DOI: https://doi.org/10.29103/jak.v10i1.6400

## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN(JAK)
P- ISSN:2301-4717 E-ISSN: 2716-022X Homepage: https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jak/index
Pandemi  Covid  19:  Implementasi  Insentif  Pajak  Bagi  Wajib  Pajak  UMKM  di  Kabupaten  Sumenep Belum Optimal
Fauziah Nirmala Putri 1 , Moh. Faisol 2* 1,2 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja *Coresponding author: faisol114@wiraraja.ac.id | Phone Number: 0812 5247 7239

## ARTICLEINFO
Received: 23-01-2022 Received in revised: 11-02-2022 Accepted: 13-02-2022 Available online: 01-03-2022

## KEYWORDS

## ABSTR ACT
This research aims to identify and explain the implementation of the Minister of Finance regulation  number  09/PMK.03/2021  regarding  tax  incentives  for  UMKM  taxpayers affected by the 2019  coronavirus disease pandemic  in Sumenep Regency  in  2021. This study  uses  a  qualitative  descriptive  approach  with  a  case  study  method.  Researchers conducted  in-depth  interviews  (in-depth  interviews)  with  two  informants  from  the  DJP and five informants of UMKM actors and were supported by the results of observations and  documentation.  The  research  data  were  analysed  using  Miller  and  Huberman qualitative  data  analysis,  namely  reduction,  data  presentation,  conclusion,  and  data verification. The results show that the implementation of tax incentives in the Sumenep Regency  is  still  not  effective.  This  is  because  several  UMKM  that  the  researcher  met claimed  to  have  not taken  advantage  of,  and  did  not  even  know  about, the  government having  borne  final  income  tax  (DTP)  incentives  for  UMKM  taxpayers.  This  is  because the socialization carried out by the DGT  has  not been received  by the UMKM owners. After  all,  socialization  is  carried  out  through  social  media  or  posters  and  banners,  and SMS because of PPKM. The hope is that the community is given direct socialization and even personally to each UMKM,  however, this  is understandable  because the provision of  these  incentives  coincides  with  the  Covid-19  pandemic,  in  PPKM  conditions.  This research  implies  that  direct  socialization  activities  to  UMKM,  which  are  laypeople,  are more informative and effective than through social media or online.
Tax Incentive for UMKM; PMK Number 9;

## PENDAHULUAN
Pandemi  covid-19  telah  melanda  berbagai  negara,  termasuk  Indonesia.  Dilansir  dari  Liputan6.com  per  tanggal  26 November 2020, tercatat total kasus terdampak covid-19 mencapai 516.753 orang, total akumulasi sembuh sebanyak 433.649 orang dan meninggal sebanyak 16.352 orang (Prastiwi, 2020). Pembatasan aktivitas masyarakat yang sengaja diberlakukan untuk menekan angka penyebaran covid-19 ini juga memberikan dampak terhadap perekonomian di Indonesia hampir di semua sektor, mulai dari sektor  pariwisata,  ketenagakerjaan  hingga  sektor  perdagangan.  Banyak  perusahaan  dan  pemilik  bisnis  yang  memutar  otak  agar usahanya  tetap  berjalan  salah  satunya  dengan  pemutusan  tenaga  kerja  atau  pemotongan  gaji  karyawan.  Menurut  data  dari Kementerian  Ketenagakerjaan,  hingga  31  Juli  2020,  jumlah  tenaga  kerja  yang  terkena  pemutusan  hubungan  kerja  maupun dirumahkan mencapai 3,5 juta lebih (Kurnia, 2020).
Dampak ekonomi akibat covid-19 turut dirasakan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang  Makro  Ekonomi  dan  Keuangan  Internasional,  mengatakan  bahwa  UMKM  merupakan  usaha  yang  paling  terdampak sehingga berdasarkan survei Asian Development  Bank (ADB) sekitar 48,6 persen UMKM tutup sementara. Di sisi lain UMKM di Indonesia tengah menghadapi lingkungan bisnis permintaan domestik yang turun sekitar 30,5 persen. Turunnya permintaan diikuti dengan  banyaknya  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  oleh  perusahaan,  sehingga  pendapatan  masyarakat  yang  diperoleh  dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga mengalami penurunan (Habibah, 2020).
Pemerintah  selaku  pembuat  kebijakan  telah  melakukan  berbagai  upaya  guna  mengurangi  dampak  yang  terjadi.  Pada  masa pandemi covid-19 saat ini, banyak kebijakan yang diatur sedemikian rupa untuk menstabilkan perekonomian negara yang terpuruk. Salah satunya adalah kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam mengurangi beban perekonomian pada UMKM yang terdampak covid-19  di  bidang  perpajakan,  yaitu  memberikan  kebijakan  insentif  pajak  bagi  UMKM  yang  terdampak  covid-19.  Tujuannya adalah meringankan beban para pelaku UMKM yang terdampak covid-19 sehingga tetap bertahan dan produktif di masa pandemi covid 19. Mengingat UMKM merupakan salah satu pilar dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Insentif  pajak  terdampak  covid-19  tersebut  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  09/PMK.03/2021  perubahan atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  110/PMK.03/2020  tentang  insentif  pajak  untuk  wajib  pajak  terdampak  pandemi corona virus  disease 2019  (PMK  09/2021).  Pemberian  insentif  pajak  ini  berlangsung  mulai  bulan  Februari  sampai  dengan  Juni  2021. Keberadaan  insentif  pajak  bagi  pelaku  UMKM  diharapkan  mampu  meringankan  beban  ekonomi  usaha  yang  terdampak  covid-19 sehingga  membantu  memulihkan  sumber  penghasilan  usaha  sebagaimana  sebelum  terjadinya  pandemic  covid  19.  UMKM  dapat surprive dengan  kondisi  yang  ada  karena  terbantu  dengan  adanya  insentif  pajak  sehingga  potensi  kerugian  yang  semakin  besar sebagai dampak dari adanya pandemi akan mampu diminimalisir.
UMKM  yang  terdampak  covid  2019  di  seluruh  Indonesia  mengalami  kondisi  tersebut,  khususnya  di  Kabupaten  Sumenep. Jumlah  UMKM  di  Kabupaten  Sumenep  sebanyak  313.351  UMKM  yang  tersebar  di  27  Kecamatan,  dengan  tingkat  penyerapan tenaga kerja sebanyak 486.000 orang. Adapun UMKM yang melaporkan terdampak pandemik covid 19 pada tahun 2020 sebanyak 393  UMKM  (Yasik  2020).  Dari  data  tersebut  hanya  0,13%  yang  melaporkan  terdampak  pandemi  covid  19.  Dikaitkan  dengan keberadaan insentif pajak, maka ini menjadi potensial bahkan angin segar bagi 393 UMKM yang terdampak pandemi covid 19 di luar UMKM yang belum melaporkan untuk memanfaatkan insentif PMK 09/2021 tersebut.
Merujuk pada penelitian Indriana et al., (2020) tentang insentif pajak bagi UMKM sebagaimana PP Nomor 23 Tahun 2018 ternyata  masih  ada  wajib  pajak  UMKM  yang  belum  mengetahui  kebijakan  tersebut  karena  keterbatasan  informasi.  Kondisi  ini tentunya  lebih  berat  lagi  jika  dihadapkan  dengan  pandemi  covid  19  yang notabane nya  ada  pemberlakuan  pembatasan  kegiatan masyarakat  (PPKM)  di  Kabupaten  Sumenep  khususnya,  sehingga  kegiatan  sosialisasi  secara  tatap  muka  tentang  PMK  09/2021 terkendala. Oleh karena itu menuntut pelaksana kebijakan melakukan sosialisasi secara online . Mengingat semua kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara online , tentunya ini menjadi kendala bagi wajib pajak UMKM di Kabupaten  Sumenep  yang  kurang  paham  terkait  dengan  penggunaan  teknologi  informasi.  Alhasil,  tanpa  adanyanya  PPKM  saja informasi belum tersampaikan dan dimanfaatkan secara utuh, apalagi dengan adanya PPKM mereka harus berinteraksi secara daring dan tentunya banyak yang tidak terjangkau dengan media tersebut.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah  bagaimana  implementasi  PMK  nomor 09/PMK.03/2021  tentang  insentif  pajak  untuk  wajib  pajak  UMKM  terdampak  pandemi  corona  virus  disease  2019  di  Kabupaten Sumenep  Tahun  2021?.  Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  implementasi  PMK  nomor 09/PMK.03/2021  tentang  insentif  pajak  untuk  wajib  pajak  UMKM  terdampak  pandemi  corona  virus  disease  2019  di  Kabupaten Sumenep. Penelitian ini secara praktik akan memberikan gambaran terkait dengan implementasi insentif pajak yang dimanfaatkan oleh UMKM serta permasalahan yang dihadapi dalam implementasi insentif tersebut di tengah kebijakan PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  merupakan  suatu  keputusan  yang  bertujuan  mengatasi  adanya  kesalahan  tertentu  dalam  melaukan kegiatan,  atau  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  (Mulyadi  2018)  yang  dibuat  oleh badan  atau  pejabat  pemerintah  (Anggara  2018).  Sehingga  kebijakan  yang  dibuat  dimaksudkan  untuk  mengatasi  atau  mencari solusi  atas  masalah  yang  tengah  berkembang  di  masyarakat.  Menurut  Mulyadi  (2018)  kebijakan  publik  dibagi  menjadi  dua kelompok,  yaitu  kebijakan  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  (seperti,  PP,  PMK,  dan  lain-lain)  dan  kebijakan  dalam bentuk  peraturan  yang  tidak  tertulis,  namun  menjadi  kesepakatan  bersama  (seperti,  konvensi).  Dalam  konteks  ini,  kebijakan insentif pajak bagi UMKM merupakan bagian dari kebijakan dalam bentuk perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi yang terjadi pada UMKM di masa pandemic covid 19.

## Kebijakan Fiskal
Kebijakan  fiskal  adalah  kebijakan  penyesuaian  di  bidang  pengeluaran  dan  penerimaan  pemerintah  untuk  memperbaiki keadaan  ekonomi  suatu  Negara  (Canh  2018;  Rahayu  2014).  Menurut  Sudirman  (2017),  kebijakan  fiskal  merupakan  penyesuaian dalam  pendapatan  dan  pengeluaran  pemerintah  yang  ditetapkan  dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  yang  untuk mencapai  kestabilan  ekonomi  yang  dikehendaki  (Arestis  and  Sawyer  2010).  Sehingga,  kebijakan  fiskal  merupakan  kebijakan pemerintah  untuk  mengarahkan  kondisi  perekonomian  suatu  negara  ke  arah  yang  lebih  baik  melalui  pengeluaran  dan  pemasukan yang berupa pajak.

## Implementasi Kebijakan
Implementasi  kebijakan  didefinisikan  dengan  suatu tindakan  yang  dilakukan  oleh  badan,  pejabat,  ataupun  kelompok  demi tercapainya  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  keputusan  kebijakan  (Van  Meter  and  Van  Horn  1975).  Menurut  Sabatier  and Mazmanian (1979) keputusan kebijakan tersebut baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perintah-perintah, atau dalam bentuk keputusan lainnya.  Dengan demikian, implementasi kebijakan lebih penting dibandingkan perumusan kebijakan (Solichin 2008).  Winarno  (2007)  menyebutkan  terdapat  tiga  tahapan  mengimplementasikan  suatu  kebijakan,  yaitu  formulasi  kebijakan, implementasi  kebijakan,  dan  evaluasi  kebijakan.  Atas  dasar  itulah,  maka  sebelum  kebijakan  tersebut  diimplementasikan  perlu dilakukan transfer knowledge (pemahaman)  bagi  sasaran kebijakan tersebut, baik dalam  bentuk sosialisasi  ataupun  lainnya agar tujuan dari kebijakan tersebut sesuai dengan yang direncanakan.

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Kebijakan publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga dalam  implementasi  kebijakan  publik  tentunya  terdapat  beberapa  faktor  yang  dipertimbangkan  seperti  komunikasi,  sumber  daya, disposisi,  dan  struktur  birokrasi  (Edward  III,  1980).  Komunikasi  yang  efektif  dan  disampaikan  dengan  jelas  dan  akurat,  dalam
konteks ini adalah informasi tentang insentif pajak bagi UMKM dapat diterima oleh wajib pajak UMKM dengan baik, dan mereka memahami  sampai  tataran  praktiknya,  maka  menjadi  potensial  wajib  pajak  untuk  memanfaatkan  insentif  tersebut.  Sebagaimana diilustrasikan oleh Edward III (1980) sebagai berikut.
Gambar 1. Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik
Sumber: Edward III (1980)
Demikian  halnya  dengan  sumber  daya  yang  mengimplentasikan  kebijakan  (pelaksana/  fasilitator)  harus  memadahi  dan  cukup, supaya  informasi  yang  disampaikan  efektif.  Begitupun  juga  dengan  disposisi  dan  struktur  birokrasi  yang  tidak  rumit  akan mempermudah wajib pajak UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak.

## Pajak dan Fungsi Pajak
Menurut  Undang-Undang  No.  11  tahun  2020  sebagai  perubahan  atas  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2009,  pajak  adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat. Imbalan  bagi  wajib  pajak  yang  melakukan  pembayaran  pajak  tidak  diterima  secara  langsung  oleh  perseorangan  melainkan  untuk kepentingan umum (Pietersz et al. 2021; Resmi, 2019; Waluyo, 2019) seperti pembangunan infrastuktur, pelayanan publik, dan lain- lain. Hal ini menegaskan bahwa pajak yang dibayar oleh rakyat juga akan digunakan kembali untuk kepentingan rakyat.
Secara teoritis pajak memiliki dua fungsi yaitu: (1) fungsi anggaran (Budgetair), yaitu fungsi pajak sebagai salah satu sumber dana  bagi  pemerintah  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluarannya;  dan  (2)  fungsi  mengatur (regulerend) ,  yaitu  fungsi  pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial (Resmi, 2019).

## Peraturan Menteri Keuangan No. 09/PMK.03/2021
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  09/PMK.03/2021  ditetapkan  baru-baru  ini  yaitu  pada  tanggal  1  Februari  2021  dan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. PMK 09/2021 merupakan perpanjangan dari Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya. Berikut  ini  Lini  masa  PMK  dari  PMK  Nomor  23  tahun  2020  hingga  PMK  Nomor  09  tahun  2021,  dapat  digambarkan  sebagai berikut.
Bentuk insentif yang ditetapkan dalam PMK 09/2021, antara lain: Insentif PPh Pasal 21, Insentif Pajak UMKM, Insentif PPh Final Jasa Konstruksi, Insentif PPh Pasal 22 Impor, Insentif Angsuran PPh Pasal 25, dan Insentif PPN.
Adapun  penelitian  terdahulu  tentang  insentif  pajak  yang  dijadikan  pijakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Marlinah  (2021); Mulyani (2020); Nisa (2021); dan Sitohang and Sinabutar (2020)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif  (Basrowi  dan  Sudikin,  2002;  Kamayanti,  2016;  Moleong,  2014; Sugiyono,  2017)  dengan  menggunakan  metode  studi  kasus.  Karena  penelitian  ini  akan  menyelidiki  fenomena  berkaitan  dengan suatu kebijakan yang dapat ditelaah secara mendalam dalam konteks sosial, dalam hal ini implementasi kebijakan insentif pajak bagi wajib  pajak UMKM. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara  mendalam, dan  dokumentasi  (Sugiyono, 2017). Peneliti  melakukan  wawancara  dengan  lima  orang  pelaku  UMKM  yang  dipilih  atas  kepatuhannya  dalam  menyampaikan  SPT Tahunan sehingga berpotensi untuk memanfaatkan insentif pajak dan dua orang pejabat DJP di lingkungan KPP Pratama Pamekasan sebagai representasi dan pelaksana teknis dari pemerintah dalam implementasi PMK 09 Tahun 2021 di Kabupaten Sumenep. Data dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif, yang meliputi tahapan penyajian data, reduksi data, kesimpulan, dan verifikasi data (Miles  and  Huberman,  1994).  Uji  keabsahan  data  yang  digunakan  adalah  triangulasi  sumber  dan  metode  atas  informasi  yang diberikan oleh para informan dan dari teknik pengumpulan data yang berbeda (Sugiyono, 2017).

## HASIL  DAN PEMBAHASAN
PMK  09/2021  ditetapkan  pada  tanggal  1  Februari  2021  dan  berlaku  mulai  tanggal  2  Februari  2021  dengan  tujuan  untuk menstabilkan perekonomian Negara akibat pandemi covid-19 di Indonesia. Hal ini selaras dengan pernyataan Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Juni 2020 di Surabaya. Beliau menyatakan,
“Semua Negara berjuang untuk mempertahankan perekonomiannya. Disisi lain, sejumlah lembaga memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan mengalami pertumbuhan negatif di tahun ini” ( https://nasional.sindonews.com/ ). Pemerintah selaku pemangku kebijakan melakukan berbagai upaya guna  menstabilkan perekonomian Negara yang terpuruk akibat pandemi covid-19 salah satunya dengan memberikan insentif perpajakan yang diatur dalam PMK 09/2021.
PMK 09/2021 ini merupakan perpanjangan dari PMK Nomor 23 Tahun 2020, PMK Nomor 44 Tahun 2020, PMK Nomor 86 Tahun 2020, dan PMK Nomor 110 tahun 2020. Berikut pernyataan resmi Menteri Keuangan Sri Mulyani,
“Mulai  2  Februari  2021  Pemerintah  memberikan  perpanjangan  insentif  pajak  untuk  membantu  wajib  pajak  menghadapi situasi pandemi sampai dengan 30 Juni 2021” ( https://nasional.kontan.co.id/ ).
Dasar  pertimbangan  atas  ditetapkannya  perpanjangan  insentif  pajak  yang  diatur  dalam  PMK  09/2021  adalah  tingkat  penyebaran pandemi covid-19 yang masih meluas dan membuat dunia usaha masih belum stabil  pergerakannya.
Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP) yang diatur dalam PMK 09/2021 tentunya juga sangat berdampak bagi UMKM yang berada di Kabupaten Sumenep. Hal itu dapat dilihat dari ribuan jenis usaha yang berada di Kabupaten Sumenep tergolong  dalam  UMKM.  Walaupun  telah  diterapkan  sejak  tahun  lalu,  insentif  pajak  khususnya  PPh  final  UMKM  ditanggung pemerintah mendapat respon yang baik dari masyarakat.  Dengan adanya insentif PPh final ditanggung  pemerintah ini, para pelaku UMKM  merasa  diberikan  keringanan  guna  mempertahankan  keberlangsung  usahanya.  Hal  ini  selaras  dengan  pernyataan  dari Bagian Pengawasan dan Konsultasi II KPP Pratama Pamekasan menyatakan bahwa,
“Sejauh  ini  respon  masyarakat  baik.  Sejauh  ini,  Karena  dengan  adanya  insentif  pajak  bisa  menguntungkan  kedua  belah pihak. Pertama, dengan insentif pajak untuk wajib pajak pelaku UMKM berguna untuk mempertahankan usaha mereka dan mereka juga bisa melakukan penghematan untuk keperluan lainnya. Kedua, dengan insentif pajak ini, pemerintah membantu untuk sedikit memberikan keringanan kepada wajib pajak pelaku UMKM agar bisa mempertahankan usaha mereka dan juga agar wajib pajak lebih bisa patuh terhadap pajak” (Pak OR).
Selain itu, untuk menyempurnakan implementasi kebijakan pemerintah guna membantu wajib pajak yang terdampak covid- 19 khususnya di Kabupaten Sumenep, KPP Pratama Pamekasan tidak lupa memberikan berbagai sosialisasi mengenai insentif pajak yang diatur dalam PMK 09/2021  kepada para wajib pajak khususnya pelaku UMKM di  Kabupaten Sumenep. Berikut pernyataan Pak OR,
“…Ya  tentu  melakukan  sosialisasi.  Adanya  kebijakan  terbaru  yang  dikeluarkan  pemerintah  sudah  seharusnya  dilakukan sosialisasi  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  wajib  pajak  agar  insentif  pajak  dapat  dimanfaatkan  guna  membantu meringankan perekonomian di masa pandemi covid-19”.
Lebih lanjut Pak OR menambahkan,
“Sosialisasi yang kami lakukan dalam bentuk siaran radio, SMS, pamlet  & baliho, info lisan seperti visit wajib pajak dan tentunya sosial media juga”.
Terbukti  sosialisasi  tidak  hanya  dilakukan  secara  fisik  dalam  bentuk  pamflet  dan  baliho  saja,  melainkan  juga  melakukan sosialisasi  melalui  sosial  media  seperti instagram dan twitter .  Hal  ini  juga  sedikit  membantu  penyampaian  informasi  yang  akan diberitakan  mengingat  saat  ini  mayoritas  masyarakat telah  menggunakan  teknologi  informasi  berupa handphone unuk  mengakses segala informasi yang diperlukan.
Terlepas dari segala bentuk sosialisasi yang dilakukan, ternyata wajib pajak yang menjadi informan penelitian selalu pelaku UMKM belum mengetahui insentif pajak PPh final UMKM yang diatur dalam PMK 09/2021 tersebut. Sebagaimana pernyataan dari Ibu  ST  selaku  pemilik  usaha  Kerupuk  Amplang  di  Kabupaten  Sumenep “Belum  memanfaatkan,  mbak.  Belum  tau  juga  soalnya belum ada sosialisasi dari pajak.”
Ibu ST merupakan pemiliki usaha kerupuk amplang di Kabupaten Sumenep yang berdiri sejak tahun 2004. Pernyataan dari Ibu  ST  yang  mengaku  belum  tahu  mengenai  insentif  PPh  final  ditanggung  pemerintah  (DTP)  selama  masa  pandemi  covid-19.  Ia juga sangat menyayangkan sosialisasi yang belum sampai terdengar hingga telinganya, pasalnya memang di kondisi pandemi covid- 19 saat ini benar-benar mengubah pergerakan usahanya seperti berkurangnya penjualan selama pandemi covid-19. Selain itu, ia juga berharap agar bisa memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah (DTP) untuk sedikit meringankan beban perekonomian usahanya yang terdampak pandemic covid-19.
Hal  ini  juga  selaras  dengan  pernyataan  dari  Ibu  AZ  yang  juga  pemilik  usaha  kerupuk  amplang  di  Kabupaten  Sumenep “Insentif apa ya, mbak? Belum, belum tau juga saya.” Ibu AZ merupakan pemilik usaha kerupuk amplang di Kabupaten Sumenep yang berdiri sejak tahun 2014. Dari dua pelaku usaha yang peneliti temui di daerah Kertasada, Kec. Kalianget mengatakan bahwa mereka  belum  tau  dan  juga  belum  memanfaatkan  insentif  PPh  final  ditanggung  pemerintah  (DTP)  untuk  wajib  pajak  pelaku UMKM. Bahkan, mereka juga belum mengetahui apa yang dimaksud dengan insentif pajak tersebut dan mengaku belum pernah ada sosialisasi mengenai insentif PPh final ditanggung pemerintah (DTP) untuk wajib pajak pelaku UMKM tersebut.
Pernyataan  yang  selaras  juga  disampaikan  oleh  Ibu  FY  selaku  pemilik  usaha  produksi  daur  ulang  dan catering di  daerah Kalianget. Berikut pernyataannya “Ndak tau ya, mbak. Belum denger info itu (insentif PPh final ditanggung pemerintah)..”. Ibu FY merupakan pemilik usaha poduksi daur ulang dan catering yang berada di daerah Kalianget. Ibu FY yang mengaku penghasilannya berkuang drastis akibat pandemi covid-19 mengatakan bahwa ia belum memanfaatkan dan belum tahu mengenai insentif PPh final ditanggung pemerintah (DTP) untuk wajib pajak pelaku UMKM.
Pernyataan  yang  sama  juga  disampaikan  oleh  Pak  AG  selaku  pemilik  usaha  kopi  cabe  jamu  di  daerah  Sumenep.  Berikut

## pernyataannya,
“Belum memanfaatkan, mbak. Belum tau juga kalo selama covid ada kebijakan baru seperti itu.”
Lebih lanjut Pak AG menambahkan dampak pandemi covid-19 terhadap usahanya,
“Pemasukan sedikit mbak, produksi juga sempat macet saat itu, pemasaran juga terhambat mbak”
Pak  AG  merupakan  pemilik  usaha  kopi  cabe  jamu  di  daerah  Sumenep  yang  berdiri  sejak  2016.  Pelaku  usaha  yang  mengaku sebelumnya telah memanfaatkan penurunan tarif pajak 0,5% sesuai PP 23 Tahun  2018 itu belum tahu mengenai insentif PPh final ditanggung pemerintah (DTP) selama  masa pandemi covid-19 saat  ini. Selain  itu, tanggapan Pak AG  mengenai  insentif PPh  final ditanggung pemerintah (DTP) untuk wajib pajak pelaku UMKM dirasa sangat bermanfaat selain bisa meringankan beban UMKM, hal itu juga bisa turut membantu untuk mempertahankan keberlangsungan usaha yang terdampak covid-19 di Kabupaten Sumenep.
Adanya insentif PPh final ditanggung pemerintah (DTP) untuk wajib pajak pelaku UMKM memang dirasa  membawa kabar baik  bagi  wajib  pajak  pelaku  UMKM  di  tengah  pandemi  covid-19.  Dalam  kondisi  yang  terpuruk  saat  ini,  pemerintah  dituntut setidaknya untuk membantu meringankan beban wajib pajak pelaku UMKM agar mereka tetap bisa bertahan di tengah kondisi yang sulit seperti saat ini. Seperti penyataan dari Pak JW selaku pemilik usaha keripik ikan di daerah Talango,
“Kalo  menurut  saya  dengan  adanya  bantuan  ini,  yang  saya  rasakan  hanya  terbebasnya  beban  pajak  namun  pendapatan bagi usaha saya masih tetap terkendali,”
Lebih lanjut pak JW menambahkan,
“...iya  saya  awalnya  sejak  pandemi  ini  sudah  tidak  mau  bayar  pajak  mbak,  soalnya  kalo  dihitung-hitung  itu  pendapatan usaha  saya  menurun  drastis.  Tapi  kebetulan  anak  saya  dapat  informasi  katanya  ada  semacam  bantuan  tapi  harus  daftar katanya,”
Pak  JW  merupakan  salah  satu  pemilik  usaha  keripik  ikan  di  Kabupaten  Sumenep  yang  memanfaatkan  insentif  PPh  final  UMKM ditanggung  pemerintah.  Pemilik  usaha  yang  berdiri  kurang  lebih  dari  11  tahun  itu  mengaku  tahu  mengenai  insentif  PPh  final ditanggung pemerintah untuk wajib pajak pelaku UMKM walaupun agak sedikit terlambat. Lebih lanjut, Pak JW menambahkan jika dampak dari usahanya pada saat pandemi covid-19 memang begitu terasa nyata. Berikut pernyataan pak JW,
“Iya  kalo  dampaknya  yang  pasti  pemesanan  para  pedagang  sedikit  lambat  mbak  dan  apalagi  sekarang  termasuk  saya sendiri masih dirawat di rumah sakit dan pekerja saya di karantina semua mbak,”
Dari  hal  ini,  kebijakan  pemerintah  dengan  memberikan  insentif  pajak  PPh  final  ditanggung  pemerintah  untuk  wajib  pajak  pelaku UMKM yang diatur dalam PMK 09/2021 dirasakan sangat bermanfaat untuk wajib pajak pelaku UMKM. Tak hanya itu, pemberian insentif pajak juga dapat menjadi alternatif agar wajib pajak pelaku UMKM lebih patuh dalam pelaporan pajak walaupun terdampak pandemi covid-19 agar bisa tetap memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah untuk wajib pajak pelaku UMKM.
Insentif  PPh  Final  Ditanggung  Pemerintah  diberikan  kepada  UMKM  memiliki  peredaran  bruto  &  dikenai  PPh  final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, dan menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah. Berikut pernyataan Pak OR,
“Wajib Pajak memiliki  dan menyerahkan Surat  Keterangan  PP 23 tahun  2018 dan menyampaikan laporan realisasi  PPh final  ditanggung  pemerintah  pada  laman www.pajak.go.id .  Wajib  pajak  menyampaikan  laporan  realisasi  paling  lambat tanggal  20  bulan  berikutnya  setelah  masa  pajak  berakhir.  Jika  melebihi  batas  waktu  tersebut  wajb  pajak  tidak  bisa memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah.”
Insentif  PPh  final  ditanggung  pemerintah  yang  diatur  dalam  PMK  09/2021  memberikan  keringanan  serta  kemudahan  bagi  wajib pajak UMKM. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Pak OR sebagai berikut,
“Dengan adanya insentif PPh final ditanggung pemerintah ini, diharapkan para pelaku UMKM mampu mempertahankan usahanya  dan  juga  memberikan  penghematan  untuk  kegiatan  dan  biaya  lain.  Kalau  yang  biasanya  uangnya  buat  bayar pajak, nah ini sekarang ditanggung pemerintah, dan uangnya bisa untuk biaya pekerja atau biaya lainnya”
Di masa pandemi covid-19 saat  ini, pemerintah bersikeras untuk tidak semakin membebankan para pelaku usaha khsusnya pelaku UMKM.  Oleh  karena  itu  insentif  PPh  final  ditanggung  pemerintah  dirasa  cukup  membantu  para  pelaku  UMKM  dengan  sedikit meringankan  beban  perekonomian  mereka  di  tengah  pandemi  covid-19  dengan  cara  memberikan  pembebasan  pajak  agar  mereka juga tetap bisa mempertahankan keberlangsungan usaha mereka.
Dampak  covid-19  benar-benar  melumpuhkan  perekonomian  di  Indonesia  hampir  di  semua  sektor.  Pemerintah  selaku pembuat kebijakan telah melakukan berbagai upaya guna mengurangi dampak yang terjadi. Pada masa pandemi covid-19 saat ini, banyak  kebijakan  fiskal  yang  diatur  sedemikian  rupa  guna  menstabilkan  perekonomian  di  Indonesia  salah  satunya  di  bidang perpajakan. Hal tersebut selaras tujuan dari kebijakan (fiskal) yang dilakukan pemerintah untuk mengarahkan kondisi perekonomian ke  arah  yang  lebih  baik  (Rahayu,  2014  dan  Sudirman,  2011).  Dengan  merujuk  pada  kebijakan  yang  dibuat  pemerintah  untuk mengarahkan perekonomian suatu Negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.
Kebijakan tersebut diatur dalam PMK 09/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi covid-2019. Di mana  insentif  pajak  merupakan  suatu  pengecualian  pengenaan  pajak,  pembebasan  pajak,  pengurangan  atau  kredit  pajak  tertentu, tarif  khusus  atau  kewajiban  pajak  yang  ditangguhkan  (Asson  &  Zolt  sebagaimana  dikutip  oleh  (Selvi  and  Ramdhan,  2020). Penerapan insentif pajak yang diatur dalam PMK 09/2021 ini adalah unuk memberikan keringanan terhadap para pelaku usaha yang terdampak covid-19 khususnya para pelaku UMKM. Salah satu dari enam insentif pajak yang diberikan kepada wajib pajak adalah insentif  PPh  final  ditanggung  pemerintah  yang  diberikan  kepada  pelaku  UMKM  yang  terdampak  pandemi  covid-19.  Dimana, pemerintah  memberikan  pembebasan  pajak  kepada  wajib  pajak  UMKM  yang  terdampak  pandemi  covid-19  guna  membantu meringankan perekonomian para pelaku UMKM dan juga agar mereka bisa terus mempertahankan keberlangsungan usaha di tengah pandemi covid-19 saat ini. Sehingga dengan adanya  insentif pajak  ini, wajib pajak  UMKM  memperoleh pembebasan pembayaran pajak selama masa pandemi covid-19 seperti saat ini.
Dengan berbagai cara yang dilakukan KPP Pratama Pamekasan sebagai instansi pemerintah dengan pelayanan perpajakan di Kabupaten  Pamekasan  dan  Sumenep  yang  memberikan  pemahaman  kepada  wajib  pajak  khususnya  para  pelaku  UMKM  agar mereka  turut  memanfaatkan  insentif  PPh  Final  ditanggung  pemerintah  untuk  wajib  pajak  pelaku  UMKM  ini,  seperti  sosialisasi secara langsung melalui siaran radio, SMS, info lisan seperti visit WP, dan tak lupa sosialisasi melalui sosial media yaitu, twitter dan instagram juga telah dilakukan.
Dari  hal  itu,  implementasi  yang  diberlakukan  sampai  saat  ini  ternyata  masih  ada  wajib  pajak  UMKM  yang  belum memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah untuk wajib pajak pelaku UMKM yang diatur dalam PMK 09/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak  covid-19. Hal  ini didasarkan pada  beberapa wajib pajak pelaku  UMKM  yang peneliti temui untuk menanyakan beberapa pertanyaan terkait insentif PPh final ditanggung pemerintah untuk wajib pajak pelaku UMKM. Padahal  dengan  adanya  pemanfaatan  insentif  pajak  tersebut,  memberikan  keringanan  bagi  wajib  pajak  pelaku  UMKM  di  tengah pandemi  covid-19  saat  ini.  Pemanfaatan  insentif  tersebut  juga  dapat  membantu  wajib  pajak  pelaku  UMKM  mempertahankan keberlangsungan usaha mereka di tengah pandemi covid-19 saat ini.
Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi lebih  lanjut mengenai insentif PPh final ditanggung pemerintah untuk wajib pajak pelaku UMKM dilakukan secara tatap muka jika PPKM sudah tidak diberlakukan. Hal ini merujuk pada wajib pajak UMKM yang belum  memanfaatkan dan bahkan  belum  mengetahui tentang  insentif PPh  final UMKM ditanggung pemerintah  yang diatur dalam PMK 09/2021. Padahal KPP Pratama Pamekasan telah melakukan sosialisasi dengan berbagai cara mulai dari media cetak maupun online .
Demikian  juga dengan wajib pajak pelaku UMKM agar senatiasa aktif untuk mencari  informasi perpajakan terbaru supaya dapat  memanfaatkan  adanya  kebijakan  pajak  yang  menguntungkan  bagi  kegiatan  usahanya.  Hal  ini  juga  merujuk  kepada  system pemungutan pajak atas pajak penghasilan yaitu self assessment system, menuntut wajib pajak aktif dan mandiri dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya.
Lebih lanjut, informasi mengenai insentif pajak yang disampaikan melalui info lisan semacam visit WP kepada wajib pajak pelaku UMKM ternyata kurang efektif. Dari ribuan pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Sumenep, tidak memungkinkan untuk pihak  KPP  Pratama  Pamekasan  melakukannya  secara  menyeluruh  atau  mendatangi  wajib  pajak  UMKM  satu  persatu.  Hal  ini memungkinkan  informasi  mengenai  insentif  PPh  final  ditanggung  pemerintah  tidak  tersampaikan  secara  efektif  kepada  seluruh wajib pajak pelaku UMKM, mengingat visit WP yang dilakukan mungkin hanya sebagian kecil dari beberapa UMKM saja. Di sisi lain, sosialisasi insentif pajak yang dilakukan melalui surat menyurat (sms) kepada wajib pajak pelaku  UMKM juga dirasa  belum  efektif. Dimana,  informasi  yang disampaikan  mengenai  insentif pajak kurang  bisa tersampaikan dengan baik kepada wajib pajak pelaku UMKM, hal ini memungkinkan wajib pajak pelaku  UMKM hanya menerima pesan tersebut saja, bahkan tidak dibaca. Sosialisasi dengan cara surat menyurat (sms) dinilai tidak efektif, karena wajib pajak pelaku  UMKM  bukan  hanya  kurang mengerti mengenai informasi yang akan disampaikan, tetapi pesan yang dikirmkan kepada wajib pajak pelaku  UMKM juga sebatas diterima  lalu diabaikan.  Oleh kerena  itu,  informasi  yang disampaikan kurang efektif,  maka  implementasi kebijakan  insentif pajak yang dilaksanakan juga tidak akan berhasil sesuai dengan yang direncanakan (Edward III, 1980).
Terlepas dari hal itu, jika sosialisasi yang dilakukan berjalan dengan efektif “tidak dalam kondisi pandemi covid 19 dengan agenda PPKM”, peluang  besar bagi wajib pajak pelaku UMKM  bisa  menerima dan antusias untuk segera  memanfaatkan  insentif PPh  final  ditanggung  pemerintah  yang  diatur  dalam  PMK  09/2021  tentang  insentif  pajak  untuk  wajib  pajak  terdampak  pandemi corona virus disease 2019. Hal ini juga ditegaskan oleh kepala KP2KP Sumenep
Ya tapi memang kendala  kita. Problemnya itu dalam masa pandemi yang tidak bisa tatap muka, kita akui. Dengan media daring, tentunya banyak yang belum berpartisipasi.
Kondisi  PPKM  saat  pandemi  covid  19  juga  menjadi  alasan  mengapa  wajib  pajak  tidak  mengetahui  informasi  tersebut,  karena memang partisipasi mereka rendah akibat menggunakan media elektronik secara daring ( zoom , dan sejenisnya). Tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi wajib pajak yang tidak paham akan teknologi informasi.
Terlepas  dari  hal  tersebut,  sebagai  justifikasi  peneliti  bahwa  banyaknya  wajib  pajak  pelaku  UMKM  yang  memanfaatkan insentif pajak PPh final ditanggung pemerintah dibenarkan oleh  Kumala dan Junaidi (2020) menyatakan bahwa UKM menghargai kebijakan  insentif  pajak  yang  diatur  dalam  PMK  Nomor  44/PMK.03/2020  dan  mereka  mengatakan  telah  memanfaatkan  insentif pajak  tersebut  dan  mengharapkan  sosialisasi  dan  pendampingan  untuk  mendapatkan  informasi  yang  lebih  detail  terkait  peraturan atau kebijakan perpajakan terbaru. Selain itu, pemberian insentif pajak bagi wajib pajak UMKM sangat bermanfaat dibenarkan oleh (Marlinah,  2021)  yang  menyatakan  bahwa  pemberian  insentif  pajak  bagi  wajib  pajak  pelaku  UMKM  dapat  mengurangi  biaya operasional  atau  beban  pengeluaran  usaha  sehingga  UMKM  mampu  untuk  bertahan  selama  pandemi  covid-19.  Disisi  lain, sosialisasi dan penerapan PMK 09/2021 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dan kemauan menjalankan wajib pajak selama pandemi  covid-19  selaras  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Luthfiyyah  (2021)  yang  menunjukkan  bahwa  sosialisasi perpajakan atas penerapan PMK Nomor 86 Tahun 2020 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam kondisi covid-19. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2020) menunjukkan bahwa sosialisasi dan pemahaman PMK Nomor 86 tahun 2020 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan UMKM pada masa covid-19.

## PENUTUP Kesimpulan
Implementasi insentif pajak di Kabupaten Sumenep sebagaimana disampaikan oleh informan penelitian ini cukup membantu dan meringankan beban dari para pelaku UMKM di tengah pandemi covid 19. Namun demikian, informasi terkait insentif pajak ini belum  optimal.  Hal  ini  didasarkan  atas  informasi  yang  diperoleh  bahwa  mereka  (pelaku  UMKM)  belum  mengetahui  infor masi tentang insentif pajak, sehingga mereka tidak memafaatkan insentif tersebut. Kurangnya informasi atas ketidaktahuan akan insentif pajak tersebut dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh DJP dilaukan secara daring (dalam kondisi pandemi covid 19), d i mana kondisi  ini  membuat  pelaku  UMKM  kurang  berpatisipasi  dalam  kegiatan  tersebut  mengingat  mereka  awam  akan  teknologi informasi yang digunakan. Hal tersebut juga diakui oleh DJP, bahwa dengan adanya PPKM di tengah pandemi covid 19 informasi yang  disampaikan  kepada  wajib  pajak  tidak  dapat  dilakukan  secara  langsung  “tatap  muka”  kepada  wajib  pajak  pelaku  UMKM, akhirnya informasi yang disampaikan belum optimal.
Terlepas  dari  hal  itu,  jika  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  KPP  Pratama  Pamekasan  selaku  instansi  pemerintah  dengan pelayanan perpajakan di Madura dapat dilakukan secara optimal, bisa saja menarik minat dan perhatian wajib pajak pelaku UMKM
untuk berpartisipasi dalam kebijakan terbaru pemerintah guna membantu meringankan perekonomian para pelaku UMKM dan bisa membantu  mempertahankan  keberlangsungan  usaha  mereka  selama  masa  pandemi  covid-19  dengan  memanfaatkan  insentif  PPh final  ditanggung  pemerintah  selama  masa  pandemi  covid-19  yang  diatur  dalam  PMK  09/2021  tentang  insentif  pajak  untuk  wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019.
Penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah dalam hal ini DJP harus betul-betul memperhatikan bahwa informasi terkait  dengan  adanya  kebijakan  sampai  secara  utuh  pada  wajib  pajak,  dan  mereka  mampu  memanfaatkan  kebijakan  tersebut. Sehingga tujuan kebijakan dengan manfaat yang diterima oleh wajib pajak yang memanfaatkan kebijakan tersampaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara, Sahya. 2018. Kebijakan Publik . Bandung: Pustaka Setia.
Arestis, Philip, and Malcolm Sawyer. 2010. “The Return of Fiscal Policy.” Journal of Post Keynesian Economics 32(3): 327–46.
Basrowi dan Sudikin. 2002. Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro . Surabaya: Insan Cendikia.
Canh,  Nguyen  Phuc.  2018.  “The  Effectiveness  of  Fiscal  Policy:  Contributions  from  Institutions  and  External  Debts.” Journal  of Asian Business and Economic Studies 25(1): 50–66.
Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy . Washington DC: Congressional Quarterly Press.
Habibah,  Astrid  Faidlatul.  2020.  “Kemenkeu  Paparkan  Dampak  COVID-19  Bagi  Daya  Tahan  UMKM.” antaranews :  1. https://www.antaranews.com/berita/1841724/kemenkeu-paparkan-dampak-covid-19-bagi-daya-tahan-umkm (January 18, 2021).
Indriana, Mutia, M Norsain, and M Faisol. 2020. “Tarif Pajak UMKM 0 , 5 % : Reward Or Punishment ? UMKM Tax Rates 0 , 5 %: Reward Or Punishment ?” InFestasi : Jurnal Bisnis dan Akuntansi 16(1): 88–100.
Kamayanti,  Ari.  2016. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Akuntansi:  Pengantar  Religiositas  Keilmuan .  Jakarta:  Yayasan  Rumah Peneleh.
Kumala, Ratih, and Ahmad Junaidi. 2020. “Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di  Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace).” In Prosiding Seminar STIAMI , , 98–103.
Kurnia,  Ade  Miranti.  2020.  “Imbas  Corona,  Lebih  Dari  3,5  Juta  Pekerja  Kena  PHK  Dan  Dirumahkan.” kompas.com :  1–2. https://money.kompas.com/read/2020/08/04/163900726/imbas-corona-lebih-dari-3-5-juta-pekerja-kena-phk-dan-dirumahkan.
Luthfiyyah, Saila. 2021. “Analisis Penerapan PMK No. 86 Tahun 2020 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dalam Kondisi Covid-19.” http://repository.uph.edu/21640/.
Marlinah, Lili. 2021. “Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendor Ong Pemulihan Ekonomi Nasional.” IKRA-ITH EKONOMIKA 4(2): 73–78.
Van Meter, Donald S, and Carl E Van Horn. 1975. “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework.” Administration & Society 6(4): 445–88.
Miles, MB, and MA Huberman. 1994. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook . London: Sage Publications.
Moleong, J. Lexy. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Mulyadi, Deddy. 2018. Bandung: Alfabeta Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik . Bandung: Alfabeta.
Mulyani, Ulva Rizky. 2020. “Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Terhadap Kemauan  Menjalankan  Kewajiban  Perpajakan  Pada  Masa  Covid-19  (Pada  UMKM  Orang  Pribadi  Sektor  Perdagangan  Di Kudus).” Accounting Global Journal 4(2): 167–82.
Nisa, Zuhrotun. 2021. “Determinan Pemanfaatan PMK 44 Insentif Pajak Oleh Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Malang Utara).” Repository UNISMA .
Pietersz,  Jemmy  J  et  al.  2021.  Widina  Bhakti  Persada  Bandung Perpajakan  (Teori  &  Praktik) .  Bandung:  Widina  Bhakti  Persada Bandung.
Prastiwi, Devira. 2020. “Update Kamis 26 November 2020: Positif Covid-19 Ada 516.753, Sembuh 433.649, Meninggal 16.352.” liputan6 : 1. https://m.liputan6.com/news/read/4418541/update-kamis-26-november-2020-positif-covid-19-ada-516753- sembuh-433649-meninggal-16352.
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 1 (2022): 63-70
Rahayu, Ani Sri. 2014. Bumi Aksara Pengantar Kebijakan Fiskal . Jakarta: Bumi Aksara.
Resmi, Siti. 2019. Perpajakan: Teori & Kasus . 10th ed. Jakarta: Salemba Empat.
Sabatier,  Paul,  and  Daniel  Mazmanian.  1979.  “The  Conditions  of  Effective  Implementation:  A  Guide  to  Accomplishing  Policy Objectives.” Policy analysis 5(4): 481–504.
Selvi, Selvi, and Alief Ramdhan. 2020. “Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Dalam Mengatasi Dampak Virus Corona Di Indonesia Tahun 2019.” Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi 3(1): 96–100.
Sitohang, Alda, and Romulo Sinabutar. 2020. “Analisis Kebijakan Isentif Pajak Di Tengah Wabah Covid-19 Di Indonesia.” Jurnal Ekonomis 13(3).
Solichin,  Abdul  Wahab.  2008.  Jakarta:  Bumi  Aksara Analisis  Kebijakan:  Dari  Formulasi  Ke  Implementasi  Kebijakan  Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Sudirman. 2011. Kebijakan Fiskal & Moneter : Teori & Empiral . Jakarta: KENCANA.
Sudirman, I Wayan. 2017. Kebijakan Fiskal Dan Moneter: Teori Dan Empirikal . Jakarta: Prenada Media.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D . Jakarta: Alfabeta.
Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia . 11th ed. Jakarta: Salemba Empat.
Winarno, Budi. 2007. Yogyakarta: Media Pressindo Kebijakan Publik: Teori Dan Proses . Yogyakarta: Media Pressindo.
Yasik,  Fer.  2020.  “Pemkab  Sumenep  Bantu  UMKM  Di  Tengah  Tekanan  Wabah  Covid-19.” sumenepkab.go.id :  1. http://www.sumenepkab.go.id/berita/baca/pemkab-sumenep-bantu-umkm-di-tengah-tekanan-wabah-covid-19-.