## PAMPAS: Journal Of Criminal Law

## Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika
Dewi Utari, Nys. Arfa Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: dewiuntari1308@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk membahas dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku  penyalahguna  narkotika.  Tipe penelitian  adalah  yuridis  empiris.  Berdasarkan  penelitian,  ditemukan bahwa  tindakan  terdakwa  telah  memenuhi  unsur-unsur  dari  syarat pemidanaan atau telah memenuhi ketentuan penerapan sanksi terhadap tindak  pidana  penyalahguna  Narkotika  Golongan  I  jenis  shabu-shabu. Dalam Putusan yang di teliti, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8  (delapan)  bulan.  Seharusnya  Hakim  tidak  hanya  mempertimbangkan fakta yuridis, fakta persidangan dan fakta sosiologis para terdakwa tetapi juga  peranan  para  terdakwa  dalam  tindak  pidana  karena  tindak  pidana dilakukan lebih dari 1 orang. Hakim seharusnya menjatuhkan pidana yang lebih  berat  terhadap  Rida  Susana  dan  Jasrul  Harja  dibanding  Syahrul Yanto karena yang memulai perbuatan pidana ini adalah Rida Susana dan Jasrul  Harja  sebagai  seorang  anggota  Polri.  Oleh  karena  itu  dalam menjatuhkan  beratnya  pidana  terhadap  para  terdakwa,  hakim diharapkan  untuk  lebih  mempertimbangkan  peranan  terdakwa  dalam tindak  pidana  agar  menimbulkan  efek  jera  dan  rasa  keadilan  baik  bagi para terdakwa dan masyarakat.
Kata Kunci: Pelaku; penyalahguna; tindak pidana narkotika.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 13 December 2020 Accepted: 03 February 2020 Publish: 07 February 2020
KEYWORDS: Offender; abuser; narcotic offender

## ABSTRAK
This article aims to discuss the basis for the judges’ consideration in  imposing  sanction  against  narcotics  offender.  The  type  of research  is  empirical  juridical.  It  is  found  that  the  actions  of  the defendant  had  fulfilled  the  provisions  for  the  application  of sanctions  against  the  abuse  of  Narcotics  Group  I.  In  the  verdict examined,  the  judge  sentenced  him  imprisonment  for  8  (eight) months.  Judges  should  not  only  consider  the  juridical  facts,  the facts  of  the trial  and  the  sociological  facts of  the  defendants but also the role of the defendants in the criminal act as the crime was committed  by  more  than  1  person.  Judges  should  have  imposed more severe penalties on Rida Susana and Jasrul Harja compared to  Syahrul  Yanto,  as  those  who  started  the  crime  were  Rida Susana and Jasrul Harja while in the same time served as member of  the  National  Police.  Therefore,  in  sentencing  the  sanction against the defendants, the judges are expected to better consider the  role  of  the  defendants  in  the  crime  in  order  to  create  a deterrent effect and sense of justice both for the defendants and the public.

## A. Pendahuluan
Narkotika  merupakan  obat  atau  bahan  yang  bermanfaat  di  bidang  pengobatan, pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan,  namun  disisi  lain  dapat menimbulkan  ketergantungan  yang  sangat  merugikan  apabila  dipergunakan  tanpa
adanya  pengendalian  sehingga  menjadi  suatu  tindak  pidana  yaitu  tindak  pidana penyalah  guna  narkotika.  Narkotika  adalah  zat  yang  dapat  menimbulkan  pengaruh- pengaruh  tertentu  bagi  orang-orang  yang  menggunakannya,  yaitu  dengan  cara memasukkan ke dalam tubuh. 1 Secara yuridis penggunaan narkotika hanya digunakan untuk  tujuan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  pelayanan  kesehatan,  namun dalam  kenyataan  pemakaiannya  sering  disalahgunakan.  Penggunaan  narkotika sudah dijadikan sebagai objek bisnis dan berdampak pula pada kegiatan merusak mental baik fisik maupun psikis generasi muda. 2
Tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika termasuk ke dalam  tindak  pidana  khusus,  karena  tindak  pidana  narkotika  tidak  menggunakan KUHPidana  sebagai  dasar  pengaturan  melainkan  menggunakan  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Dalam  Pasal  1  angka  15  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa: Penyalah Guna adalah orang  yang  menggunakan  narkotika  tanpa  hak  atau  melawan  hukum.  Penyalahguna narkotika  adalah  penggunaan  narkotika  yang  dilakukan    tidak  untuk  maksud pengobatan,  tetapi  karena  ingin  menikmati  pengaruhnya  dalam  jumlah  berlebih. 3 Di satu  sisi  memandang  penyalahguna/pemakai  narkotika  sebagai  pelaku  tindak pidana diancam  dengan  pidana  penjara  tapi  disisi  lain  dalam  pasal  yang  lain  menentukan bahwa hakim dapat memerintahkan pada pecandu untuk direhabilitasi dan diberikan pengobatan.  Kontradiksi  norma  ini  akan  membawa  dampak  ketidakpastian  dalam penegakan hukumnya khususnya pada penegakan hukum bagi penyalahguna narkotika maupun pecandu. 4
Masalah  narkotika  saat  ini  telah  merasuki  semua  elemen  bangsa,  mulai  dari kalangan  anak-anak  hingga  orang  dewasa,  dari  kalangan  bawah  sampai  kalangan pejabat,  bahkan  kalangan  politisi  dan  penegak  hukum  juga  tidak  steril  dari penyalahguna  narkotika,  sehingga  upaya  pemberantasannya  tidak  cukup  hanya ditangani  oleh  pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum  saja  melainkan  perlu melibatkan  seluruh  masyarakat  untuk  berperan  dalam  pencegahan  dan pemberantasan terhadap penyalahguna dan peredaran narkotika.
Permasalahan  penyalahgunaan  narkotika  merupakan  permasalahan  serius. Permasalahan  ini  tidak  hanya  menjadi  masalah    nasional  dan  beberapa  negara  saja, akan  tetapi  permasalahan  penyalahgunaan  narkotika  sudah  menjadi  permasalahan dunia.  Banyak  kasus  yang  menunjukkan  akibat  dari  permasalahan  tersebut  telah banyak menyebabkan kerugian, baik materi maupun non materi. Terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang lebih besar bagi  kehidupan  dan  nilai-nilai  budaya  bangsa  yang  pada  akhirnya  akan  dapat melemahkan ketahanan nasional. 5
1 Moh.  Taufik  Makarao,  Suhasril,  dan  Moh.  Zakky, Tindak  Pidana  Narkotika (Bogor:  Ghalia Indonesia, 2005), hlm.16.
2 Siswanto  Sunarso, Penegakan  Hukum  Psikotropika  Dalam  Kajian  Sosiologi  Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 6.
3 Soedjono Dirdjosisworo, hukum Narkotika Indonesia, (Bandung: Citra Aditya, 1990), hlm. 3.
4 Hafrida,  “ Analisis  Putusan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jambi  Terhadap  Pengguna/Pemakai Narkotika Dalam Prespektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Jambi”, (Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Volume 16 No. 1, Januari-Juni 2014), hlm. 66.
5 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 40.
Tindak kejahatan narkotika saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah  terang-terangan  yang  dilakukan  oleh  para  pemakai  dan  pengedar  dalam menjalankan  operasi  barang  berbahaya  tersebut.  Dari  fakta  yang  dapat  disaksikan bahwa hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun media elektronik, ternyata barang haram tersebut merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi  remaja  yang  sangat  diharapkan  menjadi  generasi  penerus  bangsa  dalam membangun  Negara  dimasa  mendatang.  Masyarakat  sudah  sangat  resah  terutama keluarga para korban. 6 Kejahatan narkotika ( the drug trafficking industry ), merupakan bagian  dari  kelompok  kegaiatan  organisasi-organisasi  kejahatan  transnasional ( activities of transnational criminal organizations ) disamping jenis kejahatan lainnya. Dalam usaha untuk menanggulangi masalah kejahatan narkotika dan peredaran gelap  narkotika,  pemerintah  telah  meratifikasi  Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang  pemberantasan  peredaran  gelap  narkotika  dan  psikotropika  tahun  1988 ( convention  against  Illicit  Traffic  in  Narcotic  Drugs  and  Psychotropic  Subtances  1988 ) dan Konvensi Psikotropika tahun 1971 ( Convention on PsychotROPic Substances 1971 ) dengan  mengeluarkan  undang-undang  Nomor  7  Tahun  1997  tentang  Pengesahan Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Tentang  Pemberantasan  Peredaran  Gelap Narkotika  dan  Psikotropika  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1996  tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika. Kemudian tahun 1997 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1997  Tentang  Psikotropika  dan  Undang-undang nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sebagai pengganti undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika. Kedua undang-undang tersebut (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997)  pada  pokoknya  mengatur  psikotropika  dan  narkotika  hanya  digunakan  untuk kepentingan  pelayanan  kesehatan  dan  ilmu  pengetahuan.  Namun  dalam perkembangannya ketentuan mengenai tindak pidana narkotika telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Penyalahgunaan  narkotika  perlu  dilakukan  upaya  pencegahan  dan  mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut, yang tidak terlepas dari peranan hakim  sabagai  salah  satu  aparat  penegak  hukum  yang  tugasnya  mengadili  tersangka atau terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan  yang  bijak  agar  keputusan  tersebut  berdasarkan  pada  asas  keadilan. Hakim  memiliki  kebebasan  untuk  menentukan  jenis  pidana  dan  tinggi  rendahnya pidana,  hakim  mempunyai  kebebasan  untuk  bergerak  pada  batas  minimum  dan maksimum sanksi pidana yang di atur di dalam undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana.
Pemidanaan  terhadap  pelaku  penyalahguna  narkotika  bertujuan  untuk  dapat memberikan efek penjeraan dan bermanfaat bagi para pelaku penyalahguna narkotika. David  Fogel,  menyebutkan:  “tujuan  pemidanaan  untuk  mengimplementasikan  hukum pidana  yang  didasarkan  atas  keyakinan  bahwa  orang-orang  bertindak  sebagai  akibat dari kehendak bebasnya dan harus dianggap sebagai manusia yang bertanggung jawab, berkemauan  dan  bercita-cita”.  Jan  Remmelink  mengatakan:  pemidanaan  berupaya
6 Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, Tindak Pidana Narkotika , hlm.1.
untuk  merealisasikan  hukum  pidana  materil  dalam  proses  peradilan  yang  berarti pemidanaan identiknya dengan hukum acara pidana (hukum pidana formil). 7
Tindak pidana narkotika agar tidak terus berkembang dan pelakunya jera untuk mengulangi  perbuatannya  maka  perlu  dilaksanakan  ketentuan  hukum  pidana  yang sebenar-benarnya  dengan  melarang  tindak  pidana  narkotika  dan  diterapkannya pidana atas para pelakunya. Penerapan pidana yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari etika tentang hukuman legal, yaitu:
1. Hak moral untuk menghukum seseorang didasarkan semata-mata atau kenyataan bahwa ia telah terbukti melakukan suatu kesalahan atau kejahatan.
2. Kewajban  moral  untuk  menghukum  pun  secara  eksklusif  kokoh  di  atas  landasan yang sama.
3. Demi keadilan retributive maka hukuman harus seimbang dengan bobot kesalahan yang telah dilakukan.
4. Dasar moral pemberian hukuman ialah hukuman merupakan pemutihan terhadap kesalahan dan reformasi terhadap hukum yang dilawan, hukuman merupakan pola “hak” dari pelaku kejahatan.
5. Konsekuensi hukuman sebagai pencegahan agar di masa yang akan dating kejahtan terhukum tidak akan terulang lagi.
6. Hukuman itu memebrikan kepuasan baik kepada si korban maupun kepada orang lain. 8
Penerapan pidana yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana narkotika akan mengacu  pada  stelsel  sanksi.  Stelsel  sanksi  adalah  bagian  dari  permasalahan pidana  yang  merupakan  salah  satu  dari  tiga  permasalahan  pokok  dalam membicarakan hukum pidana. Muladi dan Achmad Ali mengemukakan: Sebagai hal yang sentral karena sanksi tersebut menggambarkan nilai-nilai social budaya bangsa  dan  seringkali  tidak  lepas  pula  dari  format  politik  bangsa  yang bersangkutan.  Sanksi  harus  dipandang  sebagai  salah  satu  unsur  yang  esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaedah. Hampir semua jenis yang berpandangan dogmatik,  memandang  hukum  sebagai  kaedah  bersanksi  yang  didukung  oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakat. 9
Agar tindak pidana narkotika tidak terus berkembang dan pelakunya jera untuk mengulangi  perbuatannya  maka  perlu  dilaksanakan  ketentuan  hukum  pidana dengan  melarang  tindak  pidana  narkotika  tersebut  dan  memidana  para pelakunya.
Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum  sanksi  pidana  yang  diatur  dalam  undang-undang  utnuk  tiap-tiap tindak  pidana.  Hal  ini  berarti  bahwa    masalah  pemidanaan  sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim. 10
Pedoman pemberian  pidana  akan  memudahkan  bagi  hakim  dalam  menetapkan pemidanaannya,  setelah  terbukti  bahwa  tertuduh  telah  melakukan  perbuatan yang  dituduhkan  kepadanya.  Dalam  daftar  tersebut  dimuat  hal-hal  bersifat subjektif  yang  menyangkut  hal-hal  yang  di  luar  pembuat.  Dengan memperhatikan  butir-butir  tersebut  diharapkan  penjatuhan  pidana  atau
7 Devi  Iryanthy  H, et  al., Disparitas Pemidanaan  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika, (USU Law Journal, Vol.3.No.1, terakhir diakses 2 Desember 2018.
8 Yong Ohoitimur, Teori Etika Tentang Hukuman Legal, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 17.
9 Salahudin, Sistem Sanksi Dalam hukum Pidana, (Jakarta: Pradya Paramitha, 1991), hlm. 2-3.
10 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 78.
pemidanaan lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu. 11
Putusan hakim yang baik, mumpuni dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan ( the way test ) berupa:
1. Benarkah putusan ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan ini?
3. Adilkah bagi pihak-pihak terkait dalam putusan ini?
4. Bermanfaatkah putusan ku ini?. 12
Salah  satu  kasus  tindak  pidana  narkotika  yang  menarik  untuk  dikaji  dalam artikel  ini  adalah  kasus  tindak  pidana  narkotika  dalam  Putusan  Nomor 126/PID.SUS/2016/PN  MRT  dimana  pelaku  bernama  Jasrul  Harja  yang  merupakan anggota  Polri  bersama-sama  dengan  Rida  Susana  dan  Syahrul  Yanto  yang  memakai narkotika  jenis  sabu,  yang  mana  pada  saat  terjadinya  penangkapan  terdapat  barang bukti  berupa  1  (satu)  plastik  bening,  berisi  kristal  putih  seberat  0,2314g  (bruto), 0,0504g  (netto).  Ketiga  terdakwa  didakwakan  Pasal  127  Ayat  (1)  huruf  a  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1)  ke  1  KUHPidana  dengan  tuntutan  pidana  penjara  selama  1  tahun  dan  hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan.
Pasal  127  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika
(1) Setiap Penyalah Guna:
a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika Golongan II bagi dirI sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara pling lama 1 (satu) tahun.
(2) Dalam  memutus  perkara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  hakim  wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
(3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Dari  kasus  tersebut,  tindak  pidana  narkotika  dilakukan  bersama-sama.  Dimana terdapat 3 orang pelaku yang dijatuhi pidana yang sama padahal dari masing-masing peserta  mempunyai  kualitas  kesalahan  yang  berbeda.  Banyak  tindak  pidana  yang memang  dengan  sendirinya  tidak  dapat  dilakukan  oleh  seseorang,  melainkan  harus dilakukan oleh banyak orang, minimal lebih dari seorang. Orang yang dengan sengaja turut  berbuat  atau  turut  mengerjakan  terjadinya  sesuatu  disebut medepleger .  Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. 13
Oleh  karena  itu  dalam  artikel  ini  akan  diangkat  permasalahan  tentang pemidanaan  terhadap  penyalah  guna  narkotika,  dimana  dalam  kasus  ini  dalam  satu tindak pidana penyalahguna narkotika dilakukan oleh beberapa orang.
11 Muladi dan Barda Nawawi Araief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni,
2010), hlm. 67.
12 Lilik Mulyadi. Kekuasaan Kehakiman (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 136.
13 Erdianto Effendi, hukum Pidana Indonesia (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011),  hlm. 178.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative  yaitu  dimana penelitian ini  berangkat  adanya  analisis  putusan  nomor  86/Pid.Sus/2018/PN.Snt  dan    putusan nomor  106/Pid.Sus/2018/PN.Snt  tentang  tindak  pidana  narkotika.  Menggunakan bahan  hukum  primer  berupa  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika.

## C. Pembahasan
Salah  satu  kasus  narkotika  yang  akan  dikaji  dalam  artikel  ini  adalah  putusan nomor  126/Pid.Sus/2016/PN.Mrt  yang  sebagian  besar  kronologisnya  adalah  sebagai berikut:
Pada  hari  jum’at  tanggal  17  Juni  2016  sekitar  pukul  23.30  Wib  dating  petugas Kepolisian  Satuan  Narkoba  Polres  Tebo  yatiu  saksi  Yul  Fitri  Yadi,  saksi  Tendri,  saksi Rio Waldi, saksi Faris A Hakim, saksi Hendra Mandala Poki saksi Ilham Ramadan yang mendapat informasi bahwa di rumah Bambang Murdiono ada orang pesta sabu-sabu, kemudian saksi Yul Fitri Yadi, saksi Tendri, saksi Rio Waldi, saksi Faris A Hakim, saksi Hendra Mandala Poki saksi Ilham Ramadan yang dipimpin Wakapolres Tebo dan Kasat narkoba  Polres  Tebo,  melakukan  penangkapan  terhadap  terdakwa  I  Rida  Susana, terdakwa II Jasrul Harja, terdakwa III Syahrul Yanto, bersama saksi Bambang Mudiono, saksi  Zainal  Ambia  dan  Muhammad  Hendra  Siagian  dan  melakukan  penggeledahan dirumah saksi Bambang Murdiono, dimana saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu)  paket  narkotika  jenis  sabu-sabu,  2  (dua)  buah  sendok,  2  (dua)  buah  pipet,  3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus  plastic  klip  bekas,  yang  berada  di  dalam  dompet  hello  kitty  dilantai  ruang tamu, 2 (dua) buah sendok pipet, 8 (delapan) buah pipet, 3 (tiga) buah pirek kaca di dalam dompet motif bunga digudang, 2 (dua) buah pirek kaca di atas lemari dkamar, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam milik Zainal Ambia, 1 (satu) unit Hp Nokia type 105, 1 (satu) unit Hp Oppo R1001 warna hitam putih diruang tamu, 1 (satu) buah pirek  kaca  yang  masih  terpasang  pada  bong/alat  hisap  sabu  di  gudang  rumah, kemudian terdakwa I Rida Susana, terdakwa II Jasrul Harja, terdakwa III Syahrul Yanto bersama saksi Bambang Murdiono, saksi zainal Ambia, dan saksi Muhammad Hendra Siagian, beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo untuk diminta keterangan lebih lanjut.  Bahwa  berdasarkan  keterangan  pengujian  Nomor.  PM.  01.05.891.06.161693 tanggal 22 juni 2016 yang ditanda tangani Manajer Teknis dra. Lenggo Vivirianty, Apt., menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening, berisi Kristal putih seberat 0,2314g  (bruto),  0,0504g  (netto)  yang  disita  dari  terdakwa  dengan  hasil  kesimpulan contoh  yang  diterima  di  lab  mengandung  Methamphetamin  (bukan  tanaman)  yang termasuk  narkotika  golongan  I  pada  lampiran  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  Atas  perbuatan  para  terdakwa  tersebut sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  127  Ayat  (1)  huruf  a  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Atas perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan tersebut maka Jaksa Penuntu  Umum  Kejaksaan  Negeri  Tebo  mengajukan  tuntutan  kepada  Pengadilan Negeri Tebo berupa:
1. Menyatakan terdakwa I Rida Susana Als Rida binti Iryanto, terdakwa II Jasrul Harja Als Jasrul bin Asril, terdakwa III Syahrul Yanto Als Kulup bin Sardi, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, melakukan atau turut serta melakukan  secara  melawan  hukum  penyalah  guna  Narkotika  Golongan  I  bagi  diri sendiri, sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  pada  Pasal  127  Ayat(1)  huruf  a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  I  Rida  Susana  Als  Rida  binti  Iryanto, terdakwa II Jasrul Harja Als Jasrul bin Asril, terdakwa III Syahrul Yanto Als Kulup bin  Sardi  dengan  pidana  penjara  masing-masing  selama  1  (satu)  tahun  penjara dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) bungkus plastic klip bekas
- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) buah dompet warna emas
- 7 (tujuh) buah pirek kaca
- 4 (empat) buah sendok pipet
- 10 (sepuluh) buah pipet
- 3 (tiga) buah korek api
- 3 (tiga) buah jarum kompor
- 1 (satu) buah dompet hello kitty
- 1 (satu) buah dompet motof bunga Dirampas untuk dimusnahkan:
- 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam
- 1 (satu) unit Hp Oppo type R001 warna hitam putih. Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
Putusan Pengadilan
Dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntu Umum Kejaksaan Negeri Tebo,  maka berlandaskan  fakta  hukum,  fakta  persidangan  dan  fakta  sosiologis  pelaku  tindak pidana,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tebo  yang  memimpin  siding  perkaranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa I Rida Susana als Rida binti Iryanto, terdakwa II Jasrul Jasrul Harja Als Jasrul bin Asril, terdakwa III Syahrul Yanto Als Kulup bin Sardi, terbukti secara  sah  menurut  hukum  bersalah  melakukan  tindak  pidana, melakukan  atau turut serta melakukan secara melawan hukum penyalah guna Narkotika Golongan I bagi  diri  sendiri sebagaimana  diatur  dan diancam  pidana  pada  Pasal  127  Ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  I  Rida  Susana  als  Rida  binti  Iryanto, terdakwa II Jasrul Jasrul Harja Als Jasrul bin Asril, terdakwa III Syahrul Yanto Als Kulup  bin  Sardi  dengan  pidana  penjara  masing-masing  selama  8  (delapan)  bulan penjara  dengan  ketentuan  selama  terdakwa  dalam  tahanan  akan  dikurangi
seluruhnya  dari  pidana  yang  dijatuhkan  kepadanya  dengan  perintah  terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti yang telah disebutkan di atas.
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
Melihat putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap para terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika dalam putusan nomor 126/Pid.sus/2016/PN Mrt yang dijerat dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang dilakukan oleh Rida Susana, Jasrul Harja dan Syahrul Yanto,  maka  dapat  diketahui    bahwa  dasar-dasar  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan putusan adalah antara lain:
1. Peraturan Perundang-undangan
Dalam hal para terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika dalam perkara ini  dijerat  dengan  ketentuan  ketentuan  Pasal  127  Ayat  (1)  huruf  a  Undang- undang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan hakim untuk perkara  ini  terhadap  terdakwa  sudah  tepat.  Tetapi  tidak  tepat  jika  hakim memberikan  berat  pidana  yang  sama  terhadap  para  terdakwa,  mengingat perkara  ini  merupakan  perbuatan  penyertaan  dalam  tindak  pidana  dimana para  terdakwa  memiliki  peranan  yang  berbeda-beda  dalam  tindak  pidana tersebut.
2. Keyakinan Hakim
Penjatuhan  pidana  merupakan  kewenangan  hakim,  hakim  mempunyai posisi istimewa dibandingkan dengan penegak hukum lainnya. Hakim dalam hal penjatuhan  pidana  ini  bukan  hanya  mempertimbangkan  berat  ringannya perbuatan  yang  dilakukan  oleh  para  terdakwa,  namun  juga  harus memperhatikan  pengaruh  tindak  pidana  tersebut  terhadap  masyarakat  serta manfaat  pidana  itu  sendiri  bagi  terpidana,  karena  hal  inilah  hakim  sebelum menjatuhkan  pidana  mempunyai  pertimbangan-pertimbangan  tertentu  dalam memutuskan  perkara.  Dalam  perkara  ini,  keyakinan  hakim  lahir  dan  timbul dengan  adanya  alat  bukti  seperti  keterangan  saksi  dan  keterangan  para terdakwa.  Keyakinan  itu  juga  lahir  dari  adanya  petunjuk  (barang  bukti)  yang dihadapkan  oleh  jaksa  penuntut  umum    seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya.
3. Peranan Para Terdakwa Sesuai Pasal 55 Ayat (1) membagi pelaku tindak pidana:
a. Yang melakukan Rida Susana yang menuangkan sabu-sabu kedalam bong/alat hisap.
b. Yang menyuruh melakukan Jasrul  Harja  menyuruh  Rida  Susana  untuk  menghisap  sabu-sabu  yang  telah dituang kedalam bong/alat hisap oleh Rida Susana.
c. Yang turut serta melakukan Syahrul yanto ikut menghisap sabu-sabu yang sudah terlebih dahulu dihisap oleh Rida Susana dan Jasrul Harja.
Dari  peranan  para  terdakwa  di  atas,  seharusnya  hakim  menjatuhkan  berat pidana  yang  berbeda  terhadap  para  terdakwa  karena  peranan  para  terdakwa berbeda. Seharusnya Rida Susana dijatuhi pidana lebih berat dibanding Jasrul Harja dan  Syahrul  Yanto  karena,  perbuatan  pidana  tersebut  tidak  akan  terjadi  jika  Rida
Susana  tidak  memulai  dengan  menyiapkan  bong/alat  hisap  yang  telah  diisi  sabu- sabu saat para terdakwa sedang bersama.
4. Pertimbangan Sosiologis
a. Keadaan  Memberatkan  dan  Keadaan  Meringankan  menurut  Putusan  Nomor 126/pid.sus/2016/PN Mrt
1.) Keadaan Memberatkan
Dalam  kasus  ini  keadaan  yang  memberatkan  adalah  perbuatan  para Terdakwa  tidak  mengindahkan  himbauan  Pemerintah  yang  sedang  gencar- gencarnya memberantas Penyalahgunaan Narkotika.
2.) Keadaan Meringankan
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa mengakui perbuatannya
- Para terdakwa menyesali perbuatannya
- Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki anak dan istri untuk dinafkahi.
Secara umum , factor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi:
a. Legal Aggravating Circumstances , yaitu factor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang terdiri dari;
- Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana. Sebagaimana pendapat Moeljatno, bahwa: keadaan tambahan yang memberatkan pidana merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana.
- Pemberat  pidana  yang  dirumuskan  dalam  peraturan  perundang- undangan.
Pemberat pidana diatur tersendiri diluar pasal-pasal pidana dan berlaku sebagaimana  ketentuan  umum,  contohnya  residiv  atau  pengulangan tindak pidana dalam arti khusus sebagaimana diatur di dalam Pasal 486, Pasal  487,  dan  Pasal  488  KUHP,  Pasal  52  KUHP,  bilamana  seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus  dari jabatannya,  atau pada  waktu melakukan perbuatan pidana memakai  kekuasaan,  kesempatan,  atau  sarana  yang  diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga.
b. Judicial  Aggravating  Circumstances ,  yaitu  keadaan-keadaan  memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan. 14
Keadaan  meringankan  dimana  terdakwa  masih  berusia  muda  dan  masih berstatus  sebagai  pelajar.  Hal  ini  dipertimbangkan  dengan  harapan  terdakwa masih  memiliki  kesempatan  yang  luas  untuk  memperbaiki  diri  dan  kembali berguna bagi masyarakat. 15
Pada  kasus  yang  dibahas  pada  artikel  ini,  keadaan  yang  memberatkan  adalah perbuatan  terdakwa  tidak  mengindahkan  himbauan  pemerintah  yang  sedang gencar-gencarnya  memberantas  penyalahgunaan  narkotika.  Keadaan  yang meringankan,  para terdakwa  bersikap  sopan  dipersidangan dan para terdakwa
14 Dwi  Hananta, Pertimbangan  Keadaan-Keadaan  Meringankan  dan  Memberatkan  Dalam Penjatuhan Pidana, Jurnal Hukum dan Peradilan, vol. 7 no. 1, Maret 2018, hlm. 92.
15 Dwi Hananta, Pertimbangan Keadaan-Keadaan, hlm. 99.
belum pernah dihukum, para terdakwa mengakui perbuatannya,  para terdakwa menyesali  perbuatannya  dan  para  terdakwa  adalah  adalah  tulang  punggung keluarga dan memiliki anak dan istri untuk dinafkahi.
Dalam putusan ini seharusnya hakim menambahkan keadaan yang memberatkan terhadap  terdakwa  Jasrul  Harja  dan  Rida  Susana,  dimana  Jasrul  Harja  sebagai anggota Polri karena:
- Terdakwa  sebagai  anggota  Polri  telah  mencoreng  nama  baik  lembaga kepolisian.
- Terdakwa  sebagai  anggota  Polri  seharusnya  memberi  teladan  yang  baik kepada masyarakat dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
- Terdakwa seharusnya turut serta dalam pembinaan hukum Nasional seperti memerangi narkotika.
- Terdakwa  seharusnya  menegakkan  hukum,  memberikan  perlindungan,  dan pelayanan yang baik terhadap masyarakat
Hakim juga harus mempertimbangkan profesi Jasrul Harja sebagai anggota Polri, seharusnya  Jasrul  Harja  juga  dikenakan  Pasal  52  KUHP.  Terlepas  dari  perbuatan tersebut  dilakukan  terdakwa  pada saat  jam  kerja  atau  tidak  karena  pada  hakekatnya setiap anggota Polri tetap terikat dalam sumpah jabtannya dimana pun dan kapan pun sesuai dengan  Pasal 2 huruf c Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan menampilkan jati diri bangsa yang terpuji dalam semua keadaaan seluruh waktu. Begitu juga terhadap Rida Susana yang seharusnya dijatuhi dengan pidana yang lebih berat karena yang memulai perbuatan pidana ini adalah Rida Susana.
Berdasarkan  analisis  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  seharusnya  hakim  tidak hanya  mempertimbangkan  keterangan  terdakwa  tetapi  juga  mempertimbangkan peranan para terdakwa dalam perkara ini karena sangat tidak adil jika para tedakwa dijatuhi dengan berat pidana yang sama. Hakim berorientasi dengan di dasarkan atas tujuan  yang  telah  digariskan  undang-undang  yang  bersangkutan.  Dalam  hal  ini, pertimbangan  hakim  tersebut  berkaitan  dengan  keadilan  itu  sendiri  dimana kedudukan  seorang  hakim  yang  memiliki  tugas  mengadili  dan  memutus  perkara haruslah benar-benar bias dipercaya, adil, dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus  sustu  perkara.  Pada  hakikatnya  pidana  yang  berupa  derita  memang sepatutnya  dijatuhkan  pada  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  yang  diatur menurut  undang-  undang.  Penjatuhan  pidana  itu  merupakan  konsekuensi  wajar  bagi pelaku tindak pidana.
Hakim  pengadilan  mengambil  suatu  keputusan  dalam  sidang  pengadilan harusnya mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:
1. Kesalahan  pelaku  tindak  pidana.  Hal  ini  merupakan  syarat  utama  untuk  dapat dipidananya  seseorang.  Kesalahan  di  sini  mempunyai  arti  seluas-luasnya,  yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana  harus  ditentukan  secara  normative  dan  tidak  secara  fisik.  Untuk menentukan  adanya  kesengajaan  dan  niat  harus  dilihat  dari  peristiwa  demi peristiwa,  yang  harus  memegang  ukuran  normative  dari  kesengajaan  dan  niat adalah ahkim.
2. Motif  dan  tujuan  dilakukannya  suatu  tindak  pidana.  Kasus  tindak  pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
3. Cara  melakukan  tindak  pidana.  Pelaku  melakukan  perbuatan  tersebut  ada  unsur yang  direncanakan  terlebih  dahulu  untuk  melakukan  tindak  pidana  tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
4. Riwayat  hidup  dan  keadaan  sosial  ekonomi  pelaku  tindak  pidana  juga  sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik,  tergolong  dari  masyarakat  yang  berpenghasilan  sedang-sedang  saja (kalangan kelas bawah).
5. Sikap  batin  pelaku  tindak  pidana.  Hal  ini  dapat  diidentifikasikan  dengan  melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan kepada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara  kekeluargaan.
6. Sikap  dan  tindakan  pelaku  sesudah  melakukan  tindak  pidana  dalam  dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung  jawab,  juga  mengakui  semua  perbuatannya  dengan  cara  berterus terang dan berkata jujur.
7. Pengaruh  pidana  terhadap  masa  depan  pelaku.  Pidana  juga  mempunyai  tujuan yaitu  selain  membuat  jera  kepada  si  pelaku  tindak  pidana,  juga  untuk mempengaruhi  si  pelaku  agar  tidak  mengulangi    perbuatannya  tersebut, membebaskan  rasa  bersalah  pada  si  pelaku,  memasyarakatkan  si  pelaku  dengan mengadakan  pembinaan,  sehingga  menjadikannya  orang  yang  lebih  baik  dan berguna.
8. Pandangan  masyarakat  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  si  pelaku dalam  suatu  tindak  pidana  masyarakat  menilai  bahwa  tindakan  si  pelaku  adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada si pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar  si  pelaku  mendapatkan  ganjarannya  dan  menjadikan  pelajaran  utnuk  tidak melakukan  perbuatan  yang  dapat  merugikan  diri  sendiri  dan  orang  lain.  Hal tersebut  dinyatakan  bahwa  ketentuan  ini  adalah  untuk  menjamin  tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. 16

## D. Simpulan
Berdasarkan  Analisis  dalam  artikel  ini  terhadap  putusan  Nomor 126/Pid.sus/2016/PN.Mrt,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  beratnya  pidana  dalam penjatuhan  pidana  untuk  perkara  ini  tidak  tepat.  Tindakan  pidana  yang  dilakukan Terdakwa  benar  telah  memenuhi  unsur-unsur  dari  syarat  pemidanaan  atau  telah memenuhi  ketentuan  penerapan  sanksi  terhadap  tindak  pidana  penyalah  guna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1  KUHPidana.  Tetapi,  menurut  hasil  analisis  seharusnya  hakim  tidak  hanya mempertimbangkan  fakta  yuridis,  fakta  persidangan  dan  fakta  sosiologis  tetapi  juga peranan para terdakwa dalam perkara ini. Penjatuhan pidana dengan berat yang sama dirasa penulis sangat tidak adil, karena perbuatan tersebut dilakukan dengan peranan
16 Barda Nawawi Arief, Maslaah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 77.
yang  berbeda-beda.  Dari  ketiga  terdakwa  seharusnya  Rida  Susana  dan  Jasrul  Harja yang  dijatuhi  dengan  pidana  yang  lebih  berat  dibanding  Syahrul  Yanto  karena  yang memulai  perbuatan  pidana  ini  adalah  Rida  Susana  dan  Jasrul  Harja  sebagai  seorang anggota Polri.

## DAFTAR PUSTAKA
Dokumen Hukum Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009.
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No. 8 Tahun 1981 RI (LN 1981/76; TLN NO. 3209).

## Buku
Barda  Nawawi  Arief. Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
Erdianto Effendi. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
Muladi dan Barda Nawawi Araief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana . Bandung: Alumni, 2010.
Siswanto  Sunarso. Penegakan  Hukum  Psikotropika  Dalam  Kajian  Sosiologi  Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986
Soedjono Dirdjosisworo. Hukum Narkotika Indonesia. Bandung: Citra Aditya, 1990.
Salahudin. Sistem Sanksi Dalam hukum Pidana .  Jakarta: Pradya Paramitha, 1991.
Yong  Ohoitimur. Teori  Etika  Tentang  Hukuman  Legal. Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, 1997.

## Jurnal
Devi  Iryanthy  H, et  al.  Disparitas  Pemidanaan  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Narkotika. USU Law Journal, Vol. 3, No.1, terakhir diakses 2 Desember 2018.
Dwi Hananta. Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 1, Maret 2018.
Hafrida. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/Pemakai Narkotika Dalam Prespektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Jambi. (Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Volume 16 No. 1, Januari-Juni 2014).
Lilik Mulyadi. Kekuasaan Kehakiman . Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
Moh. Taufik Makarao, et al . Tindak Pidana Narkotika. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty, 2003.