## PRINSIP CHECKS AND BALANCES DITINJAU DARI SISI DAN PRAKTIK
Oleh :

## FAHARUDIN

## Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  get  a full description  about  the parliament concept in  Indonesia  that  no  clear  enough  use  Threecameralism  system  (MPR,  DPR,  DPD) Bicameralism (DPR and DPD), or Unycameralism (MPR). Similarly, if use Bicameralism form (DPR  and  DPD)  so  is  not  make  check  and  balances  of  character  between  DPR and DPD make Bicameralism concept in Indonesian only Weak Bicameralism not Strong Bicameralism. Result of this research is power phenomenal more arbitrarily that’s why the power must be limited and restriction of the power must be regulated and limited in certainty of legislation or  constitution  that  purpose  no  happen  accumulation  power  to  one  branch of power. Trias Politica doctrine divide three branch of power that is Legislative as make the rule, executive to ride of it, and Judicative to investigate that follow with checks and balances mechanism, so that it’s impress the arbitrarily or maybe make escaped from arbitrarily.
Keywor : check and balance, government, bicameralism .

## A. PENDAHULUAN
Negara  sebagai  suatu  organisasi  kekuasaan  telah  menempati  posisi  yang  sentral dalam  alam  kehidupan  kolektif  manusia  modern,  Negara  tidak  hanya  dipandang  lagi sebagai sebuah entity yang absolute, dimana semua stakeholder pendukung adanya Negara harus  tunduk  terhadap  penguasa  Negara  tanpa reserve. Akan  tetapi  negara  harus mengikuti  apa  yang  menjadi  kemauan  rakyat  yang  telah  membentuk  negara  itu  sendiri tidak bisa mengabaikan sumber pembentuk negara (manusia baik secara individu maupun kolektif).  Kecenderungan  inilah  telah  menjadi  konsekuensi  dari  apresiasi  dan  sekaligus resistensi  umat  manusia  itu  sendiri  terhadap  “negara”  yang  sudah  dianggap  ketinggalan zaman,  karena  keberadaanya  telah  mencengkram  kebebasan  tertinggi  manusia.  Hak-hak warga  Negara  seakan-akan  telah  diambil  alih  oleh  Negara  sejak  Negara  itu  terbentuk.2 Negara  kata,  Max  Weber,  adalah  satu-satunya  lembaga  yang  memiliki  keabsahan  untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warganya.
Menurut Thomas Hobbes, Negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak beramai-ramai,  masing-masing  berjanji  akan  memakainya  menjadi  alat  untuk  keamanan dan  perlindungan  bagi  mereka.  Jean  Jaques  Rousseau,  Negara  adalah  perserikatan  dari
rakyat bersama-sama yang melindungi dan mempertahankan hak masing-masing diri dan harta  benda  anggota-anggota  yang  tetap  hidup  dengan  bebas.  KarlMarx,  Negara  adalah suatu alat kekuasaan bagi manusia (penguasa) untuk menindas kelas manusia lainnya.
Has  Kelsen,  Negara  adalah  suatu  tertib  hukum.  Tertib  hukum  yang  timbul  karena diciptakannya  peraturan-peraturan  hukum  yang  menentukan  bagaimana  orang  di  dalam masyarakat atau Negara itu harus bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatannya. Sedangkan  menurut  Miriam  Budiardjo.  Negara  merupakan  integrasi  dari  kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Untuk menjalankan kekuasaan- kekuasaan  Negara  tersebut  penulis  membawa  pikiran  pada  beberapa  bentuk  kekuasaan berdasarkan cara dan sifatnya.

## B. Kerangka Teori

## 1. Kedaulatan Negara
Kekuasaan ini menganggap bahwa negara sebagai suatu “ rechtspersoon ” atau “suatu badan hukum” yang dianggap memiliki pelbagai hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan  atau  tindakan  hukum.  Negara  sebagai  badan  hukum  inilah  yang  memiliki kedaulatan  atau  kekuasaan  tertinggi  di  dalam  kehidupan  manusia  sebagai  anggota masyarakat.
Yang  berdaulat  adalah  pembentuk hukum yang tertinggi , dan hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh yang berdaulat itu. Sebagai konsekuensinya, yang berdaulat berada di atas hukum yang merupakan hasil ciptaanya sendiri. Bahwa “negara merupakan sumber segala  kekuasaan”.    Berangkat  dari  pendapat  ini,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  Laband seorang  ahli  pikir  yang  sangat  diagung-agungkan  negara  atau  mengidolakan  negara sebagai  pemegang  kedaulatan,  dan  secara  factual  sifat  dan  hakikat  negara  memegang prisnip seperti itu. Secara factual juga bahwa bumi telah terbagi habis secara geografis oleg organisasi negara.
Hans  Kelsen  juga  pernah  mengatakan  “bahwa  “hukum  obyektif  merupakan kehendak negara”.  dari pemikiran-pemikiran tersebut menunjukan bahwa  di atas negara tidak  ada  kekuasaan  lain. Atau  dengan  perkataan  lain  bahwa  negaralah  yang  memegang kekuasaan  tertinggi.  Ajaran  kekuasan  negara  inilah  yang  melahirkan  pikiran-pikiran
Austin, mengenai doktrin hukum alam bahwa hukum adalah segala peraturan yang dibuat oleh rakyat.
Kedaulatan menyatu padu dengan bentuk kekuasaan publik yang jelas, penguasa bertindak  atas  nama  person  ini,  yaitu  atas  nama  negara.  Penguasa  harus  memiliki kekuasaan  yang  cukup  untuk  menjamin  agar  undang-undang  yang  mengatur  kehidupan politik  dan  ekonomi  dijunjung  tinggi,  sebab  dalam  pandangan Habbes, ambisi-ambisi, ketamakan,  kemarahan,  dan  nafsu-nafsu  manusia  lainnya  cukup  kuat.  Menurutnya perjanjian  kata-kata  terlalu  lemah  untuk  mengendalikannya.  Perjanjian  tanpa  pedang, hanyalah  kata-kata,  dan  sama  sekali  tidak  kuat  untuk  menjamin  manusia.  Di  luar lingkungan pengaruh negara akan selalu ada ancaman terhadap k e sejahteraan yang tetap, tetapi  dalam  wilayah  yang  dikontrol  oleh  negara,  didukung  dengan  hukum-hukum, institusi-institusi dan kekuasaan-kekuasaan, tatanan sosial dapat dipertahankan.

## 2.  Kedaulatan Rakyat
Lahirnya ajaran kedaulatan rakyat dikerenakan adanya ketidak tertiban, dan tanpa adanya  tata  tertib  dan  kekuasaan  rakyat,  manusia  tidak  akan  hidupa  aman.  Ajaran  atau teori kedaulatan rakya lahir dari pemikiran Jean Jaques  Rousseau  sebagai  kelanjutan  dari filsafatnya yang  bersumber  dari  perasaan  yang melekat  pada diri manusia sebagai satu- satunya mahkluk yang mempunyai peradaban.
Kedaulatan  rakyat  melahirkan  kontrak  sosial,  kedaulatan  rakyat  dalam  kaitannya dengan  perjanjian  masyarakat,  terdapat  dua  pendapat  pertama,  kekuasaan  dari  rakyat karena  perjanjian  masyarakat  itu,  dan  itu  telah  habis,  karena  kekuasaan  itu  berpindah kepada  penguasa  yang  kini  kekuasaan  mutlak.  Penguasa  itulah  yang  berdaulat,  bukan rakyat. Kedua, manusia sejak dilahirkan telah membawa hak untuk menjamin hak-hak itu, maka,  mereka  mengadakan  perjanjian  masyarakat  untuk  mendirikan  negara  untuk melindungi hak-hak manusia itu. Jadi   kedaulatan itu tetap berada pada rakyat.
Didalam  ajaran  kedaulatan  adalah  ciri,  tanda  atau  atribut  dari  Negara.  Sebagai atribut hukum  dari negara kedaulatan tidak mempunyai sejarah yang tidak  sama. Dalam arti bahwa kedaulatan lebih tua secara konseptual dari pada konsep Negara itu sendiri.  Ia mengatakan  bahwa  kedaulatan  dianggap  sebagai  suatu  fiksi  besar  tanpa  arti  dan  tanpa
kenyataan. Charles Benoist, menganggap kedaulatan sebagai suatu konsep yang paslu sejak semula  yang  kemudian  dipalsukan  dalam  sejarah,  tanpa  manfaat,  dan  lebih-lebih  lagi kedaulatan adalah konsep yang berbahaya.

## 3. Kedaulatan Hukum
Ajaran  kedaulatan  hukum  dianggap  suatu  kekuasaan  yang  paling  modern  yang masih  berlaku  sampai  saat  ini.  Teori  kedaulatan  hukum  prinsipnya  bahwa  hukum  satu- satunya yang menjadi sumber kedaulatan. Semua yang hidup di dunia ini, termasuk badan hukum  maupun  negara  sebagai  sebuah  entitas  beserta  para  penyelenggara  negara  harus tunduk  kepada  hukum.  Untuk  menjalankan  kedaulatan  hukum  atas  negara,  maka  dalam suatu negara harus ada konstitusi, sebagai koridor dari penyelenggara negara.
Hukum  merupakan  penjelmaan  dari    kemauan    negara,  akan  tetapi  dalam  proses selanjutynya  negara  itu  sendiri  harus  tunduk  kepada  hukum  yang  dibuatnya,  yakni tunduk pada konstitusi atau peraturan perundang-undangan.
Mahfud  dalam  bukunya  Pilar-Pilar  Hukum  dan  Demokrasi,  hukum  adalah  produk politik, namun dalam kekuasaan pemerintahan selalu tunduk dan taat pada hukum sebagai produk politik itu.
Menurut  Krabbe,  yang  memiliki  kekuasaan  tertinggi  dalam  negara  adalah  hukum. Diperkuat  oleh  Jellineck  dengan  teorinya “selbstbindung ”  yang  isinya  antara  lain,  bahwa negara harus tunduk secara sukarela  kepada hukum.   Lebih lanjut Krabe berpoles bahwa masih  ada  faktor  di  atas  negara,  yaitu  kesadaran  hukum  dan  rasa  keadilan,  maka  dengan demikian hukumlah yang berdaulat, bukan negara. Pikiran ini juga dipengaruhi oleh  aliran historis  dari  Von  Savigny  yang  mengatakan  bahwa  “hukum  timbul  bersama  kesadaran hukum  masyarakat.  Hukum  tidak  tumbuh  dari  kehendak  atau  kemauan  negara,  maka berlakunya  hukum  terlepas  dari  kemauan  Negara.25 Pikiran  Krabbe  sebagaimana  dikutib oleh Mucthar Affandi:26  bahwa “hukum itu sama sekali tidak bergantung kepada kehendak manusia.  Bahkan  hukum  merupakan  suatu  hal  yang  terlepas  dari  keinginan  setiap  orang, sebab  hukum  telah  terdapat  dalam  kesadaran  hukum  setiap  orang.  Kesadaran  hukum  ini tidaklah  datang,  apalagi  dipaksakan  dari  luar,  melainkan  dirasakan  orang  dalam  dirinya sendiri.
Tulisan-tulisan  Krabbe  dalam  mendalami  pemaknaan  terhadap  teori  ini  dengan mengatakan, “.. aldus moet ook van het recht de heer schappij gezocht worden on de reactive van het rechtsgvoel en ligt dus zijn gezag niet buiten maar in den mensch”. Dari pernyataan di atas dapat dsimpulkan bahwa kekuasaan atau kedaulatan hukum harus dicari pada keadilan, sehingga  kekuasaan  hukum  itu  terletak  pada   diri  manusia  itu  kedalam bentuk ketentuan hukum  positif,  artinya  hukum  yang  ada  dalam  diri  manusia  dinyatakan  dalam  peraturan- peraturan hukum negara yang bersangkutan.
Dengan demikian, hukum bukanlah sengaja dibuat oleh penguasa negara. Penguasa negara  hanya  memberikan  perumusan  formal  saja  kepada  hukum  telah  ada  dalam  diri setiap manusia. Bahkan penguasapun berasal dari hukum dan harus mengapresiasi hukum,

## 4. Kedaulatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945
Sistem  kedaulatan  atau  kekuasaan  negara  versi  UUD  1945  sebagaimana  konstitusi dasar  yang  bersifat  tertulis  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  secara  jelas  dan tegas telah dituangkan dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 “kedaulatan berada ditangan rakyat dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  dasar  1945.    Jika  dibandingkan  dengan paham-  paham  kedaulatan  sebelumnya  terdapat  perbedaan  yang  cukup  signifikan. Kedaulatan  Negara  yang  dianut  dalam  UUD  1945  bersifat  regulatif,  artinya  walaupun kekuasaan berada ditangan rakyat, akan tetapi tanpa diikuti oleh suatu regulasi maka  tidak dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dan  kekuasaan  itu  bersifat  inkostitusional.  UUD  1945 merupakan  hukum  tertinggi dalam sistem penyelenggara  negara.  Hal itu dilihat dari dua hal.  Pertama  dari  segi  substansi  diakui  bahwa  UUD  1945  sebagai  hukum  tertinggi mengatur prinsip-prinsip dasar mengenai (i) format organisasi kenegaraan, (ii) mengatur prosedur-prosedur tentang mekanisme atau hubungan antar organ negara (iii).  Mengatur prinsip-prinsip hubungan antar negara atau organ-organ negara dengan warga negara (iv). Mengatur  mekanisme  hubungan  antar  sesama  warga  negara.  Semua  ini  diatur  dan ditentuhkan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan.
Kedua  dilihat  dari  segi  bentuk  pelaksanaanya  bahwa  norma-norma  konstitusi  itu dijabarkan dalam politik hukum dalam berbagai bidang kegiatan dalam arti yang luas yang dituangkan  dalam  bentuk  undang-undang  dan  peraturan  perundang-undangan
e-ISSN 2621-6159
pelaksanaanya  yang  berupa executive  acts ,  serta  dalam  bentuk  tindakan-tindakan  dan keputusan-keputusan ketatanegaraan dalam proses penyelenggaraan fungsi-fungsi-fungsi kekuasaan negara.
Kedaulatan  versi  UUD  1945,  juga    merupakan  kedaulatan    versi    Pancaslia,    sila  ke empat  mengisahkan  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan  perwakilan.  Nilai  dari  sila  ke  empat  Pancasila  ini  intihnya  adalah musyawarah  untuk  mufakat.  Kemufakatan  itu  dijadikan  suatu  putusan  suatu  ide  dasar yang didapat dijadikan regulasi dimuat dalam keputusan perundang-undangan yang lebih tinggi,  mufakat  melahirkan  kedaulatan  atau  kekuasan  rakyat  oleh  UUD  kedaulatan  itu dilaksanakan menurut Undang-Undang.

## C. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  dipakai  adalah  penelitian  normatif  dengan  menggabungkan metode  penelitian  primer,  sekunder.  Penelitian  dengan  pendekatan  normatif  diarahkan untuk mengkaji beberapa model check and balances di berbagai negara; Amerika, Belanda, Jerman  dan  negara  lainnya,  beserta  bentuk  negara,  bentuk  pemerintahan  dan  sistem pemerintahannya  masing-masing,  kemudian  membandingkannya  dengan  konsep check and balances di Indonesia.
Jenis  dan  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer, yaitu  data  empiris  yang  diperoleh  dari  informan  berdasarkan  hasil  wawancara  langsung dengan responden, beberapa diantaranya anggota DPR dan DPD. serta data sekunder, yaitu data  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan,  referensi-referensi  teoritis,  peraturan perundang-undangan,  doktrin-doktrin  dari  berbagai  pakar  hukum,  dan  data-data  yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, terkait parlemen Indonesia.
Proses  analisis  terhadap  isi  peraturan  perundang-undangan  dilakukan  melalui mekanisme  yang  bersifat  sirkuler  yaitu  analisis  sudah  mulai  dilakukan  di  tengah-tengah proses  pengumpulan  data.  Juga  dengan  menggunakan  metode content  analitys untuk mendapatkan kesimpulan.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Memaknai Checks and Balances sebagai Instrumen Pembatasan Kekuasaan
e-ISSN 2621-6159
Kekuasaan menimbulkan  ketidak  teraturan  kekuasaan  negara,  melahirkan  tirani- tirani  kekuasaan,  dan  terlaksana  kekuasaan  yang  otoriter,  membuahkan kesenjangan dan  transisi-transisi  kekuasaan  negara,  disamping  tidak  efektif  dan  efisien penyelenggaraan  pemerintahan  negara  itu  sendiri.  lahirnya Checks  and  balances sebagai bentuk  penyeimbang  dari  penerapan  doktrin  kekuasaan  trias  politika,  yang  mencoba mengatur  kehidupan  kekuasaan  negara  yang  relatif  baik  dalam  menciptakan  hubungan- hubungan  hukum  antara  cabang-cabang  atau  badan-badan  kekuasaan  negara,  antara legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif  yang  seimbang  dan  bersifat  dinamis.  Memang  istilah checks and balances baru mulai marak dibicarakan pertengahan abad ke 19 ini, walaupun istilah ini suda lama ada namun dalam penggunaanya sangat baru, sehingga literatur yang menguraikan soal cheks and balances juga masih minim.
Dalam  ajaran  kedualatan  rakyat,  yang  dipelopori  oleh  Jean  Jaques  Rousseau, merupakan  kelanjutan  dari  filsafatnya yang  bersumber  dari  perasaan yang melekat pada diri manusia sebagai satu-satunya makhluk yang mempunyai peradaban. Ajaran kedaulatan rakyat  berpangkal  tolak  dari  hasil  penemuan  Rousesseu  bahwa  tanpa  tata  tertib  dan kekuasaan,  manusia  tidak  akan  hidup  aman  dan  pasti  tidak  tentram.  Tanpa  tata  tertib, manusia  diumpamakan  serigala , dan  kehidupan  beruba  menjadi  perang  antar  umat manusia.  Itulah  sebabnya  manusia  bersepakat  untuk  mendirikan  negara,  dan  untuk  itu mereka mengadakan perjanjian masyarakat.
Mengenai  kedaulatan  rakyat  dalam  kaitannya  dengan  kontrak  social  (perjanjian masyarakat),  terdapat  dua  pendapat, pertama. Kekuasaan  dari  rakyat  karena  perjanjian masyarakat itu telah habis, sebab kekuasaan itu berpinda kepada penguasa yang mempunyai kekuasaan  mutlak,  penguasa  itulah  berdaulat,  bukan  rakyat. Kedua, manusia  sejak dilahirkan telah membawa hak, untuk  menjamin hak-hak itu, maka, mereka  mengadakan perjanjian masyarakat untuk mendirikan negara dalam rangka melindungi hak-hak manusia itu. Jadi kedaulatan tetap berada pada rakyat.
Montesquieu,  suatu  pemerintahan  memiliki  tiga  bentuk  kekuasaan,  yaitu,  legislatif, eksekuitf, dan yudikatif. Dengan formulasinya bahwa kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membentuk UU, dan  kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan UU yang
telah dibuat dan ditetapkan oleh legislatif, sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili suatu UU. Kekuasan ini harus diberikan kepada pihak yang berbeda-beda, hal itu dimaksudkan  agar  tidak  ada  penumpuhkan  kekuasaan  pada  satu  tangan  kekuasaan, mengapa karana bisa menimbulkan arogansi kewewenang-wenangan dan inefesiensi.
Aristotels yang dikutip oleh Munir Fuady, pernah berpendapat bahwa pemerintahan yang  dipimpin  oleh  satu  orang  bukan  merupakan  pemerintahan  yang  konstitusional. Terkait  dengan  pembagian  kekuasaan  Aristotels  juga  pernah  mencoba  mendalami  pola pembagian  kekuasaan  dengan  membandingkan  sebanyak  186  negara  kota  (polis)  yang terdapat  di  Yunani  dalam  bukunya Politiea, walaupun  yang  ditemukan  hanya  satu penyelidikan,  yakni,  tentang  konstitusi  kota  Athena,  ia  menemukan  pembagian  system pemerintahan  yang  demokratis,  sedangkan  di  Vatikan  semua  kekuasaan  ada  di  tangan Paus, dan Kota Yunani pun kekuasaan terbesar ada pada raja, karena itu muncullah istilah “raja  yang  berhak  menentukan  struktur  Negara,  karena  dia  pembuat  undang-undang tertinggi.
Penerapan konsep pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan di zaman modern sudah  saling  kombinasi  antara  konsep  pemisahan  kekuasaan dengan  konsep checks  and balances, sehingga konsep hybrid seperti ini disebut dengan istilah (distribution of power) Dalam  hal  ini  kekuasaan  tidak  dipisah  secara  tegas  tetapi  hanya  dibagi-bagi,  sehingga memungkinkan timbulnya overlapping kekuasaan.
Meskipun begitu, konsep awal dari ajaran trias politica yang berasal dari Montequieu, yang bermaksud untuk memisahkan sama sekali di antara kekuasaan-kekuasaan tersebut, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Konsep ini dalam sejarah ketatanegaraan dulu  dianut  oleh  Eropa  Kontinental.  Sedangkan  Konsep Checks  and  balances berasal dari para The Founding Fathers Amerika Serikat, yang memisakan secara tegas satu sama lain namun saling mengawasi tanpa adan satu kekuasaan yang berada di atas atau (tidak menjadi  master  atau  kekuasaan  yang  lain)  masing-masing  mengawasi  mekanisme check and belances berjalan dengan baik, disamping juga terhindar dari kesewenang-wenangan dan overlapping
Van  Vollenhoven,  menambahkan  satu  cabang  kekuasaan  dengan  kekuasaan  (badan) “ politie ” yang bertugas menjaga tata tertib untuk mengawasi agar semua cabang pemerintahan dapat  menjalankan  fungsinya  dengan  baik.  Karena  itu  menurut  Van  Vollenhoven, keseluruhan cabang kekuasaan menjadi empat  macam, yaitu, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan Politie. Bahkan ada juga menambah dua cabang kekuasaan yaitu, kekuasaan Pembuat UUD dan kekuasaan pelaksana pemilihan umum.
Menurut S,F. Strong, penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh 6 (enam) cabang kekuasaan yaitu.
a) Kekuasaan Eksekutif
b) Kekuasaan Legislatif
c) Kekuasaan Yudikatif
d) Kekuasaan Administratif
e) Kekuasaan Militer/Pertahanan Negara
f) Kekuasaan Diplomatik
Dalam konsep Trias politika, perlu diaplikasikan dalam suatu system pemerintahan yang baik. Tujuannya antara lain:
1. Menjaga  pelaksanaan  prinsip  demokrasi  dan  perlindungan  hak-hak  rakyat  dengan tidak  memberikan  atau  menumpuhkan  kewenangan  pada  satu  tangan,  jadi menghindari kemungkinan terjadinya tirani dalam suatu pemerintahan.
2. Efisisensi  pelaksanaan  roda  pemerintahan,  dengan  masing-masing  cabang pemerintahan menjalankan tugas sesuai fungsi dan keahliannya.
3. Pemberian  kewenangan  kepada  pihak-pihak  yang  berbeda  menyebabkan  adanya saling  bersaing  secara  sehat  antara  satu  cabang  pemerintahan  dengan  cabang pemerintahan yang lainnya, sehingga masing-masing akan saling memberikan prestasi secara baik mungkin.
4. Memberikan  kewenangan kenegaraan  kepada  pihak  yang  berbeda-beda memungkinkan  cabang  kekuasaan  yang  satun  saling  mengawasi  terhadap  cabang pemerintahan yang lain, sehingga dapat di deteksi dan dicegah secara dinih terhadap kemungkinan adanya penyalagunaan kewenangan.
e-ISSN 2621-6159
5. Menjaga  agar  sistem  pemerintahan  berjalan  dengan  obyektif,  dengan  menghindari dipengaruhinya kekuasaan Negara oleh sekelompok orang tertentu yang mempunyai bargaining  position.  Kecil  kemungkinan  pihak-pihak  tersebut  dapat  mempengaruhi pihak  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif  sekligus.  Tapi  jika  untuk  hanya  untuk mempengaruhi satu cabang pemerintahan saja, masih mungkin terjadi.

## 2. Praktek Prinsip Checks and Balances
a. Cheks and Balances di Indonesia
Praktik kedaulatan yang berasal dari rakyat selama ini (pra-amandemen) diwujudkan melalui  Majelis  Permusyawaratan  rakyat  (MPR)  yang  merupakan  penjelmaan  seluruh rakyat Indonesia, dengan demikian kekuasaan tertinggi ada ditangan MPR, dan kekuasaan itu  dibagi-bagi  secara  vertikal  ke  dalam  lembaga-lembaga  tinggi  negara  yang  berada dibawahnya, oleh karena itu prinsip yang dianut adalah pembagian kekuasaan (division or distribution of power).
Setelah    Undang-Undang    Dasar    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    1945    (UUD  NRI 1945)  pasca  amendemen,  kedaulatan  rakyat  ditentukan  dibagikan  secara  horizontal dengan cara memisahkannya (separation of power) menjadi kekuasaan yang dinisbatkan/ atau  dilaksanakan sebagai fungsi lembaga-lembaga  negara  yang kedudukannya sederajat dan  saling  mengendalikan  satu  sama  lain  berdasarkan  prinsip checks  and  balances yang merujuk  pada  konsep  trias  politika.  Cabang  kekuasaan  legislatif  tetap  berada  pada  MPR, namun Majelis ini terdiri dari dua badan perwakilan yang sederajat dengan lembaga negara lainnya.  Untuk  melengkapi  pelaksanaan  tugas  pengawasan,  disamping  lembaga  legislatif dibentuk  pula  Badan  Pemeriksa  keuangan.  Cabang  kekuasaan  Eksekutif  berada  ditangan Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Adapun  cabang  kekuasaan  kehakiman  atau  yudikatif dipegang oleh dua jenis Mahkamah, yaitu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Walaupun  eksistensi  MPR  telah  dikebiri  melalui  amandemen  UUD  NRI  1945,  akan tetapi keberadaannya tetap diakui dalam struktur ketatanegaraan sebagai lembaga negara penjelma seluruh rakyat yang terdiri dari DPR dan DPD. Prinsip  perwakilan daerah dalam DPD  menurut  Jilmly,  harus  dibedakan  hakikatnya  dari  prinsip  perwakilan  rakyat  dalam
DPR. Jimly, bermaksud bahwa agar seluruh aspirasi rakyat benar-benar dapat dijelmakan kedalam  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  yang  berdiri  sendiri,  disamping  terdiri  atas kedua lembaga perwakilan itu menyebabkan struktur parlemen Indonesia, terdiri dari tiga pilar,  yaitu,  MPR,  DPR  dan  DPD  digambarkan  dengan  trikameral.  Tiga  badan  tersebut mempunyai  kedudukan  yang  sederajat  dengan  Presiden  dan  pelaksanaan  kekuasaan Kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Tiga  cabang  kekuasaan  baik  legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif,  dalam  pelaksanaan fungsinya  saling  mengontrol  satu  sama  lain  sesuai  teori check s and  balances  system. Dengan demikian kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan diawasi dengan sebaik- baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang menduduki jabatan dalam lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan baik.
Banyak perbedaan pelaksanaan prinsip checks and balances antara Amerika sebagai Negara federal dan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem pemerintahan yang sama  presidensil  sebagaimana  yang  dikemukakan  di  atas,  namun  menurut  pendapat penulis pemberlakuan dan  prinsip checks and balances yang dilembagakan dalam sistem kekuasaan negara beresensi pada penyalahgunaan atau tindakan yang sewenang-wenang dalam mengurus hayat hidup orang banyak dalam negara.
3. Mekanisme Checks and Balances Antar Cabang Kekuasaan yang Terpisah-pisah Sebagai  konsekuensi  terjadinya  pemisahan  kekuasaan  antara  cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka mekanisme hubungan di antara cabang- cabang  kekuasaan  yang  terpisah-pisah  itu  perlu  di  atur  menurut  prinsip checks  and balances sehingga  hubungan  antara  satu  lembaga  dengan  lembaga  lain  dapat  saling mengimbangi dalam kesetaraan dan kesejahteraan. Jimly Asshiddiqie,37  mengurai bentuk kekuasaan yang ada pada tiga cabang kekuasaan sesuai konstitusi
a. Kekuasaan Eksekutif Presiden
1) Di bidang legislatif, Presiden diberi hak untuk mengambil inisiatf mengajukan RUU kepada DPR, menetapkan peraturan-peraturan pelaksanaan, hak veto untuk tidak
mengesahkan suatu rancangan Undang-Undang yang telah disetujui oleh DPR, hak hukum  untuk  sementara  waktu  dalam  keadaan  kepentingan  yang  memaksa menetapkan peraturan yang seharusnya berbentuk Undang-Undang.
2) Di bidang yudikatif, Presiden diberi hak dengan pertimbangan Mahkamah Agung, untuk  menetapkan  pemberian  grasi,  abolisi,  dan  amnesty,  mengajukan permohonan  kepada  Mahkamah  Agung  untuk  menguji  suatu  Undang-Undang yang  telah  disahkan  oleh  DPR  tetapi  Presiden  sendiri  tidak  bersedia mengesahkannya ataupun tidak menyetujui isi suatu Undang-Undang tetapi DPR tidak bersedia mengubahnya.
b. Kekuasaan Legislatif DPR
1) Kekuasaan membentuk Undang-Undang berada di DPR, tetapi Presiden juga diberi hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR
2) Presiden  di  beri  hak  veto  untuk  mengesahkan  atau  tidak  mengesahkan  suatu Rancangan  Undang-Undang  yang  telah  disetujui  oleh  DPR.  Rancangan  Undang- Undang  yang  tidak  di  sahkan  oleh  Presiden  ini  tidak  lagi  di  majukan  kepada presiden yang tidak mendapat persetyjuan DPR, juga tidak  boleh lagi  dimajukan kepda DPR pada periode berikutnya.
3) Ketentuan  hak  veto  Presiden  ataupun  hak  untuk  tidak  menyetujui  Rancangan Undang-Undang yang di ajukan pihak lain itu, masih perlu dibatasi sehingga tidak terjadi  kesewenang-  wenangan.  Karena  itu,  Mahkammah  Agung  dapat dipertimbangkan  untuk  diberikan  hak  untuk  menerima  permohonan  dari  pihak DPR ataupun Presiden untuk menguji materi Rancangan Undang-Undang tersebut terhadap  UUD  dengan  demikian,  kita  dapat  memperluas  pengertian  tentang “judicial review”
4) Mahkamah  Agung  harus  diberi  hak  untuk  menguji  materi  setiap  Undang- Undang  terhadap  UUD.  Ketika  UUD  1945  dirumuskan,  usul  Muhammad  Yamin mengenai  soal  ini  ditolak  oleh  Soepomo  dengan  alasan  UUD  tidak  menganut system pemisahaan kekuasaan. Tetapi, sekarang UUD NRI 1945 telah dengan tegas
menganut  prinsip  pemisahaan  kekuasaan  itu,  maka  hak  Mahkamah  Agung dibidang  ini  tidak  dapat  lagi terhindari sebagai salah satu mekanisme checks and balances , di antara sesame lembaga  tinggi  Negara.  Di  dalam  system  pemisahaan kekuasaan  Mahkamah  Agung  berhak  menilai  atau  mengawasi  legislatif  dan eksekutif terhdapat Undang-undang.
c. Fungsi Mahkamah Agung
1) Kekuasaan kehakiman, baik dari segi substansinya maupun administrasinya, telah ditetapkan bersifat mandiri dan terpadu di bawah pemibnaan Mahkamah Agung, tetapi  pada    saat    yang    bersamaan    peran    DPR    untuk    mengontrol  kekuasaan Mahkamah  Agung  di  tingkatkan  melalui  penentuan  pengangkatan  dan pemberhentian  hakim  agung,  dan  dengan  pembentukan  Komisi  Judisial  untuk mengawasi segi-segi administrasi kekuasaan kehakiman.
2) Dengan  memperhatikan  pertimbangan  Mahkamah  Agung,  Presiden  di  beri  hak untuk memberikan grasi, abolisi, dan amnesti

## E. PENUTUP
Negara sebagai organisasi kekuasaan politik untuk menjalankan pemerintahannya bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi warga Negara sebagai unsur utama pembentuk organisasi Negara Lembaga-lembaga negara yang dibentuk harus bekerja  untuk  mensejahterakan  rakyat,  seimbang  dengan  kekuasaan  yang  diberikan kepada  mereka,  kekuasaan  itu  seimbang  (balances),  maka  kekuasaan  itu  dibagi-bagikan atau  dipisahkan  secara  tegas,  sehingga  masing-masing  kekuasaannya  melaksanakan  apa yang  menjadi  tugas  dan  wewenangnya,  yang  diikuti  dengan  mekanisme checks  and balances . Dari rincian fungsi lembaga negara di atas dapat dilihat bahwa hubungan antara Presiden,  DPR  dan  Mahkamah  Agung  dapat  dikembangkan  secara  seimbang.  Melalui mekanisme checks and balances tersebut, ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan judikatif yang tercermin di ketiga lembaga tersebut dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan di antara satu sama lain.

## DAFTAR PUSTAKA
e-ISSN 2621-6159
Yuhana,  Abdy,  2007, Sistem    Ketatanegaraan    Indonesia    Pasca    Perubahan    UUD    1945, Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI , Jakarta: Fokusmedia.
Budiardjo,  Miriam,  1991, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik, Cet.  XIII,  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
I  GDE,  Pantja Astawa,  dan  Suprin  Na’a,  2009, Memahami  Ilmu  Negara  Dan  Teori  Negara , Bandung: Refika Aditama.
Jimly Asshiddiqie, 2005, Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, Yogyakarta:  FH  UII  Press.  Purnomowati,  Dwi,  2005, Implementasi  Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Kusnardi, Mohd, dan Ibrahim, Harmaily, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta: CV Sinar Bakti.
,  dan Saragih, R. Bintan, 2000, Ilmu Negara, Jakarta: Gaya Media Pratama.
Muchtar,  1982, Ilmu-Ilmu  kenegaraan,  Suatu  studi  Perbandingan, Bandung:  Lembaga Penerbit Fakultas Sosial Politik Universitas Padjadjaran.
Munir Fuadi, 2009, Teori Negara Hukum Modern (rechstaat), Bandung: Alumni.
Nurtjahyo, Hendra, 2006, Filsafat demokrasi, Bandung: Bumi Aksara
Saldi Isra, Fungsi Legislasi Setelah Perubahan UUD 1945 , Jentera Jurnal Hukum, ISSN: 1412- 6842, Edisi 20, Tahun V Januari April, 2010
Faharudin, 2014, Analisis Hukum Fungsi Dewan Perwakilan Daerah RI dalam Pembentukan Undang-Undang, Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar