e-ISSN 2549-1830 Jurnal Geodika Vol. 2, No. 2, Desember 2018, Hal 17-24

## POLA PENGELOLAAN TANAH ADAT JURANG KOAK DIKAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG RUNJANI (TNGR) DESA BEBIDAS KECAMATAN WANASABA
Lalu Amrillah 1) , Suroso 1)
1 Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Hamzanwadi Email: 59roso@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  wilayah  Dusun  Jurang  Koak  Desa  Bebidas  Kecamatan Wanasaba  Kabupaten Lombok  Timur. Tujuan dari  penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola pengelolaan Tanah Adat Jurang Koak Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba kabupaten  Lombok  Timur.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti mengambil  sejumlah  informan  kunci  untuk  diwawancarai  dengan  penarikan  sampel didasarkan teknik snowball sampling. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber.  Triangulasi  sumber  adalah  menguji  kredibilitas  data  yang  dilakukan  dengan  cara mengecek  data  yang  telah  di  peroleh  melalui  beberapa  sumber.  Triangulasi  sumber  akan dilakukan  pada  pihak  pengelola  taman  nasional  gunung  rinjani,  dibalai  taman  nasional gunung rinjani dan masyarakat yang mengelola Tanah Adat Jurang Koak. Sedangkan teknik analisis  data  yang  digunakan  dalam  pengolahan  data  dengan  mengorganisasikan  data  ke dalam  kategori,  menjabarkan  ke  dalam  unit-unit  melakukan  sintesa,  memilih  mana  yang penting dan yang akan di pelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri  sendiri  maupun  orang  lain.  Analisis  data  akan  di  bantu  dengan  statistik  deskriftif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Tanah Adat Jurang Koak di kawasan Taman Nasional  Gunung  Rinjani  Desa  Bebidas  Kecamatan  Wanasaba  dapat  ditarik  kesimpulan, bahwa  pola  pengelolaan  Tanah  Adat  Jurang  Koak  di  kawasan  Taman  Nasional  Gunung Rinjani  Desa  Bebidas  Kecamatan  Wanasaba  tidak  mempengaruhi  lingkungan  hidup  dan kawasan hutan konservasi. Hal ini dilihat dari pola pengelolaan yang secara kolektif, sarana prasarana  yang  memadai,  dan  hasil  produksi  yang  memuaskan.  Dan  kalau  kita  lihat  dari dampak  kepada  alam  itu  sendiri  atau  hutan  itu  sendiri  tidak  terlihat  dampak  negatif sedikitpun. Karna para petani di Tanah Adat Jurang Koak menanam tanaman agroforestri.
Kata kunci: Pola Pengelolaan, Tanah Adat, Taman Nasional Gunung Rinjani
e-ISSN 2549-1830 Jurnal Geodika Vol. 2, No. 2, Desember 2018, Hal 17-24

## PENDAHULUAN
Keberadaan sumber daya hutan di Indonesia  meliputi  kawasan  seluas sekitar  120  juta  hektar,  hampir  70% dari  luas  daratannya,  menempati urutan kedua terbesar di dunia setelah brazilia. Dari kondisi ini,
menggambarkan  peran  penting  hutan bagi pembangunan ekonomi dan upaya memakmurkan bangsa Indonesia. Menurut  Salim  (2003),  hutan  di Indonesia  merupakan    sumber  daya yang sangat bernilai, tidak hanya untuk lingkungan  hidup,  tetapi  juga  dari sudut  pandang  Negara  berkembang, untuk  pembangunan  ekonomi  dan politik.
Kebijakan  pengelolaan  sumber daya  hutan  alam  yang  di  mulai  tahun 1967  yaitu  di  terbitkannya  undang- undang  pokok  kehutanan  nomor  5 tahun 1967, telah melahirkan “keajaiban  ekonomi”  Indonesia  pada rentang  tahun  1990  an.  Menurut Nandika (2005), pada periode tersebut devisa dan pendapatan negara meningkat tajam, infrastruktur berkembang, pusat-pusat pertumbuhan  ekonomi  di  berbagai wilayah terpencil
bermunculan, penyerapan  tenaga  kerja  luar  biasa, pendapatan perkapita masyarakat meningkat  berkali  lipat.  Pada  tahun 1993, nilai ekspor hasil hutan Indonesia mencapai 26,9% dari seluruh  nilai  ekspor  non-minyak, sedangkan  periode  tahun  1994-1997 industri hasil hutan telah menghasilkan Sembilan miliar dolar AS pertahun  atau  rata-rata  7%  dari produk domestik bruto (PDB).
Dari  luas  keseluruhan  120  juta hektar  kawasan  hutan  di  Indonesia, sebesar  1  juta  hektar  lebih  berada  di daerah  NTB.  Berdasarkan  undang- undang  no.  41  tahun  1999  tentang
kehutanan,  kawasan  hutan  di  NTB  di bagi kedalam kelompok hutan konservasi,  hutan  lindung,  dan  hutan produksi.  Dan  dalam  penelitian  ini akan  lebih  membahas  tentang  hutan konservasi  di  Lombok,  yaitu  Taman Nasional  Gunung  Rinjani  yang  luasnya sekitar 41.330,00 hektar.
Berdasarkan  pengamatan  peneliti konflik tersebut timbul karena beberapa hal yaitu :Pertama,
Menyoroti tanah seluas 150 ha, tempat para  petani  mengantungkan  hidup dengan menggarapnya.
Lahan produktif itu sebagai tempat berladang masyarakat  Dusun  Jurang  Koak,  Desa Bebidas, Kecamatan
Wanasaba,
Lombok  Timur  (Lotim).Namun  itu terjadi  sebelum  tahun  1997.  Tahun  di mana  penetapan  kawasan  Gunung Rinjani  sebagai  kawasan  suaka  marga satwa,  yang  pada  perkembangannya ditetapkan  menjadi  Taman  Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Kini, masyarakat adat desa tersebut tersingkirkan.Masyarakat  sudah  tidak bisa  lagi  menikmati  warisan  kekayaan leluhurnya.
Kini,  nasib  mereka  luluh  lantak. Masyarakat  adat  yang  mayoritasnya petani terusir dari ruang menyambung hidupnya yang telah jauh hari bertahan  hidup  di  sana.  Bahkan sebelum  republik  ini  berdiri.  Kedua, meskipun setumpuk peraturan telah di keluarkan melengkapi berlakunya Undang-undang  kehutanan  yang  baru, namun  faktanya  ketika  pemerintah daerah  mulai  ingin  menunjukkan eksistensinya,  semua  peraturan  pusat tak di jalankan.
Penjarahan hutan makin merajalela,  ketika  tak  lagi  jelas  hutan siapa  yang  punya.  Maka  reformasi  tak lebih  dari  sekedar  retorika.  Bagi sebagian  orang,  dengan  berlindung  di
balik  makna  kebebasan,  reformasi telah memberikan
kesempatan mengumbar  keserakahan.  Dan  hutan pun  menjadi  korban  yang  nyata  dari berkobarnya  nafsu  ketamakan.Ketiga, penudingan  kepada  masyarakat  lokal sebagai  biang  kerusakan  hutan.  Benar memang  mereka  membuka  lahan pertanian  di  kawasan  hutan,  tetapi harus  pula  di  pahami  tahun  1970, masyarakat  jurang  koak  sudah  berada di lahan tersebut. Pada perkembangannya pemerintah melalui Taman Nasional Gunung Rinjani membatasi akses petani untuk
menggarap  lahan  tersebut,  karna dianggap lahan tersebut adalah kawasan  hutan  konservasi  Taman Nasional  Gunung  rinjani.  Keempat, pola  pengelolaan  hutan  konservasi Taman  Nasional  yang  tidak  sesuai dengan  Undang-Undang  kehutanan dan  peraturan  Menteri  Kehutanan. Konsep  dan  pelaksanaan  pengelolaan hutan  berbasis  masyarakat  (PHBM)  di NTB  di  kenal  dengan  nama  social forestry  yaitu  berdasarkan  peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-11/2004 tentang
pemberdayaan  masyarakat  setempat didalam  dan  atau  sekitar  hutan  dalam rangka  social  forestry.  Social  forestry merupakan  suatu  sistem  pengelolaan sumber  daya  hutan  pada  kawasan hutan Negara dan atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat  setempat  sebagai  pelaku dan  atau  mitra  utama  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan  kelestarian  hutan.  Hal penting  dari  terbitnya  peraturan  di atas  adalah  pengakuan  Departemen Kehutanan tentang perlunya mewujudkan  hutan  lestari  melalui system  pengelolaan  hutan  berbasis masyarakat (Awang, 2004).
Berdasarkan  identifikasi  di  atas, peneliti  menyimpulkan  bahwa  yang menjadi faktor utama yang menyebabkan konflik antara
masyarakat  dengan  pihak  Taman Nasional  Gunung  Rinjani  adalah  pola pengelolaan  hutan  yang  tidak  sesuai dengan  peraturan  Menteri  Kehutanan. Sehingga  peneliti  mengambil  judul Pola  Pengelolaan  Tanah  Adat  Jurang Koak  Dikawasan  Taman  Nasional Gunung Rinjani Desa
Bebidas Kecamatan Wanasaba.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  kualitatif,  lebih tepatnya  deskriptif  kualitatif  yaitu yang  akan  meneliti  objek  sosial  yang bersifat alamiah tentang pola pengelolaan  tanah  adat  jurang koak di kawasan  Taman  Nasional  Gunung Rinjani  (TNGR)  di  Desa  Bebidas Kecamatan  Wanasaba.  Penelitian  ini bersifat  kualititatif  deskriptif,  karena bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan  realitas  sosial  tetapi  tidak di gunakan untuk membuat kesimpulan  yang  lebih  luas  tentang pola  pengelolaan  tanah  adat  jurang koak  di  kawasan  Taman  Nasional Gunung  Rinjani  (TNGR)  di  Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba (Sugiyono 2005). Objek alamiah adalah objek  yang  berkembang  apa  adanya, tidak  dimanipulasi  oleh  peneliti  dan kehadiran
peneliti tidak mempengaruhi  dinamika  pada  obyek tersebut (Sugiyono, 2010:8).
Pola  pengelolaan  tanah  adat jurang  koak  di  kawasan  Taman Nasional  Gunung  Rinjani  (TNGR)  di desa  bebidas  kecamatan  wanasaba merupakan penelitian dengan kualitatif  deskriftif  dengan  menggali informasi  dari  masyarakat  dan  intansi
terkait.
Analisis data adalah menorganisasikan  data  ke  dalam kategori,  menjabarkan  ke  dalam  unit- unit melakukan sintesa, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari dan  membuat  kesimpulan  sehingga mudah  di  pahami  oleh  diri  sendiri maupun  orang  lain.  Analisis  data  akan di bantu dengan statistik deskriftif. Pola adalah  bentuk  atau  model
(atau, lebih abstrak, suatu set peraturan)  yang  bisa  dipakai  untuk membuat  atau  untuk  menghasilkan suatu  atau  bagian  dari  sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan  cukup  mempunyai  suatu yang  sejenis  untuk  pola  dasar  yang dapat  ditunjukkan  atau  terlihat,  yang mana sesuatu itu dikatakan memamerkan pola. Pengelolaan merupakan terjemahan  dari  kata  “management”, terbawaoleh derasnya arus
penambahan  kata  pungut  ke  dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut  lalu  diIndonesia  menjadi manajemen.  Manajemen  berasal  dari kata to manage yang artinya mengatur, pengeturan  dilakukan  melalui  proses dan  diatur  berdasarkan  urutan  dari fungsi-fungsi manajemn.
Jadi manajemen  itu  merupakan  suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang di  inginkan  melalui  aspek-aspeknya antara lain
planning, organising,actuating,dan controling.
Pola pengelolaan hutan di Indonesia  secara  umum  berdasarkan UUD 1945 yaitu pola pengelolaan yang berkeadilan dan berkelanjutan..di manfaatkan  dan  di  pergunakan  untuk sebesar-besar kepentingan rakyat.Namun pada praktiknya Negara hanya menjalankan sebagian dari pasal 33  UUD  19456  tentang  pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Padahal
sesungguhnya, semangat pasal 33 UUD mengamanatkan agar penguasaan Negara  atas  hutan  secara  bersama- sama  juga  harus  mengakomodasi berbagai  kelompok  kepentingan,  tidak hanya kepentingan departemen kehutanan atau sekelompok rimbawan tetapi juga kepentingan petani, peternak, peramu hasil hutan, masyarakat adat dan lainnya.
Hutan  juga  merupakan  salah  satu faktor  krusial  didalam  mata  rantai permasalahn  lingkungan  hidup  global. Terlepas dari bagaimana implementasi pengelolaan hutan di lapangan, sebenarnya pemerintah Indonesia menyatakan
concern terhadap masalah  degradasi  lingkungan  global di antaranya komitmen untuk mengelola  hutan  secara  lestari  ( sustainable  forest  management).  Di samping berbasis pada prinsip kelestarian,  pengelolaan  sumber  daya hutan  di  tuntut  untuk  memperhatikan juga  prinsip  multiguna  mencakup konservasi  tanah  dan  air,  konservasi flora  dan  fauna,  serta  fungsi  support un tuk program pembangunan lainnya seperti  transmigrasi,  pertanian  dan sarana umum lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanah  adat  jurang  koak  adalah kawasan  hutan  konservasi  taman nasional  gunung  rinjani.  Tanah  adat jurang koak di jadikan lahan pertanian oleh  leluhur  masyarakat  desa  bebidas sebelum Indonesia
merdeka.
Dibuktikan  dengan  pengakuan  ketua komunitas tanah adat yang mengatakan  bahwa  tanah  adat  jurang koak  mempunyai  dasar  hukum  yang kuat.  Pada  zaman  hindia  belanda  ada dua  legenda  yang  mendasari  para petani  tanah  adat  jurang  koak  untuk
e-ISSN 2549-1830 Jurnal Geodika Vol. 2, No. 2, Desember 2018, Hal 17-24
mengelola  lahan  seluas  150  Ha tersebut.
Pertama  yaitu  legenda  balok  imah yang  sudah  memasuki  lahan  tersebut ketika  masih  dalam  bentuk  hutan belantara.  Balok  imah  dan  dan temannya  mengubah  hutan  belantara tersebut menjadi sebuah lahan pertanian yang subur, tetapi ketika itu balojk  imah  dan  temannya  belum menetap disana untuk mengelola lahan tersebut. Karna pada zamannya mereka  selalu  berpindah  tempat,  atau lebih  tepatnya  mereka  menggunakan pola petani lahan kering.
Kedua  yaitu  legenda  laq  ukit  yang memasuki lahan tersebut dan menetap disana membangun permukiman untuk  bersembunyi  dari incaran penjajah hindia belanda, karna lak ukit sangat  diinginkan  oleh  para  penjajah karna  wajahnya  yang  sangat  cantik. Oleh  karna  itu  laq  ukit  pergi bersembunyi  di  lahan  tanah  adat jurang  koak  yang  sekarang  di  kelola oleh  para  masyarakat  dusun  jurang koak desa bebidas kecamatan wanasaba.
Jadi tanah adat jurang koak adalah tanah  warisan  leluhur  masyarakat desa  bebidas  yang  sampai  sekarang terus  digarap  sebagai  lahan  pertanian. Walaupun  banyak  sekali  kendala  dan masalah  yang  timbul.  Contohnya  pada tahun  1997  para  pejuang  tanah  adat jurang  koak  harus  berkonflik  dengan pihak  Taman  Nasional Gunung  Rinjani yang  mengklai  tanah  adat  jurang  koak sebagai  kawasan  Taman  Nasional Gunung Rinjani. Konflik terus berlangsung  sampai  dibawa  ke  jalur hukum  olehpihak  taman  nasional gunung rinjani karna para petani tidak mau  meninggalkan  lahan  tanah  adat jurang  koak  yang  sudah  sejak  dulu dikelola oleh leluhur mereka.
Hasil  penelitian  pada  aspek  pola pengelolaan  ini  adalah  Mengenai  Pola Pengelolaan  Tanah  Adat  Jurang  Koak menggunakan  pola  pengelolaan  secara kebersamaan  dan  menanam  tanaman agroforestri.  Artinya  setiap  keputusan yang diambil dalam hal yang berkaitan dengan  pengelolaan  tanah  adat  jurang koak harus di musyawarahkan bersama  semua  anggota  komunitas pejuang tanah adat jurang koak, ketika senang  semua  harus  ikut  senang,  dan konsep  pengelolaannya  mengatakan bahwa tidak boleh dipindah tangankan atau  di  jual  lahan  yg  dimiliki  di  Tanah Adat Jurang Koak.
Kelembagaan  untuk  mengelola tanah  adat  jurang  koak    yaitu komunitas  pejuang  tanah  adat  jurang koak  dengan  jumlah  anggota  pada awal  berdirinya  tahun  sebanyak  650 orang.  Kelompok  tani  ini  dibentuk dengan  tujuan  untuk  mencari  jalan keluar  yang  cepat  dan  tepat  dalam memecahkan permasalahan, kesepakatan bersama dalam mengatasi masalah bersama, serta berbagi pengalaman mengenai masalah pertanian  secara  umum  maupun kehutanan.
Struktur  organisasinya  termasuk dalam  kategori  organisasi  modern. Tata  hubungan  antar  pengurus  dan anggota  kurang  berfungsi  karena kesibukan masing-masing dalam mengurus lahan pertaniannya (sawah). Anggota kelompok tani adalah penduduk  sekitar  dan  di  dalam  hutan yang  masuk  secara  aktif  dengan melakukan pendaftaran.
Untuk  sarana  dan  prasarana sendiri,  tanah  adat  jurang  koak  sudah banyak  yang  tersedia  baik  yang diterima  dari  bantuan  pemerintah ataupun  dari  swadaya  masyarakat dengan    melakukan  iuran  setiap
e-ISSN 2549-1830 Jurnal Geodika Vol. 2, No. 2, Desember 2018, Hal 17-24
anggota  pejuang  tanah  adat.  Artinya setiap  sarana  prasarana  yang  ada  di tanah  adat  jurang  koak  tidak  terlalu menjadi  masalah  yang  serius  dalam mengelola  tanah  adat  jurang  koak. Para anggota dan masyarakat mengelola  tanah  adat  jurang  koak dengan  mandiri.  Ketika  membutuhkan suatu  sarana  dan  prasarana,  baik  itu berupa  pipa  pengairan,  aksesbilitas, kran  dan  sebagainya,  masyarakat melakukan  iuran  dan  melakukan gotong  royong  untuk  mengadakan sarana dan prasarana yang di butuhkan.    Memang  ada  beberapa bantuan  dari  dinas  terkait  berupa pengadaan  bibit,  tetapi  sebagian  besar srana  dan  prasaran  yang  ada  di  tanah adat  jurang  koak  tersedia  dengan swadaya  dari  masyarakat  dan  anggota komunitas  pejuang  tanah  adat  jurang koak.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti  dengan  beberapa  informan kunci  bahwa  tanah  adat  jurang  koak memanfaatkan  Lahan  Tanah  Adat Jurang Koak dengan menanam beberapa  tanaman  komoditas  dengan bawang  putih  sebagai  komoditas unggulan.
pemasaran  hasil  produksi  untuk sementara  pedagang  atau  pengepul langsung  membeli  di  petani  karna aksesbilitas  untuk  mencapai  Tanah Adat  Jurang  Koak  tergolong  baik, malahan  setiap  10  are  lahan  bisa  di masuki  mobil  pengangkut  hasil  panen, sehingga itu memudahkan para pedagang dan pengepul.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan  di  Tanah  Adat  Jurang  Koak dikawasan  Taman  Nasional  Gunung Rinjani  Desa  Bebidas  Kecamatan Wanasaba  dapat  ditarik  kesimpulan,
bahwa  pola  pengelolaan  Tanah  Adat Jurang  Koak  di  kawasan  Taman Nasional Gunung Rinjani Desa Bebidas Kecamatan  Wanasaba  dikelola  dengan pola  secara  kolektif  dan  nbersifat dinamis,  karena  setiap  tahunnya anggota  komunitas  Tanah  Adat  Jurang Koak  dikawasan  Taman  Nasional Gunung  Rinjani  akan  bertambah  dan akan  memerlukan  lahan  yang  lebih luas lagi, sehingga akan terus dilakukan perluasan lahan. dan kawasan hutan konservasi.
Hal  tersebut  dilihat  dari  pola pengelolaan  yang  secara kolektif, sarana  prasarana  yang  memadai,  dan hasil  produksi  yang  memuaskan.  Dan kalau  kita  lihat  dari  dampak  kepada alam  itu  sendiri  atau  hutan  itu  sendiri tidak terlihat dampak negatif sedikitpun. Karna para petani di Tanah
Adat  Jurang  Koak  menanam  tanaman agroforestri.  Namun  yang  menjadi penyebab konflik yang berkepanjangan  antara  pihak  Pejuang
Tanah Adat Jurang Koak dengan pihak Taman Nasional Gunung Rinjani adalah  perbedaan  pendapat  yang dimana  pihak  Pejuang  Tanah  Adat menginginkan Tanah Adat Jurang Koak benar-benar  sepenuhnya  dimiliki  dan dikuasai  masyarakat  dan  di  sertifikasi. Sedangkan  pihak  Taman  Nasional Gunung  Rinjani  mengatakan  bahwa Tanah  Adat  Jurang  Koak  itu  adalah kawasan  hutan  konservasi  Taman Nasional  Gunung  Rinjani  milik  Negara dan  tidak  bisa  dimiliki  atau  di sertifikasi oleh perorangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.  2006.  Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek.                   Jakarta: Rineka Cipta.
Arikunto, Suharsimi. 2010. Manajemen penelitian. Jakarta : Rineka Cipta. Aryadi  Mahrus.  2012.  Hutan  rakyat:
fenomenologi  Adaptasi  Budaya masyarakat. Malang. UPT
Penerbitan UMM.
Aryadi,  mahrus.  2000.  Petunjuk  kerja
teknik pengembangan hutan rakyat.  Banjar  baru.  BRLKT  riam kanan dan yayasan bastari.
Awang,  San  afri;  heri  Santoso;  wahyu tri  widayanti;  yuli  nugroho; kustomo  dan  sapardiono.  2001. Gurat  hutan  rakyat  di  kapur selatan.  Yogyakarta.  Penerbit debut press.
Badan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup Jakarta. 2011. “Status Lingkungan
Hidup  Provinsi  Daerah  Khusus Ibukota Jakarta 2011”. http://bplhd.jakarta.go.id Bebidas. 2015. Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa(LPPD)  bebidas  kecamatan wanasaba  2015  di  akses  di http://bebidasdesaku.blogspot.c o.id/ tanggal 5 april 2017 Btngr.  2011.  Sejarah  Taman  Nasional Gunung Rinjani diakses di https://www.tnrinjani.net/tenta ngtngr-16- sejarahgunungrinjani.html tanggal 5 april 2017.
Djajapertjunda, sadikin. 2003. Mengembangkan  hutan  milik  di Jawa. Jawa barat. Penerbit Alqaprint.
Kartodihardjo  H.  dan  H.  Jhamtani.
2006.  Politik  Lingkungan  Hidup dan  Kekuasaan  di  Indonesia, Prakarsa  untuk  Keluar  dari Krisis.
Moleong, Lexy J. 2007 Metode penelitian  kualitatif.  PT.  Remaja Rosdakarya,        Bandung.
Badan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup
Jakarta, 2011. ”Status Lingkungan Hidup  Provinsi  Daerah  Khusus Ibukota Jakarta 2011”. http://bplhd.jakarta.go.id. Departemen Kehutanan. 2007a. Instrument  Kehutanan  Global. Jakarta: Departemen Kehutanan.
Fisher,  R.J.,  2000.  “Decentralization and Devolution In Forest
Management:
A Conceptual Overview.  “Dalam  Enters,  T, Durst,  P.B  and  Victor  (Eds.). Decentralization Of Forest
Management  In  Asia  and  The
Pasifik. FAO and RECOFTC
Report N. 18 and RAP Publication
2000/1. Bangkok, Thailand.
Nurrohmat, Dodik Ridho. 2010.
Strategi pengelolaan hutan. Yogyakarta. Pustaka belajar .
Salim, Emil. 2003. Hutan dan masyarakat  Indonesia  dalam  era perubahan. Dalam carol J.P.C dan ida  ayu  pradiyo  resosudarmo. Kemana harus melangkah? Masyarakat,
hutan, dan
perumusan kebijakan di Indonesia. Jakarta. Penerbit yayasan obor indonesia Sugiyono.  2010.  Metode  penelitian kuantitatif,kualitatif,dan R&D. Bandung: Alfabeta Tika, Pabundu. 2005. Metode penelitian geografi. Jakarta : bumi aksara .
Widayati,  Wahyu  Tri;  Slamet  Rianto dan  Bariatul  himmah.  2005. Kajian  Potensi  Hutan  Rakyat  dan Analisis  Interaksi  Masyarakat dengan  Sumberdaya  Alam  di Kabupaten Boyolali. Jurnal Hutan Rakyat.  Volume  VII  No.  2  Tahun 2005.  ISSN:  1411-1861.  Pustaka Hutan Rakyat, Yogyakarta.
Zulkifli  arif.  2014.  Dasar-dasar  ilmu lingkungan. Jakarta. Salemba tekni