Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104 Vol. 12, No. 1, January-June 2023 DOI: 10.22373/legitimasi.v12i1.18017
║ Published: June 30, 2023 https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi  53
Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Lade Sirjon Universitas Halu Oleo La Ode Awal Sakti Universitas Sembilanbelas November Email: lade.sirjon@uho.ac.id
Abstract: The background of this study is the renewal of national criminal law with the enactment  of  Law  Number  1  of  2023  concerning  the  Criminal  Code.  Referring  to  the Aquo  Law,  there  are  several  criminalizations  of  an  act,  including  related  to  adultery offenses. Thus, it is necessary to analyze the criminalization of adultery offenses based on Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This study aims to explain the policy formulation of the criminalization of adultery offenses based on Law Number 1 of 2023  concerning  the  Criminal  Code.  This  study  employs  a  descriptive-normative research  method.  The  results  of  the  study  show  that  the  criminalization  of  adultery offenses in the Criminal Code has several expansions compared to the old Criminal Code. The expansion of the adultery offenses includes the meaning of adultery, cohabitation, and incest. The basic reason for this criminalization is that the renewal of law (Criminal Code) must be oriented towards the basic ideas of the Five Principles (Pancasila), which contain  the  values/ideas  of  divinity  (religious  morals),  humanity,  nationality, democracy,  and  social  justice.  In  addition,  the  renewal  of  criminal  law  should  also  be carried out by exploring and studying unwritten sources of law and values that live in society, including religious law and customary law.

## Keywords: Criminalization, Adultery, Criminal Code
Abstrak: Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  pembaharuan  hukum  pidana  nasional dengan  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana.  Merujuk  pada  Undang-Undang aquo terdapat  beberapa kriminalisasi  suatu  perbuatan  yang  salah  satunya  berkaitan  dengan  delik  perzinahan sehingga perlu dilakukan analisis kriminalisasi delik perzinahan berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini  bertujuan  menjelaskan  kebijakan  formulasi  kriminalisasi  delik  perzinahan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan sifat penelitian bersifat deskriptif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi delik perzinahan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Pidana  terdapat  beberapa  perluasan dibandingkan  dengan  KUHP  yang  lama.  Perluasan  delik  perzinahan  diantaranya perluasan  makna  perzinahan,  kohabitasi  (kumpul  kebo)  dan  persetubuhan  anggota keluarga sedarah ( incest) . Alasan mendasar kriminalisasi ini yaitu pembaharuan hukum (KUHP)  harus  berorientasi  pad  aide  dasar  ( basic  ideas) Pancasila  yang  terkandung didalamnya  nilai/ide  ketuhanan  (moral  religius),  kemanusiaan  (humanistis), Kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial. Selain itu pembaharuan hukum pidana juga hendaknya dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat,  antara  lain  dalam  hukum  agama  dan  hukum adat.
Kata Kunci: Kriminalisasi, Perzinahan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## A. Pendahuluan
Asas Ubi Societas ibi  ius, dimana  ada  masyarakat  disitu  ada  hukum.  Salah  satu kosekuensi  hukum  yang  lahir  dengan  adanya  asas  ini  adalah  hukum  harus  selalu menyesuaikan  dengan  perkembangan  zaman.  Sebagai  wujud  penyesuaikan  dengan perkembangan  zaman  dalam  perpektif  pembaharuan  hukum  pidana  maka  terjadilah yang  namanya  kriminalisasi.  Kriminalisasi  dapat  dimaknai  sebagai  proses  penetapan suatu  perbuatan  sebagai  perbuatan  yang  dapat  dipidana.  Proses  itu  diakhiri  dengan terbentuknya  undang-undang,  dimana  perbuatan  itu  diancam  dengan  suatu  sanksi berupa  pidana. 1 Selanjutnya  kriminalisasi  dapat  dimaknai  sebagai  suatu  penetapan perbuatan  yang  tadinya  perbuatan  tersebut  bukan  sebagai  suatu  tindak  pidana  oleh karena suatu aturan hukum baru menjadi suatu tindak pidana.
Kriminalisasi  dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses  untuk  menjadikan  suatu perbuatan  sebagai  kejahatan,  sehingga  dapat  dituntut  dan  menentukan  bagaimana sanksinya.  Hal  berbeda  dikemukakan  oleh  Paul  Cornil,  menurut  Paul  Cornill kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat  dipidana,  tetapi  juga  termasuk  penambahan  (peningkatan)  sanksi  pidana terhadap  tindak  pidana  yang  sudah  ada.  Esensi  kriminalisasi  bukan  hanya  berkaitan dengan  penentuan  suatu  perbuatan  sebagai  tindak  pidana  dengan  ancaman  sanksi pidana tertentu, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan (perubahan) celaan moral
1 Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Viktimologi (Denpasar: Djambatan, 2007).
Kriminalisasi Delik Perzinahan Lade Sirjon & La Ode Awal Sakti
terhadap  suatu  perbuatan. 2 Pengertian  kriminalisasi  yang  dikemukakan  Paul  Cornil merupakan pengertian kriminalisasi dalam perspektif yang luas.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal sebagai asas legalitas, suatu tindakan dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana manakala  Negara  telah  melakukan  kriminalisasi  terhadap  tindakan  tersebut  melalui undang-undang  (legislasi). 3 Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang  diungkapkan  Moeljatno yang menjelaskan mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan atau  mengenai perbuatan pidana prinsip dasarnya yaitu asas legalitas ( Principle of legality ). asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak  ditentukan  terlebih  dahulu  dalam  perundangundangan  ( Nullum  delictum  nulla poena sine praevia lege poenali ). 4
Kondisi  di  atas  memunculkan  dua  persoalan  sentral  dalam  kebijakan  kriminil menggunakan sarana hukum pidana, yaitu penentuan perbuatan  apa yang seharusnya dijadikan  tindak  pidana  dan  sanksi  apa  yang  sebaiknya  digunakan  atau  dikenakan kepada pelanggar. Secara konsep perbuatan yang dikriminalisasi menjadi suatu tindak pidana  bisa  berasal  dari  konsep mala  in  se dan mala  prohibita . Mala  in  se adalah perbuatan-  perbuatan  yang  sejak  awal  telah  dirasakan  sebagai  suatu  ketidak  adilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang  menjadi  suatu  tindak  pidana.  Sedangkan mala  prohibita adalah perbuatan-perbuatan  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang  sebagai  suatu ketidakadilan. 5
Disahkannya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  merupakan  salah  satu  sejarah  besar  pembaharuan  hukum pidana nasional. KUHP yang berlaku selama ini merupakan produk hukum peninggalan kolonial dengan dasar pemberlakuan yaitu asas konkordansi atau penyesuaian dengan Negara  jajahan.  Disyahkannya  KUHP  yang  baru,  muncul  beberapa  tindak  pidana  baru (kriminalisasi)  yang  tidak  diatur  dalam  KUHP  yang  lama,  salah  satunya  adalah kriminalisasi delik perzinahan.
Berdasarkan KBBI, zina sendiri diartikan sebagai suatu perbuatan bersenggama antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  tidak  terikat  oleh  hubungan  pernikahan (perkawinan) atau bisa juga dikatakan sebagai perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang  perempuan  yang  terikat  perkawinan  dengan  seroang  laki-laki  yang  bukan suaminya.
2 Suryani  Lidya  Widayati,  “Criminalization  of  Decency  in The  Criminal  Code  Bill  from  Moral Perspectives,” Negara Hukum 9, no. 2 (2018): 181 – 98.
3 Marthen  H.  Toelle,  “Kriminalisasi  Ditinjau  Dari  Perspektif  Teori  Hukum  Pidana  (Criminal  Law Theory),”
Refleksi Hukum:
Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2 (2014): 115 – 32, https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i2.p115-132.
4 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
5 Eddy O S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).
Menurut KUHP, zina di identikkan dengan overspel yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada zina itu sendiri. Overspel hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelak telah terikat tali perkawinan. Hal ini berbeda dengan konsepsi masyarakat/ bangsa  Indonesia  yang  komunal  dan  religius.  Setiap  bentuk  perzinahan,  baik  dalam ikatan perkawinan maupun tidak, merupakan perbuatan tabu yang melanggar nilai-nilai kesusilaan.
Delik  perzinahan (overspel) diatur  dalam  Pasal  284  KUHP  yang  dapat dikualifikasikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Delik-delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu BAB XIV Buku II dan Bab VI Buku III yang termasuk pelanggaran. Perbuatan yang termasuk kejahatan kesusilaan terdiri dari: 6
1. Berhubungan  dengan  minuman,  yang  berhubungan  dengan  kesusilaan  di  muka umum  dan  yang  berhubungan  dengan  benda-benda  dan  sebagainya  yang  melangar kesusilaan atau bersifat porno (Pasal 281-283).
2. Zina  dan  sebagainya,  pemerkosaan,  perbuatan  cabul  dan  hubungan  seksual  (Pasal 284-296).
3. Perdagangan wanita dan anak laki-laki dibawah umur (Pasal 297).
4. Pengobatan untuk menggugurkan kandungan (Pasal 299).
5. Menyerahkan anak untuk pengemisan (Pasal 301).
6. Penganiayaan hewan (Pasal 302).
7. Perjudian (Pasal 303).
R.  Soesilo  menjelaskan  perihal  perzinahan,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  zina yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan yang telah terikat perkawinan  dengan  perempuan  ataupun  laki-laki  yang  bukan  merupakan  istri  atau suaminya.  Supaya  dapat  dikatakan  termasuk  dalam  pasal  ini,  suatu  persetubuhan  itu haruslah  dilakukan  dengan  suka  sama  suka,  dengan  tidak  adanya  paksaan  dari  salah satu pihak. 7
Berdasarkan ketentuan tersebut zina dalam konsep KUHP tidak dapat dikenakan terhadap laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan  yang  sah.  Jika  melihat  pada  perkembangan  di  masyarakat  perbuatan tersebut  tidak  sesuai  dengan  norma-norma  yang  dianut  dalam  masyarakat  sehingga terdapat kekosongan hukum yang tidak dapat memfasilitasi perkembangan yang ada di masyarakat.
Merujuk  konsep  KUHP  yang  baru  terjadi  beberapa  perluasan  delik  perzinahan yang membedakan dengan konsep perzinahan yang berlaku sekarang. Ketentuan KUHP baru, selain memuat kembali pasal-pasal tindak pidana kesusilaan baik yang bersumber dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  maupun  dari  beberapa  Undang-
6 Eko  Sugiyanto  and  Budhi  Wisaksono  Pujiyono,  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan,” Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016): 1 – 10.
7 Raden  Soesilo,  “Kitab  Undang -Undang  Hukum  Pidana  (KUHP):  Serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,” 1995.
Undang (UU) lainnya juga menentukan kriminalisasi terhadap beberapa perbuatan yang dinilai melanggar kesusilaan.
Terjadinya  beberapa  perluasan  dalam  konsep  perzinahan  tentu  akan memberikan  suatu  batasan  baru  tingkah  laku  masyarakat  yang  menyimpang berdasarkan konsep hukum pidana. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai sarana social  control yang  artinya  hukum  mengontrol  tingkah  laku  masyarakat,  maksudnya hukum  berfungsi  memberikan  suatu  batasan  tingkah  laku  warga  masyarakat  yang dianggap menyimpang dari aturan hukum, serta apa akibat (sanksi) dari penyimpangan itu. 8
Pro  dan  kontra  terhadap  kriminalisasi  atas  suatu  perbuatan  sampai  saat  ini masih menjadi perdebatan di kalangan pemerhati hukum pidana terutama jika dikaitkan dengan kriteria penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, khususnya mengenai perbuatan apa yang sebaiknya diatur oleh hukum pidana. Terkait dengan  kriminalisasi  delik  perzinahan  dalam  KUHP  baru  masih  menimbulkan  banyak pro dan kontra. Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana yang dikemukakan di atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  atau  melakukan  penelitian  dengan  judul “ Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ”
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 9 penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang  meletakan  hukum  sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma.  Sistem  norma  yang dimaksud  adalah  mengenai  asas-asas,  norma,  kaidah  dari  peraturan  perundangan, putusan pengadilan,  perjanjian, serta doktrin (ajaran). sedangkan sifat penelitian yang digunakan  adalah  bersifat  deskriptif.  Penelitian  hukum  ini  berdasarkan  bentuknya termaksud  penelitian  evaluatif.  Penelitian  ini  dikatakan  penelitian  evaluatif  karena penelitian  ini  dilakukan  untuk  menilai  kebijakan  formulasi  kriminalisasi  delik perzinahan.

## B. Kriminalisasi Delik Perzinahan
Pembaharuan  hukum  pidana  mengandung  makna  perubahan  terhadap  hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana ini harus dilakukan secara sistematik yaitu suatu pendekatan  yang  menyeluruh  dan  integral.  Namun  yang  perlu  diperhatikan  adalah dalam  konteks  pembaharuan  hukum  yang  baik  tetap  dipertahankan,  yang  tidak  cocok lagi dihilangkan dan yang kurang akan ditambah. Oleh karenanya, pembaharuan hukum pidana selalu saja berkisar pada masalah kriminalisasi, deskriminalisasi,  penalisasi dan depenalisasi.
Sebelum  menguraikan  kriminalisasi  delik  perzinahan  dalam  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  akan  sangat
8 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
9 Mukti  Fajar  and  Yulianto  Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
penting  penulis  menguraikan  syarat/kriteria  suatu  perbuatan  tepat  untuk  dilakukan kriminalisasi.  Dalam  melakukan  kriminalisasi  ada  beberapa  hal  yang  harus dipertimbangkan yaitu sebagai berikut: 10
1. Penggunaan  hukum  pidana  harus  memperhatikan  tujuan  pembangunan  nasional, yaitu  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  yang  merata  meterill,  spiritual berdasarkan Pancasila.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus  merupakan  perbuatan  yang  tidak  dikehendaki,  yaitu  perbuatan  yang mendatangkan kerugian.
3. Penggunaan  hukum  pidana  harus  pula  memperhitungkan  prinsip  biaya  dan  hasil ( cost and benefit primciples ).
4. Penggunaan  hukum  pidana  harus  pula  memperhatikan  kapasitas  dan  kemampuan daya kerja  dari  badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.
Keputusan  untuk  mengkriminalisasi  suatu  perilaku  merupakan  masalah  yang kompleks.  Pandangan  Andrew  Ashworth  adalah  bahwa oportunisme dan  kekuasaan politik,  keduanya  terkait  dengan  budaya  politik  yang  berlaku  di  suatu  negara, merupakan  penentu  utama  tetapi  secara  tradisional  perlu  diajukan  dua  pertanyaa apakah perilaku tersebut berbahaya bagi individu atau masyarakat dan apakah perilaku tersebut  amoral.  Jika  jawaban  untuk  kedua  perta nyaan  tersebut  adalah  ‘ya’  maka perilaku tersebut dianggap prima facie yang tepat untuk kriminalisasi. 11
Berdasarkan  syarat/kritera  dan  beberapa  pertimbangan,  ada  beberapa  alasan yang  mendasar  sehingga  tepat  dalam  KUHP  baru  delik  perzinahan  dikriminalisasi. Pertama, perzinaan  menimbulkan  kerugian  yang  sangat  besar,  baik  yang  bersifat individu pelaku, keluarga, maupun masyarakat. Akibat langsung dari perzinaan adalah terjadinya  kehamilan  yang  tidak  diinginkan,  yang  sebagian  berakibat  pada  terjadinya aborsi  illegal. 12 Akibat-akibat  lain  dari  perzinahan  diantaranya  menghancurkan  masa depan anak yang dihasilkan dari hubungan gelap (perzinaan), merusak keturunan yang sah bila perzinahan menghasilkan seorang anak atau lebih. Keturunan yang sah menurut Islam  adalah  anak  yang  dilahirkan  dari  pernikahan  yang  sah.  Bila  hubungan  gelap  itu dilakukan  dengan  dua  atau  lebih  laki-laki,  maka  akan  mengaburkan  hubungan  nasab atau keturunan kepada bapak yang sebenarnya. Mendorong perbuatan dosa besar yang lain,  seperti  menggugurkan  kandungan,  membunuh  wanita  yang  telah  hamil  karena perzinaan,  atau  bunuh  diri  karena  menanggung  rasa  malu  telah  berzina,  serta
10 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010). 11 Widayati, “Criminalization of Decency in The Criminal Code Bill from Moral Perspectives.” 12 Usman Usman, Sri Rahayu, and Elizabeth Siregar, “Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan,” Undang: Jurnal Hukum 4, no. 1 (2021): 125 – 57, https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.125-157.
Menimbulkan  berbagai  jenis  penyakit  kelamin  seperti,  misalnya  AIDS,  bila  perzinaan dilakukan dengan berganti-ganti pasangan. 13
Besarnya  kerugian  akibat  perzinahan,  sebagai  bentuk      tanggung  jawab  negara untuk melindungi warganya maka diperlukan kebijakan hukum pidana untuk mencegah, melarang,  dan  menindak  pelaku  perzinahan. Kedua Peraturan  perzinahan  Pasal  284 KUHP secara filosofis dan sosiologis tidak selaras dengan pemahaman tentang larangan perzinaan  yang  berkembang  di  dalam  masyarakat  Indonesia  pada  umumnya,  yang dilandasi oleh nilai hukum adat dan hukum Islam sehingga dalam konsep pembaharuan hukum  pidana  tentang  zina  perlu  disesuaikan  dengan  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat.
Selanjutnya  yang  harus  menjadi  perhatian  adalah  untuk  menghindarkan terjadinya  over  kriminalisasi  maka  dalam  kebijakan  hukum  pidana  perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 14
1. Ultima ratio principle (sebagai upaya terakhir).
2. precision principle (hukum pidana harus tepat dan teliti menggambarkan suatu tindak pidana. Perumusan hukum pidana yang bersifat samar dan umum harus dihindari.
3. clearness principle (perbuatan yang dikriminalisasi harus digambarkan secara jelas).
4. principle  of  differentiation (harus  jelas  perbedaan  yang  satu  dengan  yang  lain. Perumusan yang bersifat global/ terlalu luas dihindari.
5. principle  of  Intent (tindakan  yang  dikriminalisasi  harus  dengan  dolus (intention ), sedangkan untuk tindakan culpa ( negligence) harus dinyatakan dengan syarat khusus untuk memberikan pembenaran kriminalisasinya.
6. principle  of  Victim  Application (penyelesaian  tindak  pidana  harus  memperhatikan permintaan atau kehendak korban.
Pembaharuan  hukum  pidana  (kriminalisasi)  delik  perzinahan  dalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  pidana  terdapat beberapa  perluasaan  dari  ketentuan  KUHP  lama.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  284 disebutkan  bahwa  seseorang  yang  melakukan  zina  akan  mendapat  pidana  setidaknya sembilan bulan, dan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan zina antara lain: 15
1. Laki-laki  yang  beristri,  berbuat  zina,  sedang  diketahuinya,  bahwa  Pasal  27  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku padanya.
2. Perempuan yang bersuami berbuat zina.
3. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami.
13 Pahrur Rizal, “Reformulasi Tindak Pidana Perzinahan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” Jurnal Jatiswara 32, no. 1 (2017): 129 – 46, https://doi.org/10.29303/jatiswara.v32i1.75. 14 Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana .
15 KUHP, “Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” no. UU (2023): 1 – 345.
4. Perempuan  yang  tiada  bersuami  yang  turut  melakukan  perbuatan  itu,  sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku pada kawannya itu.
Sedangkan konstruksi hukum delik perzinahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2023  diatur  dalam  BAB  XV  (Tindak  Pidana  Kesusilaan)  yang  terdiri  dari kesusilaan dimuka umum, pornografi, mempertunjukkan alat pencegah kehamilan dan alat  pengguguran  kandungan,  perzinahan,  perbuatan  cabul,  minuman  dan  bahan  yang memabukkan,  pemanfaatan  anak  untuk  pengemisan  dan  perjudian.  Kontruksi  hukum delik  perzinahan  diatur  tersendiri  pada  BAB  XV  Bagian  empat  mulai  Pasal  411-413. Berdasarkan  ketentuan  undang-undang aquo ,  Setiap  Orang  yang  melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak kategori II.
Berdasarkan kontruksi delik perzinahan dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2023  terdapat  beberapa  perluasan  delik  zina  atau  kriminalisasi  perbuatan perzinahan  yang  tidak  sama  dengan  KUHP  sebelumya. 16 Ada  beberapa  hal  baru kaitannya dengan delik perzinahan, Pertama Perluasan pelaku perbuatan zina yaitu zina tidak  hanya  sebatas  diberlakukan  bagi  pelaku  yang  salah  satu  atau  dua-duanya  telah terikat  perkawinan  tetapi  pelaku  tanpa  ikatan  perkawinan  sekalipun  berdasarkan ketentuan  Pasal aquo dapat  dijerat  secara  hukum.  Hal  ini  sejalan  dengan  ketentuan penjelasan dalam pasal aquo, aquo, yang menjelaskan pemaknaan bukan suami atau istri adalah:
1. Laki-  laki  yang  berada  dalam  ikatan  perkawinan  melakukan  persetubuhan  dengan perempuan yang bukan istrinya.
2. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
3. laki-laki  yang  tidak  dalam  ikatan  perkawinan  melakukan  persetubuhan  dengan perempuan,  padahal  diketahui  bahwa  perempuan  tersebut  berada  dalam  ikatan perkawinan.
4. perempuan  yang  tidak  dalam  ikatan  perkawinan  melakukan  persetubuhan  dengan laki-laki,  padahal  diketahui  bahwa  laki-laki  tersebut  berada  dalam  ikatan perkawinan; atau
5. laki-laki  dan  perempuan  yang  masing-masing  tidak  terikat  dalam  perkawinan melakukan persetubuhan.
Kedua,  perluasan  perbuatan  perzinahan,  yaitu  zina  tidak  hanya  dimaknai persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  laki-laki  ataupun  perempuan  yang  telah  terikat perkawinan  dengan  perempuan  ataupun  laki-laki  yang  bukan  merupakan  istri  atau suaminya. Tetapi zina dimaknai lebih luas yaitu persetubuhan dengan orang yang bukan
suami  atau  istrinya.  Makna  persetubuhan  menurut  R  Soesilo  adalah  peraduan  antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak,  jadi  anggota  kemaluan  laki-laki  harus  masuk  kedalam  anggota  kemaluan perempuan,  sehingga  mengeluarkan  air  mani  (sesuai  dengan Arrest  Hooge Raad  5 Februari 1912). 17
Perluasan  delik  perzinahan  tersebut  bersesuaian  dengan  konsep  hukum  Islam. Menurut  hukum  islam  zina  tergolong  ke  dalam  ruang  lingkup  fiqh  jinayah.  Delik terhadap  perzinahan  telah  ditegaskan  dalam  Al- Qur’an  dan  Hadist,  t erdapat  dua  jenis jarimah (tindak pidana) zina yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan . Zina muhsan adalah zina  yang  pelakunya  berstatus  suami,  istri,  duda  dan  janda,  artinya  seseorang  yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Sedangkan zina ghairu muhsan adalah zina yang pelakunya tidak sedang dalam ikatan pernikahan atau  belum pernah menikah secara sah. 18
Perbedannya  terletak  pada  sanksi  terhadap  pelaku  perzinahan,  dalam  konsep KUHP  tidak  ada  letak  perbedaan  ancaman  sanksi  terhadap  pelaku  zina  yang  belum menikah  maupun  yang  telah  terikat  pernikahan.  Sedangkan  dalam Syari’at  Islam memberlakukan  sanksi  yang  berlainan  terhadap  kedua  jenis jarimah zina  di  atas. Pertama,  hukuman  bagi  pezina  yang  belum  pernah  menikah (ghairu  muhsan), maka hukumannya dicambuk sebanyak seratus kali cambukan dan hukuman bagi pezina yang sudah  pernah  menikah  secara  sah (ghairu  muhsan) adalah  dengan  dirajam,  yaitu dikubur  hingga  leher  dan  dilempari  batu  hingga  menemui  ajalnya.  Hal  ini  dilakukan untuk  memenuhi  keadilan  karena  seharusnya  seseorang  yang  sudah  menikah  dapat lebih  menjaga  kehormatannya,  menjaga  perasaan  pasangan  yang  sah,  serta  menjaga nama baik keluarga serta masyarakat. Maka atas pertimbangan keadilan dan akal sehat, hukumannya  lebih  berat  dari  pada  pezina muhsan . 19 Atas  dasar  tersebut  seharusnya dalam  konsep  hukum  positif  perlu  ada  perbedaan  sanksi  terhadap  yang  belum  dan sudah  menikah  atau  pada  tataran  praktik  dapat  dijadikan  pertimbangan  yang memberatkan bagi hakim jika dilakukan oleh seseorang yang sudah terikat pernikahan.
Selanjutnya,  delik  perzinahan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  masih  tetap  terkualifikasi  sebagai  delik aduan.  Hal  ini  berdasarkan  ketentuan  Pasal  411  ayat  (2)  yang  menyatakan  terhadap
17 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Bogor: Politea, 1996).
18 Dedy Sumardi, “HUDÛD DAN HAM: ARTIKULASI PENGGOLONGAN HUDÛD ABDULLAHI AHMED AN- NA’IM,” MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 35, no. 2 (December 2, 2011), https://doi.org/10.30821/miqot.v35i2.149; Mukhsin  Nyak  Umar,  “ANALISIS  PEMIKIRAN  IBNU  HAZM TENTANG  KESAKSIAN  WANITA  DALAM  PIDANA  ZINA,” LEGITIMASI:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Politik Hukum 1, no. 2 (2017), https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1426. 19 Al Yasa’ Abubakar and Iqbal Maulana, “ALAT BUKTI DAN METODE PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK  PIDANA  ZINA,” LEGITIMASI:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Politik  Hukum 7,  no.  2  (2018), https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3970; Agustya Catur Mahendra, “Ambiguity of Adultery Concept (Zina)  in  Criminal  and  Justice  System  (A  Comparison  between  Indonesia,  Pakistan,  and  Turkey),” IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) 4, no. 1 (2019), https://doi.org/10.15294/ijcls.v4i1.19614.
Tindak  Pidana  perzinahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: 20
1. Suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan.
2. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  tersebut,  delik  perzinahan  masih  tetap terkualifikasi sebagai delik aduan. Secara umum delik diklasifikasikan menjadi dua yaitu delik  biasa  dan  delik  aduan.  Pengklasifikasian  jenis  delik  biasa  dan  aduan  membawa kosekuensi  hukum  dalam  konteks  penegakkan  hukum.  Hampir  sebagian  besar  delik- delik  dalam  KUHP  adalah  delik  biasa.  Artinya,  untuk  melakukan  proses  penegakkan hukum  terhadap  perbuatan-perbuatan  tersebut  tidak  dibutuhkan  pengaduan. Sebaliknya,  khusus  perbuatan  yang  terkualifikasi  delik  aduan,  maka  dalam  proses penegakkan  hukumnya  membutuhkan  pengaduan  terlebih  dahulu.  Sehingga  proses hukum  terhadap  perbuatan  perzinahan  dapat  dilakukan  apabila  telah  ada  pengaduan terlebih dahulu.
Hak  untuk  melakukan  pengaduan  terhadap  delik  perzinahan  dibatasi,  dalam KUHP  lama  pengaduan  hanya  dapat  dilakukan  oleh  suami  atau  istri  yang  korban. Pengaduan tersebut tidak dapat diwakilkan, sehingga jika suami atau istri yang menjadi korban telah meninggal dunia, maka hak pengaduan tersebut gugur dengan sendirinya. Sedangkan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  411  ayat  (2)  diatas,  Hak  untuk  melakukan pengaduan diperluas, hal ini sebagai kosekuensi diperluasnya makna perzinahan dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023. Hak pengaduan diberikan kepada suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan dan orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
Terkait dengan delik aduan, delik perzinahan terkualifikasi sebagai delik aduan yang sifatnya absolute. Secara umum delik aduan terdiri atas delik aduan yang sifatnya absolute  dan  delik  aduan  yang  sifatnya  relatif.    Perbedaan  delik  aduan  yang  sifatnya relatif dan delik aduan bersifat absolute, delik aduan yang sifatnya relatif pengaduannya dapat  diwakilkan,  dalam  hal  ini  pengaduan  dapat  dilakukan  oleh  korbannya langsung, namun  apabila  korbannya  belum  cukup  umur  maka  pengaduan  dilakukan  oleh  orang tuanya,  demikian  juga  apabila  korbannya  berada  dibawah  pengampuan  maka pengaduan  dilakukan  oleh  walinya  yang  mengampuh.  Selanjutnya  jika  korbannya meninggal dunia, pengaduan dapat dilakukan oleh suami atau istri atau anak yang masih hidup. Sedangkan delik aduan yang absolute hak untuk melakukan pengaduan dibatasi, pengaduan  hanya  dapat  dilakukan  oleh  suami  atau  istri  yang  korban.  Pengaduan tersebut  tidak  dapat  diwakilkan,  sehingga  jika  suami  atau  istri  yang  menjadi  korban telah  meninggal  dunia,  maka  hak  pengaduan  tersebut  gugur  dengan  sendirinya. 21 Terhadap konstruksi pasal perzinahan diatas, hak untuk melakukan pengaduan hanya diberikan kepada suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan dan orang tua atau
20 KUHP, “Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.”
21 Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana .
anaknya  bagi  orang  yang  tidak  terikat  perkawinan.  Yang  dimaksud  dengan  "anaknya" dalam ketentuan ini adalah anak kandung yang sudah berumur 16 (enam belas) tahun.
Delik perzinahan pada hakikatnya termasuk salah satu delik kesusilaan yang erat hubungannya  dengan  nilai-nilai  kesucian  dari  lembaga  perkawinan.  Jadi  masalah sentralnya  bukan  berkisar  pada  masalah  apakah  perzinahan  itu  dikualifikasikan  delik aduan atau bukan. Namun masalah sentralnya harus difokuskan pada konsep nilai atau pandangan masyarakat mengenai nilai kesusilaan dari lembaga perkawinan itu sendiri. Titik tolak pandangan yang melatarbelakangi delik perzinahan dikualifikasikan sebagai delik  aduan  adalah  dalam  pandangan  “barat”  yang  individualistis -liberalistis,  dimana hak-hak  dan  kebebasan  individu  (termasuk  dibidang  hukum  seksual/moral)  sangat menonjol  dan  dijunjung  tinggi.  Sepanjang  hubungan  seksual/moral  itu  bersifat individual,  bebas  dan  tanpa  paksaan,  hal  demikian  dipandang wajar  dan  tidak  tercela. Sehingga  dengan  pandangan  tersebut  wajar  pula  perzinahan  dipandang  sebagai  delik aduan,  oleh  karena  pandangan  individualistis  memandang  perzinahan  dan  lembaga perkawinan bersifat sangat pribadi (sangat privat). 22
Beda halnya dalam pandangan dan stuktur sosial budaya masyarakat yang lebih bersifat  kekeluargaan,  kolektifivistik  dan  monodualistik,  masalah  perzinahan  tidak hanya  semata-mata  kebebasan  individual  (privat)  tetapi  terkait  pula  nilai-nilai  atau kepentingan  masyarakat  luas,  minimal  kepentingan  keluarga,  kaum  dan  lingkungan. 23 Dengan demikian, menjadi pertanyaan apakah cukup bijaksana apabila delik perzinahan terkualifikasi  sebagai  delik  aduan  yang  absolute  sementara  dilain  pihak  ada  juga kepentingan umum atau kepentingan pihak lain yang merasa terganggu dengan adanya perbuatan perzinahan.
Catatan  penting  lainnya  terkait  dengan  delik  perzinahan  ialah  Pengaduan terhadap delik perzinahan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan sidang pengadilan belum dimulai. Dalam pratiknya bahkan ketika sidang sudah dimulai pun hakim masih menawarkan  untuk  suatu  perdamaian.  Pengaduan  tidak  dapat  dipisah,  maksudnya apabila laki-laki (A) mengadukan bahwa istrinya (B) telah berzina dengan laki-laki lain (C), maka B (sebagai yang melakukan perzinahan) dan C (sebagai yang turut melakukan perzinahan)  keduanya  harus  di  tuntut.  Tidak  mungkin  karena  alasan  masih  cinta  A meminta supaya yang dituntut hanya C saja sedangkan B tidak dituntut. 24
Selain pemaknaan perzinahan berdasarkan ketentuan Pasal 411 Undang- Undang Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  selanjutnya kriminalisasi  perbuatan  yang  termasuk  delik  perzinahan  adalah  kohabitasi  (kumpul kebo). Kohabitasi ini dalam ketentuan undang-undang aquo diatur pada pasal 412 yang menyatakan  “ Setiap  Orang  yang  melakukan  hidup  bersama  sebagai  suami  istri  di  luar perkawinan  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  Bulan  atau  pidana
22 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana:  Perkembangan  Penyusunan Konsep KUHP Baru (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
23 Arief. 24 Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Viktimologi .
denda paling banyak kategori II. Terhadap Tindak Pidana kohabitasi dalam KUHP baru juga  dikualifikasikan  sebagai  delik  aduan.  Dengan  hak  pengaduan  diberikan  kepada suami  atau  istri  bagi  orang  yang  terikat  perkawinan  dan  orang  tua  atau  anaknya  bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
Kriminalisasi  perbuatan kohabitasi (kumpul  kebo)  tidak  dapat  dilepaskan  dari ide  dasar  yang  berlandaskan  Pancasila  sebagai  nilai-nilai  berkehidupan  kebangsaan yang dicita-citakan. Dilihat dari nilai-nilai kesusilaan nasional, perbuatan yang berkaitan dengan kumpul kebo merupakan perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan prinsip  dan  falsafah  yang  menjiwai  pancasila  serta  bertentangan  dengan  agama  yang dianut  di  Indonesia. 25 Perbuatan  kumpul  kebo  ( samenlaven )  pada  dasarnya bertentangan dengan nilai yang dipegang teguh dan hidup dalam masyarakat. Nilai yang dan diyakini dalam masyarakat bahwa hidup bersama antara dua orang yang berlainan jenis kelamin, dan sudah dewasa harus diikat oleh suatu ikatan perkawinan. Perkawinan pada  hakikatnya  merupakan  suatu  ikatan  suci  (mengandung  nilai-nilai  religius)  yang menjadi      dasar  terbentuknya  keluarga  yang  bahagia  dan  sejahtera  lahir  dan  batin, sehingga dalam ranah norma hukum, perlu memberikan pengaturan mengenai kumpul kebo ini. 26
Kumpul kebo tetaplah merupakan perbuatan yang meresahkan bagi masyarakat karena  dianggap  sebagai  perbuatan  yang  menyimpang  dari  nilai-nilai  yang  eksis  di dalam  kehidupan  masyarkat,  sehingga  dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan  yang  tidak pantas dilakukan.  Selain itu, jika dilihat dari sudut pandang moral, perbuatan Kumpul Kebo juga merupakan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tidak bermoral oleh masyarakat. Selain itu, Kumpul Kebo dapat menjadi faktor kriminogen atau faktor-faktor yang  melatarbelakangi  terjadinya  tindak  pidana,  seperti  aborsi  atau  bahkan pembunuhan, jika dari perbuatan Kumpul Kebo tersebut salah satu pasangan tidak mau bertanggung  jawab  atas      perbuatan      mereka.      Dengan  demikian,  sangat      penting untuk  memberikan  payung  hukum  terhadap  perbuatan  ini  guna  menjatuhkan  sanksi bagi pelakunya. 27
Kriminalisasi  delik  perzinahan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023 yaitu terkait perbuatan incest (persetubuhan anggota keluarga sedarah). Ketentuan ini dalam Undang-Undang aquo diatur dalam pasal 413 yang menyatakan setiap orang yang
25 Budi  Sulistiyono,  Hari  Purwadi,  and  ,  Hartiwiningsih,  “Urgensi  Kriminalisasi  Kumpul  Kebo (Cohabitation)  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia,” Jurnal  Hukum  Dan  Pembangunan  Ekonomi 6,  no.  2 (2018): 166 – 82, https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17750.
26 Danardana, “Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenlaven) Dalam Perspektif  Hukum  Pidana.” ; Ishaq,  “The  Debates  Surrounding  the  Accommodation  of  Islamic  Adultery Crime  and  Punishment  into  Indonesian  Criminal  Code,” Journal  of  Indonesian  Islam 10,  no.  1  (2016), https://doi.org/10.15642/JIIS.2016.10.1.37-62.
27 Supardin Supardin and Abdul Syatar, “Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives  in  Indonesia’s  Positive  Legal  System  Reform,” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 5,  no.  2  (2021):  913 – 27,  https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9353; Anis  Widyawati,  “CRIMINAL POLICY  OF  ADULTERY  IN  INDONESIA,” Journal  of  Indonesian  Legal  Studies 5,  no.  1  (2020), https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.36786.
melakukan  persetubuhan  dengan  seseorang  yang  diketahuinya  bahwa  orang  tersebut merupakan anggota keluarga batihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pemaknaan keluarga batihnya adalah ayah, ibu dan anak kandung.
Kriminalisi perbuatan yang terkualifikasi sebagai delik perzinahan sebagaimana diuraikan diatas didasari oleh penyusunan KUHP baru tidak dapat dilepaskan dari ide/ kebijakan  pembangunan  sistem  hukum  nasional  yang  berlandaskan  pancasila  sebagai nilai-nilai  berkehidupan  kebangsaan  yang  dicita-citakan.  hal  ini  berarti  dalam pembaharuan  hukum  (kuhp)  harus  berorientasi  pad  aide  dasar  ( basic ideas) pancasila yang  terkandung  didalamnya  nilai/ide  ketuhanan  (moral  religius),  kemanusiaan (humanistis),  kebangsaan,  demokrasi  dan  keadilan  sosial. 28 Selain  itu  pembaharuan hukum pidana juga hendaknya dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum tidak  tertulis  dan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat,  antara  lain  dalam  hukum agama dan hukum adat. 29 Hai ni sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh William A. Edmundson  menyatakan  bahwa  sebuah  tindakan  dianggap  salah  jika  tindakan  itu bertentangan  dengan  tuntutan  moral.  Semua  orang  memiliki  kewajiban  moral  untuk tidak  melakukan  yang  secara  moral  (dianggap)  salah.  Pendapat  ini  mendeskripsikan hubungan logis antara konsep-konsep kebersalahan secara moral, tuntutan moral, dan kewajiban  moral  dan  dapat  dianggap  sebagai  kebenaran  kecil  ( trivial )  atau  sebagai ketetapan. 30 Sehingga  dengan  pertibangan  tersebut  dalam  konteks  delik  perzinahan terdapat  beberapa  perluasaan  (kriminalisasi)  yang  diantaranya  perluasan  makna perzinahan,  kohabitasi  (kumpul  kebo)  dan  persetubuhan  anggota  keluarga  sedarah ( Incest) .

## C. Kesimpulan
Kriminalisasi  delik  perzinahan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa perluasan delik perzinahan.  Kontruksi  hukum  delik  perzinahan  diatur  tersendiri  pada  BAB  XV  Bagian empat mulai Pasal  411-413.  Perluasan delik perzinahan diantaranya  perluasan makna perzinahan,  kohabitasi  (kumpul  kebo)  dan  persetubuhan  anggota  keluarga  sedarah ( Incest) .  Alasan  mendasar  kriminalisasi  ini  yaitu  pembaharuan  hukum  (KUHP)  harus berorientasi  pada  ide  dasar  ( basic  ideas) pancasila  yang  terkandung  didalamnya nilai/ide ketuhanan (moral religius), kemanusiaan (humanistis), kebangsaan, demokrasi dan  keadilan  sosial.  Selain  itu  pembaharuan  hukum  pidana  juga  hendaknya  dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, antara lain dalam hukum agama dan hukum adat.
28 Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru .
29 Sumardi,  Lukito,  and  Ichwan, “Legal  Pluralism  Within  The  Space  of  Sharia:  Interlegality  of Criminal  Law  Traditions  in  Aceh,  Indonesia.” Rusjdi  Ali  Muhammad  and  Dedy  Sumardi, Kearifan Tradisional  Lokal:  Penyerapan  Syariat  Islam  Dalam  Hukum  Adat  Aceh (Banda  Aceh:  Dinas  Syariat  Islam Aceh, 2011).
30 Widayati, “Criminalization of Decency in The Criminal Code Bill from Moral Perspectives.”

## Daftar Kepustakaan
Abubakar,  Al  Yasa’,  and  Iqbal  Maulana.  “ Alat  Bukti  Dan  Metode  Pembuktian  Terhadap Tindak Pidana Zina .” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 7, no. 2 (2018). https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3970.
Arief,  Barda  Nawawi. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana:  Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
Danardana, A dan Vincentius Patria Setyawan. “Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial  Kumpul  Kebo  ((SAMENLAVEN)  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM  PIDANA.” JUSTITIA ET PAX Jurnal Hukum 38, no. 1 (2022): 209 – 38.
Fajar,  Mukti,  and  Yulianto  Achmad. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
Hiariej, Eddy O S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana . Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
Isha q.  “The  Debates  Surrounding  the  Accommodation  of  Islamic  Adultery  Crime  and Punishment into Indonesian Criminal Code.” Journal of Indonesian Islam 10, no. 1 (2016). https://doi.org/10.15642/JIIS.2016.10.1.37-62.
KUHP.  “Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tent ang  Kitab  Undang  Undang  Hukum Pidana,” no. UU (2023): 1– 345.
Mahendra, Agustya Catur. “Ambiguity of Adultery Concept (Zina) in Criminal and Justice System  (A  Comparison  between  Indonesia,  Pakistan,  and  Turkey).” IJCLS (Indonesian  Journal  of  Criminal  Law  Studies) 4,  no.  1  (2019). https://doi.org/10.15294/ijcls.v4i1.19614.
Mas, Marwan. Pengantar Ilmu Hukum . Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
Muhammad,  Rusjdi  Ali,  and  Dedy  Sumardi. Kearifan  Tradisional  Lokal:  Penyerapan Syariat  Islam  Dalam  Hukum  Adat  Aceh .  Banda  Aceh:  Dinas  Syariat  Islam  Aceh, 2011.
Mulyadi,  Lilik. Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  Dan  Viktimologi .  Denpasar:  Djambatan, 2007.
Prasetyo,  Teguh. Kriminalisasi  Dalam  Hukum  Pidana .  Bandung:  Penerbit  Nusa  Media, 2010.
Rizal,  Pahrur.  “Reformulasi  Tindak  Pidana  Perzinahan  Dalam  Sistem  Hukum  Pidana Indonesia.” Jurnal Jatiswara
32, no.
1 (2017): 129 – 46. https://doi.org/10.29303/jatiswara.v32i1.75.
Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana . Bogor: Politea, 1996.
Soesilo,  Raden.  “Kitab  Undang -Undang  Hukum  Pidana  (KUHP):  Serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,” 1995.
Sugiyanto, Eko, and Budhi Wisaksono Pujiyono. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan  Tindak  Pidana  Perzinahan.” Diponegoro  Law  Journal 5,  no.  3 (2016): 1 – 10.
Sulistiyono,  Budi,  Hari  Purwadi,  and  ,  Hartiwiningsih.  “Urgensi  Kriminalisasi  Kumpul Kebo  (Cohabitation)  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia.” Jurnal  Hukum  Dan Pembangunan Ekonomi 6, no. 2 (2018): 166 – 82. https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17750.
Sumardi, Dedy. “ Hudûd Dan Ham: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An- Na’im.” MIQOT:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Keislaman 35,  no.  2  (December  2,  2011). https://doi.org/10.30821/miqot.v35i2.149.
Sumardi, Dedy, Ratno Lukito, and Moch Nur Ichwan. “Legal Pluralism Within The Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia.” Samarah: Jurnal  Hukum  Keluarga  Dan  Hukum  Islam 5,  no.  1  (2021):  426 – 49. https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9303.
Supardin,  Supardin,  and  Abdul  Syatar.  “Adultery  Criminalization  Spirit  in  Islamic Criminal  Law:  Alternatives  in  Indonesia’s  Positive  Legal  System  Reform.” Samarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Dan  Hukum  Islam 5,  no.  2  (2021):  913 – 27. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9353.
Toelle, Marthen H. “Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law  Theory).” Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum 8,  no.  2  (2014):  115 – 32. https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i2.p115-132.
Umar, Mukhsin Nyak. “ Analisis Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kesaksian Wanita Dalam Pidana  Zina .” LEGITIMASI:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Politik  Hukum 1,  no.  2 (2017). https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1426.
Usman,  Usman,  Sri  Rahayu,  and  Elizabeth  Siregar.  “Urgensi  Penyerapan  Nilai  Hukum Islam  Dan  Hukum  Adat  Dalam  Pengaturan  Tindak  Pidana  Perzinaan.” Undang: Jurnal  Hukum 4,  no.  1  (2021):  125 – 57.  https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.125- 157.
Widayati,  Suryani  Lidya.  “Criminalization  of  Decency  in  The  Criminal  Code  Bill  from Moral Perspectives.” Negara Hukum 9, no. 2 (2018): 181 – 98.
Widyawati, Anis. “ Criminal Policy Of Adultery In Indonesia .” Journal of Indonesian Legal Studies 5, no. 1 (2020). https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.36786.