## IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

## Darmika
STIA Bina Banua Banjarmasin Darmika73.dh@gmail.com

## Irawanto
STIA Bina Banua Banjarmasin irawanto@stiabinabanubjm.ac.id
Abstract : This study aims to find out how the implementation of the policy of Regent Regulation Number 54 of 2018 concerning the Implementation and Development of e-Government  and  to  find  out  what  are  the  obstacles  in  implementing  this regulation to encourage integrated public services in Hulu Sungai Utara Regency, considering it is successful or the failure of a policy to achieve certain goals is very much dependent on the implementation process. The method used in this research is  a  qualitative  approach.  In  this  case,  the  researcher  uses  the  implementation theory  proposed  by  Van  Meter,  Hord.  where  the  variables  and  factors  are  (1) Resources (2) Policy Content (3) Organizational Characteristics (4) Environmental Conditions (5) Attitude of Implementers.
The results show that the implementation of e-Government policies for integrated public services in Hulu Sungai Utara Regency has not been implemented optimally, seen from the results of the implementation of these policies. This is identified with inadequate Apparatus Resources besides that, the availability of budget resources is limited so that the facilities and infrastructure for supporting Information and Communication Technology are also limited, factors from this Resource aspect are the most dominant in the implementation of this policy in addition to other factors. The  content  of  the  policy  still  does  not  show  the  consistency  of  clear  objectives, Organizational  Characteristics  is  the  pattern  of  relationships  and  cooperation between  SKPDs  is  still  low,  Environmental  conditions  are  seen  from  the  social culture of the community who still like conventional or face-to-face patterns, There are still differences in perceptions and understanding of the clarity of objectives the e-Government policy
Keywords: e-Government, Public Service
Abstrak  : Penelitian  ini  bertujuan  ingin  mengetahui  bagaimana  implementasi kebijakan  Peraturan  Bupati  Nomor  54  tahun  2018  tentang  Penerapan  dan Pengembangan e-Government dan  untuk  mengetahui  apa  saja  yang  menjadi kendala dalam implementasi peraturan ini untuk mendorong pelayanan publik yang
terintegrasi  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara,  mengingat  berhasil  atau  gagalnya suatu  kebijakan  mencapai  tujuan  tertentu  sangat  tergantung  pada  proses implementasinya.  Adapun  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori Implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter, Hord. dimana variabel dan faktor-faktor itu adalah (1)  Sumberdaya  (2)  Isi  Kebijakan  (3)  Karakteristik  Organisasi  (4)  Kondisi Lingkungan (5) Sikap Pelaksana.
Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan e-Government untuk pelayanan  publik  yang  terintegrasi  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  belum terlaksana dengan optimal, dilihat dari hasil implementasi kebijakan tersebut.  hal ini diidentifikasikan dengan Sumber daya Aparatur yang belum memadai selain itu, ketersediaan sumber daya anggaran yang terbatas sehingga sarana dan perasarana infrastruktur pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi terbatas pula, faktor dari aspek Sumberdaya ini yang paling dominan dalam implementasi kebijakan ini selain faktor-faktor lain. Isi Kebijakan masih belum menunjukan konsistensi tujuan yang  jelas,  Karakteristik  Organisasi  adalah  pola  hubungan  dan  kerjasama  antar SKPD  masih  rendah,  Kondisi  Lingkungan  dilihat  dari  kultur  budaya  sosial masyarakat  yang  masih  menyukai  pola  konvensional  atau  tatap  muka,  Sikap Pelaksana masih adanya perbedaan persepsi dan pemahaman mengenai kejelasan tujuan kebijakan e-Government tersebut.
Kata Kunci : e-Govenrment, Pelayanan Publik

## PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  informasi  dengan  melihat  segala  potensinya menginpirasi  pemerintah untuk memanfaatkan lebih jauh. Hal ini tertuang dalam Intruksi  Presiden  Nomor  3  tahun  2003  tentang  Kebijakan  Dan  Strategi  Nasional Pengembangan E-Government bahwa  kemajuan  teknologi  komunikasi  dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar cepat dan akurat, Selain kemajuan Teknologi Informasi, ada sebab pendorong lain  dari  dikeluarkannya  Inpres  Nomor  3  tahun  2003  yaitu  kebutuhan  akan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  serta  pelayanan  publik  yang  efektif, efisien, dan akuntabel.
Sekarang ini, tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik adalah  sesuatu  yang  cukup  beralasan  dan  tidak  berlebihan,  mengingat  sampai sejauh  ini  masyarakat  masih  menilai  bahwa  kualitas  pelayanan  publik  oleh pemerintah  daerah  masih  sangat  jauh  dari  yang  diharapkan.  Oleh  karena  itu, penerapan e-Government di  sektor  pemerintahan  ini  sangat  berperan  dalam mewujudkan  keinginan  pemerintah  untuk  meningkatkan  kualiatas  pelayanan administrasi publik, karena dengan palayanan yang transparan yang dapat dilihat dan  dilakukan  melalui  internet  maka  masyarakat  dapat  mengetahui  persyaratan- persyaratan yang diperlukan dalam mengurus sesuatu maka ada kepastian mengenai waktu,  yang  selama  ini  sering  menjadi  permasalahan  dalam  pelayanan  secara konvensional  dengan  cara  tatap  muka.  Namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa penerapan e-Government pada  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Hulu  Sungai Utara  hingga  saat  ini  masih  ditemukan  hambatan  dan  tantangan,  antara  lain  ; perangkat suprastruktur dan infrastrukturnya masih kurang memadai serta ditambah lagi masih belum meratanya Literacy masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan e- Government.
Dalam implementasi e-Government untuk pelayanan publik, kendala yang sering  dihadapi  tidak  hanya  pada  ketersediaan  infrastruktur  dan  anggaran  dalam penunjang operasional, tetapi juga menyangkut berbagai persoalan manajerial yang komplek  (Dwiyanto,  2016).  Salah  satu  faktor  penting  dalam  keberhasilan implementasi e-Government untuk  pelayanan  publik  adalah  adanya  komitmen pimpinan pemerintahan daerah, dan kompetensi sumberdaya manusia (Faizah,dkk, 2009).
E-Government merupakan  sistem  manajemen  informasi  dan  layanan masyarakat  berbasis  internet.  Dalam  dunia  pemerintahan, e-Government yang secara  prinsip  bertujuan  memperbaiki  kualitas  layanan  publik,  meningkatkan efesiensi  dan  transparansi.  Sehingga e-Government merupakan  suatu  yang  perlu untuk dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Implementasi e-Government dengan  strategi  yang  disesuaikan  dengan  kondisi sosial  politik  dan  geografisnya  daerah,  dimana tujuan  akhirnya  diharapkan  dapat meningkatkan  kualitas  kinerja  pemerintahan,  terutama  dalam  lingkup  pelayanan masyarakat, sehingga dapat bermanfaat bagi segenap elemen masyarakat.
Ketika  pemerintah  telah  berkomitmen  mengembangkan good  governance atau ketatapemerintahan yang baik, maka pelayanan publik menjadi salah satu titik strategis yang harus mendapat perhatian, dalam hal ini pelayanan publik berbasis e- Government dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses berbagai layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan (Junaidi, 2011). Kelengkapan dan keterbukaan informasi pada e-Government yang dapat diakses akan mendorong terciptanya good governance dalam pemerintahan melalui peningkatan transparansi dan  akuntabilitas  pada  instansi  layanan  publik. E-Government juga  diharapkan dapat  meningkatkan  produktifitas  dan  efisiensi  birokrasi,  sehingga  dapat meningkatkan  kreatifitas  dan  inovasi,  baik  dari  pihak  penyelenggara  pelayanan publik ataupun bagi masyarakat.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  telah  menerbitkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penerapan dan Pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Utara. Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembangan e-Government di Kabupaten Hulu Sungai Utara, namun dalam hal pelaksanaannya kebijakan tersebut mungkin saja ada kendala dan permasalahan dalam implementasinya. Hal tersebut seperti yang dikatakan Wibawa (2002),  bahwa  banyak  sekali  kebijaksanaan  didasarkan  pada  ide-ide  yang kedengarannya  sangat  layak  ternyata  menemui  kesulitan-kesulitan  ketika  harus dipraktekkan di lapangan.
Kendala  yang  nyata  adalah  masalah  kurang  memadainya  sumber  daya aparatur  baik  dari  segi  kuantitas/jumlah  aparatur  maupun  dari  segi  kualitas  yang berlatar  belakang  TI  yang  masih  sangat  kurang.  Penerapan e-Government perlu sangat  didukung  oleh  pegawai  (aparat)  yang  mengerti  mengenai  sisi  teknologi sesuai  kompetensinya,  dari  sisi  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  infrastruktur pendukung untuk terlaksananya penerapan e-Government juga dinilai masih kurang yaitu  belum  terbangunanya  Jaringan  sistem  intranet  antar  SKPD  sehingga  belum terpenuhi Jaringan internet dalam satu sistem yang sama dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, hal ini terkait dengan tersedianya anggaran yang  masih  kurang  memadai  serta  ditambah  lagi  dengan  masih  tingginya  ego sektoral  pada  masing-masing  instansi/SKPD  dalam  memahami  pekerjaan e- Government pola  parsial-parsial,  sehingga  pelaksanaan  penerapan  dan pengembangan e-Government berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam  implementasinya  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum terlaksana sesuai harapan.

## LANDASAN TEORI

## Kebijakan Publik
Kebijakan Publik adalah sebagai berikut : “kebijakan adalah suatu tindakan yang  mengarah  pada  tujuan  yang  diusulkan  oleh  seseorang,  kelompok  dan pemerintah  dalam  lingkungan  tertentu  sehubungan  dengan  adanya  hambatan- hambatan  tertentu  seraya  memberi  peluang-peluang  untuk  mencapai  tujuan,  atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” Friedrich dalam Solichin (2005:3)
Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kesimpulan yang dapat kita tarik  dari  beberapa  pemaparan  di  atas  adalah  bahwa  kebijakan  publik  adalah tindakan yang dilakukan pemerintah yang menyangkut kepentingan dari rakyatnya dengan arah dan tujuan tertentu.

## Implementasi Kebijakan
Definisi  implementasi  menurut  Westra  et  al.  2002;  65.  adalah  sebagai berikut : “ Those action by public or private indidual (or groups) that ar directed at the  achievement  of  obyektives  set  forth  in  priorpolicy  decisions” .  (“Tindakan- tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh  individu-indipidu/pejabat-pejabat  atau kelompok-kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan  pada  tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
Meter dan Horn mendefinisikan implementasi dirumuskan sebagai berikut: “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu / pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-
tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2006:65).
Implementasi  berarti  suatu  proses  yang  melibatkan  sejumlah  sumber- sumber yang didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan organisasional, baik  oleh  pemerintah  maupun  oleh  swasta  (individu/kelompok)  untuk  mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.
Berdasarkan  Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  3  Tahun  2003  tentang Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pengembangan  e-Government berisi  tentang instruksi  penggunaan e-Government dilingkungan  pemerintahan.  Kebijakan  ini sekaligus mengharuskan instansi-instansi pemerintah membangun dan menggunakan  teknologi informasi  sebagai  penunjang  kenerja  pemerintahan  serta meningkatkan pelayanan publik.
Dalam hubungan dengan proses implementasi kebijakan, Meter dan Horn (1975)  menyatakan  bahwa  suatu  kebijakan  tentulah  menegaskan  standar  dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. kebijakan pada dasarnya  merupakan  penilaian  atas  tingkat  ketercapaian  standard  dan  sasaran tersebut (dalam Wibawa dkk, 1994: 19).
Berkaitan  dengan  model  implementasi  kebijakan,  maka  menurut  model Meter  dan  Horn  (dalam  Wibawa , 1994:  19),  ada  5  (lima)  variabel  yang  dapat meningkatkan  keselarasan  antara  kebijaksanaan  dan  implementasi.  Variabel- variabel  tersebut  adalah:  (1)  Sumberdaya;  (2)  Isi  kebijakan  dan  pengukuhan aktivitas;  (3)  Karakteristik  organisasi  komunikasi  antar  organisasi:  (4)  Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan budaya; (5) Sikap Pelaksana.
Dari keseluruhan variabel untuk menilai suatu implementasi kebijakan yaitu Peraturan  Bupati  Hulu  Sungai  Utara  Nomor  54  Tahun  2018  tersebut  dengan dikaitkan dengan permasalahan dan fenomena-fenomena penerapan e-Government di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Berdasarkan latar belakang masalah dan pokok - pokok  permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini,  dan  dikaitkan  dengan model  implementasi  kebijakan  yang  dikemukan  oleh Van  Meter,  Horn yaitu  , maka  variabel  dan  faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap  implementasi kebijakan e-Government antara lain adalah : (a). Sumber daya, (b). Isi Kebijakan,
(c). Karakteristik organisasi komunikasi antar organisasi (d). Kondisi Lingkungan, (e). Sikap Pelaksana.
1. Sumber Daya
Sumber  daya  merupakan  variabel  yang  sangat  menentukan  bagi keberhasilan  implementasi  kebijakan e-Government yang  telah  ditetapkan.
Indikator sumber daya yang berpengaruh terhadap kinerja implementasi meliputi : sumber daya finansial (sumber dana), Infrastruktur teknologi informasi dan sumber daya  manusia.  Mengenai  belum  merata  penyediaan  sarana  dan  prasarana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pada instansi atau SKPD tertentu saja, dimana dalam penerapan e-Government sangat tergantung dengan penyediaan perangkat  infrastruktur  TIK  yang  memadai,  tentu  akan  sangat  terkait  dengan sumber daya finansial.
2. Isi Kebijakan
Dalam variabel isi kebijakan, indikator yang akan dibahas berkaitan dengan indikator  kejelasan  dan  konsistensi  tujuan  dari  kebijakan  serta  indikator  fungsi
mengatur dari e-Government itu sendiri. Indikator kejelasan dan konsistensi tujuan akan menyoroti isi kebijakan terutama yang terkait dengan tujuan kebijakan, dan apakah kebijakan itu akan mampu memberikan struktur proses implementasi serta cara bagaimana mencapai tujuan kebijakan.
3. Karakteristik Organisasi Komunikasi antar Organisasi
Dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, maka faktor struktur  birokrasi  yang  semakin  panjang  akan  sangat  berpengaruh  terhadap kelancaran  pelaksanaan  tugas  terutama  dengan  aspek  kerjasama.  Disamping  itu dalam struktur birokrasi akan terlihat fungsi dan wewenang masing-masing Instansi organisasi/SKPD dalam pemerintahan daerah.
4. Kondisi Lingkungan
Dalam  implementasi e-Government di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara, kondisi  faktor  lingkungan  berupa  budaya  lokal  cukup  berpengaruh  di  dalam implementasi e-Government terkait dengan kemampuan dalam memasyarakatkan transaksi  elektronis.  Begitu  juga  dengan  kesiapan  masyarakat  pengguna,  dimana yang  berhubungan  dengan  kemampuan  masyarakat  didalam  menggunakan fasilitas-fasilitas  pelayanan  yang  terdapat  dalam  implementasi e-Government itu sendiri.
5. Sikap Pelaksana
Sikap  pelaksana  akan  dipengaruhi  pula  oleh  arah  dan  intensitas  respon terhadap  kebijaksanaan  serta  adanya  kecenderungan  pelaksana  kebijakan  untuk selalu mengikuti petunjuk dari pejabat atasannya.

## Kerangka Pemikiran
Kerangka  pemikiran  dalam  penelitian  ini  ditujukan  gambar  1.1 Berdasarkan  gambar  tersebut  dapat  dilakukan  analisis  dari  aspek-aspek/  faktor utama  yang  dapat  mempengaruhi  berhasil  atau  gagalnya  suatu  implementasi kebijakan, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

## Metode Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif.  Rachmawati,  R.,  Saputra,  R.  W.,  &  Wiradhana,  A.  N.  (2021)  Data kualitatif memberikan gambaran mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi. Metode  kualitatif  menurut  Maleong  adalah  sebuah  penelitian  ilmiah  yang bertujuan  untuk  memahami  suatu  fenomena  dalam  kontak  social  secara  alami dengan  mengedepankan  proses  interaksi  komunikasi  yang  mendalam  antara
peneliti dengan fenomena yang diteliti. Pernyataan ini dikutif pada buku Metode Penelitian Kualitatif, Herdiansyah Haris. (2010).
Dalam  penelitian  ini  peneliti  akan  melakukan  penelitian  terhadap Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Bupati  Nomor  54  tahun  2018  tentang Penerapan  dan  Pengembangan e-Government di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara, sebagai  sumber data langsung  dari peneliti berperan sebagai instrument  penentu dalam memperoleh data kualitatif. Pejabat Pemerintah atau Kepala Dinas SKPD yang  terkait  dengan  penelitian  ini  juga  dijadikan  sumber  data.  Penelitian  ini berusaha  mengungkapkan  gejala  secara  menyeluruh  dan  sesuai  dengan  konteks (holistic  kontekstual)  melalui  pengumpulan  data  dari  latar  alami  dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci.
Definisi  yang  digunakan  oleh  peneliti  terhadap  indikator-indikator penelitian implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018, yang dimaksud  dengan  faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  keberhasilan  atau kegagalan suatu implementasi kebijakan adalah (1) Sumberdaya; (2) Isi Kebijakan; (3)  Karakteristek  Organisasi,  Komunikasi  antar  Organisas;  (4)  Kondisi Lingkungan; dan (5) Sikap Pelaksana.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian serta analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal terhadap tugas pokok dan fungsi, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi  dalam  pelaksanaan  urusan  pemerintah  yang  diemban  oleh  Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain :
1. Terbatasnya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
2. Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan
3. Belum  optimalnya  penyediaan  informasi  dan  pengelolaan  komunikasi  publik oleh Pemerintah Daerah.
4. Terbatasnya SDM bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian
5. Kurangnya  sarana  prasarana  persandian  dan  kesadaran  akan  keamanan informasi.
Menurut  hasil  observasi,  manfaat  dari  diterapkannya e-Government di Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  masih  sebatas  pada  pemberian  informasi  seputar Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  secara  cepat  dan  mudah.  Melalui  website  resmi Kabupaten www.hsu.go.id
Pada  saat  dilakukan  penelitian  pada  instansi/SKPD,  masing-masing berinisiatif  mengembangkan  pelayanan  publik  melalui  Jaringan  komunikasi  dan informasi  secara  sendiri-sendiri.  Dalam  penerapan  dan  pengembangan e- Government di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara,  perkembangan  setiap  tahunnya belum terlihat peningkatan signifikan pengadaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (dilihat dari perencanaan anggaran). Masing-masing SKPD telah terkoneksikan jaringan tetapi belum dapat terintegrasi dan terkoordinasi dalam satu portal,  masing-masing  SKPD  masih  berjalan  dengan  menggunakan  sub  domain masing-masing.  Berbagai  penyebaran  data  maupun  informasi  belum  dapat dikoordinasikan  dalam  satu server melalui  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika.
Interaksi  antar  SKPD  juga  belum  dapat  dilakukan  secara  elektronik  sehingga komunikasi  tidak  dapat  dengan  cepat  dilakukan  masih  harus  menggunakan  cara manual seperti menggunakan surat-menyurat.

## Implementasian Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018

## 1. Infrastruktur Teknologi Informasi (TIK)
Infrastruktur  teknologi  informasi  merupakan  elemen  penting  di  dalam penerapan e-Government karena merupakan tools di dalam pelaksanaannya. Tanpa adanya  infrastruktur  yang  mendukung  maka  tidak  mungkin  suatu  pemerintahan secara  elektronik  terlaksana.  Pengadaan  infrastruktur  internal  Dinas  Komunikasi dan  Informatika  baik  jumlah  sarana  prasarana  pendukung  maupun  untuk maintenance alat  masih  sangat  terbatas.  Jumlah  sarana  prasarana  baik hardware maupun software masih  sangat  kurang  sehingga  dalam  pengimplementasian e- Government masih  belum  dirasakan  manfaatnya  di  Pemerintah  Kabupaten  Hulu Sungai Utara.
2. Sumber Daya Manusia (SDM)
Ketersediaan sumber daya manusia atau pegawai yang memiliki kompetensi dan  keahlian  yang  dibutuhkan  di  dalam  penerapan e-Government sangat mempengaruhi kesuksesan penerapan e-Government, agar dapat sesuai dengan asas manfaat  yang  diharapkan.  Tanpa  adanya  dukungan  kemampuan  sumber  daya manusia  di  dalam  menerapkan  konsep e-Government maka  pemerintahan  yang berbasis  elektronik  tidak  akan  terlaksana  secara  optimal.  Sumber  Daya  Manusia baik  secara  kualitatif  maupun  kuantitatif  masih  sangat  kurang  oleh  sebab  itu  di dalam pengimplementasian e-Government di Kabupaten Hulu Sungai dinilai belum optimal. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat dalam implementasi e-Government  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara.  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna e-Government merupakan faktor yang turut menentukan bahkan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan dan pengembangan e-Government . Untuk itu, perlu upaya peningkatan kapasitas SDM
dan  penataan  dalam  pendayagunaannya,  dengan  perencanaan  yang  matang  dan komprehensif  sesuai  dengan  kebutuhan,  serta  pelaksanaannya  dilakukan  secara bertahap dan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan  non  formal,  maupun  pengembangan  standar  kompetensi  yang  dibutuhkan dalam  penerapan  dan  pengembangan e-Government di  Kabupaten  Hulu  Sungai Utara.
Dari hal-hal tersebut di atas untuk keberhasilan dalam pengimplementasian e-Government di Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu dilakukan dan harus dimiliki oleh  Pemerintah  melalui  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Hulu Sungai  Utara  sebagai leading  sector dan  berperan  sebagai  pelaksana  dalam implementasi e-Government didaerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu adanya keinginan (intent ) dan dukungan dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk  benar  benar  menerapkan  konsep e-Government ,  yaitu  perlu  adanya  unsur “ Political Will ”, berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-Government karena tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila kurang mendapat dukungan dari berbagai pihak. Yang dimaksud dengan dukungan di sini juga bukanlah hanya pada  omongan  semata,  namun  lebih  jauh  lagi  dukungan  yang  diharapkan  adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut :
1.  Disepakatinya  kerangka e-Government sebagai  salah  satu  kunci  sukses  dalam mencapai  visi  dan  misi  pembangunan  daerah,  sehingga  harus  diberikan  prioritas tinggi.
2.  Disosialisasikannya  konsep e-Government secara  merata,  kontinyu,  konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum.
Seperti  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya  dalam menerapkan sistem tata kelola pelayanan berbasis teknologi yang diterapkan dan diadopsi  sebagian  besar  pemerintah  daerah  se-Indonesia  (Pemerintah  Daerah  se- Indonesia Adopsi Sistem e-Government Pemkot Surabaya, 2016). Kondisi politis, kepemimpinan,  perencanaan,  partisipasi  masyarakat,  dan  transparansi  adalah faktor-faktor  yang  mendorong  keberhasilan  implementasi  e-Government  oleh Pemerintah Kota Surabaya.
Dari peneliti setelah melakukan analisis dan mengkaji lebih mendalam dari fakta-fakta  saat  ini,  maka  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara, melalui  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  perlu  mengusulkan  sebuah  regulasi setingkat  Peraturan  Daerah  yaitu  tentang E-Government atau  dalam  pengertian sekarang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik,  sehingga  adanya  dukungan dari berbagai pihak, terutama dari Pihak Legislatif /DPRD agar
Pengimplementasian E-Government mendapat  dukungan  oleh  semua  pihak  di Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  sehingga  dapat  berjalan  Optimal  sesuai  harapan, yaitu  salah  satunya  dengan  adanya  dukungan  anggaran  yang  memadai.  Serta menyesuaikan  dengan  keadaan  perkembangan  sekarang  yaitu  dengan  terbitnya Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  95  Tahun  2018  tentang  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik,  sebagai  akibat  adanya  perubahan  regulasi  / kebijakan ditingkat pusat. hal ini perlu dilakukan untuk sinergi dengan peraturan yang telah ada.

## Isi Kebijakan

## 1. Kejelasan dan Konsistensi Tujuan.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  bagian  hasil  penelitian  bahwa  seperti yang digariskan dalam kebijakan penerapan dan pengembangan e-Government di Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  adalah  meningkatkan  efisiensi,  efektifitas  dan akuntabilitas  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  serta  mengoptimalkan pelayanan  publik  yang  terintegrasi,  terutama  realisasi  untuk  mewujudkan pelayanan publik secara terintegrasi masih belum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana tujuan yang telah ditetapkan.
Isi  kebijakan  merupakan  variabel  yang  berpengaruh  terhadap  kinerja imlementasi kebijakan e-Government di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan indikator dari variabel isi kebijakan yang akan dibahas meliputi indikator kejelasan dan konsistensi tujuan.
Mengenai  belum  dapat  direalisasikannya  kebijakan  e-Government  untuk mendorong pelayanan publik yang terintegrasi pada SKPD-SKPD yang berwenang dalam hal pemberian pelayanan publik di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk itu Pengembangan e-Government menunjukan  bahwa  inisiatif  tersebut  belum menunjukan  arah  pembentukan e-Government yang  baik.  Beberapa  kelemahan yang menonjol adalah pelayanan yang diberikan melalui situs pemerintah tersebut, belum  ditunjang  oleh  sistem  manajemen  dan  proses  kerja  yang  efektif,  belum mapannya  strategi  serta  tidak  memadainya  anggaran  yang  dialokasikan  untuk pengembangan e-Government pada masing-masing instansi SKPD, utamanya pada Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai leading
sector dan  bertanggung  jawab  dalam  pengembangunan e-Government di Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara,  sehingga  dalam  mengintegrasikan  sistem manajemen  dan  proses  kerja  pada  instansi  pemerintah  antar  SKPD  kedalam pelayanan  publik  yang  terpadu,  kurang  mendapat  perhatian.  Dalam  hal  ini  perlu dilakukan  penataan  sistem  manajemen  dan  prosedur  kerja  harus  dirancang  agar dapat  mengadopsi  kemajuan  teknologi  secara  cepat.  Penataan  itu  harus  meliputi sejumlah  sasaran  yang  masing-masing  atau  secara  holistik  membentuk  konteks kebijakan yang baik
Berkaitan dengan konsistensi tujuan, maka dalam kebijakan E-Government di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara.  Menurut  Peneliti,  terutama  rencana  kebijakan untuk mendorong pelayanan publik yang terintegrasi masih perlu mengoptimalkan hubungan  antara  inisiatif  masing-masing  instansi,  dan  penguatan  kerangka kebijakan  untuk  menjamin  keterpaduannnya  dalam  suatu  sistem  manajemen  dan proses  kerja.  Pendekatan  ini  diperlukan  untuk  mensinergikan  dua  kepentingan, yakni  kepentingan  pendayagunaan  pemahaman  dan  pengalaman  masing-masing instansi tentang pelayanan publik yang diperlukan oleh masarakat dan kepentingan untuk penataan sistem manajemen kerja yang terpadu.
Berkaitan  dengan  kejelasan  tujuan  kebijakan,  Solichin  Abdul  wahab menyatakan  bahwa  “Tujuan-tujuan  resmi  yang  dirumuskan  dengan  jelas  sesuai dengan urutan kepentingannya memainkan peranan yang amat penting sebagai alat bantu dalam mengevaluasi program, sebagai pedoman yang konkret bagi pejabat- pejabat pelaksana dan sebagai sumber dukungan bagi tujuan itu sendiri” (wahab. 1991:73).
Dari pernyataan tersebut jelas sekali terkandung makna akan arti pentingnya
tujuan kebijakan yang jelas sehingga dapat menjadi pedoman dan sumber hukum yang resmi bagi para pelaksana kebijakan.

## 2. Fungsi Mengatur
Fungsi mengatur dari Implementasi Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penerapan dan Pengembangan E-Government di Kabupaten Hulu Sungai Utara  yang  berkaitan  untuk  mendorong  pelayanan  publik  yang  terintegrasi, dijadikan dasar dalam pelaksanaan implementasi peraturan Bupati tersebut.
Dalam kaitannya dengan pengimplementasian E-Government pada SKPD- SKPD  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  terutama  pada  SKPD  yang  berwenang melaksanakan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  di  Kabupaten  Hulu  Sungai Utara adalah Instansi/Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker (DPMPTSP Naker) dan Dinas Kependudukan dan Catpil Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tentu saja dalam peraturan mengenai pelaksanaan pengintegrasian berserta  aplikasi  pendukungnya  tersebut  harus  mencantumkan  dalam  pasal-pasal peraturan  tersebut  mengenai  keharusan  menerapkan  dan  mengaplikasikan  yang harus  berdasar  peraturan  Peraturan  bupati  tersebut.  Pada  kenyataannya,  dalam pasal-pasal  Peraturan  Bupati  Nomor  54  tahun  2018  tentang  Penerapan  dan Pengembangan e-Government di Kabupaten Hulu Sungai Utara, ternyata tidak ada menyebutkan suatu ketentuan untuk menjadikan Peraturan Bupati tersebut sebagai dasar  bagi  pelayanan  publik  yang  terintegrasi.  Hal  yang  demikian  berakibat persepsi para pelaksana kebijakan yang menangani penerapan e-Government tidak mutlak  harus  melaksanakan  penerapan e-Government sesuai  dengan  Peraturan
Bupati  tersebut.  Dengan  demikian  dapat dipahami  mengapa  dalam  implementasi kebijakan  Peraturan  Bupati  Nomor  54  Tahun  2018  khususnya  dalam  penerapan pelayanan publik yang terintegrasi tersebut belum dapat diterapkan secara optimal, karena  masing-masing  instansi  atau  SKPD-SKPD  yang  berwenang  dalam menerapkan  pelayanan  publik  yang  terintegrasi  berserta  aplikasi  pendukungnnya sebagian masih belum memahami dan mempedomani Peraturan Bupati tersebut.

## 3. Karakteristik Organisasi
Indikator yang dipakai untuk menjelaskan variabel Karakteristik Organisasi adalah pola hubungan dan kerjasama antara pelaksana kebijakan pemerintah pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Dalam  hubungannya  dengan  implementasi  kebijakan  penerapan e- Government di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara,  maka  pelaksana  kebijakan  dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika mutlak  harus  melaksanakan  koordinasi  dan  kerjasama  dengan  Dinas  Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Naker, serta Dinas Kependudukan dan catatan  Sipil  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  sebagai  unsur  berwenang  dalam pelayanan  publik  dan  perijinan  di  daerah.  Apalagi  dilihat  dari  kekuatan  unsur perencana dan pelaksana kebijakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang masih belum ditunjang oleh perangkat yang memadai seperti pada Dinas pelaksana baik  dari  segi  kelengkapan  suprastruktur  maupun  jumlah  personil  pendukung. Kerjasama antara unsur akan sangat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan Peraturan Bupati tersebut. Masalahnya sekarang adalah bahwa kerjasama sebagai unsur pelaksana penting dalam administrasi, hal ini sangat terkendala dengan aspek struktur  birokrasi  dari  beberapa  SKPD  itu  sendiri.  Karena  masih  tingginya  ego
sektoral dimasing-masing SKPD dan berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi, misalnya  untuk  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  untuk  pelayanan administrasi kependudukan masih mengacu pada Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi  Kependudukan.  Hal  ini  diperlukan  pemahaman  dari  semua pihak  sebagai  unsur  pelaksana  yaitu  pada  Kepala  Dinas  /SKPD  pada  masing- masing instansi dalam mengaplikasikan e-Government di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Kondisi Lingkungan (Local Culture)
Faktor  sosial  budaya  lokal  yang  hidup  di  masyarakat  merupakan  faktor penting  yang  mempengaruhi  persepsi  masyarakat  akan  teknologi  informasi sehingga  berpengaruh  terhadap  kemampuan  masyarakat  di  dalam  pemanfaatan penerapan electronic  government di  suatu  daerah.  Selain  kemampuan  aparatur pemerintah  di  dalam  mengelola e-Government ,  juga  harus  diimbangi  dengan kemampuan  masyarakat  di  dalam  pemanfaatan  teknologi  informasi.  Namun, masyarakat  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  belum  sepenuhnya  suka  dengan penggunaan  komputer  atau  internet.  Adapun  masyarakat  yang  telah  mengenal internet  akan  tetapi  intensitas  atau  kemauan  untuk  mengaksesnya  masih  rendah. oleh sebab itu, tidak ada  keinginan untuk mempelajari komputer maupun internet karena  beranggapan  bahwa  mereka  tidak  membutuhkan  teknologi  informasi tersebut. Sebagaimana yang diuraikan pada hasil penelitian, pemahaman seperti ini perlu  diluruskan,  Budaya  ini  berpengaruh  terhadap  kemampuan  masyarakat Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  di  dalam  memanfaatkan  fasilitas  pelayanan e- government yang  ada  dari  pemerintah  dengan  berbasiskan  teknologi  informasi
berserta aplikasinya. Implementasi e-Government sebagai suatu inovasi dikalangan organisasi pemerintah mensyaratkan adanya manajemen perubahan yang tepat agar implementasinya berjalan dengan sukses. Hal ini dikarenakan dengan menerapkan e-Government berarti  juga  melakukan  serangkaian  perubahan  budaya  kultur  dari pendekatan  tradisional  ke  manajemen  serta  dari  era  sebelum  teknologi  informasi dan  komunikasi  menuju  era  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi yang sangat canggih (Riley, 2002).
Peran  masyarakat  di  sini  sangat  memiliki  pengaruh  dalam  pencapaian kesuksesan  penerapan e-Government (Nugroho,  2008:  168).  Untuk  itu  perlu dilakukan pemahaman dan disosialisasikan terlebih dahulu akan manfaat penerapan e-Government secara terpadu dan konsisten dari pihak pelaksana kebijakan, agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan oleh masyarakat.

## 5. Sikap Pelaksana
Sikap pelaksana terhadap implementasi kebijakan sangatlah erat kaitannya dengan tujuan kebijakan. Hal ini seperti yang dikatakan Samudera Wibawa bahwa : “Jika Pelaksana tidak memahami tujuan kebijakan, lebih-lebih apabila sistem nilai yang  mempengaruhi  sikapnya  berbeda  dengan  sistem  nilai  pembuat  kebijakan, maka  implementasi  tidak  akan  efektif.  Hal  yang  sama  juga  akan  terjadi  bila “loyalitas” pelaksana terhadap organisasi rendah”. (Wibawa dkk,1994:22).
Dalam definisi yang lain, Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa sikap pelaksana  dipengaruhi  oleh  kognisi  dan  arah  serta  respon  mereka  terhadap kebijaksanaan, serta keperluan pelaksana akan dukungan pejabat yang menguasai sumber  kewenangan  hukum  dan  keuangan  unit  kerja  yang  bersangkutan (Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab, 1990:85).
Untuk  mengetahui  kognisi  yang  tercermin  dari  persepsi  pelaksana kebijakan,  tingkat  kepatuhan  pelaksana  terhadap  program  yang  diindikasikan dengan tingkat loyalitas terhadap atasan langsungnya, serta tingkat penolakan atau penerimaan pelaksana terhadap tujuan dan sasaran kebijakan.
Perbedaan persepsi ini sebenarnya bisa saja di koordinasikan pada tingkat pimpinan SKPD atau kalau perlu dibuat Tim Koordinasi tingkat pimpinan tentang pengintegrasian suatu sistem dalam bentuk surat keputusan oleh Kepala Daerah / Bupati Hulu Sungai Utara, agar kebijakan yang diambil bukan sekedar keinginan SKPD teknis saja yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sebagaimana yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, menurut hasil kajian  Farid,  2015.  terdapat  beberapa  faktor  yang  mendukung  penerapan e- Government oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya,  diantaranya  :  (1)  Kondisi  politis ( political environment ) yang bertipe top down. Kebijakan penerapan e-government berasal dari pimpinan atau pemerintah dalam hal ini adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.  Kebijakan  tersebut  kemudian  diimplementasikan  oleh  Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya yang melibatkan kerja sama berbagai SKPD terkait. (2) Kepemimpinan (leadership) dalam penerapan e-Government di Kota Surabaya sudah cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan kemampuan para pemimpin tiap SKPD terkait yang saling berkoordinasi, demikian juga dengan staf- staf SKPD semuanya terjadi komunikasi dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf maupun antar SKPD terkait dalam implementasi suatu sistem.

## PENUTUP
Dari kelima aspek tersebut menyatakan bahwa yang dilakukan pemerintah dalam  implementasi  kebijakan e-Government untuk  pelayanan  publik  yang terintegrasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum terlaksana dengan optimal. Hal ini diidentifikasikan dengan sumber daya aparatur yang belum memadai selain itu, ketersediaan  sumber  daya  anggaran  yang  terbatas  sehingga  sarana  dan  prasarana infrastruktur  pendukung  teknologi informasi  dak  komunikasi terbatas  pula, faktor dari aspek sumberdaya ini yang paling dominan dalam implementasi kebijakan ini selain faktor-faktor lain. Isi Kebijakan masih belum menunjukan konsistensi tujuan yang  jelas,  Karakteristik  Organisasi  adalah  pola  hubungan  dan  kerjasama  antar SKPD  masih  rendah,  Kondisi  Lingkungan  dilihat  dari  kultur  budaya  social masyarakat  yang  masih  menyukai  pola  konvensional  atau  tatap  muka,  Sikap pelaksana  masih  adanya  perbedaan  persepsi  dan  pemahaman  mengenai  kejelasan tujuan  dalam  kebijakan e-Government tersebut.  (1)  Perlu  upaya  penambahan  dan peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia  (SDM)  dan  penataan  dalam pendayagunaannya, khususnya aparatur berlatar belakang IT sesuai kompetensi dan kebutuhan.  (2)  Sumber  daya  anggaran  atau  finansial  harus  ada  dan  perlu ditingkatkan  yaitu  untuk  membenahi  dalam  pengadaan  infrastruktur  teknologi informasi yang memadai, yaitu ruang data center beserta perangkat pendukungnya. hal  ini  merupakan  salah  satu  faktor  kunci  keberhasilan  dalam  penerapan e- Government .  (3)  Selain  itu  perlu  ditingkatkan  komunikasi  dan  koordinasi  antara implementor  kebijakan  baik  hubungan  antar  dinas  pelaksana,  kejelasan  tujuan maupun persepsi sikap pelaksana terhadap kebijakan e-Government tersebut.
Dalam mengimplementasikan e-Government ,  Pemerintah  Kabupaten  Hulu Sungai Utara tidak perlu membuat suatu sistem yang besar dan komplek, tetapi yang
penting adalah perencanaan yang matang, bisa dikembangkan dimasa mendatang, dan mulai membangun e-Government secara bertahap. Dimulai bagian-bagian yang tidak begitu rumit, setelah berjalan dengan baik, maka dilanjutkan untuk pembuatan modul-modul  yang  lain.  Dengan  demikian  pemerintah  tidak  mengeluarkan  biaya yang  besar  untuk  membeli  software  teknologi  informasi,  yang  ternyata  setelah diimplementasikan dilapangan tidak semulus seperti yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Indarjit,  Richardus  Eko.  2004.  “ Electronic  Government”  strategi  pembangunan dan  pengembangan  sistem  pelayanan  public  berbasis  teknologi  digital.
Yogyakarta. Penerbit Andi.
Herdiansyah,  Haris.  2010. “ Metodologi  Penelitian  Kualitatif ”.  Penerbit.  Salimba Humanika.
Solichin, Abdul wahab. 2012. “Analisis Kebijakan” dari Formulasi Kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Penerbit Bumi Aksara
Danu  Hariadi.  2011.  Tesis  “ Analisis  Kebijakan  Implementasi  e-Government terhadap  Pelayanan  Kependudukan  dan  Perekonomian  Kabupaten Sragen” Program  Studi  Magister  Ekonomi  dan  Studi  Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Eko Eddya Suprianto. 2016 “ Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program  Elektronik  Goverrnment  dalam  Meningkatkan  Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia” Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah.
Raimah,R. Irawanto. 2017. “ Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil UIN Antasari Banjarmasin ”. administraus Vol 4 No.1 - Jan 2020. E-ISSN 2580-9695
Rachmawati, R., Saputra, R. W., & Wiradhana, A. N. (2021). Analisis Penerapan Asas-asas  Good  Corporate  Governance  pada  PT.  Gawi  Makmur Kalimantan . Administraus, 5(2), 21–37. Retrieved from https://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus/article/vie w/129
Chotimah, Siti. 2011. Analisis Penerapan Electronic Government pada Kabupaten Purworejo (Studi pada www.patikab.go.id). Universitas Diponegoro.
Dokumen-dokumen :
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government .
Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  95  Tahun  2018  Tentang  Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
Peraturan  Bupati  Hulu  Sungai  Utara  No.  54  Tahun  2018  tentang  Penerapan  dan Pengembangan e-Government Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Sumber Internet :
http://www.kepripov.go.id (diakses pada 17 Desember 2018).URL http://iwantrisno.wordpress.com/2009/02/13/penerapan-e-government- dikabupaten-pati-apakah-bisa/ (diakses pada 5 Januari 2019). URL http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26588/4/Chapter%20I.pdf (diakses pada 2 Januari 2019).URL