## IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA

## Muhamad Pazri
Konsultan dan Pengacara di Borneo Law Firm pazri_unlam@ymail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  thesis  is  to  determine  and  assess  the  implementation  of  Principle  To  recognize  the importance  of  Good  Governance  in  Financial  Management  System  in  Indonesia.  To  know  Is  General Principles of Local Financial management of the Implementation of Regional Finance can mewujukan Good Governance and How to Achieve Fiscal Management Principles for Being a Good Governance. Research in the writing of this law is to use the method of normative legal writing with properties that provide exposure deskrepsi  study  or  overview  of  the  implementation  of  Principles  of  Good  Governance  in  Financial Management System In Indonesia and find How to Achieve Financial Management To Become Principles of Good Governance .. The law Primary use is legal action that the Minister of Home Affairs Number 21 Year 2011 concerning the Second Amendment of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 Year 2006  on  guidelines  for  financial  management,  and  secondary  legal  materials  in  the  form  of  books  and literature.  After  all  the  ingredients  of  the  literature  and  research  material  collected  then  the  materials  are then  processed  and  analyzed.According  to  this  thesis  and  research  results  show  that:  First,  the  minimal prerequisites  for  achieving  good  governance  is  transparency,  accountability,  participation,  legal empowerment,  effectiveness  and  efficiency,  and  fairness.  Second,  implementation  has  Good  Governance  in Local Financial Management of renewal has always done.
Keywords : Implementation, Principles, Good Governance, Finance.

## Abstrak
Tujuan dari penulisan tesis ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji mengenai Untuk mengetahui pentingnya Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia.  Untuk mengetahuiApakah  Asas-Asas  Umum  Pengelolan  Keuangan    Daerah  dalam  Penyelenggaraan  Keuangan Daerah  dapat  mewujukan  Good  Governance  dan  Bagaimana  Mewujudkan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Untuk  Menjadi  Prinsip  Good  Governance.  Penelitian  dalam  penulisan  hukum  ini  adalah  dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan sifat penelitian deskrepsi yaitu memberikan paparan atau  gambaran  mengenai  Implementasi  Prinsip  Good  Governance  Dalam  Sistem  Pengelolaan  Keuangan Daerah  Di  Indonesia  dan  menemukan  Bagaimana  Mewujudkan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Untuk Menjadi  Prinsip  Good  Governance..  Adapun  hukum  yang  digunakan  adalah  tindakan  hukum  primer  yang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  pedoman  pengelolaan  keuangan  daerah, dan  bahan  hukum sekunder  berupa  buku-buku  dan  literatur.  Setelah  semua  bahan  dari    berbagai  literatur  serta  bahan penelitian  terkumpul  maka  bahan-bahan  tersebut  kemudian  di  olah  dan  dianalisis.Menurut  hasil  dan penelitian  tesis  ini  menunjukan  bahwa:  Pertama,  Prasyarat  minimal  untuk  mencapai  Good  Governance adalah  adanya  transparansi,  akuntabilitas,  partisipasi,  pemberdayaan  hukum,  efektifitas  dan  efisiensi,  dan keadilan.Kedua,  Impelemtasi  Good  Governance  dalam  Pengeloaan  Keuangan  Daerah  selalu  dilakukan pembaharuan.
Kata Kunci : Implementasi,Prinsip, Good Governance, Keuangan.

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  yang luas  dan  besar  yang  terdiri  dari  beberapa pulau-pulau dan di kelilingi oleh lautan-lautan sehingga  dapat  disebut  sebagai  negara kepulauan ( archipelago state ). Namun negara kita  dapat  bersatu  dengan  suatuIdeologi Pancasila  yang  disepakati  bersama  oleh  para pendiri  bangsa  kita.  Kemudian  negara Indonesia  memiliki  pandangan  hidup  dan tujuan  hidup  dalam  bernegara  yang  tertuang dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Negara  merupakan  suatu  organisasi yang  unik,  yang  memiliki  otoritas  yang bersifat  memaksa  di  atas  subjek  hukum pribadi  yang  menjadi  warga  negaranya. Walaupun  demkian  pengurusan,  pengeloaan atau  penyelenggaraan  jalannya  negara  tidak luput  dari  mekanisme  pertanggungjawaban oleh para pengurus, pengelola dan penyelenggara negara. 1
Negara adalah suatu lembaga kemasyarakat  yang  mepunyai  wilayah  dan pemerintahan  yang  berkuasa  yang  didukung oleh  warganya  di  wilayah  itu  guna  mencapai tujuan  tertentu.  Pandangan  para  filosof
1 Gunawan  Widjaya.  2002. Seri  Keuangan Publik;  Pengelolaan  Harta  Kekayaan  Negara  Suatu Tujuan  Yuridis .  Jakarta:  P.T.  Raja  Grafindo  Persada, hlm. 2.
mengenai tujuan negara pada dasarnya adalah sama,  yaitu  untuk  mencapai  kesejahteraan warga  negaranya.  Plato  berpendapat  bahwa tujuan  negara  adalah  untuk  memenuhi keaneka ragaman kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi  manusia  secara  individu,  sementara Aristoteles menyebutkan bahwa tujuan negara adalah  untuk  menyelenggarakan  kehidupan yang baik bagi semua warga negaranya. 2
Untuk  melaksanakan  tugasnya  negara sebagai  suatu  organisasi  yang  teratur,  negara harus memiliki harta kekayaan. Harta kekayaan  ini  datang  dari  penerimaan  negara, yang  dipergunakan  untuk  membiayai  segala proses pengurusan, pengeloaan dan penyelenggaraan negara tersebut. Di Indonesia,  hal-hal  yang  berhubungan  dengan proses  penerimaan  dan  pengeluaran  negara diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun1945,  yaitu  dalam rumusan ketentuan Pasal 23 dan amandemennya. 3
Dalam  arti  pandangan  hidup  tersebut berimplikasi  pada  keuangan  negara  dalam rangka  pencapaian  tujuan  negara.  Adapun tujuan  negara  Indonesia  tercantum  dalam pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara
2 Badan Pemeriksa Keuangan. 2000. Keuangan Negara  dan  Badan  Pemeriksa  Keuangan .  Jakarta: Sekretariat Jendral Badan Pemeriksa Keuangan,  hlm.9.
3 Ibid.
Republik  Indonesia  Tahun  1945  alinea  ke- empat  adalah  melindungi  segenap   bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi, dan keadilan sosial. 4
Pencapaian tujuan negara selalu terikat dengan  keuangan  negara  sebagai  bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan  negara  yang  dilakukan  oleh penyelenggara negara.Tanpa keuangan negara, tujuan negara tidak dapat terselenggara  sehingga  hanya  berupa  cita-cita hukum  belaka.  Untuk mendapatkan  keuangan negara  sebagai  bentuk  pembiayaan  tujuan negara,  harus  tetap  berada  dalam  bingkai hukum  yang  diperkenankan  oleh  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. 5
Disisi  lain  kontribusi  otonomi  daerah telah  membawa  perubahan  yang  cukup signifikan  dalam  tata  pemerintahan  di Indonesia.  Otonomi  daerah  merupakan  esensi pemerintahaan desentralisasi. Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni autos yang berarti sendiri  dan nomos yang  berarti  Undang-
4 Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4
5 MuhammadDjafar Saidi.
2008. Hukum
Keuangan Negara . Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 8.
Undang. Menurut Bagir Manan, otonomi luas bisa  bertolak  dari  prinsip  semua  urusan pemerintahan  pada  dasarnya  menjadi  urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai  urusan  pusat.Dalam  negara  moderen, lebih-lebih  apabila  dikaitkan  dengan  paham negara  kesejahteraan,  urusan  pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya. 6
Menurut  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah Pasal 1 Ayat (6), Otonomi Daerah adalah hak, wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan Pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Selama ini desentralisasi yang diberlakukan  dan  telah  berjalan  efektif  sejak tanggal 1 Juni 2001 memberikan dampak dan perubahan yang mendasar terhadap hubungan Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah. Tidak  hanya  itu,  desentralisasi  tersebut  juga mempengaruhi  prilaku  masyarakat  yang sebelumnya  hanya  terfokus  pada  pusat kekuasaan.  Oleh  Bagir  Manan  desentralisasi dimaknai bukan sekedar pemencaran kewenangan  ( spriending  van  bevoegdheid ) tetapi mengandung juga pembagian kekuasaan ( sheiding  van  machten )  untuk  mengatur  dan
6 Ni’matul  Huda.  2010. Problematika Pembatalan  Peraturan  Daerah. Yogyakarta:  FH  UII Press, hlm. 45.
mengurus penyelenggaraan pemerintah negara antara  pemerintah  pusat  dan  satuan-satuan pemerintah tingkat lebih rendah. 7
Dalam  urusan  mengatur  keuangan daerah,    analisis  pajak  dan  retribusi  daerah, ternyata  rasio  kenaikan  penerimanaan  daerah dari  retribusi  daerah  sejak  otonomi  daerah lebih tinggi dibanding rasio kenaikan penerimaan daerah dari pajak daerah, terutama di kabupaten kota. 8 Pungutan terhadap  pajak  dan  retribusi  daerah  bersifat memaksa  dan  dapat  dipaksakan.  Hal  tersebut ditegaskan  oleh  UUD  1945  dalam  Pasal  23A yang  menyatakan  bahwa  pajak  dan  pungutan lain  yang  bersifat  memaksa  untuk  keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Norma yang  demikian  mempunyai  makna  bahwa segala  sesuatu  pungutan  yang  menjadi  beban rakyat  harus  sepengetahuan  rakyat  melalui representasinya di lembaga perwakilan rakyat.Persoalan  pajak  dan  retribusi  daerah masuk  dalam  lingkup  konstitusional  yang dimaksud diatas, sehingga perlu ada pengaturan  umum  tentang  pajak  dan  retribusi daerah  ke  dalam  Undang-Undang.  Undang- Undang  sebagaimana  dimaksud  Pasal  23A tersebut,  dapat  diartikan  sebagai  peraturan
7 Bagir  Manan.1996. Politik  Hukum  Ekonomi Sepanjang Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah. Bandung: Cita Bhakti Akademia , hlm. 44. 8 Tjip  Ismail.  2005. Pengaturan  Pajak  Daerah di  Indonesia. Jakarta:  P.T.  Yellow  Media  Tama,  hlm. 56.
perUndang-Undangan  sebagaimana  dimaksud Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pedoman  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan. 9
Dalam otonomi, hubungan kewenangan  antara  Pusat  dan  Daerah,  antara lain  bertalian  dengan  cara  pembagian  urusan penyelenggaraan  pemerintahan  atau  cara menentukan  urusan  rumah  tangga  daerah. Cara  tersebut  menurt  Ni’matul  Huda  akan mencerminkan  suatu  bentuk  otonomi  terbatas atau  otonomi  luas. 10 Oleh  Bagir  Manan otonomi terbatas digolongkan kedalam beberapa  kelompok,  diantaranya, Pertama, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya  diatur  dengan  cara-cara tertentu  pula. Kedua, apabila  sistem  supervisi dan  pengawasan  dilakukan  sedemikian  rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian  untuk  menentukan  secara  bebas cara-cara  mengatur  dan  mengurus  rumah tangga  daerahnya. Ketiga, sistem  hubungan keuangan  antara  pusat  dan  daerah  yang menimbulkan  hal-hal  seperti  keterbatasan kemampuan  keuangan  asli  daerah  yang  akan membatasi  ruang  gerak  otonomi  daerah . 11
Sementara  itu,  otonomi  luas  menurut  Bagir
9 Tjip  Ismail, Materi  Kuliah  Hukum  Pajak Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI , tanggal 26 Maret 2014.
10 Ni’matul Huda, Op.Cit., hlm. 45.
11 Bagir Manan, Op.Cit., hlm. 60.
Manan  sebagaimana  dikutip  Ni’matul  Huda menyebutkan sebagai segalahal urusan pemerintah  yang  meliputi  urusan  rumah tangga  daerah,  kecuali  yang  ditentukan sebagai  urusan  pusat.  Lebih  lanjut  Bagir Manan  menyatakan  bahwa  dalam  negara moderen  urusan  pemerintahan  tidak  dapat dikenali  jumlahnya,  terlebih  bagi  penganut negara kesejahteraan ( welfare state ). 12
Sebagai  patokan  Anggaran  Daerah digunakan  sebagai  alat  untuk  menemukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otoritas pengeluaran  di  masa-masa  yang  akan  datang, sumber  pengeluaran  ukuran-ukuran  standar dan evaluasi kinerja, alat utuk memoivasi para pegawai,  dan  alat  koordinasi  bagi  semua aktivitas  dari  berbagai  unit  kerja.  Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan Anggaran  Daerah  hendaknya  difokuskan padaupaya  untuk  mendukung  pelaksanaan aktivitas  atau  program  yang  menjadi  prioritas dan preferensi Daerah yang bersangkutan. 13
Keuangan  Daerah  haruslah  dikelola secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perUndang- Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,  dan  bertanggung  jawab  dengan memperhatikan  keadilan,  kepatutan,  dan
12 Ibid., hlm 23.
13 Mardiono.  2002. Otonomi  dan  Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: ANDI, hlm. 9.
manfaat  untuk  masyarakat.  Di  sisi  lain tuntutan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam sistem  pemerintah  semakin  meningkat  pada era  reformasi  saat  ini,  tidak  terkecuali transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan Pemerintah Daerah. Transparansi dapat diartikan  sebagai  suatu  situasi  dimana masyarakat  dapat  mengetahui  dengan  jelas semua  kebijaksanaan  dan  tindakan  yang diambil  oleh  pemerintah  dalam  menjalankan fungsinya beserta sumber daya yang digunakan.  Sedangkan  akuntabilitas  dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Perubahan  kedua  atas  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2006 tentang pedoman  pengelolaan  keuangan  daerah, Keuangan  Daerah  adalah  semua  hak  dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban. Sementara  pengelolaan  keuangan  daerah adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tersebut. Pemegang  Kekuasaan  Pengelolaan  Keuangan Daerah  adalah  kepala  daerah  yang  karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan  keseluruhan  pengelolaan keuangan daerah. Sangat diharapkan pengelolaan  keuangan  daerah  kita  selalu berpedoman pada Asas-Asas Umum Pengelolaan  Daerah  yang  dapat  mewujudkan pemerintahan  yang  baik.  Agar  tujuan  negara dapat tercapai, tidak membuat kebijakan yang menyimpang, dan dalam pengeloaan keuangan selalu transparan dan akuntabel,kita perlu  mengetahui  analisis,  implikasi  Dasar- Dasar  atau  Asas-Asas  Umum  Pengelolaan Keuangan Daerah yangdapat mewudkan Good Governance dalam Penyelenggaran Negara.
Berdasarkan      hal    tersebut    diatas, maka    yang  menjadi  permasalahnnya  adalah apakah Asas-Asas Umum
Pengelolan
Keuangan    Daerah  dalam  Penyelenggaraan Keuangan  Daerah  dapat  mewujukan Good Governance ,  dan  bagaimana  Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menjadi Prinsip Good Governance?

## PEMBAHASAN
Eksistensi Mewujudkan Pengelolaan Keuangan  Daerah  Untuk  Menjadi  Prinsip Good Governance Mewujudkan konsep Good Governance dapat dilakukan dengan mencapai  keadaan  yang  baik  dan  sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat  sipil  dalam  pengelolaan  sumber- sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi.Prasyarat  minimal  untuk  mencapai Good Governance adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan.Kebijakan  publik  yang  dikeluarkan oleh  pemerintah  harus  transparan,  efektif  dan efisien,  serta  mampu  menjawab  ketentuan dasar keadilan. Sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang baik maka harus keterlibatan  masyarakat  di  setiap  jenjang proses pengambilan keputusan. 14
Implementasi Undang-Undang otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal membawa  konsekuensi  pada  kemandirian daerah  dalam  mengoptimalkan  pemerintahan daerahnya.Optimalisasi  pemerintahan  daerah ini  sangat  penting  bagi  daerah  dalam  rangka menunjang  pembiayaan  pembangunan  secara mandiri dan berkelanjutan. Sumber pemerintahan  daerah  yang  dapat  menjamin keberlangsungan  pembangunan  di  daerah
14 Bolmer. https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/12/06/eksis tensi-good-governance-di-indonesia/ Diakses tanggal 29 Oktober 2015
dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  pendapatan Asli Daerah (PAD). 15
Tiga variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  oleh daerah yaitu: 1) Desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkup  pemerintahan  pusat  ke  instansi vertikal  di  daerah  atau  ke  pemerintah  daerah yang  dinamakan  dekonsentrasi.  2)  Delegasi berhubungan  dengan  suatu  instasi,  yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah yang dinamakan delegasi. 3)
Devolusi (pelimpahan)  berhubungan  dengan  suatu situasi  yang  bukan  saja  implementasi  tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa saja yang perlu dikerjakan, berada di daerah. 16
Maka sesuai dengan sistem
pemerintahan  daerah  yang  disyaratkan  oleh Undang-Undang, otonomi daerah lebih diarahkan  kepada  dua  hal  yaitu  bagaimana pemerintahan daerah harus mampu membenahi  praktik-praktik  kotor  pada  sistem
15 Adrian  Siutet.  2009. Implementasi  Hukum Atas  Sumber  Pembiayaan  Daerah  dalam  Kerangka Otonomi  Daerah ,  Jakarta  :Penertbit  Sinar  Grafika, hlm.70.
16 Sinaga,B.M  dan  H  Siregar.  2005. Dampak Kebijakan Desentalisasi Fiskal terhadap Pembangunan Daerah  Ekonomi  Daerah  di  Indonesia .  Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jendral  Pendidikan  Tinggi:  Bogor  Istitusi  Petanian Bogor, hlm. 35.
yang  telah  dijadikan  oleh  pihak  pihak  yang tidak  bertanggung  jawab  dan  bagaimana mengendalikan  tatanan  sistem  tersebut  agar terus  berjalan  dengan  baik. 17 Tak  terkecuali dalam hal pengeloaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam pelaksanaan pengeloaan Pendapatan  Asli  Dearah  (PAD),  pemerintah dipusat  maupun  di  daerah,  perlu  menerapkan prinsip Good  Governance sebagai  landasan bagi  penyusun  dan  penerapan  kebijakan negara  yang  baik. Governance adalah  suatu proses tentang pengurusan, pengeloaan, pengarahan,  pembinaan,  penyelenggaraan, dan juga bisa diartikan sebagai pemerintahan. Apabila dalam proses kepemerintahan, unsur- unsur  tersebut  dapat  dilaksanakan  dengan baik,  itu  merupakan  istilah  kepemerintahan yang  baik  ( Good  Governance ). 18 Dalam  hal ini Good  Governance adalah  kepemerintahan yang  membangun  dan  menerapkan  prinsip- prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi,  pelayanan  prima,  demokrasi, efesiensi,  efektifitas,  supermasi  hukum,dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. 19
17 Zulkarnain. 2014. Implementasi Good Governance  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (Sensus  Pada  Pemerintahan  Kabupaten  Aceh  Utara), Jurnal Majalah BISSITEK, Vol. 9,No 1 April 2014.
18 Agus Dwiyanto, Op.Cit , hlm.45. 19 Sahya  Anggara.  2012. Ilmu  Administarasi Negara Kajian Konsep, Teori dan Fakta dalam Upaya Menciptakan  Good  Governance, Bandung  :  Putaka Setia, Cet. Ke-1, hlm. 209.
Dalam  keberlanjutan  dilaksanakannya tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  harus dipastikan terlebih dahulu orientasi pemerintah  dalam  mengeluarkan  kebijakan publik  sebagai  bukti  transparansi.Dalam  tata kelola pemerintahan yang baik, faktor internal dan  eksternal  dalam  pemerintah  juga  harus diperhatikan.  Dengan  menjalankan  prinsip- prinsip Good Governance dan mempersiapkan langkah  preventif.  Pemerintahan  yang  baik dan  bersih  tidak  akan  lagi  menjadi  mimpi indah  yang  tentu  harus  dibarengi  dengan konsistensi  hubungan  baik  pemerintah  dan masyarakat.  Penyelenggaraan  pemerintahan yang baik harus sesuai dengan AUPB sebagai tertuang dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 28 Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi,
dan Nepotisme yaitu “Asas Umum Pemerintahan  Negara  yang  Baik  adalah  asas yang  menjunjung  tinggi  norma  kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan  Penyelenggara  Negara  yang bersih  dan  bebas  dari  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme”.
Dengan  berbagai  statement  negatif yang  dilontarkan  terhadap  pemerintah  atas keadaan  Indonesia  saat  ini.  Banyak  hal mendasar  yang  harus  diperbaiki,  yang berpengaruh  terhadap Clean  and  Good
Governance termasuk  dalam  pengeloaan
keuangan  daerah,  diantaranya: 20 1)  Integritas Pelaku  Pemerintahan,  Peran  pemerintah  yang sangat  berpengaruh,  maka  integritas  dari para pelaku  pemerintahan  cukup  tinggi  tidak  akan terpengaruh  walaupun  ada  kesempatan  untuk melakukan  penyimpangan  misalnya  korupsi. 2)  Kondisi  Politik  dalam  Negeri,  Jangan menjadi dianggap lumrah setiap hambatan dan masalah  yang  dihadirkan  oleh  politik.  Bagi terwujudnya Good  Governance konsep  politik yang tidak/kurang demokratis yang berimplikasi  pada  berbagai  persoalan  di lapangan.  Maka  tentu  harus  segera  dilakukan perbaikan.  3)  Kondisi  Ekonomi  Masyarakat, Krisis  ekonomi  bisa  melahirkan  berbagai masalah  sosial  yang  bila  tidak  teratasi  akan mengganggu  kinerja  pemerintahan  secara menyeluruh.  4)  Kondisi  Sosial  Masyarakat, Masyarakat yang solid dan berpartisipasi aktif akan  sangat  menentukan  berbagai  kebijakan pemerintahan. Khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan perwujudan riil
Good Governance .  Masyarakat  juga  menjalankan fungsi  pengawasan  yang  efektif  dalam pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintahan. Namun  jika  masyarakat  yang  belum  berdaya di  hadapan  negara,  dan  masih  banyak  timbul masalah  sosial  di  dalamnya  seperti  konflik
20 Bolmer.https://bolmerhutasoit.wordpress.co m/2011/12/06/eksistensi-good-governance-di- indonesia/ diakses tanggal 29 Oktober 2015
dan  anarkisme  kelompok,  akan  sangat  kecil kemungkinan Good Governance bisa ditegakkan. 5) Sistem Hukum, menjadi bagian yang tidak terpisahkan disetiap penyelenggaraan  negara.  Hukum  merupakan faktor  penting  dalam  penegakan Good Governance .  Kelemahan  sistem  hukum  akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan  secara  keseluruhan. Good Governanance tidak  akan  berjalan  dengan baik  di  atas  sistem  hukum  yang  lemah.Oleh karena  itu  penguatan  sistem  hukum  atau reformasi  hukum  merupakan  kebutuhan mutlak bagi terwujudnya Good Governance .
Mewujudkan Good  Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Pelaksanaan  otonomi  daerah  memiliki kaitan yang erat dengan tuntutan dilakukannya Good Governance
di
Indonesia.Sejalan dengan meningkatnya tingkat  pengetahuan  masyarakat  diiringin maraknya  pengaruh  globalisasi,  penyediaan publik.
Pada  hakikatnya  otonomi  daerah sangat penting untuk menciptakan pemerintahan  yang  lebih  efektif  dan  efisien serta brdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.  Oleh  sebab  itu  dalam  batas tertentu  pemerintah  provinsi,  kabupaten/kota
menginginkan atau menuntut sesuatu “ souvereignity ”  dalam  mengelola  sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan,  menyelenggarakan  kepentingan, dan mengatasi permasalahan publik masyarakat  lokal,  dengan  intervensi  yang kecil  dari  pemerintah  pusat. 21 Hal  tersebut dilakukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.
Pengaturan  mengenai  otonomi  daerah dijabarkan dengan keluarnya  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Pemerintahan Daerah.  Dalam  Undang-Undang  tersebut, dijelaskan  bahwa  otonomi  daerah  adalah hak, wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonomi untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan Pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. 22
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  diatas, sistem  pemerintahan  daerah  saaat  ini  harus terus dibenahi, karena banyak sekali masalah- masalah di daerah sebagi dampak negatif dari pelaksanaan  otonomi  daerah.  Peningkatan kualitas  pengeloaan  pemerintahan  daerah
21 Agus  Dwiyanto.2008. Mewujudkan  Good Governance  Melalui  Pelayanan  Publik, Yogyakarta  : Gajah Mada University Press, Cet Ke-3, hlm.45.
22 Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dearah
yang  baik  sangat  dibutuhkan  di  era  otonomi daerah. 23
Goods  and  Services harus  mampu disiapkan  oleh  pemerintah.  Arti Good dalam Good  Governance sendiri  mengandung  dua pengertian. Pertama adalah menjunjung tinggi keinginan rakyat dan niIlai-nilai yang mampu meningkatkan  kemampuan  rakyat  dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan  dan  keadilan  sosial. Kedua , merupakan  aspek-aspek   fungsional  dari pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien  dalam melaksakan  tugasnya  untuk  mencapai  tujuan- tujuan tersebut. Good Governance berorientasi pada ideal negara yang diarahkan pada  pencapaian  tujuan  nasional,  serta pemerintahan  yang  berfungsi  secara  ideal yaitu  secara  efektif  dan  efisien  dalam melakukan  upaya  untuk  mencapai  tujuan nasional.
Dalam  memberikan  layanan  kepada masyarakat,  pemerintah  daerah  dituntut  lebih responsif  atau  cepat  dan  tanggap.  Terdapat  3 (tiga)  mekanisme  yang  dapat  dilaksanakan daerah  agar  lebih  responsif,  transparan,  dan akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan Good  Governance yaitu:  1)  Mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta
membangun kerjasama pemberdayaan
23 Suryansyah  Murhami.  2008. Aspek  Hukum Pemengawasan  Pemerintah  Daerah ,  Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hlm.52.
masyarakat.  2)  Memperbaiki internal  rules dan mekanisme pengendalian, dan 3)
Membangun iklim kompetisi dalam memberikan  layanan  terhadap  masyarakat serta marketisasi layanan.
Ketiga  mekanisme  tersebut  saling berkaitan  dan  saling  menunjang  untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah yang berdampak kepada pengelolaan
keuangan daerah. Kepemerintahan  yang  baik,  menurut  UNDP mengindentifikasi lima karakteristik: 1) Interaksi,  melibatkan  tiga  mitra  besar: pemerintah,  sektor  swasta,  dan  masyarakat madani  untuk  melaksanakan  pengelolaan sumber  daya  ekonomi,  sosial  dan  politik.  2) Komunikasi, terdiri dari sistem jejaring dalam proses  pengelolaan  dan  kontribusi  terhadap kualitas  hasil.  3)  Proses  penguatan  sendiri. Sistem  pengelolaan  mandiri  adalah  kunci keberadaan dan kelangsungan keteraturan dari berbagai  situasi  kekacauan  yang  disebabkan dinamika dan perubahan lingkungan, memberi kontribusi terhadap partisipasi dan menggalakkan  kemandirian  masyarakat,  dan memberikan kesempatan untuk kreativitas dan stabilitas berbagai aspek kepemerintahan yang baik.  4)  Dinamis,  keseimbangan  berbagai unsur  kekuatan  kompleks  yang  menghasilkan persatuan,  harmoni,  dan  kerja  sama  untuk pertumbuhan dan pembangunan
berkelanjutan,  kedamaian  dan  keadilan,  dan kesempatan merata untuk semua sektor dalam masyarakat  madani.  5)  Saling  ketergantungan yang  dinamis  antara  pemerintahan,  kekuatan pasar dan masyarakat madani.
Prinsip  kepemerintahan  yang  baik dasarnya  mengandung  nilai  yang  bersifat obyektif  dan  rasional,  bila  diterapkan  dengan baik,  menjadi  tolak  ukur/indikator  dan ciri/karakteristik kepemerintahan yang baik. Good  Governance penting  bagi  suatu organisasi dalam rangka: a) Menciptakan daya tarik  kepada  investor,  baik  lokal  maupun asing.  Untuk  meyakinkan  bahwa  investasi yang  ditanamkan  akan  aman  dan  dapat dikelola  secara  efisien  terbuka  dan  dengan dukungan  proses  yang  dapat  dikelola  secara efisien,  terbuka  dan  dengan  dukungan  proses yang dapat dipetanggungjawabkan; b) Mendorong  untuk  terciptanya  daya  saing organisasi; c) Meningkatkan efisiensi, efektivitas  dan  produktivitas  pemakaian sumber  daya  organisasi.  Tanpa  memiliki organisasi  yang  efisien,  suatu  negara  akan sulit  untuk  menciptakan  kemakmuran  dan kesejahteraan kepada masyarakatnya.
Tujuan  utama  pengelolaan  keuangan daerah,  yaitu  tanggung  jawab,  memenuhi kewajiban  keuangan,  kejujuran,  hasil  guna, dan pengendalian. Dalam upaya pemberdayaan  pemerintah  daerah  saat  ini,
maka  perspektif  perubahan  yang  diinginkan dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  dan anggaran  daerah  adalah  sebagai  berikut: 24 1) Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada  kepentingan  publik  ( public  oriented ). Hal tersebut tidak hanya terlihat dari besarnya pengalokasian  anggaran  untuk  kepentingan publik,  tetapi  juga  terlihat  dari  besarnya partisipasi masyarakat (DPRD) dalam perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan daerah. 2) Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya. 3) Desentralisasi  pengelolaan  keuangan  dan kejelasan  peran  serta  dari  partisipasi  yang terkait  dalam  pengelolaan  anggaran,  seperti DPRD,  Kepala  Daerah,  Sekda  dan  perangkat daerah  lainnya.  4)  Kerangka  hukum  dan administrasi  atas  pembiayaan,  investasi  dan pengelolaan  keuangan  daerah  berdasarkan kaidah  mekanisme  pasar, value  for  money , transparansi  dan  akuntabilitas.  5)  Kejelasan tentang  kedudukan  keuangan  DPRD,  Kepala Daerah,  dan  PNS,  baik  rasio  maupun  dasar pertimbangannya. 6) Ketentuan tentang bentuk  dan  struktur  anggaran,  anggaran kinerja  dan  anggaran  multi  Tahunan.  7) Prinsip  pengadaan  dan  pengelolaan  barang- barang  daerah  yang  lebih  profesional.  8)
24 Yandrianggiawan.http://yandrianggriawan.bl ogspot.co.id/2010/10/makalah-sistem-pemerintahan- daerah.html Diakses Tanggal 16 Oktober 2015
Prinsip  akuntansi  pemerintah  daerah,  laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dalam  pengawasan,  pemberian  opini  dan rating  kinerja  anggaran,  serta  transparansi informasi  anggaran  kepada  publik.  9)  Aspek pembinaan  dan  pengawasan  yang  meliputi batasan  pembinaan,  peran  asosiasi  dan  peran anggota  masyarakat  guna  pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah. 10) Pengembangan  sistem  informasi  keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan komitmen pemerintah  daerah  terhadap  penyebarluasan informasi,  sehingga  memudahkan  pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi.
ImplementasiPrinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Peraturan
PerUndang-Undangan
 Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara
Untuk melakasanakan reformasi manajemen  keuangan  negara  baik  pada pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah diperlukan  landasan  hukum  yang  memadai dan  andal.  Pada  Tahun  2004  telah  ditetapkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  dan  UU  Nomor  32
Tahun  2004  tentang  Pertimbangan  Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU
Nomor  25  Tahun  1999  dan  selanjunya  UU Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  Perubahan  atas  UU  Nomor  12  Tahun 2008  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Setelah perubahan  dimaksud,  produk  hukum  yang mendasari  pengelolaan  keuangan  negara/ daerah  yaitu  UU  Nomor  17  Tahun  2003 tentang  Keuangan  Negara,  UU  Nomor  1 Tahun 2004  tentang Perbendaharaan  Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung Jawab  Keuangan  Negara,  UU  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,
UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanagan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  PPNomor  23 Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan Badan  Layanan  Umum,  PP  Nomor  24  Tahun 2005  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah,
PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  PP  Nomor  8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan ditetapkannya Undang- UndangNomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara, maka Undang- Undangtersebut telah mengatur secara komprehensif mengenai pengertian dan ruang lingkup  keuangan  negara,  asas-asas  umum pengelolaan  keuangan  negara,  kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan
pengelolaan  keuangan  negara,  pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan  Menteri/Pimpinan  Lembaga,  susunan APBN  dan  APBD,  ketentuan  mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah/lembaga asing, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan  daerah  dan  perusahaan  swasta, dan  badan  pengelola  dana  masyarakat,  serta penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian  laporan  pertanggungjawaban pelaksanaan  APBN  dan  APBD.  Undang- Undang ini juga telah mengantisipasi perubahan  standar  akuntansi  di  lingkungan pemerintahan di Indonesia yang mengacu kepada  perkembangan  standar  akuntansi  di lingkungan pemerintahan secara internasional. Bidang  pengelolaan  Keuangan  Negara  yang demikian  luas  dapat  dikelompokkan  dalam sub  bidang  pengelolaan  fiskal,  sub  bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.Dalam pengelolaan Keuangan
Negara  digunakan  asas-asas  umum  guna menjamin  terselenggaranya  prinsip-prinsip pemerintahan daerah, seperti asas akuntabilitas  berorientasi  pada  hasil,  asas profesionalitas, asasproporsionalitas, asas
keterbukaan  dalam  pengelolaan  keuangan Negara,  asas  pemeriksaan  keuangan  oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  Tentang Perbendaharaan Negara Diberlakukannya Undang- UndangNomor1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan  Negara  dimaksudkan  untuk memberikan  landasan  hukum  di  bidang administrasi keuangan negara. Dalam Undang-Undang  Perbendaharaan  Negara  ini ditetapkan  bahwa  Perbendaharaan  Negara adalah  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban keuangan  negara,  termasuk  investasi  dan kekayaan  yang  dipisahkan,  yang  ditetapkan dalam  APBN  dan  APBD.  Sesuai  dengan pengertian  tersebut,  dalam  Undang-Undang Perbendaharaan  Negara  ini  diatur  ruang lingkup  dan  asas  umum  perbendaharaan negara,  kewenangan  pejabat  perbendaharaan negara,  pelaksanaan  pendapatan  dan  belanja negara/daerah,  pengelolaan  uang  negara/ daerah, pengelolaan piutang dan utang negara/ daerah,  pengelolaan  investasi  dan  barang milik  negara/daerah,  penatausahaan  dan pertanggungjawaban APBN/APBD, pengendalian  intern  pemerintah,  penyelesaian kerugian  negara/daerah,  serta  pengelolaan keuangan badan layanan umum.
 Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004 Tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Undang-Undang  ini  terdiri  dari  8  bab dan  29  Pasal.  Dasar  pemikiran  ditetapkannya Undang-Undang ini adalah untuk mewujudkan  pengelolaan  keuangan  negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara  dan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara,  perlu  dilakukan pemeriksaan  oleh  suatu  badan  pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  dalam pasal 23E UUD RI Tahun 1945.
Implikasi  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  15  Tahun  2004  Tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  Dan  Tanggung Jawab  Keuangan  Negara  yaitu,  adanya wewenang  BPK  untuk  memeriksa  atas pengelolaan  dan  tanggung  jawab  mengenai keuangan  Negara  dan  mengsingkronkan dengan  keungan  daerah,  selain  itu  BPK memiliki  kebebasan  dan  kemandirian  dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan  mencakup  kebebasan  dalam menentukan  obyek  yang  akan  diperiksa, kecuali  pemeriksaan  yang  obyeknya  telah diatur  tersendiridalam  Undang-Undang,  atau
pemeriksaan  berdasarkan  permintaan  khusus dari  lembaga  perwakilan,  serta  BPK  dapat menerbitkan  surat  keputusan  penetapan  batas waktu  pertanggungjawaban  bendahara  atas kekurangan  kas/barang  yang  terjadi,  setelah mengetahui  adakekurangan  kas/barang  dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.
 Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Undang-Undangini  terdiri  dari  11  bab dan 39 Pasal. Dasar pemikiran di tetapkannya Undang-Undang  ini  adalah  Dalam  rangka pencapaian  tujuan  bernegara  sebagaimana tercantum  dalam  alinea  IV  Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan  negara  yang  menyelenggarakan fungsi  pemerintahan  dalam  berbagai  bidang. Pembentukan  pemerintahan  negara  tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam  suatu  sistem  pengelolaan  keuangan negara.  Implikasi  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  15  Tahun  2006  Tentang Badan  Pemeriksa  Keuangan  yaitu:  a)  Bahwa keuangan  negara  merupakan  salah  satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan  negara  dan  mempunyaimanfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negarauntuk  mencapai  masyarakat  yang  adil,
makmur  dan  sejahterasebagaimana  diamanatkan dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945;  b)  Bahwa  untuk tercapainya tujuan negara sebagaimana dimaksudpada  huruf  a,  pengelolaan  dan tanggung jawab keuangannegara memerlukan  suatu  lembaga  pemeriksa yang  bebas,  mandiri,  dan  profesional  untuk menciptakan pemerintahan yangbersih dan bebas dari  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme;  c)  Bahwa Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1973 tentang  Badan  Pemeriksaam  Keuangan  sudah tidak  sesuai  dengan  perkembangan  sistem ketatanegaraan, baik pada pemerintahanpusat maupun pemerintahan  daerah;  d)  Bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf  a,  huruf  b,  dan  huruf  c,  perlu membentuk Undang-Undangtentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Implikasi yang lainnya yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah  yang  memenuhiprinsip-prinsip tepat  waktu  dan  disusun  dengan  mengikuti standar  akuntansi  pemerintah  yang  telah diterima  secara  umum  dan  BPK  yang  ada  di provinsi  secara  otomatis  akan  menyerap akuntan.
Implikasi Asas-Asas Umum Penyelanggaran  Pengelolaan  Keuangan Daerah Dalam Mewujudukan Good Governance
Sistem  adalah  sesuatu  yang  memiliki bagian-bagian  yang  saling  berinteraksi  untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan yaitu  input,  proses  dan  output.  Sedangkan prosedur  adalah  suatu  kegiatan  klerikal, biasanya  melibatkan  beberapa  orang  dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi  perusahaan  yang  terjadi  berulang- ulang.
Sistem  dan  prosedur  pengelolaan keuangan  daerah  mengatur  langkah-langkah dan  prosedur  dalam  rangka  meingkatkan kualitas  pengelolaan  keuangan  daerah  yang baik.  Secara  garis  besar  sistem  dan  prosedur pengelolaan  keuangan  daerah  menurut  SE Mendagri  No  900/316/BAKD  Tahun  2007 dibagi  menjadi: 25 1)  Sistem  dan  prosedur
penerimaan. 2) Sistem dan prosedur pengeluaran. 3) Sistem dan prosedur akuntansi. 4) Sistem dan prosedur penerimaan terdiri  dari:Sistem  dan  prosedur  pendapatan daerah menurut bendahara penerimaan, Sistem  dan  prosedur  pendapatan  daerah melalui  bendahara  penerimaan  pembantu, Sistem  dan  prosedur  pendapatan  daerah melalui  bank  pemerintah  yang  ditunjuk,  bank lain,  badan,  lembaga  keuangan,  dan/atau
25 Ahmad Hoeri. http://ahmadkhoeri77.blogspot.co.id/2013/06/sistem- dan-prosedur-keuangan-daerah.html  Diakses  Tanggal 16 Oktober2105
kantor pos, Sistem dan prosedur pertanggungjawaban  bendahara  penerimaan, dan Sistem dan prosedur pertanggungjawaban bendahara  penerimaan  pembantu.  5)  Sisten dan  prosedur  pengeluaran  terdiri  dari:Sistem dan  prosedur  penyusunan  dan  pengesahan Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)- SKPD,  Sistem  dan  prosedur  penyusunan  dan pengesahan  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran (DPA)-PPKD, Sistem dan prosedur penyusunan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  Lanjutan  (DPAL)- SKPD,  Sistem  dan  prosedur  Dokumen Pelaksanaan  Perubahan  Anggaran  (DPPA)- SKPD,  Sistem  dan  prosedur  Dokumen Pelaksanaan  Perubahan  Anggaran  (DPPA)- PPKD,  Sistem  dan  prosedur  anggaran  kas, Sistem dan prosedur pembuatan surat penyediaan  dana,  Sistem  dan  prosedur pengajuan  surat  permintaan  pembayaran, Sistem dan prosedur penerbitan surat perintah membayar  (SPM),  Sistem  dan  prosedur penerbitan  surat  perintah  pencairan  dana (SP2D),  Sistem  dan  prosedur  pelaksanaan belanja  uang  persediaan  (UP),  Sistem  dan prosedur  pembuatan  surat  pertangungjawaban (SPJ)  pengeluaran,  dan  Sistem  dan  prosedur pembuatan  surat  pertanggungjawaban  (SPJ) pengeluaran  pembantu. 6)  Sistem  dan prosedur  akuntansi  terdiri  dari:Sistem  dan prosedur  akuntansi  satuan  kerja,  Sistem  dan
prosedur akutnansi pejabat pengelola keuangan  daerah  (PPKD),  dan  Sistem  dan prosedur laporan keuangan.
Peranan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  atau  Anggaran Sektor
Publik menjadi semakin signifikan.Dalam  perkembangannya,  APBD telah  menjadi  instrumen  kebijakan  multi fungsi  yang  digunakan  sebagai  alat  untuk mencapai tujuan bernegara.Hal tersebut terutama terlihat dari komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan kepada masyarakat.Oleh  karena  itu,  agar  fungsi APBD  dapat  berjalan  secara  optimal,  maka sistem anggaran dan pencatatan atas penerimaan  dan  pengeluaran  harus  dilakukan dengan cermat dan sistematis.
Sebagai  sebuah  sistem,  pengelolaan anggaran  negara  dan  daerah  telah  mengalami banyak perkembangan. Dengan keluarnya tiga paket perUndang-Undangan di bidang keuangan  negara,  yaitu  UU  Nomor  17  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara, dan  UU  Nomor  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung Jawab  Keuangan  Negara,  sistem  pengelolaan anggaran  negara  di  Indonesia  terus  berubah dan  berkembang  sesuai  dengan  dinamika manajemen sektor publik.
Dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance dalam
penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara dan daerah perlu diselenggarakan  secara  profesional,  terbuka, dan  bertanggung  jawab  sesuai  dengan  aturan pokok  yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang- Undang Dasar 1945. Aturan pokok Keuangan Negara dan Daerah telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum, yang meliputi baik asas-asas yang  telah  lama  dikenal  dalam  pengelolaan keuangan  Negara  atau  Daerah,  seperti  asas Tahunan,  asas  universalitas,  asas  kesatuan, dan  asas  spesialitas  maupun  asas-asas  baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang  baik  ( best  practices )  dalam  pengelolaan keuangan negara. Penjelasan dari asas tersebut adalah:  1)  Asas  Tahunan,  memberikan persyaratan  bahwa  anggaran  negara  dibuat secara Tahunan yang harus mendapat persetujuan dari badan legislatif (DPR) dan di derah  yaitu  DPRD.  2)  Asas  Universalitas (kelengkapan),  memberikan  batasan  bahwa tidak  diperkenankan  terjadinya  percampuran antara penerimaan Negara dengan pengeluaran  Negara  dan  Daerah.  3)  Asas Kesatuan,  mempertahankan  hak  budget  dari dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu,  anggaran merupakan anggaran  bruto,  dimana  yang  dibukukan
dalam anggaran adalah jumlah brutonya. Asas Spesialitas mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran  dimuat  dalam  mata  anggaran tertentu  atau  tersendiri  dan  diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif.  Secara  kuantitatif  artinya  jumlah yang  telah  ditetapkan  dalam  mata  anggaran tertentu  merupakan  batas  tertinggi  dan  tidak boleh  dilampaui.Secara  kualitatif  berarti penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan. 4) Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung  makna  bahwa  setiap  pengguna anggaran  wajib  menjawab  dan  menerangkan kinerja  organisasi  atas  keberhasilan  atau kegagalan  suatu  program  yang  menjadi tanggung  jawabnya.  5)  Asas  Profesionalitas mengharuskan  pengelolaan  keuangan  negara ditangani  oleh  tenaga  yang  profesional.Asas Proporsionalitas; pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi- fungsi  kementerian/lembaga  sesuai  dengan tingkat  prioritas  dan  tujuan  yang  ingin dicapai. 6) Asas Keterbukaan dalam pengelolaan  keuangan  negara,  mewajibkan adanya  keterbukaan  dalam  pembahasan, penetapan,  dan  perhitungan  anggaran  serta atas  hasil  pengawasan  oleh  lembaga  audit yang  independen.  7)  Asas  Pemeriksaan Keuangan  oleh  badan  pemeriksa  yang  bebas dan  mandiri,  memberi  kewenangan  lebih
besar pada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan  pemeriksaan  atas  pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen. Asas-asas umum tersebut
diperlukan pula guna
menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah.
Dengan  dianutnya  asas-asas  umum tersebut di  Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003,  pelaksanaan  Undang-Undang  ini  selain menjadi  acuan  dalam  reformasi  manajemen keuangan  negara,  sekaligus  dimaksudkan untuk  memperkokoh  landasan  pelaksanaan desentralisasi  dan  otonomi  daerah  di  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Analisis Terhadap Asas-Asas Umum Pengeloaan  Keuangan  Daerah  Dalam Penyelenggaraan Keuangan Daerah Mewujudkan Good Governance
Konsep Good  Governance dapat diartikan  sebagai  sebuah  konsep  yang berorientasi  pada  pembangunan  sektor  publik yang  dibangun  oleh  pemerintahan  yang  baik.
Menurut United Nations Development Program (UNDP)  bahwa  prinsip-prinsip
Good  Governance terdiri  dari: 26 Partisipasi ( participation ),  Supermasi  hukum  ( rule  of law ),  Transparansi  ( transparency ),  Cepat tanggap ( responsiveness ), Membangun kosensus  ( cocensus  orinetation ),  Kesetaraan
26 Sahya Anggra.. Op.Cit , hlm. 201-211
( equality ),  Efektif  dan  efesien  ( effectiveness and efficiency ), Bertanggung jawab ( accountability ),  dan  Visi  strategis  ( stategic vision )
Namun  ada  lima  prinsip Good Governance yang  diletakan  dalam  penelitian ini  sebagai  tolak  ukur  Implemtasi Good Governance Dalam  Pengeloaan  Keuangan Daerah,  yaitu: 27 Partisipasi,  Akuntabilitas, Transparansi,  Efektifitas  dan  Efisensi,  dan Keadilan  atau  Kesetaraan.Jika  dikaitkan dengan  Pengeloaan  Keuangan  Daerah,  maka implemntasi  prinsip  ini  bisa  dilihat  dari distribusi  anggaran  yang  di  dapat  PAD, apakah  bermanfaat  bagi  masyarakat  sehingga meningkatkan kesejahteraan, ataukah sebaliknya.  Tolak  ukur  yang  lain  untuk mengetahui  implentasinya  juga  bisa  dilihat dari  distribusi  pencapaian  kinerja  Pemerintah Daerah (Pemda). Karena dana yang bersumber  PAD  akan  disalurkan  kepada masyarakat Pemda tersebut.
Disisi  lain  sealama  ini  beberapa masalah dalam pengelolaan keuangan daerah, 28 dalam sebuah tulisan Awan Setiawan  yang  dapat  diakses  di  web
27 Wahyu Kumoro. 2005. Akuntabilitas
Birokrasi  Publik ,  Yogyakarta:  Magister  Adminstrasi Publik (MAP) UGM dengan Pustaka Pelajar, Cet. Ket- 1, hlm. 3-4.
28 Kemenkeu.
http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147- artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20088-azas-azas- good-governance-dalam-pengelolaan-keuangan-negara Diakses Tanggal 15 Oktober 2015.
bappenas.go.id berjudul “Reformasi Manajemen  Keuangan  Pemerintah  Sebuah Tinjauan”, 29 ada  beberapa  masalah  yang secara realita masih dihadapi dalam pengelolaan keuangan negara saat ini,  yaitu : 1)  Rendahnya  efektivitas  dan  efisiensi penggunaan  keuangan  pemerintah  akibat maraknya  irasionalitas  pembiayaan  kegiatan daerah.  Kondisi  ini  disertai  oleh  rendahnya akuntabilitas  para  pejabat  pemerintah  dalam mengelola  keuangan  publik.  Karenanya, muncul tuntutan yang meluas untuk menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja. 2)  Kurang  adanya  skala  prioritas  yang terumuskan  secara  tegas  dalam  proses pengelolaan keuangan daerah yang menimbulkan  pemborosan  sumber  daya publik.  Selama  ini,  hampir  tidak  ada  upaya untuk  menetapkan  skala  prioritas  anggaran  di mana ada keterpaduan antara rencana kegiatan dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki.3)  Rendahnya  profesionalisme  aparat pemerintah dalam mengelola anggaran publik. Inilah  merupakan  sindrom  klasik  yang senantiasa  menggerogoti  daerah-daerah  yang ditandai oleh superioritas pemerintah.
Dinamika  pemerintah,  termasuk  pengelolaan keuangan  di  dalamnya,  tidak  dikelola  secara
29 Makalah.  Awan  Setiawan,  SE,  MM  adalah Kepala  Seksi  di  Direktorat  Kerjasama  Pembangunan Sektoral dan Daerah Kantor Meneg PPN/Bapppenas & Mahasiswa  Program  Pasca  Sarjana  MPKP  Universitas Indonesia (UI)- red
profesional  sebagaimana  dijumpai  dalam manajemen  sektor  swasta.  Jarang  ditemukan ada  manajer  yang  profesional  dalam  sektor publik.Bahkan  terdapat  negasi  yang  tegas untuk  memasukkan  kerangka  kerja  sektor swasta  ke  dalam  sektor  publik  di  mana  nilai- nilai akuntabilitas, profesionalisme, transparansi,  dan economic  of  scale menjadi kerangka kerja utamanya.
Agar  pengelolaan  keuangan  daerah dapat  berlangsung  dengan  baik,  maka sebenarnya  telah  dirumuskan  beberapa  asas- asas. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan daerah  yang  dimaksud  adalah:  1)  Asas kesatuan,  yaitu  menghendaki  agar  semua pendapatan  dan  belanja  daerah  disajikan dalam  satu  dokumen  anggaran;  2)  Asas universalitas,  yaitu  mengharuskan  agar  setiap transaksi  keuangan  ditampilkan  secara  utuh dalam  dokumen  anggaran;  3)  Asas  Tahunan membatasi  masa  berlakunya  angaran  untuk suatu  Tahun  tertentu;dan  4)  Asas  spesialitas, yaitu  mewajiban  agar  kredit  anggaran  yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.

## PENUTUP
Asas-Asas
Umum
Pengelolan Keuangan    Daerah  dalam  Penyelenggaraan Keuangan  Daerah  dapat  mewujukan Good Governance karena Konsep Good Governance dalam pengelolaan keuangan
daerah  dapat  dilakukan  dengan  mencapai keadaan  yang  baik  dan  sinergi  antara pemerintah,  sektor  swasta  dan  masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial,  lingkungan  dan  ekonomi.  Syarat minimal  untuk  mencapai Good  Governance adalah  adanya  transparansi,  akuntabilitas, partisipasi,  pemberdayaan  hukum,  efektifitas dan  efisiensi,  dan  keadilan.  Kebijakan  publik yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  harus transparan,  efektif  dan  efisien,  serta  mampu menjawab  ketentuan  dasar  keadilan.  Sebagai bentuk  penyelenggaraan  negara  yang  baik maka  harus  keterlibatan  masyarakat  di  setiap jenjang proses pengambilan keputusan.
Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan  Daerah  Untuk  Menjadi  Prinsip Good  Governance yaitu  dengan  Pengelolaan keuangan yang baik membuat setiap pemasukan  dan  pengeluaran  anggran  dapat dipertanggungjawabkan secara finansial. Oleh sebab  itu  pengelolaan  keuangan  yang  baik akan menciptakan akuntabilitas publik.
Pengertian  akuntabilitas  publik  yang  lebih luas  adalah  pelayanan  kepada  publik  dan pertanggungjawaban  kepada  publik  bertujuan untuk mewujudkan kepentingan umum, mensejahterakan  kehidupan  rakyat  yang berlandaskan  pada  perbuatan  yang  dapat dipertanggung  jawabkan  demi  terciptanya pemerintahan  yang  baik.  Oleh  karena  itu
ketaatan pada asas-asas  yang telah ditentukan di atas perlu selalu dijaga dan disosialisasikan terus  di  antara  para  aparatur  pemerintah, para pengelola  keuangan  negara  dan  pihak-pihak yang  terkait.  Pengelolaan  Keuangan  Daerah adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Bahwa langkah-langkah reformasi keuangan pemerintah sangat diperlukan mengingat banyaknya persoalan yang berkembang pada sektor itu seperti rendahnya tingkat  efektivitas  dan  efisiensi  pemanfaatan anggaran,  irasionalitas  dalam  pengelolaan, serta banyaknya penyimpangan atau penyalahgunaan. Reformasi keuangan pemerintah harus dituntun oleh dan diarahkan menuju terwujudnya nilai-nilai Good Governance yang  dilakukan  secara  serentak baik di pusat maupun daerah.
Bahwa  masalah  kebendaharaan  dan auditing dilihat  sebagai  dua  titik  terlemah dalam  manajemen  keuangan  pemerintah daerah,  maka  langkah-langkah  reformasi harus diarahkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk masalah kebendaharaan, langkah reformasi bisa dilakukan  dengan  menegakkan  sistem check and  balance di  mana  ada  pembagian  peran
yang  jelas  antara  Departemen  Keuangan  dan departemen teknis lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ady Kusnadi. 2000. Aspek Hukum Pengawasan Dalam Pelaksanaan Keuangan  dan  Daerah .  Jakrta:  Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen  Kehakiman  dan  Hak Asasi Manusia. Agus  Dwiyanto.2008. Mewujudkan  Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta  :  Gajah  Mada University Press, Cet Ke-3.
Adrian  Siutet.  2009. Implementasi  Hukum Atas  Sumber  Pembiayaan  Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah .Jakarta : Penertbit Sinar
Grafika. Arifin  P.  Soeria  Atmadja.  1986. Mekanisme Pertanggung Jawaban Keuangan
Negara  (Suatu  Tinjauan  Yuridis). Jakarta : Gramedia. Asep, Saepuloh dan Tarsono, 2012. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Islam .Bandung:Batic Press. Asep,  Sulaiman.  2012. Pendidikan  Pancasila dan Kewarganegaraan (Civic Education) .Bandung:Asman Press. Badan Pemeriksa Keuangan. 2000. Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa
Keuangan . Jakarta:  Sekretariat Jendral Badan Pemeriksa Keuangan.
Binder,  Brian.  1989. Pengelolaan  Keuangan Pemerintah Daerah . Jakarta: UI Press. Djafar Saidi, Muhammad. 2008. Hukum Keuangan  Negara .  Jakarta:  Rajawali
Pers. Gie, The Liang. 1981. Unsur-Unsur Administrasi Suatu Kumpulan Karangan , Edisi III. Jakarta: Supersukses.
Gunawan  Widjaya.  2002 Seri  Keuangan Publik;  Pengelolaan  Harta  Kekayaan Negara Suatu Tujuan  Yuridis . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Huda, Ni’matul. 2010. Problematika Pembatalan Peraturan Daerah. Yogyakarta: FH UII Press.
Ismail, Tjip. 2005. , Pengaturan Pajak Daerah di  Indonesia, Jakarta:  PT.  Yellow Media Tama.
---------.2014. Materi  Kuliah  Hukum  Pajak Program Pascasarjana Fakultas
Hukum UI , tanggal 26 Maret 2014. Lembaga  Administrasi  Negara  Republik Indonesia.  1988. Sistem  Administrasi Negara RI . Jakarta: LAN. Manan,  Bagir.  1996. Politik  Hukum  Ekonomi
Sepanjang Peraturan PerUndang- Undangan Pemerintahan Daerah. Bandung:Cita Bhakti Akademia. Mardiasmo.  2004. Otnonomi  dan  Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Penerbit Andi. MardioNomor 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: ANDI.
Miftah  Thoha.  2003. Birokrasi  dan  Politik Indonesia .  Jakrta  :  PT  Raja  Grafindo Persada. Munir, Dasril. 2004. Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Adminstrasi Publik Indonesia (YPAPI). Sahya  Anggara.  2012. Ilmu  Administarasi Negara  Kajian  Konsep,  Teori  dan Fakta  dalam  Upaya  Menciptakan Good  Governance, Bandung  :  Putaka Setia. Cet. Ke-1.
Sinaga.B.M  dan  H  Siregar.  2005. Dampak Kebijakan Desentalisasi Fiskal terhadap Pembangunan Daerah Ekonomi Daerah di Indonesia . Direktorat  Penelitian  dan  Pengabdian pada  Masyarakat.  Direktorat  Jendral Pendidikan  Tinggi:  Bogor  Istitusi Petanian Bogor.
Suryansyah  Murhami.  2008. Aspek  Hukum Pemengawasan  Pemerintah  Daerah . Yogyakarta: Laksbang Mediatama. Wahyu Kumoro. 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik , Yogyakarta: Magister  Adminstrasi  Publik  (MAP) UGM  dengan  Pustaka  Pelajar.  Cet. Ket-1. Zulkarnain.2014. Implementasi Good Governance  Terhadap  Pendapatan Asli Daerah (Sensus Pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara).Jurnal  Majalah  BISSITEK.Vol. 9,No 1 April 2014.

## Internet:
Ahmad.2013. Pengertian  dan  Ruang  Lingkup Keuangan .http://rakaraki.blogspot.co m/ Diakses Tanggal 20 Juni 2015 Azimahmajud.2011. http://azimahmajid.blogspot.co.id/201 1/02/teori-governance-dan- perkembangannya.html Diakses
Tangal 28 Oktober 2015
Dessy.2013.http://dedeedessy.blogspot.co.id/2
013/09/tugas-1-akuntansi-sektor- publik.html diakses tanggal 15 Oktober 2015
Kemenkeu. http///www.kemenkeu.co.id.
(online) Diakses tanggal 5 Maret 2013 RodialRamadhan.2014.http://rodlial.blogspot. com/2014/02/makalah-good- governance.html  Diakses  Tanggal  4 Juli 2015 Bolmer.2011.https://bolmerhutasoit.wordpress .com/2011/12/06/eksistensi-good- governance-di-indonesia/ Diakses tanggal 29 Oktober 2015 Bolmer.2011. https://bolmerhutasoit.wordpress.com/ 2011/12/06/eksistensi-good- governance-di-indonesia/ diakses tanggal 29 Oktober 2015 Yandrianggiawan.2010.http://yandrianggriaw an.blogspot.co.id/2010/10/makalah- sistem-pemerintahan-daerah.html Diakses Tanggal 16 Oktober 2015
Kemenkeu.2008. http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publ ikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan- perbendaharaan/2008-azas-azas-good- governance-dalam-pengelolaan- keuangan-negara  Diakses  Tanggal  15 Oktober 2015