## HUKUMAN  MATI DALAM  SISTEM HUKUM INDONESIA SUATU KAJIAN KRITIS
I Wayan Suardana 1
Abstrak: Dua  masalah  yang  menarik  dikaji  sehubungan  dengan  pidana  mati, yaitu  tentang  keberadaan  pidana  mati  dalam  sistem  hukum  pidana  Indonesia dan  urgensi  pidana  mati  sehubungan  dengan  adanya    Pasal  6  dari  Konvensi Hak-hak  Sipil  dan  Politik  (ICCPR).  Di  Dalam Wetboek  van  Strafrechtvoor Nederlandsch Indie yang berdasar UU No. 1 tahun 1946 disebut  Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana,  pidana  mati  mati  tetap  tercantum  sebagai  salah  satu pidana  pokok  disamping  pidana  penjara,  pidana  kurungan  dan  pidana denda.Perbuatan  yang  diancam  pidana  mati  dalam  KUHP  adalah:  perbuatan makar  terhadap  kepala  Negara  (Pasal  140(4),  pembunuhan  berencana  (Pasal 340), mengajak Negara asing menyerang Indonesia (Pasal 111(2), memberikan pertolongan  terhadap  musuh  waktu  Indonesia  dalam  perang  (Pasal  124  (3), pemerasan dengan pemberatan (368 (1) dan sebagainya  yang semuanya adalah perbuatan-perbuatan  yang  bembahayakan  keamanan  dan  menhilangkan  nyawa manusia.  Pasal  6  Konvenen  menyiratkan  tujuan  yang  ingin  diwujudkan  oleh setiap bangsa didunia yang berdab, sedangkan hukum khususnya hukum pidana merupakan  cara    yang  disepakati  sesui  dengan  kesadaran  dan  rasa  keadilan masyarakat  untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut.  Hukum  khususnya  hukum pidana bertujuan melindungi kehidupan manusia (nyawa, tubuh manusia, harta bendanya) dari perbuatan jahat (membunuh, menyiksa, mencuri harta.
Kata Kunci: hukuman mati, sistem hukum indonesia, kajiam kritis.

## PENDAHULUAN
Masalah pidana mati  sudah lama menjadi  perdebatan, dan hal  ini telah banyak pula didiskusikan oleh para ahli hukum, filsup dan para ilmuan sosial. Tahun 1980-an masalah  pidana  mati  di  Indonesia  dibicarakan  secara  luas  pada  saat  Kusni  kasdut yang  telah  dijatuhi  hukuman  mati  dan  permohonan  grasinya  ditolak  oleh  Presiden pada  tanggal  10  Nopember  1979.  Akhir-akhir  ini  masalah  hukuman  mati  kembali menghangat  (baik  terhadap  kasus  Tibo,  Amrozi  Cs),  tetapi  pertanyaan  pokok  masih tetap sama, apakah hukuman mati masih diperlukan dalam RI sebagai negara hukum yang demokratis  berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
1 I Wayan Suardana ,Staf Edukatif  pada Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Pidana  mati  merupakan    salah  satu  jenis  pidana    pokok  yang  terberat,  yang paling banyak mendapat sorotan ahli hukum. Pro dan kontra terhadap adanya pidana mati  dilatarbelakangi  berbagai  alasan.  Bagi  yang  pro,  pidana  mati  masih  diperlukan sebagai  wujud  pencegahan  dan  pelindungan  masyarakat  dari  perbuatan  kejahatan, sedangkan  yang  kontra  mendasari  pada  adanya  ketidak  adilan  bahwa  kehidupan manusia  adalah  hak  yang  paling  asasi  yang  harus  dilindungi.  Hak  hidup  adalah  hak asasi yang paling dasar yang hanya Tuhan yang bisa mencabutnya.
Dalam Pasal  28 A  UUD 1945 dinyatakan bahwa “ Setiap orang berhak  untuk hidup  serta  berhak  mempertahankan  hidup  dan  kehidupannya”.  Saat  ini  telah diundangkan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik,  meskipun  belum  dengan optional  protocol- nya.  Dalam  Pasal  6  Konvensi Hak-hak  Sipil  dan  Politik  menyatakan:  ”Setiap  manusia  berhak  untuk  hidup  yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun boleh merampas hak hidupnya secara sewenang-wenang”.
Hukum  pidana  adalah  bagian  dari  keseluruhan  sistem  hukum  yang  berlaku dalam  suatu  negara  yang  mengatur  perbuatan  yang  dibolehkan  dan  yang  dilarang, yang  disertai  dengan  sanksi  (pidana)  yang  bersifat  penderitaan  atau  nestapa  kepada yang melanggar. Menggunakan hukum pidana (sanksi pidana) dalam menanggulangi kejahatan  dapat  berfungsi  umum  yaitu  dapat  melindungi  kepentingan  hukum masyarakat  dari  perbuatan  kejahatan.  Dan  sisi  lain  (pelaku),  dapat  berfungsi  khusus yaitu mencegah pelaku kejahatan melakukan kejahatan.
Hukum  pidana  bagaikan  pisau  bermata  dua,  melindungi  kepentingan  hukum dengan  cara  melukai  kepentingan  hukum  yang  lain.  Menggunakan  hukum  pidana untuk  melindungi  kepentingan masyarakat  dari perbuatan jahat,  di  sisi  lain, melukai kepentingan  hukum  pelaku  kejahatan,  dengan  memberikan  sanksi  pidana  sebagai penderitaan  atau nestapa baik nyawa, pisik maupun harta bendanya.
Kenyataannya dalam berbagai peraturan perundang-undang yang berlaku masih mencatum  sanksi    pidana  mati  baik  dalam  KUHP  maupun  berbagai  perundang- undang di luar KUHP khususnya Undang_Undang No. 22 Tahun 1997 tentag Tindak
Pidana Narkotika dan UU No. 15 Tahun 2003 tentang  Tindak Pidana  Anti Teroris, UU  No.  5  Tahun  1997  tentang  Psikotropika,  dan  UU  No.31  Tahun  1999  tentang Pemberantas  Tindak  Pidana  Korupsai.  Sejak  tahun  1982  hingga  tahun  2004, pengadilan di Indonesia telah memvonis pidana mati 63 terpidana, 9 diantaranya telah dieksekusi.
Menurut  penulis  ada  dua  masalah  yang  menarik  dikaji  sehubungan  dengan pidana  mati,  yaitu  tentang  keberadaan  pidana  mati  dalam  sistem  hukum  pidana Indonesia    dan  urgensi  pidana  mati  sehubungan  dengan  adanya    Pasal  6  dari Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR).

## EKSISTENSI  PIDANA  MATI  DALAM  SISTEM  HUKUM  PIDANA INDONESIA
Di  Indonesia  pada  tahun  1980  permasalahan  pidana  mati  pernah dipermasalahkan  terkait  ditolaknya  kasasi  pidana  mati  terhadap  Kusni  Kasdut. Namun akhir-akhir ini permasalahan Pidana Mati muncul lagi diperdebatkan.
Pidana mati terdiri dari jenis pidana  yang merampas suatu kepentingan hukum ( rechtbelang )    berupa  nyawa  manusia    (Hermin  Hadiati  Koeswadji,  1995  :  21).
Pidana mati  merupakan pidana yang terberat dalam Hukumm Pidana.
Banyak Negara yang telah menghapus pidana mati dalam KUHPnya antara lain Belanda  telah  menghapus  pidana  matinya  pada  tahun  1870  dengan Stb .  162  tanggal 17  September  1870.  (Widnyana,  1988  :  13),    meskipun  sampai  sekarang  masih menjadi polemik.
Di  Dalam Wetboek  van  Strafrechtvoor  Nederlandsch  Indie yang  berdasar  UU No.  1  tahun  1946  disebut    Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  setelah  beberapa kali dirubah dan ditambah disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan Negara Indonesia,    pidana  mati  mati  tetap  tercantum  sebagai  salah  satu  pidana  pokok disamping pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.
Perbuatan yang diancam dengan pidana mati pada umumnya dipandang sebagai pelanggaran  hukum  berat,  misalnya,  perbuatan  makar,  pembunuhan  berencana,  dan
sebagainya.  Penerapan  terhadap  pidana  mati  adalah  tidak  lain  dari  pada    “hukum darurat” ( noodrecht) (Hermin Hadiati Koeswadji, 1995 : 25).
Pidana mati tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan atau dasar pembenar dari  pemidanaan.  Dalam  konsiderans  pembentukan Het  Wetboek  van  Strafrecht , dinyatakan bahwa:
1. Pidana  mati  dicantumkan  berhubung  dengan  keadaan  khusus  di  Hindia Belanda  (Indonesia)  yang  terdiri  dari  sejumlah  besar  pulau-pulau  yang dikitari oleh lautan sehingga perhubungan antar pulau sangat sulit dan tidak sempurna.
2. Alat-alat keamanan Negara pada waktu itu kurang lengkap susunanya dan jumlahnya  sangat  sedikit  sekali.  Jumlah  polisi  dan  tentara  dibandingkan dengan  luas  wilayah,  tidak  memungkinkan  alat-alat  negara  tadi  dapat menjamin keamanan seluruh wilayah Negara Indonesia (Hindia Belanda).
3. Penduduk  Indonesia  terdiri  dari  berbagai  suku  bangsa  yang  heterogin,  di mana  terdapat  perbedaan  agama,  tingkat  hidup,  dan  kebudayaan memungkinkan   yang satu dengan  yang lain saling bentrokan (Koeswadji, 1995 :24).
Alasan-alasan mempertahankan pidana mati oleh Belanda, tidak terlepas dari upaya mempertahankan penjajahannya aqtas Hindia Belanda. Maksud mempertahankan hukuman mati di Indonesia bukan untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat,  tetapi  justru  untuk  dapat  terus  berlangsungnya  kekuasaan  penjajahan terhadap rakyat Indonesia.
Dasar  pembenar  adanya  pidana  mati  yang  dikemukakan  tersebut  tidak  sesuai lagi  dalam  kontek  Negara    Indonesia  yang  merdeka  dan  berdaulat  berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, apalagi dikaitkan dengan Pasal 6 konvenen hak-hak sivip dan politik (ICCPR).
Ada  pendapat  bahwa  hukuman  mati  masih  relevan  diterapkan  di  Indonesia. Pidana mati merupakan sarana untuk melindungi masyarakat terhadap tindak pidana
yang kejam. Alasan  yang lain adalah untuk menimbulkan  efek jera bagi  pelaku atau calon pelaku kejahatan berat.
Argumentasinya  yang  diajukan  oleh  pihak  yang  tidak  setuju  hukuman  mati  di antaranya:
1. Golongan  ini  keberatan  untuk  mempertahankan  lembaga  pidana  mati, berhubungan  dengan  sifat  yang  mutlak  yang  mungkin  tidak  dapat  ditarik kembali  (onherroepelijk),  sehingga  apabila  pidana  mati  ini  telah dilaksanakan tidak mungkin diubah atau diperbaiki.
2. Alasan  yang  kedua  yang  lazim  dikenal  sebagi  “  rechterlijk  dwaling” (kesesatan hakim). Golongan ini berpendapat bahwa hakim adalah manusia biasa  yang  tidak  luput  dari  kesalahan.  Bila  pidana  mati  itu  sudah dilaksanakan,  apakah  artinya  jika  kemudian  terpidana  tidak  berdosa, padahal orangnya sudah mati.
3. Alasan  yang  ketiga  ialah  bahwa  dengan  dilaksanakan  pidana  mati  itu sangat  bertentangan  dengan  perikemanusiaan.  Golongan  sarjana  ini berpendapat    bahwa    Negara  adalah  yang  utama  terhadap  semua kepentingan  hukum  dari  manusia  seperti    :  hidup,  kemerdekaan  harta benda, keamanan dan kehormatan.
4. Bahwa pidana mati itu juga bertentangan dengan moral dan etika
5. Mengingat akan tujuan pemidanaan, maka pidana mati itu :
a. bagi orang yang sudah dijatuhi pidana mati tidak dapat lagi kembali ke tengah-tengah  masyarakat  untuk  memperbaiki  kelakuannya.  Maka tujuan pemidanaan memperbaiki diri penjahat itu tidak dapat tercapai.
b. pelaksanaan  pidana  mati  biasanya  tidak  dilakukan  di  hadapan  umum, sehingga  dengan  demikian  tidak  mungkin  disaksikan  oleh  orang banyak.  Dengan  demikian  maka  pengaruh  dari  pada  “generale preventive” yaitu agar semua orang merasa takut tidak akan tercapai.
6. Pada  umumnya  terhadap  orang  yang  dijatuhi  pidana  mati  menimbulkan perasaan  belas  kasihan  terhadap  orang  lain  dan  masyarakat.  (Hermin Hadiati Koeswardji, 1995 : 22-23).
Perbuatan  yang  diancam  pidana  mati  dalam  KUHP  adalah:  perbuatan  makar terhadap kepala Negara (Pasal 140(4), pembunuhan berencana (Pasal 340), mengajak Negara asing menyerang Indonesia (Pasal 111(2), memberikan pertolongan terhadap musuh waktu Indonesia dalam perang (Pasal 124 (3), pemerasan dengan pemberatan (368  (1)  dan  sebagainya  yang  semuanya  adalah  perbuatan-perbuatan  yang membahayakan  keamanan  dan  menghilangkan  nyawa  manusia.  Disamping  itu  ada pula undang-undang  yang mencantumkan pidana mati  terhadap perbuatan-perbuatan tertentu    seperti  misalnya,  dalam  Tindak  Pidana  Narotika  UU  No.  22  tahun  1997, (Pasal  78-  100),  dalam  Undang-undang  anti  teroris  UU  No.  15  Tahun  2003,  (Pasal 6.8.9.10,14).
Hal  ini  mencerminkan  kesadaran  hukum  dan  rasa  keadilam  masyarakat Indonesia  masih menghendaki adanya hukuman mati atau pidana mati dalam sistem hukum  Indonesia.  Semua  ancaman  pidananya  dirumuskan  secara  alternatif,  ini menunjukan  bahwa  pidana  mati  hanya  diancamkan  terhadap  perbuatan-perbuatan yang  dipandang  sangat  membahayakan  ketentraman  ketertibam  masyarakat  atau kejahatan berat.
Pelaksanaan  pemidanaan  terhadap  pidana  mati  dilakukan  melalui  suatu  proses dan  hak-hak  terpidana  sebagai  individu  tetap  diberikan  dan  diatur  di  nataranya  hak didampingi  penasehat  hukum  sejak  ditangkap  dan  ditahan  sampai  pelaksaan pidana,dan apabila seseorang dijatuhi pidana mati oleh hakim pada pengadilan tingkat pertama  maka  terdakwa  dapat  melakukan  upaya  hukum  biasa  yaitu  ia  dapat mengajukan  upaya  hukum  banding  dalam  waktu  7  hari  setelah  putusan  dijatuhkan (Pasal 233 (2) atau setelah putusan diberitahukan apabila terdakwa tidak hadir (Pasal 196 (2) KUHAP, dan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung batas waktunya 14 hari  (245  (1)  KUHAP..  Kalau  hakim  agung  menguatkan  putusan  pengadilan  Tinggi maka  putusan  tersebut  telah  mempunyai  kekuatan  tetap.  Disamping  itu  terdakwa
dapat  pula  melakukan  upaya  hukum  luar  biasa.  yaitu  Pemeriksaan  kasasi  demi kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali.
Apabila  semua  upaya  hukum  telah  dilalui  oleh  terdakwa  maka  dapat  pula terdakwa memohon pengampunan (grasi) kepada Presiden.
Pelaksanaan  pidana  mati  diatur  dalam  Pasal  11  KUHP  yaitu  dengan  cara digantung.  Setelah  dikeluarkan  UU  No.  2  Tahun  1964  pelaksanaan  hukuman  mati dilakukan dengan cara ditembak oleh regu tembak.

## URGENSI HUKUMAN MATI
Pidana  mati  merupakan  suatu  pidana  yang  paling  berat,  yaitu  pidana perampasan terhadap nyawa  atau kehidupan manusia  yang paling  azasi.  Kehidupan manusia  sebagai  hak  mutlak  yang  tidak  dapat  diganggu  gugat,  sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Konvensi ICCPR
Dari  perumusannya  pasal  6  konvenen  ini  dapat  kita  lihat  dua  hal  yaitu  “ Hak hidup  harus  dilindungi oleh  hukum” dan  ” tidak  boleh  dirampas  secara  sewenang- wenang .”  Hal  ini  merupakan  suatu  himbauan  yang  sifatnya  universal.  Hak  hidup adalah  hak  setiap  manusia  dan  hak  hidup  adalah  tidak  dapat  dirampas  secara sewenang- sewenang yang harus dilindungi.
Sistem yang digunakan untuk melindungi hal tersebut adalah hukum. Misalnya dalam  hukum  pidana,  perbuatan  yang  merampas  nyawa  atau  kehidupan  seseorang (pembunuhan)  dilarang  oleh  hukum  dengan  sanksi  yang  berupa  pidana  mati,  atau penjara seumur hidup (alternative). Ini juga perampasan hak.  Dari hal inilah didalam kita  melihat  hukuman  mati  atau  pidana  mati  sebagai  salah  satu  jenis  sanksi  yang paling berat tidak boleh secara sepihak dari satu sisi saja yitu dari sisi terpidana saja, melainkan harus di kaji  secara integral sebagai  suatu sistem yaitu dari kriminalisasi perbuatan,  kemudian  dilanjutkan  pembuatan  Undang-undang.    Hal-hal  ini  harus memperhatikan :
1. Tujuan hukum pidana.
2. Penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki,
3. Perbadingan antara sarana dan hasil.
4. Kemampuan badan penegak hukum.
Kemudian sanksi apa yang tepat untuk digunakan terhadap perbuatan tersebut, juga menjadi pertimbangan pembentuk Undang-undang.
Ruslan Saleh (dalam Barda Nawawi Arief, 1994: 21) menggemukakan alasanya dalam menggunakan sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan sebagai berikut :
1. yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
2. pengaruh  pidana  atau  hukum  pidana    perlu  tidaknya  hukum  pidana digunakan  untuk  menanggulangi  kejahatan,  tidak  terletak  pada  persoalan tujuan-tujuan  yang  hendak  dicapai,  melainkan  terletak  pada  persoalan seberapa jauh untuk mecapai tujuan boleh menggunakan paksaan.
3. ada usaha–usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum, dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran  norma  yang  semata-mata  ditujukan  pada penjahat      tetapi  juga  untuk  mempengaruhi  orang  yang  tidak  jahat  yaitu warga masyarakat yang mentaat norma-norma masyarakat.
Tod    Honderich  berpendapat  bahwa  suatu  pidana  dapat  disebut  sebagai  alat untuk  mencegah  yang  ekonomis  ( economical  deterrents )  apabila  dipenuhi  syarat- syarat sbb :
a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
b. Pidana  itu  tidak  menyebabkan  timbulnya  keadaan  yang  lebih berbahaya/merugikan  daripada  yang  akan  terjadi  apabila  pidana  itu  tidak dikenakan.
c. Tidak  ada  pidana  lain  yang  dapat  mencegah  secara  efektif  dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil. (Barda Nawawi Arief ,1994 :39.
Tujuan pidana atau dasar pembenar dari pemidanaan  dalam KUHP tidak dapat ditemukan  dalam  satu  pasal  pun.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  kemauan  penjajahan Belanda saat itu. oleh karena itu munculah teori-teori mengenai hal tersebut.
Niniek Suparmi, dalam bukunya “Eksistensi pidana Denda dalam Sistem pidana dan  Pemidanaan”    ada  tiga  golongan  utama  teori  untuk  membenarkan  penjatuhan pidana.
a. Teori  Absolut  ( vergeidingstheorien ):  teori  pembalasan  (“ vergelding ”  atau “ vergeltung ”),  menyatakan  bahwa  di  dalam  kejahatan  itu  sendiri  terletak  dasar pembenar dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang dicapai. Ada pemidanaan karena  ada  pelanggaran  hukum;  ini  merupakan  tuntutan  keadilan.  Jadi  menurut teori  ini  pidana  dijatuhkan  semata-mata  karena  orang  telah  melakukan  suatu kejahatan  atau  tindak  pidana.  Pidana  merupakan  akibat  mutlak  yang  harus  ada sebagi suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.
b. Teori  Relatif  atau  teori  tujuan    ( Doel  Theorien ):  Menurut  teori  relative  suatu kejahatan  tidak  mutlak  harus  diikuti  dengan  suatu  pidana,.  Untuk  itu  tidaklah cukup  adanya  suatu  kejahatan  melaikan  harus  dipersoalkan  pula  manfaat  dari pidana  bagi  masyarakat  maupun  bagi  si  terpidana  sendiri.  Jadi  dasar  pembenar dari  adanya  pidana  menurut  teori  ini  terletak  pada  tujuannya.  Sehubungan dengan  tujuan  pemidanaan,  pidana  mempunyai  pengaruh  terhadap  orang  yang dikenai  dan  juga  terhadap  orang  lain  pada  umumnya,  (yang  dikenal    dengan adannya  prevensi  umum  dan  prevensi  khusus).  Prevensi  umum  dengan  tujuan pokok  yang  akan  dicapai  adalah  pencegahan  yang  ditujukan  kepada  khalayak ramai/umum agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Prevensi khusus mempunyai tujuan agar pidana pidana itu dapat menanggulangi kejahatan.
c. Teori  Gabungan  ;  Aliran  ini  lahir  sebagai  jalan  keluar  dari  teori  absolute  dan teori  Relatif  yang  belum  dapat  memberi  hasil  yang  memuaskan.  Aliran  ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang  diterapkan  secara  terpadu.  Sehubungan  dengan  masalah  pidana  sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan  yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut.Baru
kemudian dengan berorientasi pada tujuan tersebut dapat diterapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan.   (Niniek Suparni, 1993 :15-19).
Mengingat  pentingnya  tujuan  pemidanaan  RUUHP  (Rancangan  Undang- Undang Hukum Pidana ) telah merumuskan tujuan pemidanaan:
(1) Pemidanaan bertujuan  :
ke 1   Mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  dengan  menegakkan    norma hukum demi pengayoman masyarakat.
Ke  2    Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pemidanaan,  sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna.
ke.3  Menyelesaikan  konflik  yang  timbul  oleh  tindak  pidana,        memulihkan keseimbangan dan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
ke 4  Membebaskan rasa bersalah kepada terpidana.
(2)  Pemidanaan  tidak  dimaksudkan  untuk  menderitakan  dan  tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia
Tujuan  pemidanaan  dalam  RUUHP  ini  dapat  dikatakan  merupakan  penjabaran dari teori  gabungan  yaitu pembalasan dan pencegahan  yang meliputi  usaha prevensi umum  dan  prevensi  khusus.  Arah  tujuan  pemidanaan  disamping  perlindungan masyarakat juga pencegahan juga bermanfaat, namun sekarang orang lebih cendrung mengarah  kepada  pemasyarakatan  terpidana  yang  dominan  yaitu  adanya  rehabiltasi, resosialisasi  terpidana  dan  kurang  melihat,  sejauh  mana  korban  dilindungi  haknya sebagai akibat perbuatan terpidana dari sisi HAM.
Dalam  sistem  hukum  kita,  perbuatan  yang  dapat  dipidana  adalah  perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh UU (Pasal 1 ayat 1 KUHP) yaitu suatu pidana harus  berdasarkan  ketentuan  undang-undang,  Jadi  orang  yang  dijatuhi  pidana  ialah orang  yang  melakukan  perbuatan  jahat  dan  bersalah  melanggar  suatu  peraturan pidana.  Oleh  karena  itu  pidana  berkaitan  erat  dengan  hukum  pidana  yang  sifatnya mengandung  sanksi  yang  bersifat  istimewa  yaitu  penderitaan  atau  nestapa    Menurut Sudarto, hukum pidana itu merupakan sistem sanksi yang negative . Ia diterapkan jika
sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi subsider (Hamzah dan Siti Rahayu, 1983 :23).
Perbuatan  pidana  atau  kejahatan  mengakibatkan  ketertiban  ketentraman  dan keamanan  menjadi  terganggu,  pergaulan  hidup  masyarakat  menjadi  rusak  demikian pula  hak  milik  masing-masing  anggota  masyarakat  tidak  terjamin.  Untuk mengembalikan  semuanya  itu  diadakan  tindakan  berupa  pemidanaan  atau menjatuhkan  hukuman  kepada  pelaku  kejahatan.    Jadi  sanksi  pidana  adalah  suatu akibat  atau  resiko  yang  berupa  sanksi  yang  diterima  seseorang  yang  melakukan kejahatan, dan sangat diperlukan. Herbert L Packer menyimpulkan antara lain :
a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang, maupun di masa yang akan datang , tanpa pidana.
b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik  yang tersedia,  yang kita miliki untuk  menghadapi  bahaya-bahaya  besar  dan  segera  serta  untuk  menhadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama terbaik” dan suatu ketika  “pengancam  utama“  dari  kebebasan  manusia.  Sanksi  pidana  merupakan penjamin  apabila  dingunakan  secara  hemat-cermat  dan  secara  menusiawi, merupakan  “pengancam,  apabila  digunakan  secara  sembarangan  dan  secara paksa. (Barda Nawawi Arief, 1996:28)
Jika persoalan pidana mati kalau dikaitkan dengan isi pasal 6 konvenen ICCPR, sebenarnya tidak perlu dipertentangkan  Isi Pasal 6 Konvenen merupakan tujuan yang ingin  diwujudkan  oleh  setiap  bangsa  didunia  yang  berdab,  sedangkan  hukum khususnya  hukum  pidana  merupakan  cara    yang  disepakati  sesui  dengan  kesadaran dan rasa keadilan masyarakat untuk mewujudkan tujuan tersebut. Hukum khususnya hukum  pidana  bertujuan  melindungi  kehidupan  manusia  (nyawa,  tubuh  manusia, harta bendanya) dari perbuatan jahat (membunuh, menyiksa, mencuri harta bendanya) dengan sanksi yang berupa sanksi pidana.(pidana mati, penjara, kurungan dan denda) Oleh  karena  itu  sanksi  pidana  melindungi  kehidupan  manusia  dengan  cara  melukai pula kehidupan manusia lainnya.
Terhadap  perbuatan  yang  sangat  kejam  sadis  tanpa  berprikemanusiaan  yang dilakukan oleh orang, kelompok orang secara sewenang-wenang (misalnya kejahatan teroris)  sudah  sewajarnya  sesuai  dengan  kesadaran  dan  rasa  keadilan  masyarakat, perlu diancam dengan sanksi pidana mati.
Pidana  mati  diperlukan  untuk  memberikan  perlindungan  masyarakat  dari perbuatan yang mengganggu ketertiban ketentraman masyarakat dari perbuatan yang mengancam  kehidupannya  (kejahatan  yang  bersifat  kejam  sadis  dan  tanpa prikemanusiaan)  dan  Pengaturan  dan  penerapan  pidana  mati  harus  dilakukan  secara selektif  dengan  prosedur  yang  ketat  mengingat  sifat  sanksi  pidana  mati  yang  dapat menghilangkan nyawa atau kehidupan manusia.
Selanjutnya  Barda  Nawawi  Arief  menyatakan  bahwa  mengakui  hak  hidup sebagai  hak  yang  sangat  asasi,  berarti  merampas  hak  hidup  seseorang  itu  kiranya merupakan perkecualian. Ini berati dilihat dari sudut hukum pidana. sejauh mungkin pidana  mati  harus  dihindari.  Sekiranya  terpaksa  dijatuhkan  haruslah  meliwati prosedur  yang  sangat  ketat.  Prosedur  atau  tahap-tahap  yang  sangat  ketat  itu  antara lain  hanya  dapat  dijatuhkan  untuk  delik-delik  tertentu  yang  dipandang  sangat  jahat atau sangat serius, diberikan hak untuk mintak pengampunan, peringanan, penundaan atau  perubahan  penggantian  pidana  mati  setelah  melewati  masa  percobaan  tertentu. (Barda Nawawi Arief,1995:78).

## PENUTUP
Sebagai penutup dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Eksistensi  pidana  mati  dalam  sistem  hukum  pidana  Indonesia  masih  tetap dipertahankan  keberadaannya  baik  dalam  KUHP  maupun  diluar  KUHP  sebagai salah satu pidana pokok yang perumusannya bersifat alternatif dan penerapannya yang  bersifat  ketat  berdasarkan  prosedur  hukum  yang  jelas,  sehingga  dapat memberikan  perlindungan  terhadap  ketertiban  dan  ketentraman  masyarakat  dan bangsa Indonesia.
2. Pidana  mati  atau  perampasan  hak  hudup  manusia,  masih  diperlukan  dalam rangka  memberikan  perlindungan  kehidupan  manusia  pada  umumnya  dari perbuatan  atau  kejahatan  berat  yang  dapat  membahayakan  ketentraman, ketertiban masyarakat dan bangsa Indonesia dan pelaksanaannya tidak dilakukan secara    sewenang  wenang,  dan  tidak  perlu  dipertentangkan  dengan  Pasal  6 Konvenen ICCPR

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah.  A,  Dr,  SH  dan  Siti  Rahayu,  SH, Suatu  Tinjauan  ringkas  Sistem Pemidanaan D Indonesia , Akademika Pressido, Jakarta, 1983. Barda  Nawawi  Arief,  Prof,  SH, Kebijakan  Legeslatif  dalam  penanggulangan Kejahatan dengan Pidana , penerbit, Universitas Diponogoro, Semarang, 1994. -------------------. Bunga  Rapai  Hukum  Pidana ,  PT  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 1990.
Hermien  Hadiati  Koeswadji,  Prof,  SH, Perkembangan  Macam-Macam  Pidana Dalam Pembangunan Hukum Pidana , PT Citra Aditya Bakthi, Bandung 1995 Moehhadi  Zaenal  , Pidana  Mati  di  Hapus  atau  Tidak ,  PT.  Hanindita,  Yogyakarta, 1984
Niniek Suparmi, SH, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan , Sinar Grafika, Jakarta, 1993
Sahetapy,JE ,Dr,SH, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana , CV Rajawali, Jakarta, 1982.
Widnyana,  I Made, Pidana dan Pemidanaan , Fakultas hukum  Universitas Udayana, Denpasar, 1988.