## JDEP
Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index

## ANALISIS SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH SETELAH SATU DEKADEOTONOMI DAERAH

## Muhammad Safar Nasir
Universitas Ahmad Dahlan safar_nasir@yahoo.com

## Abstract
Implementation of regional autonomy that is already more than a decade of implementatiaon  of  development  pursued  by  local  government  through  funding  of local revenue (PAD). The purpose of this study analysis the contribution, knowing the potential growth rate, elasticity, as well as the estimated brag-source revenue in the future.  This  study  uses  secondary  data  from  fiscal  year  2007-2013  for  the  entire District Municipality in Indonesia with an analysis of the description. This research technique using the technique of contribution ratio, growth ratio, the ratio of elasticity and ratio trend analysis. These results indicate that the contribution and elasticity of PAD  sources  found  that  local  taxes,  and  other  legitimate  PAD  is  the  largest contributor to PAD in the District of Indonesian City while the levy and enterprises still contribute and elasticity is small, While the growth rate of PAD sources would have a growth rate trend fluctuatif.
Keywords: Contribution,growth, elasticity, trend
JEL Classification: (2K, IH)

## PENDAHULUAN
Pelaksaanaan otonomi daerah yang sudah lebih dari satu dekade pelaksanaannya membuat  tuntutan  masyarakat  terhadap  pemerintah  agar  menghadirkan  pelayanan optimal  dengan  mengedepankan  transparansi  terjadi  pada  momentum  bersejarah bernama “reformasi”. Pada momentum itulah terjadi berbagai perombakan besar pada praktek pelayanan dan kewenangan antara pusat  dan daerah. Jika sebelumnya masa sebelum reformasi (orba) menggunakan sistem tersentralisasi, maka reformasi justru melahirkan  sistem  yang  bertolak  belakang  (disentraliasi)  dengan  lahirnya kebijakan“otonomi  daerah”.  Gagasan  otonomi  daerah  menurut  Rahardjo  (2012), adalah bagian dari ciri-ciri pembangunan pascamodernisasi.
Ciri  yang  pertama  adalah  kembali  kepada  khittah  dan  jati  diri  bangsa  yang tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945. Kedua, membangun kembali tradisi agar pembangunan menjadi berkesinambungan dan mendorong perkembangan kebudayaan bangsa  yang  progresif  dan  dinamis.  Ketiga,  desentralisasi  dan  penyebaran  kegiatan pembangunan  secara  merata.  Keempat,  meletakkan  kembali  fondasi  pembangunan

## JDEP
Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
pada  basis  kerakyatan.  Kelima,  menjadikannya  sebagai  gerakan  rakyat  untuk mencapai tujuan bernegara.
Dalam  undang  –  undang  No.  9  Tahun  2015  tentang  Pemerintah  Daerah  dan Undang-  Undang  No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara pemerintah pusat  dan pemerintah daerah telah diatur bahwa pendapatan  pemerintah terdiri  atas  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan  dan  lain  –  lain  yang  sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang terdiri  atas  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  Pos  Penerimaan  Non  Pajak  berupa penerimaan  hasil  Perusahaan  Milik  Daerah,  serta  pos  penerimaan  investasi  serta pengelolaan sumber daya alam (Bastian, 2002). Menurut Halim (2007)  PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundangan- undangan yang berlaku.
Pada konteks yang demikian, otonomi daerah dapat diandalkan sebagai konsep pembangunan dengan memberikan wewenang secara luas bagi pemerintah daerah dari pusat untuk meningkatkan PAD nya. Menurut Wahyudi (2010), tuntutan peningkatan PAD  semakin  meningkat  seiring  dengan  banyaknya  kewenangan  yang  dilimpahkan pada  pemerintah  daerah  disertai  pengalihan  personil,  peralatan,  pembiayaan  dan dokumen  ke  daerah  dalam  jumlah  yang  tidak  sedikit.  Dana  perimbangan  dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam mendukung otonomi daerah meskipun jumlahnya cukup memadai namun pemerintah daerah harus dituntut lebih kreatif dan inovatif  dalam  meningkatkan  PAD  dan  memberikan  keleluasaan  dalam membelanjakan APBD-nya.
Oleh karena itu, daerah diharap mampu untuk menggali potensi-potensi sumber- sumber  PAD  secara  maksimal.  Realitas  korelasi  fiskal  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah ditandai dengan tingginya kontrol pemerintah pusat terhadap proses pembangunan  daerah.  Ini  terlihat  jelas  dari  rendahnya  proporsi  PAD  terhadap  total pendapatan daerah dibanding besarnya subsidi dari pemerintah pusat.
Desentralisasi  diartikan  sebagai  pengembangan  otonomi  daerah,  sedangkan dekosentrasi  diartikan  sebagai  penyerahan  wewenang  pemerintah  oleh  pemerintah pusat  kepada  daerah  otonom  (Suparmoko,  2002:  19).  Indikator  desentralisasi  fiskal adalah perbandingan antara PAD dengan total pendapatan daerah (Kuncoro, 2004:8). Hasil  penelitian  Bodman, et.al (2010)  ada  hubungan  yang  signifikan  antara desentralisasi  fiskal  dan  pendapatan,  hubungan  positif  antara  pendapatan  dan desentralisasi.  Ditunjukan  dengan  semakin  tinggi  pendapatan  maka  menunjukkan bahwa tingkat desentraisasinya sudah tinggi, sebaliknya jika tingkat pendapatan masih rendah maka desentraliasi yang dijalankan masih lemah.
Menurut  Kuncoro  (2004),  terdapat  lima  penyebab  rendahnya  PAD  yang  pada akhirnya  mengakibatkan  ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat  antara  lain: perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah kurang berkontribusi sebagai sumber pendapatan  daerah  dan  sentarlisasi  perpajakan  yang  tinggi.  Meskipun  terdapat beragam jenis pajak daerah, namun hanya sedikit yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan  utama.  Terdapat  kekhawatiran  jika  daerah  memiliki  sumber  keuangan yang  tinggi  akan  menyebabkan  terjadinya  disintegrasi  dan  separatisme.  Keadaan

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
ketergantungan  fiskal  terhadap  pemerintah  pusat  apabila  terus  berlangsung  akan menyebabkan  meningkatnya  beban  anggaran  pada  pemerintah  pusat.  Berdasarkan Undang-  Undang  No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah PAD terdiri dari empat variabel yaitu pajak daerah,  retribusi  daerah,  hasil  perusahaan  milik  daerah  dan  pengelolaan  kekayaan daerah, serta lain-lain PAD yang sah.
Menurut Yusuf, Sri Noviasusanti, (2014) Hasil analisis trend menunjukan bahwa pajak  daerah  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  di  kota  Gorontalo mengalami  peningkatan  dari tahun ke tahun, sementara untuk  retribusi daerah, dan hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  mengalami  fluktuasi.  Hasil penelitian dari pengaruh sumber-sumber PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah menunjukan  bahwa  sumber-sumber  PAD  secara  simultan  berpengaruh  negatif terhadap tingkat ketergantungan keuangan daerah. Secara parsial hanya pajak daerah, retribusi  daerah,  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  yang  berpengaruh negatif terhadap tingkat ketergantungan, sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap tingkat ketergantungan keuangan daerah.
Hasil  ini  senada  dengan  penelitian  Magdalena  Rombang  (2013)  menunjukan bahwa potensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah terus mengalami peningkatan dari tahun  ke  tahun.  Kontribusi  pajak  daerah  di  Provinsi  Sulawesi  Utara  begitu  besar terhadap pendapatan asli daerah selama lima tahun dari tahun 2008 sampai tahun 2012 rata-rata  sebesar  88,55%  dan  sangat  berarti  bagi  penyelengaraan  pemerintahan. Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara selama  limatahun  rata-rata  sebesar  2,20%  dan  cukup  membantu  dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Tingkat  efektifitas  pemungutan  seluruh  sumber- sumber pendapatan asli daerah sudah sangat efektif, karena dari tahun ke tahun selalu menunjukan tren positif. Menurut Davey, salah satu sumber pendapatan yang potensial adalah  berasal dari badan usaha (entreprise).
Entreprise merupakan  satu  alternatif  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah.  Sehingga  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  tidak  hanya  diharapkan  dari pendapatan  rutin  seperti  pajak,  retribusi,  dan  lain  sebagainya.  Suatu  daerah  dapat dikatakann  kreatif  dan  inovatif  jika  pemerintah  daerah  tersebut  mampu  menambah Pendapatan Asli Daerah melalui sumber entreprise dan pendapatan lain-lain yang sah, sehingga tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat berkurang.
Berdasarkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, jika ingin melihat kreatifitas suatu daerah dalam meningknkan Pendapatan Asli Daerahnya, maka perlu dilihat sumber-sumber mana yang berkontribusi paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA Definis Otonomi Daerah
Upaya  mewujudkan  keinginan  masyarakat  dalam  pengelolaan  daerah,  DPR bersama  pemerintah  mengeluarkan  perundang-undngan  baru  berkaitan  dengan desentralisasi.  Implikasi  dan  penerapan  atas  desentralisasi  adalah  terselenggaranya otonomi daerah pada 1 Januari 2001. Undang-Undang No. 9 tahun 2015 disebutkan

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
bahwa desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
Otonomi  Daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih jauh diungkapkan oleh  Yosef  Kaho  bahwa  untuk  melihat  apakah  pemerintah  daerah  memiliki kemampuan  yang  nyata  dalam  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri adalah  dengan  menunjukkan  kemampuan self  supporting dalam  bidang  keuangan (Davey, 1998).

## Definisi Pendapatan Asli Daerah
PAD  merupakan  akumulasi  dari  pos  penerimaan  pajak  yang  terdiri  atas  pajak daerah  dan  retribusi  daerah,  pos  penerimaan  non  pajak  berupa  penerimaan  hasil perusahaan  milik  daerah,  serta  pos  penerimaan  investasi  serta  pengelolaan  sumber daya  alam  (Bastian,  2002).  Menurut  Halim  (2007)  PAD  adalah  penerimaan  daerah yang  diperoleh  dari  sumber-sumber  dalam  wilayahnya  sendiri  yang  dipungut berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundangan-undangan  yang berlaku.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  Pasal  3  ayat  1  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa PAD bertujuan  memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah  Daerah  untuk  mendanai pelaksanaan  otonomi  daerah  sesuai  dengan  potensi  daerah  sebagai  wujud desentralisasi.
Berdasarkan  tujuan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  PAD  sebagai  sumber utama  pendapatan  daerah  semata-mata  ditujukan  untuk  pelaksanaan  pembangunan oleh  Pemerintah  Daerah  agar  hasil  pembangunan  dapat  dinikmati  oleh  seluruh masyarakat.  Artinya,  semakin  besar  dana  PAD  yang  diperoleh  oleh  daerah  akan sebanding dengan laju pembangunan di daerah tersebut.

## Komponen PAD
Sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  33  tahun  2004  tetang  perimbangan keuangan  antara  pusat  dan  daerah  pasal  6  bahwa  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah hasil retribusi daerah, hasil  perusahaan  milik  daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  lainya  yang dipisahkan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah  yang  terdiri  sumbangan  dari  pemerintah,  Sumbangan  lain  yang  diatur dengan peraturan perundangan Pendapatan lain-lai yang sah, yaitu :
1. Pajak daerah
Berdasarkan  Undang-undang  No.  34  tahun  2000  tentang  perubahan  atas Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang  dimaksud  dengan  “pajak  Dearah  yang  selanjutnya  disebut  pajak,  adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan  langsung  yang  berlaku,  yang  digunakan  untuk  membiayai penyelenggraan pemerintah daerah pembangunan daerah”.
Menurut Suwarno Dan Suhartiningsih, 2008), pajak daerah berpotensi terus

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
digali  dalam  rangka  menambah  pendapatan  daerah.  Sumber  pendapatan  pajak lokal  memberikan  kontribusi  signifikan  bagi  pendapatan  daerah  .Magdalena Rombang, (2013) menyatakan kontribusi pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara begitu besar terhadap pendapatan asli daerah selama lima tahun, dari tahun 2008 sampai  dengan  tahun  2012  rata-rata  sebesar  88,55%  dan  sangat  berarti  bagi penyelengaraan  pemerintahan  Jenis  pajak  daerah  menurut  Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah: (1) Jenis Pajak provinsi  terdiri  atas:  Pajak  Kendaraan  Bermotor;  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak  Rokok.  (2)  Jenis  Pajak  kabupaten/kota  terdiri  atas:  Pajak  Hotel;  Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2. Retribusi Daerah
Disamping  pajak  daerah,  sumber  pendapatan  dearah  yang  cukup  besar perannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut  sebagai  pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan  yang diberikan  oleh  pemerintah  daerah  kepada  masyrakat.  Menurut  undang-undang No.  28  tahun  2009  tentang  pajak  Daerah  dan  Retribusi  dearah,  yang  dimaksud retribusi  pungutan  Daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Dearah lainnya yang Dipisahkan
Penerimaan  PAD  lainnya  yang  menduduki  peran  penting  setelah  pajak
Daerah dan retribusi Daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka penciptaan lapangan kerja atau mendukung  pembagunan  ekonomi  daerah  setelah  itu,  BUMD  juga  membantu dalam melayani masyarakat dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan menurut Pasal 6 ayat 3 Undang-undang Nomor 33 meliputi (a) bagian laba perusahaan milik daerah,(b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian  laba  lembaga  keuangan  non  bank,  dan  (d)  bagian  labaatas  pernyataan modal/investasi.
4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Hasil suatu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daeerah.
Dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu fakor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin  serta  biaya  pembangunan  daerah.  Dan  juga  merupakan  alat  untuk memasukan  uang  sebanyak-banyaknya  ke  kas  daerah  guna  menunjang pelaksanaan  pembangunan  daerah,  serta  untuk  mengatur  dan  meningkatkan

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari  adanaya  badan  yang  mengenai  atau  yang  diberi  tugas  untuk  mengatur  hal tersebut. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 6 ayat 3 Lain-lain PAD yang sah meliputi: a) bagian laba perusahaan milik daerah, (b) bagian laba lembaga  keuangan  bank,  (c)  bagian  laba  lembaga  keuangan  non  bank,  dan  (d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi. Menurut Aji, dkk (2015) menyatakan bahwa  kontribusi  PAD  terbesar  di  Kabupaten  Buleleng  pada  Tahun  Anggaran 2009-2013 diperoleh dari lain-lain PAD yang sah sebesar 43,13%.
Tingkat  kreatifitas  daerah  dalam  meningkatkan  PAD  berkaitan  dengan  cara pandang  otonomi  daerah  yaitu  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  nyata  dan bertanggungjawab  serta  percepatan  proses  pembangunan  dan  pertumbuhan perekonomian  daerah,  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah,  maka  setiap daerah  otonom  melakukan  terobosan  dan  berbagai  usaha  untuk  menambah  sumber pendapatan  daerah  dengan  tanpa  membebani  masyarakat,  tetapi  membuka  peluang usaha yang berbasiskan ekonomi daerah yang senada dengan potensi daerah.
Berdasarkan asumsi umum terdapat pandangan bahwa dari hasil PAD selama ini dianggap  masih  belum  mencukupi  dalam  membiayai  pembangunan  daerah  otonom, oleh karena itu Pemerintah daerah menilai perlu mengadakan usaha-usaha lain untuk menambah sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Sesuai perkembangan kondisi saat  ini,  usaha  yang  lebih  tepat  dan  memungkinkan  serta  dapat  diandalkan  untuk menambah sumber pendapatan daerah adalah mengelola pengusahaan dengan prinsip ekonomi perusahaan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah.
Untuk  menciptakan  penerimaan  PAD    melalui  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, dilakukan antara lain melalui pendirian Badan Usaha Milik  Daerah  (BUMD)  di  berbagai  provinsi.  Dengan  pendirian  BUMD  diharapkan ikut  berperan  dalam  menghasilkan  pendapatan  yang  diperlukan  dalam  rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat daerah, oleh karena itu, ruang lingkup  BUMD  provinsi  terfokus  pada  berbagai  bidang  pembangunan,  antara  lain agrobisnis,  industri  strategis,  konstruksi,  properti,  konsultan,  jasa/perdagangan, telekomunikasi, perhubungan (transportasi darat, laut dan udara), energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, pariwista, infrastruktur, penerbangan, investasi, perbankan, asuransi, dan usaha lain sesuai kebutuhan.
Pada  sisi  lain  BUMD  juga  diposisikan  sebagai  badan  usaha  yang  diupayakan untuk tetap mandiri dan mendapatkan laba sehingga dapat menunjang kelangsungan usaha BUMD untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Konsekuensinya BUMD menjadi penopang yang cukup besar dalam meningkatakan PAD. Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari BUMD telah berjalan sejak lama sebelum  UU  tentang  otonomi  daerah  disahkan.  Perlu  adanya  upaya  optimalisasi BUMD yaitu dengan meningkatkan profesionalisasi baik dari segi manajemen sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga BUMD memiliki posisi yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya.

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Menurut  Syafaruddin  Alwi  (2002:  81-91),  untuk  meletakkan  peran  BUMD diperlukan  langkah  lagkah  seratejik  yang  perlu  dilakukan  oleh  pemimpin  BUMD. Langkah  awal  yaitu  mendiagnosis  kemampuan  organisasi  BUMD  tersebut  dan bagaimana  mengoperasikan  organisasi  tersebut  secara  efektif.  Organizational diagnosis (OD) adalah proses penilaian yang sistematis dan keterkaitanantara praktek- praktek organisasi dengan tujuan-tujuan bisnis (Ulrich,1998).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk mengidentifikasikan kntribusi sumber pendapatan asli daerah (PAD)  Variabel  yang terlibat  dalam  penelitian  ini  yaitu  sumber  –  sumber  pembentuk  Pendapatan  Asli Daerah (PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, BUMD dan lain – lain PAD  yang  sah.  Subjek  penelitian  ini  adalah  kabupaten/kota  seluruh  Indonesia  . Sedangkan objek penelitiannya adalah laporan realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ kota seluruh Indonesia Tahun 2007 - 2012.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.Sumber data dalam penelitian ini adalah Badan Pusat Statisti Indonesia. Data yang digunakan adalah laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia tahun 2007-2013 yang  terdiri  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kontribusi, rasio pertumbuhan,elastisitas dan analisis trend.
1. Rasio Kontribusi Sumber-sumber PAD Kriteria  rasio  sumber-sumber  PAD.  Rasio  ini  mengukur  kemampuan  dan kontribusi    dari  sumber-sumber  terhadap  PAD.  Kriteria  Rasio  sumber-sumber PAD, Halim (2002.a) adalah :
a. Jika dipeoleh nilai 00,00% -10,00% dikatakan sangat kurang
b. Jika diperoleh nilai 10,01% - 20,00% dikatakan kurang
c. Jika diperoleh 20,01% - 30,00% dikatakan sedang
d. Jika diperoleh nilai 30,01% - 40,00% dikatakan cukup
e. Jika diperoleh nilai 40,01% - 50,00% dikatakan baik
f. Jika diperoleh nilai >50% dikatakan sangat baik
2. Pajak daerah terhadap PAD
Rasio  ini  mengukur  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  menghasilkan pendapatan dari pajak Daerah.
Rasio Pajak Daerah terhadap PAD = Pajak Daerah
PAD x 100%
3. Retribusi Daerah
Rasio  in  mengukur  kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam  menghasilkan pendapatan dari retribusi daerah.
Rasio retribusi daerah terhadap PAD = Retribusi Daerah
PAD x 100%

## 4. BUMD
Rasio  in  mengukur  kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam  menghasilkan pendapatan dari BUMD.

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Rasio BUMD terhadap PAD = BUMD PAD x 100%
5. Lain Lain yang sah
Rasio  in  mengukur  kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam  menghasilkan pendapatan Lain lain yang sah.
Rasio Lain lain yang sah terhadap PAD = Lain lain yang sah PAD x 100% 6. Rasio Pertumbuhan
Rasio  pertumbuhan  ( growth  ratio )  digunakan  untuk  mengukur  seberapa  besar pertumbuhan    sumber  PAD.  Diketahuinya  pertumbuhan  untuk  masing-masing sumber  PAD  dapat  digunakan  untuk  mengevaluasi  potensi-potensi  yang  perlu mendapat perhatian Abdul Halim ( 2008 : 241). Laju pertumbuhan sumber PAD dapat dilihat denganmenggunakan rumus berikut :
G(t-1,t) = X t – X t -1  x 100
X t-1
Keterangan:
- G adalah tingkat pertumbuhan sumber-sumber PAD yang dinyatakan dalam persen
- X t adalah  sumber  PAD  (Pajak,  retribusi,  BUMD,  lain-lain  PAD  yang  sah) pada tahun t
- X t-1 adalah sumber PAD (Pajak, retribusi, BUMD, lain-lain PAD yang sah) pada tahun t ( tahun sebelumnya )
7. Rasio Elastisitas Elastisitas  bertujuan  untuk  mengetahui  kepekaan  perubahan  retribusi  yang menyebabkan perubahan perubahan PAD. Rumusnya adalah:
Elastisitas = % Pertumbuhan masing−masing sumber PAD % Pertumbuhan PAD Kriteria pengujian:
a. E < 1 bersifat  elastis, berarti menunjukkan bahwa penerimaan dari masing- masing        sumber  PAD  mengalami  peningkatan  sebesar  satu  persen,  PAD mengalami perubahan lebih kecil satu persen.
b. E  =  1  bersifat unitary elastis,  berarti  menunjukkan  bahwa  masing-masing sumber PAD menunjukkan tidak mengalami perubahan, PAD tetap.
c. E > 1 bersifat elastis, berarti menunjukkan bahwa penerimaan masing-masing sumber PAD mengalami perubahan sebesar satu persen, maka PAD juga
d. mengalami perubahan lebih besar satu persen.
8. Analisis trend Analisis  trend  ini  dapat  dimanfaatkan  untuk  perencanaan  masa  mendatang.
Menurut Nata Wirawan (2001) dalam Sukardana (2010), analisis ini digunakan untuk  mengetahui  Perkiraan  penerimaan  komponen  potensial  sumber-sumber PAD.  Rasio trend Sumber-sumber  Penerimaan  PAD  daerah  menggunakan persamaan yaitu Y’ = a + bx
a = ∈𝑦 𝑛 b = ∈𝑥𝑦 𝑛 Keterangan

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
a = Konstanta
x = interval waktu
b = Slope n = jumalah data

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Rasio  Kontribusi  Sumber  PAD  Kabupaten/kota  seluruh  Indonesia  Tahun Anggaran 2007-2013
Indikator yang digunakan untuk mengetahui besarnya  kontribusi sumber PAD adalah persentase penerimaan rata-rata sumber PAD terhadap rata-rata PAD.
Tabel 1 Kontribusi Sumber PAD Kabupaten/kota seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2007-2013 Tahun pajak retribusi BUMD Lain 2006 33,15% 32,91% 5,14% 28,81% 2007 32,72% 32,76% 6,82% 27,70% 2008 33,03% 30,39% 8,67% 27,92% 2009 33,72% 28,06% 8,15% 30,07% 2010 35,48% 25,50% 8,33% 30,70% 2011 45,78% 18,85% 7,04% 28,33% 2012 48,42% 15,57% 5,75% 30,26% 2013 31,07% 10,37% 58,48% 58,48% Rata – rata 36% 19 % 14% 31% Keterangan   cukup kurang Kurang Cukup Sumber : Data diolah
Berdasarkan  tabel  1  diatas  dapat  dijelaskan  kontribusi  masing-masing  sumber Pendapatan Asli Daerah yang dijelaskan sebagai berikut:
a. Kontribusi pajak daerah berfluktuasi setiap tahunnya. Rata-rata kontribusi pajak daerah  terhadap  PAD  memiliki  kontribusi  terbesar  dibandingkan  sumber  PAD lainnya yaitu  sebesar 36 %, dengan kontribusi tertinggi diberikan pada tahun 2012 sebesar 48, 42 %.
b. Kontribusi  retribusi  daerah  tahun  anggaran  2006-2013  justru  mengalami  trend yang menurun, pada tahun 2006 kontribusi retribusi daerah sebesar 33% namun menjadi  10  %  pada  tahun  2013.  Rata-rata  kontribusi  retribusi  daerah  terhadap PAD memiliki kontribusi sebesar 19% dengan kontribusi tertinggi diberikan pada tahun 2006  sebsar 32,91 %.
c. Kontribusi hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah tahun anggaran 2006-2013 juga berfluktuasi setiap tahunnya, namun pada tahun 2013 BUMD  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  dari  tahun  2012  kontribusi sebesar 14% namun pada tahun 2013 naik menjadi 58,48%. Rata-rata kontribusi BUMD terhadap PAD memiliki kontribusi sebesar 13%.
d. Kontribusi lain-lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2006-2013 berfluktuasi pada setiap  tahunnya.Rata-rata  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  PAD  sebesar  31  % dengan kontribusi tertinggi diberikan pada tahun 2013 sebesar 58,48%.

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index

## Pertumbuhan Sumber  PAD  kabupaten/kota  seluruh Indonesia  Tahun Anggaran 2007-2013
Indikator yang digunakan untuk mengetahui perkembangan kontribusi sumber – sumber  PAD  adalah  dengan  melihat  laju  pertumbuhan  sumber  PAD  dari  tahun  ke tahun. Hasil tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

## Sumber : Data BPS diolah 2016
Gambar 1 Laju Pertumbuhan  Kontribusi Sumber PAD Pemerintah Kabupaten/kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran Tahun 2006-2013
Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan pada Lain- lain yang Sah dari tahun 2007-2013 berfluktuatif. Peningkatan laju tertinggi sebesar 13,32%  menjadi  31,20%  yaitu  pada  tahun  2010  ke  tahun  2012.  Sedangkan  laju pertumbuhan  BUMD  mengalami  peningkatan  yang  sangat  tinggi  di  tahun  2013 sebesar  531,22%  yang  pada  tahun  sebelumnya  sebesar  6,60%.  Laju  pertumbuhan untuk Retribusi cenderung mengalami penurunan, bahkan mengalami penurunan yang sangat  besar  pada  tahun  2016  yaitu  sebesar  -58,63%.  Penurunan  juga  terjadi  pada Pajak di tahun 2013 hingga -60,14% yang sebelumnya 37,96% pada tahun 2012.

## Elastisitas Sumber PADKabupaten/kota seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2007- 2013
Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui kepekaan perubahan sumber PAD yang menyebabkan perubahan penerimaan PAD. Adapun rumusnya :
Elastisitas = % Pertumbuhan sumber PAD % Pertumbuhan PAD
Tabel 2 Elastisitas Sumber PAD Periode 2007-2013 Terhadap PAD Periode Elastisitas Pajak (%) Elastisitas Retribusi (%) Elastisitas BUMD (%) Elastisitas Lain2 PAD yang Sah(%) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 lain lain 13.23% 24.09% 17.70% 13.32% 31.20% 39.32% 20.05% BUMD 56.45% 56.38% 2.73% 13.50% 20.19% 6.60% 531.22% retribusi 17.28% 14.16% 0.90% 0.87% 5.14% 7.72% -58.63% pajak 16.26% 24.27% 11.55% 16.79% 83.48% 37.96% -60.14% -200.00% -100.00% 0.00% 100.00% 200.00% 300.00% 400.00% 500.00%

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
2007 0,91 0,97 3,17 0,74 2008 1,05 0,61 2,44 1,04 2009 1,25 0,10 0,29 1,91 2010 1,53 0,08 1,23 1,21 2011 1,98 0,12 0,48 0,74 2012 1,25 0,25 0,22 1,29 2013 1,59 1,55 -14,02 -0,53 Rata – rata 1,36 0,53 -0,88 0,92 Sumber : Data diolah
Berdasarkan tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan pada Lain- lain Yang Sah dari tahun 2007-2013 berfluktuatif. Peningkatan laju tertinggi sebesar 13,32%  menjadi  31,20%  yaitu  pada  tahun  2010  ke  tahun  2012.  Sedangkan  laju pertumbuhan  BUMD  mengalami  peningkatan  yang  sangat  tinggi  di  tahun  2013 sebesar  531,22%  yang  pada  tahun  sebelumnya  sebesar  6,60%.  Laju  pertumbuhan untuk Retribusi cenderung mengalami penurunan, bahkan mengalami penurunan yang sangat  besar  pada  tahun  2016  yaitu  sebesar  -58,63%.  Penurunan  juga  terjadi  pada Pajak  di  tahun  2013  hingga  -60,14%  yang  sebelumnya  37,96%  pada  tahun 2012.Berikut adalah rincian Elastisitas masing-masing sumber PAD :
a. Pada  tahun  anggaran  2007-2013,  elastisitas  pajak      terhadap  PAD  mengalami peningkatan yaitu 0,91 % pada tahun 2007  dan terus meningkat menjadi 1, 59 % pada  tahun  2013.    Tahun  2013  elastisitasnya  sebesar  1,59  %  yang  berarti  setiap kenaikan  pajak  1%  menyebabkan  kenaikan    PAD  sebesar  1,59%  atau  terjadi perubahan  cukup  besar  jika  dibandingkan  dengan  sumber  PAD  lainnya,dimana pajak relatif peka terhadap PAD.
b. Elastisitas  retribusi terhadap PAD berfluktuasi setiap tahunnya, pada tahun 2007 sebesar  0,97%,  tahun  2010  sebesar  0,08%  dan  tahun  2013  sebesar  1,55%.  Pada tahun  2010  elastisitasnya  sebesar  0,08%  yang  artinya  setiap  kenaikan  retribusi sebesar 1 % akan menaikkan PAD sebesar 0,08% sangat sedikit perubahan PAD atau  retribusinya  relatif  tidak  peka  terhadap  PAD  (inelastis).  Namun  pada  tahun 2011  sampai  2013  berturut-turut  mengalami  kenaikan  dimana  pada  tahun  2013 elastisitasnya sebesar 1,55 % berarti setiap kenaikan 1 % retribusi akan menaikkan PAD sebesar 1,55%, perubahan retribusi relatif peka terhadap PAD (Elastis).
c. Dari  perhitungan  diatas  diperoleh  BUMD  memiliki  elastisitas  yang  cenderung menurun dimana pada tahun 2007 elastisitas sebesar 3,14 %, tahun 2010 sebesar 1,24% dan tahun 2013 mengalami  peningkatan  yang signifikan  menjadi sebesar 14,02 (diabsolutkan), artinya setiap kenaikan 1 % BUMD akan  menaikkan PAD sebesar 14,02 atau BUMD relatif  peka terhadap PAD (Inelastis).
d. Elastisitas  Lain-lain  PAD  yang  sah  pada  tahun  anggaran  2007-2013  berfluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2007 sebesar 0,74%, tahun 2010  sebesar 1,21 % dan tahun 2013 kembali menurun menjadi 0,53% (diabsolutkan). Tahun 2013  elastsitasnya sebesar 0,53% arinya setiap kenaikan 1 % lain-lain PAD yang sah akan menaikkan

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
PAD sebesar 0,53% tidak banyak terjadi perubahan pada PAD, atau Lain-lain PAD yang sah tidak peka terhadap PAD (Inelastis)

## Analisis Trend Sumber – Sumber PAD Kabupaten/kota seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2007-2013
Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui prospek penerimaan pajak, retribusi , BUMD dan  Lain-lain  PAD  yang sah pada tahun-tahun  yang akan datang. Adapun rumusnya:
Y’ = a + bx
a = ∈𝑦 𝑛 b = ∈𝑥𝑦 𝑛
Keterangan : a = Konstanta       x = interval waktu b=Slope n = jumlah data
Tabel 3

## Estimasi/Peramalan Sumber PAD Tahun Anggaran 2016- 2018
Sumber PAD Estimasi tahun 2016 Estimasi tahun 2017 Estimasi tahun 2018 Pajak Rp 31.937.038.148 Rp 35.151.184.962 Rp 38.365.331.776 Retribusi Rp  8.110.754.583 Rp 8.392.430.139 Rp 8.674.105.695 BUMD Rp   3.796.430.486 Rp  4.077.860.250 Rp  4.359.290.014 Lain2 PAD yg Sah Rp 19.102.655.523 Rp 20.809.058.406 Rp 22.515.461.289
Sumber : Data diolah
Hasil  estimasi  sumber  PAD  tahun  2016  sampai  2018  semuanya  mengalami peningkatandari tahun sebelumnya dengan perolehan terbesar dari pajak, dimana pada tahun  2018    diestimasikan  mendapat    perolehan  sebesar  Rp  38.365.331.776    yang kemudian  diikuti  oleh  lain-lain  PAD  yang  sah  dengan  estimasi    sebesar Rp22.515.461.289,  retribusi  sebesar  Rp    8.674.105.695  dan  BUMD  sebesar  Rp 4.359.290.014.
Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan kontribusi dan elastisitas sumber- sumber PAD ditemukan bahwa pajak daerah, dan lain-lainPAD yang sah merupakan kontributor terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten/kota Seluruh Indonesia sedangkan  retribusi dan BUMD masih memberi kontribusi dan elastisitas yang kecil.
Besarnya  proporsi  pajak  di  dukung  dengan  pemberlakuan  Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dimana dari sektor pajak dan retribusi semakin membaik dan meningkat karena kewenangan yang dimiliki semakin luas serta jenis pajak yang bisa dipungut bertambah 3 jenis pajak kabupaten/kota yang baru  yaitu  PBBPerdesaan  dan  Perkotaan,  BPHTB,  danPajak  Sarang  Burung  Walet, selain itu untuk  kabupaten/kota ada penambahan 1 jenis pajakyaituPajak  Air Tanah

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
yang sebelumnya merupakan pajak provinsi sehingga lebih banyak menjadi 12 jenis pajak.
Disamping  itu,  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  antara  lain,  hasil penjualan  aset  daerah,  jasa  giro,  pendapatan  bunga,  keuntungan  selisih  nilai  tukar rupiah  terhadap  mata  uang  asing  dan  komisi/potongan  ataupun  bentuk  lain  sebagai akibat  dari  penjualan  dan  atau  jasa  oleh  daerah  memiliki  jumlah  yang  cukup  besar sehingga mampu menberikan kontribusi yang besar terhadap PAD.
Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Rombang, Magdalena (2013) yang menggunakan analisi trenddalam penelitiannya menyatakan bahwa Kontribusipajakdaerah di Provinsi SulawesiUtarabegitubesarterhadappendapatan asli daerah selama lima tahun daritahun 2008 sampai dengan tahun 2012 rata-ratasebesar
88,55%dansangatberartibagipenyelengaraan pemerintahan.
Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD povinsi Sulawesi Utara selama lima tahun  rata-rata  sebesar  2,20%  dan  cukup  membantu  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.  Selain  itu  juga  diteliti  oleh  Aji  dkk  (2015)  yag  menyatakan  lain-lain PAD  yang  sah,  dan  pajak  mendominasi  pemasukan  PAD  dan  memiliki  kategori kontribusi  yang  baik.  Pada  pembahasan  sebelumnya  ditunjukan  bahwa  kotribusi terbesar  PAD  bersumber  dari  pendapatan  pajak,  namun  jika  dilihat  dari  laju pertumbuhannya justru memiliki laju pertumbuhan yang flukuatif bahkan cenderung menurun pada tahun 2013.Hal ini berbanding terbalik dengan BUMD yang memiliki laju pertumbuhan meningkat sangat tajam pada tahun 2013.
Meski laju pertumbuhan BUMD meningkat sangat signifikan sebesar 75% pada tahun 2013 namun proporsinya masih sangat jauh dibandingkan dengan proporsi dari pajak.  Meningkatnya  laju  BUMD  didorong  oleh  pembuatan  stratagi  untuk menumbuhkan dan penyehatan terhadap BUMD. Beberapa tindakan yang dilakukan adalah  mengkonsentrasikan  bisnis  pada  produk  yang  representatif,  melakukan perluasan pasar dengan cara Pembangunan /renovasi/revitalisasipasar tradisional   dilakukan  dengan  pola  kerjasama  antara  Pemerintah   dan  swasta  yang terencana, pengembangan produk baru dan intregrasi horizontal atau vertikal, selain itu  BUMD  meningkat  karena  adanya  peraturan  daerah  tentang  penyertaan  modal daerah.
Artinya  pemerintah  kabupatenk/kota  sudah  mulai  ada  kreativitas  dalam mengelola BUMD dengan memberi dan membuat perusahaan daerah yang belum di buat  oleh  pihak  swasta.  Analisis  trend  sumber  PAD  yang  dilakukan  untuk memproyeksikan  penerimaan  sumber  PAD  pada  tahun  2016-2018  menunjukkan bahwa  Pajak,  BUMD  dan  lain-lain  PAD  yang  sah  mengalami  peningkatan  setiap tahunnya.
Hal  tersebut  akan  menjadi  kenyataan  apabila  upaya-upaya  dilakukan  berjalan sesuai  dengan  aturan  yang  ditetapkan,  mudahnya  birokrasi,  disiplin  para  petugas pungut, tertib administrasi berjalan dengan baik. Selain itu, upaya intensifikasi yang lain  yang  bisa  dilakukan  adalah  dengan  mengali  potensi  pendapatan,  pembenahan sistem manajemen perusahaan daerah, melakukan upaya law enforcement bagi aparat pajak,  mengkaji  ulang  terhadap  jumlah  objek  pajak  yang  ada  dalam  pos  bagi  hasil

## JDEP
Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
pajak (pemerintah pusat dan provinsi) seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang sudah dilimpahkan ke daerah.
Usaha  peningkatan  penerimaan  daerah  melalui  ektensifikasi  perlu  diusahakan dengan  menciptakan  sumber  penerimaan  baru  antara  lain,  menciptakan  sektor produksi baru melalui upaya keuangan kreatif dengan melibatkan pihak swasta dengan stimulan yang menarik berupa kemudahan perijinan, lahan, market yang jelas, insentif pajak untuk menanamkan investasinya ke daerah.
Proyeksi  penerimaan  sumber-sumber  PAD  selama  3  tahun  mendatang  (tahun 2016-2018) perlu menjadi perhatian seluruh kabupaten/kota dengan melakukan upaya- upaya untuk peningkatkan penerimaan dari berbagai sektor sumber PAD karena hal ini  akan  mempengaruhi  Pendapatan  Asli  Daerah  secara  keseluruhan.  Penelitan  ini sesuai  dengan  penelitian  I  Gede  Sukadana  (2010)  yang  meneliti  tentang  analisis kemampuan  keuangan  daerah  dalam  membiayai  pengeluaran  daerah  di  kabupaten Klungkung  yang  menyatakan  bahwa  perkiraaan  penerimaan  sumber-sumber  PAD Kabupaten Klungkung dari 2009-2011, cenderung mengalami peningkatan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut .
1. Kontribusi sumber PAD kabupaten/kota seluruh Indonesia tahun anggaran 2007- 2013 didominasi oleh penerimaan yang bersumber dari pajak yang dikategorikan memiliki kontribusi yang baik. Selanjutnya lain-lain PAD yang sah, retribusi dan BUMD.
2. Pertumbuhan  masing  masing  sumber  PAD  dari  tahun  2007-2013  berfluktuatif sesuai dengan kondisi dan potensi daerah masing – masing.
3. Elastisitas sumber PAD kabupaten/kota seluruh Indonesia tahun anggaran 2007- 2013  menunjukkan  bahwa  pajak  memiliki  rata-rata  elastisitas  yang tinggi.Sedangkan  rata-rata  nilai  retribusi,  BUMD,  dan  lain-lain  PAD  yang  sah memiliki nilai inelastis atau kurang peka terhadap PAD.
4. Estimasi sumber PAD melalui analisi trend untuk tahun 2016-2018 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya dengan perolehan terbesar dari pajak, dimana pada  tahun  2018  diestimasikan  mendapat  perolehan  sebesar  Rp  38.365.331.776 yang kemudian diikuti oleh lain-lain PAD yang sah

## Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1. Seluruh kabupaten kota  di  Indonesia dapat  lebih mengoptimalkan sumber PAD yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan PAD dan harus tetap dijaga konsistensinya  bahkan  ditingkatkan.  Namun  tidak  serta  merta  meninggalkan sumber penerimaan yang lainnya karena potensi suatu daerah tidak hanya terletak pada satu atau sebagian sumber melainkan berbagai sumber seperti BUMD yang merupakan salah satu sumber PAD sekaligus pelaku ekonomi daerah yang dapat mendayagunakan  aset  daerah  untuk  mewujudkan  kemakmuran  rakyat,  karena

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
BUMD  mampu  berperan  sebagai  countervailing  power  terhadap  kekuatan ekonomi  yang  ada  melalui  pola  kemitraan.  Diharapkan  BUMD  dapat  menjalin kerjasama  dengan  berbagai  perusahaan  baik  dalam  maupun  luar  negeri  melalui Joint Venture/Joint Operation Company (JV/OC). Selanjutnya akan memberikan multiplier effect seperti bertambahnya lapangan pekerjaan dan kepedulian sosial.
2. Bagi  peneliti  selanjutnya,  harus  dapat  lebih  memperluas  lagi  ruang  lingkup penelitiannya  baik  mengenai  pendapatan  asli  daerah  yang  terdiri  dari  pajak daerah, retribusi daerah,  hasil pengelolaan kekayaan  yang dipisahkan, dan lain- lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  maupun  mengenai  kinerja  keuangan pemerintah  daerah.  Selain  itu  juga,  peneliti  selanjutnya  dapat  memperpanjang jangka waktu ataupun periode pelaporan yang akan diamati.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim dkk, 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah . Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Afrendi,  Ahmad  Fajri.  2013. Analisis  Hubungan  PAD,  Transfer  Pemerintah  Pusat dengan  Tingkat  Kemandirian  Daerah  Pada  Pemerintah  Daerah  Di  Provinsi Bengkulu. Skripsi Dipublikasikan. Bengkulu. Fakultas Ekonomi. Bisma  I  Dewa  dan  Susanto  Hery.  2010. Evaluasi  Kinerja  Keuangan  Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3, Desember 2010.
Davey,  KJ.  1988. Pembiayaan  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia. Terjemahan Amanullah.  Jakarta,  UI-Press.  Dalam  e-Jurnal  Ilmiah  universitas  Pancasakti Tegal, Edisi 407, Oktober  2010.
Fitriani dan Dwiranda.2014. Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi  Bali  Tahun  2007-2011. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana  8.1 (2014):211-227 ISSN: 2302-8556.
Frediyanto,  Yanuar.  2010. Analisis  Kemampuan  Keuangan  Kabupaten/Kota  Di Propinsi  Jawa  Tengah  Sebelum  Dan  Sesudah  Kebijakan  Otonomi  Daerah . Skripsi  Tidak  Dipublikasikan.  Semarang.Fakultas  Ekonomi  Universitas Diponegoro.
Hidayat,  Afri.  2009. Analisis  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Posisi Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara .  Jurnal  Ekonomi Pembangunan.
http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/417- artikelperimbangankeuangan/19684-optimalisasi-pad-untuk-peningkatan- kinerja-pemda
Kloha, P., Weissert, C. S., andKleine, R. 2005. Developingand Testing a Composite Model to Predic tLocal Fiscal Distress. PubicAdministrationReview, 65(3) , 313- 323.
Kumorotomo,  Wahyudi.  2010. Akuntabilitas  anggaran  publik:  isu  politik , prioritas belanja dan silpa dalam alokasi apbd di beberapa daerah . Makalah dipaparkan pada  Konferensi  Administrasi  Negara  ke-3,  Bandung.  Dalam  Jurnal  Didik Siswantoro, Universitas Indonesia.

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Kuncoro,  Mudrajad.  2014. Otonomi  Daerah,  Menuju  Era  Baru  Pembangunan Daerah . Edeisi 3. Jogjakarta : Erlangga Nawawi H dan Martini, M. 1994. Penelitian Terapan .Yogyakarta : UGM Press. Olera Weya dkk. 2015. Analisys economic growth and locally-generated revenue and PDRB in province of papua . Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 15 No. 05 Tahun 2015.
Philip  Bodman  and  Andrew  Hodge.  2010. What  Drives  Fiscal  Decentralisation? Further Assessing the Role of Income . The Jornal of Aplied Public Economic. Volume 31, Issue 3, pages 373–404, September 2010.
Raharjo, Dawam. 2012. Politik Ekonomi, Pembangunan Pasca Modernis . Yogyakarta: INSISTPress.
Sugiyono.2010. Metode Penelitian Bisnis . Bandung: Alfabeta. Sukadana, I Gede. 2010. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Pengeluaran  Daerah  di  Kabupaten  Klungkung .  Tesis.  Denpasar:  Universitas Udayana.
Suryantini  Budi  Astuti.  2001. Kemandirian  Kota  Surakarta  dilihat  dari  Posisi  PAD dan  Kemungkinan  Pengembangannya .  Thesis.Yogyakarta:  MEP  Universitas Gajah Mada.
Syafaruddin Alwi, 2002. Paradigma Baru Peningkatan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah. Jurnal  Siasat  Bisnis  Universitas  Islam  Indonesia,  Vol  1  No  7  tahun 2002.
Tae  Yustinus  Bere.  2009. Peranan  BUMD  terhadap  pendapatan  asli  daerah  di Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  Studi  kasus  pada  PD  Flobamor .  Thesis. Yogyakarta : MEP Universitas Gajah Mada.
Undang-undang  republik  indonesia  Nomor  33  tahun  2004 Tentang  Perimbangan keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
Undang-Undang  No  28  tahun  2009: tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah .http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/FOLDERDOKUMEN/uu28- 2009.pdf
Undang  –  Undang  No  9  Tahun  2015: tentang  Perubahan  Kedua  Atas  UU  NO  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  (OTODA  2015).  Bandung  :  Citra Umbara.
Wiratno Bagus Suryono. 2011. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Jawa Tengah . Thesis Universitas Diponegoro.