## WACANA PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PERINGATAN KE-69 KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA, 15 AGUSTUS 2014
Mohammad Fakhrudin m_fakhrudin55@yahoo.co . id Dosen PBSI FKIP Universitas Muhammadiyah Purworejo
Abstrak :  Penelitian  ini  bertujuan  mendeskripsikan  struktur  wacana  ”Pidato  Kenegaraan Presiden  Republik  Indonesia  dalam  Rangka  Peringatan  HUT  ke-69  Kemerdekaan  Republik Indonesia, 15 Agustus 2014” dan penggunaan bahasa Indonesia dalam wacana tersebut. Dalam penelitian  ini  digunakan  pendekatan  kualitatif  dan  deskriptif.  Teknik  yang  dominan  dalam pengumpulan data penelitian ini adalah observasi dan studi pustaka. Sesuai dengan sifat objek penelitian dan data dalam penelitian ini, data yang terkumpul dicatat dalam form pencatat data. Hasil analisis disajikan dengan teknik informal. Struktur wacana “Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka Peringatan HUT ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia, 15 Agustus 2014” terdiri atas tiga bagian utama, yakni (1) pendahuluan, (2) inti, dan (3) penutup. Ketiga  bagian  utama  itu  merupakan  satu  kesatuan  utuh.  Dalam  pidato  itu  digunakan  bahasa Indonesia yang berfungsi secara cukup efektif sebagai sarana retorika presiden. Tuturan repetisi, hiperbola,  eufemisme,  tuturan  metafora,  perumpamaan,  personifikasi,  dan  oksimoron  yang digunakan  dapat  mengungkapkan  secara  ekspresif  pemikiran  dan  perasaan  SBY  sebagai presiden, yang berikhtiar memersuasi audiensi. Ada ungkapan-ungkapan yang indah dan santun sehingga audiensi tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga merasakan keindahan bahasa. Tidak terdapat ungkapan-ungkapan kasar, apalagi yang bernada provokatif meskipun digunakan untuk  menyatakan  ketidaksenangan  atau  kekecewaan.  Dari  sudut  pandangan  ragam  wacana, disimpulkan  bahwa  pidato  SBY  dapat  dikategorikan  ke  dalam  wacana  ilmiah  populer  karena dari  aspek  penerapan  kaidah  linguistis  bersifat  agak  longgar.  Ada  ungkapan  asing  yang digunakan,  tetapi  sangat  terbatas.  Hal  ini  berarti  bahwa  SBY  berusaha  melaksanakan  amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang  Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Bab III Pasal 28.
Kata kunci :   struktur wacana pidato, bahasa Indonesia wacana pidato  kenegaraan
Abstract: The aims of this research is to describe discourse structure of nationality speech of The President of Indonesia in serious of Independent day anniversary of Indonesia 69 th on the 15  th  August  2014,  it  is  an  interview  of  using  Indonesian  language  inform  of  discourse.  This research uses qualitative descriptive method. The data of the research is form of language. Then, the results of analysis are presented informally. Descriptive method is used to investigate the use of  language  itself  originally  and  relatively.  To  collect  the  data  the  researcher  conducted  an observation  and  library  research.  Based  on  the  objects  and  the  data  of  the  research,  the  data collected presented inform of written form data. Discourse structure of President of Indonesia speech  in  serious  of  Indonesia  Independent  day  anniversary  consists  of  three  components, namely; (1) introduction, (2) contents, and (3) closing. The three components are one unity. The president’s speech is an effective media as rhetorical speech of president. The president SBY used  repetition  speech,  hyperbole,  euphemism,  metaphorical  speech,  imagination  speech, personification, and oxymoron speech as an expression of his thinking and feeling, it is done to persuade his audients. There is a lovely and polite speech that make audients not only get the information,  but  also  the  beauty  of  language.  There  is  no  rude  speeches,  further  there  is  no provocative  speeches even he would like to express his unhappiness and disappointed. Based on the  type  of  discourse,  the  speech    of  President  SBY  is  categorized  as  popular  scientific
discourse, it is because the used of linguistics rule is unlimited. There is native speeches used but  it  is  limited.  It  stated  that  President  SBY  wants  to  implement  the  rules  of  Indonesian Republic  number  twenty-four,  it  is  about  nation  flag,  language,  state  symbolic,  and  national anthem, it is stated in chapter three line twenty eight.
Key Words : Discourse structure speech, Indonesian language of discourse of nationality speech

## PENDAHULUAN
Penelitian  tentang  pidato  kenegaraan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudoyono  (selanjutnya disebut  SBY)  pernah  dilakukan  oleh  misalnya  S.  Luhukay  (2007)  dan  Kweldju  (2008).  S. Luhukay sekadar menerapkan teori Aristoteles pada teks pidato SBY. Berbeda halnya Kweldju. Dia secara rinci menganalisis penggunaan bahasa dalam pidato SBY.
Dari  kalangan  politikus,  baik  dari  pendukung  maupun  dari  lawan  politiknya,  pidato kenegaraan  SBY  pun  mendapat  tanggapan.  Fokus  tanggapan  mereka  terdapat  pada  isi.  Dari kawan politiknya, pidato SBY ditanggapi serbabaik. Dari lawan politiknya, pidato itu ditanggapi serbajelek. Salah satu tanggapan dari lawan politiknya disampaikan oleh Rieke Diyah Pitaloka. Bagi politikus ini, pidato SBY 2013 dianggap sebagai cerita fiksi berbau ilmiah.
Adapun  penelitian dengan judul ”Wacana Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam  Rangka  Peringatan  ke-69  Kemerdekaan  Republik  Indonesia,  15  Agustus  2014”  ini (selanjutnya  disebut  penelitian  ini)  berfokus  pada  struktur  dan  penggunaan  bahasa  Indonesia dalam  Pidato  Kenegaraan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam  Rangka  Peringatan  HUT  ke-69 Kemerdekaan  Republik  Indonesia,  15  Agustus  2014.  Pemilihan  terhadap  pidato  tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa pidato itu merupakan pidato kenegaraan terakhir SBY. Di samping itu, ada ketegangan yang sangat nyata pada rakyat akibat penolakan Koalisi Merah Putih, yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta, terhadap hasil pilpres yang telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa pasangan Jokowi-Jk adalah pemenang dalam pilpres tersebut. Penolakan itu dilanjutkan dengan penyampaian gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Dalam  kondisi  seperti  itu,  SBY  sebagai  kepala  negara  pasti  bersikap,  berpandangan,  atau berharapan,  setidak-tidaknya  mengimbau  dan  imbauan,  sikap,  pandangan,  harapannya  itu disampaikan dalam pidato kenegaraan. Dia mempunyai tanggung jawab mengatasi ketegangan itu. Berkenaan dengan itu, dia tentu menggunakan struktur pidato dan bahasa Indonesia tertentu demi terwujudnya maksud itu.
Dalam penelitian ini, ada dua masalah yang diteliti, yaitu (1) bagaimanakah struktur wacana Pidato  Kenegaraan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam  Rangka  Peringatan  HUT  ke-69

## This document was created by Unregistered Version of Word to PDF Converter
Kemerdekaan Republik Indonesia, 15 Agustus 2014 dan (2) bagaimanakah penggunaan bahasa Indonesia  dalam  wacana  Pidato  Kenegaraan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam  Rangka Peringatan HUT ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia, 15 Agustus 2014.
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan struktur dan penggunaan bahasa Indonesia dalam Wacana Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka Peringatan HUT ke-69 Kemerdekaan  Republik  Indonesia,  15  Agustus  2014. Temuan  dalam  penelitian  ini  diharapkan bermanfaat  sebagai  masukan  berharga,  baik  untuk  penguatan  maupun  untuk  kritik  bagi  para  pemimpin bangsa dalam menyampaikan pidato (juga para konseptor pidato) dalam hal penstrukturan wacana pidato dan penggunaan bahasa Indonesia. Di samping itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat pula menjadi informasi  dan/atau  inspirasi  yang  berguna  bagi  akademisi  yang  mempunyai  perhatian  khusus  di  bidang wacana dan bahasa Indonesia untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif.

## A. Struktur Wacana
Menurut strukturnya, wacana lazimnya terdiri atas tiga bagian utama, yaitu (a) pendahuluan, (b) inti, dan (c) penutup (cf. Keraf, 2001: 228-246 dan Ahmadi, 1990: 63). Dalam wacana ilmiah ada kelaziman yang dibakukan dan kelaziman itu diterapkan secara taat asas dalam hal urutan dan  isi.  Jika  ada  variasi  isi,  perbedaan  itu  disesuaikan  dengan  gaya  selingkung.  Pidato kenegaraan,  berdasarkan  ciri-ciri  yang  dimilikinya,  merupakan  salah  satu  macam  wacana ilmiah. Di dalamnya disajikan masalah-masalah yang bersifat ilmiah dan dibahas secara ilmiah pula.
Wacana  hakikatnya  sebuah  bangunan  utuh.  Sebagai  bangunan  utuh,  wacana  terdiri  atas bagian-bagian yang saling menopang. Sama halnya pada sebuah rumah atau gedung, lazimnya terdapat  bagian-bagian  inti,  yakni  fondasi,  dinding,  dan  atap.  Analogi  wacana  dengan  rumah ditinjau  dari  sudut  pandangan  struktur  sebagaimana  dipaparkan  di  atas  memperkuat  pendapat bahwa pada sebuah wacana pasti ada tema, rincian atau uraian mengenai tema itu, dan penutup. Bahkan, lazimnya pada wacana pasti ada judul dan judul tersebut terdapat pada bagian paling atas/awal karena berfungsi menarik perhatian pembaca/pendengar.

## B. Wacana Ilmiah dan Ragam Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi
Dari sudut pandangan keformalannya, ada wacana ilmiah formal atau sering disebut wacana ilmiah dan ada wacana ilmiah populer. Makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan artikel  pada  jurnal  ilmiah  merupakan  beberapa  contoh  wacana  ilmiah  formal  dengan  sarana tulisan, sedangkan diskusi dan seminar merupakan contoh wacana ilmiah dengan sarana lisan. Menurut Piel (dalam The Liang Gie, 1985:11-17) dan Holmes (1992:12), yang termasuk wacana ilmiah    populer  dengan  sarana  tulisan  di  antaranya  adalah  artikel  yang  dimuat  di  majalah
populer dan surat kabar.
Secara khusus, Moeliono (1981: 65 dan 66) menjelaskan ciri-ciri bahasa pada wacana ilmiah sebagai  berikut:  (1)  menggunakan  bentuk  kalimat  yang  mirip  dengan  proposisi  logika,  (2) menggunakan  kosakata  (a)  yang  tidak  mengandung  ketaksaan  atau  ambiguitas,  (b)  yang menegaskan pemerincian konsep yang bertafsil-tafsil, dan (c) yang dapat melambangkan konsep yang abstrak dan generik, dan (3) menggunakan bahasa yang mengutamakan informasi, bukan imajinasi.  Wacana  pidato  disampaikan  untuk  mempengaruhi  pembaca/pendengar.  Itulah sebabnya  penulis/pembicara  secara  sengaja  memanfaatkan  berbagai  sarana.  Satu  di  antara sarana  itu  adalah  bahasa.  Bahasa  merupakan  sarana  yang  mempunyai  kekuatan  sangat  besar. Kekuatan  yang  sangat  besar  itu  tentu  dimanfaatkan  dalam  pidato  resmi  kenegaraan.  Dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2009  tentang  Bendera,  Bahasa,  dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Bab III Pasal 28 dinyatakan “Bahasa Indonesia wajib digunakan  dalam  pidato  resmi  Presiden,  Wakil  Presiden,  dan  pejabat  negara  yang  lain  yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.” Dengan demikian, seharusnya, pidato resmi Presiden mematuhi undang-undang tersebut.
Menurut Talbot, Atkinson & Atkinson (2003) dalam Kweldju (2008: 5), bahasa mempunyai peran  yang  dominan  dalam  poliltik.  Dalam  retorika  politik,  penulis/pembicara  menggunakan piranti  kebahasaan  seperti  aliterasi,  repitisi,  paralelisme,  dan  metafora.  Dalam  retorika  juga digunakan  ungkapan-ungkapan  yang  ekspresif  dan  puitis  untuk  menjadi  lebih  menarik,  selain menggunakan  judul,  memanfaatkan  generalisasi,  pola-pola  kutipan  dan  overleksikalisasi. Sementara itu, menurut Taylor (2007) dalam Kweldju (2008: 5-6) politik itu sendiri berpotongan dengan  puisi,  dan  retorika  melalui  piranti-piranti  kebahasaan  seperti  metafora,  eufimisme, paralelisme,  dan  narasi  ideologis  dalam  membentuk  apa  yang  benar,  indah,  dan  baik  bagi sebuah negara.
Dalam  pidato  resmi  kenegaraan  digunakan  bahasa  yang  mempunyai  ciri-ciri  ragam  tinggi. Moeliono  (1981:  86)  dan  Wardhaugh  (1992:  91)  menyatakan  bahwa  bahasa  ragam  tinggi mempunyai  ciri-ciri  sebagai  berikut:  bergengsi  tinggi,  lebih  adab,  lebih  mampu mengung-kapkan pikiran yang berbobot dan majemuk, dan lebih indah. Dari sudut pandangan penggunaan bahasa, pidato merupakan salah satu bentuk retorika. Dalam hubungan ini, retorika merupakan  seni  penggunaan  bahasa  untuk  melakukan  persuasi  atau  seni  berbicara  di  depan khalayak  (cf.  Leech  (1983:  15).  Dari  sudut  pandangan  lain,  Junus  (1989:  39-41)  berpendapat bahwa  retorika  lebih  dekat  penggunaan  bahasa,  tetapi  lebih  menekankan  akibat  atau  tujuan
penggunaan suatu tuturan.
Pendapat  Moeliono  (1981:  65  dan  66),  Moeliono  (1981:  86)  dan  Wardhaugh  (1992:  91), Lech  (1983:  15),  Junus  (1989:  39-41),  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun 2009, Bab III Pasal 28,  Talbot, Atkinson & Atkinson dalam Kweldju (2008:5) dan Taylor dalam Kweldju (2008: 5-6) sebagaimana dikemukakan di atas dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato SBY yang diteliti ini, dianalisis berdasarkan  sudut  padangan  ragam  tinggi  bahasa  Indonesia  dan  efek  penggunaan  bahasa Indonesia itu.

## DESAIN DAN METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif  dan  deskriptif.  Pendekatan  kualitatif digunakan  karena  data  yang  diteliti  berupa  bentuk-bentuk  bahasa,  yakni  penggunaan  bahasa Indonesia  dalam  wacana  Pidato  Kenegaraan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam  Rangka Peringatan  HUT  ke-69  Kemerdekaan  Republik  Indonesia,  15  Agustus  2014.  Di  samping  itu, analisis data di dalam penelitian ini dilakukan tanpa perhitungan secara statistik. Sementara itu, pendekatan  deskriptif  digunakan  untuk  mengungkapkan  realitas  penggunaan  bahasa  itu  secara apa adanya dan bersifat sinkronis.
Sesuai  dengan  sifat  objek  penelitian  dan  data  dalam  penelitian  ini,  pengumpulan  data dilakukan  dengan  teknik  baca  catat,  yakni  dengan  membaca  secara  cermat  bahasa  Indonesia yang digunakan. Kemudian, data itu dicatat dalam form pencatat data.
Instrumen  yang  digunakan  untuk  penyediaan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  peneliti sendiri, dilengkapi dengan form pencatat data. Form pencatat data itu disimpan dalam hard disk .
Data  dalam  penelitian  ini,  yang  berupa  kutipan-kutipan  fragmen  pidato  yang  telah dikumpulkan,  dianalisis  dengan  menerapkan  analisis  wacana  kritis  sebagaimana  dikemukakan oleh Fairclough (210: 375-437) karena metode tersebut mempunyai prinsip umum yang sesuai dengan sifat-sifat/tujuan dan isi pidato Presiden SBY, yakni berhubungan erat dengan masalah sosial dan politik dengan segala masalah yang berkaitan dengannya. Pidato tersebut hakikatnya adalah  melaksanakan  retorika,  dan  retorika  merupakan  seni  penggunaan  bahasa  untuk melakukan  persuasi  atau  seni  berbicara  di  depan  khalayak  (cf.  Leech  (1983:  15).  Dalam hubungan itu, Junus (1989: 39-41), berpendapat bahwa retorika lebih dekat penggunaan bahasa, tetapi  lebih  menekankan  akibat  atau  tujuan  penggunaan  suatu  tuturan.  Dengan  demikian,

## This document was created by Unregistered Version of Word to PDF Converter
penggunaan  bahasa  Indonesia  dalam  pidato  SBY  yang  diteliti  ini,  dianalisis  juga  berdasarkan sudut  padangan  ragam  tinggi  bahasa  Indonesia  dan  efek  penggunaan  bahasa  Indonesia  itu.  Di samping itu, sesuai dengan objek penelitian, penafsiran juga dilakukan dengan menerapkan teori stilistika sebagaimana dikemukakan oleh Pradopo (1999b: 18-19), Junus (1989: 195), dan Kunta Ratna (2009: 330). Menurut mereka, bahasa dapat digunakan tidak hanya sebagai piranti untuk menyampaikan ide, tetapi juga menciptakan keindahan.
Hasil  analisis  data  dalam  penelitian  ini  dipaparkan  dengan  metode  informal.  Dengan metode ini, hasil analisis dipaparkan secara deskriptif khas verbal dengan kata-kata biasa tanpa lambang-lambang sebagaimana dikemukakan oleh Sudaryanto (1993:145).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA
Struktur wacana pidato SBY yang diteliti ini (selanjutnya disebut pidato SBY) secara garis besar, terdiri atas tiga bagian utama, yaitu (a) pendahuluan, (b) inti, dan (c) penutup. Namun, secara  lengkap,  pidato  itu  diawali  dengan  judul  “Pidato  Kenegaraan  Presiden  Republik Indonesia dalam Rangka Peringatan HUT ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia, 15 Agustus 2014.”
Bagian pendahuluan pidato SBY tersebut berisi ucapan basmalah, salam pembuka, sapaan kepada audiensi, ucapan rasa syukur, ucapan selamat Idulfitri, dan informasi tentang dua macam pidato  yang  disampaikan.  Isi  pendahuluan  yang  berupa  ucapan  basmalah,  salam  pembuka, sapaan kepada audiensi, ucapan rasa syukur, ucapan selamat Idulfitri sesuai dengan kelaziman pejabat  Indonesia  yang  beragama  Islam  ketika  memulai  pidato.  Malahan,  ucapan  salam Assalamu  ‘alaikum  wa  rahmatullahi  wa  barakatuh yang  lazim  digunakan  oleh  umat  Islam sering digunakan pula oleh umat non-Islam ketika memulai pidato. Demikan pula halnya ucapan rasa syukur meskipun diungkapkan dengan cara lain misalnya dalam bahasa Indonesia.
Ucapan  selamat  Idulfitri  sesuai  dengan  situasi  aktual  pada  saat  pidato  itu  disampaikan, yakni  Idulfitri.  Bahkan,  ucapan  selamat  Idulfitri  bagi  bangsa  Indonesia  tidak  lagi  hanya  milik umat  Islam,  tetapi  juga  sudah  menjadi  budaya  bangsa.  Pejabat  Indonesia  yang  beragama non-Islam pun  menggunakan ucapan itu pada saat mengawali pidatonya pada suasana Idulfitri.
Informasi yang berisi dua macam pidato yang disampaikan mempunyai fungsi yang sangat penting  untuk  mengondisikan  perhatian  audiensi.  Dengan  menyimak  informasi  itu,  audiensi terkondisikan  sejak  awal  bahwa  pidato  yang  disampaikan  oleh  SBY  terdiri  atas  dua  macam, yakni (1) Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka Peringatan HUT ke-69 Kemerdekaan  Republik  Indonesia,  15  Agustus  2014  dan  (2) Pidato  Pengantar  RAPBN Tahun

## This document was created by Unregistered Version of Word to PDF Converter
Anggaran  2015  beserta  Nota  Keuangannya.  Malahan,  audiensi  dapat  secara  cerdas  menduga arah  pidato  dengan  referensi  yang  dimilikinya.  Jika  ketika  menyimaknya  telah  ada  referensi yang terkait dengan isi pidato itu, audiensi tinggal mencocokkan. Hasilnya, mungkin dari segi cakupan  isi  sama,  mungkin  pula  berbeda.  Jika  sama,    berarti  audiensi  tinggal  memperhatikan ilustrasi  dan/atau  data  yang  disampaikan  oleh  SBY.  Jika  cakupan  isi  yang  disampaikan  SBY lebih banyak, berarti audiensi memperoleh tambahan materi.
Dalam  hubungannya  dengan  ilustrasi  dan/atau  data  dalam  pidato  SBY,  audiensi  dapat secara cerdas mencermati keakuratannya. Sangat mungkin data yang terdapat dalam pidato SBY itu  dinilai  akurat.  Jika  demikian  halnya,  audiensi  mendukung  isi  pidato  SBY  itu  dengan argumen-argumen  pendukung  yang  menguatkan.  Mungkin  juga  sebaliknya;  data  dalam  pidato SBY  itu  dinilai  tidak  akurat.  Ketidakakuratan  data  tersebut  menyebabkan  audiensi  menolak dengan  argumen-argumen  yang  melemahkan.  Dengan  demikian,  sesunguhnya  penyampaian informasi  pada  bagian  awal  pidato  yang  berisi  dua  macam  pidato  itu  dapat  dimaknai  bahwa SBY  memberikan  kesempatan  kepada  audiensi  untuk  mengritisi  isi  pidatonya.  Hal  ini  berarti bahwa dia telah siap memperoleh dukungan atau pun kritikan.
Pada bagian inti, SBY menyampaikan berbagai pernyataan, informasi, dan sikap. Namun, dia  sering    menyapa  audiensi  dengan  sapaan Saudara-saudara sebagai  usaha  menciptakan suasana  interaktif.  Sapaan  itu  merupakan  salah  satu  sarana  transisi  yang  digunakan  untuk menjembatani peralihan dari gagasan yang satu ke gagasan yang lain. Inti pidato tersebut dapat disajikan sebagai berikut.

## 1. Pernyataan
Cukup banyak pernyataan yang disampaikan oleh SBY dalam pidatonya. Secara garis besar, pernyataan tersebut berisi hal-hal sebagai berikut.

## a. pengakuan tentang jasa para pendiri negara
Secara eksplisit, dalam (P 5) terdapat pengakuan SBY tentang jasa para pendiri negara RI. Menurut SBY, para pendiri negara RI tidak hanya berjasa bagi bangsa sendiri, tetapi juga bagi bangsa di Asia.
Sebentar  lagi,  seluruh  rakyat  Indonesia  dari  Sabang  sampai  Merauke,  akan  dengan  penuh suka  cita  merayakan  proklamasi  kemerdekaan  bangsa  Indonesia,  sebuah  peristiwa  yang amat  bersejarah.  Melalui  proklamasi  yang  sederhana  dan  singkat,  dari  Jalan  Pegangsaan, para  pendiri  bangsa  mengobarkan  suatu  revolusi  kemerdekaan  yang  menginspirasi bangsa-bangsa  lain,  melahirkan  Republik  besar  di  Asia,  dan  membuka  sejarah  Indonesia modern (P 5).
Pengakuan  SBY  akan  jasa  para  pendiri  negara  RI  tersebut  dikuatkan  lagi  pada  (P  6). Kalimat  pertama  dalam  (P  6)  berisi  pengakuan  SBY  bahwa  generasi  45  telah  sangat  berjasa
kepada  bangsa  dan  negara  Indonesia.  Generasi  tersebut  disebut  sebagai  generasi  emas  yang mengubah nasib bangsa dengan semangat perjuangan, pengabdian, dan pengorbanan yang luar biasa.

## b. pengakuan dan penghargaan terhadap jasa presiden pendahulunya bagi kemajuan bangsa Indonesia
SBY  tidak  hanya  mengakui  jasa  para  pendiri  negara  RI,  tetapi  juga  mengakui  jasa  para presiden  pendahulunya.    Cara  yang  digunakannya  adalah  menyebut  semua  nama  presiden pendahulunya, termasuk Megawati, padahal pada pemilihan presiden 2004 dan 2009 Megawati merupakan “rivalnya.”
Dalam  kutipan  di  bawah  ini,  jelas  sekali  pengakuan  SBY  terhadap  jasa  para  presiden pendahulunya.
Semua hal yang kita capai sebagai bangsa sebenarnya bukan monopoli siapapun. Semua itu adalah  kulminasi  gabungan  dari  sumbangsih  dan  kerja  keras  seluruh  generasi,  dari  era Presiden  Soekarno,  era  Presiden  Suharto,  era  Presiden  B.J.  Habibie,  era  Presiden Abdurrachman Wahid, era Presiden Megawati Soekarnoputri, hingga era saya saat ini. Insya Allah,  ke  depan,  akan  dilanjutkan  di  era  Presiden  Indonesia  ke-7  dan  Presiden-Presiden berikutnya (P 14).
SBY  juga  berharap  agar  presiden-presiden  yang    menggantikannya  pun  mengakui  dan melanjutkan  semua  yang  telah  dirintis  dan  prestasi  yang  dicapai  para  pendahulunya.  Hal  itu dapat diketahui pada data (P 15).

## c. pengakuan  akan  adanya  pengaruh  situasi  internasional  terhadap  capaian pelaksanaan agenda pembangunan di Indonesia
Paragraf  (76)  di  bawah  ini  pun  berisi  pengakuan  SBY  bahwa  faktor  eksternal  sangat berpengaruh  terhadap  kemajuan  yang  dicapai  bangsa  Indonesia  selama  kepemimpinannya. Menurut  SBY,  ikhtiar  menjaga  persatuan  dan  kemakmuran  Indonesia  sangat  terbantu  apabila situasi  internasional  kondusif  terhadap  kepentingan  bangsa  Indonesia.  Namun,  dari  sisi  lain, pengakuan  yang  demikian  menjadi  catatan  penting  sebagai  alasan  klasik  yang  menjadi ke-biasaan para pemimpin bangsa Indonesia. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah: kapan bangsa Indonesia dipimpin oleh orang yang dengan gagah mengatakan, “Meskipun situasi internasional  kurang  menguntungkan,  bangsa  Indonesia  sama  sekali  tidak  terpengaruh. Pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  sangat  baik  dan  kesejahteraan  bangsa  Indonesia  makin dirasakan. Dinamika politik berlangsung sangat sehat.”
Segala  upaya  kita  untuk  menjaga  persatuan  dan  kemakmuran  Indonesia  akan  sangat terbantu apabila situasi internasional juga kondusif terhadap kepentingan kita (P 76).

## d. informasi
Ada  empat  informasi  yang  disampaikan  dalam    P  8  s.d.  12,  yaitu  (1)  kemajuan  yang bermakna yang dialami oleh bangsa Indonesia, (2) titik berat agenda pembangunan: demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat, (3) capaian agenda pembangunan penegakan keadilan, dan (4) pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif dan capaian keberhasilannya. Di bawah ini disajikan keempat informasi tersebut dan analisisnya.

## 1) kemajuan yang bermakna yang dialami oleh bangsa Indonesia
Dalam  P  8  SBY  mengemukakan  capaian  di  bidang  pendidikan.  Paragraf  itu  berisi perkembangan  jumlah  rakyat  yang  melek  huruf  disertai  jumlah  sekolah,  guru,  dan  siswa. Dijelaskannya dalam paragraf tersebut bahwa pada awal kemerdekaan, sebagian besar penduduk Indonesia  buta  huruf.  Sementara  itu,  pada  saat  pidato  itu  disampaikan,  rakyat  Indonesia mempunyai sistem pendidikan yang kuat dan luas, yang mencakup lebih dari 200 ribu sekolah, 3 juta guru dan 50 juta siswa.
Dari  bangsa  yang  sewaktu  merdeka  sebagian  besar  penduduknya  buta  huruf,  rakyat Indonesia kini mempunyai sistem pendidikan yang kuat dan luas, yang mencakup lebih dari 200 ribu sekolah, 3 juta guru dan 50 juta siswa (P 8).
Untuk  menguatkan  informasi  itu,  dalam  P  56,  57,  58,  dan  61  dipaparkan  peningkatan anggaran pada sektor pendidikan, yakni 20% dari APBN, pemanfaatannya secara rinci, dan hasil yang  dicapai.  Pada  intinya,  akses  dan  kualitas  pendidikan  menjadi  titik  penting  pemanfaatan anggaran. Program yang telah dilaksanakan bekenaan dengan peningkatan anggaran itu terdiri atas tiga macam, yakni (a) bidikmisi P 57, (b) dana abadi untuk program S2 dan S3 P 58, dan (c) afirmasi P 61. Paparan program dan capaiannya itu disertai dengan angka pendukung.
Prestasi  dalam  olimpiade  internasional  disajikan  pada  P  60  dilengkapi  dengan  angka pendukung. Gerakan nasional rehabilitasi gedung sekolah di seluruh Indonesia yang dipaparkan pada  P  62  yang  disertai  dengan  angka  pendukung  pun  berisi  penguatan  informasi  tentang kemajuan bermakna di bidang pendidikan. Sama halnya informasi pada P 64. Dalam paragraf itu  disajikan  informasi  tentang  peningkatan  jumlah  lulusan  SLTA  yang  melanjutkan  kuliah disertai dengan angka pendukung.
Hal yang menarik adalah pengakuan tentang rendahnya kualifikasi pendidikan para pekerja. Dinyatakannya  bahwa  sekitar  49  persen  pekerja  Indonesia  berpendidikan  SD.  Bahkan, dinyatakan  pula  dampaknya  terhadap  mobilitas  ekonomi  mereka,  yakni  sangat  terbatas  dan dampaknya terhadap produktivitas nasional.
Informasi tentang program di bidang pendidikan dan capaiannya tersebut baru merupakan potongan  informasi.  Dikatakan  demikian  karena  fakta  yang  dapat  ditafsirkan  sebagai  belum optimalnya capaian pendidikan dengan mudah dapat diketahui oleh masyarakat luas. Misalnya, (a)  banyak  gedung  sekolah  rusak  dan  ambruk,  (b)  sering  terjadi  tawur  antarpelajar  (bahkan antarmahasiswa), (c) banyak siswa dan mahasiswa terjerat kasus narkoba, dan (d) banyak siswa dan mahasiswa melakukan tindak kriminal.  Bahkan, perlu pula diteliti korelasi antara tindakan korupsi  dan  lemahnya  penegakan  hukum  dengan  buruknya  sistem  pendidikan.  Juga  perlu diteliti, kualitas pendidikan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.
Informasi mengenai perkembangan posisi ekonomi bangsa Indonesia disajikan dalam P 9. Diinformasikannya  bahwa  Indonesia  telah  naik  menjadi middle-income  country ,  menem-pati posisi  ekonomi  ke-16  terbesar  dunia.  Bahkan,  menurut  Bank  Dunia,  Indonesia  telah  masuk dalam 10 besar ekonomi dunia jika dihitung dari purchasing power parity. Informasi itu dapat diketahui melalui kutipan di bawah ini.
Dari bangsa yang tadinya terbelakang di Asia, Indonesia telah naik menjadi middle-income country , menempati posisi ekonomi ke-16 terbesar dunia, dan bahkan menurut Bank Dunia telah masuk dalam 10 besar ekonomi dunia jika dihitung dari purchasing power parity (P 9).
Status  ekonomi  sebagaimana  dikemukakan  dalam  P  9  merupakan  prestasi menggem-birakan. Pengakuan Bank Dunia tersebut menimbulkan keoptimisan. Lebih-lebih lagi, jika posisi ekonomi yang demikian itu disertai  indikator yang dengan mudah dapat dirasakan oleh rakyat, bukan hanya ada dalam pikiran SBY dan para pendukungnya.
Paragraf-paragraf selanjutnya P 10, 11, dan 12 juga berisi capaian “menggembirakan.” Pada intinya,  pada  P  10  SBY  memaparkan  pertumbuhan  kesejahteraan  rakyat  Indonesia  pada  abad ke-21  dibandingkan  dengan  pertumbuhan  kesejahteraan  rakyat  di  Asia.    Kutipan  di  bawah  ini mengenai hal tersebut.
Dari  bangsa  yang  seluruh  penduduknya  miskin  di  tahun  1945,  Indonesia  di  abad  ke-21 mempunyai  kelas  menengah  terbesar  di  Asia  Tenggara  –  dan  salah  satu  negara  dengan pertumbuhan kelas menengah yang tercepat di Asia (P 10).
Informasi sebagaimana terdapat dalam P 10 tidak bersifat tunggal. Dalam paragraf tersebut, diinformasikan  bahwa  seluruh  penduduk  Indonesia  pada  tahun  1945  miskin,  tetapi  pada  abad ke-21 tidak demikian halnya. Bahkan, bangsa Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, baik di tingkat Asia Tenggara maupun di tingkat Asia.
Penguatan isi informasi tersebut disajikan pada paragraf-paragraf lain. Dalam P 43 s.d. 48,

## This document was created by Unregistered Version of Word to PDF Converter
dipaparkan  penguatan  itu  secara  rinci  dengan  angka  pendukung:  (a)  pertumbuhan  ekonomi dinyatakan  relatif  tinggi.  Bukti  yang  menguatkannya  adalah  pertumbuhan  ekonomi    nasional rata-rata pada tahun 2009-2013, yakni 5, 9 persen dan dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang  demikian  lebih  tinggi  daripada  pertumbuhan  ekonomi  Amerika  Serikat  dan  Jepang  pada kurun waktu yang sama.
Dalam  P  44  diinformasikan  tentang  posisi  utang  luar  negeri  Indonesia,  yakni  aman. Informasi dalam paragraf itu pun disertai angka pendukung. Dalam hubungannya dengan IMF, dijelaskan  dalam  P  45  bahwa  Indonesia  telah  melunasi  utangnya  empat  tahun  lebih  awal  dari jadwal  yang  disepakati.  Prestasi  lain  yang  menumbuhkan  prestise  adalah  ketika  menerima Managing  Director  IMF ,  SBY  dapat  memberikan  masukan  mengenai  cara  mereformasi  IMF. Menurut SBY, Indonesia tidak lagi menjadi pasien IMF.
Masih  ada  dua  lagi  paragraf  yang  berisi  prestasi  di  bidang  ekonomi.  Paragraf  (47) digunakan  untuk  menginformasikan  peningkatan  anggaran  pembangunan  yang  mencapai Rp1.842,  5  triliun.  Anggaran  itu  dinyatakan  sebagai  anggaran  tertinggi  sepanjang  sejarah Indonesia. Cadangan devisa yang mencapai 110,5 miliar dolar AS pun dijadikan bukti penguat prestasi di bidang ekonomi. Demikian pula halnya nilai investasi, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sementara itu, dalam (p 48) diinformasikan bahwa Indonesia telah menjadi anggota G-20. Hal ini diartikan merupakan bukti bahwa Indonesia telah menjadi salah satu pemain inti dalam ekonomi internasional.
Timbul  pertanyaan  besar.  Jika  benar  keadaan  bangsa  dan  negara  Indonesia  sebagaimana dikemukakan dalam paragraf-paragraf itu, mengapa banyak rakyat Indonesia yang dengan penuh semangat  menjadi  TKI  dan  TKW,  padahal  banyak  kasus  yang  “memilukan.”  Dikatakan “memilukan” karena mereka bukannya memperoleh kesejahteraan, melainkan kesengsaraan.
Isi  P  12  bersifat  menegaskan  secara  umum  tentang  capaian  pada  tiga  bidang.  Dalam paragraf tersebut SBY menegaskan bahwa setelah hampir 7 dekade merdeka, bangsa Indonesia pada abad ke-21 makin bersatu, makin makmur, dan makin demokratis.
Masih  ada  lagi  pernyataan  keberhasilan  di  bidang  politik.  Dalam  P  24  SBY  menyatakan bahwa politik dalam keadaan stabil dan persatuan nasional makin kokoh.
Jika pernyataan tentang keberhasilan di bidang politik itu dicermati berdasarkan indikator yang  dikemukakannya  pada  P  26  dan  27,  ada  kontradiksi.  Dalam  kedua  paragraf  itu,  SBY memaparkan indikator demokrasi yang berkualitas baik.
Kemajuan  berdemokrasi  sebagaimana  dipaparkan  pada  P  11  dan  12  jika  dihubungkan
dengan kenyataan, sesungguhnya baru sampai pada kebebasan berpendapat dan bersyarikat. Hal ini ditandai dengan penyelenggaraan pemilihan umum dengan jumlah partai yang banyak. Jika tolok ukur kebebasan berpendapat yang digunakan adalah bebas menyatakan pendapat tanpa ada bingkai  akhlakul  karimah,  paparan  pada  paragraf  itu  benar.  Rakyat  Indonesia  telah  memiliki kebebasan  yang  luar  biasa  dalam  menyatakan  pendapat.  Misalnya,  mengritik  presiden  pun “boleh”  dengan  kata-kata  kotor;  menulis  nama  SBY  pada  kerbau  juga    “boleh.”  Dari  segi kualitas, kebebasan berpendapat tersebut, bukanlah cermin bangsa beradab tinggi. Masih terkait dengan kemajuan berdemokrasi, jika dicermati dari sudut pandangan lain, kemajuan di bidang demokrasi  itu  baru  sampai  pada  kuantitas  partai  peserta  pemilihan  anggota  DPR  dari  tingkat daerah sampai pusat dan pemilihan bupati/walikota dan gubernur. Dikatakan demikian karena banyak  wakil  rakyat  dan  kepala  daerah  yang  dihasilkan  melalui  kegiatan  politik  lima  tahunan yang disebut “pesta demokrasi” itu terjerat kasus korupsi atau tindak pidana yang lain. Indikator sebagaimana dipaparkan pada P 26 dan 27 belum dicapai secara optimal.

## 2) titik berat agenda pembangunan: demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat
Untuk  memberikan  penguatan  pada  informasi  capaian  pembangunan  pada  periode 2009-2014,  disampaikan  kembali  tiga  titik  berat  pembangunan.  Pemaparan  kembali  tiga  titik berat  agenda  pembangunan  itu  merupakan  langkah  yang  bermanfaat,  baik  bagi  SBY    maupun audiensi. Dalam P 16 di bawah ini, dijelaskan mengenai hal itu.
Masih segar dalam ingatan saya, lima tahun lalu, tepat pada tanggal 20 Oktober 2009, saya menyampaikan kebijakan dasar dan program pemerintahan lima tahun ke depan yang dititik beratkan pada tiga agenda  utama, yakni pembangunan demokrasi, penegakan keadilan dan peningkatan kesejahteraan rakyat (P 16).
Paragraf 16 itu mengingatkan kembali audiensi sekaligus membatasi substansi pidato. Bagi SBY, isi paragraf itu menjadi pemandu pidatonya sehingga lebih fokus. Dia dapat menguraikan tema  pokok  pidatonya  lebih  rinci  dengan  data  pendukung  yang  diyakini  keakuratannya. Sementara itu, bagi audiensi, penyebutan kembali tiga agenda utama itu pun bermanfaat, yakni sebagai  rambu  cakupan  isi  pidato  SBY  sehingga  jika  audiensi  akan  mengritisinya,  fokus substansinya jelas.

## 3) capaian agenda pembangunan penegakan keadilan
Ada  delapan  paragraf,  yakni  P  28  s.d.  35  yang  digunakan  untuk  menguraikan  capaian agenda  pembangunan  penegakan  keadilan.  Di  bawah  ini  disajikan  beberapa  paragraf  sebagai sampel.
Demokrasi yang kita bangun akan sia-sia tanpa adanya keadilan yang benar-benar dirasakan masyarakat.  Dari  era  kolonialisme,  era  kemerdekaan,  era  pembangunan,  sampai  era
reformasi,  perjuangan  rakyat  Indonesia  adalah  perjuangan  untuk  mendapatkan  keadilan. Hal  ini  secara  abadi  telah  tercantum  dalam  sila  ke-5  dasar  negara  kita,  Pancasila.   Kita harus  yakin  dan  percaya,  bahwa  negara  hadir  untuk  memberikan  keadilan  --  apakah keadilan  ekonomi,  keadilan  sosial,  keadilan  politik,  maupun  keadilan  hukum.  Keadilan untuk semua – justice for all – merupakan komitmen moral, sekaligus sebagai agenda kerja pemerintahan yang saya pimpin sejak tahun 2009 hingga 2014 ini (P 28).
Paragraf  28  di  atas  berisi  penalaran  pentingnya  keadilan  menjadi  titik  berat  agenda pembangunan.  Dijelaskan  melalui  K  1  bahwa  pembangunan  demokrasi  menjadi  sia-sia  jika tidak  ada  keadilan  yang  benar-benar  dirasakan  oleh  masyarakat.  Melalui  K  2,  dikemukakan pentingnya  penekanan  agenda  pembangunan  pada  penegakan  keadilan  dari  masa  ke  masa. Audiensi  dikondisikan  sadar  akan  hal  itu.  Agar  maksud  itu  tercapai,  dipaparkanlah  substansi perjuangan  rakyat  Indonesia  sejak  era  kolonialisme  hingga  era  reformasi  yang  dipimpinnya sejak  2004,  yakni  perjuangan  untuk  memperoleh  keadilan.  Sebagai  rujukan  penalaran  SBY, disebutlah  sila  ke-5  Pancasila,  yaitu  Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Hal  itu disampaikan  melalui  K  3.  Dalam  kalimat-kalimat  selanjutnya  disampaikan  rincian  keadilan yang harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengakhiri paragraf itu, ditegaskan bahwa keadilan adalah untuk semua dengan ungkapan justice for all .
Setelah penalaran sebagaimana terdapat dalam P 28, isi pidato pada P 29 s.d. 38 merupakan paparan  yang  bersifat  umum  yang  berfungsi  sebagai  pengantar  rincian  yang  disajikan  pada paragraf-paragraf selanjutnya. Dalam P 29 dipaparkan perbandingan antara masa lalu dan masa reformasi. Pada masa lalu, politik pernah dijadikan panglima. Kemudian, pada masa berikutnya, ada perubahan, yakni ekonomi menjadi panglima. Namun, pada masa reformasi hukum menjadi panglima.  Dengan  demikian,  para  era  reformasi,  semua  warga  negara  pasti  berada  dalam jangkauan hukum.
Dalam  P  30  s.d.  33,  dipaparkan  ikhtiar  dan  capaian  penegakan  keadilan  melalui pemberantasan  korupsi.  Dijelaskan  dalam  P  30  bahwa  selama  2004-2012,  ada  176    izin  yang ditandatangani SBY untuk pemeriksaan bagi kepala daerah dan pejabat yang diduga melakukan tindakan  korupsi  dan  tindakan  pidana  lainnya.  Dalam  kurun  waktu  2004-2014,  terdapat  277 pejabat  negara,  baik  pusat  maupun  daerah,  baik  eksekutif,  legislatif,  maupun  yudikatif  yang ditangani  KPK.  Hal  itu  dipaparkan  dalam  P  32.    Paragraf  33  berisi  penegasan  bahwa pemerintahan SBY terus mendukung dan memberikan ruang gerak yang luas bagi KPK untuk memberantas  korupsi.  Di  samping  itu,  SBY  memberikan  penghargaan  dan  menyampaikan harapan kepada semua pihak penegak hukum agar bekerja sama.
Paragraf 35 berisi informasi tentang pelahiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang
bertujuan memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu menyewa pengacara untuk  menghadapi  pengadilan.  Dalam  P  36  disampaikan  pengakuan  bahwa  reformasi  hukum menjadi  tantangan  yang  paling  berat.  Berkenaan  dengan  itu,  disampaikan  harapan  agar reformasi hukum terus menjadi prioritas utama.
Penyampaian informasi berupa capaian agenda pembangunan selanjutnya dituangkan dalam P  37  dan    38.  Kedua  paragraf  tersebut  berisi  penjelasan  tentang  ikhtiar  pemerintah  untuk mewujudkan  pemerataan  hasil  pembangunan.  Dijelaskan  bahwa  keadilan  yang  diperjuangkan tidak  hanya  diukur  dari  segi  hukum,  tetapi  juga  ekonomi  dan  politik.  Oleh  karena  itu, pemerintah telah membangun wilayah potensial ekonomi di luar pulau Jawa, terutama Aceh dan Papua.  Dengan  pembangunan  di  luar  pulau  Jawa  tersebut,  diyakini  SBY  bahwa  keutuhan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dapat  dipertahankan  P  35  s.d.  38  (disajikan  dalam Lampiran 2).
Dalam P 39 dan  41, (terdapat dalam Lampiran 2) disajikan pengantar isi paragraf-paragraf selanjutnya.  Kebijakan  pemerintah  yang  pro-rakyat  yang  disajikan  pada  P  39  merupakan landasan  tercapainya  agenda  pembangunan.  Pemulihan  ekonomi  disajikan  pada  P  40. Kemudian,  pernyataan  umum  tentang  perkembangan  dalam  pembangunan  dipaparkan  pada  P 41.
Capaian pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat disampaikan secara rinci dalam P 41 dan  paragraf-paragraf  seterusnya.  Dalam  P  42  s.d.  48  dipaparkan  capaian  di  bidang  ekonomi sebagaimana telah dibahas pada IV.B.1.b.1).

## 4) pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif dan capaian keberhasilannya
Dalam P 77 SBY menyatakan bahwa Indonesia konsisten dengan pelaksanaan politik luar negeri, yakni bebas aktif dengan terus memperjuangkan terwujudnya keadilan dan perdamaian dunia. Bahkan, dalam K 3 SBY menyatakan bahwa Indonesia telah menjadi kekuatan regional dan  sekaligus  pemain  global  yang  disegani.  Di  bawah  ini  disajikan  kutipan  yang  berisi pernyataan tersebut.
Indonesia telah dan akan terus berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, seraya terus memperjuangkan terwujudnya keadilan dan perdamaian dunia. Alhamdulillah , sejak era reformasi, reposisi Indonesia di dunia internasional terus berlangsung. Indonesia telah menjadi kekuatan regional dan sekaligus pemain global yang disegani (P 77).
Usaha  memperbanyak  kawan  dan  menghilangkan  lawan  dituangkan  dalam  P  78.  Secara konkret usaha itu ditempuh dengan membangun kemitraan strategis dengan seluruh negara besar dan  sebagian  besar emerging  power .  Ikhtiar  tersebut  dimaksudkan  untuk  mewujudkan

## This document was created by Unregistered Version of Word to PDF Converter
perdamaian dunia. Dalam paragraf 21 terdapat informasi mengenai hal itu.
Paragraf 79 s.d. 93, berisi ikhtiar dan capaian konkret secara rinci dengan bukti. Misalnya, ketika  ada  insiden  jatuhnya  pesawat  MH-17,  Indonesia  berperan  aktif.  Dalam  hubungannya dengan situasi di Timur Tengah, terutama nasib bangsa Palestina,  Indonesia pun tidak berdiam diri.  Paragraf selanjutnya yang juga berisi ikhtiar dan capaian konkret pelaksanaan politik luar negeri misalnya adalah P 81.
Paragraf-paragraf  selanjutnya,  pada  dasarnya  berisi  pelaksanaan  dan  capaian  politik  luar negeri. Untuk menutup paparan yang berisi demikian, disajikan P 94 yang bersifat mene-gaskan bahwa  Indonesia  telah,  sedang,  dan  terus  berupaya  memajukan  perdamaian  dunia,  kerja  sama internasionaal, dan berjuang melindungi warga Indonesia di luar negeri.
Perdamaian dunia menjadi pilihan utama Indonesia pada masa kepemimpinan SBY. Dalam pidatonya  tidak  ada  semangat  agitasi  melawan  kesewenang-wenangan  negara  lain.  Tindakan Malaysia  (a)  mengpernyataan  beberapa  pulau  yang  menjadi  bagian  wilayah  Indonesia,  (b) mengpernyataan  kesenian  tradisional  reog  sebagai  kesenian  milik  Malaysia,  (c)  menentang penggunaan  nama  Usman  dan  Harun  sebagai  nama  kapal  perang  Indonesia,  dan  tindakan lainnya  yang  tidak  bersahabat,  diselesaikan  dengan  mengutamakan  jalan  diplomasi.  Demikian pula  halnya  tindakan  pemerintah  Australia  dan/atau  negara  lain  yang  merusak  persahabatan, tidak diladeni dengan pernyataan-pernyataan yang berisi mengobarkan api permusuhan.
Paragraf  P  83  merupakan  sampel  yang  berisi  pilihan  utama  Indonesia  dalam keikutertaannya mengatasi berbagai konflik internasional sebagai wujud nyata politik luar bebas aktif. Dalam P 84, 85, dan 86 pun SBY menyampaikan pilihan utamanya, yakni menciptakan perdamaian  dunia.  Tindakannya,  untuk  mewujudkan  ikhtiarnya  itu,  mencapai  titik  puncaknya ketika dia berkirim surat terbuka kepada pemimpin dunia sebagaimana terdapat pada P 88.
Pada P 84 tersebut, SBY secara eksplisit mendorong penyelesaian masalah Laut Tiongkok Selatan melalui konsultasi langsung dengan negara terkait dan jalan damai.  Demikian pula pada P 85, SBY pun telah berikhtiar ikut menciptakan perdamaian. Jalan yang ditempuhnya adalah meningkatkan persahabatan dengan negar-negara di Pasifik Barat Daya.
Paragraf  86  berisi  langkah  konkret  SBY  dalam  mewujudkan  perdamaian  dunia  dengan mendorong  Traktat  Indo-Pasifik  untuk    Persahabatan  dan  Kerja  Sama  agar  perdamaian  lebih stabil.  Langkah  ini  dipilihnya  sebagaimana  telah  diberlakukan  di  kawasan  Asia  Tenggara melalui Treaty of Amity and Cooperation .
Dalam  hubungannya  dengan  Palestina,  SBY  menegaskan  bahwa  Indonesia  bersama

## This document was created by Unregistered Version of Word to PDF Converter
masyarakat  internasional  lainnya,  aktif  memperjuangkan  hak-hak  sah  bangsa  Palestina.  Sikap yang  demikian  sama  dengan  sikap  presiden-presiden  sebelumnya  meskipun  tidak  seluruhnya. Pernah  ada  pemikiran  perlu  pemulihan  hubungan  Indonesia  dengan  Israel.  Bagi  SBY,  Israel telah melakukan kekerasan yang sungguh tidak proporsional dan tidak berperikemanusiaan.
Penegasan SBY dalam hal ikhtiar ikut mewujudkan perdamaian dunia disajikan juga dalam P  89.  Bahkan,  pada  paragraf  ini  ada  penekanan  yang  makin  kuat.  Pada  paragraf-paragraf sebelumnya, ikhtiar mewujudkan perdamaian dilakukan secara regional, dalam P 89, ikhtiar itu lebih tinggi lagi tingkatannya, yakni PBB.
Penyelesaian  konflik  dengan  cara  damai  yang  ditempuh  sebagaimana  diuraikan  dalam paragraf  di  atas  dapat  dikatakan  tidak  terkait  langsung  dengan  bangsa  Indonesia.  Dari  sudut pandangan tertentu, mudah dipahami langkah yang ditempuh SBY. Dikatakan demikian karena Indonesia tidak terkait langsung. Namun, ketika terjadi masalah besar yang menimpa TKI, yang berarti  masalah  itu  terkait  langsung  dengan  bangsa  Indonesia,  SBY  pun  tetap  memilih  jalan pendampingan  hukum  dan  melalui  surat  pribadi,  dia  permohonan  pembebasan,  pengurangan atau penundaan hukuman mati.

## 5) visi  ke  depan  dalam  pelaksanaan  politik  luar  negeri  dalam  rangka  perlindungan terhadap tanah air
Ada kesadaran pada SBY bahwa tantangan di berbagai bidang, terutama bidang keamanan, yang  dihadapi  pada  masa-masa  mendatang  makin  berat.  Oleh  karena  itu,  peningkatan pertahanan  Indonesia  sangat  penting.  Langkah  yang  dipikirkannya  adalah  melakukan peningkatan dan modernisasi kekuatan pertahanan melalui pembangunan kekuatan dasar yang diperlukan. Semua itu disampaikan pada P 95 di bawah ini.
Untuk  melindungi  tanah  air,  disamping  melalui  diplomasi,  kita  juga  terus  meningkatkan pertahanan Indonesia. Memasuki awal 2000, kekuatan pertahanan didominasi oleh alutsista yang berumur tua dan daya gentarnyapun telah menurun jauh. Sementara itu, ke depan, di samping kita harus senantiasa menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, kita juga menghadapi berbagai ancaman keamanan non-tradisional – misalnya bencana alam, bajak laut, terorisme, kejahatan transnasional, serangan cyber , penyelundupan manusia, dan lain sebagainya.  Karena  itulah,  kita  melakukan  peningkatan  dan  modernisasi  kekuatan pertahanan  kita  melalui  program  pembangunan  Kekuatan  Dasar  yang  Diperlukan (the minimum  essential  force) ,  dengan  mengedepankan  keterpaduan  3  matra,  yaitu  darat,  laut dan udara (P 95).

## 6) sikap terhadap berbagai hal
Ada beberapa sikap menonjol yang terdapat dalam pidato SBY dalam menghadapi berbagai masalah, baik di dalam maupun di  luar negeri. Di bawah ini dipaparkan sikap-sikap tersebut.

## a) santun dan rendah hati
SBY  bersikap  santun  dan  rendah  hati.  Dia  mau  mengakui  dan  menghargai  prestasi  orang lain  sekalipun  rival  politiknya.  Di  samping  itu,  dia    pun  selalu  berusaha  mencapai  yang  lebih baik. Dengan kata lain, dia bukan orang yang bertipe mudah berpuas diri dengan prestasi yang telah dicapainya. Paragraf 13 dan 49 yang disajikan di bawah ini berisi sikapnya yang demikian dan sikap tersebut dinyatakan secara eksplisit.
Kita  mengatakan  semua  capaian  ini  tidak  untuk  berpuas  diri  atau  menepuk  dada.  Kita mengatakan ini untuk mengingatkan diri bahwa semua ini berawal dari revolusi 1945 yang dirintis  para  pendiri  republik.  Perjalanan  kita  sebagai  bangsa  sudah  cukup  panjang,  dan terlepas dari berbagai permasalahan yang masih ada, serta segala kekurangan kita, sejarah menunjukkan  bahwa  perjuangan  dan  kerja  keras  bangsa  Indonesia  selama  ini  telah mengangkat derajat bangsa kita ke tingkat yang lebih tinggi (P 13).
Namun, sekali lagi, kita tidak boleh berpuas diri dan takabur melihat semua ini. Tantangan dan  permasalahan  yang  dihadapi  bangsa  kita  masih  banyak.  Pekerjaan  rumah  kita  tidak sedikit. Salah satu tantangan terbesar kita adalah bagaimana mengubah nasib puluhan juta rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah atau di sekitar garis kemiskinan, ke arah yang lebih sejahtera (P 49).

## b) mensyukuri prestasi
SBY  mensyukuri  prestasi  yang  dicapainya.  Rasa  syukurnya  mencerminkan  bahwa  dia seorang  muslim.  Hal  itu  ditandai  dengan  ungkapan-ungkapan  islami  yang  digunakannya, kefasihan  mengucapkan  ungkapan  tersebut,  dan  amalan  ibadah  seperti  salat,  puasa,  dan  haji. Paragraf 18 dan 19 berisi sikapnya mensyukuri keadaan dan prestasi yang dicapainya.
Kita  patut  bersyukur  bahwa,  sejak  bergulirnya  reformasi,  demokrasi  kita  terus  tumbuh semakin kuat.  Sebenarnya, dalam konteks realitas dunia sekarang, ini merupakan hal yang langka terjadi. Di berbagai belahan dunia, kita melihat berbagai contoh transisi demokrasi yang mengalami stagnasi, menjadi layu dan bahkan akhirnya runtuh.  Dunia juga bertaburan dengan  contoh  transisi  demokrasi  yang  kerap  dirundung  konflik,  instabilitas  dan kemunduran ekonomi. Jelas, transisi demokrasi adalah suatu proses yang penuh risiko dan tantangan (P 18).
Alhamdulillah, dengan ridho Allah SWT, dan dengan kerja keras kita semua, pembangunan demokrasi kita berjalan relatif baik.  Dalam 15 tahun terakhir, kita telah 4 kali melakukan pemilu secara teratur dan damai. Dan dalam 15 tahun terakhir, kita telah 4 kali mengalami pergantian Pemerintah secara konstitusional dan damai pula (P 19).

## c) arif dalam menghadapi gugatan hasil pilpres
Sikapnya dalam menghadapi hasil pemilihan presiden (pilpres) 2014, merupakan salah satu bukti  bahwa  dia  orang  yang  arif.  Pilpres  tersebut  berujung  pada  pengajuan  gugatan  pasangan Prabowo  Subiyanto-Hatta  Rajasa  ke  Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Pasangan  tersebut  menilai
terjadi  pelanggaran  dan  kecurangan  dalam  pilpres.  Sementara  itu,  Komisi  Pemilihan  Umum menyatakan  bahwa  pasangan  Joko  Widodo  dan  Jusuf  Kalla  adalah  pemenang  pilpres.  Ketika menunggu putusan MK, beginilah sikap SBY.
Yang  penting,  marilah  kita  semua  bekerja  sama  untuk  terus  mengawal  proses  ini  agar berlangsung secara konstitusional dan damai, serta selalu mengedepankan kepentingan dan masa  depan  rakyat  Indonesia.   Sama  seperti  sebelumnya,  proses  pemilu  2014  ini  harus benar-benar  menyuarakan  nurani  rakyat,  dan  bukan  semata  pertarungan  elit  politik.  Saya yakin inilah yang paling diharapkan oleh rakyat kita pada saat ini (P 23).
Dalam  P  23,  SBY  bersikap  tidak  memihak  salah  satu  di  antara  kedua  pasangan  itu.  Dia mengajak agar semua pihak mengawal proses pilpres berlangsung secara konstitusional, damai, dan mengedepankan kepentingan dan masa depan rakyat Indonesia.
Dari  pembahasan  data  tersebut  diketahui  bahwa  pidato  SBY  memenuhi  syarat  sebagai wacana. Pidato tersebut berstruktur yang cukup teratur. Pidato itu terdiri atas tiga bagian besar, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Ketiga bagian besar itu saling mendukung.  Di samping terdiri  atas  tiga  bagian  besar  yang  demikian,  pidato  itu  dilengkapi  dengan  sapaan  kepada audiensi, baik pada bagian awal, tengah, maupun akhir. Semua bagian itu berfungsi membentuk satu kesatuan yang utuh.

## 2. Penggunaan Bahasa Indonesia
Di  bawah  ini  disajikan  pembahasan  penggunaan  tuturan  (a)  tuturan  repetisi,  hiperbola, eufemisme,  metafora,  sinekdoke,  perumpamaan,  personifikasi,  dan  oksimoron;  (b)  ejaan,  (c) kata, dan (d) kalimat.

## a. tuturan repetisi, hiperbola, eufemisme, metafora, perumpamaan, personifikasi, dan oksimoron
Tuturan  yang  digunakan  oleh  SBY  dalam  pidatonya  yang  dibahas  dalam  penilitian  ini terdiri  atas  tuturan  repetisi,  hiperbola,  eufemisme,  metafora,  perumpamaan,  personifikasi,  dan oksimoron.

## b. Tuturan repetisi
Tuturan repetisi dalam pidato SBY sebagaimana terdapat pada P 8, 9, dan 10 menimbulkan efek penekanan isi. Ketiga kalimat itu diawali dengan kata-kata yang sama, yakni dari bangsa yang . Lebih-lebih lagi, ada pengontrasan isi pada kalimat. Dalam P 8 K 1 terdapat pengontrasan sewaktu  merdeka  sebagian  besar  penduduknya  buta  huruf, dengan kini  mempunyai  sistem pendidikan yang kuat dan luas, yang mencakup lebih dari 200 ribu sekolah, 3 juta guru dan 50 juta siswa. Dalam kalimat P 9 K 2 terdapat pengontrasan tadinya terbelakang di Asia , dengan
telah naik menjadi middle-income country, menempati posisi ekonomi ke-16 terbesar dunia, dan bahkan  menurut  Bank  Dunia  telah  masuk  dalam  10  besar  ekonomi  dunia  jika  dihitung  dari purchasing  power  parity .  Dalam  P  10  K  1  terdapat  pula  pengontrasan  antara seluruh penduduknya miskin di tahun 1945, dan Indonesia di abad ke-21 mempunyai kelas menengah terbesar di Asia Tenggara – dan salah satu negara dengan pertumbuhan kelas menengah yang tercepat di Asia .
Dalam  P  12  dan  19  terdapat  repetisi  juga.  Kata  yang  diulang  pada  P  12  adalah semakin , sedangkan pengulangan pada P 19 terdapat frasa dalam 15 tahun terakhir ini. Pengulangan pada kata semakin memberikan efek penekanan bahwa kedamaian, kemakmuran , dan kedemokratisan sebagaimana  disebutkan  secara  serial  dalam  paragraf  itu  bertambah  baik  kualitasnya. Pengulangan pada frasa dalam 15 tahun terakhir ini memberikan efek penekanan pada waktu. Bagi SBY, waktu 15 tahun terakhir ini sangat penting dalam hubungannya dengan pelaksanaan pemilihan umum dan hasilnya.
Masih  ada  lagi  paragraf-paragraf  lain  (misalnya  P  28  dan  29)  yang  di  dalamnya  terdapat repetisi. Dalam P 28 repetisi terdapat pada keadilan . Repetisi pada kata itu sangat tepat karena keadilan  merupakan  salah  satu  dari  tiga  titik  berat  pembangunan  sebagaimana  disampaikan pada  P  16.  Bahkan,  untuk  memberikan  penekanan,  dalam  P  28  s.d.  39  diuraikan  masalah penegakan  keadilan.  Repetisi  pada  P  29  terdapat  pada  kata panglima .  Efek  yang  ditimbulkan adalah  penekanan  juga.  Dalam  pengertian  umum panglima adalah  pemimpin  pasukan; pemimpin  kesatuan  tentara.  Sebagai  pemimpin  pasukan,  ia  memegang  tongkat  komando.  Dia mempunyai kekuasaan dan kekuatan mengarahkan dan memerintah. Dialah yang mengarahkan dan memerintah. Apa pun yang diarahkan dan diperintahkan oleh panglima wajib ditaati. Dalam paragraf  itu,  dinyatakan  bahwa  pada  masa  lalu  (masa  Orde  Lama―  peneliti)  politik  menjadi panglima.  Hal  ini  berarti  bahwa  bangsa  dan  pemerintah  Indonesia  tunduk  pada  kepentingan politik.  Pada  masa  berikutnya  (masa  Orde  Baru―peneliti)  ekonomi  menjadi  panglima.  Pada masa  ini,  ekonomilah  yang  berkuasa.  Kemudian,  pada  masa  selanjutnya  (masa  Orde Reformasi―peneliti)  dinyatakan  bahwa  hukum  menjadi  panglima.  Pendek  kata,  repetisi  pada panglima memberikan  efek  bahwa  pada  masa  Orde  Lama,  politiklah  yang  berkuasa.  Dengan kata  lain,  kekuasaan  ada  pada  politik.  Pada  masa  Orde  Baru,  ekonomilah  yang  berkuasa. Artinya,  kepentingan  ekonomi  menjadi  penentu  segalanya.  Pada  masa  Orde  Reformasi, hukumlah yang berkuasa. Semua aspek kehidupan, harus diatur berdasarkan hukum dan tunduk pada hukum.

## c. Tuturan hiperbola
Dalam  pidato  SBY  terdapat  penggunaan  bahasa  yang  menyatakan  sesuatu  yang  bersifat berlebihan  atau  melebih-lebihkan.  Penggunaan  bahasa  yang  demikian  disebut  hiperbola. Misalnya, dalam P 9 dinyatakan Dari bangsa yang tadinya terbelakang di Asia, Indonesia telah naik  menjadi middle-income  country,  menempati  posisi  ekonomi  ke-16  terbesar  dunia,  dan bahkan  menurut  Bank  Dunia  telah  masuk  dalam  10  besar  ekonomi  dunia  jika  dihitung  dari purchasing power parity. Kalimat tersebut berisi pernyataan dua keadaan yang kontras. Pada bagian  awal  kalimat  tersebut  dinyatakan  bahwa  bangsa  Indonesia  ketika  merdeka  dalam keadaan  sangat  tertinggal,  bahkan  terbelakang  di  Asia,  tetapi  pada  saat  kepemimpinan  SBY, mengalami  kemajuan  yang  luar  biasa,  yakni  menempati  posisi  ekonomi  ke-16  terbesar  dunia. Pernyataan  itu  berlebihan.  Dikatakan  demikian  karena  dari  segi  pengontrasannya  ada kesenjangan masa, yaitu masa ketika baru merdeka setelah dijajah Belanda dan Jepang dalam waktu  yang  sangat  lama  dikontraskan  dengan  keadaan  tahun  2014.  Namun,  tuturan  yang demikian efektif sebagai bahasa pidato presiden.  Dengan bahasa itu, audiensi diyakinkan agar optimistis  bahwa  kemajuan  yang  dicapai  oleh  bangsa  Indonesia  selama  kepemimpinannya sangat bermakna.
Tidak  berbeda  halnya  P  10.  Dalam  paragraf  itu  SBY  mennyatakan  Dari  bangsa  yang seluruh  penduduknya  miskin  di  tahun  1945,  Indonesia  di  abad  ke-21  mempunyai  kelas menengah  terbesar  di  Asia  Tenggara  –  dan  salah  satu  negara  dengan  pertumbuhan  kelas menengah  yang  tercepat  di  Asia .  Paragraf  itu  pun  hiperbolis  karena  menyatakan  isi  yang melebih-lebihkan.  Dinyatakan  dalam  paragraf  itu  bahwa  pada  1945,  seluruh  penduduk  bangsa Indonesia  miskin.  Pernyataan  itu  dilebih-lebihkan.  Berapa  pun  jumlahnya  pada  masa  sebelum merdeka  pasti  ada  orang  Indonesia  yang  kaya.  Demikian  juga  pernyataan    bahwa  Indonesia mempunyai  kelas  menengah  terbesar  di  Asia  Tenggara  dan  salah  satu  negara  dengan pertumbuhan kelas menengah yang tercepat di Asia. Meskipun demikian, tuturan yang tersebut memang lazim digunakan oleh presiden negara mana pun sebab presiden mempunyai kewajiban moral  membuat  rakyatnya  tenang  dan  optimistis  meskipun  dengan  risiko  ditentang  atau dicemooh oleh lawan politiknya.
Hiperbola  terdapat  pula  pada  P  29.  Bahkan,  dalam  paragraf  itu,  terdapat  pernyataan  yang absurd,  yakni Ini  berarti  tidak  ada  satupun  warga  negara  Indonesia  yang  berada  di  luar
jangkauan hukum atau di atas hukum. Ini juga berarti tidak ada satupun kelompok masyarakat kita  yang  berhak  main  hakim  sendiri  atau  memaksakan  pendapatnya  pada  pihak  lain . Dinyatakan  absurd  karena  tidak  hanya  satu  orang  yang  lepas  dari  jeratan  hukum,  padahal seharusnya terjerat hukum.
d. Tuturan eufemisme
Pidato SBY mencerminkan sikap kesantunannya. Dia memang terkenal sebagai orang yang sangat  santun.  Kesantunannya  tampak  pada,  misalnya,  dalam  P  13  K2  dan  P  14  K  1  dia menyatakan bahwa kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia tidak semata-mata merupakan hasil  kerjanya  selaku  presiden,  tetapi  juga  perjuangan  pada  pendahulunya.  Tuturan  itu menimbulkan efek bahwa SBY bukan orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Karena  dalam  tuturannya  dia  menyebut  Megawati  termasuk  presiden  yang  berperan  penting juga, tuturan itu pun dapat dimaknai sebagai ikhtiar SBY merangkul lawan politiknya. Dengan cara ini, diharapkan pemerintahannya mendapat dukungan politis. Itulah efek yang ditimbulkan dari eufemisme dalam pidatonya.

## e. Tuturan metafora
Tidak banyak tuturan metafora yang terdapat dalam pidato SBY. Tuturan itu terdapat pada P  6  K  1,  yakni generasi  emas . Emas telah  dipahami  secara  internasional  merupakan  sesuatu yang  sangat  beharga.  Di  bidang  pertandingan  atau  lomba  di  bidang  olahraga  dan  seni,  medali emas merupakan penghargaan tertinggi. Dengan demikian, generasi emas merupakan generasi yang sangat berharga; generasi yang sangat baik. Efek penggunaan tuturan itu adalah timbulnya keoptimisan pada audiensi. Jika generasi sekarang belum dapat merasakan kesejahteraan lahir batin karena kalah bersaing dengan bangsa lain, masih ada harapan pada masa mendatang lahir generasi  yang  berprestasi  lebih  hebat  daripada  generasi  bangsa  lain  sehingga  mendapat pengarhagaan terbaik atau tertinggi.

## f. Tuturan perumpamaan
Sangat  sedikit  tuturan  perumpamaan  yang  terdapat  dalam  pidato  SBY.  Dalam  P  34  K  2 terdapat tuturan Tugas Satgas ini adalah mencegah agar jangan sampai hukum diperjualbelikan layaknya suatu komoditi untuk memperkaya oknum-oknum penegak hukum dan pemerintah, dan untuk pula melindungi pelaku kejahatan. Kata layaknya merupakan salah satu penanda formal tuturan  perumpamaan.  Penggunaan  tuturan  itu  menimbulkan  efek  pada  audiensi  timbulnya gambaran  konkret  bahwa  penegakan  hukum  harus  betul-betul  dilakukan.  Tidak  boleh  terjadi penegakan  hukum  berakhir  melalui transaksi  seperti  jual  beli  suatu  barang  komoditas .

## This document was created by Unregistered Version of Word to PDF Converter
Misalnya,  ada  pihak  yang  terkena  perkara  hukum,  tetapi  karena    mempunyai  uang,  dia  mau membayar berapa pun yang diminta petugas penegak hukum agar terhindar dari jeratan hukum atau memperoleh hukuman yang lebih ringan daripada yang seharusnya. Bahkan, dia pun dapat menawar. Dengan demikian, tuturan itu mengongretkan hal yang dibicarakan, yakni penegakan hukum tidak boleh dilakukan seperti orang melakukan transaksi jual beli suatu komoditas.

## g. Tuturan personifikasi
Tuturan personifikasi terdapat dalam P 18 K 1 dan 4; P 23 K 2; dan P 29 K2. Dalam P 18 K 1 tuturan [...] sejak bergulirnya reformasi, demokrasi kita terus tumbuh semakin kuat reformasi diperlakukan  seperti  orang,  yakni  bergerak.  Dalam  K  4,  tuturan  [...] transisi  demokrasi  yang kerap dirundung konflik, instabilitas dan kemunduran ekonomi transisi demokrasi diperlakukan seperti  orang,  yaitu dirundung  konflik , instabilitas  dan  kemunduran  ekonomi. Tuturan proses pemilu 2014 ini harus benar-benar menyuarakan nurani rakyat, dan bukan semata pertarungan elit  politik merupakan  tuturan  personifikasi.  Dikatakan  demikian  karena  proses  pemilu  2014 diperlakukan seperti orang, yaitu dapat menyuarakan nurani rakyat dan bukan pertarungan elit politik . Dalam P 29 K1, terdapat tuturan Keadilan akan makin tegak dan kuat apabila supremasi hukum  ditegakkan  secara  konsisten. Dalam  tuturan  itu, keadilan diperlakukan  seperti  orang, yakni makin  tegak  dan  kuat .  Dalam  P  29  K  2  terdapat  tuturan  [...] politik  pernah  menjadi panglima,  dan  kemudian  ekonomi  menjadi  panglima,  maka  dalam  era  reformasi,  hukumlah yang  kita  jadikan  panglima .  Tuturan panglima dalam  penggunaan  bahasa  biasa  merupakan jabatan di dalam tentara yang mempunyai tugas memimpin pasukan atau kesatuan tentara.
Penggunaan  tuturan  personifikasi  itu  mempunyai  efek  mengongretkan  gagasan  yang disampaikan  SBY.  Audiensi  memperoleh  gambaran  konkret  mengenai  hal-hal  yang dimaksudkan oleh SBY dalam pidatonya.

## h. Tuturan oksimoron
Tuturan  oksimoron  dalam  pidato  SBY  terdapat  dalam  P  25  K  3.  Dalam  paragraf  dan kalimat  itu,  terdapat  tuturan Sekalipun  berbeda  namun  keduanya  sama  pentingnya. Ada penegakan atau pendirian suatu hubungan sintaktis dalam kalimat itu yang bersifat determinasi. Tuturan itu dapat direkonstruksi dengan memperhatikan tuturan sebelumnya, yaitu Disini perlu kita bedakan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif . Dengan demikian, tuturan Sekalipun  berbeda  namun  keduanya  sama  pentingnya secara  lengkapnya  adalah Sekalipun berbeda, demokrasi prosedural dan demokrasi substantif sama pentingnya.
Ditinjau dari segi substansi, pidato SBY berisi politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan,

## This document was created by Unregistered Version of Word to PDF Converter
pertahanan  dan  keamanan,  pendidikan,  dan  agama.  Ditinjau  dari  segi  fungsinya,  pidato  itu secara  dominan  berfungsi  mempengaruhi  audiensi  agar  optimistis  menghadapi  berbagai tantangan.  Sangat  sedikit  pengakuan  akan  kekurangan  apalagi  kegagalan  pemerin-tahan  SBY. Bahkan, ketika secara implisit mengakui masih banyaknya rakyat miskin, SBY mengemukakan penderitaan rakyat Palestina sebagai perbandingan. Tidak ada satu kalimat pun yang mengajak audiensi untuk memahami ketertinggalan bangsa Indonesia dari bangsa yang usianya lebih muda atau sama, tetapi lebih maju (misalnya, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, lebih-lebih Jepang).
Tuturan-tuturan  sebagaimana  dibahas  pada  VI.B.1.a  efektif  sebagai  bahasa  pidato kenegaraan  presiden.  Pidato  tersebut  merupakan  pidato  politik.  Oleh  karena  itu,  piranti kebahasaan seperti repetisi, paralelisme, dan metafora sebagaimana dikemukakan oleh Talbot, Atkinson & Atkinson yang dijelaskan Kweldju (2008: 5) dan dijadikan rujukan dalam penelitian ini  digunakan  oleh  SBY.  Demikian  pula  penggunaan  ungkapan-ungkapan  ekspresif  dan  puitis terdapat dalam pidato tersebut. Piranti eufemisme, narasi ideologis dalam membentuk apa yang benar,  indah,  dan  baik  bagi  negara  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Taylor  (2007)  dalam Kweldju  (2008:  5-6)  juga  digunakan  oleh  SBY.  Sementara  itu,  dilihat  dari  sudut  pandangan ragam  tinggi,  bahasa  pidato  SBY  bergengsi  tinggi,  lebih  beradab,  dan  lebih  indah.  Tidak  ada ungkapan  yang  bernada  menghasut,  mengobarkan  rasa  permusuhan,  apalagi  membakar  emosi rakyat  Indonesia  untuk  memerangi  bangsa  lain.  Ciri  yang  demikian  sesuai  dengan  pendapat Moeliono  (1981:  86)  dan  Wardhaugh  (1992:  91)  sebagaimana  telah  dipaparkan  pada wacana ilmiah dan ragam bahasa indonesia dalam pidato resmi penelitian ini.  Hal penting lainnya yang perlu dipaparkan  juga  di  sini  adalah  akibat  penggunaan  bahasa  pidato  SBY.  Audiensi  tidak  sekadar memperoleh informasi, tetapi “menikmati” bahasa. Persuasi yang dilakukan oleh SBY melalui bahasa  yang  digunakannya  cukup  efektif,  terutama  dalam  ikhtiar  mewujudkan  perdamaian dunia.

## SIMPULAN DAN SARAN
Struktur wacana Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka Peringatan HUT ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia, 15 Agustus 2014 terdiri atas tiga bagian utama, yakni  (1)  pendahuluan,  (2)  inti,  dan  (3)  penutup.  Ketiga  bagian  utama  itu  merupakan  satu kesatuan  utuh.  Di  samping  tiga  bagian  utama  itu,  wacana  pidato  itu  dilengkapi  dengan  judul, ucapan  basmalah,  salam  pembuka,  dan  sapaan  kepada  audiensi.  Setelah  inti,  disampaikan pengantar penutup pidato, sapaan kepada audiensi, ucapan salam penutup, ucapan terima kasih,

## This document was created by Unregistered Version of Word to PDF Converter
tempat, tanggal, bulan, dan tahun penyampaian pidato, dan identitas yang berpidato.
Dari segi penggunaan bahasa Indonesia, dalam pidato itu digunakan bahasa Indonesia yang berfungsi  secara  cukup  efektif  sebagai  sarana  retorika  presiden.  Tuturan  repetisi,  hiperbola, eufemisme,  tuturan  metafora,  perumpamaan,  personifikasi,  dan  oksimoron  yang  digunakan dapat  mengungkapkan  secara  ekspresif  pemikiran  dan  perasaan  SBY  sebagai  presiden,  yang berikhtiar  memersuasi  audiensi.  Ada  ungkapan-ungkapan  yang  indah  dan  santun  sehingga audiensi  tidak  hanya  memperoleh  informasi,  tetapi  juga  merasakan  kein-dahan  bahasa.  Tidak terdapat ungkapan-ungkapan kasar, apalagi yang bernada provokatif meskipun digunakan untuk menyatakan  ketidaksenangan  atau  kekecewaan.  Sementara  itu,  dari  sudut  pandangan  ragam wacana, disimpulkan bahwa pidato SBY dapat dikategorikan ke dalam wacana ilmiah populer karena dari aspek penerapan kaidah linguistis bersifat agak longgar. Ada ungkapan asing yang digunakan,  tetapi  sangat  terbatas.  Hal  ini  berarti  bahwa  SBY  berusaha  melaksanakan  amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang  Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Bab III Pasal 28.
Wacana  Pidato  Kenegaraan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam  Rangka  Peringatan  HUT ke-69  Kemerdekaan  Republik  Indonesia,  15  Agustus  2014  dapat  dijadikan  salah  satu  model pidato  pejabat  publik.  Tentu  saja,  masih  ada  yang  perlu  disempurnakan,  terutama  dari  segi penggunaan bahasa Indonesia.
Konseptor pidato bagi pejabat publik perlu lebih menguasai kaidah bahasa Indonesia agar teks  yang  disiapkannya  lebih  baik.  Dengan  demikian,  khalayak  dapat  mencontoh  penggunaan bahasa Indonesia untuk berbidato di depan khalayak.

## Daftar Pustaka
Alwi,  Hasan,  Soenjono  Dardjowidjojo,  Hans  Lapoliwa,  dan  Anton  M.  Moeliono.  1998. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga . Jakarta: Balai Pustaka.
Ahmadi, Mukhsin. 1990. Dasar-Dasar Komposisi Bahasa Indonesia . Malang: YA3.
Fairclough, Norman. 2010. Critical Discouse Analyisis . London: Longman Group Limited.
Holmes, Janet. 1992. An Introduction to Sociolinguistics . London and New York: Longman.
Junus, Umar. 1989. Stilistik: Suatu Pengantar . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Keraf, Gorys. 2001. Komposisi . Ende Folres: Nusa Indah.
Kuntha  Ratna,  Nyoman.  2009. Stilistika:  Kajian  Puitika  Bahasa,  Sastra,  dan  Budaya . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kweldju, Siusana. 2008. “Retorika Dua Presiden yang Berbeda dari Dua Nagera yang Berbeda di  Jaman  yang  Sama”  makalah  dalam  Pertemuan  Linguistik  12  dan  14  Agustus  2008.
Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
Moeliono,  Anton  M.  1981. Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa:  Ancangan  Alternatif  di dalam Perencanaan Bahasa . Jakarta: Djambatan.
Pradopo,  Rahmat  Joko.  1996.  ”Stilistika.”  (Handout).  Yogyakarta:  Program  Studi  Sastra Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
S.  Luhukay,  Marsefio.  2007.  “Presiden  SBY  dan  Politik  Pencitraan:  Analisis  Teks  Pidato Presiden  SBY  dengan  Pendekatan  Retorika  Aristoteles”.  Dalam Scriptura .  Vol.1  No.2 Juli 2007. hlm. 51-70.
The Liang Gie (ed). 1985. Kemajuan Studi . Yogyakarta: Pusat Kemajuan Studi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang  Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
Wardhaugh,  Ronald.  1993. An  Introduction  to  Sociolinguistics.  Second  Edition .  Cambridge USA: Blackwell.