## Strategi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh Terhadap Tata Kelola Isi Siaran di Aceh
Serliana 1* , Muzakkir 2
Universitas Teuku Umar 1,2
Email: serlia677@gmail.com 1 , muzakkir@utu.ac.id 2

## Artikel info
Artikel history Diterima : 26-05-2022 Direvisi : 04-06-2022 Disetujui : 25-06-2022 Kata Kunci:
strategi pengawasan;  komisi  penyiaran Indonesia; tata kelola; siaran Keywords: supervision strategy; indonesian
broadcasting commission; governance; broadcast

## Abstrak
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan sebuah lembaga yang bersifat independen  atau  berdiri  sendiri,  lembaga  ini  terdiri  dari  dua  yaitu  Komisi Penyiaran Daerah Pusat dan Komisi Penyiaran Daerah Daerah. Penelitian ini mendeskripsikan  bagaimana  kinerja  dari  Komisi  Penyiaran  Indonesia terkhususnya  di  wilayah  Aceh  terhadap  pengelolaan  isi  siaran  di  Aceh,  hal tersebut sangat berguna agar nantinya siaran yang beredar luas dan nikmati luas oleh masyarakat dapat bermanfaat serta tidak melanggar UU penyiaran Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tata kelola yang isi  siaran  di  Aceh  yang  dilakukan  oleh  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI) terkhususnya  di  wilayah  Aceh  dan  meminimalisir  kesalahan  agar  nantinya lembaga penyiaran taat peraturan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi  data,  penyajian  data,  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi.  Hasil penelitian ini menunjukkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh hanya bertindak  sebagai  pengatur  distribusi  konten  di  Aceh.  Namun,  kekurangan tenaga kerja saat ini dan ketersediaan tenaga ahli untuk tata kelola yang baik masih  jauh  dari  selesai.  Selain  itu,  minimnya  anggaran  untuk  pengadaan peralatan  monitoring  yang  berkompeten  menjadi  salah  satu  kendala  utama yang  dihadapi  KPID  Aceh.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  Komisi Penyiaran  Indonesia  Aceh  telah  melakukan  tata  kelola  isi  siaran  dengan semaksimal mungkin, dan didukung dari beberapa pihak yang ikut membantu dalam pengawasan terhadap isi siaran yang disebarluaskan.

## Abstract
The Indonesian Broadcasting Commission (KPI) is an independent or stand- alone institution, this institution consists of two, namely the Central Regional Broadcasting  Commission  and  the  Regional  Regional  Broadcasting Commission.  This  study  describes  how  the  performance  of  the  Indonesian Broadcasting Commission, especially in the Aceh region, on the management of broadcast content in Aceh, it is very useful so that later broadcasts that are widely circulated and widely enjoyed by the public can be useful and do not violate the Indonesian broadcasting law. The purpose of this study is to find out  how  the  governance of  broadcast  content  in  Aceh  is  carried  out  by  the Indonesian  Broadcasting  Commission  (KPI),  especially  in  the  Aceh  region and minimize errors so that broadcasters will comply with regulations. The method  used  in  this  research  is  using  qualitative  research  methods  with  a qualitative descriptive approach, with data collection techniques carried out by means of observation, interviews and documentation. Data analysis was carried  out  by  means  of  data  reduction,  data  presentation,  conclusion drawing  and  verification.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  Aceh Regional  Indonesian  Broadcasting  Commission  only  acts  as  a  regulator  of content distribution in Aceh. However, the current manpower shortage and availability of experts for good governance is far from over. In addition, the lack of budget for the procurement of competent monitoring equipment is one of the main obstacles faced by the Aceh KPID. So it can be concluded that the
Indonesian  Broadcasting  Commission  in  Aceh  has  carried  out  the management  of  broadcast  content  to  the  maximum  extent  possible,  and  is supported  by  several  parties  who  have  helped  in  monitoring  the  broadcast content that is disseminated.
Koresponden author: Serliana Email: serlia677@gmail.com artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi
CC BY SA
2022

## Pendahuluan
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini merupakan perkembangan yang  penuh  dengan  inovasi  terbaru  dan  dapat  dikatakan  merupakan  salah  satu  bidang  yang perkembangan  serta  kemajuannya  sangat  ditunggu-tunggu,  karena  pada  bidang  teknologi informasi dan komunikasi ini, banyak memengaruhi aspek kehidupan manusia, baik itu secara pribadi maupun bersama atau kelompok. Perkembangan yang paling utama dibidang teknologi informasi dan komunikasi tersebut, seseorang dapat terhubung antara satu dengan yang lainnya, serta dapat mengakses dan menyebarluaskan informasi secara cepat dan tepat ( Agustina et al ., 2020).
Salah  satu  lembaga  yang  memiliki  peran  dalam  hal  memberikan  informasi  atau memberikan  isi  siaran  yang  mendidik  serta  dapat  mengatur  dan  mengelola  isi  siaran  yang disebarluaskan  tersebut,  adalah  Komisi  Penyiaran  Indonesia  ( Rahayu ,  2010).  Perkembangan Komisi Penyiaran Indonesia saat ini memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat ( Afifi ,  2014).  Pada  awal  perkembangannya  lembaga  penyiaran  ini  hanya  diperuntukan  bagi bangsa  dan  negara  saja,  namun  seiring  berkembangnya  zaman  dan  bergantinya  waktu  tidak hanya memberikan dampak atau pengaruh dikalangan pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak dikalangan masyarakat luas ( Andrefil , 2019).
Perubahan besar yang terjadi pada lembaga penyiaran ini dimulai pada masa runtuhnya orde baru, dan menyebabkan lembaga penyiaran swasta mulai tumbuh dimanapun, akibatnya informasi yang beredar menjadi tidak terkontrol dan banyaknya informasi yang dirasa kurang mendidik  ( Subiakto ,  2011).  Bahkan  tidak  jarang  informasi  yang  beredar  tersebut  lebih mementingkan  keuntungan  suatu  kelompok  dibandingkan  menyebarluaskan  informasi  guna kepentingan bersama.
Pada  dasarnya,  lembaga  penyiaran  baik  itu  swasta,  komunitas,  maupun  lembaga penyiaran publik lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran seharusnya  berpedoman  kepada  Undang-Undang  yang  berlaku  atau  dapat  dikatakan  bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga penyiaran harus berpedoman kepada aturan yang berlaku, agar lembaga penyiaran taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku ( Wiratmo et al ., 2016).
Lembaga  penyiaran  wajib  menjunjung  tinggi  rasa  persatuan,  kesatuan  dan  juga menjunjung tinggi norma yang berlaku dan menaati aturan yang ada ( Najamudin , 2018). Pada pengelolaan isi siaran, lembaga penyiaran wajib menyesuaikannya dengan aturan yang ada atau melakukan klasifikasi terhadap isi siaran yang akan disebarluaskan kepada masyarakat untuk dinikmati.  Tidak  jarang,  beberapa  tayangan  memberikan  himbauan  di  awal  tayangannya, apakah  isi  siaran  tersebut  layak  untuk  anak  dibawah  umur,  berisi  apa  saja  siaran  yang  akan
ditayangkan  tersebut,  serta  perlu  adanya  pantauan  dari  orang  dewasa  ketika  anak-anak  akan menyaksikan tayangan tersebut.
Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  merupakan  sebuah  lembaga  yang  bersifat independen  atau  berdiri  sendiri,  lembaga  ini  terdiri  dari  dua  yaitu  Komisi  Penyiaran  Daerah Pusat dan Komisi Penyiaran Daerah Daerah ( Arliman , 2017). Total jumlah anggotanya, antara Komisi Penyiaran Indonesia pusat dan daerah memiliki perbedaan dari segi jumlah anggotanya, untuk jumlah anggota di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat jumlah anggotanya ialah 9 orang sedangkan  untuk  jumlah  anggota  Komisi  Penyiaran  Daerah  beranggotakan  7  orang  dengan masa jabatan masing-masingnya selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali.
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam menjalankan fungsinya memiliki wewenang untuk dapat membuat dan Menyusun aturan mengenai penyiaran, serta dapat menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Hal itu dikarenakan ketiga komponen tersebut saling keterkaitan satu dengan yang lainnya ( Setiawan & Fajar , 2021).
Salah satu Komisi Penyiaran tingkatan Daerah adalah Komisi Penyiaran Daerah Aceh. Komisi Penyiaran Aceh juga merupakan perpanjangan tugas yang Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Pada tingkatan daerah ini memiliki fungsi dan wewenang sebagai  salah satu  lembaga yang  dijadikan  sebagai  sarana  untuk  menampung  aspirasi  masyarakat  terutama  di  tingkat daerah, yang mana hal tersebut sangat membantu kinerja KPI pusat. Selain itu fungsi lainnya ialah  untuk  mengembang  SDM  yang  ada  diwilayah  tersebut  menjaga  kearifan  lokal  dan menjaga syariat Islam di Aceh ( Doly , 2016).
Wewenang  dari  Komisi  Penyiaran  Indonesia  khususnya  di  wilayah  Aceh  ini menetapkan standar, menyusun  siaran dan mengelola isi siaran sesuai  dengan pedoman atau sesuai dengan aturan penyiaran. Aturan tersebut juga menyesuaikan dengan aturan daerah di wilayah Aceh, bagaimana tata kelola penyiaran dan apa yang disebarluaskan tersebut mengikuti aturan yang ada di daerah tersebut.
Penelitian  terdahulu  oleh  ( Fatmala ,  2018)  menunjukkan  bahwa  penerapan  sistem pengawasan KPID Jawa Tengah terhadap siaran TV lokal dilakukan melalui pengawasan sesuai ketentuan  yang  berlaku,  dan  bentuk  pengawasan  dilakukan  secara  langsung  melalui pemeriksaan oleh pengawas dan masyarakat.
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya  dalam  hal  strategi regulasi  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  menyesuaikan  atau  mengelompokkan  program menurut waktu tayang. Siaran harus sesuai dengan Tata Tertib Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang harus memuat  10% siaran lokal, dan mematuhi peraturan daerah Aceh yang  berlaku.  Sedangkan  dalam  penelitian  ( Fatmala ,  2018)  bentuk  pengawasan  dilakukan secara  langsung  melalui  pemeriksaan  oleh  pengawas  dan  masyarakat.  Pelaporan  dan pemantauan tidak langsung melalui pemantau, alat pemantauan di kantor KPID di Jawa Tengah dan  berbagai  kabupaten,  hasil  pemantauan  diteruskan  ke  panitia,  dan  surat  peringatan dikeluarkan untuk masalah atau pelanggaran prosedur.
Berdasarkan penjelasan diatas mengenai wewenang dan bagaimana peran dari lembaga penyiaran  terkhususnya  Komisi  Penyiaran  Indonesia  di  wilayah  Aceh,  serta  penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, maka penulis ingin mendeskripsikan lebih lanjut bagaimana  kinerja  dari  Komisi  Penyiaran  Indonesia  khususnya  di  wilayah  Aceh  saat  ini terhadap pengelolaan dan pengawasan isi siaran lokal di Aceh, hal tersebut sangat berguna agar nantinya siaran yang beredar luas dan dinikmati luas oleh masyarakat dapat bermanfaat serta
tidak melanggar UU penyiaran Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengawasan  tata  kelola  isi  siaran  di  Aceh  yang  dilakukan  oleh  Komisi  Penyiaran  Indonesia (KPI)  di  wilayah  Aceh  dan  meminimalisir  kesalahan  agar  nantinya  lembaga  penyiaran  taat peraturan.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kualitatif  dengan  pendeketan  deskriptif  kualitatif.  Menggunakan  teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  cara  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi,  dan  analisis  data  dilakukan dengan  cara  reduksi  data  berupa  pengumpulan  data,  pengelompokkan  data,  membuat kesimpulan dan menyajikan data ( Nugrahani , 2014).
Pemilihan  metode  penelitian  kualitatif  ini  peneliti  lakukan,  karena  peneliti  merasa metode tersebut  dapat  menyelesaikan permasalahan yang  ada di  dalam  penelitian yang akan peneliti  lakukan.  Penggunaan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  ini  dapat menjabarkan  penyelesaian  dari  permasalahan  yang  terdapat  di  dalam  penelitian  yang  akan dilakukan.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap Komisi Penyiaran Indonesia Aceh mengenai  tata kelola isi  siaran terutama di  wilayah Aceh, menyesuaikan  dengan  aturan  atau Undang-Undang Penyiaran pusat dan menyesuaikan juga dengan aturan yang berlaku di daerah tersebut. Komisi Penyiaran Indonesia Aceh tersebut salah satu lembaga penyiaran yang bersifat daerah, dan tentunya tidak hanya aturan pusat mengenai penyiaran saja yang  diterapkan dan ditetapkan tetapi juga memperhatikan aturan dan Undang-Undang penyiaran yang berlaku di daerah tersebut. Tata kelola isi siaran juga perlu memperhatikan penampilan dari public figure yang sedang memainkan peran di tayangan tersebut, selain itu juga informasi yang disampaikan untuk mengupayakan dengan maksimal agar isi siaran tersebut dapat berbobot.
Sesuai  dengan fungsi KPI sebagai  lembaga perwujudan partisipasi  masyarakat  dalam penyiaran  di  Indonesia  ( Ridwan ,  2021).  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Aceh  harus  bisa menjalankan perannya sebagai lembaga independen yang bergerak di bidang pengawasan isi siaran.
Berdasarkan teori  hubungan  interpersonal  sesuai  dengan  Ikhtisar  Coleman  dan Hammen, terdapat empat buah model hubungan ( Francisca , 2015). Dalam penelitian ini hanya mengemukakan satu model yaitu model peranan.  Hubungan interpersonal akan baik jika setiap individu bertindak sesuai dengan peranan, tuntutan peranan dan keterampilan peranan. Disini dapat  dilihat  bahwa  KPID  Aceh  sebagai  lembaga  yang  mengatur  dan  mengawasi  penyiaran sudah  seharusnya  dapat  menjalankan  tuntutan  ekspektasi  peranannya  dengan  baik  sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan mengenai tugas, kewajiban dan kewenangannya. Dalam hal ini tentu KPID Aceh perlu melakukan beberapa langkah strategi untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut.
Komisi  Penyiaran  Indonesia  Aceh  setiap  tahun  selalu  meminta  data  kepada  lembaga penyiaran  hmengenai  pengelompokan  isi  siaran  yang  dimana  siaran  tersebut  harus  sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Dalam P3SPS, isi siaran harus memuat 10% dari siaran lokal. Daerah Aceh menjelaskan jika Komisi Penyiaran
Indonesia  Aceh  menegaskan  bahwa  dalam  siaran  harus  memuat  Adzan  di  setiap  jam  waktu Sholat sesuai dengan ketentuan Syariat yang berlaku di Aceh.
Selain  memperhatikan  isi  siaran,  dalam  strategi  pengawasan  yang  dilakukan  oleh Komisi  Penyiaran  Indonesia  di  Aceh  ini  juga  memperhatikan  target  atau  sasaran  siaran  dari program yang dibuat nantinya. Selanjutnya, bentuk pengawasan terhadap tata kelola isi siaran yang  telah  dilakukan  oleh  Komisi  Penyiaran  Indonesia  daerah  Aceh  ialah  telah  melakukan sosialisasi mengenai pengawasan, hal ini dimaksudkan agar lebih mengetahui bagaimana tata cara  pengawasan  terhadap  isi  siaran.  Memperhatikan  target  siaran  ini  merupakan  salah  satu strategi utama yang harus dilakukan, agar nantinya siaran yang telah ditayangkan dapat diawasi sesuai  dengan  kriteria  umur  sasaran  atau  subjek  siaran  dan  dapat  dilakukan  pemberian peringatan apabila terdapat penyalahgunaan pada saat penayangan siaran tersebut.
Sosialisasi  yang  telah  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Aceh  lakukan  berupa  Seminar Literasi  Media  dengan  mengunjungi  beberapa  Kampus,  Sekolah  dan  Masyarakat  Umum  di Aceh untuk memberikan edukasi dan informasi tentang tugas dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Aceh di bidang pengawasan khususnya.
Terdapat  cara lain  yang  Komisi  Penyiaran  Indonesia Aceh lakukan untuk melakukan pengawasan terhadap isi siaran ialah dengan membagi jam tayang dari siaran yang akan tayang. Dengan adanya pembagian jam tayang tersebut, dapat diketahui dengan mudah program siaran mana dan jam berapa yang melakukan pelanggaran atau melanggar Undang-Undang penyiaran.
Selain itu, peran masyarakat juga diperlukan dalam mengawasi dan membantu lembaga penyiaran  KPI  daerah  Aceh  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  tata  kelola  isi  siaran. Karena masyarakatlah yang banyak menikmati siaran yang ditayangkan tersebut. Masyarakat dari berbagai kalangan umur, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa menikmati tayangan yang disajikan tersebut.
Mengelola  tata  siaran  terkhususnya  daerah  memiliki  tantangannya  tersendiri  dan memiliki aturan tambahan dibandingkan dengan aturan utama yang memang sudah disesuaikan dengan  Undang-Undang  yang  berlaku  di  negara  ini.  Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan wawancara dengan beberapa orang menyatakan bahwa memang masyarakat yang menikmati isi siaran yang dibuat, dan apabila terdapat hal yang tidak sesuai atau ada hal yang dirasa tidak sesuai maka masyarakat dapat melaporkan hal tersebut menggunakan layanan nomor hotline yang menyediakan layanan untuk menerima kritik serta saran terhadap hal yang bersangkutan dengan program siaran.
Seperti wawancara yang sudah penulis lakukan dengan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Acik Nova, yang menyatakan bahwa KPI Aceh telah mengeluarkan nomor hotline sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengembangkan pengawasan siaran yang ada di Aceh. “Benar,  jadi  misal  nih  isi  siaran  itu  udah  terlalu  berlebihan  kurang  seronoknya  ya  bisa  aja masyarakat seperti complain gitu untuk sekarang dengan adanya nomor hotline ini. Kalau dulu kan seringnya via media sosial saja” (Acik Nova hasil wawancara, 25 April 2022).
Dari hasil observasi yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh sudah semaksimal mungkin seperti yang  sudah  dijabarkan  dalam  penelitian  sebelumnya  oleh  Jandika  Putra  pada  tahun  2018, Namun  pada  penelitian  ini  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  Aceh  sudah  mulai menyebarluaskan pengawasannya dengan melakukan sosialisasi literasi media, hadirnya nomor hotline layanan pengawasan, serta pembagian jam tayang siaran untuk mengetahui lebih cepat
siaran yang mengalami pelanggaran atau melanggar Undang-Undang penyiaran. Kendala yang masih sama yaitu anggaran yang kurang memadai  yang menjadi  menyebabkan tidak adanya alat pengawasan yang mumpuni dan ketersediaan SDM sehingga KPI Aceh masih melakukan pengawasan secara manual.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian ( Fatmala , 2018) menunjukkan bahwa penerapan sistem  pengawasan  KPID  Jawa  Tengah  terhadap  siaran  TV  lokal  dilakukan  melalui pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku, dan bentuk pengawasan dilakukan secara langsung melalui pemeriksaan oleh pengawas dan masyarakat. Pelaporan dan pemantauan tidak langsung melalui pemantau, di kantor KPID Jawa Tengah dan alat pemantauan di berbagai daerah, hasil pemantauan  diteruskan  ke  panitia,  dan  dikeluarkan  surat  teguran  untuk  prosedur  yang bermasalah atau dilanggar.
Penelitian  sejalan  dengan  penelitian  ( Rahmat ,  2020)  dalam  penelitian  ini  strategi pengawasan  yang  dilakukan  yaitu  dengan  alat  pengawasan  yang  tersedia,  dan pengawasan berdasarkan  pengaduan  dengan  dua  teknik  yaitu  aduan  yang  dibentuk  melalui  literasi  yang dilakukan oleh bidang literasi media dan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan melalui informasi dalam program-program KPID dan terakhir aduan melalui sosial media. Berdasarkan hal ini, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh telah melakukan perannya sebagai lembaga yang mengontrol dan mengawasi isi siaran di Aceh semaksimal mungkin dan mengikuti aturan sesuai  UU  dan  aturan  daerah  yang  berlaku.  Tapi  hal  yang  dilakukan  masih  terbilang  cukup tertinggal  jauh  dari  daerah  lainnya  dikarenakan  kurangnya  SDM  dan  staf  ahli  yang  menjadi tolak  ukur  baiknya  pengelolaan  pengawasan  tersebut.  Selain  itu  juga,  kurangnya  anggaran untuk  penyediaan  alat  pengawasan  yang  mumpuni  menjadi  salah  satu  faktor  kendala  yang KPID Aceh hadapi.

## Kesimpulan
Strategi  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  penyiaran  daerah  Aceh  dilakukan dengan  cara  menyesuaikan  atau  melakukan  pengelompokkan  terhadap  program  siaran berdasarkan  jam  tayangnya.  Tayangan  tersebut  harus  sesuai  dengan  Pedoman  Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang harus memuat 10% dari siaran lokal dan sesuai dengan aturan daerah Aceh yang berlaku. Dengan begitu dapat memudahkan kita untuk lebih cepat mengetahui program siaran mana yang tidak sesuai atau melanggar undang-undang yang berlaku mengenai penyiaran di Aceh. Selain itu, Sosialisasi dan layanan nomor hotline juga menjadi salah satu bentuk strategi yang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh terapkan dalam  menjalankan  tugas  pengawasannya.  Hal  tersebut  tentunya  dilakukan  juga  dengan dukungan  dan  bantuan  dari  masyarakat  untuk  dapat  memberikan  kritik  apabila  terhadap tayangan  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  dan  kebijakan  baik  dari  pusat  maupun  di  wilayah Aceh. Tentu  dalam hal  ini,  Komisi  Penyiaran Daerah Aceh memiliki kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas pengawasannya yaitu berupa kurangnya SDM, staf ahli dan anggaran dalam  penyediaan  alat  pengawasan  yang  menjadi  faktor  penting  dari  kurang  efektifnya pengawasan yang dilakukan.

## Bibliografi
Afifi, S. (2014). Tayangan Bermasalah  dalam Program Acara Televisi di  Indonesia .  Jurnal Ilmu Komunikasi, 8(3), 246–262.
Agustina,  M.,  Hermawan,  D.,  &  Prihantika,  I.  (2020). Implementasi  Strategi  Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap Program Televisi dalam Mewujudkan Siaran Ramah Anak . Jurnal Analisis Sosial Politik, 4(2), 58–65.
Andrefil,  T.  (2019). Manajemen  Produksi  Program  Siaran  Live  Riau-KEPRI .  Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Arliman,  L.  (2017). Komisi  Penyiaran  Indonesia  sebagai  State  Auxialiary  Bodies  yang Menjamin  Siaran  yang  Layak  Bagi  Anak .  Veritas  et  Justitia,  3(1),  138–162. https://doi.org/10.25123/vej.v3i1.2528
Doly,  D.  (2016). Upaya  Penguatan  Kelembagaan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Dalam Perspektif  Hukum .  Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan  Dan Kesejahteraan, 6(2), 149–167. https://doi.org/10.22212/jnh.v6i2.252
Fatmala, E (2018). Sistem pengawasan KPID Jawa Tengah terhadap siaran dakwah televisi lokal Semarang tahun 2014-2016 .
Francisca, L. M. (2015). Peran Satpol PP dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal untuk Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  (Studi  Kasus  PKL  di  Jalan  Gajah  Mada  Kota Samarinda) . Jurnal Ilmu Komunikasi, 3.
Najamudin,  N.  (2018). Pre  Understanding,  Effective  Histori,  Fusion  Of  Horisons  Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID NTB) Terhadap Undang-Undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 Dan P3SPS . Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram, 7(1), 91–110. https://doi.org/10.20414/schemata.v7i1.295
Nugrahani, F. (2014). dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. 信阳 师范学院 , 1 (1), 305 .
Rahayu,  D.  (2010). Peranan  komisi  penyiaran  Indonesia  (KPI)  pusat  terhadap  tayangan infotaimen di Televisi .
Rahmat, M.  M.  F. (2020). Strategi  Komunikasi  KPID Jawa Barat  Guna Membentuk Siaran Berkualitas . Jurnal Purnama Berazam, 2(1), 25–36.
Ridwan, M. (2021). Peran KPI Dalam Proses Pengawasan Siaran TV Nasional di Indonesia . Jurnal Ilmiah Publipreneur, 9(2), 21–28. https://doi.org/10.46961/jip.v9i2.429
Setiawan, A., & Fajar, M. K. (2021). Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur sebagai Lembaga Independen dalam Penyelesaian Pelanggaran Siaran . Unnes Political Science Journal, 5(1), 1–5. https://doi.org/10.15294/upsj.v5i1.44608
Subiakto, H. (2011). Kontestasi Wacana Civil Society, Negara, dan Industri Penyiaran dalam Demokratisasi Sistem Penyiaran Pasca Orde Baru .
Wiratmo, L. B., Irfan, N., & Samudi, S. (2016). Model Pengembangan Lembaga Penyiaran
Publik Lokal (LPPL) Radio di Jawa Tengah . Jurnal The Messenger, 8(2), 8–19.