Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin

## KAJIAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN BEGAL MOTOR MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA
Oleh : Subhan 
Ruben Achmad 
Amir Syarifuddin 

## ABSTRAK
Pengaturan  mengenai  perbuatan  main  hakim  sendiri terhadap  pelaku  kejahatan  begal  motor  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pada Pasal 170 dan 351. Keberadaan pasal-pasal tersebut, idealnya dapat menjadi dasar  perlu  adanya  proses  pemeriksaan  masyarakat  yang terlibat  dalam  main  hakim  sendiri  oleh  pihak  berwajib.
Upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan main hakim sendiri dapat  dilakukan  dengan  2  langkah  antara  lain:  a)
Preventif,  yaitu  Membangun  kewibawaan  dan  kepastian hukum  yang  memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat;  Dengan himbauan dan penyuluhan hukum; dan Melaksanakan patroli rutin, Dan b) Represif, yaitu memperoses pelaku main hakim sendiri  terhadap  pelaku  tindak  pidana.  Namun  dalam  hal  ini polisi  belum  optimal,  dikarenakan  banyaknya  kendala  yang dihadapi kepolisian.
Kata Kunci: Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
 Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Unbari  dan  Fakultas  Hukum
Unsri
 Pengajar  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Unbari dan  Fakultas  Hukum Unsri.
.
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin

## A. Latar Belakang Masalah
Mochtar  Kusumaatmadja  mengembangkan  teori hukum  pembangunan  yang  bersumber  dari  teori  hukum Roscoe  Pound,  bahwa  tujuan  hukum  adalah  untuk menciptakan ketertiban, guna mencapai keadilan, dan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (law as a tool of social engineering). 1
Dikaji  dari  perspektif  sejarahnya  maka  sekitar  tahun tujuh  puluhan  lahir  Teori  Hukum  Pembangunan  dan elaborasinya  bukanlah  dimaksudkan  penggagasnya  sebagai sebuah  “teori”  melainkan  “konsep”  pembinaan  hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound “ Law as a  tool  of  social  engineering ”  yang  berkembang  di  Amerika Serikat.  Apabila  dijabarkan  lebih  lanjut  maka  secara  teoritis Teori  Hukum  Pembangunan  dari  Mochtar  Kusumaatmadja, dipengaruhi cara berpikir dari Herold D.  Laswell dan Myres S.  Mc  Dougal  (Policy  Approach)  ditambah  dengan  teori Hukum  dari  Roscoe  Pound.  Mochtar  mengolah  semua masukan  tersebut  dan  menyesuaikannya  pada  kondisi Indonesia. 2
1 Mochtar  Kusumaatmadja, Hubungan  Antara  Hukum  Dengan Masyarakat:  Landasan  Pikiran,  Pola  dan  Mekanisme  Pelaksanaan Pembaharuan Hukum, BPHN-LIPI, Jakarta, 1976,  hal. 9.
2 Shidarta, Karakteristik  Penalaran  Hukum  Dalam  Konteks KeIndonesiaan, Penerbit  CV Utomo, Jakarta, 2006, hal. 411.
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin Mengenai  tujuan  hukum  sebagai  sarana  untuk menciptakan ketertiban, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa: Hukum  merupakan  suatu  alat  untuk  memelihara ketertiban  dalam  masyarakat.  Mengingat  fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum  bersifat  memelihara  dan  mempertahankan yang  telah  tercapai.  Fungsi  demikian  diperlukan dalam  setiap  masyarakat,  termasuk  masyarakat  yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang  harus  dipelihara,  dilindungi  dan  diamankan. Akan  tetapi,  masyarakat  yang  sedang  membangun, yang  dalam  difinisi  kita  berarti  masyarakat  yang sedang  berubah  cepat,  hukum  tidak  cukup  memiliki memiliki  fungsi  demikian  saja.  Ia  juga  harus  dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti  statis,  dan  menekankan  sifat  konservatif  dari hukum,  menganggap  bahwa  hukum  tidak  dapat memainkan  suatu  peranan  yang  berarti  dalam  proses pembaharuan. 3 Sementara mengenai tujuan hukum untuk
menciptakan  keadilan,  antara  lain  dikemukakan  L.J. Van Apeldoorn.  Ia  mengatakan  bahwa  keadilan  sebagai  tujuan hukum  didasarkan  pada  kenyataan  bahwa  dalam  suatu masyarakat  atau  negara,  kepentingan  perseorangan  dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa:
3 Mochtar Kusumaatmadja, Op.Cit., hal. 14.
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
Pertentangan  inilah  yang  menyebabkan  pertikaian  bahkan peperangan.  Hukum  mempertahankan  perdamaian  dan menimbang  kepentingan  yang  bertentangan  secara  teliti dengan  mengusahakan  terjadinya  suatu  keseimbangan  di antara  kepentingan-kepentingan tersebut,  sehingga  hukum dapat  mencapai  tujuan adil dengan  adanya  keseimbangan antara  kepentingan-kepentingan  yang  dilindungi  bagi  setiap orang  untuk  memperoleh  bagiannya  melalui  peraturan  yang memuat  kesinambungan  kepentingan-kepentingan  yang dalam Bahasa Latinnya adalah: “ ius suum cuique tribuere. 4
Mengenai  ukuran  keadilan  itu  sendiri,  diakui  oleh Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.  Arief  Sidharta  sebagai sesuatu  yang  relatif.    Keduanya  mengemukakan  bahwa definisi  tentang  apa  yang  disebut  dengan  adil  akan  berbeda- beda bagi setiap individu. Selengkapnya dinyatakan bahwa: Tidak  berlebihan  apabila  keadilan  itu  sesuatu  yang  sukar untuk  didefinisikan,  tetapi  bisa  dirasakan  dan  merupakan unsur  yang  tidak  bisa  tidak  harus  ada  dan  tidak  dipisahkan dari  hukum  sebagai  perangkat  asas  dan  kaidah  yang menjamin  adanya  keteraturan  (kepastian)  dan  ketertiban dalam  masyarakat.  Tujuan  hukum  lainnya  adalah ketertiban yang  dalam  hal  ini  adalah  perdamaian  manusia  yang dipertahankan  oleh  hukum  dengan  melindungi  kepentingan-
4 L.J. Van  Apeldoorn, Pengantar  Ilmu  Hukum, PT.  Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal. 9.
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
kepentingan manusia,  kehormatan,  kemerdekaan,  jiwa,  harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikannya. 5
Tujuan  Hukum  selanjutnya  adalah  sebagai sarana
pembaharuan masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja
mengemukakan bahwa hukum nasional sebuah negara dalam fungsi  ini  adalah  selain  sebagai  mencapai  keadilan  dan ketertiban,  juga  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat, yang  mengandung  makna  agar  perubahan  masyarakat  yang dicapai  melalui  proses  pembangunan    itu  dilakukan  dengan teratur dan tertib. 6
Fungsi  hukum  dalam  masyarakat  Indonesia  yang sedang  membangun  tidak  cukup  untuk  menjamin  kepastian dan  ketertiban.  Menurut  Mochtar  Kusumaatmadja,  hukum diharapkan  agar  berfungsi  lebih  daripada  itu  yakni  sebagai “sarana  pembaharuan  masyarakat ”l aw  as  a  tool  of  social engineering ” atau “sarana pembangunan”. 7
Pokok-pokok pikiran Mochtar Kusumaatmadja
tentang  fungsi  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan masyarakat adalah sebagai berikut:
5 Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.  Arief  Sidharta, Pengantar  Ilmu Hukum,  Suatu  Pengenalan  Pertama  Ruang  Lingkup  Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000, hal. 52-53.
6 Mochtar  Kusumaatmadja, Hukum,  Masyarakat  dan  Pembinaan Hukum  Nasional,:  Suatu  Uraian  Tentang  Lndasan  Pikiran  ,  Pola  dan Mekanisme  Pembaharuan  Hukum  di  Indonesia,  CV.  Putra  A.  Bardin Bandung,  2000, hal. 13.
7 Ibid
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
Mengatakan  hukum  merupakan  “sarana  pembaharuan masyarakat”  didasarkan  kepada  anggapan  bahwa  adanya keteraturan  atau  ketertiban  dalam  usaha  pembangunan  dan pembaharuan  itu  merupakan  suatu  yang  diinginkan  atau dipandang  (mutlak)  perlu.  Anggapan  lain  yang  terkandung dalam  konsepsi  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  adalah bahwa  hukum  dalam  arti  kaidah  atau  peraturan  hokum memang  bisa  berfungsi  sebagai  alat  (pengatur)  atau  sarana pembangunan  dalam  arti  penyalur  arah  kegiatan  manusia  ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan. 8
Pendapat  Mochtar Kusuma Atmadja tersebut di atas, kiranya    dapat  menjadi  pijakan  yang  tepat  dalam  melihat peranan  hukum  pidana  dalam  kebijakan  kriminal  dan hubungan  antara  kebijakan  kriminal  dengan  kebijakan  sosial atau politik pembangunan.
Pengertian kebijakan kriminal antara lain
dikemukakan  oleh    Mardjono  Reksodiputro.  Ahli  hukum pidana tersebut menjelaskan bahwa:
Kebijakan  penanggulangan  kejahatan  dalam  arti  yang  luas pada  hakekatnya  adalah  merupakan  segala  usaha  yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dan masyarakat terhadap kemungkinan  terjadinya  kejahatan  (dan  mereka yang mempunyai  potensi  untuk  melakukan  kejahatan)  maupun
8 Ibid.
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
setelah  terjadinya  kejahatan  (penyidikan,  pemeriksaan, peradilan, dan pembinaan si pelanggar hukum). 9
Selanjutnya  Sudarto  mengemukakan  tiga  pengertian mengenai kebijakan kriminal:
1. Dalam arti  sempit,  ialah  keseluruhan  asas  dan  metode yang  menjadi  dasar  dari  reaksi  terhadap  pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam  arti  luas,  ialah  keseuruhan  fungsi  dari  aparatur penegak  hukum,  termasuk  di  dalamnya  cara  kerja  dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi,  yang  bertujuan  untuk  menegakkan  norma-norma sentral dari masyarakat. 10
Selanjutnya,  sebagaimana  diketahui  bahwa  kejahatan tumbuh akibat interaksi dan perkembangan sosial masyarakat.  Oleh  karenanya  apabila  ingin  mencapai keberhasilan  dalam  melindungi  masyarakat  dari  kejahatan, maka  kebijakan  penanggulangan  kejahatan  haruslah  bersifat terpadu  dan  selaras  dengan  kebijakan  sosial  atau  politik pembangunan (social policy).
9 Mardjono  Reksodiputro, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana,  Kumpulan  Karangan  Buku  Ketiga, Pusat  Pelayanan Keadulan  dan  Pengabdian  Hukum  (d/h  Lembaga  Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 9.
10 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal. 1.
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
Kedua  kebijakan  tersebut  memiliki  hubungan  saling melengkapi.  Kebijakan  sosial  hanya  akan  dapat  tercapai apabila  didukung  oleh  sebuah  kebijakan  kriminal  yang  baik. Sebaliknya,  kebijakan  penanggulangan  kejahatan  tidak  akan banyak  artinya  apabila  kebijakan  sosial  justru  merangsang tumbuhnya kejahatan.
Senada dengan pendapat di atas, Muladi mengemukan mengenai  hubungan  politik  kriminal  dan  politik  sosial, Muladi mengatakan bahwa:
Tujuan  akhir  dari  politik  kriminal  adalah  perlindungan masyarakat  untuk  mencapai  tujuan  utama  kesejahteraan masyarakat.  Dengan  demikian,  penegakan  hukum  pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal pada hakikatnya juga  merupakan  bagian  integral  dari  kebijakan  untuk mencapai  kesejahteraan  masyarakat  (politik  sosial).  Sebagai bagian  yang  tidak  terpisahan  dari  keseluruhan  kebijakan untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat,  maka  wajarlah bila  dikatakan  bahwa  usaha  penanggulangan  kejahatan (termasuk  usaha  penegakan  hukum  pidana)  merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. 11
Dari  pendapat  ahli  hukum  di  atas  tersebut  di  atas, diambil  penegasan  bahwa  apabila  hasil-hasil  pembangunan
11 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 11.
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
didistribusikan  secara  pantas  dan  adil  kepada  semua  rakyat serta  menunjang  seluruh  kondisi  sosial,  maka  pembangunan tidak  bersifat  kriminogen.  Namun  sebaliknya,  ia  dapat merangsang  tumbuhnya  kejahatan  apabila  pembangunan tidak  direncanakan  secara  rasional,  perencanaannya  tidak proporsional atau timpang dan tidak seimbang, mengabaikan nilai-nilai  kultural  dan  moral,  dan  tidak  mencakup  strategi perlindungan masyarakat yang integral.
Selanjutnya,  mengenai  upaya-upaya  yang  dapat ditempuh  untuk  mencapai  kebijakan  kriminal  yang  terpadu tersebut  di  atas,  antara  lain  dikemukakan  oleh  G.  Peter Hoefnagels  sebagaimana  dikutip  oleh  Barda  Nawawi  Arief. G.  Peter  Hoefnagels  mengemukakan  bahwa  kebijakan kriminal dapat ditempuh melalui tiga cara, yakni:
Penerapan  hukum  pidana (criminal  law  application),
pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai  kejahatan  dan  pemidanaan  lewat  media massa (influencing  views  of  society  on  crime). Sejalan dengan  itu,  Barda  Nawawi  Arief  berpendapat  bahwa penanggulangan  kejahatan  secara  garis  besar  dapat dilakukan  melalui  jalur  hukum  pidana (penal  policy) dan jalur di luar hukum pidana (non penal policy), yang dilaksanakan secara terpadu. 12
Terkait  dengan  penggunaan  hukum  pidana  dalam mencapai  kebijakan  kriminal  sebagaimana  dikemukakan  di atas, Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa:
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
Upaya  penanggulangan  kejahatan  dapat  dilakukan  melalui pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  pidana  oleh suatu  sistem  peradilan  pidana (criminal  justice  system) yang dibentuk  oleh  negara.  Disamping  itu  negara  (masyarakat) dapat  pula  berusaha  melalui  upaya-upaya  sosial,  seperti dalam  bidang  pendidikan,  perbaikan  taraf  hidup  masyarakat, mengurangi  pengangguran  dan  lain  sebagainya.  Namun demikian,  hukum  pidana  dalam  banyak  hal  masih  dianggap sebagai landasan utama agar angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. 13
Sejalan dengan beberapa pendapat di atas, Siswantoro Sunarso mengemukakan bahwa:
Kebijakan  hukum  pidana  (jalur  penal)  menitikberatkan pada sifat represssive. Sementara jalur non penal, lebih mendekatkan  pada  sifat preventive atau  pencegahan sebelum  kejahatan  terjadi.  Penanggulangan  kejahatan lewat  jalur  non  penal,  yaitu  sasaran  pokoknya  adalah menangani  faktor-faktor  kondusif  penyebab  terjadinya kejahatan,  yang  berpusat  pada  kondisi-kondisi  sosial yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan. 14
Dalam  hubungan  dengan  penanggulangan  kejahatan menggunakan  hukum  pidana,  Muladi  dan  Barda  Nawawi Arief  mengemukakan  bahwa  untuk  mencapai  tujuan  politik kriminal  sebagai  bagian  integral  dari  pencapaian  tujuan politik  pembangunan,  diperlukan  kebijakan  hukum  pidana
13 Mardjono Reksodiputro, Op. Cit., hal. 92.
14 Siswantoro  SunarsoPenegakan  Hukum  Psikotropika  Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2004,  hal 15.
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
(penal  policy).  Kebijakan  hukum  pidana  pada  intinya merupakan  upaya  penanggulangan  kejahatan  melalui  upaya pidana  yang  baik.  Dengan  perkataan  lain,  dilihat  dari  sudut politik  kriminal,  politik  hukum  pidana  identik  dengan pengertian  “Kebijakan  penanggulangan  kejahatan  dengan hukum pidana”. 15
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa untuk mencapai kebijakan kriminal sebagai  bagian  integral  dari  kebijakan  sosial,  diperlukan sebuah kebijakan  hukum  pidana.  Menurut  Sudarto, pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik kriminal. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:
Menurut  politik  hukum,    kebijakan  hukum  pidana adalah  usaha  untuk  mewujudkan  peraturan-peraturan yang  baik sesuai  dengan    keadaan  dan  situasi  pada suatu  saat  dan  kebijakan  dari  negara  melalui  badan- badan  yang  berwenang  untuk  menetapkan  peraturan- peraturan  yang  dikehendaki  yang  diperkirakan  bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung  dalam  masyarakat  dan  untuk  mencapai apa yang dicita-citakan. 16 Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto
mengatakan    bahwa  melaksanakan  politik  hukum  pidana berarti  mengadakan  pemilihan  untuk  mencapai  hasil perundang-undangan  pidana  yang  paling  baik  dalam  arti memenuhi syarat  keadilan  dan  dayaguna.  Atau  dengan  kata
15 Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-teori  dan  Kebijakan Pidana, Cet. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005, hal. 11.
16 Sudarto, Op. Cit., hal. 28.
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan  peraturan  perundang-undangan  pidana  yang sesuai  dengan  keadaan  dan  situasi  pada  suatu  waktu  dan masa-masa yang akan datang. 17
Berdasarkan  paparan  di  atas  di  atas,  ditarik kesimpulan  bahwa  untuk  mencapai  kebijakan  perlindungan masyarakat  terhadap  kejahatan    sebagai  bagian  integral  dari kebijakan sosial, diperlukan sebuah kebijakan hukum pidana. Kebijakan  hukum  pidana  yang  dimaksud  adalah  usaha mewujudkan  peraturan  perundang-undangan  pidana  yang baik  yang  sesuai  dengan  dinamika  perkembangan  tindak pidana di tengah masyarakat.
Dinamika  tindak  pidana  yang  terjadi  di  tengah masyarakat,  setidaknya  dapat  dilihat  pada  2  (dua)  hal  yakni munculnya    bentuk-bentuk  kejahatan  baru  dan  semakin meningkatnya  angka  kriminalitas  yang  ditimbulkan  oleh kejahatan  yang bersifat konvensional.
Seiring dengan arus globalisasi, yang ditandai dengan pesatnya  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi terutama  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  telah melahirkan  bentuk-bentuk  kejahatan  baru  yang  kompleks, bersifat  transnasional  dan  teroganisir  dengan  dukungan manajemen  yang  profesional  dan  teknologi  yang  canggih. Kejahatan-kejahatan  yang    yang  sering  disebut  sebagai
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
kejahatan  kerah  putih (white  collar  crime) tersebut,  antara lain  adalah  berupa  tindak  pidana  di  bidang  pengelolaan lingkungan hidup, pasar modal, bea dan cukai, pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  perbankan,  pencucian uang (money  laundering),  perdagangan  manusia (human trafficking) dan nakotika.
Lahirnya  bentuk-bentuk  kejahatan  baru, tidak  serta merta  menghapuskan  atau  menurunkan  angka  kriminalitas yang  dimbulkan  oleh  kejahatan  konvensional  seperti penipuan, penggelapan,
perkosaan, penganiayaan, perampokan, pembunuhan,  pencurian,  dan  pencurian  dengan kekerasan.
Salah  satu  bentuk  kejahatan  konvensional,  yang  kini marak  terjadi  terutama  di  kota-kota  besar,  sehingga menimbulkan  keresahan  bahkan  rasa  takut  di  tengah masyarakat,  adalah  kejahatan  jalanan  dengan menggunakan kendaraan  bermotor  roda  dua,    berupa  perampasan  atau pencurian  dengan  kekerasan.  Kejahatan  tersebut  kini  lebih populer disebut sebagai kejahatan begal motor.
Fenomenanya saat ini adalah bahwa tingkat kejahatan jalanan terjadi di hampir seluruh kota besar di  Indonesia. Di kota-kota seperti  Medan, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,  Surabaya,  Makassar,    hampir  setiap  hari  diberitakan terjadi kejahatan begal motor.
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
Aksi sadis kelompok begal motor,  yang bahkan  pada sejumlah  kasus  tidak  segan  menghabisi  korban,  kemudian menimbulkan  ketakutan  bahkan  rasa  ngeri  di  tengah masyarakat. Masyarakat perkotaan yang biasanya beraktifitas sampai  larut  malam  bahkan  sampai  dini  hari,  kini  mulai mengurangi  kegiatan  ke  luar  rumah  pada  malam  hari.  Rasa takut senantiasa menghantui masyarakat, terutama yang harus melintasi  jalanan  yang  sepi,  akibat  sedemikian  seringnya peristiwa pembegalan terjadi  di tempat tersebut.
Rasa  tertekan  masyarakat  menghadapi  teror  begal yang  mencekam  itu,  berubah  menjadi  keberanian bahkan keberingasan,  manakala  ada  pelaku  atau  orang  yang  diduga sebagai pelaku begal motor yang tertangkap. Pada saat itulah masyarakat  melampiaskan  kemarahan  dan  meluapkan  rasa takut,  dengan  bertindak  main  hakim  sendiri,  dengan membakar motor pelaku, menyiksa bahkan membakar hidup- hidup pelaku begal motor.
Ditinjau dari sosiologi hukum, menurut Zainudin Ali, tindakan main hakim sendiri merupakan perwujudan dari apa yang diistilahkan oleh Smelser sebagai a hostile outburst atau a  hostile  frustration.  Tingkat  kepercayaan  masyarakat  pada pranata  formal  termasuk  terhadap law  enforcement sudah teramat  buruk.  Sudah  menjadi  adagium:  ketika  tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum
memburuk,  maka  tingkat  tindakan  main  hakim  sendiri  akan
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
meningkat. Oleh karena itu, harus ada strategi raksasa dalam upaya  penanggulangan  tindakan  tersebut.  Dalam  hal  ini,
strategi raksasa adalah pengembalian kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum. 18 Donald Black merumuskan bahwa ketika
pengendalian  sosial  melalui  upaya  hukum  tidak  jalan,  maka bentuk  lain  dari  pengendalian  sosial  secara  otomatis  akan muncul.  Tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu  dan kelompok  yang  dari  perspektif  hukum  dapat  digolongkan sebagai  tindakan  main  hakim  sendiri,  pada  hakikatnya merupakan  wujud  pengendalian  sosial  yang  dilakukan masyarakat. 19
Kekerasan  untuk  membela  diri  atau  main  hakim sendiri  (vigilante)  merupakan  sesuatu  tindakan  masyarakat untuk  mendapatkan  keadilan  disaat  aparat  atau  negara  tidak efektif  menegakan  hukum. Main  hakim  sendiri  adalah perbuatan melampaui hukum yang menerabas batas baik dan buruk,  benar  dan  salah.  Bersamaan  dengan  maraknya  main hakim  sendiri  berubah  pula  pandangan  masyarakat  terhadap batas-batas moralitas. 20
Merujuk  pada  pendapat  di  atas,  maka tindakan  main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat, adalah merupakan
18 Zainuddin  Ali, Sosiologi  Hukum,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  2008, hal. 15.
19 Ibid. 20 Ibid.
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
pesan  atau  sinyal  yang  dikirimkan  kepada  penegak  hukum, untuk  secara  lebih  efektif  dan  atau  lebih  keras  dan  tegas dalam  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  begal  motor, sedemikian  sehingga  angka  kejahatan  begal  motor  tersebut dapat  diminimalisir,  dan  oleh  karenanya  masyarakat  dapat kembali memperoleh rasa aman dan ketenangan.
Namun  demikian,  meskipun  dari  perspektif  sosiologi hukum  tindakan  main  hakim  sendiri  dapat  dipahami  sebagai wujud ketidak-puasan  masyarakat,  yang  harus  dijawab dengan  peningkatan  kinerja  penegakan  hukum  terhadap  ke terhadap  kinerja  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana pembegalan,    tindakan  main  hakim  sendiri  tersebut  harus segera dicegah, atau tidak boleh dibiarkan terus terjadi.
Pembiaran  terhadap  tindakan  main  hakim  sendiri, sama  artinya  negara  memupuk  terbentuknya  budaya  hukum rimba  di  tengah  masyarakat.  Negara  harus  mencegah masyarakat untuk menegakkan hukum dengan cara-cara yang justeru melanggar hukum. Pelaksanaan sanksi harus menjadi monopoli negara. Perorangan tidak diperkenankan
melaksanakan  sanksi  untuk  menegakkan  hukum.  Memukul orang  yang  telah  menipu  kita,  menyekap  orang  yang  tidak mau melunasi hutang, “mencuri” sepeda motor  milik sendiri dari  pencurinya,  memberantas  pemerkosaan    dengan memperkosa kembali pelaku, semuanya merupakan tindakan main  hakim  sendiri,  yang  pelakunya  harus  dihukum    agar
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
tercipta  ketertiban  atau  ketaatan  terhadap  hukum  di  tengah masyarakat.
Masyarakat  yang  ikut  melakukan  perbuatan main hakim  sendiri  seharusnya  dapat  dipidana  karena  melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang disebutkan bahwa,
“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama  dua  tahun  delapan  bulan  atau  pidana  denda paling  banyak  empat  ribu  lima  ratus  rupiah.”  Da lam hal ini, mengingat si korban kehilangan nyawa akibat penganiayaan  tersebut,  dalam    Pasal  351  ayat  (3)
KUHP  diatur  bahwa:  “Jika  mengakibatkan  mati, diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tujuh tahun.”  Sehingga  apabila  mengacu  pada  Pasal  351 ayat  (3) KUHP  yang  mengatur  lebih  spesifik  tentang penganiayaan  yang  menyebabkan  matinya  korban, jelas disebutkan bahwa pelaku penganiayaan dikenakan  ancaman  pidana  penjara  maksimal  7
(tujuh) tahun.
Dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa,
“barang  siapa  ya ng  dimuka  umum  secara  bersama- sama  melakukan  kekerasan  terhadap  orang  atau barang,  dihukum  penjara  selama-lamanya  5  tahun  6 bulan (Lima tahun Enam bulan)”
Dalam  hal  ini,  mengingat  si  korban  kehilangan nyawa/matinya  orang  akibat  kekerasan  tersebut  maka berdasarkan  Pasal  170  ayat  2  ke-3  KUHP  diancam  pidana dengan penjara selama-lamanya 12 (dua belas ) tahun.
Apabila  mengacu  pada  Pasal  170  ayat  2  ke-3  KUHP yang  mengatur  lebih  spesifik  tentang  kekerasan  yang dilakukan secara bersama-sama menyebabkan matinya orang, jelas disebutkan bahwa pelaku kekerasan dikenakan ancaman pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun.
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin

## B. Pengaturan Mengenai Perbuatan Main Hakim Sendiri
Terhadap  Pelaku  Kejahatan  Begal  Motor  Menurut

## Hukum Pidana Indonesia
Pengaturan  dalam  hukum  positif    terkait  perbuatan main  hakim  sendiri  terhadap  pelaku  kejahatan  diatur  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  diluar  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dibawah ini:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
1.  Pasal 170 KUHP:
1) Barang  siapa  yang  di muka  umum  bersama-sama melakukan  kekerasan  terhadap  orang  atau  barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
2) Tersalah dihukum:
a. dengan  penjara  selama-lamanya  tujuh  tahun,  jika  ia dengan  sengaja  merusakkan  barang  atau  kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
b. dengan  penjara  selama-lamanya  sembilan  tahun,  jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
c. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
Unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  pasal  ini  adalah sebagai berikut:
a. Barangsiapa.  Hal  ini  menunjukkan  kepada  orang  atau pribadi sebagai pelaku.
b. Di  muka  umum.  Perbuatan  itu  dilakukan  di  tempat dimana publik dapat melihatnya
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
c. Bersama-sama,  artinya  dilakukan  oleh  sedikit-dikitnya dua  orang  atau  lebih.  Arti  kata  bersama-sama  ini menunjukkan  bahwa  perbuata  itu  dilakukan  dengan sengaja    atau  memiliki  tujuan  yang  pasti,  jadi  bukanlah merupakan ketidaksengajaan.
d. Kekerasan,  yang  berarti  mempergunakan  tenaga  atau kekuatan  jasmani  yang  tidak  kecil  dan  tidak  sah.
Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
e. Terhadap  orang  atau  barang.  Kekerasan  itu  harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.
Biasanya pasal ini sering dipakai oleh penuntut umum untuk menjerat  para  pelaku  perbuatan  pidana  main  hakim sendiri  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  yang  terbentuk secara  tidak  terorganisir.  Sedangkan  Pasal  170  KUHP mengandung  kendala  dan  berbau  kontroversi  karena  subyek “barang  siapa”  menunjuk  pelaku  satu  orang,  s edangkan istilah”  dengan  tenaga  bersama”  mengindikasikan  suatu kelompok manusia.
Delik  ini  menurut  penjelasannya  tidak  ditujukan kepada kelompok atau masyarakat banyak  yang tidak teratur melakukan  perbuatan  pidana,  ancamannya  hanya  ditujukan pada  orang-orang  diantara  kelompok  benar-benar  terbukti serta  dengan  tenaga  bersama  melakukan  kekerasan.  Dalam
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
kelompok  masyarakat  yang  unik  sifatnya  jelas  delik  seperti ini sukar diterapkan.
Jadi  Pasal  170  relevan  diterapkan  pada masyarakat yang reaksioner atau spontanitas dalam melakukan perbuatan pidana. Berbeda halnya dengan masyarakat yang terorganisir bisa menggunakan pasal pada delik penyertaan, karena dalam pasal-pasalnya  jelas  mengenai  kedudukan  para  pelaku  yang satu  dengan  yang  lain,  tidak  seperti masyarakat yang reaksioner  (tidak  masuk  dalam  delik  penyertaan  yaitu penganjuran)  dimana masyarakat tidak  jelas  kedudukan  satu dengan  yang  lain,  dan  otomatis  dalam  hal  ini  dipandang sama-sama sebagai pelaku yang mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pelaku yang lain.
Adapun yang selama ini menjadi permasalahan adalah terkait tindakan hukum dan pemberian sanksi yang adil serta efektif terhadap kelompok dan pelaku-pelaku atau
sekumpulan  orang  yang  mengalami  kesulitan  dalam pengaplikasiannya  di  lapangan.  Pada  perbuatan  pidana  yang dilakukan  oleh masyarakat untuk  menentukan  batas maksimal dari jumlah massa sulit.
Kekerasan  yang  dilakukan  sesuai  Pasal  170  sudahlah tentu  dilakukan  oleh  para  pelaku  dalam  waktu  yang bersamaan  ataupun  dalam  waktu  yang  berdekatan  dengan syarat  ada  kesepakatan  dan  kesepahaman  untuk  berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang. Pada
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
Pasal 170 adalah dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka.
Ancaman  hukuman  Pasal  170  ini  lebih  berat. Ancaman  hukuman  pada  Pasal  170  lebih  berat,  jika  korban mengalami  luka  berat  maka  si  pelaku  diancam  dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Jika akibat yang  ditimbulkan  adalah  matinya  korban,  Pasal  170 mengancam  dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  dua belas tahun.
B. Pasal 351 KUHP:
1. Penganiayaan  diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama  dua  tahun  delapan  bulan  atau  pidana  denda  paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika  perbuatan  mengakibatkan  luka-luka  berat,  yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan  penganiayaan  disamakan  sengaja  merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini adalah
a. Adanya kesengajaan
b. Adanya perbuatan
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
c. Adanya  akibat  perbuatan  (yang  dituju),  rasa  sakit  pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya
Bila  kita  tarik  dalam  konteks  pidana  yang  berkenaan dengan  kejahatan  terhadap  tubuh  atau  dengan  kata  lain penganiayaan  yang dinamakan penganiayaan menurut  Pasal 351  kitab  Undang-undang  hukum  pidana  adalah  tindakan pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
1. Perbuatannya  menimbulkan  rasa  sakit  atau  luka  pada badan orang lain;
2. Tidak  dengan  maksud  yang  patut  atau  dengan  kata  lain melewati batas yang diizinkan;
3. Sengaja dengan melawan hukum.
Dengan  terselesainya  dan  terpenuhinya  ketiga  unsur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka dapatlah  dikatakan  bahwa  tindak  pidana  penganiayaan  telah dilakukan,  karena  telah  memenuhi  unsur-unsur  dalam  Pasal 351  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  tersebut  bila dihubungkan dengan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat  maka  selain  unsur-unsur  diatas  tentunya  harus  ada unsur yang  dapat  dikatakan  sebagai  unsur  tambahan  itu perbuatan tersebut menimbulkan luka berat.
Pada  penganiayaan  ini  tidak  ada  unsur  rencana  lebih dulu,  tetapi  menimbulkan  luka  berat.  Luka  berat  tersebut bukan  merupakan  tujuan  akhir  atau  bukan  tujuan  yang
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
dikehendaki.  Tujuan  akhir  bukan  untuk  menimbulkan  akibat yang fatal sehingga si korban tidak dapat menjalankan tugas secara  normal,  atau  sakit  yang  ditimbulkan  tidak  dapat disembuhkan  secara  sempurna.  Tujuannya  juga  bukan  untuk membunuh  korbannya  melainkan  hanya  untuk  menimbulkan rasa  sakit.  Namun  di  luar  kemampuan  si  pelaku, penganiayaan itu telah menimbulkan luka berat.
Pada  hakekatnya  ini  merupakan  penganiayaan  biasa. Tujuan si pelaku hanya menimbulkan rasa sakit pada tubuh si korban.  Dalam  hal  ini  ada  unsur  berencana,  seperti  halnya penganiayaan  berencana.  Kekhususan  dari  penganiayaan  ini ialah  akibat  yang  ditimbulkan  tidak  hanya  seperti  yang dikehendaki  dan  direncanakan  oleh  si  pelaku,  yaitu  sekedar menimbulkan  rasa  sakit  pada  tubuh  si  korban  dan  si  korban mengalami luka berat.
Yang  termasuk  Pasal  351  ayat (1),  bukan penganiayaan  ringan,  bukan  penganiayaan  berat  atau berencana  dan  pula  tidak  mengakibatkan  luka  berat  atau matinya  orang.  Timbul  kerancuan  antara  Pasal  351  ayat  (1) dengan  Pasal  352  KUHP,  sehingga  dalam  penerapannya timbul  kerumitan,  terutama  karena  pelanggaran  terhadap Pasal  352  KUHP  lazim  disebut  dengan  “Tipiring”  (tindak pidana  ringan),  yang  berdasarkan  KUHAP  (Pasal  205  (1)), langsung  diajukan  penyidik  ke  Pengadilan  Negeri,  dengan demikian tidak melibatkan Penuntut Umum.
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
Jika  kita  mencermati  Pasal  351  KUHP,  maka  ada  3 (tiga) jenis penganiayaan biasa, yaitu :
1. Penganiayaan  yang  tidak  mengakibatkan  luka  berat  atau matinya orang,
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat,
3. Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.
Terhadap  penerapan  Pasal  351  ayat  (3)  yakni
penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang,
tampaknya  tidak  begitu  sulit  atau  rumit,  tetapi  pada prakteknya  kadang-kadang  sulit  membedakan  dengan  Pasal 351  ayat  (2),  misalnya  :  A  dianiaya  oleh  B  yang mengakibatkan  luka  berat,  tetapi  karena  dalam  waktu  yang tidak  begitu  lama,  ada  yang  mengangkut  ke  rumah  sakit sehingga  dapat  diselamatkan  jiwanya,  dengan, N  dianiaya oleh  M,  yang  mengakibatkan  luka  berat,  tetapi  karena  tidak ada yang menolong, ia kehabisan darah, lalu meninggal.
Mengenai  pengertian  “luka  berat”  Pasal  90  KUHP merumuskan artinya. “Luka berat” pada rumusan asli disebut “zwaar  lichamelijk  letsel”  yang  diterjemahkan  dengan  “luka badan  berat”  yang  selalu  disingkat  dengan  luka  bera t.
Sebagian  pakar  menyebut  “luka  parah”  dan  tidak  tepat memakai  kata  “berat”  pada  luka  karena  pada  umumnya  kata berat dimaksudkan untuk menyatakan ukuran.
Pada  Pasal  90  KUHP  “luka  berat”  diartikan  sebagai
berikut ;
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
Luka berat berarti:
a. Jatuh  sakit  atau  mendapat  luka  yang  tidak  memberi harapan  akan sembuh  sama  sekali,  atau  yang menimbulkan bahaya maut;
b. Tidak  mampu  terus  menerus  untuk  menjalankan  tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
c. Kehilangan salah satu pancaindra;
d. Mendapat cacat berat (verminking);
e. Menderita sakit lumpuh;
f. Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
g. Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

## C. Pasal 338 KUHP:
Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain,  diancam  karena  pembunuhan  dengan  pidana  penjara paling lama lima belas tahun.
Pasal  338  KUHP  menyatakan  bahwa  pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan “paling lama” jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang  dari  lima  belas  tahun  penjara.  Dari  ketentuan dalam  Pasal  tersebut,  maka  unsur-unsur  dalam  pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :
a. Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja.
“Dengan sengaja” ( Doodslag) artinya bahwa
perbuatan  itu  harus  disengaja  dan  kesengajaan itu  harus
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
timbul  seketika  itu  juga,  karena  sengaja  (opzet/dolus)  yang dimaksud  dalam  Pasal  338  adalah  perbuatan  sengaja  yang telah  terbentuk  tanpa  direncanakan  terlebih  dahulu, sedangkan  yang  dimaksud  sengaja  dalam  Pasal  340  adalah suatu perbuatan  yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang  lain  yang  terbentuk  dengan  direncanakan  terlebih dahulu.
b.  Unsur  obyektif  :  perbuatan  menghilangkan,  nyawa,  dan orang lain.
Unsur obyektif yang pertama dari tindak
pembunuhan, yaitu : “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia  pun  harus  mengetahui,  bahwa  tindakannya  itu  bertujuan untuk  menghilangkan  nyawa  orang  lain.  Berkenaan  dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si  pembunuh.  Terhadap  siapa  pembunuhan  itu  dilakukan tidak  menjadi  soal,  meskipun  pembunuhan  itu  dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.
Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak  mengenal  ketentuan  yang  menyatakan  bahwa  seorang pembunuh akan dikenai  sanksi  yang lebih berat karena telah membunuh  dengan  sengaja  orang  yang mempunyai kedudukan  tertentu  atau  mempunyai  hubungan  khusus
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
dengan  pelaku.  Berkenaan  dengan  unsur  nyawa  orang  lain juga,  melenyapkan  nyawa  sendiri  tidak  termasuk  perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang  yang  sakit  ingatan dan  ia  tidak  dapat  dipertanggung jawabkan.
Dengan  ketiga  pasal  yang  terdapat  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  tersebut  maka  pelaku  main hakim sendiri terhadap kejahatan begal motor dapat ditindak. Sehingga  perbuatan  main  hakim  sendiri  tidak  lagi  dilakukan oleh  masyarakat.    Selanjutnya  penulis  jelaskan  tentang kejahatan begal motor. Kejahatan begal sebenarnya bukanlah jenis  kejahatan  baru,  merujuk  pada  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  tindakan begal telah  di  atur  dalam Pasal 365 KUHP mengenai pencurian yang disertai kekerasan atau yang lebih dikenal dengan “Curas”.
Tindakan  main  hakim  sendiri yang  dilakukan  oleh masyarakat  terhadap  pelaku  kejahatan  begal  motor  adalah sebuah  fenomena  yang  sering  ditemui  atau  didengar  dalam masyarakat.  Perbuatan  main  hakim  sendiri  pada  dasarnya merupakan salah satu tindak pidana, karena telah melakukan kekerasan  terhadap  pelaku  yang  diduga  melakukan  tindak pidana,  sedangkan  pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana tersebut  juga  dilindungi  oleh  hukum    dan  yang  berhak memberikan  proses  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana adalah aparat penegak hukum.
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pasal 4 Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  kebebasan pribadi,  pikiran  dan  hati  nurani,  hak  beragama,  hak untuk tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi  dan persamaan  di  hadapan  hukum,  dan  hak  untuk  tidak  dituntut atas  dasar  hukum  yang  berlaku  surut  adalah  hak  asasi manusiayang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apapun dan oleh siapapun.
Pasal 33 ayat 1:
Setiap  orang  berhak  untuk  bebas  dari  penyiksaan, penghukuman  atau  perlakuan  yang  kejam,  tidak  manusiawi, merendahkan derajat danmartabat kemanusiaannya.
Berdasarkan  Pasal  4  dan  33  Ayat  (1)  yang  di  mana apabila  kedua  pasal  tersebut  disimpulkan  bahwa  perbuatan main  hakim  sendiri  merupakan  suatu  tindakan  yang  bersifat melawan hukum juga dan melanggar hak asasi manusia. Jika dilihat  dari  unsur-unsur  penegakan  hukum  sebagaimana Lawrence  M.  Friedman  mengemukakan  bahwa  efektif  dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 (tiga) unsur sistem  hukum,  yakni  struktur  hukum  (struktur  of  law), substansi  hukum  (substance  of  the  law)  dan  budaya  hukum (legal culture).
Struktur  hukum  (struktur  of  law), dalam  hal  struktur hukum  ini  menyangkut  dengan  aparat  penegak  hukum  yang menjalankan  perangkat  hukum  yang  ada  dengan  kata  lain struktur  hukumlah menunjukkan  tentang  bagaimana  hukum
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
dijalankan  menurut  ketentuan-ketentuan  formalnya.  Untuk perbuatan  main  hakim  sendiri  struktur  hukum  yang  dapat melaksanakan  fungsinya  sudah  terdapat  dalam  sistem peradilan  pidana  terpadu  yang  dimulai  dari  Polisi,  Jaksa, Hakim  sampai  dengan  Petugas  Pemasyarakatan  dengan demikian fungsi struktur hukum untuk melakukan penindakan  dan  penegakan  hukum  bagi  pelaku  perbuatan main  hakim  sendiri  sudah  ada  dan  siap  untuk  bekerja  jika terjadi perbuatan main hakim sendiri.
Substansi hukum (substance of the law) adalah aturan, norma,  dan  pola  perilaku  nyata  manusia  yang  berada  dalam system  itu.  Jadi  substansi  hukum  menyangkut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  yang  memiliki  kekuatan yang  mengikat  dan  menjadi  pedoman  bagi  aparat  penegak hukum.  Terkait  perbuatan  main  hakim  sendiri  substansi hukumnya  pun  sudah  ada  mulai  dari  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  samapai  dengan  yang  diluar  hukum  pidana. Substansi  hukum  ini  dapat  digunakan  oleh  aparat  penegak hukum untuk menjerat pelaku main hakim sendiri.
Sedangkan  mengenai  budaya  hukum  (legal  culture) adalah  sikap  manusia  (termasuk  budaya  hukum  aparat penegak  hukumnya)  terhadap  hukum  dan  sistem  hukum. Sebaik  apapun  penataan  struktur  hukum  untuk  menjalankan aturan  hukum  yang  ditetapkan  dan  sebaik  apapun  kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
oleh  orang-orang  yang  terlibat  dalam  sistem  dan  masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.
Perbuatan  main  hakim  sendiri  yang  dilakukan  oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana merupakan bentuk sikap masyarakat yang tidak berbudaya oleh karenanya faktor inilah  salah  satu  yang  melemahkan  penegakan  hukum. Terkait perbuatan main hakim sendiri jika dilihat dari unsur- unsur  penegakan  hukum  diatas  belum  efektif  dikarenakan unsur  budaya  hukum  masyarakat  yang  masih  tidak mendukung penegakan hukum. hal ini terbukti secara struktur hukum  telah  siap  untuk  melaksanakan  penindakan  dan penegakan  sebagaimana  telah  diamanatkan  oleh  substansi hukum  yang  ada  di  hukum  positif  Indonesia  namun  budaya hukum  masyarakat  yang  belum  siap  untuk  mendukung penegakan  hukum  hal  ini  terbukti  masih  banyaknya masyarakat  yang  melakukan  perbuatan  main hakim  sendiri terhadap  pelaku  kejahatan  yang  tertangkap  oleh  masyarakat. Oleh  karenanya  kajian  yuridis  penegakan  hukum  perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan belum berjalan maksimal.

## C. Upaya  penanggulangan  perbuatan  main  hakim
sendiri terhadap pelaku kejahatan begal motor.
Sebelum  sampai  pada  penanggulangan  main  hakim sendiri  terlebih  dahulu  dijelaskan  tentang  faktor-faktor  yang
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
menyebabkan  orang  melakukan  main  hakim  sendiri.  Main hakim terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana begal  motor  disebabkan  oleh  banyak  faktor,  faktor-faktor tersebut antara lainnya adalah salah satu bentuk
ketidakniscayaan  masyarakat  terhadap  hukum  dan  terhadap keadilan,  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  aparat penegak  hukum  yang  mana  pada  saat  ini  sedang  terjadi kondisi  dimana  tatanan  sistem  hukum  yang  dijalankan  oleh pemerintah  dalam  arti  luas  tidak  lagi  dipercaya  oleh masyarakat.
Kondisi ini memiliki ciri-ciri dimana hukum tidak lagi dipandang  sebagai  institusi  pelindung  manusia  yang  dapat memberikan rasa  perlindungan  hak-haknya  sebagai  warga, dan  kurangnya  komunikasi  masyarakat  dan  aparat  penegak hukum  yang  belum  tersosialisasikan  dengan  baik  sehingga pada  saat  membutuhkan  pertolongan  hukum,  masyarakat mengalami  kebingungan  serta  kurangnya  “pendidikan /pengetahuan  hukum”  terhadap  masyarakat  yang  kesemua faktor  tersebut  akhirnya  menjadi  akumulasi  dan  membentuk reflek  dari  masyarakat  yang  emosinya  tidak  terkendali sehingga terjadilah main hakim sendiri oleh masyarakat.
Selanjutnya  penulis  memaparkan faktor  penyebab masyarakat  melakukan  tindakan  main  hakim  sendiri  terhadap pelaku kejahatan begal adalah:
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
1. Masyarakat tidak percaya terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana.
2. Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana.
3. Agar  pelaku  tindak  pidana  jera  dan  supaya  calon  pelaku lain takut melakukan hal yang sama.
4. Anggapan  bahwa  menghakimi  pelaku  tindak  pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat
5. Ikut-ikutan.
Perilaku  menyimpang  dalam  masyarakat  seperti perbuatan main hakim terhadap pelaku tindak pidana sebagai suatu  penyakit  masyarakat,  tentunya  harus  segera  diobati. Untuk menemukan obat yang pertama kali perlu dikenali akar permasalahan  munculnya  tindakan  main  hakim  sendiri tersebut.
Mengingat bahwa akar masalahnya adalah
ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum, maka fungsi  hukum  perlu  dilaksanakan  secara  konsekuen  dan profesional  oleh  aparat  penegak  hukum.  Membangun  dan menguatkan sistem  hukum  yang  berfungsi  sesuai  treknya, tidak  ada  diskriminasi  terhadap  siapa  pun  yang  berurusan dengan  hukum.  Rakyat  berharap  hukum  bukan  sekadar produk  politik  untuk  melindungi  kepentingan  tertentu, melainkan  yang  berkeadilan,  melindungi  semua  orang  dan golongan  tanpa  diskriminasi.  Upaya  ini  pada  akhirnya  akan
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
menumbuhkan  kewibawaan  dan  kepastian  hukum  yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Pihak  kepolisian  sudah  sering  menghimbau  agar masyarakat  tidak  menghakimi  pelaku  tindak  pidana  yang tertangkap  tangan  melainkan  langsung  menyerahkannya kepihak  kepolisian.  Dalam  mencegah  dan  menanggulangi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap  pelaku  tindak  pidana,  kepolisian  tidak  bisa mangatasinya  sendiri,  mengingat  perbuatan  tersebut  sudah membudaya  dalam  masyarakat  apa  lagi  kalau  perbuatan tersebut  dilakukan  oleh masyarakat yang  jumlahnya  banyak. Dalam  hal  ini  diperlukan  kerja  sama  dari  berbagai  pihak antara  lain  Pemerintah,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM), dan elemen-elemen masyarakat lainnya.
Selanjutnya  upaya  penanggulangan  kejahatan  telah dilakukan  oleh  semua  pihak,  baik  pemerintah  maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang  telah  dilakukan  sambil  terus  mencari  cara  yang  paling tepat  dan  efektif  dalam  mengatasi  masalah  tersebut.  Upaya penanggulangan  kejahatan  mencakup  aktivitas  perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di  lembaga  pemasyarakatan  atau  dengan  kata  lain
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok yaitu: 21
1. Pre-emtif
Pre-emtif  atau  (moral)  adalah  upaya  awal  yang dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  untuk  mencegah  terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan  nilai  atau  norma  dalam  diri  seseorang.
Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi  tidak  ada  niatnya untuk
melakukan  hal  tersebut  maka  tidak  akan  terjadi  kejahatan. Jadi,  dalam  usaha  pre-emtif  faktor  niat  menjadi  hilang meskipun ada kesempatan.
2. Upaya preventif
Upaya  penaggulangan  kejahatan  secara  preventif dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  atau  timbulnya kejahatan  yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi kembali lebih  baik,  sebagaimana  semboyang  dalam  kriminologi. Sangat  beralasan  bila  upaya  preventif  diutamakan  karena upaya  preventif  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja  tanpa  suatu keahlian khusus dan ekonomis.
Barnest  dan  Teeters  menunjukkan  beberapa  cara untuk menanggulangi kajahatan yaitu:
21 A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hal. 79-80
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
1. Menyadari  bahwa  akan  adanya  kebutuhan-kebutuhan untuk  mengembangkan  dorongan-dorongan  sosial  atau tekanan-tekanan  sosial  dan  tekanan  ekonomi  yang  dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan  perhatian  kepada  individu-individu  yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas  tersebut  disebabkan  gangguan-gangguan
biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan  sosial  ekonomis  yang  cukup  baik  sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis. 22
Dari  pendapat  Barnest  dan  Teeters  tersebut  diatas menunjukkan  bahwa  kejahatan  dapat  ditanggulangi apabila keadaan  ekonomi  dan  keadaan  lingkungan  sosial  yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan  ekonomi  mutlak  dilakukan.  Faktor-faktor  biologis dan psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.
Dalam upaya preventif itu adalah dilakukannya suatu usaha  positif,  yang  menciptakan  suatu  kondisi  seperti keadaan  ekonomi,  lingkungan,  juga  kultur  masyarakat  yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya  seperti  menimbulkan  ketegangan-ketegangan
22 Romli  Atmasasmita, Strategi  Pembinaan  Pelanggaran  Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung, 1982, hal. 79
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
sosial  yang  mendorong  timbulnya  perbuatan  menyimpang. Disamping  itu  ditingkatkan  kesadaran  dan  partisipasi masyarakat  bahwa  keamanan  dan  ketertiban  merupakan tanggung jawab bersama.
3. Upaya represif
Upaya represif  adalah  suatu  upaya  penanggulangan kejahatan  secara  konsepsional  yang  ditempuh  setelah terjadinya  kejahatan.  Penanggulangan  dengan  upaya  represif dimaksudkan  untuk  menindak  para  pelaku  kejahatan  sesuai dengan  perbuatannya  serta  memperbaiki  kembali agar
mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat,  sehingga  tidak  akan  mengulanginya  dan  orang lain  juga  tidak  akan  melakukannya  mengingat  sanksi  yang akan ditanggungnya sangat berat.
Dalam  membahas  sistem  represif,  tentunya  tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 (lima) sub-sistem  kehakiman,  kejaksaan,  kepolisian, pemasyarakatan,  kepengacaraan,  yang  merupakan  suatu keseluruhan  yang  terangkai  dan  berhubungan secara fungsional.  Upaya  represif  dalam  pelaksanaannya  dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan Penghukuman (punishment). Lebih jelasnya uraiannya sabagai berikut ini:
1. Perlakuan (treatment)
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
Dalam  penggolongan  perlakuan,  penulis  tidak membicarakan  perlakuan  yang  pasti  terhadap  pelanggar hukum, tetapi lebih menitiberatkan pada berbagai kemungkinan  dan  bermacam-macam  bentuk  perlakuan terhadap  palanggar  hukum  sesuai  dengan  akibat  yang ditimbulkannya.  Perlakuan  berdasarkan  penerapan  hukum, dibedakan  dari  segi  jenjang  berat  dan  ringannya  suatu perlakuan, yaitu :
a) Perlakuan  berdasarkan  yang  tidak  menerapkan  sanksi- sanksi  pidana,  artinya  perlakuan  yang  paling  ringan diberikan  kepada  orang  yang  belum  terlanjur  melakukan kajahatan.  Dalam  perlakuan  ini,  suatu  penyimpangan belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
b) Perlakuan  dengan  sanksi-sanksi  pidana  secara  tidak langsung,  artinya  tidak  berdasarkan  putusan  yang menyatakan suatu hukum terhadap pelaku kejahatan. 23
Adapun  yang  diharapkan  dari  penerapan  perlakuan- perlakuan  ini  ialah  tanggapan  baik  dari  pelanggar  hukum terhadap  perlakuan  yang  diterimanya.  Perlakuan  ini dititibratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar  akan  kekeliruannya  dan  kesalahannya,  dan  dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.
23 Abdul Syahni, Sosiologi Kriminalitas. Remaja Karya, Bandung, 1987, hal. 139.
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  perlakuan  ini mengandung  dua  tujuan  pokok,  yaitu  sebagai  upaya pencegahan  dan  penyadaran  terhadap  pelaku  kejahatan  agar tidak  melakukan  hal-hal  yang  lebih  buruk  lagi.  Hal  ini disebabkan agar si pelaku kejahatan ini dikemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran- pelanggaran  hukum  yang  lebih  besar  merugikan  masyarakat dan pemerintah.
2. Penghukuman (Punishment)
Jika ada pelanggaran hukum yang tidak
memungkinkan  untuk  diberikan  perlakuan  (Treatment), mungkin  karena  kronisnya  atau  terlalu  beratnya  kesalahan yang  telah  dilakukan,  maka  perlu  diberikan  penghukuman yang  sesuai  dengan  perundang-undangan  dalam  hukum pidana.  Oleh  karena  Indonesia  sudah  menganut  sistem pemasyarakatan,  bukan  lagi  sistem  kepenjaraan  yang  penuh dengan  penderitaan,  maka  dengan  sistem  pemasyarakatan hukuman  dijatuhkan  kepada  pelanggar  hukum  adalah hukuman  yang  semaksimal  mungkin  bukan  pembalasan dengan  berorientasi  pada  pembinaan  dan  perbaikan  pelaku kejahatan.
Seiring  dengan  tujuan  dari  pidana  penjara  sekarang,
Sahardjo mengemukakan sebagai berikut:
Tujuan  dari  pemasyarakatan  yang  mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang- orang  yang  menurut  telah  tersesat  diayomi  oleh  pohon beringin  dan  diberikan  bekal  hidup  sehingga  menjadi  kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia. 24
Jadi  sistem  pemasyarakatan,  disamping  narapidana harus  menjalani  hukumannya  di  lembaga  pemasyarakatan, mereka  pun  dididik  dan  dibina  serta  dibekali  oleh  suatu keterampilan  agar  kelak  setelah  keluar  menjadi  orang  yang berguna  di  dalam  masyarakat  dan  bukan  lagi  menjadi seseorang  narapidana  yang  meresahkan  masyarakat  karena segala  perbuatan  jahat  di  masa  lalu  yang  sudah  banyak merugikan  masyarakat,  dengan  demikian  kehidupan  yang dijalani setelah keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadarannya  untuk  melakukan  perubahan  di  dalam  dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitarnya.
pihak kepolisian  telah  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan guna menemukan tersangka nya dan sebab-sebab terjadinya  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  massa.  Upaya yang  dilakukan  dengan  pemberian  sanksi terhadap  pelaku tindak  pidana,  agar  masyarakat  mengetahui  bahwa  setiap tindakan  yang  melanggar  ketentuan  perundang-undangan akan  mendapat  sanksi.  Dengan  demikian  diharapkan masyarakat  akan  semakin  mengerti  tentang  pentingnya
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
mematuhi peraturan yang berlaku dan menimbulkan efek jera bagi setiap pelanggar hukum.
Upaya  represif  ini  dapat  dilakukan  jika  pelaku  sudah diketahui. Penyidik  dapat  mengetahui  siapa  yang  menjadi pelaku  tindak  pidana  yaitu  dengan  melalui  proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam tindak pidana perbuatan main  hakim  sendiri,  penyidik  kepolisan  mengalami  kendala menemukan tersangka dikarenakan kurangnya alat bukti dan pelaku  tindak  pidana  perbuatan  main  hakim sendiri  sangat banyak.
Proses hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri yang  dilakukan  oleh  masyarakat  tetap  bisa  diproses  secara hukum,  sama  halnya  dengan  perbuatan  perbuatan  hukum lainnya.  Pelaku  tindakan  main  hakim  sendiri  ini  tetap  bisa ditangkap namun pada prakteknya jarang terjadi dikarenakan pelaku  tindak  pidana  yang  menjadi  korban  penghakiman masyarakat ataupun keluarganya tidak melaporkan/mempermasalahkan penganiayaan atau pengeroyokan yang dialaminya.
Kasus  begal  dikaitkan  dengan  asas  subsidiaritas
dalam  hukum  pidana  yang  menyatakan  bahwa  seseorang melanggar kepentingan hukum untuk melindungi
kepentingan  hukum  orang  lain  tidak  diperkenankan,  jika perhitungan  itu  dapat  dilakukan  tanpa  atau  dengan  kurang merugikan.  Dengan  kata  lain,  tidak  ada  kemungkinan  yang
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
lebih  baik  atau  jalan  yang  lain.  Dalam  kasus  begal, pembelaan  (seperti:  memukul,  menghajar  pelaku  begal,  dan sebagainya)  tidak  menjadi  keharusan  (jadi,  tidak  akan dibenarkan) selama orang (korban) masih bisa melarikan diri.
Selain itu, dapat dikaitkan dengan asas
proporsionalitas,  yaitu  dimana  pelanggaran  kepentingan hukum  untuk  melindungi  kepentingan  hukum  orang  lain dilarang,  jika kepentingan  hukum  yang  dilindungi  tidak seimbang  dengan  pelanggarannya.  Sehubungan  dengan pembelaan  terpaksa,  ini  berarti  bahwa  tindak  pidana  yang dilakukan  untuk  pembelaan  tidak  boleh  demikian  beratnya sehingga tidak seimbang dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan  pelaku.  Dalam  kasus  begal,  tindakan  main  hakim sendiri seperti menganiaya, melakukan kekerasan, membakar pelaku  begal  bahkan  hingga  tewas  adalah  tidak  dibenarkan karena tidak seimbang dengan apa yang dilakukan pelaku.
Selain  memenuhi  perumusan  tindak  pidana  dalam KUHP  dan  melanggar  asas-asas  terkait  dengan  alasan penghapus  pidana,  tindakan  main  hakim  sendiri  juga bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption  of  innocence).  Oleh  karena  itu,  tindakan  main hakim sendiri seharusnya dapat dicegah atau diproses hukum oleh aparat penegak hukum.
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin

## D. Daftar Pustaka
Mochtar Kusumaatmadja, Hubungan Antara Hukum Dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksanaan  Pembaharuan  Hukum,  BPHN-LIPI, Jakarta, 1976,  hal. 9.
Shidarta, Karakteristik  Penalaran  Hukum  Dalam  Konteks
KeIndonesiaan,  Penerbit    CV  Utomo,  Jakarta,  2006,
hal. 411.
Mardjono  Reksodiputro, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat  Pelayanan  Keadulan  dan  Pengabdian  Hukum (d/h  Lembaga  Kriminologi),  Universitas  Indonesia,
Jakarta, 2007, hal. 9.
Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana,  BP.
Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 11. Siswantoro  SunarsoPenegakan  Hukum  Psikotropika  Dalam Kajian  Sosiologi  Hukum,  Rajawali  Pers,  Jakarta, 2004,  hal 15.