## Research Article

## Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Anak
Hadibah Z. Wadjo Fakultas Hukum, Universitas Pattimura dibawadjo123@gmail.com

## ABSTRACT
The existence of customary law is a unity of legal substance, customary law itself must be placed in a reasonable position in the deepening and development of legal materials that are in accordance with the diversity of ethnicities and cultures that exist in Indonesia. This writing aims to determine whether customary law can be applied in the settlement of children's cases. The research method is juridical- normative, with a statutory approach and a conceptual approach to analyse the legal issues raised. The results of the study conclude that the settlement of children's cases through the customary criminal law system can be carried out but it cannot be denied that children need protection to restore the child's condition. In the application of this customary criminal law, it not only provides a deterrent effect, but puts the child's psychological state aside because of the settlement of children's cases, both children who are victims and children as perpetrators must prioritize the best interests of children as mandated by laws and regulations.
Keyword: Customary law; Completion; Child Cases.

## ABSTRAK
Keberadaan  Hukum  Adat  merupakan  kesatuan  substansi  hukum,  hukum  adat  itu  sendiri  harus ditempatkan  diposisi  yang  wajar  dalam  pendalaman  maupun  pengembangan  materi  hukum  yang sesuai  dengan  keanekaragaman  suku  dan  budaya  yang  ada  di  Indonesia.  Penulisan  ini  bertujuan untuk  mengetahui  apakah  hukum  adat  dapat  diterapkan  dalam  penyelesaian  perkara  anak.  Metode penelitian  bersifat  yuridis-normatif,  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual  untuk  menganalisis  isu  hukum  yang  diangkat.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa Penyelesaian  perkara  anak  melalui  sistem  hukum  pidana  adat  dapat  dilakukan  tetapi  tidak  dapat dipungkiri  anak  memerlukan  perlindungan  untuk  memulihkan  keadaan  diri  anak.  Dalam  penerapan hukum pidana adat ini tidak sedikit hanya memberikan efek jera saja, tetapi menyampingkan keadaan psikis  anak  karena  penyelesaian  perkara  anak,  baik  itu  anak  yang  menjadi  korban  maupun  anak sebagai  pelaku  harus  mengedepankan  kepentingan  terbaik  anak  seperti  yang  diamanatkan  oleh peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Hukum Adat; Penyelesaian; Perkara Anak.

## A. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum. Pancasila  adalah  ideologi  warga  negara Indonesia  pada  saat  Indonesia  memerdekakan diri  pada  17  Agustus  1945.  Indonesia  adalah
negara Republik dengan konstitusi tertinggi yaitu UUD  NRI  1945.  Indonesia  merupakan  negara dengan  corak  suku  dan  budaya  yang  sangat banyak  begitupun  juga  ras,  ragam  bahasa,  dan lainnya.  Dengan  keanekaragaman  ini,  di  setiap
daerah  adat  memiliki  kaidah  dan  aturan  hukum yang  berbeda  beda  karena  memiliki  adatnya sendiri.  Dalam  setiap  hukumnya  pun  dikenal sanksi-sanksi  adat  yang  berlaku  untuk  semua pelaku tindak kriminal atau kejahatan.
Perlindungan  hukum  terhadap  anak merupakan  kewajiban  bagi  kita  semua, mengingat  anak  sebagai  generasi  penerus bangsa  yang  memiliki  peranan  strategis  dalam mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan  baik.  Anak  termasuk  kelompok  yang rentan  terhadap  terjadinya  suatu  tindak  pidana baik  sebagai  korban,  saksi,  maupun  sebagai pelaku dari suatu tindak pidana (Wahyudi, 2013). Perlindungan  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  dalam  proses  peradilan  pidana selama  ini  seringkali  diposisikan  sebagai  objek dan  cenderung  merugikan  anak,  hal  ini  karena anak  diposisikan  sama  seperti  orang  dewasa, yang  secara  psikologis  berbeda  (Lubis,  &  Putra, 2018).  Dalam  perkara  anak  adakalanya  anak sebagai  pelaku,  korban  dan  saksi  dalam  suatu tindak  untuk  itu  perlu  penanganan  yang  serius dan  harus  dilakukan  oleh  pejabat  yang memahami  masalah  anak.  Dalam  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 2 Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak menentukan  bahwa  perlindungan  anak  adalah
segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara  optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi, serta mengedepankan penyelesaian secara non-litigasi atau  penyelesaian  di  luar  pengadilan  (Pribadi, 2018).
Pembahasan  mengenai  hukum  pidana adat sangat berhubungan dengan kondisi hukum yang  saat  ini  berlaku  di  Indonesia  ( Ius Constitutum )  yang  secara  jelas  melihatkan adanya keanekaragaman hukum (legal pluralisme). Didalam pluralisme hukum, disatu sisi terdapat  hukum  positif  (undang-undang)  dan  di sisi  lainnya  terdapat  hukum  adat  atau  hukum yang  tidak  tertulis  yang  masih  tetap  ada  selagi masyarakat  adat  itu  masih  ada  dan  hukum  adat itu  juga  seiring  berjalannya  waktu  akan berkembang,  dengan  adanya  pandangan  terkait pluralisme  hukum,  bagaimana  dari  suatu  negara yang  beraneka  ragam  suku  dan  budaya  serta bermacam-macam  bentuk  hukumnya  mampu mengatur  serta  menyelesaikan  bila  ada  suatu perkara  yang  ada.  Artinya,  apabila  dalam  suatu delik  yang  berada  dalam  ruang  lingkup perundang-undangan  tetapi  terdapat  dimensi hukum  adat  di  dalamnya,  apakah  pengenaan sanksinya bisa diatur sesuai dengan hukum adat Pada  konteks  hukum  pidana,  kenyataan tentang  penerapan  sanksi  pidana  adat  tetapi dalam  dalam  peraturan  perundang-undangan
juga  diatur  tetapi  tetap  memakai  hukum  pidana adat terlihat masih banyak orang-orang yang bisa menerima. Karena kebanyakan penerapan sanksi pidana  adat  kebanyakan  memakai  sistem  ganti rugi  dan  atau  jalur  damai.  Jarang  hukuman  adat yang  memakai  pidana  penjara.  Prinsip  asas legalitas  dalam  hukum  pidana  kebanyakan berpendapat  sebagai  “benteng  kuat”  untuk menafikan  keadaannya  dalam  hukum  pidana (Danil, 2012). KUHP dan Konstitusi lainnya yang ada  di  Indonesia  saat  ini  merupakan  sumber hukum  utama  mengenai  hukum  pidana  di Indonesia (Yusuf, 2009).
Keberadaan  Hukum  Adat  merupakan kesatuan substansi hukum, hukum adat itu sendiri harus  ditempatkan  diposisi  yang  wajar  dalam pendalaman  maupun  pengembangan  materi hukum  yang  sesuai  dengan  keanekaragaman suku  dan  budaya  yang  ada  di  Indonesia (Mahendra,  2002).  Konsep  Negara  Hukum mengedepankan  asas  keadilan  tidak  hanya sebatas  dengan  dalil-dalil  yang  terdapat  dalam undang-undang.  Indonesia  tidak  hanya  negara dengan  berdasarkan  undang-undang,  tetapi  juga melihat  nilai-nilai  yang  hidup  di  masyarakat seusai  dengan  perkembangannya.  Contohnya seperti  hukum  adat  (Syarifuddin,  2019). Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas, penulis  tertarik  untuk  meneliti  bagaimana penerapan  hukum  adat  dalam  penyelesaian perkara pidana anak di Indonesia?
Ada  beberapa  penelitian  yang  membahas tentang  hukum  adat  di  Indonesia,  seperti
penelitian  yang  dilakukan  oleh  Elwi  Danil  yang secara  spesifik  membahas  permasalahan konstitusionalitas  penerapan  hukum  adat  dalam penyelesaian perkara pidana  umum di Indonesia (Danil,  2012).  Selanjutnya  penelitian  yang dilakukan  oleh  H  Mustagfirin  yang  khusus membahas  permasalahan  tentang  komposisi sistem  hukum  barat,  sistem  hukum  adat  dan sistem hukum islam dalam pembangunan sistem hukum nasional di Indonesia (Mustaghfirin, 2011). Penelitian  lainnya  yang  membahas  tentang hukum  adat  dan  penerapannya  dalam masyarakat  di  Indonesia  dan  penemuan  hukum adat  di  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  Yanis Maladi  (Maladi,  2011).  Selain  itu  ada  juga penelitian  internasional  yang  membahas  tentang hukum  adat  seperti  yang  dilakukan  oleh  David Otieno  Ngira  yang  berjudul  “ Plural-legalities  and the clash between customary law and „child rights talk‟  among  rural  communities  in  Kenya ”  (Ngira, 2022).  Selanjutnya  penelitian  oleh  Anthony  C. Diala  yang  membahas  tentang  konsep  hukum adat  dan  prespektif  penerapannya  dalam masyarakat (Diala, 2017). Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang hukum adat baik  penelitian  dalam  taraf  nasional  maupun penelitian  taraf  internasional,  belum  ada penelitian yang membahas permasalahan tentang penerapan  hukum  adat  terhadap  tindak  pidana anak di Indonesia, sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaharuan dan penting untuk dilakukan.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada penulisan  ini  menggunakan  metode  yuridis normatif.  Peter  Mahmud  Marzuki  menjelaskan, penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Hukum  adat  dalam  penyelesaian  perkara pidana anak
Secara  prinsip  Lilik  Mulyadi  menyatakan tentang terminologi hukum adat di Indonesia yaitu sama dengan delik adat atau hukum adat pidana, cikal  bakal  sebenarnya  berasal  dari  hukum  adat yang  terdiri  atas  hukum  pidana  adat  dan  hukum perdata  adat  (Mulyadi,  2015).  Selanjutnya  beliau menguraikan  terminologi  hukum  adat  dikaji  dari perspektif  asas,  norma,  teoritis  dan  praktek dikenal  dengan  istilah  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat, living law , nilai-nilai hukum dan rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat,  hukum tidak  tertulis,  hukum  kebiasaan.  Hukum  adat secara filosofis merupakan nilai dasar masyarakat adat  yang  diakui  kebenarannya  dan  dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat adat yang bersangkutan  (Abubakar,  2013),  hukum  adat tumbuh  dan  berkembang  di  dalam  kehidupan masyarakat,  secara  turun  temurun  hukum  adat akan  dilanjutkan  oleh  keturunan-keturunan  dari masyarakat adat tersebut (Suharyo, 2019).
Pada  perspektif  masyarakat  adat,  mereka beranggapan bahwa di tengah kehidupan mereka terdapat  kekuatan  magis,  ini  didukung  dengan pendapat  dari  Hilman  Hadikusuma  yang  dikutip oleh  Lilik  Mulyadi  (Mulyadi,  2015)  yang menyebutkan masyarakat bangsa Indonesia yang bertempat tinggal di desa yang jauh dari kota-kota sangat  dipengaruhi  alam  sekitarnya  yang  magis religius, alam pikiran masyarakat itu mempertautkan antara yang nyata dan yang tidak nyata,  antara  alam  fana  dan  alam  baka  antara kekuasaan manusia dan kekuasaan gaib,  antara hukum  manusia  dan  hukum  Tuhan.  Sehingga mereka  sangat  menjunjung  tinggi  aturan  yang telah menjadi kebiasaan para leluhur mereka.
Keberadaan  hukum  adat  sangatlah  kokoh dan kuat di Indonesia. Hal ini dikarenakan hukum adat  benar-benar  berakar  dari  haribaan  bangsa Indonesia  (Kartohadiprodjo,  1971).  Hukum  adat yang  merupakan  hukum  asli  bangsa  Indonesia hingga kini masih diakui keberadaannya. Sebagai hukum  asli  bangsa  Indonesia,  hukum  adat mempunyai  karakteristik  yang  berbeda  dengan hukum  barat  yang  menganut  sistem  hukum kodifikasi. Hukum adat bersifat tradisional, namun sekaligus  dinamis,  elastis  dan  luwes.  Sifat pertama  menunjuk  kepada  keterikatannya  pada garis kontinuitas kebudayaan bangsa, sedangkan sifat kedua dan ketiga membuktikan kemampuan hukum  adat  untuk  berkembang  seiring  sejalan dengan  tuntutan  alam  dan  zaman,  serta  mampu menyesuaikan  diri  dengan  kasus-kasus  khusus, unik dan menyimpang (Djojodigoeno, 1950).
Wilayah Kepulauan Maluku tidak luput dari eksistensi.  hukum  adat  yang  hidup  ditengah wilayah  ini  sangat  beragam.  Walaupun  hukum adat tersebut tidak tertulis, tetapi hukum tersebut senantiasa  hidup  ditengah  kearifan  lokal masyarakatnya.  Masyarakat  adat  menganggap bahwa  perbuatan-perbuatan  yang  melanggar norma-norma,yang  ada  dalam  kehidupan masyarakatnya  harus  mendapat  sanksi  yang berlaku pada masyarakat adat tersebut.
Pada  masyarakat  hukum  adat  di Kepulauan  Maluku  masih  menggunakan  hukum adat  dalam  menyelesaikan  setiap  pelanggaran yang  terjadi.  Seperti  yang  terjadi  di  wilayah Amahai  Kabupaten  Maluku  Tengah,  Tanimbar Kabupaten  Maluku  Tenggara,  Kepulauan  Buru, Kepulauan  Kei,  dan  Maluku  Barat  Daya  yang sampai  saat  ini  masih  berlaku  dan  senantiasa menjadi alat untuk dapat mengontrol masyarakatnya,  karena  bagi  masyarakat  adat, melanggar  aturan  adat  bisa  mengganggu keseimbangan  kehidupan  antara  manusia  dan alam.
Kesatuan Masyarakat Adat Desa Tounwawan  di  Maluku  Barat  Daya  dengan budaya
Kalwedo dan
Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/Siolilieta kerapkali dijumpai  adanya  peradilan  sederhana  pada tingkat  peradilan  desa  yang  dikenal  dengan Tommara/Molumolu (menghilangkan/menutup perbuatan  yang  dilakukan  oleh  setiap  subyek hukum atau pemulihan kondisi sosial) yang dalam keilmuan  hukum  dikenal  dengan  “ simple
justice/restorative  justice ”  yang  masih  tetap dipertahankan,  hal  ini  kerapkali  dipergunakan untuk menyelesaikan masalah guna menghindarkan  perlakuan  kelompok  keluarga yang  bersifat  memihak  dan  sewenang-wenang ketika  terjadinya  suatu  konflik  ( delict )  antar subyek  hukum  maupun  antar  kelompok  (Wessy, 2021).
Pertanggungjawaban  pidana  adat/denda adat  sebagaimana  kebiasaan  yang  dilakukan berulang-ulang dan turun-temurun yakni memberikan  1  (satu)  ekor  kerbau  atau  lebih dalam  usia  tertentu  atau  ukuran  tertentu,  sopi  1 (satu)  tempayang  atau  ukuran  tertentu,  emas bulan dalam jumlah tertentu dan ukuran tertentu, kain  tenun  dalam  jumlah  tertentu  atau  masing- masing  jenis  dimaksud  dapat  ditentukan  sesuai dengan jenis pelanggaran atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pelanggar/yang melakukan perbuatan  pidana  dalam  Masyarakat  Adat  Desa Tounwawan.  Bahwa  pelaksanaan  sanksi  pidana adat yakni pertanggungjawaban denda adat yang mestinya  dibebankan  sepenuhnya  kepada  si pelanggar hukum dan pelanggaran terhadap nilai- nilai budaya Kalwedo dan Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/Siolilieta , namun pelaksanaan sanksi pidana adat atau denda adat dimaksud  tidaklah  dibebankan  sepenuhnya kepada si pelanggar hukum  namun pelaksanaan denda  adat  dimaksud  dibebankan  kepada  pihak si  pelanggar  hukum  dengan  keluarganya sehingga yang terlihat adalah pertanggunggungjawaban  keluarga  atau  mata
rumah  atas  perbuatan  si  pelanggar  hukum (Wessy, 2021).
Salah  satu  desa  adat  di  Maluku  Tengah, pemuka  adatnya  menjelaskan  mereka  hidup dengan  hukum  adat  tapi  tidak  menyampingkan hukum postif itu sendiri. Mereka tidak menampik jika ada ritual adat yang mereka sesuaikan sejak berlakunya  hukum  positif  di  Indonesia.  Dalam kehidupan  sehari-hari  untuk  seorang  laki-laki  di desa  ini  senantiasa  menggunakan  atribut  adat berupa  kain  merah  yang  diikatkan  dikepala. Penggunaan kain  merah  (kain  berang) menjadi simbol bahwa laki-laki tersebut telah dewasa, dan seorang  laki-laki  tidak  serta-merta  langsung mendapatkan  kain  tersebut,  melainkan  mereka harus  menjalankan  ritual.  Jika  leluhur  mereka pada  masa  lampau  berburu  kepala  manusia, maka  saat  ini  sudah  tidak  lagi  karena  sudah dilarang  dan  mengganti  dengan  berburu  kepala hewan.
Selanjutnya pemuka adat juga menjelaskan tidak membedakan klaster kejahatan atau  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pelaku. Salah  satu  hukum  adat  yang  masih  berlaku  di kawasan  ini  adalah  membayar  denda  adat, contohnya  ketika  seorang  laki-laki  menghamili perempuan  diluar  nikah  dan  merasa  belum  siap untuk  menikah  karena  keadaaan  yang  masih sekolah dll, maka lelaki tersebut harus membayar denda  adat  yang  telah  disepakati.  Pada masyarakat  adat  mempercayai  jika  mereka  tidak membayar  denda  adat  tersebut  atau  menjalani ritual  adat  maka  pelaku  akan  dihantui  rasa
bersalah  dan  secara  psikis  dia  merasa  tertekan. Salah  satu  ritual  adat  yang  dijalani  oleh masyarakat  adat  ini  adalah timba  dara di  wadah yang  mereka  sebut  piring  merah  (piring  adat). Filosofi  dari  ritual  ini  ketika  darah  terjatuh  diatas tanah,  maka  darah  tersebut  akan  menuntut pelaku,  sehingga  harus  menjalankan  ritual timba dara ini.
Menilik  dari  hukum  yang  hidup  di  tengah masyarakat  seperti  hukum  adat  sangat  menarik, terlebih jika mengkajinya dalam perspektif hukum positif  yang  berlaku  di  Indonesia.  Penyelesaian perkara  pidana  yang  melibatkan  anak  melalui hukum  adat  juga  menjadi  perhatian  penting. Problematika yang dihadapi saat ini seperti hamil di  luar  nikah,  yang  melibatkan  anak  yang  masih duduk  di  bangku  sekolah.  Contoh  kasus  lainnya yang  menunjukkan  perkara  pidana  yang korbannya  adalah  anak  yaitu  perkara  pidana asusila atau pencabulan yang dilakukan oleh guru ngaji  terhadap  santri-santrinya,  sebagaimana perkara  pidana  yang  ditangani  oleh  Kapolresta Mataram  yang  mengungkapkan  bahwa  telah terjadi kejahatan asusila yang mana tersangkanya  adalah  SA  seorang  guru  ngaji terhadap  anak  korban,  yang  rata-rata  masih berusia 7 (tujuh) tahun.
Terhadap  perkara  pidana  yang  demikian tersebut memang tidak bisa dipungkiri penerapan hukum  adat  untuk  penyelesaiannya  menjadi sangat sulit hal ini  dikarenakan berbagai macam faktor  (Usman,  2014).  Faktor  pertama  yaitu secara peraturan perundang-undangan kejahatan
pencabulan  atau  kejahatan  asusila  tersebut sudah  diatur  dalam  KUHP  yang  berlaku  dan RKUHP  yang  akan  berlaku  di  Indonesia.  Faktor lainnya yaitu sudah ada Lembaga-lembaga yang dibentuk  berdasarkan  peraturan  perundangan untuk  secara  khusus  menangani  kejahatan tersebut,  yaitu  kepolisian,  kejaksaan  dan kehakiman  (Ariyanti,  2019).  Selain  itu  faktor terakhir  yaitu  budaya  hukum  masyarakat Indonesia  saat  ini  sudah  tidak  lagi  mengenal hukum  adat,  karena  masyarakat  lebih “familiar” dengan KUHP (Nugroho, & Suteki, 2020) Faktor- faktor  tersebutlah  yang  menjadikan  penerapan hukum  adat  dalam  penyelesaian  kejahatan pencabulan  yang  melibatkan  anak  di  Indonesia sulit diterapkan.
Pada  umumnya  proses  penyelesaian  adat yang  dijalankan  pada  kasus  pidana  yang melibatkan  anak  baik  kasus  kekerasan, pelecehan,  anak  nakal  tersebut  diselesaikan secara  damai  oleh  tua-tua  adat,  baik  dari  pihak korban  maupun  pelaku.  Setelah  masing-masing pihak  berkumpul,  diadakan  upacara  adat  diawali dengan  prakata.  Kemudian  membicarakan permasalahan  yang  ada  untuk  dicari  inti persoalan  sehingga  jelas.  Setelah  proses berlanjut, diperoleh kesepakatan di mana masing- masing  pihak  merasa  puas  dan  nyaman, konsekuensi  dari  hasil  pembicaraan  akan dilaksanakan (Maladi, 2011).
Proses penyelesaian masalah tidak melalui hukum  atau  secara  litigasi,  apabila  korban  bisa menerima,  namun  apabila  yang  bersangkutan
tidak menerima, maka setelah proses adat (bayar adat)  diselesaikan  secara  hukum,  sehingga pelaksanaan adat dan hukum dapat bertentangan seiring  dengan  proses  yang  dijalankan  (adat mengalahkan hukum positif). Selain itu perbuatan tersangka dapat ditanggung oleh pihak lain untuk bertanggungjawab  sepenuhnya  terhadap  proses dan penyelesaian masalah (Danil 2012).
Dalam proses ini sering terjadi perselisihan dari  para  pihak  dalam  mengungkapkan  masalah maupun  penyelesaian,  namun  akhir  dari  semua pembicaraan  akan  diputuskan  sebagai  hal  yang harus  dilaksanakan  oleh  kedua  pihak  yang bermasalah  (baik  pelaku  maupun  korban  dan keluarga)  karena  setelah  mempunyai  keputusan tetap  yang  sifatnya  mengikat  para  pihak,  maka tidak  ada  alasan  lagi  untuk  masalah  tersebut diungkit  kembali,  mengingat  telah  disepakati bersama  dan  tentunya  merupakan  keputusan adat yang berlaku. Secara otomatis, kedua belah pihak harus saling memaafkan dan berjanji untuk menjadi  lebih  baik  dengan  tidak  mengungkit masalah  tersebut.  Dalam  arti  bahwa  tidak  ada unsur menyimpan dendam oleh para pihak (tidak ada pembalasan).
Melihat  kenyataan  tersebut,  maka  sudah seharusnya  hukum  pidana  memberikan  sanksi yang  setimpal  bagi  pelaku  kejahatan  tersebut, sehingga  hukum  benar-benar  ditegakkan  dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu  sanksi  tersebut  diharapkan  memberikan  efek jera  bagi  pelaku  kejahatan,  sehingga  tidak  akan mengulangi  perbuatannya  di  masa  mendatang
serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang  cukup  berat.  Salah  satu  sanksi  yang diterapkan  untuk  pelaku  adalah  pidana  penjara. Fenomena permasalahan lembaga pemasyarakatan  pada  dasarnya  telah  menjadi masalah klasik yang menjadi sorotan sejak lama bukan  hanya  di  Indonesia,  tetapi  juga  dibanyak negara  penjara  pada  masa  lalu  kerap digambarkan  sebagai  tempat  di  mana  proses dehumanisasi  berlangsung.  Khusus  anak  dalam LPKA  (anak  yang  dijatuhkan  pidana  penjara), mereka berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan,  pengawasan,  pendampingan, pendidikan  dan  pelatihan,  serta  hak  lain  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan,  pelatihan  keterampilan,  pembinaan, dan  pemenuhan  hak  lain  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Agar hak-hak  anak  sebagai  korban  dan  pelaku  tetap dapat terpenuhi.
Permasalahan  yang  melibatkan  anak  baik itu  anak  yang  menjadi  korban  maupun  anak sebagai pelaku selalu mengedepankan kepentingan  terbaik  anak,  maksud  kepentingan terbaik  anak  di  sini  adalah  bahwa  masa  depan anak yang masih panjang menjadi  pertimbangan utama  dalam  penyelesaian  perkara  tersebut  , sehingga  penyelesaian  secara  perkara  anak melalui  cara  adat  bukanlah  solusi  terhadap kepentingan  terbaik  anak  sebab  anak  tidak mendapatkan  pemulihan  secara  psikologi  serta
pelaku  tidak  mendapatkan  efek  jera  dari perbuatan yang dilakukan.
H.R.  Otje  Salman  Soemadiningrat  yang dikutip  oleh  Lilik  Mulyadi  disebutkan  bahwa hukum  pidana  adat  berikut  sanksi-sanksi  adat diupayakan  untuk  dihapus  dari  sistem  hukum  di Indonesia dan diganti oleh peraturan perundang- undangan  sehingga  prosedur  penyelesaian perkara-perkara pidana pada umumnya disalurkan  melalui  peradilan  umum.  Akan  tetapi, sampai  sekarang  masih  terdapat  hakim-hakim yang  mendasarkan  putusannya  pada  “hukum adat”  (dalam  tanda  petik)  atau  setidak-tidaknya pada hukum yang dianggap sebagai hukum adat dengan  penafsirannya  atas  Pasal  5  ayat  3  UU No. 1/Drt/1951. (Mulyadi, 2013) Hukum adat yang sudah  melekat  dalam  suatu  masyarakat  tidaklah mudah untuk dihilangkan.

## D. SIMPULAN
Penyelesaian perkara pidana anak melalui sistem  hukum  pidana  adat  ada  beberapa  faktor yang  menghambat  penyelesaiannya  yaitu  faktor peraturan perundangan, faktor lembaga penegak hukum  dan  faktor  budaya  hukum  di  masyarakat Indonesia yang sudah terpola dengan penerapan KUHP  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  anak tersebut. Akan tetapi hukum adat bisa diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana anak dengan mengedepankan  prinsip  perlindungan  untuk memulihkan keadaan diri anak. Dalam penerapan hukum  pidana  adat  ini  tidak  sedikit  hanya memberikan efek jera saja, tetapi
menyampingkan  keadaan  psikis  anak  karena penyelesaian  perkara  anak,  baik  itu  anak  yang menjadi  korban  maupun  anak  sebagai  pelaku harus mengedepankan kepentingan terbaik anak seperti  yang  diamanatkan  oleh  peraturan perundang-undangan.  Penerapan  hukum  pidana adat  harus  mempunyai  relevansi  dengan  hukum positif  di  Indonesia,  sehingga  para  penegak hukum  dan  petinggi  adat  dapat  Bersama-sama menyelesaikan  perkara-perkara  yang  melibatkan anak  baik  sebagai  korban  maupun  sebagai pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Abubakar,  L.  (2013).  Revitalisasi  Hukum  Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam
Membangun  Sistem  Hukum  Indonesia.
Jurnal  Dinamika  Hukum, Vol.13,  (No.2), pp.319–331.  http://dx.doi.org/10.20884/1.j dh.2013.13.2.213.
Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum
Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
Jurnal  Yuridis, Vol. 6,  (No.2),  pp.33–43. http://dx.doi.org/10.35586/jyur. v6i2.789.
Danil,  E.  (2012).  Konstitusionalitas  Penerapan Hukum  Adat  Dalam  Penyelesaian  Perkara Pidana. Jurnal Konstitusi, Vol.9, (No.3), pp. 583–594. https://doi.org/10.31078/jk938.
Diala, Anthony C.. (2017). The Concept of Living Customary Law: A Critique. The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law , Vol. 49,
(No.2),pp.143–165.  https://doi.org/10.1080/
07329113.2017.1331301.
Syarifuddin,  La.  (2019).  Sistem  Hukum  Adat Terhadap  Upaya  Penyelesaian  Perkara Pidana. Risalah Hukum, Vol.15, (No.2),pp. 1–10.https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index. php/risalah/article/view/84
Pribadi,  D.  (2018).  Perlindungan  Terhadap  Anak yang  Berhadapan  Dengan  Hukum. Jurnal Hukum  Volkgeist. Vol.  3,  (No.  1):  pp.  14- 25.https://doi.org/10.35326/volkgeist.
v3i1.110
Lubis,  Muhammad  Ridwan.,  &  Putra,  Panca Sarjana.  (2018).  Pemidanaan  Terhadap Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum, USM Law Review , Vol. 4, (No.1), pp. 226- 241.http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.335
4
Maladi, Y. (2011). Eksistensi Hukum Adat Dalam
Konstitusi  Negara  Pasca  Amandemen. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 41, (No.3), pp.
421–439.
https://doi.org/10.22146/jmh.16235.
Mustaghfirin,  H.  (2011).  Sistem  Hukum  Barat,
Sistem  Hukum  Adat,  Dan  Sistem  Hukum Islam  Menuju  Sebagai  Sistem  Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni. Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 11,  (No.1), pp. 89–
96. http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.
11.Edsus.265.
Ngira, David Otieno. (2022). Plural-Legalities and the  Clash  between  Customary  Law  and „Child  Rights  Talk‟  among  Rural Communities in Kenya. Journal  of Eastern
African Studies , Vol.16, (No.1), pp. 25–46. https://doi.org/10.1080/17531055.2022.207 0301.
Nugroho, Dewi Rahmaningsih., & Suteki. (2020). Membangun  Budaya  Hukum  Persidangan Virtual  (Studi  Perkembangan  Sidang
Tindak  Pidana  via  Telekonferensi).  Jurnal Pembangunan  Hukum  Indonesia,  Vol.  2, (No.3),pp.291–304.
https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.291-304.
Suharyo. (2019). Perlindungan Hukum Pertanahan  Adat  Di  Papua  Dalam  Negara Kesejahteraan. RechtsVinding ,  Vol.8,
(No.3),pp.451–472. http://dx.doi.org/10.333 31/rechtsvinding.v8i3.330.
Usman,  Atang  Hermawan.  (2014).  Kesadaran
Hukum  Masyarakat  Dan  Pemerintah Sebagai  Faktor  Tegaknya  Negara  Hukum
Di  Indonesia .  Jurnal  Wawasan  Yuridika , Vol.30,(No.1),pp.26–53. http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74. Wahyudi, Dheny. (2013). Perlindungan Terhadap
Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum Melalui  Pendekatan  Restorative  Justice.
Jurnal Ilmu Hukum Jambi , Vol.4, (No.1),pp.
143–153.https://online-journal.unja.ac.id/ index.php/jih/article/view/1972
Wessy,  Yeheskel.  (2021).  Tinjauan  Hukum Pidana  Terhadap  Denda  Adat  Menurut Nilai  Kalwedo  Dan  Snyoli  Lyeta  Di  Desa Tounwawan Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat  Daya. Lutur  Law  Jurnal, Vol.1, (No.2),pp.70-78.  https://ojs3.unpatti.ac.id/ index.php/lutur/article/view/5765
Yusuf,  Fuad  M.  (2009).  Tindak  Pidana Pembunuhan  Yang  Diselesaikan  Secara Adat  Yang  Tidak  Sesuai  Dengan
Perundang-Undangan (KUHP Dan
KUHAP). Jurnal  Ilmiah  Universitas Batanghari  Jambi, Vol.9,  (No.2),pp.34–46.
http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v9i2.346
BUKU
Djojodigoeno.  (1950). Menyandera  Hukum  Adat . Yogjakarta: Yayasan Fonds UGM.
Kartohadiprodjo,  Sudiman.  (1971). Hukum Nasional,  Beberapa  Catatan .  Bandung: Binacipta.
Mahendra,  Yusril  Ihza.  (2002). Mewujudkan Supremasi  Hukum  Di  Indonesia .  Jakarta: Depkeh HAM RI.
Mulyadi, Lilik. (2015). Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik Dan Prosedur . Bandung: PT. Alumni.