## KAPITAL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN DESA: KRITIK TERHADAP PROGRAM TRADE AND DISTRIBUTION CENTER
(BUMDES) DI WILAYAH LOMBOK BARAT-PROVINSI NTB
SOCIAL CAPITAL IN VILLAGE DEVELOPMENT: CRITIQUES ON THE TRADE AND DISTRIBUTION CENTER (TDC) PROGRAM OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISE (BUMDES) IN WEST LOMBOK, WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

## Alfian Hidayat, Syaiful Anam, Zulkarnain
Kelompok Peneliti Bidang Kajian Pembangunan dan Migrasi Internasional, Prodi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Mataram-NTB alfian.hidayat@unram.ac.id
disubmit: 28 Desember 2022, direvisi: 22 Maret 2023, diterima: 12 Juni 2022

## ABSTRAK
Agenda  pembangunan  yang  terkait  peningkatan  kesejahteraan  kerap  mengalami  kegagalan. Pembangunan dan model kebijakan yang sangat elites serta mengesampingkan nila-nilai kearifan lokal menjadi salah satu akar penyebab kegagalan tersebut. Studi ini bertujuan untuk menelaah bagaimana program pembangunan mengintegrasikan nilai-nilai luhur atau kapital sosial yang ada sebagai Engine of  Development . Dalam konteks pembangunan desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk mencapai visi yang tertuang dalam “ NTB Gemilang ” memiliki program Trade and Distribution Center desa yakni program distribusi dan pusat perdagangan di desa melalui skema bisnis  Badan  Usaha  Milik  Desa.  Skema  ini  bertujuan  untuk  modernisasi  dan  digitilasasi  desa dalam  memenuhi  kebutuhan  pokok  masyarakat  desa.  Namun,  dalam  perkembangan  studi mengenai Badan Usaha Milik Desa di Indonesia pada umumnya merupakan kebijakan yang kerap diselewengkan  untuk  kepentingan  politik  dan  pembangunan  yang  sifatnya  parsial  dan  jangka pendek. Studi  ini  mencoba menelaah  dan  memberikan  kajian kritis  terhadap  hilangnya  kapital sosial  dalam  implementasi  program Trade  and  Distribution  Center desa.  Melalui  pendekatan kualitatif  eksploratif,  studi  ini  berfokus  pada pilot  poject Trade  and  Distribution  Center di wilayah Lombok Barat NTB yang secara implisit telah menemukan jawaban bahwa kapital sosial tidak  tereproduksi  dalam  agenda  pembangunanan  dikarenakan  pembangunan  yang  tergambar sangat politis dan elites baik dalam penyusunan maupun implementasinya.
Kata kunci : Badan Usaha Milik Desa, Kapital Sosial, Pembangunan Desa, NTB Gemilang , Trade and Distribution Center .

## ABSTRACT
Development agendas related to improving welfare in developing countries often face failure. In post-authoritarian  Indonesia,  the  development  and  policy  model  patterns  are  still  very  elite, centralistic, and clientelist. It even often negates the value of local wisdom as one of the failure’s root  causes.  This  study  examines how  development programs  integrate  noble  values or  social capital as the Development Engine. In the context of village development in NTB, to achieve the vision  contained  in  Governor’s  NTB  Gemilang  Program,  the  village  (Trade  and  Distribution Center)  TDC  program  is  designed,  namely  the  distribution  program  and  Trade  Center  in  the village  through  the  Village-owned  Enterprise  (BUMDes-Badan  Usaha  Milik  Desa)  business scheme. This scheme aims to modernize and digitize the village by fulfilling the basic needs of the village population. This program also is expected to contribute to the village’s domestic income (PADes).  However,  in  the  development  of  BUMDes  in  Indonesia,  this  policy  model  is  often distorted  for  political  and  development  interests  that  are  partial  and  short-term.  This  study Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License Copyright © 2022 Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah. All rights reserved
examines  and  critically  studies  the  loss  of  social  capital  in  implementing  the  TDC  program. Modernization  and  digitalization  in  the  village  development  agenda,  in  general,  have  a  good purpose.  But  it  will also damage  the  values of  village  Wisdom when  development  removes  an important aspect  of  existing  social  capital.  Through an  exploratory  qualitative  approach,  this study focuses on the pilot project TDC in West Lombok NTB, which implicitly found that social capital is not reproduced in the development agenda because it is deemed as entirely political and elite both in the making and implementation.
Keywords :  Village  Development,  Social  Capital,  BUMDes,  NTB  Gemilang,  Trade  and Distribution Center.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  desa  merupakan garda  depan  pembangunan  nasional  dan menjadi bagian integral dari pembangunan nasional yang sangat strategis, dan bahkan menjadi tulang punggung nasional (Kimbal,  2018).  Hal  ini  merujuk  pada masalah  dan  tantangan  pembangunan  di Indonesia  sampai  saat  ini  adalah  masalah kemiskinan, pengangguran dan
kesenjangan.
Dari ketiga masalah pembangunan  tersebut  jika  diamati  secara cermat  justru  banyak  berada  di  pedesaan (Nain, 2019).
Dalam  konteks  pembangunan  di Indonesia, perubahan model pembangunan desa  tercermin  pasca  kejatuhan  rezim otoriter  orde  baru.  Sistem  politik pembangunan Indonesia mengalami pergeseran  transisi  (Waris,  2012),  dari sistem  sentralisasi  menjadi  desentralisasi, di  tengah  dinamika  transisi  berjalan, gelombang isu strategis tentang pentingnya desentralisasi politik pembangunan berbasis wilayah terus bermunculan, politik
pembangunan sentralistik pada waktu orde baru tidak dianggap relevan dan cenderung diskriminatif. Politik pembangunan desentralisasi  merupakan  antitesis  politik pembangunan  yang  ingin  meninggalkan gaya  lama,  isu  tentang  pentingan  politik pembangunan  desentralisasi  pada  ranah lokal    kemudian  terus  berkembang mengalami  proses  reorientasi  sesuai  arah dan tujuan dari reformasi.
Sesuai  dengan  semangat  reformasi, bahwa politik pembangunan, sudah saatnya diserahkan  ke  daerah,  sekaligus  desa-desa yang  menjadi  bagian  dari  desentralisasi politik  pembangunan,  tujuannya  Menurut Rondinelli,  Nellis  dan  Cheema  dalam Haryanto  (2016)  desentralisasi  sering dibenarkan  sebagai  cara  untuk  mengelola pembangunan  ekonomi  nasional  lebih efektif  dan  efisien.    Tentunya  ide pembangunan  dan  pengelolaan  secara mandiri  dalam  rangka  pembangunan  desa yang lebih efektif dan efisien membutuhkan  kapital  sosial  sebagai penunjang tujuan pembangunan (Fukuyama, 2002). Kapital sosial
masyarakat desa mampu memberikan spirit pembangunan  yang  lebih  partisipatif  dan inklusif. Hal ini juga yang menjadi prioritas utama  gerakan Saemaul  Undong di  Korea berupa  prinsip “ spirit  of  dilligence,  self- help ,  dan cooperation ” yang  basis untamanya  adalah  pemerintah  Korea menyadarkan,  menghilangkan  kepasrahan, dan  menanamkan  rasa  percaya  diri  pada penduduk  desa  (Lestari,  2016).  Menurut Pambudi dalam (Kimbal, 2018), partisipasi dan  keikutsertaan  masyarakat  dalam pembangunan  dapat  memberikan  wajah desa  yang  jauh  lebih  kreatif  dan  inovatif dalam  mencapai  tujuan  pembangunan. Selama ini masyarakat desa justru menjadi korban  pembangunan  dan  termarjinalkan dalam agenda pembangunan.
Sebagai  bagian  dari  masyarakat global,  tujuan  Pembangunan  desa  juga mengadopsi  tujuan  pembangunan  global berkelanjutan.  Pembangunan  yang  tidak hanya menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi dan sosial namun mengintegrasikan  juga  aspek  lingkungan. Hal ini tertuang dalam SDGs ( Sustainable Development  Goals )  Desa  yang  menjadi landasan  pembangunan  di  desa  (Andari, 2021). Orientasi pembangunan yang hanya bertumpu  pada  kepentingan  ekonomi terbukti menghasilkan pembangunan jangka pendek dan parsial. Ide pembangunan normatif ini tentunya masih belum tergambar dalam
wajah
pembangunan di Indonesia, Ide pembangunan  berorientasi  pertumbuhan sangat  yakin  bahwa  dengan  terintegrasi dengan ekonomi global dan industrialisasi, negara-negara  berkembang  akan  lebih mudah  untuk  memperoleh  hasil  baik  dari proses  pembangunan  (Peet  &  Hartwick, 2015)  .  Institusi  pembangunan  diarahkan untuk  mengukur  kesuksesan  sebuah pembangunan  negara  dalam  pencapaian pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dan berkelanjutan.
Agenda  pembangunan  kerap  kali menjadi instrumen elite untuk mendukung kontestasi  politik  seperti  pilkada  dan pilpres.  Kepentingan  para  elit  dalam rumusan  kebijakan  desa  lebih  menjadi prioritas dari pada kepentingan masyarakat (Amin,  2017).  Agenda  pembangunan menjadi etalase politik para elit/incumbent yang  akan  maju  kembali  pada  pemilahan kepada daerah. Data Indonesian corruption watch  (kompas,  2019)  menunjukkan terdapat  46  kasus  korupsi  di  sektor anggaran  desa  dari  271  kasus  korupsi selama  2019.  Korupsi  anggaran  desa tercatat  memberi  kerugian  negara  hingga Rp 32,3 miliar. Pada konteks pembangunan desa  di  NTB,  data  BPS  menunjukkan Indeks pembangunan desa di wilayah NTB telah berada pada rata-rata nasional. Rata- rata Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 66,63,
di atas rata-rata Indeks Pembangunan Desa secara nasional.
Visi  Gubernur  Nusa  Tenggara  Barat Dr.  Zulkiflimansyah  menjadikan  “NTB Gemilang” terlihat dari beberapa terobosan pembangunan  yang  sedang  berjalan. Sinkronisasi tujuan pembangunan terhadap SDGs desa menjadi bagian penting. Dalam rangka  merevitaliasi  berbagai  potensi perekonomian  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  (NTB).  Pemerintah  Provinsi  NTB membuat terobosan baru melalui program- program  unggulan.  Revitalisasi  yang gencar  dilakukan  pemerintah  NTB  adalah infrastruktur ekonomi digital yang terintegrasi yang dimulai dari tingkat desa. Program  digitalisiasi  ini  telah  dimulai dengan  mulai  berdirinya  BUMDes  yang bergerak  pada  pusat  distribusi  dan perdagangan  di  beberapa  desa  di  wilayah Lombok Barat.  Salah satu program andalan adalah Trade  and  Distribution  Center (TDC)  desa.  TDC  merupakan  program Suplai dan distribusi logistik melalui model digitalisasi.
Tujuan  pembangunan  ini  memiliki tantangan  yang  besar  khususnya  dalam implementasi skema bisnis di tingkat desa. Secara  kultural,  program  TDC  Mahadesa yang  diimplimentasikan  melalui  PT Mahadesa  akan  menjadi  arus  balik  bagi sosio  kultural,  karena  pembangunan berbasis  digitalisasi  ini  sesungguhnya mencerabut  akar  sosiologis  melalui
kesenjangan digital di masyarakat desa dan meninggalkan  kearifan  lokal,  seperti gotong  royong  dan  kultural  masyarakat adat  desa  (Nasution,  2016).  Tantangan terbesar  dari  dari  program TDC  BUMDes Ini adalah hilangnya kapital sosial, menurut Kesuma  &  Saputri  (2020)  dan  Kafabih (2018)  bahwa  kapital  sosial  justru memainkan peran penting dalam pengembangan skema bisnis BUMDes dan skema  bisnis  di  desa.  Pembangunan  yang bercorak  ekonomi  oriented  tentunya  akan mengikis  relasi  sosial  dan  stuktur  nilai diantara masyarakat desa. Pesona masyarakat desa akan hilang (Nain, 2019), modernisasi  akan  menghilangkan  nilai sosio kultural masyarakat desa, masyarakat desa lambat laun akan terkikis oleh akibat jalinan capital, relasi sosial berbasis kapital akan menggantikan sosiokultural yang ada. Tumbuh  pesatnya  pasar-pasar  modern  di desa  adalah  salah  satu  contoh  bagaimana desa mengalami proses pemiskinan secara struktural  tersebut.  Serbuan  kapitalisasi gaya  baru,  seperti  model  TDC  desa  dapat mengancam  akar  sosiologi  pembangunan yang  mengutamakan  gotong  royong  dan partisipatori.
TDC  desa  sebagai  bagian  dari progra m “NTB G emilang” akan mendapat tantatang  terhadap  ketercapaian  dan kesuskesan program ini. Sehingga menarik untuk  mengkaji  bagaimana  tantangan
program  implementasi  TDC  desa  di wilayah Lombok Barat.
Peter  Evans,  memberikan  tesis megenai  hubungan  kapital  sosial  terhadap kesuksesan  pembangunan.  Menurut  evans dalam  Mohapatra  &  Evans  (1998) gambaran  terhadap  pembangunan  DAM desa dalam kasus di Tiongkok menggambarkan bahwa reproduksi kapital sosial  menjadi  modal  utama  dalam ketercapaian  tujuan  pembangunan  yang diinisiasi oleh negara dengan mereproduksi kapital  sosial  yang  ada.  Studi  ini menggambarkan  secara  kritis  mengenai kajian kapital sosial yang tidak
termanifestasi
kedalam program pembangunan  TDC  desa  di  wilayah Kabupaten Lombok Barat NTB.

## METODE PENELITIAN
Dalam  menjawab  rumusan  dalam penelitian  ini,  peneliti  menggunakan pendekatan  kualitatif  deskripstif.  Dengan teknik pengumpulan data yang menekankan  pada  wawancara  terhadap informan yang berkorelasi langsung dengan pemangku  kebiijakan  yakni  pemerintah desa,  PT  Mahadesa  selaku  provider  dan operator  skema  bisnis,  BUMDes  selaku eksekutor  bisnis  di  tingkat  desa  serta komponen dari masyarakat baik dari tokoh masyarakat maupun badan permusyawatan desa.  Studi  ini  dilakukan  di  tiga  desa  di wilayah  Lombok  Barat  yakni  desa  Dasan
Baru,  Selat  dan  Duman.  Pemilihan informan  dari  ketiga  desa  ini  merupakan hasil dari purposive sampling dari berbagai saran  dan  rekomendasi  dari  pihak pemerintah  dan  PT  Mahadesa.  Studi  ini juga  menggunakan  triangulasi  data. Triangiluasi  data  merupakan  teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan sumber dan berbagai jenis data  yang  telah  didapatkan,  khususnya dalam studi ini menggunakan data sekunder dari  beragam  sumber  dan  artikel  ilmiah guna  mengeliminasi  bias  analisis  dalam kajian ini.
Selain  itu,  penelitian  ini  juga menggunakan  pendekatan Social  Capital atau kapital  sosial menurut Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD),  yang  diartikan sebagai jaringan bersama dan pemahaman bersama  terkait  Norma  dan  nilai,  yang memfasilitasi  kerjasama  di  dalam  atau  di antara  kelompok.  Berdasarkan  pengertian tersebut,  maka  dapat  diartikan  bahwa kapital sosial sebagai hubungan yang kuat antara kelompok atau individu.
Hubungan/jaringan  ini  seperti  jaringan, nilai  dan  norma  merupakan  penopang penting  dalam  setiap  sosial  kelompok. Konsep  kapital  sosial  menjadi  salah  satu komponen penting untuk menunjang model pembangunan manusia karena dalam model ini,  manusia  ditempatkan  sebagai  subjek
penting yang menentukan
arah penyelenggaraan pembangunan.
Menurut.  Tsai  dan  Ghosal  (19980 mengatakan  bahwa  kapital  sosial  adalah sebagai konsep yang didasari kepercayaan, obligasi,  dan  identifikasi  yang  dibawa didalam hubungan personal antar individu, masyarakat maupun organisasi yang mana hal  ini  merupakan  bagian  dari  dimensi relasional  dari  konsep  kapital  sosial  oleh keduanya  (Tsai  &  Ghoshal,  1998). Sedangkan menurut The World Bank dalam Cohen  dan  Prusak  (2001)  mendefinisikan kapital sosial sebagai:
Norma dan hubungan  sosial  dalam  struktur  sosial yang  dapat  membuat  orang  untuk melakukan  suatu  aksi  terkoordinasi  untuk mencapai sebuah tujuan.
Sebagai  salah  satu  modal  utama pembangunan,  kapital  sosial  berupa  nilai, norma,  serta  aspek  partisipasi  memiliki posisi penting dalam akselerasi pembangunan.  Sehingga  argument  yang dibangun  dalam  studi  ini  hendak memberikan
penekanan bahwa pembangunan  yang  menihilkan  modal sosial akan melahirkan pembangunan yang terkesa elites dan berakhir pada kegagalan dalam mensejahterakan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hilangnya  kapital  sosial  dalam komponen  pembangunan  desa  di  wilayah
NTB  melalui  skema  bisnis  TDC    yang dikaji dalam beberapa hal; pertama, skema bisnis  TDC  merupakan  bagian  dari politisasi  pembangunan  desa  berupa ekslusifitas  elites  baik  dari  tingkat  desa sampai  pada  tingkat  pemerintah  daerah. Kedua TDC dan BUMDes yang digerakkan melalui  operator  PT  Mahadesa  di  wilayah Lombok
Barat tidak mampu mengintegrasikan  nilai-nilai  luhur  atau kapital sosial desa yang ada kedalam skema implentasi  bisnis  di  akar  rumuput.  Ketiga peran negara berupa political will dan aspek keberpihakan dalam mendukung reproduksi  kapital  sosial  tidak  terjalin dengan baik dikarenakan orientasi pemerintah  desa  yang  masih  parsial  dan politis  dalam  menanggapi  skema  bisnis TDC.

## TDC  BUMDes:  Politisasi  Pembangunan Desa dan agenda Elite
Kritisisme pembangunan desa adalah  bagian  dari  memberikan  jawaban mengenai beragamnya agenda pengentasan kemiskinan  yang  justru  mengalami kegagagalan pada tingkat desa. Pembangunan  justru  memperlebar  jurang kesenjangan  antar  kota  dan  desa dikarenakan  pembangunan  desa  kerap mengalami politisasi dari kepentingan elite pusat  dan  elite  lokal  di  daerah  (Saputro,
2020).  Artikel  ini  hendak  memperlihatkan salah  satu  dari  dimensi  pemusatan
kekayaan dan kekuasaan yang terjadi dalam kajian kritikal ekonomi politik.
Pada konteks Indonesia, Reformasi melahirkan tatanan baru dalam model dan pola pembangunan.
Desentralisasi
merupakan sebuah konsep politik pembangunan yang mengisyaratkan adanya pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah pusat  kepada  pemerintah  ditingkat  bawah untuk  mengurus  wilayahnya  sendiri (Hisyam,  2015).  Desentralisasi  bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta keterjangkauang  agenda  pembangunan  di
daerah. Desentralisasi pembangunan dimaksudkan sebagai politik pembangunan otonomi  daerah  yang  menekankan  pada hak,  wewenang  dan  kewajiban  daerah untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya  sendiri.  Hak  tersebut  diperoleh melalui  penyerahan  urusan  pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah  sesuai dengan  keadaan  dan  kemampuan  daerah yang bersangkutan (Pratikno, 2020).
Penyelenggaraan desentralisasi sebagaimana diamanahkan dalam Undang-
Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintah
Daerah mengisyaratkan pembagian  urusan  pemerintahan  antara pemerintah  pusat  dengan  pemerintah daerah.  Pemerintah  daerah  umumnya menganggap  bahwa  kebijakan  Otonomi Daerah yang ada saat ini melalui UU No. 32 tahun  2004,  merupakan  sebuah  kebijakan
yang  sangat  reformatif  bagi  daerah  dalam rangka  pengembangan  potensi  daerah, dikarenakan; Pertama ,  bahwa  secara politis kebijakan tersebut akan memberikan keleluasaan pada Pemerintah Daerah untuk dapat  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  pemerintahan  berdasarkan  asas otonomi  dan  tugas  pembantuan  sesuai dengan  kondisi  dan  kebutuhan  daerah. Kedua ,  secara  ekonomis  Pemerintah Daerah akan diuntungkan karena mempunyai  wewenang  yang  lebih  besar untuk  mengelola  dan  memanfaatkan potensi sumber daya alam yang terdapat di wilayahnya (Kaho, 1997).
Posisi  strategis  yang  dimiliki  oleh pemerintah Desa di era desentralisasi tidak diikuti  oleh  kewenangan  yang  besar.  Jika dilihat dari politik pembangunan desa yang dirancang  oleh  Gubernur  NTB,  secara sosio-kultural,  program  TDC  Mahadesa hakikatnya akan memudahkan desa, namun pasti  juga  akan  menjadi  arus  balik  bagi sosio  kultural,  karena  pembangunan berbasis digitalisa  si ini akan mencerabut akar  sosiologis,  yaitu  sifat  keutuhan  dan nilai  gotong  royong  dan  kearifan  lokal (Saleh, 2021).
Politisasai  pembangunan  dalam kerangka kritisisme pembanguna desa juga terwujud  dalam  kerangka  ikatan  yang diciptakan oleh struktur hubungan asismetri perturakan  barang  masyarakat  perkotaan dan  pedesaan,  suplai  pangan  yang  murah
untuk penduduk kota dan barang penunjang yang mengahasilkan pangan tetap ditanggung  sendiri  oleh  petani  atau masyarakat  desa.  Model  hubungan  yang konfliktual  ini  juga  memberikan  isyarat pembangunan  pedesaan  tidak  lepas  dari motif politik.
Atas  nama  daya  saing  pihak  yang paling  dirugikan  justru  adalah  masyarakat desa, yang miskin dan tidak memiliki akses terhadap  kegiatan  pembangunan.  Agenda pembangunan  ekonomi  dan  digitilisasi yang  seperti  ada  di  NTB  dengan  sekma TDC  desa  pada  prinsipnya  dimaknai sebagai ekspansi teknologi dan komersialsiasi  yang  memainkan  peran dalam proses ini.
Komersialisasi  telah  menyebabkan produk  perkotaan  membanjiri  desa-desa dari perabot rumah sampai pada kebutuhan sehari-hari, yang pada akhirnya mematikan beberapa  komoditas  desa  yang  cenderung tidak mampu berdaya asing dalam kuantitas dan efieseinsi (Chambers, 1987).  Kondisi ini  juga  pada  akhirnya  mematikan  peran pengarajin  di  desa,  budaya  konsumtif  dan hedonisme mulai muncul disela-sela kearif lokal desa yang mulai hilang (Diah, 2020). Konsekuensinya  adalah  proses  gotong royong  dan  tradisi  komunalisme  terganti dengan posisi kelas majikan dan buruh serta pekerja  dan  si  pemberi  kerja.  Hubungan sosial  desa  yang  khas  tergantikan  dengan hubungan  timbal  balik  yang  terpusat  pada
nilai ekonomi semata.  Pembangunan yang partisipatif  sebagai  semangat  reformasi justru belum tergambar dalam pembangunan pada tingkat desa.
Pembangunan  yang  partisipatif
akan  mampu  mewujudkan  pembangunan yang inklusif dan berkeadilan (Sugianto & Permadhy,  2020).  Menurut  Gutama  &
Widiyahseno (2020) Inklusifitas pembangunan itu tecermin dari terintegrasinaya aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan  dan  keterlibatan  semua  pihak dalam  perumusan  agenda  pembangunan. namun  hal  ini  justru  sebaliknya  yang terjadi, ekslusifitas pembangunan pedesaan dengan  kemandirian  melalui  dana  alokasi desa  justru  menjadi  peluang  munculnya pembangunan  yang  elitis  dan  politis. Anggaran  dana  desa  (ADD)  kerap dipolitisasi dengan ketakutan akan sejumlah  pertanggung  jawaban  berupa pengaturan  serta  teknikalisasi  dengan kondisi  ketidakmampuan  pemerintah  desa yang  secara  mandiri  dalam  merumuskan penggunaan  ADD  secara  strategis.  Studi (Abidin,  2015)  memberikan  gambaran sejumlah  permasalahan  ADD  dalam perencanaan, pelaksanaan, kualitas pelaporan,  dan  lemahnya  kelembagaan desa  serta  koordinasi  dengan  pemerintah daerah kotamadya/kabupaten.
Beberapa bentuk politisisasi agenda pembangunan  skema  bisnis  tampak  dari beberapa hal; pertama , aksesibilitas politik
atau keterkaitan motif politik antara pihak pemerintah  desa  dengan  pemerintah provinsi  dapat  terlihat  dari  bantuan pemerintah  terhadap  keikutsertaan  desa dalam  sekma  bisnis  TDC.  Wawancara mendalam  dengan  AS  (salah  satu  direktur BUMDes  di  wilayah  Lombok  Barat) menuturkan bahwa ketika desa menyetujui untuk  mengikuti  agenda  dari  pemerintah provinsi  maka  kemungkinan  bagi  desa untuk  mendapatkan  atau  mengakses program-program  pemerintah  berikutnya semakin besar. Kedua , Bantuan dana Kredit Usaha  Rakyat  (KUR)  melalui  skema BUMDes,  di  mana  PT.  Mahadesa bekerjsama dengan bank BNI menggunakan  identitas  masyarakat  untuk mengeluarkan  dana  KUR  yang  digunakan untuk  pengembangan  TDC.  Wawancara mendalam  dengan  beberpaa  SPV  (sales) yang  merasakan  adanya  sisi  emosional, berupa  ketidakjelasan  mekanisme  dalam insetif  dan  realiasasis  KUR.  Ada  indikasi masyarakat  dalam  hal  ini  SPV  dijadikan instrumen oleh pihak PT Mahadesa dalam model penambahan modal skema bisnis ini.
Ketiga ,  Insentifikasi  bagi  pemerintah  desa dalam mendukung program TDC, Pemerintah desa dijanjikan dana dari pihak provinsi jika mereka bersedia membangun TDC
di desanya tapi dalam
impelementasinya, dana tersebut tidak ada. Dari  informan  Suhardi  (salah  satu  kepala
desa di wilayah Lombok Barat)
menerangkan  bahwa  janji  politis  dari pemprov belum ada realisasi, dalam hal ini modal  hanya  bersumber  dari  pemerintah desa  sebagai  investor  pasif  tunggal  yang mengalokasikan dana sebesar 140-150 juta dalam pengembangan skema bisnis ini.

## BUMDes: Program TDC Desa dan Modal sosial
Bangsa yang memiliki kapital sosial yang  tinggi  akan  cenderung  lebih  efisien dan  efektif  menjalankan  kebijakan  untuk memajukan kehidupan rakyatnya (Putnam, 1995). Kapital sosial yang tinggi memiliki pengaruh  yang  sangat  tinggi  dalam kemajuan berbagai sektor ekonomi. Warna desa yang individualisitik mulai tergambar dalam kehidupan dewasa ini, kekompakan menurun drastis memperlihatkan hilangnya kohesifitas  sosial  di  pedesaan.  Gotong royong dan tolong menolong yang akhirnya bermuara  pada  hilangnya reciprocity  dan trust dan menipisnya sosial networking di desa.  Sehingga  (Fukuyama,  2002)  dan  De Soto  dalam  (Hall,  2004)  menyimpulkan- kegagalan  pembangunan  di  negara  dunia ketiga terkait erat dengan akar kebudayaannya.
Realitas  pembangunan  saat  ini memang kerap mengesampingkan dimensi kultural (Hasbullah, 2006) diambil alih oleh kepentingan  ekonomi  dan  politik  sebagai sandaran  utama  pembangunan.  Hilangnya pemaknaan  kultur  dan  kapital  sosial
pembangunan  di  Indonesia  pada  umunya telah  terjadi  bahkan  pada  periode kolonialisasi.  Pendekatan  yang  struktural telah  banyak  dikelurakan  oleh  pemerintah dalam  agenda  pembangunan.  Dana  yang dikeluarkan  sangat  besar  namun  agenda pengentasan  kemiskinan  dan  kesenjangan serta  pemerataan  pembangunan  lebih banyak  mengalami  stagnasi  dan  bahkan kegagalan  dalam  beberapa  periodisasi (Hasbullah,  2006).  Kurangnya  kapital sosial merupakan argumen yang dibangun oleh  Hasbullah  untuk  melihat  kegagalan tersebut;
Pertama,  budaya  kemiskinan  dan kapitalisme  pedesaan  yang  berbenturan kerap terjadi di masyarakat lapisan bawah menjadi determinisme
agenda pembangunan mengalami kegagalan (Adawiyah,  2018).  Hal  ini  juga  menjadi konsep  bagaimana  kapitalisasi  pedesaan terwujud  dalam  program  TDC  desa  yang berjalan masing-masing dan saling mengeksklusi satu sama lain (Fathy, 2019). Dan bahkan masyarakat dengan kohesifitas yang  tinggi  dengan  eksternaslits  (bonding groups)    yang  rendah  menjadikan  adanya ekspansi  ide  dan  pemikiaran  yang  justru datang  dari  luar  entitas  kultur  lokal (Adawiyah,  2018).  Entitas  kapital  sosial yang muncul justru bukan dari entitas lokal namun bersinggungan dan sisi eksternalitas yang belum tentu searah dan sejalan dangan kultur masyarakat tersebut.
Pada  aspek  kelembagaan,  sebuah etntitas kelembagaan tidak berjalan dengan kuat dan efektif salah satunya dikarenakan hilangnya trust yang  harusnya  tumbuh dalam  masyarakat  sebagai  respon  positif agenda  pembangunan.  Bahkan  sebaliknya yang  muncul  adalah low  trust dalam kondisi sosial tertentu yang mengisyaratkan ketidakpercayaan  kepada  aparatur  desa. dengan  Kesenjangan  dan  ini  diperburuk dengan  sisi  emosional  masyarakat  yang pada  akhirnya  memberikan  konsekuesi hilangnya  kapital  sosial  atau  tidak berkembanngan kapital sosial tersebut.
Berdasarkan kajian teoritis mengenai perekonomian desa, terdapat hal yang  menarik  di  dalamnya,  bahwa  desa memiliki kondisi kapital sosial masyarakat yang sangat kuat dan telah mengakar. Salah satu  bentuk  kapital  sosial  yang  dimaksud oleh  Field  dalam  (Fathy,  2019)  dapat digambarkan  melalui  beragamnya  ikatan sosial  dan  solidaritas  sosial  yang  kuat dimiliki masyarakat desa sebagai penyangga penting kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Namun kondisi  kapital  sosial  yang  dimiliki masyarakat desa masih berbanding terbalik dengan  kondisi  modal  ekonomi  desa, dimana kapital sosial masyarakat desa yang terdiri  dari  ikatan  sosial  ( social  bonding ), jembatan  sosial  ( social  bridging )  dan jaringan sosial ( social linking ), yang ketiga ikatan  social  masyarakat  desa  tersebut
bersifat parokial atau menjadi kapital social yang  paling  dangkal,  serta  tidak  mampu memfasilitasi pembangunan ekonomi, guna mewujudkan desa yang bersemangat sosial dalam koteks demokrasi lokal (Fitriyani et al., 2018).
Investasi  kapital  ekonomi tentunya harus  diimbangi  dengan  investasi  kapital sosial  yang  kuat  (Anggraeni  &  Sugianto, 2020). Kapital sosial yang tersebut terermin dari adanya nilai-nilai dan keyakinan yang muncul  dalam  mendukung  program pembangunan ekonomi tersebut. Konsepsi mengenai pembangunan dan budaya dalam menyelarasakan  hasil  pembangunan  telah terbukti  di  beberapa  negara.  Berbagai negara  dalam  kajian  developmental  state seperti  China,  Jepang  dan  Korea menggambarkan  dimensi  yang  ekonomi yang  kuat  ditopang  oleh  ketersediaan modal  kapital  sosial  yang  mendukung (Johnson, 1999). Desa merupakan akumulasi  dari  kapital  sosial  yang  paling relevan  untuk  dilihat  di  wajah  desa.  Nilai kultural  dan  nilai-nilai  kearifan  lokal tampak  sebagai  wajah  desa  yang  kontras dengan  perkotaan.  Kapital  sosial  yang muncul  di  desa  hendaknya  terakumulasi juga  dalam  pengembangan  bisnis  di BUMDes.
Kapital  sosial  pedesaan  menjadi suplemen dalam mengaktifkan rangsangan keterlibatan desa dalaam mendukung bisnis tersebut.  invetasi  sosial  yang  terwujud  di
desa akan memberikan gamabaran terhadap kesuksesan  dan  profitnya  entitas  bisnis. Namun  sayangnya  kapital  sosial  yang dimiliki  belum  tereproduksi  dengan  cuku besar dan baik.
Beberapa  bentuk  hilangnya  reproduksi kapital  sosial  ini  terlihat  dari  beragam kondisi di ketiga desa dalam mengimplementasi skema bisnis BUMDes.
Pertama ,  reproduksi  kapital  sosial belum  efektif,  namun  yang  terlihat  dari pembangunan  adalah networking yang sudah  berjalan  dengan  baik.  Jaringan- jaringan kerjasama antar manusia terwujud dari infrastruktur dinamis dari kapital social yang  memfasilitasi  terjadinya  komunikasi dan interaksi yang memungkinkan tumbuhnya  kepercayaan  dan  memperkuat kerjasama  (Putnam,  1995).  Hal  tersebut telah  dilakukan  oleh  Pihak  Mahadesa  dan pemerintah yang memberdayakan masyarakat  desa  sebagai  pegawai  yang bekerja  di  BUMDes  dan  TDC,  klaim  atas ini  pihak  pemerintah  memproyeksikan bahwa  program  TDC  telah  membuka lapangan  pekerjaan  baru  bagi  warga  desa. Kedua, adanya trust atau Kepercayaan yang merupakan  harapan  yang  tumbuh  dalam suatu  masyarakat  yang  ditunjukkan  oleh adanya  perilaku  jujur,  teratur,  dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut  bersama.  Akan  tetapi  kapital  sosial berupa “ trust” dalam  pembangunan BUMDes  TDC  berdasarkan  pada  skema
bisnis  terbilang  berhasil  hanya  pada  satu arah  saja.  Di  mana,  masyarakat  diberikan kepercayaan untuk berhutang atau diberikan  pinjaman  tanpa  jaminan  oleh pihak  PT.Mahadesa  dan  Pemerintah  desa. Namun  di  sisi  lain,  wawancara  mendalam dengan  komponen  masyarakat  di  desa Dasan  Baru  Lombok  Barat,  kepercayaan berupa hutang tanpa jaminan tersebut justru membuat masyarakat takut untuk berhutang, karena penghasilan masyarakat yang tidak menentu dan pasti.
Ketiga,  Skema  bisnis  BUMDes  ini memberikan  akses  kemudahan  bagi masyarakat  desa,  dalam  pemenuhan kebutuhan  pokok  masyarakat  dengan jangka  waktu  20-30  hari.  Wawancara dengan  direktur  PT  gerbang  NTB  Emas NTB,  Gubernur  NTB  menyampaikan bahwa,  Mahadesa  adalah  bentuk  inovasi yang  dikembangkan  oleh  PT.GNE  untuk memberdayakan  desa  secara  ekonomi, memudahkan masyarakat dalam mendapatkan  berbagai  jenis  kebutuhan pokoknya  tanpa  harus  keluar  rumah. Pemesanan  kebutuhan  dapat  dilakukan melalui sistem perangkat ponsel.
Sedangkan  BUMDes  dalam  hal  ini dilibatkan sebagai ujung tombak, sekaligus sebagai fasilitator yang akan merekap dan memenuhi  kebutuhahan  atau  pesanan masyarakat.
Keempat , Kewajiban masing- masing  pihak  (PT.Mahadesa,  BPD,  dan
Pemdes)  itu  bersifat  hirarkis  dan  terpisah, sehingga pengelolaan BUMDes cenderung tertutup. Pemerintah desa tidak melakukan upaya  yang  intensif  dan  pihak  Mahadesa hanya  memberatkan  kepada  SPV  untuk melakukan  penguatan  kapital  sosial  serta masyarakat pun tidak begitu antusias. Tidak efektifnya  peran  pemerintah  desa  dan  PT Mahadesa  membuat  kurangnya  rasa kepercayaan masyakarat terhadap BUMDes  dan  TDC.  Hal  ini  dikuatkan dengan  studi  Rahayuningsih  et  al.  (2019) yang menggambarkan tantangan BUMDes dalam sinergitas dinatara aktor yang telibat berupa:  komunikasi,  transparansi  dan akuntabilitas, serta kapasitas manajerial.
Dalam pembentukan kapital sosial, timbulnya rasa percaya tidak dapat muncul dengan  sendirinya,  namun  membutuhkan suatu  proses  membangun  kepercayaan secara  terus  menerus  (Prijambodo  & Mahatmaharti,  2018).  Kelima,  Dalam pembangunan  BUMDes  ini  ada  sistem yang  berjenjang  atau  tersentral,  sehingga sistem  tersebut  membuat  pihak  Mahadesa dan  pemdes  tidak  langsung  turun  ke masyarakat. Akibatnya, masyarakat menjadi kurang memahami program TDC. Jika  melihat  faktor  indikator  berhasilnya kapital  sosial  hanya  terletak  pada  masing- masing  individu  saja,  melainkan  juga terletak  pada  kelompok,  komunitas, maupun  pada  tingkat  yang  lebih  besar lainnya (Fathy, 2019).
Permaslalahan  diatas,  semakin kompleks dengan skema bisnis yang belum mengintegrasikan kapital sosial baik secara regulasi  dan  kelembagaan.  Wawancara mendalam  dengan  tokoh  masyarakat  dan pemerintah  mengaskan  bahwa  Masing- masing pihak dan aktor tidak menjalankan kewajiban  dalam  pemberdayaan  atau peningkatan modal sosial dan
PT.Mahadesa  hanya  bertumpu  pada  nilai- nilai  ekonomis,  sebatas  pada  hubungan ekonomi  saja.  Selain  itu  juga  tidak  ada internalisasi norma-norma dalam pengelolaan  BUMDes  dalam  tiga  wilayah tersebut.  Tidak  terdapat  organisasi  sosial untuk mengawasi program BUMDes TDC di wilayah Lobar. Hubungan skema bisnis yang  dijalankan  tidak  diimbangi  dengan hubungan  timbal  balik  yang  baik  diantara pemerintah,  bisnis  dan  masyarakat  desa. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  tidak  adanya pemasukkan  barang  dagangan  dari  warga desa/UMKM  karena  terkendala  labeling dan  kuota  produk  yang  harus  diproduksi dengan  jumlah  yang  banyak  karena peraturan dan regulasi dari PT. Mahadesa. Kurangnya  keterbukaan  mengenai  skala ekonomi  yang  didapatkan,  khususnya masyarakat.
Selain  itu  juga  nihilitas  peran negara  juga  tercermin  dalam  belum terintegrasinya kapital sosial sebagai modal pembangunan  TDC  di  wilayah  Lombok Barat.  Peter  loizos  dalam  (Field,  2010)
menekankan  bahwa  agenda  pembangunan dipaksakan  dan  terpusat  serta  eksklusif dapat  menjadi  sebuah  ancaman  berakhir dan  rusaknya  kapital  sosial  yang  ada inheren dengan kultur masyarakat.
Selanjutnya  agenda  pemerintah  dalam mendorong  dan  memainkan  peran  dalam mereproduksi  kapital  sosial  terletak  pada arah  pembangunan  yang  ditopang  oleh norma kebersamaan dan tidak parsial dalam pelibatan individu  satu sama lain.
Dalam  pendekatan  kapital  sosial dan  pembangunan  mempercayai  bahwa kapital  sosial  dalam  diwujudkan  atau diciptakan  oleh  negara.  Intensifikasi diskusi  dengan  pihak  di  pemerintah  desa menekankan  pada  aspek  dan  strategi reproduksi  kapital  sosial  masyarakat. Kapital sosial tidak hanya terwujud dengan sifat  yang endegenous tetapi  juga  bisa diciptakan  dengan  kapasitas  pemerintah. Menurut (Evans, 1996) Akumulasi kapital sosial  dapat  digerakkan  oleh  instrumen pemerintah  melalui  pelembagaan  dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Pembentukan dan penguatan kapital sosial ini merupakan kebutuhan dalam mensuplai kemandegan invetasi ekonomi yang rentan terhadap  kirisis.  Sehingga  perlu  ada kebijakan  dan  inovasi  dalam  merangsang terintegrasi dan reproduksi kapital sosialyang  muncul.  Dalam  konteks  ini setidaknya adalah beberapa kondisi kapital sosial yang tidak tereproduksi dikarenakan
absennya  entitas  negara  dalam  melakukan hal  tersebut.  Hal  ini  disebabakan  olah beberapa  faktor  baik  secara  kultur  dan struktural.
Dari hasil observasi dan wawancara mendalam  dengan  tokoh  masyarakat  dan pihak pemerintah, Dalam konteks reproduksi  kapital  sosial  di  desa  yang sedang mengimplementasikan TDC dibenturkan oleh ketidakmampuan negara/pemerintah daerah
dalam melakukan  hal  tersebut  dikarenakan  ; pertama,  BUMDes  dan  skema  TDC  tidak cukup  kuat  berjalan  dikarenakan  kerap mengalami  benturan  dengan  masyarakat khususnya  pengusahan  yang  merasa tersaingi  dengan  kehadiran  BUMDes sehingga kapital sosial justru tereduksi dan terkesan  masyaarkat  desa  justru  melawan kebijakan tersebut/tidak mendukung kebijkan  tersebut  dengan  mereduksi BUMDes.  Kedua,  pemeritah  tidak  dapat mereproduksi  kapital  sosial  dikarenakan kelembagaan  kelompok  masyarakat  tidak dibina  dan  dipelihara  oleh  pemerintah. Ketiga,  Kapital  sosial  tidak  terekstratif kedalam program ini dikarenakan beberapa hal  yang  muncul  dilapangan,  nilai- subjektifitas dan terbelenggu oleh kepentingan  ekonomi,  sosial  dan  politik aparatur dalam pengelolaan BUMDes.

## SIMPULAN
Pembangunan  desa  yang  digagas melalui  skema  bisnis  TDC  BUMDes  di wilayah  Lombok  Barat  masih  memiliki tantangan  yang  serius.  Hilangnya  kapital sosial  sebagai  salah  satu  bentuk  modal pembangunan menjadi ancaman serius dari kegagalan  cerita  pembangunan  yang  terus berulang.
Dengan  pendekatan  kajian  kritis studi  ini  menemukan  bahwa,  hilangnya kapital  sosial  itu  bersumber  dari  beberapa hal  diantaranya,  pertama  pembangunan desa  masih  inklusif  sebagai  agenda  elite yang  tercermin  dari  kewenangan  dan pemaksaan  agenda  pembangunan  TDC  di wilayah  Lombok  Barat  dengan  segala bentuk  intervensi  pemerintah  provinsi, selain itu juga tidak tereproduksinya kapital sosial  dalam  agenda  pembangunan    dan pengelolaan  TDC  desa  tercermin  dari regulasi dalam skema bisnis BUMDes yang lebih  mengedepankan  aspek  struktural dibanding  pendekatan  kultural  dalam mengatasi dispute bisnis  di  desa.  Kondisi juga diperuncing dengan peran negara dan pemerintah yang belum maksimal mendorong  terintegrasinya  kapital  sosial kedalam  aspek  penting  penguatan  modal pembangunan  TDC  desa  di  wilayah Lombok Barat.

## REKOMENDASI
Studi  terkait  kapital  sosial  dalam pembangunan  tentunya  menarik  untuk
dikaji lebih mendalam melalui pendekatan studi komparasi kasus dan lokus yang lebih besar.  Keterbatasan  waktu  dan  anggaran yang  menyebabkan  studi  ini  hanya mengelaborasi  pada  tiga  desa  di  wilayah Lombok Barat dan belum dapat memberikan  generalisasi  yang  kuat  atas argument  yang  dibangun  dalam  studi  ini. Sehingga  studi  selanjutnya  diharapkan mampu  untuk  mengelaborasi  kasus  dan fenomena pembangunan pada wilayah dan agenda pembangunan yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik ,
6 (1).
Adawiyah, R. (2018). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial. Kebijakan Dan Manajemen Publik , 6 (3), 1 – 15.
Amin, K. (2017). Elit dan Kekuasaan pada Masyarakat Desa (Studi Relasi Antara Pemerintah dan Masyarakat di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kep. Bangka Belitung. Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi , 11 (2), 167 – 187.
Andari, R. N. (2021). Resensi: SDGs Desa, Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik , 24 (1), 137.
https://doi.org/10.31845/jwk.v24i1.71
3
Anggraeni, H., & Sugianto, T. (2020). Kapital Sosial Dalam Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Terpencil.
Jurkami : Jurnal Pendidikan Ekonomi , 2 (2), 61 – 68. https://doi.org/10.31932/jpe.v2i2.617
Chambers, R. (1987). Pembangunan Masyarakat Desa , Mulai Dari Belakang. In LP3ES .
Diah, M. P. (2020). Journal of Research , 2 (2), 165 – 173. https://doi.org/10.33005/paj.v2i2.45
Evans, P. (1996). Government action, social capital and development: Reviewing the evidence on synergy. World Development , 24 (6), 1119 – 1132. https://doi.org/10.1016/0305- 750X(96)00021-6
Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Pemikiran Sosiologi , 6 (1), 1. https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.474 63
Fitriyani, Y., Nurmalina, R., Pebriana, R., & Suasri, E. (2018). Menggerakkan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEDITEG , 3 (1), 1 – 7. https://doi.org/10.34128/mediteg.v3i1 .35
Fukuyama, F. (2002). Social Capital and Development: The Coming Agenda. SAIS Review .
https://doi.org/10.1353/sais.2002.000
9
Gutama, P. P. B., & Widiyahseno, B. (2020). Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa. REFORMASI ,
10 (1), 70 – 80. https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.183
4 Hall, D. (2004). Smallholders and the spread of capitalism in rural
Southeast Asia. Asia Pacific Viewpoint , 45 (3), 401 – 414. https://doi.org/10.1111/j.1467- 8373.2004.00248.x
Haryanto. (2016). Masa Depan Politik Desentralisasi di Indonesia: Sebuah Studi Awal. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 9 (2), 111 – 124.
Hisyam, D. (2015). Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Pembangunan. Efisiensi - Kajian Ilmu Administrasi ,
4 (1).
https://doi.org/10.21831/efisiensi.v4i
1.3803
Johnson, C. (1999). The Developmental State: Odyssey of a Concept. In: Woo-Cumings, M (Ed), The developmental state . Cornell University Press, New York .
Kafabih, A. (2018). Analisis Peran Modal Sosial Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) terhadap Pengentasan Kemiskinan. OECONOMICUS Journal of Economics , 3 (1), 51 – 70. https://doi.org/10.15642/oje.2018.3.1. 51-70
Kesuma, P. T. A., & Saputri, L. L. (2020). Modal Sosial Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Usaha Jasa Pengelolaan Lingkungan.
Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan , 3 (1), 14 – 23.
https://doi.org/10.24905/igj.v3i1.1489
Kimbal, M. (2018). Partisipasi Politik Dalam Proses Pembangunan Desa Di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. Sosiohumaniora , 20 (3), 282 – 287. https://doi.org/10.24198/sosiohumani ora.v20i3.19018
Lestari, I. (2016). Kerja Sama Pembangunan Korea Selatan di Vietnam dalam Pengembangan Area Pedesaan melalui Model Saemaul Undong. Global: Jurnal Politik Internasional , 18 (2), 177 – 201. https://doi.org/10.7454/global.v18i2.3 03
Mohapatra, B. N., & Evans, P. (1998). State-Society Synergy: Government and Social Capital in Development. Contemporary Sociology . https://doi.org/10.2307/2655207
Muhammad Saleh. (2021). Dinamika Lembaga Demokrasi Desa Di Indonesia (Sebuah Kajian Pustaka). Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani , 9 (2), 71 – 82. https://doi.org/10.53952/jir.v9i2.334
Nain, U. (2019). Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris. In F. Muhammad (Ed.), Garis Khatulistiwa . Graha Khatulistiwa.
Nasution, R. D. (2016). Pengaruh Kesenjangan Digital Terhadap Pembangunan Pedesaan (Rural Development). Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik , 20 (1 Juni), 31 – 44.
Peet, R., & Hartwick, E. (2015). Introduction: Growth versus Development. In Theories of Development: Contentions, Arguments, Alternatives . Guilford Press.
Pratikno. (2020). Pengelolaan Hubungan Antar Pusat dan Daerah. Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum .
Prijambodo, R. F. N., & Mahatmaharti, A.
K. (2018). Membangun Modal Sosial Pada Masyarakat Di Era Globalisasi.
Alpen: Jurnal Pendidikan Dasar ,
1 (1), 10 – 16.
https://doi.org/10.24929/alpen.v1i1.4
Putnam, R. D. (1995). Bowling Alone: America’s Declining Social Capital. Journal of Democracy , 6 (1), 65 – 78. https://doi.org/10.1353/jod.1995.0002
Rahayuningsih, Y., Budiarto, S., & Isminingsih, S. (2019). Peran Bumdes Dalam Penguatan Ekonomi Desa Sukaratu Kabupaten Serang, Banten.
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah , 3 (2). https://doi.org/10.37950/jkpd.v3i2.63
Riwu Kaho,  Josef. (1997). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraanya , 2 .
Saputro, A. (2020). Urban Crisis: Produk Kegagalan Urbanisasi di Indonesia. Jurnal Sosiologi Reflektif , 15 (1), 173. https://doi.org/10.14421/jsr.v15i1.200 0
Sugianto, S., & Permadhy, Y. T. (2020). Perencanaan Pembangunan Inklusif Melalui Peran Partisipatif Pemerintah Daerah. EcceS (Economics, Social, and Development Studies) , 7 (1), 87. https://doi.org/10.24252/ecc.v7i1.135 65
Tsai, W., & Ghoshal, S. (1998). Social Capital and Value Creation: The Role of Intrafirm Networks. Academy of Management Journal , 41 (4), 464 – 476. https://doi.org/10.5465/257085
Waris, I. (2012). Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance.
Jurnal Kebijakan Publik , 3 (1), 38 – 47.