## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRINSIP PERSAMAAN KEDUDUKAN DI HADAPAN HUKUM (PERSFEKTIF HUKUM ISLAM)
Hamzah K
Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo Email : hamzah@iainpalopo.ac.id
Hamsah Hasan
Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo Email : hamsahhasan@iainpalopo.ac.id
Amirullah
Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo
Email: sirajuddinamirullah@iainpalopo.ac.id

## Abstract
The research objective was to determine the principle of equality before the law, to  see  the  principle  of  equality  before  the  law  in  the  perspective  of  Islamic  law. This type of research is literature research, then this research uses a qualitative approach.  The  data  technique  in  this  research  is  to  collect  written  works  in  the form  of  books  and  so  on,  then  read  and  record  the  materials  needed  to  obtain information  related  to  the  discussion.  The  data  management  steps  taken  were analysis and descriptive. The results of the research show that equality before the law  or  as  equality  before  the  law  is  a  very  important  principle  in  law enforcement.  Equality  before  the  law  is  a  means  that  must  be  lived  and implemented  to  decide  problems,  especially  in  criminal  law,  so  that discrimination  does  not  occur.  At  the  time  of  the  Prophet  Muhammad  saw  that equality  before  the  law  in  Islam  was  applied  by  the  existence  of  the  Madina Charter,  one  of  the  principles  in  which  a  person  must  act  fairly  without differentiating between ordinary people and elite society.
Keywords: Law, Enforcement, Eq.

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  prinsip  persamaan  di  hadapan  hukum, untuk  mengetahui  prinsip  persamaan  di  hadapan  hukum  dalam  persfektif  hukum Islam.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  Pustaka,  selanjutnya penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  mengumpulkan  hasil  karya tulis  berupa  buku dan  sebagainya  kemudian  membaca  dan  mencatat  bahan-bahan  yang  diperlukan untuk  memperoleh  informasi  yang  berkaitan  dengan  pembahasan.  Langkah pengelolaan  data  yang  dilakukan  adalah  kontent  Analisis  dan  deskriptif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pada  dasarnya  persamaan  kedudukan  di  hadapan hukum  atau asas  equality  before  the  law merupakan  asas  yang  sangat  penting dalam  penegakan  hukum.  Asas  persamaan  di  hadapan  hukum  merupakan  sarana
yang  harus di  jalani  dan  dilaksanakan  untuk  memutuskan  permasalahan  terutama dalam  hukum  pidana  agar  tidak  terjadi  deskriminasi.  Pada  masa  Rasulullah  saw persamaan  kedudukan  di  hadapan  hukum  dalam  islam  telah  di  terapkan  dengan adanya Piagam Madina yang salah satu prinsip di dalamnya ialah seseorang harus berlaku adil tanpa membedakan masyarakat biasa dengan masyarakat elit. Kata Kunci: Hukum, Penegakan, Persamaan.

## PENDAHULUAN
Manusia  dalam  menempuh  kehidupannya  tidak  dapat  dipisahkan  dari  yang  namanya hukum.    Di    mana  hukum    merupakan    seperangkat    aturan-aturan    yang  bersifat memaksa untuk siapa saja yang bertujuan untuk melindungi seseorang dalam  menjalani semua    kehidupan    sosial.    Menurut    pendapat    dari    Mochtar  Kusuma  Atmaja  yang diikuti  oleh  Umar Said Sugiarto  di mana dia  berpendapat bahwa hukum itu  merupakan suatu  asas-asas  serta  kaidah  yang  memiliki  tujuan  untuk  mengatur  hubungan  manusia dalam  kehidupan  sosial,  berbangsa  dan  bernegara.  Dalam  suatu  kegiatan  diskusi, Mochtar  menerangkan  bahwa  hukum  adalah  suatu  prinsip  dan  aturan  yang  mengatur hukum seseorang dalam kehidupan bersosial yang mencakup lembaga, serta suatu proses atau  cara  untuk  menerapkan  hukum  tersebut  dalam  masyarakat  benar-benar  nyata diterapkan.  seperti  dengan  hal  itu  Bellefroid  mengemukakan  bahwa  diterapkannya hukum  dalam  suatu  suatu  masyarakat  tidak  lain  adalah  bertujuan  untuk  mengatur ketertiban  atau  juga  memberi        tanda        kepada        masyarakat        berdasarkan        atas kekuasaan        yang  mengendalikan  masyarakat  itu. 1 Dari  dua  pendapat  diatas  di simpulkan  bahwa    dapat  dilihat  bahwa  dalam  konsep  supremasi  hukum  keberadaan jaminan  hak  asasi  manusia  lebih  spesifik,  yaitu  adanya  jaminan  kesetaraan  di  hadapan hukum  atau equality  before  the  law baik  warga  negara  maupun  pemerintah  pada dasarnya sama di hadapan hukum tanpa pengeculian.
Dalam  implementasi Rule  Of  law ,  khususnya  indonesia  pada  kenyataan asas  equality before the law sangat memperihatinkan, asas yang seharusnya menyamakan posisi setiap orang di hadapan hukum, tetapi ketika dalam ranah implementasi begitu jauh dari teori yang ada. hingga akhirnya masyarakat menyebut penegakan hukum di Indonesia dengan nama “tumpul ke atas dan tajam ke  bawah”,  di  mana  yang  di  bawah  semakin  tertindas dan  yang  di  atas  semakin  Manusia  dalam  menempuh  kehidupannya  tidak  dapat dipisahkan  dari  yang  namanya    hukum.    Di    mana  hukum    merupakan    seperangkat aturan-aturan  yang bersifat memaksa untuk siapa saja yang bertujuan untuk melindungi seseorang  dalam    menjalani    semua    kehidupan    sosial.    Menurut    pendapat    dari Mochtar Kusuma Atmaja yang diikuti oleh Umar Said Sugiarto di mana dia berpendapat bahwa  hukum  itu  merupakan  suatu  asas-asas  serta  kaidah  yang  memiliki  tujuan  untuk mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara.
Dalam  suatu  kegiatan  diskusi,  Mochtar  menerangkan  bahwa  hukum  adalah  suatu prinsip  dan  aturan  yang  mengatur  hukum  seseorang  dalam  kehidupan  bersosial  yang mencakup  lembaga,  serta  suatu  proses  atau  cara  untuk  menerapkan  hukum  tersebut dalam  masyarakat  benar-benar  nyata  diterapkan.  seperti  dengan  hal  itu  Bellefroid
1 Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia (Malang: Sinar Grafika, 2015), 6.
mengemukakan  bahwa  diterapkannya  hukum  dalam  suatu  suatu  masyarakat  tidak  lain adalah  bertujuan  untuk  mengatur  ketertiban  atau  juga  memberi        tanda        kepada masyarakat    berdasarkan    atas    kekuasaan    yang mengendalikan  masyarakat  itu. 2 Dari  dua  pendapat  diatas  di  simpulkan  bahwa bringas. 3 hal ini dapat memberikan perlindungan dan jaminan serta hak kesamaan untuk semua warga negara di dalam hukum dan pemerintahan.
Dalam  kasus  lain  yang  biasa  kita  lihat  di  media  elektronik  seperti  Televisi,  di  mana perlakuan  hukum  terhadap  pencuri,  antara  pencuri  ayam  dan  pencuri  uang  rakyat (Koruptor),  tentunya  sebagian  koruptor  akan  mendapatkan  perlakuan  yang  berbeda dengan pencuri ayam seperti halnya dengan melakukan jual beli sel tahanan mewah, di mana  sebagian  narapidana  korupsi  mendapatkan  fasilitas  mewah  seperti  adanya  AC, televisi,  tempat  olahraga,  dan  satu  sel hanya  di  tempati  satu  orang  narapidana  saja.  hal ini  di  sebabkan  karena  sebagian  koruptor  memiliki  Stratifikasi  sosial  yang  berbeda dengan  pencuri  ayam  baik  itu  karena  kekayaan,  kekuasaan,  akses  jaringan  politik maupun faktor intelektual.
Prinsip  persamaan  di  hadapan  hukum  merupakan  prinsip  penting  dalam penyelenggaraan  negara  hukum.  Salah  satu  hukum  di  indonesia  adalah  hukum  Islam. Dalam    Al-Qur’an    yang   merupakan    sumber   utama    hukum    Islam menyatakan pentingnya    prinsip    kesetaraan    di    hadapan    hukum    yang    berarti  persamaan  di depan hukum atau non-diskriminasi yang hasilnya adalah keadilan. Salah satunya adalah QS al-Maidah ayat 8 yaitu:
Terjemahnnya:
“Hai  orang-orang  yang  beriman  hendaklah  kamu  jadi  orang-orang  yang  selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali  kebencianmu  terhadap  sesuatu  kaum,  mendorong  kamu  untuk  berlaku tidak  adil.  Berlaku  adillah,  karena  adil  itu  lebih  dekat  kepada  takwa.  Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 4
Umar  Ibnu  al-Khattab  berpandangan  bahwa  salah  satu  prinsip  penyelenggaraan keadilan   adalah   menempatkan   para  pihak    dalam   posisi    yang  setara  sesuai dengan prinsip  Persamaan  kedudukan  di  hadapan  hukum,  bahwa  memberikan  perlindungan yang  sama  kepada  mereka  yang  mencari  keadilan,  baik  mengenai    kedudukan    dalam majelismu,    dalam    pandangan    wajahmu,    maupun  dalam  putusan-putusanmu,  orang bangsawan  tidak  dapat  menarik  kamu  kepada  kecuranganmu  agar  kamu  mmihak kepadanya  dan  orang  yang  lemah  pun  tidak akan   berputus   asa   dari   keadilanmu. 5
2 Undang-Undang Dasar 1945 , Bab X, pasal 27, ayat 1.
3 Amrunsyah  ,  “Tajam  Ke  Bawah  Tumpul  Ke  Atas  (Tinjauan  Implemetasi  Hukum  Pidana  di Indonesia),” Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Volume II. No. 01. Januari – Juni2017M/1438H https://www.journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/download/294/186
4 Kementerian Agama RI, Al-qur;an dan Terjemahan, (Jakarta:Sinergi Pustaka Indonesia), 144
5 Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 21-22
Oleh  karena   itu   setiap   pemimpin  atau penegakan hukum harus menegakkan keadilan dengan sebaik-baiknya.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  Pustaka,  selanjutnya  penelitian ini  menggunakan  pendekatan  Kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data dalam penelitian ini  adalah  dengan  mengumpulkan  hasil  karya  tulis  berupa  buku  dan  sebagainya kemudian  membaca  dan  mencatat  bahan-bahan  yang  diperlukan  untuk    memperoleh informasi   yang   berkaitan   dengan   pembahasan.   Langkah
pengelolaan data yang dilakukan adalah Content Analisis dan deskriptif.

## PENEGAKAN HUKUM
Penegakan  hukum  adalah  rangkaian  proses  penjabaran  ide  dan  cita  hukum  yang memuat  nilai-nilai  moral  seperti keadilan  dan  kebenaran kedalam  bentuk-  bentuk  yang konkrit,  dalam  mewujudkan  penegakan  hukum  membutuhkan  suatu  organisasi  seperti kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan  lembaga  pemasyarakatan  sebagai  unsur  klasik penegakan  hukum  yang  dibentuk  oleh  negara,  dengan  kata  lain  bahwa  penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.
Dalam  pengertian  lain  penegakan  hukum  merupakan  suatu  usaha  untuk mewujudkan  ide-ide  kepastian  hukum,  kemanfaatan  sosial  dan  keadilan  menjadi kenyataan.    Proses  perwujudan  ketiga  ide  inilah    yang  merupakan    hakekat  dari penegakan  hukum.  Penegakan  hukum  dapat  diartikan  pula  penyelenggaraan hukum oleh  petugas  penegakan  hukum  dan  setiap  orang  yang  mempunyai  kepentingan  dan sesuai  kewenangannya  masing-masing  menurut  aturan  hukum  yang    berlaku. 6 Penegakan    hukum    bukanlah    semata-mata    berarti    hanya    pada  pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim pengadilan.
Persamaan    kedudukan      di  hadapan  hukum  atau Equality  before  the  law adalah salah  satu  asas  terpenting  dalam  hukum  modern.  Asas  ini  menjadi  salah  satu  sendi doktrin Rule  of  Law yang  juga  menyebar  pada  negara-negara  berkembang  seperti Indonesia.
Kesetaraan  di  depan  hukum  berarti  kesetaraan  yang  sama  di  lembaga pemasyarakatan.  Secara  eksplisit  dinyatakan  bahwa  semua  orang  memiliki  posisi  yang sama  di  hadapan   hukum,   yang  berarti  bahwa  semua  orang  sama  dalam  memiliki posisi  yang  sama  di  penjara.  Ini  terkait  erat  dengan  norma  dan  rasa  keadilan  dalam hukum. Sementara   itu   kata   “persamaan”   ialah   bersama-sama   atau   berbareng. 7
Dengan  demikian,  secara  sederhana  dapat  diartikan  bahwa  penekanan  kata “bersamaan”  tersebut  bukan  dalam  rangka  “mempersamakan”  setiap  warga Negara di    dalam    hukum    dan    pemerintah,    tetapi    “menempatkan”  setiap    warga  Negara tersebut  bersama-sama  di  dalam  hukum  dan  pemerintah.  Dengan  kata  lain,  kata ‘bersamaan’  bukan  dalam  arti  ‘mengakui  persamaan’(kedudukan),  tetapi  dalam  upaya ‘penempatan’  setiap  warga  Negara  ke  dalam  ‘tempat  yang  sama’ yaitu di depan atau di dalam ‘hukum dan pemerintahan’.
6 Satjipto, Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung: Sinar Baru, 1986), 15.
7 W.J.S. Poerwadar Minta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , (Jakarta:Pradnja Paramita,1982), 885.
Asas  Persamaan  di  hadapan  hukum  jika  itu  terkait  dengan  fungsi  keadilan,  itu berarti  bahwa  setiap  orang  yang  datang  di  pengadilan  adalah  ”sama  hak  dan
kedudukaannya”   demikian   juga,   ketika   seseorang   telah   dinyatakan   sebagai tahanan,  sementara  di  penjara  seorang  tahanan  memiliki  hak  dan  posisi  yang sama. Rumusan  final  pasal  27  ayat  (1)  hasil  perumusan  para  pembentuk  UUD  1945 adalah :
“Segalah warga Negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan      wajib      menjunjung      hukum      dan      pemerintahan      itu      dengan      tidak      ada kecualinya.” 8
Rumusan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 diperhatikan, terdapat beberapa aspek yang terkandung  di  dalamnya.  Hal  itu  dapat  kita  lihat  dari  beberapa  penggalan  rumusan tersebut, yakni:
1. Segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum
2. Segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam pemerintahan
3. Segala warga Negara wajib menjunjung hukum 4. Segala warga Negara wajib menjunjung pemerintahan 5. Segala  warga  Negara  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.
Penegakan  hukum  bukanlah  semata-mata  berarti  hanya  pada  pelaksanaan perundang-undangan   saja  atau   berupa  keputusan-keputusan   hakim.   Masalah pokok yang melanda penegakan hukum  yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhi secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Faktor-faktor  tersebut  mempunyai  arti  luas yang  netral  sehingga  dapat  menyebabkan  dampak  positif  maupun  dampak  negatif. Dilihat  dari  segi  faktor  penegakan  hukum  itu  menjadikan  agar  suatu  kaidah  hukum benar-benar berfungsi. Faktor-faktor tersebut ialah:
a.       Faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang Dapat  dilihat  dari  adanya  peraturan  hukum  yang  dibuat  oleh  pemerintah  dengan menerapkan dampak positif yang akan diperoleh dari penegakan hukum.  Itu  dilakukan berdasarkan    peraturan    ini,    sehingga    tujuan    yang  efektif  tercapai.  Adapun  hukum masih ada masalah yang menghambat penegakan hukum yaitu:
1)      Prinsip-prinsip hukum tidak diikuti
2)      Tidak  ada  peraturan  dan  pelaksana  yang  diperlukan  untuk mengimplementasikan hukum.
3)    Ketidakjelasan  arti  kata-kata  dalam  undang-undang  yang  mengharuskan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya
b. Faktor   penegak   hukum   yakni   pihak   yang  membentuk   dan menerapkan hukum
Syarat  penegakan  hukum  mencakup  mereka  yang  langsung  atau  tidak  langsung keikutsertaan  dibidang  penegakan  hukum  ,,  seperti  dibidang  kehakiman,  kejaksaan, kepolisian,  kepengacaraan  dan  pemasyarakatan.  Penegak  hukum  adalah  salah  satu panutan masyarakat, yang sudah seharusnya  menapung  aspirasi  masyarakat.penegakan
8 Undang-Undang Dasar 1945 RI, Bab X, Pasal 27, Ayat 1.
hukum    juga    harus  peka  terhadap  masalah  yang  terjadi  berkaitan  dengan  penegakan hukum itu sendiri.
c.       Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Penanganan  suatu  perkara  tergantung  pada  sumber  daya  yang  diberikan  didalam program-program  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana.  Didalam  pencegahan dan penanganan   tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui  alat  komunikasi.  Sangat diperlukan    teknologi    pendeteksi  kriminalitas  guna  memberi  kepastian  dan  kecepatan penanganan pelaku prostitusi.
Penegakan  hukum  tidak  berjalan  lancar  tanpa  adanya  fasilitas  tertentu  yang  ikut serta dalam pelaksanaannya. Dengan itu sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut yang sebagai beriku:
1)      Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
2)      Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan
3)      Yang kurang, harus ditambah.
4)      Yang macet, harus dilancarkan.
5)      Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.
d. Faktor   masyarakat   yakni   lingkungan   di   mana   hukum   tersebut   berlaku maupun diterapkan.
Penegakan hukum berasal masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kedamaian di dalam  masyarakat  itu  sendiri.  Secara  langsung  masyarakat  dapat  meningkatkan penegakan  hukum.  Dapat  kita  melihat  dari  opini  masyarakat  terhadap  hukum.  Hal  ini menimbulkan  minat  yang  besar  bagi  masyarakat  untuk  mengartikan  hukum  sebagai petugas,  dan  ada  pula  dalam  golongan  masyarakat  tertentu  yang  mengartikan  hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tetulis.
Dalam  setiap  upaya  dalam  jangka  waktu  penegakan  hukum,  tidak  semuanya diterima  masyarakat  sebagai  penilaian  lanjutan  yang  baik,  ada  pula    ketaatan terhadap  hukum  yang  dilakukan  dengan  hanya menyampingkan sanksi-sanksi negatif yang  berwujud  hukuman  dilanggar.  Hal  ini  menarik  perhatian  masyarakat  terhadap para  penegak  hukum  saja atau petugasnya saja.
Faktor-faktor   yang  memungkinkan  mendekatnya  penegakan  hukum pada pola isolasi adalah:
1)  Pengalaman dari masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan  adanya  intervensi  terhadap  kepentingan  pribadi  yang  dipertanyakan  sehubungan dengan ketentraman.
2)    Peristiwa-peristiwa   yang   terjadi   yang   melibatkan   penegak hukum adalah tindakan    kekerasan    dan    paksaan     yang menimbulkan rasa takut.
3)          Masyarakat  yang  memiliki  taraf  stigmatisasi  yang  relatif  tinggi  atau  tutup yang negatif pada warga masyarakat.
4)            Haluan  tertentu  dari  atasan  penegak  hukum  untuk  hubungan  masyarakat, oleh karena itu ada golongan tertentu yang akan dapat memberikan pengaruh buruk bagi penegak hukum.
e.       Faktor  budaya  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta,  dan  rasa  yang  didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. 9
Sistem  hukum  pada  dasarnya  mencakup  nilai-nilai  yang  mendasari  hukum  yang berlaku bagi penegak hukum dan pencari keadilan Berbicara tentang penegakan  hukum pidana    sebenarnya    tidak    hanya    bagaimana    cara    membuat  hukum  itu  sendiri, melainkan  juga  mengenai  apa  yang  dilakukan  oleh  aparatur  penegak  hukum  dalam mengantisipasi  dan  mengatasi  masalah-masalah  penegakan  hukum.  Oleh  karena  itu, dalam  menangani  masalah-masalah  dalam  penegakan  hukum    pidana    yang    terjadi dalam    masyarakat    dapat    dilakukan    secara    hukum  pidana  (penal)  dan  tanpa menggunakan hukum pidana (non penal).
1.       Upaya Non Penal
Upaya  penanggulangan  secara  non  penal  itu  lebih  menitikberatkan  pada pencegahan  sebelum  terjadinya  kejahatan  dan  secara  tidak  langsung  dilakukan  tanpa menggunakan tindak pidana, misalnya:
1) Penangan      objek      kriminalitas      dengan      sarana      fisik            guna
mencegah  hubungan  antara  pelaku  dengan  objeknya  dengan  sarana  pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
2) Mengurangi    atau    menghilagkan    kesempatan    berbuat  criminal  dengan
perbaikan kriminal.
3) Penyuluhan   kesadaran    mengenai   tanggung   jawab   bersama dalam terjadinya  kriminalitas  yang  akan  mempunyai  pengaruh  baik  dalam  penangggulangan kejahatan.
2        Upaya Penal
Upaya  penal  merupakan  upaya  penegakan  hukum  atau  segala  tindakan  yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah  terjadinta  kejahatan  yang  dilakukan  dengan  hukum  pidana  yakni  sanksi  pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.
Menegakan  hukum  pidana  harus  melalui  beberapa  tahap,  hal  ini  dapat  kita  lihat sebagai  usaha  atau  proses  rasional  yang  disengaja  direncanakan  untuk  mencapai  suatu jalinan  aktivitas  yang  tidak  termasuk  bersumber  dari  nilai-nilai  dan  bermuara  pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut ialah:
a.       Tahap formulasi
Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang  akan  datang,  kemudian  merumuskan  bentuk  peraturan  perundang-undangan  yang paling  baik  dalam  arti  memenuhi  syarat  keadilan  dan  daya  guna.  Tahap  ini  di  sebut dengan tahap kebijakan legislatif.
9 Soekanto, Soerjono , faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum , (Cet.V; Jakarta, Grafindo Persada,2004), 70.

## b.       Tahap Aplikasi
Tahap  penegakan  hukum  pidana  oleh  aparat  penegak  hukum  dari  kepolisian hingga    kepengadilan.    Dengan    demikian    penegak    hukum  bertugas  untuk menegakkan  dan menerapkan  peraturan  perundang-  undangan  pidana  yang  telah  dibuat oleh  pembuat  undang-undang,  dengan  melaksanakan  tugas  ini  aparat  penegak  harus berpedoman  pada  nilai-nilai  keadilan  dan  daya  guna.  Tahap  ini  disebut  sebagai  tahap yudikatif.
c.       Tahap Eksekusi
Tahap   penegakan   pelaksanaan   hukum   oleh   aparat   pelaksana pidana. Pada tahap  ini  aparat-aparat  pelaksana  pidana  bertugas  menegakkan  peraturan  perundang- undangan  yang  telah  dibuat  oleh  pembuat  undang-undang  melalui  penerapan  pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan.    Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah diterapkan dalan pengadilan, aparat-aparat pelaksana  pidana  itu dalam  pelaksanaan   tugasnya   harus   berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

## PENEGAKAN        HUKUM        DALAM        PRINSIP        PERSAMAAN KEDUDUKAN  HUKUM
Dalam  masyarakat  muslim  manusia  sama  di  hadapan  undang-undang dan hukum, dan dalam hak menduduki kedudukan umum. Islam telah memberikan contoh sejak awal bagi persamaan antara undang-undang dan hukum.
Pada  masa  Rasulullah,  Rasulullah  telah  mengajarkan  para  sahabatnya melalui sejarah beliau bersama sahabat, dan pengarahan beliau bagaimana mereka menghormati hak  pendakwa  dalam  menuntut  haknya  walaupun  ia  menuntutnya dengan cara kasar, suatu  hari  seorang  yahudi menagih  hutang  yang belum  jatuh tempo pada beliau, dan ia menagihnya  dengan  kasar,  ia  berkata:  "sungguh  kalian  adalah  orang-orang  yang menunda-nunda  hutang  wahai  bani  abdil  muthalib"  tatkala  beliau  melihat  para sahabatnya  marah  pada  perkataan  yang  tidak  sopan  ini,  beliau  berkata  pada  mereka: "biarkan dia, karena orang  yang  mempunyai  hak, punya   bicara".  para  sahabat  betul- betul    paham    nilai    hak    persamaan    antara  manusia,  dan  sangat  membekas  di  hati mereka,  maka  mereka  menebarkan  hak  ini  dan  menganjurkan  untuk  menerapkan persamaan  hak  dalam  kehidupan  mereka.  Umar  bin  Khattab  mengirim  surat  kepada hakimnya Abu Musa al Asy'ari yang berisi   arahan   tentang   hukum   persamaan   hak antara   manusia   di   hadapan pengadilan, beliau berkata :
ﻚ ﻟ ﻋﺪ ﻦ ﻣ ﻒ ﻌﯿ ﻟﻀ ا ﺲ ﺄﯾ ﯾ ﻻ ﻰ ﺘ ﺣ
ﻚ ﺋ ﻗﻀﺎ و ﻚ ﻠﺴ ﺠ ﻣ و ﻚ ﮭ ﺟ و ﻰ ﻓ س ﺎﻨ ﻟا ﻦ ﯿ َ ﺑ س آ و ﻚ َ ﻔﯿ ﺣ ﻰ ﻓ ﻒ ﯾ ﺮ ﻟﺸ ا ﻊ ﻤ ﻄ َ ﯾ ﻻ و
Artinya :
“Samakan  antara  manusia  di  hadapanmu,  di  majlismu,  dan  hukummu,  sehingga orang  lemah  tidak  putus  asa  dari  keadilanmu,  dan  orang  mulia  tidak  mengharap kecuranganmu” . (HR. ad Daaruquthni) 10
Di  antara  buah  keadilan  dalam  masyarakat  yang  adil  adalah:  kesetaraan,  yaitu, kesetaraan    yang    berdiri    atas    dasar    aqidah,    itu    lebih    dijamin    untuk  diterapkan, permanen    dan    abadi    dalam    kehidupan    nyata    dalam    masyarakat  Muslim    yang menerapkan   hukum   yang   diungkapkan   oleh   Tuhan,   jauh   dari permainan nafsu.

## Dalam Al-qur’an, Allah telah berfirman
Terjemahnya:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah telah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu, sesungguhnya pada demikian itu benar- benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.(QS. Ar-Rum Ayat 22). 11 Terjemahnya:
Hai  manusia,  sesungguhnya  Kami  menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-laki  dan seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku  supaya kamu  saling  kenal-mengenal.  Sesungguhnya  orang  yang  paling  mulia  diantara  kamu disisi  Allah  ialah  orang  yang  paling  takwa  diantara  kamu.  Sesungguhnya  Allah  Maha Mengetahui  lagi  Maha  Mengenal.  (QS.  Al-Hujarat Ayat 13). 12
Persamaan dalam  Islam ketika manusia dengan  semua perbedaan mereka, dengan berbagai  kebangsaan,  warna  kulit,  ras  dan  bahasa,  dan  dengan  berbagai  posisi  sosial, pekerjaan  yang  mereka lakukan  dan  properti  yang  mereka  miliki,  semua adalah  hamba Tuhan, selama mereka adalah satu dan pencipta mereka adalah satu, tidak ada perbedaan dalam  status  manusia,  juga  dalam  hak  dan  kewajiban.  Ini  adalah  kenyataan  dalam masyarakat  Muslim,  dan  ini  adalah  salah   satu kepercayaan  dasar  Islam.  Berdasarkan akidah  ini,  para  penguasa  dan  orang-orang sama dalam pandangan syariah Islam dalam hal hak dan kewajiban sebagai manusia,  tidak  ada  keuntungan  parsial  atas  yang  lain dalam    hal    asal    dan  penciptaan,  perbedaannya  hanya  dalam  hal  kemampuan,  bakat, amal dan bisnis, dan apa tuntutan pekerjaan dan perbedaan profesional.
Prinsip  persamaan  berarti  bahwa  setiap  individu  memiliki  derajat  yang  sama sebagai  warga  negara  tanpa  mempertimbangkan  asal,  ras,  agama,  bahasa,  dan status sosial.    Semua  orang    memiliki    hal    yang    sama  dalam    hal    menuntut    dan  digugat, menuntut hak dan diminta untuk menjalankan kewajiban.
Kesetaraan  dalam  pemerintahan  Islam  adalah  kesetaraan  konstitusional (Qanuniyyah),  bukan  kesetaraan  faktual  (Fa'liyyah).  Artinya,  kesetaraan  yang  diajarkan oleh  Islam  adalah  bahwa  semua  orang  harus  dijamin  sama  dengan  Hukum,  padahal sebenarnya  mereka  memiliki  perbedaan,  baik  secara  fisik,  kapasitas  intelektual,  dan kekayaan.  Doktrin  kesetaraan  di  negara  berbeda  dari  doktrin  kesetaraan  dalam masyarakat sosialis yang  memulai kesetaraan faktual  daripada kesetaraan konstitusional.  Prinsip  kesetaraan    Islam  menganut    doktrin  kesetaraan  proporsional
10 Abdul Karim Zidan, Ushul al-D a‘ wah (Maktabah Syamilah,t.t.),1/118
11 Kementerian Agama RI, Al-qur;an dan Terjemahan, (Jakarta:Sinergi Pustaka Indonesia), 573.
12 Kementerian Agama RI, Al-qur;an dan Terjemahan , 745.
yang ditemukan dalam pengajaran "untuk setiap orang sesuai dengan bisnis dan tingkat kebutuhannya ."
Asas persamaan di depan hukum merupakan pegangan utama Umar bin Khaththab ketika  memimpin  dunia  Islam.  Umar  tidak  pernah  membedakan  hukuman  kepada siapa pun, termasuk anaknya dan para pembesar Negara.
Terkait  dengan  penerapan  asas  persamaan  di  hadapan  hukum,  Umar  pernah  di hadapkan  pada  kasus  Jablah  bin  Al-Aihim  Al-Ghasani,  seorang  Raja  Ghafanah.  Ia masuk  Islam  berikut  masyarakatnya.  Suatu  ketika  ia  berkunjung  umar  bersama  lima ratur  orang  pengikut  dan  keluarganya.  Mereka  menggunakan  baju  kebesaran  Kerajaan. Umar merasa bangga atas kedatangan mereka karena menggapnya sebagai kekuatan baru untuk  Islam.  Dia  menyambut  kedantan  mereka  dengan  hangat,  kedatangan  mereka bertepatan dengan bulan Haji. Lalu, Umar mengajak mereka melaksanakan haji.
Ketika raja Ghafana sedang tawaf di sekitar Ka’bah, tiba-tiba kainnya terinjak oleh seorang  laki-laki  dari  suku  fazar,  hingga  sobek.  Sang  raja  begitu  berang    dan    marah besar.    Ia    menangkap    laki-laki    itu    kemudian    menampar  mukanya  dan  meninju hidungnya,  hingga  babak  belur.  Laki-laki  itu  mengadu kepada Umar atas perlakuan Raja Ghafanah. Umar bin Khatthab  menegurnya  dan Raja Ghafanah  (Jablah) mengakui perbuatannya.  Umar  berkata  kepada  Raja  Ghafanah,  “  Islam  tidak  membedakan engkau  dengan  orang  lain.  Engkau  tidak bisa  merasa  besar  diatas  orang  ini,  hanya ketakwaan    yang    membuat    engkau  bernilai  luhur.”  Raja  Ghafanah  berkata,  “  Wahai pemimpin orang-orang beriman! Saya berfikir bahwa setelah masuk Islam, saya ini lebih terhormat dibanding masa jahiliyah.” Umar berkata, “ singkirkan fikiran itu, jika laki-laki Fazari ini tidak memaafkan,  engkau  akan  aku  Qishash  sekarang  juga.”  Ketika  Raja Ghafanah yakin bahwa Umar akan benar-benar menegakkan hukuman kepada dirinya, ia kabur  bersama  pengikunya  ke  konstantinopel.  Lalu  dia  dan  pengikutnya  masuk agama  Kristen. 13 Demi  mempertahankan  asas  persamaan  di  hadapan  hukum, Umar  rela  kehilangan  potensi  kekuatan  pasukan  militer  yang  akan  menyokong kekuasaan miliknya.
Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. oleh karena itu  putusan  hakim  harus  mengandung  rasa  keadilan  agar  dipatuhi    oleh    masyarakat. masyarakat    yang    patuh    terhadap    hukum    berarti  mencintai  keadilan.  Hal  ini berdasarkan  dalil  hukum  yang  bersumber  dari  Alquran  surah  an-nisa  ayat  65  yang artinya:
“Maka demi tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad)  sebagai  hakim  dalam  perkara  mereka  perselisihkan  (sehingga)  kemudian tidak  ada  rasa  keberatan  dalam  hati  mereka  terhadap  putusan  yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” 14
Dalil  hukum  dari  ayat  diatas  dapat  diketahui  dan  dipahami  bahwa   Allah SWT menjelaskan  Walaupun  ada  ada  orang-orang  yang  mengaku  beriman  tetapi  pada hakekatnya tidaklah beriman selama mereka tidak mau mematuhi putusan hakim   yang
13 Ija Suntana, Pemikiran Ketatanegaraan Islam , 37
14 Kementerian Agama RI, Al-qur;an dan Terjemahan , 115.
adil  seperti  putusan  Nabi  Muhammad  SAW  sebagai  rasul  yang pernah menetapkan menyelesaikan perselisihan diantara umatnya.
Hukum  pidana  Islam  merupakan  bagian  dari  hukum  Islam  dan  tujuan  yang terkandung  dalam  hukum  pidana  Islam  tidak  terlepas  dari  tujuan  hukum  Islam. Para ahli  hukum  islam  mengatakan  bahwa  hukum  Islam  bertujuan  untuk  menciptakan kemaslahatan bagi  kehidupan umat manusia, Baik di dunia maupun
akhirat.  demikian  pula,  tujuan  hukum  pidana  Islam  menurut  Ibnu  qayyim  Al jauziyah  mengatakan  bahwa  segala  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  keadilan, bertentangan  dengan  rahmat,  bertentangan  dengan  hikmah  dan  kemaslahatan  serta menciptakan  kehancuran  bukan  merupakan  Citra  syariat  Islam. 15 Adalah  keadilan  dari Allah  SWT  untuk  semua  hamba-nya,  Rahmat  untuk  makhlukNya  bagi  pengayom kehidupan  dimuka  bumi.  oleh  karena  itu,  semangat  hukum  pidana  Islam  tidak  terlepas dari koridor hukum. bahkan pidana Islam merupakan aktualisasi nilai-nilai hukum Islam yang  universal.  A.  Wasit  Aulawi  Mengemukakan  bahwa  untuk  mewujudkan  tujuan hukum  Islam  ke  dalam  hukum  nasional  dikenal  3  macam  nilai  fundamental  sebagai berikut:
1.   Nilai Fundamental
Nilai  Fundamental  adalah  maqashid  as-syariat     Yaitu  kebahagiaan  manusia  yang dapat  dijabarkan  dalam  kemaslahatan,  nikmat,  keadilan, rahmat, dan sebagainya.  tujuan ini  harus  diwujudkan  oleh  manusia  dengan  berpedoman  pada  ajaran  Islam.  nilai kebahagiaan yang abstrak harus direalisasikan dalam kehidupan nyata.
2.   Nilai Instrumental
Makna nilai instrumental terkandung dalam proses pengamalan ajaran Islam  yang pada  hakekatnya  merupakan  transformasi  nilai-nilai  hukum Islam in abstracto menuju arah  perwujudan  nilai-nilai  agama  Islam      in  concreto.  proses  operasionalisasi  atau aktualisasi hukum Islam ke dalam kehidupan bermasyarakat.
3.   Nilai Praksis
Praksis  adalah  wujud  yang  paling  konkrit  dari  hukum  Islam  dalam  bentuk  sikap perilaku  dan  tindakan  setiap  muslim  dalam  berbagai  keadaan  dan  waktu.  dalam  proses pengamalan  hukum  Islam  pada  tingkatan  ini  nilai-nilai  hukum  yang  hadir  pada  setiap orang  terjemah  secara  nyata  dan  tercermin  dalam  tindak-tanduk  dan  perilaku pemeluknya.  Disini  dapat  di  uji  pemahaman,  Penghayatan  dan  Pengamalan    hukum sebagai  proses  transformasi  nilai-nilai fundamental  ke  dalam  nilai-nilai  instrumental hingga  pada  praksis yang terwujud secara konsekuen dan konsisten atau sebaliknya jika terjadi penyimpangan dan penyelewengan. dalam kaitan itu nilai dinamika  hukum  Islam terwujud  konkret  lagi  sudah  tentu  perilaku yang ideal harus tetap merupakan pancaran dan  penjabaran  dari  nilai-  nilai  fundamental  dengan  demikian  hukum  Islam  yang shalihun li kulli zaman dapat menunjukkan wujudnya secara nyata.
15 Ibn Qayyim Al-Jauziyah, i ’ lam Al-Muwaqi ’ in an Rabb Al-Alamin, (Beirut:Dar Al-Jail, tt), 14.
Adapun perbedaan mendasar antara hukum islam dan hukum positif adalah sebagai berikut : 16
1.   Hukum   positif   adalah   ciptaan   manusia,   sedangkan   hukum   Islam adalah ciptaan Allah SWT
2.   Hukum positif merupakan kaidah-kaidah yang bersifat temporal untuk mengatur   urusan   masyarakat   dan   memenuhi   kebutuhan   mereka,
sedangkan  hukum  Islam  merupakan  kaidah-kaidah  yang  di  buat  oleh Allah  SWT yang  bersifat  kekal  (permanen)  untuk  mengatur  urusan- urusan masyarakat.
3.   Hukum  positif  di   buat  oleh  masyarakat  berdasarkan  kebiasaan,  adat istiadat, dan  sejarah  mereka,  sedangkan  hukum  Islam  bukanlah  buatan  masyarakat,  juga  bukan merupakan  hasil  perkembangan  masyarakat.  Hukum  Islam  adalah  buatan  Allah  SWT yang membuat segala penciptaanya dengan kokoh.
Setelah  penulis  menganalisis  baik  hukum  Islam  maupun  hukum  positif. Pada dasarnya prinsip persamaan kedudukan di depan hukum atau prinsip persamaan di depan hukum adalah prinsip yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia.
Prinsip kesetaraan dihadapan hukum adalah sarana atau tahapan yang harus diikuti dan  diimplementasikan  untuk  memutuskan  masalah,  khususnya  hukum  pidana. Kesetaraan di sini dilakukan dengan melihat bahwa seorang penegak hukum apakah itu seorang  hakim,  jaksa  penuntut,  polisi  ketika  memutuskan  suatu  kasus  tidak  boleh mendiskriminasi  atau  mendiskriminasi  semua  orang  yang  mengajukan  perkara  di pengadilan  sesuai  dengan  apa  yang  dilakukan  Nabi  ketika  masyarakat  saat  itu melakukan  suatu  kejahatan.  Diskriminasi  ini  terkait  dengan ras,  agama,  suku,  bangsa, kepercayaan,  posisi,  kaya,  miskin,  warna  kulit,  dll.  Yang  dapat  menyebabkan ketidakadilan  dalam  memutuskan  kasus.  Oleh  karena  itu,  harus  dihilangkan  sifat diskriminasi  sehingga  keadilan  diharapkan  dan  dicita-  citakan  oleh  negara  Indonesia sesuai dengan Pancasila, yang merupakan salah satu pilar  pendirian  bangsa  Indonesia, yaitu    dalam    sila  ke-5,    yaitu    keadilan    untuk  semua  Rakyat  Indonesia  dan  sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dalam pandangan Islam.

## PENUTUP
Penegakan  hukum  adalah  rangkaian  proses  penjabaran  ide  dan  cita  hukum  yang memuat  nilai-nilai  moral  seperti  keadilan  dan  kebenaran  ke  dalam  bentuk-  bentuk konkrit,  dalam  mewujudkannya  membutuhkan  suatu  organisasi  seperti  kepolisian, kejaksaan,  pengadilan  sebagai  unsur  klasik  penegakan  hukum  yang  dibentuk  oleh negara,  dengan  kata  lain  bahwa  penegakan  hukum  pada  hakikatnya  mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.
Dalam  hal  penerapan  hukum  harus  memperhatikan  3  dimensi  yaitu:  Penerapan hukum  dipandang  sebagai  sistem  normatif,  administrasi  dan  sistem  sosial.  Keharusan akan    adanya  peraturan  dalam    masyarakat  merupakan    syarat  pokok  untuk  adanya kepastian  hukum.  Dalam  penegakan  hukum  pidana  ada  beberapa  tahap  yang  harus  di perhatikan ialah tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.
16 Muhammad Ahsin,Sakho Muhammad dkk, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, (Jakarta:PT. Kharisma Ilmu, 2007), 200
Prinsip  persamaan  kedudukan  di  hadapan  hukum  dalam  persfektif  Islam  adalah penegakan hukum yang sangat adil. Dimana penegakan   hukum diatur dalam Konstitusi Madinah dan telah di sepakati oleh para peneliti politik islam, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim.
Prinsip  persamaan  kedudukan  di  hadapan  hukum  dalam  persfektif  Islam mengandung  aspek  yang  luas.  Ia  mencakup  persamaan  semua  bidang  kehidupan  salah satunya  dalam  bidang  hukum.  Persamaan  dalam  bidang  hukum  memberikan  jaminan akan    perlakuan   dan   perlindungan   hukum    yang  sama  terhadap    semua  orang  tanpa memandang kedudukannya, apakah ia dari kalangan rakyat biasa atau dari kelompok elit.

## DAFTAR PUSTAKA
Arto Mukti.(2017). Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sistem  Peradilan  Berbasis  Perlindungan  Hukum  dan  Keadilan” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar),
Abdul Karim Zidan(tt), Ushul al-Da‘wah (Maktabah Syamilah) Suntana, Ija. (2010). “ Pemikiran Ketatanegaraan Islam. ” (Cet.I;
Bandung:Pustaka Setia)
Ibn  Qayyim  Al-Jauziyah,(tt), i’lam  Al-Muwaqi’in  an  Rabb  Al-Alamin ,  (Beirut:Dar  Al- Jail).
Kementerian     Agama     Republik     Indonesia.     (2012).     “ Al-Qur’an     dan Tafsirnya,” (Jakarta:Sinergi Pustaka Indonesia)
Muhammad   Ahsin   Sakho   Muhammad   dkk,   (2007) Ensiklopedia   Hukum Pidana Islam, (Jakarta:PT.  Kharisma Ilmu)
Satjipto  ,  Rahardjo,  (1986).  “ Masalah  Penegakan  Hukum”. Bandung:Sinar Baru Soekanto, Soerjono. (2004), faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, (Cet.V;
Jakarta, Grafindo Persada)
Poerwarda, W.J.S. (1953) “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”. ( Jakarta: Pradnja paramita).
Amrunsyah , “Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas (Tinjauan Implemetasi Hukum  Pidana di    Indonesia),”    Jurnal    Perundang  Undangan    dan    Hukum  Pidana  Islam,
Volume II. No 01. Januari – Juni 2017M/1438H https://www.journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/download/29 4/186