir liar  di  Kota  Ngawi.  Faktor-faktor  sosial,  ekonomi,  dan  kebijakan  yang  terungkap  dari penelitian  menunjukkan  bahwa  upaya  penanganan  permasalahan  parkir  liar  haruslah holistik  dan  terintegrasi.  Diperlukan  langkah-langkah  konkret  dan  strategis  dari pemerintah  yang  mengakomodasi  kompleksitas  permasalahan  ini,  mulai  dari  regulasi yang lebih kuat dan efektif, pembangunan sosial ekonomi yang inklusif, hingga partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelesaian masalah.
Untuk  penelitian  selanjutnya,  disarankan  untuk  melanjutkan  eksplorasi  mengenai implementasi  kebijakan  yang  lebih  efektif  dan  berkelanjutan  dalam  menanggulangi masalah juru parkir liar di Kota Ngawi. Penelitian dapat difokuskan pada analisis dampak kebijakan yang diterapkan, evaluasi tingkat partisipasi masyarakat, serta pengembangan model kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika perkotaan. Selain itu,  penelitian  lebih  lanjut  juga  dapat  melibatkan  aspek  teknologi  dalam  pengelolaan parkir  yang  inovatif,  seperti  penggunaan  sistem  parkir  digital  atau  aplikasi  berbasis teknologi untuk memudahkan pengaturan dan pemantauan parkir di Kota Ngawi. Dengan demikian,  penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  yang  lebih konkrit dalam upaya mengatasi permasalahan parkir liar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Ngawi secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin, L., & Tarigan, A. A. (2022). VISA : Journal of Visions and Ideas Analisis Pengelolaan Aset  Daerah  Pada  Badan  Pengelolaan  VISA :  Journal  of  Visions  and  Ideas. VISA
Journal of Visions and Ideas, 3(1), 216 – 236.
Aini, F. H., & Adianto, A. (2023). Tata Kelola BUMDesa Kampung Patin Desa Koto Mesjid Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), 2524 – 2531.
Andriati,  &  Wahjudi,  R.  M.  T.  (2016).  Tingkat  Penerimaan  Penggunaan  Jamu  sebagai Alternatif  Penggunaan  Obat  Modern  pada  Masyarakat  Ekonomi  Rendah  - Menengah  dan  Atas. Masyarakat,  Kebudayaan  Dan  Politik,  29(3),  133 – 145. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/mkp.V29I32016.133-145
Arabi, A. (2022). Situasi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Perlis Di Kecamatan Berandan
Barat Kabupaten Langkat. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan … , 2, 239 – 248.
Asfahani,  A.,  El-Farra,  S.  A.,  &  Iqbal,  K.  (2023).  International  Benchmarking  of  Teacher Training Programs: Lessons Learned from Diverse Education Systems. EDUJAVARE: International Journal of Educational Research, 1(2), 141 – 152.
Astuti,  S.  W.,  Puspitasari,  A.,  Dewi,  P.,  &  Fitria,  N.  (2023).  Pengenalan  Rambu  Dan Semboyan Kereta Api Pada Siswa SDN Tambakrama I Kabupaten Ngawi. BERNAS:
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 757 – 762.
Bormasa, M. F. (2023). Menjembatani Jurang Sosial: Kegiatan dalam Meningkatkan Akses dan  Kesetaraan  dalam  Konservasi  Lingkungan  di  Daerah  Terisolasi  (Studi  di Kabupaten Sukabumi). Jurnal Pengabdian West Science, 2(06), 468 – 476.
Dewi, I. nurani, Royani, I., Sumarjan, S., & Jannah, H. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui  Pengelolaan  Sampah  Skala  Rumah  Tangga  Menggunakan  Metode Komposting. Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service), 2(1), 12 – 18. https://doi.org/10.36312/sasambo.v2i1.172
Dewi, S. P., Alsakinah, R., Sara, S. A., & Amrina, D. H. (2022). Pajak Lingkungan Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Udara Dari Gas Buang Kendaraan Bermotor Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak, 2(1), 7 – 13.
Fatimah,  A.  S.  (2021).  Pengembangan  Kapasitas  Pengelola  Badan  Usaha  Milik  Desa (Bumdes)  Di  Desa  Cilumba  Kecamatan  Cikatomas  Kabupaten  Tasikmalaya. JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik), 2(1).
Ganda, C. F., Moetriono, H., & Mudjanarko, S. W. (2020). Analisis Alternatif Pembiayaan
Penyeberangan  Asdp  Ujung-Kamal  Akibat  Dibangunnya  Jembatan  Surabaya-
Madura (Suramadu). Astonjadro, 8(2), 103.
https://doi.org/10.32832/astonjadro.v8i2.2801
Haning,  M.  T.  (2018).  Reformasi  Birokrasi  di  Indonesia:  Tinjauan  Dari  Perspektif Administrasi Publik. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 25 – 37.
Haslinah, A., Tahir, U., Al Imran, H., Asfahani, A.,  & Larisu,  Z. (2023). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  DALAM  PROGRAM  LINGKUNGAN  HIJAU  BEBAS  POLUSI  DI  KOTA MAKASSAR. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(4),
8906 – 8912.
Hayadi, F. I. (2021). Analisis kebijakan akuntansi koleksi bahan pustaka sebagai barang milik  negara  di  Indonesia. Indonesian  Treasury  Review:  Jurnal  Perbendaharaan,
Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 6(2), 97 – 115.
Herdiana,  D.  (2023).  Kekerasan  Seksual  di  Lembaga  Pendidikan  dalam  Perspektif Kebijakan Publik. Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak, 5(1), 102 – 116.
Judijanto, L., & Asfahani, A. (2022). 21st Century Economic Transformation: The Impact of Artificial Intelligence on Markets and Employment. Journal of Artificial Intelligence and Development, 1(1), 41 – 48.
Judijanto,  L.,  Asfahani,  A.,  Bakri,  A.  A.,  Susanto,  E.,  &  Kulsum,  U.  (2022).  AI-Supported Management  through  Leveraging  Artificial  Intelligence  for  Effective  Decision Making. Journal of Artificial Intelligence and Development, 1(1), 59 – 68.
Judijanto, L., Asfahani, A., & Krisnawati, N. (2022). The Future of Leadership: Integrating AI Technology  in  Management  Practices. Journal  of  Artificial  Intelligence  and Development, 1(2), 99 – 106.
Korain, F. X., Kaunang, M., & Egetan, M. (2019). Implementasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus bidang Pendidikan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi, V(086), 94 – 109.
Kusumawati, F., & Sadik, J. (2016). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah pengolah sabut kelapa melalui inkubator bisnis dan Teknologi Tepat Guna. Jurnal Berkala Ilmu Ekonomi, 10(2), 186 – 210.
Larisu,  Z.,  &  Jopang,  J.  (2022).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Mendukung  Optimalisasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Desa Di Kabupaten Muna. Sebatik, 26(2), 622 – 629. https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i2.2050
Lewaherilla, N. C., Ralahallo, F. N., & Loppies, L. S. (2022). Revitalisasi Tata Kelola menuju Bumdes  Produktif  pada  Bumdes  Tanjung  Siput  Ohoi  Lairngangas  di  Kabupaten
Maluku  Tenggara. Amalee:  Indonesian  Journal  of  Community  Research  and Engagement, 3(2), 331 – 341.
Maria Gasela, N. (2018). Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Parkir Liar di Kota Yogyakarta (Studi Deskriptif Kualitatif pada Peraturan daerah Kota Yogyakarta No.
18 Tahun 2009).
Mâţă  Liliana,  Asfahani  Asfahani,  &  Mariana  Mariana.  (2023).  Comparative  Analysis  of Educational  Policies:  A  Cross-Country  Study  on  Access  and  Equity  in  Primary Education. EDUJAVARE: International Journal of Educational Research, 1(1), 19 – 28.
Murti,  H.  T.,  Puspita,  V.,  &  Ratih,  P.  (2021).  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Manajemen  Perubahan  Organisasi  dalam  Mendukung  Bisnis  Berkelanjutan  Pasca Covid-19 pada UMKM di Kota Bengkulu. Jurnal Bisnis Dan Pemasaran Digital, 1(1),
33 – 41.
Purwaningsih, M. R. (2022). Pelaksanaan Musrenbang Daerah Dalam Proses Perencanaan Dan  Penganggaran  Partisipatif. Jurnal  Litbang  Sukowati :  Media  Penelitian  Dan Pengembangan, 6(1), 151 – 164. https://doi.org/10.32630/sukowati.v6i1.346
Rahayu,  I.,  Suwarna,  A.  I.,  Wahyudi,  E.,  Asfahani,  A.,  &  Jamin,  F.  S.  (2024).  Pendidikan Lingkungan  Hidup  dengan  Membentuk  Kesadaran  Lingkungan  dan  Tanggung Jawab Sosial di Kalangan Pelajar. Global Education Journal, 2(2), 101 – 110.
Ridwan, R., & Surya, C. (2018). Pemberdayaan masyarakat desa dalam mengembangkan ekonomi  kreatif  di  desa  citengah  kabupaten  sumedang. Jurnal  Riset  Akuntansi Kontemporer, 10(1), 28 – 33.
Rohman, A., Asfahani, A., & Iqbal, K. (2023). Comprehensive Analysis of AI’s Contribution to Global Economic Development. Journal of Artificial Intelligence and Development, 2(2), 33 – 39.
Roos, D. O. (2021). David. O. Roos, Sampah dan Masalah Sosial Kemasyarakatan Di Ahuru Air Besar Kota Ambon. HIPOTESA-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 15(1), 57 – 69.
Setiawan,  S.  A.  (2019).  Mengoptimalkan  Bonus  Demografi  Untuk  Mengurangi  Tingkat
Kemiskinan Di Indonesia.
Jurnal Analis Kebijakan, 2(2). https://doi.org/10.37145/jak.v2i2.34
Sugiyono.  (2019). Metode  Penelitian  Pendidikan:  Kuantitatif,  Kualitatif,  Kombinasi,  R&D dan Penelitian Pendidikan. Alfabeta.
Suharyadi, E., Cangara, H., Salle, A., Hasanuddin, U., Hukum, I., Hukum, F., & Hasanuddin, U.  (2015).  Hambatan  Komunikasi  Dalam  Proses  Ganti  Kerugian  Tanah  Pelebaran Jalan Trans Sulawesi Poros Makassar-Parepare Di Kabupaten Pangkep. Komunikasi
KAREBA, 4(2), 161 – 171.
Triningtyas,  D.  A.,  &  Muhayati,  S.  (2018).  Konseling  Lansia:  Upaya  Lanjut  Usia  dalam Membangun  Kemandirian  Hidup  dan  Penerimaan  Diri  Terhadap  Kesiapan Memasuki  Masa  Pensiun  (Studi  Pada  Lansia  di  Bina  Keluarga  Lansia  Posyandu Cempaka Kabupaten Ngawi). JKI (Jurnal Konseling Indonesia), 4(1), 16 – 21.