## KAWISTARA
VOLUME 5 No. 3, 22 Desember 2015 Halaman 221-328

## IDENTIFIKASI TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT STUDI KASUS KAMPUNG LOROTAN, KELURAHAN KOTALAMA, KOTA MALANG

## Amandus Jong Tallo
Magister Perencanaan Kota dan Daerah Universitas Gadjah Mada Email: mandustallo@gmail.com

## Dian Ayu Paramita
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Nasional Malang- Jawa Timur

## ABSTRACT
Urban settlements in general are always experiencing rapid growth due to the space requirements for the population residence. Villages as part of the urban settlements also get the impact of the problems of urban development. Top-down system of government just make people as objects of development, so  that  can  not  reach  the  needs  of  the  community.  But  with  the  bottom-up  system  of  government, the public can determine an activity based on the needs and capabilities of its people. Therefore, the objectives of this study were (1) to identify the forms and motifs of public participation, (2) identify the capacity of community organizations, (3) identify the level of participation of society as a whole. This study used a qualitative descriptive analysis and used the case study method as a sample of 84 people in Lorotan village, Malang city. The results show that: (1) the tendency of the usual forms of participation is social, power, thoughts and wealth. For community participation motives, motives tend to be based on psychology, (2) based on the results of the analysis of the capacity of community organizations, there are three organizations that have a high capacity, namely, PKK, karang taruna and community forum, (3) the level of community participation overall in character of the study area, already showing the level of participation in the second degree participation. It is an added value in the study area are community able to achieve the highest level of participation without government interference.
Keywords: Community; Lorotan Village;  Malang City; Participation .

## ABSTRAK.
Permukiman perkotaan pada umumnya mengalami pertumbuhan pesat karena kebutuhan ruang untuk tempat  tinggal  penduduk.  Desa  sebagai  bagian  dari  permukiman  perkotaan  mendapatkan  dampak dari  masalah  pembangunan  perkotaan.  Sistem top-down dari  pemerintah  hanya  membuat  orang sebgai objek pembagunan, sehingga tidak mencapai kebutuhan masyarakat. Dengan sistem bottom-up dari  pemerintah,  masyarakat  dapat  menentukan  kegiatan  berdasarkan  kebutuhan  dan  kemampuan rakyatnya.  Oleh  karena  itu  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  (1)  mengidentifikasi  bentuk  dan  motif partisipasi masyarakat, (2) mengidentifikasi kemampuan organisasi masyarakat, (3) mengidentifikasi
Kawistara, Vol. 5, No. 3, Desember 2015: 275-286
tingkat partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif kualitatif dan menggunakan metode studi kasus, dengan  sampel  84  orang  di  Kampung  Lorotan, Kota  Malang.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan bahawa:  (1)  kecendrungan  bentuk-bentuk  biasa dari  partisipasi  sosial,  kekuasaan,  pikiran  dan kekayaan. Untuk motif berdasarkan hasi analisis kapasitas  masyarakat  ada  tiga  organisasi  yang memiliki  kapasitas  tinggii  yaitu  PKK,  Karang Tarunan  dan  Forum  Komunitas,  (3)  tingkat partisipasi  pada  area  studi  berada  pada  derajat kedua. Ini adalah nilai tambah di lokasi penelitian yang  menunjukan  bahwa  masyarakat  mampu mencapai  tingkat  partisipasi  tertinggi  tanpa campur tangan pemerintah.
Kata Kunci: Komunitas; Kampung Lorotan; Kota Malang; Partisipasi
PENGANTAR
Permukiman
perkotaan pada umumnya  selalu  mengalami  pertumbuhan pesat  dikarenakan  kebutuhan  ruang untuk  bertempat  tinggal  penduduk  yang beraktifitas  di  dalamnya.  Kampung  sebagai bagian dari permukiman perkotaan tentunya mendapatkan  imbas  dari  permasalahan perkembangan  kota.  Banyak  program  dari pemerintah  lokal  tidak  dapat  memenuhi yang  menjadi  kebutuhan  dan  keinginan masyarakat.
Sistem pemerintahan
yang top  down hanya  menempatkan masyarakat  sebagai  obyek  dalam  kegiatan pembangunan.  Pada  pelaksanaannya  saat ini,  keterlibatan  dan  partisipasi  masyarakat hanya  sebagai  penyampaian  informasi  dan penyuluhan  sebuah  proyek  agar  berjalan lancar.  Akan  tetapi,  sistem  pemerintahan yang bottom  up, maka  masyarakat  dapat menentukan  sebuah  kegiatan  berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakatnya. Peran  pemerintah  dapat  memberikan bantuan  sebagai  jalan  untuk  mempercepat pelaksanaan program yang dilakukan. Untuk melakukan  pembangunan  yang bottom up tentunya  membutuhkan  wadah  dalam menampung aspirasi warga. Oleh karena itu, dibutuhkan organisasi-organisasi lokal yang terbentuk dari upaya mandiri masyarakat. Menurut  Carney  (2012)  partisipasi
memerlukan  suatu  organisasi  sosial masyarakat.  Organisasi  sosial  masyarakat berasal  dari  masyarakat  setempat  yang berperan  memberikan  penyuluhan  kepada masyarakat partisipan yang berperan utama sebagai pelaku pembangunan. Jadi partisipasi masyarakat  yang  akan  dibahas  dalam penelitian  ini  menyangkut  pembangunan fisik  (sarana  maupun  prasarana  permu- kiman) maupun pembangunan sosial, yakni pembentukan  lembaga  dan  organisasi sosial  yang  dibuat  untuk  meningkatkan kesejahteraan warga.
Kampung  Lorotan  adalah  salah  satu kampung yang terletak di sempadan Sungai Brantas. Letak kampung berdekatan dengan pusat kota, sehingga banyak para pendatang yang  memilih  tinggal  di  kampung  yang tergolong padat ini. Para pendatang memiliki mata  pencaharian  sebagai  pedagang ayam,  kuli  angkut,  PKL,  dan  sebagainya. Heterogenitas  masyarakat  tentunya  sangat berpengaruh pada keguyuban warga karena kepribadian  seseorang  dipengaruhi  oleh pekerjaan, latar belakang sosial, dan budaya daerah  asal.  Warga  Kampung  Lorotan memiliki organisasi lokal,  yaitu Forum Warga yang  mewadahi  kegiatan  diskusi,  proses pengambilan  keputusan,  dan  pelaksanaan pembangunan.  Salah  satu  contohnya, dalam penanganan masalah sampah, warga membuat  kebijakan  untuk  melengkapi masing-masing  gang  dengan  tong  sampah agar  warga  tidak  membuang  sampah  ke selokan  dan  sungai.  Untuk  pembangunan sosial  kampung,  dapat  terlihat  dari terbentuknya organisasi sosial Kafilul Yatim dan PAUD Darrul Jannah yang terselenggara melalui  swadaya  warga.  Dengan  kondisi sosial tersebut,
Kampung
Lorotan sampai  saat  ini  mampu  mempertahankan organisasi lokal yang cukup beragam, maka yang  menjadi  rumusan  masalah  adalah sejauhmana  tingkat  partisipasi  masyarakat pada  Kampung  Lorotan  Kelurahan  Kota Lama.  Dari  latar  belakang  dan  rumusan masalah  yang  ada,  maka  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  (1)  mengidentifikasi bentuk  dan  motif  partisipasi  masyarakat,
Amandus Jong Tallo --  Identifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Studi Kasus Kampung Lorotan, Kelurahan Kotalama, Kota Malang
(2)  mengidentifikasi  kapasitas  organisasi masyarakat,  (3)  mengidentifikasi  tingkat partisipasi  masyarakat  secara  keseluruhan (individu dan kelompok). Menurut Suparno (2006), kata permukiman mempunyai arti yang berbeda, yaitu (a) isi yang mempunyai implementasi yang  menunjuk  kepada  manusia  sebagai penghuni maupun masyarakat di lingkungan sekitarnya,  dan  (b)  wadah  yang  menunjuk pada  fisik  hunian  yang  terdiri  dari  alam dan elemen-elemen buatan manusia. Secara harfiah,  partisipasi  berarti  “turut  berperan serta dalam suatu kegiatan”, ”keikutsertaan atau  peran  serta  dalam  suatu  kegiatan”, “peran serta aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan”  (Adi  Fahrudin,  2011).  Menurut Carney (2012) partisipasi memerlukan suatu organisasi sosial masyarakat. Organisasi sosial masyarakat berasal dari masyarakat setempat yang  berperan  memberikan  penyuluhan kepada masyarakat partisipan yang berperan utama  sebagai  pelaku  pembangunan.  Hal serupa  juga  dinyatakan  oleh  Gedikli  (2009) bahwa  dalam  partisipasi,  memerlukan partisipasi yang kuat dari organisasi publik/ masyarakat  lokal.  Partisipasi  masyarakat yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini menyangkut  pembangunan  fisik  (sarana maupun  prasarana  permukiman)  maupun pembangunan  sosial,  yaitu  pembentukan lembaga  dan  organisasi  sosial  yang  dibuat untuk  meningkatkan  kesejahteraan  warga. Dalam  pelaksanaan  partisipasi,  tentu  tidak selalu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi kesuksesan  dan  kegagalan  pembangunan partisipasi menurut Ife Setiawan dalam Ishak (2009), yaitu kapasitas organisasi ( organization skills ),  kapasitas/  peran  pemimpin  lokal
( community  leadership ),  peran intermediate agencies, kondisi,  dan  situasi  makro/ eksternal  ( obstacle  within  society ).  Menurut Lerner (2013:190) menjelaskan bahwa dalam proses partisipatif, seorang yang memimpin dalam  proses  partisipatif  harus  mampu menjadi  fasilitator,  membuat  keputusan, dan membuat teknik rancangan. Jadi dalam proses  partisipatif  memerlukan  seorang
pemimpin yang mampu memberikan arahan bagi warga lain.
Hamijiyo dan iskandar dalam Pasaribu dan  Simandjuntak  (1986:349)  merinci bentuk/  jenis  partisipasi  sebagai  berikut: (a)  partisipasi  buah  pikiran,  (b)  partisipasi tenaga,  (c)  partisipasi  harta  benda,  (d) partisipasi keterampilan dan kemahiran, (e) partisipasi  sosial.  Untuk  motif  partisipasi masyarakat,  Billah  (1985)  menyampaikan bahwa  terdapat  lima  motif  partisipasi masyarakat, yaitu (a) motif psikologi bahwa orang  akan  berpartisipasi  untuk  mencapai kepuasan pribadi, pencapaian prestasi, rasa telah  mencapai  sesuatu  dapat  merupakan motivasi  yang  kuat  bagi  seseorang  untuk melakukan  kegiatan,  termasuk  juga  untuk berpartisipasi  meskipun  kegiatan  atau partisipasinya  itu  tidak  akan  menghasilkan keuntungan,  (b)  motif  sosial  yaitu  orang akan berpartisipasi di dalam suatu kegiatan jika  keikutsertaanya  itu  akan  membawa dampak  meningkatnya  status  sosialnya. Pada  sisi  negatif  orang  akan  “terpaksa” berpartisipasi  dalam  suatu  kegiatan  karena “takut”  terkena  sanksi  sosial,  (c)  motif keagamaan, yaitu motif ini didasarkan pada kepercayaan  dan  kekuatan  yang  ada  di luar  manusia  (Tuhan,  sesuatu  yang  gaib  di luar  manusia,  dan  supernatural),  (d)  motif ekonomi  yaitu  keuntungan.  Keuntungan merupakan  motif  ekonomi  yang  seringkali mendorong orang ikut berpartisipasi dalam kegiatan,  (e)  motif  politik  dengan  dasar utama  adalah  kekuasaan.  Oleh  karena  itu, partisipasi  seseorang  atau  golongan  akan ditentukan  oleh  besar-kecilnya  kekuasaan yang dapat diperoleh dari partisipasinya di dalam berbagai kegiatan.
Menurut  UNICEF  dalam  Kolopaking dan  Tonny  (2007)  paling  tidak  ada  7 komponen  kapasitas  di  tingkat  komunitas yaitu:  (a) community  leader adalah  orang- orang yang berpengaruh dalam masyarakat yang dapat mendorong penguatan kelompok, (b) community technology mrupakan  teknologi  komunitas  yang  tepat guna  yang  dimiliki  oleh  suatu  komunitas atau organisasi untuk menjalankan
Kawistara, Vol. 5, No. 3, Desember 2015: 275-286
peranannya, (c) community fund yaitu segala bentuk dana yang dapat dihimpun dari dan oleh  masyarakat,  (d) community  material yaitu sarana yang ada pada masyarakat yang berguna  untuk  pengembangan  kelompok, (e) community  knowledge yaitu  persepsi masyarakat berakitan dengan usaha mereka, harapan  terhadap  pelayanan  ekonomi
produktif,  sejauhmana  kepercayaan  pada pelaku  pelayanan  ekonomi  produktif,  (f) community  decision  making yaitu  pelibatan anggota  anggota  komunitas  dalam  proses pengambilan  keputusan,  (g) community organizations merupakan perkumpulan orang dalam masyarakat yang mengelola kegiatan tertentu.
Gambar 1. Derajat Partisipasi Burns, Hambelton, dan Hogget (1994)
Kendali Warga
LOCAL GOVERMENT KARAKTERISTIK UTAMA
Beragam bentuk kendali demokratis yang saling bertautan dalam ruang lingkup publik yang menguat kembali Pemerintah daerah berkonsentrasi pada peran strategisnya sebagai pengatur ruang lingkup publik yang demokratis dan pluralis Transformasi peran pemerintah daerah Dukungan dalam rangka pembentukan bottom-up strategy
Desentralisasi manajemen Lokalisasi penekanan pelayanan pada penilaian kriteria
Pengenalan cara masukkan pandangan publik secara langsung dalam pertemyan pembuatan keputusan utama Pengembangan basis, metode, kepercayaan dan asumsi yang di mengerti rakyat Non-partisipasi Warga Partisipasi Warga INTERDEPENDENSI KENDALI KENDALI YANG DIPERCAYAKAN 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 KENDALI YANG DELEGASI KEMITRAAN DESENTRALISASI SECARA TERBATAS PEMBUATAN KEPUTUSAN BADAN PENASIHAT YANG EGEKTIF KONSULTASI SEJATI INFORMASI BERKUALITAS PEMELIHARAAN PELANGGARAN INFORMASI YANG BURUK KONSULTASI YANG SINIS PENIPUAN WARGA
Penelitian  ini  menggunakan  analisa deskriptif  kualitatif  dengan  metode  studi kasus.  Bogdan  dan  Biklen  dalam  Erna (2010:35)  bahwa  studi  kasus  merupakan pengujian  rinci  terhadap  (orang,  peristiwa, atau organisasi) beserta latarnya. Sementara Yin (1989) memberikan batasan bahwa studi kasus adalah cara untuk meyelidiki fenomena kontemporer  dalam  konteks  kehidupan nyata,  khususnya  jika  ada  ketidakjelasan
bukti  keterkaitan  antara  fenomena  dengan konteks. Metode pengumpulan data dengan survey  primer  yaitu  dan  sekunder.  Survey primer yaitu dengan observasi, wawancara, dan  kuesioner.  Kuesioner  diberikan  untuk responden yang dijadikan sampel. Penentuan sampel  dilakukan  dengan  menggunakan rumus  Slovin.  Hasilnya  dari  533  KK  maka didapat  84  orang  sebagai  sampel.  Survey sekunder  dilakukan  untuk  membantu
Amandus Jong Tallo --  Identifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Studi Kasus Kampung Lorotan, Kelurahan Kotalama, Kota Malang
pengumpulan  data  pelengkap  yang  tidak diperoleh dalam survey primer. Data survey sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku monografi kelurahan yang memuat jumlah penduduk, jumlah KK, dan  jumlah  sarana  serta    prasarana  yang diperoleh  dari  Kantor  Kelurahan  Kotalama atau  dari  para  ketua  RW.  Analisa  yang dilakukan  yaitu  dengan  menggunakan  tiga analisa  yaitu  (a)  analisa  bentuk  dan  motif partisipasi,  (b)  analisa  kapasitas  organisasi, (c)  analisa  tingkat  partisipasi  masyarakat secara  keseluruhan.  Dengan  ketiga  analisa
tersebut  maka  kemudian  dapat  dilakukan penyimpulan penelitian.
PEMBAHASAN Kampung  Lorotan  secara  administratif merupakan wilayah dari RW 4 di Kelurahan Kotalama, yang terdiri dari 13 RT. Berdasar pada hasil observasi, luas Kampung Lorotan adalah  4,55  Ha.  Pola  penggunaan  lahan pada  kampung  Lorotan  didominasi  oleh permukiman  dan  lahan  yang  ada  sebagian besar  merupakan  lahan  terbangun.  Berikut peta  batas  administratif  Kampung  Lorotan seperti pada Gambar 2.
Gambar 2. Peta Batas Administratif Kampung Lorotan, Kotalama, Malang
Kawistara, Vol. 5, No. 3, Desember 2015: 275-286
Dalam berpartisipasi setiap orang pasti memiliki tujuan dan motivasi yang berbeda- beda,  begitu  juga  pada  bentuk  partisipasi yang  dilakukannya,  pasti  bergantung dengan  kemampuan  secara    individu. Tujuan dari analisa bentuk dan motif warga adalah  untuk  mengetahui  seberapa  besar prosentase  kecenderungan  partisipasi  pada tingkat  perseorangan.  Proses  pengumpulan data  untuk  analisa  ini  dilakukan  dengan menggunakan kuisioner.

## Analisa Bentuk dan Motif Partisipasi
Setiap orang memiliki bentuk dan motif partisipasi  yang  berbeda,  bergantung  pada kemampuan  tiap  individu.  Hasil  analisa bentuk  partisipasi  yaitu  bentuk  partisipasi warga  Kampung  Lorotan  berupa  buah pikiran,  tenaga,  harta  benda,  dan  sosial. Untuk  lebih  jelasnya,  dapat  dilihat  pada Gambar 3.
Gambar 3. Diagram Prosentase Bentuk Partisipasi Warga Kampung Lorotan Berdasarkan Gambar 3 dapat dianalisis bahwa partisipasi warga Kampung Lorotan  lebih  banyak  dilakukan  pada kegiatan-kegiatan  yang  dapat  menjaga ikatan
kemasyarakatan, contohnya arisan,  pengajian,  melayat,  istigosah,  dan sebagainya.  Di  urutan  yang  kedua  yaitu partisipasi tenaga, biasanya dilakukan untuk mendukung  pelaksanaan  suatu  kegiatan. Selanjutnya adalah partisipasi buah pikiran, yang  dalam  pelaksanaannya  partisipasi tersebut dapat dilakukan dengan menghadiri pertemuan/rapat  organisasi  lokal  yang  ada melalui  Forum  Warga.  Bentuk  partisipasi
yang  terakhir adalah    harta  benda,  bentuk partisipasi  harta  benda  biasanya  berupa sumbangan  untuk  perbaikan  perkerasan semen dan santunan anak yatim serta dhuafa, dan sebagainya.
Hasil  analisa  motif  partisipasi  warga Kampung  Lorotan  adalah  berupa  motif psikologi,  sosial,  keagamaan,  ekonomi, dan  politik.  Untuk  motif  partisipasi  warga Kampung  Lorotan  dapat  dilihat  pada Gambar 4.

## Gambar 4. Diagram Prosentase Motif
Partisipasi Warga Kampung Lorotan
Berdasarkan Gambar 4 dapat dianalisis bahwa  motif    partisipasi    didominasi  oleh motif  psikologi  bahwa  warga  kampung memiliki  motivasi  kuat  dalam  melakukan kegiatan,  hal  tersebut  lebih  didorong  oleh rasa  kepuasan  pribadi  untuk  menjadi  lebih baik lagi melalui berbagai upaya yang telah dilakukan.  Motif  patisipasi  yang  kedua adalah motif keagamaan, hal tersebut dapat terlihat  dari  banyaknya  warga  yang  aktif dalam  kegiatan  keagamaan  dengan  tujuan untuk  kepuasan  batin  mereka  sebagai makhluk  yang  beragama.  Sedangkan  yang terakhir  adalah  motif  politik,  jadi  biasanya yang  diharapkan  dari  sebuah  partisipasi adalah mendapatkan kekuasaan baik secara individu atau kelompok.
Analisa Kapasitas Organisasi Pada analisa kapasitas organisasi ini akan membandingkan  antara  enam  organisasi lokal    dengan  tujuh  komponen  kapasitas yang  harus  dimiliki  untuk  pengembangan sebuah  kelembagaan.  Pada  analisa  ini  akan
Amandus Jong Tallo --  Identifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Studi Kasus Kampung Lorotan, Kelurahan Kotalama, Kota Malang
terlihat kemampuan/kekuatan dari masing- masing organisasi, kapasitas organisasi yang paling  tinggi  tentunya  memiliki  kegunaan multifungsi  dan  mampu  memberdayakan para  anggotanya.  Informan  kunci  yang memberikan  keterangan  terkait,  tentunya adalah  ketua/wakil  dari  organisasi  yang ada. Perwakilan dari PKK adalah Ibu Sari (bu RW  saat  ini),  Karang  Taruna  diwakili  oleh ketuanya  adalah  Ahmad  Baidowi,  Forum Warga  berdasarkan  keterangan  dari  Bapak Musolli  selaku  koordinator,  Muslimat  oleh wakil  organisasi  adalah  Ibu  Ulifa,  Jamaah Tahlil  dengan  Bapak  Khoiron,  dan  yang terakhir  Kafilul  yatim  dengan  wakilnya
adalah  ibu  Alfian  Hutija.  Untuk  lebih  jelas mengenai hasil observasi dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan  hasil  wawancara  dan observasi,  ada  3  organisasi  yang  memiliki kapasitas  paling  tinggi  yaitu  Karang Taruna,  PKK,  dan  Forum  Warga.  Untuk komponen pertama adalah community leader , pasti  dimiliki  oleh  setiap  organisasi.  Hal yang  menjadi  nilai  tambah  adalah  ketika organisasi  tersebut  memiliki  leader  pada satu  bidang  spesifik    misalnya  kesehatan, keterampilan,  dan  sebagainya  (seperti  yang ada  pada  PKK  dan  Karang  Taruna).  Untuk 4 organisasi lainnya, hanya memiliki leader umum adalah ketua/koordinator.
Tabel 1. Matrik Kapasitas Organisasi Kampung  Lorotan Organisasi Komponen PKK Karang Taruna Forum Warga Muslimat Tahlil Kafilul Yatim Community Leader *ketua organisasi *kader posyandu *ketua organisasi *kader keterampilan *koordinator (ketua RW) *ketua organisasi *koordinator kelompok tahlil * ketua organisasi Community Technology *arisan *pelatihan *penyuluhan *pembelajaran *pelatihan *pertemuan rutin *penyuluhan *pelatihan *kegiatan santunan *yatin dan tahlil *tahlil *pendataan dan pendanaan *santunan dan sunat massal Community Fund *arisan *pelatihan pembuat kue *penyuluhan kebersihan *dana donatur *pelatihan keterampilan flanel *penyuluhan (kebersihan, keamanan, dsb) *santunan *arisan *dana pelaksanaan Kegiatan *santunan Community Material *keterampilan dan pengetahuan *pengumpulan dana donatur *sarana administrasi organisasi *keterampilan dan pengetahuan *keaktifan warga *keguyuban warga *keguyuban warga *sarana administrasi organisasi *pengumpulan dana donatur Community Knowledge *penyuluhan *pelatihan *pelatihan *persepsi warga *penyuluhan *pelatihan - *ceramah - Community Decision Making - *melibatkan anggota *melibatkan anggota - - *melibatkan anggota Community Organi- zations - - - - - -
Kawistara, Vol. 5, No. 3, Desember 2015: 275-286
Pada komponen yang kedua, community technology dimiliki  oleh  setiap  organisasi baik  dari  sistem  simpel  maupun  kompleks. Teknologi tentunya tidak terbatas pada alat, tetapi  dapat  berupa  media  untuk  mencapai tujuan dan untuk komponen ini dimiliki oleh semua organisasi.
Pada komponen ke tiga yaitu community fund ,  dana  yang  digunakan  untuk  menjalin kekerabatan  dapat  berbentuk  materi  dan immaterial  (dalam  bentuk  pengetahuan dan  keterampilan  teknik).  Kedua  bentuk dana  tersebut  ada  pada  PKK  dan  Karang Taruna,  sedangkan  organisasi  lain  bentuk dana  yang  digunakan  hanya  salah  satu yaitu  berupa  materi  saja/  immaterial  saja. Komponen ke empat yaitu community material merupakan  modal/materi  pengembangan sebuah  organisasi.  Modal  pengembangan ini  tentunya  dapat  bervariasi,  misalnya pada  PKK,  modal  yang  dimiliki  untuk mengembangkan  diri  adalah  keterampilan dan pengetahuan. Ada yang sedikit berbeda dari  modal  organisasi  yang  dimiliki  oleh Karang  Taruna, Forum  Warga,  dan  Kafilul Yatim adalah sarana administrasi organisasi. Hal ini dapat terjadi sebab administrasi yang dijalankan sebuah organisasi telah dipercaya oleh warga dan manfaatnya telah dirasakan sehingga  perkembangan  organisasi  akan lebih  cepat.  Untuk  organisasi  keagamaan (contoh:Muslimat) tidak memiliki komponen ini  karena  kegiatan  yang  dilakukan  untuk peningkatan  keimanan  dan  menjaga keguyuban warga.
Pada  komponen  ke  lima  adalah community knowledge . Biasanya kegiatan yang dilakukan  untuk  menambah  pengetahuan melalui penyuluhan dan pelatihan. Organisasi  yang  memiliki  kelebihan  dalam komponen  ini  adalah  Forum  Warga  karena setiap  aspirasi  dan  persepsi  warga  ikut diperhitungkan  dalam  setiap  pengambilan keputusan.  Pada  organisasi  Muslimat  dan Kafilul  Yatim,  pengetahuan  anggota  tidak mendapatkan  perhatian,  jadi  organisasi tersebut  hanya  menjalankan  program/ kegiatan  yang  rutin  dilakukan.  Komponen ke  enam  adalah community  decision  making
merupakan komponen yang paling penting dalam  sebuah  rangkaian  partisipasi.  Alur/ tahap yang dimiliki dari tiap organisasi untuk membuat  sebuah  keputusan  pasti  memiliki perbedaan.  Organisasi  yang  melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan dan berdasar  dari  musyawarah  adalah  Karang Taruna, Forum Warga, dan Kafilul Yatim. Pada komponen yang terakhir community  organizations merupakan  sebuah perkumpulan orang dalam masyarakat yang mengelola  kegiatan  tertentu.  Organisasi tersebut biasanya adalah organisasi ekonomi produktif  seperti  Koperasi  tani,  KUD.  Pada komponen  ini  belum  ada  organisasi  yang memiliki kegiatan ekonomi produktif secara jelas  Di  Kampung  Lorotan  sebenarnya memililki  potensi  untuk  mengembangkan organisasinya  menjadi  organisasi  ekonomi produktif,  yaitu  PKK  dan  Karang  Taruna. Ibu-ibu  PKK  dahulu  pernah  memiliki kegiatan  mendaur  ulang  sampah,  tetapi lemahnya  kelembagaan  dan  distribusi akhirnya kegiatan tersebut terhenti.
Berdasar pada teori yang ada di awal analisa ini  maka  terbukti  bahwa  di  Kampung Lorotan  memang  belum  memiliki  unsur pendamping  professional/kemitraan  dalam pengembangan  kegiatan  organisasinya sehingga belum mampu menarik partisipasi yang lebih dari masyarakat.

## Analisa Tingkat Partisipasi
Analisa  tingkat  partisipasi  Warga Kampung  Lorotan  dengan  menggunakan teori  derajat  partisipasi  Burns,  Hambelton, dan Hogget yaitu sebagai berikut:
a.  Derajat terendah non-partisipasi warga, derajat ini ditandai dengan manipulasi informasi,  dan  kesan  yang  sering  kali terjadi dalam kehidupan publik.
(1) Penipuan Warga Pada  tahap  ini  ketua  RW  me- miliki  peran  ganda,  yaitu  saat  me- nyampaikan  informasi  dari  kantor kelurahan dan juga sebagai pembuat kebijakan sebagai koordinator pada Forum Warga.
Amandus Jong Tallo --  Identifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Studi Kasus Kampung Lorotan, Kelurahan Kotalama, Kota Malang

## Gambar 5. Alur Penyampaian Informasi dalam Kasus Penipuan Warga
Keterangan : Untuk  mempermudah  peyampaian  informasi,  ketua RW hanya menginformasikan pada para ketua RT
Peran Ketua RW  : pemberi  informasi  dan  pembuat kebijakan
Peran Ketua RT  : mendistribusikan informasi
Peran Warga : penerima informasi (2) Konsultasi yang Sinis Konsultasi yang sinis tidak terjadi di lokasi penelitian sebab setiap elemen memiliki peranannya masing- masing. Jika ada keluhan dapat lang- sung disampaikan pada ketua RW/
RT  dan  juga  pada  pengurus  orga- nisasi yang ada.
Gambar 6. Konsultasi Sinis yang Gagal
Keterangan : Setiap  elemen  memiliki  peran  masing-masing,  saling bergantung
Peran Ketua RW  : pemberi  informasi  dan  pembuat
kebijakan
Peran Ketua RT  : wadah partisipasi warga Peran Warga : penerima informasi (3) Kualitas Informasi yang Buruk Kualitas informasi yang buruk tidak terjadi pada lokasi penelitian karena warga  memiliki  mekanisme  pe- nyam paian informasi yang menurut mereka paling efektif .

## Gambar 7. Kualitas Informasi yang Buruk
Keterangan : Alur  yang  demikian  dianggap  lebih  efektif  ,baik  dalam peyampaian informasi  maupun untuk menangapi informasi Peran Ketua RW  : pemberi  informasi  dan  penerima
masukan Peran Ketua RT  : mendistribusikan  informasi  dan menampung masukan Peran Warga : penerima  informasi  dan  pemberi masukan (4) Pemeliharaan Pelanggan Dengan  adanya  Forum  Warga, pemeliharaan  pelanggan  dapat terjaga  dalam  bentuk  informasi mengenai  bantuan,  rincian  dana pembangunan, dan sebagainya.

## Gambar 8. Pemeliharaan Pelanggan
Keterangan : Peran Ketua RW  : koordinator pelaksanaan
Peran Ketua RT  : memberi informasi mengenai dana pembangunan,  raskin,  sembako murah, dsb Peran Warga : penerima informasi b.  Derajat  yang  kedua  adalah  partisipasi warga ( citizen participation ). Pada derajat ini partisipasi telah terjadi karena warga memiliki  kuasa  untuk  mempengaruhi pengambilan keputusan.
(1) Informasi Berkualitas Informasi yang berkualitas pada lokasi penelitian  merupakan  tang gung jawab dari masing-masing organisasi yang  ada  kepada  anggota  maupun masyarakat secara luas, jadi ketua RW hanya memantau kinerja saja.

## Gambar 9. Informasi Berkulitas
Peran Ketua RW Peran Warga Peran Organisasi lokal Ketua RT Warga Ketua RW Ketua RT Warga Ketua RW Forum Warga Warga Ketua RW Ketua RW Ketua RT Warga
Kawistara, Vol. 5, No. 3, Desember 2015: 275-286
Keterangan : Peran Ketua RW : pemberi  kepercayaan  pada organi sasi lokal Peran Organisasi lokal  : mempertanggungjawabkan segala  kinerja  dan  perkem- bangan suatu  program Peran Warga : motor  organisasi  dan  pene- rima  manfaat  adanya  organi- sasi lokal (2) Konsultasi Sejati
Wadah untuk menyalurkan aspirasi di Kampung Lorotan adalah Forum
Warga,  di  mana  dalam  forum tersebut selain sebagai sarana pelati- han,  memberi  informasi  terbaru,
juga dapat sebagai tempat berdiskusi untuk    penanganan  permasalahan kampung.
Gambar 10. Konsultasi Sejati
Keterangan : Forum warga memiliki peran yang kompleks
Peran Ketua RW : koordinator pelaksanaan Peran Forum warga  : wadah  pengambilan  keputusan bersama Peran Warga : pihak  yang  menanggapi/pem- beri saran (3) Badan Penasihat yang Efektif Dengan adanya Forum Warga dapat meningkatkan  partisipasi  warga sebebas-bebasnya  untuk  perkem- bangan  kampung  yang  lebih  baik. Jadi  forum  tersebut  dapat  juga menjadi  organisasi  fasilitator  bagi warga kampung.
Gambar 11. Badan Eksekutif Efektif Keterangan : Forum  warga  memfasilitasi  warga  untuk  aktif menyampaikan pendapatnya
Peran Ketua RW :  koordinator pelaksanaan
Peran Forum warga  :  forum pendorong aspirasi warga Peran Warga :  forum pendorong aspirasi warga (4) Desentralisasi Terbatas dalam Pengam- bilan Keputusan Pada  umumnya,  desentralisasi  ter- batas  diberikan  pada  user  group/ kelompok  pengguna  untuk  mem- permudah  pelaksanaan  pelayanan dari  pemerintah.    Sedangkan  pada lokasi  penelitian,  Kafilul  Yatim  se- bagai  organisasi  sosial  terbentuk untuk  memberikan  pelayanan/ke- ringanan/bantuan

## Gambar 12. Desentralisasi Terbatas
Keterangan : Bukan  berasal  dari  pelayanan  (kelompok  pengguna) tetapi ada untuk memberikan pelayanan/keringanan Peran Ketua RW  : Penasehat Peran Kafilul yatim  : pemberi bantuan pada anak yatim dan kaum dhuafa Peran Warga : motor  organisasi  dan  penerima manfaat adanya organisasi lokal (5) Kemitraan Kemitraan  yang  ada  di  lokasi penelitiam  hanya  sebatas  kemitraan dengan  sesama  organisasi  internal kampung.  Jadi  organisasi  Kafilul Yatim  terbentuk  dari  kemitraan antara anggota PKK dengan Karang Taruna, tak jarang pula Kafilul Yatim bekerja  sama  dengan  pengurus langgar, perangkat RW, dan lain-lain.

## Gambar 13. Kemitraan
Keterangan :
a.  Kafilul  yatim  terbentuk  dari  kemitraan    yang dibangun oleh organisasi lokal
b.  PKK dan Karang Taruna berperan sebagai anggota yang membantu pelaksanaan kegiatan
Forum Warga Warga Ketua RW Forum Warga Warga Ketua RW Kafilul Yatim Warga Ketua RW Kafilul Yatim Warga Ketua RW PKK Karangtaruna
Amandus Jong Tallo --  Identifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Studi Kasus Kampung Lorotan, Kelurahan Kotalama, Kota Malang
(6) Kendali yang didelegasikan Pada  anak  tangga  kendali  yang  di- delegasikan  ini,  tidak  terjadi  pada lokasi penelitian. dikarenakan tidak adanya  organisasi  lokal  yang  me- miliki  wewenang  setara  dengan pemerintah dalam melayani masya- rakat umum aatu sama halnya pada pemerintah  lokal  melayani  warga kampung.  Jadi  campur  tangan  pe- merintah masih sangat kurang.
c.  Derajat  yang  tertinggi  adalah  kendali warga  ( citizen  control ).  Dalam  derajat ini,  warga  memiliki  kekuasaan  untuk memerintah  suatu  program,  wilayah, atau  lembaga  tertentu  dengan  derajat kemandirian  yang  kurang  lebih  sama dengan kemandirian pemerintah daerah (1) Kendali yang Dipercayakan Pada  anak  tangga  kendali  yang dipercayakan  ini,  juga  tidak  terjadi pada  lokasi  penelitian.  Sebab memang  peran  pemerintah  lokal tidak  pernah  memberikan  ban tuan keuangan  ataupun  kontrak  pem- bantuan  dalam  mendirikan  suatu organisasi kemasyarakatan. (2) Interdependensi Kendali Pada anak tangga yang tertinggi ini, seharusnya  interdependensi kendali diberikan  oleh  pemerrintah  lokal pada  aparat  kampung/ketua  RW, tetapi pada kondisi yang sebenarnya,
warga secara mandiri dapat menye- lenggarakan  sebuah  PAUD  dengan bantuan dari para donatur. Dengan tercapainya  partisipasi  pada  ting- kat  ini  diharapkan  warga  dapat mengembangkan kemandirian pada aspek penghidupan lainnya dengan lingkup yang lebih menyeluruh.
Gambar 14. Interpendensi Kendali
Keterangan : PAUD terselengara berkat swadaya masyarakat sendiri dengan bantuan dari para donatur Peran Donatur  : pemberi dana/modal awal Peran PAUD : lembaga pendidikan dengan biaya ringan Peran Warga : penerima manfaat adanya PAUD
Berdasarkan  hasil  analisa  di  atas,  maka dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi warga  Kampung  Lorotan    ada  pada  derajat yang  kedua  adalah  partisipasi  warga.  Hal tersebut terlihat dari jumlah tangga partisipasi yang sesuai sebagian besar ada pada derajat partisipasi warga.  Lokasi studi juga memiliki satu  tangga  yang  berada  pada  derajat  non- partisipasi warga adalah tangga pemeliharaan pelanggan,  tetapi  tangga  tersebut  sudah tergolong  sebagai  pijakan  yang  baik  dalam membangun  sebuah  tingkatan  partisipasi yang  lebih  tinggi  nantinya.  Partisipasi warga  yang  ada  di  Kampung  Lorotan  juga sudah  mencapai  tingkatan  yang  tertinggi dalam  derajat  kendali  warga,  meskipun interdependensi  kendali  yang  ada  masih sangat  terbatas  pada  lembaga  Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Kesimpulan Tingkat Partisipasi Kampung Lorotan Derajat Partisipasi Tangga Partisipasi Karakter Lokasi Studi Kendali warga 12. Interdependensi kendali √ 11. Kendali yang diper- cayakan - Partisipasi Warga 10. Kendali yang didelegasi - 9.  Kemitraan √ 8.  Desentralisasi secara terbatas penganbilan keputusan √ 7.  Badan pena sihat yang efektif √ 6.  Konsultasi sejati √ 5.  Informasi berkualitas √ Non- Partisipasi Warga 4.  Pemeliharaan Pelanggan √ 3.  Informasi yang buruk - 2.  Konsultasi yang sinis - 1.  Penipuan warga - Sumber: Hasil analisa Swadaya Warga Donatur PAUD Warga
Kawistara, Vol. 5, No. 3, Desember 2015: 275-286

## SIMPULAN
Bentuk dan Motif Partisipasi Masyarakat. Hasil  prosentase  kecenderungan  bentuk dan  motif  partisipasi  menunjukkan  bahwa bentuk    partisipasi  yang  biasa  dilakukan adalah sosial, tenaga, buah pikiran, dan harta benda.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa pada  lokasi  studi,  kemampuan  partisipasi memang  terbatas  pada  kesediaan  warga dalam  menghadiri  rapat  dan  pelaksanaan kegiatan sebagai sarana untuk menjaga ikatan kemasyarakatan saja. Untuk motif partisipasi, warga  lebih  cenderung  didasari  oleh  motif psikologi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran  warga  Lorotan  untuk  berperan serta dalam setiap kegiatan cukup tinggi. Kapasitas Organisasi Masyarakat. Pada konteks  partisipasi  sebagai  upaya  untuk menangani  suatu  permasalahan,  organisasi lokal memiliki kapasitas dan relevansi yang tinggi  jika  dapat  menampung  partisipasi warga  untuk  mengambil  keputusan.  Ber- dasarkan  hasil  analisa  kapasitas  organisasi, ada tiga organisasi yang memiliki kapasitas tinggi  adalah  PKK,  Karang  Taruna,  dan Forum  Warga.  Hanya  Forum  Warga memiliki alur pengambilan keputusan yang baik  karena  rutin  mengadakan  pertemuan dalam menentukan sebuah keputusan.
Tingkat  Partisipasi  Masyarakat  Secara Keseluruhan.  Secara  keseluruhan,  karakter lokasi  studi  sudah  menunjukkan  tingkat partisipasi  pada  derajat  yang  kedua  adalah partisipasi  warga.  Hal  yang  menjadi  nilai tambah  dalam  lokasi  studi  adalah  warga mampu  mencapai  tingkat  partisipasi  yang tertinggi  tanpa  campur  tangan  pemerintah, dengan  mendirikan  secara  swadaya PAUD  Darul  Jannah.  Walaupun  PAUD tersebut  memiliki  banyak  keterbatasan, keberadaannya  sudah  dapat  meringankan beban para warga.
DAFTAR PUSTAKA Adi,  F.  2011. Pemberdayaan,  Partisipasi,  dan Penguatan Kapasitas Masyarakat .
Cetakan Kedua. Humaniora. Bandung.
Billah,  MM.  1985.  Alternatif  Pola  Pengem- bangan Partisipasi Rakyat. Makalah Majelis Dakwah Islamiyah .
Burns. D. Hambleton R., & Hogget P. 1994. The  Polities  of  Decentralization: Revitalising Local Democracy . London. The Mac Milan Press.
Carney,  G.,  Dundon,  T.,  Ni  Leime,  A.  2012. Participatory  Action  Research  With and  Within  Community  Activist Groups:  Capturing  The  Collective Experience  of  Ireland’s  Community and  Voluntary  Pillar  in  Social Partnership. Action Research Queen’s Belfast University 17: 313-330.
Erna,  F.A.  2010. Design  Action  Research . Malang. Aditya Media Publishing.
Gedikli,  B.  2009.  The  Role  of  Leadership in  The  Success  of  Participatory Planning  Processes:  Experience  in Turkey. Journal European Urban and Regional Studies(16) 2: 115-130.
Ishak, K. 2009. Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Dampak Program NUSSP . Jurnal
Metropolitan (Vol. 7 ):516. Kolopaking,  L.  M  dan  Fredian  Tony.  2007. Pengembangan Masyarakat dan Kelembagaan  Pembangunan:  Tajuk Modul KPM-53C. Bogor. Departemen KPM dan Sekolah Pascasarjana IPB.
Lerner,  J.  2013.  Playing  with  Power: Participatory  Planning  Games  in Rosario’s  Villas. American  Planning Association (40) 2 : 185-201.
Pasaribu, LL & B. Simandjuntak. 1986. Sosiologi Pembangunan . Bandung.Tarsito. Suparno,  S.M.  2006. Perencanaan  dan Pengembangan  Perumahan .  Yogya- karta. Andi Offset. Yin, R.K. 1989. Case Study Research Design and  Methods .  California.  Sage Publication .