INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023 Page 920-932 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Melintasi Era Digital Dengan Menganalisis Hukum Cryptocurrency dan Blokchain Dalam Yurisprudensi Modern
Putri Kinanti 1 ✉ , Rival Mahesa 2 , Fathan Hariz 3 , Prastiti Suryaning Ramadhani 4 , Yasmin Sobikhoh Nawaidah 5 , Diani Sadia Wati 6

## Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: auraraplzhk@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Mengingat  revolusi  digital,  munculnya cryptocurrency  dan  teknologi  blockchain  telah  mengubah lanskap keuangan dan hukum secara signifikan. Namun, tantangan hukum yang kompleks dan dinamis muncul  seiring  dengan  adopsi  luas  cryptocurrency  dan  teknologi  blockchain.  Penelitian  ini  akan membahas  bagaimana  hukum  dapat  menavigasi  melalui  era  digital  dengan  mempertimbangkan implikasi  hukum  yang  berkaitan  dengan cryptocurrency  dan  blockchain,  bagaimana  implementasi teknologi blockchain memengaruhi konsep keamanan hukum dan privasi dalam konteks keuangan dan  aspek-aspek  lainnya  dalam  masyarakat  digital  dan  bagaimana  peran  lembaga-lembaga pemerintah, regulatif, dan sektor swasta dalam mengembangkan serta menerapkan kerangka hukum yang efektif untuk cryptocurrency dan blockchain. Dalam hal ini peneliti akan menguraikan konsep dasar cryptocurrency dan teknologi blockchain serta potensi yang mereka miliki dalam transformasi keuangan global, mengidentifikasi kendala dan tantangan hukum yang perlu diatasi dalam mengatur penggunaan cryptocurrency, seperti keamanan dan perlindungan konsumen. Selanjutnya, penelitian ini  akan  menganalisis  peran  yurisprudensi  modern  dalam  mengatasi  isu-isu  hukum  yang  muncul sehubungan  dengan  cryptocurrency  dan  blockchain.  Dengan  menganalisis  keputusan  pengadilan, peraturan  hukum,  dan  praktik  terkini.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  menganalisis  evolusi teknologi blockchain dan cryptocurrency dalam era digital untuk memahami dampaknya terhadap perkembangan  hukum  dalam  jurisprudensi  modern.  Melalui  pendekatan  multidisipliner  dan pendekatan  empiris,  penelitian  ini  akan  mengintegrasikan  aspek-aspek  dari  hukum,  ekonomi,  dan teknologi  informasi  untuk  memberikan  pemahaman  yang  komprehensif  tentang  hukum cryptocurrency  dan  blockchain  dalam  konteks  yurisprudensi  modern.  Penelitian  ini  juga  akan menganalisis kerangka regulasi yang ada dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Diharapkan bahwa artikel ini akan
memberikan pemahaman terhadap transformasi digital yang dihasilkan oleh teknologi blockchain dan cryptocurrency dalam konteks hukum dan membantu mengembangkan regulasi yang memastikan hak-hak konsumen dihormati dan dilindungi.
Kata Kunci: Cryptocurrency, Blockchain, Yurisprudensi

## Abstract
In light of the digital revolution, the emergence of cryptocurrencies, and blockchain technology have significantly altered the financial and legal landscape. However, complex and dynamic legal challenges have  arisen  with  the  widespread  adoption  of  cryptocurrencies  and  blockchain  technology.  This research will explore how the law can navigate the digital era, considering legal implications related to cryptocurrency  and  blockchain.  It  will  examine  how  the  implementation  of  blockchain  technology affects legal security and privacy concepts in financial contexts and other aspects of digital society. The study will also investigate the roles of government institutions, regulatory bodies, and the private sector  in  developing  and  implementing  an  effective  legal  framework  for  cryptocurrencies  and blockchain.  In  this  context, the  researcher  will  elucidate  the  basic  concepts  of  cryptocurrency  and blockchain technology and their potential to transform global finance. The study will identify legal constraints and challenges that need to be addressed in regulating the use of cryptocurrency, such as security  and  consumer  protection.  Furthermore,  this  research  will  analyze  the  role  of  modern jurisprudence in addressing legal issues arising in connection with cryptocurrency and blockchain. By examining  court  decisions,  legal  regulations,  and  recent  practices,  this  study  aims  to  analyze  the evolution of blockchain technology and cryptocurrency in the digital era to understand their impact on  legal  developments  within  modern  jurisprudence.  Through  a  multidisciplinary  and  empirical approach,  this  research  will  integrate  aspects  of  law,  economics,  and  information  technology  to provide  a  comprehensive  understanding  of  cryptocurrency  and  blockchain  law  in  the  context  of modern  jurisprudence.  The  study  will  also  analyze  the  existing  regulatory  framework  and  provide recommendations for the development of laws that are more adaptive and responsive to technological advancements.  It is anticipated that this article will provide insights into the digital transformation brought  about  by  blockchain  technology  and  cryptocurrency  in  the  legal  context,  aiding  in  the development of regulations that ensure consumer rights are respected and protected.
Keywords: Cryptocurrency, Blockchain, Jurisprudence.

## PENDAHULUAN
Dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah menyaksikan perkembangan teknologi yang pesat yang telah mengubah lanskap ekonomi, sosial, dan hukum secara fundamental. Era  digital  telah  membawa  perubahan  mendasar  pada  hampir  setiap  bidang  kehidupan manusia, termasuk  sektor keuangan dan investasi yang mengalami perkembangan. Sektor keuangan dan investasi tidak lagi hanya mengenal uang fisik serta investasi pada bentuk-
bentuk  fisik  tetapi  sudah  berkembang  jauh  menjadi  keuangan  dan  investasi  dalam  aset berbentuk  kripto  atau  digital.    Salah  satu  inovasi  paling  revolusioner  di  era  ini  adalah teknologi  cryptocurrency  dan  blockchain,  yang  menjadi  dasar  keberlanjutan  mata  uang digital.    Mata  uang  kripto  seperti  Bitcoin  dan  Ethereum  adalah  jenis  aset  digital  yang menggunakan  enkripsi  untuk  mengamankan  transaksi  dan  mengontrol  pembuatan  unit baru (Pamela, 2022). Sementara itu Blockchain merupakan sebuah sistem transaksi serta tata kelola  dari  suatu  data  digital  yang  mana  semua  penggunanya  tergabung  dalam  suatu consensus  atau  buku  besar  digital  Bersama  (Direktorat  Jenderal,  2021). Cryptocurrency adalah  sistem  mata  uang  digital  dimana  pemakainya  menggunakan  pembayaran  secara digital  atas  kegiatan  bisnis  yang  dilakukan,  dan  berfungsi  sebagai  mata  uang  standar. Cryptocurenncy menjadi salah satu ragam investasi, Mata uang digital dipercaya memiliki nilai yang tinggi karena memang peredarannya yang masih tinggi, namun nilai tersebut juga memiliki resiko turun yang sangat tinggi karena memang digital world sangat riskan. Namun hal tersebut tidak membuat orang-orang takut untuk berinvestasi pada mata uang digital, justru sebaliknya karena dianggap dapat memberikan keuntungan jangka panjang dan nilai tukar yang hampir stabil serta perkembangannya yang masih akan terus berkembang maka orang berbondong-bondong untuk ber investasi pada Mata uang digital.
Era digital yang dihadapi saat ini menawarkan potensi besar dalam hal meningkatkan efisiensi,  transparansi,  serta  keamanan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Dalam  hal  ini, cryptocurrency  menjanjikan  sistem  keuangan  yang  bebas  dari  kendali  pemerintah. Sedangkan,  blockchain  memberikan  keamanan  yang  tinggi  dalam  konsep  rantai  blok terenkripsi  yang  tidak  dapat  dimanipulasi.  Namun,  penggunaan  cryptocurrency  dan blockchain juga menimbulkan berbagai  permasalahan hukum yang perlu  diatasi. Seperti yang  diketahui,  beberapa  negara  mengeluarkan  peraturan  serta  kebijakan  dalam penggunan cryptocurrency dan blockchain. Tetapi, masih banyak juga Negara yang belum memiliki  regulasi  yang  jelas.  Di  Indonesia  sendiri,  pemerintah  memiliki  peraturan  yang berkaitan Indonesia memiliki peraturan yang berkaitan dengan penggunaan cryptocurrency dan  blockchain.  Pada  2021,  pemerintah  telah  mengeluarkan  PP  5/2021  tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk teknologi Blockchain.  Sementara itu, penggunaan uang kripto di Indonesia masih dalam tahap pembahasan dan peninjauan. Dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  19/12/PBI/2017  melarang  penggunaan  mata  uang kripto sebagai pembayaran (Sanjana, 2023).  Dan aset kripto sampai saat ini hanya diakui keberadaannya  sebagai  komoditas  investasi  yang  diperjual  belikan  di  Bursa  Berjangka. Adapun yang menjadi dasar dari adanya larangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang yang pada intinya mengatur hanya mata Uang
Rupiah yang sah dalam setiap pembayaran di wilayah Negara Republik Indonesia. Dapat dikatakan bahwasannya cryptocurrency dan blockchain  menimbulkan sejumlah tantangan dan pertanyaan hukum yang kompleks. Hukum dan regulasi yang ada tidak selalu dapat dengan mudah beradaptasi dengan kemajuan teknologi ini, serta keberadaan mata uang digital seperti cryptocurrency yang kemudian  menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum dapat diterapkan dan diintegrasikan dalam konteks yang sedang berubah. Maka, menganalisis hukum  cryptocurrency dan blockchain  dalam  jurispudensi modern menjadi suatu  keharusan  untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  ini.  Selain  itu,  analisis  ini  juga dapat  memberikan  pandangan  yang  lebih  jelas  terkait  regulasi  yang  diperlukan  dalam penggunaan teknologi blockchain dan cryptocurrency di masa depan.

## METODE PENELITIAN
1.  Multidisipliner
Dalam pendekatan ini, peneliti akan mengintegrasikan konsep dan teori dari berbagai disiplin ilmu, seperti hukum, ekonomi, teknologi informasi, dan ilmu sosial lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan  pemahaman yang komprehensif tentang isu  hukum yang berkaitan dengan cryptocurrency dan blockchain dalam konteks modern. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis aspek-aspek hukum dan juga implikasinya terhadap ekonomi, keamanan, dan masyarakat secara luas.

## 2. Empiris
Dalam pendekatan empiris, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian.  Dalam  konteks  studi  ini,  peneliti  dapat menggunakan  data  sekunder,  seperti  keputusan  pengadilan  terkait  cryptocurrency, dampaknya dalam praktik hukum, peraturan hukum yang dikeluarkan oleh badan regulasi, laporan riset, dan sumber data lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Hasil Penelitian
Artikel Ilmiah ini memberikan kontribusi yang signifikan untuk memahami bagaimana hukum dapat menghadapi tantangan era digital dengan menganalisis aspek hukum terkait cryptocurrency  dan  blockchain.  Dengan  menggunakan  metode  penelitian  multidisipliner dan empiris, ditemukan temuan penelitian sebagai berikut:
Navigasi Hukum di Era Digital terhadap Cryptocurrency dan Blokchain
Hukum  dapat  menavigasi  melalui  era  digital  dengan  mengadopsi  peraturan  dan kebijakan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dalam era digital, hukum harus mampu menjaga layanan publik dengan service level terbaik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Bank Indonesia. 2022)..  Untuk menavigasi era digital, penting untuk mempertimbangkan implikasi hukum yang berkaitan dengan teknologi baru seperti cryptocurrency dan blockchain. Implikasi hukum yang muncul seiring dengan adopsi dan perkembangan cryptocurrency meliputi beberapa aspek penting.
1.  Regulasi dan Pengawasan
Cryptocurrency merupakan fenomena baru dalam dunia keuangan dan teknologi, sehingga regulasi yang mengaturnya masih belum jelas dan konsisten di banyak negara. Hal  ini  menciptakan  ketidakpastian  hukum  bagi  pengguna,  bisnis,  dan  lembaga keuangan  yang  terlibat  dalam  transaksi  cryptocurrency.  Karena  sifatnya  yang terdesentralisasi dan transaksi yang dilakukan secara anonim, pemerintah dan lembaga keuangan di berbagai negara berupaya untuk mengatur dan mengawasi penggunaan cryptocurrency.  Regulasi  ini  bertujuan  untuk  mencegah  penyalahgunaan,  pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Namun, pendekatan yang berbeda-beda di berbagai yurisdiksi  menimbulkan  kompleksitas  dalam  mengatur  cryptocurrency.  Pengetahuan dan peningkatan teknologi dalam terakhir tahun 2018 ini, banyak sekali cara pandang masyarakat terkait dalam bidang perbisnisan yang dalam khususnya transaksi. Transaksi yang maju pada dunia maya internet yaitu menggunakan virtual currency sebagai alat pembayaran yang model baru atau biasa disebut dengan New  Payment Method yang biasa digunakan sebagai alat transaksi elektronik.  Virtual currency adalah uang digital yang  diterbitkan  oleh  pihak  selain  otoritas  moneter.  Oleh  karenanya,  penyedia  jasa pembayaran  (“PJP”)  seper ti  bank  atau  lembaga  selain  bank  yang  menyediakan  jasa untuk  memfasilitasi  transaksi  pembayaran  ke  pengguna  jasa  dilarang  menerima, melakukan  pemrosesan,  dan  mengaitkan  virtual  currency  dengan  transaksi pembayaran.  PJP  juga  dilarang  memfasilitasi  perdagangan  virtual  currency  sebagai komoditas  kecuali  yang  diatur  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangan- undangan (Bank Indonesia, 2021).
Berbagai  negara  di  dunia  dalam  menghadapi  kemajuan  teknologi  yang berhubungan  dengan  instrumen  investasi  baru  yang  berbasis  digital,  dengan  cepat dalam hal mengadopsi dan mengategorikan suatu investasi digital yang terjadi pada cryptocurrency, dalam hal meregulasi aturan hukum baru agar dapat dipergunakan oleh orang-orang yang akan melakukan investasi. Dapat dilihat pada negara bagian Amerika
Serikat  yang  sebelumnya  mengategorikan  cryptocurrency  hanya  sebagai  aset komoditas  sama  halnya  dengan  tanah,  akan  tetapi  dengan  seiringnya  waku  mereka mengubah  aturan  tersebut  dengan  mengategorikannya  cryptocurrency  sebagai  alat pembayaran yang sah.  Salah satu contohnya adalah penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi perdagangan internasional di industri penjualan online seperti overstock.com di  Amerika.  Overstock.com  menjual  berbagai  barang  seperti  furniture,  elektronik, perhiasan, jam, pakaian, dan lain-lain, dan menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Contoh  lainnya  adalah  Chloe  Global  Market  yang  merupakan  salah  satu  bursa  di Amerika  Serikat  telah  menawarkan  Bitcoin  berjangka  sehingga  investor  dapat berspekulasi mengenai naik turunnya  mata uang digital tersebut untuk memperoleh keuntungan (Augustina, 2019).  Kementerian Perdagangan mengeluarkan Permendag Nomor  99  Tahun  2018  tentang  Kebijakan  Umum  Penyelenggaraan  Perdagangan Berjangka Aset Kripto ( Crypto Asset).   Dalam aturan ini, ada perubahan definisi yang menarik  perhatian.  Istilah  "uang  digital"  untuk  uang  kripto  digantikan  dengan "komoditas".  Aset kripto menjadi "Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa  Berjangka"  (pasal  1).  Kemudian,  peraturan  ini  diikuti  oleh  Peraturan  Badan Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (BAPPEBTI)  Nomor  5  Tahun  2019  yang mengatur teknis perdagangan aset kripto di Bursa.

## 2. Perlindungan Konsumen
Implikasi  hukum  yang  muncul  seiring  dengan  adopsi  cryptocurrency  adalah perlindungan konsumen. Karena transaksi cryptocurrency bersifat irreversible dan tidak dapat dilacak, konsumen dapat menjadi korban penipuan atau kehilangan aset mereka. Oleh  karena  itu,  peraturan  hukum  perlu  mengatur  perlindungan  konsumen  terkait dengan penggunaan cryptocurrency, seperti tuntutan terhadap platform perdagangan yang tidak jujur atau tindakan penipuan. Hukum telah bereaksi terhadap kekhawatiran akan penipuan dan manipulasi pasar dengan menyusun regulasi yang memperkuat hak- hak konsumen dan memberikan transparansi yang lebih besar dalam penggunaan dana investor. Regulasi yang diterapkan mencakup berbagai aspek, seperti KYC (Know Your Customer) yang mengharuskan pengguna cryptocurrency untuk mengidentifikasi diri mereka,  AML  (Anti-Money  Laundering)  yang  bertujuan  untuk  mencegah  pencucian uang  melalui  transaksi  cryptocurrency,  dan  regulasi  terkait  pajak  untuk  memastikan bahwa  transaksi  cryptocurrency  juga  dikenakan  pajak  yang  sesuai  (Afrizal,  Marliah, 2021).  Selain itu, beberapa negara juga telah mengadopsi undang-undang khusus yang mengatur  cryptocurrency,  seperti  Jepang  yang  telah  mengakui  Bitcoin  sebagai  alat
pembayaran  yang  sah  dan  mengatur  pertukaran  cryptocurrency  melalui  undang- undang yang disebut "Undang-Undang Mata Uang Virtual".

## 3.  Pajak dan Kepatuhan
Perkembangan  cryptocurrency  juga  memunculkan  pertanyaan  tentang bagaimana mengatur pajak dan kepatuhan terkait dengan aset digital ini. Pemerintah di  berbagai  negara  sedang  mencari  cara  untuk  mengenakan  pajak  pada  transaksi cryptocurrency dan mengatur pelaporan keuangan terkait. Namun, kompleksitas teknis dan sifat terdesentralisasi cryptocurrency membuat pengaturan ini menjadi tantangan bagi pemerintah. Di Indonesia, pajak  dikenakan pada  pendapatan kripto  dan capital gain,  dengan  tarif  berkisar  antara  10-20%.  Pajak  kripto  diatur  dalam  PMK No.68/PMK.03/2022  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penghasilan  atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.  Meskipun BI dan OJK melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran, namun hal itu bukan berarti BI dan OJK turut melarang penggunaan teknologi.

## 4.  Keamanan dan Privasi
Implikasi  hukum  lainnya  adalah  keamanan  dan  privasi  dalam  penggunaan cryptocurrency.  Keamanan  platform  dan  dompet  digital  menjadi  perhatian  utama, karena serangan siber dan pencurian aset digital dapat terjadi. Selain itu, perlindungan privasi  pengguna  juga  menjadi  isu  penting,  karena  transaksi  cryptocurrency  dapat terlihat  oleh  publik  secara  umum.  Oleh  karena  itu,  peraturan  hukum  perlu mempertimbangkan aspek keamanan dan privasi dalam penggunaan cryptocurrency. Peraturan  hukum  harus  memastikan  bahwa  platform  dan  dompet  digital  yang digunakan  untuk  transaksi  cryptocurrency  memiliki  langkah-langkah  keamanan  yang memadai.  Hal  ini  melibatkan  perlindungan  terhadap  serangan  siber,  seperti  hacking atau pencurian data pribadi pengguna. Regulasi juga dapat memperkuat perlindungan konsumen dengan mewajibkan platform dan dompet digital untuk mengadopsi standar keamanan  tertentu  dan  melaporkan  pelanggaran  keamanan  yang  terjadi.  Selain  itu, privasi pengguna juga menjadi perhatian dalam penggunaan cryptocurrency. Transaksi cryptocurrency secara default tercatat dalam blockchain yang dapat diakses oleh publik. Ini berarti bahwa identitas pengguna dan detail transaksi dapat terlihat oleh siapa saja. Oleh  karena  itu,  peraturan  hukum  perlu  mempertimbangkan  perlindungan  privasi pengguna  dan  memberikan  opsi  untuk  anonimitas  dalam  transaksi  cryptocurrency. Beberapa cryptocurrency telah mengembangkan teknologi seperti "privacy coins" yang
memungkinkan transaksi yang lebih rahasia dan tidak dapat dilacak.
Dalam  menghadapi  perkembangan  ini,  yurisprudensi  modern  perlu  terus beradaptasi dan mengembangkan kerangka hukum yang sesuai dengan karakteristik unik  dari  teknologi  blockchain  dan  cryptocurrency.  Ini  melibatkan  kolaborasi  antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri untuk menciptakan lingkungan hukum yang seimbang,  yang  melindungi  kepentingan  semua  pihak  terlibat  sambil  mendorong inovasi  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Implementasi  Teknologi  Blockchain  terhadap Keamanan  Hukum  dan  Privasi  dalam  Konteks  Keuangan  dan  Aspek  lainnya.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi teknologi blockchain berkontribusi dalam meningkatkan  keamanan  hukum  dalam  konteks  keuangan.  Dengan  menggunakan teknologi  blockchain,  transaksi  keuangan  menjadi  lebih  transparan  dan  dapat dipertanggungjawabkan.  Catatan  transaksi  yang  terdistribusi  dan  dienkripsi  secara kriptografis meminimalkan risiko kecurangan dan manipulasi data. Selain itu, teknologi blockchain juga memastikan keabsahan data, karena setiap transaksi harus diverifikasi dan  disahkan  oleh  jaringan  pengguna  sebelum  dimasukkan  ke  dalam  rantai  blok. Tokenisasi  aset  adalah  proses  menggambarkan  aset  fisik  atau  digital  dalam  bentuk token yang dapat diperdagangkan di blockchain.   Dalam konteks keamanan, tokenisasi aset  dapat  memberikan  keamanan  yang  lebih  tinggi  karena  setiap  transaksi  dan kepemilikan aset dicatat secara transparan dan tidak dapat diubah dalam rantai blok. Ini mengurangi risiko pemalsuan atau manipulasi aset. Selain itu, tokenisasi aset juga dapat meningkatkan  privasi  karena  pemilik  aset  dapat  memilih  untuk  tetap  anonim  saat melakukan transaksi.
Peran  Lembaga-Lembaga  Pemerintah,  Regulatif,  dan  Sektor  Swasta  dalam Mengembangkan serta Menerapkan Kerangka Hukum yang Efektif untuk Cryptocurrency dan Blockchain. Lembaga-lembaga pemerintah, regulatif, dan sektor swasta memiliki peran yang penting dalam mengembangkan dan menerapkan kerangka hukum yang efektif untuk cryptocurrency dan blockchain.
1.  Lembaga Pemerintah
Lembaga  pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menciptakan  kerangka hukum yang berfungsi baik dalam mengatur penggunaan cryptocurrency dan teknologi blockchain.  Mereka  bertanggung  jawab  untuk  melindungi  kepentingan  publik, mencegah  penyalahgunaan,  dan  memastikan  keamanan  serta  kestabilan  pasar. Lembaga  pemerintah  juga  berperan  dalam  mengawasi  dan  mengendalikan  aktivitas terkait cryptocurrency, seperti pertukaran mata uang digital dan penawaran koin awal (Initial Coin Offerings/ICOs).
2.  Regulator
Regulator memiliki  peran sentral  dalam menyusun kebijakan  dan aturan terkait cryptocurrency dan blockchain. Mereka bertugas untuk memahami teknologi ini dengan baik, memantau perkembangan pasar, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi  konsumen  dan  masyarakat  umum.  Regulator  juga  berperan  dalam mengawasi  dan  memberikan  lisensi  kepada  perusahaan  yang  beroperasi  di  sektor cryptocurrency, serta menetapkan persyaratan dan standar yang harus dipatuhi.
3.  Sektor Swasta
Sektor swasta juga berperan dalam mengembangkan dan menerapkan kerangka hukum yang efektif untuk cryptocurrency dan blockchain. Perusahaan dalam sektor ini dapat berkontribusi dalam pengembangan teknologi, menciptakan standar keamanan, dan  berkolaborasi  dengan  pemerintah  dan  regulator.  Sebagai  contoh  sektor  swasta dapat berperan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau public  private  partnership  (PPP)  dalam  pembangunan  nasional.  Serta,  turut  terlibat dalam  pengembangan  ekosistem  kripto  di  Indonesia.  Indonesia  Crypto  Consumers Association (ICCA) dan Perkumpulan Konsultan Hukum Aset Kripto Indonesia (PKHAKI) merupakan lembaga sektor swasta yang bertujuan untuk membangun perekonomian nasional  melalui  pengembangan  iklim  dan  ekosistem  kripto  yang  maju,  sehat,  dan modern.  Mereka juga dapat membantu dalam menyusun praktik terbaik dan pedoman untuk industri ini, serta berpartisipasi dalam dialog dengan pemerintah untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga- lembaga pemerintah, regulatif, dan sektor swasta memiliki peran yang penting dalam mengembangkan dan menerapkan kerangka hukum yang efektif untuk cryptocurrency dan  blockchain. Pemerintah berperan  dalam mengatur dan mengawasi  penggunaan cryptocurrency,  sementara  regulator  bertanggung  jawab  untuk  mengawasi  dan mengeluarkan  peraturan  yang  relevan.  Sektor  swasta  juga  berkontribusi  melalui kolaborasi dengan pemerintah dan regulator dalam mengembangkan standar industri dan praktik terbaik.
Kerangka hukum yang efektif untuk cryptocurrency dan blockchain diperlukan untuk memastikan keamanan, privasi, dan kepatuhan dalam penggunaannya. Kerjasama antara lembaga-lembaga ini penting untuk mencapai tujuan ini dan membangun fondasi yang kuat untuk  pertumbuhan  yang  berkelanjutan  dalam  industri  ini.  Peran  Yurisprudensi  Modern dalam Mengatasi Isu Hukum Cryptocurrency dan Blockchain. Yurisprudensi modern dapat memainkan  peran  penting  dalam  mengatasi  isu-isu  hukum  yang  muncul  sehubungan dengan  cryptocurrency  dan  blockchain  di  Indonesia.  Seiring  berkembangnya  teknologi,
pengadilan,  undang-undang  atau  peraturan  hukum,  dan  praktik  hukum  berupaya beradaptasi  dengan  tantangan  baru  yang  ditimbulkan  oleh  inovasi  ini.  Contoh  kasus  di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah kasus Rafael Alun Trisambodo. Dalam kasus ini kita bisa melihat yurisprudensi modern dapat diterapkan.
Dari kasus tersebut kita bisa melihat bahwa yurisprudensi modern dapat menerima penggunaan teknologi blockchain sebagai bukti elektronik yang sah di pengadilan. Catatan transaksi yang tidak dapat diubah di blockchain dapat digunakan untuk memberikan bukti aliran dana dan aktivitas keuangan terkait. Hal ini penting dalam mengatasi isu-isu hukum yang  muncul  sehubungan  dengan  cryptocurrency  dan  blockchain,  seperti  kasus  money laundering.  Selain  itu,  Yurisprudensi  modern  dapat  membantu  menetapkan  kriteria pertanggungjawaban  hukum  bagi  pengguna  cryptocurrency.  Dalam  hal  ini,  pengguna cryptocurrency mungkin diharuskan mematuhi regulasi yang ada, seperti pendaftaran atau pelaporan  ke  otoritas  pengawas  keuangan.  Di  Indonesia  sendiri,  Bank  Indonesia  telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait dengan penggunaan cryptocurrency. Misalnya, Bank  Indonesia  mengeluarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  18/40/PBI/2016  tentang Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial  yang  mengatur  tentang  penyelenggaraan  layanan teknologi finansial, termasuk cryptocurrency.  Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peraturan terkait dengan penggunaan cryptocurrency, seperti Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Perlindungan konsumen dalam transaksi cryptocurrency seperti diterapkannya hukum konsumen  modern  untuk  melindungi  investor  atau  konsumen  dalam  transaksi cryptocurrency. Misalnya, terdapat pelanggaran kewajiban pengungkapan informasi atau praktik bisnis yang tidak sesuai dengan standar etika. Hukum konsumen dapat memastikan bahwa investor atau konsumen menerima informasi yang jelas dan akurat tentang risiko yang terkait dengan investasi atau penggunaan cryptocurrency. Jika terdapat pelanggaran kewajiban pengungkapan informasi, konsumen atau investor dapat mengajukan tuntutan hukum  untuk  mendapatkan  ganti  rugi  atau  perlindungan  hukum  lainnya.  Praktik  terkini dalam penggunaan cryptocurrency dan blockchain juga dapat mempengaruhi yurisprudensi modern.  Pengalaman  dan  praktik  yang  berkembang  dalam  industri  ini  dapat  menjadi pertimbangan dalam keputusan pengadilan dan pembentukan peraturan hukum. Misalnya, pengadilan dapat mempertimbangkan praktik terkini dalam industri cryptocurrency dalam menentukan tanggung jawab hukum atau perlindungan konsumen. dengan perkembangan yang pesat dalam industri ini, diharapkan akan ada lebih banyak keputusan pengadilan dan peraturan hukum yang berkaitan dengan cryptocurrency dan blockchain di masa depan.

## SIMPULAN
Dalam menghadapi perubahan lanskap keuangan dan hukum yang diakibatkan oleh revolusi digital, cryptocurrency dan teknologi blockchain muncul sebagai terobosan inovatif. Artikel ini menguraikan kompleksitas tantangan hukum yang timbul seiring dengan adopsi yang luas terhadap cryptocurrency dan teknologi blockchain. Penelitian ini terfokus pada aspek  regulasi,  perlindungan  konsumen,  pajak,  keamanan,  dan  privasi  dalam  konteks pemanfaatan cryptocurrency. Isu regulasi cryptocurrency menjadi perhatian utama, di mana perbedaan pendekatan di berbagai negara menimbulkan ketidakpastian hukum. Meskipun peraturan  seperti  PP  5/2021  dan  Peraturan  Bappebti  No.  8  Tahun  2021  di  Indonesia memberikan  landasan,  keberlanjutan  regulasi  memerlukan  pemahaman  yang  lebih mendalam.  Konflik  pandangan  antara  Bank  Indonesia  dan  Kementerian  Perdagangan semakin mempersulit regulasi di tingkat nasional. Keamanan dan privasi menjadi isu yang krusial, dengan risiko serangan siber dan pencurian aset digital. Regulasi harus memastikan bahwa  platform  dan  dompet  digital  mematuhi  standar  keamanan  dan  menjaga  privasi pengguna.  Pengembangan  "privacy  coins"  menjadi  solusi  yang  potensial  untuk meningkatkan tingkat anonimitas dalam transaksi.
Implementasi teknologi blockchain memegang peran penting dalam meningkatkan keamanan  hukum  dan  privasi,  terutama  dalam  konteks  keuangan.  Smart  contracts  dan tokenisasi aset memberikan kontribusi signifikan dengan meningkatkan tingkat keamanan dan privasi. Peran lembaga pemerintah, regulator, dan sektor swasta dalam pengembangan kerangka  hukum  yang  efektif  menjadi  kunci  kesuksesan.  Pemerintah  harus  dapat mengawasi,  melindungi  kepentingan  publik,  dan  menjaga  stabilitas  pasar.  Regulator bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan aturan yang sesuai, sementara sektor swasta dapat berkolaborasi dalam mengembangkan standar industri dan praktik terbaik.

## DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Perundang-Undangan:
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Pasal 204 ayat (1) huruf b Peraturan Bank Indonesia/PBI 23/2021.
Bank Indonesia Pasal 1 angka 4, Pasal 202 dan Pasal 203 Peraturan Bank Indonesia/PBI 23/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
Peraturan Bank Indonesia, PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik
Peraturan Menteri Perdagangan, Permendag No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset krypto (Crypto Asset)

## Buku:
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), “Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Penelitian Hukum, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional”, 1992, h. 8 -12 Bank Indonesia. (2022). "Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah", h. 2-4 Ibnu Saefullah, “Bitcoin dan Cryptocurrency”, (Indramayu: Kainoe Books, 2 018), h. 1 Sutedi, A. (2008). “Tindak Pidana Pencucian Uang.” Bandung: Citra Aditya Bakti

## Jurnal:
Afrizal, Marliah. “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)”. Volume 22, Nomor 2, Oktober 2021, h. 30.
Agustina Melani,  “Bitcoin      Mulai      Masuk Perdagangan  Di  Bursa  Chicago," Liputan 6,    last  modified                                                                                                                            2017, https://www.liputan6.com/bisnis/read/3191612/bitcoin-mulai-masuk-perdagangan- di-bursa-chicago
Bambang,  et  all.  (2021).  “Development  of  Cryptocurrency  in  the  Indonesian  Economy”. https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3457640.3457648 .
Cachin,  C.,  &  Vukolić,  M.  (2017).  “Blockchain  Consensus  Protocols  in  the  Wild”. https://doi.org/10.4230/LIPIcs.DISC.2017.1
Dwikky      Ananda      dan      Mokhamad      Khoirul  Huda  Rinaldi,  “Bitcoin    Sebagai    Alat Pembayaran  Online Dalam    Perdagangan    Internasion al,” Prespektif Hukum16, no. 1 (2016): 132.7
Fakhri  Adi  Saputra,  "Teknologi  Blockchain  dalam  Menjaga  Keamanan  Data,"  Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Indonesia, 18 April 2023.
Gabriel  et  al.  "Kedudukan  Karya  Seni  Digital  dalam  Sistem  Non-Fungible  Token  (NFT) terhadap  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,"  Law, Development & Justice Review, vol. 6, no. 3 (Desember 2023): 220-221.
Maulana Adil, “Keamanan Data Berbasis Blockchain dan Kriptografi,” Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Indonesia, 18 April 2023.
Prasetyo Adi Nugroho, "Analisis Bibliometrik tentang Studi-Studi Pendahulu Penggunaan Blockchain pada Sistem Perpustakaan Digital," Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, Vol. 6(1), 2023, hal. 81-101.
Rani, et al. 2021 . “Uang Virtual (Cryptocurrency) sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham”. Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2 (1), hal. 22
Saputra,  "Teknologi  Blockchain  dalam  Menjaga  Keamanan  Data,"  Universitas  Komputer Indonesia, Bandung, Indonesia, 18 April 2023.

## Artikel Internet:
Rizkinaswara. 2021. “Regulasi akan Lindungi Konsumen  dalam Pemanfaatan  Blockchain”.
https://aptika.kominfo.go.id/2021/08/regulasi-akan-lindungi-konsumen-dalam- pemanfaatan-blockchain/ .
Saujana.  2023.  “Regulasi  Mata  Uang  Kripto  2023  Pasca  Gerakan  G7:  Perlindungan Konsumen  dan  Pertumbuhan  Inovasi” https://blockchainmedia.id/regulasi-mata- uang-kripto-2023-pasca-gerakan-g7-perlindungan-konsumen-dan-pertumbuhan- inovasi/
Wigati  Pujiningrum.  2020.  “Pembangunan  Hukum  Perdata  Melalui  Yurisprudensi”. https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata- melalui-yurisprudensi .