## Amanna Gappa
Amanna Gappa, Vol. 31 No. 2, 2023
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Pembajakan Buku: Tantangan dan Perkembangan
Rusdin Alauddin * , Dahlai Hasyim
Fakultas Hukum, Universitas Khairun Ternate, Indonesia.
* E-mail Korespondensi: rusdin1973alauddin@gmail.com

## Abstract:
Regulations  regarding  intellectual  property  rights  are  made  along  with  human  development  in  terms  of original  thinking  and  creative  ideas.  One  of  the  cases  that  is  currently  widespread,  and  there  is  no  clear resolution to date, is the case of book piracy. This case has become an issue that is often discussed and is very crucial.  This  research  uses  a  socio-legal  methodology.  This  research  was  conducted  in  Ternate  City,  North Maluku  Province.  The  results  of  this  research  show  that  of  the  six  tertiary  institutions  in  Ternate  City,  as many as 32,498 students are active on each campus. The large number of students is certainly different from the supply of books as knowledge material for several book figures who are currently actively running their businesses.  Based  on  the  results  of  interviews  with  bookstores,  including  Amanah,  Selekta,  Gramedia,  and Kulaba bookstores, it was discovered that there were pirated books that were then sold. Hence, contrary to the Copyright Law, every creator's work is protected. The protective efforts carried out based on observations, both preventive and repressive, have not been fully implemented and can even be said to have not been implemented so that the progress of this case continues to develop.
Keywords: Copyright; Book; Legal protection; Piracy

## Abstrak:
Pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dibuat seiring perkembangan manusia juga dalam hal pemikiran original dan ide kreatif. Salah satu kasus yang saat ini marak dan belum ada kejelasan penyelesaian hingga saat ini  yaitu  kasus  pembajakan  buku.  Kasus  ini  sudah  menjadi  isu  yang  sering  diperbincangkan  dan  sangat krusial. Penelitian ini menggunakan metodologi sosio-legal. Penelitian ini dilakukan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari keenam penguruan tinggi yang berada di Kota Ternate, sebanyak 32.498 mahasiswa aktif di masing-masing kampus. Banyaknya jumlah mahasiswa tersebut tentu tidak sebanding dengan pasokan buku sebagai bahan pengetahuan pada beberapa tokoh buku yang saat ini aktif menjalankan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara bersama toko-toko buku diantaranya toko buku Amanah, Selekta, Gramedia, dan toko buku Kulaba yang diketahui terdapat buku-buku bajakan yang kemudian dijual.  Hal  ini  tentu  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Hak  Cipta  dikarenakan  setiap  pencipta dilindunggi  hasil  karyanya.  Upaya  perlindungan  yang  dilakukan  berdasarkan  observasi  dapat  dilihat  baik preventif  maupun  represif  belum  sepenuhnya  dilakukan  bahkan  dapat  dikatan  belum  dilakukan  sehingga progres kasus ini terus berkembang.
Kata Kunci: Hak Cipta; Buku; Perlindungan Hukum; Pembajakan

## 1. Pendahuluan
Perkembangan  hak  cipta,  manusia  menyadarai  akan  adanya  hak  baru  di  luar  hak kebendaan  atau  barang.  Pengakuan  atas  segala  temuan,  ciptaan  dan  kreasi  baru ditemukan  dan  diciptakan  baik  oleh  individu  atau  kelempok  telah  melahirkan  apa
yang disebut dengan hak milik intelektual atau hak kekayaan intelektual (HKI). 1 Pada abad  kuno,  hak  cipta  yang  dihasilkan  masyarakat  pada  zaman  tersebut,  karya  cipta ddianggap sebagai hal biasa yang eksistensinya tidak perlu dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.  Banyak  yang  menganggap  bahwasanya  hak  cipta  tidak memiliki  arti  yang  strategisdalam  kehidupan  manusia,  seperti  halnya  rumah,  tanah dan  benda  lainnya.  Pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  kekayaan  intelektual  di Indonesia telah dilakukan sejak dahulu.
Pengaturan  tentang  hak  kekayaan  intelektual  dibuat  seiring  perkembangan  manusia juga  dalam  hal  pemikiran  original  dan  ide  kreatif.  Tidak  seperti  benda  yang  dapat dilihat  dan  dirabah  secara  langsung,  suatu  pemikiran  tidak  demikian,  akan  susah ditelusuri  siapa  yang  mempunyai  pemikiran  atau  ide  terlebih  dahulu,  maka perlindungan terhadapnya sangat penting untuk menegaskan kepemilikan pemikiran original dan ide kreatif. 2 Istilah hak kekayaan intelektual sendiri merupakan revisi dari hak atas kekayaan intelektual. Menurut Abduk Atsar kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan atau kreatifitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan manusia. 3
Perkembangan  hak  kekayaan  intelektual  tidak  hanya  mengatur  3  (tiga)  bidang  saja, melainkan  mencakup  tujuh  bidang  yaitu;  hak  cipta,  merek,  peten,  desain  indusri, sirkuit terpadu, varietas tanaman, dan rahasia dagang. Perlindungan hukum terhadap HKI  pada  dasarnya  berbentuk  pengakuan  terhadap  kekayaan  karya  dan  hak  untuk menikmati  kekyaan  tersebut  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Artinya,  selama  karya berada  pada  masa  perlindungan,  pemilik  atau  pemegang  hak  atas  HKI  memiliki kewenangan  untuk  memberikan  izin  ataupun  melarang  orang  lain  untuk menggunakan karya intelektualnya.
Pada aspek Hak Kekayaan Intelektual ini sendiri, tentu halnya terdapat permasalahan yang  sering  terjadi  diantaranya  kasus  pembajakan  dapat  dilihat  pada  pembajakan musik,  film,  softwere,  data  base,  karya-karya  sastra  buku,  ilmu  pengetahuan,  dan gambar  atau  fotografi.  Peningkatan  pembajakan  ini  menjadikan  negara  Indonesia sebagai  urutan  ketiga  terbesar  terkait  pelanggaran  Hak  Cipta  di  dunia. Berkembangnya  informasi  dan  teknologi  inilah  yang  mendorong  kemudahan  setiap orang  dalam  mengakses  segala  hal  terkait  suatu  karya  sesorang  dan  kemudian digunakan  dengan  tidak  bertanggung  jawab.  Tingginya  tingkat  pembajakan  buku  di setiap tahunnya, tentu sudah menjadi budaya dan akan sangat sulit untuk diatasi.
Buku  adalah  instrumen  penting  bagi  kehidupan  masyarakat  serta  tidak  dapat diingkari lagi bahwa keberadaan buku merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat. Terutama hasil karya ilmiah yang dibutuhkan khusunya mahasiswa dan dosen dalam proses  pembelajaran.  Karya  ilmiah  tersebut  dapat  ditulis  dalam  bentuk  buku  cetak, dalam  bentuk  digital  yang  berupa  file  dan  dapat  diunduh  serta  diabaca  melalui perangkat elektronik. Terbitnya suatu buku sampai pada format yang digunakan oleh masyarakat  memerlukan  proses  yang  panjang.  Proses  ini  melibatkan  modal  dan
1 Tiawati,  Sulis,  and  Margo  Hadi  Pura.  "Analisa  Hukum  Perlindungan  Hak  Cipta  Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal." Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2020): 169-180.
2 Sulis  Tiawati,  Margo  Hadi  Pura, Analisis  Hukum  Perlindungan  Hak  Cipta  Terhadapat  Pembelian Buku  Elektronik  Secara  Ilegal, Fakultas  Hukum  Universitas  Sangaperbangsa  2020,  Ajudikasi  Jurnal Hukum, Vol 4 Nomor 2, Hlm 169-180.
3 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektul, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm 38
sumber daya manusia baik dari penulis, penerbit, distributor dan dari pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses penerbitan suatu buku.
Melihat  dari  panjangnya  proses  pembentukan  suatu  karya,  tidaklah  berlebihan  jika hasil karya ciptaan intelektual manusia diberikan perlindungan yang layak dan patut. Perlindungan  atas  HKI  jenis  buku  diatur  dalam  pasal  40  ayat  (1)  huruf  (a)  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, buku adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. (1) Ciptaan yang dilindungi tersebut meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra yang terdiri atas. (a) buku, pamvlet, perwajaan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. 4
Salah satu objek hak cipta yang paling banyak mendapatkan pelanggaran adalah buku, bentuk utama atas pelanggaran buku ialah pembajakan buku sampai di tahun 2023 ini pemabajakan  buku  masih  marak  terjadi  di  masyarakat,  oleh  karena  teknologi  yang semakin maju, pembajakan buku tidak hanya terjadi dalam versi cetak, malainkan juga dalam  versi  buku  elektronik. 5 Teknologi  saat  ini  begitu  mempermudah  pelaku pembajakan buku dan konsumen buku elektronik illegal. Proses ini terus berkembang di  Indonesia  sehingga  mencakup  pada  daerah-daerah  yang  memiliki  tingkat pertumbuhan yang tinggi khususnya pada sektor pendidikan.
Kota Ternate, salah satu kota yang terletak di Provinsi Maluku Utara yang merupakan kota kecil namun memiliki sejumlah perguruan tinggi. Diantaranya adalah Universitas Khairun  (UNKHAIR),  Universitas  Muhammadiyah  Maluku  Utara  (UMMU),  Institut Agama Islam Negeri Ternate (IAIN), Sekolah Tinggi Keguruan dan  Ilmu Pendidikan (STKIP), Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate (Poltekkes) dan Sekolah Tinggi Ilmu Maritim  Indonesia  Ternate  (STIMI).  Dari  keenam  Penguruan  Tinggi  atau  kampus tersebut  terdapat  sebanyak  32.498  mahasiswa  aktif  di  masing-masing  kampus. 1 Banyaknya  jumlah  mahasiswa  di  kota  Ternate  berbanding  lurus  dengan  kebutuhan mahasiswa akan bahan bacaan seperti buku.
Bahan bacaan menjadi hal yang sangat penting dimiliki oleh setiap mahasiswa untuk menunjang sarana pendidikan mereka. Kenyataan yang terjadi saat ini di kota Ternate adalah  harga  buku  yang  terbilang  mahal.  Dikarenakan  harga  yang  cukup  mahal tersebut,  mahasiswa  cenderung  untuk  membeli  buku  bajakan  (tidak  asli)  atau melakukan kegiatan fotocopy buku. Situasi ini juga ditangkap oleh pelaku usaha untuk menjawab kebutuhan konsumen (mahasiswa) dengan cara menjual buku bajakan atau melakukan  fotocopy  buku.  Pelaku  usaha  tentunya  memberikan  harga  yang  lebih murah  dibandingkan  buku  aslinya,  harga  buku  bajakan  bahkan  bisa  setengah  dari harga buku asli sehingga menarik minat mahasiswa untuk membeli. 6
Terdapat  beberapa  tempat  jual  beli  buku  bajakan  di  Ternate  dan  banyak  tempat fotocopy  yang  melayani  penggandaan  buku.  Sejatinya  buku  adalah  hak  cipta  dari pencipta,  sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  yang  menyatakan  bahwa  “Hak  cipta  adalah  hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah
4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
5 Mashdurohatun, Anis, and M. Ali Mansyur. "Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku  Dalam  Pengembangan  Iptek  Pada  Pendidikan  Tinggi  Di  Jawa  Tengah." Yustisia  Jurnal Hukum 4, no. 3 (2015): 522-540.
6 Dhityaenggarwangi,  Chantry,  and  Dian  Purnamasari.  "Perlindungan  Hak  Cipta  Melalui Regulasi  Tokopedia  dalam  Penjualan  Buku  Bajakan  Supernova." Reformasi  Hukum  Trisakti 4,  no.  1 (2022): 1-10.
suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  tersebut,  hak  untuk  melakukan  fotocopy  atau menggandakan  buku  sebenarnya  adalah  hak  pencipta  atau  dalam  hal  ini  adalah penerbit. 7 Pencipta  diberikan  hak  ekonomi  berupa  hak  untuk  mengumumkan ( performing  rights) dan  hak  untuk  memperbanyak  ( mechanical  rights ).  Pencipta  juga memiliki  hak  moral  yaitu  hak  untuk  dicantumkan  namanya  dalam  ciptaan  dan  hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul atau anak judul  ciptaan. 2 Selain  itu,  sejatinya  pencipta  juga  mempunyai  hak  untuk  mengontrol apa  yang  telah  ia  ciptakan.  Oleh  karena  itu,  setiap  karya  cipta  yang  terpublikasi seyogianya perlu diketahui oleh pencipta. Keberadaan karya cipta buku yang beredar di  masyarakat  (khususnya  mahasiswa)  di  Ternate  saat  ini,  tidak  jarang  adalah  hasil dari  penggandaan  yang  dilakukan  tanpa  sepengetahuan  pencipta.  Terlebih  lagi, penggandaan  buku  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dengan  tujuan  komersial  atau mendapatkan keuntungan. 8 Jual beli buku bajakan atau kegiatan fotocopy buku secara illegal  tentunya  akan  berdampak  pada  produktivitas  pencipta  dalam  menciptakan karya yang baru. Hal ini dikarenakan hak ekonomi yang menjadi milik pencipta sudah tidak lagi dihargai.
Pentingnya  penegakan  hukum  pemerintah  setempat  tentu  dapat  menyelamatkan masyarakat  dan  membuka  pemahaman  tentang  kelayakan  buku  yang  nantinya dikonsumsi sebagai bacaan yang baik dan benar. Pemerintah sendiri tentu harus hadir sebagai lembaga yang berwenang dalam menimalisir tingkat pemanfaatan yang sudah sangat  berkembang  saat  ini.  Jika  dalam  perlindungan  yang  dilakukan  dapat memberikan  rasa  adil  tentu  pemerintah  harus  mengambil  langkah  secara  tegas  dan bijak untuk kepentingan anak bangsa.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi sosio-legal. Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota Ternate,  Provinsi  Maluku  Utara.  Penelitian  Hukum  ini  dimaksudkan  untuk  tidak hanya  memikirkan  masalah-masalah  hukum  yang  normatif  tapi  memikirikan bagaimana  efektivitas  penerapan  hukum  di  tengah-tengah  kehidupan  sosial masyarakat  yang  kompleks  untuk  mengatasi  sebuah  gejala  sosial.  Metodologi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis.

## 3. Potret  Empiris  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  atas Pembajakan Buku di Kota Ternate
Salah  satu  kasus  yang  saat  ini  marak  dan  belum  ada  kejelasan  penyelesaian  hingga saat  ini  yaitu  kasus  pembajakan  buku.  Kasus  ini  sudah  menjadi  isu  yang  sering diperbincangkan  dan  sangat  krusial.  Sebab,  begitu  banyak  berkembang  disetiap daerah  yang  memiliiki  tingkat  kemajuan  pada  sektor  pendidikan,  sejalan  dengan
7 Chairan,  A.  Tenripadang.  "Analisis  Yuridis  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak Cipta." DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 9, no. 2 (2011): 164-175.
8 Lie, Gunardi, and Bilqis Alifia Wathan. "Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." Innovative: Journal Of Social Science Research 3, no. 6 (2023): 3902-3909.
perkembangan  teknologi  serta  informasi  yang  mudah  untuk  diakses,  tidak  sedikit yang  memanfaatkan  kemajuan  tersebut  sebagai  manfaat  positif,  namun  disisi  lain mempermudah jalan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pembajakan buku itu sendiri. Pada  konteks  ini  hadirnya  pemerintah  sebagai  pihak  yang  berwenang  tentu  sangat diharapkan  sebagai  upaya  melindungi  hak  cipta  seseorang  sebagai  wujud  dalam memberikan rasa keadilan.
Kota  Ternate  adalah  salah  satu  kota  yang  terletak  di  Provinsi  Maluku  Utara  yang merupakan kota kecil namun memiliki sejumlah perguruan tinggi. Diantaranya adalah Universitas  Khairun  (UNKHAIR),  Universitas  Muhammadiyah  Maluku  Utara (UMMU), Institut Agama Islam Negeri Ternate (IAIN), Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu  Pendidikan  (STKIP),  Politeknik  Kesehatan  Kemenkes  Ternate  (Poltekkes)  dan Sekolah  Tinggi  Ilmu  Maritim  Indonesia  Ternate  (STIMI).  Dari  keenam  Penguruan Tinggi  atau  kampus  tersebut  terdapat  sebanyak  32.498  mahasiswa  aktif  di  masing- masing  kampus. 1 Banyaknya  jumlah  mahasiswa  di  kota  Ternate  berbanding  lurus dengan kebutuhan mahasiswa akan bahan bacaan seperti buku.
Bahan bacaan menjadi hal yang sangat penting dimiliki oleh setiap mahasiswa untuk menunjang sarana pendidikan mereka. Kenyataan yang terjadi saat ini di kota Ternate adalah  harga  buku  yang  terbilang  mahal.  Dikarenakan  harga  yang  cukup  mahal tersebut,  mahasiswa  cenderung  untuk  membeli  buku  bajakan  (tidak  asli)  atau melakukan kegiatan fotocopy buku. Situasi ini juga ditangkap oleh pelaku usaha untuk menjawab kebutuhan konsumen (mahasiswa) dengan cara menjual buku bajakan atau melakukan  fotocopy  buku. 9 Pelaku  usaha  tentunya  memberikan  harga  yang  lebih murah  dibandingkan  buku  aslinya,  harga  buku  bajakan  bahkan  bisa  setengah  dari harga buku asli sehingga menarik minat mahasiswa untuk membeli.
Dalam  kasus  pembajakan  buku  di  kota  Ternate,  penulis  melihat  berdasarkan  hasil temuan  di  dari  observasi  ke  beberapa  toko  buku  diantaranya  toko  buku  Amanah, Selekta,  Gramedia  dan  toko  buku  Kulaba,    memang  secara  jelas  praktek  demikian dilakukan  sejalan  dengan  adanya  permintaan  dari  konsumen  atas  buku-buku  yang sudah  tidak  lagi  diterbitkan  oleh  penerbit  kemudian  di  lakukan  percetakan  kembali tanpa  ada  persetujuan  dari  pihak  penulis  dan  penerbit.  Beredarnya  buku  buku  yang kemudian dijual juga banyak terdapat buku yang di cetak ulang dan dari permintaan konsumen  sehingga  kualitasnya  buku  terlihat  sangat  berbeda  jauh  dengan  yang originalnya,  kemudian  dijual  dengan  harga  yang  terbilang  murah  dari  harga  aslinya membuat banyak peminat buku yang ingin membeli sesuai kebutuhan. Pada kasus ini pihak  penjual  buku  melakukan  tindakan  demikian  hanya  untuk  memperoleh keuntungan tanpa melihat segala ketentuan yang harus dipatuhi sebagai penjual buku yang baik dan bertanggung jawab.
Percetakan  kembali  buku-buku  atas  permintaan  konsumen  sama  halnya  dengan membajak buku sebab pada ketentuannya harus melalui prosedur yang benar sesuai ketentuan  undang-undang  hak  cipta.  Tindakan  ini  memang  harus  dilakukan  upaya hukum yang jelas sebab setiap orang harus menghargai hasil karya yang dibuat setiap penulis  yang  sudah  mengorbankan  tenaga,  ide,  gagasan  serta  finansial  dalam membuat  karya  ciptaan  buku.  Pada  kasus  ini  harusnya  dilakukan  laporan  langsung oleh  penulis  atau  pemilik  buku  ke  pihak  berwenang  untuk  dapat  di  tindaklanjuti tindakan kesewangan itu, sebab ini sangat merugikan pihak penulis. Selanjutnya pihak
9 Sastrawan, Gede. "Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan." Ganesha Law Review 3, no. 2 (2021): 111-124.
pemerintah dalam hal ini bersama masyarakat yang memiliki kesadaran harus mampu memberikan  pemahaman  yang  baik  ke  masyarakat  lain  yang  belum  memahami tindakan pembajakan ini.
Indikasi  dari  kasus  pembajakan  buku  ini  merupakan  perbuatan  melawan  hukum sesuai  ketentuan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Pasal  1365  yang menyatakan  tiap  perbuatan  yang  melawan  hukum  yang  membawa  kerugian  kepada orang  lain,  mewajibkan  orang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti kerugian  tersebut.    Berdasarkan    kasus  pembajakan  buku  ini  telah  memenuhi  unsur sebagai  perbauatan  melawan  hukum  diantaranya  adanya  perbuatan,  perbuatan tersebut  bersifat  melawan  hukum,  adanya  kesalahan  dari  pihak  pelaku,  adanya kerugian,  dan  adanya  hubungan  kausalitas  antara  perbuatan  dan  kerugian  yang ditimbulkan. 10
Upaya  perlindungan  yang  dilakukan  berdasarkan  pengamatan  dapat  dilihat  baik preventif maupun represif belum sepenuhnya dilakukan bahkan dapat dikatan belum dilaukan sehingga progres kasus ini terus berkembang di Kota Ternate. 11 Pemerintah dalam hal ini sebagai pihak yang berwenang pun belum ada yang merespon tindakan ini,  padahal  mereka  mempunyai  kewenagan  untuk  melakukan  pengawasan  apalagi kasus  ini  sudah  menjadi  fenomena  nasional  yang  sangat  sulit  diatasi  sejalan  dengan maraknya tindakan pembajakan buku itu sendiri.
Berdasarkan  penjabaran  masalah  dan  bentuk  perlindungan  yang  dilakukan  atas tindakan pembajakan buku di kota Ternate secara data penulis melihat bahwasanya ini merupakan  masalah  serius  oleh  sebab  kasus  pembajakan  merupakan  kasus  nasional yaang  saat  ini  berkembang  hingga  belum  adanya  efek  jerah  terhadap  tindakan  ini, bentuk perlindungan hukum atas tindakan ini belum dilakukan baik secara preventif (pencegahan)  dan  represif  (Penindakan  penyelesaian)  sehingga  secara  sadar  pihak penjual terus mengembangkan proses penjualan dengan mencetak kembali buku-buku demi memperoleh keuntungan. Dilain sisi sulitnya penyelesaian kasus ini juga menjadi sangat  sulit  oleh  sebab  ini  merupakan  delik  aduan  yang  harus  diadukan  penulis langsung  ke  pihak  berwajib  untuk  dapat  membijaki  kasus  ini  demi  menyelamatkan hasil karya dan melindungi karya ciptanya.
Di kota Ternate sendiri kasus pembajakan buku pun sering ditemukan seiring adanya buku-buku  pasokan  lama  yang  sudah  tidak  lagi  diterbitkan  atas  permintaan konsumen,  maka  dengan  segaja  dicetak  kembali.  Buku-buku  tersebut  kemudian diperjualbelikan.  Banyak  dijumpai  buku  dengan  kualitas  yang  kurang  begitu  baik dijual  dengan  harga  yang  terjangkau  sehingga  mendorong  fenomena  ini  terus berkembang di masyarakat. 12 Permasalahan ini tentu memberi dampak terhadap pihak penulis buku itu sendiri sebab telah tertuang dalam ketentuan bahwa penulis memiliki hak untuk dilindungi hasil karyanya sendiri.
Kasus pembajakan buku di kota Ternate patut dilakukan pengawasan oleh pemerintah dalam  hal  ini  dinas  terkait  untuk  dapat  melakukan  tindakan  pencegahan  serta memberi teguran hingga pada tindakan pemberhentian apabila terdapat penjual yang
10 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365
11 Farida,  Nurul,  and  Sri  Rahayu.  "Implikasi  Hak  Cipta  terhadap  Distribusi  dan  Akses  Buku Elektronik di Era Digital." Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik 1, no. 4 (2023): 193-199.
12 Fathanudien,  Anthon,  and  Vina  Maharani.  "Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  terhadap  Buku Elektronik (E-Book) di Era Globalisasi." Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan 14, no. 01 (2023): 52-63.
melakukan usaha tidak secara baik dan benar. Dari hasil tahapan observasi pada toko buku  di  Kota  Ternate  penulis  melihat  bahwasanya  kasus  pembajakan  buku  sudah berlangsung  sejak  lama.  Hal  demikian  dilakukan  oleh  sebab  terdapat  permintaan konsumen  yang  ingin  mendapatkan  buku  sesuai  kebutuhan. 13 Pembajakan  ini  tentu harus  mendapatkan  perhatian  penuh  pemerintah  untuk  dapat  diselesaikan  dengan jalan sebaik mungkin.
Sejalan dengan permasalahan demikian penulis telah melakukan observasi ke seluruh toko buku dan dinas terkait untuk melihat respon yang kemudian dilakukan sebagai upaya menimalisir tindakan poembajakan buku itu sendiri. Sejumlah toko buku sudah memberikan keterangan soal adanya pembajakan buku namun hal itui sudah memjadi kebiasaan  dan  pihak  penjual  hanya  memikirkan  keuntungan  tanpa  melihat  dampak dari tindakan tersebut.
Kunjungan pada intansi terkait di kota Ternate diantaranya Dinas Pendiudikan, Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),  Kemenkum Ham, dan Kesbanpol serta dinas yang memiliki keterhubungan dengan permasalahan pembajakan  buku,  kemudian  melakukan  wawancara  langsung  terkait  permasalahan tersebut  serta  merminta  tangapan  dari  intansi  melihat  kasus  tersebut.  Dalam menjalankan  fungsi  pengawasan  harusnya  sejak  awal  progres  pengawasan  harus dilakukan  secara  optimal  apalagi  dengan  dinamika  perkembangan  kasus  saat  ini sudah  semestinya  diambil  langkah  penegasan  untuk  menimalisir  tindakan pembajakan buku yang dilakukan oleh setiap toko penjual buku itu sendiri.
Berdasarkan Permasalahan pembajakan buku yang kemudian terjadi di Kota Ternate tersebut penulis juga melakukan wawancara langsung bersama Bapak Ruslan Mustafa, salah  Kabid  di  Dinas  Pendidikan  di  kota  Ternate.  Menurutnya,  beredarnya  kasus tersebut memang sudah diketahui sejak lama dan merupakan sautu masalah yang sulit diatasi  serta  kurangnya  pemahaman  bagi  seluruh  kalangan  yang  belum  memahami terkait  persoalan  ini,  buku  merupakan  sumber  dari  pengetahuan  yang  paling  dasar bagi  pelajar,  mahasiswa,  guru,  dosen  pengajar.  Selanjutnya  juga  mamberikan penjelasan  soal  pasokan  buku  yang  ada  tersebut  di  dinas  pendidikan  lebih  fokus  ke pendidikan dasar seperti tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menegah Pertama (SMP) dan Sekolah Menegah Atas (SMA).
Berdasarkan  kurikulum  lama  KTSP  dan  K13  yang  kemudian  diberlakukan  oleh Kemnendikbud memang jelas banyak buku-buku yang diambil tersebut melalui toko buku yang ada di Kota Ternate seperti toko buku Amanah, dan toko buku Selekta. Saat itu  memang  pihak  sekolah  berdasarkan  hasil  tinjauan  dinas  pendidikan  memang terdapat  banyak  masalah  soal  kelayakan  buku  yang  dipakai,  sebab  sampul  hingga pada isi buku yang sering tidak jelas ini menjadi suatu pertimbangan yang kemudian harus  dilakukan  langkah  penanganan.  Akan  tetapi  saat  ini  berdasarkan  perubahan kurikulum dari K13 ke Kurikulum Merdeka terjadi perubahan secara signifikan serta pasokan buku yang diambil pun sudah dilakukan kerja sama dengan pihak penerbit untuk  mengambil  buku-buku  mata  pelajaran  sesuai  arahan  dari  kemendikbud tersebut. 14
13 Widowati, Ratih. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace." Jurnal Analisis Hukum 5, no. 2 (2022): 220-230.
14 Wawancara  Bersama  Kadis  Pendidikan  Bapak  Drs.  H.  Ruslan  Mustafa  M.Si.  Rabu  20 September 2023
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  penulis  mengamati  bahwasanya  dari  Dinas Pendidikan  sendiri  sudah  mengetahui  tentang  permasalahan  pembajakan  buku  akan tetapi sajauh ini belum melakukan langkah pencegahan maupun mengambil tindakan dalam menyelesaikan masalah itu, hal demikian menjadi suatu problem tersendiri oleh karena  bentuk  pengawasan  yang  menjadi  kewenangan  belum  dilakukan  sehingga progres  kasus  ini  pun  semakin  berkembang  luas  di  masyarakat  khususnya  di  toko buku yangh berada di kota Ternate.
Sejalan  dengan  permasalahan  pembajakan  buku  di  kota  Ternate  penulis  juga melakukan  wawancara  bersama  Ibu  Nurlia  Rahman  selaku  (Analis  Kebijakan  Ahli Muda) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate. Sehubungan  dengan  kasus  demikian  atas  keterangan  bahwasanya  dalam  kasus  ini memang  didinas  kami  sebagai  pelimpahan  kewenangan  dari  Dinas  OPDT  terkait, sebab setiap kegiatan usaha terkait izin perdagangan dalam hal ini toko buku memang segala  berkas  masuk  ke  bidang  pelayanan  kamudian  diajukan  dan  dibuat  surat  izin perdagangan  oleh  Dinas  Perindakop  dan  UMKM  sesuai  prosedur  yang  ditetapkan. Dalam  masalah  ini  kami  memnyadari  akan  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  pihak penjual sebab segala ketentuan dalam dunia perdagangan harus ditata dengan baik.
Merlihat  hal  demikian  ungkap  ibu  Nurlian  “seharusnya  tindakan  demikian  tidak dilakukan oleh para penjual sebab pada proses pembuatan buku membutuhkan kerja keras  kita  sebagai  pembaca  harus  perlu  memahami  hal  demikian  agas  segala  bentuk karya pun perlu dihargai dan dihormati sesuai ketentuan. Pembajakan buku memang tindakan yang sangat merugikan sama halnya mencuri jadi harus dilakukan tindakan keras,  meskipun  soal  pengawasan  ke  toko  bukan  rana  dari  dinas  kami  akan  tetapi kami  akan  tetapi  ini  akan  menjadi  masukan  yang  baik  sebagai  bahan  pertimbangan dalam  menyelesaikan  kasus  ini.  Tindakan  ini  patut  dilakukan  penertiban  secara menyeluruh ke seluruh toko buku yang melakukan tindakan ini sebagai bentuk upaya dalam menimalisisr tingkat pembajakan buku dio kota Ternate. 15
Mengenai  hasil  wawancara  diatas  penulis  memberikan  suatu  kesimpulan  bahwa semenjak  beredarnya  kasus  ini  belum  diketahui  oleh  dinas  ini,  meskipun  kasus sedemikian ini bukan wilayah kewenangan kami tetapi izin yang dikeluarkan sudah menjadi  tanggung  jawab  kami.  Pihak  dinas  merespon  kasus  ini  dengan  mengambil langkah  serius  serta  melakukan  kordinasi  ke  OPTD  terkait  agar  segra  melakukan peninjauan dalam tindakan pembajakan buku itu sendiri. Harapan dalam penyelesaian kasus  ini  semoga  dapat  terselesaikan  sebab  melanggar  ketentuan  dalam  Undang- Undang Hak Cipta. 16
Berdasarkan konstruksi fenomena di atas, penulis menyimpulkan bahwa secara realita atas  beredarnya  kasus  pembajakan  buku  ini.  Pihak  pemerintah  belum  begitu  serius dalam  menyikapi  persoalan  demikian.  Di  lain  sisi  juga  dapat  dilihat  belum  adanya upaya  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan. Hal  ini yang  kemudian  perlu  dilakukan  kordinasi  secara  baik  ke  seluruh  pemerintah  kota dalam  menimalisir  tindakan  pembajakan  buku  serta  melindungi  hak  daripada pencipta atau penulis.
15 Wawancara Bersama Ibu Nurlian Rahman selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Kamis, 21 September 2023
16 Sardjono, Agus. "Hak Cipta Bukan Hanya Copyright." Jurnal Hukum & Pembangunan 40, no. 2 (2010): 252-269.

## 4. Penutup
Dari  keenam  Penguruan  Tinggi  yang  berada  di  Kota  Ternate,  sebanyak  32.498 mahasiswa  aktif  di  masing-masing  kampus.  Banyaknya  jumlah  mahasiswa  tersebut tentu  tidak  sebanding  dengan  pasokan  buku  sebagai  bahan  pengetahuan  pada beberapa  tokoh  buku  yang  saat  ini  aktif  menjalankan  usahanya.  Berdasarkan  hasil wawancara  bersama  toko-toko  buku  diantaranya  toko  buku  Amanah,  Selekta, Gramedia,  dan  toko  buku  Kulaba  yang  diketahui  terdapat  buku-buku  bajakan  yang kemudian  dijual.  Hal  ini  tentu  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Hak  Cipta dikarenakan  setiap  pencipta  dilindunggi  hasil  karyanya.  Upaya  perlindungan  yang dilakukan berdasarkan observasi dapat dilihat baik preventif maupun represif belum sepenuhnya dilakukan bahkan dapat dikatan belum dilakukan sehingga progres kasus ini  terus  berkembang. Pemerintah  sebagai  lembaga  pengawasan  tentu  harus menjalankan  fungsi  secara  baik,  pada  kasus  pembajakan  buku  seharusnya  diberikan teguran  serta  tindakan  pemberhentian  pada  setiap  toko  buku  yang  menjual  buku bajakan sehingga progres kasus ini dapat terselesaikan.

## Referensi
Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektul, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Chairan,  A.  Tenripadang.  "Analisis  Yuridis  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak Cipta." DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 9, no. 2 (2011): 164-175.
Dhityaenggarwangi,  Chantry,  and  Dian  Purnamasari.  "Perlindungan  Hak  Cipta
Melalui Regulasi Tokopedia dalam Penjualan Buku Bajakan Supernova." Reformasi Hukum Trisakti 4, no. 1 (2022): 1-10.
Farida,  Nurul,  and  Sri  Rahayu.  "Implikasi  Hak  Cipta  terhadap  Distribusi  dan  Akses Buku Elektronik di Era Digital." Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik 1, no. 4 (2023): 193-199.
Fathanudien, Anthon, and Vina Maharani. "Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Buku Elektronik (E-Book) di Era Globalisasi." Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan 14, no. 01 (2023): 52-63.
Lie,  Gunardi,  and  Bilqis  Alifia  Wathan.  "Pelanggaran  Hak  Cipta  Pembajakan  Buku Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014." Innovative:  Journal  Of Social Science Research 3, no. 6 (2023): 3902-909.
Mashdurohatun,  Anis,  and  M.  Ali  Mansyur.  "Identifikasi  Fair  Use/Fair  Dealing  Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Iptek Pada Pendidikan Tinggi Di Jawa Tengah." Yustisia Jurnal Hukum 4, no. 3 (2015): 522-540.
Sardjono,  Agus.  "Hak  Cipta  Bukan  Hanya  Copyright." Jurnal  Hukum  & Pembangunan 40, no. 2 (2010): 252-269.
Sastrawan,  Gede.  "Analisis  Yuridis  Pelanggaran  Hak  Cipta  Pada  Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan." Ganesha Law Review 3, no. 2 (2021): 111- 124.
Sulis  Tiawati,  Margo  Hadi  Pura, Analisis  Hukum  Perlindungan  Hak  Cipta  Terhadapat Pembelian  Buku  Elektronik  Secara  Ilegal, Fakultas  Hukum  Universitas Sangaperbangsa 2020, Ajudikasi Jurnal Hukum, Vol 4 Nomor 2, Hlm 169-180.
Tiawati,  Sulis,  and  Margo  Hadi  Pura.  "Analisa  Hukum  Perlindungan  Hak  Cipta Terhadap  Pembelian  Buku  Elektronik  Secara  Ilegal." Ajudikasi:  Jurnal  Ilmu Hukum 4, no. 2 (2020): 169-180.
Widowati,  Ratih.  "Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Hak  Cipta  Dalam  Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace." Jurnal Analisis Hukum 5, no. 2 (2022): 220- 230.