## Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua – Mengukur Implementasi Kebijakan Pemerintah Pasca Otonomi Khusus
Muliadi Anangkota Dosen pada Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Cenderawasih Jayapura email : anangkota@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  focuses  more  on  the  implementation  of  the  Gerbangmas  Hasrat Papua program that was implemented in 2017. The research aims to determine the implementation  mechanism,  influential  factors,  and  suitable  models  in implementing  the  Gerbangmas  Hasrat  Papua  program.  The  researcher  used descriptive  qualitative  research  methods  with  a  case  study  approach  to  the Gerbangmas  Hasrat  Papua  program  in  2017.  Data  was  collected  through documentation  and  interview  studies  and  direct  observation  to  the  Bappeda  of Papua Province. Data sources used in Primary and Secondary data. The analysis indicators  used  use  the  Edward  III  concept,  namely  communication,  resources, disposition and bureaucratic structure.
The  results  of  the  study  show  that  Gerbangmas  Hasrat  Papua  was  implemented based on the mechanism set out in governor regulation No. 22 of 2014 concerning the  Guidelines  for  Implementing  the  Special  Program  of  the  Independent  Rising Movement  and  the  Prosperity  of  Hope  for  All  Papuans.  The  results  of  the  next study  are,  Factors  influencing  the  implementation  of  the  Gerbangmas  Hasrat Papua program are political, geographical, security, human resources, time of fund transfer,  Program  Understanding,  Program  Socialization  and  Supervision.  The model  results  show  that  the  Gerbangmas  program  uses  the  cultural  spatial approach  of  indigenous  territories,  basic  needs  and  local  potential  as  criteria  for determining the location and focus of the program.
Keywords: implementation; Policy; GERBANGMAS; Papua.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  lebih  berfokus  pada  implementasi  program  Gerbangmas  Hasrat Papua yang telah dilaksanakan pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  mekanisme  implementasi,  faktor-faktor  berpengaruh,  dan  model yang  cocok  dalam  pelaksanaa  program  Gerbangmas  Hasrat  Papua.    Peneliti menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan  studi kasus  pada  program  Gerbangmas  Hasrat  Papua  di  tahun  2017.  Data dikumpulkan  melalui  studi  dokumentasi  dan  wawancara  serta  observasi langsung ke Bappeda Provinsi Papua. Sumber data yang di gunakan dalah data Primer dan Sekunder. Indikator analisis yang di gunakan menggunakan konsep Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.
Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  Gerbangmas  Hasrat  Papua  di Implementasikan  berdasarkan  mekanisme  yang  telah  diatur  pada  peraturan gubernur  No  22  Tahun  2014  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Program  Khusus Gerakan  Bangkit Mandiri  dan  Sejahtera  Harapan  Seluruh  Rakyat  Papua.  Hasil penelitian berikutnya adalah, Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi program  Gerbangmas Hasrat  Papua  adalah  faktor  politik,  geografis,  keamanan, SDM,  waktu  transfer  dana,  Pemahaman  Program,  Sosialisasi  Program  dan Pengawasan.  Pada  hasil  model,  menunjukkan  bahwa  program  Gerbangmas menggunakan  pendekatan  spasial  budaya  wilayah  adat,  kebutuhan  dasar  dan potensi lokal sebagai kriteria penentuan lokasi dan fokus program.
Kata Kunci: implementasi; kebijakan; GERBANGMAS; Papua.

## 1. PENDAHULUAN
Semenjak  diberlakukannya  otonomi  khusus  (Otsus)  bagi  provinsi  Papua melalui  pemberlakuan  UU  No  21  Tahun  2001,  Papua  telah  mengalami perubahan  paradigma.  Perubahan  paradigma  tersebut  terjadi  pada  berbagi bidang  kehidupan  masyarakat  Papua.  Salah  satu  bidang  kehidupan  yang mengalami  perubahan  adalah  paradigma  program  pemerintah.    Sebagaimana kita  ketahui  bahwa  sebelum  otsus  diberlakukan  di  Papua,  paradigma pembangunan berbasis  program selalu  mengikuti konsep pusat.  Namun,  di  era otsus  ini,  pemerintah  provinsi  telah  berinovasi  dalam  pelaksanaan  program pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan publik.
Otonomi  khusus  diharapkan  dapat  menjadi  langkah  maju  dalam membangun Papua dengan berbagai program pemerintah. Selain itu juga, Otsus diharapkan  dapat  menjawab  tuntutan  masyarakat  Papua  selama  ini  yang cenderung  “tidak  percaya”  dengan  pemerintah  pusat.  Harapan  tersebut  harus disikapi dengan bijak dan kooperatif, dikarena historis perubahan pembangunan di  Papua  sebelum  era  Otsus  terkesan  lamban  dan  tidak  menjawab  tuntutan masyarakat.
Berdasarkan  UU  Otsus  Papua,  terdapat  empat  bidang  utama  dalam implementasi  program  pemerintah  yaitu  pendidikan,  kesehatan,  ekonomi kerakyatan dan  infrastruktur  dasar. Pemerintah  Papua  sejak  tahun  2014  telah mencanangkan  program  bercirikhas  kekhusus  dan  keberpihakan  pada masyarakat  asli papua  yaitu  Gerakan  Bangkit  Mandiri dan  Sejahterta  Harapan Seluruh  Rakyat  Papua  atau  yang  disingkat  dengan  Gerbangmas  Hasrat  Papua. Program  ini  berfokus  pada  bidang  utama  Otsus  yaitu  pendidikan,  kesehatan, ekonomi dan kerakyatan.
Sejauh ini sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi masih menjadi masalah utama dalam masyarakat Papua. Sebagai program prioritas Gerbangmas Hasrat Papua tentunya harus mempunyai strategi yang tepat dalam memajukan sektor vital dalam rangka mensejahterahkan masyarakat. untuk itu penelitian ini akan mencoba  untuk  melihat  sejauh  mana  proses  implementasi  Gerbangmas  Hasrat Papua  sejak  diberlakukannya  hingga  saat  ini.  Beberapa  laporan  sumber  data awal menyatakan bahwa Gerbangmas Hasrat Papua telah berjalan cukup efektif akan  tetapi  terdapat  kelemahan  dibeberapa bagian.  Adapun penelitian  ini  akan mengkaji  lebih  mendalam  mengenai  faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat terlaksananya program ini.
Gerbangmas  Hasrat  Papua  di  tahun  2018  ini  masih  dilanjutkan, dikarenakan  telah  memberikan  dampak  positif  bagi  masyarakt  Papua. Pernyataan ini sangat berdasar karena program tersebut tetap dijalankan. Hasil penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  evaluasi  kebijakan  oleh pemerintah maupun stake holder lainnya. Disamping itu juga dapat bermanfaat sebagai publikasi informasi kepada masyarakat tentang sejauh mana kebijakan pemerintah provinsi Papua di implementasikan.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  kualitatif,  dengan  pendekatan menggunakan  metode  studi  kasus  yaitu  memusatkan  diri  pada  suatu  unit tertentu  dari  berbagai  fenomena  dengan  kedalaman  data  yang  menjadi pertimbangan dalam penelitian ini (Bungin, 2007). Studi kasus dalam penelitian
ini peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivasi terhadap satu atau lebih orang  (Sugiyono, 2016).
Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  sekunder  dan  primer.  Data Sekunder akan menggunakan data olahan Bappeda Provinsi Papua. Sedangkan Data  primer  yang  digunakan  berasal  dari  hasil  wawancara  dengan  informan stakeholder  terkait  yakni  Bappeda  Provinsi  Papua.  Data  dikumpulkan  melalui teknik  observasi,  studi  dokumen  dan  wawancara  mendalam  kepada  informan. Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Pengelola  Program  dari  Bappeda  Provinsi Papua  yang  tergabung  dalam  tim  Sekretariat  yang  berkedudukan  di  Bappeda Provinsi Papua.
Data  dianalisis  secara  deskriptif  dengan  berpedoman  pada  model  analisis Miles  and  Huberman  yaitu  melalui  tahapan  data  reduction,  data  display,  dan conclusion drawing/verification (Sugiyono, 2016).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Profil Program Gerbangmas Hasrat Papua
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pengelola  program  Gerbangmas Hasrat  Papua  di  Bappeda  Provinsi  Papua,  diinformasikan  bahwa  program Gerbangmas  Hasrat  Papua  telah  dilaksanakan  sejak  tahun  2014.  Program  ini dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Provinsi  Papua  No  22  Tahun 2014 Tentang Pentunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Khusus GERBANGMAS HASRAT  PAPUA.  Isi  Juklak  tersebut,  mengatur  tentang  Maksud  dan  Tujuan, Sumber Dana Program Khusus, Penetapan Kabupaten Lokasi Program Khusus, Mekanisme  Penetapan  Rencana Definitif, Program Prioritas  Gerbangmas  Hasrat Papua dan Pengendalian Program.
Maksud  dan  tujuan  implementasi  Program  Gerbangmas  Hasrat  Papua disebutkan  pada  Pada  pasal  4  Juklak  Gerbangmas  Hasrat  Papua  yaitu  untuk menyediakan  model  pembangunan  yang  fokus  pada  faktor  pengungkit percepatan  peningkatan  Indek  Pembangunan  Manusia  Provinsi  Papua  dan mendukung  percepatan  pembangunan  kabupaten  terpilih  melalui  peningkatan mutu layanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.

## 3.2. Sumber Pendanaan
Berdasarkan  Pasal  5  Ayat  (1)  Juklak  Gerbangmas  Hasrat  Papua, disebutkan  bahwa  Pendanaan  Program  Khusus  Gerbangmas  Hasrat  Papua untuk  tahun  pertama  bagi  kabupaten  percontohan  bersumber  dari  dana otonomi  khusus  Papua  sebagai  urusan  bersama  (UB)  antara  Kabupaten  dan Provinsi. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa Pendanaan Program Khusus Gerbangmas  Hasrat  Papua  untuk  tahun  keduan  dan  lanjutan  bagi  kabupaten percontohan  bersumber  dari  dana  otonomi  khusus  Papua  untuk  Kabupaten yang  bersangkutan  dari  alokasi  bidang  yang  sama.  Sedangkan  pada  ayat  (3) disebutkan bahwa Kegiatan yang tidak terselesaikan di tahun pertama, menjadi Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  (SiLPA)  dan  menjadi  sumber  pendanaan lanjutan  untuk  penyelesaian  kegiatan  yang  sama  di  tahun  berikutnya  yang  di usulkan dalam URD.

## 3.3. Penganggaran dan Pengalokasian
Pada  bagian  penganggaran  dan  pengalokasian  dana  disebutkan  pada Pasal  6  yaitu  Dana  untuk  pelaksanaan  Program  Khusus  Gerbangmas  Hasrat

## GJGOPS
Papua ditetapkan paling sedikit 3% (tiga perseratus) dari total penerimaan dana otonomi khusus tahun berkenan. Dana pendukung program khusus yang telah ditetapkan  selanjutnya  dibagi  secara  proporsional  untuk  5  (lima)  kabupaten terpilih setiap tahun dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan geografis.
Proporsi  Pembangian  alokasi  untuk  masing-masing  bidang  prioritas program  khusus  di  setiap  kabupaten  dengan  proporsi  tertinggi  untuk  bidang pendidikan,  kedua  untuk  bidang  kesehatan  dan  ketiga  untuk  program pemberdayaan  ekonomi  kerakyatan.  Dana  untuk  pelaksanaan  Program  Khusus Gerbangmas  Hasrat  Papua  diserahkan  kepada  Kabupaten/Kota  dicantumkan dalam  APBD  Kabupaten/Kota  sebagai  Penerimaan  lain-lain  yang  sah  dan ditetapkan  dalam  DPA  Kabupaten/Kota  dan  dalam  keadaan  tertentu  dana Gerbangmas  Hasrat  Papua  dapat  dialokasikan  dalam  SKPD  teknis  di  Provinsi Papua  dibawah  koordinasi  Bappeda  Provinsi  Papua.  Untuk  rincian  Alokasi Anggaran Gerbangmas Tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 4.1

## 3.4. Arah Pemanfaatan Dana Gerbangmas Hasrat Papua
Arah pemanfaatan dana Gerbangmas, diatur pada pasal 7, sebagai berikut: Dana  pendukung  Gerbangmas  Hasrat  Papua  diarahkan  untuk  (1)Mewujudkan Generasi  Emas  Papua;  (2)  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat;  dan  (3) Penyediaan  prasarana  pendukung  untuk  mendukung  mewujudkan  Generasi Emas Papua dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
Pemanfaatan  Dana pendukung Program  Gerbangmas  Hasrat Papua  untuk kegiatan mewujudkan generasi emas Papua sebagaimana di maksud, digunakan untuk:
Biaya investasi dan operasional program Tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun Dan Tuntas Buta Aksara, yang meliputi :
Gambar 1. Alokasi Anggaran Gerbangmas TA 2017 pada 15 Kabupaten Penerima Program Sumber : Data Sekunder Sekretariat Gerbangmas Bappeda Provinsi Papua, 2018
1. Penyelenggaraan PAUD Non-Formal dan Formal reguler
2. Penyelenggaraan  Kelas  Baca-Tulis-Berhitung  (CALISTUNG)  meliputi  SD Kecil, dan Sekolah Kampung
3. Penyelenggaraan SD-SMP satu atap berasrama plus
4. Penyelenggaraan SD reguler plus
5. Penyelenggaraan SMP reguler plus
6. Penyelenggaraan  Pendidikan  Keaksaraan  Fungsional  oleh  PKBM  (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
Biaya  investasi  dan  operasional  pelaksanaan  Progam  Khusus  1.000  Hari Pertama Kehidupan, yang meliputi :
1. Layanan kesehatan reproduksi  remaja dan pra-kehamilan
2. Pencapaian kunjungan pemeriksaan kehamilan-K4
3. Masa Kelahiran dan Pengurusan Bayi Baru Lahir
4. Kesehatan Ibu Pasca Melahirkan (Post partum) dan Kesehatan ibu
Pemanfaatan  Dana  pendukung  Program  Gerbangmas  Hasrat  Papua  untuk kegiatan  mewujudkan  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  sebagaimana  di maksud pada ayat 1 huruf b digunakan untuk :
1. Pengembangan  model    investasi  mutualistik  antara  pemegang  hak  ulayat adat  Papua,  Usaha  Kecil  dan  Menengah,  swasta  dan  pemerintah  daerah untuk  pengusahaan  komoditas  unggulan  daerah  (pertanian,  perkebunan, perikanan, dan peternakan) dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
2. Pengembangan kampung mandiri pangan dan energy terbarukan
3. Pelaksanaan kemitraan usaha antar Usaha Mikro Kecil Menengah
4. Pelaksanaan jaminan modal produktif usaha kecil dan menengah
5. Penetapan  cluster  bisnis  berbasis  produk  dan  bahan  baku  serta pertukarannya
6. Pengembangan sarana promosi hasil produksi
7. Pengembangan inkubasi teknologi dan bisinis usaha kecil dan menengah
8. Penyediaan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah.

## 3.5. Kabupaten Lokasi Gerbangmas Hasrat Papua
Pada  pasal  8  Juklak  Gerbangmas  Hasrat  Papua  disebutkan  bahwa  Program Khusus  Gerbangmas  Hasrat  Papua  dilaksanakan  di  15  kabupaten  yang ditetapkan  sebagai  percontohan.  Setiap  tahun  perencanaan  selama  3  tahun berturut-turut,  Gubernur  menetapkan 5 kabupaten  sebagai  lokasi  percontohan yang  ditetapkan  melalui  surat  keputusan.  Masing-masing  kabupaten  lokasi program  khusus  tersebut  menetapkan  2  (dua)  distrik  sebagai  lokus  kegiatan untuk  perwujudan  generasi  emas  dan  1  (satu)  distrik  sebagai  lokasi  kegiatan pemberdayaan  ekonomi  masyarakat.  Distrik  sebagai  lokasi  program  di  masing- masing  kabupaten  ditetapkan  dalam  surat keputusan  Gubernur  Papua  dengan terlebih  dahulu  mendapat  persetujuan  Bappeda  Provinsi.  Lokasi  Gerbangmas dapat dilihat pada Gambar 2 dan Tabel 1.

## GJGOPS

## 3.6. Perencanaan, Pengorganisasian, dan Pertanggungjawaban Perencanaan Gerbangmas Hasrat Papua
Berdasarkan  pasal  10  Juklak  Gerbangmas  Hasrat  Papua,  Perencanaan Gerbangmas Hasrat Papua di atur sebagai berikut.
(1). Setiap  kabupaten  yang  ditetapkan  sebagai  lokasi  percontahan  untuk tahun  perencanaan,  menyusun  usulan  rencana  definitif  untuk  program khusus  Gerbangmas  Hasrat  Papua  sesuai  untuk  program  prioritas  dan kegiatan  utama  yang  ditetapkan  dalam  petunjuk  teknis  pelaksanaan masing-masing bidang.
(2). Dinas  teknis  terkait  bidang  program  khusus  ditingkat  provinsi  dapat memfasilitasi  penyusunan  URD  termasuk  Rancangan  RKA  melalui kegiatan  rapat  koordinasi  teknis  dan  pengendalian  pembangunan program khusus
(3). Dokumen URD program khusus terdiri atas daftar kegiatan prioritas yang diusulkan  per  bidang  dengan  rancangan  RKA  sesuai  dengan  petunjuk teknis  operasional  dan  ringkasan  rancangan  RKA  URD    termasuk kegiatan  lanjutan  yang  belum  terselesaikan  di  tahun  berkenaan  sebagai SILPA dana otsus bidang pendidikan
(4). Dokumen  URD  disetujui  dan  dikirimkan  oleh  Bupati/Walikota  kepada Gubernur  cq  Kepala  Bappeda  Provinsi  Papua  sebagai  koordinator  Tim Pembahas untuk dievaluasi dan mendapatkan persetujuan
(5). Tim  pembahas  URD  yang  dikoordinasikan  oleh  Kepala  Bappeda  dengan melibatkan  dinas  teknis  terkait,  melaksanakan  evaluasi  Dokumen  URD kabupaten
(6). Rekomendasi  hasil  pembahasan  dokumen  URD  disampaikan  oleh  Tim Pembahas  URD  kepada  Gubernur  untuk  di  setujui  dan  ditetapkan sebagai Rencana Definitif (RD)
(7). RD  selanjutnya  disampaikan  kepada  Bupati/Walikota  sebagai  Rencana Definitf (RD) untuk ditindaklanjuti di tingkat kabupaten/kota
(8). Dalam  hal  terdapat  kebutuhan  klarifikasi dan  perbaikan  dokumen  URD, Tim Pembahas URD Provinsi mengirimkan rekomendasi perbaikan kepada
Gambar 2. Daftar 15 Kabupaten Penerima Program Gerbangmas TA 2017 Sumber : Data Sekunder Sekretariat Gerbangmas Bappeda Provinsi Papua, 2018
Bupati/Walikota  untuk  ditindaklanjuti  dalam  waktu  kurang  dari  1 minggu.

## Pengorganisasian dan Tahapan
Organisasi  dan  Tahapan  Pelaksanaan  Program  Gerbangmas  Hasrat  Papua diatur pada Pasal 11 Juklak Gerbangmas Hasrat Papua sebagai berikut. (1). Gubernur membentuk Tim Pengarah Pelaksanaan (TPP)  Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua.
(2). Tim  Pengarah  Pelaksanaan  (TPP)  diketuai  oleh  SEKDA,  Kepala  Bappeda Provinsi  sebagai  Ketua  Harian  dan  SKPD  terkait  Provinsi  Papua  sebagai anggota
(3). Tim Pengarah Pelaksanaan (TPP) bertugas menyusun laporan pelaksanaan  program  Khusus  Gerbangmas  Hasrat  Papua  tiga  bulanan dan  disampaikan  kepada  Gubernur  berdasarkan  laporan  pelaksanaan program  khusus  Gerbangmas  Hasrat  Papua  di  masing-masing  bidang yang disusun oleh Tim Koordinasi dan Pengendalian Program per bidang (4). Kepala  Bappeda  Provinsi  Papua  sebagai  ketua  harian  Tim  Pengarah Pelaksanaan  (TPP)  program  Khusus  Gerbangmas  Hasrat  Papua  bertugas memastikan  pelaksanaan  program  Khusus  Gerbangmas  Hasrat  Papua berjalan  sesuai  dengan  petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis program Gerbangmas Hasrat Papua
(5). Dalam hal melaksanakan tugasnya, Kepala Bappeda Provinsi Papua dapat melibatkan peran aktif Tim Koordinasi Pengendalian Program (TKPP) dari masing-masing bidang prioritas
(6). Tim  Koordinasi  dan  Pengendalian  Program  (TKPP)  di  bentuk  untuk melaksanakan  tugas  koordinasi  dan  pengedalian  pelaksanaan  program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua di masing-masing bidang
(7). Kepala  Dinas  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Provinsi  Papua  membentuk TKPP  Bidang  Pendidikan,  Kepala  Dinas  Kesehatan  membentuk  TKPP Bidang  Kesehatan dan  Kepala  Bappeda  menunjuk bidang  terkait  sebagai pelaksana TKPP untuk bidang ekonomi kerakyatan.
(8). Tugas TKPP ditetapkan pada masing-masing petunjuk teknis.
(9). Bupati  sebagai  pelaksana  program  Khusus  Gerbangmas  Hasrat  Papua menetapkan  seorang  pejabat  eselon  III  pada  SKPD  pendidikan  dan kesehatan  serta  Bappeda  kabupaten  sebagai  pimpinan  program pelaksanaan program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua yang ditetapkan dalam surat keputusan bupati
(10). Pimpinan  pelaksanaan  program  Khusus  Gerbangmas  Hasrat  Papua  di Kabupaten bertugas memastikan bahwa setiap tahapan program  Khusus Gerbangmas Hasrat Papua berjalan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis masing-masing bidang termasuk menyusun laporan pertanggungjawaban berjenjang realisasi kegiatan dan keuangan bulanan dan triwulanan
(11). Pelaksanaan  Program  Khusus  Gerbangmas  Hasrat  Papua  dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan keberlanjutan

## GJGOPS

## Mekanisme Pertanggungjawaban
Mekanisme  Pertanggungjawaban  pelaksanaan  Program  Khusus  Gerbangmas Hasrat  Papua  diatur  pada  Pasal  13  Juklak  Gerbangmas  Hasrat  Papua, dengan ketentuan mekanisme sebagai berikut.
(1) Masing-masing  pimpinan  Pelaksanaan  program  Khusus  Gerbangmas Hasrat  Papua  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  triwulanan terkait  realisasi  kegiatan  dan  penggunaan  dana  Pelaksanaan  program Khusus  Gerbangmas  Hasrat  Papua  kepada  bupati  melalui  SEKDA kabupaten dan diketahui oleh masing-masing kepala SKPD terkait
(2) SEKDA  kabupaten  mengadakan  rapat  koordinasi  triwulanan  untuk mencermati  laporan  realisasi  kegiatan  dan  keuangan  Pelaksanaan program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua sebelum disampaikan kepada Bupati
(3) Rapat koordinasi triwulanan sebagaiman diprioritaskan untuk membahas solusi  atas  faktor  penghambat  keberhasilan  yang  diidentifikasi  dalam laporan  triwulanan  oleh  masing-masing  pimpinan  Pelaksanaan  program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua
(4) Hasil pencermatan  laporan  triwulanan di  sampaikan  kepada  Bupati oleh SEKDA kabupaten
(5) Bupati  menyampaikan  Laporan  realisasi  kegiatan  dan  keuangan pelaksanaan  program  khusus  Gerbangmas  Hasrat  Papua  kepada Gubernur Papua cq Kepala Bappeda Provinsi Papua sebagai ketua harian TPP dengan tembusan masing-masing ketua TKPP
(6) Laporan  realisasi  triwulanan  disampaikan  Bupati  kepada  Gubernur Papua  paling  lambat  tanggal  20  April  untuk  triwulan  pertama  dan  20 Oktober untuk triwulan ketiga tahun berkenaan
(7) Laporan  realisasi  triwulan  kedua  menjadi  bagian  dari  laporan  semester satu, dan laporan realisasi triwulan keempat menjadi  menjadi bagian dari laporan  tahunan  Pelaksanaan  program  Khusus  Gerbangmas  Hasrat Papua
(8) Laporan  semester  pertama  paling  lambat  disamapaikan  pada  tanggal  20 Juli dan laporan tahunan disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya
(9) Laporan  realisasi  kegiatan  dan  penggunaan  dana  Pelaksanaan  program Khusus  Gerbangmas  Hasrat Papua  semester  pertama  merupakan bagian dari  laporan  realisasi  semester  pertama  APBD  dan  prognosis  untuk semester berikutnya
(10) Laporan  tahunan  realisasi  kegiatan  dan  anggaran  Pelaksanaan  program Khusus  Gerbangmas  Hasrat  Papua  disajikan  sesuai  dengan  standar akuntasi pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(11) Laporan  tahunan  realisasi  kegiatan  dan  anggaran  Pelaksanaan  program Khusus  Gerbangmas  Hasrat  Papua  dilampiri  pernyataan  bupati  yang menyatakan  bahwa  Pelaksanaan  program  Khusus  Gerbangmas  Hasrat Papua telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan diselenggarakan berdasarkan  sistem  pengendalian  internal  yang  memadai,  sesuai ketentuan perundang-undangan
(12) Kepatutan  laporan  realisasi  kegiatan  dan  penggunaan  pendanaan Pelaksanaan  program  Khusus  Gerbangmas  Hasrat  Papua  triwulanan
menjadi  pertimbangan  bagi  Gubernur  untuk  pencairan  dana  untuk triwulan berikutnya
(13) Kepatutan  laporan  realisasi  kegiatan  dan  penggunaan  pendanaan Pelaksanaan  program  Khusus  Gerbangmas  Hasrat  Papua  tahunan menjadi  pertimbangan  bagi  Gubernur  untuk  persetujuan  terhadap rencana  dukungan  lanjutan  melalui  alokasi  dana  otonomi  khusus  bagi kabupaten.
(14) Dalam  hal  tertentu,  Gubernur  Papua  dapat  meminta  laporan  khusus untuk kepentingan tertentu

## 3.7. Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pembinaan dan Pengawasan
Dalam  hal  pembinaan  dan  pengawasan  pelaksanaan  program  Gerbangmas Hasrat Papua, telah diatur pada pasal 14 Juklak Gerbangmas Hasrat Papua sebagai berikut.
(1) Gubernur selaku penanggunjawab Pelaksanan program khusus Gerbangmas Hasrat  Papua  melalui  SKPD  terkait  melaksanakan  peran  pembinaan, pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  pencapaian  hasil    pelaksanaan program khusus program khusus Gerbangmas Hasrat Papua
(2) Pembinaan,  pengawasan  dan  pengedalian  pelaksanaan  program  khusus Gerbangmas Hasrat Papua, dilakukan melalui penyediaan pentunjuk teknis operasional program khusus Gerbangmas Hasrat Papua per bidang prioritas, Penyediaan supervisi dan konsultasi dalam setiap tahapan pelaksanaan dan pertanggungjawaban  program,  dan  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  program khusus Gerbangmas Hasrat Papua
(3) Majelis  Rakyat  Papua,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Papua,  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Kabupaten,  aparatur  pengawas  internal  dan  masyarakat melakukan  pengawasan  pelaksanaan  Program  Khusus  Gerbangmas  Hasrat Papua
(4) Proses  perencanaan,  pelaksanaan,  pertanggungjawaban  dan  pelaporan kegiatan  wajib  dipublikasikan  kepada  publik  dan  dinyatakan  sebagai dokumen publik

## Monitoring dan Evaluasi
Monitoring  dan  Evaluasi Program  Gerbangmas  Hasrat Papua diatur pada Pasal 16 Juklak Gebangmas Hasrat Papua, yaitu : (1). Monitoring  dilaksanakan  secara  reguler  oleh  pelaksana  program  khusus Gerbangmas Hasrat Papua di tingkat kabupaten dan provinsi sebagai bagian dari kegiatan pengendalian internal pemerintah.
(2). Monitoring meja dilakukan untuk memastikan tingkat realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran per triwulan
(1) Monitoring  lapangan  dilakukan  untuk  memastikan  pelaksanaan  kegiatan berjalan  sesuai  perencanaan  dan  memastikan  rekomendasi  penyelesaian masalah atau sengketa dilaksanakan sesuai rekomendasi
(2) Evaluasi  dilaksanakan  oleh  Bappeda  kabupaten  dan  Bappeda  provinsi dengan  melibatkan  pelaksana  Program  Khusus  Gerbangmas  Hasrat  Papua dimasing-masing bidang terkait untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan telah memperoleh hasil yang diharapkan

## GJGOPS
(3) Dalam  hal  tertentu,  Gubernur  Papua  dapat  mengundang  evaluator eksternal/independen untuk mengukur hasil dari program khusus di tingkat kabupaten
(4) Proses dan  Hasil pelaksanaan program dipublikasikan  di  media  lokal  cetak dan  atau  elektronika  secara  berkala  sebagai  upaya  mendorong  percepatan pembangunan ditingkat kabupaten di Provinsi Papua
3.8. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Berdasarkan hasil Wawancara dengan Pihak Pengelola Program Gerbangmas  Papua  di  Kantor  Sekretariat  Bersama  Bappeda  Provinsi  Papua, didapatkan  informasi  bahwa  dalam  mengimplementasikan  Gerbangmas  Hasrat Papua  Tahun  2017  terdapat  faktor  faktor  yang  sangat  mempengaruhi keberhasilan program yaitu :
(1). Faktor Politik
Pada  faktor  politik,  lebih  berkaitan  dengan  pemimpin  daerah.  Artinya  siapa yang memimipin saat itu maka Bupati yang akan menentukan secara politis tempat  yang  menjadi  lokus  program  Gerbangmas.  Disisi  lain  terkadang, pergantian Bupati sering mempengaruhi keberlangsungan program Gerbangmas.  Jika  Bupati  yang  terpilih  adalah  Bupati  lama,  maka  tidak terlalu  mengganggu  keberlangsungan  Gerbangmas.  Kondisi  terbalik,  jika Bupati  terpilih  baru,  maka  otomatis  pejabat  daerah  juga  baru.  Dengan kondisi politik tersebut keberlangsungan Gerbangmas sering tergganggu.
(2). Faktor Geografis
Faktor  Geografis  turut  mempengaruhi  implementasi  program  Gerbangmas Hasrat  Papua.  Mayoritas  Kampung  yang  dijadikan  lokus  program  relative minim tranaportasi dan jaringan komunikasi. Akibatnya mempengaruhi para pelaksana  program  untuk  turun  langsung  kelokasi.  Belum  lagi  soal  biaya yang sangat mahal untuk operasional program ke lokasi.
(3). Faktor Keamanan
Gangguan  keamanan  sering  terjadi  disejumlah  lokus  program  Gerbangmas Tahun 2017. Kondisi ini membuat sempat terhentinya implementasi program Gerbangmas.  Ditambah  situasi  yang  belum  stabil  pasca  konflik  pilkda misalnya  atau  perang  suku  membuat  para  pelaksana  program  Gerbangmas enggan untuk ke lokasi.
(4). Faktor SDM
Faktor  SDM  lebih  terkait  pada  ketersediaan  tenaga  pengelola  pada  tingkat Kabupaten  yang  sering  tidak  berada  di  daerah  (kabupaten).  Kondisi  ini membuat  koordinasi  dengan  provinsi  menjadi  kurang.  Sering  kali  tenaga Pendamping ke lokasi  tidak  menemukan  para pejabat  di daerah.  Kondisi  ini juga mempengaruhi kordinasi Tenaga Pendamping dengan daerah.
(5). Faktor Waktu Transfer Dana.
Sering  terjadinya  keterlambatan  transfer  dana  ke  kabupaten,  menjadikan implementasi  program  Gerbangmas  Hasrat  Papua  sering  terlambat  pula. Bahkan  cenderung  mulai  aktif  diimplementasikan  pada  akhir  akhir  tahun sekitar  bulan  November  atau  Desember  dan  bahkan  diawal  tahun selanjutnya.
(6). Faktor Pemahaman Program
Belum  adanya  pemahaman  yang  sama  antara  pelaksana  program  provinsi, kabupaten  turut  pula  mempengaruhi  implementasi  program  Gerbangmas  di
Tahun  2017.  Kondisi  ini  membuat  Gerbangmas  berjalan  belum  seragam antar daerah. Di sisi lain, mekanisme pengelolan program juga terkesan tidak dikuasai  pelaksana  program  di  Kabupaten  terutama  SKPD  pengelola Kabupaten
(7). Faktor Sosialisasi Program.
Beberapa  kasus  terjadi,  bahwa  masyarakat  penerima  manfaat  belum mengetahui  ruang  lingkup  dan  keberadaan  adanya  program  Gerbangmas Hasrat  Papua.  Kondisi  ini  mempengaruhi  pelaksana  program  Kabupaten dalam  mengimplementasikan  secara  langsung  ke  masyarakat  karena  sering terjadi pro kontra terhadap adanya program ini.
(8). Faktor Pengawasan.
Pengawasan  yang  dilakukan  masih  bersifat  time  sheet,  artinya  tergantung jadwal yang triwulanan dan tahunan. Kondisi ini membuat pengawasan tidak maksimal. Dan terkesean hanya dilakukan pada tingkat provinsi, sedangkan kabupaten  (terutama  Bappeda  Kabupaten)  masih  belum  mengoptimalkan fungsi pengawasan kepada SKPD pengelola program.

## 3.9. Model Implementasi Program Gerbangmas Hasrat Papua
Berdasarkan hasil studi dokumen pada Juklak Gerbangmas Hasrat Papua dan hasil wawancara dengan Bappeda Provinsi Papua, maka ditemukan jawaban sebagai berikut.
Program  Gerbangmas  Hasrat  Papua  menggunakan  pendekatan    spasial kultural  Kebutuhan  Dasar  Masyarakat  dan  Potensi  Lokal.  Artinya  Gerbangmas Hasrat Papua  menggunakan 5  wilayah  adat  sebagai  lokasi penerapan  program. Tiap lokus yang dipilih mewakili 5 wilayah adata yaitu Laa Pago, Mee Pago, Anim Ha,  Mamta  dan  Saireri.  Sedangkan  kebutuhan  dasar  berkaitan  dengan  sektor utama  Otsus  Papua  yaitu  Pendidikan,  Kesehatan,  Ekonomi  Kerakyatan Infrastruktur Dasar. Pada Kriteria Potensi local, yang dilihat adalah pada potensi potensi local yang dapat dikembangkan menjadi komoditi produk pasar. Selain  itu  juga  Gerbangmas  mengadopsi  model  pembangunan  Top  Down. Model  ini  menjadikan  pemerintah  provinsi  sebagai  penyusun  konsep  kebijakan secara menyeluruh. Sedangakan kabupaten hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan  yang  sudah  diputuskan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  arah pemanfaatan dana Gerbangmas yang  sudah  diatur  dalam  Pergub  No  22  Tahun 2014 tentang pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua.

## 3.10. Implementasi Program Gerbangmas Hasrat Papua
Dalam membahas Implementasi Program Gerbangmas Hasrat Papua Tahun 2017,  peneliti  menggunakan  indikator  penelitian  keberhasilan  implementasi kebijakan  yang  dikemukakan  oleh  Edward  III,  yang  terdiri  dari  komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## Komunikasi
Edward  III  mengemukakan  bahwa  pada  indikator  komunikasi  ini,  yang dilihat adalah setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi  dalam  pencapaian  program  (kebijakan)  dengan  para  kelompok sasaran (target group). Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara, maka  dapat  dikatakan  bahwa  program  Gerbangmas  Hasrat  Papua  telah memenuhi  indikator  Komunikasi.  Hal  di  buktikan  dengan  adanya  kegiatan

## GJGOPS
komunikasi antara  Bappeda Provinsi  dan  Bappeda  Kabupaten  melalui kegiatan Temu Konsultasi (Tekon) dan Pembahasan URD.
Artinya dengan adanya kegiatan tersebut maka terjalin komunikasi antara pembuat  kebijakan  dan  sasaran  kebijakan.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat Edward III bahwa komunikasi yang baik bertujuan menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.
Pada  fakta  lain  juga  ditemukan  bahwa  sempat  terjadi  penolakan  oleh masyarakat  kampung  lokus,  dikarenakan  ketidaktahuan  tentang  adanya program  Gerbangmas  Hasrat  Papua  dan  juga  persoalan  janji  janji  pemerintah yang  belum  dijawab  pada  saat  sosialisasi  program  Gerbangmas  Hasrat  Papua. Oleh karena itu kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah baik  itu  pemerintah  kabupaten  lokus  penerima  program  maupun  pemerintah provinsi sebagai implementor kebijakan.

## Sumberdaya
Pada  indikator  sumberdaya  yang  dilihat  adalah  setiap  kebijakan  harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya  finansial.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  menunjukkan  bahwa program Gerbangmas Hasrat Papua telah memiliki sumber dana yang jelas dan telah  diatur  dalam  regulasi  Peraturan  Gubernur  Provinsi  Papua  No  22  Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua. Sumber dana  Program  Gerbangmas  adalah  bersumber  dari  Dana  Otonomi  Khusus  dan APBD Kabupaten.
Sedangkan  pada  sisi  Sumberdaya,  juga  telah  dipenuhi  oleh  adanya organisasi  pengelola  program  mulai  dari  tingkat  provinsi  hingga  tingkat Kabupaten.  Pada  tingkat  provinsi  telah  dilengkapi  dengan  adanya  tenaga pendamping  dan  tenaga  ahli  program  serta  tenaga  kesekretariatan  program. Walaupun  ditemukan  juga  bahwa  beberapa  kabupaten  lokus  program  belum memiliki SDM yang handal dalam mengelola program karena sering tidak berada ditempat (kabupaten) namun secara konsep program Gerbangmas Hasrat Papua dapat  berjalan  secara  rutin  yang  ditandai  dengan  adanya  pos  pendaaan  yang pasti dan terukur arah pemanfaatannya sesuai Juklak Gerbangmas

## Disposisi
Untuk  indikator  Disposisi,  menurut  Edward  III  adalah  berkaitan  dengan karakteristik  yang  menempel  erat  kepada  implementor  kebijakan/program. Berdasarkan  hasil  wawancara,  ditemukan  variasi  jawaban  pengelola  program Gerbangmas  Hasrat  Papua  Tahun  2017.  Pada  level  Pengelola  Program Gerbangmas Hasrat Papua tingkat Provinsi, ditemukan karakter yang komitmen dan  konsisten  dengan  visi  –  misi  Gubernur  Provinsi  Papua.  Hal  ini  ditandai dengan adanya keseriusan Bappeda Provinsi dalam meningkatkan hasil produk program  dan  perbaikan  regulasi  Pergub  No  22  Tahun  2014  agar  lebih mengakomodir masukan dan saran dari berbagi pihak.
Dengan  demikian  Disposisi  dalam  program  Gerbangmas  Hasrat  Papua telah  sejalan dengan  apa  yang dikemukan oleh  Edward II bahwa karakter yang penting dimiliki oleh implementor  adalah  kejujuran, komitmen  dan demokratis. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya  dan  kepedulian  kelompok  sasaran  terhadap  implementor  dan program/kebijakan.

## Struktur Birokrasi
Pada  indikator  struktur  birokrasi,  Edward  III  mengemukakan  bahwa indikator ini melihat dari sisi struktur birokrasi. Struktur birokrasi oleh Edward III  dianggap  menjadi  penting  dalam  implementasi  kebijakan.  Aspek  struktur birokrasi ini mencakup 2 hal penting. Pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan  melalui  standar  operating  procedur  (SOP)  yang  dicantumkan  dalam guidline program/kebijakan.
Jika dikaitkan dengan Program Gerbangmas Hasrat Papua, maka program ini  telah  memenuhi  indikator  Struktur  Birokrasi.  Hal  ini  dibuktikan  dengan adanya  organisasi  pengelola  program  Gerbangmas  Hasrat  Papua  yang  telah diatur  dalam  Pergub  No  22  Tahun  2014.  Dalam  hal  pengambilan  keputusan, juga  diserahkan  sepenuhnya  kepada  kabupaten  dalam  menentukan  kampung mana yang akan menjadi lokus program Gerbangmas Hasrat Papua.

## 3.11. Faktor Implementasi Program Gerbangmas Hasrat Papua
Berdasarkan  data  hasil  penelitian,  telah  ditemukan  bahwa  faktor  yang mempengaruhi  implementasi  program  Gerbangmash  Hasrat  Papua  tahun  2017 meliputi  faktor  Politik,  Geografis,  Keamanan,  SDM,  Waktu  Transfer  Dana, Pemahaman  Program,  Sosialisasi  Program,  dan    Pengawasan.  Dari  faktor-faktor tersebut,  jika dilihat berdasarkan penjelasan  informan  (Bappeda  Provinsi)  maka terlihat saling keterkaitan.
Faktor  Politik  berhubungan  dengan  keamanan.  Jika  disuatu  kabupaten lokus  terjadi pemilihan pilkada  maka  akan menimbulkan  gangguan keamanan, misalnya  perang  suku  antar  pendukung  akibat  tidak  menerima  hasil  Pilkada. Faktor  SDM  berkaitan  dengan  faktor  pemahaman  program.  Jika  SDM  tidak memadai maka program tidak dapat berjalan dengan baik. Selain itu juga SDM yang  mamadai  maka  program  dapat  berjalan  dengan  baik  karena  memiliki pemahama pengelolaan program yang baik pula.
Faktor  Pemahaman  Program  juga  berkaitan  dengan  Sosialisasi  Program.
Pemahaman  program  oleh  SDM  kabupaten  akan  baik  manakala  sosialisasi program  terus  ditingkatkan.  Sebaliknya,  jika  minim  sosialisasi  maka  dapat mempengaruhi  tingkat  pemahaman  program  baik  pada  pemerintah  maupun masyarakat penerima manfaat.
3.12. Gagasan Model Implementasi Program Gerbangmas Hasrat Papua
Dengan  memperhatikan  model  implementasi  program  Gerbangmas  Hasrat Papua  Tahun  2017,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  pemerintah  provinsi  Papua mengadopsi  model  Implementasi  Kebijakan  seperti  yang  dikemukakan  oleh Model  Mazmanian  dan  Sabatier  dalam  Nugroho  (2012  :  685)  yang mengemukakan  mengemukakan  bahwa  model  ini  mendefinisikan  implementasi sebagai  upaya  melaksanakan  keputusan  kebijakan.  Model  ini  sering  disebut model  Kerangka  Analisis  Implementasi  (a  Framework  for  Implementation Analysis).  Model  ini  mengklasifiksikan proses  implementasi  kebijakan ke dalam tiga  variable  yaitu,  variable  indpenden,  variable  intervening  dan  variable dependen.
Variable  independen,  yaitu  mudah  tidaknya  masalah  dikendalikan  yang berkenaan  dengan  indicator  masalah  teori  dan  teknis  pelaksanaan,  keragaman objek, dan  perubahan  seperti  apa  yang  dikehendaki.  Variabel  intervening,  yaitu

## GJGOPS
variable  kemampuan  kebijakan  untuk  menstrukturkan  proses  implementasi dengan  idikator  kejelasan  dan  konsistensi  tujuan,  dipergunakannya  teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis diantara lembaga pelaksana,  aturan  pelaksana  dari  lembaga  pelaksana,  dan  perekrutan  pejabat pelaksana  dan  keterbukaan  kepada  pihak  luar;  dan  variable  diluar  kebijakan yang  mempengaruhi  proses  implementasi  yang  berkenaan  dengan  indicator kondisi  sosio-ekonomi  dan  teknologi,  dukungan  publik,  sikap  dan  risorsis konsitituen,  dukungan  pejabat  yang  lebih  tinggi  dan  komitmen  kualitas kepemimpinan  dari  pejabat  pelaksana.  Dan  variable  dependen,  yaitu  tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan-pemahaman dari lembaga/badan  pelaksana  dalam  bentuk  disusunnya  kebijakan  pelaksana, kepatuhan  objek,  hasil  nyata,  penerimaan  atas  hasil  nyata  tersebut  dan akhirnya  mengarah  pada  revisi  atas  kebijakan  yang  dibuat  dan  dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.
Program Gerbangmas Hasrat Papua telah memenuhi model tersebut, hal ini ditandai dengan adanya Pergub No 22 Tahun 2014 yang mengatur keseluruhan mekanisme  pengelolaan  program  yang  memenuhi  variable  model  implementasi program  yang  dikemukakan  oleh  Model  Mazmanian  dan  Sabatier  dengan  3 variabel  utama  yaitu  variable  indpenden,  variable  intervening  dan  variable dependen.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  pembahasan  tentang  permasalahan  penelitian  ini,  maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan.
1) Program  Gerbangmas  Hasrat  Papua  Tahun  2017  di  implementasikan berdasarkan  petunjuk  pelaksanaan  yang  telah  termuat  pada  Peraturan Gubernur  Provinsi Papua  No 22  Tahun  2014  tentang Petunjuk Pelaksanaan Program  Khusus  Gerakan  Bangkit  Mandiri  dan  Sejahtera  Harapan  Seluruh Rakyat Papua
2) Faktor  faktor  mempengaruhi  implementasi  program  Gerbangmas  Hasrat Papua  adalah  faktor  Politik,  Geografis,  Keamanan,  SDM,  Waktu  Transfer Dana, Pemahaman Program, Sosialisasi Program, dan  Pengawasan.
3) Model Implementasi yang cocok untuk diterapkan pada Program Gerbangmas Hasrat  Papua  adalah  Model  Mazmanian  dan  Sabatier  dengan  3  variabel utama yaitu variable indpenden, variable intervening dan variable dependen.
Beberapa saran yang dapat direkomendasikan, diantaranya :
1) Pemerintah  perlu  lebih  memperhatikan  faktor  penghambat  implementasi Gerbangmas Hasrat Papua, baik pada level provinsi maupun kabupaten
2) Pemerintah  lebih  meningkatkan  pengawasan  yang  tegas  dan  ketat  terhadap implementor Gerbangmas Hasrat Papua di Kabupaten
3) Pemerintah  lebih  meningkatkan  promosi  dan  sosialisasi  hasil  yang  nyata tentang  dampak  program  Gerbangmas  Hasrat  Papua  di  Tahun  tahuan berikutnya.

## REFERENSI
Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Indiahono,  D.  (2009).  Kebijakan  Publik  :  Berbasis  Dynamic  Policy  Analysis.
Yogyakarta: Gava Media.
Nugroho,  R.  (2012).  Public  Policy  :  Dinamika  Kebijakan,  Analisis  Kebijakan  dan Manajement Kebijakan,. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.
Sugiyono.  (2016).  Metode  Penelitian  Kombinasi  (Mixed  Methods).  Bandung: Alfabeta.
Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
Undang  –  Undang  No  21  Tahun  tentang  Pemberlakuan  Otonomi  Khusus  bagi Provinsi Papua
Peraturan  Gubernur  Provinsi  Papua  No  22  Tahun  2014  Tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Program  Khusus  Gerakan  Bangkit  Mandiri  dan  Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Indonesia