Agroland 14 (3) : 172 - 180,  September  2007 ISSN : 0854 – 641X

## DAMPAK KEBIJAKAN PAJAK EKSPOR MINYAK SAWIT MENTAH (CPO) TERHADAP KINERJA MAKROEKONOMI DAN SEKTORAL DI INDONESIA : PENDEKATAN MODEL KESEIMBANGAN UMUM
Oleh : Rustam Abd. Rauf 1)

## ABSTRACT
This reearch intends to analyze the policy impact of export tax evailed for Crued Palm Oil (CPO) on macroeconomic and sectoral performances using export tax  simulation through Computable General Equilibrium application. Using 5 scenarios, export tax cause the ratio of balance of trade to GDP declined (delBreal)  from -318,84 percent to -190,62 percent. This impact occured as a result of a decrease in export tax responded directly by  an increase in export volume and export value. Prevailing high export tax would weaken demand of investment in agriculture sector, particularly in plantation and CPO.
Keywords : Export tax, CPO, and CGE.

## I. PENDAHULUAN
Dalam  dunia  perkebunan,  telah  muncul primadona  baru  yang  menjadi  andalan  yaitu kelapa  sawit  karena  manfaatnya  disamping untuk  bahan  baku  minyak  goreng  juga perolehan  devisa  ekspor.    Komoditi  ini  cocok untuk  ditanam  di  Indonesia,  lahan  yang  cukup tersedia  dan  bernilai  ekonomis  sehingga  dapat berkembang  dengan  cepat  (Rahman  A  dan Bubun S., 1999).
Tanaman kelapa sawit, yang merupakan salah  satu  sumber  minyak  nabati,  pada  saat  ini telah  menjadi  salah  satu  komoditas  pertanian utama dan unggulan di  Indonesia, baik sebagai sumber pendapatan bagi jutaan keluarga petani, sebagai  sumber  devisa  negara,  penyedia lapangan  kerja,  maupun  sebagai  pemicu  dan pemacu  pertumbuhan  sentra-sentra  ekonomi baru,  serta  sebagai  pendorong  tumbuh  dan berkembangnya  industri  hilir  berbasis  minyak kelapa sawit (CPO).
Dalam
perekonomian Indonesia, minyak  kelapa  sawit  mempunyai  peran  yang cukup  strategis.  Pertama,  minyak  kelapa  sawit merupakan  bahan  baku  utama  minyak  goreng, sehingga pasokan yang kontinyu ikut menjaga
kestabilan harga minyak goreng tersebut. Kestabilan  ini  penting  sebab  minyak  goreng merupakan  salah  satu  dari  9  bahan  pokok kebutuhan  masyarakat  sehingga  harganya  harus terjangkau  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat. Kedua,  sebagai  salah  satu  komoditi  pertanian andalan  ekspor  non  migas,  komoditi  ini mempunyai  prospek  yang  baik  sebagai  sumber dalam  perolehan  devisa  maupun  pajak.  Ketiga, dalam  proses  produksi  maupun  pengolahan, mampu  menciptakan  kesempatan  kerja  dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Industri pengolahan kelapa sawit memegang  peran  penting  dalam  perekonomian Indonesia. Kaitannya dengan kegiatan ekonomi lainnya  baik  ke  belakang  (backward  linkage) maupun  ke  depan  (forward  linkage)  cukup besar.  Pengembangan  industri  pengolahan kelapa  sawit  akan  dapat  meningkatkan  nilai tambah, penyerapan tenaga kerja dan pendapatan  masyarakat  tidak  hanya  pada industri  pengolahan  kelapa  sawit  itu  sendiri tetapi  juga  pada  kegiatan  perkebunan  kelapa sawit  dan  berbagai  industri  yang  tekait  dengan produk pengolahan kelapa sawit.
Ekspansi  ini  terus  berlanjut,  saat  ini setidaknya  10  perusahaan  perkebunan  besar  di Sumatera  Selatan,  maka  hal  yang  dilakukan  ke depan adalah harus ada aturan yang mengkondisikan  agar  CPO  dapat  di  proses
1) Staf  Pengajar  pada  Jurusan  Sosial  Ekonomi  Pertanian  Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, Palu.
didalam  negeri  dan  memerlukan  kebijakan dengan langkah yang padu dari hulu hingga hilir.
Namun,  ditengah  peningkatan  produksi CPO,  pemerintah  melalui  Menteri  Keuangan, mengeluarkan  peraturan  pemerintah  nomor  35 tahun 2005, yang akan menaikkan harga patokan untuk  pungutan  ekspor  (PE)  minyak  sawit mentah  (CPO)  dari  160  dollar  AS  per  ton menjadi  430  dollar  AS  per  ton  sesuai  dengan harga CPO dunia. Akibatnya harga CPO di pasar Indonesia  yang  semula  terdiskon    sebesar  4,80 dollar AS per ton akan meningkat menjadi 12,90 dollar  AS  per  ton.  Potongan  ini  masih  akan ditambah  dengan  perubahan  kurs  rupiah sehingga diskon  harga  CPO meningkat dari Rp. 46 per kg menjadi      Rp. 133 per kg. Ini berarti penurunan  harga  CPO  sebesar  Rp.  87  per  kg. Sesuai  dengan  mekanisme  harga  yang  berlaku, akan berdampak pada turunnya harga tanda buah segar (TBS) petani yang besarnya seperlima dari penurunan harga CPO atau Rp. 17 per kg.
Turunnya  harga  CPO  adalah  berita buruk  bagi  petani  sawit  tetapi  menjadi  berita gembira bagi industri hilir, sebuah realitas yang sungguh  tidak  adil  karena  semua  itu  atas biaya  petani  kelapa  sawit  baik  itu  perkebunan milik  negara  (22  persen),  perkebunan  swasta (48 persen) dan perkebunan rakyat (30 persen).
Secara  teoritis  tujuan  dari  pajak  ekspor adalah  untuk  menjaga  pasokan  dan  stabilitas harga  konsumsi  dalam  negeri.  Nyatanya  harga rata-rata CPO tahun ini 14 persen dibawah tahun lalu  selain  itu  produksi  CPO  nasional  tahun  ini akan  mencapai  13,6  juta  ton.  Konsumsi  dalam negeri  berkisar  antara  3  juta  ton  sampai  4  juta ton,  jauh  dibawah  jumlah  produksi.  Hal  ini berarti  sebanyak  10  juta  ton  produk  CPO  dan turunannya memang harus di ekspor.
Dengan  kondisi  seperti  itu  maka Pemerintah  melalui  menteri  perdagangan  telah mengusulkan  kepada  menteri  keuangan  untuk menurunkan  besaran  pajak  ekspor  minyak  sawit mentah  (CPO)  dari  3  persen  menjadi  1,5  persen dengan  demikian  harga  patokan  ekspor dapat  ditentukan  berdasarkan  rata-rata  harga Internasional. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan  yang  dapat  diformulasikan  dalam penelitian  adalah  “  Bagaimana  Dampak
Kebijakan  Pajak Ekspor Minyak  Sawit  Mentah (CPO)  di  Indonesia  dari  sisi  makroekonomi, dan sektoral”.
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang dan  perumusan  masalah  di  atas,  maka  secara umum  tujuan  kajian  dalam  penelitian  ini  adalah untuk menganalisis dampak kebijakan pengenaan pajak  ekspor  CPO  baik  secara  makro  ekonomi, maupun sektoral di Indonesia dengan menggunakan  simulasi  pengenaan  beberapa tingkat  pajak  ekspor  dengan  menggunakan aplikasi ekonomi keseimbangan umum (CGE).

## II.  BAHAN DAN METODE

## 2.1.  Sumber Data
Sumber utama data pendukung konstruksi  model  CGE  adalah  tabel  input output  (tabel  I-O)  dan  tabel  Social  Accounting Matrix (SAM) yang di negara Indonesia disebut dengan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Kedua  sumber  ini  juga  menjadi  pendukung utama  model  analisis  ekonomi  keseimbangan umum  terapan  Indonesia  (CGE)  Indorani dikembangkan  oleh  Pusat  Antar  Universitas Studi Ekonomi - UGM. Tulisan ini mengadopsi sepenuhnya  model  CGE  Indorani    tanpa melakukan modifikasi.
2.2.  Metode Pengolahan Data
Untuk  melihat  dampak  pengenaan  pajak ekspor  CPO,  dalam  penelitian  ini  digunakan model komputasi keseimbangan umum mengingat CPO merupakan salah satu komoditas ekspor  Indonesia.  Perubahan  pajak  ekspor  tidak hanya mempengaruhi pasar CPO domestik tetapi juga pasar dunia.
Model  CGE  merupakan  salah  satu model ekonomi yang semakin populer digunakan untuk menganalisis dampak perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel eksogenus  terhadap  kinerja  perekonomian secara  keseluruhan.  Model  CGE  melihat perekonomian  sebagai  suatu  sistem,  sehingga dampak  suatu  kebijakan  dapat  diamati  tidak hanya  terhadap  sektor  itu  sendiri  tetapi  juga sektor  dan  kegiatan  ekonomi  atau  variabel  lain yang terkait (Dixon at all, 1992).
Model ini dapat dikatakan sebagai model yang  menjembatani  antara  mikroekonomi  dan makroekonomi.  Melalui  interaksi  berbagai  pasar di  dalam  model  CGE,  dampak  suatu  kebijakan secara  mikro  dan  makro  dapat  diperoleh  secara serentak (Hulu, 1995). Lebih lanjut Oktaviani (2001) mengemukakan  bahwa  model  CGE  dapat mengkuantifikasi dampak perubahan
kebijaksanaan terhadap alokasi sumberdaya dan struktur  ekonomi,  kesejahteraan,  distribusi pendapatan  dan  berbagai  tujuan  lainnya.
Keunggulan  ini  memungkinkan  dilakukannya analisis secara bersama-sama dampak suatu perubahan eksogenus terhadap
kinerja  perekonomian  baik  pada  level  makro maupun sektoral. Suatu  model  CGE  terdiri  dari  sistem persamaan  yang  menggambarkan  permintaan faktor produksi, input antara, output, permintaan  akhir,  margin,  harga  penjualan, keseimbangan pasar, pajak, PDB sisi penerimaan dan  pengeluaran,  neraca  perdagangan,  tingkat pengembalian,  akumulasi  investasi  dan  modal, dan  akumulasi  hutang.  Oleh  kerena  itu  berbagai informasi  yang  diinginkan  dari  dampak  suatu kebijakan dapat diperoleh secara komprehensif.
Dampak  pengenaan  pajak  ekspor  CPO dalam studi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan  model  CGE  Indorani.  Model  ini diadopsi sepenuhnya tanpa melakukan modifikasi baik terhadap data base-nya maupun persamaan-persamaannnya.  Dari  model  CGE tersebut,  analisis  dampak  pengenaan  pajak ekspor  CPO  dilakukan  dengan  menggunakan  4 skenario, yaitu:
1. Skenario  1,  merupakan  skenario  dampak pengenaan  pajak  ekspor  CPO  dengan menurunkan  pajak  ekspor  CPO  dari dasar  pengenaan  sebesar  3  persen  menjadi 2,5 persen.
2. Skenario 2, menurunkan pajak ekspor CPO dari  dasar  pengenaan  sebesar  3  persen menjadi 2 persen.
3. Skenario  3,  merupakan  skenario  dampak pengenaan  pajak  ekspor  CPO  dengan menurunkan  pajak  ekspor  CPO  dari  dasar pengenaan  sebesar  3  persen  menjadi  1,5 persen  sesuai  dengan  usulan  menteri perdagangan  perdagangan  kepada  menteri
keuangan dengan nomor 35/2005 (Kompas, 28 Oktober 2005).
4. Skenario  4,  menaikan  pajak  ekspor  dari  3 persen menjadi 5 persen dan 10 persen.
2.3.  Spesifikasi Umum Model CGE Indorani
Penggunaan model CGE Indorani dalam penelitian  ini,  didasarkan  atas  alasan  spesifikasi modelnya sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menganalisis  dampak  pengenaan  pajak  ekspor CPO terhadap makroekonomi, ekonomi sektoral dan  kesejahteraan  masyarakat.  Model  CGE Indorani  dikonstruksi  dalam  model  49  sektor model Indonesia.
INDORANI 49 adalah model Keseimbangan  Umum  Terapan  (applied  general equilibrium/AGE) untuk perekonomian
Indonesia,  diadaptasi  dari  model  sejenis  untuk perekonomian Australia yakni ORANI. INDORANI  dikembangkan  oleh  PAU-SE  UGM oleh  Anggito  Abimanyu  dibantu  oleh  Mark Horridge,  Edimon  Ginting  dan  Alan  Powell  dari Monash  University.  Budiono  Sri  Handoko, Hengki Purwoto dan peneliti lainnya di PAU-SE UGM  juga  telah  memberikan  kontribusi  yang signifikan. Data untuk INDORANI49 dibangun dari tabel input output tahun 1990, kemudian di aggregasi  menjadi  49  sektor.  Versi  terbaru INDORANI  menggunakan  input-output  data tahun 1995 dan mempunyai dimensi industri dan regional  yang  lebih  detail.  INDORANI terbaru  juga  mencantumkan  beberapa  kategori rumahtangga dan jenis pekerjaan.
INDORANI49  ditulis  dalam  bahasa Tablo dan solusinya dihitung dengan GEMPACK,  sebuah  program  (package)  yang fleksibel  untuk  memecahkan  sistem  persamaan model  keseimbangan  umum  (AGE).  Program yang dipakai, RUNGEM, adalah sebuah interface sederhana untuk mengakses GEMPACK.
Sektor atau Komoditi yang dimuat dalam model  CGE  Indorani  49  sektor  meliputi:  Paddy, AgrOthFood,  OthCrops,  LiveStock,  Forestry, Fishery, CrudeOil, NatGas, Mining, CoalMines, FoodBevTobL,  FoodBevTobS,  TCFL,  TCFS, PlywoodL, OWoodPrdL,
OWoodPrdS,
PaperPrdL,  PaperPrdS,  FertlzerL,  FertlzerS,
PestcideL,  PestcideS,  ChemicalL,  ChemicalS, PetrolRef, LNG,
IrnSteelL, NonFerrsL,
NonFerrsS, MechElecL, MechElecS, OManfctrL,OManfctrS,  ElecPLN,  ElecNPLN, GasWater, Constrctn, Trade, HotelRest, RailTrans,  RoadTrans,  WaterTrns,  AirTransp, Srvc2Trns, Cmncation, FinancBnk, GovDefnce, OServices. Masing - masing komoditi dikategorikan  berdasarkan  sumbernya  yaitu domestik  dan  impor.  Dari  49  jenis  sektor  atau komoditas  ini,  analisis  dampak  sektoral  hanya difokuskan  pada  sektor  atau  komoditas  yang memilki  kaitan  cukup  besar  dengan  minyak sawit  mentah  (CPO)  yaitu  Crude  Oil,  sehingga memungkinkan  untuk  menganalisis  dampak pengenaan pajak ekspor minyak sawit mentah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Dampak terhadap Kinerja Makroekonomi
Analisis  dampak  kebijakan  pengenaan pajak  ekspor  CPO  dalam  studi  ini  dibedakan atas  tiga  level  yaitu:  kinerja  makroekonomi, sektoral dan kesejahteraan rumah tangga. Untuk melihat  dampaknya  terhadap  ketiga  level tersebut  telah  dilakukan  simulasi  tunggal dengan  lima  jenis  skenario  pajak  ekspor  CPO seperti  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya. Pada  data  base  model  CGE  Indorani  pajak ekspor sebesar 3 persen.
Pemberlakuan  pajak  ekspor  sebesar  1,5 persen  yang  sebelumnnya  sebesar  3  persen yang  berlaku  dari  tahun  2001  sampai  2005 sebelum  dikeluarkannya  peraturan  pemerintah nomor  35  tahun  2005.  Skenario  yang  dibuat adalah pengenaan pajak ekspor CPO antara 1,5 persen  sampai  2,5  Skenario  dengan  pajak ekspor CPO 1,5 persen merupakan pajak ekspor yang  akan  diberlakukan  oleh  pemerintah, sedangkan  pajak  ekspor  5  persen  sampai  10 persen merupakan skenario pemberlakuan pajak ekspor  pembanding.  Hasil  simulasi  kelima skenario disajikan pada Lampiran 1.
Pada  tingkat  makro  seperti  ditunjukkan pada Lampiran 1., kebijakan pajak ekspor CPO dengan  kelima  skenario  berdampak  pada menurunnya  rasio  balance  of  trade  terhadap PDB  (delBreal)  dari  -318,84  persen  menjadi  - 190,62  persen.  Dampak  tersebut  merupakan akibat  penurunan  dari  pajak  ekspor    yang
direspon langsung oleh naiknya volume ekspor dan nilai ekspor.
Pengenaan
pajak ekspor juga berpengaruh  terhadap  penerimaan  agregat  pajak tidak  langsung  dari  semua  sektor,  kebijakan tersebut  mengalami  penurunan  persentasi  dari 5,83  persen  menjadi  3,56  persen  (w0tax_csi). Penurunan  ini  juga  diikuti  penurunan  agregat pada  pajak  tidak  langsung  dari  ekspor  CPO sebesar  79,62  persen  menjadi  48,53  persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan pajak ekspor  dari  3  persen  menjadi  1  persen  akan menyebabkan penerimaan negara menurun.
3.2.  Dampak  terhadap  Lapangan  Kerja pada Sektor Industri
Secara  sektoral  dampak  peningkatan kebijakan  penurunan  pajak  ekspor  dapat diamati  dari  perubahan  yang  terjadi  pada sektor-sektor  yang  terdekat  dengan  komoditi CPO  baik  keterkaitan  ke  belakang  (backward linkage) maupun keterkaitan ke depan (forward linkage).  Dalam  kaitan  ini,  analisis  sektoral dengan  melihat  dampak  kebijakan  penurunan pajak ekspor terhadap tenaga kerja  pada sektor industri dapat dilihat pada Lampiran 2.
Pada Lampiran 2, menunjukkan adanya perubahan  lapangan  kerja  yang  dibutuhkan pada  berbagai  sektor  industri.    Secara  umum pengenaan  pajak  ekspor  CPO  pada  sektor pertanian  menunjukkan  kesempatan  kerja  pada sektor  pertanian  yang  menurun.    Dengan meningkatnya pajak ekspor CPO terlihat bahwa untuk  komoditi  crude  oil  terjadi  penurunan lapangan  kerja.  Pada  skenario  pajak  ekspor CPO  sebesar  1,5  persen  terjadi  perubahan lapangan  kerja  yang  menurun  sebesar  0,39 persen  dan  penurunan  lapangan  kerja  tersebut akan  semakin  membesar dengan  meningkatnya pajak ekspor CPO.  Pada skenario pajak ekspor CPO  sebesar  10  persen  maka  akan  terjadi penurun lapangan kerja sebesar 2,55 persen.
Hasil  simulasi  tersebut  mengindikasikan bahwa  pengenaan  pajak  ekspor  CPO  yang semakin tinggi pada dasarnya tidak memberikan insentif  produksi  CPO  dalam  negeri,  sehingga perkebunan minyak sawit cenderung mengurangi  tingkat  produksi  CPO yang berdampak pada penurunan lapangan kerja.
3.3. Dampak terhadap Permintaan Investasi
Hasil  yang  ditunjukkan  pada  Lampiran 3,  tentang  pengenaan  pajak  ekspor  CPO  tidak memberikan  insentif  terhadap  permintaan investasi  pada  berbagai  sektor  industri  yang terkait dengan pertanian, termasuk industri hasil olahan produk pertanian. Hal tersebut ditunjukkan adanya  penurunan  tingkat  permintaan  investasi dengan  adanya  perubahan  tingkat  pajak  ekspor CPO yang semakin tinggi.
Sedangkan secara umum terjadi peningkatan  permintaan  investasi  untuk  sektor industri di luar pertanian, hal ini dapat disebabkan karena  terjadi  pergeseran  permintaan  investasi dari  sektor  pertanian  ke  sektor  industri  non pertanian.
Dari  hasil  simulasi  pada  berbagai skenario  dapat  ditunjukkan  bahwa  pada dasarnya  pengenaan  pajak  ekspor  CPO  yang semakin  tinggi  akan  semakin  melemahkan permintaan  investasi  pada  sektor  pertanian, khususnya investasi pada perkebunan dan hasil olahan kelapa sawit.
3.4.  Dampak  terhadap  Lapangan  Kerja Sektor  Industri  di  Perdesaan  dan Perkotaan
Dampak  pengenaan  pajak  ekspor  CPO ternyata  mempunyai  pengaruh  yang  negatif terhadap  kesempatan  kerja  di  perdesaan  dan perkotaan. Dari hasil simulasi yang ditunjukkan pada  Lampiran  4.  bahwa  apabila  dikenakan pajak  ekspor  maka  kesempatan  kerja  di perdesaan  dan  perkotaan  untuk  sektor-sektor utama,  sektor  industri  manufaktur  skala  besar, sektor  industri  manufaktur  skala  kecil  dan sektor jasa.
Pada
Lampiran 4, menunjukkan terjadinya  penurunan  terhadap  lapangan  kerja pada  beberapa  sektor  baik  di  perdesaan  dan perkotaan.    Dimana  untuk  sektor-sektor  yang tumbuh  di  perdesaan  akan  terjadi  penurunan lapangan  kerja  untuk  sektor-sektor  utama  yang cukup besar yaitu mencapai 0,56 persen.
Jumlah  tenaga  kerja  yang  digunakan pada  industri  minyak  goreng  pada  tahun  1990 adalah  105.130  orang,  sedangkan  total  tenaga kerja  yang  digunakan  pada  seluruh  industri
sebesar 74.277.880 orang atau hanya 0,14 persen dari  seluruh  pekerja  dalam  perekonomian  (Tabel I-O,  1990).  Dilihat  dari  angka  ini  jelas  bahwa secara langsung peranan industri minyak goreng dalam  penyerapan  tenaga  kerja  tidaklah  besar. Dari  hasil  penelitian  Simatupang  (1996), industri  yang  dominan  menyerap  tenaga  kerja terkait langsung dengan industri minyak goreng adalah industri kelapa sawit dan industri kelapa. Hal ini wajar mengingat kedua industri tersebut merupakan  pemasok  bahan  baku  utama  pada industri  minyak goreng.
Dalam penelitiannya, Simatupang (1996) yang  menghitung  pengganda  tenaga  kerja (employment  multiplier)  dengan  persamaan  yang dikembangkan  oleh  Hazary  dan  Krisnamurty (1970),  dan  menghasilkan  pengganda  tenaga kerja  ke  belakang  industri  pada  tahun  1990 adalah  0,21259.  Berarti  apabila  permintaan minyak goreng meningkat sebesar Rp. 100 juta, maka penggunaan tenaga kerja akan meningkat sekitar  21  orang.    Koefisien  pengganda  tenaga kerja  ke  belakang  sebesar  itu  tergolong  kecil karena  indeknya  hanya    0,21259.    Apabila dilihat  penyebarannya  maka  tampaklah  bahwa pengganda  tenaga  kerja  ke  belakang  ini terkonsentrasi  pada  tiga  industri  yaitu  industri minyak goreng, kelapa sawit dan kelapa.  Ketiga industri ini menyumbang 0,16506 atau sekitar 78 persen  dari  total  pengganda  tenaga  kerja  ke belakang  dengan  rincian  industri  minyak  goreng sebesar  0,07120  (34%),  industri  kelapa  sawit 0,05201  (24%)  dan  industri  kelapa  0,04185 (20%).  Dengan  demikian  ketiga  industri  inilah yang  akan  banyak  mengalami  peningkatan penyerapan  tenaga  kerja  sebagai  hasil  dari peningkatan permintaan akhir minyak goreng.
Pengganda  tenaga  kerja  ke  depan industri  minyak  goreng  ternyata  lebih  kecil yaitu  0,06088.  Angka  ini  menunjukkan  bahwa apabila permintaan akhir masing-masing industri  meningkat  sebesar  Rp.  100  juta,  maka penggunaan  tenaga  kerja  pada  industri  minyak goreng  hanya  meningkat  sebesar  7  orang. Angka  ini  jelas  sangat  kecil,  seperti  yang ditunjukkan  oleh  angka  indeksnya  yang  hanya 0,06088.  Kiranya  patut  pula  dicatat  bahwa disamping sangat kecil, pengganda tenaga kerja
ke  depan  industri  minyak  goreng  tersebut terkonsentrasi  pada  industri  minyak  sendiri, yang menyumbangkan koefisien sebesar 0,04185  atau  69  persen  dari  total  pengganda tenaga kerja ke belakang.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  simulasi  dampak kebijakan  pajak  ekspor  minyak  sawit  mentah (CPO)  terhadap  kinerja  makroekonomi,  dan sektoral  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan sebagai berikut :
1. Indonesia  memiliki  peluang  yang  besar untuk  mengembangkan  industri  minyak sawit guna memenuhi kebutuhan permintaan bahan  baku  industri  hilir  baik  dari  dalam negeri  maupun  luar  negeri.    Namum  hal  ini sangat  tergantung  kepada  pilihan  dan implementasi kebijakan serta strategi pemerintah  beserta  seluruh  unsur  agrobisnis kelapa  sawit  mulai  dari  sektor  perkebunan, industri pengolahan, tata niaga dan konsumsi produksi-produksi kelapa sawit.
2. Kebijakan  pajak  ekspor  CPO  dengan kelima skenario berdampak pada
menurunnya rasio balance of trade terhadap
PDB  (delBreal)  dari  -318,84  persen menjadi  -190,62  persen.  Dampak  tersebut merupakan  akibat  penurunan  dari  pajak ekspor  yang  direspon  langsung  oleh naiknya volume ekspor  dan nilai ekspor.
3. Pengenaan  pajak  ekspor  mempengaruhi penerimaan  agregat  pajak  tidak  tangsung dari  semua  sektor.  Kebijakan  tersebut menyebabkan  penurunan  persentasi  dari 5,83 persen menjadi 3,56 persen
(w0tax_csi).  Penurunan  ini  juga  diikuti penurunan  agregat  pada  pajak  tidak langsung  dari  ekspor  CPO  sebesar  79,62 persen menjadi 48,53 persen.
4. Pengenaan pajak ekspor CPO yang semakin tinggi  pada  dasarnya  tidak  memberikan insentif  produksi  CPO  dalam  negeri, sehingga perkebunan minyak sawit cenderung  mengurangi  tingkat  produksi CPO  yang  berdampak  pada  penurunan lapangan kerja.
5. Pengenaan pajak ekspor CPO yang semakin tinggi akan semakin melemahkan
permintaan  investasi  pada  sektor  pertanian, khususnya  investasi  pada  perkebunan  dan hasil olahan kelapa sawit.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2005.  PE CPO, Petani subsidi industri.  Harian Kompas, Edisi 24 Oktober 2005 Jakarta.
Dixon,  P.B,  Brian  R.  P,  Alan  A.  P,  and  Peter  J.  W.  1992.  Notes  and  problems  in  applied  general  equilibrium  economics, North-Holland, Amsterdam.
Hulu, E. 1997. Tipologi model keseimbangan umum. Universitas Indonesia, Jakarta.
Oktaviani, R, 2001.  Dampak perubahan kebijakan fiskal terhadap kinerja ekonomi makro dan ekonomi sektoral.  Bisnis & Ekonomi Publik, Vol. 4 (4), hal. 33-45.
Rahman  A.  dan  Bubun  S.,  1999.    Kebijaksanaan  dan  strategi  pengembangan  agrobisnis  kelapa  sawit  di  Indonesia.  Jurnal Agro-Ekonomika, Nomor 1 Juli 1999.  Hal. 40 – 59.
Lampiran 1. Dampak Pengenaan Pajak Ekspor CPO terhadap Kinerja  Makroekonomi.
Macros Keterangan Pajak Ekspor CPO (%) 2.5 2 1.5 5 10 Average Average nominal wage -1.2 -0.96 -0.73 -2.33 -4.41 delBreal Ordinary change in real balance of trade -318.84 -254.62 -190.62 -642.84 -1301.57 employ_i Aggregate Employment- Wage Bill Weights -0.28 -0.22 -0.17 -0.55 -1.06 f3gdp ratio, nominal consumption to nominal gdp 0.06 0.04 0.03 0.12 0.28 f3labinc ratio, nominal consume option to nominal wage income 0.26 0.21 0.16 0.52 1.02 f3prim ratio, nominal consumption to nominal factor income 0.54 0.43 0.33 1.07 2.1 f4tax_trad Uniform % Change in Powers of Taxes on Tradtnl Exports 2.5 2 1.5 5 10 inflasi Official Price Index (fixed weights) -1.31 -1.06 -0.8 -2.55 -4.82 omega “economy-wide rate of return” -2.71 -2.18 -1.64 -5.29 -10.05 p0gdpexp GDP Price Index, Expenditure Side -1.11 -0.89 -0.67 -2.15 -4.08 p0realdev Real Devaluation 1.12 0.9 0.68 2.2 4.26 p0toft Terms of Trade -0.01 0 0 -0.01 -0.01 p1cap_i Average Capital Rental -1.89 -1.52 -1.15 -3.67 -6.92 p2tot_i Aggregate Investment Price Index -0.98 -0.79 -0.6 -1.91 -3.62 p3tot Consumer Price Index -1.2 -0.96 -0.73 -2.33 -4.41 p4_ntrad Price, Non-Traditional Export Aggregate -1.03 -0.83 -0.62 -2 -3.79 p4tot Exports Price Index -0.01 0 0 -0.01 -0.01 p5tot “Other” Demands Price Index -1.1 -0.88 -0.66 -2.13 -4.03 p6tot Inventories Price Index -2.85 -2.29 -1.72 -5.59 -10.75 persons_ipyo total employment (persons) -0.32 -0.26 -0.2 -0.64 -1.25 w0cif_c CIF Rp Value of Imports -0.83 -0.67 -0.5 -1.61 -3.05 w0gdpexp Nominal GDP from Expenditure Side -1.25 -1.01 -0.76 -2.45 -4.67 w0gdpinc Nominal GDP from Income Side -1.25 -1.01 -0.76 -2.45 -4.67 w0imp_c Value of Imports plus Duty -0.83 -0.67 -0.5 -1.62 -3.06 w0tar_c Aggregate Tariff Revenue -0.89 -0.72 -0.54 -1.74 -3.31 w0tax_csi Aggregate Revenue from All Indirect Taxes 5.83 4.71 3.56 11.17 20.51 w1cap_i Aggregate Payments to Capital -1.89 -1.52 -1.15 -3.67 -6.92 w1lab_io Aggregate Payments to Labour -1.47 -1.18 -0.89 -2.86 -5.42 w1lnd_i Aggregate Payments to Land -2.27 -1.83 -1.38 -4.44 -8.47 w1prim_i Aggregate Payments to Primary Factors -1.73 -1.39 -1.05 -3.37 -6.37 w1tax_csi Aggregate Revenue from Indirect Taxes on Intermediate -1.39 -1.12 -0.84 -2.7 -5.12 w2tax_csi Aggregate Revenue from Indirect Taxes on Investment -1.01 -0.81 -0.61 -1.96 -3.71 w2tot_i Aggregate Nominal Investment -0.98 -0.79 -0.6 -1.91 -3.62 w3lux Total Nominal Supernumerary Household Expenditure -1.2 -0.96 -0.73 -2.33 -4.41 w3tax_cs Aggregate Revenue from Indirect Taxes on Households -1.27 -1.02 -0.77 -2.46 -4.65 w3tot Nominal Total Household Consumption -1.2 -0.96 -0.73 -2.33 -4.41 w4tax_c Aggregate Revenue from Indirect Taxes on Export 79.26 63.94 48.35 152.14 280.79 w4tot Rp Border Value of exports -1.33 -1.07 -0.8 -2.63 -5.13 w5tax_cs Aggregate Revenue from Indirect Taxes on “Other” -1.05 -0.85 -0.64 -2.05 -3.87 w5tot Aggregate Nominal Value of “Other” Demands -1.1 -0.88 -0.66 -2.13 -4.03 w6tot Aggregate Nominal Value of Inventories -2.29 -1.84 -1.38 -4.51 -8.76 x0cif_c Import Volume Index, CIF Weights -0.83 -0.67 -0.5 -1.61 -3.05 x0gdpexp Real GDP from Expenditure Side -0.15 -0.12 -0.09 -0.3 -0.61 x0imp_c Import Volume Index, Duty-Paid Weights -0.83 -0.67 -0.5 -1.62 -3.06 x1prim_i Aggregate Output: Value-Added Weights -0.14 -0.12 -0.09 -0.28 -0.55 x4_ntrad Quantity, Non-Traditional Export Aggregate 2.09 1.68 1.26 4.13 8.04 x4tot Export Volume Index -1.33 -1.06 -0.8 -2.62 -5.12
Lampiran  2.  Hasil  Simulasi  Beberapa  Skenario  Dampak  Kebijakan  Pajak  Ekspor  terhadap  Tenaga Kerja di Sektor Industri.
Keterangan Pajak Ekspor CPO (%) 2.5 2 1.5 5 10 Paddy -0.49 -0.39 -0.3 -0.96 -1.85 AgrOthFood 0.03 0.03 0.02 0.06 0.11 OthCrops -1.35 -1.08 -0.82 -2.66 -5.14 LiveStock -0.32 -0.26 -0.19 -0.63 -1.21 Forestry -0.94 -0.75 -0.57 -1.89 -3.78 Fishery 0.12 0.1 0.07 0.24 0.48 CrudeOil -0.64 -0.51 -0.39 -1.28 -2.55 NatGas -0.67 -0.54 -0.4 -1.33 -2.64 Mining -0.97 -0.78 -0.59 -1.95 -3.87 CoalMines -1.18 -0.94 -0.71 -2.34 -4.64 FoodBevTobL -0.96 -0.77 -0.58 -1.88 -3.58 FoodBevTobS -1 -0.81 -0.61 -1.97 -3.77 TCFL -2.05 -1.64 -1.23 -4.07 -8.04 TCFS -1.68 -1.34 -1.01 -3.35 -6.66 OWoodPrdL -1.15 -0.92 -0.69 -2.3 -4.57 OWoodPrdS -0.97 -0.77 -0.58 -1.93 -3.83 PaperPrdL -1.08 -0.87 -0.66 -2.12 -4.06 PaperPrdS -0.29 -0.24 -0.18 -0.57 -1.07 FertlzerL 0.31 0.25 0.19 0.61 1.2 FertlzerS 0.49 0.39 0.3 0.97 1.88 PestcideL -0.16 -0.13 -0.1 -0.33 -0.65 PestcideS -0.23 -0.19 -0.14 -0.47 -0.92 ChemicalL -1.35 -1.09 -0.82 -2.61 -4.86 ChemicalS -1.33 -1.07 -0.81 -2.58 -4.85 PetrolRef 0.57 0.46 0.34 1.14 2.23 LNG -0.63 -0.5 -0.38 -1.25 -2.51 IrnSteelL -0.85 -0.68 -0.51 -1.66 -3.22 NonFerrsL -1.85 -1.48 -1.11 -3.63 -7 NonFerrsS -0.4 -0.32 -0.25 -0.75 -1.33 MechElecL -0.8 -0.65 -0.49 -1.51 -2.68 MechElecS -0.6 -0.48 -0.37 -1.15 -2.1 OManfctrL -1.92 -1.54 -1.16 -3.8 -7.46 OManfctrS -1.64 -1.32 -0.99 -3.25 -6.33 ElecPLN -0.18 -0.15 -0.11 -0.36 -0.72 ElecNPLN -0.22 -0.18 -0.13 -0.44 -0.87 GasWater -0.04 -0.03 -0.02 -0.09 -0.18 Trade -0.21 -0.17 -0.13 -0.41 -0.79 HotelRest 0.47 0.37 0.28 0.92 1.77 RailTrans -0.09 -0.07 -0.06 -0.19 -0.36 RoadTrans -0.17 -0.14 -0.1 -0.34 -0.67 WaterTrns -0.39 -0.31 -0.24 -0.77 -1.49 AirTransp 0.33 0.26 0.2 0.64 1.22 Srvc2Trns -0.17 -0.13 -0.1 -0.33 -0.64 Cmncation 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 Financenk 0.44 0.35 0.27 0.87 1.69 OServices 0.21 0.17 0.13 0.41 0.77

## Lampiran 3.  Dampak pengenaan Pajak Ekspor (CPO) terhadap Permintaan Investasi
Keterangan Pajak Ekspor CPO (%) 2.5 2 1.5 5 10 AgrOthFood 0.02 0.01 0.01 0.03 0.06 OthCrops -1.64 -1.32 -0.99 -3.25 -6.33 LiveStock -0.04 -0.03 -0.02 -0.08 -0.16 Forestry -0.05 -0.04 -0.03 -0.09 -0.18 Fishery -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.05 CrudeOil -0.51 -0.41 -0.3 -1.02 -2.05 Mining -0.47 -0.37 -0.28 -0.94 -1.89 CoalMines -0.17 -0.14 -0.1 -0.35 -0.69 FoodBevTobL 0.07 0.06 0.04 0.15 0.28 FoodBevTobS -0.05 -0.04 -0.03 -0.1 -0.2 TCFL 1.34 1.07 0.8 2.69 5.43 TCFS 0.1 0.08 0.06 0.2 0.4 PlywoodL 1.56 1.25 0.94 3.14 6.34 OWoodPrdS -0.03 -0.02 -0.02 -0.06 -0.13 PaperPrdL -0.15 -0.12 -0.09 -0.3 -0.57 PaperPrdS -0.05 -0.04 -0.03 -0.09 -0.17 FertlzerL -0.03 -0.03 -0.02 -0.06 -0.12 FertlzerS -0.01 -0.01 0 -0.01 -0.03 ChemicalL 1.2 0.97 0.73 2.33 4.37 ChemicalS 0.18 0.14 0.11 0.35 0.67 PetrolRef 0.48 0.38 0.29 0.95 1.86 LNG -0.09 -0.07 -0.05 -0.17 -0.35 IrnSteelL 0.04 0.03 0.02 0.08 0.16 NonFerrsL 2.21 1.77 1.33 4.38 8.6 NonFerrsS 0.09 0.07 0.06 0.17 0.3 MechElecL 2.17 1.76 1.33 4.11 7.35 OManfctrL 3.71 2.97 2.23 7.42 14.84 OManfctrS 0.15 0.12 0.09 0.3 0.6 OServices 0.05 0.04 0.03 0.09 0.17

## Lampiran 4.  Dampak  Pengenaan  Pajak  Ekspor  (CPO)  terhadap  Lapangan  Kerja  Sektor Industri di Pedesaan dan  Perkotaan
Contpersons Primary LargeManufct SmallManufct Services Rural -0.56 -0.19 -0.1 -0.01 Urban -0.05 -0.22 -0.1 -0.02