e-ISSN : 2621-4105

## KEABSAHAN HUKUM GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG PADA AKAD PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH

## Diah Arini, Teddy Anggoro
Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok arini.diah@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan dalam rangka menganalisis keabsahan dari grosse akta pengakuan hutang pembiayaan bank syariah. Grosse akta pengakuan hutang merupakan salinan dari akta pengakuan hutang, berbentuk notaril berisi pernyataan keberhutangan sepihak dari debitur sebagai pembuktian adanya hutang debitur kepada kreditur yang  lahir  karena  telah  terjadi  perjanjian  kredit.  Pada  perbankan  syariah,  pembiayaan  yang  diberikan  bukan dalam  bentuk  perjanjian  kredit  melainkan  perjanjian  sesuai  jenis  transaksinya,  meliputi  transaksi  bagi  hasil, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi sewa menyewa yang memiliki konsekuensi hukum berbeda  dengan  perjanjian  kredit.  Metode  penelitian  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  ini memberikan pandangan baru terkait penggunaan grosse akta pengakuan hutang pada pembiayaan dengan prinsip syariah yang memiliki berbagai karakteristik akad khususnya akad yang berbasis kemitraan. Hasil penelitian ini menjelaskan  bahwa  akad  untuk  pembiayaan  syariah  jika  dilihat  dari  tingkat  kepastian  perolehan  keuntungan bank,  dapat  dikategorikan  dalam  dua  kategori,  yaitu Natural  Certainty  Contracts dan Natural  Uncertainty Contracts. Akad yang berbasis kemitraan termasuk kategori Natural Uncertainty Contracts, sedangkan akad jual beli, akad pinjam meminjam dan akad sewa menyewa termasuk kategori Natural Certainty Contracts . Dimana kesimpulannya, pada akad pembiayaan dengan kategori Natural Certainty Contracts menimbulkan konsekuensi hutang piutang sehingga keabsahan hukum dari penambahan grosse akta pengakuan hutang bagi bank terpenuhi, sedangkan  untuk Natural  Uncertainty  Contracts, keabsahan  grosse  akta  pengakuan  hutang  tergantung  dari pembuktian adanya kewajiban yang tertunggak, dan khusus untuk akad Musyarakah Mutanaqisah, grosse akta pengakuan  hutang  dapat  dibuat  dengan  melihat  kedudukan  hukum  para  pihak  dan  konsekuensi  hutang  dalam transaksi.
Kata kunci: Akad; Hutang; Grosse; Pembiayaan.

## LEGAL VALIDITY OF GROSSE DEED OF DEBT ACKNOWLEGMENT IN SHARIA BANKING FINANCING CONTRACT

## Abstract
This research was conducted with the aim to analyze the validity of the grosse deed of debt acknowledgment in Islamic banking  financing  contracts.  Grosse  deed  of debt  acknowledgment  is  a  copy  of  the  notarized  deed  of acknowledgment of debt containing a unilateral statement of indebtedness from the debtor to the creditor as proof of  the  existence  of  debts  and  receivables  between  the  parties  due  to  credit  agreement.  In  islamic  banking, financing  provided  not  in  the  form  of  a  credit  agreement  but  provided  according  to  the  type  of  transaction, including profit sharing transactions, buying and selling transactions, lending and borrowing transactions, and leasing  transactions.  The  research  used  normative  juridical  research  method.    This  research  provides  a  new perspective related to the use of grosse deed of debt acknowledgment in islamic financing which have a variety of characteristics of the contract, particularly a contract based partnership. The results of this study explain that contracts for Islamic financing in terms of the level of certainty of bank profits can be categorized into two major groups, namely Natural Certainty Contracts and Natural Uncertainty Contracts. Partnership-based contracts are included in the Natural Uncertainty Contracts category, while buying and selling contracts, borrowing and leasing contracts are included in the Natural Certainty Contracts category. Where the conclusion is,  Natural Certainty Contracts  raised  the  consequences  of debts  so  grosse deed of debt  acknowledgment  is  valid  to  use,  while for Natural Uncertainty Contracts, the gross validity of the debt acknowledgment deed depends on the proof of the existence of outstanding obligations, and specifically for MMQ contract, grosse deed of acknowledgment of debt can be made by considering the legal standing of the parties and the consequences of debt in the transaction. Keywords: Akad; Debt; Financing; Grosse
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Dalam menjalankan aktivitasnya, industri perbankan konvensional maupun yang menjalankan  aktivitasnya  berdasarkan  prinsip  syariah,  dituntut  untuk  mematuhi prinsip  kehati-hatian,  mengingat  keberfungsian  perbankan  adalah  sebagai  institusi penghimpun  sekaligus  penyalur  dana  dari  masyarakat  dengan  maksud  ekonomis maupun  non  ekonomis  yang  berkaitan  dengan  stabilitas  keuangan  nasional. Pemenuhan prinsip kehati-hatian tersebut diwujudkan melalui ketentuan bahwa setiap pemberian  kredit  atau  pembiayaan  dengan  prinsip  syariah  (selanjutnya  disebut “pembiayaan”)  wajib  dilengkapi  dengan  adanya  pengikatan  jaminan.  Lembaga jaminan yang diterima dalam industri perbankan saat ini sangat beragam, mulai dari jaminan kebendaan seperti hak tanggungan sampai pada jaminan perorangan seperti corporate guarantee .
Adanya jaminan bagi kredit atau pembiayaan yang diberikan, nyatanya belum cukup  bagi  bank  untuk  memastikan  bahwa  kredit  ataupun  pembiayaan  yang  akan diberikan  kepada  masyarakat  bisa  dikembalikan  dengan  tepat  waktu  dan  sesuai kesepakatan awal tanpa ada perlawanan atau penyangkalan dari nasabah. Oleh karena itu, untuk semakin memberikan keyakinan bagi bank, lazim dilakukan pada praktiknya bank juga mensyaratnya adanya bentuk pengakuan hutang dari nasabah atas kredit atau pembiayaan yang diberikan. Surat pengakuan hutang menurut Soetomo Soedja, S.H. berisi pernyataan yang sepihak dan ditandatangani, berisi penegasan pengakuan atas utang  sejumlah  uang  dan  dengan  memenuhi  syarat-syarat  yang  dibuat  menurut keinginan. 1 Dalam  konteks  aktivitas  perbankan  maka  pengakuan  hutang  adalah pengakuan  atas  hutang  kredit  atau  pembiayaan  nasabah  kepada  bank.  Pengakuan hutang  tersebut  lahir  sebagai  bukti  dan  kelengkapan  atas  perjanjian  kredit  atau perjanjian  pemberian  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  bank,  untuk  kepentingan pembuktian  bagi  bank  bahwa  telah  terjadi  hubungan  hukum  diantara  bank  dan nasabah.
Melihat  konstruksi  hukumnya  yang  merupakan  kelengkapan  dari  suatu perjanjian  kredit  atau  perjanjian  pemberian  pembiayaan,  maka  tujuan  utama  dari adanya  pengakuan  hutang  adalah  untuk  memperkuat  jaminan  yang  telah  diberikan sekaligus  sebagai  pembuktian bagi  bank ketika terjadi  wanprestasi  atas pelaksanaan kewajiban nasabah dalam  melakukan pelunasan  kredit atau pembiayaan  yang sudah diberikan kepadanya. Pengakuan hutang yang dibuat nasabah akan memiliki kekuatan pembuktian, apabila dibuat akta notaril oleh notaris.
Akta notaril untuk pengakuan hutang tersebut berdasarkan Pasal 224 HIR dapat mempunyai kekuatan eksekutorial apabila dikeluarkan grosse aktanya, karena grosse akta  pengakuan  hutang  syaratnya  memuat  irah-irah  berbunyi  “Demi  Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”,  dan  pada  bagian  bawahnya  dimasukkan keterangan  yang berbunyi  “diberikan sebagai  grosse pertama, mencantumkan pihak yang  berdasarkan  permintaannya  grosse  itu  diserahkan  serta  dicantumkan  tanggal
1 Victor  M  Situmorang  and  Cormentyna  Sitanggang, Grosse  Akta  Dalam  Pembuktian  Dan  Eksekusi (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
e-ISSN : 2621-4105
pemberiannya.” 2 Grosse  akta    pengakuan  hutang  dipegang  oleh  bank  sebagai  pihak pertama  berkepentingan  atas  pelunasan  hutang  yang  tercantum  dalam  grosse  akta tersebut. Jika syarat formal dan material pembuatan grosse akta sudah terpenuhi maka ketika  terjadi  wanprestasi,  bank  bisa  mengajukan  suatu  permohonan  eksekusi  ke pengadilan,  dimana  jalannya  perintah  untuk  eksekusi  akan  dipimpin  oleh  hakim pengadilan.  Pelaksanaan  eksekusi  atas  suatu  grosse  akta  pengakuan  hutang  hanya dapat  dihindari  apabila  nasabah  memenuhi  sendiri  dengan  sukarela  pelunasan  atas hutang  yang  dimaksud  atau  diantara  bank  dan  nasabah  tercapai  kesepakatan perdamaian. 3
Mengacu  ke  Pasal  1  pada  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan (selanjutnya  disebut  “UU  Perbankan”),  dijelaskan  definisi  kredit  merupakan penyediaan  sejumlah  uang  oleh  bank  dengan  adanya  persetujuan  atau  kesepakatan berdasarkan  pinjam  meminjam  dalam  rangka  melunasi  suatu  utang  setelah  jangka waktu  tertentu  dengan  kompensasi  penambahan  bunga  (bagi  bank), 4 begitu  pula pembiayaan  juga  diartikan  sebagai  penyediaan  sejumlah  uang  berdasarkan  suatu kesepakatan  atau  persetujuan  yang  memberikan  kewajiba  bagi  pihak  yang  dibiayai untuk  mengembalikan sejumlah uang tersebut  setelah jangka waktu  tertentu  dengan kompensasi berupa imbal hasil atau bagi hasil. 5 Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa perjanjian  kredit  atau  perjanjian  pemberian  pembiayaan  termasuk  perjanjian konsensuil  yang lahir sejak ada kata sepakat, sedangkan pernyataan sepihak tentang pengakuan  hutang  dari  nasabah  adalah  riil  yang  timbul  karena  adanya  penyerahan secara langsung dan nyata, yaitu penyerahan uang.
Jika  dipahami  lebih  dalam  mengacu  pada  peraturan  pelaksana  terkait penyelenggaraan produk bank umum, kewajiban  pengembalian uang dalam  konteks perjanjian pemberian pembiayaan dengan prinsip syariah memiliki konstruksi hukum yang lebih beragam dibanding kewajiban pengembalian kredit pada perjanjian kredit. Hal tersebut karena dalam perjanjian pemberian pembiayaan dengan prinsip syariah pembiayaan dapat dituangkan dalam berbagai jenis transaksi yaitu transaksi berbasis kemitraan,  transaksi  berbasis  sewa  menyewa  (termasuk  sewa  atas  jasa),  transaksi berbasis  jual  beli,  dan  juga  transaksi  berbasis  pinjam  meminjam, 6 sehingga  akan memunculkan  konsekuensi  hukum  yang  berbeda  pula  untuk  masing-masing  jenis transaksi  yang  digunakan,  sedangkan  dalam  perjanjian  kredit  hanya  akan memunculkan  konsekuensi  hukum  berdasarkan  perjanjian  pinjam  meminjam. Perbedaan tersebut tentu akan berpengaruh pada keberfungsian dan keabsahan grosse
2 Situmorang and Sitanggang.
3 Situmorang and Sitanggang.
4 Mas  Rachmat  Hidayat,  Krisnadi  Nasution,  and  Sri  Setyadji,  “Kekuatan  Hukum  Pengikatan  Hak Tanggungan Atas Jaminan Kredit,” Jurnal Akrab Juara 5, no. 1 (2020): 55–65.
5 Naily  Velayati,  “Implementasi  Pembiayaan  Al-Qardh  Pada  Pelatihan  Kewirausahaan,” Jurnal  Qiema (Qomaruddin Islamic Economy Magazine) 7, no. 2 (2021): 179–97,
https://doi.org/https://doi.org/10.36835/qiema.v7i2.3649.
6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, “POJK No. 13/POJK.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum” (2021).
akta  pengakuan  hutang,  mengingat  tidak  semua  transaksi  yang  dilakukan  dengan prinsip  syariah  akan  menimbulkan  konsekuensi  hutang  piutang  bagi  para  pihaknya. Hal  ini  kemudian  menuntut  notaris  sebagai  pejabat  yang  berwenang  mengeluarkan grosse akta untuk dapat jeli melihat konstruksi hukum seperti apa yang terbentuk dari adanya keberagaman transaksi yang berdasarkan prinsip syariah.
Topik  terkait  grosse  akta  pengakuan  hutang,  sebelumnya  telah  dibahas  dalam penelitian  Utama  dkk  (2018)  dengan  judul  “Kedudukan  Hukum  Grosse  Akta Pengakuan  Hutang  Notariil  Dalam  Pemberian  Kredit  Perbankan.”  Dalam  penelitian tersebut,  dipaparkan  terkait  pengaturan  grosse  akta  pengakuan  hutang  berdasarkan hukum  positif  Indonesia,  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Perubahan  atas  Undang-  Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris  (selanjutnya  disebut  “UUJN”)  dan  Pasal  224  HIR  dikaitkan  dengan kedudukannya dalam perjanjian kredit. Penelitian ini menitikberatkan pada hubungan antara grosse akta pengakuan hutang dengan perjanjian pemberian kredit untuk melihat fungsi dari grosse akta pengakuan hutang itu sendiri terhadap perjanjian kredit yang telah  dibuat.  Hasil  dari  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  grosse  akta  pengakuan hutang merupakan accesoir yang disepakati untuk menguatkan posisi kreditur, dimana grosse  akta  pengakuan  hutang  harus  independen  dan  tidak  diperkenankan dicampuradukkan dengan grosse akta hipotek atau grosse akta hak tanggungan. 7
Sebelum  penelitian  tersebut,  penelitian  tentang  grosse  akta  pengakuan  hutang lebih  dulu  juga  pernah  dibahas  oleh  Pittaloka  (2016)  dengan  judul  “Permasalahan Dalam  Pelaksanaan  Eksekusi  Grosse  Akta  Pengakuan  Hutang,”  yang  memaparkan syarat formal dan material yang wajib dipenuhi sebagai syarat keabsahan grosse akta yang  memiliki  kekuatan  eksekutorial  sempurna,  dan  kaitannya  dengan  praktik  di lapangan  yang  seringkali  membuat  grosse  akta  pengakuan  hutang  tidak  dapat dieksekusi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  permasalahan  yang  seringkali muncul dalam pembuatan grosse akta pengakuan hutang antara lain dari segi isi grosse akta pengakuan hutang yang isinya lain dari pernyataan sepihak atas suatu hutangnya, jumlah  hutang  yang  tidak  tentu,  terdapatnya  syarat-syarat  perjanjian  lainnya, munculnya perlawanan  pihak ketiga, dan  adanya percampuran dengan  akta lainnya, sehingga menyebabkan fungsi grosse akta pengakuan hutang menjadi kurang efektif. 8 Selanjutnya,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rangian  (2015)  juga  membahas terkait  grosse  akta  pengakuan  hutang  dengan  judul  “Pelaksanaan  Eksekusi  Grosse Akta  Pengakuan  Hutang  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Kredit  Macet  Perbankan.” Penelitian tersebut diawali dengan pemaparan terkait syarat formal dan material dalam pembuatan grosse akta pengakuan hutang, termasuk pengaturannya menurut regulasi Indonesia.  Dari  pembahasan  tersebut  peenelitian  ini  kemudian  menggiring  pada pembahasan  terkait  kekuatan  eksekutorial  dari  grosse  akta  pengakuan  hutang  dan
7 Putu Devi Yustisia Utama, I Made Pasek Diantha, and I Made Sarjana, “Kedudukan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang Notariil Dalam Pemberian Kredit Perbankan,” Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 3, no. 1 (2018): 201–14, https://doi.org/https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p15.
8 Elza  Sylvania  Pittaloka  and  Pranoto,  “Permasalahan  Dalam  Pelaksanaan  Eksekusi  Grosse  Akta Pengakuan Hutang,” Jurnal Privat Law 4, no. No. 1 (2016): 79–86.
e-ISSN : 2621-4105
hambatan-hambatan dalam proses eksekusi serta upaya yang dapat dilakukan kreditur atas  permasalahan  eksekusi  tersebut.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  pada prinsipnya  grosse  akta  yang  dibuat  notaris  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang sama  dengan  putusan  hakim  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  dan  mempunyai kedudukan  istimewa  sehingga  tidak  bisa  dipandang  hanya  perjanjian accesoir pada umumnya dimana keberlakuannya mengikuti perjanjian pokoknya sehingga tidak serta merta  dapat  dipersamakan  dengan  perjanjian  jaminan  pada  umumnya,  dimana eksekusi  terhadap  grosse  akta  adalah  eksekusi  untuk  memenuhi  isi  perjanjian  yang dibuat para pihak. 9
Penelitian  yang  diangkat  oleh  Pittaloka  terbatas  pada  pembahasan  terkait penggunaan  grosse  akta  secara  umum,  sedangkan  pada  dua  penelitian  lain  di  tahun 2015 dan 2018 tersebut mengangkat topik penggunaan grosse akta pengakuan hutang dalam perjanjian pemberian kredit yang adalah aktivitas dari perbankan konvensional. Dalam penelitian ini akan menitikberatkan pembahasan pada implementasi grosse akta pengakuan  hutang  dalam  perjanjian  pemberian  pembiayaan  dengan  prinsip  syariah yang berdasarkan pada berbagai jenis transaksi yang ada meliputi transaksi kemitraan, transaksi  jual beli transaksi  sewa menyewa (termasuk sewa atas jasa), dan transaksi pinjam meminjam yang digunakan dalam produk perbankan syariah, yang bertujuan untuk  melihat  keabsahan  dan  kesesuaian  dari  penggunaan  grosse  akta  pengakuan hutang dengan penerapan prinsip syariah di dalamnya.

## B. PERMASALAHAN
Dari  Latar  Belakang  sebelumnya,  terdapat  rumusan  masalah  yang  akan diangkat, sebagai berikut:
1. Bagaimana  karakteristik  dari  masing-masing  transaksi  pemberian  pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ?
2. Bagaimanakah  keabsahan  secara  hukum  penggunaan  grosse  akta  pengakuan hutang pada transaksi pemberian pembiayaan pada perbankan syariah ?

## C. METODE PENELITIAN
Dari  uraian  rumusan  masalah  yang  diangkat,  penelitian  dilaksanakan menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  dilakukan  dengan  cara  menelusuri  dan menganalisis  bahan  pustaka  dan  dokumen  berhubungan  dengan  inti  bahasan penelitian.  Adapun  tipologi  dari  penelitian  ini  adalah  deskriptif,  yang  bertujuan menggambarkan secara tepat objek yang diteliti yaitu grosse akta pengakuan hutang dalam  penerapannya  pada  transaksi  dengan  berdasarkan  prinsip  syariah.  Disebut penelitian deskriptif karena hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran yang komprehensif dan sistematis terkait konstruksi hukum dari grosse akta pengakuan  hutang  dan  transaksi  dengan  prinsip  sayriah.  Analisis  data  dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif analitis.
9 Shendy  Vianni  Rangian,  “Pelaksanaan  Eksekusi  Grosse  Akta  Pengakuan  Hutang  Dalam  Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan,” Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya 4, no. 1 (2015).
e-ISSN : 2621-4105

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Karakteristik  Transaksi  Pemberian  Pembiayaan  Dengan  Prinsip  Syariah Oleh Bank Syariah di Indonesia
Produk  perbankan  yang  saat  ini  banyak  diberikan  kepada  masyarakat berdasarkan  jenis  penggunaan  dan  kategori  usaha,  diantaranya  produk  pembiayaan untuk  modal  kerja,  pembiayaan  untuk  konsumsi,  dan  pembiayaan  untuk  investasi. Dimana  produk  tersebut  diimplementasikan  bukan  dalam  bentuk  perjanjian  kredit melainkan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dengan menggunakan skema-skema yang sangat  bervariasi, dari transaksi  dengan pola bagi  hasil ( musyarakah, mudharabah ), jual beli dengan bentuk murabahah, istishna, dan juga salam , transaksi dengan pola pinjam meminjam ( qardh ), ataupun transaksi dengan pola sewa menyewa ( ijarah) atau sewa beli ( ijarah muntahiya bittamlik ) termasuk sewa menyewa atas suatu jasa untuk jenis transaksi multijasa. 10
Transaksi sebagaimana disebutkan di atas akan dituangkan dalam kontrak yang dalam  hukum  Islam  dikenal  dengan  penyebutan  “akad”,  diartikan  sebagai  kontrak yang  mengikat  antara  dua  belah  pihak  secara  hukum,  yaitu  tiap  pihak  telah  saling setuju  untuk  terikat  melakukan  suatu  kewajiban  masing-masing  sesuai  kesepakatan awal. 11 Apabila  terdapat  pihak  yang  tidak  mematuhi  kewajibannya  maka  dapat dikenakan sanksi sebagaimana disepakati dalam akad. Maka jenis-jenis transaksi yang diatur  dalam  peraturan  di  atas  dituangkan  dalam  akad  dengan  karakteristik  masing- masing.  Pada  dasarnya,  meskipun  transaksi  pembiayaan  dengan  prinsip  syariah dibedakan dalam beragam klasifikasi, namun akad yang mendasari beragam transaksi tersebut  lahir  dari  akad  dasar  yang  meliputi  akad  pertukaran,  akad  kerja  sama  dan pinjaman . 12
Jika dalam perjanjian kredit pada bank konvensional, keuntungan yang didapat bank hanya dalam bentuk bunga, dengan skema yang beragam sebagaimana transaksi di atas maka bank syariah mendapat keuntungan dalam bentuk menyesuaikan transaksi yang dilakukan Berikut matriks yang dapat dipahami, sebagai berikut :
10 Pandam Nurwulan, “Akad Perbankan Syariah Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris Menurut Undang- Undang Jabatan Notaris,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia 25, no. 3 (2019): 623–44, https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art10.
11 Siti Zafilah Firdausiah, “Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah,” Al- Muamalat:  Jurnal  Hukum  &  Ekonomi  Syariah 5,  no.  1  (2020):  47–66,  https://doi.org/DOI 10.32505/muamalat.v5i1.15 19.
12 Fathurrahman Djamil, “Pengembangan Dan Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia (Kajian Transaksi Berbasis Syariah Dan Hukum Positif),” Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam 15, no. No. 2 (2016): 147–63, https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6327.
e-ISSN : 2621-4105
Tabel 1. Konstruksi Hukum Akad Syariah Akad Musyarakah/ Mudharabah/ Musyarakah Mutanaqisah Murabahah/ Istishna/ Salam Ijarah/ Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) Qardh Hubungan Hukum Kemitraan Jual Beli Sewa Menyewa Pinjam Meminjam Keuntunga nBank Bagi Hasil Margin Penjualan Ujrah/Harga Sewa x
Dari Tabel 1 di atas, dipahami bahwa transaksi dengan konstruksi hukum yang berbeda  membentuk  hubungan  hukum  yang  berbeda  sehingga  akan  melahirkan konsekuensi  hukum  yang  juga  berbeda,  khususnya  dalam  konteks  keuntungan  yang diperoleh pihak/para pihak. Dalam  hal  ini, untuk  transaksi  yang menggunakan akad dengan  hubungan  hukum  kemitraan,  kedudukan  para  pihaknya  sama-sama  sebagai mitra, tiap pihak berhak atas keuntungan dalam bentuk bagi hasil. Sedangkan untuk akad yang berbasis jual beli dan sewa menyewa maka keuntungan dinyatakan dalam bentuk margin penjualan (untuk akad berbasis jual beli) atau harga sewa (untuk akad berbasis sewa menyewa) dan merupakan hak salah satu pihak saja (penjual/pemberi sewa). Untuk akad dengan bentuk pinjam meminjam merupakan skema yang secara prinsipnya tidak memperbolehkan adanya penambahan atas pinjaman yang diberikan, sehingga tidak ada keuntungan untuk para pihaknya.
Pada  akad  yang  berbasis  kemitraan,  bagi  hasil  sebagai  keuntungan  bank  dan nasabah adalah komponen yang tidak dapat ditentukan secara pasti dan spesifik sejak awal,  karena  dihitung  dari  keuntungan  usaha  yang  didapatkan  secara riil ,  sehingga nilai  dan  besarannya  akan  fluktuatif 13 sesuai  realisasi  pendapatan  saat  periode  bagi hasil. Berbeda dengan akad jual beli dan sewa menyewa dimana margin penjualan dan harga sewa menjadi kewenangan bank untuk menentukannya sejak awal dan disepakati bersama dengan nasabah sebagai pembeli (pada akad berbasis jual beli) atau penyewa (pada akad berbasis sewa menyewa).
Dari  tingkat  kepastian  pada  perolehan  keuntungan  bank,  kontrak/akad dikategorikan  dalam  dua  kategori,  yaitu Natural  Certainty  Contracts dan Natural Uncertainty Contracts. Untuk Natural Certainty Contracts, merupakan akad/kontrak yang didalamnya menyepakati hal-hal  yang dapat  ditentukan kepastiannya dari segi substansi kontrak yang dibuat, karena cash-flow dapat diperhitungkan secara pasti dan disepakati oleh para pihak sejak awal akad, sehingga sifatnya fixed and predetermined , baik  dari  segi  jumlah,  mutu,  harga,  sampai  waktu.  Dan  tidak  ada  risiko  yang  harus dipikul bersama. Yang termasuk kategori Natural Certainty Contracts meliputi akad
13 Muhammad Syarif Hidayatullah, “Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di
Bank Syariah,” Jurnal Hadratul Madaniyah 7, no. 1 (2020),
https://doi.org/https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613.
yang  berbasis  jual  beli,  sewa  menyewa,  dan  pinjam  meminjam.  Sedangkan  untuk Natural Uncertainty Contracts antara para pihaknya tidak dapat menyepakati secara pasti  terkait  modal  maupun  keuntungan  yang  akan  didapat,  termasuk  jangka  waktu karena dalam akad ini para pihaknya saling mencampuradukkan asetnya menjadi satu kesatuan  sehingga  berimplikasi  pada  adanya  kewajiban  memikul  risiko  secara tanggung renteng. 14 Akad yang masuk kategori Natural Uncertainty Contracts adalah akad dengan prinsip kemitraan dengan konsep berbagi hasil dan berbagi rugi.
Untuk akad jual beli, perbankan syariah di Indonesia lazim menggunakan bentuk akad murabahah , akad istishna , dan akad salam . Pada praktiknya, pembiayaan dengan akad murabahah diberikan  untuk  kebutuhan  dalam  rangka  pembelian  suatu  barang yang  sudah  jadi/tersedia  ( ready  stock ).  Bank  selaku  penjual  dan  nasabah  selaku pembeli  menyepakati  pembelian  atas  suatu  objek  tertentu,  dengan  kualitas  maupun kuantitas  yang  ditentukan  sesuai  kebutuhan  dan  kemampuan  para  pihak,  serta menyepakati  harga  jual  yang  didalamnya  sudah  termasuk  harga  pokok  barang  dan margin keuntungan bank, dimana atas hal-hal tersebut wajib disepakati sejak awal akad termasuk terkait cara pembayaran dengan pelunasan sekaligus atau dengan mekanisme cicilan.  Sedangkan  untuk  akad salam dan istishna ,  digunakan  untuk  kebutuhan pemesanan pembuatan barang/objek jual beli tertentu dengan persyaratan dan kriteria yang  disepakati  para  pihak. 15 Baik salam maupun istishna ,  harga  jual  tetap  wajib disepakati  sejak  awal  sebagaimana murabahah .  Yang  membedakan  adalah  bahwa dalam  akad salam harga  jual  dilunasi  sekaligus  di  awal  meskipun  barangnya diserahterimakan  di  akhir  periode  pembiayaan,  sedangkan  pada istishna harga  jual dapat  dilunasi  oleh  nasabah  selama  periode  pembiayaan  secara  lunas  atau  cicilan. 16 Pada  dasarnya,  akad  yang  berbasis  jual  beli  termasuk  jenis  perjanjian  konsensuil, dimana sejak disepakatinya harga jual atas objek jual beli maka telah lahir kewajiban nasabah untuk melunasi harga jual tersebut sebagai hutangnya.
Dalam  perbankan  syariah  juga  dikenal  akad  pinjam  meminjam  yang  disebut dengan  akad qardh dimana  akad  tersebut  juga  merupakan  bagian  dari Natural Certainty  Contracts, namun  penggunaannya  bukan  untuk  mencari  keuntungan melainkan  seringkali  digunakan  sebagai  pelengkap  dari  akad  pembiayaan  lain.  Hal tersebut karena dalam akad qardh bank tidak diperkenankan mengenakan/mempersyaratkan adanya keuntungan/imbalan dalam bentuk apapun atas pinjaman yang diberikan. Lazimnya, akad qardh digunakan sebagai akad pelengkap dari  pembiayaan  dengan  tujuan take  over, pinjaman  dana  talangan  pemberangkatan haji,  pinjaman  berbentuk  tunai  ( cash  advanced )  dalam  kartu  kredit  dengan  prinsip syariah,  pinjaman  untuk  membantu  pengusaha  kecil,  atau  pinjaman  bagi pengurus/karyawan bank. 17 Sebagaimana konstruksi hukum dalam pinjam meminjam pada KUHPerdata, dengan telah diserahkannya sejumlah dana pinjaman maka sejak
14 Adiwarman A Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan (Depok: Rajawali Pers, 2017).
15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 13/POJK.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.
16 Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan .
17 Karim.
e-ISSN : 2621-4105
itu lahirlah utang piutang diantara bank (pemberi  pinjaman) dan nasabah (penerima pinjaman).
Jenis transaksi lainnya dalam kategori Natural Certainty Contracts yaitu akad yang  berbasis  sewa  menyewa,  meliputi ijarah dan  IMBT.  Berdasarkan  fatwa  DSN disebutkan ijarah merupakan akad untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu barang ataupun jasa yang menjadi objek sewa dengan kompensasi berupa pembayaran harga  sewa  (ujrah)  tanpa  ada  transfer  kepemilikan  atas  objek  sewa. 18 Dalam implementasinya pada produk perbankan syariah, yang menjadi pemberi sewa adalah bank sedangkan nasabah adalah penerima sewa. Konsep sewa menyewa yang banyak diaplikasikan untuk pembiayaan di perbankan syariah terdiri dari sewa murni ( ijarah ) dan sewa dengan transfer kepemilikan atas objek sewa di akhir periode sewa (IMBT). Untuk IMBT sendiri merupakan perpaduan dua skema yaitu sewa menyewa dengan jual beli 19 atau hibah di akhir periode sewa yang telah disepakati. Sehingga perbedaan antara  ijarah  dan  IMBT,  bahwa  pada  ijarah  tidak  ada  perpindahan  atas  kepemilikan objek sewa, hanya ada perpindahan manfaat atas objek sewanya saja, sedangkan pada IMBT sejak awal sudah dapat disepakati adanya pengalihan hak atas objek sewa.
Nasabah  yang  membutuhkan  suatu  barang  mengajukan  permohonan pembiayaan  berbasis ijarah /IMBT  ke  bank  syariah,  kemudian  bank  syariah  akan menyediakan barang sesuai kebutuhan nasabah dari supplier atau penjual. Sejak awal akad,  baik  pada  akad ijarah atau  IMBT,  para  pihaknya  wajib  menyepakati  terkait spesifikasi  atas  barang  yang  objek  sewa,  harga  sewa  untuk  periode  sewa  tertentu, metode pembayaran biaya lainnya  yang dikehendaki para pihak  yang sesuai dengan prinsip syariah. 20 Pada umumnya, perbankan syariah lebih banyak menerapkan akad IMBT daripada akad ijarah. Hal  tersebut  karena  dalam  IMBT, sewa menyewa  yang dilakukan akan diikuti dengan transfer hak kepemilikan atas objek sewa di akhir masa sewa,  ketentuan  yang  demikian  tentunya  lebih  memudahkan  nasabah  yang menginginkan pembiayaan dari bank syariah dengan tujuan untuk memiliki suatu asset tertentu, dan lebih sedrhana bagi bank, baik dalam hal pembukuan asset maupun terkait tidak diperlukannya pemeliharaan objek sewa.
Untuk  transaksi  yang  dituangkan  dalam  akad  berdasarkan  prinsip  kemitraan dapat  diklasifikasikan  dalam  bentuk  akad musyarakah  dan  mudharabah. 21 Namun dalam  perkembangannya,  terdapat  skema  turunan  dari musyarakah yang  sudah diakomodir  dalam  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  yaitu  akad  dengan  skema musyarakah  mutanaqisah (MMQ). 22 Ketiga  akad  tersebut  pada  dasarnya  memiliki karakteristik yang hampir mirip dimana ketiganya termasuk pembiayaan dengan akad berbasis kemitraan diantara dua pihak ataupun lebih untuk menjalankan suatu usaha
18 Diky Faqih Maulana, “Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Perbankan Syariah,” Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam Dengan Realitas 6, no. 1 (2021): 179–200, https://doi.org/10.21154/muslimheritage. v6i1.2569.
19 Maulana.
20 Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan .
21 Karim.
22 Muhammad Turizal Husein, “Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah,” Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking 1, no. 1 (2019): 79–88, https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1775.
e-ISSN : 2621-4105
yang disepakati secara bersama-sama, yang mana ada kewajiban bagi salah satu pihak atau  secara  bersama-sama  untuk  memberikan  konstribusi  berupa  modal  yang  akan digunausahakan dalam rangka mendapat keuntungan dalam bentuk pendapatan usaha. Pendapatan  usaha  tersebut  akan  dibagihasilkan  kepada  para  pihak  sesuai  porsi pembagian  keuntungan  (nisbah)  yang  disepakati.  Selain  berbagi  hasil,  akad  dengan prinsip kemitraan ini juga memungkinkan diantara para pihak menanggung kerugian secara  bersama-sama  karena  pada  dasarnya,  dalam  perjalanan  pengelolaan  usaha bersama  yang  menjadi  objek  akad  tidak  selalu  mendatangkan  untung,  namun  ada kemungkinan untuk berbagi rugi sesuai porsi modal yang diberikan, dimana kerugian tersebut dapat terjadi karena factor kelalaian pihaknya atau hal-hal lain di luar kendali para  pihaknya.  Untuk musyarakah dan mudharabah modal  yang  dimaksud  dapat dalam  bentu  dana  tunai,  barang  objek  perdagangan,  kewiraswastaan,  kepandaian tertentu ( skill ), properti, peralatan, intangible asset , kepercayaan/reputasi, atau objek lainnya yang bisa diukur dalam uang. 23
Otoritas  Jasa  Keuangan  memberikan  definisi  pembiayaan musyarakah dan mudharabah sebagai bentuk penyediaan dana untuk kerjasama usaha tertentu dengan adanya kompensasi melalui pembagian bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati. Perbedaan musyarakah dan mudharabah ada pada besarnya kontribusi  dari  masing- masing pihak. Dalam mudharabah , penyediaan dana hanya menjadi kewajiban salah satu pihak tertentu, dalam hal ini adalah bank, sedangkan nasabah berkewajiban hanya dalam  pengelolaan  usaha.  Pada musyarakah penyediaan  dana  menjadi  kewajiban masing-masing  pihak,  bank  dan  nasabah  secara  bersama-sama,  termasuk  dalam  hal pengelolaan, menjadi tanggungjawab bersama meskipun pada praktiknya bank dapat menguasakan sepenuhnya tanggungjawab tersebut kepada nasabah. 24
Sedikit berbeda dari dua akad kemitraan di atas, akad MMQ merupakan turunan dari  akad musyarakah, yang  objek  akadnya  adalah  usaha  berdasarkan  pada kepemilikan asset bersama (Asset MMQ)  antara bank dan nasabah, sehingga dalam akad ini modal para pihak direalisasikan dalam bentuk porsi kepemilikan ( hishshah) . Asset MMQ bisa berupa asset berwujud yang telah tersedia ataupun siap pakai ( ready stock );  dan/atau  asset  yang  sedang  dalam  proses  perakitan  atau  pembangunan (inden). 25 Karakteristik khusus dari akad MMQ mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional  (DSN)  No.73/DSN-MUI/XI/2008,  yang  membedakannya  dengan  akad musyarakah ,  bahwa  akad  MMQ  merupakan  akad  pembiayaan  dengan  skema musyarakah  dimana  kepemilikan  salah  satu  pihak  atas  Asset  MMQ  berkurang dikarenakan adanya pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya, dimana pembelian tersebut menjadi kewajiban salah satu pihak. Dalam rangka menghasilkan keuntungan bagi  para  pihak,  asset  bersama  tersebut  digunausahakan. 26 Asset  MMQ  dapat disewakan  kepada  pihak  lain  atau  nasabah  sendiri,  praktik  yang  dilakukan  oleh
23 Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan .
24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 13/POJK.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.
25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
26 Husein, “Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah.”
e-ISSN : 2621-4105
perbankan  syariah  di  Indonesia  adalah  dengan  menyewakan  asset  tersebut  kepada kepada nasabah sendiri . Dengan demikian, dalam MMQ terdapat konsekuensi hukum dari hybrid contract, dimana dalam satu transaksi terdapat lebih dari satu akad yang dijalankan  secara  parallel,  yaitu  akad musyarakah , ba’i (jual  beli  atas  porsi kepemilikan salah satu pihak), dan ijarah. 27
Melihat  dari  karakteristiknya,  akad musyarakah  dan  mudharabah termasuk Natural  Uncertainty  Contracts, yang  dalam  hal  ini  bank  dan  nasabah  tidak diperkenankan menyepakati suatu besaran nilai tertentu sebagai bagi hasil yang akan diterima para pihak secara pasti karena bagi hasil bergantung pada pendapatan usaha yang  fluktuatif.  Namun  demikian,  para  pihak  dapat  memberikan  gambaran  melalui proyeksi  pendapatan  usaha  yang  mungkin  diterima  oleh  para  pihak  sebagai  acuan untuk  berbagi  hasil.  Proyeksi  tersebut  bukan  merupakan  nilai  mutlak  yang  wajib dibayarkan Nasabah. Mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK  Syariah)  105 , pengakuan  pendapatan  hasil  usaha  untuk  pembiayaan mudharabah pada  praktiknya  dapat  dilihat  berdasarkan  laporan  bagi  hasil  yang disampaikan pengelola dana atas realisasi pendapatan hasil usaha dan tidak dibolehkan mengakui  pendapatan  dari  proyeksi  hasil  usaha.  Sedangkan  untuk musyarakah , mengacu pada  PSAK 106 pengakuan hasil usaha musyarakah tergantung dari dana yang  telah  disetorkan  (baik  kas  maupun  nonkas). 28 Sedangkan  untuk  akad  MMQ, mengingat  bagi  hasil  untuk  MMQ  didasarkan  pada  pembayaran  harga  sewa,  maka terkait  perhitungan  bagi  hasil  juga  mengacu  pada  PSAK  107  untuk ijarah yang menyebutkan pendapatan sewa diakui saat manfaat aset sewa telah diserahkan kepada penyewa di akhir periode pelaporan. Jika manfaat atas asset sewa telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan. 29
Berdasarkan  karakteristik  tersebut,  pemahaman  terkait Natural  Certainty Contracts dan Natural  Uncertainty  Contracts dalam  akad  MMQ  memiliki kompleksitas  lebih  tinggi  yang  harus  dipahami  lebih  jauh  ke  dalam  tiap  hak  dan kewajiban  yang  timbul  dalam  akad  tersebut,  karena  dalam  akad  MMQ,  kedudukan bank dan nasabah tidak hanya dilihat dalam konteks musyarakah atau kerjasama usaha.
Terdapat lebih dari satu karakteristik perjanjian yang harus diperhatikan dalam akad MMQ,  yaitu  akad musyarakah ,  akad  jual  beli  tangguh  atas  porsi  kepemilikan  salah satu pihak ( ba’i ), dan akad sewa ( ijarah ). 30 Sehingga dalam hal ini kepastian atas hasil perolehan bank harus dilihat dari kedudukan bank yang mendasari bank berhak atas hasil perolehan tersebut.
27 Husein.
28 Fatima Tuzaroh, Afifudin, and Hariri, “Analisis Penerapan Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah Serta Perlakuan Akuntansinya Menurut PSAK 105 Dan 106 Pada Lembaga Keuangan Syariah,” Jurnal E-JRA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang 9, no. No. 6 (2020).
29 Angga  Abdul  Rokhim  and  Rizky  Maulana  Pribadi,  “Penerapan  PSAK  107  Atas  Pembiayaan  Ijarah Multijasa Pada BMT Al-Fath Ikmi Cabang Legoso,” Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen 9, no. No. 2 (2020): 76–85, https://doi.org/https://doi.org/10.32546/lq.v9i1.574.
30 Husein, “Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah.”
e-ISSN : 2621-4105
Pemahaman  terkait Natural  Certainty  Contracts dan Natural  Uncertainty Contracts dalam  akad  berdasarkan  prinsip  syariah  sangat  penting  dan  tidak  dapat diputarbalikkan.  Perubahan Natural  Certainty  Contracts menjadi uncertain akan menyebabkan  akad  menjadi gharar yaitu  ada  ketidakjelasan  dalam  akad  dan menimbulkan  ketidakpastian  bagi  para  pihaknya,  sedangkan  mengubah Natural Uncertainty  Contracts menjadi certain akan  menimbulkan  transaksi  yang mengandung riba nasiah. 31
2. Keabsahan  Hukum  Penggunaan  Grosse  Akta  Pengakuan  Hutang  Pada Transaksi Pemberian Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah
Pembuatan  grosse  akta  merupakan  salah  satu  kewenangan  notaris,  ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN”). Pada Pasal 1 ayat 11 UUJN, istilah grosse akta diartikan terbatas pada salinan atas akta pengakuan hutang yang mencantumkan irah- irah pada kepala akta, yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  Esa”  sebagai  syarat  melekatkan  fungsi  eksekutorial  pada  grosse  atas  akta pengakuan hutang.
Ketentuan grosse akta dapat ditemukan juga pada Pasal 224 HIR, dimana grosse akta hanya diperkenankan secara hukum dibuat atas akta hipotek dan akta pengakuan hutang.  Melalui  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  213/229/85/Um-TU/Pdt, dijabarkan definisi grosse akta yang dimaksud Pasal 224 HIR ialah suatu bentuk akta otentik  berisi  pengakuan  hutang  yang  pada  substansinya  semata-mata  berisi  suatu kewajiban  untuk  membayar/melunaskan  sejumlah  uang  tertentu.  Yang  mana  surat edaran tersebut ditafsirkan bahwa grosse akta tidak dapat ditambahkan kesepakatan- kesepakatan lain diluar pengakuan keberhutangan itu sendiri. 32 Kemudian Mahkamah Agung  dalam  keputusannya  Nomor  1520  K/PDT/1984  mengeluarkan  suatu yurisprudensi terkait syarat-syarat agar eksekusi grosse akta pengakuan hutang dapat dilakukan, yang terdiri dari syarat formal bahwa pernyataan pengakuan hutang harus dibuat dalam akta notaris baru dapat dikeluarkan grosse aktanya, pada awal grosse akta pengakuan hutang dicantumkan irah-irah yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”,  serta  di  akhir  akta  menyebutkan:  “diberikan  sebagai grosse akta pertama”, dan juga terdapat nama pihak yang meminta penerbitan grosse akta serta tanggal pemberian grosse akta pengakuan hutang. Sedangkan untuk syarat material yang harus dipenuhi yaitu tercantum sejumlah nilai hutang secara pasti yang menjadi  kewajiban  si  pemberi  pernyataan  untuk  melunasi,  tanggal  jatuh  tempo pembayaran  hutang,  dan  tidak  bercampur  dengan  perjanjian  lain  di  luar  pernyataan sepihak pengakuan hutang. 33
31 Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan .
32 Mochamad Taufiq Arifin, “Eksekusi Grosse Akta Merujuk Pada Pasal 224 HIR Dan Putusan Mahkamah Agung,” Jurnal Hukum
Dan
Kenotariatan 3, no. 1
(2019): 100–114, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1922.
33 Utama,  Diantha,  and  Sarjana,  “Kedudukan  Hukum  Grosse  Akta  Pengakuan  Hutang  Notariil  Dalam Pemberian Kredit Perbankan.”
e-ISSN : 2621-4105
Lebih rinci,  M  Yahya Harahap menjabarkan syarat  formal dan syarat  materiil yang merupakan Unified Legal Framework untuk grosse akta, sebagai berikut: 34
a. Syarat-syarat Formil
1) Dibuat dalam bentu suatu akta notaris
a) dapat  berupa  kelanjutan  ataupun  peningkatan  dari  perjanjian  hutang sebelumnya (dokumen pertama); atau
b) merupakan  perjanjian  atas  hutang  langsung  yang  dituangkan  secara notariil.
2) Memuat title eksekutorial
a) minuta akta (asli) yang disimpan oleh notaris;
b) grosse akta diberikan kepada kreditur.
b. Syarat-syarat Materiil
1) berisi suatu pernyataan sepihak dari debitur, terkait:
a) pengakuan atas keberhutangan kepada kreditur;
b) debitur mengakui memiliki kewajiban membayar pada waktu yang telah ditentukan;
c) rumusan akta tidak boleh memuat ketentuan perjanjian atau dimasukkan dan dicampurkan dengan perjanjian hipotik.
2) Jumlah  hutang  telah  dapat  dipastikan,  dan  tidak  boleh  berupa  senilai  kredit plafon (dalam arti belum realisasi)
a) Jumlah hutang sudah pasti dan dalam nilai tertentu;
b) Jumlah hutang sudah direalisir;
c) Komponen hutang meliputi hutang pokok dan bunga (ganti rugi).
Mengacu pada pengaturan di atas, dapat dipahami bahwa grosse akta pengakuan hutang merupakan salinan dari surat pengakuan hutang  yang dibuat notariil, dengan keistimewaan  selain  menjadi  alat  bukti  yang  sempurna  bagi  para  pihak,  juga diperkenankan  secara  hukum  memiliki  title  eksekutorial.  Dari  yurisprudensi  di  atas maka  dapat  dipahami  juga  grosse  akta  pengakuan  hutang  dibuat  oleh  notaris  untuk pihak yang memiliki kepentingan secara bebas dan hanya diperkenankan diterbitkan satu  kali,  sehingga  apabila  grosse  pertama  hilang,  maka  grosse  kedua  tidak  berhak diberikan oleh notaris, melainkan harus dimohonkan kepada pengadilan. 35 Dan isi dari grosse ini merupakan pernyataan sepihak dari debitur atas hutang  yang muncul atas namanya, namun hanya terbatas pada pengakuan atas hutang tersebut, tidak sekaligus mengatur  ketentuan  dengan  objek  perjanjian  lain  di  luar  terkait  pernyataan keberhutangan debitur.
Kebutuhan  akan  adanya  grosse  akta  pengakuan  hutang  muncul  dari  adanya kendala bagi kreditur dalam pelunasan utang debitur yang tidak menepati kesepakatan pada  perjanjian  kredit  (wanprestasi). 36 Dengan  demikian  eksistensi  akta  pengakuan hutang dimulai dari adanya perjanjian hutang piutang yang mendahuluinya, sehingga
34 Arifin, “Eksekusi Grosse Akta Merujuk Pada Pasal 224 HIR Dan Putusan Mahkamah Agung.”
35 Situmorang and Sitanggang, Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi .
36 Situmorang and Sitanggang.
dalam  hal  ini  perjanjian  hutang  piutang  merupakan  perjanjian  pokok  dan  akta pengakuan hutang sebagai accesoir -nya. 37
Perjanjian  hutang  piutang  yang  mengawali  adanya  pengakuan  hutang,  ialah perjanjian diantara satu pihak dengan pihak lainnya dimana objek perjanjiannya adalah uang,  dalam  KUHPerdata  diatur  sebagai  perjanjian  pinjam  meminjam,  yang merupakan perjanjian yang mana pihak yang satu sepakat untuk memberikan sejumlah barang-barang  yang  dapat  habis  karena  pemakaian  kepada  pihak  lainnya,  dengan adanya  syarat  bahwa  pihak  yang  diberikan  pinjaman  akan  mengembalikan  suatu barang tersebubt dalam jumlah, macam, dan keadanaan yang sama. 38 Perjanjian pinjam meminjam  ini  dalam  konteks  perbankan  dikenal  dengan  bentuk  perjanjian  kredit diantara  bank  dan  nasabah,  dimana  bank  sebagai  pemberi  dana/kreditur/pemberi pinjaman,  nasabah  sebagai  pihak  peminjam  yang  memiliki  kewajiban  melunasi sejumah hutang dalam periode waktu tertentu dengan diikuti pemberian bunga.
Pada  industri  perbankan,  adanya  penambahan  kelengkapan  dokumen  yaitu grosse akta pengakuan hutang menjadi ikatan tambahan yang muncul dari pemberian kredit  dalam  rangka  sebagai  jaminan  pengikat  untuk  semakin  mengamankan pengembalian  atau  pelunasan  kredit  karena  dalam  hal  ini  adanya  grosse  akta pengakuan hutang dari nasabah dimaksudkan agar bank dapat langsung mengajukan permohonan  eksekusi  grosse  akta  tanpa  prosedur  gugatan  yang  memakan  waktu 39 apabila  ada  wanprestasi  dari  nasabah  terkait  pelunasan  hutang  kredit  dan  tidak  ada kemauan nasabah untuk memenuhi prestasi tersebut. Namun dalam praktiknya, sering terjadi grosse akta pengakuan hutang yang telah ada tidak dapat serta merta di eksekusi oleh  pengadilan.  Berbagai  permasalahan  tersebut  terjadi  dengan  alasan  yang  pada umumnya berkaitan dengan tidak sesuainya syarat formal maupun material pembuatan grosse akta pengakuan hutang.
Dalam perjanjian kredit yang memiliki konsekuensi ikatan hutang piutang antara para  pihaknya,  pembuatan  grosse  akta  pengakuan  hutang  yang  dilakukan  seketika setelah  perjanjian  kredit  terjadi,  tidak  akan  memunculkan  risiko  tidak  terpenuhinya syarat  material  terkait  keberadaan  hutang,  karena  perjanjian  kredit  merupakan perjanjian konsensuil, yang efektif memiliki akibat hukum seketika setelah tercapainya kata  sepakat  antara  para  pihaknya.  Dalam  perjanjian  kredit,  objek  perjanjian  adalah sejumlah plafon yang wajib diberikan oleh bank kepada nasabah. Jumlah plafon yang diberikan bank merupakan hutang yang harus dikembalikan nasabah kepada bank. 40 Sehingga  grosse  akta  pengakuan  hutang  dapat  langsung  dibuat  secara  bersamaan dengan  penandatanganan  perjanjian  kredit.  Namun  untuk  pemberian  pembiayaan dengan prinsip syariah, tidak semua akad yang digunakan adalah perjanjian konsensuil yang  langsung  berakibat  pada  timbulnya  hutang  piutang,  ada  juga  yang  termasuk
37 Utama,  Diantha,  and  Sarjana,  “Kedudukan  Hukum  Grosse  Akta  Pengakuan  Hutang  Notariil  Dalam Pemberian Kredit Perbankan.”
38 Herlien Budiono, Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris Di Dalam Praktik (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018).
39 Situmorang and Sitanggang, Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi .
40 Budiono, Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris Di Dalam Praktik .
e-ISSN : 2621-4105
perjanjian obligatoir, 41 yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban salah satu pihak untuk  melaksanakan  suatu  prestasi  tertentu  kepada  pihak  lainnya,  dimana  prestasi tersebut tidak selalu berupa kewajiban untuk menyerahkan/mengembalikan/melunasi sejumlah uang, sehingga unsur hutang dalam jumlah tertentu dan pasti sebagai syarat material pembuatan grosse akta tidak dapat langsung terpenuhi. Jika demikian, maka penggunaan  grosse  akta  pengakuan  hutang  harus  terlebih  dulu  melihat  karakteristik tiap akad yang digunakan.
Kepastian  nilai  hutang  yang  terbentuk  dari  suatu  transaksi  dengan  akad berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu ditentukan sebelum membuat grosse akta  pengakuan  hutang,  agar  grosse  akta  pengakuan  hutang  yang  telah  dibuat memenuhi  syarat  material  dan  sah  sebagai accesoir dari  akad  berdasarkan  prinsip syariah.  Sebagaimana  yang  telah  diuraikan  pada  subbab  sebelumnya,  terdapat  akad yang  substansinya  secara  detail  dapat  disepakati  sejak  awal  ( Natural  Certainty Contracts ),  dan  akad  yang  substansinya  dituangkan  secara  tidak  pasti  karena  akan tergantung  pada  pelaksanaan  akad,  khususnya  terkait  penentuan  pembagian keuntungan ( Natural Uncertainty Contracts ).
Pada transaksi yang termasuk Natural Certainty Contracts (akad jual beli, sewa menyewa,  dan  pinjam  meminjam)  pada  dasarnya  merupakan  perjanjian  konsensuil sebagaimana perjanjian kredit, yang langsung dapat menimbulkan konsekuensi hutang piutang. Dalam hukum islam, konsensus dalam perjanjian konsensuil diimplementasikan dalam bentuk  pernyataan ijab dan qabul yang dituangkan dalam akad. Ijab dan qabul merupakan istilah untuk menggambarkan kesepakatan, dimana ijab merupakan bentuk penawaran dan qabul adalah persetujuan sebagai pernyataan kehendak  untuk  tercapainya  kesepakatan  tersebut. 42 Hutang  piutang  tersebut  dalam konteks Natural Certainty Contracts merupakan hutang dalam bentuk harga jual pada akad berbasis jual beli, harga sewa pada akad berbasis sewa menyewa,  dan besaran pinjaman yang diberikan pada akad pinjam meminjam.
Akad  yang  termasuk  kategori Natural  Uncertainty  Contract ,  yaitu  transaksi yang  menggunakan  akad-akad  berbasis  kemitraan  ( musyarakah dan mudharabah ), pada dasarnya merupakan perjanjian obligatoir. Ada prestasi yang menjadi kewajiban yang  harus  dipenuhi 43 dimana  kewajiban  melakukan  prestasi  tertentu  tersebut diwujudkan  dalam  bentuk  penyertaan  modal  dalam  usaha  tertentu  dan  termasuk pengelolaan  atas  usaha.  Kewajiban  untuk  mengelola  usaha  tersebut  pada implementasinya  akan  melahirkan  konsekuensi  hukum  baru  bagi  pihak  yang mengemban kewajiban tersebut yaitu menyerahkan bagi hasil dalam bentuk uang atas pendapatan usaha yang dikelola. Pada praktiknya, dalam akad musyarakah disepakati oleh  para  pihak  bahwa  pengelolaan  usaha  dikuasakan  sepenuhnya  kepada  nasabah,
41 Febrian  Dwi  Laksono,  Thohir  Luth,  and  Siti  Hamidah,  “Status  Hak  Tanggungan  Pada  Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Akad Musyarakah Mutanaqisah,” Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. No. 3 (2020): 647–60, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2760.
42 Septarina Budiwati, “Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah,” Jurisprudence 7, no. 2 (2017).
43 Laksono, Luth, and Hamidah, “Status Hak Tanggungan Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Akad Musyarakah Mutanaqisah.”
e-ISSN : 2621-4105
meskipun  secara  prinsipnya  pengelolaan  usaha  seharusnya  menjadi  tanggungjawab bersama  antara  bank  dan  nasabah.  Sedangkan  pada  akad mudharabah pengelolaan usaha hanya menjadi tanggungjawab salah satu pihak saja, dimana dalam hal ini adalah nasabah. 44
Bagi  hasil  dalam  akad musyarakah dan mudharabah tidak  dapat  ditentukan karena sebagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya bahwa untuk akad yang berbasis kemitraan, bagi hasil berupa keuntungan bukan merupakan suatu yang mutlak harus  ada,  karena  ada  potensi  pengelolaan  usaha  menghasilkan  kerugian  yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu baik karena kelalaian salah satu atau para pihak maupun  karena  hal-hal  lain  di  luar  kendali  para  pihaknya.  Sehingga  dalam  hal  ini, penyerahan  bagi  hasil  berupa  keuntungan  oleh  pengelola  usaha  baru  akan  menjadi kewajibannya hanya apabila sudah terbukti terdapat realisasi hasil pendapatan usaha berupa  laba  atau  keuntungan  yang  dihitung  dari  laporan  realisasi  pendapatan  usaha dalam periode usaha tertentu yang telah disepakati.
Pihak  yang  berkewajiban  melakukan  pembagian  keuntungan  tersebut  wajib melakukan  penyerahan  bagian  keuntungan  pihak  lainnya  sesuai  nisbah  yang  telah disepakati. Jika realisasi keuntungan tersebut tidak dibagikan sebagaimana waktu dan cara yang telah disepakati maka besaran nilai keuntungan yang menjadi hak pihak lain menjadi  hutang  yang harus dibayarkan. Sedangkan terkait penyertaan modal, dalam ketentuan  yang  dibuat  Otoritas  Jasa  Keuangan,  menyebutkan  bahwa  untuk pembiayaan musyarakah dan mudharabah bank tidak bisa meminta nasabah menjamin pengembalian  atas  modal  dari  bank,  namun  nasabah  dapat  menjamin  pengembalian modal  dari  bank  tersebut  atas  kehendaknya  sendiri  tanpa  permintaan  dari  bank. 45 Sehingga  dalam  konteks  kewajiban  pengembalian  penyertaan  modal  bank,  harus berdasarkan  kehendak  nasabah  yang  dapat  disepakati  dalam  akad,  meliputi kesepakatan  terkait  besaran  modal  bank  yang  harus  dikembalikan  dan  cara pengembaliannya,  dimana  ketika  kesepakatan  tersebut  tidak  dipenuhi  oleh  nasabah maka  nasabah  berhutang  untuk  melaksanakan  prestasi  tersebut  dengan  cara pembayaran  dalam  rangka  pengembalian  modal  bank  senilai  yang  telah  disepakati dalam akad.
Pada  akad  MMQ  yang  merupakan hybrid  contract ,  penentuan  hak  dan  juga kewajiban  para  pihaknya  harus  dilihat  dari  konteks  perjanjian  yang  mendasarinya, dimana  dalam  akad  MMQ  berisi  gabungan  dari  tiga  akad  sekaligus,  yaitu  akad musyarakah,  akad ba’i, dan  akad ijarah . 46 Berikut  penjabaran  secara  singkat kedudukan  para  pihak  dalam  akad  MMQ  di  perbankan  syariah,  dilihat  dari karakteristik perjanjian-perjanjian yang membentuk akad MMQ :
44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 13/POJK.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.
45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
46 Husein, “Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah.”
e-ISSN : 2621-4105
Tabel 2. Penjabaran Singkat Konsekuensi Hukum Hybrid Contract dalam Akad MMQ
Kedudukan Hukum Hak & Kewajiban Musyarakah Bank & Nasabah sebagai syarik (mitra) Bank : 1. berkewajiban menyetorkan modal; dan 2. berhak atas bagi hasil. Nasabah : 1. berkewajiban menyetorkan modal; 2. berkewajiban mengambilalih porsi kepemilikan bank atas Aset MMQ; 3. berkewajiban mengelola usaha dalam akad ijarah; 4. berhak atas bagi hasil dari harga sewa. Ba’i Bank : Penjual Nasabah : Pembeli Bank : 1. berkewajiban menjual porsi kepemilikannya dalam Aset MMQ; dan 2. berhak atas harga jual porsi kepemilikan Aset MMQ. Nasabah : 1. berkewajiban membeli porsi kepemilikan bank dalam Aset MMQ; dan 2. membayar harga jual porsi bank; serta 3. berhak atas pengalihan porsi kepemilikan bank. Ijarah Bank & Nasabah : Pemberi Sewa Nasabah : Penyewa Bank & Nasabah sebagai Pemberi Sewa : 1. berkewajiban menyerahkan manfaat objek sewa (Aset MMQ); 2. berhak atas harga sewa (dibagi sesuai nisbah yang disepakati dalam akad musyarakahnya);
Nasabah sebagai Penyewa :
1. berkewajiban membayar harga sewa 2. berhak atas manfaat dari objek sewa (Aset MMQ)
Dari Tabel 2 di atas, dapat dipahami bahwa nasabah memiliki kewajiban yang dapat  disepakati  sejak  awal  dan  dapat  dinyatakan  dalam  bentuk  uang  pada  konteks hubungan  hukum  bank  dan  nasabah  berdasarkan  akad ba’i dan ijarah .  Kewajiban
e-ISSN : 2621-4105
tersebut  yaitu  pembelian  porsi  kepemilikan  bank,  pembayaran  harga  sewa,  dan penyetoran bagi hasil hak bank atas pembayaran harga sewa. Untuk pembelian porsi kepemilikan bank, meskipun dalam ketentuannya dilakukan secara bertahap, namun besaran total kepemilikan bank yang wajib diambilalih sifatnya dapat disepakati sejak awal,  yaitu  senilai  plafon  pembiayaan  bank  dalam  akad  MMQ,  sehingga  kewajiban nasabah tersebut merupakan sebuah piutang atau tagihan bagi bank. 47 Dengan begitu, grosse akta pengakuan hutang dapat saja digunakan dalam akad MMQ, namun wajib dipertegas hutang yang dimaksud dalam grosse merupakan konsekuensi hukum dari akad yang mana dalam transaksi akad MMQ terkait.

## E. PENUTUP
Dalam  perbankan  syariah,  akad  yang  digunakan  sangat  beragam  dengan karakteristik  yang  berbeda  satu  sama  lain,  dimana  secara  garis  besar  dari  sisi  hasil perolehannya dapat dibagi dalam dua kategori yaitu Natural Certainty Contracts dan Natural  Uncertainty  Contracts. Dari  sisi  karakteristik,  akad  yang  termasuk Natural Certainty Contracts (akad jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam) besaran hutang  nasabah  sudah  dapat  ditentukan  sejak  awal  sehingga  grosse  akta  pengakuan hutang sah jika dibuat sejak lahirnya kesepakatan dan sahnya akad. Namun dalam akad yang  termasuk Natural  Uncertainty  Contracts  (musyarakah dan mudharabah) pembuatan  grosse  akta  pengakuan  hutang  merujuk  pada  hutang  atas  kewajiban pembayaran  keuntungan  bagi  hasil  yang  tertunggak.  Untuk  akad  MMQ  yang merupakan hybrid  contract ,  grosse  akta  pengakuan  hutang  dapat  dibuat  sejak  awal akad disepakati, namun hutang yang tercantum dalam grosse akta hanya dapat merujuk pada hutang atas kewajiban pembelian porsi kepemilikan bank dan pembayaran harga sewa  untuk  suatu  periode  sewa  tertentu  dalam  konteks  akad ijarah yang  telah disepakati  sejak  awal  dalam  akad  MMQ,  sedangkan  hutang  atas  pembayaran  bagi hasil, baru dapat diikat dengan grosse akta pengakuan hutang hanya apabila terdapat pembayaran keuntungan bagi hasil hak bank yang tertunggak.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Mochamad Taufiq. “Eksekusi Grosse Akta Merujuk Pada Pasal 224 HIR Dan Putusan Mahkamah Agung.” Jurnal Hukum Dan Kenotariatan 3, no. 1 (2019): 100–114. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1922.
Budiono,  Herlien. Demikian  Akta  Ini:  Tanya  Jawab  Mengenai  Pembuatan  Akta Notaris Di Dalam Praktik . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018. Budiwati, Septarina. “Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah.” Jurisprudence 7, no. 2 (2017).
Djamil,  Fathurrahman.  “Pengembangan  Dan  Inovasi  Produk  Lembaga  Keuangan Syariah Di Indonesia (Kajian Transaksi Berbasis Syariah Dan Hukum Positif).” Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam 15, no. No. 2 (2016): 147–63. https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6327.
Firdausiah,  Siti  Zafilah.  “Kajian  Teoritik  Terhadap  Urgensi  Asas  Dalam  Akad
47 Laksono, Luth, and Hamidah, “Status Hak Tanggungan Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Akad Musyarakah Mutanaqisah.”
e-ISSN : 2621-4105
(Kontrak) Syariah.” Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah 5, no. 1 (2020): 47–66. https://doi.org/DOI 10.32505/muamalat.v5i1.15 19.
Hidayat,  Mas  Rachmat,  Krisnadi  Nasution,  and  Sri  Setyadji.  “Kekuatan  Hukum Pengikatan Hak Tanggungan Atas Jaminan Kredit.” Jurnal Akrab Juara 5, no. 1 (2020): 55–65.
Hidayatullah,  Muhammad  Syarif.  “Implementasi  Akad  Berpola  Kerja  Sama  Dalam Produk  Keuangan  Di  Bank  Syariah.” Jurnal  Hadratul  Madaniyah 7,  no.  1 (2020). https://doi.org/https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613.
Husein,  Muhammad  Turizal.  “Telaah  Kritis  Akad  Musyarakah  Mutanaqisah.” Al Maal:  Journal  of  Islamic  Economics  and  Banking 1,  no.  1  (2019):  79–88. https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1775.
Karim, Adiwarman A. Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan . Depok: Rajawali Pers, 2017.
Laksono, Febrian Dwi, Thohir Luth, and Siti Hamidah. “Status Hak Tanggungan Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Akad Musyarakah Mutanaqisah.” Jurnal
Hukum & Pembangunan 50, no. No. 3 (2020): 647–60.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2760.
Maulana, Diky Faqih. “Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Perbankan Syariah.” Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam Dengan Realitas 6, no. 1 (2021): 179–200. https://doi.org/10.21154/muslimheritage. v6i1.2569. Nurwulan, Pandam. “Akad Perbankan Syariah Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris Menurut  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.” Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum Faculty  of  Law,  Universitas  Islam  Indonesia 25,  no.  3  (2019):  623–44. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art10.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan.  POJK  No.  13/POJK.03/2021  Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum (2021).
Pittaloka,  Elza  Sylvania,  and  Pranoto.  “Permasalahan  Dalam  Pelaksanaan  Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang.” Jurnal Privat Law 4, no. No. 1 (2016): 79–86. Rangian,  Shendy  Vianni.  “Pelaksanaan  Eksekusi  Grosse  Akta  Pengakuan  Hutang Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Kredit  Macet  Perbankan.” Calyptra:  Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya 4, no. 1 (2015). Rokhim,  Angga  Abdul,  and  Rizky  Maulana  Pribadi.  “Penerapan  PSAK  107  Atas Pembiayaan  Ijarah  Multijasa  Pada  BMT  Al-Fath  Ikmi  Cabang  Legoso.” Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen 9, no. No. 2 (2020): 76–85. https://doi.org/https://doi.org/10.32546/lq.v9i1.574.
Situmorang, Victor M, and Cormentyna Sitanggang. Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi . Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
Tuzaroh, Fatima, Afifudin, and Hariri. “Analisis Penerapan Pembiayaan Sistem Bagi Hasil  Mudharabah  Dan  Musyarakah  Serta  Perlakuan  Akuntansinya  Menurut PSAK 105 Dan 106 Pada Lembaga Keuangan Syariah.” Jurnal E-JRA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang 9, no. No. 6 (2020). Utama, Putu Devi Yustisia, I Made Pasek Diantha, and I Made Sarjana. “Kedudukan Hukum  Grosse  Akta  Pengakuan  Hutang  Notariil  Dalam  Pemberian  Kredit Perbankan.” Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 3, no. 1 (2018): 201– 14. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p15.
Velayati,  Naily.  “Implementasi  Pembiayaan  Al-Qardh  Pada  Pelatihan
e-ISSN : 2621-4105
Kewirausahaan.” Jurnal  Qiema  (Qomaruddin  Islamic  Economy  Magazine) 7, no. 2 (2021): 179–97. https://doi.org/https://doi.org/10.36835/qiema.v7i2.3649.