## UPAYA KEBERATAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN PRINSIP DALAM GOVERNMENT PROCUREMENT AGREEMENT
Arief Budi Yulianto email : ariefbudiyulianto@yahoo.com

## Abstract
The Government Procurement Agreement (GPA), as part of agreements made within the purview of the  World Trade Organization (WTO), opens up the doors for foreign businesses to enter the domestic market of government procurement  (goods/services).  Indonesia at present does not yet signed the GPA but decided to become an observer instead. Consequently, the government decides to harmonize its  national  laws  regulating  government  procurement  mechanism  or  procedure  with  the international  standard  (GPA).  This  article  shows  that  there  still  exist  a  huge  difference  in  how  the national  law regulates the public auction procedure (complaints, challenges and dispute resolution mechanism)  with the GPA, which is used as a reference.  This situation should be dealt with should Indonesia decides to sign and ratify the GPA.
Keywords:
Government Procurement Agreement, challenge, right to challenge, complaint process.

## Abstrak
Government  Procurement  Agreement  (GPA)  sebagai  bagian  dari  kesepakatan  yang  dibuat  di bawah World Trade Organization (WTO), bertujuan membuka kesempatan bagi  pelaku usaha dari negara lain untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Indonesia sampai saat ini masih menjadi observer dan belum menjadi anggota GPA, namun pada saat sama telah  mulai  mengikuti  atau  menyesuaikan  hal-hal  yang  ada  dalam  GPA,  antara  lain,  aturan mengenai  prosedur  keberatan  dan  banding.  Tulisan  ini  akan  membahas  dan  membandingkan prosedur  keberatan  dan  banding  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  dengan  aturan-aturan  serupa  dalam  GPA.  Penelitian menunjukkan  masih  adanya  perbedaan  prosedur  pengaturan  keberatan,  sanggahan  maupun pengaduan  antara  kedua  aturan  tersebut.  Hal  ini  harus  diperhatikan  bilamana  suatu  saat  nanti Indonesia memutuskan menandatangani GPA.
Kata kunci:
Kesepakatan Kerjasama Pemerintah, keberatan, sanggahan, pengaduan.

## Pendahuluan
Persetujuan umum mengenai Tarif dan Perdagangan General Agreement on Tariffs and Trade – GATT mengatur kebijakan perdagangan antar negara dibentuk pada  tahun  1947. Lahirnya  World  Trade  Organization (WTO)  pada  tahun  1994 merupakan  perubahan  yang  sangat  penting  bagi  GATT,  WTO  mengambil  alih GATT dan menjadikannya salah satu lampiran aturan WTO. Prinsip-prinsip GATT menjadi  kerangka  aturan  bagi  bidang-bidang  baru  dalam  perjanjian  WTO,
khususnya  Perjanjian  mengenai  Jasa General  Agreement  on  Trade  in  Services (GATS),  Penanaman  Modal Trade-Related  Investment  Measures (TRIMs) dan  juga mengenai  Perjanjian  mengenai  perdagangan  yang  terkait  dengan  Hak  Atas Kekayaan Intelektual Trade -Related Aspects of Intellectual Property Right s (TRIPs).
General  Agreement  on  Trade  in  Services yang  selanjutnya  disebut  dengan GATS  merupakan  perjanjian  perdagangan  multilateral  yang  pertama  di  bidang jasa.  GATS  merupakan  salah  satu perjanjian  di  bawah World  Trade  Organization (WTO).  GATS merupakan hasil dari Uruguay Rounds mulai berlaku sejak 1 Januari 1995. Negara anggota GATS diwajibkan untuk membuka sektor-sektor jasa untuk diliberalisasi  dengan  menyusun  jadwal,  bagaimana,  apa  seberapa  dalam  dan seberapa  luas  sektor  tersebut  dibuka  untuk  pemasok  jasa  asing.  Dibentuknya GATS  adalah  untuk  membentuk  suatu  kerangka  prinsip-prinsip  atau  aturan- aturan  material  dalam  perdagangan  jasa.  Prinsip-prinsip  dalam  GATS  harus dilaksanakan oleh negara anggota antara lain yaitu prinsip Most Favoured Nation, prinsip National Treatment , prinsip transparansi.
Dalam  setiap  pertemuan  dalam  forum  WTO, Asia  Pacific  Economic Coperation (APEC)  dan Asian  European  Meeting (ASEM),  Indonesia  selalu dihadapkan kepada permintaan untuk melakukan ratifikasi terhadap Government Procurement  Agreement (GPA).  Pada  dasarnya  ratifikasi  terhadap  GPA  adalah pembukaan  pasar  Indonesia  ( market  access )  kepada  pengusaha-pengusaha  dari negara  lain,  yang  berarti  mengizinkan  perusahaan  asing  dapat  ikut  serta  pada proses  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  Indonesia,  baik  di  pusat  maupun  di daerah. Pada umumnya GPA tersebut memiliki threshold yang cukup rendah, yaitu sekitar US$ 35,000 (tigapuluh lima ribu) untuk pengadaan supplies (alat-alat tulis, alat  keperluan  kantor,  pembelian  barang-barang  lain).  Sedangkan  untuk construction , threshold- nya sekitar US$ 5.000.000 (lima juta). Artinya apabila kita sudah  meratifikasi  GPA,  maka  untuk  pengadaan  di  atas threshold tersebut  harus kita  lakukan  dengan International  Competitive  Bidding (ICB),  yang  berarti
perusahaan  asing  boleh  ikut  menjadi  peserta  dan  tidak  boleh  ada  perlakuan diskriminatif terhadap perusahaan asing tersebut. 1
Bahwa  hambatan  bagi  perusahaan-perusahaan  multinasional  untuk  ikut terlibat  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  ini,  bahwa  sektor Government Procurement merupakan  sektor  yang  dikecualikan  dalam  ruang  lingkup pengaturan  tentang  perdagangan  yang  diatur  oleh  WTO  baik  mengenai  barang dan jasa, dalam persetujuan tentang Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT)  tahun 1947, Government Procurement dikeluarkan dari kewajiban National  Treatment atau  non  diskriminasi.  Hal  tersebut  juga  berlaku terhadap  ketentuan  Persetujuan  Umum  tentang  Perdagangan  Jasa  ( General Agreement on Trade Services – GATS). Sudah lama negara maju melakukan upaya agar Government  Procurement menjadi  bagian  dari  GATT,  pada  tahun  1976 disetujui  ada  suatu  grup  mengenai Government  Procurement .  Selanjutnya  pada Tokyo Round disetujui adanya Government Procurement Agreement (GPA).
Dalam GPA terdapat ketentuan agar Undang-Undang, peraturan, prosedur, dan  praktek-praktek  tentang  pengadaan  barang  kebutuhan  pemerintah  menjadi lebih  terbuka  (transparan)  dan  menjamin  bahwa  prosedur  tersebut  tidak melindungi  produk  atau penyedia  barang/jasa  dalam negeri.  GPA juga  membuat ketentuan  bagi  perlakuan  khusus  dan  perlakuan  yang  tidak  sama  bagi  negara- negara  berkembang  serta  negara  miskin,  termasuk  keperluan-keperluan  khusus mereka  dalam  pembangunan,  keuangan  dan  perdagangan. 2 Anggota  GPA  terdiri dari 19 negara dari 47 negara anggota WTO. Hingga saat ini Indonesia walaupun merupakan  anggota  WTO  namun  belum  ikut  serta  dalam  GPA,  oleh  karena  itu posisi Indonesia dalam GPA adalah sebagai observer bersama 28 negara anggota WTO lainnya. 3
1 Kwik  Kian  Gie , Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Instansi  Pemerintah (Government’s Goods/Services  Procurement), Naskah  pidato  Menteri  Negara  Perencanaan  Pembangunan Nasional/Kepala  Bappenas  pada  Pertemuan  Tingkat  Menteri  di  Jakarta,  dalam  Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO-V di Cancun Mexico, 7 Agustus 2003, hlm., 3.
2 H.S. Kartajoemena, GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm., 214.
3 Agreement  on  Government  Procurement  Parties,  Observers  and    Accessions diakses  dari https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.html pada tanggal 13 Oktober 2016.
Walaupun Indonesia belum menjadi anggota atau meratifikasi GPA namun secara  perlahan  Indonesia  menyesuaikan  dengan  dasar-dasar  dalam  GPA.  Hal tersebut  dalam  rangka  mempersiapkan  untuk  bergabung  menjadi  anggota  GPA. Beberapa  hal  yang  menjadi  penyesuaian  antara  lain  dalam  hal  pengadaan barang/jasa  Pemerintah,  sudah  ada  beberapa  prinsip-prinsip  yang  diterapkan atau  disesuaikan  dengan  GPA.  Prinsip  efisien,  efektif,  transparan,  terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel adalah prinsip dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah.
Pengadaan barang/jasa merupakan upaya untuk mendapatkan barang/jasa yang  diinginkan  dengan  menggunakan  metode  dan  proses  tertentu  agar  dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya. Agar pengadaan barang/jasa dapat  dilaksanakan  dengan  baik  maka  kedua  belah  pihak  yaitu  pengguna  dan penyedia  harus  selalu  mengikuti  prinsip-prinsip,  metode  dan  proses  pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
Sistem  pengadaan  barang/jasa  yang  baik  adalah  sistem  pengadaan  yang mampu  menerapkan  prinsip-prinsip  tata  pemerintahan  yang  baik  ( good governance ),  mendorong  efisiensi  dan  efektivitas  pengeluaran  anggaran  dalam penyelenggaaan tata pemerintahan yang baik. Saat ini pemerintah berusaha untuk mewujudkan  pemerintahan  yang  terbuka  dan  demokratis  dengan  meningkatkan dan  mengoptimalkan  pelayanan  publik  terhadap  masyarakat  melalui  kebijakan atan peraturan yang efektif, efisien dan mencerminkan keterbukaan. Pelaksanaan pengadaan  barang/jasa  Pemerintah  yang  saat  ini  masih  berlaku  diatur  dalam Peraturan  Presiden  tentang  Pengadaan    Barang/Jasa  Pemerintah  mulai  tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah.
Secara  historis  pengaturan  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  oleh Pemerintah  sejak  tahun  2010  sudah  terdapat  beberapa  kali  perubahan. Perubahan-perubahan  peraturan  tersebut  adalah  agar  pelaksanaan  pengadaan barang/jasa  Pemerintah  lebih  baik  dan  untuk  mengurangi  penyimpangan  yang dapat  merugikan  keuangan  negara.  Saat  ini  proses  pelaksanaan  peraturan tersebut  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010 sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan  Peraturan  Presiden
Nomor  4  Tahun  2015  telah  menggunakan  sistem e-procurement . E-procurement adalah proses pengadaan barang dan jasa secara on line melalui internet, dimana seluruh  proses  pengumuman,  pendaftaran,  proses  penawaran, aanwijzing ,  hasil evaluasi  atas  penawaran  dilakukan  dengan  memanfaatkan  sarana  teknologi informasi. 4
E-procurement memiliki  fungsi  utama  untuk  menjamin  proses  pengadaan barang/jasa  Pemerintah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Selain  itu, e- procurement juga  menjamin  terciptanya  transparansi,  standarisasi,  dan akuntabilitas  proses  pengadaan  yang  dapat  diikuti  dan  diawasi  secara  bersama- sama  oleh  masyarakat.  Proses  yang  transparan  dalam  pengadaan  barang/jasa akan  memberikan  kesempatan  yang  sama  kepada  penyedia  barang/jasa  dan dalam  pelaksanaannya  akan  mendapatkan  pengawasan  dari  masyarakat.  Yang terpenting  adalah  bahwa, e-procurement secara  khusus  atau  pengadaan barang/jasa Pemerintah secara umum, harus berpihak pada peningkatan kualitas pelayanan    publik,    tata    kelola    pemerintahan    yang    baik,    dan  kesejahteraan rakyat yang digadang-gadang dalam konsep good governance . 5
Sanggahan setelah adanya pengumuman pemenang dapat diajukan peserta pengadaan  barang/jasa  yang  merasa  dirugikan  apabila  menemukan penyimpangan,  adanya  rekayasa  dan  penyalahgunaan  wewenang  terhadap ketentuan  prosedur  yang  telah  ditetapkan  dalam  dokumen  pengadaan barang/jasa  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  persaingan  yang  tidak  sehat. Dalam  Peraturan  Presiden  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  juga  mengatur mengenai  pengaduan  yang  cakupannya  lebih  luas  yaitu  tidak  hanya  peserta pengadaan saja yang dapat mengajukan pengaduan, masyarakat yang menemukan indikasi-indikasi penyimpangan tersebut juga dapat mengajukan pengaduan.
Pengaduan  dapat  dilakukan  dalam  hal  Penyedia  Barang/Jasa  atau masyarakat  menemukan  indikasi  penyimpangan  prosedur,  KKN  dalam
4 Mochammad  Jasin,  Mencegah  Korupsi  Melalui E-procurement ,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi, Jakarta, 2007, hlm,. 3.
5 Samsul  Ramli,  Bacaan  Wajib  Para  Praktisi  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  Visimedia, Jakarta, 2013, hlm., 11.
pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  Pemerintah  dan  atau  pelanggaran persaingan yang sehat dapat  mengajukan pengaduan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa.  Sedangkan  di  dalam  GPA  diatur  mengenai Challenge  Procedures apabila  adanya  upaya  keberatan  dalam  proses  pengadaan.  Upaya  keberatan dikaitkan  dengan Government  Procurement  Agreement (GPA)  yang  merupakan salah satu perjanjian di dalam World Trade Organization (WTO) memiliki prinsip- prinsip  di  GPA  yaitu  adanya  ketepatan  waktu,  efektif,  transparan  dan  tidak diskriminatif dalam pengadaan barang/jasa.
Metode  yang  digunakan  pada  penulisan  ini  menggunakan  metode kualitatif,  yaitu  menganalisa  asas-asas  dalam  peraturan  perundang-undangan . Penelitian  Yuridis  Normatif  di  sini  dimaksudkan  bahwa  permasalahan  yang menjadi  obyek  kajian  dianalisis  berdasarkan  pada  sumber-sumber  berupa peraturan-peraturan,  perundang-undangan  yang  berlaku,  teori-teori  hukum  dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka.
Metode  penelitian  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  yang  ditujukan untuk  memahami  penerapan  norma-norma  hukum  terhadap  fakta  yang menitikberatkan  fokus  kajian  pada  asas-asas  dan  kaidah-kaidah  hukum  yang terdapat di berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun teori- teori hukum dalam berbagai literatur. 6
Selain  itu  metode  komparatif  untuk  membandingkan  satu  hal  dengan  hal lainnya.  Untuk  membandingkan  persamaan  dan  perbedaan  dua  atau  lebih  fakta- fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

## Pembahasan

## Sejarah Dan Prinsip GPA
General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade (GATT)  berpedoman  pada  5 prinsip utama yaitu prinsip Most-Favoured Nation , National Treatment , Larangan Restriksi  (Pembatasan)  Kuantitatif,  perlindungan  melalui  tarif,  resiprositas, perlakuan khusus bagi negara sedang berkembang. Prinsip Most-Favoured Nation
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm., 11.
menyatakan  bahwa  suatu  kebijakan  perdagangan  harus  dilaksanakan  atas  dasar non-diskriminatif.  Menurut  prinsip  ini,  semua  negara  anggota  terikat  untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta yang menyangkut biaya-biaya lainnya. Menurut prinsip National  Treatment ,  produk  dari  suatu  negara  yang  diimpor  ke  dalam suatu  negara  harus  diperlakukan  sama  seperti  halnya  produk  dalam  negeri. Restriksi kuantitatif terhadap ekspor atau impor juga diatur  dalam GATT, dalam pelaksanaannya  pembatasan  ini  dikecualikan  pada  negara-negara  sedang berkembang.  Dalam  hal  ini  negara  tersebut  dapat  memberlakukan  restriksi kuantitatif  untuk  mencegah  terkurasnya  valuta  asing  (devisa)  mereka  yang disebabkan  oleh  adanya  permintaan  untuk  impor  dan  juga  diperlukan    untuk memperluas  produksi  dalam  negeri  negara  berkembang.  Sedangkan  perlakuan khusus bagi negara sedang berkembang, yaitu negara-negara anggota sepakat dan mengeluarkan  putusan  mengenai  pemberian  perlakuan  yang  lebih menguntungkan dan partisipasi yang lebih besar bagi negara sedang berkembang dalam  perdagangan  dunia.  Pengakuan  ini  juga  merupakan  dasar  hukum  bagi negara  industri  untuk  memberikan  GSP  ( Generalized  System  of  Preferences atau sistem preferensi umum) kepada negara-negara sedang berkembang.
Prinsip  pembentukan  dan  dasar  WTO  adalah  untuk  mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas Most Favoured Nation dan perlakuan  non  diskriminasi  dalam  negara-negara  anggota  serta  komitmen terhadap  transparansi.  Terbukanya  pasar  nasional  terhadap  perdagangan internasional  diharapkan  akan  mendorong  dan  membantu  pembangunan  yang berkesinambungan,  meningkatkan  kesejahteraan,  mengurangi  kemiskinan,  dan membangun perdamaian dan stabilitas.
GPA  merupakan  perjanjian  multilateral  dalam  kerangka  WTO,  yaitu perjanjian di bidang government procurement hanya mengikat negara yang turut dalam  perjanjian  ini  namun  tidak  semua  anggota  WTO  merupakan  pihak  dalam GPA. Selama suatu negara belum menandatangani atau ikut dalam GPA, maka GPA tersebut tidak berlaku bagi negara itu. Saat ini anggota GPA berjumlah 19 negara dari  47  negara  anggota  WTO.    Anggotanya  adalah  Armenia,  Kanada,  Uni  Eropa,
Hongkong,  Islandia,  Israel,  Jepang,  Korea  Selatan,  Liechtenstein,  Moldova, Montenegro,  Belanda  Aruba,  Selandia  Baru,  Norwegia,  Singapura,  Swiss,  China Taipei,  Ukraina,  Amerika  Serikat.  Sedangkan observer- nya  adalah  Albania, Argentina, Australia, Bahrain, Kamerun, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Georgia, India, Indonesia, Yordania, Kazakhstan, Republik Kirgizstan, Malaysia, Mongolia, Oman, Panama,  Pakistan,  Federasi  Rusia,  Arab  Saudi,  Seychelles,  Sri  Lanka,  Tajikistam, Thailand, Republik Makedonia, Turki, Vietnam, dimana saat ini 8 negara observer sedang melakukan negosiasi untuk menjadi anggota GPA.
Indonesia sebagai observer belum menjadi anggota. GPA mempunyai tujuan untuk  memastikan  keterbukaan,  adil,  dan  transparan  dalam  persaingan pengadaan pemerintah untuk negara-negara anggota GPA. Dalam GPA ditetapkan aturan  keterbukaan,  adil,  dan  transparan  kepada  negara-negara  anggota,  namun tidak  secara  otomatis  berlaku  keterbukaan  untuk  pengadaan  oleh  Pemerintah masing-masing  negara  anggota.  Ada  jadwal  yang  merupakan  hal  penting  dalam menentukan  kegiatan  pengadaan  oleh  Pemerintah  mana  yang  bisa  dibuka  atau tertutup bagi para negara anggota GPA.
Alasan-alasan  terbentuknya  GPA  terdapat  dalam  bagian  awal Legal  Text Agreement on Government Procurement yaitu:
1. Bahwa  diperlukannya  suatu  bentuk  pengaturan  dalam  bidang Government Procurement untuk perdagangan internasional yang efektif.
2. Bahwa  ketentuan  mengenai Government  Procurement bukan  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  barang  atau  jasa  domestik  saja  dan seharusnya tidak menyebabkan diskriminasi terhadap barang dan jasa asing dan pihak penyedia barang dan jasa asing.
3. Bahwa diperlukannya suatu peraturan mengenai Governent Procurement yang bersifat transparan.
Indonesia sebagai observer memperoleh akses langsung terhadap informasi mengenai  perkembangan  proses  penyempurnaan  standar  internasional  atas sistem pengadaan Pemerintah yang transparan, akuntabel dan non-diskriminatif. Dalam  perkembangannya,  Indonesia  mulai  menyesuaikan  standar  internasional
dalam  GPA  ke  dalam  pengadaan  barang  jasa  Pemerintah  yaitu  dengan  adanya peraturan-peraturan pengadaan barang/jasa yang selalu berkembang.
Prinsip-prinsip  GPA  harus  dilaksanakan  oleh  negara  anggota  antara  lain, prinsip Most  Favoured  Nation dikenal  juga  sebagai  prinsip  non  diskriminasi, prinsip National Treatment, yaitu setiap negara anggota memperlakukan jasa-jasa dan  pemberi  jasa  dari  negara  anggota  lainnya  harus  sama  dengan  perlakukan yang  diberikan  terhadap  jasa  atau  pemberi  jasa  dari  negaranya,  prinsip selanjutnya  adalah  prinsip  transparansi  pada  intinya  negara  anggota  harus mempublikasikan regulasi atau kebijakan yang terkait dengan perdagangan jasa.

## Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  dan  Anggaran  Pendapatan Belanja  Daerah  (APBD)  Indonesia  sangat  besar  sehingga  menarik  pelaku  usaha asing  untuk  terlibat  dalam  penyediaan  barang/jasa  Pemerintah.  Berdasarkan beberapa kondisi, Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum memutuskan untuk menjadi  anggota  dan  meratifikasi  GPA.  Sedangkan  pelaku  usaha  asing  terus berusaha  untuk  masuk  dan  mempengaruhi  dalam  proses  pengadaannya,  karena perkembangan yang sangat cepat, kebutuhan akan pengadaan sangat tinggi.
Pengadaan  barang/jasa  Pemerintah  di  Indonesia  saat  ini  berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat  Atas  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  54  Tahun  2010 tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  Prinsip-prinsip  yang  ada  di dalamnya adalah sebagai berikut:
a. Efisien,  berarti  Pengadaan  Barang/Jasa  harus  diusahakan  dengan menggunakan  dana  dan  daya  yang  minimum  untuk  mencapai  kualitas  dan sasaran  dalam  waktu  yang  ditetapkan  atau  menggunakan  dana  yang  telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
b. Efektif,  berarti  Pengadaan  Barang/Jasa  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  dan sasaran  yang  telah  ditetapkan  serta  memberikan  manfaat  yang  sebesar- besarnya.
c. Transparan,  berarti  semua  ketentuan  dan  informasi  mengenai  Pengadaan Barang/Jasa  bersifat  jelas  dan  dapat  diketahui  secara  luas  oleh  Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
d. Terbuka,  berarti  Pengadaan  Barang/Jasa  dapat  diikuti  oleh  semua  Penyedia Barang/Jasa  yang  memenuhi  persyaratan/kriteria  tertentu  berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi  persyaratan,  sehingga  dapat  diperoleh  Barang/Jasa  yang ditawarkan  secara  kompetitif  dan  tidak  ada  intervensi  yang  mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
g. Akuntabel,  berarti  harus  sesuai  dengan  aturan  dan  ketentuan  yang  terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan  Pasal  57,  ayat  (1)  huruf  d,  tahapan  pemilihan  penyedia barang/pekerjaan  konstruksi/jasa  lainnya  dengan  metode  pelelangan  umum dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan:
1) pengumuman;
2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
3) pemberian penjelasan;
4) pemasukan Dokumen Penawaran;
5) pembukaan Dokumen Penawaran;
6) evaluasi penawaran;
7) evaluasi kualifikasi;
8) pembuktian kualifikasi;
9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
10) penetapan pemenang;
11) pengumuman pemenang;
12) sanggahan; dan
13) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
Bahwa  setelah  adanya  pengumuman  pemenang  ada  proses  untuk  upaya keberatan  terhadap  proses-proses  pengadaan  barang/jasa  Pemerintah  sehingga diperlukan  adanya  keputusan  terhadap  keberatan  yang  diajukan  dengan berdasarkan  prosedur  yang  tidak  diskriminasi,  tepat  waktu,  efektif  dan transparan.  Sanggahan  setelah  adanya  pengumuman  pemenang  peserta pengadaan  barang/jasa  yang  merasa  dirugikan  apabila  menemukan penyimpangan  terhadap  ketentuan  dan  prosedur  yang  diatur  dalam  Peraturan Presiden  dan  yang  telah  ditetapkan  dalam  dokumen  pengadaan  barang/jasa, adanya  rekayasa  yang  mengakibatkan  terjadinya  persaingan  yang  tidak  sehat, dan/atau  adanya  penyalahgunaan  wewenang  oleh  ULP  dan/atau  pejabat  yang berwenang lainnya.
Surat  sanggahan  disampaikan  kepada  kelompok  Kerja  ULP  dan ditembuskan  kepada  PPK,  PA/KPA  dan  APIP  K/L/D/I  yang  bersangkutan  paling lambat  3  (tiga)  hari  kerja  untuk  Pelelangan/Seleksi  Sederhana  dan  Pemilihan Langsung. Sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja  setelah  pengumuman  pemenang.  Selanjutnya  ULP  wajib  memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat paling lambat 3 (tiga) hari kerja  untuk  Pelelangan/Seleksi  Sederhana  dan  Pemilihan  Langsung.  Sedangkan untuk  Pelelangan/Seleksi  Umum  paling  lambat  5  (lima)  hari  kerja  hari  kerja setelah surat sanggahan diterima.
Dahulu sebelum Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 terdapat proses sanggah  banding,  yaitu  keberatan  terhadap  jawaban  sanggah  yang  diajukan kepada  kepada  Menteri/Pimpinan  Lembaga/Kepala  Daerah/Pimpinan  Institusi paling  lambat  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  3  (tiga)  hari  kerja  untuk Pelelangan/Seleksi  Sederhana  dan  Pemilihan  Langsung.  Sedangkan  untuk Pelelangan/Seleksi  Umum  paling  lambat  5  (lima)  hari  kerja  hari  kerja  setelah diterimanya jawaban sanggah, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 proses sanggah banding ditiadakan.

## Challenge Procedure
Artikel  XX  GPA  mengatur  mengenai  prosedur challenge dalam  hal  terjadi keberatan  dari  peserta  lelang  dalam  proses  pengadaan,  yaitu  masing-masing negara anggota harus mencari resolusi keberatan dalam konsultasi dengan suatu badan yang berkaitan dengan panitia pengadaan. Apabila terdapat permasalahan, badan  pengadaan  memberikan  pertimbangan  yang  tidak  memihak  dan  tepat waktu  untuk  setiap  keluhan  tersebut,  dengan  prosedur  yang  tidak  merugikan memperoleh langkah-langkah perbaikan dalam proses pengadaan tersebut.
Article XX Challenge Procedures Consultations
1. In the event of a complaint by a supplier that there has been a breach of this Agreement in the context of a procurement, each Party shall encourage  the  supplier  to  seek  resolution  of  its  complaint  in consultation  with  the  procuring  entity.  In  such  instances  the procuring entity  shall accord  impartial and timely consideration  to any such complaint, in a manner that is not prejudicial to obtaining corrective measures under the challenge system.
Challenge
2. Each Party shall provide non-discriminatory, timely, transparent and effective procedures enabling suppliers to challenge alleged breaches of the Agreement arising in the context of procurements in which they have, or have had, an interest.
3. Each  Party  shall  provide  its  challenge  procedures  in  writing  and make them generally available.
4. Each Party shall ensure that documentation relating to all aspects of the process concerning procurements covered by this Agreement shall be retained for three years.
5. The  interested  supplier  may  be  required  to  initiate  a  challenge procedure and notify the procuring entity within specified time-limits from the time when the basis of the complaint is known or reasonably should have been known, but in no case within a period of less than 10 days.
6. Challenges  shall  be  heard  by  a  court  or  by  an  impartial  and independent  review  body  with  no  interest  in  the  outcome  of  the procurement  and  the  members  of  which  are  secure  from  external influence during the term of appointment. A review body which is not a  court  shall  either  be  subject  to  judicial  review  or  shall  have procedures which provide that:
(a) participants can be heard before an opinion is given or a decision is reached;
(b) participants can be represented and accompanied;
(c) participants shall have access to all proceedings;
(d) proceedings can take place in public;
(e) opinions or decisions are given in writing with a statement describing the basis for the opinions or decisions;
(f) witnesses can be presented;
(g) documents are disclosed to the review body .
7. Challenge procedures shall provide for:
(a) rapid interim measures to correct breaches of the Agreement and to preserve commercial opportunities. Such action may result in suspension of the procurement process. However, procedures may provide  that  overriding  adverse    consequences    for  the  interests concerned,  including  the  public  interest,  may  be  taken  into account in deciding whether such measures should be applied.  In such circumstances, just cause  for not acting shall be provided in writing;
(b) an assessment and a possibility for a decision on the justification of the challenge;
(c) correction  of  the  breach  of  the  Agreement  or  compensation  for the  loss  or  damages  suffered,  which  may be limited  to  costs  for tender preparation or protest.
8. With a view to the preservation of the commercial and other interests involved,  the  challenge  procedure  shall  normally  be  completed  in  a timely fashion.
Dalam  Artikel  XX  GPA  tersebut  dijelaskan  bahwa  anggota-anggota  GPA harus  menyediakan  prosedur  keberatan  tersebut  secara  tertulis,  disertai dokumen-dokumen  pendukung  yang  berkaitan  dengan  proses  pengadaan barang/jasa  yang  mempunyai  pengaturan  jangka  waktu  penyelesaiannya. Prosedur challenges dalam  GPA  dapat  berupa  pengadilan  atau  suatu  badan imparsial  dan  independen  yang  tidak  mempunyai  kepentingan  di  dalam pengadaan  barang/jasa  yang  aman  dari  pengaruh  eksternal.  Apabila  badan tersebut bukan pengadilan paling tidak badan tersebut mempunyai persyaratan- persyaratan dalam menyelenggarakan prosedur penanganannya.
Bahwa  apabila  badan  peninjau  atau  badan  pelaksana  terhadap  upaya keberatan  berdasarkan  GPA  tersebut  bukanlah  pengadilan,  paling  tidak mempunyai  prosedur,  antara  lain  peserta  dapat  didengar  pendapatnya  terlebih dahulu  sebelum  keputusan  diambil,  adanya  keadaan  peserta  dapat  diwakili  dan ikut, peserta memiliki akses ke dalam proses, proses berlangsung terbuka secara
umum,  pendapat  atau  keputusan  diberikan  secara  tertulis  dengan  menjelaskan pertimbangan-pertimbangan terhadap putusan yang diambil, adanya kesempatan saksi  untuk  dihadirkan,  dan  dokumen  yang  tidak  tertutup  terhadap  badan peninjau tersebut.
Proses penyampaian keberatan di dalam GPA bertujuan untuk menerapkan langkah-langkah  yang  cepat  untuk  memperbaiki  pelanggaran  dalam  proses pengadaan  barang/jasa  yang  dimungkinkan  hasilnya  adalah  penangguhan  atau pembatalan  proses  pengadaan.  Apabila  pembatalan  proses  pengadaan berpengaruh  besar  terhadap  kepentingan  umum,  maka  pertimbangan  dalam pemberian  putusan  harus  mempertimbangkan  apakah  penangguhan  atau pembatalan  proses  pengadaan  dapat  diterapkan.  Putusan-putusan  seperti  itu harus dilakukan secara tertulis. Selain itu bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap  keluhan  atau  keberatan,  dan  koreksi  terhadap  adanya  perjanjian  atau proses dalam pengadaan yang terbatas pada persiapan dan kerugian yang diderita oleh peserta pemilihan barang/jasa.

## Upaya Keberatan
Apabila  hal  tersebut  di  atas  dikaitkan  dengan  upaya  keberatan  dalam Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah    di  Indonesia,  sudah  ada  pengaturan  di dalamnya  mengenai  proses  upaya  keberatan,  yaitu  seperti  dijelaskan  adanya proses  sanggah  dan  pengaduan  yang  dapat  dilakukan  dalam  hal  Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  Pemerintah  dan  atau  pelanggaran persaingan yang sehat.
Prosedur  sanggah  berdasarkan  Peraturan  Presiden  tentang  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  disampaikan  kepada  Kelompok  Kerja/ULP.  Apabila jawaban  tersebut  menyatakan  sanggah  yang  diajukan  tidak  benar  maka  proses pengadaan  barang/jasa  dilanjutkan,  namun  apabila  dinyatakan  sanggah  yang diajukan  benar  maka  pengadaan  tersebut  harus  dilakukan  evaluasi  ulang  atau pengadaan  barang/jasa  ulang.  Sehingga  membuat  hasil  yang  efektif  dan  efisien dalam proses pengadaan barang/jasa.
Sebagai  contoh  prosedur  sanggah  apabila  suatu  instansi  melakukan pengadaan  barang/jasa  Pemerintah  berdasarkan  Peraturan  Presiden, pengadaannya  dilakukan  secara e-procurement dalam  pelaksanaan  pengadaan.
Setelah  dilakukan  evaluasi  kualifikasi  maka  ditetapkan  pemenang  untuk selanjutnya  diumumkan  pemenangnya.  Misalnya  pengumuman  pemenang dilakukan  pada  tanggal  7  November  2016,  apabila  ada  peserta  pengadaan barang/jasa yang merasa dirugikan karena menemukan penyimpangan terhadap ketentuan  dan  prosedur  yang  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  dan  yang  telah ditetapkan  dalam  dokumen  pengadaan  barang/jasa,  adanya  rekayasa  yang mengakibatkan  terjadinya  persaingan  yang  tidak  sehat,  dan/atau  adanya penyalahgunaan wewenang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan/atau pejabat yang  berwenang  lainnya,  maka  dapat  disampaikan  surat  sanggahan.  Karena pengadaan dilakukan secara e-procurement , surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan paling  lambat  5  (lima)  hari  kalender  setelah  pengumuman  pemenang,  yaitu diajukan  paling  lambat  pada  tanggal  12  November  2016.  Dalam  contoh  di  atas masa sanggah dimulai pada tanggal 8 November 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016.
Dengan adanya sanggahan yang disampaikan kepada ULP, selanjutnya ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah surat sanggahan diterima. Apabila sanggahan diterima ULP pada tanggal 11 November 2016, maka paling lambat  ULP memberikan jawaban pada tanggal 16 November 2016. Apabila jawaban tersebut menyatakan sanggah yang  diajukan  tidak  benar  maka  proses  pengadaan  barang/jasa  dilanjutkan, namun  apabila  dinyatakan  sanggah  yang  diajukan  benar  maka  pengadaan tersebut harus dilakukan evaluasi ulang atau pengadaan barang/jasa ulang.
Dalam  praktik  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  khususnya  dalam lingkup  di  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (Kementerian PUPR),  beberapa  sanggahan  yang  dilayangkan  kepada  panitia  bukan  terjadi karena  salah  satu  alasan  maupun  dasar  pengajuan  sanggah  sesuai  dalam Peraturan Preseiden. Peserta seringkali melakukan sanggah hanya karena mereka
merasa  tidak  puas  dan  kecewa  karena  kalah.  Sehubungan  dengan  hal  itu  maka penyedia memberikan surat sanggah tanpa memberikan bukti serta paparan yang jelas  mengenai  adanya  tindakan  penyimpangan  prosedur,  rekayasa  maupun penyalahgunaan  wewenang  panitia.  Selain  materi  sanggah  yang  tidak  sesuai, dalam beberapa kasus panitia menjumpai penyedia menyampaikan sanggah tidak sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  di  dalam  Peraturan  Presiden  tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dalam  Peraturan  Presiden  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah juga  diatur  mengenai  pengaduan  yang  cakupannya  lebih  luas  yaitu  tidak  hanya peserta  pengadaan  saja  yang  dapat  mengajukan  pengaduan,  namun  juga masyarakat  yang  menemukan  indikasi-indikasi  penyimpangan  tersebut. Pengaduan  atas  proses  pengadaan  barang/jasa  dapat  dilakukan  apabila  peserta lelang atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  dan/atau  pelanggaran  persaingan  yang sehat.  Pengaduan  tersebut  ditujukan  kepada  Aparatur  Pemeriksa  Internal Pemerintah  instansi  (APIP)  yang  bersangkutan  dan/atau  Lembaga  Kebijakan Pengadaan  Pemerintah  (LKPP)  disertai  bukti-bukti  kuat  yang  terkait  langsung dengan  materi  pengaduan.  APIP  instansi  yang  bersangkutan  dan  LKPP menindaklanjuti  pengaduan  yang  dianggap  beralasan.  Hasil  tindak  lanjut pengaduan yang dilakukan APIP dilaporkan kepada Pimpinan Institusi dan dapat dilaporkan  kepada  instansi  yang  berwenang  dengan  persetujuan  Pimpinan Institusi.
Terhadap  proses  pengaduan,  Kementerian  PUPR  mempunyai  pengaturan mengenai tata cara penanganan masukan dari masyarakat, yaitu dalam Peraturan Menteri  PU  Nomor  323/PRT/M/2005  tentang  Tata  Cara  Penanganan  Masukan Dari  Masyarakat  di  Lingkungan  Departemen  Pekerjaan  Umum  masukan  dari masyarakat  yang  mencakup  kinerja  pelayanan,  dugaan  adanya  tindak  pidana umum,  dugaan  adanya  tindak  pidana  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  (KKN), permasalahan  yang  berpotensi  menimbulkan  kerawanan  sosial  dan  lingkungan. Penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara disampaikan kepada Menteri dan/atau Inspektur Jenderal. Dalam hal ini Inspektorat Jenderal mempunyai tugas
menyelenggarakan  pengawasan  interen  di  lingkungan  Kementerian  PUPR. Termasuk di dalamnya Inspektorat Jenderal, dalam hal ini sebagai APIP menerima pengaduan pengaduan dalam proses pengadaan barang/jasa.
Penetapan  pemenang  dan  pengumuman  pemenang  dalam  pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal  ini  Keputusan  Kelompok  Kerja  ULP  yang  berupa  penetapan  tertulis  yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara  yang  berdasarkan  peraturan  penrundang-undangan  bersifat  konkret, individual,  dan  final  yang  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  orang  atau  badan hukum  perdata.  Upaya  administrasi terhadap  sengketa  TUN  tentang  penetapan pemenang  lelang pengadaan  barang/jasa  Pemerintah,  yaitu  berupa  sanggah. Sanggah merupakan pengajuan surat keberatan yang ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha negara yang mengeluarkan Keputusan (penetapan/ beschiking ).
Sanggahan  diajukan  kepada  ULP,  yaitu  unit  organisasi  yang  berfungsi melaksanakan  pengadaan  barang/jasa  yang  bersifat  permanen,  dapat  berdiri sendiri  atau  melekat pada  unit  yang  sudah  ada.  Pemilihan  penyedia  barang/jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja, selanjutnya proses tahapan pemilihan penyedia  barang  dilakukan  oleh  Kelompok  Kerja. Upaya  administrasi tentang penetapan  pemenang  lelang pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  yaitu  berupa sanggah ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha negara yang mengeluarkan Keputusan (penetapan/ beschiking ).
Selain itu juga di Indonesia ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk mengawasi dan  melakukan  penindakan  terhadap  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan usaha  tidak  sehat.  KPPU  mempunyai  kewenangan  untuk  menerima,  melakukan penelitian,  melakukan  penyelidikan  atau  pemeriksaan,  memutuskan  dan menetapkan  ada  atau  tidaknya  dugaan  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan usaha tidak sehat.
KPPU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan  penilaian  terhadap  perjanjian  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. melakukan  penilaian  terhadap  ada  atau  tidaknya  penyalahgunaan  posisi dominan  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau persaingan usaha tidak sehat;
4. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi;
5. memberikan  saran  dan  pertimbangan  terhadap  kebijakan  Pemerintah  yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6. menyusun  pedoman  dan  atau  publikasi  yang  berkaitan  dengan  Undang- Undang ini; dan
7. memberikan  laporan  secara  berkala  atas  hasil  kerja  Komisi  kepada  Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Sedangkan wewenang KPPU adalah:
1. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. melakukan  penelitian  tentang  dugaan  adanya  kegiatan  usaha  dan  atau tindakan  pelaku  usaha  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. melakukan  penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan  terhadap  kasus  dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat  atau  oleh  pelaku  usaha  atau  menghadirkan  pelaku  usaha,  saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
4. meminta  keterangan  dari  instansi  Pemerintah  dalam  kaitannya  dengan penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan  terhadap  pelaku  usaha  yang  melanggar ketentuan Undang-Undang ini;
5. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
6. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
7. memberitahukan  putusan  Komisi  kepada  pelaku  usaha  yang  diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; dan
8. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.
Dari  segi  penegakan  hukum  KPPU  memiliki  tugas  dan  wewenang  untuk melakukan  penyidikan,  penuntutan  dan  juga  sekaligus  sebagai  pengadilan sebagaimana diatur UU Nomor 5 tahun 1999. Dalam menjalankan tugasnya KPPU melakukan  pemeriksaan  terhadap  dugaan  pelanggaran  persaingan  usaha  atas inisiatif sendiri. Namun KPPU juga memberikan kesempatan pada masyarakat dan atau  pelaku  usaha  lain  untuk  melaporkan  dugaan  terjadinya  praktek  monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, untuk ditindaklanjuti. KPPU dapat memberikan putusan  dan  menjatuhkan  sanksi  kepada  pelaku usaha  yang  terbukti  melakukan praktek  yang  menghambat  persaingan  usaha  tersebut.  Dengan  demikian  KPPU dalam  melakukan  pemeriksaan  perkara  persaingan  usaha  melalui  3  (tiga)  cara, yaitu inisiatif KPPU sendiri, laporan dari pelaku usaha yang dirugikan dan laporan dari masyarakat.
Bahwa  dalam  proses  pemeriksaan  dalam  penanganan  perkara  di  KPPU menilai  alat-alat  bukti  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat  atau  dokumen, petunjuk  dan  keterangan  pelaku  usaha.  Yang  selanjutnya  Putusan  Komisi  harus dibacakan  dalam  sidang  yang  dinyatakan  terbuka  untuk  umum  dan  segera diberitahukan  kepada  pelaku  usaha.  Selain  itu,  KPPU  juga  mempunyai  jangka waktu  dalam  melakukan  pemeriksaan  setelah  adanya  laporan.  Namun  dalam praktiknya  KPPU  melebihi  jangka  waktu  yang  telah  diatur  sehingga  dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena jangka waktu yang tidak tepat.
Tahapan-tahapan  yang  panjang  dalam  prosesnya  juga  menciptakan ketidakpastian dalam proses pengadaan barang jasa apabila permasalahan upaya keberatan  dilakukan  oleh  KPPU.  Proses  panjang  tersebut  adalah  tahap
pengumpulan  indikasi,  tahap  pemeriksaan  pendahuluan,  tahap  pemeriksaan lanjutan, tahap penjatuhan putusan, dan tahap eksekusi putusan.
Terhadap  putusan  KPPU  pelaku  usaha  dapat  mengajukan  keberatan melalui  Pengadilan  Negeri  dalam  lingkup  peradilan  umum.  Badan  peradilan  di Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  1945  mengenai  Kekuasaan Kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Kekuasaaan  kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang salah satu berada di bawahnya  adalah  lingkungan  peradilan  umum.  Prinsip-prinsip  peradilan  di Indonesia  antara  lain  peradilan  yang  bebas  tidak  memihak,  peradilan  yang transparan dan kontrol sosial, persamaan kedudukan orang di depan hukum yang untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan  untuk  dapat  tercapainya  peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan.
Namun dalam praktik peradilan umum, tujuan tercapainya peradilan yang sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  tidak  dapat  terpenuhi  dengan  baik.  Dengan adanya  proses  yang  panjang  dan  sangat  lama  apabila  dikaitkan  dengan permasalahan persaingan usaha dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak baik. Hingga  saat  ini  prosedur  tersebut  dijalankan  dalam  rangka  menerapkan persaingan usaha yang sehat.

## Penutup
Dikaitkan dengan prosedur Challenge dalam GPA yang ketentuannya dapat berupa  pengadilan  atau  suatu  badan  imparsial  dan  independen  yang  tidak mempunyai kepentingan dalam pengadaan barang/jasa yang aman dari pengaruh eksternal,  maka  prosedur  sanggah  dalam  proses  pengadaan  barang/jasa pemerintah  dan  prosedur  penyelesaian  sengketa  di  KPPU  belum  sesuai  dengan ketentuan  dalam  GPA  karena  sanggah  diajukan  kepada  ULP  yang  tidak mempunyai  prosedur  sebagai  berikut:  peserta  dapat  didengarkan  pendapatnya terlebih  dahulu  sebelum  keputusan  diambil,  adanya  keadaan  peserta  dapat diwakili  dan  ikut,  peserta  memiliki  akses  ke  dalam  proses,  proses  berlangsung
terbuka secara umum, pendapat atau keputusan diberikan secara tertulis dengan menjelaskan pertimbangan-pertimbangan terhadap putusan yang diambil, adanya kesempatan  saksi  untuk  dihadirkan,  dan  dokumen  yang  tidak  tertutup  terhadap badan peninjau tersebut.
Sedangkan  proses  pemeriksaan  di  KPPU  walaupun  terdapat  pengaturan tentang  prosedur  peserta  dapat  didengarkan  pendapatnya  terlebih  dahulu sebelum  keputusan  diambil,  adanya  keadaan  peserta  dapat  diwakili  dan  ikut, peserta  memiliki  akses  ke  dalam  proses,  proses  berlangsung  terbuka  secara umum,  pendapat  atau  keputusan  diberikan  secara  tertulis  dengan  menjelaskan pertimbangan-pertimbangan terhadap putusan yang diambil, adanya kesempatan saksi  untuk  dihadirkan,  dan  dokumen  yang  tidak  tertutup  terhadap  badan peninjau tersebut, namun berbeda dengan prosedur Challenge yang diatur dalam GPA.
Dengan  adanya  upaya  untuk  memenuhi  persaingan  yang  sehat  dalam proses  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  di  Indonesia,  yaitu  adanya  prosedur sanggah,  pengaduan  maupun  proses  pemeriksaan  oleh  KPPU  masih  ditemui adanya  kelebihan  dan  kekurangan  di  masing-masing  prosedur.  Apabila  proses sanggah  tersebut  dinyatakan  tidak  benar  maka  proses  pengadaan  barang/jasa dilanjutkan,  namun  apabila  sanggah  yang  diajukan  dinyatakan  benar  maka pengadaan  tersebut  harus dilakukan  evaluasi  ulang  atau  pengadaan barang/jasa ulang. Proses tersebut dilaksanakan dengan adanya jangka waktu yang mengatur sehingga  cepat  mendapat  keputusan  dan  menimbulkan  kepastian  hukum  di dalamnya.  Namun  adanya  proses  yang  panjang  dan  sangat  lama  dalam pemeriksaan  di  KPPU  yang  putusannya  dapat  diajukan  keberatan  ke  peradilan umum,  dapat  menimbulkan  iklim  usaha  yang  tidak  baik  karena  tidak  adanya kepastian hukum terhadap keputusan KPPU yang bersifat eksekutorial.
Penyesuaian  prosedur Challenge dalam  GPA  melalui  pelaksanaan pengadaan  barang/jasa  di  Indonesia  diterapkan  dalam  rangka  perdagangan internasional  untuk  menuju program-program  yang  telah  disepakati di  WTO.  Ke depan  cepat  atau  lambat  Indonesia  memasuki  perdagangan  internasional  yang
sangat  bebas,  sehingga  diperlukan  kesiapan  infrastruktur  Indonesia  untuk perdagangan bebas.
Panitia pelelangan atau kelompok kerja dalam ULP tidak bisa menghindari sanggah.  Walaupun  panitia  sudah  bekerja  sebaik  dan  seteliti  mungkin,  belum tentu  semua  calon  penyedia  bisa  menerima  keputusan  panitia.  Sanggah  adalah hak  penyedia  lelang  untuk  menyampaikan  keberatan  atas  hasil  lelang.  Selain  itu sanggah  adalah  alat  kontrol  bagi  panitia  agar  bekerja  sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku.  Jadi,  sangat  penting  bagi  panitia  memahami  aturan  Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang termasuk di dalamnya mengatur  mengenai  sanggah.  Sanggah  bukan  merupakan  tolok  ukur  kinerja panitia,  tetapi  sanggah  adalah  mekanisme  kontrol  agar  panitia  siap  menghadapi segala kemungkinan. Walaupun sanggah bukan tolok ukur  kinerja panitia, tetapi kemampuan  panitia  akan  diuji  ketika  dia  berhasil  menghadapi  sanggah  dengan baik. Seorang panitia yang sangat memahami prosedur tentu akan lebih percaya diri  ketika  memutuskan  hasil  lelang.  Jika  panitia  yakin  bahwa  keputusan  yang diambil  sudah  sesuai,  tidak  ada  penyelewengan,  rekayasa  maupun penyalahgunaan  wewenang,  maka  bisa  dipastikan  panitia  juga  akan  siap menghadapi  kemungkinan  terjadinya  sanggah.  Sebagai  penutup,  dapat  penulis sampaikan bahwa jika seorang panitia merasa yakin bahwa setiap keputusan yang diambil  itu  sudah  benar  dan  sesuai  aturan,  maka  dia  tidak  perlu  takut  untuk menghadapi sanggah.
Indonesia  dalam melakukan  liberalisasi  di  bidang  pengadaan  barang/jasa Pemerintah  harus  membuka  transparansi  terlebih  dahulu,  dan  pengadaan barang/jasa  dilakukan  secara  efektif  dan  efisien  serta  adanya  persaingan  yang adil.  Selain  itu  praktik  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  dalam  pengadaan barang/jasa pemerintah yang ada harus terus diminimalisir dan dihapuskan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Agus  Yudha  Hernoko,  Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak Komersial, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004.
Kartajoemena  H.S., GATT,  WTO dan  Hasil  Uruguay  Round,  Universitas  Indonesia, Jakarta, 2002.
Mochammad  Jasin,  Mencegah  Korupsi  Melalui E-procurement ,  Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2007.
Samsul  Ramli,  Bacaan  Wajib  Para  Praktisi  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,
Visimedia, Jakarta, 2013.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

## Sumber Hukum
Herzein Inlandsch Reglement (HIR). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentan  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  54  Tahun  2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan  Presiden  Nomor  172  Republik  Indonesia  Tahun  2014  tentang Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat  Atas  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  54  Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan  Menteri  PU  Nomor  323/PRT/M/2005  tentang  Tata  Cara  Penanganan Masukan Dari Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
The  General  Agreement  On  Tariffs  And  Trade ,  Geneva,  July  1986, Agreement  On Government Procurement.

## Lainnya
Agreement on Government Procurement Parties, Observers and Accessions diakses dari https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.html Kwik  Kian  Gie ,  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Instansi  Pemerintah (Government’s Goods/Services Procurement) , Naskah pidato Menteri Negara Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Kepala  Bappenas  pada  Pertemuan Tingkat Menteri di Jakarta, dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO- V di Cancun Mexico, 7 Agustus 2003
Understanding The WTO Settling Disputes diakses dari https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm