Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                  DOI: 10.36526/js.v3i2.3219
Research Article                                                                                                                          e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523

## The Role Of Supervising Judges In Preventing Violence Against Prisoners In Correctional Institutions
Peran Hakim Pengawas Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan
Ratu Arum Ningtyas 1a (*) Ali Muhammad 2b
1 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
2 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
a ratuarumningtyas03@gmail.com
b alimuhammad32@gmail.com (*) Corresponding Author
081228076310
How to Cite: Ratu Arum Ningtyas. (2023). Peran Hakim Pengawas Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.                                                                                                       doi: 10.36526/js.v3i2.3219
Abstract
Received    : 30-08-2023
Revised      : 06-10-2023 Accepted    : 06-11-2023 Keywords: Hakim Pengawas, Kekerasan Narapidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 The occurrence of violence in correctional institutions is a form of anomaly in the implementation of legislation. Based on the Corrections Law, it is emphasized that treatment of prisoners must be humane. Violence itself occurs due to many factors, namely lack of supervision from supervising judges. The Supervisory Judge has the duties  and  functions  to  ensure  optimal  implementation  of  criminal  sentences  in correctional institutions. This research is normative juridical research related to the role of supervisory judges in correctional institutions based on law in the scope of violence  against  prisoners  while  serving  their  sentences.  The  conclusion  of  this research is that the process of implementing observation and supervision has not run optimally so it is unable to contribute to the prevention of violence in prisons. The  gap  between  rules  and  implementation  causes  the  role  of  the  Supervisory Judge  to  be  suboptimal.  The  inhibiting  factors  are  the  lack  of  budget  and transportation, an unbalanced number of judges and workload, a large number of prisoners, and limited time as an active judge as well as a supervising judge and observer.  Even  though  the  role  of  wasmat  judges  is  quite  strategic  in  efforts  to prevent violence if examined normatively, there are still no regulations containing sanctions  and  setting  strict  monitoring  and  observation  mechanisms,  so  that prevention  of  acts  of  violence  cannot  be  achieved  through  supervision  and observation of supervisory judges.

## PENDAHULUAN
Adanya kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan tampaknya sudah menjadi sorotan tajam dan  label  negatif  pelaksanaan  pembinaan  di  dalam  lapas.  Label  kekerasan  dan  penganiayaan seperti sudah melekat di jati diri institusi pemasyarakatan baik rutan maupun lapas. Padahal sebagai lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, seharusnya mampu memberikan perilaku yang humanis kepada pelaku tindak pidana yang berada di Lapas. Sebenarnya  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan,  secara absolut dan tegas pada pasal 7 (bagi tahanan) dan pasal 9 (bagi narapidana) menyatakan bahwa baik tahanan, narapidana/ warga binaan dan anak berhak untuk diperlakukan secara manusiawi, dilindungi dari berbagai tindakan penyiksaan yang membahayakan fisik dan mental mereka.
Namun karena  kondisi  yang  kompleks,  dasar  hukum  tersebut  menjadi  semu  dan  kabur dalam pelaksanaannya di lembaga pemasyarakatan. Tindak kekerasan atau penganiayaan terbaru
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                  DOI: 10.36526/js.v3i2.3219
Research Article                                                                                                                          e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
terjadi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Yogyakarta,  dimana  berdasarkan  data  diketahui bahwa narapidana mendapatkan penyiksaan berupa pemukulan secara fisik baik menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat serta perendahan martabat (Kompas.com, 2022). Pendisiplinan narapidana  dan  pencegahan  praktek  peredaran  narkoba  menjadi  topeng  perlindungan  petugas ketika  melakukan  kekerasan  terhadap  narapidana  di  Lapas  Yogya.  Bukti  lain  kekerasan  yang fenomenal yang pernah terjadi di Lapas/ Rutan Indonesia adalah  adanya video dugaan perlakuan tidak manusia ketika pemindahan narapidana ke Nusakambangan. Video itu menampilkan beberapa narapidana diseret, diangkat dan mengalami kekerasan, yang mana menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,  hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  SOP  pemindahan  narapidana  (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2018).
Menurut  Forum  Pemerhati  Pemasyarakatan,    video  tersebut  sudah  dibagikan  lebih  dari 35.000  pengguna  facebook  serta  dikomentari  sebanyak  15.000  kali  (Yuska  dkk,  2022).  Tentu permasalahan  penganiayaan  dan  kekerasan  ini  menjadi  cambuk  keras  evaluasi  terhadap pelaksanaan pembinaan di lapas. Fenomena kekerasan ini sebenarnya bukanlah fenomena yang mudah untuk diselesaikan secara tuntas. Kekerasan terhadap narapidana merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang menyangkut banyak pihak hingga pada titik terkait dengan evaluasi peraturan perundang-undangan.
Karena banyaknya faktor penyebab terjadinya kekerasan, maka dalam tulisan ini secara spesifik mengeksplorasi tindak kekerasan terhadap narapidana yang dikaitkan dengan peran penting adanya  pengawasan  oleh  hakim  pengawas.  Pengawasan  oleh  hakim  pengawas  adalah  upaya pemastian narapidana sebagai pelanggar hukum untuk tetap mendapatkan hak asasi manusianya (Hendriyana, 2018). Eksistensi pengawasan oleh hakim pengawas sendiri telah ditetapkan melalui UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, akan tetapi dalam perjalanannya pengawasan seakan-akan merupakan istilah yang terbilang baru. Adapun tugas hakim pengawas adalah memastikan bahwa putusan  hakim  dilaksanakan  dengan  tepat,  dan  lebih  lanjut  berkaitan  dengan  sejauh  mana narapidana dipenuhi hak haknya. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas bagaimana peran seorang  hakim  pengawas  dalam  pembinaan  narapidana,  namun  belum  meneliti  keterkaitan pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak dasar narapidana. Dalam artikel ini juga akan di bahas kendala yang dihadapi oleh hakim pengawas yang terbagi menjadi kendala normatif dan kendala teknis.
METODE Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif terkait dengan peran hakim pengawas di lembaga pemasyarakatan berdasarkan undang-undang dalam ruang lingkup terjadinya kekerasan narapidana  ketika  menjalani  pidana.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  kualitatif  deskriptif.  Analisis  dilakukan  berdasarkan  data  sekunder  untuk  mendapatkan deskripsi  dari  pandangan  Undang-  Undang  No.  8  Tahun  1981  terkait  dengan  pelaksanaan pengamatan dan pengawasan hakim dalam rangka meninjau penjatuhan pidana penjara terhadap narapidaa. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum berupa Undang- Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Berserta Lampiran-Lampirannya dan peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan  tugas  dan  fungsi  hakim.  Bahan  hukum  sekunder berupa buku yang berkaitan dengan pemidanaan, hukum acara pidana dan pemasyarakatan. Selain itu juga menggunakan referensi dari jurnal ilmiah dalam rangka melengkapi data yang diperlukan sebagai bahan hukum tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data Kekerasan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dibawah naungan Komnas HAM Indonesia, terus dilakukan upaya penyelidikan terhadap kekerasan  yang  dialami  oleh  narapidana  di  Indonesia.  Dalam  hal  kekerasan    yang  dialami  oleh narapidana  di  Lapas  Yogyakarta  sendiri,  Komas  HAM  bekerja  keras  untuk  mengadili  pelaku
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                  DOI: 10.36526/js.v3i2.3219
Research Article                                                                                                                          e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
kekerasan terhadap narapidana (Komnasham, 2022) hingga menetapkan 5 jenis pelanggaran hak asasi manusia, yaitu sebagai berikut:
1. Pelanggaran atas perlindungan tindak kekerasan dan perendahan martabat manusia
2. Pelanggaran  atas  hak  memperoleh keadilan.  Adanya  penghukuman warga  binaan  di  ruang isolasi tanpa melalui sidang putusan TPP.
3. Pelanggaran hak atas rasa aman yang dijamin dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945. Hal ini terbukti  dari  banyaknya  tindakan  perendahan  martabat  seperti  memakan muntahan  sendiri yang dialami narapidana
4. Pelanggaran  atas  hak  beribadah,  kesehatan,  kebutuhan  pangan  dan  sandang.  Terjadinya pemotongan makan bagi narapidana yang dianggap meresahkan.
5. Pelanggaran atas hak kesehatan. Dimana narapidana yang mengalami luka fisik tidak diberikan penanganan medis segara dan intensif
Berdasarkan  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia  (YLBHI),  tercatat  setidaknya terdapat 105 kasus penyiksaan dan 35 kasus pembunuhan di luar hukum pada pelaku tindak pidana dalam  rentang  waktu  2010  hingga  2022  (Benarnews.com,  2022).  Selain  itu  berdasarkan penyelidikan Komnas HAM (Detik.com 2022) disebutkan terdapat 13 alat penyiksaan yang dijumpai dalam tindakan kekerasan yakni: kayu, selang, kabel, penggaris, buku, sepatu DPL, pecut sapi/ ikat pinggang,  sandal,    air  garam,  air  detergen,  cabai  dan  barang  bawaan  narapidana  baru.  Adapun lokasi  kekerasan  kekerasan  sendiri  bervariasi,  baik  di  lingkungan  lapas  maupun  dalam  mobil (Cnnindonesia.com, 2022), sebagai contoh adanya di branggang, blok isolasi, setiap blok di lapas, aula bimbingan kerja, dan ruang P2U.

## Dasar Hukum Pelaksanaan pengawasan Oleh Hakim Pengawas
Hakim  pengawas  dan  pengamat  (KIM  WASMAT)  merupakan  jembatan  antara  sistem pengadilan dengan keadaan narapidana setelah mendapatkan putusan pengadilan (Iswariyani dkk, 2021).  Tugas  pengawasan  dan  pengamatan  ini  dilaksanakan  setelah  pengadilan  menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Demi keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan, maka KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana) mengatur tentang sebuah keharusan bagi pengadilan  menunjuk  hakim  dalam  melaksanakan  tugas  khusus  pengawasan  dan  pengamatan terhadap tindak tanduk pelaksanaan  pidana. Diharapkan pengawasan dan pengamatan ini dijadikan rekomendasi dan evaluasi pada penjatuhan pidana bagi hakim dan juga pertimbangan bagi proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dasar hukum secara rinci adalah sebagai berikut:
1. Pasal 277 hingaa 283 KUHAP
Pasal 277: Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan. Pada ayat (2) dijelaskan mengenai jangka waktu atau masa kerja selama 2 tahun.
Memiliki arti bahwa hakim menjamin bahwa putusan perampasan kemerdekaan telah dijalankan  sebagaimana  mestinya  dan  sesuai  dengan  hak  asasi  manusia  demi  mencegah pandangan negatif masyarakat (Suryono, 1990).
Pasal 280 ayat (2): pengamatan yang dilakukan dijadikan bahan penelitian demi mengetahui kebermanfaatan pemidanaan yang diperoleh berdasarkan pembinaan di lapas.
Artinya  bahwa  ingin  mengidentifikasi  dampak  positif  dan  negatif  dari  penjatuhan hukuman  pidana  sebagai  bahan  pengetahuan  dan  penelitian  di  masa  yang  akan  datang (Suryono 1990) 2. Aturan pelaksanaan tercantum pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 1985
3. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kuasa kehakiman, diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2)
a. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara dilakukan oleh jaksa
b. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh ketua Pengadilan.
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                  DOI: 10.36526/js.v3i2.3219
Research Article                                                                                                                          e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Pelaksanaan Pengawasan Narapidana Oleh Hakim Pengawas Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam  prosesnya,  banyak  penelitian  yang  mengemukakan  bahwa  pelaksanaan pengawasan oleh Hakim Pengawas tidak berjalan dengan baik.
1. Berdasarkan  penelitian  Iswariyani,dkk  (2021)  disebutkan  bawa  Checking  on  the  spot  oleh hakim hanya sekedar formalitas dan dilakukan setiap 6 bulan sekali, padahal dalam ketentuan SEMA No. 7 Tahun 1985, hakim wajib melakukan COTS setiap 3 bulan sekali. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap hasil pengamatan dan kualitas pengamatan yang dilakukan.
2. Berdasarkan penelitian Puspita Sari (2010), disebutkan bahwa pelaksanaan pasal 280 ayat (3) KUHAP terkait pengawasan terhadap narapidana yang bebas bersyarat juga tidak berlangsung secara efektif. Pihak hakim pengawas menyatakan bahwa tidak mendapatkan informasi dan kesulitan mendapatkan data data terkait dengan narapidana yang menjalani bebas bersyarat tersebut.
3. Kantor  Wilayah  Jawa  Barat  (2012)  juga  menyatakan  belum  optimalnya  pengawasan  dan pengamatan  yang  dilakukan  hakim  pengawasan  terhadap  narapidana.  seharusnya  hakim mampu  untuk  bertanggung  jawab  atas  putusan  yang  dijatuhkannya,  agar  mengetahui  hasil yang baik atau buruk dari suatu putusan pengadilan. Hakim pengawas juga berperan untuk mengawasi perlakuan yang diberikan di lapas
Melalui hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaannya, banyak hal yang menghambat sehingga tidak terjadinya pengawasan yang sistematis dan berkelanjutan. Jika ditinjau dari  perannya,  maka  sebenarnya  hakim  pengawas  mampu  untuk  mencegah  terjadinya  adanya tindak kekerasan, karena ia mengawasi perilaku yang didasarkan oleh hak asasi manusia. Hakim pengawas  juga  bertugas  untuk  membuat  laporan,  namun karena  rangkaian  hambatan,  sehingga laporan tersebut hanya ditujukan sebagai pemenuhan kewajiban saja. Tentu laporan ini seharusnya dapat menjadi kekuatan hukum apabila ditemukan pelanggaran hukum. dengan laporan yang sesuai dengan  kenyataan  di  lapangan,  para  hakim  bisa  turut  dalam  mencegah  dan  menindak  kejadian kekerasan di lapas. Apabila perannya dimaksimalkan, tentunya akan membentuk lingkungan yang sesuai dengan norma. Akan tetapi, tidak terjadi maka tindak kekerasan dapat berlangsung terhadap narapidana, seakan tidak ada koridor yang berkekuatan hukum untuk menjadi pencegah perlakuan kekerasan.
Kendala Normatif Pelaksanaan Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Adapun  hambatan  yang  dialami  pada  pelaksanaan  pengawasan  secara  normatif  adalah sebagai berikut (Firmansyah, 2014)
1. Penugasan hakim pengawas diatur pada pasal 277 sampai dengan pasal 283 KUHAP, akan tetapi  peraturan  tersebut  hanya  mencakup  kewajiban  dan  hak  hakim  pengawas  dalam melakukan  pengamatan  dan  pengawasan  terhadap  narapidana.  belum  adanya  penerapan sanksi yang tegas terkait dengan tugas yang dijalani hakim pengawas dan pengamat. Hakim tersebut  mengesampingkan  tugas  khusus  yang  diberikan  kepadanya,  sehingga  berakibat kepada kualitas laporan yang dibuat oleh Hakim pengawas dan pengamat.
2. Kondisi birokrasi pemerintahan, sebagai lembaga yang saling berkaitan, tidak ada koordinasi yang  dijalin  antara  pengadilan  tinggi  dan  kanwil  kemenkumham  di  masing  masing  daerah. Padahal  dalam  fungsinya  terlibat  secara  bersama  namun  tidak  ada  bukti  paten  dalam pelaksanaan koordinasi. Kimwasmat sendiri berperan sebagai penilai perilaku narapidana di lapas, akan tetapi dalam menjalankan fungsi hakim wasmat tidak ditemukan fungsi penilaian perilaku.
3. Tidak adanya penganggaran khusus untuk pelaksanaan Kimwasmat. Adanya beban kerja yang tidak berbanding lurus dengan sumber daya, sehingga terjadilah ketidakoptimalan fungsi hakim wasmat.
4. Dalam UU pemasyarakatan tidak mencantumkan kedudukan hakim pengawas dan pengamat, sehingga  seakan-akan  kimwasmat  bekerja  sendiri  dengan  output  yang  tidak  berdampak
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                  DOI: 10.36526/js.v3i2.3219
Research Article                                                                                                                          e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
kepada  lapas.  Karena  tidak  ada  kedudukan  dalam  UU  pemasyarakatan,  kimwasmat  tidak terlibat bersama dalam perumusan catatan dan pemberian pembinaan di lapas. Pelaksanaan tugas hakim wasmat hanya bersifat sebagai pemantau tanpa diberikan kewenangan.
Kendala Teknis Pelaksanaan Pengawasan Oleh Hakim Pengawas
Adapun  hambatan  yang  dialami  pada  pelaksanaan  pengawasan  secara  teknis  adalah sebagai berikut (Sarah, dkk, 2021):
1. Keterbatasan waktu pengawasan dan pengamatan oleh hakim wasmat, hal ini karena hakim juga berperan memeriksa dan mengadili perkara sebagai hakim aktif di pengadilan negeri.
2. Keterbatasan  jumlah  hakim  yang  tidak  sejalan  dengan  beban  kerja.  Pengawasan  dan pengamatan dilakukan selama 2 tahun, dimana hakim juga harus tetap menjalankan perannya sebagai pemberi ketetapan hukum penjatuhan pidana.
3. Kendala  fasilitas  transportasi  yang  menunjang  kegiatan  pengawasan  dan  pengamatan narapidana baik yang di dalam lapas maupun yang sedang menjalani pembebasan bersyarat.
4. Tidak adanya staf pembantu hakim wasmat dalam melakukan pengawasan dan pengamatan
5. Jumlah narapidana yang ditangani terlalu banyak
PENUTUP
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam proses pelaksanaan pengamatan dan pengawasan  belum  berjalan  dengan  optimal  sehingga  tidak  mampu  untuk  berkontribusi  pada pencegahan  tindak  kekerasan  di  lapas.  Adanya  kesenjangan  antara  aturan  dan  pelaksanaan menyebabkan ketidakoptimalan peran Hakim Wasmat. Selain itu semakin diperburuk dengan aturan perundang-undangan  yang  belum  mampu  secara  holistik  menyelenggarakan  pengawasan  dan pengamatan secara baik. Ada pula faktor-faktor hambatan yang bersifat teknis seperti tidak adanya anggaran dan transportasi, jumlah hakim dan beban tugas yang tidak seimbang, jumlah narapidana yang  banyak,  serta  keterbatasan  waktu  sebagai  hakim  aktif  sekaligus  hakim  pengawas  dan pengamat. Padahal peran hakim wasmat cukup strategis dalam upaya pencegahan kekerasan jika ditelaah secara normatif, akan tetapi belum ada pula aturan yang memuat sanksi serta pengaturan mekanisme  pengawasan  dan  pengamatan  yang  tegas,  sehingga  tidak  tercapailah  pencegahan tindak kekerasan melalui pengawasan dan pengamatan kimwasmat.
Pasal  -  Pasal  dalam  KUHAP  beserta  penjelasannya  tidak  mengatur  lebih  terperinci bagaimanakah   pembinaan   dan   pengamatan   narapidana   itu   harus   dilaksanakan. Pelaksanaan tugas      ini      akan      membuat hakim      harus      berhubungan      dengan  lembaga  lain  sebagai pelaksana  putusan  hakim  yaitu  jaksa  selaku  eksekutor,  namun tugas  hakim tidak  akan  berhenti sampai  di  sini,  karena  pelaksanaan  putusan  akan  berlanjut    dalam    bentuk    pemidanaan yang   harus    dijalani    oleh    narapidana    dalam jangka  waktu  tertentu.
Berdasarkan permasalahan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut
1. Dibuatkan  aturan  perundang-undangan  yang  memperjelas  hubungan  antara  kimwasmat dengan pemasyarakatan, sehingga kimwasmat mendapatkan kewenangan untuk melakukan diskusi dan intervensi terhadap pembinaan di lapas/
2. Dibuatkan aturan perundang- undangan yang mengatur sanksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hakim wasmat.
3. Dalam halnya diterapkannya sanksi, diiringi juga dengan adanya pejabat fungsional pembantu proses pengawasan dan pengamatan  narapidana di lapas.
4. Adanya  sistem  penilaian  perilaku  yang  jelas  dan  berkekuatan  hukum  dari  hakim  wasmat terhadap lembaga pemasyarakatan.
5. Diperhitungkan anggaran dana, terkait pelaksanaan pengawasan dan pengamatan. Baik dari pengadilan  negeri  maupun  kanwil  kemenkumham  sama-sama  menganggarkan kegiatan  ini sehingga mencukupi sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan dan pengamatan
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                  DOI: 10.36526/js.v3i2.3219
Research Article                                                                                                                          e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523

## DAFTAR PUSTAKA
Benarnews.org.  (2022).  YLBHI:  Warga  Laporkan  Sedikitnya  105  Kasus  Penyiksaan,  35 Pembunuhan Oleh Aparat Hukum 12 Tahun terakhir. Diakses pada 11 September 2023 melalui  link:  https://www.benarnews.org/indonesian/berita/ylbhi-aparat-12-tahun-terakhir-
11302022113829.html Cnnindonesia.com. (2022). Komnas HAM Ungkap Penyiksaan Di Lapas Yogya: Dipaska Minum Air Kencing. Diakses pada 11 September 2023 melalui link: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220307174635-12-767906/komnas-ham- ungkap-penyiksaan-di-lapas-jogja-dipaksa-minum-air-kencing Cnnindonesia.com. (2022). Penyiksaan Warga Binaan Di Lapas Narkoba Jogja Ditelanjangi Hingga Dipukuli. Diakses pada 11 September 2023 melalui link: https://nasional.kompas.com/read/2022/03/08/06164431/penyiksaan-warga-binaan-di- lapas-narkotika-yogyakarta-ditelanjangi-hingga Detik.com.  (2022).  Fakta Ngeri  Lapas  Narkotika Jogja:  Napi  Disiksa-  Dipaksa  Makan Muntahan.
Diakses  pada  12  September  2023  melalui  link:  https://www.detik.com/jateng/jogja/d- 5972847/fakta-ngeri-lapas-narkotika-jogja-napi-disiksa-dipaksa-makan-muntahan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2018). Rancangan Naskah Akademik Revitalisasi. Jakarta:
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Firmansyah, H. (2014). Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Sebagai Penilai Perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Hukum PRIORIS, 4(2), 115-130.
Hendriyana,  H.  (2018).  Efektifitas  pelaksanaan  tugas  hakim  pengawas  dan  pengamat  terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Kota Bandung.
Iswariyani,  N.  M.  G.,  Sujana,  I.  N.,  &  Sudibya,  D.  G.  (2021).  Pelaksanaan  Pengawasan  dan Pengamatan  oleh  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  Dalam  Pembinaan  Narapidana  di Pengadilan Negeri Denpasar. Jurnal Analogi Hukum, 3(1), 68-73. Jabar.kemenkumham.go.id. (2012) Peran Hakim Pengwas Dan Pengamat Di Lapas Belum Optimal.
Diakses  pada  12  September  2023  melalui  link:  https://jabar.kemenkumham.go.id/berita- kanwil/berita-utama/peran-hakim-pengawas-dan-pengamat-di-lapas-belum-optimal Komnasham.go.id. (2022). Periksa 66 Saksi, Komnas HAM Temukan 5 Pelanggaran HAM dalam Kasus Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta. Diakses pada 11 September 2023 melalui link: https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/3/8/2094/periksa-66-saksi- komnas-ham-temukan-5-pelanggaran-ham-dalam-kasus-lapas-narkotika-kelas-ii-a- yogyakarta.html News.republika.co.id. (2022). Komnas HAM Ungkap Lima Pelanggaran HAM Di Lapas Yogyakarta. Diakses pada 12 September 2023 melalui link: https://news.republika.co.id/berita/r8dfge330/komnas-ham-ungkap-lima-pelanggaran-ham- di-lapas-yogyakarta Puspita Sari, Dessi Perdani Y. (2010). Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pengawasan Dan Pengamatan Terhadap Narapidana (Kajian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Purwokerto). Jurnal Dinamika Hukum, 10(2), 93-104.
Sarah,  P.,  Liyus,  H.,  &  Munandar,  T.  I.  (2021).  Peranan  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  dalam Pembinaan Narapidana. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2(2), 46-53.
Suryono, Sutarto. (1990). Sari Hukum Acara Pidana. Semarang: Yayasan Cendekia Purna Dharma Yuska, S., Equatora, M. A., Subroto, M., & Hamzah, I. Evaluasi Perilaku Kekerasan Narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan