## PENGENDALIAN INTERN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGURANGI KECENDERUNGAN KECURANGAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
1 Baiq Kisnawati, 2 Irianto, 3 Hendra Siswandi
123 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram
1 baiqkisnawati@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  role  of  internal  control  and  public  cparticipation  in reducing  the  tendency  of  fraud  in  managing  village  funds  in  e  Batukliang  district  of Central  Lombok.  The  research  method  used  a  qualitative  method  approach  with descriptive research types. The study was conducted in Batukliang district which consisted of 10 villages. For internal control variables, 10 respondents used were village secretaries taken  from  each  village.  While  for  the  variable  of  public  participation  used  10 respondents, the respondents used ware one hamlet head for each village taken randomly. The  results  showed  that  internal  control  was  seen  from  the  control  environment,  risk setting, control  activities,  application  of information  and  monitoring  systems,  on  average 76%  of  respondents  gave  very  important  answers,  8%  answered  their  roles  and  16% answered  enough  to  play  a  role.  So  it  can  be  concluded  that  internal  control  plays  an important  role  in  reducing  the  fraud  tendency  of  managing  village  funds  in  Batukliang district of Central Lombok. While community participation both in terms of planning and implementation  aspects  play  a  very  important  role  in  reducing  the  fraud  tendency  in  the managing the village funds in the Batukliang district of Central Lombok Regency because 100% of respondents gave  very role answer
Keywords : internal control, public participation, fraud, management of village funds

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peranan  pengendalian  intern  dan  partisipasi masyarakat dalam upaya mengurangi kecendrungan  kecurangan dalam pengelolaan dana desa  di  kecamatan  Batukliang  kabupaten  Lombok  Tengah.  Metode  penelitian menggunakan  pendekatan  metode  kualitatif    dengan  jenis  penelitian  deskriptif.  Penelitian dilakukan di kecamatan Batukliang yang terdiri dari 10 desa.  Untuk variabel pengendalian intern  digunakan  sampel  sebanyak  10  responden  dan  yang  dijadikan  responden  adalah sekretaris  desa  yang  diambil  dari  masing-masing  desa.  Sedangkan  untuk  variabel partisipasi masyarakat menggunakan 10 responden  dan  yang dijadikan responden adalah satu  kepala  dusun  untuk  tiap-tiap  desa  yang  diambil  secara  acak.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern dilihat dari lingkungan pengendalian, penetapan resiko,  aktivitas  pengendalian,  penerapan  sistem  informasi  dan  pemantauan,  secara  rata- rata  76  %  responden  memberikan  jawaban  sangat  berperan,  8%  menjawab  berperan  dan 16% menjawab cukup berperan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern sangat berperan  dalam  mengurangi  kecendrungan  kecurangan  pengelolaan  dana  desa  di kecamatan Batukliang kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan partisipasi masyarakat baik ditinjau  dari  aspek  perencanaan  maupun  pelaksanaan  sangat  berperan  dalam  mengurangi kecendrungan  kecurangan  pengelolaan  dana  desa  di  kecamatan  Batukliang  kabupaten Lombok Tengah  karena 100% responden memberikan jawaban  sangat berperan.
Kata  Kunci :  pengendalian  intern,  partisipasi  masyarakat,  kecurangan,  pengelolaan  dana desa

## PENDAHULUAN
Tujuan  pembangunan  desa  yakni  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan kualitas  hidup  manusia  serta  penanggulangan  kemiskinan  melalui  pemenuhan  kebutuhan dasar,  pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa,  pengembangan  potensi  ekonomi  lokal, serta  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  secara  berkelanjutan.  Guna mewujudkan  tujuan  pembangunan  desa  maka  diperlukan  anggaran  untuk  menjalankan kegiatan/program tersebut dengan cara meningkatkan sumber-sumber pendapatan desa.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber  pendapatan  berupa  pendapatan  asli  desa,  bagi  hasil  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  kabupaten/kota,  bagian  dari  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak  ketiga.  Sumber  pendapatan  desa  tersebut  secara  keseluruhan  digunakan  untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.
Sumber pendapatan desa tersebut akan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan  desa  yang  mencakup  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan, pemberdayaan  masyarakat  dan  kemasyarakatan.  Dengan  demikian,  pendapatan  desa  yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber  dari  APBN  menyebutkan  bahwa  dana  desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari anggran  pendapatan  dan  belanja  negara  yang  diperuntukkan  bagi  desa  yang  di  transfer melalui  anggara  pendapatan  dan  belanja  daerah  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintah,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Dana  desa  tersebut  akan  digunakan  untuk  mendanai  keseluruhan  kewenangan  desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor  19  tahun  2017  tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2018 pada pasal 4 disebutkan bahwa prioritas  penggunaan  dana  desa  meliputi  :  (1)  prioritas  penggunaan  dana  desa  untuk membiayai  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  di  bidang  pembangunan  desa  dan pemberdayaan  masyarakat  desa.  (2)  prioritas  penggunaan  dana  desa  diutamakan  untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. (3) program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa  Bersama, embung, dan sarana olahraga  Desa  sesuai  dengan  kewenangan  desa.  (4)  pembangunan  sarana  olahraga  Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau  BUM  Desa  Bersama.  (5)  prioritas  penggunaaan  dana  desa  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.
Dalam  hal  pengelolaan  dana  desa,  ada  kemungkinan  terjadinya  kesalahan  baik bersifat  administratif  maupun  substantif  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya permasalahan  hukum  mengingat  belum  memadainya  kompetensi  kepala  desa  dan  aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus penyelewengan dana desa. Berdasarkan data yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW), mengungkap terdapat 110 kasus korupsi penggunaan dana  desa  melibatkan  kepala  daerah  yang  ditangani  KPK  sejak  Januari  2016  hingga Agustus  2017  dan  diduga  melibatkan  139  orang  pelaku  dengan  kerugian  sedikitnya mencapai  Rp  30  miliar.  Terjadi  peningkatan  jumlah  kerugian  korupsi  dana  desa  yang
sebelumnya pada tahu 2016 mencapai angka Rp 10,4 miliar, di tahun 2017 hingga agustus meningkat  menjadi  Rp  19,6  miliar.  Dari  110  kasus  tersebut  diduga  dilakukan  oleh  139 orang pelaku yang terdiri dari 107 kepala desa, 30 merupakan perangkat desa dan 2 orang istri dari kepala desa (merdeka.com)
Adapun  kasus  penyelewengan  di  Lombok  Tengah  sesuai  dengan  yang  dipaparkan oleh Kejari Lombok tengah, ada puluhan kasus penyalahgunaan ataupun kecurangan dalam pengelolaan  dana  desa,  enam  (6)  kasus  diantaranya  sudah  disidangkan  dan  diputuskan bersalah oleh  pengadilan. Hal ini disebabkan oleh ketidak pahaman aparatur desa (kepala desa) dengan tata kelola administrasi. Salah satu contoh kebijakan oknum kepala desa yang tidak  paham  administrasi  yaitu  kepala  desa  tersebut  menandatangani  pencairan  dan penerimaan  anggaran  di  depan.  Sedangkan  program  pembangunan  belum  selesai  tetapi anggaran sudah dicairkan. Parahnya lagi, ketika program pembangunan sudah selesai tapi anggarannya  sudah  habis,  dan  pihak  yang  mengerjakan  program  pembangunan  belum dibayar.    Mestinya  tandatangan    kades  itu  di  akhir,  bukan  di  depan.  Artinya, penerimaannya  sudah  diterima  oleh  pihak  yang  mengerjakan,  lalu  ditandatangani  oleh bendahara  tentang  pengeluaran,  barulah  diparaf  oleh  kepala  desa  sebagai  pembenar ( radarlombok.co.id ).
Kecamatan  Batukliang  merupakan  satu  kecamatan  yang  berada  di  bagian  utara Kabupaten  Lombok  Tengah.  Kecamatan  Batukliang  ini  terdiri  dari  sepuluh  desa  dengan jumlah  penduduk  terbesar  ketiga  di  kabupaten  Lombok  Tengah  yaitu  sebanyak  74.964 jiwa.  Adapun  jumlah  kucuran  dana  desa  yang  diterima  setiap  desa  di  Kecamatan Batukliang rata-rata berkisar antara 750 juta sampai 1 milyar rupiah pertahun. Kecamatan Batukliang merupakan salah satu kecamatan yang menerima dana cukup besar namun hasil pengelolaan  dana  desa  belum  terlalu  tampak  bahkan  tidak  sesuai  input  yang  dikeluarkan dengan  output  yang  dihasilkan,  bahkan  desa  yang  ada  di  kecamatan  ini  beberapa  masih belum memiliki Bumdes padahal dana yang diberikan untuk peningkatan ekonomi cukup besar.
Menyikapi  dana  desa  yang  cukup  besar,  tentu  dibutuhkan  sebuah  sistem  yang berfungsi sebagai tata kelola keuangan desa. Sistem ini merupakan bentuk kontrol terhadap kebijakan  kebijakan  yang  berkaitan  tentang  dana  desa  dengan  penuh  tanggung  jawab. Dipenghujung  tahun  2015  BPKP  mengeluarkan  sebuah  sistem  yang  diberi  label  SIMDA Desa  yang  berguna  sebagai  standar  pelaporan  APBDes.  Dalam  perjalanannya,  SIMDA Desa berubah nama menjadi Siskeudes dan perlahan-lahan mulai disosialisasikan ke desa- desa.  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  saat  ini  telah  menemukan  bentuknya yang  pasti.  Siskeudes  sampai  saat  ini  telah  diterapkan  oleh  desa-desa  yang  ada  di Indonesia. Namun demikian, masih ada sebagian aparatur desa yang sampai saat ini masih kurang paham terhadap pengelolaan keuangan dan pelaporannya dengan Siskeudes ini.
Selain adanya aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan dan pelaporan dana desa untuk mencegah  terjadinya  kecurangan  dalam  pengelolaannya,  diperlukan  juga  pengawasan dalam  bentuk  pengendalian  intern  sehingga  dana  desa  dikelola  secara  tertib  ,  taat  pada ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  efisen,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan  rasa  keadilan  dan  kepatuhan  serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
Pengendalian  intern  menjadi  sangat  penting  baik  bagi  perusahaan  yang  beroperasi untuk  mendapatkan  keuntungan  maupun  pemerintahan  yang  memberikan  pelayanan kepada masyarakat atau publik. Karena fungsi dari pada pengendalian intern adalah untuk meminimalisir  terjadinya  kecurangan-kecurangan  dalam  pengelolaan  keuangan.  Prinsip peranan  pengendalian  intern  harus  meminimalkan  dan  mendeteksi  serta  memperbaiki kesalahan  ketika  terjadi  (Sukrisno  2012:102).  IAPI  (2011:319:2)  dalam  Sukrisno
(2012:100) mendefinisikan  Pengendalian  Intern  adalah  sebagai  suatu  proses  yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keanadalan  pelaporan  keuangan,  (b)  efektivitas  dan  efisiensi  operasi,  dan  (c)  kepatuhan terhadap  hukum    dan  peraturan  yang  berlaku.  Mulyadi  (2013:164)  mendefinisikan pegendalian  intern  adalah  meliputi  struktur  organisasi,  metode  dan  ukuran  yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kendala data akuntansi,  mendorong  efisiensi  dan  mendorng  dipatuhinya  kebijakan  manajemen. Sedangkan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  dalam  pasal  1  ayat  1,  disebutkan  bahwa      sistem pengendalian  intern  adalah  proses  yang  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  asset  negara,  dan  ketaatan  terhadap peraturan perundang-undangan.
Sistem Pengendalian intern yang lemah ataupun longgar merupakan salah satu faktor yang  bisa  mengakibatkan  banyak  terjadi  kecurangan-kecurangan  dalam  pengelolaan keuangan.  Dengan  adanya  sistem  pengendalian  intern  diaharapkan  semua  yang  telah ditetapkan  dapat  dilaksanakan  dengan  baik.  Adapun  tujuan  dari  pada  adanya  sistem pengendalian  intern  dalam  hal  ini  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  (SPIP)  adalah bertujuan  untuk  memberikan  keyakinan  yang  memadai  bagi  tercapainya  efektivitas  dan efisiensi  pencapaian  tujuan  penyelenggaraan  pemerintahan  negara,  keandalan  pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Selain faktor diatas, dari pendapat ahli dan observasi lapangan, mengidentifikasikan beberapa  potensi  masalah  yang  timbul  dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  termasuk  pula korupsi  dan  fraud  yang  dapat  terjadi  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  ini.  Faktor-faktor yang  menyebabkan  terjadinya  potensi  korupsi  dan  fraud  ditemukan  4  (empat)  aspek penyebabnya antara lain : 1) Potensi masalah dalam regulasi. 2) potensi masalah dalam tata laksana. 3) Potensi masalah dalam pengawasan dan 4) Potensi masalah dalam sumber daya manusia. (Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa :2015:50).
Menurut  Karianga  (2011:  221)  partisipasi  masyarakat  merupakan  proses  dimana seluruh  pihak  masyarakat  dapat  membentuk  dan  terlibat  dalam  seluruh  inisiatif pembangunan.  Menurut  Adisasmita  (2006:  34)  partisipasi  anggota  masyarakat  adalah keterlibatan  anggota  masyarakat  dalam  pembangunan,  meliputi  kegiatan  dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  (implementasi)  program/proyek  pembangunan  yang  di kerjakan  di  dalam  masyarakat  lokal.  Isbandi  (2007:27)  mendefinisikan  partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi  yang  ada  di  masyarakat,  pemilihan  dan  pengambilan  keputusan  tentang  alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat  dalam  proses  mengevaluasi  perubahan  yang  terjadi.  Berdasarkan  atas pengertian  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  merupakan keikutsertaan  atau  keterlibatan  masyarakat  dalam  suatu  program  dalam  rangka  mencapai suatu  tujuan  yang  telah  di  tetapakan  yang  meliputi  kegiatan  dalam  perencanaan  maupun pelaksanaan suatu program/proyek pembangunan.
Dalam  partisipasi  masyarakat,  pelaksanaan  program  diperlukan  kesadaran masyarakat akan minat dan kepentingan yang sama. Untuk berhasilnya program tersebut, warga masyarakat ditutut untuk terlibat tidak hanya dalam aspek kognitif dan praktis tetapi juga  keterlibatan  emosional.  Berdasarkan  pandangannya  partisipasi  dapat  dilihat  dari  dua hal yaitu: partisipasi dalam perencanaan dan partisipasi dalam pelaksanaan. Melihat betapa
pentingnya  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  menurut    Conyers  (1981:154-155) mengemukakan  ada  3  alasan  utama  mengapa  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan mempunyai  sifat  sangat  penting:  1)  Partisipasi  masyarakat  merupakan  suatu  alat  guna memperoleh  informasi  mengenai  kondisi,  kebutuhan  dan  sikap  masyarakat  setempat.  2) Masyarakat  akan  lebih  mempercayai  program  kegiatan  pembangunan  apabila  mereka dilibatkan  dalam  persiapan  dan  perencanaannya,  karena  mereka  akan  lebih  mengetahui seluk  beluk  program  kegiatan  tersebut  dan  akan  mempunyai  rasa  memiliki  terhadap program kegiatan tersebut. 3) Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila  masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh aspek pengelolaan dana desa, secara prinsip harus  ditekankan  pada  keterlibatan  mereka  dalam  mengelola  dana  desa.  Berdasarkan uraian  latar  belakang  di  atas  maka  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  bagaimana  peranan pengendalian  intern  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  mengurangi  kecendrungan kecurangan pengelolaan dana desa di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif dengan  pendekatan  analisis  deskriptif.  Menurut  Denzin  dan  Lincoln  (2009)  dalam  Noor (2015;33) penelitian  kualitatif  adalah  suatu  proses  penelitian  dan  pemahaman  yang berdasarkan  pada  metodologi  yang  menyelidiki  suatu  fenomena  sosial  dan  masalah manusia.  Pada  pendekatan  ini,  peneliti  menekankan  sifat  realistis  yang  terbangun  secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Creswell (1998) dalam  Noor (2015;34) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata,  laporan  terinci  dari  pandangan  responden,  dan  melakukan  studi  pada  situasi yang  alami.  Penelitian  kualitatif  merupakan  riset  yang  bersifat  deskriptif  dan  cendrung menggunakan  analisis  dengan  pendekatan  induktif.  Menurut  Sugiyono  (2014:9)  metode penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat postpositivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah, (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen)  dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrument kunci,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna  dari  pada generalisasi.
Adapun  alasan  menggunakan  metode kualitatif  adalah  karena  masalahnya  belum terlalu  jelas  serta  untuk menggali  lebih dalam fenomena  yang  ada  pada  objek  itu sendiri. Jenis  penelitian  ini  tergolong  penelitian  deskriptif  yaitu  penelitian  yang  meneliti  status kelompok  manusia,  suatu  obyek,  suatu  set  kondisi,  suatu  pemikiran,  ataupun  suatu  klas peristiwa  pada  masa  sekarang  dengan  tujuan  untuk  membuat  deskripsi  atau  gambaran secara  sistematis  antara  fenomena  yang  diselidiki  (Nasir,  1999:63).  Sedangkan  menurut Noor  (2015;34)  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  berusaha  mendeskripsikan suatu  gejala,  peristiwa,  kejadian  yang  terjadi  saat  sekarang.  Penelitian  deskriptif memusatkan  perhatian  pada  masalah  aktual  sebagaimana  adanya  pada  saat  penelitian berlangsung.  Melalui  penelitian  deskriptif,  peneliti  berusaha  mendeskripsikan  peristiwa dan  kejadian  yang  menjadi  pusat  perhatian.  Dalam  hal  ini  peneliti  akan  berusaha  untuk menggambarkan  bagaimana  peranan  pengendalian  intern  dan  partisipasi  masyarakat mampu  mengurangi  kecendrungan  kecurangan  pengelolaan  dana  desa  di  kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.
Penelitian  ini  dilakukan  di  semua  desa  yang  ada  di  Kecamatan  Batukliang. Kecamatan  Batukliang  merupakan  salah  satu  kecamatan  yang  ada  di  wilayah  utara Kabupaten  Lombok  Tengah.  Kecamatan  Batukliang  merupakan  sebuah  kecamatan  yang
terdiri dari 10 desa yaitu: Desa Mantang, Desa Selebung, Desa Barabali, Desa Bujak, Desa Aik  Darek,  Desa  Pagutan,  Desa  Beber,  Desa  Mekar  Bersatu,  Desa  Tampak  Siring  dan Desa Peresak. Pada penelitian kualitatif yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri.
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualtitatif dalam hal ini berupa kalimat yang sumber datanya berupa data primer yang berasal  dari  hasil  wawancara  dengan  responden  dalam  hal  ini  sekretaris  desa  dan  kepala dusun.  Sedangkan  Data  kuantitatif  yang  digunakan  adalah  data  mengenai  APBDes  dan dokumen-dokumen  lain  yang  sifatnya  sebagai  pendukung  penelitian  ini,    yang  sumber datanya  berupa  data  skunder  yang  diperoleh  dari  kantor  desa  yang  ada  di  kecamatan Batukliang.
Jumlah  responden  yang  dijadikan  sampel  pada  penelitian  ini  untuk  variabel pengendalian  intern  dan  partisipasi  masyarakat  masing-masing  diambil  10  responden. Adapun  tehnik  pengambilan  sampelnya  menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah  teknik  penentuan  sampel  dengan  pertimbangan  tertentu  dengan pertimbangan  yang dijadikan responden  adalah pihak-pihak yang terlibat dan memahami tentang    pengelolaan  dana  desa.  Untuk  variabel  pengendalian  intern  peneliti  menentukan respondenya adalah Sekretaris desa (Sekdes) untuk masing-masing satu orang di tiap desa yang  ada  di  kecamatan  Batukliang.  Sedangkan  untuk  variabel  partisipasi  masarakat menggunakan  satu  orang  kepala  dusun  yang  dambil  secara  acak  dari  tiap-tiap  desa  yang ada di kecamatan Batukliang. Untuk memperoleh data dari responden digunakan beberapa teknik  pengumpulan  data  yakni  dengan  melakukan  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Untuk  mendapatkan  kesimpulan  dilakukan  analisis  data  kualitatif  dengan menggunakan  model  Miles  dan  Huberman  (Emzir:  2010:134)  dengan  gambar  sebagai berikut :

## Gambar 1. Tahapan Analisis data
Setelah  dilakukan  wawancara,  peneliti  kemudian  melakukan  analisis  data  untuk penelitian kualitatif. Adapun prosedur analisis data yang akan ditempuh yaitu:
a. Melakukan  Reduksi  Data  ( Data Reduction ).    Reduksi  data  adalah  merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema serta polanya. Reduksi data juga diartikan sebagai proses berfikir sensitif yang memerlukan  kecerdasan,  keluasan,  dan  kedalaman  wawasan  yang  tinggi. Mengingat  nantiya  banyak  data  yang  akan  diperoleh  dari  sumber  yang  berbeda- beda,  maka  reduksi  data  merupakan  perangkuman  data  yang  banyak  kedalam kelompok-kelompok data yang sama atau bisa dikatakan sebagai penyempitan data.
b. Setelah  data  direduksi,  maka  dilakukan  Penyajian  Data  ( Data Display ).  Penyajian data merupakan penyajian data yang telah direduksi kedalam bentuk uraian singkat,
Pengumpulan data Penyajian Data Kesimpulan dan Verifikasi Reduksi Data
bagan, hubungan antar kategori, serta flowchart dan sejenisanya. Dalam penelitian ini, display data dilakukan dengan teks yang bersifat naratif.
c. Setelah  data  direduksi  dan  didisplay,  maka  langkah  selanjutnya  adalah  penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Reduksi Data
Setelah  mengumpulkan  data  penelitian  dari  hasil  wawancara  dengan  seluruh responden yang ada di kecamatan Batukliang, maka hasil penelitian tersebut direduksi atau dikelompokkan berdasarkan persepsi yang sama dari responden. Adapun hasil reduksi atau pengelompokan  data  penelitian  yang  merupakan  ringkasan  singkat  dari  hasil  wawancara dapat dilihat pada tabel  berikut. :

## Tabel 1.Reduksi Hasil Wawancara Variabel Pengendalian Intern
No Komponen Pengendalian Intern Hasil Penelitian 1 Lingkungan Pengendalian a Standar etika secara tertulis Ada  empat  desa  yang  memiliki  standar  etika  secara tertulis  sedangkan  enam  desa  tidak  memiliki  etika secara  tertulis.  Meskipun  tidak  memilik  etika  secara tertulis,  perangkat  desa  diatur  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  peraturan menteri,  peraturan  pemerintah  baik  pusat  maupun daerah  bahkan  juga  peraturan  desa.  Dalam  hal  ini juga  ditekankan  pada  kesadaran  individu  masing- masing. b Pembagian  tugas  wewenang dan  tanggungjawab  yang jelas masing-masing bagian
Dari sepuluh desa yang ada di kecamatan Batukliang semua  desa  tersebut  memiliki  pembagian  tugas, wewenag  dan  tanggung  jawab  yang  jelas  untuk masing-masing bagian.
c Penempatan staf sesuai dengan  tingkat  keterampilan dan kompetensi Dari  sepuluh  desa  yang  ada  sembilan  desa menempatkan  staf  desa  sesuai  dengan  tingkat keterampilan  dan  kompetensinya.  Dan  satu  desa beberapa  staf  ada  yang  tidak  sesuai  dengan keterampilan dan kompetensinya, meskipun demikian staf yang bersangkutan diikutkan pelatihan-pelatihan.
d Dengan  adanya  komponen pengendalian  di  atas  apakah lingkungan pengendalian berperan  dalam  mengurangi kecendrungan kecurangan pengelolaan dana desa Dengan  adanya  komponen  pengendalian  di  atas berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  responden  ada tujuh (7) responden mengatakan sangat berperan, satu (1)  responden  mengatakan  berperan  dan  dua  (2) responden mengatakan  cukup berperan.
2 Penetapan Resiko a Desa memiliki prosedur yang  mengatur  secara  jelas mengenai penggunaan
formulir atau dokumen keuangan  guna  mengurangi kecendrungan kecurangan
Semua  desa  yang  ada  di  kecamatan  Batukliang  yang berjumlah  10  desa  sudah  memiliki  prosedur  yang mengatur secara jelas mengenai penggunaan formulir atau dokumen keuangan guna mengurangi kecendrungan  kecurangan  pengelolaan  dana  desa. Hasil  penelitian  menunjukkan  tujuh  (7)  responden
pengelolaan dana desa mengatakan  penetapan  resiko  sangat  berperan mengurangi  kecendrungan  kecurangan  pengelolaan dana  desa,  satu  (1)  responden  mengatakan  berperan dan dua  (2) responden mengatakan cukup berperan. 3 Aktivitas Pengendalian a Apakah pembayaran kas dilakukan  setelah  mendapat persetujuan dari kepala desa Berdasarkan hasil wawancara dari sepuluh responden, sepuluh  desa  yang  ada  dikecamatan  Batukliang pembayaran  kas  selalu  dilakukan  setelah  mendapat persetujuan dari kepala desa b Apakah  dokumen  transaksi yang  digunakan  bernomor urut tercetak Dari  hasi  wawancara  salah  satu  bentuk  pengendalian yang  lain  untuk  mencegah  terjadinya  kecendrunagan kecurangan  dalam  pengelolaan  dana  desa  adalah adanya  aplikasi  Siskeudes  dimana  nomor  dokumen transaksi yang ada langsung tercetak secara berurutan oleh sistem c Apakah  dokumen  keuangan ditinjau kembali oleh pegawai lain yang independen Dari  hasil  wawancara  dokumen  keuangan  ditinjau kembali  oleh  pegawai  lain  yang  independen  dalam hal ini dari inspektort dan BPD. d Dengan adanya komponen di atas berperan dalam mengurangi kecendrungan kecurangan pengelolaan dana desa Dari  hasil  wawancara  dengan  adanya  komponen diatas  8  responden  (80%)  menjawab  aktivitas pengendalian  sangat  berperan  dalam  mengurangi terjadinya  kecurangan  dan  2  responden  (20%) menjawab  cukup  berperan.  Langkah-langkah  di  atas merupakan  langkah-langkah  yang  nyata  yang  kita tempuh  dalam  meminimalisir  segala  sesuatu  bentuk masalah yang dapat menyeret pemerintah desa. 4 Informasi dan Komunikasi a Apakah menggunakan sistem informasi dan komunikasi  berbasis  digital dalam pengelolaan keuangan Dari  hasil  wawancara  dan  obsevasi  yang  dilakukan oleh  peneliti  ke  sepuluh  desa  yang  ada  di  kecamatan Batukliang sudah menggunakan sistem informasi dan komunikasi  berbasis  digital,  karena  pemerintah  pusat telah  menetapkan  penggunaan  Siskeudes  di  setiap desa yang ada di seluruh Indonesia. b Dengan diterapkannya Siskeudes,  apakah  berperan dalam mengurangi kecendrungan kecurangan pengelolaan dana desa.
Dari  hasil  wawancara  terhadap  10  responden  yang dijadikan  sampel,  dengan  diterapkannya  siskeudes  8 responden  (80  %)  menjawab    sangat  berperan  dalam mengurangi  kecendrungan  pengelolaan  dana  desa, karena  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kecurangan lebih  mudah  dikontrol  dan  2  responden  menjawab cukup berperan. 5 Pemantauan a Apakah desa memiliki pemeriksaan secara rutin
Desa  sebagai  satu  pihak  penerima  dana  desa  yang bersumber  dari  APBN  tentu  selalu  dipantau  dan diawasi bahkan pemeriksaan rutin terhadap pengelolaan dana  desa oleh Inspektorat Daerah setiap tahun  bahkan  BPKP  juga  kadang  kala  turun melakukan pengawasan dan pemeriksaan.
b Adanya  pemeriksaan  rutin apakah berperan dalam
mengurangi kecendrungan kecurangan pengelolaan dana desa Dengan  adanya  pemeriksaan  secara  rutin  baik dilakukan  oleh  Inspektorat  maupun  BPD  terhadap pengelolaan  dana  desa  ini  akan  mengurangi kecendrungan  kecurangan  dalam  pengelolaannya.
Karena  aparatur  desa  menjadi  hati-hati  dalam pengelolaan  dana  desa  dan  aparatur  desa  akan menjadi terbiasa untuk berhati-hati dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  dan  akan  takut melakukan hal-hal diluar koridor yang ada c Apakah desa tidak menganggarkan  biaya-biaya lain  untuk  keperluan  tidak terduga Desa  tidak  menganggarkan  biaya-biaya  lain  untuk keperluan  tidak  terduga.  Karena  semua  anggaran harus  jelas.  Jadi  kalau  ada  kebutuhan  yang  tidak terduga  yang  sifatnya  segera  maka  akan  ada pengalihan  dana  dan  tentu  harus  disepakati  kembali dengan semua komponen pemerintahan desa.
d Bentuk  keterbuakaan  dan pertang-  gungjawaban  yang ditempuh  pihak  desa  guna menginformasikan kepada masyarakat  terkait  program- program desa
Bentuk  keterbuakaan  dan  pertanggungjawaban  yang ditempuh pihak desa guna menginformasikan kepada masyarakat  terkait  program-program  desa  adalah dengan  cara  membuat  baleho  penggunaan  APBDes kemudian  sosialisasi  pada  tingkat  kepala  dusun, tokoh-tokoh agama dan pemuda.
Tabel 2. Reduksi  Hasil Wawancara Variabel Partisipasi Masyarakat No Komponen Partisipasi Masyarakat Hasil Penelitian 1 Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan a Sejauh  mana  keterlibatan bapak dan seluruh komponen warga dalam merancang dan
merencanakan program desa
Sebagai  kepala  dusun  yang  mewakili  masyarakat selalu dilibatkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan.  Karena  sebelum  suatu  program  disusun oleh  pemerintah  desa  terlebih  dahulu  mengadakan rapat  dengan  seluruh  kepala  dusun.  Sebelum  kami rapat  dengan  kepala  desa,  kami  kepala  dusun melakukan  musyawarah  dengan  masyarakat  yang kami  pimpin  guna  membahas  apa  yang  menjadi kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan. b Apakah dengan dilibatkannya  anda  didalam segala perencanaan program-program desa berperan  dalam  mengurangi kecendrungan kecurangan pengelolaan dana desa
Dengan  dilibatkannya  kepala  dusun  dalam  segala perencanan  program-program  desa  ini  10  responden (100%) menjawab sangat berperan dalam mengurangi kecendrungan  kecurangan  pengelolaan  dana  desa. Karena  dengan  dilibatkannya  kepala  dusun  dalam perencanaan, para kepala dusun mengetahui apa yang sedang  dan  akan  dilaksanakan  dan  juga  berapa  biaya yang  dianggarkan  sehingga  mempermudah  kami untuk  melakukan  pengawasan  atau  kontrol    terhadap pelaksaan  segala  program  desa  yang  dijalankan pemerintah  desa.  Dengan  keterlibatan  seluruh  pihak tentu  akan  sangat  efektif  untuk  menjaga  dan mengawasi proses berjalannya pemerintah desa.
2 Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan a Apakah  bapak  dan  seluruh komponen masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan program- program desa dan bagaimana bentuk keterlibatannya Seluruh  komponen  masyarakat  dilibatkan  dalam pelaksanaan  program  desa  terutama  di  bidang pembangunan.  Biasanya  dalam  hal  pembangunan, pihak  desa  selalu  menggunakan  tenaga  masyarakat sekitar sebagai pelaksananya. Hal ini pemerintah desa ingin menerapkan sistem padat karya.
b Dengan  adanya  keterlibatan bapak dan masyarakat
didalam pelaksanaan program desa, apakah berperan  dalam  mengurangi kecendrungan kecurangan pengelolaan dana desa Dengan  adanya  keterlibatan  kepala  dusun  dan masyarakat dalam pelaksanaan program  desa, dari 10 kepala  dusun  yang  diwawancarai  100  %  menjawab sangat  berperan  dalam  mengurangi  kecendrungan kecurangan  pengelolaan  dana  desa,  karena  dengan terlibatmya  kepala  dusun  dan  masyarakat,  kami  tahu berapa  anggaran  yang  digunakan  untuk  menjalankan suatu  program  karena  sudah  diketahui  rencana program  yang  akan  dijalankan.  Dengan  adanya keterlibatan  perencanaan  tentu  akan  mudah  untuk mengawasi celah-celah kecurangan dalam pelaksanaannya. c Apakah  setiap  hasil  rapat atau  musyawarah  dengan kepala desa terkait program- program  desa  disampaikan atau  disosialisasikan  kepada masarakat Hasil  rapat  atau  musyawarah  dengan  kepala  desa terkait  program-program  desa  biasanaya  kami sosialisasikan melalui ketua RT dan tokoh masyarakat,dan  pemuda yang ada di dusun, ada juga yang  mengumumkan  di  masjid  agar  masyarakat mendengar dan mengetahui informasi tersebut.

## Display atau Penyajian Data
Berdasarkan  hasil  reduksi  yang  telah  dilakukan  di  atas,  maka  selanjutnya  peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat sebagai berikut :

## Pengendalian Intern
Adapun  indikator  untuk  mengetahui  apakah  variabel  pengendalian  intern  berperan dalam  mengurangi  kecendrungan  kecurangan  pengelolaan  dana  desa  di  kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

## 1. Lingkungan Pengendalian
Untuk  mengetahui  sejauh  mana  lingkungan  pengendalian  memiliki  peranan  dalam mengurangi  kecendrungan  pengelolaan  dana  desa,  digunakan  beberapa  komponen  untuk mengukurnya  diantaranya  adalah  terkait  dengan  standar  etika,  tupoksi  dan  kompetensi yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan tebuka. Hasil penelitian dari 10 responden yang dijadikan  sampel    menunjukkan  tujuh  responden  (7)  atau  70%  desa  mengatakan lingkungan  pengendalian  sangat  berperan  dalam  mengurangi  kecendrungan  pengelolaan dana desa, satu responden (1) atau 10 % mengatakan berperan dan dua responden (2) atau 20% desa mengatakan cukup berperan.
2. Penetapan Resiko
Penetapan  resiko  untuk  tujuan  pelaporan  keuangan  adalah  identifikasi,  analisis  dan pengelolaan  resiko  entitas  yang  berkaitan  dengan  penyusunan  laporan  keuangan,  sesuai dengan  prinsip  akuntansi  yang  umum  di  Indonesia,  salah  satu  yang  digunakan  terkait penetapan  resiko  adalah  prosedur  yang  jelas  mengenai  formulir-formulir  atau  dokumen- dokumen  pengelolaan  keuangan  suatu  organisasi.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh  dari
sepuluh responden mengatakan bahwa semua desa yang ada di kecamatan Batukliang yang berjumlah  10  desa  sudah  memiliki  prosedur  yang  mengatur  secara  jelas  mengenai penggunaan formulir atau dokumen keuangan.  Adanya prosedur  yang harus dilalui dalam hal  penggunaan  formulir/dokumen  keuangan  sebagai  bentuk  penetapan  resiko  guna mengurangi  kecendrungan  kecurangan  pengelolaan  dana  desa.  Hasil  penelitian menunjukkan 7 desa (70%) desa mengatakan sangat berperan, 1 desa (10 %) mengatakan berperan dan 2 desa (20%) mengatakan cukup berperan.

## 3. Aktivitas Pengendalian
Aktivitas  pengendalian  menggambarkan  kebijakan  dan  prosedur  yang  dibuat  untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh pimpinan dilaksanakan. Indikator yang  digunakan  untuk  mengukur  aktivitas  pengendalian  diantaranya  adalah  :  1)  adanya otorisasi  yang  tepat  atas  transaksi,  artinya  transaksi  pembayaran  kas  dapat  dilakukan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, 2) d okumen dan catatan yang memadai, meliputi pendokumentasian dilakukan ketika transaksi terjadi, dan  dokumen  seharusnya  bernomor  urut  tercetak  dan dapat  dipertanggungjawabkan,  3) verifikasi  internal  atau  pemeriksaan  Independen,  meliputi:  peninjauan  ulang, perbandingan,  dan  pencocokan  data  yang  telah  disiapkan  oleh  karyawan  lainnya  yang berbeda.Untuk  mendapat  manfaat  yang  maksimal  dari  pengecekan  independen atau verifikasi  internal,  maka  verifikasi  seharusnya  dilakukan  secara priodik/berkala  atau  bisa juga  dilakukan  atas  dasar  dadakan,  verifikasi sebaiknya  dilakukan  oleh  orang-orang  yang independen, ketidakcocokan/ketidaksesuaian seharusnya dilaporkan ke tingkat manajemen yang  memang  dapat  mengambil  tindakan  korektif  secara tepat.  Jika  ditinjau  dari  hasil reduksi  diatas  menunjukkan  hasil  bahwa  aktivitas  pengendalian  sangat  berperan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  8  desa  (80  %)  dari  respoden  mengatakan  aktivitas pengendalain  sangat  berperan  untuk  mencegah  kecurangan  pengelolaan  dana  desa  dan  2 desa (20) % mengatakan cukup berperan.
4. Penerapan Sistem Informasi dan Komunikasi
Sistem  informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sistem informasi keuangan desa (Siskeudes). Dari hasil wawancara menggambarkan 8 desa (80%) mengatakan  bahwa  Siskeudes  sangat  berperan  dalam  mengurangi  kecendrungan kecurangan  pengelolaan  dana  desa.  Sedangkan  2  desa  (20%)  menjawab  cukup  berperan.. Siskeudes  ini  merupakan  sistem  yang  disediakan  oleh  pemerintah  untuk  mengontrol pengelolaan  administrasi  desa.  Dengan  adanya  siskeudes  ini  membuat  celah-celah  untuk melakukan  kecurangan  ini  tertutup,  hal  ini  karena  di  dalam  Siskeudes  ini  semua  harus sesuai dengan APBDes dan tidak bisa ditambah atau dikurangi. Akan tetapi yang menjadi permasalahan  adalah  penerapan  Siskeudes  ini  belum  online  sehingga  tidak  bisa  dipantau setiap hari oleh pemerintahan yang bertugas mengawasi.
5. Pemantauan
Pemantauan  atau  monitoring  merupakan  proses  penilaian  kualitas  kinerja pengendalian  internal  sepanjang  waktu  oleh  pihak  yang  independen    untuk  menentukan apakah pengendalian telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dapat dikatakan bahwa pemantauan  merupakan  komponen  terakhir  didalam  pengendalian  intern.  Berdasarkan hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  pemantauan  sangat berperan  dalam  mengurangi  kecendrungan  kecurangan  pengelolaan  dana  desa.  Ini dibuktikan  dari  jawaban  responden,  sebanyak  8  responden  (80  %)  mengatakan  dengan adanya  pemantauan terhadap  pengelolaan  dana  desa,    sangat  berperan  dalam  mengurangi kecendrungan  kecurangan  dalam  pelaksanaannya.  Sedangkan  2  responden    (20  %) mengatakan berperan.
Secara keseluruhan berdasarkan hasil wawancara setiap komponen dari pengendalian intern digambarkan pada tabel berikut :
Tabel 3. Persepsi Responden Terhadap Pengendalian Intern
Komponen Sangat berperan Berperan Cukup berperan Lingkungan pengendalian 70% 10% 20% Penetapan Resiko 70% 10% 20% Aktivitas Pengendalian 80% 0% 20% Sistem informasi dan Komunikasi 80% 0% 20% Pemantauan 80% 20% 0% Rata-rata 76% 8% 16 %
Sumber : Data primer diolah
Berdasarkan  tabel  di  atas  menggambarkan  persepsi  responden  terhadap  lima komponen  untuk  mengetahui  sejauh  mana  komponen  tersebut  akan  berperan  dalam mencegah  tejadinya  kecurangan  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Dari  10  responden (sekretaris  desa)  yang  dijadikan  sampel  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  76  % pengendalian  intern  sangat  berperan  untuk  mencegah  terjadi  kecurangan  dalam pengelolaan dana desa, 8% berperan dan 16 % cukup berperan. Dapat disimpulkan bahwa secara  rata  rata  pengendalian  intern  sangat  berperan  dalam  mencegah  terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

## Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dilihat dari 2 (dua) aspek yakni partisipasi masyarakat  dalam  perencanaan  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan.  Yang dijadikan  responden  untuk  mengetahui  peranan  partisipasi  masyarakat  guna  mencegah terjadinya  kecurangan  dalam  pengelolaannya  adalah  kepala  dusun.  Dengan  dilibatkannya kepala  dusun  di  dalam  segala  perencanan  program-program  ,  dan  dilibatkannya  seluruh komponen  masyarakat  dalam  pelaksanaan  program  desa  terutama  bidang  pembangunan biasanya pihak desa selalu menggunakan tenaga masyarakat sekitar sebagai pelaksananya. Hal  ini  pemerintah  desa  ingin  menerapkan  sistem  padat  karya.    Hasil  wawancara menujukkan 100% responden menjawab sangat berperan dalam mengurangi kecendrungan kecurangan  pengelolaan  dana  desa.  Karena  dengan  dilibatkannya  kepala  dusun  dalam perencanaan,  para  kepala  dusun  mengetahui  apa  yang  sedang  dan  akan  dilaksanakan  dan juga  berapa  biaya  yang  dianggarkan  sehingga  mempermudah  untuk  melakukan pengawasan  atau  kontrol    terhadap  pelaksaan  segala  program  desa  yang  dijalankan pemerintah  desa.  Dengan  keterlibatan  seluruh  pihak  tentu  akan  sangat  efektif  untuk menjaga dan mengawasi proses berjalannya pemerintah desa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
a. Pengendalian  intern dalam  mengurangi  kecendrungan  kecurangan  pengelolaan  dana desa  di  kecamatan  Batukliang  kabupaten  Lombok  Tengah,  dilihat  dari  lingkungan pengendalian,  penetapan  resiko,  aktivitas  pengendalian,  penerapan  sistem  informasi dan  komunikasi  serta  pemantauan,  secara  rata-rata  76  %  responden  memberikan jawaban sangat berperan, 8% menjawab berperan dan 16% menjawab cukup berperan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern sangat berperan dalam mengurangi
kecendrungan kecurangan pengelolaan dana desa di kecamatan  Batukliang kabupaten Lombok Tengah.
b. Partisipasi masyarakat sangat berperan dalam mengurangi  kecendrungan kecurangan pengelolaan  dana  desa  di  Kecamatan  Batukliang  Kabupaten  Lombok  Tengah,  baik dilihat dari aspek perencanaan maupun aspek pelaksanaanya,  karena 100% responden memberikan jawaban sangat berperan.

## Saran
Mengingat  pentingnya  profesionalitas  dan  kepercayaan  publik  guna  memberikan transparansi  dan  akuntabilitas  kepada  publik  terhadap  pengelolaan  dana  desa,  maka diharapkan  agar  penerapan  dan  pengendalian  intern  bisa  dimaksimalkan,  demikian  pula partisipasi  msyarakat  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  perlu  ditingkatkan.  Disisi  lain, pemerintah  desa  harus  sering  terjun  ke  masyarakat  guna  mengakomodir  aspirasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, R. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu. Conyers,  Diana,  1994, Perencanaan  Sosial  di  Dunia  Ketiga:  Suatu  Pengantar, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Emzir. 2010. Analisis Data Metode Penelitian Kualitatif . PT. Rajagrafindo Persada.
Indonesia  Corruption  Watch (ICW).2017. ICW  Temukan  107  Kepala  Daerah  Terlibat Korupsi  Dana  Desa  2016-2017. diakses  tanggal  30  Maret  2018  melalui https://merdeka.com
Isbandi, Rukminto Adi. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan . Depok: FISIP UI Press. Karianga,  Hendra. Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah (Perspektif Hukum dan Demokrasi), Bandung: PT. Alumni Laporan  Hasil  Kajian  Pengelolaan  Keuangan  Desa  : Alokasi  Dana  Desa  dan  Dana  Desa Tahun 2015
Mulyadi. 2013. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
Nazir,Moh.1999. Metode Penelitian . Ghalia Indonesia. Jakarta Noor, Juliansyah. 2015. Metode Penelitian. Prenadamedia Group.
Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2014  Tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber  Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Republik Indinesia  Nomor  19  Tahun  2017  Tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana Desa Tahun 2018.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  Tentang  Sistem  Pengendalian  Inten Pemerintah.
Radar Lombok. 2017. “Korupsi Anggaran Dana Desa di Lombok Tengah Makin Parah” . Diakses tanggal 15 Maret 2017 melalui: https://radarlombok.co.id Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta. Sukrisno,Agoes.  2012. Auditing  “ Petunjuk  Praktis  Pemeriksaan  Akuntan  oleh  Akuntan Publik” .Jakarta Selatan: Salemba Empat. Edisi 4. Septianis,  Kartika  Ray.  2012. Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Mengelola  Alokasi  Dana Desa  di  Desa  Tegeswetan  dan  Desa  Jngkrikan  Kecamatan  Kepil  Kabupaten Wonosobo . Jakarta: Jurnal Bina Praja. Volume 4,No.3:179-188. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa