Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah

## ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2019

## Tarmizi
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Corresponding author: tarmizi@staindirundeng.ac.id

## Abstract
In  the Reformation Era,  there has been  a fundamental change  in  the field of economic and business law, which is characterized among others by the birth of  Law  No.  5  of  1999  on  the  Prohibition  of  Monopoly  Practices  and  Unfair Business Competition. In the law has been regulated a number of prohibitions on  monopoly  practices  and  or  other  unhealthy  business  competition,  in  the hopes of providing guarantees of legal certainty and equal protection to every business actor or group of business actors in trying. The provisions of the Law are  actually  good  enough  in  regulating  the  provisions  of  competition  law  in Indonesia, but the regulation tends to still have a dimension of physical trade. In  this  case,  Law  No.  5  of  1999  does  not  yet  have  specific  arrangements related to e-commerce. Furthermore, in addition to facing the potential for anti- competitive  practices,  the  enforcement  of  competition  law  in  the  field  of  e- commerce also still faces other challenges such as with regard to the issue of the adoption of the principle of extraterritoriality in Law No. 5 of 2019.
Keywords : Law, Competition, Enactment

## Abstrak
Seiring  dengan  Era  Reformasi,  telah  terjadi  perubahan  yang  mendasar dalam bidang hukum ekonomi dan bisnis, yang ditandai antara lain dengan lahirnya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Dalam  undang-undang tersebut  telah  diatur  sejumlah  larangan  praktik  monopoli  dan  atau persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  lainnya,  dengan  harapan  dapat memberikan  jaminan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  yang  sama kepada  setiap  pelaku  usaha  atau  sekelompok  pelaku  usaha  dalam berusaha.  Ketentuan  Undang-Undang  itu  sejatinya  sudah  cukup  baik dalam  mengatur  ketentuan  hukum  persaingan  usaha  di  Indonesia,  akan tetapi  peraturan  tersebut  cenderung  masih  berdimensi  perdagangan  fisik. Dalam  hal  ini,  UU  Nomor  5  Tahun  1999  belumlah  memiliki  pengaturan yang  spesifik  terkait  e-commerce.  Lebih  lanjut,  selain  menghadapi  potensi terjadinya  praktek  anti  persaingan,  penegakan  hukum  persaingan  usaha pada bidang e-commerce juga masih menghadapi tantangan lainnya seperti berkenaan dengan isu belum diadopsinya prinsip ekstrateritorialitas dalam UU Nomor 5 Tahun 2019.
Kata kunci : Hukum, Persaingan Usaha, Undang-Undang
Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah

## PENDAHULUAN
Persaingan  sangat  dibutuhkan  dalam  peningkatan  kualitas  hidup manusia.  Dunia  yang  kita  kenal  sekarang  ini  adalah  hasil  dari  persaingan manusia  dalam  berbagai  aspek.  Persaingan  yang  dilakukan  secara  terus- menerus  untuk  saling  mengungguli  membawa  manusia  berhasil menciptakan  hal-hal  baru  dalam  kehidupan  yang  berangsur-angsur menuju  arah  yang  semakin  maju  dari  sebelumnya.  Untuk  terciptanya keadilan  dan  kesejahteraan  bagi  semua  pihak,  persaingan  yang  harus dilakukan adalah persaingan yang sehat. Kegiatan ekonomi dan bisnis pun tidak  luput  dari  sebuah  persaingan,  mengingat  kegiatan  ini  dilakukan banyak pihak untuk menunjang kelangsungan hidupnya.  Oleh karena itu, hukum  yang  mengatur  persaingan  usaha  dalam  kegiatan  ekonomi  dan bisnis sangat diperlukan semua pihak supaya tidak ada pihak-pihak  yang merasa dirugikan.
Seiring dengan Era Reformasi, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam bidang hukum ekonomi dan bisnis, yang ditandai antara lain dengan lahirnya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  yang  di  banyak  negara disebut  Undang-Undang  Antimonopoli.  Undang-undang  seperti  ini  sudah sejak lama dinantikan oleh pelaku usaha dalam rangka menciptakan iklim usaha  yang  sehat  dan  bebas  dari  praktik  kolusi,  korupsi,  dan  nepotisme. Dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  telah  diatur  sejumlah larangan  praktik  monopoli  dan/atau  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat lainnya, dengan harapan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan  yang  sama  kepada  setiap  pelaku  usaha  atau  sekelompok pelaku usaha dalam berusaha. Dengan adanya larangan ini, pelaku usaha atau  sekelompok  pelaku  usaha  dapat  bersaing  secara  wajar  dan  sehat, serta tidak merugikan masyarakat banyak dalam berusaha, sehingga pada gilirannya  penguasaan  pasar  yang  terjadi  timbul  secara  kompetitif.  Di samping  itu  dalam  rangka  menyosong  era  perdagangan  bebas,  kita  juga dituntut  untuk  menyiapkan  dan  mengharmonisasikan  rambu-rambu hukum  yang  mengatur  hubungan  ekonomi  dan  bisnis  antar  bangsa. Dengan  demikian  dunia  internasional  juga  mempunyai  andil  dalam mewujudkan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

## METODE PENELITIAN
Jenis atau tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  hukum  yuridis  normatif,  suatu  penelitian  yang  dilakukan mengacu  pada  norma  hukum  yang  terdapat  pada  peraturan  perundang-
Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
undangan,  keputusan  pengadilan  serta  norma-norma  yang  berlaku  di masyarakat. (Soekanto & Mahmudji, 1979, hal. 18)
Tipologi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan penelitian  sementara  yang  bersifat  deskriptif  analitis,  teknik  pengumpulan data  melalui  metode  studi  kepustakaan.  Studi  kepustakaan  tersebut digunakan  untuk  mendapatkan  data  sekunder  dengan  penelusuran pertama  dari  sumber  bahan  hukum  primer  seperti  peraturan  perundang- undangan,  yurisprudensi,  kedua  dari  sumber  bahan  hukum  sekunder seperti  konsepsi  teori  atau  doktrin,  pendapat  atau  pemikiran  konseptual dan  penelitian  terdahulu  yang  berhubungan  dengan  objek  penelitian  ini, dan  yang  ketiga  dari  sumber  bahan  hukum  tersier  seperti  ensiklopedia, kamus, indeks artikel, dan lainnya.
Pendekatan  yang  diambil  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif  yang  menguraikan  dan  menganalisis  data  secara  mendalam dengan menggunakan penalaran induktif.

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian Hukum Persaingan Usaha
Hukum  persaingan  usaha  merupakan  hukum  yang  mengatur  segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Menurut Arie Siswanto, hukum persaingan usaha (competition law) adalah instrumen hukum yang menentukan  tentang  bagaimana  persaingan  itu  harus  dilakukan.  Menurut Hermansyah  hukum  persaingan  usaha  adalah  seperangkat  aturan  hukum yang  mengatur  mengenai  segala  aspek  yang  berkaitan  dengan  persaingan usaha,  yang  mencakup  hal-hal  yang  boleh  dilakukan  dan  hal-hal  yang dilarang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha.  Sedangkan  kebijakan  persaingan (competition policy) merupakan kebijakan yang berkaitan dengan masalah- masalah  di  bidang  persaingan  usaha  yang  harus  dipedomani  oleh  pelaku usaha  dalam  menjalankan  usahanya  dan  melindungi  kepentingan konsumen.  Tujuan  kebijakan  persaingan  adalah  untuk  menjamin terlaksananya  pasar  yang  optimal,  khususnya  biaya  produksi  terendah, harga  dan  tingkat  keuntungan  yang  wajar,  kemajuan  teknologi,  dan pengembangan produk.
Hukum  Persaingan  Usaha  di  Indonesia termasuk  bidang  ilmu  hukum yang  cukup  baru  jika  dibandingkan  dengan  negara-negara  lain  yang  bisa dibilang  cukup  maju  perekonomiannya.  Di  Amerika  Serikat  misalnya mereka  sudah  menerapkan  hukum  persaingan  usaha  ini  dengan mengundangkan  Sherman  Antitrust  Act  pada  tahun  1890.  Sedangkan  di Jepang  sudah  mengakomodasi  aturan  mengenai  anti  monopoli  yaitu Act.No.54  of  14  April  1947  juga  disebut  Anti  Monopoli  Law  (AML).  Di  Uni
Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Eropa  hukum  persaingan  usaha  didasarkan  pada  Pasal  85  dan  Pasal  86 Pakta Roma (The Treaty of Rome). Indonesia sendiri baru mengenal hukum persaingan usaha tepatnya setelah era orde baru runtuh. (Jafaraly, 2011)

## B. Pentingnya Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
Sebuah  persaingan  membutuhkan  adanya  aturan  main,  karena terkadang  tidak  selamanya  mekanisme  pasar  dapat  berkerja  dengan  baik (adanya  informasi  yang  asimetris  dan monopoli).  Di Indonesia,  pengaturan persaingan  usaha  baru  terwujud  pada  tahun  1999  saat  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  disahkan.  Kelahiran  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999 tersebut ditunjang pula dengan tuntutan masyarakat akan reformasi total  dalam  tatanan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  termasuk penghapusan  kegiatan  monopoli  di  segala  sektor.  Undang-undang  ini disahkan  tanggal  5  Maret  1999,  tetapi  baru  efektif  berlaku  satu  tahun kemudian.  Dengan  kelahiran  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 dimaksudkan  untuk  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  dan perlindungan  yang  sama  kepada  setiap  pelaku  usaha  dalam  berusaha, dengan  cara  mencegah  timbulnya  praktik-praktik  monopoli  dan/atau persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  lainnya  dengan  harapan  dapat menciptakan  iklim  usaha  yang  kondusif,  di  mana  setiap  pelaku  usaha dapat  bersaing  secara  wajar  dan  sehat.  Adapun  beberapa  tujuan diadakannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 antara lain: (Arliman S, 2019)
1. Menjaga  kepentingan  umum  dan  meningkatkan  efisiensi  ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat.
3. Mencegah  praktik  monopoli  dan/atau  persaingan  usaha  tidak  sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Dalam  menegakkan  hukum  persaingan  selalu  digunakan  dua pendekatan.  Yaitu  pendekatan per  se  illegal dan  juga  pendekatan rule  of reason . Pendekatan Per se illegal adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu adalah illegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak  yang  ditimbulkan  dari  perjanjian  atau  kegiatan  usaha  tersebut. Sedangkan Rule  of  reason adalah  suatu  pendekatan  yang  digunakan  oleh lembaga  otoritas  persaingan  usaha  untuk  membuat  evaluasi  mengenai akibat  perjanjian  atau  kegiatan  usaha  tertentu,  guna  menentukan  apakah
Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
suatu  perjanjian  atau  kegiatan  tersebut  bersifat  menghambat  atau mendukung persaingan usaha.
Hukum persaingan usaha penting diantaranya sebagai berikut :
1) Persaingan  perlu  adanya  aturan  main,  karena  terkadang  tidak selamanya mekanisme pasar berjalan baik.
1) Dalam  pasar,  biasanya  ada  usaha-usaha  dari  pelaku  usaha  untuk menghindari atau menghilangkan persaingan antara mereka.
2) Berkurangnya  persaingan  memungkinkan  pelaku  usaha  memperoleh untung yang lebih besar.

## C. Tujuan Hukum persaingan usaha
Tujuan hukum persaingan usaha adalah sebagai berikut :
1. Agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup.
2. Agar persaingan yang dilakukan tetap sehat.
3. Mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi.
4. Melindungi  kebebasan  konsumen  dan  produsen  dan  efisiensi ekonomi.
5. Meningkatkan kesejahteraan konsumen dan melindungi usaha kecil.
6. Menciptakan  keadilan  dan  kejujuran  dalam  berusaha  dan mengendalikan inflasi.

## D. Kegiatan yang dilarang
Kegiatan merupakan suatu usaha, aktivitas, tindakan, atau perbuatan hukum secara sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa melibatkan pelaku  usaha  lainnya.  Dari  Pasal  17  sampai  dengan  Pasal  24  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  terdapat  beberapa  bentuk  kegiatan  yang dilarang dilakukan pelaku usaha, yaitu: (Pusat, 1999)
a. Monopoli  (Pasal  17)  adalah  pemusatan  kekuatan  ekonomi  oleh  satu atau  lebih  pelaku  usaha  yang  mengakibatkan  dikuasainya  produksi dan/  atau  pemasaran  barang  atau  jasa  tertentu  sehingga menimbulkan  persaingan  usaha  tidak  sehat  dan  dapat  merugikan kepentingan  umum.  Pelaku  usaha  patut  diduga  atau  dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
1. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;
2. Mengakibatkan  pelaku  usaha  lain  tidak  dapat  masuk  ke  dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama;
3. Satu  pelaku  usaha  atau  satu  kelompok  pelaku  usaha  menguasai lebih  dari  50%  (lima  puluh  persen)  pangsa  pasar  satu  jenis  barang atau jasa tertentu.
Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
b. Monopsoni  (Pasal  18)  adalah  keadaan  yang  terjadi  di  suatu  pasar dimana  hanya  ada  satu  pembeli  (yang  memiliki  posisi  dominan)  bagi suatu  produk  tertentu.  Dengan  posisi  dominan  yang  dimiliki  pembeli ini  dapat  memaksa  para  penjual  untuk  menyetujui  harga  dan persyaratan-persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  pembeli  tunggall tersebut.
c. Penguasaan  Pasar  (Pasal  19),  Pelaku  usaha  dilarang  melakukan  satu atau  beberapa  kegiatan,  baik  sendiri  maupun  bersama  pelaku  usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:
1. menolak  dan  atau  menghalangi  pelaku  usaha  tertentu  untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
2. Mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan usaha tidak sehat.
d. Dumping  (Pasal  20),  “Pelaku  usaha  dilarang  melakukan  pemasokan barang  dan/atau  jasa  dengan  cara  melakukan  jual  rugi  atau menetapkan  harga  yang  sangat  rendah  dengan  maksud  untuk menyingkirkan  atau  mematikan  usaha  pesaingnya  di  pasar bersangkutan,  sehingga  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”.
e. Manipulasi  Biaya  Produksi  (Pasal  21),  Pelaku  usaha  dilarang melakukan  kecurangan  dalam  menetapkan  biaya  produksi  dan  biaya lainnya  yang  menjadi  bagian  dari  komponen  harga  barang  dan  atau jasa  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  persaingan  usaha  tidak sehat”.
f. persekongkolan  atau  conspiracy  dapat  dilakukan  oleh  sesama  pihak intern  suatu  perusahaan,  atau  dapat  puladilakukan  oleh  suatu perusahaan  dengan  pihak  perusahaan  lainnya,  Persengkolan  berarti berkomplot atau bersepakat melakukan kecurangan.

## E. Perjanjian Yang Dilarang
1. Oligopoli,  Pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian  dengan  pelaku usaha  lain  untuk  secara  bersama-sama  lain  untuk  secara  bersama- sama  melakukan  penguasaan  produksi  dan  taua  pemasaran  barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga/dianggap  secara  bersama-sama  melakukan  penguasaan produksi  dan  jasa,  pelaku  usaha  atau  kelompok  pelaku  usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar 1 jenis barang/jenis tertentu.
Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
2. Penetapan  harga  atau price  fixing (Pasal  5)  bersifat  per  se.  Dalam rangka  penetralisasi  pasar,  pelaku  usaha  dilarang  membuat perjanjian, antara lain :
a. Perjanjian  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya  untuk  menetapkan harga atas barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama;
b. Perjanjian  yang  mengakibatkan  pembeli  yang  harus  membayar dengan  harga  yang  berbeda  dari  harga  yang  harus  dibayar  oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama;
c. Perjanjian  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya  untuk  menetapkan harga di bawah harga pasar;
d. Perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lain  yang  memuat  persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga lebih rendah daripada harga yang telah dijanjikan.
3. Diskriminasi Harga dan Diskon (Pasal 6 sampai 8)
a. Pasal  6:   “Pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian  yang mengakibatkan  pembeli  yang  satu  harus  membayar  dengan  harga yang  berbeda  dari  harga  yang  harus  dibayar  oleh  pembeli  lain untuk barang dan/atau jasa yang sama”.
b. Pasal  7:   “Pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian  dengan pe1aku  usaha  pesaingnya  untuk  menetapkan  harga  di  bawah pasar,  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  persaingan  usaha tidak sehat”.
4. Pembagian  wilayah  (Pasal  9),  Pelaku  usaha  dilarang  membuat perjanjian  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya  yang  bertujuan  untuk membagi  wilayah  pemasaran  atau  alokasi  pasar  terhadap  barang  dan atau  jasa,  sehingga  mengakibatkan  terjadinya  praktik  monopoli  dan /atau  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Pembagian  wilayah  ini  bersifat rule of reason .
5. Pemboikotan  (Pasal  10),  Pelaku  usaha  dilarang  untuk  membuat perjanjian  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya  yang  dapat  menghalangi pelaku  usaha  lain  untuk  melakukan  usaha  yang  sama,  baik  untuk tujuan  pasar  dalam  negeri  maupun  pasar  luar  negeri.  Pemboikotan bersifat per se dan rule of reason .
6. Kartel  (Pasal  11),  Pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian  dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan  mengatur  produksi  dan  atau  pemasaran  suatu  barang  dan atau jasa. Kartel bersifat per se .
Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
7. Trust  (Pasal  12),  Pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian  dengan pelaku  usaha  lain  untuk  melakukan  kerja  sama  dengan  membentuk gabungan  perusahaan  atau  perseroan  yang  lebih  besar,  dengan  tetap menjaga  dan  mempertahankan  kelangsungan  hidup  tiap-tiap perusahaan  atau  perseroan  anggotanya,  yang  bertujuan  untuk mengontrol  produksi  dan  atau  pemasaran  atas  barang  dan  atau  jasa Trust bersifat rule of reason .
8. Oligopsoni  (Pasal  13),  Keadaan  dimana  dua  atau  lebih  pelaku  usaha menguasai  penerimaan  pasokan  atau  menjadi  pembeli  tunggal  atas barang  dan/atau  jasa  dalam  suatu  pasar  komoditas.  Oligopsoni bersifat rule of reason.
9. Integrasi  Vertikal  (Pasal  14),  Pelaku  usaha  dilarang  membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi  sejumlah  produk  yang  termasuk  dalam  rangkaian  produksi barang  dan  atau  jasa  tertentu  yang  mana  setiap  rangkaian  produksi merupakan  hasil  pengelolaan  atau  proses  lanjutan  baik  dalam  satu rangkaian langsung maupun tidak langsung. Integrasi vertikal bersifat rule of reason .
10. Perjanjian  tertutup  (Pasal  15),  Pelaku  usaha  dilarang  membuat perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lain  yang  memuat  persyaratan bahwa  pihak  yang  menerima  barang  dan  atau  jasa  hanya  akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada  pihak  tertentu  dan  atau  pada  tempat  tertentu.  Perjanjian tertutup( exclusive dealing ) bersifat per se .
11. Perjanjian dengan pihak luar negeri (Pasal 16), Pelaku usaha dilarang membuat  perjanjian  dengan  pihak  luar  negeri  yang  memuat ketentuan  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktik  monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

## F. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  adalah  sebuah  lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  larangan  praktek  monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat. Kewenangan dan tugas KPPU adalah seperti tabel berikut ini.
Kewenangan Tugas Menerima laporan dari masyarakat/pelaku usaha. Menilai perjanjian di antara pelaku usaha;
Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Melakukan penelitian tentang dugaan pelanggaran UU No. 5
Tahun 1999. Menilai kegiatan pelaku usaha. Melakukan penyelidikan atau pemeriksaan. Menilai ada tidaknya penyalahgunaan posisi dominan. Menyimpulkan hasil penyelidikan atau pemeriksaan. Memberi saran pertimbangan atas kebijakan Pemerintah. Memanggil pelaku usaha yang diduga melanggar. Menyusun pedoman dan publikasi. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli. Memberi laporan kerja secara berkala kepada Presiden dan DPR. Meminta bantuan penyidik untuk Huruf e dan f. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi. Meminta keterangan instansi pemerintah
Mendapatkan, meneliti, menilai alat bukti.
Memutuskan dan menetapkan kerugian.
Memberitahu putusan ke pihak- pihak.

## Kesimpulan
1. Hukum  persaingan  usaha  merupakan  hukum  yang  mengatur  segala sesuatu  yang  berkaitan  dengan  persaingan  usaha.  Hukum  persaingan usaha  diatur  dalam  Undang-Undang  Pasal  5  Tahun  1999  Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Hukum persaingan usaha sangat penting agar Persaingan perlu adanya aturan  main,  karena  terkadang  tidak  selamanya  mekanisme  pasar berjalan  baik,  dalam  pasar,  biasanya  ada  usaha2  dari  pelaku  usaha untuk  menghindari  atau  menghilangkan  persaingan  antara  mereka, berkurangnya  persaingan  memungkinkan  pelaku  usaha  memperoleh untung yg lebih besar.
3. Kegiatan  yang  dilarang  antara  lain  sebagai  berikut:  Monopoli, Monopsoni,  Penguasaan  pasar,  predatory  pricing,  penetapan  biaya, Persekongkolan,  perolehan  rahasia  perusahaan,  penghambatan produksi dan pemasaran pesaing.
4. Perjanjian  yang  dilarang  antara  lain  :Oligopoli,  Penetapan  harga, diskriminasi  harga,  predatory  pricing,  resale  price  maintenance,
Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Pembagian  wilayah,  Pemboikotan,  Kartel,  Trust,  Oligopsoni,  Integrash vertikal, Perjanjian tertutup, Perjanjian dengan pihak luar.

## Daftar Pustaka
Amalya,  A.  R.  (2020).  Prinsip  Ekstrateritorial  Dalam  Penegakan  Hukum Persaingan Usaha. JIME: Jurnal Ilmiah Mandala Education, 6 (1), 171- 185. doi:10.36312/jime.v6i1.1125
Arliman  S,  L.  (2019).  Penegakan  Hukum  Bisnis  Ditinjau  Dari  Undang- Undang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat. Lex  Jurnalica,  16 (3),  219-229.  Diambil  kembali  dari https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/
Effendi,  B.  (2020).  Pengawasan  dan  Penegakan  Hukum  Terhadap  Bisnis Digital  (E-Commerce)  Oleh  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha (KPPU)  Dalam  Praktek  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat. Syiah  Kuala Law Journal, 4 (1), 21-32. doi:10.24815/sklj.v4i1.16228
Hermansyah.  (2008). Pokok-Pokok  Hukum  Persaingan  Usaha  di  Indonesia. jakarta: Kencana.
Iskandar,  V.  (2011).  Akuisisi  Saham  oleh  Perusahaan  Terafiliasi  Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Jurnal Persaingan Usaha (5), 1- 29. Retrieved from https://kppu.go.id/
Jafaraly. (2011, Agustus 3). Hukum Persaingan Usaha di Indonesia . Diambil kembali  dari  jafaraly's  Blog~Life  it's  Not  Just  an  A,  B,  and  C~: https://jafaraly.wordpress.com/
Pusat,  P.  (1999). Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat.
Dipetik 2021, dari JDIH BPK RI:
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45280/uu-no-5-tahun- 1999
Soekanto,  S.,  &  Mahmudji,  S.  (1979). Peranan  Dan  Penggunaan Kepustakaan  Di  Dalam  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia.
Usman,  R.  (2013). Hukum  Persaingan  Usaha  di  Indonesia. Jakarta:  Sinar Grafika.
Utami, S., Yusuf, M., N, F. M., Prayitno, & Wati, A. C. (2018, Oktober 18). Hukum  Persaingan  Usaha .  Dipetik  2021,  dari  Menggenggam  Dunia: http://dunia-angie.blogspot.com/