## MIZAN
Journal of Islamic Law P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 6 No. 2 (2022), pp. 167-188 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index
Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi Kepada Terpidana Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Perspektif Fiqih Siyasah *
Jihadini Nur Azizah 1 , Siti Ngainnur Rohmah 2
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1617

## Abstract
Clemency  is  generally  known  as  a  pardon  granted  to  a  convict.  The  president  has  the authority  to  grant  clemency.  In  Indonesia,  the  president  grants  pardons  to  convicts  of ordinary crimes and those convicted of extraordinary crimes. One of the grants of clemency by  the  president  to  convicts  of  extraordinary  crimes  is  the  granting  of  clemency  to  drug convicts. The granting of clemency or the refusal of granting clemency by the president to drug  cases  has  received  various  criticisms  and  responses  from  the  public.  In  addition,  the term granting clemency has been known during the reign of Islam. However, the granting of  clemency  to  drug  convicts  had  never  happened  at  that  time.  Therefore,  the  author  will analyze further the president's authority in granting clemency to drug convicts from a fiqh siyasah perspective. The data used in this research are laws and regulations, books, journals, scientific writings, dictionaries, and so on related to the title of this research. The results of this study are the authority of the president in granting clemency to drug convicts according to  Indonesian  laws  and  regulations.  The  granting  of  clemency  to  drug  convicts  does  not violate  the  laws  and  regulations  in  Indonesia  and  the  absence  of  laws  and  regulations prohibiting the granting of clemency by the president to drug convicts. In the perspective of siyasah fiqh, granting clemency to drug convicts can also be carried out and is the authority of the head of state or president in which the granting of clemency must aim for the benefit of the people. In granting clemency to drug convicts, the president must also really consider the impact and dangers of granting clemency.
Keywords: Authority; President; Clemency; Drugs; Fiqh Siyasah

## Abstrak
Grasi  dikenal  secara  umum  sebagai  pengampunan  yang  diberikan  kepada  terpidana. Kewenangan  pemberian  grasi  dimiliki  oleh  presiden.  Di  Indonesia,  presiden  memberikan grasi kepada terpidana kasus kejahatan biasa maupun terpidana kasus kejahatan luar biasa. Salah  satu  pemberian  grasi  oleh  presiden  kepada  terpidana  kasus  kejahatan  luar  biasa adalah  pemberian  grasi  kepada  terpidana  narkoba.  Pemberian  grasi  ataupun  penolakan pemberian grasi oleh presiden terhadap kasus narkoba mendapatkan berbagai kritikan dan tanggapan  dari  masyarakat.  Selain  itu,  istilah  pemberian  grasi  telah  dikenal  pada  masa
* Manuscript received date: January 13, 2022, revised: January 22, 2022, approved for publication: August 30, 2022.
1 Jihadini Nur Azizah adalah mahasiswa Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah Istitut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), alamat e-mail: jihadininazizah400@gmail.com
2 Siti  Ngainnur  Rohmah adalah  dosen  pada  Prodi  Hukum  Tatanegara  (Siyasah),  Fakultas Syariah  Istitut  Agama  Islam  Az-Zaytun  Indonesia  (IAI  AL-AZIS),  alamat  e-mail: siti.ngainnur@iai- alzaytun.ac.id
pemerintahan Islam. Akan tetapi, pemberian grasi kepada terpidana narkoba belum pernah terjadi  pada  masa  itu.  Oleh  sebab  itu,  penulis  akan  menganalisis  lebih  lanjut  mengenai kewenangan  presiden  dalam  pemberian  grasi  kepada  terpidana  narkoba  perspektif  fiqih siyasah.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  peraturan  perundang-undangan,  buku,  jurnal,  tulisan-tulisan  ilmiah, kamus  dan  lain  sebagainya  yang  terkait  dengan  judul  penelitian  ini.  Hasil  penelitian  ini adalah  kewenangan  presiden  dalam  pemberian  grasi  kepada  terpidana  narkoba  menurut peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  dapat  dilakukan.  Pemberian  grasi  kepada terpidana narkoba tidak melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tidak adanya  peraturan  perundang-undangan  yang  melarang  pemberian  grasi  oleh  presiden kepada  terpidana  narkoba.  Dalam  perspektif  fiqih  siyasah,  pemberian  grasi  kepada terpidana  narkoba  juga  dapat  dilakukan  dan  merupakan  kewenangan  dari  kepala  negara atau  presiden  yang  mana  dalam  pemberian  grasi  tersebut  harus  bertujuan  untuk kemaslahatan umat. Dalam pemberian grasi kepada terpidana narkoba, presiden juga harus benar-benar mempertimbangkan dampak dan bahaya akibat pemberian grasi tersebut. Kata Kunci: Kewenangan; Presiden; Grasi; Narkoba; Fiqih Siyasah

## A. PENDAHULUAN
Grasi  dikenal  secara  umum  sebagai  pengampunan  yang  diberikan  kepada terpidana oleh presiden. Grasi merupakan hak prerogatif presiden yang diberikan oleh konstitusi.  Hak  prerogatif  merupakan  hak  yang  diberikan  kepada  presiden  sebagai kepala  negara  untuk  mengeluarkan  keputusan  atas  nama  negara  yang  bersifat  final, mengikat  dan  memiliki  kekuatan  hukum  yang  tetap. 3 Grasi  dapat  diberikan  kepada terpidana  kasus  kejahatan  biasa  seperti  terpidana  pembunuhan,  pencurian  dan  lain- lain.  Grasi  juga  dapat  diberikan  kepada  terpidana  kasus  kejahatan  luar  biasa  seperti terpidana  korupsi,  narkoba  dan  lain-lain.  Pemberian  grasi  oleh  presiden  kepada terpidana  narkoba  pernah  terjadi  di  Indonesia.  Terpidana  narkoba  merupakan seseorang  yang  telah  dijatuhi  hukuman  dengan  kekuatan  hukum  yang  tetap  oleh pengadilan  akibat  melakukan  tindak  pidana  dengan  melakukan  penyalahgunaan narkoba.  Salah  satu  contoh  pemberian  grasi  oleh  presiden  kepada  terpidana  narkoba pernah  dilakukan  pada  masa  pemerintahan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono (SBY).  Presiden  SBY  mengabulkan  permohonan  grasi  Schapelle  Leigh  Corby  yaitu berupa keputusan pemotongan masa hukuman selama lima tahun. 4
Berbeda  halnya  dengan  Presiden  SBY,  Presiden  Joko  Widodo  menegaskan bahwa  ia  tidak  akan  pernah  memberikan  grasi  kepada  terpidana  kasus  narkoba. Presiden Joko Widodo memastikan dirinya akan menolak semua grasi yang diajukan dalam  kasus  narkoba.  Penolakan  ini  dipertimbangkan  atas  dampak  negatif  yang merugikan  negara  akibat  penyalahgunaan  obat-obatan  terlarang. 5 Pernyataan  dari Presiden  Joko  Widodo  mendapat  berbagai  tanggapan  dari  berbagai  pihak.  Salah satunya adalah anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani yang menyatakan bahwa untuk mencegah  penularan  kasus  covid-19  pada  masa  pandemi  yang  terjadi  di  seluruh dunia,  beliau  mengusulkan  agar  Presiden  Joko  Widodo  mempertimbangkan
3 Makawimbang, R. D. (2013). Kedudukan Presiden dalam Memberikan Grasi. Lex Administratum, 1 (2): 52.
4 https://tirto.id/grasi-grasi-yang diberikan-jokowi-dan-sby-chEU (Diakses: 27 September 2021)
5 https://m.liputan6.com/news/read/2175734/jokowi-pastikan-tolak-seluruh-permohonan-grasi- kasus-narkoba (Diakses: 27 September 2021)
pemberian  grasi  kepada  terpidana  tertentu  mengingat  kapasitas  berlebih  di  sejumlah Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  di  Indonesia  berpotensi  menyebabkan  tersebarnya virus  covid-19.  Salah  satu  yang  dapat  dipertimbangkan  untuk  mendapatkan  grasi adalah  terpidana  yang  statusnya  hanya  penyalahguna  narkoba  murni  dan  terpidana tindak pidana yang tidak masuk kejahatan berat serta sifatnya personal. 6
Pemberian grasi juga telah dikenal pada masa pemerintahan Islam. Pada masa pemerintahan Islam seorang khalifah merupakan pemegang kekuasaan dan pemegang kendali  pemimpin  umat.  Khalifah  juga  merupakan  kepala  pemerintahan  yang mempunyai hak dan tugas yang harus dipenuhi untuk menegakan hukum Islam dan mengurus negara menurut Islam. Salah satu hak seorang khalifah yaitu mengampuni seseorang  atau  meringankan  hukuman  bagi  seorang  yang  telah  melakukan  tindak pidana. 7 Pemberian  pengampunan  pernah  terjadi  pada  masa  pemerintahan  Khalifah Umar  bin  Khattab.  Pemberian  pengampunan  ini  terjadi  pada  kasus  pencurian.  Di dalam  Al-Qur’an  telah  ditetapkan  bahwa  Allah  memerintahkan  untuk  memotong tangan pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Namun Khalifah Umar bin Khattab tidak  menghukum  pencuri  unta  yang  menyembelihnya  untuk  makan  dengan  alasan kelaparan  dan  hanya  memerintahkan  agar  mereka  membayar  ganti  rugi  kepada pemilik  unta  dua  kali  lipat  dari  harga  unta.  Umar  membatalkan  hukuman  potong tangan terhadap mereka, karena pencurian terjadi pada masa panceklik. 8
Selanjutnya,  pemberian  pengampunan  yang  terjadi  kepada  kasus  narkoba belum pernah terjadi pada masa pemerintahan Islam. Hal ini disebabkan karena status hukum narkoba tidak disebutkan secara langsung baik dalam al-Qur’an maupun hadis karena  istilah  narkoba  belum  dikenal  pada  masa  Nabi  Muhammad  SAW.  Al-Qur’an hanya berbicara tentang pengharaman khamr . Meskipun demikian, para ulama sepakat bahwa  penyalahgunaan  narkoba  adalah  haram  hukumnya  karena  dapat  merusak jasmani dan rohani umat manusia. 9
Berdasarkan  pemaparan  diatas  maka  pemberian  grasi  dilakukan  oleh  kepala negara  atau  presiden.  Akan  tetapi  dalam  pemberian  grasi  oleh  presiden  terhadap kasus-kasus  tertentu  mendapatkan  sorotan  oleh  masyarakat  dan  menjadi  kontroversi di  kalangan  masyarakat  seperti  halnya  pada  kasus  narkoba.  Dengan  demikian pemberian grasi oleh presiden kepada terpidana narkoba apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan apakah sesuai dengan fiqih  siyasah.  Oleh  karena  itu,  penulis  tertarik  untuk  mengambil judul  “Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi Kepada terpidana Narkotika, Psikotropika dan bahan Adiktif (Narkoba) Perspektif Fiqih Siyasah.”
6 https://www.republika.co.id/berita/q7xrjv428/cegah-corona-di-lapas-anggota-dpr-usul-amnesti- selektif (Diakses: 22 Oktober 2021)
7 Mujar, S. I., & Khamami, Z. 2009. Fikih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Hukum Islam. Jakarta: Erlangga. Hlm. 69.
8 Syefriyeni.  2019.  Relativisme  Etika  Keyakinan  Moral:  Sebuah  Ijtihad  Etik  Umar  bin  Khattab. Intizar , 25 (2): 110.
9 Irfan, N., & Masyrofah. 2013. Fiqh Jinayah. Jakarta: Amzah. Hlm. 176-177.

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  hukum  dengan  jenis  penelitian kepustakaan  ( library  research )  dengan  menggunakan  pendekatan  yurudis-normatif (doktrinal).  Data  dalam  penelitian  bersumber  dari  bahan  hukum  primer  berupa peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan  dan  lain  sebagainya  dan  juga bahan hukum sekunder berupa buku teks, tulisan-tulisan ilmiah, hasil-hasil penelitian dalam  jurnal  yang  berkaitan  dengan  judul  yang  diambil  penulis  yaitu  “Kewenangan Presiden  dalam  Pemberian  Grasi  Kepada  Terpidana  Narkotika,  Psikotropika  dan Bahan  Adiktif  (Narkoba)  Perspektif  Fiqih  Siyasah.”  Metode  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis  data  kualitatif  normatif  yaitu mengelola data yang diperoleh dan menguraikannya secara sistematis dan kemudian ditelaah  dan  dianalisis  agar  dapat  menjawab  permasalahan-permasalahan  dalam penelitian ini

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Grasi sebagai kewenangan konstitusional presiden
Indonesia  merupakan negara  yang  berbentuk  republik  yang  menganut  sistem pemerintahan  presidensial.  Pada  sistem  pemerintahan  presidensial,  seorang  presiden berperan  sebagai  kepala  pemerintahan  sekaligus  kepala  negara.  Presiden  sebagai kepala  negara  maupun  kepala  pemerintahan,  kewenangannya  diatur  dalam  UUD 1945.  Salah  satu  kewenangan  presiden  yang  diatur  UUD  1945  adalah  kewenangan pemberian  grasi.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  14  ayat  (1)  UUD  1945  yang menyebutkan  bahwa  dalam  hal  memberi  grasi,  presiden  memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA).
Grasi  yang  diberikan  oleh  presiden  bukan  merupakan  upaya  hukum  akan tetapi  merupakan  suatu  hak  dari  kepala  negara  untuk  memberikan  pengampunan kepada  terpidana  yang  dijatuhi  putusan  oleh  pengadilan  dengan  kekuatan  hukum tetap. 10 Pemberian grasi oleh presiden dilakukan sebagai kepala negara bukan sebagai kepala  pemerintahan  (eksekutif)  atau  yudikatif.  Pemberian  grasi  oleh  presiden merupakan  hak  prerogatif  presiden    untuk  memberikan  pengampunan.  Pemberian grasi  bukan  merupakan  persoalan  teknis  yuridis  peradilan  dan  tidak  terkait  dengan penilaian  terhadap  putusan  hakim  walaupun  pemberian  grasi  dapat  mengubah, meringankan  atau  menghapus  kewajiban  menjalani  pidana  yang  dijatuhkan  oleh pengadilan.  Pemberian  grasi  ini  tidak  akan  menghilangkan  kesalahan  atau merehabilitasi terpidana.
Pemberian  grasi  yang  merupakan  kewenangan  dari  presiden  sebagai  kepala negara  selaras  dengan  eksistensi  grasi  itu  sendiri  dalam  pandangan  hukum  pidana yang menyebutkan bahwa grasi bukan merupakan intervensi eksekutif. Selain itu grasi juga  dianggap  sebagai  hak  warga  negara  yakni  pemohon  yang  mengajukan  grasi
10 Bantika,  N.  2016  Pemberian  Grasi  Oleh  Presiden  Republik  Indonesia  Berdasarkan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Legal Opinion Jurnal Ilmu Hukum, 4 (6): 2.
bertindak  bukan  sebagai  terpidana  melainkan  sebagai  warga  negara  yang  berhak meminya pengampunan atas kesalahan yang diperbuatnya kepada presiden. jawaban presiden terkait permohonan grasi baik dikabulkan atau ditolak harus sejalan dengan tujuan pemidanaan. Pemberian grasi juga disebut sebagai hapusnya hak negara untuk menjalankan yakni grasi dapat menggugurkan hak negara untuk menjalankan pidana. Dengan  adanya  pemberian  grasi  maka  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  seseorang dapat hapus, berkurang atau berubah jenisnya. 11
Kewenangan presiden  dalam pemberian grasi juga disebut sebagai kekuasaan presiden  dengan  konsultasi.  Kekuasan  presiden  dengan  konsultasi  merupakan kekuasaan  yang  pada  pelaksanaannya,  seorang  presiden  memerlukan  usulan  atau nasehat  dari  institusi-institusi  atau  lembaga-lembaga  negara  lainnya  dalam menetapkan  kebijakan  hukum  atau  keputusan  hukum  yang  berkaitan  dengan  materi kekuasaan tersebut. 12
Pengaturan  lebih  lanjut  terkait  pemberian  grasi  terdapat  dalam  UU  No.  22 Tahun  2002  tentang  Grasi.  UU  No  22  Tahun  2002  Tentang  Grasi  menggantikan undang-undang tentang grasi sebelumnya yaitu UU No 3 Tahun 1950 Tentang Grasi. Pada  UU  No  22  Tahun  2002  menjelaskan  tentang  prinsip  umum  terkait  grasi  seperti tentang pengertian grasi yang menyebutkan bahwa grasi adalah pengampunan berupa perubahan,  peringanan,  pengurangan  atau  penghapusan  pelaksanaan  pidana  kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Selain itu pada Pasal 4 UU No. 22 Tahun 2002 menyebutkan  bahwa  Presiden  berhak  mengabulkan  atau  menolak  permohonan  grasi yang diajukan terpidana setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hak Presidenlah untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi.
Kemudian  UU  No  22  Tahun  2002  Tentang  Grasi  diubah  menjadi  UU  No  5 Tahun  2010  Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  22  Tahun  2002  tentang  Grasi.  Dalam undang-undang  grasi  ini  terdapat  beberapa  pasal  yang  mengalami  perubahan diantaranya pada Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 10. Dalam undang- undang  ini  juga  terdapat  tambahan  Pasal  yaitu  Pasal  6A  dan  Pasal  15A.  Adapun prinsip  umum  lainnya  terkait  grasi  yang  terdapat  pada  Pasal  2  ayat  (1)  UU  No.  5 Tahun  2010  Tentang  Perubahan  Atas  UU  No  22  Tahun  2002  Tentang  Grasi  yang menyatakan  bahwa  terpidana  dapat  mengajukan  grasi  kepada  presiden  apabila  telah mendapatkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  terdapat  penegasan  kembali  terkait  pemberian  grasi yang merupakan kewenangan dari presiden kepada orang yang telah dipidana dengan putusan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Dengan  mengajukan  grasi berarti pemohon grasi telah dinyatakan bersalah dan dengan mengajukan grasi berarti telah mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya.
Fi'liyah,  E.  A.  2019.  Eksistensi  Grasi  Tindak  Pidana  Narkotika  dalam  Pandangan  Hukum Pidana. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 25 (10): 81.
12 Irawan, R. B. 2016. Hak Konstitusional Presiden dalam memberikan Grasi dan Penerapannya di Republik Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum, 1 (2): 367.
Selain  undang-undang,  kewenangan  presiden  dalam  memberikan  grasi  juga diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Pengaturan  dalam KUHP yang terkait dengan grasi diatur dalam Pasal 33a yang berbunyi:
“Jika orang yang ditahan sementara dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan, dan kemudian dia sendiri atau orang lain dengan persetujuannya mengajukan permohonan ampun,  waktu  mulai  permohonan  diajukan  hingga  ada  putusan  Presiden,  tidak dihitung  sebagai  waktu  menjalani  pidana,  kecuali  jika  Presiden  dengan  mengingat keadaan perkaranya, menentukan bahwa waktu itu seluruhnya atau sebagian dihitung sebagai waktu menjalani pidana.”
Berdasarkan  bunyi  pasal  tersebut  bahwa  keputusan  pemberian  grasi ditentukan  sepenuhnya  oleh  Presiden  dengan  mempertimbangkan  pertimbangan Mahkamah  Agung  (MA)  sesuai  dengan  ketentuan  UUD  1945  dan  peraturan perundang-undangan  lainnya  kepada  para  terpidana  yang  mengajukan  permohonan ampunan atau permohonan grasi kepada presiden sebelumnya.
Pengaturan kewenangan presiden dalam memberikan grasi juga terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 196 ayat (3) huruf c yang berbunyi:
“Segera  sesudah  putusan  pemidanaan  diucapkan,  bahwa  hakim  ketua  sidang  wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu hak meminta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan”.
Dengan  demikian,  grasi  yang  diberikan  oleh  presiden  kepada  terpidana merupakan  kewenangan  yang  diberikan  langsung  oleh  UUD  1945  yang  terdapat dalam  Pasal  14  Ayat  (1).  Hal  ini  yang  menjadikan  dasar  bahwa  pemberian  grasi merupakan  kewenangan  konstitusional  seorang  presiden.  Adapun  ketentuan pemberian  grasi  lainnya  kepada  terpidana  selanjutnya  diatur  dalam  undang-undang tentang grasi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

## 2. Proses pemberian grasi berdasarkan undang-undang grasi
Syarat terpidana untuk dapat mengajukan permohonan grasi berdasarkan UU No 22 Tahun 2002 Tentang Grasi dan UU No 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU No 22 Tahun 2002 Tentang Grasi yaitu:
a) Pemohon  grasi  hanya  dapat  diajukan  oleh  terpidana  yang  dijatuhi  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
b) Permohonan  grasi  hanya  dapat  diajukan  oleh  terpidana  yang  dijatuhi  pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
c) Permohonan grasi hanya dapat diajukan sebanyak 1 (satu) kali.
d) Permohonan grasi hanya dapat diajukan oleh para pihak antara lain terpidana, kuasa  hukum  terpidana,  keluarga  terpidana,  Menteri  Hukum  dan  HAM (Kemenkumham).
Prosedur pengajuan permohonan grasi  oleh terpidana adalah sebagai berikut:
a) Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama.
b) Jika  pada  waktu  putusan  pengadilan  dijatuhkan  terpidana  tidak  hadir,  hak grasi  diberitahukan  secara  tertulis  oleh  panitera  dari  pengadilan  yang memutuskan perkara pada tingkat pertama.
c) Permohonan  grasi  diajukan  oleh  terpidana  atau  kuasa  hukumnya  diajukan kepada presiden.
d) Permohonan  grasi  juga  dapat  diajukan  oleh  keluarga  terpidana  dengan persetujuan dari terpidana.
e) Dalam hal terpidana dijatuhi hukuman mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga tanpa persetujuan terpidana.
f) Permohonan grasi dapat diajukan sejak adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
g) Permohonan grasi diajukan secara tertulis kepada presiden.
h) Salinan  permohonan  grasi  selanjutnya  disampaikan  kepada  pengadilan  yang memutus  perkara  pada  tingkat  pertama  kemudian  diteruskan  kepada Mahkamah Agung (MA).
i) Permohonan  grasi  dan  salinannya  dapat  pula  disampaikan  oleh  terpidana melalui Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tempat terpidana menjalani pidana.
j) Dalam  hal  permohonan  grasi  dan  salinannya  diajukan  melalui  Kepala  Lapas, Kepala Lapas menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada presiden dan mengirimkan  salinannya  kepada  pengadilan  yang  memutus  perkara  pada tingkat pertama paling lambat  tujuh hari sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.
k) Panitera  wajib  membuat  akta  penerimaan  salinan  permohonan  grasi, selanjutnya  berkas  perkara  beserta  permohonan  grasi  dikirim  ke  Mahkamah Agung  (MA).  Apabila  permohonan  grasi  tidak  memenuhi  persyaratan  maka panitera akan membuat akta penolakan permohonan grasi.
l) Dalam  jangka  waktu  20  hari  kerja  sejak  tanggal  penerimaan  salinan permohonan  grasi,  pengadilan  tingkat  pertama  mengirimkan  salinan permohonan dan berkas perkara kepada Mahkamah Agung (MA).
m) Berkas perkara yang diajukan ke Presiden harus dilengkapi dengan surat-surat sebagai  berikut:  (1).  Surat  pengantar.  (2).  Daftar  isi  berkas  perkara.  (3).  Akta berkekuatan  hukum  tetap.  (4).  Permohonan  grasi  dan  akta  penerimaan permohonan  grasi.  (5).  Salinan  permohonan  grasi  dari  terpidana  dan  akta penerimaan  salinan  permohonan  grasi.  (6).  Surat  kuasa  dari  terpidana  untuk kuasa  hukumnya  atau  surat  persetujuan  terpidana  untuk  keluarganya.  (7). Fotocopy  berita  acara  sidang.  (8).  Fotocopy  putusan  pengadilan  tingkat pertama.  (9).  Fotocopy  putusan  pengadilan  tingkat  banding/  (10).  Fotocopy putusan pengadilan tingkat kasasi. (11). Fotocopy surat dakwaan. (12). Eksepsi dan  putusan  sela  (jika  ada).  (13).  Fotocopy  surat  tuntutan,  pembelaan,  replik, duplik (jika ada). (13). Fotocopy penetapan penunjukan majelis hakim.
n) Dalam rangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan,  Mahkamah  Agung  (MA)  mengirimkan  pertimbangan  tertulis  kepada presiden. 13
Pada proses pengajuan permohonan grasi terkait batas waktu pengajuan grasi terdapat  perubahan  semenjak  ditetapkannya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK) Nomor 107/PUU-XIII/2015 memutuskan bahwa pada Pasal 7 ayat (2) UU No 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi  yang menyatakan bahwa  permohonan grasi dapat diajukan paling lama 1 (satu) tahun sejak inkrahnya putusan  bertentangan  dengan  UUD  1945.  Dengan  demikian  batas  waktu  dalam pengajuan permohonan grasi tidak hanya dilakukan paling lama satu tahun melainkan dapat dilakukan kapan saja apabila syarat permohonan grasi terpenuhi.
Adapun mekanisme pemberian grasi oleh presiden adalah sebagai berikut:
a) Setelah pengajuan permohonan pengajuan grasi telah dilakukan oleh terpidana, selanjutnya Mahkamah Agung memberikan berkas permohonan  grasi tersebut kepada  Menteri  Kehakiman.  Namun  sebelum  ketua  Mahkamah  Agung mengirim  berkas  permohonan  grasi  kepada  Menteri  Kehakiman,  ketua Mahkamah  Agung  meminta  pertimbangan  kepada  jaksa  agung  dalam  hal-hal berikut:  (1).  Apabila  putusan  pengadilan  itu  mengenai  hukuman  mati.  (2). Apabila  Mahkamah  Agung  membutuhkan  pendapat  Jaksa  Agung  tentang kebijakan  penuntut  umum.  (3).  Apabila  Jaksa  Agung  sebelumnya mengemukakan keinginannya kepada ketua Mahkamah Agung untuk dimintai pertimbangannya.  Sehingga  dalam  waktu  paling  lambat  30  hari,  Mahkamah Agung sudah memberikan pertimbangan tertulis kepada presiden.
b) Setelah  Menteri  Kehakiman  menerima  berkas  permohonan  grasi  dari Mahkamah  Agung,  kemudian  berkas  tersebut  diteruskan  kepada  presiden. Namun  sebelum      Menteri  Kehakiman  meneruskannya  kepada  presiden, menteri  kehakiman  dapat  meminta  pertimbangan  kepada  menteri  yang  lain apabila  permohonan  grasi  diajukan  atas  hukuman  yang  dijatuhkan  oleh pengadilan  tentara/militer,  perkataan  ketua  pengadilan,  Mahkamah  Agung Indonesia,  Jaksa,  Kepala  Kejaksaan,  dan  Jaksa  Agung,  harus  dibaca  Ketua Pengadilan Tentara (Mahkamah Militer), Jaksa tentara (Oditur Militer), Kepala Kejaksaan Tentara (Komandan Oditur Militer) dan Jaksa Militer Agung (Oditur Militer agung).
c) Setelah  presiden  menerima  berkas  permohonan  grasi,  maka  selanjutnya presiden  memberikan  keputusan  atas  permohonan  grasi  tersebut  dengan mempertimbangkan  pertimbangan  yang  disampaikan  oleh  Mahkamah  Agung (MA).
d) Keputusan  presiden  atas  permohonan  grasi  dapat  berupa  pemberian  atau penolakan grasi.
13 Sukardi,  J.  L.  2018.  Kewenangan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam  Memberikan  Grasi terhadap Narapidana Ditinjau dari Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lex Administratum, 6 (4): 8-9.
e) Jangka  waktu  pemberian  atau  penolakan  atas  permohonan  grasi  tersebut paling  lambat  3  (tiga)  bulan  terhitung  sejak  diterimanya  pertimbangan  yang disampaikan secara tertulis oleh Mahkamah Agung.
f) Keputusan  presiden  atas  permohonan  grasi  yang  diterima  oleh  presiden disampaikan  kepada  terpidana  paling  lambat  14  hari  terhitung  sejak ditetapkannya keputusan presiden.
g) Salinan  keputusan  permohonan  grasi  tersebut  disampaikan  kepada:  (1). Mahkamah  Agung.  (2).  Pengadilan  yang  memutus  perkara  pada  tingkat pertama.  (3).  Kejaksaan  negeri  yang  menuntut  perkara  pidana.  (4).  Lembaga pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana. 14
Presiden dapat memberikan putusan dalam hal pemberian grasi berupa:
a) Meniadakan pelaksanaan seluruh pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan pengadilan.
b) Melaksanakan  sebagian  saja  dari  pidana  yang  dijatuhkan  dalam  putusan pengadilan.
c) Mengubah  jenis  pidana  (komutasi)  yang  telah  dijatuhkan  dalam  putusan menjadi  pidana  yang  lebih  ringan  baik  dalam  jenis  pidana  pokok  yang  sama (misalnya  pidana  penjara  seumur  hidup  menjadi  pidana  penjara  12  tahun) maupun  jenis  pidana  pokok  yang  berbeda  (misalnya  pidana  mati  diubah menjadi pidana penjara 15 tahun).
Kemudian,  berdasarkan  Putusan  PTUN  Nomor  71/PLW/2015/PTUN-JKT, keputusan  presiden  terkait  dengan  pemberian  grasi  merupakan  keputusan  presiden yang  sifatnya  rahasia.  Keputusan  ini  didasarkan  pada  Pasal  4  dan  pasal  5  Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 2 Tahun 2016. Selain bersifat rahasia, Keppres grasi juga bukan merupakan objek gugatan dalam sengketa di PTUN. Tindakan presiden dalam mengeluarkan  keputusan  pemberian  grasi  merupakan  upaya  presiden  menjalankan hak konstitusional sebagai kepala negara.

## 3. Alasan-alasan pemberian grasi
Tujuan  pemberian  grasi  oleh  presiden  adalah  untuk  penegakan,  pemenuhan keadilan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Pemberian grasi oleh presiden juga  merupakan  bagian  dari  cara  negara  untuk  memberikan  pengampunan  kepada warganya yang melakukan kesalahan dalam suatu perbuatan pidana. Dalam UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Pasal 6A menyebutkan  bahwa  terdapat  faktor-faktor  yang  menjadikan  alasan  pengajuan permohonan grasi oleh terpidana dan  pemberian grasi kepada terpidana yaitu faktor demi  kepentingan  manusia  dan  keadilan.  Namun  di  dalam  undang-undang  tentang grasi  tidak  memuat  alasan-alasan  yang  dapat  digunakan  oleh  presiden  untuk dijadikan  dasar  pertimbangan  dalam  memberikan  keputusan  grasi.  Presiden  dalam
14 Sukardi,  J.  L.  2018.  Kewenangan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam  Memberikan  Grasi terhadap  Narapidana  Ditinjau  dari  Pasal  14  Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. Lex Administratum, 6 (4): 8-9.
memberikan  keputusan  grasi  dapat  memperhatikan  pertimbangan  dari  MA  namun sifatnya tidak mengikat.
Adapun alasan-alasan pemberian grasi oleh presiden menurut Utrecht yaitu 15 : 1).  Kepentingan  keluarga  dari  terpidana;  2).  Terpidana  pernah  berjasa  bagi masyarakat.  3).  Terpidana  terkena  penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan;  4). Terpidana  berkelakuan  baik  selama  berada  di  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  dan memperlihatkan  keinsyafan  atas  kesalahannya.  Sedangkan  menurut  J.E.  Sahetapy, alasan  pemberian  grasi  antara  lain  yaitu: 16 1).  Apabila  seseorang  terhukum  tiba-tiba menderita  penyakit  parah  yang  tidak  dapat  disembuhkan;  2).  Hakim  adalah  seorang manusia  yang  mungkin  saja  khilaf  atau  terdapat  perkembangan  yang  belum dipertimbangkan  oleh  hakim  pada  waktu  mengadili  terdakwa;  3).  Perubahan ketatanegaraan atau perubahan kemasyarakatan sedemikian rupa sehingga kebutuhan grasi  tiba-tiba  terasa  terdesak,  terlepas  dari  kasus  abolisi  dan  amnesti;  4).  Apabila terdapat  suatu  ketidakadilan  yang  sangat  mencolok  misalnya  setelah  revolusi  atau peperangan.  Selain  itu,  Kartanegara  juga  memberikan  pendapatnya  terkait  alasan- alasan  pemberian  grasi  antara  lain  yaitu: 17 1).  Untuk  memperbaiki  akibat  dari pelaksanaan  undang-undang  itu  sendiri  yang  dianggap  salah  dalam  beberapa  hal kurang adil; 2). Demi kepentingan negara.
Pemberian  grasi  kepada  terpidana  pada  umumnya  juga  dilatarbelakangi  oleh hal-hal sebagai berikut: 18
1) Apabila  dilihat  terdapat  kekuaranganlayakan  dalam  penerapan  hukum, maka pemberian grasi bertujuan untuk memperbaiki penerapan hukum.
2) Apabila  dilihat  bahwa  para  terpidana  sangat  dibutuhkan  negara  atau  para terpidana  merasa  menyesal  dengan  tindak  pidana  yang  diperbuatnya,  maka pemberian grasi adalah demi kepentingan negara.
Pompe juga berpendapat bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang dapat dipakai sebagai alasan untuk memberikan grasi oleh presiden yaitu: 19
1) Kekurangan di dalam peraturan perundang-undangan. Dimana hakim terpaksa menjatuhkan  pidana  tertentu,  yang  apabila  hakim  itu  diberikan  kebebasan yang  lebih  besar  maka  memungkinkan  seseorang  dibebaskan  atau  tidak  akan diadili  oleh  pengadilan  atau  harus  dijatuhi  suatu  tindak  pidana  yang  lebih ringan.
2) Keadaan-keadaan  yang  tidak  ikut  dipertimbangkan  oleh  hakim  pada  waktu menjatuhkan  pidana,  yang  sebenarnya  perlu  diperhitungkan  untuk meringankan  atau  untuk  meniadakan  pidana  yang  telah  dijatuhkan.  Seperti
15 Jurdi, F., & Yani, A. 2019. Grasi Sebagai beschikking. Malang: Setara Press. Hlm. 83.
16 Maramis,  A.  2019.  Pemberian  Grasi  Dalam  Ketentuan  Perundang-Undangan  yang  Berlaku  di Indonesia. Lex Et Societatis, 7 (7): 66. 17 Kartanegara, S. 2009. Hukum Pidana Bagian Dua. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa. Hlm. 304.
18 Risal, C. 2017. Eksistensi Grasi Menurut Persppektif Hukum Pidana. Jurisprudentie, 4 (2): 99.
19 Khoeri, A. D. 2015. Analisis Hukum Islam Terhadap Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi. Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo.
dalam keadaan terpidana yang sedang sakit atau keadaan terpidana yang tidak mampu untuk membayar pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim.
3) Terpidana baru saja dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
4) Pemberian  grasi  setelah  terpidana  selesai  menjalankan  suatu  masa  percobaan, yang  menyebabkan  terpidana  memang  dapat  dipandang  benar  untuk mendapatkan pengampunan.
5) Pemberian  grasi  yang  dikaitkan  dengan  hari  besar  yang  bersejarah.  Menurut Pompe,  grasi  seperti  itu  dapat  membuat  terpidana  selalu  ingat  kepada  hari bersejarah  yang  bersangkutan  dan  dapat  membantu  pemerintah  dalam mencapai  tujuannya  apabila  grasi  tersebut  diberikan  kepada  para  terpidana yang telah melakukan tindak pidana-tindak pidana yang bersifat politis.
Penjelasan  lebih  lanjut  terkait  keadaan  terpidana  yang  sedang  sakit  dapat menjadi alasan permohonan grasi dan pemberian grasi adalah sebagai berikut: 20
1). Terpidana merupakan anak di bawah umur;
2). Terpidana berusia lebih dari 70 tahun;
3).  Terpidana  mengalami  sakit  berkepanjangan.  Sakit  berkepanjangan  yang dimaksud  adalah  sakit  yang  memiliki  kriteria  sebagai  berikut  yaitu  menderita  sakit yang  sulit  atau  susah  untuk  disembuhkan,  sakit  yang  membutuhkan  pendampingan dan  perawatan  yang  intensif  dari  tenaga  kesehatan  dan  penyakit  yang  diderita terpidana dapat mengancam keselamatan jiwa terpidana maupun orang disekitarnya.
Alasan  lain  yang  mempengaruhi  pemberian  grasi  oleh  presiden  adalah presiden  harus  mempertimbangkan  dari  segi  hukum  yang  berkaitan  dengan  tujuan pemidanaan yang dapat memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dalam masyarakat, melindungi masyarakat dari kejahatan dan memberikan efek jera kepada pelaku  sehingga  terhindar  menjadi  residivis.  Pertimbangan  harus  memperhatikan aspek positif dan negatif terhadap terpidana dan masyarakat ketika permohonan grasi dikabulkan ataupun ditolak. 21
Pemberian  grasi  secara  teori  dapat  disamakan  dengan  pemidanaan  karena bertujuan  untuk  menimbulkan  efek  jera  kepada  terpidana  akibat  dari  tindak  pidana yang dilakukannya. Namun pada pelaksanaannya, pemberiaan grasi akan mengurangi efek  jera  dari  suatu  pemidanaan.  Adanya  pemberian  grasi  maka  terpidana  dapat melakukan  pengulangan  tindak  pidana  yang  sama  (resividis). 22 Selain  itu,  Jan Remmelink juga menyatakan alasan-alasan pemberian grasi yaitu sebagai berikut: 23
1).  Jika  setelah  dipidana  dengan  berkekuatan  hukum  tetap,  terpidana mengahadapi suatu keadaan khusus yang sangat tidak menguntungkan baginya.
20 Ariestanti, Y. 2021. Konsep Sakit Berkepanjangan Sebagai Hak Untuk Mengajukan Permohonan Grasi Berdasarkan Alasan Kemanusian dan Keadilan. Jurist-Diction, 4 (4): 1720-1721.
21 Muladi, & Arief, B. N. 1992. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: PT. Alumni. Hlm. 51.
22 Padmawati,  L.  M.  2013.  Tinjauan  Yuridis  Pemberian  Grasi  dalam  Kajian  Pidana  Terkait  Efek Jera Pemidanaan. Recidive, 2 (3): 306. 23 Risal, C. 2017. Eksistensi Grasi Menurut Persppektif Hukum Pidana. Jurisprudentie, 4 (2): 102.
2).  Jika  setelah  dipidana  dengan  berkekuatan  hukum  tetap,  ternyata  hakim secara  tidak  layak  telah  memberi  putusan,  yang  bila  ia  lihat  kembali  keadaan  dan pertimbangan  sebelumnya,  akan  mengakibatkan  penjatuhan  pidana  yang  jauh  lebih rendah  atau  adanya  kesalahan  hakim  lainnya  yang  tidak  membuka  peluang  bagi permohonan peninjauan kembali.
3).    Jika  sejak  putusan  berkekuatan  hukum  tetap,  terdapat  perubahan  total dalam situasi kemasyarakatan misalnya deklarasi situasi darurat sipil.
4).  Jika  ternyata  telah  terjadi  kesalahan  hukum  yang  besar.  Melalui  grasi, putusan-putusan yang dianggap tidak adil masih dapat diluruskan atau diperbaiki.
Maka dapat disimpulkan bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar pemberian grasi adalah keadilan dan kemanusiaan. Alasan keadilan apabila terdapat sebab-sebab tertentu, hakim menjatuhkan pidana yang dianggap kurang adil maka pemberian grasi dapat  diberikan  untuk  mewujudkan  suatu  keadilan.  Alasan  kemanusiaan  apabila alasan tersebut memuat keadaan pribadi terpidana seperti sakit, telah berubah menjadi lebih baik atau suatu penghargaan terhadap kemanusian.

## 4. Pemberian grasi kepada terpidana narkoba
Terpidana  narkoba  adalah  seseorang  yang  telah  dijatuhi  pidana  akibat  tindak pidana  yang  dilakukannya  yakni  berupa  tindak  pidana  narkoba.  Tindak  pidana narkoba merupakan salah satu kasus kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ). Pidana yang jatuhi oleh hakim kepada terpidana narkoba dilandaskan pada UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu berupa:
1) Apabila seseorang terbukti malakukan penyalahgunaan nakotika: a). Golongan 1  akan  dipidana  penjara  lama  4  tahun;  b).  Golongan  2  akan  dipidana  penjara paling lama 2 tahun; c). Golongan 3 akan dipidana penjara paling lama 1 tahun.
2) Apabila  seseorang  terbukti  menanam,  memelihara,  memiliki,  menyimpan, menuasai  dan  menyediakan  narkotika  dengan  ketentuan  dalam  bentuk tanaman melebihi 1kg atau 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman melebihi  5  gram:  a).  Golongan  1  akan  dipidana  penjara  seumur  hidup  atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun; b). Golongan 2 akan dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun; c). Golongan 3 akan dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun.
3) Apabila  seseorang  terbukti  memproduksi,  mengimpor  atau  menyalurkan narkotika dengan ketentuan dalam bentuk tanaman melebihi 1kg atau 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 gram: a). Golongan 1 akan dipidana  mati,  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  paling  singkat  5  tahun  dan paling  lama  20  tahun;  b).  Golongan  2  akan  dipidana  mati,  pidana  penjara seumur  hidup  atau  paling  singkat  5  tahun  dan  paling  lama  20  tahun;  c). Golongan  3  akan  dipidana  penjara  paling  singkat  5  tahun  dan  paling  lama  15 tahun.
4) Apabila  seseorang  terbukti  menawarkan,  menjual,  membeli,  menerima  dan menjadi  perantara  narkotika  dengan  ketentuan  dalam  bentuk  tanaman melebihi 1kg atau 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 gram: a). Golongan 1 akan dipidana mati, pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun; b). Golongan 2 akan dipidana mati,  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  paling  singkat  5  tahun  dan  paling lama 20 tahun; c). Golongan 3 akan dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun.
5) Apabila  seseorang  terbukti  membawa,  mengirim,  mengangkut  atau mentransito narkotika  dengan  ketentuan  dalam bentuk  tanaman  melebihi  1kg atau  5  batang  pohon  atau  dalam  bentuk  bukan  tanaman  melebihi  5  gram:  a). Golongan  1  akan  dipidana  penjara  seumur  hidup  atau  paling  singkat  5  tahun dan paling lama 20 tahun; b). Golongan 2 akan dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun; c). Golongan 3 akan dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun.
6) Apabila seseorang terbukti menggunakan atau memberikan narkotika terhadap orang  lain  yang  mengakibatkan  orang  lain  mati  atau  cacat  permanen:  a). Golongan  1  akan  dipidana  mati,  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun; b). Golongan 2 akan dipidana mati, pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun; c). Golongan 3 akan dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun
Berkenaan dengan pemberian grasi dalam kasus kejahatan luar biasa luar biasa ( extra  ordinary  crime ),  presiden  dalam  mempertimbangkan  untuk  menolak  atau mengabulkan permohonan harus dilaksanakan secara selektif. Karena pemberian grasi merupakan hak prerogatif maka presiden dalam memberikan keputusan terkait grasi harus  menggunakan  pertimbangan  atau  alasan  yang  dibernarkan.  Pemberian  grasi oleh  presiden  kepada  terpidana  narkoba  pernah  dilakukan  di    Indonesia.  Contoh pemberian grasi yang pernah diberikan oleh presiden kepada terpidana kasus narkoba diantaranya:
1) Pemberian  grasi  kepada  terpidana  Schapelle  Leigh,  seorang  warga  negara Australia  (Keppres  No  22/G  Tahun  2012).  Ditangkap  karena  membawa  4  kg ganja  di  Bandara  Internasional  Ngurah  Rai.  Mendapatkan  grasi  dengan pengurangan  pidana  selama  5  tahun  dari  pidana  yang  harus  dijalani  yaitu selama 20 tahun.
2) Pemberian  grasi  kepada  terpidana  Peter  Achim  Grobmann,  seorang  warga negara Jerman (Keppres No 23/G Tahun 2012). Ditangkap karena kepemilikan 4 gram  sabu  dan  dipidana  selama  5  tahun.  Mendapatkan  grasi  dengan peringanan pidana selama 2 tahun.
3) Pemberian  grasi  kepada  terpidana  Meirika  Franola  (Keppres  No  35/G  Tahun 2011).  Ditangkap  karena  menyelundupkan  3  kg  kokain  dan  3,5  kg  heroin  di Bandara Soekarno-Hatta. Mendapatkan grasi dengan pengurangan pidana dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup.
4) Pemberian grasi kepada terpidana Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid (Keppres No 7/G Tahun 2012). Ditangkap karena menyelundupkan 3 kg kokain  dan  3,5  kg  heroin  di  Bandara  Soekarno-Hatta.  Mendapatkan  grasi dengan pengurangan pidana dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup.
Contoh  pemberian  grasi  di  atas  merupakan  grasi-grasi  yang  telah  diberikan kepada  terpidana  narkoba  oleh  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  pada  masa jabatannya  sebagai  Presiden  Republik  Indonesia.  Menurut  Amir  Syamsuddin, pemberian  grasi  kepada  terpidana  narkoba  yang  dilakukan  oleh  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  dilakukan  dengan  selektif  dalam  memberikan  grasi  dan melakukan  pertimbangan  yang  komprehesif.  Berbeda  dengan  Susilo  Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa tidak akan memberikan grasi bagi  terpidana  narkoba  karena  mempertimbangkan  dampak  negatif  akibat penyalahgunaan  narkoba.  Pernyataan  ini  juga  mendapatkan  reaksi  dari  beberapa pihak  seperti  terdapat  petisi  yang  berisi  tentang  meminta  Presiden  Joko  Widodo mengabulkan permohonan grasi  yang diajukan oleh Merry Utami seorang terpidana mati kasus narkoba. Hal ini dilakukan karena Merry Utami dianggap sebagai korban kejahatan  dari  Bandar  Narkoba  dan  pidana  yang  didapatnya  merupakan  suatu ketidakadilan. 24
Menurut  pendapat  Supramono,  pemberian  grasi  oleh  Presiden  kepada terpidana narkoba dinilai bertentangan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  dan  Undang-Undang  (UU)  Narkotika.  Indonesia  telah  meratifikasi  Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988. Konvensi  tersebut  ditindaklanjuti  dengan  pembentukan  UU  Narkotika.  Indonesia sendiri  sudah  menandatangani  Konvensi  tersebut  yang  berakibat  bahwa  Indonesia ikut serta dalam memberantas peredaran narkotika yang semakin luas. 25
Dalam pertimbangan UU No 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU No 22 Tahun  2002  Tentang  Grasi  huruf  c  menyatakan  bahwa  grasi  yang  diberikan  oleh presiden  kepada  terpidana  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  huruf  a  harus mencerminkan  keadilan,  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  kepastian hukum  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Pemberian  grasi  kepada  terpidana narkoba sangat bertentangan dengan rasa keadilan di tengah semangat pemberantasan narkoba serta bertentangan dengan kepastian hukum untuk memberi efek jera kepada terpidana  narkoba.  Pemberian  grasi  oleh  presiden  kepada  terpidana  narkoba menimbulkan  pertanyaan  tentang  keseriusan  dan  komitmen  pemerintah  dalam memerangi peredaran narkoba di Indonesia. 26
Sejalan dengan pendapat Supramono, Siregar menyatakan bahwa kewenangan
24 https://www.voaindonesia.com/a/grasi-untuk-terpidana-narkotika-atas-alasan- kemanusiaan/1527260.html (Diakses 10 Oktober 2021).
25 Siregar, D. 2013. Analisis Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika . Hlm. 14.
26 Siregar,  D.  2013. Analisis  Kewenangan  Presiden  dalam  Pemberian  Grasi  Terhadap  Tindak  Pidana Narkotika . Hlm. 14.
pemberian grasi kepada terpidana narkotika bertentangan dengan:
1) Pemberian  Keputusan  Presiden  terhadap  pemberian  grasi  kepada  terpidana narkoba bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam UU  No  9  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Atas UU  No  5  Tahun  1986  Tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Pemberian  Grasi  tersebut  bertentangan  dengan asas  kepastian  hukum,  dimana  dalam  asas  kepastian  hukum  suatu  negara hukum  harus  mengutamakan  landasan  peraturan  perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2) Pemberian  Keputusan  Presiden  terhadap  pemberian  grasi  kepada  terpidana narkoba bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti:
a) UU  No  7  Tahun  1997  Tentang  Pengesahan United  Nation  Conventions Against  Illicit  Traffic  in  Narcotic,  Drugs  and  Psychotropic  Substances,  1998 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa  Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap  Narkotika  dan  Psikotropika,  1998).  Dalam  UU  No  7  Tahun  1997 Indonesia  sepakat  untuk  melakukan  pemberantasan  narkoba  sehingga dalam  pemberian  grasi  oleh  presiden  kepada  terpidana  narkoba  yang merupakan  kasus  kejahatan  yang  luar  biasa  melanggar  kesepakatan Indonesia untuk ikut serta melakukan pemberantasan kejahatan narkoba.
b) UU Pengesahan Konvensi PBB tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No  28  Tahun  2006  Tentang  Pengetatan  Pemberian  Remisi  kepada Narapidana  Korupsi,  Terorisme,  Narkoba,  dan    kejahatan  transnasional dan terorganisir. 27
Sedangkan  menurut  Wattimena  pemberian  grasi  oleh  presiden  kepada terpidana  narkoba  tidak  melanggar  aturan  hukum  jika  dilakukan  sesuai  dengan prosedur  berdasarkan  permohonan  dan  telah  mendapatkan  pertimbangan  dari Mahkamah Agung (MA). Sebagai contoh dalam kasus pemberian grasi kepada Corby dan  Ola  yang  mana  dari  sisi  substansi  keputusan  tersebut  tidak  melanggar  aturan hukum  karena  tidak  terdapat  peraturan  yang  melarang  memberikan  grasi  atau pengampunan  kepada  terpidana  narkoba.  Namun  dengan  adanya  keputusan pemberian  grasi  tersebut  dapat  membuka  kemungkinan  dilakukannya impeachment terhadap presiden karena tuduhan melanggar undang-undang. 28
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  pemberian  grasi  oleh  presiden merupakan  hak  prerogatif  presiden  yang  menjadi  kewenangan  konstitusional  karena termuat  dalam  UUD  1945.  Dalam  pemberian  grasi  oleh  presiden  kepada  terpidana narkoba  tidak  melanggar  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  karena  tidak terdapat  aturan  yang  melarang  pemberian  grasi  oleh  presiden  kepada  terpidana narkoba.  Terpidana  narkoba  dapat  diberikan  grasi  oleh  presiden  apabila  telah memenuhi  persyaratan yang  berlaku  pada  UU No  22  Tahun  2002  Tentang  Grasi  dan UU No 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU No 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.
27 Siregar,  D.  2013. Analisis  Kewenangan  Presiden  dalam  Pemberian  Grasi  Terhadap  Tindak  Pidana Narkotika . Hlm. 14-15.
28 Wattimena, H. 2015. Pemberian dan pencabutan Grasi Perspektif Hukum Islam. Tahkim, 11 (2): 54.
Namun  dalam  memberikan  grasi  kepada  terpidana  narkoba,  presiden  harus  benar- benar  mempertimbangkan  dampak  dari  pemberian  grasi  kepada  terpidana  narkoba dan masyarakat.
Adapun  dampak  pemberian  grasi  oleh  presiden  terhadap  terpidana  maupun masyarakat menurut Suriga adalah sebagai berikut 29 :
1. Dampak positif bagi terpidana adalah terpenuhinya hak asasi terpidana sebagai warga  negara  karena  diberikannya  pengurangan  hukuman  atau  grasi  kepada terpidana  tersebut  yang  dapat  menimbulkan efek  jera  untuk  tidak  melakukan tindak pidana itu kembali. Dampak positif bagi masyarakat adalah tercapainya rasa  keadilan  dan  kepercayaan bahwa hak  asasi  dari  terpidana  sebagai warga negara masih dilindungi oleh negara.
2. Dampak  negatif  bagi  terpidana  adalah  memungkinnkan  adanya  pengulangan tindak  pidana  yan  dilakukan  oleh  terpidana  yang  telah  diberi  grasi.  dampak negatif  bagi  masyarakat    adalah  adanya  pemberian  grasi  kepada  terpidana kasus-kasus  tertentu  menyebabkan  terpidana  tersebut  akan  melakukan  tindak pidana yang sama karena dirasa kurang memberikan efek jera bagi terpidana.
Pernyataan  presiden  untuk  menerima  dan  mengabulkan  grasi  tidak  dapat dibenarkan atau disalahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan  alasan  keadilan  dan  kemanusian.  Pemberian  grasi  oleh  presiden  kepada terpidana  narkoba  yang  termasuk  dalam  kategori extra  ordinary  crime juga  harus mempertimbangkan unsur kepastian hukum, kepentingan umum dan keadilan sosial.

## 5.  Kewenangan  Pemberian  Grasi  oleh  Presiden  Kepada  Terpidana  Narkoba Menurut Fiqih Siyasah
Dalam fiqih siyasah tidak dijelaskan secara rinci tentang pemberian grasi atau pengampunan.  Namun  tujuan  dari  fiqih  siyasah  adalah  membawa  manusia  dekat dengan  kemaslahatan  dan  terhindar  dari  kerusakan.  Berdasarkan  apa  yang  telah peneliti  temukan,  pemberian  grasi  di  dalam  fiqih  siyasah  telah  banyak  dilakukan. Dalam fiqih siyasah pemberian grasi ini biasa disebut dengan al-afwu atau asy-syafa’at (pengampunan) yang dalam penerapannya memiliki persamaan dengan grasi.
Pengampunan  pada  prinsipnya  sangat  dianjurkan  oleh  Islam  dalam  segala aspek bidang baik itu berhubungan langsung dalam hal perdata maupun pidana, baik yang berhubungan dengan hak perseorangan ataupun hak Allah SWT jika perkaranya belum  diproses.  Namun  pemberian  pengampunan  tidak  boleh  menghilangkan  rasa keadilan. 30
Dalam Islam pemberian pengampunan mempunyai dua bentuk pengampunan yaitu pengampunan yang diberikan oleh pihak keluarga korban atau wali korban dan
29 Kurniawan,  E.  C.  2015.  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Terpidana  dalam  Pemberian  Grasi. Lex Administratum, 3 (1): 63.
30 Suryadi,  M.  K.  2018.  Analisis  Pengampunan  Hukuman  (Al-Syafa'at)  Menurut  Al-Mawardi. Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
pengampunan yang diberikan oleh kepala negara.  Pengampunan yang diberikan oleh pihak  keluarga  atau  wali  korban  biasanya  diterapkan  terhadap  jarimah  qishash. Pengampunan  yang  diberikan  oleh  kepala  negara  lebih  diterapkan  kepada  pelaku jarimah ta’zir yaitu jarimah yang hukumannya ditetapkan oleh hakim. Pengampunan yang  diberikan  oleh  imam  atau  penguasa  dapat berupa  pengampunan  suatu  jarimah ta’zir  dan  atau  hukumannya.  Negara  atau  pemimpin  dapat  memberikan pengampunan  dengan  syarat  keputusan  yang  diberikan  adalah  kemaslahatan terhadap umat dan negara.
Adapun  tugas  dari  seorang  khalifah  atau  pemimpin  adalah  memimpin  umat Islam  dalam  masalah-masalah  keduniaan  dan  keagamaan  untuk  menggantikan  Nabi Muhammad SAW dalam rangka menegakkan nilai keagamaan dan memelihara segala yang  wajib  dilaksanakan  oleh  umat  muslim. 31 Sedangkan  menurut  Ibnu  Khaldun, khalifah  atau  pemimpin  mempunyai  tugas  untuk  mewujudkan  kemaslahatan berdimensi  ganda  yaitu  kemaslahatan  di  dunia  dan  kemaslahatan  di  akhirat  serta kemampuan untuk menghindarkan umat dari kerusakan. 32
Dalam  Ahkam  al-Sultahniyyah,  Imam  al-Mawardi  menjelaskan  tentang  tugas dan kewenangan yang harus dilaksanakan kepala negara dalam Islam yaitu meliputi 33 :
a. Menjaga  prinsip-prinsip  agama  yang  sudah  tetap  dan  telah  menjadi kesepakatan ulama salaf.
b. Menegakkan  keadilan  di  antara  pihak-pihak  yang  sedang  berperkara  agar pihak  yang  kuat  tidak  menganiaya  pihak  yang  lemah  dan  pihak  yang  lemah tidak merasa teraniaya.
c. Melindungi  dan  menjaga  keamanan  wilayah  negara  dan  tempat-tempat  suci dari gangguan-gangguan musuh.
d. Menegakkan  supremasi  hukum  untuk  menjaga  agama  Allah  SWT  dan menjamin hak-hak dari umat tidak dilanggar oleh orang lain.
e. Membentuk  kekuatan  terutama  untuk  melindungi  daerah-daerah  perbatasan negara dari serangan musuh.
f. Memerangi  orang-orang  yang  memusuhi  dan  menentang  Islam  atau  berjihad setelah setelah lebih dulu diajak untuk masuk atau menjadi orang yang berada dalam perlindungan Islam.
g. Mengambil pajak dan sedekah dari umat sesuai dengan yang diwajibkan oleh syari’at.
h. Menetapkan  jumlah  gaji,  mengatur  pengeluaran  dan  penggunaan  harta  baitul mal (kas negara) secara efektif.
i. Mengangkat  pejabat-pejabat  dan  orang-orang  yang  terpercaya  dan  ahli  dalam bidangnya untuk membantu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
j. Memantau  dan  memeriksa  sendiri  hasil  kinerja  dari  para  pejabat  dan  orang- orang yang membantunya serta menangani langsung persoalan-persoalan yang
31 Iqbal, M. 2014. Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Kencana. Hlm. 150.
32 Hidayat, S. 2013. Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Tafaqquh, 1 (2): 3-4.
33 Al-Mawardi,  I.  2014. Ahkam  Sulthaniyah;  Sistem  Pemerintahan  Khilafah  Islam  . Jakarta:  Qisthi Press. Hlm. 32-33.
terjadi  dengan  mengeluarkan  kebijakan  politik  untuk  menjaga  agama,  umat dan negara.
Berdasarkan  pendapat-pendapat  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  salah  satu tugas  dan  wewenang  dari  seorang  khalifah  atau  kepala  negara  adalah  memutuskan sengketa  atau  perkara  baik  perdata  maupun  pidana  demi  tercapainya  kemaslahatan umat  Islam.  Selain  memutuskan  perkara,  seorang  khalifah  atau  kepala  negara diketahui  juga  berwenang  untuk  memberikan  pengampunan.  Menurut  al  Mawardi, pejabat  pemerintah  dapat  berwenang  menetapkan  kebijakan  pengampunan  dalam bentuk  membatalkan  pelaksanaan  hukuman,  jika  pemerintahlah  yang  menjatuhkan hukuman  sebelumnya  kepada  pelaku  dan  pengampunan  tersebut  diberikan  dengan tujuan  tujuan  meluruskan  perilaku  si  pelaku,  serta  tidak  berhubungan  dengan  hak seseorang. 34
Pemberian  pengampunan  merupakan  salah  satu  tugas  pokok  dari  kepala negara dan menjadi kewenangannyalah dalam memutuskan pemberian pengampunan tersebut.  Kepala  negara  mempunyai  hak  untuk  memberikan  keputusan  berbeda dengan ketentuan nash karena kepala negara berhak menilai dan memutuskan sesuai dengan  pandangannya  (ijtihadnya)  dalam  memutuskan  untuk  memberikan pengampunan.  Pengampunan  yang  diberikan  oleh  kepala  negara  harus  membawa kemaslahatan.  Dengan  alasan  inilah  seorang  kepala  negara  diberikan  kewenangan dalam memberikan pengampunan ataupun tidak memberikan.
Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:
ا

## .ةحلصلمبا طونم ةيعرلا ىلع فرصتل
“Tindakan kebijakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan. 35
Pemberian  pengampunan  oleh  hakim  atau  imam  (kepala  negara)  kepada pelaku  jarimah  tidak  boleh  hanya  berdasarkan  pengajuan  atau  permohonan pengampunan  yang  diberikan  oleh  pelaku  jarimah  saja,  akan  tetapi  diperlukan pertimbangan-pertimbangan lainnya dan alasan-alasan yang dibenarkan dalam Islam.
Pemberian  pengampunan  atau  grasi  kepada  terpidana  narkoba  sebenarnya belum  pernah  terjadi  pada  masa  pemerintahan  Islam.  Kewenangan  pemberian  grasi menurut  fiqih  siyasah  merupakan  kewenangan  dari  seorang  kepala  negara  atau presiden. Pemberian grasi dalam ketentuan konstitusi Indonesia yaitu di dalam UUD 1945  juga  merupakan  kewenangan  dari  seorang  presiden  yang  memperhatikan pertimbangan  dari  Mahkamah  Agung  (MA).  Jadi  pemberian  grasi  kepada  terpidana narkoba  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  dan  berdasarkan fiqih siyasah dilakukan oleh seorang presiden.
34 Al-Mawardi,  I.  2014. Ahkam  Sulthaniyah;  Sistem  Pemerintahan  Khilafah  Islam  . Jakarta:  Qisthi Press. hlm. 403.
35 Iqbal, M. 2014. Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Kencana. hlm. 18.
Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  pemberian  grasi oleh  presiden  kepada  terpidana  narkoba  tidak  melanggar  ketentuan  peraturan perundang-undangan  baik  Pasal  14  UUD  1945  yang  menjadi  dasar  pemberian  grasi maupun peraturan perundang-undangan yang berada dibawah UU seperti UU No 22 Tahun 2002 Tentang Grasi dan UU No 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU No 22  Tahun  2002  Tentang  Grasi  dan  peraturan  lainnya  yang  menjadi  dasar  berlakunya pemberian  grasi  oleh  presiden.  Sedangkan  dalam  fiqih  siyasah,  pemberian  grasi  oleh presiden  kepada  tindak  pidana  narkoba  dapat  dilakukan  karena  tindak  pidana narkoba termasuk dalam kategori jarimah ta’zir dimana hukuman-hukumannya tidak ditegaskan  secara  langsung  oleh  al-Qur’an  dan  hadis  mengenai  ukurannya  dan menjadi  hak  penguasa  untuk  menentukan  hukuman  terhadap  pelaku  tindak  pidana atau  terpidana  sesuai  dengan  kejahatannya.  Namun  pemberian  grasi  oleh  presiden kepada  terpidana  narkoba  harus  dipertimbangkan  dengan  alasan  kemaslahatan masyarakat  yang  lebih  luas  sesuai  dengan  tujuan  negara  yang  tercantum  dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Selain itu, juga harus memperhatikan  prinsip dan kaidah yang berbunyi:

## ا ةمدقم ةماعلا ةحلصلم

## .ةصالخا ةحلصلما ىلع
“Kemaslahatan  umum  yang  lebih  luas  harus  diutamakan  atas  kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu).” 36
Berdasarkan  kaidah  tersebut  maka  pemberian  grasi  oleh  presiden  kepada terpidana  narkoba  dapat  dilakukan  karena  tidak  melanggar  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia, namun presiden harus berhati-hati dalam memberikan putusan pemberian grasi tersebut demi tercapainya kemaslahatan masyarakat. Namun apabila presiden menolak untuk memberikan grasi dengan alasan kemaslahatan  masyarakat,  maka  hal  ini  pun  tidak  melanggar  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia karena pada Pasal 4 UU No 2 Tahun 2002 menyebutkan  bahwa presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana. Penolakan pemberian grasi juga tidak bertentangan dengan prinsip dan kaidah yang berbunyi:

## د .لح اصلما بلج نم لىوا دسافلما ءر
“Menghindari bahaya harus lebih diutamakan dari meraih manfaat.” 37
Berdasarkan  kaidah  tersebut,  pemberian  grasi  yang  memiliki  tujuan penegakan, pemenuhan keadilan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang mana  untuk  menciptakan  kemaslahatan  harus  dikesampingkan  apabila  terdapat bahaya  yang  timbul  dari  pemberian  grasi  tersebut.  Seperti  pemberian  grasi  oleh presiden  kepada  terpidana  narkoba.yang  merupakan  pelaku  tindak  pidana extra ordinary  crime yang  mengancam  keselamatan  generasi  bangsa  Indonesia.  Maka, kewenangan pemberian grasi yang merupakan milik presiden  berdasarkan peraturan
36 Iqbal, M. 2014. Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Kencana. Hlm. 20.
37 Iqbal, M. 2014. Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Kencana. Hlm. 19.
perundang-undangan  di  Indonesia  kepada  terpidana  narkoba  dapat  dilakukan  jika berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan juga harus melihat dampak  dari  pemberian  grasi  tersebut  serta  harus  mendatangkan  kemaslahatan  bagi terpidana sendiri maupun kemaslahatan masyarakat.

## D. KESIMPULAN
Kewenangan presiden dalam pemberian grasi kepada terpidana narkoba dapat dilakukan  karena  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  terkait grasi  yang  ada  di  Indonesia  yang  menjadi  dasar  hukum  pemberian  grasi  kepada terpidana  narkoba  diantaranya  yaitu  pada  Pasal  14  ayat  (1)  UUD  1945  yang menyatakan  bahwa  Presiden  memberi  grasi  dan  rehabilitasi  dengan  memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA), UU No. 22 Tahun 2002, UU No 5 Tahun 2010, Pasal  33a  KUHP  dan  Pasal  196  ayat  (3)  KUHAP.  Selain  itu,  tidak  terdapatnya peraturan yang melarang pemberian grasi kepada terpidana narkoba.
Dalam  perspektif  fiqih  siyasah,  pemberian  pengampunan  atau  grasi merupakan  kewenangan  dari  presiden.  Kewenangan  presiden  dalam  memberikan grasi  kepada  terpidana  narkoba  boleh  dilakukan  karena  tindak  pidana  narkoba termasuk  jarimah  ta’zir  dimana  ketentuan  hukumannya  diserahkan  kepada  kepala negara  atau  hakim.  Presiden  dalam  memberikan  grasi  kepada  terpidana  narkoba mempertimbangkan pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA). Selain mempertimbangkan  pertimbangan  MA,  presiden  dalam  keputusannya  dalam memberikan  grasi  kepada  terpidana  narkoba  juga  harus  mempertimbangkan  dengan seksama  dampak  dan  bahaya  yang  ditimbulkan  dari  pemberian  grasi  tersebut  serta pemberian grasi kepada terpidana narkoba harus bertujuan untuk kemaslahatan umat.

## REFERENSI

## Buku
Al-Mawardi,  I.  2014. Ahkam  Sulthaniyah;  Sistem  Pemerintahan  Khilafah  Islam  . Jakarta: Qisthi Press.
Iqbal, M. 2014. Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Kencana.
Irfan, N., & Masyrofah. 2013. Fiqh Jinayah. Jakarta: Amzah.
Jurdi, F., & Yani, A. 2019. Grasi Sebagai beschikking. Malang: Setara Press.
Kartanegara, S. 2009. Hukum Pidana Bagian Dua. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
Mujar, S. I., & Khamami, Z. 2009. Fikih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Hukum Islam. Jakarta: Erlangga.
Muladi, & Arief, B. N. 1992. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: PT. Alumni.

## Jurnal
Ariestanti,  Y.  2021.  Konsep  Sakit  Berkepanjangan  Sebagai  Hak  Untuk  Mengajukan Permohonan  Grasi  Berdasarkan  Alasan  Kemanusian  dan  Keadilan. Jurist- Diction, 4 (4): 1707-1722.
Bantika,  N.  2016  Pemberian  Grasi  Oleh  Presiden  Republik  Indonesia  Berdasarkan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Legal  Opinion Jurnal Ilmu Hukum, 4 (6): 2.
Fi'liyah,  E.  A.  2019.  Eksistensi  Grasi  Tindak  Pidana  Narkotika  dalam  Pandangan Hukum Pidana. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 25 (10): 71-82.
Hidayat, S. 2013. Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Tafaqquh, 1 (2): 1-21.
Irawan,  R.  B.  2016.  Hak  Konstitusional  Presiden  dalam  memberikan  Grasi  dan Penerapannya di Republik Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum, 1 (2): 365-393.
Kurniawan, E. C. 2015. Tinjauan Yuridis Terhadap Terpidana dalam Pemberian Grasi. Lex Administratum, 3 (1): 51-65.
Makawimbang,  R.  D.  (2013).  Kedudukan  Presiden  dalam  Memberikan  Grasi.  Lex Administratum, 1(2): 48-55.
Maramis,  A.  2019.  Pemberian  Grasi  Dalam  Ketentuan  Perundang-Undangan  yang Berlaku di Indonesia. Lex Et Societatis, 7 (7): 61-68.
Padmawati, L. M. 2013. Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi dalam Kajian Pidana Terkait Efek Jera Pemidanaan. Recidive, 2 (3): 301-306.
Risal,  C.  2017.  Eksistensi  Grasi  Menurut  Persppektif  Hukum  Pidana. Jurisprudentie, 4 (2): 96-108.
Siregar,  D.  2013.  Analisis  Kewenangan  Presiden  dalam  Pemberian  Grasi  Terhadap Tindak Pidana Narkotika. 1-18.
Sukardi,  J.  L.  2018.  Kewenangan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam  Memberikan Grasi  terhadap  Narapidana  Ditinjau  dari  Pasal  14  Ayat  (1)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lex Administratum, 6 (4): 5-12.
Syefriyeni.  2019.  Relativisme  Etika  Keyakinan  Moral:  Sebuah  Ijtihad  Etik  Umar  bin Khattab. Intizar , 25(2): 107-114.
Wattimena,  H.  2015.  Pemberian  dan  pencabutan  Grasi  Perspektif  Hukum  Islam.
Tahkim, 11 (2): 48-65.

## Internet
https://www.voaindonesia.com/a/grasi-untuk-terpidana-narkotika-atas-alasan- kemanusiaan/1527260.html (Diakses 10 Oktober 2021).
https://tirto.id/grasi-grasi-yang diberikan-jokowi-dan-sby-chEU (Diakses: 27
September 2021)
https://m.liputan6.com/news/read/2175734/jokowi-pastikan-tolak-seluruh- permohonan-grasi-kasus-narkoba (Diakses: 27 September 2021).
https://www.republika.co.id/berita/q7xrjv428/cegah-corona-di-lapas-anggota-dpr-usul- amnesti-selektif (Diakses: 22 Oktober 2021).