## TELAAH KRITIS PANDANGAN ULAMA DAYAH ACEH UTARA DAN ATURAN KHI TENTANG ATURAN PERKAWINAN POLIGAMI

## Yusri Noval
Abstract: The issue of  polygamy is a hot issue that to be debated continuesly. One side polygamy is claimed as exploitation and hegemony of  male to female. On the other hand, polygamy is seen have normative reference and it considered as one of the solutions to solve the problems of  in infidelity and prostitution. The Indonesian government has been reform the rules of  polygamy. In KHI, although it adheres to the principle of  monogamy, but the government is still open opportunity for polygamy. However, this rule of  KHI is critized bythe dayah scholars of  North Aceh. The overview of  Ulama dayah is that polygamy rules made by the government out of  the Shari’a corridors. Also that issueto be politicied and adopt the rules of  the west to complicate polygamy practise and legalized prostitution. Therefor, this study aim to examine and analyze the rules of  KHI regarding polygamy from sharia aspect, social, cultural, welfare and others. Also, analyze and critize the views and thoughts of  dayah scholar about the rules of  polygamy in KHI.
Abstrak: Masalah poligami adalah isu hangat yang terus diperdebatkan. Disatu sisi poligami dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan hagemoni laki-laki terhadap perempuan. Sementara disisi lain, poligami dipandang mempunyai sandaran normatif  yang tegas dan dianggap sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan  permasalahan  perselingkuhan  dan  prostitusi.  Pemerintah  Indonesia  dalam  hal  ini telah mereformasi aturan-aturan poligami. Dalam KHI meskipun menganut asas monogami, namun pemerintah masih membuka ruang untuk berpoligami. Namun demikian, aturan ini menuai kritik dari ulama dayah Aceh Utara. Ulama dayah memandang bahwa aturan poligami yang dibuat oleh pemerintah keluar dari rambu-rambu syariat. Ditambah lagi tercium aroma politisasi dan mengadopsi aturan-aturan barat untuk mempersulit poligami sehingga menyuburkan praktik prostitusi. Oleh karenanya kajian ini mencoba menelaah dan menganalisa aturan-aturan dalam KHI mengenai poligami dari aspek syariah, sosial budaya, kemaslahatan dan lainnya. Sekaligus kemudian menganalisis secara kritis pandangan atau pemikiran ulama dayah tentang aturan poligami.
Keywords: Sosial, prostitusi, normative, pemerintah.

## Pendahuluan
Isu poligami merupakan isu hangat yang terus diperdebatkan hingga saat ini. Disatu sisi poligami dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan hagemoni laki-laki terhadap perempuan,  poligami juga dituduh melanggar HAM (hak asasi manusia), bahkan poligami dituduh sebagai bentuk pelecehan terhadap martabat kaum perempaun kerana dianggap sebagai medium untuk memuaskan birahi semata. 1 Namun dipihak lain poligami dikampanyekan kerana dipandang mempunyai sandaran  normatif   yang  tegas,  poligami  justru mengangkat martabat kaum wanita dan dianggap
1 Siti  Musdah  Mulia, Islam  Menggugat  Poligami, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, h. 43.
sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan selingkuh dan prostitusi. 2
Indonesia sendiri dalam hal ini telah melakukan  reformasi  terkait  dengan  ketentuan poligami. Meskipun berpegangan kepada asas monogami,  namun  tetap  dibuka  kemungkinan untuk poligami dengan syarat terlebih dahulu memohon  izin  dari  Pengadilan.  Pelaksanaan prosedur poligami diibaratkan ‘menutup pintu yang terbuka’,  bermakna  pintu  poligami  tidak  dibuka apabila  tidak  diperlukan,  hanya  dalam  keadaan
2 Ariij binti Abdur Rahman as-Sanan, Adil Terhadap Para Isteri: Etika Berpoligami , (Jakarta: Darus Sunnah Press,
2006), h. 36.
tertentu saja pintu akan dibuka. 3
Disisi lain ketentuan KHI tentang poligami juga mendapat sorotan dari kalangan ulama dayah Aceh Utara. Bersandarkan kepada pandangan ulama klasik ulama dayah mengkritisi regulasi poligami dalam KHI. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik dalam masyarakat. Disatu sisi poligami diatur sedemikian rupa oleh Negara. Tapi disisi  lain  ulama  menfatwakan  bahwa  ketentuan poligami yang diatur oleh Negara hanyalah aturan negara semata, bahkan sama sekali tidak memiliki landasan  hukum  syariat.  Oleh  karena  itu  tulisan ini  mencoba  menilai  adakah  butir-butir  dalam KHI terkait dengan praktik poligami ini sudah sesuai dengan landasan syariat. Selain itu tulisan ini juga mencoba menganalisis serta mengkritisasi pandangan ulama dayah Aceh Utara tentang ketentuan poligami dalam KHI.

## Sejarah dan Kontroversi Praktik Poligami dari Masa ke Masa
Berabad-abad  sebelum  Islam  diwahyukan, masyarakat di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktikkan poligami. Di antaranya ialah Yunani, Persia, Mesir. kuno, Yahudi dan sebagainya. Masyarakat Jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam datang telah mempraktikkan poligami tanpa batas.
Beberapa  faktor  yang  membuat  praktik poligami tumbuh subur adalah adanya anggapan bangsa Timur kuno, seperti Babilonia, Madyan dan Syiria poligami merupakan suatu perbuatan suci karena para raja dan penguasa yang menempati posisi suci juga melakukan poligami. 4 Selain  itu, tirani dan dominasi (sistem partriakrkhi) serta perbudakan kaum pria terhadap kaum perempuan menjadi salah satu faktor pendorong poligami pada saat itu.
Namun,  setelah  Islam  datang,  poligami tidak serta merta dihapuskan. Nabi Muhammad melakukan perubahan sesuai dengan tuntunan dalam surat An-Nisa ayat 3, yaitu dengan membatasi jumlah bilangan isteri sampai dengan empat orang ( limited polygamy ) serta menetapkan syarat yang tambahan, yaitu harus mampu berlaku adil. 5
3 Lia  Noviana,  “Persoalan  Praktik  Poligami  dalam Masyarakat Islam,” Jurnal Salam, Vol. 15, No. 1 (2012), h. 85.
4 Musfir aj-Jahrani, Poligami dari Berbagai Persepsi , (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 28.
5 Murtadha  Muthahari, Hak-hak wanita dalam Islam ,

## Masyarakat muslim pada awalnya mempraktikkan
poligami lebih karena terpengaruh oleh sosial dan budaya yang berlaku pada masa itu. Ketika beberapa  sahabat  Nabi  berpoligami,  tidak  lain ialah  karena  faktor  budaya  pada  saat  itu  yang memandang  lumrah  terhadap  poligami,  bahkan membanggakannya. Justru monogami merupakan suatu hal di luar kebiasaan dan hanya sedikit orang yang melakukannya.
Di  Indonesia,  poligami  mulai  marak diperdebatkan sejak tahun 1911, yaitu ketika Kartini seorang figur perempuan Indonesia yang menulis penolakannya tentang bentuk perkawinan poligami. Dalam sebuah surat yang diterbitkan beberapa tahun setelah kematiannya Kartini menentang praktik poligami. Begitu pula di tahun 1928 dalam kongres  perempuan  pertama,  para  kelompok nasionalis perempuan menuntut adanya larangan praktik poligami. Di tahun 1930, Federasi Asosiasi Wanita Indonesia mengadakan pertemuan tentang poligami.
Selama sekitar 1300 tahun para ulama tidak pernah berbeda pendapat dalam hukum poligami ( ta'addud al-zawjaat ). Hingga pada abad 18 M (13 H) tidak ada pro kontra mengenai bolehnya poligami dan semuanya sepakat bahwa poligami itu mubah (boleh). Sebab kebolehannya didasarkan pada dalil yang qathi (pasti). Para Imam yang empat, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, juga sepakat bahwa poligami itu mubah. 6
Para  fuqaha  berpendapat,  bahwa  Allah mengizinkan menikahi empat perempuan. Menurut mereka,  walaupun  kebolehan  di  sini  ditambah dengan  kondisi  yang  tidak  mungkin  ditunaikan, yaitu keadilan dalam kasih sayang, perasaan, cinta dan  semacamnya.  Namun,  selama  kemampuan berbuat  adil  di  bidang  nafkah  dan  akomodasi bisa  ditunaikan,  izin  untuk  berpoligami  menjadi sesuatu yang bisa diperoleh. Alasan yang mereka kemukakan untuk mendukung ide ini adalah bahwa nabi sendiri pernah berkata hubungannya dengan ketidakmampuannya berbuat adil dalam hal kebutuhan batin. 7
(Jakarta: Lentera, 2001), h.257-258.
6 Abdurrhaman Al-Jaziry, al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba' a h, Juz IV, (Beirut: DarulFikr, 1996), h. 206-217.
7 Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran MuhammadAbduh , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 99.
Demikian  juga  pendapat  para  Ulama  tafsir (Mufassir), Al-Thabari (w. 310 H), yang berpendapat bahwa  poligami  adalah  dibolehkan  selama  bisa berlaku  adil.  Demikian  pula  pandangan  Al- Jashshash (w. 370 H) yang juga intensif  mengupas tentang  poligami.  Beliau  berpendapat  bahwa poligami bersifat boleh (mubah), namun kebolehan ini harus disertai dengan syarat kemampuan berbuat adil di antara para istri, termasuk material, seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan  sejenisnya,  serta  kebutuhan  non  material, seperti rasa kasih sayang, kecenderungan hati dan semacamnya.  Namun  dia  memberikan  catatan, bahwa  kemampuan  berbuat  adil  di  bidang  non material ini amat berat
Sedangkan  Al-Maraghi  dalam  tafsirnya menyebutkan bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam  keadaan  darurat,  misalnya  karena  isteri mandul,  suami  memiliki  kemampuan  seks  yang tinggi sementara isteri tidak mampu melayaninya, suami mempuyai harta yang banyak untuk membiayai kepentingan keluarga dan jika jumlah perempuan melebihi dari jumlah laki-laki.
Berbeda  dengan  Ulama  klasik,  Ulama pada era modern dapat dikatakan memperketat kebolehan  poligami,  bahkan  diantara  mereka ada yang mengharamkannya. Meskipun di balik pengaharaman tersebut masih disertai dengan kondisi yang memberikan kemungkinan untuk melakukannya.
Terdapat  beberapa  alasan  para  pemikir modern melarang menikahi perempuan lebih dari  satu,  diantaranya  Sayyid  Quthb  (w.  1966) mengatakan bahwa poligami merupakan rukhsah , danhanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat serta harus bersikap adil dalam nafkah, mu 'amalah, pergaulan dan pembagian malam. 8 Hal ini senada juga  dinyatakan  oleh  Al-Shobuni.  Sementara menurut  Al-’Athar  dengan  ulasan  yang  agak diplomatis, mengatakan bahwa mengawini budak lebih ditekankan pada pemberian contoh pada umat lain  bagaimana  Islam  memperlakukan  tawanan, yaitu dengan mengawini mereka, yang lambat laun akan memerdekannya.
Namun  demikian,  Ameer  Ali  memberi catatan bahwa teori poligami digunakan jika suatu masyarakat yang menuntut adanya situasi yang menghendaki demikian, misalnya jumlah peremuan yang  melebihi  laki-laki.  Dengan  ungkapan  yang
8 Sayyid Qutub, Tafsir fi dhilali al-Qur’an , Jil. IV(Kairo: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1961), h. 236.
berbeda  Fazlur Rahman menyatakan kebolehan berpoligami merupakan suatu pengecualian karena  keadaan  tertentu,  sebab  kenyataannya kebolehan tersebut muncul ketika terjadi perang, di mana banyak anak yatim dan janda yang ditinggal suaminya. Sementara Muhammad Abduh menentang poligami karena dianggap menjadi sumber kerusakan di Mesir dan dengan tegas menyatakan bahwa tidak mungkin mendidik bangsa Mesir dengan pendidikan yang baik sepanjang poligami masih dipraktikkan secara luas.
Sedangkan  menurut  tokoh  kontemporer, M. Syahrur membolehkan poligami dengan menetapkan adanya syarat kuantitas dan kualitasnya. Dari segi kuantitas, batas minimal poligami adalah satu  perempuan,  sedangkan  batas  maksimalnya adalah empat perempuan. Adapun syarat kualitasnya yaitu isteri kedua, ketiga, dan keempat yang boleh dinikahi harus janda yang memiliki anak-anak yatim yang kemudian menjadi tanggung jawabnya 9 Begitu pula pendapat Asghar Ali Engineer, bahwa dalam surat An-Nisa : 3 lebih menekankan untuk berbuat adil terhadap anak-anak yatim, bukan mengawini lebih dari seorang perempuan. 10 Karena konteks ayat ini adalah tentang kondisi pada masa itu,  di  mana  mereka  yang  bertugas  memelihara kekayaan  anak-anak  yatim  sering  berbuat  tidak semestinya  dan  terkadang  mengawininya  tanpa mas kawin.
Seiring  berkembangnya  zaman,  poligami mulai dianggap sebagai diskriminasi terhadap kaum perempuan. diantaranya muncul pendapt Amina Wadud  yang  berkesimpulan  bahwa  monogami merupakan bentuk perkawinan yang lebih disukai oleh  Al-Qur'an.  Dengan  monogami  tujuan perkawinan  untuk  membentuk  keluarga  yang penuh cinta kasih dan tentram dapat terpenuhi. 11 Sependapat  dengannya,  Siti  Musdah  Mulia  yang melontarkan penolakannya terhadap poligami karena laki-laki yang berpoligami pada prinsipnya adalah laki-laki yang mengumbar hawa nafsu nya dan poligami adalah selingkuh yang dilegalkan. 12 Menurutnya,  poligami  merupakan  kekerasan 9 M.  Nashirudin,  M.Ag-Sidik  Hasan,  M.Ag, Poros-poros Ilahiyah  Perempuan  Dalam  Lipatan  Pemikiran  Muslim , (Surabaya : Jaring Pena, 2009), h. 249.
10 Asghar Ali Engineer, The Rights of  Women in Islam (New York: St. Martin’sPress, 1992), h. 45.
11 Amina  Wadud  Muhsin,  Wanita  di  dalam  Al-Qur’an, (Bandung : Penerbit Pustaka, 1994), h. 114.
12 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami , (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 61.
pada perempuan karena berimplikasi pada sosio- psikologis. Dan sudah seharusnya diadakan revisi terhadap  perundang-undangan  perkawinan  di Indonesia.
Secara garis besar, pandangan Ulama tentang praktik  poligami,  dapat  digolongkan  pada  tiga pendapat,  yaitu  : Pertama ,  ulama  klasik  (Al- Thabari, Al-Jashshash dan Al-Qasimi), sepakat atas kebolehan poligami berdasarkan pada dalil qath'i dengan persyaratan mampu berlaku adil. Kedua , ulama modern (Sayyid Quthb, M. Abduh, Rasyid Ridha  dan  Mu’ammal  Humaidi),  berpendapat bahwa kebolehan poligami hanya dalam keadaan darurat dan mulai ada pembatasan poligami. Ketiga , ulama kontemporer (Asghar Ali Engineer, Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia) menganggap bahwa poligami merupakan praktik ketidakadilan gender dan mengusulkan ketentuan sanksi hukum bagi para pelakunya.

## Pembaharuan Isu Poligami dalam Kompilasi
Hukum Islam
Indonesia sendiri dalam hal ini telah melakukan reformasi terkait dengan aturan poligami. Meskipun berpegangan kepada asas monogami, namun tetap dibuka kemungkinan untuk poligami dengan syarat terlebih  dahulu  memohon  izin  dari  Pengadilan. Pelaksanaan  prosedur  poligami  diibaratkan ‘menutup  pintu  yang  terbuka’,  bermakna  pintu poligami  tidak  dibuka  apabila  tidak  diperlukan, hanya dalam keadaan tertentu sahaja pintu akan dibuka. 13 Ketentuan tentang poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dibicarakan dalam BAB IX “beristeri lebih dari satu orang” dari pasal 55 sampai dengan pasal 59. Seseorang yang ingin berpoligami mestilah  memiliki  izin  dari  Pengadilan  Agama 14 serta terpenuhinya salah satu syarat alternatif 15 dan tiga syarat kumulatif. 16 13 Lia  Noviana,  “Persoalan  Praktik  Poligami  dalam Masyarakat Islam,” Jurnal Salam, Vol. 15, No. 1 (2012), h. 85.
14 Kompilasi Hukum Islam  (pasal 56 ayat 1) “Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus  mendapat izin dari Pengadilan Agama.” Kata-kata harus dalam pasal terseebut bermakna lazim atau wajib.
15 Syarat alternatif  yang dimaksud adalah: a. Isteri tidak dapat  menjalankan  kewajipan  sebagai  isteri;  b.  Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan, Kompilasi Hukum Islam  (pasal 57).
16 Syarat kumulatif dalam prosedur poligami adalah adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri, adanya kepastian
Bila  dibandingkan  dengan  hukum  fikih konvensional  setidaknya  terdapat  dua  hal  dalam ketentuan  KHI  yang  bersifat  pembaharuan. Kelaziman meminta izin pengadilan (pengadilan) danharus mendapatkan izin dari isteri atau isteri- isteri terdahulu.

## Analisis Pembaharuan Ketentuan Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam
Hampir  dapat  dipastikan  bahawa  poligami dalam pandangan mayoritas ulama klasik adalah dibolehkan. Dalam Al-Quran ataupun hadith tidak ada satu ketentuan pun yang secara tegas melarang amalan berpoligami, justru dalil-dalil menunjukkan kebolehan menikahi perempuan hingga empat orang. 17 Namun demikian Islam telah berhasil membatasi dan mengatur perkawinan pada masa jahiliyah  yang awalnya bebas dan tak terbatas, serta menetapkan asas keadilan dalam berpoligami. 18 Pembaharuan  tentang  izin  berpoligami secara eksplisit memang tidak ditemui dalam al-Quran  maupun  sunnah  Nabi  Muhammad Saw..Namun  secara  implisit  hukumnya  dapat ditemukan  dari  sumber  dan  dalil-dalil  hukum Islam dengan melakukan ijtihad, penafsiran dan pemikiran hukum. 19 Dalil menjadi pegangan untuk membolehkan amalan berpoligami adalah QS.  Al- Nisa’ ayat 3: Maksudnya : “dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamuu berkahwin dengan mereka), maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan- perempuan (lain): dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (diantara isteri-isteri kamu) maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja, atau (pakaila) hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman.
bahawa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka, Kompilasi Hukum Islam (pasal 58 ayat 1 huruf  a dan b)
17 Muhammad  ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Syawkani, Tafsir Fath al-Qadir:al-Jami’ Bayn Fanni al-Riwayah wa al-Dirayah, (Libanon: Dar al-Ma’arif, tt), jilid I, 532; Muhammad ibn  Yazid  Abu  ‘Abd  Allah, Sunan  Ibn  Majah,  Tahqiq Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi’, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), jilid I, Hadith No 1952.
18 Ahmad  Tholabie  Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 215.
19 Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam, (Yogyakarta:UUI Press, 2003), h. 87.
Ayat ini menunjukkan menunjukkan boleh berpoligami dengan mensyaratkan berlaku adil kepada isteri-isteri. Adil yang dimaksudkan disini adalah keadilan secara lahiriyah, dari hal nafkah dan jatah bermalam. Bagaimanapun keadilan bathiniyah dari  segi  perasaan  tidak  akan  dapat  diwujudkan secara sempurna. 20
Sebahagian ulama pula memandang ayat ini menjelaskan bahawa pada dasarnya asas perkawinan adalah monogami. Kebolehan melakukan poligami apabila boleh menjamin keadilan kepada isteri-isteri dapat dipenuhi dengan sebaiknya. 21 Dilalah ayat pula menuntut kesiapan dari pelaku poligami. Kesiapan merupakan kondisi sekarang yang memperlihatkan kemampuan dimasa yang akan datang, baik dari segi psikis, moral maupun materi. 22 Akan muncul pertanyaan,  adakah  keadilan  ini  merupakan tanggungjawab  individu  pelaku  poligami  yang pertanggungjawabannya  langsung  kepada  Allah. Ataukah Pengadilan berhak campur tangan untuk menilai kesiapan seseorang?
Tentu syarat adil tidak cukup hanya dengan penilaian  suami  semata,  yang  pastinya  akan berlaku penilaian yang subjektif. Ianya juga tidak sekedar  tanggung  jawab  pribadi  yang  hanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sudah semestinya dilakukan siasatan yang adil oleh hakim Pengadilan untuk menimbang keadilan seseorang. Pengadilan boleh menyelidiki dari sisi kemapanan ekonomi suami dan sikap serta tabiatnya melalui istrinya yang terdahulu dan juga orang-orang yang boleh dipercaya. 23 Sebenarnya, apa yang dilakukan Pengadilan merupakan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memelihara kemaslahatan dalam rumah tangga. 24 Selain  itu,  ketentuan  undang-undang 20 Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h.138.
21 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), cet. Ke 3, h.170.
22 Mukti Ali Jalil, “Tinjauan Sosio Filosfis Urgensi Pemberian Izin  Poligami    di  Pengadilan  Agama”,  website Badan Peradilan Agama (badilag), dicapai 10 September 2014,
h ttp://www.badilag.net/artikel/8685-tinjauan-sosio- filosofis-urgensi-pemberian-izin-poligami-di-pengadilan- agama-oleh-mukti-ali-jalil-sag-mh--1910.html
23 Zaleha  Muhamat, Analisis  Poligami  Menurut  Perspektif Islam , (Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributor Sdn. Bhd, 2002), h.19.
24 Zulfahmi,  “Metodologi Ijtihad Imam al-Shafi’i: Analisis Pembaharuan Berkaitan Aspek Munakahat di Malaysia” (Disertasi  Sarjana  Syariah,  Universiti  Malaya,  Kuala Lumpur, 2011), h. 136.
untuk poligami adalah untuk memberi kesan seseorang suami tidak akan sewenang-wenangnya berpoligami,  karena  kini  pihak  pengadilan  akan memastikan kemampuan mereka sebelum permohonan poligami diizinkan.
Pada  prinsipnya  kebenaran  atau  izin  dari Pengadilansesuai dengan prinsip-prinsip shariah. Dengan mengaplikasikan metode sadda  zarai’ pihak  Pengadilan  berhak  melarang  seseorang suami untuk berpoligami sekiranya gagal untuk membuktikan kemampuannya. 25 Mengikut kaedah dar-ul mafaasid muqaddam ‘ala jalbi al-mashalih, agar terhindar dari kerusakan ( mafsadah) yang timbul akibat  amalan  berpoligami,  maka  Pemerintah berhak untuk menyelidiki kelayakan seorang yang ingin berpologami. Hal ini sesuai dengan prinsip tasharruf  al-imam ‘ala ra’iyah manuthun bil maslahah.
Secara  formal,  urgensi  kebenaran  dari Pengadilan  untuk  amalan  berpoligami  adalah demi  terwujudnya  kepastian  hukum,  ketertiban, perlindungan dan jaminan hukum atas  perkawinan itu sendiri. 26 Secara  sosio-filosfis  izin  poligami adalah agar tercipta rumah tangga yang dapat menghidupkan  nilai-nilai  keadilan  atas  dasar mawaddah dan rahmah. Meskipun demikian kebenaran dari Pengadilan tidak serta merta menutup pintu poligami.  Hanya  saja  penetapan  ketentuan- ketentuan ini bertujuan demi ketertiban dan kemaslahatan bersama.
Selain  izin  dari  Pengadilan  disyaratkan juga izin dari isteri yang sedia ada untuk amalan berpoligami. Pengkaji menilai cukup Pengadilan saja yang menilai kelayakan suami berpoligami dengan segala pertimbangannya. Sebagaimana suami yang akan secara subjektif  menganggap dirinya dapat berlaku adil, begitu juga isteri akan sangat sensitif dan  subjektif   dalam  hal  keizinan  ini.  Ditambah lagi tidak ditemukannya sandaran normatif  terkait izin isteri sedia ada, baik itu dari al-Quran, hadith maupun  pendapat-pendapat  ulama.Selain  itu sulitnya mendapatkan izin isteri yang ada menjadi sebab semakin banyak perkawinan poligami yang
25 Raihanah Haji Abdullah, “Poligami di Malaysia,  h. 170. 26 Mukti  Ali  Jalil,  “Tinjauan  Sosio  Filosfis  Urgensi Pemberian Izin Poligami  di Pengadilan Agama”, website Badan Peradilan Agama (badilag), dicapai 10 September 2014,    http://www.badilag.net/artikel/8685-tinjauan- sosio-filosofis-urgensi-pemberian-izin-poligami-di- pengadilan-agama-oleh-mukti-ali-jalil-sag-mh--1910. html
llegal (tidak sesuai dengan prosedur). 27 Dalam hal ini akan lebih tepat bilamana pihak isteri hanya diminta memberi pandangan bukan untuk meminta keizinannya.

## Analisis Respon Ulama Dayah Berkaitan Izin Berpoligami
Ulama  dayah  merespon  negatif   terhadap pembaharuan dalam KHI terkait memohon izin poligami  dari Pengadilan. Dalam hal ini mereka tidak setuju dengan mengemukakan argumentasi dan  dalil  yang  berbagai.  Poligami  dipandang memiliki landasan atau dalil yang membolehkan. Secara  tegas  al-Quran  menyatakan  dalam  Q.S. al-Nisa’  ayat  3  “...menikahlah  kamu  dengan wanita-wanita  yang  kamu  berkenan,  dua,  tiga dan empat.... Dalil ini dengan jelas menunjukkan kebolehan poligami, jadi jangan dipersulit. 28 Secara logika,  apa  yang  dihalalkan  oleh  sudah  tentu mempunyai hikmahnya bagi manusia. Begitu juga poligami memiliki hikmah yang banyak. 29 Diantara hikmahnya adalah ghazirah (syahwat) suami ini dapat datang kapan sahaja. Sedangkan isteri pada masa- masa tertentu tidak bisa melayani suami, seperti pada  saat  haid, wiladah (selepas melahirkan). Ini akan  menjadi masalah nantinya. 30
Di pandang dari sisi sejarah, ini juga merupakan sunnah nabi Muhammad Saw.. bukankah di dalam diri  Rasulullah  ada  contoh  yang  sepatutnya  kita teladani. Barang siapa yang membenci akan sunnahku, bukanlah bagian dari ummatku. Oleh kerananya  poligami  adalah  sunnah  nabi,  jangan kita coba menghalangnya dengan menambahkan aturan-aturan untuk mempersulit. 31
Selain  itu,  ketentuan  dalam  KHI  untuk meminta  kebolehan  Pengadilan  bagi  amalan berpoligami dicuragai memiliki muatan politis. Peraturan  ini  perintah  dari  Isteri  Presiden  ke-2
27 Muhammad  Ja’far, Perkawinan Poligami dalam Masyarakat Pidie, (BandaAceh: LKIS-Unsyiah, 1998), h. 227.
28 Tgk. H. Mustafa bin Tgk. H. Ahmat (Pimpinan Dayah Madinatuddiniyah Darul Huda,  Paloh Gadeng, Aceh Utara) dalam temu bual dengan penulis, 3 Oktober 2014.
29 Tgk. H. M. Amin Daud (Pimpinan Dayah Raudhatul Ma’arif,  Cot  Trueng,  Aceh  Utara)  dalam  temu  bula dengan penulis, 22 Oktober 2014.
30 Tgk. M. Yusuf  Ilyas, (Pimpinan Dayah Darul Muridin, Bayu, Aceh Utara) dalam temu bual dengan penulis, 7 November 2014.
31 Tgk. H. Muhammad  Abduh Hasan (Pimpinan Dayah Darul Muttaqin, Samudera, Aceh Utara), dalam  temu bual dengan penulis, 13 November 2014.
Indonesia,  Soeharto.  Dimana  Ibu  Tien  (isteri pak Presiden) takut suaminya berpoligami, maka dibuatlah ketentuan ini. 32 Ada juga ulama yang berpandangan  bahawa  ketentuan  ini  merupakan pengaruh dari Barat. Mereka ingin mempersulit poligami dan pada saat yang sama mereka menghalalkan tempat lokalisasi (prostitusi). 33 Sebenarnya KHI dan ulama dayah sepakat bahawa poligami adalah mubah. Polemiknya adalah ketika izin dari pengadilan dianggap oleh ulama dayah sebagai usaha untuk mempersulit amalan poligami. Kita sepakat jika ini merupakan sunnah rasulullah  Saw.,  dan  telah  diamalkan  oleh  para sahabat. Hanya saja memandangkan kepada realita sekarang praktik poligami yang melenceng dari tujuan.  Terkadang  poligami  dilakukan  mengikut nafsu  semata.  Kita  juga  sepakat  tentang  syarat ‘adil’ untuk berpoligami. Dalam Pengadilan pun, berusaha menyelidiki keadilan seseorang dari latar belakang  kehidupannya, qarinah-qarinah (ciri-ciri) keadilan suami dan juga kehidupan rumah tangga yang sudah ada.
Anggapan dan kecurigaan bahwa ketentuan ini bermuatan politis dan pengaruh dari barat tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Bahkan jika kita perhatikan landasan penetapan hukum ini kita dapati tidak terkeluar dari jalur syariah. Aturan ini dibuat bukan untuk mempersulit amalan poligami, bahkan untuk memastikan amalan ini dilakukan oleh orang yang layak demi terwujudnya keluarga yang bahagia. Kita semua sepakat poligami untuk mendatangkan kebaikan pada semua, bukan malah sebaliknya untuk meruntuhkan institusi keluarga.
Dari  perbahasan  sebelumnya,  dapat  buat kesimpulan  bahawa  ulama  dayah  dalam  hal  ini masih berpegangan kepada pandangan-pandangan ulama salaf. Apa yang tidak pernah ditetapkan oleh ulama  terdahulu  tidak  boleh  ditambah.  Padahal hukum itu sendiri tidak akan pernah sunyi dari perubahan persekitaran dan zaman.

## Penutup
Polemik poligami tidak akan habis dimakan zaman. Ianya terus hidup dan berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran manusia.
32 Tgk. Ramli Ben Cut, (Pimpinan Dayah Nurul Islam, Sawang, Aceh Utara) dalam temu bual dengan penulis, 17  Oktober 2014.
33 Tgk. Zakaria Amin, (Pimpinan Dayah Darul Arafah, Jamuan, Aceh Utara) dalam temu bual dengan penulis, 2 Desember 2014.
Namun satu hal yang pasti tujuan dari setiap hukum yang disayariatkan adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Termasuk poligami yang ditetapkan oleh Allah sudah dapat dipastikan adalah untuk  memberi  kebaikan  kepada  manusia.  Oleh karenanya, Negara dalam hal ini membuat suatu regulasi yang mengatur sedemikian rupa terkait masalah poligami.
Adapun aturan yang ditetapkan dalam KHI memiliki landasan yang kuat dari dalil-dalil syariat. Juga  dengan  mengaplikasikan  metode-metode pengambilan hukum ia nya tidak terkeluar dari jalur  yang  disyari’atkan.  Begitupun  ia  memiliki tujuan yang baik demi mengawal amalan poligami ini tidak melenceng dari tujuan asal pensyariatan. Namun dalam ketentuan KHI terdapat poin yang harus dikaji lebih dalam, yaitu izin istri terdahulu. Begitu  pula  para  ulama,  hendaklah  lebih membaca real kondisi dalam masyarakat. Dimana Jika poligami dibebaskan secara luas, tanpa aturan- aturan  yang  mengikat,  maka  ia  hampir  dapat dipastikan akan membawa kepada kemudharatan yang lebih besar. Wallahu a’lam.
Daftar Pustaka Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, cet. Ke 3.
Ahmad Tholabie Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Aj-Jahrani  Musfir, Poligami dari Berbagai Persepsi , Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Al-Jaziry Abdurrhaman, al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba' a h,  Juz  IV,  Beirut:  Darul  Fikr,
1996.
Amina Wadud Muhsin, Wanita di dalam Al-Qur’an, Bandung : Penerbit Pustaka, 1994.
Ariij binti Abdur Rahman as-Sanan, Adil Terhadap Para Isteri: Etika Berpoligami , Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006.
Asghar  Ali  Engineer,  The  Rights  of   Women  in Islam, New York: St. Martin’sPress, 1992.
Ibrahim  Hosen, Fiqh  Perbandingan  Masalah
Pernikahan, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003 Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami, Sebuah Studi  Atas  Pemikiran  Muhammad  Abduh , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Lia Noviana, “Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam,” Jurnal Salam, Vol. 15, No. 1 (2012).
M. Nashirudin, M.Ag-Sidik Hasan, M.Ag, Poros- poros Ilahiyah Perempuan Dalam Lipatan Pemikiran Muslim , Surabaya : Jaring Pena,
2009.
Muhammad  ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Syawkani, Tafsir  Fath  al-Qadir:al-Jami’  Bayn  Fanni al-Riwayah wa al-Dirayah, Libanon: Dar al- Ma’arif, tt), jilid I, Muhammad  Ja’far, Perkawinan Poligami dalam Masyarakat  Pidie, BandaAceh:  LKIS- Unsyiah, 1998.
Muhammad ibn Yazid Abu ‘Abd Allah, Sunan Ibn Majah, Tahqiq Muhammad Fuad ‘Abd al- Baqi’, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), jilid I.
Mukti Ali Jalil, “Tinjauan Sosio Filosfis Urgensi Pemberian  Izin  Poligami    di  Pengadilan Agama”,  Website Badan Peradilan Agama (badilag), di  akses  10  September  2014, h ttp://www.badilag.net/artikel/8685- tinjauan-sosio-filosofis-urgensi-pemberian- izin-poligami-di-pengadilan-agama-oleh- mukti-ali-jalil-sag-mh--1910.html
Murtadha Muthahari, Hak-hak wanita dalam Islam , Jakarta: Lentera, 2001.
Raihanah Haji Abdullah, “Poligami di Malaysia,” Jurnal Syariah 5, no. 2, 170.
Sayyid Qutub, Tafsir fi dhilali al-Qur’an , Jil. IV, Kairo: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1961.
Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
Sudir man  Tebba, Sosiologi Hukum Islam, Yogyakarta:UUI Press, 2003.
Zaleha Muhamat, Analisis Poligami Menurut Perspektif Islam , Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributor Sdn. Bhd, 2002
Zulfahmi,  “Metodologi  Ijtihad  Imam  al-Shafi’i: Analisis  Pembaharuan  Berkaitan  Aspek Munakahat di Malaysia” Disertasi Sarjana Syariah, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2011.