## URGENSI (POLITIK HUKUM) HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA
MENGACU PADA KOMPILASI HUKUM ISLAM
(DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA)

## Umar Haris Sanjaya
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Email: umarharis18@yahoo.co.id dan umarharis@uii.ac.id

## Abstrak
Kewarisan  merupakan  suatu  akibat  hukum  yang  terjadi  jika  seseorang  pewaris  itu  meninggal dunia  dan  meninggalkan  ahli  waris.  Waris  adalah  bagian  dari  konteks  hukum  perdata  dimana mengatur hubungan orang satu dengan orang lainnya. Dalam kaitannya dengan hukum perdata di  Indonesia,  konsep  waris-mewarisi  sesungguhnya  mengacu  pada  3  sumber  yaitu  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Hukum  Adat,  dan  Hukum  Islam  (Kompilasi  Hukum  Islam). Dalam  penelitian  ini  penulis  membahas  tentang  konsep  waris  yang  ada  didalam  hukum  Islam dan sudah adilkah bila konsep waris yang diterapkan KHI ini pada seorang muslim sudah tepat. Karena mengingat konsep waris pada islam itu bisa berbeda tafsir tergantung pada penguasaan ilmu  syariah  hakim  di  Pengadilan  Agama.  Pengkajian  tulisan  ini  digunakan  dengan  metode kualitatif dan penelitian hukum normative.dimana menyimpulkan bahwa tujuan dari waris islam ini untuk menyatukan berbagai pendapat ahli fiqh dalam bidang waris, tetapi untuk dilihat nilai keadilannya ini bisa berbeda, karena setiap ahli fiqh mempunyai pendapat yang berbeda dalam menerapkan ilmu waris islam.
Kata kunci : kewarisan, konsep waris, Kompilasi Hukum Islam.

## Abstract
The concequenses of inheritance is happened if the heir passed away and its leaves inheritee. Inheritance  is  a  part  of  the  private  law  context  in  Indonesian  law  which  is  regulate  the relatisionship  among  people.  Indonesian  Prvate  Law  context  nowday  put  inheritance  practice into three metode first is based on Civil Code, second is based on indigeneous law, and third is Kompilasi  Hukum  Islam.  This  research  is  study  about  Islamic  inheritance  according  to Kompilasi Hukum Islam and how far the justice implementation of it to the moslem people. The statement  of  justice  still  rise  many  interpretation  among  ulama  fiqh,  somehow  many interpretation of fiqh intheritance is based on his personal argument until Its make the judge of Islamic court tries to make his decision according his syariah law capability. This study using descriptive  methodology  with  juridical  normative.  For  the  conclusion,  Islamci  inheritance  in KHI  is  regulated  to  uniform  many  interpretation  of  inheritance  fiqh,  but  its  still  rise  the problems  of  justice  in  implementation.  Its  because  of  many  ulama  fiqh  has  different interpretation. Thus , for the practice its depend on the judge in Islamic Court.
Key word : inheritance, concept of heir, Kompilasi Hukum Islam.

## A. PENDAHULUAN
Berbicara tentang hukum kewarisan di indonesia tentu hal ini tidak pernah luput dari sejarah dan kebiasaan  yang telah terbangun dimasing-masing daerah di  Indonesia. Setiap daerah, wilayah, dan suku kampung sudah pasti telah memiliki atau menjalankan

## 244
Urgensi (Politik Hukum)  Hukum Kewarisan Di Indonesia........................... Umar Haris Sanjaya
suatu kebiasaan dalam hal warisan. Ditambah lagi dengan keanekaragaman suku bangsa di  Indonesia  ini,  apabila  dicari  dan  diteliti  tentu  akan  didapatkan  berbagai  metode ataupun  cara  dari  tiap-tiap  daerah  yang  berbeda-beda  dalam  hal  pembagian  waris.  Ini bisa didapatkan dari ciri-ciri tentang suku budaya di indonesia ini yang beragam.
Dari  berbagai  keanekaragaman  tersebut  maka  hiduplah  itu  sistem  hukum kewarisan adat. Hal ini dilatarbelakangi oleh lingkungan hukum adat seperti matrinial 1 di Minangkabau, patrinial 2 di Batak, Bilateral 3 di Jawa dan masih ada kebisaaan hukum adat  lainnya  tentang  waris 4 .  Ketika  memasuki zaman  penjajahan  belanda, istilah waris mulai digambarkan dan diatur di Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Burgelijk Wetboek (BW) tentang penundukan diri terhadap hukum eropa. Maka BW itu hanya berlaku bagi beberapa ketentuan 5 :
1. Orang-orang eropa dan mereka dipersamakan dengan orang eropa;
2. Orang timur asing Tionghoa;
3. Orang  Timur  Asing  lainnya  dan  orang-orang  Indonesia  yang  menundukkan  diri kepada hukum eropa.
Tidak  hanya  itu  saja,  di  Indonesia  yang  sebagian  besar  penduduknya  bergama islam  juga  mengenal  tentang  sistem  hukum  kewarisan  islam.  Sistem  kewarisan  ini diambil  dari  berbagai  mahzab  yang  berkembang  di  Islam.  Dari  ajaran  mahzab  Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Ajaran Syiah, dan Ajaran Hazairin. Melihat kondisi sekarang ini, indonesia lebih condong pada Ahlus Sunnah Wal jamaah nantinya didalam menerapkan dan merumuskan hukum kewarisan ini.
Perumusan hukum waris dewasa ini dimasukan dalam lingkup hukum keluarga 6 , karena  didalam  hukum  keluarga  selain  perkawinan,  masalah  waris  ini  merupakan bagian  yang  tidak  bisa  lepas  dari  masalah  yang  timbul  pada  keluarga.  Maka  bisa dikatakan yang mencerminkan sistem kekeluargaan didalam masyarakat itu tidak hanya hukum  yang mengatur tentang perkawinan, tetapi hukum waris termasuk didalamnya 7 . Karena didalam waris membutuhkan bukti seseorang itu keturunan yang sah atas orang
1 Matrinial  disini  adalah  setiap  orang  selalu  menghubungkan  dirinya  kepada  ibunya  dan seterusnya  keatas  kepada  ibunya  ibu  dan  karenanyaa  semua  mereka  menganggap  termasuk  dari  clan ibunya.
2 Pada prinsipnya dimana seseorang menghubungkan dirinya kepada ayah dan seterusnya kepada ayahnya ayah sampai suatu titik nenek moyangnya yang laki-laki.
3 Setiap orang  merasa  mempunyai  hubungan baik  melalui  garis bapak  maupun garis ibu,  disini tidak terbentuk clan ataupun suku.
4 M.Idris  Ramulyo, Perbandingan  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  dengan  kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 1-2
5 Surini  Ahlan  Syarif, Intisari  Hukum  Waris  Menurut  Burgelijk  Wetboek ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 10
6 M.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan,Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 93.
7 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadis , Jakarta: Tintamas,  1981, hlm. 1
lain 8 .  Adapun  hukum  ini  hanya  diperuntukan  bagi  orang-orang  indonesia  yang beragama islam 9 .
Pelaksanaan  tentang  harta  warisan  dewasa  ini  telah  terbagi  dan  terperinci.  Di Indonesia mungkin kadang terjadi permasalah didalam pembagian waris, hal ini terjadi dimana  antara  ahli  warisnya  masih  timbul  perbedaan  pendapat  didalam  sistem pembagian  harta  warisnya.  Hal  ini  bisa  menjadi  masalah  yang  kompleks,  kalau  masih ada  si  ahli  waris  yang  tidak  mau  menyatukan  pendapat  didalam  penyelesaian persengketaan hukum didalam pembagian waris.
Sebagai  warga  negara  yang  baik  dan  sebagai  umat  islam  yang  mengikuti sunnatullah,  kita  harus  bisa  menyadarkan  diri  kita  kepada  sistem  peradilan  islam didalam  pembagian  waris  ,  khususnya  kita  sebagai  warga  muslim,  kita  harus  bisa memanfaatkan  didalam  pembagian  waris.  adapaun  hukum  waris  yang  berlaku  di Indonesia sekarang ini telah diperuntukan sesuai dengan kebutuhan dari  warga bangsa Indonesia yang terbagi menjadi 10 :
1. Hukum Waris Islam Khusus untuk orang Islam;
2. Hukum Waris Adat untuk orang Non-Islam;
3. Hukum Waris Barat untuk orang Barat dan Timur Asing.
Apabila  timbul  persengketaan  ataupun  perselisihan  dalam  menentukan pengadilan didalam pembagian waris, maka ada dua Pengadilan :
1. Pengadilan Agama bagi Warga negara RI yang beagaman Islam 11 ;
2. Pengadilan Negeri Bagi mereka yang non Muslim.
Didalam hal ini, tidak ada pilihan hukum, jadi setiap warga RI harus menempati pengadilan  yang  telah  di  tentukan  sesuai  dengan  agamanya  masing-masing.  Untuk mengakomodir  warga  negara  Republik  Indonesia  yang  beragama  Islam  maka  lahirlah Pengadilan Agama. Lembaga ini terbentuk sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 12 tentang Peradilan Agama. Keberadaan peradilan agama ini pun juga telah diakui  sebagai  salah  satu  kekuasaan  kehakiman  yang  menjalankan  kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan agama 13 .
Salah  satu  bentuk  kekuasaan  pengadilan  agama  didalam  pasal  49  disebutkan bahwa  “Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan
8 Ali  Afandi, Hukum  Keluarga,  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Burgelijk Wetboek), Jakarta: yayasan badan penerbit gadjah mada, hlm. 52 9 Hal ini berdasarkan pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dijelaskan dan dijabarkan pada Ketetapan MPRS nomor II/1961 Lampiran A Nomor 34 junto GBHN 1983.
10 dikutip  dari  Modul  Pembekalan  KKN Hukum  Waris  Indonesia oleh  Abdul  Jamil,  25  Juni 2010.
11 Hal  ini  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006  yang  mengatakan  bahwa  tidak adanya lagi pilihan hukum bagi warga yang bersengketa  itu beragama Islam atau dengan bisa dikatakan penghapusan tentang pilihan hukum bagi pembagian warisan seperti terdapat pada Undang-Undang No. 7 tahun 1989.
12 Sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, adapun perubahan tersebut adanya tambahan tentang ekonomi syariah.
13 Suparman  Usman, Hukum  Islam,  Asas-asas  dan  pengantar  Studi  Hukum  Islam  dalam  Tata Hukum Indonesia , Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, hlm. 139

## 246
Urgensi (Politik Hukum)  Hukum Kewarisan Di Indonesia........................... Umar Haris Sanjaya
menyelesaikan  perkara-perkara  ditingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  bergama Islam dibidang :
1. Perkawinan;
2. Kewarisan, wasiat, dan hibah;
3. Wakaf dan shodaqoh;
4. Ekonomi syariah.
Jika melihat pada konteks pasal diatas, maka salah satu kewenangan pengadilan agama  adalah  menyelesaikan  tentang  harta  waris  bagi  warga  Republik  Indonesia  yang beragama  Islam.  Didalam  menjalankan  kewenangannya,  pengadilan  agama  lebih cenderung  mengimplementasikan  hukum  islam  untuk  memecahkan  masalah.  Tetapi untuk  mengimplementasikan  hukum  islam  bagi  umat  islam  kadang-kadang menimbulkan  pemahaman  yang  berbeda 14 .  Hal  ini  terjadi  karena  hukum  Islam  yang diterapkan  di  pengadilan  agama  “cenderung  simpang  siur  disebabkan  oleh  perbedaan pendapat  para  ulama  dalam  hampir  setiap  persoalan” 15 .  Tidak  hanya  itu,  para  ulama masih  sering  berdebat  didalam  memahami  fiqh  sebagai  hukum.  Perbedaan  ini  yang menjadikan  para  hakim/penegak  hukum  ikut  ragu  didalam  memutus  sebuah permasalahan  di  lingkup  peradilan  agama.  Untuk  menyeragamkan  hukum  islam  yang berbeda  pemahamannya  oleh  ulama  dan  untuk  pegangan  hakim  dipengadilan  agama makas diseragamkanlah acuan kitab fiqh itu menjadi Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI) 16 .  Tujuan  dari  KHI  ini  tidak  lain  sebagai  panduan  dan  pegangan  hakim  sebagai hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan didalam mengambil sikap di pengadilan.
Melihat  dari  berbagai  latar  belakang  yang  ada  diatas,  penulis  mencoba mengkrucutkan  sebuah  analisa  baik  secara  yuridis  dan  filosofis  didalam menggambarkan  hukum  waris  yang  berlaku  di  indonesia  terutama  pada  hukum kewarisan  islam  yang  terdapat  di  Indonesia.  Karena  secara history hukum  tentang kewarisan di Indonesia ini memang sudah terbangun sejak dulu.
Bertitik  tolak  dari  berbagai  sistem  tentang  kewarisan  di  Indonesia  dan  hukum islam  yang  telah  berkembang  maka  penulis  mencoba  untuk  mengkaji  nilai-nilai pemberian  harta  warisan  yang  telah  dibangun  di  Indonesia  berdasarkan  Kompilasi Hukum  Islam.  Bagaimana  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  mengatur  tentang  hukum waris?, dan sudah adilkah pembagian harta warisan tersebut?.
Sejalan    dengan    permasalahan    tersebut,  maka  penelitian  ini  bertujuan    untuk: pertama, mengkaji  tentang  tujuan  Kompilasi  Hukum  Islam  dibuat  terkait  pengaturan hukum  waris  bagi  umat  muslim. Kedua, menganalisis  seberapa  dan  apakah  sudah  adil terhadap konsep Kompilasi Hukum Islam tentang harta warisan.
14 Ibid., hal. 144
15 Bustanul  Arifin, Sejarah Penyusunan  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, 1992, hlm. 139
16 Kompilasi Hukum Islam ini dibuat dan diseragamkan untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia. Hal ini dibuat berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  mencakup penelitian  asas  hukum.  Penelitian  ini  pada  dasarnya  menggunakan  metode  kualitatif yang  mengkaji  tentang  konsep  tentang  konsep  politik  hukum  waris  pada  Kompilasi Hukum  Islam.  Dengan  tujuan  untuk  memberikan  saran  dalam  mengatasi permasalahan. 17
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai law in doctrine 18 yang  meliputi  nilai-nilai,  norma-norma  hukum  positif  atau  putusan pengadilan,  dengan  fokus  pada  masalah  penelitian  yang  tertuang  dalam  rumusan masalah.  Adapun  bahan  hukum  yang  digunakan  meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan hukum sekuder, dan bahan hukum tersier.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kompilasi Hukum Islam Indonesia
Sebelum membahas tentang hukum waris yang ada di Indonesia, akan dijelaskan terlebih dahulu tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI) itu sendiri. KHI disini adalah  hukum  islam  (sebagai  norma  hukum)  yang  telah  diseragamkan  dalam  suatu bentuk  kompilasi.  Karena  sebelum  dibentuknya  kompilasi  ini,  hukum  islam  yang berlaku dimasyarakat masih tersebar luas dan ada yang tidak tertulis bahkan antara satu kitab  dengan  yang  lain  bisa  jadi  berbeda 19 .  Oleh  karena  itu  Indonesia  membutuhkan suatu buku atau panduan tentang hukum  islam  untuk  bisa diterapkan. Hal  ini dibentuk untuk mencegah hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, terutama bagi umat islam itu sendiri.
Kebutuhan akan KHI ini sangatlah diperlukan bagi tegaknya pelaksanaan hukum islam  di  Indonesia.  Karena  di  Indonesia  saat  itu  mempunyai  beberapa  kitab  fiqh  yang semuanya  mencerminkan  hukum  islam.  Dari  berbagai  pedoman  kitab  fiqh  itu  diambil lah  13 20 kitab  fiqh  yang  nantinya  dijadikan  pedoman  oleh  hakim  pengadilan  agama didalam  menyelesaikan  masalah.  Ke  13  kitab  fiqh  itulah  yang  dikompilasikan  dan dijadikan menjadi Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Jadi kehadiran KHI ini berfungsi sebagai  pedoman  dan  referensi  didalam  materi  hukum  pada  lingkungan  pengadilan agama  di  Indonesia.  Semua  produk  hukum  yang  dikeluarkan  oleh  hakim  pengadilan agama haruslah mengacu pada KHI.
Urgensi dari KHI itu sendiri adalah sebagai bentuk kesadaran hukum masyarakat akan  kebutuhan  hukum  islam  dilingkungan  kita.  Dimana  hukum  itu  dibuat  untuk
17 Sri  Mamudji, et,  al., Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum ,  Jakarta:  Badan  Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 4
18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm. 35.
19 Bustanul Arifin, Sejarah… Op.,Cit ., hlm. 131
20 Ibid.,hlm. 132-133 disebutkan bahwa 13 kitab fiqh itu adalah : 1. Al-Bajuri, 2. Fathul Mu‟in, 3.  Syarkowi  al  At  Tahrir,  4.  Qolyubi/mahalli,  5.  Fathul  Wahab  dengan  sarhnya,  6.  Tukhfah,  7. Targibulmustaq, 8. Qowanin  Al-Syar‟iyyah li al Sayyid bin Yahya, 9. Qowanin  Syar‟iyyah li al Sayyid sadaqah  Dahlan,  10.  Syamsuri  fil  Faraid,  11.  Bughyatul  Murtasyidin,  12.  Al-Fiqh  ala  Madzahib  al Arba‟ah, 13. Mugni al Muhtaj.

## 248
Urgensi (Politik Hukum)  Hukum Kewarisan Di Indonesia........................... Umar Haris Sanjaya
keadilan  masyarakat  muslim  di  indonesia.  Selain  itu  kejelasan  hukum  islam  yang berkeadilan  itu  akan  mudah  ditegakkan  bila  nilai-nilai  keadilan  didalam  KHI  itu  jelas dan  adil.  Sebagaimana  KHI  itu  dibuat  dengan  berdasarkan  3  komponen  pokok  hukum yaitu 21 :
a. Diperlukan adanya aturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat;
b. Adanya  aparat  penegak  hukum  yang  profesional  dan  bermental  tangguh,  bermoral dan berintegritas tinggi;
c. Adanya kesadaran hukum untuk bisa ditegakkannya hukum itu.
Dengan  adanya  aturan  yang  jelas  dan  kuat  tentang  hukum  islam,  maka keberadaan  KHI  ini  menjadikan  keberadaan  pengadilan  agama  sebagai  tangan kekuasaan kehakiman menjadi mudah didalam menyelesaikan masalah.
Ditambah  lagi,  lahirnya  KHI  ini  menjadikan  hukum  islam  bisa  diberlakukan secara  nasional  dan  hal  ini  bisa  dijadikan  landasan  kekuasaan  kehakiman  tentang perlunya  hakim  memperhatikan  kesadaran  hukum  masyarakat  terutama  masyarakat muslim.  Sebagaimana  tertulis  didalam  landasan  yuridisnya  “hakim  wajib  menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat” 22 . Karena dalam hal  ini  hukum  islam  telah  dipositifkan 23 dan  menjadi  hukum  yang  berlaku  bagi  umat islam  di  Indonesia.  Dengan  demikian  KHI  merupakan  proyek  Hukum  Islam  di Indonesia  yang  dibuat  bersama  Departemen  Agama  dan  Mahkamah  Agung  untuk membuat hukum positif islam di Indonesia.
Adapun lingkup bidang hukum  yang diatur didalam KHI  adalah bidang hukum tentang :
a. Hukum perkawinan;
b. hukum kewarisan; dan
c. hukum perwakafan.
Didalam  menyusun  KHI  tersebut  tetap  didasarkan  pada  beberapa  peraturan perundang-undangan  yang  telah  ada.  Seperti  undang-undang  perkawinan,  perwakafan. Berbeda dengan diatas, untuk hukum kewarisan disusun berdasarkan kajian-kajian kitab fiqh serta bahan perbandingan dengan hukum dari luar 24 .
Jadi dalam hal ini KHI menjadi alat penjelas seperti yang telah ada pada undang- undang, juga menjadikan pendapat dari ulama yang sebelumnyatidak ada pada undang- undang menjadi satu didalam hukum positif islam 25 .
21 Baharudin  Lopa, Permasalahan  Pembinaan  Hukum  di  Indonesia ,  Jakarta:  Bulan  Bintang, 1987, hlm. 4
22 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman pasal 28 ayat (1)
23 M.  yahya  Harahap,  “Informasi  Materi  Kompilasi  Hukum  Islam  :  Mempositifkan  Abstraksi Hukum Islam”, Mimbar Hukum, No. 5, 1992, hlm. 25
24 Abdul  Gani  Abdullah, Pengantar  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Tata  Hukum  di  Indonesia , Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hlm. 63
25 Bisa diistilahkan bahwa ini menjadikan pendapat ulama itu menjadi hukum islam yang positif, dikutip dari Satria Effendi, Analisis Fiqh, Mimbar hukum No. 24, 1996, hlm. 112.

## 2. Hukum Waris Islam
Sebelumnya  telah  dijelaskan  bahwa  indonesia  ini  mengenal  3  cara  pembagian waris yang terdiri dari pembagian waris islam, adat, dan waris barat. Dari 3 pembagian harta  waris,  yang  mengacu  pada  ketentuan  KHI  adalah  pembagian  waris  berdasarkan hukum  islam.  Disini  penulis  akan  mengurai  unsur  nilai-nilai  hukum  islam  didalam pembagian harta waris. Dasar hukum kewarisan islam pada dasarnya bersumber dari Al- quran dan Hadis Rasul yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang didiamkan Rasul 26 .
Mengenai  hukum  waris  itu  sendiri  didefinisikan  lain  menurut  Wirjono Prodjodikoro  menjadi  pengertian  warisan  adalah  soal  apakah  dan  bagaimanakah pelbagai  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  tentang  kekayaan  seorang  pada  waktu  ia meninggal  dunia  akan  beralih  kepada  orang  yang  masih  hidup. 27 Tetapi  ketika  waris tersebut  didefinisikan  menjadi  waris  islam  maka  definisi  tentang  waris  itu  juga  ikut berubah.
M.  Tahir  Azhari  mengatakan  bahwa  hukum  kewarisan  islam  atau  yang  juga dikenal  dengan the  islam  law  of  inheritance mempunyai  karakteristik  tersendiri  jika dibandingkan  dengan  sistem  hukum  lainya  seperti  halnya  hukum  perdata  maupun hukum kebiasaan 28 .
Menurut Amir Syarifuddin  didalam  disertasinya,  Hukum kewarisan islam ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal  dunia  kepada  orang  yang  masih  hidup  yang  ketentuan-ketentuan  tersebut berdasarkan  kepada  wahyu  Illahi  yang  terdapat  dalam  Al-Quran  dan  penjelasan  yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam istilah arabnya adalah Faraa-id. 29
Melihat  definisi  diatas,  maka  Abdullah  Sidik  mengatakan  hukum  kewarisan islam  adalah  himpunan  aturan-aturan  hukum  yang  mengatur  tentang  siapa  ahli  waris atau  badan  mana  yang  berhak  mewarisi  harta  peninggalan.  Bagaimana  kedudukan masing-masing  ahli  waris  serta  berapa  perolehan  masing-masing  secara  adil  dan sempurna 30 .
Dari paparan definisi tentang hukum kewarisan islam, tentu hal ini ada nilai-nilai yang telah diatur didalam Al-Quran tentang keberadaan hukum waris itu sendiri. Aspek itu  dapat  dilihat  jelas  pada  Ayat  suci  Al-Quran  surat  An-Nisa  ayat  7  bahwa  Allah mengatakan,  “ bagi  orang  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  Ibu  Bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta  peninggalan Ibu  Bapak  dan  kerabatnya  baik  sedikit  atau  banyak,  menurut  bagian  yang  telah ditetapkan” .
26 M.Idris  Ramulyo, Perbandingan  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  dengan  kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Op.,Cit., hlm. 45
27 Wirjono  Prodjodikoro, Hukum  Warisan  di  Indonesia, „s,  Bandung:  Gravenhage  Virkin-vam Hoeve, 1977, hlm. 8
28 M.  Tahir  Azhari, Karakteristik  Hukum  Kewarisan  Islam, Jakarta:  Bursa  Buku  FHUI,  1984, hlm. 3
29 Amir  Syarifuddin, Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  dalam  Lingkungan  Adat Minangkabau, Jakarta: Gunung Agung, 1982, hlm. 3
30 Abdullah Sidik, Asas-asas Hukum Islam, Jakarta: Wijaya, 1982, hlm. 22

## 250
Urgensi (Politik Hukum)  Hukum Kewarisan Di Indonesia........................... Umar Haris Sanjaya
Bagian  yang  telah  ditetapkan  itu  dijelaskan  pada  Surat  An-Nisa  ayat  11 mengenai pembagian yang telah ditetapkan.
“Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu  bagian  seorang  anak  laki-laki,  sama  dengan  bagian  dua  orang  anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan lebih dari dua orang, maka bagi mereka  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan,  jika  anak  perempuan  itu seorang  saja,  maka  ia  memperoleh  separuh  harta.  Dan  untuk  dua  orang  ibu bapakmu  masing-masing  seperenam,  bila  ada  anak,  bila  tidak  ada  anak  untuk ibumu  sepertiga.  Bila  tidak  ada  anak  ada  saudara,  untuk  ibumu  seperenam. Pembagian itu setelah dikeluarkan wasiat dan atau utang-utang. Bapak-bapakmu dan  anak-anakmu,  tidak  tahu  kamu  siapa  yang  lebih  dekat  manfaatnya kepadamu, Allah sungguh Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
Secara  filosofis  ayat  diatas  adalah  ketentuan  Allah  yang  merupakan  suatu keharusan  untuk  dilaksanakan  bagi  hambanya.  Dimana  aturan  tersebut  adalah  sebuah hukum  yang  seharusnya  diperlakukan  dan  dituruti  oleh  makhluk  ciptaannya. Pelaksanaan  dari  ayat  tersebut  kemudian  dijelaskan  dan  dicontohkan  oleh  Nabi Muhammad  SAW  melalui  hadisnya.  Dalam  artian  rasul  diberikan  hak  interpretasi berupa hak memberikan penjelasan baik dengan perkataan, perbuatan, maupun cara lain dengan artian tidak bertentangan dengan Al-Quran 31 .
Hadis  nabi  yang  menjelaskan  tentang  hukum  kewarisan  seperti  di  kutib  dari Sajuti  Thalib 32 adalah “berikanlah  faraa’id  (bagian  yang  telah  ditentukan  dalam  Al- Quran kepada yang berhak menerima selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat) 33 ” . Selain itu, dari Ibnu majah 34 meriwayatkan juga bahwa nabi pernah bersabda, “belajarlah  Faraa’idh  dan  ajarkanlah  dia  kepada  manusia,  karena  ia  itu separuh ilmu, dan ia itu akan dilupakan, dan ialah ilmu perta yang akan tercabut dari umatku” .
Sesungguhnya  masih  banyak  hadis  yang  menjelaskan  tentang  cara-cara pembagian warisan  yang berdasarkan Al-Quran  yang disabdakan oleh rasul. pedoman- pedoman  itu  kemudian  kembali  dijelaskan  oleh  para  ulama-ulama  kitab  fiqh.  Dari berbagai  penjelasan-penjelasan  para  ulama,  ternyata  masih  timbul  perbedaan  dan mahdzab  didalam  pembagian  harta  warisan  didalam  hukum  Islam.  Hal  inilah  yang kemudian  datang  ke  Indonesia  dan  dipahami  oleh  para  ahli  fiqh  yang  masing-masing punya pemahaman sendiri.
31 M.Idris  Ramulyo, Perbandingan  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  dengan  kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Op.,Cit., hlm. 66
32 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Bina Aksara, 1982, hlm. 64
33 Amir Syarifuddin, Op.,Cit., hlm. 14
34 A.  Hassan, Al  Faraa’id  Kitab  Pembagian  Pusaka  Cara  Islam  dengan  alasan-alasan  dari Quran dan Hadis , Jakarta: Bina Aksara, 1972, hlm. 2-3
Untuk  menjaga  dari  berbagai  macam  pemahaman  tentang  hukum  waris  islam, akhirnya  lahirlah  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) 35 .  Hal  inilah  yang  nantinya  menjadi pedoman  bagi  seluruh  warga  Indonesia  yang  beragama  islam  untuk  menyelesaikan masalah waris.
Didalam  KHI  sendiri  waris  lebih  dikenal  dengan  sebutan  hukum  kewarisan. Hukum Kewarisan menurut KHI adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan  harta  peninggalan  (tirkah)  pewaris,  menentukan  siapa-siapa  yang  berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masingnya. Pewaris sendiri adalah orang yang  pada  saat  meninggalnya  atau  dinyatakan  meninggal  berdasarkan  keputusan pengadilan beragama Islam dengan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
Sedangkan  ahli  waris  adalah  orang  yang  mempunyai  hubungan  darah  atau hubungan perkawinan dengan pewaris serta beragama islam dan tidak terhalang dengan hukum untuk menjadi ahli waris.
Adapun  hal-hal  diatas  telah  terjadi  penyeragaman-penyeragaman  yang  ada didalam KHI tentang waris yaitu ditinjau dari beberapa hal tentang 36 :
a. pengertian  ahli  waris,  harta  warisan,  pengertian  wasiat,  pengertian  beragama  islam bagi pewaris 37 .
b. penegasan  pengelompokan  dan  rincian  ahli  waris,  serta  prioritas  penerimaan bagian 38 .
c. adanya  penjelasan  wasiat  wajibah,  yaitu  hak  dari  ahli  waris  yang  tidak  mendapat bagian  warisan  walaupun  mempunyai  pertalian  hubungan  nasab  tapi  dapat dimintakan wasiat.
d. Penjelasan adanya ketentuan ahli waris pengganti.
Sesungguhnya  didalam  KHI  ini  masih  ada  kekurangan  yang  harus disempurnakan didalam eksistensinya sebagai hukum positif di Indonesia. Selain itu hal lain yang perlu dikaji adalah mengenai produk hukum yang memayungi KHI itu sendiri. Secara  yuridis  formal  sebuah  hukum  tidak  terlalu  mengikat  bila  KHI  itu  hanya dipayungi  oleh  Instruksi  Presiden,  oleh  karena  itu  bila  ingin  menjadi  hukum  positif kiranya KHI harus dijadikan yuridis formal undang-undangnya.

## 3. Pengadilan Agama
Pengadilan  Agama  adalah  tempat  dimana  hukum  waris  itu  nanti  dapat diterapkan  untuk  bisa  menyelesaikan  masalah  waris.  Karena  dari  adanya  pengadilan agama  inilah  KHI  itu  lahir.    Hal  itu  dilatarbelakangi  dari  hakim  didalam  membuata putusannya tentang masalah hukum islam, untuk menjadi pedoman dan panduan hakim maka diedarkanlah itu sebuah pedoman hukum islam dalam Kompilasi Hukum Islam.
35 Sebelum lahir KHI sesungguhnya telah ada aturan yang mengatur hukum waris islam, seperti Undang-Undang No. 77 tahun 1943 tentang Hukum Kewarisan Mesir, dan Undang-Undang No. 71 tahun 1946 tentang Hukum Wasiat Mesir.
36 Suparman Usman, Op.Cit ., hlm. 153-155
37 Ini semua teratur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam  Hukum Kewarisan di bab ketentuan umum pasal 171.
38 Ibid., pasal 172

## 252
Urgensi (Politik Hukum)  Hukum Kewarisan Di Indonesia........................... Umar Haris Sanjaya
Pengadilan ini dibuat dengan payung hukum Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan  diberikan  kewenangan  didalam  kekuasaan  kehakiman  salah  satunya  untuk memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  ditingkat  pertama  antara orang yang beragama islam dibidang kewarisan, wasiat dan hibah 39 .
Keberadaan  pengadilan  agama  dan  KHI  ini  memang  saling  melengkapi  satu sama  lainnya.  Dimana  KHI  lahir  sebagai  panduan  hakim  didalam  memeriksa  dan memutus,  dan  pengadilan  agama  sangat  membutuhkan  panduan  hukum  islam  didalam penerapan  sebuah  kasus.  Permasalahan  yang  diperiksa  dipengadilan  Agama  ini  adalah permasalahan  dimana  para  pihak  menolak  sistem  pembagian  waris  secara  sukarela didalam pembagiannya.
Ketika  salah  satu  ahli  waris  yang  menolak  itu  menyerahkannya  ke  pengadilan agama,  maka  hakim  akan  berupaya  untuk  mencari  jawabannya  dengan  arahan  dan panduan  dari  KHI.  Para  pihak  akan  dibagi  dan  ditetapkan  jumlah  bagian  warisannya oleh hakim sesuai dengan hukum islam yang berlaku di Indonesia.

## D. KESIMPULAN
1. Kompilasi Hukum Islam itu dibuat untuk menyeragamkan berbagai pemahaman tentang  hukum  islam  yang  ada  di  Indonesia  khususnya  hukum  kewarisan. Berbagai kitab ulama fiqh yang ada itu dikumpulkan dan dikaji untuk dijadikan hukum  Islam  yang  berlaku  di  Indonesia  (hukum  positif).    Pada  intinya  KHI dibuat  untuk  dijadikan  panduan  dan  pedoman  warga  Indonesia  di  dalam membagi dan menyelesaikan permasalahan pembagian harta warisan.
2. Sesuatu yang datang dari Allah SWT itu adalah adil, tetapi ketika diterapkan dan dijelaskan oleh berbagai ulama timbul pemahaman masing-masing yang kadang menimbulkan  sengketa.  Keadilan  dalam  waris  itu  didapat  bila  para  ahli  waris menerima  dengan  ikhlas  dan  lapang  dada,  bila  ahli  waris  menolak  maka sengketa waris itu dapat  dibawa ke pengadilan agama untuk  bisa diperiksa dan diputus oleh hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
A.  Hassan.  1972. Al  Faraa’id  Kitab  Pembagian  Pusaka  Cara  Islam  Dengan  Alasan- Alasan dari Quran dan Hadis, Jakarta: Bina Aksara
Abdullah, Abdul Gani. 1994. Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia , Jakarta: Gema Insani Press
Afandi,  Ali.  tt., Hukum  Keluarga,  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata
( Burgelijk Wetboek), Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada
39 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama
Arifin,  Bustanul.  1992. Sejarah  Penyusunan  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI
Azhari, M. Tahir. 1984. Karakteristik Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: FHUI
Effendi, Satria. 1996, “Analisis Fiqh”, Mimbar Hukum No. 24.
Harahap, M. Yahya. 1992. “Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam”, Mimbar Hukum, No. 5, 1992.
Hazairin.  1981. Hukum  Kewarisan  Bilateral  Menurut  Al-Quran  dan  Hadis ,  Jakarta: Tintamas
Jamil, Abdul. 2010. Modul Pembekalan KKN Hukum Waris Indonesia, 25 Juni 2010.
Lopa, Baharudin. 1987. Permasalahan Pembinaan Hukum di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang
Prodjodikoro,  Wirjono.  1977. Hukum  Warisan  di  Indonesia ,  Bandung:  Gravenhage
Virkin-vam Hoeve
Ramulyo, M. Idris . 2000. Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Jakarta: Sinar Grafika
_ 2006. Hukum Perkawinan,Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam , Jakarta: Sinar Grafika
Sidik, Abdullah. 1982. Asas-asas Hukum Islam, Jakarta: Wijaya
Syarif, Surini Ahlan. 1983. Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek , Jakarta: Ghalia Indonesia
Syarifuddin,  Amir.  1982. Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  dalam  Lingkungan Adat Minangkabau , Jakarta: Gunung Agung
Thalib, Sajuti. 1982. Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Bina Aksara
Usman, Suparman. 2002. Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi  Hukum  Islam Dalam Tata Hukum Indonesia , Jakarta: Gaya Media Pratama

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Ketetapan MPRS nomor II/1961 Lampiran A Nomor 34 junto GBHN 1983
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama
Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama
Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991
Kompilasi Hukum Islam