How to cite: Adhalia Septia Saputri (2023) Tinjauan Yuridis terhadap Peradilan in Absentia dengan Hak Asasi Manusia,
(8) 6, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 6, Juni 2023

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERADILAN IN ABSENTIA DENGAN HAK ASASI MANUSIA

## Adhalia Septia Saputri
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia Email: adhalia.septia.saputri@dsn.ubharajaya.ac.id

## Abstrak
Prosedur persidangan secara in absentia atau persidangan tanpa kehadiran terdakwa ini menurut hukum yang berlaku di Indonesia diperbolehkan. Dari sisi prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), prosedur ini memiliki potensi penyimpangan yang besar dalam  praktiknya,  karena  segala  kesempatan  untuk  melakukan  pembelaan  bagi terdakwanya sudah dikesampingkan. Sementara itu nuansa untuk mendayagunakan prosedur  in  absentia  pada  masa  transisi  Indonesia  saat  ini  telah  mengalamai peningkatan, khususnya dalam perkara korupsi yang mendapat dukungan dariopini publik yang bersemangat tinggi untuk memberantas dan mengadili koruptor, terlebih para  aktrivis  anti  korupsi.  Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  perlu  diadilinya  para terdakwa korupsi ini, secara normatif prosedur in absentia dalam kaitannya dengan hal-hal  yang  diperbolehkan  dan  tidak  diperbolehkan  dalam  prinsip-prinsip  HAM dalam  rangka  menghindari  terjadinya  pelanggaran  HAM  yang  disebabkan  oleh semangatnya penegakan hukum itu sendiri. Penegakkan hak asasi manusia (HAM) sehaj  berakhirnya  abad  ke-20  hingga  kini  masih  merupakan  topik  utama  yang menjadi agenda dan manifesto politik dunia. Problem hukum di Indonesia dilihat dari perspektif  ini  sesungguhnya  adalah  ketiadaan  kepemimpinan  yang  visioner  dan empati terhadap penegakkan hukum dan hak asasi manusia (HAM).
Kata kunci : Peradilan in Absentia; Hak Asasi Manusia; Yuridis.

## Abstract
The  trial  procedure  in  absentia  or  trial  without  the  presence  of  the  defendant according to the applicable law in Indonesia is permissible. In terms of human rights principles, this procedure has the potential for major deviations in practice, because any opportunity to defend the accused has been ruled out. Meanwhile, the nuances for utilizing procedures in absentia during Indonesia's current transition period have increased,  especially  in  corruption  cases  that  have  received  support  from  public opinion  who  are  eager  to  eradicate  and  prosecute  corruptors,  especially  anti- corruption  activists.  Despite  the  fact  that  it  is  necessary  to  try  these  corruption defendants,  normatively  the  procedure  in  absentia  in  relation  to  things  that  are allowed and not allowed in human rights principles in order to avoid human rights violations caused by the spirit of law enforcement itself. The enforcement of human rights  (HAM)  at  the  end  of  the  20th  century  until  now  is  still  the  main  topic  that
becomes the agenda and manifesto of world politics. The legal problem in Indonesia seen  from  this  perspective  is  actually  the  absence  of  visionary  leadership  and empathy for law enforcement and human rights (HAM).
Keywords: Judiciary in Absentia; Human Rights; Juridical.

## Pendahuluan
Kemajuan  dewasa  ini  telah  melahirkan  banyak  perubahan.  Segi-segi  sosial kemasyarakatan yang semula dianggap suatu hal yang dilarang, akibat modern larangan- larangan itu mudah sekali dilewati. Bahkan sesuatu yang sebelumnya dianggap wilayah yang tidak mungkin berubah, telah mudah berubah dengan sendirinya, seperti: mengenai tradisi-tradisi keagamaan, relasi social, praktisi politik, dan hukum. Situasi yang demikian memunculkan pilihan yang sulit.
Mengikuti  irama  dan  suasana  modernitas  dan  bahkan  globalisasi,  meniscayakan lahirnya  perubahan  sosial  yang  radikal  (Prihartono,  2003).  Berbicara  mengenai modernitas,  kemajuan  teknologi,  dan  perubahan  sosial  akan  semakin  menarik  jika memasuki wilayah disiplin hukum (Manalu, 2021). Disiplin hukum sebagai suatu disiplin yang meniscayakan adanya kepastian, formalitas, dan pembakuan yang akan mengalami kesulitan jika dipahami dengan satu perspektif saja.
Peradilan  in  absentia  adalah  proses  hukum  di  mana  terdakwa  tidak  hadir  dalam persidangan  saat  persidangan  berlangsung.  Istilah  Latin  "in  absentia"  berarti  "dalam ketidakhadiran".  Peradilan  in  absentia  dapat  dilakukan  dalam  berbagai  kasus,  seperti ketika terdakwa kabur atau tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena alasan tertentu. Namun,  penggunaan  peradilan  in  absentia  juga  memicu  kekhawatiran  dan  kontroversi terkait  hak  asasi  manusia.  Beberapa  negara  mengizinkan  peradilan  in  absentia  dalam kasus pidana, namun harus memenuhi syarat dan prosedur yang ketat.
Sebagai contoh, di Perancis, terdakwa harus memiliki alasan yang sah untuk absen, seperti  sakit  atau  tugas  penting  yang  tidak  dapat  ditunda.  Selain  itu,  terdakwa  harus diberikan kesempatan untuk memberikan bukti dan kesaksian secara tertulis. Namun, di beberapa negara, peradilan in absentia dapat menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak  asasi  manusia  (Muntahar,  Ablisar,  &  Bariah,  2021).  Sebagai  contoh,  dalam  kasus hukuman  mati,  terdakwa  harus  hadir  di  persidangan  untuk  mempertahankan  diri  dan menghindari eksekusi yang tidak adil.
Tidak  adanya  terdakwa  dalam  persidangan  juga  bisa  membawa  dampak  negatif pada  mutu  keputusan  pengadilan,  karena  terdakwa  tidak  dapat  membela  diri  secara langsung  atau  menjawab  pertanyaan  hakim.  Hal  ini  dapat  mengarah  pada  pembebasan yang salah, atau pemidanaan yang tidak adil. Dalam konteks hak asasi manusia, peradilan in absentia dapat melanggar hak terdakwa untuk mempertahankan diri dan menghadapi dakwaan dengan adil dan setara (Yudi Krismen & SH, 2022). Sebagai contoh, Pasal 14 (3)  (d)  Kovenan  Internasional  tentang  Hak  Sipil  dan  Politik  menjamin  hak  seseorang untuk  dianggap  tidak  bersalah  sampai  terbukti  bersalah  sesuai  dengan  hukum  dalam sidang yang diadakan di depan hakim yang independen dan tidak memihak.
Dalam  konteks  perlindungan  hak  tersebut,  peradilan  in  absentia  dapat  dilihat sebagai mengancam keamanan hukum, dan hak asasi manusia yang melindungi individu. Dalam  kesimpulannya,  peradilan  in  absentia  dapat  berguna  untuk  mempertahankan fungsi  hukum  dan  keamanan  masyarakat  dalam  beberapa  kasus  khusus,  namun penggunaannya  harus  tunduk  pada  persyaratan  dan  regulasi  yang  ketat,  serta memperhatikan  hak-hak  asasi  manusia  yang  harus  dihormati  dalam  setiap  proses peradilan. Proses peradilan dalam in absentia ini dapat diterapkan dalam kasus Tipikor Tipikor merupakan tindak pidana yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau pun kelompok  yang  di  mana  kegiatan  tersebut  melanggar  hukum  dan  sudah  pasti  akan merugikan bangsa dan negara (Sipahutar, Hasundungan, & Yasid, 2022).
Selanjutnya,  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui:  1)  Apa  hakekat peradilan  in  absentia  terhadap  hak  asasi  manusia  (HAM),  2)  Bagaimana  regulasi  di Indonesia mengatur mengenai peradilan in absentia, dan 3) Mengapa diperlukan konsep peradilan in absentia dalam hukum pidana di Indonesia.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  jurnal  ini  adalah  metode  dengan penelitian  yuridis  normatif  (Huda  &  S  HI,  2021).  Penelitian  yuridis  normatif  tersebut dilakukan  dengan  3  (tiga)  pendekatan,  yaitu:  pendekatan  undang-undang  (statute approach), pendekatan konsep (concept approach), dan studi kasus (case study). Teori- teori  hukum  yang  digunakan  sebagai  pisau  analisis  terhadap  ketiga  rumusan  masalah tersebut  adalah  Teori  Kepastian  Hukum  (TheTheory  of  Legalk  Certainty)  dan  Teori perlindungan Hukum (The Theory of Legal Protection).

## Hasil dan Pembahasan
Tinjauan Yuridis terhadap Peradilan in Absentia dengan HAM adalah penilaian dari segi hukum dan hak asasi manusia terhadap proses pengadilan di mana terdakwa tidak hadir atau tidak dapat dihadirkan dalam persidangan (Al Masyhur, Pemayun, Pertiwi, & Arta,  2021).  Peradilan  in  absentia  terjadi  ketika  terdakwa  menolak  hadir  dalam persidangan atau tidak dapat dihadirkan karena berbagai alasan seperti kabur, meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya. Dalam hal peraturan perundang-undangan, di Indonesia selain harus tunduk kepada peraturan yang bersifat umum, harus juga tunduk kepada peraturan yang bersifat khsusus. Peraturan yang bersifat khusus ini juga mengatur mengenai peradilan in absentia (Purwanta, Dewi, & Karma, 2021).
Dalam  konteks  hak  asasi  manusia,  peradilan  in  absentia  dapat  menimbulkan kekhawatiran  karena  terdakwa  tidak  dihadirkan  dalam  persidangan  yang  dapat menghasilkan putusan yang tidak adil dan mengabaikan hak atas pembelaan diri. Namun, peradilan in absentia dapat dilakukan dalam keadaan tertentu menurut UU No. 8 Tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  dan  UU  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
Pada prinsipnya, peradilan in absentia harus memenuhi persyaratan dan garis besar yang telah ditetapkan yaitu kesempatan untuk membela diri, hadirnya penasihat hukum,
bukti-bukti yang cukup, dan keputusan yang disampaikan secara terbuka dan jelas. Dalam konteks  HAM,  peradilan  in  absentia  dapat  melanggar  hak  atas  kebebasan,  hak  atas persamaan di depan hukum, hak atas pengadilan adil dan hak atas pembelaan diri.
Namun,  apabila  peradilan  in  absentia  dilakukan  dengan  jaminan  para  terdakwa untuk  mendapatkan  kesempatan  untuk  membela  diri  secara  efektif,  maka  proses pengadilan tersebut masih sesuai dengan standar HAM. Dalam praktiknya, peradilan in absentia  masih  menjadi  kontroversial  dan  sering  menimbulkan  perdebatan.  Terdapat beberapa  kasus  di  mana  terdakwa  diadili  in  absentia  yang  dianggap  tidak  memenuhi standar HAM dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu ada keterbukaan informasi dan  transparansi  dalam  proses  pengadilan  in  absentia  serta  perlindungan  atas  hak-hak terdakwa agar terjamin keadilan dalam persidangan.
Di Indonesia, regulasi peradilan in absentia diatur dalam Pasal 149 UU No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa "apabila 2 (dua)  kali  panggilan  tidak  hadir  secara  sah  terdakwa,  maka  sidang  dapat  dilanjutkan dalam keadaan terdakwa tidak hadir dan dianggap telah berbuat pembelaannya sendiri.". Namun demikian, peradilan in absentia hanya dapat dilakukan dalam beberapa kondisi, yaitu: (a) Terdakwa sudah diberitahukan secara sah tentang jadwal sidang dan panggilan kedua.  (b)  Terdakwa  tidak  hadir  dalam  sidang  karena  alasan  yang  dapat  diterima (misalnya sakit atau berhalangan karena ada tugas penting yang tidak dapat ditinggalkan). (c)  Terdakwa  diberikan  kesempatan  untuk  memberikan  pembelaan  atau  mengajukan alasan  ketidakhadirannya  dalam  sidang.  (d)  Terdakwa  dapat  mengajukan  banding atau kasasi jika mereka merasa pengadilan telah melakukan keputusan yang tidak adil.
Namun demikian, peradilan in absentia tidak dapat digunakan dalam kasus-kasus yang  dianggap  serius  (misalnya  kasus  pembunuhan  atau  teroris)  atau  jika  terdakwa merupakan  orang  asing  dan  pengadilan  tidak  dapat  memastikan  bahwa  mereka  telah diberikan  perlindungan  hukum  yang  cukup.  Ini  bertujuan  untuk  mencegah penyalahgunaan  peradilan  in  absentia  dan  memastikan  bahwa  setiap  warga  negara mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  adil  dan  setara  di  depan  hukum.  Konsep peradilan in absentia diperlukan dalam hukum pidana di Indonesia karena dalam beberapa kasus,  tersangka  atau terdakwa  tidak  dapat  hadir  di  persidangan  karena alasan  tertentu seperti sakit atau kabur dari pihak berwenang.
Dalam keadaan seperti itu, peradilan in absentia memungkinkan pengadilan untuk tetap  mengadili  kasus  tersebut  bahkan  jika  tersangka  atau  terdakwa  tidak  hadir  di persidangan  (Ardhyansah,  2020).  Selain  itu,  konsep  peradilan  in  absentia  juga memungkinkan  pengadilan  untuk  mempercepat  proses  peradilan  dan  mencegah penyimpangan dalam proses hukum. Dalam beberapa kasus, penundaan persidangan bisa sangat mempengaruhi kasus, terutama jika bukti-bukti atau saksi-saksi kunci tidak dapat dipertahankan.  Terlebih  dalam  proses  peradilan  pidana,  keberadaan  terdakwa  adalah mutlak (Akli, 2020).
Namun,  penting  untuk  diingat  bahwa  peradilan  in  absentia  juga  dapat membahayakan  hak-hak  tersangka  atau  terdakwa.  Oleh  karena  itu,  pengadilan  harus memastikan  bahwa  mereka  memberikan  kesempatan  yang  adil  bagi  tersangka  atau
terdakwa  untuk  menyampaikan  pembelaan  mereka,  bahkan  jika  mereka  tidak  hadir  di persidangan.  Pada  Hakekatnya  proses  penyelenggaraan  peradilan  pidana  melalui implementasi  ketentuan-ketentuan  hukum  acara  pidana  bertujuan  untuk  mencari kebenaran materil (Andi Sofyan, 2017).
Dalam  kerangka  ini,  ada  2  (dua)  kepentingan  yang  harus  diperhatikan,  yaitu: kepentingan  negeri  dan  kepentingan  para  pencari  keadilan  (terdakwa).  Kedua kepentingan  tersebut  harus  dijaga  dan  dijamin  keseimbangannya  oleh  hukum  acara pidana.  Dengan  adanya  2  (dua)  kepentingan  tersebut,  peradilan  in  absentia mengalami persoalan  yang  serius.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  pro  dan  kontra  terhadap  terdawak seperti pada kasus korupsi (terdakwa koruptor). Di satu sisi, peradilan  in absentia dapat mempercepat  proses  peradilan  agar  dapat  segera  mungkin  mengembalikan  aset  negara (kerugian  negara);  di  sisi  lainnya  dengan  adanya  peradilan  In  absentia  ini  terhadap terdakwa yang memanfaatkan peradilan In absentia untuk melarikan diri ke luar negeri (DPO) (Deramayati & Wicaksana, 2021).
Praktik penyelenggaraan peradilan pidana pada masa sebelum berlakunya KUHAP pada  tahun  1981  dinilai  telah  mengukir  lembaran  hitam,  terutama  seklai  dalm  hal perlindungan  hak-hak  terdakwa  dalam  proses  peradilan  pidana.  Penyelenggaraan peradilan  pidana  pada  masa  itu  menggantungkan  diri  pada  peraturan  perundang- undangan  peninggalan  zaman  colonial  Belanda.  Disadari  pada  semasa  berlakunya  Het Herziene  Indonesicshe  Reglement  (HIR)  sebagai  landasan  hukum  proses  penyelesaian perkara  pidana  telah  terjadi  penyalanggunaan  wewenang  oleh  aparat  penegak  hukum (Budi Rizki, 2020). Bukan hanya karena mereka tidak mampu memantapkan pelaksanaan tugasnya  masing-masing,  melainkan  juga  karena  tidak  dapat  melaksanakan  tujuannya dengan baik sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (criminal justice system).
Keadaaan  demikian  tidak  hanya  menimbulkan  konflik  wewenang  di  antara  para aparat  penegak  hukum.  Konflik  tersebut  terutama  sekali  tampak  dalam  masalah penagkapan  dan  penahanan  yang  justru  seharusnya  ditangani  secara  hati-hati  untuk menjamin  harkat  dan  martabat  terdakwa  sebagai  manusia,  walaupun  secara  yuridis formal,  pelaksanaan  peradilan  in  absentia  telah  diatur  di  dalam  Pasal  38  ayat  (1)  UU No.20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (Girsang  &  Hatta, 2023).
Sesuai dengan tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lebih  adil  dan  baik  yang  memberikan  perlindungan  kepada  HAM  dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum, maka dalam KUHAP ini mengatur lebih banyak persoalan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. KUHAP ini tidak saja memuat tentang tata dari suatu proses pidana, tetapi kitab ini pun juga memuat hak dan kewajiban dari terdakwa yang ada dalam sutau proses pidana.
Banyak  pihak  mengakui  bahwa  secara  substantif  KUHAP  sudah  memberikan perlindungan  yang  baik  terhadap  hak-hak  terdakwa,  seperti:  hak  untuk  mendapatkan bantuan  hukum,  hak  untuk  dianggap tidak  bersalah  sebelum  kasusnya  diputuskan oleh pengadilan atau praduga tak bersalah (presumption of innocence), dan sebaigainya. Oleh karena itu, wajar jika pada waktu kelahiran KUHAP dianggap sebagai karya yang luar
biasa  lembaga  legislatif  dalam  proses  pembangunan  hukum  di  tanah  air  (WAHYUDI, 2022).
Dengan demikian, bahwa cita-cita KUHAP masih tetap dalam kerangka idealitas. Bahkan ada yang menyatakan bahwa dalam realisasinya hampir tidak ada perbedaan yang cukup berarti antara zaman HIR dan zaman KUHAP. Dengan kata lain, berbagai bentuk praktik kekerasaan, ancaman kekerasan, manipulasi, kolusi, dan korupsi masih mewarnai proses penyidikan di Indonesia.

## Kesimpulan
Peradilan in absentia adalah proses pengadilan di mana terdakwa tidak hadir dalam persidangan  secara  sukarela  atau  karena  tidak  dapat  dihadirkan.  Dalam  situasi  ini, pengadilan akan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa dan putusan akan dijatuhkan berdasarkan bukti-bukti yang telah disajikan kepada pengadilan. Dalam konteks ham (hak asasi manusia), peradilan in absentia dapat terjadi jika terdakwa yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, seperti penyiksaan atau penghilangan orang secara paksa, tidak  dapat  dihadirkan  karena  bersembunyi  atau  sedang  dipenjara  atau  bahkan  telah meninggal dunia.
Namun, peradilan in absentia terhadap kasus ham sering kali menjadi kontroversial dan  kontes  karena  banyak  dianggap  melanggar  prinsip  dasar  keadilan,  yaitu  hak  atas pembelaan yang adil. Dalam banyak kasus, hakim percaya bahwa terdakwa tidak dapat dipresentasikan  dan  oleh  karena  itu  tidak  dapat  mempertahankan  diri,  membuat  upaya hukum  menjadi  tidak  adil  dan  rentan  terhadap  kesalahan.  Oleh  karena  itu,  pengadilan harus  berhati-hati  dan  harus  mempertimbangkan  dengan  cermat  apakah  peradilan  in absentia akan lebih membatalkan daripada memenuhi rasa keadilan.
Di Indonesia, regulasi peradilan in absentia diatur dalam Pasal 149 Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  yang  menyatakan  bahwa  "apabila  dua  kali panggilan tidak hadir secara sah terdakwa, maka sidang dapat dilanjutkan dalam keadaan terdakwa  tidak  hadir  dan  dianggap  telah  berbuat  pembelaannya  sendiri.".  Namun demikian, peradilan in absentia hanya dapat dilakukan dalam beberapa kondisi, yaitu: (1) Terdakwa sudah diberitahukan secara sah tentang jadwal sidang dan panggilan kedua. (2) Terdakwa  tidak  hadir  dalam  sidang  karena  alasan  yang  dapat  diterima  (misalnya sakit atau berhalangan karena ada tugas penting yang tidak dapat ditinggalkan). (3) Terdakwa diberikan  kesempatan  untuk  memberikan  pembelaan  atau  mengajukan  alasan ketidakhadirannya  dalam  sidang.  (4)  Terdakwa  dapat  mengajukan  banding  atau  kasasi jika mereka merasa pengadilan telah melakukan keputusan yang tidak adil.
Namun demikian, peradilan in absentia tidak dapat digunakan dalam kasus-kasus yang  dianggap  serius  (misalnya  kasus  pembunuhan  atau  teroris)  atau  jika  terdakwa merupakan  orang  asing  dan  pengadilan  tidak  dapat  memastikan  bahwa  mereka  telah diberikan  perlindungan  hukum  yang  cukup.  Ini  bertujuan  untuk  mencegah penyalahgunaan  peradilan  in  absentia  dan  memastikan  bahwa  setiap  warga  negara mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan setara di depan hukum.
Konsep peradilan in absentia diperlukan dalam hukum pidana di Indonesia karena dalam beberapa kasus, tersangka atau terdakwa tidak dapat hadir di persidangan karena alasan tertentu seperti sakit atau kabur dari pihak berwenang. Dalam keadaan seperti itu, peradilan  in  absentia  memungkinkan  pengadilan  untuk  tetap  mengadili  kasus  tersebut bahkan jika tersangka atau terdakwa tidak hadir di persidangan.
Selain  itu,  konsep  peradilan  in  absentia  juga  memungkinkan  pengadilan  untuk mempercepat proses peradilan dan mencegah penyimpangan dalam proses hukum. Dalam beberapa kasus, penundaan persidangan bisa sangat mempengaruhi kasus, terutama jika bukti-bukti  atau  saksi-saksi  kunci  tidak  dapat  dipertahankan.  Namun,  penting  untuk diingat bahwa peradilan  in absentia juga dapat membahayakan hak-hak tersangka atau terdakwa.  Oleh  karena  itu,  pengadilan  harus  memastikan  bahwa  mereka  memberikan kesempatan  yang  adil  bagi  tersangka  atau  terdakwa  untuk  menyampaikan  pembelaan mereka, bahkan jika mereka tidak hadir di persidangan

## BIBLIOGRAFI
Akli, Zul. (2020). Peradilan In Absentia terhadap Terdakwa yang Belum Di-periksa pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Tindak Pi-dana Korupsi. REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1), 52–68.
Al Masyhur, Sayyid Umar, Pemayun, Tjokorda Istri Kumari Maharatu, Pertiwi, Luh Putu Rahayu Gita, & Arta, Komang Giri. (2021). Pelaksanaan Peradilan In Absentia dalam Penanganan  Tindak  Pidana  Korupsi  dikaitkan  dengan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM). Perspektif Hukum , 16–35.
Andi Sofyan, S. H. (2017). Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar . Prenada Media.
Ardhyansah,  Risky  Fany.  (2020).  Penyidikan  In  Absentia  dalam  Penanganan  Tindak Pidana  Korupsi  di  Indonesia  (Sebuah  Alternatif  Penerapan  Asas  Peradilan  Cepat). Jurnal Idea Hukum , 6 (1).
Budi  Rizki,  Husin.  (2020).  Studi  Lembaga  Penegak  Hukum. Studi  Lembaga  Penegak Hukum .
Deramayati, Tiara  Yahya, &  Wicaksana, Satria  Unggul.  (2021).  Peradilan  In  Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Pembelaan Terdakwa dalam Perspektif HAM. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (2), 570–591.
Girsang, Ardiansyah, & Hatta, Muhammad. (2023). Pelaksanaan Peradilan In Absentia di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh. Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora , 1 (2), 107–131.
Huda,  Muhammad  Chairul,  &  S  HI,  M.  H.  (2021). Metode  Penelitian  Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis) . The Mahfud Ridwan Institute.
Manalu, Napoleon. (2021). Teologi Dan Teknologi Dalam Pandangan Sekuralisasi Di Era
Post Modernitas. JURNAL KADESI , 3 (2), 51–84.
Muntahar,  Teuku  Isra,  Ablisar,  Madiasa,  &  Bariah,  Chairul.  (2021).  Perampasan  Aset Korupsi  Tanpa  Pemidanaan  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia. Iuris  Studia: Jurnal Kajian Hukum , 2 (1), 49–63.
Prihartono, Dwiyanto. (2003). Sidang tanpa terdakwa: dilema peradilan in absentia dan hak asasi manusia .
Purwanta, I. Wayan Kusuma, Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi, & Karma, Ni Made Sukaryati.  (2021).  Akibat  Hukum  Bagi  Prajurit  TNI  Melakukan  Tindak  Pidana Desersi Yang Diputus In Absentia Dalam Praktek Pengadilan Militer Iii-14 Denpasar. Jurnal Konstruksi Hukum , 2 (1), 123–127.
Sipahutar,  Rupus  Agustinus,  Hasundungan,  David  Christian,  &  Yasid,  Muhammad. (2022).  Aspek  Kerugian  Keuangan  Negara  Dalam  Hubungannya  Dengan  Pidana Denda Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. JURNAL RETENTUM , 3 (2),
216–229.
WAHYUDI,  HENDRA.  (2022). PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  HAK-HAK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus  di  Pengadilan  Negeri  Temanggung) .  Universitas  Islam  Sultan  Agung Semarang.
Yudi  Krismen,  U.  S.,  &  SH,  M.  H.  (2022). Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia .  PT.
RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
Copyright holder: Adhalia Septia Saputri (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: