Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
EKSISTENSI NOTARIS SEBAGAI MEDIATOR SENGKETA KENOTARIATAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS (STUDI KASUS KANTOR NOTARIS DI KOTA SINGARAJA)
Beatrix Hutasoit 1 , Ni Ketut Sari Adnyani 2 , Komang Febrinayanti Dantes 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {hutasoitbeatrix20@gmail.com, niktsariadnyani@gmail.com,Febrinaynti.dantes@undiksha.ac.id}

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Menganalisis notaris bisa menjadi Mediator dalam sengketa  kenotariatan,  (2)  Bagaimana  peranan  Notaris  sebagai  mediator  dalam  menyelesaikan sengketa  kenotariatan,  (3)  akibat  hukum  dari  akta  yang  telah  dibuat  Notaris  dalam  kaitannya dengan  sengketa  kenotariatan  yang  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2014  terhadap masyarakat di Kota Singaraja. Jenis Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan yuridis empiris, serta lokasi  penelitian  di  Kota  Singaraja,  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  ini  adalah  Teknik Observasi,  Teknik  Wawancara,  dan  Teknik  Dokumentasi.  Data  dikumpulkan  dianalis  secara deskriptif kualitatif. Hasil penelititian ini menunjukan pertama,Notaris bertindak sebagai mediator dalam mediasi kasus akta jual beli tanah, karena mediator merupakan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Tidak ada larangan Notaris sebagai mediator, karena mediator bukanlah pejabat  Negara.  Kedua,  Akibat  hukum  dari  akta  jual  beli  yang  terjadi  antara  pihak  penjual  dan pembeli  yaitu  kalau  sudah  masuk  rahana  hukum  akta  bisa  dibatalkan,  misalnya  Notaris  sebagai saksi  di  pengadilan  dan  meminta  izin  terlebih  dahulu  lewat  Majelis  Pengawas  Notaris  Daerah (MPD).
Kata Kunci : Notaris, Akta Jual beli, Mediasi

## ABSTRACT
This  research  aims  to  find  out  (1)  Analyzing  notaries  who  can  become  Mediators  in  notary disputes, (2) How is the role of the Notary as a mediator in resolving notary disputes, (3) the legal consequences of deeds that have been made by Notaries in relation to notary disputes reviewed in the Law -Law number 2 of 2014 against people in Singaraja City. This type of research approach uses  a  statutory  approach  and  case  studies.  This  type  of  research  is  using  juridical  empirical methods,  as  well  as  research  locations  in  Singaraja  City.  The  techniques  for  collecting  legal materials  are  Observation  Techniques,  Interview  Techniques,  and  Documentation  Techniques. Data  collected  were  analyzed  descriptively  qualitatively.  The  results  of  this  research  show  that first,  the  notary  acts  as  a  mediator  in  the  mediation  of  the  land  sale  and  purchase  deed  case, because  the  mediator  is  a  neutral  and  impartial  third  party.  There  is  no  prohibition  against Notaris  being  a  mediator,  because  the  mediator  is  not  a  state  official.  Second,  the  legal consequence  of  the  sale  and  purchase  deed  that  occurs  between  the  seller  and  the  buyer  is  that when it enters the law, the deed can be canceled, for example, a notary as a witness in court and asking for permission first through the Regional Notary Supervisory Council (MPD).
Keywords : Notary, Sale and Purchase Deed, Mediator
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## PENDAHULUAN
Notaris  yang  dalam  bahasa  Inggris disebut  dengan notary, sedangkan  dalam bahasa Belanda disebut dengan van Notaris, mempunyai  peranan  yang  sangat  penting dalam  lalu  lintas  hukum,  khususnya  dalam bidang  hukum  keperdataan,  karena  Notaris berkedudukan  sebagai  pejabat  publik,  yang mempunyai  kewenangan  untuk  membuat akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya.  Pasal 1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya
sebagaimana  dimaksud  dalam  undang- undang  ini  atau  berdasarkan  Undang- Undang lainnya”.
Dalam  menjalankan  tugas  jabatannya, Notaris  harus  memperhatikan  kewenangan, kewajiban,  dan  larangan  yang  tercantum dalam  UUJN  dan  kode  etik  Notaris  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat yang  membutuhkan  jasanya  di  bidang perdata  terutama  dalam  pembuatan  akta otentik.  Kewenangan  notaris  merupakan amanah  UUJN  yang  harus  dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada. Kewenangan  notaris  diberikan  melalui UUJN dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Dalam ayat (1) menjelaskan bahwa “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan perundang- undangan  dan/atau  yang
dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan  dalam  Akta  autentik,  menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan  Akta,  memberikan  grosse, salinan dan kutipan Akta”.
Semuanya  itu  sepanjang  pembuatan Akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang lain  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang. Ayat (2) Notaris berwenang:
1. Mengesahkan  tanda  tangan  dan menetapkan  kepastian  tanggal  surat di  bawah  tangan  dengan  mendaftar dalam buku khusus .
2. Membukukan  surat  di  bawah  tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
3. Membuat  kopi  dari  asli  surat  di bawah  tangan  berupa  salinan  yang memuat  uraian.  sebagaimana  ditulis dan  digambarkan  dalam  surat  yang bersangkutan.
4. Melakukan  pengesahan  kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Membuat  Akta  yang  berkaitan dengan pertanahan.
7. Membuat Akta risalah lelang. Berdasarkan  observasi  awal  dan mewawancarai beberapa Notaris yang ada di Kota  Singaraja  menyatakan  terjadinya permasalahan ketidakjujuran dalam keterangan  palsu  di  dalam  data–data pendukung dan merugikan salah satu pihak. Cara penyelesaian sengketa pertama melalui proses  litigasi  di  dalam  pengadilan. Kemudian  berkembang  proses  penyelesaian sengketa  melalui  kerjasama (kooperatif) di luar    pengadilan  atau  yang  dikenal  sebagai Alternatif  Penyelesaian  Sengketa (APS).
Salah  satu  bentuk  Penyelesaian  Sengketa Alternatif adalah Mediasi.
Mediasi merupakan  penyelesaian  sengketa  melalui proses perundingan para pihak yang dibantu oleh  mediator.  Menurut  Rach  madi  Usman terdapat  beberapa  kelebihan  mekanisme mediasi,  yaitu  :  (a)  mengatasi  penumpukan perkara  di  Pengadilan,  (b)lebih  cepat  dan murah,  (c)memberikan  akses  yang  besar kepada  para  pihak  untuk  menemukan penyelesaian  perkara,  sehingga  tidak  ada pihak  diluar  proses  pengadilan  yang memutus (adjukatif ).
Dalam  suatu  proses  mediasi  pihak  yang berseteru  harus  percaya  bahwa  mediator mempunyai  keahlian  khusus  dan  ia menggunakan  sebuah  sistem  yang  terbukti bekerja  untuk  kepentingan  kedua  belah pihak yang terlibat dalam mediasi.
Mediator merupakan perantara (penghubung  atau  penengah)  bagi  pihak- pihak yang bersengketa. Sehubungan dengan latar  belakang  diatas  maka  mendorong penulis  untuk  melakukan  penelitian  serta menuangkan  dalam  bentuk  skripsi  yang berjudul: “ EKSISTENSI NOTARIS SEBAGAI  MEDIATOR  SENGKETA KENOTARIATAN  DITINJAU  DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014TENTANG  JABATAN  NOTARIS DI KOTA SINGARAJA”.
METODE Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi  antara  lain  prosedur  dan  langkah- langkah  yang  harus  ditempuh,  jenis penelitian,  sumber  data,  dan  dengan  data- data  tersebut  diperoleh  dan  selanjutnya
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
diolah  dan  dianalisis.  Berkaitan  dengan  itu dalam  penulisan  skripsi  ini  peneliti menggunakan  metode  penulisan  sebagai berikut :
Jenis  penelitian  yang  digunakan penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian Hukum yuridis  Empiris  yaitu  penelitian  hukum mengenai  pemberlakuan  atau  implementasi ketentuan  hukum  normatif  secara in  action pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang terjadi dalam masyarakat. Ciri dan penelitian hukum  empiris  yaitu  penelitian  yang beranjak dari adanya kesenjangan antara tata aturan  implementasi  normative (Law  in books) dan  tata  aturan  realita (Law  in action). Pendekatan  penelitian  yang  peneliti gunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-udangan (statue approach) .
Peneliti  menggunakan  perundang-undangan yang  terdapat  di  Undang-Undang  nomor  2 Tahun 2104 Tentang Jabatan Notaris, karena mengkaji  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.
Selanjutnya akan dilakukan dengan
Pendekatan studi kasus (he case approach). Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan untuk  menganalisis  dalam  penelitian  ini adalah Bahan hukum primer yang diperoleh langsung  dari  sumbernya,  baik  didapatkan melalui  wawancara,  observasi  maupun dalam  bentuk  laporan  dan  dokumen  yang tidak  resmi  yang  diperoleh  oleh  peneliti. bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum tersier, yaitu:
1) Bahan  Hukum  Primer  adalah  terdiri dari  peraturan  perundang-undangan, catatan-  catatan  resmi,  atau  risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. 2) Bahan  Hukum  Sekunder  merupakan bahan sebuah buku buku hukum yang berisi  ajaran  atau  doktrin  atau treatises, terbitan  berkala  berupa artikel  tentang  lulusan  hukum  atau law  review, dan narasi  tentang  arti istilah,  konsep  berupa  kamus  hukum dan  ensiklopedia  hukum  dalam  ini berupa:  Jurnal-Jurnal  Ilmiah,  Tesis, Skripsi  dan  Karya  tulis  lainnya  yang yang  termuat  dalam  media  massa (Diantha, 2016:144). 3) Bahan Hukum Tersier yang dipergunakan  penulis  adalah  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  dan  Kamus
Hukum.
Adapun  teknik  pengumpulan  bahan hukum  yaitu  teknik  observasi,  teknik wawancara dan teknik dokumentasi.  Teknik analisa  bahan  hukum  yang  digunakan peneliti    adalah  peneliti  mengambil kesimpulan  untuk  memecahkan  pokok permasalahan  yang  tertuang  dalam  rumusan masalah  dengan  menggunakan  analisis deskriptif  kualitatif.  pemilihan  penggunaan metode kualitatif dalam hal tujuan penelitiannya  adalah  untuk  memahami bagaimana  suatu  komunitas  atau  individu- individu dalam menerima isu tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akibat  Hukum  Dari  Akta  Yang  Telah Dibuat Notaris Dalam Kaitannya Dengan Sengketa Kenotariatan . Menurut  pasal  1867  Kitab  Undang- Undang  KUH  Perdata  yang  menyatakan “ Suatu  akta  otentik  ialah  suatu  akta  yang dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh undang-undang,  dibuat  oleh  atau  di hadapan  pegawai-pegawai  umum  yang berkuasa  untuk  itu  di  tempat  di  mana  akta dibuatnya” .  Akta  yang  dibuat  oleh  Notaris tidak  bisa  dibuat  secara  sembarangan  baik mengenai  bentuk,  isi,  dan  cara  pembuatan akta Notaris. Brkaitan dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang  Nomor  2  ahun  2014 tentang  perubahan  atas  Undang-ndang Nomor  30  Tahun  2004  menyatakan  bahwa “Notaris  adalah  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dengan
Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang Lainnya”. Jawaban  Notaris  yang  dijadikan sebagai narasumber ternyata cukup bervariasi Berdasarkan hasil penelitian yang sudah  dilakukan  di  Kantor  Notaris  di  Kota Singaraja  terkait  akibat  hukum  yang  telah dibuat  Notaris  dalam  kaitannya  dengan sengketa  kenotariatan  dan  kondisinya dewasa ini. Terdapat berbagai pendapat yang diperkuat  melalui  hasil  wawancara  dengan Kepala  Notaris  yang  membidangi  akta dalam  sengketa  kenotariatan  yang  ada  di Kota Singaraja. Antara lain :
A. Notaris/PPAT Rina Harindyah,S.H Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris  Rina  Harindyah,S.H.  Selaku kepala  Notaris  &  PPAT  dalam wawancara  tanggal  30  September 2020 langkah-langkah Notaris
menghadapi  klien  yang  berbuat kurang baik yaitu :
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
a) kalau  ada  para  pihak  datang menghadap  ke  Notaris,  di  awal Notaris selalu menanyakan permasalahan  terhadap  perjanjian akta  jual  beli  ada  atau  tidak,
apabila  di  kemudian  hari  ada masalah dari pihak tersebut sudah menjadi  diluar  lingkup  kerja Notaris
b) Notaris  Bisa  menolak  kalau  ada klien  yang  datang  secara  terburu- buru  dan  meminta  secara  segera kepada  agar  Notaris  membuat suatu  perjanjian.  Dalam  hal  ini Notaris  harus  melihat  terlebih dahulu berkas sudah lengkap atau tidak.
B. Notaris & PPAT Komang Prayoga Penulis  juga  melakukan  wawancara dengan  Notaris  &  PPAT  Komang Prayoga Kusuma Diharta,S.H, Dalam keterangan  palsu  yang  disampaikan oleh  penjual  dan  pembeli  diawal pertemuan  dengan  Notaris  di  akta juak  beli  tersebut,  penjual  merasa dirugikan  oleh  pembeli  karena  akta tersebut  belum  dibayar  lunas  oleh pembeli,  menurut  Notaris  Prayoga posisi  Notaris  yg  pertama  harus membacakan akta yang mau ditandatangani oleh para pihak secara formal. Langkah-Langkah menghadapi  klien  yang  berbuat kurang baik yaitu sebagai berikut : a) Tidak bisa memihak atau membela  salah  satu  pihak  dalam hal  ini  Notaris  tidak  bisa  enggan kepada klien kalaupun mempunyai  jabatan    karena  itu, bisa  mempengarhi  emosional Notaris dalam berpihak
b) Notaris  tidak  bisa  terlibat  terlalu jaug  menganngap  klien  teman karena  sudah  tercantum  di  dalam UUJN misalnya Notaris tidak bisa membuat  akta  keluarga  karena cenderung  adanya  sifat  tidak netral.
C. Notaris & PPAT Lazarus Birehina,S.H.,Mkn Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris & PPAT Lazarus Birehina,S.H.,Mkn,  pada  tanggal  29 Oktober 2020. Sengketa akta jual beli antara  penjual  dan  pembeli  di pending apabila proses yang dilakukan sudah akan mau
didaftarkan  ke  Badan  Pertanahan
Nasional  (BPN).  untuk  balik  nama dan si penjual datang tepat waktu dan mengaku  akta  jual  belinya  tersebut belum  lunas.  dan  akhirnya  Notaris tersebut  menunda  pendaftaran  balik nama  tersebut  karena  kalau  tidak  di pending  pendaftaran  balik  nama  akta jual  beli  dan  tidak  dapat  di  proses karena  akan  menimbulkan  masalah karena,  awalnya  sewaktu  tanda tangan pengakuan pihak tersebut akta jual beli tersebut lunas ternyata sudah di  hak  gugat,  setelah  itu  Notaris mengecek  ternyata  dananya  tidak ada,  pada  saat  itu  pihak  penjual menerima  uang  cek  dari  si  pembeli dan dananya belum ada. Akta  jual  beli  yang  selanjutnya disebut  dengan  Ajb  tidak  di  daftar otamatis  sertifikat  tidak  bisa  dibalik nama dan di proses. Dalam pembayaran  nya  tidak  ada  direleveli secara  bertahap  dalam  kasus  tersebut biaya  nya  sudah  terpakai  semua karena  sudah  melewati  proses  biaya pengecekan.  Akibat  hukum  dalam sengketa  akta  jual  beli  tersebut  yaitu otomatis tidak ada transaksi. Menurut Notaris  Lazarus  langkah-langkah menghadapi  klien  yang  berbuat kurang  baik  dengan  cara  melihat sikap  tingkah  laku  seperti  apa orangnya  kalau  ada  punya  niatan jahat
kelihatan dari cara penyampaiannya. A. Notaris & PPAT Ellys Siawwira,S.H.,M.Kn
Berdasarkan  Hasil  wawancara  yang dilakukan peneliti terhadap Notaris & PPAT  Ellys  Siawwira,S.H.,M.Kn pada  tanggal  12  November  2020 Dalam kasus akta jual beli ini Notaris tidak bisa disalahkan karena di dalam arti,  dalam  salah  satu  pasal  1513 KUH  Perdata  tentang  akta  jual  beli yang menyatakan bahwa “Kewajiban utama  si  pembeli  ialah  membayar harga  pembelian,  pada  waktu  dam tempat sebagaimana ditetapkan dalam  persetujuan  jual  beli  yang telah dibuat sebelumnya”. Dalam  hal  ini  notaris  bertindak berdasarkan menurut keterangan pihak  penjual  dan  pembeli  dan  kalau misalnya  belum  lunas  mengapa penjualnya  mau  tanda  tangan  akta jual  beli  tersebut,  akta  jual  beli  bisa dilakukan  ketika  administrasi  sudah
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
lunas  berarti  dalam  hal  ini  pembeli sudah bayar pajak jual beli semuanya sudah  terpenuhi  makanya  tidak  bisa disalahkan notaris dalam hal ini. Akibat  hukum  terhadap  akta  yang dibuat  Notaris  terhadap  sengketa kenotariatan  yang  terjadi  pada masyarakat  Kota  Singaraja  yaitu dalam  hal  jual  beli  pihak  Notaris tidak  bisa  disalahkan  karena  sudah menjalankan  prosedur  untuk  syarat tercapainya  suatu  akta  jual  beli. ketika  sudah  menandatangani  akta jual  beli  berarti  sudah  cakap bertindak  dalam  hukum,  kalau penjual  merasa  dibohongi  dan  belum menerima  uang  oleh  si  pembeli seharusnya penjual tidak bisa menandatangani akta jual beli tersebut.  Disini  pihak  penjual  yang bersalah  dan  pembeli  dalam  hal  ini masing-masing  harus  membuktikan. Langkah-Langkah Notaris Ellys menghadapi  klien  yang  berbuat kurang baik yaitu dengan menjelaskan  apakah  sudah  diterima oleh  pihak  ke  pembeli  kepada  pihak penjual  kalau  belum  nerima  uang seharusnya  tidak  menandatangani akta jual beli tersebut.
B. Notaris  &  PPAT  Sukmawati
Suryadinata,S.H.,Mkn Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris & PPAT Sukmawati Suryadinata,S.H.,Mkn  Notaris,  pada tanggal  29  September  2020  Disini menurut pendapat Notaris Sukmawati penjual yang bersalah dalam memalsukan  data  karena  penjual memudahkan  segala  cara  supaya mendapatkan  uang,  yang  sering menjadi  korban  adalah  pembeli karena  tidak  bisa  memalsukan  data karena  bisa  yang  dirugikan  pembeli dikemudian  hari  karena  sertifikat tidak  bisa  selesai  ,  dalam  hal  ini Notaris tidak bisa menjalankan proses ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk  mendaftarkan  sertifikat  balik nama  atas  nama  pembeli  karena belum  dibayar  lunas.  Menurut Notaris  Sukmawati  langkah-langkah menghadapi  klien  yang  berbuat kurang baik dengan memimta danaya di  awal  atau  50%  ke  Notaris  karena Notaris  sukmawati  sudah  berjaga- jaga kalau ada permasalah di akta jual beli tersebut
C. Notaris  &  PPAT  Made  Yuddy Darmadi, S.H, M.kn Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris  &  PPAT  Made  Yuddy Darmadi,  S.H,  M.kn  12  November 2020  dalam  sengketa  akta  jual  beli Menurut  Notaris  Permasalahan  yang terjadi  antara  pihak  penjual  dan pembeli  menurut  Notaris  Made  itu menjadi  tanggung  jawab  para  pihak bukan  Notaris  karena  sebelum menandatangani akta jual beli Notaris membacakan  isi  akta  tersebut  yang sesuai  dengan  kesepakatan  mereka, jadi  pada  saat  pembacaan  akta  ada klausula  akta  yang  tidak  benar seharusnya  ditolak  oleh  para  pihak tetapi  disini  para  pihak  diam  jadi, menurut  Notaris  akta  jual  beli tersebut sudah benar. Akibat hukumnya adalah yang bisa membatalkan  akta  jual  beli  yang dibuat  adalah  pengadilan  sepanjang itu  tidak  dibatlkan  akta  jual  beli berlaku kepada para pihak.
D. Notaris & PPAT Made Maheranita,SH Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris & PPAT Made Maheranita,SH  pada  tanggal  12
November  2020  Kasus  akta  jual  beli dalam hal ini seharga 500 jt. pembeli baru  menyerahkan  100  jt  ke  si penjual. namun pembeli berjanji akan membayar  4  kali,  itu  dituangkan  di akta  dalam  perjanjian,  apabila pembayaran  yang  kedua  misalnya disepakati  karna  tgl  1  november, dalam  1  november  pembeli  tidak bayar  untuk  kedua  kalinya  diberikan tenggang  waktu  dalam  7  hari.  Tetapi hari  ke  7  pembeli  tidak  juga  dibayar dengan sudah dihubungi dan didatang oleh    penjual.  dan  si  penjual  dtg  ke Notaris,  dalam  hal  ini  pihak  notaris akan menghubungi sebagai mediator. Dalam  perjanjian  jual  beli  kalau pembeli  tidak  membayar  akta  jual beli  yang  sudah  disepakati  berarti uangnya akan hangus.
Dalam Hal ini kalau dikatakan 100 jt hangus sebagai Notaris memakai hati nurani karena penjual sudah bannyak dapat  100  jt  disini  Notaris  bisa menguasai  inti  maksimalnya  25  jt, yang  25  jt  nya  dikembalikan.  Dalam hal  ini  Belum  ada  ajb  karena  belum ada  pelunasan  dari  pihak  pembeli.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Akibat  hukum  dari  akta  yang  telah dibuat  Notaris  dalam  sengketa kenotariatan  terhadap  masyarakat  di Kota Singaraja yaitu sudah masuk ke rahana  hukum  dan  akta  bisa dibatalkan,  misalnya  Notaris  sebagai saksi di pengadilan dan meminta izin terlebih  dahulu  dengan  Majelis
Pengawas  Notaris  Daerah  (MPD). Dan langkah-langkah Notaris menghadapi  klien  yang  berbuat kurang  baik  yaitu  adalah  yaitu dengan  mewawancarai  para  pihak dan  menanyakan  identitas  klien tersebut  setelah  itu  menanyakan maksud  dan  tujuan  datang  ke  kantor Notaris  melakukan  pengikatan  jual beli.
Peran  Notaris  Sebagai  Mediator  Dalam Proses  Mediasi  Sengketa  Kenotariatan Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  Terhadap  Masyarakat  Di Kota Singaraja
Peran  Notaris  sebagai  mediator  dalam proses mediasi terhadap masyarakat di Kota Singaraja  dimana  Notaris  mempunyai  peran yang  penting  di  Indonesia  yaitu  sebagai negara  penganut  sistem  hukum Civil  Law untuk  melayani  masyarakat  dalam  hal pembuatan  akta  autentik  sebagai  alat  bukti atau  sebagai  syarat  sah/mutlak  untuk perbuatan hukum tertentu.
Penelitian  yang  dilakukan  ke  lapangan ke  kantor  Notaris  di  Kota  Singaraja  yaitu mendapatkan  hasil  mengenai  sengekta  akta jual  beli  dalam  keterangan  palsu  yang disampaikan oleh pihak penjual dan pembeli dam  merugikan  salah  satu  pihak.  Tentu  hal tersebut disebabkan oleh beberapa penyebab yaitu penjual merasa dirugikan oleh pembeli karena  tidak  membayar  lunas  akta  jual  beli tanah    tersebut  dan  mereka  juga membohongi  Notaris  dalam  keterangan  di awal.  Hal  ini  dinyatakan  oleh  Notaris  yang ada di Kota Sigaraja, antara lain :
1. Notaris/PPAT Notaris Rina Harindyah, S.H
Notaris  Rina  Harindyah,  S.H  selaku kepala  Notaris  yaitu  pihak  Notaris akan memanggil pembelinya lagi dan membicarakan  ke  pihak  penjualnya dan  menanyakan  akta  jual  beli  yang belum  dibayar,  setelah  pihak  penjual dan  pembeli  mengakui  kesalahannya Notaris  sebagai  Mediator  akan membuat  perjanjian  yang  bisa mencadangkan  dari  kekurangan  uang yang  belum  dibayarkan  oleh  pihak
pembeli  ke  penjual  karna  sertifikat sudah  atas  nama    pembeli,  Kalau tidak  mau  pihak  pembelinya  itu sudah diluar akta dan diurus ke pihak kepolisisan dan notaris sebagai saksi. Mediasi  merupakan  proses  kegatan sebagai  kelanjutan  dari  gagalnya negoisasi  yang  dilakukan  oleh  para pihak menurut Undang-Undang No.30  Tahun  1999  Pasal  6  ayat  (3) menyatakan bahwa “Atas kesempatan  tertulis  dari  para  pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau  lebih  penasehat  ahli  maupun seorang  mediator”. Notaris  sebagai mediator  harus  bersifat  netral, independen,  tidak  memihak  dan ditunjuk  oleh  para  pihak  secara langsung.
2. Notaris/PPAT  Prayoga  Kusuma Diharta,S.H
Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Prayoga Kusuma Diharta S.H pada  tanggal  29  September  2020 peran Notaris sebagai mediator dalam mediasi  sengketa  kenotariatan  di masyarakat  Kota  Singaraja  yaitu disini  Notaris  harus  benar  dan dipercayai  oleh  kedua  belah  pihak karena peranan Notaris penting bukan sebagai  pembuat  akta  saja,  tetapi mendamaikan/menyelesaikan  kalau ada  permasalahan  arahya  harus  jelas yang salah dan benar. Dalam konteks kasus  penjualnya  salah  di  awal penjualnya memberitahu kepada Notaris  bahwa  uangnya  sudah  di terima, secara langsung tidak kompleks  jangka  waktunya.  Karena di awal tidak dibahas oleh para pihak yang  lebih  detail,  pihak  tersebut pernah  memberitahu  2  bulan  akta selesai  karena  covid  dan  BPN  tutup, Notaris  bisa  mendamaikan  dengan cara  menjelaskan “Pengukuran”, dimana pembelinya mau cepat selesai dan  Notaris  memberikan  surat keterangan  dari  BPN  kepada  klien dan  akhirnya  klien  mengerti.  Disini pembayarannya secara bertahap, akta jual  beli  sebagaian  awalnya  dibayar DP  nanti  setelah  selesai  baru dilunasin akta jual beli tersebut. Notaris/PPAT
Made Yuddy Darmadi, S.H., M.Kn Berdasarkan  Hasil  wawancara  Made
Yuddy  Darmadi,  S.H.,  M.Kn.  Pada
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
tanggal  12  November  2020  peran Notaris  sebagai  mediator  dalam mediasi  sengketa  kenotariatan  di masyarakat  Kota  Singaraja  yaitu memanggil  penjual  dan  pembeli  ke kantor  tersebut  dan  menyatakan kesalahannya,  disini  Notaris  memliki dasar  kewenangan  dalam  mediasi para  pikak  yaitu  apa  yang  menjadi keinginan para pihak dalam membuat suatu  perjanjian.  Pihak  tersebut  akan memberikan  suatu  kesepakatan  jika dalam suatu kesepakatan tersebut ada yang  menyimpang  dan  menyalahi peraturan  peundang-undangan  pihak Notaris  berhak  melarang  klien tersebut  seharusnya  sesuai  dengan syarat  perjanjian.  Eksistensi  notaris sebagai  mediator  disini  tidak  boleh berpihak pembayaran yang dilakukan direleveli secara bertahap atau diganti tergantung  keputusan  pengadilan karena wajib diikutin para pihak yang bersengketa.  Kalau  pihak  tersebut tidak puas bisa banding sampai kasasi dan  peninjauan  kembali  bisa  tetapi kalau  ditahap  akhir  yang  inkra  tidak bisa  diupayakan  lagi  untuk  ditinjau kembali  keputusan  dari  pengadilan harus dilaksanakan atau dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa.
3. Notaris & PPAT Made Maheranita,SH
Berdasarkan  Hasil  Wawancara  yang dilakukan  oleh  peneliti  terhadap Notaris  Notaris  &  PPAT  Made Maheranita,SH  pada  tanggal  12 November  2020  peran  Notaris sebagai  mediator  dalam  kasus  akta jual  beli  diawal  harus  ditegaskan pihak  penjual  dan  pembeli  datang dengan itikad baik semuanya dijelaskan  supaya  mengerti  apa  yang dibuat  disepakati  dituangkan  dalam akta kalau dilanggar salah  satu pihak berarti  perjanjiannya  sudah  ada cacatnya.  Disini  Notaris  memanggil para  pihak  tersebut  dan  mengatakan bahwa mereka yang membuat perjanjian  kalau  sudah  tidah  cukup katakan  pembatalan  jika  mereka mengaku kesalahannya dalam keterangan  palsu  Notaris  harus bicarakan  secara  fakta  kepada  pihak tersebut  karena  perjanjian  tersebut mereka yang menyepakati apakah itu benar  atau  tidak  itu  tertuang  di  akta. Jadi  akta  yang  menjelaskan  kalau
pihak mengatakan yang lain tapi beda dengan isi akta tersebut berarti pihak tersebut  sudah  membohongi.  Cara mediasi  nya  yaitu  berdasarkan  akta karna perjanjian mereka yang sepakati menjalankan tugas
jabatannya  sebagaimana  yang  atur oleh  Undang-Undang  dan  yang dituntut  dari  seorang  notaris  oleh hukum dan kepentingan masyarakat.
4. Notaris  &  PPAT  Sukmawati
Suryadinata,S.H.,Mkn Berdasarkan Hasil wawancara dengan  Notaris  &  PPAT  Sukmawati Suryadinata,S.H.,Mkn  Notaris  pada tanggal  29  September  2020  Peran Notaris  sebagai  mediator  dalam mediasi  kasus  akta  jual  beli  disini Notaris  sukmawati  meminta  dana selalu  diwal  atau  dp  sebesar  50%. Pembayaranya  bisa  direleveli  secara bertahap dan tindakan ajb tetap kalau tidak  memberikan  uang  sama  sekali Notaris  jelaskan  di  awal  Dalam  hal ini  sertifikat  tidak  diambil  atau  tidak melakukan pembayaran kepada Notaris  tidak  bertanggung  jawab Notaris  kalau  sertifikatnya  tersebut hilang.  Dasar  Notaris  dalam  mediasi sengketa akta jual beli tersebut adalah berdasarkan  pasal  16  tentang  tugas dan  kewenangan  Notaris  di  Kota Singaraja ditemukan sebagai mediator. 5. Notaris & PPAT Lazarus Birehina,S.H.,Mkn Berdasarkan wawancara dengan Notaris & PPAT Lazarus Birehina,S.H.,Mkn    padal  tanggal  29
Oktober  2020  mengenai  peran Notaris  sebagai  mediator  dalam mediasi  pihak  penjual  dan  pembeli yaitu  Notaris  lazarus  menjalankan sesuai  kewenangan  Notaris  dengan pasal  15  ayat  2  yang  menyebutkan “memberikan  penyuluhan  hukum sehubungan dengan pembuatan akta”. Dalam  hal  ini  posisi  harus ditengah  tidak  bisa  berpihak  sama yang lain cuman notaris menjelaskan tentang akibat-akibat hukumnya misalnya  penjual  menempuh  jalur hukum  seperti  apa  mediasinya  dari segi  materi  karena  proses  ke pengadilan  membutuhkan  proses yang panjang.
6. Notaris & PPAT Ellys Siawwira,S.H.,M.Kn
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Berdasarkan wawancara dengan Notaris & PPAT Ellys Siawwira,S.H.,M.Kn pada tanggal 12 November  2020  peran  Notaris sebagai  mediator  dalam  mediasi sengketa  akta  jual  beli  adalah memeberikan  penjelasan  denga  akta yang  di  dapat  menurut  keterangan pembeli  dan  penjual  notaris  hanya menjalani  seperti  itu,  membantu pihak  penjual  dan  pembeli    untuk mendaftar  ke  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  untuk  melakukan balik  nama  pihak  tersebut.Proses pendaftraran  balik  nama  menjadi nama  pembeli  selaku  pemilik  tanhah yang  dilakukan  Notaris/PPAT  ke Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) bahwa  penyerahan  berkas-berkas harus dilaksanakan selambat- lambatnya selama tujuh (7) hari kerja sejak  ata  tersebut  ditandatangani berdasarkan Peraturan Kepala Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010. Mediasi sebagai suatu proses pengambilan  keputusan  memiliki sejumlah langkah yang harus ditempuh  oleh  mediator.  Bila  para pihak  telah    mencapai  suatu kepekatan terhadap sejumlah persoalan  yang  dipersengketakan, maka  Notaris  sebagai  mediator  perlu merumuskan  kesepakatan  tersebut dalam bentuk tertulis.

## Simpulan
Mediator  yang  dilakukan  Notaris dalam mediasi di Kantor Notaris di Kota Singaraja sudah dilaksanakan sesuai  dengan  yang  diamanatkan oleh  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  Tentang  Jabatan
Notaris,  sesaui  dengan  dasar hukum Notaris sebagai penyuluhan hukum. Tahapan mediasipun dilaksanakan berdasarkan prosedur yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016  Tentang  Prosedur  Mediasi, juga  memberikan  kewenangan bagi  untuk  mediator  membantu para pihak menyelesaikan sengketanya  melalui  mediasi  di luar  pengadilan.Untuk  tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan Notaris sebagai mediator  sudah  tergolong  tinggi
yaitu  95%  dalam  kasus  akta  jual beli tanah. Adapun Akibat Hukum terhadap  sengketa  kenotariatan yang terjadi pada masyarakat Kota Singaraja sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  dalam  hal  jual  beli pihak notaris tidak bisa disalahkan karena
sudah menjalankan prosedur  untuk  syarat  tercapainya suatu  akta  jual  beli.  ketika  sudah menandatangani  akta  jual  beli berarti  sudah  cakap  bertindak dalam  hukum,  kalau  merasa dibohongi  dan  belum  menerima uang  oleh  si  pembeli  seharusnya penjual  jangan  menandatangani akta  jual  beli  tersebut.  Dalam proses  transaksi  juall  beli  apabila menimbulkan  kerugian  salah  satu pihak  dikemudian  hari,  maka  para pihak baik penjual maupun pembeli  masing-masing  harus membuktikan.  Dan  juga  peranan
Notaris  sebagai  mediator  dalam proses mediasi
sengketa kenotariatan  terhadap  masyarakat di  Kota  Singaraja  adalah  untuk memastikan  objek  sengketa  dan memastikan  kebenaran  dari  objek sengketa  dan  kondisi  dalam sengketa tersebut. Serta memberikan pengetahuan tersendiri  kepada  Notaris  terkait objek sengketa yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mediasi pihak tersebut.
Saran 1. Kepada  Notaris  di  Kota  Singaraja diharapkan  dalam  pelaksanaan mediasi para pihak harus professional tidak membandingkan salah  satu  pihak  walaupun  berkas dan  datanya  tidak  lengkap  untuk merugikan  pihak  yang  lain  disini Notaris  harus  sesuai  dengan sumpah  jabatan  dan  kode  Etik Notaris.
2. Kepada masyarakat atau narasumber  yang  bersangkutan, dalam  hal  ini  peneliti  banyak menyarankan untuk
tetap mematuhi  dan  taat  dengan  aturan yang  sudah  Notaris  terapkan diharapkan tidak terburu-bura dalam pembuatan perjanjian dalam hal  ini  Notaris  harus  melihat  dulu
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
berkas  dan  data-datanya  sudah lengkap  atau  tidak,  Notaris  harus mempelajari  perjanjian  yang  telah ditentukan  oleh  para  pihak  dan dalam  memberikan  keterangan kepada Notaris diharapkan narasumber  tersebut  jujur  supaya tidak  menimbulkan  sengketa  di kemudian hari.
DAFTAR RUJUKAN BUKU Adisasmita, Raharjo. 2006. “ Pembangunan Pedesaan dan
Perkotaan” .  Yogyakarta  :Graha ilmu. Andi Prajitno,2014. “ Pengetahuan
Praktis  Tentang  Apa  dan  Siapa Notaris  Di  Indonesia  sesuai  UUJN Nomor 2 Tahun 2014”. Surabaya :
Perwira Media Nusantara Adriaan  Sutendi.  2006, “Kekuatan Hukum Berlaunya Sertifikat
Sebagai  Tanda  Bukti  Hak  Atas Tanah”. Jakarta  :BP.Ciptajaya,
Hlm. 16-17
Benhard  Limbong,  2011, “Konflik Pertanahan”. Jakarta  :  Margaretha Pustaka, hal.1.
C.S.T  Kansil,  2002, “Pengantar  Ilmu Hukum”, Jakarta  :  Balai  Pustaka, hlm 36-41
W.  Yudho  dan  H.  Tjandrasari,  1987 ”Efektivitas Hukum Dalam Mayarakat,  Jakarta  :  Majalah Hukum  dan  Pembangunan.  UI Press, hal. 59 Cholid Narbuko,Abu Achamadi. 2007 .”Metedologi Penelitian
Jakarta” : Bumi Aksara, Hal. 156.
Nia  Kurniati,SH.,Mh,  Dr.2016.“ Hukum Agraria  Sengketa  Perta nahan” Bandung  :  PT.  Refika  Aditama, Hal.191
Susanti  Adi  Nugroho,  S.H.,M.H,  Dr. 2015 . “Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya”. Jakarta : Prenadamedia Group, hlm.59
Dwi  Rezki  Sri  Astarini, S.H.,M.H,  Dr.
2013, “Mediasi Pengadilan”. Bandung :PT. Alumni, hlm.85
Edi  As’Adi,  2011. “Hukum  Acara Perdata  Dalam  Prespektif  Mediasi
(ADR)  Di  Indonesia”. Yogyakarta
:Graha Ilmu, hlm.52
Fuady,  Munir,2005.  “ Etika  Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat  Notaris,  Kurator  dan Pengurus-Pengurus Profesi Mulia” , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,Fuller, Lon. L. 1971. “Moralitas  Hukum  New  Haven”. Samb : Yale University Press G.H.S. Lumban Tobing, 1999, “ Peraturan Jabatan Notaris” ,
Jakarta : Erlangga, hlm. 33.  Habib Adjie,  2013, “Hukum  Notaris Indonesia (Tafsir Tematik
Terhadap  Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris)”, Kedua.  Bandung  : Refika Aditama, hlm.75. H.  Salim  HS,2015,  “ Teknik  Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis,
Kewenangan  Notaris,  Bentuk  dan Minuta  Akta ”.  Jakarta  :  Raja Grafindo Persada, hal.33. Hans  Kelsen,  2007, “Teori  Umum Hukum dan Hukum Negara”. Clark New  Jersey : The  LawBook Exchange, hlm.233 H.  Salim  HS,  dan  Erlies  Septiana Nurbaini,  2013,  “Penetapan  Teori Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan Diserlasi”.  Jakarta  :  Rajawali  Pers, Hlm. 293-194
I Made Pasek Diantha, 2016.
“Metedologi  Penelitian  Hukum Normatif  dalam  Justifikasi  Teori Hukum”. Jakarta : Kencana. Ishaq, 2017. “ Metode Penelitian Hukum dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  serta Disertasi ”,Bandung  :  Alfabeta, hal.115.
I  Gusti  Ayu  Apsari  Hadi,  komang Febrinayanti  Dantes.  “Penyelesaian Sengeketa Kontrak Antara Pemerintah  Kabupaten  Buleleng Dengan  PT.  Chandr  Dwipa  Terkait Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Bung Karno Singaraja”.  Vol7,  No.1,  Tahun 2021 Rachmadi Usman I,2003 ,“Pilihan
Penyelesaian  Sengketa  di  Luar
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Pengadilan ,    Bandung  :    PT.  Citra Aditya Bakti, hal.3. Ravianto  J.  2014. “Produktivitas  dan Pengukuran”, Jakarta.  :Binaman Aksara Ratna Artha Windari S.H.,M.H. 2013“Hukum Perjanjian" Yogyakarta :Graha Ilmu, hlm.45 Sarjita, 2005.   “Teknik  dan  Strategi Penyelesaian Sengketa
Pertanahan”.  Yogyakarta  :  Tugu Jigja, hlm. 30 Soerjono Soekanto, 2007, “Pokok-pokok Sosiologi  Hukum”, Jakarta  :  PT.
Raja Grafindo Persada, hal.110.
Soerjono Soekanto, 2008 .“Faktor- Faktor yang Mempengaruhi
Penegakan  Hukum”, Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, hal.8.
Salim  HS.,  2015, Teknik  Pembuatan Akta Satu “Konsep Teoritis,
Kewenangan  Notaris  Bentuk  dan Minuta  Akta”, Cetakan  ke-1, Mataram  :  PT.  Raja  Grafindo Perasada, hal. 17. Sudikno  Mertokusumo,  2006, “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Yogyakarta : Liberty, hal.149 Salim  Hs,  2015 ,”Teknik  Pembuatan Akta “Konsep Teoritis”,
Kewenangan  Notaris  Bentuk  dan Minuta  Akta.” Cetakan  ke  -  1, Mataram  :  PT.  Raja  Grafindo Persada. Hal. 17 Sarjita,  2005,  “ Teknik  dan  Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan” , Jogjakarta :
Tugujogja Pustaka.
Suparman  Usman,  2008.  “ Etika  dan Tanggungjawab  Profesi  Hukum  di Indonesia”, Jakarta  :Gaya  Media Pratama, hlm. 127. Ratna  Artha  Windari,  S.H.,  M.H,  2017, “Pengantar  Hukum  Indonesia”. Depok : PT. Raja Grafindo Persada W.Yudho  dan  H.  Tjandrasari,1987, “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat”.Jakarta : Majalah Hukum  dan  Pembangunan,  UI Press, hal. 59. Zainuddin Ali, 2016, “ Metode Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Sinar
Grafika”, hlm. 106.
MAKALAH, SKRIPSI DAN

## JURNAL
Atma  Muhammad  T .”Analisis  Yuridis Atas  Peran  Notaris  Terhadap Penyelesaian  Sengketa  Dengan Perdamaian”, Premise Law Journal , Vol.15, Tahun 2016 Arvin Syadzy. 2017. “Analisis Efektivitas Fundraising Zakat Pada Lazismaz  Permata  Puri  Ngaliyan Semarang’. Skripsi. Universitas Walisongo AyuNingsih,Faisal,Adwani .”Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait Dengan
Kewajiban  Penyuluhan  Hukum”.
Jurnal Fakultas Hukum Universitan Syiah Kuala Vol. 13, No. 2, Tahun 2019 Denico Doly. 2011 .“Kewenangan
Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta yang Berhubungan dengan Tanah”.
Jurnal Negara Hukum Vol 2, No.2,
Tahun 2011 Denny Saputra, Sri Endah Wahyuningsih .“Prinsip Kehati-
hatian  Bagi  Notaris/PPAT  Dalam Menjalankan  Tupoksinya  Dalam Upaya  Pencegahan  Kriminalisasi Berdasarkan  Kode  Etik”. Jurnal Akta Vol .4No.3, Tahun 2017 Muhammad  Taufik  Yanuar  Ramadhan, 2018, “Tinjauan  Yuridis  Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Menyelesaikan  Sengketa  Perdata”.
Skripsi,  Mataram  :  Universitas Mataram Ni  Ketut  Sari  Adnyani “Model Pembelajaran  Berbasis  Masalah untuk  meningkatkan  motivasi  dan hasil belajar mahasiswa”.
Jurnal  Pendidikan  dan  Pengajaran Jilid 47, No. 2-3 Tahun 2014 NI  Ketut  Sari  Adnyani “Status  Of Women  After  Dismissed  From Mixed  Marriage  In  Bali’s  Law Perspective”. Jurnal  Ganesha  Law Review Vol, 1 No, 2 Tahun 2019
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Ni  Ketut  Sari  Adnyani  ,  Dewa  Gede Sudika  Mangku. “Business  Actors’ Rensponsibilty Towards Consumers Due  To  Defective  Product”. Jurnal Veteran  Law  Review  Vol,  2  No,  2
Tahun 2019 Poetri, Ayuningtyas Hatta. 2011 .
”Peranan  Notaris  dalam  sebagai Mediator  Ditinjau  Dari  Undang- Undang  Nomor  30  Thun  2004 Tentang  Jabatan  Notaris  Ikatan Notaris  Indonesia  (INI)”. Tesis. Universitas Indonesia Depo Prasetyo  Aryo  Dewandaru,  Nanik  Tri
Hastuti, Fifiana Wisnaeni, “Penyelesaian  Sengketa  Tanah
Terhadap Sertifikat Gandadi Badan Pertanahan  Nasional” Jurnal  Ilmu Hukum  Universitas  Diponegoro Vol. 13.No.1, Tahun 2020
Rahmad Hendra, “Tanggungjawab Notaris  Terhadap  Akta  Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota  Pekanbaru”
Jurnal  Ilmu Hukum Vol. 03.No.1, Tahun 2014 Rijalul  Fikri,  S.H.2008. “Pelaksanaan Kepmenkop  Dan  Ukm  No.  98 Tahun  2004 Tentang  Notaris Pembuat  Akta  Koperasi  Kaitannya Dalam  Pembuatan  AktaKoperasi Oleh Notaris Di Semarang”. Tesis. Universutas Diponegoro, Hlm. 13 Sabrina Ayu Andini, 2015. “Pelaksanaan BaliK Nama Sertifikat  Hak  Milik  Dalam  Jual Beli Tanah”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tio Prasetya Saputra, Made;
Mahartayasa,  I  Made. “Kedudukan Notaris  Sebagai  Mediator  Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris”. Kertha  Semaya  :  Journal  Ilmu Hukum , Vol.    4,  No.  1,  Tahun 2015. INTERNET http.//www.HukumOline.com/Berita/Per an, Fungsi dan Keberadaan Notaris di  Indonesia.,  di  Akses  24 September 2020
http://www.JurnalHukum.com./Penafsir an-Hukum-Interpretasi-Hukum ,  di Akses 30 September 2020 http://www.HukumOnline.com/Klinik/D etail/Ulasan/Akta-Notaris-Sebagai- Akta -    Otentik,  di  Akses  25 September 2020 http://suduthukum.com/201704//jenis- jenis-akta ,  di  Akses  27  September 2020
http://www.HukumOnline.com/Klinik/D etail/Ulasan/cl4598/Lingkup-Kerja- Notaris , di Akses 28 Oktober 2020 http://www.DosenPendidikan.co.id/Efek tivitas-adalah/Pengertian- Efektivitas-Menurut-Para-Ahli ,  Di Akses 05 Oktober 2020 http.//www.HukumOnline.com/Klinik/D etail/Ulasan/cl1996/Perbedaan-akta yang  dibuat-oleh-Notaris-dengan- akta-yang-dibuat-dihadapan- notaris,di Akses 16 November 2020 http://www . Notarismichael.com/PPAT/sejarah- notaris,  Di  akses  18  November 2020 https://www.Riz 4ldee.wordpress.com/20 09/03/04/sejarah-notaris,  Di  akses 18 November 2020 PERATURAN

## PERUNDANG- UNDANGAN
UUD 1945 UUJN KUH Perdata  Pasal 1867 Tentang Akta Otentik Negara Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 Kode  Etik  Notaris  Tahun  2015Undang- Undang  Jabatan  Notaris  Nomor  2 tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas  Undang-undang  Nomor  30 Tahun 2004, Kewenangan Notaris.