## KEPASTIAN HUKUM SISTEM NOKEN  DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI DISTRIK PISUGI KABUPATEN JAYAWIJAYA
Oleh M.H. Ingratubun E-mail : Husniingratubun@gmail.com Petrus Paulus Ell Jln. Raya Sentani Abepura Jayapura Papua

## Abstrak
Penelitian  ini  dengan  judul    Kepastian  Hukum  Sistem  Noken  dalam    Pemilihan  Presiden  dan wakil  presiden,    di  Distrik  Pisugi,    Kabupaten  Jayawijaya  Proses  pelaksanaan  sistem  pemilu  di  Distrik Pisugi  Dalam  pemilu  sistem  noken  di  Distrik  Pisugi  pada  pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  noken digantungkan  pada  kayu  yang  telah  ditancap  di  tanah.  Ada  juga  TPS  nya  dalam  gedung,  maka  noken digantungkan  pada  paku  dinding  gedung.  Di  atas  noken  ditempelkan  nama  dan  foto  masing-masing kandidat.  Mekanisme  pemberian  surat  suara    adalah,  salah  satu  anggota  KPPS  yang  ditunjuk  untuk memanggil  nama  pemilih  sesuai  nama  dalam  DPT  dan  memberitahukannya  bahwa  setelah  menerima surat  suara  ini,  dibawa  ke  bilik  suara  dan  tusuk  atau  coblos  menggunakan  alat  yang  telah  disediakan dalam  bilik  suara.  setelah  dicoblos  di  bilik  suara  langsung  dimasukan  ke  dalam  noken  yang  telah disediakan  oleh  KPPS.  noken  yang  telah  disediakan  dalam  keadaan  terbuka  sehingga  setiap  pemilih dapat memasukan surat suaranya ke dalam noken dan disaksikan langsung oleh masyarakat yang hadir saat  pemilu  berlangsung.  di  sini  masyarakat  dapat  memastikan  siapa  memilih  siapa  dan  dimasukan dalam kantong siapa. Kepastian hukum Pelaksanaan pemilu sistem noken Distrik Pisugi ini mendapatkan dengan  dasar-dasar  Penerapan  Sistem  Noken  dalam  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  2014  di Distrik  Pisugi  yakni  tertuang  dalam    UUD  1945,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, Organisasi  internasional  PBB,  Konvensi  International  Labour  Organisation  (ILO)  ,  Undang-Undang nomor  21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi  Papua,  United  Nations  Educational,  Scientific  and  Cultural  Organization  (UNESCO)  tentang Noken
Kata Kunci : Kepastian Hukum, Sistem Noken, Distrik Pisugi

## PENDAHULUAN
Pada tahun 2004, Bangsa Indonesia telah melaksanakan  empat  kategori  Pemilu  yaitu: 1) Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 2)  Pemilu      Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD);  3)  Pemilu  Presiden  dan  Wakil
Presiden  Republik  Indonesia;  4)  Pemilu Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) tingkat  Provinsi  dan  Kabupaten.  Sedangkan Pemilu  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota  dilaksanakan  selama  tahun 2013,  walaupun  beberapa  Kabupaten  di
Indonesia  seperti  di  Kabupaten  Timika
Provinsi
Papua telah melaksanakan PILKADA pada waktu yang sama. Disadari bahwa  Pemilu  dengan  empat  kategori  ini cakupannya  banyak  dan  luas,  maka  dalam penjelasan  dan  pembahasan  selanjutnya difokuskan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden  tahun  2014.  Di  era  roformasi  ini, Pemilu  secara  langsung  Presiden  dan  Wakil Presiden dilaksanakan selama tiga kali yaitu Pemilu  tahun  2004,  Pemilu  tahun  2009  dan Pemilu tahun 2014. Dari tiga kali Pemilu ini, pada  Pemilu  tahun  2004  dan  2009  tidak terlihat  dan  terdengar  gemahnya  di  telinga khalayak bahwa di Provinsi Papua Pemilunya  menggunakan noken atau  yang lazim  disebut  Pemilu  sistem noken .  Namun Pemilu  tahun  2014  menjadi treend  topic masyarakat  di  seluruh  nusantara  yang dikumandangkan berbagai media masa surat kabar  atau  koran  maupun  eletronik  yang dipublikasikan secara lokal, nasional bahkan internasional, bahwa masyarakat Papua yang berdomisili  di  beberapa  Kabupaten  wilayah pegunungan  tengah  melaksanakan  Pemilu Presiden  dan  Wakil  Presiden  menggunakan noken (sistem noken ).
Penggunaan  sistem  noken  dalam  Pemilu sampai  saat  ini  belum  ada  kajian  yang mendalam mengenai siapa yang mencetuskan  ide  atau  gagasan  mengenai penggunaan  noken  dalam  Pemilu,  juga kelompok suku mana yang memulai pertama kali  dan  tahun  berapa  mulai  digunakan, tempat  pemungutan  suara  (TPS)  mana  yang menggunakan system ini dan penyelenggara Pemilu  siapa  yang menyetujuai  penggunaan noken  dalam  Pemilu.  Namun  berdasarkan informasi yang beredar dikalangan masyarakat  adat  bahwa  penggunaan  noken
dalam  Pemilu  berawal  dari  spontanitas  dan inisiatif  dari  beberapa  orang  yang  hadir dalam  pesta  bakar  batu 1 ,  sambil  bersenda- gurau  mendiskusikan  dan  menyepakati, bagaimana  kalau  surat  suara  diisi  dalam noken .  Ide  ini  kemudian  diterima  oleh semua  orang  yang  hadir  pada  pesta  itu,  lalu selanjutnya didiskusikan terus dan disosialisasi  melalui  mulut  ke  mulut  hingga ke sebagian wilayah Kabupaten pegunungan tengah.  Akhirnya  kepala  suku,  tokoh  adat dan  tokoh  masyarakat  menyetujui  Pemilu menggunakan noken .  Oleh  karena  itu, Pemilu        Presiden  dan  Wakil  Presiden  di beberapa  Kabupaten  pegunungan  tengah Papua  dilakukan  dengan  menggunakan noken.  Inilah  sedikit  informasi  cikal-bakal munculnya  proses  Pemilu      menggunakan noken  yang  dilakukan  masyarakat  di wilayah pegunungan tengah Provinsi Papua.
Dua  Pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil Presiden yang bertanding pada Pemilu 2014 adalah  pasangan  nomor  urut  satu  (I) Prabowo  Subianto  sebagai  calon  Presiden dan  Haji  Hatta  Rajasa  sebagai  Calon  Wakil Presiden,  dan  pasangan  nomor  urut  dua  (II) Haji  Joko  Widodo  sebagai  Calon  Presiden dan  Haji  Muhamad  Yusuf  Kalla  sebagai calon Wakil Presiden. Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 dimenangkan oleh pasangan nomor urut dua (II) dengan jumlah suara  70,  997,833  (tujuh  puluh  juta,
1 Bakar batu merupakan pesta adat masyarakat  suku-suku  bangsa  yang  mendiami  di wilayah pegunungan seperti Ngalum, Meck, Huwula, Lani,  Yali,  Nduga,  Walak,  Migani  dan  Mee, Amungme,  yang  secara  turun  temurun    masih dilakukan  sampai  sekarang,  acara bakar  batu  ini dilakukan  ketika,  ada  orang  meninggal  dunia, perpisahan, perkawinan dan dalam upacara penyambutan tamu yang baru datang pertama kali di Kampung tersebut.
sembilan  ratus  sembilan  puluh  tujuh  ribu, delpan  ratus,  tiga  puluh  tiga  jiwa  suara). Sedangkan  pasangan  nomor  urut  satu  gagal meraih  kemenangan  dengan  jumlah  suara 62,  576,  444  (enam  puluh  dua  juta,  lima ratus  tujuh  puluh  enam  ribu,  empat  ratus empat puluh empat jiwa suara).
Pemilu  menggunakan noken menjadi treend  topic karena  secara  tegas,  legal  dan dejure  belum  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan seperti Undang- Undang  (UU),  peraturan  pemerintah  (PP) atau  peraturan  Komisi  Pemilu      (PKPU).
Walaupun belum diatur, Pemilu menggunakan  noken  telah  dilaksanakan sejak  lama  untuk  semua  kategori  atau jenjang  ke  Pemilu  seperti  Pemilu  legislatif dan kepala daerah sebagaimana diuraikan di atas. Penggunaan sisten noken dalam Pemilu dilaksanakan  oleh  masyarakat  di  wilayah pegunungan papua sejak tahun 1971, artinya bahwa  sebelum  dikeluarkannya  peraturan mengenai  Pemilu,  masyarakat  yang  berada di  wilayah  pegunungan  Papua  sudah melaksanakan  Pemilu  secara adat  dan  itu  di pandang baik dan adil bagi masyarakat adat. Pemilu yang di uraikan diatas adalah Pemilu yang  dilakukan  untuk  memilih  kepala  suku yaitu  melalui  kesepakatan  dan  keputusan bersama melalui musyawarah  mufakat  yang menguntungkan dan nyaman akan menjamin keberlangsungan  hidup,  tanpa  mengabaikan kepentingan  salah  satu  pihak.  Karena subtansi  dari  berdemokrasi  sesungguhnya adalah  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk rakyat.
Berdasarkan  pembahasan  diatas  maka penelitian ini akan membahas bagaimanakah proses  pemilihan  presiden  dan  wakil presiden dengan menggunakan sistem noken
dan bagaimana kepastian hukum dari sistem noken  dalam  pemilihan  presiden  dan  wakil presiden  pada  tahun  2014  di  Distrik  Pisugi Kabupaten Jayawijaya

## METODE
Lokasi  penelitian  adalah  7  Kampung yang  berada  di  Distrik  Pisugi  Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua. Metode pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis normatife dan yuridis empiris yang mana Pendekatan yuridis normatif digunakan  untuk  melihat  aturan-aturan atau  kaidah-kaidah  hukum  yang  berkaitan dengan  system  noken  dalam    pemilihan presiden  dan  wakil  presiden,  pendekatan yuridis  empiris  digunakan  untuk  melihat bagaiman  bekerjannya  hukum  dalam masyarakat    adapun  data  dalam  penelitian ini  terdiri  dari  data  primer  yakni  hasil observasi,    wawancara  dilakukan  kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian  ini  yakni  ,  kepala  kampung, petugas  TPS,  Petugas  KPU  berdasarkan data  yang  diperoleh  di  analisa  dengan metode  deskriptif    analistis,    artinya adalah  data  yang  telah  dikumpulkan dan dikelompokkan selanjutnya dianalisa dan diuraikan secara sistematis sesuai  dengan  realita  mengenai  fakta- fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan  antara peristiwa  yang  diselidiki  sehingga  dapat dipertanggung jawabkan. Analisa memberikan batasan terhadap
pembahasan  yang  artinya  tidak  ada kesimpangsiuran,  agar  pembahasan  tepat pada sasaran.

## PEMBAHASAN
1. Proses Pemilu Sistem Noken di Distrik Pisugi a. Kondisi Geografis Distrik Pisugi Distrik  Pisugi  merupakan  satu dari 40 Distrik Kabupaten Jayawijaya  yang  terletak  di  sebelah utara kota Wamena ibu kota Jayawijaya. Distrik Pisugi merupakan  pemekaran  dari  Distrik Kurulu. Distrik Kurulu adalah Distrik induk. Distrik Pisugi dimekarkan pada tahun 2011. Kepala
Distrik pertama Enos Kossay;
Kepala  Distrik  kedua,  Wanus  Dabi; dan  kepala  Distrik  ketiga  atau  yang sekarang Agus Ikiwaga Kossay.
Distrik  Pisugi  memiliki  tujuh Kampung  yaitu,  Kampung  Aikhima, Akhiaput, Pabuma, Pisugi dan Pikhe, Suroba,  Wara.  Keberadaan  Distrik Pisugi  dalam  pelaksanaan  pemilihan umum  untuk  memilih  Presiden  dan Wakil  Presiden  Republik  Indonesia 2014,  dibagi  dalam  12  TPS  untuk proses pemilu yang proses pelaksanaannya menggunakan noken. Letak  geografisnya,  bagian  utara perbatasan langsung dengan Kampung  Tulem  Distrik  Witawaya dan  Distrik  Liwarek,  Bagian  selatan perbatasan langsung dengan
Kampung  Kama,  Distrik  Wamena dan  sebagian  Distrik  Hubikiak, Bagian  barat  perbatasan  langsung dengan  Kampung  Hubikiak  dan sebagian Distrik Wita Waya. Bagian Timur  perbatasan  langsung  dengan Kampung  Pabuma,  Distrik  Siep
Kosi. Berikut di Bawah ini diperlihatkan peta wilayah
adminstrasi Distrik Pisugi.
kondisi  georafis  Distrik  Pisugi yang menyimpan varian potensi alam dan manusia. Distrik Pisugi memiliki bukit  yang  menyimpan  banyak potensi  seperti  bukit  Pisugi,  bukit Naligi  dan  supula  dengan  delapan lokasi  pasir  putih  dan  sejumlah tumbuhan flora yang unik dan indah, bukit alogolik, bukit berowaga, bukit punakul  yang  menyimpan  juga  dua lokasi pasir putih dan sebagainya.
Kondisi  Sosial  Budaya  Distrik Pisugi Masyarakat  di  Distrik  Pisugi merupakan bagian yang tak terpisahkan  dari  suku  bangsa  Huwula dan  memiliki  nilai-nilai  kebudayaan sama  dengan  masyarakat  lain  di Lembah Balim Kabupaten jayawijaya. Secara  teritorial  adat,  masyarakat Distrik  Pisugi  mendiami  wilayah  adat Wita  Waya.  Wita  Waya  adalah  nama hak  ulayat  adatnya.  Secara  geografis wilayah  adat,  Sebelah  timur  Wita Waya berbatasan dengan wilayah adat Inairek;  Sebelah  barat  berbatasan dengan  wilayah  adat  Musatfak  dan Huwikosi;  sebelah  utara  berbatasan dengan  wilayah  adat  Aluama;  dan sebelah  selatan  berbatasan  dengan Wio dan sebagaian Huwikosi.
Wilayah  adat  Wita  Waya memiliki  dua  Distrik  yaitu  Distrik Pisugi  dan  Distrik  Wita  Waya.  Di dalam  wilayah  adat  ini  dihuni masyarakat  asli  dengan  pola  hidup yang  sederhana.  Mereka  memliki  12 rumah  adat  ( pilamo )  sebagai  pusat
hidup masa lalu, masa kini dan masa akan  datang.  Masyarakat  wilayah adat  ini  banyak  yang  masih  miskin dan  buta  aksara.  Oleh  karena  itu, mereka  menerapkan  sistem  noken dalam  pemilu  Presiden  dan  Wakil Presiden 2014.
b. Penyelenggara
Pemilu Distrik Pisugi
Penyelengaraan pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden 2014  dilakukan  oleh  anggota  PPD, PPS  dan  KPPS  di  Distrik  Pisugi Kabupaten  Jayawijaya.  Sesuai  dengan UU penyelenggara pemilu dan PKPU, jumlah  anggota  PPD  sebanyak  5 orang,  anggota  PPS  3  orang  dan anggota KPPS 7 orang. Lima  anggota PPD  di  level  penyelenggara  Distrik.
Penyelenggara  di  level  Kampung, masing-masing Kampung
beranggotakan  tiga  PPS,  jadi  jika Distrik  Pisugi  memiliki  7  Kampung, maka  jumlahnya  21  PPS.  Jumlah KPPS  di  Distrik  Pisugi  sebanyak  84 anggota  KPPS  dibagi  dalam  12  TPS. Masing-masing anggota PPD, PPS dan KPPS dibantu oleh satu orang sekretaris  dan  staf  administrasi  di setiap tingkatan penyelenggara.
Berikut ini, nama dan jabatan anggota PPD,  PPS  dan  KPPS  Distrik  Pisugi, Kabupaten  Jayawijaya,  penyelenggara pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden
2014. Dalam Pasal 43 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan  pemilu  menyebutkan bahwa salah satu fungsi PPS diantaranya  adalah  menyelenggarakan
Pemilu  di  TPS-TPS  yang  dibentuk  di setiap  Desa  atau  kelurahan.    Oleh karena  itu,  anggota    PPS  di  Distrik Pisugi  melakukan  koordinasi  dengan pihak-pihak yang terkait dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik
Indonesia 2014 di Kabupaten
Jayawijaya.
c. Masyarakat  Pemilih  Distrik Pisugi
Masyarakat pemilih yang tersebar  di  7  Kampung  dan  12  TPS di  Distrik  Pisugi  telah  memenuhi persyaratan UU penyelenggara pemilu  yaitu  usia  di  atas  17  tahun dan  belum  berusia  17  tahun  tetapi telah  menikah.  Jumlah  pemilih  yang terdaftar  dalam  DPT  semuanya berdomisili di Distrik Pisugi. Pemilih pada  saat  pemilu  berlangsung  telah menggunakan  hak  suaranya  lalu dimasukan  dalam  noken.  Jumlah pemilih  di  Distrik  Pisugi  laki-laki 1.953 jiwa dan perempuan berjumlah 1.691  jiwa,  jumlah  keseluruhan 3.644  jiwa.  Tabel  di  bawah  ini disebutkan jumlah DPT per Kampung Distrik Pisugi.
d. Posisi  Noken  Pada saat Pemberian Suara
Dalam  pemilu  sistem  noken  di Distrik  Pisugi  pada  pemilu  Presiden dan  Wakil  Presiden  2014,  dilakukan dengan  dua  cara  posisi  noken  saat pemberian  suara  yaitu, pertama, noken digantungkan pada dada  atau leher  seorang  yang  telah  ditunjuk oleh  kandidat  atau  tim  sukses  salah
satu  kandidat.  Orang  yang  ditunjuk untuk  gantungkan  noken  pada  dada atau  lehernya  merupakan  tim  sukses sekaligus  saksi  salah  satu  kandidat Presiden  dan  Wakil  Presiden  2014; Kedua noken  digantungkan  pada kayu  yang  telah  ditancap  di  tanah. Ada  juga  TPSnya  dalam  gedung, maka noken digantungkan pada paku dinding  gedung.  Di  atas  noken ditempelkan  nama  dan  foto  masing- masing  kandidat  atau  calon  presiden dan wakil presiden 2014.
Foto  suasana  di  lokasi  TPS  2
Kampung Aikima sedang digantungkan  dua  noken  untuk masing-masing pasangan calon presiden  dan  Wakil  Presiden  2014. Sumber:  Marius  Kossay,  Anggota PPD  Distrik  Pisugi,  9  April  2014. Dua  noken  digantungkan  pada  kayu yang telah ditancapkan
Setelah semua pemilih
melakukan  pencoblosan  sesuai dengan  waktu  yang  telah  ditentukan oleh  KPU,  maka  noken  ditutup dengan  cara  diikat  ujung  noken  itu sendiri. e. Proses Pemberian Suara Dalam Noken Mekanisme  pemberian  surat suara  kepada  calon  Presiden  dan
Wakil  Presiden  Republik  Indonesia 2014  adalah,  salah  satu  anggota
KPPS yang ditunjuk untuk memanggil  nama  pemilih  sesuai nama dalam DPT dan memberitahukannya  bahwa  setelah menerima  surat  suara  ini,  dibawa  ke bilik  suara  dan  tusuk  atau  coblos menggunakan alat yang telah disediakan dalam bilik suara. setelah dicoblos  di  bilik  suara  langsung dimasukan  ke  dalam  noken  yang telah disediakan oleh KPPS.
Berdasarkan  data  lapangan menjelaskankan  bahwa  noken  yang telah  disediakan  dalam  keadaan terbuka  sehingga  setiap  pemilih dapat  memasukan  surat  suaranya  ke dalam noken dan disaksikan langsung oleh masyarakat yang hadir saat  pemilu  berlangsung.  di  sini masyarakat  dapat  memastikan  siapa memilih  siapa  dan  dimasukan  dalam kantong  siapa.  Ell  dkk  menyebutkan bahwa    pemilu  sistem  noken  adalah LUBET  (langsung  umum  bebas  dan terbuka,  bukan  LUBER  (langsung umum bebas dan rahasia).
Pemberian  hak  suara  Distrik
Pisugi  ini  berbeda  dengan  beberapa Kabupaten wilayah pegunungan lainnya.  Distrik  Pisugi  mekanisme pemberian suara seperti yang dijelaskan  di  atas  yaitu  sistem gantung.  Tetapi  wilayah  lain  di pegunungan  menggunakan  sistem big  man. Sistem big  man dilakukan dengan  cara  semua  pemberian  suara diserahkan  kepada  kepala  suku. Kedua  sistem  ini,  baik  gantung
maupun big  man adalah    adil  dan aman menurut kehendak masyarakat, karena  sesuai  dengan  kepercayaan dan  adat-istiadat  masyarakat  di wilayah pegunungan Papua.
2. Kepastian
Hukum
Penerapan  Sistem  Noken  dalam pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden 2014 di Distrik Pisugi Pemilu Presiden dan wakil
Presiden  2014  dengan  sistem  noken ini telah membuka cakrawala masyarakat  publik  nusantara  yang dipublikasikan  secara  aktif  dan dinamis, bahkan kupas tuntas dengan menghadirkan  banyak  pakar  hukum dan tokoh masyarakat kepala adat di Papua  melalui  media  masa.  Dengan trend isu dan tema ini lalu kemudian melahirkan  dua  kelompok  publik, dua  pandangan  dan  penghayatan terhadap pelaksanaan pemilu menggunakan noken. Kelompok pertama,  mengkritisi  bahwa  pemilu sistem  noken  tidak  sah  karena  tidak diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan.
Kelompok kedua, menyetujui  dan  menerima  bahwa pemilu  sistem  noken    sah  dan diterima  serta  diakui  karena  sesuai dengan  UUD  1945  yang  telah diputuskan oleh MK. Kedua kelompok publik ini menggambarkan paradox pemilu
sistem  noken  yang  diselenggarakan di  Distrik  Pisugi.  Dalam  sub  tema ini, penulis ingin membahas dua poin yaitu  pemilu  sistem  noken  sebuah
paradox  dan legal  standing pemilu sistem noken Distrik Pisugi.
Noken  saat  ini  diperdebatkan  dan menjadi  sengketa  dalam  pemilihan umum,  terutama  dalam  persidangan hasil  pemilu  Presiden  dan  Wakil Presiden 2014, yang pernah diselenggarakan di beberapa Kabupaten  di  wilayah  pegunungan Papua.  Pemilu  sistem  noken  ini banyak  menimbulkan  reaksi  pro  dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat  seantero  nusantara  ini, mengenai  dasar  hukum  pemilu sistem  noken  tersebut.  Oleh  karena itu,  sesunguhnya  masyarakat  dapat mengetahui, memahami dan menyadari  bahwa  dasar  hukum pelaksanaan  pemilu  sistem  noken yang selama ini dilaksanakan beberapa Kabupaten wilayah pegunungan  di  Papua.  Peraturan perundang-undangan dan hasil putusan MK merupakan dasar hukum  kuat serta  indikator  proses berdemokrasi  sistem  noken  ala masyarakat Distrik Pisugi, Kabupaten Jayawijaya. Berikut penulis  dapat  menampilkan  pemilu sistem  noken  dengan  bangunan konstruksi  agumentasi  kostitusional noken  dalam  prespektif  hukum, sosiologis,  antropologis,  moral  dan filisofis legal  standing masyarakat Distrik  Pisugi  pemilu  sistem  noken. Peraturan  perundang-undangan  yang dapat  dijelaskan  di  bawah  ini menjastifikasi keabsahan masyarakat Distrik Pisugi pemilu sistem noken.
a. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang  Dasar  1945
Pasal 18B, ayat (2), Pasal 28I ayat (3),  Pasal  32  Ayat  (1)  Ayat  (2) menjelaskan  bahwa: a) Pasal18B, ayat  (2):  Negara  mengakui  dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum    adat  beserta hak-hak  tradisionalnya  sepanjang masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  yang  diatur  dalam undang-undang ;  b) Pasal  28I  ayat (3):  Indentitas  Budaya  dan  hak masyarakat  tradisional  dihormati selaras dengan perkembangan
zaman dan peradaban; c) Pasal 32 : Ayat  (1):  Negara  memajukan kebudayaan  nasional  Indonesia  di tengah  peradaban  dunia  dengan menjamin  kebebasan  masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.  Ayat  (2):  Negara menghormati dan memelihara bahasa  daerah  sebagai  kekayaan budaya nasional.
Dalam  UUD  1945  ini  tidak dimuat  tentang  pemilu  sistem noken,  tetapi  pada  pasal  dan  ayat dalam  UUD  tersebut  dijelaskan hak  masyarakat  tradisionalnya;
identitas budaya masyarakat tradisional  (adat).  Pengembangan dan pemeliharaan nilai-nilai budaya  sebagai  hak  dan  identitas budaya masyarakat tradisional yang  dimasudkan  dalam  UUD
1945 jika ditafsirkan di sini adalah noken.  Karena  noken  adalah  salah satu  unsur  artafak  kebudayaan Indonesia yang dimiliki oleh masyarakat  pegunungan  di  Papua. Noken    sebagai  sistem  nilai  dan kearifan  masyarakat  local  serta salah  satu  hak  cipta  masyarakat tradisional.
b. Putusan  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
MK  banyak  sekali  memberi putusan terhadap perselisihan perolehan  suara  dalam  pemilu kepala  daerah  dan  wakil  kepada daerah,  DPR.  DPD    dan  DPRD  di beberapa Kabupaten wilayah pegunungan yang menganut pemilunya  sistem  noken.  Dalam konteks  pembahasan  ini,  penulis memfokuskan diri pada dua putusan perselisihan perolehan suara  dari  puluhan  putusan  MK tersebut  yaitu  pemilu  legislatif Yahukimo 2009 dan pemilu
Presiden dan Wakil Presdien Republik Indonesia 2014, sebagaimana  dijelasakan  di  bawah ini. ❖
Putusan  Nomor  47-
48/PHPU.A-VII/2009 . Dalam putusan sidang Nomor 47-48/PHPU.A- VII/2009  tentang  hasil  pemilu Legislatif Kabupaten Yahukimo  merupakan  awal pengakuan  dan  pengabsahan pemilu sistem noken di beberapa  Kabupaten  wilayah pegunungan. Pertimbangan
MK  sebagaimana  tertulis  pada pertimbangan  hukum  dengan putusannya Nomor. 47- 48/PHPU.A-VII/2009, pada tanggal 9 Juni 2009 2 tersebut di atas berbunyi:
“Menimbang  bahwa  Mahkamah  dapat memahami  dan  menghargai  nilai  budaya  yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam  menyelenggarakan  pemilihan  umum dengan  cara  atau  sistem  “kesepakatan  warga” atau “aklamasi” yang telah diterima masyarakat  Yahukimo  tersebut,  karena  jika dipaksakan  pemilihan  umum  sesuai  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dikwatirkan akan  timbul  konflik  di  antara  kelompok- kelompok  masyarakat  setempat.  Mahkamah berpendapat,  agar  sebaiknya  mereka  tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/ perpecahan  di  dalam  dan  antar  kelompok  yang dapat  mengganggu  harmoni  yang  telah  mereka hayati”.
Putusan  MK  sebagaimana  dijelaskan  di atas  sangat  tegas  menekankan  bahwa Mahkamah  Konstitusi  mengakui  sistem “noken”  sebagai  cara  yang  sah  dalam Pemilu,  khusus  bagi  masyarakat  Yahukimo yang  masih  sangat  kuat  adat  istiadatnya sebagai bagian pengakuan konstitusi terhadap  kesatuan  masyarakat  hukum  yang masih  hidup. MK  dapat  memahami  dan menghargai  nilai  budaya  yang  hidup  di kalangan  masyarakat  Papua  yang  khas dalam  menyelenggarakan  pemilihan  umum dengan  cara  dan  sistem  “kesepakatan warga”  atau  “aklamasi”,  karena  jika dipaksakan menggunakan tata cara
2 http://www.swarapapua.com/index.php/2012- 03-16-05-00-13/demokratia-news/66-sistem- pemilihan-noken-dan-ikat-di-tanah-papua
pemilihan  umum  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  maka dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat.
❖ Putusan
Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 . Putusan Nomor
1/PHPU.PRES-XII/2014 tentang  pemilu  Presdien  dan
Wakil  Presdien  2014,  pada
Kamis,  tanggal  21  Agustus 2014, bahwa terkait pandangan mengenai Kecurangan Terstruktur, Sistematis  dan  Massif  yang terkait  Sistim  Noken  yang digunakan di beberapa daerah di Papua, Mahkamah Konstitusi  menimbang  dari beberapa Pilkada-pilkada yang telah dilakukan sebelumnya  maupun  Pemilu- pemilu Legislatif sebelumnya di  beberapa  tempat  tersebut, maka Mahkamah berpendapat  bahwa  Sistim Noken dapat dianggap konstitusional karena hal tersebut  merupakan  Hak-hak Tradisional dan Budaya setempat di mana juga dalam beberapa undang-undang yang  ada  terdapat  Prinsip bahwa  Negara  menghargai kekhususan budaya di daerah-daerah tertentu dengan  alasan  bila  dilakukan perubahan  untuk  hal  tersebut dapat  menimbulkan  gejolak
di masyarakat di daerah yang dimaksud. Pelaksnaan Pemilu Presiden  dan  Wakil  Presdien 2014  ini  Mahkamah  sudah menimbang  bahwa  Sistim Noken  yang  dilakukan  pada Pemilu  Presiden  dan  Wakil Presdien 2014 ini MK menetapkan hal tersebut dianggap  Konstitusional  dan bukan termasuk dalam Kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Massif. 3 c. Organisasi internasional  PBB,  Konvensi International Labour Organisation (ILO). Organisasi internasional  PBB,  Konvensi ILO nomor 169 tentang Pribumi  dan  masyarakat  adat 4 , pada  pasal  2  ayat  1  dan  2b menjelaskan  bahwa:  a)  Pasal  2 ayat  1:  Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun, dengan cara partisipasi dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan,
3 Rully Syach, 2009. www.kompasiana.com.
4 Organisasi  Buruh  Internasional  (International Labour  Organisation,  ILO)  didirikan  pada  tahun 1919.  ILO  adalah  salah  satu  agen  khusus  PBB yang  paling  aktif  dalam  mempromosikan  hak- hak  masyarakat  adat,  terutama  menyangkut hak-hak  ekonomi  dan  sosial  masyarakat  adat. ILO  telah  memainkan  peran  utama  dalam menyusun  standar  internasional  yang  lengkap mengenai  hak-hak  asasi  manusia  dengan mengesahkan beberapa instrumen seperti Konvensi Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat, 1989 (No. 169).
aksi  yang  terkoordinasi  dan sistematis  untuk  melindungi hak-hak  masyarakat  hukum adat, untuk menjamin dihormatinya keutuhan mereka; b) Pasal 2 ayat 1b: Mengupayakan terwujudnya secara  penuh  hak-hak  sosial, ekonomi  dan  budaya  dari masyarakat  hukum  adat  ini dengan  penghormatan  terhadap identitas  sosial  dan  budaya mereka, adat-istiadat dan tradisi  mereka,  serta  institusi- institusi mereka.
d. Undang-Undang nomor  21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Bagi Provinsi Papua.
Dalam Pasal 1 huruf p dan  g,  undang-undang  nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus  Bagi  Provinsi  Papua terkait  dengan  hukum  dan masyarakat adat juga dijelaskan bahwa: a) Huruf p, hukum adat adalah  aturan  atau  norma  tidak tertulis  yang  hidup  dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai  sanksi;  b)  pada huruf  q,  dijelaskan  bahwa masyarakat  hukum  adat  adalah warga  masyarakat  asli  Papua yang  sejak  kelahirannya  hidup dalam  wilayah  tertentu  dan terikat  serta  tunduk  kepada hukum  adat  tertentu  dengan
rasa  solidaritas  yang  tinggi  di antara para anggotanya;
Di  dalam  UU  sebagaimana diuraikan  di  atas,  tidak  ada  kata noken  digunakan  dalam  pemilihan umum. Tetapi diberikan penafsiran bahwa  konteks  dan  pemahaman pada  pasal  1  huruf  p  dan  q  secara tidak  langsung  mengisyaratkan kemungkinan  adanya  masyarakat hukum  adat  mendorong  kearifan lokalnya yang bernilai dan bermakna untuk mendukung kegiatannya dalam menjawab kebutuhan  hukum  dan  budayanya, menjawab kebutuhan akan perlindungan  tradisi  budayanya, menjawab kebutuhan akan pelestarian  adat  atau  budayanya dalam kerangka kesatuan Republik Indonesia. Salah satu penafsirannya  adalah  kebutuhan akan  pelestarian  noken  diangkat
melalui  pemilihan  umum  atau pemilu sistem noken. e. Keputusan Komisi Pemilihan  Umum  Provinsi Papua. Keputusan  Komisi  Pemilihan
Umum  Provinsi  Papua  nomor
01/KPTS/KPU.  Prov.  030/2013 tentang  petunjuk  teknis  tata  cara pemungutan suara dengan menggunakan noken sebagai pengganti  kotak  suara.  Di  sadari bahwa  KPU  Provinsi  Papua  tidak memiliki  kewenangan  dalam  UU untuk  membuat  suatu  peraturan teknis  pelaksanaan  pemilu,  tetapi atas koordinasi dengan KPU
Republik Indonesia, telah mengeluarkan suatu keputusan tentang  pemilu  sistem  noken  di beberapa Kabupaten wilayah pegunungan  Papua.  Oleh  Karena itu,  beberapa  Kabupaten  wilayah pegunungan tersebut melaksanakan pemilu  sistem  noken.  Artinya dalam keputusan surat KPU Provinsi  tersebut,  noken  telah diputuskan sebagai pengganti logistic  atau  kotak  suara  pemilu Gubernur  dan  Wakil  Gubernur ketika  itu  tahun  2013.    Dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden  2014  juga  Noken  telah dijadikan pengganti logistic sebagaimana diuraikan di atas. f. United Nations Educational,  Scientific  and Cultural Organization
(UNESCO) 5 tentang Noken.
Noken  masuk  dalam  budaya warisan  dunia  internasional  yang mendapatkan pengakuan dari UNESCO  tentang  Noken.  Pada tanggal  4  Desember  2012  telah diputuskan bahwa NOKEN  masuk
5 Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan
Kebudayaan PBB (bahasa Inggris: United Nations  Educational,  Scientific  and  Cultural Organization ,  disingkat  UNESCO)  merupakan badan  khusus  PBB  yang  didirikan  pada  1945. Tujuan organisasi adalah mendukung perdamaian
dan keamanan dengan mempromosikan kerja sama antarnegara melalui  pendidikan,  ilmu  pengetahuan,  dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, HAM, dan kebebasan  hakiki.  (Artikel  1  dari  konstitusi UNESCO).
sebagai  warisan  budaya  dunia  tak berbenda oleh UNESCO di Perancis,  oleh  Arley  Gill  sebagai Ketua  Komite,  yang  bertujuan untuk  melindungi  adat  dan  budaya suku Dani".
Pengakuan UNESCO tentang noken  tidak  ada  hubungan  dalam konteks  kepemiluan,  akan  tetapi nilai,  makna,  fungsi  dan  filosofi noken  itu  sendiri  menjadi  sombol pemilu sistem noken yang sungguh-sungguh memberikan pengaruh pada proses
berdemokrasi  di  Papua.  Artinya noken  identik  dengan  symbol identitas  dan  jati  diri  orang  papua, maka secara tidak langsung pemilu sistem  noken  juga  menganggkat jati diri dan identitas orang Papua.

## PENUTUP
Proses  pelaksanaan  sistem  pemilu  di Distrik    Pisugi  Dalam  pemilu  sistem  noken di  Distrik  Pisugi  pada  pemilu  Presiden  dan Wakil  Presiden  noken  digantungkan  pada kayu yang telah ditancap di tanah. Ada juga TPS  nya  dalam  gedung,  maka  noken digantungkan pada paku dinding gedung. Di atas  noken  ditempelkan  nama  dan  foto masing-masing kandidat.
Mekanisme
pemberian  surat  suara    adalah,  salah  satu anggota KPPS yang ditunjuk untuk memanggil  nama  pemilih  sesuai  nama dalam  DPT  dan  memberitahukannya  bahwa setelah menerima surat suara ini, dibawa ke bilik suara dan tusuk atau coblos menggunakan  alat  yang  telah  disediakan dalam  bilik  suara.  setelah  dicoblos  di  bilik suara  langsung  dimasukan  ke  dalam  noken yang  telah  disediakan  oleh  KPPS.  noken
yang  telah  disediakan  dalam  keadaan terbuka  sehingga  setiap  pemilih  dapat memasukan  surat  suaranya  ke  dalam  noken dan  disaksikan  langsung  oleh  masyarakat yang  hadir  saat  pemilu  berlangsung.  di  sini masyarakat dapat memastikan siapa memilih siapa dan dimasukan dalam kantong siapa.
Kepastian  hukum  Pelaksanaan  pemilu sistem noken Distrik Pisugi ini mendapatkan dengan dasar-dasar Penerapan Sistem Noken dalam  pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden  2014  di  Distrik  Pisugi  yakni tertuang  dalam    UUD  1945,  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, Organisasi  internasional  PBB,  Konvensi International  Labour  Organisation  (ILO)  , Undang-Undang  nomor    21  tahun  2001 tentang  otonomi  khusus  b agi  Provinsi  Papua, Keputusan Komisi Pemilihan U mum Provinsi
Papua, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) tentang Noken

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2009. Pilkada dan Dinamika  Politik  Lokal .  Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Bagus,  Lorens.  1996. Kamus Filsafat . Gramedia, Jakarta.
Bosko,  Rafael  Edi.  2006. Hak-
Mak Masyarakat Adat Dalam Konteks  Pengelolaan  Sumber  Daya Ala. Jakarta, Elsam.
Basrowi  &  Suwandi.  2008. Memahami
Penelitian Kualitatif . Rineke Cipta,
Jakarta.
Budiardjo,  Miriam.  2004,  Dasar-dasar ilmu politik, Gramedia pustaka Utama,
Jakarta.
Daud  Ali,  Mohammad.  2004, Hukum Islam , Raja GrafindoPersada, Jakarta.
Ell,  Pietr,  dkk.  2013. System noken demokratiskah? . Dian Rakyat,
Jakarta.
Hendropuspita,  1994. Sosiologi  Agama . Kanisius, Yogyakarta,.
Ife,  Jim,  Frank  Tesoriero.  2008.
Alternatif Pengembangan masyarakat  di  era  Globalisasi, Community Development. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Kaelan. 2004. Pendidikan Pancasila .
Paradigma, Yogyakarta.
Kaloh,  2008. Demokrasi  Dan
Kearifan  Lokal  pada    Pilkada
Langsung . Kata   Hasta  Pustaka,
Jakarta.
Koentjaraningrat. 1981. Pengantar Ilmu
Antropologi . Rineka Cipta, Jakarta.
Mukthtie Fadjar. 3002. Pemilu
Perselisihan  hasil  pemilu  dan  Demokrasi.
Malang, Setara Pres.
Palmer, J. Hermundslie. 2003.
Hermeneutika:  Teori  Baru  Mengenai Interpretasi . Pustaka Pelajar, Jakarta.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan  Nasional.  2001. Kamus
Besar   Bahasa Indonesia, Edisi Ketigi , Balai Pustaka, Jakarta.
Ramlan,  Subakti  dkk.    2008. Memahami  Ilmu  Politik Grasindo. Jakarta
Rato,  Dominikus.  2014. Filsafat Hukum,  Suatu  Pengantar  Mencari, menemukan, dan Memahami Hukum .
LaksBang Justitia, Surabaya. Ridwan. 2013. Hukum Administrasi  Negara .  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Soekanto, Soerjono. 2013. Hukum
Adat Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Soemitro,  Ronny    Hanitijo.1984. Masalah –Masalah Sosiologi Hukum . Bandung, Sinar Baru. Soewardi, H. Werdono dkk. 1984. Hukum Adat Laut di Teluk Yosudarso  dan  Pengaruhnya  bagi Kehidupan Ekonomi. Dian
Tujubelas, Jakarta.
Suwandi  dan  Basrowi.  2008. Memahami  Penelitian  Kualitatif. Jakarta, Rineka Cipta.
Wiranata,  I  Gede,  A.B.  2002. Antropologi  Budaya .  Citra  Aditya, Bakti Bandung.
Yusuf  Ainal  Abidin  dan  Beni Ahmad  Saebani.  2004. Pengantar
Sistem  Sosial  Budaya  di  Indonesia.
Pustaka Setia, Bandung,

## Skripsi
Alua, Albert. 1993. Peranan Babi Menurut    Budaya  Balim  (Suatu
Tinjauan
Antropologis
Soteriologi). STFT  ”Fajar  Timur”,
Abepura-Jayapura.
David,    Yosep  Soumokil.  2011. Otonomi  Khusus  Provinsi  Papua
Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik indonesia, (Analisis  Terhadap  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Ditinjau Dari Kewenangan Pemerintah Daerah   Provinsi
Papua) .    Universitas  Sebelas  Maret,
Fakultas Hukum, Surakarta