INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 10042-10051 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Peran dan Kebijakan Inspektorat Daerah dalam Peningkatan Kepatuhan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2022 di Kabupaten Agam
Maria Rikarna 1 ✉ , Helmi Ali 2
Institut Teknologi Dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi Email: rikarnamaria@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  menggambarkan    peran  dan  kebijakan  yang diimplementasikan  oleh  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Agam  dalam  meningkatkan  kepatuhan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun 2022. Penelitian ini dilakukan sebagai tanggapan atas permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah dalam memastikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan diimplementasikan dengan efektif dan tepat waktu oleh instansi terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjutnya. Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  pejabat  dan  staf  Inspektorat  Daerah,  serta  perwakilan  dari instansi dan nagari yang menjadi objek pemeriksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari data pengawasan  yang  telah dilakukan Inspektorat, dalam  rentang  waktu  tahun  2021-2022  terdapat 67 temuan keuangan yang belum ditindaklanjuti, terlihat masih banyak selisih hasil temuan yang belum dikembalikan  kepada  kas  daerah.  Terdapat  faktor  penyebab  ketidakpatuhan  hasil  pemeriksaan Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Agam  Tahun  2022  yaitu:  Kesadaran  akan  aturan  yang  berlaku, Keyakinan akan pentingnya aturan tersebut, dan Keyakinan akan kepatuhan terhadap aturan yang berlaanalisisaku, serta Harapan akan konsekuensi dari melanggar aturan tersebut. Peran dan Kebijakan Inspektorat Daerah dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah dengan: Peningkatan Komitmen Walinagari dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Peningkatan Koordinasi Walinagari dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dengan Pihak Terkait, Peningkatan Evaluasi Walinagari dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Atas Penyelesaian TLHP, Penerapan Sanksi Yang Tegas, Evaluasi  Internal Inspektorat Daerah, Dukungan Penuh terhadap Sumber Daya Inspektorat Daerah, dan Penyusunan SOP Tindak Lanjut, serta Memaksimalkan Fungsi Pembinaan Inspektorat Daerah Kata kunci: Kebijakan, Peran, Kepatuhan, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  and  describe  the  policies  and  role  implemented  by  the  Regional Inspectorate of Agam Regency to improve compliance with follow-up actions on examination results in 2022. The study is conducted in response to the challenges faced by the Regional Inspectorate in ensuring the effective and timely implementation of examination results by relevant agencies. The research methodology used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and analysis of documents related to the implementation of examinations and their follow-up. The respondents in this study include officials and staff of the Regional Inspectorate, as well as representatives from the agencies and nagari (villages) subject to examination. The research findings reveal that, within the timeframe of 2021-2022, there were 67 financial findings that have not been followed up, indicating a significant amount of discrepancies in the findings that have not been returned to the regional treasury. Factors contributing to non-compliance with the examination results of the Regional Inspectorate in 2022 are: awareness of the applicable rules and regulations, the belief in the importance of these rules, the belief in compliance with these rules, and the expectation of consequences  for  violating  these  rules.  The  policies  and  role  implemented  by  the  Regional Inspectorate  in  addressing  the  follow-up  of  examination  results  are  as  follows:  1)  Increasing  the commitment of Walinagari (village chief) and the leaders of Organizational Units (OPD). 2) Improving coordination between Walinagari, OPD leaders, and relevant parties. 3) Enhancing the evaluation of Walinagari  and  OPD  leaders  on  the  follow-up  actions. 4)  Applying  strict  sanctions. 5)  Conducting internal evaluations of the Regional Inspectorate. 6) Providing full support to the resources of the Regional Inspectorate. 7) Developing SOP for follow-up actions. 8) Maximizing the role of the Regional Inspectorate in guiding and monitoring. These policies and role aim to address the challenges and improve compliance with follow-up actions on examination results in the Agam Regency.
Keywords: Policy, Role, Compliance, Follow-up Examination Results.

## PENDAHULUAN
Seiring  dinamika  perkembangan  fungsi  pengawasan,  saat  ini  terjadi  perubahan  paradigma fungsi Inspektorat yang tadinya hanya sebagai pemeriksa ( Watchdog), bergeser lebih ditekankan sebagai Catalyst dengan menjalankan fungsi sebagai penjamin mutu (Quality Assurance ) dan peran konsultan (Consulting Partner), dengan tujuan untuk meminimalkan resiko serta mencegah sebelum terjadi penyimpangan, menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daaerah perlu dilakukan dalam rangka memastikan apakah keuangan daerah yang dikelola pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang diharapkan. Guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk hal itu maka dilakukanlah suatu proses yang bernama auditing.
Pada  pemerintahan,  istilah  pemeriksaan  sering  digunakan  sebagai  terjemahan  dari  auditing (BPKP,2009).  Setelah  melakukan  pemeriksaan  maka  auditor  akan  menerbitkan  dokumen  hasil
pemeriksaan  yang  disebut  dengan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  yang  berisi  hasil  audit  dan rekomendasi auditor yang harus ditindaklanjuti oleh auditee. Kewajiban menyelesaikan TLHP telah diatur dalam peraturan perundangan, yaitu dalam pasal 23E UUD 1945, pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  9  Tahun  2009  pada  bab  II,  dan  Surat  Edaran  Nomor: SE/02/M.PAN/ 01/2005. Untuk jangka waktu penyelesaian TLHP dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya LHP. Dengan memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundangan, maka jelas bahwa pelaksanaan TLHP merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan.
Hasil Temuan Inspektorat Daerah Kab Agam 2021-2022 No Tahun Temuan (TP) Tindaklanjut ( TL) 1 2021 Rp. 2.060.322.867,03 Rp. 1.086.318.254 2 2022 Rp. 1.060.102.426,46 Rp. 240.720.984
Sumber: Team SIMHP Pusinfowas BPKP 2023
Dari data pengawasan yang telah dilakukan Inspektorat, dalam rentang waktu tahun 2021-2022 terdapat 67 temuan keuangan yang belum ditindaklanjuti dengan nilai sebesar Rp. 1.766.386.055 (Satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima puluh lima rupiah)  dan  dapat  dijelaskan  bahwa  hasil  temuan  (TL)  pada  tahun  2021  adalah  sebesar  Rp. 1.086.318.254 (Satu milyar delapan puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dari total temuan (TP) Rp. 2.060.322.867 (Dua milyar enam puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) sedangkan selisih saldo (TPB) yang belum dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp. 974.004.612 (Sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ribu enam ratus dua belas rupiah). Begitu juga pada tahun 2022 tindak lanjut (TP) hasil temuan baru sebesar  Rp.  240.720.984 (Dua  ratus  empat puluh juta  tujuh  ratus dua puluh  ribu  Sembilan  ratus delapan puluh empat rupiah) dari total temuan (TP) Rp. 1.060.102.426 (Satu milyar enam puluh juta seratus dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sedangkan selisih saldo (TPB) yang belum dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp. 819.381.442 (Delapan ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), terlihat masih banyak selisih hasil temuan yang belum dikembalikan kepada kas daerah .
Terutama pada tahun 2022 sisa yang hendak dikembalikan nilainya belum mencapai 50%. Hal ini  menjadi  tantangan  bagi  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Agam.  Fungsi  Inspektorat  seharusnya selalu  memonitoring  hasil  tindak  lanjut  tersebut.  Dari  persoalan  ini  didapatkan  bahwa  fungsi  ini sangat  lemah,  sehingga  menimbulkan  kejadian  seperti  saat  ini.  Secara  politik  anggaran  ini  akan sangat berpengaruh pada APBD Kabupaten Agam untuk tahun 2023. Jika hingga perubahan APBD Tahun  2023  tidak  di  tindak  lanjuti    dengan  maksimal,  maka  akan  mempengaruhi  kepada  postur
pendapatan daerah. Jika pendapatan daerah berkurang selanjutmya belanja untuk daerahpun akan berkurang,  yang  mengakibatkan  tidak  sempurnanya  antara  perencanaan  yang  telah  ditetapkan dengan  program-program  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Agam  yang  akan  di  laksanakan.  Nilai temuan tersebut cukup besar dan ini tentu sangat merugikan keuangan daerah karena seharusnya uang  tersebut  dapat  dimanfaatkan  untuk  kegiatan  pembangunan  lainnya  dalam  rangka meningatkan kesejahteraan masyarakat.
Hingga  saat  ini  Inspektorat  Daerah  telah  melakukan  beberapa  kebijakan  seperti  melakukan monitoring,  mengingatkan  OPD  dan  bahkan  mengkomunikasikan  secara  personal,  tetapi  hingga saat ini kebijakan ini di anggap belum berhasil secara maksimal. Ketidak maksimalan ini merujuk kepada  ketidak  patuhan  dalam  menindaklanjuti  hasil  pemeriksaan.  Bertolak  dari  latar  belakang penelitian  ini,  maka  peneliti  sangat  tertarik  untuk melakukan  penelitian  dan  mengetahui  Analisis Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Agam dalam Peningkatan Kepatuhan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2022. Dengan harapan mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berjalan dengan maksimal agar hasil tindak lanjut dikembalikan sebagaima temuan yang ada. Penelitian ini dituangkan  dalam  bentuk  tesis  berjudul:  “Analisis  Peran  dan  Kebijakan  Inspektorat  Daerah Kabupaten Agam dalam Peningkatan Kepatuhan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2022 di Kabupaten Agam”.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Lokasi dalam penelitian  ini  bertempat  di  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Agam.  Pemilihan  Inspektorat  Daerah Kabupaten Agam untuk pelaksanaan penelitian ini didasarkan atas beberapa pertimbangan tertentu. Sumber data yang peneliti gunakan disini ada 2 (dua), yaitu data primer, dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh peneliti adalah data atau informasi dari hasil wawancara. Data sekunder biasanya berbentuk dokumen-dokumen, sehingga dapat membantu peneliti dalam memperoleh  beberapa  data  tambahan  berupa  hasil  dokumentasi baik berupa  teks, soft-file,  dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini. Target keberhasilan sebuah penelitian banyak ditentukan oleh teknik pengumpulan data yang digunakan, sebab data yang dibutuhkan untuk  menjawab  semua  masalah  yang  ada  diperoleh  melalui  instrument  penelitian.  Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui Observasi dan Wawancara.
Hasil
A. Hasil Temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Agam terhadap OPD dan Nagari
Dari data pengawasan yang telah dilakukan Inspektorat, dalam rentang waktu tahun 2021-2022 terdapat 67 temuan keuangan yang belum ditindaklanjuti dengan nilai sebesar Rp. 1.766.386.055 (Satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima puluh lima rupiah)  dan  dapat  dijelaskan  bahwa  hasil  temuan  (TL)  pada  tahun  2021  adalah  sebesar  Rp. 1.086.318.254 (Satu milyar delapan puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dari total temuan (TP) Rp. 2.060.322.867 (Dua milyar enam puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) sedangkan selisih saldo (TPB) yang belum dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp. 947.004.612 (Sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ribu enam ratus dua belas rupiah). Begitu juga pada tahun 2022 tindak lanjut (TP) hasil temuan baru sebesar  Rp.  240.720.984 (Dua  ratus  empat puluh juta  tujuh  ratus dua puluh  ribu  Sembilan  ratus delapan puluh empat rupiah) dari total temuan (TP) Rp. 1.060.102.426 (Satu milyar enam puluh juta seratus dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sedangkan selisih saldo (TPB) yang belum dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp. 819.381.442 (Delapan ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), terlihat masih banyak selisih hasil temuan yang belum dikembalikan kepada kas daerah.
B. Peran  dan  Kebijakan  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Agam  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2022
1. Peningkatan Komitmen Walinagari dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah
Hasil  penelitian  menunjukkan  belum  maksimalnya  dukungan  dalam  hal  komitmen, kepemimpinan,  motivasi  dan  komunikasi  di  semua  lini.  Kurangnya  dukungan  kompensasi  non finansial, kurangnya fasilitas, serta belum adanya pedoman bagi unit untuk melakukan tindak lanjut menyebabkan pelaksanaan tindak lanjut LHP belum sesuai ketentuan. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari pimpinan tertinggi dalam bentuk kebijakan tertulis dan semua lini perlu berkoordinasi dalam  upaya  pelaksanaan  tindak  lanjut,  serta  pentingnya  dilakukan  evaluasi  dan  monitoring pelaksanaan tindak lanjut LHP.
2. Peningkatan  Koordinasi  Walinagari  dan  Pimpinan  Organisasi  Perangkat  Daerah  dengan  Pihak Terkait
Bentuk penyelesaian TLHP seperti yang telah disampaikan oleh Informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan penyelesaian TLHP dalam bentuk melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait guna mendiskusikan langkah-langkah ataupun solusi penyelesaian TLHP. Penyelesaian  TLHP  yang  dilakukan  secara  internal  relatif  lebih  mudah  dikerjakan,  namun  jikalau terkait dengan pihak ketiga/rekanan/TPK Nagari, agak relatif lebih sulit untuk dilakukan penyelesaian yang biasanya berupa pengembalian dana, sehingga dibutuhkan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak  ketiga  tersebut  untuk  segera  melakukan  penyetoran  ke  kas  daerah.  Dalam  hal  pelaporan penyelesaian  TLHP  yang telah dilakukan  oleh  OPD, berdasarkan pernyataan  informan pada hasil penelitian  ini  bahwa  dilakukan  penyerahan  dokumen-dokumen  sebagai  bukti  atas  penyelesaian
TLHP yang telah diserahkan, baik temuan yang terkait dengan administrasi maupun temuan yang terkait dengan pengelolaam keuangan yaitu berupa bukti penyetoran (STS).
3. Peningkatan Evaluasi Walinagari dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Atas Penyelesaian TLHP
Pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh OPD dan Nagari yang belum maksimal, dapat disimpulkan bahwa  hasil  pemeriksaan  yang  dilaksanakan  oleh  Inspektorat  belum  sepenuhnya  dimanfaatkan sebagai feed back (umpan balik) untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja OPD dan Nagari, yang dibuktikan dengan rendahnya pelaksanaan tindak lanjut. Sebagai upaya perbaikan terhadap kinerja OPD dan kinerja Nagari perlu kiranya kepala/pimpinan OPD dan Walinagari untuk melakukan evaluasi  atas  penyelesaian  TLHP  yang  telah  dilaksanakan  agar  dapat  mengidentifikasi kendala/hambatan  dalam  melaksanakan  penyelesaian  TLHP  tersebut,  sehingga  dapat  digunakan sebagai acuan dalam rangka mengatasi permasalahan atau kendala, yang tentu saja dalam rangka peningkatan kinerja dari OPD dan Nagari.

## 4. Penerapan Sanksi Yang Tegas
Terkait dengan sanksi tidak dilaksanakannya penyelesaian TLHP Inspektorat Daerah Kabupaten Agam disampaikan oleh informan bahwa sanksi yang dapat diberikan adalah dalam bentuk sanksi administrasi kepegawaian dan perangkat Nagari yang biasanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Agam Nomor 17 Tahun 2017  tentang  Disiplin Aparatur Pemerintah  Nagari.  Hal  ini  sejalan  dengan  yang dijelaskan dalam  Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  9  Tahun  2009  yang menyatakan  bahwa  pimpinan  unit  kerja  pada  instansi  pemerintah  yang  tidak  melaksanakan kewajiban  untuk  menindaklanjuti  saran/rekomendasi  dalam  LHP  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  pasal  20  ayat  (5)  yang  menyatakan  bahwa  pejabat  yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
5. Evaluasi Internal Inspektorat Daerah
Sebagai institusi yang wajib menindaklanjuti temuan dari berbagai pemeriksa, maka Inspektur selaku pimpinan APIP  melakukan identifikasi permasalahan, menyusun rencana aksi, mengendalikan kegiatan  sampai  dengan  menentukan  target  penyelesaian.  Inspektorat  memiliki  komitmen  dan ketegasan  dalam  penyelesaian  tindak  lanjut,  terlebih  lagi  Inspektorat  sebagai  instansi  pengawas intern pemerintah yang idealnya menjadi barometer yang baik dalam upaya penyelesaian tindak lanjut. Inspektur telah berupaya menggerakkan dan menggugah semangat seluruh sumber daya yang ada sehingga percepatan penyelesaian tindak lanjut dapat tercapai.
6. Dukungan Penuh terhadap Sumber Daya Inspektorat Daerah
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah personil ASN APIP Inspektorat Kabupaten Agam masih  kurang,  sehingga  disarankan  menambah  personil  ASN APIP  Inspektorat  Kabupaten  Agam dalam  mendukung  beban  kerja  organisasi  Inspektorat  dalam  melaksanakan  tugas-tugas pengawasan. Penambahan personil juga harus diikuti dengan peningkatan kapabilitas sumber daya APIP  dengan  pendidikan  dan  pelatihan  pengawasan  sehingga  dalam  melaksanakan  tugas pengawasan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan organisasi.  Satu hal lagi agar menambah alokasi dana pada Inspektorat Daerah khususnya anggaran untuk pembinaan dan pengawasan. Berkaitan pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan,  pemerintah kabupaten/kota dengan APBD di atas satu triliun sampai dua triliun rupiah paling sedikit menganggarkan 0,75% dari APBD guna melengkapi pelaksanaan proses pekerjaan di Inspektorat Kabupaten Agam sehingga dapat tercipta kenyamanan dan kesejahteraan dalam bekerja.

## 7. Penyusunan SOP Tindak Lanjut
Berdasarkan hasil wawancara awal dan temuan lainnya menunjukkan adanya kelemahan dalam proses tindak lanjut di OPD dan Nagari serta belum ada SOP tindak lanjut. Skema atau prosedur tindak  lanjut  dikembangkan  berdasarkan  kelemahan  dalam  pelaksanaan  tindak  lanjut.  Pedoman awal  menggunakan  Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan  Reformasi  Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP dan juga berdasarkan prosedur yang telah disusun Inspektorat. Proses penyusunan SOP kemudian didukung dengan analisis kelemahan dalam  penerapan  prosedur  tindak  lanjut.  Kelemahan  dalam  penerapan  prosedur  yang  telah dirancang yaitu pada keterbatasan dalam penentuan jangka waktu penyelesaian dan keterbatasan SDM.  Inspektorat  dapat  menyusun  pedoman  dan  petunjuk  teknis  yang  mengatur  proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pedoman ini harus mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan oleh OPD, batasan waktu, dan mekanisme pelaporan. Dengan adanya pedoman yang jelas, OPD akan memiliki panduan yang terstandarisasi dalam menyelesaikan tindak lanjut.
8. Memaksimalkan Fungsi Pembinaan Inspektorat Daerah
Perubahan Paradigma Inspektorat Daerah, dari peran klasiknya selaku watchdog menjadi lebih berperan sebagai institusi yang dalam kegiatannya dapat memberikan keyakinan dan konsultansi (Assurance  Activities  and  Consulting  Activities)  dan  dapat  menjadi  agen  perubahan  (Agent  of Change)  dalam  peningkatan  kapasitas  manajemen  OPD  dan  Nagari,  dengan  tantangan  yang dihadapi  antara  lain:  Masih  adanya  persepsi  sebagian  auditi  bahwa  Inspektorat  Daerah  hanya melaksanakan kegiatan pengawasan sebagai sarana untuk mencari-cari kesalahan/penyimpangan dan  belum  sepenuhnya  dipandang  selaku  agen  pembinaan  sebagai  mitra  auditi  serta  tempat berkonsultasi dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Agam, baik itu OPD ataupun Nagari.
C. Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022
1. Kesadaran Akan Aturan Yang Berlaku
Kesadaran yang tinggi terhadap aturan yang berlaku di Nagari dan OPD penting dalam menjaga tata kelola yang baik,  transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan memiliki kesadaran ini, individu di Nagari dan OPD dapat bekerja secara profesional, menjalankan tugas dengan integritas, dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
2. Keyakinan Akan Pentingnya Aturan Tersebut
Keyakinan akan pentingnya aturan tersebut membentuk landasan yang kuat bagi Nagari dan OPD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara bertanggung jawab, transparan, dan profesional. Keyakinan ini mendorong adanya tata kelola yang baik, keteraturan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif.
3. Keyakinan Akan Kepatuhan Terhadap Aturan Yang Berlaku
Keyakinan akan kepatuhan terhadap aturan menjadi landasan penting dalam menjalankan nagari atau  pemerintahan  yang  baik  dan  memberikan  pelayanan  publik  yang  berkualitas.  Keyakinan  ini memotivasi Nagari dan OPD untuk memahami, menghormati, dan mematuhi aturan yang berlaku sebagai komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kepentingan masyarakat yang dilayani.
4. Harapan Akan Konsekuensi Dari Melanggar Aturan Tersebut
Harapan-harapan  ini  mencerminkan  pentingnya  penegakan  aturan  yang  adil  dan  konsisten untuk membangun kepercayaan, integritas, dan kinerja yang baik dalam nagari dan pemerintahan daerah.

## SIMPULAN
A)  Hasil Temuan  Inspektorat Daerah  Kabupaten Agam terhadap OPD  dan  Nagari. Dari data pengawasan yang telah dilakukan Inspektorat, dalam rentang waktu tahun 2021-2022 terdapat 67 temuan keuangan yang belum ditindaklanjuti, terlihat masih banyak selisih hasil temuan yang belum dikembalikan kepada kas daerah B) Peran dan Kebijakan Inspektorat Daerah dalam  Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2022; 1) Peningkatan Komitmen Walinagari dan Pimpinan Organisasi  Perangkat  Daerah,  2)  Peningkatan  Koordinasi  Walinagari  dan  Pimpinan  Organisasi Perangkat Daerah dengan Pihak Terkait, 3) Peningkatan Evaluasi Walinagari dan Pimpinan Organisasi Perangkat  Daerah  Atas  Penyelesaian  TLHP, 4) Penerapan  Sanksi  Yang Tegas, 5)  Evaluasi  Internal Inspektorat Daerah. 6) Dukungan Penuh terhadap Sumber Daya Inspektorat Daerah, 7) Penyusunan SOP Tindak Lanjut, 8) Memaksimalkan Fungsi Pembinaan Inspektorat Daerah. C) Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022; 1) Kesadaran akan aturan yang berlaku: Kesadaran yang tinggi terhadap aturan yang berlaku di Nagari dan OPD penting dalam menjaga tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas.  Dengan  memiliki  kesadaran  ini,  individu  di  Nagari  dan  OPD  dapat  bekerja  secara profesional, menjalankan tugas dengan integritas, dan memberikan pelayanan yang optimal kepada
masyarakat.  2)  Keyakinan  akan  pentingnya  aturan  tersebut,  Keyakinan  akan  pentingnya  aturan tersebut  membentuk  landasan  yang  kuat  bagi  Nagari  dan  OPD  dalam  menjalankan  tugas  dan tanggung  jawab  mereka  secara  bertanggung  jawab,  transparan,  dan  profesional.  Keyakinan  ini mendorong adanya tata kelola yang baik, keteraturan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif. 3) Keyakinan akan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. 4) Keyakinan akan kepatuhan terhadap aturan menjadi landasan penting dalam menjalankan nagari atau  pemerintahan  yang  baik  dan  memberikan  pelayanan  publik  yang  berkualitas.  Keyakinan  ini memotivasi Nagari dan OPD untuk memahami, menghormati, dan mematuhi aturan yang berlaku sebagai komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kepentingan masyarakat yang dilayani. 5) Harapan akan konsekuensi dari melanggar aturan tersebut. Harapan akan konsekuensi dari  melanggar  aturan  bagi  Nagari  dan  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  pada  nagari  dan pemerintah daerah adalah bahwa pelanggaran aturan akan dihadapi dengan tindakan yang sesuai dan  proporsional.  Konsekuensi  yang  diharapkan  ini  bertujuan  untuk  menjaga  ketaatan  terhadap aturan, memastikan akuntabilitas, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto. (2006). Prosedur Penelitian. Rienika Cipta.
Asmara, D. (2020). Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Dan Efektivitas Pemerintah. Jurnal Dinamika Pembangunan: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi, 15(1), 41 – 54.
Bell, J. R. (2011). Audit Follow-up: An Overview of State Practices.
Faizal, M., Syaiful, H., & Burhanuddin. (2019). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Penyampaian SPT Tahunan. Jurnal Akuntansi, 23(2), 216 – 226.
Fikri, A. (2018). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Ponorogo. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Imam Gunawan. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. bumi aksara.
Kementerian Dalam Negeri. (2014). Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Audit.
Lusiana, L., Djamhuri, A., & Prihatiningtias, Y. W. (2017). Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Jurnal Economia, 13(2), 171. https://doi.org/10.21831/economia.v13i2.15180
Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. Andi.
https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=473638
MENDAGRI. (2008). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2008
TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH. 69 – 73.
Milgram, S. (1963). Behavioral Study of obedience. Journal of Abnormal and Social Psychology, 67(4), 371 – 378. https://doi.org/10.1037/h0040525
Nana Syaodih Sukmadinata. (2007). Metode Penelitian Pendidikan. Remaja Rosdakarya.
Nurliana. (2021). Inovasi Kebijakan Tindak Lanjut Hasil Audit di Indonesia. Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 6(1), 85 – 94.
Sagala, P. T. M. (2018). Tinjauan Yuridis atas Kinerja Inspektorat dalam Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 25(3), 427 – 444.
Sangadji, S. M. (2018). Pengaruh Inventarisasi Aset Terhadap Legal Audit Dan Penilaian Aset (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung). Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan
Negara, 4, 41 – 62. https://doi.org/10.28986/jtaken.v4i1.140
Sarosa, S. (2017). Penelitian kualitatif dasar-dasar / Samiaji Sarosa, S.E, M.info.Sys, Ph.D ; editor penerbitan, Bambang Sarwiji. Indeks.
Sihotang, A. P. (2008). Ilmu-Sosial-Budaya-Dasar-(ISBD).pdf (pp. 1 – 109).
Sirajuddin, B., & Oktaviani, A. R. (2018). Integritas Auditor Sebagai Pemoderasi : Pengaruh Kompetensi, Independensi, Kompleksitas Tugas Dan Audit Time Budget, Terhadap Kualitas Audit: (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Sel. BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal, 15(01). https://doi.org/10.30651/blc.v15i01.1263
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
Alfabeta.
Sumadi Suryabrata. (2014). Metodologi Penelitian. Raja Grafindo Persada.
Zuraidah. (2011). Statistika Deskriptif. STAIN Kediri Press.