JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 40-45| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2432.40-45

## PENERAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KENDARAAN BERNOMOR POLISI LUAR WILAYAH BALI
I Gede Ivan Wahyu Pramana, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia Wahyupramana06@gmail.com, Widiati_dayu@yahoo.co.id, Putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Melihat banyaknya kendaraan dengan nomor polisi luar daerah yang beroperasi di Bali, dalam PERDA Provinsi Bali  Nomor  4  Tahun  2016  Tentang  Penyelenggaraan  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Umum  dijelaskan  Bahwa Kendaraan dari luar wilayah Bali hanya boleh berada di Bali selama 3 bulan berturut-turut jika melebihi waktu tersebut maka harus melakukan Bea Balik Nama. Penelitian ini dirumuskan untuk mengetahui pengenaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali, dan untuk mengetahui intensifikasi pengenaan pajak kendaraan bermotor terhadap kendaraan bernomor polisi dari luar wilayah Bali. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Bali dapat dilakukan  oleh  wajib  pajak  dengan  mengikuti  tata  cara  pelaksanaan  pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor yang  terdapat  dalam  PERDA  Provinsi  Bali  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Pajak  Daerah.  Terkait  kendaraan bernomor  polisi  luar  Wilayah  Bali  tidak  bisa  dikenakan  pajak  karena  tidak  adanya  peraturan  yang  mengatur tentang kendaraan tersebut hal ini juga yang membuat Pemerintah Provinsi Bali merencanakan beberapa upaya guna untuk kendaraan luar wilayah Bali yang sudah melewati waktu untuk melakukan Balik nama.
Kata  Kunci: Pajak  Kendaraan  Bermotor;  Pertanggungjawaban;  Intensifikasi Pajak

## Abstract
Seeing  the  number  of  vehicles  with  police  numbers  outside  the  area  operating  in  Bali,  in  the  Bali  Provincial Regulation  No.  4  of  2016  concerning  the  Implementation of  Traffic  and  Public  Transportation  it  is  explained that vehicles from outside the  Bali area can only be in  Bali for 3 consecutive months if they exceed that time. then must do Transfer of Name Duty. This research is formulated to determine the imposition of motor vehicle tax  in  Bali Province,  and  to determine  the  intensification of  motor  vehicle  tax  imposition  on  police  numbered vehicles from outside Bali. This research uses empirical law research type. The results of this study indicate that the  collection  of  Motor  Vehicle  Tax  in  Bali  Province  can  be  carried  out  by  taxpayers  by  following  the procedures  for  implementing  Motor  Vehicle  Tax  collection  as  contained  in  the  Regional  Regulation  of  the Province of Bali Number 1 of 2011 concerning Regional Taxes. Regarding vehicles with police numbers outside the Bali Region, they cannot be taxed because there are no regulations governing these vehicles. This has also led the Bali Provincial Government to plan several efforts for vehicles outside the Bali region that have passed the time to reverse name.
Keywords: Motor Vehicle Tax; Accountability; Tax Intensification

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  dikatakan  sebagai  negara  hukum  yang  artinya  segala  sesuatu  atau  perbuatan  baik  yang dilakukan  oleh  pemerintah  (pelaksana  negara)  maupun  warga  negaranya  haruslah  berdasarkan  atas ketentuan  hokum  yang  berlaku,  termasuk  juga  didalamnya  mengenai  pengelolaan  pajak  ( Sailan, 2011 ; Usman,  2014 ),  yang  pengaturannya  tercantum  dalam  pasal  23  undang  undang  dasar  negara republik  Indonesia  tahun  1945.  Dalam  hal  ini  pajak  dan  pungutan  lainnya  memiliki  sifak  memaksa atau  mewajibkan  guna  membiayai  keperluan  umum  negara,  ini  sesuai dengan pasal  23A UUD NRI tahun 1945. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang- undang yang bersifat  memaksa/  dapat  dipaksakan  dengan  tidak  dapatnya  jasa  kontraprestasi  (tidak  ada  imbalan langsung  bagi  pembayaran)  dan  hasilnya  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum  negara ( Mardiasmono, 2009 ; Simatupang, 2018 ). Pajak diatur dalam undang – undang nomor 16 tahun 2009 tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan.  Terdapat  juga  undang  –  undang  yang  mengatur
mengenai  pajak  daerah  yang  dimana  pada  peraturan  perundang  undangan  diatur  dalam  undang- undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dijelaskan bahwa pajak daerah merupakan  kontribusi  wajib  untuk  daerah  yang  terutang  oleh  pribadi  maupun  badan  hukum  yang memiliki sifat  memaksa  dan tidak adanya imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan daerah.
Mengenai  pajak  kendaraan  bermotor  termasuk  dalam  pajak  daerah  tertentu  misalnya pemerintah provinsi yang dimana pemerintah provinsilah yang mempunyai wewenang terhadap pajak tersebut. Kewenangan pemerintah provinsi mengenai pemungutan pajak kendaraan  bermotor  hanya meliputi  kewenangan  pada  bidang  pemerintahan  yang bersifat lintas daerah serta hasil  dari  pajak tersebut digunakan untuk memenuhi anggaran daerah dan membiayai pengeluaran pemerintah daerah ( Ayza,  2017 ; Nugroho  &  Yuniza,  2012 ).  Di  provinsi  Bali  mengenai  tarif  pajak  kendaraan  bermotor penerapannya  sudah  berjalan  tertib  untuk  kendaraan  bermotor  lokal  (plat  DK)  sesuai  dengan  yang diatur dalam perda provinsi Bali pasal 8 perda nomor 1 tahun 2004, akan tetapi banyaknya kendaraan bernomor dari luar Bali yang beroperasi di provinsi Bali melebihi waktu yang telah ditentukan. Yang dimana sesuai dengan ketentuan perda provinsi Bali hanya dibolehkan selama kurun waktu 3 bulan. Jika melebihi ketentuan waktu yang ditentukan maka harus melakukan bea Balik nama.
Berdasarkan latar belakang  masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang diteliti yakni untuk mengetahui pengenaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali, dan untuk mengetahui  intensifikasi  pengenaan  pajak  kendaraan  bermotor  terhadap  kendaraan bernomor polisi dari luar wilayah Bali.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris  yang menjelaskan fenomena hukum mengenai terjadinya kesenjangan antar norma hukum dengan perilaku masyarakat (kesenjangan antara das sollen dan das sein) ( Waluyo, 2002 ). Sedangkan pendekatan yang dilakukan dengan cara penelitian langsung ke lapangan, menggingat permasalahan yang diteliti oleh penulis  adalah  peran  Badan  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Bali  dan  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Bali dalam  mengurangi  banyaknya  plat  motor  luar  Bali  yang  bekerja  di  Bali.  Adapun  sumber  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder.  Sedangkan Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  cara melakukan  wawancara  dan  observasi  dengan  informan,  sedangkan  pengumpulan  data  sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan  dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan serta literatur- literatur hukum terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Bali
Pajak  kendaraan  bermotor adalah  salah satu  bagian dari  PAD (pendapatan asli daerah)  yang  berasal dari  pajak  daerah,  Berdasarkan  pasal  1  undang  –  undang  no  33  tahun  2004  mengenai  perimbangan keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Pendapatan  asli  daerah  dapat  dikatakan sebagai semua penerimaan yang didapatkan  oleh  daerah  dari  sumber  sumber pada  wilayah  sendiri yang  dipungut  Berdasarkan  ketentuan  peraturan  daerah  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang undangan  yang  berlaku  sumber  pendapatan  daerah  terdiri  dari  retribusi  daerah,  pajak  daerah, laba dari  BUMD  (badan  usaha  milik  daerah)  serta  pendapatan  asli  daerah  yang  lainnya  yang  sudah  sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku ( Wulandari & Irianie, 2018 ).
Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan serta penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksudkan diantaranya semua kendaraan berroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor maupun peralatan lainya yang difungsikan untuk mengubah suatu sumber energi tertentu menjadi tenaga gerak. Pajak  kendaraan  bermotor  termasuk  dalam  pajak  daerah  yang  dikelola  oleh  pemerintah  provinsi sesuai  dengan  undang-undang  nomor  28  tahun  2009  tentang  pajak  daerah.  Berdasarkan  ketentuan peraturan  perundang  undangan  pajak  daerah  serta  retribusi  daerah,  pengenaan  pajak  kendaraan bermotor  pada  dasarnya  tidak  mutlak  ada  di  seluruh  daerah  provinsi  di  Indonesia  karena  sesuai dengan  kewenangan  yang  diberikan  kepada  pemerintah  provinsi  untuk  mengenakan  maupun  tidak suatu  jenis  pajak  di  provinsi,  maka  dari  itu  sebelum  dapat  dipungutnya  suatu  pajak  pada  daerah provinsi  maka  terlebih  dahulu  harus  diterbitkannya  peraturan  daerah  mengenai  pajak  kendaraan
bermotor  guna  menjadi  landasan  hukum  operasional  dalam  pelaksanaan  pengenaan  serta dilakukannya pemungutan pajak kendaraan bermotor pada daerah provinsi yang bersangkutan.
Mengenai  subjek  dalam  pajak  kendaraan  bermotor  ialah  orang  pribadi  maupun  badan  hukum yang  mempunyai  dan  menguasai  kendaraan  bermotor.  Dalam  hal  mempunyai  dan  menguasai kendaraan  bermotor  mempunyai  makna  diantaranya,  subjek  pajak  memiliki  kendaraan  bermotor, subjek  pajak  memiliki  dan  menguasai  kendaraan  bermotor,  ataupun  subjek  pajak  hanya  menguasai dan  tidak  memiliki  kendaraan  bermotor.  Adapun  syarat  mutlak  dalam  pengenaan  pajak  ialah terdapatnya  objek  pajak  yang  dimiliki  maupun  di  nikmati  oleh  wajib  pajak,  objek  pajak  kendaraan bermotor  dikatakan  sebagai  kepemilikan  maupun  penguasaan  terhadap  kendaraan  bermotor  dalam peraturan  daerah  mengenai  PKB  (pajak  kendaraan  bermotor).  Pengertian  kepemilikan  maupun penguasaan kendaraan bermotor ditentukan Berdasarkan kepemilikan maupun penguasaan kendaraan bermotor  yang  terdaftar  di  daerah  provinsi  yang  bersangkutan  serta  kepemilikan  dan  penguasaan kendaraan bermotor di daerah provinsi selama kurun waktu selama 90 hari berturut-turut.
Pelaksanaan  pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor,  adapun  beberapa  sistem  yang  digunakan dalam  melakukan  pemungutan  pajak  daerah  yaitu  dengan  sistem self  assessment sistem  pengenaan pajak  yang  memberi  kepercayaan  kepada  wajib  pajak  untuk  memperhitungkan,  menghitung, membayar,  serta  melaporkan  sendiri  pajak  yang  terutang  dengan  menggunakan  surat  pemberitahuan pajak daerah. Sistem yang kedua menggunakan official assessment yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar  oleh  wajib  pajak  yang  terlebih  dahulu  ditetapkan  oleh  kepala  daerah  maupun  pejabat  yang ditunjuk  melalui  surat  ketetapan  pajak  daerah  ataupun  dokumen  lainya  yang  di  persamakan.  Dalam pelaksaan pemungutan pajak kendaraan bermotor terdapat tata cara pemungutan pajak yang dilakukan diantaranya,  melakukan  pendaftaran,  penetapan  pajak  kendaraan  bermotor,  pembayaran  pajak kendaraan  bermotor,  serta  penagihan  pajak  kendaraan  bermotor.  Dalam  sistem  pemungutan  pajak dasar dari pengenaan pajak tersebut dimuat dalam undang undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah  serta retribusi  daerah,  dalam pasal  5 dan pasal  6  disebutkan  juga  mengenai  tarif  pajak. Tarif pajak  dapat  dikatakan  sebagai  ketentuan  hukum  pajak  materil  yang  sangat  penting,  dikenakan  atas dasar nilai jual kendaraan bermotor serta faktor faktor penyesuaian yang memaparkan biaya ekonomi yang diakibatkan dari pengunaan kendaraan bermotor ( Lubis, 2010 ).
Terdapat  dasar  dilakukannya  pengenaan  pajak  kendaraan  bermotor  diperhitungkan  dari  dua unsur  diantaranya  nilai  jual  dari  kendaraan  bermotor  tersebut  serta  bobot  yang  memaparkan  secara relatif  tingkat  kerusakan  jalan  maupun  pencemaran  lingkungan  yang  diakibatkan  dari  pengunaan kendaraan  bermotor  tersebut.  Adanya  kenaikan  maupun  penurunan  dari  pengenaan  pajak  terhutang bagi kendaraan bermotor dipertimbangkan  melalui  asas  keadilan  dan  sebagaimana  diartikan  untuk kendaraan bermotor yang tarif harganya semakin mahal mengakibatkan pengenaan pajak terutang akan semakin  tinggi  begitu  seBaliknya jika  kendaraan  bermotor  yang  relatif harganya semakin  atau lebih murah dapat dikatakan pengenaan  pajak terhutang kendaraan bermotor tersebut semakin  murah  atau lebih rendah. Dalam hal dilakukannya pemungutan pajak daerah terdapat pengenaan sanksi terhadap wajib pajak jika terlambat melakukan pembayaran pajak. Sanksi yang dikenakan diantaranya adanya sanksi  administrasi  yang  mencantumkan  mengenai  pengenaan  bunga,  denda  maupun  kenaikan  atas ketidakpatuhan  dalam  menjalankan  kewajiban  administrasi  perpajakan.  Terdapat  juga  sanksi  pidana yang  menjelaskan  wajib  pajak  serta  aparatur  pajak  mengenai  informasi  yang  tidak  benar  dalam  hal laporan  yang  menyangkut  dengan  pemungutan  pajak  serta  penyampaian  surat  pemberitahuan,  akan tetapi  melampirkan  keterangan  keterangan  yang  tidak  sesuai  sehingga  mengakibatkan  kerugian terhadap  negara  serta  kejahatan  kejahatan  lain  yang  menyangkut  perpajakan  yang  diatur  dalam peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai perpajakan.

## 2. Intesifikasi  Pengenaan  Pajak  Kendaraaan  Bermotor  terhadap  Kendaraan  Bernomor  Polisi dari Luar Wilayah Bali
Mengenai maraknya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah Bali dilihat melalui data statistik  dari  badan  pusat  statistik  provinsi  Bali  dapat  diuraikan  dari  tahun  2015  hingga  tahun  2019 setiap  kabupaten/kota  yang  ada  di  provinsi  Bali  mengalami  peningkatan  secara  signifikan  terhitung dari  tahun  2015  jumlahnya 3.505.984  tahun  2016  jumlahnya  sebanyak  3.752.392  tahun  2017 jumlahnya  sebanyak  3.907.094  tahun  2018  jumlahnya  sebanyak  4.117.949  dan  pada  tahun  2019 jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi sebanyak 4.352.596. Dilihat dari data yang terhitung oleh badan pusat statistik provinsi Bali dapat disimpulkan adanya peningkatan jumlah kendaraan di provinsi
Bali yang juga tidak sertamerta diimbaginya dengan Saran Saran ataupun fasilitas perbaikan maupun pelebaran jalan yang dapat menampung  jumlah  kendaraan  tersebut.  Hal  inilah  yang  menyebabkan banyaknya  kendaraan  bermotor  yang  membayar  pajak  kendaraannya  tidak  pada  tempat  mereka beroperasi.
Berdasarkan  hasil  jumlah  data  yang  diperoleh  dari  responden  sebanyak  16  orang  mengenai permasalahan  yang  terkait,  diperoleh  8,3%  yang  pernah  terkena/terjaring  razia  dan  sebanyak  91,7% tidak  terkena/terjaring  razia  terkait  dengan  kendaraan  dengan  nomor  polisi  luar  wilayah  Bali. Mengenai pertanyaan nomor 2 mengenai keharusan membayar pajak pada tempat mereka berdomisili terdapat  sebanyak  37,5%  memjawab  tidak  dan  62,5%  menjawab  iya.  Untuk  pertanyaan  nomor  3 mengenai  apakah  mereka  /  responden  mengetahui  batas  waktu  seseorang  dapat  beroperasi  dengan kendaraannya di suatu daerah, didapatkan sebanyak 75% menjawab  tidak  mengetahui  dan  sebanyak 25%  menjawab  mengetahui  tentang  hal  tersebut.  Berdasarkan  hasil  data  yang  penulis  peroleh  dari responden,  dalam  hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  kurannya  edukasi  mengenai  batas  waktu  dan pengenaan  pajak  kendaraan  bermotor  bernomor  polisi  dari  luar  wilayah  Bali  yang  beroperasi  di provinsi  Bali.  Untuk  responden  yang  mengetahui  adanya  peraturan  tersebut  mereka  memilih  untuk tetap membayarkan pajaknya pada daerah masing masing dikarenakan menurut mereka lebih mudah dan  murah  untuk  membayar  pajak  pada  daerah  mereka  berasal  dari  pada  melakukan  Balik  nama kendaraan bermotor bernomor/plat Bali.
Banyaknya  jumlah  kendaraan  yang  berasal  dari  luar  wilayah  tidak  dapat  mempengaruhi pendapatan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan daerah. Penerimaan pajak digunakan dalam hal membiayai  Saran  Saran serta pelayanan terhadap daerah tersebut. sesuai penjelasan undang undang lalu lintas dan angkutan jalan dijelaskan pemilik kendaraan bermotor wajib melaporkan  kendaraannya  ke  pihak  terkait  apabila  kendaraan  yang  digunakan  secara  terus  menerus dengan kurun waktu lebih dari 3 bulan diluar wilayah kendaraan itu diregistrasi, dan pelaporan terkait kendaraan  tersebut  dilakukan  pada  saat  pemilik  kendaraan  sampai  di  daerah  tertentu  dalam permasalahan  ini  khususnya  di  Bali  guna  untuk  pendapatan  serta  akan  pengawasan  terhadap kendaraan  tersebut.  di  provinsi  Bali  mengenai  penerapan  peraturan  perundang  undangan  tersebut dalam hal kendaraan dengan bernomor/plat luar yang beroperasi di wilayah Bali sudah berjalan tetapi terdapat  beberapa  hambatan-  hambatan  yang  diterima  oleh  badan  pendapatan  daerah  provinsi  Bali. Sesuai  dengan  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  dengan  I  Gusti  Ngurah  Rai  Dharma Wishura,S.Kom,M.T. selaku kepala sub bidang pemeriksaan dan penagihan pajak mengatakan adapun hambatan  dalam  pelaksanaannya,  kurangnya  kesadaran  wajib  pajak  dalam  hal  melapor  atau melakukan bea Balik nama dengan alasan agar wajib pajak terhindar dari adanya pajak progresif yang dimana  pajak  progresif  merupakan  tarif  pemungutan  pajak  melalui  presentase  Berdasarkan  pada jumlah maupun kuantitas dari objek pajak serta bedsarkanjuga dengan harga maupun nilai objek pajak itu  sendiri  ( Sugianto,  2008 ).  Hal  tersebutlah  yang  membuat  badan  pendapatan  daerah  dan  dinas perhubungan mengalami hambatan dalam melaksanakan pendataan mengenai jumlah kendaraan yang ada  di  provinsi  Bali.  Padahal  pemprov  Bali  sudah  memberikan  kemudahan  dengan  dilakukannya pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  dalam  hal  ini  dilakukannya  pemutihan  bukan  hanya  denda maupun  sanksi penunggakan  pajak kendaraan  bermotor  melainkan juga dalam  melakukan  bea  Balik nama pun tidak dikenakan biaya. Untuk pemeriksaan dan juga dilakukannya penagihan  pajak  daerah terhadap kendaraan bernomor/plat polisi dari luar wilayah Bali tidak bisa dikenakan pajak kendaraan bermotor  di  tempat  dia  beroperasi  dikarenakan  tidak  adanya  undang  undang  yang  mengatur  tentang pengenaan  pajak  kendaraan  bermotor  terhadap  kendaraan  dari  luar  wilayah  Bali.  Maka  dari  itu menangapi dari hal tersebut badan pendapatan daerah dan dinas perhubungan hanya bisa memberikan sosialisasi dan peringatan kepada wajib pajak yang belum melakukan pelaporan dan bea Balik nama yang  sudah beroperasi di Bali  lebih dari 3 bulan,  dilakukannya juga tindakan razia  gabungan  setiap bulan, dalam tindakan razia gabungan yang dilakukan akan pihak kepolisian. Saran dari dilakukannya razia  gabungan  adalah  kendaraan  bernomor/plat  luar  daerah  yang  dimiliki  oleh  orang  dengan  KTP diluar wilayah Bali yang melebihi batas  waktu  yang  ditentukan  (3  bulan)  terhitung  dari  kendaraan tersebut  berada  di  daerah  provinsi  Bali.  Dari  hasil  kegiatan  tersebut  terdapat  hanya  4,5%  yang melakukan bea Balik nama dan sisanya masih belum melakukan bea Balik nama.
Mengenai upaya dinas perhubungan provinsi Bali terkait dalam penertiban kendaraan bernomor polisi  luar  wilayah  Bali.  Dari  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan dengan Drs. I Gede Gunawan, MSi selaku kepala bidang angkutan jalan, beliau  mengatakan  sebelum  dicabutnya  PERDA  provinsi
Bali nomor 8 tahun 2000 mengenai batas usia kendaraan yang hendak masuk ke Bali, hal tersebutlah yang menjadi kendala pajak kendaraan bermotor di Bali berkurang dikarenakan kendaraan yang sudah berumur lebih dari 10 tahun akan tetapi masih menggunakan plat/nomor polisi luar Bali, hal tersebut menyebabkan tidak bisa melakukan bea Balik nama sesuai yang dimaksudkan dalam PERDA. Setelah PERDA tersebut dicabut pada tahun 2018 yang kemudian diganti dengan PERDA provinsi Bali no 4 tahun  2016  tentang  penyelenggaraan  lalu  lintas  dan  kendaraan  umum  dijelaskan  hanya  kendaraan untuk  angkutan  umum  tidak  boleh  melebihi  dari  10  tahun  akan  tetapi  jika  kendaraan  tersebut digunakan  guna  keperluan  pribadi  tidak  ada  larangan,  dengan  syarat  harus  dilakukan  nya  registrasi teruntuk kendaraan yang berasal dari luar wilayah provinsi Bali yang telah beroperasi selama 3 bulan berturut  turut  di  provinsi  Bali.  Adapun  menangapi  hal  tersebut,  upaya  yang  dilakukan  oleh  dinas perhubungan,  dinas  pendapatan  daerah,  dan  turut  serta  mengajak  SatPol  PP  untuk  mendatangi  serta memberikan  sosialisasi  kepada  orang  pribadi  maupun  perusahaan  agar  wajib  melakukan  registrasi kendaraan  yang  mereka  gunakan  apabila  sudah  3  bulan  berturut turut  berada di  wilayah  Bali  sesuai dengan pengaturannya menurut PERDA provinsi Bali nomor 4 tahun 2016 tentang penyelenggaraan lalu  lintas  dan  angkutan  umum.  Mengenai  hal  tersebut  juga  menimbulkan  suatu  kendala  dalam  hal penetapan  waktu  kendaraan  tersebut,  karena  kendaraan  tersebut  masa  waktu  berada  di  luar  daerah dimana  kendaraan  tersebut  sudah  berada  dan  beroperasi  di  Bali  selama  2  bulan,  kendaraan  tersebut kemBali  ke  tempat  asal  selama  kurun  waktu  kurang  dari  1  minggu  dan  kemBali  lagi  ke  Bali.  Hal tersebutlah  yang  membuat  masa  penetapan  waktu  pengoprasian  kendaraan  diluar  daerah  menjadi mengulang  lagi  dari  awal.  Menyikapi  hal  tersebut  dinas  perhubungan,  badan  pendapatan  daerah beserta juga dari jasa raharja berencana melakukan pemasangan stiker pada kendaraan yang dari luar yang  akan  masuk  ke  wilayah  Bali.  Dalam  stiker  yang  dipasangkan  pada  kendaraan  tersebut  tertera tanggal, bulan, dan tahun kendaraan tersebut masuk ke wilayah Bali. Dilakukannya pemasangan stiker tersebut  bertujuan  untuk  mempermudah  dinas  terkait  dalam  melakukan  kegiatan/tindakan  razia  dan memberikan himbauan apabila kendaraan tersebut sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan sesuai  dengan  pegaturannya  dalam  PERDA  provinsi  Bali  nomor  4  tahun  2016  dan  juga  untuk mengetahui  apabila  masa  waktu  kendaraan  tersebut  kemBali  ke  daerah  asalnya  dan  kemBali  lagi beroperasi  di  wilayah  Bali.  Tetapi  upaya  ini  masih  dalam  tahap  perencanaan  karena  masih  banyak yang  perlu  di  persiapkan  mulai  dari  persiapan  pegawai  dilapangan  begitupun  dengan  sanksi  jika terdapat  pelanggaran  terhadap  upaya  ini.  Selain  dilakukan  pemasangan  stiker  juga  dilakukan pemasangan  cctv  yang  nanti  fungsinya  untuk  mencatat  nomor/plat  polisi  kendaraan  yang  dari  luar Bali  agar  terdata  jumlah  kendaraan  yang  masuk  ke  wilayah  Bali  (baik  kapan  kendaraan  itu  masuk maupun kapan kendaraan tersebut keluar dari wilayah Bali.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan  bermotor  dikenakan  terhadap kendaraan  yang dimiliki atau dikuasai oleh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan hukum yang terdaftar  di  daerah  dan  dioperasikan di  semua  jenis  jalan  darat,  mekanisme pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di  Provinsi Bali  dapat dilakukan oleh wajib  pajak  dengan  mengikuti  tata  cara pelaksanaan  pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor  yang  terdapat  dalam  PERDA  provinsi  Bali nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah. Kemudian, pengenaan pajak kendaraan bermotor terhadap kendaraan  bernomor  polisi  luar  wilayah  Bali  tidak  bisa  dikenakan  karena  tidak  adanya  payung Hukum  yang  mengatur  tentang  kendaraan-kendaraan  tersebut  hanya  ada  peraturan  yang  mengatur mengenai  batas  waktu  kendaraan  tersebut  berada  di  luar  wilayah  Bali,  hal  tersebut  yang  membuat Pemerintah  provinsi  Bali  melakukan  dan  merencanakan  beberapa  upaya  untuk  mengurangi  atau menertibkan kendaraan bernomor Polisi luar  wilayah Bali,  hambatan yang  diterima oleh  pemerintah provinsi  Bali  dalam  melakukan  upaya  tersebut  yaitu  kurang  nya  data  mengenai  jumlah  kendaraan luar wilayah Bali yang masuk ke wilayah Bali.

## 2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian di atas, hendak disampaikan beberapa saran kepada pemerintah provinsi Bali yakni  Pemerintah Provinsi Bali  perlu  membuat regulasi yang jelas  terkait  mengenai pengenaan pajak  dan  perpindahan  plat  nomor  luar  ke  plat  Bali  serta  lebih  memperbaiki  sistem  masuknya kendaraan  dari  luar  daerah  sehingga  memudahkan  pendataan  kendaraan  keluar  masuk  ke  Bali  dan
untuk  lebih memperjelas  dan  mempermudah tata  cara  pindah  plat  nomor  sehingga masyarakat tidak kesulitan  dalam  plat  nomor  kendaraan.  Kemudian,  kepada  masyarakat  yang  memiliki  kendaraan bernomor  polisi  luar  daerah  Bali  untuk  melakukan  Balik  nama  kendaraan  apabila  berdomisili  atau bekerja  di  Bali  demi  terciptanya  taat  pajak  dan  pajak  yang  masuk  sesuai  dengan  kendaraan  yang terdata  di  Provinsi Bali yang dimana pajak tersebut dipergunakan untuk perawatan atau perbaharuan jalan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayza, B. (2017). Hukum Pajak Indonesia . Kencana. Lubis,  I.  (2010). Menggali  Potensi  Pajak  Perusahaan  dan  Bisnis  dengan  Pelaksanaan  Hukum . Gramedia. Mardiasmono. (2009). Perpajakan . Andi.
Nugroho,  A.  D.,  &  Yuniza,  M.  E.  (2012).  Pengaturan  Pajak  Daerah  di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta Dan Kota Yogyakarta. Mimbar Hukum , 24 (1), 130–144.
Sailan,  M.  (2011).  Istilah  Negara  Hukum  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia. MMH , 40 (2), 228–235.
Simatupang,  T.  (2018).  Klasifikasi  Tindak  Pidana  Dibidang  Perpajakan  di  dalam  Sistem  Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. JUrnal Ilmu Hukum Prima Indonesia (IHP) , 1 (1), 72–92. Sugianto.  (2008). Pajak  dan  Retribusi  Daerah  (Pengelolaan  Pemerintah  Daerah  dalam  Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah) . Gramedia.
Usman,  A.  H.  (2014).  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  dan  Pemerintah  Sebagai  Faktor  Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. Jurnal Wawasan Hukum , 30 (1), 26–53. Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum dalam Praktek . Sinar Gratika.
Wulandari, P. A., & Irianie, E. (2018). Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah . Budi Utama.