## ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA
SURABAYA TAHUN 2017 –2021
Mayang Wangi Sukma Irawan mayangwangiii@gmail.com
Qatrunada Safira Firdausiah safirafirda18@gmail.com Nasha Indi Pratama Putri
nashaindi18@gmail.com Lilis Nurlaila Lutviana lilisnurlayla6@gmail.com

## Abstract
The regional autonomy policy gave birth to a decentralization policy which gave the region the authority to manage its government. Starting from resource management to financial planning, local governments are free to manage it. The city of Surabaya, which was given freedom due to the nature of  the  regional  autonomy  granted,  is  obliged  to  carry  out  a  financial  analysis.  This  aims  to  see  the realization  of  regional  budgets  and  revenues.  Therefore,  the  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the financial performance of the Surabaya City government in 2017-2021. The method used is a descriptive qualitative method using the independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, and activity ratio. The results of this study indicate that based on the ratio of independence the Surabaya City Government is Delegative or very independent where the role of the central government is not dominant and is almost self-managed.  The  effectiveness  ratio  shows  that  the  financial  performance  of  the  Surabaya  City Government is effective. Meanwhile, the efficiency ratio still shows less efficient performance in regional spending. Meanwhile, the activity ratio shows the priority allocation for indirect spending is greater than for  direct  spending.  Thus,  the  regional  financial  management  performance  of  the  Surabaya  City Government shows that the role of the central government is not dominant with high effectiveness in financial management but less efficient management of financial expenditures and greater allocation of funds for indirect spending.

## Keywords: Financial Performance, Financial Ratios, Autonomous Region

## Abstrak
Kebijakan  otonomi  daerah  melahirkan  kebijakan  desentralisasi  yang  menjadikan  daerah tersebut  berwenang  dalam  mengatur  pemerintahannya  sendiri.  Mulai  dari  pengelolaan  sumber  daya hingga  perencanaan  keuangan  pemerintah  daerah  bebas  untuk  mengaturnya.  Kota  Surabaya  yang diberi kebebasan karena sifat otonomi daerah yang diberikan wajib melakukan analisis keuangan. Hal ini  bertujuan  untuk  melihat  realisasi  anggaran  dan  pendapatan  daerah.  Maka  dari  itu,  tujuan  dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kota Surabaya tahun 2017-2021. Metode yang digunakan adalah  metode kualitatif deskriptif dengan  menggunakan rasio kemandirian, rasio  efektifitas,  rasio  efisiensi,  dan  rasio  aktivitas.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa berdasarkan  rasio  kemandirian  Pemerintah  Kota  Surabaya  bersifat  Delegatif  atau  sangat  mandiri dimana  peran  pemerintah  pusat  tidak  domininan  dan  hampir  dikelola  sendiri.  Pada  Rasio  efektifitas menunjukan  kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota  Surabaya  bersifat  efektif.  Sedangkan  dalam  rasio efisiensi  masih  menunjukkan  kinerja  yang  kurang  efisien  dalam  pengeluaran  daerah.  Sementara  itu, untuk  rasio  aktivitas  menunjukkan  prioritas  alokasi  belanja  tidak  langsung  lebih  besar  dibandingkan dengan belanja langsung.  Dengan demikian, kinerja pengelolaan keuangan  daerah Pemerintah Kota Surabaya  menunjukkan  peran  pemerintah  pusat  tidak  dominan  dengan  kefektifan  yang  tinggi  dalam pengelolaan  keuangan  tetapi  kurang  efisien  dalam  pengelolaan  pengeluaran  keuangan  dan  alokasi dana lebih besar untuk belanja tidak langsung.

## Kata kunci: Kinerja keuangan, Rasio Keuangan, Otonomi Daerah

## PENDAHULUAN
Sistem  pemerintahan  Indonesia  sebelum  era  reformasi  baik  dari  segi  administrasi, politik,  ekonomi  maupun  kebijakan  fiskal  masih  terpusat  atau  yang  biasa  disebut  dengan sistem sentralisasi. Sistem sentralisasi mendorong perlemahan hubungan antara permintaan lokal  dan  pengambilan  keputusan  dalam  hal  pelayanan  publik  lokal,  serta  mengurangi akuntabilitas lokal. Selain itu, timbul adanya ketidakpuasan sebagai akibat atas pengendalian terhadap  pendapatan  sumber  daya  alam  di  daerah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat. Maka, pengimplementasian sistem sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dikatakan kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap daerah terdapat perbedaan kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya  lokal  serta  adanya  tuntutan  demokratisasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan (Nuradhawati, 2019).
Berlandaskan  dari  fenomena  tersebut,  kebijakan  desentralisasi  dinilai  tepat  untuk diterapkan  di  pemerintahan  Indonesia.  Desentralisasi  dimaknai  sebagai  pendelegasian wewenang  pemerintahan  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah.  Desentralisasi menurut Sidik dalam (Christia & Ispriyarso, 2019) merupakan sebuah alat untuk memberikan pelayanan  publik  dengan  kualitas  yang  lebih  baik  dan  menciptakan  proses  pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis.
Terdapat  4  bentuk  desentralisasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Pertama, desentralisasi politik memiliki tujuan untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara politis sehingga dapat meningkatkan persatuan dalam daerah  yang  memiliki  backgorund  masyarakat  yang  multikultural.  Kedua,  desentralisasi administrasi  dilakukan  dalam  bentuk  pelimpahan  wewenang  dalam  penyediaan  pelayanan publik.  Pemerintah  lokal  dapat  menghimpun  informasi  dan  mendistribusikan  kepada masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, dan diterima oleh masyarakat.  Ketiga,  desentralisasi  ekonomi  dilakukan  dalam  bentuk  transfer  fungsi pemerintah  kepada  sektor  swasta  yang  berarti  terjadi  pemindahan  penugasan  yang
sebelumnya  dilakukan  oleh  pemerintah  yang  kemudian  didelegasikan  kepada  perusahaan swasta,  ataupun  organisasi  yang  secara  suka  rela.  Keempat,  desentralisasi  fiskal  sebagai bentuk pemberian kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik.
Kemungkinan  pencapaian  tingkat  pemberdayaan  yang  baik  terjadi  di  level kabupaten/kota  sebagai  akibat  dari  adanya  desentralisasi.  Hal  tersebut  dikarenakan pemerintah  kabupaten/kota  sebagai  tingkat  pemerintah  yang  memiliki  intensitas  kedekatan dengan  masyarakat  lokal  lebih  tinggi.  Sedangkan,  desentralisasi  pada  level  provinsi berorientasi pada upaya pencapaian pembangunan ekonomi di tingkat provinsi dan sebagai proses  pembangunan  yang  dapat  membantu  desentralisasi  di  tingkat  kota/kabupaten (Nuradhawati, 2019).
Pengimplementasian  otonomi  daerah  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang di mana terdapat tiga kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pertama, pemerintah daerah berlandaskan pada asal otonomi dan tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  menjalankan  urusan pemerintahan.  Kedua,  pemerintah  daerah  berlandaskan  pada  asas  tugas  perbantuan  atas diserahkannya  urusan  pemerintahan  dari  pemerintah  pusat.  Ketiga,  pemerintah  daerah menggunakan  dana  APBN  dalam  menjalankan  urusan  pemerintahan  umum  atas  limpahan yang berasal dari presiden(Khusaini, 2018).
Kinerja  dari  implementasi  otonomi  daerah  dapat  dinalisis  berdasarkan  tingkat pengelolaan  keuangan  daerah  terhadap  APBD.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 16 Ayat 1, disebutkan bahwa APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah (UU No. 17 Tahun 2003). Pengelolaan keuangan daerah dilakukan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang baik (Defitri, 2018). Pemerintah daerah harus mampu mewujudkan transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah.  Apabila  tidak  mampu memenuhi kriteria tersebut, maka dapat mengakibatan kerugian daerah, potensi kekurangan
daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidaefektifan (Mulia, 2018).
Pengelolaan  laporan  keuangan  anggaran  daerah  harus  diatur  secara  hati-hati. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak terhadap kemajuan suatu daerah. Adanya  laporan  keuangan  perlu  di  imbangi  dengan  analisis  keuangan.  Sumber  daya  yang dimiliki setiap daerah wajib untuk dikelola secara baik dan maksimal sehingga untuk mengukur keberhasilan pengelolaan berbagai sumber daya dan keuangan diperlukan analisis keuangan daerah.  Kinerja  pemerintah  menunjukkan  bagaimana  otonomi  daerah  dilaksanakan.  Oleh karena itu, analisis keuangan sangat penting untuk menentukan dan mengukur keberhasilan suatu  pemerintahan  daerah.  Dengan  demikian,  setiap  wilayah  di  Indonesia  memerlukan analisis keuangan tidak terkecuali dengan Surabaya.

## Tabel 1 Realisasi PAD
Tahun Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2017 516.184.457.117.167 2018 497.303.100.472.710 2019 538.192.025.380.967 2020 428.996.029.237.298 2021 472.728.062.966.969

## Sumber: LRA Kota Surabaya 2017-2021
Kota  Surabaya  yang  diberi  kebebasan  karena  bersifat  otonomi  daerah  wajib melakukan  analisis  keuangan. Menurut  data statistik  dari  bagian  keuangan  Kota  Surabaya, jika  dilihat  dari  segi  nominal,  besaran  realisasi  PAD  di  kota  ini  terus  meningkat.  Namun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bervariasi apabila dilihat dari sisi pertumbuhan. Jika dilihat  dari  data  jumlah  pendapatan  dan  realisasinya  tahun  2017-2021  terus  mengalami peningkatan  yang  berasal  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Surabaya  mampu memanfaatkan pendapatan asli berupa pajak, retribusi, hasil pengeloaan kekayaann dan lain lain  untuk  direalisasikan  dalam  bentuk  pembangunan  untuk  kemajuan  daaerahnya.  Tingkat realisasi PAD suatu daerah yang tinggi belum bisa mengukur kemandirian daerah tersebut. Tingkat  kemandirian daerah perlu  diukur karena sesuai  dengan dengan peraturan  Undang- undang  yang  mengatur  bahwa  sistem  otonomi  daerah  yang  berlangsung  harus  disertai
kemampuan  kemadirian  untuk  daerah  tersebut  dalam  mengatur  aset  yang  dimilikinya  dan pengeluaran keuangan untuk pembangunan.
Pemerintah  daerah  sebagai  agen  wajib  melaporkan  pertanggungjawaban  keuangan daerah, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Laporan tersebut dapat menjadi titik awal untuk menilai kinerja keuangan suatu daerah. Menurut indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kinerja keuangan adalah sejauh mana pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintah  daerah.  Publik  menerima  data-data  yang  objektif  dan  akuntabel  dengan mengevaluasi kinerja pemerintah melalui laporan keuangan(Karlina, 2017).
Evaluasi  kinerja  sangat  penting  untuk  menentukan  bagaimana  pemerintah  dimintai pertanggungjawaban  untuk  menyediakan  lebih  banyak  layanan  publik,  yang  mencakup kapasitas  untuk  menunjukkan  penggunaan  dana  publik  dan  penggunaannya  secara  efektif dan efisien (Mardiasmo, 2002). Salah satu kota di Provinsi Jawa Timur, Surabaya ikut serta dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  memiliki  rekam  jejak  keberhasilan  pertumbuhan daerah.  Salah  satu  komponen  pembangunan  nasional,  pembangunan  daerah  dilaksanakan sesuai  dengan  prinsip  otonomi  daerah  dan  pengaturan  sumber  daya  manusia.  Hal  ini membuka  peluang  bagi  peningkatan  demokrasi  dan  kinerja  daerah  untuk  mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, menurut (Kaputra et al., 2013), otonomi daerah sampai saat ini telah  ada  di  setiap  kota  dan  kabupaten  di  Indonesia.  Realitanya  pemerintah  daerah  belum mampu mengelola rumah daerah sepenuhnya secara mandiri dari pemerintah pusat. Hal ini terlihat tidak hanya dalam struktur kewenangan daerah dan ikatan politik, tetapi juga dalam pertukaran anggaran antara pemerintah pusat dan daerah(Marliani, 2022).
Analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan(Mahmudi, 2016). Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari perbandingan antara suatu pos dalam laporan keuangan dengan pos lainnya. Rasio kemandirian keuangan daerah,  rasio  alokasi  kegiatan,  rasio  efektivitas  pendapatan  asli  daerah,  dan  rasio  efisiensi
belanja  merupakan  rasio-rasio  keuangan  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Rasio dihitung untuk tujuan yang berbeda. Kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber kas yang dibutuhkan daerah ditunjukkan oleh  rasio  kemandirian  keuangan  daerah.  Rasio  alokasi  aktivitas  menunjukkan  bagaimana pemerintah daerah memberikan prioritas yang lebih tinggi pada pengeluaran langsung atau tidak  langsung  ketika  mengalokasikan  dana.  Kemampuan  pemerintah  daerah  untuk mewujudkan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  yang  diantisipasi  diukur  dengan  menggunakan Rasio Efektivitas PAD(Siregar & Mariana, 2020). Agar pemerintah daerah dapat melakukan efisiensi dan realisasi belanja, rasio efisiensi belanja menjadi tolak ukur.
Keberhasilan  pengelolaan  keuangan  di  berbagai  daerah  telah  menjadi  subyek  dari banyak  penyelidikan  oleh  para  ahli  sebelumnya.  Temuan  penelitian  (Susanto,  2019) menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Mataram antara tahun 2012 dan  2015  dikategorikan  efektif,  efisien,  dan  tidak  efisien,  dengan  tingkat  kemandirian  yang rendah  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah.  Penelitian  oleh  (Mailangkay  et  al.,  2020) menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Kota Bitung pada tahun 2015 –2019 masih di bawah standar dan masih bergantung pada pemerintah pusat.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Abdulaziz,  2021),  Tingkat  kinerja  keuangan  daerah Kota  Surabaya  taun  2015-2019  tergolong  efektif,  kurang  efisien  dan  dengan  tigkat kemandirian daerah yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh (Marliani, 2022), menunjukkan tingkat kinerja keuangan daerah Kabupaten bandung tahun 2016-2020 tergolong efektif dan efisien, namun derajat desentralisasi rendah dan tingkat kemandirian rendah.  Penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Munandar, 2021), tingkat kinerja keuangan daerah Kota Malang tahun 2016-2020 tergolong sangat  efektif  dan  efisien, namun  derajat  desentralisasi  masih rendah dan  tingkat  kemandirian  masih  rendah.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Salle  et  al.,  2023), tingkat  kinerja  keuangan  Provinsi  Papua  tahun  2016-2020  tergolong  tinggi  dalam  tingkat
ketergantungan pada pemerintah pusat, sedangkan efektivitas dan efisiensi memiliki kinerja yang baik.
Menurut beberapa penelitan terdahulu yang telah dilakukan, maka peneliti melakukan penelitian untuk tahun berikutnya yaitu terhitung sejak tahun 2017-2021 untuk melihat apakah kinerja keuangan daerah Kota Surabaya telah mengalami kemajuan menjadi efisien atau tetap sama seperti periode tahun sebelumnya dan menambah rasio aktivitas agar hasil penelitian semakin maksimal.
Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan yang perlu dijawab adalah Bagaimana kinerja  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  Kota  Surabaya  berdasarkan  hasil perhitungan  rasio  kemandirian,  rasio  efektivitas,  rasio  efisiensi,  dan  rasio  aktivitas  selama periode  2017 –2021?.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  Kota  Surabaya  tahun  2017  sampai  dengan  tahun  2021  dengan menggunakan  perhitungan  dari  rasio-rasio  keuangan  tersebut.  Dengan  demikian,  judul  dari penelitian  ini  adalah  Analisis  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Kota Surabaya Tahun 2017 –2021.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Otonomi Daerah
Keuangan daerah didefinisikan oleh PP No. 58 Tahun 2005 sebagai “semua hak dan kewajiban  daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang  dapat  dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan  kewajiban  daerah  tersebut”.  Sejak  awal  desentrralisasi  dan  otonomi,  setiap  daerah memiliki  kewenangan  untuk  dapat  mengurus  dan  mengatur  keuangannya  dengan menggunakan prinsip manajemen keuangan daerah yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, kejujuran, value for money dan prinsip pengendalian (Khusaini, 2018).
Dalam  suatu  daerah,  keuangan  daerah  tidak  lepas  dari  bagaimana  pengelolaan keuangan daerah dilakukan. Pada era reformasi, sejumlah perubahan perturan telah dilakukan
terhadap pengelolaan keuangan daerah, hal ini merupakan rangkaian cara agar pemerintah daerah dapat menerapkan good governance dan mewujudkan clean  government  (Hoffman, 2022).
Dalam  Permendagri  No.  16  Tahun  2013,  pengelolaan  keuangan  daerah  adalah keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan dan pertanggungjawaban pengawasan daerah (Yuliayah & Ardini, 2022). Pejabat pengelolaan keuangan daerah melakukan kegiatan sesuai dengan kedudukan dan kewenangannnya, yang didalamnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan juga pertanggungjawaban adalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaann keuangan daerah dimulai  dengan  perencanaan  atau  penyusunan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah (APBD)  sesuai  dengan  kebutuhan  penyelenggaraan  pemerintah  pemerintah  daerah  dan kemampuan pendapatan daerah (Supardan, 2020).

## APBD dan PAD dalam Era Otonomi Daerah
Menurut  UU  No.  17  Tahun  2003,  APBD  adalah  rencana  keuanggan  tahunan pemerintahan  daerah  yang  disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Sedangkan, menurut Alteng Syarifudin, APBD merupakan rencana atau program kerja pemerinrah daerah dalam  tahun kerja yang memuat rencana pendapatan dan pengeluaran selama tahun kerja tersebut.  APBD  bertujuan  sebagai  pedoman  penerimaan  dan  pengeluaran  dalam merealisasikan  kegiatan  untuk  meningkatkan  produksi  dan  kesempatan  kerja  guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah.
Dalam mekanisme perencanaan Penganggaran dan Belanja Daerah pemerintah akan mengalokasikan sumber-sumber dan pengeluran yang dibagi menjadi beberapa unsur APBD, yakni:
1)  Anggaran pendapatan yang terdiri atas :
a.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  :  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lain-lain.
b.  Dana Perimbangan : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
2)  Anggaran belanja yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
3)  Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun anggaran tahun-tahun berikutnya
Pendapatan  Asli  Derah  (PAD)  merupakan  pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari hasil pajak darah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  seperti  jasa  giro,  pendapatan  bunga,  dan  lain-lain. Tujuan  PAD  adalah  untuk  memberikan  keleluasaan  kepada  daerah  dalam  menggali pendanaan  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai  upaya  mewujudkan  asas desentralisasi(Putra, 2018).
Pengelolaan APBD oleh pemerintah daerah harus dilaksanankan dengan tertib, efektif, efisien,  transparan,  akuntabilitas    dan  berkeadilan  sesuai  dengan  UU  No.  17  Tahun  2003. Pada  era  otonomi  daerah,  pemerintah  daerah  dan  DPRD  memiliki  kewenangan  yang digunakan  dalam  mengelola  APBD  yaitu  kewenangan  yang  bertanggung  jawab  untuk menyejahterakan  masyarakat.  APBD  memiliki  nilai-nilai  strategis  dalam  pengelolaannya, yaitu:  1)  sebagai  alat  pembangunan  nasional;  2)  sebagai  alat  stabilitas  pembangunan nasional;  3)  sebagai  alat  menciptakan  pekerjaan;  4)  sebagai  alat  mengatasi  disparitas pembangunan.  Jika  pengelolaan  APBD  dilakukan  dengan  benar  dan  bertanggung  jawab, maka otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud(Kariangga, 2017).

## Kinerja Keuangan Daerah
Dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan oleh suatu kebijakan atau peraturan  perundang-undangan  untuk  sutau  peiode  anggaran  tertentu,  ditentukan  dengan tingkat  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dalam  ranah  keuangan  daerah  yang  meliputi
pendapatan dan belanja daerah. Kinerja tersebut disajikan sebagai rasio-rasio keuangan yang diturunkan dari perhitungan berdasarkan anggaran unsur-unsur Laporan Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah.  Analisis  rasio  keuangan  APBD  yang  ditetapkan  dan dilaksanakan  merupakan  salah  satu  instrumen  untuk  menilai  kinerja  keuangan  pemerintah daerah(Tahir  et  al.,  2019).  Unsur  keuangan  seperti  rasio  aktivitas,  rasio  efektvitas,  rasio efisiensi,  dan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah,  rasio  tersebut  dapat  digunakan  untuk mengukur akuntabiltas pemerintah daerah.

## 1.  Rasio kemandirian
Tujuan  dari  rasio  kemandirian  untuk  menunjukkan  seberapa  besar  ketergantungan daerah terhadap pendanaan dari luar. Rasio yang lebih signifikan Kemandirian menyiratkan bahwa  ketergantungan  daerah  pada  bantuan  dari  sumber  luar  (terutama  pemerintah federal dan provinsi) semakin berkurang. Sejauh mana keterlibatan masyarakat terhadap pembangunan  daerah  juga  digambarkan  dengan  rasio  kemandirian(Khusaini,  2018). Derajat  kesejahteraan  masyarakat  yang  tinggi  akan  ditandai  dengan  semakin  besarnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah maka semakin tinggi persentase kemandiriannya(Amin, 2015).
2.  Rasio Efektivitas
Menghitung kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai pendapatan asli daerah yang diharapkan relatif terhadap target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya(Agustina,  2013).  Rasio  efektivitas  yang  lebih  tinggi  menjadi  indikator peningkatan kompetensi daerah.
3.  Rasio Efisensi
Perbandingan antara volume data yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diperoleh digambarkan dengan rasio efisiensi. Semakin kecil  rasio  efisien,  maka  semakin  efisien,    begitu  pula  sebaliknya.  Kemampuan  daerah dapat  dikatakan  efisien  apabila  rasio  yang  dicapai  paling  sedikit  1  (satu)  atau  100
persen(Agustina,  2013).  Rasio  efisiensi  menggabarkan  perbandingan  antara  output  dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah(Khusaini, 2018).
4.  Rasio Aktivitas
Menjelaskan  bagaimana  pemerintah  daerah  memprioritaskan  distribusi  kas  antara belanja rutin dan investasi pembangunan(Khusaini, 2018). Semakin besar proporsi kas yang disisihkan  untuk  pengeluaran  rutin  berarti  semakin  kecil  proporsi  uang  investasi (pembangunan) yang biasanya dialokasikan untuk sarana prasarana ekonomi masyarakat(Karlina, 2017).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Pemerintah  Daerah  Kota  Surabaya.  Sumber  data  dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2017-2021 yang diperoleh melalui Laman Resmi Pemerintah Kota Surabaya.
Metode  analisis  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif kualutatif,  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota Surabaya berdasarkan Rasio Kinerja Keuangan. Rasio-rasio keuangan yang dapat digunakan dalam analisis laporan keuangan pemerintah daerah anatara lain:

## 1.  Analisis Rasio Kemandirian
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ (𝑃𝐴𝐷) 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑥 100% Tabel 2 Pedoman Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah Kemampuan Daerah Kemandirian (%) Pola Hubungan Rendah sekali 0-25 Instruksi Rendah 25-50 Konsultatif Sedang 50-75 Partisipatif Tinggi 75-100 Delegative

## 2.  Analisis Rasio Efektivitas
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑥 100%
Tabel 3 Pedoman Penilaian dan Kinerja Efektivitas
Persentase Kinerja Keuangan (%) Kriteria 100-keatas Sangat efektif 90-100 Efektif 80-90 Cukup efektif 60-80 Kurang efektif Dibawah 60 Tidak efektif 3.  Analisis Rasio Efisiensi 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑥 100%
Tabel 4 Pedoman Penilaian Dan Kinerja Efisiensi Keuangan
Persentase Kinerja Keuangan (%) Kriteria Di bawah 60 Sangat efisien 60-80 Efisien 80-90 Cukup efisien 90-100 Kurang efisien 100-keatas Tidak efisien 4.  Analisis Rasio Aktivitas 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔  = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑅𝑢𝑡𝑖𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑃𝐵𝐷 𝑥 100% 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑃𝐵𝐷 𝑥 100%

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Tingkat  kinerja  keuangan  daerah  yang  dapat  dihitung  melalui  perbandingan pendapatan  asli  daerah  dengan  biaya  pengalihan  pinjaman  dan  bantuan  dari  Pemerintah
Pusat  dan  Pemerintah  Provinsi  dijelaskan  dalam  analisis  kemandirian  keuangan  daerah  di Kota  Surabaya.  Tujuan  perhitungan  ini  adalah  untuk  menilai  kemampuan  daerah  untuk menghasilkan  pendapatan  yang  diperlukan  melalui  pajak  dan  retribusi  untuk  mendanai kebutuhan  daerah,  termasuk  operasi  pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan  kepada warganya.  Kunci  penentu  kemandirian  pengelolaan  suatu  daerah  adalah  kemampuan Pemerintah Kota Surabaya dalam mengelola keuangan daerah untuk membangun daerahnya tanpa biaya transfer dan bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Rasio kemandirian  keuangan  Pemerintah  Kota  Surabaya  tahun  2017 –2021  dapat  dilihat  dengan menggunakan tabel di bawah ini:

## Tabel 5 Perhitungan Rasio Kemandirian
Tahun Kemandirian Keuangan Daerah % Kemandirian Realisasi Total PAD Realisasi Jumlah Pendapatan Transfer 2017 5.161.844.571.172 2.821.706.827.498 182,93 % Delgative 2018 4.973.031.004.727 2.971.893.970.892 167,33% Delgative 2019 5.381.920.253.810 3.104.324.585.538 173,36% Delgative 2020 4.289.920.292.373 2.725.829.859.924 157,38% Delgative 2021 4.727.280.629.670 3.218.952.114.659 146,85% Delgative

## Sumber: Data diolah, 2023
Berdasarkan Tabel 5 tingkat kemandirian pengelolaan keuangan daerah dikategorikan tinggi dengan nilai rata-rata 165,57%. Hal ini didasarkan atas sistem pengelolaan keuangan kota Surabaya yang teratur dan mampu mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas  pemerintahan,  pembangunan,  serta  pelayanan  sosial  masyarakat.  Kemampuan pemerintah  kota  Surabaya  yang  tergolong  tinggi  masuk  kategori  degative  yang  artinya pemerintah daerah dapat berjalan sendiri dan sudah tidak ada lagi peranan pemerintah pusat dlam  membiayai  kebutuhan  daerahnya.  Rata-rata  rasio  kemadnirian  kemandirian  Kota Surabaya berada di atas 100 sehingga telah mencapai maksimum rasio kemandirian. Namun, nilai yang dicapai Kota Surabaya selama lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan sehingga rawan sekali untuk daerah ini mengalami penurunan kemandirian.
Pada  Tahun  2017-2020,  tahun  anggaran  2017-2018  mengalami  penurunan  yang cukup  signifikan  sebesar  15,6%.  Hal  ini  menggamabarkan  Kota  Surabaya  belum  konsisten dalam  mempertahankan  tingkat  kemandirian.  Salah  satu  penyebab  dari  penurunan  tingkat kemandirian  ini  adalah  penurunan  Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  sebesar  4%.  Hal  ini menyebabkan  pemerintah  daerah  banyak  menggunakan  bantuan  transfer  pusat  untuk melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Selain itu,  dalam  kurun  waktu  lima  tahun  terakhir  penurunan  tingkat  kemandirian  pengelolaan keuangan daerah juga terjadi pada tahun 2019-2021.
Tiga  tahun  terakhir  nilai  tingkat  kemandirian  Kota  Surabaya  perlu  perhatian  khusus.
Pasalnya dalam kurun waktu tersebut mengalami penurunan tingkat kemandirian sekitar 13%.
Hal  ini  diakibatkan  oleh  datangnya  Pandemi  Covid-19  di  Indonesia  yang  membuat perekonomian  terguncang.  Pandemi  Covid-19  memengaruhi  besaran  realisasi  Pendapatan Asli Daerah yang juga mengalami penurunan. Dampaknya Pemerintah Kota Surabaya lebih banyak  menggunakan  dana  bantuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  terutama  penanganan Covid-19  dan  pemulihan  ekonomi  Kota  Surabaya.  Namun,  perlu  diperhatikan  kembali  bagi pemerintah Kota Surabaya agar mampu meningkatkan kembali kemandirian dalam mengelola keuangan  daerahnya.  Sehingga  Kota  Surabaya  mampu  untuk  memenuhi  kebutuhan pembangunan  dalam  pemenuhan  kesejahteraan  masyarakatnya  menggunakan  dana Pendapatan Asli Daerah-nya.
Berdasarkan  rasio  kemandirian  realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  kota  Surabaya mengalami kenaikan pada tahun anggaran 2018 ke tahun anggaran 2019 sebesar 6,03%, hal ini disebabkan oleh meningkatnya realisasi total Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik sebesar 8%  yakni  di  tahun  anggaran  2018  sebesar  Rp.4.973.031.004.727  dan  naik  di  tahun  2019 menjadi Rp.5.381.920.253.810. Meningkatnya rasio kemandirian pada 2019 yang cukup tinggi tersebut disebabkan oleh pemerintah kota Surabaya mampu memenuhi kebutuhan daerahnya dengan  penadapatan  asli  daerahnya  dibandingkan  dengan  dana  bantuan  dari  pemerintah pusat.

## Rasio Efektivitas Keuangan Daerah
Menjelaskan tingkat kinerja keuangan daerah yang diperoleh dengan membandingkan realisasi  pendapatan  dengan  target  penerimaan  pemerintah  kota  Surabaya.  Apabila  suatu daerah dapat mencapai tujuan yang diinginkan, pengukuran rasio derajat efetivitas dianggap efektif. Oleh karena itu, kontribusi yang signifikan akan menjadikan daerah lebih efektif dalam hal pembangunan daerah dan program-program untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat.
Berikut  ini  merupakan  tabel  perhitungan  rasio  efektivitas  Pemerintah  Kota  Surabaya  tahun 2017-2021:

## Tabel 6 Perhitungan Rasio Efektifitas
Tahun PAD Target Penerimaan PAD % Efektivitas 2017 5.161.844.571.172 4.709.645.546.043 109,60 % Sangat Efektif 2018 4.973.031.004.727 4.758.967.236.960 104,49 % Sangat Efektif 2019 5.381.920.253.810 5.234.687.226.266 102,81 % Sangat Efektif 2020 4.289.920.292.373 5.035.094.239.075 85,20 % Cukup Efektif 2021 4.727.280.629.670 5.322.810.142.550 88,81 % Cukup Efektif

## Sumber: Data diolah, 2023
Berdasarkan  data  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  tingkat  efektivitas  realisasi pendapatan asli daerah pemerintah kota Surabaya dalam pengelolaan keuangan daerahnya mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2020, namun masih tergolong sangat efektif yaitu sebesar 100,52 %. Pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis  sekitar  20  %,  kemudian  pada  tahun  selanjutnya  2021  mengalami  kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 4%, yang berada pada kategori cukup efektif. Hal  itu  disebabkan  adanya  pandemi  covid-19  yang  berdampak  pada  kinerja  pengelolaan keuangan pemerintah kota Surabaya.
Mengacu  pada  nilai  rata-rata  tingkat  efektivitas  kinerja  pengelolaan  keuangan pemerintah kota Surabaya tahun anggaran 2017-2021 berada pada kategori efektif sebesar 98%.  Peningkatan  kuantitas  dan  kualitas,  penataan  ruang,  kualitas  lingkungan  perkotaan, penataan kawasan bantaran sungai, pengembangan sarana dan prasarana transportasi, dan manajemen  transportasi  adalah  faktor  dalam meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia.
Inisiatif  tersebut  juga  mencakup  pembangunan  di  bidang  pendidikan,  kesehatan, ketenagakerjaan, agama, seni budaya, olahraga, dan kepemudaan. Oleh karena itu, terbukti bahwa  tujuan  Pemerintah  Kota  Surabaya  untuk  menghasilkan  pendapatan  program sehubungan dengan anggaran tahun 2017-2021 telah tercapai.

## Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Analisis  efisiensi  keuangan  daerah  dapat  diukur  dengan  membandingkan  realisasi biaya dan realisas pendapatan daerah yang diterima. Apabila rasio yang dicapau kurang dari 100%  maka  kinerja  keuangan  pemerinrah  daerah  dikategorikan  efisien.  Jika  kemampuan keuangan  daerah  semakin  baik,  maka  rasio  efisiensi  semakin  kecil.  Berikut  ini  merupakan tabel perhitungan rasio efisiensi Pemerintah Kota Surabaya tahun 2017-2021 :
Tabel 7 Perhitungan Rasio Efisiensi

## Sumber: Data diolah, 2023
Berdasarkan  tabel,  dapat  diketahui  bahwa  tingkat  efisiensi  anggaran  daerah Pemerintah  Kota  Surabaya  dalam  pengelolaan  realisasi  belanja  daerah  terhadap  realisasi pendapatan, mengalami penurunan tingkat efisien mulai tahun 2017 sampai 2019 yakni dari 100,10% menjadi 101,21% lalu turun lagi menjadi 104,92%, sehingga tingkat efisisensi berada pada kategori tidak efisien. Namun, pada tahun 2020 sampai 2021 tingkat efisiensi anggaran mengalami  kenaikan  yakni  97,32% menjadi  90,13%  sehingga tingkat  efisiensi  berada  pada kategori kurang efisiensi. Tingkat efisiensi anggaran pemerintah Kota Surabaya tahun 2015- 2021  dikategorikan  kurang  efisien  dengan  rata-rata  sebesar  98,74%.  Persentase  tingkat efisiensi  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2021  yakni  sebesar  90,13%  dengan  kategori  kurang efisien dan tingkat efisien terendah terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 104,92% dengan ketegori  tidak  efisien.  Hal  ini  menggambarkan  tingkat  efisiensi  pengelolaan  anggaran
Tahun Belanja Pendapatan Persentase (%) Katerangan 2017 7.912.409.152.257  7.904.894.969.358 100,10% Tidak Efisien 2018 8.176.929.496.299  8.079.142.194.268 101,21% Tidak Efisien 2019 9.162.655.939.832  8.733.224.623.734 104,92% Tidak Efisien 2020 8.032.680.988.065  8.251.513.787.281 97,35% Kurang Efisien 2021 7.819.077.321.546  8.675.008.247.134 90,13% Kurang Efisien
pendapatan dan belanja Kota Surabaya kurang efisien, namun tingkat efisiensi pengelolaan anggaran mulai mengalami peningkatan efisiensi mulai tahun 2020 sampai 2021.

## Rasio Aktivitas Keuangan Daerah
Analisis  aktivitas  mencerminkan  penetapan  prioritas  alokasi  belanja  langsung  dan belanja  tidak  langsung  secara  proporsional  berdasarkan  kebijakan  pemerintah  daerah. Presentase belanja langsung berupa biaya pembangunan yang rendah mencerminkan tingkat pengalokasian anggaran untuk belanja tidak langsung yang tinggi. Berikut ini merupakan tabel perhitungan rasio aktivitas Pemerintah Kota Surabaya tahun 2017-2021:

## Tabel 8 Perhitungan Rasio Aktivitas

## Sumber: Data diolah, 2023
Berdasarkan  tabel,  dapat  diketahui  bahwa  rasio  aktivitas  belanja  tidak  langsung mengalami  kenaikan  dari  tahun  ke  tahun.  Pada  tahun  2018  dengan  presentase  sebesar 61,90% meningkat sebesar  1,79%  dari tahun 2017 yang sebesar 60,11%. Kemudian, pada tahun  2019  mengalami  kenaikan  sebesar  2,59%,  Kemudian  kembali  mengalami  kenaikan pada  tahun  2020  sebesar  6,74%  dan  terus  mengalami  kenaikan  pada  tahun  2021  sebesar 4,39%.  Maka,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengeluaran  belanja  operasi  (tidak  langsung)  dari tahun 2017-2021 terus mengalami kenaikan.
Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa rasio aktivitas belanja langsung mengalami penurunan  dari  tahun  ke  tahun.  Pada  tahun  2018  dengan  presentase  sebesar  26,22% mengalami penurunan sebesar 1,84% dari tahun 2017 yang sebesar 28,06%. Kemudian, pada tahun 2019 meningkat sebesar 1,51%, Kemudian menurun pada tahun 2020 sebesar 10,24% dan terus mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 6,19%. Maka, dapat disimpulkan
Tahun APBD Belanja Rasio Aktivitas Belanja (%) Tidak Langsung Langsung Tidak Langsung Langsung 2017 8.973.930.686.060 5.394.517.494.011 2.517.891.658.246 60,11% 28,06% 2018 9.268.450.333.673 5.737.613.713.999 2.430.061.039.309 61,90% 26,22% 2019 9.933.509.442.785 6.406.132.822.120 2.754.304.824.082 64,49% 27,73% 2020 9.054.328.840.921 6.449.014.828.460 1.583.663.159.605 71,23% 17,49% 2021 8.991.620.825.377 6.799.685.383.484 1.016.336.503.390 75,62% 11,30%
bahwa pengeluaran belanja modal (langsung) dari tahun 2017-2021 fluktuatif yang ditandai dengan mengalami penurunan juga kenaikan.
Berdasarkan  tabel,  rasio  aktivitas  belanja  Kota  Surabaya  terhadap  belanja  tidak langsung  dengan  tingkat  rata-rata  66,67%,  sedangkan  belanja  langsung  berada  dengan tingkat  rata-rata  22,16%.  Hal  ini  berarti  rasio  belanja  langsung  lebih  rendah  daripada  rasio belanja  tidak  langsung.  Maka,  dapat  disimpulkan  bahwa  alokasi  dana  untuk  belanja  tidak langsung lebih diprioritaskan oleh Pemerintah Kota Surabaya, tingginya belanja tidak langsung mengakibatkan semakin berkurangnya porsi alokasi dana belanja modal yang diperuntukkan bagi penyediaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat maupun layanan publik.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil kinerja keuangan melalui berbagai rasio perhitungan menunjukkan Pemerintah Kota Surabaya telah berhasil dalam mengelolah keuangan daerahnya. Pada rasio kemandirian Pemerintah Kota Surabaya bersifat Delegatif atau sangat mandiri dimana peran pemerintah  pusat  tidak  domininan  dan  hampir  dikelola  sendiri.  Pada  Rasio  efektifitas menunjukan kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya bersifat efektif tetapi setiap tahun cenderung  mengalami  peneurunan  kefektifan.  Sedangkan  dalam  rasio  efisiensi  masih menunjukkan  kinerja  yang  tidak  efisien  dalam  pengeluaran  daerah.  Meskipun  demikian, efisiensi  Pemerintah  Kota  Surabaya  telah  menunjukkan  peningkatan  menuju  tahap  kurang efisien.  Sementara  itu,  untuk  rasio  aktivitas  menunjukkan  prioritas  alokasi  belanja  tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung. Hal ini menunjukkan pemerintah lebih memprioritaskan kebutuhan operasional daripada pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulaziz, N. S. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015-2019. Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN) , 1 (2), 646 –659. https://doi.org/10.33005/senapan.v1i2.142
Agustina, O. (2013). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 16 (2), 355 –365.
Amin,  N.  (2015).  Analisis  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Dan  Tingkat  Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Bengkalis. Iqtishaduna , 80 –91. https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/64
Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. Law Reform , 15 (1).
Defitri,  S.  Y.  (2018).  Pengaruh  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal Benefita , 3 (1). https://doi.org/http://doi.org/10.22216/jbe.v2i3.2376
Hoffman, B. L. et al. (2022). Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tata Kelola Menuju Pemerintahan  yang  Baik.  In  Suwandi  (Ed.), Angewandte  Chemie  International  Edition, 6(11), 951 –952. Eureka Media Aksara.
Kaputra, I., Banjarnahor, A., Matondang, A., Tanjung, F. N., & Dalimunthe, A. muda. (2013). Dampak Otonomi Daerah di Indonesia (B. A. Simanjuntak (ed.)).
Kariangga,  H.  (2017). Carut-Marut  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di  Era  Otonomi  Daerah: Perspektif Hukum dan Politik . Kencana.
Karlina, A. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan APBD Kota  Surabaya  tahun  2012-2015. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  Akuntansi , 6 (3),  911 –912. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/988
Khusaini, M. (2018). Keuangan Daerah (T. UB Press (ed.)). UB Press.
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . UPP STIM YKPN.
Mailangkay, P. P. U., Murni, S., Rate, P. V, Kinerja, A., & Daerah, K. (2020). Analisis Kinerja Keuangan  Daerah  Pemerintah  Kota  Bitung. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 8 (3), 278 –285.
Marliani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-
2020. JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi) , 14 (1), 11 –20. https://doi.org/10.37151/jsma.v14i1.84
Mulia, R. A. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada  Pemerintah  Kabupaten  Pasaman  Barat). Jurnal El-Riyasah , 9 (1).
Nuradhawati,  R.  (2019).  Dinamika  Sentralisasi  dan  Desentralisasi  di  Indonesia. Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik , 2 (1).
Presiden,  R.  (2003). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003  Tentang Keuangan Daerah .
Putra, W. (2018). Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah . PT Rajagrafindo Persada.
Putri, R. S. E., & Munandar, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi , 5 (3), 2296 –2313.
Salle, H. T., Kambu, A. A., & Tandililing, E. M. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2016-2020. Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah , 8 (April), 73 –82.
Siregar, D. A. O., & Mariana, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus:
Pemerintahan Kota Depok-Jawa Barat). Journal IMAGE | , 9 (1), 1 –19.
Supardan, H. (2020). Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah . Media Nusa Creative.
Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. Distribusi  - Journal of Management and Business , 7 (1), 81 –92. https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67
Tahir,  I.,  Mas’ud,  M.,  &  Plyriadi,  A.  (2019).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kinerja Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Jurnal Riset Bisnis , 93 (1), 66 –74.
Yuliayah,  P.  L.  R.,  &  Ardini,  L.  (2022).  Analisis  Kinerja  Pelaksanaan  Apbd  Kota  Surabaya Tahun  2016-2020. Jurnal  Riset  Mahasiswa  Akuntansi , 10 (2),  118 –128. https://doi.org/10.21067/jrma.v10i2.6653