https ://ejour nal.uns rat.ac .id/v3/index.php/pharm ac on

## PHARMACON
ISSN (print): 2302 - 2493 ISSN (online): 2721 - 4923

## Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian Di RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano
Cesya A. M. Nelwan 1* , Widya A. Lolo 1 , Gerald E. Rundengan 1
1 Program Studi Sarjana Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sam Ratulangi *Corresponding author email: cesyalda@gmail.com

## I N F O R M A S I A R T I K E L A B S T R A C T
Diterima pada 19 Juli 2023
Disetujui pada 6 Februari 2024 Dipublikasikan pada 11 Februari 2024 Hal. 496 - 506 Pharmacy services  were  activities  aimed  at  identifying,  preventing,  and  resolving  drug-related problems. The purpose of this study was to evaluate the implementation of Pharmacy Service Standards outlined in Indonesian Minister of Health Regulation No. 72 of 2016 at RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano. The research design used was descriptive qualitative. Data collection was conducted through interviews and observations. Based on observations and interviews regarding the  management  of  pharmaceutical  preparations,  medical  devices,  and  disposable  medical materials at RSUD Dr. Sam Ratulangi, the following results were obtained: selection was 100%, planning was 80%, procurement was 71%, receipt was 100%, storage was 57%, distribution was 100%, disposal and withdrawal were 100%, control was 100%, and administration was 100%. The pharmacy services in this hospital were categorized as excellent with a percentage conformity score  of  89%  and  had  met  the  pharmacy  service  standards  outlined  in  Indonesian  Minister of Health Regulation No. 72 of 2016 .
Keywords: Pharmacy Services, Hospital Services
A B S T R A K
DOI: 10.35799/pha.13.2024.49715
Pelayanan kefarmasian menjadi kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah terkait obat. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian yang tertuang dalam Permenkes RI Nomor 72 Tahun 2016 di RSUD Dr. Sam  Ratulangi  Tondano.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  bersifat  deskripstif  kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara dan observasi. Berdasarkan observasi dan wawancara dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis  pakai  di  RSUD  Dr.  Sam  Ratulangi  diperoleh  hasil  sebagai  berikut:  pemilihan  100%, perencanaan  80%,  pengadaan  71%,  penerimaan  100%,  penyimpanan  57%,  pendistribusian 100%, pemusnahan dan penarikan 100%, pengendalian 100%, dan administrasi 100%. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit ini dikategorikan sangat baik dengan skor persentase kesesuaian 89% dan telah memenuhi standar pelayanan kefarmasian yang tertuang dalam Permenkes RI Nomor 72 Tahun 2016.
Kata Kunci: Pelayanan Kefarmasian, Pelayanan Rumah Sakit
.

## PENDAHULUAN
Pelayanan  kesehatan  menjadi  salah  satu  pelayanan  yang  penting  bagi  masyarakat.  Sebuah pelayanan yang baik tentu tidak terlepas dari berbagai dukungan penunjangnya seperti fasilitas fisik yang memadai (Siswanto H et al., 2014). Pelayanan kesehatan kepada masyarakat bertujuan untuk membentuk masyarakat yang sehat; maka diperlukan upaya-upaya kesehatan yang menyeluruh dan terpadu untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut (Sinala S, 2018).
Pelayanan kefarmasian yang dilakukan sesuai standar dapat meningkatkan mutu pelayanan medis  di  rumah  sakit.  Pelayanan  yang  berkualitas  merupakan  salah  satu  strategi  untuk  mencapai keberhasilan jangka panjang rumah sakit (Syahida, 2020). Aspek terpenting dari pelayanan farmasi adalah  mengoptimalkan  penggunaan  obat,  dimana  hal  ini  harus  termasuk  perencanaan  untuk menjamin ketersediaan, keamanan, dan keefektifan penggunaan obat (Rahmawatie, 2015).
Kebijakan  pengelolaan  sediaan  farmasi,  alat  kesehatan  dan  bahan  habis  pakai  harus dilaksanakan  secara  multi  disiplin,  terkoordinir  dan  menggunakan  proses  yang  efektif  untuk menjamin kendali biaya dan mutu. IFRS harus memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi, persyaratan dan perhitungan beban kerja yang sesuai dengan standar dan kebutuhan rumah sakit agar tercapai sasaran dan tujuan IFRS. RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano merupakan rumah sakit yang termasuk  dalam  tipe  Kelas  C  dengan  akreditasi  paripurna  dan  memiliki  Visi  yaitu  terwujudnya pelayanan  kesehatan  yang  prima,  terjangkau  dan  berdaya  saing.  Dengan  Misi  meningkatkan pelayanan kesehatan melalui peningkatan pelayanan medik, non medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan asuhan keperawatan dan pelayanan rujukan, meningkatkan kualitas SDM (Permenkes RI, 2016). Dengan menganalisis dan mengevaluasi Penerapan  Standar Pelayanan Kefarmasian di RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano guna mendeteksi potensi perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kefarmasian.
Dari  latar  belakang  tersebut  maka  perlu  dilakukan  evaluasi  terhadap  Standar  Pelayanan Kefarmasian di RSUD DR. Sam Ratulangi Tondano sesuai dengan Permenkes No. 72 Tahun 2016. Evaluasi  ini  dimaksudkan  sebagai  bahan  perbaikan  untuk  membantu  apoteker  dalam  menerapkan praktik standar.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  dilaksanakan  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Dr.  Sam  Ratulangi  Tondano, kelurahan  Ranowangko,  kecamatan  Tondano  Timur,  kabupaten  Minahasa.  Pelaksanaan  penelitian dimulai  pada  bulan  Februari  –  Juni  2023.  Penelitian  ini  menggunakan  desain  penelitian  dengan metode  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan metode wawancara dan observasi. Data observasi yang telah diperoleh dilakukan scoring. Data yang didapat dari hasil perolehan skor pada pedoman wawancara pelaksanaan Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit dinilai dengan mengacu pada penilaian pelayanan rumah sakit, yaitu (Aulia, 2006) :
Jumlah nilai Jumlah parameter yang dinilai X 100%
Suatu instalasi farmasi dikatakan telah memenuhi standar jika nilai persentase rata-rata pencapaian standar  lebih  dari  75%,  sebaliknya  jika  kurang  dari  75%  dikatakan  tidak  memenuhi  standar (Sidrotullah,  2020).  Untuk  memperoleh  gambaran  pelaksanaan  setiap  standar,  digunakan  uji  nilai
rata-rata  (uji  mean)  pencapaian  skor  dalam  persen  (%),  nilai  perolehan  rata-rata  kemudian dibandingkan dengan persentase standar (75%).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sumber Daya Manusia
Sumber daya kefarmasian di instalasi kefarmasian Rumah Sakit Dr. Sam Ratulangi ditemukan adanya keterbatasan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensi dalam bidang farmasi sehingga tugas dan tanggung jawab sering terabaikan khususnya saat ada pekerja yang tidak masuk kerja. Karena sumber daya manusia yang terbatas, waktu tunggu untuk pelayanan obat terjadi keterlambatan (Tabel 1).
Tabel 1. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Jumlah Anggota 1. Apoteker 6 2. Tenaga Kefarmasian 10 3. Petugas Gudang 4
Manajemen pelayanan kefarmasian di HNGV Dili berdasarkan Permenkes RI No. 72 tahun 2016, terdapat beberapa masalah dalam kegiatan perencanaan, pengadaan dan pelayanan kefarmasian yaitu kurangnya jumlah sumber daya manusia sehingga mengakibatkan meningkatnya beban kerja, belum adanya regulasi/ kebijakan atau SOP pengelolaan obat, serta sarana dan prasarana yang belum memadai (Apolonia, 2022). Instalasi farmasi rumah sakit (IFRS) diwajibkan memiliki apoteker dan salah satu persyaratan tenaganya adalah tenaga teknis kefarmasian (TTK) yang sesuai dengan beban kerja dan penunjang tugas lainnya (Anggraeni et al., 2021).

## Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana pelayanan kefarmasian harus dapat terselenggarakan dengan baik, yang menjamin ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian mengenai Sarana dan  Prasarana  ini  ditemukan  bahwa  Instalasi  Rumah  Sakit  Dr.  Sam  Ratulangi  Tondano  memiliki sarana – prasarana yang kurang memadai (Tabel 2).
Tabel 2. Sarana dan Prasarana Ketersediaan Ruangan Tersedia Tidak Tersedia 1. Ruang Penyimpanan Resep ✓ ─ 2. Ruang pelayanan dan peracikan ✓ ─ 3. Ruang penyerahan obat ✓ ─ 4. Ruang konseling ✓ ─ 5. Ruang penyimpanan obat dan bahan medis habis pakai ✓ ─ 6. Ruang arsip ✓ ─
Fasilitas ruang harus memadai dari segi kualitas dan kuantitas agar dapat menunjang fungsi dan  proses  Pelayanan  Kefarmasian,  menjamin  lingkungan  kerja  yang  aman  bagi  petugas,  dan memperlancar sistem komunikasi Rumah Sakit. Fasilitas utama dalam kegiatan pelayanan di Instalasi Farmasi, terdiri dari: ruang kantor/administrasi; ruang penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis  pakai; ruang distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai terdiri dari distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai rawat jalan (apotek  rawat  jalan)  dan  rawat  inap  (satelit  farmasi);  ruang  konsultasi  /  konseling  obat;  ruang
pelayanan  informasi  obat;  ruang  produksi;  ruang  aseptic  dispensing;  laboratorium  farmasi;  ruang produksi non steril (Permenkes RI, 2014).
Ruangan arsip atu rak arsip sudah disatukan dengan ruang konseling dimana terdapat lemari penyimpanan catatan - catatan administrasi dan lain sebagainya.

## Pemilihan
Tabel 3 . Hasil Observasi dan Wawancara Kegiatan Pemilihan Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan BMHP
Pemilihan Ya Tidak 1. Pemilihan berdasarkan formularium dan standar pengobatan atau pedoman diagnosa dan terapi ✓ ─ 2. Pemilihan berdasarkan standar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang telah ditetapkan ✓ ─ 3. Pemilihan berdasarkan pola penyakit ✓ ─ 4. Pemilihan berdasarkan efektifitas dan keamanan ✓ ─ 5. Pemilihan pengobatan berbasis bukti ✓ ─ 6. Pemilihan berdasarkan mutu ✓ ─ 7. Pemilihan berdasarkan harga ✓ ─ 8. Pemilihan berdasarkan ketersediaan di pasaran ✓ ─
Berdasarkan  hasil  penelitian,  IFRS  menggunakan  formularium  rumah  sakit  yang  mengacu pada formularium nasional dan disepakati oleh staf medis dan juga ditetapkan oleh  direktur rumah sakit.  Begitu  pula  dalam  pemilihan  obat  berdasarkan  pola  penyakit,  informan  menyatakan  bahwa dalam  pemilihan  berdasarkan  pola  penyakit  di  rumah  sakit  ini  menyesuaikan  dengan  banyak  nya penyakit yang ada perbulannya. Selain harga produk menyesuaikan dengan formularium rumah sakit, dalam  hasil  wawancara  juga  informan  mengatakan  pemilihan  harga  disesuaikan  oleh  pemerintah melalui sistem e-purchasing (Tabel 3).
Pelayanan  kefarmasian  yang  dijalankan  di  rumah  sakit  angkatan  darat  Robert  Wolter Mongisidi  belum  memenuhi  standar  pelayanan  kefarmasian  yang  tertuang  dalam  Permenkes  RI Nomor 58 Tahun 2014 yaitu dengan memperoleh total skor sebesar 72,73% yang dikarenakan oleh sarana prasarana yang ada, serta belum terlaksananya beberapa indikator dari pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yaitu, diantaranya belum adanya formularium rumah  sakit,  tidak  pernah  dilakukan  penarikan  dan  pemusnahan,  dan  administrasi  yang  kurang lengkap (Mongi, 2015).
Formularium  Rumah  Sakit  disusun  mengacu  kepada  Formularium  Nasional.  Formularium Rumah Sakit merupakan daftar obat yang disepakati staf medis, disusun oleh Komite/Tim Farmasi dan Terapi yang ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit. Formularium Rumah Sakit harus tersedia untuk semua penulis resep, pemberi obat, dan penyedia obat di Rumah Sakit (Permenkes RI, 2016). Evaluasi terhadap Formularium Rumah Sakit harus secara rutin dan dilakukan revisi sesuai kebijakan dan kebutuhan Rumah Sakit.
Dalam  hasil  observasi  dan  wawancara  yang  didapatkan,  maka  kegiatan  pemilihan  yang dilakukan di rumah sakit ini memperoleh skor sebesar 100%.

## Perencanaan
Perencanaan yang baik dapat meningkatkan pengendalian stok sediaan farmasi rumah sakit, tetapi jika terjadi kehabisan obat baik karena terlambatnya pengiriman, kurangnya stok dari produsen atau  sebab  lainnya  yang  tidak  dapat  diantisipasi,  apoteker  dapat  menginformasikan  dan  meminta saran untuk pengadaan obat lewat pihak kerja sama lainnya (Permenkes RI, 2020).
Tabel 4 . Hasil Observasi dan Wawancara Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan BMHP
Perencanaan Ya Tidak 1. Perencanaan mempertimbangkan anggaran yang tersedia ✓ ─ 2. Perencanaan melakukan penetapan prioritas ✓ ─ 3. Perencanaan mempertimbangkan sisa persediaan ✓ ─ 4. Perencanaan mempertimbangkan data pemakaian periode sebelumnya ✓ ─ 5. Perencanaan mempertimbangkan waktu tunggu pemesanan ✓ ─ 6. Perencanaan melakukan rencana pengembangan ✓ ─
IFRS  Sam  Ratulangi  mempertimbangkan  anggaran  berdasarkan  jumlah  pemakaian  obat— obat dan BMHP satu tahun sebelumnya, kemudian di tambahkan dengan buffer 30% dengan asumsi 10% tidak ada penambahan obat baru, lalu 10% lagi jika ada peningkatan jumlah pasien, dan 10% lainnya untuk persediaan (Tabel 4).
Untuk  obat-obat  esensial  yang  di  tetapkan  berdasarkan  pola  penyakit  perbulannya  dimana, pasien yang paling banyak di rumah sakit yaitu penyakit hipertensi. Sesuai dengan persediaan yang ada,  rumah  sakit  juga  mempertimbangkan  sisa  persediaan  yang  ada.  Jika  sisa  persediaan  menipis, pihak gudang IFRS akan segera mempertimbangkan sisa persediaan dan pemesanannya. Metode yang digunakan dalam perencanaan kebutuhan obat adalah metode konsumsi dan juga penetapan prioritas dengan menghitung estimasi kebutuhan termasuk menghitung safety stock (buffer stock) dan waktu tunggu (lead time).
Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Kemenkes  bahwa  persediaan  pengamanan  stok  (buffer stock)  harus  dimasukkan  dalam  perencanaan  kebutuhan  untuk  mengantisipasi  peningkatan permintaan dan penggunaan obat. Menurut Herjanto (2008), buffer stock adalah stok tambahan yang diadakan untuk perlindungan guna menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan (stock out) (Kemenkes, 2010).
Berdasarkan  wawancara  dan  observasi  yang  dilakukan,  Meskipun  rumah  sakit mempertimbangkan sisa persediaan, rumah sakit juga pernah mengalami kekosongan dan kelebihan obat  sehingga  untuk  kegiatan  mempertimbangkan  sisa  persediaan  dikategorikan  baik  dengan  skor 80% dikarenakan belum 100% optimal.

## Pengadaan
Tabel 5 . Hasil Observasi dan Wawancara Kegiatan Pengadaan Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medi Habis
Pakai Pengadaan Ya Tidak 1. Pengadaan memperhatikan bahan baku obat harus disertai sertifikat analisa ─ ✓ 2. Pengadaan  memperhatikan  bahan  berbahaya  harus  menyertakan Material  Safety  Data  Sheet (MSDS) ─ ✓ 3. Pengadaan  memperhatikan sediaan  farmasi,  alat  kesehatan,  dan  bahan  medis  habis  pakai harus mempunyai nomor izin edar ✓ ─ 4. Pengadaan memperhatikan masa kadaluarsa ( expired date ) ✓ ─ 5. Pengadaan memperhatikan kriteria dalam pembelian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai ✓ ─ 6. Pengadaan memperhatikan kriteria dalam produksi sediaan farmasi ✓ ─
7. Pengadaan memperhatikan kriteria dalam menerima sumbangan/ dropping /hibah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai
✓ ─
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, IFRS Sam Ratulangi masih belum memenuhi standar yang ditetapkan dikarenakan tidak adanya bahan baku obat dan juga tidak adanya Material Safety Data Sheet (MSDS). Hal ini disebabkan karena rumah sakit hanya memiliki sediaan jadi dan untuk MSDS dalam wawancara bersama informan dikatakan bahwa bahan berbahaya yang ada tidak menyertakan MSDS tersebut (Tabel 5).
Material Safety Data Sheet (MSDS) atau disebut Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) adalah dokumen yang berisi informasi mengenai potensi bahaya (kesehatan, kebakaran, reaktifitas dan lingkungan) dan cara bekerja yang aman dengan produk kimia. Ini adalah titik awal yang penting untuk pengembangan program keselamatan dan kesehatan yang lengkap. MSDS juga berisi informasi tentang  penggunaan,  penyimpanan,  penanganan  dan  prosedur  darurat  semua  yang  terkait  dengan material (Menteri Perindustrian, 2009).
Dalam Hospital Nacional Guido Valadares Dili ditemukan bahwa pengadaan obat di rumah sakit  tersebut  menggunakan  sistem  terpusat.  Pengadaan  obat  yang  menggunakan  sistem  terpusat memiliki kekurangan dimana harga, ketersediaan dan mutu obat tidak bisa dikendalikan oleh IFRS. Harga,  ketersediaan  dan  mutu  obat  merupakan  kewenangan  pusat  dalam  hal  ini  Kementerian Kesehatan melalui SAMES.IP. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan obat, kuantitas obat tidak mencukupi, mutu obat yang tidak sesuai dan lainnya (Apolonia & Ellen, 2022).
Sama seperti pada kegiatan perencanaan, dari observasi dan wawancara mengenai pengadaan sisa persediaan maka untuk pengadaan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bmhp dapat dikategorikan kurang baik dengan skor presentasi 71%.

## Penerimaan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  didapatkan  dalam  hasil  observasi  IFRS  memperhatikan jenis,  spesifikasi  dan jumlah  penerimaan barang.  Dalam  penerimaan  keesesuaian jumlah.  Jika  ada barang yang masuk maka IFRS akan melakukan pemeriksaan faktur (Tabel 6).
Tabel 6. Hasil Observasi dan Wawancara Kegiatan Penerimaan Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan BMHP
Penerimaan Ya Tidak 1. Penerimaan memperhatikan kesesuaian jenis ✓ ─ 2. Penerimaan memperhatikan kesesuaian spesifikasi ✓ ─ 3. Penerimaan memperhatikan kesesuaian jumlah ✓ ─ 4. Penerimaan memperhatikan kesesuaian mutu ✓ ─ 5. Penerimaan memperhatikan kesesuaian waktu penyerahan ✓ ─ 6. Penerimaan memperhatikan kesesuaian harga yang tertera ✓ ─
RSUD  Dr.  Sam  Ratulangi  Tondano  selalu  menerima  obat  (100%)  dengan  memperhatikan jenis, spesifikasi, jumlah, kualitas, waktu pengiriman dan harga yang sesuai dengan surat pesanan. Surat  pesanan  sangat  penting  dalam  proses  penerimaan  sediaan  farmasi,  selain  untuk  mengecek kesesuaian antara barang yang diterima dengan surat pesanan juga dapat memastikan ketersediaan obat. Apabila terjadi keterlambatan penerimaan yang tidak sesuai dengan tanggal yang ditentukan, pihak  pemesan  dapat  menghubungi  distributor  terkait  keterlambatan  tersebut.  Hal ini  karena  akan mempengaruhi pelayanan kefarmasian jika persediaan obat kosong (Febreani & Chalidyanto, 2016).
Sebagian besar (80%) penerimaan sediaan farmasi dengan cara donasi/dropping/hibah selalu disertai dengan kelengkapan dan kejelasan dokumen administrasi. Instalasi Farmasi dapat menolak atau  mengembalikan  sumbangan  /  penjatuhan/hibah  dengan  memberikan  rekomendasi  kepada
Pimpinan Rumah Sakit apabila barang yang diterima tidak bermanfaat bagi rumah sakit (Kemenkes RI, 2019).
Dalam  hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  di  RSUD  Dr.  Sam  Ratulangi  Tondano  termasuk dalam kategori baik (100%). Hal ini sejalan dengan Permenkes RI No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian yang menyebutkan bahwa Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Semua dokumen terkait penerimaan barang harus tersimpan dengan baik.

## Penyimpanan
Tabel 7 . Hasil Observasi dan Wawancara Kegiatan Penyimpanan Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan BMHP
Penyimpanan Ya Tidak 1. Penyimpanan obat dan bahan obat diberi lebel yang jelas ✓ ─ 2. Penyimpanan elektrolit ditempatkan di tempat terpisah, diberi pengaman dan lebes yang jelas ─ ✓ 3. Penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan medis habis pakai yang dibawah pasien harus disimpan secara khusus dan dapat diidentifikasi ✓ ─ 4. Tempat penyimpanan tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lain ✓ ─ 5. Penyimpanan untuk bahan yang mudah terbakar disimpan dalam ruang tahan api dan diberi tanda khusus bahan berbahaya ─ ✓ 6. Penyimpanan gas medis ditempatkan sesuai aturan ─ ✓ 7. Penyimpanan obat emergensi ditempatkan sesuai aturan ✓ ─
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  maka  dapat  diketahui  bahwa  proses penyimpanan obat di IFRS dalam pengaturan tata ruang penyimpanan masih perlu diperbaiki karena penyimpanan elektrolit dan bahan yang mudah terbakar tidak ditempatkan di ruangan terpisah karena keterbatasan  ruangan,  penggunaan  pallet  yang  masih  terbatas,  dan  masih  terdapat  penumpukan barang yang berada di dalam gudang penyimpanan obat. Namun untuk bahan yang mudah terbakar disediakan  lemari  tersendiri  dan  juga  diberi  tanda  (Tabel  7).  Metode  yang  digunakan  dalam penyimpanan  obat  di  IFRS  Dr.  Sam  Ratulangi  ialah  disusun  berdasarkan  abjad,  juga  berdasarkan bentuk sediaan serta kestabilan obat yang berdasar atas prinsip FIFO/FEFO.
Untuk tempat penyimpanan gas medis di RSUD Dr. Sam Ratulangi ditempatkan di masing- masing  unit  perawatan  yang  ada.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  Permenkes  RI  No.  4  Tahun  2016 mengenai  Penggunaan  Gas  Medik  dan  Vakum  Medik  Pada  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  dalam penyimpanan gas medik harus sesuai syarat.
Pada salah satu penelitian di RSU Wismarini yang telah menerapkan standar penyimpanan terbukti dengan adanya tempat khusus yang hanya berisi gas medik. Semua gas medis yang diisi dan kosong  ditempatkan  dalam  kondisi  berdiri,  bedanya  hanya  di  ruangan.  Pemeriksaan  tempat penyimpanan  gas  medik  dilakukan  oleh  petugas  jaga  secara  berkala  dengan  maksud  untuk mengantisipasi  kerusakan  gas  medik  atau  penempatan  yang  tidak  tepat  yang  akan  mempengaruhi keamanannya (Primadiamanti, Mufida et al, 2021).
Dengan demikian dapat dilihat dari hasil observasi dan wawancara, maka hanya 57% kegiatan penyimpanan di RSUD Dr. Sam Ratulangi yang sudah sesuai dengan standar yang ada.

## Pendistribusian
IFRS  sudah  memberikan  layanan  distribusi  yang  menjamin  kualitas,  stabilitas,  jenis, kuantitas, dan ketepatan waktu. Selain itu, sistem distribusi di unit layanan IFRS menggunakan sistem resep perorangan dan sistem kombinasi antara perorangan dan floor stock (Tabel 8).
Tabel 8 . Hasil Observasi dan Wawancara Kegiatan Pendistribusian Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan BMHP Pendistribusian Ya Tidak 1. Pendistribusian memperhatikan sistem persediaan lengkap di ruangan ( floor stock ) ✓ ─ 2. Pendistribusian memperhatikan sistem resep perorang ✓ ─ 3. Pendistribusian memperhatikan sistem unit dosis ✓ ─ 4. Pendistribusian memperhatikan sistem kombinasi ✓ ─
Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Meina dan Maryati yang menyatakan  bahwa  pendistribusian  di  Instalasi  Farmasi  Rumah  Sakit  “X”  Kota  Bogor  dilakukan dengan sistem desentrialisasi yaitu melalui apotek dan unit-unit yang ada di rumah sakit. Permintaan untuk  setiap  unit  obat  diserahkan  ke  apotek,  tetapi  bahan  medis  habis  pakai  dikirim  ke  gudang. Pendistribusian obat ke unit rumah sakit berbasis apotek dengan tujuan untuk memudahkan pendataan obat dan bahan medis habis pakai yang dikeluarkan dan memudahkan pasien untuk mendapatkan obat secara  langsung  dan  memudahkan  apoteker  untuk  berkomunikasi  dengan  dokter  jika  ada  masalah dalam peresepan obat. Apabila stok obat di apotek kosong atau jumlah obat sedikit berkurang, apotek akan  melakukan  permintaan  ke  gudang  disertai  bukti  berupa  surat  permintaan  obat.  Proses pendistribusian dipengaruhi oleh jumlah permintaan obat dan alat pendistribusian obat. Terkadang alat distribusi dan permintaan obat tidak cocok. Hanya ada satu alat yang digunakan untuk distribusi (Meina & Maryati, 2020).
Berdasarkan hasil yang didapatkan bahwa kegiatan pendistribusian di instalasi farmasi RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano sudah sesuai dengan standar yang ada dan termasuk dalam kategori baik (100%).

## Pemusnahan dan Penarikan
Pemusnahan obat di IFRS diawali dengan pembuatan daftar obat kadaluarsa atau yang sudah rusak  oleh  petugas  gudang  dan  ditanda-tangani  oleh  kepala  IFRS.  Pelaksanaan  pemusnahan  dan penarikan  yang  dilakukan  di  rumah  sakit  ini  biasa  dilakukan melihat  kondisi  dimana  pemusnahan dilakukan 3-5 tahun sekali (Tabel 9).
Tabel 9 . Hasil Observasi dan Wawancara Kegiatan Pemusnahan dan Penarikan Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan
BMHP Pemusnahan dan Penarikan Ya Tidak 1. Pemusnahan dilakukan dengan membuat daftar sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai ✓ ─ 2. Pemusnahan dilakukan dengan menyiapkan berita acara pemusnahan ✓ ─ 3. Pemusnahan dilakukan dengan mengkoordinasikan jadwal, metode dan tempat pemusanahan kepada pihak terkait ✓ ─ 4. Pemusnahan dilakukan dengan menyiapkan tempat pemusnahan
✓ ─
5. Pemusnahan dilakukan menyesuaikan dengan jenis dan bentuksediaan serta peraturan yang berlaku ✓ ─
Kegiatan  pemusnahan  di  IFRS  Faisal  dilakukan  setiap  3  sampai  5  tahun  sekali  terhadap sediaan farmasi yang sudah tidak memenuhi syarat untuk digunakan, sediaan tersebut dikumpulkan dan diserahkan ke Apotek Rumah Sakit Gudang. Pemusnahan di Instalasi Farmasi Faisal RSI dihadiri oleh Kepala IFRS, Kepala Gudang Farmasi/pejabat yang ditunjuk, Dinas Kesehatan Kota dan BPOM Provinsi. Namun BPOM tidak wajib hadir melainkan harus diberikan informasi melalui surat terkait kegiatan pemusnahan di rumah sakit, apalagi jika ada narkotika dan psikotropika (San et al., 2020).
Dalam  hal  ini  pemusnahan  dan  penarikan  sediaan  farmasi  yang  dilakukan  oleh  IFRS  Sam Ratulangi  menunjukan  bahwa  pemusnahan  dan  penarikan  mendapat  kategori  baik  (100%)
dikarenakan  pemusnahan  dan  penarikan  tersebut  dilakukan  sesuai  dengan  standar  pelayanan kefarmasian yang berlaku.

## Pengendalian
Proses pengendalian di IFRS Sam Ratulangi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan SOP rumah sakit yang berlaku. IFRS Sam Ratulangi sendiri ditemukan bahwa sediaan yang slow-moving di rumah sakit ini salah satunya yaitu obat triamcinolone. Selama kegiatan pengendalian stok opname, IFRS Sam Ratulangi melakukan kegiatan stok opname tiap bulan sekali (Tabel 10).
Tabel 10 . Hasil Observasi dan Wawancara Kegiatan Pengendalian Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan BMHP Pengendalian Ya Tidak 1. Pengendalian memperhatikan penggunaan obat sesuai dengan formularium rumah sakit ✓ ─ 2. Pengendalian memperhatikan pengunaan obat sesuai dengan diagnosis dan terapi ✓ ─ 3. Pengendalian dengan memastikan persediaan efektif dan efisien ✓ ─ 4. Pengendalian dengan melakukan evaluasi persediaan yang jarang digunakan ( slow moving ) ✓ ─ 5. Pengendalian dengan melakukan evaluasi persediaan yang tidak digunakan dalam waktu tiga bulan berturut-turut ( death stock ) ✓ ─ 6. Pengendalian dengan melakukan Stok opname yang dilakukan secara periodik dan berkala ✓ ─
Dalam penelitian di RS Mitra Husada, didapati adanya kekosongan stok obat, sediaan slow- moving,  hingga  death  stock,  hal  tersebut  juga  dapat  berdampak  pada  kepuasan  pasien  terhadap pelayanan yang diberikan (Ningrum et. al., 2019).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh IF RSUD  Dr.  Sam  Ratulangi  Tondano  termasuk  dalam  kategori  sangat  baik  (100%)  karena  sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian.

## Administrasi
Kegiatan  administrasi  meliputi  pencatatan  dan  pelaporan  kegiatan  pengelolaan  perbekalan farmasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa IFRS Sam Ratulangi Tondano tergolong dalam kategori sangat  baik  (100%)  dalam  melaksanakan  kegiatan  administrasi  sesuai  standar  yang  berlaku.  Dana rumah sakit yang diperuntukan untuk IFRS juga dikatakan untuk pembelian persediaan farmasi, alat kesehatan serta BMHP didanai oleh BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). IFRS juga melakukan pertimbangan anggaran berdasarkan perencanaan yang diajukan untuk satu tahun kedepan (Tabel 11).
Tabel 11 . Hasil Observasi dan Wawancara Kegiatan Administrasi Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan BMHP
Administrasi Ya Tidak 1. Melakukan administrasi pencatatan dan pelaporan untuk kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai ✓ ─ 2. Melakukan administrasi keuangan mengenai pengaturan anggaran, pengendalian dan analisis biaya, infomasi keuangan, penyiapan laporan, dan penggunaan laporan ✓ ─ 3. Melakukan administrasi penghapusan untuk sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang tidak terpakai ✓ ─
Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa kegiatan administrasi yang dilakukan oleh IFRS Sam  Ratulangi  Tondano  tergolong  kategori  sangat  baik  (100%)  karena  mengikuti  standar  yang berlaku.
Dalam  penelitian  pengelolaan  perbekalan  farmasi  di  RSU  Mayjen  H.A  Thalib  Kerinci diperoleh hasil yang tidak dapat direalisasikan sebesar 44,4% karena masih kurangnya sumber daya manusia  sebagai  pelaku  utama  dalam  menjalankan  kegiatan  kefarmasian.  Kajian  pengelolaan
persediaan obat dan BMHP di RSU tipe B Jawa Timur dalam hal perencanaan (50%), penyimpanan (61,54%), pencatatan dan pelaporan (69,23%) dan terbukti kurang baik (Trianengsih et al, 2019).
Dari 9 poin data pengelolaan sediaan farmasi, SDM dan juga sarana-prasarana dapat dikatakan bahwa  nilai  rata-rata  hasil  observasi  dan  wawancara  yang  diperoleh  di  RSUD  Dr.  Sam  Ratulangi yaitu  89%  yang  artinya  rumah  sakit  ini  masuk  dalam  kategori  sangat  baik.  Rumah  sakit  dengan kategori Kelas C ini memiliki fasilitas dan pelayanan kefarmasian yang cukup baik namun sdm yang belum memadai dan fasilitas ruangan untuk sediaan farmasi, alkes dan BMHP menjadi faktor yang belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan  kefarmasian menurut Permenkes RI No.72 Tahun 2016.

## KESIMPULAN
Penerapan  standar  pelayanan  kefarmasian  berdasarkan  Permenkes  No.72  Tahun  2016  di RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano tergolong kategori baik dengan skor 89% yang dimana :
1. Dalam pengelolaan SDM dan Sarana prasarana, memiliki keterbatasan SDM seperti kurangnya SDM yang berkompetensi dalam bidang farmasi
2. Pengadaan dan penyimpaan rumah sakit belum sepenuhnya optimal karena kurangnya ruangan penyimpanan dan juga pengadaan pengelolaan obat yang belum sepenuhnya mengikuti standar.
3. Meski memiliki akreditas paripurna, namun perencanaan serta pengadaan sisa persediaan masih mengalami kekosongan dan kelebihan obat.

## SARAN
1. Petugas di Instalasi Farmasi perlu mengevaluasi tata ruang penyimpanan, dan melengkapi fasilitas fasilitas penunjang.
2. Rumah Sakit dapat menambah jumlah sumber daya  manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang farmasi.
3. Bagi  peneliti  selanjutnya  dapat  melakukan  penelitian  serupa  dengan  menambahkan  pelayanan farmasi klinis atau dapat menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni, R., Pahala, R., & Gultom, J. 2021. Evaluasi Mutu Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan. In Jurnal Pharmascience . 8 (1).
Apolonia  Awoah,  Aaltje  Ellen  Manampiring,  Fatimawali.  2022.  Evaluasi  Manajemen  Pelayanan Kefarmasian  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  72  Tahun 2016 Di Hospital Nacional Guido Valadares Dili. Health Care. Jurnal Kesehatan . 11 (2): 121-133. Departemen Kesehatan RI. 2010. Pereturan Menteri Kesehatan RI: Pedoman Pengelolaan Perbekalan Farmasi  di  Rumah  Sakit.  Direktorat  Jendral  Bina  Kefarmasian  Bekerjasama  dengan  japan Internasional Coorperation Agency. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.
Departemen  Kesehatan  RI.  2014a.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  54:  Perubahan  Kedua Atas  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  83  Tahun  2013  Tentang  Tunjangan  Kinerja  Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.
Departemen  Kesehatan  RI.  2014c.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI:  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.
Departemen Kesehatan RI. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4: Penggunaan Gas Medik Dan Vakum Medik Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.
Departemen  Kesehatan  RI.  2016.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  72:  Standar  Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.
Departemen Kesehatan RI. 2019. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
Departemen kesehatan, Jakarta.
Departemen  Kesehatan  RI.  2020.  Peraturan  menteri  kesehatan  Republik  Indonesia  nomor  03:
Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. Jakarta: Kementrian Kesehatan.
Febreani, S. H., & Chalidyanto, D. 2016. Pengelolaan Sediaan Obat pada Logistik Farmasi Rumah Sakit Umum Tipe B di Jawa Timur. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia . 4 (2): 136-145. Herjanto, Eddy. 2008. Manajemen Operasi Edisi Ketiga. Jakarta : Grasindo.
Meina, D., & Maryati, H. 2020. Gambaran Sistem Pelayanan Farmasi Rumah Sakit di Rumah Sakit “X” Kota Bogor tahun 2019. Promotor. Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat . 3 (6): 560– 568.
Mongi. J. 2015. Implementasi Pelayanan Kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Angkatan Darat Robert Wolter Mongisidi Manado. Program Pasca Sarjana: Universitas Sam Ratulangi . Ningrum, S. A., Kodyat, A. G., & Indrawati, L. 2019. Analisis Sistem Pengawasan dan Pengendalian Perbekalan Kefarmasiaan di Instalasi Farmasi RS Mitra Husada Tangerang. Majalah Kedokteran UKI . 35 (4): 163-173.
Primadiamanti, A. Mufida, N. A. H., & Ulfa, A. M. 2021. Evaluasi Penyimpanan Obat di Instalasi Farmasi RU Wismarini Pringsewu. Jurnal Farmasi Malahayati . 4 (1): 107-115.
Rahmawatie E, Santosa S. 2015. Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. J Pseudocode . 2 (1): 45-22.
San, I. P., Batara, A. S., & Alwi, M. K. 2020. Pengelolaan Kebutuhan Logistik Farmasi pada Instalasi Farmasi RS Islam Faisal Makassar. Jurnal Kesehatan Masyarakat . 10 (2): 78-85.
Sidrotullah  M.,  Khairil  Pahmi.  2020.  Evaluasi  Pelaksanaan  Standar  Pelayanan  Farmasi  Di  Rumah Sakit  Umum  Daerah  Kelas  C  di  Propinsi  Nusa  Tenggara  Barat. Journal  Syifa  Sciences  and Clinical Research . 2 (1): 21-30.
SK  Menteri  Perindustrian  No  87/M-IND/PER/9/2009  tentang Material  Safety  Data  Sheet  (MSDS) Sinala  S,  Salim  H,  Ardilla  NR.  2018.  Tingkat  Kepuasan  Pasien  Terhadap  Pelayan  Obat  di Puskesmas Baraka Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Media Farmasi . 14 (1): 45-52.
Siswanto  H,  Makmur  M,  Lastiti  N.  2014.  Analisis  Kualitas  Pelayanan  Kesehatan  Dalam Operasonalisasi  Program  Mobil  Sehat  (Stusi  Pada  Pusat  Kesehatan  Masyarakat  Kedungpring Kabupaten Lamongan). JAdm Publik . 3 (11): 1821-1826.
Syahida, A. 2020. Hubungan Mutu Pelayanan Farmasi dan Fasilitas dengan Kepuasan Pasien Rawat
Jalan di Instalasi Farmasi BLUD RSUD Kota Langsa. Jurnal Edukes . 3 (2).
Trianengsih, A., Hardisman, & Almasdy, D. 2019. Implementasi Permenkes Nomor 72 tahun 2016 tentang  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di  Rumah  Sakit  Terhadap  Tatakelola  SDM  Instalasi Farmasi RSU Mayjen HA Thalib Kerinci tahun 2018. Jurnal Kesehatan Andalas . 8 (2): 356-365.