Enny Yulistiawati, Arif Awangga (2023) Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/Pn.Lbb) , (8) 7, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 7, Juli 2023
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PID.B/2022/PN.LBB)
Enny Yulistiawati 1 , Arif Awangga 2
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia Email: ennyyulistiawati@gmail.com 1 , arifawangga@iblam.ac.id 2

## Abstrak
Hukum di Indonesia terbagi atas hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana adalah  hukum  yang  mengatur  perbuatan-perbuatan  apa  yang  dilarang  dan memberikan  pidana  kepada  siapa  yang  melanggarnya  serta  mengatur  bagaimana cara-cara  mengajukan  perkara-perkara  ke  muka  pengadilan,  misalnya  pencurian. Salah satu upaya penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana pencurian yang tegas, konsisten dan terpadu, dapat dilakukan melalui suatu cara yakni dengan penerapan  restorative  justice.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode yuridis  normatif  dengan  pendekatan  undang-undang  dan  pendekatan  kasus.  Dari hasil penelitian, didapat dasar hukum restorative justice dalam perkara tindak pidana pencurian  didasarkan  pada  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  02  Tahun  2012 tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  dalam KUHP,  Pasal  4  Nota  Kesepakatan  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia,  Jaksa  Agung  Republik Indonesia,  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  tentang  Pelaksanaan Penerapan  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda,  Acara Pemeriksaan  Cepat,  Serta  Penerapan  Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice) Nomor: 131/KMA I SKB I X /2012 Nomor: M. HH - 07. HM. 03. 02 Tahun 2012 Nomor:  KEP  -  06  /E  IEJP  /10/2012  Nomor:  B/39/X/2012  Pasal  3  Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pertimbangan Hakim dalam memutus restorative justice  terhadap  perkara  tindak  pidana  pencurian  pada  putusan  nomor 28/Pid.B/2022/Pn.Lbb didasarkan pada keterangan saksi Mulyono, beberapa putusan terdahulu terkait restorative justice serta Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Kata kunci : Restorative Justice, Tindak Pidana, Pencurian.

## Abstract
Law in Indonesia is divided into criminal law and civil law. Criminal law is the law that regulates what actions are prohibited and gives punishment to those who violate them and regulates how to bring cases to court, for example theft. One of the law
enforcement  efforts  in  overcoming  the  crime  of  theft  that  is  firm,  consistent  and integrated, can be done in one way, namely the application of restorative justice. The research method used is a normative juridical method with a law approach and a case approach. From the results of the study, it was found that the legal basis for restorative justice in the case of the crime of theft is based on the Supreme Court Regulation Number 02 of 2012 concerning Adjustment of the Limits of Minor Crimes and  the  Amount  of  Fines  in  the  Criminal  Code,  Article  4  Memorandum  of Understanding  with  the  Chief  Justice  of  the  Supreme  Court  of  the  Republic  of Indonesia  Minister  of  Law  and  Human  Rights  Man,  the  Attorney  General  of  the Republic  of  Indonesia,  the  Head  of  the  Indonesian  National  Police  regarding  the Implementation  of  Adjustment  on  the  Limits  of  Minor  Crimes  and  the  Amount  of Fines,  Quick  Examination  Procedures,  and  the  Application  of  Restorative  Justice Number: 131/KMA I SKB IX/2012 Number: M. HH - 07. HM. 03. 02 of 2012 Number: KEP  -  06  /E  IEJP  /10/2012  Number:  B/39/X/2012  Article  3  Regulation  of  the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice and Article 4 paragraph (2 ), Article 5 paragraph (1) of the Prosecutor's  Office  Regulation  Number  15  of  2020  concerning  Termination  of Prosecution  Based  on  Restorative  Justice.  The  judge's  consideration  in  deciding restorative  justice  for  the  theft  criminal  case  in  the  decision  number 28/Pid.B/2022/Pn.Lbb  was  based  on  the  testimony  of  witness  Mulyono,  several previous decisions related to restorative justice and Article 10 paragraph (1) of Law Number 48 Year 2009 on Judicial Power.
Keywords: Restorative Justice, Crime, Theft.

## Pendahuluan
Tindak  pidana  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh seseorang  dan  patut  dipidana  sesuai  dengan  kesalahannya  sebagaimana  dirumuskan dalam  Undang-Undang  (Hattu,  2020).  Orang  yang  melakukan  perbuatan  pidana  akan mempertanggung  jawabkan  perbuatan  tersebut  dengan  pidana  apabila  ia  mempunyai kesalahan (Yudhianto, 2018). Tindak pidana diatur dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  mengatakan  bahwa  perbuatan  yang  pelakunya  dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan didalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan (Nur Aziz, 2019).
Dalam kehidupan masyarakat, terdapat suatu norma yang berfungsi untuk mengatur dan mengontrol atau mengendalikan tingkah laku dari setiap anggota masyarakat seperti norma agama, kesusilaan, kesopanan/adat, dan hukum (AZHARI, n.d.). Norma adalah suatu kaidah atau aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Norma yang memiliki sanksi yang tegas dan nyata adalah norma hukum, karena sanksi bagi yang melanggar norma hukum ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari (Siregar, 2018).
Hukum  di  Indonesia  terbagi  atas  hukum  pidana  dan  hukum  perdata  (Anisah  & Raharjo, 2018). Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana  cara-cara  mengajukan  perkara-perkara  ke  muka  pengadilan  (Suharto  & Efendi, 2016). Misalnya pencurian, pemerkosaan, perampokan dan sebagainya.  Tindak
pidana pencurian merupakan perbuatan yang sangat merugikan diri sendiri dan orang lain serta  bertentangan  dengan  nilai-nilai  agama  dan  nilai-nilai  moral  kesusilaan  (Farhan, 2023).  Salah  satu  upaya  penegakan  hukum  dalam  penanggulangan  tindak  pidana pencurian yang tegas, konsisten dan terpadu, dapat dilakukan melalui suatu cara yakni dengan penerapan restorative justice (Fatoni & Wibawa, 2023) .
Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil) (Hartono, 2015). Konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat (Anggara & Mukhlis, 2019).
Restorative justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan (Nurwianti et al., 2017). Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi restorative justice , namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional (Budoyo & Sari, 2019). Hukum  adat  bisa  menyelesaikan  konflik  yang  muncul  di  masyarakat  dan  memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya (Lubis & Siregar, 2020).
Konsep pendekatan restorative justice adalah suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri (Hambali, 2020). Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban  dan  pelaku  (Andriyanti,  2020). Restorative  justice itu  sendiri  memiliki  makna keadilan yang merestorasi, adapun restorasi di sini memiliki makna yang lebih luas dari apa yang dikenal dalam proses peradilan pidana konvensional adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban (Andriyanti, 2020).
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pada tanggal 08 Agustus 2012 telah  mengeluarkan Surat  Kabareskrim  Nomor:  STR/583/VIII/2012  tentang  Penerapan Restorative  Justice,  surat  tersebut  kemudian  dijadikan  dasar  penyidik  polri  dalam penyelesaian perkara pengaduan masyarakat dengan keadilan restoratif, hingga Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Muhammad Tito Karnavian, pada 27 Juli  2018  menandatangani Surat  Edaran  Kapolri  Nomor:  SE/8/VII/2018  tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative Justice ) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, bertujuan untuk menyelesaikan perkara dengan pendekatan restoratif justice agar tidak memunculkan  keberagaman  admnistrasi  penyelidikan/penyidikan  dan  perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya (Fianhar, n.d.).
Sementara itu, Mahkamah Agung juga mengeluarkan pedoman terkait penerapan restorative  justice di  lingkungan  peradilan  umum  yang  diatur  dalam  Surat  Keputusan
(SK)  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  (Dirjen  Badilum)  MA  Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  tentang  Pemberlakuan  Pedoman  Penerapan  Keadilan Restoratif (Restorative Justice) . SK ini diberlakukan dengan mempertimbangkan dua hal. Satu, untuk mendorong optimalisasi penerapan Peraturan MA, Surat Edaran MA, maupun Keputusan  Ketua  MA  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan  keadilan  restoratif  di pengadilan, maka perlu disusun pedoman tentang keadilan restoratif. Dua, perkembangan sistem  pemidanaan  bukan  lagi  bertumpu  pada  pelaku  melainkan  telah  mengarah penyelarasan  kepentingan  pemulihan  korban  dan  pertanggungjawaban  pelaku  tindak pidana (Sabir Laluhu, n.d.).
Dalam  penelitian  ini,  Penulis  mengkaji  putusan  nomor  28/Pid.B/2022/Pn.Lbb dengan Terdakwa Dedi Plg Dedi. Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh penuntut umum  dalam  surat  dakwaannya  dengan  nomor  registrasi  perkara  PDM- 09/AGAM/Eoh.2/02/2022 tanggal 16 Februari 2021. Dalam surat dakwaannya, terdakwa telah  didakwa  oleh  jaksa  penuntut  umum  dengan  dakwaan  berbentuk  alternatif  yakni pertama melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-,4e, ke-5 KUHP, kedua melanggar ketentuan Pasal 362 KUHPidana atau ketiga melanggar ketentuan Pasal 362 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP. Adapun majelis hakim dalam amarnya memutuskan sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Dedi Pgl Dedi tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu tetapi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban  pidana  karena  sudah  dilaksanakan  keadilan  restoratif (Restorative Justice) .
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
3. Memerintahkan  Terdakwa  dibebaskan  dari  tahanan  segera  setelah  putusan  ini diucapkan.
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya.
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

## Metode Penelitian
Penelitian ini, termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap  suatu  permasalahan  hukum  tertentu.  Penelitian  normatif  seringkali  disebut penelitian kepustakaan, karena objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang- undangan dan bahan pustaka.
Dalam penelitian ini, pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  Peraturan  Polri  Nomor  8  Tahun  2021  tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan peraturan-peraturan lain yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Sementara  pendekatan  kasus  dilakukan  dengan mengkaji  Putusan  Nomor  28/Pid.B/2022/PN.Lbb  disesuaikan  dengan  fakta  dilapangan sehingga menghasilkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.
Hasil dan Pembahasan
1. Dasar Hukum Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Restorative  Justice pada  prinsipnya  merupakan  suatu  falsafah  (pedoman  dasar) dalam  proses  perdamaian  di  luar  pengadilan  yang  menitik  beratkan  pada  kondisi terciptanya suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana  tersebut  yaitu  pelaku  tindak  pidana  (keluarganya)  dan  korban  tindak  pidana (keluarganya) dengan mekanisme dan tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada  pemidanaan  diubah  menjadi  proses  dialog  dan  mediasi  untuk  menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku (Ariefianto, 2016). Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan  menangani  suatu  tindak  pidana.  Dalam  pandangan  keadilan  restoratif  makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari  berbagai  model  dan  mekanisme  yang  bekerja  dalam  sistem  peradilan  pidana datam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. PBB melalui Basic principles yang  telah  digariskannya  menilai  bahwa  pendekatan  keadilan  restoratif  adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G. P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminil harus  rasional (a  rational  total  of  the  responses  to  crime) . Pendekatan  keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dan strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem  peradilan  pidana  yang  ada  saat  ini  (Purba,  2017). Restorative  justice dapat diterapkan  dalam  berbagai  penyelesaian  tindak  pidana  salah  satunya  tindak  pidana pencurian dengan kategori ringan.
Adapun tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: (Rahmi & Rizanizarli, 2020).
“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah  atau  dalam  perkarangan  yang  tertutup  yang  ada  rumahnya,  maka  jika  harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian  ringan  dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  tiga  bulan  atau  denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.
Restorative justice dapat diterapkan dalam berbagai penyelesaian tindak pidana salah satunya tindak pidana pencurian dengan kategori ringan, hal ini didasarkan pada Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  tentang  Pedoman  Penerapan Restorative  Justice Di lingkungan Peradilan Umum, yang berbunyi: “Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan  keadilan  restoratif (restorative  justice) adalah  perkara  tindak  pidana  ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364,  373,  379, 384, 407 dan
Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)” (Satriadi, 2022).
Ketentuan isi Pasal 364 KUHP memuat kata-kata “jika harga barang yang dicuri itu  tidak  lebih  dari  dua  ratus  lima  puluh  rupiah”.  Jika  dicermati,  isi  pasal  tersebut mungkin  bertentangan  dengan  Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di lingkungan Peradilan Umum. Namun hal ini diperjelas dengan ketentuan Pasal  1  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  02  Tahun  2012  tentang  Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang berbunyi: “kata- kata dua ratus lima puluh rupiah dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”. Artinya, nilai  kerugian  yang  dimaksud  dalam  Pasal  364  KUHP  adalah  tidak  lebih  dari 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terhadap tindak pidana pencurian yang termasuk  dalam  kategori  yang  dimaksud  dalam  Pasal  364  KUHP  tersebut,  maka penyelesaiannya dapat diterapkan dengan pendekatan restorative justice . Dasar hukum terkait penerapan restorative justice dalam tindak pidana pencurian juga  diatur  dalam  Pasal  4  Nota  Kesepakatan  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia,  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  tentang  Pelaksanaan Penerapan  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda,  Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Nomor: 131/KMA I SKB I X / 2012 Nomor: M. HH - 07. HM. 03. 02 Tahun 2012 Nomor: KEP - 06 /E IEJP /10/2012 Nomor: B/39/X/2012 yang berbunyi:
(1) Penyelesaian  perkara  Tindak  Pidana  Ringan  melalui  Keadilan  Restoratif  dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga  pelaku/korban,  dan  tokoh  masyarakat  terkait  yang  berperkara  dengan atau tanpa ganti kerugian.
(2) Penyelesaian  perkara  Tindak  Pidana  Ringan  melalui  Keadilan  Restoratif sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan  oleh  Penyidik  Kepolisian  atau Hakim.
(3) Perdamaian  antara  para  pihak  yang  berperkara  dikukuhkan  dalam  kesepakatan tertulis.
(4) Keadilan  Restoratif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat    (1)  tidak  berlaku  pada pelaku  tindak  pidana  yang  berulang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Ketentuan ini mensyaratkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan  melalui restorative  justice, terlebih  dahulu  harus  terjadi  perdamaian  antara pelaku,  korban,  keluarga  pelaku  dan  keluarga  korban  serta  masyarakat  yang  terkait dengan perkara tindak pidana pencurian tersebut. Jika tidak, maka majelis hakim pun tidak bisa menerapkan restorative justice dalam penyelesaian perkaranya.
Selanjutnya, dasar hukum lain juga juga tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana
Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Pasal  3  Peraturan  Kepolisian  tersebut  berbunyi: “Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan: a. umum; dan/atau b. khusus.
Adapun Persyaratan umum meliputi persyaratan materiil dan persyaratan formil. Persyaratan materiil meliputi: (Arief & Ambarsari, 2018).
a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
b. tidak berdampak konflik sosial;
c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
e. bukan  pelaku  pengulangan  Tindak  Pidana  berdasarkan  Putusan  Pengadilan; dan
f. bukan  Tindak  Pidana  terorisme,  Tindak  Pidana  terhadap  keamanan  negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.
Sedangkan  persyaratan  formil  meliputi:  perdamaian  dari  kedua  belah  pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba (Irawan, 2022).
Dasar hukum lainnya yang menjadi dasar diterapkannya restorative justice dalam tindak pidana pencurian adalah Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:
Pasal 4:
(2) Penghentian  penuntutan  berdasarkan  Keadilan  Restoratif  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
c. Tingkat ketercelaan;
d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
e. Cost and benefit penanganan perkara;
f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.
Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif berbunyi:
(1) Perkara  tindak  pidana  dapat  ditutup  demi  hukum  dan  dihentikan  penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
c. tindak  pidana  dilakukan  dengan  nilai  barang  bukti  atau  nilai  kerugian  yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Meskipun  Pasal  4  ayat  (2)  dan  Pasal  5  ayat  (1)  Peraturan  Kejaksaan  tidak menyebutkan  secara  spesifik  terkait  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  pencurian
melalui restorative justice , namun jika dicermati ketentuan Pasal 4  ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan tersebut ternyata selaras dengan ketentuan yang diatur dalam  Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  tentang  Pedoman  Penerapan Restorative  Justice Di lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Nota  Kesepakatan  Bersama  Ketua  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia,  Jaksa  Agung Republik  Indonesia,  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  tentang Pelaksanaan  Penerapan  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Nomor: 131/KMA I SKB I X / 2012 Nomor: M. HH - 07. HM. 03. 02 Tahun 2012 Nomor: KEP - 06 /E IEJP /10/2012 Nomor: B/39/X/2012. Untuk itu, Pasal 4 ayat (2)  dan  Pasal  5  ayat  (1)  Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif juga merupakan salah satu dasar hukum diterapkannya restorative justice dalam tindak pidana pencurian.
2. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutus Restorative  Justice Terhadap  Perkara Tindak Pidana Pencurian Pada Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/Pn.Lbb
Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana dapat dilakukan pada waktu sebelum dilakukannya penyelidikan, saat dilakukannya penyelidikan; saat dilakukan penyidikan;  dan  saat  pemeriksaan  di  depan  persidangan.  Hal  ini  sebagaimana dikemukakan oleh Didik Endro Purwoleksono yang berjudul “Hukum Pidana Untaian Pemikiran” (Purwoleksono, 2019).
Pada Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/Pn.Lbb, Terdakwa Dedi telah didakwa oleh Jaksa  Penuntut  Umum  dengan  dakwaan  alternatif  yaitu  perbuatannya  dianggap melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-,4e, ke-5 KUHP, atau melanggar ketentuan Pasal 362 KUHPidana atau melanggar ketentuan Pasal 362 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Untuk  menguatkan  dakwaannya,  Penuntut  umum  telah  mengajukan  beberapa  saksi Atma Yuris, saksi Amrizal dan saksi Mulyono.
Penuntut umum dalam tuntutannya juga memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan:
a. Menyatakan  terdakwa  Dedi  Pgl.  Dedi  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  pencurian  dalam  keadaan  memberatkan sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Dakwaan  alternative  pertama  yang  diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana;
b. Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  berupa  pidana  penjara  selama  7  (tujuh) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
c. Menetapkan  supaya  terdakwa  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.  3.000,-  (tiga ribu rupiah);
Dalam  hal  ini,  Terdakwa  juga  menyatakan  mohon  hukuman  yang  seringan- ringannya  kepada  Majelis  Hakim  dengan  alasan  menyesali  perbuatannya  dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
Mengingat terdakwa telah didakwa oleh Jaksa penuntut umum dengan dakwaan berbentuk  alternatif,  untuk  itu  Majelis  Hakim  dengan  memperhatikan  fakta-fakta hukum  yang  terungkap  dipersidangan,  memilih  langsung  dakwaan  alternatif  kesatu sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  363  ayat  (1)  ke-4  dan  ke-5  KUHP,  yang  memiliki unsur sebagai berikut:
a. Barangsiapa mengambil sesuatu barang;
b. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
c. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
d. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
e. Untuk  masuk  ke  tempat  kejahatan  atau  untuk  sampai  pada  barang  yang  diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
Dari hasil penelitian, didapat bahwa dari kelima unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tersebut, terhadap unsur kelima tidak terpenuhi. Dalam hal ini Majelis hakim menimbang, oleh karena hanya unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, meskipun demikian Terdakwa tetap haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak pidana  pencurian  dengan  pemberatan  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan alternatif kesatu sepanjang unsur yang terpenuhi tersebut.
Dalam persidangan, saksi Mulyono yang merupakan Humas atau perwakilan dari PT AMP selaku korban dalam perkara ini, menerangkan bahwa pada saat penanganan perkara  ini  sedang  berlangsung  dalam  proses  penyidikan,  telah  terjadi  kesepakatan perdamaian antara Pihak PT AMP selaku korban dengan Terdakwa sebagai pelaku, sebagaimana tertuang dalam Surat Perdamaian tanggal 7 Januari 2021 dimana Ninik Mamak Terdakwa dari Terdakwa telah menghadap kepada pimpinan PT. AMP, yang pada pokoknya berisi bahwa Terdakwa meminta maaf sehubungan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sementara Korban juga menyatakan memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum atas peristiwa ini. Kemudian dalam pemeriksaan di persidangan  terhadap  saksi  Mulyono  itu  pula,  ketika  ditanya  oleh  Majelis  Hakim mengenai harapan terhadap perkara Terdakwa ini, saksi Mulyono menjawab bahwa oleh karena sudah ada perdamaian sebelumnya dan melihat kondisi keluarga Terdakwa yang  memprihatinkan  serta  saksi  Mulyono  juga  menerangkan  bahwa  Terdakwa hanyalah orang yang disuruh untuk mengambil sawit milik PT AMP dan baru pertama kali mengambi sawit milik PT AMP, sedangkan yang menyuruhnya adalah Ade Inyiak dan Bujang Kadek yang sudah sering juga mengambil sawit di PT AMP, atas alasan tersebut  saksi  Mulyono  memohon  kepada  Majelis  Hakim  agar  Terdakwa  dapat dibebaskan dalam perkara ini.
Berdasarkan hal tersebut maka pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan Majelis Hakim adalah apakah kesepakatan perdamaian yang terjadi antara Terdakwa dengan  Korban  dan  Permohonan  Korban  agar  Terdakwa  dapat  dibebaskan,  dapat menjadi alasan untuk tidak menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa?
Dalam perkembangan ilmu hukum pidana belakangan ini, konsep perdamaian dan atau pemaafan dari korban terhadap pelaku tindak pidana merupakan salah satu upaya penyelesaian perkara pidana melalui konsep Keadilan Restoratif. Eva Achjani Zulfa mengartikan  Keadilan  Restoratif  sebagai  suatu  model  pendekatan  baru  dalam penyelesaian perkara pidana yang mengemuka dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam  proses  penyelesaian  perkara  pidana.  Hal  ini  sama  dengan  pengertian  yang diberikan  Pasal  1  angka  6  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  yang  mengartikan  keadilan  restorasi  sebagai  penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dalam  tataran  regulasi  ketentuan  keadilan  restoratif  dalam  konteks  sistem peradilan  pidana  baru  sampai  pada  peradilan  anak.  Namun  karena  tuntutan  praktis Kepolisian,  Kejaksaan  maupun  Mahkamah  Agung  secara  progresif  menerbitkan aturan menyangkut keadilan restoratif. Kepolisian menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor  SE/8/VII/2018  tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif  Dalam  Penyelesaian Perkara  Pidana  dan  Peratuan  Kepala  Kepolisian  Nomor  6  Tahun  2019  tentang Penyidikan Tindak Pidana yang di dalam Pasal 1 angka 27 dan Pasal 12 menjabarkan tentang  mekanisme  penyelesaian  perkara  dengan  menggunakan  keadilan  restoratif, sementara  Kejaksaan  menerbitkan  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  15  Tahun  2020 tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  sedangkan Mahkamah  Agung  baru  menerbitkan  Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan Peradilan  Umum  Nomor  1691/DJU/SK/PS.0012/2020  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  tentang  Pemberlakukan  Pedoman  Penerapan  Keadilan  Restoratif ( Restorative Justice ).
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.0012/2020  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  tentang Pemberlakukan  Pedoman  Penerapan  Keadilan  Restoratif  diatur  mengenai  petunjuk penerapan  keadilan  restoratif  dalam  perkara  tindak  pidana  ringan,  perkara  anak, perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan perkara narkotika, namun hingga saat ini belum diatur mengenai perkara pidana biasa untuk orang dewasa.
Oleh  karena  pengaturan restorative  justice dalam  perkara  pidana  biasa  untuk orang  dewasa  belum  diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  saat  ini, berdasarkan  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman,  Pengadilan  dilarang  menolak  untuk  memeriksa,  mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan berdasarkan Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Maka  dengan  melakukan  penafsiran sistematis  terhadap  ketentuan  tersebut  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  Hakim
wajib mengisi kekosongan hukum tersebut dan melakukan penemuan hukum dengan cara menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat.
Dalam praktik beracara terdapat beberapa putusan yang menjadi dasar keadilan restoratif  sebagai  alasan  utama  dalam  menjatuhkan  putusan,  baik  dalam  bentuk pemidanaan maupun bukan. Diantaranya putusan yang dijatuhkan baru-baru ini yaitu Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm tanggal 9 November 2021, menurut putusan tersebut meskipun perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti, namun  karena  telah  dilakukan  upaya  perdamaian  secara  adat,  maka  perdamaian tersebut menjadi penghapus sifat melawan hukum pada perbuatan Terdakwa, karena telah  terjadi  pemulihan  kondisi  sebagaimana  sebelum  terjadinya  tindak  pidana. Terdakwa tidak patut untuk dijatuhi pidana sekalipun telah terbukti melakukan tindak pidana, sebab dengan adanya perdamaian yang diresmikan secara adat ini kesalahan Terdakwa terhadap korban dapat dimaafkan dan unsur “Pencelaannya” menjadi hapus, sehingga terhadap perkara tersebut Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslaght van alle rechtvervolging) .
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas kemudian dikaitkan dengan fakta dalam  persidangan  perkara  ini  mengenai  adanya  suatu  perdamaian  pada  proses penyidikan  antara  Terdakwa  dan  Pihak  Korban  (PT  AMP)  dan  keterangan  saksi Mulyono  selaku  perwakilan  dari  PT  AMP  selaku  pihak  korban  yang  menerangkan bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan PT AMP. Dari upaya perdamaian tersebut,  telah  dibuat  Surat  Perdamaian  pada  tanggal  7  Januari  2022  yang  pada pokoknya  berisi  pihak  Terdakwa  meminta  maaf  dan  pihak  PT.  AMP  memaafkan Terdakwa,  pihak  PT.  AMP  tidak  akan  menuntut  Terdakwa  dan  pihak  PT.  AMP meminta Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya.
Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  adanya  perdamaian  tersebut  merupakan bentuk penyelesaian berdasarkan konsep keadilan restoratif, dimana telah dilakukan perundingan antara pihak pelaku dengan korban dengan melibatkan unsur adat yaitu tokoh  adat  masyarakat  sekitar  yang  disebut  Ninik  Mamak.  Perdamaian  dan permohonan dari Saksi Mulyono tersebut sejalan dengan konsep keadilan restoratif yaitu penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula  dan  bukan  pembalasan,  meskipun  dalam  hukum  positif  khususnya  dalam perkara pidana biasa untuk orang dewasa belum diatur mengenai penyelesaian perkara melalui  konsep  keadilan  restoratif,  maka  dengan  memperhatikan  nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan serta dengan dasar pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perdamaian antara Terdakwa dan Korban dan Permohonan dari Saksi Mulyono tersebut harus menjadi pertimbangan utama dalam penjatuhan putusan ini.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun perbuatan  pencurian  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  terbukti,  namun  karena  telah dilakukan upaya perdamaian dan ada permohonan dari Korban sendiri agar Terdakwa tidak dihukum, maka perdamaian dan permohonan tersebut menjadi penghapus sifat melawan hukum pada perbuatan Terdakwa, meskipun dalam hukum positif saat ini
belum  diatur  tentang  perdamaian  sebagai  alasan  penghapus  pidana  atau  penghapus sifat  melawan  hukum  pada  perbuatan  pelaku.  Dalam  hal  ini,  Terdakwa  tidak  patut untuk dijatuhi pidana sekalipun telah terbukti melakukan tindak pidana, sebab dengan adanya  perdamaian  ini  kesalahan  Terdakwa  terhadap  korban  dapat  dimaafkan  dan unsur  “Melawan  Hukum”  menjadi  hapus,  sehingga  terhadap  perkara  tersebut Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dalam amarnya memutuskan sebagai berikut:
a. Menyatakan Terdakwa Dedi Pgl Dedi tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang  didakwakan  sebagaimana  dakwaan  alternatif  kesatu  tetapi  tidak  dapat dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  karena  sudah  dilaksanakan  keadilan restoratif (Restorative Justice) .
b. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
c. Memerintahkan  Terdakwa  dibebaskan  dari  tahanan  segera  setelah  putusan  ini diucapkan.
d. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya.
e. Membebankan biaya perkara kepada Negara. Dari  uraian  tersebut  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  meskipun  perbuatan  yang dilakukan oleh Terdakwa tidak termasuk ke dalam kategori tindak pidana pencurian ringan  yang  penyelesaiannya  dapat  dilakukan  dengan restorative  justice ,  namun karena  telah  terjadi  perdamaian  antara  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku,  keluarga korban  dan  tokoh  masyarakat,  maka  terhadap  perbuatan  terdakwa  yang  melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dapat diterapkan restorative justice dalam penyelesaian perkaranya. Sehingga hal ini menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam  menjatuhkan restorative  justice terhadap  perkara  tindak  pidana  pencurian ringan dalam putusan nomor 28/ Pid.B/2022/PN Lbb.

## Kesimpulan
Hukum restorative justice dalam perkara tindak pidana pencurian didasarkan pada
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  tentang  Pedoman  Penerapan Restorative  Justice Di lingkungan Peradilan Umum, Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Pasal 4 Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Nomor: 131/KMA I SKB I X / 2012 Nomor: M. HH - 07. HM. 03. 02 Tahun 2012 Nomor: KEP - 06 /E IEJP /10/2012 Nomor: B/39/X/2012 Pasal 3  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5
ayat  (1)  Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Pertimbangan Hakim dalam memutus restorative justice terhadap perkara tindak pidana pencurian pada putusan nomor 28/Pid.B/2022/Pn.Lbb didasarkan pada keterangan saksi  Mulyono  yang  menerangkan  bahwa  dalam  proses  penyidikan,  telah  terjadi kesepakatan perdamaian antara Pihak PT AMP selaku korban dengan Terdakwa sebagai pelaku. Dari upaya perdamaian tersebut, telah dibuat Surat Perdamaian pada tanggal 7 Januari 2022 yang pada pokoknya berisi pihak Terdakwa meminta maaf dan pihak PT. AMP memaafkan Terdakwa, pihak PT. AMP tidak akan menuntut Terdakwa dan pihak PT. AMP meminta Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, Majelis Hakim juga mendasarkan pada praktik beracara, terdapat beberapa putusan yang menjadi dasar keadilan restoratif sebagai alasan utama dalam menjatuhkan putusan, baik dalam bentuk pemidanaan maupun bukan, diantaranya putusan yang dijatuhkan baru-baru ini yaitu  Putusan  Nomor  63/Pid.B/2021/PN.Skm  tanggal  9  November  2021.  Selanjutnya, meskipun  sejauh  ini  pengaturan  keadilan  restoratif  dalam  perkara  pidana  biasa  untuk orang dewasa belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada, namun Majelis Hakim  mendasarkan  putusannya  pada  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak termasuk ke dalam kategori tindak pidana pencurian ringan yang penyelesaiannya dapat dilakukan dengan restorative justice , namun karena telah terjadi perdamaian  antara  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku,  keluarga  korban  dan  tokoh masyarakat, maka perbuatan terdakwa yang melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dapat diterapkan restorative justice dalam penyelesaian perkaranya.

## BIBLIOGRAFI
Andriyanti,  E.  F.  (2020).  Urgensitas  Implementasi  Restorative  Justice  Dalam  Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Education and Development , 8 (4), 326–331.
Anggara, P., & Mukhlis, M. (2019). Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana , 3 (3), 468– 477.
Anisah, S., & Raharjo, T. (2018). Batasan Melawan Hukum Dalam Perdata Dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 25 (1), 24–48.
Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum , 10 (2), 173–190.
Ariefianto,  Y.  (2016). Penerapan  Restoratif  Justice  Dalam  Penyelesaian  Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
Azhari, M. (N.D.). Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga Di Muara Enim .
Budoyo,  S.,  &  Sari,  R.  K.  (2019).  Eksistensi  restorative  justice  sebagai  tujuan pelaksanaan diversi pada sistem peradilan anak di Indonesia. Jurnal Meta-Yuridis ,
2 (2).
Farhan, A. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian Pada Tahap  Pemeriksaan  di  Persidangan  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  28/Pid. B/2022/Pn. Lbb) .
Fatoni, K., & Wibawa, I. (2023). Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng . Fianhar.  (n.d.). “Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  8  tahun  2018  tentang  Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022, Pukul 15:30 WIB.
Hambali,  A.  R.  (2020).  Penegakan  Hukum  Melalui  Pendekatan  Restorative  Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. Kalabbirang Law Journal , 2 (1), 69–77.
Hartono, B. (2015). Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum  Remedium  Sebagai  Penyelesaian  Permasalahan  Tindak  Pidana  Anak.
Pranata Hukum , 10 (2), 160342.
Hattu,  J.  (2020).  Pertanggungjawaban  pidana  pengambilan  jenasah  covid-19  secara paksa berdasarkan aturan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Jurnal Belo , 6 (1), 11–31.
Irawan,  D.  (2022).  Tinjauan  Hukum  Atas  Keadilan  Restoratif  Sebagai  Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia. Lex Administratum , 10 (5).
Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. PKM Maju UDA , 1 (1), 8–24.
Nur Aziz, N. A. (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penarikan Keuntungan Atas Perbuatan  Cabul  Menurut  Pasal  506  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana (KUHP) .
Nurwianti,  A.,  Gunarto,  G.,  &  Wahyuningsih,  S.  E.  (2017).  Implementasi Restoratif/Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Di  Polres  Rembang. Jurnal  Hukum  Khaira Ummah , 12 (4), 705–716.
Purba,  J.  (2017). Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  bermotif  ringan  dengan restorative justice . Jala Permata Aksara.
Purwoleksono, D. E. (2019). Hukum Pidana Untaian Pemikiran . Airlangga University Press.
Rahmi, I., & Rizanizarli, R. (2020). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian
Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektive Adat Aceh. Syiah Kuala Law Journal , 4 (1), 11–20.
Sabir  Laluhu.  (n.d.). “MA  Terbitkan  Pedoman  Penerapan  Keadilan  Restoratif  dalam Perkara Pidana”, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022, pukul 15:50 WIB.
Satriadi. (2022). “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak  Pidana Pencurian  Ringan   Perspektif  Hukum  Islam”,  Al-Syakhshiyyah:  Jurnal  Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 4, No.1.
Siregar, F. A. (2018). Ciri hukum adat dan karaktristiknya. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan , 4 (2), 1–14. Suharto, S., & Efendi, J. (2016). Panduan praktis bila anda menghadapi perkara pidana: mulai proses penyelidikan hingga persidangan .
Yudhianto, H. (2018). Penerapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Karya Ilmiah Dosen , 4 (2).

## Copyright holder:
Enny Yulistiawati, Arif Awangga (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: