Volume 5, Nomor 1, September 2024, hlm 53-59
BEMAS: JURNAL BERMASYARAKAT p ISSN 2745 5866 | e ISSN 2745 7958 http://jurnal.sttmcileungsi.ac.id/index.php/bemas

## Pengembangan dan edukasi pentingnya legalitas usaha mikro, kecil dan menengah di era digital
Tati * , Zuham Azmil M, Mikail Abdullah, Wahyu Pratama, Imadul Bilad
* Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Bandung, Jl. Soekarno Hatta No.752, Cipadung Kidul, Kec. Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat 40614
INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK Article History:
Submission: 06-03-2024
Revised: 02-04-2024 Accepted: 19-04-2024
* Correspondence : Tati tati@umbandung.ac.id Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia  telah  menjadi  hal  yang  tidak  diragukan  lagi,  namun  masih dihadapkan  pada  berbagai  kendala,  termasuk  kurangnya  legalitas  usaha dan  keterbatasan  dalam  memanfaatkan  potensi  penjualan  online. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang mempengaruhi  pengembangan  UMKM,  dengan  fokus  pada  pentingnya legalitas  usaha  dan  pemanfaatan  media  sosial  untuk  penjualan  online. Metode  pengabdian  kepada  masyarakat  digunakan  untuk  memberikan pemahaman tentang manfaat legalitas usaha dan strategi penjualan online. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  memiliki  legalitas  usaha  dapat memberikan akses  yang  lebih baik ke pembinaan pemerintah dan kredit perbankan,  sementara  pemanfaatan  media  sosial  dapat  meningkatkan omset  UMKM  secara  signifikan.  Implikasi  praktis  dari  penelitian  ini adalah  pentingnya  dukungan  pemerintah  dalam  meningkatkan pemahaman  dan  akses  UMKM  terhadap  legalitas  usaha  serta pengembangan  keterampilan  penjualan  online  untuk  meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
Kata kunci : UMKM; legalitas usaha; digitalisasi.
Development  and  education  on  the  importance  of the legality of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in the digital era

## ABSTRACT
The  role  of  Micro,  Small,  and  Medium  Enterprises  (MSMEs)  in  the Indonesian economy is undeniable, yet they still face various challenges, including  the  lack  of  business  legality  and  limitations  in  utilizing  the potential  of  online  sales.  This  research  aims  to  identify  the  factors influencing  the  development  of  MSMEs,  focusing  on  the  importance  of business  legality  and  the  utilization  of  social  media  for  online  sales. Community engagement methods are employed to provide understanding about  the  benefits  of  business  legality  and  online  sales  strategies.  The research findings indicate that having business legality can provide better access to government support and banking credit, while the utilization of social media can  significantly increase MSMEs' turnover. The practical implication  of  this  research  underscores  the  importance  of  government support  in  enhancing  MSMEs'  understanding  and  access  to  business legality, as well as the development of online sales skills to improve their economic welfare.
Keywords : MSMEs; business legality; digitalization .
Pengembangan dan edukasi pentingnya legalitas usaha mikro, kecil dan menengah di era digital

## 1. PENDAHULUAN
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tak hanya menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, tetapi juga menjadi harapan bagi kesejahteraan masyarakat secara luas [1] . Pandangan ini didukung oleh banyak ahli, yang menyoroti ketangguhan UMKM dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi [2] . Meskipun seringkali dihadapkan pada tantangan produktivitas yang rendah, UMKM tetap relevan  karena  kemampuannya  dalam  menyesuaikan  struktur  organisasi  dan  tenaga  kerja  dengan perubahan pasar. Bukan rahasia lagi bahwa pemerintah telah memperhatikan pentingnya sektor UMKM dengan  menerapkan  berbagai  kebijakan,  seperti  insentif  pajak,  bantuan  modal,  dan  pelatihan [3] . Namun,  kesuksesan  UMKM  tidak  hanya  bergantung  pada  dukungan  pemerintah,  tetapi  juga  pada komitmen kuat dari para pemiliknya untuk terus meningkatkan kemampuan belajar dan berinovasi [4] . Inovasi  menjadi  kunci  bagi  kelangsungan  bisnis  UMKM  di  tengah  persaingan  yang  semakin  ketat. Dengan demikian, melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, UMKM dapat menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia [5] . UMKM  adalah  pilar  utama  dalam  perekonomian  Indonesia,  dengan  jumlah  UMKM  yang mendominasi sekitar 64,13 juta (99,92%) dari total sektor bisnis sebanyak 64,19 juta pada tahun 2022 [6] .  Pemerintah  telah  mengadakan  upaya  yang  signifikan  untuk  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat  tentang  pentingnya  memiliki  legalitas  usaha  bagi  UMKM [7] .  Legalitas  usaha  menjadi prasyarat yang tak terhindarkan bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan jaminan hukum yang valid dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah [8] . Keberadaan legalitas usaha membuka peluang bagi  pelaku  usaha  untuk  bersaing  secara  lebih  efektif  di  pasar  lokal,  nasional, bahkan  internasional. Karena alasan ini, pentingnya legalitas usaha dianggap sangat vital dan diwajibkan bagi setiap pelaku bisnis  di  Indonesia,  sejalan  dengan  regulasi  yang  ditetapkan  dalam  berbagai  undang-undang  dan peraturan [9] . Langkah-langkah ini dirancang oleh pemerintah dengan tujuan mendukung kelangsungan UMKM, khususnya dalam menghadapi tantangan dari pandemi Covid-19 dan adaptasi terhadap kondisi new normal di Indonesia [10] .
Setelah pandemi menghadirkan tantangan besar bagi berbagai sektor, kini semakin disadari peran vital yang dimainkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional [11] .  Meskipun  menghadapi  kondisi  ekonomi yang  terguncang  oleh  krisis,  UMKM  terbukti  mampu bertahan dan bahkan tetap menjadi tulang punggung perekonomian, sementara banyak perusahaan besar merosot. UMKM telah terbukti dapat menjaga stabilitas lapangan kerja, mempertahankan tingkat omset, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat perekonomian nasional [12] . Di tengah karakteristiknya yang memiliki pasar yang terbatas dan sumber daya manusia yang terbatas, UMKM tetap dikelola secara mandiri oleh para pemiliknya, menunjukkan ketahanan dan adaptabilitas yang luar biasa dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi [13] .
Era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, peran sektor usaha dan industri menjadi sangat penting  dalam  perekonomian  suatu  negara [14] .  Pemerintah  Indonesia  terus  berupaya  memacu pertumbuhan ekonomi dengan mempermudah prosedur administratif terkait pendirian dan pengelolaan usaha [15] .  Salah  satu  langkah  yang  diambil  pemerintah  untuk  menciptakan  iklim  investasi  yang kondusif adalah memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada setiap pelaku usaha [16] . Dalam konteks ekonomi, UMKM telah menjadi pilar utama dalam meningkatkan pendapatan negara secara substansial.  Pada  tahun  2017,  kontribusi  UMKM  mencapai  sekitar  60,34%  dari  total  pendapatan nasional.  Bahkan  pada  tahun  2011,  UMKM  telah  mencatatkan  kontribusi  sebesar  61,9%  terhadap pendapatan domestik, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi sektor usaha besar yang hanya 38,1% [17] . Dampak signifikan ini tercermin dalam data Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencakup pembayaran pajak.
Dalam konteks era digital, pentingnya izin usaha bagi pelaku UMKM semakin menonjol. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) menjadi bukti legalitas yang tidak dapat diabaikan, menegaskan pengakuan dari  pemerintah  daerah  terhadap  keberadaan  bisnis  atau  usaha  tertentu [18] .  Saat  ini,  dorongan  dari pemerintah untuk memperoleh Nomor Izin Berusaha (NIB) semakin kuat, menjadi identitas resmi bagi para  pelaku  UMKM  dalam  menjalankan  aktivitas  usaha  sesuai  regulasi  yang  berlaku [19] .  Namun, masih banyak di antara mereka yang belum menyadari akan pentingnya IUMK atau NIB, serta belum sepenuhnya memahami manfaatnya dalam menjalankan usaha. Melalui legalitas usaha, UMKM dapat mengakses berbagai pembinaan  dari pemerintah serta mendapatkan akses ke kredit perbankan, yang
pada  akhirnya  akan  berkontribusi  pada  peningkatan  kesejahteraan  ekonomi  mereka.  Penelitian  ini bertujuan untuk menggambarkan dampak dari legalitas usaha terhadap pengembangan UMKM, sambil mengeksplorasi strategi pemanfaatan media sosial untuk penjualan online yang efektif.
Potensi  yang  dimiliki  oleh  UMKM  dalam  kontribusi  terhadap  perekonomian  dapat  semakin diperluas apabila berbagai tantangan yang dihadapi berhasil diatasi. Di Indonesia, UMKM menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, keterbatasan dalam manajemen, kendala pendanaan untuk investasi dan modal kerja, kesulitan dalam ekspansi dan penetrasi pasar,  serta  tingkat  keterbatasan  kemampuan  dalam  teknologi [20] .  Dalam  konteks  digital  saat  ini, terdapat peluang besar bagi UMKM untuk mengembangkan pasar mereka jika mampu memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia secara efektif [21] . Secara konseptual, pemberdayaan berakar dari istilah "power", yang merujuk pada kekuatan atau kemampuan untuk bertindak. Masyarakat mengacu pada sekelompok individu yang terlibat dalam interaksi berkelanjutan, yang menciptakan relasi sosial yang  terstruktur  dan  terorganisir.  Selain  itu,  pemberdayaan  masyarakat  merupakan  suatu  proses transformasi  ekonomi,  sosial,  dan  politik  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kapasitas  masyarakat melalui pemberian daya dan pembelajaran bersama [22] .
Desa Gajah  Mekar  terletak 23  km  dari  Ibu  Kota  Provinsi. Secara  geografis,  desa  ini  berbatasan dengan Desa Jelegong di sebelah utara, Desa Kopo di sebelah selatan, Desa Pameuntasan di sebelah barat, dan Desa Jatisari di sebelah timur. Luas wilayah Desa Gajah Mekar adalah 219,5 Ha. Penduduk desa ini memiliki berbagai mata pencaharian, termasuk sebagai karyawan (PNS, TNI/POLRI, Swasta), petani, tukang, buruh tani, pengrajin, pekerja seni, dan wiraswasta/pedagang yang menjadi mayoritas. Terdapat 5.157 jiwa/2.129 KK penduduk kategori miskin di Desa Gajah Mekar.
Jumlah  pelaku  UMKM  yang  terdaftar  di  desa  tersebut  mencapai  39  UMKM.  Namun,  seluruh UMKM yang terdaftar belum memiliki legalitas usaha. Oleh karena itu, masyarakat Desa Gajah Mekar, khususnya  pelaku  UMKM,  perlu  mendapatkan  edukasi  tentang  pembuatan  legalitas  usaha  untuk memastikan  kepatuhan  hukum,  memudahkan  pengembangan  usaha,  serta meningkatkan  akses  untuk mendapatkan  pelatihan  dan  pembinaan  usaha,  baik  dalam  hal  pemasaran  online  maupun  strategi pemasaran [23] .  Tingkat  keberhasilan  suatu  merek  tergantung  pada  daya  tariknya  bagi  konsumen, sehingga mereka tertarik untuk membeli produknya [24][25] . Dalam ranah pemasaran, fungsi utama dari branding adalah membentuk citra positif di benak konsumen [26] . Karena itu, pemahaman yang baik tentang branding produk sangat penting bagi para pelaku usaha, karena branding produk adalah kunci utama untuk memastikan bahwa produk UMKM dapat dikenal dan diingat oleh masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa peran strategis UMKM dalam pertumbuhan ekonomi telah diakui secara luas.
Dalam menghadapi dinamika perekonomian yang semakin kompleks, pembinaan UMKM menjadi sebuah keharusan yang tidak dapat diabaikan [27] . Peran pemerintah, khususnya melalui Kementerian Koperasi  dan  Usaha  Kecil,  serta  lembaga  pendidikan,  menjadi  sangat  vital  dalam  meningkatkan kompetensi para pelaku UMKM. Perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab dalam mendukung pembinaan  UMKM  melalui  misi  Tridharma-nya.  Dengan  mempertimbangkan  pentingnya  upaya  ini, diselenggarakannya kegiatan Seminar dengan tema "Pengembangan UMKM di Era Digital dan Edukasi Terkait Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Pelaku Usaha di Desa Gajah Mekar, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung" menjadi bagian integral dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, sebagai bentuk kontribusi nyata dalam pengabdian kepada masyarakat di sekitarnya.
Melalui  legalitas  usaha,  UMKM  dapat  mengakses  berbagai  pembinaan  dari  pemerintah  serta mendapatkan  akses  ke  kredit  perbankan,  yang  pada  akhirnya  akan  berkontribusi  pada  peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dampak dari legalitas usaha terhadap pengembangan UMKM, sambil mengeksplorasi strategi pemanfaatan media sosial untuk penjualan  online  yang  efektif,  sehingga  dapat  memberikan  kontribusi  nyata  dalam  meningkatkan kemampuan  dan  daya  saing  UMKM  di  Desa  Gajah  Mekar,  Kecamatan  Kutawaringin,  Kabupaten Bandung.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan pada Agustus sampai September tahun 2023 adalah sebuah  langkah  yang  strategis  untuk  memberikan  kontribusi  nyata  bagi  kemajuan  dan  kesejahteraan masyarakat.  Selama  periode  tersebut,  dilakukan  survei  dan  wawancara  dengan  para  pelaku  UMKM
Pengembangan dan edukasi pentingnya legalitas usaha mikro, kecil dan menengah di era digital
untuk mengumpulkan data tentang keberadaan mereka dan masalah-masalah yang dihadapi. Selain itu, materi  edukasi  dan  panduan  untuk  seminar  disusun,  serta  persiapan  teknis  dilakukan  untuk pendampingan  dalam  pengurusan  perijinan  usaha  dan  pengembangan  bisnis.  Setelah  itu,  seminar diselenggarakan untuk menyampaikan informasi dan pemahaman kepada para pelaku UMKM. Selama periode  tersebut,  juga  dilakukan  pendampingan  intensif  dalam  pengurusan  izin  usaha  dan pengembangan usaha kepada para pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan.
Dalam  menanggapi  permasalahan  yang  dihadapi,  langkah-langkah  berikut  diambil  untuk memberikan solusi:
Pertama,  memberikan  edukasi  tentang  Pengembangan  UMKM  di  Era  Digital  dan  Pentingnya Legalitas Usaha. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM tentang potensi dan strategi dalam mengembangkan bisnis di era digital serta menyoroti pentingnya memiliki legalitas usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum [28] . Kedua, menyediakan pendampingan dalam pengurusan perijinan  usaha.  Pendampingan  ini  penting  untuk  membantu  para  pelaku  UMKM  mendapatkan  izin usaha secara lengkap dan  sesuai dengan ketentuan  yang berlaku, sehingga mereka dapat fokus pada pengembangan bisnis tanpa terbebani oleh proses administratif. Kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan tahapan sebagai berikut:
a. Melakukan pengumpulan data terhadap pelaku UMKM serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh mereka.
b. Melakukan koordinasi rencana penyelesaian masalah untuk memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi.
c. Menyelenggarakan seminar sebagai forum untuk menyampaikan informasi dan pemahaman kepada  para  pelaku  UMKM  tentang  pentingnya  pengembangan  usaha  di  era  digital  dan legalitas usaha.
d. Memberikan  pendampingan  dalam  pengurusan  izin  usaha  dan  pengembangan  usaha  untuk membantu para pelaku UMKM  secara konkret dalam proses mendapatkan izin usaha  serta meningkatkan pengembangan usaha mereka secara optimal.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pendataan
Pada tahap ini, kami melakukan pengumpulan data terhadap pelaku UMKM yang beroperasi di Desa Gajah Mekar, Kabupaten Bandung. Berdasarkan informasi dari kantor desa, kami mengunjungi para  pelaku  UMKM  untuk  mengevaluasi  status  legalitas  usaha  mereka  dan  sejauh  mana  mereka memanfaatkan internet dalam kegiatan usaha. Temuan menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM belum mengantongi legalitas usaha dan masih minim dalam memanfaatkan internet sebagai media bisnis online. Maka, menjadi penting untuk mengadakan sosialisasi tentang signifikansi kepemilikan legalitas usaha. Hal ini bertujuan agar para pelaku UMKM dapat memperoleh akses ke beragam fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah, termasuk program pengembangan UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Probolinggo. Sosialisasi ini juga dirancang untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan omset penjualan mereka dengan merambah pasar yang lebih luas melalui platform penjualan online.
b. Koordinasi rencana penyelesaian masalah
Setelah  mendapatkan  data  tentang  pelaku  UMKM,  langkah  selanjutnya  adalah  merencanakan kegiatan  sosialisasi  tentang  pentingnya  memiliki  legalitas  usaha  dan  teknik  penjualan  online.  Kami mengundang pelaku UMKM untuk hadir dalam seminar yang akan diselenggarakan di aula kantor desa Gajah Mekar, Kecamatan Kutawaringi, Kabupaten Bandung. Seminar ini akan dipimpin oleh para ahli dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
c. Pelaksanaan seminar
Pada tanggal 28 Agustus 2023, seminar mengenai pengembangan UMKM dan pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM diselenggarakan. Acara ini dihadiri oleh sekitar 90% dari total undangan, dengan materi disampaikan oleh Pejabat Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Bandung.  Materi  disampaikan  secara  interaktif  dan  mendapat  tanggapan  positif  dari  peserta,  yang tercermin dari pertanyaan yang diajukan terkait materi yang disampaikan.
d. Pendampingan dalam proses perizinan usaha
Setelah serangkaian seminar selesai, kami mulai mengumpulkan data dari para pelaku UMKM yang tertarik  untuk  mengurus  legalitas  usaha,  termasuk  izin usaha mikro  dan  kecil  (IUMK).  Para peserta diminta untuk menyediakan berbagai dokumen seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan surat keterangan usaha. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperluas pemahaman para pelaku UMKM tentang manfaat memiliki legalitas usaha. Dengan memiliki izin usaha yang sah, mereka dapat mengakses berbagai program pembinaan UMKM yang diselenggarakan oleh kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten, termasuk bimbingan teknis, pelatihan keterampilan, dan bantuan lainnya. Keberadaan legalitas usaha juga memungkinkan para pelaku UMKM untuk mengajukan kredit usaha kecil dari Bank Rakyat  Indonesia  (BRI)  dengan  bunga  yang  lebih  terjangkau.  Kami  berharap  pemahaman  tentang penjualan online dapat mendorong pertumbuhan bisnis mereka, karena akses yang lebih luas ke pasar melalui platform online dapat mengatasi hambatan jarak dalam promosi dan pengenalan produk kepada calon konsumen. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yang kami ambil adalah mendaftarkan dokumen-dokumen tersebut melalui situs web oss.go.id.
Gambar 1 . Pendataan pelaku UMKM.
Gambar  1 menggambarkan  proses  pendataan  pelaku  UMKM  di  lapangan,  di  mana  tim  peneliti melakukan survei dan wawancara langsung dengan para pelaku UMKM. Gambar ini mencerminkan upaya untuk mengumpulkan data yang komprehensif tentang keberadaan dan karakteristik para pelaku UMKM,  termasuk  informasi  tentang  jenis  usaha  yang  dijalankan,  tingkat  legalitas  usaha,  serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan bisnis mereka. Proses pendataan ini merupakan langkah awal dalam penelitian untuk memahami situasi dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, sehingga dapat merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan pengembangan dan kesejahteraan ekonomi mereka.
Dalam menganalisis apa yang telah dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini, dapat disampaikan bahwa  pendataan,  sosialisasi,  dan  pendampingan  yang  dilakukan  telah  memberikan  kontribusi  yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan akses para pelaku UMKM terhadap legalitas usaha dan  teknologi  digital.  Melalui  pendataan  dan  sosialisasi,  para pelaku  UMKM  diberikan  pemahaman tentang  pentingnya  memiliki  legalitas  usaha  dalam  mengakses  berbagai  program  pembinaan  dan bantuan  keuangan  yang  disediakan  oleh  pemerintah  serta  bank.  Selain  itu,  melalui  seminar  dan pendampingan, mereka juga diberikan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi digital, seperti penjualan online, untuk meningkatkan omset dan pertumbuhan bisnis mereka.
Dalam hal kepuasan masyarakat, dapat dikatakan bahwa kegiatan pengabdian ini telah memberikan dampak positif yang dirasakan oleh para pelaku UMKM dan masyarakat secara umum. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif para pelaku UMKM dalam kegiatan pendataan, seminar, dan pendampingan, serta respon  positif  yang  diberikan  oleh  mereka  terhadap  materi  yang  disampaikan.  Selain  itu,  adanya
Pengembangan dan edukasi pentingnya legalitas usaha mikro, kecil dan menengah di era digital
peningkatan pemahaman dan akses terhadap legalitas usaha dan teknologi digital juga dapat dianggap sebagai indikator kepuasan masyarakat terhadap kegiatan ini, karena hal tersebut merupakan langkah yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing para pelaku UMKM di tingkat lokal. Namun  demikian,  masyarakat  juga  mengharapkan  pendampingan  dari  desa  atau  dinas  koperasi  dan UMKM  secara berkelanjutan  guna  pembuatan  NIB  untuk  usaha  masyarakat  Desa  Gajah  Mekar  dan peningkatan kualitas usahanya di era digital.

## 4. SIMPULAN
Dalam simpulan, mayoritas pelaku UMKM di Desa Gajah Mekar belum memiliki izin usaha resmi dan masih perlu meningkatkan strategi pengembangan digital. Respon positif terhadap seminar tentang Pengembangan UMKM di era digital dan pentingnya legalitas usaha menunjukkan bahwa masalah yang ada telah diidentifikasi sebelumnya. Para pelaku usaha UMKM memperoleh pemahaman yang lebih baik  mengenai  pentingnya  izin  usaha,  yang  mendorong  mereka  untuk  mengurus  perizinan  mereka. Dengan  memiliki  izin  usaha,  pelaku  UMKM  diharapkan  dapat  mengakses  program  pembinaan pemerintah,  sementara  pemahaman  tentang  penjualan  online  diharapkan  dapat  meningkatkan pendapatan  mereka.  Kedepannya,  diharapkan  UMKM  akan  berkembang  lebih  baik  sesuai  dengan potensi  yang  dimilikinya.  Juga,  meningkatnya  jumlah  pelaku  UMKM  desa  Gajah  Mekar  yang  baru terdapat 39 dari jumlah penduduk kategori miskin adalah 5.157 jiwa/2.129 KK. Hal demikian bernilai strategis  jika  ditindaklanjuti  oleh  perangkat  desa,  dinas  koperasi  dan  UMKM,  dan  mahasiswa  yang melaksanakan  pengabdian  selanjutnya  karena  mata  pencaharian  penduduk  Gajah  Mekar  didominasi oleh Wiraswasta/Pedagang yaitu sebanyak 1.150 orang.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
[1] S. Gustika and K. C. Susena, “Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (Sn-Emba)  Ke-1  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Dehasen  Umkm  Sebagai  Pilar  Membangun Ekonomi Bangsa,” Semin. Nas. Ekon. Manaj. penyerapan , pp. 101–108, 2022.
[2] A. Nurul, C. M. Zubainur, and S. Munzir, “Jurnal Inovasi Penelitian,” J. Inov. Penelit. , vol. 1, no. 11, pp. 2377–2393, 2021.
[3] L. Hanim and MS. Noorman, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & BENTUK-BENTUK USAHA . 2018.
[4] Darwanto, “Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Inovasi dan Kreativitas,” J. Bisnis dan Ekon. , vol. 20, no. 2, 2013.
[5] M. Qadisyah, A. Hasanah, H. Hanum, and N. Harahap, “Peran UMKM Dalam Pembangunan dan  Kesejahteraan  Masyarakat  di  Kabupaten  Deli  Serdang,” Manivest  J.  Manajemen,  Ekon. Kewirausahaan, dan Investasi , vol. 1, no. 2, pp. 159–168, 2023.
[6] S.  A.  Irawan,  “Jurnal  Anggaran  dan  Keuangan  Negara  Indonesia  Budget  Efficiency  and Effectiveness for MSME Support Through Central Government Expenditures and Transfers to Regions,” J. Anggar. dan Keuang. Negara Indones. , vol. 5, no. 1, 2023.
[7] R.  Anggraeni,  “Pentingnya  Legalitas  Usaha  bagi  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah,” Eksaminasi J. Huk. , vol. 1, no. 1, pp. 77–83, 2021.
[8] N. N. N.  Oktaviani and P. G. A. S. Yasa, “Urgensi  Legalitas  Usaha Bagi  Industri Kecil dan Menengah (IKM),” J. Pendidik. Kewarganegaraan Undiksha , vol. 10, no. 2, pp. 504–511, 2022.
[9] S.  Indrawati,  S.  W.  Harwanto,  and  A.  Suryaman,  “Eksaminasi :  Jurnal  Hukum  Pentingnya Legalitas Usaha sebagai Pelindungan Hukum Bagi Perusahaan,” vol. 1, no. 2, pp. 1–7, 2021.
[10]  D. S. Saribu, “Tantangan dan Solusi Bisnis UMKM di Era New Normal,” J. Akunt. dan Keuang. , pp. 207–217, 2017.
[11]  A.  Fadilah,  I.  Igo,  A.  Liza,  F.  Safira,  A.  Setyani,  and  B.  Imam,  “Strategi  UMKM  untuk Meningkatkan  Perekonomian  selama  Pandemi  Covid-19  pada  saat  New  Normal,” OECONOMICUS J. Econ. , vol. 5, no. 1, pp. 46–62, 2020.
[12]  A. R. Roswita Hafni, “Analisis usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) terhadap penyerapan tenaga kerja di indonesia,” J. Ilmu Ekon. dan Stud. Pembanguna , vol. 15, pp. 77–96, 2020.
[13]  E. Setyowati, A. H. Mustofa, D. Yuliawan, E. N. Astuti, and H. S. G. D. Mahasti, “Optimalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Pelatihan Dasar Manajemen di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo,” Sewagati , vol. 8, no. 1, pp. 1173–1181, 2023, doi:
10.12962/j26139960.v8i1.806.
[14]  Alamsyah Agit, Hasmawati, Sahurri, Sari Yunus, and Fitriyani Syukri, “Peran Dan Kontribusi Teknologi Dalam Menunjang Potensi Ekonomi Masyarakat Di Wilayah Pedesaan,” Semin. Nas. Pariwisata dan Kewirausahaan , vol. 2, pp. 263–271, 2023, doi: 10.36441/snpk.vol2.2023.126.
[15]  Putri  Ariella  Belinda  and  Prayuga  Kurniawan,  “Implementasi  Aplikasi  Sistem  Informasi Akuntansi Pada Bumdesa Lestari Jaya,” Jamanta  J. Mhs. Akunt. Unita , vol. 1, no. 1, pp. 78–96, 2021, doi: 10.36563/jamanta_unita.v1i1.422.
[16]  H.  D.  Kansil,  E.  N.  Walewangko,  and  V.  A.  J.  Masinambow,  “Analisis  Perizinan  Berusaha Berbasis Risiko Untuk Meningkatkan Ease of Doing Business Pada Kota Manado,” J. Pembang. Ekon. Dan Keuang. Drh. , vol. 25, no. 1, pp. 14–29, 2024.
[17]  A. Yuniarti, “Pemberdayaan UMKM tentang Pentingnya Adaptasi Digital dan Legalitas Usaha di Limpomajang Kec. Majauleng Kab. Wajo,” J. Pengabdi. Masy. dan Ris. Pendidik. , vol. 2, no. 1, pp. 299–306, 2023.
[18]  H.  Subroto,  “Penyederhanaan  Izin  Badan  Usaha  (Studi  Kasus  di  Provinsi  D.I.  Yogyakarta),” Huk. Negara , vol. 6, no. 3, pp. 115–121, 2016.
[19]  F.  A.  Furuhita,  N.  Rizkiyah,  and  G.  S.  A.  Zuhri,  “Pendampingan  Pembuatan  Nomor  Induk Berusaha (NIB) Umkm Kerupuk Fajar Melalui Online Single Submission (OSS),” J. Pengabdi. Pada Masy. Indones. , vol. 2, no. 4, pp. 102–109, 2023, doi: 10.55542/jppmi.v2i4.745.
[20]  I. Cahyadi, “Tantangan  Internasionalisasi Ukm Di Indonesia  Dalam  Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean,” Kajian , vol. 20, no. 02, pp. 129–143, 2015.
[21]  A. U. Syukri and A. N. Sunrawali, “Digital marketing dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah,” Kinerja , vol. 19, no. 1, pp. 170–182, 2022, doi: 10.30872/jkin.v19i1.10207.
[22]  K. Widjajanti, “Jurnal Ekonomi Pembangunan Model pemberdayaan masyarakat,” vol. 12, 2011.
[23]  Sabrina  Izzah  Rheavanya  and  Kiky  Asmara,  “Strategi  pemasaran  UMKM  menuju  ekspor  di Kecamatan Mojosari (studi kasus pada UMKM Anugrah),” BEMAS J. Bermasyarakat , vol. 4, no. 1, pp. 117–124, 2023, doi: 10.37373/bemas.v4i1.585.
[24]  R.  Daga et  al. ,  “Pemberdayaan  masyarakat  berbasis  ekonomi  digital  untuk  meningkatkan pendapatan  masyarakat  pulau  salemo  kabupaten  pangkep  sulawesi  selatan,” BEMAS  J. Bermasyarakat , vol. 3, no. 2, pp. 187–196, 2023, doi: 10.37373/bemas.v3i2.385.
[25]  Awang  Surya  and  W.  Wilarso,  “Pendampingan  Dasar-Dasar  Strategi  Pemasaran  dalam  Era Digital untuk UMKM Kecamatan Cileungsi,” Wikrama Parahita  J. Pengabdi. Masy. , vol. 6, no. 1, 2022, doi: 10.30656/jpmwp.v6i1.3524.
[26]  R. A. Zunaidi, D. B. Baskara, and R. D. Prihardianto, “Implementasi metode rebranding pada produk hasil urban farming masyarakat lokal di masa pandemi,” BEMAS J. Bermasyarakat , vol. 3, no. 2, pp. 232–239, 2023, doi: 10.37373/bemas.v3i2.465.
[27]  Y. R. Suci, “Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia,” UU No. 20 Tahun 2008 , no. 1, pp. 1–31, 2008.
[28]  Suparjiman et al. , “Digitalisasi UMKM sebagai upaya peningkatan pemasaran online di Desa Sindangpanon,” BEMAS  J.  Bermasyarakat ,  vol.  4,  no.  2,  pp.  391–398,  2024,  doi: 10.37373/bemas.v4i2.810.