## MAMPUKAH AKAD SYARIAH MENGHINDARKAN PERSOALAN RIBA
Oleh Muhammad Elsa Tomisa. SE.I.ME.Sy Dosen STIE Syariah Bengkalis

## ABSTRAK
Banking worldis afinancial management agency for profit, based on thos eprinciples requires cooperation  and  the  services  offered,  of  the  profitswillbe  used  asa  source  oflife  support, inparticular  there  arethings  that  are  forbidden,  forthe  banking  world  especially  issues  of interestorusury, therefore, the bankwhichoffers asystemthatis the subject ofinterestin Islamic Jurisprudence  problemisa  matter  of  interest  (rents)  bank.  Because,  in  general  banking busines  spurposeis  to  gain  from  trade  credit.  Banks  give  credit  toout  siders  by  levying interest  through  credit  payments  (which  amount  is  greatert  hanthe  amount  of  credit).  The differenceis  usually  called  interest  payments,  that  is  the  bank's  profits.  In  this  issue,  them odernist intellectuals and scholars have different opinions depending on their point of view. There  wasa  party  of  those  who  for  bid  it  because  the  banking  terest  is  seenasusury. Butanotherclass of permit. Althoughthe Quran has clearly for bids usury, only if the banking practice  of  conventiona  lsekrang  including  usury  or  not,  the  answer  is  only  neces  sary appreciation  of  whattic  kedpractice.  Therefore,  inthis  paper  willex  plain  about  the  actual contract shariah bletoaddress the problem of usury if heis notin the practice of manipulation by a long wayatai konvenional.

## BAB I

## PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  kaum  Muslimin  yang  semakin  sulit  ini,  memang  ada  yang  tidak  memperduli-kan lagi  masalah  halal  dan  haramnya  bunga  bank.  Bahkan  ada  pendapat  yang  terang-terangan menghalalkannya. Ini dikarenakan keterlibatan kaum Muslimin dalam sistem kehidupan Sekularisme- Kapital-isme  Barat  serta  sistem  Sosialisme-Atheisme.  Bagi  yang  masih  berpegang  teguh  kepada hukum Syariat Islam, maka berusaha agar kehidupannya berdiri di atas keadaan yang bersih dan halal. Namun  karena  umat  pada  masa  sekarang  adalah  umat  yang  lemah,  bodoh,  dan  tidak  mampu membeda-bedakan  antara  satu  pendapat  dengan  pendapat  lain-nya,  maka  mereka  saat  ini  menjadi golongan yang paling bingung, diombang-ambing oleh berbagai pendapat dan pemikiran. 1
Namun demikian,  kita juga tiak bisa membenarkan perusahaan atau  lembaga keuangan syariah  yang selama  ini  menjalankan  sistem  syarah  namun  diperjalanan  masih  banyak  kekurangan  yang mengakibaatkan kurang mengertinya umat.
Sebagai  alternatif  sistem  bunga  dalam  ekonomi  konvensional,  ekonomi  Islam  menawarkan  sistem bagi hasil (profit and loss sharing) ketika pemilik modal (surplus spending unit) bekerja sama dengan pengusaha  (deficit  spending  unit)  untuk  melakukan  kegiatan  usaha.  Apabila  kegiatan  usaha
1 Muhammad Ismail Yusanto. Apakah Bunga bank Termasuk Riba (http://konsultasi.wordpress.com/2007/02/02)
menghasilkan,  keuntungan  dibagi  berdua,  dan  apabila  kegiatan  usaha  menderita  kerugian,  kerugian ditanggung  bersama.  Sistem  bagi  hasil  menjamin  adanya  keadilan  dan  tidak  ada  pihak  yang tereksploitasi  (didzalimi).  Sistem  bagi  hasil  dapat  berbentuk  musyarakah  atau  mudharabah  dengan berbagai variasinya. 2
Dari  Abu  Hurairah, Rasulullah bersabda,  “Suatu  saat nanti  manusia akan mengalami  suatu masa, yang  ketika  itu  semua  orang  memakan  riba.  Yang  tidak  makan  secara  langsung,  akan  terkena debunya.” (Hr. Nasa`i, no. 4455, namun dinilai dhaif oleh al-Albani)
Meski  secara  sanad  hadits  tersebut  lemah,  namun  makna  yang  terkandung  di  dalamnya  benar.  Dan itulah  realita  zaman  sekarang  ini.  Betapa  riba  dengan  berbagai  kedoknya  saat  ini  telah  menjadi konsumsi  publik.  Dalam  tulisan  blognya,  Bahtiar  HS,  seorang  student  pada  program  beasiswa Chartered Islamic Finance Professional (CIFP) yang diselenggarakan oleh INCEIF (The International Centre for Education in Islamic Finance) Malaysia bekerjasama dengan Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, menulis, “Sungguh menyentak pemahaman saya ketika  membaca  penjelasan  seorang  ustadz  di  website  pengusahamuslim.com,  Perihal  transaksi Murabahah  yang  bisa  tetap  jatuh  dalam  kategori  riba  (al-riba)  yang  dilarang  dan  bukan  sekedar  jual beli (al-bai’) yang dihalalkan oleh syariat. 3
Riba  adalah  benang  merah  yang  dapat  muncul  diantara  tijaroh  (bisnis)  dan  tabarru  (kebajikan). Mengapa terjadi? Karena pada hakikatnya manusia cenderung menghindari kerugian, ketidakpastian, kehilangan  keuntungan, dll. Sehingga dengan adanya tambahan  yang  lebih menjanjikan (guarranted) lebih disukai. Dalam investasi (bisnis), baik tijaroh maupun tabarru, pemilik uang tidak ingin rugi dan ketika  meminjamkan  berharap  sepenuhnya  harta  kembali.  Selain  itu  yang  dipinjamkan  bernilai investasi, maka berharap bertambah dikemudian hari.
Jika dikelompokan, secara umum akad syariah dapat ditarik dari 2 kepentingan yaitu; Tijaroh (bisnis) dan  Tabarru  (Al  Qard  Al  Hasan).  Dalam  tijaroh  meliputi  transaksi  yang  bertujuan  untuk  mencari keuntungan,  misalnya  jual  beli  (murabahah),  sewa-menyewa,  syirkah  (penggabungan  yang  meliputi musyarakah  dan  mudharabah,  dll.  Sementara  dalam  tabarru  meliputi  transaksi  yang  bertujuan memberikan  bantuan  uluran  tangan  dan  meringankan  kesusahan  orang  lain  (Al  Qardh  Al  Hasan), misalnya  hutang-piutang,  hibah  (takafuli/  ta’awun/  asuransi)  dan  lain-lain.  Juga  transaksi  yang bertujuan  memberikan  jaminan  kepada  pihak  lain,  bahwa  haknya  tidak  akan  hilang,  misalnya pegadaian/  jaminan  dan  lain-lain.  Itulah  sebabnya  jika  diperhatikan  apakah  memang  mampu  akad syariah  mengebalikan  lagi  roh  syariat  islam  sehingga  riba  benar-benar  dapat  dipahami  oleh  umat sesuatu yang diharamkan dan tidak boieh dilaksanakan dikalangan umat islam.

## A. Latar Belakang Masalah
Di antara pekerjaan yang dikelola bank, maka yang menjadi topik permasalahan dalam Fikih Islam  adalah  soal  bunga  (rente)  bank.  Sebab,  secara  umum  tujuan  usaha  bank  adalah  untuk memperoleh  keuntungan  dari  perdagangan  kre-dit.  Bank  memberikan  kredit  kepada  orang luar dengan me-mungut bunga melalui pembayaran kredit (yang jumlahnya lebih  besar dari besarnya  kredit).  Selisih  pembayaran  yang  biasanya  disebut  bunga,  itulah  yang  menjadi keuntungan usaha bank.
2 Ascarya bank Indonesia. AKAD DAN PRODUK BANK SYARIAH: Konsep dan Prakteknya di Beberapa Negara (pdf 2006)
3 Agus Rijal. Awas! Masih Ada Riba & Gharar di Bank Syariah .(http://arrijal9partners.wordpress.com/layanan/product-kegiatan/artikel-buku.)
Dalam  masalah  ini,  para  intelektual  dan  ulama  moder-nis  mempunyai  pendapat  yang berbeda-beda,  tergantung  dari  sudut  pandang  mereka.  Ada  segolongan  dari  mereka  yang mengharamkannya  karena  bunga  bank  tersebut  dipandang  seba-gai  riba.  Tetapi  segolongan lainnya menghalalkannya.
Ke dalam kubu pertama (yang mengharamkan bunga bank), tersebutlah Mahmud Abu  Saud (Mantan  Penasehat  Bank  Pakistan),  berpendapat  bahwa  segala  bentuk  rente  (bank)  yang terkenal  dalam  sistem  perekonomi-an  seka-rang  ini  adalah  riba.  Lalu  kita  juga  mendengar pendapat  Muhammad  Abu  Zahrah,  Guru  Besar  Hukum  Islam  pada  Fakultas  Hukum Universitas Cairo yang memandang bahwa riba Nasi’ah sudah jelas keharamannya dalam Al Qur-aan. Akan tetapi banyak orang yang tertarik kepada sistem perekono-mian orang Yahudi yang saat ini menguasai perekonomian dunia. Mereka memandang bahwa sistem riba itu kini bersi-fat  daru-rat  yang  tidak  mungkin  dapat  dielakkan.  Lantas  mereka  mena’wilkan  dan membahas makna riba. Padahal sudah jelas bahwa makna riba itu adalah riba yang dilakukan oleh  semua  bank  yang  ada  dewasa  ini,  dan  tidak  ada  keraguan  lagi  tentang  keharamannya. Buya Hamka secara sederhana memberikan batasan bahwa arti riba adalah tambahan. Maka, apakah  ia  tambahan  lipat-ganda,  atau  tambahan  10  menjadi  11,  atau  tambahan  6%  atau tambahan 10%, dan sebagainya, tidak dapat tidak ten-tulah terhitung riba juga. Oleh karena itu,  susahlah  buat  tidak  mengatakan  bahwa  meminjam  uang  dari  bank  dengan  rente  sekian adalah  riba.  (Dengan  demikian)  menyimpan  dengan  bunga  sekian  (deposito)  artinya  makan riba juga.
Ke dalam kubu kedua (yang menghalalkan bunga bank), peminatnya kebanyakan berasal dari kalangan  intelektual  dan  ulama  modernis.  Mereka  me-mandang  bahwa  bunga  bank  yang berlaku  sekarang  ini  dalam  batas-batas  yang  wajar,  tidaklah  dapat  dipandang  haram. Tersebutlah A. Hasan, salah seorang pemuka Persatuan Islam (Persis), yang mengemukakan bahwa riba yang sudah tentu haramnya itu ialah yang sifatnya berganda dan yang membawa (menyebabkan)  ia  berganda.  Menurut  beliau,  riba  yang  sedi-kit  dan  yang  tidak  membawa kepada berganda, maka itu bo-leh. Ia menambahkan bahwa riba yang tidak haram adalah riba yang  tidak  mahal  (besar)  dan  yang  berupa  pinjaman  untuk  tujuan  berdagang,  bertani, berusaha, pertukangan dan sebagainya, yakni yang bersifat produktif.
Drs  Syarbini  Harahap  berpendapat  bahwa  bunga  kon-sumtif  yang  dipungut  oleh  bank tidaklah sama dengan riba. Karena, menurutnya, di sana tidak terdapat unsur pengania-yaan. Adapun  jika  bunga  konsumtif  itu  di-pungut  oleh  lintah  darat,  maka  ia  dapat  dipandang sebagai riba. Sebab, prak-tek tersebut memberikan kemungkinan ada-nya penganiayaan dan unsur  pemerasan  antarsesama  warga  masya-rakat,  meng-ingat  bahwa  lintah  darat  hanya mengejar keuntungan untuk dirinya sendiri. Adapun jika bunga terse-but dipungut dari orang yang  meminjam  untuk  tujuan-tujuan  yang  produktif  seperti  untuk  perniagaan,  asalkan  saja tidak  ada  dalam  teknis  pemungutan  tersebut  unsur  paksaan  atau  pemerasan,  maka  tidaklah salah dan tidak ada keharam-an padanya.
Pernyataan  Syarbini  Harahap  ini  dalam  perkembangan  selanjutnya,  ternyata  sama  nadanya dengan apa yang difat-wakan NU via Abdurrahman wahid, atau lewat pernyataan Syafruddin Prawiranegara, Muhammad Hatta, Kasman Singodi-mejo, dan lain-lain.
Bertolak  dari  alasan  bahwa  transaksi  kredit  merupakan  kegiatan  perdagangan  dengan  uang sebagai  komoditi,  Dawan  Rahardjo,  mengatakan  bahwa  kalau  transaksi  kredit  dilaku-kan dengan  prinsip  perdagangan  (tijarah),  maka  hal  terse-but  dihalalkan.  Riba  yang  tingkat bunganya  berlipat  ganda  dan  diharamkan  itu  perlu  digantikan  dengan  mekanisme per-dagangan yang dihalalkan.
Berbagai  pendapat  dan  fatwa  yang  berani  tersebut  dalam  upaya  menghalalkan  riba  dalam bentuk  bunga  bank  telah  melibatkan  jutaan  kaum  Muslimin  ke  dalam  ke-giatan  perbankan. Walaupun demikian masih terdapat jutaan lainnya yang membenci praktek dan menjauhi dari memakan harta riba. Kebencian mereka terhadap praktek riba terse-but sama halnya dengan
kebencian  mereka  memakan  daging  babi.  Oleh  karena  itu  masih  banyak  kalangan  kaum Muslimin yang tidak mau meminjam dan menyimpan uang di bank karena takut terlibat riba, walaupun di kalangan kaum Muslimin tidak banyak mengerti sejauh mana aspek hukum dan kegiatan perbankan, serta banyak pula di antara mereka yang bingung terhadap hukum yang sebenarnya tentang riba (bunga) bank. Itu-lah fakta tentang keadaan umat Islam setelah umat ini diragukan dan dikaburkan pengertian mereka terhadap riba (bunga) bank. 4
fenomena  yang  berkembang  saat  ini  menunjukkan  makin  berkembangnya  pertumbuhan sistem keuangan dan perbankan syariah di tanah air secara khusus dan di dunia secara umum. Hal ini disebabkan karena sistem keuangan syariah salah satu diantara yang mampu bertahan dalam  krisis  ekonomi  dan  keuangan  global  yang  terjadi  saat  ini.  Di  satu  sisi  hal  ini merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan dan patut mendapatkan apresiasi, namun di sisi  lain  perlu  adanya  peningkatan  pemahaman  dari  seluruh  masyarakat    tentang  informasi yang  lengkap  mengenai  produk  pembiayaan  berdasarkan  akad-akad  syariah,  sehingga masyarakat  menyadari  betul  manfaat  dan  keunggulannya  dibanding  dengan  sistem konvensional.  Dengan  kesadaran  yang  muncul  dari  pemahaman  ini  diharapkan  mampu menghantarkan  mereka  menjadi  konsumen/nasabah  yang  loyal  terhadap  produk-produk syariah.
Fenomena  inilah  yang  menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi  peneliti  untuk  melakukan  kajian lewat  tulisan  ini  mengenai  pertanyaan  yang  dianggat  menajdi  kajian“ Mampukah  Akad Syariah  Menghindarkan  Pesoalan  Riba ”  karena  nasabah  yang  akan  bergabung  dengan lembaga  keuangan  Islam  seharusnya  sudah  mengerti  mengenai  sistem  akad  syariah  yang diterapkan. Selanjutnya untuk dapat menghasilkan industri keuangan syari’ah yang sehat dan kokoh  maka  diperlukan  partisipasi  aktif  dari  para  pelaku  bisnis  akademisi  dan  masyarakat luas.

## B. Rumusan Masalah
Dalam pengembangan ekonomi Islam kita sudah banyak mengenal lembaga keuangan Islam namun  seiring  dengan  itu  eksploitasi  terhadap  akas  syariah  hanya  sekadar  menjawabpangsa pasar  yang  rasional  saja  sehingga  akad  sayariah  itu  sendiri  banyak  dipoles  oleh  sistem konvensional  didalam  bermu’amalah  untuk  itu  perlu  kiranya,  ada  beberapa  penjelasan tentang seperti apa konsep akad syariah itu terutama dalam bermu’amalah yang terhindar dari sistem bunga dan melaksanakan sistem bagi hasil, sebagaimana yang dikendaki oleh konsep Ekonomi Islam itu sendiri.

## C. Tujuan Masalah
Adapun tujuan dari penulisan Jurnal ini adalah utuk memenuhi tugas sebagai dosen sekaligus manjadikan  tulisan  ini  tolak  ukur  dalam  bermu’amalah,  sekalugus  menjadikan  akad  –akad syariah  sebagai  tonggak  utama  dalam  bermuamalah.  agar  umat  terhindar  dari  kejahatan syaitan yang selalu menyesatkan.

## D. Metode Penulisan
Metode penulisan yang digunakan untuk memperoleh data adalah mencari data melalui buku- buku dan internet karena lebih mudah dan banyak sumber yang dapat dijadikan referensi.

## E. Sisteatika Penulisan
Jurnal ini terdiri dari tiga bab, yaitu bab pertama mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,  rumusan  masalah, tujuan  penulisan,  metode  penulisan,  dan  sistematika penulisan.
4 Op Cit., Muhammad Ismail Yusanto
Bab kedua berisikan pembahasan materi dan bab ketiga mengenai penutup yang  terdiri dari kesimpulan. Terakhir adalah daftar pustaka.

## BAB II

## PEMBAHASAN

## A. Konsep Sistem Bagi Hasil
Bagi  hasil  adalah  Suatu  sistem  yang  meliputi  pembagian  hasil  usaha  antara pemodal  dan  pengelola  dana  pembagian  hasil  usaha.  Misalnya,  antara  bank  syariah  dengan penyimpan dana serta antara bank syariah dengan nasabah penerima dana . 5
Konsep  bagi  hasil  berlandaskan  pada  beberapa  prinsip  dasar,  selama  beberapa prinsip  dasar  dipenuhi,  detail  dari  aplikassinya  akan  bervariasi  dari  waktu  ke  waktu.  Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik  dana  maupun  pengusaha.  Beberapa  prinsip  bagi  hasil  yang  dikemukakan  oleh Usmani (1999), adalah sebagai berikut:
1. Bagi  hasil  tidak  berarti  meminjamkan  uang,  tetapi  merupakan  partiipasi  dalam usaha.
2. Investor  atau  pemilik  dana  harus  ikut  menanggung  resiko  kerugian  usaha  sebatas proporsi pembiayaannya.
3. Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk  masing-masing  pihak,  yang  dapat  berbeda  dari  rasio  pembiayaan  yang disertakan.
4. Kerugian  yang  ditanggung  oleh  masing-masing  pihak  harus  sama  dengan  proporsi investasi mereka. 6
Dalam islam prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting ditentukan pada  awal  akad  dan  diketahui  oleh  kedua  belah  pihak  yang  akan  melakukan  kesepakatan kerja  sama  bisnis,  karena  apabila  hal  ini tiadak  dilakukan,  maka  berarti  telah  terjadi gharar (ketidakjelasan), sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah.
Dewan  Syariah  Nasional  dalam  fatwanya  Nomor  15  Tahun  2000  menyatakan bahwa  bank  syariah  boleh  menggunakan  prinsip  bagi  hasil  ( revenue  sharing )  maupun  bagi untung ( profit sharing ) sebagai dasar bagi hasil. 7
Dalam  praktik  di  lapangan  terdapat  perbedaan  interpretasi  dalam  memahami istilah revenue sharing.Revenue sharing dalam praktik perbankan dipersepsikan sama dengan gross  profit  sharing yang  menganalogikan revenue adalah    nilai  penjualan  suatu  barang (harga pokok + margin pendapatan). Adapun revenue yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank  syariah  dan  dpraktikkan  selama  ini  adalah  (pendapatan  –  harga  pokok  barang  yang dijual). Dalam akuntansi, konsep ini biasa dinamakan dengan grossprofit . Dengan demikian, istilah  revenue  sharing  yang  biasa  diguakan  oleh  industri  perbankan  syariah  pada  dasarnya identik dan sama dengan makna grossprofit sharing.
Dalam  praktik  perbankan, gross  profit  sharing yang  dibagi  hasil  kepada  pihak ketiga meliputi:
5 http://esharianomics.com/esharianomics/bagi-hasil/definisi-bagi-hasil/,  di  akses  pada  tanggal  8 Februari 2012.
6 Ascarya, Akad  dan  Produk  Bank  Syriah (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  cetakan  ketiga,  2011) h.49.
7 Rizal  Yahya,  Aji  Erlangga  Martawijaya  dan  Ahim  Abdurahim, Akuntansi  Perbankan  Syariah  Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta: Salemba Empat,  2009) h. 371.
1. Margin bank yang meliputi margin murabahah , salam dan istishna‟. Dalam hal ini, margin  bank  adalah  selisih  antara  harga  jual  barang  dengan  harga    beli  barang. Sekiranya  ada  pemberian  potongan  kepada  nasabah,  maka  potongan  tersebut  akan mengurangi margin bank.
2. Pendapatan sewa bersih. Dalam hal ini, pendapatan sewa bersih adalah selisih antara pendapatan  sewa  dengan  akumulasi  penyusutan ijarah.Gain atas  penjualan  aset ijarah juga termasuk dalam pendapatan sewa.
3. Bagi  hasil  investasi mudharabah dan  investasi Musyarakah. Penggunaan gross profit sharing sebagai dasar perhitungan bagi hasil lebih adil bagi perbankan syariah maupun nasabah, karena penggunaan laba kotor sebagai dasar perhitungan bagi hasil telah  mempertimbangkan  faktor  kinerja  (penjualan)  dan  juga  biaya  (hraga  pokok penjualan) sebagai komponen perhitungan laba atau pendapatan kotor. Secara ideal prinsip profit  sharing lebih  mencerminkan  laba  yang  sesungguhnya  karena dihasilkan  dari  perhitungan  seluruh  pendapatan  dikurangi  seluruh  biaya,  namun secara teknis dilapangan prinsip profit sharing membuka peluang yang besar adanya ketidak  seimbangan  informasi  ( assimetric  information )  antara sahibul  maal dan mudharib , yang dapat menimbulkan kerugian bagi sahibul maal. 8
1. Prinsip-prinsip dalam pembiayaan syariah terdiri atas: 9
a. Prinsip Bagi Hasil ( Profit Sharing )
1) Al-Musyarakah
Al-Musyarakah adalah  akad  kerja  sama  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu usaha  tertentu  dimana  masing-masing  pihak  memberikan  kontribusi  dana  (amal/ expertise ) dengan  kesepakatan  bahwa  keuntungan  dan  resiko  akan  ditanggung  bersama  sesuai  dengan kesepakatan.
2) Al-Mudharabah
Al-Mudharabah ialah  perjanjian  antara  pemilik  modal (shahibul  maal) dengan pengusaha (enterpreneur). Dimana  pemilik  modal  bersedia  membiayai  sepenuhnya  suatu proyek/usaha  dan  pengusaha  bersedia  untuk  mengelola  proyek  tersebut  dengan  pembagian hasil  sesuai  dengan  perjanjian.  Apabila  usaha  tersebut  mengalami  kerugian,  maka  kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.

## 3) Al-Muzara‟ah
Al-Muzara‟ah adalah  kerja  sama  pengolahan  pertanian  antara  pemilik  tanah  dan penggarap,  dimana  pemilik  lahan  memberikan  lahan  pertanian  kepada  sipenggarap  untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.
4) Al-Musaqah
Al-Musaqah adalah  kerja  sama  pengolahan  pertanian  antara  pemilik  lahan  dan penggarap, dimana sipenggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, Si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.
b) Prinsip Jual Beli (Sale And Purchase)
Prinsip jual beli yang banyak dikembangkan oleh perbankan syari’ah adalah :
8 Ibid., h. 371-372.
9 M. Syafi’i Antonio, Bank Syari‟ah Dari Teori ke Praktek (Jakarta: PT. Gema Insani Press, 2001) h. 83

## 1) Bai‟ Al-Murabahah
Bai‟  Al-Murabahah adalah  persetujuan  jual  beli  suatu  barang  dengan  harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan  yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini  penjual  harus  memberitahukan  harga  produk  yang  ia  beli  dan  menentukan  suatu  tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

## 2) Bai‟ As-Salam
Bai‟ As-Salam adalah jual beli yang dilakukan dimana pembeli memberikan uang terlebih  dahulu  terhadap  barang  yang  telah  disebutkan  spesifikasinya,  dan  diantarkan kemudian.

## 3) Bai‟ Al-Istishna‟
Bai‟ al-Istishna‟ ialah jual beli yang dilakukan dimana penjual membuat barang yang dipesan pembeli dengan modal sendiri.
c) Prinsip Sewa (Operational Lease and financial Lease)
Prinsip sewa yang diterapkan di bank syari’ah adalah Al- Ijarah yaitu perjanjian antara  pemilik  barang  dengan  penyewa  yang  membolehkan  penyewa  memanfaatkan  barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikan kepada pemilik.

## d) Prinsip Jasa (Fee-Based Services)
1) Al-Wakalah Al-Wakalah ialah  jasa  penitipan  uang  atau  surat  berharga,  dimana  bank mendapatkan kuasa dari yang menitipkan untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut. Dalam hal ini bank akan memperoleh fee sebagai imbalannya.
1) Al-Kafalah
Al-Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
2) Ar-Rahn
Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis.
3) Al-Qardh Al-Qardh merupakan suatu pinjaman lunak  yang diberikan atas dasar kewajiban sosial  semata,  dimana  peminjam  tidak  berkewajiban  untuk  mengembalikan  apapun  kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi.
4) Al-Hawalah Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
e) Prinsip Titipan / Simpanan (Depository)
Prinsip  titipan/simpanan  yang  banyak  diterapkan  di  bank  syari’ah  adalah al- wadiah.  Al-Wadiah adalah  perjanjian  antara  pemilik  modal  (termasuk  uang)  dengan penyimpan  (termasuk  bank)  dimana  pihak  penyimpan  bersedia  untuk  menyimpan  dan menjaga  keselamatan  barang  dan  atau  uang  yang  dititipkan  kepadanya.  Prinsip  atau  jenis akad  yang  diterapkan  oleh  perbankan  syari’ah  dapat  dibagi  dalam  6  kelompok,  dan  dapat digambarkan sebagai berikut: 10
10 Ascarya, Op.Cit Akad dan Produk Bank Syariah... h. 41.
Sumber: Ascarya, (2007: 41) data diolah
f) Prinsip Operasi Bank Syariah
1) Prinsip Keadilan
Prinsip  keadilan  ini  tercermin  dari  penerapan  imbalan  atas  dasar  bagi  hasil  dan pengambilan margin keuntungan yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah.

## 2) Prinsip Kemitraan
Prinsip  kemitraan  ini  tercermin  dalam  hak,  kewajiban  resiko  dan  keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna maupun bank.

## 3) Prinsip Keterbukaan
Prinsip  keterbukaan  tercermin  melalui  laporan  keuangan  bank  yang  terbuka secara  berkesinambungan.  Nasabah  dapat  mengetahui  tingkat  keamanan  dana  dan  kualitas manajemen bank.
4) Universalitas
Dalam mendukung operasionalnya, bank tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil „alamin.

## B. Peran Lembaga Keuangan Terhadap Promosi produk Syariah

## 1. Tujuan Pengembangan Bank  Syariah
Langkah  yang  di  ambil  pemerintah  untuk  membangun  suatu  sistem  perbankan dalam  rangka  mendukung  program  pemulihan  dan  pemberdayaan  ekonomi  nasional, restrukturisasi perbankan, adalah dengan mengembangkan sistem perbankan syariah. Adapun tujuan pengembangan perbakan syariah  untuk memenuhi kebutuhan berikut: 11
a. Kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat meneriam konsep bunga.
11 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal 226.

## Jenis-jenis
Akad
Titipan: Wadi’ah Yad Amanah&Wadi’ah Yad Dhamanah
Sewa : Ijarah & Ijarah Wa Iqtina
Pinjaman : Qardh & Qardhul Hasan
Jual Beli : Murabahah, Salam & Istishna
Bagi Hasil : Mudharabah & Musyarakah
Lain-lain : Wakalah Ujr, Kafalah Sharf & Hiwalah
Rahn
Dengan di terapkan sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan  konvensional,  mobilisasi  dana  masyarakat  dapat  dilakukan  secara  lebih  luas, trutama di segmen masyarakat yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional.
b. Peluang  Pembiyaan  Bagi  Pengembangan  Usaha  Berdasarkan  Prinsip Kemitraan.
Dalam prinsip ini, konsep yang di terapkan adalah hubungan antar investor yang harmonis(mutual  investor  relationship).   Adapun  sistem  konvensional   konsep  yang  di terapkan  adalah  hubungan  antara  debitur  dan  kreditur  yang  antagonis(debtor  to  creditor relationship).
c. Kebutuhan akan produk dan Jasa perbankan unggulan.
Sistem  perbankan  syariaha  memiliki  beberapa  sifat  keunggulan  komparatif berupa  penghapusan  pembebanan  bunga  yang  berkesinambungan  (perpetual  interest  effect), membatasi  kegiatan  spekulasi  ynag  tidak  produktif,  dan  pembiayaan  yang  ditujukan  pada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral (halal).

## 2. Fungsi Dan Peran Bank Syariah
Fungsi  dan  peran  bank  syariah  yang  di  antaranya  tercantum  dalam  pembukaan standar akuntansi yang di keluarkan oleh AAOIFI (accounting and auditing Organization for Islam ic financial institution), Sebagai berikut :
a. Menejer investasi,  bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
b. Investor, bank syariah Islam menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
c. Penyebab  jasa  keunagan  dan  lalu  lintas   pembayaran  ,  bank  syariah  dapat melakukan  kegiatan-kegiatan  jasa-jasa  layanan  perbankan   sebagaimana lazimnya.
d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah,  bank  Islam   juga  memiliki  kewajiban  untuk  mengeluarkan  dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

## 3. Tujuan Sistem Perbankan Syariah
I slam  adalah suatu dien ( way of life ) yang praktis, mengajarkan segala yang baik dan  bermanfaat  bagi  manusia  dengan  mengabaikan  waktu,  tempat  atau  tahap-tahap perkembangannya,  selain  itu  Islam   adalah  agama fitrah, yang  sesuai  dengan  sifat  dasar manusia (human nature).
Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada, paling tidak dua ajaran Qur’an  yaitu:
a. Prinsip At Ta’awun, yaitu tolong menolong antara  satu sama lainnya/ bekerja sama antara  anggota  masyarakat  untuk  kebaikan,   sebagaimana  dijelaskan  dalam  Al- Qur’an yaitu:
“…..Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat kejahatan/dosa  dan pelanggaran….” (QS 5:2).
b. Prinsip  menghindari  Al  Ikhtinaz,  menahan  uang(dana)  dan  membiarkannya menganggur( idle) dan  tidak  berputar  dalam  transaksi  yang  bermanfaat  bagi masyarakat umum, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu…..”(QS  4:29).
Perbedaan pokok antara perbankan Islam  dan perbankan konvensional  adalah adanya larangan riba (bunga) dalam perbankan Islam  riba  itu diharamkan/dilarang keras dan sistem jual beli dihalalkan  dalam Agama Islam .
Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut:
Bank Islam Bank Konvensional Melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam Melakukan investasi baik yang halal atau haram menurut hukum Islam Memakai prinsip bagi hasil, jual-beli, dan sewa Memakai perangkat suku bunga Berorientasi keuntungan dan falah (kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam ) Berorientasi keuntungan Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah Penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis
Tujuan umat Islam  mendirikan bank Islam  untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah Islam  dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.
Prinsip utama yang dianut oleh bank Islam  adalah: 12
1) Larangan riba(bunga) dalam berbagai bentuk transaksi.
2) Menjalankan  bisnis  dan  aktivitas  perdagangan  yang  berbasis  pada  perolehan keuntungan yang sah menurut syariah Islam .
3) Memberikan zakat.

## C. Kemampuan Aqad Syriah Menghindar Persoalan Riba
Karakteistik  produk  yang  ada  di  bank  syariah  dipastikan  untuk  menghindari adanya hal-hal yang berbau riba (haram), karena didalam melakukan pembiayaan, khususnya
12 M. Syafi’I Antonio, Manajemen Bank Syariah , (Jakarta: Alvabet, cet. 2 Agustus 2003), hal 12
pembiayaan murabahah, tidak adanya tambahan atas pokok dari harga yang telah disepakati karena selain diharamkan itu bisa menghambat produksi.
Perbedaan  pokok  antara  perbankan  syariah  dengan  perbankan  konvensional adalah  adanya  larangan  riba  bagi  perbankan  syariah.  Riba  dilarang  sedangkan  jual  beli dihalalkan.  Dengan  demikian,  maka  membayar  dan  menerima  bunga  pada  uang  yang dipinjam dan dipinjamkan itu dilarang.
Beban  biaya  yang  disepakati  bersama  pada  waktu  akad  perjanjian  diwujudkan dalam  bentuk  jumlah  nominal,  yang  besarnya  tidak  kaku  dan  dapat  dilakukan  dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batasan wajar.
Dasar hukum yang diambil dari Al-Qur’an yang berkaitan dengan riba

## “…Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al- Qur‟an dan terjemah : Depag RI).
Seperti halnya riba, para ulama fiqih sepakat bahwa transaksi yang  mengandung unsur  gharar  dan  maisyir  dilarang.  Gharar  artinya  keraguan,  tipuan  atau  tindakan  yang bertujuan  untuk  merugikan  pihak  orang  lain.  Maisir  adalah  judi  atau  gambling,  Suatu  akad mengandung  unsur  penipuan,  karena tidak  ada  kepastian,  baik mengenai ada  atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun penyerahan objek akad tersebut. Gharar sangat terkait erat dengan adanya unsur judi atau gambling.
Secara  fiqih,  perjudian  didefinisikan  sebagai  permainan  dengan  salah  satu  pihak harus  menanggung  pihak  lainnya  sebagai  akibat  hasil  permainan  tersebut.  Perjudian  adalah permainan  games  of  chance.  Perdagangan  yang  berbentuk  perjudian  yang  semata-mata berdasarkan pada spekulasi yang melibatkan resiko dan ketidak pastian adalah dilarang dalam Islam.
Dasar  hukum  yang  diambil  dari  Al-Qur’an  yang  berkaitan  dengan  Gharar  dan Maesir adalah Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 3, yaitu :
“Diharamkan bagimu  (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang  ditanduk,  dan  diterkam  binatang  buas,  kecuali  yang  sempat  kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak  panah  itu)  adalah  kefasikan.  Pada  hari  ini  orang-orang  kafir  telah  putus asa  untuk  (mengalahkan)  agamamu,  sebab  itu  janganlah  kamu  takut  kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu,  dan  telah  Ku-cukupkan  kepadamu  nikmat-Ku,  dan  telah  Ku-ridhai Islam  itu  jadi  agama  bagimu.  Maka  barang  siapa  terpaksa  karena  kelaparan tanpa  sengaja  berbuat  dosa,  sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha Penyayang.”. (Al-Qur‟an dan terjemah : Depag RI).
Penjelasan  ahli  tafsir  tentang  ayat  ini  adalah  dengan  merujuk  pada  kebiasaan orang  arab  jahiliyah.  Mereka  mengambil  tiga  anak  panah  yang  masing-masing  bertuliskan “lakukanlah”,  “jangan  lakukanlah”  dan  yang  ketiga  tidak  bertuliskan  apa-apa.  Bila  mereka hendak  melakukan  perbuatan,  mereka  minta  kepada  juru  kunci  Ka’bah  mengambil  sebuah anak  panah,  dan  apa  yang  terdapat  pada  anak  panah  merupakan  perbuatan  yang  mereka
lakukan.  Jika  terambil  anak  panah  yang  tidak  bertuliskan  apa-apa,  mereka  akan  melakukan pengundian lagi.
Maka dengan merujuk kesana pihak perbankan syariah dalam menjual produknya selalu berusaha untuk menghindari unsur gaharar dan maisir begitu pula dengan riba.
Berikutnya  persoalan  harga,  menurut  Yazid  (2001  :  227),  harga  adalah pertimbangan  penetapan  sebuah  jasa  mencakup  biaya-biaya  yang  moneter  dan  non  moneter yang  sebuah  jasa  mencakup  pengorbanan-pengorbanan  berupa  waktu,  upaya-upaya  yang bersifat fisik biaya-biaya sensor dan biaya-biaya psikologis.
Menurut  Adrian  Payne  (  2000  :  28),  harga  adalah  harga  yang  dibayar  dan  cara- cara atau syarat-syarat yang berhubungan dengan penjualannya.
Harga  dalam  istilah  murabahah  adalah  margin  keuntungan.  Penetapan  harga merupakan  hal  yang  sangat  sulit  diantara  unsur-unsur  pemasaran.  Dalam  penetapan  harga harus diperhatikan dan dipertimbangkan mengenai situasi dan kompetensi dan nilai jasa yang diinginkan  oleh  konsumen.  Setiap  perusahaan  yang  menetapkan  harga  akan  memilki beberapa tujuan. Adapun beberapa contoh tujuan penetapan harga diataranya adalah :
Mendapatkan posisi pasar
Mencari kinerja keuangan
Penentuan posisi produk
Merangsang permintaan
Mempengaruhi keuangan.
Sedangkan proses yang terjadi bisa dilihat pada aqad murabahah
1. Rukun Murabahah (jual-beli)
b. Penjual (Ba’i)
1).  Bank berhak menentukan supplier dalam pembelian barang
2).  Apabila  nasabah  menunjukan  supplier  lain,  maka  bank  berhak  melakukan penilaian  terhadap  supplier  tersebut  untuk  menentukan  apakah  supplier layak atau tidak (sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Bank)
3).  Bank memberikan Purchase Order (PO) sesuai kesepakatan dengan nasabah kepada supplier agar barang tersebut dikirim ke nasabah
4).  Bank  akan  langsung  mentransfer  uang  pembelian  barang  kepada penjual/supplier, bukan diberikan/ditranfer langsung kepada nasabah.
c. Pembeli (Musytaria)
1).    Nasabah harus cakap hukum
2).    Memiliki kemauan dan kemampuan untuk membayar.
d. Objek jual beli
1).    Pembelian rumah / gedung atau sejenisnya
2).    Pembelian kendaraan / alat transfortasi 3).    Pembelian alat-alat industri 4).    Pembelian asset lain yang tidak bertentangan dengan Syari’at Islam.
e. Harga
1).   Ketentuan harga jual (pricing) ditetapkan diawal perjanjian dan tidak boleh berubah selama waktu perjanjian
2).    Apabila  nasabah  memberikan  uang  maka  (down  payment)  pada  saat  yang sama, maka uang muka nasabah tersebut sudah dianggap sebagai angsuran pertamanya.  Secara  otomatis  pula  merugikan  jumlah  total  angsuran  / kewajiban yang harus dibayar. Akad jual beli yang dibuat antara bank dan nasabah tetap berpedoman kepada harga jual beli awal yang telah disepakati bersama dan tergantung dalam perjanjian pembiayan.
f. Ijab Qobul Ijab qobul adalah persetujuan antara kedua belah pihak yangterkait dengan aqad yang dijalankan.
2. Syarat Murabahah (jual beli)
a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
c. Kontrak harus bebas dari riba
d. Penjual  harus  menjelaskan  kepada  pembeli  bila  terjadi  cacat  atas  barang sesudah pembelian
e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan  pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
Secara  prinsip  jika  syarat  dalam  (a),  (d),  atau  (e)  tidak  dipenuhi,  maka  pembeli memiliki pilihan :
a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
c. Membatalkan kontrak.
Jual beli secara Al murabahah diatas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak  dimiliki  penjual,  sistem  yang  digunakan  adalah  murabahah  kepada  pemesan  pembeli (murobahah  KPP),  hal  ini  dinamakan  demikian  karena  si  penjual  semata-mata  mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.
Janji pemesanan untuk membeli barang dalam bai’ al murabahah bisa merupakan janji  yang  mengikat.  Para  ulama  syariah  terdahulu  bersepakat  bahwa  pemesan  tidak  boleh diikat  untuk  memenuhi  kewajiban membeli  barang  yang  telah  dipesan  itu.  Dewasa  ini,  The Islamic Fiqih Academy juga menetapkan hukum yang sama. Alasannya, pembeli barang pada saat  awal  telah  memberikan  pilihan  kepada  pemesan  untuk  tetap  membeli  barang  itu  atau menolaknya.
Penawaran  untuk  nantinya  tetap  memberikan  atau  menolak  dilakukan  karena pada saat transaksi awal orang tersebut tak memiliki barang yang hendak dijangkau. Menjual barang  yang  tidak  dimiliki  adalah  tindakan  yang  dilarang  syariah  karena  termasuk  bai’  al fudhuli.  Para  ulama  syariah  terdahulu  telah  memberikan  alasan  secara  rinci  mengenai pelarangan tersebut. Namun, beberapa ulama syariah moderen menunjukkan bahwa konteks jual  beli  murabahah  jenis  ini  dimana  “belum  ada  barang”  berbeda  dengan  “menjual  tanpa kepemilikan  barang”.  Mereka  berpendapat  bahwa janji  untuk membeli  barang  tersebut  bisa mengikat  pemesanan.  Terlebih  lagi  bila  si  nasabah  bisa  “pergi”  begitu  saja  akan  sangat merugikan pihak bank atau penyediaan barang. Barang sah dibeli sesuai dengan pesanannya tetapi  ia  meninggalkan  begitu  saja.  Oleh  karena  itu  para  ekonomi  dan  ulama  kontemporer menetapkan  bahwa  si  nasabah  terikat  hukumnya.  Hal  ini  demi  menghindari “kemudharatan”. 13

## 3. Menganalisa Nasabah
Dalam  melakukan  analisa  pihak  perbankan  syariah  terhadap  nasabah,  tentang kelayakan  nasabah  untuk  melakukan  pembiayaan  tersebut  dan  layak  untuk  menerima pembiayaan  tersebut  setelah  melalui  beberapa  proses  analisa,  diantaranya  adalah  sebagai berikut :
a. Carakter
Manfaat  dari  penilaian  soal  character ini untuk  mengetahui  sampai  sejauh  mana tingkat kejujuran dan integritas secara tekad baik yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban- kewajibannya dari calon debitur.
b. Capacity
Yaitu  suatu  penilaian  kepada  calon  debitur  mengenai  kemampuan  melunasi kewajiban-kewajibannya  dari  kegiatan  usaha  yang  dilakukannya  yang  akan  dibiayai  dengan kredit dari bank.
c. Capital
Yaitu  jumlah  dana/modal  sendiri  yang  dimiliki  oleh  calon  debitur.  Hal  ini kelihatannya  kontradiktip  dengan  tujuan  kredit  yang  berfungsi  sebagai  penyedia  dana. Namun  memang  demikianlah  halnya  dalam  kaitan  business  yang  murni,  semakin  kaya seseorang ia semakin dipercaya untuk memperoleh kredit.

## d. Colateral
Yaitu  barang-barang  jaminan  yang  diserahkan  oleh  peminjam/debitur  sebagai jaminan  atas  kredit  yang  diterimanya.  Manfaat  collateral  yaitu  sebagai  alat  pengamanan apabila  usaha  yang  dibiayai  dengan  kredit  tersebut  gagal  atau  sebab-sebab  lain  dimana debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal.

## e. Condition
13 Ibid. Muhmmad Syafii Antonio. Hal 146
Yaitu  situasi  dan  kondisi  politik,  sosial,  ekonomi,  budaya  dan  lain-lain  yang mempengaruhi  keadaan  perekonomian  pada  suatu  saat  maupun  untuk  suatu  kurun  waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.
f. Constraint
Yang  dimaksud  dengan  constraint  disini  yaitu  batasan-batasan  atau  hambatan- hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan busniess di suatu tempat. (Teguh Pudjo Muljono : 1990 : 11).

## 4. Risiko.
Menurut  Barmantyo  Djohan  Putro,  Risiko  adalah  ketidakpastian  yang  tidak diketahui  tingkat  probabilitas  kejadiannya,  atau  resiko  adalah  ketidak  pastian  yang  bisa dikuantitaskan yang dapat menyebabkan kerugian atau kehilangan.
Resiko  disebabkan  karena  ketidakpastian,  dimana  kondisi  tersebut  disebabkan oleh jarak waktu dimulai perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan itu berakhir.

## a. Resiko Pembiayaan Bagi Bank
Nasabah  yang  sudah  membeli  barang  dari  bank,  banyak  yang  tidak  tepat  dalam pembayarannya,  maksudnya  ketika  jatuh  tempo  dalam  pembayaran  nasabah  tersebut  tidak membayar  tepat  pada  waktunya,  bahkan  sebagai        kecil  1  nasabah  tidak  meneruskan pembayaran dengan berbagai alasan sehingga bank menderita kerugian.

## b. Bagi Nasabah
Apabila  nasabahnya  tidak  melakuakn  pembayaran  bukan  karena  yang bersangkutan  tidak  mampu,  tetapi  yang  bersangkutan  mampu  dan  tidak  membayar,  maka bank diperkenakan untuk mengenakan denda. Perlu diingat bahwa denda tersebut merupakan hukuman  atas  kesengajaanya.  Dan  hasil  denda  tersebut  harus  disalurkan  sebagai  dana kebajikan.

## 5. Perbedaan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah
Dalam  beberapa  hal,  bank  konvensional  dan  bank  syariah  memiliki  persamaan, terutama  dalam  sisi  teknis  penerimaan  uang,  mekanisme  transfer,  teknologi  computer  yang digunakan,  syarat-syarat  umum  memperoleh  pembiayaan  seperti  KTP,  NPWP,  proposal, laporan  keuangan  dan  sebagainya.  Namun,  terdapat  banyak  perbedaan  mendasar  diantara keduanya.

## 6. Akad dan Aspek Legalitas
Dalam  bank  syariah,  akad  yang  dilakukan  memiliki  konsekuensi  duniawi  dan ukhrawi,  karena  akad  yang  dilakukan  berdasarkan  hukum  Islam.  Seringkali  nasabah  berani melanggar  kesepakatan/perjanjian  yang  telah  dilakukan  bila  hokum  itu  hanya  berdasarkan hokum  positif  berkala,  tapi  tidak  demikian  bila  perjanjian  tersebut  memiliki pertanggungjawaban hingga yaumul qiamah nanti.
Setiap  akad  dalam  perbankan  syariah,  baik  dalam  hal  barang,  pelaku  transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti :
Rukun, seperti :
Penjual Pembeli Barang Harga Akad/ijab qabul
Syarat, seperti :
a. Barang  dan  jasa  harus  halal  sehingga  transaksi  atas  barang  dan  jasa  yang  haram menjadi batal demi hukum syariah
b. Harga barang dan jasa harus jelas
c. Tempat  penyerahan  (delivery)  harus  jelas  karena  akan  berdampak  pada  biaya transfortasi
d. Barang  yang  ditranskasikan  harus  sepenuhnya  dalam  kepemilikan.  Tidak  boleh menjual  sesuatu  yang  belum  dimiliki  atau  dikuasai  seperti  yang  terjadi  pada transaksi short sale dalam pasar modal.

## 7. Perbedaan Falsafah
Perbedaan  pokok  antara  bank  konvensional  dengan  bank  syariah  terletak  pada landasan  falsafah  yang  dianutnya.  Bank  syariah  tidak  melaksanakan  sistem  bunga  dalam seluruh  aktivitasnya  sedangkan  bank  konvensional  justru  kebalikannya.  Hal  inilah  yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank  syariah,  di  mana  untuk  menghindari  sistem  bunga  maka  sistem  yang  dikembangkan adalah  jual  beli  serta  kemitraan  yang  dilaksanakan  dalam  bentuk  bagi  hasil.  Pada dasarnya, semua  jenis  transaksi  perniagaan  melalui  bank  syariah  diperbolehkan  asalkan  tidak mengandung unsure bunga (riba). Riba secara sederhana berarti  sistem bunga berbunga atau compoung  interest  yang  dalam  semua  prosesnya  bias  mengakibatkan  membengkaknya kewajiban salah satu pihak . 14

## 8. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah
Dalam  sistem  bank  syariah  dana  nasabah  dikelola  dalm  bentuk  titipan  maupun investasi.  Cara  titipan  dan  investasi  berbeda  dengan  deposito  pada  bank  konvensional  di
14 Google. Sigit Triandaru dan Totok Budisantosa : 2006 :156.
mana deposito merupakan upaya membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja nasabah  membutuhkan,  bank  syariah  harus  dapat  memenuhinya.  Akibatnya  dana  titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat  suatu  investasi  yang  membutuhkan  pengendapan  dana.  Sesuai  dengan  fungsi  bank sebagai  intermediary  yaitu  lembaga  keuangan  penyaluran  dana  nasabah  penyimpan  kepada nasabah  peminjam,  dana  nasabah  yang  terkumpul  dengan  cara  titipan  atau  investasi  tadi kemudian  dimanfaatkan  atau  disalurkan  ke  dalam  transaksi  perniagaan  yang  diperbolehkan ke  dalam  berbagai  usaha  itulah  yang  akan  dibagikan  kepada  nasabahnya.  Namun  jika keuntungannya  kecil  otomatis  semakin  kecil  pula  keuntungan  yang  dibagikan  bank  kepada nasabahnya.

## 9. Kewajiban Mengelola Zakat
Bank  syariah  diwajibkan  menjadi  pengelola  zakat  yaitu  dalam  arti  wajib membayar  zakat,  menghimpun,  mengadministrasikannya  dan  mendistribusikannya.  Hal  ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial (zakat, infak, sedekah).
Jika  dilihat  dari  proses  sebuah  aqad  syariah  yang  dijelaskan  diatas,  bahwa  jelas sistem aqad syariah memang bisa menghindari persoalan riba yang banyak terjadi pada saat bermuamalah khususnya dalam jual beli dan kerjasama, hanya saja secra praktek kebanyakan perbankan  hanya  mengadopsi  sistem  perbankan  lama,  sehingga  dalam  sistem  aqad  syariah terkena bias akan sistem konvensional yang dikenal menawarkan sistem ribawi atau bunga.

## BAB III

## PENUTUP

## KESIMPULAN
1. Ekonomi  Islam  sudah  mulai  berkembang,  sehingga  kita  mengenal  lembaga  keuangan Islam  namun  seiring  dengan  itu  eksploitasi  terhadap  akad  syariah  hanya  sekadar menjawab  pangsa  pasar  yang  rasional  saja  sehingga  akad  sayariah  itu  sendiri  banyak dipoles  oleh  sistem  konvensional  didalam  bermu’amalah  untuk  itu  perlu  kiranya,  ada beberapa  penjelasan  tentang  seperti  apa  konsep  akad  syariah  itu  terutama  dalam bermu’amalah  yang  terhindar  dari  sistem  bunga  dan  melaksanakan  sistem  bagi  hasil, sebagaimana yang dikendaki oleh konsep Ekonomi Islam itu sendiri.
Konsep bagi hasil yang ditawarkan mempunyai bebrapa perinsip daintaranya:
a. Bagi  hasil  tidak  berarti  meminjamkan  uang,  tetapi  merupakan  partiipasi  dalam usaha.
b. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
c. Para  mitra  usaha  bebas  menentukan,  dengan  persetujuan  bersama,  rasio keuntungan  untuk  masing-masing  pihak,  yang  dapat  berbeda  dari  rasio pembiayaan yang disertakan.
2. perinsip bagi hsil ini ada beberapa produk diantaranyaAl-Musyarakah, Al-Mudharabah, Al-Muzara’ah, Al-Musaqah.
3. Selain  konsep  bagi  hasil  ada  juga  prinsip  jual  beli  yang  banyak  dikembangkan  oleh perbankan syari’ah diantaranya: Bai’ Al-Murabahah, Bai’ As-Salam, Bai’ Al-Istishna’.
4. Prinsip Sewa (Operational Lease and financial Lease) dengan akad ijarah.
5. Prinsip Jasa (Fee-Based Services) dengan akad Al-Wakalah, Al-Kafalah, Ar-Rahn, Al- Qardh, Al-Hawalah.
6. Prinsip Titipan / Simpanan (Depository) dengan akad wadhiah.
7. Jika dilhat dari Peran Lembaga Keuangan Terhadap Promosi produk Syariah, Langkah yang  di  ambil  pemerintah  untuk  membangun  suatu  sistem  perbankan  dalam  rangka mendukung  program  pemulihan  dan  pemberdayaan  ekonomi  nasional,  restrukturisasi perbankan,  adalah  dengan  mengembangkan  sistem  perbankan  syariah.  Adapun  tujuan pengembangan perbakan syariah  untuk memenuhi kebutuhan berikut:
a. Kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat meneriam konsep bunga.
b. Peluang  Pembiyaan  Bagi  Pengembangan  Usaha  Berdasarkan  Prinsip Kemitraan.
c. Kebutuhan akan produk dan Jasa perbankan unggulan.
8. Kemampuan  Aqad  Syriah  Menghindar  Persoalan  Riba  bisa  dilihat  dari  bagaimana produk  syariah  diatur  dengan  tatacara  yang  sangat  adil  dan  wajar  sesuai  dengan porsinya,  karakteistik  produk  yang  ada  di  bank  syariah  dipastikan  untuk  menghindari adanya  hal-hal  yang  berbau  riba  (haram),  karena  didalam  melakukan  pembiayaan, khususnya pembiayaan murabahah, tidak adanya tambahan atas pokok dari harga yang telah disepakati karena selain diharamkan itu bisa menghambat produksi.
9. Dasar hukum yang diambil dari Al-Qur’an yang berkaitan dengan riba
“…Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al-Qur‟an dan terjemah : Depag RI).

## DAFTAR PUSTAKA
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syriah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ketiga, 2011)
Aji  Erlangga  Martawijaya  dan  Ahim  Abdurahim, Akuntansi  Perbankan  Syariah  Teori  dan Praktik Kontemporer, (Jakarta: Salemba Empat,  2009
Ascarya bank Indonesia. AKAD DAN PRODUK BANK SYARIAH: Konsep dan Prakteknya di Beberapa Negara (pdf 2006) Muhammad Ismail Yusanto. Apakah
Bunga bank Termasuk Riba
(http://konsultasi.wordpress.com/2007/02/02)
Agus Rijal. Awas!
Masih Ada Riba & Gharar di Bank Syariah .(http://arrijal9partners.wordpress.com/layanan/product-kegiatan/artikel- buku.)
M. Syafi’i  Antonio, Bank Syari‟ah Dari Teori ke Praktek (Jakarta:  PT.  Gema  Insani  Press, 2001
Rizal Yahya, M. Syafi’I Antonio, Manajemen Bank Syariah , (Jakarta: Alvabet, cet. 2 Agustus 2003)
http://esharianomics.com/esharianomics/bagi-hasil/definisi-bagi-hasil/,  di  akses  pada  tanggal 8 Februari 2012.
Google. Sigit Triandaru dan Totok Budisantosa : 2006