## Impikasi Stimulant Insentif Pajak pada Pertumbuhan Investasi Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan
Muh.Rum 1* , Bella Saskia 2
1 Universitas Muhammadiyah Makassar
2 IBK Nitro Makassar
* email korespondensi:
r12um@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Keringanan pajak terkait dengan investasi pada kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan sebaiknya  dprediksi  dan  dipertahankan  agar  menghindari  melemahnya  kemampuan pemerintah  untuk  mempengaruhi  perilaku  investasi.  Pemerintah  daerah  diharapkan mempertimbangkan  untuk  mengurangi  kerumitan  laporan  biaya  pajak.  Penelitian  ini tidak hanya memberikan informasi mengenai efektivitas dan biaya insentif pajak, tetapi juga  membantu  untuk  memperkuat  keuangan  pemerintah  daerah  dan  memberikan kontribusi  yang  signifikan  terhadap  transparansi  fiskal  dan  peningkatan  investasi daerah. Yang menjadi rumusan masalah ialah apakah tujuan insentif pajak memberikan dampak  pada  peningkatan  investasi?.  Penelitian  ini  mengambil  sampel  dan  populasi pada  keuangan  daerah  kabupaten  dan  kota  se  Sulawesi  Selatan  selama  tahun  2016- 2018, adapun skala data yang digunakan adalah data ratio yang bersumber dari data statistik. Adapun teknis analisis penelitian ini ialah dilakukan secara deskrptif, crosstab, korelasi, dan prediksi model terhadap data insentif pajak dan pertumbuhan investasi. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh insentif pajak terhadap peningkatan investasi antara  tahun  2016  sampai  tahun  2018  tidak  sama.  Setiap  tahun  secara  umum menunjukkan  signifikansi  yang  cukup  tinggi,  walaupun  tahun  2018  mengalami penurunan secara global. Pada tahun 2016 capaiannya sangat rendah bahkan tahun 2017 mengalami  peningkatan,  sampai  pada  tahun  2018  sedikit  mengalami  penurunan. Prediksi investasi tahun 2017 dapat menjadi model pada tahun 2020.

## Kata kunci: Insentif Pajak, pertumbuhan Investasi, Pemerintah Daerah

## I. LATAR BELAKANG
Pemerintah  Daerah  pada  umumnya  menginginkan  ada  peningktan  investasi sebagai suatu stimulant terhadap pendapatan asli daerah. Untuk memfasilitasi investasi sektor industri tertentu kebijakan baru diperkenalkan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mempromosikan industri tertentu dan mendorong investasi domestik dan asing  di  daerah  tertentu.  Salah  satu  kebijakan  fiskal  yang  dapat  digunakan  untuk meningkatkan  investasi  adalah  insentif  pajak  penghasilan  (Tung  dan  Cho,  2001). Kebijakan fiskal adalah penentu signifikan kegiatan ekonomi, terutama untuk investasi asing (Newlon, 1987; Swenson, 1994 dan Hines, 1996). Menurut Slemrod dan Blumenthal (1996), kepatuhan terhadap peraturan pajak penghasilan menjadi mahal terutama untuk bisnis besar. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa insentif pajak penghasilan memainkan  peran  penting  untuk  menarik  investasi,  baik  investasi  asing  langsung maupun investasi domestik (Anwar dan Mulyadi, 2012).
Pemberian insentif pajak merupakan suatu kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pilihan dalam memformulasikan kebijakan tersebut harus mempertimbangkan segi positif  dan  negatifnya.  Segi  positif  adanya  insentif  pajak  adalah  kemampuan  insentif pajak sebagai perangsang terhadap investor untuk menanamkan modal sehingga dengan banyaknya  investasi  yang  masuk  akan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  yang sangat diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Insentif pajak berpotensi dalam menciptakan korupsi. Pemberian insentif pajak merupakan suatu kebijakan yang tidak berlaku untuk semua sektor usaha Wajib Pajak. Dalam menentukan sektor usaha yang diberikan insentif sangat tergantung kepada pejabat yang berkuasa pada periode tersebut. Pengalaman kebijakan insentif di Indonesia pada tahun 1996 membuktikan bahwa insentif pajak diberikan tidak transparan dan hanya kepada pengusaha yang mempunyai lobby kuat kepada penguasa.
Insentif pajak dinilai tidak efektif dan efisien. Pemberian insentif pajak dinilai tidak efektif karena faktor utama yang menentukan dalam membuat keputusan investasi bukanlah  insentif  pajak.  Berdasarkan  penelitian  di  berbagai  negara,  faktor  kondisi ekonomi  makro  dan  kondisi  infrastruktur  suatu  negara  lebih  menentukan  dibanding insentif pajak. Ketidakefisienan insentif pajak berkaitan dengan perhitungan biaya yang harus dikorbankan, yaitu hilangnya potensi pajak yang lebih besar dari pada keuntungan yang  diperoleh.  Insentif  pajak  menyebabkan  ketidakadilan.  Pemberian  insentif  pajak tidak  diberlakukan  kepada  semua  Wajib  Pajak,  sehingga  Wajib  Pajak  yang  tidak menikmati insentif merasa diperlakukan tidak adil.
Insentif pajak menyebabkan distorsi. Tujuan dari kebijakan insentif pajak adalah untuk mempengaruhi keputusan investasi. Oleh karena itu, distorsi yang muncul sebagai akibat adanya kebijakan insentif pajak dapat dibenarkan dalam hal kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai kompensasi dari ketidaksempurnaan pasar, yaitu dalam kondisi pasar tidak mampu untuk menghasilkan tingkat investasi optimal secara sosial. Contoh insentif  pajak yang  menimbulkan  distorsi  yang dibenarkan adalah  insentif  pajak atas kegiatan penelitian dan pengembangan atau research and development dan insentif pajak untuk  pengembangan  dan  kemajunan suatu  daerah  (Didiharyono  dkk,  2017).  Namun, seringkali insentif pajak menyebabkan distorsi yang tidak disengaja. Kuncoro (2010) juga menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing suatu negara dibandingkan  negara  lain  yang  mempengaruhi  keputusan  investor  untuk  melakukan investasi. Faktor-faktor tersebut adalah:
a. Kinerja ekonomi. Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi meliputi perekonomian domestik, perdagangan dan investasi internasional, kesempatan kerja dan tingkat harga (inflasi).
b. Efisiensi  pemerintah.  Indikator  kunci  yang  digunakan  untuk  menilai  efisiensi pemerintah  adalah  pembiayaan  publik,  kebijakan  fiskal,  kerangka  kelembagaan, legislasi bisnis dan pendidikan.
c. Efisiensi  bisnis.  Faktor-faktor  kunci  yang  digunakan  meliputi  produktivitas,  pasar tenaga kerja, pembiayaan, praktik manajemen, dan pengaruh globalisasi.
d. Infrastruktur.  Indikator  kuncinya  meliputi  infrastruktur  dasar,  infrastruktur teknologi,  infrastruktur  ilmiah,  kesehatan  dan  lingkungan,  dan  sistem  nilai. Keberadaan  infrastruktur  memegang  peranan  yang  cukup  penting  karena  dapat mempengaruhi efisiensi operasional dan harus dikembangkan secara terus menerus serta  diselaraskan  dengan  kemajuan  ekonomi  yang  telah  dicapai  dan  yang  ingin diwujudkan di masa depan (Sukirno, 2011).
Henry  (2011)  menjelaskan  bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  investor untuk menilai lingkungan investasinya secara umum adalah PEST (political, economic, social,  and  technological). Faktor  politik  mencakup  kebijakan  pemerintah,  hukum, kestabilan pemerintahan, dan kebijakan perpajakan. Faktor ekonomi mencakup kondisi tingkat bunga, pengangguran terbuka, inflasi, produk domestik bruto, dan nilai tukar
(Di,  2020).  Faktor  sosial  mencakup  kebudayaan  dan  lingkungan.  Sedangkan,  faktor teknologi  mencakup  keberadaan  teknologi  lama  dan  kemampuan  untuk  menerima teknologi baru, semakin baik respon akan teknologi baru menunjukkan adanya potensi untuk melakukan investasi. Prasetyo (2008) mengutip Clark yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu keputusan investasi. Faktor-faktor tersebut adalah :
a. Makro.  Faktor  makro  meliputi  sistem  politik  dan  kestabilan  politik  suatu  negara, kebijakan  ekonomi,  sistem  hukum, public  governance ,  administrasi  hukum,  dan besarnya daya beli konsumen. Kriteria dari faktor makro ini masih relatif longgar.
b. Meso.  Faktor  ini  meliputi  kondisi  infrastruktur  (transportasi,  energi,  dan komunikasi), fasilitas sosial (sarana kesehatan, pendidikan, dan fasilitas pendukung lainnya),  dan  perhimpunan  usaha  (asosiasi  pengusaha  dan  kamar  dagang  dan industri).
c. Mikro. Setelah mempertimbangkan faktor makro dan meso, terakhir investor akan mempertimbangkan faktor mikro yang meliputi tanah (harga dan kedekatan dengan pasar),  tenaga  kerja  (upah  minimum,  keterampilan,  dan  tingkat  produktivitas), modal  (kemudahan  untuk  memperoleh  kredit  dan  mungkin  insentif  pajak),  unsur komersial  (kemampuan  dan  pengalaman  partner  lokal),  dan  unsur  lainnya  seperti tawaran dari daerah lain.
Keringanan  pajak  terkait  dengan  investasi  sebelumnya,  umumnya  harus dprediksi  dan  dipertahankan  agar  tidak  merusak  kredibilitas  kebijakan  dan menghindari  melemahnya  kemampuan  pemerintah  untuk  mempengaruhi  perilaku investasi di masa depan. Pemerintah diharapkan mempertimbangkan untuk mengurangi kerumitan  laporan  biaya  pajak.  Penelitian  ini  tidak  hanya  memberikan  informasi mengenai efektivitas dan biaya insentif pajak, tetapi juga membantu untuk memperkuat keuangan  pemerintah  daerah  dan  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap transparansi  fiskal  dan  peningkatan  investasi  daerah.  Berdasarkan  uraian  latar belakang  di  atas,  maka  dibuat  rumusan  masalah  ialah  apakah  tujuan  insentif  pajak memberikan dampak pada peningkatan investasi?.

## II. Tinjauan Teori
Hasil paling penting yang dapat diambil dari studi kebijakan insentif pajak oleh Nargiza  Yakubova  (2013),  yaitu  untuk  menyederhanakan  sistem  pajak  negara, menghilangkan distorsi pajak, menghapus biaya administrasi dan kepatuhan yang tidak perlu,  meningkatkan  transparansi  dan  meningkatkan  kapasitas  pemerintah  untuk menghasilkan pendapatan. Hal ini membantu memperbaiki kondisi kerangka kerja dan karakteristik pasar negara untuk menarik investasi.
Insentif  pajak  menurut  Irina  Evgenievna  (2015)  salah  satu  instrumen  untuk mendorong  perkembangan  pasar  RIA  (Result  of  Intellectual  Activity),  yang  dapat memiliki dampak positif pada penyediaan produk dan teknologi baru, serta permintaan mereka. Hal ini dapat dianggap sebagai insentif bagi sektor bisnis untuk menggunakan RIA untuk produksi (peralatan baru, bahan, teknologi, rumus dan sebagainya), untuk melaksanakan  sendiri  penelitian  dan pengembangan  untuk  menciptakan  produk  baru dan teknologi dan untuk menarik organisasi penelitian untuk melakukan penelitian dan pengembangan bersama, yaitu kerjasama bisnis dan ilmu pengetahuan.
Penelitian Stephen Mayende (2013) bahwa dengan insentif pajak tampil lebih baik dalam hal kinerja dan nilai tambah. Implikasi kebijakan utama dari temuan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah perlu merampingkan pemberian insentif pajak untuk kinerja  yang  lebih  baik.  Akses  terhadap  kualitas  dan  pendidikan  teknis  dan pengembangan  keterampilan  diperlukan  dalam  rangka  untuk  mendapatkan  manajer yang berkualitas dengan keterampilan manajemen tingkat tinggi untuk memanfaatkan insentif pajak yang tersedia sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
Pemberian  insentif  pajak  oleh  Yaron  Zelekha  (2012)  untuk  meningkatkan investasi.  Bahwa  negara  yang  berkeinginan  untuk  meningkatkan  investasi,  harus mempertimbangkan pertama efek negatif langsung dari insentif pajak, melalui korupsi, aktivitas  ekonomi  secara  umum  dan  investasi  pada  khususnya.  Minat  penggunaan insentif  pajak  Oriakhi  (2013)  untuk  memfasilitasi  investasi  baru  adalah  kondisi  yang diperlukan  untuk  mengembangkan  sebuah  jalan  untuk  mengelola  defisit  fiskal  tidak berkelanjutan di Nigeria. Dengan demikian, sistem pajak yang berlaku tidak hanya pusat untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  tetapi  juga  penting  untuk  mencapai  tujuan ekonomi  makro.  Studi  ini  meneliti  insentif  pajak  dan  produktivitas  pendapatan  dari sistem pajak Nigeria 1981-2009 periode untuk mengidentifikasi kinerja jangka pendek dari berbagai jenis pajak. Secara keseluruhan, studi ini melaporkan tingkat memuaskan dari produktivitas total penerimaan pajak dalam negeri. Hal ini mungkin sebagai akibat dari kegagalan kelembagaan, korupsi dalam sistem pajak dan kelalaian yang dibuat oleh manajemen kedua minyak dan pendapatan non-minyak.
Penelitian Abeler (2015) mendokumentasikan bahwa kompleksitas insentif dapat menjadi  pemicu  penting  dari  efek  status-quo.  Ini  mengungkapkan  mekanisme  yang meningkatkan  kompleksitas  pajak  menurunkan  elastisitas.  Tetapi  tidak  menemukan bukti bahwa perubahan pajak yang lebih besar cenderung diabaikan. Ini melemparkan beberapa keraguan pada penerapan model kurangnya perhatian rasional dalam domain perpajakan.  Penelitian  lebih  lanjut  diperlukan  untuk  memahami  bagaimana  individu mengalokasikan perhatian mereka.
UNCTAD ( United Nations Conference on Trade and Development ) mendefinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu (Prasetyo, 2008). Zee, Stotsky, dan Ley (2002) mendefinisikan insentif pajak dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang hukum ( statutory term ) dan dari sudut pandang efektifitas ( effective term ). Dari sudut pandang hukum, insentif pajak didefinisikan sebagai perlakuan khusus yang diberikan terhadap proyek investasi tertentu saja. Sedangkan dari sudut pandang efektifitas, insentif pajak didefinisikan  sebagai  dampak  efektif  terhadap  pengurangan  beban  pajak  yang ditanggung oleh wajib pajak. Holland dan Vann (1998) membagi insentif pajak menjadi lima jenis, yaitu:
a. Tax holidays
Pemberian  insentif  pajak  jenis  ini  sering  diterapkan  oleh  negara  yang  sedang berkembang. Insentif ini ditujukan untuk perusahaan baru dan bukan untuk perusahaan yang  sedang  beroperasi.  Dengan tax  holiday maka  perusahaan  baru  akan  diberikan periode  waktu  tertentu  yang  mana  mereka  akan  dibebaskan  dari  beban  pajak penghasilan.
b. Investments allowances and tax credit
Insentif pajak ini didasarkan pada besarnya jumlah pengeluaran  dari investasi yang  bersangkutan. Investment  allowance digunakan  untuk  mengurangi  penghasilan kena  pajak  perusahaan,  sedangkan tax  credit digunakan  untuk  langsung  mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.
c. Timing differences
Insentif pajak ini muncul akibat adanya perbedaan waktu pengakuan atas akun- akun  tertentu  antara  laporan  keuangan  komersial  dengan  laporan  keuangan  pajak khususnya dalam hal pengakuan biaya dan pengakuan penghasilan.
d. Reduced tax rates
Insentif pajak ini memberikan pengurangan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dengan kriteria tertentu dari suatu persentase atau tingkatan tarif tertentu ke tingkatan tarif yang berada di bawahnya atau lebih rendah.
e. Administrative discretion
Insentif ini memiliki arti sebagai proses administrasi yang selektif dalam rangka pemberian  fasilitas  pajak,  yang  berarti  apakah  fasilitas  pajak  dapat  dinikmati  secara otomatis  oleh  setiap  wajib  pajak  yang  memenuhi  ketentuan  atau  harus  mengajukan permohonan penggunaan fasilitas pajak terlebih dahulu.
Easson  dan  Zolt  (2002)  menjelaskan  bahwa  pada  umumnya  bentuk-  bentuk insentif pajak yang sering diterapkan adalah sebagai berikut :
a. Reduced corporate income tax rates
Insentif ini diberikan dalam bentuk pengurangan tarif pajak untuk investasi jenis tertentu atau investasi di daerah tertentu.
b. Tax holidays (i.e., reduction of or exemption from tax for a limited duration) Merupakan  jenis  insentif  pajak  yang  paling  umum  diterapkan  oleh  Negara berkembang untuk meningkatkan investasi.
c. Investment credits or allowances
Merupakan  sebuah  alternatif  atau  tambahan  dari tax  holiday . Investment allowances mengurangi  penghasilan  kena  pajak,  dan investment  tax  credit langsung mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.
d. Tax credit accounts
Insentif ini memberi investor akun pajak yang dapat dikreditkan dengan jumlah tertentu secara spesifik, yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajaknya.
e. Accelerated depreciation of capital assets
Memberikan insentif pajak berupa penyusutan yang dipercepat, sehingga untuk kepentingan  pajak,  nilai  suatu  aset  dapat  didepresiasikan  lebih  cepat  dari  nilai depresiasi yang sebenarnya secara ekonomi.
f. Favorable deduction rules for certain types of expenditure
Para  pembuat  kebijakan  dapat  mempengaruhi  investasi  melalui  penyediaan aturan yang menguntungkan untuk mengurangi pengeluaran jenis tertentu.
g. Deductions or credits for reinvested profits
Beberapa negara menyediakan insentif untuk kegiatan reinvestasi yang berasal dari laba.
h. Reduced rates of withholding tax on remittances to the home country
Banyak negara memberikan pengurangan tarif atau zero rates atas witholding tax sebagai insentif untuk investasi asing, yang diupayakan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti alih teknologi.
i. Personal income tax or social security reductions for executives and employees Pengurangan pajak ini diberikan sebagai insentif untuk meningkatkan investasi di daerah yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi atau untuk mempekerjakan pekerja dengan kategori tertentu.
j. Sales tax or VAT reductions
Insentif diberikan berupa pembebasan pajak penjualan untuk mendorong investor asing.
k. Reduced import taxes and customs duties
Adanya  pembebasan  bea  masuk  dan  pajak  atas  impor  dapat  mempengaruhi keputusan investasi secara signifikan.
l. Property tax reductions
Pembebasan  atau  pengurangan  pajak  properti  merupakann  hal  yang  umum  dan relatif  efektif  digunakan  sebagai  insentif  pajak,  dan  biasanya  merupakan  bagian  dari kebijakan untuk pembangunan yang bersifat regional.
m. Creation of special “zones”
Membentuk  zona-zona  tertentu  untuk  menarik  investasi.  Zona  tersebut  dapat berbentuk duty-free zones dan special exonomic zones.
Prasetyo (2008) menjelaskan bahwa UNCTAD melaporkan beberapa tujuan yang ingin dicapai dari pemberian insentif pajak oleh suatu negara. Beberapa tujuan tersebut, yaitu:
a.   Investasi regional
Biasanya  meliputi  pemberian  dukungan  untuk  kawasan  luar  kota, pembangunan  kawasan  industri  yang  agak  jauh  dari  pusat  kota  dan  karenanya pencemaran lingkungan, urbanisasi yang terlalu tinggi, dan padatnya penduduk di perkotaan bisa dikurangi.
b.   Investasi sektoral
Insentif  pajak  bisa  diberikan  untuk  bidang-bidang  usaha  yang  dipandang penting  bagi  pembangunan.  Pemberian  insentif  ditujukan  untuk  merangsang perkembangan industri, manufaktur, pariwisata, atau eksplorasi sumber daya alam.
c.   Peningkatan kualitas
Peningkatan kualitas biasanya diusahakan dengan membuat kawasan berikat untuk industri-industri yang berorientasi ekspor.
d.   Alih teknologi
Pemberian insentif untuk industri-industri yang sifatnya pionir atau dengan menyediakan insentif khusus untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya penelitian dan pengembangan guna merangsang transfer teknologi.
Pandangan  lain  diberikan  oleh  Holland  dan  Vann  (1998),  yang  menjelaskan tujuan diberikannya insentif pajak adalah sebagai berikut :
a. Regional development
Pembangunan regional merupakan tujuan umum diberikannya insentif pajak di negara-negara industri dan negara lainnya.
b. Employment creation
Insentif diberikan untuk meningkatkan investasi yang menyerap tenaga kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran, atau untuk mempekerjakan orang-orang dengan spesifikasi tertentu.
c. Technology transfer
Banyak  negara  memberikan  insentif  pajak  dengan  tujuan  untuk  menarik investasi yang akan membawa peningkatan teknologi, atau aktivitas penelitian dan pengembangan.
d. Export promotion
Di negara-negara berkembang di Asia, insentif yang bertujuan untuk menarik investasi yang berorientasi ekspor lebih efektif dibandingkan insentif bentuk lainnya untuk meningkatkan investasi.
e. Free trade or export processing zones
Export  processing  zones berkaitan  erat  dengan  meningkatkan  investasi  yang berorientasi ekspor. Selama 30 tahun terakhir, insentif ini banyak digunakan lebih dari 50 negara di dunia, terutama oleh negara-negara berkembang. Melalui insentif ini,  perusahaan  dapat  melakukan  impor  mesin,  bahan  mentah,  dan  komponen- komponen dengan bebas pajak, dengan tujuan untuk mengekspor barang jadinya. Dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal  pasal  1  ayat  1,  dijelaskan  bahwa penanaman  modal  adalah  segala bentuk  kegiatan  menanam  modal,  baik  oleh  penanam  modal  dalam  negeri  maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
1. Penanaman Modal Dalam Negeri
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 1 ayat 2, mendefinisikan penanaman modal dalam negeri Sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

## 2. Penanaman Modal Asing
Dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal pasal 1 ayat 3, foreign direct investment atau penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia  yang dilakukan oleh penanam  modal  asing,  baik yang  menggunakan  modal asing  sepenuhnya  maupun  yang  berpatungan  dengan  penanam  modal  dalam  negeri. Menarik  investor  asing  atau  penanam  modal  asing  biasa  dilakukan  berbagai  negara sebagai salah satu usaha untuk mempercepat perkembangan investasi. Menggalakkan penanaman  modal  asing  akan  memberikan  beberapa  sumbangan  penting  dalam pembangunan,  yaitu  penanam  modal  asing  menyediakan  modalnya  sendiri,  akan memindahkan  teknologi  dan  kepakaran  lain  ke  negara  yang  didatanginya, meningkatkan  penggunaan  teknologi  modern,  dan  kerap  kali  usaha  mereka  dapat meningkatkan ekspor (Sukirno, 2011).
Tujuan  penyelenggaraan  penanaman  modal  dari  sudut  pandang  pemerintah dapat dijabarkan sebagai berikut :

## 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
Pada  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal  pasal  13,  dijelaskan  bahwa  salah  satu  kebijakan  pemerintah khususnya  di  bidang  penanaman  modal  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  nasional  adalah  ditetapkan  dan  dikembangkannya  kawasan ekonomi khusus yang dimaksudkan untuk pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang  bersifat  strategis  bagi  pengembangan  ekonomi  nasional  dan  untuk  menjaga keseimbangan  kemajuan  suatu  daerah.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri.

## 2. Menciptakan lapangan kerja
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 10 menjelaskan bahwa tujuan ini tercermin pada salah satu ketetapan yang mengharuskan  perusahaan  penanaman  modal  dalam  memenuhi  kebutuhan  tenaga kerja  mengutamakan  tenaga  kerja  warga  negara  Indonesia  dan  diwajibkan meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja serta  mewajibkan  bagi  perusahaan  yang  mempekerjakan  tenaga  kerja  asing  untuk menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal  pasal  15  huruf  b  menjelaskan  bahwa  kebijakan  yang  terkait  secara  langsung dengan  konsep  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  antara  lain  tercermin  dalam ketetapan  yang  mewajibkan  penanam  modal  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab sosial  perusahaan  ( Corporate  Social  Responsibility / CSR ) . Selain  itu  dalam  pasal  16 huruf b, c, dan d juga menjelaskan mengenai tanggung jawab penanam modal untuk menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan  atau  meninggalkan  atau  menelantarkan  kegiatan  usahanya  secara sepihak, ikut serta untuk menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kemampuan daya saing usaha nasional
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal paragraf 10 Penjelasan Umum menjelaskan bahwa dalam upaya untuk mendorong perekonomian  Indonesia  menuju  perekonomian  global  serta  untuk  mengantisipasi berbagai  konsekuensi  yang  harus  dihadapi  terkait  keikutsertaan  Indonesia  dalam berbagai kerja sama internasional yang terkait dengan penanaman modal, baik secara bilateral, regional maupun multilateral ( World Trade Organization / WTO), maka perlu diselenggarakan adanya penanaman modal.
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 10 ayat 4 menjelaskan bahwa secara kongkrit dalam rumusan kebijakan di bidang  penanaman  modal,  khususnya  mengenai  kewajiban  perusahaan  penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing untuk menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal  pasal  13  menjelaskan  mengenai  adanya  kebijakan  yang  memberikan perlindungan  terhadap  pelaku  usaha  mikro,  kecil,  menengah,  dan  koperasi,  dimana pemerintah diwajibkan menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil,  menengah,  dan  koperasi  serta  bidang  usaha  yang  terbuka  untuk  usaha  besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Di  samping  itu,  pemerintah  diwajibkan  pula  untuk  melakukan  pembinaan  dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan  daya  saing,  pemberian  dorongan  inovasi  dan  perluasan  pasar,  serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Tujuan ini tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pandangan lain disampaikan oleh Prasetyo (2008) yang mengutip Dunning dan Caves, menyatakan bahwa tujuan investasi dari sudut pandang investor ada beberapa macam, yaitu:
a.   Mencari sumber daya alam
Investor  bertujuan  untuk  mencari  sumber  kekayaan  alam  yang  menjadi incarannya,  termasuk  kaitannya  dengan  kualitas  barang  dan  harganya.  Selain  itu investor mempertimbangkan pula aspek fasilitas-fasilitas pengembangan kekayaan alam itu  (misalnya  sarana  pengolahan  dan  pemasaran)  dan  keberadaan  infrastruktur  yang menunjang eksploitasi kekayaan alam itu. Kemudian yang mungkin dipertimbangkan juga adalah ada tidaknya insentif dan mitra lokal.
b.   Mencari pasar
Secara  umum,  investor  jenis  ini  mempertimbangkan  ukuran  dan  tingkat pertumbuhan  pasar  lokal  dan  daerah-daerah  sekitarnya,  kualitas  dan  jumlah  tenaga manusia, infrastruktur, serta kebijakan makro pemerintah setempat. c.   Mencari peningkatan efisiensi
Bagi  investor  jenis  ini,  maka  biaya  produksi  menjadi  pertimbangan  utama, khususnya yang berkaitan dengan tenaga terampil. Selain itu infrastruktur, kebijakan makro pemerintah, serta hubungan mereka dengan perusahaan-perusahaan lain yang padat pengetahuan juga mereka pertimbangkan.
d.   Mencari aset-aset strategis
Investor melihat faktor-faktor seperti aset-aset yang padat pengetahuan, seperti teknologi dan keahlian manajerial. Kemudian mereka juga mempertimbangkan kondisi pasar dan penyebaran lokasinya. Kemudian dilihat juga kemudahan akses ke aset-aset itu, faktor harga dan aset-aset strategis lain, serta unsur budaya dan kelembagaan.
Metode  penghindaran  pajak  berganda  yang  diatur  dalam  suatu tax  treaty melengkapi sarana untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda. Pemajakan berganda dapat terjadi apabila atas penghasilan yang sama dikenakan pajak dua kali oleh dua negara yang berbeda dalam periode yang sama. Ketentuan
yang dituangkan dalam pasal yang mengatur metode penghindaran pajak berganda dari suatu tax treaty mencerminkan metode yang diterapkaan oleh suatu Negara (Surahmat, 2011).
Menurut  Darussalam,  Hutagaol,  dan  Septriadi  (2010)  serta  Surahmat  (2011), terdapat beberapa metode untuk keringanan pajak dan mencegah pemajakan berganda. Metode-metode tersebut adalah :
a.   Metode pembebasan ( exemption method )
Metode pembebasan menghindari adanya pemajakan berganda dengan cara tidak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di luar negeri. Penghasilan atau laba yang diperoleh dari negara sumber tidak digabungkan di negara domisili sehingga dengan  sendirinya  pajak  yang  dibayar  sehubungan  dengan  penghasilan  tersebut  juga tidak  perlu  diperhitungkan.  Metode  pembebasan  ini  terdiri  atas  metode  pembebasan penuh  ( full  exemption )  dan  metode  pembebasan  dengan  progresi (exemption  with progression).
b.   Metode kredit pajak ( credit method )
Metode ini menghindari adanya pemajakan berganda dengan cara mengijinkan pajak  yang  terutang  dan  dibayar  di  negara  sumber  untuk  dapat  dikurangkan  atau dikreditkan dari pajak yang terutang di Negara domisili. Metode kredit pajak ini terdiri atas  metode  kredit  pajak  penuh  ( full  credit  method )  dan  metode  kredit  pajak  dengan pembatasan ( ordinary credit method ). Dan apabila sumber penghasilan berasal lebih dari satu negara maka perhitungan kredit pajak dapat dilakukan dengan cara kredit pajak dihitung berdasarkan masing-masing negara ( per country limitation ) atau kredit pajak dihitung berdasarkan gabungan dari seluruh Negara (overall limitation). c.   Metode pengurangan ( deduction method )
Metode  pengurangan  menghindari  adanya  pemajakan  berganda  dengan  cara memperlakukan  jumlah  pajak  yang  dikenakan  di  negara  sumber  penghasilan  sebagai biaya dalam rangka menghitung pajak penghasilan yang terutang di negara domisili.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengambil sampel dan populasi pada keuangan daerah kabupaten dan  kota  se  Sulawesi  Selatan  selama  tahun  2016-  2018,  adapun  skala  data  yang digunakan adalah skala data ratio yang bersumber dari data statistik. Adapun teknis analisis penelitian ini ialah dilakukan secara deskrptif, crosstab, korelasi, dan prediksi model terhadap data insentif pajak dan pertumbuhan investasi se Sulawesi Selatan.
Kriteria  statistik  dan  cara  penyelesaian  analisis  crosstab  Dalam  melakukan analisis Crosstabs ada beberapa prinsip sederhana yang perlu diperhatikan, diantaranya dengan membentuk distribusi frekuensi pada sel-sel dalam tabel untuk masingmasing variabel, seperti pada contoh berikut ini:

## Phi
Ukuran asosiasi terlepas dari ukuran sampel. Phi berkisar antara 0 (tidak ada hubungan) dan 1 (hubungan sempurna). Phi dirancang untuk 2 × 2  tabel saja. Untuk tabel  yang  lebih  besar,  tidak  memiliki  batas  atas  dan  Cramer's  V  harus  digunakan sebagai gantinya. Rumusnya adalah
𝜑 =   √ 𝑋 𝑝 2

## 𝑁

## Cramer’s V
Ukuran asosiasi terlepas dari ukuran sampel. Statistik ini merupakan modifikasi dari  statistik  Phi  sehingga  sesuai  untuk  tabel yang  lebih  besar  dari  2  ×  2.  V berkisar antara 0 (tidak ada hubungan) dan 1 (hubungan sempurna).
𝑉 = √ 𝜑 2 min(𝑅, 𝐶)

## Pearson’s Contingency Coefficient
Ukuran  asosiasi  terlepas  dari  ukuran sampel.  Itu  berkisar  antara  0  (tidak  ada hubungan) dan 1 (hubungan sempurna). Untuk tabel tertentu, kemungkinan maksimum tergantung pada ukuran tabel (tabel 2 × 2 memiliki maksimum 0,707, jadi itu hanya boleh digunakan untuk membandingkan tabel dengan dimensi yang sama. Rumusnya adalah

## Tschuprow’s T
Ukuran asosiasi terlepas dari ukuran sampel. Statistik ini merupakan modifikasi dari statistik Phi sehingga sesuai untuk tabel yang lebih besar dari 2 × 2. T berkisar antara 0 (tidak ada hubungan) dan 1 (hubungan sempurna), tetapi 1 hanya dapat dicapai untuk tabel persegi. Rumusnya adalah

## Lambda A - Rows dependent
Ini  adalah  ukuran  asosiasi  untuk  tabulasi  silang  variabel  level  nominal.  Ini mengukur  peningkatan  persentase  dalam  prediktabilitas  variabel  dependen  (variabel baris atau variabel kolom), mengingat nilai variabel lain (variabel kolom atau variabel baris). Rumusnya adalah
Lambda B - Columns dependent. Lihat Lambda A di atas. Rumusnya adalah

## F Hipotesis
H0 = 0 : Tidak ada hubungan antara variabel 1 dan variabel 2 H1 ≠ 0 : Ada hubungan antara variabel 1 dan variabel 2 F Kriteria keputusan
Dengan nilai a = 5% dan Derajat Bebas (g), df = (k-1) (n-1), maka tabel = (0.05, (k- 1)(n-1)). Dimana: k = jumlah baris dalam tabulasi. n = jumlah kolom dalam tabulasi. Maka
Tolak H0, jika nilai  2 hitung >  2 tabel Terima H0, jika nilai  2 hitung <  2 tabel

## F Penafsiran koefisien korelasi
Setelah melalui pengujian hipotesis dan hasilnya signifikan, (Ho ditolak), maka untuk  menentukan  keeratan  hubungan  bisa  digunakan  kriteria  berikut  ini (Guilford, 1956) .

## III. HASIL PENELITIAN
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  dan  teoritis  tentang  tujuan  insentif  pajak memberikan  dampak  pada  penanaman  modal.  Berdasarkan  data  hasi  tabulasi  silang dinatara  kabupaten  dan  kota  antara  tahun  206-2018.  Pada  tabel  1  menunjukkan beberapa kabupaten yang mampu meningkatkan investasinya seperti Kabupaten Bone,
Luwu Utara, pare-Pare, Palopo, Bulukumba, dan tana Toraja, serta beberapa kota dan kabupaten  lainnya.  Sedangkan  Kabupaten  Toraja  Utara  dan  Enrekang  masig  sangat rendah.  Hal  tersebut  meningdindikasikan  perlunya  peningkatan  investasi  untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bersangkutan.
Tabel 1.
Data Crosstab antara Insentif Pajak dan Penambahan Investasi Tahun 2016-2018
Kab/Kota Rata-Rata Pajak daerah Tahun 2016-2018 Rata-rata Pertumbuhan Investasi Tahun 2016-2018 16 .6 00 .2 87 19 .9 32 .4 51 20 .4 17 .9 55 25 .8 73 .8 49 31 .8 75 .7 19 33 .4 93 .3 94 36 .3 79 .0 03 38 .6 58 .4 21 40 .3 76 .0 14 47 .8 61 .8 11 47 .9 95 .3 06 60 .8 39 .3 35 64 .0 01 .5 01 71 .0 50 .8 23 76 .2 11 .2 08 76 .4 01 .3 39 84 .1 08 .0 79 87 .3 95 .3 13 90 .9 34 .5 04 93 .2 00 .5 91 10 1.4 98 .8 79 10 5.2 93 .9 55 11 8.9 76 .5 52 13 1.2 14 .7 40 Bantaeng 8.018.004 1 Barru 11.487.577 1 Bone 37.605.711 1 Bulukumba 23.655.062 1 Enrekang 9.147.404 1 Gowa 78.471.938 1 Jeneponto 10.173.306 1 Luwu 18.990.358 1 Luwu Timur 87.262.965 1 Luwu Utara 13.440.135 1 Makassar 759.202.413 1 Maros 70.683.640 1 Palopo 21.278.599 1 Pangkep 75.565.058 1 Pare Pare 22.509.017 1 Pinrang 22.088.177 1 Selayar 6.635.497 1 Sidrap 21.806.810 1 Sinjai 11.895.081 1 Soppeng 11.945.174 1 Takalar 10.426.483 1 Tator 7.336.006 1 Toraja Utara 10.849.357 1 Wajo 29.085.868 1
Sumber: BPS Statistik Keuangan Daerah 2018
Berdasarkan  tabel  2  yang  menunjukkan  perbandingan  capaian  investasi antara tahun 2016 sampai tahun 2018. Pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan yang sangat  signifikan  dibanding  tahun  2016  dan  tahun  2018.  Walaupun  tahun  2018  juga signifikan tetapi mengalami penurunan dibanding tahun 2017.
Tabel 2.
Perbandingan Korelasi antara Pertumbuhan Investasi dan Insentif Pajak Se Sulawesi Selatan antara tahun 2016-2018 Pearson Correlation Pertumbuhan Investasi 2016 2017 2018 Pajak daerah 0,095 0,768 0,556 Sig. (1-tailed) 0,330 0,000 0,002
Berdasarkan tabel 2 yang menunjukkan pengaruh investasi antara tahun 2016 sampai tahun 2018. Hampir setiap tahun secara umum menunjukkan signifikansi yang cukup  tinggi,  walaupun  tahun  2018  mengalami  penurunan  secara  global.  Pada  tahun
2016  capaiannya  sangat  rendah  bahkan  tahun  2017  mengalami  peningkatan,  sampai pada tahun 2018 sedikit mengalami penurunan.
Tabel 3.
Pengaruh Pertumbuhan Investasi dan Insentif Pajak Se Sulawesi Selatan antara tahun
2016-2018 Tahun R Squar e Adjusted R Square σ Durbin- Watson F Sig. B t Sig. Collinea rity Statistic s VIF 2016 0,009  -0,036  0,047  1,789 0,199  0,660  0,021  8,375  0,000  1,000  1,000 2017 0,589  0,571  0,045  1,901  31,562  0,000  0,252  5,618  0,000  1,000  1,000 2018 0,309  0,278  0,031  2,453 9,860  0,005  0,097  3,140  0,005  1,000  1,000
Berdasarkan  tabel  4  yang  menunjukkan  estimasi  pengaruh  investasi  antara tahun  2016  sampai  tahun  2018.  Menunjukkan  persentase  yang  tinggi  281,67  berarti sangat berpoensi untuk meningkatkan investasi di Sulawesi selatan dan secara rata-rata investasi  dapat  ditingkatkan  sebesar  rata-rata  antara  Rp  25.948.471,11  sampai  Rp 67.856.780,46
Tabel 4. Pediksi Pertumbuhan Investasi dan Insentif Pajak Se Sulawesi Selatan antara tahun 2016-2018 Fit Statistic Mean SE Minimum Maximum Percentile R-squared 0,20 0,35 0,00 0,60 0,00 RMSE 37.766.094,35  3.863.127,92  33.308.985,33  40.150.827,32  33.308.985,33 MAPE 55,25 13,04 42,35 68,43 42,35 MaxAPE 364,91 72,09 281,67 407,09 281,67 MAE 28.538.353,52  2.698.612,67  25.948.471,11  31.333.925,32  25.948.471,11 MaxAE 97.125.980,83  26.910.569,32  67.856.780,46  120.797.404,21  67.856.780,46 Normalized BIC 35,06 0,26 34,78 35,27 34,78
Berdasarkan tabel 5 yang menunjukkan prediksi investasi yang menjadi model pada tahun 2016-2018. Model investasi tahun 2017 dapat  dikembangkan untuk tahun 2020 dan seterusnya
Tabel 5. Kesesuaian Model Pertumbuhan Investasi dan Insentif Pajak Se Sulawesi Selatan. Tabel 5. Model Number of Predictors Model Fit statistics Ljung- Box Q(18) DF Sig.
Pertumbuhan Investasi- Model_2016 - 0,000 17,980 18,000 0,457 Pertumbuhan Investasi- Model_2017 1,000 0,600 17,015 18,000 0,522 Pertumbuhan Investasi- Model_2018 - 0,000 19,213 18,000 0,379
Berdasarkan  gambar  1  juga  menunjukkan  model  prediksi  investasi  yang menjadi model pada tahun 2016-2018. Model investasi tahun 2017 dapat dijadikan model pemberian insentif pajak dan memberi kemudahan investasi
Gambar 1. Kecenderungan Model Prediksi Pertumbuhan Investasi dan Insentif Pajak Se Sulawesi Selatan.

## IV. PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  analisis  bahwa  pada  tahun  2018  menunjukkan  penurunan pengaruh  insentif  pajak  terhadap  pertumbuhan  investasi.  Pada  dasarnya  pemerintah daerah  di  Sulawesi  Selatan  tetap  berupaya  untuk  meningkakan  pendapatannya  yang bersumber  dari  investasi  swasta  agar  pengdapat  masyarakat  meningkat  dan  tingkat pengangguran juga menurun. Berdasarkan pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor  25  Tahun  2007  menjelaskan  mengenai  adanya  kebijakan  yang  memberikan perlindungan  terhadap  pelaku  usaha  mikro,  kecil,  menengah,  dan  koperasi,  dimana pemerintah diwajibkan menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil,  menengah,  dan  koperasi  serta  bidang  usaha  yang  terbuka  untuk  usaha  besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Peluang  sebesar-besarnya  dibuka  untuk  melakukan  investasi  bagi  pengusaha  kecil, menengah,  bahkan  peluang  besar  juga  diberikan  kepada  pengusaha  besar.  Hal  yang
sama  menurut  Prasetyo  (2008)  beberapa  tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  pemberian insentif  pajak  oleh  suatu  negara.  Beberapa  tujuan  tersebut,  yaitu  untuk  memicu investasi regional, investasi sektoral, peningkatan kualitas, dan alih teknologi.
Hal  tersebut  secara  operasional  dapat  dilakukan  dengan  pemberian  dukungan untuk kawasan  luar  kota, pembangunan  kawasan  industri  yang agak  jauh dari  pusat kota dan karenanya pencemaran lingkungan, menampung arus urbanisasi yang terlalu tinggi, dan mengurangi padatnya penduduk di perkotaan bisa dikurangi. Insentif pajak bisa diberikan untuk bidang-bidang usaha yang dipandang penting bagi pembangunan industri  yang  berbasis  sumberdaya  lingkungan  untuk  merangsang  perkembangan industri, manufaktur, pariwisata, atau eksplorasi sumber daya alam. Pemberian insentif untuk industri-industri dengan menyediakan insentif khusus untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya penelitian dan pengembangan guna merangsang transfer teknologi. oleh Holland  dan  Vann  (1998),  yang  menjelaskan  tujuan  diberikannya  insentif  pajak bertujuan  untuk  pembangunan  wilayah,  menciptakan  lapangan  kerja,  alih  teknologi, promosi ekspor, dan mendukung kebijakan dagang antara wilayah yang telah disepakati oleh pemerintah.
Pembangunan  dalam  wilayah  regional  merupakan  tujuan  umum  diberikannya insentif pajak di negara-negara industri untuk meningkatkan investasi yang menyerap tenaga  kerja  untuk  mengurangi  tingkat  pengangguran,  atau  untuk  mempekerjakan orang-orang  dengan  spesifikasi  tertentu.  Banyak  pemerintahan  yang  memberikan insentif pajak dengan tujuan alih teknologi meningkatkan teknologi melalui penelitian dan pengembangan. Kemudian untuk menarik investasi yang berorientasi ekspor lebih efektif dibandingkan insentif bentuk lainnya untuk meningkatkan investasi. Pandangan ang sangat makro jika meningkatkan investasi yang berorientasi ekspor, dengan insentif ini  pelaku  industri  dapat  melakukan  impor  mesin,  bahan  mentah,  dan  komponen- komponen dengan bebas pajak, dengan tujuan untuk mengekspor barang jadinya.

## Temuan
Pengaruh  insentif  pajak  terhadap  peningkatan  investasi  antara  tahun  2016 sampai  tahun  2018  tidak  sama.  Hampir  setiap  tahun  secara  umum  menunjukkan signifikansi  yang  cukup  tinggi,  walaupun  tahun  2018  mengalami  penurunan  secara global.  Pada  tahun  2016  capaiannya  sangat  rendah  bahkan  tahun  2017  mengalami peningkatan, sampai pada tahun 2018 sedikit mengalami penurunan. Prediksi investasi tahun 2017 dapat menjadi model pada tahun 2020.

## V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dalam era globalisasi saat ini, adanya persaingan untuk menarik para penanam modal  baik  dari  luar  negeri  maupun  dari  dalam  negeri  semakin  terasa  di  kalangan negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia sendiri. Salah satu cara yang digunakan untuk menarik para investor tersebut adalah melalui pemberian insentif pajak. Insentif tersebut sebagian besar ditujukan untuk menarik investasi asing dalam bentuk aktivitas produksi dan bukan investasi dalam bentuk aset keuangan. Terciptanya investasi diharapkan akan menyebabkan adanya transfer teknologi dan manajemen yang akan meningkatkan pembangunan ekonomi negara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, Y., & Mulyadi, M. S. (2012). Analysis of income tax incentives in Indonesia. Global Business and Economics Research Journal , 1 (2), 81-92. Darussalam,  J.  H.,  &  Septriadi,  D.  (2010). Konsep  dan  Aplikasi  Perpajakan Internasional . Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
Didiharyono, D., Marsal, M., & Nasruddin, N. (2017). Multivariate Regression Analysis with KICC Method in Measuring of Society Welfare in South Sulawesi. Journal of Math Sciences , 2 (2), 5-13.
Di,  D.,  &  Syukri,  M.  (2020).  Forecasting  With  Arima  Model  in  Anticipating  Open Unemployment  Rates  in  South  Sulawesi. International  Journal  of  Scientific  and Technology Research , 9 (3), 3838-3841.
Easson, A., & Zolt, E. M. (2002). Tax incentives . World Bank Instutute.
Henry,  A.E.,  2011. Understanding Strategic  Management (2nd  ed).  New  York  :  Oxford University Press Inc.
Hines Jr, J. R. (1993). Altered states: Taxes and the location of foreign direct investment in America (No. w4397). National Bureau of Economic Research.
Thuronyi, M. V. (1998). Tax Law Design and Drafting, Volume 2 (Vol. 2). International Monetary Fund.
Kuncoro,  M.  (2010). Dasar-dasar  Ekonomika  Pembangunan . Yogyakarta:  UPP  STIM YKPN .
Policy,  T.  (1987).  the  Multinational  Firm's  Financial  Policy  and  Investment Deicisions. Princeton University Dissertation. Princeton, NJ: Princeton University . Prasetyo, K.A., (2008), Benarkah Pemberian Insentif Pajak dapat Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia ? Inside Headline , 6-19.
Slemrod,  J.  B.,  &  Blumenthal,  M.  (1996).  The  income  tax  compliance  cost  of  big business. Public finance quarterly , 24 (4), 411-438.
Sukirno, S. (2011). Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga, Jakarta. Rajawali Pers. Surahmat, R. (2011). Persetujuan penghindaran pajak berganda: suatu kajian terhadap kebijakan Indonesia . Penerbit Salemba Empat.
Swenson, D. L. (1994). The impact of US tax reform on foreign direct investment in the United States. Journal of Public Economics , 54 (2), 243-266.
Tung, S., & Cho, S. (2001). Determinants of regional investment decisions in China: an econometric  model  of  tax  incentive  policy. Review  of  Quantitative  Finance  and Accounting , 17 (2), 167-185.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Zee, H. H., Stotsky, J. G., & Ley, E. (2002). Tax incentives for business investment: a primer for policy makers in developing countries. World development , 30 (9), 1497- 1516.