## UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP PENYALAHGUNAAN BENDA JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITOR (Studi di PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang)
Sofia Yunipuspita
E-mail: Sofia.yunipuspita@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Pranoto E-mail: maspran7@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Article Information

## Abstract
Keywords: Fiduciary;  Creditor; Debtor; Legal Protection.
Kata Kunci : Fidusia; Kreditor;
Debitor; Perlindungan Hukum. This article aims to explain how the form of legal protection for creditors against misuse of fiduciary collateral by the debtor, both the  legal  protection  provided  by  the  Fiduciary  Assignment  Act and  the  form  of  legal  protection  carried  out  by  creditors  outside the  Fiduciary  Assignment  Act.  The  research  method  used  is empirical or non-doctrinal legal research. The legal sources used are  primary  legal  materials  and  secondary  legal  materials.  Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of research conducted by the author, it is known that the form of legal protection provided by the Fiduciary Assignment Act according to Bapas 69 Bank as the  creditor  has  provided  a  sense  of  security  against  defaulting debtors. However, there are still legal protection efforts at outside the Fiduciary Assignment Act carried out by the Bapas 69 Bank, namely,  the  agreement  of  the  parties,  the  agreement  that  binds the  heirs,  and  insures  the  object  which  is  the  object  of  fiduciary assignment.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditor terhadap penyalahgunaan  benda  jaminan  fidusia  oleh  debitor,  baik perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia maupun bentuk perlindungan hukum yang dilakukan kreditor diluar Undang-Undang Jaminan Fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau non doctrinal . Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan Undang- Undang Jaminan Fidusia menurut Bank Bapas 69 selaku
kreditor sudah memberikan rasa aman terhadap debitor wanprestasi namun tetap ada upaya perlindungan hukum diluar Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Bank Bapas 69 yaitu dengan perjanjian para pihak, perjanjian yang mengikat ahli waris, dan mengasuransikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

## A. Pendahuluan
Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat kebutuhan dan keinginan manusia kian meningkat. Kebutuhan terhadap modal untuk menjalankan usaha atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk mendapatkan dana dapat diperoleh dari kegiatan utang piutang dan salah satunya melalui jasa lembaga keuangan, yaitu melalui kredit yang diberikan oleh pihak bank atau melalui jasa lembaga pembiayaan lainnya. Perjanjian kredit antara bank dengan nasabahnya merajuk pada Pasal 1754 KUHPerdata mengenai pinjam meminjam uang dimana bank bertindak sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitor. Pemberian modal dari lembaga keuangan memberikan syarat adanya suatu jaminan apabila ingin mendapatkan pinjaman modal.
Salah  satu  sarana  peminjaman  bisa  melalui  jaminan  fidusia.  Penjelasan mengenai jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut sebagai UU Jaminan Fidusia. Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak  kepemilikan  atas  suatu  benda  yang  dapat  difidusiakan  berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut. Sedangkan Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia menjelaskan apa yang dimaksud  jaminan  fidusia,  yaitu  hak  jaminan  atas  benda  bergerak  baik  yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi  objek  jaminan  fidusia  dilakukan  dengan  cara constitutum possesorium yaitu  pengalihan  hak  kepemilikan  kepada  penerima  fidusia  atas  suatu  benda tanpa  menyerahkan  fisik  benda  sama  sekali  dimana  penguasaan  atas  benda jaminan  tersebut  berakibat  bahwa  pemberi  fidusia  seterusnya  akan  menguasi benda  dengan  maksud  untuk  kepentingan  penerima  jaminan  fidusia.  Sesuai Pasal 4 UU Jaminan Fidusia yang menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan atau perjanjian ikutan ( accesoir ) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, maka jaminan fidusia hapus demi hukum apabila utang yang dijaminkan dengan jaminan fidusia hapus.
Lembaga Jaminan Fidusia memberikan kemudahan kepada pemberi fidusia untuk tetap dapat menggunakan benda yang dimilikinya walaupun menjadi objek jaminan fidusia (Nur Adi Kumaladewi, 2015:60). Secara hukum jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut PP Pendaftaran Fidusia). Dipenuhinya kewajiban  pendaftaran  jaminan  fidusia  akan  membawa  akibat  hukum,  yaitu penentuan lahirnya jaminan fidusia dan diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia yang mengandung kekuatan hukum tetap sebagai pembuktian di hadapan pengadilan sehingga memiliki kekuatan eksekutorial yang sangat diperlukan untuk  proses  eksekusi  jaminan  fidusia.  Salah  satu  tujuan  dari  pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kreditor itu sendiri, disamping itu pendaftaran jaminan fidusia tentunya harus selalu ditaati karena Undang-Undang Jaminan Fidusia sudah diberlakukan dan mengikat semenjak diundangkannya (Aermadepa, 2012:726). Dengan didaftarkannya  jaminan  fidusia  akan  memberikan  rasa  aman  pihak  kreditor apabila dikemudian hari debitor melakukan cidera janji atau wanprestasi dimana debitor tidak bisa menepati perjanjian yaitu membayar utangnya kepada kreditor tepat waktu sesuai dengan yang disepakati maka pihak kreditor dapat langsung melakukan eksekusi terhadap benda jaminan. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan (Abdulkadir Muhammad, 2014:241).
Kewajiban  pendaftaran  jaminan  fidusia  yang  tertuang  dalam  Undang- Undang Jaminan Fidusia ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh setiap kreditor yang menyediakan layanan fidusia seperti pada Bank Bapas 69. Kebijakan dari Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang mengenai pendaftaran jaminan fidusia adalah tidak semua benda yang dijadikan jaminan fidusia didaftarkan, hanya yang jumlah pinjamannya lebih dari Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saja  yang  didaftarkan,  padahal  dalam  Undang-Undang  Jaminan  fidusia  tidak disebutkan minimal jumlah pinjaman yang diberikan bank untuk didaftarkan fidusia. Tentu untuk mendapatkan perlindungan hukum pendaftaran saja tidak cukup, harus ada upaya-upaya lain dari pihak kreditor untuk melindungi dirinya sendiri, terutama kreditor yang mengeluarkan kebijakan lain seperti Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang.
Berdasarkan latar belakang di atas, akan dikaji upaya perlindungan hukum bagi kreditor terhadap penyalahgunaan benda jaminan fidusia oleh debitor yang akan dilakukan di PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang.

## B.  Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau non- doctrinal research (sosial legal research) . Dilihat dari sifat dan tujuannya penelitian ini bersifat deskriptif. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan
kualitatif, yang merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasakan data-data yang digunakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer diperoleh dengan menggunakan studi lapangan, yaitu peneliti datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang lengkap dan valid dengan cara wawancara oleh narasumber dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian di lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam teknik analisis ini terdapat tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pembentukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum masyarakat dan sebagai payung hukum bagi masyarakat karena dengan peraturan mengenai jaminan fidusia warga masyarakat merasa aman dan terjamin apabila melakukan pengikatan perjanjian, khusunya kreditor terhadap debitornya (Seftia Azrianti, 2015:84). Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan yang diberikan penegak hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan manusia dengan manusia lainnya sebagai subjek hukum (Sharen Peari, 2019:297). Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif artinya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum preventif diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata yaitu “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, hak yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”. Artinya apabila seseorang memutuskan untuk membuat suatu perjanjian, maka sejak itulah harta dari kekayaan orang tersebut menjadi tanggungan untuk segala perjanjian meskipun tidak dinyatakan dan diserahkan secara tegas sebagai jaminan dalam perjanjian tersebut. Pasal 1132 KUHPerdata juga menyebutkan bahwa “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara yang berutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi, denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
Melalui PP Pendaftaran Fidusia, untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran
jaminan  fidusia  yang  mudah  dan  cepat,  maka  dibentuk  suatu  kebijakan  baru yaitu pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik atau online (Fani Martiawan Kumara Putra, 2018:16). UU Jaminan Fidusia menentukan agar benda yang menjadi objek jaminan fidusia pembebanannya dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 PP Pendaftaran Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia  secara  elektronik.  Sertifikat  jaminan  fidusia  berfungsi  memberikan kepastian hukum kepada siapa saja yang berkepentingan dengan benda jaminan fidusia  (Aprilianti,  2010:  82).  Tujuan  pendaftaran  jaminan  fidusia  yang  lain adalah agar masyarakat dapat mengakses informasi dan mengetahui keadaan benda yang merupakan objek jaminan fidusia dan juga memberikan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia, sehingga  mencegah  terjadinya  fidusia  ulang  sebagaimana  yang  dilarang  oleh Pasal 17 UU Jaminan Fidusia, menjelaskan bahwa “Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar”.
Sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan hukum yang sempurna karena dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jaminan Fidusia.  Pasal  15  ayat  (2)  juga  menyebutkan  bahwa  sertifikat  jaminan  fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah  berkekuatan  hukum  tetap.  UU  Jaminan  Fidusia  telah  mendefinisikan kekuatan eksekutorial dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak.
Peraturan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Bank Bapas 69 mengingat faktor persaingan antar bank dan faktor ekonomi, juga jumlah pinjaman yang relatif kecil sehingga besarnya biaya yang diemban pihak debitor untuk biaya pendaftaran tidak seimbang. Sehingga Bank Bapas 69 berani mengambil kebijakan untuk tidak mendaftarkan semua jaminan  fidusia  dengan  motif  ekonomi  yaitu  kehilangan  nasabah.  Terhadap nilai jaminan dengan jumlah diatas Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pihak Bank Bapas 69 akan tetap mendaftarkan benda yang dijadikan benda jaminan. Namun tidak cukup hanya dengan pendaftaran saja, tetap ada asuransi, khususnya asuransi jiwa dan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak jika suatu saat debitor meninggal dunia maka ahli waris dapat ditagih, jika debitor melarikan diri atau terjadi penyalahgunaan benda jaminan dan tidak ditemukan maka dapat ditagih kepada suami atau isterinya, ini merupakan upaya pihak Bank Bapas 69 diluar Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pada prinsipnya suatu perjanjian hanya mengikat para pihak saja, namun secara umum dalam KUHPerdata memang perjanjian yang dilakukan hanya mengikat para pihak saja kecuali adanya janji ahli waris atau pihak ketiga. Demi keamanan pihak Bank Bapas 69 tetap membuat perjanjian apabila terjadi penyalahgunaan benda jaminan, ahli waris tetap dapat ditagih dan jika suami atau isteri sulit
ditemukan, pihak Bank Bapas 69 dapat meminta kepada suami atau isterinya untuk mengganti benda yang dijadikan jaminan dengan nilai taksasi benda yang setara. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan Bank Bapas 69 untuk melindungi dirinya sendiri selain pendaftaran jaminan fidusia.
Sesuai Pasal 35 dan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia penyalahgunaan benda jaminan dikategorikan sebagai kredit macet. Pasal 35 UU Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”. Sedangkan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.
Terhadap debitor yang dikategorikan macet maka pihak Bank Bapas 69 melakukan proses selanjutnya yaitu melakukan upaya negosiasi, namun apabila tidak mencapai hasil yang diharapkan maka pihak Bank Bapas 69 akan  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  dengan  menggunakan  sertifikat jaminan fidusia, apabila jaminan sudah hilang maka pihak debitor tetap harus menjalankan kewajibannya sesuai Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yaitu “Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, yang artinya bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya”. Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdata juga menjelaskan bahwa “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karenanya para pihak harus melaksanakan klausul- klausul yang terdapat dalam perjanjian dengan itikad baik”.
Setiap benda jaminan yang dijadikan jaminan fidusia di Bank Bapas 69 yang telah didaftarakan masih juga terjadi penyalahgunaan benda jaminan padahal benda yang dijadikan jaminan tidak selalu menggunakan asuransi kendaraan. Namun untuk asuransi jiwa tetap diwajibkan untuk para nasabahnya. Asuransi jiwa berguna apabila ada debitor yang meninggal dunia maka pihak asuransi akan menanggung utang pokoknya, namun untuk nilai pinjaman diatas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pihak asuransi hanya akan menanggung setengah dari nilai pinjamannya. Setiap perjanjian utang piutang dibuat maka pihak debitor wajib menggunakan asuransi jiwa sehingga mengakibatkan adanya potongan dari total pencairan dana untuk membayar klaim asuransi jiwa. Asuransi Jiwa yang digunakan Bank Bapas 69 diantaranya adalah Askrindo dan Jiwasraya.
Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa tidak ada
kewajiban atau tanggung jawab dari pihak penerima fidusia atas akibat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) yang timbul baik karena hubungan kontraktual ataupun  karena  perbuatan  melawan  hukum  dari  pihak  pemberi  fidusia sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut maka pihak penerima fidusia dibebaskan dari tanggung jawabnya (Munir Fuady. 2013:137). Sehingga Bank Bapas 69 memutuskan adanya kebijakan jika kendaraan yang dijadikan benda jaminan hilang secara tidak sengaja atau karena force majeur , yaitu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaiamana mestinya sebagai contoh hilang karena adanya suatu bencana seperti kebakaran, banjir, tsunami atau dalam kerusuhan dan nilai pinjaman diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) khusus kendaraan bermotor menggunakan asuransi TLO ( Total  Loss  Only ) atau asuransi kehilangan. Nilai pinjaman dibawah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak ada asuransi kendaraan namun debitor wajib melaksanakan kewajiban dalam perjanjian untuk memelihara benda jaminan yang intinya bank mengetahui bentuk barang ketika dijaminkan dan juga saat bank menerima benda jaminan tersebut sebagai pengganti pelunasan harus sama.
Debitor bertanggungjawab terhadap kerusakan kecil yang terjadi dalam kendaraan seperti hilangnya spion atau kerusakan lainnya dan upaya pertama diselesaikan secara negosiasi. Jika upaya negosiasi tidak dapat dilaksanakan maka pihak Bank Bapas 69 akan mengajukan gugatan ke pengadilan dan debitor harus membuktikan benda yang dijadikan jaminan bentuk dan fungsinya sesuai dengan perjanjian awal dan sesuai dengan form analisa bank. Jika tidak sesuai akan diperhitungkan untuk kerugian yang ditimbulkan dan dimasukan ke biaya perkara. Hal tersebut berlaku untuk debitor yang bermasalah, sehingga jika debitor tidak bermasalah sampai dengan jatuh tempo dan dapat melunasi utangnya hal tersebut tidak berlaku. Alasan Bank Bapas 69 menggunakan asuransi kendaraan jika nilai pinjamannya diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah :
1.  Untuk potongan asuransi kendaran TLO ( Total Loss Only ) dirasa cukup besar, sebagai contoh nilai pinjaman Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) bisa mendapat potongan asuransi kendaraan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), jika nasabah tidak menyetujui maka pihak Bank Bapas 69 akan kehilangan nasabah;
2.  Jika asuransi kendaraan diterapkan kepada semua nasabah yang nilai pinjamannya dibawah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan menjadi hal yang membebankan nasabah untuk biaya potongan asuransi kendaraan. Apabila terjadi penyalahgunaan benda jaminan dan pihak debitor melarikan diri maka pihak Bank Bapas 69 selaku kreditor akan melakukan penagihan kepada pihak pasangan kawin istri atau suami atau untuk debitor yang umurnya diatas 60 (enam puluh) tahun dibuatkan lembaran perjanjian tersendiri untuk ahli warisnya dimana dalam perjanjian sudah disebutkan bahwa ahli waris ikut
serta bertanggung jawab terhadap perjanjian yang dibuat apabila debitor telah tiada, atau jaminan telah tiada maka jaminan akan diganti dengan jaminan yang akan ada dikemudian hari baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan nilai taksasi yantg sama karena dalam isi perjanjian yang tercantum hanya pasangan kawinnya, untuk ahli waris akan dibuatkan lembaran perjanjian tersendiri.
Biasanya lembaran perjanjian mengenai tanggung jawab ahli waris dibuat untuk jaminan yang berupa sertifikat tanah agar ahli waris mengetahui apabila sertifikat  tanahnya  dijadikan  jaminan  untuk  menghindari  kesalahpahaman dikemudian hari, untuk kendaraan bermotor di Bank Bapas 69 sangat jarang dibuatkan perjanjian tanggung jawab ahli waris mengenai benda jaminan karena untuk jaminan kendaraan bermotor harus atas nama sendiri, sehingga pembayaran harus tetap dilakukan, namun apabila cara diatas tidak berhasil maka pihak Bank Bapas 69 akan melakukan hapus tagih artinya pihak debitor dianggap tidak ada oleh pihak bank dan pihak bank melakukan hapus buku. Jangka waktu dari adanya kasus tersebut terjadi hingga bank memutuskan hapus buku kurang lebih 2 (dua) tahun karena kredit macet biasanya 1 (satu) tahun lalu 1 (satu) tahun berikutnya dilakukan upaya untuk penagihan. Jika terjadi penyalahgunaan dan debitor dinyatakan pailit sehingga assetnya dibekukan oleh pengadilan maka pihak bank pada akhirnya sudah bukan kreditor preferent lagi dan pengembalian hanya dibagi oleh kreditor lainnya.
Menurut Bank Bapas 69 UU Jaminan Fidusia dirasa sudah menjamin dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak bank atau kreditor selaku penerima  fidusia  maupun  debitor  selaku  pemberi  fidusia,  namun  mengingat kebijakan yang dikeluarkan dari Bank Bapas 69 dapat menjadi boomerang untuk Bank Bapas 69 itu sendiri dikarenakan tidak semua jaminan didaftarkan fidusia. Sehingga terhadap benda jaminan yang tidak didaftarkan jaminan fidusia tidak akan mendapat perlindungan hukum dari Undang-Undang Jaminan Fidusia. Maksud dari Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan perlindungan hukum kepada pihak kreditor dengan setiap benda jaminan harus didaftarkan faktanya tetap terjadi penyalahgunaan benda jaminan walaupun sudah disepakati sebuah perjanjian antara kreditor dan debitor tentang perlindungan terhadap benda jaminan seperti merawat benda jaminan sebaik mungkin atau memelihara benda jaminan sebaik mungkin terhadap suatu penyalahgunaan benda jaminan.

## D.  Simpulan
Tujuan pembuatan Undang-Undang Jaminan Fidusia tentunya untuk memberikan perlindungan hukum dan rasa aman kepada para pihak karena aturan  mengenai  pendaftaran  jaminan  fidusia  agar  mendapatkan  sertifikat jaminan fidusia dimana sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia memiliki kekuatan hukum yang sempurna karena terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jaminan Fidusia. Perlindungan hukum yang
didapat kreditor tentu tidak hanya diperoleh dari pendaftaran jaminan fidusia saja (sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusa), namun didapat pula dari perjanjian utang piutang yang dibuat kedua belah pihak, pihak kreditor membuat perjanjian yang mengikat ahli waris apabila debitor melakukan wanprestasi dan mengasuransikan barang jaminan fidusia.

## E. Saran
Pihak bank seyogyanya mensosialisasikan terkait hak-hak dan kewajiban nasabah  dalam  jaminan  fidusia,  sehingga  cita-cita  hukum  yang  diemban  oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat tercapai dengan benar. Mengingat dari sisi  hukum,  sebaiknya  pihak  bank  tetap  mendaftarakan  jaminan  fidusianya berapapun nilai pinjamannya.

## F.  Daftar Pustaka
Buku :
Abdulkadir Muhammad. 2014. Hukum Perdata Indonesia . Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Munir Fuady. 2013. Hukum Jaminan Utang . Jakarta : Erlangga.

## Jurnal :
Aermadepa. 2012. “Pendaftaran Jaminan Fidusia, Masalah dan Dilema dalam Pelaksanaannya”. Jurnal  Ilmiah  Abdi  Ilmu . Vol. 5 No. 1. Fakultas Hukum UMMY Solok
Aprilianti. 2010. “Fungsi Sertifikat Jaminan Fidusia Menurut UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminana Fidusia”. Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 4. No. 3. Universitas Lampung.
Fani Martiawan Kumara Putra. 2018. “Pendaftaran Online Jaminan Fidusia Sebagai Suatu Fasilitas Kredit Dengan Potensi Lemahnya Perlindungan Kreditor”. Jurnal Perspektif . Vol. 23 No. 1. Edisi Januari. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
Nur Adi Kumaladewi, 2015. “Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga”. Jurnal Repetorium . Vol. II. No. 2. Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret.
Seftia Azrianti. 2015. “Analisisi Yuridis Pendaftaran Pendaaftaran Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”. Jurnal Petita . Vol. 2 No. 1. Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan Batam, Indonesia.
Sharen Peari Caraka, Ambar Budhisulistyawati. 2019. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan
Pada Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi di Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah DIY)”. Jurnal Privat Law . Vol. VII No.2. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan :
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatana Akta Jaminan Fidusia