## ANALISIS REGULASI PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH DALAM PENENTUAN IBU KOTA PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Sarda Safitri 1 , Jumadi 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
10400117009@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  yang  pertama,  apa  saja  dasar  hukum  yang digunakan  dalam  penentuan  ibukota  Provinsi  Kalimantan  Utara  dan  kedua,  bagaimana  implementasi  Tanjung Selor  sebagai  Ibukota  Provinsi  Kalimantan  Utara.  Penelitian  berfokus  pada  aspek-aspek  yang  mempengaruhi penentuan  lokasi  ibukota,  seperti  aspek  tata  ruang,  ketersediaan  fasilitas  dan  aksesibilitas,  kependudukan, kondisi  dan  geografis,  kependudukan,  sosial  ekonomi,  sosial  politik  dan  sosial  budaya.  Penelitian  kualitatif (field  research)  merupakan  jenis  dari  penelitian  ini  yang  dilengkapi  dengan  pendekatan  empiris  dan  juga pendekatan  yuridis  normatif.  Adapun  sumber  data  yang  digunakan  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder  yang data tersebut diperoleh setelah terlaksananya prosesi wawancara kepada staf biro pemerintahan kantor gubernur Kalimantan  Utara,  Kassubid  penelitian  sumber  daya  Bappeda  Provinsi  Kalimantan  Utara,  Tokoh  masyarakat sekaligus  saksi  sejarah  terbentuknya  Provinsi  Kalimantan  Utara.  Responden  yang  terdiri  dari  dua  mahasiswa, satu  pedagang  makanan  siap  saji,  dan  satu  supir  angkutan  kota.  Teknik  analisis  data  yang  tercantum  dalam penelitian  ini  adalah  teknis  analisis  kualitatif  dengan  proses  memilah  data  yang  terkait  dan  penting  kemudian dikelompokkan menjadi beberapa topik pembahasan yang akan disusun menjadi kalimat secara runtut dan lebih spesifik  sehingga  dapat  dengan  mudah  menemukan  kesimpulan.  Setelah  melakukan  tahapan  penelitian  yang cukup  panjang,  akhirnya  hasil  dari  penelitian  ini  dapat  ditemukan.  Bahwasanya  tujuan  utama  dibentuknya Provinsi Kalimantan Utara adalah demi percepatan pembangunan di wilayah Utara Provinsi Kalimantan Timur. Dasar  hukum  yang  digunakan  dalam  penentuan  ibukota  Provinsi  Kalimantan  Utara  yakni  tertuang  dalam  UU Nomor  20  tahun  2012  tentang  Pembentukan  Provinsi  Kaltara,  tepatnya  pada  pasal  7.  Sedangkan  untuk implementasi  Tanjung  Selor sebagai  ibukota Provinsi  Kalimantan Utara, hasilnya adalah masih  banyak aspek- aspek  yang  mempengaruhi  penentuan  lokasi  ibukota  di  dalam  PP  No.  78  tahun  2007  Tentang  Tata  Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, khususnya tertera pada pasal 12 ayat (3) yang bebrapa diantaranya  belum  dipenuhi  oleh  Tanjung  Selor. Ketersediaan  fasilitas  dan  aksesibilitas  yang  belum  memadai dan  membutuhkan  pembangunan  sesegera  mungkin,  agar  tidak  melenceng  dari  tujuan  utama  dibentukya provinsi Kalimantan Utara.
Kata  Kunci:  Analisis,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2007,  Penetuan  Ibu  kota,  Provinsi Kalimantan Utara

## Abstract
This research was conducted with the aim of knowing first, what are the legal bases used in determining the capital of North Kalimantan Province and second, how the implementation of Tanjung Selor as the capital of North Kalimantan Province. This research focuses on aspects that influence the determination of the location of the capital city, such as spatial aspects, availability of facilities and accessibility, population, conditions and geography,  population,  socio-economic,  socio-political  and  socio-cultural  aspects.  Qualitative  research  (field research) is a type of research that is complemented by an empirical approach as well as a normative juridical approach.  The  data  sources  used  are  primary  data  and  secondary  data,  which  data  were  obtained  after  the implementation  of  an  interview  procession  with  the  staff  of  the  government  bureau  of  the  North  Kalimantan governor's  office,  the  Head  of  Sub-Head  of  the  Bappeda  Resources  Research,  North  Kalimantan  Province, community leaders as well as historical witnesses of the formation of North Kalimantan Province Respondents consisted of  two students, one ready-to-eat  food  vendor, and one city transportation  driver. The data  analysis technique  listed  in  this  study  is  technical  qualitative  analysis  with  the  process  of  sorting  out  related  and important  data  then  grouping  them  into  several  discussion  topics  which  will  be  arranged  into  coherent  and more specific sentences so that conclusions can be easily found. After doing quite a long research stage, finally the results of this research can be found. That the main objective of the formation of North Kalimantan Province is  to  accelerate  development  in  the  northern  region  of  East  Kalimantan  Province.  The  legal  basis  used  in determining the capital of North Kalimantan Province is stipulated in Law Number 20 of 2012 concerning the Establishment of Kaltara Province, to be precise in article 7. As for the implementation of Tanjung Selor as the capital of North Kalimantan Province, the result is that there are still many aspects that affect the determination
of the location. the capital in PP. 78 of 2007 concerning Procedures for the Formation, Abolition and Merger of Regions,  in  particular  stated  in  article  12  paragraph  (3),  some  of  which  have  not  been  fulfilled  by  Tanjung Selor. The availability of facilities and accessibility are inadequate and require immediate development, so as not to deviate from the main objective of establishing the province of North Kalimantan.
Keywords:  Analysis,  Government  Regulation  Number  78  of  2007,  Determination  of  the  Capital City,  North Kalimantan Province

## PENDAHULUAN
Provinsi  Kalimantan  Utara  merupakan  Provinsi  termuda  di  Indonesia,  Provinsi yang  memiliki  sejarah  panjang  sehingga  dapat  terbentuk.  Setelah  melewati  perjuangan yang  tidak  mudah  dan  membutuhkan  waktu  yang  tidak  sebentar,  akhirnya  Provinsi Kalimantan  Utara  resmi  terbentuk  sejak  ditandatanganinya  Undang-Undang  Nomor  20 tahun  2012  tentang  Pembentukan  Provinsi  Kalimantan  Utara pada tanggal  16  November 2012 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 1
Sejalan  dengan  lahirnya  provinsi  baru  ini,  salah  satu  unsur  yang  harus  dipenuhi adalah  penetapan  Ibu  kota  Provinsi.  Menurut  pasal  7  Undang-Undang  Nomor  20  tahun 2012  tentang  pembentukan  Kalimantan  Utara  menyatakan  bahwa  ibukota  Provinsi Kalimantan Utara berkedudukan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.
Disamping  itu,  sebuah  ibu  kota  provinsi  harus  memiliki  inovasi  lebih  tinggi  serta berkembang lebih  pesat  daripada  daerah-daerah  lainnya,  seperti  yang  kita  ketahui bahwa tidak  semua  daerah  di  Indonesia  telah  mengalami  kemajuan  dan  mampu  menaikkan jumlah  pendapatan  daerah  dengan  usaha  mandiri  provinsinya.  Berangkat  dari  hal  inilah, sudah selayaknya ibu kota provinsi bekerja lebih keras agar daerah-daerah di wilayahnya dapat  segera  merasakan  peningkatan  taraf  hidup,  pengoptimalan  potensi  sumber  daya daerah serta kemampuan untuk bersaing dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
Meskipun  Tanjung  Selor  telah  diresmikan  menjadi  Ibu  kota  Provinsi  Kalimantan Utara, akan tetapi berdasarkan pasal 12 ayat (3) PP. Nomor 78 tahun 2007 Tentang Tata Cara  Pembentukan,  Penghapusan  Dan  Penggabungan  Daerah,  masih  banyak  aspek  di dalam  aturan  tersebut  yang  tidak  dipenuhi  oleh  Tanjung  Selor.    Sejalan  dengan  hal tersebut,  Kota  Tarakan  dilirik  sebagai  calon  ibu  kota  Kalimantan  Utara  yang  memiliki kesiapan  jauh  lebih  baik  dibanding  Tanjung  Selor.  Dilihat  dari  berbagai  sektor,  Kota Tarakan  meruakan  daerah  yang  paling  ideal  untuk  menduduki  kursi  ibukota  Provinsi Kalimantan Utara. “letak geografis sangat menguntungkan, pesawat sudah bisa mendarat, kita  sudah  punya  bandara.  Kita  punya  pelabuhan,  dimana  kapal-kapal  besar  bisa
1 https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Utara (Diakses pada tanggal 31 Agustus 2020, pukul 08.45)
berlabuh,” ujar mantan wakil walikota Tarakan, Suhardjo. 2
Sebuah daerah yang akan menjadi kandidat kuat ibu kota provinsi haruslah melewati pengkajian tata ruang yang mempertimbangkan berbagai aspek sebagaimana yang tertuang dalam  pasal  12  ayat  (3)  PP.  nomor  78  tahun  2007.  Hal  ini  sangat  diperlukan  agar kedepannya ibukota tidak perlu lagi menganggarkan dana untuk perbaikan tata ruang  dan aspek-aspek  primer  di  daerahnya,  sehingga  dapat  lebih  fokus  membangun  apa  yang menjadi prioritas utama masyarakat. Kajian tata ruang dapat meliputi beberapa indikator, yakni pusat pelayanan. Namun pusat pelayanan yang berada di Tanjung Selor masih lebih sedikit dibandingkan pusat pelayanan yang ada di Kota Tarakan.
Selain kebijakan dalam menentukan dimana lokasi ibu kota, orang-orang yang kelak akan  memimpin  Provinsi  Kalimantan  Utara  diharapkan  dapat  menjalankan  tugasnya dengan sebaik mungkin sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:
اَهيِف  ُد ِسْفُي  ْن َم  اَهيِف  ُلَع ْجَتَأ  اوُلاَق  ۖ ًةَفيِلَخ  ِض ْرَ ْلْا  يِف  ٌل ِعاَج  يِ نِإ  ِةَكِئ َلَ َمْلِل  َكُّب َر  َلاَق  ْذِإ َو َنو ُمَلْعَت  َلَ ا َم ُمَلْعَأ يِ نِإ  َلاَق ۖ  َكَل  ُس ِ دَقُن َو  َك ِد ْمَحِب ُحِ بَسُن  ُن ْحَن َو َءا َمِ دلا  ُكِفْسَي َو
Artinya:  Ingatlah  tatkala  Tuhan-Mu  berfirman  kepada  para  Malaikat:  “Sesungguhnya  Aku hendak  menjadikan  seorang  Khalifah  di  muka  bumi”.  Mereka  berkata:  “Mengapa  Engkau hendak menjadikan (Khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan  darah,  padahal  kami  senantiasa  bertasbih  dengan  memuji  Engkau  dan Mensucikan  Engkau?”  Allah  berfirman:  “Sesungguhnya  Aku  mengetahui  apa  yang  tidak kamu ketahui” 3

## METODE PENELITIAN
Dari beberapa alternatif jenis penelitian yang disuguhkan, penulis menentukan jenis penelitian  yang  akan  dilakukan  yakni  penelitian  lapangan.  Penelitian  lapangan  akan menuntut  penulis  untuk  lebih  banyak  mengambil  informasi,  data  dan  juga  bahan-bahan penelitian  langsung  ke  lapangan.  Hal  tersebut  harus  dilakukan  agar  menemukan  segala sesuatu  yang  diperlukan  untuk  penyusunan  skiripsi  ini,  penelitian  lapangan  didukung dengan  prosesi  wawancara  sehingga  dapat  memperoleh  informasi  langsung  dari  pihak- pihak terkait. Selain wawacara, observasi dan responden juga menjadi unsur yang tertera
2 Dikutip  dari  laman  KBR  Prime,  Tarakan  “Mengalah”  Tak  jadi  Ibukota  Kaltara,  17/04/2020 https://kbr.id/12-2012/tarakan mengalah tak_jadi_ibukota_kalimantan_utara/59408.html
3 https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-30 (diakses pada Ahad 29 November 2020, pukul 08.10)
di dalam penelitian ini.
Pendekatan  yuridis  normatif  merupakan  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini,  yaitu  pengkajian  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  memiliki hubungan erat dengan apa yang menjadi topik permasalahan di dalam penelitian ini. Untuk mendukung  pendekatan  tersebut,  wawancara  perlu  dilakukan  kepada  pihak  yang merupakan  saksi  sejarah  dalam  pembentukan  Provinsi  Kalimantan  Utara,  Biro Pemerintahan  Kantor  Gubernur  Provinsi  Kalimantan  Utara  dan  juga  Kantor  BAPPEDA Provinsi Kalimantan Utara.
Adapun sumber data penelitian terbagi atas dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer  dan  juga  sumber  data  sekunder.  Kedua  jenis  sumber  data  ini  sangat  dibutuhkan agar penulis dapat menemukan penelitian yang lebih akurat, tepat dan lebih spesifik.
1. Data  pertama  yang  akan  kita  bahas  adalah  data  primer  atau  data  dasar (primary data  or  basic  data) data  seperti  ini  dapat  diperoleh  dengan  teknik  langsung  dari sumber  pertama,  yakni  dapat  dilakukan  wawancara (interview) dan  responden secara  tatap  muka  atau  via  online  terkait  langsung  dengan  judul  yang  telah diangkat ini.
2. Data  yang  selanjutnya  adalah  data  sekunder (secondary  data) merupakan  data yang  dapat  diperoleh  melalui  penelusuran  buku-buku  terkait,  jurnal  yang bersangkutan,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hasil  penelitian terdahulu.
Di  dalam  penelitian  ini,  penulis  akan  melakukan  pengolahan  data  yang  bersifat kualitatif.  Selanjutnya,  penulis  menggunakan  analisis  data  secara  kualitatif  dengan menjadikan  data  yang  diperoleh  berbentuk  deskriptif  yang  didapat  dari  hasil  pengamatan, dokumentasi  yang  berkaitan  erat  dengan  objek  penelitian,  dan  wawancara  sehingga  dapat lebih mudah menemukan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Penentuan Ibukota Provinsi Kalimantan Utara
Penentuan  calon  ibukota  Provinsi  Kalimantan  Utara  menjadi  bahasan  sejalan  dengan rencana  pembentukan  Provinsi  Kalimantan  Utara.  keempat  kabupaten/kota  di  utara Kalimantan  Timur  (Malinau,  Tarakan,  Nunukan,  Bulungan)  memiliki  peluang  yang  sama untuk  menjadi  ibukota  Provinsi  Kalimantan  Utara  bahkan  Berau  juga  menjadi  salah  satu alternative  sebagai  calon  Ibukota  Provinsi  Kalimantan  Utara  meskipun  telah  menyatakan
belum ingin bergabung di Provinsi Kalimantan Utara. 4
Dengan  beberapa  kandidat  ibu  kota  yang  hadir,  maka  perlu  dilakukan  pengkajian daerah  yang  kelak  akan  digunakan  sebagai  salah  satu  referensi  di  dalam  menentukan  lokasi ibukota  Provinsi  Kalimantan  Utara.  Untuk  itu, maka  dipilihlah  Tim  Independen  Universitas Mulawarman  (UNMUL)  yang  diamanhkan  untuk  melakukan  penghitungan  variable  dari kesemua calon ibukota Provinsi Kalimantan Utara.
Dari  seluruh  variabel  yang  dibagi  masing-masing  dalam  indikator  dan  sub  indikator, Kabupaten  Bulungan  memperoleh  skor  tinggi  untuk  beberapa  indikator  dan  sub  indikator, demikian juga dengan Kota Tarakan. Sedangkan untuk Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau  memperoleh  skor  yang  relatif  lebih  rendah  dibandingkan  kedua  daerah Kabupaten/Kota tersebut.
Kabupaten  Bulungan  memperoleh  skor  tinggi  untuk  variabel  tata  ruang  kota, khususnya  mengenai  ketersediaan  lahan,  infrastruktur,  kependudukan,  aksesibilitas, lingkungan  serta  aspirasi atau  dukungan masyarakat.  Sedangkan  Kota  Tarakan memperoleh skor  tinggi  untuk  variabel  Tata  Ruang  Kota  khususnya  untuk  pusat  pelayanan,  fasilitas pelayanan,  infrastruktur  dan  faktor  perekonomian.  Sedangkan  untuk  beebrapa  variabel  ada yang memperoleh sama besar antara Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan.
Dari  jumlah  skor  yang  diperoleh  masing-masing  Kabupaten/Kota  tersebut  terlihat bahwa  Kabupaten  Bulungan  memperoleh  nilai  tertinggi,  diikuti  oleh  Kota  Tarakan  sebagai urutan  kedua,  sementara  Kabupaten  Nunukan  berada  pada  urutan  ketiga  dan  terakhir Kabupaten Malinau. Untuk lebih jelasnya mengenai skor per variabel dapat dilihat pada tabel berikut:
Hasil  studi  kelayakan  oleh  tim  independen  Universitas  Mulawarman  Samarinda menyebutkan Kabupaten Bulungan sangat layak menjadi ibukota Provinsi Kalimantan Utara baik  dari  posisi  letak  daerah,  luas  wilayah,  serta  berdasarkan  fakta  historis.  Tanjung  Selor direkomendasikan  sebagai  calon  ibukota  Kalimantan  Utara  karena  memiliki  skor  tertinggi yaitu 727,5, sementara Tarakan di tempat kedua dengan skor 695, disusul Malinau 592,2 dan Nunukan sebesar 485.
Selanjutnya sebulan kemudian hasil kajian analisis dipaparkan di hadapan Gubernur pada tanggal 5 April 2006 di Samarinda. Hasil pemaparan sudah menjadi kesepakatan yang telah  disetujui  dan  ditetapkan  oleh  Bupati/Walikota  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  sewilayah
4 Litbang Bappeda, Jejak Waktu Di Tapal Batas Pembuktian Eksistensi Provinsi Ke-34 , hal. 29 (dikutip tanggal 29 November 2020, Pukul 08.35)
Utara  yaitu  Drs.  H.  Budiman  Arifin  (Bupati  Bulungan),  H.  Abdul  Hafid  (Bupati Nunukan), Dr.Drs. Marthin Billa, M.M (Bupati Malinau), H.M. Darwin Perajin (ketua DPRD Kabupaten Bulungan), Drs. Johny Laing Lampang, M.Si (ketua DPRD Kabupaten Malinau) dan H. Udin Hianggio (Ketua DPRD Kota Tarakan).
Berdasarkan  pasal  7  UU  Nomor  20  tahun  2012  tentang  Pembentukan  Kalimantan Utara,  menyatakan  bahwa  lokasi  ibukota  Provinsi  Kalimantan  Utara  berkedudukan  di Tanjung  Selor,  Kabupaten  Bulungan.  Aturan  inilah  yang  kemudian  menjadi  pondasi  utama pembangunan  di  Tanjung  Selor,  segala  hal  yang  mendukung  berdirinya  sebuah  ibukota provinsi  dipersiapkan  sebaik  mungkin  dengan  harapan  Tanjung  Selor  mampu  menjadi ibukota provinsi yang mandiri meski tergolong sebagai provinsi yang masih snagat muda.

## B. Impelementasi Tanjung Selor Sebagai Ibukota Kalimantan Utara
Setelah mengetahui tentang dasar hukum yang digunakan di dalam melegalkan Tanjung Selor  sebagai  ibukota  provinsi  Kalimantan  Utara,  pembahasan  mengenai  implementasi Tanjung  Selor  sebagai  ibukota  Kalimantan  Utara  perlu  untuk  dijabarkan.  Adapun hasil  dari wawancara yang penulis lakukan di lapangan menuai jawaban yang cukup berbeda dari studi kelayakan yang dilakukan oleh Tim Independen UNMUL.
Jika  kita  bercermin  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  tahun  2007  ini  khususnya pasal  12  ayat  (3),  penetapan  Tanjung  Selor  memang  bukan  berdasarkan  norma  yang  ada  di pasal  tersebut,  tapi  lebih  kepada  aspek  sejarah  dan  politik.  Berbicara  mengenai  kajian akademis,  saya  merasa  tidak  ada  melainkan  penentuan  secara  politis  yang  lebih  kuat  dan mendominasi kala itu. Karena menurut saya pribadi sebenarnya Bulungan (Tanjung Selor ini) memiliki  kekalahan  skor  dari  banyak  aspek  dibandingkan  kandidat  daerah  calon  ibukota lainnya seperti Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. 5
“Jangan  Melupakan  Sejarah”  demikianlah  kutipan  dari  bapak  proklamator  kita,  Ir. Soekarno.  Sejarah  adalah  peristiwa  lampau  yang  sarat  akan  makna,  seperti  halnya  dengan Kesultanan Bulungan. Tanjung Selor dan daerah-daerah lain di Kalimantan Utara merupakan wilayah  kesatuan  Kesultanan  Bulungan,  kita  tidak  boleh  amnesia  pada  kejayaan  pada  masa itu.  Sehingga  penentapan  ibukota  di  Bulungan  (Tanjung  Selor)  salah  satu  tujuan  utamanya ialah  mengembalikan  pemerintahan  sebagaimana  dahulu  masa  Kesultanan  Bulungan.  Selain menjadi  induk  dari  daerah-daerah  di  Provinsi  Kalimantan  Utara,  Kesultanan  Bulungan  juga telah  memberikan  kontribusi  besar  untuk  negara  ini.  Sejarah  ini  cukup  menjadi  alasan  kuat
5 Dian Suryanata (38 Tahun), Kasubbid Penelitian Sumber Daya, Wawancara , Kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor, Jumat 23 Oktober 2020, Pukul 09.49.
untuk menetapkan lokasi ibukota berkedudukan di Tanjung Selor.
Pada saat penetapan Ibukota Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor memang masih berstatus kecamatan dan fasilitas yang ada sangat kurang. Sekilas, Kota Tarakan merupakan tempat yang paling idal untuk penetapan ibukota jika dilihat dari aspek fasilitasnya. Dengan demikian,  saat  ini  kami  sedang  memperjuangkan  agar  Tanjung  Selor  bisa  berubah  menjadi Kota.  Adapun  alasan  yang  mendasari  gagasan  tersebut,  sebagai  berikut:  Pemerataan  dan perbaikan kualitas pembangunan. Sebagai ibukota provinsi sudah seharusnya Tanjung Selor dijadikan  sebagai  salah  satu  pusat  pertumbuhan  ekonomi  baru  dan  sudah  seharusnya  juga melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik. 6
Pada  awalnya  Kota  Tarakan  memang  mendapat  dukungan  penuh  untuk  menjadi provinsi  Kalimantan  Utara.  Akan  tetapi  karena  ada  pertimbangan  lain  dari  Gubernur Kalimantan  Timur  pada  waktu  itu  sehingga  mereka  melihat  bahwa  ada  sejarah  yang  tidak bisa  dinafikkan.  Kalimantan  Utara  ini  induknya  hanya  satu,  yakni  Kabupaten  Bulungan sehingga  kami  tidak  permasalahkan  lagi  lokasi  ibukota  karena  kala  itu  yang  lebih  utama adalah Kalimantan Utara yang harus lahir sebagai provinsi baru. Jika kita melihat lagi pada infrasruktur yang tersedia, memang yang paling pantas menduduki kursi ibukota adalah Kota Tarakan.  Sebenarnya  polemik  seperti  inilah  yang  harus  menjadi  pertimbangan  pemerintah pusat  untuk  menetukan  sebaiknya  lokasi  ibukota  itu  dimana,  bukan  hanya  karena  kemauan daerah. Hal ini dikarenakan kita sedang berbicara tentang infrastruktur.
Wilayah di Kalimantan Utara yang paling siap untuk itu memang Kota Tarakan. Dapat dibuktikan  dengan  adanya  pelabuhan-pelabuhan  besar  dan  bandara  internasional  semuanya sudah benar-benar siap. Fasilitas seperti sekolah, kampus, rumah sakit,  hotel semuanya lebih lengkap berada di Kota Tarakan. Hingga saat ini untuk Tanjung Selor saya rasa masih banyak hal-hal keberpihakan untuk kepentingan masyarakat yang belum terpenuhi. Dari itu memang dibutuhkan  pembangunan  dan  perbaikan  kualitasnya,  dan  sudah  seharusnya  kebutuhan  dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pembangunan di ibukota Provinsi.
Kemudian  jika  kita  beralih  pada  pertanyaan  apakah  penentuan  ibukota  provinsi  itu harus memenuhi semua aspek yang ada di pasal 12 ayat (3) PP. No. 78 tahun 2007, saat ini pilihan  yang  lebih  dulu  dilakukan  adalah  menentukan  lokasi  ibukota  yang  selanjutnya dilakukan  pembangunan  demi  memenuhi  segala  aspek  yang  ada  pada  aturan  tersebut.  Jadi
6 Andre, (39 Tahun), Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Kaltara. Wawancara , Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Tanjung Selor, Kamis 22 Oktober 2020, Pukul 14.30
bisa  dikatakan  “sambil  jalan”  seiring  dengan  ditetapkannya  Tanjung  Selor  sebagai  ibukota Provinsi  Kaltara,  begitupula  pemenuhan  aspek-aspek  akan  dilakukan  secara  bertahap  dan berkelanjutan. 7
Setelah Tanjung Selor ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara, beberapa permasalahan  penting  tetap  merajalela  meskipun  pembangunan  telah  dilakukan.  Seperti halnya  harga  kebutuhan  pokok  dan  makanan  siap  saji  yang  memiliki  tingkat  harga  yang tinggi, salah satu faktor penyebabnya dalah tidak adanya pelabuhan besar yang dapat menjadi akses  kapal-kapal  besar  pengangkut  bahan  dan  kebutuhan  pokok  yang  memasuki  wilayah Tanjung Selor. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Tanjung Selor.
Selain  kebutuhan  pokok  yang  harganya  menjulang,  tidak  adanya  fasilitas  seperti universitas yang berstatus negeri juga turut menjadi beban bagi mahasiswa yang berdomisili di  Tanjung  Selor,  mereka  harus  merantau  ke  Tarakan  untuk  mengenyam  pendidikan  di bangku  perkuliahan  dengan  universitas  yang  berstatus  negeri.  Tidka  hanya  itu,  mahasiswa yang  berkuliah  di  luar  Kalimantan  juga  merasakan  permasalahan,  yakni  tidak  tersedianya bandara  internasional  di  Tanjung  Selor  sehingga  mereka  harus  melakukan  transit  di  Kota Tarakan.
Idealnya  sebuah  ibukota  provinsi  harus  memiliki  akses  udara  yang  tercepat  dan  tak perlu  lagi  melakukan  transit  untuk  mencapainya.  Salah  satu  alasan  utama  yang  menjadikan Tanjung Selor sebagai ibukota adalah memiliki akses darat yang dapat terhubung ke daerah- daerah  lain.  Akan  tetapi  akses  darat  juga  perlu  didukung  oleh  infrastruktur  jalan  yang memadai  dan  juga  SPBU  yang  mencukupi.  Keterbatasan  jumlah  SPBU  di  Tanjung  Selor masih  menjadi  masalah  bagi  para  pelaku  berkendara  khususnya  supir  angkutan  kota. Pembangunan  telah  berlangsung  kurang  lebih  8  tahun  sejak  diresmikannya  Tanjung  Selor sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara, akan tetapi masih banyak kesulitan yang dialami masarakat.  Seperti  fasilitas  dan  aksesibilitas,  perekonomian  dan  berbagai  sektor  lainnya sehingga percepatan pembangunan harus segera dilakukan.

## KESIMPULAN
Sejarah  panjang  yang  datang  dari  proses pembentukan  Provinsi termuda  di  Indonesia, Kalimantan  Utara  tentu  menjadi  hal  yang  begitu  berkesan  dan  pelajaran  berharga.  Mimpi yang  sama  untuk  mengakhiri  banyaknya  kesenjangan  pembangunan  di  wilayah  Utara  akan
7 H. Udin Hianggio, (73 Tahun), Tokoh Pejuang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara,
Wawancara , Kediaman H. Udin Hianggio, Ahad, 08 November 2020, Pukul 14.50.
segera  terealisasikan.  Kesabaran  tim  pengusung  terbentuknya  provinsi  baru  ini  menjadi pelajaran  hidup  yang  berharga.  12  tahun  perjuangan  bukanlah  waktu  yang  sebentar,  akan tetapi semua terbayar ketika ketukan palu ketua DPRD kala itu terdengar yang menandakan sahnya  RUU  DOB  menjadi  UU  sehingga  terbitlah  UU  No.  12  tahun  2020  tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.
Sejalan  dengan  lahirnya  Provinsi  Kalimantan  Utara,  gagasan  penentuan  ibukota provinsi  juga  telah  dicanangkan.  Ada  4  kandidat  yang  bersaing  untuk  memduduki  kursi sebagai  ibukota  provinsi  Kalimantan  Utara.  kandidat  tersebut  adalah  Kota  Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. Keempat calon ibukota tersebut memiliki peluang yang sama, akan tetapi menentukan lokasi ibukota tidak semudah yang dibayangkan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa Indonesia adalah negara hukum, tindakan seperti penentuan lokasi ibukota juga tidak luput dari aturan yang berlaku.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  tahun  2007  tentang  tata  cara  pembentukan, penggabungan dan penghapusan daerah khususnya pada pasal 12 ayat (3), telah menegaskan ktiteria ibukota provinsi, yakni adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas, kondisi dan geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik dan  sosal  budaya.  Setelah  melewati  berbagai  tahapan,  seperti  pengkajian  daerah  dan pertimbangan-pertimbangan  lain,  lahirlah  Undang-undang  Nomor  12  tahun  2012  tentang pembentukan  Provinsi  Kalimantan  Utara,  tepatnya  pada  pasal  7  yang  menyatakan  bahwa kedudukan ibukota Provinsi Kalimantan Utara berlokasi di Tanjung Selor, Bulungan.
Meskipun lokasi ibukota telah tertuang dalam Undang-Undang, akan tetapi ada banyak aspek  tentang  kriteria  ibukota  Provinsi  yang  belum  Tanjung  Selor  miliki.  Hal  ini  pasti mengundang tanda tanya besar mengapa tetap dijadikan ibukota padahal Tanjung Selor tidak memenuhi  beberapa  aspek  yang  ada  di  dalam  persyaratan  penentuan  lokasi  ibukota. Pengkajian daerah memang telah dilakukan dan kandidat terkuat yang bersaing merebut kursi ibukota  adalah  Kota  Tarakan  dan  Kabupaten  Bulungan  (Tanjung  Selor).  Jika  dilihat  sekilas memang infrastruktrur yang ada di Kota Tarakan menjadikannya paling ideal untuk ibukota Provinsi, namun aspek historis dan politik menghendaki Bulungan menjadi Ibukota Provinsi. Hal ini dapat dilihat pada sejarah Kesultanan Bulungan, semua wilayah yang berada di Utara Kalimantan  termasuk  juga  Kota  Tarakan merupakan  bagian  dari  Kesultanan  Bulungan,  bisa juga  dikatakan  bahwa  Bulungan  adalah  induk  dari  Kabupaten/kota  yang  ada  di  Kalimantan Utara.
Kekalahan  telak  Kota  Tarakan  juga  terletak  pada  salah  satu  aspek,  yakni  akses  darat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa lokasi ibukota harus memiliki akses darat, laut dan
udara,  Kota  Tarakan  yang  memiliki  geografis  sebagai  pulau  yang  terpisah,  tidak  memiliki akses  darat  menuju  daerah  lain.  Kota  Tarakan  hanya  mengandalkan  akses  laut  dan  udara, sehingga  ketiadaan  akses  darat  inilah  yang  menyulitkan  Kota  Tarakan,  memicu  kekalahan skor dan fatalnya Kota Tarakan tidak bisa menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Utara.
Sebagian  besar  tokoh-tokoh  yang  berperan  sebagai  pengusung  terbentuknya  Provinsi Kalimantan Utara, mereka pada awalnya tidak mempermasalahkan dimanapun letak ibukota provinsi.  Akan  tetapi  penentuan  lokasi  ibukota  seharusnya  tidak  semata-mata  atas  kemauan daerah  saja,  keputusan  krusial  seperti  ini  sudah  selayaknya  turut  menjadi  pertimbangan pemerintah  pusat.  Ibukota  provinsi  adalah  posisi  paling  strategis  di  dalam  sebuah  provinsi, yang mencerminkan kekhasan dari setiap wilayah yang berada dalam naungannya.
Dengan  demikian,  akan  tercipta  ibukota  provinsi  yang  ideal  di  kawasan  utara, perbatasan  Indonesia-Malaysia.  Hal  ini  dikarenakan  tugas  dan  tanggung  jawab  Provinsi Kalimantan  Utara  tidak  bisa  dianggap  biasa,  mengemban  amanah  sebagai  garda  terdepan negara ini merupakan tugas yang lebih berat dari provinsi lainnya.
Percepatan pembangunan adalah tujuan utama dibentuknya Provinsi Kalimantan Utara, sehingga  memutuskan  untuk  terpisah  dari  Provinsi  Kalimantan  Timur  dan  berjuang membangun daerahnya sendiri. Akan tetapi, setelah delapan tahun perjalanan masih banyak pembangunan yang belum dijalankan. Khususnya implementasi dari pasal 12 ayat (3) PP. No. 78 tahun 2007, berbagai aspek tentang penentuan lokasi ibukota yang tertera dalam aturan itu hingga  kini  masih  menjadi  “PR”  besar  untuk  provinsi  ini.  Tanjung  Selor  selaku  ibukota provinsi  seharusnya  telah  mengalami  percepatan  pembangunan,  namun  banyak  aspek khususnya  pembangunan  yang  berorientasi  untuk  kepentingan  masyarakat  banyak  yang belum terealisasikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andre,  (39  Tahun),  Biro  Pemerintahan  Kantor  Gubernur  Kaltara. Wawancara ,  Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Tanjung Selor, Kamis 22 Oktober 2020, Pukul 14.30
Arselino  Septa,  (22  Tahun),  Mahasiswa  Makassar  yang  berdomisili  di  Tanjung  Selor , Wawancara , Kediaman Arselino, Selasa 10 November 2020, Pukul 13.02)
Dian Suryanata (38 Tahun), Kasubbid Penelitian Sumber Daya, Wawancara , Kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor, Jumat 23 Oktober 2020, Pukul 09.49.
Dikutip dari laman KBR Prime, Tarakan “Mengalah” Tak jadi Ibukota Kaltara,
Fania  Sari,  (21  Tahun),  Mahasiswa  UBT  yang  berasal  dari  Tanjung  Selor, Wawancara , Kontrakan Fania, Senin 09 November 2020, Pukul 10.02.
H.  Udin  Hianggio,  (73  Tahun),  Tokoh  Pejuang  Pembentukan  Provinsi  Kalimantan  Utara, Wawancara , Kediaman H. Udin Hianggio, Ahad, 08 November 2020, Pukul 14.50.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Utara (Diakses  pada  tanggal  31  Agustus  2020, pukul 08.45)
https://kbr.id/12-2012/tarakan mengalah tak_jadi_ibukota_kalimantan_utara/59408.html\ https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-30 (diakses pada Ahad 29 November 2020, pukul 08.10)
https://translate.google.com/ (diakses pada Ahad, 29 November 2020, pukul 09.14)
Ibu  Nengsih,  (47  Tahun),  Pedagang  Makanan, Wawancara ,  Warung  Makan  Bu  Nengsih, Sabtu 24 Oktober 2020, Pukul 13.16.
Litbang Bappeda, Jejak Waktu Di Tapal Batas Pembuktian Eksistensi Provinsi Ke-34 , hal. 29 (dikutip tanggal 29 November 2020, Pukul 08.35)
Pak  Mahmud  (44  Tahun),  Supir  Angkot, Wawancara, Angkot  Pak  Mahmud,  Sabtu,  24 Oktober 2020, Pukul 10.02.
NURLAELAH,  MALOKO,  M.  T.,  FUADY,  M.  I.  N.,  MULIYONO,  A.,  &  RAYA,  M.  Y. The Effect of the Investigative Report Learning Model on Student’s Perception of Anti- Corruption Behavior Development.
Nurlaelah.  (2020).  Aplikasi  Model  Quantum  Teaching  Dalam  Meningkatkan  Motivasi  dan Capaian Pembelajaran Siswa. Jurnal Inspiratif Pendidikan, Vol. 9 (1), pp. 152-167.
Akbar,  R.,  Rasyid,  C.  A.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  UNDANG-UNDANG  MINERBA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT ATAU PEMERINTAH?. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum , 15 (2), 253-262.
Raya,  M.  Y.,  Aryani,  M.,  Hidayat,  T.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  Government  Policy  in Establishing Halal Certification Bodies is Based on SNI ISO/IEC 17065: 2012.
Hamsir, M. I. N. F. (2021). Relation of the Covid-19 Pandemic and Perpetrators in Indonesia: A Qualitative Analysis. Hong Kong Journal of Social Sciences .
Nurlaelah. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Humanistik Pada Generasi Milenial. Proceedings The Third International Conference on Education and Regional Development (ICERD).