Universitas Dharmawangsa
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP  PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN
Oleh : Risuhendi

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis besarnya kontribusi pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota  Medan  dan  (2)  mengetahui  dan  menganalisis  efektivitas penerimaan pajak BPHTB di Kota Medan. Penelitian ini dilakukan pada Dinas  Pendapatan  Kota  Medan  yang  beralamat  di  Jalan  Abdul  Haris Nasution No. 32 Medan Johor. Penelitian ini direncanakan mulai bulan April 2016 sampai dengan bulan Juli 2016. Variabel dalam penelitian ini adalah  pajak  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB) dan  PAD  Kota  Medan.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  analisis  deskriftif.  Hasil  analisis menunjukan  bahwa  tingkat  efektivitas  pemungutan  BPHTB  masih kurang efektif. Laju pertumbuhan penerimaan BPHTB tertinggi terjadi pada  tahun  2011  sebesar  22,54  %  dan  laju  pertumbuhan  penerimaan BPHTB  terendah  terjadi  pada  tahun  2014  sebesar  16,50%.  Rata-rata kontribusi  BPHTB  terhadap  Pendapatan  Daerah  tahun  2011-2015 sebesar 21,02 %. Terjadi penurunan kontribusi pajak BPHTB terhadap PAD Kota Medan hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran wajib pajak  dalam  membayar  pajak  yang  terutang  kepada  pemerintah  Kota Medan dan masih ada dari sebagian wajib pajak yang menyalahgunakan sistem self assement yang digunakan oleh pemerintah Kota Medan.
Kata kunci : efektivitas, kontribusi, pajak BPHTB dan PAD

## 1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Tujuan  dari  otonom  daerah  agar  daerah  dapat berkembang  tidak  bergantung  kepada  pemerintahaan  pusat namun  lebih  kepada  pengembangan  kemampuan  sendiri  dalam mengurus  dan  mengatur  pemerintahannya  sendiri  melalui sumber-sumber  pendapatan  yang  ada.  Pemerintah  daerah  yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar menyambut otonom daerah  dengan  penuh  harapan,  sebaliknya  daerah  yang  miskin sumber daya alamnya dengan sedikit rasa khawatir dan was-was. Pemerintah  daerah  juga  harus  menggali  potensi  untuk meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  dalam  memenuhi kebutuhan  pembiyaan  pemerintahan  dan  pembanguan.  Bea Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  yang  selanjutnya disebut  BPHTB  merupakan  salah  satu  sumber  Pendapatan  Asli Daerah yaitu pajak yang dikenakan atas Hak dan Perolehan atas Tanah  dan  Bangunan.  Dengan  adanya  penerimaan  Pajak  Bea perolehan  Hak  atas  tanah  dan  bangunan  dari  masyarakat  akan meningkatkan  pembangunan  dan  menunjang  percepatan ekonomi, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. Sehingga kesejahteraan masyaratnya juga semakin baik.
Menurut  Ridwan  (2014)  Pembiayaan  pemerintah  daerah dalam  melaksanakan  tugas  pemerintahan  dan  pembangunan senantiasa  memerlukan  sumber  penerimaan  yang  dapat  di andalkan. Pembangunan daerah didasarkan atas otonomi daerah dengan  mengacu  pada  kondisi  diamana  suatu  daerah  mampu menggali  sumber  keuangannya  sendiri  dan  seminimal  mungkin tergantung  pada  bantuan  pemerintah,  sehingga  pendapatan  asli daerah harus menjadi bagian keuangan terbesar yang di dukung untuk kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dalam UU No.32 Tahun 2004.
Medan sebagai ibu kota provinsi Sumatera Utara. Dengan perkembangan  Kota  Medan  maka  pemerintah  sebagai  ujung tombak  pelayanan  masyarakat  perlu  melaksanakan  penerimaan
dan  pemungutan  pajak  secara  efektif.  Dengan  adanya pelaksanaan  pemungutan  Pajak  atas  Hak  dan  Perolehan  atas Tanah  dan  Bangunan  maka  perlu  adanya  pelayanan  yang dilakukan  agar  sumber  pendapatan  daerah  melalui  pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan lebih optimal.
Penerimaan  daerah  paling  besar  bersumber  dari  pajak maka  dari  itu  penerimaan  dari  sektor  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah  dan  Bangunan  haruslah  bisa  terlaksana  dengan  baik. Karena  sistem  perpajakan  di  Indonesia  menganut self  assessment system ,  maka  pemerintah  daerah  bersifat  pasif,  namun  harus proaktif memeberikan penyuluhan dan pengawasan pajak kepada masyarakat.  Mengingat  pentingnya  sumbangan  yang  diberikan oleh  penerimaan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan bagi  pembiayaan  pembangunan  maka  pemungutan  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan harus dilakukan secara efektif,  sehingga  nanti  bisa  memberikan  kontribusi  yang  besar terhadap  penerimaan  asli  daerah.  Semakin  besar  kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang  ditentukan,  makin  semakin  efektif  proses  kerja  suatu  unit organisasi (Mardiasmo, 2009:132).
Seiring  dengan  semangat    otonomi  daerah  dan  sesuai dengan  Undang-  Undang  Nomor  28  tahun  2009  tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberi wewenang  pajak Bea Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  kepada  pemerintah daerah  jadi  segala  transaksi  yang  dilakukan  akan  langsung ditangani  pemerintah  setempat.  dan  merupakan  kesempatan besar  bagi  daerah  untuk  meningkatkan  penerimaan  dari  sektor Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  karena  semua hasilnya  akan  dinikmati  oleh  pemerintah  daerah  itu  sendiri. Dengan pengalihan ini diharapkan  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  akan  menjadi salah  satu sumber  Pendapatan  Asli Daerah yang potensial  dan diharapkan juga dengan pengelolaan sendiri  hasilnya  akan  lebih  maksimal  sehingga  target  yang  telah ditentukan  bisa  tercapai  bahkan  bisa  melebihi  target  itu  sendiri.
Selain  itu  pemerintah  daerah  harus  bisa  menentukan  estimasi- estimasi  penerimaan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan ditahun  mendatang. Apalagi realisasi penerimaan Bera Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan susah diprediksi karena karena  kita  tidak  tahu  kapan  wajib  pajak  akan  melakukan transaksi  dan  perolehan  BPHTB  tergantung  dari  transaksi  yang berjalan.
Alasan  peneliti  meneliti  masalah  ini  adalah  untuk mengetahui  tingkat  efektifitas  pajak  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah  dan  Bangunan  beserta  kontibusinya  dalam  meningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  di  kota  Medan,dimana  perkembangan pembangunan  yang  cukup  pesat  di  kota  medan  diikuti  pula dengan  meningkatnya  penerimaan  pajak  daerah,  yang  terlihat pada  laporan  pertumbuhan  penerimaan  pajak  daerah,  laporan realisasi  penerimaan  pajak  daerah  2011-2015  dan  kontribusinya yang  terdaftar  paada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Medan. Penerimaan  pajak  daerah  Kota  Medan  Tahun  2011  –  2015  dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Pertumbuhan Penerimaan Pajak dan Kontribusinya
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2011 – 2015 (000 Rupiah) Jenis Pajak Tahun Anggaran Pertum buhan (%) 2011 2012 2013 2014 2015 P.Hotel 54.668.966  64.574.093  76.053.892  81.642.581  82.304.995  50,55 P.Restoran 70.475.458  83.182.567  91.590.223  106.429.552  124.409.617  76,53 P.Hiburan 15.612.200  21.262.060  26.404.053  29.504.654  31.162.476  99,60 P.Reklame 26.757.363  25.954.919  23.348.044  16.619.317  12.834.133  -52,04 P.Jalan 172.666.073  146.304.763  167.031.678  1.089.424  222.310.180  28,75 P.Parkir 5.884.401  6.838.441  7.340.782  190.552.925  12.411.895  110,93 P.Air Tanah 3.067.489  4.838.435  8.133.193  8.903.934  10.791.040  251,79 BPHTB 254.217.144  259.114.429  243.748.816  228.392.967  201.806.504  -20,62 Sumber data: Dinas Pendapatan Kota Medan
Berdasarkan  Tabel  1.  di  atas  dapat  diketahui  fenomena yang  terjadi  adalah  adanya  penurunan  tingkat  pertumbuhan pajak  BPHTB  hingga  mencapai  -20,62%  dari  pajak  lainnya. Penurunan tingkat pertumbuhan pajak BPHTB harusnya menjadi perhatian  khusus  bagi  Pemerintah  Daerah  Kota  Medan  dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota medan.
Adapun target dan realisasi pajak BPHTB kota Medan tahun 2011-2015 di uraikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 2. Realisasi dan Target Penerimaan Pajak BPHTB Kota Medan Tahun 2011-2015
Tahun Target Pajak BPHTB  Realisasi Pajak  BPHTB (%) Kriteria 2011 175.000.000.000,00 254.217.144.362.71 145,26 Sangat Efektif 2012 280.974.000.000,00 259.114.429.583.50 92,22 Efektif 2013 330.974.000.000,00 243.748.816.689.00 73,64 Kurang Efektif 2014 330.974.000.000,00 228.392.967.245.00 69,00 Kurang Efektif 2015 335.974.000.000,00 201.806.504.023.00 60,06 Kurang Efektif
Sumber data: Dinas Pendapatan Kota Medan
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  dalam  tahun  2011 pajak  BPHTB  kota  medan  dapat  mencapai  target  yang  telah ditetapkan. Namun di tahun berikutnya terjadi penurunan target terus menerus. Ini bisa dilihat dari penetapan target yang semakin tinggi  dari  tahun  sebelumnya.  Seperti  tahun  2012-2015  belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari tabel di atas juga bisa dilihat  tingkat  efektivitas  pajak  BPHTB  kurang  begitu  efektif karna terus mengalami penurunan.
Seperti  yang  di  ungkapkan  Mahmudi  (2010:143)  dimana  ia menyatakan  efektivitas  merupakan  hubungan  antara  keluaran dengan  tujuan  atau  sasaran  yang  harus  di  capai.  Dikatakan efektifitas  apabila  proses  kegiatan  mencapai  tujuan  dan  sasaran akhir  kebijakan (spending  wisely) . Semakin  besar  output  yang  di hasilkan  terhadap  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  yang  di tentukan ,maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.
Berdasarkan penelitian Garry A.G.dkk. (2014) menyatakan bahwa  efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan  adalah  100%  atau  1  (satu)  dimana  realisasi  sama dengan  target  yang  telah  ditentukan.  Rasio  dibawah  standar minimal  keberhasilan  dapat  dikatakan  tidak  efektf.  Selama  ini belum  ada  ukuran  baku  mengenai  kategori  efektifitas,  ukuran efektivitas  biasanya  dinyatakan  secara  kualitatif  dalam  bentuk pernyataan saja (judgement).
Pertumbuhan  pajak  BPHTB  sangat  mempengaruhi pertumbuhan  dari  besarnya  realisasi  pajak  yang  diterima dibandingkan  dengan  target  yang  telah  ditetapkan  oleh  Dinas Pendapatan  kota  Medan  untuk  setiap  bulannya,  karena  jika semakin  besar  realisasi  yang  dapat  diperoleh  maka  semakin meningkat pula pertumbuhan penerimaan pajak pada daerah dan sebaliknya  jika  realisasi  tidak  mencapai  target  makadapat  di indikasi akan bahwa kurang maksimal proses pemungutan pajak yang dilakukan.
Adapun kontribusi pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota  Medan  mulai  tahun 2011  –  2015  dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut :
Tabel 3.  Kontribusi  Pajak  BPHTB  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Kota Medan Tahun   2011 – 2015 (Rupiah)
Tahun Anggaran Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB (Rp) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp) Kontribusi Pajak BPHTB terhadap PAD (%) 2011 254.217.144.362.71      995.072.572.141 25,54 2012 259.114.429.583.50  1.147.901.461.607 22,57 2013 243.748.816.689.00  1.206.169.709.148 20,21 2014 228.392.967.245.00  1.384.246.114.730 16,50 2015 201.806.504.023.00  1.002.344.427.216 20,13
Rata-rata Kontribusi Pajak BPHTB 21,02

## Sumber data: Dinas Pendapatan Kota Medan
Setelah  menghitung  kontribusi  pajak  BPHTB  dari  tahun 2011-2015 dapat di ketahui bahwa presentase kontribusi terbesar berada  di  tahun  2011  sebesar  25,54%  dan  persentase  terendah tahun 2014 sebesar 16,60% dengan rata-rata kontribusi 21,02%.
Berdasarkan  teori  yang  di  ungkapkan  oleh  Mahmudi (2010,  hal.145)  yaitu  “Kontribusi  digunakan  untuk  mengetahui sejauh  mana  pajak  daerah  memberikan  sumbangan  dalam penerimaan  PAD.  Dalam  mengetahui  kontribusi  dilakukan dengan  mem-bandingkan  penerimaan  pajak  daerah  (khususnya pajak  hotel  dan  pajak  restoran)  periode  tertentu  dengan penerimaan  PAD  periode  tertentu  pula.  Semakin  besar  hasilnya berarti  semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu  pula  sebaliknya  jika  hasil  perbandingan  nya  terlau  kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.”
Dapat  disimpulkan  bahwa  masalah  yang  terjadi  adalah begitu  besarnya  potensi  pajak  yang  diterima  BPHTB  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  maka  perlu  dianalisis  bagaimana realisasi  pajak  BPHTB  di  Kota  Medan,  maka  penulis  tertarik untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Analisis  Efektivitas dan  Kontribusi  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”.
1.2. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  besarnya kontribusi  dan  efektivitas  penerimaan  pajak  BPHTB  terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan.

## 1.3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Dinas  Pendapatan  Kota Medan  yang  beralamat  di  Jalan  Abdul  Haris  Nasution  No.  32 Medan  Johor.  Penelitian  ini  dilaksanakan  bulan  Oktober  2016 sampai  dengan  bulan  Desember  2016.  Variabel  dalam  penelitian
ini  adalah  pajak  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan (BPHTB)  dan  PAD  Kota  Medan.  Metode  analisis  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriftif.
2. Uraian Teoritis
2.1. Pajak
Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus  menerus  dan  berkesinambungan  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  baik  materiil  maupun spritual.  Untuk  dapat  merealisasikan  tujuan  tersebut  perlu banyak  memperhatikan  masalah  pembiayaan  pembangunan. Dalam  suatu  negara  pastilah  terdapat  pemerintahan  yang berperan  mengatur  seluruh  kepentingan  masyarakat  dan  dalam menjalankan  roda  pemerintahan  diperlukan  biaya  yang jumlahnya  sangat  besar  untuk  memperlancar  jalannya pemerintahan  tersebut.  Biaya  itu  berasal  dari  pendapatan- pendapatan  pemerintah,  yang  salah  satunya  bersumber  dari pajak.
Ilyas dalam Suhendi,  2008,  hal.  33)  menjelaskan  bahwa penerimaan  pemerintah  yang  digunakan  dalam  membiayai pembangunan  berasal  dari  beberapa  sumber  yang  dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan bukan  pajak  salah  satunya  adalah  penerimaan  pemerintah  yang berasal  dari  pinjaman  pemerintah,  baik  pinjaman  dalam  negeri maupun  luar  negeri  dan  penerimaan  dari  badan  usaha  milik pemerintah  sedangkan  sumber  penerimaan  yang  lainnya  adalah berasal dari pajak. Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan Negara.  Dengan  demikian  setiap  orang yang  hidup  dalam  suatu Negara  pasti  dan  harus  berurusan  dengan  pajak  baik  mengenai pengertiannya, kegunaan dan manfaat serta mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.
Pengertian  atau  definisi  perpajakan  sangat  berbeda-beda namun perbedaan tersebut pada prinsipnya mempunyai inti atau
tujuan yang sama. Beberapa pengertian mengenai pajak menurut para ahli perpajakan antara lain:
Pajak  adalah  prestasi  yang  dipaksakan  sepihak  oleh  dan terutang  kepada  penguasa  (menurut  norma-norma  yang ditetapkannya  secara  umum),  tanpa  adanya  kontraprestasi,  dan semata-mata digunakan
untuk menutup pengeluaran- pengeluaran umum (Fieldmann dalam Resmi, 2004, hal.1).
Menurut  Bambang  pengertian  Pajak  adalah  iuran  wajib anggota masyarakat kepada negara karena Undang-Undang, dan atas  pembayaran  tersebut  pemerintah  tidak  memberikan  balas jasa  yang  langsung  dapat  ditunjuk  (Bambang dalam Rahmanto, 2007, hal.22).
Menurut Resmi (2004, hal. 2), mengatakan pajak dipungut oleh  negara  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah berdasarkan  atau  dengan  kekuatan  undang-undang  serta  aturan pelaksanaannya,  dimana  diperuntukkan  bagi  pengeluaran- pengeluaran  pemerintah,  yang  bila  dari  pemasukannya  masih terdapat  surplus,  dipergunakan  untuk  membiayai publict investment.
Sedangkan pengertian pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  menyebutkan  bahwa  Pajak  adalah  pungutan  wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan  wajib  kepada  negara  atau  pemerintah  sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya (Kamus besar Bahasa Indonesia, 2008, hal. 658).
Pajak  sebagai  suatu  kewajiban  menyerahkan  sebagian daripada  kekayaan  ke  kas  negara  disebabkan  suatu  keadaan, kejadian  dan  perbuatan  yang  memberikan  kedudukan  tertentu, tetapi  bukan  sebagai  hukuman,  menurut  peraturan  yang ditetapkan  pemerintah  serta  dapat  dipaksakan,  tetapi  tidak  ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Djajadiningrat dalam Tjahjono dan Husein, 2009, hal.2).
Soemitro  (2004,  hal.7)  mengatakan  pajak  adalah  iuran rakyat  kepada  kas  Negara  (peralihan  kekayaan  dari  sektor partikelir  kepada  sektor  pemerintahan)  berdasarkan  undang- undang  (dapat  dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal balik  yang  langsung  dan  dapat  ditunjuk  untuk  membiayai pengeluaran umum.

## 2.2. Pajak dan Retribusi Daerah
Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 yang di kutip oleh Kesit Bambang Prakoso, dalam bukunya Pajak da Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut:
Pajak  Daerah  adalah  iuran  wajib  yang  dilakukan  oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang  seimbang,  yang  dapat  dipaksakan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  dimana  hasilnya  digunakan untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan pembangunan daerah (2003:2).
Sedangkan  pengertian  Pajak  Daerah  menurut  Prof.  Dr. Raharjo  Adisasmita,  M.Ec.  dalam  bukunya  Pembiayaan Pembangunan  Daerah,  mengemukakan  bahwa,  Pajak  Daerah yaitu  kewajiban  penduduk  masyarakat  menyerahkan  sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau  perbuatan  yang  memberikan  kedudukan  tertentu,  tetapi bukan sebagai ssuatu sanksi atau hukum (2009:72).

## 2.3. Definisi Retribusi Daerah
Retribusi  daerah  sebagaimana  halnya  pajak  daerah merupkan  salah  satu  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  diharapkan menjadi  salah  satu  sumber  pembiayaan  penyelenggaraan pemerintah  dan  pembangunan  daerah  untuk  meningkatkan  dan memeratakan  kesejahteraan  masyarakat.  Daerah kabupaten/kota diberi  peluang  dalam  menggali  potensi  sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah
ditetapkan,  sepanjang  memenuhi  kriteria  yang  telah  ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Menurut  Marihot  P.  Siahaan,  S.E.  dalam  bukunya  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Sesuai dengan ketentuan Undang- undang  Nomor  34  Tahun  2000  tentang  Perubahan  Undang- undang  Nomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah,  Pasal  1  angka  26,  adalah  sebagai  berikut, Retribusi  Daerah  adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (2003:372)
Sedangkan  Retribusi  Daerah  menurut  Prof.  Dr.  Raharjo Adisasmita,  M.Ec.  dalam  bukunya  Pembiayaan  Pembangunan Daerah,  mengemukan  bahwa,  Retribusi  Daerah  yaitu  pungutan sebagai pembayaran atau karena memperoleh jasa pekerja usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. (2009:112).

## 2.4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB) adalah  pajak  yang  dikenakan  atas  perolehan  hak  atas  tanah  dan atau bangunan. Dan selanjutnya disebut pajak. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang  mengakibatkan  diperolehnya  hak  atas  tanah  dan  atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau yang disingkat dengan BPHTB, di atur dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia, yaitu  dengan  UU  No.  28  Pasal  85  Tahun  2009  tentang  Bea Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan.  Filosofi  utama  yang melandasi  adanya  pajak  karena  peran  serta  masyarakat  dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran  rakyat  melalui  peningkatan  penerimaan  Negara dengan  cara  pengenaan  pajak.  Bea  Perolehan  atas  Tanah  dan Bangunan  termasuk dalam pengenaan pajak.
Ada beberapa ciri khusus yang membuat BPHTB dinamai bea bukannya pajak, karena:
1. Bea  materai  tidak  diperlukan  nomor  identitas  baik  untuk objek pajak maupun objek pajak
2. Saat  pembayaran  pajak  terjadi  lebih  dahulu  daripada  saat hutang
Frekuensi  pembayaran  bea  terutang  dapat  dilakukan secara insedentil dan tidak terikat dengan waktu. Misalnya, ketika membeli (membayar) materai temple dapat dilakukan kapan saja, demikian  pula  membayar  BPHTB  terutang.  Hal  ini  berbeda dengan  pengenaan  pajak  yang  harus  dibayar  sesuai  dengan waktu yang sudah ditentukan.

## 2.5. Efektivitas dan Kontribusi
Mahmudi  (2010:143)  menyatakan  bahwa  efektivitas merupakan hubungan antara keluaran degan tujuan atau sasaran yang  harus  dicapai  .  dikatakan  efektif  apabila  proses  kegiatan mencapai  tujuan  dan  sasaran  akhir  kebijakan (spending  wisely). Semakin  besar  output  yang  dihasilkan  terhadap  pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan , maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.
Kontribusi  digunakan  untuk  mengetahui  sejauh  mana pajak  daerah  memberikan  sumbangan  dalam  penerimaan  PAD. Dalam  mengetahui  kontribusi  dilakukan  degan  membandigkan penerimaan  pajak  daerah  (khususnya  pajak  hotel  dan  pajak restoran)  periode  tertentu  dengan  penerimaan  PAD  periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peeranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010:145).
Dalam  penelitian  ini,  konteks  kontribusi  merupakan seberapa  besar  sumbangan  penerimaan  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  dalam  pos  Pendapatan  Asli
Daerah  Kota  Medan.  Diharapkan  semakin  tinggi  kontribusi penerimaan BPHTB maka akan besar pula PAD kota Medan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1.  Efektivitas  dan  Kontribusi  Pajak  BPHTB  terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Medan
Kontribusi pajak BPHTB terhadap PAD kota Medan mulai tahun  2011  hingga  2015  berkisar  antara  15,50  %  -  25,54  %  dan secara  umum  mengalami  penurunan.  Kontribusi  pajak  BPHTB yang rendah dan tren penurunan penerimaan pajak BPHTB setiap tahunnya merupakan indikasi tidak efektifnya penerimaan pajak BPHTB di Kota Medan.
Rasio  pertumbuhan  kontribusi  pajak  BPHTB  terhadap PAD terus mengalami penurunan mulai tahun 2011 hingga 2014. Penurunan  tersebut  terjadi  disebabkan  menurunnya  penerimaan pajak dari berbagai sektor terutama dari sektor pajak BPHTB dan pajak  reklame.  Meskipun  realisasi  pemungutan  pajak  BPHTB  di Kota medan terus mengalami peningkatan dari target yang sudah ditetapkan,  pemerintah  daerah  Kota  Medan  terus  melakukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan hasil pemungutan pajak khususnya  pajak  BPHTB.  Upaya  yang  dilakukan  yaitu:  (1) ekstensifikasi  pajak,  dilakukan  dengan  menambah  wajib  pajak baru  yang  berpotensi  untuk  dipungut  pajaknya,  memperluas objek  pajak,  dan  menciptakan  pajak-pajak  baru.  (2)  intensifikasi pajak,  dilakukan  dengan  meningkatkan  pengelolaan  daerah dengan menerapkan efesiensi dan efektivitas pemungutan pajak, serta memperbaiki sistem perpajakan daerah.
Perhitungan efektivitas
dilakukan dengan cara
membandingkan  realisasi  pemungutan  pajak  BPHTB  dengan target  pajak  BPHTB.  Koefisien  efektivitas  merupakan  hasil  rasio antara  realisasi  pajak  BPTHB  dengan  target  pajak  BPTHB  yang telah ditentukan.
Hasil penghitungan efektivitas pemungutan pajak BPHTB di Kota  Medan  dari  tahun 2011  sampai tahun 2015  dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.
Tabel 4. Efektivitas Pemungutan Pajak BPHTB Kota Medan Tahun 2011-2015
Tahun  Target Pajak BPHTB  Realisasi Pajak  BPHTB (%) Kriteria 2011 175.000.000.000,00 254.217.144.362.71 145,26  Sangat Efektif 2012 280.974.000.000,00 259.114.429.583.50 92,22 Efektif 2013 330.974.000.000,00 243.748.816.689.00 73,64 Kurang Efektif 2014 330.974.000.000,00 228.392.967.245.00 69,00 Kurang Efektif 2015 335.974.000.000,00 201.806.504.023.00 60,06 Kurang Efektif
Sumber data: Dinas Pendapatan Kota Medan
Dari  hasi  penelitian  menunjukkan  bahwa  realisasi penerimaan pajak BPHTB Kota Medan selama lima tahun terakhir dari  tahun  2011  -  2015  menunjukkan  hasil  yang  menurun.  Pada tahun 2011 dan 2012 tingkat efektivitas pemungutan pajak BPHTB masih dalam kriteria sangat efektif dan efektif, tetapi mulai tahun 2013  –  2015  efektivitas  pemungutan  pajak  berada  pada  kriteria kurang  efektif.  Tingkat  efektivitas  tertinggi  terjadi  pada  tahun 2011 sebesar 145,26 %, sedangkan tingkat efektivitas tekecil terjadi pada tahun 2015  sebesar  60,06  %.  Penurunan  efektivitas  tersebut terjadi  karena  penetapan  target  BPHTB  pada  tahun  2011  masih tergolong  rendah,  sedangkan  pada  tahun-tahun  berikutnya mengalami  peningkatan  yang  cukup  tinggi.    Penetapan  target yang tinggi terhadap penerimaan pajak BPHTB tidak diikuti oleh peningkatan  realisasi  pajak  BPHTB,  sehingga  menyebabkan terjadinya penurunan efektivitas pemungutan pajak BPHTB.
Secara keseluruhan jumlah PAD tidak hanya dipengaruhi oleh  pajak  BPHTB  saja,  tetapi  masih  terdapat  jenis  penerimaan lainnya  yang  dapat  mempengaruhi  jumlah  PAD  secara keseluruhan. Aliran pembayaran pajak oleh rumah tangga-rumah tangga dan perusahaan  kepada pemerintah  akan mempengaruhi
pendapatan  kepada  pihak  pemerintah  dan  merupakan  sumber pendapatan  yang  utama.  Artinya,  dengan  bertambahnya  jumlah objek  pajak  yang  ada  maka  akan  mampu  meningkatkan  jumlah pendapatan.
Selama  periode  2013  –  2015  realisasi  pajak  BPHTB  belum mencapai  target  yang  diingikinkan.  Hasil  capaian  efektivitas pemungutan pajak  BPHTB di 3 (tiga) tahun terakhir yang  hanya mencapai  presentasi  di  bawah  dari  100  %.  Hal  ini  menunjukan bahwa  pemerintah  belum  tegas  dalam  pemungutan  pajak terhadap  wajib  pajak  sehingga  pajak  BPHTB  yang  ada  di  Kota Medan  belum  memberikan  Kontribusi  yang  baik  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Medan.  Untuk  mewujudkan tugasnya  tersebut  maka  pemerintah  daerah  harus  memiliki sumber  keuangan  yang  cukup  dan  memadai  karena  untuk pelaksanaan  pembangunan  daerah  untuk  itu  diperlukan  biaya yang tidak sedikit. Karena pemerintah daerah harus bertanggung jawab untuk melaksnakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat  di  daerahnya  yaitu  dengan  membangun  sarana  dan prasarana  dengan  tujuan  agar  masyarakat  dapat  menikmati fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut.

## 3.2.  Penyebab  Penurunan  Kontribusi  Pajak  BPHTB  terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terjadi  penurunan kontribusi  pajak  BPHTB  terhadap  PAD  Kota  Medan.    Hal  ini disebabkan  menurunnya  penerimaan  pajak  BPHTB  Kota  Medan setiap  tahunnya.  Sedangkan  PAD  Kota  Medan  terus  mengalami peningkatan  yang  disebabkan  oleh  bertambahnya  penerimaan pajak dari sektor-sektor lain. Terjadinya penurunan pajak BPHTB disebabkan karena kurang efektifnya pemungutan pajak BPHTB, dimana  masih  kurangnya  kesadaran  wajib  pajak  dalam membayar  pajak  yang  terutang  kepada  pemerintah  Kota  Medan dan masih ada dari sebagian wajib pajak yang menyalahgunakan sistem self assement yang digunakan oleh pemerintah Kota Medan.
Ada  bebrapa  faktor  yang  menyebabkan  penurunan penerimaan pajak BPHTB yakni:
1.   Kurang optimalnya pengawasan di lapangan.
2.   Kurangnya fasilitas yang memadai dalam pemungutan pajak BPHTB, seperti sistem administrasi rumit.
3.   Belum  optimalnya  sistem  pemeriksaan  pajak  akibat pergantian  sistem  menjadi  Menghitung  Pajak  Sendiri  (MPS) sejak  tahun  2011.  Hal  itu  karena  kurangnya  pegawai  dalam melakukan pemeriksaan pajak.

## 4. Kesimpulan dan Saran

## 4.1. Kesimpulan
1.   Tingkat efektivitas pemungutan BPHTB yang dilakukan pada tahun  2011-2015  didapatkan  nilai  tertinggi  pada  tahun  2011 dengan  kriteria  sangat  efektif.  Efektivitas  terendah  terjadi pada tahun 2015 dengan kriteria kurang efektif. Mulai tahun 2013 – 2015 efektivitas pemungutan BPHTB kurang efektif.
2.  Laju  pertumbuhan  penerimaan  BPHTB  tertinggi  terjadi  pada tahun 2011 sebesar 22,54% dan laju pertumbuhan penerimaan BPHTB terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 16,50%.
3.  Rata-rata  kontribusi  BPHTB  terhadap  Pendapatan  Daerah tahun  2011-2015  sebesar  21,02  %.  Dengan  demikian sumbangan  atau  manfaat  yang  diberikan  oleh  penerimaan BPHTB terhadap pendapatan daerah Kota Medan pada tahun 2001 – 2015 sudah tergolong sedang.
4.  Terjadi  penurunan  kontribusi  pajak  BPHTB  terhadap  PAD Kota  Medan  hal  ini  disebabkan  masih  kurangnya  kesadaran wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  yang  terutang  kepada pemerintah  Kota  Medan  dan  masih  ada  dari  sebagian  wajib pajak  yang  menyalahgunakan  sistem self  assement yang digunakan oleh pemerintah Kota Medan.

## Universitas Dharmawangsa

## 4.2. Saran
1.   Perolehan  pendapatan  BPHTB  secara  nominal  sudah tergolong  cukup,  akan  tatepi  perlu  diadakan  upaya  untuk melakukan  peningkatan  penerimaan  BPHTB  dengan mengadakan  program  sosialisai  kepada  masyarakat  serta peningkatan  kesadaran  masyarakat  atas  kewajiban  wajib pajak  yang  diharapkan  dapat  meningkatkan  penerimaan BPHTB  terhadap  perolehan  pendapatan  daerah  di  kota
Medan. 2.   Pemerintah Kota Medan hendaknya meningkatkan kinerjanya,  dengan  cara  memberikan  pelayanan  yang  ramah kepada masyarakat atau wajib pajak agar wajib pajak nyaman dalam  melakukan  transaksi  pembayaran  pajak  BPHTB  yang dapat meningkatkan perolehan pendapatan daerah.
3.   Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  melakukan penelitian  yang  lebih  spesifik  tentang  data-data  yang  akan diperoleh  dan  lingkup  yang  lebih  luas  seperti  lingkup  Kota Medan.

## Daftar Pustaka
Harun,  H.  2003. Menghitung  Potensi  Pajak  dan  Retribusi  Daerah . Yogyakarta: BPFE. Kuncoro  Mudrajad.  2003. Metode  Riset  Untuk  Bisnis  dan  Ekonomi . Jakarta: Erlangga. Mardalis.  2007. Metode  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Proposal . Jakarta: Bumi Aksara. Nuryono, Raharjo. 2005. Potensi Pencapaian Pajak Restoran dan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran dan Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel . Majalah Keadilan, Vol 4, No 2. Rahmanto  Agus.  2007. Efektivitas  Pajak  Hotel  dan  Kontribusinya terhadap  Pajak  Daerah  di  Kabupaten  Semarang  Tahun  2000-
2004 . Skripsi. Semarang : UNS.
Universitas Dharmawangsa
Resmi  Siti.  2004 Perpajakan  Teori  dan  Kasus .  Edisi  3.    Jakarta  : Salemba Empat. Rosdiana,  Haula  dan  Rasin  Tarigan.  2005. Perpajakan:  Teori  dan Aplikasi. Jakarta: PT.Grasindo Persada. Siahaan,  Marihot  P.  2005. Pajak  Daerah  dan  Restribusi  Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Soemitro  Rachmat.  2004. Azaz  dan  Dasar  Perpajakan  II .  Bandung : PT. Rafika Adi Tama. Suhendi,  Eno.  2008. Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Penerimaan  Pajak  Hotel  dan  Restoran  di  Kota  Yogyakarta Tahun 1991-2005 . Skripsi. Yogyakarta : FE UII.