Jurnal Analisa Sosiologi
Oktober 2016, 5(2):  40-52
Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora
Adnan Husada Putra 1

## Abstract
According  data  from  the  Ministry  of  Cooperatives  and  Small  and  Medium Enterprises  in  2014,  there  are  about  57.8  million  actors  of  MSMEs  in Indonesia.  In  2017  and  the  next  few  years  it  is  estimated  that  the  number  of MSME  perpetrators  will  continue  to  grow.  MSMEs  have  an  important  and strategic  role  in  national  economic  development.  In  addition  to  its  role  in economic  growth  and  employment,  MSMEs  also  play  a  role  in  distributing development  outcomes.  So  far,  MSME  has  contributed  57,60%  Gross Domestic Product (PBD) and employment rate about 97% of all national work force  (MSME  Business  Profile  by  LPPI  and  BI  2015).  SMEs  have  also  been proven not affected by the crisis. When the crisis hit the period of 1997-1998, only  MSMEs  were  able  to  remain  strong.  Data  from  the  Central  Bureau  of Statistics  shows  that  after  the  economic  crisis  of  1997-1998  the  number  of MSMEs has not decreased, it has been increasing, even absorbing 85 million to 107 million workers until 2012. In that year, the number of entrepreneurs in Indonesia  is  56,539,560  units.  Of  this  amount,  Micro  Small  and  Medium Enterprises  (MSMEs)  of  56,534,592  units  or  99.99%.  The  rest,  about  0.01% or  4,968  units  is  a  major  undertaking.  Examples  of MSME  policies  of  Blora district  government  regarding  the  role  of  MSMEs  in  development,  especially in  Blora  district  itself.  Government  at  the  central,  provincial,  to  district  / municipal levels are required to improve the welfare of their citizens through various  efforts  and  innovation.  To  be  able  to  achieve  these  goals,  there  are stages  and  processes  that  must  be  passed.  So  it  takes  seriousness  with  all related  parties  and  inter-regional  cooperation  ties.  Application  of  populist economy  in  order  to  realize  the  development  and  welfare  of  the  community. The real form of the populist economy is in the form of support to micro, small and medium enterprises (MSME), so that the production of MSMEs is not only marketed  in  the  local  market  but  also  outside  the  region  and  growing. Moreover,  if  supported  by  the  use  of  information  technology,  product marketing is no longer limited by time and place.
Keywords: MSME  (Micro,  Small,  Medium  Enterprise),  Development, Community Welfare.
1 Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas Sebelas Maret Email: adnanhusada@gmail.com

## Abstrak
Berdasarkan  data  dari  Kemenrian  Koperasi  dan  UMKM  pada  tahun  2014, terdapat  sekitar  57,8  juta  pelaku  UMKM  di  Indonesia  pada  tahun  2017  dan beberapa tahun kedepan diperkirakan bahwa jumlah pelaku UMKM akan terus bertambah.  UMKM memiliki  peran  penting  dan  strategis  dalam perkembangan  ekonomi  nasional.  Sebagai  tambahan  dalam  perannya  dalam perkembangan  ekonomi  dan  ketengakerjaan,  UMKM  juga  berperan  dalam perkembangan  distribusi  hasil.  Sejauh  ini,  UMKM  telah  berkontribusi sebanyak  57,60%  Produk  Domestik  Bruto  (PBD)  dan  mempunyai  tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional (Profil Bisnis  UMKM  oleh  LPPI  dan  BI,  2015).  UKM  juga  telah  terbukti  tidak terpengaruh  oleh  krisis.  Ketika  krisis  yang  melanda  pada  periode  1997-1998, hanya  UMKM  yang  dapat  kuat  bertahan.  Data  dari  Badan  Pusat  Statistik menunjukan  bahwa  setelah  krisis  ekonomi  1997-1998  jumlah  UMKM  tidak berkurang,  UMKM  bertambah,  bahkan  menyerap  85  juta  hingga  107  juta pekerja  hingga  tahun  2012.  Pada  tahun  itu,  jumlah  pengusaha  di  Indonesia sebanyak  56,539,560  unit.  Dari  jumlah  ini,  UMKM  menduduki  jumlah 56,534,592  unit  atau  sebanyak  99,99%,  selebihnya  sekitar  0,01%  atau  4.968 unit adalah pengusaha  besar. Contoh dari kebijakan UMKM di pemerintahan kabupaten  Blora  terkair  dengan  peran  dari  UMKM  terhadap  pembangunan, secara  khususnya  di  Kabupaten  Blora  sendiri.  Pemerintah  pusat,  provinsi hingga  tingkat  kabupaten/kotamadya  diperlukan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat melalui berbagai usaha dan inovasi. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, terdapat  beberapa  langkah dan proses yang harus dilewati. Sehingga dibutuhkan  keseriusan  seluruh  pihak  yang  terkait  dan  ikatan  kerjasama  antar daerah.  Aplikasi  populisme  ekonomi  dalam  upaya  untuk  merealisasikan pembangunan  dan  kesejahteraan  dari  masyarakat.  Bentuk  nyata  dari populisme ekonomi adalah dalam bentuk dukungan kepada UMKM, sehingga produksi UMKM tidak hanya dipasarkan di pasar lokal namun juga merambah ke pasar yang lebih luas. Selain itu, jika didukung oleh penggunakan informasi teknologi, pemasaran produk tidak lagi terhambat oleh waktu dan tempat.
Kata Kunci:  UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat.

## PENDAHULUAN
Perencanaan  pembangunan  (development  planning)  adalah  suatu  bentuk perencanaan  yang  berkaitan  dengan  upaya  meningkatkan  pertumbuhan tingkat  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat  (Hariyono,  2010).  Tidak dapat  dipungkiri,  Indonesia  sebagai  negara  yang  sedang  berkembang tidakdapat  terlepas  dari  kegiatan  perencanaan  pembangunan.  Dari  masa  ke masa,  ternyata  Negara  Indonesia  telah  mengalami  perubahan  paradigma dalam  perencanaan  pembangunan.Setidaknya  sejak  dimulainya  era reformasi,  paradigma  perencanaan  pembangunanberganti  dari  perencanaan komprehensif  menjadi  perencanaan  strategis.  Paradigma  perencanaan strategis dipilih oleh pemerintah karena dirasa  memiliki  manfaat yang  jelas dalam jangka waktu yang singkat (Hariyono, 2010). Paradigma perencanaan strategis  yang  dianut  oleh  pemerintah  dalam  kegiatan  perencanaan pembangunan  daerah  memiliki  nilai  lebih  dengan  adanya  pelibatan stakeholders  (para  pemangku  kepentingan)  yang  menjadikan  perencanaan pembangunan  daerah  menjadi  tepat  sasaran.  Dengan  kelebihan  tersebut, makastakeholdersdapatberperan  aktif  dalam  proses  penyusunan  rencana pembangunan  daerah  di  wilayahnya  masing-masing,  sehingga  perencanaan pembangunan daerah berlangsung secara partisipatif.
Dalam hal ini, seperti yang diamanatkan oleh UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, masyarakat merupakan salah satu bagian penting dari stakeholdersyang ada. Masyarakat dilibatkan sebagai  bentuk  dari  pemetaan  lingkungan  perencanaan,  Denhardt  (dalam Bryson,  1985)  karena  masyarakat-lah  yang  paling  mengetahui  bagaimana kondisi lingkungannya. Evaluasikejadian yangmenggemparkan perekonomianIndonesia  dan  beberapa  negara  di  duniapada  tahun 1997/1998yang  mana  pada  saat  itu  usaha  berskala  besartidak  mampu bertahan  mengahadapi  derasnya  terpaan  krisis  moneter,pada  waktu  itu banyak  perusahaan  yang  mengalami  kebangkrutandi  karenakan  tidak mampu  lagi  memproduksi,  hal  itu  di  sebabkanoleh  meningkatnya  harga bahan  baku  yang  impor,  yang  mana  pada  saatitu  harga  bahan  baku  impor mengalami  kenaikan  yang  sangat  drastis  danjuga  kenaikan  dari  sisi  pajak impornya, bukan karena hal  itu saja usahaberskala besar pailit, namun  juga
di  sebabkan  oleh  meningkatnya  biayacicilan  utang  yang  di  sebabkan naiknya  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dollar,selain  itu  sektorperbankanyang umumnya  juga  mengalami  keterpurukansehingga  menjadi  permasalahan dalam  hal  permodalan  pada  usaha-usaha  skala  besar,  lain  halnya  dengan UMKM pada saat itu yangcenderung bertahan, bahkan kian bertambah.
Semakin  maju  suatu  Negara  semakin  banyak  orang  yang  terdidik, dan  banyak  pula  orang  menganggur,  maka  semakin  dirasakan  pentingnya dunia  wirausaha.  Pembangunan  akan  lebih  mantap  jika  ditunjang  oleh wirausahawan  karena  kemampuan  pemerintah  sangat  terbatas.  Pemerintah tidak  akan  mampu  menggarap  semua  aspek  pembangunan  karena  sangat banyak  membutuhkan  anggaran  belanja,  personalia,  dan  pengawasannya. Oleh  sebab  itu,  wirausaha  merupakan  potensi  pembangunan,  baik  dalam jumlah  maupun  dalam  mutu  wirausaha  itu  sendiri.  Dengan  ada  niat  atau keinginan  untuk  berwirausaha  akan  menjadi  sebuah  loncatan  setidaknya sebagai  sebuah  harapan  terwujudnya  pemerataan  pembangunan  dan kesejahteraan masyarakat. Banyak faktor psikologis yang membentuk sikap negatifmasyarakat  sehingga  mereka  kurang  berminat  terhadap  profesi wirausaha,  antara  lain  sifat  agresif,  ekspansif,  bersaing,  egois,  tidak  jujur, kikir, sumber penghasilan tidak stabil, kurang terhormat, pekerjaan rendah, dan  sebagainya.  Pandangan  semacam  ini  dianut  oleh  sebagian  besar penduduk, sehingga mereka tidak tertarik. Tidak seperti layaknya etnis Cina yang terkenal sebagai wirausahawan yang rajin dan terampil, tetapi itu tidak menjadi  sebuah  patokan  bahwa  orang  pribumi  atau  orang  Indonesia  tidak memiliki  keterampilan  hanya  saja  orang  Indonesia tidak  berani  mengambil resiko dalam berdagang, terutama pada zaman sekarang ini zaman semakin maju kita dituntut  untuk selalu kreatif dan  inovatif tetapi kurang kesadaran tersebut  menyebab  Indonesia  tertinggal  dengan  negara-negara  dalam  hal perekonomian negara.
Data  dari  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  pada tahun 2014, terdapat sekitar 57,8 juta pelaku UMKM di Indonesia. Di 2017 serta  beberapa  tahun  ke  depan  diperkirakan  jumlah  pelaku  UMKM  akan terus  bertambah.UMKM  mempunyai  peran  penting  dan  strategis  dalam pembangunan  ekonomi  nasional.  Selain  berperan  dalam  pertumbuhan ekonomi  dan  penyerapan  tenaga  kerja,  UMKM  juga  berperan  dalam
mendistribusikan  hasil-hasil  pembangunan.  Selama  ini  UMKM  telah memberikan  kontribusi  pada  Produk  Domestik  Bruto  (PBD)  sebesar  57- 60%  dan  tingkat  penyerapan  tenaga  kerja  sekitar  97%  dari  seluruh  tenaga kerja nasional (Profil Bisnis UMKM oleh LPPI dan BI tahun 2015).UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis  menerpa pada  periode  tahun  1997-1998,  hanya  UMKM  yang  mampu  tetap  berdiri kokoh.  Data  Badan  Pusat  Statistik  memperlihatkan,  pasca  krisis  ekonomi tahun  1997-1998  jumlah  UMKM  tidak  berkurang,  justru  meningkat  terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012.  Pada tahun  itu,  jumlah  pengusaha  di  Indonesia  sebanyak  56.539.560 unit.  Dari  jumlah  tersebut,  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) sebanyak  56.534.592  unit  atau  99.99%.  Sisanya,  sekitar  0,01%  atau  4.968 unit adalah usaha besar.
Selama  tahun  2011  sampai  2012  terjadi  pertumbuhan  pada  UMKM serta  penurunan  pada  usaha  besar.  Bila  pada  tahun  2011,  usaha  besar mencapai  41,95%  tahun  berikutnya  hanya  40,92%,  turun  sekitar  1,03%. Pada  UMKM  terjadi  sebaliknya.  Bila  usaha  menengah  pada  tahun  2011 hanya  13,46%,  pada  tahun  2012  mencapai  13,59%.  Ada  peningkatan sebesar  0,13%.Berbeda  dengan  usaha  kecil,  ada  sedikit  penurunan  dari tahun 2011. Pada tahun itu mencapai 9,94% namun pada tahun 2012  hanya mencapai  9,68%,  artinya  menurun  sekitar  0,26%.  Peningkatan  cukup  besar terjadi  pada  usaha  mikro,  bila  tahun  2011  hanya  mencapai  34,64%,  pada tahun 2012 berhasil meraih 38,81% terjadi peningkatan sebesar 4,17%.
Peran  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM)  dalam perekonomian  Indonesia  paling  tidak  dapat  dilihat  dari:  (1)  kedudukannya sebagai  pemain  utama  dalam  kegiatan  ekonomi  di  berbagai  sektor,  (2) penyedia  lapangan  kerja  yang  terbesar,  (3)  pemain  penting  dalam pengembangan  kegiatan  ekonomi  lokal  dan  pemberdayaan  masyarakat,  (4) pencipta  pasar  baru  dan  sumber  inovasi,  serta  (5)  sumbangannya  dalam menjaga  neraca  pembayaran  melalui  kegiatan  ekspor  (KEMEN  KUKM, 2005).  Posisi  penting  ini  sejak  dilanda  krisis  belum  semuanya  berhasil dipertahankan  sehingga  pemulihan  ekonomi  belum  optimal.  Usaha  mikro dan kecil umumnya memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumberdaya  alam  dan  padat  karya,  seperti:  pertanian  tanaman  pangan,
perkebunan,  peternakan,  perikanan,  perdagangan  dan  restoran.  Usaha menengah  memiliki  keunggulan  dalam  penciptaan  nilai  tambah  di  sektor hotel,  keuangan,  persewaan,  jasa  perusahaan  dan  kehutanan.  Usaha  besar memiliki keunggulan dalam industri pengolahan, listrik dan gas, komunikasi dan pertambangan. Hal ini membuktikan usaha mikro, kecil, menengah dan usaha  besar  di  dalam  praktiknya  saling  melengkapi.  Sehingga  dengan meningkatkan  kinerja  UMKM  dengan  bahan  produksi  lokal  tanpa bergantung  dengan  bahan  impor  maka  akan  memperkuat  pembangunan perekonomian nasional (Solikatun dan Masruroh, 2018:  Saheb, dkk, 2018). Oleh  karena  itu  pembangunan  koperasi,  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah perlu menjadi prioritas utama pembangunan nasional dalam jangka panjang.
Kementerian Koperasi dan UKM telah mencanangkan 6 pendekatan utama  untuk  melaksanakan  pembangunan  koperasi  dan  UMKM  di Indonesia, yaitu:
1. Strategi Pengembangan Lingkungan Usaha yang kondusif
Pengembangan  lingkungan  usaha  yang  kondusif  bagi  Koperasi  dan Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (KUMKM)  dimaksudkan  untuk meningkatkan  daya  saing  KUMKM  dengan  menciptakan  peluang  usaha seluas-luasnya, menghilangkan  biaya  ekonomi  tinggi,  serta  menjamin adanya  mekanisme    pasar    yang    sehat.    Kebijakan    pengembangan lingkungan    usaha    yang    kondusif    bagi  KUMKM  tidak  berada  pada suatu  instansi  tertentu,  dan  cenderung  tersebar  pada  berbagai instansi.Untuk  itu,  koordinasi  dan  sinergi  dengan  instansi  lain  untuk menumbuhkan    iklim    berusaha    yang  kondusif  bagi  KUMKM. Pengembangan  lingkungan  usaha  yang  kondusif  memerlukan  adanya landasan    peraturan  perundang-undangan      dan      berbagai      kebijakan pelaksanaannya   yang   memungkinkan   KUMKM bersaing secara sehat dengan pelaku usaha lainnya. Pengembangan lingkungan usaha memiliki spektrum  yang  luas  dan  mencakup  kebijakan  politik,  hukum,  ekonomi makro,  kerjasama  internasional  dan    kebijakan    pembangunan    daerah, serta    perijinan    yang    bersifat    lintas    sektoral.  Kementerian  Koperasi dan    UKM    akan    mendorong    lahirnya    kebijakan    dan    peraturan perundang-undangan  yang pro pengembangan KUMKM.
2. Strategi Peningkatan Akses KUMKM Ke Sumberdaya Produktif
Rendahnya  produktivitas  KUMKM  salah  satunya  akibat  keterbatasan aksesnya  kepada sumberdaya  produktif.      Untuk  itu,  pemerintah  dan dunia    usaha    perlu    mengembangkan    sistem  insentif    agar    KUMKM dapat  mengakses  sumberdaya  produktif  untuk  mengembangkan  usaha dan  daya    saingnya.        Peningkatan    akses    KUMKM    ke    sumberdaya produktif   ini  bersifat  selektif   yang  berfungsi  sebagai  stimulan  bagi KUMKM    dan    berperan    mengoreksi    ketidaksempurnaan    pasar sumberdaya produktif  yang dihadapii  KUMKM.  Kementerian   Koperasi dan    UKM    akan    mendorong    upaya    peningkatan    akses    KUMKM kepada    sumber-sumber    permodalan    dan    pembiayaan,    peningkatan akses  pasar,  akses  teknologi, dan akses informasi. Mempertimbangkan jumlah KUMKM yang sangat besar, maka demi efektivitas pembangunan KUMKM    ditempuh    melalui    pendekatan    sentra    disertai pengembangan  pasar  BDS (jasa pengembangan bisnis) di Indonesia.
3. Strategi Pengembangan Kewirausahan Dan Daya Saing KUMKM
Kewirausahaan    merupakan    faktor    produksi    terpenting    untuk meningkatkan  daya  saing  KUMKM dan  daya saing ekonomi  nasional. Dalam  rangka  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan diperlukan  tambahan  6  juta  unit  usaha  baru  yang  berbasis  pengetahuan dan  teknologi  selama  5  tahun  mendatang.      Untuk  itu,  Kementerian Koperasi  dan  UKM  mengembangkan  kebijakan  untuk      menumbuhkan wirausaha      baru,      mengembangkan      sistem      insentif      untuk peningkatan  kewirausahaan    KUMKM    yang    ada,    pengembangan KUMKM  yang  berkeunggulan  kompetitif  dan berbasis teknologi, serta pengembangan kebijakan produksi bersih.
4. Strategi  Pemantapan  Kelembagaan  Koperasi  Sesuai  Dengan  Jati  Diri Koperasi
Pengembangan  koperasi  sejati  merupakan  salah  satu  wahana  untuk mewujudkan    adanya  demokrasi    ekonomi    di    Indonesia.      Untuk   itu, perlu    upaya    menyempurnakan    Undang-undang  Perkoperasian, meningkatkan  administrasi  dan  pengawasan  badan  hukum  koperasi, pemberian  bimbingan  dan  kemudahan  kepada  koperasi,  serta perlindungan  kepada  koperasi,  dan  perlindungan  publik  terhadap
kegiatan  usaha  koperasi.    Strategi  pemantapan  kelembagaan  koperasi diharapkan dapat  menumbuh-kembangkan  70.000  unit  koperasi  yang berkualitas    dan    mampu    memberikan  layanan  yang  baik  kepada  lebih dari 20 juta anggotanya.
5. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro
Usaha  mikro  merupakan  kelompok  pelaku  usaha  terbesar  (96%)  di Indonesia  dengan karakteristik berpenghasilan rendah, bergerak di sektor informal dan sebagian besar termasuk dalam kelompok  keluarga  miskin. Bahkan  dalam  sebagian  besar  kasus,  kelompok  usaha  mikro  masih belum  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar  untuk  hidup,  seperti:  gizi, pendidikan,  kesehatan  dan  lain-lain.    Usaha    mikro    memiliki karakteristik  yang  unik  dan  belum  tentu  dapat  diberdayakan  secara optimal    melalui    mekanisme    pasar    yang    bersaing.  Untuk    itu, pemberdayaan    usaha    mikro  perlu  ditetapkan    sebagai    suatu    strategi yang    tersendiri,    melalui    pengembangan    pranata    kelembagaan  usaha mikro,    pengembangan    lembaga    keuangan    mikro    dan    mendorong pengembangan  industri pedesaan.
6. Strategi Peningkatan Sinergi Dan Partisipasi Masyarakat
Sinergi  dan  peran  serta  masyarakat  dalam  pembangunan  ekonomi merupakan  perwujudan  dari  demokrasi  ekonomi.      Strategi  peningkatan sinergi  dan  partisipasi  masyarakat  dilakukan  dengan  pendekatan peningkatan    partisipasi    masyarakat    dalam    perencanaan,   pelaksanaan dan    evaluasi  pembangunan      KUMKM;      peningkatan      kapasitas institusi      pembina      dan      dunia      usaha      untuk  berpartisipasi  dalam pembangunan KUMKM; dan pengembangan kelembagaan UMKM .

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif.  Penelitian  deskriptif adalah  penelitian  yang  berusaha  untuk  menuturkan  pemecahan  masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi deskriptif ini juga menyajikan data,  menganaliss  dan  menginterpretasi  (Narbuko,  2007).  Sesuai  dengan
permasalahan yang dikemukakan maka fokus penelitian ini ditekankan pada UMKM di Kabupaten Blora.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  pelaksanaan  pembangunan  harus  ada  sebuah  rangsangan  dari pemerintah  agar  masyarakat  dalam  keikutsertaannya  memiliki  motivasi. Menurut  Simatupang  (dalam  Yuwono,  2001:124)  memberikan  beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut :
1. Partisipasi  berarti  apa  yang  kita  jalankan  adalah  bagian  dari  usaha bersama  yang  dijalankan  bahu-membahu  dengan  saudara  kita  sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
2. Partisipasi  berarti  pula  sebagai  kerja  untuk  mencapai  tujuan  bersama diantara  semua  warga  negara  yang  mempunyai  latar  belakang kepercayaan  yang  beraneka  ragam  dalam  negara  pancasila  kita,  atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.
3. Partisipasi  tidak  hanya  berarti  mengambil  bagian  dalam  pelaksanaan- pelaksanaan,  perencanaan  pembangunan.  Partisipasi  berarti  memberikan sumbangan  agar  dalam  pengertian  kita  mengenai  pembangunan  kita nilai-nilai  kemanusiaan  dan  cita-cita  mengenai  keadilan  sosial  tetap dijunjung tinggi.
4. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang  serasi  dengan  martabat  manusia.  Keadilan  sosial  dan  keadilan Nasional  dan  yang  memelihara  alam  sebagai  lingkungan  hidup  manusia juga untuk generasi yang akan datang.
Hetifah  (dalam  Handayani  2006:39)  berpendapat,  “Partisipasi sebagai  keterlibatan  orang  secara  sukarela  tanpa  tekanan  dan  jauh  dari pemerintah kepentingan eksternal”. Menurut Histiraludin (dalam Handayani 2006:39-40)  “Partisipasi  lebih  pada  alat  sehingga  dimaknai  partisipasi sebagai  keterlibatan  masyarakat  secara  aktif  dalam  keseluruhan  proses kegiatan,  sebagai  media  penumbuhan  kohesifitas  antar  masyarakat, masyarakat  dengan  pemerintah  juga  menggalang  tumbuhnya  rasa  memiliki dan  tanggung  jawab  pada  program  yang  dilakukan”.  Istilah  partisipasi sekarang  ini  menjadi  kata  kunci  dalam  setiap  program  pemngembangan
masyarakat,  seolah-olah  menjadi  “model  baru”  yang  harus  melekat  pada setiap  rumusan  kebijakan  dan  proposal  proyek.  Dalam  pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang teteapi kurang dipraktekkan, sehingga  cenderung  kehilangan  makna.  Partisipasi  sepadan  dengan  arti peran  serta,  ikut  serta,  keterlibatan  atau  proses  bersama  saling  memahami, merencanakan,  menganalisis,  dan  melakukan  tindakan  oleh  sejumlah anggota  masyarakat.Selanjutnya  menurut  Slamet  (2003:  8)  menyatakan bahwa, partisipasi Valderama dalam Arsito mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi  terutama  bila  dikaitkan  dengan  pembangunan  masyarakat  yang demokratis yaitu :
1. Partisipasi politik ( political participation )
2. Partisipasi social ( sosial participation )
3. Partisipasi warga ( citizen participation/ citizenship )
Dalam  artikel  ini  saya  mengambil  contoh  kebijakan  UMKM pemerintah  daerah  Kabupaten  Blora  mengenai  peran  UMKM  dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Blora sendiri. Pemerintah di tingkat pusat,  provinsi,  hingga  kabupaten/kota  dituntut  bisa  meningkatkan kesejahteraan  warganya  melalui  berbagai  upaya  dan  inovasi.Untuk  bisa meraih  tujuan  tersebut,  ada  tahapan  dan  proses  yang  harus  dilewati. Sehingga  diperlukan  keseriusan  bersama  semua  pihak  terkait  serta  jalinan kerja  sama  antardaerah.  Tepatnya  pada  tanggal  25  November  2016 Pemerintah daerah Kabupaten Blora dan Kabupaten Kudus menyepakati dan mengukuhkan  Forum  UMKM  Kabupaten  Blora  oleh  Bupati  Kudus Musthofa selaku Pembina Forum UMKM Jawa Tengah
(www.blorakab.go.id). Menurut Beliau perlu penerapan ekonomi kerakyatan guna  mewujudkan  pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Bentuk nyata dari ekonomi kerakyatan yaitu berupa dukungan kepada usaha mikro, kecil  dan  menengah  (UMKM),  sehingga  hasil  produksi  dari  UMKM  tidak hanya  dipasarkan  di  pasar  lokal  tetapi  juga  diluar  daerah  dan  semakin berkembang.  Apalagi  jika  didukung  dengan  pemanfaatan  teknologi informasi,  pemasaran  produk  tidak  lagi  dibatasi  tempat  dan  waktu,”  kata Musthofa(www.blorakab.go.id).Musthofa  yang  kini  masih  menjabat  Bupati Kudus  menambahkan,  kekuatan  pelaku  UMKM  merupakan  penyangga
ekonomi  kerakyatan  yang  sesungguhnya.  Potensi  yang  begitu  besar  akan menjadi luar biasa jika potensi yang ada digerakkan dengan tepat.
“Kami (negara) telah hadir memberikan fasilitas permodalan hingga pemasaran.  Melalui  fasilitas  kredit  apa  pun,  silakan  karena  itu  membantu peningkatan  produktivitas  usaha,”  paparnya.  Adanya  dukungan  dana pinjaman seperti kredit usaha rakyat (KUR), kredit usaha produktif (KUP), Mitra 25,sudah seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pelaku usaha (www.blorakab.go.id).  Menurut  Musthofa,  program  KUP  awalnya merupakan  hasil  gagasannya  dengan  tujuan  memberikan  pinjaman  usaha tanpa  jaminan  dan  dengan  bunga  ringan.  Selama  ini  pengusaha  kecil kesulitan  mengakses  lembaga  keuangan  untuk  mendapat  bantuan  modal. Dari  perkataan  beliau  diatas  bahwa  pemerintah  sudah  memberikan  fasilitas permodalan  hingga  pemasaran  dengan  berbagai  dukungan  dana,  hal  ini berarti penentu dari berjalannya program UMKM ini adalah partisipasi dari masyarakat. Partisipasi  dari  masyakat  dan  dukungan  dari  pemerintah  dapat membuka  jalan  baru  bagi  masyarakat  yang  ingin  berwirausaha  dari  mulai usaha  kecil  sampai  menengah.  Munculnya  partisipasi  dari  masyarakat memunculkan usaha-usaha baru ataupun mengembangkan usaha yang sudah ada serta memunculkan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Pemerintah  Blora  bekerja  sama  dengan  PKK  menyelenggarakan program pelatihan secara gratis kepada pelaku UMKM dari Sampoerna dan BEDO  Score  Bali  pada  bulan  April  2017.  Para  pelaku  UMKM  yang  hadir berjumlah  120  orang  dilatih  tentang  desain,  pemasaran,  pameran, pengembangan  produk,  ekspor  dan  pengembangan  perusahaan.  Sehingga diharapkan  hasil  UMKM  daerah  bisa  bersaing  dengan  manajamen  dan pengemasan  lebih  baik.  Seperti  pada  pembahasan  sebelumnya  menurut Kementerian Koperasi dan UKM terdapat 6 pendekatan untuk mewujudkan pembangunan  koperasi  dan  UKM  di  Indonesia.  Pertama  strategi pengembangan  lingkungan  usaha  yang  kondusif,  pemerintah  daerah  Blora memberikan peluang kepada pelaku UMKM dengan cara pembukaan pasar baru  dan  relokasi/renovasi  pasar  lama  sehingga  tidak  terbatas  tempat  dan menjamin  mekanisme  pasar  yang  sehat  yang  di  upayakan  pelaku  UMKM agar dapat bersaing secara adil tanpa terdapat monopoli dari pihak tertentu. Kedua  strategi  peningkatan  akses  KUMKM  ke  sumber  daya  produktif,
rendahnya  produktifitas  KUMKM  salah  satunya  diakibatkan  oleh  sulitnya akses  ke  sumber  daya  produktif.  Sehingga  pemerintah  harus  memberikan inovasi  kaitannya  dengan  sumber  daya  produktif.  Terbatasnya  akses  ke sumber  daya  produktif  bisa  saja  diakibatkan  karena  kekurangtauannya pemerintah  dan  pelaku  KUMKM  dengan  potensi  daerah  yang  dimiliki. Pemerintah harus bisa melihat potensi yang dimiliki daerah entah potensi itu sudah ada tapi belum dikenal ataupun sudah ada tapi belum dikembangkan. Selanjutnya  strategi  pengembangan  kewirausahaan  dan  daya  saing KUMKM  dan  strategi  pemberdayaan  usaha  mikro  ,  seperti  pada  bahasan diatas  Pemerintah  Blora  menyelenggarakan  program  pelatihan  pelaku UMKM  dengan  memberi  pelatihan  desain,  pemasaran,  pameran, pengembangan  produk,  ekspor  dan  pengembangan  perusahaan  yang diharapkan  dapat  memberikan  keterampilan  dan  meningkatkan  daya  saing produk  lokal  UMKM  Blora.  Ini  merupakan  salah  satu  contoh  peran pemerintah  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  mewujudkan  pembangunan. Sehingga  agar  terwujudnya  sebuah  pembangunan  yang  berdasarkan kebutuhan  masyarakat  seharusnya  dan  perlu  adanya  partisipasi  dari masyarakat  serta  peran  pemerintah  sebagai  pemicu  dan  fasilitator  dalam mewujudkan pembangunan.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  pembahasan  diatas  adalah  perlu penerapan  ekonomi  kerakyatan  guna  mewujudkan  pembangunan  dan kesejahteraan  masyarakat.  Bentuk  nyata  dari  ekonomi  kerakyatan  yaitu berupa  dukungan  kepada  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM), sehingga  hasil produksi dari UMKM tidak hanya dipasarkan di pasar  lokal tetapi  juga  diluar  daerah  dan  semakin  berkembang.  Apalagi  jika  didukung dengan  pemanfaatan  teknologi  informasi,  pemasaran  produk  tidak  lagi dibatasi  tempat  dan  waktu.  Serta  tidak  hanya  dari  Pemerintah  saja melainkan  partisipasi  dari  masyakat  dan  dukungan  dari  pemerintah  dapat membuka  jalan  baru  bagi  masyarakat  yang  ingin  berwirausaha  dari  mulai usaha  kecil  sampai  menengah.  Munculnya  partisipasi  dari  masyarakat memunculkan usaha-usaha baru ataupun mengembangkan usaha yang sudah ada serta memunculkan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Handayani,  Sauci.  (2006). Perlibatan  Masyarakat  Marginal  Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi. Surakata: Kompip Solo. Hariyono.  (2010). Perencanaan  Pembangunan  Kota  dan  Perubahan Paradigma. Yogjakarta: Pustaka Pelajar. http://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/98/pelaku-umkm- blora-ikuti-score-plus-training  (di  akses  pada  tanggal  20  April  2016 Pukul 20.15 WIB).
Kementerian  Koperasi  dan  UKM.  (2005). Peran  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. Surabaya. Kementerian  Koperasi  dan  UKM.  Draf  Rencana  Strategis  Pembangunan Koperasi dan UMKMPeriode Tahun 2005 – 2009. Jakarta, 2004.
LPPI,  Bank  Indonesia.  (2015). Profil  Bisnis  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah (UMKM). Jakarta. Narbuko, C., dan  Achmadi,  A. 2007. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
Saheb,  S.,  Slamet,  Y.,  &  Zuber,  A.  (2018).  Peranan  Modal  Sosial  Bagi Petani  Miskin  Untuk  Mempertahankan  Kelangsungan  Hidup  Rumah Tangga  Di  Pedesaan  Ngawi  (Studi  Kasus  Di  Desa  Randusongo Kecamatan  Gerih  Kabupaten  Ngawi  Provinsi  Jawa  Timur). Jurnal Analisa Sosiologi , 2 (1). Slamet,  M.  (2003). Membentuk  Pola  Perilaku  Manusia  Pembangunan.
Bogor: IPB Press.
Solikatun, S., & Masruroh, Y. (2018). Kemiskinan Dalam Pembangunan. Jurnal Analisa Sosiologi , 3 (1).
Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional.
Yuwono,  Teguh.  (2001). Manajemen  Otonomi  Daerah:  Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru .  Semarang: Clyapps  Diponegoro
University.