## Solusi Problematika Dikotomi Ilmu di Perguran Tinggi Agama Islam
(Analisis terhadap Kebijakan Pendidikan Tinggi)
Abdul Mukit Mustaqim Zainal Abidin muqitabdul1988@gmail.com
Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab (STIBA) Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan
Article History: Received: September 6, 2021 Revised: September 15, 2021
Accepted: September 27, 2021
Published: Oktober 2, 2021 https://doi.org/10.36835/alirf
an.v4i2.4975 Abstract: This  study  seeks  to  explore  the  problem  of the  dichotomy  of  science  and  its  solution  in  Islamic Higher  Education.  which  is  analyzed  in  the perspective  of  education  policy  regarding  higher education  regulations  by  using  the  content  analysis method in the study of library research.
The  issue  of  the  dichotomy  of  science  is  actually  a classic issue of the dark legacy of the past colonialism which Indonesia's founding fathers have been fighting for  a  long  time.  This  real  effort  is  proven  by  the issuance  of  a  joint  decree  initiated  by  the  Minister  of Religion,  KH.  Wahid  Hasyim  and  the  Minister  of Education of the Republic of Indonesia regarding the implementation  of  religious  teaching  in  state educational  institutions  which  are  stipulated  through the  Regulation  of  the  Minister  of  Religion  No.  3 August 11, 1950.
In  the  study  of  Islamic  education,  there  is  a classification  (taqsîm)  of  knowledge,  the  first  is  al- 'ulum  al-diniyyah  (religious  sciences)  which  is  called religious science and the second is general science or general sciences.
In essence, Islam has never recognized the dichotomy of  science  (tafriqh),  Islam  only  recognizes classification  (taqsîm)  based  on  the  sequence  and stages of learning, starting from fardlu 'ain and fardlu kifayah.  The  scholars  and  figures  have  formulated solutions starting from the regulatory aspect as stated in the joint regulation of the Minister of Religion and the Minister of Education, several other strengthening regulations  through  the  2003  National  Education System  formulation  and  the  Higher  Education Regulation, or in the form of ideas and ideas such as the tree of knowledge scheme, integration, integration. -interconnection  and  Naquib  Al-Attas'  ideal  idea  of Islamization. Keywords:
dichotomy , policy, knowledge, al- ‘ulum, taqsîm
Abstrak: Penelitian  ini  berusaha  mendalami  problem diktotomi  ilmu  dan  solusinya  di  Perguran  Tinggi Islam.  yang  dianalisa  dalam  perspektif  kebijakan pendidikan  tentang  peraturan  Pendidikan    Tinggi dengan  menggunakan  metode content analisis  dalam kajian library reseacrh. Isu  dikotomi  ilmu  sebenarnya  adalah  isu  klasik warisan  kelam  penjajahan  masa  lalu  yang  sejak  lama di perangi oleh para founding fathers Indonesia. Usaha riil  tersebut  di  buktikan  dengan  diterbitkannya  surat keputusan  bersama  inisasi  Menteri  Agama,    KH. Wahid  Hasyim  dan  Menteri  Pendidikan  Republik Indonesia  tentang  pelaksanaan  pengajaran  agama  di lembaga  pendidikan  negeri  yang di  tetapkan melalui Peraturan  Menteri  Agama  No. 3  Tanggal  11  Agustus 1950.
Dalam  kajian  pendidikan  Islam,  terdapat  klasifikasi ( taqsîm ) ilmu, pertama  adalah al- ‘ulum al- diniyyah ( religious  sciences) yang  disebut  ilmu  agama dan  kedua  adalah  ilmu  umum  atau general  sciences .
Pada  hakikatnya,  Islam  tidak  pernah  mengenal dikotomi  ilmu  ( tafriqh ),  Islam  hanya  mengenal klasifikasi  ( taqsîm )  berdasarkan  urutan  dan  tahapan pembelajaran, dimulai dari yang fard lu ‘ ain dan fardlu kifayah .  Para  ulama,  tokoh  sudah  merumuskan solusinya  mulai  dari  aspek  regulasi  sebagaimana tertuang  dalam  peraturan  bersama  Menteri  Agama dan Menteri Pendidikan, beberapa regulasi penguatan blainnya melalui   rumusan  sisdiknas  tahun  2003  dan Peraturan  Pendidikan  Tinggi,  atau  berupa  gagasan dan  ide  seperti,  skema  pohon  ilmu,  integrasi, intergrasi-interkoneksi maupun gagaran ideal Naquib
Al-Attas berupa Islamisasi.

## Pendahuluan
Dalam studi ini fokus pembahasan adalah perguruan tinggi  Agama Islam yang secara umum dibagi menjadi dua yaitu 1) Perguruan Tinggi  Negeri disingkat PTAIN dan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta disingkat PTAIS. Peguruan Tinggi Agama Islam  Negeri  dikelola  dan  dananya  hampir  sepenuhnya  berasal  dari  pemerintah, sedangkan  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  Swasta  pengelolaan  dan  pendanaannya hampir sepenuhnya berasal dari swadaya masyarakat.
Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  atau  disingkat  PTAI adalah  perguruan  tinggi yang  koordinasi  dan  pengelolaannya  berada  di  bawah  kewenangan  Kementrian Agama  Bidang  Pendidikan  Tinggi  Islam  (Diktis).  Secara  teknis  akademis,  pembinaan
Perguruan  Tinggi  Islam  Negeri  dilakukan  oleh  Departemen  Pendidikan  Nasional, sedangkan secara fungsional dilakukan oleh Departemen Agama. Sedangkan Output Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  yang  dimaksudkan  disini  adalah  lulusan  atau  hasil keluaran yang dihasilkan dari Perguruan Tinggi Agama Islam tersebut. Upaya tokoh- tokoh Islam untuk memberdayakan umat Islam di Indonesia dalam jalur pendidikan juga diwujudkan dengan mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam sebagai sebuah lembaga lanjutan.
Menarik pernyataan Menteri Agama, Suryadharma Ali bahwa, Perguran Tinggi Agama  Islam  masih  kalah  bersaing  dengan  Perguran  Tinggi  lain.  Penyebabanya adalah,  persoalan  dikotomi  ilmu,  agama  dan  ilmu  umum,  masih  sulit  untuk diselesaikan. Harusnya PTAI  harusnya sudah dapat dan siap mengintegrasikan ilmu agama  dan  umu  sebagai  bahan  ajar  yang  menyatu  dalam  diri  mahasiswanya.  Kata Suryadharma,  "Jadi  jangan  pisahkan  agama  dengan  ilmu  lain.  Semuanya  berkaitan karena sumber ilmu adalah satu, Allah ” . 1 Jadi dikotomi Ilmu tersebut memang sudah disadari oleh Depag sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap nasib Perguruan Tinggi Islam.
Persoalan klasik yang jadi topik diskusi berkepanjangan yaitu tentang dikotomi ilmu dalam Islam. Terlihat misalnya  ketika masih banyak yang  membedakan ( tafriq ), sikap  dikotomis  dalam  melihat al- ‘ulum  al -diniyyah yang  di  anggap  penting  dan cenderung  bersikap  abai  terhadap  ilmu  umum  ( general  sciences ).  Sikap  dikotomis semacam ini mulai muncul sejak lama dan  ternyata sampai sekarang masih bertahan terutama  di  kalangan  para  pemikir  dan  praktisi  pendidikan  keagamaan  Islam  di Indonesia  baik  pada  tingkat  paradigma  maupun  secara  teknis  di  kelembagaan pendidikan.  Terlihat  dari  data  diatas  yang  menunjukan  bahwa  PTAI  masih  kalah bersaing dengan PTU dalam aspek pengembangan ilmu umum disebabkan dikotomi ilmu  yang  masih  sedang  terjadi.  Padahal  konsepsi  dikotomis  ini  adalah  warisan penjajah  yang ditanamkan agar masyarakat Indonesia buta terhadap ilmu umum.
Dikotomi  ilmu  sebagai  warisan  penjajah  Belanda  terus  menerus  menjadi problem  yang  hingga  kini  masih  belum  tuntas  terselesaikan.  Pemisahan  antara pendidikan Pesantren dan pendidikan Sekolah Rakyat menjadi agenda utama Penjajah untuk  melanjutkan  penjajahannya.  Model  Pendidikan  Pesantren  yang  hanya  terbatas
1 “Pendidikan  Dunia  Kampus,”  http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia - kampus/13/03/13/mjlga3-ptain-sulit-bersaing-dengan-perguruan-tinggi-lain.
pada  materi  keagamaan  seperi  Akidah,  Fiqih,  Bahasa  Arab  dll  dinilai  tidak kompehensif  untuk  memenuhi  kebutuhan  manusia  yang  tidak  hanya  “nu mpang lewat”  di  dunia  namun  juga  dapat  memakmurkan  dan  memimpinnya.  Berbeda dengan  Pendidikan  yang  bernama  Sekolah  Rakyat  (SR)  yang  mengajari  ilmu-ilmu umum  seperti,  Matematika,  Fisika,  Biologi,  Ekonomi,  Politik  dll  dianggap  lebih memenuhi  kebutuhan  manusia.  Stigma  Pesantren  menjadi  buruk,  disebut  sebagai tradisional, kolot, sedangkan Pendidikan umum, Negeri lebih modern, dinamis.
Baru  pada  Tahun  1950,  kira-kira  5  tahun  seteah  Indonesia  merdeka  usaha busuk rekayasa Belanda tersebut segera disadari dan diakhiri oleh Menteri Agama saat itu,  KH.  Wahid  Hasyim  dan  Menteri  Pendidikan  dengan  menerbitkan  Peraturan bersamatentang  pelaksanaan  pengajaran  agama  di  lembaga-lembaga  pendidikan negeri yang di tetapkan melalui Peraturan Menteri Agama No. 3 Tanggal 11 Agustus 1950.
Pada masa KH. A.Wahid Hasyim, politik pendidikan Islam dipraktekan untuk menyadarkan  umat  Islam  agar  tidak  lagi  terjebak  perangkap  penjajah  yang  telah  di usir.  Melalui  pemeberlakuan  konsep  modern  melalui  rancangan  kurikulum  baru  di lembaga  pendidikan  Islam  seperti  pesantren  dan  madrasah,  Kiai  Wahid  Hasyim berupaya  menghapus “ dikotomi ” di  dunia  pendidikan,  yang  oleh  Evi  Fatimur Rusydiyah  dijelaskan  upaya  ini  bertujuan,  “ agar  terjadi  sitesa  dan  integrasi  antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum. ” 2
Dalam  perkembangannya,  terjadi miss paradigma  dalam  memahami pendidikan  Islam    yang  seharusnya  di  nalar  secara  komperehensif.  Namun  banyak dari masyarakat  Indonesia yang belum sepenuhnya memahaminya. 3
Banyak yang keliru mempersepsikan pendidikan. Itu terlihat dalam penentuan indikator pendidikan yang lebih banyak yang lebih banyak didominasi faktor kognitif. Prestasi akademik masih dijadikan faktor utama penentu kelulusan sementara akhlak kurang  diperhitungkan.   Padahal  kalau  di  dadalami,  masalah-masalah  yang  muncul disebabkan  rendahnya  integritas  para  pelaku  kebijakan  barengi  oleh  rendahnya  etos kerja masyarakat. Kesalahan utama dunia pendidikan Indonesia adalah mengabaikan
2 Evi Fatimatur Rusydiyah, “Analisis Historis Kebijakan Pendidikan Kementrian Agama RI Masa KH. A. Wahid Hasyim,” Al-Ibroh 2, no. 1 (2017). 1 3 Abudin Nata, Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002). 37
keimanan yang seharusnya di posisikan sebagai inti kurikulum nasional sebagaimana amanat konstitusi dan UU Sisdiknas tahun 2003. 4
Moral hanya sebatas teks, transfer of knowledge dengan mengabaikan transfer of spiritual , dan penanaman akhlak. Praktek korupsi, plagiarisme naskah-naskah ilmiah, jual  beli  kunci  jawaban,  suburnya  conktek  mencontek,  korupsi  waktu  dalam memberikan pelajaran, adalah persoalan moral yang sudah  tereduksi. 5
Ini  adalah  tantangan  pendidikan  Indonesia  25  tahun  ke  depan.  Tantangan tentang  sulitnya  menilai  universitas  yang  pada  umumnya  terlibat  hanya  pada  aspek kognitif  manusia,  dan  mengabaikan  nilai-nilai  lainnya  disebabkan  program pengembangan  ilmu  dan  teknologi,  yang  seakan-akan  tidak  berkaitan  dengan keimanan  dan  kebudayaan,  atau  sekurang-kuranya  sulit  menemukan  keterkaitannya secara  fungsional. 6 Bila  tidak  segera  di  hadapi,  tantangan  ini dapat  mengakibatkan pendidikan nasional akan mengalami disfungsional.
Hal ini berbanding terbalik dengan  Tujuan Pendidikan Tinggi (UU RI No.12/ 2012 pasal 5) yang menyatakan;
1. Berkembangnya  potensi  manusia  agar  menjadi  beriman  dan  bertakwa  pada Tuhan  dan  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  kompeten,  dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
2. Lulusan  yang  menguasai  ilmu  pengetahuan  dan/  atau  teknologi  untuk memenuhi kepentingan nasional dan daya saing bangsa.
Sejak  lama  Naquib  Al-Attas  mengigatkan  bahwa,  akar  persoalan  umat  Islam adalah The  Confusion  of  Knowledge akibat  dari  sekulerisasi  Barat.  Sehingga  dari Kebingungan  mengenai  konsep  ilmu     tersebut  melahirkan krisis  Akhlak  ( The Loss of Adab ), dan Krisis kepemimpinan ( The Loss of Leadership ).
Memang  miris  melihat  kondisi  tersebut.  Bayangkan  dari  semua  tujuan  yang digariskan  tidak  satupun  yang  menyentuh  atau  bahkan  mendekatinya.  Apalagi tercatat  dari  surat  kabar  diatas  terdapat  Universitas  Islam  terkemuka  yang  juga mengikuti  mata  kuliah  baru  tersebut.  Menjadi  semakin  tidak  nyaman,  tatkala  nama
4 Ulil  Amri  Syafri,  “Analisis  Terhadap  Ayat -Ayat  Al- Qur’an  Ber - Lafadz  ‘Yâ  Âyyuhâ  Al - LadzînaÂmanû,’” https://insists.id/metodologi -pendidikan-akhlak-dalam-perspektif-al-quran-1/.
5 Awaluddin,  “Pendidikan  Sufistik  Kadirun  Yahya  Dan  Implementasinya  Di  Universitas Pembangunan Panc a Budi (UNPAB) Medan” (Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2017). 1 6 Winarno  Surakhmad, Pendidikan  Nasional  Strategi  Dan  Tragedi (Jakarta:  PT.  Kompas  Media Nusantara, 2009). 433
Islam  yang  melekat  pada  Unversitas  tersebut  diikut  sertakan.    Islam  yang  dikenal memiliki  konsep  yang  sempurna  termasuk  akhlak  didalamnya.  Sering  kita  dengar pepatah agung di Pesantren berbunyi; kesopanan lebih tinggi nilainya daripada keerdasan .
Terlepas dari fakta yang begitu memilukan diatas, perlu kiranya kita menjawab pertanyaan mendasar  tentang  masih menguatnya dikotomi  ilmu di  perguruan  tinggi terutama perguruan tinggi Islam serta bagaimana sesungguhnya persoalan sejak lama menjadi  perhatian  para  ulama  dan  tokoh  bangsa  yang  dirumuskan  dalam  bentuk regulasi dan tawaran ide atau gagasan.
Pertanyaan seperti diatas sangat penting untuk dijawab dengan tepat. Karena kesalahan  dalam  mengidentifikasi  persoalan  akan  mengakibatkan  kepada  kesalahan dalam  memberikan  jawaban.  Seperti  Dokter  yang  salah  mendiagnosa  penyakit pasiennya,  tentu  akan  mengakibatkan  kesalahan  dalam  memberikan  resep,  dan tentunya sangat fatal akibatnya.
Dalam  hal  ini,  Hadits  Nabi  saw.  mengingatkan  mengenai  kata  kunci  yang harus disadari oleh setiap muslim;
.ملعلبا هيلعف اهمدارأ نمو ملعلبا هيلعف ةرخلآا دارأ نمو ملعلبا هيلعف ايندلا دارأ نم
Artinya; Siapa yang menginginkan dunia, maka dia wajib memiliki ilmu, siapa yang menginginkan  akhirat  wajib  dengan  ilmu,  yang  menginginkan  keduanya  wajib memiliki ilmu .
Hadits  ini  memberikan  penjelasan  bahwa  ilmu  adalah  kata  kunci  untuk menggapai tujuan dan dapat menyelesaikan persoalan apapun baik di dunia maupun di  akhirat. Bahkan  ilmu merupakan  syarat  utama  keunggulan dan  kesuksesan  dunia dan  akhirat.  Karena  moral,  etika,  akhlak  seseorang  terbentuk  karena mindset yang sesuai dengan ilmu yang menjadi ideologinya.
Berdasarkan paparan diatas bahwa ilmu adalah yang pertama dan kunci utama penyelesaian  berbagai  persoalan,  maka tema  penelitian  “Solusi  Problematika Diktotomi  Ilmu  Di  Perguruan  Tinggi  Islam  :  Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Tinggi. ” Sangat penting dikaji

## Pembahasan

## Metode Penelitian
Metode yang di gunakan peneliti di kajian ini, peneliti jelaskan secara singkat. Yaitu, jenis penelitian  ini adalah penelitian kualitatatif, yaitu dengan melakukan studi pustaka  ( library  research ),  melalui  penelusuran  yang  terdapat  dalam  buku,  jurnal, artikel serta pustaka dan data lain yang berkaitan dengan objek kajian. 7
Penelitian ini menggunakan dua sumber data:
1. Data Primer
Yaitu  data  utama  yang  terkait  objek  penelitian  berupa  berbagai  macam kebijakan pemerintah baik yang berbentuk konstitusi, Undang-Undang Dasar, Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Menteri  atau  petunjuk  teknis  yang  terkait dengan pendidikan tinggi.

## 2. Data Sekunder
Data  sekunder  merupakan  data  tambahanyang  berkaitan  dengan  semua  data yang  terkait  dengan  objek  kajian  yang  tertuang  berupa  buku,  jurnal,  artikel- artikel yang tersebar  baik di hard file atau soft file di internet, dan data relevan lainnya yang terhubung dengan objek kajian ini.

## Analisa Kebijakan Pemerintah di Perguran Tinggi
Bila  berbicara  tentang  indikator  utama  peningkatan  kualitas  SDM    salah  satu unsur  pentingnya  adalah  meningkatnya  tingkat  Pendidikan,  disamping  indikator penting lainnya.
Pada tahun 2003  Human Development Report melaporkan bahwa, niai Human Development  Index  (HDI)  atau  Index  Pembangunan  Manusia  (IPM)  Indonesia  jatuh dari 0, 684 menjadi 0, 682, yang menyebabkan peringkat Indoesia  merosot tajam dari sebelumnya di  posisi 110 berubah ke posisi 112 dari 175 Negara. 8 Hal ini mendorong dan mengharuskan PTAI untuk melakukan perubahan.
Komitmen Tri Dharma Perguruan Tinggi di atas dirumuskan dalam PP No. 60 Tahun 1999 Pasal 3, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang berbunyi:
(1) Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitianserta pengabdian kepada masyarakat.
7 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004). 128 8 Hasbullah, Otonomi Pendidikan (Jakarta: PT. Grafindo Persada, n.d.). 141
(2) Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(3) Penelitian  merupakan  kegiatan  telaah  taat  kaidah  dalam  upaya  untuk menemukan  kebenaran  dan/atau  menyelesaikan  masalah  dalam  ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
(4) Pengabdian  kepada  masyarakat  merupakan  kegiatan  yang  memanfaatkan ilmu  pengetahuan  dalam  upaya  memberikan  sumbangan  demi  kemajuan masyarakat.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 juga, telah  disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) bahwa:
Pendidikan  tinggi  adalah  pendidikan  pada  jalur  pendidikan  sekolah  pada jenjang  yang  lebih  tinggi  daripada  pendidikan menengah  di  jalur  pendidikan sekolah.
Pendidikan  Tinggi  dalam  rangka  menghasilkan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  memiliki  posisi  yang  sangat  strategis.  Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan pendidikan tinggi yaitu,
Menyiapkan  peserta  didik  menjadi  anggota  masyarakat  yang  memiliki kemampuan  akademik  dan/atau  profesional  yang  dapat  menerapkan, mengembangkan  dan  atau  memperkaya  khasanah  ilmu  pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian,
Yaitu  sesuai  dengan  KEPMENDIKNAS  No.  232/U/2000,  pada  Pasal  1  ayat  (1) dijelaskan bahwa:
Pendidikan  tinggi  adalah  kelanjutan  pendidikan  menengah  yang  diselengg arakan
untuk  menyiapkan  peserta  didik  menjadi  anggota  masyarakat  yang  memili ki  kemampuan   akademik   dan/atau   profesional   yang   dapat   menerapkan, mengembangkan  dan/atau  menciptakan  ilmu  pengetahuan.  teknologi  dan/ atau kesenian.
Setelah  diketahui  jika  dikotomi  ilmu  dalam  Pendidikan  Islam  yang  sudah mengakar dan juga menjadi persoalan utama di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) adalah warisan Belanda, yang coba di selesaikan oleh tokoh-tokoh Islam yang ada di pemerintahan  yang  sadar  dengan  memberikan  perhatian  terhadap  pemberdayaan Pendidikan Islam  dengan  upaya-upaya yang  cukup  efektif,  seperti  penerbitan  SKB  3
Menteri  yang  baru  dibuat  tahun 1975  antara  Menteri  dalam  Negeri,  Menteri  Agama, dan  Menteri  Pendidikan   dan  Kebudayaan  tentang  peningkatan mutu  Pendidikan  di Madrasah, kemudian pada tahun 1984 dilanjutkan dengan SKB antara Menteri Agama dan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  mengenai  pembakuan  kurikulum  Sekolah Umum dan Madrasah. 9
SKB sebagai proses dan upaya integrasi ilmu agama dan  umum, pada awalnya cukup  efektif  untuk  penyelesaian  masalah.  Karena  melalui  SKB  tersebut,  baik pendidikan  Agama  maupun  umum  tidak  boleh  lagi  parsial  dalam  pengajaran  dan pemberdayaan mahasiswanya. Namun harus integral antara ilmu agama yang menjadi pusat dan inti serta dilengkapi dengan ilmu dunia atau ilmu umum sebagai pelengkap dan penyempurna.
Dampak dari  SKB  tersebut  dapat  ditemukan  di kurikulum  Perguruan  Tinggi. Dalam  PP 60  Tahun  1999  bahwa,  penyelenggaraaan  Pendidikan  Tinggi  dilaksanakan atas  dasar  kurikulum  yang  disusun  oleh  masing-masing  Perguruan  Tinggi  sesuai dengan  Program  Studi  (Pasal 13 ayat  1).  Selanjutnya  pada  ayat 2  disebutkan  bahwa, Program  Studi  bertugas  melaksanakan  penyelenggaraan  pendidikan  akademik  dan atau profesi melalui penetuan suatu kurikulum yang bertujuan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang baik. 10
Pada  umumnya  lembaga  Pendidikan  Tinggi  mempunyai  dua  fakultas  atau bidang keilmuan, yaitu:
1) Fakultas ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Fakultas ini mengkaji beberapa bidang ilmu seperti: tafsir Al- Qur’an, hadis, ushul fiqh, nahwu/sharaf, balaghah, bahasa, fiqh dan sastra Arab.
2)  Fakultas  ilmu-ilmu  hikmah  (filsafat).  Bidang  kajian  fakultas  ini  meliputi,  mantiq, ilmu-ilmu  alam  dan  kimia,  musik,  ilmu-ilmu  eksakta,  ilmu  ukur,  falak,  ilmu-ilmu teologi, ilmu hewan, ilmu-ilmu nabati, dan ilmu kedokteran. 11
Turunnya  SKB  tersebut  dilanjutkan  dengan  langkah  cepat  Kemenag  yang memberikan kesempatan luas pada PTAI untuk melakukan percepatan alih status dari Sekolah Tinggi ke Institut dan  Universitas.  Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nur
9 Ibid. 154
10 Sudiyono, Manajemen Pendidikan Tinggi (Jakarta: PT. Aneka Cipta, 2004). 24 11 Abudin Nata, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001). 24
Syam  mejelaskan  bahwa,  saat  ini  Kemenag  RI  memiliki  74  Perguruan  Tinggi  Islam Negeri yang terdiri dari 6 Universitas, 14 Institut dan 54 Sekolah Tinggi.
Nur Syam menegaskan bahwa, tantangan yang saat ini dihadapi oleh PTAI saat adalah masih adanya dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Sebab itu, ilmu agama  harus  terintegrasi  dengan  ilmu  umum  dan  kebutuhan  saat  ini.  Beralih  status dari Sekolah Tinggi ke Institut, kemudian dari Institut ke Universitas menjadikan PTAI mempunyai  mandat  lebih  luas  untuk  melakukan  pengembangan  dalam  rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Lulusan PTAI langsung bisa masuk dalam dunia kerja  yang  dibutuhkan.  Bukan  hanya  menguasai  ilmu  agama,  lulusan  PTAI  harus mampu  menguasai  bidang  lainnya.   Untuk  memuluskan  keinginan  ini,  Ditjen Pendidikan  Islam  sudah  menyusun  penyesuaian  kurikulum  untuk  menjawab tantangan itu. Dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan dan program magang kerja pada tiap mahasiswa PTAI. 12

## 1. Solusi Dikotomi Ilmu di Perguran Tinggi Islam
Paling  tidak  kita  dapat  menyimpulkan  secara  sederhana  mengenai  penyebab terjadinya dikotomi ilmu tersebut;
Pertama, penyebab  hulu  yaitu  akomodasi  kepentingan  penjajahan  Belanda untuk  menjauhkan  bangsa  Indonesia  dari  cerdas  dan  paham  ilmu  umum  dan membiarkan  mereka  senantiasa  dalam  kebodohan.  Karena  penjajah  benar-benar menyadari  bahwa  peningkatan  kecerdasan  bangsa  yang    dijajah  akan  mengancam kepentingan penjajah.
Kedua ,  hegemoni dari  proses  Sekularisasi  di  Barat. Dimana Barat menjauhkan negara  dan  kehidupan  dari  nilai-nilai  agama.  Agama  harus  berada  du  ruang  privat yang  tidak  ada  kaitannya  dan  tidak  boleh  berurusan  dengan  ruang  publik.  Peran agama  di  Barat  di  nihilkan,  diasingkan,  dipinggirkan  dan  akhirnya  ditiadakan  sama sekali.
Berbeda  dengan  kepentingan  kolomialisme  diatas,  sejak  awal  Islam  tidak pernah mengenal istilah dikotomi ilmu. Sepanjang pendalaman dan penalran terhadap sumber  utama  agama  Islam  yaitu,  Al-quran  maupun  Hadits  kita  tidak  menemukan baik  secara  tersirat  apalagi  tersurat  satu  dalilpun  mengenai  dikotomi  ilmu.  Justru
sebaliknya  Islam  mengajarkan  umatnya  untuk  menuntut  ilmu  tanpa  membeda- bedakannya. Dalam al- Qur’an Allah berfirman(QS. Al-Mujadalah [58]: 11).[22]:
تاجرد ملعلا اوتوأ نيذلاو مكنم اونمآ نيذلا الله عفري
Ayat  di  atas  menjelaskan  motivasi  lebih  dan  dorongan  kuat  agar  umat  Islam menjadi ‘alim yang  disediakan  posisi  tinggi  yang  bertingkat-tingkat.  Umat Islam tidak cukup beriman tapi juga harus berilmu.
Hal ini dikuatkan oleh Nabi Saw juga bersabda:
ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط
Artinya; “Menuntut ilmu wajib bagi setiap Muslim (lelaki maupun perempuan) ” .
Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa;
اهدجو نىأ اهطقتليلف نمؤلما ةلاض ةمكلحا
Artinya; Hikmah  (ilmu)  adalah  barang  mukmin  yang  hilang,  maka  pungutlah dimanapun ditemukan .
Azyumardi  Azra  menjelaskan  upaya  Perguruan  Tinggi  Islam  dalam menyelesaikan  konflik  tersebut.  Dia  membaginya  dalam  tiga  model; Pertama ,  model sistem dan subtansi keilmuwan ditempatkan dalam satu atap. Dengan cara ilmu-ilmu umum  dilmbagakan  pada  Fakultas  umum,  sedangkan  ilmu  agama  pada  Fakultas Agama seperti yang terjadi di Universitas Al-Azhar, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah dll.
Kedua ,  model yang dibangun atas gagasan Islamisasi ilmu Al-Faruqi dan Syed Muhammad  Naquib  Al-Attas  seperti  yang  terlihat  di  Universitas  Antar  Bangsa Malaysia maupun Pakistan.
Ketiga ,  model  yang  dikembangkan  oleh  IAIN  atau  UIN  yang  menempatkan ilmu agama sebagai inti sedangkan ilmu umum adalah suplemen. 13
Dalam  bukunya  tersebut  Azyumadi  lebih  memilih  proses  integrasi  yang dilakukan oleh UIN dibandingkan dua model pertama. Menurutnya, Model pertama secara subtansi masih memberlakukan dikotomi karena masih ada pemisahan Fakultas Agama dan Umum. Sedangkan konsep Islamisasi  ilmu yang disampaikan oleh Ismail Al-Faruqi dan Al-Attas dianggap masih abstrak dan penuh dengan persoalan.
13 Azyumardi  Azra, Paradigma Baru Pendidikan  Nasional,  Rekonstruksi  Dan  Demokratisasi (Jakarta: Kompas, 2006). 15-16
Ditambah  lagi  pembukaan  jurusan  umum  di  UIN,  program rekrutmen  besar- besaran tenaga pengajar yang kebanyakan adalah lulusan PTN umum, akhirnya secara tidak  langsung  menambah  masalah  baru.  Sebab  secara  metodologis  dan  keilmuan, para dosen-dosen baru tersebut jelas berbeda dengan pola dan sistem berpikir tentang ilmu-ilmu  keagamaan  yang  dikembangkan  di  UIN.  Yang  tentu  hal  ini  dapat menimbulkan gap dan  pertentangan  antara  dosen  agama  dan  umum.  Paling  tidak, dapat menyebabkan kebingungan di antara mahasiswa.
Sedikit  contoh,  misalnya  bila  ada  seorang  dosen  menyatakan  bahwa  sumber ilmu adalah indera dan metodenya adalah observasi, sementara yang lain menyatakan sumbernya  adalah  intuisi  ( kasyf )  dan  pembersihan  hati  ( riyadlah )  merupakan metodenya. Maupun bila ada dosen menjelaskan bahwa ilmu yang di gelutinya netral, empirik  yang  tidak  kaitannya  dengan  agama,  sementara  di  lain  sisi  dosen  satunya menjelaskan  bahwa  tidak  ada  satupun  disiplin  ilmu  yang  netral  dan  lepas  dari pantauan teks suci. 14 Kenyataan itu benar-benar terjadi nyaris di semua UIN, termasuk UIN Jakarta sebagaimana disinyalir Mulyadhi Kartanegera. 15
Persoalan ini sangat serius yang bisa menimbulkan confussion of knowledge yang besar di ingatan mahasiswa, dan harus segera diselesaika. Untuk mengatasi persoalan tersebut  beberapa  solusi  ditawarkan.  Imam  Suprayogo  ( Rekonstruksi  Paradigma Keilmuan Perguruan Tinggi Islam ), menjelaskan salah satunya. Menurutnya, pihak-pihak pimpinan  Universitas  Islam  Negeri  sebenarnya  sudah  merumusan  dan  membuat langkah  penyelesaian.  Imam  memperkenalkan  solusi  yang  di  beri  nama  “ program integrasi  ilmu  pengetahuan” dengan “pohon  ilmu”  sebagai  gambaran  yang menjelaskan  penempatan  dan  pengembangan  posisi  ilmu  agama  dan  ilmu  umum. Dalam pohon ilmu ini, al-Qur`an dan al-Hadits ditempatkan sebagai hasil eksperimen dan penalaran logis yang bersam-sama menjadi sumber inspirasi keilmuan, sehingga tidak  sikap  dikotomis  terhadap  ilmu  agama  dan  umum  akan  dapat  di  hilangkan karena masing-masing bersandar pada sumber yang sama.
14 Ahmad Taufiq Abdurrahman, “Rubrik Fokus,” Majalah Qolam , 2008.
15 Mulyadhi, Membangun Kerangka Ilmu Perspektif Filosofis Dalam Komaruddin Hidayat Dan Prasetyo Hendro Prasetyo (Ed) Problem Dan Prospek IAIN (Jakarta: Depag, 2000).
Pohon ilmu tersebut dilukiskan seperti gambar dibawah ini
Dalam  hal  ini,  UIN  Malang  mengajukan  usulan  yang  cukup  esensial  dan berbeda dengan UIN lainnya. Lewat usaha integrasi tersebut, Imam Suprayogo dapat memberikan nuansa berbeda pada proses pengajaran di UIN Malang.  Integras antara ilmu  agama  dan  umum  pun  juga  antara  tradisi  Pensatren  dan  Pendidikan  Modern. Karena  UIN  Malang  sangat  menyadari  bahwa  proses  perubahan  dan  kemodernan tidaklah  dilakukan  dengan  cara  pengahapusan  tradisi  klasik  yang  baik.  Ungkapan Filosofis penuh hikmah menyatakan;

## يمدقلا ىلع ةظفالمحا
حلصلأا ديدلج ذخلأاو لحاصلا
Artinya; menjaga  tradisi  klasik  yang  baik,  serta  memadukannya  dengan  tradisi  baru yang lebih baik .
Namun penting kiranya menegaskan jika integrasi tersebut tidak hanya sebatas labelisasi yang tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap  pemberian solusi dari problem pelajar. Justru menurut Penulis upaya islamisasi ilmu yang digagas oleh Al-Faruqi  dan  dikembangkan  oleh  Syed  Muhammad  Naquib  Al-Attas  (SMN)  lebih mendasar  dan  jelas.  Dalam  bukunya,  Islam  and  Secularism  SMN  menjelaskan, persoalan  utama  yang  dialamai  oleh  muslim.  SMN    adalah; The  Confiussion  of Knowledge (kerancuan  ilmu), The Loss of  Adab (krisis  Adab)  dan The Loss of Leadership (krisis kepemimpinan).
Tantangan yang terbesar dalam umat manusia saat ini adalah tantangan ilmu, yaitu  ilmu  yang  sudah  mengalami  westernisasi  dengan  menghilangkan  tujuan, merubah  tatanan  ilmu  yang  ada  dengan  pola  sekular  dan  paham  skepitisme  yang berujung  pada  keraguan.  Hal  ini  sangat  bergeser  jauh  dari  tugas  ilmu  yang seharusnya.  Pada  hakikatnya,  ilmu  bertugas  untuk  menciptakan  keadilan, mewujudkan ketenangan dan kedamaian bukan malah justru menimbulkan confussion dan chaos minded, kekacauan intelektual, dan meningkatkan keraguan (doubt) .
Al-Attas  melanjutkan,  solusi  untuk  menjawab  masalah  tersebut  yaitu menjelaskan  secara  terperinci  mengenai  klasifikasi  ilmu,  meliputi Fardlu Kifayah dan Fardlu ‘Ain , hakikat ilmu, hakikat manusia sebagai objek dari ilmu. Semua dikontruksi dalam wadah bernama pendidikan. Sehingga perumusan tentang devinisi dan tujuan pendidikan  menjadi  sangat  penting.  SMN  menguraikannya  dengan  sangat  lengkap; Pendidikan adalah penyerapan dan menanamkan adab pada manusia. Adapun tujuan utama  pendidikan  Islam  bukan  hanya  sebatas  pengembangan  intelektual  atas  dasar manusia  sebagai  warga  negara,  yang  identitas  kemanusiaannya  hanya diukur  sesuai dengan  perannya  dalam  kehidupan  bernegara,  melainkan  tujuannya  adalah mengembalikan  manusia  kepada  fitrah  penciptaannya  ( fithratallahi alladzi fatharan nas ‘alaiha ).  Sebuah  rumusan  tujuan  pendidikan yang  esensail  dan  universal  tidak  hanya terikat  pada  kewarnegaraan  namun  berlaku  umum  pada  kemanusiaan  yaitu mewujudkan manusia baik ( a good men ) as men bukan hanya a good citizen , yang punya dua  tugas  penting  sebagai  hamba  Allah  ( ‘a bdullah )  untuk  mengikhlaskan ‘ubudiyyah dan sebagai khalifah di bumi ( k halifah fil ‘ardh ) untuk melakukan ‘imarah .
Semua  itu  dirumuskan  dalam  kerangka  Universitas  atau  Perguruan  Tinggi yang menjadi pusat tertinggi penyelesaian masalah diatas. Jika Universita dapat benar- benar mengintegrasikan atau mengislamkan kata kunci kebangkitan yaitu, ilmu maka semua persoalan akan selesai.
Dan inilah yang menjadikan Islam menemukan kepastian tujuan yang selaras dengan  tujuan  akhirnya  melalui  ilmu  dan  klasifikasinya  yang clear ,  sehingga  dapat mencapai  kemajuan.  Tidak  seperti  Barat  yang  kebingungan  menemukan  tujuan akhirnya sehingga tidak dapat mengalami kemajuan.
Karena bagi SMN, kebangkitan harus dimulai dari kesadaran bukan peniruan membabi buta dan teriakan logan kosong;
Hanya  jika kesadaran  dapat  brubah  menjnadi  kebangkitan  yang  sepenuhnya, dengan  bantuan  matahari  ilmu,  maka  di  sana  akan  muncul  di  kalangan  kita, laki-laki  maupun  perempuan,  dengan  kematangan  spiritual  dan  intelektual serta  integritas,  yang  akan  memerankan  perannya  dengan  kebijaksanaan  dan keadilan dalam menjunjung tinggi kebenaran. …Karena apa yang telah hilang tidak akan di peroleh melalui peniruan yang membabi buta dan teriakan slogan kosong  dengan  bunyi  bising  pembangunan  yang  memekakan  ;  mereka  akan paham bahwa pembangunan tersebut tidak harus melibatkan kesesuaian islam dengan fakta-fakta dari peristiwa masa kini, yang telah jauh menyimapang dari jalan yang benar. 16
Penjelasanan  diatas  menerangkan  bahwa  dikotomi  adalah  warisan  Kolonial Belanda  yang  sudah  mengakar  dan  mencengkram  selama  ratusan  tahun.  Perguran Tinggi  sebagai  tujuan  utama  dari  proses  Pendidikan  yang  dimulai  dari  pendidikan Dasar  hingga  Menengah,  mempunyai  peran  dan  tanggung  jawab  utama  untuk menyelesaikan problem yang dihadapi bangsa.
Persoalan  utama  bangsa  adalah  persoalan  ilmu, The  Confusion  Of  Knowledge yang darinya melahirkan krisis Akhlak, The Loss of Adab, dan krisis kepemimpinan, The Loss  of  Leadership .  Terdapat  tiga  model  Perguruan  Tinggi  yang  berupaya menyelesaikan  konflik  ilmu,  baik  yang  hanya  dengan  membaginya  berdasarkan Fakultas ilmu Agama dan umum, atau model Integrasi corak IAIN/ UIN yang masih menyisakan persolan dan penjelas, maupun model islamisasi  ilmu pengetahuan cara Al-Faruqi dan Syed Narquib Al-Attas yang juga masih memerlukan perwujudan.
Perubahan  harus  dilakukan  dengan  rekonstuksi  dan  penentuan  model  yang pas  dan  jelas  melalui  usaha  yang  keras  dan  tiada  henti  terhadap  pembenahan paradigma  dan  penghapusan  trauma  masyarakat  terhadap  dikotomi  imu  karena sudah ter-stigma oleh warisan  penjajah tersebut.
Islam tidak pernah mengenal dikotomi ilmu, Islam hanya mengenal klasifikasi berdasarkan  urutan  dan  tahapan  pembelajaran,  dimulai  dari  yang Farlu  ‘Ain dan Fardlu Kifayah .  Urutan  dan  tahapan  tersebut  sangat  penting  diberlakukan  oleh  setiap model  Pendidikan  Islam  khususnya.  Karena  hal  tersebut  terkait  dengan  perumusan
16 Syed Naquib Al-Attas, Islam Dan Sekularisme (Bandung: Institut Pemikiran dan Pembangunan Islam (PIMPIN), 2011). Xix-xxx
tujuan  serta  vnisi    dan  misi  Pendidikan  yang  dapat  memberikan  konstribusi  kepada manusia.
Semua  itu  diaplikasikan  di  lembaga yang  disebut  Universitas atau  Perguruan Tinggi  Islam  sebagai  puncak  dan  poros  penentu  nasib  para  kaum  terdidik  di  masa depan. Perguruan  Tinggi yang dapat mencetak generasi beriman, takwa, punya ilmu pengetahuan  yang  luas  biasa,  mampu  menjadi  solusi  terhadap  setiap  persoalan, mempunyai skill dan kemampuan, juga berakhlak mulia.

## Penutup
Islam  tidak  pernah  mengenal  dikotomi  ilmu  ( tafriqh ),  Islam  hanya  mengenal klasifikasi  ( taqsîm )  berdasarkan  urutan  dan  tahapan  pembelajaran,  dimulai  dari yang fardlu ‘ain dan fardlu kifayah . Para ulama, tokoh sudah merumuskan beberapa solusinya dimulai dari peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan tahun 1950, beberapa  regulasi  lain  melalui    rumusan  sisdiknas  tahun  2003  dan  Peraturan Pendidikan Tinggi, dilanjutkan beberapa tawaran solusi berupa gagasan dan ide mulai dari skema pohon ilmu gagasan Imam Suprayogo UIN Malang atau integrasi tawaran ide integrasi Ayzumardi Azra di UIN Jakarta ataupun gagaran ideal Naquib Al-Attas berupa Islamisasi. Dalam kajian ini, penulis melihat bahwa tawaran ide islamisasi lebih mendasar dan  tepat menyelesaikan untuk masalah dikotomi.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman, Ahmad Taufiq. “ Rubrik Fokus. ” Majalah Qolam , 2008.
Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum . Jakarta: Granit, 2004.
Al-Attas, Syed Naquib. Islam Dan Sekularisme . Bandung: Institut Pemikiran dan Pembangunan Islam (PIMPIN), 2011.
Awaluddin. “ Pendidikan Sufistik Kadirun Yahya Dan Implementasinya Di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan. ” Universitas Ibn Khaldun Bogor,
2017.
Azra, Azyumardi. Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi Dan Demokratisasi .
Jakarta: Kompas, 2006.
Hasbullah. Otonomi Pendidikan . Jakarta: PT. Grafindo Persada, n.d.
Mulyadhi. Membangun Kerangka Ilmu Perspektif Filosofis Dalam Komaruddin Hidayat Dan Prasetyo Hendro Prasetyo (Ed) Problem Dan Prospek IAIN . Jakarta: Depag, 2000.
Nata, Abudin. Sejarah Pendidikan Islam . Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001.
——— . Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan . Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.
Rusydiyah, Evi Fatimatur. “ Analisis Historis Kebijakan Pendidikan Kementrian Agama RI Masa KH. A. Wahid Hasyim. ” Al-Ibroh 2, no. 1 (2017).
Sudiyono. Manajemen Pendidikan Tinggi . Jakarta: PT. Aneka Cipta, 2004.
Surakhmad, Winarno. Pendidikan Nasional Strategi Dan Tragedi . Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009.
Syafri, Ulil Amri. “ Analisis Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur ’ an Ber-Lafadz ‘ Yâ Âyyuhâ Al- LadzînaÂmanû. ’” https://insists.id/metodologi-pendidikan-akhlak-dalam- perspektif-al-quran-1/.
“ Pendidikan Dunia Kampus. ”
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-
kampus/13/03/13/mjlga3-ptain-sulit-bersaing-dengan-perguruan-tinggi-lain.