Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## HAK PEKERJA ALIH DAYA JIKA TERJADI PERALIHAN PERUSAHAAN ALIH DAYA
Azzah Farah Nabilah 1 , Dipo Wahjoeno 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: nabilahazzah724@gmail.com

## Abstract
Pengusaha  sering  mengabaikan  hak-hak  karyawan  outsourcing.  Perusahaan  yang  menggunakan  jasa pekerja  seringkali  mempekerjakan  atau  dengan  sengaja  melakukan  outsourcing  untuk  menurunkan biaya tenaga kerja, tetapi perlindungan dan kondisi kerja yang ditawarkan jauh dari apa yang biasanya disediakan, yang dapat membahayakan pekerja dan pekerja outsourcing. Keresahan di antara karyawan tidak  diragukan  lagi  disebabkan  oleh  implementasi  tersebut.  Outsourcing  tidak  secara  khusus  diakui sebagai  praktik  di  bawah  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan.  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  yang  baru  saja  disahkan,  merevisi  sebagian ketentuan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan,  salah  satunya  terkait ketentuan  tentang  tenaga  kerja  outsourcing.  Namun,  harus  ditentukan  apakah  struktur  ini  telah memberikan  perlindungan  hukum  yang  cukup  bagi  karyawan  outsourcing.  Oleh  karena  itu,  penulis berpendapat  bahwa  untuk  memahami  secara  utuh  asas  kepastian  hukum  yang  akan  dibahas  dalam artikel ini, perlu dilakukan analisis dan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing.

## Abstrak
Employers often ignore the rights of outsourced employees. Companies that use the services of workers often  hire  or  deliberately  outsource  to  lower  labor  costs,  but  the  protection  and  working  conditions offered are far from what is usual, which can put workers  and the outsourced workers at risk. Unrest among employees is no doubt caused by this happening. Outsourcing is not specifically recognized as a practice under Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation,  which  was  recently  passed,  revised  some  of  the  provisions  of  Law  Number  13  of  2003 concerning Manpower,  one  of  which  relates  to  provisions  regarding  outsourcing  workers.  However,  it must  be  determined  whether  these  structures  provide  sufficient  legal  protection  for  outsourced employees. Therefore, the authors are of the opinion that in order to fully understand the principle of legal certainty which will be  discussed in this article, it is necessary to carry out  analysis and research related to legal protection for outsourced workers.

## PENDAHULUAN
Penyelesaian  tenaga  kerja  akan  digantikan  oleh  pekerjaan  buruh/islah.  Misalnya,  pada Zaman Feodal atau Kolonial di Belgia, kuli angkut, mandor, pengrajin, dan benda sejenis lainnya dikategorikan  sebagai  tenaga  kerja  "kasar".  Orang-orang  yang  disebutkan  di  atas  disebut sebagai "kerah biru" pada saat itu oleh pemerintah Belanda. Kerah putih, di sisi lain, mengacu pada  individu  yang  bekerja  secara  legal,  seperti  pegawai  pemerintah  yang  terlihat  di  kantor. Sehubungan  dengan  upah,  kondisi  kerja,  upah  lembur,  proteksi  kesehatan  serta  keamanan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
kegiatan,  agunan  hari  berumur,  serta  kebingungan  terpaut  PHK  (  spesialnya  yang  mengaitkan pekerja outsourcing), permasalahan ketenagakerjaan kerap jadi materi dialog yang hangat serta hangat di warga. Menguasai determinasi peraturan perundang- undangan yang legal sepanjang ikatan  kegiatan  serta  sehabis  ikatan  kegiatan  selesai,  pastinya  jadi  atensi  seluruh  pihak  yang ikut  serta  dalam  bagan  melindungi  ikatan  kegiatan  yang  bagus  antara  pekerja  serta  donatur kegiatan. Namun, kekeliruan yang dilakukan oleh pengusaha dan pekerja yang sering mendapat ganti rugi atas hak-haknya seringkali menimbulkan masalah di kemudian hari.
Bila  dalam  peraturan  perundang-  undangan  ataupun  peraturan  penerapan  yang  lain yang  dikeluarkan  oleh  menteri  daya  kegiatan  ataupun  lembaga  yang  terpaut  dengan ketenagakerjaan  sudah  menata  ataupun  memutuskan  sesuatu  peranan  yang  wajib  dipatuhi oleh wiraswasta ataupun wiraswasta, hingga permisi yang legal untuk pekerja atas  wewenang wiraswasta  ataupun  wiraswasta  bisa  dicoba.  dengan  bagus.  bertugas  buat  penuhi  tugasnya cocok  dengan  apa  yang sudah didetetapkan oleh  peraturan  perundang-  undangan  yang  legal. Keadaan itu wajib betul- betul dijalani oleh seluruh pihak sebab kesahan hukum sesuatu petisi tidak bisa ditaksir dengan cara yuridis melainkan dengan cara sosiologis serta filosofis.
Penguasa  Indonesia  lalu  melaksanakan  perubahan  kepada  kebijaksanaan  yang  hendak diterbitkan selaku bawah mengenang kemajuan ekonomi yang lagi berjalan di satu bagian serta kompetisi  dengan  ekonomi  garis  besar  di bagian  lain.  Salah  satu  penyesuaian  tersebut  adalah dengan  diterbitkannya  Pada  alinea  pertama  sampai  ketiga  penjelasan  umum  UU Ketenagakerjaan  disebutkan  kalau  kenaikan  derajat,  derajat,  serta  harga  diri  daya  kegiatan merupakan  komponen  kunci  pembangunan  ketenagakerjaan  nasional,  yang  dilakukan  selaku bagian dari pembangunan yang bersumber pada Pancasila serta UUD 1945. Standar hidup yang layak  dan  kesempatan  yang  adil  bagi  semua  pekerja  dijamin  oleh  Ps  59  serta  64 – 66  UU Ketenagakerjaan,  yang  pula  menata  upaya  ini.  Ketentuan  ini  dimaksudkan  untuk  menjamin ekonomi  yang  sehat  dengan  memberdayakan  pekerja.  Menurut  Ps  64  UU  Ketenagakerjaan, pengusaha  dapat  mengalihkan  beberapa  penerapan  profesi  pada  upaya  lain  lewat  industri pemborongan  daya  kegiatan  ataupun  fasilitator  pelayanan  daya  kegiatan.  PerMenTrans  No.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
19/2012,  terkait  Persyaratan  Penyerahan  Sebagian  Pelaksanaan  Kepada  Perusahaan  Lain, melarangnya.
Mendelegasikan  beberapa  penerapan  profesi  pada  upaya  lain  lewat  pemborongan profesi, yang menitikberatkan pada kesepakatan dengan tenaga kerja eksternal mengenai sifat, waktu,  dan  strategi  pelaksanaan,  dan  Perjanjian  hubungan  kerja  dengan  jasa  tenaga  kerja merupakan  komponen  kunci penerapan  kerja pada usaha  melalui  jasa tenaga  kerja,  terutama dilihat dari jenis pekerjaan yang dicoba donatur kegiatan, bagus dengan cara langsung ataupun tidak  langsung.  UU  Ketenagakerjaan  mengamanatkan  bahwa  semua  pekerja,  bahkan  yang  di- outsourcing-kan,  memiliki  perlindungan  kerja  dan  kondisi  kerja  yang  setidaknya  sama  baiknya dengan  yang  dialami  oleh  pekerja  in-house.  Namun,  para  pengamat  mengklaim  bahwa  pada kenyataannya,  karyawan  outsourcing  selama  ini  cenderung  merugikan  karyawan  outsourcing lainnya. Kerugian ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa hubungan kerja seringkali bersifat ad hoc dan  non-kontraktual,  manfaat  jaminan  sosial  minimal,  dan  kemajuan  profesional  tidak dijamin. Memikirkan bahwa pekerjaan tenaga kerja outsourcing dalam situasi seperti itu dapat menyebabkan penderitaan karyawan, hubungan yang kacau antara karyawan dan majikan, dan menyangkal  perlindungan  hukum  yang  sama  dengan  karyawan  perusahaan  pemberi  kerja adalah  fiksi  belaka.  Sebagian  besar  waktu,  bisnis  menggunakan  pekerja  outsourcing  untuk memotong  pengeluaran  tenaga  kerja  (biaya  tenaga  kerja)  dengan  menurunkan  atau  bahkan menghilangkan  tingkat  perlindungan  dan  kondisi  kerja  yang  seharusnya  ditawarkan,  yang sangat merugikan karyawan. Sistem outsourcing yang semula beritikad baik, dilakukan sendiri oleh donatur kegiatan supaya donatur kegiatan bisa berkonsentrasi pada manajemen. Namun karena  banyak  di  antaranya  yang  dilaksanakan  secara  tidak  benar  dalam  prakteknya  dan melanggar  determinasi – determinasi  akad  kegiatan  yang  sesungguhnya,  bagus  yang  terbuat oleh  industri  fasilitator  pelayanan  ataupun  oleh  industri  donatur  kegiatan,  saat  ini  banyak terjadi kontroversi seputar sistem, Selain semakin tidak berdaya seiring bertambahnya usia dan memiliki  keterampilan  yang  semakin  lemah,  pekerja  outsourcing  sulit  menemukan  pekerjaan baru  karena  kurangnya  kemampuan  di  bidang  pekerjaan  yang  bersangkutan,  yang mengakibatkan  rendahnya  daya  tawar.  Akibatnya,  mereka  berada  dalam  posisi  yang  amat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
darurat buat menjaga hak hukum mereka selaku pegawai. PMK No. 27/PUU-IX/2011 berikutnya disebut  MK  yang  sudah  dikabulkan  sebagai  bagian  dari  pengujian  undang-undang, inkonstitusional dan tidak lagi memiliki kedudukan hukum. Hal ini terutama berlaku buat Ps 65 ayat  (7)  serta  Ps  66  ayat  (2)  huruf  b.  Pegawai  outsourcing  hadapi  alih  bentuk  kala  mereka ditugaskan pada bidang usaha donatur kegiatan yang mengutamakan akad kegiatan buat waktu durasi  khusus  sehingga  mereka  dapat  meningkatkan  pelaksanaan  dan  kepatuhan  terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan pekerja outsourcing.
Tenaga outsourcing merupakan pilihan terbaik dengan  melangsungkan akad kerjasama dengan  industri  fasilitator  pelayanan  buat  megedarkan  daya  outsourcing  ke  industri,  cocok dengan ketentuan perundang-undangan mengenai tipe profesi yang bisa diserahkan pada pihak lain  yang  membutuhkan  dalam  wujud  pekerjaan  yang  tidak  terkait  dengan  usaha  utama perusahaan pemberi kerja. Menurut para ahli, pemberi kerja dengan PKWT adalah suatu jenis perjanjian  kerja  waktu  tertentu,  khususnya  perjanjian  kerja  antara  pekerja  dengan  donatur kegiatan buat melangsungkan ikatan kegiatan. buat durasi khusus ataupun buat profesi khusus. Larangan Ps 59 melaporkan kalau PKWT cuma legal buat profesi khusus yang bagi tipe, watak, serta kegiatannya hendak dituntaskan dalam durasi khusus, semacam profesi yang dituntaskan cuma  sekali  ataupun  bertabiat  sedangkan,  profesi  yang  diduga  hendak  berakhir  dalam  durasi pendek,  hingga  dengan  3  tahun,  profesi  yang  bertabiat  musiman,  serta  profesi  yang berhubungan  dengan  produk  terkini  ataupun  produk  lain  yang  sedang  dalam  langkah pengetesan  ataupun  percobaan  coba.  Profesi  ini  tercantum  yang  dituntaskan  cuma  sekali ataupun sifatnya sementara, diantisipasi.
Dikarenakan  hukum  Indonesia  belum  dengan  cara  spesial  menata  status  pekerja  dari industri  fasilitator  pelayanan,  maka  adanya  model  kontrak  bagi  pekerja  outsourcing menciptakan  peluang  dan  meningkatkan  permintaan  tenaga  kerja  jika  penerapan  pekerja outsourcing tidak cocok dengan peraturan hukum yang legal. Bentrokan di tempat kegiatan ini terus  berlanjut  bahkan  setelah  masalah  hubungan  industrial  mencapai  tahap  kasasi  (RR  Ani Wijayati,  2004:  65).  Menurut  Pasal  64  UU  Ketenagakerjaan,  yang  menggunakan  istilah “perjanjian kerja  kontrak”  atau  “penyedia  jasa  pekerja”,  pelaku  usaha  diperbolehkan  untuk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
melimpahkan  beberapa  penerapan  profesi  pada  pelakon  upaya  lain  lewat  kontrak  tercatat untuk  pekerja  kontrak  atau  penyedia  jasa  pekerja.  (Kemudian  Husni,  2012:  189).  Selain  itu diatur  dalam  Ps  27  ayat  (1)  Permen  Ketenagakerjaan  No.  19/2012.  Kriteria  berikut  harus dipenuhi  untuk  tugas  yang  akan  didelegasikan  kepada  kontraktor  luar:  tugas  tersebut  harus diselesaikan secara independen dari aktivitas utama, di bawah pengawasan langsung atau tidak langsung  pemberi  kerja,  berfungsi  sebagai fungsi  pendukung untuk bisnis  secara  keseluruhan, dan tidak menghambat produksi secara langsung.
Buat  menjalankan  usaha  sebagai  penyedia  jasa  ketenagakerjaan,  seseorang  juga  harus mengusahakan izin. Ps 19 Permenaker No. 19 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa kedua belah pihak  menandatangani  kontrak  tertulis  yang  sedikitnya  muat  keadaan  selaku  selanjutnya:  1. Tipe  profesi  yang  hendak  dicoba  oleh  pegawai  penyedia  jasa;  2.  penegasan  bahwa  pada  saat melakukan  pekerjaan  tersebut  dalam  angka  1,  perusahaan  penyedia  jasa  dan  pekerja  yang dilindunginya berada dalam hubungan kerja dan bahwa penyedia jasa bertanggung jawab atas perlindungan  pekerja,  upah  dan  kesejahteraannya,  kondisi  kerjanya,  dan  setiap  biaya  yang mungkin timbul; 3 pernyataan yang menyatakan bahwa dalam hal usaha penyedia jasa diganti, usaha  baru  akan  mempekerjakan  bekas  penyedia  jasa  tenaga  kerja  untuk  posisi  yang  selalu tersedia di usaha pemberi kerja.
Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan 3 penelitian lain yaitu:
- Skripsi  Skripsi  dari  Muhammad  Hasri  Garikamansyah  dengan  judul  Perlindungan  Hukum Terhadap  Hak-Hak  Normatif  Pekerja Outsourcing ,  terdapat  persamaan  serta  perbedaan dengan jurnal yang akan di tulis:
▪ Persamaan : Pembahasan terkait dengan hak-hak normatif pekerja outsourcing
▪ Perbedaan : Meskipun skripsi ini tidak membahas hubungan kerja pekerja outsourcing atau  hak  pesangonnya,  namun  skripsi  ini  berfungsi  sebagai  perlindungan  hukum  atas hak  normatif  pekerja  outsourcing.  Skripsi  yang  akan  ditulis  akan  membahas  apakah perusahaan  pemberi  kerja  wajib  memberikan  uang  pesangon  jika  pekerja  outsourcing di-PHK dan hak-haknya jika terjadi pemutusan hubungan kerja.
- Skripsi dari Muhammad Hasri Garikamansyah dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Hak-Hak Normatif Pekerja Outsourcing, terdapat persamaan dan perbedaan dengan jurnal yang akan di tulis:
▪ Persamaan: Pembahasan terkait dengan hak-hak normatif pekerja outsourcing
▪ Perbedaan:  Skripsi  ini  tidak  membahas  tentang  hubungan  kerja  pekerja  outsourcing maupun  hak  pesangon  bagi  pekerja  outsourcing  melainkan  sebagai  bentuk perlindungan  hukum  terhadap  hak  normatif  pekerja  outsourcing.  Tesis  yang  akan ditulis membahas apakah perusahaan pemberi kerja wajib memberikan uang pesangon jika pekerja outsourcing di-PHK serta hak- hak pekerja outsourcing bila terjalin PHK.
- Penelitian  dari  Suci  Setiawati  Perlindungan  Hukum  terhadap  Pekerja Outsourcing yang Bekerja Berdasarkan PKWT Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat persamaan dan perbedaan dengan jurnal yang akan di tulis :
▪ Persamaan: Diskusi seputar Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing
▪ Perbedaan: Meskipun penelitian  ini  tidak  membahas tentang  hubungan kerja  pekerja outsourcing atau hak pesangonnyanamun membahas Perlindungan Hukum PKWT bagi Pekerja  Outsourcing.  Riset  yang  akan  ditulis  akan  membahas  apakah  perusahaan pemberi kerja wajib memberikan uang pesangon jika pekerja outsourcing di-PHK serta hak-haknya jika terjadi PHK, UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Oleh  sebab  itu,  peneliti  akan  menganalisis  terkait  permasalahan  Hak-hak  pekerja  alih day  ajika  terjadi  pemutusan  hubungan  kerja  dan  bagaimana  kewajiban  pengusaha  terhadap pekerja alih daya tersebut.

## Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak-hak apa saja yang dimiliki pekerja outsourcing dalam hal terjadi pengalihan organisasi penyedia jasa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yuridis  normatif,  atau  penelitian  yang  menelaah  norma,  aturan,  dan ketentuan  yang  berlaku  terkait  dengan  topik  yang  diteliti,  merupakan  metodologi  penelitian
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
yang  digunakan.  Penelitian  hukum  menggunakan  teknik  berbasis  kasus  dan  berbasis  hukum. Peraturan perundang- undangan yang terpaut dengan permasalahan hukum yang lagi ditangani harus  dievaluasi  agar  dapat  menerapkan  metode  perundang-undangan.  Dengan  menelaah kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  ada  dan  yang  menghasilkan  putusan pengadilan dengan preseden hukum yang konklusif, digunakan pendekatan kasus.
Riset  ini  memakai  teknik  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  gaya  penulisan  hukum berdasarkan yurisprudensi normatif dan didukung oleh kerangka konseptual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hak-hak pekerja alih daya
UU  Ketenagakerjaan  mengatur  dan  menjabarkan  beberapa  hak  pekerja,  termasuk  hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja. dapat dijadikan contoh (hak langsung), ialah semacam:
a. Hak  buat  tidak  diskriminatif  pada  ketenagakerjaan  berarti  calon  tidak  dapat  ditolak berdasarkan  ras,  agama,  suku,  atau  karakteristik  lainnya  selama  proses  perekrutan (khususnya dalam hubungan kerja) (Ps 5 UU No. 13/2003 (UU Ketenagakerjaan))
b. (Ps 6 jo Ps 65 ayat (4) serta 66 ayat (2) huruf c UU No. 13/ 2003 serta penjelasannya) Hak atas perlakuan yang serupa serta hak di tempat kegiatan tanpa keberatan).
c. Kemampuan menambah dan mengurangi serta mengakui kompetensi kegiatan (Ps 11 dan Ps 18 jo Ps 23 UU Ketenagakerjaan).
d. Hak atas peluang yang serupa dalam profesi, pensiun, beralih profesi, serta mendapatkan nafkah  yang  terpandang  bagus  di  dalam  negara  ataupun  di  luar  negara  (UU Ketenagakerjaan Ps 31 jo Ps 88).
e. Hak  atas  kompensasi  dan/atau  uang  lembur  jika  seseorang  bekerja  lebih  lama  dari  jam biasanya atau pada akhir pekan atau hari libur yang dijadwalkan (Ps 1 angka 30 dan Ps 78 ayat (2) jo Ps 77 ayat (2) UU Ketenagakerjaan).
f. Kesanggupan  untuk  melakukan  kegiatan  keagamaan  sambil  dibayar,  khususnya  ibadah jangka panjang (UU Ketenagakerjaan Ps 81 jo Ps 84)
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
g. Perempuan, khususnya, mempunyai hak untuk memilah tidak bertugas sepanjang( sakit) datang bulan, meskipun mereka tidak mendapat kompensasi atas ketidakhadirannya (UU Ketenagakerjaan Ps 81)
h. Hak atas kelepasan berbadan dua dan melahirkan  yang dibayar, tercantum  untuk aborsi (UU Ketenagakerjaan Ps 82 jo Ps 84)
i. Hak, perawatan akhlak serta kesusilaan, dan perlakuan yang cocok dengan derajat serta derajat orang serta nilai- nilai agama (Ps 86 ayat (1) jo Ps 3 ayat (1) UU No .1/1970 )
j. Hak pekerja dalam hal jamsos dituangkan dalam UU Ketenagakerjaan Ps 99 ayat (1), serta Pasal 3 ayat (2) dan Ps 6 UU No. 3/1992.
k. Hak untuk mendirikan serta bergabung dengan sindikat pekerja cocok dengan ketentuan UU No. 21/2000 serta Ps 104 UU Ketenagakerjaan.
l. Kebebasan untuk bekerja menurut proses dilindungi oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 137 dan 138. Hak untuk menerima "ganti rugi" jika hubungan kerja mereka  adalah  PKWTT  atau  dianggap  sebagai  PKWTT  dan  memenuhi  kriteria  -  PKWTT  - adalah  tidak  tersedia  bagi  pekerja  outsourcing  yang  di-outsource  karena  tidak  memiliki hak pesangon yang sama (Ps 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan).
Hak  ialah  prasyarat  keberadaan  manusia.  Seseorang  memiliki  hak  ini  dan  dapat menggunakannya  untuk  keuntungan  mereka.  Ketika  seseorang  menikmati  hak-hak  tersebut, mereka  bebas  untuk  melaksanakannya  tanpa  dipaksa  atau  diancam  oleh  siapapun.  Sebagai akibat  dari  hubungan  kerja  antara  pekerja  dan  pemberi  kerja/agen,  hak-hak  pekerja berkembang.  Undang-Undang  Ketenagakerjaan,  yang  mengatur  tentang  undang-undang ketenagakerjaan, mengatur tentang hak-hak dasar pekerja di Indonesia:
1. Hak  Bawah  Pekerja  dalam  Ikatan  Ketenagakerjaan  Tiap  pekerja  berkuasa  mendapatkan, tingkatkan,  serta  meningkatkan  kemampuan  profesinya  cocok  dengan  kemampuan, atensi, serta kemampuannya. Tiap pegawai berkuasa atas proteksi:
a. Kesehatan kerja serta keselamatan
b. Kesusilaan serta moral
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
c. pperlakuan yang sesuai dengan cita-cita agama dan martabat manusia.
d. Setiap karyawan berhak untuk berorganisasi dan bergabung sebagai anggota. (UU No. 21/2000  tentang  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh  dan  UU  Ketenagakerjaan  mempunyai landasan hukum).
2. Hak Dasar Pekerja tentang Jamsos serta K3
a. Jamsos  dan  Ketenagakerjaan  Jaminan  sosial  ketenagakerjaan  merupakan  hak  setiap pekerja dan keluarganya, dan itu terdiri dari:
i. Jaminan Kecelakaan Kerja
ii. Jaminan kematian
iii. Jaminan Hari Tua
iv. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
b. Keselamatan dan kesehatan kerja
Karyawan  dengan  hak  menuntut  majikan  mereka  mematuhi  semua  peraturan keselamatan  dan  kesehatan  kerja.  mengungkapkan  kekhawatiran  tentang  bekerja  di lingkungan di mana alat pertahanan diri dan standar keselamatan dan kesehatan kerja diperlukan,  yang  harus  dia  curigai.  UU  No.  1/1970,  UU  Ketenagakerjaan,  UU  No. 3/1992,  Kepres  No.  22/1993,  PP  No.  4/1993,  Permen  No.4/1993  serta  Permen  No.
1/1998.
3. Hak Dasar Pekerja Atas Proteksi Upah
Tiap  karyawan  memiliki  hak  atas  kompensasi  yang  memenuhi  standar  hidup  yang dapat  diterima  buat  manusiawi.  Imbalan  minimal  cuma  legal  untuk  orang  yang  sudah bertugas  kurang  dari  1(  satu)  tahun.  Rincian  pemasukan  pekerja  dengan  pengalaman lebih dari satu tahun.
Karyawan  laki-laki  serta  perempuan  tidak  dapat  diancam  oleh  pemberi  kerja  ketika menetapkan  upah  untuk  tugas  yang  sama.  Jika  karyawan  tidak  sehat  dan  tidak  dapat melakukan pekerjaannya, majikan tetap diharuskan membayar gaji mereka. Jika karyawan tidak  masuk  kerja  karena  keadaan  yang  tercantum  di  bawah  ini,  pemberi  kerja  tetap harus membayar upah mereka sesuai dengan undang-undang:
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
1. Karyawan yang menikah mendapat kompensasi selama 3 hari.
2. Selama 2 hari anakanya di nikahkan dengan uangnya
3. Membunuh anaknya selama 2 hari.
4. membayar untuk 2 hari pembaptisan anak
5. Istri dibayar selama 2 hari buat melahirkan ataupun memelihara kandungan.
6.  Meninggalnya  pasangan,  orang  tua,  mertua,  anak,  atau  orang  lain;  kompensasi selama 2 (dua) hari
7. Seorang anggota rumah tangga meninggal dunia, dan uang sewa satu hari dibayarkan. Apabila  dalam  melakukan  pekerjaan,  buruh  migran  tidak  menerima  upah  atau tunjangan  lain  dari  pemerintah  untuk  jangka  waktu  yang  tidak  lebih  dari  satu  tahun, majikan harus melunasi imbalan yang lazim dibayarkan pada pegawai yang tidak sanggup melakukan  profesinya.  kewajiban  sebab  mereka  memenuhi  peranan  negeri.  Penguasa harus senantiasa melunasi imbalan pada pekerja yang tidak bisa melaksanakan profesinya sebab  menunaikan  peranan  agama  sepanjang  durasi  yang  dibutuhkan,  hingga  dengan sangat lama tiga bulan. Wiraswasta harus senantiasa melunasi imbalan pada pekerja yang tidak bisa melaksanakan profesinya sebab menunaikan peranan agama sepanjang durasi yang dibutuhkan, sampai dengan paling lama tiga bulan.
Pengusaha  diharuskan  membayar  kompensasi  kepada  tukang  batu  yang  bersedia melakukan  pekerjaan  yang  menjanjikan,  tetapi  mereka  sering  memilih  untuk  tidak melakukannya karena kesalahan mereka sendiri atau halangan yang tidak perlu. Apabila upah  dibayarkan  setelah  tanggal  jatuh  tempo,  maka  ditambah  denda  sebesar  5%  (lima persen)  dari  hari  keempat  sampai  hari  kedelapan  setelah  tanggal  jatuh  tempo.  Setelah hari  ketujuh,  sepanjang  tambahan  bulanan  tidak  lebih  dari  lima  puluh  persen  pada penghasilan yang semestinya.
Imbalan  serta  hak-  hak  pekerja  atau  pegawai  yang  lain  ialah  pinjaman  yang  harus dilunasi terlebih dahulu dalam perihal sesuatu industri diklaim ambruk ataupun dilikuidasi cocok dengan peraturan perundang- undangan yang legal. Buat tiap hari keterlambatan, bonus  satu  persen  wajib  dibayar(  bawah  hukum).  UU  No.  13/2003  yang  menata
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
permasalahan  ketenagakerjaan,  PP  .  8/1981  yang  mengatur  perlindungan  upah,  dan Permen No. 1/1999 yang menata mengenai upah minimum)/
4. Hak  Bawah  Pekerja:  Pemisahan  Jam  Kegiatan,  Rehat,  Kelepasan,  serta  hari  prei  tiap pemberi kerjaharus memberlakukan peraturan jam kerja tertentu:
a. Satu hari, 7 jam, dan 40 jam 6 hari kerja dalam 1 minggu, ataupun seminggu.
b. 8 jam 40 jam serta 1 hari 5 hari kerja dalam seminggu, atau 1 (satu) minggu.
Wiraswasta  yang  memperkerjakan  pegawai  ataupun  pegawai  sehabis  jam  kegiatan reguler wajib mematuhi aturan:
a. terdapat persetujuan pekerja atau pegawai yang bersangkutann
b. Lembur dibatasi total 3 jam per hari serta 14 jam per minggu.
Pengusaha  harus  memberi  kompensasi  kepada  pekerja  yang  bertugas  di  luar  jam kegiatan reguler dengan imbalan lembur. Pekerja/buruh berhak atas istirahat dan waktu istirahat yang harus ditawarkan oleh pemberi kerja. itu termasuk:
a. istirahat  setelah  bekerja  selama  total  4  (empat)  jam  berturut-turut,  sekurang- kurangnya 30 menit setelah selesai.
b. bersantai  setiap  minggu.  apakah  itu  dua  hari  untuk  minggu  kerja  lima  hari  atau  satu hari untuk minggu kerja enam hari.
c. Cuti  tahunan,  yang  harus  diambil  selambat-lambatnya  12  hari  kegiatan  sehabis  hari terakhir bertugas terus-terusan..
d. Apabila seorang pekerja ataupun pegawai sudah bertugas lalu menembus sepanjang 6 tahun  pada  industri  yang  serupa,  harus  rehat  jauh  sangat  sedikit  2  bulan,  serta  pada tahun ke 7 serta ke 8, tiap- tiap 1 bulan, dengan determinasi tidak lagi berkuasa atas rehat tahunannya dalam durasi 2 tahun selanjutnya. hingga tiap bonus era kegiatan 6 tahun akan terpengaruh.
Tanggung  jawab  pengusaha  membagikan  peluang  yang  lumayan  pada  pekerja  atau pegawai  buat  menunaikan  peranan  agama  yang  dianut  oleh  keyakinannya  (UU
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## Ketenagakerjaan)

## 5. Hak membuat Dasar PKB
Serikat  pekerja/Serikat buruh,  federasi  dan  konfederasi  Serikat  pekerja/Serikat  buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak:
a. PKB dibuat dengan pengusaha
b. Perencanaan yang matang masuk ke dalam persiapan PKB.
c. PKB  harus  disampaikan  dengan  cara  tercatat  dengan  memakai  graf  latin  serta bahasa Indonesia.
d. Hanya 1 PKB yang mencakup seluruh pekerja/buruh dalam suatu perusahaan yang dapat dibuat.
e. Jangka waktu PKB paling lama 2 (dua) tahun.
f. ersumber  pada  perjanjian  tercatat  antara  owner  upaya  dengan  sindikat  pekerja atau sindikat pegawai, PK bisa diperpanjang paling lama setahun.
g. Selambat-lambatnya  3  bulan  saat  sebelum  akad  kegiatan  bersama  yang  saat  ini berakhir, negosiasi untuk perjanjian baru dapat dimulai.
h. Dalam  perihal  penanganan  tidak  menciptakan  perjanjian,  hingga  akad  kerjasama yang legal senantiasa legal sangat lama 1( satu) tahun.
PKB sangat sedikit muat:
1. Kewajiban dan hak pengusaha
2. Hak serta peranan pekerja serta sindikat pekerja dan sindikat pekerja
3. Waktu durasi serta bertepatan pada berlakunya PKB
4. Pada PKB pihak-pihak harus menandatanganinya.
Klausul perjanjian kerja sama tidak boleh melanggar hukum atau aturan yang berlaku. Isi  perjanjian  kerjasama  yang  berlawanan  dengan  determinasi  peraturan  perundang- undangan  yang  legal  begitu  juga  diartikan  pada  bagian(  2)  merupakan  tertunda  untuk hukum  serta  determinasi  peraturan  perundang-  undangan  yang  legal.  Bila  kedua  koyak
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
pihak sepakat, tiap pergantian pada PKB menjadi bagian permanen dari pengaturan saat ini. (UU No. 21/2000 serta UU Ketenagakerjaan).

## 6. Hak Dasar Mogok
Ketika  hambatan  teratasi,  macet  yang  ialah  hak  bawah  pegawai,  pegawai,  serta sindikat  pekerja  dicoba  dengan  cara  legal,  teratur,  serta  rukun.  Paling  lambat  7(  7)  hari kegiatan  saat  sebelum berakhirnya  pemogokan, pekerja,  pegawai,  serta sindikat  pekerja atau  sindikat  pegawai  wajib  mengirimkan  pertanda  tercatat  pada  wiraswasta  serta lembaga  yang  memahami  ketenagakerjaan  setempat.  Pekerja  serta  pegawai  yang  tidak berafiliasi  dengan  sindikat  pekerja  ataupun  sindikat  pegawai  melaksanakan  perihal  itu. Pemilik usaha untuk sementara waktu dapat melakukan tindakan sebagai berikut apabila terjadi kerusakan pekerjaan serta kurangg dari 7 hari kerja pemberitahuan diberikan:
a. Mencegah  pegawai  ataupun  pegawai  yang  macet  memasuki  area  tempat berlangsungnya kegiatan produksi.
b. Bila  butuh  mencegah  pegawai  ataupun  pegawai  yang  macet  di  tanah  kepunyaan industri.
Tidak  seorang  pun  berhak  menghalangi  pelaksanaan  hak  mogok  yang  legal,  teratur, serta  rukun  oleh  pekerja,  pegawai,  serta  sindikat  pekerja.  Tiap  orang  yang  ikut  serta dalam  macet  kegiatan  yang  legal,  teratur,  serta  rukun  cocok  dengan  peraturan perundang-  ajakan  yang  sah  dilarang  membekuk  serta  atau  ataupun  menghasilkan pekerja,  pegawai,  serta  serikat  pekerja.  Pengusaha  dilarang  menolak  pekerjaan  yang diselesaikan sesuai dengan peraturan:
1. Mengganti karyawan atau buruh lain dari luar perusahaan yang mogok.
2. Menghukum  atau  melakukan  pembalasan  terhadap  karyawan,  buruh,  atau  serikat buruh dengan cara apapun baik selama maupun setelah mogok kerja.
Pekerja  dan  buruh  berhak  mendapat  upah  apabila  melakukan  macet  kegiatan  yang legal  buat  menuntut  hak-  hak  normatif  yang  dilanggar  berat  oleh  wiraswasta  (Landasan hukum UU Ketenagakerjaan serta Kepmen No. 232 /2003).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## 7. Hak Dasar Khusus Bagi Perempuan Pekerja
Karyawan dan atlet wanita yang berusia di dasar 18 tahun dilarang hadapi luka antara jam  19.  00  hingga  dengan  jam  19.  00.  Karena  hal  itu  membahayakan  kesehatan  diri sendiri  dan  kandungannya,  maka  pemilik  usaha  dilarang  memperkerjakan  atau memperkerjakan  ibu  hamil  sebagai  pekerja  atau  buruh.  Ditambah  lagi,  wanita  yang sedang  hamil  tidak  diperbolehkan  bekerja  antara  jam  11  malam.  hingga  pukul  11:00 malam.  jam  7:00.  Antara  jam  tengah  malam  dan  jam  tujuh  pagi,  pemilik  bisnis  harus mematuhi:
a. membagikan santapan serta minuman bergizi.
b. melindungi kesusilaan dan keamanan selama di tempat kegiatan.
Pengusaha  wajib  menyediakan  layanan  penjemputan  bagi  pekerja/buruh  perempuan yang datang dan berangkat kerja antara pukul 05.00 sampai dengan pukul 17.00. Wanita yang  sudah  menikah  tidak  dapat  dipecat  dari  pekerjaannya,  sedang  mengandung, melahirkan,  membenci mereka,  atau  sedang  menyusui bayi  mereka. pekerja  atau  buruh perempuan  yang  memberi  tahu  majikannya  bahwa  dia  sakit  selama  periodenya  dan dibebaskan dari melapor masuk kerja pada hari pertama. Bagi ditaksir dokter isi ataupun suster,  pekerja  atau  pegawai  wanita  berkuasa  atas  kelepasan  1,  5(  satu  separuh)  bulan saat  sebelum  melahirkan  serta  kelepasan  1,  5(  satu  separuh)  bulan  sehabis  melahirkan. pegawai  ataupun  pekerja  perempuan  dengan  hak  rehat  1,  5(  satu  separuh)  bulan, ataupun  yang  diizinkan  dengan  pesan  penjelasan  dokter  ataupun  suster.  Pekerja  atau karyawan perempuan harus diberikan kesempatan yang cukup untuk melakukannya jika majikan harus melakukannya selama jam kerja.
(Landasan  Hukum  UU  Ketenagakerjaan,  Permen  No.  3/1989  srta  Kepmen  No. 224/2003).
Hak  dasar  pekerja  dan  buruh  adalah  yang  telah  diuraikan  di  atas;  namun  demikian, pekerja  upahan  tidak  selalu  dapat  menggunakan  semua  hak  ini.  Karena  pengusaha outsourcing  lebih  mengutamakan  gagasan  usaha  daripada  memiliki  terlalu  banyak
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
pekerja/buruh sebagai faktor produksi, maka pekerja/buruh ini memiliki tingkat motivasi kerja yang sangat rendah. Perlu diketahui bahwa UU No. 16/2011 saat ini menjamin hak konstitusional tiap orang buat mendapatkan pengakuan yang seimbang, agunan proteksi, serta  kejelasan  hukum,  walaupun  Teori  Motivasi  Eksternal  menegaskan  bahwa  suatu kebutuhan harus dipenuhi guna menumbuhkan motivasi kerja. Negara Republik Indonesia diwajibkan oleh UU No. 16/2011 untuk membantu orang-orang yang membutuhkan yang mengalami kesulitan hukum dalam mengakses keadilan.

## Kewajiban pengusaha
Pemutusan  hubungan  kerja  harus  dihindari  dengan  cara  apa  pun  oleh  pemilik  bisnis, karyawan, serikat pekerja, dan pemerintah. Alasan PHK harus disetujui oleh pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, atau pekerja atau buruh secara langsung jika mereka bukan anggota serikat  pekerja,  meskipun  telah  dilakukan  segala  upaya  untuk  menghindarinya.  Dalam  hal perjanjian  tidak  menghasilkan  kesepakatan,  pemilik  usaha  hanya  bisa  memutuskan  hubungan kerja dengan pekerja/buruh atas persetujuan badan penyelesaian hubungan industrial.
Penyelesaian  Pemecahan  Masalah  Hubungan  Industrial  menerima  surat  permohonan pengajuan  permohonan  hubungan  kerja  disertai  dengan  alasan-alasan  yang  menjadi  dasar. Apabila  telah  dirundingkan,  permohonan  penyelesaian  dapat  diterima  melalui  penyelesaian ikatan  industrial.  Bila  nyatanya  hasrat  buat  memberhentikan  ikatan  kegiatan  sudah dirundingkan  namun  perjanjian  tidak  menciptakan  perjanjian,  hingga  permohonan  PHK  cuma bisa didetetapkan dengan mengadakan penyelesaian persamaan hubungan industrial.
PHK dilarang dilakukan pengusaha dengan alasan:
a. Dalam hal dokter menyatakan bahwa pekerja atau buruh berhenti bekerja karena sakit, ketidakhadirannya tidak bisa lebih dari 12 bulan dengan cara terus-menerus;
b. Pegawai  ataupun  pekerja  yang  tidak  bisa  melakukan  tugasnya  sebab  penuhi  peranan negeri cocok dengan determinasi peraturan perundang- undangan yang legal;
c. Buruh atau pegawai melaksanakan ritual keagamaan yang digariskan oleh agamanya;
d. Buruh atau pegawai menikah;
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
e. Buruh  atau  pekerja  perempuan  hamil,  ,  memilih  melakukan  aborsi,  melahirkan  atau memilih menyusui anaknya.;
f. Kecuali didetetapkan lain dalam sesuatu akad kegiatan, kebijaksanaan industri, ataupun PKB,  pekerja  atau  pegawai  yang  bekerja  pada  perusahaan  yang  sama  tidak diperkenankan sedarah atau menikah dengan pekerja/buruh lain;
g. pekerja/buruh  membentuk,  bergabung,  serta  atau  ataupun  mengurus  sindikat  pekerja atau sindikat pegawai; melaksanakan aktivitas sindikat pekerja atau sindikat pegawai di luar  jam  kegiatan,  atas  permisi  donatur  kegiatan,  ataupun  pada  dikala  jam  kegiatan cocok dengan determinasi yang dituangkan dalam akad kegiatan, kebijaksanaan industri, ataupun PKB.
h. pegawai/buruh  yang  melaporkan  pengusaha  yang  melaksanakan  perbuatan  kejahatan pada polisi atas perbuatannya;
i. Dikarenakan perbandingan opini, agama, agama politik, kaum, warna kulit, kategori, tipe kemaluan, situasi raga, ataupun status pernikahan.
j. Buruh/pegawai  yang  menurut  surat  keterangan  dokter  dalam  kondisi  cacat  sama  tua hidup, sakit dampak musibah kegiatan, ataupun sakit sebab tekanan pikiran kegiatan.
Bagi  undang-undang,  pengusaha  wajib  menghubungi  pekerja  atau  buruh  yang  terkena dampak  setelah  PHK  karena  alasan  tersebut  di  atas.  PHK  yang  tidak  mencakup  ketentuan penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah ilegal. Pengusaha dan pekerja harus tetap memenuhi  semua  tanggung  jawabnya  selama  belum  ditemukan  penyelesaian  masalah hubungan  industrial.  Pengusaha  diperbolehkan  buat  menyimpang  dari  peraturan  tersebut dengan  memberhentikan  sementara  karyawan  atau  buruh  yang  sedang  berhenti  dari pekerjaannya  dengan  tetap  wajib  membayar  gaji  dan  tunjangan  lain  yang  lazim  diberikan kepada karyawan atau buruh.

## KESIMPULAN
1. Hak  atas  perlakuan  dan  perlindungan  yang  sama  di  tempat  kerja,  Kemampuan  untuk mengubah  jumlah  pekerjaan  yang  dilakukan  dan  pengakuan  beban  kerja  Bahkan  jika
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Anda  tidak  bekerja  dan  tidak  dibayar,  perempuan  memiliki  hak  hukum  untuk  tidak bekerja ketika mereka sedang menstruasi. Hak dan perlindungan tentang kesehatan dan keselamatan  tempat  kerja,  perlindungan  moral  dan  kemenyan,  dan  perlakuan  yang konsisten dengan penghormatan terhadap martabat manusia dan nilai-nilai agama, hak atas  jamsos  bagi  pekerja,  kebebasan  buat  membuat  serta  berasosiasi  dengan  sindikat pekerja cocok dengan ketentuan, hak hukum untuk mogok kerja sesuai protokol UU No 13 Tahun 2003 pasal 137 dan 138 penggunaan kontraktor.
2. Pemutusan  hubungan  kerja  harus  dihindari  dengan  segala  cara  oleh  pemberi  kerja, karyawan,  serikat  pekerja,  dan  pemerintah.  Pengusaha  serta  sindikat  pekerja  atau sindikat pegawai, ataupun dengan pekerja atau pegawai yang berhubungan bila pekerja atau  pegawai  yang  berhubungan  bukan  badan  sindikat  pekerja  atau  sindikat  pegawai, wajib  membincangkan  arti  pekerja  atau  pegawai  hal  ikatan  kegiatan  bila  terjalin pemutusan  ikatan  kegiatan.  tidak  bisa  dijauhi  walaupun  usaha  terbaik.  pada  dikala seseorang  pekerja  ataupun  pegawai  mendirikan,  berasosiasi,  ataupun  jadi  badan sindikat  pekerja  ataupun  sindikat  pekerja;  apabila  seseorang  pekerja  ataupun  pegawai melaksanakan aktivitas perdagangan ataupun sindikat pegawai sepanjang jam kegiatan dengan  persetujuan  donatur  kegiatan;  ataupun  apabila  pekerja  ataupun  pegawai melanggar determinasi akad kegiatan, peraturan industri, ataupun PKB pengusaha tidak boleh memecat orang.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  S.  (2012).  Metode  Penulisan  Karya  Ilmiah  dan  Penelitian  Hukum.  Medan:  Medan  Area University Press.
Asyhadie, Z. (2007). Hubungan Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta: Raja Grafindo.
Basri,  A.  (2006).  Hukum  Perburuhan dan  Ketenagakerjaan  Indonesia. Medan:  Fakultas  Hukum Tjut Nyak Dhien.
LEGALKU. 2021. “Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Di Masa Pandemi, Bagaimana Aturannya?” 2021. https://www.legalku.com/pemutusan-hubungan-kerja-phk-di-masa-pandemi- bagaimana-aturannya/#!
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Levina  Yustitianingtyas,  Basuki  Babussalam,  Asri  Wijayanti.  2021.  “Pengendalian  Keselamatan Penerbangan  Sebagai  Upaya  Penegakan  Kedaulatan  Negara  Di  Ruang  Udara  Dan Implikasinya Di Indonesia.” Jurnal Komunikasi H ukum 7: 263
Market.  2020.  “ABADI:  20  Ribu  Pekerja  Alih  Daya  Terkena  PHK  Akibat  Pandemi.”  CNBC INDONESIA. 2020. https://www.cnbcindonesia.com/market/20200625141748-19- 167988/abadi-20-ribu-pekerja-alih-daya-terkena-phk-akibat-pandemi.
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media Group.
Paolo,  Regen.  2009.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak -Hak  Pekerja  Akibat  Pemutusan Hubungan Kerja Karena Mengundurkan Diri.”
Prasetyawati, Endang. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Uang Berbasis Teknol ogi Informasi” 4: 169– 86,
Soekanto, S. (1984). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Soepono, I. (2007). Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta: Djambatan.
Wafa,  Kanzul,  and  Endang  Prasetyawati.  2020.  “Klausa  Force  Majeure  Dalam  Kontrak  Dan
Pandemi Covid- 19 Di Indonesia.” Maleo Law Journal 4 (2): 164– 73. Wijayanti, A. (2011). Strategi Penulisan Hukum. Bandung: Lubuk Agung.
Wijayanti, Asri. 2012. “Menuju Sistem Hukum Perburuhan Indonesia Yang Berkeadilan.” Arena
Hukum 5 (3): 210 – 17. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00503.7.
———.  2020.  “Critical  Analysis  On  Legal  Aid  Regulation  For  Marginal  Community  Based  On Legal Language.” Test Engineering And Management 82: 2807– 14.