Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 1 Edisi Agustus 2019 │ 1

## PENENTUAN KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN
1 Indra. S., 2 Sulaiman, 3 Chandra Satria, 4 M. Thoyib, 5 Ade L., 6 Adit A 1,2,4,5,6 Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang Email: thoyib1958@gmail.com
3 STEBIS IGM Palembang Email: chandras@stebisigm.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  influence  of  Determination  of  Organizational Performance  of  Regional  Devices  of  the  Government  of  Musi  Banyuasin  Regency  in  South Sumatra  Province  The  data  in  this  study  were  collected  using  the  method  of  observation  and survey  through  interviews  and  with  the  help  of  research  instruments  in  the  form  of questionnaires  totaling  144  examinations  which  were  distributed  directly  to  52  local government  organizations  in  Musi  Banyuasin  Regency,  which  were  addressed  directly  to regional  heads.  work  units,  secretaries  and  section  heads  who  work  for  local  government organizations. Data in this study will be analyzed using multiple linear regression with the help of SPSS software version 24.0. To test the validity and reliability of research instruments used the Correlation Item-Total Correction and Cronvach's Alpha. In addition, data normalization is also tested using the normal probability plot. The results of this study indicate that of these four variables;  Clarity  of  budget  targets,  internal  control  systems,  good  governance,  and professionalism  have  a  positive  and  significant  effect  on  organizational  performance  either partially or simultaneously.
Keywords: Clarity  of  Budget  Objectives,  Internal  Control  System,  Good  Governance, Professionalism, Regional Device Organizational Performance.

## DASAR PEMIKIRAN
Berawal  dari  tuntutan  masyarakat  agar  terciptanya good  governance dalam penyelenggaraan  pemerintahan  berbasis  otonomi  daerah  di  Indonesia,  menjadikan kinerja sebagai bagian yang sangat penting guna memberikan  pertanggungjawaban atas rencana  ataupun  pelaksanaan  anggaran  yang  berhak  diketahui  oleh  publik  (Silalahi, 2017).  Menurut  PP  No  90  Tahun  2010,  dalam  rangka  mengikuti  dinamika perkembangan  proses  penyusunan  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  berbasis  kinerja,  perlu  dilakukan  penyempurnaan  terhadap  mekanisme penyusunan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Kementrian  Negara/  Lembaga  sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel.
2 │ Indra. S., Sulaiman, Chandra. S., M. Thoyib, Ade L., Adit A Penentuan Kinerja Organisasi.....
Banyak  fakor  yang  dapat  mempengaruhi  kinerja  Organisasi  Pemerintah  Daerah (OPD)  salah  satu  diantarnya  kejelasan  sasaran  anggran.  Kejelasan  sasaran  anggaran dapat  memberikan  kemudahan  bagi  (OPD)  untuk  menyusun  rencana  kegiatan  dengan tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  pemerintah  daerah,  sehingga  anggaran  dapat  dijadikan tolak  ukur  pencapaian  kinerja  dengan  kata  lain  kualitas  anggaran  daerah  dapat menentukan  kualitas  pelaksanaan  fungsi-fungsi  pemerintah  daerah  (Nadirsyah,dkk. 2012) dalam (Widyatana, 2014). Kualitas proses pengukuran kinerja sangat dipengaruhi oleh  kualitas  proses  penganggaran  karena  pengukuran  kinerja  merupakan  mata  rantai yang berkesinambungan dengan penganggaran (Putra, 2013).
Faktor  yang  berpengaruh  terhadap  kinerja  organisasi  salah  satunya  adalah  sistem pengendalian  internal.  Sistem  pengendalian  intern  dan  penerapan  prinsip-prinsip good corporate  governance menyatakan  bahwa  terdapat  hubungan  antara  komitmen organisasi,  pengendalian  intern  dan  penerapan good  governance terhadap  kinerja organisasi.  Dalam  PP  No.  60  Tahun  2008,  Sistem  Pengendalian  Intern  adalah  proses yang  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  (Prasetyono  & Kompyurini, 2007)
Berdasarkan  PP  No.  101  tahun  2000  menyatakan  good  governance  adalah pemerintahan  yang  mengembangkan  dan  menetapkan  prinsip-prinsip  profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Terselenggaranya good governance merupakan  prasyarat  utama  untuk  mewujudkan  aspirasi  masyarakat  dalam  mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.  Melaksanakan good governance yang baik tentu kinerja  suatu  organisasi  akan  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  tujuan  dari organisasi tersebut. Hal ini dapat diberikan kesimpulan bahwa apabila pelaksanaan good governance ditingkatkan  maka  otomatis  dapat  meningkatkan  kinerja  organisasi  itu sendiri (Mulyawa, 2015).
Dengan  demikian  pegawai  harus  profesionalisme  sehingga  dapat  menyesuaikan dengan  kebutuhan  masyarakat,  tepatnya  perubahan  sosial  diikuti  dengan  perubahan manajemen  pemerintahan.  Para  pegawai  pada  dasarya  media  atau  instrument
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 1 Edisi Agustus 2019 │ 3 penyelenggaraan  pemerintahan  yang  bekerja  untuk  kepentingan  masyarakat  secara keseluruhan atau merupakan jembatan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah.  Para  pegawai  harus  professional  dalam  melayani  masyarakat  karena profesionalisme  pegawai  merupakan  arah  serta  tujuan  dari  tata  kelola  pemerintahan yang baik.
Instruksi  Presiden  Nomor.  7  Tahun  1999  tentang  Akuntanbilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah.  Mewajibkan  setiap  instansi  untuk  mempertanggungjawabkan  pelaksanaan tugas  pokok  dan  fungsinya  serta  kewenangan  pengelolaan  sumber  daya  dengan didasarkan  suatu  perencanaan  sasaran  strategik  yang  ditetapkan  oleh  masing-masing instansi. Media yang digunakan untuk pelaporan akuntabilitas tersebut adalah Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  yang  merupakan  hasil  dari  suatu proses Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  (SAKIP)  merupakan  instrumen  yang  digunakan  instansi pemerintah  untuk  menjawab  kewajiban  tersebut  yang  terdiri  dari  berbagai  komponen yang  merupakan  satu  kesatuan,  yaitu  perencanaan  stratejik,  pengukuran  kinerja, pelaporan  kinerja,  dan  Pemanfaatan  informasi  kinerja  (M.Amar,  2012).    Pemerintah dalam  menyusun  suatu  rencana  strategi  juga  harus  memperhatikan  dasar  hukum  dan peraturan  yang  berlaku.  Banyak  sekali  kasus  penyelewengan  Laporan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tidak sesuai dengan hukum bahkan ada juga Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang tidak melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Berdasarkan  hasil  evaluasi  analisis  capaian  akuntabilitas  kinerja  pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2018, hasil keseluruhan evaluasi akuntabilitas kinerja Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin  memperoleh  nilai  61,12  atau  predikat  B,  penilaian  tersebut  menunjukkan tingkat  efektivitas  dan  efisiensi  penggunaan  anggaran  dibandingkan  dengan  capaian kinerjanya,  kualitas  pembangunan  budaya  kinerja  birokrasi  dan  penyelenggaraan pemerintahan  yang  berorientasi  pada  hasil  di  Pemerintah  Kabupaten  Musi  Banyuasin sudah  menunjukan  hasil  yang  baik,  tetapi  belum  optimal.  Komponen  yang  dinilai  di antaranya  perencanaan  kerja,  pengukuran  kinerja  pelaporan  kinerja,  evaluasi  internal, dan  capaian  kerja. Untuk  perencanaan  kinerja  meraih  skor  20.79,  pengukuran  kinerja
4 │ Indra. S., Sulaiman, Chandra. S., M. Thoyib, Ade L., Adit A Penentuan Kinerja Organisasi.....
14.70, pelaporan kinerja 10.75, evaluasi internal 6.20, dan capaian kinerja 8.67 ditahun 2018. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang tercatat sebanyak 7 Perangkat Daerah (PD)  meraih  predikat  A,  tercatat  sebanyak  8  Pemerintah  Daerah  (PD)  yang  meraih predikat B dan tercatat meraih predikat C tercatat ada 10 Pemerintah Daerah (PD).
Berdasarkan  hasil  evaluasi  Pemerintah  Kabupaten  Musi  Banyuasin  masih  belum optimal  untuk  meningkatkan  kinerja  Organisasi  Pemerintah  Daerah  karena  masih banyak yang pemerintah daerah yang mendapatkan  predikat C dalam penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan uraian di atas masih perlu dilakukan  penelitian  atas  variabel;  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Sitem  Pengendalian Intern, Good Governance dan Profesionalisme karena hal tersebut menjadi tujuan utama mendukung good  government  governance yang  sekaligus  mempengaruhi  dalam  usaha meningkatkan  akuntabilitas  atau  Kinerja  Organisasi  Pemerintah  Daerah,  maka  dari  itu peneliti  tertarik  untuk  meneliti  tentang “Determinasi  Kinerja  Organisasi  Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan”

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kejelasan Sasaran Anggaran
Menurut  (Andarias,  2009)  dalam  (Yulianti,  2014)  menyatakan  kejelasan  sasaran anggaran  digunakan  untuk  mengatur  perilaku  pegawai.  Pelaksana  anggaran  akan menjadi  bingung  dan  tidak  puas  dalam  bekerja  jika  terdapat  ketidakjelasan  sasaran anggaran sehingga menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja  yang  diharapkan.  Kenis  juga  menyatakan  bahwa  anggaran  tidak  hanya  sebagai alat perencanaan, pengendalian biaya dan pendapatan dalam pusat pertanggungjawaban dalam  suatu  organisasi,  sisi  lain  anggaran  juga  merupakan  alat  bagi  manajerial  OPD untuk  mengkoordinasikan,  mengkomunikasikan,  mengevaluasi  kinerja  dan memotivasi bawahannya.
Menurut Halim dan Kusufi (2014:55) anggaran berbasis kinerja merupakan teknik penganggaran  dalam  sektor  publik  yang  disusun  untuk  mengatasi  berbagai  kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh adanya  tolak  ukur  yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur  kinerja  dalam  pencapaian
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 1 Edisi Agustus 2019 │ 5 tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output.
Unsur-Unsur  Pokok  Anggaran  Berbasis  Kinerja  menurut  Badan  Pendidikan  dan Pelatihan Keuangan (BPPK, 2008) unsur-unsur anggaran berbasis kinerja, yaitu:
1.  Pengukuran  Kinerja  (dimensi)  Menentukan  Program  dan  Kegiatan  dengan  Jelas, dengan indikator ;Sistem Informasi  yang  Memadai, Pihak Eksternal ( independen ),
Mengukur Kinerja yang Strategis ( key performance indicators ).2. Penghargaan dan  Hukuman  ( Reward  and  Punishment )  dimensi,dengan  indikator;  Penerapan Insentif  atas  Kinerja  yang  Dicapai  dan  Hukuman  atas  Kegagalannya,Penerapan Efisiensi  ( savings ),Penahanan  atas  Penerimaan  yang  Diperoleh  oleh  Suatu Lembaga.
3.  Kontrak Kerja (dimensi), dengan indikator; Definisi yang jelas terhadap pelayanan yang dikontrakkan, Kewenangan yang ada bagi pihak Kementerian
Negara/Lembaga untuk mengelola sumber daya yang ada.
4.  Kontrol  Eksternal  dan  Internal  (dimensi,  dengan  indikator;  Adanya  pemisahan antara  lembaga  kontrol  dan  lembaga  pengguna  anggaran,  Kontrol  dilakukan  pada input,output, dan outcome, Kontrol  dilakukan  sebelum  dan  sesudah  anggaran digunakan.
5.  Pertanggungjawaban  Manajemen  (dimensi),  dengan  indikator;  input,Prinsip  dasar di  dalam  sistem  ini  adalah  manajer  pengguna  anggaran  harus  diberi  kebebasan penuh bisa akuntabilitas atas pencapaian output yang ingin dicapai.

## Sistem Pengendalian Internal
Dalam PP No 60 tahun 2008, kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arah  pimpinan  Instansi  Pemerintah  dilaksanakan.  Kegiatan  pengendalian  harus  efisien dan  efektif  dalam  pencapaian  tujuan  organisasi  serta  sesuai  dengan  ukuran, kompleksitas  dan  sifat  dari  tugas  dan  fungsi  suatu  instansi  pemerintah  yang bersangkutan.  Kegiatan  pengendalian  intern  terdiri  atas  review  atas  kinerja  instansi pemerintah yang bersangkutan.
Sistem  akuntansi  keuangan  daerah  adalah  sistem  akuntansi  yang  meliputi  proses pencatatan,  penggolongan,  penafsiran,  peringkasan  transaksi  atau  kejadian  keuangan
6 │ Indra. S., Sulaiman, Chandra. S., M. Thoyib, Ade L., Adit A Penentuan Kinerja Organisasi.....
serta  pelaporan  keuangan  dalam  rangka  pelaksanaan  APBD  (Erlina  dan  Rasdianto, 2013). Didalam Pasal 232 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  mengemukakan  bahwa  Sistem  akuntansi pemerintahan  daerah  tersebut  meliputi  serangkaian  prosedur  mulai  dari  proses pengumpulan  data,  pencatatan,  pengikhtisaran,  sampai  dengan  pelaporan  keuangan dalam  rangka  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  yang  dapat  dilakukan  secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
Menurut  Halim  dalam  Usman  (2014)  menjelaskan  secara  garis  besar  sistem akuntansi keuangan daerah meliputi sebagai berikut: 1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas, 2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas, 3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah, 4. Prosedur Akuntansi Selain Kas, 5. Penyajian Laporan Keuangan

## Good Governance
Kinerja pegawai yang mencermin pada prinsip good governance dapat mendukung terlaksananya  pemerintahan  yang  demokratis  dan  masyarakat  dapat  memiliki kepercayaannya  terhadap  kinerja  pegawai,  bahwa  disetiap  kinerja  pegawai  yang mencerminkan  pada  prinsip-prinsip good  governance diharapkan  dapat  memberikan pelayanan  publik  yang  lebih  baik  kepada  masyarakat  (Rumalolas,  2018)  .  Menurut Wiranto  (2012:1)  dalam  Auditya,  Lucy  dkk  (2013) Good  governance dapat  dipahami sebagai  implementasi  otoritas  politik,  ekonomi,  dan  administratif  dalam  proses manajemen berbagai urusan publik pada berbagai level dalam suatu negara”.
Mardiasmo  (2004)  dalam  Risal  Rumalolas  (2018) Good  Governance adalah  suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu. Suatu penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan good  governance berarti  penyelenggaraan  negara  tersebut mendasarkan  diri  pada  prinsip-prinsip  partisipasi,  pemerintahan  berdasarkan  hukum, transparansi,  responsivitas,  orientasi  konsensus,  keadilan,  efektivitas  dan  efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan.
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 1 Edisi Agustus 2019 │ 7

## Profesionalisme
Dalam  TAP  MPR  RI  Nomor  IV/MPR/1999  tentang  Garis-Garis  Besar  Haluan Negara  (GBHN)  dinyatakan  Meningkatkan  Kualitas  aparatur  negara  dengan memperbaiki  kesejahteraan  dan  keprofesionalan  serta  memberlakukan  sistem  karir berdasarkan  prestasi  dengan  prinsip  memberikan  penghargaan  dan  sanksi.  Setelah  itu, untuk  merealisasikan  arah  kebijakan  GBHN  dimaksud,  maka  Undang-Undang  Nomor 25  Tahun  2000  tentang  Program  Pembangunan  Nasional  Tahun  2000-2004 merumuskan  Program  Pemerintahan  yang  Baik  dengan  menetapkan  kebijakan  sebagai berikut:
Untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik,  diperlukan  upaya  peningkatan kelembagaan  dan  ketatalaksanaan  yang  mencakup  pembaharuan  sistem  dan struktur pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, serta penyesuaian jumlah PNS  dan  meningkatkan  kapasitas  sumber  daya  manusia  peneyelenggara  negara yang  meliputi  peningkatan  ethos  kerja,  integritas,  dan  kualitasnya  agar  mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
Menurut (Harefa, 2014) profesionalisme adalah sebagai berikut :
profesionalisme  pertama-tama  adalah  soal  sikap.  Lalu  dia  mengatakan  ada beberapa  hal  yang  dapat  dianggap  mewakili  sikap  profesionalisme  yaitu, keterampilan  tinggi,  pemberian  jasa  yang  berorientasi  pada  kepentingan  umum, pengawasan  yang  ketat  atas  perilaku  kerja  dan  suatu  sistem  balas  jasa  yang merupakan lambing prestasi kerja.

## Kinerja Organiasi Perangkat Daerah
Secara etimologis, kinerja adalah sebuah kata yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “kerja” yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi, bisa pula berarti  hasil  kerja.  Sehingga  pengertian  kinerja  dalam  organisasi  merupakan  jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan (www.wikipedia.com, 2018)
Menurut  Bastian  (2010:88)  istilah  Akuntabilitas  berasal  dari istilah  bahasa  inggris accountability yang  berarti  pertangungjawaban  atau  keadaan  untuk  dipertanggung jawabkan  atau  keadaan  untuk  diminta  pertanggung  jawaban.  Akuntabilitas  kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi publik.
8 │ Indra. S., Sulaiman, Chandra. S., M. Thoyib, Ade L., Adit A Penentuan Kinerja Organisasi.....
Keputusan  Kepala  LAN  No.239/IX/6/8/2003  tentang  Pedoman  Penyusunan Pelaporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  menjelaskan  bahwa  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  adalah  perwujudan  kewajiban  suatu  instansi  pemerintah untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  dan  kegagalan  pelaksanaan  misi organisasi  dalam  mencapai  sasaran  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  melalui  sistem pertanggungjawaban secara periodik.
Dalam  Modul  Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan  Pengawasan  Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pusdiklatwas BPKP, 2007:10) menjelaskan bahwa sistem akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  merupakan  suatu  tatanan,  instrumen,  dan metode pertanggungjawaban  yang intinya meliputi tahap-tahap Penetapan perencanaan stratejik, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

## Penelitian Terdahulu
Sebagai bahan referensi, dalam penelitian ini dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu  yang  relevan.  Berikut  ini  hasil  penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Intern, Good Governance, Profesionalisme Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu N o Judul Penelitian Hasil (Kesimpulan) 1 Luh  Febri  Indrayani,  Putu  Gede  Diatmika, dan Made Arie Wahyuni (2017). Pengaruh  Komitmen  Organisasi,  Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Efektivitas Penegendalian Internal Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Organisasi  Perangkat Publik  (Studi  Empiris  pada  Satuan  Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar)
hasil penelitian ini menunjukkan Komitmen Organisasi(X1),  Kejelasan  Sasaran  Anggaran(X2) Efektivitas  Penegendalian  Internal(X3)  berpengaruh signifikan  positif  secara  parsial  maupun  simultan terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Organisasi  Perangkat Publik (Y) pemerintah Kabupaten Gianyar.
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 1 Edisi Agustus 2019 │ 9 2 Fitrawati,  Abdul  Kahar  dan  Muh.  Ikbal  A (2017) Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran  dan  Sistem  Pengendalian  Intern Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (Survei  Pada  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (Skpd)  Kabupaten  Parigi Moutong) hasil  penelitian  ini  menunjukkan  Kejelasan
Sasaran  Anggaran  (X1)  Sistem  Pengendalian Intern (X2) berpengaruh signifikan positif secara parsial  maupun  simultan  terhadap  akuntabilitas Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Y) pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. 3 Ni  Kadek  Rina  Primayoni,  Made  Pradana Adiputra,  dan  Edy  Sujana  (2014)  Pengaruh Kejelasan  Sasaran  Anggaran  dan  Efektifitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (Studi  Kasus  pada  SKPD  Kabupaten Klungkung) hasil  penelitian  ini  menunjukkan  kejelasan  sasaran anggaran (X1), efektivitas pengendalian internal (X2) berpengaruh signifikan positif secara parsial  maupun simultan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah (Y) pemerintah Kabupaten Klungkung
4 Asrini (2017). Pengaruh Akuntabilitas Publik,  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  dan Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  Terhadap Kinerja  Skpd  di  Pemerintah  Daerah  Kota Palu hasil penelitian ini menunjukkan Akuntabilitas Publik (X1),  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  (X2)  dan Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  (X3)  berpengaruh signifikan  positif  secara  parsial  maupun  simultan terhadap  akuntabilitas  Kinerja  Skpd  (Y)  Pemerintah Daerah Kota Palu 5 Chici  Claraini  (2017).  Pengaruh  Good Governance,  Sistem  Pengendalian  Intern Pmerintah dan Gaya Kepemimpinan Terhadap  Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah Kabupaten Rokan Hilir) hasil  penelitian  ini  menunjukkan  Good  Governance (X1),  Sistem  Pengendalian  Intern  Pmerintah  (X2)
Gaya  Kepemimpinan  (X3)  berpengaruh  signifikan positif  secara  parsial  maupun  simultan  terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y) pemerintah Kabupaten Rokan Hilir 6 Abdullah. Adri (2017) Pengaruh Profesionalisme    dan  Komitmen  Organisasi Terdapat  Kinerja  Pegawai  pada  Kantor Inspektor Provinsi Sulawesi Selatan Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  Profesionalisme (X1)  Komitmen  Organisasi  (X2)  berpengaruh signifikan  positif  secara  parsial  maupun  simultan terhadap Pegawai pada Kantor Inspektor (Y) Provinsi Sulawesi Selatan 7 Risal  Rumalolas  (2018)  Pengaruh  Good Governance  Terhadap  Kinerja  Pegawai Satuan  Kerja    Perangkat  Daerah  di Kabupaten  Seram  Bagian  Timur    Provinsi Maluku hasil  penelitian  ini  menunjukkan  Good  Governance (X1)  berpengaruh  signifikan  positif  secara  parsial maupun  simultan  terhadap  Kinerja  Pegawai  Satuan Kerja    Perangkat  Daerah  (Y)  Kabupaten  Seram
Bagian Timur  Provinsi Maluku
8
Edipson  Bayer  Silalahi  (2017).  Pengaruh
Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian Internal,  dan  Sistem  Pelaporan  Terhadap
Akuntabilitass  Kinerja  Instansi  Pemerintah Dengan  Komitmen  Organisasi  Sebagai Variabel Moderating  Pada  Pemerintah Kabuapaten Serdang Bedagai hasil  penelitian  ini  menunjukkan  Sasaran  Anggaran (X1) Pengendalian Internal(X2) berpengaruh signifikan  positif  secara  parsial  maupun  simultan terhadap  Akuntabilitass  Kinerja  Instansi  Pemerintah Dengan  Komitmen  Organisasi  (Y)  Pemerintah Kabuapaten Serdang Bedagai
Sumber : Diolah dari berbagai sumber, 2019

## Paradigma dan Hipotesa Penelitian
Berdasarkan uraian dari latar belakang, tinjauan pustaka dan teori-teori  yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka dibentuk kerangka penelitian sebagai berikut:
10 │ Indra. S., Sulaiman, Chandra. S., M. Thoyib, Ade L., Adit A Penentuan Kinerja Organisasi.....
Gambar 2.1  Kerangka  Penelitian
Menurut  Sugiyono  (2011:20) “hipotesis  merupakan  jawaban  sementara  terhadap rumusan  masalah  penelitian  yang  kebenarannya  harus  diuji  secara  empiris”.  Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Diduga pengaruh positif dan signifikan Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, Good Governance Profesionalisme    secara  parsial  maupun  bersam-sama  terhadap  Kinerja Organisasi  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Musi  Provinsi  Banyuasin  Sumatera Selatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menurut  tingkat  eksplanasinya  adalah  penelitian  Asosiatif  dengan analisis kuantitatif  menggunakan  tipe  kausalitas  karena  di  dalam  penelitian  ini  akan diteliti  hubungan  yang  bersifat  sebab-akibat  dari  variabel  independen  dan  variabel dependen.  Metode  kuantitatif  adalah  metode  yang  data  penelitiannya  berupa  angka- angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono,2016:7) Penelitian ini dilakukan di Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (Organisasi  Pemerintah  daerah)  Kabupaten  Musi Banyuasin Sumatera Selatan dan dilaksanakan antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.
Kejelasan Sasaran
Anggaran H 1 Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Sistem Pengendalian
Intern H 2 Good Governance H 3 H 4 Profesionalisme H 5
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 1 Edisi Agustus 2019 │ 11

## Populasi dan sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD) Kabupatan Musi  Banyuasin  yang mana setiap OPD diambil sebagai unit penelitiannya yaitu: 1) Kepala OPD, 2) Sekretaris Dinas, 3) Kepala Bidang Keuangan  dan 4) Kepala Bidang  Perencanaan  di  52  OPD  yang  berada  di  Kabupatan  Musi  Banyuasin  dengan sampel sebanyak 208.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  mengambil  sampel  yang  mewakili  populasi  secara tepat.  Jadi  total  keseluruhan  sampel  yang  diambil  adalah  sebanyak  208  orang.  Teknik penarikan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan purposive  sampling ,  yang merupakan bagian dari nonprobability sampling .

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  teknik  untuk  melakukan  pengumpulan, pencatatan  dan  penyajian  data.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  teknik  interview, observasi dan penyebaran kuisioner dalam hal ini kesetiap OPD yang telah ditetapkan.

## Definisi variabel dan  Operasional Variabel Penelitian
Dalam penelitian ini, digunakan dua macam variabel penelitian yaitu satu variabel terikat ( dependent variable ) dan empat variabel bebas ( independent variable ). Variabel terikat  atau  variabel tergantung  ( dependent  variable )  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  Kinerja  Organisasi  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin  dengan simbul  (Y)  serta  variabel  bebas  ( independent  variable )  adalah  Kejelasan  Sasaran Anggaran  (X1),  Sistem  Sistem  Pengendalian  Internal  (X2), Good  Governance (X3),
Profesionalisme  (X4).  Dengan  definisi  variabel,  dimensi  serta  indikator,  untuk membentuk  instrumen  penelitian  (kuisioner)  dengan  jawaban  tertutup  menggunakan skala  pengukuran  data  interval  Likert.  Terlihat  di  dalam  tabel  opearasional  variabel penelitian berikut.
12 │ Indra. S., Sulaiman, Chandra. S., M. Thoyib, Ade L., Adit A Penentuan Kinerja Organisasi.....

## Tabel 3.1

## Operasionalisasi Variabel
No Variabel Dimensi Indikator Item kuisione r 1 Kejelasan  Sasaran  Anggaran  (X1) Menurut Halim dan Kusufi (2014:55) Anggaran berbasis kinerja merupakan  teknik  penganggaran dalam  sektor  publik  yang  disusun untuk
mengatasi berbagai kelemahan  yang  terdapat  dalam anggaran    tradisional,  khususnya kelemahan  yang  disebabkan  oleh adanya  tolak  ukur  yang  dapat digunakan  untuk  mengukur  kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran pendekatan kinerja sangat  menekankan  pada  konsep value  for  money dan  pengawasan atas kinerja output.
1. Pengukuran Kinerja 1. Program dan Kegiatan dengan Jelas
2. Sistem Informasi yang Memadai 3. Pihak Eksternal (independen) 4. Kinerja yang Strategis ( key performance indicators ). 1 s.d 4 2. Penghargaan dan Hukuman ( Reward and Punishment ) 5. Penerapan Insentif Hukuman 6. Penerapan Efisiensi (savings) 7. Penahanan 5s.d 7 3. Kontrak Kinerja 8. Definisi kontrak pelayanan jelas 9. Kewenangan bagi pihak Kementerian Negara/Lembaga 8s.d 9 4. Kontrol  Eksternal  dan Internal 10.  pemisahan antara  lembaga kontrol dan lembaga pengguna anggaran 11.  Kontrol  pada  input,  output,  dan outcome 12.  Kontrol  sebelum  dan  sesudah anggaran digunakan. 10s.d 12 5. Pertanggung  jawaban Manajemen. 13. Tanggung jawab pada output 14.  Kebebasan  penuh  atas  pencapaian output yang ingin dicapai. 13 s.d 14 2 Sistem Pengendalian Internal  (X2) Sistem Pengendalian Internal Didalam Pasal 232 Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.  13 Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengemukakan bahwa Sistem akuntansi pemerintahan daerah tersebut meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan  keuangan  dalam  rangka pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual  atau  menggunakan aplikasi komputer.
1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas 1. Pencatatan 2. Pengikhitisaran 3. Pelaporan 1 s.d 3 2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas 4. Pencatatan 5.penggolongan dan peringkasan 6. Pelaporan 4s.d 6 3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/BarangMilik Daerah 7. Perolehan 8.Pemeliharaan, Rehabilitas, Penghapusan,  Pemindahtanganan, Perubahan klasifikasi dan penyusutan 7s.d 8 4. Prosedur Akuntansi Selain Kas 9. Pencatatan 10. Pengikhitisaran 11. Pelaporan 9s.d 11 5. Penyajian Laporan Keuangan 12.  Memahami  penyajian  laporan keuangan 13. Memaham sistem pencatatan double entry 12 s.d 14
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 1 Edisi Agustus 2019 │ 13 14.  Memahami  prosedur  kas  basis  ke akrual basis 3 Good  Governance  (X3)  Menurut Alice  N,  Miring’u,  dan  Muoria
Esther  T  (2011) Definisi  ini menegaskan  bahwa  tata  kelola pemerintahan yang baik merupakan pengelolaan  suber  daya    atau urusan negara secara cerdas dengan cara yang terbuka, transparan,  akuntabel,  adil,  dan tanggap  terhadap  keinginan    dan aspirasi masyarakat.
1. Struktur  Tata Kelola 1. struktur tata  kelola  menjadi    acuan seleksi 2. Struktur  tata  kelola  melakukan peran  dan  tanggung  jawabnya secara konsisten 3. garis  pelaporan    diantara  struktur tata kelola 1s.d 3 2. Otonomi 4.    kewenangan  untuk  menyusun anggaran dan program 5.    kewenangan  untuk  melakukan evaluasi  atas kegiatan 6.    kewenangan  untuk  melakukan penyusunan program 7. kewenangan untuk kriteria penerimaan pegawai 4s.d 7 3. Akuntabilitas 8. melakukan pemantauan kinerja 9.  Sistem tata kelola akuntabilitas staf 10. kompetensi Pegawai  sesuai  standar ditetapkan oleh regulator 11. melaporkan  kegiatan secara rutin 12.  Sosialisasi  dan  pengkomunikasian visi  dilakukan secara terprogram 8s.d12 4. Transparan 13.menjamininformasi  berkualitas 14.  Data  dan  informasi  diakses masyarakat  dan stakeholder lainya 13s.d14 4 Profesionalisme (X4) Menurut (Harefa, 2014) bahwa profesionalisme
pertama-tama adalah soal  sikap.  Lalu  dia
mengatakan ada beberapa hal yang dapat  dianggap  mewakili  sikap profesionalisme yaitu,
keterampilan  tinggi,  pemberian jasa yang berorientasi pada kepentingan  umum,  pengawasan yang  ketat  atas  perilaku  kerja  dan suatu  sistem  balas  jasa  yang merupakan lambing prestasi kerja.
1. Sifat  Karakteristik 1. Pengukuran Profesi 2. Jenis Pekerjaan 1 s.d 2 2. Disiplin 3. Optimal 4. Efisien 3 s.d 4 3. Etika Profesi 5 kepribadian  dan  tanggung  jawab profesi 6 Integritas 5 s.d 6 4. Kualitas Profesionalisme 7. Tingkat Pendidikan 8. kemampuan 7 s.d 8 5 Kinerja Organisasi Perangkat daerah  (Y)  (Pusdiklatwas  BPKP, 2007:10) menjelaskan bahwa
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu  tatanan, instrumen,  dan metode  pertanggungjawaban  yang intinya meliputi tahap-tahap Penetapan  perencanaan  stratejik, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, dan Pemanfaatan informasi kinerja  bagi  perbaikan  kinerja
1. Penetapan perencanaan stratejik. 1. Keterkaitan  kinerja  dengan program 2. Kejelasan sasaran anggaran 3. Visi dan misi program 1 s.d 3 2. Pengukuran kinerja 4. Penetapan indikator kinerja 5. Kontrol indikator kinerja 4 s.d 5 3.  Pelaporan kinerja. 6. Analisa keuangan 7. Membuat laporan 8. Pengecekan  jalannya  program yang telah dilaksanakan 6s.d 8
14 │ Indra. S., Sulaiman, Chandra. S., M. Thoyib, Ade L., Adit A Penentuan Kinerja Organisasi.....
secara berkesinambungan 4. Pemanfaatan informasi  kinerja  bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan 9. Mengakomodir perubahan 10. LAKIP 9 s.d 10
Sumber : data diolah, 2019
Teknik pengukuran yang digunakan untuk mengubah data kualitatif dari  kuesioner menjadi  suatu    urutan  data  kuantitatif  adalah  skala  lima  tingkatan Likert-type yang menghasilkan data interval (Cooper & Schindler, 2017). Sebelum kuisioner disebarkan kepada  responden  maka  dilakukan  uji  validitas  dan  reliabilitas  dengan  menggunakan minimal  30  responden  ahli  dibidangnya,  hasil  dari  tes  kuisioner  tersebut  menunjukan butir-butir petanyaan dan variabel penelitian terindikasi valid dan reliabel. Selanjutnya setelah data terkumpul sebagai syarat uji hipotesis maka dilakukan uji klasik. Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, multikolonieritas, dan heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara  dua  atau  lebih  variabel  independen  terhadap  satu  variabel  dependen  dan memprediksi  variabel  dependen  dengan  menggunakan  variabel  independen  (Priyanto, 2012),  dan  model  penelitian  ini  menggunakan  regresi  linier  berganda  yang  merujuk pada Priyatno (2012).
Keterangan : Y  = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah a  = konstanta X 1 = Kejelasan Sasaran Anggaran X 2 = Sistem Pengendalian Intern X 3 = Good Governance X 4 = Profesionalisme b1 = Koefisien Regresi Kejelasan Sasaran Anggaran b2 = Koefisien Regresi Sistem Pengendalian Intern b3 = Koefisien Regresi Good Governance b4 = Koefisien Regresi Profesionalisme, e i = Error
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 +b 4 X 4 + e i
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 1 Edisi Agustus 2019 │ 15

## Uji Signifikan Parsial (Uji t)
Uji  t  bertujuan  untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh  masing-masing  variabel independen  secara  individual  terhadap  variabel  dependen.  Langkahlangkah  pengujian adalah sebagai berikut:
a. Menetukan  hipotesis:  Ho=0  :  variabel  independen  (X)  secara  individual  tidak berpengaruh  terhadap  variabel  dependen  (Y), Ha≠0  :  variabel  independen  (X)
secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).
b. Membuat Kesimpulan: Bila t- hitung ≤ t - tabel atau sig > α (0,05), maka Ho diterima dan  Ha  ditolak.  Artinya  secara  parsial  variabel  independen  tidak  berpengaruh terhadap  variabel  dependen.Bila  t- hitung  ≥  t - tabel  atau  sig  <  α  (0,05),  maka  Ho ditolak  dan  Ha  diterima.  Artinya  secara  parsial  variabel  independen  berpengaruh terhadap variabel dependen.

## Uji Signifikan Simultan (Uji F)
Uji  F  bertujuan  untuk  menguji  atau  mengetahui  pengaruh  semua  variabel independen  terhadap  variabel  dependen.  Langkah-langkah  pengujian  adalah  sebagai berikut:
1. Menetukan hipotesis : Ho=0 : semua variabel independen (X) secara simultan tidak berpengaruh  terhadap  variabel  dependen  (Y)  , Ha≠0  :  semua  variabel  independen (X) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).
2. Membuat  Kesimpulan:  Bila  F- hitung  ≤  F -tabel  atau  sig  > α  (0,05),  maka  Ho
diterima dan Ha ditolak. Artinya seluruh variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.Bila F- hitung ≥ F - tabel atau sig < α (0,05),
maka  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima.  Artinya  seluruh  variabel  independen  secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen
Koefisien Determinasi ( Adjusted R 2 )
Menurut  Priyatno  (2012)  Koefisien  Determinasi  ( Adjusted R 2 )  digunakan  untuk mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi  variabel dependen. Nilai koefisiens determinasi adalah nol dan satu. Nilai AR 2 yang kecil berarti kemampuan  variabel-variabel  independen  memberikan  hampir  semua  informasi  yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
16 │ Indra. S., Sulaiman, Chandra. S., M. Thoyib, Ade L., Adit A Penentuan Kinerja Organisasi.....

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Analisis Deskriptif
Deskripsi  data  penelitian  yaitu  menunjukkan  hasil  yang  diperoleh  berdasarkan jawaban  responden  terhadap  masing-masing  indikator  pengukur  variabel.  Variabel- variabel  yang  dioperasionalkan  dalam  penelitian  terdiri  dari Kejelasan  Sasaran Anggaran  (X1),  Sistem  Pengendalian  Intern  (X2),  Good  Governance  (X3), Profesionalisme  (X4)  dan  Kinerja  Organisasi  Perangkat  Daerah  (Y).  Skor  masing- masing  alternative  jawaban  dari  varabel  penelitian  telah  ditentukan  dengan  nilai minimal 1 dan maksimal 5, maka interval dapat dihitung sebagaiberikut:
1. Menentukan skor tertingi dan skor terendah Skor tertinggi = 5,Skor terendah = 1
2. Menentukan rentang data, Rentang data = data tertinggi – skor terendah, = 5 - 1, = 4
3. Menentukan panjang kelas iterval,Rentang data = 5,Range (panjang kelas interval)
Di  bawah  ini  akan  dijelaskan  deskriptif  jawaban  responden  pada  variabel penelitian.  Kriteria  yang  digunakan  untuk  mengetahui  kondisi  variabel-variabel penelitian secara menyeluruh dapat dilihat melalui skor rata-rata pada tabel 4.1 berikut:
Tabel 4.1.Kategori Jawaban Responden Interval Kategori 1,00 – 1,80 Sangat Tidak Setuju 1,80 – 2,60 Tidak Setuju 2,60 – 3,40 Cukup Setuju 3,40 – 4,20 Setuju 4,20 – 5,00 Sangat Setuju
Sumber: diolah dari kuesioner 2019
Deskripsi  hasil  jawaban    kuesioner  untuk  variabel-variabel  penelitian  di  OPD Kabupaten Musi Banyuasin ditunjukan variabel Kejelasan sasaran anggaran pada tabel 4.2.

## Tabel 4.2.Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)
Interval Frekuensi % Keterangan 1,00 – 1,80 0 0 Sangat Tidak Setuju Mean: 3,832 1,80 – 2,60 0 0 Tidak Setuju 2,60 – 3,40 15 10,4 Netral 3,40 – 4,20 106 73,6 Setuju Satandar Deviation: 0,36120 4,20 – 5,00 23 16,0 Sangat Setuju
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 1 Edisi Agustus 2019 │ 17 Total 144 100
Sumber : Diolah dari lampiran, 2019
Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa dari 144 sampel yang digunakan dalam penelitian ini, Kejelasan Sasaran Anggaran nilai rata-rata sebesar 3,83 2 diketahui bahwa  nilai  rata-rata  tersebut  termasuk  dalam  kategori  setuju.  Variabel  Kejelasan Sasaran  Anggaran  yang  mempunyai  nilai  terendah  dengan  interval  2,60-3,40  dengan jumlah  responden  sebanyak  15  orang    dan  jika  dipersentasekan  sebesar  10,4%.  Nilai tertinggi  dari  variabel  ini  berada  pada  interval  3,40-4,20  dengan  jumlah  responden sebanyak 106 orang dan persentase sebesar 73,6%.
Tabel 4.3 Sistem Pengendalian Intern (X2) Interval Frekuensi % Keterangan 1,00 – 1,80 0 0 Sangat Tidak Setuju Mean: 4,220 1,80 – 2,60 0 0 Tidak Setuju 2,60 – 3,40 4 2,8 Netral 3,40 – 4,20 54 37,5 Setuju Satandar Deviation: 0,37749 4,20 – 5,00 86 59,7 Sangat Setuju Total 144 100
Sumber : Diolah dari lampiran, 2019
Berdasarkan tabel 4.3 Diatas dapat dilihat bahwa dari 144 sampel yang digunakan dalam penelitian ini, Sistem Pengendalian Intern nilai rata-rata sebesar 4,220 diketahui bahwa  nilai  rata-rata  tersebut  termasuk  dalam  kategori  sangat  setuju.  Variabel  Sistem Pengendalian  Intern  yang  mempunyai  nilai  terendah  dengan  interval  2,60-3,40  dengan jumlah  responden  sebanyak  4  orang    dan  jika  dipersentasekan  sebesar  2,8%.  Nilai tertinggi  dari  variabel  ini  berada  pada  interval  4,20-5,00  dengan  jumlah  responden sebanyak 86 orang dan persentase sebesar 59,7%%.
Tabel 4.4 Good Governance (X3) Interval Frekuensi % Keterangan 1,00 – 1,80 0 0 Sangat Tidak Setuju 1,80 – 2,60 0 0 Tidak Setuju 2,60 – 3,40 5 3,5 Netral 3,40 – 4,20 62 43,1 Setuju 4,20 – 5,00 77 53,5 Sangat Setuju Total 144 100 Mean 4,179 Satandar Deviation 0,37984 Sumber : Diolah dari lampiran, 2019
18 │ Indra. S., Sulaiman, Chandra. S., M. Thoyib, Ade L., Adit A Penentuan Kinerja Organisasi.....
Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa dari 144 sampel yang digunakan dalam  penelitian  ini, Good  Governance nilai  rata-rata  sebesar  4,179  diketahui  bahwa nilai  rata-rata  tersebut  termasuk  dalam  kategori  sangat  setuju.  Variabel Good Governance yang  mempunyai  nilai  terendah  dengan  interval  2,60-3,40  dengan  jumlah responden sebanyak 5 orang  dan jika dipersentasekan sebesar 3,5%. Nilai tertinggi dari variabel ini berada pada interval 4,20-5,00 dengan jumlah responden sebanyak 77 orang dan persentase sebesar 53,5%.
Tabel 4.5 Profesionalisme (X4) Interval Frekuensi % Keterangan 1,00 – 1,80 0 0 Sangat Tidak Setuju 1,80 – 2,60 0 0 Tidak Setuju 2,60 – 3,40 4 2,8 Netral 3,40 – 4,20 58 40,3 Setuju 4,20 – 5,00 82 56,9 Sangat Setuju Total 144 100 Mean 4,229 Satandar Deviation 0,40811
Sumber : Diolah dari lampiran, 2019
Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa dari 144 sampel yang digunakan dalam penelitian ini, Profesionalisme nilai rata-rata sebesar 4,229 diketahui bahwa nilai rata-rata tersebut termasuk dalam kategori sangat setuju. Variabel Profesionalisme yang mempunyai  nilai  terendah  dengan  interval  2,60-3,40  dengan  jumlah  responden sebanyak  4  orang    dan  jika  dipersentasekan  sebesar  2,8%.  Nilai tertinggi  dari  variabel ini  berada  pada  interval  4,20-5,00  dengan  jumlah  responden  sebanyak  82  orang  dan persentase sebesar 56,9%.
Tabel 4.6 Kinerja Organisasi Perangkat (Y) Interval Frekuensi % Keterangan 1,00 – 1,80 0 0 Sangat Tidak Setuju 1,80 – 2,60 0 0 Tidak Setuju 2,60 – 3,40 0 0 Netral 3,40 – 4,20 4 2,8 Setuju 4,20 – 5,00 140 97,2 Sangat Setuju Total 144 100 Mean 4,681 Satandar Deviation 0,22271
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 1 Edisi Agustus 2019 │ 19
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 +b 4 X 4 + e i
Y = 1,885 + 0,132X 1 + 0,292X 2 + 0,315X 3 +0,429X 4 + e i

## Sumber : Diolah dari lampiran, 2019
Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa dari 144 sampel yang digunakan dalam penelitian ini, Kinerja Organisasi Perangkat Daerah nilai rata-rata sebesar 4,681 diketahui bahwa nilai rata-rata tersebut termasuk dalam kategori sangat setuju. Variabel Kinerja  Organisasi  Perangkat  Daerah  yang  mempunyai  nilai  terendah  dengan  interval 3,40 – 4,20  dengan  jumlah  responden  sebanyak  4  orang    dan  jika  dipersentasekan sebesar  2,8%.  Nilai  tertinggi  dari  variabel  ini  berada  pada  interval  4,20-5,00  dengan jumlah responden sebanyak 140 orang dan persentase sebesar 97,2%.

## Analisis Induktif

## Analisis Regresi Linier Berganda
Dalam  penelitian  ini  terdapat  empat  variabel  independen  yaitu  kejelasan  sasaran anggaran,  sistem  pengendalian  intern, Good  Governance, dan  profesianlisme  dan  satu variabel  dependen  yaitu  kinerja  organisasi  pernagkata  daerah.  Dengan  demikian  liner berganda dinyatakan dalam rumus persamaan matematika sebagi berikut :
Tabel 4.7 Output Coefficient
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1,885 ,236 7,984 ,000 Kejelasan Sasaran Anggaran ,081 ,037 ,132 2,195 ,030 Sistem Pengendalian Internal ,172 ,036 ,292 4,814 ,000 Good Governance ,185 ,035 ,315 5,212 ,000 Prefesionalisme ,233 ,033 ,429 7,148 ,000
a. Dependent Variable: Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Sumber : Output SPSS Versi 24 diolah, 2019
Berdasarkan  tabel  4.7  di  atas  diperoleh  persamaan  sebagai  berikut  (Sanusi,
2016:144) :
Persamaan regresi berganda di atas menunjukkan koefisien regresi dari β1, β2, β3 dan  β4  bernilai  positif.  Hal  ini  menunjukkan  variabel -variabel  independen  apabila ditingkatkan maka akan menimbulkan peningkatan pada variabel dependennya.
20 │ Indra. S., Sulaiman, Chandra. S., M. Thoyib, Ade L., Adit A Penentuan Kinerja Organisasi.....
a. Nilai  konstanta  sebesar  1,885  artinya  jika  variabel  kejelasan  sasaran  anggaran, sistem  pengendalian  intern, good  governance dan  profesionalisme  nilai  0,  maka nilai kinerja organisasi perangkat daerah nilainya positif sebesar 1,885.
b. Nilai  koefisien  regresi  untuk  variabel  kejelasan  sasaran  anggaran  sebesar  0,132. Artinya  bahwa  setiap  peningkatan  kejelasan  sasaran  anggaran  sebesar  satu  satuan variabel, maka tingkat kinerja organisasi perangkat daerah akan  meningkat sebesar 0,132, dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.
c. Nilai  koefisien  regresi  untuk  variabel  sistem  pengendalian  intern  sebesar  0,292. Artinya  bahwa  setiap  peningkatan  sistem  pengendalian  intern  sebesar  satu  satuan variabel, maka tingkat kinerja organisasi perangkat daerah akan meningkat sebesar 0,292, dengan asumsi varaiabel bebas lainnya konstan.
d. Nilai  koefisien  regresi  untuk  variabel good  governance sebesar  0,315.  Artinya bahwa  setiap  peningkatan good  governance sebesar  satu  satuan  variabel,  maka tingkat kinerja organisasi perangkat daerah akan meningkat sebesar 0,315, dengan asumsi varaiabel bebas lainnya konstan.
e. Nilai koefisien regresi untuk variabel profesionalisme sebesar 0,429. Artinya bahwa setiap  peningkatan  profesionalisme  sebesar  satu  satuan  variabel,  maka  tingkat kinerja organisasi perangkat daerah akan meningkat sebesar 0,429, dengan asumsi varaiabel bebas lainnya konstan.

## Hasil Uji Signifikansi t (Uji t)
Uji t atau uji koefisieen regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara  parsial  variabel  independen  berpengaruh  secara  signifikan  atau  tidak  terhadap variabel  dependen.  Hasil  uji  t  dalam  penelitian  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  4.8  berikut ini :
Tabel 4.8 Hasil Uji  Parsial (Uji t) Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1,885 ,236 7,984 ,000 Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) ,081 ,037 ,132 2,195 ,030 Sistem Pengendalian Internal (X2) ,172 ,036 ,292 4,814 ,000
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 1 Edisi Agustus 2019 │ 21 Good Governance (X3) ,185 ,035 ,315 5,212 ,000 Prefesionalisme  (X4) ,233 ,033 ,429 7,148 ,000 a. Dependent Variable : Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Sumber : Output SPSS Versi 24 diolah, 2019
Berdasarkan  tabel  4.8  di  atas  hasil  pengujian  signifikansi  secara  parsial  adalag sbagai berikut :
a. Koefisen  regresi  untuk  variabel  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  adalah  0,030. Koefisien ini signifikan pada
dari t tabel sebesar 1,656. Karena t hitung > t tabel atau  2,195  >  1,656  atau  Sing  < atau  0,030  <0,05  artinya,  pengaruh  Kejelasan Sasaran  Anggaran  terhadap  Kinerja  Organisasi  Perangkat  Daerah  adalah Signifikan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh Kejelasan  Sasaran  Anggaran  secara  parsial  terhadap  Kinerja  Organisasi  Perangkat Kabupaten Musi Banyuasin (H 1 ) dapat diterima atau teruji.
b. Koefisen  regresi  untuk  variabel  Sistem  Pengendalian  Internal  adalah  0,000.
Koefisien ini signifikan pada
dari t tabel sebesar 1,656. Karena t hitung > t tabel atau  4,814  >  1,656  atau  Sing  < atau  0,000  <0,05  artinya,  pengaruh  Sistem Pengendalian  Internal  terhadap  Kinerja  Organisasi  Perangkat  Daerah  adalah Signifikan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh Sistem Pengendalian Internal secara parsial terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Kabupaten Musi Banyuasin (H 2 ) dapat diterima atau teruji.
c. Koefisen  regresi  untuk  variabel Good  Governance adalah  0,000.  Koefisien  ini signifikan pada dari t tabel sebesar 1,656. Karena t hitung > t tabel atau 5,212> 1,656  atau  Sing  < atau  0,000  <0,05  artinya,  pengaruh  Sistem  Pengendalian
Internal  terhadap  Kinerja  Organisasi  Perangkat  Daerah  adalah  Signifikan.  Dengan demikian,  hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  adanya  pengaruh Good  Governance secara  parsial  terhadap  Kinerja  Organisasi  Perangkat  Kabupaten  Musi  Banyuasin (H 3 ) dapat diterima atau teruji.
d. Koefisen  regresi  untuk  variabel  Prefesionalisme    adalah  0,000.  Koefisien  ini signifikan pada dari t tabel sebesar 1,656. Karena t hitung > t tabel atau 7,148> 1,656  atau  Sing  < atau  0,000  <0,05  artinya,  pengaruh  Sistem  Pengendalian
Internal  terhadap  Kinerja  Organisasi  Perangkat  Daerah  adalah  Signifikan.  Dengan demikian,  hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  adanya  pengaruh  Prefesionalisme
22 │ Indra. S., Sulaiman, Chandra. S., M. Thoyib, Ade L., Adit A Penentuan Kinerja Organisasi.....
secara  parsial  terhadap  Kinerja  Organisasi  Perangkat  Kabupaten  Musi  Banyuasin (H 3 ) dapat diterima atau teruji.

## Hasil Uji Signifikan F (Uji F)
Uji F atau uji koefisieen regresi secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui apakah  secara  bersama-sama  variabel  independen  berpengaruh  secara  signifikan  atau tidak  terhadap  variabel  dependen.  Hasil  uji  F  dalam  penelitian  ini  dpat  dolihat  pada tabel 4.9 berikut ini:
Tabel 4.9 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 3,776 4 ,944 39,560 ,000 b Residual 3,317 139 ,024 Total 7,093 143 a. Dependent Variable : Kinerja Organisasi Perangkat Daerah b. Predictors: (Constant), Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian
Internal, Good Governance, Prefesionalisme
Sumber : Output SPSS Versi 24 diolah, 2019 Berdasarkan tabel 4.9 Tersebut dapat dilihat nialai F hitung sebesar 39,560 dan sig = 0,000. Hal tersebut mengindikasikan bahwa F hitung < F tabel atau 39,560 > 2,44, sehingga dapat  dinyatakan  bahwa  secara  simultan  variabel  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  (X 1 ), Sistem  Pengendalian  Internal(X 2 ),  Good  Governance  (X 3 )  dan    Prefesionalisme  (X 4 ) secara simultan mempengaruhi variabel dependen Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Y).
Sig  < atau  0,000  <  0,05  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  keseluruhan variabel  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  (X 1 ),  Sistem  Pengendalian  Internal(X 2 ),  Good Governance (X 3 ) dan  Prefesionalisme (X 4 ) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel  dependen  Kinerja  Organisasi  Perangkat  Daerah  (Y)  sebesar  0%.  Berdasarkan kesimpulan  tersebut,  maka  hipotesis  peneliti  bahwa  Kejelasan  Sasaran  Anggaran, Sistem  Pengendalian  Internal,  Good  Governance,  Prefesionalisme  mempengaruhi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (H 4 ) dapat diterima.
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 1 Edisi Agustus 2019 │ 23
Hasil Uji Koefisien Determinasi ( Adjusted R 2 )
Koefisien detrminasi ( R 2 ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam  menerangkan  variasi  variabel.  Semakin  tinggi  nilai  koefisien  determinasi  maka akan  semakin  baik  pula  kemampuan  variabel  independen  dalam  menjelaskan  variabel dependen.  Nilai  koefisien  determinasi  adalah  antara  nol  dan  satu.  Nilai  R 2 yang  kecil berarti  kemampuan  variabel-variabel  independen  dalam  menjelaskan  variasi  variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan  hampir  semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk  memprediksikan  variasi variabel dependen. Hasil koefisien determinasi pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.10 berikut ini.
Tabel 4.10 Uji Koefisien Determinasi ( Adjusted R 2 ) Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,730 a ,532 ,519 ,15448 a. Predictors: (Constant), Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem
Pengendalian Internal, Good Governance , Prefesionalisme b. Dependent Variable : Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Sumber : Output SPSS Versi 24 diolah, 2019
Koefisien determinasi merupakan angka yang meunjukan besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada tabel 4.10 di atas, terlihat nilai R  Square yang  diperoleh  adalah  sebesar  0,532  atau  53,2%.  Hasil  tersebut menunjukan bahwa Kejelasan Sasaran Anggran (X1), Sistem Penegndalian Intern (X2), dan Good  Governance (X3),  Profesianlisme  secara  bersama-sama  memberikan pengaruh sebesar 53,2% terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Y), sedangkan sisanya  sebesar  46,8%  merupakan  desebabkan  faktor  lain  yang  tidak  diteliti  dalam penelitian ini.
24 │ Indra. S., Sulaiman, Chandra. S., M. Thoyib, Ade L., Adit A Penentuan Kinerja Organisasi.....

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dengan  Kinerja  Organisasi  Perangkat  Daerah  pada Pemerintah  Kabupaten  Musi  Banyuasin  Provinsi  Sumatera  Selatan,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut:
Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Sistem  Pengendalian  Intern, Good  Governance dan Profesionalisme  baik  secara  parsial  maupun  simultan    berpengaruh  positif  dan signifikan,  dan    semua  variabel  independen  memberikan  kontribusi  sebesar  51,9% terhadap  Kinerja  Organisasi  Perangkat  Daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten  Musi Banyuasin.  sedangkan  sisanya  sebesar  46,8%  disebabkan  oleh  faktor  lain  yang  tidak diteliti dalam penelitian ini.
Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:
1. Pemerintah daerah terutama OPD kabupaten musi banyuasin sebaiknya melakukan pengkajian  ulang  mengenai  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Sistem  Pengendalian Intern,  Good  Governance  dan  Profesionalisme  agar  Kinerja  Organisasi  Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Musi dapat terus ditingkatkan.
2. untuk  peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  menggali  variabel-variabel  lain  yang juga  berpengaruh  terhadap  kinerja  Organisasi  Perangkat  Daerah  seperti  penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, gaya kepemimpinan, kompetensi SDM.
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 1 Edisi Agustus 2019 │ 25

## DAFTAR PUSTAKA
Adri, Abdullah. 2017. “ Pengaruh Profesionalisme  dan Komitmen Organisasi  Terdapat Kinerja  Pegawai  pada  Kantor  Inspektor  Provinsi  Sulawesi  Selatan”. Skripsi . universitas isalam negeri Alauddin Makassar.
Anwar, Sanusi. 2016. Metodologi Penelitian Bisnis. Cetakan Keenam . Jakarta: Salemba Empat.
Amir,  M.  2012.  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi,  dan Sistem  Pelaporan terhadap  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah. AAJ  1  (2) (2012). Jurnal. Universitas Semarang.
Amelia, Ira dan Nur Azlina. 2014. "Pengaruh good governance dan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah (studi pada satuan kerja pemerintah kabupaten pelalawan)." Jurnal  Online  Mahasiswa  (JOM)  Bidang  Ilmu  Ekonomi  1.1  :  1-15, Universitas Riau, Pekanbaru.
Auditya,  Lucy  dan  Husaini.  2013.  Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Transparansi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah. Jurnal Fairness Volume 3.
Asrini.  2017  “Pengaruh  Akuntabilitas  Publik,  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  dan Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  Terhadap  Kinerja  Skpd  di  Pemerintah  Daerah Kota Palu”. e Jurnal Katalogis, Vol. 5 Nomor 1 Januari 2017.
Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar . Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga :Jakarta
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). 2008. Pengukuran Kinerja, Suatu Tinjauan pada Instansi Pemerintah . Jakarta.
Bangun,  Andarias. 2009. Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan  Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan  Pengawasan  Internal  Sebagai  Variabel  Pemoderasi  (Studi  Kasus  pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang). Tesis
Baridwan,  Zaki.  2010.  Sistem  Akuntansi  Penyusunan  Prosedur  dan  Metode.  Edisi  5.

## Yogyakarta : BPPE
Chici  Claraini.  2017  “ Pengaruh  Good  Governance,  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hilir)”. Jurnal.  JOM Fekon, Vol.4 No.1 April 2017.
Cooper,  D.  R.,  &  Schindler,  P.  S.  (2017). Metode  Penelitian  Bisnis. Yogyakarta: Salemba Empat.
Edy,  Sujana,  Made,  Pradana,  Adiputra,  Ni  Kadek,  Rina,  Primayoni.  2014.  “ Pengaruh Kejelasan  Sasaran  Anggaran  dan  Efektifitas  Pengendalian  Internal  Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah    (Studi  Kasus  pada  SKPD  Kabupaten
26 │ Indra. S., Sulaiman, Chandra. S., M. Thoyib, Ade L., Adit A Penentuan Kinerja Organisasi.....
Klungkung) ” e-Journal  S1  Ak  Universitas  Pendidikan  Ganesha  Jurusan Akuntansi Program S1 : Vol.2 No. 1 Tahun 2014.
Erlina  dan  Rasdianto,  2013, Akuntansi  Keuangan  Daerah  Berbasis  Akrual .  Medan, Brama Ardian.
Ghozali,    Imam.    2016. Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS . Semarang : BP Universitas Diponegoro Edisi 8.
Halim,  Abdul  dan  .Muhammad  Syam  Kusufi.  2014. Teori,  Konsep,  dan  Aplikasi Akuntansi Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat.
Harefe, H. 2014. Membangkitkan Etos Profesioanlisme . Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
Ikbal  A.  Muh,  Abdul  Kahar,  Fitrawati.  2017.  “ Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kabupaten Parigi Moutong)”. e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 12, Desember 2017.
Mulyawan, Setia. 2015. Manajemen Keuangan. Bandung : CV PUSTAKA SETIA
Mulyadi. 2013. Sistem Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat.
Mardiasmo. (2011 ). Akuntansi Sektor Publik , Yogyakarta: Penerbit Andi.
Narbuko,  Chaoild  dan  abu  ahmadi.  2009.  Metodologi  Penelitian.  Jakarta,  PT.  Bumi Aksara.

## Prasetyono dan Kompyurini. 2007. “Analisis Kinerja Rumah Sakit dengan Pendekatan
Balanced  Scorecard  berdasarkan  Komitmen  Organisasi,  Pengendalian  Intern  and Prinsip- prinsip  Good  Corporate  Governance  (GCG)” .  Jurnal.  Makasar  : Simposium Nasional Akuntansi.
Priyanto, Duwi. 2012. Cara Kilat Belajar Analisis Data Dengan SPSS 20. Yogyakarta: Andi.
Priyatno, Duwi. 2018. Panduan Mudah Olah Data Bagi Mahasiswa dan Umum SPSS . Yogyakarta: Andi
Putra,  Deki.  2013.  “ Pengaruh  Akuntabilitas  Publik  dan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran terhadap  Kinerja  Manajerial  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (Studi  Empiris pada SKPD Kota Padang)”. Skripsi.
Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan  Pengawasan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  (Pusdiklatwas  BPKP).  2007.  Akuntabilitas  Instansi  Pemerintah. Diklat Pembentukan Auditor Ahli . Edisi Kelima. 2007
Rahayu,  Sri  dan  Andry  Arifian  Rachman.  2013. Penyusunan  Anggaran  Perusahaan . Yogyakarta: Graha Ilmu
Rusmalolas,  Risal.  2018.  “ Pengaruh  Good  Governance  Terhadap  Kinerja  Pegawai Satuan  Kerja    Perangkat  Daerah  di  Kabupaten  Seram  Bagian  Timur    Provinsi Maluku”. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 1 Edisi Agustus 2019 │ 27
Silalahi  Edipson  Bayer.  2017.  “ Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian Internal,  dan  Sistem  Pelaporan  Terhadap  Akuntabilitass  Kinerja  Instansi Pemerintah  Dengan  Komitmen  Organisasi  Sebagai  Variabel  Moderating  Pada Pemerintah Kabuapaten Serdang Bedagai”. Skripsi . Universitas Sumatera Utara.
Sugiyono.  2016. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Wahyuni,  Made,  Arie ,  Diatmika,  Gede,  Putu,  Indrayani,  Luh  Febr.  2017  “ Pengaruh Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Efektivitas Penegendalian  Internal  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Organisasi  Perangkat Publik (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyare). -Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 ; Vol. 8 No. 2 Tahun 2017.
Widyatana. (2014 ). pengaruh kejelasan saasaran anggaran, sistem pengendalian intern terhadap kinerja SKPD , 9.

## Peraturan Pemerintah :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  90  Tahun  2010  Tentang  Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  60  Tahun  2008  Tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2006  Tentang  Sistem Pengendalian Intern (SPI).
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  101  Tahun  2000  Tentang  prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2000  Tentang  Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004.
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia.  Nomor  7  Tahun  1999  Tentang  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Keputusan  Kepala  Lembaga  Administrasi  Negara  Nomor  239/IX/6/2003  Tentang “Perbaikan  Pedoman  Penyusunan  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah”.
Referensi Online: https://sumateranews.co.id/akuntabilitas-kinerja-instansi-pemkab-muba-raih  predikat- b/ . Diakses 10 Maret 2019. http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/profesionalisme-pegawai.html. Diakses 12 Maret 2019. https://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja. Diakses 12 Maret 2019.
28 │ Indra. S., Sulaiman, Chandra. S., M. Thoyib, Ade L., Adit A Penentuan Kinerja Organisasi.....