## PERAN HUKUM PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU PERAMPOKAN (BEGAL)

## Yusuf Hanafi Pasaribu
Fakultas Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Sumatera Utara Email: yusufhanafipsb2@gmail.com
ABSTRAK Kata kunci: Hukum  Pidana,  Anak, Perampok Pembicaraan  tentang  anak  dan  perlindungannya  tidak  akan  pernah  berhenti sepanjang  sejarah  kehidupan,  karena  anak  adalah  generasi  penerus  bangsa  dan penerus  pembangunan,  yaitu  generasi  yang  dipersiapkan  sebagai  subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu  negara,  tidak  terkecuali  di  Indonesia.  Perlindungan  anak  di  Indonesia berarti  melindungi  potensi  sumber  daya  insani  dan  membangun  manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Dalam  hukum  positif  di  Indonesia, masalah  anak  di  bawah  umur  yang  mengenai  apabila  mereka  melakukan perbuatan  melawan  hukum  tersebut,  tidak  begitu  tegas  diatur;  apa  yang seharusnya  diperlakukan  bagi  mereka,  dan  bagaimana  sistem  penahanan  dan sistem penyidikan yang diberikan kepada mereka juga belum ada diatur dalam hukum.

## ABSTRACT
Keywords: Criminal  Law,  Child, Robber Discussions about children and their protection will never stop throughout the history  of  life,  because  children  are  the  next  generation  of  the  nation  and  the successors of development, namely the generation that is prepared as the subject of implementing sustainable development and the future controllers of a country,
not  least  in  Indonesia.  Child  protection  in  Indonesia  means  protecting  the potential of human resources and building Indonesian human beings as a whole, towards  a  just  and  prosperous  society,  materially  and  spiritually  based  on Pancasila  and  the  1945  Constitution.In  positive  law  in  Indonesia,  the  issue  of minors regarding when they commit illegal acts, is not so firmly regulated; what should be treated for them, and how the detention system and the investigation system given to them are also not yet regulated in law.

## PENDAHULUAN
Begal saat ini sangat meresahkan dan membuat masyarakat ketakutan melakukan kegiatan di luar rumah, tidak hanya pada malam hari, tetapi juga disiang hari. Kejahatan pembegalan kian marak terjadi dalam tiap-tiap daerah di Indonesia, kejahatan tersebut tidak sedikit menyebabkan korban  luka-luka  bahkan  hingga  memakan  korban  jiwa,  sehingga  hal  tersebut  menimbulkan keresahan dalam masyarakat, pada dasarnya istilah begal dalam kamus Besar Bahasa  Indonesia disamakan sebagai penyamun yaitu orang yang merampas barang berharga milik orang lain secara paksa dengan menggunakan kekerasan, istilah ini yang digunakan dalam masyarakat tradisional

## Peran Hukum Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Perampokan (Begal)
yang kemudian berkembang menjadi istilah terhadap pelaku kejahatan yang mencegat korban di jalan dan melakukan perampasan harta si korban. Istilah begal secara tertulis belum diatur dalam hukum positif di Indonesia. Peraturan hukum pidana dapat disamakan dengan dua lingkaran yang konsentris dan yang pertama adalah yang terbesar. Perbedaan besar kecilnya dua lingkaran tadi sangat berlainan menurut tempat dan waktu; pada suatu waktu dua lingkaran tadi saling menutup, pada lain waktu berbeda jauh lagi. Dalam keadaan pertama ini berarti suatu tanda yang tidak baik tiap masyarakat yang terhadap hampir semua pelanggaran mengancam dengan hukuman adalah lemah dari dalam.
Pembicaraan  tentang  anak  dan  perlindungannya  tidak  akan  pernah  berhenti  sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi  yang  dipersiapkan  sebagai  subjek  pelaksana  pembangunan  yang  berkelanjutan  dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia  berarti  melindungi  potensi  sumber  daya  insani  dan  membangun  manusia  Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Nashriana, 2014).
Menurut  Arif  Gosita  melindungi  anak  pada  hakikatnya  adalah  melindungi  keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa. (Arief, 1989) Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kekuatan pada waktu pelaksanaan pidana, dapat menimbulkan viktimisasi mental, fisik, dan sosial pada anak pidana. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar pemidanaan  yang  tepat,  juga  dapat  menyebabkan  adanya  viktimisasi  struktural,  yang  dapat menimbulkan  penderitaan  mental,  fisik,  dan  sosial  pada  para  anak  pidana.  Penjelasan  Undang- Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa  kejahatan (Crime) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (Juvenile Delinquency) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk  perbuatan  seorang  anak  dengan  perbuatan  orang  dewasa.  Perlindungan  terhadap  anak dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu  hidup  manusia.  Sesuai  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  yaitu  segala  kegiatan  untuk menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012,  penyelesaian  perkara  anak  lebih mengedepankan  proses  di  luar  peradilan  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  dan  bukan  pembalasan  untuk mencari keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak.  Hal  yang  perlu  diperhatikan  bahwa  pada  setiap tingkatan penanganannya (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan), maka pendekatan kesejahteraan harus dapat dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak (Jaya & Sahari, n.d.).

## Peran Hukum Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Perampokan (Begal)

## METODE
Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh akan diuraikan  dengan  memberikan  gambaran  masalah  hukum,  sistem  hukum  dan  mengkajinya  atau menganalisisnya sesuai  dengan kebutuhan dari penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan dari teori-teori  yang  ada (integrated  criminal  justice  system) untuk  memecahkan  permasalahan- permasalahan  dalam  penulisan. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan  hukum  yang  mengikat  yaitu terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Bahan hukum  sekunder mencakup bahan hukum  yang terdiri atas;  buku hukum,  jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin) dan hasil  penelitian  hukum.  Bahan  hukum  tersier  ialah  meliputi  bahan  –bahan  yang  memberikan petunjuk pemahaman serta penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus- kamus hukum, dan lain-lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tindak pidana begal atau pembegalan yang sering terjadi dari berbagai macam sumber berita baik  itu  melalui  tv,  koran,  bahkan  sosial  media,pada  kenyataanya  yang  menjadi  pelaku    bukan hanya    orang    dewasa    akan    tetapi  banyak  di  temukan    pelakunya    adalah  anak    yang  masih dikategorikan  dibawah  umur,padahal  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggung  jawab  mereka  untuk menimbah  ilmu  dalam  lingkungan  pendidikan,  tapi  pada  kenyataanya  ada  beberapa  anak  yang terjerumus ke dalam perbuatan atau hal yang merugikan diri mereka sendiri dengan menjadi pelaku begal atau melakukan suatu tindak pidana (pembegalan).
Ada beberapa faktor pendorong yang membuat seorang anak melakukan perbuatan tindak pidana begal:
1. Adanya faktor lingkungan, atau pengaruh dari pergaulan yang terjadi dalam lingkungan tersebut, contohnya seorang anak dalam lingkungan pertemanannya suka atau terbiasa melakukan berbagai macam-macam kekerasan.
2. Adanya faktor ekonomi dan cara berpikir instan dari seorang Anak, contohnya seorang anak dalam kondisi perekonomiannya yang rendah ingin memiliki sesuatu barang, tetapi karena kondisi keuangan tidak cukup, seorang anak tersebut rela melakukan perbuatan pencurian bahkan disertai kekerasaan apabila terjadi perlawanan.
3. Adanya faktor keluarga, kurangya perhatian atau penerapan nilai moral dan rohani dari orang tua terhadap anak serta masalah dari kedua orang tua yang menyebabkan anak menjadi stres.
4. Adanya akibat tindakan perundungan, sifat atau tindakan perundungan sangat berdampak bagi mental seorang anak dibawah umur dalam proses pertumbuhanya.
5. Faktor akibat sering terjadinya tontonan tontonan kekerasan, alasanya karena kekerasaan sering terjadi didalam kehidupan masyarakat, dan dapat ditemukan lewat berita-berita yang ada (Kasenda et al., 2023).
Menurut A. Syamsudin Meliala Dan E. Sumaryono, Faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh seorang Anak, ialah faktor lingkungan, ekonomi atau sosial, dan psikologis. Seorang ahli (Gultom et al., 2022).

## Peran Hukum Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Perampokan (Begal)

## Peran Hukum Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Begal
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  adalah  usaha  untuk  melindungi  hak-hak  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  agar  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  tidak  menjadi  korban penyalahgunaan  wewenang  selama  proses  pidana  berlangsung.  Indonesia  sudah  memiliki beberapa peraturan yang menunjukkan adanya relevansi yang cocok terhadap konsep perlindungan anak seperti  yang diatur  dalam Undang-Undang  No. 23 Tahun 2002 jo  35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Ketentuan  Pasal  3  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana yakni:
1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
2. Dipisahkan dari orang dewasa.
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
4. Melakukan kegiatan rekreasional
5. Bebas  dari  penyiksaan,  penghukuman  atau  perlakuan  lain  yang  kejam,  tidak  manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat.
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
9. Tidak dipublikasikan identitasnya.
10. Memperoleh pendampingan wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
11. Memperoleh advokasi social.
12. Memperoleh kehidupan pribadi.
13. Memperoleh aksessibilitas, terutama bagi anak cacat.
14. Memperoleh Pendidikan.
15. Memperoleh pelayanan kesehatan, dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Wahyudi, 2015).
Subtansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai  keadilan  Restoratif  dan  Diversi  yang  dimaksud  untuk  menghindari  dan  mengajukan anak  dari  proses  peradilan  sehingga  dapat  menghindari  stigmatisasi  terhadap  anak  yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antaran lain yang disebut dalam bagian penjelasan umum UU SPPA.
Keadilan Restoratif` merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk  membuat  segala  sesuatunya  menjadi  lebih  baik  dengan  melibatkan  korban,  anak,  dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsilasi, dan menentramkan hati yang

## Peran Hukum Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Perampokan (Begal)
tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pidana.
Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan  perkembangan  fisik,  mental,  dan  sosial  secara  utuh,  serasi,  selaras  dan  seimbang. Sesungguhnya  usaha  perlindungan  anak  telah  diupayakan  dalam  bentuk  peraturan  perundang- undang  maupun  dalam  pelaksanaannya,  baik  oleh  pemerintah  maupun  organisasi  sosial  yang peduli dengan permasalahan anak.
Secara  filosofis  di  masukkannya  peraturan  perundang-undangan  tentang  sistem  peradilan pidana  anak  adalah  demi  tegaknya  hukum  dan  keadilan  sematamata  untuk  memenuhi  dan menjawab, kepentingan masyarakat yang harus di realisasikan secara bijak dan adil. Keberhasilan penegakan  hukum  yang  di  realisasikan  di  dalam  masyarakat  merasa  dilindungi  dan  dijamin keamanannya  dari  berbagai  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  anak.  Penegakan  hukum diharapkan  mampu  menjembatani  antara  idealisme  dan  realisme.  Norma  yang  menjadi  muatan dalam  perundang-undangan  sistem  peradilan  pidana  anak  yang  diandalkan  menjadi  kekuatan perekayasa dalam masyarakat, menuntut kompetensi penegak hukum melaksanakan secara jujur dan  terbuka.  Penegak  hukum  yang  benar  dan  adil  harus  sejalan  dengan  nilai-nilai  peradaban, ideologi Negara, kemasyarakatan dan kepatutan (RI, 2013).
Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak  asasi  si  pelaku.  Konsepsi  perlindungan  anak  meliputi  ruang  lingkup  yang  luas,  dalam  arti bahwa  perlindungan  anak  tidak  hanya  mengenai  perlindungan  atas  jiwa  dan  raga  anak,  tetapi mencakup pula atas semua serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.
Salah satu kasus terjadi pada 4 September 2021 jam 23.30 WIB sekumpulan remaja yang bernama  Adam  (terdakwa),  Guntur  Ramadan  (terdakwa)  bersama  dengan  Muhammad  Yoga (saksi), Gilang (saksi), Anjas (saksi) berkumpul didepan pom bensin di desa Kampung Sukamantri Desa Sukaraya. Kemudian satu orang teman terdakwa datang yang bernama Refan mengajak untuk tawuran.  Lalu  sekitar  jam  00.30  WIB  mereka  meuju  tempat  yang  diduga  akan  terjadi  tawuran. Sesampainya mereka di depan Lotte Mart ternyata tawuran tidak ada kemudian Yoga mengajak untuk “mencari uang” (begal). Sekumpulan remaja tersebut sepakat untuk mencari orang untuk dijadikan target pembegalan. Korban berjumlah 3 orang yaitu Saputra, Yahya dan Dandi sedang mengendarai motor Yamaha Mio dan ketiga korban sedang berbonceng ketiga tersebut di pepet oleh Gilang dan Yoga mulai mengayun-ayunkan celurit kearah korban. Akibat ketakutan ketiga korban  terjatuh  dari  motornya.  Lalu  motor  yang  dikendarai  oleh  anjas  berhenti  didepan  korban dengan tujuan untuk menghadang korban apabila korban ingin kabur. Ketiga korban menadakan perlawanan  dengan  menendang  Yoga  sehingga  celurit  yang  ada  ditangannya  terjatuh  sehingga korban Yahya Sujana mengambil dan melawan kembali terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dari motornya.
Kemudian Anggota kepolisian melakukan penyelidikan. Berdasarkan visum Korban Saputra mengalami luka robek bagian telapak kanan.

## Peran Hukum Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Perampokan (Begal)
Hakim  memutus  Adam  dan  Guntur  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan dan di jatuhi hukuman pidana penjara masing-masing 4 bulan.

## Penanggulangan Dalam Mengantisipasi Anak Sebagai Pelaku Begal
Upaya  penanggulangan  secara  garis  besar  dapat  dibagi  menjadi  dua  yaitu  jalur  penal (hukum  pidana)  dan  jalur  lewat  nonpenal  (bukan  di  luar  hukum  pidana). Secara  kasar  dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat repressive (penindasan pemberantasan dan penuntasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur  nonpenal  lebih  menitik  beratkan  pada  sifat preventive (pencegahan  penangkalan pengendalian) sebelum kejahatan terjadi (Arief, 2011).
1. Upaya Preventive (Non Penal)
Upaya preventive adalah  tindakan  yang  dilakukan  untuk  mencegah  atau  menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan (Juita, 2019).
Beberapa hal yang dapat dilakukan pada upaya preventif:
a. Meningkatkan Patroli pada Jam-Jam Rawan Begal dan di Tempat-Tempat Rawan Begal.
Patroli merupakan salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang anggota polri  atau  lebih  sebagai  usaha  mencegah  bertemunya  niat  dan  kesempatan,  dengan  jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati atau memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan menimbulkan  segala  bentuk  pelanggaran,  kejahatan  atau  gangguan  kamtibmas  dan  atau  tindak pidana/pelanggaran hukum yang menuntut atau perlunya kehadiran anggota polri (Police Hazard) untuk  melakukan  tindakan  kepolisian  guna  terpeliharanya  ketertiban  dan  menjamin  keamanan umum masyarakat.
Adapun tujuan dari patroli yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan
2. Memelihara dan meingkatkan ketertiban hukum masyarakat dan membina ketentraman masyarakat
3. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat
4. Memelihara keselamatan orang, harta benda dan masyarakat serta memberi perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
6. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) berikut pengamanan dan memberikan perlindungan disekitar TKP
7.  Bertugas  mencatat,  mengumpulkan  data-data  kejadian,  informasi  baik  yang  dilihat, didengar, dialami maupun disaksikan serta melaporkan kepada atasan.
b. Melaksanakan Penyuluhan Di Sekolah

## Peran Hukum Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Perampokan (Begal)
Penyuluhan  Hukum  adalah  kegiatan  penyebarluasan  informasi  hukum  dan  pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengembangkan kesadaran hukum masyarakat. Tujuan penyuluhan hukum adalah terciptanya budaya hukum dalam bentuk  tertib,  taat,  dan  patut  pada  kaidah-kaidah  hukum  yang  berlaku.  Banyak  orang  yang sebenarnya bisa menjadi penyuluh hukum baik karena pengalaman maupun karena pengetahuan.
Masyarakat  dapat  berperan serta dalam perlindungan anak mulai  dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara:
1. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang.
2. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak. 3.
Melakukan peneletian dan pendidikan mengenai anak.
4. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif.
5. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan.
6.  Melakukan  pemantauan  terhadap  kinerja  aparat  penegakan  hukum  dalam  penanganan perkara anak.
7.  Melakukan  sosialisasi  mengenai  hak  anak  serta  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan anak (Makarao, 2013).
2. Upaya Represive (Penal)
Upaya  ini  dilakukan  dengan  berusaha  menemukan  kembali  barang  hasil  pembegalan, mengadakan  pemeriksaan  dan  menghimpun  bukti  untuk  dapat  melakukan  penangkapan  dan penahanan  untuk  melakukan  proses  penyidikan  yang  juga  akan  menentukan  apakah  anak  akan dibebaskan  atau  diproses  lebih  lanjut,  dan  memberikan  penghukuman  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  dalam  hukum  pidana  dengan  berorentasi  pada  pembinaan  dan  perbaikan anak  pelaku  begal  bertujuan  agar  anak  dapat  kembali  kemasyarakat  minimal  tidak  akan mengulangi kejahatan yang telah dilakukan.
Selanjutnya sarana non penal (preventive) yang dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana  serta partisipasi masyarakat seperti mengaktifkan dan memperketat pos siskamling. Kepolisian berkunjung ke sekolah untuk memberikan penyuluhan, himbauan berhati-hati mengendari sepeda motor, melakukan sweeping, strong  point  dan  menggandeng  media  massa  menyampaikan  pentingnya  menaati  hukum  yang berlaku dan informasi kejahatan yang sedang marak terjadi (Kasenda et al., 2023).

## KESIMPULAN
Hukum Pidana berperan Bagi Anak Sebagai Pelaku Begal dengan gagalnya dilakukan upaya proses Diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pidana, maka anak dapat dihukum sesuai dengan putusan hakim yang memeriksa perkara tersebut. Penanggulangan dalam mengantisipasi anak sebagai pelaku begal sebaiknya dilakukan dengan  cara  upaya  preventif  seperti  Penyuluhan  Hukum  agar  anak  mendapatkan  pemahaman

## Peran Hukum Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Perampokan (Begal)
terkait  dengan  norma  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  untuk mengembangkan kesadaran hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  B.  N.  (2011). Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana:(Perkembangan  Penyusunan Konsep KUHP Baru) .
Gultom, R. J., Nababan, D., Sipayung, R., Hakim, L., & Tarigan, F. L. (2022). Hubungan Kualitas Pelayanan Rawat Jalan Dengan Kepuasan Pasien BPJS Di Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi. Journal Of Healthcare Technology and Medicine , 7 (2), 1281–1298.
Jaya, A. F., & Sahari, T. E. A.  (n.d.). Penegakan Hukum  Pidana terhadap Anak yang Terjerat Perkara Pidana melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan) Criminal Law Enforcement Against Children Involved in Criminal Cases Through Diversity .
Juita,  S.  R.  (2019).  Urgensi  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Dalam  Kasus  Kejahatan  Kesusilaan: Kajian  Tentang  Sanksi  Pidana  Bagi  Pelaku  Kejahatan  Kesusilaan  Pada  Anak. Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani) , 6 (3), 53–71.
Kasenda,  B.,  Bawole,  H.  Y.  A.,  &  Pinasang,  B.  (2023).  TINJAUAN  KRIMINOLOGI TERHADAP  TINDAK  PIDANA  BEGAL  YANG  DI  LAKUKAN  OLEH  ANAK  DI BAWAH UMUR. LEX ADMINISTRATUM , 11 (4).
Makarao,  M.  T.  (2013). Hukum  perlindungan  anak  dan  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah tangga .
Nashriana, P. H. P. B. A. (2014). Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
RI,  K.  (2013).  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Kesehatan.  2018. Riset  Kesehatan  Dasar RISKESDAS .
Wahyudi,  D.  (2015).  Perlindungan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  melalui pendekatan restorative justice. Jurnal Ilmu Hukum Jambi , 6 (1), 43318.

## This Work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License