e-ISSN : 2621-4105

## TINDAKAN PREVENTIF YANG HARUS DILAKUKAN DALAM MENUMBUHKAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI BAGI GENERASI MUDA
Edison Hatoguan Manurung edisonmanurung2010@yahoo com Mahasiswa S3 UTA45 Jakarta
Ina Heliany Inaheliany6@gmail.com
Pasca Sarjana Universitas Mpu Tantular

## ABSTRAK
Ketika  hari-hari  kita  di  isi  untuk  menyaksikan  kasus-kasus  korupsi  yang    kian marak,  meluas  dan  beragam,  serta  perilaku  saling  tidak  percaya,  saling menyalahkan, lepas tanggungjawab, mencari jalan pintas, arogan, inkonsisten, dan rupa-rupa perilaku tak pantas lainnya kian menyesakkan dada, kita sadar budaya antikorupsi  kita  menghilang.Kemanakah  budaya  antikorupsi  kita?  Di  satu  sisi Bangsa  kita  memiliki  kelemahan  perilaku  yang  diwariskan  sebagai  hasil penjajahan.  Sejak  lama  kita  sadari  kelemahan  ini.  Mental  menerabas,  tidak menghargai  waktu,  meremehkan  mutu,  tidak  percaya  diri,  dan  banyak lagi.Sementara  di  sisi  lain,  dunia  pendidikan  yang  diharapkan  menjadi  penguat budaya antikorupsi makin dirasakan tidak konsisten dalam menjalankan fungsinya. Proses  pendidikan  seperti  mementingkan  penguasaan  pengetahuan  semata ketimbang membiasakan perilaku baik. Sekalipun sekolah mengimplementasikan berbagai kegiatan sejenis, akan tetapi hal tersebut dilaksanakan seolah terpisah dari proses pembelajaran yang utuh. Kenyataan ini menunjukkan masih ada celah  bagi pemberantasan korupsi melalui sektor pendidikan apabila kita bersungguh-sungguh bertekad memberantas korupsi tidak hanya di tingkat lembaga atau organisasi yang besar  tetapi  pada  tingkat  interaktif  sesama  manusia  termasuk  di  dalam  proses belajar  pada  generasi  muda.  Berdasarkan  paparan  diatas  penulis  tertarik  untuk membahas  mengenai  upaya  preventif  apakah  yang  akan  digunakan  untuk menumbuhkan  pendidikan  anti  korupsi  bagi  generasi  muda  ?  Adapun  upaya preventif  yang akan digunakan untuk menumbuhkan pendidikan anti korupsi bagi generasi muda yakni Mengasuh Antikorupsi di Rumah dan Sekolah Antikorupsi di Sekolah.
Kata Kunci : Preventif; Antikorupsi dan Generasi Muda
e-ISSN : 2621-4105

## PREVENTIVE ACTIONS THAT MUST BE DONE IN GROWING ANTICORUPSY EDUCATION FOR YOUNG GENERATIONS
Edison Hatoguan Manurung edisonmanurung2010@yahoo com Doctoral student of UTA45 Jakarta Ina Heliany Inaheliany6@gmail.com
Post-graduate of Mpu Tantular University

## ABSTRAC
When  our  days  are  filled  to  witness  corruption  cases  that  are  increasingly widespread,  widespread  and  diverse,  as  well  as  behavior  of  mutual  distrust, blaming  each  other,  loose  responsibility,  looking  for  shortcuts,  arrogant, inconsistent, and other forms  of inappropriate behavior are increasingly stifling, we  realize  our  anti-corruption  culture  is  disappearing.  Where  is  our  anti- corruption  culture?  On  the  one  hand,  our  Nation  has  behavioral  weaknesses inherited  as  a  result  of colonialism.  We  have  long  been  aware  of  this  weakness.
Mental  attacks,  do  not  value  time,  underestimate  quality,  lack  confidence,  and more. While on the other hand, the world of education which is expected to be an amplifier  of  anti-corruption  culture  is  increasingly  felt  to  be  inconsistent  in carrying out its functions. The educational process is like emphasizing mastery of knowledge  rather  than  getting  used  to  good  behavior.  Even  though  the  school implements a variety of similar activities, they are carried out as if they are separate from  the  whole  learning  process.  This  fact  shows  that  there  is  still  a  gap  for eradicating corruption through the education sector if we are truly committed to eradicating corruption not only at the level of large institutions or organizations but at the interactive level of fellow humans, including in the learning process of the younger generation. Based on the explanation above, the writer is interested in discussing  what  preventive  measures  will  be  used  to  foster  anti-corruption education for the younger generation? The preventive measures that will be used to foster anti-corruption education for the young generation are Caring for Anti- Corruption in Homes and Anti-Corruption Schools in Schools.

## Keywords: Preventive; Anti-Corruption and Young Generation
e-ISSN : 2621-4105

## A. Pendahuluan
Setiap hari kita menyaksikan berita tentang tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif di mana-mana. Terjadi di hampir semua daerah di Tanah Air,  di  semua  level,  dan  di  semua  segi  kehidupan  dengan  beragam  jenis, modus,  dan  kompleksitas.  Perilaku  koruptif  telah  merasuki  semua  elemen bangsa. Padahal kita semua tahu bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral. Sebuah ironi. Muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai- nilai  antikorupsi  (jujur,  peduli,  mandiri,  disiplin,  tanggung-  jawab,  kerja keras, sederhana, berani, adil) dari dalam diri individu.Ketika hari-hari kita di isi untuk menyaksikan kasus-kasus korupsi yang  kian marak, meluas dan beragam,  serta  perilaku  saling  tidak  percaya,  saling  menyalahkan,  lepas tanggungjawab,  mencari  jalan  pintas,  arogan,  inkonsisten,  dan  rupa-rupa perilaku  tak  pantas  lainnya  kian  menyesakkan  dada,  kita  sadar  budaya antikorupsi  kita  menghilang.Kemanakah  budaya  antikorupsi  kita?  Di  satu sisi Bangsa kita memiliki kelemahan perilaku yang diwariskan sebagai hasil penjajahan. Sejak lama kita sadari kelemahan ini. Mental menerabas, tidak menghargai  waktu,  meremehkan  mutu,  tidak  percaya  diri,  dan  banyak lagi.Sementara  di  sisi  lain,  dunia  pendidikan  yang  diharapkan  menjadi penguat  budaya  antikorupsi  makin  dirasakan  tidak  konsisten  dalam menjalankan  fungsinya.  Proses  pendidikan  seperti  mementingkan penguasaan  pengetahuan  semata  ketimbang  membiasakan  perilaku  baik. Sekalipun  sekolah  mengimplementasikan  berbagai  kegiatan  sejenis,  akan tetapi  hal  tersebut  dilaksanakan  seolah  terpisah  dari  proses  pembelajaran yang utuh.
Selama ini indikator korupsi yang digunakan di tingkat internasional adalah  Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  yang  dikeluarkan  tiap  tahun  oleh Tranparancy Internasional. Skala IPK yang digunakan adalah 1 hingga 10, dimana  semakin  besar  nilai  IPK  berarti  semakin  tidak  korup  suatu  negara demikian  sebaliknya.  Untuk  tahun  2018  skor  IPK  Indonesia  adalah  38. Indonesia sendiri menduduki rangking 89 negara terkorup dari 180 Negara. Hal menarik yang perlu dicermati adalah bahwa di dalam salah satu laporan
e-ISSN : 2621-4105
badan  resmi  menunjukkan  bahwa  Departemen  Pendidikan  Nasional menempati  peringkat  ke-2  terkorup  di  tingkat  pemerintahan  setelah Departemen  Agama  pada  peringkat  pertama  dan  diikuti  Departemen Kesehatan peringkat ke-3.
Korupsi adalah salah satu bentuk pelanggaran moral dan oleh sebab itu  merupakan  tanggung  jawab  moral  dari  pendidikan  nasional  untuk memberantasnya. Suatu tantangan bagi dunia pendidikan karena pendidikan mempunyai fungsi menanamkan, mengembangkan, dan melaksanakan nilai rasional,  keberaturan,  rajin  ( diligent ),  dan  sikap  produktif  yang  pada gilirannya  mampu  membawa  manusia  yang  memiliki  watak  mulia,  taqwa kepada  Tuhan  YME,  dan  mempunyai  nilai-nilai  kemanusiaan  terhadap sesama.  Sebagai  proses  pembudayaan  dan  membudaya,  pendidikan diharapkan  berperan  dalam  ikut  memberantas  korupsi  yaitu  dengan menyelenggarakan pendidikan antikorupsi.
Kenyataan  ini  menunjukkan  masih  ada  celah    bagi  pemberantasan korupsi melalui sektor pendidikan apabila kita bersungguh-sungguh bertekad memberantas  korupsi  tidak  hanya  di  tingkat  lembaga atau  organisasi  yang besar tetapi pada tingkat interaktif sesama manusia termasuk di dalam proses belajar pada generasi muda.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan  paparan  diatas  peneliti  tertarik  untuk  membahas mengenai  upaya  preventif  apakah  yang  akan  digunakan  untuk menumbuhkan pendidikan anti korupsi bagi generasi muda. Mengetahui upaya prefentif tentunya menjadi sangat penting dalam mendukung dalam memberikan jawaban-jawaban atas telaah praktik maupun teoritik.

## C. METODOLOGI
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan  yuridis  normatif,  spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  yaitu deskriptif.  Pendekatan  Normatif  yaitu  mempergunakan  sumber-sumber  data
e-ISSN : 2621-4105
sekunder  saja  yaitu  peraturan  perundang-undangan,  teori-teori  hukum  dan pendapat-pendapat  para  sarjana  hukum  terkemuka. 1 Berkaitan  dengan  analisis data  dilakukan  secara  kualitatif.  Pendekatan  Kualitatif  digunakan  karena merupakan  proses  analisis  data  tanpa  menggunakan  rumus  dan  angka-angka yang  berasal  dari  informasi-informasi  hasil  studi  kepustakaan  yaitu  data  yang diambil dari instansi-instansi terkait maupun hasil pengamatan dalam penelitian yang dilakukan dengan masalah yang dibahas tersebut.

## D. TINJAUAN TEORITIK

## Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari  materi  yang  diatur.  Karena  itu,  tindak  pidana  korupsi  secara  langsung maupun tidak  langsung  dimaksudkan  menekan  seminimal  mungkin  terjadinya kebocoran  dan  penyimpangan  terhadap  keuangan  dan  perekonomian  negara. Dengan  diantisipasi  sedini  dan  semaksimal  mungkin  penyimpangan  tersebut, diharapkan  roda  perekonomian  dan  pembangunan  dapat  dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakan pada umumnya. 2
Pemeriksaan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dapat  dilakukan  melalui persidangan  dan  pemberian  putusan  juga  dapat  dilakukan  tanpa  kehadiran terdakwa  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  23  ayat  1  sampai  dengan  4 UndangUndang  Nomor  3  Tahun  1971  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi dan Pasal 38 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Begitu  pula  bagi  orang  yang sudah meninggal sebelum adanya putusan, tidak bisa diubah lagi, yang diduga
1 Ronny H. Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum , (Semarang: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 9.
2 Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya), PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 2.
e-ISSN : 2621-4105
telah  melakukan  korupsi,  hakim  atas  tuntutan  penuntut  umum,  dapat menuntaskan perampasan barang-barang yang telah disita (Pasal 23 ayat 5 ). 3
Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak  pidana  yang  lain,  diantaranya  karena  banyaknya  lembaga  yang berwenang  untuk  melakukan  proses  peradilan  terhadap  tindak  pidana  korupsi sebagaimana  telah  di  sebutkan  dalam  alenia  pertama.  Kondisi  demikian merupakan konsekuensi logis dari predikat yang di letakkan pada tindak pidana tersebut  sebagai  extra  ordinary  crime  (kejahatan  luar  biasa).  Sebagai  tindak pidana yang dikategorikan sebagai extra ordinary crime tindak pidana korupsi mempunyai  daya  hancur  yang  luar  biasa  dan  merusak  terhadap  sendi-sendi kehidupan suatu Negara dan bangsa. Dampak dari tindak pidana korupsi dapat dilihat dari terjadinya berbagai bencana alam dan kerusakan lingkungan seperti banjir, bahkan Nyoman Serikat Putra Jaya mengatakan bahwa akibat negatif dari adanya tindak pidana korupsi sangat merusak tatanan kehidupan bangsa, bahkan korupsi  merupakan  perampasan  hak  ekonomi  dan  hak  sosial  masyarakat Indonesia. 4

## Pendidikan anti korupsi
Jika  kita  mengerucutkan  pemaknaan  pendidikan  antikorupsi,  yaitu pendidikan  antikorupsi  yang  ditinjau  dari  sudut  pandang  pemahaman  isu-isu moral yang lebih holistik dan berkarakter, akan muncul sebuah pemahaman baru tentang  pendidikan  antikorupsi  sebagai  satuan  pembelajaran  yang  khas  dan berpenciri.  Sebagian  kalangan  berpendapat,  bahwa  pendidikan  antikorupsi sebagai satuan pembelajaran hanya cocok bagi para siswa, tetapi bukan bagi kita, para  guru,  staf,  karyawan,  orang  tua,  pegawai,  dll,  yang  secara  usia  dan pengalaman, katakanlah, tidak muda usia lagi dan sudah cukup berpengalaman. Satuan pembelajaran pada masa lalu bisa mengacu pada citra tertentu, kegiatan edukatif tertentu, atau fakta-fakta tentang pendidikan itu sendiri. Pendidikan ini
3 Andi Hamzah, 2014, Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional, Rajawali Pers, Jakarta. h.
82
4 Nyoman Sarekat Putra Jaya. 2008. Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti. Hlm. 69.
e-ISSN : 2621-4105
biasanya mengacu pada pendidikan moral. Pendidikan moral inilah yang dapat mengantar dan membimbing mereka memasuki tahap kehidupan orang dewasa 5 . Pendidikan anti korupsi tentunya sangat penting yang pertama adalah memutus mata rantai tindak pidana korupsi  yang saat ini menjadi kebudayaan kita.  Kedua  adalah  sebagai  upaya  menyadarkan  keterlibatan  generasi  bangsa dalam  berkontribusi  di  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Hal  tersebut tentunya  sejalan  dalam  pandangan  bahwa  salah  satu  tujuan  pendidikan antikorupsi sepatutnya adalah mengukuhkan nilai-nilai positif dalam pikiran dan persaan  manusia.  Manusia  bisa  kreatif,  berwawasan  luas,  bahkan  menjadi pemimpin yang baik apabila ia menimba nilai-nilai moral yang dituangkan oleh satuan pembelajaran ini 6 .

## E. PEMBAHASAN
Korupsi di Indonesia bagaikan suatu “penyakit” yang sukar disembuhkan dan  merupakan  suatu  fenomena  yang  kompleks.  Untuk  memberantas  korupsi  di Indonesia  tidak  cukup  hanya  dengan  melakukan  suatu  tindakan  represif,  namun yang  lebih  mendasar lagi  adalah melakukan  tindakan  preventif  atau  pencegahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui tindakan preventif ini adalah dengan menumbuhkan kepedulian untuk melawan berbagai tindakan korupsi, dan sekaligus juga mendidik generasi muda dengan menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang diperlukan  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Banyak  hal  yang  dapat  dilakukan, misalnya melalui kampanye publik, maupun melalui penanaman nilai-nilai moral dan etika  yang dapat dimasukkan dalam kurikulum pada berbagai level terutama pada  level  pendidikan  awal  seperti  SD,  SMP  dan  SMA.  Dengan  upaya  ini diharapkan  mereka  dapat  tumbuh  menjadi  generasi  yang  “bersih”  dan  “anti korupsi”  sekaligus  menjadi  contoh  bagi  generasi  sesudahnya  dan  sebelumnya. Kesadaran  dan  kepedulian masyarakat  perlu  ditumbuhkan  melalui  berbagai  cara, antara  lain  dengan  mencanangkan  ”Gerakan  Anti  Korupsi”,  yang  menandai komitmen berbagai elemen masyarakat dalam memberantas korupsi.
5 Rosida  Tiurma  Manurung,  Pendidikan  Antikorupsi  Sebagai  Satuan  Pembelajaran  Berkarakter  Dan  Humanistik,  Jurnal Sosioteknologi Edisi 27 Tahun 11, Desember 2012, hlm 237
6 ibid
e-ISSN : 2621-4105
Selama ini upaya menumbuhkan generasi yang bersih dan anti korupsi ini telah  dilakukan  melalui  kerjasama  antara  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) selaku lembaga pemerintah, Depdiknas dan sekolah sebagai pelaksanaan pasal 13 UU.  No.  30  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  yaitu bahwa  KPK  menyelenggarakan  program  pendidikan  antikorupsi  bekerja  sama dengan Depdiknas pada setiap jenjang pendidikan melalui sosialisasi, komunikasi, dan pendidikan. Tujuan pembelajaran pendidikan antikorupsi adalah: 1) pada saat terjun  ke  masyarakat  siswa  telah  mendapat  bekal  yang  cukup  untuk  dapat memahami etika di setiap level “ social leaders ” yang dijalaninya, 2) memahami secara komprehensif pentingnya etika baik di sektor publik maupun di sektor privat, 3)  mengenali  dan  memahami  dampak  buruk  korupsi  terhadap  kepercayaan masyarakat dan persaingan di dunia internasional, dan 4) memiliki keberanian dan kebijaksanaan untuk memberantas korupsi (Sjahruddin, 2006).
Saat ini, sadar atau tidak sadar, korupsi sudah merasuk kesegala sendi-sendi kehidupan bangsa kita. Perilaku dan tabiat ini sangat susah luar biasa ditanggulangi, perlu upaya luar biasa juga untuk membrangusnya dari bumi Indonesia. Salah satu langkah awal Indonesia untuk menanggulangi korupsi dengan membentuk Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) tahun 2002. Lembaga ini sudah memberikan harapan besar  pada  rakyat  Indonesia  untuk  membrantas  korupsi.  Dari  eksekutif,  legislatif hingga  yudikatif pernah merasakan ‘baju khas’  KPK itu, meskipun begitu,  KPK tidak bisa bekerja sendiri, karena lembaga ini hanya terfokus pada korupsi puncak ‘Gunung Es’. Untuk korupsi yang ‘recehan’ belum tersentuh.
Kini  sudah  70  tahun  Indonesia  menghirup  udara  kebebasan,  pertanyaan dibenak  kita  adalah  mau  sampai  kapan  kita  akan  menunggu  negara  Indonesia ‘hancur’ karena korupsi? Dimana letak kesalahan kita sampai Indonesia menempati negara  terkorup  nomor  89  dari  180  negara  didunia?  Pembrantasan  korupsi  yang dilakukan harus mengena semua, tidak hanya kelas ‘kakap’, tapi juga korupsi kelas ‘teri’. Memang pekerjaan yang maha berat, tapi bukan tidak mungkin, bila upaya preventifnya kita temukan, maka ‘bibit-bibit’ korupsi akan tertanggulangi. Adapun upaya preventif  yang akan digunakan untuk menumbuhkan pendidikan anti korupsi bagi generasi muda
e-ISSN : 2621-4105

## 1. Mengasuh Antikorupsi di Rumah
Keluarga adalah tempat pertama seorang anak mengenyam pendidikan dan pondasi awal dalam pembentukan karakter anak. Ibarat sebuah rumah, bangunan yang pertama kali dibuat adalah pondasi rumah, pondasi yang kuat akan membuat rumah tidak mudah roboh meski diterjang angin kencang. Dirumah juga merupakan penanaman ideologi seseorang terbentuk pertama kalinya. Oleh karena itu, keluarga menjadi  alat  yang  sangat  efektif  dan  sangat  fundamental  dalam  menumbuhkan budaya antikorupsi di Indonesia.
Bila  melihat  peran  keluarga  dalam  membentuk  karakter  seseorang,  maka  semua anggota keluarga mempunyai andil yang sama. Peran ayah dan ibu sebagai otoritas tertinggi dalam rumah tangga menjadi sangat sentral, terutama peran ibu, karena sebagian  waktu  anak  dihabiskan  dirumah.  Dari  keluarga,  penanaman  nilai-nilai karakter termasuk didalamnya nilai kejujuran dan antikorupsi diteladani anak dari perilaku orang tuannya. Seperti cerita yang dituturkan oleh Ketua KPK non aktif, Abraham Samad, yang ‘mencuri’ kapur tulis berjumlah 5 batang, tapi ketika ibunya tahu, kapur yang ‘hanya’ berjumlah 5 batang itu harus dikembalikan karena untuk membelinya memakai uang negara. Bagi generasi muda sekarang mungkin hal itu sepele,  tapi  hal-hal  sepele  itulah  yang  membentuk  karakter  orang-orang  besar didunia.
Kisah pendidikan antikorupsi yang dilakukan dirumah juga diceritakan oleh Mutia Hatta, anak sulung Bung Hatta. Beliau mengisahkan kalau mobil RI-2 hanya dipakai oleh ayahnya, termasuk ibunya pun tidak diperbolehkan menaiki mobil RI- 2, kecuali untuk acara kenegaraan. Selain itu sikap jujur dan menepati janji juga harus menjadi pondasi dalam pendidikan antikorupsi di rumah. Seperti kelanjutan kisah dari Mutia Hatta tadi, bahwa Bung Hatta mengajarkan kejujuran dan selalu menepati  janjinya,  karena  Bung  Hatta  tidak  pernah  menjanjikan  sesuatu  kalau memang hal itu tidak dapat direalisasikan.
Pola asuh antikorupsi ini lebih lengkap bila diimbangi dengan sikap hidup sederhana  meskipun  serba  ada.  Kesederhanaan  ini  yang  menjadi  ‘benteng’  bila diserang  dengan  serangan-serangan  uang,  karena  bila  orang  bersikap  sederhana tentu  akan  berimbas  pada  rasa  syukur  dan  cukup  terhadap  rezki  yang  sudah
e-ISSN : 2621-4105
diberikan  Tuhan  yang  Maha  Esa.  Tentu  kita  tidak  meragukan  besarnya  gaji-gaji birokrat tingkat pusat, dari ratusan juta hingga milyaran tapi kenapa mereka masih saja  mau  menerima  uang  hasil  korupsi?  Jawabanya  karena  mereka  tidak mempunyai rasa syukur dan rasa cukup terhadap gaji dan penghasilan yang sudah mereka dapatkan sebagai abdi negara.
Hal  ini  bertolak  belakang  dengan  pendidikan  yang  dilakukan  oleh  orang- orang besar didunia, misalkan kisah dari Soichiro Honda, pendiri dari Honda Motor Jepang,  yang  tidak  mau  memberikan  warisan  pada  anak-anaknya,  kecuali memberikan bekal kepada anak-anaknya untuk sanggup berusaha sendiri. Padahal Soichira mempunyai  43  perusahaan  di  28  negara,  dan  yang  lebih  mencengankan lagi adalah, Soichiro lebih memilih untuk tinggal dirumah yang sederhana. Hal ini bisa  dimaklumi,  karena  masa  kecil  Soichiro  penuh  dengan  kerja  keras  dan kesederhanaan, ayahnya saja hanya seorang pandai bersi yang mengelola bengkel reperasi sepeda.
Sayangnya,  di  Indonesia  masih  banyak  keluarga  yang  tidak  menerapkan pola asuh antikorupsi dan kesederhanaan dalam rumahnya. Hal ini terlihat sangat jelas  dari  budaya  korupsi  berbagai  ‘versi’,  budaya  korupsi  versi  lain  ini  justru diajarkan orang tua yang mungkin tanpa mereka sadari, mereka mendahului dengan seringnya mengajari berbohong terhadap anak-anaknya, misalkan, ketika ada tamu yang  datang  kerumah,  si  anak  disuruh  untuk  mengatakan  bahwa  ‘ayahnya  tidak dirumah’ padahal jelas-jelas ayahnya ada dan bersama anaknya dirumah. Contoh yang lain, misalkan anak sedang menangis, maka orang tuannya akan berbohong untuk  menghentikan  tangisannya,  mereka  berbohong  ada  ‘orang  gila’  atau  ‘ada hantu’.  Perilaku  dan  kebohongan-kebohongan  kecil  ini  yang  justru  mengajarkan kepada anak bahwa bohong itu hal yang biasa dan diperbolehkan.
Setelah  melihat  contoh-contoh  kejadian  nyata  diatas,  kunci  keberhasilan dari  penanaman  antikorupsi  di  rumah  adalah  dengan  sifat  ketauladanan, kesederhanaan  dan  kejujuran  dari  orang  tuanya.  Sifat-sifat  ini  sangat  penting diimplementasikan  dirumah,  karena  tidak  semua  orang  tua  ‘mampu’ melakukannya.  Kebanyakan  orang  tua  bila  memberikan  nasihat  yang  baik  untuk anaknya  mungkin  semua  orang  tua  bisa  melakukan  itu,  tapi  memberikan  contoh
e-ISSN : 2621-4105
yang  nyata  dari  perilaku  orang  tua  memang  sangat  berat  tapi  hal  ini  merupakan keharusan  dan  jurus  yang  ampuh  untuk  mendidik  anak  sejak  dini  mengenal kejujuran  dan  keteladanan  sehingga  secara  tidak  langsung  mengajarkan  anak prilaku antikorupsi.

## 2. Sekolah Antikorupsi di Sekolah
Sekolah  merupakan  rumah  kedua  bagi  anak-anak,  karena  dalam  kurun waktu 6-10 jam sehari mereka berada dilingkungan sekolah. Selain rumah, sekolah bisa menjadi tempat berseminya budaya antikorupsi, hal ini bisa dilakukan dengan pendidikan karakter melalui pembentukan soft sklills para peserta didik. Robert K Cooper, mengatakan bahwa apa yang mereka tinggalkan dibelakang dan acapkali mereka lupakan adalah aspek ‘hati’ atau kecerdasan emosi (EQ) dan aspek ‘ilahi’ kecerdasan spiritual (SQ). Keseimbangan antara aspek IQ, EQ bahkan SQ ini yang menyebabkan  Finlandia  menjadi  negara  percontohan  dalam  dunia  pendidikan didunia.
Sistem  pendidikan  yang  dilaksanakan  di  Finlandia  tidak  mengenal  anak ‘pintar’ dan anak ‘bodoh’. Mereka tidak pernah dipaksa untuk menguasai materi tertentu, tapi mengarahkan potensi dan bakat yang ada pada seorang anak tanpa ada pemaksaan apapun. Disana juga tidak pernah ada perangkingan, selain itu, setiap kelas harus terisi maksimal 16 peserta didik, sehingga pembelajaran lebih intensif dan maksimal. Dan yang terpenting di Finlandia adalah pendidikan disemua jenjang gratis,  benar-benar  gratis  tanpa  dipungut  biaya  apapun.  Lalu  bagaimana  dengan dunia pendidikan kita?
Bila melihat fakta dunia pendidikan kita sekarang, rasanya masih jauh api dari  panggangnya  untuk  menjadikan  EQ  dan  SQ  menjadi  prioritas  utama  dalam pembentukan  karakter  peserta  didik.  Dari  sistem  pendidikan  saja,  Indonesia menempati  salah  satu  peringkat  terendah  di  dunia.  Berdasarkan  tabel  liga  global yang  diterbitkan  oleh  firma  pendidikan  Pearson,  sistem  pendidikan  Indonesia berada disalah satu posisi bawah bersama Meksiko dan Brasil. Tempat pertama dan kedua  ditempati  Finlandia  dan  Denmark.  Itulah  kenapa,  negara  Finlandia  dan Denmark termasuk tiga besar negara terbersih dari korupsi didunia.
e-ISSN : 2621-4105
Data diatas membuktikan bahwa dunia pendidikan kita masih tertinggal dan dalam  keadaan  yang  stagnan.  Bahkan  Mendikbud,  Anies  Baswedan  mengatakan “Peserta  didik  hidup  di  abad  ke-21,  guru-gurunya  hidup  dan  memperoleh pendidikan dari abad ke-20, tapi ternyata, cara mengajar dan setting sekolah masih menggunakan pola abad ke-19”. Artinya, masih banyak guru-guru yang mengajar dengan  cara  konvensional  dan  hanya  berorientasi  pada  nilai-nilai  angka  dan meninggalkan  makna.  Termasuk  didalamnya  budaya  ‘kolonial’  yang  masih ditemui, yaitu budaya korupsi.
Sudah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  dilingkungan  sekolah  pun  korupsi masih  tetap  dengan  mudah  ditemui,  dari  penerimaan  peserta  didik  baru  sampai lulus, dari guru hingga peserta didik. Contoh kecil korupsi yang dilakukan oleh guru yaitu  ‘korupsi  waktu’  yang  dilakukan  ketika  bel  sudah  masuk,  tapi  guru  masuk kekelas  10-20  menit  setelah  bel.  Belum  lagi  ‘korupsi  nilai’,  demi  untuk memudahkan peserta didiknya lolos SNMPTN pihak sekolah rela ‘merevisi’ nila- nilai  rapotnya.  Sedangkan  korupsi  yang  dilakukan  oleh  peserta  didik  misalkan dengan  ‘korupsi  mencontek’.  Mereka  rela  melakukan  segala  sesuatu  asalkan nilainya bagus, tanpa melihat proses memperoleh nilai itu didapat dari mencontek ataukah  kejujuran.  Dunia  pendidikan  kita  (masih)  tidak  menghargai  proses, sehingga  para  pelakunya  pun  lebih  mementingkan  sifat  pragmatisme,  kemudian yang baik dan yang kurang baik akan tercampur, dan pastinya yang baik lama-lama akan terseret kedalam kondisi yang kurang baik.
Sebetulnya  pemerintah  sudah  berusaha  untuk  memasukan  ‘doktrin’ antikorusi disekolah sejak tahun 2004 lewat Instruksi Presiden No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, pada bagian Diktum ke-11 (Instruksi Khusus) poin  ke  7  pemerintah  sudah menginstruksikan  kepada  Menteri  Pendidikan  untuk mengadakan  pendidikan  yang  berasaskan  semangat  dan  sikap  antikorupsi.  Dari Kurikulum 2006 hingga 2013 yang sekarang diimplementasikan sebetulnya sudah mengarahkan peserta didik untuk mengarah kedalam pendidikan antikorupsi, tapi sebagus  apapun  kurikulum  kalau  guru  yang  menjadi  ‘ujung  tombak’  pendidikan tidak mau merubah mindset nya maka kurikulum yang sekarang akan percuma. Kita
e-ISSN : 2621-4105
harus sedikit belajar dari negara-negara yang berhasil menurunkan angka korupsi dengan cara pendidikan.
Selain  Finlandia,  contoh  ‘negara’  yang  telah  melaksanakan  pendidikan antikorupsi  di  sekolah  dan  telah  menunjukan  hasil  yang  signifikan  adalah Hongkong.  Hongkong  melaksanakannya  semenjak  tahun  1974  dan  menunjukan hasil yang luar biasa. Jika tahun 1974 Hongkong adalah ‘negara’ yang sangat korup dan korupsi dideskripsikan dengan kalimat from the womb to tomb, maka saat ini Hongkong adalah salah satu kota besar di Asia dan menjadi kota terbersih ke-15 di dunia. Keberhasilan ini tidak terlepas dari efek simultan dan upaya pemberantasan korupsi  dari  segala  segi  kehidupan,  termasuk  pendidikan  antikorupsi  yang dilaksanakan di sekolah-sekolah secara formal dengan didukung oleh kualitas guru yang memadai. Indonesia sendiri pada tahun 1999 menempati posisi 5 besar negara terkorup, sedangkan tahun 2014 indonesia menempati posisi 107 dari 177 negara, artinya  bangsa  kita  bisa  berubah  kearah  yang  lebih  baik.  Terlebih  bagi  seorang pendidik, tugas kita untuk melanjutkan perubahan itu, dengan cara membumikan budaya antikorupsi disekolah-sekolah.
Secara  umum,  masyarakat  kita  belum  sepenuhnya  melakukan  pola  asuh antikorupsi di rumah dan sekolah, tercermin dari perilaku para orang tua dirumah dan  guru  disekolah.  Perbaikan  terhadap  situasi  ini  harus  kontinyu  dan  sinergis antara semua stakeholder, seperti pemerintah, lembaga-lembaga yang terkait serta masyarakat  sekitar.  Orang  tua  selaku  peletak  pondasi  karakter  anak  harus menanamkan  pola  asuh  antikorupsi  dan  pihak  sekolah  yang  merupakan  rumah kedua harus mengimplementasikan kurikulum-kurikulum yang sudah memberikan ruang untuk mengajarkan antikorupsi dengan benar dan tepat sasaran.
Mengacu  pada  tujuan  dan  target  pendidikan  antikorupsi  diatas,  maka pembelajaran  antikorupsi  hendaklah  didesain  secara  moderat  dan  tidak indoktrinatif.  Pembelajaran  yang  dialami  peserta  didik  merupakan  pembelajaran yang memberi makna bahwa mereka merupakan pihak atau warga negara yang turut serta  memikirkan  masa  depan  bangsa  dan  negara  ini  kedepan,  terutama  dalam upaya memberantas korupsi sampai keakarnya dari bumi Indonesia. Hanya dengan menempatkan  peserta  didik  pada  posisi  inilah  pendidikan  antikorupsi  akan
e-ISSN : 2621-4105
mempunyai  makna  penting  bagi  mereka,  jika  tidak  mereka  akan  cenderung beranggapan bahwa pendidikan antikorupsi hanyalah urusan politik semata, sebab mereka bukanlah orang-orang yang melakukan korupsi dan belum tentu juga akan berbuat korup dimasa depannya.
Dunia  pendidikan  kita  dilapangan  kadang  hanya  mengejar  angka-angka tanpa  melihat  nilai-nilai  karakternya.  Kita  sepakat,  bahwa  orang  Indonesia  tidak kalah  pintar  dengan  bangsa  lainnya,  tapi  yang  membedakan  bangsa  lain  punya karakter  yang  kuat  sehingga  negara  mereka  maju.  Tapi  pendidikan  karakter  kita justru menjadi nomor dua, yang terpenting nilai angka-angka bagus diatas kertas tanpa  melihat  prosesnya.  Selain  itu,  hal  yang  paling  berpengaruh  terhadap keberhasilan  pendidikan  antikorupsi  dirumah  dan  sekolah  adalah  sikap ketauladanan. Sebagai orang tua dirumah, tentunya kita harus terbiasa dengan sikap ketauladanan.  Anak-anak  tidak  akan  membutuhkan  nasihat  yang  terlalu  banyak, mereka  akan  menilai  sendiri  apakah  nasihat  orang  tuannya  itu.  Justru  anak-anak akan  lebih  ‘kena’  dengan  ketauladanan  dibandingkan  dengan  nasihat  tanpa tindakan.  Kita  biasakan  untuk  menanyakan  kepada  anak  ‘nak,  tidak  apa-apa mendapat  nilai  6, asalakan  didapat  dari  kejujuran’  kita  tinggalkan  kebiasaan  kita yang selalu menuntut kepada anak harus mendapatkan nilai bagus, tanpa melihat proses  usaha  mereka mendapatkannya.  Kita  harus  belajar  dari  orang-orang  besar dalam  mendidik  anak-anak  mereka,  atau  belajar  dari  negara-negara  besar  dalam membenahi sistem pendidikan dan pemerintahannya, tapi harus tetap di ‘bumikan’ ke  Indonesia.  Seperti  ucapan  Tan  Malaka,  ‘Belajarlah  dari  Barat,  tetapi  jangan peniru Barat. Melainkan jadilah murid dari Timur yang cerdas’.
Akhirnya, setelah bangsa Indonesia jatuh bangun dan bertranformasi sejak Orde  Lama,  Orde  Baru  hingga  reformasi,  sekarang  keputusan  ada  dipundak  kita untuk membersihkan bangsa Indonesia dari korupsi yang merajalela, dimulai dari diri  kita,  keluarga  sampai  sekolah  demi  menegakan  pondasi  yang  kokoh  dalam membangun  dan  memperjuangkan  tegaknya  Indonesia  bersih  dari  korupsi.  Kita harus tetap optimis untuk menuju pada perubahan ditengah kondisi yang bobrok, kita  harus  belajar  tidak  hanya  memberikan  nasihat  terhadap  anak  tapi  juga memberikan  ketauladanan  dan  perilaku  yang  nyata  dan  yang  terakhir,  kita  harus
e-ISSN : 2621-4105
terus  mendukung  KPK  dalam  perjuangannya  menghadapi  ‘tikus-tikus  berdasi’, sehingga  kita  menjadi  masyarakat yang  dengan  setulus  jiwa  raga memvisualisasikan nilai-nilai antikorupsi dirumah dan sekolah. Mari kita menjadi pahlawan  versi  modern  (terlebih  saya  mengingatkan  pada  diri  saya  sendiri)  dan terus mengobarkan semangat antikorupsi dari diri kita, dari rumah hingga sekolah dan sekarang juga. Dan kita juga harus mendukung KPK dari ‘serangan-serangan yang sehalus sutra’ untuk melemahkan KPK!

## F. PENUTUP
Dari  pembahasan  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  upaya  preventif yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan pendidikan antikorupsi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Mengasuh Antikorupsi di Rumah dan Sekolah Antikorupsi di  Sekolah.  Diharapkan  dengan  melakukan  dua  upaya  preventif  diatas  maka generasi muda kita tidak tertarik untuk melakukan budaya korupsi, dan dengan pasti serta keyakinan mengatakan bahwa katakan TIDAK untuk KORUPSI.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustian, Ary Ginanjar. 2007 . Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ. Jakarta: Arga Publising.
Andi Hamzah, 2014, Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional,
Rajawali Pers, Jakarta
Harahap, Krisna. 2009 .”Pemberantasan Korupsi Masa reformasi (Suatu Tinjauan Historis)”. Historia: Journal of Historical Studies X. Hlm 130 -140.
KPK. 2006. Modul I – Pendidikan Anti Korpsi Bagi Pelajar.
Lilik  Mulyadi,  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  (Normatif,  Teoritis,  Praktik  dan Masalahnya), PT. Alumni, Bandung, 2007
Mahfud MD, Prof. Dr. Moh. 2006. Bunga Rampai Politik dan Huku m. Semarang:
Rumah Indonesia.
Miles.  Matthew  B.  dan  A.  Michael  Huberman.  1992. Analisis  data  Kualitatif . Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
Montessori, Maria. 2012. Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pendidikan Karakter di Sekolah. Jurnal Ilmiah Politik Kenegaraan. Vol 11, No 1. Hlm 293-301. Nyoman Sarekat Putra Jaya. 2008. Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti
Paton, Michael Quinn. 1989. Qualitative Evaluation Methods . London and New Delhi:Sage Publication, Inc.
Rasul, Sjahrussin. 206. Dalam Makalah KPK dalam Seminar Nasional tanggal 13 September 2006 .
e-ISSN : 2621-4105
Ronny H. Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum , (Semarang: Ghalia Indonesia, 1982) Rosida Tiurma Manurung, Pendidikan Antikorupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter Dan Humanistik, Jurnal Sosioteknologi Edisi 27 Tahun 11, Desember 2012
Saefudin, Arif dan Suyoko, Dwi. 2015. Pemuda dan Tawaran Solusi Problematika Bangsa. Wonosobo: Gema Media.
Saputra,  Dwi.  dan  Qonik  Hajah  Marfuah-  Supraptiningsih.  2006. Hukuman Percobaan Kasus Korupsi Eksaminasi Publik    Perkara    No.  340    / Pid.B/2005/PN  Smg .  Semarang:  KP2KKN.  Umar,  Musni.  dan  Syukri Ilyas.  2004.    Korupsi  Musuh  Bersama.  Jakarta:  Lembaga  Pencegah Korupsi.
Susetyo, Benny. 2004. Hancurnya Etika Politik . Jakarta: Buku Kompas. Syam,  M.Noor.dkk.  1987. Pengantar  Dasar-  Dasar  Kependidikan .  Surabaya: Usaha Nasional.
Taufiq Siddiq. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2018 Naik Jadi 38 Poin retrifed from  : https://nasional.tempo.co/read/1170330/indeks-persepsi-korupsi- indonesia-2018-naik-jadi-38-poin. Tanggal 27 Mret 2020 . Tilaar,  H.A.R.  2004. Multikulturalisme  Tantangan  -  Tantangan  Global  Masa Depan Dalam Tranformasi Pendidikan Nasional . Jakarta: PT.Grasindo Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Wiyono,  S.H.,  R.  2005. Pembahasan  Undang-  Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi . Jakarta: Sinar Grafika. Yin,  Robert  K.  1997. Studi  Kasus  Desain  dan  Metode .  Terjemahan  M.  Djauzi Mudzakir. Jakarta: Raja Grafindo Persada