Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Juni 2010, Hal. 44 - 52

## ISSN 021-969X

## Konsep Dasar Desentralisasi Pendidikan Non-Formal Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional
( Basic Concept of Non-Formal Education Decentralization Based on Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional)

## La Syarifuddin
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timur Telp:0541-7095092. Email: fhunmul@yahoo.com

## ABSTRACT
Non-formal education as mentioned in Pasal 1 angka 12 UU Nomor 20 Tahun 2003 is the path of education outside the formal education that can be implemented in a structured and  tiered.  Non-formal  education  referred  to  out  of  school  education  or  community education,  it  is  more  flexible  than  formal  education.  Non-formal  education  serves  to develop  students'  potentials  with  emphasis  on  the  acquisition  of  knowledge  and functional skills and to develop professional attitude and personality. The basic concept of non-formal  education  decentralization  in  UU  Nomor  20  tahun  2003  is  getting  even distribution on education and an alternative for the poor peoples who do not or have not had time to obtain formal education.
Keywords: desentralisasi  ( decentralization)  dan  pendidikan  non-formal  (non-formal education)

## Pendahuluan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia yang  dilandaskan pada  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam perkembangan sistem pemerintahannya, awalnya menganut asas sentralisasi, kemudian berubah  menjadi  asas  desentralisasi  yaitu memberikan  hak  otonom  kepada  Daerah Provinsi  dan  titik  beratnya  pada  Daerah Kabupaten/Kota. Daerah-daerah bukanlah berbentuk negara (state), melainkan pelaksana  dari  pemerintah  pusat  dengan diberikan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: Ayat (1): Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi,  kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang.
Ayat  (2):  Pemerintahan  daerah  provinsi, daerah  kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Pemberlakuan  otonomi  daerah  dimulai sejak  diterapkannya  Undang-undang  Nomor 22  Tahun  1999  dan  kemudian  disempurnakan dengan  Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  (UU Nomor  32  Tahun  2004),  yaitu  dengan diserahkannya  sejumlah  kewenangan  yang semula  menjadi  urusan  pemerintah  pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan  terjadinya  perubahan  dalam berbagai  aspek  pembangunan  di  Indonesia, termasuk juga dalam dalam aspek pendidikan 1 . Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004,  urusan-urusan  pemerintahan  pusat
1 Hasbullah,  2007, Otonomi  Pendidikan,  Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap
Penyelenggaraan  Pendidikan,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.
meliputi,  politik  luar  negeri,  pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan  agama.  Selain  urusan-urusan  tersebut, semua  urusan  telah  diserahkan  kepada pemerintah  daerah  baik  pemerintah  propinsi, kabupaten maupun kota.
Desentralisasi  pendidikan  diarahkan bukan hanya pada desentralisasi pemerintahan di bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang otonom  dalam  pengelolaan  pendidikan,  akan tetapi juga diarahkan pada desentralisasi pada satuan pendidikan demi terwujudnya lembaga/satuan  pendidikan  yang  mandiri  dan profesional. Pendidikan sebagai pusat pengembangan  sumber  daya  manusia  akan mencoba  menjawab  tantangan  pembangunan sekarang ini. Pendidikan secara fleksibel dapat mengantisipasi  keragaman  tuntutan  lokal  dan daerah, utamanya sekolah. Untuk melaksanakan Sistem pendidikan, kemampuan daerah  menjadi  ukuran  karena  banyak masalah dan kendala yang perlu diatasi dalam penyelenggaraan  sistem  pendidikan,  antara lain masalah kurikulum, sumber daya manusia, dana,  sarana,  dan  prasarana,  serta  peraturan perundang-undangan.
Dalam  Pasal  31  ayat  (1)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  menyebutkan  bahwa  “setiap warga  negara  berhak  mendapat  pendidikan”, dan  ayat  (3)  menegaskan  bahwa  “Pemerintah mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu Sistem Pendidikan Nasional
yang
meningkatkan  keimanan  dan  ketaqwaan  serta akhlak  mulia  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa  yang  diatur  dalam  undang- undang.
Kemudian  dalam  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  dinyatakan  bahwa  salah  satu tujuan  negara  Republik  Indonesia  adalah mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  untuk itu  setiap  warga  negara  Indonesia  berhak memperoleh  pendidikan  yang  bermutu  sesuai dengan  minat  dan  bakat  yang  dimilikinya tanpa  memandang  status  sosial,  ras,  etnis, agama,  dan  gender.  Pemerataan  dan  mutu pendidikan  akan  membuat  warga  negara Indonesia  memiliki  keterampilan  hidup (life skills)  sehingga  memiliki  kemampuan  untuk mengenal  dan  mengatasi  masalah  diri  dan
lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat  madani  dan  modern  yang  dijiwai nilai-nilai Pancasila.
Bila  dilihat  dari  data,  Indonesia  dalam jajaran negara di dunia termasuk dalam daftar 34  negara  yang  angka  buta  hurufnya  tinggi, yaitu  berada  pada  peringkat  tujuh  setelah antara  lain  China,  India  dan  Bangladesh. Kondisi ini menyebabkan indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia selalu terpuruk. Pada tahun  2004  IPM  Indonesia  menempati  urutan 111  dari  177  atau  di  posisi  paling  bawah  di antara negara-negara Asia Tenggara. Sedangkan berdasarkan laporan pembangunan manusia  internasional  tahun  2006,  Indonesia berada di peringkat ke-110 dari 179 negara. 2 Jumlah  buta  huruf  di  Indonesia tersebut di atas merupakan 8,07% dari jumlah total  penduduk  Indonesia.  Sementara  itu  dua pertiga  atau  sekitar  66%  di  antaranya  adalah perempuan  yang  berlatar  belakang  keluarga miskin  dan  atau  tinggal  di  daerah  terpencil. Sekitar  77%  dari  populasi  buta huruf tersebut adalah  orang  dewasa  berusia  45  tahun  ke atas,  sedangkan  sisanya  berusia  antara  15 tahun dan 45 tahun. 3
Gambaran  tersebut  memperlihatkan bahwa  baik  secara  kuantitatif  dan  kualitatif pencapaian  pendidikan  di  Indonesia  masih jauh dari apa yang diharapkan.
Untuk  itu,  sebagai  solusi  hukum  untuk mencapai kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan nasional dibentuk Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  (UU Nomor  20  Tahun  2003)  sebagai  pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional,  diharapkan    UU Nomor  20  Tahun  2003  mampu  menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen  pendidikan  masih  jauh  dari harapan seluruh masyarakat Indonesia.
Dalam  UU  Nomor  20  Tahun  2003 terdapat  salah  satu  jenis  atau  metode pendidikan,  yaitu  pendidikan  non-formal  atau lebih  dikenal  dengan  pendidikan  luar  sekolah (PLS)  atau  pendidikan  berbasis  masyarakat.
2 Anonim, Peran  Pendidikan  Luar  Sekolah  dalam Pembangunan SDM dan Pemasyarakatan Budaya Baca, www.lembaga pls., hlm. 2.
3 Ibid.
Pendidikan  masyarakat  merupakan  salah  satu penemuan  paling  menentukan  dalam  abad  ini yang  lebih  hebat  dari  pendidikan  formal. Pendidikan non-formal dapat digunakan dengan  lebih  efisien  dan  efektif  untuk meningkatkan  kualitas  hidup  manusia,  untuk segala strata ekonomi, strata sosial, dan strata pendidikan,  disamping  dapat  pula  untuk  ikut memecahkan  masalah-masalah  kemanusiaan yang mendesak atau meresahkan. 4
Pasal 1 angka 16  UU Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa “Pendidikan
berbasis  masyarakat  adalah  penyelenggaraan pendidikan  berdasarkan  kekhasan  agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat  sebagai  perwujudan  pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat”.
Pelaksanaan  pendidikan  non-formal atau  pendidikan  luar  sekolah  (PLS)  adalah salah  satu  jalur  pendidikan  yang  dilaksanakan di  luar  persekolahan,  dimana  pendidikan  luar sekolah  memiliki  ciri  khas  tersendiri  dalam paradigma  konseptual,  perencanaan,  tujuan, proses  pembelajaran  dan  evaluasi  yang kemudian pembeda dengan jalur-jalur pendidikan  lainnya.  Pendidikan  luar  sekolah yang  lebih  bersifat  luwes  dan  fleksibel  dalam setiap
sistem penyelenggaraannya berdasarkan  kekhasan  agama,  sosial,  budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat.
Pendidikan  non-formal  memusatkan perhatiannya  pada  usaha  pembelajaran  di bidang  keterampilan  lokal,  baik  secara  sendiri maupun  terintegrasi.  Diharapkan  mereka mampu  mengoptimalkan  apa  yang  sudah mereka  miliki,  sehingga  dapat  bekerja  lebih produktif  dan  efisien,  selanjutnya  tidak menutup kemungkinan mereka dapat membuka peluang kerja. Berdasarkan  latar  belakang  masalah tersebut  dapat  dikemukakan  dalam  rumusan masalah adalah “apa konsep dasar pelaksanaan  desentralisasi  pendidikan  non- formal dalam UU Nomor 20 Tahun 2003?”.

## Desentralisasi
Dalam Pasal 1 angka (7) UU Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang  pemerintahan  oleh  pemerintah
4 Wahyudi  Ruwianto,  1994, Peranan  Pendidikan  Dalam Pengentasan  Mayarakat  Miskin,  PT.  Raja  Grafindo, Jakarta, hlm.1.
kepada  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  pemerintahan  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemberlakuan  UU  Nomor  32  Tahun 2004 tersebut menandai terjadinya perubahan paradigma  penyelenggaraan  pembangunan dalam  berbagai  sektor,  termasuk  sektor pendidikan,  dari  sentralisasi  ke  desentralisasi. Konsep  desentralisasi  adalah  konsep-konsep yang berhubungan dengan pengambilan keputusan  dalam  organisasi  termasuk  dalam organisasi negara. Menurut M. Faltas dalam Hanif
Nurholis,  terdapat  2  (dua)  kategori  dalam pengambilan keputusan, yaitu: 5
1. Keputusan  politik (political  authority)  yang sering disebut dengan keputusan alokasi
2. Keputusan administratif (administrative authority)  yang  sering  disebut  dengan keputusan pelaksanaan.
Dua  jenis  pengambilan  keputusan tersebut  dalam  struktur  organisasi  dapat bervariasi, yaitu :
1. Keputusan alokasi dan keputusan pelaksanaan  dilakukan  pada  puncak  hirarki secara terputus. Inilah yang disebut dengan sentraliasasi penuh.
2. Keputusan  alokasi  diambil  pada  puncak organisasi
sedangkan keputusan pelaksanaan dilakukan pada jenjang- jenjang yang yang lebih rendah. Inilah yang disebut dengan dekonsentrasi.
Keputusan  alokasi  dan  keputusan pelaksanaan semuanya
diserahkan
sepenuhnya  pada  jenjang-jenjang  organisasi yang lebih rendah. Inilah yang disebut dengan desentralisasi.
Logeman dalam Hanif Nurcholis,
membagi  desentralisasi  menjadi  dua  macam, yaitu: 1. Desentraliasi jabatan (ambtelijke decentralitatie), yaitu pelimpahan kekuasaan  dari  alat  perlengkapan  Negara tingkatan  lebih  atas  kepada  bawahannya guna melancarkan pekerjaan didalam melaksanakan  tugas  pemerintah.  Misalnya pelimpahan  menteri  kepada  Gubernur,  dari Gubernur  kepada  Bupati/Walikota  dan seterusnya secara
berjenjang.
Desentralisasi  semacam  ini  rakyat  atau
5 Hanif  Nurcholis,  2005, Teori  dan  Praktik  Pemerintahan dan Otonomi Daerah, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 3.
lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  tidak ikut campur.
2. Desentralisasi ketatanegaraan
(staatkundige  decentralisatie)  yang  sering juga  disebut  sebagai  desentralisasi  politik, yaitu  pelimpahan  kekuasaan  perundangan dan  pemerintahan  kepada  daerah-daerah otonom  di  dalam  lingkungannya.  Di  dalam desentralisasi  politik  semacam  ini,  rakyat dengan  menggunakan  dan  memanfaatkan saluran-saluran  tertentu  (perwakilan)  ikut serta di dalam pemerintahan, dengan batas wilayah
daerah masing-masing. Desentralisasi  ini  dibedakan  menjadi  dua, yaitu: 6
a. Desentralisasi teritorial (territoriale decentralisatie) yaitu penyerahan kekuasaan  untuk  mengatur  rumah tangganya  sendiri (autonomie),  batas pengaturannya adalah daerah. Desentralisasi  teritorial  mengakibatkan adanya  otonomi  pada  daerah  yang menerima penyerahan.
b. Desentraliasasi  fungsional (funcionale decentralisatie) yaitu pelimpahan kekuasaan  untuk  mengatur  fungsi tertentu. Bayu Surianingrat, membagi desentralisasi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: 7 1. Desentralisasi jabatan (ambtelijke decentralisatie), yaitu pemudaran kekuasaan  atau  lebih  tepat  pelimpahan kekuasaan dari atasan kepada bawahannya dalam rangka kepegawaian untuk meningkatkan kelancaran pekerjaan.
2. Desentralisasi kenegaraan (statkundige decentralisatie), yaitu penyerahan
kekuasaan  untuk  mengatur  daerah  dalam lingkungannya  untuk  mewujudkan  asas demokrasi  dalam  pemerintahan  Negara.  Di dalam  desentralisasi  ini  rakyat  secara langsung  mempunyai  kesempatan  untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.
Desentralisasi  merupakan  instrumen dalam  bidang division  of  power  yang merupakan konsep administrasi, yaitu bagaimana  proses-proses  kegiatan  untuk mencapai tujuan dilaksanakan dalam organisasi  dan  manajemen.  Dalam  konteks
6 Ibid., hlm. 4.
7 Ibid.
negara kesatuan, sesuai dengan amanat Pasal 18,  18A  dan  18B  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, penyelenggaraan pemerintahannya tidak diselenggarakan secara sentralisasi tapi desentralisasi. Dalam pasal tersebut ditegaskan  bahwa  pemerintah  terdiri  atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

## Pendidikan Non-Formal
Berdasarkan  Pasal  13  ayat  (1)  UU Nomor  20  Tahun  2003  dijelaskan  bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui  tiga  jalur,  yaitu  jalur  pendidikan formal,  jalur  pendidikan  non-formal  dan  jalur pendidikan informal.
Pendidikan  non-formal  sebagaimana tersebutkan  dalam  Pasal  1  angka  12  UU Nomor 20 Tahun 2003 adalah jalur pendidikan di  luar  pendidikan  formal  yang  dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Secara lengkap, ketentuan pendidikan  non-formal  diatur  pada  Pasal  26 UU  Nomor  20  Tahun  2003.  Pendidikan  non- formal  dapat  disebut  dengan  pendidikan  luar sekolah  atau  pendidikan  masyarakat.  Bentuk dan  standar  fisiknya  lebih  fleksibel,  juga standar  tutor  dan  fasilitas  pendukung  lainnya. Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan  pada  penguasaan  pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional, yang meliputi:
1. Pendidikan kecakapan hidup Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan  yang  memberikan  kecakapan personal,  kecakapan  sosial,  kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.
2. Pendidikan anak usia dini Pendidikan  anak  usia  dini  atau  biasa  yang disebut  dengan  kelas  bermain  merupakan pendidikan  untuk  memperoleh  pelayanan tumbuh  kembang  dan  pendidikan  yang bermutu  (kesehatan,  gizi,  dan  psikososial) pada usia anak 2 s/d 4 tahun.
3. Pendidikan  anak  usia  dini  pada  jalur pendidikan non-formal berbentuk:
Kelompok Bermain (KB) merupakan Pendidikan anak usia dini yang
La Syarifuddin Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. 4. Taman  Penitipan  Anak  (TPA),  atau  bentuk lain yang sederajat.
5. Pendidikan kepemudaan
Pendidikan  kepemudaan  adalah  pendidikan yang diselenggarakan untuk
mempersiapkan  kader  pemimpin  bangsa, seperti  organisasi  pemuda,  pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang  merah,  pelatihan,  kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.
6. Pendidikan pemberdayaan perempuan Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
7. Pendidikan keaksaraan Program  ini  sangat  strategis  bila  dikaitkan dengan  pemasyarakatan  budaya  membaca. Program  ini  merupakan  prioritas  utama pendidikan  non-formal,  karena  buta  aksara erat kaitannya dengan kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan,
ketidakberdayaan.
8. Pendidikan  keterampilan  dan  pelatihan kerja
Pendidikan  keterampilan  dan  pelatihan kerja  dilaksanakan  untuk  meningkatkan kemampuan peserta didik dengan menekankan  pada  pengasaan  keterampilan fungsional  yang  sesuai  dengan  kebutuhan dunia kerja.
9. Pendidikan kesetaraan. Pendidikan  kesetaraan  adalah  program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup  program  Paket  A,  Paket  B  dan
Paket C.
10. Pendidikan  lain  yang  ditujukan  untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
Pendidikan  luar  sekolah  ( out  of  school education)  adalah  pendidikan  yang  dirancang untuk  membelajarkan  warga  belajar  agar mempunyai  jenis  keterampilan  dan  atau pengetahuan serta pengalaman yang dilaksanakan  di  luar  jalur  pendidikan  formal (persekolahan).
Pendidikan  luar  sekolah  merupakan sistem  baru  dalam  dunia  pendidikan  yang bentuk  dan  pelaksanaannya  berbeda  dengan
sistem  sekolah  yang  ada.  Pendidikan  luar sekolah  terdapat  komunikasi  yang  teratur  dan terarah  di  luar  sekolah  dan  seseorang memperoleh  informasi,  pengetahuan,  latihan atau  bimbingan  sesuai  dengan  kebutuhan hidup. 8
Jalur pendidikan luar sekolah merupakan  pendidikan  yang  diselenggarakan di  luar  sekolah  melalui  kegiatan  belajar mengajar  yang  tidak  harus  berjenjang  dan berkesinambungan.  Satuan  pendidikan  luar sekolah  meliputi  kursus/lembaga  pendidikan keterampilan  dan  satuan  pendidikan  yang sejenis.
Baharuddin  berpendapat  bahwa  jalur pendidikan  luar  sekolah  mempunyai  prinsip- prinsip dasar, yaitu: 9
1. Selalu  dilandasi  semangat  membebaskan dan  semangat  perubahan  ke  arah  yang lebih baik.
2. Keberpihakan terhadap masyarakat, dimana pendidikan  dan  pengertahuan  adalah  hak bagi seluruh warga.
3. Mengutamakan  prinsip  partisipatif  antara komponen pendidikan luar sekolah.
4. Kurikulum yang dibangun senantiasa berbasis  kebutuhan,  utamanya  terkait dengan sumber daya lokal yang tersedia.
5. Metodologi yang dibangun selalu berdasarkan kerjasama dalam proses pembelajaran.
6. Sistem  evaluasi  yang  dibangun  adalah sistem  evaluasi  berpusat  pada  subyek warga belajar.

## Konsep  Desentralisasi  Pendidikan  Non- Formal
Pendidikan  mengalami  perkembangan dan  perubahan,  namun  perubahannya  lebih lambat apabila dibandingkan dengan kecepatan perubahan di luar dunia pendidikan. Sebagai  konsekuensinya,  kesenjangan  antara sistem  pendidikan  sekolah  dan  perkembangan lingkungan luar makin besar sehingga kesenjangan  ini  menjadi  faktor  penyebab utama  timbulnya  krisis  pendidikan  sekolah  di
8 Seto Mulyadi,  2006, Pendidikan Alternatif Masa Depan, Dinas Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 1.
9 Baharuddin, 2006, Peluang dan Tantangan Pembelajaran Berbasis Komunitas, Direktorat Pendidikan Kesetaraan Ditjen PLS, Jakarta, hlm. 10-11.
Vol. 6, No. 1 49
seluruh dunia. Gejala-gejala yang menunjukan adanya krisis pendidikan itu adalah, yaitu: 10
1. Ketidakcocokan  antara  kurikulum  dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan kebutuhan nyata peserta didik.
2. Ketidaksesuaian  antara  pendidikan  dengan perkembangan kebutuhan masyarakat
3. Ketidakseimbangan  yang  terus  menerus antara pendidikan dan dunia kerja.
4. Ketidakmampuan lembaga pendidikan
sekolah untuk memberi kesempatan
pemerataan pendidikan bagi semua kelompok dimasyarakat.
5. Meningkatnya biaya penyelenggaraan pendidikan  yang  tidak  diimbangi  oleh kemampuan  negara,  terutama  daerah, untuk membiayainya.
Memperhatikan  berbagai  penjelasan desentralisasi di atas untuk kemudian dihubungkan dengan pendidikan, yang disebut desentralisasi  pendidikan  ialah  pendelegasian sebagian  atau  seluruh  wewenang  di  bidang pendidikan  yang  seharusnya  dilakukan  oleh pejabat  di  bawahnya  atau  dari  pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah  atau  dari pemerintah kepada masyarakat. 11
Menurut  Miftah  Toha,  desentralisasi pendidikan bertujuan untuk mengurangi campur  tangan  atau  intervensi  pejabat  atau unit pusat terhadap persoalan pendidikan yang sepatutnya  bisa  diputuskan  dan  dilaksanakan oleh  unit  tataran  bawah  atau  masyarakat. 12
Dengan  demikian  desentralisasi  pendidikan  ini juga bertujuan untuk membudayakan peranan unit bawah atau masyarakat dalam menangani persoalan pendidikan di bawah.
Depertemen Pendidikan Nasional
merumuskan  desentralisasi  pendidikan  dalam dua kategori, yaitu: 13
1. Desentralisasi pendidikan dalam arti desentralisasi  pemerintahan  dalam  bidang pendidikan yang diharapkan
dapat mewujudkan  pemerintahan  daerah  yang otonom dalam pengelolaan pendidikan.
10 Ace  Suryadi,  1998  , Keadaan  Permasalahan  dan Tantangan  Masa  Depan  Pendidikan  di  Indonesia, Dikbud,  Jakarta, Kajian Dikbud, Nomor 015/1998, hlm.
8.
11 Miftah  Toha,  1999  , Desentralisasi  Pendidikan,  Jurnal Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayan  Propinsi  Kaltim, Nomor 017, Juni 1999, Samarinda, hlm. 5.
12 Ibid.
13 Ibid.
2. Desentralisasi pada satuan pendidikan yang bertujuan untuk
mewujudkan lembaga/satuan  pendidikan  yang  mandiri dan profesional.
Menurut  Jalal  dan  Musthafa,  ada  dua konsep  yang  berbeda,  tetapi  saling  terkait dalam desentralisasi pendidikan, yaitu: 14
1. Transfer  otoritas  kebijakan  pendidikan  dari pusat  ke  daerah.  Dalam  konsep  ini pemerintah harus
mendelegasikan kebijakan-kebijakan pendidikan kepada pemerintah  daerah  beserta  dana  yang dibutuhkan  untuk  membiayai  tanggung jawab yang dibebankan.
2. Pergeseran  bebagai  keputusan  pendidikan dari  pemerintah  ke  masyarakat.  Dalam  hal ini  masyarakat  harus  lebih  kreatif  dapat memutuskan  sendiri  program  pendidikan yang  dikehendaki  karena  masyarakatlah yang akan memanfaatkannya.
Dengan dua konsep tersebut menjelaskan bahwa tujuan utama desentralisasi pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ada semacam konsesus global, bahwa melakukan desentralisasi  adalah  cara  terbaik  untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Konsep desentralisasi pendidikan sendiri
diharapkan dapat mencapai pengelolaan pendidikan yang efisien, demokratis  dan  berkeadilan.  Dalam  konsep desentralisasi  pendidikan  memiliki  tiga  nilai yang ingin dirubah, yaitu: 15
1. Sebagai upaya untuk mendekatkan pengambilan  keputusan  yang  selama  ini terlalu  jauh  yang  diharapkan  dan  sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Untuk menyesuaikan pembangunan pendidikan  agar  lebih  sesuai  dengan kekhasan daerah.
3. Untuk lebih mendayagunakan potensi masyarakat yang sangat besar.
Ketiga  nilai  ini  diharapkan  dapat meningkatkan  peranan  pendidikan  dalam kaitannya  dengan  peningkatan  mutu  dan relevansi, efisiensi manajemen dan
14 M.  Sirozi,  2007, Dinamika  Hubungan  Antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan,  Politik  Pendidikan,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 234.
15 Ace Suryadi, op.cit., hlm. 11.
pemerataan  akses  pendidikan  bagi  seluruh lapisan masyarakat.
Pendidikan  non-formal  adalah  salah satu jalur pendidikan yang dilaksanakan di luar persekolahan  yang  biasa  disebut  dengan pendidikan  luar  sekolah  (PLS)  memiliki  ciri khas  tersendiri  dalam  paradigma  konseptual, perencanaan,  tujuan,  proses  pembelajaran dan evaluasi yang kemudian pembeda dengan jalur-jalur pendidikan lainnya. Pendidikan non- formal  yang  lebih  bersifat  luwes  dan  fleksibel dalam  setiap  sistem  pembelajarannya  sangat berseberangan dengan pendidikan formal yang menekankan  pada  otoritas  para  pelakunya dalam  setiap  sistem  pembelajaran  yang dirancangnya  tanpa  mengindahkan  hak  asasi peserta  didik  untuk  memilih  apa  yang diinginkan dan dibutuhkan dalam belajar.

## Pemerataan Memperoleh Pendidikan
Besarnya  angka  putus  sekolah  dan masih  tingginya  masyarakat  yang  belum terlayani  pendidikan  formal  merupakan  alasan mendasar bagi pemerintah untuk mengupayakan  pendidikan  non-formal  atau pendidikan luar sekolah.
Pendidikan non-formal mempunyai tujuan  melayani  warga  belajar  supaya  dapat tumbuh  dan  berkembang  sedini  mungkin, membina warga belajar agar memiliki pengetahuan,  ketrampilan,  dan  sikap  mental yang  diperlukan  untuk  mengembangkan  diri, mencari  nafkah  ataupun  melanjutkan  jenjang pendidikan dan terakhir, memenuhi kebutuhan belajar  masyarakat  yang  tidak  dapat  dipenuhi dalam jalur pendidikan formal.
Dalam  Pasal  31  ayat  (1)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  disebutkan  bahwa  setiap  warga Negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian dalam Pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 2003, disebutkan:
Ayat (1): Setiap warga negara mempunyai hak yang  sama  untuk  memperoleh  pendidikan yang bermutu.
Ayat  (3):  Warga  negara  di  daerah  terpencil atau  terbelakang  serta  masyarakat  adat  yang terpencil  berhak  memperoleh  pendidikan layanan khusus.
Ayat  (5):  Setiap  warga  negara  berhak mendapat
kesempatan meningkatkan
pendidikan sepanjang hayat.
Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya  tampung  satuan  pendidikan  serta memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi semua  peserta  didik  dari  berbagai  golongan masyarakat  yang  berbeda  baik  secara  sosial, ekonomi,  gender,  lokasi  tempat  tinggal  dan tingkat  kemampuan  intelektual  serta  kondisi fisik.

## Alternatif  Bagi  Masyarakat  Miskin  Yang Tidak  atau  Belum  Sempat  Memperoleh Pendidikan Formal
Pelaksanaan  pendidikan  menyentuh semua  kehidupan,  semua  lapisan  masyarakat dan  segala  usia  dan  terwujudkan  sepanjang hayat.  Pendidikan  non-formal  sebagai  suatu aktifitas pendidikan yang diorganisasikan yang ada  diluar  sistem  pendidikan  formal  dan berorientasikan  pada  ciri-ciri  warga  belajar dalam mencapai tujuan pendidikannya.
Pasal  13  UU  Nomor  20  Tahun  2003 menegaskan  bahwa  jalur  pendidikan  terdiri atas  pendidikan  formal,  non-formal,  dan informal  yang  dapat  saling  melengkapi  dan memperkaya.  Pendidikan  non-formal  sebagai alternatif  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup manusia,  untuk  segala  strata  ekonomi,  strata sosial  dan  strata  pendidikan,  di  samping  pula ikut
memecahkan masalah-masalah kemanusiaan yang mendesak atau
meresahkan.
Golongan  masyarakat  bawah  atau miskin di Indonesia jumlahnya sangat banyak. Tipologi  kemiskinan  dapat  dikategorikan  pada empat kategori, yaitu: 16
1. Kemiskinan  absolut,  adalah keadaan  miskin yang  diakibatkan  oleh  ketidakmampuan seseorang  atau  sekelompok  orang  dalam memenuhi  kebutuhan  pokoknya,  seperti untuk makan, pakaian, pendidikan, transportasi, dan lain-lain.
2. Kemiskinan  relatif,  adalah  keadaan  miskin yang  dialami  individu  atau  kelompok dibandingkan  dengan  kondisi  umum  suatu masyarakat. Jika batas kemiskinan misalnya Rp.  100.000  per  kapita  perbulan,  maka seseorang  yang  memiliki  pendapatan  Rp. 125.000  per  bulan  secara  absolut  tidak miskin,  tetapi  jika  pendapatan  rata-rata
16 Edi Suharto, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, hlm. 17.
masyarakat  setempat  adalah  Rp.  200.000 per  orang  per  bulan,  maka  secara  relatif orang tersebut orang miskin.
3. Kemiskinan  kultural  mengacu  pada  sikap, gaya  hidup,  nilai,  orientasi  sosial  budaya seseorang  atau  masyarakat  yang  tidak sejalan dengan etos kemajuan (masyarakat modern).
4. Kemiskinan  struktural,  adalah  kemiskinan yang  diakibatkan  oleh  ketidakberesan  atau ketidakadilan  struktur,  baik  struktur  politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau sekolompok orang menjangkau sumber-sumber penghidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Wahyudi Ruwiyanto, mengatakan bahwa  pendidikan  alternatif  yang  dapat membentuk perilaku produktif yang dilaksanakan  secara  terorganisasikan,  selain melalui  pendidikan  formal  dapat  dilakukan melalui  pendidikan  non-formal. 17 Pendidikan formal  masih  belum  mampu  menampung sebagian  besar  penduduk  umur  sekolah  maka alternatif  bagi  mereka  untuk  mengikuti pendidikan  non-formal  yang  setara  dengan pendidikan formal.
Pelayanan  khusus  untuk  mengikuti pendidikan non-formal bagi masyarakat berdasarkan  kebutuhannya  akan  berperan dalam mendukung dan melengkapi pendidikan sekolah.  Namun  rupanya  karena  hanya dianggap sebagai pelengkap, perhatian pemerintah  pun  tidak  sepenuhnya  tercurah terhadap  program  yang  diperuntukan  bagi masyarakat  yang  tidak  pernah  sekolah, penyandang buta aksara, putus sekolah dalam dan  antar  jenjang,  pendidikan  usia  produktif yang  sudah  tidak  sekolah  dan  tidak  bekerja, penduduk  yang  tergolong  miskin  serta  warga masyarakat lainnya yang ingin belajar keterampilan untuk meningkatkan taraf hidupnya ini.
Penutup Konsep dasar desentralisasi
pelaksanaan  pendidikan  non-formal  dalam  UU Nomor 20 tahun 2003 adalah:
1. Pemerataan memperoleh pendidikan
17 Wahyudi Ruwiyanto, op.cit., hlm. 2.
Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya
memperluas daya tampung satuan pendidikan  serta  memberikan  kesempatan yang  sama  bagi  semua  peserta  didik  dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda  baik  secara  sosial,  ekonomi, gender,  lokasi  tempat  tinggal  dan  tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik.
2. Alternatif  bagi  masyarakat  miskin  yang tidak  atau  belum  sempat  memperoleh pendidikan formal
Pendidikan  formal  masih  belum  mampu menampung  sebagian  besar  penduduk umur  sekolah  maka  alternatif  bagi  mereka untuk  mengikuti  pendidikan  nonformal yang  setara  dengan  pendidikan  formal. Pelaksanaan  pendidikan  harus  menyentuh semua kehidupan, semua lapisan masyarakat dan segala usia dan terwujudkan  sepanjang  hayat.  Pendidikan non-formal sebagai suatu aktifitas pendidikan  yang  diorganisasikan  yang  ada diluar  sistem  pendidikan  formal  dan berorientasikan pada  ciri-ciri  warga  belajar dalam mencapai tujuan pendidikanya.

## Daftar Pustaka

## Literatur
Baharuddin ,  2006, Peluang  dan  Tantangan Pembelajaran  Berbasis  Komunitas,
Direktorat Pendidikan Kesetaraan Ditjen PLS, Jakarta. Edi  Suharto , 2005, Analisis  Kebijakan  Publik, Alfabeta, Bandung.
Hanif  Nurcholis ,  2005, Teori  dan  Praktik Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah, PT. Grasindo, Jakarta.
Hasbullah , 2007, Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
M.  Sirozi ,  2007, Dinamika  Hubungan  Antara Kepentingan  Kekuasaan  dan  Praktik Penyelenggaraan  Pendidikan,  Politik Pendidikan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Seto  Mulyadi ,  2006, Pendidikan  Alternatif Masa Depan, Dinas Pendidikan Nasional, Jakarta.
La Syarifuddin Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Wahyudi Ruwiyanto , 1994, Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Masyarakat Miskin, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## Artikel Jurnal dan Website
Ace  Suryadi ,  1998, Keadaan  Permasalahan dan Tantangan Masa Depan Pendidikan di Indonesia, Jurnal Kajian Dikbud, Nomor 015/1998, Jakarta. Anonim , Peran  Pendidikan  Luar  Sekolah dalam Pembangunan SDM dan Pemasyarakatan Budaya Baca, www.lembaga pls. Miftah Toha , 1999, Desentralisasi Pendidikan,  Jurnal  Dinas  Pendidikan dan Kebudayan Propinsi Kaltim, Nomor  017,  Juni  1999,  Samarinda.