## ANALISIS PENGARUH TATA KELOLA  PERUSAHAAN,
ENVIRONMENTAL  SENSITIVITY,  FINANCIAL  DISTRESS,

## DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGUNGKAPAN SUKARELA PERUSAHAAN KELUARGA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
Serly*
*Program Studi Akuntansi, Universitas Internasional Batam Email: serly@uib.ac.id

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  the  effect  of  good  corporate  governance, environmental  sensitivity,  financial  distress,  and  earnings  management  on  voluntary disclosure  in  family  firms  listed  on  the  Indonesian  Stock  Exchange.  Voluntary  disclosure  is measured by good corporate governance (board activity, board size, non-executive directors, foreign ownership, government ownership, institutional ownership, mangerial ownership, and number  of  shareholders),  environmental  sensitivity , financial  distress,  and  earnings management  as  independent  variable.  Industry  type  and  firm  size  as  control  variable.  The data  used  in  this  study  are  the  annual  reports  of  non-financial  companies  listed  on  the Indonesian  Stock  Exchange.  The  target  population  consists  of  139  firms  or  695  firm-year observations of companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2011-2015. The  data  obtained  were  tested  with  panel  regression.  The  results  show  that  board  size, number  of  shareholders,  environmental  sensitivity,  and  firm  size  have  positive  significant impact  on  voluntary  disclosure. Institutional  ownership  and financial  distress  have  negative significant  impact  on  voluntary  disclosure.  In  contrast,  this  research  found  that  board activity,  non-executive  directors,  foreign  ownership,  government  ownership,  managerial ownership,  earnings  management,  and  leverage  have  no  significant  effect  on  voluntary disclosure.
Keywords:  Family  Firm,  Corporate  Governance,  Environmental  Sensitivity , Financial Distress, Earnings Management, Voluntary Disclosure

## PENDAHULUAN
Menurut International
Finance Corporation  World  Bank  Group (2011), bisnis  keluarga  mewakili  lebih  dari  70% keseluruhan  bisnis  serta  memainkan  peran penting  dalam  perekonomian  dan  tenaga kerja.  Berdasarkan  penelitian  sistematis  dan kuantitatif  yang  dilakukan  oleh  SWA  tahun 2011  dengan  menggunakan data  primer  dari 3.568  bisnis  keluarga  yang  terdaftar  di  bursa 10  negara  Asia.  Secara  keseluruhan  dari  10 negara  Asia,  diperoleh  data  bahwa  bisnis keluarga  menempati  posisi  sekitar  50%  dari seluruh  perusahaan  yang  terdaftar  dan  32% dari total sumber modal pasar.
Indonesia  merupakan  negara  dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan menduduki  peringkat  18  sedunia  dalam  hal
perekonomian.  Selain  itu,  Indonesia  adalah salah  satu  pasar  modal  di  Asia  yang  terus menarik investasi global dari berbagai negara (Darmadi & Sodikin, 2013).
Sebagian besar perusahaan di Indonesia merupakan perusahaan yang dimiliki  oleh  keluarga  atau  perorangan (Singapurwoko,  2013).  Berdasarkan  survei yang  dilakukan  oleh Price  Waterhouse Cooper (PwC)  pada  tahun  2014  mengenai perusahaan  keluarga  di  Indonesia,  diketahui bahwa  Indonesia  memiliki  lebih  dari  95% perusahaan keluarga. Dengan jumlah perusahaan  keluarga  yang  mendominasi, diperoleh  data  bahwa  perusahaan  keluarga tersebut  menguasai  sekitar  25%  produk domestik  bruto  (PDB)  di  Indonesia.  Hal  ini senada dengan pernyataan Claessens et al.
(2000)  yang  menyatakan  bahwa  perusahaan Indonesia  memiliki tingkat konsentrasi kepemilikan dan kontrol keluarga yang tinggi dibandingkan  dengan  negara-negara  di  Asia Timur lainnya.
Ağca  dan  Önder  (2007)  menyatakan bahwa transparansi dan keterbukaan informasi  merupakan  salah  satu  pilar  dalam tata kelola perusahaan. Pengungkapan informasi  secara  transparan  menunjukkan perusahaan  memiliki  tingkat  efisiensi  yang baik.  Agar  pengambilan  keputusan  ekonomi dapat  dilakukan  secara  tepat,  pengungkapan informasi  diharapkan  mampu  menjadi  acuan bagi  seluruh  pemegang  saham  termasuk pemegang  saham  minoritas.  Sebagai  sarana transparansi  dan  keterbukaan informasi  serta pencapaian  efisiensi,  pengungkapan  laporan keuangan  sebagai  faktor  yang  dianggap signifikan
Perusahaan berusaha
untuk
menampilkan  kondisi  dimana  perusahaan merupakan sebuah usaha yang memiliki good value dan good investment bagi para investor dalam  menanamkan  modal  mereka.  Untuk memperoleh kepercayan investor dan mempertahankan  asumsi going  concern , maka  informasi  yang  diberikan harus lengkap,  jelas,  dan  dapat  menggambarkan kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap  operasi  unit  usaha  tersebut  (Chariri &  Ghozali,  2013).  Sehingga  peningkatan pengungkapan  informasi  dianggap  penting bagi  perusahaan  dalam  menerapkan  praktek keberlangsungan usaha ( sustainable business )  dalam  memasuki  pasar  modal internasional (Ling & Lee, 2012).
Peraturan  mengenai  pengungkapan informasi  wajib  oleh  perusahaan  publik  di Indonesia  diatur  melalui  Badan  Pengawas Pasar  Modal  (BAPEPAM)  pada  peraturan KEP-431/BL/2012 tentang penyampaian laporan  tahunan  emiten  atau  perusahaan publik  dan  Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berbasis International  Financial  Reporting  Standards (IFRS).  Secara  konseptual,  pengungkapan merupakan  penyediaan  informasi  dalam laporan keuangan, meliputi laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan,
dan  pengungkapan  tambahan  yang  berkaitan dengan  laporan  keuangan  (Suwardjono, 2005).
Informasi  yang  diungkapkan  dalam laporan  tahunan  terbagi  menjadi  dua,  yakni pengungkapan  wajib  ( mandatory  disclosure ) dan pengungkapan sukarela ( voluntary disclosure ). Pengungkapan sukarela merupakan  pengungkapan  yang  berisikan informasi  tambahan  tentang  perusahaan, yang  bersifat  sukarela/pilihan  manajemen perusahaan  yang  dipandang  relevan  untuk kepentingan  pengguna  laporan  keuangan dalam  pengambilan  keputusan.  Informasi sukarela  yang  diungkapkan  oleh  perusahaan tidak  dibatasi  oleh  persyaratan  hukum tertentu (Botosan, 1997).
Dalam pengungkapan sukarela, perusahaan akan mengungkapkan good  news dan bad news (Yuniasih et al., 2013). Ketika perusahaan  akan  melakukan  pengungkapan yang  lebih  banyak  untuk  menarik  para investor,  tetapi  ketika  perusahaan  sedang mengalami kondisi financial distress , perusahaan  akan  cenderung  mengungkapkan informasi  yang  terbatas  (Gantyowati  & Nugraheni, 2014).
Teori keagenan
memberikan penjelasan mengenai pengungkapan informasi  yang  dilakukan  oleh  perusahaan dan  hubungan  antara  pemilik  dan  pengelola perusahaan yang menghasilkan publikasi atas laporan tahunan perusahaan.
Pengelolaan informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan dapat menimbulkan adanya masalah  asimetri informasi  dan  hilang  fungsinya  karena manajer dapat mengendalikan informasi yang akan  dipublikasikan.  Attig  et  al.  (2011) berpendapat  bahwa  pengungkapan  yang kurang  akan  menambah  buruk  informasi asimetris  yang  terjadi.  Informasi  asimetris akan  menguntungkan  pemegang  saham pengendali dalam membuat keputusan ekonomi yang menguntungkan pihak pengendali  tetapi  merugikan pemegang saham minoritas.
Kondisi terjadinya informasi asimetris  yang  tinggi  membuat  pemegang saham  tidak  memiliki  sumber  daya  yang
cukup  serta  akses  data  yang  relevan  dalam memonitor  pihak  manajemen.  Hal  ini memungkinkan pihak manajemen perusahaan untuk  melakukan  praktik  manajemen  laba dengan  memanfaatkan  fleksibilitas  dalam penyusunan  laporan  keuangan berbasis akrual  yang  diperbolehkan  oleh  standar akuntansi  untuk  menghasilkan  jumlah  laba yang diinginkan.
Tata  kelola  perusahaan  yang  kuat mendukung  pengungkapan  informasi  untuk lebih  transparan  (Chen  &  Jaggi,  2000). Penerapan tata  kelola  perusahaan merupakan salah satu alat untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengungkapkan informasi keuangan (Poluan &  Nugroho,  2015).  Dalam  meningkatkan transparansi  dalam  perusahaan,  peningkatan pada  sistem  manajemen  risiko  perusahaan menjadi  salah  satu  cara  terbaik  bagi perusahaan dalam meningkatkan reputasi dan penanganan eksplosur risiko ( risk explosure ). Lambert et al. (2007) mengungkapkan bahwa pengungkapan  sukarela  sebagai  faktor  yang berkontribusi  dalam  membantu  perusahaan mengurangi informasi asimetri.
Chakroun  (2013)  berpendapat  bahwa semakin  besarnya  kepemilikan  saham  oleh anggota  keluarga,  memberikan  hak  kontrol yang  kuat  melalui  kehadiran  salah  satu anggota  di  jajaran  direksi.  Hal  ini  dapat menyiratkan  bahwa  kemungkinan  tingkat pengungkapan  sukarela  yang  rendah  dapat terjadi  pada  perusahaan  keluarga  dan tingkat profesionalisme dalam pengambilan keputusan  cenderung  didasari  oleh  faktor kepentingan pribadi.
Darmadi dan Sodikin (2013) mengungkapkan  bahwa  Indonesia  memiliki tingkat  pengawasan  yang  rendah  sehingga diperkirakan  tingkat  pengungkapan  pada laporan  tahunan  cenderung  rendah  pada perusahan keluarga. Hal ini terjadi dikarenakan  pada  perusahaan  keluarga, pemegang  saham  dan  manajemen  adalah anggota keluarga pendiri perusahaan.
Perusahaan  keluarga  sering  bertindak atas  dasar  emosi,  melibatkan  semua  anggota keluarga  dan  untuk  melindungi  diri  mereka sendiri,  dan  di  sisi  lain  perusahaan  harus
beroperasi  dengan  tujuan  memaksimalkan kekayaan pemegang. Dengan struktur kepemilikan unik yang dimiliki oleh perusahaan  keluarga,  perusahan  memiliki pandangan  tentang  pengungkapan  informasi yang  berbeda  dengan  perusahaan  lain. Sehingga  memungkinkan  informasi  yang disajikan kepada pihak luar lebih rendah.
Tata  kelola  perusahaan  bertindak sebagai  untuk  melindungi  pemegang  saham dari pengambilalihan oleh manajer (Caliskan, 2012).  Ini  menguntungkan  para  pemegang saham  melalui  peningkatan  keterbukaan informasi,  nilai  perusahaan  yang  lebih tinggi dan  informasi  asimetris  yang  lebih  rendah sehingga meningkatkan pengungkapan perusahaan.

## KAJIAN
LITERATUR DAN

## PENGEMBANGAN  HIPOTESIS
Pengungkapan Wajib dan Sukarela Ghasempour dan Yusof (2014)
mendefinisikan pengungkapan sebagai pentransferan dan penyajian informasi ekonomi  yang  berhubungan  dengan  status keuangan  dan  kinerja  perusahaan,  baik keuangan maupun bukan keuangan, kuantitatif  atau  dalam  bentuk  lain.  Jika pengungkapan perusahaan dikarenakan persyaratan hukum, pengungkapan ini disebut  sebagai  pengungkapan  wajib,  dan bila tidak diwajibkan oleh peraturan tertentu, maka dianggap sebagai pengungkapan sukarela.
Perusahaan dapat memberikan pengungkapan  melalui  laporan  tahunan. Terdapat  dua  jenis  pengungkapan  yaitu pengungkapan wajib dan sukarela. Pengungkapan  wajib  secara  khusus  berfokus pada  penyajian  laporan  keuangan  dan kelengkapan  catatan  kaki  yang  diwajibkan sesuai dengan peraturan dan undang-undang, sedangkan pengungkapan sukarela mengizinkan manajemen bebas dalam menentukan informasi yang akan diungkapkan (Uyar et al., 2013).
Terdapat dua metode untuk mengukur indeks pengungkapan sukarela, yaitu:
a. Metode weighted   disclosure  index, yaitu   pemberian   bobot   berdasarkan
subjektifitas ketika preferensi
pengguna  tidak  mengetahui  penetapan bobot untuk setiap item yang serupa.
b. Metode unweighted  disclosure  index, yaitu  semua  pengungkapan  informasi pada laporan keuangan tahunan diberikan  nilai  bobot  yang  sama.
Pendekatan skor tertimbang
mengasumsikan  bahwa  setiap  item pengungkapan  sama  pentingnya  bagi pengguna.

## Pengungkapan Sukarela
Pengungkapan  sukarela  merupakan insentif yang dimiliki oleh manajemen dalam menyediakan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dianggap relevan bagi pengguna laporan tahunan perusahaan (Nasir & Abdullah, 2004).
Pada  penelitian  ini  terdapat  dua  teori  yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian  mengenai  pengungkapan  sukarela yakni:
a. Teori  keagenan  ( agency  theory ) menjelaskan  kontrak  kerja  antar pemilik  perusahaan  ( principle )  dan manager  ( agent ),  dimana  satu  orang atau lebih pemilik melakukan delegasi tugas kepada manajer ( agent ) untuk
melakukan
pengambilan keputusan strategis
berkaitan dengan kegiatan
operasional  perusahaan  (Jensen  &
Meckling, 1976). Pengungkapan sukarela  cenderung  tidak  berjalan sesuai fungsi awal disebabkan adanya asimestri informasi dari teori keagenan.  Asimetri  informasi  terjadi karena  manajer  memiliki  informasi yang  lebih  mengenai  kondisi  aktual yang terjadi di perusahaan dibandingkan  dengan  informasi  yang diketahui oleh principle dan memiliki kecenderungan
untuk
menyembunyikan informasi yang bersifat material dari principle.
b. Teori  Pemberian  Isyarat  ( Signalling Theory ). Signalling theory menekankan kepada pentingnya informasi  yang  dikeluarkan  oleh perusahaan terhadap keputusan investasi  pihak  di  luar  perusahaan. Signalling  theory menjelaskan  bahwa manajer  akan  melakukan  pemberian sinyal  untuk  mengurangi  terjadinya asimetri  informasi  di  antara  berbagai pihak  yang  berkepentingan  terhadap suatu  perusahaan  (Gantyowati  & Nugraheni,  2014). Signalling  theory menyatakan  bahwa  perusahaan  yang berkualitas  baik  dengan  sengaja  akan memberikan sinyal pada pasar (publik),  dengan  demikian  pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan  yang  berkualitas  baik  dan buruk. Terdapat dua jenis signal yang dapat  diungkapkan  oleh  perusahaan yakni good news dan bad news .
Tata Kelola Perusahaan dan Pengunkapan Sukarela Organization for Economic
Corporation  and  Development (OECD) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai  suatu  struktur  atau  sistem  untuk menetapkan tujuan yang diingin dicapai oleh perusahaan,  saran  untuk  mencapai  tujuan tersebut,  dan  untuk  menentukan  pengawasan atas  kinerja  perusahaan.  Vali  et  al.  (2010) menekankan  bahwa  tata  kelola  perusahaan merupakan faktor yang membantu perusahaan  dalam  mencapai  kualitas  kinerja perusahaan  yang  lebih  baik.  Tata  kelola perusahaan  akan  meningkatkan  kualitas informasi akuntansi bagi pemangku kepentingan  melalui  serangkaian  peraturan dalam  organisasi.  Mekanisme  tata  kelola perusahaan  mampu  mengurangi  konflik keagenan yang timbul di dalam perusahaan.
Terdapat lima prinsip dasar pengelolaan  perusahaan  yang  harus  dimiliki dan  diterapkan  oleh  perusahaan,  dimna pedoman  tersebut  dikeluarkan  oleh
pemerintah melalui Komite
Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Lima prinsip  dasar  pengelolaan  perusahaan  yang baik  terdiri  atas  akuntabilitas,  independensi, transparansi,  responsibilitas,  dan  keadilan. Sejalan  dengan  pedoman  yang  dikeluarkan oleh  KNKG,  melalui  Surat  Keputusan Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor KEP-117/M-MBU/2002  pada  tanggal  1 Agustus  2002  tentang  Penerapan  Praktek Good  Corporate  Governance pada  Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN).  BUMN diwajibkan  menjadikan  prinsip  pada  tata kelola perusahaan yang baik sebagai landasan operasional kegiatan usaha. Sehingga  melalui  pengungkapan  sukarela, maka  akan  mewujudkan  asas  tata  kelola yakni  transparansi  dan  akuntabilitas  (Poluan & Nugroho, 2015).

## Financial  Distress  dan  Pengungkapan Sukarela
Financial distress adalah suatu tahapan  penurunan  kondisi  keuangan  pada suatu  perusahaan  yang  terjadi  sebelum perusahaan
mengalami
kebangkrutan.
Kondisi keuangan
perusahaan yang mengalami financial  distress menurut  teori pemberian sinyal ( signalling theory )
memiliki kecenderungan untuk mengurangi/meminimalkan  dan  membatasi suatu  informasi  yang  akan  disajikan  kepada publik  melalui  laporan  tahunan  perusahaan. Dengan pembatasan informasi yang disajikan kepada publik oleh perusahaan yang mengalami  kondisi  keuangan  menyebabkan informasi pengungkapan sukarela perusahaan pada  laporan  tahunan  akan  berkurang  bila dibandingkan  dengan  perusahaan  dengan kondisi  keuangan  yang sehat  (Gantyowati & Nugraheni, 2014).
Environmental
Sensitivity dan Pengungkapan Sukarela
Menurut  Othman  et  al.  (2014), terdapat  beberapa  jenis industri  yang memberikan informasi secara spesifik mengenai  perusahaan,  yang  mana  informasi yang  diberikan  tersebut  mungkin  di  nilai tidak  perlu  disajikan  bagi  perusahaan  di
industri  lainnya.  Perusahaan  yang  bergerak dibidang pertambangan, agribisnis, dan kimia dianggap akan mengungkapkan lebih banyak pengungkapan untuk mempertahankan keberlangsungan  perusahaan  dan  menjaga nama baik untuk mempertahankan komsumen.

## Manajemen  Laba  dan  Pengungkapan Sukarela
Manajemen  laba  sebagai  pemilihan kebijakan  akuntansi  oleh  manajer  dari standar  akuntansi  untuk  memaksimalkan utilitas  yang  perusahaan  miliki  atau  nilai pasar perusahaan. Menurut McNichols (2000), manajemen laba dapat dilakukan oleh perusahaan  dengan  cara  yakni  manajemen akrual, mengubah prosedur akuntansi perusahaan serta menata transaksi pendapatan dan laba. Semakin meningkatnya pengungkapan sukarela maka tingkat transparansi akan semakin meningkat. Sehingga  dengan  dengan  meningkatnya transparansi,  praktek  manajemen  laba  akan lebih  mudah  untuk  dideteksi  oleh  pemegang saham.

## Perusahaan Keluarga
Price  Waterhouse  Cooper (PwC) mendefinisikan serta mengkategorikan perusahaan  keluarga  atas  3  bagian  besar, yakni:
1. Pemilik  suara  mayoritas  berada  di tangan  pendiri  atau  pihak  yang mengakuisisi  perusahaan  (pasangan, orang tua, anak, maupun ahli waris).
2. Minimal terdapat satu orang perwakilan  keluarga  yang  terlibat secara langsung  di  dalam  manajemen atau administrasi perusahaan. Pada
perusahaan publik, pendiri/orang yang  melakukan akuisisi perusahaan (pihak keluarga) minimal memiliki saham sebesar 25% atas perusahaan dan  ada  satu  orang  anggota  keluarga  yang terlibat di dalam manajemen ( board ).
Perusahaan  yang  dikendalikan  oleh keluarga  menunjukkan  keterlibatan  keluarga dalam  hal  kepemilikan  saham,  manajemen, dan  suksesi  antar  generasi  dalam  anggota
keluarga.  Apabila  pihak  keluarga  memiliki saham  kepemilikan  ataupun  hak  pengendali minimal  20%  dari  total  saham  perusahaan maka perusahaan tersebut merupakan perusahaan  keluarga  (Darmadi  &  Sodikin, 2013).
Pengaruh  Variabel  Independen  Terhadap Variabel Dependen Variabel  Jumlah  Rapat  Dewan  Direksi Terhadap Pengungkapan Sukarela
Domínguez dan Gámez (2014) mengungkapkan  bahwa  jumlah  rapat  dewan direksi adalah total rapat yang dilakukan oleh dewan  direksi  dalam  suatu  perusahaan. Menurut  Alhazaimeh  et  al.  (2014),  jumlah rapat  dewan  direksi  didefinisikan  sebagai jumlah rapat yang dilakukan oleh para dewan direksi dalam setiap tahun.
Semakin  banyak  jumlah rapat  direksi yang  dilaksanakan  dalam  suatu  perusahaan, maka  semakin  berperan  dalam  peningkatan pengungkapan informasi sukarela perusahaan (Torchia  &  Calabrò,  2016).  Hal  ini disebabkan  dengan  jumlah  rapat  yang semakin  sering  dilakukan,  menunjukkan adanya  implikasi  dalam  membahas  tentang pengembangan  strategi  perusahaan  dan mengawasi  manajemen (Domínguez  & Gámez, 2014). Sehingga rapat dewan direksi yang  dilakukan  sangat  berkontribusi  dalam menghasilkan  sebuah  informasi  terutama infomasi-informasi  sukarela yang  akan disajikan  di  dalam  laporan  tahunan  (Torchia & Calabrò, 2016).
H 1: Adanya  pengaruh  signifikan  negatif antara  jumlah  rapat  dewan  direksi terhadap pengungkapan sukarela.
Variabel Ukuran Dewan
Direksi Terhadap Pengungkapan Sukarela
Direksi adalah bagian dari perusahaan yang  bertugas  dan  bertanggungjawab  dalam menjalankan  dan  mengelola  perusahaan. Direksi  memiliki  lima  tugas  utama  yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian  internal,  komunikasi,  dan tanggung  jawab  sosial  (Komite  Nasional Kebijakan  Governance,  2006).  Berdasarkan Peraturan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun
2007  tentang  perseroan  terbatas.  Peraturan tersebut  mewajibkan  perusahaan  publik  di Indonesia  untuk  memiliki  minimal  dua anggota.
Tingkat  atas  pengungkapan  pada suatu perusahaan merupakan keputusan yang bersifat  strategis,  yang  dibuat  dan  atas persetujuan dewan direksi. Sebagai pemegang  kekuasaan  tertinggi  dalam  badan manajemen, dewan direksi dapat merumuskan  kebijakan  dan  strategi  yang harus  dilaksanakan  oleh  para manajer  (Chen &  Jaggi,  2000).  Jumlah  dewan  direksi  yang dianggap  efektif  dalam  suatu  perusahaan, setidaknya tidak lebih dari tujuh atau delapan anggota  dewan  direksi.  Akhtaruddin  et  al. (2009) mengungkapkan bahwa meningkatnya jumlah  direksi  pada  perusahaan,  maka semakin tinggi tingkat pengungkapan sukarela  yang  diungkapkan  oleh  perusahaan. Hal  ini  dikarenakan  semakin  meningkatnya jumlah dewan direksi, maka perusahaan akan terisi  dengan  para  dewan  direksi  yang berpengalaman  dan  memiliki  keahlian  yang bervariasi, sehingga kebutuhan dalam keterbukaan informasi akan semakin tinggi. H 2: Adanya  pengaruh  signifikan  positif ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan sukarela.
Variabel  Jumlah  Komisaris  Independen Terhadap Pengungkapan Sukarela
Dewan komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau  khusus  sesuai  dengan  anggaran dasar  serta  memberi  nasihat  kepada  direksi (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).
Komisaris independen adalah anggota dewan  komisaris  yang  berasal  dari  luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi  persyaratan  sebagai  komisaris independen  (Otoritas  Jasa  Keuangan,  2014). Chakroun  (2013)  menyatakan  bahwa  jumlah komisaris  independen  tidak  diperbolehkan untuk  memiliki  hubungan  keluarga  dengan manajemen  dan  tidak  memiliki  saham  yang signifikan dalam perusahaan.
Semakin  tinggi  jumlah  komisaris independen  akan  meningkatkan  jumlah
pengungkapan sukarela yang akan diungkapkan  oleh  perusahaan  (Akhtaruddin & Hossain, 2008). Hal ini disebabkan karena semakin  besar  jumlah  komisaris  independen menyebabkan  semakin  besarnya  tekanan yang  diberikan  kepada  pihak  manajemen perusahaan.
Suta  dan  Laksito  (2012)  berpendapat bahwa  semakin  tinggi  jumlah  komisaris independen  pada  perusahaan  maka  tingkat pengungkapan  sukarela  cenderung  rendah. Hal  ini  dikarenakan  pengangkatan  komisaris independen  sebagian  hanya  didasari  oleh penghargaan  semata  atau  adanya  hubungan dekat  (nepotisme).  Pengawasan  yang  rendah akan  pengungkapan  informasi  disebabkan oleh kemampuan komisaris independen yang lemah dalam pemantau  kegiatan dan pengambilan  keputusan  oleh  pihak  direksi dan manajemen.
H 3: Adanya  pengaruh  signifikan  negatif antara  jumlah  komisaris  independen terhadap pengungkapan sukarela.

## Variabel  Kepemilikan  Asing  Terhadap Pengungkapan Sukarela
Menurut  Bokpin  dan  Isshaq  (2009), kepemilikan  asing  adalah  sebuah  mekanisme dalam  meningkatkan  tata  kelola  perusahaan. Kepemilikan  asing  merupakan  persentase saham  yang  dimiliki  oleh investor  asing  dari total  saham  yang  beredar  (Barros  et  al., 2013).
Pengungkapan sukarela semakin tinggi  dengan  meningkatnya  kepemilikan asing  (Al-Akra  et  al.,  2010).  Hal  ini dikarenakan investor asing menaruh perhatian  lebih  pada  tata  kelola  perusahaan melebihi  investor  domestik  (Neifar  & Halioui, 2013). Investor asing pada umumnya sangat  memonitor manajemen  dan membutuhkan  standar  pengungkapan  yang kuat  untuk  menjamin  kualitas  atas  informasi yang  komparatif.  Meningkatnya  investor asing dalam suatu perusahaan memungkinkan  perusahaan  menuju  pada penyediaan informasi-informasi yang berkualitas  termasuk  informasi  sukarela perusahaan.
H 4: Adanya  pengaruh  signifikan  positif antara  kepemilikan  asing  terhadap pengungkapan sukarela.
Variabel Kepemilikan Pemerintah Terhadap Pengungkapan Sukarela Kepemilikan  pemerintah  merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pemerintah  atas  saham  yang  beredar  (Barros et  al.,  2013;  Alhazaimeh  et  al.,  2014). Semakin  tinggi  kepemilikan  pemerintah, maka  semakin  tinggi  poin  pengungkapan sukarela akan semakin meningkat. Perusahaan  dengan  kepemilikan  pemerintah yang  besar  akan  didorong  oleh  pihak pemerintah  untuk  mengungkapkan  infomasi sebanyak-banyaknya termasuk informasi sukarela.  Hal  ini  merupakan  salah  satu bentuk  pertanggungjawaban  yang  dilakukan pemerintah  kepada  masyarakat  luas  (Haji  & Ghazali, 2013).
H 5: Adanya  pengaruh  signifikan  positif antara kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan sukarela. Variabel Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Sukarela Investor institusional memiliki insentif yang besar dalam memonitor praktik pengungkapan sukarela
perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan persentase  saham  yang  dimiliki  oleh  pihak institusi dari total saham yang beredar (Ntim et al., 2012).
Semakin  tinggi  kepemilikan  institusi menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pengungkapan  sukarela  perusahaan  (Ntim  et al.,  2012).  Hal  ini  dikarenakan  kepemilikan investor institusional seperti bank, perusahaan  asuransi,  perusahaan  investasi, dan  kepemilikan  oleh  institusi  lain  akan mendorong  peningkatan  pengawasan  yang lebih  optimal  terhadap  kinerja  manajemen. Investor institusional disebut sebagai monitoring  agents. Oleh  sebab  itu,  dalam manajemen  perusahaan  investor  institusional merupakan  pemilik  saham  terbesar  yang memiliki insentif yang kuat dalam memantau praktik  pengungkapan  sukarela  perusahaan (Barako, 2007).
H 6: Adanya  pengaruh  signifikan  positif antara kepemilikan institusional terhadap pengungkapan sukarela. Variabel
Kepemilikan Manajerial

## Terhadap Pengungkapan Sukarela
Kepemilikan saham manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh dewan direksi  dan  komisaris.  Menurut  Akhtaruddin dan  Haron  (2010),  kepemilikan  manajerial sebagai  salah  satu  variabel  tata  kelola perusahaan  yang  mencerminkan  pengaruh dari  pemegang  saham  mayoritas  dalam pengambilan keputusan pengungkapan perusahaan.
Menurut  Hossain  et  al.  (2006); Akhtaruddin dan Rouf (2012)
mengungkapkan bahwa semakin  tinggi tingkat kepemilikan manajerial yang dimiliki oleh  perusahaan  maka  semakin  rendah tingkat  pengungkapan  sukarela.  Masalah agensi dapat timbul ketika prinsipal mempekerjakan  seseorang  manajer  yang memiliki tujuan yang berbeda pada perusahaan  yang  dimiliki  oleh  prinsipal. Perbedaan kepentingan/tujuan antara prinsipal  dan manajer  menyebabkan  manajer untuk melakukan aktivitas yang dinilai dapat menambah  keuntungan  diri.  Kondisi  ini memungkinkan  manajer  untuk  menahan sebagian  informasi  perusahaan  kepada  pihak luar (Jensen & Meckling, 1976).
H 7: Adanya  pengaruh  signifikan  negatif antara kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sukarela.
Variabel Jumlah Pemegang Saham Terhadap Pengungkapan Sukarela
Jumlah  pemegang  saham  merupakan penjumlahan dari keseluruhan jumlah pemegang  saham  pada  setiap  perusahaan (Sweiti  &  Attayah,  2013).  Jumlah  pemegang saham  didefinisikan  sebagai  jumlah  pemiliki saham dalam satu perusahaan.
Menurut  Sweiti  dan  Attayah  (2013), semakin besar jumlah pemegang saham maka semakin  besar  informasi  yang  diinginkan oleh  setiap  pemegang  saham  tersebut sehingga  berefek  pada  semakin  besarnya informasi  sukarela  yang  harus  diungkapkan
oleh  perusahaan  pada  laporan  tahunan. Jumlah  pemegang  saham  digunakan  untuk menyelidiki  hubungan  antara  pengungkapan dalam  perusahaan  (Omar  &  Simon,  2011). Dalam  penelitian  Percy  (2000)  menjelaskan bahwa jumlah pemegang saham memberikan pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan  sukarela  perusahaan.  Artinya peningkatan jumlah pemegang saham berbanding sejajar dengan  peningkatan pengungkapan  sukarela  yang  dilakukan  oleh perusahaan.
H 8: Adanya  pengaruh  signifikan  positif antara jumlah pemegang  saham
terhadap pengungkapan sukarela.
Variabel       Environmental        Sensitivity Terhadap Pengungkapan Sukarela
Risiko ditentukan berdasarkan spesifikasi/kategori perusahaan. Industri manufaktur dan industri yang sensitif dengan lingkungan memiliki kemampuan pengungkapan  informasi  yang  lebih  besar (Brammer  &  Pavelin,  2008).  Perusahaan yang  bergerak  di  bidang  yang  memiliki sensitifitas  lingkungan  memiliki  tekanan sosial yang lebih besar dari pemegang saham. Hal  ini  dikarenakan  perusahaan  yang bergerak  di  bidang  industri  manufaktur secara langsung bersentuhan dengan lingkungan dan masyarakat. Sehingga perusahaan  dituntut  untuk  menyampaikan pengungkapan  baik  informasi  mengenai kegiatan  usaha  hingga  risiko-risiko  yang akan  ditimbulkan  dari  kegiatan  operasional perusahaan.
Abdullah dan Ismail (2008)
berargumen bahwa perusahaan yang bergerak di bidang  industri memiliki motivasi  yang  tinggi  dalam  menyampaikan informasi  pengungkapan  sukarela  untuk mengurangi  biaya  keagenan.  Selain  itu,  tipe industri  merupakan  indikator  penting  dalam memprediksi rasio pengungkapan perusahaan.
Barac  et  al.  (2014)  mengungkapkan bahwa  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang manufaktur  memiliki  tingkat  pengungkapan sukarela yang besar daripada sektor perdagangan,  perbankan,  asuransi,  dan
konsultasi  bisnis.  Manajer  pada  perusahaan tersebut  pada  umumnya  memiliki  insentif untuk  mengungkapkan  pengungkapan  terkait resiko  yang  dapat  mempengaruhi  persepsi pemegang saham  (stakeholders) terkait dengan  dengan  reputasi  dan  kemampuan perusahaan.
H 9: Adanya  pengaruh  signifikan  positif antara environmental sensitivity terhadap pengungkapan sukarela.
Variabel  Financial  Distress  Terhadap Pengungkapan Sukarela
Perusahaan dikatakan mengalami financial distress ketika perusahaan mempunyai interest  coverage  ratio kurang dari satu. Financial distress adalah munculnya  sinyal  awal  penurunan  kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan pada periode tertentu (Setyaningsih,  2008). Financial  distress digambarkan  sebagai  suatu  kondisi  dimana perusahaan  gagal  membayar  kewajiban kepada  pihak  ketiga  atau  indikasi  ketika sebuah perusahaan mencoba untuk merestrukturisasi  hutang  karena  kesulitan untuk melunasinya.
Nasir dan Abdullah (2004) mengungkapkan  bahwa  suatu  perusahaan dalam  keadaan  tertekan  atau  mengalami kesulitan keuangan akan lebih tertutup dalam memberikan informasi pengungkapan sukarela  dan  mencoba  menahan  informasi perusahaan  kepada  public.  Semakin  besar financial distress dengan pengukuran interest coverage  ratio maka  semakin  kecil  tingkat pengungkapan sukarela.
H 10: Adanya  pengaruh  signifikan  positif antara financial  distress terhadap pengungkapan sukarela.

## Variabel  Manajemen  Laba  Terhadap Pengungkapan Sukarela
Schipper  (1989)  menjelaskan  bahwa manajemen  laba  adalah  campur tangan  yang disengajakan  oleh  pihak  manajemen  pada proses pelaporan keuangan internal perusahaan untuk meraih keuntungan pribadi. Itturriaga dan Hoffmann (2005) mengungkapkan bahwa praktik manajemen
laba  dianggap  muncul  sebagai  konsekuensi dari  masalah  keagenan.  Sehingga  dapat memicu  manajemen  menyajikan  laporan keuangan  yang  tidak  sesuai  dengan  kondisi perusahaan  yang  sebenarnya.  Perusahaan yang  melakukan  praktik  manajemen  laba cenderung mempertimbangkan jumlah informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangannya.
Tingkat  pengungkapan  sukarela  yang dilakukan  oleh  perusahaan  dalam  laporan yang  disajikan  dapat  membantu  pemegang saham  dalam  memahami  isi  dan  angka  yang terdapat  dalam.  Semakin  meningkatnya pengungkapan sukarela maka tingkat transparansi akan semakin meningkat. Sehingga  dengan  dengan  meningkatnya transparansi,  praktik  manajemen  laba  akan lebih  mudah  untuk  dideteksi  oleh  pemegang saham.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa semakin besar perusahaan dalam melaksanakan praktik manajemen laba, maka semakin  sedikit  timgkat pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan.
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh Iatridis  dan  Alexakis  (2013)  pada  171 perusahaan  yang  terdaftar  di Athens  Stock Exchange , diketahui bahwa terdapat hubungan  signifikan  negatif  antara  variabel manajemen  laba  dengan  pengungkapan sukarela perusahaan. Penelitian oleh Panjaitan (2015) menemukan bahwa manajemen  laba  tidak  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  pengungkapan  sukarela. Kesimpulan  atas  hasil  penelitian  di  atas, maka  dapat  dirumuskan  hipotesis  sebagai berikut:
H 11: Adanya  pengaruh  signifikan  negatif antara  manajemen  laba  terhadap pengungkapan sukarela.

## Pengaruh  Variabel  Kontrol  Terhadap Variabel Dependen
Variabel  Tingkat  Pengelolaan  Hutang Terhadap Pengungkapan Sukarela
Tingkat  pengelolaan  hutang  adalah perbandingan  antara  total  kewajiban  dengan total aset perusahaan. Rasio tingkat pengelolaan hutang digunakan untuk menilai
seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang (Omar & Simon, 2011).
Menurut Hardiningsih (2008),
semakin  tinggi  tingkat  pengelolaan  hutang perusahaan,  maka  akan  semakin  luas tingkat pengungkapan sukarela yang akan diungkapkan  oleh  perusahaan.  Hal  ini disebabkan karena semakin luas pengungkapan  sukarela  dapat  membantu perusahaan  dalam  menghilangkan  keraguan para  kreditor  dan  pengungkapan  yang dilakukan  merupakan  kewajiban  perusahaan terhadap pemegang saham.
Meningkatnya   tingkat   pengelolaan hutang suatu perusahaan maka meningkat pula agency  cost atau  transfer  kemakmuran dari kreditur    jangka panjang    kepada pemegang saham dan manajer. Sehingga untuk    mengurangi agency  cost tersebut perusahaan dituntut melakukan pengungkapan yang lebih luas termasuk pengungkapan  sukarela  guna     memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka Panjang.
Suta  dan  Laksito  (2012)  menyatakan ketika  tingkat  pengelolaan  hutang  yang tinggi,  pihak manajemen  cenderung  bersikap hati-hati  dalam  melakukan  pengungkapan informasi  untuk  menjaga  penilaian  positif investor  terhadap  kemampuan  perusahaan dalam  mengelola  dan  pengembalian  hutang. Sehingga pernyataan ini menunjukkan bahwa semakin  tinggi  tingkat  pengelolaan  hutang maka  semakin  rendah  tingkat  pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan. H 12: Adanya  pengaruh  signifikan  positif antara  tingkat  pengelolaan  hutang terhadap pengungkapan sukarela.
Variabel  Ukuran  Perusahaaan  Terhadap Pengungkapan Sukarela
Ukuran  perusahaan  menggambarkan besar/kecil  sebuah  perusahaan  melalui  total aktiva  yang  dimiliki  perusahaan  (Suta  & Laksito,  2012).  Total  aset  merupakan  faktor penting  dalam  pembentukan  laba  yang dimiliki perusahaan. Hubungan antara ukuran perusahaan dan pengungkapan sukarela dapat dikelaskan  melalui  teori  keagenan,  dimana perusahaan  besar  memiki  biaya  keagenan yang lebih besar dibanding perusahaan kecil.
Salah  satu  cara  untuk  mengurangi  biaya agensi  adalah  dengan  melakukan  lebih banyak  pengungkapan  sukarela  (Healy  & Palepu, 2001).
Amran et  al. (2009)  mengungkapkan bahwa  semakin  besar  ukuran  perusahaan, maka  semakin  meningkat  pula  jumlah pemegang  saham  yang  terlibat  di  dalam perusahaan. Sehingga mendorong perusahaan untuk  melakukan  pengungkapan  sukarela yang lebih luas.
H 13: Adanya  pengaruh  signifikan  positif antara  ukuran  perusahaan  terhadap pengungkapan sukarela.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan ini  bersifat kuantitatif  yang  menekankan  pada  pengujian teori  melalui  pengukuran  terhadap  variabel- variabel  dengan  angka  serta  analisis  data menggunakan  prosedur  statistika  (Santi Yopie,  2019).  Ditinjau  dari  sisi  tujuannya, penelitian  ini  termasuk  sebagai  penelitian dasar  yang  bersifat  memecah  permasalahan secara teoritis, mengembangkan dan mengevaluasi  konsep teoritis  serta  penelitian ini  tidak  mempunyai  pengaruh  secara langsung dalan penentuan kebijakan, tindakan atau kinerja tertentu (Indriantoro & Supomo, 2013).  Target  populasi  dalam  penelitian  ini merupakan perusahaan keluarga non keuangan  di  Bursa  Efek  Indonesia.  Objek penelitian  adalah  data  keuangan  tahunan dengan periode pengamatan 2011-2015.

## Variabel Dependen
Pengukuran  variabel  pengungkapan  sukarela menurut  Botosan  (1997)  adalah  bertujuan untuk  melihat  tingkatan  pengungkapan  atas informasi  sukarela  dalam  laporan  tahunan sesuai indikator-indikator pengungkapan sukarela yang  dibuat.  Indikator yang digunakan  pada  penelitian  ini  berpedoman pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hossain dan Hammami (2009). Pengungkapan sukarela  pada  penelitian  ini  diukur  dengan cara menjumlahkan indikator (skor) pengungkapan  sebanyak  44  item  yang terlampir  pada Lampiran  1 .  Adapun  rumus yang digunakan sebagai berikut:
𝑑𝑗 Pengungkapan Sukarela = ∑ 𝑛 𝐽 =1
Pengungkapan  sukarela  =  total  indikator yang dapat diungkapkan dj =  1  jika  indikator  diungkapkan  oleh perusahaan j dalam periode studi, 0 jika tidak.
n          = jumlah  maksimum  indikator  yang dapat  diungkapkan  dari  setiap perusahaan j.

## Variabel Independen Jumlah Rapat Dewan Direksi
Jumlah  rapat  dewan  direksi  didefinisikan sebagai  jumlah  rapat  yang  dilakukan  oleh para  dewan  direksi  dalam  setiap  tahun (Alhazaimeh  et  al.,  2014).  Jumlah  rapat dewan  direksi  diukur  dengan  menghitung jumlah pertemuan dewan direksi.
Jumlah  Rapat  Dewan  Direksi  =  Total pertemuan dewan direksi per tahun *Jumlah  rapat  dewan  direksi  diambil  dari laporan  tahunan  (bagian  penjelasan  dewan direksi)

## Ukuran Dewan Direksi
Leverage adalah rasio yang Ukuran dewan  direksi  adalah  total  jumlah  dewan direksi pada  setiap perusahaan  (Akhtaruddin et al., 2009).  Adapun  rumus  yang digunakan untuk mengukur ukuran dewan direksi: Ukuran Dewan Direksi = Total dewan direksi dalam perusahaan *Total dewan direksi diambil dari laporan tahunan (bagian penjelasan dewan direksi).

## Jumlah Komisaris Independen
Komisaris independen adalah anggota dewan  komisaris  yang  berasal  dari  luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi  persyaratan  sebagai  komisaris independen  (Otoritas  Jasa  Keuangan,  2014). Pada  Surat  edaran  BAPEPAM  Nomor SE03/PM/2000,  Peraturan  Pencatatan  Efek Nomor  339/BEJ/07-2001,  dan  Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 20 Ayat 3 tercantum bahwa  jumlah  komisaris  independen
sekurang-kurangnya  tiga  puluh  persen  dari keseluruhan jumlah anggota komisaris. Jumlah Komisaris Independen = Jumlah komisaris independent / Total jumlah dewan komisaris dan direksi *Jumlah  komisaris  independen  diambil  dari laporan  tahunan  (bagian  penjelasan  dewan direksi).

## Kepemilikan Asing
Kepemilikan  asing  adalah  jumlah saham  yang  dimiliki  investor  asing  (Barako, 2007).  Dengan  adanya  kepemilikan  asing dalam  struktur  modal  perusahaan,  maka perusahaan cenderung melakukan pengungkapan  sukarela.  Sehingga  kondisi tersebut  mengurangi  informasi  asimetris yang  timbul  antara  pihak  manajemen  dan pemegang  saham  (Dhouibi  &  Mamoghli, 2013).
Kepemilikan  Asing  =  Jumlah  saham  yang dimiliki  oleh  investor  asing  /  Jumlah  saham yang beredar *Kepemilikan asing diambil dari catatan atas laporan keuangan (bagian modal saham).

## Kepemilikan Pemerintah
Alhazaimeh et al. (2014)
mengutarakan bahwa kepemilikan pemerintah  adalah  jumlah  saham  yang dimiliki oleh pemerintah.  Kepemilikan pemerintah menunjukkan persentase kepemilikan saham yang dimiliki pemerintah dalam suatu perusahaan terhadap keseluruhan saham yang beredar. Skala yang digunakan  dalam  pengukuran  kepemilikan pemerintah adalah skala rasio.
Kepemilikan  Pemerintah  =  Jumlah  saham yang  dimiliki  oleh  pemerintah  /  Jumlah saham yang beredar *Kepemilikan pemerintah diambil dari catatan atas laporan keuangan (bagian modal saham).

## Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institutional adalah jumlah  saham  yang  dimiliki  institusi  (Fathi, 2013).  Rouf  dan  Harun  (2011)  menyatakan bahwa manajemen akan cenderung mengungkapkan  informasi  secara  sukarela
untuk  mencapai  ekspektasi  yang  diinginkan oleh  pemegang  saham  mayoritas.  Skala pengukuran  kepemilikan  institusional  adalah skala rasio. Dimana proporsi harus lebih dari atau sama dengan 5% dari total saham (Uyar et al., 2013).
Kepemilikan  Institusional  =  Jumlah  saham yang  dimiliki  oleh  institusi  /  Jumlah  saham yang beredar *Kepemilikan  institusional  diambil  dari catatan atas laporan keuangan (bagian modal saham).

## Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan manajerial adalah jumlah  saham  yang  dimiliki  manajemen perusahaan  (Rouf et  al .,  2014).  Skala pengukuran  kepemilikan  manajerial  adalah skala rasio.
Kepemilikan  Manajerial  =  Jumlah saham  yang  dimiliki  oleh  manajemen  / Jumlah saham yang beredar *Kepemilikan manajerial diambil dari catatan atas laporan keuangan (bagian modal saham).

## Jumlah Pemegang Saham
Jumlah  pemegang  saham  adalah penjumlahan dari keseluruhan jumlah pemegang  saham  pada  setiap  perusahaan. Adapun variabel ini diukur dengan menghitung  total  pemegang  saham  setiap perusahaan. Adapun pengukuran untuk variabel  jumlah  pemegang  saham  sebagai berikut:
Jumlah  Pemegang  Saham  =  Total  jumlah pemegang saham dalam perusahaan. *Jumlah  pemegang  saham  diambil  dari catatan atas laporan keuangan (bagian modal saham).
Environmental Sensitivity
jika  perusahaan  tidak  bergerak  di  bidang manufaktur (Barros et al., 2013).

## Financial Distress
Salloum et al . (2014)
mengungkapkan  bahwa  sebuah  perusahaan dikategorikan  sebagai financial  distress ketika perusahaan sudah tidak berkemampuan untuk menghasilkan laba dan menunjukkan  profitabilitas  yang  negatif. Perusahaan dikategorikan mengalami financial  distress jika  mengalami  masalah profitabilitas  yang  ditandai  dengan  negatif ROA (return  on  asset) dan  tidak  mengalami financial  distress jika  memiliki  tingkat profitabilitas  yang  signifikan  yang  ditandai dengan positif ROA.
1 = bila mengalami financial distress (negatif ROA)
0  =  bila  tidak  mengalami financial  distress (positif ROA)

## Manajemen Laba
Menurut  Bagheri,  Emamgholipur, Bagheri, dan Rekabdarkolaei (2013), manajemen  laba  dapat  dideteksi  dengan menggunakan  skala  rasio  dan  perhitungan modified  Jones  model melalui  cara  sebagai berikut:
a. Menentukan Jumlah Akrual (TACC) TACC dihitung dengan cara mencari  selisih  antara  laba  bersih (NI)  dan  arus  kas  dari  kegiatan operasi (OCF).
TACC = NI – OCF
b. Mencari angka Koefisien.
Uji  regresi  dengan  perangkat  lunak statistik  harus  dilakukan  untuk memperkirakan koefisien agar dapat mencari  angka non-discretionary accruals (NDACC). Environmental sensitivity
merupakan TACC = α 1 ( 1 ) + α ∆𝑅𝐸𝑉−∆𝑅𝐸𝐶 )  + α 3 klasifikasi  perusahaan  ke  dalam  beberapa kategori jenis  industri (Omar  & Simon,
At-1 𝑃𝑃𝐸 ( ) 𝐴𝑡− 1 2 ( 𝐴𝑡− 1
2011). Pengukuran variabel ini menggunakan dummy variable dengan
ketentuan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur diberi  nilai  1  dan  diberi  nilai  0
𝐴𝑡− 1
Dimana: At-1 = Jumlah aset pada periode sebelumnya. ∆REV = Selisih antara penjualan akhir
tahun  dan  penjualan awal tahun. ∆REC =        Selisih       antara piutang  usaha  akhir tahun  dan  piutang usaha awal tahun. PPE =  Jumlah  aset  tetap kotor pada akhir tahun. c. Menghitung Angka NDACC Setelah mendapatkan angka koefisien dari hasil uji regresi, maka dilakukan    perhitungan untuk
mencari angka NDACC.

## Variabel Kontrol
Tingkat Pengelolaan Hutang Tingkat pengelolaan hutang berkaitan dengan ketergantungan perusahaan dalam penggunaan dana, apakah perusahaan didanai lebih  banyak  menggunakan  hutang  atau modal  yang  berasal  dari  pemegang  saham (Hardiningsih,  2008).  Skala  pengukuran tingkat  pengelolaan  hutang  adalah  skala rasio. Rumus perhitungan tingkat pengelolaan  hutang  menurut  Fathi  (2013) adalah sebagai berikut:
Tingkat    pengelolaan     hutang     =     Total NDACC = α 1 ( 1 ) + α 2 ( ∆𝑅𝐸𝑉−∆𝑅𝐸𝐶 ) + α 3 Liabilities / Total Aset
At-1 𝑃𝑃𝐸 ( )
𝐴𝑡− 1 𝐴𝑡− 1
Ukuran Perusahaan 𝐴𝑡− 1 d. Mencari Angka Discretionary Accruals (DACC)
Angka DACC merupakan angka yang menunjukkan seberapa besar aktivitas manajemen  laba  yang  ada  di  suatu perusahaan.  Cara  menghitung  angka NDACC  dapat  dilakukan  dengan rumus dibawah ini:
DACC = TACC  - NDACC
Ukuran
perusahaan adalah besar/kecil  sebuah  perusahaan  berdasarkan total aktiva yang dimiliki perusahaan (Suta & Laksito,  2012).  Adapun  rumus  ukuran perusahaan sebagai berikut:
Ukuran perusahaan = Log Total Assets.

## HASIL PENELITIAN

## Tabel 1

## Hasil Uji Statistik Deskriptif pada Variabel Skala Rasio
Variabel Statistik Deskriptif N Minimum  Maksimum Rata-Rata Std. Deviasi Pengungkapan Sukarela 695 0,295 0,864 0,703 0,051 Jumlah Rapat Dewan Direksi 695 1,000 58,000 16,266 12,747 Ukuran Dewan Direksi 695 2,000 13,000 4,800 2,009 Jumlah Komisaris Independen 695 0,000 0,500 0,192 0,077 Kepemilikan Asing 695 0,000 0,970 0,109 0,176 Kepemilikan Pemerintah 695 0,000 0,260 0,003 0,024 Kepemilikan Institusi 695 0,000 0,989 0,680 0,204 Kepemilikan Manajerial 695 0,000 0,739 0,039 0,124 Jumlah Pemegang Saham 695 2,000 24,000 5,038 2,527 Environmental Sensitivity 695 0 1 0,318 0,466 Financial Distress 695 0 1 0,200 0,400 Manajemen Laba 695 -544,287 106,458 -0,893 21,060 Tingkat Pengelolaan Hutang 695 0,0003 7,694 0,563 0,581 Ukuran Perusahaan 695 9,945 13,987 12,197 0,734 Valid N ( listwise ) 695
Sumber: Data penelitian diolah (2017)
Hasil  menunjukkan  bahwa  rata-rata tingkat pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan keluarga adalah
sebesar  70,3%.  Dari  nilai  rata-rata  maka dapat  disimpulkan  bahwa  pengungkapan informasi  pada  laporan  tahunan  perusahaan
keluarga  sudah  baik  karena  rata-rata  telah mencapai  lebih  dari  50%.  Hasil  ini  juga menunjukkan  bahwa  perusahaan  keluarga yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia cenderung mengungkapkan informasi sukarela  untuk  meningkatkan  kepercayaan dan  keandalan  informasi  pada  laporan tahunan perusahaan.
Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa kepemilikan institusional  memiliki  nilai  rata-rata  68% lebih tinggi dari kepemilikan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemegang saham paling dominan adalah pemegang saham institusional.  Sebagai  pemegang saham paling  dominan  dalam  perusahaan  keluarga, investor  institusional  memiliki  insentif  yang besar dalam memonitor praktik pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, pihak manajemen perusahaan dapat secara sukarela dalam  mengungkapkan  informasi  untuk memenuhi harapan pemegang saham.
Kepemilikan asing menunjukkan besarnya  kepemilikan  saham  yang  dimiliki oleh  pihak  asing  dalam  suatu  perusahaan. Kepemilikan  asing  menempati  posisi  kedua sebagai  pemegang  saham  terbesar  dengan nilai rata-rata  10,9%.  Hasil  ini  menunjukkan bahwa struktur permodalan pada keseluruhan perusahaan  keluarga  masih  didanai  oleh investor  asing.  Dengan  adanya  pendanaan dari investor asing pada perusahaan keluarga di Indonesia dapat memberikan peluang bagi perusahaan  keluarga  dalam  memperluas pasar.
Hasil  penelitian  ini  menunjukan bahwa  kepemilikan  manajerial  memegang porsi  saham  paling  rendah  dalam  struktur permodalan perusahan keluarga yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia.  Hasil penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa saham  perusahaan  di  Indonesia  cenderung lebih sedikit  dimiliki  oleh  pihak  manajemen, dewan direksi, dan dewan komisaris.
Rata-rata  perusahaan  yang  terdaftar dalam  Bursa  Efek  Indonesia  mengadakan rapat  16  kali rapat  dewan  direksi  dalam  satu tahun.  Nilai  rata-rata  menunjukkan  bahwa perusahaan  keluarga  di  Indonesia  telah
menaati  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  30/POJK.05/2015  Pasal  16  Ayat  1 bahwa direksi perusahaan wajib menyelenggarakan rapat direksi secara berkala  paling  sedikit  1  kali  dalam  1  bulan yakni 12 kali dalam setahun.
Rata-rata  jumlah  anggota  dewan direksi  pada  perusahaan  keluarga  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  sebanyak lima  anggota.  Jumlah  dewan  direksi  pada perusahaan  keluarga  di  Indonesia  paling sedikit berjumlah dua orang. Jumlah terbanyak  berjumlah  tiga  belas  orang  dewan direksi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  secara rata-rata perusahaan keluarga telah mengikuti peraturan  perundang-undangan  yang  belaku. Berpedoman  pada  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  33/POJK.04/2014  Pasal  2 Ayat  1  tentang  direksi  dan  dewan  komisaris emiten  atau  perusahaan  publik,  perusahaan publik  di  Indonesia  diwajibkan  untuk memiliki minimal dua anggota direksi.
Rata-rata  proporsi  jumlah  komisaris independen yang dimiliki perusahaan keluarga adalah 19,2%. Hasil ini menujukkan bahwa  rata-rata  proporsi  jumlah  komisaris independen  perusahaan  di  Indonesia  sangat sedikit.  Perusahaan  yang  memiliki  jumlah komisaris  independen  yang  sedikit  sehingga lebih  dapat  mengurangi  pengawas  kegiatan perusahaan dan menjaga kepentingan stakeholder .  Hal  ini  bertolak  belakang dengan  peraturan  yang  ditetapkan.  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 20 Ayat 3
menyatakan  bahwa  perusahaan  publik  di Indonesia  wajib  untuk  memiliki  proporsi dewan  komisaris  independen  paling  kurang 30%  dari  jumlah  seluruh  anggota  dewan komisaris.
Nilai  rata-rata  pada  penelitian  ini menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah pada  perusahaan  keluarga  di  Indonesia  tidak mendominasi  dan  tidak  berperan  aktif  dalam pasar  modal  yang  kepemilikan  sahamnya hampir didominasi oleh institusi.
Jumlah pemegang saham menunjukkan  nilai  minimum  sebesar  2,  nilai maksimum  sebesar  24,  nilai  rata-rata sebesar 5,04 dan standar deviasi sebesar 2,53. Hal ini
menunjukkan  bahwa  rata-rata  perusahaan setidaknya memiliki pemegang saham berjumlah  5  orang  dalam  satu  perusahaan. Jumlah pemegang  saham  terbanyak terdapat
pada  PT  Jaya  Konstruksi  Manggala  Pratama Tbk  dengan  total  jumlah  pemegang  saham sebanyak 24 orang.

## Tabel 2

## Hasil Uji Statistik Deskriptif pada Variabel Environmental Sensitivity
Tipe Industri Frekuensi Persentase Persentase Valid Persentase Kumulatif Non Manufaktur 474 68,20 68,20 68,20 Manufaktur 221 31,80 31,80 100,00 Total 695 100,00 100,00
Sumber: Data penelitian diolah (2017)
Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  lebih  banyak  bergerak  di  bidang
non  manufaktur  daripada  di  bidang  industri manufaktur.

## Tabel 3

## Hasil Uji Statistik Deskriptif pada Variabel Financial Distress
Tipe Industri Frekuensi Persentase Persentase Valid Persentase Kumulatif Non Financial Distress 556 80,00 80,00 80,00 Financial Distress 139 20,00 20,00 100,00 Total 695 100,00 100,00

## Sumber: Data penelitian diolah (2017)
Disimpulkan bahwa perusahaan keluarga  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  secara  rata-rata  tidak  mengalami kondisi financial  distress dengan  laba bernilai  positif.  Hasil  penelitian  ini  juga menunjukkan  terdapat  perusahaan  keluarga yang  mengalami  kondisi financial  distress sebesar  20%.  Hal  ini  dapat  disebabkan  oleh tingkat persaingan yang tinggi antar perusahaan kelurga di Indonesia.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  perusahaan  keluarga  di  Indonesia memiliki  kecenderungan  melakukan  praktek manajemen  laba  dengan  menurunkan  laba sebesar  89,3%  dari  jumlah  aset  tahun sebelumnya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa masih  terdapat  perusahaan  keluarga  di Indonesia  yang  tidak  menyajikan  laporan keuangan yang mencerminkan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini memberikan  signal  bagi  pemegang  saham untuk  lebih  berhati-hati  sebelum  mengambil keputusan dalam melakukan investasi.
Tingkat  pengelolaan  hutang  memiliki nilai  minimum  0,0003,  nilai  maksimum sebesar  7,694  dan  nilai  standar  deviasi
sebesar  0,58.  Berdasarkan  hasil  deskriptif statistik  menunjukkan  nilai  penyimpangan pada  data  tingkat  pengelolaan  hutang  relatif tinggi  yakni  0,58.  Hasil  uji ini menunjukkan bahwa  rata-rata  aset  perusahaan yang dimiliki  oleh  perusahaan  sebagian  besar diperoleh  dari  hutang  yakni  sebesar  56,3% dari  jumlah  aset.  PT.  Indoritel  Makmur Internasional  Tbk  merupakan  perusahaan  di Bursa  Efek Indonesia  dengan  tingkat pengelolaan  hutang  terendah  yakni  sebesar 0,00032  dan  PT.  Steady  Safe  Tbk  dengan tingkat  pengelolaan  hutang  tertinggi  yakni 7,694.
Nilai ukuran perusahaan yang ditunjukkan  dalam  tabel  4.2  memiliki  nilai rata-rata  sebesar  12,197  dengan  standar deviasi sebesar 0,734. Standar deviasi ukuran perusahaan  sebesar  0,734  lebih  besar  dari 1,76.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ukuran perusahaan  masih  tergolong  tinggi  yakni dengan  rata-rata  ukuran  perusahaan  yakni sebesar Rp 5.278.476.957.742. Nilai rata-rata ukuran perusahaan keluarga dalam penelitian ini  berada  di  atas  Rp  100.000.000.000
berdasarkan  peraturan  BAPEPAM  Nomor 11/PM/1997.

## Tabel 4

## Hasil Uji t
Variabel Koefisien Korelasi Prob. Kesimpulan Hipotesis Jumlah Rapat Dewan Direksi -5,22E-05 0,7140 Tidak Signifikan Tidak Terbukti Ukuran Dewan Direksi 0,001893 0,0283 Signifikan Positif Terbukti Jumlah Komisaris Independen -0,006338 0,7521 Tidak Signifikan Tidak Terbukti Kepemilikan Asing 0,017144 0,0915 Tidak Signifikan Tidak Terbukti Kepemilikan Pemerintah 0,014193 0,8600 Tidak Signifikan Tidak Terbukti Kepemilikan Institusional 0,023746 0,0270 Signifikan Negatif Tidak Terbukti Kepemilikan Manajerial 0,006757 0,6894 Tidak Signifikan Tidak Terbukti Jumlah Pemegang Saham 0,001642 0,0183 Signifikan Positif Terbukti Environmental Sensitivity 0,002843 0,0000 Signifikan Positif Terbukti Financial Distress -0,009241 0,0112 Signifikan Negatif Terbukti Manajemen Laba -7,44E-05 0,2202 Tidak Signifikan Tidak Terbukti Tingkat Pengelolaan Hutang -0,002265 0,4110 Tidak Signifikan Tidak Terbukti Ukuran Perusahaan 0,013452 0,0000 Signifikan Positif Terbukti
Sumber: Data penelitian diolah (2017)
Jumlah  rapat  dewan  direksi  memiliki hubungan  negatif  yang  tidak  signifikan terhadap  pengungkapan  sukarela.  Hal  ini dikarenakan  bahwa  rapat  dewan  direksi merupakan  suatu  proses  dalam  pembuatan keputusan.  Ketika  terdapat  dewan  direksi yang  tidak  hadir  atau  dalam  kondisi  tidak siap  dalam  menghadiri  rapat  maka  proses penyampaian dan pembuatan keputusan tidak dapat  dilaksanakan  secara  optimal.  Hal  ini menyebabkan  pada  tingkat  pengawasan menjadi kurang efektif dalam mempengaruhi tingkat pengungkapan sebagai simbol pertanggungjawaban  kepada  dewan  direksi (Gantyowati & Nugraheni, 2014). Hasil yang tidak  signifikan  juga  dapat  dikarenakan kebijakan pengadaan rapat di setiap perusahaan yang sangat bervariasi.
Pengaruh ukuran dewan direksi terhadap  pengungkapan  sukarela  melalui pengujian ini menunjukkan bahwa komposisi ukuran dewan direksi yang banyak memberikan  gambaran  bahwa  perusahaan diisi  oleh  para  dewan  direksi  yang  memiliki kemampuan  dalam  menjalankan  aktivitas perusahaan  dan  memyediakan  informasi yang cukup kepada pemegang saham (Barros et  al.,  2013).  Ukuran  dewan  direksi  yang besar  juga  menunjukkan  bahwa  perusahaan diisi oleh direksi yang berpengalaman dalam
mengelola  sumber  daya  modal  perusahaan dan  memiliki  keahlian  yang  bervariasi sehingga  kebutuhan  dalam  keterbukaan informasi  akan  semakin  tinggi  (Akhtaruddin et al., 2009).
Variabel jumlah komisaris independen  memiliki  pengaruh  negatif  yang tidak  signifikan  terhadap  pengungkapan sukarela. Hal ini disebabkan karena perusahaan  keluarga  yang  terdaftar  di  Bursa Efek  Indonesia  memiliki  jumlah  komisaris independen yang sedikit sehingga mengurangi  tingkat  pengawasan  terhadap kegiatan  perusahaan  dan  keahlian  atau kompetensi  serat  integritas  dari  komisaris independen  yang  masih  lemah  atau  kurang maksimal  sehingga  menghambat  kinerjanya (Al-Akra  et  al.,  2010).  Alasan  lain  yang mendasari ketidaksignifikanan jumlah komisaris independen terhadap pengungkapan sukarela adalah karena kedudukan  direksi  yang terlalu kuat, sehingga  kehadiran  komisaris  independen hanya  dianggap  sebagai  sebuah  struktur organisasi  yang  formal  saja (Suta  &  Laksito, 2012).
Hipotesis  yang  menyatakan  bahwa kepemilikan  asing  berpengaruh  signifikan positif  terhadap  pengungkapan  sukarela perusahaan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan
hasil  penelitian  ini.  Hal  ini  didasari  bahwa pihak  investor  asing  melakukan  penanaman modal lebih cenderung mementingkan tingkat  pengembalian  yang  akan  mereka terima,  kondisi  infrastruktur,  dan  kondisi politik.  Ketidaksignifikanan  antara  variabel kepemilikan  asing  terhadap  pengungkapan sukarela juga dapat disebabkan oleh kebijakan pemerintah Indonesia yang membatasi  kepemilikan  modal  asing  pada perusahaan  Indonesia  melalui  Peraturan Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral (ESDM)  Nomor  27  Tahun  2013  yakni  49% kepemilikan  modal  asing  untuk  izin  usaha operasi  produksi  dan  75%  kepemilikan modal  asing  untuk  izin  usaha  eksplorasi. Peraturan mengenai batasan maksimal kepemilikan modal asing ini dapat menghambat kepemilikan asing dalam mengontrol  keputusan  yang  dilakukan  oleh manajer  perusahaan  termasuk  pengungkapan informasi sukarela (Binh, 2014).
Kepemilikan pemerintah tidak memiliki  hubungan  signifikan  terhadap pengungkapan  sukarela  pada  perusahaan keluarga.  Hal  ini  dikarenakan  perusahaan yang  dikelola  keluarga  pada  umumnya memiliki  kepemilikan  pemerintah  yang  tidak signifikan  atau  pemegang  saham  minoritas. Perusahaan dengan lebih dari 50% kepemilikan  pemerintah  adalah  perusahaan milik  negara  yang  pada  dasarnya  negara sebagai  pemiliki  memiliki  tujuan  tersendiri yang  lebih  fokus  pada  lapangan  pekerjaan yang  besar,  kesejahteraan sosial, dan perlindungan  lingkungan  yang  berbanding terbalik  dengan  tujuan  yang  dimiliki  oleh pemegang  saham  individual  (Binh,  2014). Perusahaan  dengan  kepemilikan  pemerintah memungkinan perusahaan tidak perlu memberikan pengungkapan yang luas dikarenakan  terdapat  pemantauan  terpisah yang dilakukan pemerintah sehingga mengurangi  asimetri  informasi  dan  perilaku oportunistik perusahaan.
Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa investor  institusional  mungkin  memiliki akses  informasi  secara  langsung  dari  pihak perusahaan dan tingkat kepemilikan institusional  yang  tinggi  tidak  mendorong
tingkat  pengungkapan  sukarela.  Umumnya, perusahaan lebih memilih untuk memberikan informasi  secara  langsung  kepada  pemegang saham  institusional  daripada  melakukan pengungkapan  secara  publik  dalam  laporan tahunan.  Hal  ini  dikarenakan  kepemilikan institusional  dianggap  sebagai  pengganti pengungkapan sukarela karena berkaitan erat dengan  pengungkapan  wajib  (Chakroun  & Matoussi, 2012).
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  hipotesis  7  yakni  kepemilikan manajerial  berpengaruh  negatif  terhadap luasnya pengungkapan sukarela pada perusahaan  keluarga  tidak  dapat  diterima. Hasil  ini  dikarenakan  kepemilikan  pihak manajemen  yang  cenderung  kecil  sehingga pihak  manajemen  tidak  memiliki  kendali dalam  menentukan  informasi  apa  saja  yang akan  disajikan  (Poluan  &  Nugroho,  2015). Kepemilikan  manajerial  tidak  memiliki pengaruh  dalam  membuat  keputusan  pada perusahaan  keluarga  dikarenakan  manajerial perusahaan dikendalikan oleh pihak keluarga perusahaan.
Jumlah  pemegang  saham  memiliki pengaruh  terhadap  pengungkapan  sukarela perusahaan  dan  bernilai  positif.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  jumlah pemegang saham dapat dijadikan patokan dalam melihat tingkat pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan, karena perusahaan  dengan  jumlah  pemegang  saham yang banyak memiliki tingkat pengungkapan sukarela  yang  banyak  dibandingkan  dengan perusahaan  dengan  jumlah  pemegang  saham yang  sedikit.  Hal  ini  menunjukkan  H 8 dalam penelitian  ini  diterima.  Menurut  Sweiti  dan Attayah  (2013),  semakin  besar  jumlah pemegang  saham  maka  semakin  besar informasi  yang  diinginkan  oleh  setiap pemegang  saham  tersebut  sehingga  berefek pada  semakin  besarnya  informasi  sukarela yang  harus  diungkapkan  oleh  perusahaan pada laporan tahunan.
Perusahaan  yang  bergerak  di  bidang manufaktur memiliki kemungkinan melakukan  pengungkapan  sukarela  yang lebih banyak dalam laporan tahunan perusahaan  dibandingkan  dengan  sektor
lainnya. Hal ini dikarenakan perusahaan yang bergerak  di  bidang  industri  manufaktur secara langsung bersentuhan dengan lingkungan  dan  masyarakat.  Perusahaan dituntut  untuk  menyampaikan  pengungkapan baik  informasi  mengenai  kegiatan  usaha hingga  risiko-risiko  yang  akan  ditimbulkan dari kegiatan operasional perusahaan.
Financial  distress berdasarkan  hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perusahaan yang  mengalami financial  distress akan melakukan  pengungkapan  sukarela  lebih sedikit.  Hal  ini  dikarenakan  perusahaan berupaya untuk tidak memperlihatkan kondisi  tersebut  kepada  publik  sehingga perusahaan melakukan pengurangan informasi  sukarela  pada  laporan  tahunan (Poluan & Nugroho, 2015).
Tinggi rendahnya perusahaan melakukan  manajemen  laba  tidak  akan mempengaruhi  besar  kecilnya  pengungkapan sukarela  yang  dilakukan  oleh  perusahaan keluarga  di  Indonesia.  Hasil  ini  juga mengindikasikan bahwa jika manajer melakukan  manajemen  laba  dengan  tujuan mengkomunikasikan informasi dan meningkatkan nilai perusahaan maka manajer  akan  memberikan  informasi  yang lebih  banyak  kepada  pihak  luar  perusahaan melalui  pengungkapan  sukarela  (Panjaitan, 2015).
Tingkat  pengelolaan  hutang  memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan  sukarela  pada  penelitian  ini tidak  terbukti.  Hasil  ini  sesuai  dengan penelitian  yang  dilakukan  Hardiningsih, (2008). Penelitian yang dilakukan Hardiningsih  (2008),  ditemukan  bahwa tidak terdapat  pengaruh  antara tingkat  pengelolaan hutang  terhadap  pengungkapan sukarela.  Hal ini dikarenakan perusahaan cenderung mengungkapkan  mengapa  kondisi  hutang mereka  berada  pada  angka  tertentu  kepada publik  sehingga  diharapkan  investor  cukup jelas mengetahui  kondisi  hutang  perusahaan. Ketika  tingkat  pengelolaan  hutang  yang tinggi,  pihak  perusahaan  akan  lebih  berhati- hati dalam melakukan pengungkapan informasi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran akan penilaian dari
pihak investor terhadap kemampuan perusahaan dalam mengelola dan pengembalian hutang (Suta & Laksito, 2012).
Terdapat  pengaruh  signifikan  dengan arah hubungan positif antara ukuran perusahaan  dengan  pengungkapan  sukarela perusahaan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa semakin  besar  ukuran  perusahaan  maka semakin  besar  pula  biaya  keagenan  yang ditimbulkan  (Suta  &  Laksito,  2012)  dan semakin  meningkat  pula  jumlah stakeholder yang  terdapat  pada  perusahaan  tersebut. Semakin besarnya perusahaan maka kegiatan usaha  yang  dimiliki  akan  cenderung  lebih komplek,  sehingga  memberikan  dampak yang  lebih  besar  bagi  masyarakat  dan lingkungan  sekitarnya.  Oleh  karena  itu, perusahaan  besar  dituntut  untuk  menyajikan informasi lebih luas sebagai bentuk pertanggungjawaban  dibandingkan  dengan perusahaan kecil (Suta & Laksito, 2012).

## KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh tata  kelola  perusahaan, environmental  sensitivity,  financial  distress, dan  manajemen  laba  terhadap  pengungkapan sukarela  perusahaan.  Variabel  independen yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu jumlah  rapat  dewan  direksi,  ukuran  dewan direksi, jumlah komisaris independen, kepemilikan  asing,  kepemilikan  institusi, kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, environmental sensitivity , financial distress , dan manajemen laba.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa ukuran  dewan  komisaris,  jumlah  pemegang saham, environmental  sensitivity memiliki pengaruh  yang  signifikan  positif  terhadap pengungkapan  sukarela  yang  dilakukan  oleh perusahaan keluarga di Indonesia (H 2 , H 8 , H 9 terbukti),  variabel  kepemilikan  institusional dan  financial  distress  yang  berpengaruh signifikan  dan  bernilai  negatif  terhadap pengungkapan  sukarela  perusahaan  keluarga di  Indonesia  (H 6 tidak  terbukti  dan  H 10 terbukti).
Variabel  kontrol  pada  penelitian  ini yaitu  variabel  tingkat  pengelolaan  hutang tidak  berpengaruh  signifikan  (H 12 tidak
terbukti). Variabel ukuran perusahaan berpengaruh  signifikan  positif  terhadap pengungkapan sukarela (H 13 terbukti).
Penelitian ini tidak menemukan bukti empiris pengaruh yang signifikan antara variabel  ukuran     dewan     direksi,    jumlah komisaris independen, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah,      kepemilikan manajerial,  dan  manajemen  laba  terhadap pengungkapan sukarela perusahaan keluarga.
Tingkat pengungkapan sukarela pada perusahaan   keluarga   di   Indonesia    masih tergolong     tinggi.     Dari       44 indikator pengungkapan         sukarela, rata-rata pengungkapan     yang dilakukan      oleh perusahaan keluarga di Indonesia adalah sebanyak  31  indikator  atau  sebesar  70,30% dari  jumlah keseluruhan.  Dari  nilai rata-rata maka dapat         disimpulkan      bahwa pengungkapan   informasi     pada    laporan tahunan perusahaan keluarga sudah baik karena  rata-rata  telah  mencapai  lebih  dari 50%.  Hasil  ini  juga  menunjukkan  bahwa perusahaan keluarga  yang  terdaftar di  Bursa Efek Indonesia cenderung mengungkapkan informasi   sukarela     untuk    meningkatkan kepercayaan dan keandalan informasi pada laporan tahunan perusahaan.
Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, yakni
1. Dalam penelitian ini, indeks
pengungkapan mengacu
pada
indikator-indikator pengungkapan yang  dipakai  oleh  Hossain  dan Hammami  (2009)  dalam  menentukan tingkat pengungkapan sukarela
perusahaan.  Indeks  pengungkapan
tersebut ditentukan atas dasar interpretasi  peneliti  setelah  membaca isi  laporan  tahunan  perusahaan  dan penelitian-penelitian
tentang pengungkapan  sukarela  terdahulu.
Sehingga  mengakibatkan  pemberian skor  oleh  peneliti  yang  berbeda  akan menghasilkan  skor  yang  berbeda (Domínguez & Gámez, 2014)
2. Kesalahan  penafsiran  yang  dapat
terjadi  dalam  pemberian  skor.
Misalnya  indikator  berupa return  on equity , net  interest  margin,  debt-to-
equity ratio . Indikator-indikator kinerja keuangan ini memiliki kemungkinan  tidak  disajikan  secara langsung  dalam  laporan  tahunan. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan peneliti  memberikan  skor  0  pada indikator tersebut.
Rekomendasi  penulis  kepada  peneliti selanjutnya berupa:
1.
Kesalahan  penafsiran  yang  dapat terjadi dalam pemberian skor. Misalnya  indikator  berupa return  on equity , net  interest  margin,  debt-to- equity ratio . Indikator-indikator kinerja keuangan ini memiliki kemungkinan  tidak  disajikan  secara langsung  dalam  laporan  tahunan.
Sehingga hal ini dapat mengakibatkan peneliti  memberikan  skor  0  pada indikator tersebut.
2.
Penelitian selanjutnya dapat menambahkan  sumber  pengamatan data  melalui  berbagai  sumber  seperti situs  web,  koran,  media  elektronik lainnya (triangulasi sumber data). Hal ini  dikarenakan  publikasi  melalui media  elektronik,  web,  dan  koran yang  dilakukan  perusahaan  juga mencerminkan
pengungkapan
informasi perusahaan kepada masyarakat.
3. Menambahkan  variabel-variabel  lain yang belum ditambahkan pada penelitian ini namun sudah dijelaskan di  model  penelitian  terdahulu,  seperti rasio  keuangan  perusahaan,  serta beberapa variabel tata kelola perusahaan  yang  belum  ditambahkan seperti  variabel  karakteristik  komite audit yakni komite audit, jumlah rapat
komite audit, kualitas audit,  dan lain- lain.

## DAFTAR  PUSTAKA
Ağca,  A.,  &  Önder,  Ş.  (2007).  Voluntary disclosure  in  Turkey:  A  study  on  firms listed  in  Istanbul  stock  exchange  (ISE).
Problems and Perspectives in Management , 5 (3), 241–251.
Akhtaruddin,  M.,  &  Abdur  Rouf,  M.  (2012). Corporate  governance,  cultural  factors and voluntary disclosure: Evidence from selected  companies  in  Bangladesh. Corporate  Board:  Role,  Duties  and
Composition , 8 (1), 48–61. https://doi.org/10.22495/cbv8i1art4
Akhtaruddin, M., & Haron, H. (2010). Board ownership, audit committees’ effectiveness,  and  corporate  voluntary disclosures. Asian Review of Accounting , 18 (3), 245–259.
https://doi.org/10.1108/13217341011089
649
Akhtaruddin,  M,  &  Hossain,  M.  (2008).
Investment Opportunity Set , Ownership Control  and  Voluntary  Disclosures  in Malaysia. Joaag , 3 (2), 25–39.
Akhtaruddin,  Mohamed,  Hossain,  M.  A., Hossain,  M.,  &  Yao,  L.  (2009). Corporate  Governance  and  Voluntary Disclosure in  Corporate  Annual  Reports of  Malaysian  Listed  Firms. Jamar , 7 (1), 1–20.
Al-Akra,  M.,  Eddie,  I.  A.,  &  Ali,  M.  J.
(2010). The association between privatisation  and  voluntary  disclosure: Evidence  from  Jordan. Accounting  and Business Research , 40 (1), 55–74.
https://doi.org/10.1080/00014788.2010.9 663384
Alhazaimeh, A., Palaniappan, R., & Almsafir,  M.  (2014).  The  Impact  of Corporate  Governance  and  Ownership Structure  on  Voluntary  Disclosure  in Annual  Reports  among  Listed  Jordanian Companies. Procedia  -  Social  and Behavioral  Sciences , 129 ,  341–348. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03. 686
Attig,  N.,  Fong,  W.  M.,  Gadhoum,  Y.,  &
Lang,  L.  H.  P.  (2011).  Effects  of  Large Shareholding on Information Asymmetry  and  Stock  Liquidity. SSRN Electronic Journal , August . https://doi.org/10.2139/ssrn.572761
Barac, Z. A., Granic, M., & Vuko, T. (2014).
The Determinants of Voluntary Disclosure  in  Croatia. International Journal of Social, Behavioral,
Educational,  Economic,  Business  and Industrial  Engineering , 8 (4),  1048–
1054.
Barako,  D.  G.  (2007).  Determinants  of
voluntary disclosures in Kenyan companies annual  reports. African Journal  of  Business  Management , 1 (5), 113–128.
Barros, C. P., Boubaker, S., & Hamrouni, A.
(2013). Corporate governance and voluntary  disclosure  in  France. Journal of  Applied  Business  Research , 29 (2), 561–578. https://doi.org/10.19030/jabr.v29i2.7657 Binh, T. Q. (2014). A Case Study of Voluntary  Disclosure  By  Vietnamese Listed  Companies  Author  Detail:   Ta Quang Binh, Ph.D.- Assistant Prof.,
Department of Accounting and Auditing, Vietnam  University  of  Commerce, Hanoi,  Vietnam. International  Journal of  Management  Sciences  and  Business Research , 3 (4), 36–53. Bokpin,  G.  A.,  &  Isshaq,  Z.  (2009). Corporate  governance,  disclosure  and foreign  share  ownership  on  the  Ghana Stock  Exchange. Managerial  Auditing
Journal , 24 (7), 688–703. https://doi.org/10.1108/02686900910975
387
Botosan, C.  A.  (1997). Disclosure Level and Cost of Equity.pdf .
Brammer,  S.,  &  Pavelin,  S.  (2008).  Factors influencing    the    quality   of  corporate environmental disclosure. Business Strategy and the Environment , 17 (2), 120– 136. https://doi.org/10.1002/bse.506 Caliskan, D. (2012).    The    Effect  of Ownership    Structure on Dividend Policy. SSRN  Electronic  Journal ,  769– 796.
https://doi.org/10.2139/ssrn.2140019 Chakroun,  Raïda.  (2013).  Family  Control  , Board of Directors ’ I ndependence and Extent  of  Voluntary  Disclosure  in  the Annual  Reports :  Case  of  Tunisian Companies. Journal  of  Business  Studies Quarterly , 5 (1), 22–43.
Chakroun,  Raida,  &  Matoussi,  hamadi.
(2012).  Determinants  of  the  Extent  of Voluntary  Disclosure  in  the  Annual Reports  of  the  Tunisian  Firms. Journal
of Accounting and Management
Information Systems , 11 (3), 335–370. Chariri,  A.,  &  Ghozali,  I.  (2013). Teori Akuntansi .  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Chen,    C.    J.    P.,    &    Jaggi,    B.    (2000). Association  between  independent  non- executive  directors,  family  control  and financial  disclosures  in  Hong  Kong. Journal  of  Accounting  and  Public Policy ,
19 (4–5), 285–310.
https://doi.org/10.1016/S0278- 4254(00)00015-6
Claessens, S., Djankov, S., & Lang,  L. H. P. (2000). The separation of ownership and control in East Asian Corporations. In Journal of Financial Economics (Vol. 58, Issues
1–2). https://doi.org/10.1016/s0304- 405x(00)00067-2
Darmadi,  S.,  &  Sodikin,  A.  (2013). Information disclosure by family-
controlled  firms:  The  role  of  board independence
and institutional ownership. Asian  Review  of  Accounting , 21 (3), 223–240. https://doi.org/10.1108/ARA-01-2013- 0009
Fathi,  J.  (2013).  Corporate  governance  and the  level  of  financial  disclosure  by Tunisian  firm. Journal  of  Business Studies Quarterly , 4 (3), 95–111.
Gantyowati,  E.,  &  Nugraheni,  R.  L.  (2014). The  Impact  of  Financial  Distress  Status and Corporate Governance Structures on the  Level  of  Voluntary  Disclosure Within  Annual  Reports  of  Firms  (Case Study of Non-financial Firms in Indonesia Over the Period of 2009-2011.
Journal  of  Modern  Accounting  and Auditing , 10 (4), 1–121.
Ghasempour,  A.,  &  Yusof,  M.  A.  B.  M. (2014).  The  effect  of  fundamental determinants  on  voluntary  disclosure  of financial  and  nonfinancial  information: The  case  of  internet  reporting  on  the Tehran  stock  exchange. International Journal  of  Digital  Accounting  Research ,
14 (March),
37–56. https://doi.org/10.4192/1577-8517-
v14_2
Haji, A. A., & Ghazali, N. A. M. (2013). The quality  and  determinants  of  voluntary disclosures in annual reports of Shari’ah compliant companies in Malaysia. Humanomics , 29 (1), 24–42. https://doi.org/10.1108/08288661311299 303 Hardiningsih, P. (2008). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOLUNTARY DISCLOSURE  LAPORAN  TAHUNAN
PERUSAHAAN. Jurnal  Bisnis  Dan Ekonomi , 15 (1), 67–79.
Healy,  P.  M.,  &  Palepu,  K.  G.  (2001). Information    asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review  of  the   empirical  disclosure literature. Journal  of  Accounting  and Economics , 31 (1–3), 405–440. https://doi.org/10.1016/S0165- 4101(01)00018-0
Hossain, Mahmud, Marks, B. R., & Mitra, S.
(2006).  Stock  Ownership  Structure  and Voluntary Disclosure of Quarterly Foreign Sales Data of U.S. Multinational
Corporations. Multinational  Business
Review , 14 (3), 71–94.
https://doi.org/10.1108/1525383X20060 0014
Hossain,  Mohammed,  &  Hammami,  H. (2009).  Voluntary  disclosure  in  the annual  reports  of  an  emerging  country: The  case  of  Qatar. Advances  in Accounting , 25 (2),
255–265. https://doi.org/10.1016/j.adiac.2009.08.0
02
Jensen,  M.  C.,  &  Meckling,  W.  H.  (1976). Theory  of  firm:  Managerial  behavior,
agency costs and ownership structure. Journal  of  Financial  Economics ,
3 (4), 305–360.
Lambert,  R.,  Leuz,  C.,  &  Verrecchia,  R.
E.  (2007).  Accounting  information, disclosure,  and  the  cost  of  capital. Journal  of  Accounting  Research ,
45 (2), 385–420.
https://doi.org/10.1111/j.1475-
679X.2007.00238.x
Ling,  H.  P.,  &  Lee,  G.  C.  (2012).
Enhancing  Corporate  Governance Structure  for Greater Voluntary Disclosure : Malaysia Evidence. Eadn Working Paper , 49 (49), 1–24.
McNichols,  M. F.  (2000).  Research design issues  in  earnings management  studies. In Journal  of Accounting  and  Public Policy (Vol. 19, Issues 4–5). https://doi.org/10.1016/S0278- 4254(00)00018-1
Nasir,  N.  M.,  &  Abdullah,  S.-N.  (2004).
Voluntary  disclosure  and  corporate governance
among financially distressed firms in Malaysia. Financial  Reporting,  Regulation  and Governance , 3 (1), 1–39.
Neifar,  S.,  &  Halioui,  K.  (2013).
Determinants of Corporate Governance  Disclosure:  The  Case  of Tunisian  Firms  Listed  on  the  Tunis Stock Exchange.
International Journal  of  Finance  and  Accounting ,
2 (3),174–183. https://doi.org/10.5923/j.ijfa.2013020 3.0 5
Ntim, C. G., Opong, K. K., Danbolt, J., &
Thomas,  D.  A.  (2012).  Voluntary corporate  governance  disclosures  by post-Apartheid South African
corporations. Journal  of  Applied Accounting  Research , 13 (2),  122– 144. https://doi.org/10.1108/09675421211 254 830
Omar,  B.,  &  Simon,  J.  (2011).  Corporate aggregate  disclosure  practices  in Jordan. Advances  in  Accounting ,
27 (1),  166–
186.
https://doi.org/10.1016/j.adiac.2011.0 5.0 02 Othman, R., Ishak, I. F., Arif, S. M. M., &
Aris, N. A. (2014). Influence of Audit Committee Characteristics on Voluntary Ethics Disclosure. Procedia  -  Social  and  Behavioral Sciences , 145 , 330–342. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014. 06. 042 Panjaitan,  Y.  R.  Y.  (2015).  Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap  Tingkat  Pengungkapan Laporan  Keuangan. Jurnal  Riset Akuntansi , 04 (02), 1689– 1699.
Percy,  M.  (2000).  Financial  reporting discretion  and  voluntary  disclosure: Corporate research  and  development expenditure in Australia. Asia- Pacific  Journal  of  Accounting  and Economics , 7 (1),1–31.
https://doi.org/10.1080/16081625.200
0.1 0510572
Poluan,  G.,  &  Nugroho,  P.  I.  (2015).
Pengaruh Mekanisme Corporate Governance  Dan  Kondisi  Financial Distress Terhadap Luas Pengungkapan  Sukarela. Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan , 4 (1), 39–56.
Rodríguez  Domínguez,  L.,  &  Noguera Gámez,  L.  C.  (2014).  Corporate reporting  on  risks:  Evidence  from Spanish  companies. Revista  de
Contabilidad-Spanish Accounting Review , 17 (2), 116– 129.
https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2013.10
.0 02
Santi  Yopie,  dan.  (2019). Management Capability  To  Produce  Quality Earning .
https://doi.org/10.22219/jrak.v9i1.45 Setyaningsih, H. (2008). Pengaruh
Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan Terhadap Konservatisme. Jurnal  Akuntansi  Dan  Investasi ,
9 (1), 91–107.
Singapurwoko,  A.  (2013).  Indonesian
Family  Business  vs.  Non-Family Business  Enterprises:  Which  has Better  Performance? International Journal  of  Business  and  Commerce ,
2 (5), 35–43. www.ijbcnet.com Suta,  A.  Y.,  &  Laksito,  H.  (2012).
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  MEMPENGARUHI

## LUAS PENGUNGKAPAN
INFORM ASI SUKARELA LAPORAN TAHUNAN.
DIPONEGORO
JOURNAL OF ACCOUNTING , 1 (1), 1–15.
Suwardjono.  (2005). Teori  Akuntansi–
Perekayasaan Pelaporan Keuangan (3rd ed.). BPFE.
Sweiti,  I.  M.,  &  Attayah,  O.  F.  (2013).
Critical  Factors  Influencing  Voluntary Disclosure :  The  Palestine  Exchange “PEX.” Global  Journal  of  Management and  Business  Research  Finance , 13 (6), 9–14.
Torchia, M., & Calabrò, A. (2016). Board of
directors  and  financial  transparency  and disclosure. Evidence from Italy. Corporate  Governance  (Bingley) , 16 (3), 593–608. https://doi.org/10.1108/CG-01- 2016-0019
Uyar,  A.,  Kilic,  M.,  &  Bayyurt,  N.  (2013).
Association  between  firm characteristics and  corporate  voluntary  disclosure: Evidence from Turkish listed companies.
Intangible  Capital , 9 (4),  1080–1112. https://doi.org/10.3926/ic.439
Vali,  K.,  Soheila,  K.,  &  Abbas  Aflatooni.
(2010). The effect of corporate governance  structure  on  the  extent  of voluntary  disclosure  in  Iran. Business Intelligence Journal , 3 (2), 151–164.
Yuniasih,  C.,  Dharma,  S.,  &  Nugroho,  P.  I. (2013).  Proceedings of  the  International Conference   on    Managing   the  Asian
Century. Proceedings of    the International Conference on Managing the Asian Century , 217–224.
https://doi.org/10.1007/978-981-4560- 61-0