## PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DAN PATAH TITTI BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI DAERAH MASYARAKAT
GAYO ACEH TENGAH

## oleh:

## Putra Pratama
Hj. Yeti Kurniati

## ABSTRAK
Warisan adalah berpindahnya harta seseorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Sistem pembagian warisan dalam hukum adat Gayo, didasarkan pada sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak sistem pewarisan (patrilineal) yang mana kedudukan anak laki-laki mendapat lebih banyak bagiannya dari kedudukan anak wanita didalam pewarisan, tetapi pada kenyataannya sebagian masyarakat Gayo mengenal istilah patah titti (tidak ada pergantian tempat) yaitu ahli waris meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris, maka harta warisan pewaris tersebut yang seharusnya jatuh kepada cucu sebagai penganti bapaknya yang penerima warisan, tetapi hal tersebut tidak terjadi karena dianggap telah putus hubungan. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana pelaksanaan pembagian warisan di daerah masyarakat Gayo menurut hukum islam dan hukum adat dan berapa bagian yang akan diperoleh oleh ahli waris dalam sistem waris masyarakat Gayo. Hasil penelitian ini, bahwa pada penerapan hukum waris terhadap masyarakat Gayo khususnya patah titti sangat bertentangan dengan hukum islam dan belum diatur secara tegas didalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan perselisihan antara hukum islam dan hukum adat. Didalam hukum islam tata cara pembagian warisan telah secara jelas di atur dan ditegaskan setiap bagian yang diperoleh oleh ahli waris, dan pada hukum islam adanya pergantian tempat ahli waris, lain halnya dengan hukum adat Gayo Patah Titti. Seperti pada contoh kasus yang penulis teliti tersebut, merupakan contoh konkrit dimana patah titti mengakibatkan terputusnya hubungan silahturahmi dari dampak tidak di aturnya pembagian warisan hukum islam di masyarakat Gayo sehingga hak masyarakat Gayo sebagai Mukmin (orang Islam) tidak mendapatkan haknya berdasarkan hukum Islam.
Kata Kunci: Waris, Adat Masyarakat Gayo

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Manusia sebagai mahkluk hidup pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Peristiwa hukum tersebut menimbulkan akibat hukum yang berkaitan dengan pengurusan dan kelanjutan segala hak dan kewajiban yang dinamakan pewarisan. Pewarisan pada dasarnya merupakan suatu peristiwa hukum dimana meninggalnya seseorang yang menyebabkan peralihan atas hak-hak kebendaan dan segala harta kekayaan yang dimilikinya semasa hidupnya kepada ahli waris yang merupakan orang yang berhak atas peralihan hak-hak kebendaan dan segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia tersebut.
Pewarisan, di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur sistem pewarisan yang dapat diberlakukan, yaitu berupa Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Ketiga sistem hukum tersebut mempunyai perbedaan yang prinsipil misalnya antara hukum waris Islam dan hukum waris adat, berbeda dalam hal sistem
kekeluargaan, pengertian kewarisan, harta peninggalan ahli waris, bagian ahli waris, lembaga penggantian ahli waris. 1)
Hukum waris perdata adalah hukum warisan yang dilaksanakan ketika terbukanya warisan, ditandai dengan meninggalnya pewaris. Dalam hukum waris perdata untuk mewarisi harus adanya orang yang meninggal yang disebut dengan pewaris.
Hukum waris adat adalah keseluruhan peraturan hukum dan petunjuk-petunjuk adat, yang mengatur tentang peralihan maupun penerusan harta warisan dengan segala akibatnya baik dilakukan semasa pewaris masih hidup maupun sesudah meninggal dunia. Hukum waris adat mempunyai keistimewaan tersendiri, karena harta warisan sudah dapat dipindahkan, atau dialihkan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan hukum, pada waktu pewaris masih hidup dan pada umumnya tatkala pewaris sudah tua (tidak kuat bekerja lagi).
Sistem pewarisan adat dipengaruhi oleh sistem keturunan yang dianut dalam suatu masyarakat hukum adat. Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu:
1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita dalam pewarisan. Masyarakat adat yang menganut sistem Patrilinial ini seperti masyarakat adat daerah Gayo, Alas, Batak Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, dan Irian.
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan laki-laki didalam pewarisan. Masyarakat adat yang menganut sistem keturunan ini seperti Minangkabau, Enggano, Timor.
3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak dan ibu), dimana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam sistem pewarisan. Dianut oleh masyarakat adat Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. 2)
Hukum adat adalah hukum yang berlaku disuatu daerah. Meski mulai berlakunya tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi dapat dikatakan bahwa, jika dibandingkan dengan kedua sistem hukum lainnya (hukum islam dan hukum barat), maka hukum adatlah yang tertua umurnya. Pada dasarnya, “Hukum Adat” adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, tidak ada satupun uraian yang terinci dan jelas mengenai tujuan hukum adat. Namun kata-kata adat yang terdapat dalam masyarakatdapat disimpulkan bahwa “Hukum Adat” bertujuan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera. 3)
Hukum Kewarisan Islam di Indonesia adalah hukum waris yang bersumber kepada Al- Qur’an surat An-nisa ayat 7, 11, 12, 33, 176 dan hadits-hadist Rasullulah dengan hukum yang berlaku universal. Pembagian warisan secara Hukum waris islam telah diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Di dalam pasal 49 Undang-undang no 7 tahun 1989 no 1 ditentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara orang Islam. 4) Disini akan membahas tentang hukum kewarisan Islam dari salah satu daerah di Indonesia yaitu Aceh Tengah yang kebanyakkan di huni oleh masyarakat suku Gayo. Terdapat beberapa suku di aceh yakni suku Aceh, Gayo Alas, Gayo Lues, Gayo serbejadi dan beranekaragam suku yang ada di dataran tinggi Gayo yang memiliki budaya
1) Daud Ali. Hukum Islam. Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 208
2) Hilman Hadikusuma. Hukum Waris Adat. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003, hlm. 23
3) Daud Ali. Op. Cit hlm. 210
4) Dimyati Rusli. Bahan Penyuluhan Hukum, Departemen Agama RI. Jakarta, 2001, hlm. 163
yang berbeda, perbedaan itu adalah aset budaya bangsa yang menjadi potensi untuk mengembangkan budaya masyarakat.Orang Gayo berprinsip bahwa harus memegang norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, yang merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, sebagai pegangan masyarakat hidup sejahtera seperti menyampaikan “melengkan”( bahasa puitis ) atau berpesan sebagai suatu amanat dan nasehat orang tua dan sarak opatyang harus di pegang teguh dan dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga norma – norma dan kaidah –kaidah agama serta adat istiadat.untuk pada saat ini norma agam dan norma adat sama kedudukan masih setara. Masyarakat Gayo juga sangat menjunjung sistem kekeluarga dengan cara permusyawarahan dalam menyelesaikan pembagian warisan.
Sarak opat adalah Pemerintahan adat Aceh yang terdiri dari: Reje, Imem, Petue dan Rakyat, Reje adalah Raja yang menjadi kepala masyarakat hukum adat, memegang kekuasaan utama dalam menata kehidupan masyarakat. Imem adalah imam mempunyai peranan tertentu dalam adat gayo yang berkewajiban menegakkan norma-norma agama. Petue adalah tetua kampung yang berperan untuk senantiasa mengamati, menyelidiki (bahkan) mengetahui semua perkembangan yang terjadi dalam kampung tersebut. Rakyat bekerja untuk mengawasi ketiga sarak opat lainnya apakah ketiga tersebut sudah menjalankan tugasnya secara adat gayo.
Adat merupakanaspek dari budaya masyarakat. Adat adalah suatu kebiasaan, tata tertib yang hidupdi tengah-tengah masyarakat yang mempunyai ide yang sama. Adat timbul dimasyarakat dikarenakan manusia hidup berkelompok-kelompok. Setiap adat yang dimiliki bangsa indonesia tinggi nilainya menjadi suatu kebudayaan bangsa yang beraneka ragam, hal ini menimbulkan konsekuensi perbedaan adat istiadat dan kebudayaan antara suku bangsa, yang harus saling menghargai nilai–nilai kebudayaan. Dengan menghargai nilai–nilai kebudayaan antar suku bangsa akan menimbulkan integrasi, komunikasi, solidaritas yang tinggi. Adat menjadi suatu kebiasaan masyarakat Indonesia. adat merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang beragam suku bangsa, dan tiap adat di dunia ini memiliki kebiasaan yang berbeda–beda dengan yang lainnya.
Sistem pembagian warisan dalam hukum adat Gayo, didasarkan pada sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak sistem pewarisan (patrilineal) yang mana kedudukan anak laki-laki mendapat lebih banyak bagiannya dari kedudukan wanita didalam pewarisan. 5) Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada keturunannya. Proses itu telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. 6) Adat selaku sumber hukum bagi suku Gayo sejak zaman dahulu, tetapi kini sudah perlahan-lahan memudar dan hokum Islam membolehkan adat terus berjalan asal tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunah Rasul. Tidak semua masyarakat gayo patuh dengan adat yang selama ini telah diwariskan secara turun temurun. Umumnya masyarakat Gayo yang memiliki pemahaman agama yang baik sering kurang setuju dengan proses pembagian harta waris menurut adat Gayo yang berlaku.
Hukum Adat bertujuan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera. 7)
Tetapi pada kenyataan sebagian adat masyarakat Gayo mengenal suatu istilah patah titi (tidak ada penggantian tempat) yaitu ahli waris meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris, maka harta warisan pewaris tersebut yang seharusnya jatuh kepada cucu sebagai
5) Hilman Hadikusuma. Op. Cit . hlm. 23
6) R. Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat . Pradya Paramita. Jakarta. 1987, hlm.79.
7) Daud Ali. Op.Cit . hlm.210
pengganti bapaknya yang penerima warisan, tetapi hal tersebut tidak terjadi karena dianggap telah putus hubungan. 8)
Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan pokok identifikasi masalah yang akan di teliti dan dibahas secara lebih mendalam pada penelitian ini sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan di daerah masyarakat Gayo menurut Hukum Islam dan Hukum Adat?
2. Berapa bagian yang akan diperoleh oleh ahli waris dalam sistem waris masyarakat Gayo?

## TINJAUAN PUSTAKA
Menurut pakar hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro tahun 1976 yang mengatakan bahwa hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setela ia meninggal dunia (Pewaris), dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (ahli waris).
Sedangkan pada intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, menyatakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hal pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing- masing.
Saat membicarakan hukum waris ada beberapa unsur yang harus kita ketahui yaitu:
1. Pewaris: Orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun kewajibannya (hutang) kepada orang lain (ahli waris).
2. Ahli Waris: Orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban (hutang) yang ditinggalkan oleh pewaris.
3. Harta Warisan: Warisan yaitu segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, sawah, kebun dan emas maupun kewajiban berupa hutang.
Ada tiga hukum waris yang berlaku di indonesia, yaitu hukum waris adat, hukum waris islam, dan hukum waris perdata. Masing-masing hukum waris itu memiliki aturan yang berbeda-beda dan berikut penjelasannya secara umum.
Kompilasi Hukum Islam mengatur bagian warisan untuk anak perempuan dalam Pasal 176: “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama- sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”
Kompilasi Hukum Islam mengatur bagian warisan untuk Ibu dalam Pasal Pasal 178 : Ibu mendapatkan seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapatkan sepertiga bagian. Kompilasi Hukum Islam mengatur bagian warisan untuk ayah dalam Pasal Pasal 177 : Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapatkan seperenam bagian.
8) Hukum Patah Titi Dalam Kewarisan Aceh, http://konsultasiki.blogspot.com/2012/02/hukum-patah- titi-dalam-kewarisan-adat.html Diakses tanggal, 14 Januari 2018
Kompilasi Hukum Islam mengatur bagian warisan untuk saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki atau seayah dalam Pasal 182: Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedangkan ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.
Kompilasi Hukum Islam mengatur bagian warisan untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu dalam Pasal 181:
Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapatkan sepertiga bagian. Kompilasi Hukum Islam mengatur bagian warisan untuk Duda dalam Pasal 179 : Suami / Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan seperempat bagian.
Kompilasi Hukum Islam mengatur bagian warisan untuk Janda dalam Pasal 180 : Istri / Janda mendapat seperempat bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan seperdelapan bagian.

## PEMBAHASAN
Hukum Waris Islam Kewarisan menurut hukum Islam ialah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum. 9)
Hak waris bagi wanita maupun laki-laki, diatur dalam berbagai ayat seperti dalam Surat al-baqarah ayat 240 dan An-Nisaa’ ayat 7, 11, 12, 33, 176, yang mengatur tentang hak- hak seseorang dalam pewarisan.
Adapun dasar pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam yakni: Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 181, Pasal 182, Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 190, Pasal191.
Pembagian warisan menurut hukum waris Islam dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a) Dilakukan terlebih dahulu pembayaran utang-utang dari pewaris diselesaikan, termasuk biaya rumah sakit dan biaya pemakaman.
b) Pada saat pembagian warisan, dihadiri oleh pejabat Balai Harta Peninggalan dan dilakukan di depan notaris yang dipilih oleh ahli waris sendiri. Bila tidak ada kesepakatan tentang notaris mana yang dipilih, pengadilan agama menunjuk seorang notaris untuk pencatatan pembagian warisan tersebut.
c) Dibuat daftar harta benda warisan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tetap. Bila terdapat perubahan harta benda warisan, harus dinyatakan perubahannya itu dikuatkan oleh notaries.
d) Harta benda warisan di atas ditaksir nilainya oleh yang berkompeten di bidangnya.
e) Ahli waris yang satu terhadap yang lain dapat mengajukan pembatalan pembagian warisan atas pembagian warisan yang dilakukan dengan tekanan, paksaan, penipuan dan dapat menimbulkan kerugian hingga ¼ bagian yang dikarenakan kesalahan penaksiran nilai harta benda warisan.
9) Ibit Op.cit, hlm hlm.132
f) Apabila salah seorang ahli waris tidak memasukkan harta warisan dalam daftar warisan, diadakan pembagian warisan lanjutan.
g) Jangka waktu pembatalan adalah dalam rentang waktu tiga tahun sejak warisan dibagikan. Atas pembatalan ini, keadaan warisan kembali pada keadaan semula yang tidak terbagi, untuk kemudian diulangi kembali pembagian warisan seperti di atas. 10)
Yang menjadi ahli waris pada hukum islam yatu:
“Suami, Anak perempuan (kandung), cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah. Istri Dua anak perempuan atau lebih, dua cucu perempuan atau lebih, dua saudara kadung perempuan atau lebih, dua saudara perempuan seayah atau lebih. Ibu dan Saudara laki-laki seibu dua orang atau lebih. Ayah, Kakek, Cucu perempuan dari anak laki-laki, Nenek, Saudara perempuan dari ayah, dan saudara laki-laki dari ibu.”
Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud Ahli waris pengganti/penggantian tempat ahli waris adalah ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya sebagai ahli waris dapat digantikan oleh anaknya. 11)
Hukum Waris Adat Hukum waris adat yaitu hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas hukum waris, harta warisan, pewaris dan ahli waris serta bagaimana cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikan dari pewaris kepada ahli waris. 12) Sehingga pada hakikatnya hukum waris adat adalah penerusan dan pengoperan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Bentuk-bentuk sistem kekeluargaan
a. Sistem Kekerabatan Parental
b. Sistem Kekerabatan Patrilineal
c. Sistem Kekerabatan Matrilineal
Patah Titti Hukum patah titi adalah putusnya hubungan kewarisan antara kakek/nenek dengan cucu akibat ayah atau ibunya meninggal dahulu dari pewaris, didalam adat Gayo ahli waris patah titi ini sama sekali tidak mendapatkan sedikitpun harta yang di tinggalkan pewaris yaitu kakeknya dan lebih menyakitkan adalah putusnya hubungan keluarga diantara mereka yang menerima waris dan yang terkena patah titi. Dalam tradisi mayarakat Gayo istilah patah titi yaitu di mana pewaris meninggalkan anak dan cucu-cucu yang orang tuannya terlebih dahulu meninggal dunia dari pewaris, maka cucu-cucu itu (yang berarti cucu-cucu dari pewaris) tidak mendapatkan warisan karena dianggap telah patah titi . Bahkan status cucu tidak dapat menggantikan posisi orang tuanya yang lebih dulu meninggal dalam hal mewarisi harta kakek atau neneknya.
Patah titi sudah sangat dikenal dalam praktek hukum kewarisan adat Gayo, bahkan telah menjadi istilah “negatif” bagi anak-anak yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia dari kakeknya. Ungkapan-ungkapan berikut sering terjadi dalam masyarakat adat Gayo berkaitan dengan patah titi : 13)
10) Ibit. hlm.128 11 ) KHI Pasal 185 ayat 1, “ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.”
12 ) Hillman hadikusuma, Op-Cit, hlm, 7 13) Patah Titi Dalam Kewarisan Aceh, http://konsultasi-ki.blogspot.com/2012/02/hukum-patah-titi-dalam- kewarisan-adat.html Diakses tanggal, 14 Maret 2018
1. “Kamu tidak ada hak lagi, karena sudah patah titi ”. Maksudnya adalah, seorang paman mengatakan kepada seorang keponakannya bahwa ia tidak mendapatkan hak kewarisan apapun dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua pamannya (kakek dari keponakannya sendiri), sebab orang tua (saudara paman) keponakan itu sudah terlebih dulu meninggal dari kakeknya;
2. “Kita tidak ada hubungan lagi, karena kita sudah patah titi ”. Ungkapan seperti itu biasa diucapkan oleh seorang keponakan kepada pamannya, namun yang dimaksudkan bukan sekedar tidak ada hubungan hak kewarisan, akan tetapi tidak ada hubungan kekerabatan dengan pamannya, hal itu terjadi lantaran ia tidak mendapatkan hak kewarisan apapun dari harta kakeknya dengan sebab orang tuannya lebih dulu meninggal dari kakeknya;
3. “Kamu tidak bisa menuntut hak kewarisan, karena kamu sudah patah titi ”. Maksunya idalah, bahwa seorang cucu tidak boleh menutut hak kewarisan kakeknya, sebab orang tuanya lebih dahulu meninggal dari kakeknya, sedangkan orang tuanya ada saudara laki- laki yang masih hidup.
Ilustrasi di atas menggambarkan bahwa, pelaksanaan patah titi dalam hukum kewarisan adat Gayo memunculkan problematika hukum yang membutuhkan penelitian yang lebih mendalam dan sungguh-sungguh, khususnya tentang kenyataan hukum patah titi tersebut dan implikasinya terhadap penerapan prinsip-prinsip universal hukum kewarisan Islam.

## Contoh Pembagian Warisan Hukum Adat Pada Masyarakat Gayo
Contoh 1:
Bapak bahar adalah salah satu anak dari seorang ayah (Karim) dan seorang ibu (Supiah) yang telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Meninggalkan 1 unit rumah. Dan 9 orang anak yang telah memiliki keluarga Yaitu : Ke-1 A.Gunadi (laki-laki) Ke-2 A.Dar (laki-laki) Ke-3 I.Juna (perempuan) Ke-4 I.Kurniadi (perempuan) Ke-5 I.Lina (perempuan) Ke-6 A.Madi (laki-laki) Ke-7 A.Rita (laki-laki) Ke-8 A.Ani (laki-laki) Ke-9 I.Iko (perempuan)
Dari 9 anak tersebut di atas 5 berjenis kelamin laki-laki dan 4 berjenis kelamin perempuan. 1 unit rumah yang akan di bagikan, dibuat dengan kesepakatan dan musyawarah antara sesama, dengan menjual rumah tersebut seharga Rp.120.000.000. Jadi, 5 anak laki-laki x 2 bagian = 10 Bagian anak laki-laki 4 anak perempuan x 1 bagian = 4 bagian anak perempuan 10 bagian anak laki-laki + 4 Bagian anak perempuan = 14 bagian 1 unit rumah Rp. 120.000.000 / 14 bagian = Rp. 8.571.428,5714 Untuk anak laki-laki 10 bagian : Rp. 8.571.428,5714 x 10 = Rp. 85.714.285,714 Per anak laki-laki mendapatkan bagian Rp. 85.714.285,714 / 5 =Rp.17.142.857,143 Untuk anak perempuan 4 bagian : Rp. 8.571.428,5714 x 4 = Rp. 34.285.714,285 Per anak perempuan mendapatkan bagian Rp. 8.571.428,5715
Itulah cara pembagian harta warisan dengan menggunakan hukum islam bahwa bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan.
Untuk memastikan perhitungan benar, cukup menjumlahkan bagian keseluruhan anak laki- laki dengan keseluruhan anak perempuan :
Rp.85.714.285,714 + Rp.34.285.714,285 = Rp. 120.000.000.
Contoh 2:
Gambar 3.1 (satu)
Patah titi versi 1(satu)
Keterangan gambar, 1(satu):
Seorang anak (Tawardi) meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris (sahruddin) dan meninggalkan anak laki-laki (Haki) dan perempuan (Refy), harta dari pewaris yang berupa 1 rumah dan 1 hektar kebun, tidak dapat dibagikan kepada cucunya dikarenakan telah patah titi disebabkan orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari kakeknya. Cucu-cucu inilah yang dikatakan patah titi menurut pemahaman masyarakat Gayo selama ini. Jadi harta si pewaris hanya akan di bagika kepada anak Lk yang masih hidup (Juliandi) dan seorang istri (hasanah). Namun pembagian warisan secara adat ini dilakukan dengan cara musyawarah yaitu dengan kesepakatan si anak (Juliandi) dan ibu (hasanah), ibu (hasanah menutuskan akan memberikan 1 rumah dan 1 hektar kebun kepada anaknya (juliandi) namun dengan syarat si anak (juliandi) harus menjaga, merawat dan menafkahi kehidupan ibunya (hasanah) seumur hidup hasanah.
Pelaksanaan Pembagian Warisan Di Daerah Masyarakat Gayo Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Ada
Pelaksanaan pembagian warisan di daerah masyarakat gayo berdasarkan kompilasi hukum islam yang terdapat pada contoh di bab sebelumnya. Yaitu : Contoh 1 (satu): Pada contoh kedua diatas terlihat bahwa penyelesaian yang dilakukan yang tercantum pada bab sebelumnya menggunakan hukum Islam dengan rumah seharga Rp. 120.000.000, 5 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan dengan menghitung bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan.
5 anak perempuan x 2 bagian = 10 bagian anak laki-laki. 4 anak perempuan x 1 bagian = 4 bagian anak perempuan Karena didalam keluarga tersebut kedua orang tua telah tiada, maka tidak ada lagi bagian orang tua (ayah/ibu) yang dikeluarkan.
10 bagian anak laki-laki + 4 bagian anak perempuan = 14 bagian Jadi keseluruhan bagian yang di perhtiungkan adalah 14.
Pelaksanaan pembagian warisan ini dilaksanakan ketika kedua pewaris (ayah/Ibu) telah meninggal dunia dan pelaksanaan pembagian warisan ini dilakukan ketika melakukan musyawarah bersama ke-9 (sembilan) anak dari si pewaris. Dengan kesepakatan yang
diperoleh yaitu menjual 1 rumah peninggal orang tua mereka. Dengan harga 120.000.000. penjualan tersebut di tawarkan kepada seluruh anak yang akan menerima warisan dari rumah tersebut (kepada keluarga sendiri terlebih dahulu di tawar). Kemudian bapak A. Dar yang akan membeli rumah tersebut, dan menyerahkan uang bagian setiap ahli waris dengan jumlah yang telah di perhitungankan berdasarkan hukum Islam. Dengan mengikuti aturan Pasal 176 : “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama- sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”
Contoh ke-2 :
Dari contoh kedua yang penulis lihat yang mana telah terjadi hukum adat patah Titti di karenakan meninggalnya ahli waris terlebih dahulu dari si pewarisnya.
Terlihat bahwa patah Titti yang terjadi pada Tawardi yang meninggal dunia pada tahun 2012 sebelum pewaris meninggal tahun 2013, dengan meninggalkan 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan.
Setelah bapak Sahruddin meninggal tahun 2013, maka anakya yang bernama Juliandi menjadi pewaris tunggal, dikarenakan saudara laki-lakinya telah meninggal terlebih dahulu, menggangap ke dua keponakannya tidak dapat mengantikan tempat ahli waris tawardi dan memutuskan hubungan dengan kedua keponakannya. Hal tersebut di lakukan dengan musyawarah bersama ibunya, dan mendapatkan restu dari ibunya, sehingga semua warisan jatuh kepada Juliandi.

## Ahli Waris Serta Bagiannya dalam Sistem Waris Di Daerah Masyarakat Gayo
Pada contoh ke-1: diatas Ahli waris terdiri dari 9 orang: Ke-1 A.Gunadi (laki-laki) Ke-2 A.Dar (laki-laki) Ke-3 I.Juna (perempuan) Ke-4 I.Kurniadi (perempuan) Ke-5 I.Lina (perempuan) Ke-6 A.Madi (laki-laki) Ke-7 A.Rita (laki-laki) Ke-8 A.Ani (laki-laki) Ke-9 I.Iko (perempuan)
Terdiri dari 5 orang anak laki-laki dan 4 anak perempuan : a. Setiap anak laki-laki mendapatkan bagian 2 x bagian anak perempuan
b. Setiap anak perempuan mendapatkan 1 bagian.
Anak laki-laki:

## 1)
A. Gunadi
2)
A.Dar
3) A. Madi
4)
A. Rita
5)
A.Ani
5 orang anak laki-laki x 2 bagian = 10 Bagian untuk 5 orang anak laki-laki Anak perempuan :
1)
I.Juna
2) I. Kurniadi
3)
I. Lina
4) I. Iko
4 anak perempuan x 1 bagian = 4 bagian anak perempuan. Jadi bagian harta yang diperhitungan untuk 14 bagian. Contoh kasus ke-2 : Patah Titti Ahli waris :

## 1)
Istri
2) Juliandi 3) Haki

## 4)
Refy
Dari 4 ahli waris ini 1 istri (ibu) , 1 orang anak (juliandi), dan 2 orang cucu dari anak yang telah meninggal terlebih dahulu (haki dan refy) Berdasarkan pemahaman masyarakat Gayo tentang hukum adat Patah Titti tidak ada pergantian tempat bagi ahli waris yang telah meninggal dunia sebelum pewarisnya. Maka harta hanya di bagikan untuk 1 anak laki-laki (juliandi) dan seorang istri (ibu hasanah). Di karenakan ayah dari haki dan refy telah meninggal dunia.
Keadaan sang istri (ibu hasanah) yang telah usia lanjut maka harta seluruh warisan hanya dimiliki oleh juliandi sebagai anak tunggal.

## PENUTUP
Kesimpulan Bahwa pelaksanaan pembagian warisan di daerah masyarakat Gayo masih ada yang menggunaka cara hukum adat patah Titti bagi masyarakat yang tidak mengetahui aturan- aturan dalam hukum Islam, yaitu dengan memutuskan hubungan kewarisan antara kakek/nenek dengan cucu akibat ayah atau ibunya meninggal dahulu dari pewaris, namun ada juga masyarakat yang melakukan pembagian warisan secara hukum islam dengan mengikuti aturan KHI yang telah di tetapkan di Indonesia.
Pembagian warisan secara hukum adat patah Titti pada masyarakat Gayo bertentangan dengan hukum islam sebab belum diatur secara tegas didalam suatu peraturan perundang- undangan. Karena hal ini mengakibatkan perselisihan antara hukum islam dan hukum adat. Dalam hukum adat Patah Titti tidak ada pergantian tempat, sedangkan dalam hukum Islam pergantian tempat untuk ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu tetap mendapatkan bagian dengan cara memberikan warisan kepada cucu atau keturunan dari ahli waris yang telah meningggal dengan cara mewarisi warisan, walau pun jumlah yang diterima hanya sedikit tetapi tetap mendapatkan harta warisan dari kakeknya. Dalam hukum islam telah di
tentukan bagian untuk setiap ahli waris dan ada enam macam bagian ahli waris yang ditentukan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 11 dan 12.
Saran Di harapkan masyarakat Gayo dapat mengunakan hukum faraidh dalam pembagian warisan dan tidak mengunakan hukum adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Tentang masalah patah titti agat dapat lebih di sosialisasikan oleh pemerintah pada semua lapisan masyarakat Gayo, agar tidak terjadi lagi hukum patah Titti. Pada masyarakat Aceh umumnya dan masyarakat Gayo pada khususnya.

## DAFTAR PUSTAKA
a. Buku Ali, Daud. 1990. Hukum Islam . Jakarta: Rajawali Pers. Jakarta, 1990.
Fitra. Adi.2013. peengaruh hukum waris islam terhadap hukum waris adat pada masyarakat gayo aceh tengah. Usu. Medan.
Hadikusuma, Hilman. 2003. Hukum waris Adat. Bandung : Citra Aditya Bakti. Rusli, D. 2001. Bahan Penyukuhan Hukum. Jakarta: Departemen Agama RI Soepomo, R. 1987. Bab-Bab Tentang Hukum Adat . Jakarta: Pradya Paramita.
b. Perundang-undangan KHI Pasal 185 ayat 1, “ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.”
c. Lain-lain
Patah Titi Dalam Kewarisan Aceh, http://konsultasi-ki.blogspot.com/2012/02/hukum-patah- titi-dalam-kewarisan-adat.html Diakses tanggal, 14 Desember 2017