Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 183-189| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4681.183-189

## RELEVANSI SANKSI PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
Ni Putu Ayu Mia Paramartha Sari, Anak Agung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia ayuparamarta@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Adanya kekosongan norma terkait regulasi  yang mengatur tentang pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 sebagai  tindak  pidana  sehingga  pantas  untuk  ditindak  menggunakan  sanksi  pidana  sebab  hal  ini  merupakan suatu isu yang harus diperjelas. Tujuan penelitian ini guna menganalisa pengaturan hukum terhadap penegakan hukum protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 dan mengenai sanksi pidana dalam penegakan hukum protokol  kesehatan  pada  masa  pandemi  Covid-19.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif, dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  historis,  dan  pendekatan  konseptual. Sumber bahan  hukum  yang digunakan penulis adalah  bahan-bahan hukum primer dan sekunder  dengan teknik kepustakaan.  Adapun  teknik  analisis  dilakukan  secara  kualitatif  dan  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif.  Hasil temuan  mengungkapkan  bahwa  pengaturan  pelanggaran  terhadap  protokol  kesehatan  COVId-19  dapat digolongkan  sebagai  tindak  pidana  administrasi  berdasarkan  atas  terminologi  hukum  pidana  administrasi, namun  secara  asas  legalitas  pelanggaran  terhadap  protokol  kesehatan  COVID-19  tidak  memiliki  dasar  hukum yang  jelas  sebab  penegakannya  masih  menumpang  dengan  Pasal  212,  216,  dan  218  KUHP,  Pasal  93  UU  KK dan Pasal 14 UU Wabah Penyakit Menular. Selain hal tersebut, sanksi pidana yang termuat dalam aturan hukum yang dianggap mengcover penegakan hukum terhadap tindak pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 tidak secara utuh memenuhi unsur dari tujuan pemidanaan yang ideal.
Kata Kunci : Covid-19, Pelanggaran, Protokol Kesehatan

## Abstract
There  is  a  void  in  norms  related  to  regulations  governing  violations  of  the  COVID-19  health  protocol  as  a crime, so it is appropriate to use criminal sanctions because this is an issue that must be clarified. The purposes of  this  study  are  to  analyze  legal  arrangements  for  law  enforcement  of  health  protocols  during  the  Covid-19 pandemic  and  regarding  criminal  sanctions  in  law  enforcement  of  health  protocols  during  the  Covid-19 pandemic. This study uses normative legal research, using  a statutory approach, a historical approach, and a conceptual  approach.  The  sources  of  legal  materials  used  by  the  author  are  primary  and  secondary  legal materials  using  library  techniques.  The  analysis  technique  was  carried  out  qualitatively  and  presented  in descriptive form. The findings reveal  that the regulation  of violations of the COVId-19 health protocol can be classified  as  an  administrative  crime  based  on  administrative  criminal  law  terminology,  but  in  principle  the legality of violating the COVID-19 health protocol does not have a clear legal basis because its enforcement is still  using  Article  212,  216,  and  218  of  the  Criminal  Code,  Article  93  of  the  UU  Law  and  Article  14  of  the Infectious Disease Outbreak Law. In addition to this, the criminal sanctions contained in the legal rules which are considered to  cover law enforcement for violations of  the COVID-19 health protocol do not fully meet the elements of the ideal sentencing goal.
Keywords: COVID-19, Violation, Health Protocol

## I. PENDAHULUAN
Dewasa  ini  kasus  positif  Covid-19  yang  terus  meningkat  di  Indonesia  tak  lepas  dari  perilaku masyarakat  yang  tidak  disiplin  melaksanakan  protokol  kesehatan,  maka  dalam  hal  ini  diperlukannya suatu  regulasi  hukum  sebagai  upaya  dalam  meminimalisir  kasus  yang  terjadi (Asmarawati,  2021) . Penerapan  sanksi  dilakukan  karena  upaya  atau  pendekatan  secara  kekeluargaan  dianggap  kurang ampuh  untuk  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  untuk  disiplin  terhadap  protokol  kesehatan COVID-19.  Keberadaan  aturan  hukum  protokol  kesehatan  COVID-19  yang  masih  terpisah-pisah antara  satu  dengan  lainnya  ataupun  masih  bergandengan  dengan  aturan  hukum  induk  seperti  aturan hukum  kesehatan,  wabah  penyakit  menular,  karantina  kesehatan  dan  aturan  hukum  adat,  hingga penggunaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana khususnya Pasal 212, Pasal 216 ayat (1) dan Pasal
218  karena  dianggap  menghalangi  petugas  dalam  melaksanakan  tugas  kewajibannya,  dipergunakan sebagai  dasar  pengambilan  tindakan  terhadap  mereka  yang  melupakan  penerapan  ketentuan pemerintah  dalam  mencegah  COVID-19.  Sanksi  pidana  yang  keras  sampai  diterapkan  dengan  dasar hukum yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) (Alfarisy et al., 2021) . Adapun ketentuan dalam pasal-pasal KUHP yang dimana terdapat dalam Pasal 212 Pasal 216 ayat (1) dan (2) dan pasal 218. Begitu pula dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor  6  Tahun  2018  Tentang  Kekarantinaan  Kesehatan  (selanjutnya  disebut  UU  KK)  khususnya dalam Pasal 93 mengatur mengenai sanksi. Dalam penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 ialah  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  1984  Tentang  Wabah  Penyakit  Menular (selanjutnya  disebut  UU  Wabah  Penyakit  Menular)  juga  mengatur  sanksi  pidana  sebagaimana termaksud dalam Pasal 14 pada ayat (1), (2) dan ayat (3).
Keberadaan peraturan hukum tidak menimbulkan rasa takut ataupun efek jera terhadap warga negara  yang  tidak  mengindahkan  pelaksanaan  protokol  kesehatan  COVID-19,  karena  tidak  spesifik mengatur  tentang  keharusan  melaksanakan  protokol  kesehatan  COVID-19.  Maka  dapat  dikatakan bahwa  aturan  hukum  yang  secara  khusus  mengatur  tentang  pelanggaran  dari  protokol  kesehatan COVID-19  tidak  memiliki  pedoman  dasar  ( legal  protection )  yang  kuat  agar  dapat  mengikat  secara luas, sehingga tidak menimbulkan rasa takut bagi masyarakat bila tertangkap melakukan pelanggaran terhadap  protokol  kesehatan  COVID-19.  Tidak  adanya  norma  yang  mengatur  tindakan  berupa pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 tersebut menimbulkan kondisi kekosongan norma.
Banyaknya  tuntutan  dari  berbagai  pihak  untuk  membentuk  aturan  hukum  yang  lebih  tegas dalam  penegakan  hukum  protokol  kesehatan  COVID-19,  kemudian  menimbulkan  asumsi  bahwa diperlukannya hukum pidana berupa sanksi pidana untuk dapat menertibkan perilaku masyarakat yang masih  melanggar  aturan  protokol  kesehatan  COVID-19,  sehingga  diharapkan  mampu  menanggung inisiatif  pemerintahan  dalam  mencegah  tersebarnya  COVID-19.  Penggunaan  hukum  pidana  tentu melingkupi  perbuatan  atau  tindakan  yang  digolongkan  sebagai  perbuatan  pidana  atau  tindak  pidana. Jika  membicarakan  pelanggaran  terhadap  protokol  kesehatan  COVID-19  yang  memerlukan  hukum pidana  dalam  penegakannya  maka  perlu  ditelusuri  lebih  lanjut  mengenai  perbuatan  dari  melanggar protokol kesehatan COVID-19 tersebut dapat tergolong dalam delik pidana atau tidak.
Langkah  penerapan  hukum  pidana  khususnya  sanksi  pidana  dalam  upaya  pencegahan penyebaran  COVID-19  juga  perlu  mempertimbangkan  tentang  tujuan  dan  manfaat  dari  pemidanaan. Membicarakan  tentang  tujuan  pemidanaan  tidak  terlepas  dari  teori-teori  pemidanaan,  dewasa  ini perkembangan pemidanaan di  Indonesia mengarah tidak  hanya mengenai pemidanaan sesuai dengan hukum  positif  nasional  namun  juga  dengan  diakuinya  pemidanaan  berdasarkan  atas  norma  atau kaidah  yang  terdapat  dalam  kehidupan  masyarakat  ( living  law ).  Hal  tersebut  telah  dipertimbangkan dalam  Rancangan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  Indonesia  (selanjutnya  disebut  RKUHP). Keberadaan  sanksi  pidana  seyogyanya  menjadi  jalan  terakhir  ( ultimum  remedium )  dari  upaya penegakan hukum terhadap aturan penerapan protokol kesehatan COVID-19.
Adapun penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa dalam upaya penegakan melalui jalur hukum  dengan  sarana  sanksi  pidana  maka  diresmikannya  Maklumat  Kepala  Kepolisian  Republik Indonesia  Nomor:  Mak/2/III/2020  tentang  Kepatuhan  Terhadap  Kebijakan  Pemerintah  Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Prakarsa et al., 2021) . Adapun Adam et al., (2021) penerapan  sanksi  terhadap  pelanggaran  protokol  kesehatan  pada  masa  pandemi  covid  19  di  kota Ambon  yang  diatur  dalam  Peraturan  Wali  Kota  Ambon  tentang  PSBB  dengan  menerapkan  sanksi teguran  tertulis,  sanksi  administrasi,  sanksi  sosial  dan  sanksi  pidana  kepada  pelanggar.  Lebih  lanjut, Zuleha  (2021) berbagai  peraturan  perundang-undangan  pelanggaran  protokol  kesehatan  telah diresmikan  oleh  pemerintah  dari  tingkat  kabupaten  maupun  kota.  Salah  satu  kebijakan  terhadap pencegahan  penyebaran  covid  dilakukan  oleh  pemerintah  seperti  Peraturan  Walikota  Langsa  Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Protokol Kesehatan, dengan mengeluarkan peraturan  walikota  untuk  mengantisipasi  penyeberan  virus  corona  yaitu  dengan  memberikan  sanksi kepada  masyarakat  yang  melanggar  protokol  kesehatan.  Dari  fenomena  tersebut  maka  dilakukannya penelitian  yang bertujuan  guna menganalisa  pengaturan hukum  terhadap penegakan hukum protokol kesehatan  pada  masa  pandemi  Covid-19  dan  mengenai  sanksi  pidana  dalam  penegakan  hukum protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan,  pendekatan  historis,  dan  pendekatan  konseptual.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum dilakukan  dengan  teknik  kepustakaan.  Ada  beberapa  sumber  baik  dari  bahan  hukum  sekunder  yakni data  hukum  atau  aturan  yang  diperoleh  melalui  observasi  kepustakaan  yang  memuat  buku-buku aturan hukum, jurnal-jurnal ilmiah serta situs yang mengandung artikel yang berkaitan dengan pokok permasalahan.  Bahan  hukum  primer  yang  meliputi  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana;  Undang- undang  Nomor  4  Tahun  1984  Tentang  Wabah  Penyakit  Menular  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1984  Nomor  20,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3273); Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penangan  Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19) (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  91,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  6487);  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Dalam  Pencegahan  dan  Pengendalian Coronavirus  Disease  2019;  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor HK.01.07/MENKES/382/ 2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Pengendalian  Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19); Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian  Coronavirus Disease 2019  dalam Tatanan  Kehidupan  Era  Baru  (Berita  Daerah  Provinsi  Bali  Tahun  2020  Nomor  46);  Bahan  hukum sekunder  terdiri  atas  dokumen  yang  tidak  bersifat  resmi  namun  berupa  publikasi  hukum  yang  dapat berupa  jurnal  ilmiah  ilmu  hukum,  buku  teks  hukum,  tesis,  dan  situs  internet  resmi  yang  dianggap berhubungan  dengan  topik  permasalahan  yang  penulis  bahas.  Setelah  data  dikumpulkan,  kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Hukum  Terhadap  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  pada  Masa  Pandemi Covid-19
Aturan  dalam  penegakkan  aturan  ketentuan  kesehatan  adalah  suatu  hal  yang  berlaku  besar  dalam adanya  sistem  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  yang  terjadi  dalam  sebagian  daerah  di  Indonesia yang  terdampak  virus  hal  ini  didasari  dalam  Pasal  59  Undang-undang  6  Tahun  2018  tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU No. 6 Tahun  2018). Kemudian terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PBB dalam rangka Percepatan Penanganan Virus Covid-19 (PP No. 21 Tahun 2020).  Pasal  5  PP  No.  21  Tahun  2020  menyatakan  bahwa  Menteri  Indonesia  sudah  memutuskan untuk  membawa  PSBB  sebagai  acuan  dalam  wajibnya  dilaksanakan  protokol  kesehatan  di  daerah yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2018. Hal tersebut membuat sejak dilaksanakannya PSBB, maka secara otomatis mengikatnya PSBB dalam aturan yang bersifat pidana yang  diatur  dalam  aturan  kekarantinaan. Pasal  93  UU  No.  6  Tahun  2018  menyatakan  bahwa masyarakat  yang  telah  melanggar  aturan  tersebut  mau  secara  sengaja  ataupun  tidak  dapat dikenakannya  sanksi  pidana.  Presiden  menanggapi  pandemi  ini  dengan  serius,  maka  itu  Presiden dengan sigap mengesahkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  dalam  Pencegahan  dan  Pengendalian  Coronavirus  Disease 2019 (Inpres No. 6 Tahun 2020).
Dalam  Inpres  No.  6  Tahun  2020  disebutkan  bahwa  kepala  daerah  seperti  kepala  daerah provinsi,  kabupaten/kota  masing-masing  mengepalai  wilayah  nya  tersebut  dalam  membuat  aturan- aturan  hukum  mengenai  penanganan  penyebaran  dan  penanggulangan  Covid-19  yang  dilaksanakan oleh masyarakat dibawah pimpinan kepala daerah tersebut seperti pedagang, pengelola tempat umum, ataupun  orang  biasa,  dan  dalam  muatan  aturan  tersebut  wajib  berisikan  sanksi  yang  dapat  membuat efek  jera.  Dalam  hal  tersebut  maka  seluruh  wilayah  Indonesia  yang  terdapat  aturan  mengenai  PSBB wajib  dalam  pelaksanaan  serta  sanksinya.  Dalam  pengaplikasian  sanksi  aturan  dalam  pelaksanaan PSBB  tentu  bukan  hal  mudah,  banyaknya  masyarakat  yang  masih  bebal  akan  aturan  menjadikan masih banyaknya wilayah yang terkena virus. Masyarakat yang tidak menyadari pentingnya kesehatan agaknya sulit untuk memahami betapa krusialnya pencegahan virus, masyarakat hanya menggunakan
penegak  hukum  sebagai  topeng  atau  bisa  dikatakan  sebagai  pencitraan  saja  dalam  melaksanakan protokol kesehatan, sehingga akan taat jika terdapat penegak hukum saja.
Dalam hasil symposium yang dipublish tanggal 3 April 2020 oleh Opinio Juris in association with the International Commission of Jurists , yang mengemukakan bahwa negara-negara yang mulai menggunakan  hukum  pidana  dalam  kasus  COVID-19  dilakukan  dengan  2  (dua)  langkah  yaitu kriminalisasi  terkait  paparan  dan  penularan  COVID-19  ( criminalization  of  COVID-19  exposure  and transmission )  dan  penegakan  langkah-langkah  kesehatan  masyarakat  melalui  sanksi  pidana ( enforcement  of  public  health  measures  through  criminal  sanctions ).  Dalam  tinjauan  kriminalisasi terkait paparan dan penularan COVID-19 ( criminalization of COVID-19 exposure and transmission ), hukum pidana substantif (hukum pidana materiil) digunakan dengan tujuan pemberian sanksi melalui 2  (dua)  cara  yaitu:  Pertama,  dengan  pelanggaran  khusus  COVID-19,  seperti  yang  sempat diberlakukan  oleh  Negara  China  di  awal  terjadinya  kasus  COVID-19.  Pihak  berwenang  China mengumumkan bahwa orang dengan infeksi COVID-19 yang terkonfirmasi, dapat menghadapi proses pidana  jika  mereka  meludah  di  depan  umum,  sehingga  dianggap  "dengan  sengaja  menyebarkan" virus.  Kedua,  dengan  ketentuan  pidana  umum  seperti  di  negara  Perancis.  Bahwa  terdapat  laporan tentang  individu  yang  berulang  kali  melanggar  aturan  karantina  dengan  tuduhan  "membahayakan nyawa  orang  lain",  yang  mana  pelanggaran  tersebut  dapat  dihukum  dengan  denda  sebesar  15.000 Euro atau dengan pidana penjara hingga satu tahun penjara.
Secara  praktik  penggunaan  hukum  pidana  (sanksi  pidana)  tidak  menjadi  jalan  yang  baik sebagai  cara  untuk  mencapai  tujuan  pencegahan  dan  pengendalian  dari  wabah  penyakit  menular tersebut. Begitu pula penggunaan hukum pidana dalam kondisi pandemi COVID-19. Dalam konteks kriminalisasi  terkait  paparan  dan  penularan  COVID-19  selain  dianggap  sulit  untuk  dibuktikan, tindakan  yang  dipidana  pun  mungkin  terlalu  kabur  untuk  mematuhi  prinsip  dasar  hukum  pidana. Kemudian,  kriminalisasi  terkait  paparan  dan  penularan  COVID-19  dapat  merusak  hasil  kesehatan masyarakat (Yasin,  2020) .  Sanksi  pidana  bagi  orang  dengan  COVID-19,  serta  peningkatan  stigma akibat  kriminalisasi  dapat  menghalangi  orang  untuk  mencari  tes  dan  layanan  kesehatan  lainnya. Kriminalisasi  terkait  COVID-19  juga  meningkatkan  kerugian  bagi  individu  melalui  penahanan. Sehingga, kriminalisasi terkait paparan dan penularan COVID-19 memungkinkan untuk melemahkan respons kesehatan masyarakat.
Bagian  kedua  symposium  tersebut  terkait  penegakan  langkah-langkah  kesehatan  masyarakat melalui  sanksi  pidana  ( enforcement  of  public  health  measures  through  criminal  sanctions ), mengemukakan  bahwa  dalam  upaya  penegakan  langkah-langkah  kesehatan  masyarakat  yang  berupa isolasi,  karantina,  social  distancing  dan  lockdown,  negara-negara  menggunakan  hukum  pidana  yang sebagian  besar  diatur  dalam  undang-undang  karantina  negaranya  masing-masing,  dengan  ancaman sanksi pidana yang bervariasi mulai dari denda hingga ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara seperti di  Bulgaria.  HAM  internasional  menyatakan  negara  dibenarkan  melakukan  pembatasan  hak-hak tertentu,  ketika  mengalami  keadaan  yang  mengancam  masyarakat  serta  kehidupan  bangsa sebagaimana  termaksud  dalam Article  4  International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights , konsepsi  tersebut  dikenal  dengan  Prinsip Siracusa (The  Siracusa  Principles) (Sun  &  Zilli,  2022) . Namun. pembatasan berdasarkan Prinsip Siracusa dibenarkan hanya jika mendukung tujuan yang sah, batasan tersebut ditentukan oleh hukum. sangat diperlukan, dengan kondisi yang proporsional, dengan durasi  terbatas,  serta  berdasarkan  atas  bukti  dan  tidak  dilaksanakan  sewenang-wenang  atau diskriminatif.  Seharusnya,  standar  dalam  Prinsip  Siracusa  tersebut  juga  menjadi  dasar  dalam menggunakan  hukum  pidana  khususnya  dalam  penerapan  sanksi  pidana  pada  penegakan  langkah kesehatan  masyarakat  akibat  COVID-19.  Sebab,  ketika  negara  menggunakan  hukum  pidana  dalam merespon  terhadap  kasus  COVID-19,  mereka  telah  menggunakan  alat  paling  koersif  yang  mereka miliki. Oleh  karena didasarkan  atas HAM  Internasional  khususnya Prinsip Siracusa dan pengalaman sebelumnya  dalam  menangani  wabah  penyakit  menular,  negara  di  dunia  seharusnya  menahan  diri untuk mengkriminalisasi atau menggunakan hukum pidana substantif (hukum pidana materiil) dalam merespon  pemaparan  dan  penularan  COVID-19  serta  dalam  penegakan  langkah-langkah  kesehatan masyarakat di negaranya.
2. Sanksi Pidana dalam Penegakan Hukum Protokol Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19
Pengaturan  protokol  kesehatan  COVID-19  di  Indonesia  sejatinya  masih  merupakan  bagian  dari lingkup aturan hukum administrasi dan ditegakkannya aturan yang mengatur pelanggaran dari aturan
pencegahan  virus  COVID-19  masih  dilakukan  secara  persuasif.  Hal  itu  dapat  dilihat  pada  aturan hukum  mengenai  kewajiban  warga  negara  Indonesia  untuk  menerapkan  aturan  pencegahan  virus COVID-19,  seperti  dalam  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2020  Tentang Peningkatan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  dalam  Pencegahan  dan Pengendalian Coronavirus  Disease  2019 (selanjutnya  disebut  INPRES  No.  6  Tahun  2020).  Hal tersebut  juga  diatur  dalam  peraturan-peraturan  tiap  daerah,  salah  satunya  dalam  Peraturan  Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai  Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian Coronavirus  Disease  2019 dalam  Tatanan  Kehidupan Era Baru (selanjutnya disebut PERGUB Bali No. 46 Tahun 2020).
Dalam  hukum  pidana,  delik  pelanggaran  merupakan  wetsdelicten  atau  delik  undang-undang karena  perbuatan  tersebut  baru  dapat  dihukum  (dijatuhi  sanksi  pidana)  sebab  undang-undang  yang mengatakannya  demikian,  sehingga  sifat  terlarang  yang  terkandung  dalam  delik  pelanggaran  hams dimuat secara kongkrit dalam undang-undang (Arief, 2011) . Kebijakan hukum pidana ( penal policy ) dalam cakupan hukum administrasi yang berupa hukum pidana administrasi ( administrative criminal law/  administrative  penal  law )  sejatinya  mengarah  kepada  pendayagunaan  hukum  pidana  untuk mencapai tujuan public (Arief, 2012) .
Penerapan  hukum  pidana  administrasi  dalam  cakupan  objek  peraturan  perundang-undangan hukum  pidana  ialah  terletak  dalam  aturan  pidana  dan  peraturan  lainnya  dan  ketentuan  pidana  dalam peraturan  daerah,  yang  kemudian  melahirkan  tindak  pidana  administrasi  ( administrative  crime ) (Chazawi,  2001) . Administrative  Crime dalam Black's  Law  Dictionary memiliki  arti  " an  offense consisting of a violation of an administrative rule or regulation that carries with a criminal sanction " yang bila diterjemahkan menyatakan bahwa "tindak pidana administrasi diartikan tindak pidana yang berupa tidak mentaati aturan atau ketentuan yang berkaitan dengan administrasi dengan disertai sanksi berupa pidana."
Status  hukum  pidana  administrasi  tidak  membatasi  penerapan  prinsip  hukum  pidana  umum dalam  mengklasifikasikan  pelanggaran  protokol  kesehatan  COVID-19  sebagai  tindak  pidana  yang layak  untuk  diberikan  sanksi  pidana.  Pra-syarat  lain  yang  juga  menjadi  penentu  dalam  menjatuhkan suatu sanksi pidana ialah terpenuhinya unsur-unsur fundamental dalam tindak pidana. Unsur tersebut mengandung  actus  reus  (perbuatan)  dan  mens  rea  (kesalahan)  serta  diancam  dengan  sanksi  pidana dalam  suatu  aturan  perundang-undangan  harus  ada  dalam  suatu  delik  pelanggaran,  maka  unsur tersebut harus terpenuhi sehingga suatu tindak pelanggaran dapat dihukum dengan sanksi pidana.
Tindak  pidana  dalam  UU  Wabah  Penyakit  Menular  mengatur  tentang  tindakan  masyarakat menutup  jalannya  penerapan  proses  pencegahan  penyakit,  baik  secara  sengaja  maupun  karena kealpaannya  diancaman  dengan  sanksi  pidana  sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  14.  Kemudian dalam  UU  KK  mengatur  tentang  tindakan  masyarakat  yang  tidak  mengindahkan  dan  atau  menutup proses  penerapan  kekarantinaan  kesehatan  sehingga  menimbulkan  daruratnya  kesehatan  masyarakat juga  diancam  dengan  sanksi  pidana,  khususnya  diatur  dalam  Pasal  93.  Aturan  pasal  tersebut digunakan  karena  dianggap  dapat  mengcover  penegakan  hukum  atas  tidak  dilaksanakannya  aturan pencegahan  COVID-19,  nyatanya  tidak  mengatur  dan  menyebutkan  secara  spesifik  frasa  tentang pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 dapat ditindak dengan hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Sehingga dalam sudut pandang asas legalitas, pelanggaran protokol kesehatan COVID- 19  tidak  memiliki  payung  hukum  ( legal  protection )  yang  kuat  dan  mengikat  secara  umum (kekosongan  norma).  Hal  tersebut  menimbulkan  kesulitan  dalam  proses  penegakan  hukum  dalam menangani  virus  COVID-19  dimana  banyak  pelanggaran  terhadap  aturan  pencegahan  virus sebagaimana diatur dalam hukum pidana.
Kondisi  darurat  kesehatan  akibat  COVID-19  yang  dialami  oleh  Indonesia  serta  keperluan mendesak  lainnya  yang  secara  sosiologis  menjadi  tuntutan  masyarakat  Indonesia  yang  merasa terancam  akibat  maraknya  terjadi  pelanggaran  protokol  kesehatan  COVID-19,  serta  kondisi  aparat penegak hukum yang kesulitan akibat keberadaan aturan hukum protokol kesehatan COVID-19 yang terpisah-pisah, serta terbatasnya ruang gerak dalam penegakan hukum atas tindak pelanggaran aturan pencegahan  COVID-19  sebagai  cara  pencegahan  dalam  penyebaran  COVID-19  dianggap  menjadi pertimbangan  penting  untuk  menerapkan  hukum  pidana  dalam  penegakan  aturan  hukum  protokol kesehatan  COVID-19  yang  bersifat  administratif  dengan  menggunakan  sanksi  pidana.  Penjatuhan sanksi  pidana  bagi  pelanggaran  protokol  kesehatan  COVID-19  yang  termasuk  dalam  aturan  yang terdapat  dalam  hukum  pidana  harus  sejalan  dengan  tujuan  pemidanaan  yang  memuat  keempat  unsur
dalam tabel tersebut. Sanksi yang didapatkan oleh pelanggar protokol kesehatan, yaitu:
1) Memberikan efek jera bagi pelanggar, sehingga timbul rasa takut untuk melanggar atau tidak patuh terhadap aturan hukum protokol kesehatan COVID-19;
2) Mencegah terjadinya tindak pelanggaran serupa yang mungkin dilakukan oleh subjek hukum lainnya ataupun oleh si pelaku pelanggaran tersebut (recidivism);
3) Optimalisasi  penggunaan  aturan  hukum  dalam  rangka  mencegah  serta  mengendalikan perluasan COVID-19 di sekitaran warga umum;
4) Memberikan  rasa  aman  dan  terlindungi  untuk  warga  dan  lingkungan  publik  akibat  kerugian berupa  ancaman  darurat  kesehatan  yang  ditimbulkan  oleh  si  pelanggar  aturan  protokol kesehatan COVID-19.
Sehingga dari tujuan penjatuhan sanksi pidana bagi pelanggaran protokol kesehatan COVID- 19 diatas, maka dapat ditarik garis penghubung dengan unsur-unsur tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud oleh Andi Hamzah dan Sumangelipu dengan penjabaran sebagai berikut:
1) Bahwa tujuan sanksi pidana bagi pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 yang ditujukan untuk  memberikan  efek  jera  bagi  pelanggarnya,  sehingga  menimbulkan  rasa  takut  untuk melakukan pelanggaran atau tidak patuh terhadap aturan hukum protokol kesehatan COVID- 19  memiliki  keterkaitan  dengan  unsur  tujuan  pemidanaan  dalam  hukum  pidana  Indonesia yaitu pada point pembalasan dan penjeraan/pencegahan.
2) Bahwa tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pelanggaran serupa yang mungkin dilakukan oleh  subjek  hukum  lainnya  ataupun  mungkin  akan  dilakukan  kembali  oleh  si  pelaku pelanggaran  ( recidivism )  berkaitan  dengan  unsur  tujuan  pemidanaan  yaitu  pada  point penjeraan / pencegahan dan point memperbaiki pelaku ( rehabilitation of the criminal ).
3) Bahwa  tujuan  tentang  optimalisasi  penggunaan  aturan  hukum  dalam  rangka  mencegah  dan mengendalikan  perluasan  COVID-19  di  dalam  sekitaran  warga  umum  dan  dengan  tujuan memberikan  rasa  aman  dan  adanya  perlindungan  hukum  bagi  warga  masyarakat  dan lingkungan publik akibat kerugian berupa ancaman darurat kesehatan  yang ditimbulkan oleh si pelaku pelanggaran hukum protokol kesehatan COVID-19 erat hubungannya dengan unsur tujuan pemidanaan yaitu pada point perlindungan umum ( protection of the public ).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan  hukum  terhadap  penerapan  protokol  kesehatan  COVID-19  di  Indonesia  bernaung  dalam lingkup  hukum  administrasi.  Oleh  karenanya,  penerapan  kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy ) khususnya  sanksi  pidana  terhadap  kewajiban  menerapkan  protokol  kesehatan  COVID-19, menyebabkan  tindak  pelanggaran  terhadap  protokol  kesehatan  COVID-19  menjadi  tindak  pidana administrasi.  Namun  dalam  kenyataannya  di  Indonesia,  penegakan  atas  pelanggaran  protokol kesehatan  COVID-19  dilakukan  masih  dengan  menumpang  dalam  aturan  hukum  lainnya  seperti penggunaan  KUHP,  UU  KK,  dan  UU  Wabah  Penyakit  Menular  yang  secara  prinsip  hukum  pidana khususnya  asas  legalitas,  keberadaan  tindak  pelanggaran  protokol  kesehatan  COVID-19  tidak memiliki dasar dan payung hukum ( legal protection ) yang jelas dan kuat agar kepastian hukum dalam tindak  tidak  dipatuhinya  aturan  protokol  kesehatan  COVID-19  dapat  ditindak  sebagai  tindak  pidana dan  dijatuhkan  sanksi  pidana.  Sanksi  pidana  bagi  pelaku  pelanggaran  protokol  COVID-19  yang dimuat dalam  aturan hukum yang dianggap dapat mengcover tindak pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 di Indonesia. sejatinya kurang tepat dan tidak relevan dengan tujuan pemidanaan. Karena, arah  atau  tujuan  pemidanaan  atas  penerapan  sanksi  pidana  dari  pasal-pasal  tersebut  ialah  hanya sebatas untuk pembalasan dan memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat umum ( protection of  the  public ).  Sehingga  adanya  sanksi  pidana  dalam  aturan  hukum  yang  dianggap  mengcover kepastian  hukum  terhadap  tindak  pelanggaran  protokol  kesehatan  COVID-19  tidak  secara  utuh memenuhi unsur dari tujuan pemidanaan ideal.

## 2. Saran
Masyarakat mengetahui serta memahami penerapan hukum pidana materiil khususnya  sanksi pidana terhadap  tindak  pelanggaran  protokol  kesehatan  COVID-19,  sehingga  nantinya  aturan  sanksi  pidana yang  diterapkan  tidak  hanya  menjadi  alat  kriminalisasi  yang  tidak  memberikan  solusi  dari  isu  di masyarakat,  namun  dapat  menjadi  sarana  untuk  mencapai  tujuan  pemidanaan  secara  khususnya  dan
terciptanya  tujuan  daripada  hukum  yaitu  adanya  kesadaran  masyarakat,  adilnya  penegak  hukum, manfaat  bagi  seluruh  masyarakat  dan  kepastian  akan  hukum  secara  umumnya.  Pemerintah  perlu melakukan  kajian  untuk  mengambil  tindakan  tegas  dan  disiplin  terhadap  pelanggaran  protokol kesehatan  COVID-19  hendaknya  memperbaiki  kembali  aturan  hukum  terkait  kekarantinaan  dan wabah penyakit menular agar memuat secara spesifik terkait kewajiban penerapan protokol kesehatan COVID-19  sebagai  bagian  dari  cara  dan  sarana  dalam  mencegah  dan  mengendalikan  penyakit menular khususnya di masa pandemi COVID-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam,  S.,  Supusepa,  R.,  Hattu,  J.,  &  Taufik,  I.  (2021).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon. SASI , 27 (2), 230–246.
Alfarisy, S., Tias, N. N., & Sahbudin, J. (2021). Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19: Ultimum Remedium  atau  Primum  Remedium  (Studi  Kasus  MRHS). Indonesia  Criminal  Law  Review , 1 (1), 25–42. Arief,  B.  N.  (2011). Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  (Perkembangan  Penyusunan  Konsep KUHP Baru) . Kencana Prenada Media Group, Semarang.
Arief, B. N. (2012). Kapita Selekta Hukum Pidana Cetakkan ke-3 . Citra Aditya Bakti, Semarang.
Asmarawati,  T.  (2021).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Covid  19. Jurnal Pemandhu , 2 (3), 286–294.
Chazawi,  A.  (2001). Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  I  Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana . Raja Grafindo Persada, Jakarta. Prakarsa,  A.,  Herli,  D.,  &  Yulia,  R.  (2021).  Mengkaji  Penerapan  Sanksi  Pidana  dalam  Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan , 51 (3), 773–785. Sun,  N.,  &  Zilli,  L.  (2022). COVID-19  Symposium:  The  Use  of  Criminal  Sanctions  in  COVID-19 Responses- Enforcement of Public Health Measures, Part II . Opinio Juris. Yasin, M. (2020). Dari Protokol Hingga Imbauan: Kenali Aneka Jenis Beleidsregel Terkait Covid-19 . Hukum Online.
Zuleha.  (2021).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya Pencegahan Virus Corona di Kota Langsa (Ditinjau Dari Peraturan Walikota Langsa Nomor 31 Tahun 2020). Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 16 (1), 98–111.