## DANA PERIMBANGAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA: SEBUAH BUKTI PENGUJIAN DARI PULAU KALIMANTAN
Oleh:
Evi Maria 1
Abdul Halim 2 Muhammad Luthfan 3
Fakultas Teknologi Informasi 1 , Fakultas Ekonomika dan Bisnis 2,3
Universitas Kristen Satya Wacana 1 , Universitas Gadjah Mada 2,3

## Email:
Evi.maria@uksw.edu

## ABSTRAK
Tujuan riset ini adalah untuk menginvestigasi hubungan antara dana perimbangan dan  pembangunan  manusia  dan  melihat  perilaku  penggunaan  anggaran  di  Pulau Kalimantan Riset ini menggunakan analisis regresi data panel menggunakan sampel empat provinsi di Pulau Kalimantan dengan tahun amatan 2010-2016. Hasil riset menemukan  secara  parsial  Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus memiliki  pengaruh  positif  pada  pembangunan  manusia  di  Pulau  Kalimantan. Sedangkan,  Dana  Bagi  Hasil  tidak  berpengaruh  pada  pembangunan  manusia  di Pulau  Kalimantan.  Ini  karena  Dana  Bagi  Hasil  Pulau  Kalimantan  mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2014-2016 dan penggunaan Dana Bagi Hasil dari  Sumber  Daya  Alam  dibatasi  oleh  regulasi  tentang  kelestarian  lingkungan hidup.  Secara  simultan,  dana  perimbangan,  yaitu  Dana  Alokasi  Umum,  Dana Alokasi  Khusus,  dan  Dana  Bagi  Hasil  memiliki  pengaruh  pada  pembangunan manusia  di  Pulau  Kalimantan.  Riset  ini  menemukan  bahwa  implementasi desentralisasi di Indonesia membuat pemerintah daerah cenderung mengandalkan dana perimbangan untuk membiayai program pembangunan manusia di daerah.
Kata Kunci: dana perimbangan, pembangunan manusia, desentralisasi, pemerintah daerah.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  investigate  the  relationship  between  fiscal balance funds and human development and also to see the behavior of budget use in the Kalimantan Island. This research uses panel data regression analysis using a sample of four provinces in Kalimantan Island with the observation year 2010- 2016. The results of the study found partially the General Allocation Fund and the Special  Allocation  Fund  had  a  positive  influence  on  human  development  on  the Kalimantan Island. Meanwhile, the Revenue Sharing Fund has no effect on human development  on  the  Kalimantan  Island.  This  is  because  the  Kalimantan  Island Revenue Sharing Fund experienced a significant decline in 2014-2016 and the use of the Revenue Sharing Fund from Natural Resources is limited by regulation on environmental  sustainability.  Simultaneously,  fiscal  balancing  funds,  namely General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Revenue Sharing Funds has an influence on human development on the Kalimantan Island. This research found  that  the  implementation  of  decentralization  in  Indonesia  made  local governments tend to rely on Fiscal Balance Funds to finance human development programs in the regions.
Keywords:  fiscal  balance  funds,  human  development,  decentralization,  local governments

## A. PENDAHULUAN
Dewasa  ini,  orientasi  pembangunan  mengalami  perubahan.  Awalnya, pembangunan  negara/daerah  hanya  difokuskan  pada  program  peningkatan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sekarang fokus pembangunan bergeser ke arah peningkatan  kualitas  manusia  atau  disebut  dengan  pembangunan  manusia. Pergeseran  ini  terjadi  karena  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  disuatu  negara, tidak menjamin masalah sosial, seperti gelandangan, pengangguran, penyalahgunaan obat terlarang, AIDS, dan lain-lain dapat berkurang (UNDP 1990). Pembangunan  manusia  menjadi  fokus  perhatian  banyak  negara,  termasuk Indonesia. Kemajuan negara dinilai dari pembangunan manusianya (Widodo et al .,
2011;  Pramono  dan  Soesilowati  2016).  Manusia  dipandang  tidak  hanya  sebagai subyek,  yaitu  pelaku  pembangunan,  tetapi  sekarang  ini  manusia  juga  dipandang sebagai obyek pembangunan, yaitu sasaran pembangunan (UNDP 1990; Kuncoro 2011).  Penciptaan  lingkungan  kondusif  agar  manusia  dapat  hidup  lebih  lama, kreatif dan sehat adalah tujuan akhir pembangunan manusia (Sukirno 2015). Perubahan fokus pembangunan dari pertumbuhan ekonomi ke pembangunan manusia  berdampak  pada  perubahan  pengukuran  kinerja  pembangunan.  UNDP (1990)  mengembangkan Human  Development  Index (HDI)  sebagai  indeks  untuk mengukur  tingkat  keberhasilan  pembangunan  di  suatu  wilayah,  dengan  cara mengukur kesehatan, usia, pendidikan, keterampilan serta pendapatan penduduk di daerah  untuk  dapat  hidup  lebih  layak.  Di  Indonesia,  HDI  sama  dengan  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM).  Undang-Undang  (UU)    No.  17/2007  tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  2005-2025  menetapkan  IPM
sebagai indeks untuk mengukur kinerja pembangunan manusia di kabupaten/kota, Indonesia.  Ada  empat  tingkatan  IPM  berdasarkan  skornya,  yaitu  sangat  tinggi, tinggi,  sedang,  dan  rendah.  Tujuannya,  untuk  mengorganisasikan  kinerja pembangunan  manusia  daerah-daerah  di  Indonesia  menjadi  kategori  yang  sama. IPM  sangat  tinggi  berarti  daerah  memiliki  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang sangat  berkualitas.  Sayangnya,  di  Indonesia  kesenjangan  pembangunan  manusia antar daerah masih relatif tinggi (Fauzia, 2019). Ini berarti perlu perhatian khusus terkait pembangunan manusia di Indonesia.
Hasil pengamatan IPM tahun 2017 pada 34 provinsi di Indonesia, ditemukan bahwa peringkat lima besar berdasarkan angka IPM tertinggi, yaitu DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kalimantan Timur (Kaltim), Kepulauan Riau (Kepri), dan Bali. Sedangkan urutan IPM terkecil dimiliki oleh Papua, Papua Barat, Nusa  Tenggara  Timur  (NTT),  Sulawesi  Barat  (Sulbar),  dan  Kalimantan  Barat (Kalbar). Peringkat IPM di Indonesia disajikan pada Gambar 1. Dari pengamatan ini, ditemukan hal  yang menarik di  Pulau Kalimantan. IPM Provinsi  Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat berada di peringkat tiga dan peringkat 30 dari 34  provinsi  di  Indonesia.  Ini  berarti  terjadi  ketimpangan  yang  mencolok  pada pembangunan manusia antar provinsi di Pulau Kalimantan.

## Gambar 1. Peringkat IPM di Indonesia
Sumber:  (BPS, 2018)
Jika  ditinjau  dari  rata-rata  IPM  tahun  2017  di  Pulau  Kalimantan,  ditemukan fakta  bahwa  pembangunan  manusia  di  Pulau  Kalimantan  (70,13)  berada  dalam klasifikasi tinggi dan jika dibandingkan dengan IPM nasional, angka IPM-nya pun hampir  mendekati  IPM  nasional  (70,81).  Perbandingan  IPM  nasional  dan  IPM Pulau  Kalimantan  tahun  2016  dan  2017  disajikan  pada  Gambar  2.  Kondisi kesenjangan  ini  menunjukkan  bahwa  riset  untuk  mengetahui  faktor  yang mempengaruhi  pembangunan  manusia  di  Pulau  Kalimantan  masih  perlu  untuk dilakukan.
80,06 78,89 75,12 74,45 74,3
DKI JAKARTA DIY KALTIM KEPRI BALI Peringkat IPM Tertinggi IPM 59,09 62,99 63,73 64,3 66,26
PAPUA PAPUA BARAT NTT SULBAR KALBAR Peringkat IPM Terendah IPM

## Gambar 2 Perbandingan IPM Pulau Kalimantan dan Nasional
Sumber: (BPS, 2018)
Penerapan  desentralisasi  di  Indonesia  dilakukan  dengan  tujuan  agar  terjadi pemerataan  pembangunan  di  seluruh  daerah.  Desentralisasi  diyakini  sebagai strategi efektif dalam pengelolaan negara, dengan memberikan hak otonomi kepada daerah  untuk  mengurus  daerahnya  sendiri  (Baskaran  2012;  Maria et  al .,  2019). Desentralisasi  memberi  kebebasan  bagi  pemerintah  daerah  untuk  mengelola aktivitas pendapatan, belanja, dan pembiayaannya sendiri. Pemerintah pusat hanya bertugas  menyediakan  prinsip-prinsip  dalam  kegiatan  pengelolaan  keuangan  di daerah tanpa ada ketentuan rinci tentang manajemennya (Ritonga, 2014). Daerah diberi  kebebasan  untuk  membuat  program-program  berkaitan  dengan  upaya peningkatan kapasitas dasar manusia, dalam rangka mensukseskan pembangunan manusia.  Upaya  peningkatan  kapasitas  dasar  manusia  dilakukan  dengan  cara memperbaiki  kesehatan  dan  pengetahuan  penduduk  (UNDP  1990;  Dao  2012; Craigwell et al ., 2012). Oleh sebab itu, kegiatan pembangunan manusia di daerah membutuhkan dukungan pendanaan yang tidak sedikit (Sarkoro dan Zulfikar 2016). Program pembangunan tersebut, didanai dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Faktanya,  di  Indonesia  terjadi  kesenjangan  PAD  antara  daerah,  sehingga mendorong  pemerintah  pusat  untuk  mengalokasikan  dana  perimbangan  kepada daerah. Dana perimbangan, meliputi  Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus  (DAK),  dan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH).  Tujuannya,  untuk  membiayai kegiatan  pelayanan  publik  dalam  upaya  mensejahterakan  dan  meningkatkan kualitas  hidup  warga  didaerahnya.  Namun,  apakah  dana  perimbangan  memiliki hubungan dengan pembangunan manusia di Pulau Kalimantan, masih merupakan pertanyaan penelitian.
Selama  ini  riset-riset  tentang  dana  perimbangan  dan  pengaruhnya  pada pembangunan  manusia  telah  dilakukan  pada  berbagai  daerah  di  Indonesia,  tetapi hasilnya  masih  inkonsisten.  Riset  Lestari et  al .,  (2016)  dan  Zaufi et  al .,  (2016) menemukan besarnya DAU berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia, namun  riset  Harahap  (2011),  Widarwanto et  al .,  (2014),  Ardiansyah  dan Widyaningsih  (2014),  Williantara  dan  Budiasih  (2016),  Sarkoro  dan  Zulfikar (2016) menemukan hal sebaliknya, yaitu DAU tidak memiliki pengaruh terhadap pembangunan  manusia.  Tidak  hanya  DAU,  ketidakkonsistenan  hasil  riset  juga terjadi pada hubungan antara DAK dan pembangunan manusia. Widarwanto et al .,
(2014), Ardiansyah dan Widyaningsih (2014) menemukan pembangunan manusia di daerah ditentukan oleh besarnya DAK, tetapi riset Harahap (2011), Siswandi et al .,  (2015),  Lestari et  al .,  (2016),  Williantara  dan  Budiasih  (2016),  Sarkoro  dan Zulfikar (2016) menemukan hal sebaliknya, yaitu besarnya DAK tidak berpengaruh
pada pembangunan manusia. Sedangkan untuk DBH, Harahap (2011), Ardiansyah dan  Widyaningsih  (2014),  dan  Lestari et  al .,  (2016)  menemukan  DBH  tidak memiliki  pengaruh  pada  pembangunan  manusia.  Inkonsistensi  temuan  riset terdahulu  ini,  membuat  riset  untuk  melihat  pengaruh  dana  perimbangan  pada pembangunan manusia masih perlu untuk dilakukan. Kondisi tersebut, mendorong riset  ini  untuk  dilakukan.  Jadi,  tujuan  riset  ini  adalah  untuk  mendapatkan  bukti empiris  terkait  hubungan  dana  perimbangan  dan  pembangunan  manusia  dan melihat  perilaku  penggunaan  anggaran  di  Pulau  Kalimantan  sebagai  akibat  dari penerapan desentralisasi.
Ada dua kontribusi dalam riset ini. Pertama , temuan riset berkontribusi untuk pengembangan ilmu Akuntansi Publik karena menyediakan bukti pengujian tentang hubungan  dana  perimbangan  dan  pembangunan  manusia. Kedua ,  temuan  riset berkontribusi  bagi  pemerintah.  Temuan  riset  memberi  informasi  tentang  dampak pemberian dana perimbangan terhadap kegiatan pembangunan manusia di daerah. Temuan  riset  juga  memberikan  informasi  terkait  perilaku  penggunaan  anggaran, yaitu  dana  perimbangan  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  SDM  di  Pulau Kalimantan.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kegiatan pengalokasian dana perimbangan dapat digambarkan dari sudut pandang teori keagenan (Sarkoro dan  Zulfikar  2016).  Dalam  hubungan  keagenan,  pemerintah  pusat  diproksikan sebagai prinsipal, sedangkan pemerintah daerah diproksikan sebagai agen. Menurut teori  keagenan,  pendelegasian  wewenang  terjadi  ketika  prinsipal  memilih orang/kelompok lain yang disebut dengan istilah agen untuk melakukan tindakan sesuai  keinginan  prinsipal  (Jensen  dan  Meckling  1976).  Pemerintah  pusat memberikan  wewenang  atau  hak  pada  daerah  untuk  mengatur  dan  mengelola aktivitas pendapatan, belanja, dan pembiayaannya sendiri. Dampak dari kebijakan tersebut, pemerintah pusat dituntut untuk mengalokasikan dana perimbangan dalam rangka  membantu  pendanaan  aktivitas-aktivitas  pelayanan  publik  di  daerah tersebut.
Dana  perimbangan  merupakan  dana  yang  berasal  dari  Anggaran  Belanja Pendapatan  Negara  (APBN)  untuk  dialokasikan  pusat  ke  daerah  dalam  rangka membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah instrumen  fiskal  dari  dana  perimbangan.  Tujuannya,  untuk  mengurangi kesenjangan fiskal sebagai dampak dari pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat block grants . Artinya, pemerintah daerah berhak mengatur sepenuhnya penggunaan DAU  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  prioritas  daerahnya.  DAU  digunakan  daerah untuk  membiayai  belanja  yang  berhubungan  langsung  dengan  pelayanan  publik, sehingga dana ini dialokasikan sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Riset terdahulu tentang DAU dan pembangunan manusia di Indonesia masih tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan apakah DAU dapat membawa dampak pada  peningkatan  pembangunan  manusia  atau  malah  sebaliknya,  pembangunan manusia  tidak  dipengaruhi  oleh  DAU.  Riset  Harahap  (2011),  Widarwanto et  al .,
(2014),  Ardiansyah  dan  Widyaningsih  (2014),  Williantara  dan  Budiasih  (2016), Sarkoro  dan  Zulfikar  (2016)  menemukan  bahwa  pembangunan  manusia  tidak
dipengaruhi  oleh  DAU,  karena  komponen  utama  alokasi  dasar  DAU  di  daerah adalah  kegiatan  belanja  pegawai  dan  dan  bukan  untuk  kepentingan  penyediaan layanan  publik  (Harahap  2011;  Williantara  dan  Budiasih  2016).  Setelah desentralisasi fiskal diterapkan di Indonesia, serapan anggaran di daerah, cenderung digunakan untuk membiayai kegiatan belanja pegawai daripada kegiatan  layanan publik (Chang dan Geoffrey 2002; Sjahrir et al . 2013; Maria et al . 2019). Namun, pendapat berbeda muncul dari kelompok riset lainnya. Riset Lestari et al ., (2016) dan Zaufi et al ., (2016) justru menemukan hal sebaliknya. DAU berpengaruh positif terhadap  pembangunan  manusia.  DAU  terbukti  dapat  membantu  daerah  untuk meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusianya.  DAU  membuat  kualitas pendidikan  meningkat,  standar  hidup  masyarakat  meningkat,  serta  masyarakat dapat hidup dengan sehat dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang. Dalam rangka  menguji  hubungan  DAU  dan  pembangunan  manusia,  maka  hipotesis pertama riset ini, yaitu:
H 1 : Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh  terhadap  pembangunan  manusia  di Pulau Kalimantan
Selain  DAU,  komponen  dana  perimbangan  adalah  Dana  Alokasi  Khusus (DAK), yaitu dana dari APBN untuk mendanai kegiatan khusus di daerah tertentu, seperti  kegiatan  mengadakan  dan  memelihara  sarana  serta  prasarana  pelayanan dasar yang masuk dalam program prioritas nasional. Dana tersebut juga digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak bisa dihitung taksirannya menggunakan rumus alokasi umum. DAK bersifat specific grants karena dana ini dialokasikan ke daerah dengan syarat-syarat khusus berkaitan dengan penggunaannya. Selain itu, alokasi DAK ke daerah harus memperhatikan faktor kecukupan dana dalam APBN, seperti yang diamanatkan oleh UU No. 23/2014.
Hasil riset terdahulu yang meneliti hubungan antara DAK dan pembangunan manusia  masih  inkonsisten  dalam  menjawab  pertanyaan  apakah  DAK  dapat meningkatkan  pembangunan  manusia  atau  malah  sebaliknya,  pembangunan manusia  tidak  dipengaruhi  oleh  DAK.  Riset  Harahap  (2011),  Siswandi et  al .,
(2015), Lestari et al ., (2016), Williantara dan Budiasih (2016), Sarkoro dan Zulfikar (2016) menemukan pembangunan manusia tidak dipengaruhi oleh DAK. Ini terjadi karena  penggunaan  DAK  hanya  diperuntukkan  untuk  peningkatan  sarana  dan prasaran (fisik) sedangkan pembangunan manusia tidak diukur dari segi kuantitas terkait  sarana  dan  prasarana  fisik,  tetapi  pembangunan  manusia  diukur  dari  segi kualitas hidup manusia (Sarkoro dan Zulfikar 2016). Lestari et al ., (2016), Sarkoro dan Zulfikar (2016) menjelaskan bahwa proporsi DAK yang diterima daerah jauh lebih  rendah  dari  DAU  dan  PAD  yang  dimiliki  daerah  sehingga  membuat  DAK tidak berpengaruh pada pembangunan manusia. Siswandi et al ., (2015) menemukan bahwa  alokasi  DAK  belum  sepenuhnya  menitikberatkan  pada  kegiatan  belanja yang  menunjang  peningkatan  kualitas  masyarakat  di  bidang  pendidikan  serta kesehatan karena program serta kegiatan prioritas nasional belum sinkorn dengan indikator untuk mengukur pembangunan manusia.
Kelompok  riset  lain  menemukan  hal  yang  berbeda,  yaitu  DAK  memiliki pengaruh  terhadap  pembangunan  manusia  (Widarwanto et  al .,  2014;  Ardiansyah
dan  Widyaningsih  2014).  Ini  berarti  DAK  dapat  meningkatkan  pembangunan manusia yang ditunjukkan dengan peningkatan angka IPM. Daerah menggunakan DAK  untuk  kegiatan  belanja  modal,  yaitu  pengadaan  dan  perbaikan  sarana  dan prasarana  kebutuhan  dasar  manusia,  yaitu  pendidikan  dan  kesehatan  sehingga mempengaruhi  kualitas  masyarakat.  DAK  dalam  bentuk  kegiatan  belanja  modal untuk  bidang  kesehatan  dan  pendidikan  ditemukan  memiliki  dampak  positif terhadap  kualitas  hidup  dan  kualitas  pendidikan  warganya  (Pramono  dan Soesilowati 2016; Pake et al ., 2018). Dalam rangka menguji hubungan DAK dan pembangunan manusia, maka hipotesis kedua riset ini, yaitu:
H 2 : Dana  Alokasi  Khusus  berpengaruh  terhadap  pembangunan  manusia  di Pulau Kalimantan
Selain  DAU  dan  DAK,  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  juga  komponen  dana perimbangan yang berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan dari sumber daya alam.  Besarnya  DBH  ditentukan  berdasarkan  potensi  daerah  yang  menghasilkan sumber  daya  alam  dengan  persentase  tertentu.  DBH  diberikan  dalam  rangka mengurangi  kesenjangan  kemampuan  keuangan  pusat  dan  daerah.  DBH  bersifat block grants . Oleh sebab itu, daerah dapat menentukan sendiri penggunaan DBH dan pemerintah pusat tidak boleh mengintervensinya.
Riset  tentang  hubungan  DBH  dan  pembangunan  manusia  sudah  dilakukan oleh  Harahap  (2011),  Ardiansyah  dan  Widyaningsih  (2014),  dan  Lestari et  al .,
(2016).  Hasil  riset  menemukan  bahwa  DBH  tidak  memiliki  pengaruh  pada pembangunan  manusia.  Kondisi  ini  disebabkan  karena pertama ,  daerah  hanya memiliki porsi DBH dalam jumlah kecil (Lestari et al ., 2016), kedua , regulasi yang dikeluarkan oleh negara  membatasi keleluasan daerah untuk  menggunakan DBH dalam  rangka  penyediaan  layanan  publik  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup manusia. Misalnya saja, DBH Kehutanan yang diperoleh dari dana reboisasi hanya boleh  dipakai  untuk  pendanaan  kegiatan  reboisasi  saja,  tidak  untuk  kegiatan lainnya. Dalam rangka menguji hubungan DBH dan pembangunan manusia, maka hipotesis ketiga riset ini, yaitu:
H 3 : Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap pembangunan manusia di Pulau Kalimantan

## C. METODE PENELITIAN

## Sampel dan Data Penelitian
Pemerintah  provinsi  di  Pulau  Kalimantan  adalah  populasi  riset  ini.  Sampel riset  dipilih  menggunakan  metode purposive  sampling dengan  kriteria,  yaitu provinsi  memiliki  data  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM),  dana  perimbangan yang lengkap dan konsisten untuk tahun anggaran 2010-2016. Berdasarkan kriteria tersebut ada empat provinsi di pulau Kalimantan yang digunakan dalam riset ini, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.  Sedangkan,  Kalimantan  Utara  tidak  lolos  kriteria  pemilihan  sampel  riset karena  provinsi  ini  baru  ditetapkan  sebagai  provinsi  baru  hasil  pemekaran.  Data IPM dan jumlah penduduk diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan
data  DAU,  DAK,  dan  DBH  diperoleh  dari  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas empat provinsi yang menjadi sampel riset ini.

## Variabel Operasional dan Pengukuran Variabel
Variabel dependen riset ini, yaitu pembangunan manusia. Sedangkan variabel independennya,  yaitu  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  data  Dana  Alokasi  Khusus (DAK),  dan  data  Dana  Bagi  Hasil  (DBH).  Ringkasan  definisi  operasional  dan pengukuran variabel riset disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1

## Pengukuran Variabel Riset
Variabel Kode Pengukuran Referensi Pembangunan Manusia PM Indeks komposit gabungan dari angka harapan hidup, rata-rata  lama  sekolah  dan  harapan  lama  sekolah, serta pengeluaran per kapita. BPS 2010- 2016 Dana Alokasi Umum DAU Realisasi DAU  per kapita LHP BPK dan BPS Dana Alokasi Khusus DAK Realisasi DAK per kapita Dana Bagi Hasil DBK Realisasi DBH per kapita Sumber: data diolah

## Pembangunan Manusia
Riset ini menggunakan definisi pembangunan manusia yang dikembangkan oleh UNDP (1990), yaitu usaha yang dilakukan untuk memperluas pilihan manusia. Pembangunan manusia dalam riset ini diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia  (IPM),  yaitu  skor  komposit  gabungan  dari  indikator  kesehatan  berupa angka  harapan  hidup,  indikator  pendidikan,  berupa  rata-rata  lama  sekolah  dan harapan lama sekolah, serta indikator ekonomi, berupa pengeluaran per kapita. IPM menggambarkan pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan  dan  ekonomi.  Data  IPM  riset  ini  adalah  data  IPM  dari  empat  provinsi yang ada di Pulau Kalimantan tahun 2010-2016.

## Dana Alokasi Umum
Riset  ini  menggunakan  definisi  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  yang diamanatkan UU No. 23/2014, yaitu dana dari pendapatan APBN. DAU digunakan untuk  mendanai  belanja  daerah  dalam  rangkan  penerapan  desentralisasi  agar pemerataan kemampuan keuangan antar daerah terjadi. DAU diukur menggunakan realisasi  DAU  per kapita. Rasio  DAU per kapita  merupakan  perbandingan DAU yang  diperoleh  daerah  dari  pusat  terhadap  jumlah  penduduk.  Rasio  ini mencerminkan  total  pendapatan  dari  APBN  yang  digunakan  daerah  untuk mendanai  kebutuhan  masyarakat  berdasarkan  prioritas  daerah.  Riset  ini menggunakan data realisasi DAU tahun anggaran 2010-2016 dan jumlah penduduk tahun 2010-2016.

## Dana Alokasi Khusus
Riset  ini  menggunakan  definisi  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  yang diamanatkan  UU  No.  23/2014,  yaitu  dana  dari  pendapatan  APBN  untuk  daerah tertentu.  DAK  digunakan  untuk  mendanai  kegiatan  khusus  urusan  pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. DAK diukur menggunakan realisasi DAK per kapita. Rasio DAK per kapita merupakan perbandingan DAK yang di dapat daerah dari  pusat  terhadap  jumlah  penduduk.  Rasio  ini  mencerminkan  total  pendapatan dari APBN yang digunakan daerah untuk mendanai kebutuhan khusus masyarakat untuk kegiatan penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana di daerah. Riset ini menggunakan data realisasi DAK tahun anggaran 2010-2016 dan jumlah penduduk tahun 2010-2016.

## Dana Bagi Hasil
Riset  ini menggunakan definisi Dana Bagi  Hasil (DBH)  yang diamanatkan UU No. 23/2014, yaitu dana dari pendapatan tertentu APBN untuk daerah penghasil sumber  daya  alam  berdasarkan  tingkat  persentase  tertentu.  DBH  diberikan  ke daerah  dalam  usaha  mengurangi  ketimpangan  kemampuan  keuangan  antara pemerintah pusat dan daerah. DBH diukur menggunakan realisasi DBH per kapita. Rasio DBH per kapita merupakan perbandingan DBH yang diperoleh daerah dari pusat  terhadap  jumlah  penduduk.  Rasio  ini  mencerminkan  total  pendapatan  dari APBN  yang  digunakan  daerah    untuk  kegiatan  yang  bertujuan  memperbaiki keseimbangan  vertikal  antara  pusat  dan  daerah.  Riset  ini  menggunakan  data realisasi DBH tahun anggaran 2010-2016 dan jumlah penduduk tahun 2010-2016.

## Metode Analisis
Alat analisis riset ini, meliputi: pertama , pemilihan model analisis data panel terbaik  (Gujarati,  2012)  dengan  melakukan  tiga  pengujian,  yaitu  (a)  uji  Chow, untuk  memilih  model  terbaik  antara fixed  effect dan common  effect dengan  cara membandingkan  nilai  F statistik dan  F tabel .  Jika  nilai  F statistik >  F tabel atau  jika  α<5%, maka H 0 tidak terdukung. Artinya, model terpilih, yaitu model fixed effect , demikian sebaliknya.  Jika  model  terpilih,  yaitu  model common  effect ,  maka  tidak  perlu dilakukan  uji  Hausman.  (b)  Uji  Hausman,  untuk  memilih  model  terbaik  antara model fixed effect atau random effect . Uji Hausman menggunakan nilai Chi-Square dengan  asumsi  eror  individual  tidak  saling  berkolerasi  begitu  juga  eror kombinasinya.  Penentuan  model  hasil  uji  Hausman  dengan  melihat  tingkat signifikansi (α)<5%, maka H 0 tidak terdukung. Artinya, model terpilih, yaitu model fixed effect , demikian sebaliknya. Jika yang terpilih, yaitu model fixed effect , maka tidak perlu lagi melakukan uji Lagrange Multiplier . (c) Uji Lagrange Multiplier , untuk memilih model terbaik antara common effect atau random effect . Jika nilai Chi-Square statistik > Chi-Square tabel ,  maka  H 0 tidak  terdukung.  Artinya,  model terpilih, yaitu model random effect , demikian sebaliknya. Kedua ,  pengujian  hasil  regresi,  terkait  pemenuhan  kriteria Best  Linear Unbiased Estimator ( BLUE ) dengan tiga uji, yaitu (a) uji multikolinearitas, dengan menguji  koefisien  korelasi  (r)  antar  variabel  independen  dengan  ketentuan,  jika korelasi  koefisien  cukup  tinggi  melebihi  0,8  maka  multikolinearitas  menjadi
masalah yang serius di dalam model. (b) Uji heteroskedastisitas untuk melihat nilai residual,  yaitu  faktor  lain  yang  terlibat,  tetapi  tidak  masuk  dalam  model.  Uji Heteroskedastisitas  dilakukan  dengan  uji  Glejser.  Jika p value >  α=%,  maka  model terbebas  dari  heteroskedastisitas,  demikian  sebaliknya.  (c)  Uji  autokorelasi dilakukan  mengunakan  uji Durbin-Watson .  Autokorelasi  sebagai  korelasi kelambanan suatu deretan tertentu dengan dirinya sendiri, tertinggal oleh sejumlah unit waktu, namun serial korelasi sebagai korelasi kelambanan antara dua seri atau rangkaian yang berbeda (Gujarati, 2012)
Ketiga ,  pengujian  hipotesis  menggunakan  regresi  data  panel.  Tujuannya, untuk  melihat pengaruh  DAU, DAK, dan DBH terhadap pembangunan manusia. Pengujian  koefisien  regresi  secara  parsial  dilakukan  dengan  uji  t.  Jika  tingkat signifikansi (α)<5%, maka koefisien regresi signifikan, sehingga hipotesis riset ini didukung,  demikian  sebaliknya.  Sedangkan  pengujian  koefisien  regresi  secara simultan dilakukan dengan uji F. Jika tingkat signifikansi (α)<5%, maka koefisien regresi signifikan. Artinya, secara bersama-sama variabel independen berpengaruh pada  variabel  dependen,  demikian  sebaliknya  (Gujarati,  2012).  Dalam  pengujian ini,  data  DAU,  DAK,  dan  DBH  tahun  2010  akan  dilihat  pengaruhnya  pada  IPM tahun  2010,  dan  seterusnya.  Model  regresi  data  panel,  disajikan  pada  persamaan (1).
it it it it it DBH DAK DAU IPM      + + + + = 3 2 1 0 (1) it it it it it DBH DAK DAU IPM      + + + + = − − − 1 3 1 2 1 1 0 (2)
IPM adalah indeks pembangunan manusia, t adalah data time series tahun amatan, yaitu  tahun  2010-2016, i adalah  data cross  section pemerintah  provinsi  di  Pulau Kalimantan, β 0 adalah  kontanta, β 1-3 adalah  koefisien  variabel  independen,  yaitu DAU adalah Dana Alokasi Umum, DAK adalah Dana Alokasi Khusus, DBH adalah Dana Bagi Hasil, ɛ adalah variabel pengganggu.
Keempat ,  pengujian  sensitivitas  untuk  menilai  kekokohan  hasil  pengujian sebelumnya, menggunakan regresi data panel dengan model distribusi kelambanan ( lag ).  Model  ini  dipilih  karena  menurut  Gujarati  (2012)  dan  Widarjono  (2018) dampak  dari  implementasi  kebijakan  moneter  dan  fiskal,  biasanya  tidak  secara langsung tetapi memerlukan waktu atau terjadi kelambanan ( lag ). Koefisien regresi secara  parsial  dilakukan  dengan  uji  t,    jika  tingkat  signifikansi  (α)<5%,  maka koefisien  regresi  signifikan,  demikian  sebaliknya  (Gujarati,  2012).  Penggunaan model lag satu tahun, membuat data DAU, DAK, dan DBH tahun 2010 akan dilihat pengaruhnya  pada  IPM  tahun  2011,  dan  seterusnya.  Model  regresi  data  panel menggunakan model lag satu tahun, disajikan pada persamaan (2).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif variabel yang diteliti disajikan pada Tabel 2. Secara garis besar,  ada  kecenderungan  peningkatan  alokasi  dana  perimbangan  dari  pusat  ke daerah di Pulau Kalimantan dan pembangunan manusia yang ditunjukkan dengan peningkatan angka  IPM  dari tahun ke tahun. Tahun 2016, dari sisi nilai tertinggi
IPM, DAK, dan DBH dimiliki oleh Kalimantan Timur, sedangkan DAU tertinggi dimiliki oleh Kalimantan Barat. Selain itu, tahun 2016, Kalimantan Barat memiliki IPM, DAK, dan DBH terendah, sedangkan DAU terendah dimiliki oleh Kalimantan Timur. Rata-rata ( mean ) IPM dan DAU selalu meningkat tiap tahunnya. Rata-rata DAK mengalami penurunan signifikan di tahun 2014, sedangkan DBH tahun 2014 hingga tahun 2016.
Tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Variabel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 DAU (juta Rp) Mean 157.336 172.756 205.506 221.616 235.475 242.423 257.529 Minimum 13.068 16.472 16.451 16.954 17.101 19.788 22.964 Maksimum 318.748 349.791 408.302 445.550 472.334 513.258 507.746 Std.deviasi 126.587 138.301 161.595 177.595 190.126 212.425 203.602 DAK (juta Rp) Mean 9.441 13.411 13.068 13.349 13.808 59.913 159.100 Minimum 5.446 8.570 9.651 2.457 310 17.869 41.090 Maksimum 14.542 22.819 21.540 26.544 25.383 128.906 290.299 Std.deviasi 4.157 6.450 5.668 9.990 10.326 49.981 112.447 DBH (juta Rp) Mean 409.817 495.159 564.832 494.931 406.467 376.693 309.747 Minimum 30.913 34.397 40.149 35.153 37.840 32.044 34.460 Maksimum 1.402.68 6 1.666.86 7 1.870.28 1 1.609.40 9 1.251.69 5 1.110.52 7 812.520 Std.deviasi 663.009 783.273 873.490 746.144 567.271 496.254 347.379 IPM Mean 66,11 66,66 67,34 68,02 68,53 69,17 69,66 Minimum 61,97 62,35 63,41 64,30 64,89 65,59 65,88 Maksimum 71,31 72,02 72,62 73,21 73,82 74,17 74,59 Std.deviasi 3,87 4,00 3,84 3,74 3,77 3,60 3,62
Sumber: Data BPS dan BPK-RI, diolah

## Hasil Pengujian Model Analisis Data Panel
Pengujian model analisis data panel disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4. Hasil uji  Chow  menemukan p-value 0,000  lebih  kecil  dari  α=5%,  artinya  model fixed effect lebih  baik  daripada  model common  effect .  Sedangkan,  hasil  uji  Hausman menemukan p-value 0,000 lebih kecil dari α=5%, artinya model fixed effect lebih baik daripada random effect . Uji Lagrange Multiplier tidak dilakukan dalam riset ini, karena hasil uji Chow dan uji Hausman menemukan bahwa model fixed effect adalah model terbaik untuk analisis data panel.
Tabel 3

## Hasil Uji Chow
Effects Test Statistic d.f Prob. Cross-section F 26,963553 (3.21) 0,000 Cross-section Chi-Sq 44,222579 3 0,000 Keterangan: signifikan pada α=5%
Tabel 4

## Hasil Uji Hausman
Test Summary Chi-Sq. Statistic  Chi-Sq. d.f  Prob. Cross–section random 80.890658 3  0,000
Keterangan: signifikan pada α=5%

## Hasil Pengujian Asumsi Klasik
Hasil  pengujian  multikolinearitas  dan  heteroskedastisitas  disajikan  pada Tabel 5. Pengujian multikolinearitas menemukan variabel DAU, DAK, dan DBH mempunyai nilai koefisien korelasi<0,8. Artinya, ketiga variabel independen riset ini,  tidak  menunjukkan  terjadi  multikolinearitas.  Pengujian  heteroskedastisitas menemukan bahwa model riset ini terbebas dari heteroskedastisitas. Ini ditunjukkan dengan variabel DAU, DAK, dan DBH memiliki p value >5%.

## Tabel 5

## Hasil pengujian Multikolinearitas dan Heteroskedastisitas
Uji Multikolinearitas Uji Heteroskedastisitas Variabel   DAU DAK DBH Prob Sig. DAU 1  -0,092  -0,704  0,058  Tidak Signifikan DAK -0,092 1 0,002  0,696  Tidak Signifikan DBH -0,704 0,002 1   0,884  Tidak Signifikan
Keterangan: DAU = Dana Alokasi Umum, DAK = Dana Alokasi Khusus, DBH = Dana Bagi Hasil
Berdasarkan  model fixed  effect dari  pengujian  sebelumnya,  dilakukan  uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (D-W). Hasil pengujian menemukan nilai D-W statistik  sebesar  0,730,  D-W  tabel  sebesar  dL=1,180,  dan  du=1,650 dengan  α=5%,  sehingga D-W statistik  terletak  antara  0<d<dL.  Artinya,  terjadi autokorelasi  positif dalam  model riset  ini.  Model fixed effect riset  ini  mengalami masalah autokorelasi. Namun, masalah autokorelasi tidak perlu dikhawatirkan pada riset dengan data panel karena penggunaan data panel merupakan salah satu cara menyelesaikan masalah autokorelasi dalam uji asumsi klasik (Gujarati, 2012). Oleh sebab  itu,  estimasi  variasi Generalized  Least  Square (GLS)  dilakukan  untuk mengatasi  autokorelasi  runtun  waktu  dan  korelasi  antar  observasi  lintas  sektoral (Insukindro 2001).

## Hasil Pengujian Hipotesis
Tabel  6  menyajikan  hasil  pengujian  hipotesis  menggunakan  model fixed effect , metode GLS. Berdasarkan hasil uji statistik, dapat diinterpretasikan bahwa variabel  DAU  memiliki  t statistik 17,64  dan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000<0,05, sehingga  H 1 terdukung.  Artinya,  DAU  berpengaruh  positif  pada  pembangunan manusia  di  Pulau  Kalimantan.  Nilai  koefisien  DAU  bertanda  positif  sebesar 0,0000175 memiliki arti bahwa jika DAU naik satu rupiah per kapita, maka IPM di Kalimantan akan naik sebesar 0,0000175, begitu juga sebaliknya. Variabel DAK memiliki  t statistik 3,74  dan  nilai  signifikansi  sebesar  0,001<0,05,  sehingga  H 2 terdukung. Artinya, DAK berpengaruh positif pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Nilai koefisien DAK bertanda positif sebesar 0,00000926 memiliki arti bahwa jika DAK naik satu rupiah per kapita, maka IPM di Pulau Kalimantan akan
naik  sebesar  0,00000926,  begitu  juga  sebaliknya.  Sedangkan,  variabel  DBH memiliki t statistik sebesar -0,10 dan nilai signifikansi sebesar 0,920>0,05, sehingga H 3 tidak  terdukung.  Artinya,  DBH  tidak  memiliki  pengaruh  pada  pembangunan manusia di Pulau Kalimantan.
Tabel 6
Hasil Pengujian Hipotesis Dengan Menggunakan Model Fixed Effect Metode GLS
it it it it it DBH DAK DAU IPM      + + + + = 3 2 1 0
Variabel B t-statistik Prob Konstanta 63,85 174,66 0,000 Dana Alokasi Umum 1,75E-05 17,64 0,000 Dana Alokasi Khusus 9,26E-06 3,74 0,001 Dana Bagi Hasil -7,72E-08 -0,10 0,920 R² Prob. F 0,965 0,000
Hasil pengujian secara simultan dengan uji F menemukan nilai signifikansi sebesar 0,000<0,05. Artinya, secara bersama-sama variabel DAU, DAK, dan DBH memiliki  pengaruh  pada  pembangunan  manusia  di  Pulau  Kalimantan.  Nilai koefisien determinasi, yaitu R² sebesar 0,965 memiliki arti bahwa DAU, DAK, dan DBH  mampu  menjelaskan  pembangunan  manusia  di  Pulau  Kalimantan  sebesar 96,5% dan sisanya, yaitu sebesar 3,5% ditentukan oleh faktor lain diluar riset ini, misalnya saja Pendapatan Asli Daerah.

## Hasil Pengujian Sensitivitas
Pengujian sensitivitas dilakukan dengan menggunakan model lag satu tahun pada model regresi  data  panel.  Tujuannya  adalah untuk  melihat kekokohan hasil pengujian  sebelumnya  karena  menurut  Gujarati  (2012)  dan  Widarjono  (2018), kebijakan  moneter  dan  fiskal  biasanya  tidak  secara  langsung  berdampak  pada aktivitas  ekonomi, tetapi memerlukan waktu  atau kelambanan ( lag ). Penggunaan model lag satu tahun membuat data DAU, DAK, dan DBH tahun 2010 akan dilihat pengaruhnya pada IPM tahun 2011, dan seterusnya. Data DAU, DAK, DBH yang digunakan dalam model ini adalah data tahun realisasi tahun 2010-2016, sedangkan data IPM digunakan adalah data IPM tahun 2011-2017. Sebelum melakukan regresi data panel model lag , dilakukan pengujian model analisis data panel dan uji asumsi klasik.  Hasil  pengujian  konsisten  menemukan  bahwa  model fixed  effect adalah model terbaik data panel. Sedangkan hasil uji asumsi klasik ditemukan model lolos uji  multikolinearitas  dan  heteroskedastisitas,  namun  tidak  lolos  uji  autokorelasi, sehingga  estimasi  tetap  menggunakan  variasi  GLS,  seperti  yang  disarankan  oleh Insukindro (2001) untuk mengatasi masalah autokorelasi. Tabel 7 menyajikan hasil pengujian sensitivitas menggunakan model fixed effect metode GLS model lag .
Tabel 7

## Hasil Pengujian Sensitivitas Menggunakan Model Fixed Effect Metode GLS
Model Lag
it it it it it DBH DAK DAU IPM      + + + + = − − − 1 3 1 2 1 1 0
Variabel B t statistik Prob Konstanta 64,47 188,50 0,000 Dana Alokasi Umum 1,72E-05 18,01 0,000 Dana Alokasi Khusus 9,09E-06 3,90 0,000 Dana Bagi Hasil 1,70E-08 0,02 0,981 R² Prob. F 0,972 0,000
Konsisten  dengan  pengujian  sebelumnya,  pengujian  dengan  menggunakan lag menyajikan hasil yang sama dengan hasil pengujian sebelumnya. Berdasarkan hasil  uji  statistik,  dapat  diinterpretasikan  bahwa  variabel  DAU  memiliki  t statistik 18,01 dan nilai signifikansi sebesar 0,000<0,05, artinya DAU berpengaruh positif pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Variabel DAK memiliki t statistik 3,90 dan nilai signifikansi sebesar 0,000<0,05. Artinya, DAK berpengaruh positif pada  pembangunan  manusia  di  Pulau  Kalimantan.  Variabel  DBH  ditemukan memiliki t statistik 0,02 dan nilai signifikansi sebesar 0,981>0,05. Artinya, DBH tidak memiliki  pengaruh  pada  pembangunan  manusia  di  Pulau  Kalimantan.  Hasil pengujian  secara  simultan  dengan  uji  F  menemukan  nilai  signifikansi  sebesar 0,000<0,05.  Artinya,  secara  bersama-sama  variabel  DAU,  DAK,  dan  DBH memiliki pengaruh pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan.

## Pembahasan
Riset ini menemukan bahwa hipotesis 1 didukung oleh bukti empiris, DAU memiliki pengaruh pada pembangunan manusia. Ada hubungan positif antara DAU dan  pembangunan  manusia.  Artinya,  semakin  besar  DAU,  maka  pembangunan manusia di Pulau Kalimantan juga semakin tinggi, demikian sebaliknya. Temuan ini  konsisten  dengan  hasil  riset  Lestari et  al .,  (2016)  dan  Zaufi et  al .,  (2016). Pemerintah  provinsi  di  Pulau  Kalimantan  menggunakan  DAU  untuk  kegiatan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Sifat DAU yang berupa block grants ditemukan mempermudah pemerintah daerah ketika akan  menentukan  prioritas  program  untuk  mengejar  ketertinggalan  daerahnya dengan  daerah  lain  di  Indonesia.  Ini  karena  pemerintah  pusat  tidak  melakukan intervensi  terhadap  penggunaan  DAU  di  daerah.  Selain  itu,  perubahan  fokus pembangunan  nasional  menjadi  pembangunan  manusia  membuat  dasar  alokasi jumlah  DAU  yang  dialokasikan  ke  daerah  ditentukan  oleh  IPM  (BPS,  2018). Konsekuensinya,  daerah-daerah  yang  memiliki  IPM  yang  rendah  mendapatkan porsi  alokasi  DAU  yang  relatif  lebih  tinggi  untuk  mengejar  kesenjangan  yang terjadi  dengan  daerah  lain  di  Indonesia.  Kondisi  ini  ditemukan  mendorong pemerintah provinsi di Pulau Kalimantan memprioritaskan penggunaan DAU untuk kegiatan pelayanan publik, dengan melakukan kegiatan belanja modal untuk bidang
pendidikan  dan  kesehatan.  Ini  dilakukan  dengan  tujuan  agar  kualitas  pendidikan meningkat,  standar  hidup  masyarakat  meningkat,  serta    masyarakat  dapat  hidup dengan  sehat dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
Riset ini menemukan bahwa hipotesis 2 didukung oleh bukti empiris. DAK memiliki  pengaruh  positif  pada  pembangunan  manusia.  Artinya,  semakin  besar DAK,  maka  pembangunan  manusia  di  Pulau  Kalimantan  juga  semakin  tinggi, demikian sebaliknya. Hasil riset ini konsisten dengan hasil riset Widarwanto et al .,
(2014),  Ardiansyah  dan  Widyaningsih  (2014)  bahwa  DAK  dapat  meningkatkan IPM. Riset Sarkoro dan Zulfikar (2016), Hairiyah et al ., (2017), Pake et al ., (2018) menemukan  bahwa  daerah  menggunakan  DAK  untuk  kegiatan  pelayanan  publik dalam  bentuk  kegiatan  belanja  modal.  Pemerintah  provinsi  di  Pulau  Kalimantan menggunakan DAK untuk kegiatan belanja modal di bidang pendidikan, kesehatan, sosial,  dan  pelayanan  umum.  Penggunaan  DAK  seperti  ini  ditemukan  dapat mendorong  peningkatan  kualitas  hidup  dan  kualitas  pendidikan  warganya (Pramono dan Soesilowati 2016; Pake et al ., 2018). Pemerintah provinsi di Pulau Kalimanta sudah menggunakan DAK sesuai dengan amanat UU No. 23/2014, yaitu untuk  membiayai  kegiatan  pembangunan  infrastruktur  publik  dengan  umur ekonomis yang lama.
Namun demikian, riset ini menemukan bahwa hipotesis 3 tidak didukung oleh bukti empiris, DBH tidak memiliki pengaruh pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Temuan ini konsisten dengan hasil riset Harahap (2011), Ardiansyah dan  Widyaningsih  (2014),  dan  Lestari et  al .,  (2016).  Ada  dua  argumen  yang menyebabkan DBH tidak memiliki pengaruh pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Pertama , DBH di Pulau Kalimantan mengalami penurunan signifikan dari tahun 2014-2016. Penurunan jumlah DBH dari pajak disebabkan karena sejak tahun  2013,  penerimaan  dari  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  Pedesaan  dan Perkotaan,  diserahkan  ke  pemerintah  kabupaten/kota,  sehingga  DBH  dari  PBB provinsi  hanya  berasal  dari  Perhutanan,  Perkebunan,  dan  Pertambangan. Sedangkan, DBH dari sumber daya alam (SDA) di Pulau Kalimantan mengalami penurunan  jumlahnya  karena  ada  pembatasan  jumlah  produksi  batu  bara  oleh pemerintah pusat dan penurunan harga jual produk batu bara akibat krisis ekonomi global. DBH SDA yang diperoleh daerah penghasil masih tidak sebanding dengan kebutuhan fiskal yang diperlukan untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi, sehingga DBH tidak memiliki pengaruh pada IPM (Harefa 2018).
Kedua ,  penggunaan  DBH  khususnya  untuk  DBH  yang  berasal  dari  SDA dibatasi  oleh  regulasi  tentang  kelestarian  lingkungan  hidup  (Lestari et  al .,  2016; Harefa  2018).  Misalnya  saja  DBH  dari  Cukai  Hasil  Tembakau  diatur penggunaannya  minimal  50  persen  untuk  membiayai  program/kegiatan peningkatan  kualitas  bahan  baku,  pembinaan  industri,  pembinaan  lingkungan sosial,  sosialisasi  di bidang cukai, serta pemberantasan barang kena cukai  ilegal. Pembatasan  tujuan  penggunaan  DBH  membuat  pemerintah  daerah  tidak  dapat mengalokasikan  dana  tersebut  untuk  kepentingan  belanja  modal  dalam  rangka pembangunan manusia, sehingga dana ini ditemukan tidak memiliki pengaruh pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan.
Pengujian sesitivitas dengan menggunakan model lag , juga menemukan hasil yang konsisten bahwa secara parsial hanya DAU dan DAK yang memiliki pengaruh
positif pada pembangunan manusia, sedangkan DBH tidak memiliki pengaruh pada pembangunan manusia. Selain itu, pengujian sesitivitas juga menemukan hasil yang konsisten  saat  menguji  DAU,  DAK,  dan  DBH  secara  simultan,  ketiga  variabel tersebut  secara  bersama-sama  memiliki  pengaruh  pada  pembangunan  manusia. Penerapan  desentralisasi  di  Indonesia  membuat  daerah  cenderung  mengandalkan dana  perimbangan  untuk  membiayai  program  pembangunan  di  daerah  (Syurmita 2014;  Maria et  al .,  2019;  Maria  &  Halim,  2020).  Hairiyah et  al .  (2017),  Harefa (2018)  menemukan perilaku belanja pemerintah  daerah dipengaruhi oleh  sumber penerimaannya, baik itu penerimaan yang bersumber dari PAD maupun dari dana perimbangan. Ini berarti semakin tinggi penerimaan pemerintah, maka pemerintah dituntut untuk memperbesar pengeluaran pemerintah untuk kegiatan belanja daerah dan investasi dalam bentuk belanja modal. DAU dan DAK digunakan daerah untuk mendanai  kegiatan  pelayanan  publik  yang  direalisasikan  dalam  belanja  modal (Abdullah  dan  Halim  2003).  Penggunaan  DAU  dan  DAK  untuk  pengadaan prasarana dasar manusia, yaitu bidang pendidikan dan kesehatan ditemukan dapat meningkatkan  kualitas  hidup  dan  kualitas  pendidikan  masyarakat  (Pramono  dan Soesilowati  2016;  Pake et  al .,  2018).  Oleh  sebab  itu,  tata  kelola  kebijakan  dan anggaran yang transparan dan akuntabel dibutuhkan agar dana perimbangan yang disalurkan oleh pusat ke daerah dapat mendorong terpenuhinya layanan publik dan ketersediaan infrastrukur yang memadai agar kualitas sumber daya manusia yang diukur menggunakan IPM dapat meningkat (Kurniawati, 2012).

## E. SIMPULAN
Riset  ini  memberikan  bukti  empiris  bahwa  dana  perimbangan,  yaitu  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  di  Pulau  Kalimantan memiliki  pengaruh  positif  terhadap  pembangunan  manusia  di  Pulau  Kalimantan. Ini  berarti  semakin besar DAU dan DAK, maka  pembangunan manusia di  Pulau Kalimantan  juga  semakin  tinggi,  demikian  sebaliknya.  Sedangkan  dana perimbangan,  yaitu  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  ditemukan  tidak  memiliki  pengaruh pada  pembangunan  manusia  di  Pulau  Kalimantan.  Ini  karena  DBH  Pulau Kalimantan  mengalami  penurunan  yang  signifikan  di  tahun  2014-2016  dan penggunaan  DBH  dari  Sumber  Daya  Alam  dibatasi  oleh  regulasi  tentang kelestarian lingkungan hidup. Pengujian sensitivitas dengan menggunakan model kelambanan ( lag ) satu tahun juga memberikan temuan yang konsisten bahwa hanya DAU dan DAK yang memiliki pengaruh pada pembangunan manusia, sedangkan DBH  tidak.  Temuan  bahwa  DAU  memiliki  pengaruh  terhadap  pembangunan manusia sejalan dengan temuan riset Lestari et al ., (2016) dan Zaufi et al ., (2016).
Riset ini juga mengkonfirmasi temuan riset Widarwanto et al ., (2014), Ardiansyah dan Widyaningsih (2014) bahwa DAK memiliki pengaruh terhadap pembangunan. Sedangkan,  DBH  tidak  memiliki  pengaruh  pada  pembangunan  manusia  sejalan dengan  temuan  riset  Harahap  (2011),  Ardiansyah  dan  Widyaningsih  (2014),  dan Lestari et al ., (2016). Secara simultan, dana perimbangan, yaitu DAU, DAK, dan DBH memiliki pengaruh pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Riset ini  menemukan  bukti  bahwa  implementasi  desentraliasi  membuat  pemerintah daerah  cenderung  mengandalkan  dana  perimbangan  untuk  membiayai pembangunan manusia di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  S.,  &  Halim,  A.  (2003).  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Belanja  Pemerintah  Daerah:Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi VI , 1140–1159.
Ardiansyah,  &  Widyaningsih,  A.  V.  (2014).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah, Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah. Simposium Nasional Akuntansi XVII Lombok .
BPS. (2018). Indeks Pembangunan Manusia 2010-2017 .
Chang, C., &  Geoffrey,  T. K. (2002). Bureaucratic Behavior in  the Local Public Sector: A Revealed Preference Approach. Public Choice , 113 (1), 191–210.
Craigwell,  R.,  Bynoe,  D.,  &  Lowe,  S.  (2012).  The  effectiveness  of  government expenditure  on  education  and  health  care  in  the  Caribbean. International Journal of Development Issues , 11 (1), 4–18. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/14468951211213831 Dao, Q. M. (2012). Government expenditure and growth in developing countries. Progress in Development Studies , 12 (1), 77–82. https://doi.org/10.1177/146499341101200105 Fauzia,  M.  (2019,  April  15).  Kesenjangan  Indeks  Pembangunan  Manusia  Antar- Daerah Tinggi. Kompas . https://money.kompas.com/read/2019/04/15/183100126/kesenjangan- indeks-pembangunan-manusia-antar-daerah-tinggi
Gujarati, D. (2012). Basic Econometrics (5th ed.). Mc Graw Hill.
Hairiyah,  H.,  Malisan,  L.,  &  Fakhroni,  Z.  (2017).  Pengaruh  dana  alokasi  umum DAU dana  alokasi  khusus  DAK dan pendapatan asli daerah PAD terhadap belanja modal. Kinerja , 14 (2), 85–91.
https://doi.org/10.29264/jkin.v14i2.2483
Harahap, R. U. (2011). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana  Bagi  Hasil  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  Pada  Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara. JRAB: Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis , 11 (1), 47– 58. https://doi.org/10.30596/JRAB.V11I1.403
Harefa,  M.  (2018).  Hubungan  Dana  Bagi  Hasil  dengan  Penerimaan  Daerah  dan Kemiskinan  Provinsi  Kalimantan  Timur. Junral  Ekonomi  Dan  Kebijakan Publik , 9 (2), 147–160.
Jensen,  M.  C.,  &  Meckling,  W.  H.  (1976).  Theory  of  the  Firm:  Managerial Behavior,  Agency  Costs  and  Ownership  Structure. Journal  of  Financial Economics , 3 (4), 305–360.
Kuncoro, M. (2011). Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan (Edisi 5). UPP STIM YKPN.
Kurniawati,  T.  (2012).  Konflik  dalam  Penentuan  Dana  Bagi  Hasil  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Propinsi  Kalimantan  Timur. Jurnal  Ilmu Sosial Dan Ilmu Ekonomi , 16 (1), 16–25. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsp.10909
Lestari, P., Sarfiah, N. S., & Prasetyanto, K. P. (2016). Analisis Pengaruh DAU, DAK,  dan  DBH  terhadap  IPM  di  Kabupaten/Kota  Eks  Karesidenan  Kedu Tahun  2012-2016. DINAMIC:  Directory  Journal  of  Economic , 1 (1),  100– 113.
Maria, E., & Halim, A. (2020). Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Korupsi Kepala Daerah di Indonesia. In Harnovinsah, A. Sopanah, & R. P. Sari (Eds.), Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik (1st ed., pp. 21–37). Unitomo Press.
Maria, E., Halim, A., Suwardi, E., & Miharjo, S. (2019). Desentralisasi fiskal dan probabilitas terjadinya korupsi: Sebuah bukti empiris dari Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 22 (1), 1–22. https://doi.org/10.24914/jeb.v22i1.2036
Pake, S. D. S., Kawung, M. . G., & Luntungan, Y. A. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah  pada  Bidang  Pendidikan  dan  Kesehatan  terhadap  Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmaher Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 18 (04), 13–22.
Pramono,  Y.  A.,  &  Soesilowati,  E.  (2016).  Determinan  Kualitas  Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Economics Development Analysis Journal , 5 (3), 269–277.
Ritonga,  I.  T.  (2014).  Analysing  Service-Level  Solvency  of  Local  Governments from Accounting Perspective: A Study of Local Governments in the Province of  Yogyakarta  Special  Territory,  Indonesia. International  Journal  of Governmental Financial Management , XIV (2), 19–33.
https://doi.org/10.5176/2251-1997_af14.60
Sarkoro, H., & Zulfikar. (2016). Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (  Studi  Empiris  pada  Pemerintah Provinsi  se-Indonesia  Tahun  2012-2014  ). Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan Indonesia , 1 (2010), 54–63.
Siswandi, Piturningsih, E., & Irwan, M. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD,  dan  Dana  Perimbangan  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia melalui Belanja Modal. Assets , 5 (2), 281–298.
Sjahrir,  B.  .,  Kis-Katos,  K.,  &  Schulze,  G.  .  (2013).  Political  Budget  Cycles  in Indonesian  at  the  District  Level. Economics  Letters , 120 (2),  342–345. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2013.05.007
Sukirno,  S.  (2015). Makroekonomi:Suatu  Pengantar (Edisi  3).  Raja  Grafindo Persada.
Syurmita.  (2014).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  terhadap  Prediksi Financial Distress. Konfrensi Regional Akuntansi , 1–28.
Undang-Undang  Nomor  17.  2007. Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional 2005-2025 .
Undang-Undang Nomor 23. 2014. Pemerintah Daerah . Indonesia.
UNDP. (1990). Human Development Report 1990 . Oxford University Press.
Widarjono, A. (2018). Ekonometrika (Edisi 5). BPFE.
Widarwanto,  A.,  Erlina,  &  Yahya,  I.  (2014).  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) terhadap IPM dengan Belanja Pelayanan Dasar (BPD) sebagai Moderating Variabel. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi , 7 (2), 107 – 123.
Widodo,  A.,  Waridin,  &  K.  Maria,  J.  (2011).  Analisis  Pengaruh  Pengeluaran Pemerintah  di  Sektor  Pendidikan  dan  Kesehatan  terhadap  Pengentasan Kemiskinan  Melalui  Peningkatan  Pembangunan  Manusia  di  Provinsi  Jawa Tengah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan , 1 (1), 25–42.
Williantara,  F.  G.,  &  Budiasih,  N.  A.  G.  I.  (2016).  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pada  Indeks  Pembangunan  Manusia. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana , 16 (3), 2044–2070.
Zaufi, Y. M., Taufik, T., & Agusti, R. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  dengan  Belanja  Modal sebagai Variabel Intervening di 12 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau. Jurnal Ekonomi , 24 (3), 30–42.