## S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Volume 04 Issue I, January 2023; 211-223 ISSN: 2775-0477
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Mekanisme Titip Gadai Elektronik (HP) pada Titip Gadai Bursa Phone Pallangga, Gowa Sulawesi Selatan; Telaah Pemikiran Abu Hanifah
Andri Setia Putra 1* , Rahma Amir 2
12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail: 1 andrirepila21@gmail.com
*Corresponding Author Submitted: 27 Agustus 2021 Revised: 27 Agustus 2021 Accepted: 15 December 2022

## Abstrak
Pokok masalah penelitian ini terkait Tinjauan Hukum Islam Tentang Proses Mekanisme Titip Gadai Elektronik  (HP)  Telaah  Pemikiran  Abu  Hanifah  (Studi  Titip  Gadai  Bursha  Phone  Pallangga,  Gowa Sulawesi  Selatan).  Adapun  jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  lapangan  (field research)  yang  berangkat  dari  pengamatan  dan  penemuan  fakta  sosial  yang  dikaji  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa mekanisme titip gadai di Bursphone adalah penentuan harga barang yang digadai ditentukan oleh harga  pasar,  ketika  telah  terjadi  akad  antara  pemilik  toko  dan  pelanggan  itu  akan  di  berikan kesepakatan  untuk  mengembalikan  uang  setiap  satu  minggu  secara  berangsur-angsur,  dan  ketika pelanggan yang yang sudah jatuh tempo tanggal dan belum bisa menebus barang yang digadaikan, pihak  perusahaan  akan  melakukan  konfirmasi  ke  pelanggan  dan  akan  memberikan  waktu  dengan tempo  3  hari.  Namun,  jika  pihak  pelanggan  meminta  waktu  perpanjangan  tebusan,  pihak  pemilik toko tetap akan memberikan keringanan kepada pelanggan untuk diperpanjang waktu tebusannya, akan tetapi jika waktu yang diminta pelanggan tetap melewati batas waktu yang diberikan, barang si pelanggan  akan  menjadi  milik  sepenuhnya  oleh  pihak  pemilik  toko.  Perusahaan  titip  gadai  Bursa Phone  yang  bertempat  di  Pallangga  Kabupaten  Gowa,  bisa  dikatakan  sudah  memenuhi  syarat pegadaian yang ada di Indonesia, dikarenakan, selain memperhatikan keuntungan dari pihak pemilik toko,  juga  tidak  lupa  memperhatikan  kesanggupan  dari  pelanggan  terkait  penebusan  barangnya dengan memberikan keringanan berupa penambahan waktu tebusannya. Begitupun jika dilihat dari masalah  hukum  Islamnya,  perusahaan  ini  juga  sudah  memenuhi  syarat  hukum  Islam  dalam melakukan  mekanisme  gadainya,  mulai  dari  syarat-syarat,  hingga  dari  bentuk  penerapan  yang dilakukan  oleh  pemilik  toko,  karena  sejatinya,  perusahaan  gadai  hanya  ingin  meringankan  beban ummat dengan tidak mengesampingkan masalah kesepakatan yang telah dibuat perusahaan.
Kata kunci:  Titip Gadai; Gadai Elektronik, Abu Hanifah

## Abstract
The main problem of this research is related to the Review of Islamic Law on the Process of Electronic Pawn  Delivery  (HP)  Mechanism:  Abu  Hanifah's  Thought  Study  (Bursha  Phone  Pallangga  Pawn  Tip Study,  Gowa,  South  Sulawesi).  The  type of  research  carried  out  is  field  research  that  departs  from observation  and  discovery  of  social  facts  that  are  studied  using  a  statutory  approach  (statute approach).  The  results  of  this  study  show  that  the  mechanism  of  pawning  in  Bursphone  is  the determination of the price of mortgaged goods determined by market prices, when there has been an agreement between the store owner and the customer will be given an agreement to return the money every one week gradually, and when customers who are due date and have not been able to redeem the mortgaged goods, The company will confirm to the customer and will give time with a
Mekanisme  Titip  Gadai  Elektronik  (HP)  pada  Titip  Gadai  Bursa  Phone  Pallangga,  Gowa  Sulawesi  Selatan;  Telaah Pemikiran Abu Hanifah Andri Setia Putra, et. al.
period of 3 days. However, if the customer requests an extended ransom time, the store owner will still provide relief to the customer to extend the redemption time, but if the time requested by the customer still exceeds the given time limit, the customer's goods will become the sole property of the store owner. The pawn company Bursa Phone located in Pallangga, Gowa Regency, can be said to have met the requirements of pawnshops in Indonesia, because, in addition to paying attention to the benefits of the shop owner, it also does not forget to pay attention to the ability of customers related  to  the  redemption  of  their  goods  by  providing  relief  in  the  form  of  additional  redemption time.  Likewise,  when  viewed  from  the  problems  of  Islamic  law,  this  company  has  also  fulfilled  the requirements of Islamic law in carrying out its pawn mechanism, starting from the conditions, to the form of application carried out by shop owners, because in fact, pawn companies only want to ease the burden on the ummah by not ruling out the problem of agreements that have been made by the company.
Keywords: Leave a Pawn; Electronic Pawn, Abu Haneefa

## 1. Pendahuluan
Indonesia    secara    filosofis    adalah    negara  yang  berlandaskan  atas  dasar  hukum  atau biasa  disebut  rechstate.  Hal  ini  secara  tegas  tertera  pada  salah    satu    pasal  di  UUD  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  berbunyi  “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.” 1 Berdasarkan  ketentuan  rumusan  pasal  tersebut  yang  mana  terdapat  kedalam  bagian  UUD Tahun  1945,  berarti  negara  Indonesia  secara  tegas  mentasbihkan  diri  sebagai  suatu  negara hukum. Indonesia sebagai suatu negara yang berpegang pada prinsip rule   of   law bertujuan untuk      menyelenggarakan      kepatuhan      terhadap      ketertiban      hukum,  menciptakan kesejahteraan rakyatnya serta membentuk suatu kelompok masyarakat yang adil dan makmur. Sebagaimana  kita  ketahui  rakyat  diakui  sebagai  salah  satu  bagian  yang  terpenting  dalam berdirinya suatu negara. 2
Islam  adalah  agama  yang  senantiasa  memberikan  pedoman  kepada  pengikutnya bagaimana  kehidupan  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Oleh  karena  itu  segala  hal    mulai  dari  hal kecil hingga hal besar diatur dalam agama Islam. Al- Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw adalah pengangan  umat  Islam  dalam menjalankan  kehidupannya  dan  tunduk  terhadap  apa  yang diperintahkan di dalam al- Qur’an dan Sunnah merupakan wujud keimanan terhadap Allah swt. dan  Rasul- Nya  maka  seseorang  belum  dikatakan  beriman  kepada  Allah  secara  apabila  belum
1 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab I, pasal 3
2 Wan Gun Tomo and Fadli Andi Natsif, “Analisis Putusan Terhadap Pembatalan Pencalonan Walikota Dan Wakil Walikota  Makassar  Tahun  2018,” Alauddin  Law  Development  Journal 3,  no.  2  (2021):  366 – 78, https://doi.org/10.24252/ALDEV.V3I2.15207.
menjalankan syari’at Allah  swt. 3 Islam    dapat    dikategorisasikan    ke    dalam    tiga  konfigurasi yang    saling    memiliki  hubungan  yang  harmonis.  Ketiga  bentiuk  konfigurasi  tersebut  adalah aqidah, ibadah dan  muamalah. Tiga  konfigurasi  ini  yang  harus  dilaksanakan oleh  manusia dalam menempuh kehidupannya. 4
Dalam  kehidupan  masyarakat  kegiatan  ekonomi  sangatlah  berpengaruh  dalam memenuhi  kebutuhan  manusia.  Jual  beli  sangatlah  bervariasi,  mulai  dari  jual  beli  secara langsung  maupun  tidak  langsung,  di  satu  tempat  ataupun  di  tempat  yang  berbeda,  secara kontan  ataupun  kredit  atau  cicilan.  Semua  itu  menggunakan  uang,  harta  dan  jasa  dalam penukarannya.
Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Terkadang kebutuhan yang ingin dibeli, tidak dapat dicukupi dengan uang yang  dimilikinya. 5 Jika  demikian  hal  tersebut,  mau  tidak  mau  kita  menguragi  untuk  membeli berbagai keperluan yang dianggap itu tidak penting. Untuk keperluan sangat penting, terpaksa harus  dipenuhi  dengan  berbagai  cara,  seperti  halnya  meminjam  dari  berbagai  sumber  dana yang  ada.  Jika  kebutuhan  dana  jumlahnya  besar,  maka  dalam  jangka  pendek  sulit  untuk dipenuhi,  apalagi  jika  harus  di  penuhi  lewat  lembaga  perbankan.  Jika  dana  yang  dibutuhkan relatife  kecil  tidak  jadi  masalah,  karena  banyak  tersedia  sumber  dana  yang  murah  dan  cepat, mulai dari pinjaman ke tetangga sampai keberbagai pinjaman keuangan lainnya.
Gadai  berkembang  seiring  perkembangan  zaman,  seperti  yang  telah  kita  ketahui semakin  banyaknya  lembaga  keuangan  yang  menawarkan  inovasi  terhadap  akad  gadai, sehingga  dapat  membuat  masyarakat  tertarik  dan  tidak  segan  melakukan  akad  gadai  di lembaga  keuangan, 6 karena  dianggap  mempermudah  masyarakat  dalam  melakukan penyelesaian masalah keuangannya. Sejalan dengan ajaran Islam sebagai agama yang lengkap dan  sempurna  telah  meletakkan  kaidah-kaidah  dasar  dan  aturan  dalam  semua  sisi  kehidupan 3 Azman Arsyad, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti, “Konsep Ihtiyaṭ Imam Syafi’i Terhadap Anjuran Menutup Aurat  Bagi  Anak- Anak;  Analisis  Tindakan  Preventif  Pelecehan  Anak,” Mazahibuna 2,  no.  2  (2020):  255 – 69, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18193.
4 Abdi  Wijaya,  “Hukum  Islam  Dan  Sengketa  Ekonomi  Syari’ah  (Telaah  UU  N0.  3/2006  Dan  UU  N0.  50/2009),” Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 7, no. 1 (2018): 129 – 39, https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5318.
5 Kurniati Kurniati et al., “Preference Of Using Sharia Fintech In Pandemic Covid 19,” Webology 19, no. 2 (2022): 5457 – 67, https://www.webology.org/abstract.php?id=1999.
6 Muammar  Bakry  et  al.,  “How  to  Attract  Millennials?  Indonesian  Sharia  Banking  Opportunities,” WSEAS Transactions on Business and Economics 18 (2021): 376 – 85, https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.38.
Mekanisme  Titip  Gadai  Elektronik  (HP)  pada  Titip  Gadai  Bursa  Phone  Pallangga,  Gowa  Sulawesi  Selatan;  Telaah Pemikiran Abu Hanifah Andri Setia Putra, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 1, January 2023
manusia,  baik  dalam  ibadah  dan  juga  hubungan antar  makhluk dan  tidak  membatasi  manusia secara sempit dalam urusan muamalahnya. 7
Seseorang yang membutuhkan dana, harus memiliki barang yang siap dijadikan jaminan, sebagai  pengganti  dana  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  konter,  dalam  hal  ini  adalah  konter  HP sendiri  yang  akan  memberikan  sejumlah  dana  diukur  dengan  harga  barang  yang  dijadikan sebagai jaminan. Kemudian barang yang akan dijadikan jaminan akan ditaksir harganya, apaila harga sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka pihak konter memberikan jangka waktu pengembalian  dana  selama  15  hari  kepada  pihak  yang  diberi  pinjaman  dan  dikenakan  bunga sebesar  10%  pada  saat  penebusan  barang  yang  digadai. 8 Namun  demikian,  selalu  ada  pihak yang  tidak  mampu  menebus  barang  gadainya,  pihak  konter  HP  akan  melakukan  pelelangan sebagai  dana  ganti  rugi.  Apabila  barang  jaminan  tidak  laku  dijual  maka  pihak  konter  sendiri mendapatkan  kerugian.  Untuk  menutupi  kerugian  tersebut,  pihak  konter  melakukan  lelang tertutup,  yang  menyebabkan  nasabah  mengatakan  lelang  tertutup  tidak  sesuai,  karena  harga barang jaminan yang di tetapkan oleh pihak konter HP. Maka muncullah kerugian tentang hasil penjualan lelang mengenai keuntungan yang diperoleh, semestinya lelang yang dilakukan oleh konter adalah dengan cara lelang terbuka, yang di mana jual beli dapat berjalan secara wajar, sehingga  dalam  hukum  pemerintahan  dan  penawaran  dapat  berjalan  sesuai  dengan  harga pasar.  Semakin  banyak  pembeli  harga  jual  juga  dapat  optimalkan  keuntungan  yang  akan didapatkan maksimal.
Jika  ada  pihak  ketiga  dan  yang  bersangkutan  memegang  benda  gadai  tersebut  atas persetujuan pihak pertama dan pihak kedua maka orang itu dinamakan pihak ketiga pemegang gadai.  Sedangkan  objeknya  atau  benda  yang  digadaikan  itu  adalah  benda  bergerak  yang menurut ketentuan Pasal 1150, 1152 ayat 1 dan 1153 KUHPerdata dan berupa benda bergerak berwujud kecuali kapal-kapal yang terdaftar pada register kapal, maupun benda bergerak tidak berwujud  yang  berupa  hak-hak. 9 Menurut  Pasal  1152  ayat  (1)  KUHPerdata,  hak  gadai  atas benda-benda  bergerak  dan  atas  piutang-piutang  kepada  pembawa  diletakkan  dengan
7 Sasli Rais, Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional (Jakarta: Universits Indonesia, 2005). h.123.
8 Nanda  Arisqa  Lapatantja  and Muammar Bakry, “Comparative Analyses of Maliki and Hanbali Thought  on Waqf Istibdāl,” Mazahibuna 3, no. 1 (2021): 49 – 60, https://doi.org/10.24252/MH.V3I1.21129.
9 Muhammad  Sabir  and  Rifka  Tunnisa,  “Jaminan  Fidusia  Dalam  Transaksi  Perbankan;  Studi  Komparatif  Hukum Positif  Dan  Hukum  Islam,” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 2,  no.  1  (2020):  80 – 97, https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284.
membawa  gadainya  di  bawah  kekuasaan  si  berpiutang  atau  seorang  pihak  ketiga,  yang  telah disetujui oleh kedua belah pihak.

## 2. Literatur Review

## 2.1. Pengertian Gadai Syariah
Dalam fiqh muamalah  dikenal  dengan  kata  pinjaman dengan jaminan  yang  disebut ar - Rahn ,  yaitu  menyimpan  suatu  barang  sebagai  tanggungan  utang. ar - Rahn menurut  bahasa berarti al-tsubut dan al-habs yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa Rahn adalah  terkurung  atau  terjerat,  di  samping  itu  juga Rahn diartikan  pula  secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan. 10
Menurut  A.A.  Basyir, Rahn adalah  perjanjian  menahan  sesuatu  barang  sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan Marhun bih , sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. 11 Menurut Imam Abu Zakariya Al Anshari, Rahn adalah menjadikan benda yang  bersifat  harta  untuk  kepercayaan  dari  suatu Marhun  bih yang  dapat  dibayarkan  dari (harga)  benda  marhun  itu  apabila Marhun  bih tidak  dibayar. 12 Sedangkan  Imam  Taqiyyuddin Abu  Bakar  Al  Husaini  mendefinisikan Rahn sebagai  akad/perjanjian  utang-piutang  dengan menjadikan Marhun sebagai  kepercayaan/penguat Marhun  bih dan murtahin berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya. 13
Berdasarkan definisi di atas, disimpulkan bahwa Rahn itu merupakan suatu akad utang piutang  dengan  menjadikan  barang  yang  memiliki  nilai  harta  menurut  pandangan syara’ sebagai jaminan Marhun bih , sehingga rahin boleh mengambil Marhun  bih . Pimjaman dengan menggadaikan Marhun sebagai  jaminan Marhun  bih dalam  hal  ini  gadai  syariah,  mempunyai hak  menahan  marhun  sampai  semua Marhun  bih dilunasi.  Marhun  dan  manfaatnya  tetap menjadi milik rahin, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan murtahin , kecuali dengan seizin rahin tanpa  mengurangi  nilainya,  serta  sekedar  sebagai  pengganti  biaya  pemeliharaan dan perawatannya
10 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 105.
11 A.A. Basyir, Hukum Tentang Riba, Hutang Piutang Gadai ( Bandung: Penerbit Al-Ma`arif, 1983), h. 50
12 Chuziamah T. Yanggo dan Hafiz Ansari, Problematika Hukum Islam kontemporer (Jakarta: LSIK, 1997), h. 60.
13 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h. 20.
Mekanisme  Titip  Gadai  Elektronik  (HP)  pada  Titip  Gadai  Bursa  Phone  Pallangga,  Gowa  Sulawesi  Selatan;  Telaah Pemikiran Abu Hanifah Andri Setia Putra, et. al.

## 2.2. Landasan Hukum Gadai Syariah
Hakikat dan fungsi gadai dalam Islam adalah membawa pemahaman yang membentuk pandangan  hidup  tertentu  dan  garis  hukum  yang  global.  Islam  mengajarkan  pada  umatnya untuk  hidup  membantu,  yang  kaya  membantu  yang  miskin.  Berbicara  mengenai  pimjam meminjam  ini,  gadai  sebagai  salah  satu  kategori  dari  perjanjian  utang  piutang,  untuk kepercayaan  dari  kreditur,  maka  debitur  menggadaikan  barangnya  sebagai  jaminan  terhadap utangnya  itu.  Barang  jaminan  tetap  milik  penggadai  namun  dikuasai  penerima  gadai,  praktek seperti ini telah ada sejak jaman Rasullulah Saw dan beliau pun pernah melakukannya.

## 2.3. Rukun Gadai Syariah
Kesepakatan  tentang perjanjian penggadaian  suatu barang  sangat  terkait  dengan  akad sebelumnya, yakni akad utang piutang (Al-Dain), karena tidak akan terjadi gadai dan tidak akan mungkin  seseorang  menggadaikan  benda  atau  barangnya  kalau  tidak  ada  utang  yang dimilikinya. 14 Utang  piutang  itu  sendiri  adalah  hukumnya  mubah  bagi  yang  berutang  dan sunnah bagi yang mengutangi karena sifatnya menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib manakala  orang  yang  berutang  benar-benar  sangat  membutuhkannya.  Dalam  menjalankan gadai syariah harus memenuhi rukun gadai syariah, rukun gadai tersebut adalah: Ar-Rahn (yang menggadaikan), Al-Murtahin (yang  menerima  gadai), Al-Marhun / Rahn (barang  yang digadaikan), Al-Marhun bih (utang), Sighat, Ijab , dan Qabul . 15
Kesepakatan  antara  rahin  dan  murtahin  dalam  melakukan  transaksi  gadai  pada dasarnnya berjalan di atas dua akad transaksi yaitu: Pertama, Akad Rahn , yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pimjaman yang diterimanya, pihak yang menahan  memperoleh  jaminan  untuk  mengambil  kembali  seluruh  atau  sebagian  piutangnya. Dalam  akad  gadai  syariah  disebutkan  bila  waktu  akad  tidak  diperpanjang  maka  penggadai menyetujui  agunan  ( marhun )  miliknya  dijual  oleh  murtahin.  Kedua,  Akad Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.
14 Zainuddin dan Muhammad Jamhari, Muamalah dan Ahklaq (Bandung: Pustaka setia, 1999), h. 18.
15 Heri  Sudarsono, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah  Deskripsi  dan  Ilustrasi  ( Yogyakarta:  Ekonisia,  2003),  h. 160.
Barang gadaian dapat diserahkan atau dipegang oleh penggadai barang atau benda yang dijadikan  jaminan  itu  dapat  berupa  emas.  Jika  semua  ketentuan  di  atas  terpenuhi,  sesuai dengan  ketentuan  syariah,  dan  dilakukan  oleh  orang  yang  layak  melakukan tasharruf, maka akad ar-Rahn tersebut  sah.  Harta  yang  diagunkan  disebut al-Marhun (yang  diagunkan).  Harta agunan  itu  harus  diserahterimakan  oleh  ar-rahin  tersebut.  Dengan  serah  terima  itu  agunan akan  berada  dibawah  kekuasaan  al-murtahin.  Jika  harta  agunan  itu  termasuk  yang  bisa dipindah-pindah seperti kulkas dan barang elektronik, perhiasaan dan semisalnya, maka serah terimanya adalah sesuatu dari harta itu, yang menandakan berpindahnya kekuasaan atas harta itu  ketangan  al-murtahin,  jika  harta  tersebut  merupakan  barang  tak  bergerak,  seperti  rumah, tanah, lahan sawah, dan lain-lain

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  perbandingan  dengan  menggunakan  pendekatan atau  analisis  kualitatif.  Metode  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  dimaksud  untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti secara holistic dengan cara mendeskripsikan dalam format kata-kata Bahasa, pada suatu konteks khusus yang dialami dan dimanfaatkan  metode  ilmiah.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  beberapa  metode  dalam pengumpulan data dengan cara Observasi yaitu cara untuk mengamati keadaan yang wajar dan sebenarnya  tanpa  ada  usaha  yang  disengaja  untuk  mempengaruhi,  mengatur,  atau memanipulasi.  Dengan  cara  Wawancara  ialah  metode  pengumpulan  data  yang  langsung bertatapan  muka  dengan  pihak-pihak  yang  berhubungan  dengan  masalah  penelitian  yaitu informan.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  karyawan  Titip  gadai  Bursa  Phone  selaku narasumber.  Dengan  cara  Dokumentasi  yaitu  pengumpulan  data  dengan  cara  melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar, atau data-data yang bersangkutan serta didukung dengan literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang dibahas.
Mekanisme  Titip  Gadai  Elektronik  (HP)  pada  Titip  Gadai  Bursa  Phone  Pallangga,  Gowa  Sulawesi  Selatan;  Telaah Pemikiran Abu Hanifah Andri Setia Putra, et. al.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Mekanisme Titip Gadai di Bursa Phone, Kab. Gowa
Bursa  Phone  merupakan  tempat  gadai  barang  elektronik  yang  telah  beroperasi  sejak tahun  2016  dan  memiliki  kantor  cabang  di  wilayah  Makassar,  usaha  ini  juga  sudah  memiliki banyak pekerja juga memiliki struktural pegawai mulai dari kepala kantor hingga karyawan dan menerima  gaji  Upah  Minimum  Regional  (UMR)  diluar  dari  bonus  yang  didapatkan.  Fokus  dari perusaahan  ini  adalaah  jenis  alat  komunikasi  (Hand  Phone),  penentuan harga  yang  di berikan pemilik  toko  terhadap  barang  yang  digadaikan  oleh  pelanggan,  tidak  terlepas  dari  harga pasaran yang ada di indonesia dengan tetap memperhatikan kualitas, merek dan kelengkapan barang yang ingin digadaikan.
Ketika  telah  terjadi  akad  antara  pemilik  toko  dan  pelanggan  itu  akan  di  berikan kesepakatan  untuk  mengembalikan  uang  setiap  satu  minggu  selama  berangsur-angsur,  dan ketika  pelanggan  yang  yang  sudah  jatuh  tempo  tanggal  penggadaianya  dan  belum  bisa menebus barang yang digadaikan, pihak perusaan akan melakukan konfirmasi kepelenggan dan akan memberikan waktu dengan tempo 3 hari.
Namun, jika pihak pelanggan meminta waktu perpanjangan tebusan pihak pemilik toko tetap  akan  memberikan  keringnan  kepada  pelanggan  untuk  di  perpanjang  waktu  tebusanya, akan  tetapi  jika  waktu  yang  diminta  pelanggan  tetap  melewati  batas  waktu  yang  di  berikan, barang  si  pelanggan  akan  menjadi  milik  sepenuhnya  oleh  pihak  pemilik  toko.  Ada  dua  pilihan pemilik toko terhadap barang yang dimiliki dari pelanggan yang tidak bisa menebus barangnya, yakni,  pertama.  pemilk  toko  akan  menjualnya  ke market  place ,  jika  modal  yang  digunakan pemilik  toko  cukup  tinggi,  dan  yang  kedua,  pemilik  toko  akan  mengembalikanya  ke  reseller untuk di jual kembali kekonsumen.
Saat  penulis  mewawancarai  salah  seorang  pelanggan  Bursa  Phone  atas  nama  Ibu Rahayu,  beliau  mengatakan  cukup  puas  dengan  mekanisme  pelayanan  yang  di  berikan  oleh para  karyawan  Bursa  Phone  sampai  dengan  peraturan  yang  mengikat  antara  pemilik  toko dengan  pelanggan,  di  karenakan  itu  tidak  terlalu  memberatkan  bagi  pelanggan,  tidak  seperti dengan toko lain yang pernah beliau tempati melakukan titip gadai yang seakan toko tersebut hanya  mengharapkan  laba  dan  kurang  memperhatikan  kondisi  pelanggan,  ungkap  beliau sebagai pelanggan.
Sama  seperti  yang  di  ungkapkan  oleh  saudara  Faiz,  saat  penulis  temui  beliau  di pelataran  toko  saat  hendak  membayar  kembali  uang  yang  di  pakainya  dan  ingin  mengambil barang  yang  di  gadainya.  Beliau  juga  memberikan  bahasa  dan  gaya  tubuh  yang  mengataka bahwasany kesenangan dan kepuasan yang dirsakan selama melakukan akad titip gadai di toko Bursa Phone ini. Beliau mengatakan, sangat jarang kita temui di beberapa tempat titip gadai di kota  ini  yang  memberikan  pelayanan  dan  peraturan  yang  mengedapankan  kenyamanan pelanggan.
Lain halnya dengan pengakuan salah satu pelanggan yang enggan di sebutkan namanya itu,  jutru  sedikit  memberikan  kritikan  terhadap  toko  Bursa  Phone  ini,  beliau  mengutarakan maksudnya dengan memberikan kepada penulis sebuah bahasa yang mengerucut pada sistem penebusan yang di mana perusahaan hanya memberikan waktu dua minggu untuk membayar angsurannya,  hal  ini  dirasakan  pelanggan  sangat  singkat  dan  seakan  mengekang  dirinya, pungkas beliau juga saat di temui di pelataran toko.
Berikut  penjelasan  antara  beberapa  pelanggan  dan  pemilik  toko  Bursa  Phone  di Pallangga, dari hasil penelitian dan wawancara penulis, bisa kita lihat keunggulan dan kepuasan yang di berikan kepada pelanggan Bursa Phone. Selain dari pelanggan yang merasa puas, tetap saja masih ada pelanggan yang merasa di rugikan dengan sistem yang di berlakukan oleh Bursa Phone

## 4.2. Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Titip Gadai
Pada  mulanya  Abu  Hanifah  adalah  seorang  pedagang,  karena  ayahnya  adalah  seorang pedagang  besar  dan  pernah  bertemu  dengan  Ali  ibn  Abi  Thalib.  Pada  waktu  itu  Abu  Hanifah belum  memusatkan  perhatian  kepada  ilmu,  turut  berdagang  di  pasar,  menjual  kain  sutra.  Di samping berniaga ia tekun menghapal al-Quran dan amat gemar membacanya.
Kecerdasan  otaknya  menarik  perhatian  orang-orang  yang  mengenalnya,  karena  asy- Sya’bi  menganjurkan  supaya  Abu  Hanifah  mencurahkan  perhatiannya  kepada  ilmu.  Dengan anjuran asy- Sya’bi mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak  melepas  usahanya  sama  sekali9  .  Imam  Abu  Hanifah  pada  mulanya  gemar  belajar  ilmu qira’at, hadits, nahwu, sastra, sya’ir, teologi dan ilmu -ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu.  Diantara  ilmu-ilmu  yang  dicintainya  adalah  ilmu  teologi,  sehingga  beliau  salah  seorang
Mekanisme  Titip  Gadai  Elektronik  (HP)  pada  Titip  Gadai  Bursa  Phone  Pallangga,  Gowa  Sulawesi  Selatan;  Telaah Pemikiran Abu Hanifah Andri Setia Putra, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 1, January 2023
tokoh yang terpandang dalam ilmu tersebut.  Karena ketajaman pemikirannya, beliau sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.
Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat  perhatian  para  ulama  fiqh  yang  cenderung  rasional.  Di  Irak  terdapat  Madrasah  Kufah yang  dirintis  oleh  Abdullah  ibn  Mas’ud  (wafat  63  H/682  M).  Kepemimpinan  Madrasah  Kufah kemudian  beralih  kepada  Ibrahim  al- Nakha’i,  lalu  Muhammad  ibn  Abi  Sulaiman  al - Asy’ari (wafat 120 H). Hammad ibn Sulaiman adalah salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia  murid  dari  ‘Alqamah  ibn  Qais  dan  al - Qadhi  Syuri’ah,  keduanya  adalah  tokoh  dan  fakar  fiqh yang  terkenal  di  Kufah  dari  golongan  tabi’in.  Dari  Hamdan  ibn  Sulaiman  itulah  Abu  Hanifah belajar fiqh dan hadits. Selain itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijjaz untuk mendalami fiqh dan hadits sebagai nilai tambahan dari apa yang diperoleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, majlis Madrasah Kufah sepakat mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu ia  mengabdi  dan  banyak  mengeluarkan  fatwa  dalam  masalah  fiqh.  Fatwa-fatwanya  itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini. 16
Pola  pemikiran  Imam  Abu  Hanifah  dalam  menetapkan  hukum,  sudah  tentu  sangat dipengaruhi  latar  belakang  kehidupan  serta  pendidikannya,  juga  tidak  terlepas  dari  sumber hukum  yang  ada.  Abu  Hanifah  dikenal  sebagai  Ulama  al- Ra’yi. 17 Dalam  menetapkan  hukum Islam,  baik  yang  di  istinbathkan  dari  al-Quran  ataupun  hadits,  beliau  banyak  menggunakan nalar.  Dari  keterangan  diatas,  nampak  bahwa  Imam  Abu  Hanifah  dalam  menetapkan  hukum syara’ yang tidak ditetapkan dalalahnya secara qath’iy menggunakan ra’yu . Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah Saw.
Mekanisme operasional gadai syariah sangat penting untuk diperhatikan, karena jangan sampai  operasi  gadai  syariah  tidak  efektif  dan  efisien.  Mekanisme  operasional  gadai  Syariah haruslah  tidak  menyulitkan  calon  nasabah  yang  akan  meminjam  uang  atau  akan  melakukan akad  utang-piutang.  Islam  mengajarkan  kepada  umatnya  untuk  hidup  saling  membantu,  yang kaya membantu yang miskin. Bentuk saling membantu ini, dapat berupa pemberian tanpa ada pengembalian  (berfungsi  sosial),  seperti  zakat,  infaq,  dan  shadaqah  (ZIS),ataupun  berupa
16 Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 95.
17 Abdul  Syatar  and  Chaerul  Mundzir, Tokoh  Dan  Ketokohan  Imam  Mazhab  (Kontribusinya  Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) (Alauddin University Press, 2021).
pimjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman, minimal mengembalikan pokok pinjaman.  Pada  dasarnya,  marhun  tidak  boleh  diambil  manfaatnya.  Baik  oleh rahin maupun murtahin , kecuali apabila mendapat izin masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak murtahin terhadap  marhun  hanya  sebatas  menahan  dan  tidak  berhak  menggunakan  atau  mengambil hasilnya,  selama  marhun  ada  ditangan  murtahin  sebagai  jaminan  marhun  bih,  rahin  tidak berhak menggunakan marhun, terkecuali apabila kedua rahin dan murtahin ada kesepakatan.
Dalam  penerapan  hukum  Islam  pada  perspektif  Imam  Abu  Hanifah,  penulis  dapat menyimpulkan  dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  bahwa,  perlu  kita  melihat  terlebih dahulu  tentang  pengertian  dari  gadai  syariah,  Dalam  fiqh  muamalah  dikenal  dengan  kata pinjaman  dengan  jaminan  yang  disebut ar-Rahn ,  yaitu  menyimpan  suatu  barang  sebagai tanggungan utang. ar-Rahn menurut bahasa berarti al-tsubut dan al-habs yaitu penetapan dan penahanan.  Dan  ada  pula  yang  menjelaskan  bahwa  Rahn  adalah  terkurung  atau  terjerat,  di samping itu juga Rahn diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan. apa-apa yag  kemudian  menjadi  persyaratan  ketika  igin  melakukan  gadai  kemudian  harus memperhatikan  poin-poin  dalam  pelaksanaan  gadai  menurut  hukum  islam,  diataranya.  1. Syarat  Rahin  dan  Murtahin,  2.  Syarat  Sigat  (Lafaz),  3.  Syarat  Marhun  Bih  (Utang),  4.  Marhun (Benda  Jaminan  Gadai).  Tidak  berbeda  jauh  yang  di  anjurkan  oleh  Imam  Abu  Hanifah  bahwa dalam  penerapan  Istinbat  Hukumnya,  beliau  tidak  jauh  berbeda  penerapanya  degan  para pedapat  para  Imam  Mazhab  yang  lainya  dimana  beliau  tetap  mengambil  dari  al- Qur’a n,  al- Sunnah, Fatwa-Fatwa Sahabat, Qiyas, Ij ma’ dan Urf.

## 5. Kesimpulan
Mekanisme titip gadai elektronik (hp) Bursa phone di Pallangga Gowa Sulawesi Selatan, dari hasil penelitian tersebut penulis menemukan bahwa, fokus dari perusaahan ini adalah jenis alat komunikasi (Hand Phone), penentuan harga yang di berikan pemilik toko terhadap barang yang  digadaikan  oleh  pelanggan,  tidak  terlepas  dari  harga  pasaran  yang  ada  di  indonesia dengan  tetap  memperhatikan  kualitas,  merek dan  kelengkapan  barang yang  ingin digadaikan. Ketika  telah  terjadi  akad  antara  pemilik  toko  dan  pelanggan  itu  akan  di  berikan  kesepakatan untuk mengembalikan uang setiap satu minggu secara berangsur-angsur, dan ketika pelanggan yang  yang  sudah  jatuh  tempo  tanggal  penggadaiannya  dan  belum  bisa  menebus  barang  yang
Mekanisme  Titip  Gadai  Elektronik  (HP)  pada  Titip  Gadai  Bursa  Phone  Pallangga,  Gowa  Sulawesi  Selatan;  Telaah Pemikiran Abu Hanifah Andri Setia Putra, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 1, January 2023
digadaikan,  pihak perusahaan  akan  melakukan konfirmasi  kepelanggan dan  akan memberikan waktu  dengan  tempo  3  hari.  Namun,  jika  pihak  pelanggan  meminta  waktu  perpanjangan tebusan  pihak  pemilik  toko  tetap  akan  memberikan  keringanan  kepada  pelanggan  untuk diperpanjang waktu tebusannya, akan tetapi jika waktu yang diminta pelanggan tetap melewati batas  waktu  yang  diberikan,  barang  si  pelanggan  akan  menjadi  milik  sepenuhnya  oleh  pihak pemilik toko. Ada dua pilihan pemilik toko terhadap barang yang dimiliki dari pelanggan yang tidak bisa menebus barangnya, yakni, pertama. pemilk toko akan menjualnya ke market place, jika  modal  yang  di  gunakan  pemilik  toko  cukup  tinggi,  dan  yang  kedua,  pemilik  toko  akan mengembalikanya ke reseller untuk di jual kembali ke konsumen.

## Daftar Pustaka
Arsyad, Azman, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti. “Konsep Ihtiyaṭ Imam Syafi’i Terhadap Anjuran  Menutup  Aurat  Bagi  Anak- Anak;  Analisis  Tindakan  Preventif  Pelecehan  Anak.”
Mazahibuna 2, no. 2 (2020): 255 – 69. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18193.
Bakry,  Muammar,  Rahman  Ambo  Masse,  Lukman  Arake,  Muhammad  Majdy  Amiruddin,  and Abdul  Syatar.  “How  to  Attract  Millennials?  Indonesian  Sharia  Banking  Opportunities.” WSEAS Transactions on Business and Economics 18 (2021): 376 – 85. https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.38.
Kurniati, Kurniati, Eka Indriyani Ms, Muhammad Muhammad, and Abdul Syatar. “Preference Of Using  Sharia  Fintech  In  Pandemic  Covid  19.” Webology 19,  no.  2  (2022):  5457 – 67. https://www.webology.org/abstract.php?id=1999.
Lapatantja, Nanda  Arisqa,  and  Muammar  Bakry.  “Comparative  Analyses of Maliki  and  Hanbali Thought on Waqf Istibdāl.” Mazahibuna 3, no. 1 (2021): 49 – 60. https://doi.org/10.24252/MH.V3I1.21129.
Rais,  Sasli. Pegadaian  Syariah:  Konsep  Dan  Sistem  Operasional .  Jakarta:  Universits  Indonesia, 2005.
Sabir,  Muhammad,  and  Rifka  Tunnisa.  “Jaminan  Fidusia  Dalam  Transaksi  Perbankan;  Studi Komparatif  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam.” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020): 80 – 97. https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284.
Syatar,  Abdul,  and  Chaerul  Mundzir. Tokoh  Dan  Ketokohan  Imam  Mazhab  (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) . Alauddin University Press, 2021.
Tomo,  Wan  Gun,  and  Fadli  Andi  Natsif.  “Analisis  Putusan  Terhadap  Pembatalan  Pencalonan
Walikota  Dan  Wakil  Walikota  Makassar  Tahun  2018.” Alauddin  Law  Development Journal 3, no. 2 (2021): 366 – 78. https://doi.org/10.24252/ALDEV.V3I2.15207.
Wijaya, Abdi. “Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari’ah (Telaah UU N0. 3/2006 Dan UU N0.
50/2009).” Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 7, no. 1 (2018): 129 – 39. https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5318.