## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 9, No. 1, 2023, pp. 55-70
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi
Modus operandi korupsi pada masa pertumbuhan pertambangan nikel di Sulawesi Tengah : Perspektif ‘ Elite Capture ’
La Husen Zuada a *, Nadhira Afdalia b , M. Kafrawi c , Moh. Nutfa d
Universitas Tadulako. Jl. Soekarno Hatta Km.9, Palu, Sulawesi Tengah 94111, Indonesia a husenzuadaui@gmail.com ; b nadhira.afdalia88@gmail.com; c m.kafrawi_alkafiah@yahoo.com; d moh.nutfa@gmail.com * Corresponding Author
Abstrak : Tujuan artikel ini adalah menjelaskan modus operandi korupsi dan mengidentifikasi potensi ke- rugian negara akibat korupsi pada sektor pertambangan nikel di Sulawesi Tengah. Teori elite capture yang memfokuskan pada perampasan sumber daya alam oleh elit politik dan ekonomi, digunakan sebagai ke- rangka analisis dalam artikel ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpul- an data dilakukan melalui studi literatur dan studi lapangan. Untuk mengidentifikasi posisi dan relasi aktor dalam  bisnis  pertambangan  nikel  digunakan  metode  social  network  analysis  (SNA)  dengan  bantuan software ghepi. Hasil penelitian ini menemukan aktor-aktor yang terkait dalam bisnis pertambangan nikel berasal  dari  latar  belakang  beragam  yang  terdiri  dari  politisi,  pengusaha,  birokrat,  pejabat  pemerintah pusat, pejabat daerah, oknum militer dan aparat penegak hukum. Jaringan relasi antar aktor teridentifikasi dalam lima bentuk/pola, yaitu jaringan bisnis, jaringan keluarga, jaringan partai, jaringan pemerintah dan jaringan  organisasi  massa  (sosial  dan  agama).  Modus  operandi  para  aktor  dan  elit  untuk  memperoleh konsesi tambang nikel di Sulawesi Tengah melalui jual beli dan sewa lahan, pengajuan pendapat hukum, jual beli dokumen, rent extraction, shadow benefical ownership dan penambangan ilegal. Estimasi potensi kerugian negara akibat korupsi di sektor pertambangan sejak pertumbuhan nikel di Sulawesi Tengah tahun 2011  hingga  tahun  2021  diperkiran  mencapai  kurang  lebih  100  milyar  US$.  Penelitian  ini  menemukan kebaruan,  bahwa  elite  capture  tidak  hanya  diwujudkan  melalui  suap  (korupsi),  namun  juga  melalui intimidasi dan kerja sama bisnis.
Kata Kunci : Korupsi; Capture; Elite; Nikel; Sulawesi Tengah.
How  to  Cite :  Zuada,  L.  H.,  Afdalia,  N.,  Kafrawi,  M.,  &  Nutfa,  M.  (2023).  The  modus  operandi  of corruption  during  the  growing  period  of  nickel  mining  in  Central  Sulawesi:  An  ’elite  capture’ perspective. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 9 (1), 55-70. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.987

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  yang  menyimpan  cadangan  nikel  terbesar  di  dunia  (Center, 2022). Kandungan nikel terletak di Kalimantan Barat, Maluku, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara (Julzarika, 2017). Meski tersebar pada beberapa wilayah di Indo- nesia, Pulau Sulawesi dan Maluku Utara menyimpan potensi cadangan nikel terbesar.  Sumber utama nikel terkosentrasi pada tiga provinsi, yaitu Sulawesi Tengah (26%), Sulawesi Tenggara (32%), dan Maluku Utara (27%) (Arif, 2018; Rushdi et al., 2020). Kandungan nikel yang ada di Sulawesi Tengah menjadikan daerah ini masuk dalam salah satu wilayah pengembangan kawasan ekonomi khusus tambang dan pusat industrialisasi nikel. Ini merupakan kebijakan turunan dari master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dicanang- kan sejak tahun 2011.
Sebagai tindak lanjut dari MP3EI, pada tahun 2013, di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah berdiri  industri  nikel,  PT.  Indonesian  Morowali  Industrial  Park  (IMIP),  perusahaan  patungan swasta Indonesia-Tiongkok yang digagas melalui perjanjian kerja sama ekonomi pembangunan kawasan industri pertambangan. Kerja sama ekonomi Indonesia-Tiongkok itu merupakan bentuk realisasi tagline one belt one road yang dicanangkan oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 2013 (Lalisang & Candra, 2020). Jauh kebelakang sebelum proses industrialisasi, aktivitas penambang- an nikel di Sulawesi Tengah telah berlangsung lama, ketika PT. INCO (sekarang PT. Vale Indone- sia) menjadi satu-satunya perusahaan yang memegang kontrak karya tambang nikel.
Di era otonomi daerah ketika kewenangan penerbitan izin pertambangan didesentralisasikan ke daerah, Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan izin usaha pertambangan yang cu- kup  masif.  Praktek  penambangan  di  era  otonomi  daerah  ini  memunculkan  sejumlah  masalah, seperti:  tumpang  tindih  perizinan,  konflik  lahan,  penambangan  di  pesisir  sungai,  penggunaan bahan bakar minyak ilegal dan penambangan tanpa izin (Zuada et al., 2021). Hal ini kemudian disinyalir  menyebabkan  kerugian  negara,  karena  tidak  tercatatnya  pajak,  hilangnya  tanggung jawab sosial perusahaan dan kerusakan lingkungan (Kadir et al., 2020).
Pada sisi yang lain tambang memberikan dampak positif bagi peningkatan investasi asing dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah, tertutama sejak beroperasinya industri nikel di Moro- wali. Selama tiga tahun terakhir (2019-2021) Sulawesi Tengah masuk dalam urutan kelima pro- vinsi di Indonesia, yang menjadi tujuan investasi asing (BKPM RI, 2021). Bahkan pada tahun 2021, realisasi investasi asing di Sulawesi Tengah menduduki peringkat ketiga di Indonesia, dan pering- kat  pertama  provinsi  di  luar  Jawa.  Industrialisasi  nikel  di  Sulawesi  Tengah  juga  memberikan kontribusi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dengan  capaian  rata-rata  11,7  %  selama  sepuluh tahun terakhir, 2011-2021. Pertumbuhan ekonomi ini diantaranya disumbangkan dari aktivitas ekspor besi, baja dan olahan nikel turunannya yang menyumbang  85,67 % nilai ekspor Sulawesi Tengah tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2021).
Namun demikian, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi asing di Sulawesi Tengah yang  tinggi,  tidak  disertai  dengan  penurunan  tingkat  kemiskinan  yang  signifikan,  perbaikan ketimpangan pendapatan (rasio gini) dan peningkatan pendapatan asli daerah. Pada tahun 2021, angka kemiskinan di Sulawesi Tengah mencapai 12,18 % (Statistika, 2022). Perolehan ini menem- patkan Sulawesi Tengah sebagai peringkat ke-10 provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat ke- miskinan tertinggi. Begitupun, ketimpangan pendapatan Sulawesi Tengah juga menujukan ada- nya stagnasi. Pada tahun 2020 rasio gini Sulawesi Tengah sebesar 0,321, dan tahun 2021 menjadi 0.326,  ini  menandakan  bahwa  selama  setahun  terjadi  kenaikan  ketimpangan  pendapatan (Bappenas, 2022). Sumbangsi investasi, industrialisasi nikel dan produk turunannya juga tidak serta merta mampu meningkatkan postur PAD Sulawesi Tengah secara signifikan, selama 3 tahun terakhir, 2018-2021 jumlah PAD Sulawesi Tengah berkisar antara 1-1,1 triliun (Statistika, 2022).
Pencapaian ekonomi yang paradoks tersebut mengindikasikan adanya suatu masalah dalam pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi Tengah. Sebelumnya, berdasarkan hasil temuan KPK melalui koordinasi dan supervisi sektor pertambangan minerba (salah satunya nikel) di Provinsi Sulawesi Tengah ditemukan adanya tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai 111 milyar rupiah, adanya IUP yang tidak menyampaikan SPT pajak penghasilan, adanya IUP yang tidak transparan dalam pengalokasian dana jaminan reklamasi, adanya IUP yang tidak menyam- paikan data laporan produksi (Abdullah et al., 2017). Aroma korupsi dalam aktivitas pertambang- an nikel di Sulawesi Tengah terungkap pula dalam investigasi majalah Tempo yang menceritakan bagaimana para elite politik dan pengusaha pertambangan memperoleh izin usaha melalui prak- tek suap dan permainan hukum, dugaan pemalsuan dokumen dan kemampuan mereka menjalin jejaring dengan penyelenggara negara (Hermawan, 2022).
Korupsi disektor pertambangan seharusnya dapat dicegah andai pemerintah sebagai regulator dan pelayan publik menerapakan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintah- an, dan perusahaan sebagai pelaku usaha menjalankan prinsip good corporate governance dalam pengeleloaan usaha mereka. Minimnya partisipasi publik dan kurangnya transpransi dalam pro- ses pelayanan perizinan di daerah seperti Sulawesi Tengah, membuka ruang terjadinya praktek korupsi. Ketertutupan informasi juga ditemukan dalam proses pengawasan aktivitas penambang- an  yang  menjadi  tugas  inspektur  tambang,  suatu  unit  pelaksana  tugas  di  bawah  Kementrian Energi  Sumber  Daya  Mineral.  Kegiatan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  inspektur  tambang Sulawesi Tengah melalui pemeriksaan rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) perusahaan tambang yang dilaksanakan setiap setahun sekali, nyatanya hasil pemeriksaan itu sangat sulit didapatkan atau diakses oleh publik, sehingga hal ini menyulitkan publik untuk memantau setiap aktivitas perusahaan tambang yang terdaftar, ilegal, aktif, maupun tidak aktif lagi.
Belum membaiknya tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah ini sesungguhnya terkonfir- masi pula dari nilai monitoring centre for prevention , suatu aplikasi sistem penilaian pencegahan korupsi  yang  dirancang  oleh  KPK,  dimana  Sulawesi  Tengah  memperoleh  nilai  rata-rata  61,
perolehan yang masih cukup rendah. Begitupun survei penilaian integrtitas (SPI) yang dilakukan oleh KPK terhadap para penyelenggara negara, Sulawesi Tengah dikategorikan sebagai wilayah rentan korupsi dengan capaian nilai rata-rata SPI 70,05 (KPK, 2021). Raihan SPI tersebut menem- patkan  Propinsi  Sulawesi  Tengah  pada  peringkat  ke-6  dari  34  propinsi  di  Indonesia  sebagai wilayah yang memiliki tingkat kerawanan korupsi tinggi.
Pertambangan  merupakan  salah  satu  sektor  rentan  korupsi.  Studi  {Formatting  Citation}  di Guatemala menyebutkan bahwa korupsi di sektor pertambangan menjadi rentan terjadi ketika perusahaan yang terlibat dalam penambangan adalah perusahan kecil yang memiliki kelembaga- an  yang  lemah.  Keterbatasan  sumber  daya  dan  dihadapkan  pada  persaingan  yang  kompetitif, mendorong perusahan tambang kecil rentan melakukan korupsi, terutama dalam proses perse- tujuan penilaian dampak lingkungan. Perusahaan tambang kecil lebih mudah melakukan penam- bangan  dengan  menghindari  persetujuan  lingkungan,  melakukan  kekerasan  dan  penyuapan, mengontrol  pejabat  terpilih  dan  menjalin  hubungan  dengan  modal  asing.  Meskipun  korupsi rentan dilakukan oleh perusahaan kecil, namun studi ini menyebutkan bahwa semua perusahaan pertambangan dari semua ukuran, dan dari semua negara yang beroperasi di Guatemala melaku- kan  suap,  ancaman  dan  memeras.  Mereka  menjajakan  pengaruh  di  dalam  negara,  merangkul orang  yang  berpengaruh  dalam  proses  perizinan,  menghindari  standar  universal  pengelolaan lingkungan dan mengambil jalan pintas.
Studi Dong et al. (2019) terhadap pertambangan batu bara di Cina menemukan bahwa aktivitas tambang  menyuburkan  praktek  korupsi.  Korupsi  sektor  pertambangan  di  Cina  dikarenakan pemerintahan  lokal  tidak  melakukan  pengawasan  dan  tidak  transparan  dalam  tata  kelola pertambangan mulai dari persyaratan kontrak, aliran pendapatan dan subsidi yang didanai dari ekstraksi  sumber  daya  alam.  Kewenangan  pertambangan  di  Cina  melekat  pada  pemerintah tingkat  lokal  memicu  korupsi  yang  melibatkan  para  pemimpin  lokal.  Sementara  itu  studi Petermann  et  al.  (2007) menemukan dampak  tambang  terhadap  korupsi  pada  masing-masing negara sangat berbeda. Negara pengekspor bahan bakar minyak mempengaruhi korupsi secara terus menerus, sementara negara yang mengandalkan ekspor mineral non minyak, korupsi dipe- ngaruhi oleh tingkat perekonomian suatu negara. Pada negara miskin ekspor mineral cenderung meningkatkan  korupsi,  sebaliknya  pada  negara  kaya  mengurangi  korupsi.  Berbeda  dengan  itu kajian Transparency International (TI), menyebut bahwa korupsi sangat rentan pada semua jenis rezim  pertambangan  di  seluruh  dunia,  terlepas  dari  tahap  perkembangan  ekonomi,  konteks politik, wilayah geografis negaranya, atau ukuran dan kematangan sektor pertambangan mereka (Caripis, 2017).
Michael Ross menyebut, kelimpahan sumber daya alam seringkali memunculkan efek buruk. Pertama, kelimpahan seringkali menjadikan para pengambil kebijakan mengalami euforia, bertin- dak secara tidak rasional, berpikir jangka pendek dan tidak memperhitungkan situasi di masa depan. Kedua, pemerintah seringkali menghadapi tekanan dari individu yang berpengaruh, ke- lompok  kepentingan, rent  seekers yang  mempengaruhi  politik  dan  hukum  demi  mendapatkan manfaat atas keberlimpahan sumber daya alam. Ketiga, keberlimpahan sumber daya alam mendo- rong para politisi untuk terlibat dalam jenis perilaku rente yang diistilahkan sebagai rent seizing yaitu upaya aktor negara untuk mendapatkan hak mengalokasikan sewa (Ross, 2001).
Meskipun kajian tentang korupsi di sektor pertambangan telah banyak dilakukan, namun studi yang ada hanya mengungkap faktor pemicu terjadinya korupsi, sementara kajian tentang siapa aktor yang terlibat dalam praktek korupsi di sektor pertambangan, serta modus operandi korupsi sektor tambang belum pernah dilakukan. Berangkat dari hal itu, artikel ini bertujuan mengkaji siapa saja aktor yang terlibat dalam perilaku korupsi, dan bagaimana modus operandi mereka, serta berapa estimasi kerugian negara akibat korupsi. Studi ini difokuskan pada sektor pertam- bangan nikel yang ada di Sulawesi Tengah. Artikel ini memperkaya temuan tentang korupsi dan fenomena elit  capture yang  memanfaatkan  kelimpahan  nikel.  Artikel  ini  menemukan  hal  baru bahwa korupsi menjadi rentan terjadi ketika para pelakuknya (elite) saling terhubung satu sama lain. Di Sulawesi Tengah para pelaku korupsi terhubung satu sama lain melalui jaringan keluarga, bisnis, organisasi, sosial dan partai. Para pelaku korupsi ini memiliki modus yang beragam mulai dari jual beli tanah, meminta pendapat hukum, jual beli dokumen, rent extraction , menyembunyi-
kan kepemilikan hingga illegal mining . Akibat dari praktek ini negara mengalami kerugian yang cukup besar mencapai kurang lebih 100 milyar US$.
Kerangka Teori: Elite Capture
Elit capture merupakan fenomena dimana sumber daya yang dialokasikan untuk kepentingan umum dirampas oleh segelintir kelompok yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi, dengan mengorbankan kelompok yang kurang berpengaruh secara ekonomi dan politik  (Dutta, 2009). Elite capture diartikan sebagai dominasi seseorang dalam proses pengambilan keputusan publik dan sumber daya ekonomi dengan mengandalkan keunggulannya di masyarakat, seperti memiliki kekuasaan,  kekayaan,  status  dan  jaringan  sosial,  pendidikan,  dan  etnis  (Persha  &  Andersson, 2014). Inbanathan menyebut elite capture lebih dari sekedar dominasi, karena para elite mengua- sai sumber daya untuk kepentingan mereka sendiri dengan cara korup (Rajasekhar dkk., 2018). Elite  capture memiliki  kemiripan  dengan grabbing yaitu  ketika  seseorang  mengambil  sesuatu yang  bukan  haknya,  atau  mengambil  lebih  dari  apa  yang  menjadi  bagiannya  secara  formal, informal, atau diam-diam (Søreide & Williams, 2013).
Di negara berkembang, fenomena elite capture umumnya merupakan implikasi dari praktek desentraliasi kekuasaan. Dalam rezim desentraliasi, distribusi sumber daya diserahkan kepada mereka (elit) yang memiliki kekuatan politik, sehingga sangat mungkin yang mendapatkan alo- kasi  sumber  daya  adalah  mereka  memiliki  koneksi  politik  dengan  elite,  memiliki  kedekatan individu  atau memiliki  hubungan kelompok dengan kekuatan politik  (Chatterjee & Pal, 2021). Keanekaragaman  etnis  dan  pelemahan  norma  sosial  menjadi  pemicu  terjadinya elite capture, menurut  Mitra  dan  Pal  (2022) “masyarakat  yang  beragam  secara  etnis  dan  tidak  mengikuti norma- norma  adat  akan  lebih  mudah  ditangkap  oleh  lobi  elit”.  Selain  itu, elite  capture terjadi ketika  masyarakat  lokal  memiliki  sifat  apatisme,  dan  menyerahkan  sepenuhnya  keputusan kepada elit, tanpa ikut terlibat (Adusei-Asante & Hancock, 2016).
Bardhan  dan  Mookherjee  (2000)  mengidentifikasi  berbagai  faktor  yang  memunculkan elit capture di tingkat lokal. Pertama, minimnya kompetisi partai politik dalam pemilu. Ini ditandai dengan adanya dominasi satu partai sebagai pemenang pemilu. Artinya, jika perolehan suara ber- langsung ketat antar partai politik yang dicirikan dengan pergantian partai pemenang dalam seti- ap penyelanggaraan pemilu, maka akan mengurangi terjadinya elite capture . Kedua, kohesivitas kelompok kepentingan, yaitu semakin mencairnya kelompok kepentingan dalam menggabungkan diri  (koalisi),  maka  semakin  memudahkan  beroperasinya elite  capture .  Sebaliknya  semakin terpolarisasi  kelompok  kepentingan,  akan  makin  menyulitkan  terjadinya elite  capture .  Ketiga, tingginya tingkat ketidaktahuan pemilih karena keterbatasan informasi yang dimiliki oleh pemilih tentang figur-figur kandidat dalam pemilu, sehingga mendorong pemilih untuk memilih salah satu figur  yang  memiliki  pengaruh  di  masyarakat  (elit).  Keempat,  lemahnya  loyalitas  pemilih  yang ditandai dengan sikap pemilih yang gampang berubah dan mudah dimobilisasi sebagai akibat dari lemahnya ideologi pemilih dan tekanan politik transaksional. Kelima, ketimpangan dan kemis- kinan,  artinya  semakin  tinggi  tingkat  ketimpangan  dan  kemiskinan,  maka  semakin  membuka peluang terjadinya elite capture . Keenam, perbedaan sistem pemilu di tingkat lokal dan nasional. Ketujuh, perbedaan besaran dana kampanye di tingkat lokal dan nasional. Laffont & Tirole (1991) menyebut elite capture terjadi karena asimetri informasi dan regulasi. Berdasarkan uraian di atas, ada  banyak  variabel  yang  mendorong  terjadinya elite  capture yaitu  budaya  politik,  faktor kelembagaan politik, struktural dan tata kelola/pengaturan.
Berbagai studi menyebutkan kehadiran elite capture memberikan dampak negatif. Ini karena elite capture menguntungkan mereka yang memiliki posisi istimewa dalam masyarakat, namun mengorbankan kelompok lain (Saito-Jensen et al., 2010). Elite capture menyebabkan kelangkaan sumber daya, dan hanya mereka yang kuat yang mendapatkannya, sebaliknya mereka yang lemah seperti buruh, kaum miskin, perempuan dan kaum marginal lainnya, tidak mendapatkan bagian (Mrema, 2017). Menurut Post (2008), elite capture berakibat pada minimnya keterlibatan masya- rakat dalam pengambilan keputusan, peningkatan ketimpangan, dan munculnya broker.
Sejumlah karakteristik terjadinya elite capture yaitu ketika elit mengontrol pengambilan kepu- tusan, menguasai sumber daya, memonopoli keuntungan, dan korupsi (Mrema, 2017). Menurut Laffont dan Tirole (1991) suap dan kolusi seringkali digunakan oleh para elite untuk melakukan
capture . Argumen tersebut diperkuat pendapat Dutta (2009), dimana elite capture diwujudkan melalui  korupsi.  Dengan  demikian,  maka  fenomena elite  capture mengindikasikan  terjadinya praktek korupsi. Terjadinya elite capture dalam pengelolaan tambang dapat dikenali, ketika dalam sebuah masyarakat yang terkena dampak tambang yang seharusnya mendapatkan manfaat atas keberadaan  tambang,  justru  mereka  tidak  mendapatkan  manfaat  apapun,  sebaliknya  mereka menjadi miskin, lemah dan terpinggirkan akibat aktivitas tambang (Dupuy, 2017).

## Metode
Studi  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif-deskriptif  melalui  studi  literatur  dan  studi lapangan. Lokasi penelitian difokuskan pada tiga kabupaten, yakni Kabupaten Morowali, Kabu- paten Morowali Utara dan Kabupaten Banggai. Tiga kabupaten tersebut dipilih  karena daerah tersebut menyimpan kandungan nikel, dan lokasi terbitnya sejumlah izin usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tengah. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen (pengumpul- an arsip, laporan pemerintah, dan pemberitaan media), observasi dan wawancara. Studi literatur dilakukan  dengan  mengumpulkan  dokumen  dari  organisasi  pemerintah  yang  terlibat  dalam aktivitas  penambangan  nikel  seperti  Dinas  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu  Sulawesi Tengah,  Kementrian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  Kementrian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral, Kementrian Perhubungan, Kementrian Investasi/BPKM, laporan Komisi Pemberantasan Korupsi, laporan Badan Pemeriksa Keuangan, dokumen yang dihimpun dari lembaga swadaya masyarakat  yang  intens  melakukan  pemantauan  aktivitas  penambangan  nikel,  seperti:  Jatam Sulawesi Tengah, Walhi Sulawesi Tengah, Yayasan Tanah Merdeka.
Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan pada 13 informan/narasumber berasal dari berbagai latar belakang meliputi: politisi, pengusaha, warta- wan  lokal,  pimpinan  NGO,  tokoh  pemuda  dan  mahasiswa,  pihak  pemerintah  (Inspektur  Tam- bang),  dan  kepala  desa.  Informan  tersebut  ditemui  dan  diwawancarai  di  Bungku  (Morowali), Kolonoladale (Morowali Utara) dan Kota Palu. Observasi dilakukan dengan mengunjungi Kolono- dale ibu kota kabupaten Morowali Utara, dan Desa Bunta, lokasi berdirinya PT. GNI di Kabupaten Morowali Utara. Di Kabupaten Morowali, observasi dilakukan dengan mengujungi Kota Bungku, Kecamatan Bungku Timur, dan Bahodopi, lokasi berdirinya PT. IMIP dan kawasan pertambangan di  Kabupaten  Morowali.  Setelah  data  terkumpul  selanjutnya  dilakukan  koding.  Proses  koding menghasilkan dua bentuk data yaitu dalam bentuk kutipan narasi, dan dalam bentuk edge list yang diinput dalam Ms Excel . Kutipan narasi ini digunakan untuk memperkuat pembahasan dengan menyertakan  kutipan  wawancara,  dan  e dge  list  Ms  Excel digunakan  untuk  melakukan  analisis menggunakan  metode social  network  analysis (Wasserman  &  Faust,  1994)  melalui  bantuan software Ghepi guna mengidentifikasi posisi dan relasi aktor dalam bisnis pertambangan nikel.

## Hasil dan Pembahasan

## Jejaring Bisnis Nikel dan Potensi Korupsi di Sulawesi Tengah
Sulawesi Tengah menyimpan sumber daya tambang yang sangat kaya, mulai dari nikel, emas, gas alam, batu bara, minyak bumi, molybdenum, chronit, tembaga, galena (timah hitam), belerang, sirtukil, granit, marmer, pasir kuarsa, pasir besi, lempung, dan batuan lainnya  (EITI Indonesia, 2014).  Kandungan  nikel di  Sulawesi  Tengah  tersebar  pada  empat  kabupaten  yaitu  Kabupaten Morowali,  Kabupaten  Morowali  Utara,  Kabupaten  Banggai  dan  Kabupaten  Tojo  Una  Una. Penelusuran pada portal Minerba One Data Indonesia (MODI) (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022) dan ESDM One Map (ESDM One Map, 2022), sampai bulan September 2022 wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) nikel di Sulawesi Tengah berjumlah 91.
WIUP  tersebut  terbagi  dalam  empat  klasifikasi  yaitu:  88  izin  usaha  pertambangan  operasi produksi (IUP-OP), 1 kontrak karya (KK), 1 izin usaha pertambangan operasi produksi khusus (IUP OPK), dan 1 wilayah izin usaha pertambangan khusus ekplorasi (WIUPK-E). Sebanyak 35 dari  91  perusahan  pemegang  IUP  nikel  di  Sulawesi  Tengah  diidentifikasi  tergabung  dalam  13 kelompok, sehingga jika digabungkan keseluruah pemegang IUP di Sulawesi Tengah hanya ber- jumlah 56 kelompok bisnis. Total  luas kawasan yang dikuasai WIUP nikel di Sulawesi Tengah mencapai 224.224 hektar. Perusahaan multinasional, PT. Vale Indonesia merupakan pemegang
wilayah izin usaha pertambangan terluas yang menguasai 10,12 % luas WIUP di Sulawesi Tengah. Secara mayoritas perusahaan pemegang IUP didominasi oleh swasta nasional, dan hanya 7 % perusahaan multinasional. Namun demikian dominasi swasta nasional ini hanya sebagian kecil perusahaan yang beralamat di Sulawesi Tengah (12 %), selebihnya 86 % perusahaan pemegang IUP berasal luar Sulawesi Tengah meliputi: Jakarta, Sulawesi Selatan dan daerah lain di Indonesia. Keterlibatan  politisi-pebisnis,  para  purnawirawan  dan  keluarganya  dalam  kepemilikan perusahaan tambang nikel merupakan fenomena yang dijumpai di Sulawesi Tengah. Tercatat ada 16 politisi pebisnis yang memiliki keterkaitan cukup erat dengan aktivitas bisnis pertambangan nikel. Sebagai politisi mereka memiliki memiliki jabatan di partai politik, organisasi massa, keaga- maan dan lembaga pemerintah, sedangkan sebagai pebisnis mereka tercatat memiliki saham dan tergabung  dalam  susunan  direksi.  Selain  itu  ditemukan  pula  4  purnawirawan  dan  1  keluarga purnawirawan menggeluti bisnis pertambangan nikel. Para pejabat yang memberikan izin usaha pertambangan nikel ini didominasi oleh pejabat pemerintah daerah — Bupati, 46 % dan gubernur, 30 %--selebihnya 24 % dikeluarkan oleh pemerintah pusat (menteri).
Jaringan bisnis pertambangan nikel di Sulawesi Tengah melibatkan banyak orang dari pejabat pemerintah  daerah  dan  pejabat  pemerintah  pusat,  pengusaha,  pengurus  partai  politik,  aparat penegak hukum, aktivis, pengacara, industri pengolahan (smelter) hingga elite desa. Keterlibatan para aktor itu umumnya terkait erat dengan kewenangan dan posisi yang mereka miliki dalam aktivitas  pertambangan  nikel.  Berdasarkan  temuan  penelitian  setidaknya  terdapat  tiga  area rawan rawan korupsi dalam sektor pertambangan nikel yaitu sektor perizinan, penambangan dan penjualan.
Perizinan merupakan syarat yang harus dimiliki setiap perusahaan dalam melakukan aktivitas bisnis pertambangan. Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah leading sektor dalam proses penerbitan izin. Setidaknya ada 14 jenis layanan perizinan yang dilayani oleh Kementrian Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral. Sepuluh    dari  14  jenis  izin  itu  memiliki  keterkaitan  dengan pertambangan (Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022). Proses penerbitan izin oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak berdiri sendiri, namun melibatkan lembaga di kementrian lain, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten. Setidaknya terdapat 4 Kementrian lain yang memiliki keterkaitan dalam aktivitas izin pertambangan nikel yaitu, Kementrian Ling- kungkan  Hidup  dan  Kehutanan,  Kementrian  Perhubungan,  Badan  Pertanahan  Nasional,  dan Kementrian  Investasi/Badan  Kerjasama  Penaman  Modal  yang  mengelola  sistem  perizinan berusaha terintegrasi berbasis risiko pasca terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020.
Sebelum  berlakukanya  UU  Nomor  3  Tahun  2020  dan  UU  Nomor  11  Tahun  2020,  proses penerbitan izin usaha pertambangan menjadi kewenangan propinsi. Pada posisi ini gubernur me- rupakan aktor yang berperan dalam mengeluarkan izin usaha pertambangan. Proses penerbitan izin  oleh  gubernur  dilimpahkan  pada  Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (PMPTSP). Selanjutnya, PMPTSP dalam proses penerbitan izin terlebih dahulu meminta rekomen- dasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah dan bupati setempat (lokasi izin), Badan Pertanahanan Nasional, Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, dan Badan Wilayah Sungai (Meldi Amijaya dkk., 2022).
Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral juga menjadi leading sektor dalam melakukan pembinaan,  pengendalian,  pengawasan  serta  pengelolaan  penerimaan  negara  bukan  pajak (PBNB). Sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020 dan UU Nomor 11 Tahun 2020, kewenang- an ini dilimpahkan pada tingkat provinsi (daerah), namun pasca penerapan dua UU tersebut terjadi perubahan, dimana keterlibatan pemerintah pusat semakin besar, dan kewenangan pemerintah daerah  semakin  berkurang.  Tugas  pembinaan,  pengendalian  dan  pengawasan  pertambangan dikoordinir  oleh  Direktorat  Jenderal  Mineral  dan  Batubara  yang  dilaksanakan  oleh  inspektur tambang yang ditempatkan pada setiap propinsi.
Para  aktor  yang  tergabung  dalam  aktifitas  bisnis  pertambangan  nikel  berasal  dari  latar belakang yang beragam yaitu: politisi, pengusaha, birokrat, pejabat pemerintah daerah dan pusat, militer dan aparat penegak hukum. Jejaring keterhubungan para aktor yang diidentifikasi ada lima 5 jenis yaitu jaringan bisnis, jaringan keluarga, jaringan partai, jaringan pemerintah dan jaringan organisasi massa (sosial dan agama). Bentuk keterhubungan para aktor terbagi dua yaitu hubung- an yang bersifat langsung  dan bersifat tidak langsung. Hubungan langsung yang dimaksud adalah
hubungan antar aktor yang terjalin secara langsung tanpa adanya perantara aktor lain. Sebaliknya hubungan tidak langsung adalah hubungan antar aktor yang diantarai (melalui perantara) aktor lain, namun memiliki keterkaitan bisnis. Aktor yang terlibat dihubungan oleh kepentingan bisnis, kewenangan yang melekat dan peran mereka dalam aktivitas bisnis pertambangan nikel.
Terbentuknya jaringan korupsi tidak lepas dari interaksi sosial yang terjalin antara aktor satu dengan aktor lainnya (Rahman dkk., 2018). Setiap aktor memiliki hubungan dengan aktor lainnya di  dalam  jaringan,  yang  kemudian  akan  membentuk  sub-sub  jaringan  yang  lebih  kompleks (Warburton,  2013).  Hasil  penelusuran  mengenai  jejaring  bisnis  PT.  A,  salah  satu  perusahaan pemegang  IUP  yang  beroperasi  di  Sulawesi  Tengah  memperlihatkan  adanya  saling  keterkaitan antar aktor itu.
Gambar 1. Peta Jejaring Aktor Dalam Bisnis Nikel PT. A di Kabupaten Morowali.
Berdasarkan hasil analisis diperoleh statistik deskriptif jaringan bisnis PT. A sebagai berikut:
Tabel 1. Statistik Dekriptif Jaringan Bisnis PT. A
No. Statistik Deskriptif Jaringan 1. Ukuran Node : 61 Edges: 106 2. Network densinity (Kedekatan jaringan) 0,029 3. Modularity (kelompok) 0,499; 5 4. Diameter 7 5. Average degree 1,738 6. Average path length (jarak rata-rata) 2.452 7. Connected component 1 8. Power influence PA Sumber: olahan penelitian, 2022
Tabel  1 memperlihatkan bahwa jaringan bisnis PT. A memiliki node sebanyak 61,  dengan edges sebanyak 106. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam jaringan ini terdapat 61 aktor yang berinteraksi melalui 106 edges yang terbentuk. Kedekatan jaringan sebesar 0,029, hal ini menu- jukan bahwa jaringan ini sangat renggang (mendekati 0 = renggang, mendekati 1 = terhubung kuat). Nilai modularity sebesar 0,499 artinya jejaring bisnis tidak terdiri atas komunitas tunggal, namun  terbagi  dalam  5  kelompok  yaitu:  kelompok  PA  (warna  ungu)  merupakan  komunitas terbesar (40.98 %), disusul kelompok PL (warna hijau muda) sebesar  29.51 %, kelompok PAD (warna biru) 16.39 %, kelompok PKM (warna oranye) 9.84 %, dan kelompok terkecil (warna hijau tua) 3.28 %. Selanjutnya diameter atau jarak terpendek yang menghubungan antar aktor bernilai 7, ini artinya jalur yang dilintasi oleh satu aktor ke aktor lain tidak pendek, dimana rata-rata suatu node berhubungan secara efektif dengan 7 node lainnya. Selanjutnya nilai average degree 1.738,
ini  menandakan  suatu  node  berhubungan  dengan  2  node  lainnya,  ini  artinya  dalam  struktur organisasi tersebut penyebaran informasi terbilang lambat. Average path length bernilai 2.452, artinya rata-rata suatu node berhubungan dengan node lainya harus melewati 2 node . Connected component bernilai 1, ini menujukkan bahwa hanya terdapat satu komponen jaringan.

## Modus Operandi
Hasil penelitian terungkap berbagai modus operandi korupsi dalam aktivitas pertambangan nikel di Sulawesi Tengah, yaitu jual beli dan sewa lahan, pengajuan legal opinion , jual beli dokumen, rent extraction , shadow benefical ownership dan illegal mining . Dari sejumlah modus tersebut, prak- tek illegal mining , jual beli dokumen dan pengajuan legal opinion merupakan yang paling sering dijumpai akhir-akhir ini, sementara modus jual beli dan sewa lahan umumnya dilakukan saat awal pembukaan wilayah yang mengandung tambang.

## Jual beli dan sewa lahan
Jual beli dan sewa lahan yang mengandung tambang merupakan pola yang dilakukan dalam aktivitas bisnis pertambangan nikel. Praktek ini diawali dari penetapan wilayah izin usaha pertam- bangan oleh pemerintah. Setelah ditetapkannya suatu kawasan/lahan menjadi wilayah izin usaha pertambangan memicu peningkatan jual beli lahan oleh para spekulan. Jual beli lahan ini didasar- kan pada kepemilikan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Para spekulan ini umumnya adalah para pengusaha, oknum aparat penegak hukum, dan birokrat yang membeli tanah milik warga, dengan harapan suatu waktu ketika peme- rintah  menerbitkan  izin  usaha  pertambangan,  maka  para  pemilik  lahan  ini  akan  mendapatkan ganti rugi  dari pemegang  IUP,  atau  dengan harapan  lain  yaitu  dapat bekerjasama dengan  para pemegang IUP untuk melakukan pengerukan tanah melalui sistem bagi hasil. Pola sistem bagi hasil pengolahan lahan ini merupakan motif yang paling sering dilakukan dibanding pola ganti rugi.
Praktek jual beli dan sewa lahan pertambangan ini melahirkan tiga pola pengusaha tambang. Pertama , pengusaha tambang yang memiliki IUP. Kelompok ini umumnya pengusaha dan orang yang memiliki jaringan dalam menerbitkan IUP. Kelompok ini berasal dari berbagai latar belakang yang memiliki uang dan jaringan dalam mengurus perizinan tambang. Kedua , pengusaha tambang yang memiliki lahan. Mereka ini tidak memiliki IUP namun memiliki/menguasai lahan yang me- miliki kandungan tambang. Kelompok ini berasal dari warga lokal para pemilik tanah yang dibuk- tikan dengan surat kepemilikan tanah. Selain warga lokal para pemilik lahan ini adalah pejabat pemerintah di tingkat lokal dan aparat penegak hukum yang membeli tanah atau memperoleh izin kepemilikan  tanah  dari  pemerintah  desa  setempat.  Kelompok  kedua  ini  melakukan  aktivitas penambangan melalui mekanisme kerja sama bagi hasil dengan para pemilik IUP. Ketiga , pengu- saha tambang penyewa lahan. Kelompok ini dalam melakoni bisnis pertambangan nikel dengan menyewa tanah warga. Kelompok ini dalam melakukan aktivitas penambangan melakukan kerja sama dengan kelompok pertama, dan diantara mereka ada pula yang mengurus penerbitan IUP setelah kesepakatan sewa tanah dengan pemilik lahan berhasil dimiliki. Kelompok ini berasal dari para pengusaha dan para politisi dan pejabat pemerintah yang memiliki uang dalam membayar sewa lahan.

## Pendapat hukum/legal opinion
Pendapat hukum merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh para pemegang IUP yang telah dicabut untuk dapat melakukan aktivitas penambangan kembali atau dalam istilah populer ‘meng - hidupkan kembali tambang yang sudah mati’. Penggunaan pendapat hukum ini berawal dari terbit - nya Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018. Pasal 54 ayat 1 dan 2 memuat yaitu: (1). Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelola- an pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: (a) WIUP atau WIUPK- nya tidak tumpang tindih sama komoditas; (b) telah memenuhi kewajiban pembayaran penerima- an negara bukan pajak; dan © telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  (2)  Dalam  hal  pemenuhan  ketentuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga
terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan  IUP  atau  IUPK  dimaksud  telah  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1).
Regulasi di atas memberi celah kepada perusahaan yang sudah pernah dicabut oleh pemerintah untuk bisa diterbitkan kembali izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khu- sus (IUPK) melalui putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan telah memenuhi ketentuan pasal 54 ayat 1. Peraturan menteri ESDM tersebut, memicu para pemilik IUP yang sebelumnya telah dicabut berlumba-lumba mengajukan pendapat hukum kepada lembaga terkait guna melakukan kegiatan penambangan. Kejaksaan dan ombudsman merupakan lembaga negara yang dimintai rekomendasi oleh para pemegang IUP untuk memperoleh pendapat hukum.
Proses  pengurusan  hingga  penerbitan  pendapat  hukum  ini  diawali  dari  pengajuan  yang dilakukan oleh perusahaan pemilik IUP kepada pemerintah provinsi melalui penilaian kelayakan oleh dinas ESDM (provinsi), selanjutnya ketika dinyatakan layak, pemerintah daerah (provinsi) mengajukan permohonan opini legal kepada kejaksaan. Hasil penelusuran majalah Tempo mene- mukan  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Tengah  hingga  januari  tahun  2022  telah  menerbitkan  84 pendapat hukum untuk 80 perusahaan. Sebanyak 12 dari 80 perusahaan tersebut sukses masuk dalam data MODI ESDM, yang berarti sudah dapat melakukan aktivitas penambangan (produksi). Selain  kejaksaan,  Ombudsman  merupakan  lembaga  yang  dilewati  oleh  para  pemilik  IUP  untuk mendapatkan legalitas administrasi pemilik IUP.
Dengan berbekal pendapat hukum, para pemilik IUP menjadi dasar mereka melakukan pendaf- taran MODI pada direktorat jenderal Minerba sebagai bukti legalitas, bahkan diantara perusahaan itu  tanpa  menunggu  terdaftar  di  MODI  telah  melakukan  aktivitas  penambangan.    Penerbitan pendapat hukum ini secara tidak langsung telah menimbulkan kerugian negara. Meskipun Permen ESDM 26 Tahun 2018 telah dicabut oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Akan tetapi efek dari peraturan menteri itu telah menimbulkan masalah baru dalam aktivitas pertambangan di Sulawesi Tengah, yaitu aktivitas penambangan yang tidak sesuai dengan izin dan peta lokasi izin yang berpotensi menghilangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

## Jual Beli Dokumen
Jual beli dokumen merupakan praktek yang terjadi dalam aktivitas penambangan nikel. Seti- daknya terdapat tiga bentuk dokumen yang diperjual belikan. Pertama , dokumen izin usaha per- tambangan. Praktek ini melibatkan para pemodal besar dan para pemegang IUP yang masih aktif maupun tidak aktif. Pemegang IUP yang masih aktif menjual dokumen kepada pihak lain dalam bentuk peralihan kepemilikan saham maupun kepemilikan perusahaan. Dalam aktivitas bisnis, jual beli saham dan pergantian susunan direksi merupakan hal yang legal, namun dibalik itu ditemukan adanya  praktek  monopoli  yang  diperankan  para  aktor  pemilik  izin  usaha  pertambangan  yang memiliki  lebih  dari  satu  perusahaan.  Praktek  jual  beli  dokumen  ini  berawal  ketika  terbitnya Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 yang memberi peluang diaktifkannya  kembali  IUP  yang  telah  dicabut  atau  tidak  aktif.  Permen  ini  memunculkan  para spekulan dan penjual IUP, dan secara tidak langsung telah mendorong praktek jual beli dokumen IUP oleh para pemilik IUP. Mereka yang menjual  dokumen IUP ini mengharapkan keuntungan cepat, sedangkan para pembeli berharap dapat digunakan untuk melakukan pengajuan pendapat hukum  tanpa  harus  mengajukan  izin  baru,  sehingga  kegiatan  penambangan  dapat  dilakukan dengan cepat.
Kedua , jual beli dokumen persyaratan pengapalan. Praktek ini berawal dari aktivitas penam- bangan  yang  tidak  memiliki  dokumen  ( illegal ).  Guna  mendapatkan  legalitas  untuk  melakukan penjualan ore, perusahaan penambang ilegal ini membeli dokumen kepada pemilik tambang legal, sehingga  penambangan  yang  ilegal  menjadi  seolah-olah  legal.  Dengan  cara  itu,  maka  kegiatan pengapalan dapat dilaksanakan. Praktek ini melibatkan penambang ilegal, oknum penegak hukum, pengawas  aktivitas  pelabuhan,  pemilik  jeti  dan  pemilik  tambang  legal.  Modus  ini  oleh  para penambang diistilahkan sebagai ‘dokter’ akronim dari dokumen terbang yaitu penggunaan doku - men perusahaan legal untuk menjual ore dari aktivitas ilegal/tanpa izin. Ketiga , jual beli dokumen penggunaan  bahan  bakar  bersubsidi.  Kelangkaan  bahan  bakar  minyak  (BBM)  merupakan
fenomena  yang  lazim  terjadi  di  daerah  yang  memiliki  kandungan  tambang.  Salah  satu  pemicu kelangkaan BBM adalah aktivitas pembelian BBM bersubsidi yang dijual untuk keperluan aktivitas penambangan ilegal. Penggunaan BBM bersubsidi untuk aktivitas penambangan dalam regulasi tidak  dibolehkan,  namun  BBM  bersubsidi  dapat  dilegalkan  melalui  jual  beli  dokumen  yang melibatkan para pemilik perusahaan distributor bahan bakar minyak yang dibekingi oleh oknum aparat.

## Rent Extracion
Rent extraction adalah kegiatan pengancaman dan pemerasan yang dilakukan aparat penegak hukum kepada para pemilik IUP dan penambang ilegal. Tindakan pengancaman dialami oleh para pemegang IUP ketika aktivitas perusahaan mereka mendapat sorotan dari masyarakat, aktifis atau menjadi perhatian media, seperti adanya dugaan aktivitas penambangan diluar izin, penambangan yang  merusak  lingkungan,  penambangan  tanpa  izin  dikawasan  hutan,  dan  tidak  dijalankannya kewajiban lingkungan. Situasi demikian menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang mendapat sorotan publik. Namun dalam perjalalanan penyelidikan tidak mengalami kemajuan, dan tidak juga dilakukan penghenti- an penyelidikan. Fenomena ini menur ut narasumber yang diwawancarai menyebut ‘perusahaan yang  diselidiki  ini  dijadikan  sebagai  ‘mesin  ATM - nya’  aparat  penegak  hukum,  dan  itu  sudah terkondisikan’.
Praktek suap dalam penyelidikan aktivitas pertambangan diceritakan oleh salah satu keluarga pemilik lahan izin usaha tambang di Morowali Utara, ketika ada tim yang turun melakukan penye- lidikan mereka menyetorkan sejumlah uang agar mereka tidak disentuh (NA, komunikasi pribadi, 2022). Mandeknya proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap laporan kasus pertambangan  juga  menjadi  indikasi  adanya  proses  barter  dan  saling  sandera.  Di  Kabupaten Morowali yang menjadi tempat aktivitas pertambangan, kasus-kasus pertambangan menjadi ba- han pemberitaan media, diantaranya pemberitaan tentang aktivitas tambang ilegal (Radar Sulteng, 2022) dan dugaan pemalsuan dokumen tanda tangan Bupati Morowali untuk mendapatkan izin pertambangan  (Qadri,  2022).  Aparat  penegak  hukum  yang  melakukan  penyelidikan  terhadap kasus-kasus  itu  dalam  proses  penyelesaian  tidak  menujukan  adanya  kemajuan.  Seorang narasumber menyebut bahwa selama masih ada uang untuk menyetor (sogok) dan dibekingi oleh aparat, maka mereka yang melakukan pelanggaran hukum itu tidak akan tersentuh (R, komunikasi pribadi, 2022).

## Shadow benefical ownership
Menyembunyikan kepemilikan ( shadow benefical ownership ) izin usaha pertambangan meru- pakan pola yang dilakukan para elite politik di Sulawesi Tengah dalam menghindari sorotan publik. Hasil penelusuran dokumen dan observasi lapangan terungkap bahwa pemilik perusahaan yang tercantum dalam data MODI ESDM, berbeda dengan fakta yang pemilik sebenarnya di lapangan, diantara mereka adalah para elite politik dan anggota legislatif. Tidak dicantumkannya pemilik perusahaan secara transparan memungkinkan terjadinya penghindaran pajak, pencucian uang dan potensi penyalagunaan pendanaan terorisme. Kurangnya transparansi mengenai pemilik manfaat suatu korporasi dapat menimbulkan beberapa penyalahgunaan dengan tujuan melanggar hukum, suap, korupsi, menyembunyikan aset dari kreditur, dan aktivitas-aktivitas terlarang lainnya. Hal ini  sangat  dimungkinkan  dapat  terjadi,  terlebih  lagi  beberapa  kasus  pidana  mengenai  pemilik manfaat, dimana kerap kali memanfaatkan perusahaan untuk memperkaya diri sendiri. Semen- tara, dalam struktur organisasi, orang tersebut tidak tercantum di dalamnya, sehingga menjadi celah  untuk  melakukan  korupsi  (Kementrian  Hukum  dan  HAM,  2022).  Tidak  transparannya pemilik  manfaat  juga  mengakibatkan  terjadinya  praktek  jual  beli  IUP,  dan  ketika  berganti kepemilikan, tanggung jawab lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan pemilik sebelumnya menjadi sulit ditagih.
Penambangan ilegal
Hasil penelusuran lapangan dan wawancara dengan narasumber, istilah penambangan ilegal memiliki dua defenisi. Pertama , penambang yang tidak memiliki dokumen legal namun melakukan
aktivitas  penambangan. Kedua ,  penambang  yang  memiliki  dokumen  legal,  namun  melakukan aktivitas penambagan di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) meliputi wilayah koridor dan WIUP milik perusahaan lain, atau WIUP yang masih dalam proses sengketa. Penambang ilegal kelompok pertama ini melibatkan oknum aparat dan elite desa (Kepala Desa dan Ketua Badan Perwakilan Desa). Oknum aparat bertindak sebagai penjaga keamanan dari kemungkinan tekanan warga,  atau  sebaliknya  melakukan  tindakan  penekanan  kepada  kelompok  yang  kritis.  Seorang wartawan  lokal  menceritakan  keterlibatan  aparat  dalam  bisnis  pertambangan  di  Kabupaten Morowali.
“Saya pernah meliput di kantor Bupati. Pak Bupati itu marah marah sama orang Dinas Pertam - bangan, karena banyak orang yang menambang itu tidak dapat izin dari Pemda Morowali tapi tiba-tiba sudah ada izinnya itu dari pusat. Sebelum kejadian itu memang pak Bupati pernah marah-marah sama penambang karena menyerobot lahan warga, dia bilang kamu ini siapakah yang suruh kamu disini (menambang), saya tahu yang dibelakangnya kamu ini ada yang balak- balak itu kan (aparat)”. (N, komunikasi pribadi, 2022).
Sementara itu, peran elite desa yaitu memberikan legitimasi dan merangkul warga desa agar menerima  masuknya  investor  dengan  jaminan  mendapatkan  manfaat  bagi  desa,  pemasukan keuangan dan mendapatkan uang jaminan. Tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas perusahaan tambang  yang  masuk  dalam  wilayah  pedesaan  memberikan  kontribusi  keuangan  bagi  desa, dimana setiap perusahaan yang beroperasi memiliki kewajiban untuk menyetorkan sejumlah uang kepada  kepala  desa,  yang  diistilahkan  sebagai  uang  debu,  uang  getaran,  uang  pengapalan  dan realisasi  pengelolan  CSR.  Uang  debu  adalah  uang  yang  disetorkan  oleh  perusahaan  kepada pemerintah desa sebagai kompensasi aktivitas perusahaan yang menyebabkan polusi udara. Uang getaran adalah uang yang disetorkan sebagai kompensasi atas kebisingan suara. Uang pengapalan adalah  uang  yang  disetorkan  kepada  pemerintah  desa  pada  setiap  aktivitas  pengapalan  atau pemuatan ore nikel. Sementara, realisasi pengelolaan CSR adalah  barang  yang diserahkan oleh perusahaan kepada warga sebagai bentuk kontribusi perusahaan. Mekanisme CSR ini diberikan oleh perusahaan kepada warga secara langsung. Ini berbeda dengan uang debu, uang getaran dan uang pengapalan yang diberikan kepada kepala desa.
Pembayaran uang debu, uang getaran dan uang pengapalan tidak memiliki regulasi yang jelas, sehingga besarannya pun tidak diketahui berapa jumlah yang diberikan. Pengelolaan uang setoran perusahan ini tidak dilakukan secara transparan, sehingga memunculkan kecurigaan warga akan adanya permaian (korupsi) elite desa dengan perusahan tambang. Indikasi ini semakin kuat ketika para kepala desa di wilayah lingkar tambang memiliki harta atau kekayaan yang melonjak naik dan cukup mencolok (mobil dan ekskapator) setelah menjadi kepala desa. Seorang narasumber ber- cerita bahwa di Kabupaten Morowali minat menjadi kepala desa sekarang lebih tinggi daripada menjadi anggota legislatif, karena di desa dengan adanya tambang, Kepala Desa bisa mendapatkan keuntungan ratusan juta dari para pengusaha tambang. Sokongan aparat dan elite desa menjadi- kan  aktivitas  pertambangan  ilegal  tidak  menjadi  sebuah  permasalahan  oleh  warga,  sepanjang memberikan kontribusi ekonomi bagi mereka. Legitimasi elite desa dan sokongan aparat melan- carkan terjadinya aktivitas pertambangan ilegal kelompok pertama.
Selanjutnya, penambang ilegal kelompok kedua diperankan oleh para pemegang IUP yang me- miliki legalitas, namun aktivitas penambangan dilakukan diluar wilayah izin yang mereka miliki. Berbeda dengan kelompok pertama yang menggunakan intimidasi, penambang ilegal kelompok kedua ini lebih rapi, karena memiliki dokumen resmi, namun ketika lokasinya dicocokan, ditemu- kan ketidaksesuaian dengan titik koordinat izin yang diperoleh. Kelompok kedua ini juga melaku- kan  penambangan  dengan  cara  mengajukan  izin  dan  aktivitas  penambangan  sekaligus.  Meski pengajuan izin belum tuntas (terdata di MODI), mereka telah melakukan aktivitas penambangan hingga pengapalan. Penambang ilegal kelompok kedua ini juga memanfaatakan kekaburan regulasi atau belum diatur secara tegas, dan lemahnya pengawasan aktivitas pelabuhan. Penangkapan dua kapal  bermuatan  nikel — TB.  Trans  Pacific  202  yang  menarik  tongkang  Terang  05  membawa muatan nikel sejumlah 7.500, 596 MT, dan Kapal TB. Buana Express 8 menarik tongkang Golden Way 3308 yang membawa muatan nikel 10.502, 782 MT — tanpa dokumen yang sah, pada  tanggal 25  April  2022  oleh  pihak  TNI  AL  di  Morowali  (Kompas,  2022),  menujukan  bahwa  aktivitas
pengawasan  pelabuhan  yang  menjadi  kewenangan  Kantor  Syahbandar  dan  Otoritas  Pelabuhan (KSOP)  tidak  berjalan,  sehingga  penambangan  ilegal  terus  leluasa  terjadi.  Sebelumnya,  pada tanggal 15 april 2022, TNI AL juga melakukan penangkapan tiga kapal tongkang bermuatan ore nikel  di  perairan  Teluk  Kendari  menuju  perairan  Morowali  (iNews  id,  2022).  Terkait  dengan aktivitas  ilegal,  seorang  narasumber  mengakui  hal  itu,  namun  itu  tidak  bisa  disentuh  karena banyak yang melindungi mereka dan banyak yang bermain dari bisnis pertambangan nikel, mulai dari oknum aparat kepolisian, oknum tentara, oknum birokrasi Pemda, oknum otoritas pelabuhan, aktivis, hingga elite desa (R, komunikasi pribadi, 2022).

## Potensi kerugian ekonomi korupsi nikel
Pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) Sulawesi Tengah selama beberapa tahun terakhir  mengalami  tren  yang  positif,  hal  ini  tidak  terepas  dari  peningkatan  produksi  nikel  di beberapa kabupaten penghasil nikel di Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Banggai, Morowali dan Morowali Utara. Tiga kabupaten tersebut memiliki peran penting dalam pendukung perekonomian daerah. Pendapatan asli daerah dari Kabupaten morowali, Morowali Utara dan Kabupaten Banggai selama tiga tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, walaupun khusus untuk Kabupaten Morowali peningkatan PAD di tiga tahun terakhir tersebut tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, bahkan cenderung sangat kecil. Hal ini mengisyaratkan bahwa ternyata peningkatan pada sektor industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, tidak memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan PAD daerah penghasil. Ketergantungan daerah pada transfer pusat masih sangat besar, bahkan pada daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar.
Iuran  berupa  royalti  dan  sewa  tanah  terkait  pertambangan  merupakan  potensi  pendapatan daerah yang dipungut oleh Negara sebagai penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), yang kemu- dian dibagikan kepada daerah penghasil dengan persentasi tertentu dengan tujuan untuk meng- atasi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah.  Adanya undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang sumber daya mineral dan batu bara mengisyaratkan, bahwa pemegang izin usaha tambang (IUP), dan izin usaha tambang khusus (IUPK) wajib melakukan peningkatan sumber daya mineral dan batu bara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfatan hasil penambangan dalam negeri (Pasal 102-103). UU ini merupakan awal mula pelarangan ekspor biji nikel yang dimulai sejak tahun 2014 (5 tahun setelah undang-undang ditetapkan), dan secara penuh diberlakukan sejak 1 januari 2020, sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM No 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui peningkatan industri hilir. Tabel 2 menunjukkan produksi nikel dari ketiga kabupaten tersebut dari tahun ketahun.
Tabel 2. Produksi Nikel Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali dan
Morowali Utara (Dalam Ton) 2011-2021 Tahun Provinsi Sulawesi tengah Kabupaten Banggai Kabupaten Morowali Kabupaten Morowali Utara Total produksi (3 kabupaten ) Selisih (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) A B C D E =(B+C+D) A - E 2011 4.594.706 50.000* 6.077.470,16** 4.981.630*** 11.109.100,16 -6.514.394,16 2012 10.648.543 1.084.714* 8.060.630** 6.926.910*** 16.072.254 -5.423.711 2013 8.221.489 680.226 5.619.270 1.921.993 8.221.489 0 2014 - - - - 0 0 2015 626.621,90 - 626.621,90 - 626.621,9 0 2016 3.515.655,49 - 3.515.655,49 - 3.515.655,49 0 2017 5.254.042,41 - 46.060.341,92 647.700,49 46.708.042,41 -41.454.000 2018 7.255.794,66 - 6.150.370,17 1.150.424,49 7.300.794,66 -45.000 2019 12.482.724,69 19.827,00 10.479.363,36 1.983.534,33 12.482.724,69 0 2020 14.403.726,52 967.249 11.763.424,52 1.673.053 14.403.726,52 0 2021 18.053.471,65 2.676.057,69 12.784.197,89 2.593.216,07 18.053.471,65 0 Jumlah selisih pencatatan -53.437.105,16 Catatan :
* (BPS Kabupaten Banggai) ** (BPS Morowali melalui pelabuhan Kolono Dale) *** (BPS Morowali Utara melalui pelabuhan Kolono Dale Data diolah 2022.
Tabel 2 menunjukkan adanya selisih produksi nikel berdasarkan laporan BPS pada 3 kabupa- ten (kolom 6), dengan laporan BPS di tingkat provinsi Sulawesi Tengah (kolom 2). Besaran pro- duksi  nikel  yag  dilaporkan  BPS  di  tingkat  provinsi  lebih  kecil,  dibanding  produksi  nikel  yang tercatat di tingkat kabupaten.  Ketidaksinkronan ini terlihat pada laporan tahun 2011, 2012, 2017 dan  2018.  Pada  tahun  2011  mengalami mis sebesar  6.514.394,16  ton,  tahun  2012  sejumlah 5.423.711 ton, dan tahun 2017 dan 2018 masing-masing 41.454.000 ton dan 45.000 ton. Secara keseluruhan selisih total produksi nikel yang tidak tercatat oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tengah  sejak  tahun  2011-2021  mencapai  53.437.105,16  ton,  atau  jika  dinominalkan  setara dengan 1.713.723.877 USD, ini dengan estimasi perhitungan menggunakan harga nikel ekspor Indonesia kedunia dari tahun ketahun (ITC), sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 3.
Tabel 3. Estimasi Kerugian Negara Selisih Perhitungan Produksi Nikel Tahun 2011-2021
Tahun Selisih produksi (unit kuantitas) Ton Harga satuan (per Ton) Produksi Nikel (Unit Moneter) USD 2011 6.514.394,16 35,01 228.053.976 2012 5.423.711 30,73 166.696.855 2013 0 26,01 0 2014 0 20,65 0 2015 0 0,00 0 2016 0 0,00 0 2017 41.454.000 31,78 1.317.543.145 2018 45.000 31,78 1.429.901 2019 0 33,88 0 2020 0 0,00 0 2021 0 0,00 0 Estimasi Kerugian Negara 1.713.723.877 USD Sumber: olahan penelitian 2022.
Perbedaan pelaporan juga terjadi pada perdagangan bilateral antara Indonesia dengan negara tujuan  ekspor.  Cina  sebagai salah  satu  negara  tujuan  ekspor  utama  bijih  nikel  dan  konsentrat Indonesia,  pada  tahun  2019  menyerap  96  %  bijih  nikel  dan  konsentrat  yang  diekspor  oleh Indonesia.
Tabel 4. Perdagangan Bilateral Antara Indonesia dan China (HS 6 Code 2604: Nickel Ores and
Concentrates) Tahun Ekspor Indonesia ke China Impor China dari Indonesia Selisih US$ Ton harga @ ton (USD) US$ Ton harga @ ton (USD ) US$ ton selisih harga 2013 1.447.416.000  58.604.652 24,70 2.999.735.000  41.051.548 73,07 1.552.319.000  -17553104  48,37 2014 82.209.000 3.989.894 20,60 759.611.000 10.641.407 71,38 677.402.000 6651513 50,78 2015 0 0 0,00 2.631.000 140.510 18,72 2.631.000 140510 18,72 2016 0 0 0,00 4.411.000 104.405 42,25 4.411.000 104405 42,25 2017 149.972.000 4.754.828 31,54 214.195.000 3.833.310 55,88 64.223.000 -921518 24,34 2018 611.883.000 19.259.479 31,77 959.151.000 14.962.534 64,10 347.268.000 -4296945 32,33 2019 1.051.604.000  31.153.857 33,76 1.806.934.000  23.894.975 75,62 755.330.000 -7258882 41,86 2020 0 0 0,00 193.390.000 3.393.251 56,99 193.390.000 3393251 56,99 2021 0 0 0,00 48.148.000 839.161 57,38 48.148.000 839161 57,38 Total Selisih Pencatatan (Estimasi Kerugian Negara) $8.644.019.000
Sumber: International Trade Center 2022 (Diolah)
Tabel 4 menunjukkan adanya perbedaan pencatatan nilai ekpor Indonesia ke Cina,  dan nilai impor Cina dari Indonesia. Perbedaan yang tampak jelas adalah dalam hal harga jual bijih nikel per  ton  yang  dilaporkan  jauh  lebih  rendah  oleh  Indonesia  (berdasarkan  perhitungan  BPS), dibandingkan dengan harga beli yang dilaporkan oleh Cina (berdasarkan general costum adminis- tration of china ). Hal itu ditampilkan dalam international trade center , dimana tampak ada perbe- daan yang sangat signifikan. Pelarangan ekspor biji nikel secara bertahap yang mulai dilaksana- kan sejak 2014, dan secara penuh dilaksanakan pada tahun 2020 tampaknya mendorong terjadi-
nya ekspor biji nikel ilegal. Pada tahun 2014-2021 general costum administration of china yang di rekam oleh ITC mencatat adanya impor bijih besi dari Indonesia yang terus terjadi dengan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya (International Trade Center, 2022).

## Analisis
Berdasarkan  pembahasan  empiris  tersebut  memperlihatkan  bahwa  pertumbuhan  pertam- bangan nikel di Sulawesi Tengah telah mendorong para elit mulai dari pusat, provinsi, kabupaten hingga desa terlibat dalam aktivitas bisnis pertambangan. Para elite ini bertindak sebagai pemilik saham, kontraktor tambang, perantara maupun pelindung aktivitas penambangan, dimana feno- mena ini tepat diistilahkan sebagai elite capture .  Penangkapan elit dalam aktivitas bisnis pertam- bangan di Sulawesi Tengah ini setidaknya dilatarbelakangi oleh berbagai hal. Pertama, ketertu- tupan  informasi  pemerintah  dalam  pengelolaan  pertambangan,  menyebabkan  sulitnya  publik untuk mengontrol aktivitas pertambangan yang menyalahi regulasi dan melibatkan elite, khusus- nya elit politik dan pemerintah. Kedua, minimnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan  tentang  pengelolaan  tambang.  Ini  selain  disebabkan  oleh  ketertutupan  informasi publik, dan lemahnya pemahaman masyarakat, juga dikarenakan masih terpeliharanya budaya politik patrimonialisme dalam masyarakat Sulawesi Tengah.
Ketiga,  kohesivitas  kelompok  kepentingan.  Keragaman  organisasi  sosial  seperti  kelompok etnis, partai politik, organisasi keagamaan dan organisasi massa di Sulawesi Tengah, tidak mampu menjalankan fungsi kontrol yang efektif. Ini dikarenakan organisasi tersebut telah dikooptasi oleh para elite dengan menempatkan atau memposisikan mereka sebagai ketua, pembina dan support- ing pendanaan,  sehingga  daya  kritis  kelompok  kepentingan  ini  mengalami  kelumpuhan.  Pada situasi  tertentu,  kelompok  kepentingan  lebih  mudah  membaur  ketika  diperhadapkan  dengan ancaman. Keempat, pembiayaan politik yang tinggi mendorong para elit politik untuk melakukan investasi di sektor pertambangan nikel. Kegiatan mengeruk tanah yang mengadung nikel lebih gampang  dilakukan  dan  mendapatkan  hasil  dalam  waktu  cepat,  daripada  menjadi  kontraktor proyek pemerintah. Bagi politisi yang tidak memiliki  kekuatan finansial  pembiayan kampanye mereka berasal dari sokongan para pengusaha tambang (Zuada dkk., 2021). Kelima, keterbatasan informasi dan sikap permisif masyarakat terhadap politik uang mendorong pemilih menentukan pilihan secara transaksional. Pada situasi ini penangkapan elit lebih mudah masuk dengan hanya memberikan uang kepada pemilih.
Para  elite  dalam  melakukan  penangkapan  sektor  pertambangan  memiliki  berbagai  modus operandi  yaitu  melakukan  jual  beli  dan  sewa  lahan,  mengajukan legal  opinion (LO),  jual  beli dokumen, rent extraction , shadow benefical ownership dan illegal mining . Pada beberapa modus tersebut, cara penangkapan elite diwujudkan melalui suap, meski hal itu bukan satu-satunya jalan yang ditempuh oleh mereka. Elite capture dilakukan pula dengan cara intimidasi melalui penge- rahan aparat keamanan negara, pemerasan dan tindakan kriminalisasi. Selain itu, model kerja sama  bisnis  antara  pengusaha  lokal-nasional,  pengusaha  pribumi-asing,  pengusaha-aktivis, politisi-pengusaha merupakan cara lain yang dilakukan oleh para elite dalam melakukan capture sumber daya alam. Hal ini menujukkan bahwa elite capture tidak hanya diwujudkan melalui suap (korupsi),  namun  juga  melalui  cara  intimidasi  dan  kerja  sama  bisnis.  Peneliti  ekonomi-politik Sulawesi Tengah, Arianto Sangadji menyembut hal ini sebagai Ali-Baba yang dituangkan dalam catatan perjalanan penelitiannya “Ketemu pelaku industri, pemilik smelter. Umumnya Ali -Baba, mirip  zaman  Benteng  dulu.  Si  Ali  pribumi,  kayak  kacung,  operator  modal  si  Baba  yang  asing. Ketemu  juga  birokrat. Tipenya  Baba-Ali, seperti  di  Demokrasi Terpimpin  tempo  hari. Si  Baba, pemodal.  Dia  keruk  untung  dari  kongkalikong  dengan  si  Ali  yang  punya  kedudukan.  Si  Ali sekarang bisa macam- macam: birokrat, politisi, dan tukang cetak LO”. Aktivitas pertambangan nikel di Sulawesi Tengah berdampak positif pada pertumbuhan eko- nomi, investasi dan peningkatan ekspor, namun kehadiran elite capture menyebabkan dampak negatif  yaitu  masih  rendahnya  pendapatan  asli  daerah,  tingkat  kemiskinan  dan  ketimpangan. Dengan demikian, dapat dikatakan nikel memberikan keuntungan bagi elit (sekelompok orang), namun tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan daerah, ini tampak dari capaian rasio gini yang tidak mengalami perubahan signifikan meski PDRB terus meningkat. Dari sisi pendapatan daerah, kelimpahan nikel tidak memberikan dampak yang begitu signifikan bagi
peningkatan PAD, meski produktivitas nikel dan olahannya terus meningkat. Ini membenarkan temuan para peneliti sebelumnya tentang fenomena resources curse , dimana kelimpahan sumber daya tidak mendatangkan keberkahan, sebaliknya keberlimpahan sumber daya alam mendorong para politisi untuk terlibat dalam perilaku rente, dan masyarat menjadikan semakin terpinggirkan dan  miskin.  Perilaku  korup  dalam  aktivitas  pertambangan  nikel  ini  menyebabkan  kerugian ekonomi negara.

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: (1). Relasi aktor dalam bisnis pertambangan nikel di Sulawesi Tengah berasal dari latar belakang beragam. Jaringan relasi antar aktor teridentifikasi dalam lima bentuk/pola, yaitu jaringan bisnis, jaringan keluarga, jaringan partai, jaringan peme- rintah dan jaringan organisasi massa (sosial dan agama); (2). Modus operandi antar aktor dan elit untuk memperoleh  konsesi tambang nikel di Sulawesi Tengah yaitu jual beli dan sewa lahan/ tanah, pengajuan legal opinion , jual beli dokumen, rent extraction , shadow benefical ownership dan penambangan ilegal. (3). Hasil perhitungan potensi kerugian dari selisih perhitungan produksi nikel sejak tahun 2011-2021 dan selisih ekspor nikel dari Indonesia ke Cina sejak tahun 2014- 2021, diperkiran mencapai kurang lebih 100 milyar US$ atau setara dengan 155 triliun rupiah. Berangkat dari hal itu, penelitian ini memberikan rekomendasi ilmiah dan praktis. Secara ilmiah, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengamati modus korupsi sektor pertambang- an nikel di salah satu daerah (Sulawesi Tengah), ke depan perlu pula mengkaji modus korupsi yang  terjadi  di  daerah  lain  yang  sedang  mengalami  pertumbuhan  pertambangan.  Selanjutnya, secara praktis, penelitian ini merekomendasikan. Pertama , perlunya penyelidikan lebih menda- lam atas temuan potensi kerugian Negara di sektor hulu, dan melakukan penegakan hukum secara tegas. Kedua , penambahan personil aparatur pengawas dan perlunya membangun sistem meka- nisme pengawasan yang transparan, terintegrasi dan responsive. Ketiga , mendorong transparansi perusahaan  pemegang  IUP  dan  smelter  baik  menyangkut  aktivitas  penjualan,  proses  penam- bangan dan perlunya pemasangan papan informasi perusahaan guna memudahkan identifikasi pengawasan  dan  tindakan  pencegahan  pencurian/penyerobotan  lahan  sesama  perusahaan tambang. Keempat , perlunya meningkatkan kegiatan pengawasan aktivitas pelayaran lalu lintas kapal pemuat ore nikel.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih kepada bapak Ir. Tumiran M.Eng., Ph.D, bapak Laode M. Syarif, Ph.D, Prof. Antonius Nanang Tyasbudi P., M.Sc, Bapak Dian Patria dan mas Taufik, Ph.D, karena  masukan dan tanggapan  bapak-bapak  artikel  ini  bisa  kami  terbitkan.  Rasa  terimakasih  pula  kepada  Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mendanai kegiatan proyek penelitian ini, serta teman-teman dari  Universitas  Muhamadiyah  Surabaya  atas  keramahanya  memfasilitasi  kami  peneliti  dalam kegiatan review bersama penelitian ini.

## Referensi
Adusei-Asante, K., & Hancock, P. (2016). Does deference enable elite capture? Evidence from a World Bank community-based project in Ghana. Rangsit Journal Of Social Sciences And Humanities , 3 (1), 49.
Amijaya, M., Zuada, L. H., Samad, M. A., & Hairi, M. A. (2022). Governance mining licensing in Central Sulawesi post mining law reform and law job creation. Indonesian Journal of Social and Environmental Issues (IJSEI) , 3 (2), 112 – 121. https://doi.org/10.47540/ijsei.v3i2.414 Arif, I. (2018). Nikel Indonesia . Gramedia Pustaka Utama. Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik perdagangan luar negeri provinsi Sulawesi Tengah 2020 . Badan Pusat Statistika. (2022). Provinsi Sulawesi Tengah dalam angka 2022.
Bardhan, P., & Mookherjee, D. (2000). Capture and governance at local and national levels. American Economic Review , 90 (2), 135 – 139. https://doi.org/10.1257/aer.90.2.135
Caripis, L. (2017). Combatting corruption in mining approvals: Assessing the risks in 18 resource- rich countries . Transparency International. Center, N. M. I. (2022). Nickel statistics and information. Usgs.Gov.
Chatterjee, S., & Pal, D. (2021). Is there political elite capture in access to energy sources? Evidence from Indian households. World Development , 140 , 105288. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105288 Dirhantoro, T. (2022). Kronologi TNI AL tangkap 2 kapal muatan nikel di Morowali Sulteng, berawal dari laporan intelijen . Kompas.Tv.
Dong, B., Zhang, Y., & Song, H. (2019). Corruption as a natural resource curse: Evidence from the Chinese coal mining. China Economic Review , 57 , 101314. https://doi.org/10.1016/j.chieco.2019.101314
Dougherty, M. L. (2015). By the gun or by the bribe: firm size, environmental governance and corruption among mining companies in Guatemala. Chr. Michelsen Institute, U4 Issue Paper , 17 .
Dupuy, K. E. (2017). Corruption and elite capture of mining community development funds in Ghana and Sierra Leone. In Corruption, Natural Resources and Development . Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781785361203.00012 Dutta, D. (2009). Elite capture and corruption: concepts and definitions. National Council of Applied Economic Research , 4 . Hermawan, E. (2022). Tentang tambang nikel . Tempo.Co. IDX Channel. (2022). TNI AL tangkap 3 kapal tongkang nikel tanpa dokumen . https://www.youtube.com/watch?v=xGmTcSlxMOE International Trade Center. (2022). Trade statistics|ITC . ITC. https://intracen.org/resources/trade-statistics Julzarika, A. (2017). Deteksi potensi mineral nikel dengan data penginderaan jauh .
Kadir, A., Suaib, E., & Zuada, L. H. (2020). Mining in Southeast Sulawesi and Central Sulawesi: shadow economy and environmental damage regional autonomy era in Indonesia.
Proceedings of the International Conference on Social Studies and Environmental Issues (ICOSSEI 2019) . https://doi.org/10.2991/assehr.k.200214.004
Laffont, J.-J., & Tirole, J. (1991). The politics of government decision-making: A theory of regulatory capture. The Quarterly Journal of Economics , 106 (4), 1089 – 1127. https://doi.org/10.2307/2937958 Lalisang, A., & Candra, D. S. (2020). Indonesia’s global maritime fulcrum & China’s belt and road initiative. Friedrich-Ebert-Stiftung. Retrieved February , 13 , 2021.
Mitra, A., & Pal, S. (2022). Ethnic diversity, social norms and elite capture: theory and evidence from Indonesia. Economica , 89 (356), 947 – 996. https://doi.org/10.1111/ecca.12423 Mrema, J. P. (2017). Forest resources and local elite capture: revisiting a community-based forest management ‘success case’ in Tanzania. In Corruption, Natural Resources and Development . Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781785361203.00018 N. (2022). Wartawan lokal di Kabupaten Morowali . NA. (2022). Keluarga pengusaha pemilik lahan tambang .
Persha, L., & Andersson, K. (2014). Elite capture risk and mitigation in decentralized forest governance regimes. Global Environmental Change , 24 , 265 – 276. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.12.005
Petermann, A., Guzmán, J. I., & Tilton, J. E. (2007). Mining and corruption. Resources Policy , 32 (3),
91 – 103. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2007.08.003
Qodri, M. (2022). 5 Perusahaan tambang dipolisikan soal pemalsuan tanda tangan bupati Morowali . Detik.Com.
R. (2022). Tokoh pemuda/pengurus Partai Kabupaten Morowali .
Radar Sulteng. (2022). KRSM minta mafia tambang di Siumbatu dan WIUP Blok Bahodopi Utara ditangkap . Radarsulteng.Id. https://radarsulteng.id/krsm-minta-mafia-tambang-di- siumbatu-dan-wiup-blok-bahodopi-utara-ditangkap/
Rahman, F., Baidhowi, A., & Sembiring, R. A. (2018). Pola jaringan korupsi di tingkat pemerintah desa (Studi kasus korupsi DD dan ADD tahun 2014-2015 di Jawa Timur). Integritas: Jurnal Antikorupsi , 4 (1), 28. https://doi.org/10.32697/integritas.v4i1.198 Rajasekhar, D., Babu, M. D., & Manjula, R. (2018). Decentralised governance, development programmes and elite capture . Springer.
Ross, M. L. (2001). Timber booms and institutional breakdown in Southeast Asia . Cambridge University Press.
Rushdi, M., Sutomo, A., Ginting, P., Risdianto, & Anwar, M. (2020). Rangkaian pasok nikel baterai dari Indonesia dan persoalan sosial ekologi.
Saito-Jensen, M., Nathan, I., & Treue, T. (2010). Beyond elite capture? Community-based natural resource management and power in Mohammed Nagar village, Andhra Pradesh, India. Environmental Conservation , 37 (3), 327 – 335. https://doi.org/10.1017/S0376892910000664
Søreide, T., & Williams, A. (2013). Corruption, grabbing and development: Real world challenges . Edward Elgar Publishing.
Warburton, J. (2013). Corruption as a social process: from dyads to networks In: Corruption and anti-corruption, 221 – 237 . ANU Press.
Wasserman, S., & Faust, K. (1994). Social network analysis: Methods and applications .
Zuada, L. H., Tawil, Y. P., & Kafrawi, M. (2021). The role of oligarchy in local elections funding.
Asia-Pacific Journal of Elections and Democracy , 1 (02), 22 – 45. https://doi.org/10.54490/apjed.v1i02.17