HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 7 (1), 1-12. https://doi.org/10.17509/historia.v7i1.63183.

## MENGGELITIK DENGAN RUBRIK:
KRITIK SOSIAL POLITIK MAHBUB DJUNAIDI DALAM RUBRIK ASAL USUL HARIAN KOMPAS (1986—1994)

## Fathia Nabila Qonita, Raisye Soleh Haghia
Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia Correspondence Author: qonita.fathianabila@gmail.com

## Abstract
This article discusses the criticism conveyed by Mahbub Djunaidi regarding the socio-political conditions of the New Order through rubric Asal Usul. This rubric was presented by Kompas as an alternative to conveying socio-political issues that are difficult to present in the news column. Because at that time criticism could not be displayed freely. This study uses the historical method which consists of five stages, topic selection, heuristic, verification, interpretation, and historiography. Rubric Asal Usul is the main source alongside other sources such as newspapers, books, journals, and interviews. This study is different from previous studies which tend to discuss the role and thoughts of Mahbub in articles in various newspapers. The focus of this study is to look at Mahbub’s way of criticizing socio-political issues during the New Order era specifically in Asal Usul. This study proves that Mahbub actively used rubric Asal Usul as a space to reflect and criticize socio-political issues at that time. This can be seen through Mahbub’s writings which tend to be critical of The House of Representatives of the Republic of Indonesia’s performance and the condition of the poor community. In his presentations, Mahbub often uses satire and humor to cover his criticisms.
Keywords: Kompas; Mahbub Djunaidi;  New Order; Rubric Asal Usul; Socio-political Criticism.

## Abstrak
Artikel ini membahas tentang kritik yang disampaikan oleh Mahbub Djunaidi mengenai kondisi sosial politik Orde Baru melalui rubrik “Asal Usul”. Rubrik ini dihadirkan oleh harian Kompas sebagai alternatif dalam menyampaikan persoalan sosial politik yang sulit untuk disajikan dalam kolom berita. Sebab pada masa itu kritik tidak bisa ditampilkan dengan leluasa. Kajian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari lima tahapan yakni pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Rubrik Asal Usul menjadi sumber utama yang disandingkan dengan sumber lainnya seperti surat kabar sezaman, buku, jurnal, serta wawancara. Kajian ini berbeda dengan kajian terdahulu yang cenderung membahas peran serta pemikiran Mahbub dalam artikel di berbagai surat kabar. Fokus kajian ini adalah untuk melihat cara Mahbub mengkritisi isu-isu sosial politik di masa Orde Baru dalam rubrik Asal Usul secara spesifik. Kajian ini membuktikan bahwa Mahbub secara aktif menggunakan rubrik Asal Usul sebagai ruang untuk merefleksikan sekaligus mengkritik persoalan sosial politik di masa itu. Hal ini dapat dilihat melalui tulisan-tulisan Mahbub yang bertendensi kritik terkait kinerja DPR dan kondisi masyarakat kecil. Dalam penyajiannya, Mahbub kerap menggunakan gaya satire dan humor untuk membalut kritiknya.
Kata Kunci : Kritik Sosial Politik; Kompas; Mahbub Djunaidi; Orde Baru; Rubrik Asal Usul.
To cite this article: Qonita, F. N., & Haghia, S. H. (2024). Menggelitik dengan rubrik: Kritik sosial politik mahbub djunaidi dalam rubrik asal usul harian kompas (1986—1994). HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 7 (1), 1-12. https://doi. org/10.17509/historia.v7i1.63183.
Naskah diterima : 5 Oktober 2023, Naskah direvisi : 20 April 2024, Naskah disetujui : 30 April 2024
Available online at HISTORIA ; Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah Journal homepage : https://ejournal.upi.edu/index.php/historia

## RESEARCH ARTICLE

## Fathia Nabila Qonita, Raisye Soleh Haghia
Menggelitik dengan Rubrik: Kritik Sosial Politik Mahbub Djunaidi dalam Rubrik Asal Usul Harian Kompas (1986- 1994)

## PENDAHULUAN
Pemerintah Orde Baru berupaya memulihkan kondisi karut-marut di berbagai bidang pada masa itu melalui program pembangunan nasional yang didasari pada Triogi Pembangunan yakni stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan (Munadi et al., 1991, hlm. 50). Dari urutan ketiga prioritas tersebut, dapat dilihat bahwa stabilitas nasional dianggap begitu krusial. Presiden Soeharto bahkan menuturkan bahwa stabilitas nasional harus diwujudkan agar program pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik (Dwipayana & Hadimadja, 1989, hlm. 256).
Untuk menciptakan kondisi yang aman dan stabil, pemerintah kemudian mengendalikan politik secara ketat dengan sedikit toleransi terhadap oposisi atau kritik (Haseman, 2001). Dengan ruang gerak yang semakin sempit, masyarakat terjebak dalam situasi kekerasan non fisik seperti penyeragaman pendapat hingga pengendalian pers. Dalam upaya menciptakan “kondisi aman”, beragam aturan untuk membatasi pers pun kemudian diterapkan. Mulai dari Surat Izin Terbit (SIT) yang kemudian diubah menjadi Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), Surat Izin Cetak (SIC), hingga aturan tidak tertulis seperti budaya telepon (Hill, 2011).
Di satu sisi, pers harus menjadi alat bantu pemerintah untuk menyebarkan informasi seputar pembangunan nasional (Said, 1987, hlm. 198). Sedangkan di sisi lain, pers juga harus tetap menjalankan fungsi kritiknya untuk mengawasi kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan pembangunan nasional. Pers akhirnya mau tidak mau harus mampu menuliskan kritik dalam surat kabar dengan tersembunyi untuk menghindari ancaman pembredelan (Hill, 2011, hlm. 50). Penyampaian kritik terselebung ini dilakukan pers dengan cara menampilkan realitas sosial melalui muatan humor (Siregar, 1993, hlm. 14). Salah satu caranya adalah melalui kolom atau rubrik seperti yang dilakukan oleh harian Kompas melalui rubrik Asal Usul. Rubrik ini berisi komentar terkait keadaan sosial dan politik yang luput dari pemberitaan karena bersifat ‘kecil’ dan ‘laten’. Gaya penyampaian yang digunakan juga cenderung ringan dan lebih menekankan pada sisi humor (Djunaidi, 2018, hlm. 13). Salah satu pengisi rubrik Asal Usul adalah Mahbub Djunaidi, seorang kolumnis yang aktif menuangkan berbagai kritik dalam kolom-kolom di surat kabar. Begitu pun ketika ia menjadi pengisi rubrik Asal Usul. Dengan gaya satire dan humor, tulisan Mahbub menghadirkan warna baru untuk rubrik tersebut. Kajian-kajian sebelumnya telah mengungkapkan berbagai aspek pemikiran dan aktivitas Mahbub Djunaidi, baik dalam konteks organisasi Nahdlatul Ulama (NU) maupun dalam kritiknya terhadap Orde Baru. Setiawan
(2018) dalam bukunya menyoroti pemikiran Mahbub dalam Khittah Plus NU dan dinamika politik NU. Sementara Nugraha (2021) lebih fokus pada aktivitas Mahbub di organisasi NU serta peran dan pemikirannya dalam politik. Holil (2018) kemudian memperluas wawasan dengan menganalisis kritik Mahbub terhadap demokrasi dalam berbagai surat kabar, sementara Amrullah (2019) menjelaskan strategi kritik Mahbub terhadap pemerintah Orde Baru. Tidak jauh berbeda, Latifah dan Mulyana (2019) juga melihat bahwa pemikiran Mahbub dalam tulisannya tentang politik di berbagai surat kabar pada kurun waktu 1970—1995 umumnya berbicara seputar hubungan Islam, demokrasi, dan negara.
Berbeda dengan kajian sebelumnya, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengeksplorasi peran Mahbub dalam mengkritisi Orde Baru melalui rubrik Asal Usul. Ini juga mencakup analisis terhadap latar belakang gaya penulisan, isi kritik, serta repons terhadap kritik yang disampaikan oleh Mahbub.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang mencakup lima tahapan. Pada tahap pertama, penulis memilih topik penelitian terlebih dahulu yakni mengenai peran Mahbub sebagai kolumnis dalam mengkritik Orde Baru dilihat dari tulisannya di rubrik Asal Usul.
Setelah itu, masuk pada tahapan heuristik atau pengumpulan sumber sejarah. Penulis menemukan 232 artikel dari 236 artikel Mahbub dalam rubrik Asal Usul di harian Kompas. Rubrik ini penulis temukan dalam kumpulan artikel Asal Usul yang sudah dibukukan maupun dalam cetakan harian Kompas periode 1986—1995 dan website Kompasdata . Penulis juga menelusuri latar belakang dan kiprah Mahbub dalam dunia jurnalistik hingga sastra dari biografi Mahbub, wawancara, dan artikel-artikel dalam surat kabar dan buku.
Penulis kemudian melakukan verifikasi sumber untuk membuktikan serta memastikan sumber-sumber yang telah diperoleh dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya. Terutama sumber-sumber mengenai latar belakang Mahbub. Setelah itu dilakukan interpretasi terhadap informasi yang telah diperoleh dari sumber-sumber tersebut. Setelah membaca keseluruhan rubrik Asal Usul, terdapat dua tema yang kerap muncul dalam kritik Mahbub, yakni mengenai sosial dan politik. Terutama terkait dengan inefisiensi kinerja wakil rakyat dan kondisi masyarakat kecil di masa Orde Baru. Kedua isu ini merupakan isu yang cukup repetitif ditampilkan oleh Mahbub dalam tulisannya. Hal ini menandakan bahwa Mahbub secara serius ingin mengkritisi kedua isu tersebut.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 7 (1), 1-8. https://doi.org/10.17509/historia.v7i1.63183.
Setelah itu barulah dilakukan penulisan sejarah atau historiografi. Dalam tahapan ini penulis merangkai tafsiran atas sumber-sumber sejarah yang telah ditemukan untuk kemudian disusun menjadi karya sejarah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Profil Mahbub Djunaidi
Mahbub Djunaidi yang akrab disapa Bung Mahbub adalah seorang kolumnis, penulis, dan politisi kelahiran 27 Juli 1933. Lahir di tengah-tengah revolusi, perkenalan Mahbub dengan sastra bermula ketika keluarganya mengungsi ke Solo setelah ibu kota berpindah ke Yogyakarta. Secara tidak sengaja, Mahbub berkenalan dengan salah seorang guru di sekolah Mamba’ul Ulum yakni Kiai Amir. Sejak saat itu, Mahbub diizinkan untuk menyewa koleksi buku di perpustakaan pribadi milik Kiai Amir (Budairy, 2001, hlm. 9). Berbagai macam buku seperti Si Samin, Si Dul Anak Betawi, dan The Adventures of Tom Sawyer menjadi bacaan Mahbub sehari-hari. Setelah kembali ke Jakarta, minatnya dalam menulis berkembang pesat, terutama setelah cerpennya yang berjudul “Tanah Mati” dipublikasikan di majalah Kisah (Gunadi, 1992). Semangat menulis Mahbub terus berlanjut ketika ia duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) Budi Utomo. Mahbub turut memprakarsai sekaligus menjadi Pemimpin Redaksi majalah Siswa, majalah di sekolah tersebut. Selain mengurus majalah sekolah, Mahbub juga rajin mengirimkan berbagai karya tulis yang ia buat, seperti cerpen, puisi, dan esai. Beberapa hasil tulisan Mahbub terbit di media cetak seperti majalah Siasat, Kisah, dan Star Weekly (Idroes, 1996).
Selain menulis, Mahbub juga aktif di berbagai organisasi politik di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) seperti IPPI (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia) dan Ikatan Pelajar NU (IPNU) Jakarta. Keterlibatan Mahbub dalam organisasi politik terus berlanjut hingga ia berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1955. Mahbub menjadi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pusat dan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) (Saidi & Badjerei, 1996). Mahbub juga aktif dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Keterlibatan Mahbub dalam NU kemudian mengantarkan dirinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) pada tahun 1960–1970.
Tidak hanya berpolitik, Mahbub juga berkecimpung dalam jurnalistik. Sepak terjangnya dimulai pada tahun 1958 sebagai wartawan harian Duta Masyarakat, surat kabar milik Partai NU. Dua tahun setelah bergabung, Mahbub terpilih menjadi Pemimpin Redaksi hingga tahun 1970 (Abas & Drajat, 1987). Selama menjadi wartawan
di Duta Masyarakat, Mahbub juga aktif dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan terpilih menjadi Wakil Ketua PWI Pusat pada tahun 1963. Mahbub kemudian menjadi Ketua Umum PWI Pusat selama dua periode yakni tahun 1965—1970 (Notodijojo et al., 1977, hlm. 35-36). Setelah menyelesaikan masa jabatannya di PWI, Mahbub menjadi anggota Dewan Pers dan Ketua Dewan Kehormatan PWI. Meskipun tidak lagi aktif sebagai wartawan, Mahbub terus berkarier sebagai kolumnis di berbagai media cetak.
Selain menulis artikel di media cetak, Mahbub juga menerbitkan buku. Salah satu buku Mahbub yang berjudul Dari Hari Ke Hari bahkan berhasil memenangkan sayembara mengarang roman yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1974 (Media Indonesia, 2 Oktober 1995). Sebelas tahun kemudian, Mahbub kembali menerbitkan buku dengan genre fiksi berjudul Angin Musim. Mahbub juga menerjemahkan beberapa karya asing ke dalam bahasa Indonesia. Seperti Binatangisme (George Orwell), Di Kaki Langit Gurun Sinai (Hassanein Heikal), Cakar-cakar Irving (Art Buchwald), dan masih banyak lagi (Media Indonesia, 2 Oktober 1995; Saidi & Badjerei, 1996).
Meski tidak lagi sepenuhnya menulis karya sastra, Mahbub tetap berusaha mencampurkan sastra dengan jurnalistik. Mahbub mengakui bahwa pada awalnya ia lebih menyukai sastra daripada jurnalistik (Gunadi, 1992). Sebab dengan menciptakan karya sastra, ia bisa menyelami kehidupan orang lain. Sebagai seorang kolumnis, Mahbub kemudian memadukan sastra dalam jurnalistik, terutama perihal pemilihan tema dan gaya bahasa dalam kolom yang ia buat. Menurut Mahbub, sastra diperlukan sebagai penunjang dalam jurnalistik (Kompas, 10 April 1974). Bukan saja untuk menghayati bahasa koran dan memperindah fakta, tetapi juga agar kritik yang disajikan di dalam tulisan menjadi lebih bijaksana.
Selain unsur sastra, aspek humor dalam jurnalistik dinilai Mahbub juga dapat membantu menyamarkan kritik yang ingin disampaikan mengenai kelompok masyarakat tertentu (Kompas, 12 Februari 1990). Terutama kritik yang berisi aspirasi rakyat. Begitu pula dengan gaya bahasa satire. Meski dinilai sudah tidak lagi relevan, Mahbub tetap percaya bahwa penyampaian kritik dengan gaya satire masih akan terus sesuai dengan budaya penyampaian kritik di Indonesia.
Sikap Mahbub yang kritis namun jenaka ini pernah mengantarkannya ke dalam jeruji penjara. Menjelang pemilu 1977, Mahbub kerap diundang untuk memberikan ceramah dan menyampaikan makalah di kampus-kampus perihal komentarnya mengenai kondisi sosial politik di masa itu (Budairy, 2000). Tidak jarang juga Mahbub membawa pembahasan terkait isu-isu yang tabu untuk

## Fathia Nabila Qonita, Raisye Soleh Haghia
Menggelitik dengan Rubrik: Kritik Sosial Politik Mahbub Djunaidi dalam Rubrik Asal Usul Harian Kompas (1986- 1994)
dibahas seperti isu suksesi. Akibat aksi itu, Mahbub harus mendekam di Rumah Tahanan Nirbaya pada 11 April 1978 bersama Ismail Sunny dan Bung Tomo (Kompas, 13 April 1978). Ketiga tokoh itu dikategorikan sebagai “penghasut” karena dinilai memberikan “bahan-bahan diskusi” kepada mahasiswa (Kompas, 10 April 1979). Selama satu tahun Mahbub ditahan tanpa adanya persidangan. Meskipun kondisi kesehatannya memburuk, Mahbub tetap teguh pada prinsipnya dan merasa apa yang ia lakukan adalah bagian dari hak demokrasinya.
Setelah bebas dari tahanan, Mahbub terus melanjutkan pekerjaannya sebagai kolumnis sembari mengisi seminar dan ceramah. Tulisan dalam media cetak bagi Mahbub tidak hanya menjadi saluran demokrasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mencerdaskan bangsa (Kompas, 12 Februari 1990). Perjalanan karier Mahbub sebagai kolumnis mencapai puncaknya pada bulan November 1986. Dirinya diminta untuk menjadi penulis tetap rubrik Asal Usul di harian Kompas. Tidak hanya membicarakan persoalan dalam hal politik, Mahbub juga membahas tema- tema seputar sosial hingga budaya. Mahbub seringkali menyisipkan kritik-kritik halus dalam tulisannya, terutama kritik terhadap pemerintah Orde Baru.
Walaupun terlihat tajam, Mahbub mampu mengemas kritik kritik yang disampaikan dengan bahasa sehari- hari layaknya sebuah guyonan. Kapabilitas ini pula yang membuat Mahbub akhirnya terpilih untuk mengisi rubrik Asal Usul selama hampir 9 tahun. Pada usia 62 tahun, Mahbub meninggal dunia sesaat sebelum menyelesaikan tulisannya untuk rubrik Asal Usul.

## Mengkritik melalui Rubrik
Kompas kerap dicap sebagai surat kabar Orde Baru yang membosankan karena bersikap moderat dan tunduk kepada pemerintah (Anderson, 1994, hlm. 140). Meski begitu, Kompas tetap melaksanakan fungsinya sebagai alat kontrol sosial politik dengan ‘gaya’ tersendiri. Terutama setelah mengalami pemberedelan akibat memberitakan protes mahasiswa pada tahun 1978. Pemimpin Redaksi Kompas, Jakob Oetama, mengatakan bahwa meski kritik yang disampaikan oleh Kompas dinilai lunak, efektivitasnya akan tetap ada (Kompas, 7 Januari 1978). Model penyampaian kritik secara halus inilah yang kemudian diterapkan oleh Kompas dalam rubrik Asal Usul. Asal Usul hadir pertama kali pada 23 September 1984 dengan makna “asal mengusulkan” atau “asal bicara” (Djunaidi, 2018, hlm. 13). Rubrik ini diterbitkan satu kali dalam seminggu setiap hari Minggu. Pada awalnya, Asal Usul ditulis secara bergantian oleh tiga wartawan Kompas, yakni Arswendo, R. Badil, dan AF Dwiyanta. Namun, tulisan ketiga wartawan itu dianggap kurang pas. Pihak redaksi
membutuhkan seseorang yang dapat menyajikan komentar terkait kondisi sosial politik di masa Orde Baru dengan humoris. Hal ini bertujuan agar humor itu dapat diterima dengan wajar tanpa membuat pihak yang dikomentari merasa sakit hati. Akhirnya pada 23 November 1986 hingga 8 Oktober 1995, Mahbub menjadi pengisi tetap rubrik Asal Usul bersama dengan beberapa penulis lainnya.
Pada dasarnya, tidak semua tulisan Mahbub dalam rubrik ini bertema sosial dan politik. Untuk memfokuskan penelitian, penulis memilih artikel-artikel yang bertendensi kritik terhadap persoalan sosial politik di masa itu. Terutama terkait dengan inefisiensi kinerja wakil rakyat dan kondisi masyarakat kecil di masa Orde Baru. Kedua isu ini merupakan isu yang cukup repetitif ditampilkan oleh Mahbub. Hal ini menandakan bahwa Mahbub secara serius ingin mengkritisi kedua isu tersebut.
Mahbub umumnya mengomentari perihal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dinilainya tidak lagi mewakili rakyat. Selain itu, Mahbub juga menyinggung soal pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang dinilai menjadi salah satu penyebab lemahnya peran DPR sebagai wakil rakyat. Berikut ini merupakan daftar artikel dengan tema inefisiensi kinerja wakil rakyat pada rubrik Asal Usul tahun 1987—1991:
Tabel 1. Rubrik Asal Usul Mahbub Bertendensi Kritik terhadap Inefisiensi Wakil Rakyat Judul Artikel Tanggal Sebutan 15 Februari 1987 Yang Terhomat 15 Maret 1987 Kepiting 2 Agustus 1987 Pribadi 1 November 1987 Ihwal Kontrol 21 Februari 1988 Distrik 11 Maret 1990 Parlemen 12 Mei 1991 Maju Mundur 29 Desember 1991 Sumber: Kompas, 1987—1991
Selain membicarakan persoalan kinerja wakil rakyat, Mahbub juga menyoroti permasalahan seputar masyarakat kecil yang terpinggirkan di masa pembangunan. Mahbub mengangkat dua persoalan terkait dengan nasib masyarakat kecil di masa Orde Baru. Kedua persoalan itu terkait dengan akibat modernisasi pembangunan kota terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah serta penangkapan gelandangan, pengemis, dan pedagang asongan yang dianggap merusak keindahan kota.
Berikut ini merupakan daftar artikel dengan tema kondisi masyarakat kecil di masa Orde Baru pada rubrik Asal Usul tahun 1986—1994:
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 7 (1), 1-8. https://doi.org/10.17509/historia.v7i1.63183.
Tabel 2. Rubrik Asal Usul Mahbub Bertendensi Kritik terhadap Kondisi Masyarakat Kecil di era Orde Baru
Judul Artikel Tanggal Kota 23 November 1986 Planologi 25 Januari 1987 Warga Negara 12 April 1987 Jepara 12 Juli 1987 Kolumnis 17 Juli 1988 Gepeng 4 Desember 1988 Ekonomi 22 Oktober 1989 Berlebaran 8 April 1990 Mudik 14 April 1991 Sisi Lain 27 Maret 1994 Sumber: Kompas, 1986—1994

## Wakil Rakyat di Panggung Orde Baru
Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, rakyat Indonesia harus terwakili oleh suatu lembaga di dalam pemerintahan. Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi perwakilan langsung sekaligus perpanjangan tangan rakyat Indonesia. Peranan itu didukung pula oleh tiga tugas atau fungsi dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia yakni fungsi legislatif, fungsi pengawasan, dan fungsi budget (Pakpahan, 1994). Akan tetapi, sepanjang pemerintahan Orde Baru, kedudukan DPR sebagai wakil rakyat dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah melakukan pemusatan proses pembuatan kebijakan serta menciptakan birokrasi yang efektif dan tanggap terhadap kepemimpinan pusat secara berlebihan (Mas’oed, 1989). Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan pembaruan format politik dengan cara menata sistem pemilu dan kepartaian yang ada di Indonesia. Hal tersebut dinilai mencemari jalannya demokrasi.
Upaya-upaya itu kemudian juga berdampak pada melemahnya DPR sebagai lembaga legislatif. Dalam pemilihan umum (pemilu) sepanjang Orde Baru, Golkar (Golongan Karya) sebagai perpanjangan tangan pemerintah memborong hampir seluruh jatah kursi di DPR (Azhar, 1997). Ditambah lagi dengan adanya ‘jatah kursi’ yang diberikan untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam DPR. Secara tidak langsung kekuatan eksekutif pada akhirnya mendominasi legislatif (Lubis, 1993). DPR yang diharapkan bisa mengawasi lembaga eksekutif dan kebijakannya menjadi tidak berdaya.
Situasi ini kemudian menimbulkan keluhan-keluhan dari masyarakat terhadap DPR. Mulai dari penilaian soal bagaimana DPR kurang berperan, kurang tanggap dengan
persoalan masyarakat, hingga dianggap lebih lemah jika dibandingkan dengan eksekutif (Pakpahan, 1994, hlm. 21). Hal ini juga dinilai terjadi sebab penentuan anggota legislatif yang duduk dalam DPR/MPR untuk mewakili suatu daerah menjadi ketentuan partai bukan masyarakat daerah tersebut.
Pada saat pelantikan DPR/MPR 1987—1992, Djaelani Naro, Ketua Umum PPP duduk di parlemen bersama dengan anaknya, Husein. Hal ini mengundang komentar Mahbub yang tergambarkan dalam artikel berjudul “Pribadi” (Kompas, 1 November 1987). Dalam artikelnya, Mahbub menyindir Naro telah melakukan praktik nepotisme dalam ranah politik.
Sindiran tersebut dikemas oleh Mahbub dengan sarkasme seolah-olah mempertanyakan apakah menjadi anggota parlemen benar-benar dilihat dari kualitasnya atau karena memperoleh keberuntungan. Naro merupakan salah satu contoh dari campur tangan pemerintah dalam partai, sebab dirinya sengaja ditempatkan dalam tubuh PPP untuk mengakomodasi keinginan pemerintah dalam partai tersebut (Azhar, 1994, hlm. 81).
“…begitu terdengar pelantikan anggota DPR/MPR, keluarga Indonesia di negeri pulau itu menghujani saya dengan pertanyaan: apa sih sebabnya DPR/ MPR sekarang ini banyak berkumpul sesama famili? Apa sebab Naro bisa sama-sama anak dan saudara duduk di lembaga tertinggi itu? Apa semuanya itu karena memang kualitas atau kebetulan belaka atau ketiban wangsit atau bagaimana? Kalau karena kualitas, apa tidak ada yang lainnya yang tak kalah kualitasnya? Kalau karena kebetulan, mana ada jadi anggota lembaga tinggi karena kebetulan?” (Kompas, 1 November 1987)
Mahbub kembali melontarkan sindiran untuk situasi tersebut. Sikap Naro disebut Mahbub sebagai sikap yang benar sebagai seorang kepala keluarga. Hal ini jelas merupakan sindiran, di mana Mahbub secara tersirat ingin menyampaikan bahwa Naro telah menggunakan kekuasaannya untuk melakukan nepotisme dalam lembaga pemerintahan. Apalagi dengan kemampuan Naro sebagai seorang Ketua Umum PPP.
“…sebagai kepala keluarga, tidak bisa disalahkan jika ia menolong sanak keluarga agar dapat kedudukan terhormat. Apa salahnya memerhatikan keluarga? Kalau keluarga kita gelandangan bukankah kita sendiri yang jadi malu dan susah? Mumpung- mumpung jadi ketua partai yang bisa pasang calon di daftar pemilihan daerah ini dan daerah itu, kenapa tidak pergunakan?” (Kompas, 1 November 1987),

## Fathia Nabila Qonita, Raisye Soleh Haghia
Menggelitik dengan Rubrik: Kritik Sosial Politik Mahbub Djunaidi dalam Rubrik Asal Usul Harian Kompas (1986- 1994)
Menanggapi praktik nepotisme tersebut, Mahbub memberikan pandangannya mengenai sistem pemilu yang ia harapkan. Sudah sejak lama dirinya menginginkan sistem daftar yang diterapkan dalam pemilu diubah. Menurutnya, DPR/MPR yang dihasilkan dari sistem tersebut tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Sebab masyarakat di daerah tersebut tidak mengetahui pasti siapa yang mereka pilih.
Meski masyarakat sudah memilih partai yang mereka inginkan, orang-orang yang kemudian duduk mewakili mereka sebenarnya ditentukan oleh pimpinan partai. Dengan begitu, siapa pun bisa terpilih menjadi anggota legislatif meski dirinya tidak mengenal betul daerah atau masyarakat yang diwakili.
“…Saya sekadar bilang, lewat sistem Pemilu yang sekarang ini, semuanya ini bisa-bisa saja terjadi. Lewat sistem daftar seperti sekarang ini, di mana orang mencoblos tanda gambar dan bukan mencoblos orang, siapa pun bisa terpilih jadi anggota DPR/MPR, asal saja orang itu cukup umur dan tidak dalam keadaan sinting. Pimpinan partai punya hak untuk menyusun daftar calon yang patuh kepadanya, tak peduli orang itu punya akar ke bawah atau tidak, tidak peduli punya kualitas secara politis atau tidak. Orang hanya mencoblos tanda gambar, tak peduli siapa dan bagaimana urutannya tercantum di sana. Para pencoblos tidak banyak pikir tentang urutan calon.” (Kompas, 1 November 1987).
Pada akhir tulisannya, Mahbub kembali menyindir sikap Naro. Hal ini lagi-lagi disampaikan oleh Mahbub dengan gaya sarkasme. Perbuatan yang dilakukan oleh Naro disebut Mahbub adalah bentuk kasih sayah seorang bapak kepada anaknya.
“…Dan Naro pun tidak bisa disalahkan berbuat begitu karena menunjuk putranya. Pertama, tiap bapak tentu sayang anak, kedua karena peraturan perundangannya memungkinkan. Makanya, kalau mau menyempurnakan demokrasi, yang perlu diubah justru undang-undangnya, sehingga kita bisa peroleh DPR yang betul-betul mencerminkan kekuatan dan suara rakyat di bawah.” (Kompas, 1 November 1987).
Pandangan Mahbub mengenai kekurangan sistem daftar dalam pemilu juga diungkapkannya dalam artikel berjudul “Distrik” pada Kompas, 11 Maret 1990. Mahbub mengemas pandangannya tersebut dengan penyampaian seperti cerita pendek. Dirinya menggambarkan bagaimana buruknya sistem pemilu daftar dalam pemilihan anggota parlemen dengan narasi sudut pandang dari calon legislatif
yang akan mengikuti pemilu. Anggota parlemen yang berasal dari Provinsi Jawa Timur dapat mewakili Provinsi Kalimantan Barat meski dirinya tidak mengenal sama sekali daerah dan masyarakat di tempat tersebut. Keberhasilannya dalam menduduki jabatan itu rupanya diperoleh dari kedekatan dengan ketua kontestan.
“…Saya berasal dari ujung timur Provinsi Jawa Timur. Mengapa saya bisa jadi anggota parlemen yang mewakili daerah Kalimantan Barat? Apanya yang salah di sini? Tidak ada. Soalnya karena saya punya hubungan yang dekat sekali dengan ketua kontestan. Berkat hubungan pribadi yang dekat itulah saya ditunjuk mewakili daerah yang sama sekali tidak saya kenal. Bukan saja daerahnya, tapi juga orang-orangnya semua masih asing pada saya.” (Kompas, 11 Maret 1990).
Penerapan sistem distrik seperti yang diharapkan oleh Mahbub menurutnya dapat memperbarui pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Tentunya perubahan sistem itu tidak bisa dilakukan secara cepat. Tokoh dalam artikel ini digambarkan oleh Mahbub sebagai contoh orang yang berusaha memanfaatkan sistem daftar dalam pemilihan anggota parlemen.
Dengan tetap mempertahankan sistem itu, tokoh tersebut mampu duduk lebih lama dalam jabatan sebagai wakil rakyat. Meskipun berbagai pembaruan demokrasi terjadi di negara-negara lain, tokoh yang menjadi gambaran dari anggota-anggota parlemen di dunia nyata tetap menginginkan agar sistem tersebut tetap sama. Sebab dengan begitu ia dapat duduk kembali di parlemen tanpa perlu bersusah-payah menarik suara masyarakat yang seharusnya ia wakili dengan baik.
“…Dunia lain boleh bergolak menurut demokrasi, tapi kita yang hidup di sini cukuplah dengan menganut jalan yang sudah ditempuh. …Dengan begitu segalanya bisa berjalan aman dan saya berkesempatan untuk duduk lagi di parlemen tanpa susah-payah dan kelewat banyak membuang energi.” (Kompas, 11 Maret 1990).
Penolakan penerapan sistem distrik dalam pemilu juga dilatarbelakangi oleh alasan pemerintah. Pemerintah menilai bahwa sistem tersebut tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Sebab umumnya negara-negara yang menganut sistem tersebut adalah negara-negara Barat dengan paham liberal.
Akan tetapi, penolakan ini sebenarnya didasari oleh ketakutan pemerintah. Sistem distrik dikhawatirkan dapat menimbulkan bipolarisasi kekuatan antara kekuatan politik yang kontra pemerintah dengan kekuatan politik yang
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 7 (1), 1-8. https://doi.org/10.17509/historia.v7i1.63183.
mendukung pemerintah (Azhar, 1997, hlm. 79). Hal inilah yang tidak diinginkan oleh pemerintah, sebab kondisi tersebut dapat mengganggu stabilitas nasional. Dampak dari sistem pemilu tersebut membuat parlemen bersikap pasif. Sikap ini juga mengundang kritik Mahbub dalam salah satu artikelnya yang berjudul “Parlemen” (Kompas, 12 Mei 1991). Parlemen yang dinilai Mahbub seharusnya menjadi tempat untuk wakil rakyat berbicara dan membela rakyatnya, sebaliknya hanya diam. Para wakil rakyat tersebut dijelaskan oleh Mahbub sebagai orang-orang yang bersembunyi di balik berbagai perkara yang dihadapi oleh rakyat. Mereka juga tidak menjalankan Hak Budget yang dijalankannya dengan baik. Anggaran belanja yang diajukan oleh pemerintah selalu disetujui tanpa ada penolakan atau perubahan sedikitpun. Hak dan kewajiban DPR akhirnya menjadi hilang.
“…Dan ditilik dari asal katanya, parlemen itu tempat orang bicara. Jika ada parlemen tidak buka mulut, dia bukan parlemen namanya dan tidak mirip dengan moyangnya Montesquieu yang sering mengaum di atas mimbar. …Ia diam saja, sedekap tangan ketika penduduk menerima macam-macam perkara. Ia berdiri tegak lurus ketika rakyat digusur dan harus pindah ke tempat lain. Ia terpejam ketika menghadapi anggaran belanja yang disodorkan pemerintah. Apa yang diusulkan pemerintah ditelannya belaka tanpa perubahan sedikit pun. Bunyi pasal 23 UUD 1945 yang menjamin Hak Budget yang bertuah tidak pernah dijalankan.” (Kompas, 12 Mei 1991)
Komposisi anggota DPR yang timpang karena adanya 100 orang ‘titipan’ pemerintah juga menjadi faktor penyebabnya. Berdasarkan UU No. 16 tahun 1969 yang kemudian diubah menjadi UU No. 2 tahun 1985, terdapat 100 orang anggota DPR yang diangkat dari golongan karya ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dan bukan ABRI (Pakpahan, 1994, hlm. 23). Hal ini membuat parlemen secara tidak langsung menjadi tunduk kepada pemerintah sebab golongan karya dan ABRI merupakan perpanjangan tangan pemerintah itu sendiri.
“…Ketimpangan ini mengakibatkan parlemen tidak lagi berfungsi sebagai pengawas pemerintah melainkan sekadar jadi legalisator atau alat pengukuh bagi tiap kehendak pemerintah.” (Kompas, 12 Mei 1991).
Dengan kedudukan seperti itu, otomatis pemerintah memegang kendali penuh dalam praktik legislatif di Indonesia. Kemenangan Golkar dalam setiap pemilu Orde Baru ditambah dengan 100 kursi dari hasil pengangkatan
membuat pihak pemerintah memperoleh 2/3 posisi anggota DPR dan MPR. Dengan begitu pemerintah dapat menciptakan apapun yang dikehendakinya termasuk dengan membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pemerintah ataupun menolak kebijakan yang dirasa dapat merugikan pemerintah.
Apabila ditelusuri secara mendalam, DPR hasil pemilu 1971, 1977, 1982, dan 1987 tidak pernah menggunakan hak-hak yang dimilikinya secara efektif (Pakpahan, 1994). Hal ini menandakan bahwa DPR tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan efisien. DPR sebenarnya memiliki hak untuk membuat Undang-Undang melalui Hak Inisiatif. Akan tetapi, dalam realitasnya DPR sepanjang pemerintahan Orde Baru tidak pernah memproduksi UU (Azhar, 1997, hlm. 115). DPR hanya bersikap pasif dalam kedudukannya sebagai lembaga legislatif. Mereka hanya menjalankan fungsi sebagai pemberi pengesahan terhadap UU yang diajukan oleh eksekutif. Penggunaan Hak Inisiatif DPR tersebut bahkan terakhir kali digunakan pada DPR periode 1966—1971 (Fatah, 1997, hlm. 25). Setelah periode tersebut, DPR tidak lagi menggunakan Hak Inisiatif untuk mengusulkan RUU.
Lemahnya kinerja legislatif ini mengundang kritik Mahbub. Dirinya menilai bahwa sikap DPR tersebut sama saja dengan tidak menjalankan amanat rakyat yang telah memilihnya seperti yang dituliskan berikut ini:
“…Parlemen dalam tindakannya selama ini, yang kurang, menurut pers, adalah sikapnya yang jarang menggunakan hak inisiatif, tidak adanya voting yang sebenarnya dimungkinkan oleh tata tertibnya, sehingga kurang menarik perhatian pers. Kalau saja hak-hak itu dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak ada alasan bagi pers tidak menaruh perhatian terhadap parlemen. …Buat apa rakyat datang ke kotak-kotak suara kalau cuma untuk memilih anggota yang bisanya menggaruk dan bengong?” (Kompas, 12 Mei 1991)
Lemahnya peran DPR sebagai lembaga legislatif juga disebabkan oleh beberapa hal. Pemerintah melalui pimpinan partai dapat mendisiplinkan sekaligus mengontrol siapa saja anggota DPR yang ingin ditarik dari parlemen (Mas’oed, 1989). Anggota DPR yang juga merupakan anggota partai harus tunduk dengan aturan partai (Lubis, 1993). Dengan demikian, apabila ada anggota DPR yang dinilai terlalu ‘vokal’ dalam menyampaikan pendapatnya, maka ia sewaktu-waktu dapat disiplinkan (Haris, 1998). Ancaman semacam ini yang kemudian membuat anggota DPR memilih untuk bungkam. Mereka bisa saja tidak bermain aman untuk menghindari mekanisme itu. Akan tetapi, mayoritas anggota DPR justru lebih memilih untuk diam dan melindungi kedudukan mereka.

## Fathia Nabila Qonita, Raisye Soleh Haghia
Menggelitik dengan Rubrik: Kritik Sosial Politik Mahbub Djunaidi dalam Rubrik Asal Usul Harian Kompas (1986- 1994)
Citra buruk yang melekat pada DPR terus dikritik oleh masyarakat. Bahkan muncul pula anekdot 5D (datang, daftar, duduk, diam, duit) di kalangan masyarakat dan pers untuk DPR pada masa itu (Antara, 30 September 1987). Sindiran ini muncul sebagai penggambaran bahwa mereka hanya lembaga pemerintahan yang sekadar duduk dalam parlemen untuk mencari uang. Melalui kritiknya terhadap DPR, Mahbub pada dasarnya menginginkan adanya reformasi dalam sistem politik. Terutama dengan memperkuat representasi rakyat dalam DPR, mengurangi praktik nepotisme dan patronase politik, serta mengubah sistem pemilihan umum agar lebih adil dan transparan.

## Wong Cilik di Tengah Pembangunan Orde Baru
Pemerintah Orde Baru melakukan pembenahan dalam bidang ekonomi usai kehancuran yang terjadi pada periode sebelumnya. Dalam proses pembenahan ini dipilih strategi “berorientasi ke luar”, di mana dukungan dari modal asing menjadi kunci utama (Mas’oed, 1989, hlm. 61). Pemilihan strategi ini menghasilkan keberhasilan yang cukup signifikan. Pendapatan per kapita pada tahun 1970 mulai naik di atas $US260 dan menjadi lebih dari $US500 pada tahun 1980 (Vatiokis, 1993, hlm. 35). Kualitas hidup bangsa Indonesia juga dikatakan meningkat bila ditinjau dari indeks kualitas hidup. Jika pada tahun 1971 indeks kualitas hidup bangsa Indonesia berada pada angka 51, maka pada tahun 1980 angkanya berkembang menjadi 59 ( Business News , 2 Juli 1986). Peningkatan kualitas hidup ini dapat diartikan bahwa tingkat kematian berkurang dan usia rata-rata bangsa Indonesia menjadi lebih panjang. Di balik keberhasilan itu, nyatanya masih terdapat jurang kesenjangan sosial antar masyarakat.
Kesenjangan itu disampaikan oleh Mahbub dalam salah satu artikelnya yang berjudul “Jepara” (Kompas, 12 Juli 1987). Dalam artikelnya, Mahbub menampilkan bagaimana potret kesenjangan sosial terjadi begitu nyata di Ibu Kota. Potret pemandangan kontras antara jalan layang yang begitu megah dengan kehidupan di kolong jembatan yang ditampilkan dalam foto di Kompas terbitan 1 Juli 1987 itu disajikan ulang oleh Mahbub dalam bentuk narasi seperti berikut ini:
“…Di balik kemegahan jalan layang apa boleh buat rupanya masih ada juga kehidupan orang susah, orang yang mencari makan dengan cucuran keringat dan kejujuran, orang yang menghitung rupiah demi rupiah dengan seksama dan hati-hati, karena ia memperolehnya lewat banting tulang terbungkuk- bungkuk serta kelewat halal.” (Kompas, 12 Juli 1987)
Mahbub menginterpretasikan foto yang dilihatnya dalam koran tersebut untuk mengundang perhatian para pembacanya mengenai kesenjangan sosial yang ada. Keterangan dalam berita foto berjudul “Menunggu Pekerjaan”, diterangkan oleh Mahbub dalam artikelnya seperti berikut ini:
“Gambar yang diambil koran itu di kolong jembatan layang Grogol, memperlihatkan belasan warga Kabupaten Jepara duduk mencangkung menghadapi onggokan pacul dan linggis dan keranjang, mereka datang dari jauh-jauh mencari kerja upahan jadi kuli dengan bekal ala kadarnya, kadang kerjaan itu tersedia kadang tiada, karena di desa susah hidup, makanya turun ke kolong jembatan layang menunggu obyekan.” (Kompas, 12 Juli 1987)
Kehadiran para buruh dari daerah juga disebut-sebut oleh Wiyogo Atmodarminto, Gubernur DKI Jakarta periode 1987—1992, timbul karena ajakan kontraktor bangunan dan jalan layang (Hermawan & Pudjiastuti, 1990). Biasanya kontraktor tersebut lebih tertarik untuk mempekerjakan buruh dari daerah sebab upah yang dikeluarkan lebih murah. Tidak sedikit dari buruh-buruh tersebut kemudian memilih untuk menetap di Jakarta meski kontrak kerja mereka sudah selesai. Dari hasil interpretasi Mahbub akan foto tersebut, dirinya kemudian mulai masuk ke dalam narasi kritik halus yang disampaikannya seperti sebuah tawaran. Pemandangan kontras tersebut dirasa Mahbub dapat menjadi diskusi mengenai bagaimana kesenjangan sosial dan ketimpangan tingkat hidup terjadi di perkotaann.
“…Boleh jadi suatu pemandangan kontras, antara jembatan layang yang licin dan amat mahal dengan kuli-kuli itu yang hitungan uangnya terbatas dari puluhan ke ratusan, boleh jadi bisa mengundang diskusi tentang kesenjangan sosial dan ketimpangan tingkat hidup, tapi kesemuanya itu sama sekali tidak jadi halangan atas sukses-sukses besar teknik jalanan yang sudah tercapai.” (Kompas, 12 Juli 1987)
Mahbub menilai bahwa kehadiran para pendatang yang menjadi gelandangan atau pengangguran tidak akan mendapatkan perhatian serius di kota metropolitan seperti Jakarta. Sebab kehadiran mereka dinilai hanya mengganggu pemandangan kota yang kini tengah mengalami modernisasi.
Mahbub menyindir pemerintah sekaligus masyarakat yang acuh dengan keberadaan warga Jepara tersebut dengan mengatakan bahwa jalan layang yang dibangun itu bukan tempat untuk menampung orang-orang yang tengah menunggu panggilan kerja sebagai kuli. Melainkan untuk masyarakat kelas menengah ke atas dengan
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 7 (1), 1-8. https://doi.org/10.17509/historia.v7i1.63183.
kendaraan mereka yang bebas berjalan di atas jalan layang tersebut. Dapat disimpulkan bahwa Mahbub berusaha untuk mengkritik bagaimana pembangunan kota tidak diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Pembangunan kota yang tengah masif dilakukan memang mengundang orang-orang dari desa datang ke Jakarta untuk mengadu nasib mereka. Penambahan jumlah penduduk ini meningkatkan permasalah baru untuk Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Diketahui bahwa pada akhir tahun 1986, jumlah penduduk Jakarta mencapai angka 7.745.302 orang (Yusuf, 1987). Hal ini kemudian juga mengakibatkan urbanisan musiman seperti gelandangan dan pengemis meningkat (Antara, 1 Mei 1986). Mereka yang terjaring razia selanjutnya akan diserahkan pada Dinas Sosial untuk ditampung. Salah satu contoh penangkapan gelandangan dan pengemis (gepeng) ini dituliskan oleh Mahbub dalam artikelnya yang berjudul “Gepeng” (Kompas, 4 Desember 1988).
Penekanan Mahbub dalam membahas persoalan gelandangan dan pengemis adalah mengenai hak mereka untuk dipelihara oleh negara. Ancaman razia dan penangkapan para gepeng ini membuat Mahbub resah. Menurutnya, pemerintah berat sebelah dalam memperlakukan masyarakat miskin. Mahbub menggambarkan ulang mengenai penangkapan Pak Idi dan Ny. Rohmah, dua orang pengemis yang ditahan di rumah tahanan Pengadilan Negeri Bandung. Mahbub menjadikan dua orang tersebut sebagai tokoh utama dalam artikelnya. Dalam narasi yang disampaikan oleh Mahbub, penangkapan Pak Idi dan Ny. Rohmah adalah hal yang seharusnya tidak dilakukan. Apalagi sampai dijatuhi hukuman penjara karena dianggap melanggar pasal 505 KUHP tentang hukum dan sanksi mengemis di muka umum.
“Tersebutlah Pak Idi (67) asal Tomo, Sumedang, berdesakan bersama 13 mitra profesinya di rumah tahanan Pengadilan Negeri Bandung. Mereka dijatuhi hukuman 14 hari penjara oleh sang hakim. Apa kesalahan mereka? …Mereka dinyatakan bersalah karena mereka miskin papa, tak punya kerja, tak punya tempat tinggal, gelandangan di bawah langit beratap bintang, menadahkan tangan harapan belas kasihan orang. Mereka disebut “gepeng” karena gelandangan dan mengemis dan akibatnya ditangkap, dijebloskan ke truk dan dijatuhi hukuman penjara karena dianggap melanggar pasal 505 KUHP.” (Kompas, 4 Desember 1988)
Persoalan yang diangkat oleh Mahbub mengenai hal ini dibahasnya dari sisi kemanusiaan. Dari artikel ini terlihat bahwa Mahbub berusaha untuk menarik simpati pembacanya mengenai keadaan miris yang
harus dirasakan oleh para gepeng tersebut. Dirinya juga menyisipkan kritik halus yang mengatakan bahwa negeri yang sedang melakukan pembangunan nasional tersebut tidak memberikan ruang kepada mereka yang berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah.
Menurut Mahbub penangkapan dengan alasan melanggar pasal 505 KUHP tersebut sudah mengingkari hak yang seharusnya diperoleh oleh para gepeng tersebut. Sebab dalam pasal 34 UUD 1945 ayat 2, fakir miskin dan anak terlantar seharusnya memperoleh haknya sebagai warga negara untuk dilindungi dan dipelihara oleh negara. Mahbub kemudian mempertanyakan bagaimana bisa hak seorang warga negara dalam sebuah konstitusi kalah dengan undang-undang yang muncul setelahnya. Di akhir tulisannya, ia menyindir sikap pemerintah yang mengingkari konstitusi tersebut dengan mengatakan:
“…Terkadang muncul khayal yang aneh di kepalanya, bagaimana kalau yang dijatuhi hukuman adalah justru yang berwajib yang mestinya melaksanakan bunyi konstitusi pasal 27 ayat 2 dan pasal 34 dan bukannya dirinya yang menjadi miskin dan tidak punya kerjaan?” (Kompas, 4 Desember 1988)
Selain gelandangan dan pengemis, para pedagang asongan di pinggir jalan juga mengalami hal serupa. Persoalan ini pun menjadi keresahan Mahbub. Melalui artikelnya yang berjudul “Mudik” (Kompas, 14 April 1991). Mahbub kembali menggambarkan kondisi masyarakat kecil yang tidak memperoleh tempat dalam pembangunan kota.
“…Saya berjualan permen dan rupa-rupa manisan di jalan,” katanya. Mobil-mobil yang kebetulan berhenti karena lampu merah menjadi sasarannya. Malangnya dagang seperti itu sekarang tidak dimungkinkan lagi. Bisa ditangkap dan didenda. Katanya mengganggu lalu lintas dan kelancaran jalan. “Saya heran, daripada meminta-minta yang juga dilarang, bukankah lebih baik mencari nafkah lewan jualan? Bukankah bunyi pasal 27 UUD 45 menyebutkan hak tiap warga negara atas pengajaran dan penghidupan yang layak? Bukankah pasal 34 UUD 45 menjamin fakir miskin dipelihara negara?” (Kompas, 14 April 1991)
Tokoh dalam artikel ini diceritakan Mahbub sebagai seorang pedagang asongan yang merantau dari desa ke kota. Mahbub menggambarkan kondisi yang dialami oleh pedagang tersebut dalam bentuk cerita pendek. Nasib para pedagang asongan tersebut rupanya sama seperti yang dialami oleh para gelandangan dan pengemis. Mereka dilarang untuk berdagang di sekitar lampu merah karena dianggap mengganggu lalu lintas dan kelancaran jalan. Dalam hal ini, Mahbub kembali mempertanyakan tentang

## Fathia Nabila Qonita, Raisye Soleh Haghia
Menggelitik dengan Rubrik: Kritik Sosial Politik Mahbub Djunaidi dalam Rubrik Asal Usul Harian Kompas (1986- 1994)
keabsahan pasal 27 dan 34 UUD 1945 dalam bentuk dialog yang dilakukan oleh tokoh dalam artikel tersebut. Melalui artikel itu Mahbub memotret nasib para pedagang asongan yang dilarang berjualan di lampu merah akibat adanya Peraturan Daerah (Perda) No. 11 tahun 1988.
Dengan adanya Perda tersebut, para pedagang asongan dapat ditangkap dan didenda dengan tindak pidana ringan (Sinambela, 2002, hlm. 5). Mereka dilarang menjajakan barangan dagang di pinggir jalan sebab dianggap mengganggu lalu lintas dan kelancaran jalan. Meski begitu, tuntutan ekonomi tersebut pada akhirnya memaksa mereka untuk tetap berjualan. Sekalipun dengan cara sembunyi- sembunyi untuk menghindari penangkapan. Di akhir narasinya, Mahbub menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pengajaran dan penghidupan yang layak untuk seluruh warga negara serta melindungi dan memelihara fakir miskin. Sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 27 ayat 2 dan pasal 34 UUD 1945.
“…Sampai pada suatu hari ia gembira karena orang yang ditunggunya akhirnya muncul juga. Ia membaca koran yang menyebutkan bahwa larangan berdagang asongan seperti tertera dalam Perda No. 11 tahun 1988 itu jelas bertentangan dengan pasal-pasal UUD yang bersifat manusiawi. Menjadi kewajiban pemerintah untuk mengubah Perda No. 11 sehingga sesuai dengan UUD 45 pasal 27 dan 34 dan kemanusiaan.” (Kompas, 14 April 1991).
Penekanan Mahbub pada hak-hak masyarakat miskin seperti gelandangan dan pengemis adalah cara untuk menyuarakan pandangannya bahwa negara seharusnya melindungi dan memberikan perlindungan kepada warga yang kurang mampu, bukan malah membiarkan mereka ditangkap dan dihukum hanya karena mencari nafkah dengan cara yang mungkin tidak dianggap pantas oleh sebagian orang. Ia menilai pemerintah berat sebelah dalam memperlakukan masyarakat miskin, terutama di perkotaan. Dengan demikian, Mahbub menyuarakan dorongan untuk reformasi menyeluruh dalam sistem politik dan ekonomi, dengan harapan dapat membangun negara yang lebih adil dan inklusif bagi semua warganya.

## Respons terhadap Kritik Mahbub dalam Asal Usul
Tulisan-tulisan Mahbub di Asal Usul mengundang berbagai respons dari kalangan pemerintah maupun para pembaca. Dalam wawancaranya bersama Pikiran Rakyat (Abas & Drajat, 1987), Mahbub mengaku kerap mendapatkan kiriman ‘surat pedas’ atau telepon makian dari orang-orang yang ia kritik. Meski begitu, ia tidak merasa gentar. Menurut Mahbub itu adalah hal yang
lumrah, sebab jika ia berhak mengungkapkan pendapat maka orang lain pun berhak menyanggahnya. Salah satu respons dari pemerintah berasal dari Amirmachmud, Menteri Dalam Negeri periode 1969— 1982 dan Ketua DPR/MPR periode 1982—1987. Amir machmud mengatakan bahwa ketika ia membaca tulisan Mahbub satu kali, maka akan terasa lucu. Namun jika dibaca dua kali, tulisan Mahbub justru terasa menyakitkan (Abas & Drajat, 1987). Menanggapi hal ini Mahbub dengan santai membalas agar Amir machmud cukup membaca tulisannya satu kali saja.
Selain Amirmachmud, Prof. Dr. Fuad Hassan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) pada tahun 1985— 1993 juga ikut merespons salah satu tulisan Mahbub. Tanggapan ini disampaikan melalui kolom Redaksi Yth yang ditulis oleh Kepala Bagian Humas dan Lembaga Negara Depdikbud, Suharyono (Kompas, 2 Oktober 1988). Respons ini khusus untuk menanggapi artikel Mahbub yang berjudul “Dikbud”. Suharyono memberikan gambaran terkait percakapan antara dirinya dengan Fuad Hassan. Dalam percakapan itu, sang menteri mengatakan bahwa artikel yang ditulis oleh Mahbub bukan saja tidak bermutu melainkan juga tidak beradab. Gaya satire yang digunakan oleh Mahbub juga ikut dicela dan dinilai jauh dari seni menulis satire. Meski begitu, kritik Mahbub mengenai RUU Pendidikan yang dinilai lebih mundur dari Tap MPRS 1960-an itu tidak ditanggapi dengan serius.
Komentar lainnya juga disampaikan dalam acara “Anugerah Penegak Pers Pancasila” pada 2 Oktober 1997. Dalam acara tersebut, Mahbub termasuk salah satu dari tujuh tokoh pers dan wartawan senior yang mendapat penghargaan tersebut. R. Hartono, Menteri Penerangan periode 1997—1998 yang menyampaikan penghargaan tersebut mengatakan bahwa Mahbub semasa hidupnya adalah seorang wartawan kawakan. Kolomnya yang terakhir yakni Asal Usul dinilai oleh Hartono selalu mampu menyentuh dan juga membuka hati pembacanya (Kompas, 3 Oktober 1997).
Walaupun setiap tulisan Mahbub kaya akan kritik, ia selalu menggunakan bahasa yang biasa dipakai sehari-hari. Sehingga kritikan tersebut terasa sebagai penuturan biasa. Bahkan tidak jarang para pejabat yang dikritik oleh Mahbub tidak menyadari jika mereka menjadi sasaran kritik. Dalam menghadapi balasan atau ancaman atas kritiknya di Asal Usul, Mahbub senantiasa berpegang teguh pada prinsipnya bahwa setiap orang memiliki hak demokrasinya masing- masing (Tamara Djunaidi, Wawancara, 7 Desember 2022). Respons lainnya juga disampaikan oleh beberapa pembaca Asal Usul. Pada tahun-tahun awal karier Mahbub sebagai pengisi Asal Usul, tulisannya sempat mengundang kritik dari pembaca. Salah satunya adalah Adi Purnomo. Adi berkomentar bahwa semenjak diisi oleh Mahbub, kolom
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 7 (1), 1-8. https://doi.org/10.17509/historia.v7i1.63183.
Asal Usul menjadi keluar dari konteks aslinya (Kompas, 24 September 1987). Sebab yang diharapkan oleh Adi adalah tulisan ringan dan bisa dibaca sambil bersantai-santai seperti bacaan hari Minggu pada umumnya. Sedangkan tulisan Mahbub dinilai lebih banyak membahas berita- berita aktual yang seringkali rumit dan sulit dipahami dengan cepat. Komentar itu pun disetujui oleh pembaca lainnya, Sapto (Kompas, 18 Oktober 1987). Menurut Sapto, kolom Asal Usul Mahbub terlalu sulit untuk dibaca oleh orang awam dan tidak tepat jika dimasukkan sebagai bacaan hari Minggu.
Tidak hanya kritik, ada pula respons positif dari para pembaca Asal Usul lainnya. Seperti Bachrudin Mustaga yang menyambut baik tulisan-tulisan Mahbub karena dinilai mampu ‘menggelitik’ dengan media (Kompas, 8 Februari 1987). Bachrudin juga menyampaikan bahwa kolom Asal Usul Mahbub menjadi daya tarik utama untuk Kompas edisi hari Minggu. Pembaca lainnya, Suherman, juga mengatakan hal serupa. Bagi Suherman dan istrinya, rubrik Asal Usul yang ditulis oleh Mahbub adalah bacaan yang menarik dan segar untuk hiburan di kala santai (Kompas, 10 Februari 1993).
Tidak jauh berbeda, Buchari Tihayar (Kompas, 21 Januari 1996) juga merespons positif tulisan Mahbub dalam Asal Usul usai dibukukan. Dalam ulasan itu, ia mengatakan bahwa tulisan Mahbub adalah sesuatu yang ‘mencerahkan’ dan baru dalam format jurnalistik Indonesia. Kemampuan Mahbub untuk mengungkapkan banyak persoalan tentang politik dan birokrasi dengan gaya humor dinilai sebagai kemampuan yang jarang dimiliki oleh kolumnis Indonesia.

## SIMPULAN
Melalui tulisannya di rubrik Asal Usul, Mahbub menyampaikan kritik terhadap pemerintah Orde Baru dan merenungkan kondisi sosial-politik pada masa itu. Pengalaman sebagai seorang politikus membuat Mahbub memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan politik dapat memengaruhi masyarakat secara luas. Hal ini membuatnya menjadi kritis terhadap kelemahan lembaga legislatif dan ketidakinklusifan pembangunan bagi masyarakat kecil.
Dalam gaya penulisannya, Mahbub menggabungkan humor dan sarkasme yang terinspirasi dari dunia sastra. Tulisannya tidak hanya informatif tetapi juga menghibur, menjadikan kritiknya lebih mudah diterima oleh pembaca. Meskipun kritis, kritik yang disampaikan oleh Mahbub jarang menimbulkan respons negatif dari pemerintah. Respons yang diterima hanya sebatas peringatan atau gertakan melalui tulisan balasan, tanpa adanya tindakan fisik yang mengancam Mahbub secara langsung.
Meskipun demikian, tidak semua pembaca memahami gaya penulisan Mahbub. Beberapa menganggapnya sulit dipahami atau terlalu rumit. Namun, ada juga yang mengapresiasi keberanian dan kepiawaian Mahbub dalam menyampaikan kritik yang berbobot melalui tulisannya. Tidak hanya dinilai memberikan warna baru dan hiburan bagi pembacanya, tetapi juga memberikan wawasan yang penting mengenai isu-isu kritis pada masa itu. Dengan demikian, tulisan-tulisan Mahbub bukan saja memberikan kontribusi berharga dalam pemahaman masyarakat terhadap masalah-masalah yang ada, tetapi juga menjadi wadah untuk menyuarakan kritik dan refleksi atas keadaan sosial-politik pada masa Orde Baru. Dengan keberanian dan kepiawaiannya, Mahbub berhasil menjadikan rubrik Asal Usul sebagai sarana untuk menyuarakan pendapat dan menarik perhatian masyarakat.

## REFERENSI
Abas, Wan & Danke Drajat. (1987,  November 8). Jumpa mahbub djunaidi di sela-sela kesibukannya: pada masa tua, saya ingin hidup tenang di suatu tempat sambil berkebun. Pikiran Rakyat . Aj/Os. (1979, April 10). Mahbub, Suny dan bung tomo bebas tanpa syarat. Kompas .
Anderson, B. (1994). Rewinding ‘back to the future’ the left and constitutional democracy. Dalam Democracy in indonesia: 1950s and 1990s David Bourchier & John Legge (Ed.), Clayton: Centre of Southeast Asian Studies Monash University. Antara. (1986, Mei 1). Jumlah gelandangan di ibu kota menjelang lebaran meningkat hampir 40 persen.
Antara. (1987, September 30). Tantangan yang dihadapi dpr/mpr masa bakti 1987—92 .
AMA. (1997, Oktober 3). Tujuh tokoh pers terima penghargaan. Kompas . Amrullah, F. (2019). Strategi dakwah mahbub djunaedi di bawah politik orde baru. Jurnal Dakwah, 20 (2), 226-240.
Ary/As. (1990, Februari 12). Pendapat tentang pers nasional”. Kompas . Azhar, I. S. (1997). Benarkah dpr mandul: pemilu, parpol, dan dpr masa orde baru . Bigraf Publishing. Budairy, M. S. (1995, 25 Oktober). Mengenang h. mahbub djunaidi: konsisten, santai, kocak. Kompas . Budairy, M. S. (2000, 2 Oktober). Lima tahun meninggalnya h mahbub djunaidi: suksesi dan rumah tahanan nirbaya. Kompas . Budairy, M. Said (Ed.). (2001). Mahbub djunaidi: seniman politik dari kalangan nu modern. Pustaka Indonesia Satu.

## Fathia Nabila Qonita, Raisye Soleh Haghia
Menggelitik dengan Rubrik: Kritik Sosial Politik Mahbub Djunaidi dalam Rubrik Asal Usul Harian Kompas (1986- 1994)
Business News. (1986, Juli 2). Kualitas hidup bangsa kita meningkat . Djunaidi, M. (November 1986—Maret 1994). Rubrik asal usul . Kompas . Djunaidi, M., dan JB Kristanto (Ed.). (2018). Asal-usul: catatan-catatan pilihan. IRCiSoD. Djunaidi, T. H. (7 Desember 2022). Personal interview . Dwipayana, G. & Ramadhan K.H. (1989). Soeharto: pikiran, ucapan, dan tindakan saya . Citra Lamtoro Gung Persada. Fatah, E.  S. (1997). Pemilu dan demokratisasi: evaluasi terhadap pemilu-pemilu orde baru. dalam seri penerbitan studi politik, evaluasi pemilu orde baru . Mizan dan LIP-FISIP UI.
Gunadi, Hidayat. (1992, Desember 9). H. Mahbub Djunaedi: Mata Penanya untuk Rakyat Kecil. Pelita . Haris, S. (1998). Menggugat Politik Orde Baru . Jakarta:
Pustaka Utama Grafitti.
Haseman, J. B. (2001). Security policy in indonesia: by guess, or by golly? Makalah dalam Asia-Pacific Center for Security Studies symposium: “Domestic Determinants of Security Policy: Security Institutions and Policy-Making Processes in the Asia-Pacific Region . Honolulu, Hawaii.
Hermawan, A., & Chris, P. (1990, Maret 17). Dilema jakarta, antara perut dan perda . Kompas. Hill, D,  T. (2011). Pers di masa orde baru . Terjemahan: Gita Widya Laksmini S. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Holil, Muhammad. (2018). Tafsir demokrasi mahbub djunaidi (studi sosiologi politik terhadap artikel mahbub djunaidi). Skripsi . Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Idroes, K. M. (1996). Sahabat saya bung mahbub djunaidi. dalam saidi, ridwan dan hussein badjerei (Ed.). Sketsa kehidupan dan surat-surat pribadi sang pendekar pena mahbub djunaidi . Lembaga Studi Informasi Pembangunan.
Latifah, U., & Mulyana, A. (2019). Pemikiran mahbub djunaidi tentang agama dan politik pada tahun 1970—1995. Factum, 8 (1), 71-84. Lubis, T, M. (1993). In search of human rights: legal- political dilemmas of indonesia’s new order, 1966—
1990 . PT Gramedia Pustaka Utama.
Mas’oed, M. (1989). Ekonomi dan struktur politik orde baru 1966—1971. Jakarta: LP3ES.
Ms. (1974, April 10). Dunia sastra bagi mahbub djunaidi.
Kompas .
Munadi, S., dkk. (1991). 25 tahun pembangunan pemerintah orde baru. Tuhe Lowarutu Utama. Mustaga, B. (1987, 8 Februari). Redaksi Yth: asal usul. Kompas . Nugraha, F. (2021). Mahbub djunaidi: aktivis politik nahdlatul ulama . Skripsi . Universitas Negeri Jakarta. Notodidjojo, S, I, dkk. (1977). Lntasan sejarah pwi . PWI Pusat & Departemen Penerangan. Oetama, J. (1978, Januari 7). Menunjang keterbukaan.
Kompas . Pakpahan, M. (1994). DPR RI semasa orde baru: tinajuan analitis anggota dpr ri masa kerja 1982—1987 . Pustaka Sinar Harapan.
Pur/Iie. (1978, April 13). Mahbub djunaedi ditahan juga ismail suny dan bung tomo. Kompas . Purnomo, Adi. (1987, September 24). Redaksi yth: asal usul” falsafah gamelan. Kompas . Saidi, R., & Badjerei, H. (Ed.). (1996). Sketsa kehidupan dan surat-surat pribadi sang pendekar pena mahbub djunaidi. Lembaga Studi Informasi Pembangunan. Sapto. (1987, Oktober 18). Redaksi yth: ini bukan usul- usulan. Kompas . Setiawan, E. E. (2018). Mahbub djunaidi dan khittah plus nu: latar belakang kehidupan dan pemikiran . CV. Karya Litera Indonesia.
Sinambela, H. (2002). Analisis kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum di dki jakarta. Tesis. Universitas Indonesia.
Siregar, A. (1993, Agustus). Pers dan keterbukaan. Majalah Detik .
SG/D-3. (1995, Oktober 2). Tokoh Pers mahbub djunaidi meninggal dunia. Media Indonesia.
Suharyono. (1988, Oktober 2). Redaksi yth: asal-usulnya mahbub djunaidi. Kompas . Suherman. (1993, Februari 10). Redaksi yth: pamitnya pak tjipto. Kompas.
Tihayar, Buchari. (1996, Januari 21). Potret politik dan birokrasi. Kompas . Tim Pembaruan. (1987, 22 September). DPR masih kurang berani suarakan aspirasi rakyat. S uara Pembaruan. Vatiokis, M. R.J. (1993). indonesian politics under soeharto: order, development, and pressure for change . Routledge.
Yusuf, S. (1987, Juli 31). Masalah kependudukan dan dampak sosialnya di dki jakarta. Suara Karya.