197
Karya ini berlisensi di bawah Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0)

## Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dita Aprilia 1
Dwi Ermayanti Susilo 2
STIE PGRI Dewantara Jombang
Jln. Prof. Muh. Yamin No.77, Jabon, Pandanwangi, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
E-mail: ditaapriliad@gmail.com 1 ; dwi.stiedw@gmail.com 2
Aprilia,  D.,  &  Ermayanti  Susilo,  D.  .  (2021).  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Dalam  Upaya Meningkatkan  Pembangunan  Desa  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa.  Technomedia Journal, 6(2), 197–211.
https://doi.org/10.33050/tmj.v6i2.1733

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengelolaan  keuangan  desa  dalam  upaya meningkatkan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa  Ngrimbi  tahun  2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sebagai informan terpilih  adalah  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Kaur  Keuangan,  Kasi  Kesejahteraan  Rakyat dan Tokoh Masyarakat. Dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode pengumpulan data,  melakukan  wawancara  secara  mendalam  dan  mengamati  langsung  terhadap pengelolaan  keuangan  desa.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini  menunjukkan  bahwa  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban sudah berjalan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Program pembangunan sudah berjalan dengan baik akan tetapi, pelaksanaan  pembangunan  fisik  di  Desa  Ngrimbi  dari  segi  dana  mengalami  penurunan pembiayaannya  yang  mempengaruhi  pada  penundaan  pembangunan  fisik  desa  dan  lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem padat karya tunai desa (PKTD) demi memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat. Dan  untuk  pemberdayaan  masyarakat  desa  Ngrimbi  sudah  berjalan  dengan  baik  serta mengalami peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakatnya.
Kata  Kunci:  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  Pembagunan  Desa  Dan  Pemberdayaan Masyarakat.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  village  financial  management  in  an  effort  to  improve  the development and empowerment of the Ngrimbi Village community in 2020. This study uses a
qualitative  method  with  a  descriptive  approach.  The  selected  informants  were  the  Village Head, Village Secretary, Head of Finance, Head of People's Welfare and Community Leaders. This  research was  conducted using data  collection methods, conducting in-depth  interviews and direct observation of village financial management. Data collection techniques used are data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the planning, implementation, administration, reporting and accountability have  been  running  in  accordance  with  Permendagri  No.  20  of  2018  concerning  village financial  management.  The  development  program  has  been  going  well,  however,  the implementation of physical development in Ngrimbi Village in terms of funding has decreased in terms of funding which affects the delay in village physical development and focuses more on self-managed infrastructure development with a village cash labor intensive system (PKTD) in  order  to  strengthen  economic  resilience.  village  and  community  income.  And  for  the empowerment of the Ngrimbi village community, it has been going well and has increased the quality of community empowerment.
Keywords:  Village  Financial  Management,  Village  Development  and  Community Empowerment.

## PENDAHULUAN
Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, pembangunan desa mempunyai peranan yang  sangat  penting  dan  strategis  dalam  rangka  Pembangunan  Nasional  dan  Pembangunan Daerah,  karena  didalamnya  terkandung  unsur  pemerataan  pembangunan  dan  hasilnya didapatkan  secara  langsung  sebagian  besar  masyarakat  yang  bermukim  di  pedesaan  dalam rangka  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  rakyatnya.  Salah  satu  Peraturan  Pemerintah mengeluarkan tentang, “Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  pemerintah  dan  kepentingan  masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” [1]. Sistem ini mengajak bangsa Indonesia agar dapat secara mandiri dan bertanggungjawab, mengelola sumber daya yang ada untuk  membangun  daerahnya  masing–masing.  Yang  pada  hakikatnya  kemandirian pemerintahan itu dimulai dari tingkat paling bawah yaitu Desa, seperti yang tercantum dalam Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik  Indonesia.”[2].  Dalam  (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri,  2018)  tentang, “Pengelolaan  keuangan  desa  berkaitan  erat  dengan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”. Peraturan ini  merupakan  arah  dan  pedoman  dalam  mengimplementasikan  pengelolaan  keuangan  di seluruh desa, salah satunya pada Desa Ngrimbi, untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang–undangan,  efisien,  efektif,  terbuka  dan menghasilkan  manfaat  bagi  masyarakat.  Keuangan  desa  dapat  diarahkan,  diatur,  dikelola dengan  baik  benar  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  [3].  Pemerintah  desa  khususnya Kepala  Desa  wajib  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  keuangan  desa  pada  masyarakat desa dengan menyediakan papan pengumuman atau majalah dinding di kantor desa agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum. Hakekat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Di samping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati  oleh  rakyatnya  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  cukup  tinggi  dan  tercapainya stabilitas  keamanan  wilayah  yang  sehat  dan  dinamis.  Pemerintah  desa  sebagai  alat  untuk
mencapai  tujuan  administrasi  negara,  berfungsi  sebagai  tangan  panjang  pemerintah  dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata. Kajian yang relevan  yang  mengacu  pada  penelitian  terdahulu  yaitu  terdapat  dalam  penelitian  yang dilakukan  oleh  M.  Bahrudin  et  al.    (2019)  dengan  judul  analisis  penerapan  pengelolaan keuangan  desa  berdasarkan  Permendagri  Nomor  20  tahun  2018  (studi  kasus  di  Desa Klomopang,  Kecamatan  Ajung,  Kabupaten  Jember)  hasil  penelitiannya  yang  menunjukkan bahwa “perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan masih belum sesuai. Untuk pelaporan dan pertanggungjawaban    Pemerintah  Desa  Klompangan  secara  keseluruhan  telah  dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.”. Desa Ngrimbi merupakan salah satu desa yang ada  di  Kabupaten  Jombang  dan  sebagai  salah  satu  objek  penelitian,  berdasarkan  observasi pendahuluan  tersebut  peneliti  menemukan  data  mengenai  pendapatan  keuangan  desa  dan beberapa proses tata kelola keuangan . Dimana Desa Ngrimbi setiap tahunnya mendapatkan ADD.  Dana  yang  diperoleh  untuk  Desa  Ngrimbi  di  tahun  2020  di  bidang  pelaksanaan pembangunan  sebesar  Rp.  193,772,700.00,  dan  dibidang  pemberdayaan  masyarakat  sebesar Rp.  13,480,000.00  data  tersebut  berasal  dari  laporan  realisasi  APBDes  Desa  Ngrimbi  tahun 2020  yang  bersumber  dari  bagian  danaperimbangann  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh kabupaten/kota.  Dari  dana  tersebut  muncul  pertanyaan  apakah  desa  dan  elemenya  dapat mengelola  keuangan  desa  dengan  baik  dalam  upaya  meningkatkan  pembangunan  desa  dan pemberdayaan masyarakat Desa Ngrimbi.

## PERMASALAHAN
Kebutuhan  masyarakat  akan  mempercepat  pembangunan  desa  dan  pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu latar belakang Desa Ngrimbi dalam mengelola keuangannya. Dengan  demikian  dalam  penelitian  ini,  perlu  mengetahui  bagaimana  pengelolaan  keuangan desa  dalam  upaya  meningkatkan  pembangunan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa Ngrimbi  tahun  2020.  Sangat  beresiko  terjadi  penyelewengan  anggaran  apabila  pengelolaan keuangan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  aturan/regulasi  yang  berlaku,  oleh  karena  itu  perlu adanya pemahaman mengenai regulasi baru dan peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa [4].

## METODOLOGI PENELITIAN Literature Review

## 1. Good Governance
Good  governance (pemerintahan  yang  baik)  merupakan  suatu  pemerintahan yang  menerapkan  berbagai  prinsip–prinsip  dari  profesionalitas,  akuntabilitas, transparansi,  serta  efektivitas  yang  tentunya  bisa  diterima  oleh  seluruh  lapisan masyarakat.
2. Desa
Berdasarkan  Undang–Undang  nomor  6  tahun  2014  pasal  1  ayat  (1) menjelaskan ”Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk  mengatur dan mengurus  urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia”.  Sedangkan  Desa  merupakan  subsistem  dari  sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakatnya  .  Pemerintah  desa  memiliki  peran  yang signifikan  dalam  pengelolaan  proses  sosial  didalam  masyarakat  [5].  Tugas  utama yang  harus  diemban  pemerintah  desa  adalah  bagaimana  menciptakan  kehidupan
demokrasi,  dan  memberikan  pelayanan  sosial  yang  baik,  dalam  mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat [6].
3. Pengelolaan keuangan
Menurut Permendagri No. 22 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, “pengelolaan  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa.” Pengelolaan  keuangan  desa,  dikelola  berdasarkan  asas–asas  transparan,  akuntabel, partisipatif serta dilakukan tertib dan disiplin anggaran [7].

## 4. Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat
Keberhasilan  pembangunan  di  perdesaan  akan  berhasil  jika  masyarakat dijadikan  subjek  pembangunan  dan  juga  banyak  memberikan  peluang  dalam mengambil keputusan demi dirinya sendiri. Pada dasarnya pembangunan desa sangat diperlukan  di  Indonesia,  sebab  sabagian  besar  penduduknya  bekerja  di  sektor pertanian dan tinggal di pedesaan [8]. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas  hidup  dan  kehidupan  mutlak  untuk  sebesar  besarnya  kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan , agar tatanan tersebut mampu  berkembang  secara  mandiri  [9].  Dengan  kata  lain,  pemberdayaan  sebagai upaya  perbaikan  wujud  interkoneksitas  yang  terdapat  didalam  suatu  tatanan  yang ditunjukkan  agar  dapat  berkembang  secara  mandiri  [10].  Jadi  pemberdayaan masyarakat  adalah upaya  yang dilakukan oleh unsur  yang berasal  dari luar tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri [11].

## Rancangan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Berdasarkan Sugiyono,  menyatakan  bahwa  metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang berlandaskan pada filsafat postpsitivisme , digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah,  (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen)  dimana  penelitian  adalah  sebagai  instrumen kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi  (gabungan).  Analisis  data bersifat  induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna  dari generalisasi.

## Fokus Penelitian
Fokus  dalam  penelitian  ini  adalah  Pemerintah  Desa  Ngrimbi  dengan  memfokuskan keuangan  untuk  meningkatkan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat.,  dimana pengelolaan  keuangan  yang  baik  harus  meliputi  tahap  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

## Objek Penelitian
Objek  penelitian  ini  merupakan  tempat  yang  digunakan  untuk  penelitian  sehingga peneliti  dapat  melihat  keadaan  yang  sebenarnya  dari  objek  yang  telah  diteliti  untuk mendapatkan data–data yang valid dan akurat serta benar–benar diperlukan untuk penelitian. Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.  Dengan  informan  peneliti  disini  diperoleh  dari  pemerintah  desa  yaitu  perangkat desa  terdiri  dari  Kepala  Desa,  sekretaris  Desa,  Kaur  Keuangan,  dan  Kaur  kesejahteraan masyarakat dan Tokoh Masyarakat. Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 1 bulan mulai bulan April sampai bulan Juni 2020.

## Analisis Data
Menurut ( Miles dan Hiberman (1984) dalam Sugiyono aktivitas dalam analisis data kualitatif yaitu :
1. Pengumpulan data ( Data Collection )
Data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi, sehingga berbentuk  rangkaian  informasi  yang  bermakna  sesuai  dengan  masalah  penelitian. Hasil  observasi  dan  wawancara  mendalam  yang  didapatkan  kemudian  disusun berdasarkan  rumusan  masalah  mikro  yang  sudah  ditetapkan  [12].  Sehingga  setiap informasi  yang  didapatkan  akan  disesuaikan  dengan  apa  yang  diinginkan  dalam rumusan masalah tersebut.
2. Data Reduction (Reduksi data)
Kategorisasi  dan  reduksi  data,  yaitu  melakukan  pengumpulan  terhadap  informasi penting  yang  terkait  dengan  masalah  penelitian,  selanjutnya  data  dikelompokkan sesuai  topik  masalah  [13].  Hasil  observasi  dan  wawancara  secara  mendalam  yang didapatkan,  dikelompokkan  sesuai  dengan  siapa  yang  menyampaikan  informasi tersebut, dalam hal ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Kasi Kesejahteraan Masyarakat.
Tabel 1. Kategori penilaian evaluasi penerapan Permendagri No. 20 Tahun 2018
No Kategori Keterangan 1 S (Sesuai)
Pengelolaan keuangan desa Ngrimbi sudah  dilaksanakan  dan  sesuai  dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 2 BS (Belum Sesuai) Pengelolaan keuangan desa Ngrimbi sudah dilaksanakan tetapi belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 3 BPT (Belum Pernah Terjadi) Pengelolaan keuangan desa Ngrimbi belum  pernah terjadi sehingga   belum sesuai  dengan  Permendagri  No.  20 Tahun 2018
( Sumber : olahan peneliti sebelumnya [11])

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini  peneliti  akan  membandingkan  kondisi  penerapan  pengelolaan keuangan  desa  yang  terdapat  di  Desa  Ngrimbi,  Kecamatan  Bareng,  Kabupaten  Jombang dengan  acuan  peraturan  terkait  pengelolaan  keuangan  desa  yaitu  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban yang didapat  dari  sail  wawancara  dan  pengamatan  secara  langsung.  Berikut  adalah  hasil perbandingan  dari  proses  Perencanaan,  Pelaksanaan,  Penatausahaan,  Pelaporan  dan Pertanggungjawaban Pemerintah di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 :

## a. Perencanaan Keuangan Desa
Tabel 2. 1 Pelaksanaan Permendagri No. 20 tahun 2018 Dengan indikator
No Pertanyaan Kriteria Sesuai Tidak sesuai Belum pernah terjadi 1 Sekretaris  Desa  mengkoordinasikan  penyusun Rencana  Peraturan  Daerah  tentang  APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berjalan. √ 2 Sekretaris  Desa  menyampaikan  Rancangan Peraturan  Desa  tentang  APBDesa  kepada Kepala Desa. √
3 Kepala  Desa  menyampaikan  kepada  Badan
Permusyawaratan  Desa  untuk  dibahas  dan disepakati  bersama  dalam  rangka  memperoleh persetujuan  paling  lambat  bulan  Oktober  tahun berjalan. √ 4 Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan  Desa  tentang  APBDesa  yang  telah disepakati  bersama  kepada  Bupati/Walikota untuk  dievaluasi.  (paling  lama  3  hari  sejak disepakati hasil evaluasi). √
5 Bupati/Walikota  sebagaimana  dimaksud  diatas
harus  menetapkan  hasil  evaluasi  Rencana Peraturan  Desa  APBDesa  paling  lama  20  hari kerja sejak diterimanya rancangan tersebut. √
6 Dalam  hal  penetapan  Bupati/Walikota  tidak memberikan  hasil  evaluasi  dalam  batas  waktu yang  ditentukan,  melainkan  peraturan  desa tersebut berlaku dengan sendirinya. √
7 Dalam  hal  Bupati/Walikota  menyatakan  hasil evaluasi  Rancangan  Peraturan  Desa  tentang
APBDesa  tidak  sesuai  dengan  kepentingan umum dan peraturan perundang– undangan yang lebih  tinggi,  dan  RKP  desa,  Kepala  Desa melakukan penyempurnaan paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
√
8 Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, dan Kepala Desa tetap menetapkan
Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APBDesa menjadi Peraturan Desa. Bupati/Walikota dapat membatalkan  Peraturan  Desa  yang  dimaksud dan  sekaligus  menyertakan  diberlakukannya pagu  APBDesa  tahun  anggaran  sebelumnya sampai penyempurnaan mendapatkan persetujuan Bupati/Walikota.
√
9 Dalam hal pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan  pengeluaran  terhadap  operasional penyelenggaraan pemerintah desa. √ 10  Kepala  Desa  menyampaikan  Peraturan  Desa tentang  APBDesa  dan  Peraturan  Kepala  Desa tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati./Walikota paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan.
√
( Sumber : Permendagri No 20 Tahun 2018. Diolah peneliti (2020))
Berdasarkan  tabel  2.1  dari  perbandingan  Permendagri  Nomor  20  Tahun 2018  dengan  pengelolaan  Keuangan  Desa  Ngrimbi  dapat  dihitung  presentasi kesesuaian sebagai berikut :
Presentasi kesesuaian   = ∑X x 100%

## ∑Y
=  7  x 100% = 70% 10
Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian proses perencanaan di desa  Ngrimbi  telah  sesuai  dengan  Permendagri  No.  20  tahun  2018  sebesar  70%  atau sebanyak 7 aturan. Dan  sebesar 30% atau sebanyak 3  aturan menunjukkan belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi tersebut disebabkan karena Rapardes tentang APB Desa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa sudah mengikuti peraturan yang berlaku sehingga dalam Rapardes dapat melakukan pengeluaran anggaran tahun berjalan.

## b. Pelaksanaan Keuangan Desa
Tabel 2.2 . Penerapan Permendagri No. 20 tahun 2018 Dengan indikator Pelaksanaan di
Desa Ngrimbi No Pertanyaan Kriteria Sesuai Tidak sesuai
1 Semua  penerimaan  dan  pengeluaran  desa  dilaksanakan melalui rekening kas desa. √ 2 Kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana menyusun DPA  (Daftar  Pelaksanaan  Anggaran)  paling  lama  3  hari setelah Perdes tentang APB Desa ditetapkan √ 3 DPA  untuk  setiap  kegiatan  mengajukan  pendanaan  untuk melaksanakan  kegiatan  harus  disertai  dengan  Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa, dan  Rancangan Anggaran Biaya (RAB). √ 4 Rancangan  DPA  diverifikasi  oleh  sekretaris  desa  dan disahkan oleh kepala desa. √ 5 Pelaksanaan  kegiatan  anggaran  bertanggungjawab  terhadap tindakan  pengeluaran  dengan  menggunakan  buku  pembantu untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya. √ 6 Pelaksana  kegiatan  anggaran  mengajukan  Surat  Permintaan Pembayaran  (SPP)  kepada  Kepala  Desa  yang  selanjutnya diteliti/ diuji kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa. √ 7 Kepala  Desa  menyetujui  permintaan  pembayaran  dan  kaur keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dalam SPP. √
c. Penatausahaan Keuangan Desa
Tabel 2. 3 Penerapan Permendagri No. 20 tahun 2018 Dengan indikator Penatausahaan di
Desa Ngrimbi No Pertanyaan Kriteria Sesuai Tidak sesuai Belum pernah terjadi 1 Penatausahaan pengeluaran dan penerimaan dilakukan oleh kaur keuangan. √
2 Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan
setiap  penerimaan  dan  pengeluaran  serta melakukan  tutup  buku  akhir  bulan  secara tertib  menggunakan  kas  umum,  buku  kas pembantu pajak, dan buku bank. √ 3 Segala bentuk pengeluaran atas beban APB Desa dibuktikan dengan kwitansi pengeluaran  dan  kuitansi  penerimaan  yang ditandatangani oleh kaur keuangan maupun penerima dana √
4 Buku  kas  umum  yang  ditutup  setiap  akhir bulan  dilaporkan  oleh  Kaur  Keuangan kepada  Sekretaris  Desa  paling  lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk dilakukan  verifikasi,  evaluasi  dan  analisis atas  laporan  tersebut  dan  kemudian disampaikan  kepada  Kepala  Desa  untuk disetujui.
√
( Sumber : Permendagri No 20 Tahun 2018. Diolah peneliti (2020))
Berdasarkan tabel 4.3 dari perbandingan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan pengelolaan Keuangan Desa Ngrimbi dapat dihitung persentase kesesuain sebagai berikut :
Presentasi kesesuaian = ∑X x 100% ∑Y = 7  x 100% = 100%
7
Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian proses penatausahaan di  desa  Ngrimbi  telah  sesuai  dengan  Permendagri  No.  20  tahun  2018  sebesar  100%  atau sebanyak 4 aturan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa  Ngrimbi  telah  sesuai  dengan  acuan  yaitu  Peraturan  Permendagri  Nomor  29  Tahun 2018. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa kaur keuangan melakukan pencatatan terhadap seluruh penerimaan maupun pengeluaran serta melakukan tutup buku tiap akhir tahun secara tertib.

## d. Pelaporan Keuangan Desa
Tabel 2. 4. Penerapan Permendagri No. 20 tahun 2018 Dengan indikator Pelaporan di
Desa Ngrimbi No Pertanyaan Kriteria Setuju Tidak setuju Belum pernah terjadi 1 Kepala Desa menyampaikan laporan  pelaksanaan APBDesa  semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat berupa laporan pelaksanaan APB Desa  dan  laporan realisasi kegiatan. √
2 Kepala desa Menyusun laporan semester pertama berupa laporan realisasi  APB  Desa yang disampaikan paling lambat minggu kedua  bulan
Juli tahun berjalan.
√
( Sumber : Permendagri No 20 Tahun 2018. Diolah peneliti (2020))
Berdasarkan tabel 4.4 dari perbandingan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan pengelolaan Keuangan Desa Ngrimbi dapat dihitung presentasi kesesuain sebagai berikut :
Presentasi kesesuaian = ∑X x 100% ∑Y = 7  x 100% = 100% 7
Perhitungan  tersebut  menunjukkan  bahwa  tingkat  kesesuaian  proses  pelaporan  di desa  Ngrimbi  telah  sesuai  dengan  Permendagri  No.  20  tahun  2018  sebesar  100%  atau sebanyak 2 aturan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa  Ngrimbi  telah  sesuai  dengan  acuan  yaitu  Peraturan  Permendagri  Nomor  29  Tahun 2018.

## e. Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Tabel 2.5 Penerapan Permendagri No. 20 tahun 2018 Dengan indikator Pertanggungjawaban di Desa Ngrimbi
( Sumber : Permendagri No 20 Tahun 2018. Diolah peneliti (2020)) No Pertanyaan Kriteria Setuju Tidak sesuai Belum pernah terjadi 1 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada  Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran yang sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. √
2 Laporan realisasi APBdes, laporan realisasi kegiatan dan laporan
kegiatan yang belum
selesai/terlaksana
dan
sisa anggaran diinformasikan kepada
masyarakat secara tertulis melalui media informasi.

## √
Berdasarkan tabel 4.5 dari perbandingan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan pengelolaan Keuangan Desa Ngrimbi dapat dihitung presentasi kesesuain sebagai berikut :
Presentasi kesesuaian = ∑X x 100%
∑Y =  7  x 100% = 100% 7
Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian proses pelaporan di desa Ngrimbi telah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 sebesar 100% atau sebanyak 2 aturan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Ngrimbi telah sesuai dengan acuan yaitu Peraturan Permendagri Nomor 29 Tahun 2018.

## e.  Laporan  keuangan  Realisasi  APBDes  Desa  Ngrimbi  Bidang  Pembangunan  dan Pemberdayaan Masyarakat
Tabel 2.6. Berikut ini laporan realisasi penerapan APBDes di Desa Ngrimbi
KODE REK URAIAN JUMLAH REALISASI 2019-2020 Bertambah / Berkurang Jumlah Realisasi 2019-2020 2019 2020 4 PENDAPATAN 1,578,827,576.00  1,912,569,029.00 333,741,453.00 4.1 Pendapatan Asli Desa 44,300,000.00 44,300,000.00 4.2 Pendapatan Transfer 1,492,456,000.00  1,801,860,000.00 4.3 Pendapatan Lain - lain 42,071,576.00 66,409,029.00
5 BELANJA 1,422,977,660.00  1,992,887,285.00 569,909,625.00 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 906,670,700.00 712,898,000.00 (193,772,700.0 0) 2.1 Sub bidang pendidikan 65,562,900.00 74,450,000.00 2.2 Sub bidang kesehatan 62,356,000.00 89,621,000.00 2.3 Sub bidang pekerjaan umum dan penatausahaan 505,748,700.00 254,149,300.00 2.4 Sub bidang Kawasan permukiman 268,503,100.00 294,677,700.00 2.5 Sub bidang perhubungan, komunikasi, dan penyelenggaraan informasi publik desa 4,500,000.00 - 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 8,000,000.00 13,480,000.00 5,480,000.00 4.3 Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa - - 4.4 Sub bidang pemberdayaan perempuan 8,000,000.00 2,980,000.00
4.5 Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil - 10,500,000.00 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat 0 523,422,000.00 523,422,000.00 5.1 Sub bidang penanggulangan bencana 0 41,022,000.00 41,022,000.00 5.2 Sub bidang keadaan mendesak 0 482,400,000.00 482,400,000.00
( Sumber : Laporan Realisasi Desa Ngrimbi tahun 2019, dan 2020. Data diolah.)
Berdasarkan  table  2.6  diatas,  menjelaskan  bahwa  pendapatan  desa  di  desa  Ngrimbi mengalami  peningkatan  yang  cukup  besar  di  tahun  2019  ke  2020  yaitu  sebesar  Rp. 333,741,453.00.  Hal  tersebut  diikuti  dengan  kenaikan  Belanja  Desa  sebesar  Rp. 569,909,625.00, walaupun belanja desa mengalami peningkatan ditahun 2020 akan tetapi di bidang  pelaksanaan  pembangunan  mengalami  penurunan  cukup  signifikan  sebesar  Rp. 193,772,700.00  dibandingkan  dari  tahun  2019.  Sementara  itu  untuk  bidang  pemberdayaan masyarakat  desa  juga  mengalami  peningkatan  sebesar  Rp.  5,480,000.00.  dan  Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat di tahun 2019 tidak ada realisasi, sementara di tahun 2020 mengalami penambahan dana sebesar 523,422,000.00 .
Dari  hasil  analisis  kesesuaian  pengelolaan  keuangan  Desa  Ngrimbi  berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018  yang telah dipaparkan diatas maka peneliti mengelompokkan pembahasan data sesuai dengan tahap-tahap pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Serta pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
a. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Ngrimbi
Pada Pemerintah Desa Ngrimbi tingkat kesesuain proses perencanaan Permendagri No. 20 tahun 2018  sebesar 70% atau sebanyak 7 aturan. Perencanaan yang belum sesuai dengan  Permendagri  No.  20  tahun  2018  sebesar  0%.  Sedangkan  perencanaan  yang belum pernah terjadi  berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 sebesar 30% atau sebanyak  3  aturan.  Ketidaksesuain  perencanaan  yang  belum  pernah  terjadi  karena Rapardes  tentang  APB  Desa  yang  telah  ditetapkan  menjadi  Peraturan  Desa  sudah mengikuti  peraturan  yang  berlaku  sehingga  dalam  Rapardes  dapat  melakukan pengeluaran anggaran tahun berjalan.
b. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Ngrimbi
Pada Pemerintahan Desa Ngrimbi tingkat kesesuaian proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Ngrimbi 100% telah melaksanakan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 pasal 43– 62.
c. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Ngrimbi
Pada  Pemerintahan  Desa  Ngrimbi  tingkat  kesesuaian  proses  penatausahaan pengelolaan  keuangan  desa  Ngrimbi  100%  telah  melaksanakan  pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 pasal 63-67 d. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Ngrimbi
Pada  Pemerintahan  Desa  Ngrimbi  tingkat  kesesuaian  proses  pelaporan  pengelolaan keuangan desa Ngrimbi 100% telah melaksanakan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 pasal 68 dan 69.
e. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Ngrimbi
Pada Pemerintahan Desa Ngrimbi tingkat kesesuaian proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Ngrimbi 100% telah melaksanakan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 pasal 70, 71, dan 73.
f. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Pada  Pemerintahan  Desa  Ngrimbi  dalam  hal  kegiatan  pembangunan  kawasan perdesaan ini sudah cukup optimal dilakukan. Karena, untuk upaya mempercepat dan meningkatkan  kualitas  pelayanan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa khususnya di  kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif  yang melibatkan  semua  pemangku  kepentingan  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengawasan  sehingga  tercapainya  pembangunan  yang  baik.  Akan  tetapi  realisasi bidang pembangunan pemerintah Desa Ngrimbi lebih memprioritaskan pembangunan mendesak dan pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem padat karya tunai  desa  (PKTD)  demi  memperkuat  daya  tahan  ekonomi  desa  dan  pendapatan masyarakat akibat pandemi covid-19. Sehingga pembangunan fisik seperti pembuatan jalan  menuju  sumber  mata  air,  pembuatan  gapuro,  dll  yang  tahun  2020  belum terlaksanakan  maka  pemerintahan  desa  merealisasikan  pembangunannya  di  tahun berikutnya.  Sementara  itu  untuk  pemberdayaan  masyarakat  desa  dana  yang  diterima mengalami  peningkatan  dari  tahun  2019  ke  2020.  Dengan  ini  berdampak  pada peningkatan program pemberdayaan masyarakat di Desa Ngrimbi. Salah satunya pada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan akibat pandemi mereka diberikan pelatihan di desa untuk membuat produk umkm sebagai penghasilan yang didapatkan selain itu melakukan pelatihan kewirausahaan sehingga program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2020 berjalan cukup optimal.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah berjalan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Program pembangunan sudah berjalan dengan baik akan  tetapi,  pelaksanaan  pembangunan  fisik  di  Desa  Ngrimbi  dari  segi  dana  mengalami penurunan pembiayaannya yang mempengaruhi pada penundaan pembangunan fisik desa dan lebih  memfokuskan  pada  pembangunan  infrastruktur  secara  swakelola  dengan  sistem  padat karya  tunai  desa  (PKTD)  demi  memperkuat  daya  tahan  ekonomi  desa  dan  pendapatan masyarakat. Dan untuk pemberdayaan masyarakat desa Ngrimbi sudah berjalan dengan baik serta mengalami peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakatnya.

## SARAN
Adapun  saran-saran  yang  dapat  diberikan  antara  lain  Program  kerja  yang  tidak  bisa dilaksanakan tahun 2020 dapat direalisasikan di tahun berikutnya, karena lebih mendahulukan program  kerja  yang  mendesak.  Selain  itu  juga  dapat  memberikan  pelatihan  usaha    kepada masyarakat  yang  masih  menganggur,  agar  masyarakat  mempunyai keterampilan dan bisa
membuka lapangan pekerjaan sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya dan membantu roda perkonomian di Desa Ngrimbi.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] N.  A.  Mersa,  “ANALISIS  PENERAPAN  PENGELOLAAN  KEUANGAN  DANA DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara),” Jurnal Eksis , vol. 16, no. 2, 2020.
[2] N. S. Devyana, “Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (Studi  Kasus:  Desa  Ngroto,  Kecamatan  Pujon, Kabupaten Malang) Nur Sri Devyana,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , vol.  8, no. 2, 2020.
[3] M.  Solekhan,  “The  Implementation  of  Village  Administration.”  Equivalent  Press: Malang. Origin: Solekhan, Moch (2012) Penyelenggaraan …, 2012.
[4] J.  A.  Yani,  “Sugiyono.  2017.  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  Dan  R&D. Bandung: Alfabeta. Ferrari, JR, Jhonson, JL, & McCown, WG (1995). Procrastination And  Task  Avoidance:  Theory,  Research  &  Treatment.  New  York:  Plenum  Press. Yudistira P, Chandra. Diktat Ku”.
[5] A. Salsabila, R. Yunita, and C. Rozikin, “Identifikasi Citra Jenis Bunga menggunakan Algoritma  KNN  dengan  Ekstrasi  Warna  HSV  dan  Tekstur  GLCM,” Technomedia Journal , vol. 6, no. 1, pp. 124–137, 2021.
[6] Y. Yudihartanti, S. Natarsyah, and R. Arnie, “RANCANGAN SISTEM INFORMASI PENILAIAN  KINERJA  AKUNTABILITAS  KOPERASI  ASPEK  ORGANISASI,” Jurnal Simantec , vol. 6, no. 2, 2017.
[7] H.  S.  Hopipah  and  R.  Mayasari,  “Optimasi  Backward  Elimination  untuk  Klasifikasi Kepuasan  Pelanggan  Menggunakan  Algoritme  k-nearest  neighbor  (k-NN)  and  Naive Bayes,” Technomedia Journal , vol. 6, no. 1, pp. 99–110, 2021.
[8] P.  P.  P.  Pangestu  and  R.  Yusuf,  “Implementasi  Metode  QINQ  Pada  Jaringan  Metro Ethernet Untuk Memaksimalkan Penggunaan VLAN Menggunakan Teknologi GPON Studi Kasus: PT. Telkom Indonesia,” Technomedia Journal , vol. 6, no. 1 Agustus, 2021.
[9] R. Rosyid and M. A. W. Prasetyo, “Robot Peraga 12 Gerakan Pengaturan Lalu Lintas Berbasis Arduino Mega 2560,” Technomedia Journal , vol. 5, no. 2, pp. 193–205, 2021.
[10]  N. Sany and M. Kurniawan, “Sistem Informasi Surat Masuk Pada Pengelolaan Rantai Suplai Satuan Kerja Khusus Migas,” TMJ (Technomedia Journal) Vol. 5 No. 1 Agustus 2020 , p. 27, 2021.
[11]  S. Rahayu, A. Setiadi, and A. Muryanto, “Perancangan Sistem Pendaftaran Siswa Baru Secara Online Pada SMK Miftahul Jannah Cikupa,” Technomedia Journal , vol. 5, no. 2, pp. 235–247, 2021.
[12]  I.  Handayani,  Q.  Aini,  and  C.  Y.  Kristanti,  “Desain  Prototype  Sales  Report  Online Menggunakan  Konsep  Smart  Application  Pada  PT  Evergreen  Sentosa,” TMJ (Technomedia Journal) Vol. 5 No. 1 Agustus 2020 , p. 14, 2021.
[13]  L. Sunarya, A. D. Purbayani, and N. Handayani, “Media Video Promosi Pada Roofpark Cafe & Restaurant Pucak Bogor Jawa Barat,” TMJ (Technomedia Journal) Vol. 5 No. 2 Februari 2021 , p. 220, 2021.