## EXECUTIVE REVIEW DAN JUDICIAL REVIEW TERHADAP PERATURAN DAERAH SEBAGAI IMPLEMENTASI UNSUR-UNSUR NEGARA HUKUM
Taopik Iskandar *) taopika@gmail.com
Hendi Budiaman *) budiamanhendi@gmail.com
(Diterima 19 Februari 2022, disetujui 05 Maret 2022)

## ABSTRACT
The  Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia  is  a  country  that  adheres  to  the supremacy  of  the  constitution,  where  the  constitution  is  used  as  the  source  of  the highest  legal  order  so  that  all  laws  and  regulations  may  not  conflict  with  the  1945 Constitution of the Republic of Indonesia. as the basis for the administration of local government. Regional autonomy gives regional heads the authority to form regional regulations, but at this time there are many regional regulations that are regulated by the  government,  both  at  the  provincial  and  district/city  levels,  so  it  is  necessary  to supervise  the  implementation  of  regional  government  as  an  effort  to avoid  mistakes in  the  formation  of  regional  regulations.  .  Based  on  this,  how  about  the  supervision (executive  review)  and  (judicative  review)  of  regional  regulations  as  the implementation of the elements of the rule of law?. The state of Indonesia is a state of law that has the concept of a state based on Pancasila. Article 7 of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation as amended by Law Number 15  of  2019  concerning  Amendments  to  Law  Number  12  of  2011  concerning  the Establishment  of  Legislation  states  regarding  the  hierarchy  of  laws.  Regional Regulations  are  further  elaboration  of  higher  laws  and  regulations  by  taking  into account  the  characteristics  of  each  region  and  Regional  Regulations  are  prohibited from contradicting the public interest and/or higher laws and regulations. With regard to regional regulations which are considered to be in conflict with higher regulations or contrary to the public interest, the Supreme Court can examine it using the Judicial review model and by the Government carried out by the Ministry of Home Affairs with the executive review model as elements of the rule of law.
Keywords :  Supremacy  of  the  Constitution,  Regional  Regulations,  Supervision, elements of the rule of law
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

## ABSTRAK
Negara Kesatuan Republuk Indonesia merupakan negara yang menganut supremasi konstitusi,  dimana  kostitusi  dijadikan  sumber  tertib  hukum  yang  tertinggi  sehingga semua  peraturan  perundang-undangan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  Undang- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dalam  penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memerlukan perangkat hukum daerah atau peraturan daerah sebagai  landasan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Otonomi  daerah memberikan kewenagan kepada kepala daerah untuk membentuk peraturan daerah, akan tetapi pada saat ini banyak peraturan daerah yang ditertibkan oleh pemerintah, baik  pada  tingkat  Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota,  sehingga  diperlukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya untuk menghindari  kekeliruan  dalam  pembentukan  peraturan  daerah.  Berdasarkan  hal tersebut,  maka  bagaimana  pengawasan  ( executive  review) dan (judicative  review) tehadap  peraturan  daerah  sebagai  implementasi  unsur-unsur  negara  hukum? Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  memiliki  konsep  negara  hukum Pancasila.  Dalam  pasal  7  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011    Tentang Pembentukan  Peraturan  Prundang-undangan  sebagaimana  telah  dirubah  dengan Undag-undang  Nomor  15  tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor  12  Tahun  2011    Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan menyatakan  mengenai  hirarki  perundang-undangan.  Peraturan  Daerah  merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan  ciri  khas  masing-masing  daerah  dan  Peraturan  Daerah  dilarang bertentangan  dengan  kepentingan  umum  dan/atau  peraturan  perundang-undangan yang lebih  tinggi.    Berkaitan  dengan  peraturan  daerah  yang dianggap  bertentangan dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi  ataupun  bertentangan  dengan  kepentingan umum  dapat  diuji  oleh  Mahkamah  Agung  dengan  model Judicial  review dan  oleh Pemerintah yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri dengan model executive review sebagai unsur-unsur negara hukum.
Kata  Kunci  : Supremasi  Konstitusi,  Peraturan  daerah,  Pengawasan,  Unsur-unsur negara hukum

## I. Pendahuluan
Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  merupakan  negara  yang  menganut Supremasi konstitusi (supremacy of constitution) yang mana konstitusi  dijadikan sumber  tertib  hukum  yang  tertinggi,  sehingga  semua  peraturan  perundang- undangan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  konstitusi  yaitu  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Hukum  positif  dirancang berjenjang,  peraturan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan  dengan peraturan  yang  lebih  tinggi.    Dalam  Teori  Kelsen  tentang  stufenbau  theory  : “Keberadaan kaidah yagn lebih rendahditentukan oleh kaidah lebih tinggi dengan demikian  kaidah  konkrit  berlaku  berdasarkan  kaidah  abstrak,  sedangkan  kaidah
abstrak  berlaku  berdasarkan  kaidah  dasar  atau  grundnorm ”  (Purbacaraka  dan Ali, 1990: 58 – 71).
Penyelenggaraan  otonomi  daerah  memerlukan  perangkat  hukum  daerah atau peraturan daerah sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Philipus Mandiri Hadjon (2004)  berpendapat bahwa ”Penyelenggaraan. pemerintahan.  Daerah.  diperlukan  instrumen  hukum  dalam  rangka  mengelola dan membangun daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah itu. Dalam konteks inilah Peraturan Daerah (Perda) adalah memiliki peran penting ”.
Landasan  konstitusional  pembentukan  Peraturan  Daerah  ditegaskan dalam  pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 : “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. ”.
Otonomi  daerah  memberikan  kebebasan  kepada  daerah  untuk  membuat Peraturan  Daerah,  akan  tetapi  tidak  sedikit  peraturan  daerah  ditertibkan  oleh pemerintahan,  baik  pada  tingkat  provinsi  maupun  Kabupaten/Kota.  Dalam peraturan  perundang-undangan,  Peraturan  Daerah  memiliki  posisi  yang  unik karena  meski  hirarki  Peraturan  Daerah  berada  di  bawah  undang-undang,  tetapi tidak  terdapat  kesatuan  pendapat  diantara  para  pakar  mengenai  siapa sebenarnya  yang  berwenang  mengujinya.  Perdebatan  mengenai  berlakunya excecutive  review dan judicial  review terhadap  Peraturan  Daerah  menjadi pertanyaan tersendiri di era otonomi daerah mengingat Peraturan Daerah adalah produk  Kepala  Daerah  dan  DPRD  di  suatu  daerah  yang  bersifat  otonom (Goesniadhie: 2010)
Berdasarkan  kondisi  tersebut,  maka  diperlukan  pengawasan  terhadap penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Pengawasan  tersebut  dilaksanakan sebagai  upaya  untuk  menghindari  terjadinya  kekeliruan-kekeliruan  dalam pembentukan peraturan daerah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka  Bagaimanakah pengawasan ( executive review ) dan ( judicial review ) terhadap Peraturan Daerah sebagai implementasi unsur-unsur negara hukum.

## II.  Metode Penelitian
Di  dalam  penulisan  ini,  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, mengkaji
dan  menganalisa  data  sekunder,  yang  berhubungan  dengan  beberapa  hal tentang Executive review dan Judicial review terhadap peraturan daerah

## III.  Hasil dan Pembahasan

## 3.1.  Konsep Negara Hukum
Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dalam  Pasal  1  ayat  (3)  menyatakan  bahwa  “Negara  Indonesia  adalah negara  hukum”,  sehingga  tidak  diragukan  lagi  bahwa  Indonesia  adalah sebagai  negara  hukum  karena  secara  tegas  ditetapkan  dalam  bentuk norma  hukum  tertinggi.  Indonesia  memiliki  konsep  negara  hukum  yaitu negara  hukum  Pancasila,  hal  ini  dapat  dilihat  dalam  Alenia  ke-4 Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:
Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  pemerintah  negara Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan  keadilan  sosial,  maka  disusunlah  kemerdekaan  kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang  terbentuk  dalam  suatu  susunan  negara  Republik  Indonesia yang  berkedaulatan  rakyat  dengan  berdasar  kepada  :  Ketuhanan Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab,  Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan  dalam  Permusyawaratan/Perwakilan,  serta  dengan Mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Menurut  Sri  Soemantri  Martosoewignjo  (1992:  11)  unsur-unsur hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah :
1. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara;
2. Adanya pembagian kekuasaan negara;
3. Bahwa dalam  melaksanakan tugas dan kewajibannya pemerintah harus  selalu  berdasarkan  atas  hukum  yang  berlaku  baik  yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
4. Adanya  kekuasaan  kehakiman  yang  dalam  menjalankan kekuasaannya merdeka.
Sedangkan  unsur-unsur  minimal  yang  harus  dimiliki  oleh  negara hukum  berdasarkan  pandangan  Bagir  Manan  sebagaimana  dikutip  Utama (2007: 15) adalah sebagai berikut:
1. Semua tindakan harus berdasarkan atas hukum
2. Ada ketentuan yang menjamin hak-hak dasar dan hak-hak lainnya 3. Adanya  kelembagaan  yang  bebas  untuk  menilai  perbuatan penguasa terhadap masyarakat (badan peradilan yang bebas);
4. Ada pembagian kekuasaan

## 3.2. Peraturan Daerah
Legislation berasal dari  bahasa latin, yaitu legis yang berarti hukum dan latum yang berarti membuat. Legislasi adalah sumber hukum, berwujud aturan  hukum  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  berwenang.  Legislasi berarti  pernyataan  formal  dari  badan  legislative  (Sukardi,  2009:  143). Mengenai  legislasi..  tidak  akan  pernah  terlepas  dari  pembicaraan  tentang pembagian  kekuasaan  Negara,  dimana  kekuasaan  Negara  dibagi  menjadi tiga  utama,  yaitu  kekuasaan  legislatif  ( legislative  power. ),  kekuasaan eksekutif ( Executive power. ) dan kekuasaan judisiil ( judicial power ).
Pembentukan  undang-undang  (legislasi)  di  Indonesia  dilaksanakan oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  bersama-sama  dengan  Presiden.  Hal  ini sesuai  dengan  Ketentuan  Pasal  20  UUD  1945.  Dalam  Undang-undang Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Peundang- undangan,  menyatakan Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan pada Pasal 7 :
(1)  Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c.  Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f.  Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(2)  Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Peraturan  Daerah  merupakan  penjabaran lebih lanjut  dari  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dengan  memperhatikan  ciri  khas masing-masing  daerah  dan  Peraturan  Daerah  dilarang  bertentangan dengan  kepentingan  umum  dan/atau peraturan  perundang-undangan  yang lebih  tinggi  Hirarki.  Peraturan  Perundang-undangan  yang  demikian. panjang  dan  kompleks.  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  7  Undang-
undang  nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Peundang-undangan  adalah  tidak  efisien  dalam  kerangka  pemberian  hak kepada  daerah  untuk  membuat  Perda  guna  pelaksanaan  otonomi  dan tugas  pembantuan  dalam  negara  kesatuan.  Sudah  tidak  perlukah  asas hukum delegatus non potes delegare? ( Sukardi, 2009: 148).

## 3.3. Pengawasan (Excecutive Review) Terhadap Peraturan Daerah
Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan  Daerah,  pengawasan  (excecutive  review)  terhadap Peraturan Derah juga dilakukan dengan 2 (dua) mnodel pengawasan, yaitu pengawasan represif dan preventif, yaitu sebagai berikut:

## 1.  Pengawasan Represif
Wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diantaranya adalah membatalkan Perda Kabupaten/Kota, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 91 ayat (3). huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 : “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2),  gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  mempunyai  wewenang: membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota. ” Peraturan  daerah  dilarang  bertentangan  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  kepentingan  umum, dan kesusilaan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 250 (1) Undang-undang Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  “  Perda  dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan”
Menteri  berwenang  membatalkan  Perda  Provinsi,  sedangkan Gubernur  selaku  wakil  Pemerintah  Pusat  berwenang  membatalkan Perda  Kabupaten/Kota,  hal  ini  sebagaimana  dirumuskan  dalam  Pasal 251  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah  Sanksi  bagi  Pemerintah  Daerah  yang  tetap  memberlakukan Perda yang telah dibatalkan ditegaskan pada Pasal 252 :
(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau
kabupaten/kota  yang  masih  memberlakukan  Perda  yang dibatalkan  oleh  Menteri  atau  oleh  gubernur  sebagai  wakil Pemerintah  Pusat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  251 ayat (4), dikenai sanksi.
(2)  Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a.  sanksi administratif; dan/atau
b.  sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda;
(3) Sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) huruf  a  dikenai  kepada  kepala  Daerah  dan  anggota  DPRD berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan  selama  3  (tiga) bulan. (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterapkan pada  saat  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  masih mengajukan keberatan kepada Presiden untuk Perda Provinsi dan kepada Menteri untuk Perda Kabupaten/Kota.
(5) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah  dan/atau  retribusi  daerah  yang  dibatalkan  oleh Menteri  atau  dibatalkan  oleh  gubernur  sebagai  wakil Pemerintah Pusat, dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan.

## 2.  Pengawasan Preventif
Rancangan  Perda  yang  wajib  dievaluasi  adalah  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), APBD, perubahan APBD,  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD,  pajak  daerah, retribusi  daerah  dan  tata  ruang  daerah.  Untuk  Raperda  Provinsi evaluasi dilakukan oleh Menteri, sedangkan untuk Raperda Kabupaten/Kota  evaluasi  dilakukan  oleh  Gubernur  sebagai  wakil Pemerintah Pusat. Hal ini ditegaskan dalam pasal 245 Undang-undang nomor  23  tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah.  Evaluasi Rancangan  Perda  Provinsi,  tentang  RPJPD  dan  RPJMD  diatur  pada Pasal  267,  Evaluasi  Rancangan  Perda  Provinsi  tentang  RPJPD  lebih lanjut diatur pada  Pasal 268, 269. Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD diatur pada Pasal 270 dan ditegaskan pada Pasal 271.
Pasal  321  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  mengatur  tentang  evaluasi  Rancangan  Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Menteri dan evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  oleh  gubernur  diatur  dalam Pasal  322.  Evaluasi  Rancangan  Perda  Provinsi  tentang  Pajak  Daerah
dan  Retribusi  Daerah  ditegaskan  dalam  Pasal  324  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi Daerah ditegaskan  dalam  Pasal  325.  Tata  cara  evaluasi  Rancangan  Perda tentang RPJPD, RPJMD,
APBD, perubahan APBD,
pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD,  pajak  daerah,  retribusi daerah  dan  tata  ruang  daerah  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan Menteri.
Pengaturan  mengenai  Rancangan  Peraturan  Daerah  yang dievaluasi  dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  termuat  dalam  Pasal  245,  Didalamnya disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang dievaluasi terdiri dari  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD), Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD),  APBD, perubahan  APBD,  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD,  Pajak Daerah,  Retribusi  Daerah  dan  Tata  Ruang  Daerah.  Hal  ini  berlaku untuk  Rancangan  Peraturan  Daerah  yang  dibuat  oleh  Provinsi  yang diajukan untuk dievaluasi oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri  dan  Rancangan  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  dievaluasi oleh  Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat.  RPJPD  dalam  hal  ini adalah  dokumen  perencanaan  Daerah  untuk  periode  20  (dua  puluh) tahun, sedangkan RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Berdasarkan  uraian  mengenai  pengawasan  represif  dan pengawasan  preventif  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  maka  dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  ada  pendelegasian  kewenangan pembatalan  Perda  Kabupaten/Kota.  Kewenangan  Pembatalan  Perda Kabupaten/Kota  didelegasikan  kepada  Gubernur  sebagai  Wakil Pemerintah  Pusat  dan  pembatalannya  ditetapkan  dengan  Keputusan Gubernur.  Hal  ini  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  251  ayat  (2)  dan  ayat (4)  UU  No.  23 Tahun 2014.  Selanjutnya  dalam  Pasal  251  ayat (3)  UU No. 23 Tahun 2014 diatur pula bahwa apabila Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Peraturan daerah
Kabupaten/Kota  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  kepentingan  umum,  dan/atau kesusilaan,  Menteri  Dalam  Negeri  mengambil  alih  kewenangan membatalkan Perda Kabupaten/Kota.
Ada  beberapa  konsekuensi  yang  kemudian  muncul  terkait pengaturan tersebut, antara lain:
1.  Sejak  adanya  Keputusan  Pembatalan,  maka  paling  lama  7 (tujuh)  Hari  setelah  keputusan  pembatalan  diterbitkan, Bupati/Walikota  harus  menghentikan  pelaksanaan  Perda  dan selanjutnya  DPRD  bersama  kepala  daerah  mencabut  Perda dimaksud (Pasal 251 ayat (5)). 2.  Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota  tidak  dapat  menerima  keputusan  pembatalan Perda  Kabupaten/Kota  dengan  alasan  yang  dapat  dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan,
Bupati/WaliKota  dapat  mengajukan  keberatan  keberatan kepada  Menteri  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  sejak keputusan  pembatalan  Perda  Kabupaten/Kota  (Pasal  251  ayat (8)).
3.  Apabila  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  kabupaten/kota masih  memberlakukan  Perda  yang  oleh  Gubernur  sebagai wakil  Pemerintah  Pusat,  maka  dikenai  sanksi  administratif dan/atau  sanksi  penundaan  evaluasi  rancangan  Perda  (Pasal 252 ayat (1) dan ayat (2)). Sanksi administratif yang dikenakan kepada  kepala  Daerah  dan  anggota  DPRD  berupa  tidak dibayarkan  hak-hak  keuangan  yang  diatur  dalam  ketentuan peraturan  perundang-undangan  selama  3  (tiga)  bulan  (Pasal 252 ayat (3)). Sanksi tidak diterapkan pada saat penyelenggara Pemerintahan  Daerah  masih  mengajukan  keberatan  kepada Presiden untuk Perda (Pasal 252 ayat (4)).
4.  Khusus berkenaan sanksi terhadap pemberlakuan Perda Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  maka  dalam  hal  penyelenggara Pemerintahan  Daerah  provinsi  atau  kabupaten/kota  masih memberlakukan  Perda  mengenai  pajak  daerah  dan/atau
retribusi  daerah  yang  dibatalkan  oleh  Menteri  atau  dibatalkan oleh  gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat,  dikenai  sanksi penundaan atau  pemotongan  DAU dan/atau DBH  bagi  Daerah bersangkutan (Pasal 252 ayat (5)).
Dalam  hal  pengawasan  terhadap  Rancangan  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota,  Gubernur  bertugas  melakukan  evaluasi  dan  memiliki kewenangan untuk melakukan  pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  Pasal  91  ayat  (2)  huruf  d  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa dalam melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan,    Gubernur  sebagai  wakil Pemerintah  Pusat  mempunyai  tugas  melakukan  evaluasi  terhadap rancangan  Perda  Kabupaten/Kota  tentang  RPJPD,  RPJMD,  APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah. Selanjutnya pada Pasal 91 ayat  (3)  huruf  a  ditegaskan  bahwa  dalam  melaksanakan  tugas, Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  mempunyai  wewenang membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota.
Evaluasi Ranperda Kabupaten/Kota merupakan jenis pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintaha pusat  di  daerah  yang  bersifat  preventif,  hal  ini  penting  karena merupakan  salah  satu  usaha  untuk  menjamin  terselenggaranya pemerintahan  dan  keserasian  antara  penyelenggaraan  pemerintahan oleh daerah-daerah dengan  pemerintahan,  serta  menjamin  kelancaran penyelenggaraan  pemerintahan  secara  berdaya  guna  dan  berhasil guna.
3.4. Pengujian (Judicial Review) Terhadap Peraturan Daerah
1.  Pengujian (Judicial Review) Terhadap Peraturan Daerah   Berdasarkan UUD 1945
Judicial  Review)  terhadap  Peraturan  Daerah  merupakan kewenangan  Mahkamah  Agung  yang  diberikan  oleh  UUD  1945, sebagaimana  dirumuskan  dalam  Pasal  24A  ayat  (1)  UUD  1945  : “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan  perundang-undangan  dibawah  undang-undang  terhadap
undang-undang,  dan  mempunyai  wewenang  lainnya  yang  diberikan oleh undang- undang”
2.  Pengujian  (Judicial  Review)  Terhadap  Peraturan  Daerah  Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undan-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Kewenangan  Mahkamah  Agung  untuk  menguji  peraturan perundang-undangan  di  bawah  undang-undang,  di  dalamnya  juga termasuk  Peraturan  Presiden,  Peraturan  Menteri  dan  Peraturan Gubernur yang membatalkan Peraturan Daerah, berdasarkan UU No. 5 Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  14  Tahun  1985  tentang Mahkamah Agung dirumuskan dalam Pasal 31:
(1)  Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap undang-undang.
(2)  Mahkamah  Agung  menyatakan  tidak  sah  peraturan perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  atas  alasan bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. (3)  Putusan  mengenai  tidak  sahnya  peraturan  perundang- undangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi  maupun  berdasarkan  permohonan  langsung  pada
Mahkamah Agung. (4)  Peraturan  perundang-undangan  yang  dinyatakan  tidak  sah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  tidak  mempunyai kekuatan hukum mengikat.
(5)  Putusan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3)  wajib  dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak  putusan diucapkan.
3.  Pengujian  (Judicial  Review)  Terhadap  Peraturan  Daerah  Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Kewenangan  Mahkamah  Agung  dalam  menguji  peraturan perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap  undang- undang  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman,  diatur  dalam  Pasal  20  ayat  (2)  huruf  b  yang menegaskan bahwa: “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan
perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap  undang- undang”.
Putusan  Mahkamah  Agung  mengenai  tidak  sahnya  peraturan perundang-undangan  sebagai  hasil  pengujian  dapat  diambil pada  saat permohonan  langsung  pada  Mahkamah  Agung  maupun  pada  tingkat kasasi, hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009:
Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai  hasil  pengujian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) huruf  b  dapat  diambil  baik  berhubungan  dengan  pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
4.  Pengujian  (Judicial  Review)  Terhadap  Peraturan  Daerah  Berdasarkan Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
MA  dalam  menguji  Perundang-undangan  di  bawah  Undang-
Undang  berdasarkan  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  ditegaskan  pada  Pasal  9  ayat  (2): “Dalam  hal  suatu  Peraturan  Perundang-undangan  di  bawah  Undang- Undang  diduga  bertentangan  dengan  Undang-Undang,  pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.
5.  Pengujian  (Judicial  Review)  Terhadap  Peraturan  Daerah  Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang  Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Terdapat  perbedaan  antara  pengawasan  preventif  dengan pengawasan  represif  dalam  hal  pembatalan  perda,  dalam  hal  ini dengan  pengawasan  represif,  dimana  semua  pembatalan  Perda  pada pengawasan  represif  menggunakan  Peraturan  Presiden,  sedangkan pembatalan Rancangan Perda pada pengawasan preventif menggunakan  Peaturan  Menteri  dan  Peraturan  Gubernur.  Keputusan pembatalan  atas  Perda  yang  sebenarnya  masuk  dalam  kategori pengawasan  represif  ternyata  juga  tidak  bersifat  final,  oleh  karena tersedia mekanisme pengujian di hadapan MA sesuai dengan Pasal 41 PP No 79 Tahun 2005 .
Ketentuan serupa berlaku untuk Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang  daerah.  Perbedaanya  hanya  pada  pihak  yang  berwenang melakukan  evaluasi.  Sebelum  ditetapkan  oleh  Bupati/Walikota, Rancangan  Perda  Kabupaten/Kota  tersebut  disampaikan  kepada Gubernur.  Selanjutnya  Gubernur  menyampaikan  hasil  evaluasi Rancangan  Perda  Kabupaten/Kota  kepada  Menteri  Dalam  Negeri  dan Menteri  Keuangan  untuk  rancangan  Perda  tentang  pajak  daerah  dan retribusi  daerah,  sedangkan  menteri  yang  membidangi  urusan  tata ruang untuk Rancangan Perda tata ruang daerah.
6.  Pengujian  Terhadap  Peraturan  Daerah  Berdasarkan  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Pengajuan keberatan terhadap pembatalan Perda Provinsi dapat diajukan  oleh  Gubernur  kepada  Presiden,  sedangkan  pengajuan keberatan terhadap pembatalan Perda Kabupatan/Kota dapat diajukan oleh Bupati/Wali Kota kepada Menteri. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 251 ayat (7) dan ayat (8) UU No. 23 Tahun 2014
Pengujian  konstitusional  secara  material  ini  mendapat  dasar yang kuat dalam negara yang mempunyai UUD sebagai satu kumpulan kaidah fundamental yang dinaggap supreme dibanding dengan kaidah- kaidah lain. Kontrol yang dilakukan oleh hakim dalam judicial review itu meliputi  juga  putusan-putusan/produk  pemerintah  yang  bersifat mengatur (reglementer) ataupun yang bersifat perorangan (individual). Berkaitan  dengan  judicial  review  di  dalam  politik  hukum  tidak  dapat dilepaskan  dari  pembicaraan  tentang  perundang-undangan  atau peraturan perundang-undangan. Sebab, judicial review itu bekerja atas dasar  peraturan  perundang-undangan  yang  tersusun  hirarkis. Pengujian  oleh  lembaga  yudisial  dalam  judicial  review  adalah  untuk menilai  sesuai  atau  tidaknya  satu  peraturan  perundang-undangan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  secara hirarkis.  Judicial  review  tidak  bisa  dioperasionalkan  tanpa  ada peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hirarkis (Mahfud M.D, 2007: 126-127).
Judicial  review  merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk menjamin  konsistensi  politik  hukum  nasional  sebagai  aliran  dari konstitusi.  Pelaksanaan  judicial  review  di  Indonesia,  sebelum  adanya perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  kewenangan  judicial  review  ada  pada  Mahkamah  Agung,  tetapi dibatasi hanya pada peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang.  Setelah  adanya  perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  muncul  lembaga  baru  yaitu Mahkamah Konstitusi yang berwenang melakukan judicial review pada undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung tetap pada kewenangan semula.
Mahkamah  Agung  merupakan  lembaga  yang  memegang kekuasaan  kehakiman  yang  diberi  kewenangan  oleh  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  untuk  melakukan pengujian  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang terhadap undang-undang. Perda merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan  yang  dapat  diajukan  judicial  review  kepada Mahkamah Agung.
Terkait  dengan  judicial review  atas  pembatalan  suatu  Peraturan Daerah,  apabila  provinsi,  kabupaten/kota  tidak  dapat  menerima keputusan  pembatalan  Peraturan  Daerah,  maka  Kepala  Daerah  dapat mengajukan  keberatan  kepada  Mahkamah  Agung  (MA)  paling  lambat 15  (lima  belas)  hari  kerja  sejak  pembatalan  diterima  sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004.
Pembatalan  oleh  Mahkamah  Agung  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah  bukan merupakan  pengujian  ( juduicial  review )  Peraturan  Daerah  terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, melainkan pengujian terhadap  Peraturan  Presiden  tentang  pembatalan  Peraturan  Daerah. Sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  Niomor  12  Tahun  2011,  semestinya Peraturan Daerah dapat diujikan langsung ke Mahkamah Agung, tetapi jalur  untuk  pengujian  Peraturan  Daerah  ke Mahkamah  Agung  ini  telah di- bypas s  oleh  Pemerintah  melalui  jalur executive  review .  Belum  tentu
Peraturan  Presiden  ini  dapat  dibenarkan  secara  hukum,  karena  jika hanya menyandarkan pada asas lex superiori derogat lex priori , sangat mungkin  dalam  era  otonomi  luas  banyak  Peraturan  Daerah  yang bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi  yang  belum  sejalan dengan paradigma desentralisasi (Jimly Asshiddiqie, 2006: 108-109).

## IV.  Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  mengenai  pengawasan  ( excecutive review) dan  pengujian (judicial  review) terhadap  Peraturan  Daerah  sebagai implementasi  unsur-unsur  negara  hukum  yakni  pelaksanaan  tugas  dan kewajiban  pemerintah  harus  berdasarkan  atas  hukum,  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah, objek  pengawasan  represif  adalah  semua  Perda kecuali  Perda  tentang  RPJPD,  RPJMD,  APBD,  perubahan  APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan  tata  ruang  daerah,  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  251. Sedangkan  pengawasan  preventif  menggunakan  istilah  “evaluasi”. Pengawasan  preventif  dilakukan  sebelum  Perda  berlaku  atau pengawasan  terhadap  Raperda  yang  telah  disetujui  bersama  antara Kepala Daerah dengan DPRD namun belum ditetapkan sebagai Perda.
2.  Objek  pengawasan  preventif  adalah  Raperda  tentang  RPJPD,  RPJMD, APBD,  perubahan  APBD,  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD, pajak  daerah,  retribusi  daerah  dan  tata  ruang  daerah,  sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  245  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3.  Pengujian  Perda  berdasarkan  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  dilakukan  melalui  mekanisme  pengajuan keberatan.  Pengajuan  keberatan  terhadap  pembatalan  Perda  Provinsi dapat  diajukan  oleh  Gubernur  kepada  Presiden,  sebagaimana ditegaskan  dalam  Pasal  251  ayat  (7),  sedangkan  pengajuan  keberatan terhadap  pembatalan  Perda  Kabupatan/Kota  dapat  diajukan  oleh Bupati/Wali Kota kepada Menteri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 251 ayat (8).
4.  Pengujian  terhadap  Peraturan  Daerah  dapat  dilakukan  melalui Mahkamah  Agung  dengan  model  Judicial  review  dan  oleh  Pemerintah yang  dilakukan oleh  Kementrian  Dalam  Negeri  dengan  model  executive review sebagai unsur-unsur negara hukum.

## Daftar Pustaka
A.  Buku
Asshiddiqie,  Jimly.  2006. Perihal  Undang-undang .  Jakart:  Konstitusi  Press  dan PT. Syaamil Cipta Media.
Hadjon,  Philipus  M.    2004.  Kedudukan  Undang-undang  Pemerintahan  Daerah Dalam  Sistem  Pemerintahan.  Makalah:  Disampaikan  Dalam  Seminar Sistem  Pemerintahan  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD  1945. Surabaya.
Hadjon,  Philipus  M.  2007. Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan  Dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Pembaentukan Peradilan Administras i. Surabaya: Peradaban.
Mahfud M.D. 2007. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi . Jakarta: LP3ES.
Martosoewignjo,  Sri  Soemantri.  1992.  B unga  Rampai  Hukum  Tata  Negara Indonesia . Bandung: Alumni.
Purbacaraka,  Purnadi  dan  M  Chidir  Ali.  1990. Disiplin  Hukum .    Cetakan  ke  4. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sukardi. 2009. Pengawasan Peraturan Daerah (Studi Kasus pada Provinsi Jawa Timur). Jurnal  Konstitusi .  Volume  II  Nomor  1  Juni  2009  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta.
Utama,  I  Made  Arya.  2007. Hukum  Lingkungan,  Sistem  Hukum  Perizinan Berwawasan  Lingkungan  Untuk  Pembangunan  Berkelanjutan .  Bandung: Pustaka Sutra.
B. Perundang - Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-unddang  Nomor    12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Peundang-undangan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

## C.  Sumber Lain
Kusnu
Goesniadhie. 2010. Disharmoni Pengujian Peraturan Daerah. http://blogadeirawansyahmersam.blogspot.com disharmoni-pengujian- peraturan-daerah.html