Jayapangus Press
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
ISSN : 2615-0913 (Media Online) Terakreditasi

## Analisa Faktor Penyebab Kegagalan Sister Cities di Indonesia
Nabila Safitri 1 , Sisilia Putri Syafira 2 , Dyah Estu Kurniawati 3
123 Universitas Muhammadiyah Malang
1 sisilsyafira@webmail.umm.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  failure  of  cooperation  sister  city.  This  research focuses  on  cooperation  sister  cities  carried  out  by  several  local  governments,  which leads to the unsuccessful achievement of cooperation or even failure. The complexity of issues  in  international  relations  facilitates  the  emergence  of  local  actors  who  play  a role  in  foreign  relations activities.  The  emergence  of  this  sub-state  actor  is  one  of  the impacts  of  a  country's  decentralization  and  regional  autonomy  policies  so  that  the regions  can  participate  in  foreign  relations.  This  study  uses  qualitative  research methods  through  a  literature  review.  In  analyzing  qualitative  data,  the  author  uses software, computer namely vosviewer. This study uses 20 journals from various cities in Indonesia  that  discuss  the  failure  of  sister  cities.  This  study  concludes  that  not  all collaborations can run smoothly or as agreed. The failure occurred due to two factors, namely internal and external factors. The internal factors that occurred were the lack of communication between the two cities and the absence of  significant results related to cooperation, then several external factors that occurred, such as changes in policies of the two regions, then policies at the global level impact on the state and influence local government policies.
Keywords: Cooperation; Policies; Regions; Sister City

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terjadinya kegagalan kerjasama sister city . Penelitian ini difokuskan pada kerjasama sister city yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah justru berujung kepada tidak optimalnya pencapaian kerjasama atau bahkan  mengalami  kegagalan.  Kompleksitas  persoalan  dalam  hubungan  internasional memudahkan munculnya aktor-aktor lokal yang berperan dalam kegiatan hubungan luar negeri.  Munculnya sub-state  actor ini  merupakan  salah  satu  dampak  dari  kebijakan desentralisasi  dan  otonomi  daerah  yang  dilaksanakan  oleh  suatu  negara  agar  daerah dapat  berperan  serta  dalam  hubungan  luar  negeri.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  deskriptif  melalui literature  review, dalam  menganalisa  data kualitatif,  penulis  menggunakan software komputer  yaitu  vosviewer.  Penelitian  ini menggunakan  20  jurnal  dari  berbagai  kota  di  Indonesia  yang  membahas  terkait kegagalan sister city. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak semua kerjasama dapat berjalan dengan lancar atau sesuai dengan yang telah disepakati. Kegagalan yang terjadi dikarenakan  dua  faktor  yaitu  faktor  internal  dan  faktor  eksternal,  faktor  internal  yang terjadi  adalah  kurangnya  komunikasi  antar  kedua  kota  dan  tidak  adanya  hasil  yang signifikan  terkait  dengan  kerjasama,  kemudian  beberapa  faktor  eksternal  yang  terjadi seperti perubahan kebijakan kedua daerah, kemudian kebijakan pada level global yang berdampak pada negara dan mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah.
Kata Kunci: Kerjasama; Kebijakan; Daerah; Sister City

## Pendahuluan
Perkembangan  pada  hubungan  internasional  yang  dinamis  mempengaruhi perkembangan  aktor  non-negara  tidak  hanya  aktor  negara  seperti  perusahaan multinasional,  organisasi  internasional,  keluarga  dan  aktor  lokal.  Kompleksitas persoalan  dalam  hubungan  internasional  memudahkan  munculnya  aktor-aktor  lokal yang  berperan  dalam  kegiatan  hubungan  luar  negeri.  Munculnya  aktor  lokal  atau sub- state actor ini merupakan salah satu dampak dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah  yang  dilaksanakan  oleh  suatu  negara  agar  daerah  dapat  berperan  serta  dalam hubungan  luar  negeri  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  daerah  sebagai  motor penggerak untuk membangun daerah.
Paradigma  pembangunan  ekonomi  pada  saat  orde  baru  tidak  terwujud.  Seiring dengan gerakan reformasi, lahirnya UU Otonomi No. 37 Tahun 1999 merupakan wujud tuntutan  otonomi  daerah  yang  kemudian  diubah  menjadi  UU  No.  32  Tahun  2004, dimana  pemerintah  daerah  memiliki  wewenang  desentralisasi.  Dimaksudkan  bahwa pemerintah  daerah  mempunyai  hak  untuk  menjalin  kerjasama  Internasional  dan hubungan  dengan  Negara  lain.  Hal  ini  membuktikan  kerjasama  luar  negeri  yang dilakukan oleh pemerintah daerah  sebagai  sebuah tanda terjadinya perubahan  orientasi kebijakan pemerintah dari inward looking dan kemudian memiliki orientasi ke outward looking (Mukti, 2013).
Di  tengah  globalisasi  dan  liberalisasi  ekonomi,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa pemerintah  daerah  akan  terlibat  dalam  hubungan  kerjasama  luar  negeri.  Fenomena kerjasama  oleh  pemerintah  ini  dapat  menjadi  peluang  untuk  membangun  daerah  dan akhirnya  akan  turut  berdampak  pada  pembangunan  nasional.  Memang,  pemerintah pusat  harus  menghormati  esensi  negara  kesatuan  republik  Indonesia,  stabilitas  dan keamanan  negara,  serta  prinsip  persatuan  dalam  bekerja  sama  dengan  pihak  asing, secara politik dalam berbagai ketentuan dengan memperhatikan prinsip one-door policy (Kurniawati, 2010).
Prinsip  hubungan  luar  negeri  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah berdasarkan  peraturan  Menteri  Luar  Negeri  RI  Nomor  3  Tahun  2019  tentang  panduan umum  hubungan  luar  negeri  oleh  pemerintah  daerah  yaitu  hubungan  yang  dilakukan harus  demi  kepentingan  nasional  dengan  prinsip  bebas-aktif,  harus  diadakan berdasarkan  kebiasaan  internasional  dan  peraturan  perundang-undangan,  kemudian pemerintah  daerah  menghubungi  kementerian  dalam  negeri  yang  berkonsultasi  kepada kementerian  luar  negeri  terkait  dengan  hubungan  luar  negeri  yang  akan  dilaksanakan untuk  mendapatkan  pertimbangan  yuridis  dan  politis  terkait  hubungan  tersebut (Kementerian Luar Negeri, 2006) .
Senada  dengan  hal  tersebut,  salah  satu  program  kerjasama  pemerintah  daerah yang dijalankan secara internasional  adalah dalam  bentuk sister city.  Sister city adalah bentuk  kerjasama  antara  kota  di  dua  negara  yang  memiliki  berbagai  tujuan,  yaitu pertumbuhan ekonomi, promosi budaya nasional, dan pembentukan kerjasama formal di bidang  lain.  Kesamaan  antara  kedua  kota  dalam  hal  demografi,  minat,  dan  masalah dapat  menjadi  alasan  terbentuknya sister  city .  Oleh  karena  itu,  kerjasama  ini  akan menjadi  wadah  untuk  mewujudkan  saling  menguntungkan  dan  membangun  hubungan yang  kuat  antara  kota  dan  negara.  Selain  itu,  ada  jangkauan  yang  lebih  luas  yaitu kerjasama pemerintah daerah antara kedua negara (Sinaga, 2010).
Semakin  berkembangnya  globalisasi,  fokusnya  ada  pada  kota  di  seluruh  dunia, terutama  analisis  tentang  peningkatan  daya  saing  antar  dua  kota. Sister  city sebagai wadah  untuk  menganalisa  hubungan  antara  dua  pihak  lokal  dalam  lingkungan  yang
global. Sister city juga dijadikan sebagai wadah dari dua kota yang bekerjasama untuk mencapai  perdamaian  dan  mengeratkan  hubungan  pertemanan  antar  kota  dan  negara. Pada  awalnya  konsep sister  city berasal  dari  Eropa  setelah  perang  dunia  kedua  yang bertujuan  untuk  mewujudkan  perdamaian  hingga  akhirnya  menyebar  ke  berbagai seluruh  penjuru  dunia.  Beberapa  keuntungan  yang  didapatkan  oleh  kedua  kota  yang melakukan program sister city yaitu mengeratkan hubungan masyarakat dan pemerintah kedua kota, memunculkan ide-ide kreatif dari pemerintah daerah, menjadi wadah untuk bertukar  pengetahuan  dan  pengalaman  sehingga  bisa  memajukan  bidang  yang  dipilih dalam  kerjasamanya,  dan  wadah  untuk  bertukar  budaya  dari  kedua  belah  pihak (Nuralam, 2018).
Dalam  melaksanakan  kerjasama sister  city memiliki  beberapa  prinsip  yang seringkali  digunakan  sebagai  landasan  yaitu  adanya  kesamaan  atau similarity ,  adanya pertukaran  dalam  satu  bidang  tertentu  baik  dari  ekonomi  ataupun  budaya,  adanya hubungan  timbal  balik,  adanya  manfaat  yang  didapat  baik  jangka  panjang  maupun jangka  pendek  melebihi  biaya  yang  dianggarkan,  adanya  keterlibatan  dari  masyarakat melalui kepemimpinan yang aktif maupun melalui organisasi, adanya eksklusifitas yaitu tidak  menjalin  hubungan  lainnya dengan  kota  lain  dari  negara  yang  sudah  menjalin kerjasama,  dan  memiliki  kondisi  politik  yang  stabil  ditempat  dilaksanakannya kerjasama (Kelowna, 2010).
Sister  city juga  memiliki  beberapa  karakteristik  yaitu  pertama  merupakan kerjasama yang telah disepakati secara formal dan ditandatangani oleh kedua Walikota. Kedua, kerjasama didasarkan atas adanya niat baik. Dan ketiga yaitu implementasi dari kerjasama  tidak  hanya  menghasilkan  satu  proyek  tetapi  ada  beberapa  kegiatan  yang dihasilkan. Pelaksanaan sister city tetap harus menggunakan izin dari pemerintah pusat. Setelah  adanya  persetujuan  kemudian  harus  mengajukan  kepada  kementerian  dalam negeri lalu adanya penyusunan LoI ( Letter of Intent ) dan diteruskan kepada duta besar negara yang ingin dituju (Salma, 2015).
Kerjasama sister  city pertama  di  Indonesia  adalah  kerjasama  antara  kota Braunschwieg Jerman dan kota Bandung pada tahun 1960. Kerjasama itu tetap berjalan dan diperbarui hingga sekarang. Saat ini terjalin sekitar 47 kerjasama sister city dari 33 provinsi di Indonesia (Windiani, 2016). Dari seluruh total kerjasama sister city yang ada di  Indonesia  sekitar  15  persen  memiliki  hubungan  yang  cukup  baik,  20  persen mempunyai  hubungan  yang  sangat  baik,  dan  65  persen  tidak  melaksanakan  kegiatan dengan baik (Nuralam, 2018).
Kolaborasi  kerjasama  dalam sister  city ,  dalam  pelaksanaannya  sudah  tentu melibatkan  dua  pihak  yang  berbeda.  Oleh  karena  itu,  intensi,  atau  niat  yang  kuat,  dan upaya untuk melibatkan masyarakat secara aktif di dalam menyelaraskan visi dan misi kedua daerah tersebut merupakan salah satu syarat bagi keberhasilan program kerjasama sister city . Hal itu menjadi penting karena dengan presentase pelaksanaan di Indonesia yang  kurang  baik  hingga  beberapa  kerjasama  berjalan  dengan  tidak  optimal  dan  juga mengalami kegagalan.
Sejalan dengan hal tersebut dalam realita yang ada tidak semua kerjasama sister city dapat  berjalan  dengan  baik.  Ada  beberapa  kerjasama  yang  hanya  sampai penandatanganan  MoU  dan  kemudian  tidak  ada  keberlanjutan  bahkan  mencapai  apa yang  telah  dirumuskan  dalam  MoU.  Sehingga  dalam  penelitian  ini  penulis  tertarik membahas  mengenai  mengapa  kerjasama sister  city beberapa  pemerintah  daerah  di Indonesia tidak berjalan dengan baik.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan metode literature  review .  Kajian  pustaka  atau literature  review adalah  penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca berbagai jurnal, buku, dan artikel lainnya yang memiliki  satu  topik  berkaitan.  Kajian  literatur  digunakan  untuk  dapat  belajar  dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Data yang diambil merupakan data  sekunder  atau secondary yang  berasal  dari  penelitian  yang  telah  ada  dan dikumpulkan yang sesuai dengan data kegagalan sister city . Penelitian ini menggunakan data  berupa  jurnal  dengan  total  sebanyak  20  jurnal  yang  relevan  terkait  dengan  topik kegagalan sister  city di  Indonesia.  Dalam  menganalisa  data  kualitatif,  penulis menggunakan software komputer  yaitu  Vosviewer.  Vosviewer  merupakan  suatu  alat untuk  membentuk  jaringan  bibliometrik.  Jaringan  ini  mencakup  penulis,  jurnal, pengutipan,  dan  dapat  dibentuk  melalui  penggabungan  bibliografi,  kutipan,  hubungan antar penulis atau kutipan bersama. Setelah data dikumpulkan, kemudian akan dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan peristiwa kegagalan sister city di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Keterkaitan Penelitian Kegagalan Sister City
Hasil  penelitian  dan  analisis  dari  lima  belas  penelitian  yang  menghasilkan  data  yang beragam  dan  bervariasi.  Data  yang  telah  didapatkan  harus  dijelaskan  dalam  bagian  sehingga tidak menimbulkan hasil yang tidak seimbang. Tema penelitian ini adalah kegagalan sister city oleh  pemerintah  daerah  di  Indonesia  dengan  pemerintah  daerah  di  negara  lain.  Rentang penelitian dalam lima tahun terakhir sangat bervariasi dan beragam. Hal ini dapat dianalisia dari berbagai  segi.  Penelitian  ini  menganalisa  data  berdasarkan  kategorisasi  untuk  memudahkan dalam pengelompokkan data. Kategorisasi yang pertama yaitu berdasarkan korelasi topik dan tahun terbit, dan kedua yaitu penyebab kegagalan sister city. Dari jurnal yang telah didapatkan, dianalisis  menggunakan  alat  Vosviewer  yang  bertujuan  untuk  menemukan  kategorisasi  dan untuk menemukan indikator yang dominan dalam penerapan sister city tinjauan pustaka pada topik serupa. Dalam proses analisis, ditemukan keterkaitan topik yang saling berkolerasi.
Gambar 1. Korelasi Penelitian Sister City (Sumber: Data Diolah Penulis Menggunakan Vosviewer, 2021) Berdasarkan  Vosviewer  dapat  dikatakan  bahwa  dari  20  penelitian  sebelumnya memiliki keterkaitan topik antar satu sama lain yaitu sister city , kerjasama, pemerintah daerah,  dan  paradiplomasi.  Dengan  semakin  banyaknya  kerjasama sister  city di Indonesia  dapat  dilihat  sebagai  fenomena  paradiplomasi.  Paradiplomasi  sendiri merupakan  sebuah  konsep  yang  ada  sebagai  perkembangan  dari  diplomasi  modern. Paradiplomasi  juga  lahir  dari  adanya  aktor-aktor  baru  selain  Negara,  aktor  ini  adalah pemerintah  daerah,  pemerintah  provinsi,  dan  otonomi  khusus.  Paradiplomasi  juga memiliki beberapa prinsip dasar yaitu penyelenggaraannya demi mencapai  kedamaian, terjalinnya hubungan persahabatan, dan mengakui kedaulatan negara kedua belah pihak (Mansyur, 2021).
Kerjasama sister  city terbentuk  disebabkan  oleh  kesamaan  karakteristik  kedua daerah yang menjalin kerjasama. Sister city ini juga bukan ditujukan untuk melengkapi kekurangan,  melainkan  dalam  pengembangan  potensi  masing-masing  daerah  (Qisty Adinda  &  Bainus,  2020).  Menurut  Tjandradewi  dan  Marcotullio  terdapat  beberapa indikator  dalam  keberhasilan  paradiplomasi  yaitu  adanya  komitmen  untuk  melakukan hubungan  paradiplomasi  dari  kedua  belah  pihak,  adanya  partisipasi  dan  respon  terkait program  yang  dijalankan,  adanya  nota  kesepahaman,  adanya  hubungan  yang  saling menguntungkan  kedua  pihak,  dan  terlihatnya  hasil  yang  nyata  dari  hubungan  yang dijalankan (Tjandradewi & Marcotullio, 2009).
Kemudian  studi  Michael  Keating  yang  memiliki  fokus  kajian  mengenai pentingnya Capacity atau  yang  biasa  disebut  dengan  kapasitas  dari  pemerintah  daerah (pemda)  dalam  pelaksanaan sister  city kedepannya  sesuai  dengan  orientasi  dan  bisa mengoptimalkan  hasil  kerjasama  yang  telah  disepakati.  Dalam  menjalankan  kerjasama sister  city ini  juga  mejadikan institution sebagai  tumpuan  yang  dibangun  untuk mendukung  berjalannya  kesepakatan  dan leadership yang  memiliki  ambisi  yang  kuat dalam memenui regional interest (Aldecoa & Keating, 2013). Hubungan sister  city bisa  dikatakan  kerjasama  kemitraan  jangka  panjang  yang memiliki basis lebih luas yakni antara kota di dua negara. Dimana pejabat tertinggi dari kedua daerah terpilih menandatangi kesepatakatan kerjasama untuk  mejalin sister city . Dengan  tujuan  pengembangan  program  kerjasama  yang  telah  disepakti  terlebih berkaitan dengan pengelolaan dari kedua pemerintah daerah, dan peningkatan bagimana partisipasi  masyarakat  dari  kedua  negara  dalam  melalukan  program  yang  telah disepakati,
Kemudian  dalam  pelaksanaan  aktivitas sister  city ini  dapat  dilihat  dari  tiga lapisan atau disebut layers of paradiplomacy . Dimana lapisan pertama berkaitan dengan bidang ekonomi, kerjasama ini digunakan dalam menarik perusahaan luar negeri untuk melakukan investasi, dan memberikan peluang dalam pasar ekspor. Lapisan selanjutnya dalam  bidang  kebudayaan,  pendidikan,  dan  teknologi.  Dalam  hal  ini  masyarakat menjadi  elemen  dalam sister  city ,  seperti  pertukaran  baik  pemuda  atau  pelajar  yang berikaitan  dengan  bidang  pendidikan  atau  budaya.  lapisan  kedua  ini  memiliki  peran penting  dalam sister  city karena face  to  face  contact dalam  pertukaran  dapat menghilangkan  bagaimana  stereotip  dan  menjadi  fasilitas  dalam  menjalin  komunikasi internasional. Shingga dapat menumbuhkan citra positif mengenai negara lain. Lapisan terakhir adalah politik konsiderasi, dimana untuk mendapatkan sebuah rekognisi dalam sebuah  komunitas  atau  bangsa  dan  biasanya  disebut  dengan  gerakan  sparatis.  Jika dikaitkan  dengan  kasus sister  city yang  ada  di  Indonesia  kerjasama  biasa  sampai  pada lapisan kedua (Lecours, 2008).
Gambar 2. Periode Publikasi Penelitian Dan Keterkaitan Peneliti. (Sumber: Data Diolah Penulis Menggunakan Vosviewer, 2022) Dari  penelitian  yang  telah  didapatkan  dalam  rentang  tahun  2016  hingga  2021. Dalam  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  dari  periode  lima  tahun  didapatkan  dua  puluh penelitian  dan  penulis  yang  memiliki  keterkaitan  dalam  tema  penelitian  kegagalan penerapan sister city di Indonesia dengan negara lain.
Untuk  mengetahui  bagaimana  suatu  kerjasama sister  city itu  tidak  berjalan dengan  lancar  atau  gagal  yaitu  adanya  tahapan  dalam  pelaksanaan sister  city .  Apabila ada salah satu dari tahapan ini tidak terlaksana maka kerjasama tersebut gagal. Tahap- tahap pelaksanaan sister city antara lain yaitu pertama para aktor membuat visi dan misi serta  tujuan  dari  pelaksanaan  kerjasama  dan  bagaimana  mengelola  kerjasama.  Kedua, aktor sub-state mencari  mitra  yang  sesuai  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Ketiga, melakukan  verifikasi  dan  evaluasi  dari  kerjasama  yang  pernah  dilakukan  sebelumnya. Keempat, melakukan negosiasi  dengan mitra tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan  membuat  perjanjian  kesepakatan  atau  MoU.  Dan  terakhir  yaitu  adanya implementasi  dari  kerjasama  yang  telah  dilakukan  dan  setiap  kegiatan  akan  dievaluasi (Yamin & Utami, 2016).

## 2. Kegagalan Sister City di Indonesia
Dalam mengukur keberhasilan suatu kebijakan publik dapat dilihat melalui dua variabel, yaitu 1) dilihat berdasarkan prosesnya, kebijakan publik tersebut sudah sesuai pelaksanaannya berdasarkan aksi kebijakan, 2) dilihat melalui hasil akhir. Hal ini dapat dilihat melalui dua dimensi yaitu dampak yang dirasakan oleh masyarakat atau individu, dan tingkat perubahan yang terjadi (Wicaksono, 2022).
Berdasarkan  penelitian  yang  dikumpulkan  ditemukan  bahwa  kerjasama sister city yang  dilakukan  memiliki  beberapa  kesamaan.  Bidang-bidang  kerjasama berdasarkan  20  penelitian  yang  dilakukan  sebelumnya  dapat  dilihat  pada  grafik  di bawah.
Grafik 1. Bidang Kerjasama Sister City
(Sumber: Diolah Oleh Penulis)
Selain bidang kerjasama, terdapat beberapa alasan mengapa kerjasama sister city di  beberapa  kota  di  Indonesia  dapat  terhenti.  Seperti  pada  kerjasama  antara  kota Fremantle, Australia dan Kota Padang. Kerjasama ini membahas mengenai perdagangan jasa,  peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia,  pariwisata,  dan  kebudayaan, perencanaan dan infrastruktur. Namun hingga memasuki tahun ketiga dalam kerjasama sister city ini, hasil dari bidang kerjasama yang telah disepakati tersebut belum terlihat. Adanya beberapa hambatan dalam kerjasama ini yaitu kurang responnya kota Fremantle dalam  keberlanjutan  kerjasama,  Kota  Fremantle  menginginkan  adanya  pihak  ketiga sebagai fasilitator, KJRI (Konsulat Jendral Republik Indonesia) Perth kurang merespon permintaan  dari  pemerintah  kota  Padang  untuk  menjadi  fasilitator,  kemudian keterbatasan anggaran, kurang adanya dukungan pemerintah pusat, tidak adanya simbol yang  menandakan  kerjasama  ini,  sehingga  efek  dari  kerjasama  tidak  dirasakan  oleh masyarakat (Syarif, 2019).
Kemudian  kerjasama  yang  dilakukan  oleh Malaysia  Technology  Development Cooperation dengan pemerintah Kabupaten Kampar.  Dalam kerjasama ini menyepakati untuk dibentuknya pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kampar. Tetapi tidak adanya hasil yang  terlihat,  pabrik  kelapa  sawit  yang  direncanakan  untuk  dibagun  tidak  juga  segera terlaksana.  Penandatanganan  MoU  pada  tahun  2013,  kemudian  diletakkannya  batu sebagai  tanda  pembangunan  pertama  pabrik  pada  tahun  2015.  Namun  hingga  tahun 2017  belum  adanya  dampak  yang  terlihat  bagi  kemajuan  perekonomian  masyarakat Kabupaten  Kampar  dan  penduduk  setempat  merasa  kecewa  terhadap  pemerintah. Kerjasama ini tidak berlanjut dikarenakan masih kurangnya komunikasi yang intens dari beberapa pihak yang terlibat dalam kerjasama  (Deswimar, 2018). Kerjasama lain yang mengalami  kegagalan  adalah  kerjasama  antara  kota  Seoul,  Korea  Selatan  dan  kota Bandung. Kedua kota ini menyepakati beberapa bidang kerjasama seperti kebudayaan, pariwisata,  dan  pemerintahan  elektonik  atau e-governance .  Hingga  tahun  2017 kerjasama ini berlangsung dengan baik dan menghasilkan beberapa rancangan program, namun  kemudian  tidak  ada  kerjasama  yang  terlihat  dan  hanya  ada  MoU  yang  tidak terlaksana. Kerjasama ini kemudian banyak yang tidak berlanjut karena keaktifan hanya ada  pada  pemerintah  Kota  Seoul  sedangkan  untuk  melaksanakan  kerjasama  perlunya ada hubungan timbal balik (Qisty Adinda & Bainus, 2020).
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bidang Kerjasama Bidang Kerjasama
Kerjasama yang  dilakukan  oleh  kota  Bandung  lainnya  adalah  dengan  kota Braunschweig  Jerman.  Kerjasama  antar  kedua  kota  ini  telah  terjalin  selama  53  tahun, namun  kerjasama  ini  tidak  melibatkan  masyarakat  setempat.  Sehingga  kerjasama  ini dianggap kurang efektif karena tidak adanya keterlibatan masyarakat  (Purnawan et al ., n.d.). Terdapat satu kerjasama lagi yang dilakukan oleh Petaling Jaya, Malaysia dengan kota  Bandung.  Kerjasama  ini  berfokus  kepada  sektor  UMKM  dalam  mengembangkan sektor  ekonomi  kreatif.  Namun  dalam  pelaksanaannya  banyaknya  permasalahan  bagi orang  yang  ingin  mengembangkan  UMKM-nya  sehingga  masih  perlunya  peningkatan secara  internal  dalam  segi  sumber  daya  manusia  dan  level  UMKM  yang  ada  di Indonesia (Anggia et al ., 2020).
Kerjasama kota Bandung lainnya adalah dengan kota Cuenca, Ekuador. Berawal dari penandatanganan naskah kerjasama sister city kota Cuenca dan kota Bandung pada tahun 2017. Kerjasama ini berfokus kepada  bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan teknologi.  Namun  setelah  tahun  tersebut,  kerjasama  ini  masih  belum  berjalan  dengan baik.  Pemerintah  kota  juga  terlihat  tidak  memiliki  program  untuk  melanjutkan kerjasama sister  city ini , dan  juga  masih  belum  aktifnya  pemerintah  serta  hanya menerima apa yang dilakukan oleh kota Cuenca. Pada era otonomi daerah hal ini sangat disayangkan  karena  belum  dimanfaatkan  secara  baik  oleh  pemerintah  daerah  kota Bandung (Muliadi, 2015).
Kerjasama sister  city berikutnya  adalah  kerjasama  kota  Bogor  dan  Tainan, Taiwan yang berjalan dengan tidak mudah akibat dari prinsip one china policy. Bahkan juga  dinilai  gagal  karena  dilatarbelakangi  oleh  kepentingan-kepentingam  dari  para  elit yang  akhirnya  kebijakan  ini  tidak  dapat  sampai  kepada  masyarakat  selain  itu  juga sulitnya  sisitem  yang  belum  terintegrasi.  Dalam  penelitian  ini  menjadi  menarik, dijelaskan bahwa kedua pemerintah daerah ini tidak sepenuhnya memiliki otoritas untuk membuat  kebijakan.  Kerjasama  internasional  juga  sulit  untuk  dilakukan  karena  masih besarnya  dominasi  dari  pemerintah  pusat  dan  seluruh  kegiata  masih  melibatkan Kementerian Dalam Negeri. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak hanya kendala  domestik  kedua  daerah  saja  yang  bisa  menjadi  hambatan,  namun  kebijakan dalam level global yakni one china policy bisa berdampak kepada kegagalan kerjasama sister city (Mahardika & Darmawan, 2020).
Kerjasama  lainnya  yang  tidak  berjalan  efektif  adalah  kerjasama  antara  kota Malang dan  kota Fuqing, China.  Kerjasama sister city dalam komoditas kedelai kedua kota ini dimulai sejak April tahun 2017 dengan penandatanganan MoU yang dilakukan di  ruang  Sidang  Balai  Kota  Malang.  Namun  hasil  dari  kerjasama  ini  dibidang  impor kedelai tidaklah berjalan dengan lancar karena Malang tidak lagi mengimpor kedelai ke Fuqing.  Hal  ini  terjadi  dikarenakan  kedelai  dari  Fuqing  kalah  bersaing  dengan  kedelai dari  Amerika  Serikat  yang  lebih  mudah  untuk  dibuat  menjadi  tempe.  Selain  itu  juga masih  kurangnya  komunikasi  dari  kedua  belah  pihak.  Kemudian  hal  tersebut mengakibatkan putusnya kerjasama di antara kedua kota ini (Khairi et al ., 2021).
Kerjasama  kota  Yogyakarta  sejak  tahun  2003  hingga  tahun  2012  dengan  total kerjasama sister city mencapai 11 kerjasama. Namun hanya 6 kerjasama yang berlanjut sisanya  tidak  berjalan.  Kerjasama  yang  tidak  berlanjut  itu  adalah  kerjasama  dengan Provinsi  Ismalia  (Republik  Arab  Mesir),  California  State  (Amerika  Serikat),  Benhard (Malaysia),  Provinsi  Tyrol  (Republik  Austria),  dan  Provinsi  Chugcheongnam-Do (Korea Selatan. Hal tersebut terjadi karena beberapa alasan yaitu habisnya masa berlaku kerjasama sister  city ,  tidak  ada  realisasi,  hanya  satu  yang  terealisasi,  dan  adanya perubahan  kebijakan  dari  salah  satu  pihak  (Mukti,  2015).  Selain  hal  tersebut  beberapa
alasan  lainnya  yaitu  kurang  efisiennya  anggaran  yang  dirancang,  pemerintah  pusat cenderung  kurang  peduli,  dan  pentingnya  pemilihan partner kerjasama  sehingga  tidak adanya perbedaan tujuan yang ingin dicapai (Hakiem & Susilowati, 2020).
Kerjasama sister  city antara  kota  Medan  dan  kota  Penang,  Malaysia  memiliki tujuan  untuk  membangun  ekonomi  kedua  Kota.  Namun,  kerjasama  ini  dinilai  berjalan dengan kurang efektif. Pada awalnya kerjasama ini dilakukan karena adanya kesamaan kultur  dan  etnisitas  penduduknya.  Beberapa  alasan  yang  menyebabkan  kurang efektifnya  kerjasama  ini  yaitu  adanya  situasi  politik  yang  berbeda  antara  pemerintah Indonesia  dan  Malaysia  yang  menganut  monarki  konstitusional.  Kemudian  adanya faktor  krisis  global  Amerika  Serikat  yang  berdampak  ke  banyak  negara  di  dunia termasuk  Indonesia  dan  Malaysia.  Selain  itu  juga  kurangnya  SDM  (Sumber  Daya Manusia)  yang  profesional  di  kota  Medan.  Alasan  lain  yaitu  kurangnya  energi  listrik bagi  masyarakat  kota  Medan  dan  menyebabkan  berkurangnya  investor  yang  ingin menanamkan  sahamnya.  Serta  adanya  persaingan  kedua  kota  dalam  menarik  para investor asing dalam bidang industri (Sinambela, 2020).
Salah  satu  provinsi  yang  memiliki  cukup  banyak  kerjasama sister  city adalah Provinsi  Jawa  Tengah.  Provinsi  Jawa  Tengah  memiliki  4  kerjasama sister  city yaitu dengan  Queensland  (Australia),  Fujian  (China),  Chungcheongbuk-Do  (Korea  Selatan), dan  Siem  Reap.  Hingga  pemerintah  daerah  Jawa  Tengah  mengeluarkan  Peraturan Gubernur  (Pergub)  Jawa  Tengah  No.4  Tahun  2010  tentang  pedoman  pelaksanaan kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pihak luar negeri. Namun akhirnya kerjasama  ini  juga  tidak  berjalan  dengan  lancar  dikarenakan  beberapa  alasan  yaitu adanya keterlambatan dari pengaplikasian program yang telah direncanakan, MoU yang harusnya  diperbarui  kemudian  tidak  juga  diperbarui,  SDM  yang  masih  belum profesional,  dan  tidak  taatnya  kedua  pemerintah  terhadap  MoU  yang  telah  dibuat (Masrohatun, n.d.).
Kegagalan  lainnya  adalah  kerjasama sister  city antara  kota  Surabaya  dan  kota Guangzhou. Kerjasama ini telah terjadi sejak tahun 2005 dengan bidang yang disepakati yaitu  promosi  usaha,  tata  cara  pengelolaan  kota,  pariwisata,  pendidikan,  olahraga,  dan kebudayaan.  Peneliti  menggunakan  teori  efektivitas  rezim  dengan  mengukur menggunakan output,  outcome, dan impact .  Hasil  yang  terlihat  dari  pelaksanaan sister city adalah  bahwa  kedua  kota  berhasil  melaksanakan  beberapa  kegiatan  sesuai  dengan aturan  yang  telah  disepakati  namun  dengan  terjadinya  pertukaran  pemimpin  dari  kota tersebut membuat kedua kota ini akhirnya tidak lagi melakukan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.  Kemudian tidak adanya kepatuhan terhadap MoU yang telah disepakati  dan  adanya  perbedaan  kepentingan  yang  ingin  dicapai  oleh  kedua  kota. Sehingga  kerjasama  ini  pun  dinilai  tidak  terlalu  berdampak  yang  signifikan  terhadap perkembangan kota Surabaya (Erika & Nurika, 2020).
Kota  Semarang  dan  kota  Brisbane,  Australia  kerjasama  antar  kedua  kota  ini dimulai pada tahun 1993 dengan penandatanganan MoU tetapi kemudian kerjasama ini terhenti  pada  tahun  2005  karena  tidak  ada  inisasi  dari  kedua  belah  pihak  untuk memperpanjang kerjasama tersebut. Kerjasama yang pernah terputus itu kemudian ingin dibangun  kembali  pada  tahun  2011,  namun  dibatalkan  oleh  Walikota  Semarang  yang tidak  mengirimkan  perwakilan.  Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  ditemukan  bahwa  peran terpenting dari kerjasama sister city adalah Walikota dan memerlukan komunikasi serta koordinasi  yang  baik  antar  pemerintah  selain  itu  juga  perlunya  meningkatkan  SDM pemerintah kota Semarang dalam kemampuan Bahasa Inggris (Damayanti, 2018).
Kota  Semarang  juga  melakukan  kerjasama sister  city dengan  kota  Beihai, Republik Rakyat China. Terdapat beberapa kesamaan antar kedua kota hingga akhirnya memutuskan  untuk  melakukan  kerjasama.  Kedua  kota  memiliki  pelabuhan  yang merupakan  pintu  masuk  perdagangan  dan  adanya  pariwisata  yang  dapat  berkembang. Kerjasama ini dimulai ketika penandatanganan MoU oleh kedua pihak pada tahun 2008, tetapi kemudian tidak adanya kegiatan yang dilaksanakan. Beberapa permasalahan yang menyebabkan  kerjasama  ini  tidak  dapat  berjalan  dengan  baik  yaitu  lemahnya  isi  dari naskah  perjanjian,  kurangnya  SDM  dalam  menangani  kerjasama  ini,  kurangnya motivasi dari pemerintah setempat, belum terlibatnya para masyarakat, dan tidak adanya tindak lanjut dari kedua pihak (Putri, 2017).
Kerjasama sister city lainnya yaitu antara kota Baubau dengan kota Seoul, Korea Selatan.  Kerjasama  ini  mencakup  kebudayaan  dan  pembangunan  infrastrukrur.  Dalam pelaksanaannya  kedua  kerjasama  ini  menghasilkan  beberapa  program,  namun  masih adanya  beberapa  kendala  yang  membuat  kerjasama  ini  belum  berjalan  dengan  efektif. Kendala  yang  terjadi  saat  pelaksanaan  kerjasama sister  city yaitu  masih  pasifnya pemerintah kota Baubau, kurangnya evaluasi yang dilakukan, dan masih belum adanya kolaborasi dengan masyarakat (Djirimu, 2013).
Kota  Denpasar  juga  turut  melakukan  kerjasama sister  city dengan  kota  Mossel Bay,  Afrika  Selatan.  Kerjasama  ini  dimulai  sejak  penandatanganan  MoU  pada  tahun 2019 di Afrika Selatan. Kerjasama ini berfokus kepada pengembangan ekonomi kreatif yang  akhirnya  dapat  memajukan  perekonomian  kedua  kota.  Setelah  penandatanganan MoU  kerjasama  ini  berjalan  dengan  baik  namun  ketika  adanya  pandemi  Covid-19 akhirnya  terdapat  beberapa  kendala  dalam  pelaksanaannya.  Beberapa  kendala  tersebut adalah  pada  saat  terjadi  pandemi  seluruh  kegiatan  dilaksanakan  secara online ,  adanya perbedaan waktu antara kedua kota, adanya persaingan harga di pasar kedua pihak, dan kurangnya partisipasi masyarakat setempat (Savitri, 2016).
Penelitian  selanjutnya  adalah  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)  dengan  Kujaswko-pomorskie,  Polandia. Kerjasama  ini  berfokus  pada  bidang  budaya,  ekonomi,  dan  pendidikan.  Kerjasama  ini dimulai  dari  tahun  2019  sejak  pengiriman  LoI  dan  penandatanganan  MoU.  Kerjasama ini  berjalan  dengan  cukup  baik  namun  sempat  mengalami  kendala  yaitu  pada  saat adanya  pandemi  Covid-19.  Terdapat  dua  hal  yang  menyebabkan  kerjasama  ini  belum berjalan  dengan  efektif  yaitu  tidak  adanya  kantor  subnasional  Indonesia  di  Polandia sehingga  tidak  bisa  meninjau  program  kerjasama  secara  langsung,  dan  belum  adanya partisipasi pihak wilayah dalam acara-acara internasional (Firmansyah, 2022).
Menurut Jam Marse terdapat tiga faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam  mengimplementasikan  kebijakan,  yaitu  1)  adanya  isu  dalam  kebijakan, implementasi  kebijakan  menjadi  gagal  ketika  kebijakan  tersebut  tidak  tetap  dan  tidak tegas, 2) kurangnya informasi yang diberikan sehingga membuat adanya gambaran yang kurang  baik  terhadap  kebijakan  yang  dikeluarkan,  3)  kurangnya  dukungan  yang diberikan  baik  oleh  pemerintah  itu  sendiri  maupun  juga  dari  masyarakat  (Solichin, 2012).
Berdasarkan  20  jurnal  penelitian  yang  mengkaji  masalah  kegagalan sister  city maka  penulis  membagi  faktor  penyebab  kegagalan  menjadi  dua.  Dapat  dilihat  di  table berikut ini.
Tabel 1. Faktor Penyebab Kegagalan Sister City Faktor Internal Faktor Eksternal Kurangnya komunikasi Adanya perubahan kebijakan kedua kota Masih rendahnya SDM pemerintah kota Adanya  kebijakan  Level  global  yang berpengaruh Kurangnya  dukungan  pemerintah  pusat dan masyarakat Adanya pandemi Covid-19
Kegagalan-kegagalan  kerjasama sister  city di  Indonesia  terdapat  di  beberapa kota  yaitu  kota  Padang,  Kabupaten  Kampar,  kota  Bandung,  kota  Bogor,  kota  Malang, Nusa  Tenggara  Barat,  kota  Denpasar,  kota  Yogyakarta,  kota  Surabaya,  dan  kota Semarang.  Kegagalan  dibeberapa  kota  di  Indonesia  ini  sesuai  dengan  tiga  faktor  yang menyebabkan terjadinya kegagalan implementasi kebijakan publik.

## Kesimpulan
Di  tengah  globalisasi  dan  liberalisasi  ekonomi,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa pemerintah  daerah  akan  terlibat  dalam  hubungan  kerjasama  luar  negeri.  Fenomena  ini dapat  dilihat  sebagai  peluang  bagi  pembangunan  daerah  di  Indonesia  yang  pada gilirannya  akan  memperkuat  pembangunan  nasional.  salah  satu  program  kerjasama pemerintah  daerah  dengan  luar  negeri  adalah  dalam  bentuk sister  city.  Sister  city merupakan  bentuk  kerjasama  antara  kota  dua  negara  dengan  beberapa  tujuan,  seperti pertumbuhan ekonomi, promosi budaya nasional, dan pembentukan kerjasama formal di bidang  lain.  Berdasarkan  penelitian  ini, sister  city sebagai  bentuk  kerjasama  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dengan  berbagai  macam  tujuan. Sister  city sendiri merupakan  wadah  yang  sangat  baik  bagi  pemerintah  kota  untuk  menunjukan partisipasinya  dan  mengembangkan  masing-masing  daerah.  Namun,  penulis menemukan  bahwa  tidak  semua  kerjasama  dapat  berjalan  dengan  lancar  atau  sesuai dengan yang telah disepakati. Dalam menjalin hubungan kerjasama sister city tidaklah mudah,  dikarenakan  beberapa  faktor  penghambat.  Dari  berbagai  penelitian  kegagalan sister  city di  beberapa  daerah,  dapat  ditarik  benang  merah  faktor  kegagalan,  faktor internal  yang  mempengaruhi  diantaranya  kurangnya  komunikasi  yang  intens  antara kedua  daerah,  masih  rendahnya  SDM  pemerintah  kota,  dan  kurangnya  partisipasi pemerintah  pusat  serta  masyarakat.  Kemudian  beberapa  faktor  eksternal  yang  terjadi seperti perubahan kebijakan kedua daerah, kemudian kebijakan pada level global yang berdampak  ada  negara  dan  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah  daerah  dan  adanya pandemi  Covid-19.  Dari  penelitian  ini  diharapkan  bisa  menjadi  evaluasi  pemerintah daerah  dalam  menjalin  kerjasama  dalam  bingkai sister  city dan  dapat  melaksanakan kerjasama yang lebih baik kedepannya.

## Daftar Pustaka
Aldecoa, F., & Keating, M. (2013). Paradiplomacy in Action . London: Rouledge.
Anggia,  G.,  Rohayatin,  T.,  &  Fauzi,  L.  M.  (2020).  Strategi  Kerjasama Sister  city Kota Bandung Dengan Petaling Jaya Di Bidang Ekonomi Perdagangan. Jurnal Caraka Prabu , 4 (2), 180–202.
Damayanti,  N.  (2018).  Strategi  Pengembangan  Kerjasama Sister  city Kota  Semarang,
Indonesia  –  Brisbane,  Australia. Efficient:  Indonesian  Journal  of  Development Economics , 1 (1), 51–58.
Deswimar, D. (2018). Dampak Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kabupaten Kampar Dengan Malaysia Technology Development Corporation . 9 (6), 39–58.
Djirimu,  M.  N.  (2013).  Peluang  dan  tantangan  kerjasama  sister  city  kota  Baubau-
Seoul. Universitas  Hasanuddin,  Ilmu  Hubungan  Internasional.  Makassar: Universitas Hasanuddin .
Erika, L., &  Nurika, R.  R. (2020). Perkembangan Sister city Surabaya-Guangzhou Dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Kota Surabaya. Jurnal Hubungan Internasional , 13 (2), 141.
Firmansyah,  Z.  (2022).  Paradiplomasi  Antara  Nusa  Tenggara  Barat  dengan  Kujawsko- Pomorskie Polandia 2019-2021.
Hakiem,  F.  N.,  &  Susilowati,  I.  (2020).  Kerjasama  Luar  Negeri  Pemerintah  Daerah Dalam Mendukung Penguatan Keamanan Manusia (Studi Kasus Kerjasama Luar Negeri Pemprov D.I. Yogyakarta). Dauliyah , 5 (1), 49-81.
Kelowna. (2010). Council Policy. Policy , 5, 06.
Kementerian  Luar  Negeri.  (2006). Peraturan  Menteri  Luar  Negeri  Republik  Indonesia Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah . 1–58.
Khairi,  N.  F.,  Mulyanor,  A.,  Sari,  F.  W.,  &  Zhafira,  N.  (2021).  Layu  Sebelum Berkembang:  Studi  Kasus  Kerjasama Sister  city Malang  dengan  Fuqing  dalam Komoditas Kedelai. Global Focus , 1 (1), 56–71.
Kurniawati, D. (2010). Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah (Studi Pada Pemkab Malang). Jurnal Humanity , 5 (2), 11432.
Lecours,  A.  (2008). Political  Issues  of  Paradiplomacy:  Lessons  from  the  Developed World . South Holland: Clingendael.
Mahardika,  M.  T.,  &  Darmawan,  A.  (2020).  Implikasi  Kebijakan  One  China  Policy dalam Kegagalan Kerjasama Sister city antara Bogor dan Tainan di Taiwan. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 5 (2), 217–237.
Mansyur,  A.  R.  (2021).  Paradiplomasi  Melalui  Kerjasama  Sistercity:  Upaya  Untuk Meningkatkan Potensi Industri Pariwisata Di Kabupaten Sumenep. Public Corner Fisip Universitas Wiraraja , 16 (1).
Masrohatun.  (n.d.). Implementasi  Kebijakan  Kerjasama  Luar  Negeri  Sister  Province  di Provinsi Jawa Tengah .
Mukti,  T. A. (2013). Paradiplomacy Kerjasama  Luar Negeri  oleh Pemda di  Indonesia . the phinisi press Yogyakarta.
Mukti, T. A. (2015). Paradiplomacy : Bangkitnya Aktor Lokal di Fora Internasional. The Politicss: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin , 1 (1), 85–94.
Muliadi,  D.  (2015). Kerjasama  Kota  Kembar  (Sister  city)  Pemerintah  Kota  Bandung Dengan  Pemerintah  Kota  Cuenca  Ekuador  Dalam  Hubungan  Pariwisata, Kerjasama Sosial dan Pendidikan . 7–37.
Nuralam, I. P. (2018). Peran Strategis Penerapan Konsep Sister city Dalam Menciptakan Surabaya  Green-City. Journal  of  Applied  Business  Administration , 2 (1),  144– 151.
Purnawan, C.,  Ifa, D.,  Mustikadara, S., &  Si,  M. (n.d.). Kampanye Sister city Bandung Braunschweig  Untuk  Membuka  Peluang  Kerjasama  Kreatif  Antar  Kedua  Kota. Urnal Tingkat Sarjana Bidang Senirupa Dan Desain , 1–9.
Putri,  S.  N.,  &  Adnan,  M.  (2017).  Kegagalan  Kerjasama  Sister  City  Kota  Semarang dengan Kota Beihai. Journal of Politic and Government Studies , 6 (2), 251-260.
Qisty  Adinda,  J.  F.  A.,  &  Bainus,  A.  (2020).  Evaluasi  Kerja  Sama  Daerah  Kota Bandung(Studi Kasus Sister Cities antara Kota Bandung dan Kota Seoul). Jurnal MODERAT , 6 (2), 350–360.
Salma,  M.  Z.  (2015).  Analisis  Peran  Masyarakat  Sipil  Terhadap  Efektivitas  dan Perkembangan  Kerjasama Sister  city :  SSSCA  (Seattle  -Surabaya Sister  city Association)  dalam  Lima  Periode  Implementasi  Kerjasama. Jurnal  Analisis Hubungan Internasional , 4 (1), 1667–1683.
Savitri,  L.  G.  A.  R.  (2016).  Implementasi  Kerjasama Sister  city Kota  Denpasar  dengan Kota  Mossel  Bay  dalam  Mewujudkan  Ekonomi  Kreatif  Berkelanjutan. Administrasi Pemerintahan Daerah , 1–23.
Sinaga, O. (2010). Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik . Bandung: Lepsindo.
Sinambela, S. I. (2020). Kerjasama Internasional Oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Medan-Penang). Jurnal PIR : Power in International Relations , 3 (2), 173.
Solichin,  A.  W.  (2012). Analisis  Kebijakan:  Dari  Formulasi  ke  penyusunan  Model- Model Implementasi Kebijakan Publik . Jakarta: PT Bumi Aksara.
Syarif, N. A. (2019). Hambatan Kerjasama Sister city Kota Padang Indonesia dan Kota Fremantle Australia. JOM FISIP , 1–15.
Tjandradewi,  &  Marcotullio.  (2009). City-to-city  networks:  Asian  perspectives  on  key elements and areas for success . Hongkong: Habitat Int.
Wicaksono,  A.  (2022).  Grindle  Policy  Implementation  Theory  in  Analysis  of  Forestry Conflict In Pelalawan District, Riau Province. Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics , 7 (2), 31–44.
Windiani,  R.  (2014).  Implementasi  Sister  Province  Provinsi  Jawa  Tengah  Dengan Negara  Bagian  Queensland  Australia  Di  Bidang  Pertanian. Jurnal  Ilmu Sosial , 13 (2), 20-36 .
Yamin,  M.,  &  Utami,  A.  T.  (2016). Towards  Sister  city  Cooperation  between  Cilacap and Mueang Chonburi District . Icpm , 402–405.