E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 3 Maret 2022

## PENETAPAN  TERSANGKA  DALAM  PENYIDIKAN  TINDAK  PIDANA TRANSNATIONAL  CYBERCRIME  MENURUT  SISTEM  HUKUM  DI INDONESIA

## Mustika Indah Jelita Sinaga
Universitas Kristen Indonesia, Indonesia Email: tikasinaga@yahoo.com

## Abstrak
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  terbagi  menjadi  2  (dua),  yaitu  (1)  Bagaimana konstruksi  yuridis  penetapan  tersangka  dalam  tindak  pidana  transnational cybercrime  dalam  hukum  positif  di  Indonesia?  (2)  Bagaimana  perbandingan penanganan  tindak  pidana transnational cybercrime di  Indonesia  dengan  Amerika Serikat  dan  Inggris?  Metode  Penelitian:  Metode  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif. Pembahasan: Konstruksi yuridis penetapan tersangka dalam tindak pidana transnational  cybercrime masih  menggunakan  KUHAP  sebagai  dasarnya  dan didukung  oleh  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.  14  Tahun  2012  Tentang  Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana  yang  telah dirubah  menjadi  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No  6 Tahun 2019. Hal tersebut menjadi kesulitan tersendiri oleh aparat penegak hukum, dikarenakan  kasus-kasus transnational  cybercrime selalu  berhubungan  dengan Telecommunication  Fraud ,  sehingga  ketika  terjadi  penangkapan,  maka    dilakukan prosedur  lidik  sesuai  SOP  dimana  sering  kali  korbannya  tidak  berada  di  dalam negeri  atau  ada  di  dalam  negeri  tapi  tidak  kelihatan/tidak  muncul/tidak  melapor. Akibatnya  sulit  untuk  pembuktiannya  dan  korbannya  di  luar  negeri  yang  pada akhirnya  kejahatan  yang  bisa  ditemukan  adalah  pelanggaran    imigrasi. Perbandingan  konstruksi  yuridis  penetapan  tersangka  dalam  tindak  pidana transnational  cybercrime  di  Indonesia  dengan  sistem  hukum  di  negara-negara dengan teknologi informasi terdepan tidak ada yang berbeda, yaitu kepolisian dapat menetapkan tersangka apabila sudah memiliki 2 (dua) alat bukti permulaan. Namun demikian,  untuk  negara  Amerika  Serikat  dan  Inggris,  telah  memiliki  pengaturan khusus terkait dengan kejahatan cybercrime. Hal tersebut berbeda dengan Indonesia yang  masih  menggunakan  peraturan  lama  dalam  menjerat  pelaku  tindak  pidana transnasional cybercrime.
Kata Kunci : penetapan tersangka; pidana; transnational cybercrime

## Abstract
The  problem  in  this  study  is  divided  into  2  (two),  namely  (1)  How  is the juridical construction of the determination of suspects in cybercrime transnational crime in positive law in Indonesia? (2) How does the handling of transnational cybercrime in  Indonesia  compare  with  the  United  States  and  Great  Britain?  Research Methods:  This  research  method  is  normative  juridical.  Discussion:  Juridical
construction  of  determining  suspects  in transnational  cybercrime crimes  still  uses the Criminal Procedure Code as its basis and is supported by  Law Number 19 of 2016  concerning  Information  and  Electronic  Transactions  and  Regulation  of  the Head of the Indonesian National Police No. 14 of 2012 concerning Management of Criminal Investigations which has been renewed with Regulation of the Head of the Indonesian  National  Police  No.  6  of  2019    This  is  a  particular  difficulty  for  law enforcement  officers,  because  transnational  cybercrime  cases  are  always  related with  Telecommunication Fraud, so that when an arrest is made, it is conducted a procedure according to the SOP. Often the victims are not domestic or domestic but are  invisible  /  not  appearing  /  not  reporting.  As  a  result,  it  is  difficult  to  prove  it and  its  victims  abroad,  in  the  end  the  crime  that  can  be  found  is  immigration violations.  There  is  no  big  difference  in  the  judicial  construction  of  the determination of suspects in transnational cybercrime crimes in Indonesia with the legal system in countries with advanced information technology. However, for the United  States  and  the  United  Kingdom,  they    already  have  special  arrangements related  to  cybercrime  crime.  This  is  different  from  Indonesia,  which  still  uses  the old regulations in snaring transnational cybercrime perpetrators.

## Keywords: suspect; criminal; transnational cybercrime

## Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  informasi  (Information Technology)  yang  pesat  ini  telah mengubah cara hidup manusia. Manusia mempergunakan teknologi bukan hanya  untuk membuat  hidup  mereka  lebih  nyaman,  tetapi  juga  menggantungkan  sebagian  aktivitas hidup  mereka  pada  teknologi.  Di  sisi  lain,  teknologi  seolah  berlomba  dengan  para pelaku  kejahatan  yang  memanfaatkan  kecanggihan  teknologi  itu  sendiri  untuk menciptakan berbagai macam tindak kejahatan.
Keadaan  ini  terjadi  karena  dalam  perkembangannya  teknologi  informasi  berhasil menghilangkan  batas-batas  wilayah  negara  dalam  melakukan  aktivitas  perdagangan internasional. Hilangnya batas-batas wilayah negara itu berganti  dengan keterhubungan antar  jaringan  yang  satu  dengan  jaringan  yang  lain,  yang  mempermudah  para  pelaku kejahatan  dalam  memperluas  jangkauan  tindak  kejahatan  yang  para  pelaku  kejahatan lakukan  yang  membuat  para  pelaku  tindak  pidana cybercrime terus  semakin  kreatif menciptakan modus-modus kejahatan baru.
Di  sisi  lain,  cepatnya  perkembangan  teknologi  di  dunia  juga  membuat  tidak meratanya standard teknologi di tiap negara, sehingga beberapa negara secara teknologi lebih kuat dari yang lain. Tentu saja ini  juga menjadi loophole/ kelemahan tersendiri dan kelemahan-kelemahan  itu  dimanfaatkan  oleh  para  pelaku  kejahatan  baik  dalam  skala lokal maupun internasional. Kejahatan-kejahatan berbasis teknologi internet ini disebut cybercrime.
Definisi cybercrime secara umum dapat diartikan sebagai pelanggaran hukum yang memanfaatkan teknologi komputer berbasis penggunaan teknologi informasi. Sutarman mengatakan, cybercrime biasanya dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang yang  melakukan  kejahatannya  dengan  menggunakan  sarana  komputer  dan  alat
komunikasi  lainya,  dengan  cara  memasuki  sistem  milik  orang  lain  tanpa  ijin  secara illegal  atau    merusak    data,  mencuri  data,  dan  menggunakannya  juga  secara  ilegal (Sutarman, Widiana, & Amin, 2007) .
Cybercrime disebut sebagai bentuk tindak pidana kejahatan  kejahatan yang timbul karena  pemanfaatan  teknologi  internet.  Sebagai  komparasi,  Forester  dan  Morrison , pakar  komputer  asal  Amerika  Serikat  menggambarkan    bahwa  kejahatan  komputer merupakan  suatu  tindak  kriminal  di  mana  alat/senjata  yang  dipakai  untuk  melakukan tindak  pidana  kejahatan  tersebut  adalah    komputer (Forester  &  Morrison,  1994) . Sementara  itu  seorang  pakar  digital  forensik  lain,  Eoghan  Casey mengatakan  bahwa cybercrime adalah  suatu  terminologi    yang  dipakai  untuk  mendeskripsikan  aktivitas kejahatan  yang  mempergunakan  komputer  atau  jaringan/jejaring  komputer  sebagai alat/senjata sasaran kejahatan tersebut atau sebagai tempat terjadinya kejahatan (Casey, 2011) .
Secara umum, definisi cybercrime yang dapat diterima oleh hampir seluruh negara di dunia adalah “ tindak pidana yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi komputer atau  teknologi  informasi ”. Itulah  sebabnya  kerap  kali  para  ahli  menyebut cyber  crime sebagai computer  crime. Alat  dari  tindak  kejahatan  atau  media  yang  dipakai  untuk melakukan  kejahatan  itu  adalah  komputer.  Beberapa  opini  lain  juga mengatkan  bahwa cybercrime adalah identik dengan computer crime.
Cybercrime dapat juga didefinisikan sebagai:
" Offences  that  are committed  against  the  individuals  or  the  groups  of  people with    criminal  motives  which   intentionally  harm  the  reputation  of  the target  /the victim or cause physical or mental harm, or loss, to the  target / the victim directly or  indirectly,  by  using  modern  telecommunication  networks  such  as  internet networks including chatrooms, emails,   notice boards and  social media  groups or mobile phones (Bluetooth/SMS/MMS)" (Casey, 2011) .
Terjemahan bebasnya adalah:
“Setiap bentuk serangan atau tindakan yang ditujukan kepada perorangan atau kelompok  dengan  motif  criminal/kejahatan  yang  dengan  sengaja  mengancam reputasi korban baik secara fisik maupun mental atau yang menyebabkan kerugian bagi  korban  langsung  atau  tidak  langsung  dan  kejahatan  itu  dilakukan  dengan menggunakan  sistem  jaringan  telekomunikasi  baik  internet  maupun mobile telephone”.
Definisi  itu  kemudian  diperluas  oleh  Departemen  Kehakiman  Amerika  Serikat dengan  mendefinisikan computer  crime sebagai:  “ Any  illegal  acts  which  is  requiring knowledge  of  computer  technology  or  informatioan  technology/system  for  its perpetration,  investigation,  or  prosecution". Terjemahannya  adalah: Setiap  tindakan melawan  hukum  yang  memerlukan  pengetahuan  teknologi  komputer  untuk  melakukan kejahatannya  dan  memerlukan  juga  teknologi  komputer  untuk  menyelidiki  dan menggugatnya secara hukum.
Tindak  pidana Cybercrime yang  mempergunakan    teknologi  berbasis  utama komputer  dan  jaringan  telekomunikasi  ini  pada  dasarnya  berdasarkan  jenis  aktivitas
yang  dilakukannya  ini  dapat  digolongkan  dalam  beberapa  macam  seperti  pada  uraian berikut ini: (Besar, 2020)
1. Unauthorized  access yakni;  memasuki  secara  paksa  atau  menerobos  kedalam  suatu sistem  jaringan  computer  diaggap  melakukan  kejatahatan  kejahatan  ini;  misal probing dan port;
2. Illegal  content ;  kejahatan  yang    dengan  sengaja  memasukkan  informasi    tentang suatu  hal  yang  melanggar,  yang  tidak  etis,  melanggar  kesusilaan  atau    yang  buruk yang  tidak  benar  seperti  misalnya  hoax  atau  konten  pornografi  yang  dianggap mengganggu  ketertiban  umum.  Contoh:  Penyebaran  virus  secara  sengaja;  pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email.
3. Data forgery ;  suatu  tindak  kejahatan  yang  dijalankan    untuk memalsukan  data  pada dokumen-dokumen penting penting milik lembaga, institusi, perusahaan  yang ada di internet. Biasanya yang penyimpanan datanya berbasis web.
4. Cyber  espionage,  sabotage,  and  extortion ;  Pelaku    c yber  espionage ini  melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lawan dengan cara memanfaatkan fungsi internet. Biasanya pelaku kejahatan jenis ini memasuki sistem komputer si target/korban dan menerobos tanpa ijin target/korban.
5. Sabotage and extortion adalah pengambilalihan atau penguasaan sebuah sistem yang dilakukan  dengan  sengaja  dengan  cara  melakukan  pengrusakan  dan  penghancuran terhadap data dan sistem, sehingga terjadi gangguan terhadap program komputer atau jaringan komputer yang terkoneksi dengan internet.
6. Cyber stalking ; biasanya kejahatan ini dilakukan untuk megirimkan teror/ bully /pelecehan/gangguan  terhadap  seseorang  dengan  pemanfaatan  komputer; misalnya  pengiriman    e-mail  yang  dilakukan  berulang-ulang.  Hal  itu  bisa  terjadi karena sangat mudah untuk  membuat email tanpa harus memberikan identitas diri.
7. Carding; adalah  jenis  ejahatan  yang  biasanya  dilakukan  seseorang  dengan  mencuri nomor  kartu  kredit  milik  orang  lain  lalu  dengan  nomor  curian  itu    si  pelaku melakukan transaksi di internet.
8. Hacking dan  c racking ;  adalah  2  tindak  kejahatan  yang  berbeda . Pelakunya  disebut Hacker dan Cracker ; Hacker adalah    seseorang  yang  memasuki  sistem  targetnya untuk  membongkar  dan  mengetahui  program  yang  dimasuki.  Pelaku Hacking biasanya adalah  seseorang yang memiliki skill baik di bidang Teknologi informasi, kadang  bahkan  ahli,  dengan skill baik  dan  memiliki  minat/hobby  besar  untuk mempelajari sistem komputer secara detail dalam hal meningkatkan kemampuannya.. Biasanya  mereka  adalah  para programmer. Sedangkan Cracking dilakukan  oleh seseorang yang sengaja melakukan aksi-aksi pengrusakan/penerobosan sistem secara ilegal  di  internet. Cracking dimulai  dengan  membajak  akun  seseorang,  situs  web, probing,  atau  menyebarkan  virus,  dengan  tujuan    melumpuhkan    target  sasaran. Tindakan yang bertujuan melumpuhkan  target tersebut dikenal sebagai DoS ( Denial Of  Service ).  Yang  disebut Dos  attack adalah cyber  attack atau    serangan  yang ditujukan  pada  suatu  sistem  computer  untuk  target  dan  membuat  sistem  tersebut
crashed atau hanged sehingga sistem menjadi lumpuh dan tidak dapat memberikan layanan.
9. Cybersquatting  and  typosquatting ;  biasanya  kejahatan cybersquatting dilakukan dengan  mendaftarkan  nama  domain    perusahaan  milik  orang  lain  yang  kemudian  si pelaku  kejahatan  berusaha  menjual  kembali  kepada  perusahaan  tersebut  dengan harga  yang  lebih  mahal.  Sementara  jenis  kejahatan  yang  dilakukan  dengan  cara membuat  domain  yang  mirip  dengan  nama  domain  milik  orang  lain  disebut tuposquatting. Biasanya  domain  tersebut  merupakan  nama  domain  saingan perusahaan.
10. Hijacking; pada jenis kejahatan ini si pelaku kejahatan dengan sengaja membajak karya  orang  lain,  biasanya  disebut software  piracy atau  pembajakan  terhadap perangkat lunak/software.
11. Cyber terorism; ini adalah jenis  kejahatan yang ditujukan kepada pemerintah atau warganegara  dengan  cara  melakukan cracking ke  situs  pemerintah  atau  militer untuk  tujuan  teror.  Salah  satu  kasus cyber  terrorism yang  cukuo  terkenal  adalah kasus  Ramzi  Yousef  yang  dituduh  sebagai  dalang  serangan  ke  gedung  WTC.  Ia ditangkap  karena  terbukti  menyimpan  detail  teknis  file  serangan  dalam  bentuk enkripsi di laptopnya. Kasus terkenal lain adalah  kasus Doktor Nuker yang selama kurang lebih lima tahun mengelola isi situs halaman web yang berisi propaganda- propaganda anti-Amerika, anti-Israel, dan pro-Bin Laden ( defacing ).
Kejahatan  dunia  maya  berkembang  lebih  luas  lagi  melahirkan  modus  kejahatan cybercrime yang  akhirnya  bahkan  jauh  lebih  luas  dan    melibatkan    beberapa  negara yang disebut transnational cybercrime.
Secara  general  kejahatan  transnasional  atau transnational  crime adalah  bentuk kejahatan  yang  dilakukan  dengan  melibatkan    lebih  dari  satu  negara.  Artinya,  tindak kejahatannya    menyangkut  warga  negara  dari  dua  atau  lebih  negara  atau  dilakukan  di beberapa  negara  dan    seringkali  kejahatan  ini  mempergunakan  prasarana  dan  sarana serta  metoda-metoda  yang  melewati  batas-batas  teritorial  suatu  negara,  melibatkan beberapa negara.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  faktor  utama  yang  menjadi  identitas  sebuah kejahatan transnasional adalah kejahatan-kejahatan tersebut sebenarnya  terjadi di dalam satu  batas  wilayah  negara  tertentu,  tetapi  ada  sebagian  dari  unsur  kejahatan  tersebut berkaitan  dengan negara-negara lain, misalnya tempat kejadiannya di beberapa negara, atau  warga  negara  si  pelaku  kejahatan  yang  berasal  dari  beberapa  negara,  sehingga muncul  dua  atau  lebih  negara  yang  berkepentingan  /terlibat  atau  yang  terkait  dengan kejahatan itu.
Faktor  “melibatkan  negara  lain”    ini      lah  yang  membedakan  jenis  tindak  Pidana transnational  cybercrime dengan  kejahatan  pada  umumnya.  Pada    jenis  kejahatan transnasional,  sifat    internasionalnya  bisa  meliputi    aspek-aspek  yang  apa  saja  yang terkait  baik  pelaku  individu,  negara  yang  terlibat,  benda-benda  terkait,  publik  dan privat.
Transnational  cybercrime sering  diartikan  sebagai  kejahatan  dunia  maya  yang melibatkan  lebih  dari  satu  negara,  yang  dilakukan  secara  terorganisir,  artinya  dengan persiapan,  perencanaan,  pengarahan  atau  pengendalian  yang  dilakukan  di  negara  lain dan berakibat bagi pihak-pihak yang dirugikan oleh  negara-negara yang terlibat dalam kejahatan  itu.    Karena  melibatkan  lebih  dari  satu  negara  maka  upaya  penanggulangan cybercrime ini  sering  kali  dalam  penanganannya  menemukan  masalah  dalam  perihal yurisdiksi.
Pangkal  dari    pengertian  yurisdiksi  adalah  kompetensi    hukum  negara  terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum) atau kekuasaan negara. Yurisdiksi juga  diartikan oleh banyak ahli  sebagai suatu hak,  hak atau kewenangan mutlak  yang dimiliki oleh sebuah  negara  yang  memungkinkan  negara  tersebut  membuat  peraturan-peraturan hukum,  menjalankannya    dan  memaksakan  pemberlakuannya  dalam  hubungannya dengan  orang,  benda,  hal  atau  masalah  yang  berada  dan  atau  terjadi  di  wilayah  suatu negara.  Yurisdiksi  juga  merupakan  bentuk  refleksi  dari  jati  diri  suatu  negara,  prinsip dasar kedaulatan negara,  bentuk persamaan  derajat  dari bangsa suatu  negara dan serta prinsip tidak campur tangan antar negara. Yurisdiksi juga merupakan bentuk kedaulatan yang  sangat  penting  dan  krusial  yang  dapat  menciptakan,  memulai  atau  mengubah, serta  mengakhiri suatu relasi atau kewajiban hukum.
Yurisdiksi  di cyberspace terutama  pada  kejahatan  transnasional,  berdasar  dari hukum  internasional.  Atas  dasar  prinsip-prinsip  yurisdiksi  dalam  hukum  internasional lah  negara-negara  di  seluruh  dunia  dianjurkan  oleh  badan-badan  dunia    untuk berpartisipasi  mengambil  angkah-langkah  dan  pandangan  yang  sama  dalam  menjawab pertanyaan  mengenai  yurisdiksi  internet.  Hal  ini  disebabkan  karena  karakter  utama cybercrime yang bersifat “borderless” atau tidak mengenal batas-batas negara sehingga dalam    upaya  penanggulangannya  tentu  memerlukan  bentuk-bentuk  koordinasi  dan kerjasama antar negara. Permasalahan cybercrime dan perkembangannya  menunjukkan kondisi  yang  kompleks  dan  penting    dan  sudah  sewajarnya  negara-negara  di  dunia mengadakan  kerjasama-kerjasama internasional.
Menurut perusahaan keamanan teknologi informasi internasional Symantec, dalam Laporan  Tahunannya Internet  Security  Threat  Report volume  17,  pada  tahun  2011, Indonesia  termasuk negara yang menempati peringkat ke 10 dengan  aktivitas kejahatan cyber tertinggi sepanjang tahun (Symantec, 2014) . Ini baru penelitian tahun 2011; pada tahun ini saja  angka ini menunjukkan  bahwa Indonesia menyumbang 2,4% kejahatan cyber di dunia. Angka ini juga menggambarkan kenaikan  1,7% dibanding tahun 2010, ketika Indonesia masih menempati peringkat ke 28. Peningkatan yang sangat signifikan dan pesat  ini tak lain disebabkan oleh terus meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia.  Pada  tahun  2015, Cybercrime POLRI  mencatat  ada  800.000  akun  penyebar Hoax dan 100.000 akun penyebar “hate speech” di Media Sosial (medsos). Riset yang dilakukan  oleh  jejaring  sosial  Facebook  dan  Twitter  pada  tahun  2016  menunjukkan bahwa  Indonesia  sudah  masuk  dalam  4  besar    pengguna  jejaring  sosial  terbanyak  di dunia. Pada Tahun 2018, POLRI mengumumkan bahwa angka cybercrime di Indonesia adalah  Nomor  2  tertinggi  di  Indonesia  setelah  Jepang.  Angka  kejahatan  yang  disebut
sebagai  Nomor  dua  di  dunia  itu  menyangkut  lebih  dari  90.000.000  kasus (Kominfo.go.id, 2018) .
Kejahatan dunia maya atau cybercrime terus berkembang dengan cepat dan  pesat sejalan  dengan  pesatnya  perkembangan  teknologi  informasi  itu  sendiri.  Kejahatan- kejahatan  itu  memiliki  berbagai  bentuk  dari  mulai  yang  paling  sederhana  seperti melakukan  perusakan  atas  suatu website ( hacking  dan  cracking ),  pencurian  uang, (carding ),  pornografi,  pemerasan,  pelanggaran  hak  cipta,  pencurian  dan  pembajakan data  dan  sebagainya.  Setiap  bentuk  perkembangan  kecanggihan  teknologi  informasi selalu diikuti dengan modus-modus kejahatan baru yang juga sama canggihnya.
Masalah  cybercrime  adalah  masalah  yang  rumit  dan  tidak  mudah  untuk diselesaikan.  Faktor  utama  kerumitannya  adalah  karena  cybercrime  merupakan  suatu jenis kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah hukum sehingga kejahatan tersebut dapat  terjadi  tanpa  memerlukan    interaksi  langsung  antara  pelaku  dengan  korbannya. Tempat  kejadian  perkaranya  tidak  mudah  untuk  ditentukan.  Tindakan  melakukan kejahatannyapun  dapat  dilakukan  dari  belahan  bumi  manapun,  dan  korbannya  juga dapat berada dimana saja.
Untuk  mengantisipasi  kejahatan-kejahatan cyber, negara-negara  dengan  teknologi terdepan seperti Amerika Serikat dan Inggris melakukan pengaturan yang ketat terhadap aktivitas  di cyberspace terlebih  ketika  fakta-fakta  di  lapangan  menunjukkan  kegiatan cybercrime semakin  hari  semakin sophisticated .  Upaya-upaya  antisipasi  ini  kemudian melahirkan  apa  yang  disebut  sebagai cyber  law atau  undang  undang  yang  mengatur segala aktivitas cyber .
Hukum  Internasional  adalah  instrumen  hukum  yang  menjadi  acuan  Permasalahan cybercrime yang  saat  ini  banyak  menjadi  pemikiran  dunia.  Rujukan  negara-negara  di dunia dalam hal instrument hukum internasional itu adalah konvensi tentang kejahatan dunia cyber (yang disebut Convention  on  Cyber  Crime )  2001. Konvensi ini digagas oleh  negara-negara    Europa  Union/Uni  Eropa,  sebuah  rganisasi  regional  eropa  yang menjadi penggasnya.  Dalam perkembangannya konvensi ini  kemudian menjadi dasar dari  pemikiran  penanganan  masalah cybercrime dan  bahkan  banyak  negara  yang memiliki komitmen dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan cyber , meratifikasi dan  mengaksesnya.  Negara-negara  yang  tergabung  dalam  Uni  Eropa  ( Council  of Europe )  ini,  pada  tanggal  23  November  2001  menyelenggarakan Convention    on Cybercrime di kota Budhapest ini.
Antisipasi Cyber crime adalah Cyber  law ,  yang  pada  dasarnya  merupakan  bentuk hukum yang ruang lingkupnya meliputi semua aspek yang berhubungan dengan subjek hukum yang memanfaatkan dunia cyber dalam melakukan kegiatan apa saja baik dalam hubungannya sebagai pribadi maupun tidak.
Pengaturan  atas  tindakan-tindakan  yang  berhubungan  dengan  aktivitas cyber itu dimulai setiap kali seseorang (atau subjek hukum) memasuki dunia cyber dan “on line”. Dengan  meningkatnya  berbagai  modus  tindak  pidana cybercrime kemudian  lahirlah Undang-undang  Informasi  dan  Tranksaksi  Elektronik  No.  Tahun  2008  yang  berisi  13 Bab dan 53 pasal yang disempurnakan dengan  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Masalah transnational  cybercrime adalah  masalah  yang  sudah  yang  menjadi perhatian  serius  bagi  negeri  ini,  terlebih  dengan  masuknya  Indonesia  dalam perdagangan global yang artinya seluruh aspek kehidupan di Indonesia, baik itu sosial, bisnis, ekonomi akan mendapatkan dampak yang signifikan dari kegiatan di dunia cyber ini.  Publik  sudah  mulai  terbiasa  mendengar  adanya  kasus-kasus  kejahatan  yang berhubungan  dengan  dunia cyber seperti  pencurian  uang (carding ),  pencurian  akun jejaring sosial, penyerangan /penyebaran dengan ciptaan-ciptaan virus atau pembobolan dan perusakan website (hacking & cracking) , bahkan penyebaran ideologi-ideologi jahat yang merusak kerukunan masyarakat.
Pada  masa-masa  awal  munculnya  berbagai  kasus  yang  berkaitan  dengan transnational  cybercrime di  Indonesia,  pihak  aparat  tentu  saja  mengalami  kesulitan untuk  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  serta  menjerat  pelaku cybercrime . Sebagai  negara  yang  baru  saja  memasuki  dunia cyber, pengaturan  yang  jelas  atas tindakan-tindakan  yang  berhubungan  dengan  kejahatan  dunia  maya  tentu  saja  menjadi kendala  yang  serius,  bukan  saja  karena  kurangnya  ahli-ahli  komputer  yang  dapat membantu  aparat  dalam  mengungkapkan  sebuah  kejahatan  yang  berbasis  teknologi informasi,  atau  kurangnya  aparat  yang  mememiliki  pengetahuan  teknologi  yang mendalam,  akan  tetapi  juga  karena  pada  waktu  itu  belum  ada  peraturan  khusus  yang mengaturnya.    Pada  masa  masa  awal  tersebut,  tindakan-tindakan  kejahatan  di  dunia cyber tidak  dilihat  sebagai  kejahatan  yang  serius  karena  beberapa  faktor  yang  dilihat oleh Penulis sebagai berikut:
1. Pada  waktu  itu  (sebelum  lahirnya    Undang-undang    ITE)  sistem  pembuktian  di Indonesia  hanya  berpegang  pada  Pasal  184  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana, yang belum mengenal istilah bukti elektronik ( digital evidence ) sebagai bukti yang sah berdasarkan  undang-undang, sehingga kerap kali ketika sebuah kejahatan terjadi,  namun  tidak  dapat  diproses  sampai  ke  meja  hijau  karena  dianggap  tidak cukup bukti, meskipun sebenarnya ada bukti elektronik.
2. Ketiadaan peraturan yang jelas yang mengatur  dunia cyber di Indonesia, pada waktu itu,  baik  itu  yang  mengatur  mengenai  masalah  kewajiban-kewajiban,  jaminan keamanan,  jaminan  kerahasiaan  maupun  perlindungan  hukum  dalam  melakukan transaksi perdagangan di dunia cyber.
Sistem  pembuktian  hukum  acara  pidana  di Indonesia   yaitu stelsel wettelijk menekankan  bahwa  hanya  alat-alat  bukti  yang  sah  menurut  undang-undang  yang dapat dipergunakan untuk memenuhi  pembuktian.  Pengertiannya adalah, selain  dari ketentuan  yang dimaksud tersebut,  tidak  bisa  dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.
Lahirnya Cyber  Law Indonesia  lewat  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (untuk  selanjutnya  disebut  Undang- Undang  ITE)  yang  disahkan  pada  tanggal  21  April  2008  menjadi  penerangan  bagi permasalahan cyber di  negeri  ini.  UU  ITE  memang  tidak  sempurna,  tetapi  sedikit
banyak  menjawab  tantangan  kejahatan  di  dunia  maya,  akan  tetapi  bukan  berarti masalah-masalah cybercrime di  Indonesia  sudah  dapat  diatasi  dan  ditangani  dengan baik  atau  dengan correct .  Undang-Undang  ITE    ini  tentu  sangat  jauh  dari  kata sempurna. Masalah-masalah menjadi kendala dalam penyelesaian kasus-kasus-kasus cybercrime di  Indonesia  juga  sama  dihadapi  banyak  negara    di  seluruh  dunia,  yaitu pengaturan  yang  sama  di  semua  negara  mengenai  masalah  penentuan  tempat kejadian perkara yaitu Locus dan Tempus Delictie dalam Penetapan Tersangka.
Undang-undang  ITE  telah  mengakui  alat  bukti  Digital  atau  bukti  elektronik sebagai  alat  bukti  yang  sah  di  hadapan  pengadilan  dalam  tatanan  sistem  hukum  di Indonesia,.  Kehadiran  UU  ITE  ini  pada  dasarnya  memperluas  ketentuan  Pasal  184 KUHAP  mengenai  alat-alat  bukti  yang  sah  dan  diakui  oleh  Pengadilan.  Untuk menentukan  alat  bukti  yang  sah  dari  suatu  kejahatan  dunia cyber diperlukan  ahli digital  forensic (Abdul  Aziz,  2005) yang  akan  bekerja  berdasarkan  suatu standard operating procedure ((SOP), 2018) (SOP) tertentu.
Penentuan  alat  bukti  yang  sah  dari  suatu  tindak  pidana cyber ini  akan berdampak pada penentuan mengenai tempat dan waktu kejadian perkara atau locus delictie dan tempus  delictie yang  penentuannya  dalam  banyak  hal  memiliki perbedaan  antara cybercrime dengan  kejahatan  konvensional.  Penentuan locus  & tempus  delicti tersebut  dalam  penetapan  tersangka  kasus-kasus transnational cybercrime , merupakan bagian dari konstruksi penetapan Tersangka dan penanganan kasus  transnational  cybercrime.  Namun  demikian,  tidak  adanya  pengaturan  khusus atau  panduan  dalam  penindakan  para  tersangka  kasus  transnational  cybercrime, membuat  penanganan  kasus-kasus  Transnational  Cybercrime  sering  kali  tidak maksimal. Hal tersebut juga  pernah terjadi pada beberapa kasus  kejahatan penipuan dan pemerasan lintas negara yang dilakukan oleh segerombolan warga negara asing namun    melaksanakan  operasinya    di  Indonesia  dan  korbannya  di  Indonesia  dan berbagai  belahan  bumi.  Banyak  dari  kasus-kasus  itu,  maka  terlihat  bahwa penanganan  terhadap  para  pelaku  cybercrime  transnasional  hanya  di  proses  secara administrasi  keimigrasian,  yaitu  deportasi.  Hal  tersebut  dikarenakan  tidak  adanya pengaturan    yang  jelas  dalam  penindakan  tindak  pidana transnational  cybercrime  di Indonesia. Polisi masih kesulitan menangani kasus-kasus tersebut dengan tuntas.
Atas dasar penjelasan di atas, maka Penulis akan mengkaji suatu penelitian yang berjudul  Penetapan  Tersangka  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana Transnational Cybercrime Menurut Sistem Hukum Di Indonesia.

## Metode Penelitian

## 1. Tipe Penelitian
Penelitian  tesis  ini  bersifat  yuridis  normative.  Penyusunan  penelitian  ini  dibuat dengan  memberikan  pemahaman    terhadap  permasalahan  dengan    meneliti  bahan sekunder atau bahan-bahan Pustaka. Penelitian ini juga memberikan analisis terhadap masalah  norma  yang  dialami  oleh  hukum  dogmatif  dan  kegiatan  mendeskriptifkan norma  hukum  itu  dirumuskan  dengan  norma  hukum  (membentuk  peraturan
perundangan).  Penelitian  yuridis  normatif  ini  juga  dihubungkan  dengan    fakta-fakta yang  secara  nyata  terjadi  dalam  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  serta asas-asas  hukum  dan  teori-teori  hukum  dan  praktek  di  dalam  penetapan  tersangka dalam tindak pidana transnational cybercrime.
2. Objek Penelitian
a) Pengaturan penetapan tersangka secara umum dalam hukum positif
b) Pengaturan penetapan tersangka cybercrime dan transnational cybercrime
3. Jenis Data
Jenis data yang akan Penulis gunakan dalam penelitian ini  diperoleh dari Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), juga Ketentuan Convention  On Cybercrime  2001 yang  terkait  dengan Hukum  Positif  Indonesia.  Data-data  sekunder  yang  menjadi  bahan  rujukan  peulisan ini  diperoleh    Penulis  dari    bahan-bahan  kepustakaan  berupa  dokumen-dokumen hukum, buku-buku, jurnal-jurnal,  makalah, berita berita online dan lain-lain. Secara khusus  Penulis  melakukan  wawancara  dengan  KANIT  IV,  Subdit  III  DittipidSiber, Bareskrim  MABES  POLRI  untuk  mengetahui  langsung  bagaimana  penetapan Tersangka  ini  terjadi  pada  prakteknya  di  lapangan,  dan  kendala  apa  saja  yang dihadapi.  Demikian pula  mengenai data Tertier akan penulis peroleh dari berbagai dictionary  termasuk  dictionary  hukum  juga  kamus-kamus,    ensiklopedia,  dan berbagai data  yang  berfungsi sebagai pendukung data primer dan data sekunder.
4. Spesifikasi Penelitian
Penulis  memilih  penelitian  deskriptif  sebagai  spesifikasi  penelitian  ini. Penelitian  ini  secara  khusus  menelaah  inti  dari  permasalahan  dalam  penelitian  ini dengan  menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya dan dengan demikian akan teruraikan/tergambarkan  lah  fakta-fakta  yang  secara  nyata  terjadi  dalam  penetapan tersangka transnational cybercrime.
5. Fokus Studi
Fokus  studi  dalam  penelitian  ini  adalah  terkait  dengan  hukum  pidana,  secara khusus  membahas  masalah  Penetapan  Tersangka  pada  kasus-kasus transnational cybercrime yang  bertujuan  agar  kasus-kasus transnational  cybercrime dapat ditangani dengan tuntas.
6. Metode Pendekatan
Penulis secara spesifik akan menggunakan metode  analisis data kualitatif  untuk menjawab  dan  memecahkan  permasalahan    yang    ditelaah  dalam  penelitian  ini,. Metode  pendekatan  yang  digunakan  Penulis  dalam penelitian  ini  menggunakan pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ),  yang  artinya  penulis  akan  meneliti dan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  terkait    dengan  isi permasalahan  hukum  yang  sedang    ditangani  sehingga  dapat  ditarik    kesimpulan yang dapat  dipertanggungjawabkan;

## 7. Teknik Pendekatan
Teknik  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  statute approach  atau  biasa  disebut  sebagai  pendekatan  undang-undang.  Pendekatannya menggunakan data sekunder. Pada data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi termasuk juga wawancara dengan  instansi  yang  sudah  menangani  penetapan  tersangka  yaitu  Kanit  IV,  Subdit III  Dittipidsiber  Bareskrim  MABES  POLRI.    Hal  ini  penting  dilakukan,  tujuannya agar  Penulis  memilah-milah  data  yang  ada  dan  kemudian  menganalisisnya berdasarkan pada peraturan/ketentuan perundang-undangan.

## 8. Metode Pengolahan
Sebagai  upaya  untuk  dapat  menjawab  atau  memecahkan  masalah  dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang  diperoleh  bersifat  kualitas  bukan  kuantitas.  Setelah  pengumpulan  data  maka selanjutnya  akan  dilakukan  pengolahan  data  dan  analisis  secara  kualitatif,  sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## 9. Teknik Penyajian Data
Data  yang  telah  diuraikan  tersebut  kemudian  akan  disajikan  secara  deskriptif dengan  metode  deduktif  sehingga  dapat  diperoleh  kejelasan  penyelesaian  apatyang dari  sana  dapat  ditarik  kesimpulan  atas  hal-hal  yang  bersifat  umum  menuju  ke  hal yang lebih khusus.

## Hasil dan Pembahasan
1. Tentang Perkembangan Regulasi International Cybercrime
Salah  satu  instrumen  hukum  internasional  publik  yang  mengatur  masalah cybercrime yang  paling  banyak  mendapatkan  perhatian  negara-negara  di  dunia  dan sampai  sekarang  menjadi  referensi  pembentukan  hukum  di  banyak  negara    adalah konvensi  tentang  kejahatan cyber ( Convention  on    Cyber    Crime )    2001    yang digagas  oleh  Uni  Eropa.  Pada awalnya Konvensi ini  dibuat oleh sebuah organisasi regional  eropa,  tetapi  dalam  perkembangannya  akhirnya  konvensi  ini  dapat diratifikasi  dan  diakses  oleh  berbagai  negara  di  seluruh  dunia  yang  memiliki komitmen  dalam  upaya  mengatasi  kejahatan cyber yang  saat  ini  semakin berkembang  dan  menjadi  kejahatan  lintas  Negara  yang  disebut transnational cybercrime .  Negara-negara  yang   tergabung  dalam  Uni Eropa  ( Council  of Europe ) pada  tanggal  23  November  2001  di  kota  Budapest,    Hongaria    adalah  pihak penggagas  yang  bersepakat  dalam Convention    on    Cybercrime ini  dan  kemudian melanjutkan  konvensi  ini  dalam  tahap  lanjut  dengan  memasukkannya  dalam European    Treaty    Series dengan    Nomor    185.    European  Treaty  adalah  bentuk ikatan kesepakatan diantara negara-negara Uni Eropah.  Konvensi  ini akan  berlaku secara  efektif  setelah  diratifikasi  oleh  minimal  5  (lima)  negara yang didalamnya termasuk ratifikasi yang dilakukan oleh 3 (tiga) negara anggota Council of Europe . Oleh    karena    banyak    Negara  yang    mengikuti  dan  meratifikasi    konvensi tersebut,   maka    isi  konvensi  itu  kemudian    menjadi  model  bagi  pengaturan  hukum
cybercrime di  berbagai  Negara.    Oleh    karenanya    menjadi    penting    bagi    Negara kita  untuk  merujuk konvensi  ini  sebagai  salah  satu  pembanding  bagi  pengaturan cybercrime di  Indonesia.
Substansi konvensi mencakup area yang cukup luas dan melahirkan ketentuan- ketentuan  dan  kebijakan  kebijakan  yang  berhubungan  dengan cybercrime ( criminal policy )    yang    bertujuan    untuk    melindungi    masyarakat    dari cybercrime ,    baik melalui    Undang-Undang    maupun    kerjasama-kerjasama    internasional.    Hal    ini dilakukan  untuk  mencapai  keamanan  bersama    sehubungan  dengan  semakin meningkatnya  intensitas  digitalisasi,  konvergensi,    dan    globalisasi    yang berkelanjutan  dari teknologi  informasi yang juga memberikan dampak negatif yaitu meningkatnya tindak pidana cybercrime bahkan transnational cybercrime.
Sejauh  ini  ada  30  negara  menandatangani  konvensi  yang  menggalang  hukum internasional untuk memerangi kejahatan di dunia maya, namun hanya delapan yang menerapkan peraturan tersebut dalam undang-undang nasionalnya. Menurut laporan Dewan Uni Eropa,  pada saat konvensi itu dibicarakan,  diperkirakan terdapat sekitar 600 juta pengguna internet pada tahun 2002, artinya dua kali lebih banyak dibanding tahun 1999. Sementara itu riset mencatat sebanyak 4,66 miliar orang di seluruh dunia telah  menggunakan  internet  hingga  Januari  2021.  Angka  ini  naik  316  juta  atau  7,3 persen sejak Januari 2020.
Kejahatan  di  internet  diperkirakan  mengakibatkan  kerugian  sekitar  150  miliar hingga  200  miliar  Euro  (180  miliar  Dolar  AS)  pada  tahun  2003.    Riset  terakhir menyebutkan,  kerugian  tahunan  dari cybercrime secara  global  telah  mencapai  US$ 600 miliar atau setara Rp 8.160 triliun (asumsi US$1 = Rp 13.600) pada tahun 2017, yang  didorong  meningkatnya  kecanggihan  para hacker (peretas)  dan  bertambah banyaknya  kejahatan  di  toko  online  dan  mata  uang  digital Cryptocurrency (Crytocurrency, 2020) .
Sebelum Convention  on  Cybercrime tahun  2001,  untuk  mengatasi  bahaya hacking dan cracking yang merupakan kejahatan cybercrime ini, sebenarnya Kongres PBB  juga sudah dua  kali  membahas  masalah cybercrime ini  yaitu  pada  Kongres VIII Tahun  1990  di Havana  dan  pada  Kongres  X  Tahun   2000  di  Wina.
Berbagai  Forum  Internasional  dan  masyarakat  internasional  membahas permasalahan cybercrime dan  perkembangannya  dari  waktu  ke  waktu  dan melahirkan sejumlah regulasi internasional untuk menjawab tantangan atas kejahatan cybercrime  yang semakin  meningkat . Regulasi    Internasional  dalam  masalah cybercrime yang menjadi acuan banyak negara di dunia  antara lain adalah:
1) United Nations (UN)
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  terus  menerus  melakukan  pengawasan terhadap  perkembangan    computer    related    crime,  yang  dimulai      pada    tahun 1990    dengan Eighth  UN    Congress    on    the    Prevention    of    Crime    and Treatment  of  Offender,  Havana, Cuba  27  August – 7  September  1990 Dalam Resolusi    Kongres    PBB    tersebut,  negara-negara    dihimbau    untuk  lebih    giat
mengintensifkan  usaha-usaha  untuk  memerangi computer related crime dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: (Suseno, 2012)
a) Modernisasi hukum pidana materil dan hukum acara pidana nasional  termasuk upaya-upaya  untuk  (1)  menjamin  adanya penerapan hukum dalam hal tindak pidana  dan  investigasi  kewarganegaraan  serta  pembuktian  yang  fair  dan memadai  dalam  proses  peradilan,  dan  jika  diperlukan  segera  melakukan perubahan yang diperlukan.  (2)  Apabila  tidak/belum  ada  pengaturan, maka yang  dapat  dilakukan adalah membuat  aturan  tentang  tindak  pidana  serta prosedur  investigasi dan pembuktian, untuk mengatasi aktivitas kriminal yang baru  dan  canggih  ini.  (3)  Memperhatikan/menetapkan  kewenangan  untuk menyita atau mengembalikan aset-aset hasil computer related crime .
b) Mengadopsi    usaha-usaha    penegakkan  hukum  agar  masyarakat,  aparat pengadilan    dan  penegak    hukum    alert  terhadap    masalah computer-related crimes dan pentingnya mencegah tindak pidana kejahatan tersebut.
c) Meningkatkan  langkah-langkah  upaya  pengamanan  komputer  melalui  upaya- upaya    pencegahan/preventif,    dengan  memperhitungkan    masalah-masalah terkait  seperti perlindungan privasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan  kebebasan-kebebasan  fundamental  serta  setiap  mekanisme  pengaturan penggunanan/pemanfaatan komputer.
d) Mengadopsi  pelatihan-pelatihan  yang  memadai  untuk  Para  Penegak  Hukum pejabat  dan  aparat  yang  bertanggungjawab  atas  pencegahan,  penyidikan, penuntutan  dan  pengadilan  mengenai  tindak  pidana  ekonomi  dan computer- related crimes seperti Polisi, Jaksa dan Hakim.
e) Melakukan  kolaborasi dengan organisasi-organisasi  yang  berhubungan ( rules of    etics )    dalam    penggunaan    komputer    dengan  dunia  pendidikan  dan menjadikannya sebagai bagian dari kurikulum dan training informatika.
f) Menjalankan kebijakan-kebijakan untuk korban computer-related crimes yang sesuai dengan United Nations Declaration of Basic Principles  of  Justice  for Victims  of  Crime  and  Abuse  of  Power , termasuk restitusi/pengembalian aset yang diperoleh dari kejahatan.
Pada  tahun  2000  Persatuan Bangsa-bangsa  menyelenggarakan The Tenth UN    Congress    on    The  Prevention  on  Crime  and  the  Treatment  of  Offender  di Vienna dengan tema khusus yaitu Crime and  Justice,  meeting  the  challenges  of the  21st  century (Nations, 2000) yang  menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu :
a) Computer    related    crime    should    be    criminalized (  Semua  jenis  kejahatan yang terkait dengan komputer harus dolriminalisasi/diproses secara pidana).
b) Adequate procedural laws were needed for the investigation and prosecution  of cyber  criminal  (Hukum  Acara  Pidana yang  cukup dan memadai diperlukan untuk  melakukan  penyidikan  dan  penuntutan  terhadap  para  pelaku  tindak pidana cybercrime).
c) Goverment  and  industry  should  work  together  towards  the  common  goal of  preventing  and  combating  computer  crime  so  as  to  make  the internet
a  secure  place (Kerjasama  antara  pemerintah  dan industri harus dilakukan demi  mencapai  tujuan  bersama  pencegahan  dan  pemberantasan  kejahatan komputer agar internet menjadi tempat/domain yang aman.
d) Improved    international    cooperation    was    needed    in    order    to    trace criminals    on    the    internet (perlu    dilakukan    peningkatan    kerjasama  erat international untuk tujuan melacak pelaku perbuatan cybercrime ).
e) The    united    Nations    should    take    the   further    action    with    regard   to    the provision  of  technical  cooperation  and  assistance  concerning  crime related to computer networks. (PBB harus mengambil langkah-langkah ke depan yang berhubungan  dengan  bantuan kerjasama teknis mengenai penanggulangan hal- hal yang berhubungan dengan kejahatan computer).
PBB  juga melakukan upaya untuk membuat Negar-ngara di dunia melakukan upaya  pencegahan  dan  pemberantasan transnational  cybercrime dengan menyelenggarakan A    United    Nation  Symposium    on    The    Challenge    of Berderless        Cybercrime ,    yang    berkaitan    dengan    penandatanganan  Palermo Convention    Against    Transnational  Organized    Crime,    pada  bulan  Desember 2000  (UNCATOC) (Broadhurst & Grabosky, 2005) .  Palermo  Convention  2000 dikenal  sebagai    Konvensi    yang  berisi  ketentuan  yang  mengatur  kerjasama Internasional, cukup luas yang mencakup banyak manifestasi dari high-tech crime yang paling umum.
Dalam  dokumen United    Nations    Convention    Against    Transnational Organized    Crime pasal    3    ayat    2,  suatu  kejahatan  dapat  dikategorikan  sebagai kejahatan transnasional apabila :
a) It  is  commited  in  more  than  one  state ;  (jika  dilakukan  di  lebih  dari  satu negara)
b) It  is  commited  in  one  state  but  a  substansial  part  of  its  preparation, planning, direction or control takes place in another state ; (Jika dilakukan  di satu  Negara  akan  tetapi  persiapan,  perencanaan,  pengarahan    atau pengendaliannya terjadi di Negara lain)
c) It  is commited in  one  state  but  involves  an  organized  criminal  group that engages in criminal activities in more than one state ; (jika dilakukan  di  satu Negara    tetapi    ada  keterlibatan    kelompok    kriminal    yang  terorganisir  yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu Negara.
d) It  is  commited  in  one  state  but  has  substansial  effects  in  another  state ;  (jika dilakukan di satu Negara namun kerugiannya berdampak di negara lain).
2) The Group of Eight (G8)
Kelompok   G8 yang terdiri dari negara-negara Indutri yitu Jerman,  Kanada, Perancis,    Italy,    Jepang,    Inggris,  Rusia  dan  Amerika  Serikat  dalam  Meeting  of Justice and Interior Ministers of  The  Eight yang  terselenggara   pada  tanggal  9- 10    desember    1997  membahas    dua    hal    penting    yaitu    meningkatkan kemampuan    untuk    melakukan  penyidikan    dan    penuntutan    tindak    pidana teknologi  tinggi  (high  tech  crime)  dan memperkuat regim hukum Internasional
untuk melakukan ekstradisi dan bantuan timbal balik dan menjamin  bahwa tidak ada    pelaku  tindak    pidana    yang    memperoleh  tempat  aman    di    dunia    ini. Menurut    G8    ada    2    bentuk    ancaman    terhadap  keamanan  umum  yaitu (Www.justice.gov, 2020) :
a) Sophisticated criminals  targeting computer and telecommunications system to obtain or alter valuable information without  authority  and  may  attempt  to disrupt    critical    commercial  and  public  systems .  (Para    pelaku    kejahatan tingkat tinggi yang menjadikan  komputer  dan sistem telekomunikasi sebagai target untuk membobol dan memperoleh informasi berharga  tanpa  izin otoritas dan    mencoba  untuk  mengganggu  sistem-  sistem  perdagangan  penting  dan sistem- sistem yang berhubungan dengan publik).
b) Criminal,  including  members  of  organized  crime  groups  and  terorists,    are using  these  new technologies  to  facilitate traditional offenses . (Para  pelaku kejahatan,  kelompok  penjahat  terorganisir  dan  para  teroris,  menggunakan system teknologi baru untuk memfasilitasi  para pelaku kejahatan tradisional).
3) Council of Europe (COE
Council  of  Europe  adalah organisasi  supranasional  yang  berada  di Eropa yang  dibentuk  pada      tahun    1985    oleh    komite    ahli  Europe    committee    onc crime  problems    untuk    mempertimbangkan    berbagai    masalah    hukum    yang ditimbulkan  oleh    kejahatan    computer  /  computer  related  crime.    Salah    satu laporan  yang  dihasilkan  pada  September 1989  tersebut ialah  bentuk  bentuk kejahatan    cybercrime    yang    harus    diatur    dalam  hukum  nasional  tiap  negara. Pada  April  1997  Komite  ini    menyusun  instrumen  Internasional  yang komprehensif    tentang    tindak    pidana cybercrime yaitu Convention    on Cybercrime dan selesai  pada  tahun  2001.  Komite inilah yang  melaksanakan tugas  tersebut  selama  4  tahun dengan  melalui  27  draft  Konvensi   sebelum sampai  Final  Draft Convention  on Cybercrime sampai diterima oleh European Committee  on  Crime  Problems  dalam  rapat  pleno    Juni    2001  dan  lahirlah Convention  on  Cybercrime yang ditandatangani  pada  23  November  2001  di Budapest,  Hongaria.
2. Perbandingan  Penegakkan  Hukum  dan  Penanganan  Tindak  Pidana Transnasional  Cybercrime  di  Indonesia  Dengan  Sistem  Hukum  di  Amerika Serikat dan Inggris
Convension on Cybercrim e memberikan indikasi bahwa dunia harus  memerangi kejahatan  penyalahgunaan  TI  (Teknologi  Informasi)  atas  maraknya  kejahatan internasional yang sangat serius, gawat dan harus segera ditangani.  Penyalahgunaan TI  telah menjadi  salah  satu  agenda  dan  kejahatan  di  tingkat  global  yang  bersamaan dengan  perkembangan  globalisasi.    Kejahatan  di  tingkat  global  ini  menjadi  ujian berat  bagi  setiap  negara  untuk  memeranginya.  Tentunya  alat  yang  digunakan  oleh negara  untuk  memerangi cybercrime ini  adalah  hukum  yang    difungsikan;  salah satunya  adalah  untuk  mencegah  terjadinya  dan  menyebarnya cybercrime ,  serta
melakukan  penindakan  jika cybercrime terbukti  telah  menyerang  atau  merugikan masyarakat dan negara.
Faktanya,  ketersediaan  Teknologi  Informasi  tentu  tidak  dengan  sendirinya muncul begitu saja ke permukaan, melainkan sudah barang tentu menyangkut banyak pihak yaitu  pihak penyedia jasa internet yang disebut ISP ( Internet Service Provider ) termasuk  di  dalamnya  penyedia  jaringan  akses  ( connection  provider ),  penyedia content ( Information provider ) dan penyedia search engine yang lazim disebut portal serta pihak yang lain disebut sebagai pemilik informasi.
Dalam  penetapan  tersangka  tindak  pidana transnational  cybercrime di Indonesia,  aparat  penegak  hukum  harus  memiliki  alat  bukti  permulaan  yang  cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP.  Selain dari pada itu, Pasal 183 KUHAP menyatakan  Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  kecuali apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Di  samping  itu  dalam  Pasal  6  ayat  (2)  UU  No.  14  Tahun  1970  tentang Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  juga  menyatakan  senada  bahwa tiada  seorang jua  pun  dapat  dijatuhi  pidana,  kecuali  apabila  pengadilan  karena alat- alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang  dapat  dianggap  bertanggungjawab,  telah  bersalah  atas  perbuatan  yang dituduhkan atas dirinya.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  pasal  tersebut,  pembuktian  dalam  perkara  pidana ada  dua  syarat  yang  harus  dipenuhi,  yaitu  adanya  keyakinan  hakim  dan  keyakinan tersebut harus didasarkan pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini KUHP. Selanjutnya berkaitan dengan kejahatan cybercrime semuanya serba maya.
Dalam  kejahatan  ini  biasanya  pelaku  melakukan  aksinya  seorang  diri  ataupun kelompok  dalam  ruangan  pribadi  yang  bersifat privacy . Privacy bagi  mereka merupakan  hal  yang  tak  dapat  disangkal.  Perbuatan  tersebut  membutuhkan ketenangan dan kreativitas yang tinggi dalam menggunakan komputer. Disamping itu juga semua piranti yang digunakan dalam kejahatan.
Amerika Serikat dan Inggris,  punya undang-undang untuk memerangi kejahatan dunia  maya  dan  memiliki  strategi  nasional  dalam  menangani  kejahatan cybercrime . Amerika  Serikat  sudah  lebih  dulu  mengakui  dokumen  elektronik  yang  dihasilkan dalam  praktek  bisnis.  Sejak  awal  Januari  2001,  divisi  tindak  pidana  computer  dan HAKI  Departemen  Kehakiman  AS  telah  melahirkan    kebijakan-kebijakan  khusus yang berkaitan dengan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.
Dalam FBI’s  Cybercrime  Report  2017, Kepolisian  Amerika  Serikat menumumkan  hasil  riset  mereka  yang  mengenai  20  negara  tertinggi  yang  menjadi korban cybercrime selain Amerika Serikat. Negara Bagian di Amerika Serikat  yang paling  rentan  dalam  kejahatan  di  dunia maya  ini  adalah  California,  New  York,  dan
Florida; sementara Negara Kanada menduduki puncak tertinggi dalam  daftar korban asing dari kejahatan cybercrime . Negara-negara India, Inggris, Australia, dan Prancis juga  menduduki  posisi  5  besar.  4  Kejahatan  Internet  yang  paling  banyak  dilakukan memiliki  kasus  non-pembayaran  /  non-pengiriman  di  tempat  pertama,  dengan  lebih dari  81.000  insiden  yang  dilaporkan  terjadi  dimana  orang  tidak  dibayar  untuk layanan mereka atau tidak menerima produk yang mereka pesan (Morgan, 2017) .
Sementara  Indonesia  punya  UU  ITE,  Amerika  Serikat  memiliki  Peraturan tentang  pelanggaran-pelanggaran cybercrime dalam  berbagai  undang-undang  yaitu: Acces  Device  Fruade  Act  of  1984,  Computer  Fraud  and  Abuse  Act  of  1986, Transportation of Obsence Matters for Sale or Distribution, National Infrastructure Protection  Act  of  1996,  Communication  Decency  Act  of  1996,  the  Cyberspace Electronic Security Act of 1999,” dan the “Patriot Act of 2001.
Ditinjau  dari  sisi  praktikal  penegakan  hukum,  investigasi-investigasi  dilakukan oleh  FBI  dilakukan  dengan  bekerjasama  dengan  berbagai  instansi  di  setiap  negara bagian  di  Amerika  Serikat  seperti Homeland  Security .  FBI  bekerjasama  dengan of the Internet Crime Complaint Center (IC3). Dalam laman resmi FBI disebutkan :
“The mission of the Internet Crime Complaint Center (IC3) is to provide the public  with  a  reliable  and  convenient  reporting  mechanism  to  submit information to the FBI concerning suspected Internet-facilitated fraud schemes and  to  develop  effective  alliances  with  law  enforcement  and  industry  partners. Information  is  analyzed  and  disseminated  for  investigative  and  intelligence purposes to law enforcement and for public awareness .”
Terjemahan  bebasnya  adalah:  “Misi  dari the  Internet  Crime  Complaint Center (IC3) adalah menyediakan mekanisme sistem pelaporan yang handal dan nyaman  kepada  publik  untuk  menyampaikan  informasi  kepada  FBI  mengenai dugaan  skema  penipuan  yang  difasilitasi  Internet  dan  untuk  mengembangkan aliansi  yang  efektif  dengan  para  penegak  hukum  dan  mitra  industri.  Informasi dianalisis  dan  disebarluaskan  untuk  tujuan  investigasi  dan  intelijen  untuk penegakan hukum dan untuk kesadaran masyarakat.”
Amerika  Serikat  juga  memiliki Cyber  Action  Team ,  suatu  bentuk Task  Force yang  bertugas  untuk  untuk  memberikan  respon  yang  cepat  terhadap  gangguan komputer  dan  keadaan  darurat  di  ruang  virtual.  Mereka  adalah  agen  khusus  atau ilmuwan  komputer,  dan  semuanya  memiliki  pelatihan  lanjutan  dalam  bahasa komputer, penyelidikan forensik, dan analisis perangkat lunak.
Tim  lain  yang  juga  disiapkan  adalah National  Cyber  Forensics  and  Training Alliance organisasi ini dibentuk pada tahun 1997 dan berbasis di Pittsburgh. National Cyber  Forensics  and  Training  Alliance telah  menjadi  model  internasional  untuk menyatukan penegak hukum, industri swasta, dan akademisi untuk membangun dan berbagi  sumber  daya,  informasi  strategis,  dan  mengancam  intelijen  untuk mengidentifikasi  dan  menghentikan  ancaman cyber yang  muncul  dan  mengurangi ancaman yang ada.
Hal yang sama juga terdapat pada negara Inggris, dimana Parlemen Inggris telah mengeluarkan Data  Protection  Act  of  1984  and  the  Computer  Misuse  Act  of  1990. Dalam  melakukan  penanggulangan  terhadap cybercrime  Secretary  of  State  for  the Home Department telah mengeluarkan kebijakan berupa:
1) Coordinate  activity  across  Government  to  tackle  crime  and  address  security  on the internet in line with the strategic objectives laid out in the UK Cyber Security Strategy . (Koordinasi aktivitas lintas Pemerintah untuk menghadapi kejahatan dan keamanan  internet  dengan  tujuan  strategis  mengamankan  dunia  cyber  di  seluruh Inggris Raya).
2) Reduce the direct harms by making the internet a hostile environment for financial criminals and child sexual predators, and ensuring that they are unable to operate effectively  through  work  to  disrupt  crime  and  prosecute  offenders. (Mengurangi/menghalangi bahaya serangan langsung terhadap system dengan cara membuat  lingkungan  yang  tidak  ramah/keras  terhadap  para  pelaku  kejahatan finansial  dan  para  pelaku  kejahatan  sexual  terhadap  anak  sehigga  membuat mereka  tidak  dapat  mengiperasikan  kegiatan  kejahatan  mereka  melalui  system internet);
3) Raise public confidence in the safety and security of the internet, not only through tackling  crime  and  abuse,  but  through  the  provision  of  accurate    and  easy-to- understand  information  to  the  public  on the  threats. (Meningkatkan  kepercayaan publik  dalam  hal  keamanan  dan  kenyamanan  internet,  tidak  hanya  dengan menghadang  kejahatan  internet  tapi  juga  melalui  edukasi-edukasi  yang  akurat dalam  menyampaian  informasi-informasi  yang  berhubungan  dengan  kejahatan cyber ).
4) Support  industry  leadership  to  tackle  cyber  crime,  and  work  with  industry  to consider  how  products  and  online  services  can  be  made  safer  and  security products  easy  to  use. (memberi  dukungan  penuh  kepada  pelaku  industri  yang berhubungan  dengan  jasa  dan  produk-produk  online  yang  membangun  untuk menjawab/menangani kejahatan cyber );
5) Work  with  international  partners  to  tackle  the  problem  collectively. (Meningkatkan  kerjasama-kerjasama    internasional  dengan  lembaga-lembaga internasional dan negara-negara di dunia dalam hal penangkalan kejahatan cyber ).
Kebijakan  tersebut  mengkoordinasikan  kegiatan  di  seluruh  Pemerintah  untuk mengatasi  kejahatan  dan  mengatasi  keamanan  di  internet  sesuai  dengan  tujuan strategis  yang  ditetapkan  dalam UK  Cyber  Security  Strategy .  Mengurangi  kerugian langsung  dengan  membuat  internet  menjadi  lingkungan  yang  tidak  bersahabat  bagi penjahat keuangan dan predator seksual anak, dan memastikan bahwa mereka tidak dapat  beroperasi  secara  efektif  melalui  pekerjaan  untuk  mengganggu  kejahatan  dan melakukan  penuntutan  terhadap  pelaku.  Meningkatkan  kepercayaan  publik  akan keamanan  dan  keamanan  internet,  tidak  hanya  melalui  penanganan  kejahatan  dan penyalahgunaan,  namun  melalui  penyediaan  informasi  yang  akurat  dan  mudah dipahami  kepada  publik  mengenai  ancaman  tersebut.  Mendukung  kepemimpinan
industri untuk mengatasi kejahatan di dunia maya, dan bekerja sama dengan industri untuk  mempertimbangkan  bagaimana  produk  dan  layanan  online  dapat  dibuat  lebih aman  dan  produk  keamanan  mudah  digunakan  dan  bekerjalah  dengan  mitra internasional untuk mengatasi masalah secara kolektif.
Apakah  undang-undang  ITE  memenuhi  kebutuhan  negeri  ini  dalam menyelesaikan  masalah-masalah cybercrime khususnya transnational  cybercrime ? Di  Amerika  Serikat  misalnya,  selain  undang-undang,  setiap  terjadi  perkembangan kejahatan  yang  membahayakan  keamanan  negara,  pemerintah  federal  atau  setiap pemerintah  negara  bagian  langsung  mengeluarkan  dokumen  yang  berlaku  sebagai ketentuan setara dengan undang-undang,  yang disebut cyber security document yang dibuat sebagai bentuk proteksi keamanan sistem informasi misalnya:
1. The National Strategy to secure Cyberspace, yang dikeluarkan pada bulan Febuari 2003.
2. International Strategy for Cyberspace , dikeluarkan pada bulan Mei 2011.
3. Departement of Defense Strategy for Operating in Cyberspace , dikeluarkan pada bulan Juli 2011
Berikut  adalah  beberapa  perbandingan  undang-undang  yang  ada  di  Indonesia dengan Amerika Serikat dan Inggris;

## Tabel 1
Perbandingan  Jumlah Peraturan Penunjang Pencegahan dan Penegakkan Hukum Kejahatan Transnational Cybercrime Indonesia Amerika Serikat Inggris KUHP Cyberlaw: Electronic Transaction Act (UETA) (Undang-undang Transaksi Electronik Data Protection Act of 1984 (Undang-undang Data Proteksi) UU ITE National Cyber Forensics and Training Alliance (Regulasi Nasional siber Forensik) The Computer Misuse Act of 1990 (Undang-undang penyalahgunaan Komputer) Acces Device Fruade Act of 1984 (Undang-undang penyalahgunaan perangkat elektronik) Theft Act, 1990 (Undang- undang Pencurian Elektronik) Computer Fraud and Abuse Act of 1986 (Undang- Undang Penipuan dan Penyalahgunaan Komputer tahun) Transportation of Obsence Matters for Sale or Distribution (Regulasi Transportasi barang distribusi) Communication Decency Act of 1996 (Undang-
undang Kepatutan Komunikasi) National Infrastructure
Protection Act of 1996
(Undang-Undang Perlindungan Infrastruktur Nasional) the Cyberspace Electronic Security Act of 1999 Undang-undang Elektronik dunia maya) The “Patriot Act of 2001 (Undang-undang Patriot 2001)
Amerika  Serikat  juga  memberikan  prioritas  tinggi  dalam  masalah  keamanan dunia  maya  mereka  dengan  mengeluarkan  dokumen “International  Strategy  for Cyberspace” pada  tahun  2011,  yang  disebut  juga  sebagai  bagian  dari  politik  luar negeri  Amerika  Serikat.    Strategi  ini  merupakan  strategi  pertama  yang  dikeluarkan AS  yang  menghubungkan  dan  mengikat  AS  dengan  seluruh  dunia  dalam  isu  cyber yang sangat luas. Strategi ini juga merupakan panduan AS dalam menghadapi semua tantangan  keamanan  teknologi  informasi  dalam  dunia  cyber.  Oleh  karena  itu  pada April 2015, Departemen Pertahanan AS mengeluarkan “ The Departement Of Defense (DoD) Cyber Strategy” untuk menjawab pada wilayah apa dan bagaimana Lembaga pertahanan  AS  tersebut  harus  meraih  tujuan-tujuan  serta  prioritas  yang  tertuang dalam International Strategy for Cyberspace 2011.
Kesadaran untuk mengembangkan keamanan cyber dan mempersiapkan  strategi dalam  menghadapi  ancaman  dan  tantangan  dunia  digital  sudah  sejak  lama  disadari oleh  AS.  Namun  intensitas  pengembangan  cyberpower  sangat  terlihat  dalam kebijakan-kebijakan  pemerintah  AS  kurang  lebih  dalam  10  tahun  terakhir.  Berikut beberapa kebijakan keamanan cyber yang dirilis oleh pemerintah AS dalam 10 tahun terakhir.
Kebijakan-kebijakan  Smerika  Serikat  yang  memproritaskan  masalah  kemanan dunia  maya  (Cyber  security)  ini  ditunjukkan  dalam  berbakai  kebijakan  khusu  yang mengatur  masalah  keamanan  cyber  selama  7  tahun  terakhir  sebagaimana  table berikut ini.
Tabel 2

## Dokumen Kebijakan Cyber
Security Amerika Serikat Tahun Nama Dokumen Lembaga  Penerbit 2003 The National Strategyto Secure Cyberspace Gedung Putih 2009 Cyberspace policy Review Gedung Putih 2011 International Strategy for Cyberspace Gedung Putih 2011 Department of Defense Strategy for Operating Cyberspace Departemen Pertahanan Amerika Serikat 2015 The Department of Defense Cyber Strategy Departemen Pertahanan Amerika Serikat 2016 Department of State International Cyberspace Policy Strategy Departemen Luar Negeri Amerika Serikat
Penulis  berpendapat,  apabila  berpijak  pada  hasil  wawancara  Penulis  dengan AKBP  Endo  Priambodo  selaku  Kanit  IV  Subdit  III  DitTipidsiber  Bareskrim  Polri, MABES  POLRI,  maka  baik  Amerika  Serikat,  Inggris  dan  Indonesia  telah  memiliki pengaturan  hukum  yang  lebih  dari  cukup  untuk  penegakan  hukum cybercrime, khususnya dalam bentuk formulasi undang-undang. Namun demikian, khusus untuk Negara  Indonesia,  oleh  karena  peraturan  perundang-undangan  yang  digunakan adalah berupa KUHAP yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia  No.  14  Tahun  2012  Tentang  Manajemen  Penyidikan  Tindak Pidana,  maka  perlu  dibentuk  pengaturan  khusus  setingkat  undang-undang  terkait dengan transnasional cybercrime di Indonesia.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  Resolusi  Kongres  PBB  VIII/1990  mengenai “ computer-related  crime ”  mengajukan  beberapa  kebijakan  antara  lain  sebagai berikut:
1. Dalam  rangka  upaya  menanggulangi cyber  crime itu,  Resolusi  Kongres  PBB VIII/1990 mengenai “Computer-related crimes” mengajukan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut:
a) Menghimbau negara anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya penanggulangan  penyalahgunaan  komputer  yang  lebih  efektif  dengan mempertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut:
b) Melakukan modernisasi hukum pidana material dan hukum acara pidana.
c) Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan komputer.
d) Melakukan langkah-langkah untuk memberikan rasa sensitif warga masyarakat, aparat  pengadilan  dan  penegak  hukum,  terhadap  pentingnya  pencegahan kejahatan  yang  berhubungan  dengan  komputer  (untuk  selanjutnya  dalam kutipan ini disingkat dengan inisial “ cyber crime )
e) Melakukan  secara  intensif  upaya-upaya  pelatihan  ( training )  bagi  para  hakim, pejabat  dan  aparat  penegak  hukum  mengenai  kejahatan  ekonomi  dan  “ Cyber Crime.
f) Memperluas “ rules of ethics ” dalam penggunaan komputer dan mengajarkannya melalui kurikulum informasi.
g) Mengambil langkah-langkah pengembangan kebijakan-kebijakan yang berhubungan  dengan  perlindungan  saksi  dan  korban  “ cyber  crime sesuai dengan deklarasi PBB mengenai korban dan mengambil langkah-langkah untuk mendorong melaporkan adanya “ cyber crime ”.
2. Menanjurkan  negara-negara  anggota  untuk  meningkatkan  kegiatan-kegiatan nasional dalam rangka mencegah dan menanggulangi “ cyber crime ”.
3. Merekomendasikan  kepada  komite  pengendalian  dan  pencegahan  kejahatan ( Commitee on Crime Prevention and Control ) PBB untuk:
a) Menyebarluaskan  pedoman  dan  standar  untuk  membantu  negara  anggota menghadapi “ cyber crime ” di tingkat nasional, regional dan internasional.
b) Mengembangkan  penelitian  dan  analisis  lebih  lanjut  guna  menemukan  cara- cara baru menghadapi permasalahan Cyber crime ” di masa yang akan datang.
c) Selalu  melakukan  pembahasan  dengan  semua  pihak  mengenai    “ cybercrime ” Ketika meninjau mengimplementasikan perjanjian ekstradisi dan bantuan kerja sama  di  bidang  pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan (Barda  Nawawi Arief, 2018) .
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  menurut  Penulis,  diperlukan  pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan teknologi informasi, seperti mengatur delik melawan hukum menggunakan nama domain atau pengaturan masalah security mengingat  kejahatan cybercrime merupakan global  crime, maka  perlu  adanya  suatu pengaturan  dan  asas-asas  yang  memungkinkan  menarik  pelaku  yang  berada  di  luar Indonesia yang merugikan Indonesia.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1) Penanganan  penetapan  tersangka  dalam  tindak  pidana transnational  cybercrime di Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai  dasar  implementasi  penanganan  kasus-kasus transnational  cybercrime dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  No. 14 Tahun 2012  Tentang  Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana  yang  telah  diperbaharui  dengan Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No.  16  Tahun  2019.      Hal tersebut  menjadi  kesulitan  tersendiri  bagi  aparat  penegak  hukum  dalam  penanganan kasus-kasus transnational  cybercrime dikarenakan kasus-kasus transnational cybercrime sebagian besar adalah Telecommunication Fraud yang melibatkan beberapa negara  sehingga  ketika  terjadi  penangkapan  dilakukan  prosedur  lidik  sesuai  SOP, namun sering kali korbannya tidak berada di dalam negeri atau ada di dalam negeri tapi
tidak  kelihatan  /  tidak  muncul  /  tidak  melapor.  Akibatnya  sulit  dilakukan pembuktiannya  atau  pembuktian  memerlukan  waktu  dan  terkendala  teknis,    karena korbannya  di  luar  negeri  sehingga  jejak kejahatan  bukan  saja lenyap  tapi  korban tidak dapat  dihadirkan  sehingga  pada  akhirnya  kejahatan  yang  bisa  ditemukan  adalah pelanggaran  imigrasi.  2)  Sama  seperti  di  Indonesia  dalam  penanganan    tindak  pidana transnasional cybercrime di negara-negara dengan teknologi terdepan seperti Amerika Serikat  dan  Inggris,  kepolisian    setiap  negara  bagian  dapat  melakukan  penetapan tersangka  apabila  sudah  memiliki  2  (dua)  alat  bukti  permulaan.  Perbedaannya  adalah Amerika  Serikat  dan  Inggris,  telah  memiliki  berbagai    peraturan-peraturan  khusus dalam  bentuk  undang-undang  maupun  kebijakan-kebijakan  yang  spesifik  yang misalnya  berhubungan  dengan cybercrime  security saja,  atau network  system saja atau pengaturan  IP  dan  domain  saja  dll.  Amerika  dan  Inggris  juga  memiliki Team  Squad , Task  Force khusus  serta  SOP  yang  mendetail  secara  khusus,  terkait  dengan  kejahatan transnational cybercrime. Hal  tersebut  berbeda  dengan  Indonesia  yang  masih menggunakan KUHAP konvensional dan UU ITE dalam menjerat pelaku tindak pidana transnational cybercrime.

## BIBLIOGRAFI
(SOP), Standard Operational Procedure. (2018). adalah penetapan tertulis mengenai apa yang  harus  dilakukan,  kapan,  dimana,  dan  oleh  siapa.  SOP  dibuat  untuk menghindari  terjadinya  variasi  dalam  proses  pelaksanaan  kegiatan  yang  akan mengganggu  kinerja  organisasi  secara  keseluruhan.  SOP  merupakan  mekanis. Retrieved from www.library.binus.ac.id. Google Scholar
Abdul Aziz, Faris. (2005). Digital Forensic. Digital Forensic . Google Scholar
Barda  Nawawi  Arief,  S.  H.  (2018). Masalah  penegakan  hukum  dan  kebijakan  hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan . Prenada Media. Google Scholar
Besar. (2020). Kejahatan dengan menggunakan Sarana Teknologi Informasi. Retrieved from  https://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/kejahatan-dengan-menggunakan- sarana-teknologi-informasi. Google Scholar
Broadhurst, Rod, & Grabosky, Peter. (2005). Cyber-crime: The challenge in Asia (Vol.
1). Hong Kong University Press. Google Scholar
Casey,  Eoghan.  (2011). Digital  evidence  and  computer  crime:  Forensic  science, computers, and the internet . Academic press. Google Scholar
Crytocurrency.  (2020).  Crytocurrency  adalah  Mata  uang  digital  bersifat  virtual  yang disimpan dalam bentuk data binary dan dijamin oleh Criptography. Retrieved from https://www.investopedia.com  website:  https://www.investopedia.com. Google Scholar
Forester,  Tom,  &  Morrison,  Perry.  (1994). Computer  ethics:  Cautionary  tales  and ethical dilemmas in computing . Mit Press. Google Scholar
Kominfo.go.id.  (2018).  Polri:  Indonesia  Tertinggi  Kedua  Kejahatan  Siber  di  Dunia.

## Google Scholar
Morgan, Steve. (2017). Cybercrime report, 2017 . Google Scholar
Nations,  United.  (2000).  Tenth  United  Nations  Congress  on  The  Prevention  of  Crime and the Treatment Offenders. Google Scholar
Suseno, Sigid. (2012). Yurisdiksi Tindak Pidana Siber . Refika Aditama. Google Scholar
Sutarman, H., Widiana, I. Gde, & Amin, Ihsan. (2007). Cyber crime:  modus operandi dan penanggulangannya . LaksBang Pressindo. Google Scholar
Symantec.  (2014).  Internet  Security  Threat  Report.  Retrieved  from  symantec.com website: http://www.symantec.com/threatreport/ Google Scholar
Www.justice.gov.  (2020).  Bentuk  Ancaman  Terhadap  Keamanan  Umum  yang  Lebih Besar Dari yang Pernah ada. Retrieved from https://www.justice.gov/criminal/cybercrime/g82004/97Communique.pdf. Google Scholar
Copyright holder: Mustika Indah Jelita Sinaga (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: