Vol. 05  No. 2 Desember 2019 e-ISSN : 2460-2345, p-ISSN: 2442-6997 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/F

## REVIEW OF ISLAMIC LAW TO THE USE OF ARTICLE 28 SUBSECTION 2 ABOUT SPEECH HATRED AND DEFAMATION
(UU NUMBER 19 AT 2016 AMENDMENTS TO
UU NUMBER 11 AT 2018)

## ARBANUR RASYID
IAIN Padangsidimpuan
Email: rasyidarbanur@gmail.com DOI: http://dx.doi.org/10.24952/fitrah.v5i2.2199

## Abstract
Hate Speech  has recently become a warm conversation, not only in the media, but  has  begun  to  be  discussed  in  scientific  forums  as  a  result  of  the  many characters who are ensnared by hate speech due to making uploads in Social Media  that  is  considered  insulting  to  other  people  or  state  institutions  by making a statement containing elements of hate speech in accordance with the criminal  threat  in  Article  28  paragraph  2  of  Law  number  19  of  2016 amendment  to  law  number  11  of  2008.  Long  before  the  law  talks  about  hate speech, Islam through the Qur'an speaks a lot about how God denounces the actions of people who insult, berate, speak ill of others and make hoaxes, and Allah threatens sin for those who do it . Even in the history of Islam through the Prophet Muhammad had given a caning to people who make hoaxes, and the  sentence  in  the  Islamic  criminal  law  is  called  Ta'zir,  thus  Islam  is  very careful  and  highly  respects  the  human  rights  of  a  person  including  in protecting the soul and someone's honor.
Keyword : Hate Speech, Defamation

## Abstrak
Hate  Speech  baru-baru  ini  menjadi  perbincangan  hangat,  tidak  hanya  di media  tetapi  sudah  mulai  dibahas  dalam  forum  ilmiah  sebagai  hasil  dari banyaknya  karakter  yang  terjerat  oleh  ujaran  kebencian  karena  membuat unggahan  di  Media  Sosial  yang  dianggap  menghina  orang  lain,  atau  unsur lembaga  negara  dengan  membuat  pernyataan  yang  mengandung  unsur kebencian  sesuai  dengan  ancaman  pidana  dalam  Pasal  28  ayat  2  Undang- undang  nomor  19  tahun  2016  amandemen  undang-undang  nomor  11  tahun 2008. Jauh sebelum hukum berbicara tentang ujaran kebencian, Islam melalui Alquran  telah  banyak  menguraikan  tentang  bagaimana  Allah  mengecam tindakan  orang  yang  menghina,  mencaci  maki,  menghina  orang  lain  dan membuat  tipuan,  dan  Allah  mengancam  dosa  bagi  mereka  yang melakukannya.  Bahkan  dalam  sejarah  Islam  melalui  Nabi  Muhammad  telah memberikan  hukuman  cambuk  kepada  orang  yang  membuat  tipuan,  dan hukuman dalam hukum pidana Islam disebut Ta'zir, dengan demikian Islam sangat  berhati-hati  dan  sangat  menghormati  hak  asasi  manusia  seseorang termasuk dalam melindungi jiwa dan kehormatan seseorang.
Kata kunci : Ujaran  Kebencian, Pencemaran Nama Baik

## PENDAHULUAN
Penggunaan  media  sosial  dewasa  ini  sudah  menjadi  gaya  hidup masyarakat  ( lifestyle )  yang  tak  dapat  dibendung  lagi  perkembangannya,  data dari  hasil  penelitian We  Are  Social menunjukkan  bahwa  130  Juta  penduduk Indonesia  atau  49  %  dari  265,4  Juta  jiwa  merupakan  pengguna  aktif  media sosial, 1 pengguna  tersebut  tidak  hanya  dari  kalangan  orang  tua  dan  pemuda, bahkan  sudah  merambah  kedunia  anak  –  anak  mulai  dari Facebook,  Twitter, Whatsapp, Instagram dan lain – lain.
Pada  tahun  2017,  Sumatera  Utara  heboh  oleh  adanya  penangkapan terhadap  seorang  dosen  dengan  inisial  HD  yang  merupakan  salah  satu  dosen dan juga Kepala Perspustakaan di Universitas Sumatera Utara 2 HD mengunggah di  akun  Facebooknya  sebuah  kalimat  yang  bernada  ujaran  kebencian  terkait berita bom yang menimpa beberapa gereja di Surabaya.
Jauh  sebelumnya,  Jonru  Ginting  (JG)  yang  merupakan  penggiat  media sosial  ditangkap  dan  tetapkan  sebagai  tersangka  atas  unggahan  facebooknya yang dianggap mengandung unsur ujaran kebencian terhadap Prof. Dr. Quraish Shihab yang menjadi Imam Shalat Idul Fitri di Mesjid Raya Istiqla Jakarta, Jonru Ginting ditetapkan sebagai tersangka. 3
Sebelum itu juga ada Asma Dewi seorang ibu rumah tangga yang juga ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan sangkaan melakukan unggahan ujaran kebencian terhadap Pemerintah atau dan juga turut menumbuhkan  salah  satu  akun  penyebar hoax yaitu  saracen  sebesar  75  Juta Rupiah, 4 bahkan  belakangan  ini  seluruh  media  dihebohkan  oleh  adanya  berita bohong  ( hoax )  disertai  ujaran  kebencian  yang  dilakukan  oleh  seorang  penggiat aktivis  sosial  Ratna  Sarumpaet  yang  melibatkan  banyak  pihak  termasuk  salah satu calon presiden dan wakil presiden yang akan berkontestasi pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 mendatang.
Kasus  tersebut  menambah  daftar  korban  dari  penyalahgunaan  media sosial yang dijerat dengan pasal 28 ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang berbunyi :
1 We  Are  Social  , Essential  Insight  Into  Internet  Social  Media;  Mobile  and  E-Commerce  Use Around The World , Kompas.com (01-03-2018) 2 Tribun  Jakarta, Ujaran Kebencian di Facebook, Dosen USU Akhirnya ditangkap Polda Sumut , Minggu 20 Mei 2018. Pukul 19 : 56.
3 Liputan  6  News, Polda Tahan Jonru Ginting Terkait Unggahan Ujaran Kebencian ,  Sabtu,  30 September 2017
4 Detik  News, Kasus  Saracen;  Asma  Dewi  ditangkap  di  rumah  seorang  polisi ,  11  September 2017.
Tinjauan Hukum  Islam Penggunaan Pasal 28 ... ARBANUR RASYID DOI: http://dx.doi.org/10.24952/fitrah.v5i2.2199
“Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu berdasarkan    atas  suku,  agama,  ras  dan  antargolongan  (SARA) sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  28  ayat  (2)  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp. 1 Miliar”.
Dalam  pelaksanaannya  Kepolisian  Republik  Indonesia  mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang merupakan  interpretasi  dari  Undang  –  Undang  Nomor  11  Tahun  2008  yang dirilis  oleh Kepala  Polisi  Republik  Indonesia  Jenderal  Badrodin  Haiti  pada tanggal 08 Oktober 2015 dengan tujuan agar masyarakat agar berhati-hati dalam menyampaikan  pendapat  diruang  publik,  khususnya  di  ranah  jejaring  media sosial.
Didalam Surat Edaran Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian  ditekankan  bahwasanya  surat  edaran  ini  bisa  digunakan  sebagai rujukan, terdapat macam-macam ujaran kebencian yang telah diatur oleh KUHP dan  digunakan  pihak  kepolisian  secara  internal  untuk  memahami  langkah penanganan  perbuatan  ujaran  kebencian  dengan  melakukan  tindakan  secara preventif  sehingga  bagi  pelaku  yang  terbukti  menghina  dan  melakukan  ujaran kebencian akan ditangani dengan cara mediasi terlebih dahulu, mengedepankan fungsi  binmas  untuk  kerjasama  dengan  tokoh  masyarakat  sebagai  tindakan represif  namun,  apabila  tidak  ada  kesepakatan  dalam  mediasi  dan  masih dilakukan  pengulangan  terhadap  perbuatan  tersebut  maka  dilakukan  tindakan secara pidana yaitu menjerat dengan tuduhan tindak pidana sesuai dengan pasal yang disangkakan. 5
Tindak  pidana  penghinaan,  pencemaran  nama  baik  melalui  ujaran kebencian  belum  diatur  secara  terperinci  dalam  hukum  pidana  Islam,  namun dalam  sejarahnya  Nabi  Muhammad  SAW  pernah  menjatuhkan  hukuman cambuk kepada seseorang yang menyebarkan berita bohong yang mengandung unsur  ujaran  kebencian,  tindak  tersebut termasuk  dalam  kategori jarimah takzir karena tidak ditentukan dalam Alquran maupun hadis. Hukuman takzir adalah hukuman  yang  bersifat  mencegah,  menolak  timbulnya  bahaya,  sehingga
5 Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, Surat  Edaran  Kapolri  Nomor: SE/06/X/2015tentang  Penanganan  Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech) ,  (Jakarta:  Kepolisian  Negara Republik Indonesia Markas Besar, 2015), hlm. 4.
penetapan  timbulnya jarimah adalah  wewenang  penguasa  atau  hakim menyangkut kemaslahatan umum. 11

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ujaran Kebencian Dalam Islam
Dalam Islam, perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat,  mencaci  maki,  memanggil  dengan  julukan  tidak  baik,  dan perbuatan-perbuatan  sejenis  yang  menyentuh  kehormatan  atau  kemuliaan manusia  merupakan  perbuatan  yang  dikecam  oleh  Allah  SWT  dan  diancam dengan  dosa  bagi  orang  yang  melakukannya  serta  menghinakan  orang-orang yang  melakukan  dosa  ini,  juga  mengancam  mereka  dengan  janji  yang  pedih pada  hari  kiamat,  dan memasukkan  mereka  dalam  golongan  orang-orang  yang fasik,  karena  Islam  bukanlah  agama  yang  mengajarkan  untuk  merendahkan orang lain. 6
Ujaran  kebencian  sangat  erat  kaitannya  dengan  penghinaan  dan pencemaran  nama  baik  dan  merupakan  pelanggaran  yang  menyangkut  harkat dan  martabat  orang  lain,  yang  berupa  penghinaan  biasa,  fitnah/tuduhan melakukan perbuatan tertentu,  berita  yang  terkait  dengan ujaran kebencian sangat  besar  pengaruhnya  dan  sangat  jauh  akibatnya,  karena  dapat menghancurkan  reputasi,  keluarga,  karir  dan  kehidupan  didalam masyarakat tentunya. Didalam Alquran Allah SWT. berfirman:
ٍءأاَسِّن نِّم ءأاَسِن  َلََو مُهنِّم ايرَخ ْاوُنوُكَي نَأ أٓىَسَع ٍموَق نِّم موَق رَخسَي  َلَ ْاوُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّ يَأَٓيَ َّنُهنِّم ايرَخ َّنُكَي نَأ أٓىَسَع
ْاوُزَ باَنَ ت  َلََو مُكَسُفنَأ ْاأوُزِملَت  َلََو َنوُمِلَّٓظلٱ ُمُى َكِئأَٓلْوُأَف بُتَ ي َّلَّ نَمَو ِنَٓيِلإٱ َدعَب ُقوُسُفلٱ ُمسٱِلٱ َسئِب ِبَٓقلَلأٱِب

## ١١
Artinya  : Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  sekumpulan  orang  laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari  mereka.  dan  jangan  pula  sekumpulan  perempuan  merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka  mencela  dirimu  sendiri  dan  jangan  memanggil  dengan  gelaran  yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah  iman  dan  Barangsiapa  yang  tidak  bertobat,  Maka  mereka  Itulah orang-orang yang zalim . 7
Sehingga  Nabi  Muhammad  SAW  pernah  menjatuhkan  hukuman cambuk  sebanyak  80  kali  kepada Abdullah  bin  Umay  bin  Salul akibat  dari
6 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 61
7 Departemen  Penarjemah  Al-Quran, Al-Quran  dan  Terjemahnya ,  (Jakarta  :  Lajnah  Al- Quran, 2016), hlm.234
Tinjauan Hukum  Islam Penggunaan Pasal 28 ... ARBANUR RASYID DOI: http://dx.doi.org/10.24952/fitrah.v5i2.2199
perbuatan  menyebar  berita  bohong  kepada  Nabi  Muhammad  SAW  dengan menuduh Aisyah RA telah melakukan perselingkuhan 8 , peristiwa tersebut dalam sejarah  islam  disebut  dengan haditsul ifki ,  peristiwa  ini  menjadi  sebab  turunnya ayat :
َّنِإ ُه إ نِّم  ٕيِرإمٱ ِّلُكِل ۡۚإمُكَّل  إيرَخ َوُى إلَب ۖمُكَّل اّرَش ُهوُبَسإَتَ  َلَ ۡۚإمُكنِّم ةَبإصُع ِكإفِإلإٱِب وُءأاَج َنيِذَّلٱ
ِۡۚإِۡإلإٱ َنِم َبَسَت إۡٱ اَّم م
ميِظَع ٌباَذَع ۥُوَل إمُه
إ نِم ۥُهَرإ بِۡ َّٓلََّوَ ت يِذَّلٱَو ١١
Artinya  :  “ Sesungguhnya  orang-orang  yang  membawa  berita  bohong  itu  adalah  dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu  bahkan  ia  adalah  baik  bagi  kamu.  tiap-tiap  seseorang  dari  mereka mendapat Balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang  mengambil  bahagian  yang  terbesar  dalam  penyiaran  berita  bohong  itu baginya azab yang besar” . 9
Maka  Islam  sangat  menganjurkan  ummat  untuk  memproteksi  setiap berita  yang  datang  dengan  cara tabayyun (verifikasi)  sebagaimana  yang dimaksudkan dalam surat Al-Hujurat : 6 :
ِبإصُتَ ف ةَلَٓهَِبِ اَُۢمإوَ ق ْاوُبيِصُت نَأ ْاأوُ نَّ يَ بَ تَ ف إَبَ نِب ُۢ ُقِساَف  إمَُۡءأاَج نِإ ْاأوُ نَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّ يَأَٓيَ
َنِمِدَٓن إمُت إلَعَ ف اَم ٓىَلَع ْاوُحُ ٦
Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu  berita,  Maka  periksalah  dengan  teliti  agar  kamu  tidak  menimpakan suatu  musibah  kepada  suatu  kaum  tanpa  mengetahui  keadaannya  yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu” .
Imam Jalaluddin dalam kitab Tafsir Jalalain Membagi Ujaran Kebencian kepada tiga Model yaitu :
1. Sukhriyyah : Meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
2. Lamzu :  yaitu  menjelek-jelekkan  dengan  cacian  atau  hinaan  atau dengan kejelekan orang lain.
3. Tanabuz :  yaitu  model  cacian  atau  penghinaan  dengan  menyebut  atau memanggil  lawan  bicara  dengan  sebutan  yang  jelek,  dan  sebutan  yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai Yahudi pada orang Islam. 10
Sementara  menurut  imam  Al-Ghazali  perbuatan  yang  dilakukan  oleh seseorang  berupa  Ujaran  Kebencian  (pencemaran  nama  baik)  adalah  menghina
8 Lihat Shahih Bukhari Nomor 2661, 2673 dan 7369 dan lihat juga Shahih Muslim Nomor 2770.
9 Departemen Penarjemah Al-Quran, Al-Quran dan Terjemahnya , hlm.360
10 Imam Jalaluddin, Tafsir Jalalain , (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 428
(merendahkan)  orang  lain  didepan  manusia  atau  didepan  umum. 11 Sedangkan Abdul Rahman al-Maliki membagi penghinaan menjadi tiga:
1. Al-Zammu : penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
2. Al-Qadhu : segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.
3. Al-Ta ḥ qir : setiap  kata  yang  bersifat  celaan  atau  mengindikasikan pencelaan atau pelecehan. 12

## Unsur – unsur Pidana Dalam Islam
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  bahwa  Pidana  Islam belum  mengatur  secara terperinci  terkait  permasalahan  ujaran  kebencian,  maka seseorang  tidak  dapat  dipidana  apabila  seseorang  dalam  hal  perbuatan  yang dilakukan  tersebut  tidak  tahu  atau  belum  ada  suatu  aturan  yang  mengatur sebelumnya sebagaimana kaidah :
ِّصنلا ِدْوُرُو َلْبَ ق ِءلاقُعلا ِلاَعفَلَ َدْوُدُحلَ
Artinya  :  “ Tidak  ada  hukuman  dan  tidak  ada  tindak  pidana  (jarimah)  kecuali  dengan adanya nash” . 13
Namun  Abdul  Qadir  Audah  melakukan  kontekstualisasi  dengan membedakan ruang lingkup hukum pidana Islam yang dalam hal ini mengenai unsur umum jarimah, untuk jarimah itu ada tiga macam yaitu: 14
1. Al-rukn  al-syar’ī ,  atau  unsur  formil  adalah  unsur  yang  menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku jarimah apabila sebelumnya telah ada nas atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku.
2. Al-rukn  al-mādī atau  unsur  materiil  adalah  unsur  yang  menyatakan bahwa untuk  bisa  dipidananya  seorang  pelaku  jarimah,  pelaku  harus  benar-benar telah  melakukan  perbuatan  baik  yang  bersifat  positif  (aktif  melakukan sesuatu) maupun yang negatif (pasif tidak melakukan sesuatu).
3. Al-rukn  al-adabī atau  unsur  moril  adalah  unsur  yang  menyatakan bahwa seorang  pelaku  tindak  pidana  harus  sebagai  subjek  yang  bisa  dimintai pertanggungjawaban atau harus bisa dipersalahkan.
11 Abdul Hamid Al-Ghazali, Ihyaul Ulumuddin , (Ciputat: Lentera Hati, 2003), hlm. 379 12 Abdurrahman  al-Maliki, Sistem  Sanksi  Dalam  Islam ,  (Bogor:  Pustaka  Thariqul  Izzah,
2002), h. 12
13 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 298
14 Abdul  Qadir  Audah, At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami ,  Juz  II,  (Beirut:  Dar  al-Kitab  al-  Arabi, tt), hlm. 413
Hukuman ( Al-Uqubah )
Uqubah yang  menurut  bahasa  berasal  dari  kata  ( ‘aqoba )  yang  artinya: mengiringinya  dan  datang  dibelakangnya,  dalam  isitihalnya Uqubah juga  dapat diartikan  sebagai  hukuman  karena  ia  mengiringi  perbuatan  dan  dilaksanakan sesudah  perbuatan  itu  dilakukan. 15 maka  dapat  diartikan  bahwa Uqubah merupakan salah satu tindakan yang diberikan oleh syariat sebagai pembalasan atas  perbuatan  yang  melanggar  ketentuan  syariat,  dengan  tujuan  untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat.
Pada umumnya, para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan  ringannya  hukuman,  serta  ditegaskan  tidaknya  oleh  Alquran  dan  hadis. Atas dasar ini, mereka membaginya menjadi tiga macam yaitu:
1. Jarimah Hudud adalah semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk,  dan  sanksinya  oleh  Allah  SWT.  dalam  Alquran  dan  oleh  Nabi Muhammad  SAW.  dalam  hadis.  Sehingga  hukuman  had  tidak  memiliki batasan minimal (terendah) ataupun batasan maksimal (tertinggi). 16
Jarimah hudud terdiri atas:
a. Jarimah al-zinā (tindak pidana berzina)
b. Jarimah al-qadzf (tindak pidana menuduh muslimah baik-baik berzina)
c. Jarimah  syurb  al-khamr (tindak  pidana  meminum-minuman  yang memabukkan)
d. Jarimah al-sariqah (tindak pidana pencurian)
e. Jarimah al-hirābah (tindak pidana perampokan/pengacau)
f. Jarimah al-riddah (tindak pidana murtad), dan
g. Jarimah al-baghyu (tindak pidana pemberontakan) 17
2. Jarimah  qisas/diat adalah  kesamaan  antara  perbuatan  pidana  dengan sanksi hukumnya,  seperti  dihukum  mati  akibat  membunuh  dan  dianiaya  akibat menganiaya. Jarimah qisas/diyat terdiri atas:
a. Pembunuhan
1) Pembunuhan sengaja ( al- qatlul ‘amd )
2) Pembunuhan semi sengaja ( al-qatl syibhul ‘amd ), dan
3) Pembunuhan tersalah ( al-qatlul khata’ ).
b. Penganiayaan
1) Penganiayaan sengaja ( al- jinayah ‘alā mā dūnan nafsi amdan ), dan
2) Penganiayaan semi sengaja ( al-jinayah ‘alā mā dūnan nafsi khata’ ) 18
15 Djazuli, Fiqih Jinayah , (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997), hlm. 35
16 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid 1 , (Bogor : PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 99
17 Djazuli, Fiqih Jinayah , hlm. 46
3. Jarimah takzir  adalah  semua  jenis  tindak  pidana  yang  tidak  secara  tegas diatur dalam  Alquran  dan  hadis.  Aturan  teknis,  jenis,  dan  pelaksanaan jarimah takzir  ditentukan  oleh  penguasa  atau  hakim  setempat  melalui otoritas yang ditugasi untuk hal ini.
Jenis jarimah takzir  sangat  banyak  dan  tidak  terbatas,  beberapa diantaranya :
a. Jarimah  hudud atau  qisas  diat  yang  subhat  atau  tidak  memenuhi syarat, namun  sudah  merupakan  maksiat.  Misalnya,  percobaan  pencurian, percobaan pembunuhan dan pencurian aliran listrik.
b. Jarimah-jarimah yang  ditentukan  oleh  Alquran  dan  hadis,  namun tidak ditentukan  sanksinya.  Misalnya,  penghinaan,  saksi  palsu,  tidak melaksanakan amanah dan menghina agama.
c. Jarimah-jarimah yang  ditentukan  penguasa/hakim  untuk kemaslahatan umum. Misalnya pelanggaran peraturan lalu lintas. 19

## Takzir dan bentuk hukumannya.
Secara bahasa, takzir bermakna al-Man’u (pencegahan). Menurut istilah, takzir  bermakna, at-Ta’dib (pendidikan)  dan at-Tankil (pengekangan).  Adapun definisi takzir secara syariat yang digali dari nas-nas yang menerangkan tentang sanksi-sanksi yang bersifat edukatif, adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang didalamya tidak ada had dan kafarat. 20
Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan karena  perbuatan  tersebut  tidak  diharamkan  karena  zatnya,  melainkan  karena sifatnya.  Apabila  sifat  tersebut  ada  maka  perbuatannya  diharamkan  dan  ( illat ) dikenakannya  hukuman  atas  perbuatan  tersebut  adalah  membahayakan  atau merugikan kepentingan umum. 21
Berdasarkan hak yang dilanggar, ada dua macam jarimah takzir, yaitu: 18
1. Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah Artinya, semua perbuatan yang berkaitan  dengan  kepentingan  dan  kemaslahatan  umum.  Misalnya, membuat  kerusakan  di  muka  bumi,  penimbunan  bahan-bahan  pokok  dan penyelundupan.
2. Jarimah takzir  yang  menyinggung  hak  individu.  Artinya,  setiap  perbuatan yang  mengakibatkan  kerugian  kepada  orang-orang  tertentu,  bukan  orang
18 Djazuli, Fiqih Jinayah, hlm. 48 19 Djazuli, Fiqih Jinayah, hlm. 51-52 20 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami , Juz II, hlm. 431
21 Djazuli, Fiqih Jinayah , hlm. 50
Tinjauan Hukum  Islam Penggunaan Pasal 28 ... ARBANUR RASYID DOI: http://dx.doi.org/10.24952/fitrah.v5i2.2199
banyak.  Misalnya,  pencemaran  nama  baik,  penghinaan,  penipuan  dan pemukulan.
Dari segi sifatnya, jarimah takzir dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:
1. Takzir karena melakukan perbuatan maksiat
2. Takzir  karena  melakukan  perbuatan  yang  membahayakan  kepentingan umum.
3. Takzir yang melakukan pelanggaran ( mukhalafah )
Disamping  itu  pula,  dilihat  dari  segi  dasar  hukum  atau  penetapannya,
takzir juga dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:
1. Jarimah takzir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan qisas tetapi syarat- syarat  tidak  terpenuhi,  atau  ada  subhat,  seperti  pencurian  yang  tidak mencapai nishab atau oleh keluarga sendiri.
2. Jarimah takzir  yang  jenisnya  disebutkan  dalam  syariat  tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran timbangan.
3. Jarimah takzir  yang  baik  jenis  dan  sanksinya  belum  ditetapkan oleh  syara’. Jenis  ketiga  ini  sepenuhnya  diserahkan  pada  penguasa  atau  hakim,  seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah. 22
Secara rinci jarimah takzir terbagi kepada beberapa bagian, yaitu:
1. Jarimah takzir yang berkaitan dengan pembunuhan
2. Jarimah takzir yang berkaitan dengan pelukaan
3. Jarimah takzir  yang  berkaitan  dengan  kejahatan  terhadap kehormatan  dan kerusakan akhlak
4. Jarimah takzir yang berkaitan dengan harta
5. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. 19
Sedangkan macam-macam hukuman takzir adalah sebagai berikut:
1. Hukuman takzir yang berkaitan dengan badan.
a) Hukuman mati
b) Hukuman cambuk.
2. Hukuman takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang
a) Hukuman penjara.
b) Hukuman pengasingan.
3. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta
4. Hukuman takzir dalam bentuk lain. 23
22 Djazuli, Fiqih Jinayah., hlm. 52-53 23 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 249

## Ujaran Kebencian ( Hate Speech )
Pada  dasarnya  ujaran  kebencian  ( Hate  Speech )  adalah  Perkataan, perilaku,  tulisan  ataupun  pertunjukan  yang  dilarang  karena  dapat  memicu terjadinya tindakan kekerasan dan memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat  manusia  dan  kemanusiaan  serta  menyebabkan  sikap  prasangka  dari pihak pelaku pernyataan tersebut atau korban dari tindakan tersebut. 24
Pencemaran  nama  baik  sendiri  adalah  menyerang  nama  baik  dan kehormatan  seseorang,  yang  bukan  dalam  arti  seksual,  sehingga  orang  itu merasa  dirugikan.  Kejahatan  yang  berkaitan  dengan  bidang  seksual  tidak termasuk  dalam  bidang  pencemaran  nama  baik  disini,  melainkan  termasuk dalam ruang lingkup kejahatan kesusilaan atau kejahatan terhadap kesopanan.
Persoalan  mengenai  ujaran  kebencian  di  era  modernisasi  informasi semakin  mendapatkan  perhatian  dari  masyarakat,  baik  nasional  maupun internasional  seiring  dengan  meningkatnya  tingkat  kepedulian  masyarakat terhadap  isu  pelanggaran  HAM.  Isu  pelanggaran  HAM  merupakan  titik  awal dari  kasus-kasus  yang  sering  dilaporkan  kepada  pihak  kepolisian  terutama dalam hal pencemaran nama baik yang sering disalah artikan dengan kebebasan berpendapat namun dalam ranah informasi menyebabkan tersudutnya  posisi si tertuduh dalam pencemaran nama baik tersebut.
Pencemaran nama baik merupakan sebuah proses, perbuatan atau cara menghina atau menista baik itu dilakukan secara lisan maupun dengan tulisan. Sedangkan  menghina  adalah  merendahkan  atau  memandang  rendah, memburukkan  nama  seseorang,  dan  menyinggung  perasaan  orang  lain. Pencemaran  nama  baik  sendiri  juga  merupakan  kata  benda  dengan  perubahan kata  kerja  kepada  penghinaan  yaitu  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik seseorang,  penghinaan  asal  kata  dari  kata  hina  yang  berarti  rendah kedudukannya  atau  martabatnya,  keji,  tercela,  tidak  baik  kelakuan  maupun perbuatannya. 25
Dalam  KUH  Pidana  R.  Soesilo  menyatakan  bahwa  tindak  kejahatan menghina adalah menyerang seseorang dengan nama baik seseorang. Ber-akibat, yang  diserang  merasa  malu.  Kehormatan  yang  diserang  hanya  mengenai kehormatan tentang “nama baik” bukan kehormatan dalam lingkup seksual atau
24 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) , hlm. 2 25 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 322
Tinjauan Hukum  Islam Penggunaan Pasal 28 ... ARBANUR RASYID DOI: http://dx.doi.org/10.24952/fitrah.v5i2.2199
kehormatan  yang  dicemarkan  karena  tersinggung  anggota  kemaluannya  dalam lingkungan nafsu birahi kelamin 26

## Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan
Tentang  Penanganan  Ujaran  Kebencian  ( Hate  Speech ),  juga  disebutkan beberapa sumber hukum :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2005  tentang  Ratifikasi  Konvensi International Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
5. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2005  tentang  Ratifikasi  Konvensi Intentational Hak-Hak Sipil dan Politik
6. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
9. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun 2009  tentang  Implementasi  Prinsip  dan  Standar  Hak  Asasi  Manusia  dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
10. Peraturan    Kepala    Kepolisian    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial
Sumber-sumber  hukum  rujukan  ini  sangat  berkaitan  dengan cyberlaw yang  merupakan  hukum  siber  baru  yang  dalam perkembangannya  mengalami perubahan cepat, baik dari sisi praktis maupun implementatif. Sehingga cyberlaw tidak  lagi  identik  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  namun  juga  berakar  pada  hukum konvensional yang telah ada sebelumnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP),  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  beserta hukum  acaranya,  dan  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  tidak  bisa dipisahkan  dan  saling  berkaitan  satu  sama  lain  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung.
26 R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm.  225
Vol. 05  No. 2 Desember 2019

## Bentuk – bentuk Ujaran kebencian
Dalam  peraturannya  ujaran  kebencian  ( Hate  Speech )  disebutkan, bahwasanya  dapat  berupa  tindakan  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  ketentuan  pidana  lainnya  diluar  KUHP,  yang berbentuk antara lain:
1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut
7. Penyebaran berita bohong 27
Sedangkan  penyebaran  ujaran  kebencian  baik  dalam  konten  dan konteks  selalu  memiliki  tujuan  antara  lain  untuk  menghasut  dan  menyulut kebencian  terhadap  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat  dalam  berbagai komunitas. Yang dibedakan dari aspek:
1. Suku
2. Agama
3. Aliran keagamaan
4. Keyakinan/Kepercayaan
5. Ras
6. Antar golongan
7. Warna kulit
8. Etnis
9. Gender
10. Kaum difabel (cacat)
11. Orientasi seksual 28
Menurut  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor:  SE/06/X/2015  tentang Penanganan Ujaran Kebencian ( Hate Speech ) bahwa ada beberapa macam ujaran kebencian juga dilakukan melalui media oleh beberapa sebagai berikut:
1. Dalam Orasi Kegiatan Kampanye
2. Spanduk atau Banner
3. Jejaring Media Sosial
4. Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi)
27 Departemen  Hukum  dan  HAM, Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Pidana (Jakarta  : Departemen Hukum dan HAM, 2003), hlm. 5
28 Departemen Hukum dan HAM, Kitab Undang – Undang Hukum...., hlm. 7
5. Ceramah Keagamaan
6. Media masa cetak maupun elektronik
7. Pamflet
Analisis Hukum  Pidana  Islam  Terhadap  Penggunaan  Pasal  28  ayat  2  tentang Ujaran Kebencian dan Pencemaran Nama Baik
Dalam  pembentukannya  hukum  Islam mempunyai  tujuan  utama  yaitu untuk  kemaslahatan  umat  manusia  baik  didunia  maupun  akhirat,  yang  sering dikenal al-Maqasidu Syariah yaitu hifz al-Nafs (menjaga jiwa), hifz al-‘Aql (menjaga akal), hifz  al-Din (menjaga  agama), hifz  al-Mal (menjaga  harta, hifz  al-Nasl (menjaga  keturunan)  dan Hifdz  al-ird (memelihara  kehormatan).  Maka  dalam pelaksanaannya Syariat Islam harus mampu menjamin terjaga prinsip  – prinsip terebut.
Sama  halnya  dengan  hukum  positif  yang  sangat  melindungi  hak individu  untuk  bebas  tanpa  terganggu  oleh  orang  lain  terlebih  dalam  hal pencemaran  nama  baik.  Karena  salah  satu  kunci  keberhasilan  sistem  syariat Islam  dalam  bidang  peradilan  adalah  tegas  dan  adilnya  sanksi-sanksi  yang dijatuhkan  oleh  pembuat  hukum,  baik  bagi  terdakwa  maupun  pendakwa termasuk bagi masyarakat banyak.
Dalam  mengambil  sebuah  keputusan  tentunya  hakim  juga  harus berpedoman  pada  asas-asas  hukum  pidana  Islam  yaitu  asas  keadilan (proporsional  dan  tidak  berat  sebelah),  asas  kepastian  hukum  (sesuai  dengan anjuran  Alquran  dan  hadis),  serta  asas  kemanfaatan  (dalam  penjatuhan hukuman melihat manfaat dan madharat ). Sehingga akan terjadi keadilan dalam memutuskan sebuah hukum, baik itu hukuman badan, hukuman yang berkaitan dengan  kemerdekaan,  hukuman  yang  berkaitan  dengan  harta,  maupun hukuman dalam bentuk lain.

## PENUTUP
Hukum  positif  sangat  menghormati  hak-hak  individu,  maka  dalam penanganannya  terdapat  kesamaan  antara  pidana  Islam  dengan  hukum  positif sebelum  mengarah  ke  hukuman  yakni  pemberian  tindakan  pencegahan  orang lain  agar  tidak  melakukan jarimah dan  membuat  pelaku  jera  sehingga  tidak mengulangi, akan tetapi didalam Islam ditambah dengan sikap pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku jarimah untuk kedepannya.
Vol. 05  No. 2 Desember 2019

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Ghazali, Abdul Hamid, Ihyaul Ulumuddin , Ciputat: Lentera Hati, 2003.
Ali, Zainuddin, Hukum Pidana Islam, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
al-Maliki,  Abdurrahman, Sistem  Sanksi  Dalam  Islam ,  Bogor:  Pustaka  Thariqul Izzah, 2002.
Audah,  Abdul  Qadir, At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami ,  Juz  II,  Beirut:  Dar  al-Kitab  al- Arabi.
Audah,  Abdul  Qadir, Ensiklopedia  Hukum  Pidana  Islam  Jilid  1 ,  Bogor  :  PT. Kharisma Ilmu, 2007.
Departemen Hukum dan HAM, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana , Jakarta :
Departemen Hukum dan HAM, 2003.
Djazuli, Fiqih Jinayah , Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997.
Hanafi, Ahmad, Asas-asas Hukum Pidana Islam , Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
Jalaluddin, Imam, Tafsir Jalalain , Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
Muslich, Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Soesilo,  R.,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1995.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 1988.