## PERUBAHAN DELIK INTERSEPSI DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DARI PERSPEKTIF TEORI HUKUM PEMBANGUNAN
Widiya Yusmar *) widiya19001@mail.unpad.ac.id
Herman Katimin *) herman19001@mail.unpad.ac.id
(Diterima 20 Januari 2021, disetujui 15 februari 2021)

## ABSTRACT
The regulation on interception or commonly referred to as wiretapping in the field of law  enforcement  was  only  known  in  1999  since  Law  No.  36  of  1999  on Telecommunications  was  enacted.  Interception  is  stipulated  in  RKUHP  2019  in Article 257 concerning wiretapping. This new rule will repeal the rules on interception as  stipulated  in  Article  30  paragraph  (2),  Article  31  and  Article  32  paragraph  (1)  of the  ITE  Law.  How  the  interception  deliberation  changes  in  the  ITE  Law  with  the RKUHP  and  How  the  interception  deliberation  changes  are  reviewed  from  the perspective  of  development  law  theory.  The  written  approach  uses  normative juridical.  This  study  has  analytical  descriptive  properties.  Recording  provisions  are regulated regarding the prohibition to do recording at "a certain place", this setting is quite good because the previous arrangements in the ITE Law balum discussed the provisions  in  terms  of  recording  and  recording  in  the  open.  The  difference  seen clearly in the ITE Law with the RKUHP is the threat of lighter penalties. Interception by  the  state,  illegal  interception  can  also  be done  by  fellow  citizens.  Because  of  its dangerous  nature  if  misused,  it  can  only  be  done  in  law  enforcement.  In  addition, interception should be prohibited because it must be closely related to the protection of human rights. Law has a basic purpose, firstly order which is the main requirement for  the  creation  of  an  orderly  society.  In  addition  to  order,  the  law  also  aims  to achieve justice. To achieve order in society, legal certainty is required. It is expected that the government will review the ITE regulations that will be applied in the RKUHP so that there is no overlap in the regulation on wiretapping / interception.
Keywords : Interception, ITE Law, Criminal Code Bill
*) Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran
*) Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran

## ABSTRAK
Pengaturan  tentang  intersepsi  atau  yang  biasa  disebut  dengan  penyadapan  dalam bidang  penegakan  hukum  baru  dikenal  pada  tahun  1999  semenjak  UU  Nomor  36 Tahun  1999  Tentang  Telekomunikasi  diundangkan.  Intersepsi  diatur  di  dalam RKUHP  2019  dalam  Pasal  257  mengenai  penyadapan.  Aturan  baru  ini  akan mencabut aturan mengenai intersepsi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 ayat (2),  Pasal  31  dan  Pasal  32  ayat  (1)  Undang-Undang  ITE.  Bagaimana  perubahan delik  intersepsi  dalam  Undang-undang  ITE  dengan  RKUHP  dan  Bagaimana perubahan  delik  intersepsi  ditinjau  dari  perspektif  teori  hukum  pembangunan. Pendekatan  tulisan  menggunakan  yuridis  normatif.  Penelitian  ini  memiliki  sifat deskriptif analitis. Ketentuan perekaman diatur mengenai larangan untuk melakukan perekaman  pa da  “suatu  tempat  tertentu”,  pengaturan  ini  cukup  baik  karena pengaturan  sebelumnya  di  UU  ITE  balum membahas ketentuan  dalam  hal perekaman  dan  perekaman  di  tempat  terbuka.  Perbedaan  yang  terlihat  jelas dalam UU  ITE  dengan  RKUHP  adalah  ancaman  hukuman  yang  lebih  ringan.  Intersepsi yang  dilakukan  oleh  negara,  intersepsi illegal juga  dapat  dilakukan  oleh  sesama warga  negara.  Karena  sifatnya  yang  berbahaya  apabila  disalahgunakan,  maka hanya dapat dilakukan dalam penegakan hukum. Selain itu, intersepsi harus dilarang karena  harus  berhubungan  erat  dengan  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Hukum mempunyai  tujuan  pokok,  pertama  yaitu  ketertiban  yang  merupakan  syarat  pokok untuk  terciptanya  suatu  masyarakat  yang  teratur.  Selain  ketertiban,  hukum  juga mempunyai  tujuan  untuk  mencapai  keadilan.  Untuk  mencapai  ketertiban  dalam masyarakat,  diperlukan  adanya  kepastian  hukum.  Diharapkan pemerintah  mengkaji ulang terhadap peraturan ITE yang akan diterapkan dalam RKUHP agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturan mengenai penyadapan/intersepsi.
Kata Kunci:Intersepsi, UU ITE, RUU KUHP

## I. Pendahuluan
Bagi  banyak  pakar  hukum  positivis,  hukum  mencerminkan  sejarah pembentukan  sebuah  bangsa.  Bahkan,  cerita  tentang  perkembangan  sebuah bangsa  selama  bertahun-tahun  bisa  dilihat  dari  sejarah  perkembangan  sistem hukumnya.  Ini  tidak  berlebihan,  karena  dari  sistem  hukumlah  kita  bisa menangkap suasana intelektual, sosial, ekonomi, dan politik sebuah masyarakat pada  masa  yang  berbeda-beda,  serta  gagasan  dan  ideologi  tertentu  yang menjadi  bagian  dari  tradisi  tertentu.  Sudah menjadi  keyakinan  umum  hukum  itu memiliki  hubungan  yang  erat  dengan  gagasan,  maksud  dan  tujuan  masyarakat (Ratno Lukito, 2008: 1).
Pada  dasarnya  hukum  merupakan  instrumen  penting  dalam  pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Namun untuk membuat suatu ketentuan hukum terhadap  bidang  hukum  yang  berubah  sangat  cepat,  seperti  teknologi informasi ini  bukanlah  suatu  perkara  yang  mudah.  Disinilah  seringkali  hukum  (peraturan)
tampak  cepat  menjadi  usang  manakala  mengatur  bidang  yang  mengalami perubahan  yang  cepat,  sehingga  situasinya  seperti  terjadi  kekosongan  hukum (Vaccum Rechts) (Agus Rahardjo, 2002: 213).
Demikian  pesatnya  perkembangan  dan  kemajuan  teknologi  informasi, yang  merupakan  salah  satu  penyebab  perubahan  kegiatan  kehidupan  manusia dalam  berbagai  bidang  yang  secara  langsung  telah  mempengaruhi  lahirnya bentuk-bentuk  perbuatan  hukum  baru.(Siswanto  Sunarso,  2009:  v).  Kemudian disamping  menciptakan  berbagai  peluang  baru  dalam  kehidupan  masyarakat, intrernet  juga  sekaligus  menciptakan  peluang-peluang  baru  bagi  kejahatan. Didunia  virtual  orang  melakukan  berbagai  perbuatan  jahat  (kejahatan)  yang justru  dilakukan  di  dunia  nyata.  Kejahatan  tersebut  dilakukan  dengan menggunakan  komputer  sebagai  sarana  perbuatannya  (Sultan  Remi  Syahdeni, 2009: 8).
Berdasarkan  pro  dan  kontra  mengenai  diperlukannya  undang-undang khusus  mengenai  cybercrime  kemudian  akhirnya  Rancangan  Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU-ITE) disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia  pada  25  Maret  2008.  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  adalah  wujud dari  tanggung  jawab  dan  payung  hukum  yang  dibuat  oleh  negara  dalam memberikan  perlindungan  maksimal  kepada  seluruh  aktivitas  pemanfaatan teknologi informasi  dan  komunikasi  agar  dapat  dilindungi  dari  potensi  kejahatan dan  penyalahgunaan  teknologi.  Hal  ini  ditegaskan  pula  dalam  konsideran  UU ITE,  dinyatakan  bahwa  pembangunan  nasional  yang  telah  dilaksanakan pemerintah  Indonesia  dimulai  pada  era  orde  baru  hingga  orde  saat  ini, merupakan proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat.
Pengaturan  hukum  pidana  dalam  undang-undang  di  luar  KUHP  telah melahirkan  sistem  hukum  pidana  baru  yang  berbeda  dengan  sistem  hukum pidana  dalam  KUHP  yang  kemudian  disebut  sebagai  sistem  ganda  hukum pidana nasional Indonesia, yaitu sistem hukum pidana KUHP dan sistem hukum pidana di luar KUHP. Perkembangan hukum pidana di luar KUHP  menjadi tidak terkendalikan  dan  telah  menciptakan  kondisi  hukum  pidana  yang  tidak  sehat karena adanya kriminalisasi yang berlebihan ( over criminalization ).
Menurut  Soerjono  Soekanto,  kriminalisasi  merupakan  tindakan  atau penetapan  penguasa  mengenai  perbuatan-perbuatan  tertentu  yang  oleh masyarakat  atau  golongan-golongan  masyarakat  dianggap  sebagai  perbuatan yang  dapat  dipidana  menjadi  perbuatan  pidana  atau  membuat  suatu  perbuatan menjadi  perbuatan  kriminal  dan  karena  itu  dapat  dipidana  oleh  pemerintah dengan  cara  kerja  atas  Namanya.  Kebijakan  kriminalisasi  dan  perumusan ancaman  sanksi  pidana  tidak  lagi  mengacu  kepada  Ketentuan  Umum  Buku  I KUHP,  sehingga  perkembangannya  lepas  kendali  dari  ketentuan  umum  hukum pidana dan mebentuk sistem hukum pidana dan pemidanaan tersendiri.
Hukum  mempunyai  tujuan  yang  hendak  dicapai,  yaitu  menciptakan tatanan  masyarakat  yang  tertib,  menciptakan  ketertiban,  keseimbangan  dan berkeadilan.  Mochtar  Kusumaatmadja  mengatakan  dengan  tercapainya ketertiban  di  dalam  masyarakat,  diharapkan  kepentingan  manusia  akan terlindungi  (Mochtar  Kusumaatmadja,  2012:  15).  Kehadiran  hukum  menurut Satjipto Rahardjo diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan  kepentingan-kepentingan  yang  bisa  berbenturan  antara kepentingan yang satu dengan lainnya.
Menarik untuk dikaji mengenai perubahan delik intersepsi dalam undang- undang  ITE  ini,  dalam  perkembangannya  intersepsi  bukanlah  suatu  tindak pidana  melainkan  sebagai  wewenang  dari  beberapa  aparat  penegak  hukum dalam  upaya  untuk  memberantas  tindak  pidana  tertentu  sesuai  dengan  amanat undang- undang masing-masing, hal ini sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Pengaturan tentang intersepsi atau yang biasa disebut dengan penyadapan dalam bidang penegakan hukum baru dikenal pada tahun  1999  semenjak  UU  Nomor  36  Tahun  1999  Tentang  Telekomunikasi diundangkan,  sebelum  itu  intersepsi  merupakan  sarana  bagi  Badan  Intelejen Negara  atau  lebih  dikenal  dengan  singkatan  BIN  guna  mempertahankan stabilitas politik dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengaturan  mengenai  intersepsi  kembali  mengalami  perubahan. Intersepsi  diatur  di  dalam  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) dalam Pasal 257 mengenai penyadapan. Aturan baru ini akan mencabut aturan  mengenai  intersepsi  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  30  ayat  (2), Pasal 31 dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas,  menarik  untuk  dikaji mengenai  peranan  teori  hukum  pembangunan  dalam  kriminalisasi  terhadap intersepsi/penyadapan  yang  mana  dapat  terjadi  tumpang  tindih  aturan  hukum dan  menyebabkan  tidak  adanya  kepastian  hukum  mengenai  intersepsi.  Maka identifikasi  masalah  mengenai  intersepsi  tersebut  antara  lain:  1)  Bagaimana perubahan delik intersepsi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi  dan  Traksaksi  Elektronik  dengan  Rancangan  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana? 2) Bagaimana perubahan delik intersepsi ditinjau dari perspektif teori hukum pembangunan?
Pendekatan  tulisan  ini  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Yuridis normatif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan dengan  permasalahan  yang  diteliti  (Soerjono  Soekanto  dan  Sri,  2009:  13). Penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang- undangan,  sebagai  objek  penelitian.  Undang-undang  yang  menjadi  objek penelitian adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  yang  terkait  dengan  kewenangan  intersepsi  atau penyadapan.
Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis mempunyai arti  bersifat  menggambarkan  sebagaimana  adanya  untuk  kemudian  dilakukan analisis  terhadap  data  tersebut  berdasarkan  kaidah-kaidah  yang  relevan.  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  studi  kepustakaan  yakni  menganalisis  sumber  bacaan  yang bersifat  teoritis  ilmiah  seperti  buku-  buku,  jurnal  ilmiah  baik  nasional  maupun internasional,  makalah  yang  telah  diseminarkan  sehingga  dapat  dijadikan  dasar penelitian dalam menganalisis persoalan yang dikemukakan.

## II.  Pembahasan
2.1. Perubahan  Delik  Intersepsi  Dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dalam  Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)
Perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasikan dalam undang- undang ITE  pada  dasarnya  adalah  perluasan  dari  perbuatan-perbuatan  pidana  di dalam KUHP yang diatur secara mendalam terkait dengan perluasannya di bidang cyber. Selain perbuatan-perbuatan sebagaimana dalam KUHP juga diatur  tindak  pidana  baru,  yaitu  intersepsi.  Intersepsi  adalah  penyadapan informasi elektronik dan dokumen elektronik.
Ada beberapa syarat dalam kriminilisasi yaitu: a. Asas subsidiaritas; b. Aspek viktimologis; c. Menjauhi sifat ad hoc; d. Prinsip “cost and benefit analysis”; e. Dukungan masyarakat; f. Efektivitas; g. Asas “lex certa” dalam menggambarkan perbuatan yang dilarang; h. Prinsip differensiasi terhadap kepentingan yang dirugikan; i. Unsur sub-sosialitas; dan j. Hal-hal lain yang dipandang perlu.
Intersepsi atau penyadapan dan perekaman menjadi delik baru yang diatur  dalam  RKUHP  2019.  Delik  baru  tersebut  telah  memenuhi  syarat- syarat  kriminalisasi  sebagaimana  tersebut  diatas.  Pengertian  intersepsi menurut  penjelasan  Pasal  31  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  adalah  kegiatan  untuk mendengarkan,  merekam,  membelokkan,  mengubah,  menghambat, dan/atau  mencatat  transmisi  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik  yang  tidak  bersifat  publik,  baik  menggunakan  kabel  komunikasi maupun  jaringan  nirkabel,  seperti  pancaran  elektromagnetis  atau  radio frekuensi.  Sedangkan  pengertian  intersepsi  menurut  Black  Law Interception  adalah To  convertly  receive  or  listen  to  (a  communication). The term use. refers to covert reception by a law enforcment agency. See wiretapping.  (Cases:  Telecommunication,  Telegraphs,  Telephones,  Radio, and Television) (Bryan A Garner, 2004: 827).
Pengertian dari “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan,  merekam,  membelokkan,  mengubah,  menghambat dan/atau  mencatat  transmisi  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  yang  tidak  bersifat  publil,  baik  menggunakan  jaringan  kabel komunikasi  maupun  jaringan  nirkabel,  seperti  pancaran  elektromagnetik atau radio frekuensi.
Hal  ini  dijelaskan  sebagaimana  pada  Pasal  31  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:
(1)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum melakukan  intersepsi  atau  penyadapan  atas  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  dalam  suatu  Komputer  dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.
(2)  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum melakukan  intersepsi  atas  transmisi  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu  Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  tertentu  milik  orang lain, baik  yang  tidak  menyebabkan  perubahan  apa  pun  maupun  yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
(3)  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak berlaku  terhadap  intersepsi  atau  penyadapan  yang  dilakukan  dalam rangka  penegakan  hukum  atas  permintaan  kepolisian,  kejaksaan, atau  institusi  lainnya  yang  kewenangannya  ditetapkan  berdasarkan undang- undang.
(4)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  intersepsi  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.
Pasal  47  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik menyebutkan:  “Setiap  orang  yang  memenuhi unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  31  ayat  (1)  atau  ayat  (2) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ”
RKUHP  mengatur  mengenai  intersepsi  dalam  Paragraf  2  (dua) mengenai  Penyadapan  dalam  Pasal  257  RKUHP  dan  Pasal  258  RKUHP. Pasal 257 RKUHP menyatakan :
(1)  Setiap  Orang  yang  secara  melawan  hukum  memasang  alat  bantu teknis  pada  suatu  tempat  tertentu  dengan  tujuan  untuk  dapat mendengar  atau  merekam  suatu  pembicaraan  dipidana  dengan pidana penjara  paling lama  1  (satu) tahun  atau  pidana  denda  paling banyak kategori II.
(2)  Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  kategori  III,  Setiap  Orang yang  menggunakan  alat  bantu  teknis  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) secara melawan hukum:
a.  mendengar pembicaraan;
b.  merekam pembicaraan; atau
c.  memiliki  hasil  pembicaraan  atau  perekaman  sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang  berlangsung di dalam atau  di  luar  rumah,  ruangan  atau  halaman  tertutup  atau  yang berlangsung melalui sarana elektronik.
(3)  Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan hasil rekaman sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  atau  pidana  denda  paling banyak kategori IV.
(4)  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  berlaku  bagi Setiap  orang  yang  melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  atau  melaksanakan  perintah  jabatan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.
Pasal 258 RKUHP menyatakan sebagai berikut:
Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  7  (tujuh)  tahun  atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap orang yang:
a.  mempergunakan  kesempatan  yang  diperoleh  dengan  tipu  muslihat atau secara melawan hukum merekam gambar seseorang atau lebih yang berada di dalam suatu rumah atau ruangan yang tidak terbuka untuk  umum  dengan  menggunakan  alat  bantu  teknis  sehingga merugikan kepentingan hukum orang tersebut;
b.  memiliki  gambar  yang  diketahui  atau  patut  diduga  diperoleh  melalui perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau
c. menyiarkan  atau  menyebarluaskan  gambar  sebagaimana  dimaksud pada huruf b dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
Apabila  RKUHP ini  telah  menjadi  Undang-Undang  dalam  Pasal  626 huruf  k  mengatur  Pasal  30  ayat  (2),  Pasal  31,  dan  Pasal  32  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dinyatakan  dicabut  dan tidak berlaku.
Pasal 31 dan Pasal 32 UU ITE sama-sama mengatur tentang tindak pidana  penyadapan.  Perbedaannya,  pada  Pasal  31  ayat  (1)  UU  ITE mengatur  tindak  pidana  penyadapan  secara  umum  sedangkan  Pasal  32 ayat (2) UU ITE mengatur tindak pidana penyadapan yang dilakukan pada transmisi informasi eleldronik/dokumen elektronik. Sutan Remi membagi 2 (dua)  bentuk  penyadapan  dalam  Pasal  31  UU  ITE  menjadi  penyadapan atas  informasi  elektronik  dan  atau  dokumen  elektronik  serta  penyadapan atas  transmisi  informasi  elektronik  dan  atau  dokumen  elektronik  (Sutan Remi Syahdeini, 2009: 245).
Melihat rumusan diatas dapat digaris bawahi beberapa unsur penting dalam  tindakan  penyadapan,  yaitu  unsur  "dengan  sengaja",  unsur  "tanpa hak atau melawan hukum" dalam melakukan intersepsi. Hal yang menarik dari  rumusan  diatas  yang  menekankan  unsur  subyektif  berupa kesengajaan dalam bentuk kesengajaan sebagai suatu maksud ( opzet als oogmerk ).  Artinya  bentuk  kesalahan  yang  dimiliki  pelaku  merupakan kesalahan yang memang pelaku menghendaki dan dapat membayangkan basil  dari  perbuatannya  tersebut  sehingga  syarat  willenen  wetens terpenuhi. Faisal Thayib sebagaimana dikutip Go Lisanawati mengakategorikan penyadapan dalam Pasal 31 UU ITE sebagai computer related  crime dalam  bentuk illegal  interception (Go  Usanawati,  2010:96). Sebagai  sebuah  tindak  pidana  yang  dilarang  karena  memang  dilakukan tanpa  ijin  dan  merugikan  kepentingan  orang  lain.  Tindakan  penyadapan dalam  ruang  lingkup  Pasal  31  UU  ITE  merupakan  tindakan  yang  benar- benar dilarang karena memang merupakan tindakan yang berbahaya bagi pengguna sistem computer.
Dalam  UU  ITE  terdapat  kerancuan  karena  ada  dua  arti,  yaitu intersepsi  dan  penyadapan,  dalam  penjelasan,  pengertian  keduanya disamakan, namun dalam beberapa Pasal, penggunaannya dipisah. Pada dasarnya  penyadapan  adalah  kegiatan  untuk  masuk  ke  dalam pembicaraan  milik  orang  lain,  dengan  menggunakan  alat  tertentu,  secara prinsipal, hal ini melanggar hak atas privasi.
Dalam  UU  ITE,  penyadapan  tidak  terbatas  hanya  dalam  hasil pembicaraan,  namun  juga  melingkupi  transmisi  informasi  dan/atau Dokumen Elektronik, cakupan ini lebih luas dari pentauran yang ada dalam RKUHP,  secara  mendasar,  RKUHP  hanya  mengatur  mengenai “pembicaraan”  meskipun  tidak  secara  jelas  menjabarkan  bentuk  dari pembicaraan  tersebut,  apakah  yang  dilakukan  secara  langsung  ataupun menggunakan media lain.
Meskipun  memiliki  cakupan  yang  lebih  luas,  namun  UU  ITE  sangat fokus  pada  penyadapan  yang  dilakukan  dengan  media  Komputer  atau sistem  elektronik  lainnya,  berbeda  dengan  RKUHP  yang  mengatur penyadapan secara meluas yaitu pembicaraan yang berlangsung di dalam atau di luar rumah, ruangan atau halaman tertutup, atau yang berlangsung
melalui  telepon.  Namun,  pengaturan  penyadapan  dalam  RKUHP  hanya terbatas  pada  pembicaraan  langsung  atau  dengan  telepon,  sehingga apabila  penyadapan  dilakukan  melalui  surat  elektronik  atau  alat komunikasi dua arah lainnya belum diatur.
Pengaturan  lainnya  terdapat  dalam  Pasal  258  yaitu  mengenai perekaman,  hal  ini  merupakan  hal  baru  yang  diatur  dalam  hukum Indonesia.  Dalma  ketentuan  perekaman  diatur  mengenai  larangan  untuk melakukan perekaman pada “suatu tempat tertentu”, pengaturan ini cukup baik  karena  pengaturan  sebelumnya  di  UU  ITE  balum  menyentuh ketentuan  dalam  hal  perekaman  dan  perekaman  di  tempat  terbuka  atau meminjam bahasa RKUHP di “suatu tempat tertentu”.
Permasalahan  lain  dari  pengaturan  penyadapan  di  RKUHP  adalah ketentuan  ini  belum  memuat  pemberatan  pidana  dalam  hal  penyadapan dlaikukan oleh pejabat secara melawan hukum. Hal ini perlu diatur karena bisa  jadi  suatu  saat  penegak  hukum  menggunakan  kewenangan penyadapan  secara  sewenang-wenang  ( abuse )  dan  berlindung  dengan menggunakan alasan mekanisme prosedural.
Kesewenang-wenangan aparat penegak hukum ini harus dibedakan dengan kesalahan prosedural atau penyadapan yang tidak sesuai dengan hukum. Penyadapan ilegal oleh aparat penegak hukum tidak berhubungan dengan penegakan hukum dengan kata lain penyadapan digunakan untuk alasan  lain  diluar  penegakan  hukum,  atau  dengan  kewenangannya melakukan  penyadapan  untuk  kebutuhan  pihak  lain  yang  tidak berhubungan dengan penegakan hukum atau dengan masksud lain untuk mendapatkan  keuntungan  dari  rekaman  atau  hasil  penyadapan  tersebut. Sedangkan apabila aparat penegak hukum  melakukan penyadapan untuk tujuan penegakan hukum, namun dalam perjalanannya terjadi pelanggaran secara prosedural, maka yang digunakan adalah mekanisme komplain dan uji penyadapan secara hukum acara atau prosedural pula.
Perbedaan yang terlihat jelas dalam UU ITE dengan RKUHP adalah ancaman  hukuman  yang  lebih  ringan.  Ancaman  hukuman  bagi  pelanggar Pasal  31  ayat  (1)  atau  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Sementara  di  dalam  RKUHP  ancaman  hukuman  yang  diberikan  1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III atau 4 (empat) tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  kategori  IV.  Denda  kategori  II dalam  RKUHP  adalah  sebanyak  Rp.  10.000.000  (sepuluh  juta  rupiah), Kategori  III  adalah  sebanyak  Rp.  50.000.000  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan Kategori IV adalah sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
Hal  ini  memperlihatkan  perbedaan  yang  signifikan  terhadap ancaman hukuman pelanggar UU ITE yang cukup tegas dengan ancaman hukuman  yang  lebih  berat.  RKUHP  lebih  ringan  dalam  menetapkan ancaman hukuman alternatif.
2.2. Perubahan  Delik  Intersepsi  Ditinjau  Dari  Perspektif  Teori  Hukum Pembangunan
Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  tidak  hanya mengatur  mengenai  aturan-aturan  umum  yang  sebelumya  ada  di  dalam KUHP.  Akan  tetapi,  RKUHP  juga  mengatur  delik-delik  khusus  yang sebelumnya  ada  dalam  aturan  tersendiri.  Salah  satu  delik  khusus  yang diatur ialah mengenai Intersepsi atau Penyadapan yang sebelumnya telah diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik.  Selain  itu,  terdapat  delik  baru  yang  diatur  di dalam RKUHP yaitu mengenai perekaman.
Intersepsi  dalam  prakteknya  tak  bisa  dipungkiri  sangat  berguna sebagai  salah  satu  cara  pengungkapan  kejahatan.  Intersepsi  merupakan alternatif  jitu  dalam  penyidikan  terhadap  perkembangan  modus  kejahatan termasuk perkembangan dari kejahatan yang sangat serius. Dalam hal ini intersepsi dipandang  sebagai  alat  pencegahan  dan  pendeteksi  kejahatan. Di Indonesia telah cukup banyak pelaku kasus-kasus kejahatan berat yang dapat dibawa ke meja hijau berkat hasil penyadapan (http//icjr.or.id/mengatur-ulang-hukum-penyadapan-indonesia/).
Namun disisi lain intersepsi yang tanpa prosedur dan dilakukan oleh aparat  hukum  atau  institusi  negara  resmi  negara  tetap  menjadi kontroversial  karena  dianggap  sebagai  invasi  atas  hak-hak  privasi  warga negaranya  yang  mencakup  privasi  atas  kehidupan  pribadi,  kehidupan keluarga  maupun  korespondensi.  Intersepsi  sebagai  alat  pencegah  dan
pendeteksi  kejahatan  juga  memiliki  kecenderungan  yang  berbahaya  bagi hak  asasi  manusia  dan  rentan  disalahgunakan,  bila  berada  pada  hukum yang  tidak  tepat  (karena  lemahnya  pengaturan)  dan  tangan  yang  salah (karena  tiada  pengawasan)  dan  terlebih  lagi  bila  aturan  hukum  yang melandasinya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Apabila  ditelaah  lebih  jauh  implementasi  intersepsi  merupakan pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia,  hal  ini  dikarenakan  intersepsi merupakan pembatasan terhadap kebebasan individu, sehingga konsekuensinya  ruang  gerak  individu  semakin  terbatas  baik  dalam  hal berkomunikasi maupun aktivitas yang lain. Berdasarkan rumusan Pasal 28 F  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyatakan  setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh informasi  untuk  mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.  Demikian  juga  dengan  Pasal  28  G  ayat  (1)  UUD  1945  “Setiap orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
Intersepsi  yang  dilakukan  oleh  negara,  intersepsi illegal juga  dapat dilakukan  oleh  sesama  warga  negara.  Karena  sifatnya  yang  berbahaya apabila  disalahgunakan,  maka  hanya  dapat  dilakukan  dalam  penegakan hukum.  Selain  itu,  intersepsi  harus  dilarang  karena  harus  berhubungan erat dengan perlindungan hak asasi manusia.
Hukum  mempunyai  tujuan  pokok,  pertama  yaitu  ketertiban  yang merupakan syarat pokok untuk terciptanya suatu masyarakat yang teratur. Selain ketertiban, hukum juga mempunyai tujuan untuk mencapai keadilan. Untuk  mencapai  ketertiban  dalam  masyarakat,  diperlukan  adanya kepastian hukum (Mochtar Kusumaatmadja, 1976:2).
Hukum  dalam  konsep law  as  a  tool  of  social  engineering sebagaimana  dikemukakan  oleh  Roscoe  Pound,  hukum  menjadi  faktor penggerak  kearah  perubahan  masyarakat  yang  lebih  baik  dari sebelumnya.  Fungsi  hukum  pada  setiap  masyarakat  (kecuali  masyarakat
totaliter)  ditentukan  dan  dibatasi  oleh  kebutuhan  untuk  menyeimbangkan antara  stabilitas  hukum  dan  kepastian  terhadap  perkembangan  hukum sebagai  alat  evolusi  sosial.  Oleh  karena  itu,  dalam  perubahan  ini hendaknya harus direncanakan dengan baik dan terarah, sehingga tujuan dari perubahan itu dapat tercapai.
Menurut  Mochtar  Kusumaatmadja  hukum  mempunyai  kekuasaan untuk  melindungi  dan  mengayomi  seluruh  lapisan  masyarakat  sehingga tujuan  hukum  dapat  tercapai  dalam  mewujudkan  keadilan  social  bagi seluruh  rakyat  Indonesia  dan  sekaligus  berfungsi  sebagai  sarana penunjang perkembangan pembangunan secara menyeluruh melalui :
1.  Peningkatan  dan  penyempurnaan  pembinaan  tata  hukum  nasional dengan  mengadakan  pembaruan,  kodifikasi,  dan  unifikasi  hukum  di bidang-bidang tertentu dengan jalan memerhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat;
2.  Menertibkan  fungsi  lembaga-lembaga  hukum  menurut  proporsinya masing-masing;
3.  Peningkatan  kemampuan  dan  kewajiban  penegak  hukum  (Mochtar Kusumaatmadja, 2006:85-86).
Pemikiran  hukum  pembangunan  yang  digagas  oleh  Mochtar Kusumaatmadja  pada  masa  pemerintahan  Orde  Baru  telah  merasuki  ke dalam  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN)  tahun  1972  bahwa pembangunan  hukum  senantiasa  diorientasikan  hukum  sebagai  sarana untuk  melakukan  pembaharuan  masyarakat.  muatan  substansial  yang kental dengan teori hukum pembangunan tersebut ternyata sulit diterapkan di  masa  itu  dengan  penyebab  utamanya  pemerintahan  yang  bersifat otoriter, sekalipun karakter hukumnya responsif.
Pada  masa  kejayaan  teori  hukum  pembangunan  yang  berorientasi pada  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat  sulit  terpecahkan dengan  baik,  karena  kurangnya  budaya  hukum  masyarakat  yang  belum terbangun,  maupun  tingkat  ketaatan  badan  usaha  dan  masyarakat terhadap  instrumen  perizinan  lingkungan.  Selain  itu,  pemerintah  tidak tegas  dalam  memberikan  sejumlah  sanksi  baik  administrasi,  perdata maupun  pidana.  Pada  akhirnya,  tujuan  hukum  sebagai  sarana pembaharuan  masyarakat  tidak  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Disinilah
yang  perlu  dipikirkan  kembali  melalui  rekonstruksi  atau  penataan  kembali (ulang)  teori  hukum  pembangunan  yang  digagas  dalam  kondisi pemerintahan orthodox dan represif, sementara teori hukum pembangunan berorientasi  pada  pembaharuan  masyarakat  dan  responsif.  Rekonstruksi pemikiran  hukum  pembangunan  sangat  perlu  dilakukan  pasca  reformasi yang  dimulai  sejak  tahun  1999  hingga  saat  ini,  khususnya  kitab  undang- undang  hukum  pidana.  Munir  Fuadi  menyatakan  bahwa  di  masa pemerintahan  Presiden  Soeharto,  hukum  sebagai  sarana  (alat) pembangunan (a  tool  of  development) dimana  sektor  hukum  sangat didayaupayakan untuk ikut menyukseskan pembangunan. Namun, karena rendahnya  kesadaran  hukum  dari  para  pembuat  dan  penegak  hukum waktu  itu,  menyebabkan  hukum  sebagai  sarana  (alat)  pembangunan berubah  fungsi  menjadi  hukum  sebagai  alat  untuk  mengamankan pembangunan,  yang  mempunyai  konsekuensi  munculnya  banyak  hukum yang  sangat  represif  dan  melanggar  hak-hak  masyarakat,  mengantarkan banyak  aktivis  ke  rumah  penjara  atau  ke  liang  kubur  (Munir  Fuady, 2013:259).
Mengakhiri  proses  penyusunan  undang-undang  yang  sarat kepentingan, menjauhkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat  dan  menjerat  masyarakat  untuk  memasuki  ke  ranah  proses hukum,  maka  filosofi  yang  terkandung  dalam  cita  hukum  ( rechtsidee ) pancasila  sebenarnya  diwujudkan  dalam  model-model  partisipasi  dan aspirasi  masyarakat,  membuka  ruang  komunikasi  dan  mendorong  untuk mampu  melihat  fakta  sosial  sehingga  keputusan  hukum  yang  dibuat pembentuk undang-undang mencerminkan keadilan sosial dan memberikan  manfaat  bagi  rakyatnya.  Konsep  yang  digunakan  Mochtar Kusumaatmadja  dengan  konsep  Satjipto  Rahardjo  memiliki  kesamaan dalam  konteks  fungsi  hukum  sebagai  sarana  perubahan  sosial  dan  atau pembaharuan masyarakat. Satjipto Rahardjo selalu mengingatkan kepada kita  semua,  khususnya  penyelenggara  negara  dan  yang  duduk  di parlemen  bahwa  hukum  dibuat  untuk  menyejahterakan  rakyat,  bukan malah  menyengsarakan  rakyatnya  yang  terlihat  seperti  di  beberapa undang- undang yang sering diuji materiil di Mahkamah Konstitusi.
Teori hukum pembangunan berperan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menciptakan produk hukum yang memiliki kepastian hukum. Intersepsi/penyadapan merupakan tindak pidana yang berhubungan  dengan  hak  asasi  manusia,  hak  pribadi  sehingga perumusannya  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan  teori  hukum pembangunan  agar  ketertiban  dan  kepastian  hukum  terkait  delik-delik khusus yang ada pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat tercapai.

## III.  Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  kesimpulan  yang  dapat  diambil  sebagai berikut :
1. Meskipun  memiliki  cakupan  yang  lebih  luas,  namun  UU  ITE  sangat  fokus pada  penyadapan  yang  dilakukan  dengan  media  Komputer  atau  sistem elektronik  lainnya,  berbeda  dengan  RKUHP  yang  mengatur  penyadapan secara  meluas  yaitu  pembicaraan  yang  berlangsung  di  dalam  atau  di  luar rumah,  ruangan  atau  halaman  tertutup,  atau  yang  berlangsung  melalui telepon.  Pengaturan  penyadapan  dalam  RKUHP  hanya  terbatas  pada pembicaraan langsung atau dengan telepon, sehingga apabila penyadapan dilakukan  melalui  surat  elektronik  atau  alat  kemunikasi  dua  arah  lainnya belum diatur. Pengaturan lainnya terdapat dalam Pasal 258 yaitu  mengenai perekaman, hal ini merupakan hal baru yang diatur dalam hukum Indonesia. Ketentuan  perekaman  diatur  mengenai  larangan  untuk  melakukan perekaman pada “suatu tempat tertentu”, pengaturan ini cukup baik karena pengaturan  sebelumnya  di  UU  ITE  balum  menyentuh  ketentuan  dalam  hal perekaman  dan  perekaman  di  tempat  terbuka  atau  meminjam  bahasa RKUHP di “suatu tempat tertentu”. Perbedaan yang terlihat jelas dalam UU ITE dengan RKUHP adalah ancaman hukuman yang lebih ringan. Ancaman hukuman  bagi  pelanggar  Pasal  31  ayat  (1)  atau  ayat  (2)  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Sementara di dalam RKUHP  ancaman  hukuman  yang  diberikan  1  (satu)  tahun  atau  pidana denda paling banyak kategori II, 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda  paling  banyak  kategori  III  atau  4  (empat)  tahun  atau  pidana  denda paling banyak kategori IV.
2. Intersepsi  yang  dilakukan  oleh  negara,  intersepsi  illegal  juga  dapat dilakukan  oleh  sesama  warga  negara.  Karena  sifatnya  yang  berbahaya apabila  disalahgunakan,  maka  hanya  dapat  dilakukan  dalam  penegakan hukum. Selain itu, intersepsi harus dilarang karena harus berhubungan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Hukum mempunyai tujuan pokok, pertama  yaitu  ketertiban  yang  merupakan  syarat  pokok  untuk  terciptanya suatu  masyarakat  yang  teratur.  Selain  ketertiban,  hukum  juga  mempunyai tujuan  untuk  mencapai  keadilan.  Untuk  mencapai  ketertiban  dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian hukum. Teori hukum pembangunan  berperan  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  menciptakan  produk  hukum  yang  memiliki  kepastian  hukum. Intersepsi/penyadapan  merupakan  tindak  pidana  yang  berhubungan dengan  hak  asasi  manusia,  hak  pribadi  sehingga  perumusannya  harus dilakukan  dengan  memperhatikan  teori  hukum  pembangunan  agar ketertiban  dan  kepastian  hukum  terkait  delik-delik  khusus  yang  ada  pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat tercapai.
Saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut :
1.  Diharapkan  pemerintah  mengkaji  ulang  terhadap  peraturan  ITE  yang akan diterapkan dalam RKUHP agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturan mengenai penyadapan/intersepsi.
2.  Diharapkan  pemerintah  dapat  menerapkan  teori-teori  hukum  secara komprehensif  dalam  pembentukan  Rancangan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (RKUHP)  agar  dapat  menjadi  pembaharuan  hukum yang dapat diterima oleh masyarakat.

## Daftar Pustaka

## A.  Buku
Elisataris  Ghultom  dan  Didik  M.  Arief  Mansur.  2005. Cyber  Law-Aspek  Hukum Teknologi Informasi . Bandung: Refika Aditama.
Fuady  Munir.  2013. Teori-Teori  Besar  Dalam  Hukum  (Grand  Theory), Cet.  2, Jakarta: Kencana Prenada media Group.
Garner  Bryan  A.  2004. Black  Law  Dictionary    Eight  Edition .  St.  Paul  MN  West Publishing.
Kusumaatmadja  Mochtar.  1976. Fungsi  dan  Perkembangan  Hukum  Dalam Pembangunan Nasional . Bandung: Bina Cipta.
___________  2006. Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan .  Bandung: Alumni.
___________  2012. Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Teori  Hukum  Pembangunan . Jakarta: Epistema Institute dan Huma.
Lukito  Ratno.  2008. Hukum  Sakral  dan  Hukum  Sekuler .  Yogyakarta:  Pustaka Alvabet.
Pound Roscoe. 1972. Pengantar Filsafat Hukum . Jakarta: Bharatara. Rahardjo  Agus.  2002. Cyber  Crime-Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan Kejahatan Berteknologi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sunarso  Siswanto.  2009. Hukum  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik .  Jakarta: Rineka Cipta.
Syahdeni  Sutan  Remi.  2009. Kejahatan  dan  Tindak  Pidana  Komputer .  Jakarta: Grafiti.
Soekanto  Soerjono  dan  Sri  Mamudji.  2009. Metode  Penelitian  Hukum  dan Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia.

## B.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

## C.  Sumber Lain
Go Usanawati, " Mengurai Undang-Undang Nomor 1.1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksl Elektronik dalam Dlmensi Pembangunan Cyber Law ", Jurnal Mika, Vol. 12 Nomor 1 Juli 2009, 2010.
Supriyadi W Eddyono, diakses dari http//icjr.or.id/mengatur-ulang-hukum- penyadapan-indonesia/;