## MINISTRATE

## Evaluasi Kebijakan Sosial di Daerah Tertinggal Kabupaten Nias Barat

## 1 Gunawan Undang
1 Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI), Medan, Indonesia; gunawanundang@gmail.com
Received: November 11, 2022; In Revised: December 3, 2022; Accepted: February 28, 2023

## Abstract
Social policy evaluation in West Nias Regency is important, considering the phenomenon shows that the district is still a disadvantaged area, experiencing budget political inequality, and lack of governance innovation. This article aims to evaluate the problem from the social demension and social policy dimensions. This study uses a qualitative descriptive method with data sources from the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia (Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia, 2023) and the Central Statistics Agency (BPS, 2023) as well as the results  of  previous  research.  The  results  of  the  study  show  that  the  evaluation  of  social  policies  in  West  Nias Regency -- as a disadvantaged area -- can be seen from the social dimension and the social policy dimension: (1) From  the  social  dimension,  it  is  important  to  prioritize  equity  and  justice  considering  that  there  is  still  a  high disparity  in  budget  allocation  and  is  below  the  provincial  average,  with  the  lowest  Regional  Original  Revenue (PAD), Transfer Funds, Other Revenues, and Regional Budget (2022). PAD's contribution to the regional budget is only 2%. However, internally, this district has been relatively able to improve its social problems, winning the Innovative Government Awards (IGA Awards) in the category of Innovative Disadvantaged Areas (2022); and (2) from the social policy dimension, this district is important to innovate, such as local governance innovation and public  service  innovation  with  the  target  of  developing  government  service  digitalization  activities;  poverty alleviation;  ease  of  investment;  and  stability,  security  and  social  life.  The  novelty  of  this  research  can  have implications for quality and innovation in governance and public services so as to accelerate the improvement of West Nias Regency's status as a disadvantaged area.
Keywords: evaluation, social policy,  disadvantaged areas

## Pendahuluan
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  menetapkan kebijakan sosial untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan di Indonesia. Salah satu kebijakan sosial tersebut adalah Pasal 262 ayat 2, yang menjelaskan bahwa rencana pembangunan daerah harus  memperhatikan  percepatan  pembangunan  daerah  tertinggal,  dengan  kata  lain "memperhatikan  percepatan  pembanguan  daerah".  Namun  dalam  kenyataanya  –  seperti  dari perpektif politik anggaran -- dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumut, wilayah Kepulauan Nias masih  menunjukkan  disparitas  dengan  wilayah  lain  dalam  perolehan  APBD;  di  antaranya Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli, yang APBD-nya masih  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  rata-rata  provinsi  (Rp  1,40  triliun).  Lima  daerah tersebut termasuk di antara 29 kabupaten/kota di Provinsi Sumut yang memiliki PAD di bawah rata-rata  provinsi;  Nias  Barat  bahkan  menerima  PAD  paling  rendah  (15  miliar)  (Undang, Gunawan, et al., 2023-a).
Situasi yang tidak menguntungkan tersebut tidak sebanding dengan potensi wilayah yang dimikinya. Kabupaten Nias Utara memiliki potensi unggulan dalam sektor pariwisata, pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta objek wisata alam, budaya, sejarah, dan agraria yang tersebar di kawasan ekonomi wisata SOZIONA (Somi-Bozihona-Onolimbu-Nalawo)  (Lase et  al.,  2018); Kabupaten  Nias  Selatan  memiliki  potensi  unggulan  dalam  sektor  pariwisata,  pertanian, kehutanan,  dan  perikanan  (Fau,  2018),  pariwisata  (Puspita,  2019);  Kabupaten  Nias  Utara memiliki potensi unggulan dalam bidang pertanian, kehutanan, dan ekonomi, yang berkontribusi sebesar  52,25%  terhadap  perkembangan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PRDB)  (2020– 2022)  karena  kontribusi  dan  potensi  pajak  daerah  dan  retribusi  sedang  (Ilmiha,  2023). Sedangkan Kabupaten Nias Barat memiliki potensi Pantai Sirombu, Pulau Asu, Pantai Gu’u,
Pantai  Fari’i,  Pantai  Ture,  Pantai  Fadaya,  Pantai  Valaete,  Pulau  Bawa,  Bale,  Bukit  Hermon, Rumah  Adat,  dan  Batu  Megalit  di  Desa  Lahomi,  Desa  Lolozirugi,  dan  Desa  Sisarahili (Liyushiana, 2019); Kota Gunungsitoli berpotensi di sektor pariwisata (Sismudjito et al., 2018); memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebanyak 8.722 pelaku usaha (Putra, el al.,  2018).  Untuk  pengembangan  wilayah  dan  potensi  tersebut,  penting  dibangun  pusat-pusat pertumbuhan  dan  wilayah  pendukungnya  (Gulo,  2015).  Dari  aspek  implementasi  kebijakan politik anggaran, postur APBD Kabupaten Nias Barat (Rp 723.26 milyar) berada di bawah rata- rata provinsi (Rp 1.40 triliun); rangking ke-29 dari 33 kabupaten/kota. Namun kebutuhan belanja daerah (Rp 756.31 milyar) lebih besar daripada PAD (Rp 15.06 milyar) dan pendapatan lain- lain (Rp 18.06 milyar) sehingga dana transfer dari APBN mencapai Rp 690.13 milyar. Besaran anggaran tersebut pun masih mengalami defisit anggaran (Rp 33.05 milyar) untuk memenuhi belanja daerahnya. Kontribusi PAD terhadap APBD paling kecil, yakni hanya 2%. Artinya, 98% APBD bergantung pada APBN (Tanjung, Ali Mukti, et al., 2023).
Kabupaten Nias Barat -- yang terletak di Kepulauan Nias -- termasuk wilayah tertinggal di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Dari perpektif kebijakan sosial, ketimpangan sosial tersebut penting diteliti, terutama dari perpektif evaluasi kebijakan dalam pengelolaan daerah tertinggal. Bagaimana  kondisi  objektif  implementasi  kebijakan  sosial  di  Kabupaten  Nias  Barat  sebagai daerah  tertinggal?  Implikasi  penelitian  ini  penting  dirumuskan  sebagai  hasil  dari  evaluasi implementasi kebijakan di Kabupaten Nias Barat sebagai daerah tertinggal.

## Metode Penelitian
Pengembangan  hipotesis  deduktif  (Bitektine,  2008),  Waters,  1987,  dan  Mahootian  & Eastman, 2009), melalui pendekatan ilmu-ilmu sosial, dilakukan melalui pendekatan kualitatif (Abowitz & Toole, 2010; Rezvizi et al., 2022; dan Syawaludin, 2023). Hipotesis deduktif dapat saling melengkapi, menghasilkan referensi, dan diandalkan dalam penelitian kualitatif untuk membangun teori. Data penelitian bersumber dari Kemendagri (2023), Badan Pusat Statistik (BPS,  2023),  dan  hasil  penelitian  sebelumnya.  Data  tersebut  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif dan diharapkan menghasilkan hipotesis deduktif sebagai kebaruan (novelty) kajian ini.

## Hasil dan Pembahasan

## Teori Kebijakan Publik
Konsep dasar kebijakan publik, perumusan kebijakan publik, analisis kebijakan publik, implementasi  kebijakan  publik,  pemantauan  hasil  kebijakan  publik,  dan  evaluasi  kebijakan publik  termasuk  ke  dalam  ruang  lingkup  kebijakan  publik.  Selain  itu,  kebijakan  publik  dan pelayanan  publik  juga  termasuk  dalam  ruang  lingkupnya.  Kebijakan  publik  adalah  tindakan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Kebijakan  publik terdiri dari empat komponen utama: tujuan kebijakan, masalah, tuntutan (demand), dan dampak atau hasil (Handoyo, 2012). Kebijakan publik adalah suatu sistem tindakan yang dilakukan oleh pemerintah  atau  lembaga  untuk  memecahkan  masalah  tertentu  melalui  tahapan  pengelolaan masalah  dan  pembuatan  regulasi  (tahap  formulasi),  implementasi  (tahap  implementasi), monitoring, dan evaluasi implementasi regulasi (tahap evaluasi), serta implementasi reformulasi kebijakan. Kebijakan publik adalah subbagian dari administrasi publik (public administration) dan  salah  satu  konsentrasi  administrasi  publik  (Undang,  Gunawan,  2023-b).  Perumusan kebijakan  –  seperti  dalam  penataan  wilayah  --  bertujuan  untuk  mewujudkan  peningkatan pelayanan  publik,  kesejahteraan,  pemerataan  pembangunan,  serta  pengendalian  dan pertimbangan pertumbuhan penduduk (Gunawan Undang, 2022-a). Menurut Blackwell (1951, 1953;  dalam  Kim  &  Kim,  1995),  sistem  informasi  sangat  penting  bagi  pemerintahan  daerah yang  berfungsi  sebagai  agen  pemerintah  pusat  dan  membuat  keputusan  tentang  pelayanan
publik.  Ini  terutama  berlaku  untuk  menjalankan  urusan  pemerintah  pilihan  di  bidang pengelolaan  sumber  daya  kepulauan  yang  berkaitan  dengan  pertahanan  dan  keamanan (Hankam). Ini juga mencakup prinsip eksternalitas untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia.

## Teori Kebijakan Sosial
Kebijakan  sosial  adalah  ilmu  kebijakan  publik  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau kualitas hidup masyarakat dalam mencapai negara kesejahteraan (welfare  state).  Kebijakan  kesejahteraan  sosial  juga  dikenal  sebagai  pelayanan  sosial  secara lebih  luas  (Undang,  Gunawan,  2023-b).  Amerika  Serikat  telah  menerapkan  kebijakan  sosial urusan pemerintahan konkuren di bidang kesehatan (Bauml et al., 2019). Baik secara teoritik maupun empiris, eksplorasi terhadap pengangguran distribusi pendapatan dan resiko. Ini contoh kebijakan sosial di tingkat mikro. Namun, pada tingkat makro, hasil penelitian menunjukkan korelasi negatif yang jelas dan signifikan secara statistik: semakin merata risiko pengangguran terdistribusi, semakin merata risiko pengangguran terdistribusi. Ini adalah hasil dari penelitian pada level makro (Rehm, Philip, 2011).
Kebijakan  sosial  ditetapkan  sebagai  bagian  dari  operasi  pemerintahan  oleh  pemerintah nasional  dan  daerah.  Kebijakan  sosial  menjadi  bagian  tersendiri  dalam  operasi  desentralisasi pemerintahan.  Dalam  hal  ini,  kebijakan  sosial  didefinisikan  sebagai  program  dan  kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan martabat dan harkat manusia (Thahir, Baharuddin, 2019). Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (Undang, Gunawan, 2022-b).
Analisis  kebijakan  sosial  dengan  studi  kasus  di  Provinsi  Sumatera  Utara  (Sumut) menunjukkan  bahwa  APBD  Tahun  2022  untuk  33  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumut menunjukkan flypaper effect karena daerah masih bergantung pada "penerimaan transfer" dari pemerintah pusat (88,49%), dengan kontribusi PAD dan fiskal daerah tetap rendah (11,51%). Dalam jangka panjang, ketidaksesuaian ini dapat mengakibatkan "ketergantungan daerah" dan ketidakmandirian  daerah  dari  pemerintah  pusat.  Akibatnya,  makna  otonomi  daerah  dan desentralisasi menjadi ambigu (Undang, Gunawan, et al., 2023-a).
Kebijakan  sosial  di  Wilayah  Kepulauan  Nias  berdampak  pada  pelaksanaan  urusan pemerintah konkuren di  daerah kepulauan sehingga secara teoritis,  kondisi  ini penting untuk mempertimbangkan  prinsip  akuntabilitas,  efisiensi,  eksternalitas,  dan  kepentingan  strategis nasional  dalam  memperlakukan  daerah  kepulauan  melalui  peningkatan  dana  transfer,  seperti DAU dan DAK. Hasil kajian semacam ini dapat digunakan untuk menilai kebijakan pemerintah pusat dan provinsi (Tanjung, Ali Mukti, et al., 2023).

## Evaluasi Kebijakan Publik
Bertitik tolak dari pendapat Chazali H. Situmorang (2016), Iman Amanda Permatasari, (2020) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan berkaitan kuat dengan evaluasi kebijakan. Implementasi  kebijakan  merupakan  variabel  paling  penting  yang  sangat  besar  dalam penyelesaian  berbagai  masalah  publik,  sebagai  bukti  respon  pemerintah  dan  cara  yang  tepat dalam memenuhi kepentingan masyarakat. Sedangkan evaluasi kebijakan merupakan akhir dari proses  kebijakan  sehingga  dapat  dilihat  proses  berjalannya  implementasi  kebijakan, kekurangan, kelebihan, dan hasil dari kebijakan, apakah  bersifat positif  atau  negatif.  Evaluasi kebijakan pun menjadi tolak ukur terhadap kebijakan-kebijakan selanjutnya yang akan diambil pemerintah  atau  pelaksana.  Evaluasi  kebijakan  bertujuan  untuk  menemukan  penyebab kegagalan kebijakan dan apakah berdampak terhadap yang dicita-citakan. Evaluasi kebijakan pun merupakan kegiatan fungsional yang tidak hanya dilakukan diakhir, tetapi juga pada setiap tahapan  kebijakan  yang  meliputi  kekhususan  (pesification),  pengukuran  (measurement), analisis,  dan  rekomendasi.    Terdapat  tiga  tipe  evaluasi  kebijakan,  yakni  1)  evaluasi  sebagai kegiatan  fungsional;  1)  evaluasi  yang  berfokus  pada  kinerja;  dan  2)  evaluasi  kebijakan
sistematis yang memberikan jawaban terhadap tujuan awal,  biaya-biaya yang digunakan dan keuntungan  yang  diraih,  serta  penerima  keuntungan.  Beberapa  langkah  dalam  mengevaluasi kebijakan, antara lain melakukan identifikasi terhadap tujuan program, analisis permasalahan, deskripsi  dan  standarisasi  kegiatan,  melakukan  pengukuran  pada  setiap  tahap  perubahan, menetapkan    penyebab    yang    menciptakan    perubahan,    dan  indikator-indikator  penentu kemunculan  dampak .  Sedangkan unsur yang harus dilakukan evaluator dalam pelaksanaan evaluasi  meliputi  1)  output  kebijakan  (hasil  dari  kebijakan);  2)  kemampuan      dalam memperbaiki  masalah  sosial;  dan  3)  konsekuensi  atau  dampak  dari  sebuah  kebijakan  yang memiliki lima dimensi, yakni   dampak pada masalah publik dan pada orang-orang yang terkait di  dalamnya,  dampak    pada    keadaan    kelompok    lain    di    luar    sasaran    sebuah    kebijakan, dampak  terhadap keadaan  saat  ini  dan  juga  masa  depan,  dan  biaya  yang  secara  tidak langsung  ditanggung masyarakat. Hambatan yang mungkin dihadapi di  antaranya 1) adanya ketidakpastian akan tujuan; 2) kausalitas; 3) penyebaran dampak dari kebijakan di dalam dan di luar kepentingan kelompok; 4) sulitnya  mendapatkan  data  khususnya statistik  dan  informasi yang    sesuai;  5)  resistensi    pejabat;  dan  6)  hasil  evaluasi  tidak  berdampak  sehingga  kurang mendapat  perhatian  bahkan  diabaikan  masyarakat.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  faktor  a) sumber yang tidak mencukupi; b) metode pelaksanaan kebijakan; c) kebijakan hanya berfokus pada  satu  permasalahan;  d)  cara  masyarakat  memberi  respon  dan  membiasakan  diri  dengan kebijakan publik; e) tujuan kebijakan bertentangan dengan yang lainnya; f) biaya yang besar; g) banyak masalah publik yang perlu diselesaikan; dan h) berkaitan dengan sifat masalah yang akan diselesaikan dalam sebuah tindakan kebijakan.

## Evaluasi Kebijakan Sosial di Kepulauan Nias
Di Wilayah Kepulauan Nias, kebijakan sosial Urusan Pemerintahan Konkuren Pilihan masih mengalami ketimpangan, terutama dalam hal pembagian anggaran. Studi Tanjung, Ali Mukti, et al. (2023) menemukan bahwa (1) dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, 5  kabupaten/kota  di  daerah  kepulauan  Nias  (Nias,  Nias  Selatan,  Nias  Utara,  Nias  Barat,  dan Gunungsitoli) mengalami ketimpangan alokasi anggaran yang signifikan dengan 28 daerah non- kepulauan  (daratan)  lainnya  dan  berada  di  bawah  rata-rata  provinsi.  Pertama,  dari  lima kabupaten dan kota di Kepulauan Nias, hanya Kabupaten Nias Selatan dengan APBD sebesar Rp 1,44 triliun yang melebihi rata-rata provinsi sebesar Rp 1,40 triliun, menempati peringkat ke-9, yang merupakan peringkat terendah dari sembilan daerah yang memiliki APBD yang lebih tinggi  dari  rata-rata  provinsi.  PAD  (Rp  56,50  milyar)  dan  pendapatan  tambahan  (Rp  45,20 milyar)  pun  kurang  dari  kebutuhan  belanja  daerah  (Rp  1,48  triliun),  sehingga  dana  transfer bergantung dari APBN mencapai Rp 1,34 triliun. Selain itu, untuk memenuhi belanja daerah, anggaran tersebut masih mengalami defisit sebesar 42 milyar rupiah. Dengan kontribusi PAD hanya  4%  terhadap  APBD  sehingga  96%  APBD  bergantung  pada  dana  transfer  pemerintah pusat  (APBN).  Demikian  juga  PAD  (Rp  56.50  milyar)  dan  pendapatan  tambahan  (Rp  45.20 milyar)  kurang  dari  kebutuhan  belanja  daerah  (Rp  1,48  triliun),  sehingga  dana  transfer  dari APBN mencapai Rp 1,34 triliun. Anggaran ini masih mengalami defisit anggaran sebesar 42 milyar untuk memenuhi belanja daerah (Tanjung, Ali Mukti, et al., 2023).

## Evaluasi Kebijakan Sosial: Kasus Daerah Tertinggal di Kab. Nias Barat
Pertama,  evaluasi  kebijakan  dari  perpektif  dimensi  sosial.  Dalam  pembangunan  yang berkelanjutan,  beberapa  dimensi  sosial  yang  penting  diperhatikan  sebagai  pedoman  dalam merumuskan  kebijakan  sosial,  antara  lain  dimensi  sosial,  dimensi  ekonomi,  dan  dimensi lingkungan.  Ketiga  dimensi  tersebut  saling  berhubungan.  Dalam  pembangunan  yang berkelanjutan,  ketiga  dimensi  tersebut  penting  memperhatikan  aspek  1)  pemerataan  dan keadilan  (equity  and  justice);  2)  pendekatan  integratif  (integrative  approach);  3)  perspektif jangka panjang (long term perspective); 4) keberlanjutan ekologis (ecological sustainability); 5) keberlanjutan  ekonomi  (economic  sustainability);  6)  keberlanjutan  sosial  budaya  (social
cultural sustainability); 7) keberlanjutan politik (political sustainability); dan 8) keberlanjutan pertahanan dan keamanan (defense and security  sustainability) (Mulyadi,  Mohammad, el  al., 2015).
1) Dimensi pemerataan dan keadilan (equity and justice). Salahsatu dimensi dalam pemerataan dan  keadilan,  hasil  studi  menunjukkan  bahwa  telah  terjadi  disparitas  antar-kawasan  di Provinsi Sumut, yakni antara Kawasan Pantai Barat dengan Kawasan Dataran Tinggi dan Kawasan Pantai Timur. Kawasan Pantai Barat terdisi atas Kab. Nias, Kab. Nias Utara, Kab. Nias  Barat,  Kab.  Mandailing  Natal,  Kab.  Tapanuli  Selatan,  Kab.  Padang  Lawas,  Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Nias Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kota  Sibolga  dan  Kota  Gunungsitoli.  Kawasan  Dataran  Tinggi  meliputi  Kab.  Tapanuli Utara,  Kab.  Toba  Samosir,  Kab.  Simalungun,  Kab.  Dairi,  Kab.  Karo,  Kab.  Humbang Hasundutan,  Kab.  Pakpak  Bharat,  Kab.  Samosir,  dan  Kota  Pematangsiantar.  Sedangkan Kawasan  Pantai  Timur  melingkupi  Kab.  Labuhanbatu,  Kab.  Labuhanbatu  Utara,  Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Asahan, Kab. Batu Bara, Kab. Deli Serdang, Kab. Langkat, Kab. Serdang  Bedagai,  Kota  Tanjungbalai,  Kota  Tebing  Tinggi,  Kota  Medan,  dan  Kota  Binjai (BPS Prov. Sumut, 2023). Dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumut, lima kabupaten/kota di  daerah Kepulauan Nias  (Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat,  dan Gunungsitoli) mengalami ketimpangan alokasi anggaran yang signifikan, dengan 28 daerah non-kepulauan (daratan) berada di bawah rata-rata provinsi. Dari lima kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Nias Barat (2022) yang paling rendah dalam perolehan PAD (Rp15 milyar), Dana Transfer (Rp 690 juta), Pendapatan Lain-lain (Rp 18 juta), dan APBD (2022) hanya Rp 723 juta. Dan kontribusi  PAD  terhad-ap  APBD  (2022)  pun  paling  rendah,  yakni  hanya  2%  (Undang, Gunawan, 2023-a).
2) Dimensi  pendekatan  integratif  (integrative  approach).  Pendekatan  integratif  dalam meminimalisasi ketimpangan pembangunan khususnya di Kabupaten Nias Barat – sebagai bagian yang paling tertinggal wilayah Kepulauan Nias dan Kawasan Pantai Barat – penting mempertimbangkan  rentang  kendali  (span  of  control)  baik  dari  wilayah  perkotaan  (Kota Gunung  Sitoli)  maupun  dari  ibukota  provinsi  (Kota  Medan).  Pendekatan  terintegratif tersebut penting diperhatikan dari aspek perencanaan dan pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang  (RUTR)  dan  Rencana  Detil  Tata  Ruang  (RDTL)  guna  mempercepat  peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah.
3) Dimensi jangka panjang (long term perspective). Dalam jangka panjang, evaluasi kebijakan yang penting diperhatikan antara lain komitmen seluruh stake holders baik di pusat maupun di daerah untuk mendukung seluruh aspek utama pembangunan yang terimplementatif yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah  (RPJM) serta dimasukkan ke dalam APBN dan APBD, termasuk daya dukung DAU dan DAK dengan perlakuan “khusus”.
4) Dimensi  keberlanjutan  ekologis  (ecological  sustainability).  Secara  umum,  ekologi lingkungan Kepulauan Nias adalah wilayah laut yang berada di Kawasan Samudera Hindia (Samudera  Indonesia).  Lingkungan  tersebut  sangat  mempengaruhi  ekologi  budaya  pesisir yang  pada  umumnya  memiliki  karakteristik  “pelaut  ulung”.  Dilihat  dari  kebijakan  sosial, wilayah tersebut penting diperhatikan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang relevan dengan kondisi lingkungan ekologi tersebut, terutama Kabupaten Nias Barat sebagai daerah tertinggal. Selain itu, intensitas gempa di Kepulauan Nias yang berdampak pada lingkungan ekologis  penting  diperhatikan.  Gunawan  Undang  (2021)  menjelaskan  keberlanjutan pembangunan  di  daerah  pesisir  –  dengan  kasus  disparitas  pembangunan  di  Kawasan Samudera Hindia di Kawasan Jawa Barat Selatan – dapat dilihat dari beberapa unsur penting 4M (man, machine, material, dan methode).
5) 5) Dimensi keberlanjutan ekonomi (economic sustainability). Potensi unggulan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Nias Barat antara lain pariwisata seperti Pantai Sirombu, Pulau
Asu, Pantai Gu’u, Pantai Fari’i, Pantai Ture, Pantai Fadaya, Pantai Valaete, Pulau Bawa, Bale, Bukit Hermon, Rumah Adat, dan Batu Megalit di Desa Lahomi, Desa Lolozirugi, dan Desa Sisarahili  (Liyushiana, 2019). Namun,  kunjungan wisatawan  asing  pada tahun 2023 sangat rendah (59 orang), sedangkan wisatawan domestik hanya 40.125 orang. Jenis wisata dinominasi  wisata  budaya  (170  jenis)  sedangkan  potensi  wisata  alam  mencapai  30  jenis. Selain itu, yang berpotensi menunjang ekonomi daerah ini adalah Koperasi. Di Kabupaten Nias  Barat  pada  tahun  2023,  ada74  unit  koperasi  yang  tersebar  di  seluruh  kecamatan. Koperasi  terbanyak  ada  di  Mandrehe  sebanyak  26  unit,  Sirombu  sebanyak  14  unit,  dan Lahomi sebanyak 12 unit (BPS, 2023). Kabupaten ini pun memiliki potensi tanaman   obat tradisional seperti di di    Desa    Orahili yang telah diwariskan dan   digunakan   secara turun  temurun.  Obat  tersebut  dapat  digunakan  untuk  megobati  berbagai  penyakit  sebagai upaya  pemeliharaan  kesehatan,  pencegahan  penyakit,  dan  perawatan  kesehatan  (Daeli, Damai Yanti, 2023). Selain dari darat, potensi bahan baku obat-obatan pun bersumber dari laut.  Faktor  pentingnya  untuk  mengembangkan  ekologi  dan  keberlanjutan  ekonomi  di Kabupaten Nias Barat adalah daya dukung energi, terutama pasokan tenaga listrik.
6) Dimensi keberlanjutan sosial budaya (social cultural sustainability). Pada tahun 2023, ada 15,39 juta orang yang tinggal di Sumatera Utara, dan  91.346 orang tinggal di Nias Barat. Menurut  penghitungan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  tahun  2023,  Kota  Medan memiliki IPM tertinggi sebesar 82,61, diikuti oleh Kota Pematangsiantar sebesar 80,46, dan Kota Tebing Tinggi sebesar 78,17. Sementara IPM Kabupaten Nias Barat sebesar 64,68; di bawah rata-rata IPM Nasional sebesar 74,39 (BPS, 2023).
7) Dimensi  keberlanjutan  politik  (political  sustainability).  Salahsatu  dimensi  politik  yang penting  diperhatikan  untuk  mendukung  tujuh  dimensi  lainnya,  yakni  dimensi  pemerataan dan  keadilan  (equity  and  justice);  dimensi  pendekatan  integratif  (integrative  approach); dimensi jangka panjang (long term perspective); dimensi keberlanjutan ekologis (ecological sustainability);  dimensi  keberlanjutan  ekonomi  (economic  sustainability);  dimensi keberlanjutan  sosial  budaya  (social  cultural  sustainability);  dan  dimensi  keberlanjutan pertahanan dan keamanan (defense and security sustainability) adalah daya dukung politik anggaran.  Hasil  kajian  Gunawan  Undang  (2023-a)  dan  Tanjung,  Ali  Mukti,  et  al.  (2023) salahsatu masalah krusial penyebab ketertinggalan Kabupaten Nias Barat adalah minimnya daya dukung politik anggaran dari pemerintah pusat dan daerah provinsi ke Kawasan Pantai Barat -- yang ada di Kepulauan Nias -- termasuk daya dukung politik anggaran ke Kabupaten Nias Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Kawasan Pantai Barat dan Kepulauan Nias, Kabupaten Nias Barat merupakan daerah yang paling rendah dalam perolehan PAD (Rp15 milyar), Dana Transfer (Rp 690 juta), Pendapatan Lain-lain (Rp 18 juta), dan APBD hanya Rp 723 juta (2022). Demikian pula kontribusi PAD terhadap APBD (2022) paling rendah, yakni  hanya  2%.  Kami  berasumsi  bahwa  hal  ini  merupakan  salahsatu  penyebab  utama ketertinggalan Kabupaten Nias Barat.
8) Dimensi  keberlanjutan  pertahanan  dan  keamanan  (defense  and  security  sustainability). Kabupaten  Nias  Barat  termasuk  ke  dalam  wilayah  Kepulauan  Nias.  Kepulauan  tersebut berada di Kawasan Samudera Hindia (Samudera Indonesia) yang berhadapan dengan laut lepas  internasional  (batas  negara)  sehingga  daerah  tersebut  termasuk  Daerah  Perbatasan Indonesia. Dari perspektif Hankam, hasil kajian (Undang, Gunawan, 2018 dalam Komarudin Tasdik  dan  Gunawan  Undang,  2021)  menjelaskan  bahwa  Samudera  Hindia  --  yang merupakan jalur perdagangan maritim dan energi -- adalah tempat di mana dunia bersaing untuk mendominasinya. Pelayaran Angkatan Laut India di Samudera Hindia telah meningkat 300  %  sejak  2011.  India  sedang  berusaha  untuk  mengimbangi  China,  yang  telah mengerahkan  kapal  selam  nuklir  dan  konvensional  ke  Samudera  Hindia.  Negara  Tirai Bambu  ini  ingin  membangun  kekuatan  maritim  dengan  melawan  pengaruh  India  di Samudera  Hindia  (dalam  Qodarsasi  &  Rachmawati,  2018).  Thailand  juga  tidak  ingin ketinggalan  berebut  pengaruh  di  Samudera  Hindia.  Sejak  abad  ke-17,  mereka  telah
merencanakan untuk membangun kanal di Tanah Genting Kra atau Isthmus Kra. Kanal baru ini  akan  menghubungkan  Laut  China  Selatan  dengan  Samudera  Hindia.  Tiongkok memberikan  bantuan  dana  kepada  Thailand  (Nota  Kesepahaman,  19  Mei  2015).  Dengan membangun  kanal  ini,  kapal-kapal  dagang  tidak  lagi  harus  melewati  Selat  Malaka,  dapat mengurangi  waktu  perjalanan  hingga  72  jam.  Selain  itu,  kapal-kapal  dagang  tidak  perlu melewati  Singapura.  Hal  ini  membuat  hubungan  China-Singapura  tidak  harmonis  karena 76,2%  PDB  Singapura  --  yang  bersumber  dari  jasa  dan  industri  --  bersumber  dari  Selat Malaka.  Banyak  pelabuhan  di  Indonesia  dibangun  di  Laut  Jawa,  padahal  dalam  konteks dinamika Hankam dunia global Samudera Hindia lebih strategis. Pada 6 Maret 1997, Indian Ocean Rim Association (IORA) dibentuk. Asosiasi Negara-negara Pesisir Samudera Hindia ini  terdiri  dari  21  negara.  IORA  adalah  forum  regional  yang  melibatkan  tiga  pihak  yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, investasi, promosi, dan pembangunan sosial  di  Samudera  Hindia  (Undang,  Gunawan,  2018).  Hankam  di  Samudra  Hindia  pun mencakup hubungan Indonesia-Australia. Kedua negara ini berada di tepi Samudra Hindia. Secara  geografis  Pulau  Christmas  (Australia)  yang  berada  di  Samudera  Hindia  dan berhadapan  langsung  dengan  negara  Indonesia,  lebih  dekat  ke  negara  kita  daripada  ke Australia. Selain itu, fenomena yang terjadi adalah meningkatnya pelayaran Angkatan Laut India  di  Samudera  Hindia  hingga  300  %.  China  memiliki  kapal  selam  nuklir  dan konvensional  di  Samudera  Hindia.  Fenomena  perang  di  masa  depan  akan  terjadi  di  laut dalam; samudera ini adalah samudera terdalam ketiga di dunia. Samudera Hindia berfungsi sebagai batas internasional bagi Indonesia. Blackwell (1951, 1953; dalam Kim & Kim, 1995) dalam kajian desentralisasi, Hankam merupakan urusan pilihan dalam pengelolaan sumber daya kepulauan untuk menjaga kedaulatan Indonesia.
Kedua,  evaluasi  kebijakan  dari  perpektif  dimensi  kebijakan  sosial.  Secara  teoritik (Situmorang, Chazali H., 2016) dalam Iman Amanda Permatasari, 2020) menjelaskan bahwa unsur-unsur yang harus dilakukan evaluator dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan meliputi 1) output kebijakan (hasil dari kebijakan); 2) kemampuan   dalam   memperbaiki masalah sosial; dan 3) konsekuensi atau dampak dari sebuah kebijakan.
1) Output  kebijakan  (hasil  dari  kebijakan).  Analisis  terhadap  output  antara  lain  dapat menggunakan  model  Input-Output  (I-O).  Output  suatu  sektor  terbesar  seharusnya  dapat memberikan  multiplier  terbesar  pula  pada  penciptaan  input  antara  sektor  lainya.  Unit analisisnya  di  antaranya  dapat  difokuskan  pada  analisis  pertumbuhan  ekonomi  daerah; analisis  peningkatan  pendapatan  regional;  analisis  kebutuhan  tenaga  kerja  sektoral;  dan analisis sektor unggulan (Sutrisno, Hadi 2021). Dalam konteks output ini, Kabupaten Nias Barat memiliki laju pertumbuhan ekonomi 2,26 (2021) meningkat menjadi 3,01 (2022), dan 3,73  (2023);  PAD  Rp  12,7  milyar  (2022)  dan  meningkat  menjadi  Rp  16  milyar  (2023); pendapatan  transfer  Rp  704,9  milyar  (2022)  meningkat  menjadi  Rp  734  milyar  (2023); Lain-lain  pendapatan  yang  sah  Rp  3,9  milyar  (2022)  meningkat  menjadi  Rp  5,9  milyar (2023) sehingga total APBD Rp 721, 4 milyar (2022) meningkat menjadi Rp 755, 7 (2023) (BPS,  2023).  Meskipun  mengalami  peningkatan,  namun  jika  dibandingkan  dengan pendapatan daerah perkotaan -- seperti Kota Medan – perbedaannya sangat ekstrim: pada tahun 2022 Kota Medan memperoleh PAD Rp Rp 3 triliun; dana transfer Rp 2,4 triliun; Pendapatan lain-lain Rp 1 trilun dengan total APBD (2022) sebesar Rp 6,7 triliun (Undang, Gunawan,  2023).  Data  seperti  ini  dapat  dijadikan  sebagai  salahsatu  alat  ukur  dalam memperbaiki kebijakan sosial di daerah tertinggal, seperti di Kabupaten Nias Barat.
2) 2) Kemampuan   dalam   memperbaiki masalah sosial. Secara internal, beberapa upaya yang dilakukan  Kabupaten  Nias  Barat  adalah  melakukan  inovasi  agar  terlepas  statusnya  dari daerah tertinggal. Salahsatu alat ukur evaluasi adalah Indeks Inovasi Pemerintahan Daerah, yakni  Innovative  Government  Awards  (IGA)  yang  dianugrahkan  Kementrian  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  (Kemendagri  RI)  Tahun  mulai  2017--2023.  Kriteria  penilian IGA Awards tersebut adalah Provinsi Terinovasi, Kabupaten Terinovasi, Kota Terinovasi,
Daerah  Perbatasan  Terinovasi,  dan  Daerah  Tertinggal  Terinovasi.  Meskipun  dari  34 provinsi di Indonesia, Pemprov Sumut termasuk ke dalam 29 provinsi lainnya yang tidak memperoleh IGA Award, dan tidak satu pun memperoleh awards untuk Kriteria Kabupaten Terinovasi  dan  Kota  Terinovasi,  namun  IGA  Awards  berdasarkan  Kriteria  Daerah Perbatasan  Terinovasi  diperoleh  Kabupaten  Batu  Bara  (2023)  dan  Kriteria  Daerah Tertinggal Terinovasi yang diperoleh Kab. Nias Barat (2022) (Kemendagri, 2023). Secara umum fenomena ini menunjukkan bahwa inovasi daerah di Provinsi Sumut masih sangat rendah.  Salah  satu  kendala  utamanya  diasumsikan  adalah  bahwa  inovasi  yang  telah dikembangkan  selama  ini  belum  mengandung  kebaruan  dan  belum  memberi  manfaat praktis  secara  menyeluruh  kepada  masyarakat.  Selain  itu,  masih  kurangnya  kemampuan untuk mereplikasi inovasi digital maupun nondigital dalam penyelenggaraan kewenangan daerah,  seperti  inovasi  tata  kelola  pemerintahan  daerah,  inovasi  pelayanan  publik,  dan inovasi  tematik  yang  ditetapkan  pemerin  pusat,  inovasi  pelaporan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah,  seperti  perencanaan;  keuangan;  kepegawaian;  pendidikan  dan pelatihan  serta  penelitian  dan  pengembangan.  Kendala  tersebut  dapat  berimplikasi  pada rendahnya  kemampuan      daerah  dalam      memperbaiki  masalah  sosial,  termasuk  di Kabupaten Nias Barat.
3) 3)  Konsekuensi  atau  dampak  dari  sebuah  kebijakan.  Suatu  kebijakan  publik  yang  tidak berorientasi pada tatakelola pemerintahan yang baik dan pelayanan prima dapat berdampak serius terhadap masalah publik dan pada masyarakat daerah; berdampak terhadap keadaan kelompok lain di luar sasaran suatu kebijakan; dan berdampak pula terhadap keadaan saat ini dan juga masa depan. Selain itu, dapat pula berdampak pada meningkatnya biaya yang secara tidak langsung ditanggung masyarakat. Evaluasi kebijakan sosial di Kabupaten Nias Barat  yang  masih  menyandang  status  daerah  tertinggal  penting  diperhatikan  dari  aspek- aspek  tersebut  sebagai  upaya  perbaikan  untuk  meningkatkan  kualitas  tata  kelola pemerintahan sehingga berdampak positif terhadap masyarakat dan kelompok sasaran, baik pada penanganan masalah saat ini maupun di masa yang akan datang sehingga Kabupaten Nias Barat tidak lagi menyandang daerah tertinggal. Hayrapetyan & Mnatsakanyan (2022, dalam  Gunawan  Undang,  2023-b)  menjelaskah  bahwa  jika  fenomena  semacam  ini merupakan  dampak  dari  sebuah  kebijakan  yang  tidak  tepat,  maka  dapat  memicu ketidakmandirian  daerah  sehingga  reformasi  administrasi  kewilayahan  harus  dilakukan. Demikian pula Setiawan et al., (2022) dengan memperhatikan unsur terpenting organisasi pelaksana  (pemerintahan),  sumber  daya,  dan  interpretasi  kebijakan  yang  sesuai  dengan arah,  tujuan,  dan  sasaran  implementasi  kebijakan  merupakan  salahsatu  cara  untuk mengatasi  masalah  pengentasan  kemiskinan  dan  keluar  dai  status  daerah  tertinggal  di Kabupaten Nias Barat.

## Simpulan
Evaluasi terhadap kebijakan sosial di Kabupaten Nias Barat -- yang masih menyandang sebagai  daerah  tertinggal  --  dapat  dilihat  dari  dimensi  sosial  dan  dimensi  kebijakan  sosial. Pertama,  dari  perpektif  dimensi  sosial,  penting  memprioritaskan  pemerataan  dan  keadilan (equity  and  justice);  pendekatan  integratif  (integrative  approach);  perspektif  jangka  panjang (long  term  perspective);  keberlanjutan  ekologis  (ecological  sustainability);  keberlanjutan ekonomi (economic sustainability); keberlanjutan sosial budaya (social cultural sustainability); keberlanjutan  politik  (political  sustainability);  dan  keberlanjutan  pertahanan  dan  keamanan (defense  and  security  sustainability).  Penekanan  terhadap  dimensi  pemerataan  dan  keadilan sangat  penting  sebagai  upaya  evaluasi  dan  identifikasi  masalah  kebijakan  sosial  mengingat secara umum di Provinsi Sumut masih terjadi disparitas antar-kawasan, yakni antara Kawasan Pantai Barat dengan Kawasan Dataran Tinggi dan Kawasan Pantai Timur. Kepulauan Nias  -- sebagai  bagian  dari  Kawasan  Pantai  Barat  dan  Kabupaten  Nias  Barat  sebagai  bagian  dari wilayah Kepulauan Nias -- masih mengalami ketimpangan alokasi anggaran dan di bawah rata-
rata provinsi. Dari lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias, Kabupaten Nias Barat (2022) yang paling rendah dalam perolehan PAD (Rp15 milyar), Dana Transfer (Rp 690 juta), Pendapatan Lain-lain (Rp 18 juta), dan APBD (2022) hanya Rp 723 juta. Demikian pula kontribusi PAD terhadap APBD (2022) paling rendah, yakni hanya 2%. Kedua, dari perspektif kebijakan sosial. 1) Model analisis yang dapat digunakan adalah model output kebijakan (hasil dari kebijakan), antara lain  melalui pengembangan model  Input-Output  (I-O);  2) Dari perspektif kemampuan dalam      memperbaiki  masalah  sosial,  Kabupaten  Nias  Barat  sebagai  daerah  tertinggal  telah melakukan  inovasi  yang  sangat  baik  sehingga  indeks  inovasi  daerah  ini  meningkat  dan memperoleh  IGA  Awards  sebagai  Daerah  Tertinggal  Terinovasi  dari  Kemendagri  (2022);  3) dari  perspektif  konsekuensi  atau  dampak  dari  sebuah  kebijakan  sosial  merupakan  tantangan yang sangat nyata bagi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk memperbaiki tatakelola pemerintahan Kabupaten Nias Barat. Beberapa inovasi yang dapat dikembangkan di kabupaten ini antara lain a) inovasi tata kelola pemerintahan daerah; b) inovasi pelayanan publik; dan c) inovasi  lainnya  berupa  kewenangan  daerah.  Sedangkan  sasaran  inovasi  tersebut  antara  lain dapat  berupa  a)  digitalisasi  layanan  pemerintahan;  b)  penanggulangan  kemiskinan;  c) kemudahan investasi; dan d) stabilitas keamanan dan kehidupan sosial.
Beberapa hambatan dalam implementasi kebijakan sosial di Kabupaten Nias Barat yang penting diperbaiki (reformulasi kebijakan) antara lain faktor ketidakpastian tujuan kebijakan; dampak kebijakan (internal kelompok kepentingan, dan eksternal di luar kelompok kepentingan kelompok);  ketidakseimbangan  antara  sumberdaya  alam  dengan  kecukupan  sumber  daya manusia dalam melakukan inovasi layanan masyarakat; dan peran masyarakat dalam merespon kebijakan sosial. Kebaruan (novelty) penelitian ini dapat berimplikasi pada kualitas dan inovasi tatakelola  pemerintahan  dan  pelayanan  publik  sehingga  dapat  mempercepat  perbaikan  status Kabupaten Nias Barat sebagai daerah tertinggal.

## Referensi
Abowitz,  D.  A.,  &  Toole,  T.  M.  (2010).  Mixed  Method  Research:  Fundamental  Issues  of Design,  Validity,  and  Reliability  in  Construction  Research. Journal  of  Construction Engineering and Management , 136 (1), 108–116. https://doi.org/10.1061/(asce)co.1943- 7862.0000026 .
Bauml, J. M., Vinnakota, R., Anna Park, Y. H., Bates, S. E., Fojo, T., Aggarwal, C., Di Stefano, J., Knepley, C., Limaye, S., Mamtani, R., Wisnivesky, J., Damjanov, N., Langer, C. J., Cohen, R. B., & Sigel, K. (2019). Cisplatin Versus Cetuximab Wth Definitive Concurrent Radiotherapy  for  Head  and  Neck  Squamous  Cell  Carcinoma:  An  analysis  of  Veterans Health Affairs Data. Cancer , 125 (3), 406–415. https://doi.org/10.1002/cncr.31816 .
Bitektine, A. (2008). Prospective case study design: Qualitative method for deductive theory testing.
Organizational Research Methods , 11 (1), 160–180. https://doi.org/10.1177/1094428106292900 .
BPS Nias Barat. (2023). Nias Barat Dalam Angka. Nias: BPS Kabupaten Nias. ISSN: 2572- 287X.
BPS Provinsi Sumatera  Utara.  (2023).  Provinsi  Sumatera Utara Dalam  Angka. Kota Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara.
Daeli, Damai Yanti. (2023). Studi Etnobotani Tanaman Obat Tradisional pada Masyarakat di Desa  Orahili  Kecamatan  Sirombu  Kabupaten  Nias  Barat,  Tunas:  Jurnal  Pendidikan Biologi, 4(1), 1-16. P-ISSN: 2715-1999, E-ISSNF: 2829-0909.
Fau, J. F. (2018). Analisis Potensi Sektoral Ekonomi Kabupaten Nias Selatan Metode Analisis Shift-Share dan Location Quotient. Jurnal Education and Development , 5 (1).
Gulo,  Y.  (2015).  Identifikasi  Pusat-pusat  Pertumbuhan  dan  Wilayah  Pendukungnya  dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Nias (Identification of Growth and Hinterland Area in Developing Nias District). Widya Riset , 18 (1), 37–48.
Handoyo, Eko. (2012). Kebijakan Publik. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
& "Widya Karya". ISBN: 978-602-8517-64-5.
Ilmiha,  J.  (2023).  Analisis  Potensi  Beberapa  Sektor  Ekonomi  Kabupaten  Nias  Utara  2022.
Jurnal Simki Economic , 6 (1), 124–133. https://jiped.org/index.php/JSE. Kemendagri.  (2023). Pedoman  Umum  Penilaian  dan  Pemberian  Penghargaan  Innovative Government  Award  &  Penjelasan  Teknis  Indikator  Indeks  Inovasi  Daerah .  Jakarta: Kemendagri.
Kim, S. K., & Kim’, S. K. (1995). Efficiency of an Information System in an Agency Model. In Econometrica (Vol. 63, Issue 1).
Lase,  E.,  Sihombing,  M.,  &  Thamrin,  H.  (2018).  Analisis  Strategi  Pengembangan  Kawasan Pariwisata di Kabupaten Nias. Anthropos, Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya , 4 (1), 126–138. http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos
Liyushiana. (2019). Pola Perjalanan Wisata di Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara. Jurnal Khasanah Ilmu , 10 (2), 113–121.
Liyushiana. (2019). Pola Perjalanan Wisata di Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara. Jurnal Khasanah Ilmu, 10(2), 113–121.
Mahootian,  F.,  &  Eastman,  T.  E.  (2009).  Complementary  Frameworks  of  Scientific  Inquiry: Hypothetico-Deductive,  Hypothetico-Inductive,  and  Observational-inductive. World Futures:
Journal of General Evolution , 65 (1), 61–75.
https://doi.org/10.1080/02604020701845624.
Mulyadi,  Mohammad;  Lestari,  Tri  Rini  Puji;  Alawiyah,  Faridah;  Wahyuni,  Dinar;  Astri,
Herlina,  Dina;  Martiany;  Rivani,  Edmira;  Qodriyatun,  Sri  Nurhayati.  (2015). Pembangunan  Berkelanjutan:  Dimensi  Sosial,  Ekonomi,  dan  Lingkungan.  Editor:  Sali Susiana. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika. ISBN: 978-602-1247-52-5.
Permatasari,  Iman  Amanda.  (2020). Book  Review ,  Kebijakan  Publik  (Teori,  Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan), Judul Buku: Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi  dan  Evaluasi  Kebijakan),  Penulis:  Chazali  H.  Situmorang  (2016). TheJournalish: Social and Government , 1(1 034-038. ISBN: 978-602-74018-1-5. Puspita, N. (2019). Tourism Area Development Strategy in South Nias Regency. Jurnal Kajian , 24 (2), 131–143. http://www.
Putra, D. P., Nasir, M., & Rozaini, N. (2018). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi, Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Kesehatan di Kota Gunungsitoli: Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamin (Persero)  Marketing  Operating  Region  (MOR)  I  -  Terminal  Bahan  Bakar  Minyak (TBBM) Gunungsitoli. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 24 (3), 776–786. Rehm, Philip. (2011).  Kebijakan Sosial oleh Permintaan Rakyat. Politik Dunia, 63(02), 271 – 299. DOI: 10.1017/S0043887111000037.
Rezvi,  M.  R.,  Kathy,  A.  A.,  Mahmood,  P.,  Lima,  A.  N.,  &  Mahmud,  Z.  (2022).  Impact  of COVID19 Pandemic in Bangladesh: A Perspective of Mental Health and Socio-Economic Status. Khazanah Sosial , 4 (1), 65–75. https://doi.org/10.15575/ks.v4i1.14065.
Sismudjito, S., Pohan, S., & Kariono, K. (2018). Mobilitas Sosial Penduduk Berbasis Industri Pariwisata  Dalam  Meningkatkan  Status  Sosial  Ekonomi  Masyarakat  di  Kota  Gunung Sitoli, Nias Propinsi Sumatera Utara. Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA) , 1 (1), 203–213. https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.164. Sutrisno,  Hadi.  (2021).  Identifikasi  Sektor  Unggulan  dan  Simulasi  Kebijakan  Pembangunan Suatu  Perekonomian.  Jurnal  eBA  8(1),  60-80.  ISSN  2620-7958  (Online);  ISSN  2407- 8166 (Print).
Syawaludin,  M.  (2023).  Social  Political  Roots  of  Leadership  Power  In  Ulu  Malay  Lampik
Empat Merdike Duwe. Khazanah Sosial , 5 (1), 90–103.
https://doi.org/10.15575/ks.v5i1.24140 .
Tanjung,  Ali  Mukti,  Undang,  Gunawan,  Primanto,  Aji.  (2023).  Social  Policy  in  the Implementation  of  Concurrent  Government  Affairs  in  the  Nias  Archipelago  Area,
Indonesia. Khazanah Sosial 5(2), 318-330. DOI: 10.15575/ks.v5i2.25728. Tasdik, Komarudin & Undang, Gunawan. (2021). Perspektif IT Dalam Pengembangan Jabar Selatan: Transparansi Potensi Desa Digital. Indonesian Journal of Area Development and Policy (IADP), I(1), 1-9. https://journal2.unfari.ac.id/index.php/IADP .
Thahir,  Baharuddin.  (2019.  Kebijakan  Sosial  dan  Otonomi  Daerah.  Jurnal  Kebijakan Pemerintahan, 2(2), 91–102.
Undang, Gunawan, Heri, Dina, Finaldin, T., Turyadi, I., Ardiansyah, I., & Dadang, A. (2021). ID-STM: A Framework of Regional Gap for Sustainability of an Underdeveloped Area. JESTEC - Journal of Engineering Science and Technology , Special Is , 88–106.
Undang, Gunawan; Nuryani, E. R.; Alamsyah, Taufiq; Dina. (2022-a) Regional Arrange in The Province of West  Java:  A Formulation Policy. Jurnal  Sosiohumaniora, 24(3), 324-334. ISSN 1411 – 0911; eISSN: 2443-2660. DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v24i3.31232.
Undang,  Gunawan.  (2022-b). Administrasi  Keuangan  Negara:  Kebijakan  Anggaran  Negara dalam  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah (G.  Gunardi,  Ed.;  1st  ed.).  Bandung: Galeripadi. ISBN: 9786238832019.
Undang,  Gunawan;  Suhendar,  Deden;  Heri,  Nuryani  R.,  Eny  ;  Sulaeman,  A.;  Dhina,  M.A.; Darmawan, A. (2023-a). Policy Reformulation Action-Cycle Framework (PRACYF): A Case Study Decentralization and Regional Autonomy Policy in North Sumatra Province. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik (JMPP), Universitas Padjadjaran, Vol. 06 (02), pp 65-83, http://dx.doi.org/10.24198/jmpp.v6i2.45021.
Undang,  Gunawan.  (2023-b).  Buku  Monografi: ID-StM  Frame  Work  &  PRACYF :  Model Analisis Disparitas Kebijakan Sosial dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Bandung: Unfari Press. ISBN: 978-623-09-5257-9.
Waters,  C.  K.  (1987).  Relevance  Logic  Brings  Hope  to  Hypothetico-Deductivism. Philosophy of Science , 54 (3), 453–464. https://doi.org/10.1086/289393 .