Rani Pajrin: Prinsip Small Claim Court (SCC) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Fokus Kajian Hak Merek dan Hak Cipta)

## PRINSIP SMALL CLAIM COURT (SCC)
DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA (Fokus Kajian Hak Merek dan Hak Cipta)

## Rani Pajrin
Program Studi Hukum, Universitas Tidar Jl. Kapten Suparman Nomor 397 Potrobangsan Magelang Utara Jawa Tengah 56116 ranipajrin@untidar.ac.id

## Abstract
The issue of Intellectual Property Rights cannot be separated from economic problems, because it is synonymous with the commercialization of intellectual work. Intellectual Property Rights disputes in the Supreme Court have several cases that have been terminated, 71 cases have copyright, 422 brand rights, 50 cases of industrial design and 23 cases of patents. The problem of this journal is First, how is the regulation and enforcement of the laws of Intellectual Property Rights in Indonesia. Second, is the presence of Perma Number 2 of 2015 in accordance with the Principles of the Small Claim Court (SCC) in Se tt ling Intellectual Property Rights Disputes in Indonesia. The research method used in this journal is a normative legal research method, using the approach: Statute Approach, Conceptual Approach and Comparative Approach. The results of the study show that the se tt lement of Copyright disputes, Trademark Rights and Patent Rights can be done through an alternative dispute resolution, arbitration, or court. The Small Claim Court in its implementation is regulated in Perma Number 2 of 2015 concerning Procedures for Completion of Simple Claims.
Keywords: Dispute Resolution, Intellectual Property Rights, Simple Claims

## Abstrak
Persoalan mengenai Hak Kekayaan Intelektual tidak bisa lepas dari persoalan ekonomi, sebab identik dengan komersialisasi karya intelektual. Sengketa HKI di Mahkamah Agung terdapat beberapa perkara yang telah diputus, hak cipta sebanyak 71 perkara, hak merek sebanyak 422 perkara, desain industri sebanyak 50 perkara dan hak paten sebanyak 23 perkara. Masalah dari jurnal ini adalah Pertama, bagaimanakah pengaturan dan penegakan hukum HKI di Indonesia. Kedua, apakah dengan adanya Perma Nomor 2 Tahun 2015 telah sesuai dengan Prinsip Small Claim Court (SCC) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan: Statute Approach, Conceptual Approach serta Comparative Approach .Hasil penelitian menunjukan bahwa Penyelesaian sengketa Hak Cipta, Hak Merek dan Hak Paten dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase,atau pengadilan. Small Claim Court didalam pelaksanaanya diatur didalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, HKI, Gugatan Sederhana

## PENDAHULUAN
Persoalan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) tidak bisa lepas dari persoalan ekonomi, sebab HKI identik dengan komersialisasi karya intelektual 1 . Komersialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan 2 .  Banyak cara yang bisa dilakukan dalam melakukan komersialisasi kekayaan intelektual tersebut, misalnya melalui lisensi, pengalihan hak maupun waralaba.  Berdasarkan bidang kekayaan intelektual dikenal 3 kategori lisensi yaitu lisensi teknologi, lisensi publikasi dan hiburan, dan lisensi merek dan barang dagangan. 3 Jika berbicara komersialisasi maka akan berbicara tentang untung rugi, baik bagi para penjual maupun pembeli. Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian disebut HKI maka konsep HKI pada dasarnya, meliputi hak milik hasil pemikiran ( intellectual ), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eklusif; hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik (bersifat sementara), misal: hak untuk mengumumkan,memperbanyak, menggunakan produk tertentu,atau hak menghasilkan produk tertentu. 4
Komersialisasi Kekayaan Intelektual sebenarnya bukan hal yang baru bagi negara Indonesia, karena Indonesia telah mengenal HKI sejak zaman kolonial Belanda. Peraturan perUUan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan Undang-Undang yang kemudian disebut denganUU pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU HakCipta (1912) 5 .  Perkembangan peraturan perUUan mengenai HKI sangat menarik dikaji, sebab setelah Indonesia merati fi kasi Perjanjian WTO pada tahun 1994 beberapa UU dibidang HKImengalamibeberapa perubahan. Pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU Nomor 6 tahun 1982, UU Paten 1989, dan UU Merek 1992. Di penghujung tahun 2000, disahkan tiga UU baru di bidang Kekayaan Intelektual, yaitu UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan UU Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Konsekuensi Indonesia merati fi kasi Perjanjian WTO, salah satunya adalah dalam bidang HKI pada penyelesaian sengketa yang harus disesuaikan dengan kesepakatan tersebut. Di Indonesia menjadi rahasia umum bahwa penyelesaian sengketa di pengadilan sangat rumit dengan penyelesaian waktu yang lama disertai biaya yang mahal. 6 Pembentukan Pengadilan Niaga merupakan salah satu dari sekitar 50 program utama yang disyaratkan IMF dalam Le tt er of Intent (LoI) ketika Pemerintah Indonesia mengajukan bantuan. 7 Ciri-ciri pokok persetujuan
1 Henry Donald Lbn. Toruan, Penyelesaian Sengketa HKI Melalui Acara Cepat , Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 1
2 Lihat Pada Kamus Besar bahasa Indonesia diakses pada h tt p://www.pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/
3 WIPO and ITC, Exchaning Value, Negotiating Technology Licensing Agreements, A Training Manual, January 2005, hlm. 14
4 Abdul Kadir, Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi HKI , Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.1-2
5 Lihat pada website resmi Kementerian Hukum dan HAM pada h tt p://www.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan- kekayaan-intelektual-ki
6 Op Cit . hlm. 4
7 Pemerintah RI menandatangani Le tt er of Intent (LoI) pada 10 April 1998. Pada pokoknya dalam LoI itu khususnya dalam Appendix VII tentang Kepailitan dan Reformasi Hukum, dinyatakan bahwa sistem kepailitan Indonesia perlu diperbarui dan sistem peradilan khusus kepailitan perlu dibentuk. Dengan kata lain maka UU Kepailitan yang ada mesti diperbarui melalui Perpu disertai dengan dibentuknya pengadilan khusus kepailitan yang dikenal dengan nama Pengadilan Niaga.
Rani Pajrin: Prinsip Small Claim Court (SCC) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Fokus Kajian Hak Merek dan Hak Cipta)
TRIPs Agreement antara lain memuat ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat berikut mekanisme penyelesaian perselisihan atau sengketa hukum yang cepat dengan menggunakan hukum acara peradilan perdata. Badan peradilan tersebut sedapat mungkin mempunyai kewenangan, antara lain: menjatuhkan putusan membayar ganti rugi pada pihak yang berhak, memerintahkan barang yang terbukti merupakan hasil pelanggaran ditarik dari peredaran/ perdagangan, tanpa konpensasi apapun atau dimusnahkan, memberikan konpensasi pada tergugat, memerintahkan diambilnya tindakan yang sementara yang cepat dan efektif. Mekanisme penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana danmurah, tetapi tetap memberikan kekuatan hukum dikenal dengan istilah Small Claim Court atau disingkat dengan SCC.
Di beberapa negara telah memiliki pengadilan khusus tentang HKI. Perancis ada 10 pengadilan negeri yang memiliki kompetensi di bidang HKI, namun lebih dari 50% diputuskan oleh Pengadilan Paris sebagai pengadilan tingkat pertama. Di Jerman ada 13 pengadilan tingkat pertama yang secara khusus memiliki kompetensi di bidang HKI, namun 80% kasus Paten diselesaikan di tiga pengadilan yakni Pengadilan Dussedorf , Pengadilan Mannheim dan Pengadilan Munich . Di Inggris khusus untuk Paten terkait dengan dua pengadilan yakni Patent Court of Chancery Division dan Patent Country Court yang berlokasi di London. 8 Sedangkan di Indonesia sengketa HKI masuk dalam ranah kompetensi pengadilan niaga yang berada di 5kota besar yaitu Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan dan Makasar.Jika dilihat pada portal Mahkamah Agung terdapat beberapa perkara yang telah diputus, hak cipta sebanyak 71 perkara, hak merek sebanyak 422 perkara, desain industri sebanyak 50 perkara dan hak paten sebanyak 23 perkara. 9 Dari uraian di atas penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pengaturan dan penegakan hukum HKI di Indonesia? 2) Apakah dengan adanya Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah sesuai dengan Prinsip SCC dalam Penyelesaian Sengketa HKI di Indonesia?

## TELAAH KONSEP
SCC merupakan tatacara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000,00 yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktianya sederhana. 10 Dalam pengertian ini maka dalam perkara perdata hanya dibatasi maksimal Rp. 200.000.000,00 sedangkan pada perkara perdata yang lain tidak ada batasanya. Pengaturan mengenai gugatan sederhana atau SCC diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015. Pada prinsipnya dalam penyelesaian gugatan sederhana ini ada beberapa proses persidangan di pengadilan yang dihilangkan seperti tidak dapat diajukan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan. Sehingga SCC dapat mewujudkan asas cepat dalam asas trilogi
Sebagaimana dikutip oleh Diani , Eksistensi Pengadilan Niaga Dan Perkembangannya dalam Era Globalisasi , Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta,2003, hlm. 12
8 Jurgen Khorer, “IP Rights Prosecution and Enforcements”, European Community and ASEAN Intellectual Property Rights CooperationProgram- ECAP II, Munchen, 2004, hlm. 11-23. Sebagaima dikutip oleh Rahmi Janed, Kon fl ik Yuridiksi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual dalam rangka pasar Tunggal , Mimbar Hukum, 2016, hlm. 212
9 Lihat pada website resmi Mahkamah Agung, putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 20 Juli 2018 pukul 22.21 WIB.
10 Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 1, Nomor 2, September 2019
peradilan. 11 Proses pemeriksaanyapun diadili oleh hakim tunggal 12 dan hakim berperan aktif didalam penyelesaianya yaitu memberikan penjelasan mengenai gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak, mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankankepada para pihak untuk melakukan perdamaian diluar persidangan, menuntun para pihak dalam pembuktian  dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak. 13 Adanya penerapan SCC menjadi bagian di dalam  pengaharmonisasian dengan kecenderugn Internasional dan global.  Terlalu banyaknya formalitas yang sukar dipahami, atau peraturan- peraturan yang berwayuh arti (dubieus), sehingga memungkinkan tim bulnya pelbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukumdan menyababkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. 14 Sistem Peradilan HKI di Indonesia penyelesaianya melalui Pengadilan Niaga. Pada Perjanian TRIPs Ageement telah dijabarkan secara terpierinci mengenai HKI yaitu : Hak Cipta dan hak terkait, Merek, Indikasi geogra fi s, Desain Industri, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan rahasia dagang. 15 Efekti fi tas udang-undang dalam sebuah negara diukur melalui tiga derajat penerapan undang-undang tersebut: Pertama, Ketika undang-undang menjadi pencegah ( preventive )apakah undang-undang tersebut berhasil mencegah subyek hukumnya dari perbuatan yang dilarang. Kedua, ketika undang-undang menjadi penyelesaian dari sengketa ( currative )yang timbul antara sebyek hukumnya, apakah undang- undang berhasil memberikan penyelesaian yang adil. Ketiga, ketika Undang-Undang menjadi penyedia kebutuhan subyek hukumnya untuk melakukan perbuatan hukum ( facilitative ), apakah undang-undang berhasil menyediakan aturan-aturan yang memfasilitasi kebutuhan mereka. 16

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian pada karya tulis ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan: Statute Approach, Conceptual Approach serta Comparative Approach . Adapun bahan hukum Primer yang digunakan dalam mengkaji penelitan ini yaitu: Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, RUU Tentang Pengadilan Niaga, UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, UU Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geogra fi s, UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Jaringan Sirkuit Terpadu, UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Design Industri.
11 Ni Kadek Ari Astiti Diana, Pengaturan Gugatan Sederhana dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Sebagai Perwujudan Asas Trilogi Perdilan pada Sistem Peradilam Perdata Indonesia , Universitas Udayana, Bali, Hlm. 12
12 Pasal 5 Ayat 1 Perma No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana
13 Pasal 14 Ayat 1 Perma No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana
14 Sudikno  Mertokusumo, Hukum Acara PerdataIndonesia, edisi Keenam, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm.36
15 Lihat pada Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
16 Lihat pada Kajian Naskah Akademik, RUU Hak Kekayaan Industri , diakses pada website resmi BPHN www.bphn. go.id pada pukul 9:59, 9 Agustus 2019.
Rani Pajrin: Prinsip Small Claim Court (SCC) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Fokus Kajian Hak Merek dan Hak Cipta)

## PEMBAHASAN
Pengaturan dan Penegakan Hukum HKI di Indonesia a.  Sejarah Perkembangan HKI di Indonesia
Istilah HKI atau hak milik intelektual merupakan terjemahan dari intellectual property rights yang dikenal dalam kepustakan Anglo Saxon 17 .  HKI dalam kerangka hukum perdata dapat dikategorikan hak benda, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 499 dan Pasal 503 Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mende fi nisikan benda sebagai barang atau hak yang dapat dikuasai dengan hak milik. Menurut Mahadi, yang dimaksud dengan benda berwujud adalah benda materiil( sto ﬀ elijk voorwerp ) dan benda tidak berwujud adalah benda immaterial berupa hak. Hak milik immaterial dapat menjadi objek dari suatu hak benda, dimana hak benda adalah hak absolute atas suatu benda. HKI merupakan hak absolute yang objeknya bukan benda 18 . Konsep HKI, meliputi 19 : Pertama, Hak milik hasil pemikiran ( intellectual ), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eklusif; Kedua, Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik (bersifat sementara), misalnya, hak untuk mengumumkan, memperbanyak, menggunakan produk tertentu,atau hak menghasilkan produk tertentu.
Menurut Adi Purwandana Hak atas kekayaan Intelektual adalah hak timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusis yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini manfaat yang dimaksud adalah nilai ekonomi dalam karya tersebut 20 .Sedangkan berdasarkan konvensi internasional dan UUHKI digolongkan menjadi 2 bidang, yaitu: Pertama, Hak Kekayaan Industri terdiri dari Paten/ Paten Sederhana; Rahasia Dagang; merek; Design Industri; Perlindungan Varietas Tanaman; Design tataletak sirkuit terpadu; dan Indikasi Geogra fi s dan Indikasi Asal. Kedua, Hak Cipta. Secara historis, peraturan perUUandibidang HKI di Indonesia telah ada sejak 1840. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan UU pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Kemudian pemerintah Belanda mengundangkan 21 :UU Merek 1885, UU Paten Tahun 1910 dan UU Hak Cipta Tahun 1912.
Sebagaimana ditetapkan dalam kententuan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan Kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan UUD 1945. UU Hak cipta dan Merek masih berlaku, namun tidak demikian dengan Hak Paten karena dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, Permohonan Paten dapat diajukan dikantor paten yang berada di Batavia (Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan Paten tersebut harus dilakukan di Octrooriraad yang berada di Belanda 22 . Untuk lebih jelas melihat sejarah dan perkembangan HKI dapat dilihat pada bagan dibawah ini. Selanjutnya secara berturut-turut pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang menyangkut HKI sebagai berikut 23 :Tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek untuk mengambil alih fungsi dan tugas
17 Sulasi Rongiyati, HKI Atas Pengetahuan Tradisional , Jurnal Negara Hukum, Jakarta, 2011, hlm. 217
18 Saidin, Aspek Hukum HKI (intellectual Property Right), Jakarta, Raja Gra fi ndo Persada,1997, hlm. 8.
19 Abdul Kadir, Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi HKI , Bandung,  Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.1-2
20 Adi Purwandana, Telaah Kritis Konsep Hak Atas Intelektual (HaKI) dalam Perspektif islam Makalah disampaikan pada Presentassi Pemahaman Dasar HaKI, di Pusat Inovasi LIPI tahun 2006.
21 Zaeni Asyadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia , Jakarta: Raja Gra fi ndo Persada, 2014, hlm. 215
22 Ibid hlm.216
23 Ibid hlm. 217-218

## Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 1, Nomor 2, September 2019
Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit dilingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman. Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten dan selanjutnya disahkan menjadi UU, UU Nomor 6 Tahun 1989 oleh Presiden pada tanggal 1 November 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991.Tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang mulai berlaku 1 April 1993. UU ini menggantikan UU Merek tahun1961.Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani Final Act Embodying the Result of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations , yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right. Tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perUUan di Bidang HKI yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU Nomor 6 tahun 1982, UU Paten 1989 dan UU Merek 1992.Akhir tahun 2000, disahkanya tiga UU baru di bidang HKI yaitu UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Design Industri, UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.Untuk Menyelaraskan dengan Persetujuan TRIPs (Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) Pemerintah Indonesia mengesahkan UUNomor 14 Tahun2001 tentang Paten, UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua UU ini menggantikan UU yang lama dibidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002, disahkan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak di undangkanya.
b.  Pengaturan dan Penegakan Hukum
1) Hak Cipta
Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan. Pengertian diatas sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.   Penyelesaian sengketa mengenai Hak Cipta tertuang pada Pasal 95 UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase,atau pengadilan.Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menanganipenyelesaian sengketa Hak Cipta.Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihakyang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukantuntutan pidana.
Tata cara pelaksanaan penyelesaian sengketa Hak Ciptadi Pengadilan Niaga diatur pada Pasal 100UU Nomor 28 tahun 2016 tentang Hak Cipta sebagai berikut:
1)  Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
2)  Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam registerperkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
3)  Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang samadengan tanggal pendaftaran.
4)  Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalamwaktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
Rani Pajrin: Prinsip Small Claim Court (SCC) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Fokus Kajian Hak Merek dan Hak Cipta)
5)  Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
6)  Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh)Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
2) Hak Merek
Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lainuntuk menggunakannya. Pengertian ini tertuang pada Pasal Ayat 5 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geogra fi s. Dalam UU tersebut mengatur tentang para pihak yang hak-hak hukumnya dilanggar, mereka dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga dengan ketentuan sebagai berikut :Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis berupa:Gugatan ganti dan/atauPenghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.
Selanjutnya pada Pasal 85 mengatur mengenai kompetensi relatif selebihnya dapat dibaca pada penjelasan dibawah ini:
1)  Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukankepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
2)  Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
3)  Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepadapenggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang samadengan tanggal pendaftaran gugatan.
4)  Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2(dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
5)  Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.
6)  Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
7)  Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
8)  Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

## Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 1, Nomor 2, September 2019
9)  Isi Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.
Kemudian ketentuan Pasal 94berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik Merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakimPengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang: Pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak atas Merek ke jalur perdagangan; Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak atas Merek tersebut; Pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar; dan/ataupenghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.Pasal 95 mengatur mengenai tata cara penetapan sementara. Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukumtempat terjadinya pelanggaran Merek dengan persyaratan sebagai berikut:melampirkan bukti kepemilikan Merek;melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya pelanggaran Merek;melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari,dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian; danmenyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.
Pemegang HKI berhak untuk secara bebas mengontrol HKI-nya dengan menggunakan perjanjian yang bersifat pribadi dan menetapkan persyaratan bagi siapapun yang bermaksud memanfaatkan kreasi intelektualnya. Free access hanya mungkin jika ada kegagagalan pasar, di luar batasan itu, maka dianggap ada pelanggaran HKI yang harus dinetralisir dengan upaya pemulihan dan dijamin berdasarkan prinsip keadilan hukum ( legal justice ) atau kepastian hukum ( legal certainty ) sebagai tujuan hukum. 24 Setelah suatu yurisdiksi dan pilihan hukum ( choice of law ) ditentukan, maka dalam sengketa HKI dapat diberlakukan beberapa sarana penegakan hukum yang secara prinsip memiliki persamaan di berbagai negara, yaitu pada umumnya mencakup: 25 upaya pemulihan ( remedy) ; prosedur perdata ( civil procedure ); prosedur pidana dan administrasi ( criminal and administrative procedure ).
Upaya pemulihan terkait dengan adanya unsur kesalahan si pelanggar dan juga pada pertimbangan keseimbangan ( balance of convenience consideration ) . Penyitaan produk hasil pelanggaran lebih banyak dilakukan pada pelanggaran Hak Cipta dan Desain Industri mengingat pemegang hak harus mengembalikan nilai yang layak pada si pelanggar, namun nilai layak ini tidak diperbesar mencakup biaya produksi. Dalam beberapa negara Eropa dimungkinkan untuk meminta agar pengadilan memberikan perintah pemuatan hasil putusan pengadilan. 26 Aturan tentang pembuktian kasus HKI sama dengan pembuktian dalam kasus perdata biasa. Secara umum penggugat harus membuktikan seluruh fakta yang mendukung gugatannya untuk meyakinkan pengadilan bahwa haknya adalah sah dan haknya telah dilanggar. Penggugat juga harus menyampaikan penjelasan secara rinci tentang gambaran produk yang melanggar HKI- nya atau penjelasan lain yang terkait dengan kegiatan pelanggaran HKI-nya. Baru kemudian beban pembuktian beralih kepada tergugat untuk mengajukan bukti bahwa dalam faktanya
24 Graeme B.Dinwoodie, Intellectual Property and General legal Principles, Edward Elgar Publishing, UK, 2001, hlm. 16.
25 Rahmi Jened, Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2015, hlm.262
26 Op.Cit , Hlm. 11
Rani Pajrin: Prinsip Small Claim Court (SCC) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Fokus Kajian Hak Merek dan Hak Cipta)
produknya tidak dibuat berdasarkan invensi penggugat, atau melanggar Merek, Desain atau HKI penggugat dan alasan bertahan lainnya, termasuk pengajuan alasan bahwa pemegang HKI telah menyalahgunakan haknya.
Penetapan sementara ( injunction ) secara khusus sangat relevan untuk penegakan HKI. Namun di Eropa inilah area dimana negara-negara anggota Uni Eropa memiliki perbedaan yang signi fi kan. Preliminary injunction umumnya diminta oleh salah satu pihak ( ex parte ), tanpa didengar keterangan pihak lawan, oleh karenanya dibutuhkan bukti yang persuasive terkait dengan produk yang dicurigai hasil pelanggaran HKI. Kompleksitas dari kekhususan masing-masing bidang HKI membawa pengaruh dalam hal ini. Preliminary Injunction sering dipakai dalam kasus pelanggaran Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri dan sangat jarang digunakan dalam kasus pelanggaran Paten karena Paten terkait dengan penentuan aspek teknik dan hukum yang sangat kompleks. Namun jika Paten telah diajukan keberatan atau adanya gugatan pembatalan Paten, maka ada kesempatan untuk mengajukan prelimanary injunction . Persyaratan lain yang perlu diperhatikan bahwa untuk pengajuan preliminary injunction harus ada situasi dan kondisi yang mendesak. Preliminary injunction memiliki akibat yang sangat kuat bagi tergugat karena hal ini akan melarang yang bersangkutan untuk membuat produk, mendisribusikan dan menawarkan produk. Kebanyakan jurisdiksi mensyaratkan tindakan penggugat untuk segera tanpa penundaan. Kondisi urgensi tersebut tergantung pada kebijakan pengadilan dan pengadilan umumnya menerapkan secara bervariasi. Pengadilan Munich mensyaratkan tidak lebih dari empat minggu setelah memperoleh pengetahuan adanya pelanggaran, sedangkan kebanyakan Negara lain di Eropa lazimnya tidak lebih dari enam bulan. Di Indonesia saat ini telah terbit Perma Nomor5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara yang intinya ialah mengatur bahwa pengadilan memeriksa, memperhatikan alat bukti, keterangan pemohon dan hakim harus mempertimbangkan dengan cermat permohonan pemohon, itikad baik, jumlah uang jaminan, sifat kerahasiaan dari penetapan sementara dan jangka waktu pengambilan penetapan sementara adalah 2 x 24 jam.
Dalam praktik, masa urgensi ini tidak dimulai dari sebelum penggugat memperoleh bukti yang cukup adanya pelanggaran, misalnya melalui sarana uji pembelian, dan penyelidikan atas produk hasil pelanggaran HKI dan mengidenti fi kasi pelanggar. Kebanyakan negara di Eropa mempertimbangkan bukti awal ( prima facie ) adanya pelanggaran. Jerman meletakan pada pertimbangan balance of convinience consideration dan bersandarkan pada aturan perundang- undangan yang membebankan tanggung gugat langsung ( strict liability ) atas ganti rugi pada pihak yang mengajukan preliminary injunction yang kemudian diketahui tidak ada alasan yang sah secara hukum. Oleh karena itu dalam kaitan ini ada sejumlah uang sebagai jaminan yang harus disimpan oleh pemohon berdasarkan penetapan sementara di pengadilan dan dimungkinkan uang tersebut sebagai ganti kerugian termohon atas penetapan sementara jika kemudian dugaan pemohon tidak terbukti, di samping ada kemungkinan pemohon dinyatakan melakukan penghinaan pada peradilan ( contempt of court ) . 27
Upaya pemulihan yang ditawarkan terkait dengan pentapan sementara yang ditawarkan pengadilan luas variasinya. Pengadilan Jerman, preliminary injunction hanya dapat diajukan untuk mengamankan injunctive relief dan asal informasi dan jalur distribusi produk tetapi tidak ada untukgugatan ganti rugi. Ketika preliminary injunction diajukan oleh salah satu pihak, maka termohon akan melawan hal ini, sehingga pengadilan dapat melakukan peninjauan kembali
27 Ibid
Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 1, Nomor 2, September 2019
melalui persidangan untuk pemeriksaan secara lisan untuk memutuskan apakah penetapan sementara ini dikuatkan atau sebaliknya. Peninjauan kembali kasus secara hukum lazimnya mengikuti proses persidangan yang sama, namun di banyak negara menyediakan hanya ada dua tingkat persidangan dalam hal penetapan sementara ini. Juga hal yang patut dicatat setelah penetapan sementara sering merupakan penyelesaian akhir untuk kasus Merek, Desain dan Persaingan Curang, hanya sedikit kasus yang disidangkan secara penuh untuk penyelesaiannya. Lamanya prosedur persidangan lazimnya tergantung pada kompleksitas masalah HKI yang ada, kasus Paten dan Kontroversi Desain Industri memakan waktu yang lebih lama daripada kasus Merek. Penundaan seringkali karena fakta yang dihadapi bahwa dalam kasus Paten diwakili tidak saja oleh konsultan hukum tetapi juga Konsultan Paten karena sulitnya masalah teknik yang harus diperiksa dan didiskusikan. Biaya perkara pengadilan dan pengembalian biaya pengacara pihak lain yang memenangkan kasus diatur dalam aturan sistem pembayaran yang mencerminkan nilai litigasi. Nilai litigasi ( litigation fee ) ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan proposal penggugat yang mencerminkan kepentingan ekonomi dari penggugat manakala mengajukan gugatan.
Prinsip umum bahwa distribusi biaya yang timbul dalam proses persidangan mengikuti pihak yang menang, misalnya jika penggugat memenangkan kasus, maka yang bersangkutan memperoleh pengembalian biaya yang ditetapkan dalam aturan mengenai biaya, sedangkan jika berhasil untuk sebagian dari gugatannya, maka biaya yang ada akan dibagi di antara kedua belah pihak. Akibatnya pihak yang kalah akan dibebani biaya perkara, biaya pengacaranya dan biaya pengacara lawan termasuk biaya saksi ahli yang diminta keterangannya di pengadilan. Di Indonesia tidak mungkin membebankan litigation fee pada pihak yang dikalahkan dengan dasar bahwa dalam berperkara tidak mewajibkan untuk didampingi konsultan hukum ataupengacara lebih-lebih konsultan HKI, oleh karenanya beban tersebut harus ditanggung sendiri.

## Prinsip SCC dalam Penyelesaian Sengketa HKI
SCC didalam pelaksanaanya diatur didalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pengertian gugatan sederhana sendiri adalah tata cara pemeriksaan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000,00yang diselesaiakan dengan tata cara dan pembuktian sederhana.  Jadi yang membedakan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai gugatan materiil yang maksimal Rp. 200.000.000,00.  Pada Perma ini hakim yang memeriksa adalah hakim tunggal, pada tahapan awal terdapat pemeriksaan pendahuluan dimana hakim menilai dan kemudian menentukan apakah gugatan tersebut termasuk gugatan sederhana atau tidak.Jika mengacu pada Perma Nomor 2 Tahun 2015 tersebut apakah kemudian sengketa HKI masuk dalam gugatan sederhana. Dalam ruang lingkup gugatan sederhana tersebut dimana diajukan dalam perkara; cidera janji (wan prestasi) dan perbuatan melawan hukum. SCC tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan, sesuai pada ketentuan pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015. Pasal 3 ayat 2 menjelaskan bahwa perkara yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah perkara yang penyelesaianya melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, sengketa mengenai hak atas tanah.
Sejauh ini perluasan kewenangan Pengadilan Niaga baru menyentuh masalah HKI. Soal HKI memang sangat diperhatikan pemerintah dan pihak asing/luar negeri. HKI merupakan hak yang dihasilkan dari kegiatan pikiran manusia di bidang industri, ilmu pengetahuan, kesusasteraan atau seni. Beberapa UU mengenai HKI telah dibuat. Tahun 2000 diundangkan UU No. 31 tahun
Rani Pajrin: Prinsip Small Claim Court (SCC) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Fokus Kajian Hak Merek dan Hak Cipta)
2000 mengenai Desain Industri, dan UU No 32 tahun 2000 mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yang mengalokasikan sebagian proses beracara kepada Pengadilan Niaga. Begitu juga pada UU Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten dan UU Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geogra fi s, serta UU Nomor 28 Tahun2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa penyelesaian HKI dilakukan oleh Pengadilan Niaga.
Hukum acara dalam perkara gugatan HKI di Pengadilan Niaga secara umum adalah sebagai berikut 28 :
1)  Gugatan pembatalan pendaftaran HKI diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat;
2)  Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;
3)  Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan;
4)  Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama dua hari sejak gugatan didaftarkan;
5)  Dalam waktu paling lama tiga hari terhitung mulai tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang; sedangkan untuk perkara paten, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang paling lama 14 hari setelah pendaftaran gugatan;
6)  Pemanggilan para pihak yang bersengketa dilakukan juru sita paling lama tujuh hari setelah gugatan didaftarkan;
7)  Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan;
8)  Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan pendaftaran dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Sedangkan gugatan di bidang paten harus diucapkan paling lama 180 hari terhitung setelah tanggal gugatan didaftarkan;
9)  Putusan atas gugatan pembatalan harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dan harus diucapkan pada sidang terbuka untuk umum. Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum, kecuali dalam sengketa paten;
10) Putusan pengadilan niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah gugatan pembatalan diucapkan;
11) Terhadap putusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan kasasi; dan
12) Khusus  mengenai  paten, kewajiban pembuktian terhadap pelanggaran atas paten proses sebagaimana dimaksud dibebankan kepada tergugat.
Dalam paket UU HKI tersebut terlihat perubahan hukum acara menjadi prosedur yang sederhana, sehingga tidak memakan waktu yang lama dibanding proses pengadilan umum. Prosedur banding dihilangkan. Upaya hukum yang diperbolehkan hanya kasasi, dan ada
28 Diani, Eksistensi Pengadilan Niaga Dan Perkembangannya dalam Era Globalisasi, Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta,2003, hlm. 8
Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 1, Nomor 2, September 2019
kerangka waktu ( time frame ) terhadap prosedur putusan perkara. Yang menarik, perubahan ini juga dibarengi pembentukan prosedur yang bersifat lex spesialis dari prosedur perdata biasa, maupun prosedur Pengadilan Niaga pada proses kepailitan. UU HKI mempreskripsikan suatu prosedur beracara sendiri, tanpa mengatur prosedur untuk merujuk kembali pada hukum acara perdata biasa. Hal ini tentu dapat menimbulkan kesulitan, terutama apabila ternyata UU tersebut tidak mengatur hal-hal yang mungkin saja terjadi dalam praktik persidangan.Kini terdapat lima UU HKI yang mengatur gugatan pembatalan pendaftaranyang harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Namun dalam lima UU tersebut, tidak ada satu pasalpun yang mengatur pembuktian seperti yang terdapat pada HIR dan RBg. Dalam hukum acara tertulis, setelah replik dan duplik diterima, hendaknya majelis hakim mempertimbangkan untuk menerima atau tidak gugatan tersebut, kemudian mengeluarkan putusan akhir. Namun apabila masih belum jelas dan perlu ada pembuktian, maka para pihak yang bersengketa diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti. Dalam penyelesaian perkara HKI di Pengadilan Niaga, peraturan-peraturan tersebut tidak berlaku. Hal ini mengakibatkan timbulnya ketidakjelasan, sehubungan dengan adanya bukti yang berbentuk faksimile, mikro fi lm, internet, multi media lain dan sebagainya.
Penetapan sementara merupakan mekanisme baru dalam UU HKI, sebagai pelaksanaan dari Article 50 Trade Related Intelectual Property (TRIPs), yang dikenal dengan istilah “ injunction ”. Sebagai contoh, jika ada pihak yang merasa Hak Desain Industrinya dilanggar, maka sebelum perkaranya disidangkan di pengadilan, yang bersangkutan dapat meminta hakim melarang barang yang dianggap mengandung unsur pelanggaran tersebut memasuki pasar. Dalam hal ini, hakim dalam waktu 30 hari harus mengambil keputusan, apakah telah terjadi pelanggaran hak atau tidak. Kalau hakim berpendapat telah terjadi pelanggaran hak, maka hakim menetapkan larangan terhadap barang tersebut untukmemasuki pasar. Sebaliknya, atas permintaan penetapan sementara yang ternyata tidak terbukti terjadi pelanggaran hak, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Namun ketentuan tentang penetapan sementara ini tidak mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang terkena tindakan penetapan sementara. Pasal 126 UU Paten Nomor 14 Tahun 2001 menyebutkan bahwa: Dalam hal penetapan sementara tersebut telah dilakukan, para pihak harus segera diberi tahu mengenai hal itu, termasuk mengenai hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementaratersebut.

## PENUTUP
Pada jurnal ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1.  Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa HKIUU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, UU Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geogra fi s, UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Jaringan Sirkuit Terpadu, UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Design Industri penyelesaian sengketanya dilakukan melalui Pengadilan Niaga. Penegakan hukumnya telah memuat prinsip upaya pemulihan ( remedy) ;prosedur perdata ( civil procedure ); prosedur pidana dan administrasi.
2.  Dari kajian penulis mengenai prinsip SCC dalam penyelesaian sengketa HKI, menyatakan bahwa sengketa HKI tidak termasuk ke dalam gugatan sederhana. Hal ini dikarenakan perkara HKI telah di atur dalam masing-masing UU dibidang HKI dimana penyelesaianya di Pengadilan Niaga.
Rani Pajrin: Prinsip Small Claim Court (SCC) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Fokus Kajian Hak Merek dan Hak Cipta)
Dari berbagai UU HKI keseluruhan mengatur mengenai penyelesaian sengketa pada pengadilan niaga. Sedangkan dasar hukum yang khusus mengatur Pengadilan Niaga masih berbentuk RUU. Untuk itu penulis menyarankan agar segera disahkan menjadi UU.Gugatan sederhana tidak berlaku bagi sengketa HKI, karena sengketa HKI telah diatur dalam pengadilan khusus yaitu pengadilan niaga. Untuk itu penulis memberikan saran ada revisi Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana agar sengketa HKI selain Paten dan Desain Industri dapat masuk dalam obyek perkara pada gugatan sederhana.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Adi Purwandana, 2006,Telaah Kritis Konsep Hak Atas Intelektual (HaKI) dalam Perspektif islam Makalah disampaikan pada Presentassi Pemahaman Dasar HaKI, Pusat Inovasi LIPI, Jakarta. Diani, 2003, Eksistensi Pengadilan Niaga Dan Perkembangannya dalam Era Globalisasi, Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
Henry Donald Lbn. Toruan, 2017, Penyelesaian Sengketa HKI Melalui Acara Cepat , Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta.
Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi, Kencana Prenada Media, Jakarta.
Sulasi Rongiyati,2011, HKI Atas Pengetahuan Tradisional , Jurnal Negara Hukum, Jakarta. WIPO and ITC, 2005., Exchaning  Value,  Negotiating  Technology  Licensing  Agreements,  A  Training Manual.

## Buku
Abdul Kadir, Muhammad, 2001, Kajian Hukum Ekonomi HKI , Citra Aditya Bakti, Bandung. Graeme B.Dinwoodie, 2001, Intellectual Property and General legal Principles, Edward Elgar Publishing , UK.
Saidin, 1997, Aspek Hukum HKI (intellectual Property Right), Raja Gra fi ndo Persada, Jakarta. Sudikno Mertokusumo,2006, Hukum Acara PerdataIndonesia, edisi Keenam, Yogyakarta: Liberty. Zaeni Asyadie, 2012, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia , Raja Gra fi ndo Persada,
Jakarta.

## Internet
Kamus Besar bahasa Indonesia diakses pada h tt p://www.pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/ Website resmi Kementerian Hukum dan HAM pada h tt p://www.dgip.go.id/sejarah-perkembangan- perlindungan-kekayaan-intelektual-ki
Website resmi perkumpulan reproduksi cipta Indonesia www.yrci.or.id pada tanggal 20 juli 2018 pukul 22.11 WIB
Website resmi Mahkamah Agung, putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 20 Juli 2018 Website resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional www.bphn.go.id pada taggal 9 Agustus 2018