## STATUS HUKUM PERNIKAHAN SIRRI DALAM HUKUM ISLAM
Andi Iismiaty, M. Thahir Maloko, Nur Taufiq Sanusi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : Kerisalpinrani@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami  faktor-faktor  yang mempengaruhi  terjadinya  pernikahan  sirri  dan  untuk  mengetahui  pandangan  hukum  Islam  dan undang-undang terhadap status hukum pernikahan sirri. Penulis menggunakan pedekatan yuridis yaitu  hukum  sebagai  norma  yaitu  implementasi  ketentuan  undang-undangan,  penelitian  ini tergolong library  reseach, yaitu  penelitian  yang  dilakukan  di  perpustakaan  dan  peneliti berhadapan  dengan  berbagai  macam  literatur  sesuai    tujuan    dan    masalah    yang    sedang dipertanyakan.  Hasil  penelitian  dan  pembahasan  menunjukkan  bahwa  pernikahan  sirri  terjadi karena adanya faktor faktor  yang menyebabkan  yaitu faktor ekonomi, faktor usia, faktor ikatan dinas,  faktor  kurangnya  pemahaman  dan  kesadaran  tentang  pencatatan  pernikahan,  faktor poligami,  dan  faktor  perbuatan  zina.  Menurut  penelitian  yang  telah  di  dapat  bahwa  nikah  sirri adalah  nikah  yang  dilakukan  diluar  pengawasan  pencatatan  nikah  dan  tidak  tercatat  di  KUA sedangkan  nikah  sirri  menurut  hukum  Islam  sah  atau  legal  di  halalkan  atau  diperbolehkan  jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah sirri.

## Kata Kunci : Hukum Islam; Pernikahan Sirri.

## Abstract
This study aims  to determine and understand the factors that influence the occurrence of sirri marriages and to determine the views of Islamic law and legislation on the legal status of sirri  marriages.  The  author  uses  a  juridical  approach,  namely  law  as  a  norm,  namely  the implementation  of  statutory  provisions,  this  research  is  classified  as library  research,  which is research  conducted  in  libraries  and  researchers  are  dealing  with  various  kinds  of  literature according  to  the  objectives  and  issues  in  question.  The  results  of  the  research  and  discussion show that sirri marriages occur due to factors that cause, namely economic factors, age factors, official  ties,  lack  of  understanding  and  awareness  of  marriage  registration,  polygamy,  and adultery.  According  to  research  that  has  been  obtained,  sirri  marriage  is  a  marriage  that  is carried out outside the supervision of the registration of the marriage and is not registered at the KUA, while sirri marriage according to Islamic law is legal or legal if it is legal or permissible if the terms and conditions of marriage are fulfilled at the time of the sirri marriage.
Keyword : Islamic Law;  Sirri Marriage.

## Pendahuluan
Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral, dan mempunyai  tujuan yang    sakral    pula,    dan    tidak    terlepas    dari    ketentuan  ketentuan  agama.  Orang  yang melangsungkan  sebuah  pernikahan  bukan  semata-mata  untuk  memuaskan  nafsu  birahi  yang bertengger  dalam  jiwanya, melainkan  untuk  meraih  ketenangan,  ketentraman  dan  sikap  saling mengayomi diantara  suami  istri  dengan  dilandasi  cinta  dan  kasih  sayang,  yang  disamping itu untuk menjalin tali persaudaraan diantara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa ukhuwah basyariah dan islamiah. Menurut ajaran  islam,  syarat  rukun  nikah  adalah  meliputi  (adanya  calon  mempelai  laki-laki,  calon mempelai wanita, wali atau  orang  tua  mempelai  wanita,  mahar,  ijab  Kabul  dan  dua  orang saksi).  Semua      itu      tak      lepas      dari      adanya      tujuan    hakiki    dari      pernikahan      yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.
Terkait  perkawinan  itu  sendiri  di  Indonesia  sudah  diatur  dalam  sebuah  peraturan  yang berkenaan  dengan  permasalahan  perkawinan,  termasuk  juga  orang    Islam  yang    berpedoman pada    ketentuan    yang  bersifat  umum,    seperti  yang  digariskan  Undang-Undang  perkawinan No.1 tahun 1974    tentang perkawinan  yang mempunyai aturan dan hukum khusus  yang  harus diberlakukan  dan  diterapkan  yaitu  kompilasi  hukum  Islam  (KHI).  Akan  tetapi,  ketika  sebuah pernikahan  tersebut  telah  terpenuhi  syarat  rukunnya  maka  pernikahan  tersebut  sah  menurut ajaran islam meski dilakukan secara sirih. Mengenai  sahnya  perkawinan  di  atur  dalam  Pasal 2  ayat  1   UU  No.1/1974 tentang perkawinan  yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian dalam Pasal 4 KHI berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  apabila  suatu  perkawinan  telah  dilakukan  dengan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Islam maka perkawinan itu sah karena telah memenuhi  ketentuan  hukum  materil.  Namun  demikian  perkawinan  tersebut  belum  memenuhi ketentuan hukum formal  perkawinan, karna belum dicatat pada pencatat yang berwenang   atau akta  nikah.  Oleh  sebab  itu,  meskipun  secara  materil  perkawinan  tersebut  sah  tetapi  secara formal  “belum  sah”,  sehingga  selamanya  dianggap  tidak  pernah ada perkawinan kecuali jika dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah  yang  dikeluarkan  oleh  pegawai  pencatat  nikah.  Hal  ini sesuai  dengan  Pasal  2  ayat  2 UU  No.1/1974  yang  berbunyi  tiap-tiap  perkawinan  dicatat menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam  tinjauan  hukum  pemerintahan  di Indonesia  hal  tersebut  dianggap   ilegal  dan  hal  tersebut  akan  dikenai  sanksi hukum, jadi yang melatar  belakangi  nikah  siri  sebagai  suatu  yang  dipandang  agak  negatife  adalah  dikarenakan ingin  melindungi  kedua  belah  pihak  antara  suami  dan  istri  mempunyai  perlindungan  hukum yang  sama  dan  status  hukum  yang  mengikat,  karena  pernikahan  siri  dianggap  oleh  banyak kalangan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  dan  apabila  terjadi  ketidak  cocokan  maka  bubar begitu  saja,  oleh  karena  itu    di  khawatirkan  apabila  telah  memiliki  keturunan  akan  terlantar. Lebih  jelas  penulis  menjelaskan,  bahwa  dikatakan  nikah  siri (dibawah  tangan)  jika pernikahan  tersebut  tidak  dilaporkan  atau  tidak  tercatat  di  KUA  atau  kekantor  Catatan  Sipil. Sehingga tidak ada surat-surat resmi yang memperkuat adanya ikatan pernikahan. Apabila syarat dan rukun nikah tadi terpenuhi, maka nikah siri sudah sah secara syariat Agama. Tetapi nikah siri tidak  diakui  secara  sah  (legal)  oleh  Negara,  sebab  tidak  tercatat  dalam  catatan  resmi pemerintahan,   baik   KUA   atau   kantor   Catatan   Sipil,   dan   tidak mempunyai surat/akta nikah  yang  diakui  Negara.  Apabila  salah  satu  diantara  kedua  pihak  (suami  istri)  melanggar ikatan  pernikahan  maka  pihak    lain  tidak  bisa  menuntut  menurut  hukum  yang  berlaku  dalam nikah siri, karena tidak terlindungi secara hukum (Negara), maka hak-hak suami dan istri tidak
bisa terjamin  secara  sosial.  Jika  terjadi  persoalan-persoalan  yang  menyangkut hukum Sipil, pelaku nikah siri tidak dapat menyelesaikan masalahnya melalui lembaga-lembaga hukum yang ada karena pernikahannya tidak terdaftar.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dekskriptif.  Kualitatif  adalah  suatu  jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan ( library research). Secara defenitif, library  research adalah  penelitian  yang  dilakukan  di  perpustakaan  dan  peneliti berhadapan  dengan  bebagai  macam  literatur  sesuai  tujuan  dan  masalah  yang  sedang dipertanyakan. Sedangkan  deskriptif  adalah  menggambarkan  apa  adanya  suatu  tema  yang akan dipaparkan. Kemudian dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan  akurat,  serta  membaca  dan  mempelajari  untuk  memperoleh  sebuah  data  atau  kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.

## Hasil dan Pembahasan A.   Faktor Penyebab Perkawinan Sirri
Dalam  penelitian  ini  penulis  memperoleh  data  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi terjadinya  perkawinan  sirri  sebagaimana  yang  tercantum  dari  buku-buku  dan  literatur-literatur yang  penulis  kumpulkan  untuk  menjadikanya  sumber  untuk  hasil  penelitian  ini  tentang pernikahan  sirri  dan mengenai  faktor-faktor  yang  melatar  belakangi  terjadinya  perkawinan sirri, yaitu sebagai berikut: 1
1.   Faktor Ekonomi
Faktor    pendorong    pernikahan    sirri    ini  adalah    karena    biaya  administrasi  pencatatan nikah,  yaitu  sebagian  masyarakat  khususnya  yang  ekonomi  menengah  ke  bawah  merasa  tidak mampu  membayar  adminitrasi  pencatatan  yang  kadang  membengkak  dua  kali  lipat  dari  biaya resmi.
2.   Faktor Usia
Nikah dilakukan karena adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur.  kasus  ini terjadi  disebabkan  alasan  ekonomi  juga,  dimana  orang  tua merasa kalau anak perempuannya sudah  menikah,  maka  beban  keluarga  secara  ekonomi  menjadi  berkurang,  karena  anak perempuanya sudah ada yang nanggung yaitu suaminya. 2

## 3.   Faktor Ikatan Dinas
Faktor  ikatan  dinas  atau  kerja.  Adanya  ikatan  dinas  atau  kerja peraturan sekolah yang tidak membolehkan menikah karena dia bekerja selama waktu  tertentu  sesuai  dengan  pejanjian yang  sudah  disepakati,    atau    karena  masih  sekolah  maka  tidak  boleh  menikah  dulu  sampai lulus.  Kalau  kemudian menikah, maka akan  dikeluarkan  dari  tempat  kerja atau  sekolah, karena dianggap sudah melanggar aturan.
4.   Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Tentang Pencatatan Pernikahan Dengan  pemahaman masyarakat  yang  sangat  minim  tentang  pentingnya  pencatatan  pernikahan,  mereka  masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu  adalah     masalah     pribadi     dan     tidak     perlu ada campur tangan  pemerintah/negara  akibatnya mempengaruhi masyarakat tetap melaksanakan pernikahan sirri.
1 http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/267/259  ( diakses pada tanggal 31 Maret 2019, pukul 21: 45)

## 5.   Poligami
Karena  sulitnya  aturan  berpoligami,  untuk  dilakukanya  pernikahan  yang kedua, ke tiga dan  seterusnya  (poligami)  ada  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi,  sesuai  dengan  syarat poligami  yang  dijelaskan  dalam  pasal  5  Undang-  undang  No.1  Tahun  1974  yaitu  harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya.
6.   Faktor perbuatan zina
Di zaman  modern  seperti  sekarang  ini  pergaulan  di  kalangan  remaja  adalah salah satu hal yang sangat memprihatinkan dan perlu dikhawatirkan oleh para orang tua yang mempunyai anak  di  usia  remaja,  yang  pergaulanya  sekarang  sudah  melampaui  batas  atau  dengan  kata  lain pergaulan bebas.

## B.   Perkawinan  Sirri  di  Tinjau  dari  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  No.  1 Tahun 1974.

## 1.   Perkawinan Sirri di Tinjau dari Hukum Islam
Perkawinan  merupakan  perilaku  mahluk ciptaan  Allah  agar  kehidupan di  alam  dunia  ini berkembang  biak.  Oleh  karena  itu,  perkawinan  termasuk salah satu sunnatullah (nature law) yang  umum  berlaku.  Perkawinan  ini  di  pilih  Allah  sebagai  jalan  bagi  manusia  untuk  beranak pinak,  berkembang  biak  dan  untuk  mempertahankan  kelestarian  hidupnya,  setelah  masing- masing  pasangan  siap  melakukan  peranannya  secara  positif  dalam  mewujudkan  tujuan perkawinan.
Hukum  nikah  sirri  secara  agama  Islam  adalah  sah  atau  legal  dan  dihalakan  atau  di perbolehkan  jika  syarat  dan  rukun  nikahnnya  terpenuhi  pada  saat  nikah  sirri.  Dan  adapun pengertian nikah sirri atau perkawinan siri mempunyai tiga pengertian, yakni: 3
a.   Pernikahan tanpa wali atau saksi.
Pernikahan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Pernikahan semacam ini menurut  hukum  Islam  tidak  sah  atau  dilarang.  Karena  tidak  memenuhi  rukun  dan  syarat berdasarkan  hukum  Islam.
b.   Pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi. yang adil serta adanya ijab  qabul  namun  pernikahan  ini  tidak  di  catatkan  pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA).  Bila dilihat  dari  aspek  hukumnya,  pernikahan  ini  termasuk  pernikahan  yang  sah.  Dikatakan demikian  karena  pernikahan  itu memenuhi  syarat  dan  rukunya. Yang dimaksud syarat  adalah sesuatu    yang  harus  ada  dalam  pernikahan  atau  perkawinan  tetapi  tidak  termasuk  hakekat  dari perkawinan  itu  sendiri.  Bila  salah  satu  syarat  dari  perkawinan  itu  tidak  dipenuhi,  maka perkawinan itu tidak sah.
Berkaitan  dengan  pernikahan  sirri  ditinjau  dari  hukum  islam  ini,  sah  tidaknya  suatu pernikahan  atau  perkawinan  tidak  terletak  pada  dicatatkan  atau  tidak  dicatatkan  pada  lembaga pencatatan, tetapi yang membuat sah tidaknya suatu perkawinan terletak pada syarat-syarat dan rukunya pernikahan atau perkawinan.
3 Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.112-113

## Kesimpulan
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Faktor- faktor penyebab terjadinya pernikahan  sirri,  yaitu  a.  Faktor  ekonomi  b.  Faktor  usia  c.  Faktor  ikatan  dinas d.  Faktor kurangnya  pemahaman  dan  kesadaran  tentang  pencatatan  pernikahan e.  Faktor  poligami f. Faktor perbuatan zina. Adapun pernikahan sirri di tinjau dari hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974. Menurut  hukum  Islam  pernikahan  sirri  adalah  sah  atau  legal  dan  di  halalkan    atau    di perbolehkan    jika    syarat    dan    rukunya    terpenuhi  pada  saat  nikah  sirri  mempunyai  tiga pengertian  ada  yang  di  catat  tapi  di  sembunyikan  dari  masyarakat  dan  ada  juga  yang  tidak dicatatkan  di pencatatan  nikah  dan  tidak  terdaftar  di  Kantor  Urusan  Agama. Menurut  Undang- Undang   No.1   Tahun   1974   Dalam   pasal   1 merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin  antara  seorang    pria    dengan    seorang    wanita    untuk    membentuk    rumah  tangga  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) dengan sangat jelas dan  tegas  menyebutkan:  “suatu  perkawinan  sah  apabila  dilakukan  menurut  masing-masing agama dan kepercayaannya.” Dilanjutkan dengan pasal 2 ayat (2), bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Undang- Undang yang berlaku”.

## Daftar Pusataka

## Buku
Abdurrahman. Perkawinan   Dalam   Syariat   Islam .   Jakarta:   PT.   Rineka Cipta, 1996.
Ahmad, Rofiq. Hukum Perdata Islam Di Indonesia . Cet.I; Jakarta: Rajawali Ali,  Ahmad,  Al-Jurjawi. Hikmah  Pernikahan .  Cet.I;  Semarang:  Lentera Hati, 1982.
Al-Zuhaili, Wahbah. Fiqh al-Islam wa ‘Adillatuh . Cet.III; Barut: Dar al- Fikr, 1989 Dominikus,  Rato. Hukum  Perkawinan  Dan  Waris  Adat  Di  Indonesia. Cet.II;  Yogyakarta: LaksBang PreesIndo, 2015.
Fadhlullah,   Sayyid   M.H. Dunia   Wanita   Dalam   Islam .   Jakarta: Lentera, 2000.
Ghazali, Abd. Rahman. Fiqih Munakahat . Cet.II; Bogor: Kencana, 2003.
Hadikusuma,    Hilman. Hukum    Perkawinan    Indonesia    Menurut  Perundangan,  Hukum  Adat, Hukum Agama , Bandung: Mandar Maju, 2007.
HS,    Salim    dan    Erlies    Septiana    Nurbani. Perbandingan    Hukum    Perdata .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2014.
Maloko,  Thahir. Dinamika  Hukum  Dalam  Perkawinan. Makassar:  Alauddin  University  Press, 2012.
Saleh,  Muhammad  Ridwan. Perkawinan  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan Hukum  Nasional Cet.I;  Makassar:  Alauddin  University  Press,  2014  .  Satrio,  J. Hukum  Harta  Perkawinan Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  2000.  Shihab,      Quraish .      Wawasan      al-Quran      Tafsir Maudhu’I   Atas   Berbagai Persoalan Umat. Cet.VIII; Jakarta: Mizan, 1998.
Soeroso,  R. Perbandingan  Hukum  Perdata . Cet.V; Bandung: Sinar  Grafika Offset, 2003. Soimin,  Soedharyo. Hukum  Orang  dan  Keluarga  Edisi  Revisi .  Jakarta:  Sinar  Grafika  Offset. 2002.
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional .  Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
Syaifuddin,      Muhammad,      dkk. Hukum      Perceraian .      Palembang:      Sinar  Grafika  Offset, 2012.

## Perundang-Undangan
Kompilasi Hukum Islam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)

## Internet
Maloko,  M.  Thahir, “Nikah  Sirri  Perspektif  Hukum  Islam” , sipakalebbi 1  no.2  (2014):  h.229- 230.
Muhammad  Ikho  Hasmuir, “Tinjauan  Hukum  IslamTerhadap  Nikah  Sirri  dan  Dampak  Pada Masyarakat di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar”, skripsi , Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin.
https://www.scribd.com/doc/86982380/Skripsi-Nikah-Siri-Dan-Akibat-Hukumnya- Miftahurrohman-SHI https://googleweblinght.com/i?u=https://fandyisrawan.wordpress.com/2014/02/26/makalahnikah -siri-&hl=en-iD www.referensimakalah.com/2012/09/hukum-nikah-siri.html?m=l