Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017|Hal.94-111
MOBILISASI WISATAWAN ASING TERHADAP POTENSI ANCAMAN NON TRADISIONAL DI INDONESIA
Laode Muhamad Fathun
Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta E-mail: lm_fathun@yahoo.co.id

## Abstract
This  paper  aims  to  explain  the  problem  is  getting  the  massive  influx  of  foreign  tourists  to Indonesia. Massive foreign tourists to Indonesia appeared to have an impact on the potential threat  of  non-traditional  Indonesia.  The  number  of  foreign  travelers  resulted  by  the government to capitalize on the object of the tourism industry as one of the country's foreign exchange  objects.  With  the  method  of  qualitative  analysis  supported  by  data  collection techniques  secondary  and  primary  then  produced  the  conclusion  that  the  massive  rating aving to Indonesia because of a) policies shaft maritime Jokowi as one of orientation is the development of the tourism industry, b) bilateral relations between Indonesia and a number of countries is getting more intense including in the field of pariwisatwa, trade, investment, energy, etc., c) the geopolitical posture especially Indonesian mainly sea access easier for foreign tourists to visit Indonesia, including the illegal way. The result is a policy response one BVK make many visits to Indonesia. The impact potentially against illegal behavior in the form of non tradisionaal threat of the emergence of illegal labor. This is related to the inability  of  the  state  to  provide  employment  for  its  citizens  but  to  take  the  labor  of  other countries.  Thus,  the  policy  of  rating  mobilization  efforts  should  be  supervised  by  all  sides because  of  the  potential  not  only  to  the  emergence  of  foreign  workers  but  other  illegal behavior such as drug dealers.
Keywords: foreign tourists; mobilization; BVK; the potential threat;  illegal Labor

## Abstrak
Kunjungan wisatawan asing secara besar-besaran ke Indonesia tampaknya berdampak pada potensi ancaman non-tradisional. Jumlah wisatawan asing yang dihasilkan oleh pemerintah untuk  memanfaatkan  objek  dari  industri  pariwisata  sebagai  salah  satu  objek  pendapatan negara.  Tujuan  dari  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  dampak  mobilisasi wisatawan  asing  terhadap  potensi  ancaman  Indonesia.  Dengan  metode  analisis  kualitatif yang didukung oleh teknik pengumpulan data sekunder dan primer kemudian menghasilkan kesimpulan  bahwa  penilaian  terhadapa  wisatawan  asing  yang  datang  secara  masif  ke Indonesia  karena  a)  Kebijakan  poros  maritim  Jokowi  sebagai  salah  satu  orientasi pengembangan  industri  pariwisata,  b)  hubungan  bilateral  antara  Indonesia  dan  sejumlah negara semakin gencar termasuk di bidang pariwisata, perdagangan, investasi, energi, dll., c) postur geopolitik khususnya Indonesia terutama akses laut lebih mudah bagi wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia, termasuk dengan cara ilegal. Hasilnya adalah respon kebijakan  BVK  dimana  banyak  wisatawan  asing  kunjungan  ke  Indonesia.  Dampaknya berpotensi terhadap perilaku ilegal berupa ancaman non tradisional atas munculnya tenaga kerja  ilegal.  Hal  ini  terkait  dengan  ketidakmampuan  negara  untuk  menyediakan  lapangan kerja  bagi  warganya  tetapi  mengambil  tenaga  kerja  dari  negara  lain.  Dengan  demikian, kebijakan  upaya  mobilisasi  wisatawan  asing  harus  diawasi  oleh  semua  pihak  karena berpotensi  tidak  memunculkan  persoalan  mengenai  pekerja  asing  tetapi  perilaku  ilegal lainnya seperti pengedar narkoba atau kejahatan transnasional lainnya.
Kata kunci : wisatawan asing;  mobilisasi; BVK; potensi ancaman;  tenaga kerja illegal

## PENDAHULUAN
Mode  pembangunan  di  zaman  Jokowi  lebih  di  arahkan  pada  pembangunan ekonomi  sebagai  fondasi  nasional.  Hal  ini  didasari  pada  karakter wholistic Jokowi  dalam mengambil  kebijakan  sebagai  mantan  seorang  pebisnis.  Pola  ini  berpengaruh  pula  pada model  kebijakan  Jokowi  sebagai  pemimpin  dan  “manajer”  Indonesia  sampai  tahun  2019. Arah kepemimpinan Jokowi lebih bersifat “ekonomi politik” di banding ketika SBY yang “ politik ekonomi”. Ekonomi politik di maksudkan adalah pola pemerintahan yang dibentuk oleh Jokowi lebih dominan terkait dengan upaya kontrol ekonomi terhadap politik. Dalam arti  segala  sendi-sendi  fondasi  ekonomi  harus  di  arahkan  kembali  sebagai  upaya mendapatkan  devisa  negara  (Fathun,  2016).  Asumsi  terjawab  ketika  Jokowi memprioritaskan  sejumlah  bidang-bidang  “basah”  sebagai  fondasi  ekonomi  nasional.  Hal itu  berkaitan  dengan  (1)  bidang  energi,  (2)  pangan,  (3)  infrastruktur,  (4)  maritim  dan  (5) pariwisata. Dari kelima objek tersebut merupakan sejumlah bidang yang penting di bangun oleh  Jokowi.  Terkait  dengan  infrastruktur  sebenarnya  bukan  objek  pembangunan  tetapi lebih berhubungan dengan pendukung dari empat objek lainya. Dari kelima bidang tersebut salah satu prioritas pemerintah adalah bidang pariwisata.
Pariwisata merupakan salah satu objek vital dalam membangun Indonesia. Hal ini didasari oleh keindahan alam yang dimiliki oleh Indonesia disertai dengan keanekaragaman budaya, etnik, bahasa, kuliner kerajinan tangan merupakan fondasi membangun Indonesia dalam  bidang  ekonomi  kreatif.  Mengapa  dikatakan  kreatif  sebab  hal  ini  berkaitan  dengan inovasi  yang  di  ciptakan  oleh  sejumlah  daerah  untuk  menghasilkan  pundi-pundi  ekonomi tanpa harus mengeluarkan biaya mahal. Dalam arti bahwa hal ini berkaitan dengan tingkat kreatifitas dalam memanfaatkan budaya, kuliner, kondisi geografi daerah dan bidang lainya sebagai  objek  daya  tarik  wisatawan  mancanegara.  Hal  inilah  yang  mendasari  bahwa pembangunan  pariwisata  merupakan  pembangunan  yang  strategis  dalam  fondasi  ekonomi Indoensia,  sebab  sudah  bisa  dipastikan  bahwa  ketika  wisatawan  asing  berkunjung  ke Indonesia akan pula menikmati ekonomi kreatif ainya seperti kuliner, kerajinan, tarian dan lain-lain yang awalnya datang untuk berkunjung di daerah tersebut.
Munculnya  kebijakan  bebas  visa  asing  (BVK)  adalah  intrumen  respon  kebijakan nasional  di  pemerintahan  Jokowi  berupa  memberikan  bebas  visa  kunjungan  kepada sejumlah  negara.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menarik  sebanyak  mungkin  wiasatawan  asing masuk  ke  Indonesia.    Kebijakan  strategis  ini  sebagai  bentuk  keseriusan  Indonesia  untuk menjadikan  industri.    pariwisata  sebagai  salah  satu  fondasi  ekonomi  nasional  atau ekowisata.  Upaya  tersebut  mulai  di  terbitkan  Kepres    tentang  Bebas  Visa  Kunjungan
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017|Hal.94-111
Singkat,yang  disempurnakan  dengan      Kepres  tentang  Bebas  Visa  Kunjungan.  Diplomasi BSK  memberikan  kebijakan  khusus  untuk  menarik  minat  sejumlah  Negara  melakukan kunjungan  ekowisata  di  Indonesia  yang  terlihat  dari  jumlah  Negara  BSK dari  15  negara BVKS + 75 negara Bebas Visa Kunjungan (total 90 negara). Kemudian, diterbitkan Perpres No.  21  tahun  2016  tentang Bebas  Visa Kunjungan  Bebas  visa  bagi  169  negara.    Dengan demikian  bahwa  sebagai  salah  satu  tujuan  negara  pariwisata  dunia  maka  penting  bagi Indonesia  menggunakan  pariwisata  sebagai  instrumen  mendapatkan  devisa  negara. Kebijakan  strategis  BVK  merupakan  bukti  nyata  keseriusan  pemerintah  membangun ekowisata sebagai salah satu fondasi ekonomi nasional.
Namun, lahirnya kebijakan tersebut bukan berarti tidak memiliki potensi tantangan dari eksternal Indonesia. Tantangan yang muncul berupa ancaman keamanan non tradisional Indonesia.  Hal  ini  berhubungan  dengan  kecenderungan  akan  banyaknya  kunjungan  masal yang masuk di Indonesia yang bisa saja berpotensi membawa ancaman keamanan manusia seperti  peredaran  narkoba,  masuknya  tenaga  kerja  asing,  aktifitas  terorisme,  dan  imigran ilegal.  Untuk  itulah  paper  ini  akan  fokus  pada  ancaman  tenaga  kerja  asing  sebagai  bagian dari ancaman non tradisional terhadap kedaulatan nasional Indonesia. Paper ini merupakan lanjutan  hasil  pemikiran  penulis  dari  paper  sebelumnya  terkait  diplomasi  BVK  dalam memaksimalkan  industri  pariwisata  di  Indonesia.  Paper  ini  akan  menjawab  masalah mengapa Tenaga Kerja Asing semakin massif melakukan mobilisasi ke Indonesia, hipotesa ini menyangkut potensi ancaman terhadap angkatan kerja nasional. Dengan metode analisis kualitatif  disertai  teknik  pengumpulan  data  sekunder  dan  primer  diharapkan  pemikiran  ini bisa  memberikan  kontribusi  akademik  dan  praktis  terhadap  preventif  kebijakan  nasional terkait industri wisata.

## PEMBAHASAN
Isu  pariwisata  adalah  salah  satu  isu  yang  menjadi  instrumen  negara  untuk  menarik devisa Negara dari tingkat kepuasan menikmati alam oleh pariwisata. Artinya negara tidak perlu  berkontak  fisik  secara  langung  untuk  meraih  devisa  negara,  cukup  dengan  merawat sejumlah tempat destinasi sebagai objek penarik simpati wisatawan asing. Mengutip Renstra Kemenpar (Kementrian Pariwisata) dan data BPS pengembangan kepariwisataan difokuskan kepada 7 minat khusus, yaitu: (1) wisata budaya dan sejarah; (2) wisata alam dan ekowisata; (3) wisata olahraga rekreasi meliputi: menyelam, selancar, kapal layar, treking dan mendaki, golf,  bersepeda,  dan  maraton;  (4)  wisata  kapal  pesiar;  (5)  wisata  kuliner  dan  belanja;  (6) wisata  kesehatan  dan  kebugaran;  dan  (7)  wisata  konvensi,  insentif,  pameran  dan  event.

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017|Hal.94-111
Pariwisata dan ekonomi kreatif memberikan kontribusi  yang signifikan bagi perekonomian Indonesia.  Dampak  kepariwisataan  terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  nasional  di tahun 2014 sebesar Rp. 391,49 triliun, 4,01% dari PDB nasional.
Penciptaan  PDB  di  sektor  pariwisata  terjadi  melalui  pengeluaran  wisatawan nusantara,  anggaran  pariwisata  pemerintah,  pengeluaran  wisatawan  mancanegara,  dan investasi  pada  usaha  pariwisata  yang  meliputi:  (1)  Usaha  daya  tarik  wisata;  (2)  Usaha kawasan  pariwisata;  (3)  Jasa  transportasi  wisata;  (4)  Jasa  perjalanan  wisata;  (5)  Jasa makanan  dan  minuman;  (6)  Penyediaan  akomodasi;  (7)  Penyelenggaraan  kegiatan  hiburan dan rekreasi; (8) Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran; (9)  Jasa  informasi  pariwisata;  (10)  Jasa  konsultan  pariwisata;  (11)  Jasa  pramuwisata;  (12) Wisata tirta; dan (13) Spa. Di tahun 2014 ekonomi kreatif menciptakan nilai tambah sebesar Rp.  716,69  triliun,  7,06%  dari  PDB  nasional,  melalui  14  subsektor  industri  kreatif,  yaitu: Arsitektur; Desain; Fesyen; Film, Video, dan Fotografi; Kerajinan; Teknologi Informasi dan Piranti Lunak; Musik; Pasar Barang Seni; Penerbitan dan Percetakan; Periklanan; Permainan Interaktif; Riset dan Pengembangan; Seni Pertunjukan; dan Televisi dan Radio.
Kontribusi ekonomi kreatif ini belum memperhitungkan subsektor kuliner yang juga memiliki  potensi  tinggi.  Sektor  pariwisata  dan  ekonomi  kreatif  memiliki  peran  strategis dalam menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Selain pencipta nilai tambah, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menyerap banyak tenaga kerja. Tahun 2014, dampak kepariwisataan  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  sebesar  10,32  juta  orang,  9,00%  dari tenaga  kerja  nasional.  Di  tahun  yang  sama,  ekonomi  kreatif  menyerap  12,  30  juta  tenaga kerja, 10,73% dari total  nasional.  Strategi pro-poor dan pro-job sangat  sesuai pada kedua sektor.  Sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif juga merupakan pencipta devisa yang tinggi.  Tahun  2014  sektor  pariwisata  menciptakan  devisa  sebesar  US$  11,17  miliar, meningkat  dari  US$  10,05  miliar  di  tahun  2013.  Peningkatan  penerimaan  devisa  di  tahun 2014 tidak saja bersumber dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dari 8,8 juta di tahun 2013 dan menjadi 9,44 juta ditahun 2014, tetapi bersumber dari peningkatan rata-rata pengeluaran perkunjungan dari US$ 1.142,24 di tahun 2013, menjadi US$ 1.183,43 di tahun 2014.  Dengan  kata  lain,  peningkatan  kuantitas  devisa  kepariwisataan  diikuti  dengan peningkatan kualitas. Sementara itu, sektor ekonomi kreatif menyumbang ekspor yang jauh lebih tinggi dari nilai impornya. Ekonomi kreatif menciptakan devisa melalui kontribusi net trade , mencapai 5,90% dari total nasional, atau senilai Rp 126,62 triliun di tahun 2014.
Mengutip  Laporan  Akuntabilitas  Kementrian  Pariwisata  tahun  2015  menuliskan bahwa  keadaan  kepariwisataan  Indonesia  tahun  2015  secara  makro  menunjukkan
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017|Hal.94-111
perkembangan  dan  kontribusi  yang  terus  meningkat  dan  semakin  signifikan  terhadap  PDB Indonesia  sebesar  4,23%  atau  senilai  Rp.  461,36  triliun,  dengan  peningkatan  devisa  yang dihasilkan mencapai US$ 11,9 milyar, dan tenaga kerja pariwisata sebanyak 12,16 juta orang. Pada  kondisi  mikro,  juga  ditandai  dengan  peningkatan  jumlah  wisatawan  mancanegara (wisman) sebanyak 10,4 juta wisman dan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 255,20 juta perjalanan. Disisi lain lain, salah satu indicator penting yaitu aspek daya saing kepariwisataan, berdasar penilaian WEF (World Economic Forum) posisi Indonesia juga meningkat signifikan dari ranking 70 dunia menjadi rangking 50 di tahun 2015. Pertumbuhan pariwisata Indonesia yang  melebihi  rata-rata  dunia,  sebagai  mana  tercatat  di  tahun  2015  sebesar  10,63  % memberikan kepercayaan diri Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan target kunjungan wisman pada tahun 2016 dari 10 juta menjadi 12 juta.
Sementara  itu,  jumlah  perjalanan  wisatawan  nusantara  telah  mencapai  255  juta perjalanan,  Jumlah  penyerapan  tenaga  kerja  diperkirakan  mencapai  11,3  juta  orang.  Tidak hanya  itu,  branding  Wonderful  Indonesia  pada  tahun  2015  naik  100  peringkat,  dari  semula tanpa peringkat menjadi peringkat ke-47, serta diraihnya berbagai penghargaan internasional untuk beberapa kategori, seperti; UNWTO Award 2015, ASEANTA Award 2015, World Halal Destination 2015.
Sektor  pariwisata  juga  merupakan  pencipta  devisa  yang  tinggi.  Tahun  2015  sektor pariwisata  menciptakan  devisa  sebesar  US$11,9  miliar  US$  atau  setara  Rp163  trilliun (meningkat  113% dibandingkan tahun 2014  yang mencapai  angka devisa sebesar US$11,17 miliar). Peningkatan penerimaan devisa di tahun 2015 tidak saja bersumber dari peningkatan jumlah  wisatawan  mancanegara  dari  9,4  juta  di  tahun  2014  dan  menjadi  10,4  juta  di  tahun 2015,  tetapi  juga  bersumber  dari  peningkatan  rata-rata  pengeluaran  per  kunjungan  dari US$1.183,43 di tahun 2014, menjadi US$1.190 di tahun 2015. Dengan kata lain, peningkatan kuantitas devisa kepariwisataan diikuti dengan peningkatan kualitas pengeluaran wisatawan.
Sedangkan  data  Kementrian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  untuk  tahun  2016 menunjukan  bahwa  wisatawan  asing  mencapai  12  juta  orang  dengan  pendapatan  nasional mencapai 172 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 11,7 juta orang. Sedangkan target Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  pada 2019 ingin mencapai masuknya wisatawan asing sebanyak 20 juta orang disertai dengan tingkat pendapatan nasional sebesar 240 triliun yang akan menyerap tenaga kerja sebanyak 13 juta orang. Hal ini juga membuat Kementrian Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  berupa  auntuk  menaikan  tingkat  kompetitif  Indonesia menjadi  30  dari  urutan  50.  Dengan  demikian  bahwa  pentingnya  ekonomi  wisata  adalah menjadi  prospek  yang  potensial  untuk  membangun  Indonesia.  Hal  ini  pual  sesuai  dengan arahan presiden pada 15 Juni 2015 dalam  Rencana Kerja Pemerintah /RKP Tahun 2016. Oleh

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017|Hal.94-111
sebab  itulah,  dengan  BVK  merupakan  salah  satu  instrumen  pemerintah  dalam  menaikan angka kunjungan wisatawan asing ke Indonesia.

## Kebijakan Bebas Visa Asing
Upaya  pengelolaan  sektor  industri  pariwisata  Indonesia  merupakan  kebijakan  yang strategis. Hal ini bukan hanya berhubungan dengan tingkat pendapatan yang dihasilkan dari industri pariwisata tersebut  akan tetapi image yang di  bentuk  sebagai  negara tujuan wisata harus meningkat setiap tahunnya. Tentu hal tersebut berkaitan dengan gengsi Indonesia yang sudah diketahui dunia akan potensi alamnya namun tidak didasari dengan tingkat kompetitif yang  baik  dalam  ukuran  global.  Ada  banyak  faktor  yang  bisa  mempengaruhi  hal  tersebut salah  satunya  adalah  kecenderungan  untuk  prioritas  kebijakan  dalam  merespon  kebutuhan wisata nasional maupun tujuan wisata internasional. Untuk itulah kebijakan –kebijakan yang dibentuk  saat  ini  merupakan  konstruksi  yang  menunjukan  upaya  pemerintah  serius menggarap potensi wisata sebagai salah satu tonggak membangun ekonomi nasional.
Hal ini tertuang dalam arahan presiden pada desember 2014 yang menyatakan bahwa industri  pariwisata  merupakan  cara  yang  paling  cepat  untuk  mendatangkan  devisa  apabila promosi  dan  pembangunan  jaringan  dikelola  dengan  baik.  Pariwisata  dapat  ditingkatkan secara  cepat  apabila  aspek  promosi  dikelola  dengan  baik  dan  benar  (Asvaliantina,  2016). Dukungan kebijakan tersebut adalah bukti kongkrit keseriusan Jokowi membangun industri wisata sebagai salah satu aset nasional.
BVK  adalah  membuat  instrumen  kebijakan  yang  secara  internasional  atau memberikan hak istimewa kepada 169 negara di dunia untuk berwisata ke Indonesia dengan bebas visa kunjungan dalam tempo tertentu. Hal ini didasari oleh Kepres No. 15 tahun 1983 t entang Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan sebagaimana telah dirubah dengan Kepres No.  39  tahun  1986,  kebijakan  tersebut    pada  dasarnya  mengisyaratkan  bahwa  seluruh wisatawan asing harus bebas visa. Setelah itu, Kepres No. 18 tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan  Singkat,  yang  telah  direvisi  menjadi  Peraturan  Presiden  No.  43  tahun  2011. Bebas  Visa  Kunjungan  hanya  bagi  15  Negara  Mulai  diberlakukan  Visa  kunjungan  saat kedatangan/VOA. Kemudian , Kepres No. 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan, yang telah direvisi menjadi Kepres No. 104 tahun 2015 15 negara BVKS + 75 negara Bebas Visa  Kunjungan  (total  90  negara)  (Okto  Haryant,2016:29).  Setelah  itu,  diterbitkan  Perpres No.  21  tahun  2016  tentang Bebas  Visa  Kunjungan  Bebas  visa  bagi  169  negara.  Dalam website Ditjen Imigrasi RI mengisyaratkan ada dua hal yang harus di miliki oleh wisatawan asing yang termasuk dalam 169 negara tersebut apabila ingin berkunjung yakni: a) Memiliki Paspor dengan masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan , b) Memiliki tiket kembali atau

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017|Hal.94-111
kedatangan/VOA. Kemudian , Kepres No. 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan, yang telah direvisi menjadi Kepres No. 104 tahun 2015 15 negara BVKS + 75 negara Bebas Visa  Kunjungan  (total  90  negara)  (Okto  Haryant,2016:29).  Setelah  itu,  diterbitkan  Perpres No.  21  tahun  2016  tentang Bebas  Visa  Kunjungan  Bebas  visa  bagi  169  negara.  Dalam website Ditjen Imigrasi RI mengisyaratkan ada dua hal yang harus di miliki oleh wisatawan asing yang termasuk dalam 169 negara tersebut apabila ingin berkunjung yakni: a) Memiliki Paspor dengan masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan , b) Memiliki tiket kembali atau tiket untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain. Dalam konteks inilah terlihat jelas upaya internasionalisasi  Indonesia  melalui  kebijakan  BVK  untuk  memperluas  jaringan  masuknya wisatwan asing untuk mengejar target yakni 20 juta pengunjung sampai 2019.

## Kebijakan Mobilisasi Wisatawan Asing Dalam Kepentingan Indonesia
Mengapa  masih  sangat  masif  masuknya  wisatawan  asing  ke  Indonesia?  Menurut penulis dipengaruhi beberapa hal  berikut: pertama,  Indonesia sedang fokus pada kebijakan poros  maritim  dimana  salah  satu  agenda  dari  kebijakan  tersebut  adalah  terkait  dengan pengelolaan pariwisata Indonesia. Indonesia yang dikenal sebagai Negara yang memiliki ke indah  alamnya  jadi tools ekonomi  politik  untuk  menarik  masuknya  wisatawan  asing  ke Indoneia.    Tidak  main-main  target  pemerintah  ingin    mendapatkan  20  juta  pengunjung wisata  pada  tahun  2019.  Hal  ini  menurut  pemerintah  masih  di  rasa  sangat  kurang  jika  di bandingkan dengan Negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Dalam konteks inuilah konsep ekonomi wisata menjadi intrumen pemerintah untuk meenjadikan pariwisata sebagai salah  satu  fondasi  ekonomi  nasional.  Faktanya  dalam  arahan  Presiden  15  Juni  2015, Rencana  Kerja  Pemerintah/RKP  Tahun  2016,  Pariwisata  merupakan  sektor  yang  paling cepat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi.  Pemerintah  harus all  out dalam  industri pariwisata.  Industri  pariwisata  merupakan  cara  yang  paling  cepat  untuk  mendatangkan devisa apabila promosi dan pembangunan jaringan dikelola dengan baik.
Pariwisata  dapat  ditingkatkan  secara  cepat  apabila  aspek  promosi  dikelola  dengan baik dan benar. Dalam Arahan tanggal 24 Juni 2015, Pokok Bahasan:  Masalah Pariwisata, Paket destinasi dan produk pariwisata yang belum menarik agar segera diperbaiki. Tempat- tempat pariwisata yang sudah ada, tetapi belum laku, perlu ada perbaikan dan ditingkatkan promosinya. Kemudian, Arahan Presiden 15 Oktober 2015, diperlukan sebuah langkah nyata lapangan, sehingga 10 destinasi  wisata tersebut  benar–benar dapat  terlihat  perubahan, baik perubahan di bidang lingkungan, penataan pedagang, perbaikan manajemen promosi daerah, dan  perbaikan  infrastruktur,  terutama  air  bersih,  listrik,  jalan  dan  kamar  mandi  (Kutipan arahan Presiden ketika penulis menjadi presenter dalam Konfrensi Nasional terkait maritim di  Yogyakarta,  2016  Oleh  Kementrian  Koordinator  Bidang  Maritim  dan  Pushankam  UPN
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017|Hal.94-111
di  Yogyakarta,  2016  Oleh  Kementrian  Koordinator  Bidang  Maritim  dan  Pushankam  UPN Veteran Yogyakarta).
Seperti  yang  telah  di  jelaskan  di  atau  bahwa  upaya  tersebut  adalah  untuk memaksimalkan  kegiatan  traveling  yang  dilakukan  oleh  wisatawan  asing  yang  dikatakan oleh  Mc  Intosh  yaitu  a) Pleasure  , b) Relaxation,  rest  and  recreation, c) Health ,  d) Participation  in  sports,  e) Curiousity  and  culture ,  f) Ethnic  and  family ,  g) Spiritual  and Religious ,  i) Status  and  prestige ,  j) Professional  or  business .  Dari  kegiatan  tersebut kebanyakan  terjadi  di  Indonesaia.  Makanya  dalam  Renstra  pengembangan  kepariwisataan difokuskan kepada 7 minat khusus, yaitu: (1) wisata budaya dan sejarah; (2) wisata alam dan ekowisata;  (3)  wisata  olahraga  rekreasi  meliputi:  menyelam,  selancar,  kapal  layar,  treking dan mendaki, golf, bersepeda, dan maraton; (4) wisata kapal pesiar; (5) wisata kuliner dan belanja; (6) wisata kesehatan dan kebugaran; dan (7) wisata konvensi, insentif, pameran dan event.
Tidak main-main ekowisata menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional di tahun  2014  sebesar  Rp391,49  triliun,  4,01%  dari  PDB  nasional.pada  2015  yang  terus meningkat  dan  semakin  signifikan  terhadap  PDB  Indonesia  sebesar  4,23%  atau  senilai Rp461,36  triliun  dan  2016  orang  dengan  pendapatan  nasional  mencapai  172  triliun.  Tidak hanya itu, branding Wonderful Indonesia pada tahun 2015 naik 100 peringkat, dari semula tanpa peringkat menjadi peringkat ke-47, serta diraihnya berbagai penghargaan internasional untuk  beberapa  kategori,  seperti; UNWTO  Award 2015, ASEANTA  Award 2015, World Halal  Destination 2015.  Hal  inilah  yang  dikatakan  Latupapua  (2008)  bahwa  Ekowista merupakan  konsep  dan  istilah  yang  menghubungkan  pariwisata  dengan  konservasi, ekowisata  sering  dipahami  sebagai  pariwisata  berwawasan  lingkungan,  jenis  wisata  ini merupakan  salah  bentuk  pariwisata  alternatif  yang  menonjolkan  tanggungjawab  terhadap lingkungan.
Faktual  yang  lain  adalah  Pemerintah  sudah  fokus  dalam  pengembangan  sektor pariwisata Special Economic Zones (Paket Kebijakan Ekonomi ke-6) yaitu Tanjung Lesung, Mandalika  dan  Morotai  sebagai  tourism.  Penurunan  tarif  pajak  konstruksi  dalam  sektor pariwisata  Kebijakan  Kebijakan  Bebas  Visa  Kunjungan  Singkat  (BVKS)  ke  hampir  200 negara  bahkan  telah  dibuat  Program  10  “Bali  Baru”  yaitu  Danau  Toba  (Sumatera  Utara), Tanjung  Kelayang  (Bangka  Belitung),  Tanjung  Lesung  (Banten),  Kepulauan  Seribu  (DKI Jakarta), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Gunung Bromo & Gunung Semeru (Jawa Timur), Labuan  Bajo  (Nusa  Tenggara  Timur),  Mandalika  (Nusa  Tenggara  Barat),  Wakatobi (Sulawesi  Tenggara),  dan  Morotai  (Maluku  Utara).  Dengan  faktual  itulah  pariwisata  di
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017|Hal.94-111
jadikan  pemerintah  Indonesia  sebagai  instrumen  kepentingan  diplomasi  Indonesia  melalui diplomasi budaya, kuliner, batik , kesenian, dll. Hal ini merupakan bentuk softpower Indonesia dalam  mencapai  kepentingannya  dalam  memperluas  koneksi  kerjasama  non  teknik, pertambangan, dll.
Alasan  kedua  adalah  makin  meningkatnya  hubungan  bilateral  Indonesia  baik  dengan Negara-negara  Asia  Pasifik  maupun  regiona  lainnya.  BVK  membuat  instrument  kebijakan yang  secara  internasional  atau  memberikan  hak  istimewa  kepada  169  negara  di  dunia  untuk berwisata ke Indonesia dengan bebas visa kunjungan dalam tempo tertentu. BVK bukan hanya membuka peluang hubungan bilateral dalam bentuk kunjungan wisata namun menjadi bagian dari first track diplomacy Indonesia. Langkah ini berupa respon kebijakan khusus kepada 169 negara  yang  akan  di  tingkatkan  menjadi  200  negara  adalah  langkah  awal  dalam  memancing minat  bukan  hanya  untuk  berkunjung  tetapi  berinvestasi  di  bidang  pariwisata  dan  bidang lainya.  Artinya  setelah  langkah  ini  ada second  track  diplomacy Indonesia  dalam  menjaring minat  donor  luar  negeri  untuk  menjalin  hubungan  luar  negeri.  Hal  ini  terbukti  dengan kerjasama pariwisata antar Indonesia dan Italia. Dikutip dari metrotvnews.com memberitakan bahwa  Indonesia telah  melakukan penandatangan MoU di  bidang pengembangan pariwisata. Menurut  Menteri  Pariwisata  Arief  Yahya  mengatakan  bahwa  Indone sia  telah membuka  10 de stinasi  unggulan  yang  hendak  dibangun  sebagai  kawasan  strategis  pariwisata  dan  kawasan ekonomi khusus pariwisata.
Ada lima poin di MoU Indonesia-Italia yaitu, Pertama, kerjasama di bidang pemasaran dan  promosi  pariwisata,  di  forum  pameran  internasional  kedua  negara.  Kedua,  kerjasama pengembangan  produk,  riset,  kajian,  dan  promosi  bersama,  baik  destinasi  konvensional maupun  non  konvensional.  Ketiga,  kerjasama  informasi  dan  publikasi,  pertukaran  bahan brosur,  bahan  pameran,  film,  foto  di  bidang  pariwisata.  Keempat,  pengembangan  SDM. Kelima,  mendukung  kerjasama  antarindustri  pariwisata  dari  kedua  Negara.  Bukan  hanya dengan Itali namun ada juga Singapura yang melakukan hubungan bilateral  dalam  bidang  ini yang    telah    melakukan    penandatangan    MoU.  Di  beritakan  dari  detikTravel.com  bahwa Indonesia  dan  Singapura  telah  melakukan    MoU  on  Tourism  Indonesia  –  Singapore  di  sela- sela Leader's Retreat , di Semarang. MoU mengatur hubungan bilateral menyangkut terutama soal  promosi  dan  pemasaran  bersama  kapal  pesiar  ( cruise )  dan Meetings,  Incentives, Conferences,  Exhibitions (MICE).  Kegiatan  lain  yang  dapat  dilakukan  adalah  pembangunan destinasi  dan  pelabuhan,  pengembangan  sumber  daya  manusia  melalui  pelatihan,  seminar, lokakarya,  penelitian,  pengembangan  investasi  pariwisata,  kerja  sama  sektor  swasta  dan pertukaran  informasi.  Ada  beberapa  negara  lagi  yang  melakukan  hubungan  bilateral  dengan Indonesia misalnya Tiongkok, dan Vietnam.

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017|Hal.94-111
Namun  perlu  ditegaskan  bahwa second  track  diplomacy belum  cukup  menjadikan pariwisata  untuk  menarik  investasi  namun  membutuhkan  pula public  diplomacy . Public Diplomacy menyangkut multitrack diplomacy adalah metode diplomasi dengan multi jalur. Dalam hal inilah terkait dengan promosi, penyebaran, penjualan berhubungan dengan aktor selain  negara  dalam  model  diplomasi.  Aktor  seperti  Akademisi,  pebisnis,  NGO,  Tokoh agama dan lain-lain merupakan instrumen yang bisa dikembangkan sebagai sarana diplomasi Indonesia diluar negeri.
Alasan  ketiga  adalah  berhubungan  dengan  postur  geopolitik  Indonesia.  Postur Indonesia sebagai  negara kepulauan memungkinkan banyaknya wisatawan asing masuk ke Indonesia  karena  tidak  ingin  ingin  repot  mengurus  visa.  Posisi  Indonesia  yang  terdiri  atas pulau-pulau  memungkinkan  rawan  terjadinya  mobilisasi  orang  asing  masuk  ke  Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya travel agen yang menggunakan hal tersebut sebagai potensi bisnis yang menggiurkan. Jadi ada kemungkinan bahwa para wisatawan yang datang untuk berlibur  bisa  disalahgunakan  untuk  masuk  bekerja  ke  Indonesia  akibat  dari  BVK.  Dikutip dari laman  Ditjen   Imigrasi  RI , Kepala  Kantor  Imigrasi  Kelas  I Khusus  Surabaya  Zaeroji mengatakan  bahwa  ada  agen-agen  travel  yang  mengurusi  dokumen  warga  negara  asing (WNA).  Pasalnya,  banyak  WNA  yang  selalu  bermasalah  dan  terpaksa  berurusan  dengan kantor  imigrasi.  WNA  menggunakan  jasa  agensi  untuk  mengurus  semua  dokumen.  Antara lain, paspor, visa, izin  mempekerjakan tenaga kerja asing(imta), dan sponsor. Masalahnya, banyak agensi yang sulit mengurus karena ada dokumen WNA yang kurang. Realitas inilah menjadi    salah  satu  tingkat  kerawanan  potensi  ancaman  terhadap  masuknya  tenaga  kerja asing selain dari postur geopolitik  Indonesia. Akibatnya dengan paspor visa wisata disalah gunakan untuk bekerja di Indonesia tanpa melakukan laporan ke pihak imigrasi.

## Ancaman Masuknya Tenaga Kerja Asing
Letak geografi Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang mencapai 250 juta orang  lebih  ternyata  tidak  sejalan  dengan  lapangan  pekerjaan  yang  tersedia.  Dengan komposisi penduduk yang banyak seharusnya penyediaan lapagan kerja di  Indonesia harus memadai.  Tujuan  kongkritnya  adalah  untuk  meminimalisir  dampak  munculnya pengangguran yang merajalela yang cenderung bisa saja memicu konflik sosial dan prilaku kriminal  di  masyarakat.  Dengan  tingkat  kestabilan  ekonomi  mencapai  5  persen  lebih  pada ekonomi  makro  Indonesia  masih  belum  maksimal  dalam  meminimalisir  terjadinya pengguran di dalam negeri.
Mengutip  data  BPS  bahwa  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)  Februari  2015 sebesar  5,81  persen  menurun  dibanding  TPT  Agustus  2014  (5,94  persen),  dan  meningkat dibandingkan TPT Februari 2014 (5,70 persen).  Selain itu, (Februari 2014–Februari 2015)

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017|Hal.94-111
kenaikan penyerapan tenaga kerja terjadi terutama di Sektor Industri sebanyak 1,0 juta orang (6,43  persen),  Sektor  Jasa  Kemasyarakatan  sebanyak  930  ribu  orang  (5,03  persen),  dan Sektor Perdagangan sebanyak 840 ribu orang (3,25 persen).  Pada Februari 2015, penduduk bekerja  masih  didominasi  oleh  mereka  yang  berpendidikan  SD  ke  bawah  sebesar  45,19 persen, sementara penduduk bekerja dengan pendidikan Sarjana ke atas hanya sebesar 8,29 persen.
Pada Agustus 2016, jumlah angkatan kerja sebesar 125,44 juta orang naik sebanyak 3,06 juta orang dibandingkan Agustus 2015.  Jumlah penduduk bekerja meningkat sebanyak 3,59  juta  orang.    Jumlah  pengangguran  turun  sebanyak  530  ribu  orang.  TPT  mengalami penurunan sebesar 0,57 persen poin. Jumlah penduduk yang bekerja turun sebanyak 200 ribu orang.  Penurunan  ini  terutama  terjadi  di  Sektor  Pertanian,  sedangkan  Sektor  Perdagangan mengalami  peningkatan  jumlah  penduduk  yang  bekerja.  Jumlah  pengangguran  turun sebanyak 430 ribu orang. Secara makro ekonomi dan PDB Indonesia juga meningkat namun sepertinya tidak secara mikro atau senyatanya. Hal ini masih terlihat jumlah pengguran yang besar terutama di kota besar. Kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan bukan hanya di alami oleh  orang  yang  memiliki  pendidikan  rendah  bahkan  tingkat  kompetisi  sarjana  dan ketersediaan lapangan kerja tidak sebanding dengan lulusan dari ribuan perguruan tinggi di Indonesia.
Inilah  yang  menjadi problems di  saat  kondisi  internal  saja  masih  kesulitan  dalam menciptakan ketersediaan lapangan kerja, justru ancaman tenaga kerja asing  berdatangan ke Indonesia.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  dampak  dari  kebijakan  bebas  visa  asing  yang diterapkan  oleh  pemerintah  untuk  memaksimalkan  potensi  pariwisata  sebagai  akses  untuk mendapatkan  devisa  Negara.  Kebijakan  strategis  BVK  memang  sangat  potensial  namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa ada banyak keuntungan yang didapat oleh sejumlah oknum terkait  dengan  munculnya  kebijakan  itu.  Misalnya  para  agen  perjalanan  yang  tidak  terlalu detail  memeriksa  para  travelernya,  belum  lagi  prilaku  korup  sejumlah  petugas  terutama daerah perbatasan.
Terkait kebijakan BVK menjadi ontologi membanjirnya kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Dampaknya jelas adalah pada ketersediaan lapangan kerja, sebab dalam beberapa kasus dengan menggunakan paspor wisata beberapa wisatawan menggunakan celah tersebut untuk  bekerja  di  Indonesia.  Memperkuat  pernyataan  penulis,  mengutip  Ronny  Sompie, Direktur  Jenderal  Imigrasi,dikutip  dari  laman  berita  Ditjen  Imigrasi  RI,  bahwa  Pemberian fasilitas bebas visa wisatawan asal 30 negara oleh pemerintah meningkatkan jumlah warga negara  asing  yang  masuk  ke  Indonesia.  Pada  Juni-Agustus  2015  terdapat  864.982  orang
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017|Hal.94-111
warga negara asing masuk ke Indonesia. Padahal, pada periode yang sama tahun sebelumnya hanya terdapat 740.718 orang warga negara asing yang masuk ke dalam negeri. Itu artinya pada Juni-Agustus 2015 ada kenaikan warga negara asing yang masuk ke  Indonesia hingga 124.264 orang dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dikutip  dari  Detiknews,  menurut  Mentri  Hanif  Dhakiri  bahwa  TKA  yang  masuk  ke Indonesia dari 2011 sampai 2015. Pada 2011 jumlah TKA sebanyak 77.307 orang, di 2012 sebanyak  72.427  orang,  di  2013  sebanyak  68.957  orang,  di  2014  68.762  orang,  di  2015 sebanyak 69.025 orang. Adapun negara-negara yang warganya bekerja di dalam negeri yaitu menurut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjukkan bahwa pekerja asal Negeri  Jepang  periode  Januari-November  2016  mencapai  12.490  orang  atau  sekitar  16,8 persen dari total TKA yang terdaftar di Indonesia sebanyak 74.183 pekerja. TKA asal Cina merupakan yang terbesar, yaitu berjumlah 21.271 pekerja atau sekitar 28,7 persen. Adapun TKA  asal  Korea  Selatan  menjadi  yang  terbesar  ketiga  dengan  jumlah  8.424  pekerja  atau sekitar  11.4  persen.  Jumlah  TKA  dari  Singapura  mencatat  kenaikan  tertinggi  sepanjang 2016, yaitu sebesar 40 persen menjadi 1.748 pekerja. Adapun jumlah tenaga kerja asing dari Thailand  menurun  paling  besar sebesar  32,7  persen  menjadi  2.394  pekerja.Jumlah  tenaga kerja  asing  (TKA)  yang  berada  di  Indonesia  hingga  November  2016  mencapai  74.183 pekerja meningkat 7,5 persen dari posisi akhir 2015, yaitu 69.025 pekerja. Rata-rata tenaga kerja asing di Indonesia periode 2011-2016 mencapai 71.776 pekerja.
Dalam  KOMPAS.com,  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Kementerian  Hukum  dan  HAM, Ronny F Sompie mengatakan, berdasarkan data yang tersebar dari 125 kantor imigrasi dan 131  tempat  pemeriksaan  imigrasi  di  Indonesia  sejak  Januari  hingga  18  Desember  2016, WNA  yang  datang  ke  Indonesia  mencapai  8.974.141  orang.  Ronny  menyebutkan,  dari jumlah  8,9  juta  perlintasan,  WN  China  yang  datang  ke  Indonesia  sebanyak  1.401.443. Sedangkan  WN  China  yang  keluar  dari  Indonesia  sebanyak  1.452.249  orang.  Kelahan preepsi terkait masuknya tenaga kerja asing bukan sepenuhnya terkait dengan kuantitasnya atau  jumlahnya.  Hal  ini  berkaitan  dengan  kedaulatan  Indonesia  sendiri  yang  tidak sepenuhnya  mampu  menampung  pekerja  dalam  negeri  di  saat  pengangguran  dalam  negeri makin  meluas.  Bahkan  yang  aneh  pernyataan  Jokowi  bahwa  "Hitungan  kita  21.000  itu sangat kecil sekali. Jangan ditambahi nol terlalu banyak," Ucapan ini begitu memukul hati para  penganguran  yang  didalam  negeri.  Poin  utama  adalah  bukan  terkait  faktor  utama tentang  jumlahnya  tetapi  tentang  kemampuan  Negara  dalam  menyediakan  lapamgan  kerja bagi  warganya.  Memang  betul  pemerintah  memiliki  target  mendatangkan  turis  dari  China dengan  jumlah  10  juta  orang.  Namun  ternyata  paspor  wisata  di  ilegalkan  untuk  berbagai kegiatan di Indonesia.

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017|Hal.94-111
Data  yang  dirilis  oleh  Dirjen  Imigrasi  RI  sejak  tahun  2015  Dirjen  Imigrasi  telah menerbitkan  2,895  juta  paspor  dengan  3810  izin  tinggal  untuk  warga  negara  asing.  Pada tahun 2015 terdapat 16.531 orang asing dengan pelanggaran kasus sebanyak 255 orang dan tahun  2016  58.838  dengan  pelanggaran  kasus  sebanyak  264  yang  biasanya  deportasi. Melihat  kenyataan  pelanggaran  imigrasi  akibat  kebijakan  BVK  yang  menjadi  ilegal  oleh wisatawan  terkait  di  beberapa  tempat  di  Indonesia.  Ada  beberapa  kasus  yang  berkaitan dengan TKA, seperti penangkapan 26 buruh ilegal dari Cina di Sukabumi karena diketahui menggunakan visa turis untuk bekerja sebagai buruh di PT Shanghai Electric Group.
Kasus lainnya adalah penangkapan terhadap TKA ketika mereka sedang melakukan pengeboran di lahan Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Di Kalimantan Barat, petugas imigrasi  juga  telah  menangkap  tenaga  kerja  asing  Cina  yang  bekerja  di  CV  Sari  Pasifik Wood Factory, Kubu Raya. Kasus pelanggaran tenaga kerja asing juga terjadi di Kalimantan Tengah. Pada bulan April 2016, ada empat orang asing dari Cina  yang  masuk Kalimantan Tengah dan bekerja di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Murungraya. Mereka telah ditangkap  dan  dideportasi  oleh  petugas  imigrasi  Palangkaraya.  Di  Maluku  Utara,  tenaga kerja  asing  juga  telah  menjadi  masalah.  Pada  September  2016,  jumlah  tenaga  kerja  asing yang  tercatat  di  Dinas  Tenaga  Kerja  Maluku  Utara  mencapai  935  (databooks.com).  Untuk warga negara yang dideportasi, hingga Agustus 2015 telah adalah 9.000 warga negara asing dengan 6.000 jenis pelanggaran.
Mengutip  dari  KOMPAS.com memberitakan  Sebelas  warga  asing  asal  Tiongkok diamankan petugas Imigrasi Klas II Kota Singkawang di areal tambang zircon di Kecamatan Capkala,  Kabupaten  Bengkayang,  Kalimantan  Barat,  Selasa  (10/3/2015).  Kepala Pengawasan  dan  Penindakan  Keimigrasian  (Wasdakim)  Kantor  Imigrasi  Klas  II  Kota Singkawang,  Jose  Rizal  mengatakan,  sebelas  warga  negara  asing  tersebut  bekerja  di  PT Megah  Permata  Karya  Sukses  yang  bergerak  dipertambangan  zircon.  Jose  menjelaskan seharusnya  para  WNA  itu  menggunakan  Kartu  Izin  Tinggal  Terbatas  (KITAS)  jika  ingin bekerja  atau  belajar.  Namun,  karena  tidak  menggunakan  kartu  itulah,  para  pekerja  asal Tiongkok  ini  dianggap  telah  melanggar  UU  Keimigrasian.  KITAS  sendiri  memiliki  masa berlaku selama satu tahun dan bisa diperpanjang kembali jika sudah habis masa berlakunya.
Sedangkan mengutip TEMPO.co.id memberitakan bahwa Kantor Imigrasi Pekanbaru kembali  memulangkan  19  tenaga  kerja  asal  Cina  yang  bekerja  di  proyek  Pembangunan PLTU,  Tenayan  Raya,  Pekanbaru.  Pekerja  tersebut  terbukti  ilegal  lantaran  tidak  memiliki visa bekerja. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan banyak tenaga kerja tidak memiliki visa  bisnis  sebagai  dokumen  resmi  untuk  bekerja.  Mereka  hanya  memanfaatkan  visa kunjungan  untuk  bekerja  di  PLTU  Tenayan  Raya,  Pekanbaru.  Para  pekerja  memanfaatkan
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017|Hal.94-111
Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) untuk bekerja. Modusnya, mereka akan kembali ke Cina setelah visa kunjungan habis masa berlakunya selama dua bulan kemudian akan kembali lagi setelah  perpanjangan.  Dilain  sisi  sudah  terbentuk  Tim  Pemeriksa  Imigrasi  sebanyak  124 yakni 29 TPI bandar udara, 88 TPI Pelabuhan, serta 7 TPI lintas batas darat namun belum bisa maksimal menkan masukanya tenaga kerja asing  yang masif sangat potensial menjadi ancaman potensi ancaman angkatan kerja generasi Indonesia. Sejumlah kasus di atas hanya sebagian kecil dari pelanggaran yang terjadi akibat mobilisasi masa melalui visa wisata yang di ilegalkan.
Menurut  Barry  Buzan.  keamanan  dapat  dipahami  dalam  beberapa  dimensi,  yakni “the  origin  of  threats” atau  asal  ancaman, “the  nature  of  threats” atau  sifat  ancaman, “ changing  response” atau  perubahan  respons,  “ changing  responsibility  of  security atau perubahan tanggungjawab keamanan, dan “values of security ”. Dimensi ini bisa di gunakan untuk menganalisis potensi anacaman tenaga kerja asiing. The origin of threats pada poin ini mewajibkan  Negara  memahami  asal  ancaman.  Tenaga  kerja  asing  bisa  dipahami  sebagai sumber  ancaman.  Dengan  adanya  tenga  kerja  asing  memungkinkan  terjadinya  kompetisi dalam  struktur  konflik  sosial  di  masyarakat.  Kondisi  ini  berkaitan  dengan  ketersediaan lapangan  kerja  yang  sempit  namun  di  sisi  lainya  masuknya  tenaga  kerja  asing  merupakan saingan baru selain pekerja domestik. Akibatnya adalah kompetisi memungkinkan terjadinya struktur social di bawah pada tataran perubahan yang destruktif. Weber mengatakan bahwa konflik  merupakan  realitas  sosial  yang  tidak  bisa  dihindarkan.  Konflik  merupakan  bagian dari dinamika masyarakat menuju perubahan yang menandai struktur sosial berjalan. Lebih lanjut  Galtung  mengatakan  bahwa Conflict  is  “a  dynamic  a  process  in  which  structure, attitudes  and  behavior  are  constanly  changing  and  influencing  one  nother ”(Anak  Agung Banyu  Parawita  dan  Nabila  Sabban:2015:8-9).  Galtung  mengatakan  konflik  terjadi  akibat adanya kontradiksi ( contradiction ) yang dimana kontradiksi itu dipahami oleh berbedanya presepsi  ( attitude) .  Karena  presepsi  itulah  melahirkan  prilaku  atau  tindakan  ( behaviour) . Melihat konteks TKA maka prilaku sosial digeser pada pola tersebut. Hal ini terkait dengan variabel  ketersediaan  lapangan  kerja  di  daerah  tersebut,  apabila  mencukupi  maka  ontologi konflik tidak akan berjalan pada tensi yang tinggi hanya sampai pada tingkat metode diskusi apabila terjadi kontradiksi.
Namun  jika  sebaliknya  maka  prilaku  menuju  pada  pola  desegregasi  atau  saling memaki  dan  destruktif.  Mengambil  salah  satu  TKA  yaitu  asal  Tiongkok  maka  cenderung untuk  mendekonstruksi  Hal  ini  berkaitan  dengan  kisah  masa  lalu  dimana  Tiongkok  di anggap    sebagai    bentuk    imprealisme    baru    dalam    penguasaan    wilayah.    Konflik kemudian  diakselerasi  dalam  kepentingan  politik  sehingga  polanya menuju pada perilaku

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017|Hal.94-111
“saya  memaksa  kamu  melakukan  apa  yang  saya  mau”.  Dalam  hal  ini  ada  yang  menjadi trager dalam  isu  TKA  yaitu  di  mainkan  oleh  elit  politik  demi  kepentingan  kekuasaan. Dengan  isu  PKI,  anti  agama,  dll,  kemudian  menjadi  instrumen  dalam  pola  konflik  yang menjadi sumber kedua setelah kompetisi. Kenyataannya adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan demo untuk menuntut dikeluarkannya TKA China yang ada di Indonesia yang berjumlah 21 ribu orang yang melanggar Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan  UU  Ketenagakerjaan  Nomor  13  Tahun  2003.  Presiden  KSPI,  Said  Iqbal  mengatakan, keberadaan pekerja tak terampil asal China sudah meresahkan kaum buruh. Karena lapangan kerja yang seharusnya untuk warga negara Indonesia direbut oleh warga negara asing. Buruh kesal karena pemerintah selalu menyangkal keberadaan pekerja China. Mereka melayangkan gugatan  di  Jakarta  mewakili  20  Provinsi  ini  paling  lambat  akhir  Januari  2017  (liputan 6.com).
Kemudian, the nature of threats berhubungan dengan sifat ancaman. Dalam masalah ini  ancaman  sifatnya  sangat  masif,  dalam  arti  setelah  berlakunya  BVK  penyalagunaan terhadap BVK semakin masif dimana terjadi penyelewengan terhadap tujuan wisata menjadi tujuan  kerja.  Akibatnya  terjadinya  kompetisi  yang  anarkis  dan  membuat  konstruksi  sosial menjadi terganggu.
Variabel  berikutnya changing  response atau  perubahan  respons  yaitu  berhubungan dengan changing  responsibility  of  security dalam  hal  ini  pemerintah  telah  memperketat masuknya  TKA  dari  Tiongkok  dengan  membuat  Tim  Pora  dan  memperketat  ijin  imigrasi. Walaupun pelanggaran imigrasi selalu bertambah namun pemerintah tetap fokus membenahi kebijakan agar kebijakan ini bukan menjadi celah untuk semakin banyaknya TKA illegal di Indonesia. Hal ini dijelaskan oleh Petugas Imigrasi bahwa orang China yang masuk hanya sekitar 8 juta lebih dan yang keluar melebihi 9 juta. Pada intinya bukan terkait pada jumlah masuk  dan  keluar  namun  jumlah  TKA  yang  bekerja  yang  melanggar  itulah  yang  menjadi masalah yaitu menggunakan visa Kunjungan Ijin Tinggal Sementara justru untuk bekerja di Indonesia.  Poin  terakhir  adalah values  of  security ,  pada  poin  ini  berhubungan  dengan identitas,  dan  integritas.  Identitas  berhubungan  dengan  budaya,  etnik,  agama  di  struktur masyarakat  yaitu  NKRI.  Sedangkan  integritas  berhubungan  dengan  kemampuan  Negara dalam menyediakan lapangan  kerja bagi  warganya. Dalam  arti bahwa hal ini berhubungan dengan  kedaulatan  Negara,  gengsi,  dan  nama  baik.  Artinya  ada  kecenderungan  bahwa mengapa  Negara  bisa  menyediakan  lapangan  kerja  bagi  TKA  sedangkan  bagi  warganya tidak mencukupi.  Pola ini  harus di  pahami sebagai  bentuk  ancaman tenaga kerja domestik yang juga masih terlunta-lunta untuk mencari kerja.

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017|Hal.94-111
Oleh  sebab  itulah,  dengan  analisis  ini  diharapkan  bisa  menjadi  preferensi  untuk mengelola masalah ini lebih baik. Dalam arti jangan sampai struktur sosial terjadi kompetisi dan  saling  memaksa.  Dengan  demikian  polanya  harus  pada  “saya  dan  kamu  melakukan sesuatu  yang  sesuatu  yang  menguntungkan  buat  kita  berdua”.  Bila  pola  kerjasama  ini terbentuk  maka  akan  tercipta  hubungan  sosial  yang  transformatif.  Pola  solusinya  adalah melibatkan  semua  pihak  untuk  membawa  pola  konflik  ini  melalui  metode  diskusi,  baik dalam tingkat lokal, nasional dan bilateral antar negara.

## KESIMPULAN
Berlakunya  implementasi  BVK  merupakan  peluang  besar  bagi  Indonesia  untuk menginternasionalisasi  kepentingan  pariwisata  Indonesia  di  dunia  internasional.  Peluang tersebut dengan strategi memberikan akses khusus kepada 169 negara untuk berkunjung ke Indonesia.  Target  utamanya  adalah  menarik  sebanyak  mungkin  wisatawan  asing  yang kondisi  tersebut  bisa  berpengaruh  pada  akses  pendapatan  nasional.  Dengan  target  20  juta pengunjung  dan  menyerap  tenaga  kerja  sebanyak  13  juta  pekerja  domestik  disertai  upaya meningkatkan  tingkat  kompetitif  Indonesia  dalam  bidang  pelayanan  pariwisata  adalah strategi  kongkrit  pemerintah  untuk  mengkapitalisasi  sumberdaya  produktif  dalam  bidang ekowisata.  Kapitalisasi  sektor  pariwisata  dengan  sejumlah  maksimalisasi  BVK  seperti Branding, Advertising, Selling adalah sejumlah langkah nyata pemerintah untuk menjadikan pariwisata sebagai sumber devisa nasional yang potensial. Perbaikan infrastruktur, kebijakan finansial, pembukaan wilayah “New Bali” disertai teknik e -diplomasi merupakan kombinasi antara kebijakan dan strategi implementasi.
Namun ternyata kebijakan BVK juga memicu kerentanan potensi ancaman keamanan non tradisional.  Hal  ini terjadi  seperti masuknya  TKA di  Indonesia  yang  meningkat  setiap tahunnya meningkat dan sampai tahun 2016 mencapai 70 ribu lebih. Kondisi ini menjadikan munculnya  TKA  bisa  menjadi  lahan  bisnis  ini  sangat  menggiurkan  bagi  sejumlah  oknum. Dengan  adanya  kebijakan  BVK  justru  akan  menimbulkan  mobilitas  masuknya  TKA  ke Indonesia  ke  Indonesia.  Sehingga,  dengan  analisis  keamanan  non  tradisional  bisa disimpulkan  bahwa  Indonesia  memahami  betul  siapa  yang  menjadi  ancaman  yang  bisa mengarah  pada  konflik  di  masyarakat.  Oleh  sebab  itulah  kebijakan  BVK  harus  dikelola dengan  baik,  hal  ini  bukan  hanya  menjadi  tanggung  jawab  imigrasi  atas  nama  negara  dan instansi  lainnya  namun  kebijakan  ini  harus  diawasi  juga  tidak  merusak  tatanan    sosial  di NKRI.

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017|Hal.94-111

## DAFTAR PUSTAKA
Antariksa,  Basuki,  (2011).  Analis  Awal  Masalah  Kerjasama  Internasional  Dalam Pengurangan Dampak Perubahan Iklim Melalui Pariwisata, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata:
Banyu  Perwita,  Anak  Agung  dan  Muhamad  Yani,  Yanyan,  (2005),  Pengantar  Studi Hubungan Internasional,  Bndung: Remaja Rosdakarya.
Bayu  ,  Arip  Dkk  ,  (2013).  Jurnal  Mina  Laut  Indonesia.Vol.1  No.1,  Kendari:  FPIK UNHALU.
Carlsnaes ,Walter, Dkk, (2013), Handbook Of International Relational trjmh , Nusamedia : Bandung,
Hakim , Cappy, (2011), Pertahanan Indonesia, Red & White Publishing: Indonesia.
Haryanto,  Sigit,  (2016)  Strategi  Pemasaran  Wisata  Dengan  Pendekatan,  DOT,  BAS  dan
POS,  Kementrian  Koordinator  Bidang  Maritim  dan  PUSHANKAM  UPN”Veteran” Yogyakarta: Yogyakarta.
Kementrian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif,  (2015).  Laporan  Akuntanbilitas  Kinerja Kementrian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif,    Jakarta:  Kementrian  Pariwisata  dan Ekonomi Kreatif.
Laporan  Kinerja  Kementrian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  Tahun  (2014),  Jakarta: Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
May,  Rudy  T,  (2002),  Studi  Strategis  Dalam  Transformasi  Sistem  Internasional  Pasca Perang Dingin, PT.Rafika Aditama: Bandung.
Muhamad  Fathun,  Laode,  (2016).Traansformasi  Isu-Isu  Hubungan  Internasional  Pasca Perang  Dingin  Di  Era  Globalisasi,  Yogyakarta:  Magister  Hubungan  Internasional. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Nurdin, Rachmad Angga, (2015), Keamanan Global, Bandung : Alfabeta.
Suprianto, Makmur, (2014), Tentang Ilmu Pertahanan, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
Asvaliantina,  Velly,  (2006).  Dalam  Seminar  Digital  Diplomacy.  Jakarta:  Deputi  Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman.
www.datacenter.bappedakaltim.com/data/pramusrenbangnasb/Multilateral%20Plan%
20Pariwisata.pdf, diakses pada 15 Oktober 2016 Pukul 20.18 WIB.
www.news.metrotvnews.com/read/2015/11/11/189909/lima-poin-kerja-sama-bidang- pariwisata-indonesia-italia, diakses pada 15 Oktober 2016 Pukul 20.19 WIB.
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017|Hal.94-111
www.travel.detik.com/read/2016/11/16/182010/3347053/1382/indonesia-dan-singapura- perkuat-kerjasama-di-bidang-pariwisata  ,  diakses  pada15  Oktober  2016  Pukul  20.28 WIB.
www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/1151-imigrasi-kini-waspadai-agen-travel- abal-abal, diakses pada 15 Oktober 2016 Pukul 20.30 WIB.
www.imigrasi.go.id/index.php/en/berita/berita-utama/816-bebas-visa-jumlah-wna-di-indonesia- bertambah, diakses pada 15 Oktober 2016 Pukul 20.35 WIB.
news.detik.com/berita/d-3379674/menaker-hanif-dhakiri-tka-ilegal-ada-tapi-isu-tka-china-itu- politis,  diakses pada 15 Oktober 2016 Pukul 20.38 WIB.
www.nasional.kompas.com/read/2016/12/24/14435601/
dirjen.imigrasi.ungkap.data.wn.china.yang.keluar-masuk.indonesia,  diakses  pada  15 Oktober 2016 Pukul 20.48 WIB.
www.m.tempo.co/read/news/2017/02/23/063849375/imigrasi-pekanbaru-deportasi-19-tenaga- kerja-asal-cina, diakses pada 15 Oktober 2016 Pukul 20.50 WIB.
www.bisnis.liputan6.com/read/2784454/protes-serbuan-pekerja-china-buruh-bakal-demo, diakses pada 15 Oktober 2016 Pukul 20.52 WIB.
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017|Hal.94-111