## ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA KESUSILAAN DI PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

## Analysis of Law Enforcement on Decency Cases in Military Courts III-16 Makassar
Muh. Alifwansah S 1* , Ruslan Renggong 2 , Waspada 2
1 Pengadilan Militer III-16 Makassar
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: ambalatalif@gmail.com
Diterima: 10 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali  perspektif  filsafat  hukum  terhadap  kasus  kesulilaan  di  lingkungan  militer.  Melalui analisis filosofis, penelitian ini menyelidiki kerangka konseptual etika dan moralitas yang membentuk penanganan kasus-kasus kesulilaan. Diskusi mencakup refleksi tentang hak asasi manusia, tanggung jawab moral individu, dan dampaknya terhadap struktur disipliner di militer. Artikel ini juga mengevaluasi relevansi dan aplikasi prinsip-prinsip hukum internasional dalam menanggapi  tindakan  kesulilaan  di  dalam  militer.  Dengan  menyoroti  pertentangan  dan  keseimbangan  antara  kebutuhan keamanan dan perlindungan hak individu, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana filosofi hukum membentuk pemahaman terhadap tindak pidana kesulilaan di konteks militer. Implikasi filosofis dari pendekatan ini diharapkan memberikan pandangan yang kaya dan berdimensi terhadap upaya penegakan hukum di militer. Studi ini penting bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan yang berkepentingan dalam pengembangan etika dan penegakan hukum di lingkungan militer.
Kata Kunci : Etika Militer; Yurisprudensi; Ketidaksenonohan

## ABSTRACT
This article aims to explore the perspective of legal philosophy on cases of indecency within the military environment. Through a philosophical analysis, this research investigates the conceptual framework of ethics and morality that shapes the handling of indecency cases. The discussion includes reflections on human rights, individual moral responsibilities, and their impact on the disciplinary structure within the military. The article also evaluates the relevance and application of international legal principles in responding to acts of indecency within the military. By highlighting the tensions and balance between security needs  and  the  protection  of  individual  rights,  this  study  provides  deep  insights  into  how  legal  philosophy  shapes  the understanding  of  indecent  offenses  in  a  military  context.  The  philosophical  implications  of  this  approach  are  expected  to provide a rich and dimensional view of law enforcement efforts in the military. This study is important for academics, legal practitioners, and policy makers with an interest in the development of ethics and law enforcement in the military.
Keywords: Military Ethics, Jurisprudence, Indecency
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Kasus-kasus kesulilaan yang terjadi di lingkungan militer merupakan permasalahan serius yang6 memunculkan pertanyaan etika dan hukum yang mendalam. Tinjauan filsafat hukum  terhadap  kasus  semacam  ini  memberikan  landasan penting  untuk  memahami  konsekuensi  moral dan hukum dari tindakan tersebut. Di dalam  konteks  militer, kerangka  hukum yang  mengaturnya  melibatkan  Undang-undang  TNI  (Tentara Nasional Indonesia)  No. 34 Tahun 2004 dan KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Undang-undang TNI dan  KUHPM  menjadi  pijakan  utama  dalam  menegakkan disiplin  dan  tata  tertib  di  dalam  kehidupan  militer.  Namun,
kompleksitas  dan  sensitivitas  kasus  kesulilaan  menuntut pemahaman  yang  mendalam,  bukan  hanya  dari  segi  aturan hukum  tetapi  juga  dari  sudut  pandang  filsafat  hukum. Pemikiran  etis  dan  moralitas  menjadi  pokok  bahasan  yang sangat penting untuk dicermati agar penegakan hukum di dalam militer dapat dilakukan dengan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia (Lentz et al., 2021).
Kasus  kekerasan  seksual,  termasuk  kasus  pelecehan seksual dan pemerkosaan, telah menjadi masalah yang serius di Indonesia,  termasuk  di  lingkungan  militer.  Data  dari Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, terdapat

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Analisis Penegakan Hukum Terhadap Perkara Kesusilaan Di Pengadilan Militer… (Muh. Alifwansah S, Ruslan Renggong, Waspada)
2.560 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, dengan 1.277 kasus di antaranya terjadi di lingkungan keluarga, 441 kasus di lingkungan sekolah, dan 242 kasus di lingkungan militer. Kasus kekerasan seksual di lingkungan militer memiliki dampak yang sangat besar, baik bagi korban maupun bagi institusi militer itu sendiri (Saputera, 2022). Bagi korban, kekerasan seksual dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam, bahkan dapat menyebabkan  gangguan  kesehatan  fisik  dan  mental.  Bagi institusi  militer,  kekerasan  seksual  dapat  merusak  citra  dan kepercayaan publik, serta dapat menurunkan moral dan disiplin anggota  militer.  Penelitian  terdahulu  telah  menggarisbawahi kontribusi  penting  filsafat  hukum  dalam  merinci  dan menganalisis  kasus-kasus  kesulilaan  di  lingkungan  militer. Dalam menghadapi permasalahan ini, ada kebutuhan mendesak untuk memperdalam pemahaman terhadap implikasi filosofisnya,  sekaligus  memetakan  keterkaitannya  dengan undang-undang yang berlaku.
Kasus  kekerasan  seksual  di  lingkungan  militer  dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain: (1) Budaya patriarki yang  masih  kuat di Indonesia dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya kekerasan seksual. Dalam budaya patriarki,  perempuan  sering  kali  dianggap  sebagai  objek seksual yang dapat diperlakukan sewenang-wenang oleh laki- laki; (2) Struktur organisasi militer yang bersifat hierarkis dapat menjadi  faktor  yang  memudahkan  terjadinya  kekerasan seksual. Dalam struktur militer yang hierarkis, anggota militer yang  berpangkat  lebih  tinggi  dapat  dengan  mudah menggunakan  kekuasaannya  untuk  melakukan  kekerasan seksual terhadap anggota militer yang berpangkat lebih rendah; dan (3) Faktor psikologis, seperti rasa frustrasi dan stres, juga dapat  menjadi  faktor  yang  mendorong  terjadinya  kekerasan seksual. Anggota militer yang merasa frustrasi dan stres dapat lebih mudah melakukan kekerasan seksual sebagai cara untuk mengekspresikan emosinya.
Kasus  Kesusilaan  di  lingkungan  militer  menyiratkan tantangan  yang  rumit,  mengundang  refleksi  mendalam  dari perspektif etika dan hukum. Tinjauan filsafat hukum terhadap kasus  semacam  ini  menjadi  kluster  intelektual  yang  sangat penting dalam membongkar esensi tindakan melanggar etika di dalam  militer.  Dalam  konteks  penegakan  hukum  pidana  di militer,  terdapat  perpaduan  yang  unik  antara  Undang-undang TNI  dan  KUHPM,  yang  menciptakan  kerangka  hukum  yang khusus  mengatur  kehidupan  dan  disiplin  di  kalangan  militer. Undang-undang TNI dan KUHPM menjadi pilar hukum yang mendasari  penegakan  disiplin  dan  ketertiban  di  militer. Meskipun demikian, kasus kesulilaan memunculkan kompleksitas yang tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi hukum,  tetapi  juga  menyangkut  pertimbangan  filosofis. Tinjauan  filsafat  hukum  pidana  dalam  konteks  militer mendekati  permasalahan  ini  dengan  fokus  pada  hak  asasi manusia,  keadilan,  dan  keseimbangan  antara  perlindungan masyarakat dan hak individu (Wounde et al., 2023).
Dari  sudut  pandang  filsafat  hukum,  kasus  kekerasan seksual  di  lingkungan  militer  dapat  dipandang  sebagai pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia  (HAM)  (Bunga  & Isnawati,  2022).  Hak  asasi  manusia  adalah  hak-hak  yang melekat  pada  setiap  manusia  sejak  lahir,  tidak  dapat  dicabut, dan tidak dapat dibagi. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang  harus  dihormati  dan  dilindungi  oleh  semua  orang, termasuk  oleh  anggota  militer.  Kasus  kekerasan  seksual  di lingkungan  militer juga dapat dipandang  sebagai pelanggaran
terhadap prinsip-prinsip hukum militer. Hukum militer adalah seperangkat  aturan  yang  mengatur  perilaku  anggota  militer. Prinsip-prinsip  hukum  militer  yang  dilanggar  dalam  kasus kekerasan  seksual  antara  lain:  (1)  Prinsip  kepatuhan,  bahwa anggota  militer  wajib  mematuhi  semua  peraturan  dan perundang-undangan  yang  berlaku,  termasuk  peraturan  yang melarang  kekerasan  seksual;  (2)  Prinsip  keadilan,  bahwa anggota militer harus diperlakukan secara adil, termasuk dalam hal  penegakan  hukum;  dan  (3)  Prinsip  kemanusiaan,  yakni anggota militer harus memperlakukan orang lain dengan penuh kemanusiaan, termasuk korban kekerasan seksual.
Undang-Undang  TNI  Nomor  34  Tahun  2004  mengatur bahwa  anggota  TNI  dilarang  melakukan  kekerasan  seksual, baik  terhadap  sesama  anggota  TNI  maupun  terhadap  warga sipil. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat diancam dengan hukuman  penjara  paling  lama  15  tahun.  Kemudian,  KUHPM juga mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 281  KUHP  Militer  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  yang melakukan  perbuatan  cabul  terhadap  orang  lain  diancam dengan  hukuman  penjara  paling  lama  12  tahun.  Kasus kekerasan  seksual  di  lingkungan  militer  merupakan  masalah yang serius yang harus segera diatasi. Upaya untuk mengatasi masalah ini harus dilakukan secara komprehensif, baik dari sisi hukum,  budaya,  maupun  struktur  organisasi  militer  (Yuda  et al., 2021).
Konsep filsafat hukum dalam menangani kasus kesulilaan di militer, menggabungkan data hasil penelitian terdahulu, dan merinci  relevansi  undang-undang  yang  mengatur  tatanan kehidupan  militer.  Dengan  demikian,  artikel  ini  bertujuan untuk memberikan pandangan komprehensif yang tidak hanya memperkaya  pemahaman  kita  terhadap  tindak  pidana kesulilaan  di  militer  tetapi  juga  membahas  solusi  etis  dan hukum  yang  dapat  diterapkan.  Artikel  ini  bertujuan  untuk memperdalam  pemahaman  mengenai  implikasi  filosofis  dan konsep keadilan yang menjadi dasar penegakan hukum pidana di  lingkungan  militer.  Selain  itu,  kami  akan  mengeksplorasi bagaimana  tinjauan  filsafat  hukum  pidana  dapat  mengenali tantangan  khusus  dalam  menilai  dan  menangani  tindakan melanggar etika di kalangan personel militer. Melalui wawasan ini, diharapkan artikel ini akan memberikan kontribusi positif dalam  membentuk  perspektif  holistik  mengenai  upaya penegakan hukum pidana di lingkungan militer, menjembatani kesenjangan  antara  norma  hukum  dan  prinsip-prinsip  filsafat yang  mendasarinya.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  perlu memperkuat  penegakan  hukum  terhadap  kasus  kekerasan seksual di lingkungan militer. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan  sosialisasi  dan  edukasi  tentang  pentingnya menghormati  hak  asasi  manusia  dan  prinsip-prinsip  hukum militer,  termasuk  kepada  anggota  militer  dan  masyarakat umum.
Penelitian ini bertujuan untuk menggali perspektif filsafat hukum terhadap kasus kesulilaan di lingkungan militer.

## 2. METODE
Penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  studi  literatur kualitatif  untuk  mengkaji  tinjauan  filsafat  hukum  terhadap kasus  kekerasan  seksual  di  lingkungan  militer.  Pertimbangan utama untuk menggunakan pendekatan kualitatif adalah untuk meraih pemahaman yang mendalam mengenai konsep keadilan dan  etika  hukum  dalam  menangani  kasus  kesulilaan.  Pilihan metode ini didasari oleh tujuan penelitian yang berfokus pada
eksplorasi  mendalam  atas  perspektif  filsafat  hukum  dan relevansinya  terhadap  isu  krusial  tersebut.  Data  dikumpulkan melalui  studi  komprehensif  terhadap  berbagai  sumber, termasuk buku, jurnal akademis, artikel, laporan penelitian, dan sumber-sumber daring yang kredibel.
Analisis  data  memanfaatkan  metode  analisis  tematik, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan mengekstraksi  tema-tema sentral  yang  muncul dari data  yang dikumpulkan  (Saleh  et  al.,  2023).  Tema-tema  ini  dapat mencakup faktor-faktor yang mendorong terjadinya kekerasan seksual di lingkungan militer, implikasi dan perspektif filsafat hukum  terkait,  serta  strategi-strategi  untuk  mengatasi  dan mencegah  kejadian  serupa  di  masa  depan.  Hasil  analisis tematik  kemudian  disajikan  dalam  bentuk  deskripsi  yang sistematis  dan  logis,  menguraikan  secara  jelas  dan komprehensif  berbagai  aspek  yang  relevan  dengan  tinjauan filsafat hukum terhadap kasus kesusilaan di militer. Penelitian ini  dijalankan  melalui  prosedur  yang  terstruktur  dan  tertib (Pratiwi et al., 2022). Tahap awal melibatkan perencanaan, di mana  topik,  tujuan,  dan  metode  penelitian  ditentukan  dengan cermat. Kemudian, tahap pengumpulan data mengonsentrasikan  diri  pada  pencarian  dan  akuisisi  sumber- sumber  yang  kaya  akan  informasi.  Tahap  berikutnya  adalah analisis data, di mana metode analisis tematik diterapkan untuk mengungkap tema-tema dan makna tersembunyi di dalam data. Akhirnya,  tahap  penulisan  laporan  penelitian  menyatukan seluruh  elemen  penelitian  ke  dalam  sebuah  dokumen  yang komprehensif dan mudah dipahami.
Etika  penelitian  juga  menjadi  perhatian  utama  dalam penelitian  ini.  Prinsip  kerahasiaan  data  dijunjung  tinggi, memastikan  informasi  yang  dikumpulkan  hanya  digunakan untuk  kepentingan  penelitian  dan  tidak  disebarluaskan  tanpa izin  dari  sumber  data.  Otonomi  responden  dihormati, memberikan  kebebasan  kepada  responden  untuk  memilih apakah  mereka  ingin  berpartisipasi  atau  tidak.  Terakhir, keadilan  diterapkan  dalam  setiap  langkah  penelitian, memastikan  data  dikumpulkan  dan  dianalisis  secara  objektif, bebas  dari  bias  dan  kepentingan  pribadi  peneliti.  Dengan pendekatan  yang  sistematis,  metode  penelitian  yang  cermat, dan komitmen terhadap etika penelitian, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan kontribusi yang berharga bagi wacana tentang  kekerasan  seksual  di  lingkungan  militer,  khususnya melalui perspektif filsafat hukum.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  menapaki  tahap  kajian  hasil  penelitian,  langkah awal  yang  penting  adalah  merangkai  pemahaman  tentang konteks dan kerangka teoretis yang melandasi tinjauan filsafat hukum terhadap kasus kesulilaan di lingkungan militer. Berikut adalah beberapa kajian sudut pandang terkait dengan tinjauan filsafat hukum terhadap kasus kesulilaan di lingkungan militer:

## 3.1. Temuan Tinjauan Filsafat Hukum
Dalam  merinci  hasil  tinjauan  filsafat  hukum  terhadap kasus kesulilaan di militer, terlihat adanya perincian mendalam yang  memberikan  pemahaman  yang  lebih  kompleks  terhadap keterkaitan  antara  konsep  keadilan  dan  penegakan  hukum  di dalam  institusi  militer.  Konsep  keadilan  dalam  penanganan kesulilaan  bukan  hanya  sekadar  prinsip  hukum  formal,  tetapi juga  menjadi  ukuran  moral  yang  signifikan  (Riyanti,  2018). Temuan  tinjauan  ini  menyoroti  perlunya  keseimbangan  yang hati-hati antara memelihara disiplin dan menghormati hak asasi individu.  Pemahaman  mendalam  terhadap  konsep  keadilan menjadi  kunci  dalam  merinci  proporsi  sanksi  dan  langkah-
langkah pencegahan, membuka ruang bagi pertimbangan kritis dalam  upaya  penegakan  hukum  yang  efektif  (Saly  & Mamusung,  2023).  Aspek  moralitas  muncul  sebagai  dimensi krusial  dalam  penegakan  hukum  militer.  Dalam  analisis  ini, jelas bahwa penegakan hukum di militer tidak terbatas pada isu normatif  semata,  melainkan  juga  melibatkan  kompleksitas etika.  Konsep  moralitas  meresap  ke  dalam  diskusi  tentang tanggung  jawab  individu,  integritas  institusi  militer,  dan dampak  sosial  dari  tindakan  yang  melanggar  etika.  Sebagai hasilnya,  tinjauan  filsafat  hukum  menjadi  alat  penting  dalam merumuskan dan menilai norma-norma moral yang membimbing  penegakan  hukum  militer.  Secara  keseluruhan, temuan  dari  tinjauan  filsafat  hukum  membawa  pemahaman yang  mendalam,  menyoroti  keterkaitan  yang  tak  terpisahkan antara keadilan dan moralitas dalam konteks penegakan hukum di  lingkungan  militer.  Pemahaman  yang  lebih  dalam  ini menjadi fondasi esensial untuk pengembangan kebijakan yang mengakomodasi  prinsip-prinsip  etika,  memastikan  integritas penegakan  hukum  militer,  dan  memastikan  keberlakuan keadilan di dalam lembaga tersebut.

## 3.2. Keadilan dalam Penanganan Kesusilaan
Konsep  keadilan,  khususnya  dalam  konteks  penanganan kesusilaan di militer, mengarah pada sebuah kompleksitas yang melibatkan aspek hukum dan moral (Sanjaya, 2023). Pertama- tama,  keadilan  dalam  penanganan  kesulilaan  mencakup penerapan  hukum  formal  yang  adil  dan  proporsional.  Hal  ini mengandalkan  pada  prinsip-prinsip  hukum  yang  mengatur norma  dan  aturan  di  dalam  militer  untuk  memastikan  bahwa pelanggaran  etika  mendapatkan  sanksi  yang  sesuai.  Temuan dari  tinjauan  filsafat  hukum  menekankan  perlunya  menjaga keseimbangan  antara  menegakkan  ketertiban  militer  dan melindungi hak asasi individu yang menjadi pijakan keadilan.
Selanjutnya,  keadilan  dalam  konteks  ini  juga  berarti mempertimbangkan  dimensi  moralitas.  Proses  penegakan hukum di militer tidak dapat terbatas pada aspek formal semata, tetapi  juga  harus  mencakup  pertimbangan  moralitas  tindakan yang melanggar etika. Oleh karena itu, penanganan kesulilaan tidak  hanya  berfokus  pada  hukuman,  tetapi  juga  melibatkan pendekatan  pencegahan  dan  pembentukan  karakter  yang berdasarkan  nilai-nilai  moral.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa keadilan  tidak  hanya  bersifat  retrospektif,  melainkan  juga prospektif dalam upaya memastikan agar tindakan pelanggaran etika tidak terulang (Suyono et al., 2021). Penting untuk diakui bahwa penerapan keadilan di lingkungan militer menciptakan tantangan  tersendiri.  Aspek  disiplin  dan  ketaatan  terhadap peraturan  militer  seringkali  bertentangan  dengan  hak  asasi individu.  Oleh  karena  itu,  penanganan  kesulilaan  di  militer mengharuskan  evaluasi  yang  cermat  terhadap  bagaimana aspek-aspek ini dapat diintegrasikan secara seimbang dan adil dalam  kerangka  hukum.  Dalam  kesimpulannya,  konsep keadilan  dalam  penanganan  kesulilaan  di  militer  mencakup penerapan  hukum  formal  yang  adil,  pertimbangan  moralitas, serta  keseimbangan  antara  disiplin  dan  hak  asasi  individu. Penegakan hukum yang mengedepankan keadilan bukan hanya tentang  memberikan  sanksi,  melainkan  juga  menciptakan lingkungan  yang  mendorong  nilai-nilai  etika  dan  pencegahan pelanggaran di masa depan.
3.3. Implikasi Moral dalam Penegakan Hukum Militer
Dalam  menguraikan  implikasi  moral  dalam  penegakan hukum  militer,  ditemukan  bahwa  dimensi  etika  memainkan peran  sentral  dalam  membentuk  dasar  praktek  hukum  di lingkungan  militer.  Pertama-tama,  penegakan  hukum  militer bukan  hanya  tentang  penerapan  peraturan  formal,  tetapi  juga
Analisis Penegakan Hukum Terhadap Perkara Kesusilaan Di Pengadilan Militer… (Muh. Alifwansah S, Ruslan Renggong, Waspada)
melibatkan pertimbangan etis terkait dampak tindakan hukum terhadap hak asasi dan martabat individu. Analisis penegakan hukum  mengungkapkan  bahwa  moralitas  tidak  dapat dipisahkan  dari  keputusan  dan  tindakan  hukum,  menciptakan panggung di mana pertimbangan moral menjadi panduan utama dalam menilai keberlanjutan dan keadilan dari suatu tindakan hukum  (Toule,  2022).  Selanjutnya,  temuan  dari  penelitian menyoroti  bahwa  implikasi  moral  dalam  penegakan  hukum militer  juga  meresap  ke  dalam  pembentukan  budaya  dan karakter  militer.  Penerapan  nilai-nilai  etika  dalam  penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan tindakan individu, tetapi juga  menciptakan  fondasi  untuk  integritas  dan  kualitas kepemimpinan  di  dalam  institusi  militer  (Papazoglou  et  al., 2020).  Oleh  karena  itu,  implikasi  moral  ini  menciptakan dampak jangka panjang dalam  membentuk budaya organisasi yang terkait dengan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi.
Implikasi  moral  dalam  penegakan  hukum  militer  juga mencakup konsep tanggung jawab sosial dan dampak tindakan hukum  terhadap  masyarakat  secara  luas.  Tinjauan  filsafat hukum  menunjukkan  bahwa  keputusan  dan  tindakan  hukum militer  tidak  hanya  menciptakan  efek  pada  individu  yang bersangkutan,  tetapi  juga  membentuk  pandangan  masyarakat terhadap  etika  dan  keadilan  di  dalam  militer  (Sulistia,  2021). Oleh karena itu, penegakan hukum militer yang mempertimbangkan  implikasi  moral  memberikan  kontribusi yang  signifikan  dalam  menjaga  legitimasi  dan  kepercayaan masyarakat  terhadap  institusi  militer.  Secara  keseluruhan, implikasi moral dalam penegakan hukum militer menekankan pentingnya  penerapan  nilai-nilai  etika  dalam  setiap  langkah proses hukum. Dengan memasukkan dimensi moral, penegakan hukum militer dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya patuh  terhadap  peraturan,  tetapi  juga  menghormati  hak  asasi, membentuk karakter dan budaya yang berlandaskan integritas, serta memelihara kepercayaan masyarakat.

## 3.4. Analisis Undang-Undang TNI dan KUHPM
Undang-undang  TNI  dan  KUHPM  merupakan  dua instrumen  hukum  yang  mengatur  perilaku  anggota  militer  di Indonesia  (Maulana,  2020).  Undang-undang  TNI  mengatur tentang  organisasi,  tugas,  dan  fungsi  TNI,  sedangkan  KUHP Militer  mengatur  tentang  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh anggota  militer.  Undang-undang  TNI  Nomor  34  Tahun  2004 mengatur tentang organisasi,  tugas, dan fungsi TNI. Undang- undang ini mengamanatkan bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara  yang  berperan  dalam  menjaga  kedaulatan  negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam  undang-undang  ini,  anggota  TNI  diwajibkan  untuk mematuhi  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, termasuk  peraturan  tentang  hak  asasi  manusia.  Anggota  TNI juga  diwajibkan  untuk  menghormati  hak  asasi  manusia  dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam pelaksanaan tugasnya.  Kemudian,  KUHPM  Nomor  31  Tahun  1997 mengatur  tentang  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anggota militer.  KUHPM  ini  merupakan  peraturan  perundang- undangan  yang  khusus  mengatur  tentang  tindak  pidana  yang dilakukan oleh anggota militer. KUHPM ini mencakup tindak pidana  umum  yang  dilakukan  oleh  anggota  militer,  seperti tindak  pidana  pembunuhan,  pencurian,  dan  penggelapan. Selain  itu,  KUHPM  ini  juga  mencakup  tindak  pidana  khusus yang  hanya  dapat  dilakukan  oleh  anggota  militer,  seperti desersi,  pemalsuan  dokumen,  dan  perzinahan  (Wijana  et  al.,
2020).
Berdasarkan  analisis  terhadap  Undang-undang  TNI  dan KUHP  Militer,  dapat  disimpulkan  bahwa  kedua  instrumen hukum ini telah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia anggota militer. Kedua instrumen hukum ini juga telah mengatur tentang sanksi yang tegas bagi anggota militer yang melakukan  pelanggaran  hukum.  Namun,  masih  ada  beberapa hal  yang  perlu  dipertimbangkan  untuk  meningkatkan perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  anggota  militer, antara lain: (1) Perlu ada definisi yang jelas dan komprehensif tentang  kekerasan  seksual  dalam  Undang-undang  TNI  dan KUHP  Militer;  (2)  Perlu  ada  sanksi  yang  lebih  tegas  bagi anggota  militer  yang  melakukan  kekerasan  seksual;  dan  (3) Perlu  ada  mekanisme  perlindungan  yang  lebih  memadai  bagi korban kekerasan seksual. Dengan adanya perbaikan-perbaikan tersebut,  diharapkan  dapat  menciptakan  lingkungan  militer yang lebih aman dan adil bagi semua anggota militer, termasuk perempuan. Secara keseluruhan, analisis Undang-undang TNI dan  KUHPM  melalui  perspektif  tinjauan  filsafat  hukum menyediakan  wawasan  yang  substansial  terhadap  dinamika kompleks  dalam  penegakan  hukum  di  lingkungan  militer. Pemahaman  mendalam  ini  menciptakan  landasan  untuk merefleksikan  kembali dan, jika perlu,  mereformasi kerangka hukum yang ada untuk memastikan bahwa penanganan kasus kesulilaan mencerminkan sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan hak asasi manusia.

## 3.5. Kesesuaian dengan Prinsip Etika Hukum
Prinsip  etika  hukum  merupakan  prinsip-prinsip  yang mendasari penegakan hukum. Prinsip-prinsip ini penting untuk dipertimbangkan dalam rangka menciptakan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan (Angelica & Azzahra, 2021). Prinsip- prinsip  etika  hukum  yang  relevan  dengan  kasus  kekerasan seksual di lingkungan militer antara lain:
1) Prinsip keadilan Penegakan  hukum  harus  dilakukan  secara  adil  dan tidak diskriminatif.
2) Prinsip kepastian hukum Penegakan hukum harus dilakukan secara jelas dan pasti,  sehingga  tidak  menimbulkan  kebingungan atau ketidakpastian di masyarakat.
3) Prinsip kemanfaatan Penegakan hukum harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi masyarakat.
4) Prinsip proporsionalitas Penegakan hukum harus dilakukan dengan mempertimbangkan
keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Penegakan  hukum  terhadap  kasus  kekerasan  seksual  di lingkungan  militer  harus  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  etika hukum  tersebut  (Disantara,  2021).  Hal  ini  penting  untuk memastikan  bahwa  penegakan  hukum  dilakukan  secara  adil dan  berkeadilan,  serta  untuk  memberikan  perlindungan  yang maksimal bagi korban kekerasan seksual.
Berikut  adalah  beberapa  penerapan  prinsip-prinsip  etika hukum  dalam  penegakan  hukum  terhadap  kasus  kekerasan seksual di lingkungan militer:
1) Penerapan prinsip keadilan Pengadilan militer harus menetapkan hukuman yang sesuai  dengan  berat  ringannya  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anggota  militer  yang  melakukan kekerasan seksual.
2) Penerapan prinsip kepastian hukum Undang-undang  yang  mengatur  tentang  kekerasan seksual  harus  memuat  definisi  yang  jelas  dan komprehensif  tentang  kekerasan  seksual,  serta sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual.
3) Penerapan prinsip kemanfaatan: Pengadilan militer harus mempertimbangkan dampak  yang  ditimbulkan  oleh  kasus  kekerasan seksual  terhadap  korban,  keluarga  korban,  dan masyarakat luas.
4) Penerapan prinsip proporsionalitas
Sanksi yang diberikan kepada anggota militer yang melakukan kekerasan seksual harus mempertimbangkan faktor-faktor yang
memberatkan  dan  meringankan,  seperti  motif pelaku, kondisi psikologis korban, dan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana.
Dengan  penerapan  prinsip-prinsip  etika  hukum  dalam penegakan  hukum  terhadap  kasus  kekerasan  seksual  di lingkungan militer, diharapkan dapat menciptakan lingkungan militer  yang lebih aman dan  adil bagi semua anggota  militer, termasuk perempuan.
Analisis  kesesuaian  Undang-undang  TNI  dan  KUHPM dengan  prinsip  etika  hukum  menyoroti  esensi  pentingnya merangkai  kerangka  hukum  yang  tidak  hanya  mematuhi peraturan  formal,  tetapi  juga  menegakkan  standar  etika  yang tinggi. Pertama-tama, keseimbangan antara disiplin militer dan hak  asasi  individu  merupakan  pilar  utama  dalam  menilai kesesuaian  dengan  prinsip  etika.  Analisis  penegakan  hukum menunjukkan  bahwa  prinsip  etika  yang  mencakup  keadilan, proporsi,  dan  perlindungan  hak  asasi  individu  harus  melekat erat dalam setiap aspek penegakan hukum militer. Selanjutnya, prinsip  etika  hukum  mengajukan  pertanyaan  kritis  tentang perlunya memberikan pendekatan pencegahan dan pendidikan dalam  menangani  kasus  kesulilaan.  Dalam  kerangka  hukum yang  etis,  penegakan  hukum  di  militer  tidak  hanya  tentang menghukum  pelanggar,  tetapi  juga  menciptakan  lingkungan yang  mendorong  prilaku  etis  dan  menghindari  pelanggaran norma etika. Ini mencerminkan perlunya menggeser fokus dari responsif terhadap tindakan  yang  melanggar  menjadi proaktif dalam menciptakan budaya kepatuhan dan integritas.
Kesesuaian  dengan  prinsip  etika  juga  membuka  diskusi tentang responsibilitas sosial militer. Dalam penegakan hukum militer, dampak  tindakan tersebut pada  masyarakat lebih luas menjadi  pertimbangan  penting.  Analisis  ini  memberikan pemahaman  lebih  mendalam  tentang  bagaimana  tindakan militer,  yang  diatur  oleh  Undang-undang  TNI  dan  KUHPM, memengaruhi persepsi masyarakat terhadap etika dan keadilan. Oleh karena itu, kesesuaian hukum militer dengan prinsip etika tidak hanya mempengaruhi internal militer tetapi juga integritas dan legitimasi militer di mata masyarakat.
Dengan  mempertimbangkan aspek-aspek ini, kesesuaian Undang-undang TNI dan KUHPM dengan prinsip etika hukum menjadi langkah kritis dalam membangun fondasi hukum yang tidak  hanya  kuat  secara  formal,  tetapi  juga  etis.  Tinjauan filsafat hukum mendorong untuk menyelaraskan norma-norma hukum  dengan  prinsip-prinsip  moral  yang  mendalam, memastikan  bahwa  penegakan  hukum  militer  tidak  hanya mencapai kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga menciptakan budaya keadilan dan etika di dalam militer.
3.6. Tantangan dalam Penanganan Kesusilaan
Tantangan  dalam  penanganan  kasus  kesulilaan  di lingkungan militer menjadi perhatian krusial dalam analisis ini
(Sari et al., 2023). Pertama-tama, kompleksitas struktur militer dan  hirarki  komando  menciptakan  tantangan  tersendiri  dalam mengungkap  dan  menangani  kasus  kesulilaan.  Kajian  ini mengidentifikasi bahwa adanya dinamika kekuasaan yang kuat dapat  menciptakan  hambatan  terhadap  pelaporan  dan penanganan  yang  transparan.  Oleh  karena  itu,  tantangan pertama  adalah  membawa  kejadian  kesulilaan  ke  permukaan tanpa takut akan represalias (Luther Ramba et al., 2023).
Selanjutnya, aspek  kepatuhan terhadap hukum dan etika dihadapkan  pada  tantangan  signifikan  dalam  penanganan kesulilaan.  Disiplin  militer  sering  kali  bertentangan  dengan perlindungan  hak  asasi  individu.  Bagaimana  mengukur  dan menegakkan  aturan  dengan  tetap  mempertimbangkan  nilai- nilai  etika  dan  hak  asasi  manusia  merupakan  tantangan  yang memerlukan pendekatan yang cermat. Tinjauan ini menyoroti perlunya menemukan keseimbangan yang tepat antara menjaga kedisiplinan dan melindungi hak-hak individu.
Tantangan  lainnya  muncul  dalam  konteks  bukti  dan investigasi.  Keberlanjutan  tindakan  kesulilaan  sering  kali tergantung pada kemampuan untuk mengumpulkan bukti yang kuat  dan  menyelidiki  secara  menyeluruh.  Namun,  dalam lingkungan militer yang tertutup, akses terhadap informasi dan kerahasiaan  dapat  menjadi  hambatan  yang  signifikan.  Oleh karena  itu,  tantangan  ini  menyoroti  perlunya  meningkatkan kapasitas  penyelidikan  internal  dan  transparansi  dalam menghadapi  kasus  kesulilaan  (Nurisman,  2022).  Tantangan terakhir  mencakup  tanggung  jawab  sosial  militer.  Bagaimana tindakan  penanganan  kesulilaan  dipandang  oleh  masyarakat merupakan  aspek  kritis  dalam  memelihara  legitimasi  dan kepercayaan  terhadap  institusi  militer.  Tantangan  ini menekankan  perlunya  menjembatani  kesenjangan  persepsi antara  militer  dan  masyarakat  sivil,  serta  menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi sebagai elemen kunci dalam  menangani  kasus  kesulilaan.  Secara  keseluruhan, tantangan  dalam  penanganan  kesulilaan  menuntut  upaya holistik  yang  melibatkan  perubahan  budaya,  peningkatan kapasitas  penyelidikan,  dan  keseimbangan  yang  bijaksana antara  kedisiplinan  dan  hak  asasi  individu.  Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan ini, institusi militer dapat  membangun  sistem  penanganan  kasus  kesulilaan  yang lebih  efektif,  adil,  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  etika hukum dan hak asasi manusia.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  pertimbangan  hakim  dalam  memberikan  putusan No.72/Pdt.G/2020.PN  Mks  putusan  tersebut  tidak  diterima karena ada beberapa faktor diantaranya ialah gugatan tersebut tidak  ditanda-tangani  oleh  penggugat  ataupun  juga  Kuasa Hukumnya  maka  tampak  bahwa  Gugatan  yang  diajukan penggugat saat ini tidak memenuhi syarat formil. Dengan tidak terpenuhinya  syarat  formil  tersebut  maka  Gugatan  yang diajukan  penggugat  tersebut  patut  disebut  sebagai  Gugatan yang prematur dan juga belum ada dasar pembuktian yang sah berupa  keputusan  dari  lembaga  MKEK  dan  MKDKI  yang menyatakan  kesalahan  atau  kelaianan  medis  yang  dilakukan oleh  para  tergugat,  maka  dengan  demikian  eksepsi  para tergugat mengenai alasan yang digunakan sebagai dasar dalam dalil  penggugat  memiliki  pembuktian  yang  tidak  sah  secara hukum, serta berdasarkan pertimbangan  hukum pada gugatan No  72/Pdt.G/2020/PN  Mks  ,  gugatan  yang  dimiliki  oleh pengugat  belum  terwujud  dikarenakan  dasar  hukum  yang digunakan  penggugat  di  dalam  dalil-dalil  gugatannya
Analisis Penegakan Hukum Terhadap Perkara Kesusilaan Di Pengadilan Militer… (Muh. Alifwansah S, Ruslan Renggong, Waspada)
menjadikan gugatan yang diajukan penggugat tersebut menjadi cacat  formil.  Dasar  hukum  yang  digunakan  oleh  penggugat juga sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi dalam perkara ini.  Oleh  karena  itu,  dikarenakan  gugatan  tidak  memenuhi syarat formil maka gugatan menjadi prematur untuk diperiksa dan diadili.
Adapun  saran  penulis  terhadap  kasus  tersebut  ialah, Dokter  agar  lebih  hati-hati  dalam  melaksanakan  tugasnya sebagai  pelayan  medis  bagi  masyarakat,  agar  tidak  terjadi kesalahan yang akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak  terutama  pada  pasien.  Pasien  dalam  meminta pertanggungjawaban  terhadap  rumah  sakit  harus  memiliki bukti  yang  kuat,  dan  harus  menyadari  bahwa  tenaga  medis dalam  melakukan  upaya  pertolongan  pertama  dan  tindakan pertama  pasti  meminta  persetujuan  dari  keluarga  pasien.  Jadi hubungan  yang  timbul  disebebakan  adanya  perjanjian  bagi kedua belah pihak, namun apabila terjadi malpraktek di upayan agar di selesaikan sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati sebelum terlaksanakan tindakan tenaga medis tersebut, sejalan dengan  itu  Rumah  Sakit  dan  sarana  pelayanan  kesehatan hendaknya  segera  membuat  Standar  Operasional  Prosedur berdasarkan  konsesus  bersama  yang  didasarkan  pada  standar profesi dokter dan kondisi rumah  sakit dan berbagai  kegiatan serta fungsi pelayanan sarana pelayanan kesehatan. SOP akan memberikan  langkah-langkah  terbaik  yang  dapat  dilakukan dokter  untuk  menyelesaikan  suatu  proses  kerja  rutin  tertentu sehingga  tidak  merugikan  pasien.  Ikatan  Dokter  Indonesia sebagai  organisasi  profesi  sesuai  dengan  amanat  Penjelasan Pasal  50  UU Praktik  Kedokteran  hendaknya  segera  membuat standar profesi kedokteran yang didalamnya berisikan batasan kemampuan  (knowledge,  skill  and  professional  attitude) minimal  yang  harus  dikuasai  dokter  dalam  menjalankan profesinya yaitu praktik kedokteran.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Angelica,  J.,  &  Azzahra,  Z.  (2021).  Prinsip-Prinsip  Yang Mempengaruhi Stakeholders Perseroan Terbatas: Keadilan Dan Transparansi (Kajian Pustaka Etika). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 2(5), 577–588.
Bunga,  D.  L.,  &  Isnawati,  M.  (2022).  Pertanggungjawaban Pidana  TNI  Dalam  Tindak  Pidana  Penganiaya.  Widya Yuridika, 5(1), 127.
Disantara,  F.  P.  (2021).  Perspektif  Keadilan  Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum. Litigasi, 22(2), 205– 229.
Lentz, L. M., Smith-MacDonald, L., Malloy, D., Carleton, R. N.,  &  Brémault-Phillips,  S.  (2021).  Compromised Conscience:  A Scoping Review of Moral Injury  Among Firefighters, Paramedics, and Police Officers. Frontiers in Psychology,  12(March),  1–15.  Luther  Ramba,  A.,  Mas, M., & Hamid, A. H. (2023). Analisis Terhadap Penegakan Hukum  Tindak  Pidana  Pemerkosaan  di  Kota  Makassar. Indonesian Journal of Legality of Law, 5(2), 398–406. Maulana,  A.  W.  (2020).  Tindak  Pidana  Perzinahan  Yang Dilakukan  Oleh  Anggota  TNI  (Suatu  Penelitian  di Wilayah  Hukum  Pengadilan  Militer  I-01  Banda  Aceh). JIM Bidang Hukum Pidana, 4(1), 45–52. Nurisman,  E.  (2022).  Risalah  Tantangan  Penegakan  Hukum Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  Pasca  Lahirnya Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022.  Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(2), 170–196.
Papazoglou,  K.,  Blumberg,  D.  M.,  Chiongbian,  V.  B., Tuttle, B.  M.  Q.,  Kamkar,  K.,  Chopko,  B.,  Milliard,  B., Aukhojee,  P.,  &  Koskelainen,  M.  (2020).  The  Role  of Moral Injury in PTSD Among Law Enforcement Officers: A Brief Report. Frontiers in Psychology, 11(March), 1–6. Pratiwi,  E.,  Negoro,  T.,  &  Haykal,  H.  (2022).  Teori Utilitarianisme  Jeremy  Bentham:  Tujuan  Hukum  Atau Metode Pengujian Produk Hukum? Jurnal://doi.org/10.31078/jk1922 Riyanti, R. (2018). Tinjauan Filsafat Ilmu Tentang Penegakan Hukum Yang Berbasis Transendental.
HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 217–230. Saleh,  M.,  Renggong,  R.,  &  Hasan,  Y.  A.  (2023).  Analisis Perlindungan  Hukum  Kejahatan  Pelecehan  Seksual Terhadap  Anak  Di  Parepare.  Indonesian  Journal  of Legality of Law, 6(1), 24–30.
Saly,  J.  N.,  &  Mamusung,  L.  Z.  (2023).  Tinjauan  Filsafat Hukum Terhadap Hukum Pajak. Jurnal
Kewarganegaraan, 7(2), 1738–1743.
Sanjaya, P. A. (2023). Penanganan Tindak Pidana Kesusilaan yang  Dilakukan  Anak  Melalui  Keadilan  Restoratif  di Wilayah Polda Jawa Timur. SIVIS PACEM, 1(1), 69–87.
Saputera, W. A. (2022). Analisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap  Korban  Pelecehan  Seksual  di  Lingkungan Militer. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 2(1), 131–142.
Sari,  A.  M.,  Renggong,  R.,  &  Hamid,  A.  H.  (2023).  Analisis Penerapan  Ketentuan  Pidana  Terhadap  Anak  Sebagai Pelaku  Tindak  Pidana  Kekerasan  Di  Kepolisian  Resort Gowa. Indonesian Journal of Legality of Law, 5(2), 308– 316.
Sulistia, T. (2021). Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam  Hukum  Humaniter  Internasional.  Indonesian
Journal of International Law, 4(3).
https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.3.157
Suyono, H. M., Ediwarman, E., M. Ekaputra, M. E., & Marlina,
M.  (2021).  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kesusilaan Terhadap  Anak  Di  Luar  Sistem  Peradilan  Pidana  (Studi Kasus di Polrestabes Medan). Law Jurnal, 1(2), 78–99. Toule, E. R. M. (2022). Rule of Law and Rule of Ethic in Law Enforcement in Indonesia. Sasi, 28(1), 56.
https://doi.org/10.47268/sasi.v28i1.752 Wijana, K., Sepud, I. M., & Dewi, A. A. S. L. (2020). Peradilan Tindak  Pidana  Korupsi  Bagi  Anggota  Militer.  Jurnal Analogi Hukum, 2(3), 404–408.
https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2494.404-408
Wounde, A. H., Rato, D., & Setyawan, F. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di  Indonesia.  SEIKAT:  Jurnal  Ilmu  Sosial,  Politik  Dan Hukum, 2(3), 300–304.
Yuda, P., Adam, S., & Leony Lokollo. (2021). Angkatan Darat Melakukan  Tindak  Pidana  Asusila  Di  Muka  Umum. Jurnal  Kreativitas  Mahasiswa  Hukum,  1(Oktober  2021), 65–77.