Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 4 Desember 2022 P - ISSN
: 2503-4413
E - ISSN : 2654-5837, Hal  240 – 250

## PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN CORPORATE
GOVERNANCE (CG) TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020)
Oleh : Putri Rohmatul Ummah, Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta Email : b200190341@student.ums.ac.id
Erma Setiawati Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email : erma.setyowati@ums.ac.id Article Info Abstract Article History : Received  16  Des - 2022 Accepted  25 Des  - 2022 Available Online 30 Des – 2022 Tax  aggressiveness  is  a  step  taken  by  the  company  as  a  strategy  to minimize the tax burden that should be paid by the company. In this study, the tax aggressiveness variable uses a proxy for the ETR value. The low value  of  a  company's  ETR  illustrates  that  the  tax  aggressiveness  of  the company  is  getting  higher.  This  study  aims  to  determine  the  effect  of Corporate  Social  Responsibility  and  Corporate  Governance  on  Tax Aggressiveness  using  the  ETR  proxy.  The  population  in  this  study  are manufacturing companies listed on the IDX in 2018-2020. The companies that were selected as the sample after deducting several criteria were 182 company data. The results of the study provide evidence of the influence of  Corporate  Social  Responsibility  on  ETR  as  a  proxy  for  tax aggressiveness.  Companies  with  a  higher  level  of  Corporate  Social Responsibility  ,  the  value  of  ETR  increases,  which  illustrates  the  lower level of tax aggressiveness carried out by the company. Keyword : Tax Aggressiveness, Corporate Social Responsibility , Corporate
Governance

## 1. PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber penerimaan negara di Indonesia. Pajak mempunyai peranan  yang  sangat  penting  khususnya  sebagai sumber pembiayaan untuk kegiatan pembangunan nasional  dalam  upaya  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat.
Selama ini penerimaan pajak negara selalu gagal  mencapai  target,  direktorat  jendral  (ditjen) pajak  mencatat  salah  satu  yang  menyebabkan gagalnya pencapaian target ini dikarenakan banyak perusahaan  yang  tidak  melakukan  pembayaran pajak.  Selain  itu,  tidak  tercapainya  target penerimaan  pajak  disebabkan  karena  wajib  pajak (WP)  dapat  melakukan  suatu  perencanaan  pajak sebagai  usaha  dalam  mencapai  efisiensi  beban pajak.    Wajib  pajak  dapat  melakukan  suatu perencanaan pajak karena di Indonesia menerapkan Self Assessment System sebagai sistem perpajakannya,  dimana  sistem  ini  merupakan sebuah  sistem  perpajakan  yang  memberi wewenang  serta  kepercayaan  kepada  wajib  pajak
(WP)  untuk  menghitung,  membayar,  dan melaporkan pajak terhutang secara mandiri.
Perusahaan  sebagai  wajib  pajak  badan berkewajiban  untuk  membayarkan  pajak  sesuai dengan  laba  bersih.  Perusaahaan  menganggap pajak  sebagai  beban  perusahaan  yang  bisa mengurangi  laba  perusahaan.  Tujuan  perusahaan untuk  memaksimalkan  keuntungan  melalui tindakan efisiensi pajak yang bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Perusahaan berusaha untuk  mengefisiensikan  beban  pajaknya  sehingga memperoleh  keuntungan  yang  lebih  besar  dalam rangka  mensejahterakan  pemegang  saham  dan mempertahankan  keberlanjutan  perusahaan  di masa  depan,  sehingga  perusahaan  cenderung dipandang  telah  melakukan  tindakan  agresivitas pajak.
Frank et  al .,  (2009)  menyatakan  bahwa segala upaya atau usaha yang dilaukan perusahaan dalam melakukan perekayasaan besarnya penghasilan  kena  pajak  dengan  membuat  suatu
perencanaan pajak, dengan cara yang dikategorikan  ilegal  disebut  dengan  agresivitas pajak. Menurut
Slemrod (2004) dalam Balakrishnan,  Blouin,  dan  Guay  (2011), berpendapat  bahwa  agresivitas  pajak  merupakan aktivitas yang spesifik, yang mencakup transaksi- transaksi,  dimana  tujuan  utamanya  adalah  untuk menurunkan  ke  wajiban  pajak  perusahaan. Kemudian,  Frank,  Lynch  dan  Rego  (2009), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa  pendapatan  kena  pajak  (PKP)  yang dilakukan  perusahaan  melalui  tindakan-tindakan perencanaan penghindaran pajak dengan menggunakan  cara-cara  illegal  ( tax  evasion ) maupun legal ( tax avoidance ).
Tindakan  Agresivitas  pajak  di  Indonesia dapat  dilihat  dari  beberapa  hal  diantaranya  1) rendahnya  rasio  pajak,  2)  rendahnya  kepatuhan wajib  pajak  badan,  3)  kaus  penghindaran  pajak yang dilakukan oleh PT Coca-Cola Indonesia, PT. RNI  dan  PT.  Toyota  Manufacturing  Indonesia. Selain  itu,  tindakan  agresivitas  pajak  dapat memberikan manfaat misalnya penghematan pajak yang  cukup  besar  dimana  kekayaan  pemegang saham  akan  meningkat  serta  kompensasi manajemen  juga  akan  meningkat.  Sebaliknya, tindakan  agresivitas  pajak  juga  memiliki  dampak yang  buruk  terhadap  perushaan,  diantaranya munculnya biaya karena otoritas pajak memeriksa dan menemukan adanya kecurangan, reputasi dan citra  perusahaan  yang  terancam  rusak  dan hilangnya legitimasi perusahaan yang berasal dari masyarakat.
Lanis dan Richardson (2013) menjelaskan bahwa  tindakan  manajerial  yang  dirancang  untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresif pajak menjadi strategi yang semakin umum dilakukan  oleh  perusahaan  di  dunia.  Namun demikian,  agresivitas  pajak  perusahaan  dapat menghasilakan biaya dan manfaat yang signifikan, tetapi di satu sisi, perusahaan memungkinkan dapat meminimalkan  beban  pajaknya,  tetapi  disisi  lain tindakan  ini  menjadi  perhatian  publik  yang  dapat menimbulkan persepsi negative dan mempengaruhi nama baik dari perusahaan, bahkan dapat mempengaruhi orientasi perusahaan di masa yang akan dating. Selain itu, perusahaan memiliki kewajiban  mengenai  tanggung  jawab  sosial perusahaan yang akan berdampak negative apabila tidak dilakukan sesuai harapan masyarakat.
Watson  dalam  Segala  (2011)  menyatakan juga  bahwa  perusahaan  memiliki  peringkat  yang rendah  dalam Corporate  Social  Responsibility (CSR)  dianggap  sebagai  perusahaan  yang  tidak bertanggung  jawab  secara  sosial  sehingga melalukan strategi pajak lebih agresif dibandingkan  perusahaan  yang  sadar  sosial.
Perusahaan  dalam  upaya  mempertahankan kelangsungan hidupnya selain dengan memperoleh laba  juga  harus  melakukan  bentuk  pertanggung jawaban sosialnya. Corporate Social Responsibility (CSR) diartikan sebagai “bagaimana perusahaan memperhitungkan dampak sosial  dan  lingkungan  dalam  cara  perusahaan tersebut  beroperasi,  memaksimalkan  manfaat  dan meminimalkan  kerugian”  (Pemerintah  UK  dalam KPMG,  2007).  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan  adalah  komitmen  perseroan  untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupa  dan  lingkungan  yang  bermandaat,  baik bagi  perseroan  sendiri,  komunitas  setempat maupun  masyarakat  pada  umumnya.  Lanis  dan Richardson  (2012)  menjelaskan  bahwa  CSR dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan keberlangsungan hidup perusahaan.
Ketidak  selarasan  kepentingan  antara pemilik  perusahaan  dan  pengelola  perusahaan terhadap  strategi  pajak  perusahaan  akan menimbulkan  masalah  keagenan.  Menurut Timothy  (2010),  tujuan  pengelola  perusahaan melakukan  agresivitas  pajak  adalah  untuk meminimalkan beban pajak sehingga meningkatkan  keuntungan  perusahaan  tetapi disisi  lain  biaya  yang  harus  dikeluarkan  untuk melakukan tindakan agresif terhadap pajak sangat mahal.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa melakukan  tindakan  agresivitas  pajak  tidak memberikan  keuntungan  terhadap  pemilik perusahaan.
Perusahaan  sebagai  organisasi  yang sangat  berkaitan  dengan  masyarakat  dan lingkungaan  tentunya  tidak  menginginkan mendapat  pandangan  negatif  dari  masyarakat. Salah  satu  upaya  mengendalikan  tindakan agresivitas  pajak  adalah  dengan  cara  melakukan corporate governance sehingga dapat mengawasi pengelolaan  perusahaan  oleh  manajemen, termasuk  dalam  hal  kebijakan  perpajakan perusahaan.  Pada  penelitian  ini Corporate governance diukur  dengan  3  proksi  yaitu komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan komite  audit.  Konflik  kepentingan  yang  terjadi antara  pemilik  dan  pengelola  perusahaan  diatasi melalui  tata  kelola  perusahaan  ( corporate governance) yang baik sebagai suatau mekanisme yang  digunakan  untuk  mengontrol  manajer (Shleifer  dan  Vishny,  1997).  Penerapan  prinsip- prinsip corporate governance mampu mengurangi tindakan pajak. Agresif yang diyakini mampu  membatasi  ruang  gerak  manajemen sehingga  akan  sulit  untuk  melakukan  tindakan agresivitas pajak. Tata kelola perusahaan mampu mengurangi tindakan oportunistik manajer dalam
memaksimalkan kepentingan sendiri.
Apabila  dalam  sebuah  perusahaan mekanisme corporate governance dapat terlaksana  dengan  baik,  maka  akan  berpengaruh juga  terhadap  meningkatnya  nilai  tambah  bagi para pemegang saham. Untuk memahami konsep corporate governance teori yang tepat digunakan adalah  teori  agensi,  berdasarkan  teori  ini,  tata kelola  suatu  perusahaan  harus  diawasi  serta dikendalikan guna memberikan keyakinan bahwa tata  kelola  perusahaan  sudah  dijalankan  dengan mengacu pada kepatuhan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Penelitian  ini  mengacu  pada  penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rengganis, et al.
(2018)  yaitu  “Pengaruh Corporate  governance dan Corporate  Social  Responsibility terhadap Agresivitas  Pajak”  yang  memberikan  hasil adanya  pengaruh  pengungkapan  CSR  pada ETR sebagai  proksi  dari  agresivitas  pajak,  komisaris independen  tidak  berpengaruh  terhadap  nilai ETR,  dewan  direksi  tidak  berpengaruh  terhadap nilai  ETR,  serta  komite  audit  tidak  berpengaruh terhadap  nilai  ETR.  Perbedaan  penelitian  ini dengan penelitian Rengganis, et al . (2018) yaitu pada tahun populasi perusahaan yang digunakan, penelitian  sebelumnya  menggunakan  data perusahaan  manufaktur  tahun  2013-2015, sedangkan untuk penelitian ini menggunakan data perusahaan  manufaktur  tahun  2018-2020. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk  melakukan  penelitian  yang  berjudul “Pengaruh Corporate governance dan Corporate Social  Responsibility terhadap Agresivitas  Pajak (Studi Empiris pada perusahaan Manufaktur yang Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  pada  tahun 2018-2020)”.
2. KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS Teori Keagenan (Agency Theory Teori Keagenan ( agency theory) merupakan  suatu  hubungan  yang  berdasarkan pada kontrak yang terjadi antar pihak-pihak yang ada  dalam  perusahaan,  yakni  antara  pemilik ( principal ) dan agen ( agent ) sebagai pelaku utama (Jensen  &  Mecking,  1976  dalam  Ujiyantho  & Pramuka, 2007). Teori agensi muncul ketika ada sebuah  perjanjian  kerja  atara principle yang memiliki  wewenang  dengan  agent  atau  pihak yang  diberi  kewenangan  untuk  menjalankan perusahaan (Nugraha, 2015).
Terdapat beberapa cara untuk mengontrol tindakan agent untuk  melakukan  tindakan penghindaran  pajak,  yaitu  dengan  mengevaluasi laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan  rasio  keuangan  dibandingkan dengan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan
oleh agent. Sebuah  perusahaan  yang  tergolong besar  apabila  memiliki  asset  yang  besar  pula. Total  asset  akan  bertambah  seiring  dengan besarnya  laba  yang  dihasilkan  perusahaan,  total asset  juga  akan  terus  bertambah  seiring  dengan bertambahnya liabilitas dan ekuitas.

## Teori Legitimasi
Teori  ini  merupakan  suatu  teori  yang fokus  pada  interaksi  perusahaan  dengan  para stakeholder agar  mampu  mempertahankan keberlanjutan  perusahaan.  Teori  ini  juga menjelaskan  kontrak  sosial  organisasi  dengan masyarakat, kelangsungan hidup perusahaan akan terancam jika masyarakat merasa organisasi telah melanggar kontrak sosialnya.
Menurut  Lanis  dan  Richardson  (2013) menjelaskan  teori  legitimasi  yang  mendukung pernyataan bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab  sosialnya,  perusahaan  menyediakan informasi corporate social responsibility sebagai bagian  dari  dialog  antara  perusahaan  dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan pengungkapan corporate social responsibility akan mempengaruhi  persepsi  masyarakat  terhadap suatu  perusahaan  dan  meningkatkan  reputasi perusahaan. Dengan demikian, legitimasi memiliki  berbagai  manfaat  untuk  mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan.
Corporate Social Responsibility
Menurut  Gunawan  (2015) corporate social  responsibility merupakan  aktivitas  yang berkaitan  dengan  etika  dan  tanggung  jawab perusahan dalam menjalankan kegiatan operasinya dengan memperhatikan keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan. Wahyono et al ., (2019) mengungkapkan perusahaan yang melakukan kegiatan corporate social responsibility dan  mengungkapkannya  dalam laporan  keuangan  memperoleh  manfaat  berupa citra    positif  dari  masyarakat  dan  investor. Sugiyanto et  al .,  (2021)  mengungkapkan  bahwa semakin  berkembangnya  suatu  perusahaan, tingkat  eksploitasi  sumber  daya  alam  dan  sosial masyarakat  semakin  tinggi  dan  tidak  terkendali, karenanya  ada  kesadaran  perusahaan  untuk mengurangi dampak negatif.
Corporate Governance
Menurut  Timothy  (2010) Corporate Governance merupakan  sebuah  sistem  yang dipergunakan  untuk  menyeleraskan  kepentingan agen dengan pemilik perusahaan dalam mengelola  perusahaan.  Jao  dan  Pagalung  (2011) mengemukakan terwujudnya keseimbangan pengawasan  dan  pengendalian  pengelolaan perusahaan  akan  menjadi  penghambat  bagi manajer  untuk  membuat  kebijakan  sesuai kepentingan pribadi serta mendorong terciptanya
transparansi, akuntabilitas, responbilitas, independensi,  dan  keadilan.  Menurut  Wijayanto (2018) Tidak adanya tata kelola perusahaan yang baik  bisa  menyebabkan  suatu  negara  mengalami krisis.  Contohnya  sebuah  perusahaan  yang terbebani  adanya  hutang  jangka  pendek  yang tinggi sehingga menyebabkan praktek/tata kelola menjadi lemah.
Agresivitas Pajak
Suyanto dan Suparmono (2012)
menyatakan  bahwa  agresivitas  pajak  perusahaan merupakan  suatu  kegiatan  meminimalkan  pajak secara  terstruktur  ( tax  planning )  yang  dilakukan oleh  perusahaan  pada  umumnya  sehingga  pajak menjadi  agresif  baik  berdasarkan  ketentuan perundang-undangan  ( legal )  maupun  tindakan agresif  yang  berpotensi  menjadi  masalah penghindaran  pajak  dan  melanggar  hukum ( illegal ).  Sedangkan  menurut  Yoehana  (2013) agresivitas pajak merupakan keinginan perusahaan  untuk  meminimalkan  beban  pajak melalui  aktivitas tax  planning dengan  tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.
Pengaruh  Corporate  Social  Responsibility (CSR) terhadap Agresivitas Pajak
Berdasarkan penelitian (Rengganis et al ., 2018)  membuktikan  bahwa Corporate  Social Responsibility memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Corporate Social Responsibility (CSR) dapat diukur melalui laporan kegiatan yang telah  dilaksanakan  oleh  perusahaan.  Menurut Astuti  &  Aryani  (2017)  mengungkapkan  bahwa bagi  perusahaan,  pajak  merupakan  beban  yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Freedman (2003)
mengatakan bahwa perusahaan melakukan agresivitas pajak berarti perusahaan tersebut tidak membayar  kewajibannya  berupa  beban  pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah untuk membantu  pendanaan  barang  publik  di  dalam masyarakat.  Selain  itu,  Lanis  dan  Richardson (2012) juga menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak merupakan perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa semakin baik suatu perusahaan menerapkan CSR, maka  semakin  rendah  kemungkinan  perusahaan tersebut  melakukan  tindakan  agresivitas  pajak. Berdasarkan  teori  dan  penelitian  sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H1: Corporate  Social  Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Pengaruh  Komisaris  Independen  terhadap Agresivitas Pajak Beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi  agresivitas  pajak  salah  satunya
adalah proporsi komisaris indeenden (Wahyuni,2018). Menurut Ayu (2017)
menyatakan bahwa dewan komisaris independen dapat  memberikan  petunjuk  dan  arahan  untuk mengelola  perusahaan  dan  merumuskan  strategi perusahaan yang lebih baik, termasuk menentukan kebijakan mengenai pajak perusahaan  yang  terutang.  Fahrani  &  Priyadi (2016) menunjukkan bahwa komisaris independen  mempengaruhi  agresivitas  pajak. Dengan  banyaknya  komisaris  independen  yang dimiliki  perusahaan,  kesempatan  manajer  untuk berlaku  agresif  terhadap  pajak  juga  akan berkurang  (Winata,  2014).  Sehingga,  tingkat agresivitas  pajak  perusahaan  akan  semakin rendah  yang  digambarkan  dengan  nilai  ETR perusahaan  yang  tinggi.  Berdasarkan  uraian  di atas,  hipotesis  yang  peneliti  ajukan  sebagai berikut:
H2: Komisaris Independen berpengaruh  terhadap Agresivitas Pajak.
Pengaruh  Ukuran  Dewan  Direksi  Terhadap Agresivitas Pajak
Peranan sentral dalam corporate governance dipegang  oleh  dewan  direksi  karena tanggung  jawab  atas  segala  urusan  dan kepentingan  perusahaan  diserahkan  oleh  hukum perseroan  kepada  dewan  direksi  (Khoirunnisa, 2015).  Dewan  direksi  bertugas  untuk  mengelola manajemen perusahaan agar operasional perusahaan  berjalan  efektif  dan  efisien.  Pada umumnya,  perusahaan  berkepentingan  untuk meningkatkan laba karena dengan meningkatnya laba  berarti  akan  membawa  kesejahteraan karyawan yang akan meningkat, sedangkan disisi lain  pemerintah  memandang  meningkatnya  laba perusahaan sebagai objek pajak.
Kehadiran  dewan  direksi  membawa pengaruh  dalam  mengurangi  permasalahan  teori keagenan  yang  biasa  terjadi  dalam  perusahaan (Sam’ani  2008).  Benturan  kepentingan  didalam perusahaan  dapat  diminimumkan  oleh  dewan direksi dengan terlaksananya prinsip-prinsip good corporate  governance .  Penelitian  ini  sejalan dengan  Fahriani  dan  Priyadi  (2016)  menyatakan bahwa  variabel  dewan  direksi  berpengaruh signifikan  terhadap effective  tax  rate yang merupakan  proksi  dari  agresivitas  pajak,  maka dapat disimpulkan semakin banyak dewan direksi dalam  perusahaan  akan  dapat  meminimumkan tindakan  pajak  agresif  yang  dilakukan  oleh perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang peneliti ajukan sebagai berikut:
H3: Ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
Pengaruh Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak
Susanto et  al., (2018)  menyatakan  bahwa corporate governance dapat memotivasi perusahaan  untuk  melakukan  agresivitas  pajak. Salah  satu  mekanisme corporate  governance dalam  mengawasi  perusahaan  adalah  komite audit.    Komite  Audit  dalam  sebuah  perusahaan menjamin  performa  auditor  akan  menjadi semakin  independen  karena  semakin  sulit melakukan  praktek  kolusi  antara  manajemen dengan  auditor  (Watts  dan  Zimmerman,  1983). Jika  dalam  perusahaan  jumlah    anggota  komite audit  semakin  banyak,  maka  kebijakan tax avoidance dapat  dikurangi,  namun  apabila keanggotaan  komite  audit  diperusahaan  lebih sedikit,  maka  kebijakan tax  avoidance akan meningkat (Winanta, 2014). Penelitian ini sejalan dengan  Seprini  (2016)  dan  Nugroho  dan Firmansyah  (2017)  menyatakan  bahwa  komite audit  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap effective  tax  rate .  Dengan  demikian  dapat dinyatakan  komite  audit  dapat  menekan  kolusi antara manajemen dan auditor independen untuk melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan uraian di  atas,  hipotesis  yang  peneliti  ajukan  sebagai berikut:
H4:  Komite  Audit  berpengaruh  terhadap Agresivitas Pajak.

## 3. METODE PENELITIAN Jenis penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  dengan  metode  kuantitatif  untuk menguji  pengaruh corporate  governance dan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah perusahaan  Manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa Efek  Indonesia  (BEI)  selama  periode  2018-2020. Sampel  adalah  sebagian  dari  jumlah  serta karakteristik  yang  dimiliki  oleh  sebuah  populasi. Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini menggunakan metode purposive sampling .

## Data dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah  suatu data  penelitian  yang  diperoleh  secara  tidak langsung melalui media perantara. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan  dan  laporan  tahunan  ( annual  report ) pada  perusahaan  manufaktur  yang  terdapat  di Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  tahun  2018-2020. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang telah dipublikasikan yang diperoleh melalui situs website www.idx.co.id dan informasi berdasarkan
variabel-variabel  yang  dicari  pada website resmi setiap perusahaan.
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

## Corporate Social Responsibility (CSR)
Corporate  Social  Responsibility (CSR) diukur  dengan  angka  indeks Corporate  Social Responsibility  Disclosure  Index (CSRDI)  hasil content  analysis ,  berdasarkan  indikator  GRI ( Global Reporting Initiative )-G4 yang terdiri dari 91 item. Indikator GRI dipilih karena merupakan aturan  internasional  yang  telah  diakui  oleh perusahaan di dunia. Pendekatan untuk menghitung CSRDI pada dasarnya menggunakan pendekatan dikotomi yaitu item CSR diberi score 1  jika  diungkapkan  dan score 0  jika  tidak diungkapkan  (Pradipta,  2015).  CSR  dapat dirumuskan sebagai berikut:
CSRDIj= ∑Xij 𝑛𝑗 𝑥 100%
Keterangan: CSRDIj  = Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan j Nj = Jumlah item untuk perusahaan j, nj ≤ 91 X ij =  Dummy  Variabel  1=  jika  item  I diungkapkan, 0 = jika item tidak diungkapkan

## Komisaris Independen
Perbandingan  antara  jumlah  anggota komisaris  yang  bukan  berasal  dari  internal perusahaan terhadap total dewan komisaris yang dimiliki  perusahaan  disebut  dengan  proporsi komisaris  independen  (Prasojo,  2011).  Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:
KI = Jumlah Komisaris Independenx 100%
Total Dewan Komisaris

## Ukuran Dewan Direksi
Pada  umumnya  kebijakan  seta  kualitas dari  keputusan  yang  diambil  dalam  rangka meningkatkan  efektivitas  pencapaian  tujuan organisasi  tergantung  pada  bagaimana  peran dewan  direksi  di  sebuah  perusahaan.  Dalam penelitian  ini  ukuran  dewan  direksi  adalah  total anggota  dari  dewan  direksi  yang  dimiliki perusahaan (Subramaniam et al ., 2009). Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:
UDD  =  Jumlah  Anggota  dewan  direksi  di
perusahaan
Komite Audit
Untuk meningkatkan pengawasan terhadap  perusahaan,  dewan  komisaris  dibantu oleh  komite  audit.  Berdasarkan  peraturan  yang ada,  di  dalam  perusahaan  sedikitnya  harus terdapat  3  orang  komite  audit,  dengan  rincian minimal  1  orang  komisaris  independen  yang menempati posisi ketua komite audit dan minimal 2  orang  pihak  independen  dari  luar  emiten. Jumlah  anggota  komite  audit  yang  mempunyai latar beakang pendidikan dan keahlian di bidang
akuntansi  dan  keuangan,  komite  audit  yang memiliki  minimal  1  orang  anggota  dengan keahlian  keuangan  dapat  meningkatkan  kualitas pelaporan  keuangan  perusahaan  (Chen  et.al 2007).  Sehingga  dapat  dirumuskan  sebagai berikut:
KA = Jumlah Komite Audit Berkopetensi di Bidang Ekonomi/Akuntansi
Total Komite Audit

## Agresivitas Pajak
Agresivitas pajak dapat diukur menggunakan proyeksi Effective Tax Rate (ETR) dengan  rumusnya  adalah  besarnya  beban  pajak dibagi  dengan  penghasilan  sebelum  pajak. Tingginya  tingkat  agresivitas  pajak  dilakukan perusahaan  terlihat  dari  nilai  ETR  yang  rendah. Rumus dari Effective Tax Rate (ETR) adalah: ETR = Beban Pajak Penghasilan x 100%
Pendapatan sebelum pajak

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif menggambarkan sampel data penelitian dengan menjabarkan jumlah data,  rata-rata,  nilai  minimum  dan  maksimum, serta  standar  diviasi  (Ghozali,  2011:19)  dari variabel  dependen  agresivitas  pajak,  dan  variabel independen Corporate  Social  Responsibility (CSR), Coorporate Governance (CG) yang diukur dengan menggunakan variabel Komisaris Independen,  Ukuran  Dewan  Direksi,  dan  Komite Audit. Hasil uji statistic deskriptif pada penelitian ini sebagai berikut:
Tabel 1

## Hasil Uji Statistik Deskriptif
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022 Berdasarkan  tabel 1 menunjukkan bahwa variabel Corporate  Social  Responsibility (CSR) mempunyai  nilai  terendah  ( minimum )  sebesar 0,13187  dan  nilai  tertinggi  ( maximum )  sebesar  0, 57143  dengan  rata-rata  ( mean )  sebesar  0,32828 dan  standar  deviasi  sebesar  0,12406.  Variabel Komisaris  Independen  mempunyai  nilai  terendah ( minimum )  sebesar  0,16667  dan  nilai  tertinggi ( maximum )  sebesar  0,66667  dengan  rata-rata ( mean ) sebesar 0,39361 dan standar deviasi sebesar
0,09748.  Variabel  Ukuran  Dewan  Direksi mempunyai  nilai  terendah  ( minimum )  sebesar  2 dan  nilai  tertinggi  ( maximum )  sebesar  11  dengan rata-rata  ( mean )  sebesar  4,80219  dan  standar deviasi  sebesar  1.81290.  Variabel  Komite  Audit mempunyai  nilai  terendah  ( minimum )  sebesar 0,33333  dan  nilai  tertinggi  ( maximum )  sebesar  1 dengan  rata-rata  ( mean )  sebesar  0,70128  dan standar deviasi sebesar 0,23350. Variabel Effective Tax  Rate sebagai  proksi  agresivitas  pajak mempunyai  nilai  terendah  ( minimum )  sebesar 0,0009  dan  nilai  tertinggi  ( maximum )  sebesar 1,23455  dengan  rata-rata  ( mean )  sebesar  0,27690 dan standar deviasi sebesar 0,16300.

## Uji Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik pada penelitian ini digunakan  untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya penyimpangan  atau  masalah  dalam  model  regresi yang akan diuji. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah  uji  normalitas,  uji  multikolinieritas,  uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas.
a. Uji Normalitas
Menurut  Ghozali  (2011:160)  uji  normalitas bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  terdapat  nilai residual  yang  terdistribusi  normal  atau  tidak.  Uji Normalitas  dalam  penelitian  ini  pada  mulanya menggunakan  pendekatan Kolmogrov-Smirnov , tetapi  ketika  di  uji,  data  menunjukkan  tidak terdistribusi  normal,  Untuk  itu    dalam  penelitian ini, uji normalitas diganti dengan menggunakan uji CLT  ( CentralLimit  Theorem )  yaitu  jika  jumlah observasi  cukup  besar  (n>30),  maka  asumsi normalitas  dapat  diabaikan  (Gujarati,  2003). Penelitian ini berjumlah n sebesar 182 > 30. Hal ini menunjukkan  bahwa  data  dapat  dikatakan berdistribusi  normal  dan  dapat  disebut  sebagai sampel besar.
b. Uji Multikolinieritas
Penggunaan uji multikolinearitas mempunyai tujuan  dalam  pengujian  apakah  antar  variabel independen  terdapat  korelasi  signifikan  dalam model  regresi.  Ridwan  dan  Diyanti  (2018:  4), menyatakan bahwa model regresi yang baik harus memenuhi syarat yaitu antara variabel independen satu  dengan  yang  lainnya  tidak  terdapat  korelasi signifikan  atau  mampu  memenuhi  asumsi  non- multikolinearitas. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas:

## Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022 Berdasarkan  hasil  uji  multikolinieritas  di atas,  dapat  diketahui  bahwa  nilai tolerance lebih dari  0,10  dan  nilai  VIF  kurang  dari  10  untuk variabel Corporate Social Responsibility , Komisaris  Independen,  Ukuran  Dewan  Direksi, dan  Komite  Audit,  sehingga  variabel  tersebut dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.

## c. Uji Autokorelasi Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022 Hasil olah data menunjukkan nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,538. Dengan hasil tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  Durbin  Watson (DW)  terletak  diantara  -2  sampai  +2  yang  berarti tidak ada masalah autokorelasi.

## d. Uji Heterokedastisitas
Tabel 4

## Hasil Uji Heterokedastisitas
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022 Berdasarkan hasil uji heteroskesastisitas di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi lebih dari  0,05  untuk  variabel Corporate  Social Responsibility, Komisaris  Independen,  Ukuran Dewan  Direksi,  dan  Komite  Audit,  sehingga
variabel tersebut dinyatakan tidak terjadi heteroskesastisitas.

## Uji Regresi Linier Berganda
Pengujian  pada  penelitian  ini  dilakukan dengan  menggunakan  analisis  regresi  berganda, yaitu  metode  statistik  yang  umumnya  digunakan untuk meneliti hubungan antara variabel dependen dengan beberapa variabel independen.
Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022 Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat  disusun persamaan regresi sebagai berikut:
AP  =  224127109,770–  0,188CSR  –  0,061KI  +
20767917,360UDD -0,012KA + ε
Keterangan:
AP = Agresivitas Pajak CSR = Corporate Social Responsibility KI = Komisaris Independen UDD  = Ukuran Dewan Direksi KA = Komite Audit ε = Error

## Uji F
Menurut Ghozali (2011:98), bahwa uji F  digunakan  dengan  tujuan  untuk  melakukan pengujian terhadap model regresi apakah layak digunakan  atau  tidak  dengan  melihat  apakah variabel  independen  mempunyai  pengaruh secara  simultsn  terhadap  variabel  dependen. Hasil olah data pada uji F menunjukkan nilai F hitung 3,676 dengan nilai signifikansi sebesar 0,007. Uji F memiliki ketentuan α = 5%, df1 = k atau 4 dan df2 = n-k atau 182-4 = 178, maka hasil uji F adalah sebagai berikut:
Tabel 6 Hasil Uji F
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022 Dari hasil uji F diatas, dapat diinterprestasikan bahwa F hitung bernilai lebih besar dibandingkan  Ftabel  (2,622  >  2,42)  dan  nilai signifikansi  lebih  kecil  dari  5%  (0,037  <  0,05) membuktikan  bahwa  secara  simultan  variabel
Tolerance VIF Corporate Social Responsibility 0,915 1,093 Tidak terjadi Multikolinieritas Komisaris Independen 0,983 1,018 Tidak terjadi Multikolinieritas Ukuran Dewan Direksi 0,924 1,082 Tidak terjadi Multikolinieritas Komite Audit 0,986 1,014 Tidak terjadi Multikolinieritas Variabel Collinearity Statistic Keterangan Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin Waston 1 .236 a 0,056 0,034 0,17204 1,538 Model Summary Variabel Sig (2- tailed) p-value
Keterangan Corporate Social Responsibility 0,064 P>0,05 Tidak terjadi Heteroskedstisitas Komisaris Independen 0,413 P>0,05 Tidak terjadi Heteroskedstisitas Ukuran Dewan Direksi 0,057 P>0,05 Tidak terjadi Heteroskedstisitas Komite Audit 0,378 P>0,05 Tidak terjadi
Heteroskedstisitas
Standardized
Coefficients B Std. Error Beta (Constant) 224,127,109,770 46820147,68 4,787 0,000 Corporate Social Responsibility -0,188 0,095 -0,152 -1,988 0,048 Komisaris Independen -0,061 0,070 -0,064 -0,868 0,387 Ukuran Dewan Direksi 20,767,917,360 7,337,685,567 0,215 2,830 0,005 Komite Audit -0,012 0,043 -0,020 -0,269 0,788 Model Unstandardized Coefficients T Sig.
Variabel F hitung Ftabel Sig. Keterangan CSR, KI, UDD, ETR 2,622 2,42 0,037 Berpengaruh
Corporate Social Responsibility , Komisaris Independen,  Ukuran  Dewan  Direksi,  dan  Komite Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Hal ini  dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi dinyatakan fit of goodness . Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Koefisien  determinasi  (R 2 )  pada  dasarnya digunakan  untuk  tujuan  melakukan  pengukuran mengenai  kemampuan  model  dalam  menjelaskan variasi variabel dependen dalam penelitian. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi (R 2 ):
Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022 Berdasarkan  hasil  olah  data  di  atas, diperoleh  nilai adjusted R 2 sebesar  0,034  atau 3,4%.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel Agresivitas  Pajak  dapat  dijelaskan  oleh  variabel Corporate Social Responsibility , Komisaris Independen,  Ukuran  Dewan  Direksi,  dan  Komite Audit  sebesar  3,4%.  Sedangkan  sisanya  96,6% dapat  dijelaskan  oleh  variabel  lain  diluar  model penelitian ini.

## Uji Statistika (Uji t)
Penelitian  ini  menggunakan  ketentuan dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05/2, nilai df (n- 1) = (182-1) = 181. Berikut adalah hasil pengujian uji t.

## Uji t

## Tabel 7
Hasil Uji t Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022
Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Variabel Corporate  Social  Responsibility mempunyai  thitung  yang  bernilai  lebih  kecil dibanding  ttabel  (-1,988<1,973)  dengan  nilai signifikan  lebih  kecil  dari  5%  (0,048<0,05). Sehingga H1 diterima yang berarti Corporate Social  Responsibility berpengaruh  terhadap Agresivitas Pajak.
2) Variabel  Komisaris  Independen  mempunyai thitung  yang  bernilai  lebih  kecil  dibanding ttabel  (-0,868<1,973)  dengan  nilai  signifikan lebih  besar  dari  5%  (0,387<0,05).  Sehingga H2 ditolak yang artinya Komisaris
Independen  tidak  berpengaruh  terhadap agresivitas pajak.
3) Variabel  Dewan  Direksi  mempunyai  thitung yang  bernilai  lebih  besar  dibanding  ttabel (2,830>1,973)  dengan  nilai  signifikan  lebih kecil  dari  5%  (0,005<0,05).  Sehingga  H3 diterima yang artinya Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
4) Komite  Audit  mempunyai  thitung  yang bernilai  lebih  kecil  dibanding  ttabel  (- 0,269<1,973)  dengan  nilai  signifikan  lebih besar  dari  5%  (0,788<0,05).  Sehingga  H4 ditolak yang artinya Komisaris Komite Audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

## PEMBAHASAN
Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Agresivitas Pajak
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Corporate  Social  Responsibility (CSR)  terhadap agresivitas  pajak  adalah  signifikan.  Hasil  yang diperoleh  dalam  penelitian  ini  berarti  bila pengungkapan Corporate  Social  Responsibility (CSR)  perusahaan  tinggi,  akan  diikuti  dengan rendahnya  tingkat  agresivitas  pajak  perusahaan. Setiap  kegiatan  CSR  yang  dijalankan  oleh perusahaan  itu  merupakan  sebuah  kegiatan  yang tidak hanya berfokus untuk tujuan ekonomi tetapi lebih  menitik  beratkan  pada  bidang  sosial  dan lingkungan.  Bagaimana  dampak  yang  akan diterima  masyarakat  setelah  kegiatan  sosial tersebut dijalankan, karena perusahaan melaksanakan  kegiatan-kegiatan  sosial  tersebut juga  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  pada stakeholder nya. Perusahaan yang memiliki peringkat  rendah  untuk  pengungkapan Corporate Social  Responsibility (CSR)  dianggap  kurang memiliki  tanggung  jawab  sosial  sehingga  dalam menjalankan tanggungjawabnya dibidang perpajakan, juga cenderung akan lebih agresif (Hoi et  al. ,  2013).    Penelitian  ini  menunjukkan  hasil yang sejalan dengan penelitian sebelumnya dimana semakin  banyak  perusahaan  mengungkapkan kegiatan Corporate  Social  Responsibility (CSR) perusahannya  maka  tingkat  penghindaran  pajak semakin rendah (Rengganis et al ., 2018).

## Pengaruh  Komisaris  Independen  terhadap Agresivitas Pajak
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Komisaris  Independen  terhadap  agresivitas  pajak adalah  tidak  signifikan.  Dapat  dinyatakan  bahwa banyak  atau sedikitnya anggota komisaris independen  yang  dimiliki  perusahaan  tidak  ada pengaruhnya  pada  tindakan  agresivitas  pajak perusahaan. Kebijakan perusahaan dalam menentukan  berapa  banyak  komisaris  independen dalam  perusahaannya  berbeda-beda.  Berkaitan dengan hasil tidak signifikan yang diperoleh dalam
Model
R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .236 a 0,056 0,034 0,17204
Variabel
Thitung Ttabel Sig. Keterangan Corporate Social Responsibility -1,988 1,973 0,048 Signifikan Komisaris Independen -0,868 1,973 0,387 Tidak Signifikan Ukuran Dewan Direksi 2,830 1,973 0,005 Signifikan Komite Audit -0,269 1,973 0,788 Tidak Signifikan
penelitian ini dimungkinkan karena besar keputusan  perusahaan  untuk  menempatkan  atau menambah  anggota  dewan  komisaris  independen merupakan bagian dari kepatuhan perusahaan pada peraturan  yang  ada.  Peraturan  tersebut  mengatur bahwa  setiap  perusahaan  setidaknya  harus memiliki 30% anggota  komisaris  independen dari total anggota dewan komisaris secara keseluruhan yang  ada  dalam  perusahaan.  Sehingga  dapat dinyatakan  bahwa  jumlah  anggota  komisaris independen yang dimiliki perusahaan belum efektif untuk  dijadikan  media  untuk  mencegah  maupun mengurangi tindakan penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya oleh Pradipta dan Supriyadi (2015), dan penelitian oleh (Rengganis et al ., 2018) juga  memperoleh  hasil  yang  serupa  dimana proporsi  komisaris  independen  tidak  berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
Pengaruh  Ukuran  Dewan  Direksi  terhadap Agresivitas Pajak
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Ukuran Dewan Direksi terhadap agresivitas  pajak adalah  signifikan.  Pengujian  hubungan  antara ukuran dewan direksi terhadap agresivitas pajak ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan terhadap ETR, dimana ETR yang rendah mengindikasikan  tingkat  agresivitas  pajak  yang tinggi.  Ukuran  dewan  direksi  yang  semakin  besar secara  signifikan  berpengaruh  terhadap  tingkat agresivitas  pajak  yang  semakin  rendah.  Keadaan ini  selaras dengan studi yang telah dijalankan oleh (Hariyanto et  al .,  2018)  yang  menemukan  jika jumlah  dewan  direksi  mempunyai  pengaruh  atas agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Pengaruh  Komite  Audit  terhadap  Agresivitas Pajak
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Komite  Audit  terhadap  agresivitas  pajak  adalah tidak  signifikan.  Hasil  tidak  signifikan  yang diperoleh  dalam  penelitian  ini  memberi  bukti bahwa  banyak  sedikitnya  anggota  komite  audit perusahaan  tidak  bisamenjamin  intervensi  dapat dilakukan  dalam  menentukan  kebijakan  besarnya tarif pajak efektif perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Puspita (2014) yang menemukan bahwa  jumlah  komite  audit  dalam  sebuah perusahaan  tidak  ada  pengaruhnya  terhadap tindakan  agresivitas  pajak  yang  dilakukan  oleh suatu perusahaan.
Tidak  berpengaruhnya  komite  audit  terhadap tingkat  agresivitas  pajak  perusahaan  mungkin karena  kecenderungan  perusahaan  melakukan tindakan  agresivitas  pajak  bukan  tergantung  dari banyaknya  anggota  komite  audit  yang  tergabung tetapi  lebih  kepada  bagaimana  kualitas  serta independensi  dari  anggota  komite  audit  tersebut untuk menganalisa apakah tindakan penghindaran
pajak  tersebut  dilakukan  oleh  perusahaan  atau tidak.  Selain  itu,  ada  kemungkinan  bahwa penambahan anggota komite audit dalam perusahaan  hanya  dimaksudkan  untuk  memenuhi kepatuhan  atas  peraturan  yang  ada  dimana diharuskan  sedikitnya  terdapat  3  (tiga)  orang anggota komite audit dalam suatu perusahaan.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan kriteria sampel penelitian ini adalah 182 perusahaan. Sesuai dengan pembahasan pada bab keempat, kesimpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh  terhadap  agresivitas  pajak, sehingga hipotesis ke-1 diterima.
2. Komisaris  Independen  tidak  berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis ke-2 ditolak.
3. Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap agresivitas  pajak,  sehingga  hipotesis  ke-3 diterima.
4. Komite  Audit  tidak  berpengaruh  terhadap agresivitas  pajak,  sehingga  hipotesis  ke-4 ditolak.
Adapun  saran  untuk  peneliti  selanjutnya diharapkan  dapat  memperluas  sampel  dengan menggunakan  data  seluruh  perusahaan  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  dan  menambah tahun pengamatan. Hasil R2 yang diperoleh dalam penelitian ini tergolong rendah yaitu 0,34  atau  3,4%.  Hasil  tersebut  artinya  pengaruh dari  variabel  independen  yang  digunakan  dalam penelitian  hanya  3,4%  terhadap  ETR  yang merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Sedangkan, 96,6% dipengaruhi oleh variabel  lain. Peneliti selanjutnya yang mengambil topik serupa diharapkan dapat meneliti variabel lain yang dapat menganalisis  adanya  tindakan  agresivitas  pajak seperti  variabel  kepemilikan  institusional  serta kualitas  audit.  Dalam  penelitian  ini  Pengukuran untuk Corporate  Sosial  Responsibility dengan metode checklist memiliki kelemahan subyektifitas peneliti, oleh karena itu untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode lain seperti observasi dan  wawancara  langsung  dengan  perusahaan sampel  terkait  implementasi Corporate  Sosial Responsibilty .
6. REFERENSI
diAstuti,  T.  P.,  &  Aryani,  Y.  A.  (2017).  Tren
Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar  Di  Bei  Tahun  2001-2014. Jurnal  Akuntansi,  20(3),  375–388. https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.4 Balakrishnan, K., J. Blouin, and W, Guay. 2011.
“Does  Tax  Aggressiveness  Reduce Financial Reporting Transparency?”.www.google.co.id.
gghoFahriani,  M.,  &  Priyadi,  M.  P.  (2016).
Pengaruh  Good  Corporate  Governance
Terhadap  Tindakan  Pajak  Agresif  Pada Perusahaan Manufaktur. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 5 (7) .
Frank, M. M., Lynch, J. L., & Rego, S. O. (2009) Are financial and tax reporting aggressiviness  reflective  of  broader corporate  policies?. The  Accounting Review, 84(2), 467-496.
Freedman,  J.  (2003).  Tax  and  Corporate Responsibility. Tax Journal 695 (2), 1-4. Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20.
Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Gujarati, D. (2003). Ekonometri Dasar . (S. Zain, Ed). Jakarta: Erlangga. Gunawan, J. (2015) “Corporate Social
Diselosures  in  Indonesia:  Stakeholders Influence  and  Motivation”. Social Responsibility Journal, 11 (3), 535-552.
Hariyanto, Firdaus, and Dwi Cahyo Utomo. 2018.
“Pengaruh  Corporate  Governance  Dan
Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas  Pajak.”  Diponegoro  Journal of Accounting 7(4):1–14.
Hoi,  Chun-Keung  (Stan),  Wu,  Qiang,  &  Zhang, Hao.  (2013).  Is  Corporate  Social Responsibility (CSR) Associated with tak Avoidance? Evidence from Irresponsible CSR Activities. The Accounting Review,
88 (6), 2025-2059.
Jao,  R.,  dan  Pagalung,  G.  (2011)  “Corporate Governance,  Ukuran  Perusahaan,  dan Leverage  terhadap  Manajemen  Laba Perusahaan  Manufaktur Indonesia”.
Jurnal Akuntansi & Auditing, 8 (1), 1-94. Jensen, M., & William, H. (1976). Theory of the
Firm:  Managerial  Behavior,  Agency Cost,  and  Ownership  Structure. Journal of  Financial  Economic ,  Vol.  3(4):  305- 360
Lanis,  Robert  ad  Grant  Richardson.  2012. Corporate  Social  Responsibility  and  tax Aggressiveness:  a  test  of  legitimacy theory. J. Account. Public Policy 31, 86- 108.
Lanis, R, dan Richardson, G. (2013) “ Corporate Social Responsibilityand Tax Aggressiveness:  a  test  oflegitimacy theory ”. Accounting Auditing and Accountability Journal, 26 (1), 75-100.
Nugraha, N. B., & Meiranto, W. (2015). Pengaruh
Corporate  Social  Responsibility,  Ukuran Perusahaan,  Profitabilitas,  Leverage  dan Capital  Intensity  terhadap  Agresivitas Pajak  (Studi  Empiris  Pada  Perusahaan Non  Keuangan  yang  Terdaftar  di  BEI Tahun  2012-2013). Diponegoro  Journal of Accounting . 4 (2), 1-14 Nugroho,  S.  A.,  &  Firmansyah,  A.  (2017).
Pengaruh Financial Distress, Real Earnings  Management  dan  Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. Journal  of  Business Administration, Vol. 1 No. 2 . Pradipta,  Dyah  Hay.,  dan  Supriyadi . 2015 . Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas,
Leverage, Dan  Komisaris  Independen Terhadap  Praktik  Penghindaran  Pajak.
Simposium  Nasional  Akuntansi  XVIII.
Medan,16-19 September Puspita,  Silvia  Ratih.  2014.  “Pengaruh  Tata
Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak”. Diponegoro Journal of Accounting, 3(2):1–13. Rengganis,  RR  Maria  Yulia  Dwi  dan  I.G.A.M Asri Dwija Putri.2018. Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas
Pajak.  E-Jurnal  Univaersitas  Udayana. 24(2).
Ridwan, M., & Diyani, L. (2018). Pengaruh Rasio Keuangan  dan  Pertumbuhan  Penjualan Terhadap  Harga  Saham. Jurnal  Bisnis dan Komunikasi Kalbisocio , Vol. 5(1): 1- 7.
Seprini.  (2016).  Pengaruh  Good  Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tindakan Pajak
Agre
Shleifer, A., dan Vishny R. W. (1997) “A survey of  corporate  governance”. Journal  of Finance , 52, 737-783.
Sugiyanto, E., Trisnawati, R., & Kusumawati, E.
(2021).  Corporate  Social  Responsibility and Firm Value with Profifitability, Firm Size,  Managerial  Ownership,  and  Board of Commissioners as Moderating Variables. Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 6 (1), 22-30.
Suyanto, K. D., dan Supramono. 2012. Likuiditas,
Leverage,  Komisaris  Independen,  dan Manajemen  Laba  Terhadap  Agresivitas Pajak Perusahaan. Jurnal Keuangan dan Pebankan, 16 (2): 167-177 Timothy,  Y.  C.  K.  (2010) Effects  of  Corporate Governance  on  Tax  Aggressiveness. An
Honours Degree Project Submitted to the School  of  Business  in  Partial  Fulfilment of  the  Graduation  Requirement  for  the Degree of Bachelor of Business Administration  (Honours).  Hong  Kong
Baptist University.
Wahyono,  W.,  Novianto,  A.  N.,  &  Putri,  E. (2019).  The  Effect  of  CSR  Disclosure,
Corporate Governance Mechanism, Auditor  Independence,  Auditor  Quality, and Firm Size on Earning Management. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia , 4 (3), 156-170.
Watson,
L. 2011. “Corporate Social
Responsibility  and  Tax  Aggressiveness: An  Examination  of  Unrecognized  Tax Benefits”. Social  Science  Research
Network.
Wijayanto,
K. (2018). CORPORATE GOVERNANCE,  LAVERAGE  AND FIRM PERFORMANCE. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia , 3 (2), 127-138. Yoehana,  Maretta.  2013.  “Analisis  Pengaruh
Corporate Social Responsibility
Terhadap Agresivitas Pajak. Diponegoro
Journal Of Accounting