Copyright © 2021, Fitri Sholihin, Rama Fernandhy Alfan This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Bumerang Kerjasama EU-Turkey Joint Action Plan Terkait Penanganan

## Krisis Pengungsi Terhadap Turki
Fitri Sholihin 1 , Rama Fernandhy Alfan 2 fitriakantu@gmail.com, fernandhyya@gmail.com 1 Pascasarjana Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Airlangga Surabaya
2 Pascasarjana Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Airlangga Surabaya DOI: 10.22219/sospol.v7i2.16098

## Abstract
This paper analyzes the governance of Syrian refugees in Turkey and the cooperative  relationship  between  the  European  Union  and  Turkey regarding the handling of refugees. The mass migration from Syria has been a major turning point in EU-Turkey relations. Through the Syrian mass in 2011, Turkey implemented an open-door policy to the problem. In 2013, the EU began offering assistance to share the shared burden of the complex refugee crisis with an action plan. Through the action plan, Turkey  began  to  use  refugee  foreign  policy  tools  to  meet  EU requirements.  Turkey  began  to  act  as  an  opportunistic  suppressor  by using the problem of the refugee crisis to “benefit” from the action plan. However, instead of making a profit, Turkey must take on the "burden" of refugees to help and provide some aid.

## Abstrak
Tulisan ini menganalisis tentang tata kelola pengungsi Suriah di Turki dan hubungan kerja sama antara Uni Eropa dan Turki tentang penanganan krisis pengungsi. Migrasi massal dari Suriah telah menjadi titik balik utama dalam  hubungan  Uni  Eropa  dan  Turki.  Melalui  migrasi  massal  Suriah pada  tahun  2011,  Turki  menerapkan open  door  policy guna  menangani masalah  tersebut.  Pada  tahun  2013,  Uni  Eropa  mulai  menawarkan bantuan  untuk  berbagi  beban  bersama  menangani  krisis  pengungsi tersebut yang dilanjutkan dengan action plan . Melalui action plan tersebut, Turki mulai menggunakan pengungsi sebagai alat kebijakan luar negeri yang memaksa yang digunakan untuk menentang persyaratan Uni Eropa. Turki  mulai  bertindak  sebagai  penekan  oportunistik  dengan menggunakan masalah krisis pengungsi untuk mendapat “keuntungan” dari action plan tersebut. Namun, alih-alih mendapat keuntungan, Turki harus menanggung “beban” pengungsi sendirian untuk menampung dan memberikan bantuan.

## Keywords
Joint Action Plan, Krisis Pengungsi, Open Door Policy, Turki, Uni Eropa

## Article History
Received August 23, 2021 Revised November 21, 2021 Accepted November 29, 2021 Published November 30, 2021

## Corresponding Author
Fitri Sholihin. BTN Pengawu Blok B1 No.1, Kel. Pengawu, Kec.Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. 94239.

## Pendahuluan
Sejak tahun 2019, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, telah memperingatkan Eropa bahwa Turki tidak dapat menangani gelombang baru pengungsi Suriah yang melarikan diri dari pemboman.  Sebanyak  80  ribu  warga  Suriah  telah  melarikan  diri  ke  perbatasan  Turki,  Idlib, menyusul peningkatan rezim dan pemboman Rusia di wilayah Maaret al-Numan. Saat ini, Turki menampung populasi pengungsi terbesar di dunia. Menurut data laporan UNHCR,  pada tahun 2018 Turki telah menampung sekitar 4 juta pengungsi, di mana 3,6 juta di antaranya adalah warga Suriah  (UNHCR,  2019).  Pemerintah  Turki  memperkirakan  jumlah  total  warga  Suriah  yang
Copyright © 2021, Fitri Sholihin, Rama Fernandhy Alfan This is an open access article under the CC – BY-SA
license
terdaftar di bawah Suriahns under Temporary Protection (SuTPs) 2.225.147 juta orang (World Bank, 2019).
Sebelumnya, pada 18 Maret 2016, Turki dan Uni Eropa sepakat dengan menandatangani perjanjian  dalam  mengatasi  masalah  krisis  pengungsi  secara  bersama-sama.  Perjanjian  tersebut sebagai upaya untuk memecahkan salah satu masalah paling mendesak di Eropa yaitu gelombang besar pengungsi. Menurut pernyataan Uni Eropa-Turki, semua migran gelap dan pencari suaka yang tiba dari Turki dan yang permohonan suaranya telah dinyatakan tidak dapat diterima harus dikembalikan ke Turki.
Adapun kesepakatan lainnya yaitu, 1) Untuk setiap warga Suriah yang kembali ke Turki dari  pulau-pulau  Yunani,  warga  Suriah  lainnya  akan  dipindahkan  ke  Uni  Eropa,  2)  Turki  akan mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  mencegah  rute  laut  atau  darat  untuk pembukaan gelombang migrasi tidak teratur dari Turki ke Uni Eropa, dan 3) Uni Eropa akan, dalam kerja sama erat dengan Turki, dan berkomitmen memberikan bantuan dana sebesar 6 miliar USD untuk Turki (European Commision, 2015).
Setelah  tahun  pertama,  kesepakatan  itu  tampaknya  berhasil  mencapai  tujuan  utamanya yaitu  menghalangi  aliran  pengungsi  dan  migran  untuk  memasuki  Uni  Eropa.  Turki  mulai memberlakukan  pembatasan  visa  bagi  warga  Suriah  yang  datang  melalui  udara  dan  laut  dan membangun  tembok  perbatasan  700  kilometer  sebagai  upaya  untuk  mengamankan  perbatasan UE-Turki. Hal ini untuk mematuhi perjanjian dari tahun 2016 dan untuk menghindari masuknya pengungsi yang kembali yang terdiri dari pencari suaka tidak sah yang dikirim kembali ke Turki dari negara-negara anggota UE (Olejarova, 2018).
Namun, hubungan kerja sama tersebut mengalami ketegangan ketika Uni Eropa dan Turki saling tuduh. Turki menuduh Uni Eropa melakukan keterlambatan pembayaran, sementara Uni Eropa menuduh bahwa Turki tidak berpegang teguh pada akhir kesepakatan dan melonggarkan kontrol keamanan pada rute migrasi. Erdogan menyampaikan jika aliran pengungsi tersebut terus meningkat, hal tersebut akan memberikan tambahan beban dan memberikan “peringatan” kepada Uni Eropa bahwa Turki tidak akan memikul beban tersebut sendirian diikuti dengan “ancaman” akan mengizinkan pengungsi untuk melanjutkan perjalanan ke Eropa.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penulis  kemudian  mengangkat  sebuah  rumusan masalah  yakni  “Bagaimana joint action  plan krisis  pengungsi  global  dengan  Uni  Eropa  menjadi sebuah bumerang untuk Turki ?” Penulis berpendapat bahwa masalah krisis pengungsi global telah mempengaruhi  beberapa  negara  di  dunia  dan  tentunya  membutuhkan  aksi  bersama  untuk menyelesaikan krisis tersebut. Negara-negara berbagi beban keuangan untuk membantu negara- negara  lainnya  yang  menerima  pengungsi.  Sistem  bantuan  kemanusiaan  diorganisasikan  oleh beberapa  lembaga  internasional,  seperti  United  Nations  High  Commissioner  for  Refugees (UNHCR) dan non governmental organization (NGO) di mana negara-negara mendukung lembaga- lembaga  tersebut  dengan  menyediakan  dana  memberi  makan,  menyediakan  layanan,  dan melindungi para pengungsi.
Tak jarang juga negara-negara menunjukkan solidaritasnya dengan berbagi tanggung jawab untuk menerima pengungsi secara fisik di mana negara tidak mengembalikan pengungsi ke tempat asal mereka. Namun, saat ini beberapa negara mulai melarang pengungsi untuk masuk ke negaranya dengan alasan keselamatan dan keamanan yang akhirnya membuat negara tersebut mencari negara “pengganti”  untuk  mena mpung  pengungsi  tersebut  dengan  memberikan  janji  keuntungan.
Copyright © 2021, Fitri Sholihin, Rama Fernandhy Alfan This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Namun, tak semua negara “pengganti” ini mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan dan justru mendapatkan  “kerugian”. Berangkat  dari  paparan  diatas,  penelitian  ini  berupaya memaparkan bagaimana efek timbal balik yang diterima Turki, sebagai konsekuensi dari berlakunya EU-Turkey  Joint  Action  Plan .  Guna  memudahkan  analisa,  penelitian  ini  menggunakan coercive engineered migration (CEM) dan suasion game sebagai kerangka konseptual. Kelly Greenhill (2016) menguraikan coercive engineered migration atau gerakan populasi lintas batas yang sengaja dibuat atau dimanipulasi yang sering dilakukan negara-negara lemah atau aktor non-negara untuk mendorong adanya izin politik, militer dan ekonomi dari negara target, negara bagian atau organisasi internasional. Negara-negara oportunistik sebagai subkategori aktor yang menggunakan paksaan, namun, tidak memainkan peran langsung dalam penciptaan krisis migrasi, tetapi hanya mengeksploitasi mereka dalam mengejar tujuan kebijakan mereka. Misalnya, oportunis mungkin  mengancam  untuk  menutup  perbatasannya  kecuali  target  mengambil  tindakan  yang diinginkan, seperti yang terjadi pada Turki. Kadang-kadang kaum oportunis menawarkan untuk meringankan krisis yang ada dengan kompensasi politik atau moneter (Greenhill, 2016).
Negara-negara sasaran, sebaliknya, memiliki serangkaian tuntutan yang saling terkait yang lebih  kompleks,  seperti  memungkinkan  masuknya  pengungsi  yang  terdampar  di  perbatasan  ke negara  mereka,  memfasilitasi  akses  para  pengungsi  ke  pendidikan  dan  lapangan  kerja  untuk menjaga  mereka  tetap  di dalam  negara  mereka,  dan  pengontrolan  perbatasan  yang  ketat  untuk mencegah pergerakan lebih lanjut menuju negara tujuan. Negara “pemaksa” biasanya akan mencari bantuan keuangan untuk menutupi biaya penampungan pengungsi, bantuan pembangunan, izin perdagangan, insentif mobilitas, atau kemajuan dalam tujuan kebijakan luar negeri jangka panjang lainnya. Dengan kata lain, negara “pemaksa” melihat tawar -menawar atas kontrol migrasi sebagai jendela peluang untuk memperoleh keuntungan yang tidak dapat dicapai.
Sejak  gelombang  pengungsi  Suriah  setelah  tahun  2011,  Turki  telah  mulai  menerapkan aturan-aturan Uni Eropa. Sejak saat itu juga, Uni Eropa mulai menawarkan bantuannya melalui action plan yang dianggap sebagai mekanisme baru untuk menahan pengungsi datang ke Eropa. Karena tanpa kolaborasi Turki, Uni Eropa tidak dapat mengelola gelombang pengungsi tersebut dengan cara yang sesuai dengan tujuannya. Tuntutan Uni Eropa untuk Turki telah berlipat ganda, seperti  (1)  mendukung  kontrol  perbatasan  eksternal  Uni  Eropa  melalui  manajemen  perbatasan terintegrasi dan mengendalikan penyelundupan, dan (2) menyelaraskan kebijakan visa dan secara efektif mengimplementasikan perjanjian penerimaan kembali, selain mengangkat batasan geografis pada  Konvensi  Pengungsi  1951.  Sebagai  imbalannya,  Turki  telah  dijanjikan  pembangunan kapasitas dan dukungan finansial, pembebasan visa, dan keanggotaan penuh Uni Eropa bila syarat- syarat aksesi lainnya terpenuhi (Aras dan Mencutek, 2018).
Sementara itu the Suasion Game didefinisikan ketika dalam model dua aktor, terdapat satu pemain yang lebih kuat dan memiliki sedikit minat untuk bekerja sama, dan satu aktor yang lebih lemah dan memiliki sedikit pilihan selain bekerja sama (Betts, 2011). Ciri khas The Suasion Game adalah  “pemain”  memiliki  hasil  keseimbangan  tunggal,  yang  hanya  memua skan  satu  aktor  dan membuat  yang  lain  dirugikan,  dengan  kata  lain  hanya  satu  aktor  menerima  hasil  yang  sesuai, sementara yang lain tidak (Diez et.al, 2011).
Konsep  tersebut    melibatkan  dua  aktor,  satu  aktor  yang  lebih  lemah  A  (negara  bagian penerima suaka pertama di Selatan) dan satu aktor yang lebih kuat B (negara bagian donor Utara). Karena kekuatan relatif mereka yang berbeda, kedua aktor memiliki kepentingan yang berbeda
Copyright © 2021, Fitri Sholihin, Rama Fernandhy Alfan This is an open access article under the CC – BY-SA
license
(Betts, 2011). Situasi tersebut dapat direpresentasikan dalam game theory dengan salah satu dari dua cara. Salah satu aktor (lebih lemah), memiliki strategi dominan untuk bekerja sama, yang dapat dieksploitasi oleh pihak lain (yang lebih kuat), atau satu aktor (yang lebih kuat) memiliki strategi dominan untuk membelot, sementara yang lain harus bekerja sama untuk menghindari hasil yang lebih buruk (Hassenclever et.al, 2004).
Penelitian ini menjadi sebuah contoh dari hasil akhir the suasion game yaitu, kerja sama yang tidak terbalas. Turki menjadi aktor A yang menggunakan strategi kerja sama dengan menerima tawaran  Uni  Eropa  untuk  beban  berbagi  terhadap  pengungsi,  yang  membuat  Turki  “lebih menyakiti diri sendiri” daripada dengan tidak bekerja sama sama sekali.

## Metode
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  metode  analisa  data  yang bersifat  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang  menggambarkan  isi  tetapi  tidak  berdasarkan  akurasi statistik.  Menganalisis  masalah  berdasarkan  fakta-fakta  yang  kemudian  menghubungkan  fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat (Ulber, 2012). Metode  kualitatif  digunakan  untuk  menjawab  pertanyaan  tentang  pengalaman,  makna  dan perspektif,  paling  sering  dari  sudut  pandang  peserta  (Hammarberg  et.al,  2016).  Teknik  yang digunakan  oleh  penulis  adalah  induktif,  yaitu    sebuah  proses  yang  dimulai  dengan  topik, menghasilkan hipotesis dan mengumpulkan datanya, kemudian menganalisa data dan dari analisis ini  muncul  penjelasan  teoretis  tentang  fenomena  yang  sedang  diobservasi  (Harrison  &  Carlan, 2013).
Penelitian ini menggabungkan analisis data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari  dokumen-dokumen  resmi  ( official  documents )  yang  dirilis  oleh  Uni  Eropa,  sebagai  contoh dokumen EU-Turkey  Readmission  Agreement dan  juga EU-Turkey  joint  action  plan .  Sedangkan  data sekunder  diperoleh  dari  kajian-kajian  literatur  yang  telah  ada  dan  memiliki  kontribusi  terhadap penelitian ini, seperti: buku, jurnal, artikel, dokumen, surat kabar yang telah melalui triangulasi data sehingga dapat digunakan untuk mendukung keperluan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan Pengungsi Suriah di Turki
Pengungsi adalah orang terlantar yang telah dipaksa untuk melintasi batas negara dan yang tidak dapat kembali ke rumah dengan selamat. Kata “pengungsi” secara resmi didefinisikan oleh Konvensi  1951  yang  berkaitan  dengan  status  pengungsi  dan  Protokol  1967.  Konvensi  Pasal  1 bagian A No.2 menyatakan bahwa seorang pengungsi adalah setiap orang yang :
… owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it (United Nations 1951).
Copyright © 2021, Fitri Sholihin, Rama Fernandhy Alfan This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Sesuai dengan definisi tersebut, semua pengungsi harus berada di luar negara kebangsaan mereka atau bekas tempat tinggal mereka. Pada tahun 2018, menurut data UNHCR, hampir 24,5 juta pengungsi di mana 20 juta di antaranya berada di bawah mandat UNHCR. Salah satu negara dengan sumber pengungsi paling besar yakni Suriah dengan 6,3 juta pengungsi yang menjadikannya sebagai negara dengan sumber utama terbesar (UNHCR, 2018).
Pada Maret 2011, protes anti-pemerintah meletus di Suriah dikarenakan adanya tindakan represif  rezim  Assad,  seperti  pengetatan  sensor  internet,  perluasan  penggunaan  larangan perjalanan, dan penangkapan tahanan politik. Protes yang di inspirasi oleh protes serupa di Timur Tengah sebagai akibat dari Arab Spring ini menuntut pengunduran diri Presiden yang akhirnya Rezim  Assad  merespons  secara  agresif  terhadap  protes  damai  dengan  memperburuk  situasi (Olarewaju & Joshua, 2015).
Pada akhir 2011, perang bersenjata dimulai antara pasukan pemerintah dan pemberontak oposisi. Dalam perang, pemerintah diadu melawan aliansi pemberontak oposisi terutama Sunni. Namun, perang tersebut telah meningkat karena campur tangan kekuatan global dan regional serta para Jihadis Islam (Khan, 2018).
Sejak 2011, perang saudara di Suriah telah menggusur sebanyak 12,5 juta orang. Suriah merupakan kelompok terbesar dalam 65,3 juta orang yang dipindahkan secara paksa di seluruh dunia.  Populasi  pengungsi  besar  lainnya  termasuk  Afghanistan,  Sudan  Selatan,  Myanmar,  dan Somalia. Seiring berlanjutnya perang di Suriah, jumlah warga Suriah telah meningkat di Turki dari tahun ke tahun (Gambar 1).
Gambar 1. Kedatangan pengungsi Suriah ke Turki, 2012-2019 .

## Sumber: UNHCR, 2019
Turki telah menerapkan kebijakan terkait penerimaan pengungsi sejak tahun 1957, namun Turki hanya mengakui pengungsi yang berasal dari wilayah Eropa saja (Sefa et.al, 2017). Pengakuan ini  didorong  oleh  beberapa  hal  Klausul  ‘pembatasan  geografis’  Turki.  Mes kipun  Turki
Copyright © 2021, Fitri Sholihin, Rama Fernandhy Alfan This is an open access article under the CC – BY-SA
license
menandatangani  Konvensi  Jenewa  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tahun  1951,  Turki  tetap mempertahankan klausul ‘pembatasan geografis’, yang berarti bahwa kewajibannya berlaku untuk pencari suaka dari Eropa, tetapi tidak untuk pengungsi non-Eropa (Yildiz, 2016).
Pencari  suaka  non-Eropa  ditawarkan  perlindungan de  facto atau  sementara  seperti  pada pengungsi  Suriah  di  Turki.  Status  perlindungan  sementara  ini  mengubah  orang-orang  tersebut menjadi  migran  transit  atau  migran  yang  terlantar  sementara  mereka  menunggu  permohonan pengungsi mereka dievaluasi atau mencari cara untuk masuk ke UE secara ilegal. Pada tahun 2012, jumlah warga Suriah di Turki mencapai 14.237 orang, kemudian mulai bertambah ditahun 2013 menjadi 224.665 orang. Pada tahun 2014, terjadi kenaikan yang drastis sebesar 1.519.286 pengungsi diikuti pada tahun 2015 sebesar 2.503.549 pengungsi (UNHCR, 2019).

## Kebijakan Turki terhadap Pengungsi Suriah
Turki telah menjadi aktor global dan regional utama dalam hal migrasi internasional. Turki menampung pengungsi, orang-orang dengan status perlindungan sementara, dan migran gelap dari banyak negara. Pada tahun 2019, hampir 90 persen dari semua pengungsi yang berada di Turki, berasal dari Suriah. Tidak hanya itu, Turki juga telah menggelontorkan dana sebesar 37 miliar dollar untuk mengatasi lonjakan pengungsi melalui pembangunan camp pengungsian hingga tahun 2019 (Abdelaaty, 2019). Camp-camp pengungsian yang dibangun oleh Turki tersebar di beberapa wilayah di Turki seperti di Provinsi Hatay, Gaziantep, Sanliurfa, Kilis, Mardin, Kahramanmaras, Osmaniye, Adiyaman, Malatya, dan Adana (Syafitri, 2017).
Adapun  faktor-faktor  utama  yang  membentuk  pergerakan  migrasi  ke  Turki  dan menjadikannya  “ hot  spot ”  bagi  para  migran  transit.  Pertam a,  Icduygu  (2000)  mencatat  bahwa kekacauan politik dan kekerasan yang terjadi di daerah tetangga mendorong orang-orang tersebut untuk mencari kondisi kehidupan yang lebih baik. Kedua, lokasi Turki antara Timur dan Barat yang secara politik dan ekonomi stabil dan makmur menjadikannya sebagai rute transit yang jelas dan tujuan yang menarik bagi para migran. Ketiga, prosedur penerimaan yang ketat dan kontrol imigrasi yang  diperketat  di  Eropa  telah  mengalihkan  arus  imigrasi  ke  zona  pinggiran  di  sekitar  Eropa, termasuk  Turki  (Icduygu,  2013).  Keempat,  kemakmuran  ekonomi  relatif  Turki  menarik  para migran,  baik  mereka  yang  memilih  Turki  sebagai  negara  tujuan  dan  juga  mereka  yang  mencari peluang pendapatan untuk mendanai perjalanan selanjutnya (Icduygu, 2003).
Sementara negara-negara lain seperti Jordania dan Lebanon yang membatasi masuknya para pengungsi Suriah, pemerintah Turki tetap mempertahankan open door policy . Sebelumnya, Turki juga menerapkan open door policy ditahun 1991 ketika terjadi perang teluk kedua yang melibatkan pasukan Amerika  dalam  upayanya  untuk  menginvasi  Irak  ke  Kuwait.  Hingga  pada  akhirnya,  kebijakan tersebut diterapkan kembali pada tahun 2011 yang bertepatan dengan terjadinya perang saudara antara kubu oposisi dan pemerintahan Bashar Al Assad di Suriah (Nielsen, 2016). Kebijakan ini memastikan untuk menghormati prinsip non-refoulement yaitu tidak memaksa pengungsi atau pencari suaka  untuk  kembali  ke  negara  dan  pemerintah  berkomitmen  untuk  menyediakan  kondisi kehidupan dan bantuan kemanusiaan terbaik bagi para pengungsi (Togral Koca, 2015).
Penerapan open door policy tersebut di dasari oleh beberapa faktor seperti faktor identitas dan “saudara seagama”. Kesamaan identitas ini tidak bisa dilepaskan dari konflik antar kaum muslimin di Suriah, yang  melibatkan  rezim Bashar Al-Assad dan kelompok oposisi. Selain itu, Turki yang merupakan  salah  satu  negara  dengan  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam. Open  door  Policy
Copyright © 2021, Fitri Sholihin, Rama Fernandhy Alfan This is an open access article under the CC – BY-SA
license
merupakan cerminan Turki yang peduli pada masyarakat yang memiliki kesamaan identitas yaitu identitas Islam (Koca, 2016).
Adanya faktor geografi juga mempengaruhi penerapan open door policy . Para pengungsi yang melarikan  diri  dari  perang  sering  kali  mencari  perlindungan  di sekitar  negara  asal.  Lebih  mudah untuk melarikan diri ke negara terdekat daripada melakukan perjalanan lebih jauh ke luar negeri (Olejarova, 2018). Suriah dan Turki memiliki letak geografis yang berdekatan dan juga berada pada lingkup kawasan yang sama yaitu wilayah Asia Barat. Selain itu, adanya komitmen Turki terhadap Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 juga menjadi salah satu faktor open door policy . Pada awalnya, penerapan kembali open door policy sebagai respons awal pemerintah Turki yang didasarkan  pada  perencanaan  darurat  jangka  pendek.  Namun,  Turki  mulai  mempertimbangkan kembali kebijakan migrasi karena jelas bahwa pengungsi Suriah tidak lagi hanya menjadi “ guest ”, mengingat saat ini tidak ada solusi politik yang akan mengarah pada berakhirnya konflik di Suriah. Pada akhirnya, Turki menilai kembali kebijakan tersebut karena meningkatnya ancaman keamanan, termasuk pemboman yang menyebabkan kematian warga sipil Turki di wilayah perbatasan.
Meskipun  pembuat  kebijakan  tidak  benar-benar  mengaitkan  insiden  perbatasan  tersebut dengan kedatangan Suriah, namun skala kedatangan mencapai tingkat yang “menyusahkan” untuk Turki  mengendalikan  sendiri.  Sebagai  tanggapan,  Turki  mengambil  beberapa  langkah,  termasuk “ zero-point delivery ” yaitu, p emberian bantuan kemanusiaan di perbatasan. Namun inisiatif ini tidak menghentikan  aliran  pengungsi  yang  masuk  dan  akhirnya,  pada  akhir  tahun  2012,  Turki menghentikan  kebijakan open  door .  Masuknya  Suriah  sekarang  hanya  diizinkan  melalui penyeberangan perbatasan resmi, dan tergantung pada tempat-tempat yang tersedia di kamp atau pada kebutuhan kemanusiaan yang mendesak (Human Rights Watch, 2014).
Namun, keputusan tersebut memberikan dampak pada meningkatnya pengungsi yang tidak memiliki dokumen. Pengungsi tersebut yang berasal dari negara-negara yang kurang stabil secara ekonomi  dan  politik  seperti  Afganistan,  Pakistan,  dan  Suriah  yang  menggunakan  Turki  sebagai negara  tujuan  maupun  sebagai “negara  transit”  untuk  melanjutkan  perjalanan  mereka  ke Eropa. Meningkatnya kedatangan pengungsi yang tidak berdokumen telah menjadi isu utama di Turki.
Adanya  pengungsi  yang  tidak  berdokumen  dianggap  menimbulkan  ancaman  seperti keamanan untuk Turki, tidak hanya alasan keamanan, tetapi juga alasan ekonomi dan juga politik terhadap  negara  dan  juga  masyarakat  Turki.  Pada  tahun  2013  dan  2014,  mulai  mengeluarkan kebijakannya  tentang  menangani  pengungsi  yang  tidak  berdokumen  tersebut  melalui Law  on Foreigners and International Protection (LFIP) ditahun  2013, dan Temporary Protection Regulation (TPR) ditahun  2014.  Pada  saat  yang  sama,  pemerintah  membangun  sebuah  badan  terpisah  yaitu  the Directorate  General  of  Migration  Management  (DGMM),  didirikan  untuk  mengelola  urusan migrasi.
Meskipun konflik yang berkepanjangan di Suriah hingga saat ini belum menemukan tanda- tanda adanya perdamaian antara kedua kubu, konflik ini telah membawa masalah besar yaitu adanya krisis pengungsi. Krisis pengungsi ini sama seperti sebelumnya di mana Turki sebagai negara yang terkena dampak dari adanya pengungsi. Namun, ketika kebijakan tersebut pertama kali diterapkan, para pengungsi ini awalnya dianggap hanya sebagai “ guest ”, bukan pengungsi. Hal ini dikarenakan adanya batasan geografis pada Geneva Convention 1951 yang berkaitan dengan status pengungsi yang dipertahankan oleh Turki yang membatasi status pengungsi hanya bagi mereka yang datang dari Eropa (Togral Koca, 2015).
Copyright © 2021, Fitri Sholihin, Rama Fernandhy Alfan This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Sekalipun demikian, Turki tetap memberikan fasilitas yang memudahkan pengungsi Suriah. Seperti, Turki memberikan kemudahan untuk mengakses dan menyewa tempat tinggal di seluruh wilayah Turki, memberi keluarga kartu debit yang dapat mereka gunakan untuk membeli barang- barang pasar di dalam kamp, bahkan memberikan keleluasaan bagi pengungsi untuk mencari tempat kerja  di  Turki,  akan  tetapi  dengan  memberikan  peluang  bagi  pengungsi  untuk  memperoleh pekerjaan  menyebabkan  tersebarnya  tenaga  kerja  yang  murah  di  Turki  (Amnesty  International, 2014).
Keseriusan  Turki  dalam  mengatasi  krisis  pengungsi  terlihat  dengan  Turki  menyediakan kamp-kamp pengungsian.  Warga Suriah yang datang ke Turki yang berniat untuk tetap berada di luar kamp dapat tinggal di provinsi mana pun yang mereka sukai, tetapi mereka harus mendaftar di kota tempat mereka tinggal untuk mengakses layanan publik (Icduygu dan Simsek, 2016).

## Kerja Sama Uni Eropa dan Turki dalam Menangani Krisis Pengungsi
Adanya pengaruh geopolitik dan strategis Turki menjadikan negara tersebut sebagai aspek penting  dari  kebijakan  migrasi  Uni  Eropa  meskipun  bukan  negara  anggota  UE.  Turki,  negara kandidat UE sejak 1999, telah bekerja sama dengan Uni Eropa untuk mengontrol arus migran dan pengungsi dari Timur. Sejak Desember 2013, Uni Eropa telah menawarkan untuk berbagi beban bersama  dalam  bentuk  kesepakatan  mengingat  Uni  Eropa  merupakan  tujuan  utama  pengungsi tersebut. Kesepakatan tersebut kemudian memengaruhi tata kelola migrasi ilegal Turki dengan cara- cara  baru. The  EU-Turkey  Readmission  Agreement ,  tentang  penerimaan  kembali  orang-orang  yang tinggal tanpa otorisasi. Kesepakatan ini menetapkan ketentuan terkait penerimaan kembali warga negara dari negara-negara anggota Uni Eropa dan Turki. Seperti penerimaan kembali warga third- country nationals dan orang-orang tanpa kewarganegaraan yang telah memasuki, atau tinggal di, wilayah  masing-masing  pihak  yang  secara  langsung  tiba  dari  wilayah  pihak  lain  (European Commission, 2013).
Kesepakatan tersebut bersamaan dengan dimulainya the Visa Liberalisation Dialogue (VLD) yang bertujuan untuk penghapusan kewajiban visa yang dikenakan pada warga Turki yang bepergian ke  daerah  Schengen  untuk  kunjungan  jangka  pendek  (European  Commision,  2016).  VLD didasarkan pada Road Map menuju rezim bebas visa dengan Turki. VLD adalah sebuah dokumen yang menjabarkan persyaratan yang harus dipenuhi Turki untuk memungkinkan Parlemen Eropa dan  Dewan  untuk  mengubah  peraturan  yang  akan  memungkinkan  warga  negara  Turki  yang memegang  paspor  biometrik  yang  sesuai  dengan  standar  Uni  Eropa.  Paspor  tersebut  nantinya digunakan untuk bepergian ke Negara Anggota Schengen tanpa visa untuk masa tinggal singkat yaitu  dalam  jangka  waktu  90  hari  sampai  180  hari,  dan  mengizinkan  warga  negara  dari  Negara Anggota Uni Eropa yang masih membutuhkan visa untuk masa tinggal singkat untuk memasuki Turki dengan bebas visa perjalanan (Delegation of the European Union to Turkey, 2013).
Adanya  kesepakatan  tersebut  sebagai  sebuah  jalan  baru  Turki  untuk  mengatasi  masalah pengungsi yang ada di Turki dan sebagai awal baru untuk melanjutkan proses aksesi untuk Turki yang sempat terhenti. Bagi negara transit seperti Turki, hubungan dan penawaran dengan negara tujuan  yang  termasuk  dalam  domain  kebijakan  luar  negeri  sangat  penting.  Eropa  adalah  daerah tujuan utama bagi  migran gelap yang menggunakan Turki sebagai negara transit, dan karena itu rezim pengungsi tidak teratur Turki tidak dapat lepas dari dampak kebijakan Uni Eropa.
Copyright © 2021, Fitri Sholihin, Rama Fernandhy Alfan This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Uni Eropa telah melakukan pendekatan utama dalam pengendalian pengungsi yang tidak teratur ini, melalui kendali jarak jauh. Sebagai bagian dari pendekatan kendali jarak jauh, Uni Eropa memprioritaskan eksternalisasi kontrol perbatasan atau pembagian beban perbatasan Eropa dengan negara-negara yang berbatasan, dan pengaturan kebijakan manajemen migrasi di negara asal, dan terutama migrasi ilegal, mengikuti kepentingan Eropa (Aras dan Mencutek, 2018). Pada tahun 2014 yang  merupakan starting  point peningkatan  jumlah  pengungsi  yang  masuk  ke  Uni  Eropa  (Aydin, 2016). Tahun tersebut juga menjadi sebuah titik balik ketika terjadi peningkatan imigran yang tidak berdokumen  dan  tingkat  kematian  migran  di  perbatasan  eksternal  Uni  Eropa,  kejadian  ini  yang kemudian dikenal secara global sebagai krisis pengungsi Eropa. Menanggapi krisis tersebut, Komisi Eropa  menerbitkan  Agenda  Eropa  tentang  Migrasi  pada  tahun  2015  yang  bertujuan  untuk mengatasi tantangan krisis tersebut dan sebagai alat untuk mengelola migrasi dan juga pengungsi dengan lebih baik dalam jangka menengah dan panjang di bidang migrasi tidak teratur, pengungsi, dan migrasi legal (European Commision, 2015).  Agenda tersebut diikuti dengan adanya joint action plan antara Turki dan Uni Eropa pada 18 Maret 2016. Kesepakatan ini memiliki banyak ambisi, yang paling jelas dimaksudkan untuk mengurangi tekanan di perbatasan Eropa dan menghalangi pencari suaka  dan  migran  di  masa  depan  untuk  melakukan  perjalanan  mencegah  aliran  pengungsi  yang datang ke Uni Eropa (European Council, 2016).
Kesepakatan  tersebut  diperkenalkan  sebagai  alat  kebijakan  baru.  Dengan  pernyataan tersebut, Dewan Eropa dan Turki menyepakati tiga tujuan utama yaitu mencegah hilangnya nyawa di  Laut  Aegea,  memutus  jaringan  penyelundupan  migran,  dan  mengganti  migrasi  ilegal  dengan migrasi  legal.  Menurut  Pasal 1  Pernyataan  tersebut,  Turki setuju  untuk  menerima  pengembalian semua migran yang tidak membutuhkan perlindungan internasional yang menyeberang ke Yunani setelah 20 Maret 2016 dan untuk mengambil kembali semua migran gelap yang telah dicegat di perairan Turki (European Commission, 2015). Selain itu agenda yang akan menjadi tujuan utama dalam penerapan Joint Action Plan yaitu menekankan pada upaya dan tindakan dari Uni Eropa berupa  pemberian  bantuan  berupa  bantuan  finansial,  memberikan  pembebasan  visa  Schengen terhadap  warga  negara  Turki  untuk  bisa  memasuki  wilayah  schengen,  serta  membuka  kembali proses aksesi Turki untuk bisa berintegrasi dengan Uni Eropa yang sempat terhenti pada tahun 2016 (Noermanita, 2017).
Kesepakatan  ini  merumuskan  peraturan  yang  dikenal  sebagai  formula “one  to  one” ,  yang menyatakan bahwa untuk setiap warga Suriah yang kembali ke Turki dari pulau-pulau Yunani, akan dikembalikan  ke  Uni  Eropa,  hingga  maksimal  72.000  orang  (Pasal  2).  Pernyataan  itu  juga menyebutkan  peningkatan  serikat  dan  memberi  energi  kembali  proses  aksesi  bagi  Turki  untuk mendapatkan  keanggotaan  penuh.  Insentif  yang  ada  dalam  kerangka  eksternalisasi,  seperti dukungan pengembangan kapasitas dan bantuan keuangan, juga dimasukkan, tetapi dengan syarat yang lebih murah hati (Sert dan Turkmen, 2017).
Hasil dari kerjasama antara Uni Eropa dan Turki adalah rencana untuk membangun tembok sepanjang 911 kilometer di sepanjang perbatasan Turki-Suriah, sebuah rencana yang secara resmi diperkenalkan ke kabinet Turki pada Juli 2015. Inisiatif ini merupakan respons terhadap peningkatan risiko  keamanan  perbatasan  yang  telah  diperburuk  dengan  adanya  pengungsi  yang  tidak berdokumen. Sejalan dengan action plan, konstruksi dinding tersebut telah dimulai, dengan rencana lebih lanjut untuk meningkatkannya melalui kendaraan pengintai dan pusat komando dan kontrol yang terintegrasi (Moldovan, 2017).
Copyright © 2021, Fitri Sholihin, Rama Fernandhy Alfan This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Inisiatif ini memiliki kesamaan dengan sistem Frontex Uni Eropa yaitu dukungan teknis tambahan untuk negara-negara Uni Eropa yang menghadapi tekanan migrasi yang parah. Adanya sistem  tersebut  untuk  manajemen  perbatasan  eksternal  dengan  sistem  pengawasan  berteknologi tinggi yaitu Eurosur, yang merupakan bagian dari sistem manajemen perbatasan terintegrasi Uni Eropa (European Union, 2004). Kerjasama ini membangun perbatasan antaran kedua belah wilayah memberikan sebuah underline bagi peran Turki yang lebih berperan besar dalam mengurangi tingkat kedatangan  pengungsi  ke  Uni  Eropa.  Faktanya  Turki  telah  meminimalkan  tekanan  migrasi  di perbatasan  luar  Eropa  yang  dengan  perjanjian  UE – Turki  pada  Maret  2016,  migrasi  ilegal  telah dihentikan sebelum gerbang Eropa rampung, seperti jumlah kedatangan pengungsi di laut Yunani berkurang 97 persen dibandingkan tahun 2015 (Weber, 2018).
Meskipun  demikian,  kesepakatan  tersebut  menerima  kritik  karena  kelemahan  moral  dan ketidaksesuaiannya dengan hak asasi manusia dan hukum pengungsi. Menurut Rossi dan Lafrate (2017),  kesepakatan  itu  tidak  sepenuhnya  menghormati  dan  mematuhi  konvensi  internasional tentang  pengungsi  dan  pencari  suaka.  Legalitas  kesepakatan  itu  dipertanyakan  ketika  Pengadilan Eropa menolak klaim tiga pencari suaka atas dasar bahwa itu tidak dicapai oleh lembaga Uni Eropa, tetapi secara bilateral oleh masing-masing negara anggota dengan Turki. Agar pelanggaran tersebut dinyatakan  sah,  arahan  Eropa  tentang  prosedur  suaka  telah  diperpanjang  dan  Komisi  Eropa mengkategorikan Turki sebagai negara yang aman yang berarti bahwa migran gelap, pencari suaka yang  ditolak,  warga  Suriah  dan  pencari  suaka  lainnya  di  bawah  perlindungan  sementara  dapat dikembalikan  ke  Turki,  tempat  mereka  dapat  menemukan  perlindungan  dan  aman.  Namun, klasifikasi Turki sebagai “negara aman” memicu perdebatan.
Menurut Roman et al. (2016), ada tiga alasan mengapa Turki tidak memenuhi syarat sebagai negara “aman”. Pertama, pencari suaka dan pengungsi menghadapi ketidakpastian terkait situasi hukum mereka, dan Turki tidak memberikan status hukum penuh kepada pengungsi yang datang dari luar Eropa atau yang berada di bawah rezim perlindungan sementara terutama untuk warga Suriah.  Kedua,  Turki  memberikan  Suriah  hak  untuk  bekerja,  namun  pada  kenyataannya  sangat sedikit warga Suriah yang benar-benar telah memperoleh izin kerja. Ketiga, Turki juga memiliki catatan memperlakukan pencari suaka dan pengungsi dengan keras di tahanan. Pencari suaka atau pengungsi yang terdaftar dapat ditempatkan di tahanan karena gagal mematuhi prosedur paralel untuk pencari suaka non-Eropa atau mencoba memasuki Yunani secara ilegal (Roman, Baird, dan Radcliffe, 2016).
Meskipun memicu perdebatan, action plan antara Uni Eropa dan Turki tetap berjalan dan telah memenuhi tujuan utamanya seperti secara substansial membatasi jumlah kedatangan di Yunani dan mencegah pergerakan mereka selanjutnya untuk datang ke Eropa. Pada tahun 2015, ada 885.400 orang penyeberangan perbatasan yang tidak teratur melalui Rute Mediterania Timur dan pada tahun 2016 hanya 182.537 orang yang tercatat (UNHCR, 2016).

## Ketidaksesuaian Joint Action Plan
Kaya  (2020)  menyebutkan  Uni  Eropa  memiliki  dua  strategi  tersembunyi  di  bawah pendekatan kemanusiaannya. Pertama, kesepakatan pengungsi dengan Turki membantu UE untuk mewujudkan  tanggung  jawab  perlindungannya  dengan  biaya  lebih  rendah  dengan  mengalihkan tanggung  jawab  perlindungan  pengungsinya  ke  Turki  dengan  peluang  pemukiman  kembali yang terbatas  dan  dukungan  keuangan.  Kedua,  perjanjian  penerimaan  kembali  dengan  praktik  negara
Copyright © 2021, Fitri Sholihin, Rama Fernandhy Alfan This is an open access article under the CC – BY-SA
license
ketiga yang aman adalah permainan berbagi beban yang dimainkan oleh UE untuk mengalihkan tanggung jawab hukum dan kemanusiaan mereka ke negara-negara lain yang kurang berkembang.
Sebelumnya,  Lavenex  (1998)  telah  berpendapat  bahwa  Eropa  tidak  menanggapi  prinsip- prinsip  global  perlindungan  pengungsi  internasional  yang  didasarkan  pada  gagasan  solidaritas internasional dan pembagian beban, tetapi lebih banyak membentuk sistem pengalihan beban atau redistribusi  negatif  yang mengalihkan  tanggung  jawab  perlindungan  pengungsi  kepada  negara  di timur dan selatan.
Hubungan strategis antara Uni Eropa dan Turki menimbulkan beberapa aspek negatif dalam jangka panjang dan terkesan hanya bersifat satu arah, dimana hanya Uni Eropa yang merasakan dampaknya, sedangkan kesepakatan tersebut didasarkan pada prinsip timbal-balik. Hal ini terlihat ketika  jumlah  pengungsi yang  tidak  berdokumen  yang  ditangkap  meningkat,  dari  174.466  orang pada  2016  kemudian  naik  sebanyak  175.752  orang  ditahun  2017.  Pada  tahun  2019,  terjadi peningkatan yang secara substansial sebanyak 454.662 orang (lihat gambar 2) (DTM, 2020). Adanya hal tersebut menunjukkan bahwa, action plan ini terkesan memperlihatkan untuk mendukung tujuan- tujuan  Uni  Eropa,  berfokus  pada  pencegahan  keluarnya  migran  ilegal  dan  pencari  suaka  Timur Tengah, daripada mencegah masuk ke Turki.
Gambar 2. Pengungsi Tidak Berdokumen di Turki.

## Sumber: DTM IOM, 2020.
Pada 5 September 2019, Presiden Erdogan mengeluarkan ancamannya terhadap Uni Eropa untuk membuka pintu perbatasan ke Eropa bagi para pengungsi Suriah. Turki menuduh Uni Eropa belum  membayar  bantuan  dana  yang  telah  disepakati,  yaitu  6  miliar  USD.  Presiden  Erdogan menyatakan bahwa sejauh ini hanya 3 miliar USD yang telah diterima dari Uni Eropa untuk merawat para pengungsi Suriah, hal ini tidak sebanding dengan Turki yang telah menghabiskan 40 miliar USD. Pada akhirnya, Turki mengklaim bahwa mereka hanya menerima sebagian kecil dari dukungan keuangan yang dijanjikan dari Uni Eropa. Presiden Erdogan melanjutkan bahwa Turki akan berbagi “beban” bersama -sama dengan membuka perbatasan ke Eropa (Mahmet, 2019).
Ancaman ini didasarkan belum terpenuhinya janji-janjinya dalam hubungan bilateral. Hal ini terlihat dalam bantuan keuangan yang dijanjikan kepada Turki. Meskipun ada perselisihan teknis tentang pembayaran 6 miliar Euro dari UE ke Turki seperti waktu pembayaran dan permintaan transparansi  UE  untuk  memastikan  uang  tersebut  langsung  masuk  ke  pengungsi  Suriah, kesepakatan itu berjalan relatif lancar tetapi dengan beberapa penundaan. Dana Uni Eropa sebesar
Copyright © 2021, Fitri Sholihin, Rama Fernandhy Alfan This is an open access article under the CC – BY-SA
license
3 miliar EUR untuk 2016 – 2017 telah dicairkan sementara dari sisa 3 miliar EUR untuk 2018 – 2019 hampir  semuanya  telah  dialokasikan,  setengahnya  telah  dikontrak,  dan  hampir  sepertiga  telah dicairkan (Dagi, 2020).
Pemerintah  Turki  sering  menunjukkan  ketidakpuasannya  terhadap  jumlah  dan  cara pengalokasiannya. Bahkan komitmen 6 miliar EUR dari uang pembayar pajak UE tidak banyak membantu  Turki  yang  menurut  angka  resmi  telah  menghabiskan  sekitar  40  miliar  USD  untuk pengungsi Suriah di tengah tingkat pengangguran yang tinggi dan ekonomi dalam resesi (Doga, 2020).
Proses  aksesi  menemui  jalan  buntu  dalam  jangka  panjang.  Alasan  mendasar  di  balik  ini adalah karena Uni Eropa dapat bekerja sama dengan Turki tanpa keanggotaan, tidak ada insentif untuk mengintegrasikan Turki ke dalam Uni Eropa sebagai anggota. Dengan kata lain, kerja sama strategis baru ini mencegah tercapainya hasil yang utuh dalam hubungan UE-Turki dalam jangka panjang (Hoffman dan Werz, 2019). Dalam tulisan Gammeltoft-Hansen (2011) berpendapat bahwa mengalihkan  tanggung  jawab  perlindungan  pengungsi  ke  negara-negara  kurang  berkembang merupakan  langkah  untuk  mencapai  ‘mekanisme  hak  pasar’,  di  mana  perlindungan  diwujudkan dengan biaya serendah mungkin.
Pada 13 Maret 2019, Parlemen Eropa menangguhkan negosiasi aksesi UE dengan Turki. Menunjuk  pada ‘ kemunduran  politik  dan  demokrasi ’ ,  dengan  suara  terbanyak  mendukung penangguhan  pembicaraan  aksesi  dengan  Turki  (European  Parliament,  2020).    Penangguhan  ini tidak terlepas kekhawatiran Negara-negara anggota Uni Eropa terhadap Turki tentang migrasi dan terorisme.  Bahkan  banyak  kaum  konservatif  Eropa  menentang  aksesi  Turki  karena  ukuran  dan perbedaan budaya atau agama penduduk Turki (Hoffman dan Werz, 2019).
Selain  itu,  janji  pembebasan  visa  bagi  warga  Turki  juga  belum  terwujud.  Dalam  laporan terbaru Komisi Uni Eropa, Turki belum memenuhi tolak ukur liberalisasi visa, yang berarti bahwa negara  tersebut  masih  perlu  menyelaraskan  undang-undangnya  dengan  Uni  Eropa  mengenai kebijakan visa. Ada lima kriteria yang harus dipenuhi Turki yaitu pemberantasan korupsi, mematuhi standar  UE  tentang  undang-undang  data  pribadi,  melakukan  perjanjian  operasional  dengan Europol, menawarkan kerja sama yudisial yang efektif kepada Negara-negara Anggota UE mengenai masalah kriminal, dan merevisi praktik undang-undang tentang terorisme sesuai dengan standar UE (Council of the European Union, 2021).
Pada 28 Februari 2020, Presiden Erdogan mengumumkan keputusan untuk mengizinkan pengungsi  dan  migran  secara  bebas  melintas  yang  mendorong  puluhan  ribu  pengungsi  untuk menyeberang  ke  Eropa  melalui  Yunani.  Menteri  Dalam  Negeri  Turki,  Süleyman  Soylu, mengumumkan  pada  1  Maret  bahwa  sekitar  76.000  orang  sedang  menuju  ke  Yunani.  Menurut Cortinovis  (2021),  pihak  berwenang  Turki  secara  proaktif  memfasilitasi  pergerakan  migran  ke daerah perbatasan dengan menyediakan transportasi bus gratis dan menginstruksikan migran untuk berjalan menuju sungai Evros.
Selama tahun 2020, Turki telah menampung 3,65 juta pengungsi dan pengungsi yang berasal dari  Suriah  sebanyak  3,64  juta  (UNHCR,  2021).  Menampung  lebih  banyak  pengungsi  daripada negara lain mana pun, Turki telah mencapai titik kritis dalam kebijakan migrasinya beberapa bulan lalu. Dalam sebuah konferensi pers tanggal 29 Agustus 2021, Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, menyatakan bahwa Turki tidak dapat lagi menanggung masuknya migran dan bahwa Perjanjian Uni Eropa-Turki 2016 perlu direvisi (Euractiv, 2021).
Copyright © 2021, Fitri Sholihin, Rama Fernandhy Alfan This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Masalah ini kemudian diangkat dalam Presiden Erdogan Pada tanggal 14 September 2021, Presiden  Erdogan  juga  mengangkat  masalah  ini  dalam  percakapan  telepon  dengan  Presiden Jeerman,  Jerman  Frank-Walter  Steinmeier.  Presiden  Erdogan  menekankan  bahwa  Turki mengharapkan  UE  untuk  menerapkan  kesepakatan  migrasi  UE- Turki  2016  dengan  “semua dimensinya” serta “mengambil langkah dengan cepat” untuk memulai kembali pembicaraan aks esi, untuk  memperbarui  serikat  pabean  dan  memberikan  izin  masuk  bebas  visa  kepada  warga Turki (Camlibel et.al, 2021).

## Kesimpulan
Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa kesepakatan ini terlihat “rapuh” dengan semakin mendorong adanya saling ketergantungan pada pemeliharaan hubungan politik di antara kedua negara. Pada dasarnya, action plan antara Uni Eropa dan Turki merupakan sebuah mekanisme baru untuk “pemulangan” pengungsi dan eksternalisasi kontrol migrasi ke negara -negara transit. Turki adalah salah satu negara tujuan bagi pengungsi, migran gelap dan bahkan bagi pencari suaka. Perjanjian penerimaan kembali dengan negara-negara transit, sebagaimana terbukti dari perjanjian Uni Eropa-Turki, dapat berfungsi dengan baik sebagai alat pencegahan bagi para pengungsi yang terbukti jumlah penyeberangan menurun secara substansial setelah implementasinya.
Menurut penulis, adanya kerja sama kesepakatan Uni Eropa dan Turki tersebut semakin membuat hubungan kedua negara bertumpu pada kondisi kerja sama yang tidak menguntungkan. Selama  beberapa  tahun  terakhir  terjadi  adanya  erosi  kepercayaan  di  antara  kedua  negara. Kepercayaan yang dapat didefinisikan sebagai ‘harapan kerja sama dan timbal balik’, semakin tidak terlihat dalam hubungan kedua negara khususnya Turki. Sumber ketidakpercayaan terlihat dalam ambiguitas  jangka  panjang  mengenai  prospek  aksesi  Turki  yang  dipicu  aturan  eksklusif  para pemimpin Eropa terhadap Turki. Hal ini semakin membuat action plan tersebut terkesan hanya bertindak sebagai mekanisme untuk mentransfer beban manajemen pengungsi ke Turki.
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan baru mengenai hubungan kerjasama antara  negara  dan  organisasi  antar  negara  dalam  menangani  isu  pengungsi  serta  dampak  yang ditimbulkan  dari  adanya  kesepakan  dalam  kerjasama  tersebut.  Disisi  lain  penelitian  ini  akan mendorong penelitian lanjutan di bidang kajian Hubungan Internasional kontemporer mengingat isu pengungsi merupakan isu kontemporer yang hingga saat ini permasalahannya semakin komplek dan berdampak pada suatu negara dalam berbagai bidang.

## Referensi
Abdelaaty, Lamis. 2019. ‘Refuuge and Guesthood in Turkey’. Journal of Refuuge Studies. Vol. 0, No.
0.  Oxford  University  [download]  dari  https://academic.oup.com/jrs/advance-article- abstract/doi/10.1093/jrs/fez097/5625572
Aras, Nefise Ela Gokalp dan Zeynep Sahin Mencutek , 2018. “ Evaluation of irregular migration governance in Turkey from a foreign policy perspective ”. Article in New Perspective on Turkey . Volume 53, 63-88.
Aydin, Ulviyye. 2016. ‘The Syirian Refugee Crisis: New Negotiation Chapter In European Union – Turkey Relations’. Khazar Journal of Humanities and Social Science, 19 (2). Betts, Alexander. 2011. International Cooperation in the Refugee Regime (pp. 53-84) in Alexander Betts and Gil Loescher. Refugees in International Relations . Oxford: Oxford University Press.
Copyright © 2021, Fitri Sholihin, Rama Fernandhy Alfan This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Camlibel, Cansu, Onder Agledik, Sezin Oney, dan Bahadir Ozgur. 2021. Turkey cannot handle new refugee influx, Erdoğan tells German counterpart [online] in https://www.duvarenglish.com/turkey-cannot-handle-new-refugee-influx-erdogan-tells- german-counterpart-steinmeier-news-58817 [diakses pada 19 November 2021] Cetin, Sefa, Erol Turan, dkk. 2017. ‘The Impact Of The Syirian Refugee Crisis on Turkey-EU Realtion. International Journal of Political Studies. 3(3).
Cortinovis, Roberto. 2021. Pushbacks and lack of accountability at the Greek-Turkish borders . Liberty and Security. CEPS Paper.
Council of the European Union. 2021. Statement of the members of the European Council, 25 March 2021 [download] in https://www.consilium.europa.eu/en/press/press- releases/2021/03/25/statement-of-the-members-of-the-european-council-25-march- 2021/# [diakses pada 19 November 2021]
Dagi, Dogachan. 2020. The EU-Turkey Migration Deal: Performances dan Prospects . European Foreign Affairs Review, 25 (2), 197-216.
Delegation of the European Union to Turkey, 2013. “Visa Liberalisation Dialogue” [online] in https://www.avrupa.info.tr/en/visa-liberalisation-dialogue-6896  [diakses  pada  3  Januari 2020].
Diez, Thomas, Ingvild Bode, dan Aleksandra Fernandes da Costa. 2011. Key Concepts in International Relations . London: Sage Publications. Displacement  Tracking  Matrix.  2020. Migrant  Presence  Monitoring:  Quarterly  Report  Q2  2020 [download] in https://dtm.iom.int/reports/turkey-%E2%80%94-migrant-presence- monitoring-yearly-report-2020 [diakses pada 15 November 2021]
Eck,  Daniel,  2019.  “ Turkey  suspends  deal  with  the  EU  on  migrant  readmission ”  [online]  in https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/turkey-suspends-deal-with-the- eu-on-migrant-readmission/ [diakses pada 10 Januari 2020]. Euractiv.  2021 .  Turkey  cannot  take  new  refugee  burden,  foreign  minister  says [online]  in https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/turkey-cannot-take-new-refugee- burden-foreign-minister-says/ [diakses pada 19 November 2021]
European
Commision. “ Common European Asylum System ” [online] in https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en  [diakses  pada  29 Desember 2019].
European  Commission,  2015.  “ European  Agenda  on  Migration ”  [online]  in https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration_en [diakses pada 4 January 2020]
European  Commission,  2013.  “ EU-Turkey  Readmission  Agreement  signed  and  Visa Liberalization Dialogue launched ” [online] in https://ec.europa.eu/home-affairs/what-is- new/news/news/2013/20131216_01_en [diakses pada 3 Januari 2020]
European Comision, 2015. “EU - Turkey joint action plan” [online] in https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_15_5860  [diakses  pada 29 Desember 2019].
European  Council,  2016.  “ EU-Turkey  statement,  18  March  2016 ”  [online]  in https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey- statement/ [diakses pada 4 January 2020].
European  Union,  2004.  “ European  Border  and  Coast  Guard  Agency  (Frontex) ”  [online]  in https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/frontex_en [diakses pada 5 Januari 2020].
European  Commision.  2016. REPORT  FROM  THE  COMMISSION  TO  THE  EUROPEAN PARLIAMENT  AND  THE  COUNCIL:  Third  Report  on  progress  by  Turkey  in  fulfilling  the
Copyright © 2021, Fitri Sholihin, Rama Fernandhy Alfan This is an open access article under the CC – BY-SA
license
requirements of its visa
liberalisation roadmap [download] in https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-278-EN-F1-1.PDF
[diakses pada 11 Januari 2020]
European Parliament. 2020. Parliament wants to suspend EU accession negotiations with Turkey [online] in https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190307IPR30746/parliament- wants-to-suspend-eu-accession-negotiations-with-turkey [diakses pada 15 November 2021] Gammeltoft-Hansen,  Thomas.  2011. Outsourcing  Asylum:  The  Advent  of  Protection  Lite in  Luiza Bialasiewicz (ed), Europe in the World: EU Geopolitics and the Making of European Space . London: Routledge.
Greenhill, Kelly M, 2016. “ Migration as a Weapon in Theory and in Practice ”. Millitary Review . 96 (6). 23-36.
Hammarberg, K., M. Kirkman1, dan S. de Lacey. 2016. Qualitative research methods: when to use them and how to judge them. Human Reproduction, 31(3), 498 – 501.
Harrison, Lisa dan Theresa Callan. 2013. Key Research Concepts In Politics and International Relations.
London: SAGE.
Hasenclever, Andreas, Peter Mayer, dan Volker Rittberger. Theories of international regimes . New York: Cambridge University Press. Icduygu, Ahmet. 2000. The Politics of International Migratory Regimes: Transit Migration Flows in Turkey . International Social Science Journal, 52(165), 357 – 367.
Icduygu,  Ahmet.  2003.  Irregular  migration  in  Turkey  (IOM  migration  research  series,  no.  12).
Geneva: IOM [download] in https://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs_12_2003.pdf  [diakses  pada  21  Maret 2021]
Icduygu,  Ahmet.  2013.  T urkey  and  international  migration  2012 – 13 .  Report.  Migration  Research Center at Koc University, Istanbul, November. Icduygu,  Ahmet  dan  Dogus  Simsek.  2016. Syrian  Refugees  in  Turkey:  Towards  Integration  Policies . Turkish Policy Quarterly, 15 (3), 59-69. International, Amnesty. 2014. ‘ Struggling to Survive- Refuuge From Syiria in Turkey’. EUR 44/017/2014, hal:4, United Kingdom.
Hoffman,  Max  dan  Michael  Werz.  2019. The Effects of a Suspension of Turkey’s EU Accession Process . Stiftung Mercator.
Human Rights Watch, 2014. “ World Report 2014: Turkey ” [online] in https://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/turkey [diakses pada 5 Januari 2020].
Kaya, Hulya. 2020. The EU-Turkey Statement on Refugees: Assessing Its Impact on Fundamental Rights . UK: Edward Elgar Publishing Limited. Khan, Waseem. 2018. Syria: History, The Civil War, and Peace Prospects . Journal of Political Studies, 24 (2), 587-601.
Koca, Burcu Togral, 2015. “Deconstructing Turkey’s “Open Door” Policy towards Refugees from Suriah”. Article in Migration Letters . 12 (3). 209-225. Koca, Togral Burcu. 2016. Syrian refugees in Turkey: from “guests” to “enemies”? . New Perspectives on Turkey, 54, 55 – 75. doi:10.1017/npt.2016.4. Lavenex, Sandra. 1998. Passing the Buck': European Union Refugee Policies towards Central and Eastern Europe. Journal of Refugee Studies, 11(2), 126 – 145. doi:10.1093/jrs/11.2.126. Moldovan, Carmen. 2017. Is the EU-Turkey Action Plan an effective or just an apparent solution to the refugee crisis?. CES Working Papers, ISSN 2067-7693, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Centre for European Studies, Iasi, 9(3), pp. 195-212.
Copyright © 2021, Fitri Sholihin, Rama Fernandhy Alfan This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Nielsen, Selin Yildiz, 2016. “ Perceptions Between Suriahn Refugees and Their Host Community”. Turkish Policy. 15 (3), 100-107. Noermanita, Eka. 2017. ‘Analisis Kebijakan Luar Negeri Turki Terhadap Kerjasama Turki dan Uni Eropa Mengenai  Pengungsi  Suriah’. Global  &  Policy,  5  (1).  Universitas  Pembangunan  Nasional Veteran Jawa Timur.
Olanrewaju, faith & Segun Joshua. 2015. ‘The Diplomatic Dimentions of The Syirian Conflict’. Jadavpur Journal of International Relations. 19(3). Hal: 43-63.
Olejarova, Barbora. 2018. The Great Wall of Turkey: From „The Open - Door Policy” to Building Fortress? . Pogranicze Polish Borderlands Studies, 6 (2), 117-133.
Pertiwi,  Lunyka  Adelina. 2016. ‘Kompleksitas  Rezim di  Uni  Eropa:  Upaya  Penanganan  Pe ngungsi  dan Pencari Suaka’. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 19 (3).
Putri,  Amalia  Zatalini  Kusuma.  2015. ‘Kebijakan  Turki  Dalam  Menampung  Korban  Perang  Saudara Suriah  Tahun  2011- 2013’. Journal  Of  International  Realtion,  Vol:  1,  No:  1.  Universitas Diponegoro. Hal: 1-15.
Sert,  Deniz  Senol  dan  Fulya  Felicity  Turkmen,  2017. “ The  EU-Turkey  Refugee  Deal:  The “Disturbing”  Balance  between  Protecting  Refugee  and  Human  Rights  and  Controlling Refugee Flows ” in A. Giannakopoulos, ed. Solidarity in the European Union: Challenges and Perspectives: 31 – 39. Tel Aviv: Tel Aviv University. Syafitri,  Maisyita.  2017. ‘Upaya  Pemerintah  Turki  dalam  Menanggulangi  Pengungsi  Dari  Suriah  Tahun 2014- 2016’ . JOM FISIP, 4 (2).
Mahmet, Fatih Hafiz, 2019. “ EU: Sum paid for refugees in Turkey must be clarified ” [online] in https://www.aa.com.tr/en/europe/eu-sum-paid-for-refugees-in-turkey-must-be- clarified/1578213 [diakses pada 10 Januari 2020]. Roman, Emanuella, Theodore Baird, dan Talia Radcliffe , 2016. “ Analysis Why Turkey is Not a “Safe Country” [online] in http://www.statewatch.org/analyses/no-283-why-turkey-is-not- a-safe-country.pdf [diakses pada 8 Januari 2020].
Rossi,  Enzo  dan  Paolo  Lafrate,  2017.  “ The  EU  Agreement  with  Turkey:  Does  it  Jeopardize Refugees’  Rights?”  [online]  in https://cmsny.org/publications/rossi-iafrate-eu-turkey- agrmt/ [diakses pada 7 Januari, 2020].
Ulber, Silalahi. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama. UNHCR.
2019. Turkey Fact Sheet 2019 . Didownload dari https://reliefweb.int/report/turkey/unhcr-turkey-fact-sheet-july-2019  [diakses  pada  21 Maret 2021]
United  Nations  High  Commissioner,  2016.  “Mediterranian  Situation”  [online]  in https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean# [diakses pada 8 Januari 2020].
United  Nations  High  Commissioner.  2021. Turkey:  September  2021 [download]  in https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Bi- annual%20fact%20sheet%202021%2009%20Turkey%20ENG.pdf  [diakses  pada  20 November 2021]
United Nations High Commissioner for Refugees, 1951. “Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees” [online] in https://www.unhcr.org/3b66c2aa10  [diakses pada 30 Desember 2019].
United Nations High Commissioner for Refugees, 2018. “Global Trends Forced Displacement in 2018” [online] in https://www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf [diakses pada 30 Desember 2018]. United Nations High Commissioner for Refugees, “ THE 1951 CONVENTION relating to the Status of Refugees and its 1967 PROTOCOL ” [online] in https://www.unhcr.org/about- us/background/4ec262df9/1951-convention-relating-status-refugees-its-1967- protocol.html [diakses pada 2 Januari 2020].
Copyright © 2021, Fitri Sholihin, Rama Fernandhy Alfan This is an open access article under the CC – BY-SA
license
United Nations High Commissioner for Refugees, 2019. “ Registered Suriahn Refugees ” [online] in  https://data2.unhcr.org/en/situations/Suriah/location/113  [diakses  pada  1  Januari 2019].
Weaver, Matthew. 2017. “Suriah n refugees: more than 5m in neighbouring countries now, says UN ”  [online]  in https://www.theguardian.com/world/2017/mar/30/Suriahn-refugee- number-passes-5m-mark-un-reveals [diakses pada 2 Januari 2020]
Weber, Manfred. 2018. ‘EU – Turkey Relations need an Honest New Start’. Wilfried Martens Centre For European Studies, 17 (1). World Bank. 2019. Turkey’s Response to the Syrian Refugee Crisis and the Road Ahead [download] in https://www.worldbank.org/en/country/turkey/publication/turkeys-response-to-the- syrian-refugee-crisis-and-the-road-ahead [diakses pada 10 Januari 2020]
Yildiz, Ayselin Gozde. 2016. The European Union’s Immigration Policy Managing : Migration in Turkey and Morocco . London: Palgrave Macmillan.