Paradigma HAM dalam Pembatasan Organisasi Masyarakat Keagamaan Kontra Pancasila 1

## Faiq Tobroni
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga faiq.tobroni@uin-suka.ac.id

## Nurhidyatuloh
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya nurhidyatuloh@fh.unsri.ac.id
Nurulita Diantari Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga nurulita@gmail.com

## Abstract
This  research  reveals  the  human  rights  paradigm  behind  the  restrictions  on  the religious  organization  that  are  counter  to  Pancasila.  With  qualitative  research methods,  this  study  produced  the  following  findings.  The  right  to  organize  has indeed  been  guaranteed  in  Article  28  of  the  1945  Constitution.  Organizational activities also have consequences for the exercise of the right to believe the faith (Article  28E  Paragraph  (2)  of  the  1945  Constitution),  which  means  an embodiment  of  the right  to  perform in  a religious organization in  the context  of the  organization  as  a  container  for  religious  activities.  However,  the  state  can also limit (read: dissolve) religious organizations whose activities are contrary to Pancasila  in  accordance  with  the  mandate  of  Article  28J  Paragraph  (2)  of  the 1945 Constitution. The constitutionality of human rights restrictions on religious organization is gaining theoretical legitimacy with the human rights paradigm of relative universalism.
Keywords : Human Rights Paradigm, Universalism, Relativity, and The Right To The Religious Organization.

## Abstrak
Penelitian  ini  mengungkap  paradigma  HAM  di  balik  pembatasan  organisasi masyarakat  keagamaan  yang  kontra  terhadap  Pancasila.  Dengan  metode penelitian  kualitatif,  penelitian  ini  menghasilkan  temuan  sebagai  berikut.  Hak
1 Tulisan  ini  merupakan  pengembangan  hasil  penelitian  Kelompok  Pembinaan  dengan  Judul  ―Pancasila  dan Polemik  Khilafah  dalam  Pandangan  Yudian  Wahyudi‖  yang  dibiayai  oleh  dana  BOPTN  Universitas  Islam Negeri  (UIN)  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  tahun  2019.  Penulis  berterimakasih  kepada  Lembaga  Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Kalijaga yang telah  memfasilitasi  penelitian ini serta kepada  Nurhidyatuloh  (Dosen  Fakultas  HukumUniversitas  Sriwijaya)  dan  Nurulita  Diantari    (mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dengan NIM:  17103040003) yang telah membantu proses penelitian ini.
Volume 16  Number 02, Page 130-149, November 2019 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
berorganisasi  memang  telah  dijamin  dalam  Pasal  28  UUD  1945.  Kegiatan berorganisasi  juga  berkonsekuensi  kepada  pelaksanaan  hak  meyakini kepercayaan (Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945) yang artinya sama saja merupakan perwujudan  hak  berorganisasi  keagamaan  dalam  konteks  organisasi  tersebut merupakan  wadah  kegiatan  beragama.  Akan  tetapi,  negara  juga  bisa  saja membatasi  (baca:  membubarkan)  organisasi  keagamaan  yang  kegiatannya bertentangan  dengan  Pancasila  sesuai  amanat  Pasal  28J  Ayat  (2)  UUD  1945. Konstitusionalitas  pembatasan  HAM  atas  berorganisasi  keagamaan  tersebut mendapatkan  legitimasi  teoritisnya  dengan  paradigma  HAM  universalisme relatif.
Kata  Kunci :  Paradigma  HAM,  Universalisme,  Relatifisme,  dan  Hak Berorganisasi Keagamaan.
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index Received : 2019-10-07. Published : 2019-11-30.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License , which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pendahuluan
Ada  teoritisasi  yang  menarik  dalam  menyikapi  pembatasan  (baca:  pembubaran) organisasi  kemasyarakat  (ormas)  keagamaan  yang  kontra  dengan  Pancasila.  Pembatasan tersebut  merupakan  konsekuensi  dari  lahirnya  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor 2 Tahun 2017 atas Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Setelah pembahasan di lembaga legislatif, akhirnya Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  mengesahkan  Perppu  Ormas  tersebut  menjadi  undang-undang dengan  nama  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2017  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang  -Undang  Nomor  2  Tahun  2ot7  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  Menjadi Undang-Undang  (UU  Ormas).  Pembatasan  dan  kelahiran  UU  Ormas  tersebut  menjadi perdebatan  di  kalangan  masyarakat.  Tercatat  beberapa  Ormas  mengajukan judicial  review terhadap undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam pertimbangannya, beberapa poin yang dipermasalahkan oleh beberapa ormas tersebut adalah
anggapan bahwa keberadaan UU  Ormas tersebut  telah melakukan pembatasan terhadap hak berserikat dan meyakini keyakinan mereka. 2
Keberatan  ini  sebagai  akibat  dari  beberapa  pasal  dalam  UU  Ormas  tersebut  yang memberikan  legalitas  kepada  pemerintah  untuk  mengeluarkan  surat  pembubaran  kepada ormas  yang  kontra  terhadap  Pancasila.  Berdasarkan  UU  Ormas  tersebut  pula,  Kementerian Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia  (Kemenkumham)  telah  mengeluarkan  Surat Keputusan  tentang  pembubaran  ormas  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI)  melalui  SK  Nomor AHU-30.AH.01.08  tahun  2017.  Terhadap  hal  ini,  HTI  juga  telah  mengajukan  gugatan  SK Kemenkumham tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara mulai tingkat pertama sampai dengan  tingkat  kasasi  di  Mahkamah  Agung  (MA).  Pembubaran  ini  dianggap  oleh  beberapa ormas  tersebut  sebagai  bagian  dari  perampasan  hak  berserikat.  Selain  itu,  pembubaran  itu juga  bagian  dari  perampasan  hak  beragama  dalam  kasus  ketika  organisasi  yang  dibubarkan tersebut merupakan organisasi keagamaan. Untuk kasus yang terakhir tersebut, anggapan ini sebagaimana dikonstruksikan oleh HTI saat melakukan gugatan di MK maupun di pengadilan sampai tingkat MA.
Di balik perdebatan keberadaan UU Ormas tersebut  dan SK Kemenkumham  tentang pembubaran HTI, ada teoritisasi menarik kalau dihubungkan dengan kajian pembatasan Hak Asasi  Manusia  (HAM).  Berorganisasi  merupakan  salah  satu  hak  yang  dijamin  dalam  UUD 1945. Keberadaan hak berorganisasi merupakan perwujudan dari hak berserikat sebagaimana amanat  Pasal  28  dan  Pasal  28E  ayat  (3)  UUD  1945.  Sebagai  salah  satu  elemen  hak, kebebasan  berserikat  tersebut  mempunyai  konsekuensi  hak  lain,  seperti  hak  meyakini kepercayaannya  dalam  konteks  organisasi  tersebut  merupakan  wadah  kegiatan  beragama. Dalam kasus HTI sebagai organisasi, para pihak yang tergabung di dalam organisasi tersebut bisa  menolak  pembubaran  HTI  (yang  sekaligus  juga  menolak  keberadaan  UU  Ormas tersebut)  dengan  alasan  keberadaan  mereka  di  dalam  HTI  merupakan  wadah  mereka  untuk melaksanakan HAM untuk melaksanakan keyakinan ajaran Islam.
Dalam  menyikapi  perdebatan  ini,  menarik  untuk  meninjau  kembali  keberadaan konstruksi  pengaturan  HAM  (khususnya  hak  berserikat)  dalam  UUD  1945.  Sebagai Konstitusi,  UUD  1945 mengatur  pemenuhan  HAM  sekaligus  juga  pembatasan  HAM.  UUD 1945  menganut  prinsip  pelaksanaan  HAM  tidak  bisa  diterapkan  secara  bebas  dan  mutlak.
2 Hendriane Namotemo, “Kajian Historis Kemunculan Dan Perkembangan Organisasi Masyarakat Di Indonesia,” Hibualamo : Seri Ilmu-Ilmu Sosial dan Kependidikan Vol. 2, no. No. 2 (2018): 8.
Dalam  kondisi  tertentu,  negara  berwenang  untuk  melakukan  pembatasan.  Dalam  kasus pembatasan  hak  berorganisasi  melalui  UU  Ormas,  tulisan  ini  akan  menyuguhkan rasion d’etre pertimbangan konstitusional di balik  pembatasan. Selain pertimbangan konstitusional, tulisan  ini  juga  akan  menyuguhkan  kajian  argumentatif  pertimbangan  pembatsan  tersebut dilihat dari paradigma HAM. Praktek pembatasan HAM tidak cukup hanya dijelaskan dengan kaca  mata  teoritisasi  kajian  konstitusi.  Pembatasan  tersebut  juga  perlu  dijelaskan  dari  teori kajian  HAM  itu  sendiri,  yang  dalam  hal  ini  penulis  akan  menyuguhkan  paradigma  HAM universalisme dan relatifisme.
Berdasarkan uraian di  atas,  rumusan masalah dalam penelitian ini memfokuskan diri pada kajian bagaimanakah pembatasan hak berorganisasi keagamaan kontra Pancasila dilihat dari  konstitusi  dan  paradigma  HAM?  Ada  beberapa  kajian  yang  berkorelasi  spirit kepustakaannya  dengan  penelitian  ini.  Di  antaranya  adalah  kajian  yang  dilakukan  Debora Sanur.  Kajian  ini  menemukan  bahwa  keberadaan  UU  Ormas  tersebut  sangat  penting  untuk melindungi ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara harus dilindungi dengan cara membuat  UU  Ormas  tersebut.  Keberadaan  UU  Ormas  tersebut  sangat  penting  untuk menegaskan komitmen pemerintah segera bertindak menyikapi keberadaan kelompok radikal anti  Pancasila  yang  sudah  mulai  mengganggu  ketertiban  umum.  Pemerintah  berpandangan sudah  seharusnya  terdapat  Perppu  (mengambil  tindakan  cepat  pembubaran  ormas  anti Pancasila) untuk memperkuat kembali pondasi penting Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3
Selain  pentingnya  UU  Ormas  terhadap  semangat  perlindungan  ideologi  negara, penelitian ini perlu juga melihat penelitian lain yang berkaitan dengan rasion d’etre di balik mengapa  Pancasila  menjadi  hal  yang  harus  dilindungi  oleh  seluruh  komponen  Bangsa Indonesia. Ada satu  penelitian menarik. Salah satunya dari Tobroni  untuk menjawab alasan Pancasila  harus  dilindungi  seluruh  komponen  Bangsa  Indonesia.  Tobroni  menjelaskannya dari  perspektif  hukum,  yakni  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum.  Dalam kesimpulannya, Tobroni menyatakan bahwa alasan mengapa Pancasila menjadi sumber dari segala  sumber  hukum  adalah  keberadaannya  sebagai  dokumen  negara  pertama  dari  segala dokumen dasar negara dan kemudian legalitasnya sebagai sumber dari segala sumber hukum dikuatkan  melalui  Pasal  2  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan
3 Debora  Sanur  L,  “Pengesahan  Perppu  tentang  Organisasi  Masyarakat  menjadi  Undang-Undang  dalam Perspektif Politik,” Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri , Oktober 2017.
Peraturan  Perundang-undangan  (UU  ttg  Pembentukan  Perundang-undangan). 4 Berdasarkan penelitian  Faiq  Tobroni  tersebut,  kira-kira  nanti  bisa  disimpulkan  bahwa  pembatasan  hak berorganisasi dalam UU Ormas tersebut sesuai dengan konstitusi karena memang organisasi yang  dilarang  hanyalah  organisasi  kontra  Pancasila  sebagai  dasar  negara.  Tetapi  bagaimana pembatasan  tersebut  dilihat  dari  paradigma  HAM,  di  sinilah  penelitian  ini  hadir  untuk membedahnya. 5
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah  kajian  kepustakaan  dengan  memanfaatkan  beberapa  dokumen  yang  telah  tersedia seperti  dari  kelompok  peraturan  perundang-undangan    adalah  UU  Ormas,  Putusan  MK  dan UUD 1945. Pengambilan data dilakukan melalui dokumentasi beberapa perauran perundang- undangan  yang  telah  disebutkan.  Analisis  datanya  menggunakan  analisis  data  kualitatif dengan  tiga  tahap,  yakni  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan. 6 Reduksi data  digunakan  dalam  pengambilan  konten-konten  dalam  peraturan  perundangan-undangan yang sesuai  dengan fokus  penelitian ini. Penyajian data digunakan untuk  menampilkan data yang relevan dan dikemudian dikomentari berdasarkan teori yang relevan. Tahap yang kedua ini  bisa  dilihat  hasilnya  dalam  penyajian  sebagaimana  hasil  pembahasan  dalam  tulisan  ini. Terakhir adalah penarikan kesimpulan sebagai langkah pamungkas untuk menjawab rumusan penelitian.

## Pembahasan

## Paradigma HAM dan Pembatasan Hak Berorganisasi
Berbicara  mengenai  pembatasan  hak  tidak  bisa  dilepaskan  dari grand  theory paradigma HAM. Salah satu wacana paling hangat dalam beberapa dekade terakhir mengenai permasalahan  penerapan  dalam  HAM  adalah  penerapan  paradigma  universalisme  dan relatifisme budaya. Dua paradigma tersebut menjadi tolak ukur dalam penerapan HAM. Pada dasarnya  dua  paradigma  tersebut  mempunyai  karakteristik  yang  berbeda  sama  sekali  atau berbanding  terbalik.  Mereka  yang  universalis  (sebutan  untuk  pendukung  paradigma
4 Faiq  Tobroni,  “Harmonisasi  Nilai  Pancasila  dalam  Penyusunan  Peraturan  Perundang-Undangan,” Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi Edisi 05 (Mei 2018): Hlm. 57-74.
5 Dicky Febrian Ceswara dan Puji Wiyatno, “Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila,” Lex Scientia Law Review Vol. 2, no. No. 2 (7 Desember 2018): 227–41.
6 MB. Miles dan AM Huberman, Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods (Beverly Hills: SAGE, 1992).
universalisme)  berasumsi  bahwa  pemberlakuan  HAM  itu  harus  sama  di  setiap  negara. 7 Universalisme  merupakan  salah  satu  paham  HAM  yang  menganggap  bahwa  hak  asasi manusia atau kebudayaan moral di semua negara itu haruslah sama di semua tempat atau di semua  negara.  Para  universalis  menganggap  bahwa  akan  semakin  banyak  kebudayaan primitif  atau  tradisional  yang  pada  akhirnya  akan  berkembang  untuk  kemudian  memiliki sistem hukum dan hak yang sama dengan budaya bangsa barat. 8 Pandangan universalis HAM tersebut  seolah  ingin  mengatakan  bahwa  negara  yang  telah  menerima  universalisme  HAM adalah negara yang maju peradabannya, sementara yang masih relatif merupakan negara yang masih tradisionalatau bahkan primitif.
Universalisme  dianut  oleh  kebanyakan  bangsa-bangsa  barat.  Sebagai  cara  pandang perspektif HAM, universalisme memandang HAM sebagai hak-hak yang secara alamiah atau kodrati telah melekat pada  seorang individu  sejak keberadaan individu  tersebut  atau setelah individu  itu  dilahirkan  sampai  individu  itu  meninggal  dunia  dan  tanpa  hak-hak  tersebut manusia  tidak  dapat  hidup  sebagai  manusia.  Dalam  univeralisme,  individu  itu  dianggap sebagai  nilai  etis  paling  tinggi.  Dalam  kondisi  tertentu,  paham  ini  tidak  mementingkan kepentingan kelompok atau unit sosial tetapi lebih mengarah kepada pemenuhan kepentingan individu saja. Selain kecenderungan untuk mengunggulkan kepentingan individu, pandangan universalisme  juga  mengembangkan  tesis  bahwa  HAM  bukan  diberikan  dari  negara  kepada individu atau masyarakatnya, juga bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan semata-mata  karena  martabatnya  sebagai  manusia  atau  individu.  Tesis  ini  bisa  diperoleh pemahaman  dari  konstruksi  konsep  HAM  yang  dibuat  Rhoda  E.  Howard  seorang  sosiolog pendukung  paham  universalisme.  Dengan  mengacu  kepada  premis-premis  berpikir  yang terdapat  dalam  pandangan  universalisme,  dia    menyatakan  bahwa  HAM  adalah  hak  yang dimiliki  setiap  manusia  karena  ia  adalah  manusia. 9 Berbekalkan  pandangan  demikian,  kira- kira  orientasi  berpikir  HAM  kaum  universalis  adalah  pengaturan  HAM  oleh  negara  tidak boleh menjadi arena  yang justru membatasi. Negara tidak boleh membatasi HAM dan tidak mencabut milik HAM tersebut.
Berkaitan dengan teoritisasi konsep HAM dalam pandangan universalis, kalau dirunut berdasarkan premis yang diajukan kelompok universalis, seharusnya pengaturan oleh negara
7 H.J.  Steiner  dan  P.  Alston, International  human  rights  in  context,  law,  politics,  moral (New  York:  Oxford University Press, 2000).
8 Philip Alston dan Franz Magnis Suseno, Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008).
9 Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional (Depok: Rajawali Pers, 2018).
atas  kebebasan  berserikat  atau  berkumpul  sebagai  naluri  keinginan  setiap  individu  tidak justru  membatasi,  melainkan  harus  menghormati  sampai  memenuhi.  Pandangan  demikian bisa  terjadi  kalau  pelaksanaan  pandangan  universalis  tersebut  diterapkan  secara  absolut. Tentu  saja  tidak  hanya  merepotkan  bagi  negara,  tetapi  pandangan  ini  juga  bisa membahayakan bagi negara apabila kebebasan berserikat itu diberikan secara mutlak. Ketika negara  memberikan  kebebasan  yang  idak  terbatas  dalam  berorganisasi,  bisa  saja  individu sebagai  pemangku hak kebeasan tersebut  justru  melakukan upaya kontra produktif terhadap negara sebagai pengatur hak. 10
Itulah  sebabnya  pentingnya  melihat  paradigma  universalisme  tidak  berhenti  kepada pemaknaan  tunggal  untuk  memberikan  kebebasan  hak  secara  mutlak.  OC  Kaligis  mencoba melihat  pandangan  universalisme  tersebut  secara  moderat.  Untuk  menghindari  penerapaan universalisme HAM yang merugikan negara, Kaligis menawarkan pandangan alternatif untuk membedah  universalisme  tersebut  menjadi  dua  macam,  yakni  universalisme  absolut  dan universalisme relatif. 11
Kelompok  yang  menganut  paham  universal  absolut  ini  sudah  mutlak  sepenuhnya menganut  paham  universalisme. Jadi  kelompok yang menganut  paham  universal  absolut  ini tidak  menghargai  atau  tidak  mengakui  dan  menghormati  profil  sosial  budaya  yang  melekat pada  masing-masing  negara.  Pandangan  ini  kebanyakan  dianut  oleh  mereka  yang  terlalu menjunjung tinggi liberalism. Tetapi pada saat yang bersamaan, liberalism ini bisa dirasakan oleh  negara  lain  sebagai  cara  pandang  yang  eksploitatif  dan  terlalu  mementingkan  atau meninggikan  HAM  sendiri  yang  bersifat  liberalis  dan  individualis.  Konsekuensinya,  cara pandang yang liberalis tersebut justru digunakan  untuk merepotkan negara. Kelompok HAM universalis  absolut  ini  berpotensi  merasa  bahwa  mereka  mempunyai  hak  untuk  mengkritik, hak  untuk  menyatakan  pendapat  secara  bebas  dan  tanpa  batas.  Sebagai  contoh  semisal  ada seorang  individu  di  sebuah  negara,  mereka  bebas  dan  sah-sah  saja  untuk  mengkritik  kepala negara  atau  menyatakan  aspirasi  mereka  di  muka  umum  karena  mereka  memiliki  hak individu tersebut yang salah satunya hak kebebasan berpendapat.
Penulis  mencoba  menggunakan  semangat  paradigma  universaslisme  absolut  tersebut bukan  pada  pengkategorian  apakah  Indonesia  memberlakukan  atau  tidak  memberlakukan
10 Luh Suryatni, “Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Hak Asasi Manusia Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol. 5, no. No. 1 (3 Juni 2014): 34–47.
11 O.C.  Kaligis, Perlindungan  Hukum  Atas  Hak  Asasi  Tersangka,  Terdakwa,  dan  Terpidana (Bandung:  P.T ALUMNI, 2006).
paradigma tersebut.  Terlepas  dari negara mana saja  yang cenderung beraliran universalisme absolut,  dalam  konteks  menyikapi  keberadaan  hak  berserikat,  pandangan  universalisme absolut  tersebut  tentu  saja  sangat  tidak  menguntungkan  bagi  negara  Indonesia  jika  ingin membatasi hak berorganisasi keagamaan yang kontra Pancasila sebagai dasar negara. Ketika paradigma  universalisme  absolut  diterima  pemberlakuannya  di  Indonesia,  tentu  saja pemberlakuan atas pembatasan hak berorganisasi keagamaan yang kontra terhadap Pancasila sekalipun akan sulit diterapkan karena negara akan kerepotan membangun justifikasi hukum pembatsannya.  Ketika  paradigma  universalisme  absolut  tersebut  diterima,  maka  bisa  saja organisasi kegaamaan  yang sekalipun kontra terhadap Pancasila bisa berargumentasi sedang melaksanakan kebebasannya untuk melakukan kritik kepada ideologi negara yang selama ini ada  di  Indonesia.  Upaya  mereka  menyerang  ideologi  negara  bisa  diatasnamakan  sebagai langkah mengkritik ideologi negara selama iniyang belum bisa menyelesaikan persoalan yang dirasakan  rakyat  Indoonesia.  Untuk  menghindari  kemungkinan  terburuk  tersebut,  patutlah ditunda  penggunaan  paradigma  universalisme  absolut  dalam  konteks  keberadaan  hak berserikat. 12
Selanjutnya  universalisme  relatif.  Kelompok  ini  masih  memandang  HAM  sebagai masalah umum atau universal dan mengakui asas-asas hukum Internasional seperti di dalam PBB.  Kelompok  ini  tidak  seperti  universal  absolut  yang  sudah  sepenuhnya  menganut universalisme,  tetapi  kelompok  universalisme  relatif  ini  masih  menghargai  profil  sosial budaya  bangsa  lain.  Keberadaan  pandangan  ini  bisa  dijadikan  sebagai  pandangan  moderat yang  menjembatani  antara  universalisme  ekstrim  dan  relatifisme  ekstrim.  Berbekalkan pandangan  moderat  itu  juga,  penulis  akan  menggunakan  pandangan  ini  di  satu  sisi  untuk memperhatikan  urgensi  kepentingan  perlindungan  ideologi  negara  sebagai  pertimbangan yang  bisa  digunakan  untuk  melakukan  pembatasan  HAM,  juga  di  sisi  lain  untuk memperhatikan  penghormatan  HAM  sebagai  mandat  untuk  menjamin  tersedianya kemerdekaan  berserikat  (berorganisasi).  Sebelum  menggunakan  pandangan  universalisme relatif  tersebut  untuk  menyikapi  keberadaan  kebijakan  pembatasan  hak  berorganisasi keagamaan  kontra  Pancasila,  penulis  ingin  mengulas  terlebih  dahulu  mengenai  padangan relatifisme HAM. 13
12 Arif  Rahman,  “Paradigma  Kritis  Pancasila  Dalam  Dimensi  Pendidikan  Islam,” Edukasia :  Jurnal  Penelitian Pendidikan Islam Vol. 10, no. No. 1 (27 Maret 2015): 125–43.
13 Habib  Adji,  “Hak  Asasi  Manusia  Kaitannya  dengan  Struktur  Sosial  Masyarakat,” Unisia Vol.31,  no.  No.  67 (2018): 62–66.
Pandangan  relatifisme  HAM  berasal  dari  pandangan  relatifisme  budaya  dianut  oleh bangsa-bangsa  timur.  Relatifisme  budaya  berbeda  dengan  universalisme  yang  menganggap bahwa  kebudayaan  atau  hak  di  semua  negara  harus  sama. 14 Di  dalam  relatifisme  budaya, paham ini tidak memaksakan kebudayaan di negara satu dengan negara lainnya harus sama. Anggapan ini terbangun karena pandangan relatifisme budaya HAM itu dibatasi oleh daerah yang ditinggali dan kebudayaan moral yang diterapkan di masing-masing daerah. Kelompok ini  menjadikan  nilai  etis  paling  tinggi  dari  paham  relativisme  budaya.      Gagasan  tentang relatifisme  budaya  ini  mendalilkan  bahwa  kebudayaan  merupakan  satu-satunya  sumber keabsahan  hak  atau  kaidah  moral.  Jadi  kesimpulannya,  teori  ini  menganggap  bahwa keragaman  budaya  yang  ada  di  setiap  negara  mencerminkan  kaidah  moral  negara  tersebut. Jadi semisal di suatu negara, berzina itu tidak dibolehkan dan kemudian dibatasi oleh hukum yang berlaku di negara tersebut, maka negara-negara lain harus mengakui dan menghormati budaya  moral  negara  yang  memberlakukan  berzina  sebagai  kejahatan  pidana.  Intinya  teori relatifisme  budaya  ini  merupakan  teori  yang  ingin  melakukan  penghormatan  kepada  pihak- pihak  yang  mengatur  HAM-nya  sesuai  dengan  kaidah  moral  serta  kebudayaannya.  Oleh sebab itulah, dengan pendekatan relatifisme budaya tersebut, terkadang ada kebijakan negara yang membatasi  HAM  warga negaranya untuk  mengatur warga negaranya  agar tetap sesuai dengan kaidah moral negaranya tersebut, atau supaya tidak melenceng dari moral negaranya tersebut.
Dasar-dasar filosofis dalam pandangan relatifisme HAM adalah sebagai berikut 15 : 1) anggapan bahwa tiap budaya yang berbeda pasti mempunyai kode moral yang juga berbeda; 2)  penilaian  atas  ketiadaan  standar  obyektif  yang  bisa  digunakan  untuk  menilai  bahwa  satu kode  sosial  memiliki  kualitas  yang  lebih  baik  dari  yang  lain;  3)  setiap  kode  moral  dari masyarakat  merupakan entitas kode moral  yang  berlaku untuk  masyarakatnya saja sehingga tidak  bisa  dikatakan  lebih  baik  dari  yang  lain;  4)  anggapan  bahwa  tidak  ada  kebenaran universal  dalam  etika;  dan  5)  penilaian  bahwa  pemaksaan  kode  moral  milik  sendiri  sebagai yang terbaik merupakan sebuah arogansi. 16
Mengenai dasar pertama, pandangan relatifisme HAM merupakan ekspresi anggapan bahwa  setiap  negara  memiliki  keragaman  budaya  atau  budaya  yang  berbeda-beda.  Dengan
14 Nur Asmarani, “Teori Hak Asasi Manusia,” Jurnal Hukum dan Masyarakat Vol. 14, no. No. 1 (Januari 2015): 35.
15 Pranoto Iskandar, Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Konseptual (Cianjur: IMR Press, 2010).
16 Christina  Maya  Indah  Susilowati,  “Pancasila  Sebagai  Sumber  Segala  Sumber  Hukum  Dan  Kekerasan  Atas Nama Agama Di Indonesia,” MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, no. No. 2 (19 April 2016): 93.
keragaman tersebut, kode moral atau perilaku yang diterapkan di masing-masing negara pasti juga  berbeda.  Sebagai  contoh  kalau  berbicara  di  Indonesia  saja,  kode  moral  dalam  satu negara ini mempunyai keragaman kode moral berdasarkan provinsi dan suku bangsa. Sebagai contoh  perkawinan  adat  di  suatu  daerah  memperbolehkan  kawin  lari  tetapi  di  daerah  lain melarangnya.  Jadi  moral  yang  diterapkan  di  daerah  satu  dengan  daerah  lainnya  mengalami perbedaan berdasarkan nilai  yang menjadi pegangan mereka. Pegangan tersebut bisa berupa agama,  kepercayaan  leluhur,  dan  konstruksi  relasi  sosial  yang  dianut  di  daerahnya  masing- masing. 17
Dasar  filosofis  kedua  adalah  berkaitan  anggapan  ketiadaan  standar  obyektif  dalam menilai  suatu  kode  moral.  Di  dalam  suatu  negara  seperti  Indonesia,  merupakan  hal  biasa untuk menemui suatu kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan lain. Dalam hal ini, tidak ada  standar  objekif  yang  bisa  digunakan  untuk  saling  menilai  atau  mengakui  bahwa  satu kebudayaan  lebih  baik  dari  kebudayaan  lainnya  atau  didasarkan  pada  satu  kebudayaan. Sebagai contoh perihal gesture dalam berbicara. Terdapat daerah di  Indonesia yang terkenal dengan  moral  budayanya  yang  sopan  dan  lembut  bahkan  dalam  praktek  berbicaranya, sehingga menekankan etika untuk tidak memandang mata lawan bicara yang lebih tua karena bisa  dianggap  tidak  sopan.  Sementara  itu,  ada  juga  daerah  di  Indonesia  yang  justru mempunyai pandangan lain dalam menilai keadaan memandang mata lawan bicara walaupun lebih tua. Mereka yang berbicara tanpa melihat lawan bicara justru menandakan bahwa orang tersebut  pengecut,  karena  tidak  berani  memandang  mata  lawan  bicaranya.  Dari  contoh tersebut,  jika  sebagai  orang  pada  kebudayaan  pertama,  maka  tidak  boleh  menilai  bahwa kebudayaan  pertama  lebih  baik.  Dalam  relativisme  budaya,  bangsa  yang  satu  harus menghormati kebudayaan bangsa yang lain.
Dasar filosofi  yang ketiga menyatakan bahwa kode moral tersebut hanya merupakan kode.  Keberadaan  kode  tersebut  hanyalah  tanda  bukan  sebagai  kualitas  lebih  baik.    Jadi, moral  yang  diterapkan  di  suatu  daerah  harus  diperlakukan  setara  dengan  kebudayaan  moral daerah lainnya, tidak ada yang ditinggikan ataupun direndahkan. Kode moral tersebut hanya untuk  mengatur  masyarakat  supaya  tetap  sesuai  dengan  kaidah  moral  yang  berlaku  dalam kebudayaan  yang  diikutinya.  Dasar  filosofi  yang  keempat  adalah  ketiadaan  kebenaran universal dalam etika, yakni tiada kebenaran moral yang berlaku bagi semua orang pada tiap waktu.  Sebagai  contoh  dalam  konteks  kebudayaan  Indonesia  berkaitan  dengan  tutur  kata.
17 Anik Kunantiyorini, “Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum,” Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Vol. 26, no. No 2 (2014): 11.
Beberapa daerah di Indonesia mempunyai ciri khas dengan tutur kata yang halus dan lembut dalam  berbicara.  Sementara,  beberapa  daerah  lain  mempunyai  ciri  khas  tutur  kata  yang cenderung secara terus terang tanpa basi-basi serta tegas yang membuat kesan bahwa bahasa tutur  kata  mereka  cenderung  keras.  Jadi  dari  etika  kebudayaan  diatas,  tidak  ada  yang  salah karena  memang  itu  kebudayaan  bahasa  yang  mereka  gunakan  sehari-harinya  di  masing- masing daerah.
Dasar filosofis  yang kelima adalah anggapan bahwa kode moral  dari sebuah budaya hanya  berlaku  dalam  lingkungan  budaya  tersebut.  Sebagai  contoh,  dalam  pluralitas kebudayaan  di  Indonesia.  Untuk  wilayah  Minang  Sumatera  Barat,  ada  suatu  tradisi  wanita meminang atau melamar pria yang hendak menikah dengannya dengan membawa seserahan ataupun  uang  jemputan.  Berbeda  dengan  di  Yogyakarta  yang  adatnya  hanya  seorang  pria yang harus melamar atau meminang wanita yang hendak dinikahinya. Jadi moral kebudayaan mereka  hanya  berlaku  di  daerah  atau  lingkungan  mereka  masing-masing.  Dasar  filosofis terakhir juga untuk menjelaskan bahwa merupakan arogansi ketika terdapat satu kode moral dalam  kebudayaan  yang  mencoba  menghakimi  tindakan  orang  lain.  Ketika  terdapat  kode moral  dalam  kebudayaan  lain,  maka  satu  kebudayaan  lain  yang  berbeda  tersebut  harus  arus bersikap  toleran  terhadap  berbagai  praktik  yang  hidup  di  berbagai  kebudayaan.  Semisal seseorang  mendatangi  sebuah  daerah  yang  dimana  daerah  tersebut  mempunyai  moral kebudayaan  yang  berbeda  dari  kebudayaannya,  orang  tersebut  harus  menyesuaikannya dengan moral daerah tersebut. Dia tidak boleh seenaknya sendiri karena kebudayaannya yang berbeda.
Pandangan  relatifisme  budaya  dalam  kajian  HAM  ini  mempunyai  dua  sisi berlawanan.  Di  satu  sisi,  konstruksinya  menawarkan  kebijaksanaan  yang  berangkat  dari pluralitas kebudayaan dan kode moral di masyarakat. Tetapi di sisi lain, ketika pembicaraan HAM  dicampuradukkan  dengan  kebudayaan  dank  ode  moral  lokal,  tuntutan  HAM  tidak mempunyai  keserahaman  sehingga  menyebabkan  adanya  ketidakpastian  hukum  tentang HAM  manakah  yang  seharusnya  diperjuangkan.  Oleh  sebab  itu,  pandangan  relatifisme budaya  tersebut  lebih  tepatnya  merupakan  resistensi  atas  berlakunya  norma  HAM internasional  yang  terdapat  dalam  berbagai  insrumen  internasional.  Itulah  sebabnya  alasan konstruksi  konsep  kode  moral  dalam  kebudayaan  digunakan  oleh  pandangan  relativisme untuk  menyatakan  bahwa  pemberlakuan  noma  HAM  yang  universal  merupakan  bentuk intervensi budaya dari bangsa-bangsa barat yang mana dapat merusak keragaman budaya dan
bentuk  homogenisasi  atau  persatuan  budaya  di  masing-masing  negara  menuju  satu  dunia yang modern. 18
Melihat  orientasi  relatifisme  budaya  yang  sedemikian  rupa,  terdapat  problematika pula kalau ingin dilekatkan pada pembangunan HAM. Ini disebabkan pandangan relatifisme budaya  berkecenderungan  untuk  membatasi  konsepsi  Hak  Asasi  Manusianya  berdasarkan kode  moral  yang  dimiliki  setiap  kebudayaannya. 19 Pilihan  seperti  ini  di  satu  sisi  bernilai positif untuk melindungi primordialitas kebudayaan, tetapi di sisi lain membahayakan dalam hal  stabilias  norma  HAM  secara  nasional.  Akan  sangat  merepotkan  bagi  negara  jika  ingin melakukan  pembatasan  hak  berorganisasi  keagamaan  kontra  Pancasila  dalam  kasus  HTI dengan  menggunakan  pendekatan  paradigma  HAM  relatifis.  Negara  harus  terlebih  dahulu mengukurnya dengan kode moral kebudayaan setiap daerah di Indonesia. Oleh sebab itulah, pembatasan  hak  berorganisasi  keagamaan  dalam  kasus  ini  bisa  dikatakan  kurang  tepat menggunakan  paradigma  HAM  relatifis.  Sebab  sasaran  perlindungan  dari  pembatasan  hak berorganisasi keagamaan kontra Pancasila ini merupakan Pancasila yang merupakan ideologi Bangsa,  maka  pembatasan  hak  berorganisasi  keagamaan  lebih  tepatnya  merujuk  kepada pandangan yang universal tetapi terbatas.
Di  sinilah  tepatnya  menggunakan  paradigma  universal  relatif  sebagai  jalan  tengah. Dengan  pandangan  ini,  pada  dasarnya  negara  Indonesia  memperbolehkan  setiap  warga negara  untuk  membentuk  organisasi.  Tetapi  pada  saat  yang  bersamaan,  negara  juga membatasi  agar  pelaksanaan  kebebasan  berorganisasi  tersebut  harus  dilaksanakan  dalam koridor  tetap  menjaga  ideologi  negara,  yakni  Pancasila.  Pandangan  universalismenya diwujudkan dengan pengakuan pada dasarnya melindungi hak berserikat. Tetapi relatifitasnya adalah  pembatasan  kebebasan  tersbeut  berdasarkan  Pancasila.  Aspek  relatifisme  dalam pandangan  universalisme  relatif  ini  lebih  tepatnya  digunakan  sebagai  kata  pembuka  untuk melakukan pembatsan kepada HAM yang dianggap tidak terbatas karena universalitasnya.
18 Belardo Mega Jaya dan Muhammad Rusli Arafat, “Universalism Vs Cultural Relativsm dan Implementasinya dalam Hak Kebebasan Beragama di Indonesia,” Pena Justicia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17, no. No. 1 (2017): 56–65.
19 Erika dan Dewa Gede Sudika Mangku, “Politik Hukum Pancasila dalam Paradigma Nilai-Nilai Sosial Kultural Masyarakat Indonesia,” Pandecta: Research Law Journal Vol. 9, no. N1 (21 Juli 2014): 32–49.

## Pancasila  sebagai  Pertimbangan  Konstitusional  Pembatasan  Hak  Berorganisasi Kegamaan
Ada banyak nama peran Pancasila bagi Bangsa Indonesia. Beberapa peran Pancasila di antaranya  sebagai  kepribadian  bangsa,  pandangan  hidup  bangsa,  filsafat  bangsa,  perjanjian luhur rakyat  Indonesia dan beberapa fungsi mulia lain dari Pancasila. Dalam konteks kajian pembatasan hak tersebut, di antara peran Pancasila bagi Bangsa Indonesia yang relevan dikaji sebagai legalitas pembatasan hak adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Penamaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bukanlah sekedar sloganitas yang  spontanitas  di  tengah  terpaan  isu  ideologi  yang  mengancam  Pancasila  belakangan  ini. Secara  historis,  slogan  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  bisa  dipertanggung- jawabkan.
Argumentasi  utama  untuk  membuktikan  slogan  ini  adalah  dengan  melihat  sejarah hubungan kelahiran Pancasila, Proklamasi, Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945.  Secara  historis,  Pancasila-lah  yang  lahir  pertama  kali.  Kalau  diruntut,  Pancasila memang  merupakan  dokumen  pertama  yang  dilahirkan founding  fathers dalam  rapat  Badan Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI).  Pada  masa  sidang  pertama    BPUPKI (29  Mei-1  Juni  1945),  beberapa founding  fathers menyampaikan  gagasan  dasar-dasar tatkalanya  negara  Indonesia  nanti  mendapatkan  kemerdeakaan.  Tanggal  29-31  Mei  1945, Yamin  dan  Soepomo  berpidato  mengenai  konsep  dasar  bangunan  negara  Indonesia. Berikutnya  1  Juni  1945,  Soekarno  juga  berpidato  mengenai  konsep  dasar  bangunan Indonesia. Pada pidato Bung Karno tersebut, ada istilah yang ditemukan monumental yakni, Pancasila.  Dengan  demikian,  nilai  Pancasila  yang  lahir  dalam  rapat BPUPKI  tersebut merupakan  penyebab  (kausa  materialis,  kausaformalis,  kausa  efisien,  kausa  finalis)  bagi lahirnya  negara  Republik  Indonesia. 20 Bertepatan  dengan  tanggal  1  Juni  1945  tersebut,
Pancasila juga diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia dalam rapat BPUPKI. 21
Pertemuan berikutnya, tanggal 22 Juni 1945, panitia sembilan dari BPUPKI bersidang untuk  menghasilkan  Piagam  Jakarta  yang  belakang  namanya  disebut  sebagai  Pembukaan UUD  1945. 22 Tanggal  17  Agustus  1945,  Bangsa Indonesia  mendeklarasikan kemerdekaannya.  Tanggal  18  Agustus  1945,  Pembukaan  dan  Batang  Tubuh  telah  disahkan
20 Kementerian  Riset,  Tekhnologi,  dan  Pendidikan  Tinggi, Pendidikan  Pancasila  untuk  Perguruan  Tinggi (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016).
21 Notonagoro, Pancasila Secara ilmiah Populer (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).
22 A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (Depok: Badan Penerbit FH UI, 1994).
sebagai  dasar  negara. 23 Sejak  saat  itulah  sebenarnya  Pancasila  telah  disahkan  sebagai  dasar negara.  Dengan  pengesahan  Pembukaan  dan  Batang  Tubuh  tersebut,  sebenarnya  sekaligus otomatis mengesahkan Pancasila karena rumusan Pancasila terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.  Oleh  karena  itu,  Pembukaan  UUD  1945  dapat  disebut  sebagai  Pokok  Kaidah  Negara yang  Fundamental  yang  berintikan  Pancasila. 24 Berbekalkan  sejarah  demikian,  patutlah diterima  bahwa  Pancasila  merupakan  ideologi  yang  final  bagi  negara  Indonesia.  Kelahiran Indonesia    tidak  bisa  dilepaskan  dari  sudah  tersedianya  Pancasila  sebagai  dasar  pendirian negara  Indonesia.  Pendirian  negara  Indonesia  sama  sekali  tidak  menggunakan Khilafah . Bahkan  bisa  dikatakan  bahwa  konsep  Khilafah  sama  sekali  tidak  pernah  muncul  dalam perdebatan para pendiri Bangsa ( Founding Fathers ).
Walaupun  pada  saat  pengesahan  Pembukaan  dan  Batang  Tubuh  UUD  1945  sempat terjadi perdebatan pendirian negara Indonesia bersadarkan Islam, tetapi sama sekali tidak ada usulan  dari  para Founding  Fathers untuk  mewacanakan  negara  khilafah.  Memang  patut diperhatikan terdapat usulan untuk mendirikan negara Islam dengan bukti adanya tujuh kata syariat  Islam  dalam  sila  pertama  Pancasila.  Tetapi,  tujuh  kata  tersebut  telah  disetujui  untuk diganti.  Bahkan  penggantian  ini  menurut  beberapa  sejarahwan  dan  kajian  hukum  Islam, menunjukkan kesadaran tinggi Hatta untuk lebih menerapkan filsafat garam daripada filsafat gincu  dalam  menyikapi  dasar  negara.  Maksud  istilah  filsafat  garam  adalah  tidak  apa-apa mengganti  tujuh  kata  syariat  Islam  tetapi  menjadi  jaminan  persatuan  Indonesia  dan  juga penggantian  tujuh  kata  syariah  dengan  Yang  Maha  Esa  itu  pun  masih  terasa  membawa semangat  Tauhid.  Dengan  demikian,  bisa  dikatakan  tidak  kelihatan  label  Islamnya,  tetapi sangat  terasa  rasa  Islamnya.  Ini  berbeda  dengan  filsafat  gincu.  Artinya  kalau  mau  memakai filsafat  gincu,  maka  nama  Islamnya  harus  kelihatan  walaupun  pada  dasarnya  tidak memberikan  rasa  keislaman  dalam  artian  bisa  saja  justru  menyulut  perpecahan  negara  yang itu bukan anjuran dalam ajaran Islam. 25
Kemudian  secara  Yuridis,  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  2  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Dalam  sejarah  yuridisnya,  kristalisasi Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  juga  tertuang  dalam  Ketetapan  MPRS No.XX/MPRS/1966, TAP MPR No. V/MPR/1973 dan TAP MPR No. IX/MPR/1978. Posisi
23 D Darmodiharjo, Orientasi Singkat Pancasila (Jakarta: PT. Gita Karya, 1988).
24 Kaelan, Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia (Yogyakarta: Paradigma, 2009).
25 Yudian  Wahyudi, Maqashid  Syari’ah  dalam  Pergumulan  Politik (Yogyakarta:  Pesantren  Nawesea Press, 2007), h. 1-20.
sakral  Pancasila  dalam  negara  Indonesia  yang  demikianlah  menjadi rasion  d’etre mengapa apapaun  yang  berbahaya  bagi  Pancasila  harus  ditolah  di  Negara  Indonesia.  Walaupun  hal yang  membahayakan  Pancasila  tersebut  akan  diperjuangkan  atas  nama  hak.  Dalam  kajian HAM,  keberadaan  hak  warga  negara  tidak  bisa  dipisahkan  dari  negara.  Dalam  Konstitusi Indonesia, negara telah menjamin beberapa hak untuk berorganisasi dan meyakini pikiran. Ini bisa ditemukan dalam Pasal yang menyatakan. Selain menjamin pemenuhan hak, negara juga mengatur mengenai pembatasan hak. Pertimbangan pembatasan hak tersebut bisa ditemukan dal  am  pasal  28J  Ayat  (2)  UUD  1945.  Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  pembatsan  hak tersebut  dilakukan  untuk  menghormati  hak  orang  lain,  memenuhi  tuntutan  yang  adil berdasarkan  nilai  moral,  agama,  ketertiban  dan  keamanan  nasional  dalam  kehidupan masyarakat yang demokratis.
Pembatasan  hak  berorganisasi  keagamaan  kontra  Pancasila  bisa  ditemukan  dalam kasusnya  HTI.  Sebelum  adanya  pembatasan  (baca:  pembubaran),  negara  melalui  poros kekuasaan eksekutif mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2017 atas Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Salah satu pasal krusial dalam Perppu adalah pembuatan kewenangan bagi pemerintah  sebagai  pelaksana  kekuasaan  eksekutif  untuk  langsung  membubarkan  ormas tanpa melalui proses pengadilan apabila ormas tersebut diduga kuat melakukan aktivitas yang bertentangan dengan Pancasila dan dasar negara lain.
Keputusan  pembubaran  HTI  dilakukan  oleh  Pemerintah  melalui  Kementerian  Hukum dan  HAM  Republik  Indonesia  (Kemenkumham).  Melalui  Direktorat  Jenderal  Administrasi Hukum  Umum,  Kemenkumham  membubarkan  ormas  tersebut  melalui  langkah  hukum pencabutan status badan hukum HTI. Pencabutan status badan hukum itu berdasarkan Surat Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  AHU-30.AH.01.08  tahun  2017  tentang pencabutan  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  nomor  AHU-0028.60.10.2014. Sebelumnya,  sebenarnya  Pemerintah  telah  mengakui  HTI  sebagai  badan  hukum  (baca: sebagai  keabsahan kebebasan berorganisasi  keagamaan mereka) melalui  Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014. Surat Kemenkumham tahun 2017 tersebut berperan untuk mencabut surat sebelumnya (2014).
Sebagai  pertimbangan  dalam  pencabutannya,  HTI  dianggap  sebagai  ormas  yang menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.  Ormas  yang  melakukan  tindakan  seperti  ini  termasuk  ormas  yang  dilarang
sebagaimana  amanat  Pasal  59  ayat  (4)  huruf  (c)  Perppu  Ormas.  Terhadap  ormas  yang melanggar  Pasal  59  ayat  (4)  huruf  (c)  Perppu  Ormas, pemerintah  berwenang  mengeluarkan sanksi  administratif  atau  pun  sanksi  pidana.  Ketentuan  mengenai  sanksi  ini  diatur  dalam Pasal 60 (2) Perppu Ormas yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (4) akan  diberikan  hukuman  berupa  sanksi  administratif  dan/atau  sanksi  pidana.  Mengenai bentuk  sanksi  administratifnya,  sebenarnya  terdapat  berbagai  macam  administratif  hingga yang paling maksimal adalah pencabutan status ormas tersebut sebagai badan hukum. Pilihan sanksi administratif berupa pembubaran bagi HTI tersebut merupakan implimintasi dari Pasal 61 Ayat (3) yang menyatakan bahwa sanksi adminisratif yang diatur dalam Pasal 60 ayat (2) bisa berupa pencabutan status badan hukum. Di sinilah legalitas kewenangan Kemenkumham mendapatkan  payung  hukumnya.  Pencabutan  status  hukum  tersebut  merupakan  perwujudan dari  pembubaran  ormas  tersebut.  Ketentuan  ini  sebagaimana  diperjelas  oleh  Pasal  80A Perppu  Ormas  yang  menyatakan  bahwa  pencabutan  badan  hukum  ormas  sebagaimana  yang dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (3)  sekaligus merupakan keputusan untuk pembubaran bagi ormas  tersebut  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  ini.  Setelah mengalami  pembahasan  di  lembaga  legislative,  akhirnya  DPR  mengesahkan  Perppu  Ormas tersebut  menjadi  undang-undang  dengan  nama  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2017 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  -Undang  Nomor  2  Tahun  2ot7 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang  Organisasi Kemasyarakatan  Menjadi  Undang-Undang  (UU  Ormas).  Pengesahannya  menjadi  undang- undang  tersebut  menunjukkan  bahwa  ide  pembatasan  hak  berorganisasi  yang  kontra Pancasila  tersebut  sesuai  dengan  prinsip  masyarakat  demokratis  karena  telah  dibahas  di lembaga perwakilan rakyat.
Dalam  perjalanannya,  Perppu  dan  UU  Ormas  tersebut  sempat  mendapatkan  gugatan. Ormas  HTI  yang  diwakili  oleh  Ismail  Yunanto  melakukan  gugatan Judicial  Review atas Perppu  Ormas  tersebut  ke  Mahkamah  Konstitusi.  Gugatan  tersebut  keluar  dengan  Putusan Nomor 39/PUU-XV/2017. Dalam pengakuan kerugian konstitusional atas berlakunya Perppu tersebut,  pemohon  mendalilkan  beberapa  kerugian,  yakni:  hak  kepastian  hukum  [Pasal  28D ayat (1)], hak meyakini kepercayaan [Pasal 28E ayat (2)] dan hak beragama [Pasal 28I ayat (1)] UUD 1945. 26 Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi belum sempat mengomentari kerugian hak  konstitusional  tersebut  karena  Perppu  Ormas  yang  dijadikan  sebagai  materi  gugatan keburu  berubah  menjadi  Undang-Undang.  Pada  kesempatan  selanjutnya,    beberapa  ormas
26 Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XV/2017,” 2017, hlm. 24.
mengajukan  gugatan judicial  review terhadap  UU  Ormas  tersebut.  Gugatan  tersebut dirampungkan  dengan  keluarnya  Putusan  Nomor  2/PUU-XVI/2018.  Beberapa  kerugian konstitusional  yang  didalilkan  pemohon  adalah  kebebasan  berserikat  [Pasal  28],  perjuangan hak  kolektif  [Pasal  28  C  ayat  (2)],  hak  kepastian  hukum  [Pasal  28D  ayat  (1)],  rasa  aman [Pasal 28G ayat (1)], hak meyakini kepercayaan [Pasal 28E ayat (2)] UUD 1945. 27
Terhadap  beberapa  dalil  pemohon,  khususnya  mengenai  hak  berserikat  dan  meyakini kepercayaan  sebagai  perwujudan  berorganisasi  keagamaan,  MK  telah  memberikan tanggapannya.  Berkaitan  dengan  hak  berserikat,  MK  menilai  bahwa  memang  betul  hak berserikat  merupakan  hak  asasi  dan  hak  konstitusional  yang  diatur  dalam  Pasal  28  UUD 1945,  tetapi  pada  saat  yang  bersamaan  negara  juga  berhak  melakukan  pembatasan  kepada hak  tersebut  demi  kepentingan  dasar  negara  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  28J  ayat  (2) UUD  1945. 28 Berkaitan  dengan  hak  meyakini  kepercayaan,  MK  menilai  memang  benar negara  menjamin  hak  tersebut  dalam  Pasal  28E  ayat  (2)  UUD  1945  yang  pada konsekuensinya dengan demikian adanya hak berorganisasi keagamaan, tetapi pada saat yang bersamaan  negara  juga  punya  kewenangan  membatasi  hak  tersebut  atas  nama  kepentingan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. 29
Selain  upaya  gugatan  terhadap  norma  peraturan  perundang-undangannya,  HTI  juga sempat mengajukan gugatan terhadap SK Kemenkumham tersebut. Dalam pengadilan tingkat pertama,  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Jakarta  Nomor  211/G/2017/PTUN-JKT tanggal  7  Mei  2018  memenangkan  pemerintah  yang  dengan  demikian  pembubaran  HTI melalui SK Kemenkumham tersebut  dianggap sah. Dalam pengadilan tingkat  banding, lagi- lagi Putusan Nomor 196/B/2018/PT.TUN.JKT. tanggal 19 September 2018 juga menguatkan putusan  pengadilan  tingkat  pertama  yang  dengan  demikian  pembubaran  HTI  melalui  SK Kemenkumham  tersebut  dianggap  sah.  Sehingga  pada  akhirnya,  Putusan  Nomor  27 K/TUN/2019  tanggal  14  Februari  2019  lagi-lagi  menguatkan  pembubaran  HTI  melalui  SK Kemenkumham  tersebut.  Alasan  utama  pembenaran  atas  SK  Kemenkumham  yang  menjadi kesepekatan  pengadilan  mulai  tingkat  pertama  sampai  dengan  banding  dan  kasasi  adalah terbuktinya  ormas  tersebut  telah  melakukan  kegiatan  yang  mengembangkan  paham  yang bertentangan dengan Pancasila. 30
27 Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XVI/2018,” 2018, hlm. 21, 205, 215.
28 Mahkamah Konstitusi, hlm. 205.
29 Mahkamah Konstitusi, hlm. 215.
30 Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/TUN/2019” (Mahkamah Agung, 2019), hlm. 5.
Pembuktian  di  pengadilan  tersebut  mempunyai  kebenaran  koherensial  dengan pernyataan  Menkopolhukam  Wiranto  saat  memaparkan  beberapa  alasan  pemerintah membubarkan  HTI.  Ada  beberapa  temuan  yang  didapatkan  Wiranto  berkaitan  dengan eksistensi  HTI.  Menurut  Wiranto,  HTI  sebagai  ormas  yang  telah  memiliki  badan  hukum ternyata  tidak  mengambil  peran  positif  dalam  partisipasinya  guna  menjadi  tujuan  nasional. Selain  itu,  kegiatan  yang  selama  ini  dilaksanakan  HTI  ternyata  diduga  kuatkontra  produktif dengan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian, aktivitas HTI tersebut tentu saja menimbulkan benturan  di  tengah  masyarakat  dan  pada  akhirnya  mengancam  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. 31

## Kesimpulan
Kebijakan  negara  yang  membatasi  hak  berorganisasi  keagamaan  bagi  HTI  karena mengusung  konsep  khilafah  sebagai  pengganti  Pancasila  merupakan  contoh  pembatasan HAM  yang  dilakukan  negara.  Dalam  kebijakan  ini,  negara  telah  menggunakan  paradigma HAM  universalisme  relatif  dalam  memperlakukan  hak  berorganisasi  keagamaan  tersebut. Dilihat dari paradima universalisme HAM, sebenarnya negara telah mengakui hak berserikat sesuai amanat Pasal 28 UUD 1945 dan hak meyakini kepercayaan sesuai Pasal 28E Ayat (2) UUD  1945  sebagai  perwujudan  melaksanaan  hak  berorganisasi  keagamaan.  Akan  tetapi, dengan  pandangan  relatif,  keberadaan  HAM  tersebut  direlatifkan  kemutlakannya  yang dengan  demikian  dibatasi  kebebasannya  dengan  mempertimbangkan  perlindungan  atas kepentingan  nasional,  yakni  Pancasila  sebagai  dasar  negara.  Ppembatasan  yang  dilakukan negara tersebut juga bisa dikatakan tepat karena objek yang dibatasi oleh negara merupakan kategori derogable  rights. Sebagai derogable  rights, hak  berorganisasi  keagamaan  bisa dibatasi  pelaksanaannya  apabila  dipandang  mengancam  negara.    Terkait  dengan  aspek keagamaannya,  sebenarnya  keberadaan  entitas  keagamaan  di  dalam  hak  berorganisasi tersebut  sebenarnya  bukanlah  hak  yang  utama.  Aspek  keagamaan  (baca:  ide  khilafah)  yang dipakai  dalam  hak  berorganisasi  oleh  HTI  sebenarnya  lebih  cenderung  merupakan  ekspresi politik  dibanding  ekspresi  keagamaan.  Ini  bisa  dilihat  dalam  orientasi  penggunaan  wacana khilafah tersebut  yang cenderung digunakan untuk kepentingan politik perebutan kekuasaan (baca: penggantian dasar negara Pancasila).
31 “Ini Alasan Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia Halaman all - Kompas.com,” diakses 30 November 2019,
https://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14382891/ini.alasan.pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indon esia?page=all.

## Daftar Pustaka
A.B. Kusuma. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 . Depok: Badan Penerbit FH UI, 1994.
Belardo Mega Jaya, dan Muhammad Rusli Arafat. ―Universalism Vs Cultural Relativsm dan Implementasinya  dalam  Hak  Kebebasan  Beragama  di  Indonesia.‖ Pena  Justicia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17, no. No. 1 (2017): 56–65.
Ceswara, Dicky Febrian, dan Puji Wiyatno. ―Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila.‖ Lex Scientia Law Review Vol. 2, no. No. 2 (7 Desember 2018): 227– 41.
D Darmodiharjo. Orientasi Singkat Pancasila . Jakarta: PT. Gita Karya, 1988.
Debora  Sanur  L.  ―Pengesahan  Perppu  tentang  Organisasi  Masyarakat  menjadi  Undang- Undang  dalam  Perspektif  Politik.‖ Majalah  Info  Singkat  Pemerintahan  Dalam Negeri , Oktober 2017.
Eko  Riyadi. Hukum  Hak  Asasi  Manusia  Perspektif  Internasional,  Regional,  Dan  Nasional . Depok: Rajawali Pers, 2018.
Erika, dan Dewa Gede  Sudika Mangku. ―Politik Hukum Pancasila dalam  Paradigma  Nilai- Nilai Sosial Kultural Masyarakat  Indonesia.‖ Pandecta:  Research  Law  Journal Vol. 9, no. N1 (21 Juli 2014): 32–49.
Faiq  Tobroni.  ―Harmonisasi  Nilai  Pancasila  dalam  Penyusunan  Peraturan  Perundang- Undangan.‖ Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi Edisi 05 (Mei 2018): Hlm. 57- 74.
Habib  Adji.  ―Hak  Asasi  Manusia  Kaitannya  dengan  Struktur  Sosial  Masyarakat.‖ Unisia Vol.31, no. No. 67 (2018): 62–66.
Hendriane  Namotemo.  ―Kajian  Historis  Kemunculan  Dan  Perkembangan  Organisasi Masyarakat Di Indonesia.‖ Hibualamo : Seri Ilmu-Ilmu Sosial dan Kependidikan Vol. 2, no. No. 2 (2018): 8.
H.J. Steiner, dan P. Alston. International human rights in context, law, politics, moral . New York: Oxford University Press, 2000.
Indah  Susilowati,  Christina  Maya.  ―Pancasila  Sebagai  Sumber  Segala  Sumber  Hukum  Dan Kekerasan  Atas  Nama  Agama  Di  Indonesia.‖ MASALAH-MASALAH  HUKUM Vol 45, no. No. 2 (19 April 2016): 93.
―Ini  Alasan  Pemerintah  Bubarkan  Hizbut  Tahrir  Indonesia  Halaman  all  -  Kompas.com.‖
Diakses 30 November 2019.
https://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14382891/ini.alasan.pemerintah.bubark an.hizbut.tahrir.indonesia?page=all.
Kaelan. Filsafat  Pancasila:  Pandangan  Hidup  Bangsa  Indonesia .  Yogyakarta:  Paradigma, 2009.
Kementerian  Riset,  Tekhnologi,  dan  Pendidikan  Tinggi. Pendidikan  Pancasila  untuk Perguruan  Tinggi .  Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Pembelajaran  dan  Kemahasiswaan,
2016.
Kunantiyorini, Anik. ―Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum.‖ Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Vol. 26, no. No 2 (2014): 11.
Luh Suryatni. ―Pancasila Sebagai  Ideologi Negara Dan Hak Asasi Manusia Dalam Menjaga Keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.‖ JURNAL  ILMIAH  HUKUM DIRGANTARA Vol. 5, no. No. 1 (3 Juni 2014): 34–47.
Mahkamah  Agung.  ―Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  27  K/TUN/2019.‖  Mahkamah Agung, 2019. Hlm. 5.
Mahkamah  Konstitusi.  ―Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  2/PUU-XVI/2018,‖  2018. Hlm. 21, 205, 215.
———. ―Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XV/2017,‖ 2017. Hlm. 24.
MB. Miles, dan AM Huberman. Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods . Beverly Hills: SAGE, 1992.
Notonagoro. Pancasila Secara ilmiah Populer . Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
Nur Asmarani. ―Teori Hak Asasi Manusia.‖ Jurnal Hukum dan Masyarakat Vol. 14, no. No. 1 (Januari 2015): 35.
Philip Alston, dan Franz Magnis Suseno. Hukum Hak Asasi Manusia . Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
Pranoto  Iskandar. Hukum  HAM  Internasional  Sebuah  Pengantar  Konseptual .  Cianjur:  IMR Press, 2010.
Rahman,  Arif.  ―Paradigma  Kritis  Pancasila  Dalam  Dimensi  Pendidikan  Islam.‖ Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam Vol. 10, no. No. 1 (27 Maret 2015): 125–43.