## PaKMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)
https://journal.yp3a.org/index.php/PaKMas ISSN Media Elektronik 2808 – 0920 Vol. 2 No. 2 (November 2022) 310-316 Doi: 10.54259/pakmas.v2i2.1260

## Perancangan Manajemen Bumdes dalam Meningkatkan Perekonomian Desa di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas
Suryoto 1 , Oti Kusumaningsih 2 , Devit Bagus Indranika 3 , Anggara Setya Saputra 4 , Ranjani 5 1,2,3,4,5 Universitas Wijayakusuma, Purwokerto, Indonesia Email : 1 suryoto@unwiku.ac.id, 2 otikusumaningsihfisip@gmail.com, 3 devitbagus@gmail.com,
4 anggara@unwiku.ac.id, 5 ranjani@unwiku.ac.id

## Abstract
The  existence  of  Law  Number  6  of  2014  concerning  Villages  makes  the  village  a  strategic  autonomous region. This can be a challenge for the village to take advantage of all the potential that exists, especially in improving the economy of the community. BUMDes is one of the efforts to improve the village economy. BUMDes is considered a business entity that supports the village economy if it is managed properly. But in  reality,  BUMDes  in  Indonesia  are  still  far  from  expectations.  The  problem  that  often  arises  is  in  the management  of  BUMDes  itself,  especially  in Beji  Village, Kedungbanteng  District,  Banyumas  Regency. The service method used is a focus group discussion (FGD) technique where the method uses qualitative data  collection  conducted  by  means  of  interviews  guided  by  a  moderator.  The  results  shown  are  the response and support for every aspect, namely from the village government, community leaders and the general public. This is the first step and strategy in stimulating the community to achieve the goals of this service.  The  Beji  Village  BUMDes  management  design  has  begun  to  be  initiated  again  with  more professional and credible management so that the functions and roles of BUMDes can run according to the expectations of all parties. This is indicated by the re-recruitment of BUMDes managers in accordance with the standards. In addition, Beji Village BUMDes management has been systematized and structured, starting  from  the  preparation  of  BUMDes  planning,  BUMDes  management  to  BUMDes  reporting  and accountability forms.
Keywords: Business Manajemen, Bumdes, Village Economy.

## Abstrak
Adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat desa menjadi wilayah otonom yang strategis.  Hal  tersebut  dapat  menjadi  tantangan  bagi  desa  untuk  memanfaatkan  segala  potensi  yang  ada terutama  dalam  peningkatan  ekonomi  masyarakatnya.  BUMDes  menjadi  salah  satu  upaya  dalam peningkatan perekonomian desa. BUMDes dianggap sebagai badan usaha penopang perekonomian desa apabila dikelola dengan baik. Tetapi pada kenyataannya BUMDes di Indonesia masih jauh dari harapan. Permasalahan yang seringkali muncul adalah pada manajemen BUMDes itu sendiri khususnya di Desa Beji Kecamatan  Kedungbanteng  Kabupaten  Banyumas.  Metode  pengabdian  yang  dilakukan  menggunakan teknik focus group discussion (FGD) di mana metode tersebut menggunakan  pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan cara wawancara dengan dipandu oleh seorang moderator. Hasil yang ditunjukkan adalah adanya tanggapan dan dukungan setiap aspek yaitu dari pemerintah desa, tokoh masyarakat maupun masyarakat umum. Hal tersebut menjadi Langkah awal dan strategi dalam menstimulus masyarakat demi tercapainya tujuan dari pengabdian ini. Perancangan manajemen BUMDes Desa Beji mulai dirintis kembali dengan kepengurusan yang lebih professional dan kredibel agar fungsi dan peran BUMDes dapat berjalan sesuai harapan semua pihak. Hal tersebut ditunjukkan dengan perekrutan kembali pengelola BUMDes yang sesuai dengan standar Selain itu manajemen BUMDes Desa Beji sudah tersistem dan terstruktur mulai dari penyusunan  perencanaan  BUMDes,  pengelolaan  BUMDes  sampai  bentuk  pelaporan  dan pertanggungjawaban BUMDes.
Kata Kunci: Manajemen Bisnis, Bumdes, Perekonomian Desa.
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 2 No. 2 (2022) 310 – 316
A . PENDAHULUAN
Manajemen  yang  baik  akan  dapat  menghasilkan organisasi  berjalan  secara  efektif  dan  efisien. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Osborne dan Gaebler (1999) yang menyatakan bahwa penerapan paradigma new public manajemen untuk meningkatkan  ekonomi,  efisiensi,  dan  efektivitas tercermin  dalam  manajemen  bisnis  pemerintah. Selain  itu  juga  didukung  Veblen  (1999:  23)  yang menyatakan  bahwa  manajemen  bisnis  pemerintah perlu  dilakukan  dengan  penerapan  prinsip  bisnis yang  mampu  mempengaruhi  pertumbuhan  dan tujuan  bisnis  dimana  dalam  pengelolaannya  dapat menanamkan  pandangan  dan  kebiasaan  berpikir sesuai alur bisnis. Hal tersebut menunjukkan bahwa perancangan  manajeen  dalam  suatu  organisasi menjadi  penting  dan  harus  dilakukan  untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
Munculnya Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang  desa  membuat  desa  memiliki  wewenang untuk  mengatur  sendiri  wilayahnya  termasuk  di dalamnya,  desa  dapat  membuat  badan  usaha  yang komersil yang dinamakan BUMDes yang menjalankan  usaha  di  bidang  ekonomi  maupun pelayanan  umum.  Selain  itu  adanya  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan  dan  Pengelolaan  BUMDes  semakin menegaskan  keberadaan  BUMDes  yang  memiliki tujuan  dalam  peningkatan  pendapatan  asli  desa (PADes)  dan  perekonomian  desa.  BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar  modalnya  dimiliki  oleh  Desa  melalui penyertaan  secara  langsung  yang  berasal  dari kekayaan  desa  yang  dipisahkan  guna  mengelola aset,  jasa  pelayanan  dan  usaha  lainnya  untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Saat ini BUMDes di Indonesia masih menunjukkan belum terkelola secara optimal. Hal tersebut seperti diungkapkan Zuhri dan Sri (2020) yang menyatakan  bahwa  Sinjai  Timur  Kab.  Sinjai menegaskan pengadaan BUMDes belum dilakukan secara  ideal.  Tidak  banyak  bukti  kegunaannya dalam  hal  meningkatkan  rasa  aman  masyarakat umum dari beberapa inisiatif baru-baru ini. Hal ini disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain komunikasi  yang  buruk  antara  BUMDes  dengan masyarakat umum serta pemerintah desa setempat, serta  buruknya  transparansi,  kapasitas  manajerial, legal standing, dan stagnasi ekonomi akibat disiplin penduduk  yang  buruk.  Sejalan  dengan  itu  Salihin (2021)  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa kinerja  BUMDes  di  Desa  Pejanggik  di  bawah standar, dan perekonomian masyarakat belum bisa banyak  ditingkatkan.  Hal  ini  disebabkan  oleh kurangnya dana, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya sumber daya manusia. Hal lain juga
diungkapkan  oleh  Riyantidan  dan  Hendri  (2021) yang  menyatakan  bahwa  BUMDes  Singajaya  telah berkontribusi  dalam  peningkatan  kesejahteraan masyarakat, namun pelaksanaannya belum dilakukan  secara  maksimal.  Keterbatasan  sumber daya manusia, landasan manajerial yang lemah, dan modal  yang  tidak  mencukupi,  semuanya  menjadi penghambat operasional perusahaan. Agar pengelolaan  BUMDes  Singajaya  dapat  dilakukan secara  efektif  dan  profesional,  diperlukan  peran pemerintah  dalam  mendidik,  mendampingi,  dan mensosialisasikan kepada masyarakat.
BUMDes  dapat  digunakan  sebagai  alat  dalam peningkatan  ekonomi  masyarakat  di  tingkat  desa khususnya di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten  Banyumas.  Pada  dasarnya  BUMDes dapat  dikategorikan  menjadi  empat  kategori tingkatan  yaitu  BUMDes  maju,  berkembang, tumbuh  dan  dasar.  Desa  Beji  memiliki  BUMDes dengan  nama  BUMDes  Mitra  Sehati.  Pada  tahun 2021  tercatat  bahwa  BUMDes  Desa  Beji  Mitra Sehati masih masuk dalam kategori BUMDes dasar (http://tkpkd.bappeda.jatengprov.go.id/). Hal tersebut  membuat  manajemen  BUMDes  di  Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas  harus  dapat  dirancang dengan baik.  Hal tersebut juga diungkapkan oleh Senjani (2019) yang menyatakan  bahwa  manajemen  BUMDes  masih sederhana  namun  telah  memiliki  rencana  untuk perbaikan  ke  depan.  Peran  BUMDes  untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa belum terlihat dikarenakan  beberapa  sistem  manajemen  yang belum memadai sehingga belum dapat diperhitungkan  secara  jelas  besaran  kontribusi BUMDes  dalam  PADes.  Strategi  yang  ditawarkan adalah pengelolaan BUMDes dengan 5 (lima) sistem manajemen yang diperbaharui yaitu sistem manajemen keuangan, pemasaran, produksi, distribusi dan sumber daya manusia.
Pengelolaan BUMDes yang tidak optimal juga akan mengakibatkan  peran  BUMDes  itu  sendiri  tidak dapat  dirasakan  oleh  masyarakat.  Hal  tersebut seperti  yang  diungkapkan  oleh  Sinaga  dan  Sarida (2020) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa BUMDes  Naga  Dolok  merupakan  BUMDes  yang pengelolaannya belum optimal. Hal ini mengakibatkan  dampak  BUMDes  tidak  dirasakan oleh masyarakat. Minimnya pembangunan BUMDes  disebabkan  oleh kurangnya  sumber daya manusia,  pemanfaatan  teknologi  yang  tidak memadai,  kurangnya  pendekatan  masyarakat, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.  BUMDes  Naga  Dolok  sebenarnya berpotensi  untuk  dikembangkan  karena  tidak  ada pesaing,  ada  dukungan  penyertaan  modal  dari pemerintah,  SDA  yang  masih  sangat  bermanfaat. Sejalan dengan itu Wardana dkk (2022) menyatakan bahwa pengabdian masyarakat ini telah
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 2 No. 2 (2022) 310 – 316
meningkatkan  keterampilan  dan  pemahaman pengelola  BUMDes  Retno  Sembodo  dan  warga desa  Baturetno  dalam  hal  tata  kelola  manajemen organisasi,  literasi  digital,  literasi  keuangan,  dan wawasan  kewirausahaan.  Dibangunnya  model panduan  pengelolaan  BUMDes  yang  dapat dijadikan  acuan  dalam  proses  transformasi  digital dan perluasan skala usaha unit usahanya merupakan makna  dari  hasil  layanan  ini.  Hal  tersebut menunjukkan  peran  aktif  beberapa  sektor  sangat penting dilakukan terutama di kalangan akademisi.
Begitupun di desa beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten  Banyumas,  beberapa  permasalahan yang  muncul  seperti  sumber  daya  manusia  yang tidak  berkualitas,  minimnya  pemahaman  tentang BUMDes,  kurang  mampu  memanfaatkan  potensi desa, dan pelaporan keuangan BUMDes yang tidak jelas. BUMdes di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas bahkan tidak bisa  beroperasi,  padahal  sejak  2016  BUMDes  ini sudah  didirikan.  Selain  itu  selama  lima  tahun terakhir  pelaporan  keuangan  di  BUMDes  tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut menjadi perhatian disemua sektor baik Pemerintah desa Beji maupun pengelola BUMDes Mitra Sehati untuk dapat merancang manajemen BUMDes yang baik, sehingga peran dan manfaat adanya BUMDes dapat dirasakan oleh semua pihak.

## B. PELAKSAAAN DAN METODE
Metode pengabdian yang digunakan adalah dengan metode  focus  group  discussion  (FGD)  di  mana metode FGD merupakan metode dengan pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan cara  wawancara  dengan  dipandu  oleh  seorang moderator.
1. Waktu dan Tempat.
Waktu  kegiatan  pengabdian  ini  dilaksanakan  pada bulan  Januari  sampai  dengan  bulan  April  2022. Tempat lokasi dilaksanakannya pengabdian di Desa
Beji Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten
Banyumas.
2. Prosedur Pelaksanaan
Pelaksanaan pengabdian ini menggunakan pendekatan focus group discussion (FGD) atau juga dapat disebut metode dan teknik pengumpulan data kualitatif  dengan  cara  melakukan  wawancara kelompok.  Dalam  FGD,  sekelompok  orang berdiskusi  tentang  suatu  fokus  masalah  atau  topik tertentu  dipandu  oleh  seorang  fasilitator  atau moderator.  FGD  merupakan  metode  dan  teknik pengumpulan  data  atau  informasi  yang  awalnya dikembangkan  di  dalam  penelitian  pemasaran, dalam  perkembangannya  kemudian  pemakaian FGD  dengan  cepat  meluas  pemanfaatannya  di dalam  ilmu-ilmu  sosial.  Manfaat  yang  diperoleh dari FGD adalah bahwa dalam waktu relatif singkat
(cepat)  dapat  digali  mengenai  persepsi,  pendapat, sikap, motivasi, pengetahuan, masalah dan harapan perubahan  berkaitan  dengan  masalah  tertentu. Pelaksanaan  FGD  secara  umum  dapat  dijelaskan dalam beberapa tahapan berikut ini:
a. Persiapan
Tim fasilitator memulai komunikasi secara informal dengan  peserta  yang  berguna  untuk  menjalin kepercayaan  dan  pendekatan.  Ruangan  yang memadahi  sangat  menentukan  kelancaran  diskusi, maka diperlukan ruangan yang nyaman.
b. Pembukaan
Fasilitator berfungsi sebagai pemandu diskusi yang memulai  dengan  melakukan  pemanasan  dan penjelasan tentang beberapa hal, seperti: sambutan, tujuan pertemuan, prosedur pertemuan dan perkenalan c. Pelaksanaan Selanjutnya  proses  diskusi  diserahkan  kepada seluruh peserta dengan hak suara yang sama. Peran fasilitator  hanya  mendampingi  diskusi  agar  tidak keluar  dari  jalurnya.  Dalam  hal  ini  peran  notulen sangat penting dalam merangkum jalannya diskusi.
d. Penutup
Fasilitator menyampaikan kesimpulan secara umum dari  seluruh  rangkaian  diskusi.  Berkenaan  dengan hal  itu  apabila  masih  ada  pertanyaan  atau  usulan tambahan, maka fasilitator perlu mendiskusikannya kembali dengan seluruh peserta tentang mekanisme pembahasan  lanjutannya,  sehingga  benar-benar diperoleh kesepakatan bersama.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  UU  No.  6  Tahun  2014  Pasal  1  ayat  6 disebutkan  bahwa  BUMDes  adalah  badan  usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal  dari  kekayaan  desa  yang  dipisahkan  guna mengelola  aset,  jasa  pelayanan  dan  usaha  lainnya untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat desa.  Pendirian  BUMDes  dimaksudkan  sebagai upaya  menampung  seluruh  kegiatan  di  bidang ekonomi  atau  pelayanan  umum  dikelola  oleh  desa atau kerjasama antar desa.
BUMDes  merupakan  usaha  desa  yang  bercirikan kepemilikan  kooperatif,  bukan  hanya  dimiliki  oleh pemerintah desa, masyarakat ataupun hanya dimiliki individu, melainkan menjadi milik pemerintah desa dan  masyarakat  (Eko,  2013).  Sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi  No.  4  Tahun  2015 tentang  Pendirian,  Pengurusan,  Pengelolaan  dan Pembubaran,  disebutkan  bahwa  pendirian  BUM Desa bertujuan untuk:
a.  Meningkatkan perekonomian desa
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 2 No. 2 (2022) 310 – 316
b.  Mengoptimalkan  aset  desa  agar  bermanfaat untuk kesejahteraan desa
c.  Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
d.  Mengembangkan  rencana  kerja  sama  usaha antar desa atau dengan pihak ketiga
e.  Menciptakan  peluang  dan  jaringan  pasar  yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
f.  Membuka lapangan kerja
g.  Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum,
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
i.  Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa
BUM  Desa  memiliki  peran  untuk  membantu pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian  desa  dan  PADes.  Dijelaskan  juga bahwa  BUM  Desa  dapat  menjalankan  usaha  di bidang  ekonomi  atau  pelayanan  umum  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Adapun hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk pengembangan  usaha  dan  pembangunan  desa, pemberdayaan  masyarakat  desa  dan  pemberian bantuan  untuk  masyarakat  miskin  melalui  hibah, bantuan  sosial  dan  kegiatan  dana  bergulir  yang ditetapkan dalam APBDesa.
Bisnis  yang  bisa  dilakukan  oleh  BUM  Desa menurut Eko (dalam Kemendesa 2015) diantaranya adalah sebagai berikut :

## 1. Serving
BUMDes  menjalankan  “bisnis  sosial”  yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik  kepada  masyarakat.  Dengan  kata  lain, BUMDes  ini  memberikan  social  benefits  kepada warga meskipun tidak memperoleh economic profit yang besar.
2. Banking
BUMDes  menjalankan  “bisnis  uang”,  yang memenuhi  kebutuhan  keuangan  masyarakat  desa dengan  bunga  yang  lebih  rendah  daripada  bunga uang  yang  didapatkan  masyarakat  desa  dari  para rentenir desa atau bank- bank konvensional.
3. Renting
BUMDes  menjalankan  “bisnis  penyewaan”  untuk melayani  kebutuhan  masyarakat  setempat  dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa.
4. Brokering
BUMDes  menjadi  lembaga  perantara  yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar agar  para  petani  tidak  kesulitan  menjual  produk mereka  ke  pasar  atau  BUMDes  menjual  jasa pelayanan  kepada  warga  dan  usaha-  usaha masyarakat.
5. Trading
BUMDes  menjalankan  bisnis  berproduksi  dan berdagang barang- barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan  masyarakat  maupun  dipasarkan  pada sekala pasar yang lebih luas.
6. Holding
BUMDes sebagai usaha bersama atau sebagai induk dari  unit-  unit  usaha  yang  ada  di  desa  dimana masing- masing unit yang berdiri sendiri- sendiri ini, diatur  dan  ditata  sinerginya  oleh  BUM  Desa  agar tumbuh usaha bersama.
Salah satu strategi dalam membuat stimulus kepada masyarakat,  maupun  pengelola  BUMDes  adalah dengan  dukungan  dari  setiap  aktor  tersebut, sehingga jalannya diskusi, sosialisasi dan pendampingan pada pengelola dan masyarakat serta pemerintah Desa dapat sesuai harapan. Hal tersebut didukung  hasil  pengabdian  masyarakat  oleh  Hatim dkk (2022) yang menyatakan bahwa hasil kegiatan pengabdian kubermas, kegiatan ini mendapat respon yang  cukup  baik  dari  pemerintah  desa,  Pengurus BUMDes hingga pemuda, sehingga para kelompok sasaran  PKM  meminta  untuk  di  dampingi  dalam kaitan  dengan  pengembangan  usaha  di  desa Babawae. Pemerintah dan pengelola BUMDes Desa Beji  tanggap  dan  merespon  dengan  baik  berbagai saran  dan  rekomendasi  yang  diberikan  oleh  tim, khususnya berkaitan dengan perancangan manajemen  BUMDes  di  Desa  Beji  Kecamatan Kedungbanteng  Kabupaten  Banyumas.  Diskusi dilakukan  oleh  beberapa  pihak  diantaranya  adalah Badan  Permusyawaratan  Desa,  RT/RW,  Tokoh Masyarakat,  dan  dari  pihak  Pemerintah  Desa. Berikut disajikan gambar pelaksanaan focus groaup discussion di Desa Beji.
Gambar 1. Pelaksanaan Focus Group Discussion di Desa
Beji
Perancangan  manajemen  BUMDes  Desa  Beji dimulai  dengan  dirintisnya  kembali  susunan kepengurusan  yang  lebih  profesional  dan  kredibel agar  fungsi  dan  peran  BUMDes  dapat  berjalan sesuai harapan semua pihak. Selain itu penyusunan jenis  usaha  BUMDes  dan  perencanaan  program kegiatan  dengan  mengembangkan  potensi  Desa Beji.  Perencanaan  adalah  pondasi  yang  harus dibangun BUMDes sebelum memutuskan apa yang harus  dilakukan.  Melalui  perencanaan,  BUMDes
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 2 No. 2 (2022) 310 – 316
dapat menetapkan visi dan misi, tujuan, dan strategi yang akan digunakan. Sejalan dengan itu Kurtz dan Boone  (2011)  menyatakan  bahwa  perencanaan bisnis meliputi deskripsi tujuan perusahaan, strategi yang digunakan untuk mencapainya, dan tolok ukur yang  digunakan  untuk  mengukurnya.  Baliga  dan Rodrigues (2015) menyatakan bahwa perencanaan bisnis  sangat  penting  untuk  mengenali  hasil potensial,  peluang  tak  terduga,  dan  hambatan potensial  agar  berhasil  menavigasi  lingkungan bisnis  yang  sangat  kompetitif.  Hal  serupa  juga diungkapkan  oleh  Suharyanto  dan  Hastowiyono (2014) yang menyatakan bahwa rencana bisnis atau business  plan pada  hakikatnya  adalah  gambaran tertulis tentang masa depan bisnis yang merinci apa, di mana, oleh siapa, dan bagaimana operasi bisnis akan dilakukan.
Menurut  Tripathi  dan  Reddy  (1991:  56)  untuk membuat perencanaan yang efektif maka diperlukan faktor- faktor sebagai berikut:
1. Coordination ,  proses  perencanaannya  rumit, terdiri  dari  banyak  rencana  utama  dan  turunan. Penting agar semua rencana ini sesuai, tidak hanya dalam hal konten dan tindakan tetapi juga dalam hal waktu.  Demikian  pula,  perencanaan  jarak  pendek dan jangka panjang harus sesuai.
2. Communication ,  perencanaan  terbaik  terjadi ketika setiap manajer di organisasi memiliki akses terhadap  informasi  yang  lengkap,  tidak  hanya berkaitan  dengan  perencanaan  wilayahnya  sendiri tetapi juga ke area lain.
3. Participation , partisipasi bawahan dengan atasan juga  merupakan  elemen  kunci  dalam  membuat perencanaan  yang  efektif.  Ini  meningkatkan pemahaman akan tujuan dan loyalitas bawahan dan membuat eksekusi rencana menjadi mudah
4 . Proper Climate , Iklim yang tepat, sangat penting bahwa  manajer  puncak  menetapkan  iklim  yang tepat  untuk  perencanaan.  Ini  melibatkan  minat perencanaan  di  antara  rangking  dan  arsip  manajer dengan menetapkan tujuan mereka.
Supriyanto  (2009)  menjelaskan  bahwa  sebuah rencana  bisnis  harus  memiliki  unsur-unsur diantaranya  adalah  ringkasan,  statement  misi, faktor-faktor  kunci,  analisis  pasar,  produksi, manajemen  dan  analisis  finansial.  Keuntungan Menyusun rencana bisnis adalah mengarahkan arah operasi perusahaan; menjamin kelangsungan usaha; mengasah  kemampuan  manajerial  Anda  di  dunia komersial; sebagai model bagaimana para pemimpin  perusahaan  harus  melakukan  operasi mereka; mengakui bahwa tidak akan terjadi apa-apa di perusahaan; sebagai alat komunikasi komersial; sebagai metode untuk mengurangi risiko komersial; memperluas peluang bisnis; membantu
memperoleh dukungan kredit modal bank; panduan pengawasan
Langkah  selanjutnya  adalah  memastikan  bahwa adanya ketersediaan sumber daya baik sumber daya manusia  maupun  sumber  daya  finansial  dengan membentuk struktur organisasi di dalam BUMDes. Hal  ini  diperlukan  agar  setiap  karyawan  BUMDes menyadari  peran  dan  tanggung  jawab  mereka  dan sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif. Seperti halnya  yang  diungkapkan  oleh  Hasibuan  (2007) yang  menyatakan  bahwa  manajemen  merupakan suatu upaya pengelolaan yang meliputi pemanfaatan sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  lainnya secara  efisien  dan  efektif  untuk  mencapai  tujuan. Bentuk  dari  pengorganisasian  BUMDes  Desa  beji adalah  dengan  Menyusun  struktur  organisasi  dan pengisian  personil  sumber  daya  manusia  yang mumpuni  serta  pemetaan  tugas  pokok  fungsi masing-masing  jabatan.  Tidak  hanya  sumber  daya manusia  tetapi  sumber  daya  finansial  juga  penting untuk  menjalankan  sebuah  BUMDes.  Hal  tersebut seperti  dinyatakan  oleh  Boone  dan  Kurtz  (2011) bahwa  perusahaan  perlu  terus  memperoleh, mempertahankan,  dan  menumbuhkan  modalnya, dan membutuhkan uang untuk berhasil. Hal serupa juga  diungkapkan  oleh  Sukasmanto  (2014)  yang menyatakan  bahwa  usaha  komersial  pemerintah desa  akan  berhasil  jika  dapat  bekerjasama  secara finansial dengan beberapa mitra.
Setelah adanya penyusunan perencanaan yang sudah dibuat fungsi pengawasan akan sangat penting. Hal tersebut  dilakukan  untuk  melihat  sejauh  mana pelaksanaan  BUMDes  dapat  berjalan  sesuai prosedur,  visi,  misi  dan  tujuan  BUMDes  yang ditetapkan.  Sehingga  fungsi  pengawasan  di  sini adalah bersifat berkelanjutan.
Salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban  pengelola BUMDes  adalah  dalam  bentuk  laporan  tertulis berupa  laporan  keuangan  tahunan.  Sejalan  dengan itu  Kurtz  dan  Boone  (2011)  menjelaskan  bahwa pelaporan  harus  dikembangkan  bersama  dengan sistem pemantauan dan audit untuk menginformasikan  organisasi  dari  semua  tindakan dan  pelaporan  diri  dengan  menginformasikan instansi pemerintah yang tepat jika terjadi kesalahan.
Pertanggungjawaban  tersebut  dapat  menciptakan suatu  transparansi  dalam  BUMDes.  Seperti  halnya diungkapkan oleh Fung (2014) yang mengungkapkan  bahwa  organisasi  dapat  mencapai transparansi dengan menggunakan praktik akuntansi yang akurat, mengungkapkan informasi perusahaan dengan  segera  dan  transparan,  mengungkapkan konflik  kepentingan  yang  melibatkan  pemegang saham  atau  direktur,  dan  tindakan  lainnya. Menciptakan  budaya  transparansi  adalah  langkah awal yang penting untuk mendapatkan kepercayaan, menurut  Fung  (2014).  Sejalan  dengan  Rosidin  dan
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 2 No. 2 (2022) 310 – 316
Fajriani  (2013)  menyatakan  bahwa  Prinsip transparansi  berhubungan  dengan  menumbuhkan kepercayaan  timbal  balik  antara  pemerintah  dan masyarakat  dengan  menyediakan  informasi  dan memastikan  bahwa  mudah  untuk  mengakses informasi  yang  benar  dan  memadai.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa transparansi perlu dilakukan.

## D. PENUTUP
Setelah  pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  ini, pengelola  BUMDes  Desa  Beji  dengan  didukung Pemerintah Desa Beji dapat merancang manajemen BUMDes  Desa  Beji  yang  lebih  terukur  terutama mengenai  manajemen  sumber  daya  manusia  dan manajemen  keuangan  BUMDes.  Selain  itu sinergitas  antara  pemerintah  Desa  dan  masyarakat ikut  berperan  dalam  pengawasan  pengelolaan BUMDes.  Rekomendasi  yang  dapat  diberikan adalah  peran  pemerintah  desa  dalam  sosialisasi kepada  masyarakat  dan  tokoh-tokoh  masyarakat untuk  merumuskan  kembali  jenis  usaha  dan tujuannya. Pemilihan personil pengelola BUMDes harus  didasarkan  pada  profesionalitas,  sehingga terciptanya  sumber  daya  manusia  BUMDes  yang baik.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Imu Politik Universitas Wijayakusuma  Purwokerto  yang  telah  memberi dukungan finansial terhadap pengabdian ini.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Baliga,  Ashwin  J.  dan  Lewlyn  L.  R.  Rodrigues. 2015.  “Business  Plan-The  Secret  to Success”.  The  International  Journal  of Business and Manajemen. Vol 3, Issue 4, Pp 210-2014.
Fung, Benjamin. 2014. “The Demand and Need for
Transparency  and  Disclosure  in  Corporate Governance”. Universal Journal of Manajemen. Volume 2, No.2 ,Pp 72-80.
Hasibuan,  Malayu  S.P  2007,  Manajemen  Sumber Daya  Manusia  Perusahaan.  PT  Aksara:
Bandung.
Hastowiyono  dan  Suharyanto.  2014.  Penyusunan Kelayakan Usaha dan Pengembangan Usaha BUM Desa. Yogyakarta : Forum
Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
Hatim.,  Salha,  M.,  Musdar,  M.  2022.  Identifikasi Potensi Ekonomi Mendukung Pengembangan  BUMDes  Desa  Bobawae Kecamatan Makian Barat Kabupaten Halmahera  Selatan.  Jurnal  Pengabdian Kepada Masyarakat, 11-17.
http://tkpkd.bappeda.jatengprov.go.id. Diakses pada 27 Oktober 2022 Pukul 22:00 WIB.
Kemendesa. 2015. Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha  Kolektif  Desa.  Jakarta:  Kementerian Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Kurtz,  David  L.  dan  Louise  E.  Boone.  2011.
Contemporary Business 14th Edition. United States Of America: John Wiley & Sons, Inc.
Osborne, David dan Ted Gaebler. 1999.
Mewirausahakan Birokrasi Mentransformasi Semangat  Wirausaha  ke  Dalam  Sektor Publik.  Jakarta  :  PT  Pustaka  Binaman Pressindo.
Riyantidan, I, N., Hendri, H, A. (2021). Optimalisasi Peran  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) Singajaya dalam Meningkatkan
Kesejahteraan  Masyarakat  (Studi  Kasus  di
Desa Bodas Kecamatan Watukumpul). Jurnal al-Idārah, 80-93.
Rosidin,Abidarin  dan  Anggraeni  Fajriani.  2003.
Reinventing  Governance  Demokrasi  dan Reformasi  Pelayanan  Publik.  Yogyakarta  : Andi Yogyakarta.
Salihin, A. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  sebagai  Upaya  Pengembangan Ekonomi  Masyarakat  Desa  Pejanggik.  Al- Intaj:  Jurnal  Ekonomi  dan  Perbankan Syariah, Vol. 7, No. 1.
Senjani,  Y.  P.  (2019).  Peran  Sistem  Manajemen pada BUMDes dalam Peningkatan
Pendapatan  Asli  Desa.  Kumawula  :  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 23-40.
Sinaga,  K.,  Sarida,  S.  2020.  Effective  BUMDes
Manajemen  Strategies  to  Improve  Village Economy in Naga Dolok Village, Simalungun  Regency.  Jurnal  Mantik,  2218- 2224.
Sukasmanto.  2014.  Rancang  Bangun  Bisnis  dan Pengelolaan BUM Desa. Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
Supriyanto. 2009. “Business Plan Sebagai Langkah Awal Memulai Usaha.” Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. Volume 6, Nomor 1, Pp 73-83.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi  No.  4  Tahun 2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan  dan Pengelolaan BUM Desa.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 2 No. 2 (2022) 310 – 316
Veblen, Thorstein. 1999. “The Theory of Business
Enterprise”. New York, C. Scribner's Sons, Pp 1-23. Wardana., Hafizh, F., Suhartanto. (2022). Scale Up Business  dan  Digitalisasi  Tata  Kelola BUMDes Retno Sembodo dalam Membentuk Kemandirian Ekonomi Masyarakat. Jurnal Pengabdian UNDIKMA: Jurnal  Hasil  Pengabdian  &  Pemberdayaan kepada Masyarakat, 178-189.