…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Analisis Kinerja Keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Ditinjau dalam Perspektif Akuntansi Syariah di Kabupaten Bengkalis
Selvia Rosa 1 , Siska Arina 2 , Siti Umaierah 3
1,2,3 Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkalis E-mail: selviaaa.rosa@gmail.com 1 , siskaasrinaikha@gmail.com 2 , Sitijr.yahoo@gmail.com 3
Article History:
Received: 07 Maret 2024
Revised: 14 Maret 2024
Accepted: 15 Maret 2024 Abstract:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan analisis  kinerja  keuangan  pada  Kantor  Badan Pendapatan  Daerah  (Bapenda)  di  Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan perspektif akuntansi syariah.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus. Data  diperoleh  melalui  studi  dokumentasi  Laporan Keuangan dengan petugas Bapenda terkait pengelolaan  keuangan  yang berbasis prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan  Bapenda  Kabupaten  Bengkalis  masih memiliki  potensi  untuk  ditingkatkan  dalam  hal pengelolaan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Beberapa temuan penting meliputi kebutuhan  akan  pemahaman  yang  lebih  mendalam tentang  konsep  dan  praktek  akuntansi  syariah, perlunya penerapan kontrol internal yang lebih ketat, serta  pentingnya  transparansi  dan  akuntabilitas dalam  pelaporan  keuangan.  Implikasi  penelitian  ini adalah  perlunya  peningkatan  kompetensi  dan pemahaman  staf  Bapenda  terkait  dengan  prinsip- prinsip akuntansi syariah, serta perluasan penggunaan  teknologi  informasi  untuk  memperbaiki sistem dan proses keuangan yang berbasis syariah..

## Keywords: Rasio
Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Pertumbuhan, Rasio Efesiensi, Rasio Aktivitas, Akuntansi Syariah.

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  keuangan  di  dalam  instansi  pemerintahan,  seperti  Badan  Pendapatan  Daerah (Bapenda),  memiliki  peranan  yang  krusial  dalam  menjalankan  fungsi  pemerintahan  dan mendukung  pembangunan  serta  pelayanan  kepada  masyarakat.  Kabupaten  Bengkalis,  sebagai salah satu wilayah di Indonesia, tidak terkecuali dari tantangan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan penggunaan dana publik yang optimal, pentingnya evaluasi kinerja keuangan Bapenda Bengkalis menjadi semakin mendesak. Evaluasi ini harus  dilakukan  dengan  menggunakan  berbagai  indikator  kinerja  keuangan  yang  dapat memberikan  gambaran  menyeluruh  tentang  efektivitas,  efisiensi,  dan  kemandirian  keuangan daerah.
Pertimbangan  mengenai  kemandirian  keuangan  menjadi  hal  yang  krusial,  karena  dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar Bapenda dapat mengelola sumber daya internalnya
dalam  membiayai  kegiatan  operasional  dan  program-program  pembangunan.  Selain  itu,  rasio efektivitas  menjadi indikator penting untuk menilai seberapa  baik alokasi dan penggunaan dana publik  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan.  Begitu  juga  dengan  rasio pertumbuhan,  yang  memberikan  gambaran  tentang  kemampuan  Bapenda  dalam  meningkatkan pendapatan daerah dan mengembangkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat.
Aspek  efisiensi  dan  aktivitas  keuangan  juga  tidak  boleh  diabaikan.  Rasio  efisiensi memberikan  informasi  mengenai  sejauh  mana  Bapenda  mampu  mengelola  sumber  daya keuangannya secara efisien, sementara rasio aktivitas memberikan gambaran tentang produktivitas dan  keaktifan  Bapenda  dalam  menjalankan  operasional  keuangannya  serta  memanfaatkan  aset yang dimiliki. Semua rasio keuangan tersebut, jika dianalisis dengan cermat, dapat memberikan wawasan  yang  mendalam  tentang  kinerja  keuangan  Bapenda  Bengkalis  dan  memungkinkan identifikasi area-area yang memerlukan perbaikan.
Dalam konteks yang lebih luas, pengelolaan keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip akuntansi syariah menjadi semakin penting untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan  untuk  menganalisis  kinerja  keuangan  Bapenda  Kabupaten  Bengkalis  dengan menggunakan perspektif akuntansi syariah, dengan mempertimbangkan berbagai rasio keuangan sebagai  indikator  kinerja.  Dengan  demikian,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan wawasan  yang  mendalam  tentang  bagaimana  prinsip-prinsip  akuntansi  syariah  dapat  diterapkan dalam  pengelolaan  keuangan  publik,  serta  mengidentifikasi  area-area  di  mana  perbaikan  dapat dilakukan  untuk  meningkatkan  efisiensi,  transparansi,  dan  kesesuaian  dengan  nilai-nilai  Islam dalam pengelolaan keuangan daerah.

## LANDASAN TEORI Kinerja Keuangan
Menurut penelitian Brigham dan Houston (2020), kinerja keuangan organisasi dapat diukur melalui  berbagai  indikator  seperti  profitabilitas,  likuiditas,  efisiensi,  dan  pertumbuhan.  Analisis rasio  keuangan  menjadi  kunci  dalam  mengevaluasi  kinerja  keuangan  suatu  organisasi.  Analisis rasio  keuangan  menjadi  kunci  dalam  mengevaluasi  kinerja  keuangan  suatu  organisasi  karena memberikan  gambaran  yang  holistik  tentang  kondisi  keuangan  dan  operasionalnya.  Dengan membandingkan  dan  mengevaluasi  rasio-rasio  keuangan  tersebut  dari  waktu  ke  waktu,  manajer keuangan dapat mengidentifikasi tren, kekuatan, dan kelemahan dalam kinerja keuangan organisasi mereka.

## Rasio Kemandirian
Menurut teori yang dijelaskan oleh Ross, Westerfield, dan Jordan (2019), rasio kemandirian menggambarkan  sejauh  mana  suatu  organisasi  dapat  mengandalkan  sumber  daya  internalnya sendiri  dalam  membiayai  operasional  dan  investasi,  tanpa  terlalu  bergantung  pada  sumber  daya eksternal.  Dengan  memiliki  rasio  kemandirian  yang  tinggi,  organisasi  akan  lebih  mampu mengelola risiko keuangan dan mempertahankan kestabilan dalam jangka panjang. Hal ini karena kemandirian keuangan memungkinkan organisasi untuk lebih fleksibel dalam menghadapi tekanan keuangan  dan  mengalokasikan  sumber  daya  sesuai  kebutuhan  tanpa  terlalu  tergantung  pada pinjaman atau sumber daya eksternal lainnya.

## Rasio Efektivitas
Sebagai salah satu instrumen analisis keuangan yang penting, memberikan gambaran yang
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
komprehensif tentang seberapa baik sebuah organisasi memanfaatkan sumber daya keuangannya untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  konteks  ini,  penelitian  oleh Gitman  dan  Zutter  (2019)  menegaskan  bahwa  evaluasi  efektivitas  menjadi  kunci  untuk  menilai sejauh  mana  pengelolaan  keuangan  suatu  entitas  mampu  menghasilkan  hasil  yang  diinginkan dengan  sumber  daya  yang  tersedia.  Dalam  pengembangan  lebih  lanjut,  rasio  efektivitas  juga merujuk pada kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan penggunaan dana dan sumber daya lainnya untuk mencapai hasil yang diharapkan, seperti peningkatan pendapatan, profitabilitas yang lebih baik, atau pelayanan yang lebih efisien kepada pelanggan.

## Rasio Pertumbuhan
Brigham dan Houston (2020) menekankan pentingnya rasio pertumbuhan sebagai ukuran kemampuan  organisasi  untuk  berkembang  dan  memperluas  kapasitasnya  dalam  menghasilkan pendapatan serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pemangku kepentingan.

## Rasio Efisiensi
Studi  oleh  Horngren,  Sundem,  Stratton,  Burgstahler,  dan  Schatzberg  (2021) menggambarkan  bahwa  rasio  efisiensi  memungkinkan  manajer  dan  investor  untuk  mengukur seberapa efisien suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya keuangannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

## Rasio Aktivitas
Berdasarkan  penelitian  Van  Horne  dan  Wachowicz  (2008),  rasio  aktivitas  memberikan informasi tentang tingkat produktivitas dan keaktifan suatu organisasi dalam mengelola aset dan menjalankan kegiatan operasionalnya.

## Akuntansi Syariah
Menurut Siddiqi (2005), akuntansi syariah adalah sistem akuntansi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip  Islam,  termasuk  larangan  riba,  maysir,  dan  gharar.  Penerapan  akuntansi  syariah menjadi relevan dalam konteks keuangan modern yang memperhatikan aspek-etika dan keadilan.

## METODE PENELITIAN
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti laporan keuangan dan observasi dengan cara  mengorganisasikan  data  dan  memilih  mana  yang  penting  dan  dipelajari,  serta  membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling .
Metode  teknik  analisis  data  menggunakan  metode  deskriptif  pendekatan  kualitatif  yang merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan perhatian terhadap masalah yang dihadapi, di  mana  data  yang  dikumpulkan,  disusun  dan  dianalisis  sehingga  dapat  memberikan  informasi masalah yang ada. Adapun teknik analisa data dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:
1. Mengumpulkan  data-data  yang  diperlukan  dalam  penelitian,  objek  penelitian  yaitu  pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.
2. Menghitung  data  dengan  menggunakan  rasio  kemandirian,  rasio  efektivitas,  rasio pertumbuhan, rasio efisiensi dan rasio aktivitas.
3. Menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil perhitungan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
4. Menganalisis  dan  membahas  kinerja  keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  dengan indikator yang sesuai dengan teori.
5. Menyimpulkan  permasalahan  yang  terjadi  pada  perhitungan  yang  menggunakan  rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, rasio efisiensi dan rasio aktivitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah 2017-2022.
Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pengelolaan APBD Tahun 2020 Terutama Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bengkalis dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemampuan pencapaian pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk tahun anggaran 2017-2022. Rasio yang digunakan oleh penulis adalah  Rasio  Kemandirian,  Rasio  Efektivitas,  Rasio  Pertumbuhan,  Rasio  Efisiensi  dan  Rasio Aktivitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Pendapatan Daerah dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  yang  diperoleh  dari  Badan  Pengelolaan  Keuangan Daerah  Kabupaten  Bengkalis.  Dari  data  tersebut  akan  diketahui  Kinerja  Keuangan  berdasarkan Pengelolaan APBD Tahun 2020 Terutama Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bengkalis Adapun hasil analisis tersebut adalah:

## Rasio Kemandirian
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintah,  pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang telah  membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber  pendapatan  yang  diperlukan  daerah.  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabutapen Bengkalis Tahun 2017-2022 ditunjukkan pada tabel 1.
Rasio Kemandirian 2017 77.000.000.000 0 = 0,00 Rasio Kemandirian 2018 155.995.000.000 0 = 0,00 Rasio Kemandirian 2019 155.995.000.000 0 = 0,00
Rasio Kemandirian 2020 155.995.000.000 0 = 0,00 Rasio Kemandirian 2021 155.995.000.000 0 = 0,00 Rasio Kemandirian 2022 155.995.000.000 0 = 0,00
Dari  hasil  perhitungan  di  atas  dapat  di  simpulkan  sebagai  berikut  hasil  dari  rasio kemandirian pada kabupaten Bengkalis dari tahun 2017 sampai dengan 2022, sebagai berikut :

## Tabel 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2022
Tahun Anggaran  Pendapatan Asli Daerah (Rp)  Pendapatan Transfer (Rp)  Hasil (%)  Ket
2017 77.000.000.000 0.00 93.66 Tinggi 2018 155.995.000.000 0.00 42.67 Rendah 2019 188.900.000.000 0.00 35.78 Rendah 2020 60.606.999.000 0.00 13.20 Rendah Sekali 2021 77.721.340.000 0.00 31.84 Rendah 2022 89.494.340.000 0.00 35.64 Rendah Sekali
Keterangan :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Rendah Sekali : 0%- 25% Rendah : 25%- 50% Sedang : 50% - 75% Tinggi : 75% -100%
Berdasarkan data dalam Tabel 1, persentase rasio kemandirian Kabupaten Bengkalis selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2017, rasio kemandiriannya tinggi dengan 93,66%,  namun  menurun  drastis  menjadi  42,67%  pada  tahun  2018,  yang  merupakan  tingkat rendah.  Tahun  2019  juga mengalami penurunan sebesar 6,89%,  mencapai 35,78%,  juga dengan keterangan rendah. Tahun 2020 mengalami penurunan lagi sebesar 22,58%, dengan hasil 13,20%. Namun, terjadi peningkatan pada tahun 2021 sebesar 18,64%, mencapai 31,84%, dan pada tahun 2022 meningkat kembali sebesar 3,8%, mencapai 35,64%. Rata-rata hasil selama lima tahun adalah 26,52%. Dengan rentang hasil antara 25% - 50%, rasio kemandirian Kabupaten Bengkalis dapat dianggap Partisipatif. Ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah tersebut sedang, dan daerah tersebut cukup mandiri untuk tidak bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

## Rasio Efektivitas
Rasio efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk periode tahun 2017- 2022 ditunjukkan dalam Tabel 2. Rasio ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan  pendapatan  asli  daerah  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik kinerja pemerintah daerah.
Rasio Efektivitas 2017
72.115.653.259,74
77.000.000.000 = 0,9365 Rasio Efektivitas 2018 66.568.890.046,25 155.995.000.000 = 0,4267 Rasio Efektivitas 2019 67.560.812.463,39 188.900.000.000 = 0,3578 Rasio Efektivitas 2020 63.756.320.534,25 60.606.999.000 = 1,032 Rasio Efektivitas 2021 24.746.914.952 77.721.340.000 = 0,3184 Rasio Efektivitas 2021 89.494.340.000 94.541.231.167 = 1,0564
Dari hasil perhitungan di atas dapat di simpulkan sebagai berikut hasil dari rasio efektivitas pada kabupaten Bengkalis dari tahun 2017 sampai dengan 2022, sebagai berikut :
Tabel 2. Rasio Efesiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2022
Tahun Anggaran  Realisasi Penerimaan PAD (Rp) Target PAD (Rp) Hasil (%) Ket 2017 72.115.653.259,74 77.000.000.000 93,65 Cukup Efektif 2018 66.568.890.046,25 155.995.000.000 42.67 Tidak Efektif 2019 67.560.812.463,39 188.900.000.000 35.78 Tidak Efektif 2020 63.756.320.534,25 60.606.999.000 103,20 Sangat Efektif 2021 24.746.914.952 77.721.340.000 31.84 Tidak Efektif 2022 89.494.340.000 94.541.231.167 105.64 Sangat Efektif Keterangan : Sangat Efektif : >100%
Efektif : 100% Cukup Efektif : 90% - 99% Kurang Efektif : 75% -99% Tidak Efektif : <75%
Tabel 2 menunjukkan fluktuasi dalam Rasio Efektivitas PAD di Kabupaten Bengkalis dari tahun  2018  hingga  2022.  Peningkatan  yang  signifikan  terlihat  pada  tahun  2020  dan  2022.  Pada tahun  2018  dan  2019,  efektivitas  PAD  mencapai  42,67%  dan  35,78%  dengan  keterangan  tidak efektif. Namun, pada tahun 2020, terjadi peningkatan yang signifikan  menjadi 103,20% dengan keterangan sangat efektif. Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 31,84% dengan keterangan tidak  efektif,  namun  pada  tahun  2022  kembali  meningkat  menjadi  105,64%  dengan  keterangan sangat  efektif.  Rata-rata  rasio  efektivitas  PAD  selama  periode  tersebut  adalah  53,18%,  yang tergolong  tidak  efektif.  Ini  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  perlu meningkatkan efektivitas dalam mengelola PAD-nya.

## Rasio Pertumbuhan
Rasio  pertumbuhan  merupakan  hasil  perhitungan  dari  presentase  pertumbuhan  PAD  dan presentase pertumbuhan total pendapatan. Ini mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Langsa dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai pada periode sebelumnya untuk dipertahankan atau ditingkatkan pada periode berikutnya.

## Rasio Pertumbuhan 2017
= 72.115.653.259,74 0 𝑋 100% =  0

## Rasio Pertumbuhan 2018
= 66.568.890.046,25 72.115.653.259,74 𝑋 100% =  4,64

## Rasio Pertumbuhan 2019
= 67.560.812.463,39 66.568.890.046,25 𝑋 100% =  11,54

## Rasio Pertumbuhan 2020
= 63.756.320.534,25 67.560.812.463,39 𝑋 100% =  1,36

## Rasio Pertumbuhan 2021
= 24.746.914.952
63.756.320.534,25 𝑋 100% =  11,87

## Rasio Pertumbuhan 2022
= 89.494.340.000 24.746.914.952 𝑋 100% =  12,80
Dari  hasil  perhitungan  di  atas  dapat  di  simpulkan  sebagai  berikut  hasil  dari  rasio pertumbuhan pada kabupaten Bengkalis dari tahun 2017 sampai dengan 2022, sebagai berikut :

## Tabel 3. Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2022
Tahun Anggaran  Presentase Pertumbuhan Total Pendapatan (%)  Presentase Pertumbuhan PAD (Rp)
2017 0 0 2018 4,64 10,29 2019 11,54 39,89 2020 1,36 -19,44 2021 11,87 28,33 2022 12,80 40,21
Dari  tabel  tersebut,  terlihat  fluktuasi  dalam  presentase  pertumbuhan  total  pendapatan  dan PAD. Pada tahun 2018, pertumbuhan total pendapatan adalah 4,64%, sementara pertumbuhan PAD adalah  10,29%.  Tahun  2019,  pertumbuhan total pendapatan  meningkat menjadi  11,54%  dengan pertumbuhan  PAD  sebesar  39,89%.  Namun,  tahun  2020  mengalami  penurunan  sebesar  1,36%
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
dengan pertumbuhan PAD negatif, yaitu -19,44%. Pada tahun 2021, pertumbuhan total pendapatan naik lagi sebesar 11,87% dengan pertumbuhan PAD 28,33%, dan tahun 2022, pertumbuhan total pendapatan meningkat sebesar 12,80% dengan pertumbuhan PAD 40,21%.

## Rasio Efesiensi
Rasio  Efisiensi  PAD  Kabupaten  Bengkalis  untuk  periode  2017-2022  ditunjukkan  dalam Tabel  4.  Ini  mencerminkan  kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam  merealisasikan  PAD  yang direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil  daerah. Semakin rendah rasio efisiensi, semakin baik kinerja pemerintah daerah.
Rasio Efesiensi 2017
32.119.544.884
72.115.653.259,74 = 0,4453 Rasio Efesiensi 2018 37.125.264.791 66.568.890.046,25 = 0,1793 Rasio Efesiensi 2019 45.726.684.550 67.560.812.463,39 = 0,1477
Rasio Efesiensi 2020 25.134.181.288 63.756.320.534,25 = 0,2536 Rasio Efesiensi 2021 36.490.608.058 24.746.914.952 = 0,6781 Rasio Efesiensi 2022 50.592.642.583 89.494.340.000 = 0,1768
Dari hasil perhitungan di atas dapat di simpulkan sebagai berikut hasil dari rasio efesiensi pada kabupaten Bengkalis dari tahun 2017 sampai dengan 2022, sebagai berikut :

## Tabel 4. Rasio Efesiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2022
Tahun Anggaran Biaya Pemungutan PAD (Rp) Realisasi PAD (Rp) Hasil (%) Ket 2017 32.119.544.884 72.115.653.259,74 44.53 Sangat Tidak Efesiensi 2018 37.125.264.791 66.568.890.046,25 17.93 Efesiensi 2019 45.726.684.550 67.560.812.463,39 14.77 Efesiensi 2020 25.134.181.288 63.756.320.534,25 25,36 Cukup Efesiensi 2021 36.490.608.058 24.746.914.952 67.81 Sangat Tidak Efesiensi 2022 50.592.642.583 89.494.340.000 17.68 Efesiensi Keterangan : Sangat Tidak Efisien   : >40% Kurang Efisien : 31%- 40% Cukup Efisien : 21% - 30% Efisiensi : 10% -20% Sangat Efisien : <10%
Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Bengkalis dari 2017-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018  dan  2019,  rasio  efisiensi  adalah  17,93%  dan  14,77%  dengan  keterangan  efisiensi.  Tahun 2020, rasio naik menjadi 25,36% dengan keterangan cukup  efisiensi. Namun, pada 2021 terjadi penurunan drastis menjadi 67,81% dengan keterangan sangat tidak efisien, namun pada tahun 2022 kembali ke 17,68% dengan keterangan efisiensi. Rata-rata rasio efisiensi selama lima tahun adalah
28,71%,  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  telah  cukup  efisien  dalam pengeluaran untuk pemungutan PAD.

## Rasio Aktivitas
Rasio  Efisiensi  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  Periode  Tahun  2017-2022 ditunjukkan pada perhitungan sebagai berikut.

## Rasio Aktivitas 2017
21.754.703.676 1.692.998.750 = 12,84 Rasio Aktivitas 2018 21.716.897.810 1.406.279.500 = 15,44 Rasio Aktivitas 2019 28.257.457.280 3.473.500.650 = 8,13
Rasio Aktivitas 2020 23.163.975.025
0,00 = 0,00
Rasio Aktivitas 2021 11.980.833.654
0,00 = 0,00 Rasio Aktivitas 2022 41.302.860.454
3.517.796.203
= 11,7
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Dari hasil perhitungan di atas dapat di simpulkan sebagai berikut hasil dari rasio aktivitas pada kabupaten Bengkalis dari tahun 2017 sampai dengan 2022, sebagai berikut :

## Tabel 5. Rasio Aktivitas Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2022
Tahun Anggaran  Belanja langsung  Belanja Daerah  Rasio Aktivitas 2017 21.754.703.676 1.692.998.750 12,84 2018 21.716.897.810 1.406.279.500 15,44 2019 28.257.457.280 3.473.500.650 8,13 2020 23.163.975.025 0,00 0,00 2021 11.980.833.654 0,00 0,00 2022 41.302.860.454 3.517.796.203 11,74
Dilihat dari tabel di atas, terlihat bahwa rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja masih lebih besar dibandingkan rasio belanja langsung terhadap total belanja. Secara keseluruhan dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  masih  memprioritaskan anggaran dalam belanja tidak langsung.
Kinerja  Keuangan  pada  Kantor  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  di  tinjau dari perspektif Akuntansi Syariah.

## Rasio Kemandirian
Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dengan rasio kemandirian rata- rata 26,52% selama 2017-2022 menunjukkan kategori sedang dengan pola hubungan partisipatif. Dalam  konteks  akuntansi  syariah,  hal  ini  mencerminkan  semangat  untuk  mengurangi ketergantungan  pada  pemerintah  pusat,  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  keuangan  Islam  yang mendorong  kemandirian  dan  pengelolaan  sumber  daya  secara  efisien.  Rasio  kemandirian  ini menunjukkan  kemampuan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  dalam  mendanai  kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah tanpa bergantung terlalu banyak pada bantuan pemerintah pusat, sejalan dengan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan kemandirian dalam akuntansi syariah. Dalam perhitungan akuntansi syariah, penting untuk mematuhi larangan riba, maysir, dan gharar, serta  memastikan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  dana  publik,  sesuai  dengan nilai-nilai etika Islam. Oleh karena itu, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang  menunjukkan  kemandirian  yang  sedang  dapat  dipandang  sebagai  langkah  positif  dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam.
Dalil,  Al-Qur'an  menyatakan  pentingnya  mengelola  kekayaan  umat  secara  adil  dan transparan,  seperti  dalam  Surah  Al-Baqarah  ayat  188  yang  menegaskan,  "Dan  janganlah  kamu memakan harta sesamamu di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta manusia itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui."  Ini  menunjukkan  pentingnya  integritas  dan  keadilan  dalam  pengelolaan  keuangan publik, yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah.

## Rasio Efektivitas
Kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bengkalis,  dengan  rasio  efektivitas  rata- rata  sebesar  53,18%  selama  2017-2022,  termasuk  dalam  kategori  tidak  efektif  karena  berada  di bawah  75%,  yang  merupakan  standar  efektivitas  yang  diharapkan.  Dalam  perspektif  akuntansi syariah,  hal  ini  menunjukkan  kurangnya  efektivitas  dalam  mengoptimalkan  pencapaian  target-
target dengan potensi riil yang telah ditetapkan. Dalam konteks akuntansi syariah, prinsip keadilan dan keberlanjutan sangat penting dalam pengelolaan keuangan publik. Al-Qur'an Surah Al-Hasyr (59:7)  menekankan  pentingnya  pemerintah  dalam  memperhatikan  kebutuhan  masyarakat:  "Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu hendaklah kamu terimanya, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaannya."
Kurangnya  efektivitas  dalam  mengelola  pendapatan  asli  daerah  juga  dapat  melanggar prinsip-prinsip akuntansi syariah, seperti transparansi dan integritas. Dalam Al-Qur'an Surah Al- Baqarah (2:188) Allah berfirman, "Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu di antara kamu dengan  jalan  yang  batil,  dan  janganlah  kamu  menyuap  hakim,  supaya  kamu  dapat  memakan sebagian  dari  harta  manusia  itu  dengan  dosa,  padahal  kamu  mengetahui."  Oleh  karena  itu, perbaikan  dalam  pengelolaan  keuangan  publik  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  perlu memperhatikan  prinsip-prinsip  akuntansi  syariah,  seperti  meningkatkan  transparansi,  integritas, dan keadilan dalam mengelola pendapatan asli daerah. Ini juga membutuhkan disiplin yang tinggi dari aparatur pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan asli daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

## Rasio Pertumbuhan
Pertumbuhan pendapatan daerah dari tahun  2017  hingga 2022  menunjukkan pertumbuhan positif  dengan  rata-rata  19,85%,  menandakan  kemampuan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bengkalis  dalam  mempertahankan  dan  meningkatkan  pencapaian  dari  periode  ke  periode. Peningkatan  tersebut  mungkin  tidak  optimal  karena  masih  di  bawah  potensi  penuh  yang  bisa dicapai. Dalam konteks akuntansi syariah, penting untuk  memastikan bahwa pendapatan daerah diperoleh  secara  halal  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Al-Qur'an  Surah  Al-Baqarah (2:188)  menegaskan  keadilan  dalam  transaksi  keuangan:  "Dan  janganlah  kamu  memakan  harta sesamamu di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta manusia itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui."
Dalam  perspektif  akuntansi  syariah,  penting  untuk  memaksimalkan  pendapatan  daerah dengan  memanfaatkan  potensi-potensi  yang  ada  secara  adil  dan  berkelanjutan.  Ini  mencakup pengelolaan  sumber  daya  secara  efisien  dan  transparan,  serta  memastikan  bahwa  pendapatan diperoleh dari sumber-sumber yang halal dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. sementara pertumbuhan  pendapatan  daerah  Kabupaten  Bengkalis  menunjukkan  hasil  yang  positif,  penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap potensi-potensi yang belum dimaksimalkan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan publik, guna memastikan bahwa pencapaian pendapatan daerah mencerminkan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan kemandirian sesuai dengan ajaran Islam.

## Rasio Efisiensi
Berdasarkan  rasio  efisiensi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Bengkalis  periode 2017-2022, dengan rata-rata 28,71%, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menunjukkan efisiensi dalam mengelola biaya untuk pemungutan PAD selama enam tahun terakhir. Dalam konteks akuntansi syariah, efisiensi merupakan aspek penting yang mencerminkan penggunaan sumber daya secara bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Al-Qur'an Surah Al-A'raf (7:31) mengajarkan pentingnya memanfaatkan sumber daya dengan bijaksana: "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, dan makan minumlah, dan janganlah  berlebih-lebihan.  Sesungguhnya  Dia  tidak  menyukai  orang-orang  yang  berlebih- lebihan."
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Dalam akuntansi syariah, penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan  transparan, adil,  dan sesuai  dengan prinsip-prinsip Islam.  Larangan terhadap riba  (riba), maysir  (perjudian),  dan  gharar  (ketidakpastian  yang  berlebihan)  harus  dipatuhi  dalam  setiap transaksi keuangan. Efisiensi dalam pengelolaan biaya untuk pemungutan PAD oleh pemerintah Kabupaten  Bengkalis  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  akuntansi  syariah  yang  mendorong penggunaan  sumber  daya  secara  bertanggung  jawab  dan  adil.  Hal  ini  mencerminkan  komitmen untuk  mematuhi  ajaran  Islam  dalam  setiap  aspek  kehidupan,  termasuk  dalam  pengelolaan keuangan publik.

## Rasio Aktivitas
Alokasi anggaran pada belanja tidak langsung oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis harus diperhatikan dari perspektif akuntansi syariah. Dalam Islam, prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan  keseimbangan  dalam  pengelolaan  keuangan  sangat  penting.  Aturan  akuntansi  syariah mengharuskan agar alokasi dana dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut serta mematuhi  ketentuan-ketentuan  syariah.  Dalam  akuntansi  syariah,  prioritas  harus  diberikan  pada belanja  langsung  yang  memberikan  manfaat  langsung  kepada  masyarakat.  Ini  sesuai  dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam alokasi anggaran, serta untuk memastikan penggunaan dana  yang  berkah  dan  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islam.  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  perlu mempertimbangkan  aturan-aturan  akuntansi  syariah,  seperti  larangan  riba,  maysir,  dan  gharar, dalam menentukan alokasi anggaran agar digunakan secara efisien dan sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan dan kesejahteraan umat.

## KESIMPULAN
Peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  di Kabupaten Bengkalis merupakan langkah positif dalam pengelolaan keuangan daerah, yang juga sesuai  dengan  prinsip-prinsip  akuntansi  syariah.  Aturan-aturan  akuntansi  syariah  yang  relevan dalam konteks ini meliputi:
1. Keadilan dan Keseimbangan: Prinsip akuntansi syariah menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam pemungutan pajak. Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak harus didasarkan pada keadilan, di mana setiap warga negara memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuannya.  Hal  ini  mencerminkan  ajaran  Islam  tentang  keadilan  dalam  distribusi kekayaan.
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Pengelolaan pajak dan retribusi daerah harus transparan dan akuntabel  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  akuntansi  syariah.  Pemerintah  daerah  harus memastikan bahwa dana yang diperoleh dari pajak dan retribusi digunakan secara efisien dan sesuai dengan kepentingan umum, serta dilaporkan secara jelas kepada publik.
3. Ketergantungan yang Rendah: Prinsip akuntansi syariah mendorong pemerintah daerah untuk mengurangi  ketergantungan  pada  bantuan  eksternal,  termasuk  dari  pemerintah  pusat  dan provinsi. Hal ini agar pemerintah daerah lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan tidak terlalu  bergantung  pada  sumber  daya  dari  pihak  lain,  yang  juga  sesuai  dengan  prinsip kemandirian ekonomi dalam Islam.
Dengan  mematuhi  prinsip-prinsip  akuntansi  syariah  seperti  yang  disebutkan  di  atas, pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dapat memastikan bahwa pengelolaan pajak dan retribusi daerah  dilakukan  dengan  adil,  transparan,  dan  berkelanjutan,  serta  mengurangi  ketergantungan pada  bantuan  eksternal.  Ini  akan  membantu  menciptakan  kestabilan  keuangan  daerah  dan memperkuat kemandirian ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## DAFTAR REFERENSI
Arbha Mulya Hening Tyas. (2019). “Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Anggota Polri Dit Airud Polda Kalsel”. Jakarta : PKM
Bapenda.semarangkota.go,id Burhan  Bugin, Metodologi  Penelitian  Sosial  dan  Ekonom  Edisi  Pertama ,  (Jakarta:  PT.    Fajar Interpramata Mandiri, 2013) h. 128.
Eprints.ipdn.ac.id http://eprints.ipdn.ac.id
Fahmi, & irham. (2011). Analisis Laporan Keuangan . Bandung: Alfabeta.
Fatmawati,  Ika.  2012.  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pada  PT  Jasa  Marga  (Persero)Tbk.  Dengan Metode Analisis Rasio.Jember:Skripsi. Universitas Jember.
Guido  G.  (2018).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Perusahaan  Sebelum  Dan  Sesudah  Right  Issue  di BEI. E-Jurnal Manajemen Unud. Vol. 7, No. 3, 2018. h 1623-1652.
Guido  G.  (2018).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Perusahaan  Sebelum  Dan  Sesudah  Right  Issue  di BEI. E-Jurnal Manajemen Unud. Vol. 7, No. 3, 2018. h 1623-1652.
Hanafi, Mahmud M, & Halim, A. (2012). Analisis Laporan Keuangan . Yogyakarta: STIE YKPN. Harahap, & Sofyan Syafri. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hardiningsih, dkk. (2011). "Analisis Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Primer Koperasi Angkatan Darat (Primkopad) Kartika Benteng Sejahtera di Balikpapan". Harmono, SE, Msi. 2009. Manajemen Keuangan Berbasis Balance Scoreacard Pendekatan Teori,
Kasus dan Riset Bisnis. Edisi 1. Jakarta. Bumi Aksara.
Http://repository uin.suska.ac.id
Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis,  Laporan  Kinerja  Instansi  Daerah,  Badan  Pendapatan  Daerah (2020).
Rahman, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Trimedia, 2005) h. 50.
Riyanto,  Bambang.  1981.  Dasar-dasar Pembelanjaan  Perusahaan. Edisi  2.  Yogyakarta. Yayasan Badan Penerbit Gadja Mada.
Riyanto, Bambang. 2001. Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. Edisi 4. Yogyakarta. BPFE. Roosdiana. (2019). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI. Jurnal Ekonomi. Vol, 13. Nomor 1. 2019 Rudianto. (2010). Akuntansi Koperasi. Jakarta: Erlangga. Scholar.unand.ac.id  http://unand.ac.id
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan(Pendekatan Kuatitatif, Kualitatif, Dan R&-D) . Alfabeta.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan(Pendekatan Kuatitatif, Kualitatif, Dan R&-D) . Alfabeta.
Syofian  Siregar, Statistika  Deskriptif  untuk  Penelitian:  Dilengkapi  Perhitungan  Manual  dan Apli2kasi SPSS Versi 17, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 121-122 Syofian  Siregar, Statistika  Deskriptif  Untuk  Penelitian:  Dilengkapi  Perhitungan  Manual  dan Aplikasi Spss Versi 17, … h. 121