Volume 1 Issue 3, December 2019: pp. 414-428. Copyright  ©  2019  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme

## Conditional Release For Prisoners of Terrorism
Rusnadi Dwi Saputra
Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Upt. Bapas Kelas II A Kendari E-mail: rusnadidwisaputra07@gmail.com

## Herman
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: man.herman76@yahoo.com
Oheo K. Haris Pascarjana Universitas Halu Oleo E-Mail: oheokh@gmail.com
Abstract: Granting the Conditional Release to the Prisoners of Terrorism Criminal Acts in the Perspective of Prisoners' Rights and Legis Ratio Against Restrictions of parole Granting to  the  Criminal  Prisoners  for  Terrorism  Criminal  Principles.  constitutes  human  rights which then these rights are set forth in a legal product regulated in Law No. 39 of 1999 concerning human rights in which it is stated that one of the rights for terrorist prisoners is to obtain parole. Fulfillment of the rights of prisoners of terrorism offenders to obtain parole, in  accordance with  the  concept  of  restorative  justice  or  restorative justice that establishes the restoration of the right to perpetrators of criminal acts of terrorism. While the Legis Rationing of Conditional Granting Prisoners to Terrorism is based on the principle of granting rights and responsibilities of the government that parole is intended as the last remaining criminal in order to return the convicted to the good of the community. Related to terrorism crimes, the process of criminal punishment against perpetrators to maintain the  stability  of  the  country's  security.  In  addition,  the  de-radicalization  program  is  an attempt by the government to reduce radical activities and neutralize radical ideology for the people involved in terrorism crime. This program is carried out as an effort in parole for prisoners of terrorism.
Keyword: Legis Ratio; Prisoners; Parole; Terrorism
Abstrak: Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak-hak Narapidana serta ratio legis Terhadap Pembatasan Pemberian  Pembebasan  Bersyarat  terhadap  Narapidana  Tindak  Pidana  Terorisme. Dalam tesis penulis memfokuskan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pelaku Tindak  Pidana  Terorisme  Dalam  Perspektif  Hak-hak  Narapidana  bahwa  Pembebasan bersyarat merupakan hak asasi manusia yang kemudian hak asasi tersebut dituangkan dalam produk hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dimana dinyatakan bahwa salah satu Hak bagi narapidana teroris adalah
memperoleh pembebasan bersyarat. Pemenuhan hak narapidana pelaku tindak pidana terorisme  untuk  memperoleh  pembebasan  bersyarat,  sesuai  dengan  konsep  keadilan restoratif atau restorative justice yang mengedepankan adanya pemulihan hak terhadap pelaku  tindak  pidana  terorisme.  Sedangkan Ratio  Legis Pemberian  Bersyarat  Bagi Narapidana  Terorisme,  didasarkan  pada  prinsip  pemberian  hak  dan  tanggung  jawab pemerintah  bahwa  Pembebasan  bersyarat  tersebut  dimaksudkan  sebagai  sisa  pidana terakhir  dalam  rangka  pengembalian  terpidana  dengan  baik  ke  masyarakat.  Terkait dengan kejahatan terorisme maka proses pemidanaan terhadap pelaku untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Selain itu, Program deradikalisasi sebagai upaya pemerintah untuk mereduksi kegiatan radikal dan menetralisasi paham radikal bagi masyarakat yang terlibat tindak pidana terorisme program ini dilakukan sebagai upaya dalam pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme.
Kata kunci: Ratio Legis; Narapidana; Pembebasan Bersyarat; Terorisme

## PENDAHULUAN
Bertolak  dari  pandangan  tentang  hukum  sebagai  pengayoman.  Hal  ini  membuka  jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. 1 Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.
Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkrah). Fungsi pemidanaan pada saat ini tidak lagi sekedar pemenjaraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan lembaga pemasyarakatan. 2
Pelaksanaan  pembinaan  pemasyarakatan  didasarkan  atas  prinsip-prinsip  sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik, dan membimbing narapidana dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Pembinaan yang terbaik bagi keberhasilan narapidana dalam menjalani pidana dan dapat kembali ke masyarakat serta tidak mengulangi lagi  perbuatannya  adalah  pembinaan  yang  berasal  dari  dalam  diri  narapidana  itu  sendiri. Namun  yang  terlebih  penting  adalah,  perlunya  penghayatan  asas  proporsionalitas  dalam
1 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia , Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 97.
2 Samosir Djisman, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia , Bandung: Bina Cipta, 2001, hlm. 4.
penjatuhan pidana, yakni proporsionalitas atas kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana. 3
Fungsi  pemidanaan  tersebut  mengarahkan  supaya  narapidana  tidak  melakukan perbuatan  pidana  dan  menyadarkan  serta  mengembalikan  warga  binaan  pemasyarakatan tersebut ke dalam lingkungan masyarakat, menjadikan ia bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarga  dan  masyarakat  sekitar  atau  lingkungannya. 4 Pemidanaan  pada  saat  ini  lebih ditujukan sebagai pemulihan konflik atau menyatukan terpidana dengan masyarakat. 5
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  dalam  penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.
Pembebasan  bersyarat  kepada  narapidana  agar  narapidana  dapat  langsung menyesuaikan dirinya dengan kehidupan masyarakat sebelum mengakhiri masa pidananya. Keputusan  untuk memberikan  pembebasan  bersyarat  dikeluarkan  oleh  Menteri  Kehakiman setelah mendengar pendapat Penuntut Umum dan Pejabat LAPAS (lembaga pemasyarakatan) yang lebih mengetahui tingkah laku terpidana selama menjalani pidana penjara. Wewenang pemberian pembebasan bersyarat ada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan berbagai syarat administratif yang harus dipenuhi oleh narapidana.
Terkait  dengan  fenomena  kejahatan  terorisme,  maka  proses  pemidanaan  terhadap pelaku tindak pidana terorisme merupakan kajian kebijakan dalam menjaga stabilitas Negara. Hal ini  menjadikan  lembaga  pemasyarakatan sebagai  tempat  yang memiliki peranan dalam melakukan  pembinaan  terhadap  pembinaan  narapidana  teroris  untuk  tidak  mengulangi perbuatannya.  Pemasyarakatan  bagi  narapidana  teroris  bertujuan  untuk  membina  dan mendidik  menjadi  orang  yang  lebih  baik.  Perubahan  paradigma  tempat  pemidanaan  dari penjara menjadi  lembaga  pemasyarakatan sebagaimana  yang diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  tentang  pemasyarakatan  membawa  konsekuensi  yuridis  berupa perubahan tujuan pemidanaan dari pembalasan menjadi pembinaan.
3 Oheo  K.  Haris ,  “ Telaah  Yuridis  Penerapan  Sanksi  Pidana  Di  Bawah  Minimum  Khusus  Pada  Perkara  Pidana Khusus ”, Jurnal Ius Kostituendum, Volume 2 Issue 2, Oktober 2017, hlm. 241.
4 Ibid,
5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-OT.02.02 tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.
Berbagai  kebijakan  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  penanggulangan  tindak pidana  terorisme  baik  berupa  peraturan  perundang-undangan  maupun  dalam  berbagai kebijakan hukum pidana lainnya terkait tindak pidana terorisme. 6 Salah satu kebijakan hukum pidana pada bidang terorisme dengan adanya lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme mendapat pertentangan dari masyarakat luas. Pemberian pembebasan bersyarat ini seolah  mematahkan  usaha  dan  semangat  bangsa  ini  untuk  memberantas  tindak  pidana terorisme. Tentu sangat tidak adil apabila pelaku terorisme yang telah mengakibatkan banyak hilangnya  nyawa  dibebaskan  dengan  pemberian  pembebasan  bersyarat.  Pembebasan bersyarat  ini  juga  berpotensi  untuk  tidak  memberikan  efek  jera  pada  terpidana  terorisme karena pembebasan bersyarat ini dapat menjadi jalan keluar untuk lari dari tanggung jawab atas hilangnya nyawa akibat dari kejahatan yang telah dilakukan.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yang bersifat Normatif, yang merupakan suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 7
Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam
Perspektif Hak-hak Narapidana
Hak Narapidana adalah hak-hak yang dimiliki oleh narapidana. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  dijelaskan  bahwa  hak memiliki pengertian  tentang sesuatu  hal  yang benar,  milik, kepunyaan,  kewenangan,  kekuasaan  untuk  berbuat  sesuatu  (karena  telah  ditentukan  oleh
6 Romli  Atmasasmita, Analisis  dan  Evaluasi  Peraturan  Perundang-undangan  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Terorisme  (Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2003) ,  Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012, hlm. 73.
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Group, 2005, hlm. 35.
undang-undang, aturan, dsb.), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. 8
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang  Pemasyarakatan,  terpidana  adalah  seseorang  yang  dipidana  berdasarkan  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Dari  pernyataan  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  narapidana  adalah  orang  atau  terpidana  yang  sedang  menjalani  masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang. Hak-hak narapidana  ini  adalah  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  narapidana  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.
Proses  pemasyarakatan  berdasarkan  pada  tahap  pengamanan  di  Lembaga Pemasyarakatan salah satu yaitu Tahap integrasi , yaitu dimulai dari narapidana telah menjalani 2/3  masa  pidananya  sampai  narapidana  yang  bersangkutan  telah  selesai  masa  pidananya. Apabila narapidana sudah menjalani  2/3 masa  pidananya  dan  paling sedikit  9  bulan,  dapat diusulkan  untuk  diberikan  pembebasan  bersyarat  (PB).  Artinya  bahwa  pada  tahapan  ini seorang  narapidana  akan  diberikan  haknya  untuk  mendapatkan  pembebasan  bersyarat manakala  narapidana  benar-benar  mengikuti  aturan-aturan  yang  ada  di  Lembaga Pemasyarakatan  serta  mengikuti  pembinaan  yang  diberikan  oleh  petugas-petugas pemasyarakatan  dengan  tekun  hingga  berkelakuan  baik  dan  tidak  pernah  mendapatkan hukuman disiplin.
Penempatan  narapidana  sebagai  subjek  pembinaan  merupakan  cerminan  dari  hak narapidana yang dilindungi oleh negara. Pembinaan ini dilakukan melalui sebuah sistem yang kini dikenal dengan istilah sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, terpidana disebut dengan istilah warga binaan. Pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan merupakan  sarana  untuk  mencegah  agar  warga  binaan  tidak  mengulangi  kembali perbuatannya selepas  dari  lembaga  pemasyarakatan.  Melalui  program-program  pembinaan, warga binaan diharapkan dapat kembali diterima oleh lingkungan sosialnya.
Sistem  Pemasyarakatan  pada  dasarnya  merupakan  buah  pikiran  untuk  penerapan konsep “ Treatment of offender ” dan dapat diang gap menggantikan sistem kepenjaraan. 9 Namun
8 A. Gunawan Setiardja, Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila . Yogyakarta, Kanisius, 1993, hlm.
89-89
9 HR. Abdussalam, Sistem Peradilan Pidana , Jakarta: Restu Agung, 2007, hlm. 333.
dalam implementasinya ternyata penerapan konsep pemasyarakatan tersebut belum efektif. Hal  ini  tampak  dari  masih  terus  terjadinya  berbagai  kasus  yang  bertentangan  ataupun menghilangkan makna dari tujuan pemasyarakatan itu sendiri.
Hal ini terlihat dengan kondisi LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) yang sebagian besar dalam keadaan over kapasitas. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu diadakan perombakan dalam sistem pemidanaan. Penambahan alternatif pemidanaan lain di samping pidana penjara dapat mengatasi titik tolak dalam mengatasi over kapasitas sebagian besar LAPAS di Indonesia.
Langkah  berikutnya  adalah  dengan  mengefektifkan  pemberian  hak-hak  narapidana yaitu  pemberian  Remisi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Cuti  Menjelang  Bebas,  Pembebasan Bersyarat dan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi langkah pemberian hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud perlu dilakukan pengecualian melalui  pengetatan  khususnya  terhadap  narapidana  yang  melakukan  tindak  pidana extra ordinary  crime .  Jenis  tindak  pidana extra  ordinary  crime khususnya  adalah  tindak  pidana Terorisme. Karena Tindak kejahatan terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya  terhadap  keamanan,  perdamaian  dunia  serta  merugikan  kesejahteraan  masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. 10
Analisis penulis berdasarkan teori di atas, bahwa Pembebasan bersyarat merupakan hak asasi manusia yang kemudian hak asasi tersebut dituangkan dalam produk hukum yang di atur dalam  Undang-Undang  No.  39  tahun  1999  tentang  hak  asasi  manusia.  Seiring  dengan perubahan  penjara  menjadi  lembaga  pemasyarakatan,  penekanan  perlakuan  terhadap narapidana dan anak pidana seharusnya telah berubah secara total, karena dasar pijakannya sudah  berubah  dari  pembalasan  menjadi  pembinaan.  Oleh  karena  perubahan  itu,  kepada narapidana dan anak pidana telah diberikan berbagai macam hak, seperti hak untuk melakukan ibadah,  mendapat  perawatan  (rohani  dan  jasmani),  pendidikan  dan  pengajaran,  pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, pengurangan masa pidana (remisi), berasimilasi (termasuk cuti mengunjungi keluarga), pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Hak- hak  tersebut  diberikan  seiring  dengan  proses  pembinaan  atau  pemasyarakatan  yang  telah
10 Romli  Asmasasmita, Kapita  Selekta  Kejahatan  Bisnis  dan  Hukum  Pidana ,  Buku 2,  Jakarta:  Fikahati  Aneska, 2013, hlm. 101.
dilakukan  oleh  lembaga  pemasyarakatan  Pembinaan  dalam  sistem  pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan,  penghormatan  harkat  dan  martabat  manusia,  kehilangan  kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Sistem pemasyarakatan telah dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan konsep pencetus lembaga pemasyarakatan itu sendiri, yaitu Sahardjo bahwa  kehilangan  kemerdekaan  (kebebasan)  merupakan  satu-satunya  penderitaan  yang dialami narapidana dan anak pidana, sedangkan hak-hak lain tidak boleh dikurangi.
Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bukan hanya diberikan di masyarakat tetapi di berikan dan diterapkan terhadap narapidana di lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di lembaga pemasyarakatan merupakan peran yang sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari  sistem  peradilan  pidana  yaitu  pembinaan  dan  pengembalian  rasa  keadilan  yang berdasarkan  atas  Pancasila,  UUD  1945  yakni  keadilan  yang  berperikemanusiaan  yang berlandaskan  hak  asasi  manusia  kepada  pelanggar  hukum,  bahkan  sampai  pada penanggulangan kejahatan.
Hak asasi manusia (HAM) adalah hak atau kewenangan yang melekat pada diri individu sejak ia lahir secara kodrati yang tidak dapat dirampas atau dicabut keberadaannya. HAM ada selama  adanya  manusia,  sejak  dahulu  sampai  sekarang.  HAM  tidak  dapat  berubah kedudukannya. Kedaulatan suatu negara akan berwibawa dan bermartabat apabila terdapat penghargaan  yang  berarti  terhadap  HAM  dari  seluruh  elemen  masyarakat  dan pemerintahnya. 11
Sebagai  negara  hukum  hak-hak  narapidana  itu  dilindungi  dan  diakui  oleh  penegak hukum,  khususnya  pada  Lembaga  Pemasyarakatan.  Narapidana  juga  harus  diayomi  hak- haknya walaupun telah melanggar hukum. Di samping itu juga ada ketidakadilan perilaku bagi narapidana,  misalnya  penyiksaan,  tidak  mendapat  fasilitas  yang  wajar  dan  tidak  adanya kesempatan untuk mendapat Pembebasan bersyarat.
Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak narapidana yang menjadi bagian dari program  pembinaan  dalam  sistem  pemasyarakatan,  dimana  program  ini  memberikan kesempatan  kepada  narapidana  untuk  berintegrasi  dengan  masyarakatnya  lebih  cepat. Program ini menjadi alternatif legal yang dapat membantu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
11 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia , Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 53.
dalam mengurangi masalah kelebihan kapasitas yang terjadi hampir di seluruh Lapas/Rutan di Indonesia.
Pada prinsipnya pembebasan bersyarat diberikan kepada semua tindak pidana, baik umum maupun yang khusus. Hanya ada syarat-syarat umum ada juga syarat khususnya. Syarat- syarat umum diberikan kepada orang-orang (Narapidana) yang tindak pidana umum, fase-fase yang telah di lalui misalnya masuk pada fase Middle Security kemudian Narapidana tersebut di lengkapi administrasinya maka diberikanlah atau diusulkannya pembebasan bersyarat, untuk pidana khusus seperti tipikor, kejahatan trafficking , teroris dan narkoba yang perlakuannya berbeda dengan umum.
Melalui  Peraturan  Pemerintah  No.  99  tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga  Binaan  Pemasyarakatan.  Ditegaskan  bahwa  pemberian  Remisi,  Asimilasi,  dan Pembebasan  Bersyarat  bagi  pelaku  tindak  pidana  terorisme ,  narkotika  dan  prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu diperketat syarat dan  tata  caranya  untuk  memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat. Tindak  pidana  terorisme , narkotika  dan  prekursor  narkotika,  psikotropika,  korupsi,  kejahatan  terhadap  keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya  merupakan  kejahatan  luar  biasa  karena  mengakibatkan  kerugian  yang  besar  bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat.
Program  Deradikalisasi  merupakan  semua  upaya  untuk  mentransformasi  dari keyakinan  atau  ideologi  radikal  menjadi  tidak  radikal  dengan  pendekatan  multi  dan interdisipliner  (agama,  sosial,  budaya,  dan  selainnya)  bagi  orang  yang  terpengaruh  oleh keyakinan  radikal.  Atas  dasar  itu,  deradikalisasi  lebih  pada  upaya  melakukan  perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang. 12
Tujuan umum deradikalisasi adalah untuk membuat para teroris atau kelompok yang melakukan  kekerasan  bersedia  meninggalkan  atau  melepaskan  diri  mereka  dari  aksi  dan kegiatan terorisme. Sedangkan Secara khusus, tujuan deradikalisasi adalah: 13
1) Membuat para teroris mau meninggalkan aksi terorisme dan kekerasan.
12 Suhardi Alius, Pemahaman Membawa Bencana: Bunga Rampai Penanggulangan Terorisme , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019, hlm. 76.
13 Saefudin Zuhri, Deradikalisasi Terorisme , Jakarta: Daulatpress, 2017, hlm. 103.
2) Kelompok radikal mendukung pemikiran yang moderat dan toleran.
3) Kaum radikalis  dan  teroris  dapat mendukung program-program nasional  dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Program Deradikalisasi merupakan suatu upaya mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralisasi paham-paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan simpatisannya serta  anggota  masyarakat  yang  terekspose  paham-paham  radikal  teroris.  Namun  menurut analisis penulis bahwa  Program  deradikalisasi  merupakan  program  yang  gagal  dalam menangani perkara tindak pidana terorisme, hal ini dapat di lihat program deradikalisasi tidak menyentuh ideologi pada objeknya. Program deradikalisasi yang di lakukan oleh pemerintah hanya  dapat  mengubah  perilaku  radikal  dan  tidak  dapat  menghilangkan  ideologi  radikal. Program deradikalisasi dinilai gagal dengan adanya serangan bom Surabaya Rentetan aksi teror menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas program deradikalisasi.
Lebih lanjut menurut penulis bahwa berdasarkan data pada tahun 2017 ada 400 eks anggota kelompok terorisme di Indonesia yang belum tersentuh program deradikalisasi, 14 eks anggota  kelompok  terorisme  tersebut  menolak  mengikuti  program  deradikalisasi  hal  ini dikarenakan  dalam  yang  Undang-Undang  Terorisme  tidak  diatur  mengenai  kewajiban terorisme dalam mengikuti program deradikalisasi. bahkan dalam aturan yang baru UU No. 5 Tahun  2018  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  tidak  secara  eksplisit memberikan kewajiban kepada narapidana teroris untuk mengikuti program deradikalisasi.
Menurut  penulis  bahwa  program  deradikalisasi  sebagai  upaya  mereduksi  kegiatan radikal dan menetralisasi paham radikal bagi masyarakat yang terlibat tindak pidana terorisme program ini dilakukan sebagai upaya dalam pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme, dalam  pelaksanaan  program  deradikalisasi  tidak  memiliki  tolak  ukur  mengenai  tingkat keberhasilan sehingga tidak adanya pencapai serta kurang jelas mengenai subjek atau sasaran program deradikalisasi.
Sehingga  menurut  penulis  perlunya  eksistensi  Kajian  hukum  dalam  pelaksanaan program  deradikalisasi  hal  ini  dikarenakan  kejahatan  terorisme  merupakan  kejahatan  luar biasa  yang  menimbulkan  dampak  negatif  baik  bagi  negara  maupun  bagi  masyarakat, peningkatan  intensitas  dapat  berdampak  pada  disintegrasi  sosial  yang  mengakibatkan
14 Heyder  Affan ,  “ Mengapa  400  eks  napi  terorisme  tidak  ikut  program  deradikalisasi? ”,  BBC  Indonesia, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39177219, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.
ketahanan masyarakat menjadi  lemah dan rentan  akan  hasutan-hasutan negatif  yang  dapat memecah belah NKRI dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ratio  Legis Terhadap  Pembatasan  Pemberian  Pembebasan  Bersyarat  Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme
Pembebasan  bersyarat  merupakan  proses  pembinaan  narapidana  di  luar  Lembaga Pemasyarakatan  setelah  menjalani  sekurang-kurangnya  2/3  (dua  pertiga)  masa  pidananya dengan  ketentuan  2/3  (dua  per  tiga)  masa  pidana  tersebut  minimal  9  (sembilan)  bulan. 15 Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan  salah  satu  dari  bagian  sistem  peradilan  pidana  Indonesia,  yaitu  Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. 16
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku hingga sekarang, pelepasan bersyarat  dapat  diberikan  kepada  terpidana  yang  telah  menjalani  2/3  (dua  per  tiga)  dari lamanya  pidana  penjara  yang  dijatuhkan  kepadanya,  yang  sekurang-kurangnya  harus  9 (sembilan) bulan, dimana ketentuan ini juga berlaku pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan.  Selanjutnya,  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai pelepasan  bersyarat,  yaitu  KUHP  dan  Ordonansi  Pelepasan  Bersyarat  ( Voorwaardelijke Invrijheidsteeling ) S. 1917-749, tidak terdapat ketentuan mengenai bimbingan dan pembinaan terhadap  terpidana  yang  menjalani  pembebasan  bersyarat.  Hal  tersebut  berbeda  pada  saat istilah pembebasan bersyarat digunakan, yakni terdapat pengaturan mengenai bimbingan dan pembinaan dalam ketentuan pembebasan bersyarat, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  yang  menyatakan  bahwa  terpidana  yang  menjalani pembebasan bersyarat wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).  Dalam  pasal  28I  ayat  (5)  tersebut  dijelaskan  bahwa  bentuk  perlindungan  serta kepastian  hukum  dalam  pemenuhan  hak  asasi  manusia  akan  dituangkan  dalam  peraturan perundang-undangan, artinya selain dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945  nantinya  akan  dibentuk  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  mengatur penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Saat ini telah ada undang-undang yang khusus mengatur mengenai hak asasi manusia itu sendiri yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selain itu terdapat pula ratifikasi The International
15 Peraturan  Pemerintah  No.  99  Tahun  2012  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  HakWarga  Binaan Pemasyarakatan.
16 Petrus  Irwan  Pandjaitan,  Wiwik  Sri  Widiarty, Pembaharuan  pemikiran  DR.  Sahardjo  Mengenai Pemasyarakatan Narapidana , Jakarta: Indhill Co, 2008, hlm. 23.
Covenan on Civil and political Rights (1966) yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenan on Civil and political Rights serta berbagai peraturan lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia khususnya hak politik. 17
Menurut  penulis  bahwa  berdasarkan  dari  tujuan  daripada  penjatuhan  pidana  selain pembinaan kepada pelaku atas kejahatannya juga bermaksud mengamankan masyarakat, dari kedua tujuan tersebut juga bermaksud untuk mempersiapkan dan memberikan narapidana tersebut  bekal  saat  dikembalikan  ke  dalam  masyarakat.  Pembinaan  narapidana  yang dilaksanakan berdasarkan sistem kemasyrakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan- tujuan  dari  pemidanaan,  untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut  salah  satu  upayanya  adalah dengan pemberian pembebasan bersyarat. Sehingga sangat tegas bahwa hukum pidana harus disepadankan  dengan  kebutuhan  untuk  melindungi  dan  mempertahankan  kepentingan- kepentingan  masyarakat.  Maka  sangat  tepat  bahwa  pembaharuan  hukum  pidana  harus dilakukan  dengan  pendekatan  kebijakan,  karena  pada  hakikatnya  pembaharuan  hukum merupakan suatu langkah kebijakan atau policy yang merupakan bagian dari politik hukum (penegakan hukum), politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial. 18
Terkait dengan kejahatan terorisme maka proses pemidanaan terhadap pelaku untuk menjaga stabilitas keamanan. Untuk itu di berlakukannya syarat umum pembebasan bersyarat untuk  di  atur  dalam  pidana  khusus.  Niewenhuis,  berpendapat  bahwa  pembentuk  produk hukum perlu mempengaruhi hukum positif sehingga suatu penegakan hukum yang baik tidak akan ada tanpa adanya prinsip-prinsip keadilan yang di tuangkan dalam produk hukum. 19
Melalui program deradikalisasi diharapkan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi terorisme.  Namun  karena  belum  efektif  sebagai  suatu  upaya,  maka  Perlu  pembatasan  hak narapidana dalam menolak program deradikalisasi yang di atur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun  2018  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme.  Hal  ini  dikarenakan pembatasan  hak  seseorang  hanya  boleh  di  lakukan  oleh  Undang-Undang  pembatasan- pembatasan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan,  pembatasan  dapat  dilakukan  dengan  maksud  semata-mata  untuk  menjamin
17 Handrawan, “ Pemulihan Hak Politik Melalui Mekanisme Konstitusional ” , Halu Oleo Law Review, Volume 2 Issue 1, Maret 2018 hlm. 410.
18 Herman, “ Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi ” , Halu Oleo Law Review, Volume 2 Issue 1, Januari 2018, hlm. 311.
19 Yohanes  Sogar  Simamora, Hukum  Perjanjian  Prinsip  Hukum  Kontrak  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Oleh Pemerintah, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2009, hlm. 36-37.
pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat.
Menurut  penulis, ratio  legis pemenuhan  hak  bagi  narapidana  terorisme  dalam memperoleh  pembebasan  bersyarat  bahwa  pidana  bertujuan  membalas  kesalahan  dan mengamankan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan  bermasyarakat”. 20 Penjatuhan  pidana  bukan  semata-mata  sebagai  upaya pembalasan dendam, namun yang paling penting ialah sebagai upaya pemberian bimbingan dan  pengayoman. Pengayoman kepada  masyarakat sekaligus kepada  terpidana  sendiri agar menjadi insaf  dan  dapat  menjadi  anggota masyarakat  yang baik.  Dalam  literatur berbahasa Inggris kerap kali dikemukakan bahwa hak berdasarkan hukum ( legal right ) dibedakan dari hak yang  timbul  dari norma  lain.  Hak berdasarkan  hukum biasanya  diartikan  sebagai hak  yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Dari hukum yang nyata timbul hak yang nyata. Sebaliknya dari hukum yang imajiner yaitu hukum alam, timbul hak yang bersifat imajiner.
Tujuan  perlindungan  hukum  merupakan  tercapainya  keadilan.  Fungsi  hukum  tidak hanya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum saja, tetapi juga agar tercapainya jaminan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, akan tetapi berfungsi juga untuk menciptakan keseimbangan antara pelaku tindak pidana teroris dan, pemerintah dengan rakyat. Hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi mereka yang lemah atau belum kuat untuk memperoleh keadilan sosial.
Menurut penulis bahwa perlu adanya kewajiban pelaku tindak pidana terorisme dalam UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hal ini di maksud agar memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program deradikalisasi tersebut program deradikalisasi di lakukan seyogyanya bukan sebagai upaya dalam pemberian bebas bersyarat melainkan  sebagai  upaya  yang  wajib  kepada  setiap  orang  yang  terlibat  dalam  tindakan terorisme,  dan  memberikan  batasan  terhadap  hak  terorisme  dalam  penolakan  mengikuti program deradikalisasi.
Secara umum, pemberian Pembebasan Bersyarat khususnya bagi narapidana terorisme, dapat  dilaksanakan  melalui  sistem  informasi  pemasyarakatan.  Sistem  informasi pemasyarakatan merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit
20 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia , Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hlm. 32.
Pelaksana  Teknis  Pemasyarakatan,  Kantor  Wilayah,  dengan  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan. 21
Menurut  penulis,  selain  program  deradikalisasi  jika  merujuk  pada  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  telah  terdapat  konsep  rehabilitasi  dan reintegrasi sosial dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai upaya penegakan hak asasi manusia dari setiap narapidana yang ada khususnya Narapidana Terorisme.
Rehabilitasi  dilakukan  melalui  pembinaan  narapidana  terorisme  meliputi  fasilitas olahraga. Fasilitas pembinaan mental dilakukan melalui siraman rohani oleh petugas lembaga pemasyarakatan setiap 2-3 kali seminggu. Pembinaan non fisik juga berupa pelaksanaan hak dari narapidana yakni hak mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Pembebasan  Bersyarat  Terhadap  Narapidana  Pelaku  Tindak  Pidana  Terorisme  Dalam Perspektif  Hak-hak  Narapidana  bahwa  Pembebasan  bersyarat  merupakan  hak  asasi manusia yang kemudian hak asasi tersebut dituangkan dalam produk hukum yang di atur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dimana dinyatakan bahwa salah satu Hak bagi narapidana teroris adalah memperoleh pembebasan bersyarat. Pemenuhan  hak  narapidana  pelaku  tindak  pidana  terorisme  untuk  memperoleh pembebasan bersyarat, sesuai dengan konsep keadilan restoratif atau restorative justice yang mengedepankan adanya pemulihan hak terhadap pelaku tindak pidana terorisme.
2. Ratio  Legis Pemberian  Bersyarat  Bagi  Narapidana  Terorisme,  didasarkan  pada  prinsip pemberian hak dan tanggung jawab pemerintah bahwa Pembebasan bersyarat tersebut dimaksudkan sebagai sisa pidana terakhir dalam rangka pengembalian terpidana dengan baik  ke  masyarakat.  Terkait  dengan  kejahatan  terorisme  maka  proses  pemidanaan terhadap  pelaku  untuk  menjaga  stabilitas  keamanan  negara.  Selain  itu,  Program deradikalisasi  sebagai  upaya  pemerintah  untuk  mereduksi  kegiatan  radikal  dan menetralisasi  paham  radikal  bagi  masyarakat  yang  terlibat  tindak  pidana  terorisme program  ini  dilakukan  sebagai  upaya  dalam  pembebasan  bersyarat  bagi  narapidana terorisme.

## Daftar Pustaka

## Buku
Abdussalam, HR., Sistem Peradilan Pidana , Jakarta: Restu Agung, 2007.
Alius,  Suhardi, Pemahaman  Membawa  Bencana:  Bunga  Rampai  Penanggulangan  Terorisme , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
Asmasasmita,  Romli, Kapita  Selekta  Kejahatan  Bisnis  dan  Hukum  Pidana ,  Buku  2,  Jakarta: Fikahati Aneska, 2013.
Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia , Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
Atmasasmita,  Romli, Analisis  dan  Evaluasi  Peraturan  Perundang-undangan  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  (Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2003) , Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia, 2012.
Djisman, Samosir, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia , Bandung: Bina Cipta, 2001.
Hamzah, Andi, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia , Jakarta, Pradnya Paramita, 1993.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Group, 2005.
Pandjaitan, Petrus Irwan, Wiwik Sri Widiarty, Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana , Jakarta: Indhill Co, 2008.
Priyatno, Dwidja, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia , Bandung: Refika Aditama, 2006.
Setiardja,  A.  Gunawan, Hak-Hak  Asasi  Manusia  Berdasarkan  Ideologi  Pancasila .  Yogyakarta, Kanisius, 1993.
Simamora, Yohanes Sogar, Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2009.
Zuhri, Saefudin, Deradikalisasi Terorisme , Jakarta: Daulatpress, 2017.

## Jurnal
Handrawan, “ Pemulihan Hak Politik Melalui Mekanisme Konstitusional”, Halu Oleo Law Review, Volume 2 Issue 1, Maret 2018.
Haris,  Oheo  K. ,  “Telaah  Yuridis  Penerapan  Sanksi  Pidana  Di  Bawah  Minimum  Khusus  Pada Perkara Pidana Khusus”, Jurnal Ius Kostituendum, Volume 2 Issue 2, Oktober 2017.
Herman,  “ Upaya  Non  Penal Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi”, Halu  Oleo  Law Review, Volume 2 Issue 1, Januari 2018.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  15
Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Hak Narapidana.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-OT.02.02 tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  No.  35  Tahun  2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  No.  12  Tahun  2013 Tentang  Asesment  Resiko  dan  Asesment  Kebutuhan  Bagi  Narapidana  dan  Klien Pemasyarakatan.

## Situs internet
Affan, Heyder,  “ Mengapa  400  eks  napi  terorisme  tidak  ikut  program  deradikalisasi? ”,  BBC Indonesia,  https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39177219,  diakses  pada tanggal 20 Agustus 2019.