## PERAN KODIM 0506/TANGERANG DALAM
PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN GUNA MENGAMANKAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020
Agus Subagyo 1 Agustina Setiawan 2
Iing Nurdin 3 Bayu Septiansyah 4
Universitas Jenderal Achmad Yani

## Abstrak
Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Kodim  0506/Tangerang  Dalam  Pemberdayaan  Wilayah  Pertahanan  Guna Mengamankan  Pilkada  Serentak  Tahun  2020  dan  Untuk  mendeskripsikan  Peran Kodim  0506/Tangerang  Guna  Mengamankan  Pilkada  Serentak  Tahun  2020. Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif,  dalam  penelitian kualitatif  menggunakan  metode  kualitatif  yaitu  pengamatan,  wawancara  dan penelaahan  dokumen.  Berdasarkan  hasil  penelitan  dapat  di  simpulkan  bahwa Kesiapan Kodim 0506/Tangerang dalam pemberdayaan wilayah pertahanan guna mengamankan  pilkada  serentak,  bisa  terlihat  dari  Personil  yang  berkualitas  dan professional dalam bidangnya. Anggaran yang ada sudah cukup memadai meskipun terkadang mendapat sedikit kendala pada saat penyelenggaraannya. Soliditas dan Sinergitas  Kodim,  Polres  dan  Pemerintah  Daerah  dalam  Pemberdayaan  Wilayah Pertahanan Guna Mengamankan Pilkada Serentak terjalin sangat baik.
Kata kunci: Peran, Kodim, Pilkada

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  know  and  describe  the  role  of  Kodim  0506  / Tangerang in Empowerment of Defense Areas to Secure the 2020 Regional Head Elections and to describe the Role of Kodim 0506 / Tangerang in Securing the 2020 Regional  Head  Elections.  The  method  in  this  study  uses  qualitative  research  in qualitative research. using qualitative methods, namely observation, interviews and document review. Based on the results of the research, it can be concluded that the readiness  of  Kodim  0506  /  Tangerang  in  empowering  defense  areas  to  secure simultaneous  regional  elections,  can  be  seen  from  qualified  and  professional personnel in their fields. The existing budget is quite adequate, although sometimes it  gets  a  few  obstacles  when  its  implementation.  Solidity  and  Synergy  of  Kodim, Polres  and  Regional  Government  in  Empowerment  of  Defense  Areas  to  Secure Simultaneous Pilkada are very well established.

## Keywords: Role, Kodim, Pilkada

## PENDAHULUAN
Pemilihan  kepala  daerah  merupakan  proses  pemilihan  orang-orang  untuk mengisi jabatan politik kepala daerah dan wakil kepala daerah. Para pemilih dalam pemilihan kepala daerah disebut juga konstituen dan kepada merekalah para peserta pemilihan  kepala  daerah  menawarkan  janji-janji  dan  program-programnya  pada masa  kampanye.  Bangsa  Indonesia  menganut  system  demokrasi  dimana pemerintah daerah dipilih melalui suatu  proses pesta demokrasi  yang dinamakan pemilihan  kepala  daerah.  Pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  akan berlangsung  dengan  optimal  apabila  didukung  oleh  penyelenggaraan  pemilihan kepala  daerah  yang  kondusif  baik  para  penyelenggaranya  maupun  peserta  dan masyarakatnya.
Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Desember tahun 2020 ini. Kota Tangerang Selatan adalah salah satu daerah yang bakal  menyelenggarakan  pemilihan  kepala  daerah  tahun  ini.  Pertarungan  relatif lebih cair karena petahana, Airi Rachmi Diany tak bisa lagi mencalonkan karena sudah dua periode menjabat.  Salah satu  yang menarik di  Pilkada Tangsel  adalah perebutan kekuasan dengan sentimen dinasti politik. Setidaknya ada tiga nama yang terkait dengan dinasti. Airin sendiri adalah bagian dari isu dinasti politik karena ipar dari  mantan  Gubernur  Banten  Ratu  Atut  Chosiyah  yang  sejumlah  anggota keluarganya  masih  berkuasa  di  beberapa  daerah  di  provinsi  paling  barat  Jawa ini.Tiga nama kandidat bakal calon wali kota di Tangsel yang terkait dengan dinasti adalah  putri  Wakil  Presiden  Ma'ruf  Amin,  Siti  Nur  Azizah;  keponakan  Prabowo Subianto,  Rahayu  Saraswati;  dan  anak  Bupati  Serang  Ratu  Tatu  Chasanah  Pilar Saga Ichsan yang masih kerabat Ratu Atut.
Untuk mewujudkan penyelenggaraan pilkada serentak 2020 yang aman dan kondusif  maka  disarankan  agar  penyelenggara,  pengawas,  dan  aparat  keamanan yang bertugas secara umum melakukan deteksi dini atas potensi-potensi ancaman pilkada  serentak  yang  telah  diuraikan  di  atas.  Peran  intelijen  sangat  besar  dalam melakukan deteksi dini, dan membuat pemetaan pihak-pihak yang mempunyai niat, kemampuan,  dan  kesempatan  untuk  melakukan  ancaman.  Dengan  adanya  peta ancaman  maka  pencegahan  akan  lebih  mudah  dilakukan.    Selanjutnya  adalah
menutup  semua  celah-celah  kerawanan  agar  tidak  menjadi  jalan  bagi  terjadinya ancaman.  Ketertiban  administrasi,  pengawasan,  penegakan  hukum,  dan  jaminan netralitas  ASN,  TNI  dan  Polri  harus  dilakukan.  Masyarakat  harus  diyakinkan bahwa  pemicu  kerawanan  tersebut  sudah  diatasi  dan  tidak  ada  pada penyelenggaraan pilkada serentak 2020. Langkah-langkah prevention, preparation, response  and  recovery  perlu  disiapkan  untuk  mencegah,  menghadapi,  dan memulihkan  situasi  atas  ancaman  Pilkada  serentak.  Kerja  sama  antarlembaga pemerintah  seperti  KPU,  Bawaslu,  Polri,  BIN,  TNI,  Pemprov,  dan  Pemda  perlu dilakukan  untuk  menyusun  langkah-langkah  tersebut  sehingga  ketika  terjadi ancaman dapat ditangani dengan lebih cepat.
Kesiapan  aparat  keamanan  dinilai  sangat  penting  agar  pelaksanaan pemilihan  kepala  daerah  tahun  2020  dapat  berjalan  dengan  lancar  tanpa  adanya gangguan keamanan. Keterlibatan satkowil dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawanan  yang  akan  terjadi  menjelang  perhelatan  pilkada  2020  dan  selama penyelenggaraan  pilkada  menjadi  penting.  Selain  Polri,  Satkowil  perlu  terlibat dalam  pemilihan  kepala  daerah  tentunya  dalah  hal  menjaga  stabilitas  keamanan nasional.
Komandan Kodim dalam hal ini selaku Satkowil yang bertugas membantu memberikan  bantuan  keamanan  kepada  pemerintah  daerah  dan  polri  dalam pelaksanaan pilkada harus mampu mempetakan daerah-daerah rawan sesuai dengan tugas dan fungsinya, begitu pula dalam hal polri meminta bantuan kepada satkowil dalam rangka pengamanan pilkada, maka tentunya Satkowil harus mempersiapkan diri melalui pembinaan teritoraiallnya untuk dapat memaksimalkan peran bantuan terhadap polri serta mampu pula mengoptimalkan peran forkompinda dalam rangka kerjasama  antar  lembaga  dalam  menciptakan  situasi  yang  aman  dalam  pilkada serentak karena menjadi tugas bersama dan apabila terjadi situasi kondisi konflik maka  satkowil  perlu  menyusun  perencanaan  dalam  rangka  peringatan  dini, membangun  system  peringatan  dini  seperti  pemetaan  wilayah  konflik, penyampaian  informasi  secara  cepat  dan  akurat,  pendidikan  dan  pelatihan, pemanfaatan media sosial dan pemanfaatan fungsi intelijen.
Dalam kaitan ini, peran Kodim 0506/Tangerang dalam pelaksanaan tugas
OMSP yang diemban oleh satuan Kodim dan Koramil dalam membantu Polres dan Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam pemberdayaan wilayah pertahanan guna mengamankan  pilkada  serentak  dalam  rangka  mengawal  keberlangsungan pembangunan nasional harus dapat diwujudkan yaitu melalui peran Kodim dalam membantu Pemerintah daerah memberikan bantuan keamanan dalam pelaksanaan pilkada.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  maka  dilakukan  penelitian  tentang Peran  Kodim  0506/Tangerang  Dalam  Pemberdayaan  Wilayah  Pertahanan  Guna Mengamankan  Pilkada  Serentak  Tahun  2020.  Adapun  yang  menjadi  rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  ialah  Bagaimana  Peran  Kodim  0506/Tangerang Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Mengamankan Pilkada Serentak Tahun  2020.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui  dan mendeskripsikan  Peran  Kodim  0506/Tangerang  Dalam  Pemberdayaan  Wilayah Pertahanan Guna Mengamankan Pilkada Serentak Tahun 2020.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif,  proses  penelitian kualitatif  bersifat  seni,  dan  disebut  sebagai  metode  interpretive  karena  data  hasil penelitian berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan dilapangan (Sugiyono,  2013).  Lebih  lanjut  (Sugiyono,  2013)  menjelaskan  bahwa  metode penelitian  kualitatif  digunakan  pada  kondisi  objek  yang  alamiah  dimana  peneliti sebagai  instrumen  kunci.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  lebih  menekankan  pada metode atau pendekatan penelitian deskriptif kualitatif.
Penelitian yang dilakukan ini bertempat di wilayah Kota Tangerang Selatan. Waktu penelitian adalah rentang waktu yang digunakan selama proses penyusunan proposal  hingga  penelitian  berlangsung,  mulai  dari  tahap  persiapan  sampai  pada tahap penyusunan laporan sesuai dengan sasaran penelitian.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  peneliti  akan  menggunakan prosedur pengumpulan data antara lain: Observasi, dengan cara ini peneliti dapat meyakini, dapat melihat dan dapat mengamati sendiri yang kemudian dilanjutkan dengan  pencatatan  perilaku  serta  kejadian  sebagai  mana  adanya.  Wawancara, melakukan  wawancara  langsung  kepada  semua  pihak  yang  berkompoten  dalam penelitian  ini,  agar  informasi  yang  didapatkan  tidak  meragukan  dan  dapat
dipertanggung jawabkan. Dokumentasi, dokumentasi yakni pengumpulan data dari sumber-sumber  non  visual  yakni  berupa  dokumen-dokumen  atau  arsip-arsip  dan rekaman yang ada relevansinya dengan kebutuhan data yang dibutuhkan peneliti.

## PEMBAHASAN
Sebagaimana  dalam  kajian  penelitian  ini  yaitu  peran  Kodim 0506/Tangerang  dalam  memberikan  bantuan  terhadap  Polri    dan  pemerintah daerah,  khususnya  KPUD  bahwa  peran  Kodim  0506/Tangerang  dalam penyelenggaraan pilkada serentak  tersebut selain merupakan tugas TNI yang telah dijabarkan  didalam  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Pertahanan Negara juga dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang TNI, bahwa TNI apabila diperlukan dapat memberikan bantuan keamanan kepada pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor  2  Tahun  2015,  dimana  pemerintah  daerah  dapat  meminta  bantuan  TNI dalam penanganan konflik social setelah berkoordinasi dengan polri.
Upaya  pencegahan rawan konflik dilakukan oleh Kodim  0506/Tangerang yaitu  melakukan  kesiapan  personil,  kesiapan  anggaran,  kesiapan  sarana  dan prasarana  serta  kesiapan  metode  atau  piranti  lunak.  Berikutnya  Kodim 0506/Tangerang melakukan soliditas dan sinergitas bersama sama dengan Polri dan pemerintah  daerah  melalui  Komunikasi,  koordinasi  dan  kolaborasi.  Hal  ini dilaksanakan  melalui  pemetaan  terhadap  daerah  rawan  konflik,  melakukan perbantuan  keamanan  kepada  polri  dan  pemda,  melakukan  pembinaan  territorial serta mengoptimalkan pelaksanaan forkompinda sebagai bagian dari tugas TNI AD khususnya  satkowil  dalam  rangka  menciptakan  kondisi  yang  kondusif  dalam pelaksanaan  pilkada  2020  dalam  rangka  mengawal  keberlangsungan  pelaksanan pembangunan  nasional.  Upaya  tersebut  dilakukan  secara  sistematis,  menyeluruh, efisien  dalam  penggunaan  sumberdaya  dan  efektif  dalam  memberikan  bantuan kepada polri dan pemerintah daerah.

## Gambar. Model Kerangka Pemikiran

## Penyelenggaraan Pilkada KotaTangerang Selatan
Dalam  pelaksanaan  pilkada  ini  KPU  meminta  dukungan  kepada  seluruh stakeholder  untuk  membantu  ikut  serta  menyukseskan  Pilkada  Tangsel  2020. Seluruh elemen masyarakat,  agar bersama-sama  menyukseskan Pilkada sehingga berjalan  lancar  dan  baik.  KPU  optimis  partisipasi  di  Pilkada  Tangsel  2020  akan membaik  dibandingkan  dengan  Pilkada  2015  lalu  yang  tidak  sampai  60  persen. Adapun cara yang akan dilakukan oleh KPU Tangsel dalam peningkatan partisipasi yakni,  dengan  terus  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat.  KPU  juga  belajar dari  data  lama  pemilihan  Pilgub  Banten  2017,  nanti  akan  dilihat  mana  yang partisipasinya kurang. Misalnya pada kawasan perumahan elit. Nanti di sana akan kita tingkatkan sosialisasi.
Pilkada tahun 2020 tidak terlepas dari ancaman, adapun pemilahan potensi
KONDISI KERAWANAN PELAKSANAAN  DALAM PILKADA SERENTAK DI KOTA TANGERANG

## SELATAN
KESIAPAN KODIM DALAM PILKADA a. PERSONIL
b. ANGGARAN
c. SARANA PRASARANA
d. PIRANTI LUNAK
TERWUJUDNYA PILKADA YANG

## AMAN DAN TERTIB SESUAI TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Sumber: Olahan peneliti, 2020
SOLIDITAS DAN SINERGITAS DALAM PILKADA
a. KOMUNIKASI
b. KOORDINASI
c. KOLABORASI PERAN KODIM DALAM PILKADAI

## KOTA TANGERANG SELATAN
kerawanan Kota Tanggerang selatan telah merunut masalah / potensi ancaman yang akan terjadi di Pilkada Tahun 2020, dijabarkan dalam gambar sebagai berikut:
Gambar. Perkiraan Ancaman Pilkada 2020

## Sumber : Laporan Paparan Renpam Pilkada Kodim 0506/Tangerang Kota Tangsel 2020
Kesiapan Kodim 0506/Tangerang Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan

## Guna Mengamankan Pilkada Serentak
Untuk itu peneliti akan menguraikan hasil penelitian dari hasil wawancana dan  studi  dokumentasi  yang  berkaitan  dengan  rumusan  masalah  yang  diuraikan diatas yaitu dijabarkan sebagai berikut :

## A. Kesiapan Personil
Kodim  0506/Tangerang  dalam  rangka  mempersiapkan  personil kodim  yang  siap  dalam  rangka  membantu  tugas-tugas  pemerintah  daerah khsusunya dalam pelaksanaan pilkada serentak di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan sesuai petunjuk TNI AD. Personil kodim pada dasarnya telah menetahui  dan  memahami  tugas  yang  harus  dilaksanakan  dalam  rangka mengsukseskan  dan  mengawal  pilkada  serentak  tahun  2020  di  Kota Tangerang  Selatan,  hal  ini  sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan Komandan Kodim 0506/Tangerang Kolonel inf Wisnu bahwa :
“Dalam  pelaksanaan  pilkada  serentak  2020  di  Kota  Tangerang  Selatan pihak kodim dan jajaran kodim sudah siap membantu pemerintah daerah dan polres dalam mengamankan pelaksanaan pilkada”.
Bahkan  kodim  setelah  mendapatkan  informasi  tentang  jadwal tahapan  penyelenggaraan  pilkada  di  Kota  Tangerang  Selatan  langsung mempersiapkan perencanaan dalam rangka pengamanan pilkada serentak di Kota Tangerang Selatan.
Kodim 0506/Tangerang dalam penyiapan personil guna melaksanakan  tugas  pemberian  bantuan  terhadap  pemerintah  daerah  dan polres, tentunya diperlukan personil yang mempunyai kualitas dan kuantitas sehingga  dalam  memberikan  bantuan  pengamanan  dapat  dilaksaksanakan dengan secara optimal. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Komandan Kodim  0506/Tangerang  bahwa  :“dalam  bidang  personil  selama  ini  yang dihadapi  oleh  kodim  dalam  kesiapan  pengamanan  pilkada  serentak  kota Tangerang Selatan belum mendapatkan kendala”.
Secara  kuantitas  kodim  dan  jajarannya  koramil  serta  babinsa dirasakan  sudah  cukup  untuk  membantuk  memberikan  pengamanan pilkada.  Begitu  pula  secara  kualitas  prajurit  TNI  AD  khususnya  yang bertugas di kodim, koramil dan babinsa telah dibekali kemampuan dalam rangka  melaksanakan  tugas  tugas  OMSP.  Profesionalisme  TNI  AD  dan netralitas  birokrasi  TNI  AD  tentunya  telah  ditanamkan  dalam  diri  para
prajurit  sehingga  mereka  dituntut  untuk  menjalankan  tugas  dan  patuh terhadap kesatuan serta patuh terhadap NKRI.

## B. Kesiapan Anggaran
Anggaran dalam kesiapan pengamanan pilkada serentak dialokasikan  dari  anggaran  pilkada  tahun  2020  yang  telah  disusun  dan dialokasikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  membiayai  penyelenggaraan pilkada  melalui  Naskah  Perjanjian  Hibah  Daerah  (NPHD)  dimana  untuk kota  Tangerang  Selatan  sebesar  Rp.  68  Milyar.  Dari  anggaran  tersebut diantaranya  adalah  anggaran  untuk  pengamanan  pilkada.  Penetapan anggaran  keamanan  pilkada  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  Kota Tangerang  Selatan  yang  diperuntukan  bagi  TNI  dan  Polri.  Dana  tersebut diberikan oleh Pemkot Tangerang Selatan untuk mendukung proses pilkada yang  digelar  serentak  tahun  2020  agar  berjalan  secara  aman,  tertib  dan lancar.
Dana  keamanan  tersebut  diambilkan  dari  dana  hibah,  namun tentunya dalam pencairannya harus menunggu peraturan gubernur, karena untuk  mengeluarkan  dana  hibah  harus  melalui  nota  kesepahaman  yang resmi.  Dengan  ditetapkannya  anggaran  untuk  keamanan  pilkada  oleh pemkot Tangerang Selatan, nantinya dana tersebut akan dihibahkan kepada lembaga vertikal yaitu Polri dan TNI. Dana itu sendiri rencananya dihitung sampai dengan berakhirnya atau terpilihnya walikota yang baru baik itu satu putaran atau dua kali putaran.
Adapun pengelolaan anggaran oleh kodim sebagai dana hibah dari pemerintah  daerah  sebagaimana  wawancara  dengan  Komandan  Kodim Kolonel Inf Wisnu bahwa:
“dalam  pengelolaan  anggaran  pengamanan  pilkada  serentak  oleh dikodim  dikelola  melalui  satker  yaitu  melalui  Korem  052/Wkr. Anggaran  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  dan diberikan  untuk  hibah  pilkada  kepada  kodim  dan  polres,  dalam pengelolaannya tentunya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kodim  mengelola  anggaran  sesuai  dengan  peruntukan  dalam pengamanan  pilkada  serentak  yang  dilaksanakan  kota  Tangerang Selatan pada tahun 2020”.
Anggaran  yang  diberikan  pemerintahan  daerah  yang  dialokasikan kepada kodim mampu memenuhi semua kebutuhnan kesiapan pengamanan pilkada  serentak,  sebagaimana  wawancara  dengan  Komandan  Kodim Kolonel  Inf  Wisnu  bahwa: “ kodim  mampu  memprioritaskan  kegiatan sesuai  dengan  anggaran  yang  telah  dialokasikan  untuk  mememuhi  semua kebutuhan kesiapan pengamanan pilkada”.
Namun yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan pengamanan pilkada  serentak  menurut  Komandan  Kodim  Kolonel  Inf  Wisnu,  bahwa: “kurangnya  ketepatan  waktu  dalam  menurunkan  anggaran  sehingga pembelanjaan terhambat oleh kodim dalam kesiapan pengamanan pilkada serentak”.
Hal  ini  tentunya  harus  menjadi  bahan  pertimbangan  karena pengamanan  ini  merupakan  factor  penting  dalam  menjaga  kondusifitas pilkada yang aman, tertib dan lancar. Oleh karena itu diperlukan kecepatan dalam  bertindak  serta  perlunya  efektivitas  dan  prioritas  dlam  melakukan kegiatan  sehingga  pilkada  berjalan  aman,  tertib  dan  lancar.  Selama  ini kodim  masih  tergantung  anggarannya  dari  turunnya  dana  lewat  komando atas,  tentunya  guna  efektivitas  dan  prioritas  pelaksanaan  pengamanan pilkada serentak, diperlukan adanya alikasi dana khusus bagi kodim untuk pengamanan pilkada sehingga tidak menunggu turunnya dari atas menurut Komandan  Kodim.  Selama  ini  dukungan  anggaran  dapat  mencukupi walaupun  dengan  keterbatasan  yang  ada.  Dana  yang  diturunkan  cukup untuk  dipergunakan  oleh  satuan  dalam  memelihara  kondusifitas pelaksanaan pilkada serentak.

## C. Kesiapan Sarana dan Prasarana
Pada pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini, ancaman konflik bisa saja terjadi,  dan  bahkan  berdasarkan  informasi  yang  terkait  dengan penyelenggaraan pilkada oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan disebutkan terdapat  beberapa  ancaman  konflik  yang  dapat  terjadi  dalam  pelaksanaan pilkada Kota Tangerang Selatan seperti :
1) Pengancaman
2) Penyebaran Info Bohong (Black Campaign)
3) Money Politic (Serangan Pajar)
4) Pengrusakan/pembakaran 5) Perkelahian antar pendukung/konflik internal peserta pemilu
6) Pemalsuan logistic pemilu
7) Terror
8) Politisasi sara
9) Unjuk rasa (protes)
10) Menghasut untuk tidak menggunakan hak pilih
11) Kerusuhan massa/kontijensi
12) PAM daerah perbatasan
13) Bencana alam
Terkait  penyiapan  sarana  dan  prasarana/peralatan  kodim  dalam pengamanan  pilkada  serentak  2020  berdasarkan  wawancara  dengan Komandan Kodim Kolonel Inf Wismu bahwa
“peralatan kodim semuanya sudah stanby di  makodim, sedangkan alat  komunikasi  sudah  terbagi  di  koramil.  Alat  transfortasi menggunakan  inventaris  masing-masing  koramil  dan  untuk kendaraan roda 4 stanby di makodim”.
Selain alat alat yang sudah stanby di makodim dan koramil, kodim melalui  jalur  komunikasi  antar  satuan  untuk  memberikan  informasi- informasi terkait perkembangan kondisi wilayah dalam pelaksanaan pilkada seperti wilayah-wilayah kelurahan dan kecamatan. Masing-masing koramil memberikan informasi kepada dandim terkait perkembangan pengamanan diwilayahnya.  Koramil  mendapatkan  informasi  dari  masing-masing babinsa.  Alat  komunikasi  ini  sebagai  sarana  yang  tepat  dan  cepat  dalam memberikan informasi seputar perkembangan pilkada selalui melalui jalur komunikasi  melalui  media  internet  dan  juga  kodim  menggunakan  sara media  social  baik  WhatsApp  group  sebagai  sarana  kumunikasi  maupun melalui WEB Kodim dan Korem serta Kodam. Dengan sarana komunikasi internal kodim dapat mempercepat arus informasi dan dapat dengan segera
dipersiapkan pencegahannya apabila terjadi ancaman dalam penyelenggaraan pilkada serentak.
D. Kesiapan Piranti Lunak
Adapun  terkait  dengan  rencana  pengamanan  pilkada  Kota Tangerang  Selatan  oleh  Kodim  0506/Tangerang  tahun  2020  mengacu kepada Undang-undang Nomo 34 tahun 2004 tentang TNI, mengacu pula kepada  undang-undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah. Rencana pengamanan tersebut dibuat untuk memberikan gambaran kepada komando atas tentang pelaksanaan kegiatan pengamanan yang akan dilaksanakan  dalam  rangka  pilkada  di  Kota  Tangerang  selatan  wilayah kodim 0506/Tangerang. Tujuan dibentuknya rencana pengamanan pilkada sebagai  bahan  masukan  dan  pedoman/pegawangan  bagi  unsur  bawahan dalam mengatasi segala ancaman dan gangguan guna menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan pilkada kota Tangerang Selatan 2020.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Komandan Kodim Kolonel  Inf  Wisnu  bahwa  konsep  penyiapan  rencana  operasi  (Renops) kodim dalam pengamanan pilkada serentak telah dibuat dan dalam rencana operasi pengamanan pilkada tersebut telah disusun dengan tata urutan :
1. Dasar
2. Maksud dan tujuan
3. Keadaan
4. Tugas pokok
5. Pelaksanaan
6. Adminstrasi dan logistic
7. Komando dan perhibungan
Penyiapan  rencana  kontijensi  kodim  dalam  pengamanan  pilkada serentak sedang dalam proses penyusunan yang dalam garis besarnya adalah mengenai pengamanan pilkada serentak dengan garis besar meliputi berita personil, kegiatan dan materil.
Dalam penyiapan sistem komando dan pengendalian kodim dalam pengamanan  pilkada  serentak  berdasarkan  wawancara  dengan  Komandan
Kodim  Kolonel  Inf  Wisnu  bahwa: “ kodim  membuat  Posko  Pam  pilkada serentak  di  ruang  data  makodim  dan  makoramil  yang  terlibat  dalam  Pam pilkada serentak Kota Tangerang Selatan”.
Adapun  terkait  agar  supaya  kesiapan  pirantik  lunak  yang  akan dilaksanakan  kodim  dalam  rangka  pilkada  serentak  dengan  baik,  perlu adanya kesiapan yang lebih matang dan sinkronisasi dilapangan pada saat dilaksanakannya pengamanan pilkada serentak jelas Dandim.
Soliditas  dan  Sinergitas  Kodim,  Polres  dan  Pemerintah  Daerah  Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Mengamankan Pilkada Serentak
Keberadaan komando teritorial TNI AD dianggap berperan penting dalam fungsi pertahanan sekaligus fungsi sosial, politik dan keamanan yang memberikan kemudahan  dalam  menghadapi  konflik  eksternal  dan  internal,  menjamin terjalannya  hukum,  tatanan  dan  kontrol  politik,  perbantuan  bencana,  dan penanganan terorisme. Mengingat besarnya nilai guna Satkowil TNI AD di tengah- tengah masyarakat, tugas perbantuan terhadap pemerintah kemudian dicantumkan dalam skema OMSP. Diharapkan pemerintah dapat bekerjasama dengan TNI AD dalam rangka mengakselerasi pencapaian tujuan dari program-program pemerintah.
Kodim  0506/Tangerang  sebagai  satuan  kewilayahan  mempunyai  tugas pokok  menyelenggarakan  pembinaan  kemampuan,  kekuatan  dan  gelar  kekuatan, menyelenggarakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat  dan  menjaga  keamanan  wilayah  dalam  rangka  mendukung  tugas  pokok Kodam  Jaya. Kodim  bertugas pokok menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan  dan  gelar  kekuatan,  menyelenggarakan  pembinaan  teritorial  untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayahnya dalam rangka  mendukung  tugas  pokok  Kodam/Korem.  Salah  satu  tugas  Kodim  dalam melaksanakan  perbantuan  terhadap  pemerintahan  daerah  adalah  memberikan bantuan  terhadap  pemerintah  daerah,  perlu  dilakukan  melalui  komunikasi, koordinasi  dan  kolaborasi  dengan  pemerintah  daerah  dan  polres  serta  Lembaga- lembaga lainnya dan masyarakat sehingga fungsi pengamanan pelaksanaan pilkada guna mengawal pembangunan nasional dapat terwujud dengan optimal. Untuk itu peneliti dalam penelitian ini mengemukakan pembahasan sebagai berikut :

## A. Komunikasi
Kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Kodim  0506/Tangerang  dalam membantu  pemerintah  daerah  guna  menciptakan  situasi  politik  yang kondusif dalam pilkada Kota Tangerang Selatan yaitu bekerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah (KPU, Bawaslu, Satpol PP) juga dengan  Polres  Kota  Tangerang  Selatan.  Adapun  posisi  kodim  dalam kerjasama dengan pemerintah daerah yaitu :
a. Melaksanakan komunikasi secara intensif dengan aparat Satpol PP dalam hal keamanan pilkada.
b. Membuat Gugus Kendali/Posko terkait pengamanan pilkada.
c. Melaksanakan  latihan  bersama  penanganan  konflik  dengan Pemda dan Polres.
d. Terlibat  dalam  pemberian  bantuan  pelaksanaan  penjagaan  di KPU dan Bawaslu.
e. Membuat  aplikasi  untuk  pelaporan  setiap  permasalahan  atau perkembangan  situasi  sehingga  memudahkan  masyarakat melaporkan  hal–hal  menonjol  dan  memudahkan  dalam penanganan permasalahan di wilayah kerja kodim 0506/Tangerang secara cepat dan tepat.
f. Melaksanakan  pembongkaran  dan  pembersihan  spanduk kampanye  di  tempat  tempat  umum  setelah  mendapatkan informasi dari Bawaslu dan KPU serta Satpol PP.
g. Melaksanakan operasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di  masyarakat  setelah  mendapatkan  informasi  dari  pemerintah daerah  yaitu  dari  Satpol  PP  diantaranya  ketertiban  kampanye dan atribut-atribut kampanye.
Begitu  pula  posisi  kodim  dalam  bekerjasama  dengan  Polres  Kota Tangerang  Selatan,  dimana  kodim  bersama-sama  dengan  Polres  Kota Tangerang  Selatan  melakukan  kegiatan  keamanan  dan  ketertiban  pilkada Kota  Tangerang  Selatan,  adapun  beberapa  kegiatan  yang  dilakukan  oleh Kodim antara lain :
a. Melaksanakan  komunikasi  secara  intensif  dengan  Polres  Kota Tangerang Selatan dalam hal keamanan dan ketertiban pilkada.
b. Melaksanakan  latihan  bersama  penanganan  konflik  dengan Polres.
c. Terlibat  dalam  pemberian  bantuan  pelaksanaan  pilkada bersama-sama Polres Tangerang Selatan.
d. Membuat  aplikasi  untuk  pelaporan  setiap  permasalahan  atau perkembangan  situasi  sehingga  memudahkan  masyarakat melaporkan  hal–hal  menonjol  dan  memudahkan  dalam penanganan permasalahan di wilayah kerja kodim 0506/Tangerang secara cepat dan tepat.
e. Melaksanakan operasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Tangerang Selatan bekerjasama dengan Polres.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  kodim  terkait komunikasi antara jajaran kodim dengan pemerintah daerah dalam kesiapan pengamanan  pilkada  serentak,  bahwa  “komunikasi  terlah  terjalin  dengan baik selama ini baik formal maupun non formal”.
Silaturahmi  dilakukan  antara  pimpinan  kodim  dan  pemerintah daerah  terutama  dalam  penyusunan  rencana  pengamanan  pilkada, komunikasi terutama dalam merencanaan kegiatan persiapan pengamanan, mulai dari penyiapan personil, sarana prasarana, adminstrasi sampai dengan logistic  dalam  pelaksanaan  pilkada  langsung  dilakukan  oleh  kodim, pemerintah  daerah  dan  polres.  Pertemuan  dilakukan  melalui  rapat musyawarah  Forkompinda  yaitu  Walikota,  ketua  DPRD,  Komandan Kodim,  dan  Kapolres  menyusun  perencanaan  pengamanan  pilkada  Kota Tamgerang  Selatan.  Selain  pertemuan  oleh  Forkompinda,  kodim  dan pemerintah  daerah    melakukan    antara  dua  belah  pihak  dalam  rangka pembahasan  teknis  bantuan  kodim  terhadap  pemerintah  daerah  dalam rangka pelaksanaan pilkada di Kota Tangerang, pertemuan dilakukan baik secara formal dan informal, bahkan komunikasi yang dilakukan tidak saja melalui  forum  pertemuan  diantara  kedua  belah  pihak,  namun  komunikasi
dalam rangka tindak lanjut  perkembangan dalam  pelaksanaan pentahapan pilkada  disampaikan  oleh  pemerintah  daerah  terutama  oleh  KPU  kepada kodim  dalam  rangka  bantuan  pengamanan  pilkada.  Komunikasi  yang dilakukan baik melalui telepon maupun melalui jaringan media social yang selama  ini  telah  dilegalkan  menjadi  media  resmi  komunikasi  diantara pemerintah daerah dan kodim
B. Koordinasi
Koordinasi  antara  jajaran  Kodim  dengan  jajaran  Pemda  dalam kesiapan  pengamanan  Pilkada  serentak  berjalan  sangat  baik  dan  intensif dalam  kesiapan  Pilkada  serentak.    Rapat  kedua  belah  pihak  dilaksanakan secara  tertib,  dan  rutin  dijadwalkan  oleh  Pemda  dalam  pelaksanaan  rapat Forkopimda.
Sesuai  hasil  wawancara  dengan  Dandim,  Danramil,  dan  Pasiter Kodim bahwa: “ Koordinasi antara Instansi Kodim dan Polres sudah berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari adanya pertemuan baik formal dan informal yang dilaksanakan secara rutin oleh kedua belah pihak”.
Pertemuan-pertemuan  antara  pimpinan  Kodim  dan  Polres  juga dilaksanakan  untuk  dapat  meningkatkan  koordinasi  terutama  mengenai persiapan pengamanan menghadapi Pilkada di Kota Tangerang Selatan. Hal yang  sama  juga  dikatakan  oleh  Wakapolres,  Kapolsek  dan  Kanit  Bimas bahwa “kordinasi antara instansi Kodim dan  polres  sudah berjalan dengan baik walau dibawah isu Covid -19 yang sedang melanda”.
Walaupun  ditengah  fenomena  Covid  –  19  yang  mengharuskan mengurangi  kegiatan  luar  rumah  namun,  tidak  ada  kendala  berarti  dalam melaksanakan  kordinasi  anatara  Instansi  Kodim  dan  Polres  serta  jajaran dibawahnya.
Koordinasi yang baik dari Kodim 0506/Tangerang terlihat dari salah satu  kegiatan  Kodim  0506/Tangerang  ketika  menggelar  acara  kegiatan Gowes dan bakti social yang selalu dilakukan oleh Kodim dan pemerintah daerah.  Kegiatan  tersebut  memperlihatkan  berjalannya  koordinasi  kodim 0506/Tangerang  dengan  baik  saat  mengadakan  kegiatan  yang  bersifat
khalayak ramai di lingkungan pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan. Hal  yang  sama  juga  dilakukan  oleh  Kodim  0506/Tangerang  dalam berkordinasi secara vertikal kebawah yaitu dengan mengumpulkan seluruh Danramil.  Danramil  dan  Babinsa  di  Jajaran  Kodim  0506/Tangerang berkumpul  di  Makodim  0506/Tangerang  untuk  melaksanakan  apel Danramil dan Babinsa.
Setelah menguaraikan hasil wawancara mengenai bebrapa kegiatan koordinasi  dari  Kodim  0506/Tangerang  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa kordinasi  yang  dilakukan  antara  instansi  Kodim  dengan  Polres,  Kodim dengan  Pemda  sudah  berjalan  baik,  serta  Kodim  pada  umumnya  adalah kordinasi dilaksanakan dengan baik.

## C. Kolaborasi
Kolaborasi  dalam  penyelenggaraan  pilkada  serentak  Kota Tangerang  Selatan  tahun  2020  dapat  berjalan  secara  baik.  Kerjasama berjalan  dengan  baik,  kolaborasi  dalam  PAM  melibatkan  kodim  dan Linmas, untuk pendanaannya selalu mendapat dukungan penuh dari Pemda. Selain  Pemda  masalah  anggaran  selalu  dirapatkan  dengan  DPRD.  Ketua DPRD, melalui wawancara menuturkan bahwa:
“kegiatan kolaborasi diantara kodim, pemerintah daerah dan polres yang  dilaksanakan  sudah  dijalankan  dengan  baik,  dan  diperkuat dengan  adanya  silaturahmi  melalui  kegiatan-kegiatan  olahraga bersama maupun acara lain-lain.”
Sesuai  hasil  wawancara  dengan  Dandim,  Danramil,  dan  Pasiter Kodim bahwa:
“Kolaborasi antara Instansi Kodim dan Polres sudah berjalan dengan baik, dilihat dari adanya kegiatan bersama, aksi bersama, membuat perencanaan  kegiatan  bersama,  yang  mendorong  ormas  dan masyarakat  untuk  mengurangi  potensi  pelanggaran  dalam penyelenggaraan pilkada serentak di Kota Tangerang Selatan”.
Begitu  pula  kolaborasi  dalam  menjalankan  atau  mengadakan kegiatan  pelatihan-pelatihan  pengamanan  Pilkada  serta  melakukan sosialisasi  Pilkada  bersama.  Hal  yang  sama  juga  dikatakan  oleh Wakapolres,  Kapolsek  dan  Kanit  Bimas  mengenai  Kolaborasi  diantara  3
pilar yaitu kodim, polres dan pemerintah daerah sudah berjalan sangat baik terutama  dalam  kesiapan  pengamanan  pilkada  serentak  2020  di  Kota Tangerang Selatan.
Kolaborasi  instansi  Kodim  dan  instansi  Pemda,  telah  dilakukan wawancara yang dilakukan dengan Camat, Kakesbangpolinmas, Sekda dan Walikota. Yang menyatakan bahwa kolaborasi yang dilakukan oleh Kodim dan Pemda berjalan dengan baik dengan adanya kegiatan-kegiatan bersama. Kerjasama selalu berjalan dengan sinergis dengan adanya kegiatan bersama dalam  bentuk  monitoring  sebelum  pelaksanaan,  pelaksanaan  dan  pasca pelaksanaan. Dilaksanakan penandatanganan pilkada damai pada saat rakor desa  dengan  peserta  forkopimda,  muspika  dan  penyelenggara  pemilu.
Mengadakan koordinasi dan komunikasi dengan forkopimda, penyelenggara  pemilu  ditingkat  muspika  dan  desa  terkait  pengamanan pilkada.

## KESIMPULAN
Kesiapan Kodim 0506/Tangerang dalam pemberdayaan wilayah pertahanan guna  mengamankan  pilkada  serentak,  bisa  terlihat  dari  Personil  yang  berkualitas dan  professional  dalam  bidangnya.  Anggaran  yang  ada  sudah  cukup  memadai meskipun terkadang mendapat sedikit kendala pada saat penyelenggaraannya, yaitu adanya pengeluaran diluar dari anggaran yang sudah diajukan. Sementara Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Kodim Tangerang dalam kegiatan satuan cukup memadai,  namun  apabila  dikaitkan  dengan  pengamanan  pilkada  sarana  dan prasarananya  masing  kurang.  Piranti  lunak  yang  sangat  memudahkan  dalam pemetaan daerah – daerah rawan konflik dan mengancam keberlangsungan Pilkada cukup  baik,  dimana  kodim  sudah  mampu  menyusun  perencanaan  operasi  dan pengendalian  dalam  pengemanan  pilkada  serta  telah  terjalinnya  soliditas  dan sinergitas  diantara  3  pilar  yaitu  pemerintah  daerah,  kodim  dan  polres  sehingga dalam penyiapan piranti lunas sudah dapat dilakukan dengan baik dan dengan arus informasi pun berjalan dengan sangat baik.
Soliditas  dan  Sinergitas  Kodim,  Polres  dan  Pemerintah  Daerah  dalam
Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Mengamankan Pilkada Serentak terjalin sangat  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya  Komunikasi,  Koordinasi,  dan Kolaborasi  yang  sangat  baik  antara  Kodim,  Pemda,  dan  Polres.  Komunikasi, Koordinasi,  dan  Kolaborasi  yang  sangat  baik,  baik  pada  tahap  pra  pilkada,  saat pilkada  dan  pasca  pilkada    telah  di  susun  tahapan  dan  jadwal  serta  rencana pengamanan pilkada baik oleh masing-masing instansi maupun melalui satgas yang dijalankan Bersama-sama.
Adapun rekomendasi sebagai berikut :
1. Memberikan pelatihan personil yang sudah ada terutama pelatihan pemahaman pilkada serentak.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana yang telah ada.
3. Meningkatkan sinergitas dan solidaritas melalui Komunikasi, Koordinasi dan Kolaborasi yang baik antara Kodim, Polres dan Pemda.
4. Meningkatkan anggaran pilkada dan pengamanan pilkada dan mulai memasukkan kemungkinan pengeluaran tambahan pada saat pemiilihan berlangsung.
5. Memberikan pembelajaran politik bagi masyarakat yang mendorong keberlangsungan pembangunan nasional.
6. Pembaharuan data peta konflik daerah Rawan Fanatisme.
7. Pendataan dan memperketat keamanan terutama bagi Pemilih Non E- KTP.
8. Pembaharuan data peta konflik bagi Pengerahan Massa dari luar wilayah Kota Tangerang Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Pramusinto,  2004, Otonomi  Daerah  dan  Pemilihan  Kepala  Daerah dalam mencermati Hasil Pemilu 2004, Jakarta (Jakarta: Jurnal Analisis CSIS Vol.
33, No 2 Juni 2004), hlm. 240
Anak  Agung  Banyu  Perwita, Pemberdayaan  Wilayah  Pertahanan  Melalui
Pembinaan  Teritorial  Dalam  Rangka  Pertahanan  Negara .(makalah  12) disampaikan dalam Seminar.
Arikunto, S. 2002. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta : PT. Rineka Cipta.
Connie Rahakundini Bakrie, Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal , (Jakarta :
Yayasan Obor Indonesia, 2007).
Effendy, Onong Unchjana. 2007. Strategi Komunikasi, Sebuah Pengantar Ringkas . Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Idris - M.Y Tiyas Tinovi, 2014, Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Proses Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada pemilihan Kepala
Joko  J.  Prihatmoko,  2005, Pemilihan  Kepala  Daerah  Langsung ,  Yogyakarta Penerbit Pustaka Pelajar, hlm. 115
Luki Sandra Amalia, Syamsuddin Haris, Sri nur yanti, Lili Romli, Devi Darmawan, Opcit, hlm
Miriam Budiardjo, 2013, Dasar – Dasar Ilmu Politik, Prima Grafika, Jakarta, hlm. 169
Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Muhammad  Asfar,  2006, Pemilu  dan  Perilaku  Memilih  1955-2004, Pusat  Study Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), Surabaya hlm 4-5
Muhammad,  Suwarsono.  2013. Strategi  Pemerintahan,  Manajemen  Organisasi Publik . Jakarta : Erlangga.
Ramlan Surbakti, 2008, Sistem pemilu dan tatanan politik demokrasi, dalam ramlan surbakti, dkk (Ed.), Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan tata politik demokratis, Kemitraan Jakarta, hlm 27 , dalam Luki Sandra Amalia, Syamsuddin  Haris,  Sri  nur  yanti,  Lili  Romli,  Devi  Darmawan,  2016, Evealuasi  Pemilu  Legislatif  2014  :  Analisi  Proses  dan  Hasil, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 8
Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung : Alfabeta.
Suradinata,  Ernaya.  1996. Organisasi  Manajemen  Pemerintahan  Dalam  Era Globalisasi . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Syamsyudin  Haris,  dkk,  1997, Pemilihan  Umum  di  Indonesia  :  Telaah  atas
Struktur, Proses, dan Fungsi, PPW-LIPI, Jakarta, hlm.6
Tjahjo Kumolo, 2015, Politik Hukum Pilkada Serentak, Expose, Jakarta, hlm.16
Dokumen dan Jurnal :
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Permenhan  RI  No.  40  Tahun  2011,  tentang  Kebijakan  Pemberdayaan  Wilayah Pertahanan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1954  Tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012  Tentang Penanganan Konflik Sosial;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua Dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Ketua Dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
Surat Keputusan KPU Nomor 179/Pl.02-Kpt/01/KPU /Iii/2020 Penundaan Tahapan Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  Dan  Wakil  Bupati, Dan/Atau  Wali  Kota  Dan  Wakil  Wali  Kota  Tahun  2020  Dalam  Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.