## Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah

## Stakeholders Mapping Dalam Pelaksanaan
Community Tourism Collabortaive Governance (CTCG) Di Desa Maron Wonosobo
Stakeholderss Mapping in The Implementation of Community Tourism Collaborative Governance
(CTCG) in Maron Village Wonosobo
Ika Nur Afni Ilmu Administrasi Negara, Fisip, Universitas Slamet Riyadi Info Artikel
Abstrak
Diterima  : 20 April 2021
Direvisi   : 17 Juni 2021
Disetujui : 13 September 2021 Kata kunci: Collaborative Governance Pengelolaan Pariwisata Stakeholder Desa  Maron  Kecamatan  Garung  Kabupaten  Wonosobo menerapkan konsep Community Tourism Collaborative Governance  (CTCG)  dalam  pengelolaan  pariwisata  yang  ada. Hal  ini  dilakukan  guna  mengembangkan  potensi  serta peningkatan  sosial  ekonomi  di  Desa  Maron.  Namun,  dalam pelaksanaanya  tidak  semua  stakeholder  mendapatkan  peran yang  sama  dalam  pengelolaan  pariwisata  yang  ada  di  Desa Maron.  Sehingga  dalam  tulisan  ini  akan  dijabarkan  bagaimana stakeholders mapping dalam pengelolaan pariwisata yang ada di Desa  Maron.  Serta  hal-  hal  apa  saja  yang  menjadikan  tidak meratanya peran stakeholders dalam mengembangkan pariwisata  yang  ada  di  Desa  Maron  Kecamatan  Garung Kabupaten Wonosobo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Data  yang  diperoleh dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  sekunder  yang diperoleh  dari  wawancara  mendalam  serta  Focus  Group Discussion (FGD) dengan berberbagai stakeholder yang terlibat dalam  Community  Tourism  Collaborative  Governance  (CTCG). Hasil  penelitian  menunjukan  hal  yang  menjadikan  pembagian peran  kurang  merata  adalah  (1)  masih  adanya  tarik  ulur kepentingan  antar  stakeholder  terutama  dari  pihak  Dinas Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Wonosobo  dengan beberapa komunitas di sekitar Telaga Menjer sehingga beberapa komunitas  tidak  ikut  serta  dalam  pengelolaannya.  (2) Kepemilikan  beberapa  obyek  daya  tarik  wisata  seperti  gethek dan  spot  selfie  masih  milik  perorangan  atau  individu.  (3) Hilangnya  trust  masyarakat  kepada  pemerintah  sehingga masyarakat  lebih  memilih  ikut  mendukung  kegiatan  komunitas lokal  yang  merupakan  inisiator  juga  menjadi  penyebab  utama kurang  meratanya  peran  dalam  pengelolaan  pariwisata  yang ada di Desa Maron.

## Abstract
Keywords:
Collaborative Governance
Stakeholders Tourism Management
Corresponding Author: Ika Nur Afni ikanurafni10@gmail.com +62 85728740210
Maron Village, Garung District,  Wonosobo Regency applies the concept  of  Community  Tourism  Collaborative  Governance (CTCG)  in  the  management of  existing  tourism.  This  concept  to develop  the  potential  and  increase  the  socio-economy  in  Maron Village.  However,  in  its  implementation,  not  all  stakeholders have the same role in tourism management in Maron Village. So this paper will describe how stakeholders mapping is in tourism management in Maron Village. As well as what things make the role  of  stakeholderss  unequal  in  developing  tourism  in  Maron
Village,  Garung  District,  Wonosobo  Regency.  The  research  is descriptive with a qualitative approach. The data obtained in this study  are  primary  and  secondary  data  obtained  from  in-depth interviews  and  Focus  Group  Discussions  (FGD)  with  various stakeholderss  involved  in  Community  Tourism  Collaborative Governance (CTCG). The results show that the things that divide roles  uneven  are  (1)  there  is  still  a  tug  of  war  between stakeholderss, especially from the Tourism and Culture Office of Wonosobo  Regency  with  several  communities  around  Menjer Lake  so  that  some  communities  do  not  participate  in  its management. (2) Ownership  of several tourist attraction objects such  as  gethek  and  selfie  spots  still  belongs  to  individuals.  (3)
The loss of public trust in the government so that the community prefers  to  support  local  community  activities  which  are  the initiators of tourism management in Maron Village.

## PENDAHULUAN
Pariwisata  dapat  menumbuhkan  dan meningkatkan  pengenalan  budaya  dan  rasa cinta  tanah  air.  Sektor  pariwisata  juga memberikan
sumbangan
terhadap
Pendapatan  Asli  Daerah  bersumber  dari pajak  dan  karcis  atau  mendapatkan  devisa dari  dari  para  wisatawan  yang  berkunjung. Adanya kegiatan pariwisata juga menumbuhkan  usaha-usaha  ekonomi  di sekitar area wisata dan menunjang kegiatannya  sehingga  dapat  meningkatkan pendapatan  masyarakat  (Al  Fajri,  2019; Alamsyah et al. , 2019).
Pariwisata  berbasis  komunitas  dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan  yang  ada  di  daerah.  Hal-  hal yang  dimaksud  adalah;  (1)  Pertumbuhan ekonomi,  diversi  dan  stabilisasi  UKM, menciptakan  pasar  untuk  berbagai  produk agricultur serta  perluasan  basis  ekonomi daerah.  (2)  Pengembangan  budaya  lokal termasuk  pelayanan publik,  revitalisasi kerajinan  lokal,  penguatan  identitas  daerah, meningkatkan  kesempatan  untuk  melakukan perubahan  sosial.  (3)  perlindungan  dan peningkatan pembangunan berkelanjutan yang  ramah  lingkungan  serta  mendukung konservasi lokal (Keyim, 2015).
Sifat  industri  pariwisata  yang  saat  ini memiliki  fragmentasi  tinggi  serta  saling ketergantungan lintas ruang geografis menyebabkan  situasi  dimana  tata  kelola  dan regulasi  tidak  hanya  diserahkan  ditangan negara  saja  tetapi  juga  ditangan  banyak
pelaku  dan  kelompok  kepentingan  yang berbeda-beda.  Keberhasilan  pembangunan pariwisata  di  suatu  daerah  tidak  hanya berhenti  pada stakeholders saja,  namun stakeholders tersebut  harus  berkolaborasi (Irene and Sitorus, 2020).
Hal  tersebut  juga  sejalan  dengan paradigma Governance dalam ilmu administrasi negara yaitu  mendorong  peran pemerintah  kepada  kelompok  lain  untuk membangun  sinergitas  dalam  tata  kelola pemerintah  yang  baik.  Pada  perkembangan selanjutnya  terjadi  penyempurnaan  yaitu collaborative  governance yang  dimaknai bahwa institusi publik atau pihak kepentingan  dalam  pelaksanaan  tujuan  suatu kebijakan  atau  program  harus  melibatkan secara  konsensus  dalam  perumusan  dan partisipatif  dalam  melaksanakan  kebijakan tersebut (Yashinta, 2020).
Tata  kelola  kolaboratif  itu  sendiri mengacu pada kerjasama stakeholders negara dan  non  negara  untuk  mengatur  masyarakat secara efisien dan adil  (Keyim, 2016).  Pada sektor  pariwisata,  pendekatan  tata  kelola kolaboratif  yang  adil  dan  efektif  dapat diarahkan  untuk  mempromosikan  kewira- usahaan  yang  memberikan  kontribusi  yang positif  bagi  pengembangan  sosial  ekonomi masyarakat yang mempunyai berbagai permasalahan (Keyim, 2016).
Pada  pengelolaan  pariwisata  tidak  ada stakeholders tunggal yang memiliki akses ke sumber daya promosi pengembangan pariwisata  yang  berkelanjutan.  Dengan
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 19, No. 2, Desember 2021, hal. 123-136
demikian makna dari kolaborasi yaitu adanya integrasi  yang  terjadi  antara  berbagai stakeholders pemerintah maupun non pemerintah  dalam  memanfaatkan  sumber daya  yang  ada  (pengetahuan,  keahlian  dan modal) dengan tujuan memaksimalkan kontribusi  sosial  dan  ekonomi  pariwisata setempat (Keyim, 2018)
Stakeholders yang  dapat  ikut  andil dalam  pengembangan  pariwisata  selain pemerintah  adalah  masyarakat,  komunitas lokal  serta  pihak  swasta  yang  ada  di  sekitar obyek  wisata  (Hidayah et  al. ,  2019). Sehingga  dalam  pelaksanaanya  harus  saling berkolaborasi
untuk
memaksimalkan pengembangan pariwisata yang ada. Kolaborasi yang lebih luas dan merata dalam pengambilan  keputusan  serta  implementasi dapat  menjadikan    mekanisme  yang  dinamis untuk menyelesaikan beberapa konflik terkait pengembangan
pariwisata lokal, memobilitasi  secara  efektif  sumber  daya manusia, alam dan budaya setempat (Keyim, 2018)
Konsep stakeholders merupakan individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi  atau  dipengaruhi  oleh  suatu organisasi  sebagai  dampak  dari  aktivitasnya. Stakeholders dalam  kondisi  atau  waktu tertentu  juga  dapat  dipengaruhi  oleh  suatu organisasi  dalam  mencapai  tujuan  organisasi (Thondhlana,  Shackleton  dan  Blignaut,
2015). Keterlibatan stakeholders menghasilkan perencanaan strategi
pariwisata  dan  koordinasi  berbagai  peran stakeholders dalam suatu destinasi pariwisata juga  membentuk  citra  destinasi  pariwisata yang  berkualitas  dan  mudah  dikenali (Destiana et al. , 2020).
Desa  Maron  sebagai  salah  satu  desa yang  memiliki potensi pariwisata  yang potensial untuk dikembangkan telah melalukan  beberapa  strategi  pengembangan salah  satunya  dengan  menjalin  kemiteraan dalam  mengembangkan  obyek  wisatanya. Telaga Menjer sendiri terletak pada Kecamatan  Garung  Kabupaten  Wonosobo, satu  arah  dengan  obyek  wisata  Dataran Tinggi  Dieng.  Telaga  Menjer  merupakan
salah  satu  wisata  unggulan  di  Kabupaten Wonosobo  yang  terletak  di  Desa  Maron dikelola oleh tiga  sektor, yakni  Desa Maron, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo  serta  PT.  Indonesia  Power. Keterlibatan PT. Indonesia Power ini melalui perjanjian  kerjasama  dengan  organisasi masyarakat  yang  ada  di  Desa  Maron. Kerjasama  yang  dilakukan  dengan  PT. Indonesia  Power  sejak  tahun  2017  ini mempunyai  tujuan  untuk  pengembangan pariwisata, meningkatkan kompetensi masyarakat, mendatangkan pendapatan daerah  dan  mengangkat  cerita  dan  profil daerah ke mancanegara.
Pada  pengelolaan  pariwisata  di  Desa Maron masih terdapat berbagai permasalahan  yang  muncul.  Permasalahan adalah  belum  meratanya  peran  pengelolaan pariwisata  yang  ada  di  Desa  Maron.  Seperti yang disebutkan diatas bahwa di Desa Maron sudah  terdapat  berbagai  komunitas  yang bergerak  dalam  pengelolaan  pariwisata. Namun  pada  pelaksanaanya  tidak  semua komunitas  mendapatkan  peran  yang  sama dalam  pengelolaan  pariwistaa  yang  ada  di Desa Maron. Salah satunya Kelompok Sadar Wisata Lembah Seroja tidak ikut andil dalam pengelolaan  Obyek  Wisata  Telaga  Menjer. Hal  ini  disampaikan  oleh  wakil  Kelompok Sadar Wisata Lembah Seroja mengungkapkan  bahwa  pengelolaan  Telaga Menjer  didominasi  oleh  Karang  Taruna Karya  Persada  dan  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.
Sehingga  dalam  tulisan  ini  akan dijabarkan  bagaimana stakeholders  mapping dalam  pengelolaan  pariwisata  yang  ada  di Desa Maron. Tujuan lainnya adalah mengidentifikasi  hal-hal  apa  saja  yang menjadikan tidak meratanya peran stakeholders dalam mengembangkan pariwisata  yang  ada  di  Desa  Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.

## METODE
Desain  penelitian  ini  menggunakan pendekatan deskriptif kualitiatif, pengumpulan  data  dilakukan  selama  kurang
lebih  dua  bulan.  Data  yang  diperoleh  dari hasil  wawancara  dan  observasi  secara langsung dengan pelaku kolaborasi pariwisata  di  Desa  Maron.  Wawancara  yang dilakukan  adalah  wawancara  semi  struktural yang  mempunyai  tujuan  untuk  mendapatkan hasil  yang  lebih  mendalam  (Cresswell, 2012). Wawancara dilakukan dengan beberapa  stakeholder  yang  terlibat  dalam kolaborasi pariwisata meliputi; Dinas Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten Wonosobo, Pemerintah Desa Maron, Karang Taruna  Karya  Persada,  Kelompok  Sadar Wisata  Lembah  Seroja,  BUMDes  Sumber Lancar  Maron,  PT.  Indonesia  Power  serta masyarakat yang ada di Desa Maron.
Peneliti tidak membatasi jumlah informan  yang  ada,  namun  berpatokan kedalam  informasi  yang  diperoleh.  Pada kurun  waktu  dua  bulan  penelitian,  peneliti hanya dapat mewawancarai sepuluh informan  saja.  Para  informan  ini  merupakan pelaku  wisata  dan  pengelola  yang  terlibat dalam tata telola kolaborasi yang ada di Desa
Maron. Selain menggunakan metode wawancara, pada penelitian ini juga menggunakan metode
Focus Group
Discussion  (FGD) yang  dilakukan  bersama dengan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),  PT. Indonesia Power,  beberapa  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  Kabupaten  Wonosobo,  Pemerintah Desa  Maron  serta  Komunitas  Lokal  yang terlibat dalam Community Tourism Collaborative  Governance  (CTCG) di  Desa Maron. Informasi yang peneliti adalah informasi  yang  terkait  dengan Community Tourism Collaborative Governance (CTCG). Pertanyaan  yang  peneliti  ajukan  adalah berkaitan  dengan  tugas,  fungsi,  kemampuan, program,  hambatan  yang  dihadapi  dari beberapa  organisasi  yang  terlibat  dalam CTCG .  Pencarian  informasi  yang  peneliti lakukan  selama  dua  bulan  lebih  banyak  dan intens  dari  pihak  pengelola  di  sekitar  Obyek Wisata  Desa  Maron.  Masalah  atau  kendala yang  peneliti  alami  berkaitan  dengan
terbatasnya  penelitian  terdahulu  yang  belum banyak mengkaji tentang Community
Tourism Collaborative Governance (CTCG).
Peneliti mengalami kesulitan dalam menentukan  indikator  untuk  menganalisis Community Tourism Collaborative
Governance  (CTCG) dalam  pengembangan pariwisata  yang  ada  di  Desa  Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.
Analisis pada penelitian ini menggunakan  salah  satu  indikator  pada model Community  Tourism  Collaborative Governance (CTCG) yang dikemukakan oleh Parhard  Keyim di  beberapa penelitiannya pada tahun  2015-  2018  (Keyim,  2015,  2016, 2018).  Salah  satu  indikator  dalam  konsep
Community Tourism
Collaborative Governance  (CTCG) adalah  kolaborasi  yang luas  dan  adil,  dalam  artian  pariwisata  di masyarakat  bisa  menjadi  industri  yang melibatkan  banyak stakeholders dari  sektor publik,  komunitas  bisnis/ swasta  dan komunitas lokal yang ada di desa itu sendiri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Community Tourism Collabrative  Governance  (CTCG) mulai digunakan oleh  (Keyim,  2016)  melalui penelitiannya berjudul Tourism Collaborative and rural community develompent:  case  studies  from  Finland  and China. Penelitian  ini  mempunyai  tujuan untuk  melihat  dampak  sosial  ekonomi terhadap  masyarakat  dari  pengembangan pariwisata  di  beberapa  negara  berkembang khususnya  Finlandia  dan  China  dari  sudut pandang CTCG .    Pengembangan  komunitas tidak  dapat  dicapai  tanpa  keberlanjutan komunitas  itu  sendiri.  Sehingga  komunitas lokal perlu untuk diberdayakan dan dikelola. Mereka  diberikan  kewenangan  dan  otoritas sendiri  supaya  kedepannya  mampu  mandiri dan dapat  menyelesaikan permasalahan pada bidang  pariwisata  di  wilayahnya  (Kusiawati, 2017; Ahsani et al. , 2018). Konsep Community Tourism Collaborative Governance (CTCG)
menggunakan beberapa indikator yang
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 19, No. 2, Desember 2021, hal. 123-136
digunakan  untuk  menganalisis  Collaborative Governance dalam pengembangan pariwisata di  Desa  Maron.  Penelitianyang  dilakukan oleh  Parhard  Keyim  2016  dan  2017  masih menggunakan  tiga  indikator  utama  yaitu; kolaborasi yang luas dan adil, penyelenggara yang  sah  dan  terampil;  sumber  daya  yang memadahi.  Tiga  indikator  yang  digunakan tersebut untuk menjawab pengaruh Community Tourism Collaborative
Governance  (CTCG) dengan  kesejahtetaan komunitas  lokal  dan  masyarakat  (Keyim, 2015, 2016, 2018). Tulisan ini akan berfokus pada indikator kolaborasi yang luas dan adil, hal  ini  dikarenakan  masih  terdapat  beberapa komunitas  sosial/ stakeholders yang  tidak mendapatkan  peran  terkait  pengelolaan  dan pengembangan  pariwisata  yang  ada  di  Desa Maron.
Pada Community Tourism
Collaborative  Governance  (CTCG) di  Desa
Maron  juga  melibatkan  banyak stakeholders dari  pemerintah,  bisnis  dan  juga  komunitas dari  masyarakat. Stakeholders yang  terlibat yaitu;  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan Kabupaten  Wonosobo,  Pemerintah  Desa Maron, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Lancar Maron, Karang Taruna Karya Persada,  Kelompok  Sadar  Wisata  Desa Maron  dan  PT.  Indonesia  Power.  Adapun beberapa profil dari stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata di Desa Maron sebagai berikut:
1. Peran  Stakeholders  dalam  CTCG  di Desa Maron
a. Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan Kabupaten Wonosobo
Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan Kabupaten Wonosobo menjalankan fungsinya sebagai Perumus Kebijakan; Pelaksana  Koordinasi;  Pelaksana  Kebijakan;
Pelaksana Pengembangan Strategi; Pelaksana Pembinaan;  Pelaksana  Pelayanan  Umum; Pelaksana Monitor; Pelaksana Kesekretariatan  Dinas;  Pelaksana  fungsi lainnya. Pada
pengelolaan dan pengembangan  pariwisata  yang  ada  di  Desa Maron  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan
Kabupaten  Wonosobo  berperan  sebagai regulator kebijakan saja sedangkan implementasinya  dilakukan  oleh  Pemerintah Desa  serta  komunitas  masyakat  yang  ada  di Desa  Maron.  Selain  itu  di  wilayah  Telaga Menjer  juga  banyak  sekali  tarik  ulur kepentingan antar lembaga baik dari pemerintah maupun non pemerintah.
Hal  ini  yang  menyebabkan  sebagian wilayah  dikelola  oleh  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, sebagian wilayah  oleh  Desa  Tlogo  serta  sebagian wilayah oleh Desa Maron dan Karang Taruna Karya  Persada.  Selain  itu,  Dinas  Pariwisata dan  Kebudayaan  Kabupaten  Wonosobo memiliki  peran  sebagai  pendamping  bagi beberapa  komunitas  penggelola  pariwisata seperti  Kelompok  Sadar  Wisata.  Di  Desa Maron  sendiri  terdapat  Kelompok  Sadar Wisata  binaan.  Sehingga  peran  Dinas Pariwisata  selain  sebagai  regulator  juga sebagai  pendamping  bagi  Kelompok  Sadar Wisata  yang  ada  di  beberapa  wilayah  guna mengembangkan  potensi  pariwisata  yang ada.  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan Kabupaten  Wonosobo  hadir  apabila  terdapat beberapa event besar  saja.  Selain  itu  adanya konflik  dengan  beberapa  komunitas  lokal yang  ada  di  Desa  Maron  juga  menyebabkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo tidak dapat melakukan pengelolaan  yang  maksimal  terhadap  obyek wisata yang ada di Desa Maron.

## b. Pemerintah Desa Maron
Pemerintah  Desa  Maron  sebagai  salah satu  otoritas  lokal  yang  ada  di  Desa  Maron memiliki berbagai upaya untuk mengembangkan  dari  berbagai  sektor  yang ada  di  wilayahnya  salah  satunya  adalah pariwisata  Desa  Maron  yang  terletak  di Lereng Gunung Seroja memiliki potensi yang dapat  dikembangkan  seperti  kuliner  olahan ikan  khas  Menjer,  tempat  penginapan,  lahan pertanian kopi, selfie dek , bumi perkemahan, kesenian  tradisional.  Selain  itu  juga  obyek wisata Telaga Menjer yang secara administrasi masuk ke dalam Desa Menjer.
Pemerintah  Desa  Maron  sadar  betul bahwa  pariwisata  ini  mampu  meningkatkan pendapatan desa karena lahan pertanian yang ada di Maron sangat terbatas, sehingga salah satu  cara  meningkatkan  ekonomi  dan kesejahteraan masyarakatnya melalui pariwisata,  sehingga  masyarakat  tidak  hanya bergantung pada sektor pertanian saja
Pariwisata  menjadi  salah  satu  senjata bagi Pemerintah Desa Maron untuk mendongkrak ekonomi desa. Namun, Pemerintah  Desa  Maron  juga  belum  mampu memberikan dukungan anggaran yang optimal untuk pengelolaan pariwisata di Desa Maron. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa hal yang harus diprioritaskan Untuk
mencapai keberhasilan pembangunan melalui pariwisata, Pemerintah Desa  Maron  berupaya  membentuk  BUMDes Sumber  Lancar  Maron  guna  menampung semua komunitas yang ada disana. BUMDes ini  diharapkan  mampu  mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta mampu meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri.  Pemerintah  Desa  juga  mendukung semua  kegiatan  pariwisata  di  Desa  Maron baik  yang  dilakukan  oleh  Kelompok  Sadar Wisata,  Karang  Taruna  serta  komunitas lokal.

## c. PT. Indonesia Power
Kegiatan pembangkit listrik oleh PLTA Garung  yang  ada  di  wilayah  Telaga  Menjer yang  berada  di  wilayah  Desa  Maron  dan Desa  Tlogo  ini  tentu  saja  membahayakan kawasan tersebut. Bahkan Kecamatan
Garung  termasuk  Desa  Maron  masuk  dalam kawasan Ring 1 yang harus dilindungi karena adanya  aktivitas  pembangkit  listrik  tenaga air. PLTA Garung harus menjamin keselamatan serta mengoptimalkan
pemberdayaan  masyarakat  sekitar  sebagai jaminan keamanan.
Bentuk  kegiatan CSR yang  dilakukan oleh  PT.  Indonesia  Power  adalah  melalui kegiatan kerjasama. Kerjasama yang dilakukan  oleh  Desa  Maron  dengan  PT Indonesia  Power  adalah  penyewaan  lahan.
Sebagian  besar  lahan  di  sekitar  Telaga Menjer  dan  Desa  Maron  merupakan  milik Indonesia  Power.  Lahan  itu  disewa  untuk lahan pertanian serta pengembangan kawasan wisata yang ada di  Desa Maron. Pada obyek wisata  misalnya,  Karang  Taruna  Karya Persada  dan  Kelompok  Sadar  Wisata  Desa Maron  menyewa  lahan  untuk  kegiatan pariwisata  yaitu  berupa Camping  Ground serta spot swafoto  dengan view Telaga Menjer.  Selain  itu,  di  sekeliling  Telaga Menjer  lahan  disewa  untuk  menanam  kopi dan  pinus  yang  dikelola  oleh  warga  Desa Maron
Lahan pertanian disekitar Telaga Menjer  juga  disewakan  oleh  Indonesia Power  untuk  dikelola  oleh  warga.  Harga sewa per m 2 adalah Rp 25,00. Kerjasama ini dilakukan  pada  tahun  2009  silam  antara Pemerintah Desa Maron dengan PT Indonesia  Power.  Hal  ini  dilakukan  sebagai upaya  memaksimalkan  hasil  bumi  yang  ada di  Desa  Maron.  Selain  itu,  PT.  Indonesia Power  juga  selalu  memberikan  himbauan kepada  pengelolan  pariwisata  dan  juga wisatawan  agar  selalu  menjaga  kebersihan terutama  di  wilayah  Telaga  Menjer.  Hal  ini dilakukan karena kegiatan pariwisata merupakan  kegiatan  yang  menimbulkan kerumunan dan sampah sehingga
dikhawatirkan  akan  mengganggu  turbin untuk kegiatan pembangkit listrik.
Hal serupa juga berlaku untuk pengembangan pariwisata seperti pembangunan  fasilitas,  konsumsi  energi untuk bangunan dan transportasi, penggunaan  air  yang  berlebihan  serta timbulan sampah dan pembuangannya bertanggung jawab kepada degradasi lingkungan  (Lee  and  Syah,  2018;  Hasyir et al. , 2020).

## d. Karang Taruna Karya Persada
Karang  Taruna  Karya  Persada  awal terbentuk  dari  permasalahan  sosial  yaitu pemuda  Desa  Maron  yang  suka  mabuk, memalak  dan  mencuri.  Melihat  warga sekitar.  Karang  Taruna  Karya  Persada
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 19, No. 2, Desember 2021, hal. 123-136
memiliki visi Peduli, Berdaya, Mandiri. Misi Karang  Taruna Karya Persada yaitu;  melatih warga  Karang  Taruna  Karya  Persada  untuk peduli  kepada  masyarakat  dan  lingkungan alam;  meningkatkan  standar  ekonomi  warga Karang  Taruna  Karya  Persada  dengan program  pemberdayaan.  Sasaran  kegiatan dari  Karang  Taruna  Karya  Persada  meliputi; warga  yang  tergabung  dalam  Karng  Taruna Karya  Persada;  PMKS  dan  masyarakat umum; lingkungan sekitar.
Karang Taruna Karya Persada dibentuk pada  tahun  2010,  namun  sempat  vakum selama  tiga  tahun  dan  pada  moment Agustusan Karang  Taruna  mulai  aktif kembali.  Awal  kegiatan  lebih  memfokuskan pada  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan Sosial  (PMKS)  yang  meliputi  anak-anak, fakir  miskin,  perempuan  dan  difabel. Program  pembersihan  eceng  gondok  ini menjadi  rutinitas  bagi  Karang  Taruna  Karya Persada dan Warga Desa Maron. Warga Desa Maron  dan  Karang  Taruna  Karya  Persada membersihkan eceng gondok yang kemudian dikumpulkan  dan  dibuat  pupuk  kompos. Pupuk kompos selanjutnya diserahkan kepada PT. Indonesia. Power sebagai pemilik lahan  yang  mengelilingi  Telaga  Menjer. Sebagai timbal baliknya PT Indonesia Power menawarkan  kerjasama  dengan  Karang Taruna Karya Persada.
Sejak  saat  itu  terbentuk  kerjasama antara  Karang  Taruna  Karya  Persadadengan PT.  Indonesia  Power  terkait  pengelolaan wisata  Telaga  Menjer.  Dengan  adanya kegiatan rutin pembersihan telaga setiap hari jumat  oleh  warga  Desa  Maron  dan  Karang Taruna  Karya  Persada,  maka  tidak  ada kekhawatiran  dari  PT  Indonesia  Power terkait  kegiatan  pariwisata  karena  ekosistem telaga  lebih  terjaga.  Perjanjian  kerjasama antara  Karang  Taruna  dan  PT  Indonesia Power yang ditanda tangani pada pertengahan  2017  berisi  terkait  kewajiban warga Desa Maron dan Karang Taruna Karya Persada untuk  menjaga lingkungan;  menjaga kebersihan;  serta  membantu  menjaga  aset- aset  milik  Indonesia  Power  yang  ada  di sekitar  Telaga  Menjer.  Sebagai  timbal
baliknya  Indonesia  Power  memberikan dukungan pada setiap kegiatan yang dilakukan  oleh  warga  Desa  Maron  dan Karang Taruna Karya Persada.

## e. BUMDes Sumber Lancar Maron
Badan  Usaha  Milik  Desa  Sumber Lancar  Desa  Maron  Kecamatan  Garung Kabupaten Wonosobo resmi dibentuk melalui  musyawarah  desa  pada  tanggal  15 Februari  2017  dan  ditetapkan  dengan Peraturan  Desa  No.  4  Tahun  2017.  Selama dua tahun terakhir, BUMDes Sumber Lancar berjalan  pada  kegiatan  pariwisata  dan pamsimas  (pengelolaan  air  bersih).  Pada kegiatan  pariwisata  belum  bisa  di back-up secara  optimal  oleh  Pemerintah  Desa  terkait penganggaran akan tetapi sudah bisa berjalan dengan  baik.  Sebagai  sebuah  unit  kegiatan usaha  BUMDes  sudah  mampu  membiayai dalam  hal  operasional  dan  melakukan kegiatan  pembangunan  sarana  dan  prasarana yang sifatnya ringan.
Badan  Usaha  Milik  Desa  Sumber Lancar  ini  juga  sebagai  wadah  bagi organisasi  yang  bergerak  dibidang  wisata Desa  Maron.  Sebelum  adanya  BUMDes Karang  Taruna  dan  Pokdarwis  Desa  Maron sempat  bentrok,  lalu  kemudian  Kepala Desa  membuat  BUMDes  agar  mereka  dapat bersama saling kerjasama dalam mengelola  pariwisata  yang  ada  di  Desa Maron.  Pada  pengelolaan  di  Telaga  Menjer BUMDes dan Karang Taruna Karya Persada bekerjasama  dalam  penjualan  stiker  sebagai salah  satu  ajang  promosi  BUMDes  dan menambah kas BUMDes dan Karang Taruna. Hal  ini  diharapkan  mampu  menyerap  semua potensi  desa  yang  nantinya  dapat  dikelola oleh  masyarakat  dan  berdampak  bagi  sosial ekonomi masyarakat Desa Maron.
Dengan adanya BUMDes ini menjamin masyarakat di Desa Maron untuk berpartisipasi  dalam  semua  kegiatan  yang ada  disana.  Pada  kegiatan  pariwisata  sendiri misalnya semua lapisan masyarakat mempunyai  peran  dan  fungsinya  dalam pengembangan  potensi  pariwisata.  Dengan demikian semua masyarakat dapat merasakan
dampak  ekonomi  dan  sosial  secara  langsung kegiatan  pengembangan  pariwisata  di  Desa Maron.

## f. Kelompok Sadar Wisata Desa Maron
Kelompok  Sadar  Wisata  Lembah Seroja  merupakan  salah  satu  komunitas pengembang  pariwisata  yang  ada  di  Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo. Kelompok Sadar Wisata Lembah Seroja  ini  dibentuk  dengan  latar  belakang untuk  meningkatkan  pembangunan  daerah serta dengan berkembangnya dunia pariwisata di Indonesia dengan
meningkatkan keterlibatan masyarakat sekitar  obyek  wisata  dan  didorong  untuk menjadi  subyek  dari  pengelolaan  pariwisata di  masa  yang  akan  datang.  Oleh  karena  itu sebagai  bentuk  pengokohan  dari  hal  ini dilakukan  diskusi  multi  pihak  tentang pengembangan  kepariwisataan  di  Telaga Menjer, sehingga disepakati dengan dibentuknya Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Lembah Seroja. Pengembangan fasilitas dan
pengelolaan  meliputi;  pelengkapan  dan penambahan  fasilitas  baik  balai  wisata, satwa, gardu pandang; camp ground maupun  area out  bound ;  pengelolaan  yang menarik dan profesional sehingga menambah kenyamanan pengunjung. Pelestarian nilai  budaya  lokal yang meliputi; menggali  potensi  tentang  nilai  sejarah  dan budaya  lokal  maupun  kebiasaan  yang dilakukan  oleh  warga  sekitar;  mMengemas potensi kebiasaan/tradisi yang menarik menjadi sebuah potensi pariwisata.
Pada  pengelolaan  pariwisata  di  Desa Maron  sendiri,  POKDARWIS  Lembah Seroja  hanya  mengelola  salah  satu  obyek wisata,  yaitu  Bukit  Cinta.  Telaga  Menjer yang merupakan salah satu destinasi utama di
Desa Maron
tidak ikut dalam
pengelolaannya.  Hal  ini  dikarenakan  dari
awal  Telaga  Menjer  sudah  dikelola  oleh Karang  Taruna  Karya  Persada  sehingga POKDARWIS  sungkan  untuk  ikut  campur. Rasa  sungkan  ini  merupakan  dampak  dari konflik  tarik  ulur  kepentingan  antara  Dinas Pariwisata  dan  Karang  Taruna  terkait pengelolaan Telaga Menjer. Sehingga Pokdarwis  yang  merupakan  bianaan  dari Dinas Pariwisata Kabupaten Wonosobo tidak ikut serta dalam pengelolaan Telaga Menjer

## 2. Stakeholders  Mapping  CTCG  di  Desa Maron
Stakeholders yang terlibat dalam pengembangan
Community
Tourism Collaborative  Governance  (CTCG) di  Desa Maron memiliki pengaruh dan kepentingan  yang  berbeda-beda.  Selain  itu. perbedaan pengaruh dan kepentinganini yang menjadikan  kurang  meratanya Community Tourism  Collaborative  Governance di  Desa Maron.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukannya pemetaan stakeholders berdasarkan pengaruh dan  kepentingan  dari  masing-  masing stakeholders yang terlibat.
Pemetaan
stakeholders ini menggunakan  skema  yang  juga  digunakan oleh Handayani dalam penelitiannya di tahun 2017. Pada penelitiannya menetapkan “pengaruh” dan “kepentingan”. Subyek, yaitu stakeholders dengan  tingkat  kepentingan tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah. Pemain  Kunci, yaitu  stakeholderss  dengan tingkat  kepentingan  dan  pengaruh  yang tinggi. Pengikut  lain , stakeholders dengan tingkat  kepentingan  dan  pengaruh  yang rendah. Pendukung, stakeholders dengan tingkat  kepentingan  rendah  dan  memiliki pengaruh  yang  tinggi  (Handayani  dan Warsono, 2017; Triwahyuningtyas, Rahtomo dan  Darmawan,  2018)  Sehingga  dapat dipetakan sebagai berikut:
K epe nt ing a n (I nt er est)
Tinggi
Subyek (Subjects) • Kelompok Sadar Wisata • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemain Kunci (Key Players) • Karang  Taruna  Karya Persada
• Pemerintah Desa
• Badan  Usaha  Milik
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 19, No. 2, Desember 2021, hal. 123-136
Sumber: Diolah Penulis 2021 Gambar 1. Stakeholders Mapping CTCG Maron Pada  pengelolaan  dan  pengembangan Community Torism Collaborative
Governance di  Desa  Maron, stakeholder yang memiliki pengararuh besar ada 3 yaitu; Karang  Taruna  Karya  Persada,  Pemerintah Desa  Maron  dan  juga  BUMDes  Sumber Lancar.  Karang  Taruna  Karya  Persada memiliki  pengaruh  yang  sangat  besar  bagi pengembangan  pariwisata  di  Desa  Maron karena  banyak  kegiatan  yang  menunjang pariwisata  diinisiasi  oleh  Karang  Taruna. Kegiatan yang diinisiasi  oleh Karang Taruna bahkan sampai sekarang masih berlanjut dan bervariasi,  mulai  dari  pembersihan  sampah dan eceng gondok di Telaga Menjer, kegiatan Jumat  berbagi,  penanaman  pohon,  tebar benih  ikan, pengelolaan  karamba, persewaan perahu,  penanaman  bibit  kopi,  pengelolaan Bukit  Seroja,  dan  kerjasama  dengan  pihak ketiga.
Kegiatan yang dilakukan banyak melibatkan masyarakat sehingga hal ini yang menjadikan ada trust yang lebih besar kepada komunitas dari masyarakat. Selain itu adanya berbagai  kerjasama  yang  dilakukan  oleh Karang  Taruna  dengan  pihak  lokal  juga menandakan  pengaruh  yang  dimiliki  oleh
Karang Taruna besar. Beberapa pihak swasta apabila  akan  menjadi  investor  banyak melalui Karang Taruna bukan dari Pemerintah Daerah. misalnya saja pada kerja sama  yang  dilakukan  oleh  Ketua  Karang Taruna  dengan  PT  Indonesia  Power  terkait penyewaan  lahan  yang  berlangsung  satu tahun, dan setiap tahun diperpanjang. Hal ini secara  tidak  langsung  juga  menjadikan Karang  Taruna  mempunyai  kepentingan yang  besar  dalam Community  Tourism Collaborative  Governance (CTCG) dalam pengelolaan  pariwisata  yang  ada  di  Desa Maron.  Hal  ini  dikarenakan  salah  satu sumber anggaran dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna dari pariwisata.
Pemerintah  Desa  sebagai  otoritas  lokal yang  ada  di  Desa  Maron  memiliki  pengaruh serta kepentingan yang tinggi juga. Pariwisata yang merupakan salah satu sektor yang mampu diharapkan sebagai solusi untuk kesejahteraan
masyarakat menjadikan Pemerintah  Desa  mulai  mengembangkan pariwisata. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa  ini  menjadi  salah  satu  bagian  dari keseriusan  Pemerintah  Desa  Maron  untuk
terus  mengembangkan  pariwisata.  Selain  itu juga  Pemerintah  Desa  Maron  memberikan dukungan  dari  segi  perijinan  dan  legalitas setiap  kegiatan  pariwisata  yang  di  lakukan oleh  berbagai  komunitas  lokal  yang  ada  di Desa Maron.
Berbeda  dengan  Pemerintah  Desa Maron  dan  Karang  Taruna  Karya  Persada Maron,  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan Kabupaten Wonosobo yang memiliki otoritas terkait  kegiatan  pariwisata  yang  ada  di Wonosobo  memiliki  pengaruh  yang  rendah. Hal  ini  dikarenakan  berbagai  permasalahan yang  terjadi  di  salah  satu  obyek  wisata  yang ada  di  Desa  Maron.  Konflik  pengelolaan obyek  wisata  Telaga  Menjer  menjadikan masyarakat  kehilangan  kepercayaan  kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.  Hal  ini  disampaika  oleh  Kepala Desa  Maron  dan  juga  Ketua  Karang  Taruna bahwa  sebelum  Telaga  Menjer  bersih  dan ramai  wisatawan  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo tidak ada kepedulian  sama  sekali,  namun  setelah banyak  wisatawan  yang  datang  Dinas Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten Wonosobo ingin mengambil alih pengelolaan Telaga Menjer. Hal ini tentu saja dikarenakan besarnya  pendapatan  yang  diperoleh  dari obyek wisata Telaga Menjer.
Pemerintah  Desa  dan  juga  komunitas sempat menawarkan untuk dikelola bersama- sama dengan menggunakan satu tiket terusan semua  obyek  wisata  di  Desa  Maron  dengan pembagian;  Desa  Maron  30%,  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Wonosobo 30%, komuitas  lokal  30%  dan  pengelola  lapangan (ticketing) 10%.  Namun  dari  pihak  Dinas Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten Wonosobo sendiri tidak menyetujui sehingga tidak ada kesepakatan. Selain itu juga pernah diadakan  pertemuan  antara  Dinas  Pariwisata dan  Kebudayaan,  Pemerintah  Desa  Maron, PT.  Indonesia  Power  dan  komunitas  lokal terkait  pengelolaan  di  Telaga  Menjer. Pemerintah
Desa
dan komunitas
mensyaratkan agar
pemberdayaan
masyarakat  harus  tetap  ada,  namun  Dinas Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten Wonosobo tidak menyetujui. Sehingga dengan adanya hal diatas menjadikan distrust kepada  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.
Adanya  konflik  kepentingan  yang pernah  terjadi  di  Telaga  Menjer  ini menjadikan  salah  satu  komunitas  lokal  yaitu Kelompok  Sadar  Wisata  Lembah  Seroja tidak  ikut  serta  mengelola  obyek  wisata. Kelompok Sadar Wisata Lembah Seroja yang merupkan  komunitas  yang  dibentuk  oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo  yang  berfungsi  untuk  mengelola dan mengambangkan potensi wisata yang ada di  wilayahnya  tidak  dapat  berperan  secara optimal.  Hal  tersebut  juga  dikemukaan  oleh Pokdarwis  bahwa  kelompoknya  tidak  ikut mengelola sala satu obyek wisata dikarenakan dikhawatirkan akan menimbulkan konflik dengan komunitas lain.
PT. Indonesia Power sebagai salah satu pihak  swasta  memiliki  pengaruh  yang  besar terhadap kegiatan parwisata yang ada di Desa Maron. Kegiatan pariwisata yang ada di Desa Maron secara tidak langsung sangat bergantung pada PT Indonesia Power, hal ini dikarenakan  sebagian  tanah  dan  wilayah  air di sekitar obyek wisata Telaga Menjer adalah milik  PT.  Indonesia  Power.  Selain  itu  juga PT.  Indonesia  Power  merupakan  salah  satu stakeholder yang  memberikan  dukungan finansial bagi beberapa komunitas lokal yang ada  di  Desa  Maron.  Sedangkan  untuk kepentingan yang dimiiki oleh PT. Indonesia Power tidak begitu besar dalam pengembangan  pariwisata.  PT.  Indonesia Power  hanya  menjalankan  kewajiban  CSR terhadap  beberapa  komunitas  lokal  serta keamanan  desa  dari  kegiatan  pembangkitan listrik.
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  berikut tabel  ringkasan  para  stakeholderss  serta peranannya  yang  terlibat  dalam Community Tourism  Collaborative  Governance  (CTCG) di Desa Maron:
Tabel 1 Analisis Peran Stakeholders
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 19, No. 2, Desember 2021, hal. 123-136
No Stakeholders Peran 1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Wonosobo Perananan  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayan  Kabupaten Wonoosbo  dalam Community  Tourism  Colaborative Governance di Desa Maron:
• Regulator,  membuat  kebijakan  terkait  pengembangan pariwisata secara umum di Kabupaten Wonosobo
• Pengelola  sebagian  kawasan  obyek  wisata  Telaga Menjer • Membina  Kelompok  Sadar  Wisata  Lembah  Seroja Desa Maron 2 Pemerintah Desa Maron • Pembina berbagai lembaga/ komunitas yang tergabung dalam pengelolaan pariwisata di Desa Maron • Regulator,  pembuat  kebijakan  terkait  pengembangan pariwisata di Desa Maron baik dari segi teknis maupun anggaran. 3 PT. Indonesia Power • Penyedia  lahan  disekitar  Desa  Maron  yang  digunakan untuk masyarakat dan komunitas dalam pengembangan pariwisata
• Menjaga  keamanan  daerah Ring 1  dari  bencana  akibat kegiatan  Pembangkitan  Listrik  yang  dilakukan  oleh PLTA Garung • Penyedian  dana  (CSR)  untuk  kegiatan  sosial  maupun pengembangan pariwisata yang ada di Desa Maron 4 BUMDes Sumber Lancar Desa Maron • Wadah untuk beberapa organisasi/ komunitas yang ada di  Desa  Maron,  termasuk  komunitas  yang  bergerak  di bidang pariwisata 5 Karang Taruna Karya Persada • Mengelola  semua  obyek  wisata  yang  ada  di  Desa Maron • Melakukan  kerjasama  dengan  pihak  luar  baik komunitas  diluar  Desa  Maron  maupun  pihak  swasta guna  mengoptimalkan  pengembangan  pariwisata  yang ada di Desa Maron.
• Memberdayakan  masyarakat  Desa  Maron  dalam pengelolaan pariwisata yang ada di Desa Maron.
• Mengembangkan  fasilitas  pendukung  pariwisata  di Desa Maron 6 Kelompok Sadar Wisata • Mengelola  beberapa  obyek  wisata  yang  ada  di  Desa Maron • Membuat rencana/ program kerja untuk mengembangkan  pariwisata  yang  ada  di  Desa  Maron (peningkatan fasilitas, kerjasama, promosi dll)
Sumber: Diolah Penulis 2021
Dilihat dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa  terdapat  berbagai stakeholder yang terlibat dalam Community Tourism Collaborative Governance (CTCG) . Stakeholders yang terlibat meliputi Pemerintah  Daerah  seperti  Dinas  Pariwisata dan  Kebudayaan  Kabupaten  Wonosobo, Pemerintah  Desa  Maron  serta  Badan  Usaha
Milik  Desa  Sumber  Lancar  Maron.  Sektor swasta  tedapat  PT.  Indonesia  Power  serta dari  masyarakat  terdapat  komunitas  Karang Taruna Karya Persada Maron dan Kelompok Sadar  Wisata  Lembah  Seroja.  Kolaborasi dalam Community  Tourism  Collaborative Governance  (CTCG) di  Desa  Maron  dapat dikatakan luas, karena semua lapisan terlibat baik dari pemerintah, swasta serta masyarakat. Masyarakat yang menjadi sasaran  utama  dari  tata  kelola  kolaboratif juga  dilibatkan  dalam  setiap  kegiatan  serta pengambilan  keputusan  dalam  pengelolaan pariwisaa yang ada di Desa Maron.
Namun  hal  lain  yang  perlu  di perhatikan  adalah  kurang  meratanya  peran dari  masing-masing stakeholders dalam Community
Tourism
Collaborative
Governance  (CTCG). Pemerintah  daerah dalam  hal  ini  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan  Kabupaten  Wonosobo  misalnya hanya  berperan  sebagai  regulator  saja  dan kurang  terlihat  penuh  dalam  pengelolaan pariwisata yang ada di Desa Maron. Berbeda dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Arif Sofianto  di  Kawasan  Candi  Borobudur  yang menyebutkan terdapat Badan Pelaksana yang dapat melakukan hal seperti: (a) merencanakan  peruntukan  dan  penggunaan tanah;  (b)  menggunakan  tanah  kawasan pariwisata  untuk  keperluan  pengelolaan, pengembangan dan pembangunan; (c) menyewakan/ mengadakan kerjasama penggunaan,  pemanfaatan  dan  pengelolaan tahan  dengan  pihak  ketiga  serta  menerima pembayaran  uang  sewa  (Sofianto,  2018). Namun  yang  terjadi  hal  tersebut  dilakukan oleh pihak ketiga yaitu  PT. Indonesia Power dan  juga  Karang  Taruna  melaui  perjanjian kerjasama penggunaan lawan pariwisata.
Selain itu juga Kelompok Sadar Wisata Lembah (POKDARWIS) Seroja Maron yang tidak  ikut  serta  dalam  pengelolaan  obyek wisata  Telaga  Menjer.  Kolaborasi  yang kurang  merata  nantinya  dikhawatirkan  akan menjadi  konflik  dan  akan  menghambat proses kolaborasi serta pengelolaan pariwisata  yang  ada  di  Desa  Maron.
Sehingga  perlu  dilakukan  upaya  untuk pemerataan peran stakeholders dalam Community Torism Collaborative
Governance  (CTCG) di  Desa  Maron  agar pengelolaan pariwisata dapat maksimal.

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  diatas,  dapat disimpulkan hal-hal apa saja yang menjadikan Community Tourism Collaborative  Governance  (CTCG) di  Desa Maron antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo,
Pemerintah  Desa  Maron,  PT.  Indonesia Power,  Badan  Usaha  Milik  Desa  Sumber Lancar Maron, Karang Taruna Karya Persada Maron,  Kelompok  Sadar  Wisata  Lembah Seroja  Maron  serta  Masyarakat  Desa  Maron belum  merata.  Pada  tata  kelola  kolaborasi pariwisata di Desa Maron sudah luas, hal ini dapat dilihat keterlibatan baik dari pemerintah  daerah,  swasta  serta  masyarakat yang  tergabung  dalam  komunitas.  Bahkan dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata  yang  ada  di  Desa  Maron kelompok  disabilitas  yang  tergabung  dalam KSM  Tali  Kasih  juga  dilibatkan.  Namun pembagian  peran  antar stakeholders masih belum  merata  khususnya  dalam  pengelolaan di  Obyek  Wisata  Telaga  Menjer.  Pada pengelolaan di Obyek Wisata Telaga Menjer masih terdapat beberapa tarik ulur kepentingan antar stakeholders terutama dari pihak  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan Kabupaten  Wonosobo  dengan  beberapa komunitas  di  sekitar  Telaga  Menjer.  Selain itu beberapa komunitas tidak ikut serta dalam pengelolaan  Telaga  Menjer,  kepemilikan beberapa  obyek  daya  tarik  wisata  seperti gethek masih milik perorangan.

## SARAN
Berdasakan  hasil  penelitian  diatas, belum  meratanya  peran  stakeholders  dalam Community
Tourism Collaborative Governance di  Desa  Maron  disebabkan beberapa  permasalahan.  Untuk  mengatasi
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 19, No. 2, Desember 2021, hal. 123-136
permasalahan  tersebut  dibutuhkan  beberapa saran  agar  tata  kelola  kolaborasi  dapat berjalan optimal. Adapun beberapa rekomendasi yang dilakukan adalah Pemerintah Daerah harus memberikan dukungan  penuh  terkait  regulasi  maupun fasilitas  pendampingan  yang  intens  sebagai upaya pencapaian
strategi serta mengembalikan  kepercayaan  masyarakat  di Desa  Maron.  Selain  itu  perlunya  koordinasi secara  rutin  antar stakeholder yang  terlibat dalam pengelolaan pariwisata di Desa Maron sehingga tujuan dari pengembangam pariwisata  dapat  berjalan  secara  optimal. Terakhir, dengan adanya pemetaan stakeholder yang  telah  dilakukan  oleh peneliti  dapat  dimanfaatkan  untuk  evaluasi serta memberikan kontribusi dalam menempatkan stakeholder yang sesuai dengan  kemampuan  dan  kapasitas  yang dimiliki  sehingga  pembagian  peran  bisa merata.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahsani,  R.  D.  P. et  al. (2018)  ‘Penerapan konsep  community  based  tourism (CBT)  di  desa  wisata  candirejo borobudur  mewujudkan  kemandirian desa’, Publisia: Jurnal Ilmu
Administrasi  Publik ,  3(2),  pp.  135–
146. doi: 10.26905/pjiap.v3i2.2270.
Alamsyah,  D. et  al. (2019)  ‘Collaborative
Governance  dalam  Mengembangkan Wisata  Edukasi  di  Desa  Kamiri
Kecamatan Masamba Kabupaten
Luwu Utara’, FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial  dan  Politik ,  04(02),  pp.  112– 127.
Cresswell,  J.  W.  (2012) Research  Desaign: Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif dan  Mixed .  Edited  by  A.  Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Destiana,  R. et  al. (2020)  ‘Analisis  Peran Stakeholders  Dalam  Pengembangan Destinasi  Pariwisata  Halal  Di  Pulau Penyengat  Provinsi  Kepulauan  Riau Indonesia berdasarkan Global Muslim
Travel  Index  ( GMTI )  2019  menjadi Pengembangan  Destinasi  Pariwisata mengenai  sarana  dan  parasarana  pe’, Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara (AsIAN) , 08(02), pp. 132–153. Al Fajri, D. N. A. (2019) ‘Peran Stakeholder
Dalam  Upgrading  Industri  Pariwisata Melalui  Desa  Wisata  (Studi  Kasus:
Pengembangan Desa Wisata Kembangarum  Dan  Desa  Wisata
Kasongan’, Jurnal  Studi  Diplomasi , 11(1), pp. 60–70.
Handayani,  F.  and  Warsono,  H.  (2017)
‘Analisis  Peran  Stakeholders  Dalam Pengembangan  Objek  Wisata  Pantai Karang Jahe Di Kabupaten
Rembang’, pp. 1–13.
Hasyir,  G.  Al et  al. (2020)  ‘Persepsi  Dan Peran  Pemangku  Kepentingan  Dalam Pengelolaan  Kawasan  Wisata  Darajat Garut’, Jurnal Komunikasi Universitas  Garut:  Hasil  Pemikiran dan Penelitian , 6(1), pp. 412–425. Hidayah,  N.  A. et  al. (2019)  ‘Analisis  Peran
Stakeholder  Dalam  Pengembangan Wisata Talang Air Peninggalan Kolonial  Belanda  Di  Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu Peran  stakeholder  dibutuhkan  untuk mengoptimalkan pelaksanaan
pembangunan  termasuk  pembangun’,
Jurnal  Administrasi  Publik ,  7(1),  pp. 55–71.
Irene,  N.  and  Sitorus,  B.  (2020)  ‘Peran  dan
Kolaborasi  Stakeholders  Pariwisata dalam Mendukung Peningkatan Kunjungan Wisata di Kawasan Danau Toba’, Jurnal Hospitality dan
Pariwisata , 6(2), pp. 83–92.
Keyim,  P.  (2015)  ‘Collaboration  and  rural development  in  a  tourism  context’, Tourism  Development ,  (October),  pp. 161–176.
Keyim,  P.  (2016)  ‘Tourism  and  rural development  in  western  China:  A case  from  Turpan’, Community Development Journal , 51(4), pp. 534– 551. doi: 10.1093/cdj/bsv046.
Keyim,  P.  (2018)  ‘Tourism  Collaborative

## Governance  and  Rural  Community
Development in Finland: The Case of Vuonislahti’, Journal of Travel
Research ,  57(4),  pp.  483–494.  doi: 10.1177/0047287517701858.
Kusiawati,  D.  (2017)  ‘Pendidikan  Luar
Sekolah  ,  Universitas  Pendidikan Indonesia  Pendidikan  Luar  Sekolah  , Fakultas Ilmu Pendidikan , Universitas Negeri Malang’, Pemberdayaan  Masyarakat ,  2(1),  pp. 59–72. Lee,  J.  W.  and  Syah,  A.  M.  (2018) ‘Economic and environmental
impacts  of  mass  tourism  on  regional tourism  destinations  in  Indonesia’,
Journal of Asian Finance, Economics and  Business ,  5(3),  pp.  31–41.  doi: 10.13106/jafeb.2018.vol5.no3.31.
Sofianto,  A.  (2018)  ‘Strategi  Pengembangan Kawasan Pariwisata Nasional Borobudur’, Jurnal  Litbang  Provinsi Jawa  Tengah ,  16  Nomor  1,  pp.  27–
44.
Thondhlana, G., Shackleton, S. and Blignaut, J.  (2015)  ‘Local  institutions,  actors, and  natural  resource  governance  in Kgalagadi  Transfrontier  Park  and surrounds,  South  Africa’, Land  Use Policy , 47, pp. 121–129. doi:
10.1016/j.landusepol.2015.03.013. Triwahyuningtyas,  E.,  Rahtomo,  W.  and Darmawan,  H.  (2018)  ‘Rencana  Tata Kelola  Destinasi  Pariwisata  Kawasan Pulau
Camba-Cambang Dan
Sekitarnya  Di  Kabupaten  Pangkajene Dan  Kepulauan’, Jurnal  Manajemen Resort dan Leisure , 15, No.1, pp. 33–
47. Yashinta,  P.  N.  (2020)  ‘Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di
Kabupaten  Gianyar’, Jurnal  Ilmiah Dinamika Sosial , 4(1), pp. 1–23.