INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 9673-9685 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Konten Yang Bermuatan Tindak Pidana Asusila Melalui Media Facebook
Risti Dwi Ramasari 1 ✉ , M. Syachrian Ramadhan 2
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Email: risti@ubl.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Di  era  globalisasi,  kemajuan  di  segala  bidang  sangat  pesat  terutama  di  bidang  teknologi  dan informasi, hal ini membawa dampak negatif yaitu menimbulkan kejahatan-kejahatan baru seperti asusila. Berdasarkan latar belakang, berfokus pada penjelasan Tindak Pidana penyebaran konten yang bermuatan asusila berdasarkan Putusan Nomor Studi Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2022/PN Tjk. Permasalah penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah faktor penyebab pelaku dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Metode penelitian dilaksanakan secara yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan  analisis  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  diketahui  faktor penyebab pelaku dapat disebabkan 2 (dua) hal yaitu, faktor dari dalam diri si pelaku yaitu keadaan jiwa  dan  niat.  Dan  faktor  dari  luar  diri  si  pelaku  yaitu  kesempatan  dan  lingkungan. Pertanggungjawaban  pidana  pelaku  penyebaran  konten  yang  bermuatan  tindak  pidana  asusila melalui media facebook adalah penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp 5,000,000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Penyebaran Konten, Asusila, Media Sosial

## Abstract
The globalization period has sped up progress across many industries, but the sphere of information and technology is one that has a negative effect because it can lead to new crimes. Considering the context, it can concentrate on elaborating on the offense of disseminating immoral content based on Study Decision Number 1029/Pid.Sus/2022/PN Tjk. The study issue that will be covered in this essay is the criminal culpability of the criminals as well as the causal elements that led to the dissemination of immoral content. The research is conducted using an empirical and normative legal methodology. Both secondary and primary data were gathered for this study through library and field research. In this study, qualitative analysis was used as a data analysis method. According to the findings of the study  and  subsequent  debate,  the  perpetrators'  causative  elements  might  be  caused  by  2  (two) different things, namely, the perpetrator's own internal factors, such as goals and mental state. as well as extrinsic factors like opportunity and environment. The punishment for those who use Facebook to spread content including immoral offenses is two years and six months in prison, with the possibility of an additional four months in prison if the fine is not paid.
Keywords: lability, Content Distribution, Immorality, Social Media.

## PENDAHULUAN
Gaya hidup dan juga pola pikir masyarakat pada era globalisasi saat ini dipengaruhi oleh  perkembangan  teknologi.  Hadirnya  teknologi  informasi  dan  media  telekomunikasi bermaksud  untuk  memudahkan  segala  aktivitas  dan  kebutuhan  manusia  (Barkatullah, 2017:1). Media elektronik merupakan salah satu  perkembangan  teknologi yang  memiliki fungsi  yaitu sebagai media informasi yang dapat menjangkau massa dan area yang luas sehingga  membentuk  masyarakat  dengan  kemudahan  dan  kebebasan  beraktifitas  dan berkreasi serta mengubah paradigma manusia dalam hal berkomunikasi, bergaul, maupun berbisnis. (Raharjo, 2004:59).
Terjadinya  perubahan  kegiatan  manusia  dalam  berbagai  bidang  disebabkan perkembangan  dan  kemajuan  teknologi  informasi  yang  demikian  pesatnya,  kemajuan teknologi  memberikan  peningkatan  kemajuan  dan  kesejahteraan  manusia  namu  juga dapat menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum (Ramli, 2004:1). Semakin  canggih  dan  berkembangnya  teknologi  mengakibatkan  munculnya  berbagai macam kejahatan seiring berkembangnya peradaban manusia (Wahid, 2005:31). Teknologi pada  dasarnya  diciptakan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  dan  menjadikannya  lebih efisien dan produktif.   Namun teknologi juga menjadi sarana berbagai macam kejahatan antara  lain:  penipuan  kartu  kredit,  penipuan  bursa  efek,  penipuan  perbankan,  dan pornografi.  Oleh  karna  itu,  dalam  menanggapi  fenomena  tersebut,  Hukum  kemudian mengatasi dengan hukum siber atau cyber law (Mansur, 2005:24).
Sarana  elektronik  dapat  menjadi  sarana  untuk  melakukan  kejahatan  melawan peraturan pasal 281 sampai dengan 283 KUHP. Salah satunya adalah Pasal 282 KUHP yang melarang peredaran atau penyebarluasan materi berupa artikel, gambar, atau benda yang memuat konten tidak etis di tempat umum. Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928 atau selanjutnya disebut Undang-Undang Pornografi.
Perpanjangan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  251,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5952 Terkait Elektronika informasi, transaksi atau hal-hal berikut ini diatur dalam  peraturan  perundang-undangan  ITE.  Peraturan  pidana  di  bidang  ini  mempunyai fungsi melindungi kepentingan sah masyarakat dan negara (Didik, 2019:46).
Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, ketentuan pasal ini mengandung unsur perbuatan terlarang, antara lain: mendistribusikan, mengirimkan dan membuat komunikasi elektronik atau materi elektronik yang dapat diakses dengan konten asusila. Unsur yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE pertama adalah pendistribusian, yaitu tindakan mengirimkan atau menyebarkan informasi atau dokumen secara elektronik kepada banyak orang melalui sistem elektronik.
Dalam putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2022/PN Tjk, berawal sekira bulan Desember tahun 2021 terdakwa berkenalan dengan saksi korban SR melalui media social facebook, lalu terdakwa dan saksi korban saling berkomunikasi melalui pesan facebook (inbox) lalu saling bertukar nomor whatsapp kemudian pada sekira bulan Januari terdakwa dan saksi korban sepakat untuk berpacaran seiring  berjalannya waktu terdakwa dan  saksi korban berkomunikasi melalui pesan whatsapp dan pada saat video call terdakwa selalui meminta saksi  korban  membuka  baju  dan  mengirimkan  foto  saksi  korban  tanpa  busana  karena bujukan dari terdakwa sehingga saksi korban mau mengikuti perintah terdakwa, sampai dengan bulan februari 2022 terdakwa selalu meminta saksi korban mengirimkan foto tapa busana kemudian pada tanggal 04 Agustus 2022 saksi korban merasa tidak nyaman karena sifat  terdakwa  begitu  tempramental,  dan  selalu  mengekang  sehingga  saksi  korban menghentikan  hubungannya  melalui  whatsapp  setelah  hubungan  terdakwa  dan  saksi korban  berhenti,  terdakwa  selalu  mengancam  akan  menyebarkan  foto  dan  video  tapa busana milik saksi korban dan terdakwa sudah mengirimkan beberpa foto dan video milik saksi korban kepada teman-teman terdakwa dengan mengirikan bukti screenshoot kepada saksi korban.
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melanggar Pasal 27 ayat (1) ayat  45  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, terdakwa telah divonis bersalah dengan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda 5.000.000,- subsidair 2 bulan penjara.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  sekunder,  yang  diperoleh  dari penelitian  kepustakaan  dan  studi  lapangan.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan analisis kualitatif. Pengumpulan  data dilakukan melalui  penelitian hukum normatif dengan menelaah Putusan 1029/Pid.Sus/2022/PN Tjk  serta menggunakan data pendukung  yang  dapat  diperoleh  dari  sumber-sumber  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Asusila
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Rachmad  selaku  Anggota  Reskrim Polresta  Bandar  Lampung  mengatakan  bahwa  keunggulan  komputer  berasal  dari kemajuan teknologi  informasi dan komunikasi terutama pada kecepatan dan ketepatan pelaksanaan  pekerjaan,  mengurangi  jumlah  pekerja,  biaya  dan  meminimalkan  resiko kesalahan, sehingga membuat masyarakat  semakin  bergantung pada komputer. Hal ini didukung  dengan  adanya  sarana  penunjang  pengoperasian  komputer  itu  sendiri  yaitu Internet. Internet dulunya hanya mengedepankan kepentingan kelompok tertentu, yaitu militer, pemerintah, dan ilmuwan, namun kini bisa digunakan oleh semua kalangan, mulai dari pengusaha, politisi, dan kelompok lain, bahkan penjahat.
Menurut Bapak Rachmad lebih lanjut mengatakan bahwa Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak baik langsung maupun tidak langsung, ke arah positif atau negatif  dan  akan  sangat  mempengaruhi  setiap  sikap  mental  dan  sikap  setiap  anggota masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi komunikasi telah membawa dampak negatif yang tidak kalah dengan manfaat yang diperoleh. Kemungkinan dampak negatif jika  terjadi  kegagalan  yang  disebabkan  oleh  suatu  perangkat  komputer  akan mengakibatkan  kerugian  yang  cukup  besar  bagi  pengguna  (user)  atau  pihak  yang berkepentingan.
Menurut  Bapak  Rachmad  menjelaskan  bahwa  kejahatan  dunia  maya  adalah kejahatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang  atau  bisnis  yang menggunakan  atau  menargetkan  komputer,  sistem  komputer,  atau  jaringan  komputer. Kejahatan jenis ini terjadi di dunia maya (virtual) sehingga mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan tradisional. Kejahatan dunia maya (cybercrime) merupakan sisi gelap  dari  kemajuan  teknologi  yang  saat  ini  memberikan  dampak  yang  sangat  luas terhadap seluruh kehidupan modern, termasuk pornografi online.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yulia Susanda sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA menjelaskan bahwa Kejahatan asusila di dunia maya disebut dengan pornografi. Dengan kemajuan teknologi, penyebaran artikel, sketsa, dan gambar yang  mengacu  pada  konsep  pornografi  semakin  berkembang,  terutama  dengan menyebarkannya tidak hanya melalui media massa, tetapi juga melalui media lain seperti internet, televisi, dan media sosial. radio. program dan film.
Menurut Ibu Sondang selaku JPU Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengatakan bahwa Jenis objek pornografi ada 3 (tiga) yaitu gambar, tulisan dan benda. Perbuatan yang dilarang antara lain  mempertunjukkan dan menyiarkan. Perilaku tidak etis adalah suatu kejahatan,  baik  disengaja  maupun  tidak.  Perkembangan  masyarakat  saat  ini  mengenai pornografi  online  semakin  menunjukkan  gejala  yang  memprihatinkan,  baik  dari  segi kualitas maupun kuantitas.
Dalam  putusan  1029/Pid.Sus/2022/PN  Tjk,  Dalam  putusan  Nomor 1029/Pid.Sus/2022/PN Tjk, berawal sekira bulan Desember tahun 2021 terdakwa berkenalan dengan saksi korban SR melalui media social facebook, lalu terdakwa  dan saksi korban saling berkomunikasi melalui pesan facebook (inbox) lalu saling bertukar nomor whatsapp kemudian pada sekira bulan Januari terdakwa dan saksi korban sepakat untuk berpacaran seiring  berjalannya  waktu  terdakwa  dan  saksi  korban  berkomunikasi  melalui  pesan whatsapp dan pada saat video call terdakwa selalui meminta saksi korban membuka baju dan mengirimkan foto saksi korban tanpa busana karena bujukan dari terdakwa sehingga saksi  korban  mau  mengikuti  perintah  terdakwa,  sampai  dengan  bulan  februari  2022 terdakwa  selalu  meminta  saksi  korban  mengirimkan  foto  tapa  busana  kemudian  pada tanggal 04 Agustus 2022 saksi korban merasa tidak nyaman karena sifat terdakwa begitu tempramental, dan selalu mengekang sehingga saksi korban menghentikan hubungannya melalui whatsapp setelah hubungan terdakwa dan saksi korban berhenti, terdakwa selalu mengancam  akan  menyebarkan  foto  dan  video  tapa  busana  milik  saksi  korban  dan terdakwa sudah mengirimkan beberpa foto dan video milik saksi korban kepada teman- teman terdakwa dengan mengirikan bukti screenshoot kepada saksi korban.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dianalisis  bahwa  faktor  penyebab  seseorang melakukan tindak pidana dapat disebabkan 2 (dua) hal yaitu, faktor dari dalam diri si pelaku yaitu keadaan jiwa dan niat. Pelaku memiliki sifat tempramental dan selalu mengekang. Pada saat memiliki hubungan dengan saksi korban, pelaku sering meminta saksi korban untuk mengirimkan foto dan video tanpa busana. Lalu setelah hubungan pelaku dan saksi korban berhenti, pelaku menyebarkan foto dan video milik saksi korban sebagai bentuk ancaman agar saksi korban mau kembali menjalin hubungan dengan pelaku.  Kemudian faktor dari luar diri si pelaku yaitu kesempatan dan lingkungan, kemudahan akses dalam media  sosial  facebook  untuk  mengirimkan  foto  dan  video  serta  menyebarkannya dimanfaatkan  oleh  pelaku  untuk  mengancam  dan  menyebarkan  foto  dan  video  saksi korban. Dengan menggunakan media sosial facebook milik saksi korban yang pada akun tersebut  pelaku  menggunakan  identitas  saksi  korban  dan  menyebarkannya  ke  kerabat terdekat saksi korban yang mengakibatkan saksi korban merasa takut, stress, dan malu.
Berdasarkan hasil wawancara Ibu Sondang JPU Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menjelaskan  bahwa  penyebaran  konten  bermuatan  tindak  pidana  asusila  telah  diatur dalam  Ketentuan  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang perbuatan yang dilarang, yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak pendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan  melanggar  kesusilaan.  Penerapan  pasal  kesusilaan  tersebut  pasti  akan  merujuk pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  secara  khusus  mengatur pornografi yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan didalam ketentuan Pasal 282 KUHP.
Menurut Ibu Yulia Susanda menjelaskan bahwa kasus tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki  muatan  kesusilaan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  kepada  korban  berdasarkan Putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  Kelas  IA  Nomor  :  1029/Pid.Sus/2022/PN  Tjk, perbuatan  terdakwa  berawal  sekitar  bulan  Desember  tahun  2021  terdakwa  berkenalan dengan saksi korban SR melalui media social facebook, lalu terdakwa  dan saksi korban saling berkomunikasi melalui pesan facebook (inbox) lalu saling bertukar nomor whatsapp kemudian pada sekira bulan Januari terdakwa dan saksi korban sepakat untuk berpacaran seiring  berjalannya  waktu  terdakwa  dan  saksi  korban  berkomunikasi  melalui  pesan whatsapp dan pada saat video call terdakwa selalu meminta saksi korban membuka baju dan mengirimkan foto saksi korban tanpa busana karena bujukan dari terdakwa sehingga saksi  korban  mau  mengikuti  perintah  terdakwa,  sampai  dengan  bulan  februari  2022 terdakwa selalu meminta saksi korban mengirimkan foto tanpa busana  kemudian pada
tanggal 04 Agustus 2022 saksi korban merasa tidak nyaman karena sifat terdakwa begitu tempramental, dan selalu mengekang sehingga saksi korban menghentikan hubungannya melalui whatsapp setelah hubungan terdakwa dan saksi korban berhenti, terdakwa selalu mengancam  akan  menyebarkan  foto  dan  video  tanpa  busana  milik  saksi  korban  dan terdakwa sudah mengirimkan beberpa foto dan video milik saksi korban kepada teman- teman  terdakwa  dengan  mengirikan  bukti  screenshoot  kepada  saksi  korban.  Kemudian terdakwa  yang  mengerti  dengan  internet  dan  terdakwa  memiliki  beberapa  akun  media sosial elektronik berupa 1(satu) Whatsapp dengan nomor 0838-4442-7867, 1 (satu) akun Facebook dengan nama MM, 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama AR, pada sekitar tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan akhir Agustus 2022 dengan menggunakan sarana elektronik berupa handphone android merek Oppo A37 warna rose gold dengan imei 1 864218032357496  dan  imei  2  864218032357488  terdakwa  menggunakan  media  sosial facebook milik saksi korban SR dengan nama akun AR dan akun media sosial facebook dengan nama AR yang pada akun tersebut terdakwa menggunakan identitas saksi korban SR  yang  dibuat  oleh  terdakwa  kemudian  dengan  menggunakan  kedua  akun  facebook tersebut terdakwa mengirimkan foto saksi korban tanpa busana ke akun facebook EW milik saksi EW, akun facebook AH yang merupakan milik saksi AP dan ke akun facebook ER yang merupakan milik saksi ER. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban SR merasa takut, stress, dan  malu  akan  keluar  rumah  terkait  foto  saksi  korban  yang  bermuatan  asusila disebarluaskan oleh terdakwa. Perbuatan terdakwa diatur dan dipidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI  19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Perbuatan  tersebut  diancam  pidana  Pasal  45  ayat  (1)  Jo  Pasal  27  ayat  (1)  UU  RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:
1 (Satu) Unit Handphone Android dengan Merk OPPO A37 warna rose Gold dengan imei 1 864218032357496 dan Imei 2 864218032357488;
1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 083844427867;
1 (satu) buah sim card dengan nomor 083844427867;
1 (satu) buah akun facebook dengan nama MM dengan sand yang telah dirubah oleh penyidik;
1  (satu)  buah  akun  FB  dengan  nama  AR  dengan  sandi  yang  telah  dirubah  oleh penyidik;
1 (satu) buah akun FB dengan nama AR dengan sandi yang telah dirubah;
3 (tiga) buah screenshoot yang bermuatan asusila yang didapat dari pelapor.
Dalam  menentukan  putusannya  Hakim  mempunyai  kebebasan  yang  ditetapkan Sebagaimana  dalam  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan suatu negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  dalam  rangka  memelihara hukum dan keadilan, baik bagi masyarakat untuk menciptakan perlindungan sosial maupun bagi terdakwanya sendiri. Kebebasan hakim dalam menjalankan fungsi peradilan, termasuk kebebasan  menentukan  berat  ringannya  pidana  yang  akan  dijatuhkan,  juga  harus didasarkan  pada  logika  dan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran konten asusila di media Facebook tidak lepas dari  kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya sendiri  akibat  perbuatannya  yang  dilarang,  tidak  dibenarkan  oleh  opini  publik  dan masyarakat.  melanggar  hukum.  hukum.  Pertanggungjawaban  pidana  berkaitan  dengan kesalahan,  dalam  hukum  pidana  dijelaskan  ada  2  (dua)  macam  kesalahan,  yaitu kesengajaan  (dolus/opzet)  dan  kelalaian  (culpa)  dimana  pertanggungjawaban  pidana meliputi kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa). . .
Pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  dapat  dilihat  dalam  Putusan Nomor: 1029/Pid.Sus/2022/PN Tjk, yang mana majelis hakim dalam mempertimbangkan pertimbangan  hukumnya  mempertimbangkan  apakah  surat  dakwaan  alternatif mengandung  unsur-unsur  yang  merupakan  tindak  pidana,  sehingga  majelis  dalam mempertimbangkan  keadaan  rincian  hukum  tersebut  di  atas  langsung  memilih  pilihan surat dakwaan yang  ketiga menurut ketentuan dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## Setiap orang
Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu  badan  hukum  (Penafsiran  Autentik);  Menimbang  bahwa  baik  orang  perorangan ataupun korporasi adalah subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;
Menimbang  bahwa  dalam  kasus  tindak  pidana  ini  makna  ferase  setiap  orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum; Menimbang bahwa yang diajukan kehadapan persidangan  sebagai  pelaku  delik  (Terdakwa)  dalam  perkara  ini  adalah  "orang"  yang bernama MM;
Menimbang  bahwa  ketika  JPU  membacakan  surat  dakwaan  yang  menyebutkan identitas terdakwa, maka terdakwa tidak menggugat identitas tersebut,  memang terdakwa yang dimaksud oleh JPU sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana. pada kasus ini;  Menimbang  bahwa  dipersidangan  telah  didengar  keterangan  saksi-saksi,  surat, keterangan  Terdakwa,  serta  adanya  petunjuk  yang  kesemuanya:  mengarah  kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;
Unsur  Dengan  Sengaja  Dan  Tanpa  Hak  Mendistribusikan  Dan/Atau Mentransmisikan  Dan/Atau  Membuat  Dapat  Diaksesya  Informasi  Elektronik  Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Kesusilaan.
Menimbang, bahwa yang dimaksud Kitab Undang-undang Hukum pidana kita tidak memberikan definisi mengenai makna kesengajaan, maka arti kesengajaan yaitu dari M.v.T. (Memorie  van  Toelichting),  yaitu  "Pidana  pada  umumnya  hendaknya  dijatuhkan  hanya pada  barang  siapa  melakukan  perbuatan  yang  dilarang,  dengan  dikehendaki  dan diketahui". Berdasarkan pengertian tersebut kesengajaan diartikan sebagai:
"menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Artinya, suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan sengaja, tindakan atau akibatnya tersebut harus dikehendaki. Bahwa sengaja berarti mengetahui dan menghendaki apa yang telah diperbuat. Perbuatan yang  dilakukan  dengan  sengaja  menghendaki  perbuatan  itu  dan  menyadari  tentang perbuatan yang dilakukan serta akibat daripadanya;
Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan kata tanpa hak, akan tetapi secara umum  tanpa  hak  dapat  diartikan  sebagai  perbuatan  yang  melanggar  hukum  tertulis (peraturan  perundang-undangan)  dan  atau  asas-asas  hukum  umum  dari  hukum  tidak tertulis, dengan demikian kata "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum secara formil;
Menimbang, penjelasan sistem elektronik dalam Pasal 1 Nomor 5 Undang-Undang RI  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE ialah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menampilkan, mengirimkan, menganalisis, menyimpan, mengumumkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
Menimbang, penjelasan tentang informasi elektronik pada Pasal 1 Nomor 1 Undang- Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang  ITE  adalah satu/sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, EDI, surat elektronik, telecopy, telegram, teleks, atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, Kode Akses, symbol, atau per-forasi
yang  telah  diolah  yang  memiliki  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu memahaminya;
Menimbang,  bahwa  tindakan  asusila  adalah  perilaku  yang  tidak  sesuai  dengan aturan norma-norma tau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat.
Menimbang,  bahwa  mendistribusikan  berdasarkan  penjelasan  pasal  27  ayat  1, adalah  mengirimkan  dan/atau  menyebarkan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem Elektronik. Sedangkan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Eleketronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem Elektronik;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi,  surat,  keterangan terdakwa,  petunjuk  dan  barang  bukti  didapatkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di persidangan  terdakwa  kenal  dengan  Saksi  korban  melalui  facebook  sekira  Tahun  2020, awalnya terdakwa berkenalan biasa dan terdakwa mesukai saksi korban hingga akhirnya terdakwa  dan  saksi  korban  bertukaran  nomor  whatsapp  dan  memulai  hubungan  serius sejak  Tahun  2020,  terdakwa  dan  saksi  korban  sering  bertemu  hingga,  kemudian  pada Tanggal 14 Agustus 2022 saksi korban meminta menyudahi hubungan terdakwa dan saksi korban (diputuskan);
Menimbang,  bahwa  ada  5  (lima)  screenshot  foto  tubuh  saksi  korban  tanpa mengenakan busana, foto-foto tersebut kemudian disebarkan melalui akun Facebook atas nama AR, akun tersebut milik Saksi korban yang terdakwa kuasai sebelumnya saat terdakwa mash berpacaran, dan setelah itu terdakwa mengirimkan foto bermuatan asusila tersebut kepada  teman  Facebook  Saksi  korban  dan  setelah  Saksi  korban  mengetahuinya  Saksi korban  mengambil  alih  akun  Facebook  tersebut,  kemudian  terdakwa  membuat  akun Facebook  baru  dengan  nama  AR  dengan  menggunakan  foto  profil  Saksi  korban  dan terdakwa  gunakan  juga  untuk  mengirimkan  foto  tersebut  kepada  teman-teman  dan saudara  dari  Saksi  korban  adapun  terdakwa  juga  menyebarkan  menggunakan  akun whatsapp terdakwa, selama terdakwa berpacaran dengan Saksi korban, terdakwa pernah meminta email dan password milik Saksi korban dikarenakan terdakwa takut saksi akan selingkuh;
Menimbang,  Bahwa  terdakwa  mengganti  password  Facebook  milik  Saksi  korban tapa  meminta  izin  dengan  Saksi  korban  dengan  sandi  baru,  terdakwa  juga  pernah mengirim foto-foto saksi korban yang bermuatan asusila kepada Saksi EW, Saksi AP melalui media  sosial  Facebook  dengan  nama  AR,  akun  tersebut  adalah  akun  mililk  Saksi  saksi korban namun akun tersebut terdakwa rubah passwordnya sehingga Saksi korban tidak dapat  mengaksesnya  lagi.  Bahwa  sebelum  terdakwa  mengirimkan  foto/video  yang bermuatan asusila tersebut, terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi korban, terdakwa
merekam  dan  mengambil  dokumentasi  foto  yang  bermuatan  asusila  tersebut menggunakan  Handphone  merek:  OPPO  A37  warna  Rose  Gold  dengan  Imei1 864218032357496 dan Imei2 864218032357488;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Kesusilaan telah terpenuhi;
Bahwa  untuk  dapat  menjatuhkan  pidana,  perlu  mempertimbangkan  dahulu keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa tertekan atas kejadian tersebut.
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
Memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA mengadili sebagai berikut:
Menyatakan Terdakwa MM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Tapa Hak Mendistribusikan informasi elektronik  dan/atau dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  kesusilaan"  sebagaimana  dalam  dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar R5,000,000.00 (lima juta rupiah) dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan  pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
Menetapkan barang bukti berupa:
1 (Satu) Unit Handphone Android dengan Merk OPPO A37 warna rose Gold dengan imei I 864218032357496 dan Imei2 864218032357488 dirampas untuk dimusnahkan;
1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 083844427867, 1 (satu) buah sim card dengan nomor 083844427867, 1 (satu) buah akun facebook dengan nama MM dengan sandi yang telah dirubah oleh penyidik, 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama AR
dengan sandi yang telah dirubah ole penyidik, 1 (satu) buah akun facebook dengan nama AR dengan sandi yang telah dirubah, 3 (tiga) buah screenshoot yang bermuatan asusila yang didapat dari pelapor Tetap terlampir dalam berkas;
Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2,000.00 (dua ribu rupiah)
Menurut teori kehendak dalam hukum pidana mengatakan bahwa sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu,  artinya  seseorang  dapat  dinyatakan  bersalah  dan  dapat  dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah nemenuhi unsur-unsur Kesalahan yaitu kesengajaan. Maka perbuatan terdakwa diklasifikasikan kesengajaan dengan maksud yang  bersifat  tujuan  untuk  mencapai  satu  tujuan  (opret  als  oogmerk)  yaitu  unsur  yang dengan  sengaja  dan  tanpa  izin  menyebarkan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat  informasi  elektronik  dan/atau  materi  elektronik  yang  dapat  diakses  dengan muatan yang melanggar asusila.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran konten yang bermuatan tindak pidana asusila melalui media facebook adalah perbuatan terdakwa telah terbukti telah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp 5,000,000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  penulis  dapat  menarik kesimpulan yaitu:
Faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana dapat disebabkan karena 2 (dua) hal yaitu, faktor dari dalam diri si pelaku yaitu keadaan jiwa dan niat. Pelaku memiliki sifat  tempramental  dan  selalu  mengekang.  Pada  saat  memiliki  hubungan  dengan  saksi korban,  pelaku  sering  meminta  saksi  korban  untuk  mengirimkan  foto  dan  video  tanpa busana. Lalu setelah hubungan pelaku dan saksi korban berhenti, pelaku menyebarkan foto dan  video  milik  saksi  korban  sebagai  bentuk  ancaman  agar  saksi  korban  mau  kembali menjalin hubungan dengan pelaku. Sedangkan faktor lainnya adalah faktor dari luar diri si pelaku yaitu kesempatan dan lingkungan, kemudahan akses dalam media sosial facebook untuk mengirimkan foto dan video serta menyebarkannya dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengancam dan menyebarkan foto dan video saksi korban. Dengan menggunakan media sosial facebook milik saksi korban yang pada akun tersebut pelaku menggunakan identitas
saksi korban dan menyebarkannya ke kerabat terdekat saksi korban yang mengakibatkan saksi korban merasa takut, stress, dan malu.
Pertanggungjawaban  pidana  pelaku  penyebaran  konten  yang  bermuatan  tindak pidana  asusila  melalui  media  facebook  adalah  terdakwa  telah  terbukti  telah  melakukan tindak pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp 5,000,000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim Barkatullah. 2017. Hukum Transaksi Elektronik, Nusa Media, Bandung.
Abdul  Wahid  &  Mohammad  Labib.  2005. Kejahatan  Mayantara  (Cyber  Crime),  Refika Aditama, Bandung.
Agus Raharjo. 2004. Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Teknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Ahmad  M.  Ramli.  2004. Cyber  Law  dan  HAKI  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia,  Refika Aditama, Bandung.
Didik Endro P. 2019. Hukum Pidana Untaian Pemikiran, Airlangga University Press, Surabaya. Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom.  2005. Cyber  Law  Aspek  Hukum  Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung.
Lilik Mulyadi. 2004. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, Djambatan, Jakarta.