## TATA KELOLA MPLIK
(STUDI TENTANG KEGAGALAN MANAJEMEN LAYANAN AKSES INFORMASI MASYARAKAT DI KOTA MAKASSAR DAN MANADO)
MPLIK GOVERNANCE
(STUDY OF MANAGEMENT FAILURE ON INFORMATION ACCESS SERVICES AT MAKASSAR AND MANADO CITY)

## Heru Pudjo Buntoro
Puslitbang Penyelenggaraan Pos dan Informatika – Kementerian Kominfo Jalan Medan Merdeka Barat No.9 herubuntoro@yahoo.com
Naskah diterima : 16 Oktober 2013; Direvisi : 6 Desember 2013 ; Disetujui : 13 Desember 2013

## ABSTRAK
Tulisan  ini  melaporkan  temuan  sebuah  studi  yang  dilakukan  terhadap  Tata  Kelola Mobil  Pusat  Layanan  Internet  Kecamatan  (MPLIK)  di  kota  Makassar,  provinsi  Sulawesi Selatan  dan  kota  Manado,  provinsi  Sulawesi  Utara.  Studi  dilakukan  dengan  pendekatan kualitatif.  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara  mendalam  dan Focused  Group Discussion (FGD)  dengan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  MPLIK.  Selain  itu  dilakukan pula  pengamatan  langsung  terhadap  operasional  MPLIK  di  lapangan,  serta  studi  dokumen terkait.  Studi  ini  antara  lain  menemukan  bahwa  gagalnya  tata  kelola  MPLIK  di  daerah tersebut  disebabkan  oleh  pemahaman  yang  salah  tentang  pengelolaan  MPLIK  oleh  pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  kesepakatan  antara  penyedia  jasa  dan  pemerintah  daerah.  Oleh sebab  itu  perbaikan  tata  kelola  MPLIK  yang  benar  diperlukan,  dengan  mengacu  pada perencanaan  kegiatan  dan  pemberdayaan  sumberdaya,  pengoperasian,  pengendalian  dan pengawasan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola MPLIK yang baik dan benar.
Kata Kunci : Tata Kelola, MPLIK, Akses Informasi

## ABSTRACT
This  Paper  reports  the  findings  of  a  study  conducted  to  the  governance  of  Mobile  Internet Service  Center  for  District (MPLIK) in  the  city  of  Makassar,  South  Sulawesi  Province  and the  city  of  Manado,  North  Sulawesi  Province.  This  study  employed  qualitative  approach, where  data  was  collected  through  in-depth  interviews,  Focused  Group  Discussion  (FGD), direct  observation,  examination  of  documents,  and  archival  footage.  The  important  finding shows  that  the  failure  of  MPLIK  management  in  the  region  mainly  caused  by misunderstanding  of  related  sides  who  involved  in  the  agreement,  especially  the  MPLIK (internet)  provider,  and  the  local  government.  That  is  why  the  implementation  of  the  right management principels needed. All sides involved must soon implemented the right planning, organizing, actuating, and controlling of the MPLIK, so that it is exceptionally beneficial to the local people.
Keywords : Governance, MPLIK, Information Access

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Keinginan  pemerintah  RI  khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam  upaya  mempersempit  kesenjangan digital  melalui  pemerataan  informasi  dan penyediaan  akses  teknologi  informasi  dan komunikasi  kepada  masyarakat,  antara  lain terwujud  dalam  bentuk  Mobil  Pusat Layanan  Internet  Kecamatan  (M-PLIK). Mobil  Pusat  Layanan  Internet  Kecamatan (M-PLIK)  yang  merupakan  salah  satu program  kementerian  Komunikasi  dan Informatika  (Kemkominfo)  telah  dibangun di  seluruh  penjuru  kecamatan  di  Indonesia. Menurut  Dr.  Kalamullah  Ramli  staf  ahli pada  Kemkominfo  "Sampai  saat  ini  sudah 1.600 unit MPLIK yang sudah terdistribusikan  ke  seluruh  pelosok  yang belum terjangkau jaringan internet, distribusi MPLIK sudah sejak tahun 2011," katanya  di  sela  pemberangkatan  40  unit MPLIK  di  Pangkalan  TNI  AL  Maritim Surabaya ke provinsi Gorontalo. 1
MPLIK  merupakan  Pusat  Layanan Internet  Kecamatan  yang  bersifat  bergerak untuk  akses  internet  yang  sehat,  aman, cepat  dan  murah.  MPLIK  adalah  mobil yang dimodifikasi dan dilengkapi enam unit
1 ( http://www.tribunnews.com : 24/7/2012)
komputer  jinjing  (laptop)  dan  enam  kursi serta  dioperasikan  dua  petugas  yang  terdiri atas  seorang  pengemudi  dan  seorang  yang bertugas  melayani  para  pengguna  jasa internet. Baru-baru ini bahkan MPLIK telah dilengkapi  dengan  LCD  tujuannya  agar dapat  digunakan  pula  untuk  keperluan sosialisasi  kepada  masyarakat.  MPLIK merupakan  pelaksanaan  dari  program Universal  Service  Obligation (USO)  Pusat Layanan  Internet  Kecamatan.  Hasil  sinergi antara  Telkom  dengan  Balai  Penyedia  dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Pengadaan MPLIK merupakan kerjasama antara BP3TI dengan  beberapa  mitra  antara  lain  PT. Telkom,  Multidana  Rencana  Prima,  PT. AJN  Solusindo,  PT.  WIN,  PT.  Lintas  Arta dan  Radnet 2 .  Dari  seluruh  mitra  kerja tersebut PT. Telkom adalah yang utama.
MPLIK  dimaksudkan  untuk  melayani masyarakat  umum  yang  berada  didaerah- daerah  kecamatan  yang  belum  terjangkau oleh  fasilitas  internet.  Penyediaan  MPLIK merupakan  amanat  dari  pasal  5  peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 tentang  Penyedia  Jasa  Akses  Internet  Pada wilayah pelayanan Telekomunikasi Internet
2 (http:// WWW.LKPP.go.id\ ).
Kecamatan,  sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan informatika No.
19/PER/M.- .KOMINFO/12/2010.
Jadi program M-PLIK bernilai sangat strategis di bidang pembangunan telekomunikasi, untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah-daerah terpencil dan tertinggal di Indonesia. Selain itu  program  inipun  bertujuan  antara  lain pemerataan  akses  teknologi  informasi  dan komunikasi,  meminimalisir  kesenjangan informasi,  dan  terciptanya  koneksi  antara masyarakat,  pemerintah,  pengusaha  serta antara  semua  pihak  yang  terkait  secara timbal  balik.  Selain  itu  MPLIK  juga bertujuan untuk mendukung kegiatan perekonomian,  memantapkan  pertahanan dan keamanan nasional serta mencerdaskan bangsa  dan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. MPLIK juga merupakan komitmen  Nasional  terhadap  kesepakatan Internasional  (WSIS)  untuk  mewujudkan masyarakat informasi.
Cepatnya  penetrasi  informasi  di masyarakat  dibandingkan  dengan  kesiapan masyarakat itu sendiri, menjadi keprihatinan besar pemerintah dalam realita kehidupan  saat  ini.  Sementara  itu  di masyarakat  telah  cukup  banyak  dibangun MPLIK dan telah diserahkan pada Pemerintah  Daerah.  Kita  tidak  tahu
tepatnya  bagaimana  Pemda  bersama  mitra kerja  terkait  mengelola  MPLIK  tersebut. Sedangkan  di  masyarakat  banyak  sekali ditemui  keluhan  dan  kritikan  bahwa MPLIK  yang  diprogramkan  pemerintah ternyata  tidak  bekerja  maksimal.  Hal  ini memunculkan pemikiran perlunya mengevaluasi tata kelola MPLIK. Jadi studi ini  mencoba  untuk  mengetahui  tentang kegagalan manajemen MPLIK dalam memberikan  layanan  pada  masyarakat terutama  di  Kota  Makassar  dan  Manado. Secara  rinci  akan  dilihat  bagaimana perencanaan  kegiatan  dan  pendayagunaan sumberdaya operasional MPLIK, bagaimana  MPLIK  tersebut  beroperasi  di lapangan,
dan bagaimana pengendalian/pengawasan MPLIK di lapangan.

## TUJUAN DAN MANFAAT
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kegagalan manajemen  yang  dilakukan  MPLIK  dalam memberikan  layanan  akses  informasi  pada masyarakat di Kota Makassar dan Manado. Adapun  manfaatnya  ialah  hasil  studi  ini dapat menjadi  bahan  bagi  masyarakat  yang ingin memperoleh data yang valid mengenai  tata  kelola  MPLIK  dan  kinerja penyelenggara  jasa  layanan  MPLIK  di daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan  kualitatif  dengan  paradigma interpretivism. Menurut Dr. Wasis Budiarto MS.,  APU,  dari  Universitas  Wijaya  Putra, Surabaya, bila masalah yang sedang diteliti bersifat  kompleks  dan sosially construkted maka  dilakukan  penelitian  kualitatif  untuk mendeskripsikan suatu fenomena. 3
Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara  wawancara  mendalam  dengan  para pejabat terkait, untuk memperoleh informasi yang mempunyai keterkaitan baik langsung  maupun  tidak  langsung  dengan topik kajian. Wawancara mendalam dilakukan  untuk  mengkaji  ulang  data  dan memperkaya wawasan permasalahan tentang  MPLIK  secara  kualitatif  terutama dengan  para  pejabat  di  lokasi  penelitian seperti  penanggung  jawab  MPLIK  dan pengelola/petugas  MPLIK  di  lapangan.
Disamping  itu  dilakukan  pula Focused Group  Discussion ( FGD )  dengan  beberapa pihak  terkait  penyelenggaraan  MPLIK dengan  jumlah  peserta  8  (Delapan  orang), antara lain unsur Kominfo Daerah /Penanggung Jawab MPLIK, unsur pengelola lapangan MPLIK, unsur penyedia jasa  MPLIK/Telekomunikasi,  unsur  pakar TIK/Perguruan  Tinggi,  unsur  pemilik Warnet,  dan  unsur  pemakai/pengguna MPLIK  (2  orang).  Ditambah  1  orang
3 (http://www.slideshare.net).
moderator  dan  3  orang  staf  teknisi (Notulen, Teknisi AV, dan Dokumentasi).
Untuk memperkaya wawasan dilakukan  pula  observasi  di  lapangan  yang di maksudkan untuk mendiskripsikan kondisi  MPLIK  beserta  perlengkapannya dan  setting  sosial  di  masing-masing  lokasi penelitian,  dengan  mencatat  hari,  tanggal, lokasi,  dan  mulai  beroperasinya  MPLIK. Sedangkan  pengumpulan  data  sekunder dilakukan dengan cara mempelajari berbagai  dokumen  dan  bahan  pustaka terkait  serta  melalui  internet.  Pengolahan dan  analisa  data  pada  intinya  dilakukan terhadap informasi baik berupa data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh. Kemudian  dianalisis  maknanya  sehingga dapat  diperoleh  pemahaman  yang  minimal mendekati kebenaran.
KERANGKA TEORITIS .
MPLIK  dibiayai  dari  dana Universal Service  Obligation (USO),  yakni  setoran dari  10  operator  telekomunikasi  yang dialokasikan  dalam  Pendapatan  Negara Bukan  Pajak  (PNBP).  Besaran  setoran yakni  1,25  persen  dari  pendapatan  kotor tiap-tiap perusahaan operator telekomunikasi.  Dari  total  anggaran  2010- 2014 untuk program PLIK/MPLIK jumlahnya  mencapai  sekitar  Rp  3  triliun. Anggaran  itu  dibayarkan    ke-  pada  enam pemenang tender proyek, yakni PT Telkom,

## PT  Multidana  Rencana  Prima,  PT  AJN
Solusindo,  WIN,  PT.  Lintas  Arta,  dan Radnet dengan syarat sebagaimana tercantum  dalam  kontrak.  Para  pemenang tender berkewajiban menyediakan peralatan hingga  melaksanakan  program  tersebut. Dan  nantinya  pemerintah  akan  membayar kepada  para  pemenang  tender  setelah kewajiban pelaksanaan PLIK/MPLIK terpenuhi. 4 MPLIK  mempunyai  kelebihan pada tingkat mobilitas, yaitu ditempatkan di mobil  sehingga  dapat  dibawa  kemana  saja. Jadi mobil ini dirancang untuk menampung seluruh  paket  yang  berisi  VSAT  ( Very Small Aperture Terminal ), Notebook , server , UPS , DVD  player , TV  LCD ,  dan Generator set  untuk  menyediakan  listrik. MPLIK  mampu  melayani  seluruh  wilayah kabupaten  secara  terbatas.  Jadi  idealnya layanan  yang  diberikan  oleh  MPLIK memungkinkan  masyarakat  atau  lembaga baik  pemerintah  maupun  masyarakat  di kabupaten dapat menggunakannya.
Koneksi  internet  MPLIK  dilakukan dengan  menggunakan  antena  VSAT  yang merupakan  teknologi  komunikasi  satelit yang memungkinkan seluruh tempat mendapatkan akses internet tanpa terkecuali. Teknologi VSAT yang digunakan  di  MPLIK  ini  menyediakan bit rate 256 Kbps. Bit rate tersebut akan dibagi
4 (Kompas.com, Senin, 18 Maret 2013).
lagi  ke  masing-masing  CPU  sehingga masing-masing  CPU  akan  mendapatkan  42 Kbps.  Tentunya  dengan bit  rate yang  ada koneksi  internetnya  akan  sangat  lambat, tapi  hal  ini  sudah  cukup  lumayan  bagi penduduk  desa,  terutama  bagi  desa-desa yang  belum  memiliki  jaringan  atau  signal internet ( blank spot ). 5
Pemerintah  telah  berusaha  untuk melakukan persiapan infrastruktur Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi (TIK), di seluruh indonesia, agar masyarakat dapat lebih mudah menggunakan Internet. Penggunaan internet tersebut dapat berpengaruh pada peningkatan  aktivitas  ekonomi  maupun aktivitas  belajar  mengajar  masyarakat. Dengan  berputarnya  roda  pembangunan  di daerah, maka sektor pariwisata, pertanian,
perekonomian  dan  pendidikan  akan ikut  terangkat  pula  yang  pada  akhirnya kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil  di  pelosok  tanah  air  akan  ikut meningkat pula. Staf ahli bidang sosial dan Budaya Kemkominfo, Suprawoto, menyatakan  bahwa  MPLIK  digunakan  di kecamatan  dan  desa-desa  yang  belum memiliki  jaringan  internet  maupun  daerah yang  warganya  masih  belum  menguasai internet. Adapun pengawasan dan pemeliharaan  MPLIK  selama  4  tahun  akan
5 (http://mplik.tarakankota.go.id/).
dilakukan  atas  sokongan  dana  penuh  dari Kemkominfo. Setiap harinya akan beropera si  selama  4  jam. Dan  di  tahun  ke  lima hingga seterusnya MPLIK ini akan diserahkan  ke  Pemda  untuk  dikelola sendiri .  ”Telkom  sebagai  perusahaan negara  sangat  konsen  dalam  membantu kami mengejar penetrasi internet hingga 40 %.  Dan  kami  harap  perusahaan  lain  juga begitu” 6 .
Dalam teori sistem informasi
dikatakan bahwa “Sistem  informasi”
( information system ) merupakan penggunaan sistem komputer dalam kegiatan manajemen. Sering disebut “manajemen sistem informasi”: perencanaan  sistem,  perawatan,  sampai pengukuran  kinerja.  Mencakup  mesin  atau perangkat  keras,  perangkat  lunak,  dan manusia  (perancang,  pengelola,  pengguna) serta segala persoalan dan perilaku mereka. 7
Tata  kelola  perusahaan  yang  baik merupakan  syarat  adanya  manajemen  yang baik.  Dan  perseroan  yang  baik  senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip dasar tata  kelola  secara  konsekuen  dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.
Prinsip-prinsip  dasar  mutlak  dimiliki  oleh setiap  institusi  yang  ada  di  masyarakat.
6 beritajatim.com, tgl. 24 Juli 2012
7 Putu Laxman Pendit, Ph.D. : 2006
Demikian  pula  di  lingkungan  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  saat  ini  telah ada  Surat  Edaran  Kementerian  Kominfo No.  1  Tahun  2013,  tentang  Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik ( Good  Governance ).  Prinsip-prinsip  tata kelola tersebut adalah;
a. Akuntabilitas
b. Pengawasan
c. Integritas
d. Profesionalisme
e. Efisiensi dan Efektifitas
f. Transparansi, dan
g. Penegakan Hukum
Prinsip  tersebut  dikeluarkan  untuk membina  hubungan  yang  baik  antara pemerintah,  dunia  usaha  dan  masyarakat. Prinsip  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik tersebut  ada  juga  baiknya  kalau  diterapkan pada organisasi MPLIK.
Kebutuhan masyarakat akan informasi  mendorongnya  untuk  mencari informasi.  Perilaku  masyarakat  dalam pencarian  informasi  tersebut  tercermin dalam  bentuk  pencarian  informasi  secara aktif.  Tahap  selanjutnya  adalah  perolehan informasi dan pemanfaatan informasi sesuai dengan  perannya  masing-masing  dalam suatu sistim sosial. MPLIK dinilai bermanfaat  bagi  masyarakat  bila  teknologi informasi tersebut memberikan konten yang dapat  menambah  wawasan  pengetahuan bagi masyarakat, menambah dan
memberdayakan  kemampuan  bersaing  bagi masyarakat,  merangsang  timbulnya  kreasi- kreasi baru dalam aktivitas kehidupan, serta mampu memberikan inspirasi. Hal ini dapat diketahui  dari  asumsi,  harapan,  maupun pengetahuan  seseorang  tentang  teknologi informasi  tersebut.  Oleh  sebab  itu  MPLIK baru dianggap   bermanfaat apabila dikelola dengan  baik  berdasarkan  prinsip-prinsip tata  kelola  yang  baik  sebagaimana  tersebut di atas.
Untuk masyarakat di wilayah kecamatan  yang  belum  terjangkau  oleh internet, dimana kondisi ekonominya kurang maju/berkembang, sebenarnya
mereka  ini  mempunyai  hak  dan  kebebasan untuk  memperoleh  informasi.  Disinilah internet  mempunyai  peran  yang  sangat penting  dalam  memberikan  ide-ide  baru serta inspirasi bagi masyarakat. Beroperasinya MPLIK merupakan stimulan bagi  masyarakat  untuk  lebih  mudah mengakses  informasi.  Internet  memberikan kesempatan  pada  masyarakat  untuk  tidak hanya  mengenal  ide-ide  baru,  tetapi  juga untuk  saling  berinteraksi  satu  sama  lain, membahas masalah bersama dan membangun kesepakatan-kesepakatan baru. Sebagaimana yang disebutkan oleh Raditya Margi
Kecamatan Konten:  Ekonomi,
 Sosial/Budaya,  Politik,  Pertahanan/ Keamanan MPLIK
Aman, Sehat, Cepat dan Murah Masyarakat pencari informasi Perilaku Positif
Gambar 1: Kerangka Pemikiran.
Saputro  yang  dalam  tulisannya  antara  lain menyatakan  bahwa  “Sebagai  sebuah  media komunikasi, internet saat ini berada di garis depan  pertukaran  informasi  antar  manusia. Memang, internet tidak bisa menjadi sarana yang  sempurna  untuk  mewadahi  ranah publik  yang  ideal,  namun,  saat  ini  internet
adalah  media  terbaik  yang  kita  miliki dikatakan  terbaik  adalah  karena  fitur-fitur yang  terkandung  di  dalam  internet  paling mendekati dengan syarat-syarat yang diajukan oleh Habermas mengenai pembentukan  sebuah  ranah  publik.  Internet merupakan  tempat  dimana  orang  dari
berbagai suku, dan bangsa saling berdiskusi, mempertemukan ide-ide, paham, pemikiran, dan sebagainya. 8
Jürgen Habermas dalam bukunya The Structural  Transformation  of  the  Public Sphere memperkenalkan Public  Sphere Theory (Teori  ranah  publik).  Buku  ini membahas  tentang  masalah-masalah  yang timbul  dalam  hubungan  antara  negara dengan  masyarakat  sipil,  asal  mula  dan prospek demokrasi, dan dampak dari media. Dalam  negara  demokrasi  masyarakat  hidup dan  tinggal  dalam  ranah  publik.  Konsep ranah publik di sini bersifat abstrak, dimana orang-orang  yang  tinggal  di  dalamnya saling  berinteraksi  satu  sama  lain.  Dimana masyarakat  mempunyai  kebebasan  untuk saling mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan orang banyak.
Disamping  itu  kemauan  masyarakat untuk  memanfaatkan  teknologi  informasi dipengaruhi  oleh  persepsi  masyarakat terhadap teknologi informasi itu sendiri dan persepsi  masyarakat  terhadap  kemudahan teknologi tersebut. 9 Dalam hal ini Kementerian  Komunikasi  Dan  Informatika berperan  dalam  menyediakan  sumberdaya MPLIK  yang  memungkinkan  masyarakat dapat mengakses informasi dan menentukan  kebijakan  atau  regulasi  yang
8 www.lontar.ui.ac.id/
9 Wijaya S., dalam Puslitbang Aptika IKP: 2012
terkait  dengan  pemanfaatan  internet  oleh masyarakat.  Hadjono  &  Sari,  (2006) menyatakan  bahwa  komponen  penting pemberdayaan  masyarakat  menuju  konsep masyarakat  informasi  adalah  Mengenal Desa  Sendiri  (MDS)  untuk  memetakan kondisi  sekarang,  tujuan,  dan  faktor pendukung  sebagai  landasan  perencanaan kegiatan  masyarakat  yang  memanfaatkan sarana  M-CAP 10 .  Untuk  kondisi  sekarang M-CAP ini merupakan embrio dari lahirnya MPLIK.
Apabila MPLIK dilaksanakan dengan manajemen  yang  baik,  dengan  menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik seperti Planning , Organizing , Actuating , dan Controlling serta  diikuti  sarana pendukung yang baik maka tujuan pengadaan  MPLIK  tersebut  akan  berhasil sesuai  dengan  yang  direncanakan.  Disini ada  3    (tiga)  komponen  utama  yang berperan  penting  dalam  tata  kelola  MPLIK yaitu  Pemerintah  Pusat  (sebagai  regulator dan fasilitator), Pemerintah Daerah (sebagai pengelola),  dan  penyedia  jasa  internet, ketiga komponen tersebut saling berinteraksi  dalam  proses  penyelenggaraan MPLIK.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada Gambar: 3 di bawah ini.
Berdasarkan  UU  no.  36  tahun  1999 tentang Telekomunikasi, pemerintah
10 Puslitbang Aptika IKP, 2012: hal: 3
melalui  Kementerian  Komunikasi  Dan Informatika  mengeluarkan  regulasi  berupa
Peraturan
Menteri Kominfo no.
48/PER/M.KOMINFO/11/  2009,  tentang
Penyediaan  Jasa  Akses  Internet  pada wilayah
pelayanan universal Telekomunikasi  Internet  Kecamatan,  jo
Peraturan Menteri Kominfo
no.
19/PER/M.KOMINFO/12/2010,
tentang
Perubahan Atas
Peraturan
Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 48/PER/M.KOMINFO/11/2009,
tentang
Penyediaan  Jasa  Akses  Internet  Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan. Menindaklanjuti peraturan
Menteri Kominfo tersebut Kepala BP3TI mengeluarkan Peraturan no. 01/PER/BP3TI/KOMINFO/12/2012, tentang    Pedoman  Pelaksanaan  Kerjasama Operasional  Dan  Pemeliharaan  Fasilitas Mobile  Pusat  Layanan  Internet  Kecamatan (M-PLIK).  Berdasarkan  peraturan  tersebut BP3TI mengeluarkan aturan Kebijakan
Kementerian Kominfo BP3TI Fasilitator dan Regulator PT. Telkom, DLL Penyedia Jasa Internet Pemerintah Kota/Kabupaten Pengelola MPLIK Tata Kelola MPLIK Laptop Masyarakat

## Gambar: 2 Tata Kelola MPLIK
Kerjasama  (Surat  Perjanjian  Kontrak antara  BP3TI  dengan  Penyedia  Jasa MPLIK). Penyedia jasa MPLIK, melaksanakan  penyediaan  jasa  layanan internet sesuai dengan isi kontrak. Sedangkan penanggung jawab dan pengelola di lapangan melaksanakan tatakelola  dan  tanggung  jawab  terhadap
layanan  MPLIK  di  wilayahnya.  Jadi disinilah  letak  pembagian  tanggungjawab masing-masing  pihak  regulator,  penyedia dan  pengelola  menurut  peraturan  tersebut. Dalam  manajemen  strategis  kita  mengenal analisis SWOT,  yaitu metode  perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan ( strengths ),
kelemahan ( weaknesses ), peluang ( opportunities ),  dan  ancaman  ( threats ) dalam  suatu  proyek.  Analisis  SWOT mengidentifikasi  berbagai  faktor–faktor pendorong dan penghambat untuk merumuskan  strategi  perencanaan  suatu organisasi atau proyek, agar organisasi atau proyek tersebut dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Tata kelola MPLIK ini dianalisis dengan SWOT ( Strength , Weakness , Opportunity , dan Threat ) dengan teori ini akan diketahui bagaimana kekuatan dan  kelemahan  yang  dimiliki  oleh  MPLIK. Dan bagaimana peluang untuk berkembang bagi  MPLIK  serta  apa  tantangan/ancaman MPLIK  ke  depan  yang  mempengaruhi eksistensi  MPLIK.  Menurut The  Indonesia Institute  for  corporate  Governance yang dimaksud  dengan  tata  kelola  sebagai praktik  terkait  dengan  seni  mengarahkan dan  mengendalikan  jalannya  organisasi melalui  sistem,  struktur,  proses  dan mekanisme  yang  berjalan  dalam  rangka menciptakan nilai dan output sesuai dengan tujuan  dan  kepentingan  para  pihak  dengan memperhatikan prinsip umum dan kepatuhan  terhadap  norma  dan aturan  yang berlaku.  Praktik  Tata  kelola  yang  baik merupakan  implementasi  dari  konsep  Tata Kelola  yang  mampu  menghasilkan  output
sesuai  dengan  prinsip  dan  tujuan  dari  Tata Kelola secara berkelanjutan. 11

## TEMUAN DAN ANALISIS

## Konsep Ideologis MPLIK
Program KPU/USO merupakan kesepakatan antara pemerintah dan operator telekomunikasi  sebagai  perwujudan  dari UU  No.  36  tahun  1999.  Dana  yang  masuk dari  operator  internet  ini  merupakan  PNBP dan  dikelola  oleh  Kominfo  melalui  Badan Layanan  Umum  (BP3TI).  “Jadi  program USO dimulai dari desa menuju dunia, untuk desa  dengan  ‘program  desa  dering’ untuk suara, kemudian ditingkatkan desa dering + 2  unit  komputer  maka  jadilah  ‘program desa  Pinter  (Punya  Internet).  Kemudian untuk  Kabupaten  ada  ‘program  Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK).  dimana  fokus  dari  MPLIK adalah  Kecamatan  yang  dekat  dengan Kabupaten/ Kota” 12 .
Di  Indonesia  Kewajiban  Pelayanan Universal  (KPU)  dilaksanakan  di  32.000 desa yang belum terpasang telekomunikasi. Sedangkan  sekitar  41.000  desa  menurut Kominfo sudah terdapat akses telekomunikasi.  Di  Indonesia  penetrasi informasi  antara  daerah  urban  dan  rural
11 http://iicg.org/
12 Catherine: PT. WEB, FGD Makassar, 11-Juni-2013
sangat  tidak  seimbang,  sementara  wilayah urban  penetrasi  informasi  mencapai  antara 10  sampai  25  %,  wilayah  rural  hanya mencapai 0,2 %. Wilayah rural ini terutama daerah  tertinggal,  terpencil,  perbatasan  dan tidak  layak  secara  ekonomi.  kebijakan  ini diharapkan  agar    kesenjangan  informasi antara  pusat  dan  daerah,  antar  daerah, antara  satu  desa  dengan  desa  yang  lainnya di  seluruh  Indonesia,  dapat  diminimalisir. Sedangkan semua penduduk berhak mendapatkan  kesempatan  yang  sama  untuk memperoleh  kemudahan  untuk  mengakses Informasi. 13
Hal inilah yang mendorong pemerintah melakukan percepatan pembangunan  infrastruktur  telekomunikasi dan informatika. Untuk itu pemerintah telah membuat kesepakatan dengan para pemenang  tender  antara  lain  PT.  Telkom Sulawesi  Utara,  (paket  12),  dan  Sulawesi Selatan (paket 14). MPLIK bertujuan untuk melayani  daerah-daerah  kecamatan  yang belum  terjangkau  akses  informasi  dan internet.  Dari  target  penyediaan  MPLIK sebanyak  1.907  MPLIK  yang  tersebar  di seluruh  Indonesia,  "Sejauh  ini,  sudah  ada 1.800 unit MPLIK  yang dikirim ke seluruh Indonesia. Total 2.010 unit MPLIK dikirim hingga  2014  mendatang,"  kata  Tifatul. "Intinya,  progam  ini  memasyarakatkan
13 http://regional.kompas.com/, 07-08-2012
internet  dan  terjadinya  koneksi  di  seluruh Indonesia.  Jadi  mereka  bisa  mengakses informasi,  tidak  hanya  anak-anak  Jakarta dan Surabaya saja atau masyarakat di Pulau Jawa  saja  tapi  masyarakat  di  luar  Pulau Jawa juga bisa mendapatkan informasi yang terkini melalui internet," 14
Setiap  unit  MPLIK  diharapkan  dapat melayani minimal tiga kecamatan terpencil. Distribusi  MPLIK  di  daerah  perdesaan  ini diharapkan  dapat  meningkatkan  jumlah penduduk yang melek internet menjadi 30% dalam  2-3  tahun  ke  depan,  kata  Ramli. 15
Menurut  H.  Santoso  "Masyarakat  yang sudah aware dengan internet baru mencapai 40  juta  penduduk.  Sementara  jumlah penduduk Indonesia sekitar 200 juta lebih,". Santoso menjelaskan, bahwa skema layanan internet  dalam  MPLIK  ini  tergantung dengan  topografi  wilayah  setempat.  Sebab Indonesia  terdiri  atas  kepulauan  sehingga akses  layanan  kabel  sangat  terbatas.  Maka, yang  digunakan  adalah  akses  satelit  atau VSat. 16
Siaran pers Kemkominfo No. 25/PIH/KOMINFO/3/2013 tanggal, 18 Maret 2013 antara lain menyebutkan bahwa Kementerian  Kominfo  telah  melakukan koordinasi  dengan  Pemerintah  Daerah dengan menyampaikan surat pemberitahuan
14 http://surabaya.detik.com/, 7-8-2012
15 http://www.investor.co.id/26 Juli 2012
16 http://techno.okezone.com/, 25-07-2012
/koordinasi atas pelaksanaan program PLIK dan  M-PLIK. 17 Untuk  program  PLIK, dimana Kementerian Kominfo telah mengirimkan  1).  Surat  Menteri  Kominfo kepada  para  Gubernur  di  seluruh  daerah melalui surat No.254/M/KOMINFO/ 06/2010    tanggal  10  Juni  2010.  2).  Surat Dirjen  PPI  kepada  para  Bupati  di  seluruh daerah  melalui  surat  No.  1280/DJPT.3 /KOMINFO/05/2010  tanggal  31  Mei  2010; dan  3).  Surat  Kepala  BTIP  kepada  para Camat  melalui  surat  nomor:  286/BTIP.2/ KOMINFO/04/2010 tanggal 29 April 2010. Dalam  surat-surat  tersebut  disebutkan antara lain mengenai permintaan pemberian dukungan  berupa:  1).  Dukungan  dalam melibatkan  Usaha  Kecil  Menengah  di wilayah Provinsi dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa; 2). Dukungan  dalam  penyediaan  lahan  apabila diperlukan  dalam  penempatan  infrastruktur pendukung;  3).  Dukungan  proses  perijinan terkait  dengan  pemanfaatan  lahan  dan bangunan  oleh  pelaksana  penyedia,  serta pengoperasian infrastruktur; dan 4).
Dukungan  dalam  penanganan  gangguan keamanan yang memungkinkan tertundanya atau  terhambatnya  pelaksanaan  penyediaan sarana dan prasarana internet dilapangan.
Tifatul  menegaskan  bahwa  "Skema pembiayaan dari pendanaan
USO
17 Gatot S. Dewa Broto: Pusat Informasi dan Humas, Kementerian Kominfo, 2013
(Univer sal Service Obligation ) yang bersumber dari iuran operator Telekomunikasi  untuk  menambah titik-titik akses  akan  tetap  dioptimalkan,".  Dari  5748 PLIK  dan  1800  MPLIK  yang  terpasang  di 33  provinsi,  maka  di  6  provinsi  ditemukan adanya  penyalahgunaan  peruntukan,  tidak tepat lokasi dan lemahnya pengawasan oleh pelaksana  proyek. 18 Pembangunan  MPLIK dibayar  dengan  skema  sewa  jasa.  Dimana penyediaan infrastruktur dan pengoperasian peralatan  dilakukan  oleh  operator,  kemu- dian pemerintah membayar sewa jasanya yg disepakati  rata-rata  4  jam  operasi  dalam sehari.  Mengenai  pengadaaan  peralatan seperti  mobil,  komputer,  antena  dan sebagainya, dilakukan langsung oleh operator pemenang tender. Setelah beroperasi  baru  dibayar  sewa  jasanya. Sehingga  pemerintah  tidak  menanggung resiko kerusakan peralatan dan pengoperasiannya.  Disamping  itu  menurut aturan  jika  operator  beroperasi  kurang  dari 4  jam  sehari  dan  sampai  tidak  melayani selama  7  hari  sebulan,  maka  sang  operator akan didenda dan tidak dibayar
Konsep  Kerja  Sama  Versi  PT.  WEB (Wira Eka Bhakti)
PT. WEB adalah anak perusahaan PT. Telkom  yang  ikut  serta  dalam  mengelola
18 Sumber: Kompas.com, Selasa, 19 Maret 2013
MPLIK  di  Makassar  dan  Manado.  Konsep kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dengan PT.  Telkom  (Metrasat/VSAT,  Micronic/ Mobil,  PINs/Perangkat)  melalui  PT.  WEB (Wira  Eka  Bhakti),  seharusnya  melibatkan UKM  karena  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Kominfo  No.  19/Per/M.Kominfo /12/2010,  Pasal  12,  ayat  2  dan  4.  Konsep kerjasama dan kemitraan dalam pengoperasian  MPLIK  ini  menurut  PT. WEB terbagi menjadi 2 jenis, sesuai format Perjanjian  Kerjasama  yang  baru  yang  akan ditawarkan kepada PEMDA, antara lain :
1. Pemda sebagai Pengelola.
Dalam  pengoperasian  MPLIK  ini, bentuk  Perjanjian  Kerjasamanya  dibagi menjadi;
a. Perjanjian kerjasama Peng-
operasian dan Pemanfaatan
MPLIK  antara  Pemda  dengan
WEB
b. Perjanjian  Kerjasama  Layanan  Jasa Internet.
Dalam  perjanjian  ini  dijelaskan tentang  tarif  layanan  jasa  internet  yang berlaku  merupakan  bagian  dari  program penyuluhan  /sosialisasi  yang  dilaksanakan oleh  PEMDA  dalam  pemanfaatan  MPLIK. Penetapan  tarif  layanan  jasa  internet dijelaskan Tarif dalam Peraturan Kementerian  Kominfo  Nomor  32/PER/
M.KOMINFO/10/2008 tentang “Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi”
2. PEMDA  sebagai  Koordinator  dan
Pengawas.
Dalam konsep ini, MPLIK dioperasionalkan oleh UKM, dimana Pemda hanya berfungsi sebagai Koordinator  dan  Pengawas.  Perjanjian kerjasamanya dibagi menjadi:
a. Nota Kesepakatan Bersama ( Memorandum Of Understanding /
MOU ) antara PEMDA dengan PT.
WEB.
b. Perjanjian  kerjasama  antara  PT.

## WEB dengan UKM
Sebagai
pengelola MPLIK Pemerintah  Daerah  (Pemda)  boleh  dan berhak memanfaatkan MPLIK untuk melaksanakan  program  sosialisasi  atau penyuluhan  kepada  masyarakat,  diluar  4 Jam  Operasional  Wajib  yang  dijalankan oleh PT. WEB. Misalkan, program sosialisasi  dan  penyuluhan  internet  sehat untuk  pelajar  dan  siswa,  program  e-KTP melalui  MPLIK,  dan  lain  sebagainya. Kerjasama  kemitraan  dituangkan  dalam perjanjian  kerjasama  antara  PT.  WEB dengan PEMDA.

## 3. PEMDA sebagai Koordinator
Pemerintah Daerah (Pemda)
berfungsi sebagai Koordinator yang
menerima  unit-unit  MPLIK.  Pemda  me- rekomendasikan  UKM-UKM  yang  ada  di daerah  setempat  atau  UKM-UKM  yang bernaung  langsung  di  bawah  Pemda  untuk mengoperasikan  MPLIK  Antara  PT.  Wira Eka  Bhakti  (WEB)  dan  Pemda  dibuatkan Nota  Kesepakatan/Kesepahaman  (MOU) yang  menyatakan  bahwa  Pemda  telah menerima  unit-unit  MPLIK  sesuai  alokasi yang  diberikan  berdasarkan  pengalokasian yang  ada.  Antara  WEB  dengan  UKM dibuatkan perjanjian kerjasama Operasional MPLIK.  Menurut  PT.  Wira  Eka  Bhakti (WEB)  peranan  perusahaan  ini  dalam pengoperasian  MPLIK,  antara  lain:  a. Pemanfaatan  4  Jam  Operasional  Wajib. Mengoperasionalkan MPLIK atau meng online -kan  koneksi  internet  pada MPLIK melalui operator-operator Non PNS yang  sudah  direkrut  dari  putera-putera daerah  setempat  yg  sudah  menjalankan pelatihan  sebelumnya.  b.  Mendapatkan keleluasaan akses dalam penggunaan fasilitas  infrastruktur  pendukung  untuk pengoperasian MPLIK. c. Membayar honor/insentif  kepada  Operator  dalam pengoperasian  4  Jam  Wajib.  d.  Membayar biaya  bahan  bakar  (BBM)  MPLIK  dan pemberian  insentif  kepada  OPERATOR WEB  (non  PNS  dan  honorer  PEMDA) dalam  menjalankan  operasional  4  Jam layanan  internet    sesuai  dengan  rute  dan jadwal  yang  ditentukan  oleh  WEB.  e.
Mengelola  dan  mendapatkan  hasil  usaha lainnya  melalui  media  yang  tersedia  pada seluruh unit M-PLIK.
Sedangkan  Peranan  PEMDA  dalam pengoperasian  MPLIK,  antara  lain:  a. Pemda  dapat  mengajukan  anggaran  untuk program  Sosialisasi  yang  memanfaatkan MPLIK (bukan anggaran untuk operasional MPLIK).  b.  Menjaga  unit  M-PLIK  dari gangguan  keamanan  yang  memungkinkan tertundanya/ terhambatnya pelaksanaan penyediaan sarana prasarana telekomunikasi di lapangan. c. Memberikan dukungan  atas  pemanfaatan  lahan  dan bangunan untuk keberlangsungan operasional  M-PLIK  oleh  PIHAK  KEDUA (Seperti:  Sekolah,  Puskesmas,  kantor  pos, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya). Termasuk  menyediakan  sarana  dan  lahan parkir  yang  layak  (kontur  lahan  yg  datar dan  keras,  dan  ada  sumber  listrik-nya) untuk  penyimpanan  unit  MPLIK  saat  tidak beroperasional/bergerak. d. Membantu menyiapkan perijinan khususnya ijin beroperasi  dimana  M-PLIK  memberikan layanan, ijin reklame, dan perijinan lainnya yang  terkait.  e.  Melaporkan  gangguan kepada  PT.WEB  dan  Penyedia  M-PLIK, jika  terjadi  gangguan  atau  masalah  pada operasional  M-PLIK.  f.  Pemda  wajib memberitahu PT. WEB bila terjadi kehilangan, pencurian, penipuan atau klaim dari  pihak-pihak  lain  yang  berkenaan
dengan  M-PLIK,  dan  seterusnya  sesuai  isi dalam perjanjian kerjasama.
Penetapan Tarif Layanan Jasa Internet dituangkan  dalam  Peraturan  Kementerian Komunikasi  dan  informatika  Republik Indonesia  Nomor:  32/PER/M.KOMINFO /10/2008  tentang “Kewajiban  Pelayanan Universal  Telekomunikasi” .  Tarif  pungut maksimum yang boleh diberlakukan adalah Rp  3.000,-  per  jam.  Demikian  pula mengenai laporan operasional harian MPLIK  ( Log  Book )  wajib  diisi  setiap  hari dengan  lengkap  dan  sebenar-benarnya sebagai  bukti  monitor  aktifitas  sehari-hari dan  berfungsi  sebagai  laporan  kehadiran (absensi)  dalam  mengoperasikan  MPLIK setiap  hari  melalui  www.mitraweb.co.id .Salah satu dasar dari MPLIK ini Permenkominfo  Nomor  19/Per/M.Kominfo /12/2010, merupakan dasar dari pengelolaan KPU / USO.
Yang bertanggung-jawab dalam pengelolaan adalah Penyedia (dalam hal ini PT.  Telkom  beserta  mitra  yang  ditunjuk yaitu  PT.  PINS  dan  PT.  WEB).  Biaya pemeliharaan menjadi tanggungjawab penyedia,  dan  didalamnya  termasuk  pola bagi  hasil.  Maksudnya  antara  PT.  WEB dengan  PT.  PINS  dan  PT.  TELKOM  ada bagi  hasil  dari  model-model  bisnis  yang dikerjakan,  salah  satu  contohnya  adalah biaya  koneksi  internet  dari  MPLIK  sebesar
Rp.  2.000  itu  harus  di  bagi  kepada  PT. PINS dan PT. Telkom dan dalam proyek ini itu  sudah  dipotong  di  depan  (terlebih dahulu).
Untuk pengamanan menjadi tanggung jawab  pengelola.  Sedangkan  mengenai waktu  layanan  minimal  8  jam  dengan ketentuan 4 jam layanan internet dan 4 jam sosialisasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat baik melalui media cetak ataupun elektronik.  Dan  untuk  Pelatihan  menjadi tanggung  jawab  penyedia.  Peran  Pemda adalah menyiapkan alokasi dana (Jika akan menempatkan  petugas  dalam  unit  MPLIK sebagai  petugas  sosialisasi  terkait  program daerah).
Peranan PT. Wira Eka Bhakti (WEB) dalam  pengoperasian  MPLIK,  antara  lain: a.  Pemanfaatan  4  Jam  Operasional  Wajib. Mengoperasionalkan  MPLIK  atau  meng- online-kan  koneksi  internet  pada  MPLIK melalui  operator-operator  Non  PNS  yang sudah  direkrut  dari  putera-putera  daerah setempat  yg  sudah  menjalankan  pelatihan sebelumnya,  b.  Mendapatkan  keleluasaan akses dalam penggunaan fasilitas infrastruktur pendukung untuk pengoperasian MPLIK, c. Membayar honor/insentif  kepada  Operator  dalam pengoperasioan 4 Jam Wajib, d. Membayar biaya  bahan  bakar  (BBM)  MPLIK  dan pemberian  insentif  kepada  OPERATOR
WEB  (non  PNS  dan  honorer  PEMDA) dalam  menjalankan  operasional  4  Jam layanan  internet    sesuai  dengan  rute  dan jadwal  yang  ditentukan  oleh  WEB.  e. Mengelola  dan  mendapatkan  hasil  usaha lainnya  melalui  media  yang  tersedia  pada seluruh unit M-PLIK.
Peranan PEMDA dalam pengoperasian  MPLIK,  antara  lain  :  a. Pemda  dapat  mengajukan  anggaran  untuk program  Sosialisasi  ataupun  penyuluhan yang memanfaatkan MPLIK (bukan anggaran  untuk  operasional  MPLIK),  b. Menjaga  unit  M-PLIK  dari  gangguan keamanan yang memungkinkan tertundanya /terhambatnya pelaksanaan penyediaan sarana prasarana telekomunikasi di lapangan,  c.  Memberikan  dukungan  atas pemanfaatan  lahan  dan  bangunan  untuk keberlangsungan  operasional  M-PLIK  oleh PIHAK KEDUA (Seperti: Sekolah, Puskesmas,  kantor  pos,  dan  fasilitas- fasilitas umum lainnya). Termasuk menyediakan  sarana  dan  lahan  parkir  yang layak (kontur lahan yg datar dan keras, dan ada sumber listrik-nya) untuk penyimpanan unit  MPLIK  saat  tidak  beroperasional /bergerak, d. Membantu menyiapkan perijinan  khususnya  ijin  beroperasi  dimana M-PLIK memberikan layanan, ijin reklame, dan perijinan lainnya yang terkait, e.  Melaporkan  gangguan  kepada  PT.WEB dan Penyedia M-PLIK, jika terjadi
gangguan  atau  masalah  pada  operasional M-PLIK,  f.  Pemda  wajib  memberitahu  PT. WEB  bila  terjadi  kehilangan,  pencurian, penipuan  atau  klaim  dari  pihak-pihak  lain yang berkenaan dengan M-PLIK.
Apabila PEMDA akan membuat suatu kebijakan  untuk  tidak  membebankan  biaya koneksi  internet  kepada  masyarakat  maka PEMDA  melakukan  pembayaran  kepada PT.  WEB  sesuai  dengan  Peraturan  Kepala BP3TI No. 01/PER/BP3TI/KOMINFO /12/2012  Pasal  4  Ayat  4  Point  (d).  Namun bila sebaliknya maka PT. WEB mempunyai hak  untuk  melakukan  pungutan  kepada masyarakat dengan ketentuan tidak melebihi biaya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yaitu Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
Dalam  penyerahan  MPLIK,  yang diserahkan  bukan  mobil  dan  perangkat MPLIK  tetapi  menyerahkan  pengawasan dan  operasionalnya.  Kekeliruan  selama  ini yang mengatakan bahwa penyerahan MPLIK  ini  dari  Gubernur  ke  Pemda setempat  berupa  mobil  dan  perangkat MPLIK  itu  keliru  dan  perlu  untuk diluruskan. Karena Mobil dan Perangkatnya masih  merupakan  milik  PT.  Micronic  dan PT.  Telkom.  Konsep  perjanjian  kerjasama oleh  PT.  WEB  ini  cukup  detail  dan  bagus, akan  tetapi  sangat  disayangkan  bahwa konsep  kerjasama  ini  belum  pernah disosialisasikan pada pihak Pemda.

## Tata kelola MPLIK di lapangan MAKASSAR
1. Rencana Kegiatan dan
Pendayagunaan Sumber daya

## MPLIK.
Selama  ini  kebijakan  dari  kantor PEMDA  yaitu  menggratiskan  penggunaan MPLIK,  karena  kecepatan  akses  internet tersebut  yang  dianggap  tidak  begitu  baik /cepat.  Hal  tersebut  menjadikan  Internet kurang  diminati  oleh  masyarakat  pada umumnya. Pihak Pengelola telah menawarkan  MPLIK  ke  sekolah-sekolah atau pihak-pihak yang membutuhkan, entah dengan  kerjasama  atau  atas  permintaan mereka.  Selama  ini  MPLIK  dianggap  bisa jalan karena ikut menumpang pada kegiatan MCAP  ( Mobile  Community  Access  Point ) yang juga merupakan program dari Kemkominfo.  Dan  untuk  memelihara simpati masyarakat, agar MPLIK tetap bisa digunakan masyarakat, maka pengelola dan Pemkot menggratiskan penggunaan MPLIK. Di Makassar pun rencana kegiatan dan pendayagunaan MPLIK tidak terdokumentasikan  dengan  baik,  hanya operator saja yang melaksanakannya. Apalagi  antara  Pemkot  dengan  PT.  WEB masih  terjadi  salah  persepsi  tentang pengelolaan MPLIK tersebut.

## 2. Operasional MPLIK Di Lapangan.
MPLIK  diserahkan  pada  bulan  Juli 2011  di  Lapangan  Karebosi  Makassar  dari Gubernur  ke  Pemerintah  Kota  makassar, dan mulai beroperasi pada bulan September 2011. Jumlah MPLIK di kota makassar ada 4  MPLIK  dan  batas  wilayah  operasional MPLIK  meliputi  seluruh  wilayah  kota makassar, kecuali mungkin untuk kepulauan  di  sekitar  Kota  Makassar  karena kendala dari segi mobilisasi. Saat ini jumlah petugas  MPLIK  dirasa  masih  kurang. Awalnya  sebenarnya  yang  diminta  untuk mengikuti  pelatihan  itu  per  mobil  2 operator  1  driver,  kemudian  menyusul permintaan  dari  PT.  WEB  bahwa  yang ditanggung  untuk  operasional  hanya  1 operator dan 1 sopir per mobil. Kendalanya yang  paling  dirasakan  pada  saat  pointing karena  sopir  belum  tahu  teknisnya  secara jelas  bagaimana  cara  pointing  dan  dalam menjaga  peralatan  tidak  optimal  karena hanya  1  teknisi  jadi  Idealnya  jumlah  itu  2 operator dan 1 driver.
Selama  ini  MPLIK  di  kota  Makassar diselenggarakan  bekerjasama  dengan  pihak sekolah.  Misalnya  pada  saat  pelajaran bidang studi komputer, mereka menggunakan MPLIK jadi tidak terpusat di laboratorium  sekolah  saja.  Selain  itu  ada juga  dari  kantor  Camat  dan  Kantor  Lurah yang  meminta  agar  MPLIK/M-CAP  bisa datang. Secara umum masyarakat Makassar banyak  yang  sudah  dapat  menggunakan
internet  karena  banyaknya  akses  internet baik  melalui  warnet,  maupun  komputer pribadi.  Disamping  itu  banyak  pula  tempat yang  tersedia  hotspot,  wifi.  Pengoperasian MPLIK  digandeng  dengan  MCAP,  jadi setiap  beroperasi  1  M-Cap  dan  1  MPLIK. Jumlah  keseluruhan  MPLIK  yang  ada  di sini  ada  4  (Empat)  MPLIK  dan  1  MCAP. MPLIK  jarang  dioperasikan  pada  daerah kota,  lebih  sering  di  daerah  pesisir  atau pinggiran kota, seperti daerah Sudiang yang memang  belum  dimasuki  jaringan  Internet. Demikian  juga  Jika  ke  sekolah-sekolah diutamakan  yang  belum  mempunyai  akses internet yang mana siswanya membutuhkan Informasi.
Untuk petugas MPLIK dipakai petugas  yang  sudah  siap  terjun  dilapangan. Hal  ini  dikarenakan  semua  petugas  berasal dari  Sekolah  Tinggi  Komputer  sehingga dari  segi  kemampuan  lebih  baik.  Dari  segi jumlah  semua  ada  9  (Sembilan)  Orang  dan 1  (Satu)  Penanggung  Jawab  jadi  dirasa sudah  cukup.  Cara  mengelola  semua peralatan  MPLIK  ini  agar  bisa  dipakai secara  berkelanjutan  sebenarnya  tidaklah sulit,  ke  4  (Empat)  MPLIK  baik  peralatan maupun  mobil  semuanya  aman,  bahkan MCAP  yang  perolehannya  tahun  2007 masih  berfungsi  dengan  baik.  Hanya terkendala  di  biaya  operasionalnya  karena plat-nya  hitam  (bukan  mobil  dinas),  jadi
bagi  Pemkot  sulit  menganggarkan  biaya operasionalnya.
Cara  pemeliharaan  MPLIK  sama dengan MCAP, sedangkan untuk operasional digunakan juga untuk mendukung  kegiatan  pemerintah  kota seperti  ketika  ada  acara  pameran  dan  lain- lainnya,  MPLIK  maupun  MCAP  selalu diikut  sertakan.  Kebijakan  yang  diambil oleh  penanggung  jawab/pengelola  MPLIK terhadap  pelanggan  adalah  membebaskan biaya  MPLIK  bagi  masyarakat.  Biaya operasional  yang  diambil  di  substitusi  dari biaya  operasional  MCAP,  misalnya  BBM, untuk  operasional  MCAP  adalah  10  Liter untuk  sekali  operasional  dengan  rincian  5 Liter untuk Mobil dan 5 Liter untuk Genset. jadi  bagaimana  menyiasati  agar  BBM MCAP  bisa  juga  digunakan  oleh  MPLIK agar  bisa  beroperasi  bersama-sama.  “Salah satu  cara  kami  memasyarakatkan  MPLIK ini  adalah  dengan  mengoperasikannya secara bersama-sama dengan MCAP. karena  MCAP  telah  dikenal  lebih  dulu  di masyarakat  dan  kami  berikan  biaya serendah  mungkin  atau  gratis  sehingga masyarakat tertarik”. 19
Masyarakat  memilih  menggunakan MPLIK  yang  pertama  karena  kebutuhan, kemudian  yang  kedua  karena  gratis,  jadi ada sesuatu yang diberikan kepada
19 Nursalim:  pengelola  MPLIK  Kec.  Panakkukang, Kota Makassar
masyarakat  yang  tadinya  tidak  mengenal internet, atau tidak pernah mempergunakan laptop  akhirnya  mulai  memahami  dan tertarik menggunakan internet. Yang menggunakan  MPLIK  di  sini  tergantung lingkungannya, jika MPLIK berhenti di se- kolah  maka  mayoritas  penggunanya  adalah pelajar.  Di  daerah  yang  tidak  terjangkau Internet  seperti  Kec.  Sudiang,  daerah pinggiran  seperti  Jl.  Hertasning  baru,  jika ke  kelurahan  maka  akan  digunakan  oleh masyarakat. Jadi MPLIK Jelas berpengaruh sekali  pada  masyarakat,  namun  tergantung masyarakatnya juga. Jika untuk masyarakat pinggiran atau bawah jelas sangat bermanfaat bagi mereka.
Masyarakat Makassar umumnya merespon  positif  keberadaan  MPLIK  dan M-CAP  di  sini,  terutama  untuk  memenuhi kebutuhan  akan  informasi. Jika masyarakat merasa  membutuhkan  informasi  dan  sudah mengenalnya  maka  pasti  akan  mencari internet.  Misalnya  ada  ibu-ibu  mencari resep  kue,  setelah  mencari  lewat  internet dan  dapat,  resep  itu  dipraktekkan  akhirnya menjadi  bidang  usahanya  yang  akhirnya menjadi sumber pendapatannya.
Pelayanan  MPLIK  yang  diberikan  di daerah  ini  dinilai  sudah  tepat,  karena Pengelola melakukan pengenalan, pelatihan dan  penggunaan.  Kekurangannya  pada antenanya karena harus melakukan pointing
sebelum  mendapatkan  koneksi.  Sejauh  ini Pemkot  belum  tahu  mengenai  batas-batas kewenangannya.  MPLIK  di maintenance sendiri bersama dengan M-CAP mengandalkan  SDM  sendiri  dan  tidak menggunakan  pihak  ketiga,  karena  sejauh ini belum ada kerusakan yang parah.

## 3. Sistem Pengendalian/Pengawasan
MPLIK.
Selama ini PT. PINS yang membantu petugas dalam memelihara peralatan, itupun langsung  koordinasi  melalui  SDMnya karena  sudah  akrab  dengan  Operator.  Para pelanggan  butuh  internet  karena  gratis, cuma  setelah  itu  mereka  hanya  memakai sebentar  karena  koneksinya  lambat  bahkan sering disconnect .  Yang  juga  menjadi kendala pada saat di lapangan kondisi cuaca panas  dan  hujan,  sedangkan  mobil  tidak mempunyai  fasilitas  tenda  sehingga  rawan bocor.
Selama ini interaksinya hanya sebentar,  dan  mobil  MPLIK  dan  M-CAP dirolling kemasyarakat lainnya, jadi tidak di satu  tempat  saja.  Kendala  yang  paling banyak  dari  segi  SOPnya,  permasalahan jaringannya, permasalahan peralatan, pembiayaan,  pelaporan,  pelatihan  untuk operator dirasa sangat kurang.
“MOU  saja  yang  selama  ini  dari pihak    PT.  WEB  yang  dikirimkan  kepada kita  berupa  draftnya,  itu  tidak  sesuai
kondisi riil di lapangan. Jadi akhirnya MOU yang ditawarkan tidak pernah ditandatangani,  jadi  belum  ada  kontrak sampai  sekarang.  Bagaimana  mau  tindak lanjut  sedangkan  kontrak  awal  saja  untuk memulai  jalan  operasionalnya  pun  belum. Saya  kurang  tahu  persis  detailnya.  Karena ikut  dengan  kegiatan  operasional  MCAP maka  jam  operasional  mulai  jam  9  pagi sampai  jam  1  siang.  Jadwal  operasional MPLIK  mengikuti  kegiatan  operasional MCAP untuk saat ini ”. 20
Penyelenggaraan MPLIK di Makassar sebenarnya  kurang  tepat  sasaran,  karena wilayah makassar bukanlah daerah perbatasan  atau  daerah  yang  tak  bisa  akses inter- net. Di Makassar sudah tersedia banyak jasa akses  internet/warnet  kecuali  untuk  daerah tertentu yaitu kepulauan dan kecamatan/kelurahan  yang  jauh  dari  akses kota.  Jadi  mobil  diserahkan  tanpa  ada petunjuk  teknisnya.  Seharusnya  Pemda diberikan
kewenangan  untuk  menyesuaikan  dengan kondisi  masing-masing  wilayah  daerah karena  berbeda-beda.  Selama  ini  yang  bisa dilakukan hanya melaksanakan saja, karena belum tahu prosedurnya misalnya melaporkan dan klaim kemana.
20 Nursalim:  pengelola  MPLIK  Kec.  Panakkukang,
Kota Makassar
Mengenai peralatan sebenarnya masih kurang  memadai  demikian  pula  dari  segi koneksi bandwidthnya.  Kalau untuk Sistem Operasi,  waktunya  dinilai  tepat  karena  kita sedang  gencar-gencarnya  migrasi  ke open source sehingga  sekalian  mempromosikan atau memperkenalkan program open source ke  masyarakat.  Jadi  semua  pihak  yang terkait belum melakukan koordinasi, bahkan  terjadi  miskoordinasi  diantara mereka.  Kendala  yang  dihadapi  dalam implementasi MPLIK terutama pada biaya  operasional.  Untuk  itu  Pemda  sudah mencoba mediasi dengan PT. WEB sebagai penanggung  jawab.  PT.  WEB  pernah menjanjikan  biaya  operasional  akan  tetapi sampai saat ini belum ada realisasinya.

## Rencana  Kegiatan  dan  Pendayagunaan
Sumberdaya MPLIK.
MPLIK  secara  simbolis  diserah- terimakan  pada  bulan  Desember  2011,  tapi secara secara riil baru diserahkan tanggal 12 September 2012 secara serentak. Bersamaan  dengan  itu  diadakan  pula pelatihan  bagi  semua  operator.  Sebelum MPLIK  didistribusikan,  semua  operator termasuk  para  kadis  dikumpulkan  di Balpelkes  Malalayang  oleh  Kepala  Dinas Kominfo Provinsi. Semuanya hadir termasuk  operator  dan  driver,  di  situ diadakan  sosialisasi  termasuk  praktek tracking secara langsung.
Sementara  itu  dari  PT. Telkom  sudah ada  kesepakatan  dengan  perusahaan  terkait dengan  pengelolaan  MPLIK.  Mengenai perangkat  MPLIK  dikelola  oleh  PT.  PINS, dan  untuk  operasionalnya  oleh  PT.  WEB atau  perusahaan  lain  yang  ditunjuk.  Jadi di Manado  untuk  pengelolaan  operasional MPLIK dipegang oleh PT. WEB (Wira Eka Bhakti),  misalnya  untuk  urusan  BBM  dan honor operator. Untuk pemeliharaan kendaraan  bermotor  tugas  dan  tanggung jawab  oleh  PT.  Mikronik.  Seperti  misalnya perpanjangan surat tanda nomor kendaraan, penggantian  baterai,  atau  servis/ganti  oli penanggung jawabnya adalah PT. Mikronik.  Sedang  pengendalian  VSAT adalah  tanggung  jawab  PT.  MITRASAT yang  juga  anak  perusahaan  Telkom.  PT. Mitrasatlah  yang  mengelola  ketika  terjadi gangguan  atau  ada  perubahan  frekuensi. Jadi  4  (empat)  perusahaan  ini  bertanggung jawab atas kelangsungan atau kesinambungan operasional MPLIK.
Selama  ini  tata  kelola  MPLIK  masih belum  jelas,  salah  satu  sebabnya  ialah banyaknya  perusahaan  yang  terlibat  dalam penyelenggaraan MPLIK. Masyarakat benar-benar  tidak  tahu  apa  peran  masing- masing perusahaan tersebut di atas, kecuali PT.  Telkom  yang  membawahi  anak-anak perusahaannya  tersebut.  Bahkan  peran Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota  juga  belum  jelas,  pada  hal
mereka  ini  adalah  penguasa  wilayah.  Oleh sebab itu maka Pemerintah pusat seharusnya  mendorong  pihak-pihak  terkait dengan  penyelenggaraan  MPLIK  untuk duduk  bersama  membahas  sampai  dimana batas-batas  tanggung  jawab  masing-masing sehingga  masing-masing  pihak  menjadi jelas.
MPLIK  di  Kota  Manado  sudah  lama diparkir  di  Kantor  Pemkot  Manado, alasannya tidak bisa jalan, karena pajaknya sudah  habis.  Sedangkan  Plat  nomornya masih  Jakarta,  jadi  Pemkot  tidak  bisa membantu.  Pernah  suatu  saat  ketika MPLIK di Pemkot Manado mau beroperasi, setelah dicoba ternyata macet lagi, alasannya signal yang nggak bisa ditangkap.  Alasan  lainnya  MPLIK  yang dibiarkan  parkir  selama  beberapa  hari ternyata stroom nya  habis,  nggak  bisa dihidupkan  karena  accunya  tekor.  Satu- satunya operasi MPLIK secara penuh ketika ada  acara  dari  Kementerian  yaitu  acara Pekan  Informasi  Nasional  (PIN),  baru-baru ini  di  Manado.  Dari  segi  operator  juga mengalami  hambatan,  karena  tampaknya operator  kurang  pelatihan.  Seharusnya operator ini ditangani secara khusus melalui pelatihan 1-2 hari.
Mengenai rencana kegiatan operasional  sudah  dibuat.  Jadwal  pertama ke  sekolah-sekolah,  kemudian  ke  tempat-
tempat  massa  berkumpul.  Dan  acaranya sebenarnya  juga  sudah  dibuat  semua.  Tapi ketika mau operasi mandek lagi. Pernah ada rencana MPLIK mau ditarik oleh PT. WEB, karena  mau  direlokasi  tetapi  Pemkot Manado mempertahankannya dengan alasan sudah diserah terimakan ke Pemerintah  Kota  jadi  kalau  ditarik  harus ada persetujuan dari Pemkot..
Operasional MPLIK Di Lapangan.
Operasionalisasi  MPLIK  saat  ini untuk  kota  Manado  belum  bisa  dilakukan, alasan  utamanya  karena  masih  belum  jelas kontrak kerjanya. Selain itu pajak Mobilnya juga  sudah  habis  masa  berlakunya,  jadi seharusnya  sudah  dibayar  dan  dipindahkan ke  Manado.  Kalau  kepengurusan  MPLIK masih  tarik-menarik  kewenangan  oleh masing-masing  pihak,  maka  otomatis  akan berpengaruh  pada  pelaksanaan  MPLIK  di lapangan.
Selain  itu  adanya  keluhan  dari  anak- anak  sekolah,  karena  internetnya  masih lambat/lemot.  Kemudian  juga  kalau  terjadi hujan  di  lapangan,  maka  ia  tidak  bisa beroperasi.  Karena  disamping  sinyalnya yang  belum  stabil,  juga  persediaan  tenda tidak  ada  jadi  takut  air  hujan  merusak peralatan. Menurut Kepala Bidang Informatika  dari  Dinas  Perhubungan  Kota Manado  selama  ini  belum  pernah  ada pejabat yang datang dari pusat. Jadi petugas
penghubung  cuma  dari  Telkom  kemudian ke  kantor  cabang,  itu  yang  pernah koordinasi  dengan  Dinas.  Kemudian  dalam operasional  MPLIK  untuk  penyebarluasan informasi, Dinas pernah melibatkan relawan-relawan  TIK  yang  ada  Kota Manado  yang  sudah  dilantik  pada  kegiatan Asian Media Summit beberapa bulan lalu di Manado.

## Sistem Pengendalian / Pengawasan
MPLIK.
Tujuan pengelola adalah agar MPLIK ini  benar-benar  digunakan  oleh  orang  yang memang membutuhkannya, tapi MPLIK itu banyak  menghadapi  kendala.  Demikian pula dari segi operator yang menurut aturan harus  bukan  berasal  dari  unsur  PNS,  jadi harus  yang  swasta.  Dinas  Kominfo  sangat menyesalkan  kebijakan  itu,    “Tapi  waktu kemarin  juga  kita  sudah  usulkan,  jujur  kita bilang  kalau  PNS  tidak  dilibatkan  disitu, nanti  ketika  banyak  kegiatan  yang urgent , terus  kalau  hanya  bukan  PNS  yang menangani,  istilahnya  kalau  orang  Manado bilang itu mereka besar kepala. Jadi, tolong dilatih  juga  pegawai  kami,  sehingga  ketika ada apa-apa nanti mereka bisa cover” . 21
Menurut aturan untuk operasionalnya  8  jam  sehari,  empat  jam untuk  anak  sekolah  dan  empat  jam  untuk bisnis.  Dari  pengelola  jasa  harus  ada  tarif
21 Wawancara  dengan  Ka.  Dinas  Kominfo,  Kota Manado
misalnya tiga ribu atau dua ribu rupiah dan Kontrak  kerjanya  mungkin  harus  segera diperjelas.  “Mungkin  kalau  itu  sudah diserahkan  ke  daerah,  maka  Pemkab  yang bikin kontrak
kerja  dan  yang  menganggarkannya.  Jadi merencanakan kegiatannya dan mengendalikannya mudah dilakukan.
Sekarang ini siapa yang mengendalikan dan melakukan  pengawasan  MPLIK  belum jelas  lembaganya.  Sedangkan  Pemkot Manado  merasa  belum  punya  kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian  MPLIK.  Hal  ini  merupakan masukan  kepada  institusi  di  pusat  untuk mulai memikirkannya” 22

## ANALISIS
Perencanaan kegiatan dan Pendayagunaan  Sumberdaya  MPLIK  di lokasi  penelitian  tampaknya  tidak  tersusun dan  terdokumentasikan  dengan  baik.  Oleh sebab  itu  diperlukan  perencanaan  kegiatan dan penganggaran serta penjadwalan aktivitas  bulanan  MPLIK  yang  lebih  rinci, sehingga  dapat  dipantau  pergerakan  atau perpindah
annya  dari  satu  lokasi  ke  lokasi  lainnya. Sebenarnya kegiatan ini domainnya pengelola  MPLIK,  tapi  tidak  jelas  siapa yang bertanggung jawab dalam penyusunan
22 Ibid
rencana  kegiatan  tersebut.  Demikian  pula PT.  WEB  yang  seharusnya  bertanggung jawab  terhadap  pengelolaan  operasional MPLIK  di  Makassar  dan  Manado,  ternyata tidak  punya  rencana  kegiatan  MPLIK  yang lebih  rinci,  tetap  dan  baku.  Jadi  tampak bahwa  mereka  ini  asal  jalan  saja,  yang penting  beroperasi.  Pada  hal  rencana kegiatan  ini  penting  sebagai  bahan  laporan untuk  instansi  di  Pusat  dan  sebagai  salah satu alat untuk evaluasi.
Mengenai  pendayagunaan  sumber daya  operasional  MPLIK  seperti  perangkat elektronik, mobil, furniture, tenaga operator,  dan  perangkat  lainnya,  apabila mereka  dalam  kondisi  baik  dan  siap  jalan, maka  tinggal  isi  bahan  bakar  saja  (BBM) dan  mereka  pasti  jalan.  Tetapi  bila  MPLIK itu mengalami kendala, misal BBM kosong, atau  ada sparepart yang  bermasalah  yang perlu  diganti,  sopir  bermasalah  karena honornya  tidak  atau  belum  dibayar,  atau perangkat  penerima  signal  dari  satelit mengalami kerusakan, mereka harus melapor  ke  PT.  Wira Eka  Bhakti  atau  ke  3 (Tiga)  perusahaan  lainnya  (PT.  Mitrasat, PT.  PINs,  dan  PT.  Mikronik)  yang bertanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan MPLIK. Di Makassar dan Manado pengelolaan  operasional  MPLIK  oleh  PT. WEB.  Dan  prosedur  ini  makan  waktu mengingat tanggung jawab itu ada ditangan pihak yang berbeda, sehingga MPLIK harus
parkir dulu. Akan tetapi sangat disayangkan kesepakatan antar perusahaan tersebut tidak atau  kurang  terpapar  ke  Pemerintah Provinsi  serta  Pemerintah  Kabupaten/Kota, yang  nota  bene  mereka  itu  menurut peraturan juga terlibat dalam penyelenggaraan MPLIK di daerah. Akibatnya  maka  unsur  Pemda  di  Makassar dan  Manado  tidak  mengetahui  kesepakatan penyelenggaraan  MPLIK  tersebut.  Apalagi mereka  mengeluh  karena  tidak  adanya sosialisasi  tentang  rencana  MPLIK  di wilayahnya. Seharusnya pemerintah/
PT.Telkom melakukan sosialisasi mengenai MPLIK  tersebut  sebelum  acara  penyerahan MPLIK  ke  berbagai  daerah.  Sehingga antara  pemberi  dan  penerima  serta  pihak ketiga  mempunyai  persepsi  yang  sama tentang pengelolaan MPLIK.
Baru  pada  saat  Peneliti  melakukan FGD  di  lokasi  penelitian,  Direktur  PT. WEB  hadir  di  makassar,  tanggal  11  Juni 2013,  kemudian  memaparkan  kesepakatan tentang  MPLIK  kepada  para  peserta, termasuk dari unsur Pemda yang selama ini tidak  tahu  tentang  kesepakatan  itu.  Ini merupakan  pengalaman  yang  sangat  buruk terutama  bagi  Pemda  dan  mungkin  bagi perusahaan lainnya. Surat dari Kementerian Kominfo  dan  BP3TI  yang  telah  dikirim  ke daerah,  hanya  merupakan  pemberitahuan akan  adanya  penyerahan  MPLIK  dan permintaan untuk memberikan bantuan dari
Pemda  demi  terlaksananya  proyek  MPLIK tersebut.  Surat  ini  tidak  menjelaskan tentang bagaimana tata kelola penyelenggaraan  MPLIK  di  daerah.  Akibat dari  ketidak  jelasan  ini  timbul  persoalan fundamental dibalik penyelenggaraan MPLIK  tersebut.  Di  Manado  MPLIK terpaksa  dikandangkan  di  kantor  Pemkot, dan di Makassar MPLIK terpaksa dilaksanakan dengan menumpang operasional  M-CAP  agar  tidak  terkesan tidak didayagunakan.
Satu  lagi  kelemahan  dari  MPLIK adalah  tidak  ada  data  detail  mengenai pengguna.  Apakah  pengguna  orang-orang itu  saja,  atau  bertambah.  Data  tentang pengguna  ini  penting  untuk  mengukur keberhasilan  pemanfaatan  MPLIK  oleh masyarakat.  Dengan  data  pengguna  ini tanggung  jawab  pengelola  MPLIK  dalam mengajari  orang  yang  belum  bisa  internet bisa  terekam  dengan  jelas.  Disamping  itu seharusnya  ada  monitoring  dan  evaluasi khususnya  pelaporan  secara  tertulis  ke pemerintah  provinsi  dan  penyedia  MPLIK dari  pengelola  disertai  foto  atau  dokumen kegiatan MPLIK di lokasi yang ditandatangani oleh pejabat kecamatan atau Kepala Desa setempat.
Mengenai  laporan  kegiatan  juga belum  begitu  jelas  siapa  harus  melapor  ke mana. Hal inilah kadang-kadang membingungkan  pihak  Pemda,  yang  mana
yang harus dilaporkan dan siapa yang harus dilapori.  Oleh  sebab  itu  perlu  adanya peningkatan  pengawasan  dan  pengendalian MPLIK  yang  sebaiknya  dilakukan  oleh pemerintah provinsi (Dishubkominfo) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan Gubernur.
Pengelola MPLIK biasanya bekerjasama  dengan  relawan  IT  yang  saat ini  sudah  mulai  banyak  terdapat  di  daerah- daerah. Para relawan TIK biasanya ditunjuk sebagai operator MPLIK. Adapun masalah- masalah  yang  timbul  dalam  operasional MPLIK di lapangan antara lain ialah;
a. Lokasi tidak ideal/Salah penempatan.
Menurut  peraturan  MPLIK  di  desain untuk  daerah  pinggiran,  daerah  perbatasan,
daerah yang secara ekonomis terkebelakang,  atau  daerah  yang  tidak  ada Internet  (daerah  tidak  terjangkau  oleh jaringan  telekomunikasi).  Di  Indonesia masyarakat  yang  ada  di  daerah  ini jumlahnya  mencapai  Kira-kira  40  %. Dengan  MPLIK  ini  sebenarnya  Pemerintah berkeinginan  untuk  dapat  menjangkau daerah-daerah terpencil seperti ini, sehingga seluruh warga bangsa ini dapat berinteraksi satu sama lain, dalam upaya pemberdayaan masyarakat.  Kalau  ternyata  keberadaan MPLIK  di  Kota  besar,  sehingga  ada persaingan dengan Warnet, maka
sebenarnya  penempatannya  perlu  ditinjau kembali.
Untuk itu maka pendistribusian MPLIK  dari  pemerintah  propinsi  dan penyedia MPLIK harus rasional, transparan dan  tepat  sasaran.  Hendaknya  ke  depan ditentukan kriteria atau dipersyaratkan bagi tempat-tempat  yang  akan  mendapatkan bantuan MPLIK, jangan hanya berdasarkan keinginan  pemenang  tender  atau  pengelola dan  pemerintah  daerah  saja  sehingga kurang mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Untuk itu diperlukan pemetaan MPLIK  dan  relokasi  (penempatannya kembali)  bagi  yang  penempatannya  dirasa salah.
b. Lemahnya koordinasi dengan Pemda.
Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan  dan  pembangunan  yang menyangkut daerah, akan selalu melibatkan Pemerintah Daerah selaku penguasa setempat.  Koordinasi  dan  komunikasi  yang intensif  antara  penyedia  MPLIK  dengan pemerintah  provinsi  sangat  diperlukan dalam  membina  pengelola  MPLIK.  Oleh karena itu kegiatannya perlu dikoordinasikan  dengan  Pemda  setempat. Demikian  pula  dalam  penyelenggaraan MPLIK  seharusnya  masing-masing  unsur yang  terlibat  tersebut  merapatkan  diri  ke Pemda  selaku  penguasa  wilayah.  Akibat kurangnya  koordinasi dengan Pemda maka
hubungan terasa kaku dan tertutup. Sehingga banyak batir-butir dalam kesepakatan  yang  tidak  diketahui  oleh Pemda.  Di  kedua  kota  ini  Pemda  tidak mengerti detail kesepakatan antara Regulador,  Penyedia  Jasa,  dan  Pengelola MPLIK.
c. Kecepatan rendah/dikota harus bersaing dengan warnet.
Kecepatan  perangkat  internet  MPLIK ternyata  masing-masing  daerah  berbeda. Tapi  pada  umumnya  kecepatannya  adalah 256  kbps downlink dan  128  kbps uplink .
Dengan  menggunakan  VSAT,  ini  dibagi dalam  enam  PC  jadi  sekitar  44  kbps/satu PC.  Akibatnya  internet  berjalan  lambat, tidak  stabil,  bahkan  kalau  hujan  banyak gangguan. Jelas ini tidak bisa dipersandingkan  dengan  kecepatan  internet di  Warnet  yang  sudah  mencapai  8  mbps bahkan Speedy .  Dari  sini  memang  tampak daya  tarik  MPLIK  di  perkotaan  kalah dengan  warnet  pada  umumnya.  Kecuali anak-anak  yang  mendapat  tugas  oleh Gurunya atau hendak berlatih menggunakan komputer.
d. Satelit sangat rawan cuaca.
Bila  hujan  turan  maka  penerimaan signal  akan  mengalami  gangguan  dan operasional  MPLIK  akan  terhenti.  Dan  ini tentu  akan  merugikan  masyarakat  yang tengah  menikmati  “surfing”  internet.  Dan
apabila  MPLIK  tidak  dilengkapi  dengan tenda maka peralatan elektronik yang ada di Mobil-PLIK akan rentan atau mudah sekali rusak. Setetes air yang jatuh pada perangkat komputer  akan  merusakkan  sistem  operasi komputer.
e. Pelanggannya kebanyakan hanya anak-anak sekolah.
Karena kecepatan MPLIK yang hanya 256  kbps.  maka  pada  umumnya  MPLIK kurang  menarik  bagi  masyarakat  umum. Apalagi  bagi  masyarakat  kota  yang  dengan mudah bisa mengakses internet. Oleh sebab itu pengguna MPLIK kebanyakan hanyalah anak-anak  usia  sekolah  yang  masih  dalam taraf belajar internet.
Sistem pengendalian/pengawasan MPLIK  belum  tersusun  secara  konseptual. Selain  itu  belum  jelas  siapa  yang  harus melakukan  pengendalian  dan  pengawasan tersebut.  Di  Makassar  dan  Manado  selama ini  perawatan  MPLIK  sehari-hari  ditangani oleh  Operator  masing-masing.  Operator  di lapangan seharusnya paham tentang hal ini. Jadi  tanggung  jawab  keempat  perusahaan seperti  tersebut  di  atas  tadi  hendaknya diketahui juga oleh operator.
Jadi  dalam  hal  ini  perlu  ada koordinasi antara; pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,  dan  pihak  penyedia  jasa tentang  tata  kelola  MPLIK.  Dimulai  dari SOP  harus  ada,  kemudian  dilanjutkan
dengan  tata  kelola  yang  menggunakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.  Kalau tidak  ada  SOP  dan  tata  kelola  yang  baik maka dalam membuat rencana kegiatan pun akan mengalami kesulitan.
Untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan  MPLIK  yang  profesional, maka  perlu  merubah  tata  kelolanya  yang selama  ini  dilaksanakan.  Kalaupun  berada di  kabupaten/kota,  berarti  pengendalian secara  langsung  berada  di  kabupaten/kota tersebut. Propinsi sebatas memonitor pelaksanaannya  saja.  Bagaimana  jalannya sistem  pengelolaan  tersebut  sudah  bagus atau  belum,  terutama  nanti  pada  level monitoring terhadap peralatan atau fasilitasi
yang dibantukan dalam satu mobil tersebut. Setiap Mobil-PLIK untuk kegiatan operasional di lapangan hendaknya ditangani  oleh  minimal  2  orang,  1  orang bisa  sebagai  supir  sedangkan  yang  1  orang sebagai  pengatur  pointing  dan  petugas server.  Operator  MPLIK  diusahakan  orang yang  mengenal  atau  mengetahui  IT.  Akan sangat  bagus  bila  orang  tersebut  diambil dari  Relawan  TIK,  sebab  salah  satu  fungsi MPLIK  ialah  mendidik  masyarakat  dalam mengakses informasi dari internet. Mengenai  model  tata  kelola  MPLIK  yang ada  sekarang  secara  sederhana  dapat digambarkan sebagai berikut:
Kepala MPLIK Administrasi MPLIK MPLIK I  Operator  Driver
MPLIK IV
 Operator  Driver
MPLIK II
 Operator  Driver
MPLIK III
 Operator  Driver
Gambar: 3
Model Tata Kelola MPLIK yang ada Sekarang
Dalam  gambar:  3  diatas  Kepala  MPLIK merangkap  sebagai  pengelola  MPLIK dipegang  oleh  PT.  WEB  (Makassar  dan Manado).  Pengelola  membawahi  Operator dan  Driver  MPLIK  sebagai  pelaksana MPLIK  di  lapangan.  Untuk  memperlancar urusan  administrasi  kepala  MPLIK  dibantu oleh Administrator MPLIK.
Gambar:  4  berikut  ini  menjelaskan tentang  susunan  organisasi  penyelenggara MPLIK  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada, pemerintah Kabupaten/Kota ditunjuk sebagai pengelola MPLIK. Sebagai pengelola  MPLIK  ia  perlu  dukungan Administrator MPLIK, yaitu Dinas Perhubungan/Kominfo di Pemkab/kota
tempat  ia  berada.  Sementara  itu  dukungan penyedia  jasa  MPLIK  tetap  dipegang  oleh pemenang  tender  (PT.  Telkom),  dan Pemerintah  Provinsi  bisa  bertindak  selaku pemegang  fungsi  monitoring.  Peran  Pemda diperlukan  karena  dia  yang  punya  wilayah, dan  yang membawahi kecamatan, sehingga urusan  di  tingkat  kecamatan  bisa  berjalan lancar.
Jenis jasa layanan MPLIK adalah penyediaan  jasa  akses  telekomunikasi,  dan penyediaan  jasa  akses  internet.  Layanan tersebut  harus  dapat  berlanjut  sehingga dapat  mendorong  adanya multiplier  effect terhadap ekonomi wilayah.
Pengelola MPLIK Pemerintah Kabupaten/Kota Administrator MPLIK Dinas Perhub/Kominfo Penyedia jasa MPLIK Telkom, dll. MPLIK I  Operator  Driver
MPLIK IV  Operator  Diver MPLIK III  Operator  Driver MPLIK II  Operator  Driver Pengguna (Masyarakat) Kecamatan Pemerintah Provinsi Fungsi Monitoring Pemerintah Provinsi Fungsi Monitoring Pemerintah Kabupaten/Kota Pengelola MPLIK Gambar: 4 Susunan Organisasi Penyelenggara MPLIK
Untuk  itu  MPLIK  harus  dapat menentukan prioritas utama yaitu menyediakan akses untuk daerah tertinggal, daerah  perbatasan,  daerah  terpencil,  daerah perintisan,  dan  daerah  yang  tidak  layak secara ekonomis.
ANALISIS SWOT.
No Aspek Internal 1. Strength/ Kekuatan a. Kemampuan MPLIK untuk  memberdayakan masyarakat    khususnya para pelajar.
b. Tersedianya  anggaran yang cukup untuk mengembangkan MPLIK. c. Dukungan kebijakan penuh  dari  pemerintah dalam  mengembangkan MPLIK. d. Bebas dari beban keuntungan, biaya bandwidth, biaya listrik, dan sewa tempat. e. Biaya  murah,  bahkan ada yang gratis (Makassar). f. Tersedianya SDM professional yang melimpah. 2. Weakness/ Kelemahan a. MPLIK  kurang/tidak tepat  sasaran  karena tidak  ditempatkan  pada daerah-daerah pinggiran  yang  masih rendah akses internetnya. b. Tidak  dapat  menjamin pemerataan  informasi, karena  tidak  mampu mengurangi kategori blankspot c. Lemahnya  koordinasi dengan  Pemda  yang mempunyai wilayah serta pihak-pihak terkait dengan perjanjian kerjasama kemitraan. d. Perangkat  mobil  tidak sesuai  standard.  Mobil PLIK  di  desain  secara nasional. Sehingga beberapa daerah terpencil  dan  sangat terpencil  yang  kondisi jalanannya  parah  tidak mampu menjangkaunya. e. Kecepatan rendah
cuma  downstream  256
kbps.  Dan  upstreamnya 128 kbps. f. Menggunakan program “ Open
Source ”  yang  kurang begitu populer di masyarakat.
g. Satelit  rentan  terhadap gangguan cuaca.
h. Kurangnya
komunikasi  antar  mitra kerja terkait. i. Peralatan  tidak  tahan cuaca, hujan pasti bubar. j. Pihak-pihak terkait dalam kontrak/kesepakatan tidak mempunyai pemahaman  yang  sama ttg pengelolaan MPLIK. Eksternal 3. Opportunity/ Peluang a. Peluang  terbuka  untuk dikembangkan di daerah-daerah yang belum  tersedia  sarana telekomunikasi. b. MPLIK  diterima  oleh masyarakat dengan penuh harapan. 4. Threat/ Tantangan a. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat cepat, seharusnya  kita  cepat mengimbangi perkembangan ini. b. Ancaman  disintegrasi bangsa bila tidak segera ditangani secara strategis.
Selain  itu  dalam  operasional  MPLIK  di lapangan  pengelola  dapat  memberikan pendampingan  kepada  masyarakat  dan pelajar dengan cara menugaskan SDM yang profesional.  Sebaiknya  tenaga  profesional seperti  ini  (Banyak  terdapat  di  daerah seperti  mantan  Juru  Penerang  atau  PPL Penyuluh Pertanian Lapangan) yang
ditempatkan  di  titik  MPLIK  berada, sehingga  masyarakat  tidak  pernah  ragu mendatangi  keberadaan  Mobil  PLIK  untuk mengakses  internet  dan  bertanya  tentang tata  cara  pengolahan  lahan  untuk  pertanian misalnya.
Jadi terkait dengan tata kelola MPLIK bila  dianalisis  dengan  SWOT  maka  dapat dijelaskan  sebagai  tertera  dalam  bagan tersebut  di  atas.  Banyaknya  kelemahan yang  ada  pada  pelaksanaan  MPLIK  di lapangan  harus  segera  diatasi.  Kelemahan tersebut,  bisa  berujung  pada  timbulnya pemborosan  yang  tidak  kecil  jumlahnya. Faktor kekuatan yang dimiliki oleh MPLIK serta peluang dan ancaman/tantangan untuk mengembangkan  MPLIK  perlu  dijadikan landasan untuk perbaikan kinerja. Selain itu Perlu  ada  kerjasama  yang  baik  lintas instansi,  khususnya  antara  Kementerian Kominfo  melalui  BP3TI,  PT.  Telkom  dan subkontraktornya  seperti  PT.  WEB  selaku penyedia  jasa,  Pemda,  dan  unsur  pakar telematika.  Untuk mendalami masalah Tata kelola  MPLIK,  penyedia  MPLIK  wajib kerjasama  dengan  Pemda.  Dan  pihak fasilitator  (Kemkominfo)  hendaknya  ikut mendorong  dan  mendukung  iklim  kearah itu.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Bahwa  ada  suatu  masalah  pada komunikasi awal sehingga menjadi kendala yang  sangat  disayangkan.  Seharusnya aturan-aturan yang dijelaskan itu merupakan  agenda  pertama  sebelum  serah terima  dilakukan  sehingga  pemahaman  itu bisa seragam berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.  Tanpa  hal  itu  maka  sangat memungkinkan terjadi kesalahpahaman antara  kedua  belah  pihak  sampai  dengan saat  ini.  Amburadulnya  tata  kelola  MPLIK di  Makassar  dan  Manado  disebabkan  oleh pemahaman  yang  salah  para  pihak-pihak yang  terlibat  dalam  kesepakatan  tadi.  Oleh sebab itu mendesak untuk segera dilakukan pembenahan tata kelola MPLIK yang benar. Perencanaan  kegiatan  dan  pemberdayaan sumberdaya MPLIK, pengoperasian MPLIK,  pengendalian  dan  pengawasan MPLIK  hendaknya  perlu  segera  dibenahi. Tata  kelola  MPLIK  adalah  komitmen, aturan main, serta praktek penyelenggaraan organisasi MPLIK secara sehat berlandaskan  Peraturan  Perundangan  dan nilai-nilai  etika  (kode  etik)  yang  berlaku. Pembenahan Tata kelola MPLIK hendaknya  disertai  dengan  penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik ( Good Governance ). Demikian pula dengan
koordinasi keterlibatan Pemerintah,
Penyedia dan
Masyarakat sangat menentukan.  Keterlibatan  harus  lebih diintensifkan,  apa  yang  harus  dilakukan
Pemerintah,  Pengelola  dan  Penyedia  jasa untuk  menyamakan  persepsi  sehingga masyarakat  dapat  merasakan    manfaat MPLIK ini.
Akhirnya  yang  perlu  diperhatikan adalah  MPLIK  ini  harus  berjalan  dengan mempertimbangkan kondisi geografis suatu wilayah,  terutama  wilayah  yang  masih sangat  terpencil,  wilayah  perbatasan,  dan wilayah yang secara ekonomis terkebelakang.  Di  tempat  ini  MPLIK memang  masih  diperlukan  masyarakat Indonesia,  oleh  sebab  itu  pelaksanaannya harus benar-benar efektif dan efisien.

## Saran
1. Kementerian Kominfo melalui BP3TI hendaknya  segera  membenahi  tata kelola  MPLIK  terutama  yang  ada  di kota-kota antara lain;
a. Dengan menerapkan prinsip- prinsio  tata  kelola  organisasi MPLIK yang baik.
b. Melakukan  komunikasi  lanjutan secara  intensif  khususnya  kepada unsur penyedia jasa maupun Pemda  (Pemerintah  Provinsi  dan Pemerintah Kabupaten/Kota).
Koordinasi dilakukan berlandaskan pemahaman  yang  sama  terhadap butir-butir kesepakatan.
c. Pengelola  MPLIK  saat  ini  wajib membuat  perencanaan  kegiatan
dan  pendayagunaan  sumberdaya MPLIK yang baik, termasuk kebutuhan anggaran dan perpindahan  operasi  MPLIK  antar kecamatan, dan tembusannya disampaikan  kepada  Pemkab/Kota dan BP3TI.
2. Untuk  memberikan  pelayanan  MPLIK yang  dapat  diterima  dengan  baik  oleh masyarakat  kiranya  perlu  dipikirkan mengenai penambahan kecepatan internet (downstream 256 kbps. upstreamnya  128  kbps)  menjadi  512 kbps khususnya untuk MPLIK yang ada di kota-kota.
3. Penempatan  MPLIK  yang  kurang  tepat sasaran  hendaknya  segera  direlokasi, untuk menghindari terjadinya pemborosan. Diutamakan MPLIK untuk daerah-daerah  pinggiran  yang  sangat rendah akses internetnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Calhoun,  C.  ed.  (1992). Hubermas  And  The Public Sphere, Massachusetts Institute Of Technology
Aminullah,  E.  (2012). Analisis  Informasi Kualitatif. Paper disajikan pada acara konsinyasi  Puslitbang  PPI,  Di  Hotel Millenium Juli 2013, Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Makassar.
(2012). Makassar  Dalam  Angka 2012. Badan  Pusat  Statistik  Kota
Makassar.
Badan Pusat Statistik Kota Manado. (2012).
Manado  Dalam  Angka  2012. Badan Pusat Statistik Kota Manado Balai  Penyedia  Dan  Pengelola  Pembiayaan Telekomunikasi  Dan  Informatika.
(2012). Penyediaan KPU/USO
(Melalui USO, Kita Buka Kemudahan Akses  Informasi  Hingga  Pelosok Negeri). Jakarta : BP3TI.
Pusat  Litbang  Aptika  IKP.  (2012). Studi
Pemanfaatan  Mobile  CAP  Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Bagi Masyarakat Di
Daerah. Jakarta  :  Badan  Litbang SDM, Kementerian Kominfo.
Pusat Litbang Aptika IKP. (2012).
Pemahaman  Internet  Sehat  Dan Aman  Di  Komunitas  Masyaraka t.
Jakarta: Badan Litbang SDM, Kementerian Kominfo,. Pusat Litbang Aptika IKP. (2012). Pengembangan  Model  Pelayanan Informasi Publik Dalam Implementasi,  PPID. Jakarta  :  Badan
Litbang SDM, Kementerian Kominfo .

## Dokumen
Undang-undang No: 36 Th. 1999.
Undang-Undang No: 14 Th. 2008 Undang-Undang No: 11 Th. 2008 Peraturan Pemerintah RI. No: 61 Th. 2010 Peraturan Pemerintah No: 52 Th. 2000 Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  No:
24 Th. 2010
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI. No: 19/Per/M.KOMINFO/12/2010 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI. No: 17/PER/M.KOMINFO/2010 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI. No: 48/Per/M.KOMINFO/11/2009
Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi  dan Informatika No. 1 Tahun 2013. Peraturan Kepala Balai P3TI, No.
01/PER/BP3TI/KOMINFO/12/2012. Internet http://www.lkpp.go.id
http://www.lontar.ui.ac.id/ http://iicg.org/ http://kompas.com http://www.regional.kompas.com/ http://www.surabaya.detik.com/ http://www.slideshare.net http://www.tribune.news.com http://www.beritajatim.com http://www.tribune.news.com http://www.investor.co.id http://www.technookezone.com http://www.tarakankota.com