P-ISSN   : 2541-7185 E-ISSN   : 2541-7193
Kedudukan Anak Tiri dan Anak Angkat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 Dihubungkan dengan Sistem Hukum Waris Islam

## Dedi Pahroji
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang dpahroji@gmail.com

## ABSTRAK
Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kedudukan anak tiri dan anak angkat dalam sistem hukum waris Islam dan secara khusus dapat memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat muslim dalam pelaksanaan kewarisan serta  u ntuk  memahami  kedudukan  anak  tiri  dan  anak  angkat  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  489  K/AG/2011 dihubungkan dengan sistem Hukum Waris Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatiF dengan tujuan untuk menganalisis keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hukum Waris Islam dihubungkan dengan perlindungan masyarakat muslim dalam hal warisan.  Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat muslim dalam pelaksanaan warisan yang sesuai dengan hukum waris Islam sangat dipengaruhi oleh  ijtihad  Hakim  Pengadilan  Agama  dalam  putusannya  karena  pengembangan  hukum  Islam  (Tahrij  al-ahkam  ‘alanash qanun) dalam putusan (yurisprudensi) melalui ijtihad hakim Peradilan Agama tentang pengembangan hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat sebagai sumber hukum dan ini relevan dalam hal bidang pembangunan materi hukum melalui aturan yang tertulis. Kedudukan anak tiri dan anak angkat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 dihubungkan  dengan  sistem  hukum  waris  Islam,  a nak  tiri  dan  anak  angkat  dapat  dimasukkan  dalam  kelompok  ashabah sababiyyah karena terdapat ‘illat (kausa hukum) yang sama dengan konsep al-wala’.
Kata kunci: hukum waris Islam, anak tiri, anak angkat

## ABSTRACT
In  general,  the  purpose  of  this  study  is  to  understand  the  position  of  stepchildren  and  adopted  children  in  the  Islamic inheritance  legal  system  and  specifically  can  provide  legal  protection  to  Muslim  communities  in  the  implementation  of inheritance  and  to  understand  the  position  of  stepchildren  and  adopted  children  in  the  Decision  of  the  Supreme  Court Number  489  K/AG/2011  is  associated  with  the  Islamic  Inheritance  Law  system.  The  research  method  used  is  normative juridical with the aim of analyzing the existence of laws and regulations governing Islamic inheritance law connected with the protection of Muslim communities in matters of inheritance. From the results of the study it can be concluded that the legal protection of Muslim communities in the implementation of inheritance in accordance with Islamic inheritance law is greatly influenced by ijtihad Judges of the Religious Courts in their decisions due to the development of Islamic law (Tahrij al-ahkam  'alanash  qanun)  in  the  ruling  (jurisprudence)  through  ijtihad  judge  The  Religious  Courts  concerning  the development of inheritance law in the Compilation of Islamic Law (KHI) can be a source of law and this is relevant in the field of legal material development through written rules. The position of stepchildren and adopted children in the Supreme Court Decision Number 489 K/AG/2011 is connected with the Islamic inheritance legal system, stepchildren and adopted children can be included in the group of ashabah sababiyyah because there is a 'illat (legal causation) which is the same as the concept of al-wala '.
Keywords: islamic inheritance law, adopted child, stepchild
Dedi Pahroji : Kedudukan anak tiri dan anak angkat …

## A. PENDAHULUAN
Negara Republik Indonesia menganut berbagai sistem hukum, yaitu Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum  Islam,  dan  Sistem  Hukum  Peninggalan  Kolonial.  Ketiga  sistem  hukum  tersebut  berlaku  di negara  Indonesia  sebelum  Indonesia  merdeka  dan  sesudah  Indonesia  merdeka  ketiga  sistem  hukum tersebut  menjadi  sumber  hukum  dalam  pembentukan  sistem  hukum  nasional  di  Indonesia.  Beberapa bagian dari hukum Islam dan hukum adat tetap berlaku sampai saat ini seperti diantaranya hukum waris.
Hukum Islam mulai dikenal oleh penduduk yang mendiami Nusantara ini setelah Agama Islam disebarkan di Indonesia, belum ada kesepakatan para ahli sejarah Indonesia mengenai waktu mulainya masuk Agama Islam ke Indonesia. 1 Penduduk yang mendiami Nusantara ini memeluk Agama  Islam, hukum  Islam  telah  diikuti  dan  dilaksanakan  oleh  pemeluknya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  studi  para pujangga  yang  hidup  pada  jaman  itu  mengenai  hukum  Islam  dan  perannya  dalam  menyelesaikan perkara-perkara yang timbul dalam masyarakat. Setelah Belanda menjajah Nusantara ini, perkembangan hukum Islam dikendalikan dan sesudah tahun 1927, tatkala teori resepsi mendapat landasan peraturan perundang-undangan  (IS  1925),  menurut  Hazairin  yang  dikutip  oleh  Muhammad  Daud  Ali, perkembangan hukum Islam dihambat di wilayah Nusantara. 2
Hukum  Islam  dilaksanakan  di  Indonesia  dalam  kehidupan  umatnya  sudah  lebih  dari  ratusan tahun tapi hukum Islam di Indonesia masih belum memperlihatkan bentuknya yang utuh sesuai dengan konsep dasarnya menurut Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Hukum Islam dengan daya lenturnya yang tinggi senantiasa berpacu dengan perkembangan kemajuan jaman. Usaha untuk selalu mengaktualkan hukum Islam untuk menjawab perkembangan dan kemajuan jaman masih belum dikembangkan sebagaimana mestinya,  bahkan  cenderung  hanyut  dalam  pertentangan  yang  tak  kunjung  selesai  sehingga  untuk beberapa abad masih menunjukkan karya nyata mengenai hal ini. 3
Hukum  waris  yang  ada  dan  berlaku  di  Indonesia  sampai  saat  ini  masih  belum  merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan, sedangkan sistem  kekeluargaan  pada  masyarakat  Indonesia,  berpokok  pangkal  pada  sistem  menarik  garis keturunan.  Berkaitan  dengan  sistem  penarikan  garis  keturunan,  seperti  telah  diketahui  di  Indonesia secara  umum  setidak-tidaknya  dikenal  tiga  macam  sistem  keturunan.  Untuk  mengetahui  serta mengelaborasi  perihal  hukum  waris  di  Indonesia,  terlebih  dahulu  perlu  diketahui  bentuk  masyarakat serta  sifat-sifat  kekeluargaan  yang  terdapat  di  Indonesia  menurut  sistem  keturunan  yang  dikenal  itu.
1 Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 23
2 Muhammad Daud Ali, Hukum Waris Dalam Syari’at Islam , Cet. Ke-4 (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 22
3 Ibid.
Ketiga sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaannya yang unik itu sudah populer disebabkan segi-segi perbedaannya amat mencolok berikut ini: 4
1. Sistem patrilineal/sifat kebapakan.
2. Sistem matrilineal/sifat keibuan.
3. Sistem bilateral atau parental/sifat kebapak-ibuan.
Perbedaan-perbedaan  dari  ketiga  sistem  keturunan  dengan  sifat-sifat  kekeluargaan masyarakatnya  tersebut  di  atas,  semakin  jelas  menunjukkan  bahwa  sistem  hukum  warisnya  sangat pluralistik. Kondisi tersebut sudah tentu sangat menarik untuk ditelaah dan dikaji lebih lanjut.
Pluralistis  Hukum  Kewarisan  sampai  saat  ini  masih  terdapat  keanekaragaman  sistem  hukum (Hukum Adat, Hukum Islam, dan KUH Perdata). Di dalam hukum adat sendiri terdapat beberapa macam sistem yang dianut masing-masing masyarakat adat (sistem parental, matrilineal, dan sistem patrilineal), juga dalam Hukum Islam terdapat beberapa madhab (aliran) fikih yang berbeda satu sama lain. Dalam KUH  Perdata,  walaupun  masih  digunakan  oleh  masyarakat  pemilihnya  dan  belum  pernah  dicabut berlakunya,  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  tidak  menyetujuinya  karena  tidak  sesuai  dengan budaya dan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.
Masalah-masalah yang menyangkut warisan seperti halnya masalah-masalah lain yang dihadapi manusia  ada  yang  sudah  dijelaskan  permasalahannya  dalam  Al-Qur’an  atau  Al-Sunnah  dengan keterangan  yang  konkret,  sehingga  tidak  timbul  macam-macam  interpretasi,  bahkan  mencapai ijma’ (konsensus) para ulama dan umat Islam. Misalnya kedudukan suami istri, bapak, ibu dan anak (lelaki atau  perempuan)  sebagai  ahli  waris  yang  tidak  bisa  tertutup  oleh  ahli  waris  lainnya  dan  juga  hak bagiannya masing-masing.
Masih  banyak masalah  warisan,  misalnya ahli waris yang hanya terdiri dua anak perempuan. Menurut kebanyakan ulama, kedua anak perempuan tersebut mendapat bagian dua pertiga, sedangkan menurut Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir terkenal, kedua anak tersebut berhak hanya setengah dari harta pusaka. 5 Demikian pula kedudukan cucu dari anak perempuan sebagai  ahli waris,  jika melalui garis perempuan.
Penyebab  timbulnya  bermacam-macam  pendapat  dan  fatwa  hukum  dalam  berbagai  masalah waris adalah cukup banyak. Ada dua hal yang menjadi penyebab utamanya, yakni:
1.   Metode dan pendekatan yang digunakan oleh ulama dalam melakukan ijtihad berbeda; dan 2.   Kondisi masyarakat dan waktu kapan ulama melakukan ijtihad juga berbeda.
Hal  tersebut  itulah  yang  menyebabkan  timbulnya  berbagai  madhab  atau  aliran  dalam  hukum fiqih  Islam,  termasuk  hukum  waris.Dengan  maksud  mempersatukan  dan  memudahkan  umat  Islam dalam mencari kitab pegangan hukum Islam, Ibnu Muqqafa (wafat tahun 762 M) menyarankan Khalifah
4 Ibid , hlm.7.
5 Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 66
Abu  Ja’faral-Mansur  agar  disusun  sebuah  Kitab  Hukum  Fiqih  Islam  yang  lengkap  berdasarkan  Al- Qur’an,  Al-Sunnah,  dan  Ra’yu  yang  sesuai  dengan  keadilan  dan  kemaslahatan  umat.  Khalifah  Al- Mansur  mendukung  gagasan  tersebut.Gagasan  tersebut  tak  mendapat  respon  yang  positif  dari  ulama pada  waktu  itu,  karena  ulama  tak  mau  memaksakan  pahamnya  untuk  diikuti  umat  karena  mereka menyadari bahwa hasil ijtihadnya belum tentu benar. Imam Malik juga pernah didesak oleh Khalifah Al-Mansur dan Harun Al-Rasyid untuk menyusun sebuah kitab untuk menjadi pegangan umat Islam, setiap bangsa atau umat mempunyai pemimpin-pemimpin yang lebih tahu tentang hukum-hukum yang cocok dengan bangsa atau umatnya.
Reformasi hukum nasional di Negara Indonesia sampai saat ini terus dilaksanakan, dan hukum Islam merupakan bagian atau sub sistem hukum nasional, sehingga agenda pembaharuan atau reformasi hukum nasional juga mencakup pengertian pembaharuan terhadap pelaksanaan hukum Islam itu sendiri. Dengan  memperhitungkan  faktor  hukum  Islam  yang  dapat  dikontribusikan  terhadap  hukum  nasional menuju  masa  depan  yang  diharapkan  menjadikan  hukum  Islam  sebagai  suatu  kesatuan  sistem  yang supreme dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat memiliki ciri khas tersendiri, diantaranya adalah hukum Islam bercorak responsif, adaptif dan dinamis. 6
Hukum  waris  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum  perdata  secara  keseluruhan  dan merupakan  bagian  terkecil  dari  hukum  keluarga.  Hukum  waris  sangat  erat  kaitannya  dengan  ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.Akibat  hukum  yang  selanjutnya  timbul  dengan  terjadinya  peristiwa  hukum  kematian seseorang  diantaranya  ialah  masalah  bagaimana  pengurusan  dan  kelanjutan  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum  Islam. 7 Hukum  kewarisan  dalam  Islam  mendapat  perhatian  besar,  karena  pembagian  warisan sering  menimbulkan  akibat-akibat  yang  tidak  menguntungkan  bagi  keluarga  yang  ditinggal  mati pewarisnya.  Naluriah  manusia  yang  menyukai  harta  benda  tidak  jarang  memotivasi  seseorang  untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk  didalamnya terhadap harta peninggalan  pewarisnya sendiri.
Ketentuan  kewarisan  dalam  hukum  Islam  telah  diamanatkan  Allah  SWT  guna  mencegah terjadinya  pertengkaran  dan  perpecahan  diantara  anggota  keluarga  ketika  pewaris  meninggal  dunia. Keadaan  ini  menggambarkan  ketentuan  pewarisan  yang  telah  diamanatkan  Allah  SWT,  guna memberikan keadailan bagi setiap umat manusia telah jarang diterapkan dalam kehidupan saat ini.
Pembaharuan  dan  pembentukan  hukum  kewarisan  Islam  selain  dilakukan  oleh  pembentuk peraturan perundang-undangan (seperti hukum kewarisan dalam KHI) dapat juga dilakukan oleh hakim melalui ijtihad hakim Peradilan Agama. Ijtihad itu berupa pengembangan hukum kewarisan dalam KHI
6 Amir Mualim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press, Cet. 2, 2001, hlm. xii.
7 KH Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam , (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm 3.
untuk memecahkan dan memutus suatu perkara hukum kewarisan Islam yang tidak diatur dalam KHI. Melalui pengadilan kekuasaan negara di bidang hukum Islam menjelma secara konkret. 8
Kehadiran Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juli 1991, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Inpres tersebut, juga telah membawa  perkembangan  baru  dalam  kemajuan  Hukum  Islam  dengan  menjawab  beberapa  masalah, khususnya  dalam  bidang  Hukum  Kewarisan,  yang  selama  ini  diangggap  tabu  untuk  disentuh  dan dibicarakan, terlebih lagi untuk diberikan ketentuan hukumnya. Misalnya wasiat wajibah kepada anak angkat, ahli waris pengganti, pembagian 2:1 untuk laki-laki dan perempuan tidak mutlak dilakukan, dan lain sebagainya, yang mana dalam fiqih-fiqih klasik tidak dijumpai masalah tersebut.
Pembaharuan hukum kewarisan Islam juga dilakukan melalui Putusan Peradilan Agama. Hakim Peradilan Agama harus berani menciptakan hukum baru jika diketahui ada pasal-pasal dalam hukum positif  yang  bertentangan  dengan  ketertiban,  kepentingan  umum,  dan  kemaslahatan  manusia.  Hakim juga harus berani menciptakan hukum baru apabila ada masalah yang dihadapinya belum ada hukumnya yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.Apabila  hal  ini  terjadi,  hakim  harus melakukan  ijtihad  untuk  menciptakan  hukum  baru  atau  mempertahankan  yurisprudensi  yang  sudah bersifat stare decices. Tentang hal ini tentu harus dilihat secara kasus perkasus, sebab setiap kasus secara prinsip mengandung spesifikasi tersendiri (partikular reason) dan tidak ada perkara yang persis sama satu dengan lainnya. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang bersifat eksak, tetapi selalu bersifat relatif sesuai dengan ketentuan waktu, tempat dan keadaan. Secara kenyataan para pembuat peraturan hukum  hanya  mampu  membuat  peraturan  perundang-undangan  itu  bersifat  umum  yang  apabila diletakkan  pada  tataran  aplikatif,  tidak  sedikit  yang  memerlukan  penafsiran  untuk  mendapat  hukum yang  konkret,  bahkan  tidak  sedikit  terpaksa  dikesampingkan  karena  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan kondisi dan situasi serta perkembangan jaman. 9
Hasil  ijtihad  hakim  dalam  membentuk  hukum  baru  terhadap  suatu  masalah  yang  belum  ada aturan hukumnya dalam hukum positif dapat dilihat dalam beberapa putusan Pengadilan Agama. Salah satu pembaharuan hukum waris Islam melalui putusan pengadilan dapat dijumpai dalam Putusan Nomor 489/K/AG/2011 tanggal 23 Desember 2011. Putusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa anak angkat saja diberi bagian harta peninggalan orang tua angkatnya, tidak masuk akal anak bawaan istrinya  disingkirkan  begitu  saja.  Putusan  ini  mengadili  sengketa  antara  anak  tiri  (anak  bawaan  istri kedua pewaris) dengan istri pertama pewaris dan anak angkat pewaris. Dalam putusan ini, sisa harta peninggal pewaris setelah dikeluarkan kepada istri pewaris, sisa harta peninggalan tersebut diserahkan kepada anak tiri dan anak angkat pewaris secara sama rata.
8 Bagir Manan, “Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional,” di dalam Yuhaya S. Praja, Hukum Islam Indonesia: Pemikiran dan Praktek , Cet. 1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 134.
9 Sumasno, Pengembangan Pemikiran Hukum Islam Melalui Putusan Pengadilan Agama. (http://www.pta.banjarmasin.com (30 Desember 2018).
Majelis  hakim  putusan  kasasi  ini  diketuai  oleh  Dr.  H.  Ani  Syamsu  Alam,  S.H.,  dibantu  oleh anggota Drs. H. Mukhtar Zamzani, S.H, M.H dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. Dalam putusan ini Hakim  Agung  Drs.  H.  Mukhtar  Zamzani,  S.H,  M.H  memiliki  pendapat  yang  berbeda  ( dissenting opinion) dengan  pertimbangan  hukum  bahwa  anak  tiri  almarhum  Djuwandi  bukanlah  ahli  waris  dan bukan juga dzawil arham dari almarhum Djuwandi, karena itu tidak ada alasan hukum apapun untuk menyerahkan sisa harta warisan almarhum Djuwandi kepada mereka, dan tidak dibandingkan dengan anak  angkat,  karena  anak  angkat  yang  sah,  berdasarkan  hukum  yaitu  Pasal  209  ayat  (2)  Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi berhak terhadap peninggalan melalui wasiat wajibah.
Menurut penulis hal tersebut di atas merupakan suatu  tema yang menarik untuk didiskusikan di ranah ilmiah, karena memuat asas baru yang berbeda dengan praktik kewarisan sebelumnya. Apabila dianalisis melalui ketentuan hukum Islam yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari si  pewaris  dapat  diklasifikasikan  sebagai  berikut:  (1)  Karena  hubungan  darah/keturunan,  seseorang dapat  memperoleh  harta  warisan  (menjadi  ahli  waris)  disebabkan  adanya  hubungan  darah  atau hubungan nasab keluarga dengan si pewaris, yang masuk kedalam klasifikasi ini diantaranya ibu, bapak, anak,  saudara,  dan  lain-lain;  (2)  Karena  hubungan  perkawinan,  seseorang  dapat  memperoleh  harta warisan  disebabkan  adanya  perkawinan  antara  si  pewaris  dengan  seseorang  tersebut,  yang  termasuk dalam  klasifikasi  ini  adalah  suami  atau  istri;  (3)  Karena  memerdekakan  si  pewaris,  seseorang  dapat memperoleh harta warisan disebabkan seseorang itu memerdekakan si pewaris dari perbudakan, dalam hal  ini dapat  saja seorang laki-laki maupun perempuan; (4) Karena sesama  Islam,  seseorang muslim yang meninggal dunia dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisanya diserahkan kepada baitul mal , dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepantingan kaum muslim.
Kasus kewarisan dalam Putusan Nomor 489 K/AG/2011 terdapat sisa harta berlebih atau dalam istilah ilmu faraid disebut dengan radd . Secara normatif dalam masalah sisa harta berlebih (radd) secara umum ada dua pendapat mengenai hal tersebut.Golongan pertama berpendapat bahwa sisa harta warisan tersebut  diberikan  kepada baitul  mal .  Golongan  kedua  berpendapat  sisa  harta  warisan  tersebut dikembalikan kepada ahli waris yang telah ditentukan bagiannya.
Pemahaman  terhadap  KHI  khususnya  hukum  kewarisan  oleh  hakim  Peradilan  Agama  dalam penerapannya tidaklah bersifat absolut, tetapi relatif sesuai dengan sifat relatif manusia itu sendiri dan sifat relatif perkembangan sosial atau lebih khusus pengaruh kehidupan masyarakat muslim Indonesia yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam khususnya hukum kewarisan.
Berdasarkan  permasalahan  diatas,  fokus  penelitian  ini  bagaimana  hukum  waris  di  Indonesia memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  muslim  dalam  pelaksanaan  kewarisan  yang sesuai dengan hukum waris Islam dan b agaimana kedudukan anak tiri dan anak angkat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 dihubungkan dengan sistem hukum waris Islam.

## B.  METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan  tujuan  untuk menganalisis keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hukum Waris Islam dihubungkan dengan perlindungan masyarakat muslim dalam hal kewarisan.

## C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

## 1.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Masyarakat  Muslim  dalam  Pelaksanaan  Kewarisan  yang Sesuai dengan Hukum Waris Islam di Indonesia
Secara  umum  keluarga  dalam  masyarakat  modern  Indonesia  cenderung  menempatkan  model “keluarga inti”, yaitu: “bapak, ibu dan anak” tanpa sanak saudara. 10 Ini menjadi bentuk susunan keluarga yang standar dan diterima secara sosial. Dengan perkataan lain, keluarga inti merupakan model yang moderen dalam masyarakat industri. Masyarakat  moderen Indonesia terutama di kota-kota telah pula mengenal bahkan pula menerapkan model keluarga inti demikianpun di pedesaan.
Keadaan  seperti  ini  terjadi  dimana  pun,  di  negara-negara  yang  sedang  membangun  termasuk Indonesia  yang  kini  berada  dalam  periode  peralihan  dari  masyarakat  agraris  ke  masyarakat  industri. Hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap dilakukan ijtihad berupa menafsirkan hukum  waris  Islam  dengan  mengakomodir  hukum  adat  seperti  cucu  dapat  menggantikan  kedudukan ayahnya  dalam  mewarisi  kakeknya  atau  neneknya  dengan  cara  memperoleh  sebagai  “ahli  waris pengganti”.
Dalam kitab-kitab fikih klasik ketentuan demikian tidak ada, karena warisan itu pada dasarnya hanya untuk ahli waris yang masih hidup. Demikian pun KHI memberi hak kepada anak angkat atau orang tua angkat, sedangkan Al-Qur’an jelas-jelas tidak mengakui keberadaan anak angkat atau orang tua  angkat  karenanya  tidak  mempunyai  akibat  hukum.Tetapi  anak  angkat  atau  orang  tua  angkat mendapat warisan karena melalui konsep “wasiat wajibah” .
Keberadaan hukum kewarisan yang dipandang qath’i itu dapat berubah menjadi dhanny pada tingkat  penerapan  melalui  putusan  Pengadilan  Agama.  Hal  ini  wajar  karena  Pengadilan  Agama  di samping sebagai “institusi hukum” juga sebagai “institusi sosial”. Pengadilan merupakan institusi yang dinamis. 11 Sebagai  institusi  sosial,  peran  Pengadilan  Agama  (para  hakimnya)  harus  dapat mengakomodir  perkembangan  sosial  (teori  kausalitas,  teori nasakh ).  Hukum  waris  termasuk  hukum mu’amalah ,  maka  dapat  dikembangkan  (terbuka)  sesuai  alasannya  (teori  ajaran  non  dasar, teori ta’aqquli ). Orientasi penerapan hukum waris adalah keadilan dan pada tingkat penerapan di pengadilan itu  yang  dihadapi  adalah  hukum  kasus.  Dalam  hukum  kasus  yang  dihadapi  pengadilan,  yaitu  kasus berbeda-beda dan nuansapun berbeda-beda pula, sehingga putusan berbeda pula (teori illat hukum , teori
10 Tahir Azhari, “Hukum Keluarga dan Kewarisan Islam dalam Masyarakat Modern Indonesia”, dalam Mimbar Hukum No. 10 Thn. IV (1993) , hlm. 24.
11 Satjipto Rahardjo, “Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga”, dalam Mimbar Hukum No. 10 Thn. IV (1993) , hlm. 23.
rasionalitas). Dengan kata lain, bahwa hukum  kewarisan yang dipandang qath’i atau ta’abbudi pada tingkat  pelaksanaan  ( tanfidz )  bisa dhanny atau ma’qulat  al-ma’na untuk  mewujudkan  keadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Syari’ . 12
Metode dan Peran Ijtihad dalam Putusan Ijtihad Hakim Peradilan Agama tentang Pengembangan Hukum Keluarga Islam  Bidang Kewarisan dalam KHI dari Pengaruh kehidupan Masyarakat Muslim Indonesia.Dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, maka tugas pokok hakim Peradilan Agama, yaitu  berwenang  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang- orang yang beragama  Islam  di  bidang waris sebagai  salah satu  wewenang absolutnya. Dalam proses mengadili,  hakim  wajib  berpedoman  pada  hukum  formil  (keadilan  prosedural)  dan  hukum  materiil (keadilan substansial). Penguasaan materi hukum oleh hakim diperlukan sebagai alat yang berorientasi pada  pertimbangan legal  justice . Moral  justice dan social  justice ,  di  samping  harus  sinkron  dengan tingkah laku yang jujur, adil dan moralitas.
Dinamika  perkembangan  hukum,  hukum  Islam  mempunyai  kaidah  asasi  yang  merupakan sumber  hukum  Islam  yang  ke  tiga,  yaitu: al-ra’yu (pemikiran)  dengan  metode  ijtihad  yang  dapat menjawab tantangan zaman dan memenuhi harapan dengan tetap memelihara “ruh Islam” dan hukum Islam yang tidak dapat dilepaskan dengan “maqashid al-syari’ah” bahwa Islam dan hukum Islam itu pasti  menciptakan “jalbu  al-mashalih  wa  dar’u  almafasid” (mendatangkan  kebaikan  dan  menolak keburukan” dan ujung-ujungnya memberikan keadilan. 13
Dari hasil penelitian dan analisis dapat dikemukakan bahwa hakim mempunyai peranan penting untuk melakukan ijtihad dalam rangka pengembangan hukum materiil Peradilan Agama yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya buku II tentang Hukum Kewarisan. Hal ini merupakan terobosan yang selama ini belum pernah dilakukan atau dikenal dalam praktek di lingkungan Peradilan Agama karena seakan-akan bertentangan secara teks dengan Al-Qur’an, As-Sunnah maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Metode  Ijtihad  hakim  Peradilan  Agama  untuk  memutuskan  kasus  posisi  di  atas  tidak  dapat dilepaskan  dengan  teori “maqashid  al-syari’ah” dengan  metode “istihsan” dan “maslahat” .  Di samping  berkaitan  dengan  tugas  hakim  adalah  memutus  perkara  yang  diajukan  kepadanya,  maka  ia mengaplikasikan  atau  menerapkan  hukum  pada  kasus-kasus  tertentu,  maka  bentuk  ijtihadnya  adalah “ijtihad tatbiqi” di samping “ijtihad istinbati” .
Ijtihad  mengandung  arti  mencurahkan  kemampuan  atau  upaya  sungguh-sungguh  dalam memecahkan persoalan yang berat dan sulit baik secara hissi (fisik) atau secara maknawi (non fisik). Adapun berkaitan dengan kasus ini, bahwa hakim Peradilan Agama melakukan ijtihad dalam rangka memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap nash dan Kompillasi Hukum Islam (KHI) dalam upaya
12 A.  Khisni, Transformasi  Hukum  Islam  ke  dalam  Hukum  Nasional  (Studi  Ijtihad  Hakim  Peradilan  Agama  tentang Pengembangan  Hukum  Kewaarisan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Kontribusinya  terhadap  Hukum  Nasional ), (Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum UII, 2010), hlm. 60.
mengembangkan teks ( tahrij  al-ahkam  ‘ala  nash  al-qanun )  untuk  mencapai maqashid  alsyari’ah , yaitu: keadilan (aspek filosofis) dan kemanfaatan (aspek sosiologis).
Maqashid al-syari’ah dapat diartikan tujuan hukum Islam.Tujuan hukum Islam yang diturunkan oleh  Allah  SWT.yaitu kemaslahatan umat  manusia.  Bagaimana  kandungan  hukum  Allah  itu  dapat diekpresikan dengan aspirasi hukum manusia yang manusiawi. Bahwa kandungan maqashid al-syari’ah adalah kemaslahatan . Kemaslahatan itu melalui analisis maqashid al-syari’ah tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai suatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah terhadap manusia. 14
Titik tolak dari obyek ijtihad yang dilakukan oleh hakim Peradilan Agama dalam memutus kasus di  atas,  terdapat  2  (dua)  corak  penalaran  dalam  upaya  menerapan maqashid  al-syari’ah ,  yaitu  corak penalaran ta’lili dengan  bentuk istihsan dan  corak  penalaran ta’lili dalam  bentuk istislahi .  Corak penalaran ta’lili merupakan  upaya  penggalian  hukum  yang  bertumpu  pada  penentuan ‘illah-‘illah hukum yang terdapat dalam suatu nash. Perkembangan corak penalaran ta’lili ini didukung oleh suatu kenyataan bahwa nashAl-Qur’an maupun As-Sunnahdalam penurunannya dalam suatu hukum sebagian diiringi dengan penyebutan ‘illah-‘illah hukumnya. Atas dasar ‘illat yang terkandung dalam suatu nash, permasalahan-permasalahan hukum  yang muncul diupayakan melalui  penalaran terhadap ‘illah yang ada dalam nash tersebut. Adapun cocak penelaran istislahi merupakan upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Peran ijtihad hakim Peradilan Agama dapat dikaitkan dengan peran Peradilan Agama itu sendiri, disamping sebagai “institusi hukum” juga sebagai “institusi sosial”. Peran Pengadilan Agama sebagai institusi sosial, yaitu mengakomodir dinamika perkembangan sosial dari aspek hukum yang berakibat putusan hakim Pengadilan Agama mempunyai nilai keadilan (aspek filosofis) dan nilai manfaat (aspek sosiologis).
Penemuan  hukum  mutlak  diperlukan,  apalagi  adanya  perkembangan  kehidupan  (termasuk perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia). Hukum secara empirik bukan merupakan hal yang statis, tetapi selalu mengikuti perubahan masyarakat, oleh sebab itu hakim sebagai penegak hukum dan keadilan  wajib  menggali,  memahami  dan  mengikuti  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dan  berkembang dalam  masyarakat.  Melalui  putusannya  seyogyanya  hakim  tidak  menjatuhkan  putusan-putusan  yang tidak  membumi,  dengan  kata  lain  tidak  bermanfaat  bagi  masyarakat. 15 Maka  dapat  dikatakan  bahwa Peradilan  Agama  merupakan  “institusi  yang  dinamis”,  sebagai  institusi  yang  menata  kembali masyarakat,  menginterpretasikan  teks-teks  undang-undang  (Kompilasi  Hukum  Islam)  dalam  konteks masyarakat serta perubahan-perubahannya.
14 Asfari Jaya Bakti, Konsep Maqashid al-Syari’ah menurut Al-Syatibi dan Relevansinya dengan Ijtihad Hukum Dewasa Ini (Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1994), hlm. 96.
15 Achmad Ali, “ Eksistensi Hakim dalam Menegakkan Hukum di Indonesia, ” dalam Mimbar Hukum No. 52 Thn. XII (2001), hlm. 66.
Dedi Pahroji : Kedudukan anak tiri dan anak angkat …
Warisan menurut sebagian besar ahli hukum Islam ialah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang  yang  meninggal  dunia  baik  berupa  benda  bergerak  maupun  benda  tetap,  termasuk barang/uang  pinjaman  dan  juga  barang  yang  ada  sangkut  pautnya  dengan  hak  orang  lain,  misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup. 16
Allah SWT memerintakan agar setiap orang yang beriman mengikuti ketentuan-ketentuan Allah menyangkut  hukum  kewarisan  sebagaimana  yang  termaktub  dalam  kitab  suci  Al-Qur’an  dan menjanjikan siksa neraka bagi orang yang melanggar peraturan ini, sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa' ayat 13 dan 14 17 , yang artinya:
“Hukum-hukum  tersebut  adalah  ketentuan-ketentuan  dari  Allah,  barang  siapa  yang  ta'at  pada (hukum-hukum) Allah dan RasulNya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir  di  dalamnya  sungai-sungai,  sedang  mereka  (akan)  kekal  di  dalamnya.  Dan  yang demikian tersebut merupakan kemenangan yang besar.Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya, serta melanggar ketentuan (hukum-hukum) Allah dan rasulNya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, sedangkan mereka akan kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang amat menghinakan”.
Ayat  tersebut  merupakan  ayat  yang  mengiringi  hukum-hukum  Allah  menyangkut  penentuan para ahli waris, tahapan  pembagian warisan serta porsi masing-masing ahli waris, yang menekankan kewajiban  melaksanakan  pembagian  warisan  sebagaimana  yang  ditentukan  Allah,  yang  disertai ancaman  bagi  yang  melanggar  ketentuan  tersebut.  Sebaliknya  bagi  hamba  yang  mengikuti ketentuanNya,  Allah  menjanjikan  surga.  Dalam  tradisi  Arab  pra  Islam,  hukum  yang  diberlakukan menyangkut  ahli  waris  mereka  menetapkan  bahwa  wanita  dan  anak-anak  tidak  memperoleh  bagian warisan, dengan alasan mereka tidak atau belum dapat berperang guna mempertahankan diri, suku atau kelompoknya, 18 oleh  karena  itu  yang  berhak  mewarisi  adalah  laki-laki  yang  berfisik  kuat  dan  dapat memanggul senjata untuk mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. 19
Konsekwensinya  perempuan,  anak-anak  dan  orang  tua  renta  tidak  berhak  mewarisi  harta peninggalan  kerabatnya.Islam  datang  membawa  panji  keadilan  persamaan  kedudukan  laki-laki  dan perempuan, anak-anak, orang dewasa, orang yang tua renta, suami, isteri saudara laki-laki dan saudara perempuan sesuai  tingkatan masing-masing. Dari berbagai  ketentuan dalam  hukum  kewarisan Islam, setidaknya  ada  lima  azas  (doktrin)  yang  disepakati  sebagai  sesuatu  yang  dianggap  menyifati  hukum kewarisan  Islam,  yaitu  bersifat Ijbari ,  bilateral,  individual,  keadilan  yang  berimbang  dan  akibat kematian. 20
Pada  pokoknya,  syari'ah  bertujuan  untuk  menegakkan  perdamaian  di  muka  bumi  dengan mengatur  masyarakat  dan  memberikan  keadilan  kepada  semua  orang.Jadi,  perintah  dan  keadaan
16 Masjfuk Zuhdi , Studi Islam, Jilid III (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), hlm. 57.
17 Mahmud Yunus , Hukum Warisan Dalam Islam (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), hlm. 5.
18 Muhammad Ali Ash-Shabuni , Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam (Surabaya: Mutiara Ilmu,  tth.), hlm. 15.
19 Ahmad Rofik , Fiqh Mawaris (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 6.
20 Amir Syarifuddin , Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam  Dalam Lingkungan Adat Minangkabau (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), hlm. 24.
merupakan tujuan mendasar bagi syari'ah. 21 Dalam bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang  menunjukkan  perbuatan,  perlakuan  adil,  tidak  berat  sebelah,  tidak  berpihak,  berpegang  kepada kebenaran, proporsional, dll. 22 Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan hukum kewarisan, dapat diartikan bahwa keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan berdasarkan perolehan dan kewajiban/keperluan. 23
Dengan  demikian  keadilan  dalam  hukum  waris  Islam  merupakan  ketentuan  hukum  Islam mengenai peralihan harta warisan dari pewaris (pemilik harta yang meninggal dunia) kepada para ahli waris yang bersifat proporsional dan berimbang. Keadilan merupakan salah satu asas (doktrin) dalam hukum  waris  Islam,  yang  disimpulkan  dari  kajian  mendalam  tentang  prinsip-prinsip  dasar  yang terkandung  dalam  hukum  tentang  kewarisan.  Hal  yang  paling  menonjol  dalam  pembahasan  tentang keadilan  menyangkut  hukum  Kewarisan  Islam  adalah  tentang  hak  sama-sama  dan  saling  mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2:1 antara porsi laki-laki dan perempuan.
Dalam  kehidupan  masyarakat  muslim,  laki-laki  menjadi  penanggung  jawab  nafkah  untuk keluarganya,  berbeda  dengan  perempuan.  Apabila  perempuan  tersebut  berstatus  gadis/masih  belum menikah,  maka  ia  menjadi  tanggung  jawab  orang  tua  ataupun  walinya  ataupun  saudara  laki-lakinya, sedangkan  setelah  seorang  perempuan  menikah,  maka  ia  berpindah  akan  menjadi  tangguag  jawab suaminya  (laki-laki).  Syari'at  Islam  tidak  mewajibkan  perempuan  untuk  menafkahkan  hartanya  bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun ia tergolong mampu/kaya, jika ia telah bersuami, sebab memberi nafkah (tempat tinggal, makanan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan syara' kepada suami (laki-laki setelah ia menikah).
Jika  dalam  satu  kasus  seorang  anak  (juga  saudara)  perempuan  mendapat  separuh  dari  harta peninggalan,  pada  hakikatnya  jauh  lebih  besar  dari  perolehan  laki-laki,  sebab  kekayaan  laki-laki (termasuk  dari  bagian  warisan)  pada  akhirnya  akan  pindah  ke  tangan  wanita  dalam  bentuk  pangan, sandang dan papan, sehingga bahagian laki-laki tersebut akan lebih dahulu habis. Sebaliknya kekayaan perempuan  (dari  pembagian  warisan  tersebut)  akan  tetap  utuh  tak  berkurang,  jika  diinginkannya, 24 karena pada hakikatnya perempuan mengambil bagian (warisan, harta laki-laki) dan tidak memberi apa- apa, Ia mendapat bagian warisan dan memperoleh nafkah, tidak sebaliknya.
Perbedaan yang berdasarkan besar kecilnya beban dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagaimana  diuraikan  di  atas,  berdasarkan  hukum  kausalitas  imbalan  dan  tanggung  jawab,  bukan mengandung  unsur  diskriminasi.  Porsi  perempuan  yang  ditentukan  tersebut  seimbang  dengan kewajibannya.  Sebab  dalam  Islam,  kaum  wanita  pada  dasarnya  dibebaskan  dari  memikul
21 Muhammad  Muslehuddin, Filsafat  Hukum  Islam  dan  Pemikiran  Orientalis;  Studi  Perbandingan  Sistem  Hukum  Islam (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), hlm. 77.
22 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. III, 1990), hlm. 6- 7.
23 M. Fuad Abdul Baqi, Al-lu’lu wa al Marjan , Juz II, dar al-Ihya al-Kutub a1-’ Arabiyah, Kairo, tt.,Hlm. 183.
24 Nashruddin Baidan, tafsir bi al-Ra yi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 65.
Dedi Pahroji : Kedudukan anak tiri dan anak angkat …
tanggungjawab ekonomi keluarga. Oleh karena itu, jika seseorang menerima bagian waris tinggi, berarti hal  itu  merupakan  manifestasi  dari  tingkat  kewajibannya,  yang  merupakan  konsep  perbedaan  secara sosiologis dalam masyarakat Islam. 25
Di Indonesia pernah dikemukakan wacana yang menyatakan perbandingan 2:1 bukan ketentuan yang  bersifat  pasti  dan  tetap,  sehingga  dapat  dikompromikan,  diantaranya  Zainuddin  Sardar  yang menyatakan bahwa setiap rumusan hukum yang terdapat pada nash Al-Qur' an dan Hadits terdiri dan unsur-unsur  :  a.  Unsur  Normatif  yang  bersifat  abadi  dan  universal,  berlaku  untuk  semua  tempat  dan waktu serta tidak berubah dan tidak dapat diubah; b. Unsur Hudud yang bersifat elastis sesuai dengan keadaan  waktu,  tempat  dan  kondisi  sebagaimana  kaidah:  Artinya: Perubahan  hukum  (dapat  terjadi) berdasarkan perubahan masa, tempat dan keadaan. 26
Kenyataannya rumusan Pasal 176 KHI yang dijadikan hukum materil di lingkungan Peradilan Agama, ketentuan 2:1 tidak bergeser. Ketentuan 176 KHI yang tetap mempertahankan porsi 2:1 antara anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  dilatarbelakangi  para  penyusun  ataupun  ahli  hukum  Islam  yang terlibat  dalam  penyusunan  pasal  176  KHI  meyakini  ketentuan  ayat  tersebut  bersifat Sarih/tafsil dan Qath'i. Berdasarkan pada teori standar konvensional yang menyebutkan "perbedaan jumlah bagian anak perempuan dengan anak laki-laki berdasarkan hukum imbalan dan tanggung jawab", seperti yang telah diuraikan di atas.
Hukum waris Islam juga ditentukan bagian Ibu dan bapak yang berhak mewarisi bersama anak dengan  keturunannya,  dalam  arti  Ibu  dan  bapak  sama-sama  mewarisi  dengan  forsi  yang  berimbang, yakni sama-sama memperoleh 1/6 dari harta warisan, apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki. Jika tidak ada, maka ibu mendapat 1/3 dan untuk bapak sisanya 2/3, karma bapak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberi nafkah untuk ibu.
Walaupun dalam hukum waris Islam ditentukan porsi 1:1 (satu banding satu) antara bagian ayah dan bagian ibu, yakni sama-sama memperoleh 1/6 bagian, akan tetapi dalam pelaksanaannya/penerapannya  masih  memperhatikan  keadilan  atas  dasar  hak  dan  kewajiban,  yakni beban dan tanggung jawab laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Dinilai adil jika bagian ayah lebih besar dibandingkan bagian ibu, seperti dalam kasus apabila pewaris meninggalkan ahli waris: suami, ibu dan bapak. Dalam kasus demikian, asal masalah adalah enam, suami memperoleh ½ (3 bagian), ibu memperoleh 1/3 dari sisa (1 bagian) dan ayah mendapat sisa (2 bagian).

## 2.  Kedudukan  Anak  Tiri  dan  Anak  Angkat  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  489 K/AG/2011 dihubungkan dengan Sistem Hukum Waris Islam
Putusan  MA  Nomor  489  K/AG/2011  menetapkan  adanya  hak  waris  bagi  anak  tiri  dan  anak angkat.  Dalam  putusan  tersebut  ditetapkan  bahwa  anak  tiri  dan  anak  angkat  secara  bersama-sama
25 Zainuddin Sardar, Masa Depan Islam (Bandung: Pustaka, 1987), hlm. 203, 342.
26 Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, AI Asybah wa an Nadhoir (Indonesia: Syirkah Nur Asia, tth), hlm. 72.
mendapat sisa harta warisan, yang apabila dihitung jumlahnya lebih dari 1/3 harta warisan. Selama ini, anak angkat biasanya tidak menjadi ahli waris, tetapi mendapatkan bagian harta peninggalan melalui wasiat wajibah (maksimal 1/3 harta warisan). Bahkan anak tiri biasanya tidak mendapat bagian waris apa-apa kecuali yang memang dihibahkan atau diwasiatkan oleh pewaris pada saat hidupnya. Putusan MA  ini  menarik  untuk  dikaji,  karena  memberikan  harta  warisan  kepada  anak  tiri  dan  anak  angkat melalui  sistem ashabah (sisa harta warisan), dan bukan melalui wasiat wajibah.
Putusan Mahkamah Agung No. 489 K/AG/2011 memberikan bagian warisan bagi anak tiri dan anak angkat sebagai penerima sisa (ashabah). Dalam putusan tersebut, anak tiri dan anak angkat tidak saja mendapat  sebagian  besar harta warisan (87,5%), tetapi  juga mengurangi  ( hijab nuqshan ) bagian istri pewaris dari yang seharusnya mendapat ¼ menjadi 1/8 bagian (12,5%) dari harta warisan. Tulisan ini berupaya mencari landasan hukum bagi hak kewarisan anak tiri dan anak angkat, di samping juga memberikan catatan kritis dan alternatif penyelesaian bagi perkara tersebut.
Dengan  menelusuri  khazanah  keilmuan  waris  Islam,  anak  tiri  dan  dan  anak  angkat  dapat dimasukkan  dalam  kelompok ashabah  sababiyyah yang  menerima  sisa  harta  warisan,  atau  sebagai penerima wasiat wajibah yang dapat menerima maksimal 1/3 bagian harta warisan. Dalam aplikasinya, hak ashabul furud sebagai ahli waris asli yang disebutkan dalam Al-Qur`an perlu diperhatikan dan tidak boleh dirugikan dalam pembagian warisan yang melibatkan anak tiri dan anak angkat ini.
Putusan MA Nomor 489 K/AG/2011 ini merupakan perbaikan dari putusan Pengadilan  Agama Malang Nomor297/Pdt.G/2010/PA.Mlg yang kemudian dikuatkan oleh putusan PTA Surabaya dengan Nomor 104/Pdt.G/2011/PTA.Sby. 27 Dengan demikian, antara putusan judex facti yang ditetapkan oleh PA dan PTA ada perbedaan dengan judex juris yang diputuskan oleh MA. Dalam deskripsi perkara ini dibagi sesuai dua putusan tersebut, hanya nama-nama pihak yang berperkara tidak disebutkan secara langsung. Apabila ditelusuri ke belakang, asal usul perkara ini bermula dari adanya perkawinan antara Ibu A dan pak B, yang  kemudian dikaruniai 4 (empat) orang  anak kandung, 2 orang laki-laki dan 2 orang  perempuan.  Semasa  hidupnya  A  dan  B  memiliki  usaha  Penginapan.  Namun  kemudian  pak  B meninggal dunia, dan Ibu A melanjutkan dalam mengelola usaha penginapan tersebut.
Ibu  A  (pada  tahun  1966)  kemudian  menikah  lagi  dengan  seorang  laki-laki  (C).Dengan perkawinan tersebut, Ibu A tetap melanjutkan usaha penginapan tersebut dibantu oleh suami keduanya (C). Pak C ini pada saat menikah dengan ibu A telah memiliki istri yang bernama Ibu D. Pak C dan Ibu D dalam perkawinannya tidak memiliki keturunan dan mengangkat seorang perempuan menjadi Anak Angkat (E).
Dalam upaya pengembangan bisnisnya, Ibu A dan pak C membeli sebidang tanah (pada tahun 1994) dan kemudian didirikan Penginapan. Luas tanah tersebut 1.220 meter persegi dan sertipikatnya diatasnamakan pak C. Penginapan beserta tanahnya inilah yang kemudian menjadi Obyek Sengketa. Ibu
27 Putusan MA Nomor 489 K/AG/2011, Hlm. 1, 5, 6 dan 12.
Dedi Pahroji : Kedudukan anak tiri dan anak angkat …
A kemudian (tahun 2003) meninggal dunia karena sakit dan diikuti pak C yang meninggal dunia dua tahun setelahnya (tahun 2005) juga karena sakit. Dengan meninggalnya Pak C, obyek sengketa berada di bawah penguasaan Ibu D sebagai istri pertama beserta Anak angkat (E) dan suaminya. Karena obyek sengketa tersebut sebenarnya merupakan hasil usaha bersama antara Pak C dan ibu A, maka empat anak kandung ibu A, yang berarti juga  Anak Tiri pak C, menggugat kepada pihak yang menguasai obyek sengketa  tersebut  (Ibu  D,  anak  angkat,  dan  suami  dari  anak  angkat  tersebut,  sebagai  para  tergugat) supaya  obyek  sengketa  dibagi  secara  adil,  apalagi  anak  angkat  dan  suaminya  pada  dasarnya  adalah bukan ahli waris dari pak C. Dengan demikian, empat anak tiri dari pak  C inilah yang menjadi  para penggugat (F). 28
Putusan judex facti yang langsung memberikan sisa harta warisan kepada LAZIS ini berarti tidak mengikuti pendapat yang memberikan radd kepada istri atau suami. Putusan tersebut tidak memberikan radd kepada ibu D sebagai istri dan semua sisa harta waris diberikan untuk LAZIS.Para ulama memang berbeda pendapat ketika harta warisan tersebut masih sisa padahal telah dibagikan kepada ashabul furud yang ada dan tidak  ada  ahli waris ashabah . Apakah sisa harta warisan tersebut  dikembalikan ( radd ) kepada ahli waris ashabul furud yang ada sesuai besaran bagiannya atau langsung diberikan ke baitul mal. Pendapat pertama, yang dikemukakan oleh Zaid ibn Tsabit dan diikuti oleh ‘Urwah, Al-Zuhri, Al- Syafi’i, dan Malik, menyatakan bahwa sisa harta warisan tersebut langsung diberikan kepada baitul mal untuk kepentingan umum, sehingga tidak ada radd untuk ahli waris ashabul furud yang pada dasarnya sudah mendapat bagian sesuai yang ditetapkan oleh Al-Qur`an. Pendapat kedua menyatakan bahwa sisa harta warisan tersebut diberikan kepada ahli waris ashabul furud termasuk suami dan istri sesuai dengan bagian  yang  diterima  masing-masing.  Pendapat  ini  dikemukakan  oleh  Usman  Ibn  ‘Affan.  Kemudian pendapat ketiga, yang dikemukakan oleh ‘Umar, ‘Ali dan mayoritas ulama, termasuk Abu Hanifah dan Ahmad  Ibn  Hanbal,  menyatakan  bahwa  sisa  harta  warisan  tersebut  dikembalikan  ( radd )  kepada  ahli waris ashabul furud selain suami dan istri. 29
Menurut pendapat ketiga di atas, suami dan istri, berbeda dengan ahli waris yang lain, saling mewarisi  adalah  karena  hubungan  perkawinan,  bukan  hubungan  nasab,  sehingga  keduanya  tidak mendapatkan radd . Radd hanya  diberlakukan  bagi  ahli  waris  karena  hubungan  nasab.  Kemudian argumen  pendapat  kedua  dan  ketiga  yang  menyatakan  adanya radd adalah  karena ashabul  furud memiliki hubungan yang lebih kuat dengan pewaris, yaitu hubungan nasab dan agama, dari pada baitul mal (kepentingan umum) yang hanya sekadar hubungan agama saja. Dengan demikian, apabila ada sisa harta warisan, maka ashabul furud lebih didahulukan dari pada baitul mal, yaitu dengan cara adanya radd . 30 Namun demikian, baitul mal masih tetap mungkin mendapat bagian, yaitu apabila tidak ada ahli
28 Putusan MA Nomor 489 K/AG/2011, Hlm. 1-5.
29 Al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 316.
30 Ibid ., hlm.316-317
waris,  atau  harta  warisan  tersebut  tetap  masih  ada  sisa  setelah  di- radd- kan  sesuai  bagian  masing- masing ashabul furud yang ada.
Putusan judex  facti ,  apabila  dibandingankan  dengan  ketiga  pendapat  di  atas,  maka  ada kemungkinan mengikuti pendapat pertama, yaitu tidak ada konsep radd bagi ashabu al-furud , atau bisa juga mengikuti pendapat ketiga yang menyatakan ada radd , tetapi kepada selain suami atau istri.Oleh karena itu, dalam putusan judex facti , ibu D sebagai istri tidak mendapatkan radd , dan sisa harta warisan langsung diberikan seluruhnya kepada baitul mal (LAZIS). Apabila dicermati, putusan judex facti ini tidak sesuai dengan ketetapan yang dikemukakan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).KHI Pasal 193 cenderung kepada pendapat kedua di atas, yaitu sisa harta warisan di- radd -kan kepada seluruh ahli waris yang ada, tanpa mengecualikan suami dan istri. Pasal 193 KHI tersebut berbunyi:
“Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa  angka  pembilang  lebih  kecil  dari  angka  penyebut,  sedangkan  tidak  ada  ahli  waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.”
Sementara  itu,  baitul  mal  yang  diterjemahkan  oleh  KHI  sebagai  Balai  Harta  Keagamaan (Ketentuan Umum Pasal 171(i)), hanya akan mendapat harta warisan apabila tidak ada ahli waris. KHI Pasal 191 menyatakan:
“Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada  atau  tidaknya,  maka  harta  tersebut  atas  putusan  Pengadilan  Agama  diserahkan penguasaannya  kepada  Baitul  Mal  untuk  kepentingan  agama  Islam  dan  kesejahteraan umum.” 31
Dengan demikian, KHI mengakui adanya pembagian harta warisan secara radd kepada seluruh ashabul furud atau dzawil furud , termasuk suami atau istri, di samping juga mengakui baitul mal sebagai penerima harta warisan apabila memang tidak ada ahli waris yang lain. Apabila dilihat, putusan judex facti memberikan bagian istri ¼ (25%) dari harta warisan dan bagian anak angkat 1/3 (33.33%) melalui wasiat wajibah, maka sisanya yang diberikan ke baitul mal adalah 5/12 atau 41,66% dari harta warisan. Dengan demikian, bagian yang paling kecil adalah justru yang diterima oleh istri sebagai ashabul furud dan ahli waris asli yang disebutkan dalam Al-Qur`an. Sementara bagian yang paling besar adalah baitul mal, dan kemudian anak angkat.Padahal anak angkat di samping bukan ahli waris, juga wasiatnya bukan datang dari pewaris sendiri, tetapi berdasarkan atas keputusan hakim melalui wasiat wajibah. Sementara itu, adanya pemberian harta warisan untuk baitul mal (kepentingan umum, baitul mal) pada dasarnya adalah pemberian harta waris untuk kemaslahatan umum apabila tidak ada ahli waris, padahal dalam kasus ini ahli waris itu ada.
31 Ketentuan  KHI  tentang radd dan baitul mal  ini lebih dekat dengan pendapat  ‘Usman Ibn Aff an, dan berbeda  dengan pendapat Imam Al Syafi ’i sendiri, yang biasanya banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia.
Dengan  demikian,  seharusnya  ahli  waris,  dalam  hal  ini  adalah  istri  dari  pewaris,  yang  lebih diutamakan dari pada baitul  mal dan juga anak  angkat,  terutama dalam  hal  besarnya bagian warisan yang  diterima.  Apabila  mengikuti  ketentuan  KHI,  dengan  mempertimbangkan  juga  pendapat  yang pertama  yang  dikemukakan  oleh  Imam  al-Syafi’i  dan  Imam  Malik  di  atas  bahwa  baitul  mal  pada dasarnya sejak awal berhak memperoleh sisa harta warisan, maka radd hanya diberikan sesuai dengan bagian  masing-masing  ahli  waris ashabul  furud ,  dan  apabila  masih  ada  sisa  maka  diberikan  kepada baitul mal. Oleh karena itu, walaupun memang masalah khilafiyyah , putusan judex facti , menurut hemat penulis, sebaiknya ditetapkan dengan adanya radd untuk istri, sehingga ibu D sebagai istri mendapat bagian ¼ ditambah radd ¼ bagian, sehingga istri mendapat ½ (50 %) bagian harta warisan.
Kemudian  anak  angkat  mendapat  1/3  (33,33%)  bagian  sebagai  jumlah  maksimal  dari  wasiat wajibah, dan baitul mal (baitul mal) mendapat sisanya, yaitu 1/6 bagian atau 16,66 % dari harta warisan. Dengan  demikian,  urutan  besaran  bagian  harta  warisan  yang  diperoleh  adalah  pertama  istri  (50%), kemudian  anak  angkat  (33,33%)  dan  terakhir  baitul  mal  (16,66%).  Hal  ini  berbeda  secara  terbalik dengan putusan judex facti yang lebih mengutamakan baitul mal (41,66%), kemudian baru anak angkat 1/3 bagian (33,33%) dan terakhir istri yang hanya mendapat ¼ bagian (25%). Di samping itu, putusan judex facti ini mengabaikan bagian bagi anak tiri, yang kemudian dikoreksi oleh putusan judex juris , sebagaimana  dikemukakan.Hubungan  antara  anak  tiri  dan  pewaris,  menurut judex  juris ,  harus  lebih diperhatikan karena tidak kalah dekatnya dibanding hubungan antara anak angkat dengan pewaris.
Putusan judex  juris ,  berbeda  dengan  putusan judex  facti ,  menambahkan  anak  tiri  sebagai penerima harta warisan, dengan argumen bahwa anak angkat saja mendapat harta warisan, maka anak tiri seharusnya lebih berhak.Oleh karena itu, sisa harta warisan, menurut putusan judex juris , tidak tepat apabila diberikan untuk LAZIS dan lebih tepat untuk diberikan kepada anak tiri dan angkat angkat.
Pemberian bagian sisa harta warisan bagi anak tiri dan anak angkat oleh judex juris ini, apabila dicermati, bukan melalui wasiat wajibah, namun menempatkan kedudukan anak tiri dan anak angkat ini sebagai  kelompok ashabah (penerima  seluruh  sisa).Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  bagian  yang diterima oleh anak tiri dan anak angkat adalah lebih dari 1/3 harta warisan, yaitu 7/8 bagian (sisa dari bagian Ibu D sebagai istri yang mendapat 1/8 harta warisan).
Kedudukan anak tiri dan anak angkat ini, oleh putusan judex juris , ditempatkan sebagaimana kedudukan anak kandung yang bisa meng- hijab nuqshan sehingga mengurangi bagian Ibu D sebagai istri  dari  ¼  bagian  menjadi  hanya  1/8  bagian. 32 Hanya  saja,  di  sisi  lain,  anak  tiri  (2  laki-laki  dan  2 perempuan) dan anak angkat (1 perempuan) tersebut semuanya mendapatkan bagian yang sama, dengan tidak membedakan jenis kelamin.
32 Hijab dalam  fi  kih  waris  diklasifi  kasikan  menjadi  dua,  yaitu hijab  hirman yang  mengHlmangi  seseorang  untuk mendapatkan harta warisan, dan hijab nuqshan yang hanya mengurangi bagian seseorang dalam menerima harta warisan. As-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , Hlm.: 314.
Apabila dicermati, dalam diskursus hukum waris Islam terdapat konsep ashabah sababiyyah . Konsep ashabah  sababiyah ini  merupakan  bagian  dari  konsep  ashabah  secara  umum  yang  biasanya dikaitkan  dengan  konsep al-wala` ,  yaitu  pemberian  bagian  harta  warisan  dari  bekas  budak  yang meninggal kepada bekas tuan yang memerdekakannya, sebagai balasan dari kebaikan tuannya tersebut dan  kedekatan  antara  keduanya.  Dalam  beberapa  literatur  hukum  waris  Islam,  terjadi  perbedaan pendapat  tentang  kapan  bekas  tuan  tersebut  mendapat  bagian  warisan,  apakah  ketika  bekas  budak (pewaris) tidak memiliki ahli waris sama sekali, atau ketika tidak memiliki ahli waris nasabiyah, ataukah ketika  tidak  ada  kelompok  ashabah  sehingga  harta  warisan  masih  sisa. 33 Terlepas  dari  perbedaan pendapat  tersebut,  sebenarnya  terdapat  titik  persamaan,  yaitu  ketika  harta  warisan  bekas  budak (pewaris) tersebut masih terdapat sisa. Adanya sisa harta warisan tersebut baik karena ada ahli waris ashabul furud tetapi tidak ada ahli waris ashabah, ataupun karena tidak ada ahli waris sama sekali. Bekas tuan  yang  menerima  sisa  harta  warisan  dari  bekas  budaknya  tersebut  dalam  ilmu  kewarisan  Islam disebut sebagai ashabah sababiyyah . 34
Sebagai  konsep  ashabah,  maka  konsep ashabah  sababiyyah ini  sama  kedudukannya  dengan ashabah  nasabiyyah yang  dapat  menghabiskan  seluruh  sisa  harta  warisan.  Hanya  saja, ashabah sababiyyah ini  baru  mendapat  bagian  warisan  apabila  tidak  ada ashabah  nasabiyyah dan  harta  yang telah dibagikan kepada ashabul furud masih terdapat sisa. Di samping itu, ashabah sababiyyah , berbeda dengan ashabah  nasabiyyah ,  di  samping  tidak  dapat  menghijab ashabul  furud ,  baik hijab  hirman maupun hijab nuqshan , juga tidak membedakan jenis kelamin, karena orang yang memerdekakan budak tersebut bisa laki-laki ataupun perempuan. 35
Pemberian seluruh sisa harta warisan kepada anak tiri dan anak angkat oleh putusan judex juris , menurut  hemat  penulis,  bisa  diposisikan  dalam  konteks ashabah  sababiyyah ini.Sebagaimana  dalam konsep al-wala` , hubungan anak tiri dan anak angkat dengan orang tua tiri atau orang tua angkatnya terdapat rasa kasih sayang dan kedekatan sebagaimana kedekatan dalam hubungan nasab. Oleh karena itu, nabi bersabda bahwa: al-wala` (kekerabatan karena memerdekakan budak) itu daging sebagaimana daging nasab, al-wala` luhmah ka luhmah al-nasab . 36 Atas dasar hadits ini, menurut pendapat penulis, apabila bekas tuan tersebut meninggal dan tidak ada ahli warisnya, atau masih terdapat sisa dan tidak ada kelompok ashabah nasabiyyah , maka bekas budak tersebut bisa mendapatkan bagian harta warisan juga  dengan  konsep al-wala` ini.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  keduanya  bisa  saling mewarisi.Demikian juga halnya dengan anak tiri dan anak angkat dalam hubungannya dengan orang tua tiri atau orang tua angkatnya.
33 Ibid. ,Hlm. 61. Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid , Hlm. 271. Muhammad Abu Zahrah, Muhadarat fi al-Mirats ‘inda al- Ja’fariyyah (Ttp.: Ma’had fi al-Dirasat al-‘Arabiyyah al-‘Aliyyah, t.t.), Hlm. 51-52 dan 57.
34 Al-Shabuni, Al-Mawaris , Hlm. 61
35 Al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , Hlm 313.
36 Muhammad Ibn Isma’il al-Shan’ani, Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram min Jam’i Adillah al-Ahkam Dar al-Kitab al- ‘Arabi, Beirut, 2006, Hlm. 654.
Dedi Pahroji : Kedudukan anak tiri dan anak angkat …
Hubungan antara anak tiri dan anak angkat dengan orang tua tiri atau orang tua angkatnya bisa juga dimasukkan dalam konsep al-mu’aqadah (janji persaudaraan) yang menurut Al-Qur`an termasuk di antara sebab adanya saling mewarisi. 37 Walaupun posisinya anak, tiri ataupun angkat, tetapi dalam hukum kewarisan tidak bisa disamakan dengan kedudukan anak kandung. Sama dengan posisi bekas tuan dari budak yang kedudukannya tidak sama dengan ayah, maka posisi  anak tiri dan anak angkat tersebut tidak bisa menghijab ashabul furud dan hanya akan mendapat bagian apabila masih ada sisa harta warisan setelah dibagi kepada ashabul furud . Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa ashabah sababiyyah akan mendapat bagian warisan apabila memang harta warisan tersebut masih ada sisa dan tidak  ada ashabah  nasabiyyah .  Dari  uraian-uraian  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  mengenai  sisa  harta warisan setelah dibagi kepada ashabul furud , para ulama hanya sepakat pada adanya hak bagi ashabah nasabiyyah .
Ketika  tidak  ada ashabah  nasabiyyah ,  mereka  berbeda  pendapat  tentang  siapakah  yang  lebih didahulukan untuk  menerima sisa harta warisan tersebut. Ada yang lebih mendahulukan baitul mal, ada yang lebih mengutamakan radd , dan ada juga yang mengutamakan untuk memberikannya pada ashabah sababiyyah, dengan  pengertiannya  yang  baru.  Mengenai  urutan  siapa  yang  lebih  didahulukan,  ini merupakan masalah ijtihadiyah, sehingga penyelesaiannya perlu melihat kasus per kasus yang sekiranya dapat  mendekati  rasa  keadilan  para  pihak.  Secara  umum,  menurut  hemat  penulis,  konsep radd perlu diperhatikan, karena di samping ashabul furud merupakan orang yang terdekat dengan pewaris, juga biasanya setelah di- radd - kan harta warisan tersebut masih sisa, yang bisa diberikan kepada ashabah sababiyyah atau baitul mal.
Sementara apabila mengabaikan radd , dan langsung diberikan kepada ashabah sababiyyah atau baitul mal, maka sangat mungkin terjadi ashabul furud akan mendapatkan bagian lebih kecil dari pada ashabah sababiyyah atau baitul mal. 38 Dengan kata lain, radd bisa saja diabaikan apabila ashabul furud sudah mendapatkan bagian yang dianggap cukup dan adil. Misalnya ahli waris hanya terdiri dari anak perempuan tunggal, maka anak perempuan akan mendapat ½ harta warisan, sehingga kemudian tidak perlu di- radd -kan dan sisanya bisa langsung diberikan kepada ashabah sababiyyah .
Atas  dasar  uraian  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  dalam  menyelesaikan  perkara  tersebut  putusan judex  facti lebih  mendahulukan  baitul  mal,  dengan  mempertimbangkan  juga  anak  angkat  untuk mendapat  wasiat  wajibah,  sementara  putusan judex  juris lebih  mengutamakan ashabah  sababiyyah . Keduanya tidak mempertimbangkan adanya radd bagi ashabul furud yang ada. Bahkan putusan judex juris , sebagaimana dikemukakan, mengurangi bagian istri (ibu D) dari ¼ menjadi 1/8 bagian, dengan demikian  istri  hanya  mendapat  bagian  12,5%  (1/8),  sementara  sisanya,  yaitu  7/8  (87,5%)  diberikan
37 Q.S.  Al-Nisa`  (4):  33  menyebutkan  ahli  waris  dengan  jalan  sumpah  setia  ( walladzina  ‘aqadat  aimanukum  fa  atuhum nashibahum ),  walaupun  ulama  berbeda  pendapat  mengenai  apakah  sebab  mewarisi  dengan  jalan  sumpah  setia  ini  telah dinasakh atau belum.
38 Al-Qur`an  sendiri  mengingatkan  untuk  memperhatikan  keturunan  supaya  tidak  lemah,  termasuk  masalah  harta  yang ditinggalkan. Q.S. Al-Nisa` (4): 9.
kepada  anak  tiri  dan  anak  angkat  sebagai ashabah  sababiyyah .  Di  sini  istri  sebagai ashabul  furud yang merupakan ahli waris asli mendapatkan bagian yang sangat sedikit, sementara bagian anak tiri dan anak angkat sebagai ahli waris hasil ijtihadi mendapat bagian harta warisan yang banyak.
Menurut  hemat  penulis,  seharusnya  istri  tidak  ter- hijab  nuqshan sehingga  bagiannya  tetap mendapat  ¼  bagian,  karena ashabah  sababiyyah ,  sebagaimana  dikemukakan,  tidak  bisa  menghijab ashabul  furud. 39 Kemudian  patut  juga  dipertimbangkan  adanya radd bagi  istri,  sehingga  bagian  istri adalah  ¼  ditambah radd ¼  sehingga  menjadi  ½  (50%)  bagian  dari  harta  warisan.  Baru  kemudian sisanya,  yaitu  ½  (50%)  diberikan  secara  merata  kepada  anak  tiri  dan  anak  angkat  yang  ada.Dengan demikian, istri sebagai ahli waris asli tidak banyak dirugikan.
Menurut penulis tidak hanya anak tiri dan anak angkat yang mendapat bagian harta warisan yang jelas-jelas pernah hidup bersama dalam keluarga dengan orang tua tirinya maupun orang tua angkatnya, orang yang hadir pun dalam pembagian waris juga dapat bagian uang dengar berdasarkan pada surat An-Nissa ayat 8 yang artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik”.
Menurut Surat An’Nissa ayat 8 tersebut di atas yang hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin belum tentu beragama Islam, namun bisa saja yang hadir dimaksud non muslim. Surat An’Nissa ayat 8 membuktikan  bahwa  Islam  sudah  memenuhi  Pasal  29  Undang-Undang  Dasar  1945  tentang    Prinsip Ketuhanan  yang  ditanamkan  dalam  UUD  1945  yang  merupakan  perwujudan  dari  pengakuan keagamaan. Dimana setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.Setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaanya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Tidak ada yang bisa melarang orang untuk memilih agama yang diyakininya.Hukum Islam telah menerangkan dan mengatur hal-hal ketentuan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dengan aturan yang sangat adil sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits.

## D. PENUTUP

## 1. Simpulan
(a)  Perlindungan  hukum  waris  bagi  masyarakat  muslim  dalam  pelaksanaan  kewarisan  sangat dipengaruhi oleh ijtihad Hakim Pengadilan Agama dalam putusannya, karena pengembangan hukum Islam ( Tahrij al-ahkam ‘ala nash qanun ) dalam putusan (Yurisprudensi) melalui ijtihad hakim Peradilan Agama tentang pengembangan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat sebagai sumber  hukum  dan  ini  relevan  dalam  hal  bidang  pembangunan  materi  hukum,  melalui  aturan  yang tertulis.
39 Anak yang dapat mengurangi ( hijab nuqshan ) bagian istri adalah hanya anak kandung. KHI pasal 180 menyatakan: “Janda mendapat  seperempat  bagian  bila  pewaris  tidak  meninggalkan  anak,  dan  bila  pewaris  meninggalkan  anak,  maka  janda mendapat seperempat bagian.”
(b)  Kedudukan  anak tiri  dan anak angkat  dalam  Putusan Mahkamah Agung Nomor 489  K/AG/2011 dapat  dimasukkan  dalam  kelompok ashabah  sababiyyah karena  terdapat ‘illat (kausa  hukum)  yang sama dengan konsep al-wala’ . Hal yang bisa menjadi sebab adanya kewarisan antara tuan dan bekas budaknya  adalah  karena  adanya  rasa  kasih  sayang  dan  kedekatan  antara  keduanya  sehingga  terjadi proses pemerdekaan dari tali perbudakan tersebut. Begitu pula dengan hubungan antara anak tiri dan anak angkat dengan orang tua tiri atau orang tua angkatnya.

## 2. Saran
(a) Materi hukum yang ada dalam KHI, hanya bidang kewarisan saja yang tidak ada undang-undangnya. Bidang  perkawinan  sudah  ada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  juga  bidang  perwakafan dengan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004.  Demi  kepastian  hukum  bagi  para  pencari  keadilan, perlu  kiranya  segera  diupayakan  adanya  Undang-Undang  tentang  Kewarisan  Islam  sebagai  hukum materil bagi lembaga Peradilan Agama.
(b) Kompilasi Hukum Islam perlu dikembangkan melalui putusan ( tahrij al-ahkam ‘ala nashil qanun ), melalui  Ijtihad  hakim  Peradilan  Agama  dalam  upaya  menjawab  perkembangan  zaman.  Perlu mengoptimalkan  putusan  (yurisprudensi)  dari  Peradilan  Agama  sebagai  wujud  pengembangan Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  ditransformasikan  menjadi  hukum  nasional,  sehingga  dapat melahirkan ajaran hukum menurut Islam menjadi sistem hukum nasional yang dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa membedakan agama.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
A. Khisni. Hukum Waris Islam . Semarang: Unissula Press. Cet. 1. 2011
__________. Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama  tentang  Pengembangan  Hukum  Kewaarisan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  dan Kontribusinya terhadap Hukum Nasional ). Yogyakarta: UII Press. 2010
A.  Qodri  Azizy. Hukum  Islam  sebagai  Sumber  Hukum  Positif  dalam  Reformasi  Hukum  Nasional . Jakarta. 2001
A. Rasyid Roihan. Hukum Acara Peradilan Agama . Jakarta: Rajawali Pers.1995
Abd Al-Rahim Al-Kisyka. Al-Miras Al- Muqaran. Baghdad. 1969
Abdul  Gani  Abdullah. Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan  Agama . Jakarta: Intermasa. 1991
Abdul Ghofur. Fiqih Wanita. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001
Abdul Malik Kamal bin as-Sayyid Salim. Tuntunan Praktis Hukum Waris . Jakarta: Pustaka Ibnu Umar. 2010
Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, Jakarta. Cet. 1. 2006
Abdullah Wahab Khallaf. Ilmu Ushulul Fiqh. Terj. Noer Iskandar al-Bansany. Kaidah-kaidah Hukum Isla. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet-8. 2002
Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: A kademika Pressindo . 1992
Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini. Sunan Ibn Majah, Juz 2. Beirut:  Daral-Fikr. tt.
Abu Zahrah, Muhammad. Ibn Hazm: Hayâtuhu wa asruhu Arâuhu wa Fiqhuh. Kairo: Dâr Al-Fikr. 1977
Achmad Ali. Eksistensi Hakim dalam Menegakkan Hukum di Indonesia . Jakarta: Kencana. 2001
Agus Moh. Najib. Pengembangan Metodologi Fikih Indonesiadan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukum Nasional. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2011
Ahmad Azhar Basyir. Hukum Waris Islam . Yogyakarta: UII Press. 2001
Ahmad Rofiq. Fiqh Mawaris. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998
Ahmad Rofiq. Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Grafindo Persada. 2000
Ahmad  Zahari. Tiga  Versi  Hukum  Kewarisan  Islam : Syafi'i,  Hazairin  dan  KHI. Pontianak:  Romeo Grafika. 2003
Aldizar, addys (Komite Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar, Mesir). Hukum Waris . Jakarta: Senayan Abadi Publishing. 2004
Al-Yasa  Abu  Bakar. Ahli  Waris  Sepertalian  Darah:  Kajian  Perbandingan  Terhadap  Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab. Jakarta: INIS. 1998
Amin  Husein  Nasution. Hukum  Kewarisan  (Suatu  Analisa  Komparatif  Pemikiran  Mujtahid  dan Kompilasi Hukum Islam . Jakarta: Raja Grafindo. 2012
Amir Mualim dan Yusdani. Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam . Yogyakarta: UII Press. Cet. 2. 2001

## 2. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang    Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang    Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

## 3. Paper/ Jurnal/ Makalah
Agus Moh. Najib. “Pengembangan Metodologi Fikih Indonesiadan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukum Nasional.” Seri Disertasi . Jakarta: Kementerian Agama RI. 2011
A.  Khisni.  “Transformasi  Hukum  Islam  ke  dalam  Hukum  Nasional  (Studi  Ijtihad  Hakim  Peradilan Agama tentang Pengembangan Hukum Kewaarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Hukum Nasional).” Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum UII. Yogyakarta. 2010

## 3. Sumber Lain
repository.udu.ac.id/,,,ndle/123456789/5435?show.full.
http://www.jambiekspres.co.id/berita-4879-anak-hasil-zina-tak-berhak-waris.html , Dan http://badilag.net/data/ARTIKEL/ Artikel%20 Wasiat%20wajibah%20bagi%20anak%
20diluar%20perkawinan%20yang%20sah.pdf .