Sonyaruri Satiti Ruri 1 , Nawawi 2 , Mugia Bayu Rahardja 3
1 Universitas Gadjah Mada, Indonesia
2, 3 Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia
Hak Cipta © 2023 Sonyaruri Satiti Ruri, Nawawi, Mugia Bayu Rahardja DOI: https://doi.org/10.55480/saluscultura.v3i2.123
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 3(2) 2023, pp. 91-101 | e-ISSN 2807-5447, p-ISSN 2807-5560

## ARTIKEL

## Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan (GMP-PK) Energi Baru Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Multistakeholder Movement for Poverty Reduction (GMP-PK) New Energy to Accelerate the Elimination of Extreme Poverty in West Nusa Tenggara Province

## Penulis Korespondensi
Sonyaruri Satiti Ruri sonyaruri_satiti@ugm.ac.id
Histori Artikel Diajukan: 14 Oktober 2023 Revisi Akhir: 8 Desember 2023 Disetujui: 8 Desember 2023
Terbit: 30 Desember 2023

## Abstrak
Kemiskinan ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah melalui Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kondisi kemiskinan ekstrem, profil rumah tangga miskin ekstrem dan implementasi Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan (GMP-PK) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui in-depth interview (wawancara mendalam) dan analisis data sekunder bersumber dari Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Badan Pusat Statistik, regulasi dan beberapa dokumen serta laporan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan melibatkan banyak organisasi masyarakat, pondok pesantren, organisasi keagamaan, Forum CSR dan lainnya. Ternyata program-program yang ada pada mitra pembangunan itu banyak sekali yang menyentuh kegiatan-kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem. Dalam Forum CSR misalnya, ada banyak perusahaan yang menyalurkan dana- dananya kepada masyarakat. Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan merupakan energi baru dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dinilai sebagai salah satu pemantik angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa menurun.

## Kata Kunci
Kemiskinan Ekstrem; Gerakan Multipihak; Penanggulangan Kemiskinan; Kemiskinan Multidimensional

## Abstract
Extreme poverty in West Nusa Tenggara Province is a complex and multidimensional problem. One of the efforts made by the West Nusa Tenggara Provincial Government to accelerate the elimination of extreme poverty is through the Multistakeholder Poverty Reduction Movement. The aim of this research is to describe conditions of extreme poverty, the profile of extreme poor households and the implementation of the Multistakeholder Poverty Reduction Movement in West Nusa Tenggara Province. The method used is descriptive qualitative. Data was collected through in-depth interviews and secondary data analysis sourced from Data Targeting the Acceleration of Eliminating Extreme Poverty, the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction, the Central Statistics Agency, regulations and several documents and reports from the Regional Apparatus Organization of West Nusa Tenggara Province. The research results show that the Multistakeholder Movement for Poverty Reduction involves many community organizations, Islamic boarding schools, religious organizations, CSR Forums and others. It turns out that many of the development partners' programs touch on activities in the context of overcoming extreme poverty. In the CSR Forum, for example, there are many companies that channel their funds to the community. The Multistakeholder Poverty Reduction Movement is a new energy in overcoming extreme poverty which is considered to be one of the triggers for reducing the extreme poverty rate in West Nusa Tenggara Province.

## Keywords
Extreme Poverty; Multi-Stakeholder Movement; Poverty Alleviation; Multidimensional Poverty
Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan (GMP-PK) Energi Baru Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem... Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan (GMP-PK) Energi Baru Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem...

## 1. Pendahuluan
Pengurangan kemiskinan ekstrem merupakan agenda prioritas pemerintah. Kemiskinan ekstrem masih menjadi masalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan persentase 4,7 persen atau 246.000 orang masih dikategorikan sebagai penduduk miskin ekstrem ( P3KE, 2023 ). Penanggulangan kemiskinan masih menjadi perhatian utama di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memprioritaskan penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi lokus perhatian utama dalam upaya percepatan penurunan jumlah penduduk miskin di wilayah itu. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan angka kemiskinan ekstrem bisa turun hingga nol persen pada tahun 2024. Target nol penduduk yang miskin ekstrem pada 2024 ditetapkan pemerintah pusat. Adapun dari Sustainable Development Goals atau SDGs menargetkan bisa mencapai nol miskin ekstrem pada tahun 2030. Presiden Jokowi telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk menghapus kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi NTB pada tahun 2024, melalui keterpaduan program, serta kerja sama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Terkait dengan hal itu, Pemerintah Provinsi NTB mengacu pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Penghapusan kemiskinan ekstrem ini akan dilakukan di 2030 mendatang sesuai dengan sasaran SDGs.
Kemiskinan ekstrem versi Bank Dunia dinilai hanya dari satu indikator pendapatan maupun pengeluaran per hari di bawah USD 1,9 PPP atau Purchasing Power Parities. Jika dirupiahkan angkanya sekitar Rp. 12 ribu per hari. Perhitungan USD PPP dalam kemiskinan ekstrem berbeda dengan nilai kurs mata uang Dolar Amerika. Jika kurs USD 1 setara dengan sekitar Rp 15.100, tidak demikian dengan USD 1 PPP.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, pada Maret 2021 jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 4,78 persen atau 254 ribu jiwa, turun menjadi
3,29 persen atau 176 ribu jiwa pada Maret 2022 ( P3KE, 2023 ). Meskipun terbilang masih banyak, jumlah itu mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Kondisi kemiskinan di Provinsi NTB diperburuk dengan rendahnya kualitas penduduk atau mutu sumber daya manusianya. NTB adalah salah satu kontributor tenaga kerja dengan kualitas tidak terlatih ( unskill labor ). Jenis tenaga kerja ini umumnya berpendidikan formal paling dasar dan tidak memiliki keahlian memadai selain tidak memiliki pengalaman kerja sehingga pekerjaan yang diserahkan kepadanya pun tidak memerlukan keahlian spesifik. Akibatnya, pekerja seperti ini banyak ditempatkan sebagai buruh kasar dan pembantu rumah tangga di luar negeri. Mereka dibayar murah, mereka juga rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang bisa dilakukan oleh pengguna jasa mereka di tempat kerja. Tenaga kerja tidak terdidik ini pun memiliki posisi tawar yang sangat rendah di pasar tenaga kerja nasional dan global.
Mengingat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB saat ini menempati peringkat ke 29 dari 34 provinsi di Indonesia ( Badan Pusat Statistik, 2023a ). Kondisi ini telah berlangsung selama kurun waktu enam tahun terakhir. Sementara itu, literasi berada papan bawah: berada pada peringkat ke 31 dari 34 provinsi di Indonesia. Angka putus sekolah, berdasarkan data statistik pendidikan di Provinsi NTB tahun 2022 untuk angka tidak atau belum pernah sekolah berdasarkan umur, mulai dari umur 7-12 tahun sebanyak (30,45 persen), umur 13-15 tahun (11,46 persen), umur 16-18 tahun (1,6 persen), umur 19-24 tahun (56,49 persen). Tidak kurang dari 32.355 anak NTB tidak mengenyam pendidikan menengah pada 2022 ( Badan Pusat Statistik, 2023a ).
Selain itu, kemiskinan di Provinsi NTB juga menyangkut aspek pekerjaan karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah. Kemiskinan di Provinsi NTB juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan kerja karena kebanyakan mereka tergolong orang yang tidak memiliki pekerjaan. Jika pun bekerja, pekerjaan tersebut kurang layak atau memadai.
Sumber penghasilan utama rumah tangga merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan mampu mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Berdasarkan Gambar 1
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 3(2) 2023, pp. 91-101
terlihat bahwa selama lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja lebih dari 35 persen. Pada tahun 2018 persentase yang tidak bekerja sebesar 41,31 persen. Setelah mengalami fluktuasi, pada tahun 2022 persentase yang tidak bekerja sebesar 36,92 persen ( Badan Pusat Statistik, 2023b ).
Profil orang miskin seringkali melekat dengan mereka yang bekerja di sektor pertanian, seperti petani gurem, nelayan, buruh tani dan perkebunan, serta pencari kayu dan madu di hutan. Umumnya rumah tangga miskin menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Berdasarkan data BPS tahun 2018-2022 persentase penduduk miskin di Provinsi NTB yang bekerja di sektor pertanian semakin bertambah setiap tahunnya walaupun pada tahun 2019 hingga saat ini ada pembatasan kegiatan penduduk akibat wabah Covid-19. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian mencapai 37,84 persen. Adapun persentase yang bekerja di sektor non pertanian lebih sedikit yaitu mencapai 25,25 persen. Dari sisi ekonomi, lapangan pekerjaan non pertanian sangat berpeluang untuk dikembangkan sebagai program padat karya untuk membuka lapangan pekerjaan di perdesaan. Usaha ini diharapkan dapat menaikkan kondisi ekonomi warga miskin perdesaan. Sektor non pertanian yang dapat dikembangkan adalah sektor jasa transportasi, industri dan perdagangan. NTB yang sedang menggalakkan sektor pariwisata sangat urgen didukung oleh fasilitas jasa transportasi yang baik. Selain itu,
dengan makin bervariasinya moda perdagangan saat ini, tentunya dapat menjadi media yang baik bagi masyarakat miskin untuk ditekuni khususnya melalui UMKM. Seiring dengan hal ini, sektor industri juga dapat dimanfaatkan seperti industri pengolahan makanan, industri kerajinan, dan lainnya. Tentunya masyarakat miskin ini perlu diberikan pelatihan yang baik agar dapat berkecimpung dalam sektor non pertanian yang lebih menjanjikan.
Besarnya persentase penduduk miskin yang tidak bekerja di Provinsi NTB merupakan masalah yang cukup memprihatinkan. Dengan tidak memiliki penghasilan atau tidak produktif, tentunya penduduk miskin akan sulit keluar dari jurang kemiskinan. Jerat kemiskinan ini harus diputuskan dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang layak untuk orang miskin. Kebijakan dana desa yang digelontorkan di perdesaan dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan di tingkat desa. Salah satu caranya adalah dengan memberikan peluang untuk warga miskin mendapatkan pekerjaan dengan adanya program padat karya di perdesaan.
Ada sejumlah tantangan yang dihadapi Provinsi NTB terutama dalam mengatasi kemiskinan ekstrem khususnya yang terjadi di desa, di antaranya, belum tersedia kelembagaan penanggulangan kemiskinan di tingkat desa, dan inisiasi inovasi yang dikembangkan pada level provinsi belum optimal implementasinya di tingkat desa, dan masih diperlukan data mikro seperti lokus dan target yang dapat memperjelas kondisi tingkat
41,31
40,53
41,25
38,02 36,92 22,6 29,4430,02 31,42 33,72 37,84
36,1 27,33 28,26 25,25 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2018 2019 2020 2021
2022 Tidak Bekerja Bekerja di Sektor Pertanian Bekerja di Sektor Bukan Pertanin
Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Provinsi NTB Menurut Sektor Bekerja, 2018-2022.
Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan (GMP-PK) Energi Baru Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem...
kesejahteraan masyarakat secara makro. Data tersebut nantinya dapat menjadi input untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Terdapat tantangan lain khususnya pada penghapusan kemiskinan di pertanian saat ini yaitu apakah Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten mampu melakukan subsidi output sektor pertanian tersegmentasi sampai desa dan bagaimana BPS dapat memanfaatkan data Sensus Pertanian 2023 untuk penghapusan kemiskinan.
Persoalan kemiskinan di Provinsi NTB saat ini terkait isu pembangunan manusia berkaitan dengan kemiskinan dan stunting atau kekerdilan. Sejalan yang dikemukakan UNFPA (2012) bahwa kemiskinan adalah isu yang berkaitan erat dengan penduduk dan pembangunan modal manusia sejak dini. Dalam hal ini, kemiskinan mencakup isu yang multi-dimensional. Hasil penelitian tim peneliti IPSK-LIPI (2021) juga menunjukkan bahwa penyebab kemiskinan natural, kultural dan struktural menggambarkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multi-dimensional. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi NTB untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan (GMP-PK) yang melibatkan banyak organisasi masyarakat, pondok pesantren, organisasi keagamaan, Forum CSR dan lainnya. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, collaborative governance menegaskan tentang proses kolaborasi lembaga dan aktor-aktor pemerintah dengan non pemerintah (swasta dan masyarakat) sesuai kewenangan, kapasitas dan sumber daya yang dimilikinya untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam mendesain, melaksanakan dan mengevaluasi upaya pengentasan masalah kemiskinan ( Ansell & Gash, 2018 ). Ternyata program-program yang ada pada mitra pembangunan itu banyak sekali yang menyentuh kegiatan-kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Dalam Forum CSR misalnya, ada banyak perusahaan yang menyalurkan dana-dananya kepada masyarakat. GMP-PK merupakan energi baru dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dinilai sebagai salah satu pemantik angka kemiskinan ekstrem di Provinsi NTB bisa menurun.
Beberapa penelitian terkait program atau strategi penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan multi stakeholder di Indonesia pernah dilakukan oleh
Handayani et al . (2023) , Pratama (2023) , Waliyyudin et al. (2023) , Afrida (2022) , Lawelai & Nurmandi (2022) , Salsabila & Sadayi (2022) , Trisniawan et al. (2022) , Azis & Eko (2021) , Iza & Nurhaeni (2021) , Harahap & Maheswara (2021) , Permani (2021) , Saufi (2021) , Putra et al. (2020) , Sudirman et al. (2020) , Tando & Haryanti (2020) , Sahar & Salomo (2018) , dan Latif (2018) . Namun demikian, penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya tersebut hanya fokus menganalisis implementasi pendekatan atau prinsip-prinsip collaborative governance dalam penanggulangan kemiskinan dan bukan menganalisis inovasi program multipihak atau gerakan multipihak dalam konteks penanggulangan kemiskinan itu sendiri. GMP-PK di Indonesia memang baru dilaksanakan di Provinsi NTB dan belum di replikasi atau diterapkan di provinsi/ kabupaten/kota lain. Oleh karena itu, menurut penulis tulisan ini tidak kalah penting dan menarik dibandingkan dengan beberapa tulisan sebelumnya yang ditulis oleh penulis lain dan telah disebutkan diatas.
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka tulisan ini akan membahas kondisi kemiskinan ekstrem Provinsi NTB tahun 2021-2022, kondisi kemiskinan Provinsi NTB tahun 2018-2022, profil rumah tangga miskin dan miskin ekstrem Provinsi NTB, implementasi GMP-PK di Provinsi NTB serta tantangan dan hambatan GMP-PK di Provinsi NTB. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam tulisan ini adalah kondisi kemiskinan ekstrem dan kemiskinan di Provinsi NTB, dan implementasi GMP-PK dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi NTB, dan tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh GMP-PK. Untuk menjawab pertanyaan tersebut tulisan ini akan membicarakan kondisi kemiskinan ekstrem di Provinsi NTB, kondisi kemiskinan di Provinsi NTB, implementasi GMP-PK dan tantangan serta hambatan GMP-PK dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi NTB.

## 2. Metode
Tulisan ini merupakan hasil penelitian deskriptif untuk menyajikan gambaran yang spesifik mengenai situasi atau kondisi sosial. Penelitian deskriptif banyak digunakan dalam penelitian yang terkait dengan suatu kebijakan atau program, sebagaimana fokus penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 3(2) 2023, pp. 91-101
dengan mengambil studi kasus di Provinsi NTB. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui kebijakan pemerintah secara komprehensif dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem melalui GMP-PK.
Data yang digunakan dalam tulisan ini merupakan sebagian data hasil riset Research for Collaborations Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional (IPSH- BRIN) tahun 2023. Tim peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) berkolaborasi dengan tim peneliti Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRK BRIN). Provinsi NTB dipilih menjadi wilayah penelitian dengan asumsi bahwa Provinsi NTB menjadi salah satu wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem 2021-2024. Data diperoleh dari organisasi perangkat daerah Provinsi NTB sebagai narasumber penelitian. Narasumber penelitian dipilih dengan teknik pemilihan bertujuan ( purposive ). Metode pemilihan ini dilakukan dengan anggapan bahwa mereka terlibat dalam praktik kebijakan penanggulangan kemiskinan sehingga mereka memiliki informasi atau data yang berguna bagi peneliti untuk dianalisis. Organisasi perangkat daerah yang dilibatkan mencakup satu tingkatan yaitu tingkat Provinsi NTB yang terdiri dari Gubernur Provinsi NTB, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, dan Dinas Sosial Provinsi NTB. Pengumpulan data dilakukan melalui in-depth interview dan observasi. Wawancara mendalam dimaksudkan untuk mengetahui pendapat narasumber penelitian terkait dengan kondisi kemiskinan Provinsi NTB serta pelaksanaan GMP-PK di Provinsi NTB. Wawancara mendalam dilakukan dengan Gubernur Provinsi NTB, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Kepala Bidang terkait Bappeda Provinsi NTB dan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB.
Analisis data kualitatif dilakukan secara deskriptif ( Miles & Huberman, 1992 ; Creswell, 2010 ). Informasi diolah dan direduksi untuk memperoleh tema-tema umum dalam rangka memahami konsep dan topik yang ditemukan di lapangan. Langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan topik yang muncul. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan sekaligus memberikan rekomendasi.
Untuk mendukung analisis kondisi kemiskinan dan implementasi GMP-PK di Provinsi NTB, berbagai sumber data digunakan. Dengan kata lain, analisis data sekunder. Data utama yang digunakan bersumber dari Data P3KE Provinsi NTB tahun 2021-2022 yang dikelola oleh TNP2K dan BPS, yaitu data dan informasi kemiskinan Provinsi NTB 2018-2022, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Sumber lain di luar P3KE, TNP2K, dan BPS diperoleh dari Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi NTB tahun 2018-2023 Bappeda Provinsi NTB, Laporan pelaksanaan GMP-PK Bappeda Provinsi NTB, hasil survei lembaga-lembaga penelitian, regulasi serta referensi lain yang berkaitan dan menunjang dengan kebutuhan data.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Kondisi Kemiskinan Provinsi NTB
Pencapaian pembangunan di suatu wilayah dapat dilihat dari berbagai aspek sosial ekonomi. Salah satunya adalah dengan melihat potret kemiskinan di wilayah tersebut. Selama lima tahun terakhir (2018-2022) pembangunan ekonomi terus dipacu di Provinsi NTB dalam rangka mewujudkan kesejahteraan penduduk. Meningkatnya perekonomian ini sejalan dengan semakin berkurangnya persentase penduduk miskin di NTB setiap tahunnya.
Kemiskinan ekstrem masih menjadi masalah Provinsi NTB dengan persentase 2,71 persen dari total angka kemiskinan, atau sebanyak 143,33 ribu jiwa pada tahun 2021. Penduduk yang termasuk miskin ekstrem adalah mereka yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan ekstrem. Garis kemiskinan ekstrem adalah garis kemiskinan internasional atau setara US$ 1,9 PPP per hari. Jika dirupiahkan pada tahun 2021 garis kemiskinan ekstrem sebesar Rp. 11.941,1 per kapita per hari. Data BPS NTB mencatat delapan kabupaten di Provinsi NTB masih memiliki penduduk dengan kategori kemiskinan ekstrem, terbesar berada di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, kemudian Bima. Lima kabupaten lainnya yaitu Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, dan Lombok Tengah. Delapan kabupaten tersebut menjadi fokus pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di Provinsi NTB. Jika dilihat sebarannya, penduduk
miskin ekstrem ini sebanyak 10.075 di Lombok Barat (1,48 persen), 16.093 di Lombok Tengah (1,72 persen), 63.092 di Lombok Timur (5,15 persen), 10.030 di Sumbawa (2,17 persen), 2.035 di Kabupaten Dompu (0,89 persen), 4.080 di Kabupaten Bima (0,95 persen), 4.051 di Sumbawa Barat, 23.011 di Kabupaten Lombok Utara (10,13 persen), 5.016 di Kota Mataram (1 persen) dan 1.052 di Kota Bima (0,83 persen) (lihat Tabel 1 ). Delapan kabupaten tersebut menjadi fokus pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem di NTB. Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem di NTB pada 2024 bisa turun hingga nol persen. Penduduk miskin ekstrem berada pada sektor pertanian padi dan palawija, sektor pertambangan, industri listrik, bangunan, perdagangan dan transportasi. Masih adanya penduduk miskin ekstrem di NTB disebabkan oleh beberapa masalah yang belum teratasi seperti minimnya akses transportasi umum di pedesaan yang berfungsi untuk mengangkut hasil panen di desa untuk didistribusikan ke kota. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak sebatas pada kemampuan konsumsi, tetapi juga masalah kurangnya akses transportasi, akses pendidikan, akses kesehatan, tempat tinggal, akses air bersih dan lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Alkire et al. (2021) , Balasubramanian et al. (2023) , Hammond et al. (2023) , Rana et al. (2023) , Vollmer & Alkire (2022) yang menunjukkan bahwa kemiskinan mencakup isu yang multi-dimensional.
Tabel 1. Estimasi Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (Poe) menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2021-2022
Sumber: Data P3KE, 2021 dan 2022.
Sementara itu, pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin NTB sebanyak 737,46 ribu orang atau sekitar 14,75 persen dari jumlah penduduk yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Angka ini terus mengalami penurunan sampai tahun 2020. Sedangkan, untuk tahun 2022, jumlah penduduk miskin lebih rendah dari tahun 2021 yaitu 731,94 ribu orang pada tahun 2022 dan 746,66 ribu orang pada tahun 2021. Dalam lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin tahun 2021 termasuk persentase yang tertinggi. Kemudian persentase penduduk miskin sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 terus mengalami penurunan, kecuali untuk tahun 2021. Penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2020, dimana persentase penduduk telah mencapai 13,97 persen. Musibah gempa bumi pada tahun 2018 yang menimpa NTB, berdampak pada melambatnya penurunan persentase kemiskinan pada tahun 2019 yang hanya mampu mencapai 14,56 persen atau turun 0,19 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2020 persentase penduduk miskin kembali mengalami penurunan mencapai 13,97 persen. Hal ini tidak terjadi pada tahun 2021. Persentase penduduk miskin justru naik menjadi 14,14 persen, atau naik 0,17 persen poin dibanding tahun 2020. Mewabahnya kasus Covid-19 yang masih berlanjut sejak tahun 2019, merupakan salah satu penyebab melambatnya perekonomian masyarakat yang berujung pada peningkatan persentase penduduk miskin pada tahun 2021. Pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah secara tepat pada akhirnya dapat kembali menurunkan persentase penduduk miskin pada tahun 2022 menjadi 13,68 persen, atau turun 0,48 persen dibanding tahun 2021.
Persentase penduduk miskin pada tahun 2022 yang masih lebih rendah dari lima tahun sebelumnya yaitu tahun 2018, mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mencapai salah satu tujuan SDG’s. Namun, dengan adanya penduduk miskin yang masih lebih dari 10 persen ini, merupakan tantangan bagi pemerintah untuk terus mengoptimalkan berbagai usaha pengentasan kemiskinan.

## 3.2. Program Penanggulangan Kemiskinan
Upaya penurunan angka kemiskinan memerlukan aturan dan regulasi untuk menjaga konsistensi serta mendukung prioritas program yang telah diinisiasi oleh
Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan (GMP-PK) Energi Baru Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem...
No. Kabupaten/Kota Tahun 2021 2022 1 Lombok Barat 1.48 1.83 2 Lombok Tengah 1.72 3.00 3 Lombok Timur 5.15 4.06 4 Sumbawa 2.17 3.20 5 Dompu 0.89 1.54 6 Bima 0.95 3.30 7 Sumbawa Barat 2.84 4.61 8 Lombok Utara 10.13 11.97 9 Kota Mataram 1.00 1.48 10 Kota Bima 0.83 1.32
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 3(2) 2023, pp. 91-101
pemerintah dengan melibatkan multipihak. Salah satu regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah Provinsi NTB, yaitu Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Di dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat/provinsi/ kabupaten/kota dan multipihak yang memiliki tujuan yang sama untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah dengan berbagai pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup kerja sama dan kemitraan percepatan Penanggulangan Kemiskinan meliputi program dan kegiatan, pendanaan, sarana/prasarana, tenaga ahli, pendidikan dan pelatihan, uji kompetensi ketenagakerjaan, sertifikasi keahlian tenaga kerja, penelitian/riset, pengembangan inovasi, penggunaan data, penggunaan aplikasi, penerapan teknologi, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan potensi zakat/infaq/shodaqoh/wakaf dan dana sosial lainnya dan kerja sama/kemitraan lainnya sesuai kesepakatan.
Program/kegiatan penanggulangan kemiskinan Provinsi NTB dititikberatkan pada program sebagai berikut: (1) Kategori pengurangan beban pengeluaran terdiri dari bantuan sosial dan subsidi, jaminan sosial (Jamsos), Jaring pengaman sosial Covid-19, program air bersih, rumah layak huni, sambungan listrik murah dan hemat, jamban keluarga, ketahanan keluarga berbasis revitalisasi posyandu, JKN PBI dan dana BOS; (2) Kategori peningkatan pendapatan terdiri dari program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Bank Sampah, pengembangan desa wisata, Desa berdaya (untuk kemandirian pangan), dan Motorisasi perahu nelayan/budidaya udang vaname.
Hambatan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB yaitu: (1) Data kemiskinan belum sesuai dengan keadaan di lapangan. Masih banyak ditemukan warga miskin yang tidak mendapat bantuan, sementara itu warga yang tidak miskin ada yang
mendapat bantuan dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena data yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi NTB masih belum valid; (2) Adanya pandemi Covid-19 mulai bulan Maret sampai tahun 2020, banyak kegiatan usaha yang terhenti secara total sehingga lapangan kerja dan akses sumber pendapatan bagi masyarakat miskin tertutup dan (3) Peran Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) belum maksimal sesuai dengan tugas pokoknya.
Adapun tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB antara lain: (1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya mengubah suatu keadaan atau kondisi masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan belum memperoleh konsep yang pas; (2) Pola pikir dan mental miskin masyarakat. Sebagian kecil masyarakat Provinsi NTB khususnya kalangan warga tidak mampu, cenderung mempunyai pola pikir dan mental miskin, sehingga urang produktif, kurang tekun, kurang serius bekerja, kurang keberanian untuk memulai usaha dan mengharapkan menerima bantuan dari pemerintah; (3) Memperbaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data mudah berubah dalam waktu yang tidak terduga sehingga perubahan harus dilakukan dengan pertimbangan waktu yang berjangka; (4) Pandemi Covid-19. Kondisi ini rentan bertambahnya penduduk miskin karena lapangan pekerjaan terbatas, pendapatan turun drastis, dan lapangan usaha tidak mudah di akses dan (5) Memaksimalkan peran dari TKPKD. Sehingga pada akhirnya kinerja tim harus dimaksimalkan kembali.

## 3.3. Tujuan dan Kegiatan Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan
Penanggulangan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lebih dari itu peran multipihak sangat diharapkan dapat mendukung kerja-kerja pemerintah. Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan didasari pemikiran bahwa untuk mengatasi masalah publik yang kompleks, multi-dimensional, dan sistemik harus melibatkan semua sektor, dan membangun kerja sama, kolaborasi dan aksi nyata para pihak dengan berbagai
Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan (GMP-PK) Energi Baru Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem...
pemangku kepentingan. Bappeda Provinsi NTB menyatakan bahwa GMP-PK diharapkan dapat berkontribusi pada percepatan penurunan angka kemiskinan mencapai target yang diharapkan yaitu angka kemiskinan mencapai angka satu digit. GMP-PK diharapkan menjadi katalisator untuk terjadinya sinergi antar stakeholder dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di NTB. Berdasarkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang melibatkan berbagai pihak dalam pendanaannya, pemerintah provinsi membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-NTB.
Bappeda berperan sebagai penanggung jawab dalam melakukan rapat koordinasi, penguatan, pemetaan program-program yang ada di organisasi perangkat daerah baik di pemerintah provinsi maupun di kabupaten/kota terkait dengan program kerja yang beririsan langsung dengan program penanggulangan kemiskinan, dan melakukan sosialisasi atau kampanye. Dalam melakukan koordinasi GMP-PK, pemerintah provinsi menggunakan beberapa instrumen, yaitu surat keputusan gubernur, membuat roadmap , laporan tahunan kegiatan anggota, rapat koordinasi mitra pembangunan, peningkatan kapasitas untuk kelompok kerja kabupaten, joint monitoring dan koneksi informal Program utama yang sedang dijalankan oleh pemerintah Provinsi NTB tersebut di atas sejalan dengan konsep kebijakan pengentasan kemiskinan menurut World Bank (2012) dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 1) Perluasan kesempatan ( fostering opportunity ) melalui pasar internasional yang terbuka yang berfungsi dengan baik dan investasi di bidang infrastruktur dan pendidikan; 2) Memfasilitasi pemberdayaan ( facilitating empowerment ) yang utamanya adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang membutuhkan pemerintah yang berfungsi dengan baik, peran media yang kuat, kapasitas dari tata kelola organisasi lokal, dan mekanisme partisipasi dalam pengambilan keputusan; 3) Pentingnya jaminan pendapatan ( addressing income security ) yang mengatasi masalah kerentanan termasuk program jaminan/asuransi sosial, prosedur penanggulangan bencana, dan infrastruktur kesehatan publik yang bermutu.
Berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang melibatkan multipihak sudah dilakukan pemerintah Provinsi NTB secara lebih detail dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Workshop formulasi gerakan multipihak untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB melalui kerja sama KOMPAK dan Bappeda Provinsi NTB.
2. Rapat konsolidasi dunia usaha dalam mewujudkan NTB gemilang melalui gerakan multipihak didukung melalui kerja sama KOMPAK dan Bappeda Provinsi NTB.
3. Workshop optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan lahan kering untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kerja sama Prisma dan Bappeda Provinsi NTB.
4. Penyediaan data Kartu Keluarga masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan voucher pembelian sembako dari Islam Relief sebesar 2 x Rp. 600.000,- sebanyak 5.000 orang keluarga miskin.
5. BAZNAS berkolaborasi dengan Dinas Pemukiman Rakyat Provinsi NTB dan Bappeda Provinsi NTB memberikan bantuan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.
6. PT Pertamina, melakukan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan antara lain program pengembangan desa wisata, bantuan desa wisata, bantuan modal usaha untuk kelompok disabilitas dan pembagian sembako.
7. LAZ DASI NTB, melakukan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan antara lain bantuan dana bergulir, mitra mandiri, pedagang tangguh, budidaya maggot dan ikan, sedekah sumur dan distribusi air bersih.
8. PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTB, melalui dana CSR melakukan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan yang disebut PLN Peduli NTB Benderang. Sasaran di seluruh kabupaten/kota se-NTB.
9. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/
ITDC, melalui dana CSR melakukan kegiatan untuk mengurangi pengangguran, terutama dari masyarakat yang dari keluarga miskin yaitu dengan memberikan pelatihan mekanik sepeda motor. Kegiatan tersebut menyasar masyarakat di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 3(2) 2023, pp. 91-101
10. PT HM Sampoerna, melalui dana CSR memberikan bantuan Alat Pelindung Diri lengkap.
11. Lombok Epicentrum Mall, melalui dana CSR memberikan bantuan sembako.
12. PT Bank NTB Syariah, melalui dana CSR memberikan uang tunai dan sembako bagi masyarakat berdampak Covid-19.
13. PT Bank BRI Cabang Mataram, melalui dana CSR memberikan bantuan paket sembako bagi warga yang berdampak Covid-19 di kabupaten/kota se- NTB. Kegiatan lainnya antara lain bantuan uang elektronik kartu BRIZZI dan bantuan masker.
14. ACT NTB, melalui dana CSR memberikan bantuan penyemprotan disinfektan dan pembagian sembako dan makan gratis.

## 3.4. Tantangan dan Hambatan Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan
GMP-PK telah berjalan selama dua tahun lebih, dan telah menghasilkan capaian yang baik dalam pendanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB. Namun demikian, GMP-PK juga mengalami sejumlah tantangan. Efektivitas GMP-PK baru terbatas pada pokja sanitasi dan air bersih (WASH). Sektor WASH telah berhasil mengkoordinasikan penggunaan dana dari berbagai sektor. Koordinasi di sektor WASH masih menitikberatkan peran organisasi perangkat daerah, multilateral agency , dan CSO yang bekerja dalam kerangka kemitraan dengan multilateral agency , Bappeda dan BAZNAS. Best practice pada pokja WASH tersebut belum bisa direplikasi dalam tingkat efektivitas yang sama ke dalam program kerja lain.
Bappeda bertanggungjawab kepada kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) untuk melakukan koordinasi intersektoral dan untuk melakukan harmonisasi antara kebijakan dan program nasional dan aspirasi dan kebutuhan lokal. Untuk program multilateral donor seperti UNICEF, program kerja sudah inline dengan prioritas pembangunan daerah, karena sudah tertuang dalam Rencana Aksi Program Kerja Sama/ Country Programme Action Plan (CPAP) dan Annual Work Plan (AWP). Dokumen-dokumen tersebut disusun bersama antara UNICEF dengan pemerintah daerah, sehingga program kerjanya sudah menjadi rencana yang inline dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional maupun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Namun, untuk kerja sama dengan multilateral donor masih menjadi tantangan Bappeda untuk melakukan sinkronisasi.
Koordinasi dan kolaborasi akan berjalan efektif apabila didukung oleh aliran data yang akurat dan valid antara aktor-aktor yang berinteraksi, namun sebagaimana dikeluhkan oleh para narasumber studi ini, keakuratan dan aliran data masih menjadi hal yang menghambat efektivitas GMP-PK. Saat ini ada beberapa data yang menjadi rujukan organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi, yaitu DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial, dan data P3KE yang dikelola oleh TNP2K. Data DTKS menjadi dasar untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH). DTKS belum menjadi rujukan dinas sektoral selain Dinas Sosial karena DTKS dipandang tidak reliable . Data DTKS tidak mencerminkan data real, dinas sektoral sering harus melakukan verifikasi ulang terhadap penerima manfaat. Aliran data dari tingkat desa sampai data tersebut diolah oleh Pusat Data dan Teknolog Informasi di Kementerian Sosial memakan waktu cukup lama, sehingga ketika turun, data di bawah sudah berubah lagi.
Selain itu, proses input data di tingkat desa juga masih mengalami hambatan. Aparatur desa tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk dapat menyelenggarakan muskal atau musdes untuk penyaringan data. Proses verifikasi dan validasi data di tingkat desa dalam banyak kasus terkooptasi oleh kepentingan politik kepala desa, sehingga data penerima manfaat di tingkat desa tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi real kemiskinan di tempat tersebut.
Organisasi perangkat daerah di pemerintahan provinsi merasa dilematik dalam penggunaan data DTKS. Dalam pemeriksaan oleh BPK menjadi temuan jika organisasi perangkat daerah tidak menggunakan data DTKS jika dalam targeting program, namun dalam praktik di lapangan data DTKS tidak valid. Beberapa organisasi perangkat daerah mengusulkan agar pemerintah provinsi diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi data, sehingga provinsi mempunyai data yang akurat.
Selain data DTKS, saat ini pemerintah provinsi juga merujuk kepada data P3KE untuk acuan pelaksanaan intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem. P3KE diharapkan digunakan oleh berbagai aktor pemerintah
Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan (GMP-PK) Energi Baru Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem...
maupun non pemerintah dalam melakukan intervensi bantuan sosial, intervensi lingkungan, intervensi bangunan fisik rumah, dan juga sarana prasarana air bersih (arahan Presiden Republik Indonesia pada pertemuan nasional yang dihadiri oleh seluruh pimpinan kementerian dan lembaga, kepala provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia di Jakarta Kamis, 29 September 2022). TNP2K menyediakan layanan informasi dan bantuan untuk prosedur permohonan data P3KE bersama dengan kementerian dan lembaga terkait terkhusus Kemenko PMK. Bappeda saat ini mulai melakukan sosialisasi untuk menggunakan P3KE untuk program penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB. Namun, Bappeda menyatakan bahwa data P3KE juga masih harus diverifikasi kembali oleh pengguna program atau pelaksana program karena data di lapangan bersifat dinamis. Selain persoalan verifikasi, terdapat pula pandangan bahwa data pemerintahan (desil 1 sampai desil 10) dalam P3KE belum tentu sesuai/relevan dengan perspektif kemiskinan di tingkat desa (In-depth Interview, Juli 2023).

## 4. Kesimpulan
Dalam menangani kemiskinan ekstrem secara inklusif dan berkelanjutan, kolaborasi multi stakeholder memainkan peran penting. Melalui keterlibatan pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat umum, solusi-solusi yang inovatif dan berkelanjutan dapat terwujud.
Kunci keberhasilan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Pemerintah Provinsi NTB adalah dukungan pemimpin lokal baik formal dan informal dalam pengembangan/pemberdayaan masyarakat, koordinasi dan kerja sama intensif dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota, rencana program/kegiatan penanggulangan kemiskinan tepat sasaran dan lokasi, serta tata kelola penanggulangan kemiskinan yang perlu terus ditingkatkan di masa mendatang.
Terdapat enam bidang yang perlu diperhatikan pemerintah Provinsi NTB untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan yakni: 1. Bidang pendidikan, 2. Bidang kesehatan, 3. Bidang infrastruktur dasar, 4. Bidang ketenagakerjaan, 5. Bidang ketahanan pangan, dan 5. Bidang ekonomi. Keenam bidang
tersebut sangat berkaitan satu dengan lainnya sehingga semua bidang tersebut harus dikerjakan secara bersama- sama guna mempercepat penurunan angka kemiskinan di Provinsi NTB.
Inisiatif dan peran kalangan swasta untuk membantu penanggulangan kemiskinan juga telah lama ada. Penyediaan lapangan kerja yang dengan sendirinya memberikan pendapatan kepada para pekerja. Di samping itu ada pula program dana hibah, sumbangan- sumbangan, dan santunan sosial. Demikian juga halnya dengan inisiatif kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Melalui kerja sama dengan donor luar negeri, aktivis LSM umumnya merancang program pemberdayaan masyarakat berskala kecil baik dari aspek sasaran, fokus program dan jangkauan.
Kelemahan utama dari kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat (LSM) maupun kalangan swasta secara umum antara lain: belum terdapat sinergi; belum sepenuhnya dikelola dengan baik oleh penduduk setempat dan menjadi milik mereka; belum terdapat kesatuan; tidak berkelanjutan; dan kurang mendapat kemudahan pemerintah yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya dalam penanggulangan kemiskinan di NTB.
Permasalahan kemiskinan lain yakni belum adanya penggunaan satu basis data terpadu antara pihak pemerintah dengan LSM/NGO; belum terintegrasi program yang ada antara pihak pemerintah, LSM/NGO, dan pihak swasta; sasaran dan program yang masih kurang tepat, sehingga penanggulangan kemiskinan di NTB masih belum sesuai dengan permasalahan kemiskinan yang terjadi di setiap daerah dan; masih tinggi konflik kepentingan dari penentu kebijakan sehingga mengabaikan kondisi permasalahan kemiskinan di NTB.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional, Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang telah memberikan dukungan pendanaan dan fasilitasi riset. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi NTB yang telah bersedia menjadi narasumber riset.

## Referensi
Afrida, M. (2022). Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Aceh Dalam Pendekatan Collaborative Governance Oleh Tim Koordinasi
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 3(2) 2023, pp. 91-101
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 7 (4). Google Scholar
Alkire, S., Oldiges, C., & Kanagaratnam, U. (2021). Examining multidimensional poverty reduction in India 2005/6–2015/16: Insights and oversights of the headcount ratio. World Development, 142 , 105454. Crossref | Google Scholar
Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. Journal of Public Administration Research and Theory, 28 (1), 16-32. Crossref | Google Scholar
Azis, M. M., & Eko, P. (2021). Collaborative governance for poverty alleviation: A systematic mapping study. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Государственное и муниципальное управление, 8 (1), 20–36. Google Scholar
Badan Pusat Statistik. (2023a). Analisis Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022 . Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. (2023b). Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2018-2022 . Badan Pusat Statistik.
Balasubramanian, P., Burchi, F., & Malerba, D. (2023). Does economic growth reduce multidimensional poverty? Evidence from low-and middle-income countries. World Development, 161 , 106119. Crossref | Google Scholar
Creswell, J. W. (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed . Pustaka Pelajar. Google Scholar
Hammond, J., Pagella, T., Caulfield, M. E., Fraval, S., Teufel, N., Wichern, J., Kihoro, E., Herrero, M., Rosenstock, T. S., & van Wijk, M. T. (2023). Poverty dynamics and the determining factors among East African smallholder farmers. Agricultural Systems, 206 , 103611. Crossref | Google Scholar
Handayani, N., Risyanti, R., Suripto, S., & Simangungsong, F. (2023). Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 13 (1), 66–67. Crossref | Google Scholar
Harahap, R. N., & Maheswara, A. S. (2021). Pemberdayaan Kelompok Rentan Difabel Melalui Kemitraan Multipihak. Jurnal Masyarakat dan Desa, 1 (2), 164–178. Google Scholar
Iza, S. M., & Nurhaeni, I. D. A. (2021). Proses Kolaborasi dalam Penanganan Kemiskinan: Studi Kasus pada Program Gandeng Gendong di Yogyakarta. Jurnal Mahasiswa Wacana Publik, 1 (2), 365–379. Crossref | Google Scholar
Latif, S. (2018). Model Collaborative Governance Dalam Penangulangan Kemiskinan Di Daerah (Studi Kasus dalam Program Dusun Terpadu Mandiri di Boalemo Provinnsi Gorontalo). Proceedings of International Interdisciplinary Conference on Sustainable Development Goals (IICSDGs), 1 (1), 131–143. Google Scholar
Lawelai, H., & Nurmandi, A. (2022). The Model of Collaborative Governance in Addressing Poverty in Indonesia. Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik), 2 (2), 195–206. Crossref | Google Scholar
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif . Terjemahan Tjetjep R.R. UI Press.
Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. (2023). Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem . Retrieved from https://p3ke.kemenkopmk.go.id .
Permani, R. (2021). Collaborative Governance in Poverty Reduction in Bandung City. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 11 (1), 24–39. Crossref | Google Scholar
Pratama, I. N. (2023). Skema Pengentasan Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Collaborative Governance di Kota Mataram. Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan, 10 (1), 61–77. Google Scholar
Putra, E., Elsyra, N., & Zaenuri, M. (2020). Tata Kelola Kolaborasi dalam Penanganan Kemiskinan di Kota Yogyakarta: Studi Kasus Program “Gandeng-Gendong.” Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram, 6 (2), 571–592. Crossref | Google Scholar
Rana, I. A., Khan, M. M., Lodhi, R. H., Altaf, S., Nawaz, A., & Najam, F. A. (2023). Multidimensional poverty vis-à-vis climate change vulnerability: Empirical evidence from flood-prone rural communities of Charsadda and Nowshera districts in Pakistan. World Development Sustainability, 2 , 100064. Crossref | Google Scholar
Sahar, A. R., & Salomo, R. V. (2018). Tata Kelola Kolaboratif Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pinrang. The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA), 4 (2), 49–64. Crossref | Google Scholar
Salsabila, L., & Sadayi, D. P. (2022). Collaborative Governance dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. Dialektika Publik, 6 (1), 28–34. Crossref | Google Scholar
Saufi, A. (2021). Dinamika collaborative governance dalam penanggulangan stunting ditengah pandemi covid-19. Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan, 1 (1). Google Scholar
Sudirman, F. A., Basri, M., Huda, K., & Upe, A. (2020). Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs). Jurnal Neo Societal, 5 (4). Google Scholar
Tando, C. E., & Haryanti, R. H. (2020). Collaborative governance in overcoming poverty problems in Surakarta: a literature review. Third International Conference on Social Transformation, Community and Sustainable Development (ICSTCSD 2019) , 163–167. Crossref | Google Scholar
Trisniawan, N., Wahyunengseh, R. D., & Haryanti, R. H. (2022). Collaborative Governance in Poverty Alleviation Pilot Project in Ngawi Regency. International Conference on Communication, Policy and Social Science (InCCluSi 2022) , 311–322. Crossref | Google Scholar
Vollmer, F., & Alkire, S. (2022). Consolidating and improving the assets indicator in the global multidimensional poverty index. World Development, 158 , 105997. Crossref | Google Scholar
Waliyyudin, M. H., Priyanti, E., & Azijah, D. N. (2023). Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang Melalui Konsep Collaborative Governance. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10 (4), 1737–1743. Crossref | Google Scholar