Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Polres Gowa
The Implementation of Diversi on Children Criminal Law Justice in Gowa Police Station
Burhan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Email: burhanfarhel49@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima 14 Mei 2019 Revisi I 31 Mei 2019

## Revisi II
10 Juni 2019 Disetujui 13 Juni 2019 Penelitian  ini  dilakukan  dan  bertujuan  untuk:  1)  Untuk  mengetahui implementasi  diversi  dalam  sistem  peradilan  anak  di  Kantor  Polres Gowa; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi  kendala  dalam  penerapan  diversi  kepada  anak-anak  yang menghadapi  hukum  di  Kantor  Polres  Gowa.  Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  1) Penerapan diversi kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum di kantor Polres Gowa telah dilakukan secara finansial, hal ini terlihat dari kasus  anak-anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  yang  ditangani  sejak 2017 hingga 2019 terdapat 94 kasus dan dapat diselesaikan 93 kasus; 2) Faktor  penghambat  dalam  penerapan  diversi  di  Kantor  Polres  Gowa adalah bahwa hukum hanya memberikan batas waktu 30 hari untuk upaya diversi,  faktor  sumber  daya  penyelidik  masih  kurang  jika  dibandingkan dengan jumlah kasus yang ditangani. Faktor masyarakat yang terkadang tidak  menginginkan  perdamaian  atau  permintaan  dari  korban  atau keluarga korban yang meminta kompensasi yang terlalu besar.
Kata Kunci : Diversi, Sistem Peradilan Anak, Polres Gowa
The  research  was  conducted  and  aimed  at:  1)  To  find  out  the implementation  of  the  application  of  diversion  in  the  juvenile  justice system  at  the  Gowa  Regional  Police  Station;  2)  To  find  out  and  analyze what  factors  are  the  obstacles  in  the  application  of diversion  to  children who  face  huku  at  the  Gowa  Police  Station.This  type  of  research  is empirical  legal  research.  The  results  showed  that:  1)  The  application  of diversion to children facing the law at  the Gowa police station had been carried  out  financially,  it  was  seen  from  the  cases  of  children  facing  the law  handled  since  2017  until  2019  there  were  94  cases  and  could  be resolved diversely 93 cases; 2) The inhibiting factor in the application of diversion in the Gowa Regional Police Station is that the legal factor only gives a 30-day time limit for diversion efforts, the investigator's resource factor  is  still  lacking  when  compared  to  the  number  of  cases  handled. Community factors that sometimes do not want peace or requests from the victims  or  the  families  of  victims  who  ask  for  compensation  that  is  too large so the perpetrators cannot.
Keywords: Diversi, Child Criminal Justice System, Gowa District Police
Burhan

## A. PENDAHULUAN
Anak  merupakan  amanah  dan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  memiliki harkat  dan  martabat  sebagai  manusia  seutuhnya,  setiap  anak  pada  dasarnya  sedang dalam proses  tumbuh  kembang  dan  belum  matang baik  secara  fisik,  psikis  dan  sosial. Perkembangan  yang  sedang  dialami  oleh  anak  sangat  rentan  terganggu  oleh  faktor- faktor  internal  maupun  eksternal,  sehingga  diperlukan  jaminan  atas  proses perkembangan anak dengan cara perlindungan-perlindungan terhadap anak. 1
Sistem  peradilan  pidana  anak  diharuskan  untuk  mementingkan  kepentingan terbaik  bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan  selalu  memperhatian  keadaan kedua anak,baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Anak yang Berhadapan dengan Hukum  (ABH)  meliputi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  anak  yang  menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
Perlindungan  anak  merupakan  perwujudan  adanya  keadilan  dalam  suatu masyarakat,  dengan  demikian  perlindungan  anak  di  usahakan  dalam  berbagai  bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum,  baik  dalam  kaitannya  dengan  hukum  tertulis  maupun  hukum  tidak  tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun  diri  anak  itu  sendiri,  sehingga  usaha  perlindungan  anak  yang  dilakukan  tidak berdampak negatif. Perlindungan anak dilakukan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat  yang  mencerminkan  suatu  usaha  yang  efektif  dan  efisien.  Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal lain yang  menyebabkan  ketergantungan  kepada  orang  lain  dan  berprilaku  tak  terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya.
Namun penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum yang mengutamakan kepentingan  terbaik  bagi  anak  masih  jauh  dari  yang  diharapkan.  Pemerintah  telah mengeluarkan  peraturan  khusus  yang  mengatur  perlindungan  hak-hak  anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  seperti  Undang-  Undang  No.  3  tahun  1997  tentang Pengadilan  Anak,  ataupun  Undang-Undang  No.  35  tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak  bahkan  pemerintah  telah  meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak  (KHA)  dengan mengeluarkan  Kepres  Nomor  36  Tanggal  25  Agustus  1990,  dan  menandatangani kesepakatan Beijing  Rules ,  tapi  ternyata  ketentuan  dalam  peraturan  tersebut  bukan menjadi solusi terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.
Pemberian  sanksi  hukum  bagi  anak  yang  melakukan  suatu  tindak  pidana  sering tidak  memberikan  manfaat  bagai  para  pihak,  mengingat  dari  sisi  lain  korban  masih meninggalkan permasalahan  tersendiri  yang  tidak terselesaikan  meskipun  pelaku  telah dihukum.  Melihat  prinsip-prinsip  tentang  perlindungan  anak  terutama  prinsip mengutamakan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  maka  diperlukan  proses  penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi.
Salahsatu  tujuan  dari  diversi  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  ini agar  menghindarkan  anak  dari  proses  peradilan  terlebih  lagi  penjara,  karena  anak dianggap  sebagai  tunas  bangsa,  disisi  lain  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan
1 Nanang  Sambas, Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia  dan  Instrumen  Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya (Yogyakarta: Graha ilmu, 2013), h, 1.
hukum  jika  menjalaini  proses  pidana  penjara  dikawatirkan  akan  berpengaruh  pada mental  anak.  Sehingga  sebisanya  anak  dihindarkan  dari  proses  pidana  penjara,  namun meskipun  telah  ada  regulasi  yang  mengatur  tentang  perlindungan  anak  tapi  pada kenyataannya anak yang melakukan suatu  tindak pidana tetap menjalani proses pidana penjara.  Kesenjangan  hukum  dalam  pelaksanaan  perlindungan  terhadap  anak  yang melakukan  tindak  pidana  diantaranya  adalah  pelaksanaannya  yang  belum  maksimal, karena kurang profesionalnya aparat penegak hukum dalam  penanganan terhadap anak yang  berkonflik  dengan  hukum.  Masih  terdapat  perlakuan  yang  sama  seperti  orang dewasa  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana,  baik  dalam  proses  penyidikan maupun  penempatannya  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan.  Hal  ini  tentunya  bertolak belakang  dengan  semangat  pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Berdasarkan  uraian  tersebut  penulis  tertarik untuk  melakukan  penelitian  yang  dituangkan  dalam  proposal  dengan  judul Implementasi  Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di  Polres  Gowa. Berdasarkan  uraian  diatas,  berkenaan  implementasi  diversi  dalam  sistem  peradilan pidana  anak  di  Polres  Gowa  maka  ada  dua  yang  menjadi  permasalahan  yang  akan dibahas  pada  jurnal  ini. Pertama, pelaksanan  diversi  dalam  sistem  peradilan  pidana anak  di  Polres  Gowa.  Dan kedua, faktor-faktor  yang  memepengaruhi  pelaksanaan diversi terhadap  anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Gowa.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yag  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian penelitian  Hukum  empiris  karena  penulis  malakukan  penelitian  lapangan  di  Polres Gowa untu menemukan data-data tentang pelaksanaan diversi terhadap anak dan factor- faktor yang menghambat pelaksanaan diversi tersebut.
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data hukum primer yang bersumber  dari  lokasi  penelitian  di  Polres  Gowa,  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah personi  penyidik  pelayanan  perempuan  dan  anak  di  Polres  Gowa  secara  keseluruhan. serta wawancara dengan penyidik pelayanan perempuan dan anak di Polres Gowa. Data sekunder merupakan  bahan  hukum  sebagai  bahan  penelitian  yang  di  ambil  dari  bahan kepustakaan yang  terdiri dari  bahan hukum  primer, bahan  hukum sekunder  dan  bahan hukum tersier.  Teknik  yang  dipakai  dalam  pengumpulan  data  dalam  penelitian  adalah studi  pustaka  dan  studi  lapangan  kemudian  data  dianalisis  secara  secara  deskriptif - kualitatif .

## C. PEMBAHASAN

## Teori Efektivitas Penegakan Hukum
Efektivitas  hukum  dapat  diukur  dengan  melihat  sejauh  mana  hukum  tersebut ditaati  atau  tidak  diaaati.  Jika  sebagian  besar  sasaran  aturan  hukum  yang  menjadi sasaran  ketaatannya  ditaati  maka  dapat  dikatakan  hukum  tersebut  efektif.  Walaupun demikian aturan hukum yang ditaati dikatakan efektif, namu tetap masih dipertanyakan derajat  efektivitasnya.  Jika  ketaatan  sebagian  besar  masyrakat  terhadap  suatu  aturan hukum  hanya  karena  bersifat compliance atau  hanya  takut  sanksi,  maka  derajat ketaatannya  sangat  rendah  karena  membutuhkan  pengawasan  yang  terus  menerus. Berbeda  apabila  ketaatan  pada  aturan  hukum  didasarkan  pada  kepentingan internalization ,  yaitu  karena  ketataatan  terhadap  aturan  hukum  tersebut  benar-benar
Burhan
cocok  dengan  nilai  intrisik  yang  dianutnya  maka  derajat  ketaatannya  adalah  yang tertinggi.
Efektivitas  mengandung  arti  keefektifan  pengaruh  efek  keberhasilan  atau kemanjuran/kemujaraban,  membicarakan  keefektifan  hukum  tentu  tidak  terlepas  dari penganalisisan  terhadap  karakteristik  dua  variable  terkait  yaitu:  karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan. 2
Teori  efektivitas  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Lawrence  M.  Friedman mengatakan bahwa paling tidak ada tiga unsur utama setiap system hukum yaitu:
1) Struktur Hukum ( legal Struktur )
2) Substansi Hukum ( Legal Substance )
3) Budaya Hukum ( Legal Cultur )
Berbeda halnya dengan teori efektivitas hukum  yang dikemukakan  Lawrence M. Friedman,  Soerjono  Soekanto  berpendapat  bahwa  efektif  atau  tidaknya  suatu  hukum ditentukan  oleh  5  (lima)  faktor.  Faktor-faktor  ini  mempunyai  arti  netral,  sehingga dampak  positif  atau  negatifnya  terletakpada  isi  faktor-faktor  tersebut 3 .  Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:
1) Faktor hukumnya sendiri;
2) Faktor penegak hukum;
3) faktor sarana dan fasilitas;
4) Faktor masyarakat;
5) faktor kebudayaan.
Kelima faktor di atas berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan  hukum,  juga  merupakan  tolak  ukur  daripada  efektifitas  penegakan  hukum. Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori  yang  dikemukakan  oleh  Romli  Atmasasmita  yaitu  bahwa  faktor-faktor  yang menghambat  efektivitas  penegakan  hukum  tidak  hanya  terletak  pada  sikap  mental aparatur  penegak  hukum  (hakim,  jaksa,  polisi  dan  penasihat  hukum)  akan  tetapi  juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. 4

## 1. Pengertian Anak
Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. 5
Pengertian  anak  jika  ditinjau  lebih  lanjut  lagi  dari  segi  usia  kronologis  menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga  akan  mempengaruhi  batasan  yang  digunakan  untuk  menentukan  umur  anak. 6 Kriteria  seseorang  bisa  dikategorikan  sebagai  anak  dapat  dilihat  dari  beberapa  macam
2 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya, 2013), h, 67.
3 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2007), h, 7-8.
4 Romli  Atmasasmita, Reformasi  Hukum,  Hak  Asasi  Manusia  &  Penegakan  Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2001), h, 55
5 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak (Bandung: Nuansa, 2006), h, 36
6 Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: Restu Agung, 2007), h, 5.
pendapat  yang  berbeda.  Dari  agama  islam  misalnya,  kedewasaan  seseorang  atau  biasa disebut baligh tidak dapat ditentukan berdasarkan dari umur tertentu, namun dilihat dari perkembangan fisik dan jiwa seseorang tersebut.
Di  Indonesia  definisi  anak  terdapat  dalam  beberapa  ketentuan  perundang- undangan yaitu sebagai berikut :
1) Anak  dalam  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1979  tentang kesejahteraan Anak.
Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Jika  seseorang  yang  belum  mencapai  umur  21  tahun  namun  ia  sudah  pernah kawin  maka  ia  tidak  lagi  berstatus  sebagai  anak,  melainkan  sebagai  orang dewasa.
2) Dalam KUHPerdata Pasal 330 ayat (1) Seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum  genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.
3) Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1.
Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berumur  18  tahun  termasuk  anak  masih dalam kandungan.
4) Dalam Undang-Undang  No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3.
Anak adalah mereka yang berusia 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun.
Di  dalam  Pasal  1  Konvensi  Anak,  Pengertian  anak  dirumuskan  sebagai  setiap manusia  yang  berusia  dibawah  18  tahun  kecuali  berdasarkan  Undang-Undang  berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. 7
Dengan demikian maka pengertian anak (juvenile) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peratuaran perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda- beda.  Perbedaan  tersebut  bergantung  dari  sudut  manakah  pengertian  anak  dilihat  dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang. 8

## 2. Diversi
Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  diversi  merupakan  wewenang  dari  aparat  penegak hukum  yang  menangani  kasus  tindak  pidana  untuk  mengambil  tindakan  meneruskan  perkara atau  mengehentikan  perkara,  mengambil  tindakan  tertentu  sesuai  dengan  kebijakan  yang dimiliknya. 9
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  dalam  pasal  1  ayat  7  diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dari proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar  peradilan  pidana.  Ketentuan  Diversi  secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai 16 Undang -Undang Nomor 11 tahun 2012, namun peraturan  dalam  pengimplementasiannya  diatur  dalam  peraturan  Mahkamah  Agung
7 Chandra  Gautama, Konvensi  Hak  Anak  Panduan  Bagi  Jurnalis (Jakarta:  Lembaga  Studi  Pers dan Pembangunan (LSPP), 2000), h, 21,
8 Abintoro  Prakoso, Hukum  Perlindungan  Anak (Yogyakarta:  Laks  Bang  PRESSindo,  2016),  h, 42-43,
9 Marlina, Pengantar  Konsep  Diversi  dan  Restorative  Justice  dalam  Hukum  Pidana (Medan: Sinar Grafika, 2010), h, 1
Burhan
Nomor  4  tahun  2014  tentang  pedoman  pelaksanaan  diversi  dalam  sistem  peradilan pidana  anak  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  tahun  2015  tentang  pedoman pelaksanaan  pelaksanaan  diversi  dan  penanganan  anak  yang  belum  berumur  12  (dua belas) tahun.
Pembaruan yang bersifat revolusioner terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mewajibkan  melakukan  upaya  diversi, yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan ,dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri,  dengan  syarat  tindak  pidana  yang  dilakukan,  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18  (delapan  belas)  tahun  atau  telah  berumur  12  tahun  meskipun  pernah  kawin  tetapi belum  berusia  18  tahun,  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana.  Apabila  anak  yang belum  berusia  12  tahun  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015 tentang  pedoman  pelaksanaan  diversi  dan  penanganan  anak  yang  belum  berumur  12 (dua  belas)  tahun  namun  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  tahun  2015  tersebut tidak memberikan perbedaan secara spesifik dalam palaksanaan diversi yang dilakukan anak yang berusia 12 tahun maupun yang belum berusia 12 tahun walaupun sama sama dikategorikan  sebagai  anak  namun  secara  emosional  dan  juga  belum  bisa  memilah antara yang benar dengan yang salah.
Sementara  menurut  Penjelasan  umum  Perma  No  4  tahun  2014  tentang  Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sitem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 menyebutkan, Hakim anak  wajib  mengupayakan  diversi  dalam  hal  anak  melakukan  tindak  pidanayang diancam dengan pidana dibawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam  dengan  pidana  penjara  7  tahun  atau  lebih  dalam  bentuk  surat  dakwaan subsidaritas,  kumulatif,  alternative  maupun  kombinasi.Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menjelaskan  bahwa  terhadap perkara  anak  sebelum  masuk  proses  peradilan,  para  penegak  hukum,  keluarga  dan masyarakat  wajib  mengupayakan  proses  penyelesaian  diluar  jalur  pengadilan,  yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian  perkara  anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar  peradilan pidana.
Pentingnya proses diversi disadari oleh pembuat Undang-Undang, dalam Pasal 6 Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  disebutkan  bahwa  tujuan  dari  diversi adalah  untuk  mencapai  perdamaian  antara  korban  dan  anak,  menyelesaiakan  perkara anak  diluar  proses  pengadilan,  menghindarkan  anak  dari  perampasan  kemerdekaan, mendorong  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dan  menanamkan  rasa  tanggung  jawab kepada Anak. Hal ini pun diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mengenai tujuan diversi. Dengan demikian, dapat terlihat dalam Undang- Undang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  maupun  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015 memuat klausula yang mendorong anak anak agar tidak perlu menjalani proses pidana dan  menanamkan  rasa  tanggungjawab  kepada  anak  dalam  proses  diversi.  Tujuan Diversi  tersebut  merupakan  implementasi  dari  keadilan  restoratif  yang  berupaya
mengembalikan  pemulihan  terhadap  sebuah  permasalahan,  bukan  sebuah  pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. 10
Berdasarkan  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan Diversi terdiri dari :
1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

## 3. Perlindungan Hukum terhadap Anak
Menurut  Satjipto  Raharjo  mendefinisikan  perlindungan  hukum  adalah memberikan  pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan perlindungan  tersebut  diberikan  kepada  masyarakat  dengan  tujuan  agar  mereka  dapat menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum. 11 Menurut  Muchsin, perlindungan  hukum  merupakan  kegiatan  untuk  melindungi  individu  dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan  dalam  menciptakan  adanya  ketertiban  dalam  pergaulan  hidup  antar  sesama manusia. 12
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  merupakan  hukum  yang  menjamin  hak-hak, kewajiban  dan  tanggung  jawab  anak.  Menurut  Barda  Nawawi,  perlindungan  anak menyangkut  berbagai  aspek  kehidupan  dan  penghidupan,  agar  anak  benar-benar  dapat tumbuh  dan  berkembang  dengan  wajar  sesuai  dengan  hak  asasinya  memperhatikan berbagai dokumen dan pertemuan internasional, dapat dilihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya  perlindungan  hukum  terhadap  anak  dapat  mencakup  berbagai  bidang/aspek, antara lain:
1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
2) Perlindungan anak dalam proses peradilan;
3) Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial);
4) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
5) Perlindungan  anak  dari  segala  bentuk  eksploitasi  (perbudakan,  perdagangan anak,  pelacuran,  pornografi,  perdagangan  atau  penyalahgunaan  obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
6) Perlindungan anak-anak jalanan;
7) Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
8) Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan. 13
Perlindungan  anak  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak  diartikan  sebagai  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi anak  dan  hak-ahak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi
10 M, Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h, 138
11 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2006), h, 54.
12 Muchsin, Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum  bagi  Investor  di  Indonesia (Surakarta: Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), h, 14.
13 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak (Bandung:Fakultas  Hukum Universitas Padjajaran, 1996), h, 13.
Burhan
secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  serta  mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Mendapatkan  perlindungan  merupakan hak  dari  setiap  anak,  dan  diwujudkannya  perlindungan  bagi  anak  berarti  terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. 14
Perlindungan  anak  merupakan  perwujudan  adanya  keadilan  dalam  suatu masyarakat,  dengan  demikian  perlindungan  anak  diusahakan  dalam  berbagai  bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Kepastian hukum  diusahakan  demi  kelangsungan  kegiatan  perlindungan  anak  dan  mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan.

## Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Polres Gowa
Kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Sebagai  tindak  pidana  tentunya  proses  penyelesaian  perkara  dilakukan  dengan menggunakan  sistem  peradilan  pidana  atau criminal  justice  system yang perkembangannya  terdapat  satu  konsep  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anak.  Konsep  ini  dikenal  dengan  istilah  diversi.  Diversi  adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar  pengadilan  atau  dari  jalur  hukum  ke  jalur  non  hukum,  serta  adanya  kesepakatan dari pihak pelaku, korban, dan keluarganya.
Ketentuan  Diversi  secara  khusus  diatur  dalam  pasal  6  sampai  pasal  16,  namun peraturan  dalam  pengimplementasiannya  akan  diatur  dalam  peraturan  pemerintah nomor  65  tahun  2015  tentang  pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan  Penanganan  Anak yang  Belum  Berumur  12  (duabelas)  Tahun,  Perma  Nomor  4  tahun  2014  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Bentuk pelaksanaan  diversi  yang  diatur  dalam  ketentuan  ini  yaitu  dilakukan  melalui musyawarah  yang  melibatkan  Anak  dan  orang  tua/walinya,  korban  /atau  orang tua/walinya,  pembimbing  kemasyarakatan,  dan  pekerja  sosial  profesional,  dan  dapat juga melibatkan Tenaga Kerja Sosial dan/atau masyarakat.
Proses  penyidikan  terhadap  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum dilakukan  oleh  Penyidik  yang  ditetapkan  berdasarkan  Keputusan  Kepala  Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini penyidik unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal  Kepolisian Resort Gowa sebgaimana fokus dalam penelitian penulis  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  dalam  Pasal  26  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012.  Penyidik yang  melakukan  penyidikan  terhadap  kasus  anak  juga  mempunyai  beberapa  syarat diantaranya  adalah  untuk  dapat  ditetapkan  sebagai  Penyidik  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  yaitu  dalam  Pasal  26  ayat  (3)  Undang-Undnag  Nomor  11  Tahun  2012 meliputi:
a) Telah berpengalaman sebagai penyidik;
b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradian Anak.
14 Setyowati Irma, Aspek Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h, 47
Dalam  proses  penyidikan  yang  berhak  dan  mempunyai  kewenangan  untuk melaksanakan  diversi  serta  menangani  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum adalah  penyidik  khusus  anak.  Di  unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  selanjutnya disingkat  PPA  Satuan  Reserse  Kriminal    Kepolisian  Resort  Gowa  sudah  memiliki penyidik  khusus  anak  yang  telah  melalui  proses  pelatihan  khusus  dan  telah memenuhi persyaratan  berdasarkan  Undang-Undang  yang  berlaku  untuk  menjadi  penyidik  anak yang berhadapan dengan hukum.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  telah  di  dapatkan  data  kasus  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  yang  ditangani  Polres  Gowa  tahun  2015-2019  sebagai berikut:
Data Tindak Pidana Anak Di Polres Gowa Tahun 2017-2018 No. Tahun Jumlah Tercapai Diversi Tidak Tercapai Diversi 1. 2017 76 76 - 2. 2018 15 14 1 3. 2019 (Januari-Mei) 3 3 - Jumlah 94 93 1
Sumber data: Polres Gowa, 2019
Berdasarkan  data  tersebut  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  pada  tahun  2017  sampai pada tahun 2019 jumlah tindak pidana  yang dilakukan oleh anak dan ditangani di unit Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  Satuan  Reserse  Kriminal    Kepolisian  Resort  Gowa sejumlah 94 kasus, pada tahun 2017 ada 76 kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang  ditangani  unit  Pelayanan  perempuan  dan  anak  Satuan  Reserse  Kriminal Kepolisian Resort Gowa dari semua kasus tersebut berhasil diselesiakan secara diversi. Kemudian  pada  tahun  2018  terjadi  penurunan  kasus  yang  masuk  dalam  laporan  unit Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  yaitu  hanya  15  kasus  yang  terdata  masuk  sabegai laporan,  berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  penyidik  pembantu  Bripda  Amanda Mauliya  Sari  bahwa  kurangnya  laporan  tentang  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum masuk pada unit Pelayanan Perempuan dan Anak dikarenakan, pada tahun 2018 terjadi pergantian  Kapolres  dengan  kebijakan  yang  berbeda,  sehingga  Kapolres  Gowa  sejak tahun 2018 memerintahkan bahwa terhadap kasus Perempuan entah itu kekerasan dalam rumah  tangga,  penganiayaan  yang  melibatkan  perempuan  dan  termasuk  terhadap  anak yang  berhadapan  dengan  hukum,  pada  saat  ada  pengaduan  atau  laporan  sebisanya dikembalikan  dulu  untuk  diselesaikan  secara  kekeluargaan  atau  memlalui  pemerintah setempat untuk dimediasi sehingga laporan tidak perlu dimasukan di Polres Gowa, hal tersebutlah  yang  membuat  laporan  yang  masuk  dan  terdaftar  mengalami  penurunan yang drastic. Lebih lanjut Bripda Amanda Mauliya Sari mengatakan, hal tersebut sangat membantu  penyidik  karena  kami  tidak  perlu  melakukan  pemeriksaan  berkas  dan melengkapi berkas perkara karena dianggap bukan sebagai laporan, meskipun beberapa laopran  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  tetep  terdaftar  dan  berhasil  di diversi di unit Pelayanan Perempuan dan Anak dikarenakan sejak awal laporan terhadap korban  belu  memiliki  niat  untuk  berdamai.  Terhadap  diversi  yang  gagal  dilakukan  itu
Burhan
karena tidak adanya titik temu kesepakatan antara pelaku dan korban serta kerbon dan keluarga korban belum bisa memaafkan perbuatan pelaku.
Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan penyidik Pelyanan Perempuan dan  Anak  Polres  Gowa  yaitu  Brigpol  Rustan  selaku  penyidik  pembantu  unit Perlindungan Perempuan dan Anak, menurut narasumber proses pelaksanaan diversi  di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polres gowa yaitu dengan berpedoman dengan UU  SPPA  dan  dengan  pedoman  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015  tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi  dan Penanganan  Anak  yang  Belum  Berumur 12 Tahun. Penyidik menerima laporan dari pelapor lalu penyidik membuat Berkas  Acara Perkara (BAP), selanjutnya penyidik menyerahkan BAP kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas), setelah  mendapatkan  BAP  dari  penyidik,  Bapas  kemudian  melakukan  Penelitian Masyarakat (Litmas) di lingkungan rumah pelaku, dari hasil litmas Bapas nantinya akan keluar  surat  rekomendasi  dari  Bapas,  dimana  surat  rekomendasi  tersebut  bisa merupakan  rekomendasi  untuk  diversi  dan  rekomendasi  untuk  tidak  diversi.  Penyidik selaku  fasilitator  akan  memanggil  para  pihak  yaitu  pihak  terlapor  (pelaku),  orang  tua atau wali terlapor, pelapor (korban), orang tua atau wali pelapor, tokoh masyarakat, dan dengan di dampingi Bapas dan Peksos (Pekerja Sosial). Pihak korban akan di dampingi oleh  pekerja  sosial  dan  pihak  pelaku  di  dampingi  oleh  Bapas  yang  selanjutnya  akan dilakukannya  musyawarah  dimana  nantinya  hasil  musyawarah  tersebut  di  tuangkan dalam bentuk kesepakatan diversi.

## Faktor  Memepengaruhi  Pelaksanaan  Diversi  terhadap    Anak  yang  Berhadapan dengan Hukum di Polres Gowa
Pada  tahap  penyidikan,  penyidik  wajib  mengupayakan  Diversi,  yang  bertujuan mencapai  perdamaian  antara  korban  dengan  anak,  menyelesaikan  perkara  anak  di  luar proses  peradilan,  menghindarkan  anak  dari  perampasan  kemerdekaan,  mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam melakukan  penyidikan  anak,  penyidik  wajib  meminta  pertimbangan  atau  saran  dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran  dari  ahli  pendidikan,  ahli  kesehatan  jiwa,  ahli  agama,  atau  petugas kemasyarakatan lainnya.
Akan  tetapi,  dalam  mewujudkan  itu  semua  terutama  perintah  dari  dasar  hukum UU  No.  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  masih  ditemukan beberapa  kendala  baik  secara  normatif  maupun  secara  praktiknya.  Kendala  normatif dalam  mewujudkan  perintah  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagai  dasar  hukum materiil ialah masih berlandaskan dengan hukum formil Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana.  Sebagai  contoh  dalam  praktiknya,  Pasal  32  ayat  (3)  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  menentukan  bahwa  alasan penahanan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1)  harus  dinyatakan  secara  tegas  dalam  surat  perintah  penahanan.  Pelanggaran  atau kelalaian  atas  Pasal  32  ayat  (3)  UU  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak,  tidak  diatur  dengan  tegas  akibat  hukumnya,  sehingga  dapat  merugikan anak. Penahanan anak, didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Dalam praktik  di  daerah  hukum  Kepolisian  Resort  Gowa,  inilah  salah  satu  kendala perlindungan  hukum  kepada  pelaku  anak,  sebagaimana  pihak  pelapor  dan/atau  korban menginginkan agar supaya para pelaku anak ditahan, sehingga apabila para pelaku anak
tidak  ditahan,  pihak  pelapor  dan/atau  korban  berasumsi  kepada  penyidik  bahwa laporannya itu tidak dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Meskipun  telah  diupayakan,  diversi  ini  masih  belum  dilaksanakan  sepenuhnya oleh aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil wawacara  penulis  dengan  Bripda  Siti  Hajar  Rahmat  selaku  penyidik  Pelayanan Perempuan  dan  Anak  polres  gowa  mengemukakan  bahwa  salah  satu  yang  menjadi penghambat  dalam  pelaksanaan  diversi  adalah  kurangnya  waktu  yang  diberikan  oleh Undang-undang bagi para penegak hukum untuk mengupayakan diversi. Karena dalam Undang-undang hanya memberikan batas maksimal adalah 30 (tiga puluh) hari kepada penyidik untuk mengupayan diversi. Namun di wilayah hukum Polres Gowa, beberapa lokasi  masih  sangat  jauh  dari  Polres  sehingga  membutuhkan  waktu  lebih.  Apalagi pemanggilan  saksi  dan  korban  juga  terbilang  susah,  karena  mereka  belum  tentu  hadir pada  waktu  yang  ditentukan.  Kadang  terlambat  dan  itu  sangat  menghambat  kami. Terlebih lagi di Polres Gowa penyidik anak sangat terbatas, sehingga banyaknya kasus yang  melibatkan  anak,  menjadi  kendala utama  bagi  kami.  Solusi  yang  dilakukan yaitu dengan cara mengefektifkan waktu dengan sebaik-baiknya supaya tidak melebihi batas waktu  yang  telah  ditentukan  oleh  Undang-undang.  Berikut  penulis  uraikan  kendala- kendala  yang  dihadapi  penyidik  dalam  penerapan  diversi  di  wilayah  hukum  Polres Gowa:

## 1) Faktor Substansi Hukum
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Pidana Anak  (UU-SPPA)  memberikan  landasan  hukum  secara legitimate bagi  setiap  instansi tersebut  untuk  melakukan  upaya  diversi.  Upaya  diversi  yang  dilakukan  secara kelembagaan  dijalankan  oleh  aparat  yang  berada  di  instansi  tersebut  mulai  dari penyidik, penuntut umum dan Hakim di Pengadilan. Adanya Undang-Undang Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menjadi  pedoman  bagi  setiap  instansi  dalam  hal  ini penyidik  di  kepolisian,  penuntut  umum  di  kejaksaan  dan  hakim  di  pengadilan  dalam melakukan  upaya  diversi  terhadap  kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak. Hal ini  menjadi  acuan  para  aparat  penegak  hukum  sehingga  secara  kelembagaan  mereka telah  siap  untuk  menerapkan  upaya  diversi  dalam  setiap  tahapan  sistem  peradilan pidana.  Kesiapan  tersebut  akan  berdampak  pada  efektifnya  proses  mediasi  sebagai konsep  diversi  untuk  mewujudkan  keadilan  restoratif  pada  anak  baik  selaku  pelaku tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana. Namun, dalam ketentuan Pasal 15 UU  SSPA  dimana  ditentukan  bahwa  Proses  Diversi  dilaksanakan  hanya  dalam  jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi, hal inilah  yang  menjadi  kendala  bagi  penyidik  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  Polres Gowa,  karena  wilayah  hukum  Polres  Gowa  yang  sangat  luas  sehingga  membutukan waktu  yang  lebih  dalam  pelaksanaan  diversi  ini,  selain  itu  berdsarakan  keterangan penyidik  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  bahwa  faktor  lainnya  adalah  pada  saat pemanggian  kepada  pelaku  dan  korban  serta  keluarganya  terkdang  harus  dilakukan penmanggilan  yang  berulang-ulang  sehingga  waktu  yang  dibatasi  dalam  Undang- undang system Peradilan Pidana Anak sangat berpengaruh dalam penerapan diversi ini.
2) Faktor Struktur Hukum
Di samping unsur aturan Undang-Undang, pelaksanaan upaya diversi pada kasus- kasus yang melibatkan anak, tentunya unsur sumber daya manusia dari aparat penegak hukum  sebagai  pihak  yang  diberikan  wewenang  untuk  melakukan  upaya  diversi
Burhan
tersebut.  Sumber  daya  manusia  tentu  memiliki  posisi  sendiri  dalam  proses  penegakan hukum  dan  dalam  hal  kesiapan  instansi  kepolisian,  kejaksaan  dan  pengadilan  dalam mengupayakan  diversi.  Berkenaan  dengan  efektivitas  penerapan  dan  implementasi diversi di Polres Gowa, dapat dilihat bahwa aparat penegak hukum memegang peranan penting  dalam  melaksanakan  upaya  diversi.  Artinya,  bahwa  upaya  diversi  tidak  akan terlaksana dan berhasil jika penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Gowa.  Dan  upaya  diversi  akan  berhasil  jika  para  penyidik  mempunyai  ilmu  dan keterampilan  dalam  mengupayakan  kesepakatan  dalam  proses  diversi  tersebut.  Untuk meningkatkan  keilmuan  dan  keterampilan  para  aparat  penegak  hukum,  maka  perlu dilakukan  berbagai  upaya  yang  mengarahkan  keilmuan  dan  keterampilan  mereka. Jumlah sumber daya penyidik juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan diversi ini, dimana penyidik pelayanan Perempuan dan Anak yang masih sangat kurang.
Nama-nama Penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Gowa
No. Nama Pangkat Jabatan 1. Hasmawati, SH. Aiptu Kanit 2. Anzar. G, SH. Bripka Penyidik Pembantu 3. Rustan Brigpol Penyidik Pembantu 4. Amanda Mauliya Sari Bripda Penyidik Pembantu 5. Sitti hajar Rahmat Bripda Penyidik Pembantu 6. Sy. Hasnah R. Bripda Penyidik Pembantu 7. Yusiranna Bripda Penyidik Pembantu
Sumber: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Gowa
Jumlah  sumber  daya  penyidik  tersebut  dianggap  masih  kurang,  mengingat  unit Pelayanan Perempuan dan  Anak juga banyak menangani kasus-kasus  yang melibatkan perempuan  yang  apabila  di  didsarkan  pada  waktu  pelaksanaan  diversi  yang  hanya  di batasi  30  hari,  menjadi  hambatan  tersendiri.  Meskipun  demakian  penerapan  diversi  di Polres Gowa tergolong sangan efektik dan optimal.

## 3) Faktor Masyarakat
Dalam praktiknya di daerah hukum  Kepolisan Resort Gowa,  sebagaimana faktor lingkungan  yang  tentunya  sangat  berperan  fundamental,  para  anak-anak  kebanyakan bergaul  atau  bersosialisasi  tidak  pada  lingkungan  yang  seharusnya,  para  anak-anak  ini bergaul  atau  bersosialisasi  dengan  tidak  sesama  anak-anak  bahkan  mereka  cenderung bergaul atau bersosialisasi dengan orang yang lebih dewasa, akibatnya banyak diantara mereka yang terpengaruh dengan kebiasaan orang yang lebih dewasa. Yang mana peran orang  tua  sangat  diperlukan  disini,  akan  tetapi  kebanyakan  dari  anak-anak  ini menyatakan bahwa ketika orang tua mereka bekerja ataupun tidak berada di lingkungan rumah,  hal  inilah  yang  menjadi  kesempatan  untuk  mereka  bergaul  dan  bersosialisasi
dengan  bebas  bahkan  melewati  batas.  Perlu  diperhatikan  juga  bahwa  tempat  penitipan anak  yang layak di daerah hukum Kepolisian Resort Gowa memang hampir dikatakan belum  maksimal  sebagai  solusi  tempat  para  anak-anak  bergaul  atau  bersosialisasi sesama  anak-anak.  Setelah  terjadi  suatu  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak, penyidik  dalam  pelaksanaan  diversi  terhambat  oleh  peran  masyarakat  dalam  hal  ini pelaku,  korban  beserta  keluarganya.  Masih  banyak  diantaranya  Keluarga  korban khususnya pada saat akan dilaksanakan diversi tidak menghendaki perdamaian dangan alasana  belum  memaafkan  perbuatan  pelaku,  serta  banyaknya  permintaan  pengganti biaya kerugian yang biasanya diinginkan oleh korban dan keluarnya sehingga membuat pelaksanaan  diversi  kadang  berlangsung  lebih  lama  dari  yang  diharapakan.  Sehingga penyidik  selaku  fasilitator  yang  memdiasi  harus  menjelaskan  secara  hati-hati  kepada para pihak sehingga mereka melakukan suatau kesepakatan damai.
Sistem  diversi  sebagai  alternatif  penyelesaian  perkara  pidana  anak  ini  harus disosialisasikan  oleh  pemerintah  dan  kepolisian,  mengingat  bahwa  tingkat  kesadaran orang  tua  masih  rendah.  Sosialisasi  ini  dapat  dilakukan  melalui  penyadaran,  bahwa diversi  ini  tidak  hanya  diperuntukkan  bagi  golongan  tertentu  saja,  melainkan  bagi semua anak. Selain itu, bagi penyidik juga seharusnya berbicara terlebih dahulu kepada pihak  anak  yang  menjadi  pelaku,  agar  pada  saat  proses  mediasi,  tidak  menyinggung perasaan  korban  maupun  keluarganya,  sehingga  kehendak  dalam  melakukan  diversi tetap  bertahan.  Sangat  dipahami,  jika  pihak  korban  tidak  ingin  melaksanakan  diversi, jika  pihak  pelaku  juga  di  lain  sisi  terus menyerang  pihak  korban  dengan  alasan-alasan yang  tidak  dapat  diterima  pihak  korban.  Oleh  karena  itu,  perlu  diatur  sedemkian  rupa sehingga  korban  mau  melakukan  diversi  sampai  pada  pembautan  Berita  Acara dilakukan.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, ada beberapa pokok penting yang  penulis  dapat  simpulkan. Pertama, penerapan  Diversi  terhadap  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  di  Polres  Gowa  berdasarkan  data  jumlah  penelitian pelaksanaan diversi dari tahun 2017-2018 yang diperoleh di Unit Peleyanan Perempuan dan Anak sudah berjalan secara maksimal . Kedua, Faktor penghambat dalam penerapan diversi di Polres Gowa adalah pada substansi hukumnya yang hanya memberikan waktu 30 hari kepada penyidik untuk melakukan upaya diversi, jumlah personil penyidik yang masuh kurang, kesadaran hukum masyarakat terkait diversi masih kurang.

## Saran
Polres  Gowa  harus  melakukan  pembenahan  SDM  khususnya  dalam  menambah personil yang dapat di ikutkan dala pelatihan teknis tentang peradian Anak. Selaian itu sosialisasi mengenai diversi ini harus lebih giat dilakukan baik bagi Aparat Kepolisan, Lembaga-lembaga  terkait,  dan  juga  masyarakat  baik  dari  tingkat  pusat  sampai  kepada jajaran  yang  paling  bawah,  Dalam  melakukan  diversi  penyidik  Pelayanan  Perempuan dan  Anak  Polres  Gowa  harus  lebih  aktif  melakukan  pembicaraan  awal  dengan  pihak anak  sebagai  pelaku,  agar  pada  saat  dilakukan  upaya  diversi  agar  bersikap  rendah  diri selayaknya pihak yang membutuhkan pertolongan dari pihak korban.
Burhan

## DAFTAR PUSTAKA
Prakoso,  Abintoro. Hukum  Perlindungan  Anak. Yogyakarta:  Laks  Bang  Pressindo,
2016 .
Anggara, Ersmus A.T Napitulu, Alex Argo  Hernowo . Studi Implementasi Penanganan Anak  di  Pengadilan  Berdasarkan  UU  SPPA. Jakarta  Selatan:  Institute  for Criminal Justice Reform, 2016.
Barda  Nawawi  Arief, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana. Cet.  III;  Bandung:  Citra  Aditya, 2013.
Gautama, Chandra. Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2000.
Supeno,  Hadi. Kriminalisasi  Anak  Tawaran  Gagasan  Radikal  Peradilan  Anak  Tanpa Pemidanaan . Jakarta: PT.Gramedia, 2010. Gunarto,  Marcus  Priyo. Kriminalisasi  dan  Penalisasi  Dalam  Rangka  Fungsionalisasi Perda dan Retribusi . Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.
Marlina. Pengantar  Konsep  Diversi  dan  Restorative  Justice  dalam  Hukum  Pidana . Medan: Sinar Grafika, 2010.
Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Cet. II; Bandung: Refika Aditama, 2012. Gultom,  Maidin. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak;  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2006.
Djamil, M. Nasir. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Nanang,  Sambas. Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia  dan  Instrumen  Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya. Yogyakarta: Graha ilmu, 2013. Nashriana. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011.
Salim HS. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
Salim H.S dan Erlies Septiani. Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edsis Pertama. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006. Irma, Setyowati. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Bumi Aksara, 1990. Soekanto,  Soerjono. Efektif  Hukum  dan  Penerapan  Sanksi. Bandung:  CV.  Ramadja Karya, 1988.
Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatau Pengantar. Bandung: Rajawali Pers, 1996.
Soekanto,  Soerjono. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009. Sholeh Soeaidy dan Zulkhair. Dasar Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: CV. Novindo. Pustaka Mandiri, 2001.
Nawi, Syahruddin. Penelitian Hukum Normatif Versus  Penelitian Hukum Empiris. PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar. 2018.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Jakarta:  Sinar Harapan, 2002.
Setiady. Tolib. Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia. Bandung: Alfabeta, 2010. Wagiati  Soetedjo  dan  Melani. Hukum  Pidana  Anak. PT.Refika  Aditama,  Bandung. 2014.