Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 7 No. 2 Desember 2021 E-ISSN: 2580-5234 , P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## PANDANGAN HUKUM PROGRESIF DAN MASLAHAH MURSALAH
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
Puji Kurniawan Insitut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Email: mas.pujikurniawan@gmail.com

## Abstract
The  presence  of  progressive  law  as  emancipatory  (liberation)  on  crucial  issues  in social relations.  The problem of  social relations  in  question is  a political, economic, and socio-cultural issue. Progressive law is not only seen from the law itself but sees it from  the  social  goals  it  wants  to  achieve.  This  paper  looks  at  the  progressive  legal values  in  the  Constitutional  Court's  decision  in  examining  Law  No.  1/1974  with  the consequences that arise from the operation of the law.
Keywords; Progressive Law, Maslahah al Mussalah, Marriage

## A. Pendahuluan
Hukum Progresif muncul dan berkembang  di  Indonesia  dipelopori  oleh Satjipto  Rahardjo.  Hukum  Progresif  lahir karena ketidakpuasan terhadap perkembangan hukum positif  di Indonesia.  Sejatinya hadirnya  hukum  adalah  untuk  membantu manusia  dalam  memecahkan  masalah  dan membawa  sistem  kemasyarakatan  menjadi lebih baik. 1 Usaha untuk membantu penerapan  hukum  secara  efektif,  maka dibutuhkan hukum progresif. Hukum Progresif  bertolak  belakang  dari  asumsi kemanusiaan  yang  mengatakan  bahwa  pada dasarnya  manusia  adalah  baik,  memiliki  sifat
1 Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif:
Hukum  Yang  Membebaskan"  dalam Jurnal  Hukum Progresif  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Universitas Diponegoro , Volume 1 Nomor 1 Tahun 2005, hlm. 3.
kasih-sayang  serta  peduli  terhadap  sesama manusia.  Sehingga  lahirnya  hukum  progresif adalah  untuk  manusia  dalam  rangka  mencari kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. 2
Cara  berpikir  aliran  hukum  positif bertolak  pada  premis  peraturan  dan  logika. Menurut teori hukum positif kebenaran hanya terletak  pada  peraturan  semata.  Dengan bahasa  lain  kebenaran  hukum  hanya  terletak pada  ketentuan  pasal-pasal  peraturan  tertentu tanpa  ada  pertimbangan  di  luar  kebenaran pasal  tersebut.  Cara  berpikir  ini  yang mendapatkan  kritikan  dari  hukum  Progresif. Hukum  Progresif  secara  jelas  menempatkan posisinya  pada  kebutuhan  masyarakat.  Maka jika  dipakai  bahasanya  Nonet  dan  Selznick dalam  Deni  Nuryadi  menempatkan  posisi
2 Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif:
Hukum Yang Membebaskan"..., hlm. 16.
hukum  Progresif sebagai develobmetal model dan memiliki tipe responsif. 3
Hukum  Progresif  melihat  hukum  dari tujuan  sosial  yang  ingin  diraih  serta  akibat- akibat  hukum  dan  tidak  melihat  hukum  itu dari  aturan  normative  semata.  Oleh  sebab  itu maka  hadirnya  hukum  Progresif  dikaitkan dengan  tujuan  sosialnya.  Sehingga  dalam penerapannya  serta  dalam  kajian  ilmiahnya hukum  Progresif  melampaui  peraturan  dan dokumen  hukum  positif.  Menurut  pandangan hukum  Progresif  bahwa  dunia  dan  hukum adalah  bagian  yang  mengalir  saja    seperti Panta  Rei (semua  mengalir)  dari  filsuf Heraklitos. 4
Proses  untuk  mendapatkan  tujuan hukum yang maksimal maka menurut Satjipto Rahardjo  dibangun  dengan  menitikberatkan kepada kemampuan manusia dalam menginterpretasi serta memahami dengan hati nurani  untuk  membuat  penafsiran  hukum yang  mengutamakan  nilai  moral  keadilan pada  masyarakat.  Hadirnya  hukum  progresif sebagai emansipatoris (pembebasan) terhadap persoalan  yang  krusial  dalam  hubungan- hubungan  sosial  kemasyarakatan.  Persoalan hubungan  sosial  yang  dimaksud  adalah persoalan  politik,  ekonomi,  maupun  sosial budaya. 5
3 Deni  Nuryadi,  "Teori  Hukum  Progresif  Dan Penerapannya  DI  Indonesia"  dalam Jurnal  Ilmiah Hukum , Volume1 Nomor 2 Tahun 2016, hlm. 400.
4 Deni  Nuryadi,  "Teori  Hukum  Progresif  Dan Penerapannya DI Indonesia"..., hlm. 401.
5 Satjipto  Rahardo  dalam  Bernard  L.  Tanya, dkk, Teori  Hukum:Strategi  Tertib  Manusia  Lintas Ruang  dan  Generasi (Yogyakarta:  Genta  Publishing, 2019), hlm, 192.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipe
penelitian hukum normatif ( yuridis normative) .  Menurut  Philipus  M.  Hadjon sebagaimana  telah  dikutip  oleh  Bachtiar dalam  bukunya  menyatakan  yang  disebut dengan yuridis  normative adalah  penelitian yang  ditujukan  untuk  menemukan  dan merumuskan  argumentasi  hukum  melalui analisis terhadap pokok permasalahan. 6
Tulisan  ini  menganalisis  Undang-Undang tentang MK yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun  2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi, serta  menganalisa  aturan  turunan  Undang- Undang  tersebut seperti PMK  Nomor 6/PMK/2005  tentang  pedoman  beracara dalam  perkara  pengujian  Undang-Undang terhadap  UUD  1945.  Berdasarkan  dari beberapa  peraturan  perundang-undangan  di atas akan di analisis terkait ontologis lahirnya peraturan  tersebut,  muatan  sisi  yang  menjadi permasalahan, atau juga dengan menganalisis keterkaitan antar variabel hukum yang sedang di teliti 7 .
6 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Tanggerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 55.
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Huku m... , hlm. 142.
C. Penerapan  Hukum  Progresif  oleh
Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Uji
Materiil  Pasal  43  ayat  (1)  UU

## Perkawinan
Salah  satu  contoh  putusan  Mahkamah Konstitusi  yang  bersifat  progresif adalah putusan  MK  Nomor  46/PUU-VIII/2010 tentang  pengujian  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  terhadap UUD  1945.  Perjalanan  perkara  ini  dimulai dengan  permohonan  pemohon  kepada  MK dalam  hal  ini  Hj.  Aisyah  Mochtar  alias Machica  binti  H.  Mochtar  Ibrahim  dan Muhammad  Iqbal  Ramadhan  bin  Moerdiono.
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VIII/2010 tertanggal 5
Agustus  2010  memberikan  kuasa  kepada Rusdianto  Matulatuwa,  Oktryan  Makta,  dan Miftchul  I.A.A  untuk  menjadi  kuasa  hukum daripada pemohon.
Keharusan pencatatan pernikahan ditegaskan  melalui  Pasal  2  ayat  (2)  yang menyatakan  "Tiap-tiap  perkawinan  dicatat menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku" 8 .  Menurut  Undang-Undang  tersebut mewajibkan semua yang melakukan perkawinan  untuk  melakukan  pencatatan. Akan  tetapi  permasalahan  yang  didapatkan oleh  kedua  pemohon  adalah  ketidakcukupan syarat  poligami  yang  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  harus  dilengkapi  oleh pihak  suami.  Karena  tidak  lengkapnya  syarat poligami  tersebut  sehingga  pemohon  dalam
8 Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
hal  ini  tidak  bisa  melakukan  pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama.
Akibat  dari  perkawinan  pemohon yang  tidak  dicatat  sehingga  negara  tidak mengakui  perkawinan  tersebut.  Anak  yang dilahirkan  oleh  pemohon  secara  hukum  tidak diakui  sebagai  anak  yang  lahir  di  dalam perkawinan  yang  sah  secara  hukum  positif. Sehingga  hak-hak  anak  tersebut  tidak  sama dengan  hak-hak  anak  pada  umumnya  yang lahir  dalam  perkawinan  yang  sah.  Salah satunya adalah terdapat pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  dengan  bunyi  sebagai berikut:  "Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". 9
Pemohon dalam hal ini merasa dengan berlakunya  Undang-Undang  tersebut  telah merugikan  hak  konstitusional  anaknya  untuk mendapatkan  hak-hak  terhadap  ayah  dan keluarga  ayahnya.  Hak-hak  yang  dimaksud adalah  hak  nafkah  atau  hak  keperdataan lainnya  yang  bisa  berasal  dari  ayah  dan keluarga  ayahnya.  Anak  pemohon  tidak  bisa mendapatkan  nafkah  materi  karena  terhalang oleh Undang-Undang tersebut sehingga pemohon  merasa  telah  dirugikan.  Selain  itu anak  daripada  buah  pernikahan  mereka  tidak mendapatkan kepastian hukum serta mendapatkan  perlakuan  diskriminatif  dengan menghilangkan  asal-usul  anak  dari  ayahnya.
9 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1).
Sehingga  dalam  akta  kelahiran  nama  ayah daripada anak tersebut tidak dicantumkan.
Berdasarkan  uraian  alasan-alasan  di atas, maka pemohon dalam hal ini mengajukan  petitum  kepada  MK  dengan permintaan sebagai berikut:
a. Menerima  dan  mengabulkan  permohonan uji materiil pemohon untuk seluruhnya;
b. Menyatakan  Pasal  2  ayat  (2)  dan  Pasal  43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  bertentangan  dengan  Pasal 28B  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  serta  Pasal  28D ayat (1) UUD 1945;
c. Menyatakan  Pasal  2  ayat  (2)  dan  Pasal  43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  yang  mengikat  dengan  segala akibat hukumnya.
Pada  proses  pemeriksaan  persidangan pemohon dan kuasa hukum pemohon mendatangkan  saksi  ahli  yaitu,  H.M.  Nurul Irfan  untuk  memberikan  keterangan  terkait keahliannya  terkait  dengan  perkara  ini.  Ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh saksi  ahli  dalam  keterangannya.  Poin-poin penting tersebut adalah:
1) Ahli  menyatakan  bahwa  Pasal  2  ayat  (1) UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  dengan  tegas  menyatakan sahnya suatu perkawinan jika dilaksanakan berdasarkan  hukum  masing-masing  agama dan kepercayaannya;
2) Ahli  menyatakan  ketentuan  norma  pada Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  yang  tercatat  sebagai
bagian dari peraturan perundang-undangan mengakibatkan adanya multitafsir sehingga  menimbulkan  pemahaman  yang berbeda.  Pada  satu  sisi  perkawinan  sah ketika  dilaksanakan  berdasarkan  hukum agama  dan  kepercayaan  masing-masing agama akan tetapi berdasarkan Pasal 2 ayat (2)  perkawinan  tersebut  tidak  memiliki kekuatan  hukum  di  mata  negara  apabila tidak dilakukan proses pencatatan pernikahan.
3) Selain  itu  juga  ahli  berpendapat,  jika ditinjau  dari  perspektif  hukum  Islam perkawinan  dinyatakan  sah  oleh  agama apabila  memenuhi  rukun  pernikahan. Rukun  pernikahan  tersebut  terdiri  dari  5 (lima) rukun, yaitu ijab qabul, calon suami, calon  istri,  dua  orak  yang  bertindak sebagai  saksi  pernikahan,  dan  wali  dari pihak wanita untuk mengucapkan ijab;
4) Ahli  berpendapat  Pasal  2  ayat  (2)  tidak jelas  keberadaannya.  Ahli  berpendapat Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1). Selain itu Pasal 2 ayat (2) tersebut berdampak  pada  pernikahan  seseorang yang  secara  agama  telah  terpenuhi  syarat dan  rukun  pernikahannya.  Akan  tetapi karena  tidak  dicatatkan  di  KUA  maka status  pernikahannya  tidak  sah  atau  tidak diakui negara.
5) Berdasarkan  ketentuan  tidak sahnya  suatu  perkawinan  yang  tidak dicatat,  maka  berdampak  pada  ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  yang  menyatakan
"anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  yang sah  hanya  memiliki  hubungan  dengan  ibu dan keluarga ibunya". Hal ini mengakibatkan  hubungan  anak  yang  lahir dari  pernikahan  yang  sah  secara  agama tetapi  tidak  dilakukan  pencatatan  maka hanya  memiliki  hubungan  dengan  ibunya saja.  Sehingga  dalam  akta  kelahiran  juga status  dan asal-usul dari  ayah dihilangkan. Pemerintah  berdasarkan  anggapan  yang telah  diuraikan  oleh  pemohon  dalam  surat permohonannya  menyatakan  bahwa  Pasal 2  ayat  (2)  dan  Pasal  43  ayat  (1) bertentangan dengan UUD 1945
memberikan  tanggapan  terkait  pernyataan tersebut.
Pasal 2 yang berbunyi: Ayat  (2): "Tiap-tiap  perkawinan dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan yang berlaku".
Pasal 43 yang berbunyi:
Ayat  (1):  "Anak  yang  dilahirkan  di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya".
Ketentuan Pasal di atas oleh pemohon dianggap  bertentangan  dengan  ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D  ayat  (1)  UUD  1945,  dengan  bunyi Pasal sebagai berikut:
Pasal  28B  ayat  (1):  "Setiap  orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"
Pasal  28B  ayat  (2):  "Setiap  anak berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi."
Pasal  28D  ayat  (1):  "Setiap  orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang adil serta perlakuan  yang sama di hadapan hukum."
Berdasarkan  Pasal  demi  Pasal  yang diuraikan  pemohon  tersebut  maka,  dalam posisi  Pemerintah  sebagai  pihak  yang membentuk  Undang-Undang  memberikan keterangan sebagai berikut:
a) Pemerintah dalam hal pencatatan perkawinan menyatakan tujuan  pencatatan tersebut adalah untuk: Kelengkapan administrasi perkawinan di negara; Memberikan  perlindungan  dan  kepastian hukum  terhadap  anak,  suami,  atau  istri; Memberikan  jaminan  atas  hak-hak  yang dapat  diperoleh  dari  negara  kepada  suami, istri,  atau  anak  terkait  dengan  waris  atau akta  kelahiran  dengan  mencantumkan nama  kedua  orang  tua.  Selanjutnya Pemerintah menjelaskan mekanisme pencatatan  pernikahan  yang  tidak  bisa dilakukan  jika  pada  perkawinan  poligami akan tetapi persyaratan poligami sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 3 ayat  (2),  Pasal  4  dan  Pasal  5  serta  PP Nomor 9 Tahun 1975.
Maka  apabila  ketentuan  poligami tidak  terpenuhi  maka  proses  pencatatan pernikahan  tidak  bisa  dilakukan  di  KUA, Kantor  Catatan  Sipil,  dengan  konsekuensi hukum antara lain adalah tidak mempunyai status hukum yang sah atas perkawinannya dan  tidak  mempunyai  status  hak  waris untuk suami, istri, serta anaknya.
b) Berdasarkan  ketentuan  Pasal  43  ayat  (1) Undang-Undang  Perkawinan  menyatakan: "Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan hanya  mempunyai  hubungan  perdata
dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya". Menurut  keterangan  Pemerintah  hal  ini adalah bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada anak  terhadap  ibunya  dan  keluarga  ibunya atas perkawinan yang tidak dicatat. Karena secara  otomatis  ketika  perkawinan  tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak sah  secara  hukum  positif  atau  dalam bahasa  lain  tidak  terjadi  pernikahan. Sehingga  anak  yang  lahir  dari  hubungan tersebut  masuk  dalam  kategori  anak  yang lahir di luar perkawinan.
Pemerintah  menganggap  pembatasan hak  keperdataan  tersebut  sejalan  dengan ketentuan  Pasal  28J  ayat  (2)  UUD.  Maka berdasarkan uraian tersebut Pemerintah beranggapan  bahwa  Pasal  43  ayat  (1)  UU Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 D  ayat  (1)  UUD  1945. 10 Selanjutnya Pemerintah beranggapan dari semua permohonan  pemohon  bukanlah  akibat  dari berlakunya  suatu  Undang-Undang    yang sedang  diujikan  tersebut.  Berdasarkan  fakta Pemerintah  berasumsi  adanya  hambatan pemohon untuk melakukan pencatatan pernikahan adalah karena Pemohon I melakukan  perkawinan  dengan  Pemohon  II yang  telah  memiliki  istri  dan  perkawinan tersebut  tidak  sesuai  dengan  mekanisme poligami. Jika seandainya perkawinan
10 Dikutip  dari  bagian  keterangan  Pemerintah pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010.
Pemohon dengan seorang laki-laki yang telah memiliki istri sesuai dengan regulasi peraturan  perundang-undangan  maka  dalam hal  ini  Pemerintah  menjamin  tidak  akan  ada hambatan untuk melakukan pencatatan pernikahan.
Kesimpulan dari keterangan Pemerintah  adalah  memohon  kepada  majelis hakim  yang  mengadili  pengujian  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  terhadap  UUD  1945,  untuk memberikan putusan sebagai berikut:
1) Menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum ( legal standing) ;
2) Menolak  permohonan  pemohon  untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon untuk pengujian tidak dapat diterima.
3) Menerima  keterangan  Pemerintah  secara keseluruhan;
4) Menyatakan  ketentuan  Pasal  43  ayat  (1) UU perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Selanjutnya  adalah  keterangan  dari DPR  terkait  permohonan  pengujian  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan. Berdasarkan keterangan kedudukan  hukum  ( legal  standing) pemohon yang telah dicantumkan dalam surat permohonan. DPR menilai kedudukan pemohon yang sesungguhnya adalah berdasarkan  ketentuan  Pasal  51  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan bunyi:
Para  pemohon  adalah  pihak  yang menganggap  hak  dan/atau  kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia;
b. Kesatuan  masyarakat  hukum  adat sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik  Indonesia  yang  diatur dalam Undang-Undang.
c. Badan hukum publik atau privat;
d. Lembaga negara
Sedangkan ukuran kerugian konstitusional pemohon yang dianggap memiliki legal  standing adalah  minimal memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
1) Terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diamanahkan oleh UUD 1945;
2) Hak dan/atau kewenangan yang
diamanahkan  oleh  UUD  1945  tersebut dianggap  oleh  pemohon  telah  dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang.
3) Kerugian hak dan/atau kewenangan tersebut  secara  logika  harus  bisa  dinilai kejadiannya  atau  secara  aktual  dapat dipastikan  terjadi  akibat  berlakunya  suatu Undang-Undang;
4) Terdapat  hubungan  kasusal  antara  hak dan/atau  kewenangan  dengan  Undang- Undang yang diujikan; dan
5) Memiliki  potensial  dengan  dikabulkannya permohonan  pengujian  Undang-Undang maka kerugian yang dialami oleh pemohon tidak akan terjadi lagi. 11
11 Dikutip  dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  006/PUU-III/2005  dan  Nomor  011/PUU- VI/2007.
Selanjutnya dalam menanggapi permohonan  pemohon  dalam  perkara  ini, DPR  memiliki  pandangan  terlebih  dahulu pemohon harus dapat membuktikan kebenaran  pemohon  sebagai  orang  yang hak/kewenanganya  dirugikan  atas  berlakunya Undang-Undang  yang  dimaksud.  Terkait dengan  kedudukan  pemohon,  DPR  secara utuh  memberikan  sepenuhnya  penilaian kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan dan menilai sesuai dengan  ketentuan  Pasal  51  ayat  (1)  Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi. 12
Berlandaskan  pendapat-pendapat DPR  tersebut  maka  dalam  petitumnya DPR meminta kepada majelis hakim MK untuk:
1) Menyatakan  permohonan  pemohon ditolak untuk  seluruhnya atau setidak- tidaknya  permohonan  pemohon  tidak dapat diterima;
2) Menyatakan keterangan  DPR diterima untuk seluruhnya;
3) Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2)
dan Pasal 43 ayat (1) tidak bertentangan  dengan  Pasal  28B  ayat (1)  dan  ayat  (2)  serta  dengan  Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4) Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal
43 ayat (1) Undang-Undang
Perkawinan memiliki kekuatan hukum mengikat.
12 Dikutip  dari  bagian  keterangan  DPR  pada Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010.
Atau  apabila  majelis  hakim  memiliki pendapat  lain,  mohon  putusan  yang seadil-adilnya ( ex Aqua et bono) . 13
D. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam
Memutuskan Perkara  Pengujian  Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1)  UUD  1945  dan  Pasal  10  ayat  (1)  huruf  a Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003 tentang  Mahkamah  Konstitusi  sebagaimana telah  diubah  beberapa  kali  dengan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2011  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi (terdapat  pada  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225. Kemudian juga diperjelas pada Pasal 29 ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  ( terdapat  pada  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157), Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  5076). Semua  Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa salah  satu  kewenangan  MK  adalah  untuk mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir dengan  putusan  yang  bersifat  final  untuk menguji  Undang-Undang  terhadap  UUD
13 Dikutip  dari  bagian  keterangan  DPR  pada Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010.
1945. 14 Berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka dalam perkara pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan,  MK  memiliki  kapasitas  untuk memeriksa  dan  memutuskan  perkara  yang dimaksud.
Selanjutnya dalam pertimbangan hukum legal  standing para  pemohon  hakim MK menilai berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana  peneliti  telah  mencantumkan sebelumnya  pada  bagian  kedudukan  hukum pemohon.  MK  menilai  ada  hubungan  kausal antara kerugian-kerugian konstitusional pemohon  dengan berlakunya  UU Perkawinan tersebut.  Sehingga  MK  memutuskan  pihak pemohon  memenuhi  syarat  sebagai  pihak yang  memiliki legal  standing .  Menurut peneliti  ketika  ada  anak  yang  lahir  ke  dunia harus  mendapatkan  hak-hak  dan  perlakuan yang  sama  di  hadapan  hukum  terlepas bagaimana  proses  anak  tersebut  dilahirkan. Sehingga  tanpa  melihat  unsur-unsur  di belakangnya  sejauh  ini  pemohon  memiliki legal standing untuk memohonkan perkara ini dengan pertimbangan kerugian-kerugian yang telah disebutkan di atas.
Menurut  pertimbangan  MK  pokok permasalahan  kerugian  yang  dialami  oleh pemohon  adalah  berkaitan  dengan  ketentuan Pasal  2  ayat  (2)  UU  Perkawinan  tentang pencatatan  perkawinan.  Maka  dalam  salinan putusan  MK  menjelaskan  bahwa  asas-asas perkawinan  tercantum  dalam  penjelasan
14 Nurul Qamar, "Kewenangan Yudicial Review Mahkamah Konstitusi" dalam Jurnal Konstitusi, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2012, hlm. 3.
umum  angka  4  huruf  b  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Asas-asas perkawinan tersebut adalah:
...perkawinan adalah sah bilamana dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu  dan  di samping  itu  tiap-tiap  perkawinan  harus dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan  adalah  sama  halnya  dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam  kehidupan  seseorang,  misalnya kelahiran,  Kematian  yang  dinyatakan dalam  surat-surat  keterangan,  suatu  akta yang  juga  dibuat  dalam  daftar  pencatatan. 15
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  MK menilai bahwa mekanisme pencatatan perkawinan  bukanlah  suatu  hal  yang  dapat mengakibatkan  sah  atau  tidaknya  suatu perkawinan dan selanjutnya pencatatan perkawinan  adalah  hanya  sebagai  kewajiban administratif  yang  diatur  ketentuannya  oleh peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan yang  menjadi  penyebab  sah  atau  tidaknya suatu  perkawinan  adalah  syarat-syarat  yang telah ditentukan oleh masing-masing agama.
Pentingnya  pencatatan  perkawinan menurut MK adalah dalam rangka mendukung  cita-cita  negara  dalam  menjamin perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan pelaksanaan  hak  asasi  manusia  dengan berdasarkan  ketentuan  yang  telah  diatur berdasarkan  peraturan  perundang-undangan. Sehingga  jika  pemohon  beranggapan  bahwa pencatatan  perkawinan  tersebut  dianggap
15 Penjelasan Umum Angka 4 huruf b Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
telah  membatasi  hak  konstitusionalnya,  MK berpendapat tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi karena ketentuan tersebut di  atur  berdasarkan  Undang-Undang  bukan dengan  UUD  1945.  Selain  itu  tujuan pencatatan  perkawinan  tersebut  adalah  dalam rangka  memberikan  jaminan  dan  kepastian hukum.
Kemudian  anggapan  MK  terkait dengan pencatatan perkawinan tersebut adalah  untuk  menjadi  bukti  yang  sempurna dengan akta otentik jika terdapat permasalahan-permasalahan seputar perkawinan.  Hal  ini  peneliti  sependapat dengan  MK.  Jika  suatu  perkawinan  tidak dilakukan pencatatan maka besar kemungkinan  akan  timbul  permasalahan. Contohnya  adalah  tentang  saksi  perkawinan bisa  saja  meninggal  dunia  ketika  ada  yang bertanya tentang keabsahan pernikahan seseorang.  Akan  tetapi  jika  dilakukan pencatatan maka tanda tangan saksi perkawinan  akan  tertera  dalam  akta  otentik tersebut.  Sehingga  apabila  di  kemudian  hari ada  orang  yang  bertanya  tentang  asal  usul perkawinan,  maka  akta  otentik  cukup  untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Selanjutnya  terkait  dengan  makna hukum  frasa  "yang  dilahirkan  di  luar perkawinan". MK berpendapat tidak mungkin terjadi kelahiran suatu anak tanpa disebabkan bertemunya ovum dengan spermatozoa baik melalui  hubungan  yang  wajar  atau  dengan berdasarkan perkembangan teknologi saat ini. Artinya  proses  kelahiran  anak  didahului
dengan  adanya  perbuatan  oleh  seorang  laki- laki  dan  seorang  perempuan.  Jadi  tidak  etis dan  tidak  adil  jika  anak  yang  lahir  dari  suatu kehamilan hanya memiliki hubungan  dengan perempuan  sebagai  ibunya.  Dan  MK  menilai tidak adil juga membebaskan beban pertanggung  jawaban  seorang  laki-laki  atas kehamilan  perempuan  di  luar  perkawinan. 16
Terlebih jika dengan kemajuan teknologi saat ini bisa dibuktikan dengan tes bahwa laki-laki itu adalah ayah kandungnya.
Berdasarkan  pendapat  tersebut  MK menilai  hubungan  anak  dengan  seorang  laki- laki  yang  bertindak  sebagai  ayah  tidak  hanya berdasarkan  tali  perkawinan  yang  sah  akan tetapi  juga  dengan  pembuktian  melalui kemajuan  teknologi  saat  ini  bahwa  ada hubungan  darah  dengan  laki-laki  tersebut. Sehingga MK menilai terlepas dari anak yang lahir  dari  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan atau  lahir  dari  hubungan  yang  di  luar perkawinan yang sah seorang anak harus tetap memiliki hubungan dengan ayah dan keluarga ayahnya.  Maka  menurut  peneliti  jika  tetap berlandaskan  pada  ketentuan  norma  hukum akan  terjadi  ketidakadilan  kepada  anak  yang di  lahirkan.  Anak  tidak  memiliki  dosa  dan tidak  pantas  untuk  mendapatkan  akibat  dari perbuatan  orang  tuanya.  Anak  tersebut  juga tidak  pantas  mendapatkan  status  anak  yang lahir tanpa ada asal-usul dari ayahnya. Karena sangat  sering  ada  stigma  dalam  masyarakat posisi  anak demikian dikucilkan dalam sosial
16 Dikutip  dari  bagian  Amar  putusan,  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
kemasyarakatan.  Hukum  harus  memberikan perlindungan hak-hak dan kepastian dari anak yang  dilahirkan  ke  dunia  ini  sekalipun legalitas perkawinan tersebut masih dipertanyakan.
Berdasarkan  uraian  pendapat  MK terkait  dengan  pencatatan  pernikahan,  maka dalam melakukan interpretasi terhadap ketentuan  Pasal  43  ayat  (1)  UU  Perkawinan MK  memiliki  pandangan  yang  berbeda. Menurut  MK  Pasal  43  ayat  (1)  UU Perkawinan  tersebut  harus  dimaknai  dengan makna  tambahan  bahwa  anak  yang  lahir  di luar perkawinan juga tetap memiliki hubungan dengan ayah dan keluarga ayahnya akan tetapi harus bisa dibuktikan bahwa anak tersebut  memiliki  hubungan  darah  dengan laki-laki yang dimaksud.
Sehingga oleh MK bunyi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan seharusnya berbunyi:
Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai
hubungan  perdata  dengan  ibu  dan keluarga  ibunya harus  dibaca, anak yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibu  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai hubungan  darah,  termasuk  hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
Berdasarkan  pertimbangan  hukum tersebut,  hakim  MK  berhasil  melakukan penafsiran  hukum  terkait  ketentuan  Pasal tersebut  dengan  menyatakan  bahwa  bunyi pasal  tersebut  bertentangan  dengan  konstitusi UUD  1945.  Akan  tetapi  dalam  pandangan
MK,  Pasal  tersebut  bisa  tidak  bertentangan dengan  UUD  1945  apabila  ditambahkan norma  baru  dalam  bunyi  Pasal  yang dimaksud.  Sehingga  oleh  MK  Pasal  43  ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan UUD 195 dengan  ketentuan  bersyarat  ( conditionally unconstitutional) .
Inilah  pertimbangan  hukum  hakim dalam memeriksa perkara pengujian Pasal  43 ayat  (1)  UU  Perkawinan  yang  dinilai  peneliti sebagai  hal  yang  luar  biasa  karena  hakim melaksanakan  wewenangnya  dengan  melihat akibat hukum daripada Pasal tersebut berdasarkan  situasi  dan  kondisi  zaman sekarang  ini.  Dengan  itu  maka  berdasarkan pertimbangan hukum tersebut bahwa ketentuan  teori  hukum  progresif  telah  masuk dan menguasai pemikiran hakim MK. Karena melihat  satu  posisi  hukum  berdasarkan ketentuan  keadilan  umum  untuk  seluruh warga negara. 17
Selain  itu,  etika  dan  moral  hukum harus  dimiliki  oleh  seorang  hakim  dalam mendukung  eksistensi  hukum  Progresif. Dengan  adanya  etika  dan  moral  hukum  pada jati  diri  hakim  maka,  setiap  putusan-putusan yang  dikeluarkan  cenderung  menghendaki rasa keadilan untuk  umum.  Selain itu dengan etika dan moral hukum membuat hakim lebih terikat  hati  dan  batinnya  kepada  kebenaran keadilan.
17 Dikutip  dari  bagian  Pertimbangan  Hukum Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010.
E. Tinjaun Maqāṣid Al-Syarī`ah Terhadap Pertimbangan Hukum
Hakim  Dalam  Perkara  Pengujian Materiil  Pasal  43  ayat  (1)  UU Perkawinan.
Maq āṣid Al-Syar ī`ah terdiri  dari  dua kata yaitu Maqāṣid dan Al-Syar ī`ah . Terjemahan  kata maqāṣid dimaknai  dengan maksud  atau  tujuan.  Sedangkan  kata al- syarī`ah dimaknai  dengan  pembuat  hukum atau  syar`i.  Sehingga  apabila  digabungkan secara  etimologi maqāṣid  al-syarī`ah adalah maksud  dan  tujuan  Allah  swt.  sebagai pembuat  hukum  syar`i  atau  apa  yang diinginkan  oleh  Allah  swt.  dari  suatu  hukum yang di tetapkan. 18
Secara terminologi, pengertian maqāṣid  al-syarī`ah dimaknai  oleh  beberapa pakar  usul  fiqh.  Pertama  pendapat  dari Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana telah dikutip  oleh  Ahmad  Sarwat  menyatakan maqāṣid  al-syarī`ah adalah  " makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan  dari  syariat  serta  rahasia-rahasaia yang ditetapkan syar  `i  pada  setiap  hukum dari hukum-hukumnya. " 19
Muhammad  Abu  Zahrah  menyatakan tujuan hukum syara` pada dasarnya perpatokan  pada  nilai-nilai  keadilan  dan kemaslahatan  untuk  semua  orang.  Sehingga
18 Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqh  2 (Jakrta: Kencana, 2014), hlm, 232.
19 Amad  Sarwat, Maqashid  Syariah (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 20.
dapat  disimpulkan  bahwa  sasaran  hukum Islam terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu:
a. Penyucian jiwa, ibadah-ibadah yang diperintahkan  Allah  swt.  kepada  seluruh umat manusia pada umumnya adalah untuk membersihkan hati manusia itu sendiri.
b. Menegakkan  keadilan  dalam  masyarakat
Islam.  Tujuan  ditegakkannya  keadilan dalam Islam adalah satu keniscayaan. Adil dalam  bidang  hukum,  peradilan,  serta persaksian  dalam  keadilan  hubungan  antar sesama manusia. Oleh sebab itu pertimbangan  keadilan  yang  dicanangkan oleh  hakim  MK  dalam  memutuskan perkara  pengujian  materiil  Pasal  43  ayat (1) UU Perkawinan sejalan dengan konsep pemikiran islam.
c. Kemaslahatan.  Tujuan  hukum  syar`i  yang paling  fundamental  adalah  terciptanya suatu  kemaslahatan  dari  perkara  atau tindakan  yang  di  lakukan.  Islam  dalam setiap ajaran dan perintahnya mengutamakan aspek kemaslahatan adalah sasaran utama. 20
Jika ditinjau signifikansi antara pertimbangan  hukum  hakim  dalam  memutus perkara  pengujian  Pasal  43  ayat  (1)  UU Perkawinan,  maka  setidaknya  ada  dua maqāṣid al-syarī`ah yang relevan di dalamnya. Pertama, adalah hakim mempertimbangkan  keadilan  untuk  hak-hak yang  diterima  oleh  seorang  anak  yang  lahir dari rahim seorang ibu harus sama. Sekalipun
20 Muhammad  Abu  Zahrah, Ushul  Fiqih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), hlm. 577-579.
anak  tersebut  lahir  dari  produk  perkawinan yang  sah  secara  agama  dan  hukum  positif negara  dan  juga  sah  secara  agama  saja. Sehingga  seluruh  anak  melalui  interpretasi hakim MK ini wajib menerima hak-hak asasi manusia yang dilindungi dan dijaga kepastian hukumnya oleh negara.
Asas  keadilan  untuk  seluruh  anak yang  lahir  adalah  wujud  penegakan  doktrin- doktrin  yang  dikembangkan  melalui  hukum progresif. Sehingga melalui interpretasi tersebut  lahirlah  satu  norma  hukum  dengan tujuan rahasia di dalamnya adalah melakukan supremasi keadilan  untuk semua  jiwa manusia. Hakim MK mencoba untuk membuat  keputusan  yang  sama  dengan metode  pengambilan  putusan  dalam  negara- negara  yang  bercorak Anglo  saxon .  Dalam negara  hukum  dengan  corak Anglo  saxon putusan pengadilan adalah berdasarkan keadilan bukan berdasarkan kepastian. Sehingga hukum-hukum merujuk pada kebiasaan-kebiasaan  yang  berkembang  pada masyarakat  dan  tidak  terkodifikasi  layaknya hukum-hukum  positif  yang  dibukukan  di negara-negara  hukum  dengan  corak  Eropa Kontinental seperti Indonesia.
Hal  ini  sama  dengan  pembentukan hukum syara` adalah merupakan usaha dalam rangka  mewujudkan  keadilan.  Semua  hukum dan  keputusan  haruslah  selaras  dengan  asas keadilan. Sebagaimana Firman Allah swt.
Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak  menerimanya,  dan  (menyuruh kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di
antara  manusia  supaya  kamu  menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
Berdasarkan  ayat  di  atas  secara langsung  memerintahkan  kepada  lembaga- lembaga negara yang bertugas untuk memutuskan  suatu  perkara  dengan  adil. Dengan  kata  lain  dalam  membuat  keputusan bukan  hanya  mempertimbangkan  kepastian hukum berdasarkan pasal-pasal yang tercantum  dalam  kodifikasi  Undang-Undang akan  tetapi  juga  berdasarkan  rasa  keadilan yang menyelimuti kehidupan manusia.
Dalam  konsep  sasaran  hukum-hukum Islam sebagaimana yang dikatakan Muhammad  Abu  Zahrah  adalah  dengan hukum  tersebut  harus  mampu  menegakkan keadilan  dalam  hubungan  sesama  manusia. Secara  lebih  lanjut  keadilan  yang  dimaksud Abu  Zahrah  adalah  keadilan  bidang  hukum, keadilan bidang muamalah, bidang peradilan, serta  adil  dalam  pergaulan  sosial.  Allah  swt. mewujudkan  keadilan  dengan  mekanisme yang  sempurna  kepada  manusia.  Allah memberikan  hak  di  samping  kewajiban  yang harus dijalani oleh manusia. Allah menciptakan keseimbangan dalam menetapkan  garis-garis  agama.  Akan  tetapi usaha  dalam  mewujudkan  keadilan  tersebut akan  cepat  berkembang  apabila  hadirnya kasih sayang di tengah masyarakat. 21
Kedua, signifikansi pertimbangan hukum hakim MK dengan tujuan
21 Muhammad  Abu  Zahrah, Ushul  Fiqih ..., hlm. 576.
pembentukan hukum Islam adalah bagaimana hakim  MK  melihat  ke  depan  tentang  nasab keturunan anak yang lahir di luar perkawinan akan  berakibat  buruk  pada  anak  tersebut. Sementara itu oleh Wahyu Widodo menyebutkan anak adalah tunas, potensi, serta generasi penerus cita-cita para pejuang negara dan  pejuang  agama.  Di  pundak  anak-anak dibebankan  masa  depan  bangsa  sehingga kelestarian  nasab  dan  keturunannya  harus dijaga dengan baik. 22
Dalam  pertimbangan  hukum  hakim dalam perkara Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dijelaskan status anak yang lahir di luar perkawinan yang sah sering mendapatkan  diskriminasi  dan  intimidasi  di kalangan  masyarakat.  Padahal  kelahiran  anak bukanlah kehendak daripada  anak itu sendiri, akan  tetapi  karena  proses  pertemuan  antara sel  telur  dengan  spermatozoa  sehingga menghasilkan janin dalam rahim seorang Ibu. Artinya adalah kelahiran seorang anak adalah akibat  adanya  sebab  yang  mendahului. Sehingga  anak  yang  lahir  tidak  mendapatkan dampak  negatif  daripada  sebab  baik  atau buruknya proses kelahirannya tersebut.
Terlebih-lebih  ketika  hak-hak  perdata anak  dari  seorang  ayah  putus  hanya  karena satu  ketentuan  Undang-Undang  maka  hakim menyatakan  ketentuan  Pasal  43  ayat  (1) adalah  bertentangan  dengan  konstitusi  secara bersyarat.  Artinya  adalah  Pasal  tersebut  bisa konstitusional  tetapi  dengan  syarat  anak
22 Wahyu  Widodo  dan  Sapto  Budoyo,  "Status Anak  Luar  Kawin"  dalam Ilmiah  Lontar, Volume  24 Nomor 3 Tahun 2010, hlm. 2.
tersebut  dapat  dibuktikan  secara  signifikansi hubungan darah melalui kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini. Jika terbukti  adanya  kecocokan  hubungan  darah antara anak dengan laki-laki sebagai ayahnya, maka  hakim    menyatakan  tetap  memiliki hubungan  perdata  dengan  ayah  dan  keluarga ayahnya.  Dalam  bahasa  lain  kewajiban- kewajiban  laki-laki  sebagai  ayahnya  tersebut kembali  menjadi  hak  anak  terhadap  ayahnya tersebut.  Misalnya  adalah  mendapatkan  hak perlindungan, hak nafkah, dan hak pendidikan, serta hak waris.
Jika dilihat berdasarkan tujuan pembentukan  hukum  Islam  atau maqāṣid  al- syarī`ah salah  satu  tujuan  pentingnya  adalah untuk  menjaga  kemurnian  keturunan  atau nasab.  Salah  satu  usaha  dalam  menjaga keturunan  tersebut  adalah  Islam  sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan. Hal ini  dapat  dilihat  dari  konsekuensi  besar  yang diberikan  kepada  pelaku-pelaku  zina  atau perbuatan  yang  mendekatkan  diri  dengan perbuatan  zina.  Kehormatan  berhubungan langsung dengan kemurnian keturunan.
Banyak    keturunan  yang  tidak  jelas  asas  dan usulnya akibat perbuatan zina yang dilakukan oleh  perempuan  sebagai  ibunya  di  luar perkawinan. 23
Masalah  kehormatan  berhubungan langsung  dengan  nasab  suatu  keluarga. Karena  keturunan  merupakan  komponen
23 M.  Lutfi  Hakim  dan  Mukhlis  Ardiyanto, "Menjaga  Kehormatan  Sebagai  Perlindungan  Nasab Perspektif Maqashid  Syariah "  dalam Jurnal  Nizham , Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020, hlm. 36.
penting  dalam  Islam,  maka  ulama  fiqih menyatakan  keturunan  tujuan  akhir  dari dibentuknya  syariat  Islam  adalah  untuk memelihara  dan  menjaga  keturunan  dan nasab.  Dengan  menjaga  nasab  dan  keturunan maka  akan  terjalin  hubungan  tali  darah  yang kokoh  kemudian  secara  langsung  mengarah kepada kokohnya tali persatuan dan kesatuan. 24
Berdasarkan konsep menjaga keturunan  tersebut  sehingga  dalam  Islam sangat mensyariatkan nikah sebagai cara yang sah  untuk  membentuk  tatanan  nasab  dan keturunan  yang  sah.  Nikah  menjadi  pintu awal  untuk  membina  dan  membentuk  tali keturunan  yang  mempunyai  legalitas  secara hukum  agama  maupun  secara  hukum  negara. Adapun  tujuan  awal  dari  pernikahan  adalah untuk  menjaga  eksistensi  manusia  di  muka bumi  ini.  Produk  dari  pernikahan  tersebut akan menjadi keturunan yang berkelangsungan  dan  dijaga  serta  memiliki kepastian  hukum  untuk  mendapatkan  hak- haknya sebagai manusia. 25

## F. K esimpulan
Berdasarkan  teori  hukum  progresif hakim Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengeluarkan putusan  yang berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini adalah
24 M.  Lutfi  Hakim  dan  Mukhlis  Ardiyanto, "Menjaga  Kehormatan  Sebagai  Perlindungan  Nasab Perspektif Maqashid Syariah "..., hlm. 37.
25 M.  Lutfi  Hakim  dan  Mukhlis  Ardiyanto, "Menjaga  Kehormatan  Sebagai  Perlindungan  Nasab Perspektif Maqashid Syariah "..., hlm. 37.
untuk  mewujudkan  supremasi  keadilan  dan kepastian  hukum  yang  komprehensif.  Faktor- faktor yang menjadi pertimbangan hakim MK dalam  mengeluarkan  putusan  yang  bersifat mengatur  adalah  masalah  keadilan.  Tidak selamanya  kepastian  hukum  dengan  segala prosedur dan norma hukum yang terkodifikasi dalam  satu  kitab  mencerminkan  keadilan substansial.  Sehingga  dengan  pertimbangan meweujudkan  keadilan  yang  substansial  MK harus  berani  membuat  keputusan  di  luar regulasi  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.

## G. Daftar Kepustakaan
Abdul  Hakim  dalam  Liky  Faizal,  "Problematika Hukum  Progresif  Di  Indonesia",  dalam Jurnal  Ijtima`isya, Volume  9  Nomor  2 Tahun 2016.
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2 (Jakrta: Kencana, 2014)
Amad Sarwat, Maqashid Syariah (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019)
Ahmad  Muliadi, Makalah  Politik  Hukum,
Jakarta:SAP  Universitas  Jayabaya, 2012.
Ahmad  Redi,  Hukum  Pembentuka  Peraturan Perundang-Undangan,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2018.
Bernard  L.  Tanya,  dkk, Teori  Hukum:Strategi Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan Generasi (Yogyakarta:  Genta  Publishing,
2019)
Deni  Nuryadi,  "Teori  Hukum  Progresif  Dan Penerapannya DI Indonesia" dalam Jurnal Ilmiah Hukum , Volume1 Nomor 2 Tahun 2016
M.  Lutfi  Hakim  dan  Mukhlis  Ardiyanto,
"Menjaga Kehormatan Sebagai
Perlindungan  Nasab  Perspektif Maqashid Syariah " dalam Jurnal Nizham , Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020.
Nurul  Qamar,  "Kewenangan Yudicial  Review Mahkamah  Konstitusi"  dalam Jurnal Konstitusi, Volume  1  Nomor  1  Tahun 2012

## Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-
VIII/2010.

## Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Pengujian Undang-Undang dan Proses Legislasi,
Jakrta: PSHK, 2007.
Satjipto  Rahardjo,  "Hukum  Progresif:  Hukum Yang Membebaskan" dalam Jurnal Hukum  Progresif  Program  Doktor  Ilmu
Hukum  Universitas  Diponegoro ,  Volume 1 Nomor 1 Tahun 2005
Suparman  Marzuki, Robohnya  Keadilan:  Politik Hukum HAM Era Reformasi (Yogyakarta: Pusham UII, 2011
Saldi  Isra,    Pergeseran  Fungsi  Legislasi,
Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2010. Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2010 Suparman  Marzuki,  Robohnya  Keadilan: Politik  Hukum  HAM  Era  Reformasi, Yogyakarta: Pusham UII, 2011. Tim  Penyusun,  Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik, 2010.
Tim  Penyusun    MA  RI,  Himpunan  Peraturan Perundang-Undangan  Yang  Berkaitan Denagn Kompilasi Hukum Islam Sera
Pengertian  Dalam  Pembahasannuya,
Jakarta: Perpustakaan Mahkamah
Agung RI, 2011.
Wahyu Widodo dan Sapto Budoyo, "Status Anak Luar  Kawin"  dalam Ilmiah  Lontar, Volume 24 Nomor 3 Tahun 2010.