Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## ` PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA OBSTRUCTION OF JUSTICE
Lidwina Aprilliana Allo Tangko 1 , Dirga Agung 2 , Andi Dewi Pratiwi 3
1,2 Universitas Atma Jaya Makassar
3 Universitas Sulawesi Barat Email Koresponden: andi.dewi.pratiwi@unsulbar.ac.id

## Abstract
Obstruction of Justice is an act classified as a criminal offense because it obstructs or hinders the legal process in a case. Lawyers in carrying out their professional duties are often associated with allegations of obstructing the  legal  process  in  cases  involving  their  clients.  The  purpose  of  this  writing  is  to  understand  the  legal regulations regarding obstruction of justice in Indonesia and the characteristics of lawyer's conduct that can be classified as obstructing the legal process or obstruction of justice. The method used in this article is juridical normative. The research findings indicate that obstruction of justice is generally regulated in Article 221 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and specific legislation. A lawyer can lose their immunity and be considered to  have  committed  obstruction  of  justice  if  such  conduct  is  not  based  on  good  faith  and  unrelated  to  their professional duties.
Keywords: Immunity rights; Lawyer; Obstructing the Legal Process.

## Abstrak
Obstruction  of  Justice  merupakan  suatu  perbuatan  yang  diklasifikasikan  sebagai  tindak  pidana  karena menghalang-halangi  atau  merintangi  proses  hukum  pada  suatu  perkara.  Advokat  dalam  menjalankan  tugas profesinya kerap dikaitkan dengan dugaan tindak pidana menghalang-halangi proses hukum terhadap perkara yang dihadapi kliennya. Tujuan penulisan ini adalah, mengetahui pengaturan hukum mengenai obstruction of justice  di  Indonesia  dan  karakteristik  perbuatan  advokat  yang  dapat  diklasifikasikan  sebagai  tindak  pidana menghalang-halangi proses hukum atau obstruction of justice. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah juridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa obstruction of justice secara umum diatur dalam Pasal 221  KUHP  serta  dalam  peraturan  perundang-undangan  khusus.  Seorang  advokat  dapat  kehilangan  hak imunitasnya dan dikatakan melakukan obstruction of justice jika perbuatan tersebut  dilakukan tidak didasari itkad baik dan tidak berkaitan dengan tugas profesinya.
Kata Kunci: Hak Imunitas; Advokat; Menghalangi Prosesi Hukum.
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## PENDAHULUAN
Tindak pidana adalah perbuatan yang di dalam peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Terdapat tiga unsur yang menjadikan formulasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana yaitu; Perbuatan; Dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan; dan Terdapat sanksi pidana dan/atau tindakan. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang. Perbuatan tersebut jika dilakukan dengan kesalahan maka seseorang yang melakukan perbuatan dimaksud dapat dikenai sanksi pidana.
Dalam hal terjadi tindak pidana maka untuk dapat dijatuhi sanksi pidana terdapat proses hukum yang harus  dilalui  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  No. 8  Tahun  1981  tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya disebut dengan KUHAP. Proses hukum tersebut diantaranya adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan siding pengadilan, dan putusan  pengadilan.  Penyelidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyelidik  untuk  mencari  dan menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana.  Penyidikan  adalah  serangkaian tindakan  yang  dilakukan penyidik  dalam  hal  serta  menurut  cara  yang  diatur  undang  -  undang  untuk mencari  dan  mengumpulkan  bukti.  Penuntutan  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  penuntut  umum guna melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan cara yang ada dalam  undang- undang  diikuti  permintaan  agar  diperiksa  serta  diputus  oleh  hakim  dalam  isi  dang di pengadilan  (Harijatip,  i2016).  Pemeriksaan  sidang  pengadilan  adalah  rangkaian  tindakan  yang dilakukan hakim seperti menerima, melakukan pemeriksaan, serta memberi putusan atas perkara pidana berdasar asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada sidang pengadilan sesuai cacara yang diatur didalam KUHAP.
Proses hukum acara pidana melibatkan beberapa pihak di dalamnya yang memiliki perannya masing-masing.  Pihak-pihak  tersebut  diantaranya  adalah  tersangka,  seseorang  yang  karena perbuatannya berdasar bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP); Penyelidik merupakan pejabat polisi yang diberikan wewennag oleh undang- undang untuk imelakukan  penyelidikan  (Pasal  1  angka  4  KUHAP);  Penyidik  adalah  pejabat  polisi  atau  pejabat pegawai  negeri  sipil  yang  diberikan  wewenang  khusus  oleh  undang  –  undang  untuk  melakukan penyidikan  (Pasal  1  angka  1  KUHAP);  Penuntut  umum  adalah  jaksa  yang  memiliki  wewenang melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP); Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang berwenang untuk mengadili (Pasal 1 angka 8 KUHAP); dan Penasihat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang- undang untuk memberi bantuan hukum (Pasal i1 iangka 13 KUHAP) (Imron: 2016).
Istilah obstruction of justice adalah terminologi hukum yang berasal dari literatur anglo saxon , dalam  doktrin  ilmu  hukum  pidana  di  Indonesia  sering  diartikan  sebagai  tindak  pidana  menghalangi proses hukum (Agustina, Isra, & Daulay, 2015). Tindakan menghalang-halangi proses peradilan atau obstruction  of  justice merupakan  suatu  perbuatan  yang  termasuk  tindak  pidana  karena  perbuatan demikian dilarang dan diancam dengan pidana bagi subjek hukum yang melanggarnya. KUHP (Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana)  telah  mengatur  ketentuan  yang  berkaitan  dengan  tindakan menghalang-halangi  proses  hukum.  Disamping  diatur  dalam  ketentuan  umum  hukum  pidana, obstruction of justice juga diatur dalam peraturan perundang- undangan yang lebih khusus. Advokat dalam  memberikan  jasa  hukum  tidak  jarang diduga  melakukan perbuatan  yang  dianggap merintangi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses sidang pengadilan.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Pengacara  sebagai  profesi  yang  mandiri,  bebas,  serta  bertanggungjawab  dalam  penegakkan hukum  perlu  untuk  dijamin  serta  diberi  perlindungan  oleh  iundang-undang  guna  terseleggaranya penegakan  supremasi  hukum.  Pemerintah  telah  mengesahkan  aturan  hukum  yang  mengatur  terkait profesi advokat dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 18 tahun 2003 kepada advokat dalam menjalankan profesinya adalah hak imunitas yang diatur dalam Pasal 16 dimana advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata atau  pidana  dalam  menjalankan  tugasnya  dengan  tikad  baik  (Khambali,  2017)  dengan  tetap memperhatikan  kode  etik  profesi  advokat  serta  peraturan  perundang-  undangan  yang  berlaku. Keberlakuan  Pasal  16  Undang-Undang  Advokat  diperkuat  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.
Keberlakuan  Pasal  16  dan  Putusan  MK  nomor  26/PUU-XI/2013  tidak  serta  merta membebaskan  advokat  dari  dugaan  tindakan  intervensi  pada  proses  penegakan  hukum  dalam menjalankan profesinya untuk membela klien. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas pembahasan  yang  akan  dibahas  dalam  artikel  ini  adalah  tindak  pidana  menghalang-halangi  proses peradilan pada advokat dalam menjalankan profesinya sebagai pemberi jasa hukum dengan perumusan kajian  sebagai  berikut;  (1)  Bagaimana  pengaturan  hukum  mengenai obstruction  of  justice di Indonesia?(2)  Apa  saja  karakteristik  perbuatan  advokat  yang  dapat  diklasifikasikan  sebagai  tindak pidana  menghalang-halangi  proses  hukum  atau obstruction  of  justice ?  Penelitian  ini  menggunakan referensi  dari  beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  yang  membahas obstruction  of justice , diantaranya adalah Perbuatan yang menghalangi proses peradilan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan  Pasal  21  UU  No  31  Tahun  1999  Juncto  UU  No  20  Tahun  2001  (Gareda,  2015),  yang menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini adalah perbuatan menghalangi proses peradilan dalam peraturan  perundang-  undangan  dapat  disebut  sebagai  tindak  pidana  korupsi. Mistake  of  Law  and Obstruction  of  Justice  :  A  Bad  Excuse  Even  for  a  Lawyer (Vandervort,  i001)  yang  menjadi  fokus pembahasan  dalam  jurnal  ini  adalah  kesalahan  penggunaan  hukum  dalam  pembelaan  terhadap  delik obstruction  of  justice merupakan  alasan  yang  buruk  bagi  pengacara  maupun  non  pengacara.  Tindak pidana  yang  menghalang-halangi  proses  hukum  baik  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  sampai peradilan dalam tindak pidana korupsi menurut undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana  Korupsi  (Tarek,  2019),  penelitian  ini  berfokus  pada  pengaturan  serta  pertanggung  jawaban pidana  oleh  pelaku obstruction  of  justice .  Kajian-kajian  hukum  atas  pengacara  yang  dengan  sengaja menghalangi,  mempersulit  penyidikan,  penuntutan  dan  proses  peradilan  lainnya  terhadap  terdakwa dalam tindak pidana korupsi (Rakinaung, 2019), pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum obstruction of justice .
Obstruction  of  Justice  in  Corruption  Cases:  How  Does  the  Indonesian  Anti-Corruption Commission Investigate the Case (Yuherawan, 2020) yang menjadi fokus pembahasan dalam artikel ini adalah  kewenangan  KPK  untuk  melakukan  investigasi  dalam  hal  terjadi  perintangan  dalam  proses hukum  tindak  pidana  korupsi.  Kebaruan  yang  menjadi  fokus  pembahasan  dalam  artikel  ini  adalah pengaturan hukum mengenai obstruction of justice di Indonesia serta karakteristik perbuatan advokat yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan obstruction of justice .
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## METODE
Penelitian yang akan digunakan dalam ini yaitu menggunakan yuridis normatif, peneliti akan menganalisis  isi  hukum  yang  relevan,  membandingkan  peraturan  hukum  yang  berlaku, mengidentifikasi  prinsip-prinsip  hukum  yang  relevan,  dan  melakukan  interpretasi  terhadap  aturan hukum  tersebut.  Tujuannya  adalah  untuk  memperoleh  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang ketentuan hukum yang berlaku, termasuk tujuan, ruang lingkup, dan implikasi hukumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Obstruction of Justice Dari Sudut Pandang Sistem Hukum Anglo Saxon
Hukum  Anglo-Saxon  adalah   sistem  hukum  yang  berdasarkan  yurisprudensi,  yaitu yurisprudensi,  di  mana  keputusan  hakim  sebelumnya  menjadi  dasar  bagi  keputusan  hakim berikutnya.  sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, tetapi juga  hukum adat dan agama. Istilah obstruction of justice merupakan sebuah terminologi yang memiliki asal imuasal dari literatur Anglo Saxon , yang kemudian diterjemahkan sebagai “tindakan menghalangi proses hukum” oleh doktrin hukum  pidana  yang  berkembang  di  Indonesia.  System  hukum  dirapkan  di  irlandia,  inggris, Australia, Selandia Baru,Afrika Selatan, Kanada dan Amerika Serikat.
Di  bawah  Judul  18  U.S.C  1503,  hukum  federal  mendefinisikan  "penghalang  keadilan" sebagai:  Setiap  tindakan  yang,  secara  korup  atau  dengan  ancaman  kekerasan  /  komunikasi  yang mengancam,  menghalangi,  mempengaruhi,  menghalangi,  atau  bertujuan  untuk  menghalangi, mempengaruhi,  atau  menghalangi  administrasi  yang  seharusnya    keadilan.  Konsep  contempt  of court atau penghinaan terhadap keadilan adalah konsep yang dikenal di negara-negara Anglo-Saxon yang keras, terutama Inggris, sejak abad 13. Mengabaikan aturan pengadilan yang telah berlaku dan diberlakukan di Inggris untuk waktu yang lama pada dasarnya adalah keputusan 'kasus hukum' dan dianggap sebagai 'tindakan' dalam istilah 'tindakan'. penghinaan terhadap pengadilan." Act 1981" terdiri dari berbagai undang-undang.
Dalam system hukum anglo saxon tidak terdapat pasal UU yang mengatur mengenai anglo saxon,  berbeda  dengan  system  hukum  eropa  continental  yang  menggunakan  pasal  UU  sebagai pertimbangannya.  Berbeda  dengan  anglo  saxon  yang  setiap  keputusannya  berdasarkan  hakim, karena  anglo  saxon  keputusannya  berdasarkan  hakim  hakim.    Jika  memandang  obstruction  of justice  berdasarkan  genusnya  maka  tindakan  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  tindakan contempt of court . Mengacu kepada penafsiran doktriner pada tindakan obstruction of justice yaitu melakukan  atau  tidak  dilakukannya  sesuatu  yang  pada  intinya  dimaksudkan  untuk  mewujudkan sebuah  penundaan,  melakukan  penggangguan,  ataupun  melakukan  intervensi  terhadap  proses hukum atas kasus yang sedang berjalan Tindakan ini dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan tujuan menghalangi jalannya proses hukum yang sah
Tindakan  obstruction  of  justice  secara  normatif  iebenarnya  sudah  diatur  di  Indonesia. Pengaturan  secara  umum  mengenai  tindakan  ini  dapat  ditemui  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan kodifikasi hukum pidana positif di Indonesia yang berasal dari Wetboek van Nederlandse Strafrecht (WvS). Telah ditentukan pula dalam Pasal 221,Bab VIII, buku  kedua  KUHP  tentang  kejahatan  terhadap  kekuasaan  umum,  bahwa  segala  tindakan  yang berasal  dari  berbagai  pihak  yang  dimaksudkan  untuk  menghalangi  jalannya  suatu  proses  hukum maka dapat dipidana.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Dalam  perkembangannya,  sistem  hukum  ini  mengenal  pembagian  hukum  publik  dan hukum privat.
• Hukum privat dalam sistem hukum ini lebih ditujukan pada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik, hukum tentang orang, hukum perjanjian dan tentang perbuatan melawan hukum.
• Hukum publik mencakup peraturan- peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara.
Sistem hukum ini mengandung kelebihan dan kekurangan:
• Kelebihannya hukum anglo saxon yang tidak tertulis ini lebih memiliki sifat yang fleksibel dan sanggup  menyesuaikan  dengan  perkembangan  zaman  dan  masyarakatnya  karena  hukum- hukum yang diberlakukan adalah hukum tidak tertulis (Common law).
Kelemahannya, unsur kepastian hukum kurang terjamin dengan baik, karena dasar hukum untuk menyelesaikan perkara/masalah diambil dari hukum kebiasaan masyarakat/hukum adat yang tidak tertulis.

## 2. Obstruction of Justice dari Sudut Pandang Eropa Kontinental (Civil Law)
Hukum Civil Law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan  yang  berbentuk  undang-undang  dan  tersusun  secara  sistematik  di  dalam kodifikasi.  Sistem  Civil  Law  mempunyai  tiga  karakteristik,  yaitu  adanya  kodifikasi,  hakim  tidak terikat kepada presiden sehingga undang- undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat nkuisitorial.
Dalam  sistem  hukum  Civil  Law  berupa  peraturan  perundang-undangan,  kebiasaan- kebiasaan, dan yurisprudensi. Dalam rangka menemukan keadilan, para yuris dan lembaga-lembaga yudisial  maupun quasi-judisial  merujuk  kepada  sumber-sumber  tersebut.  Dari  sumber-sumber  tu, yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi sistem hukum Civil Law adalah peraturan perundang- undangan. Negara-negara penganut civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki  peraturan  perundang-undangan.  Semua  negara  penganut  civil  law  mempunyai  konstitusi tertulis
Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni dalam Pasal 221 Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Pasal  21  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Berikut arti obstruction of justice dalam peraturan perundangan tersebut. Arti Obstruction of Justice dalam Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
1.  barang  siapa  dengan  sengaja  menyembunyikan  orang  yang  melakukan  kejahatan  atau yang  dituntut  karena  kejahatan,  atau  barang  siapa  memberi  pertolongan  kepadanya  untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain  yang  menurut  ketentuan  undang-undang  terus-menerus  atau  untuk  sementara  waktu  diserahi menjalankan jabatan kepolisian;
2.barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan,  menyembunyikan  benda-benda  terhadap  mana  atau  dengan  mana  kejahatan dilakukan  atau  bekas-bekas  kejahatan  lainnya,  atau  menariknya  dari pemeriksaan  yang dilakukan
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang- undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.
(2)  Aturan  di  atas  tidak  berlaku  bagi  orang  yang  melakukan  perbuatan  tersebut  dengan maksud  untuk  menghindarkan  atau  menghalaukan  bahaya  penuntutan  terhadap  seorang  keluarga sedarah  atau  semenda  garis  lurus  atau  dalam  garis  menyimpang  derajat  kedua  atau  ketiga,  atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.
Arti Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Tipikor) berbunyi:
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  mencegah,  merintangi,  atau  menggagalkan  secara langsung  atau  tidak  langsung  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas)  tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Sistem hukum ni memiliki kelebihan dan kekurangan .kelebihannya adalah hampir semua aspek  kehidupan  masyarakat  serta  sengketa-sengketa  yang  terjadi  telah  tersedia  undang- undang/hukum  tertulis,  sehingga  kasus-kasus  yang  timbul  dapat  diselesaikan  dengan  mudah, disamping tu dengan telah tersedianya berbagai jenis hukum tertulis akan lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya.
Sedangkan kelemahannya adalah banyak kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman  dan  peradaban  manusia,  tidak  tersedia  undang-undangnya.  Sehingga  kasus  ni  tidak  dapat diselesaikan  di  pengadilan.  Hukum  tertulis  pada  suatu  saat  akan  ketinggalan  zaman  karena  sifat statisnya. Oleh karena tu, sistem hukum ni tidak menjadi dinamis dan penerapannya cenderung kaku karena  tugas  hakim hanya  sekedar  sebagai  alat  undang-undang.  Hakim  tak ubahnya  sebagai  abdi undang-undang  yang  tidak  memiliki  kewenangan  melakukan  penafsiran  guna  mendapatkan  nilai keadilan yang sesungguhnya.
Mana  yang  terbaik  dari  antara  sistem  hukum  anglo  saxon  dan  sistem  hukum  eropa continental,  Sistem  hukum  civil  law  adalah  sistem  hukum  yang  lebih  mengedepankan  undang- undang. Prinisip utama ni dianut oleh karena nilai dasar utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  hanya  dapat  diwujudkan  apabila  tindakan-tindakan  hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis.
Sistem  common  law  merupakan  sebuah  sistem  hukum  berbasis  perkara,  yang  berfungsi melalui penalaran logis. Tradisi common law yang biasanya diidentifikasikan dengan sebuah sistem berbasis kasus, tetapi meskipun kasus memainkan peran yang dominan Menurut saya yang terbaik dari antara sistem hukum anglo saxon dan eropa continental yaitu sistem hukum continental karena dalam  system  hukum  ni  merupakan  hukum  tertulis  dan  telah  di  atur  dalam  UU  jadi,  tidak  dapat berubah ubah sesuai kemauan peran yang dominan.

## 3. Obstruction of Justice dari Sudut Pandang Psikologi Hukum Indonesia
Letak psikologi hukum dalam kajian hukum yaitu ada dalam kajian empiris terhadap hukum. Pendekatan psikologi terhadap hukum dimaksudkan untuk mengkaji perilaku-perilaku masyarakat sebagai  subjek  hukum  dalam  melihat  fenomena  hukum  yang  ada.  Pendekatan  psikologi  hukum menekankan  determinan-determinan  manusia  dalam  hukum,  termasuk  dari  perundang-undangan dan putusan hakim. Hal ini sama dengan kajian sosiologi hukum dan antropologi hukum, dimana semuanya termasuk kajian empiris. Hanya saja psikologi hukum fokus pendekatannya pada individu sebagai unit analisisnya. Individu dipandang bertanggung jawab terhadap perilakunya sendiri dan memberikan  kontribusi  terhadap  timbulnya  perilaku  itu  Psychology  of  law  (Psikologi  tentang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
hukum)  digunakan  untuk  mengacu  pada  riset  psikologis  tentang  isu-isu  seperti,  mengapa  orang mentaati dan tidak mentaati hukum, riset tentang perkembangan moral dari komunitas tertentu, riset tentang persepsi dan sikap politik terhadap berbagai sanksi pidana, dan cotohnya adalah pro kontra terhadap hukman mati, sebagai akibat adanya perbedaan persepsi dan moral yang dianut warga.
Sebagaiaman diketahui bahwa dalam hukum pidana, yaitu Pasal 44 ayat (1) kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) pada prinsipnya ditentukan bahwa salah satu alasan menhilangkan sifat tindak pidana (strafuitsluitingsground), adalah bahwa tidaklah dapat dipidana seseorang yang melakukan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada dirinya, oleh karena dia tidak waras, yaitu daya berpikirnya kurang berkembang atau pikirannya terganggu oleh suatu penyakit (gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens).
Psikologi  kepolisian  sebagai  cabang  psikologi  merupakan  penerapan  konsep-konsep psikologi  untuk  kepentingan  penegakan  hukum,  artinya  konsep-konsep  utama  psikologi dipergunakan untuk penegakan hukum agar tercapai keadilan, yaitu dengan menggunakan tehnik- tehnik  tertentu  yang  lazim  diterapkan  oleh  psikologi  sehingga  penyidik  dalam  melakukan pemeriksaan  terhadap  tersangka  tidak  perlu  marah-marah  dan  dapat  mengarahkan  tersangka  agar dapat memberikan jawaban-jawaban yang benar,
Terlepas  dari  kenyataan  apakah  dia  bersalah  atau  tidak,  serta  dalam  psikologi  kriminal dihadapkan pihak penyidik sebagai pemeriksa dapat menghadapi si pelaku tindak pidana secara lebih baik  agar  memperlancar  jalannya  penyidikan    seperti  yang  di  ketahui  psikologi  melihat  latar belakang,  tingkah  laku  dan  perbuatan  tersangka  dengan  cara  pendekatan  kejiwaan,  sehingga diharapkan agar dapat memperlancar tugas penginterogasian/pemeriksaan tersangka  tanpa adanya suatu  sikap  pemaksaan/penekanan  yang  menjadi  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu  bagaimana peranan  psikologi  kepolisian  dalam  pemeriksaan  tersangka  pada  pembunuhan  anak,  Hambatan- hambatan penggunaan psikologi kepolisian dalam pemeriksaan tersangka pada pembunuhan anak.

## KESIMPULAN
Tinjauan diatas dapat di simpulkan dalam Pasal 221 KUHP berfungsi sebagai pedoman ketentuan hukum pidana bagi peraturan perundang-undangan khusus, termasuk tindak pidana penghambatan  pidana,  yang  diatur  dengan  beberapa  peraturan  perundang-undangan  khusus sebagai  ketentuan  umum  hukum  pidana.  Pasal  21  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 22 Undang-Undang  No.  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang,  dan  Pasal  22  Undang-Undang  No.  15  Tahun  2003  tentang  Penerapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme.
Seorang  advokat  dalam  menjalankan  tugasnya  untuk  memberikan  jasa  hukum  tidak jarang seringkali dianggap menghalang-halangi atau menghambat proses hukum yang sedang berlangsung atau yang disebut sebagai obstruction of justice. Advokat dalam hal menjalankan profesinya membutuhkan hak imunitas, namun penggunaan pihak imunitas tersebut memiliki syarat-syarat definitif yang harus dipertimbangkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UU No. 18 tahun 2003. Perbuatan advokat patut diduga melakukan tindak pidana obstruction of  justice  jika  perbuatan  yang  dilakukan tidak  berkaitan  dengan  tugas  profesinya dan  itidak
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
didasari oleh itikad baik. Tindakan yang dilakukan advokat berkaitan dengan tugas profesinya memiliki makna bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk kepentinganpembelaan klien. Itikad baik yang dimaksud dalam Pasal 16 adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya .

## DAFTAR REFERENSI
Agustina, Shinta., Isra, Saldri., & Daulay, Zaenul. (2015). Obstruction of Justice. Jakarta: themis Book. Ali, Mahrus. (2013). Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi. Yogyakarta: UII Press. Arif, K. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Iqtisad, Vol.5, (No.1,Juni), ip.31. http://dx.doi.org/10.31942/q.v5i1.2206
Atmaja,  Ida  Wayan  Dharma  Punia.,  &  Suardana,  I  Wayan.,  &  Wirasila,  AA  Ngurah.  (2018).  Hak Imunitas  Advokat  dalam  Persidangan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Kertha  iWicara:Journal  Ilmu Hukum,Vol.7,(No.5),pp.1-13 https://ojs.unud.ac.iid/index.php/kerthawicara/article/view/43617
Benuf, Kornelius & Azhar, Muhamad. (2020). Metode Penelitian Hukum sebagai Intrumen Mengurangi Permasalahan  Hukum  Kontemporer.  Jurnal  Gema  Keadilan,  Vol.7,  (No.1),p.22. https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20- i33
Bijayanti., & Darmadi. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Advokat pada Obstruction of Justice dalam Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi.  Jurnal  Kertha  Wicara,  Vol.9,  (No.4,  iMaret),  pp.46-55 https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/a irticle/view/58244
Fadli,  Khairul.  (2013).  Pertanggungjawaban  Pidana  oleh  Anggota  Polisi  Republik  Indonesia  yang Merintangi  proses  Penyidikan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Universitas  Riau.  p,6. http://repository.unri.ac.id:80/handle/12345678 9/4612
Gareda. (2015). Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 21
UU No. 31  Tahun  1999  Juncto  UU  No.  20  Tahun  i2001. Lex  iCrimen, Vol.  IV,  (No. 1,Jan- Mar),p.136. https://ejournal.unsrat.ac.id/iindex.php/lexcrimen/article/viewFile/7009/6514 Harijatip, Sri. (2016). Hukum Acara Pidana. Badan Jakarta : Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan. Harnita. (2018). Analisis Tindakan Obstruction of Justice Advokat dalam Tindak iPidana Korupsi. JOM Fakultas  Hukum,  Vol.  V,  (Edisi  2  Juli-  Desember),p.8. https://jom.unri.ac.id/index. iphp/JOMFHUKUM/article/view/21877/21171
Imron. (2016). Peran dan Kedudukan Empat Pilar dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi serta Advocat Dihubungkan dengan Penegakan Hukum pada Kasus Korupsi. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.6, (No.1, Maret),p.92. http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.340
Junianto. (2019). Obstrcution of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Media  Juris,  Vol.  2,  (No.  3,  Oktober),  ip.340. http://dx.doi.org/10.20473/mi.v2i3.15208 Khambali.  (2017)  Hak  Imunitas  Advokat  Tidak Terbatas, Jurnal Universitas
Proklamasi i45 Yogyakarta,Vol.13,(No.1),p.22.
https://ejournal.iup45.ac.id/index.php/cakrawala-hukum/iarticle/view/328
Loi.  (2020). Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Hak  Imunitas  Seorang  Advokat  yang  Melakukan  Tindakan Obstruction  of  Justice  dalam  Perkara  Korupsi  (Contoh  Putusan  Nomor  i90/Pid.Sus- TPK/2018/PN.Jkt.Pst). Jurnal Hukum Adigama, Vol.3, (No.1,Juli), ip.704.
https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/ar iticle/viewFile/8953/5737
Marzuki, Peter Mahmud. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Nyoman & Purwoto. (2017) Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap terhadap Hakim  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  1319k/pid.  isus/2016).  Diponegoro  Law  Review Vol.6,(No.2),pp.1-15. http://www.ejournals1.undip.ac.id/index.php/dlr
Pidana  Korupsi.  Lex  Crimen,  Vol.VIII,  (No.4,  April),p.192. https://ejournal.unsrat.ac.id/index. iphp/lexcrimen/article/view/25669/25321
Rakinaung,  VickyY.  (2019).  Kajian  Hukum  Terhdap  Pengacara  yang  dengan  Sengaja  menghalangi,
Mempersulit Jalannya Penyidikan, Penuntutan serta Proses Peradilan terhadap Terdakwa dalam Tindak
Rompis.  (2013).  Kewenangan  Advokat  Didalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Guna  Menunjang  Sistem Peradilan  Terpadu.  Lex  iet  Societatis,  Vol.I,(No.2,April),p.126. https://doi.org/10.357 i96/les.v1i2.1756
Sianturi. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana D Indonesia dan Penerapan. Jakarta : Storia Grafika. Soekanto,  Soerjono  &  Mamudji,  Sri.  (2003).  Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat.
jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Soesilo. (1994). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
Solehuddin.  (2015).  Manakar  Hak  Imunitas  Profesi  Advokat.  Rechtldee  Jurnal  Hukum,  Vol.10, (No.1Juni),p.92. https://doi.org/10.21107/ri. iv10i1.1141
Tarek.  (2019).  Tindak  Pidana  Menghalangi  Proses  Hukum  Penyelidikan,  Penyidikan,  Penuntutan Sampai Peradilan dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi.  Lex  Crimen,  Vol.  VIII,  (No.  i3,  Maret),  pp.  146-147 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25642/25295
Tulandi.  (2015).  Menghalangi  Penyidikan  dan  Penuntutan  untuk  Kepentingan  Orang  Lain  Menurut Pasal 221 ayat (1) KUHPIDANA. Lex Crimen,Vol.IV,(No.6,Agustus),p.130.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrime in/article/view/9800
Vandervort, L. (2001). Mistake of Law and Obstruction of Justice : A Bad Excuse Even for ia Lawyer.
University of New Brunswick Law Journal,Vol.50,p.174
https://journals.lib.unb.ca/index.php/unblj/articl ie/view/29482
Winata., & Dewanto. (2020). Batasan terhadap Imunitas Advokat yang Diperluas Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. Jurnal Ilmu iHukum, Vol.16, (No.1.Februari- Juli),pp.45-46. https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2974
Yuherawan.  (2020).  Obstruction  of  Justice  in  Corruption  Cases  :  How  Does  the  Indonesian  Anti- Corruption  Commission  Investigate  the  Case.  Journal  of  Indonesia  Legal  Studies.  Vol. 5,(Issue1,May),pp.245-248. https://doi.org/10. i15294/jils.v5i1.38575