Adil Dalam Poligami Menurut Kyai Di Jombang Perspektif M. Quraish Shihab

## Ahmad Khotim
Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib Email : akhodjala.tbi@gmail.com

## Abstract
This  article  reviews  about  M.  Quraish  Shihab's  perspective  polygamy,  and  the  one  who practices  polygamy  is  a  Kyai  in  Jombang  Regency.  The  status  of  polygamy  has  been registered at the Jombang M. Quraish Shihab Religious Court, seeing that justice can only be in  the  matter  of  materi,  while  being  fair  in  matters  of  affection  is  very  difficult  to  apply  to people who are polygamous. Whereas the Kyai in Jombang who do polygamy can all only be fair  in  material  matters,  if  in  terms  of  affection  it  is  very  difficult to  do  this  in  line with  the view of M. Quraish Shihab.
Keyword : justice, polygamy, kyai in Jombang, M. Quraish Shihab

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  masalah  yang  sejak  dahulu  sampai  sekarang  tetap  menjadi  perdebatan  di kalangan  ahli  hukum  Islam  adalah  poligami.  Banyak  kalangan  menolak  kebolehan  hukum poligami  karena  dianggap  tidak  adil  dan  mendiskriminasikan  salah  satu  pihak,  terutama perempuan. Dalam tata hukum Indonesia, persoalan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.  Di  dalamnya  memuat  berbagai  macam  syarat  yang  harus  dipenuhi  seorang  suami ketika  hendak  melakukan  poligami,  yaitu  dalam  pasal  55-59.  Dari  syarat-syarat  yang ditetapkan  dapat  dilihat  bahwa  melakukan  poligami  bukanlah  hal  yang  mudah  karena syaratnya yang sangat ketat. Walau begitu, praktik poligami di Indonesia tetap marak terjadi.
Dalam  pengertian  yang  umum  terjadi,  pengertian  poligami  adalah  dimana  seorang suami  memiliki  lebih  dari  seorang  istri.  Dalam  praktiknya,  biasanya  seorang  pria  kawin dengan  seorang  wanita  seperti  layaknya  perkawinan  monogami,  kemudian  setelah berkeluarga  dalam  beberapa  tahun  pria  tersebut  kawin  lagi  dengan  istri  keduanya  tanpa menceraikan istri pertamanya.
Diantara ayat al-Qur‟an dan Hadits yang paling popular membicarakan kasus poligami adalah QS. Al- Nisa` ayat 3 :
                                                                                                                             
                                                               
            
Maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain)  yang  kamu  senangi:  dua,  tiga  atau  empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau  budak-budak yang  kamu miliki.  Yang demikian  itu adalah  lebih dekat  kepada tidak berbuat aniaya‟. (QS. Al- Nisa`: 3) 1
Surat  al-  Nisa`  ayat  3  turun  setelah  perang  Uhud,  di  mana  banyak  sekali  pejuang Muslim yang gugur, yang mengakibatkan banyak istri menjadi janda dan anak menjadi anak yatim. Dari persoalan tersebut maka perkawinan adalah satu-satunya jalan untuk memecahkan persoalan  tersebut.  2Sebagai  akibatnya  banyak  perkawinan  poligami  dengan  tujuan melindungi  janda-janda  dan  anak  yatim  yang  terlantar.  Walaupun  jika  dilihat  dari  asbabun nuzul  nya  ayat  tersebut  sudah  cukup  jelas,  namun  hukum  poligami  sampai  saat  ini  masih diperdebatkan antara yang mendukung dan yang menentang.
Praktik poligami sebenarnya sudah ada jauh sejak sebelum Islam datang, hal tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dengan jumlah istri yang membengkak hingga belasan. Saat  Islam  datang,  turun  aturan  yang  membatasi  maksimal  empat  orang  saja,  dengan  syarat ketat yang bagi sejumlah pemikir muslim tidak mungkin bisa terpenuhi oleh seorang laki-laki karena sangat menekankan asas keadilan.
Beberapa  pendapat  menyatakan  asas  keadilan  bukan  sekadar  keadilan  kuantitatif semacam  pemberian  materi  atau  waktu  gilir  antar  istri,  tapi  mencakup  keadilan  kualitatif (kasih  sayang  yang  merupakan  fondasi  dan  filosofi  utama  kehidupan  rumah  tangga).3 Pendapat ini didukung oleh alDhahhak serta golongan ulama lainnya yang menyatakan bahwa maksud adil dalam poligami adalah adil dalam segala hal, baik dalam hal materi (kebutuhan yang terkait dengan jaminan atau fisik) maupun dalam hal imateri (perasaan). Seorang suami dituntut  adil  dalam  hal  kecintaan,  kasih  sayang,  nafkah,  rumah,  giliran  menginap  dan semacamnya.4  Pendapat  senada  juga  dilontarkan  Sayyid  Qutub.  Menurutnya  poligami merupakan suatu perbuatan rukshah. Karena merupakan rukshah, maka bisa dilakukan hanya
1 Departemen  Agama  RI,  Al-Qur‟an  Al-Karim  dan  Terjemahannya,  Semarang:  CV.  Toha  Putra Semarang, 1996, hlm. 61.
2 Labib MZ, Rahasia Poligami Rosulullah SAW, Gresik: Bintang Pelajar, 1986. hlm. 51
3 Ishraqi, Vol. IV Nomor 2, Juli-Desember 2008, hlm 143
4 Syihab  al-Din  Abi  al-Abbas  Ahmad  bin  Muhammad  al-Syafi‟i  al-Qasthalani,  Irsyad  alSyari  Syarh Shahih al-Bukhari, Juz XI, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996, hlm. 502.
dalam keadaan darurat,  yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini disyaratkan bisa  berbuat adil terhadap istri-istri.
Keadilan  yang dituntut di  sini termasuk dalam  bidang nafkah, mu‟amalat,  pergaulan serta  pembagian  malam.  Sedang  bagi  calon  suami  yang  tidak  bisa  berbuat  adil,  maka diharuskan  cukup  satu  saja.  Sementara  bagi  yang  bisa  berbuat  adil  terhadap  istrinya,  boleh poligami dengan maksimal hanya empat istri.5 Pendapat yang sama juga dinyatakan Mahmud Muhammad  Thaha  dalam  bukunya  yang  berjudul  Ar-Risalah  ats-Tsaniyah  min  al-Islam.  Ia berpendapat  bahwa  keadilan  dalam  poligami  adalah  sesuatu  yang  sangat  sulit  diwujudkan karena  tidak  hanya  mencakup  kebutuhan  materi,  namun  juga  keadilan  dalam  mendapat kecenderungan hati.6
M  Quraish  Shihab  dalam  bukunya  Wawasan  al-Qur‟an  menjelaskan  bahwa  surat  al- Nisâ`  ayat  3  secara  eksplisit  menyatakan  bahwa  seorang  suami  boleh  beristri  lebih  dari seorang sampai batas maksimal empat orang dengan syarat mampu berlaku adil terhadap istri- istrinya.  Ayat  ini  melarang  menghimpun  dalam  saat  yang  sama  lebih  dari  empat  orang  istri bagi seseorang pria. Ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW memerintahkan semua pria yang memiliki  lebih  dari  empat  istri,  agar  segera  menceraikan  istri-istrinya  sehingga  maksimal setiap orang hanya memperistrikan empat orang wanita.7
Lebih  lanjut  M.  Quraish  Shihab  menegaskan  bahwa  ayat  ini  tidak  membuat  satu peraturan  tentang  poligami,  karena  poligami  telah  dikenal  dan  dilaksanakan  oleh  syari‟at agama  dan  adat  istiadat  sebelum  ini.  Ayat  ini  juga  tidak  mewajibkan  poligami  atau menganjurkannya namun hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu  darurat  kecil,  yang  hanya  dilalui  saat  amat  diperlukan  dan  dengan  syarat  yang  tidak ringan.8 Dalam sebuah diskusi yang ditayangkan di sebuah stasiun televisi swasta M. Quraish Shihab  juga  mengungkapkan  pentingnya  asas  keadilan  dalam  poligami.  Ia  menitikberatkan keadilan sebagai sebuah syarat yang harus dipenuhi ketika seorang suami hendak melakukan poligami.9 Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa M. Quraish Shihab bukan termasuk
5 Ishraqi, Op.Cit, hlm. 133.
6 Mahmud  Muhammad  Thoha,  (Terj.  Khairon  Nahdiyyin),  Arus  Balik  Syari‟ah  (Terj.  Ar-Risalah  ats- Tsaniyah min al-Islam), Yogyakarta: LKiS, 2003, hlm 169.
7 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur‟an, Bandung: Mizan, 2007, hlm 264.
8 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur‟an, B   andung: Mizan, 2007, hlm 265
9 Pernyataan ini dikemukakan dalam sebuah program acara “Lentera Hati” yang ditayangkan di Metro TV pada 13 Maret 2005, 14.00 - 15.00 WIB.
pada  golongan  yang  menentang  poligami,  akan  tetapi  membolehkannya  dengan  catatan- catatan khusus diantaranya asas keadilan.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Konsep Keadilan dalam Islam
a. Pengertian Keadilan
Keadilan  merupakan  ajaran  sentral  dalam  Islam  dan  bersifat  universal.  Sifat universal itu dapat dilihat dari keberadaan manusia di mana pun dan kapan pun yang selalu mendambakan hadirnya keadilan.
Dalam  diri  manusia,  terdapat  potensi  ruhaniah  yang  membisikkan  perasaan keadilan  sebagai  sesuatu  yang  benar  dan  harus  ditegakkan.  Penyimpangan  terhadap keadilan menodai esensi kemanusiaan. Karena itu, Islam yang bermisi utama rahmatan li  al-„alamin,  pembawa  rahmat  bagi  seluruh  alam,  menempatkan  keadilan  sebagai sesuatu yang asasi.
Dari  segi  bahasa,  menurut  Muhammad  Isma„il  Ibrahim  dalam  Noordjannah Djohantini  dkk10  Keadilan  berarti  berdiri  lurus  (istiqâm),  menyamakan  (taswiyyah), netral (hiyad), insaf, tebusan (fida), pertengahan (wasth), dan seimbang atau sebanding (mitsal).  Dalam  hal  ini  terdapat  dua  bentuk  keseimbangan,  dalam  bahasa  Arab, dibedakan antara al-„adlu yang berarti keseimbangan abstrak dan al-„idlu yang berarti keseimbangan  konkret  dalam  wujud  benda.  Misalnya,  al-„idlu  menunjuk  pada keseimbangan  pikulan  antara  bagian  depan  dan  belakang,  seda  ngkan  al-„adlu menunjuk  pada  keseimbangan  abstrak,  tidak  konkret,  yang  muncul  karena  adanya persamaan manusia.
Dalam  bahasa  Inggris,  adil  sama  halnya  dengan  kata  justice  dimana  artinya adalah menempatkan sesuatu  pada tempatnya. Dalam hal  ini, adil tidak berarti sama, tetapi  memberikan  hak-hak  yang  dimiliki  seseorang  sesuai  dengan  fungsi  dan peranannya.11  Lebih  jauh  dikatakan  dalam  Ensiklopedi  Nasional  Indonesia  bahwa keadilan adalah sendi  pokok dalam hukum.  Perbedaan tingkat  dan kedudukan sosial, perbedaan derajat dan keturunan, tidak boleh dijadikan alasan untuk membedakan hak
10 Noordjannah  Djohantini  dkk, Memecah  Kebisuan:  Agama  Mendengar  Suara Perempuan  Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon Muhammadiyah), Jakarta: Komnas Perempuan, 2009, hlm. 28.
11 TP Attabik Ali, Kamus Inggris Indonesia Arab , Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003, hlm. 690.
seseorang  di  hadapan  hukum,  baik  hukum  Tuhan  maupun  hukum  yang  dibuat manusia.12
Al-Qur‟an  sebagai  kitab  suci  umat  Islam  menunjukkan  praktik  penegakan keadilan,  menghargai  dan  mengangkat  derajat  orang-orang  yang  berbuat  adil,  serta melarang  dan  mencela  tindak  ketidakadilan.  Al-Qur‟an  juga  menempatkan  keadilan sebagai  asas  yang  harus  dipegang  oleh  setiap  manusia  dalam  seluruh  aktivitas kehidupannya.  Adil  merupakan  kebajikan  yang  paling  dekat  dengan  takwa  karena keadilan merupakan refleksi dari ketakwaan. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 8:
...                                                   
    
                          
”Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah,  sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  apa  yang  kamu  kerjakan.” (Q.S.  Al- Ma‟idah: 8). 13
Keadilan  adalah  hak  yang  sangat  asasi  dan  merupakan  prinsip  yang  harus ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan mewujudkan rasa  keadilan.  Sebaliknya,  penyelewengan  dari  ajaran  Islam  akan  membuahkan kerusakan  atau  penindasan.  Penegakan  keadilan  dalam  Islam  bersifat  universal  dan komprehensif, seperti diisyaratkan dalam ayat-ayat berikut:
                                                                                                                                                     
Sesungguhnya  Allah  menyuruh  (kamu)  berlaku  adil  dan berbuat  kebajikan,  memberi kepada  kaum  kerabat,  dan  Allah  melarang  dari  perbuatan  keji,  kemungkaran,  dan permusuhan.  Dia  memberi  pengajaran  kepadamu  agar  kamu  dapat  mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl: 90). 14
                                                                                                                    
                                                        
12 Tim Penyusun, Ensiklopedi Indonesia , Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980, hlm.79.
13 Tim Penyusun, Ensiklopedi Indonesia , Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980, hlm.86
14 T Ibid , hlm. 221.
”Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat kepada  yang  berhak menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di  antara  manusia supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi  pengajaran yang  sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Mendengar  lagi  Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa‟: 58). 15
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                      
Wahai  orang-orang  beriman,  jadilah  kamu  orang  yang  benar-benar  penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan  kaum  kerabatmu.  Jika  ia  kaya  ataupun  miskin,  maka  Allah  lebih  tahu kemaslahatannya.  Maka  janganlah  kamu  mengikuti  hawa  nafsu  karena  ingin menyimpang  dari  kebenaran.  Dan  jika  kamu  memutarbalikkan  (kata-kata)  atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala yang kamu kerjakan” . (Q.S. An-Nisa‟: 135). 16
                                                                                                                 
                                                                                                                                                                
“Dan  janganlah  kamu  dekati  harta  anak  yatim,  kecuali  dengan cara  yang  lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan  adil.  Kami  tidak  memikulkan  beban  kepada  seseorang  melainkan  sekadar kesanggupan-nya.  Dan  apabila  kamu  berkata,  maka  hendaklah  kamu  berlaku  adil kendati  pun  dia  adalah  kerabat  (mu),  dan  penuhilah  janji  Allah.  Yang  demikian  itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat” . (Q.S. Al-An„am: 152). 17
Berdasarkan  ayat-ayat  di  atas,  kita  dapat  mengetahui  bahwa  Allah memerintahkan  manusia  untuk  menegakkan  keadilan  baik  dalam  urusan  umum maupun  kehidupan  keluarga.  Adapun  keadilan  terhadap  perempuan  menempati kedudukan  sentral  dalam  ajaran  Islam.  Hal  tersebut  merupakan  jawaban  bagi
15 TP Ibid , hlm. 69
16 TP Ibid , hlm. 79.
17 P Ibid , hlm. 117
perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang terjadi pada zaman  jahiliah. Dengan demikian,  Al-Qur‟an  memerintahkan  agar  keadilan  menjadi  dasar  hubungan  antara laki-laki dan perempuan di wilayah publik maupun domestik.

## 2. Poligami

## a. Pengertian Poligami
Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata  poli atau polus yang artinya banyak, dan kata gamein atau gamos, yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan memiliki arti suatu perkawinan yang  banyak.  Kalau  dipahami  dari  kata  ini  dapat  diketahui  bahwa  poligami  adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.18
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  poligami  adalah  “Ikatan  perkawinan yang  salah  satu  pihak  memiliki/mengawini  beberapa  lawan  jenisnya  dalam  waktu yang  bersamaan”.  Kata  tersebut  dapat  mencakup  poligini  yakni  “sistem  perkawinan yang  membolehkan  seorang  pria  mengawini  beberapa  wanita  dalam  waktu  yang sama”,  maupun  sebaliknya,  yakni  poliandri,  di  mana  seorang  wanita memiliki/mengawini sekian banyak lelaki.19
Dalam  Islam,  poligami  mempunyai  arti  perkawinan  yang  lebih  dari  satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang  memahami  ayat  tentang  poligami  dengan  batasan  empat  atau  bahkan  lebih  dari sembilan  isteri.20  Singkatnya,  poligami  adalah  ikatan  perkawinan  yang  salah  satu pihak  (suami)  mengawini  beberapa  (lebih  dari  satu)  isteri  dalam  waktu  yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.21 Dasar hukum mengenai poligami adalah QS. An-Nisa‟ ayat   1-3:
                                                                                                                 
                                                                                                                
18 Labib MZ., Pembelaan Ummat muhammad, Surabaya: Bintang Pelajar, 1986, hlm. 15.
19 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:  PT.Gramedia  Pustaka Utama, 2008, hlm. 1089.
20 Perbedaan ini disebabkan perbedaan dalam memahami dan menafsirkan ayat An-Nisâ‟(4): 3, sebagai dasar  penetapan  hukum  poligami.  Lihat  Khoiruddin  Nasution, Riba  & Poligami:  Sebuah  Studi  atas  Pemikiran Muhammad Abduh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 84.
21 Siti Musdah Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami, Jakarta: LKAJ-SP, 1999, hlm.2.
                                                                                                                                 
                                                                                                          
                                                                                                         
"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari  seorang  diri,  dan  dari  padanya  Allah  menciptakan  isterinya;  dan  dari  pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah  kepada  Allah  yang  dengan  nama-Nya  kamu  saling  meminta  satu  sama lain, dan hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, jangan kamu menukar yang  baik  dengan  yang  buruk  dan  jangan  kamu  makan  harta  mereka  bersama hartamu.  Sesungguhnya  tindakan-tindakan  itu,  adalah  dosa  yang  besar.  Dan  jika kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  terhadap  perempuan  yang  yatim  ,  maka kawinilah  wanita-wanita  yang  kamu  senangi:  dua,  tiga  atau  empat.  Kemudian  jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak yang kamu  miliki.  Yang  demikian  itu  adalah  lebih  dekat  kepada  tidak  berbuat  aniaya.” ( Q.S. An-Nisa‟: 1-3). 22

## b. Pendapat Ulama Terhadap Hukum Poligami
Para  ulama  berbeda  pendapat  tentang  hukum  poligami.  Masjfuk  Zuhdi menjelaskan  bahwa  Islam  memandang  poligami  lebih  banyak  membawa  resiko  atau madarat  daripada  manfaatnya.  Karena  manusia  menurut  fitrahnya  mempunyai  watak cemburu,  iri  hati  dan  suka  mengeluh.  Watak-watak  tersebut  mudah  timbul  dengan kadar  tinggi,  jika  hidup  dalam  kehidupan  keluarga  yang  poligamis.  Poligami  bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri  dan  anak-anak  dari  isteri-isterinya,  maupun  konflik  antara  isteri  beserta anak-anaknya  masing-masing.  Oleh  sebab  itu,  hukum  asal  perkawinan  dalam  Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisir sifat atau watak cemburu,  iri  hati  dan  suka  mengeluh  dalam  dalam  keluarga  monogamis.  Berbeda dengan  kehidupan  keluarga  yang  poligamis,  orang  akan  mudah  peka  dan  terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar  tinggi, sehingga  bisa  mengganggu  ketenangan  keluarga  dan  dapat  membahayakan  keutuhan keluarga.  Dengan  demikian,  poligami  hanya  diperbolehkan,  bila  dalam  keadaan
22 Departemen Agama RI, Op.Cit ., hlm. 61.
darurat,  misalnya  isterinya  ternyata  mandul  (tidak  dapat  membuahkan  keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.23
Pendapat yang lebih ekstrim datang dari Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa  hukum  berpoligami  bagi  orang  yang  merasa  khawatir  tidak  akan  berlaku  adil adalah  haram.  Selain  itu  poligami  yang  dilakukan  dengan  tujuan  hanya  untuk kesenangan  memenuhi  kebutuhan  biologis  semata  hukumnya  juga  haram.  Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan  poligami  juga  mensyaratkan  kemampuan  suami  untuk  berlaku  adil.  Ini merupakan  sesuatu  yang  sangat  berat,  seandainya  manusia  tetap  bersikeras  untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil.24
Syarat  keadilan  dalam  poligami  juga  diungkapkan  para  imam  madzhab  yaitu Imam  Syafi‟i,  Hanafi,  Maliki  dan  Hambali.  Menurut  mereka  seorang  suami  boleh memiliki  istri  lebih  dari  satu  tetapi  dibatasi  hanya  sampai  empat  orang  istri.  Akan tetapi  kebolehannya  tersebut  memiliki  syarat  yaitu  berlaku  adil  antara  perempuan- perempuan  itu,  baik  dari  nafkah  atau  gilirannya.25  Dalam  hal  ini  Imam  Syafi‟i menambahkan, syarat lain yang harus ditekankan adalah suami harus dapat menjamin hak  anak  dan  istri.  Ayat  dzaalika  „adnaa  anlaa  ta„uuluu  dipahami  oleh  Imam  Syafi‟i dalam  arti  tidak  banyak  tanggungan  kamu.  Ia  terambil  dari  kata  „alaa  ya„uluu  yang berarti  menanggung  dan  membelanjai.  “Kalau  satu  istri  sudah  berat  tanggungannya bagi suami, apalagi lebih dari satu istri. 26

## c. Pendapat Ulama tentang Makna Keadilan dalam Poligami
Surat  An-Nisa‟  ayat  3  menegaskan  bahwa  syarat  suami  yang  berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini  sering  menjadi  perdebatan  yang  panjang  tidak  saja  dikalangan  ahli  hukum  tetapi
23 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah , Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989, hlm. 12.
24 Khoirudin Nasution, op.cit ., hlm. 100. Lihat juga Tafsir al-Manar, 4/287.
25 Mahmud  Yunus, Hukum  Perkawinan  dalam  Islam  menurut  Mazhab  Syafi‟i,  Hanafi, Maliki,  dan Hambali , Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996, hlm. 89.
26 Mahmud  Yunus, Hukum  Perkawinan  dalam  Islam  menurut  Mazhab  Syafi‟i,  Hanafi, Maliki,  dan Hambali , Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996, hlm. 90.
juga  di  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  makna  keadilan  menjadi  perntanyaan  mendasar dalam konteks poligami.
Imam Syafi‟i, as-Sarakhsi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan diantara para istri,  menurut  mereka  keadilan  ini  hanya  menyangkut  urusan  fisik  semisal mengunjungi  istri  di  malam  atau  di  siang  hari. 27 Seorang  suami  yang  hendak berpoligami  menurut  ulama  fiqh  paling  tidak  memliki  dua  syarat:  Pertama, kemampuan  dana  yang  cukup  untuk  membiayai  berbagai  keperluan  dengan bertambahnya  istri.  Kedua,  harus  memperlakukan  semua  istrinya  dengan  adil.  Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain. 28

## 3. Metodologi Pemikiran M. Quraish Shihab
Pokok-pokok  pikiran  M.  Quraish  Shihab  lahir  dari  penafsirannya  terhadap  ayat- ayat Al-Qur‟an. Oleh karena itu metodologi pemikiran M. Quraish Shihab dalam poligami tidak  bisa  dilepaskan  dari  metode  tafsir  yang  ia  gunakan.  Dalam  menafsirkan  ayat-ayat Al-Qur‟an M. Quraish Shihab dikenal sebagai mufassir yang menggunakan metode tafsir maudhu‟i (tematik).  Metode  tafsir maudhu‟i mempunyai  dua  pengertian. Pertama , penafsiran menyangkut satu surat dalam Al-Qur‟an dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara  umum  dan  yang  merupakan  tema  sentralnya,  serta  menghubungkan  persoalan- persoalan yang beraneka ragam dalam surat tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan  tema  tersebut,  sehingga  satu  surat  tersebut  dengan  berbagai  masalahnya merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan.  Kedua,  penafsiran  yang  bermula  dari menghimpun  ayat-ayat  Al-Qur‟an  yang  membahas  satu  masalah  tertentu  dari  berbagai ayat  atau  surat  Al-Qur‟an  dan  yang  sedapat  mungkin  diurut  sesuai  dengan  urutan turunnya,  kemudian  menjelaskan  pengertian  menyeluruh  dari  ayat-ayat  tersebut,  guna menarik petunjuk Al-Qur‟an secara utuh tentang masalah yang dibahas itu.
Metode maudhu‟i ,  walaupun  benihnya  telah  dikenal  sejak  masa  Rasul  SAW namun ia baru berkembang jauh sesudah masa beliau. Dalam perkembangannya, metode maudhu‟i mengambil  dua  bentuk  penyajian. Pertama ,  menyajikan  kotak  yang  berisi pesan-pesan Al-Qur‟an yang terdapat pada ayat-ayat yang terangkum pada satu surat saja.
Misalnya pesan-pesan pada surat Al-Baqarah, Ali Imran, Yasin, dan sebagainya. Biasanya kandungan pesan tersebut diisyaratkan oleh nama surat yang dirangkum pesannya, selama
27 Khoirudin Nasution, op.cit , hlm. 103-105.
28 Abdul Rahman I Do‟i, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari‟ah), Jakarta; Rajawali Press, 2002, hlm.192.
nama  tersebut  bersumber  dari  informasi  Rasul  SAW.  Misalnya  surat  Al-Kahfi  yang  arti harfiahnya  “gua”.  Dalam  uraiannya,  gua  tersebut  dijadikan  tempat  perlindungan sekelompok pemuda yang menghindar dari kekejaman penguasa zamannya. Dari nama ini diketahui  bahwa  surat  tersebut  dapat  memberi  perlindungan  bagi  yang  menghayati  dan mengamalkan pesan-pesannya.
Bentuk  penyajian kedua dari  metode maudhu‟i mulai  berkembang  pada  tahun enam puluhan. Bentuk penyajian kedua ini adalah mengambil tema-tema yang sama atau yang  berkaitan  erat  dengannya  dalam  surat-surat  yang  lain.  Salah  satu  sebab  yang mendorong  kelahiran  bentuk  kedua  ini  adalah  semakin  melebar,  meluas,  dan mendalamnya  perkembangan  aneka  ilmu,  dan  semakin  kompleksnya  persoalan  yang memerlukan bimbingan Al-Qur‟an.
Adapun  langkah-langkah  yang  ditempuh  dalam  menerapkan  metode maudhu‟i adalah sebagai berikut:
a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).
b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
c. Menyusun  runtutan  ayat  sesuai  dengan  masa  turunnya,  disertai  pengetahuan tentang asbabunnuzul -nya.
d. Menjelaskan munasabah atau  korelasi  antara  ayat-ayat  itu  pada  masing-masing suratnya dan kaitannya ayat-ayat itu dengan ayat-ayat sesudahnya.
e. Membuat sistematika kajian dalam kerangka yang sistematis dan lengkap dengan out line -nya yang mencakup semua segi dari tema kajian.
f. Melengkapi  pembahasan  dengan  hadist-hadist  yang  relevan  dengan  pokok bahasan.
g. Mempelajari  ayat-ayat  tersebut  secara  keseluruhan  dengan  cara  menghimpun ayat-ayatnya  yang  mempunyai  pengertian  yang  sama,  atau  mengkompromikan antara  yang ‟am (umum)  dan  yang khash (khusus),  mutlak  dan muqayyad (terikat),  atau  yang  pada  lahirnya  bertentangan,  sehingga  kesemuanya  bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.
Terhadap  langkah-langkah  penerapan  tafsir maudhu‟i diatas,  M.  Quraish  Shihab memiliki beberapa catatan tersendiri, antara lain:
a. Penetapan masalah yang dibahas.
Walaupun  metode  ini  dapat  menampung  semua  persoalan  yang  diajukan, namun  untuk  menghindari  kesan  keterikatan  yang  dihasilkan  oleh  metode tahlily akibat  pembahasannya  terlalu  teoritis,  maka  akan  lebih  baik  jika  permasalahan  yang dibahas  adalah  persoalan  yang  menyentuh  masyarakat  dan  dirasakan  langsung  oleh mereka.
Menurut  M.  Quraish  Shihab  mufasir maudhu‟i diharapkan  terlebih  dahulu mempelajari  problem-problem  masyarakat,  atau  ganjalan-ganjalan  pemikiran  yang dirasakan  sangat  membutuhkan  jawaban  Al-Qur‟an,  misalnya  petunjuk  Al-Qur‟an menyangkut kemiskinan, keterbelakangan, penyakit dan sebagainya. Dengan demikian corak  dan  metode  penafsiran  semacam  ini  memberi  jawaban  terhadap  problem masyarakat  tertentu  di  lokasi  tertentu  dan  tidak  harus  memberi  jawaban  terhadap mereka yang hidup sesudah generasinya, atau yang tinggal di luar wilayahya.
b. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya.
Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya hanya dibutuhkan dalam upaya  mengetahui  perkembangan  petunjuk  Al-Qur‟an  menyangkut  persoalan  yang dibahas, apalagi bagi mereka yang berpendapat ada nasikh mansukh dalam Al-Qur‟an.
Bagi  mereka  yang  bermaksud  menguraikan  satu  kisah  atau  kejadian,  maka  runtutan yang dibutuhkan adalah runtutan kronologis peristiwa.
c. Memahami arti kosakata ayat dengan merujuk pada Al-Qur‟an
Walaupun metode ini tidak mengharuskan uraian tentang pengertian kosa kata, namun  kesempurnaan  dapat  dicapai  apabila  sejak  dini  sang  mufassir  berusaha memahami arti kosakata ayat dengan merujuk kepada penggunaan Al-Qur‟an sendiri. Hal  ini  dapat  dinilai  sebagai  pengembangan  dari  tafsir bi  al-ma‟tsur yang  pada hakikatnya merupakan benih awal dari metode maudhu‟i .
d. Memahami asbabun nuzul
Perlu  digarisbawahi  bahwa  walaupun  dalam  langkah-langkah  tersebut  tidak dikemukakan menyangkut sebab nuzul, namun tentunya hal ini tidak dapat diabaikan, karena sebab nuzul mempunyai peranan yang sangat besar dalam memahami ayat-ayat Al-Qur‟an.
4. Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Keadilan  Dalam Poligami
Sebagian besar kalangan yang mendukung poligami selalu mendasarkan argumen mereka  kepada  firman  Allah  surat  An-Nisa‟  ayat  3.  Namun,  dalam  buku  tafsir  karangan
M.  Quraish  Shihab  yang  berjudul Tafsir Al-Mishbah;  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  Al- Qur‟an, 29 bagian  surat  an-Nisa‟,  M.  Quraish  Shihab  memiliki  penafsiran  tersendiri terhadap ayat tersebut. Penafsiran yang dijelaskannya tidak semata-mata tentang poligami, namun mencakup berbagai hal yang penting terkait dengan asbabun nuzul ayat tersebut.
Pada ayat 3, M. Quraish Shihab menjelaskan kandungan ayat tersebut bahwa Allah melarang  memanfaatkan  harta  anak  yatim  secara  aniaya.  Setelah  itu,  Allah  melarang berlaku  aniaya  terhadap  pribadi  anak-anak  yatim  itu.  Oleh  karena  itu,  ditegaskannya bahwa dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim , dan kamu  percaya  diri  akan  berlaku  adil terhadap  wanita-wanita  selain  yatim  itu, maka nikahilah  apa yang kamu senangi sesuai selera kamu  dan halal dari wanita-wanita yang lain itu, kalau perlu, kamu dapat menggabung dalam saat yang sama dua, tiga atau empat tetapi  jangan  lebih, lalu  jika  kamu  takut  tidak  dapat  berlaku  adil dalam  hal  harta  dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka nikahilah seorang  saja , atau nikahi hamba  sahaya wanita  yang  kamu  miliki . Yang demikian  itu ,  yakni  menikahi  selain  anak yatim  mengakibatkan  ketidakadilan,  dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya , yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan, atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka.
M.  Quraish  Shihab  menjelaskan  bahwa  poligami  bukanlah  sebuah  anjuran. Walaupun Nabi Muhammad SAW menikah lebih dari satu kali, namun tidak semua yang dilakukan Rasul perlu diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib dan terlarang pula bagi umatnya. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan sekian  banyak  isteri  menurut  M.  Quraish  Shihab  bukan  untuk  tujuan  pemenuhan kebutuhan seksual, karena isteri-isteri beliau itu pada umumnya adalah janda-janda  yang sedang  atau  segera  akan  memasuki  usia  senja.  Perlu  pula  dipahami  bahwa  Rasul  SAW baru  berpoligami  setelah  isteri  pertamanya  wafat.  Perkawinan  beliau  dalam  bentuk monogami telah berjalan selama 25 tahun. Setelah tiga atau empat tahun sesudah wafatnya isteri pertama beliau (Khadijah) barulah beliau berpoligami dengan menikahi „Aisyah Ra. Ketika itu berusia sekitar 55 tahun, sedangkan beliau wafat dalam usia 63 tahun. Hal ini menunjukkan  bahwa  beliau  berpoligami  hanya  dalam  waktu  sekitar  delapan  tahun,  jauh
29 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an, Tangerang: Lentera Hati, 2006, hlm 338-345.
lebih  pendek  daripada  hidup  ber-monogami,  baik  dihitung  berdasar  masa  kenabian terlebih lagi jika dihitung seluruh masa perkawinan beliau.

## 5. Analisis
Jika  kita  membaca  teks-teks  Al-Qur‟an  secara  holistik,  kita  melihat  bahwa perhatian kitab suci terhadap eksistensi perempuan secara umum dan  isu poligami dalam arti  khusus,  muncul  dalam  rangka  reformasi  sosial  dan  hukum.  Al-Qur‟an  tidak  secara tiba-tiba  turun  untuk  mengafirmasi  perlunya  poligami.  Pernyataan  Islam  atas  praktik poligami,  dilakukan  dalam  rangka  mengeliminasi  praktik  ini,  selangkah  demi  selangkah. Dua  cara  dilakukan  Al-Qur‟an  untuk  merespon  praktik  ini;  mengurangi  jumlahnya  dan memberikan catatan-catatan penting secara kritis, transformatif dan mengarahkannya pada penegakan keadilan.
Sebagaimana  diketahui  dari  berbagai  sumber,  sebelum  Islam  laki-laki  dipandang sah  saja  untuk  mengambil  istri  sebanyak  yang  dikehendaki,  tanpa  batas.  Laki-laki  juga dianggap wajar saja memperlakukan kaum perempuan sesuka hatinya. Logika mainstream saat  itu  memandang  poligami  dengan  jumlah  perempuan  yang  dikehendaki  sebagai sesuatu  yang  lumrah,  sesuatu  yang  umum,  dan  bukan  perilaku  yang  salah  dari  sisi kemanusiaan.  Bahkan  untuk  sebagian  komunitas,  poligami  merupakan  kebanggaan tersendiri. Kehormatan dan kewibawaan seseorang atau suatu komunitas seringkali dilihat dari  seberapa  banyak  dia  mempunyai  istri,  budak  atau  selir.  Dan  kaum  perempuan menerima  kenyataan  itu  tanpa  bisa  berbuat  apa-apa.  Mereka  tidak  berdaya  melawan realitas yang sejatinya merugikan dirinya itu. Boleh jadi, karena keadaan yang lumrah dan mentradisi ini, mereka sendiri alih-alih tidak menganggapnya sebagai hal yang merugikan dirinya,  malahan  mungkin  menguntungkan.  Ketidakadilan  menjadi  tak  terpikirkan  lagi. Al-Qur‟an kemudian turun untuk mengkritik dan memprotes keadaan tersebut dengan cara meminimalisasi jumlah yang tak terbatas itu sehingga menjadi dibatasi hanya empat orang saja di satu sisi, dan menuntut perlakuan yang adil terhadap para istri, pada sisi yang lain.
Penegakan  keadilan  juga  ditekankan  oleh  M.  Quraish  Shihab  dalam  praktik poligami.  Menurutnya  keadilan  dalam  poligami  merupakan  sebuah  syarat  utama  yang harus  dipenuhi  oleh  seorang  suami  yang  hendak  melakukan  poligami.  Adil  dalam poligami menurut M. Quraish Shihab menyangkut banyak aspek, karena ayat 3 surat An-
Nisa‟ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2. Ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim.
Keadilan poligami yang menyangkut keadilan terhadap anak yatim ini merupakan pemikiran yang sangat bagus karena kebanyakan dari fenomena yang terjadi saat ini para pelaku poligami hanya menitikberatkan keadilan mereka kepada istri-istri yang dipoligami (walau  pada  praktiknya  keadilan  yang  dimaksud  juga  sulit  diwujudkan).  Penyempitan makna  keadilan  yang  hanya  dipahami  sebagai  keadilan  dalam  memperlakukan  istri-istri menjadi  persoalan  yang  dijawab  oleh  M.  Quraish  Shihab  yang  menyatakan  bahwa keadilan  poligami  juga  menyangkut  keadilan  terhadap  anak  yatim.  Pemikiran  ini dihasilkan  dari  metode  tafsir maudhu‟iy yang  digunakan  M.  Quraish  Shihab  dalam menafsirkan  ayat-ayat  Al-Qur‟an,  yang  diantara  tahap-tahapnya  adalah  melakukan munasabah (pengkorelasian ayat-ayat  sebelumnya dengan ayat  yang sedang dikaji) serta melihat asbabunnuzul surat An-Nisa‟ ayat3  yaitu banyaknya janda-janda dan anak  yatim setelah terjadinya perang Uhud.
M.  Quraish  Shihab  kemudian  memberi  catatan  bahwa  poligami  bagaikan  pintu darurat  dalam  pesawat  udara,  yang  tidak  dapat  dibuka  kecuali  saat  situasi  sangat  gawat dan setelah diizinkan oleh pilot. Yang membukanya pun haruslah mampu, karena itu tidak diperkenankan duduk di samping emergency door kecuali orang-orang tertentu. 30
Poligami  merupakan  problem  sosial  klasik  yang  selalu  menarik  untuk  di perdebatkan masyarakat muslim diseluruh dunia. Ada beberapa ulama yang berpandangan bahwa  poligami  itu  sunnah  tetapi  dengan  syarat  ketat  yaitu  adil  terhadap  istri-istrinya. Dalam hal pakaian, tempat tinggal, giliran tidur. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa keadilan dalam kasih sayang atau cinta itu sulit untuk bisa adil karena masalah itu di luar kesanggupan manusia.
Berdasarkan informasi  yang saya dapatkan bahwa pernikahan poligami banyak di Kota Jombang apalagi yang lebih spesifik saya dapatkan pernikahan poligami dikalangan para Kyai. Data yang telah diperoleh ada tiga Kyai yang melakukan pernikahan poligami yaitu  KH.Drs.  M.  QoyimYa‟qub  dari  Desa  Bulurejo  Kecamatan  Diwek,  Kabupaten
30 M. Quraish Shihab, Ibarat Emergensy Exit di Pesawat , dalam Tabloid Republika Dialog Jum‟at, tgl. 8 Desember 2006.
Jombang. KH.Dr. M Farid Zaini lc, M.HI. Desa Ngemplak, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. KH.Mu‟min Shobari. Desa Bogem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.
Kehidupan  para  Kyai  dan  istri-istrinya  dari  yang  saya  dengar  bahwa  kehidupan beliau kelihatannya harmonis. Jadi dengan pendidikan istri-istri beliau yang sudah mapan Kyai  tidak  terlalu  berat  untuk  memberi  nafkah  lahir,  tetapi  dalam  masalah  hati  memang dalam  keluarga  kyai  tersebut  ada  sedikit  masalah  yaitu  masalah  cemburu  terhadap  istri lainnya.  Karena  pada  dasarnya  orang  yang  di  poligami  itu  meskipun  mengatakan  ikhlas tetapi dalam hatinya itu merasa sakit karena cintanya telah dibagi dengan perempuan lain.
Dari beberapa data yang telah dipaparkan di atas, sesungguhnya para Kyai adalah suatu  teladan  yang  baik  bagi  masyarakat  dalam  tingkah  laku,  tindakannya,yang mempunyai  ilmu  lebih dibanding sekitar masyarakat  beliau orang  yang sangat  dihormati di masyarakat.
Bahwa  kebanyakan  poligami  itu  lebih  jatuh  kepda  perbuatan  tidak  adil,  apabila seseorang  suami  tidak  sanggup  untuk  poligami,  maka  disuruh  menikah  seorang  saja. Supaya  bisa  berbuat  adil  dan  mendatangkan  ketentraman  dan  menghilangkan kesengsaraan.
Ketentuan  tersebut  telah  dilaksanakan  oleh  Kyai  yang  melakukan  poligami. Namun demikian berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan para Kyai. Upaya Kyai dalam melakukan poligami untuk mencegah kemaksiatan dan memperbanyak keturunan.
M. Quraish Shihab dalam praktik poligami. Menurutnya keadilan dalam poligami merupakan  sebuah  syarat  utama  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang  suami  yang  hendak melakukan  poligami.  Adil  dalam  poligami  menurut  M.  Quraish  Shihab  menyangkut banyak aspek, salah satu aspeknya adalah adil terhadap anak yatim.
Keadilan poligami yang menyangkut keadilan terhadap anak yatim ini merupakan pemikiran yang sangat bagus karena kebanyakan dari fenomena yang terjadi saat ini para pelaku poligami hanya menitikberatkan keadilan mereka kepada istri-istri yang dipoligami bukan kepada kedailan terhadap anak yatim.
Sedangkan  Kyai  yang  melakukan  poligami  di  Jombang  menitikberatkan  kedailan terhadap  istri-istrinya  saja  bukan  terhadap  anak  yatim.  Tetapi  Kiyai  yang  melakukan poligami tersebut bias adil dalam hal materi saja, tidak bias berlaku adil dalam hal kasih saying, hal ini senada dengan pendapat M. Quraish Shihab bahwasanya adil dalam materi
itu bisa dilakukan oleh para pelaku poligami tetapi adil dalam hal kasih sayang itu sangat sulit untuk dicapai oleh para pelaku poligami.

## C. PENUTUP
Makna  keadilan  poligami  menurut  M.  Quraish  Shihab  bukan  pada  keadilan  makna batin (seperti cinta dan kasih sayang) melainkan keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Pendapatnya didasarkan pada ayat 129 surat An-Nisa‟  yang menyatakan bahwa manusia  tidak  mungkin  berlaku  adil  dalam  bidang  immateri.  Makna  keadilan  yang disyaratkan dalam poligami sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 surat An-Nisa‟ menurut M. Quraish  Shihab  terkait  dengan  ayat  sebelumnya  yaitu  ayat  2.  Menurutnya,  adil  poligami terkait  dengan  perlakuan  adil  terhadap  anak  yatim,  hal  ini  disimpulkan  melalui  penelusuran sejarah poligami dan asbabunnuzul surat An-Nisa‟ ayat 3 yang menjadi dalil poligami.
Kyai  yang  melakukan  poligami  di  Jombang  menitikberatkan  kedailan  terhadap  istri- istrinya saja bukan terhadap anak yatim. Tetapi Kiyai yang melakukan poligami tersebut bias adil  dalam  hal  materi  saja,  tidak  bias  berlaku  adil  dalam  hal  kasih  saying,  hal  ini  senada dengan  pendapat  M.  Quraish  Shihab  bahwasanya  adil  dalam  materi  itu  bisa  dilakukan  oleh para  pelaku  poligami  tetapi  adil  dalam  hal  kasih  sayang  itu  sangat  sulit  untuk  dicapai  oleh para pelaku poligami.

## Daftar Pustaka
Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996.
Ali, Attabik, Kamus Inggris Indonesia Arab , Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003. Al-Farmawy,  Abdul  Hay, Al-Bidayah  fi  Tafsir  Al-Mawdhu‟iy ,  Kairo:  Al-Hadharah  Al- Arabiyah, cetakan ke-II, 1977.
Al-Ghazali,    Syaikh    Muhammad, Berdialog    dengan    al-Qur‟an (Terj.    Oleh:  Masykur Hakim dan Ubaidilah), Cet. ke-3, Bandung: Mizan, 1997.
Al-Jaziri, Abdurrahman, Kitab al Fiqh „ala al-Madzahib al-‟Arba‟ah , Mesir; al-Maktabah al- Tijariyyah, 1969.
Al-Jurjawi, Ali Ahmad, Hikmah al-Tasyri‟ wa Falsafatuhu , Beirut; Dar al-Fikri. Al-Qasthalani, Syihab al-Din Abi al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Syafi‟i, Irsyad al-Syari Syarh Shahih al-Bukhari , Juz XI, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
As-Shobuny, Muhammad Ali, At-Tibyan fi Ulum al-Qur‟an , Beirut: „Alim al-Kutub, tth.
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek , Jakarta: Rineka cipta, 1992.
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Dewan Redaksi, Suplemen Ensiklopedi Islam, 2 , Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
Djohantini,  Noordjannah  dkk, Memecah  Kebisuan:  Agama  Mendengar  Suara Perempuan Korban  Kekerasan  Demi  Keadilan (Respon  Muhammadiyah), Jakarta:  Komnas Perempuan, 2009.
Do‟i,  Abdul  Rahman  I, Penjelasan  Lengkap  Hukum-Hukum  Allah  (Syari‟ah), Jakarta; Rajawali Press, 2002.
Engineer, Asghar Ali, Hak-hak Perempuan dalam Islam, terj. Farid Wajidi dan Assegaf, Cici Farkha, Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994.
_________________, Pembebasan Perempuan , Yogyakarta: LKIS, 2003. Federspiel,  Howard  M., Kajian  al-Qura‟an  di  Indonesia:  Dari  Mahmud  Yunus  hingga  M. Quraish Shihab , Bandung: Mizan, 1996. Friedmann, W. Teori dan Filasafat Hukum; diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.
Haries, Akhmad,  Poligami  dalam  Perspektif  Asghar  Ali  Engineer  dan  Relevansinya  dengan Konteks Indonesia (makalah di Jurusan Syari‟ah STAIN Samarinda, tidak diterbitkan).
Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan , Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
Huda,  Nurul. Poligami  dalam  Pemikiran  Kalangan  Islam  Liberal ,  Jurnal  Ishraqi,  Vol.  IV Nomor 2, Juli-Desember 2008.
Jurnal Asy-Syir‟ah Vol. 42 No. 1 Tahun 2008.
Maksun, Teknik  Pengumpulan  Data, makalah  (disampaikan  pada  Workshop  Metodologi Penelitian  Hukum  Islam  Fakultas  Syari‟ah  IAIN  Walisongo  Semarang,  4-7  Agustus 2007), t.d.
Ma‟luf, Louis, Kamus Munjid , Beirut: Dar al-Mashriq, 1987, cet. ke-28. MD, Mukhotib, Menghapus Poligami, Mewujudkan Keadilan, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002.
Muhadjir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif , Jogjakarta: Rake Sarasin, 1996. Mulia, Siti Musdah, Islam Menggugat Poligami Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
_________________, Pandangan Islam Tentang  Poligami, Jakarta:  LKAJ (Lembaga Kajian Agama dan Jender), 1999.
Mursalin,  Supardi, Menolak  Poligami  StudiTentang  Undang-Undang  Perkawinan Dan Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
Musbikin, Imam, Qawa‟id al-Fiqhiyyah , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001. MZ., Labib, Pembelaan Ummat muhammad, Surabaya: Bintang Pelajar, 1986.
Nasution,  Khoiruddin, Perdebatan  sekitar  Status  Poligami , Jurnal  Musawa ,  No.  1  Vol.  1. Maret 2002.
__________________, Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh , Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACADEMIA, 1996. Nawawi,  Hadari  dan  Mimi  Martin, Penelitian  Terapan ,  Yogyakarta:  Gajahmada  University Press, 1996.
Nurudin, Amiur dan Tarigan, Hukum Perdata di Indonesia , Jakarta: Pernada Media, 2004. Opima Media, Trinity, Kompilasi Hukum Islam & UU Perkawinan : Cetakan Pertama, 2007.
Rawls,  John, A  Theory  of  Justice ,  London:  Oxford  University  press,  1973,  yang  sudah diterjemahkan  dalam  bahasa  Indonesia  oleh  Uzair  Fauzan  dan  Heru  Prasetyo, Teori Keadilan , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Ridho, Rasyid, Tafsir al-Manar , Mesir; Dar al-Manar.
Ridwan, Belajar  Mudah  Penelitian:  untuk  Guru,  Karyawan  dan  Peneliti  Muda ,  Bandung: Alfabeta, 2005.
Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah , Cetakan Pertama, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009. Sadr,  Muhammad  Baqir, Al-Madrasah  Al-Qur‟aniyah ,  Beirut:  Dar  al-Ta‟aruf  wa  al- Mathbu‟at, 1399 H.
Saifuddin, Relasi  Gender  dalam  Khazanah  Tafsir  Nusantara:  Studi  Perbandingan Tafsir Tarjumân al-Mustafîd karya „Abd al-Rauf Singkel dan al-Mishbâh karya M. Quraish Shihab, karya  ilmiah  dalam  The  9th  Annual  Conference on  Islamic  Studies  (ACIS), Surakarta, 2-5 November 2009.
Shahrur, Muhammad, (Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin), Metodologi Fiqih Islam Kontemporer , Yogyakarta: eLSAQ, 2004. Shihab,  M.  Quraish, Ensiklopedia  Al-Qur'an:  Kajian  Kosakata  dan  Tafsirnya ,  Jakarta: Lentera Hati, 2009.
_______________, Ibarat  Emergensy  Exit  di  Pesawat ,  dalam  Tabloid  Republika  Dialog Jum‟at, tgl. 8 Desember 2006.
_______________, Membumikan Al-Qur‟an, Bandung: Mizan, 1995.
_______________, Poligami dan Kawin Sirri Menurut Islam . Makalah, tidak diterbitkan. _______________, Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an, Tangerang: Lentera Hati, 2006.
_______________, Wawasan  al-Qur‟an:  Tafsir  Maudhu‟i  atas Pelbagai Persoalan  Umat , Bandung: Mizan, 2007.
Sudarto, Metode Penelitian Filsafat , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
Suprapto, Bibit, Liku-Liku Poligami , Yogyakarta: Al Kautsar, 1990.
Taib,  Mohamed  Imran  Mohamed, Fazlur Rahman (1919-1998): Perintis  Tafsir Kontekstual , makalah, tidak diterbitkan.
Takariawan, Cahyadi, Bahagiakan Diri Dengan Satu Istri, Surakarta: Era Intermedia, 2007.
Thoha, Mahmud Muhammad, Arus Balik Syari‟ah , Yogyakarta: LKiS, 2003. Tim Penyusun, Ensiklopedi Indonesia , Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980.
Wibisono,  Yusuf, Monogami  Atau  Poligami  Masalah  Sepanjang  Masa, Cetakan  Pertama, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
Yunus, Mahmud, Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi‟i, Hanafi, Maliki, dan Hambali , Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996. Zahrah, Abu, (terj. Saefullah Ma'shum), Ushul Fiqih , Surabaya: Pustaka Firdaus, 2009.