“Kajian Hukum Terhadap Pernerbitan Sertifikat Yang Diterbitkan Tanpa Dihadiri Oleh Saksi Batas”.
Dedy Dian Nurcahyo, S.H dan Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum

## ABSTRAK
Tanah merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan manusia yaitu sebagai tempat atau  wadah tempat  tinggal  setiap  umat  manusia,  namun  sengketa terhadap  lahan pertanahan  selalu  kompleks  dengan  pembuktian, seperti  bagaimana  terhadap penerbitan  sertifikat  atas  suatu  bidang  tanah  tanpa  adanya  persetujuan  dari  para pemegang hak atas tanah yang berbatasan dengan suatu bidang tanah (saksi batas) lalu bagaimana akibat hukum yang akan ditimbulkan jika hal tersebut terjadi terhadap sebidang  tanah untuk  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  menganai  objek  hak atas tanah tersebut, oleh karenanya setiap pengukuran harus ditetapkan lebih dahulu batas-batas tanah yang akan diukur dengan persetujuan pihak-pihak yang berbatasan dengan bidang tanah tersebut yaitu dengan cara menetapkan batas tanah atau yang lebih dikenal dengan penetapan tanah secara kontradiktur.
Kata kunci: Pengukuran dan Proses Penerbitan Sertifikat.

## ABSTRACT
Land is a primary requirement for human life as a place or place of residence every container of humanity, the disputes about land is always complex with proof, such as how to issuance the certificate of land plot without the consent of the holders of rights to  land  bordering  a  plot  (witness  the  limit)  and  how  the  legal  consequences  that would arise if it happens to a piece of land to provide a legal guarantee of an object above  land  rights,  therefore  any  measurement  must  specify  in  advance  the boundaries  of  the  land  to  be  measured  with  the  consent  of  the  parties  which  is adjacent  to  the  ground  plane  such  that  by  setting  a  boundary  or  better  known  as determination of soil contradictor.
Keywords: Measuring and process Certificate Issuance.

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Tanah  merupakan  sumber  daya  alam  yang  sangat  penting  bagi  kehidupan manusia dan telah menjadi kebutuhan primer setelah sandang maupun pangan seiring perkembangan  zaman,  disamping  itu  volume  peningkatan  jumlah  penduduk  yang sangat pesat, serta terbatasnya lahan pertanahan siap pakau, akibat dari hal tersebut sering menyebabkan terjadinya perselisihan, antara orang dengan perorangan, antara seorang  dengan  badan  hukum,  antara  badan  hukum  dengan  badan  hukum,  hal  itu bukan disebabkan karena tidak adanya peraturan yang mengatur, tetapi lebih kepada disebabkan  karena  kurangnya  menguasai  dan  menghayati  bidang  bidang keagrariaan/pertanahan,  oleh  para  pejabat  yang  berwenang  dalam  hal  pertanahan
sehingga  dalam  pengalaman  terjadi  hal-hal yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan perundang-undangan yang berlaku 1 .
Disamping  itu,  dalam  rangka  peningkatan pelayanan  keluarlah  keputusan presiden Nomor  26  Tahun  1988  tentang  Badan  Pertanahan  Nasional.  Lembaga Pemerintah  Non  Departemen  ini  bertugas  membantu  presiden  dalam  rangka mengelola dan mengembangan administrasi pertanahan, baik berdasarkan Undang- undang Pokok Agraria maupun peraturan perundangan lainnya. Dalam hal meliputi pengaturan  penggunaan,  penguasaan  dan  pemilikan  tanah,  pengurusan  Hak-hak tanah,  pengukuran  dan  pendaftaran,  serta  Hal-hal  lain  yang  berkaitan  dengan pertanahan.  Salah  satu  maksud  atau  tujuan  akhir  dari  pelayanan  ini  adalah  untuk memberikan  kepastian  hukum  objek  hak atas  tanah  masyarakat,  seperti  yang dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah  di  dalam  pasal  3  ayat  (1)  :  “pendaftaran  tanah  bertu juan  untuk  memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan  rumah  susun  dan  hak-hak  yang  terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak  yang  bersangkutan.  Adapun  proses sebelum pendaftaran tanah terlebih dahulu dilakukan pengukuran untuk mengetahui ukuran tanah yang akan didaftarkan yang kemudian untuk dibuat gambar atau peta lokasi tanah tersebut. Dengan demikian untuk memberikan jaminan kepastian hukum menganai  objek  hak atas  tanah,  maka  settiap  pengukuran  harus  ditetapkan  lebih dahuu  batas-batas  tanah  yang  akan diukur  dengan  persetujuan  pihak-pihak  yang berbatasn dengan bidang tanah tersebut. Cara penetapan batas tanah  yan demikian tersebut disebut penetapan batas tanah secara kontradiktur.

## B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahan dalam penulisan ini adalah:
1. Bagaimana  tanggung  jawab  hukum  terhadap  penerbitan  sertifikat  atas  suatu bidang tanah tanpa adanya persetujuan dari para pemegang ha katas tanah yang berbatasan dengan suatu bidang tanah tersebut (saksi batas)?
2. Apa akibat hukum, apabila terjadi penerbitan sertifikat suatu bidang tanah tanpa dihdiri para pemegang ha katas tanah yang berbatasan dengan suatu bidang tanah tersebut (saksi batas)?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui kepastian tentang tanggung jawab hukum terhadap penerbitan sertifikat yang tanpa dihadiri oleh saksi batas.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi apabila Badan Pertanahan Nasional menerbitkan sertifikat,  yang dalam hal penetapan batasnya tidak di hadiri oleh saksi batas.
D. Manfaat Penelitian
1. Sebagai usaha memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam berkaitan dengan pelaksanaan penetapan batas suatu bidang tanah.
2. Sebagai bahan referensi dalam pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan.

## BAB II METODE PENELITIAN
1 D.soetisno perolehan tanah untuk Industri, Penerbit, rineka Cipta, Jakarta 2004 Hal 2.

## 1. Jenis Penelitian
Penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian Yuridis Normatif yaitu suatu  bentuk  penelitiann  yang  pada  dasarnya  “mempergunakan  atau  mengambil langkah-langkah  dari  sumber-sumber  kepustakaan seperti  literature-literatur yangberbentuk dokumen-dokumen, buku-buku, perundang-undangan serta keterangan ilmiah” 2 yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahan dalam penulisan ini.
2. Sumber Data
a. Bahan Hukum Primer penelitian huum ini adalah :
1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA)
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  tahun  1961  (PP  No.10/1961)  tentang pendaftaran  atas  tanah  sebagaimana  telah  di  ubah  dengan  peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 (PPNo. 24/1997) tentang pendaftaran tanah.
3. Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN RI Nomor 3 tahun 1997 (Permen- Agra/Ka.  BPN  No.  3/1997)  tentang  ketentuan  pelaksanaan  peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997
b. Bahan  Hukum  Sekunder  penelitian  ini  adalah  bahan  yang  memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum serta buku-buku pustaka yang erat dengan penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  seperti  Kamus (hukum).
3. Analisis Data
Pada  penelitian  huum  normative,  pengolahan  data  pad  hakikatnya  kegiatan  untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sistematisasi berarti yang membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan penulisan serta analisis dan kontruksi 3 .

## BAB III PEMBAHASAN
A. Masalah  Tanggung  Jawab  Hukum  terhadap  penerbitan  setifikat  atas  suatu bidang tanah tanpa di hadiri oleh saksi batas.
Penelitian ini adalah untu mengetahui tentang tanggung jawab hukum terhadap penerbitan sertifikat yang tanpa dihadiri oleh saksi batas, sehubungan dengan hal ini, hasil studi penelitian ini memberikan gambaran bahwa dalam pelaksanaan penetapan batas-batas suatu budang tanah, Badan Oertanahan NAsional dalam hal ini Pejabat Tata  Usaha  Negara  (TUN)  yang  berkewenangan  dalam  hal  penetapan  batas-batas tanah  dan  proses  Pendafatran  Tanah.  Kadang  kala  mengambil  kebijakan  yang beresiko  akan  timbulnya  sengekta  dikemudian  hari,  seperti  diperbolehkannya seorang yang bukan pemilik yang bukan pemilik tanah yang bersebelahan serta tanpa surat kuasa, dalam hal inipentapan batas- batas tanah, seorang tadi di ‘perbolehkan” untuk menandatangani Surat Ukur (VeldWerk) apabila salah seorang dari saksi batas
2 Bahder Johan Nasution, metode penelitian hukum, penerbit Mandar Maju, Jakarta, 2008, Hal. 87
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kecana Prenada Media Group, Jakarta, Cet. Ke-II, 2006, Hal 28
berhalangan  hadir.  Di dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah, tidak ada penjelasan yang memperbolehkan bahwa seorang yang bukan  pemilik  tanah  yang  bersebelahan  denganyanah  yang  di  daftarkan  ataupun ketua RT mempunyai kewenangan mewakili untuk dan atas nama pihak-pihak atau warga  pemilik  suatu  bidang  tanah  di  dalam  wilayah  kerjanya,  yang dalam  hal  ini beraitan dengan penetapan batas suatu bidang tanah, yang kemudian dianjurkan bagi para pemilik tanah yang berbatasan untuk dapat hadir ketika penetapan batas suatu bidang  atas  tanah,  yang  di  maksudkan  agar  terpenuhinya  asas  Kondtradiktur delimitasi. Yang di maksud asas Kntradiktur Delitimasi Munurut R. Hermanses,S.H adalah  “penetapan  bata s  di  lapangan  oleh  oejabat  jawatan  ppendaftaran  tanah bersama-sasam  dengan  persetujua  pihak-pihak  yang  bersangkuytan  disebut penetapan  batas  secara kondradiktur ”. 4 Namun  disini  yang  menjadi  perhatian terhadap penelitian tersebut adalah perbitan sertifikat tentang tanggung jawab hukum terhadap penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional dalam hal penerbitan tidak  dihadiri  leh  saksi  batas  atau  pemilik  tanah  yang  bersebelahan. Di  dalam tanggung jawab hukum yang dimaksud adalah, bahwa Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak  yang telah menerbitkan sertifikat  yang tidak sepenuhnya salah satu syaratnya,  sebgai  dasar  penerbitan  sertifikat  tersebut,  memiliki  tanggung  jawab hukum  dalam  mengatasi  konflik  hukum  tersebut,  yang  mana  dari  segi  hukum admiistrasi  Badan  Pertanahan  Nasional,  harus  melakuan  Pembatalan  terhdap sertifikat  tersebuut  karena  tidak  sesuai  dengan  syarat-syarat  Pendaftaran  Tanah sebagai dsar penerbitan sertifikat menurut undang-undang Pokok Agraria Nomor 05 Tahun 1960 di dalam Pasal 19 yang berbunyi :
Pasal 19
1. Untuk menjamin hukum oleh Peerintah diadakan Pedaftaran Tanah di seluruh wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketenuan-ketentuan  yang  diatur  dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebuut dalam ayat 1 pasal 1 ini meliputi :
a. Pengukuran, Perpetaan dan pembukuan tanah.
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
c. Pemberia surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Di dalam pasal 19 ayat (2) point a, disebutkan bahwa Pengukuran, Perpetaan, dan pembukuan tanah merupakan salah satu point yang menjadi dasar penerbitan sertifikat.  Cara  untuk  dapat  memberikan  kepastian  hukum  dalam  Pendaftaran Tanah, selain dari itu untuk memperoleh data fisik yuridis suatu bidang tanah harus terlebih dahulu dilakukan pengukuran, yang di dalam proses pengukuran meliputi penetapan batas-batas suatu bidang tanah yang harus dihadiri oleh saksi batas, hal ini  kemudian  menjelaskan  bahwa  oeranan  saksi  batas  atau  pemilik  tanah  yang bersebelahan dengan anah yang didaftarkan sangatlah penting karena pengukkuran yang  didalamnya  terda[at  proses  penetapan  batas-batas  tanah  juga  merupakan langkah awal untuk mendapatan kepatian hukum objek hak atas tanah, dan apabila dalam  proses  penetapan  batas-batas  tanah  kemudian  tidak  dihadiri  oleh  pemilik tanah  yang  ersebelahan  atau  disebut  juga  saksi  batas,  maka  berkaitan  dengan Undang-Undang  Pokok  Agraria  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar
4 Ibid
Pokok Agraria di dalam pasal 19 ayat (2) point (a) maka salah satu syarat penebitan sertifikat tidak sesuai dengan prosedur Pendaftaran Tanah.
Berkaitan dengan tanggung jawab hukum terhadap penerbitan sertifikat yang dalam penetapan batasnya tidak dihadiri oleh saksi batas maka Badan Pertanahan Nasional harus melakukan pembatalan terhaap serttifikat Hak Atas Tanah tersebut, karena salah satu syarat sebagai dasar penerbitan sertifikat tersebut tidak terpenuhi, dan  tata  cara  pembatalan  sertifikat  Hak  Atas  Tanah  diatur  di  dalamPeraturan Menteri Negara Agraria /PMA Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Ha katas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan di dalam Pasal 106 dan 107 yang berbunyi :
Bagian Kedua Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacad Hukum Administratif Pasal 106 1) Keputusan  pembatalan  ha  katas  tanah  karena cacad  hukum  administrative dalam penerbitannnya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan.
2) Permohonan pembatalan hak dapat diajukan atau langsung kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan.

## Pasal 107
Cacad hukum administrative yang dimaksud di dalam pasal 106 ayat (1) adalah : a. Kesalahan prosedur b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan
c. Kesalahan subjek hak
d. Kesalahan objek hak
e. Kesalahan jenis hak
f. Kesalahan perhitungan luas
g. Terdapat tumpang tindih ha katas tanah
h. Data yuridis atau data fisik tidak benar
Seperti  yang  telah  di  jelaskan  dalam  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria  Nomor  9 tahun 1999 pasal 106 dan pasal 107 tersebut tentang Pembatalan Hak Atas Tanah karena Catat  Hukum  Administratif dan  di  dalam  pasal  tersebut  juga  menjelaskan  tentang Keputusan Pembatalan  Hak Atas Tanah (sertifikat) karena cacat hukum administrative dalam  penerbitannya  dapat  dilakukan  karena  permohonan  atau  oleh  pejabat  yang berwenang tanpa permohonan.
Melalui  aspek  hukum  administratif  Badan  Pertanahan  Nasional  harus  melakukan Pembatalan terhadap Hak Atas Tanah (sertifikat) tersebut sebagai tanggung jawab hukum dari segi administrasi.
Dari  hukum  Pidana  terdapat  tanggung  jawab  hukum  yang  bukan  tidak  mungkin Badan  Pertanahan  Nasional  selaku  lembaga  Negara  dan  Pejabat  yang  membawahi langsung perkara ini di kenai tanggung jawab hukum, di dalam Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pasal 52 ayat (2) yang berbunyi :

## KETENTUAN PIDANA
Pasal 52
1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dngan hukuman kurang selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-
2) Peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pasal  19,  22,  24,  26  ayat  (1),  46,  47,  48,  49  ayat  (3)  dan  50  ayat  (2)  dapat memberikan  ancaman  pidana  atas  pelanggaran  peraturannya  dengan  hukuman kurang selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000,-
3) Tidak pidana dalam ayat (1) dan (2) pasal ni adalah pelanggaran
Menjelaskan  tentang  ketentuan  idana  apabila  di  dalam  pelaksanaannya  yang berkaitan dengan hal ini, pejabat yang dengan sengaja melakukan pelanggaran maka dapat  diberikan  ancaman  pidana.  Dari  adpek  hukum  administras  dan  pidana  dapat disimoulkan  bahwa  Badan  Pertanahan  Nasional  memiliki  tanggng  Jawab  hukum terhadap dua  aspek  hukum  tersebut,  yang  secraa  jelas  terpapar  dalam  hal penerbitannya  kesalahan  prosedur  dalam  penerbitan  sertifikat  yang  dalam  hal penetapan batas-batas tanahnya tanpa dihadiri oleh pemilik tanah yang bersebelahan atau disebut juga saksi batas.
Akan  tetapi diluar  itu  semua  kenyataan  yang  dihadapi  oleh  aparat  juru  ukur  tanah sering kali terjadi hal-hal yang tidak diharapan dan menjadi hambatan yang mendasar dalam proses penetapan batas-batas tanah. Dimana pada saat pelaksanaan penetapan batas-batas tanah pihak-pihak  yang berbatasan tidak hadir dilapangan sebab-sebab ketidakhadiran pihak-pihak yang berbatasan ini antara lain, tempat tinggal yang jauh, tidak berada di tempat pada saat penetapan batas tanah tersebut, tidak mengetahui adanya pelaksanaan penetapan batas tanah karena tidak menerima surat undangan, dan yang paling sering terjadiadalah tidak adanya akses komunikasi amtara pihak- pihak yangh bersebelahan, dikarenakan tidak adanya komunikasi antara pihak satu dengan  pihak  lainnya  sejak  awal  yang  pada  akhirnya  kesulitan  akses  pada  saat diperluan. Salah satu cara yang dapat di tempuh untuk mengatasi kesulitan diatas R. Atang  Ranumiharja,  S.H.  mengatakan, “Dengan  suatu  kebijakan  dari  Kepala Desa/Lurahsetempat  pengukuran  tersebut  tetap  dilaksanakan,  akan  tetapi  setelah proses  selanjutnya  timbul  permasalahan  atau  sengketa  mengenai  batas  yang  mana batas  dahulu  telah  ditetapkan  oleh Kepala  Desa/Lurah  tersebut  tidak  diakui kebenarannya oleh pihak yang berbatasan tersebut ” . 5
Pendapat  R.  Atang  Ranumiharja,SH  ini  menjelaskan  kebijaan  yang  diambbil oleh Kepala Desa atau Lurah stempat dapat membantu proses penetapan batas dan pengukuran  tanah,  dapat  diterima  karena  tidak  bertentangan  dengan  sistem pendaftaran  tanah  yang  dianut  di  Indonesia.  Hal  ini  hanya  sebagai  paandangan penulis merupakan kendala-kendala yang dihadapi oleh pejabat yang bersangkutan.
B. Akibat  Hukum  yang  terjadi bila  Badan  Pertanahan  Nasional  menerbitkan sertifikat yang dalam hal penetapan batasnya tidak dihadiri oleh saksi batas. Berkaitan dengan tanggung jawab hukum yang terjadi apabila Badan Pertanahan Nasional menerbitkan sertifikat yang dalam hal penetapan batasnya tanpa dihadiri oleh saksi batas. Suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubugan hukum, yang kemudian memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sehingga apabila dilanggar akan berakibat, dalam hal ini akibat hukum  yang timbul
5 R.Atang Ranumiharja,SH, Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia, Aspek-aspek dalam Pelaksanaan UUPA, Tarsito, Bandung, 2002, Hal.114
ketika  peraturan  dan  pelaksanaan  tidak  sejalan.  Sertifikat  suatu  bidang  atas  tanah merupakan salah satu produk Hukum Tata Usaha Negara atau disingkat dengan TUN, karena sertifikat adalah bagian dari pada Keputusan Pemerintah atau yang dalam hal ini pelaksanaan penerbutannya oleh Badan Pertanahan Nasioanl (BPN) yang dibawahi langsung oleh Kementrian Agraria atau pertanahan, dimana apabila produk tersebut “bermasalah”  atau  menjadi  objek  sengketa maka  akan  menimbulkan  akibat  hukum. Dengan kendala-kendala yang di dapati oleh aparat juru ukur di lapangan seperti yang dijelaskan sebelumnya dimana banyak hal yang melatar belakangi tidak terpenuhinya Asas kontradiktur delitimasi.
Dari sistem pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia sebenarnya telah secara tiak langsung menjelaskan akibat hukumnya ketika salah satu pihak yang berbatasan dengan tanah yang terbit sertifikatnya tersebut keberatan akan batas-batas tanah yang telah ditentukan, sertifikat Hak Milik disini tidak kemudian menjadi alat pembuktian yang mutlak, akan tetapi menjadi alat pembuktian yang kuat, yang apabila salah satu diantara  kedua  pihak  dapat  membuktikan  bukti  yang  meyakinkan  menurut  hukum dapat dibatalkannya sertifikat yang di gugat.
Hal ini tidak lepas dari sistem pendafatran tanah yang dianut di Indonesia dimana sistem negatif yang bertendensi atau mengarah kepada sistem positif. Disamping itu dari pembahasan tentang “tanggng jawab hukum” juga d apat dijadikan sebagai acuan bahwa akibat hukum disini tidak hanya terjadi apabila ada pihak-pihak yang dirugikan, tetapi  juga  di  karenakan  tidak  terpenuhinya  syarat-syarat  dan  pengumpulan  data yuridis atau bisa dikatakan terjadinya kesalahan prosedur dalam proses sertifikat (Hak Atas  Tanah)  tersebut  maka  sertifikat  yang  dimaksud  batal  demi  hukum  atau  dapat dibatalkan.
Disamping itu penulis juga mendapatkan referensi tentang pembatalan yang terjadi karena adanya pihak yang dirugikan dari segi hukum Tata Usaha Negara dimana dalam UU  Nomor  51  tahun  2009  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  bahwa  sertifikat memenuhi  segala  unsur  yang  terdapat  di  dalamnya,  mulai  dari  dikabulkannya permohonan  pemilik  tanah  dalam  bentuk  awal  berupa  surat  keputusan,  yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setempat (BPN) yang kemudian ditindak  lanjuti  hingga  proses  penerbitan  surat  kepemilikan  Hak  dalam  bentuk sertifikat  yang  pada  akhirnya  dapat  disimpulkan  sertifikat  kepemilikan  atas  suatu bidang tanah merupakan produk Hukum Tata Usaha Negara (TUN) dimana apabila perselisihan/sengketa  antara  pihak-pihak  yang  merasa  dirugikan  akan  diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)  yang bukan tidak mungkin, apabila keputusan  dalam  bentuk  apapun  yang  telah  dikeluatkan  oleh  Pejabat  Tata  Usaha Negara yang dalam mengeluarkan putusannya tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang  telah  diatur  oleh  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku,  maka  apabila terbukti  di  dalam  proses  pemeriksaan  perkara  oleh  Hakim  Peradilan  Tata  Usaha Negara, keputusan tersebut batal demi hukum dikarenakan salah satu syarat sebagai dasar penerbitan sertifikat tersbut tidak terpenuhi.

## BAB IV PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan atas data yang diperoleh seperti yang telah disajikan pada Bab III di muka, maka kesimpulannya adalah :
1. Penerbitan suatu sertifikat Hak Atas Tanah harus memenuhi syarat-syarat sebagai dasar  penerbitannya,  akrena  apabila  salah  satu  syarat  tidak  terpenuhinya  maka akan lahir dengan cacat administrasi, yang kemudian berakibat batalnya sertifikat ttersebut menurut hukum.
2. Menginat  penyelenggaraan  penetapan  batas  tanah  merupakan  titik  awal  dalam menentukan  kepastian  hukum  objek  hak  atas  tanah  dan  juga  sebagai  salah  satu syarat  objektif  yang  mempengaruhi  penerbitan  suatu  sertifikat  Hak  Atas  Tanah tersebut, maka mengabaikan atau menyampingkan pelaksanaan penetapan batas- batas tanah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku merupakan hal yang sangat merugikan  para  pihak  apabila  terjadi  perselisihan  batas tanah  dengan  demikian kepastian hukum atas objek ha katas tanah tersebut tidak sempurna juga kemudian sertifikat yang diterbitan akan batal demi hukum.

## B. Saran-saran
Sehubung  dengan hasil  penelitian  yang  dikemukakan  oleh  penulis  maka  pada kesempatan  ini  penulis  menyampaikan  beberapa  saran  sebagai  masukan  bagi  pihak yang berkepentingan.
1. Kiranya  pelaksanaan  penetapan  batas  tanah  secara  kontradikatur  harus  sangat diperhatikan,  sehingga  dapat  terhindarnya  perselisihan-perselisihan  yang  dalam hal ini khususnya bidang pertanahan.
2. Serta bagi para piha yang tanahnya berbatasan dengan bidang tanah yang diukur di  upayakan  sebisa  mungkin  untuk  hadir,  atau  jikalau  benar-benar  berhalangan, memberikan  surat  kuasa  terhadap  pihak  yang  dipercaya  guna  menandatangani gambar ukur (Veld Werk).

## DAFTAR PUSTAKA Daftar Literatur
Irawan Soerodjo S.H., M.Si.,Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2005 Boedi Harsono, S.H., Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002
R.Hermanses, SH. Pendaftaran Tanah Di Indoensia diperbanyak oleh Akademi Agraria, Yogyakarta, 2005
Florianus SP Sangun, tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, Cetakan Kelima, Januari, 2009
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Mandar Maju, Jakarta, 2008
D. Soetrisno, tata Cara Perolehan Tanah untuk Industri, 2004, rineka Cipta, Jakarta. Supardi, Hukum Agraria, Penerbit, Sinar Grafika Cetakan Kedua, Jakarta, 2008 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Cetakan Ke-II, 2006
Kansil, CST, Drs SH. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2008
Boedi Harsono, SH. UUPA, Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya, djamban, Jakarta 1961
R. Hermanses SH. Pengukuran Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Departemen Dalam Negeri, Diejen Agraria, Jakarta, 2001
R. Atang Ranumiharja, SH, Perkembangan Hukum Ararian Di Indonesia, Aspek-Aspek Dalam perlaksanaan UUPA, Tasio, Bandung, 2002