AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 37-55 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.535
Hukum Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Massal (Studi Kasus Wahdah Inspirasi Zakat Wahdah Islamiyah Makassar)

## AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam
Journal homepage: https://journal.stiba.ac.id/index.php/khiyar/index
Hukum Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Massal (Studi Kasus Wahdah Inspirasi Zakat Wahdah Islamiyah Makassar) Law on Utilization of Zakat Funds to Carry Out Mass Weddings (Case Study of Wahdah Inspirasi Zakat of Wahdah Islamiyah Makassar)
Ronny Mahmuddin a* , Asri b , Audrion Maulana c
a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email:ronnymahmuddin@stiba.ac.id
b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: asridaeng1@stiba.ac.id
c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: audrion@stiba.ac.id *corresponding author
A R T I C L E  I N F O
A B S T R A C T Article history: Received:  24 May 2022 Revised: 25 May 2022 Accepted: 25 May 2022 Published: 27 May 2022 This study aims to: 1) find out how the mechanism for utilizing zakat funds for jama'i/e.g. weddings: 2) find out to what extent the use of zakat funds for  mass  weddings/jama'i  is  on  target:  and  3)  explain  Islamic  law regarding the use of funds. zakat for jama`i/mass marriages. This research is  a  field  research  (field  research).  The  subject  of  this  research  is  WIZ Wahdah  Islamiyah.  Data  collection  methods  in  this  study  are  interviews, direct  observation  or  observation,  and  documentation.  The  results  of  the study can be concluded that: 1) The mechanism for implementing the use of  zakat  funds  to  carry  out  jama`iyah  weddings/mass  weddings  at  WIZ Wahdah is the distribution of circulars by the Wahdah Islamiyah Central Executive  Board  to  the  Wahdah Islamiyah  Regional  Leadership Councils in  various  regions  and  higher  education  institutions  that  under  the auspices of the Wahdah Education Foundation, the opening of registration of  prospective  participants  for  jama'i/mass  marriage  activities  and selection of file requirements and general requirements for activities, WIZ Wahdah Islamiyah conducts direct surveys, submits proposals for activity funds to WIZ Wahdah Islamiyah, conducts pre-wedding cycles, and qabul consent  and  walimah  jama'i  reception.  2)  Utilization  of  zakat  funds  for jama`i/mass  weddings  at  WIZ  Wahdah  has  been  carried  out  three  times, namely in 2015, 2018, and 2019 using free infaq funds, using these funds to carry out walimah jama'i receptions. 3) The legal stipulation of the use of zakat funds to carry out jama'i/mass marriages is taken from the ijtihad of  the  ulama  and  the  agreement  of  the  WIZ  Wahdah  Islamiyah  sharia board,  namely  it  is  permissible  to  use  zakat  funds  for  jama'i/mass marriages. Keywords: utilization of zakat fund,mass merriage, WIZ, Wahdah Islamiyah A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  1)  mengetahui  bagaimana  mekanisme pemanfaatan  dana  zakat  untuk  pernikahan  jama`i/missal:  2)  mengetahui sejauh  mana  pemanfaatan  dana  zakat  untuk  pernikahan  jama`i/massal massal  sudah  tepat  sasaran:  dan    3)  memaparkan  hukum  Islam  tentang pemanfaatan  dana  zakat  untuk  pernikahan  jama`i/massal.  Penelitian  ini adalah  penelitian  lapangan  ( field  research ).  Subjek  dalam  penelitian  ini adalah  WIZ  Wahdah  Islamiyah.  Metode  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  yaitu  dengan  wawancara,  observasi  atau  pengamatan langsung,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa:  1) Mekanisme  pelaksanaaan  pemanfaatan  dana  zakat  untuk  melaksanakan pernikahaan  jama`iyah/pernikahan  massal  di  WIZ  Wahdah  yaitu penyebaran  surat  edaran  oleh  Dewan  Pimpinan  Pusat  Wahdah  Islamiyah
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 37-55 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.535
Hukum Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Massal (Studi Kasus Wahdah Inspirasi Zakat Wahdah Islamiyah Makassar)
kepada Dewan Pimpinan Daerah Wahdah Islamiyah di berbagai daerah dan lembaga  pendidikan  perguruan  tinggi  yang  dinaungi  oleh  Yayasan Pendidikan  Wahdah,  pembukaan  pendaftaran  calon  peserta  kegiatan pernikahan  jama’i/massaldan  penyeleksian  persyaratan  berkas  maupun persyaratan  umum  kegiatan,  WIZ  Wahdah  Islamiyah  melakukan  survey langsung,  pengajuan  proposal  dana  kegiatan  ke  WIZ  Wahdah  Islamiyah, pelaksanaan daurah pra nikah, dan ijab qabul dan resepsi walimah jama’i. 2)  Pemanfaatan  dana  zakat  untuk  pernikahan  jama`i/massal  di  WIZ Wahdah  telah  dilaksanakan  sebanyak  tiga  kali  yaitu  pada  tahun  2015, 2018,  dan  2019  menggunakan  dana  infak  bebas,  pemanfaatana  dana tersebut untuk melaksanakan resepsi walimah jama’i. 3) Penetapan hukum penggunaan dana zakat untuk melaksanakan pernikahan jama’i/massaldiambil  dari  ijtihad  ulama  dan  kesepakatan  dewan  syariah WIZ Wahdah Islamiyah yaitu boleh dalam memanfaatkan dana zakat untuk pernikahan jama’i/massal.

## How to cite:
Ronny Mahmuddin,  Asri, Audrion Maulana. “Hukum Pemanfaatan  Dana Zakat  untuk  Melaksanakan Pernikahan Massal  (Studi Kasus Wahdah Inspirasi Zakat Wahdah Islamiyah Makassar)”, TAMAM: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam 2, no. 1 (2022): 37-55. doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.535.

## PENDAHULUAN
Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat muslim. Al-Qur`an  dan  Sunah  selalu  menggandengkan  salat  dengan  zakat.  Ini  menunjukkan betapa  eratnya  hubungan  antarkeduanya.  Keislaman  seseorang  tidak  akan  sempurna kecuali  dengan  kedua  hal  tersebut,  bahkan  sahabat  mulia  Abu  Bakar  al-Shiddiq radhiyallahu`anhu pada saat beliau memimpin kaum muslimin menjadi khalifah beliau memerangi  kelompok  yang  tidak  membayar  zakat  padahal  mereka  membayar  zakat semasa  hidup  Rasulullah shallallahu`alaihi  wasallam meskipun  tindakan  Abu  Bakar sempat  di  tentang  oleh  para  sahabat  dan  khususnya  ‘Umar  Ibn  al-Khattab radiyallahu`anhu, akan  tetapi  akhirnya  para    sahabat  dan  ‘Umar  Ibn  al-Khattab radhiyallahu`anhu menyetujui  kebijakan  sang  khalifah  pertama  untuk  memerangi kelompok tersebut.
‘Abdull ā h  Ibn  Mas’ūd radhiyallahu`anhu mengungkapkan,  “Anda  sekalian diperintahkan  menegakkan  salat  dan  membayarkan  zakat.  Siapa  yang  tidak mengeluarkan zakat maka salatnya tidak akan diterima.” Zakat termasuk dalam ibadah m ā liyah  ijtim ā ’iyah,  artinya  ibadah  di  bidang  harta  yang  memiliki  kedudukan  yang sangat penting dalam membangun masyarakat. 1
Jika zakat dikelola dengan baik, maka pengambilan maupun pendistribusiannya,  pasti  akan  dapat  mengangkat  kesejahteraan  masyarakat. 2 Menjalankan  kewajiban  pembayaran  zakat  juga  diyakini  dapat  digunakan  sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar itu, tidak  jarang  orang  berandai-andai  tentang  besaran  jumlah  zakat  yang  terkumpul,  jika setiap  muslim  bersedia  mengeluarkannya.  Berangkat  dari  andai-andai  itu,  kemudian digambarkan  bahwa  jika  zakat  dijalankan,  maka  kemiskinan  yang  melilit  kebanyakan umat Islam dimana-mana dapat dikurangi. 3
Zakat mempunyai wujud ketakwaan bagi yang menunaikannya dan merupakan
1 Yusuf Qardhawi, Musykilah al-Faqr wa Kaifa ‘ilaajuha at-Islam , terj. Sayfril Halim : Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 92.
2 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 140.
3 Didin  Hafidhuddin, The  Power  of  Zakat  Studi  Perbandingan  Pengelolaan  Zakat  Asia  Tenggara (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 4.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 37-55 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.535
unsur  kedermawanan  dari  kaum  muslimin    yang    memperoleh  rezeki  lebih  dari  Allah kepada  saudara-saudaranya  seiman  yang  tidak  mampu.  Begitu  pentingnya  kedudukan zakat dalam Islam, hal ini terlihat dari Allah menyebutkan zakat dan  salat sebanyak 82 kali  dalam Al-Quran. 4 Salah satunya dalam Q.S. Al Baqarah/2:43
َنيِعِكَّٰ رلٱ َنعنم اوُعنكْرٱنو َنةَّٰونك زلٱ َاوُتانءنو َنةَّٰونل صلٱ اوُميِقنأنو Terjemahnya:
Dan  dirikanlah  shalat,  tunaikanlah  zakat  dan  ruku'lah  beserta  orang-orang  yang ruku' . 5
Zakat  di  kalangan  masyarakat  muslim  Indonesia  sebenarnya  sudah  lama menjadi  bagian  penting  dari  kesempurnaan  ajaran  agama  Islam.  Namun,  baru  zakat fitrah  yang  benar-benar  secara  luas  dilaksanakan  oleh  masyarakat.  Zakat maal yang seharusnya potensial kurang mendapatkan perhatian. 6
Salah seorang pengurus Forum Zakat Indonesia, Sri Adi Brama setia, di Jakarta, Senin  (6/8)  mengatakan  “Meski  jumlah  zakat  yang  terhimpun  di  Indonesia  naik  tiap tahun,  namun  tidak  pernah  mencapai  potensi  yang  sesungguhnya.”  Ia  menyatakan, bahwa jika dikelola serius, potensi zakat di Indonesia, dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, bisa mencapai 300 triliun rupiah per tahun. Namun dari potensi yang besar itu, tercapai sekitar 1,8 triliun rupiah pertahun. 7
Penyebab  rendahnya  penerimaan  zakat  adalah  masih  kurangnya  kesadaran umat  Islam  dalam  memberikan  dan  menyalurkan  zakat  mereka  baik  secara  langsung maupun melalui lembaga amil zakat resmi, karena kurangnya sosialisasi dan informasi dari badan zakat nasional. Padahal penyaluran zakat melalui organisasi pengelola zakat akan lebih cepat dan tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan. 8
Untuk  itu,  dalam  mengoptimalkan  pengelolaan  dana  zakat  agar  berdaya  guna dan  berhasil,  diperlukan  regulasi  manajemen  zakat  yang  terstruktur  dengan  detail  dan baik untuk melakukan pengakuan dan pengukuran, serta pencatatan. Tujuan pencatatan pengelolaan dana zakat adalah sebagai sarana pertanggung jawaban kepada masyarakat umum  dan  pemerintah.  Pertanggung  jawaban  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  laporan keuangan yang harus mudah dipahami oleh semua pembaca maupun pengguna laporan. 9 Lembaga  Amil  Zakat  di  Indonesia  saat  ini  sendiri  telah  mengalami perkembangan  sangat  pesat  ditandai  dengan  banyaknya  lembaga  amil  zakat  yang bermunculan.  Salah  satunya adalah Lembaga Amil Zakat Wahdah Islamiyah. WIZ Wahdah  Islamiyah  adalah  lembag  amil,  zakat,  infak  dan  sedekah  yang  berada dibawah naungan Ormas Islam Wahdah Islamiyah Indonesia yang  telah resmi  berdiri sejak  tahun  1422H/2002M,  dengan  badan  hukum  yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Departemen  Dalam  Negeri,  di  Jakarta
4 Yusuf Qardhawi, Fiqh al-Zakat , terj. Salman Harun : Hukum Zakat (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1988), h.39.
5 Kementrian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  Ar-Rahim  dan  Terjemahannya ,  (Jakarta:  Mikraj Khazanah Ilmu 2013), h. 7.
6 Dr. Qadariah Barkah, Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf (Jakarta: Prenamedia, 2020), h. 34
7 Budi Nahaba. 2012. ”Potensi Zakat Bisa Capa iRp 300T Per Tahun".
( http://www.voaindonesia.com/content/potensi-zakat-bisa-capai-rp-300tper- tahun/1455819.html diakses tanggal 19 Desember 2020)
8 Henry Zurika dan Irpan Sapta, “Implementasi PSAK NO.109 Pada badan Amil Zakat Sumatera Utara” : jurnal UMSU, no. 3 (2011): h.2
9 Henry Zurika dan Irpan Sapta, “Implementasi PSAK NO.109 Pada badan Amil Zakat Sumatera Utara” : jurnal UMSU, no. 3 (2011): h. 2
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 37-55 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.535

## No.57/D.III.2/VI/2008. 10
Sesuai  dengan  Undang  Undang  Zakat  No.23  Tahun  2011,  Lembaga  Amil Zakat  harus  terdaftar  sebagai  organisasi  kemasyarakatan  Islam  (Ormas  Islam)  yang mengelola  bidang  pendidikan,  dakwah  dan  sosial.  Sebagai  salah  satu  Lembaga  Amil Zakat    Nasional,  maka  dalam  menjalankan  semua  program  pengelolaan  dana  zakat harus senantisa mengacu pada standar yang telah di buat oleh pemerintah. 11
Lembaga WIZ Wahdah Islamiyah mendapat kepercayaaan dari berbagai pihak untuk  menghimpun,  mengelola  dan  menyalurkan  dana  yang  telah  terkumpul  sesuai dengan  syariat  Islam.  Sebagai  lembaga yang  diberikan  kepercayaan  untuk  mengelola dan  menyalurkan  dana  yang  telah  terkumpul,  maka  WIZ  Wahdah  Islamiyah  dituntut harus  menjalankan  tugasnya  sebagaimana  mestinya  tanpa  menggunakan  dana  zakat untuk hal lainnya.
Pada skripsi ini, penyusun akan meneliti dan mengkaji mengenai kegiatan yang pernah  dilakukan  oleh  WIZ  Wahdah  Islamiyah  dalam  mengelola  dana  zakat  untuk melaksanakan pernikahan massal. Berdasarkan survey yang dilakukan pada tanggal 18 Januari  2021  yang  berlokasi  di  kota  Makassar  dan  di  kabupaten  gowa  sebanyak  32 orang responden, 30 orang responden tersebut hanya mengetahui bahwa pendistribusian zakat  sangatlah  terbatas  yaitu  hanya  pada  golongan  tertentu  sehingga  mereka  lebih memilih untuk menyalurkannya ke lembaga penyaluran zakat dan 2 diantara responden tersebut  mengetahui  bahwa  pendistribusian  zakat  harus  melewati  berbagai  syarat tertentu  yang  Allah subhana  wa  ta’ala telah  jelaskan  dalam  al  Qur’an,  sehingga membuat  masyarakat  ragu,  apakah  dana  zakat  dapat  digunakan  untuk  melaksanakan pernikahan  massal  atau  tidak?  18  dari  32  responden  tersebut  bahkan  bertanya,  apakah dana  zakat  tersebut  dapat  digunakan  untuk  melaksanakan  pernikahan  jama’i/massal. Agar tidak terjadi konflik dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini dalam  mengelola  dana  zakat  maupun  infak  lainnya,  maka  timbullah  minat  untuk mengkaji  dan  menganalisis  masalah  tersebut,  sehingga  peneliti  tertarik  untuk  meneliti tentang  “Hukum  Pemanfaatan  Dana  Zakat  untuk  Melaksanakan  Pernikahan  Massal” dan menuangkannya untuk menjadi karya ilmiah.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  penelitian  ini dilakukan dengan tujuan untuk:
a. mengetahui  bagaimana  mekanisme  pemanfaatan  dana  zakat  untuk  pernikahan jama`i/massal;
b. mengetahui sejauh mana pemanfaatan dana zakat untuk pernikahan jama`i/massal sudah tepat sasaran;
c. memaparkan  hukum  Islam  tentang  pemanfaatan  dana  zakat  untuk  pernikahan jama`i/massal.
Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam  perkembangan  ilmu  pengetahuan  Islam,  khususnya  dalam  masalah  zakat  serta menjadi  referensi  bagi  para  peneliti  lainnya.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  diharapkan penelitian ini dapat membantu mereka yang bingung atau belum mengetahui bagaimana pemanfaatan dana zakat yang tepat sasaran dan sesuai syariat.
Beberapa penelitian terdahulu tentang pengelolaan dan pemanfaatan zakat  yang terkait  dengan  permsalahan  dan  tujuan  penelitian  ini,  di  antaranya  adalah  sebagai
10 Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah (Jakarta: Gema Insani, 2008), h.122.
11 Tim  Fokus  Media,  Undang-Undang  No  23  Tahun  2011 tentang  Pengelolaan  Zakat .  (Jakarta:  Fokus Media), t. th
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 37-55 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.535

## berikut:
1. Skripsi  yang  dituliskan  oleh  Khoirun  Nisak  pada  tahun  2017  Fakultas  Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga dengan judul “Pengelolaan Pembagian
Zakat  Terhadap  8 Ashnaf Penerima  Zakat  di  Lembaga  Amil  Zakat,  Infak,  dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZIZMU) Kota Salatiga” . Penelitian ini difokuskan pada  tinjauan  hukum  Islam  dan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2011  serta pengelolaan  dana  zakat  kepada  8 ashnaf penerima  zakat  dan  proporsi  pembagian zakat terhadap 8 ashnaf penerima zakat.
2. Penelitian yang dituliskan oleh Husni Mubaraq pada tahun 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Unoversitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Peran Lembaga  Amil  Zakat  dalam  Efektivitas  Pengelolaan  Dana  Zakat  Produktif”. Penelitian  ini  berfokus  pada  zakat  produktif    bagi mustahiq .  Penelitian  ini  lebih mengkaji tentang pemanfaatan dana zakat  produktif bagi mustahiq yang diberikan oleh  LAZIS  Wahdah  Islamiyah  serta  mengkaji  mengenai  bagaimana  efektivitas pengelolaan dana zakat produktif tersebut.
3. Penelitian yang dituliskan oleh Desy Rahmawati pada tahun 2017 Fakultas Agama Islam  Universitas  Muhammadiyah  Palembang  dengan  judul  “Optimalisasi Pengelolaan  Zakat  sebagai  Sarana  Mencapai  Kesejahteraan  Sosial”.  Penelitian  ini berfokus  pada  bagaimana  pengelolaan  zakat  secara  umum  di  BAZNAS  serta menjabarkan  faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  pengelolaan  dana zakat tersebut. Penelitian ini dilakukan karena BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dianggap tidak maksimal dalam berperan mengentaskan kemiskinan di daerahnya.
4. Penelitian  yang  dituliskan  oleh  Ita  Maulidar  pada  tahun  2019  Fakultas  Ekonomi dan  Bisnis  Islam  Universitas  Islam  Negeri  Ar-Raniry  Banda  Aceh  dengan  judul “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat,  Infak, dan Shadaqah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat”.  Penelitian  ini  berfokus  pada pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah di Baitul Mal Aceh serta penelitian ini juga  mencari  bagaimana  efektivitas  program  pemberdayaan  ekonomi  dalam meningkatkan  kesejahteraan mustahiq. Pada  penelitian  ini  membahas  mengenai zakat  konsumtif  dan  salah  satu  bentuk  pemberdayaan  ekonomi  yang  dilakukan yaitu memberikan bantuan berupa dana zakat untuk orang yang hendak menikah.
5. Penelitian yang dituliskan oleh Dita Maulida pada tahun 2017 Fakultas Ilmu Sosial dan  Ilmu  Politik  Universitas  Airlangga  dengan  judul  “Perjodohan  Pernikahan Mubarak Hidayatullah”. Penelitian ini berfokus pada bagaimana proses perjodohan pernikahan  mubarak  di  pondok  pesantren  Hidayatullah  Surabaya  dan  bagaimana kehidupan  para  pasangan  setelah  melakukan  pernikahan  Mubarak.  Program perjodohan  pernikahan  mubarak  ini  dilaksanakan  oleh  Baitul  Maal  Hidayatullah (BMH). Pernikahan mubarak atau pernikahan massal ini menggunakan dana zakat yang dikelola oleh BMH.
Penelitian  ini  berfokus  pada  pemanfaatan  dana  zakat  untuk  pernikahan  massal dan  bagaimana  hukum  dan  mekanisme  pelaksanaan  pemanfaatan  dana  zakat  tersebut pada  pernikahan  massal.  Berdasarkan  penelitian-penelitian  terdahulu  yang  telah dijabarkan  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  belum  ada  penelitian  yang  dilakukan sebelumnya  dengan  judul  yang  diambil  oleh  peneliti  walaupun  terdapat  beberapa kesamaan pada beberapa penelitian di atas.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  ( field  research ),  yaitu  penelitian dilakukan  langsung  ke  objek  penelitian  dengan  tujuan  menggambarkan  semua  fakta
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 37-55 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.535
yang terjadi  pada objek  penelitian. 12 Objek penelitian ini adalah di Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Wahdah  Islamiyah  yaitu  salah  satu  lembaga  pengelola  zakat  dibawah  naungan ormas  Wahdah  Islmiyah  Indonesia,  yang  secara  khusus  memberikan  layanan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana kemanusiaan. Penelitian ini dilaksanakan di WIZ Wahdah Islamiyah Makassar selama  kurang  lebih dua bulan dimulai dari akhir bulan Juni hingga awal Agustus. Penelitian ini berlokasi di Jln. Perintis Kemerdekaan, Tello Baru, Kec. Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan.
Pendekatan  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  empiris  dan  pendekatan sosiologi. Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan seara langsung di lapangan  untuk  mengetahui  permasalahan  yang  sebenarnya  terjadi,  kemudian  akan dihubungkan  dengan  speraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  teori  hukum yang ada. 13
Pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang dilakukan peneliti melalui interaksi lingkungan  sesuai  dengan  unit  sosial,  individu,  kelompok,  lembaga,  atau  masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya. 14 Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui proses pengelolaan dana zakat untuk pernikahan jama’i khususnya di WIZ Wahdah Islamiyah Makassar.
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah:
1. Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  peneliti  secara  langsung  (dari  tangan pertama),  dalam  hal  ini  data  yang  dianalis  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara ataupun observasi langsung pada objek penelitian. 15 Data-data tersebut seperti hasil wawancara  dengan  pimpinan  atau  pihak  manajemen  WIZ  Wahdah  Islamiyah  dan laporan keuangan perusahaan.
2. Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  peneliti  dari  sumber  yang  sudah  ada seperti gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, dan sebagainya. Serta data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah 16
Dalam penelitian ini teknik atau cara-cara yang digunakan melalui:
1. Wawancara,  adalah  bentuk  komunikasi  langsung  antara  peneliti  dan  informan. Komunikasi  berlangsung  dalam  bentuk  tanya-jawab  dalam  hubungan  tatap  muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata- kata secara verbal. 17 Pada  penelitian ini penulis akan mewawancarai  pengurus WIZ Wahdah Kota Makassar .
2. Observasi  atau  pengamatan  langsung,  metode  pengumpulan  data  di  mana  peneliti mencatat  informasi  sebagaimana  yang  mereka  saksikan  selama  penelitian. 18 Pada penelitian  ini  penulis  akan untuk  merekam  berbagai  fenomena  yang  terjadi  (situasi/ kondisi) di WIZ Wahdah Kota Makassar .
3. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan  bukti-bukti.  Metode  ini  merupakan  metode  pengumpulan  data  yang berasal  dari  sumber  nonmanusia.  Dimana  dokumen-dokumen  yang  dikumpulkan membantu  peneliti  akan  memahami  fenomena  yang  terjadi  di  lokasi  penelitian  dan membantu  dalam  membuat  interpretasi  data.  Selain  itu,  dokumen  dan  data-data
12 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 91.
13 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, h. 89.
14 Hasan Shadily, Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia , (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 1
15 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian , h. 91.
16 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 91.
17 Gulo W, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Grasindo, 2002), h. 119.
18 Gulo W, Metodologi Penelitian , h. 116.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 37-55 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.535
literer dapat membantu dalam menyusun teori dan melakukan validasi data. 19 Dalam metode  ini  penulis  menggunakan  buku-buku,  tulisan  yang  berkaitan  tentang  zakat, perundang-undangan tentang zakat, penelitian tentang zakat dan dokumen data yang ada di WIZ Wahdah Kota Makassar.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif yakni  mendeskripsikan  atau  menggambarkan  keadaan  objek  penelitian  yang sesungguhnya  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  tentang  penerapan  akuntansi  zakat objek  penelitian  kemudian  dibandingkan  dengan  standar  yang  ada. 20 Dalam  penelitian ini,  penulis  mendeskripsikan  penerapan  akuntansi  zakat  dan  infak/shadaqah  pada  WIZ Wahdah Islamiyah Makassar. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan membandingkan  akuntansi  zakat  dan  infak  shadaqah  yang  diterapkan  pada  WIZ Wahdah Islamiyah Makassar.

## PEMBAHASAN

## Pengertian Zakat
Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. System perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntunan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa, dari sifat kikir, dengki, dan dendam. 21
Pengertian  zakat  itu  sendiri  adalah isim  masdar dari  kata zaka-yazku-zakah . Oleh  karena  itu  dasar  zakat  adalah zaka yang  berarti  berkah,  tumbuh,  bersih,  dan bertambah. 22 Bahkan  arti  tumbuh  dan  bersi  tidak  hanya  dipakai  buat  kekayaan,  tetapi dapat  diperuntukkan  buat  jiwa  orang  yang  menunaikan  zakat. 23 Sebagaimana  firman Allah subhana wata’ala dalam Q.S. Al Taubah/9: 103 ٌَميِلنعٌَعيِنسََُ للَّٱنوَْمُ لٌََّننكنسَنكنتَّٰونلنصَ نِإََ ۖ ََْمِهْينلنعَِ لنصنوَانِبَِمِهيِ كنزُ تنوَْمُهُرِ هنطُتًَةنقندنصَْمِِلََّّٰنوْمنأَْنِمَْذُخ Terjemahnya :
Ambillah  zakat  dari  harta  mereka,  guna  membersihkan  dan  menyucikan  mereka, dan  berdoalah  untuk  mereka.  Sesungguhnya  doamu  itu  (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui 24
Dari  penjelasan  ayat  di  atas  tergambar  bahwa  zakat  merupakan  hak  dan kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  kepada  harta  tertentu  yang  dikhususkan  untuk orang-orang tertentu dan pada waktu tertentu pula. 25
Selain  itu  jika  zakat  dikaitkan  dengan  harta,  maka  dalam  ajaran  Islam,  harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah. Moh. Daud Ali  merumuskan,  bahwa  makna  zakat  adalah  bagian  dari  harta  yang  wajib  diberikan oleh  setiap  muslim  yang  memenuhi  syarat-syarat  tertentu, 26 yang  mana  hal  ini  sesuai
19 Afifuddin Saebani dan Beni Ahmad, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 141.
20 Soegiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cet. ke-XXI (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 91.
21 Mustafa  Edwin  Nasution, Pengenalan  Eksklusif:  Ekonomi  Islam (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2007), h. 29.
22 Fakhruddin, Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 13.
23 Sofyan Hasan, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf (Cet.1 Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h. 21.
24 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya , h. 203.
25 Abdul  Al-Hamid  Mahmud  Al-Ba‟ly,  diterjemahkan  Muhammad  Abqary  Abdullah  Karim, Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari’ah (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), h. 4.
26 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Cet.1. Jakarta:UI Press,1988), h. 39.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 37-55 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.535
dengan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 yang tertera pada pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”. 27
Beberapa  kajian  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  zakat  merupkan realisasi penghambaan diri kepada Allah ta`ala terkait harta yang dititpkanNya sebagai bentuk kesyukuran yang dapat menumbuhkan karakter kepedulian terhadap pihak yang membutuhkan serta menjadi solusi terhadap kesenjangan sosial.

## Kelompok Penerima Zakat
Semua kelompok mempunyai hak sama atas pembagian zakat dimana delapan golongan penerima zakat telah dijelaskan dalam surat Al-Taubah ayat 60 dengan rincian sebagai berikut:

## 1. Orang Fakir (al-Fuqarā)
Menurut  mazhab  Syafi’i  dan  Hanbali, al-fuqarā adalah  orang  yang  tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia  tidak  memiliki  suami,  ayah-ibu,  dan  keturunan  yang  dapat  membiayainya,  baik untuk  membeli  makanan,  pakaian,  maupun  tempat  tinggal. 28 Menurut  buku  yang diterbitkan oleh IAIN Raden Intan yang berjudul “Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin”  menyebutkan  bahwa  mazhab  Syafi’i  dan  Hanbali  berpendapat  keadaan  fakir lebih buruk dari pada kondisi miskin, fakir dan miskin adalah dua kelompok (bukan satu kelompok) yang masing-masing mempunyai eksistensi tersendiri. 29
Oleh  sebab  itu,  Allah  Subhana  wata’ala  mendahulukan  menyebutkan  fakir daripada  miskin  dalam  surah  al  Taubah  karena  kondisi  orang  fakir  jauh  lebih membutuhkan  zakat,  agar  dapat  keluar  dari  kesulitan  hidup  serta  penderitaan  dan  pula zakat  membantu  orang  orang  fakir  dalam  memenuhi  kebutuhan  hariannya  berupa makanan dan pakaian.

## 2. Orang Miskin
Al-Masākīn adalah bentuk jama’ dari kata al-miskīn . Orang miskin ialah orang yang memilki  pekerjaan,  tetapi  penghasilannya  tidak  dapat  dipakai  untuk  memenuhi  hajat hidupnya.  Atau  dapat  diartikan  orang  msikin  adalah  orang  yang  orang  yang  memiliki pekerjaan  atau  mampu  bekerja,  tetapi  penghasilannya  hanya  memenuhi  lebih  dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidupnya. Yang dimaksud cukup  ialah  dapat  memenuhi  dapat  memenuhi  kebutuhan  sehari-harinya,  dari  sisa terbesar  umurnya.  Mazhab  Hanafi  dan  Maliki  mengatakan:  “Orang  miskin  itu  lebih sengsara daripada orang fakir”. 30
Meskipun untuk kasus yang terakhir ini mereka memerlukan barang yang cukup banyak  sehingga  membuatnya  layak  untuk  melakukan  perdagangan.  Sesungguhnya Allah Subhana  wata’ala menetapkan  zakat  untuk  mereka  agar  tercukupi  segala kebutuhannya  dan  dapat  mengubah  kondisi  mereka  kepada  yang  lebih  baik,  karena tujuan dikeluarkannya zakat ialah untuk menutupi hajat hidup orang fakir miskin. Oleh karena  itu,  fakir  miskin  bisa  diberi  hak  yang  dapat  mencukupi  kebutuhannya  selama
27 Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat Presiden RI. Pasal 1 (2).
28 Wahbah al-Zuhayly, Al Fiqh Al Islamy Wa Al Dillatu , terj. Agus Effendi: Zakat Kajian Berbagai Mazhab , h. 280.
29 Tontowi Jauhari, Pengelolaan Zakat Mal , (Lampung: IAIN Raden Intan, 2011) h. 67
30 Wahbah  al-Zuhayly, Al  Fiqh  Al  Islamy  Wa  Al  Dillatu ,  terj.  Agus  Effendi: Zakat  Kajian  Berbagai Mazhab , h. 281-282.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 37-55 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.535
satu tahun. Imam Malik berpendapat bahwa boleh saja satu orang diberi bagian sebesar satu  nisab,  berdasarkan  ijtihad,  karena  sesungguhnya  maksud  zakat  ialah  agar  orang- orang yang fakir bisa menjadi kaya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah shallallahu ‘alayhi wasallam yang  mulia  pernah  bersabda  dalam  hadis Qabīṣah yang  dimuat  oleh Imam  Muslim  yang  artinya:  “Ketika  dia  berada  di  dalam  kesulitan,  dia  boleh  diberi bagian yang mencukupi kehidupannya” 31
Dapat  disimpulkan  bahwa  hikmah  zakat  untuk  orang-orang  miskin  dapat membantu  mereka  meningkatkan  taraf  hidup  mereka  dengan  pemberian  modal  usaha. Sehingga  tujuan  zakat  yaitu  mengangkat  derajat  miskin  dan  membantunya  memenuhi hajat hidupnya.

## 3. Panitia Zakat (al-‘Amīl)
Panitia  zakat  adalah  orang-orang  yang  bekerja  memungut  zakat.  Panitia  ini disyaratkan  harus  memiliki  sifat  kejujuran  dan  menguasai  hukum  zakat.  Yang  boleh dikategorikan sebagai panitia zakat adalah:
a. Orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh ( al-‘asyir ).
b. Penulis ( al-kātib )
c. Pembagi zakat untuk para mustahiq
d. Penjaga harta yang dikumpulkan ( al-hasy ī r ) 32 Tugas  ‘ amil zakat  yaitu  melaksanakan  pekerjaan  pengumpulan  zakat,  tugas mereka  diantaranya  melakukan  sensus  terhadap  orang  orang  wajib  zakat.  Kemudian menagihnya  dari  para  wajib  zakat  lalu  menyimpan  dan  menjaganya,  untuk  kemudian diserahkan  kepada  pengurus  pembagi  zakat.  Dalam  Yusuf  Qardawi,  Imam  Nawawi berkata:
“Hendaklah  imam  dan  pelaksana  serta  orang  yang  diserahi  tugas  membagikan zakat,  melakukan  pencatatan  para  mustahik  serta  mengetahui  jumlah  mereka  dan besarnya  kebutuhan  mereka,  sehingga  seluruh  zakat  itu  diselesaikan  setelah  diketahui jumlah  zakat  itu,  agar  segera  diselesaikan  hak  mereka  dan  untuk  menjaga  terjadinya kerusakan barang yang ada padanya. 33
Menurut  kesepakatan  fuqaha  besarnya  zakat  yang  diberikan  kepada  pengurus (‘amil) zakat yaitu sebesar yang diberikan oleh imam berdasarkan pertimbangannya atas kerja  yang  telah  dilakukan  oleh  panitia,  zakat  atau  sebesar  biaya  transportasi  yang diperlukan  olehnya  selama  mengurus  zakat.  Akan  tetapi,  mazhab  Hanafi  memberikan catatan bahwa pemberian yang diberikan kepada panitia zakat hendaknya tidak melebihi setengah dari bagian zakat yang telah dipungutnya 34
Zakat  untuk  panitia  amil  zakat  diberikan  agar  menunjang  tranportasi  dan memberikan  upah  atas  kinerja  amil  zakat  dalam  mengumpulkan  zakat  dengan  syarat panitia  ‘amīl  tersebut  mampu  menjaga  niatnya  dalam  mengumpulkan  zakat  demi kebaikan ummat islam.

## 4. Mu’allaf yang Dibujuk Hatinya
Yang  dimaksud  dengan  golongan  muallaf  adalah  mereka  yang  diharapkan
31 Wahbah  al-Zuhayly, Al  Fiqh  Al  Islamy  Wa  Al  Dillatu ,  terj.  Agus  Effendi: Zakat  Kajian  Berbagai Mazhab (Bandung: PT Remaja Rosdakarya:1995), h. 290.
32 Wahbah al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab . h. 282-283.
33 Yusuf  Qardhawi, Fiqh  al-Zakat ,  terj.  Salman  Harun  : Hukum  Zakat (Jakarta:  PT  Pustaka  Litera Antarnusa, 1988), h. 546-547
34 Wahbah  Al-Zuhayly. Al  Fiqh  Al  Islamy  Wa  Al  Dillatu ,  terj.  Agus  Effendi: Zakat  Kajian  Berbagai Mazhab , h. 292.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 37-55 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.535
kecenderungan  hatinya  atau  keyakinannya  dapat  bertambah  terhadap  Islam,  atau terhalangnya  niat  jahat  mereka  atas  kaum  Muslimin,  atau  harapan  akan  adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh 35
Dalam  masalah  pembagian  zakat  pada  muallaf  para  ulama  berselisih  pendapat tetapi  menurut  Dr.  Yusuf  Qardawi  menjelaskan  bahwa  jumhur  ulama  mazhab  Hanafi berpendapat,  bagian  untuk  golongan  muallaf  telah  ternasakh,  karenanya  hilanglah  hak mereka  setelah  Nabi shallallahu  ‘alayhi  wasallam wafat,  dan  demikian  pula  sekarang dan pendapat tersebut dinyatakan sahih dalam kitab al-Bada’i 36
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  zakat  untuk  muallaf  diperuntukkan  agar memperkokoh  keimanan  mereka  dan  menghilangkan  niat  jahat  mereka  terhadap  kaum muslimin serta menolong kaum muslimin dari musuh.

## 5. Para Budak (Riq ā b)
Allah berfirman dalam Q.S . Al Taubah/7 : 60
ََ ِبانقِ رلاَ ِفِنوَْمُُبِوُلُ قَِةنف لنؤُمْلانوَانهْ ينلنعَنيِلِمانعْلانوَِيِكانسنمْلانوَِءانرنقُفْلِلَُتانقند صلاَان نَِّإ ٌَميِكنحٌَميِلنعَُ للَّانوَِ للَّاََننِمًَةنضيِرَنفََ ِليِب سلاَِنْبانوَِ للَّاَ ِليِبنسَ ِفِنوَنيِمِرانغْلانو Terjemahnya :
Sesungguhnya  zakat-zakat  itu,  hanyalah  untuk  orang-orang  fakir,  orang-orang miskin,  pengurus-pengurus  zakat,  para  mu'allaf  yang  dibujuk  hatinya,  untuk (memerdekakan)  budak,  orang-orang  yang  berhutang,  untuk  jalan  Allah  dan  untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 37
Yang  dimaksud riq ā b oleh  ayat  60  dari  surat  Al-Taubah  yaitu  segala  mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan riqab atau perbudakan 38 . Pada ayat tentang sasaran  zakat,  “Dan  dalam  memerdekakan  budak  belian.”  Artinya,  bahwa  zakat  itu antara lain harus dipergunakan untuk memebebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. 39
Penggunaan  dana  zakat  juga  digunkan  untuk  membebasan  dan  memerdekakan budak dengan cara membelinya akan tetapi perkataan ulama kontemporer bahwa budak di zaman ini telah tiada.

## 6. Orang yang Memiliki Utang (Garim)
Mereka adalah orang-orang yang memiliki utang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri  maupun  bukan,  baik  utang  itu  dipergunakan  untuk  hal-hal  yang  baik  maupun untuk  melakukan  kemaksiatan. 40 Orang  yang  berutang  karena  kemaslahatan  dirinya harus  diberi  bagian  sesuai  dengan  kebutuhannya  yaitu  kebutuhannya  untuk  membayar utang. Dan jika ia diberi bagian, tetapi tidak dibayarkan pada utangnya, atau orang lain yang  membayar,  tetapi  bukan  dari  harta  zakat,  maka  dia  harus  mengembalikan bagiannya itu, karena ia sudah tidak memerlukan bagiannya itu. 41 ’
35 Yusuf Qardhawi, Fiqh al-Zakat , terj. Salman Harun : Hukum Zakat , h. 563.
36 Wahbah  Al-Zuhayly. Al  Fiqh  Al  Islamy  Wa  Al  Dillatu ,  terj.  Agus  Effendi: Zakat  Kajian  Berbagai Mazhab , h. 570.
37 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya, h. 196.
38 Hasbi Ash-Shiddieqy. Pedoman Zakat . (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1984). h. 194.
39 Yusuf Qardhawi, Fiqh al-zakat , terj. Salman Harun : Hukum Zakat , h. 587.
40 Wahbah  Al-Zuhayly. Al  Fiqh  Al  Islamy  Wa  Al  Dillatu ,  terj.  Agus  Effendi: Zakat  Kajian  Berbagai Mazhab , h.286
41 Yusuf Qardhawi, Fiqh al-zakat , terj. Salman Harun : Hukum Zakat , h. 566.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 37-55 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.535
Selain orang-orang yang tidak mampu untuk menfakahi dirinya, zakat juga dapat didistribusikan  kepada  orang-orang  yang  memiliki  utang  agar  orang  tersebut  dapat keluar dari lilitan utang dan kesulitan dalam membayar utangnya.

## 7. Orang yang Berjuang di Jalan Allah (Fī Sabīlillāh)
Yang termasuk dalam kelompok ini adalah para pejuang yang berperang dijalan Allah  yang  tidak  digaji  oleh  markas  komando  mereka  karna  yang  mereka  lakukan hanyalah berperang. Menurut jumhur ulama, orang-orang yang berperang dijalan Allah diberi  bagian  zakat  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka,  meskipun  mereka itu  kaya  karena  sesungguhnya  orang-orang  berperang  itu  adalah  untuk  kepentingan orang banyak 42
Pendistribusian  zakat  dalam  hal  ini  yaitu  memenuhi  kebutuhan  orang-orang yang  sedang  berjihad  di  medan  perang  karena  dalam  berperang  di  jalan  Allah  mereka terhalang dari bekerja dan memenuhi kebutuhannya.

## 8. Orang yang Sedang dalam Perjalanan (Ibnus Sabil)
Golongan terakhir yang berhak menerima zakat yaitu golongan Ibnu sabil yaitu orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (tha’ah) tidak termasuk maksiat. 43 Adapun bagian yang diberikan kepada kelompok orang yang sedang dalam perjalanan yaitu sebesar keperluan biaya yang bisa dipakai untuk kembali ke kampung halamannya.

## Mekanisme  Pelaksanaan  Pemanfataan  Dana  Zakat  untuk  melaksanakan Pernikahan Jama’i/Massal di WIZ Wahdah Islamiyah
Mekanisme  pada  dasarnya  merupakan  sebuah  kata  serapan  yang  berasal  dari bahasa  Yunani  yaitu  kata  mechane  (yang  artinya  sebuah  instrumen,  perangkat  beban, peralatan, perangkat) dan kata mechos (yang artinya sebuah metode, sarana, dan teknis menjalankan  suatu  fungsi) 44 .  Mekanisme  sendiri  dapat  dijelaskan  dalam  banyak  arti baik dari menurut para Ahli dan berbagai bidang. Menurut para Ahli dapat didefinisikan seperti  berbagai  macam  di  antaranya  :  a.  mekanisme  dapat  diartikan  sebagai  sebuah pandangan yang menggambarkan interaksi antar beberapa bagian yang ada dalam suatu sistem  tertentu 45 ,  b.  mekanisme  dapat  diartikan  sebagai  prinsip  –  prinsip  yang  bias dipakai  untuk  menjelaskan  cara  kerja  mesin  –  mesin  tanpa  menggunakan  intelegensi sebagai  sebuah  sebab  atau  prisip  kerja 46 c.  mekanisme  adalah  teori  yang  menyatakan setiap gejala alam yang memiliki sifat fisik dan materi yang bergerak 47
Pengertian zakat sebagai berikut:
ََنمَةعفنلماَعطقَعمَصوصمخَتقوَفَِةصوصمخَةفئاطلَك ليمَصاخَلامَنمَءزجَفَِبيجَقح
48 َلاعتَاللهَهجوَلك
Terjemahnya:
42 Wahbah  Al-Zuhayly. Al  Fiqh  Al  Islamy  Wa  Al  Dillatu ,  terj.  Agus  Effendi: Zakat  Kajian  Berbagai Mazhab , h. 287-288.
43 Wahbah Al-Zuhayly. Zakat Kajian Berbagai Mazhab . h. 289.
44 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 6.
45 Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia , (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h.34
46 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga , (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), h. 23
47 Bagus, Analisis Kalimat (Fungsi, Kategori, dan Peran), (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 54
48 Khalid Abdul al Razaq al Ghaniy, Masharif al Zakah wa Tamlikuhah fi daui al kitab wa al Sunnah , (Yordania: Darul Usamat, 1999) h.40.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 37-55 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.535
Hak  yang  harus  diberikan  kepada  golongan  tertentu  yang  berasal  dari sebagian  harta  yang  dimiliki  pada  waktu  tertentu  dengan  memperhatikan kemaslahatan dan sesuai dengan syariat islam.
Zakat  merupakan  suatu  harta  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  seorang  yang dikenakan kewajiban zakat oleh Allah Subhana wa ta’ala untuk diberikan kepada yang berhak  menerimanya  dengan  syarat-syarat  tertentu,  syarat  tertentu  disini  dimaksudkan yaitu  kepada  delapan ashnaf yang  berhak  menerima  zakat.  Tujuan  dan  hikmah  zakat diantaranya  untuk  mensucikan  jiwa  dan  harta  bendanya  sebagaimana  yang diperintahkan Allah Subhana wa ta’ala.
Pernikahan  jama’i/massal  merupakan  salah  satu  program  dari Lembaga Pernikahan  dan  Pembinaan  Keluarga  Sakinah  (LP2KS) Dewan  Pimpinan  Pusat  Wahdah Islamiyah  bekerjasama  dengan  Muslimah  Wahdah  Pusat.  Pernikahan  massal  ini  juga bekerja  sama  dengan  WIZ  Wahdah  Islamiyah.  Program  kerja  tersebut  telah  terlaksana selama  tiga  kali.  Latar  belakang  dari  program  ini  yaitu  sebagai  ketika  ada  salah  satu pengurus  wahdah  islamiyah  yang  ingin  melaksanakan  walimah syar’i namun  terbatas dana  serta  keluarga  belum  paham  mengenai  urgensi  dan  pelaksanaan  pernikahan jama’i/massalserta  program  ini  juga  sebagai  bentuk  lembaga  dalam  membentuk keluarga  pejuang.  Selain  itu,  faktor  yang  juga  melatarbelakangi  program  kerja pernikahan  jama’i/massal  ini  yaitu  untuk  mendukung  program  Tebar  Da’i  Nasional Wahdah  Islamiyah,  dimana  para  da’i  tersebut  sebelum  disebarkan  ke  berbagai  daerah yang  masih  minim  pemahaman  ilmu  syar’i  diharapkan  mereka  menikah  agar  mereka bisa saling menguatkan dalam berdakwah. 49
WIZ  Wahdah  Islamiyah  berperan  sebagai  penyuplai  dana  untuk  melaksanakan kegiatan walimah jama’i, hal tersebut diketahui dari salah satu informan yang memiliki amanah sebagai manager keuangan di WIZ. Menurut penuturan Beliau, selama ini WIZ menyuplai  dana  untuk  pelaksanaan  pernikahan  jama’i/massalitu  sesuai  dengan kebutuhan  yang  diajukan  oleh  panitia  LP2KS.  Dana  yang  diberikan  berasal  dari  kas WIZ. 50
Mekanisme  pemanfaatan  dana  zakat  untuk  melaksanakan  pernikahan jama’i/massal:
1. Penyebaran Surat Edaran Dewan Pimpinan Pusat Kepada Dewan Pimpinan Daerah Wahdah Islamiyah di Berbagai Daerah dan Intansi Perguruan Tinggi yang berada di bawah  naungan  yayasan  pendidikan  wahdah  islamiyah  Tentang  Program  Nikah Jama`i/Massal yang akan di Laksanakan
2. Pembukan Pendaftaran calon peserta kegiatan Walimah jamai/massal
3. Penyeleksian Persyaratan berkas maupun persyaratan umum kegiatan
4. Survey  langsung  WIZ  kepada  para  calon  peserta  dengan  mendatangi  langsung rumah  rumah  calon  peserta  Walimah  Jmai/massal  agar  kegiatan  sosial  ini  tepat sasaran dan sesuai dengan syariat yang brhak sebagai penerima zakat (mustahiq).
5. Pengajuan proposal dana kegiatan ke WIZ wahdah islamiyah sesuai jumlah peserta yang telah lulus persyaratan
6. Pelaksanaan Daurah pranikah kepada peserta kegiatan selama 3 hari
7. Pelaksanaaan  walimah  jamai  yang  di  awali  dengan  ijab  qabul  peserta  kegiatan kemudian resepsi
49 Zulkarnain (24 Tahun), Wawancara, Makassar. 21 Juni 2021.
50 Saiful (36 tahun), Manager Keuangan WIZ Wahdah Isalmiyah tahun 2019, Wawancara, Makassar,  21 Juni  2021.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 37-55 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.535
8. Pelepasan  da’i  da’iyat  yang  telah  mengikuti  walimah  jamai  untuk  berdakwah  di berbagai daerah di indonesia dalam program TDN WI. 51
Mekanisme  pemanfaatan  dana  zakat  untuk  melaksanakan  pernikahan jama’i/massal  yaitu  pihak  Dewan  Pimpinan  Pusat  (DPP)  Wahdah  Islamiyah menyebarkan  surat  edaran  mengenai  program  pernikahan  jama’i/massalyang  akan dilaksanakan  kepada  Dewan  Pimpinan  Daerah  Wahdah  Islamiyah  di  berbagai  daerah dan  lembaga  pendidikan  perguruan  tinggi  yang  dinaungi  oleh  Yayasan  Pendidikan Wahdah Islamiyah. Di dalam surat edaran tersebut diharapkan kepada Dewan Pimpinan Daerah  Wahdah  Islamiyah  dan  lembaga  pendidikan  agar  mengutus  da’i  dan  da’iyah ataupun  pengurus  wahdah  islamiyah  yang  ingin  mengikuti  program  walimah  jama’i. mekanisme yang kedua yaitu pembukaan pendaftaran calon peserta kegiatan pernikahan jama’i/massaldan penyeleksian persyaratan berkas maupun persyaratan umum kegiatan oleh LP2KS Wahdah Islamiyah. Setelah para calon peserta kegiatan melengkapi berkas- berkas  yang  dibutuhkan  maka  pihak  WIZ  Wahdah  Islamiyah  melakukan  survey langsung  dengan  mendatangi  rumah-rumah  para  calon  peserta  agar  kegiatan  sosial  ini tepat sasaran dan sesuai dengan syariat golongan penerima zakat (mustahiq).
Mekanisme  yang  selanjutnya  yaitu  pengajuan  proposal  dana  kegiatan  ke  WIZ Wahdah  Islamiyah  sesuai  jumlah  peserta  yang  telah  lulus  persyaratan.  Kemudian dilakukan  daurah  pranikah  kepada  peserta  kegiatan  selama  tiga  hari.  Daurah  pranikah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana nantinya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah . Kemudian, dilaksanakan pernikahan massal  yang  diawali  dengan  ijab  qabul  dan  pelaksanakan  resepsi.  Dengan  demikian, mekanisme pelaksanaan pemanfaatan dana zakat secara menyeluruh yaitu pengumpulan yang dilaksanakan oleh WIZ Wahdah  Islamiyah  dalam menghimpun  dana zakat  untuk digunakan  dalam  kegiatan  sosial  yang  disalurkan  melalui  LP2KS  wahdah  islamiyah sesuai yang berhak menerima zakat salah satunya yaitu kegiatan walimah jama’i.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  ke  peserta  pernikahan jama’i/massal,  mempelai  pria  memilih  sendiri  calon  mempelai  wanita  dan  para pasangan peserta walimah jama’i diwajibkan mengikuti  daurah pernikahan selama tiga hari. 52 Sehingga  mekanisme  pelaksanaan  walimah  jama’i  ini  tidak  semuanya dilaksanakan oleh LP2KS, tetapi terdapat juga peran serta dari peserta walimah jama’i.
Proporsi Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan

## Jama‟i/Massal di WIZ Wahdah Islamiyah
Dana  zakat  pada  awalnya  lebih  didominasi  oleh  pola  pendistribusian  secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan  dengan  pola  distribusi  dana  zakat  secara  produktif.  Pemanfaatan  dana zakat  produktif  ini  lebih  ditujukan  kepada  orang  miskin  dari  delapan  golongan  orang yang  berhak  menerima  zakat.  Namun,  saat  ini  masyarakat  tidak  hanya  membutuhkan untuk konsumtif. Sehingga, pernikahan jama’i/massalini merupakan salah satu kegiatan sosial untuk menjawab kebutuhan masyarakat saat ini.
Proporsi  atau  perbandingan  dana  zakat  untuk  melaksanakan  kegiatan pernikahan  jama’i/massal  ini  yaitu  sesuai  kebutuhan  dari  lembaga  pernikahan  dan pembinaan  keluarga  sakinah  (LP2KS)  Wahdah  Islamiyah  dan  sumber  dana  yang digunakan  untuk  melaksanakan  pernikahan  jama’i/massal  ini  berasal  dari  dana  infak
51 Amir  Ghani  (51  tahun),  kepala  LP2KS  DPP  Wahdah  Islamiyah, Wawancara, Makassar,    3  Agustus 2021.
52 Ahmad Fiqri (22 Tahun), Wawancara, Peserta Walimah Jama’i, Makassar, 3 Agustus 2021.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 37-55 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.535
bebas  sehingga  dana  yang  diberikan  belum  berasal  dari  dana  zakat.  Hal  tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada manager keuangan WIZ Wahdah Islamiyah. Namun, setelah  melihat dari dana zakat yang terkumpul dari tahun ke tahun, maka  WIZ  Wahdah  Islamiyah  menyiapkan  opsi  bahwa  kegiatan  pernikahan jama’i/massalselanjutnya bisa menggunakan dana zakat seutuhnya. Berikut adalah dana zakat yang terkumpul:
Tabel 1. Jumlah Dana Zakat dan Infak yang Dikuplkan oleh WIZ Wahdah Islamiyah
Tahun 2017-2020 Tahun Dana zakat yang terkumpul Tahun Dana Infak bebas yang terkumpul 2017 Rp 177.452.800 2017 Rp 3.227.891.200 2018 Rp 1.019.728.900 2018 Rp 10.020.441.900 2019 Rp 2.503.010.500 2019 Rp 7.522.231.100 2020 Rp 2.862.533.600 2020 Rp 20.489.819.600

## Sumber: Arsip WIZ Wahdah Islamiyah
Pelaksanaan  pernikahan  jama’i/massal  yang  didanai  oleh  WIZ  Wahdah Islamiyah  hanya  pada  tahun  2019  yang  diikuti  oleh  10  orang  pasangan.  Pelaksanaan pernikahan  jama’i/massal  pada  tahun  2019  dengan  menggunakan  dana  infak  bebas, yang dimana pelaksanaan pernikahan jama`i/ massal tahun 2020 dan 2021 akan di gelar dengan menggunakan dana zakat, akan tetapi pernikahan jama`i/ massal tahun 2020 dan 2021 belum sempat terlaksana dikarenakan pandemi covid 19 yang melanda. 53
Pelaksanaan  pernikahan  jama`i/massal  pada  tahun  2019  menggunakan  dana sebesar  Empat  ratus  empat  puluh  lima  juta  Rupiah,  sedangkan  dana  yang  terkumpul pada  tahun  2019  yaitu  kurang  lebih  sebesar  Tujuh  milyar  lima  ratus  juta  rupiah. 54 Berdasarkan  data  tabel  diatas,  maka  proporsi  pelaksanaan  pernikahan  jama’i/massal kurang lebih sebesar 5,9 persen dari dana infak bebas yang terkumpul.

## Hukum Islam tentang Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Jama‟i/Massal di WIZ Wahdah Islamiyah
Metode  penetapan    hukum    islam,  secara  sederhana,  dapat  diartikan  sebagai cara-cara menetapkan, meneliti, dan memahami turan-aturan yang bersumber dari nash- nash  hukum  untuk  diaplikasikan  dalam  kehidupa  manusia,  baik  menyangkut  individu maupun  masyarakat.  Metode  ini  terkandung  dalam  suatu  disiplin  ilmu  yang  dikenal dengan ilmu ushul al fiqh, yaitu pengetahuan yang membahas tentang dalil-dalil hukum secara  garis  besar  (ijmal),  cara  pemanfaatannya  dan  keadaan  orang  yang memanfaatkannya  ( mujtahid ).  Dengan  ilmu  ushul  fiqh  ini,  dapat  diketahui  sumber- sumber hukum islam sebagai berikut:
53 Saiful (36 tahun), Wawancara. Manager Keuangan WIZ Wahdah Islamiyah 2019. 21 Juni 2021.
54 Arsip Proposal Pengajuan Dana LP2KS Muslimah Wahdah Pusat kepada WIZ Wahdah Islamiyah, 24 Juni 2021.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 37-55 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.535
َعجرتَاهلكوَ،َسايقلاَ،َعاجملإاَ،َةنسلاَ،َنآرقلاَيهَ:َةعبرأَةنسلاَلهأَدنعَاهيلعَقفتلماَرداصلما َآرقلاَنمَتءاجَانَّإَةنسلاَةيجحَنلأَ،َنآرقلاَوهوَدحاوَلصأَلإ َنمَتءاجَسايقلاوَعاجملإاَةيجحوَن
55 ةنسلاوَنآرقلا
Terjemahnya:
Sumber  hukum  islam  yang  disepakati  oleh  ulama ahlus  Sunah ada  empat,  yaitu  Al- Qur'an,  As-Sunah,  ijma',  dan  perumpamaan  ( ijma ),  dan  semuanya  kembali  ke  satu sumber,  yaitu  Al-Qur'an,  karena  otentisitas  Sunah  datang.  dari  Al-Qur'an  dan kesepakatan ulama ( ijma ) dan qiyas berasal dari Al-Qur'an.
Melalui  ilmu  ini  pengetahuan  tentang  hukum-hukum  islam  dapat  diwujudkan, sehingga ilmu ushul al fiqh diidentifikasi sebagai metodologi konvensional dalam studi hukum islam, atau koleksi teori-teori hukum islam. Dalam kitab-kitb ilmu al ushul fiqh wacana  tentang  penetapan  hukum  islam  atau  metode  ijtihad  selalu  dikaitkan  dengan dalil-dalil  hukum.  Dalam  penelitian  ini,  WIZ  Wahdah  Islamiyah  dalam  melaksanakan kegiatan-kegiatan  yang  dirancang  mengambil  metode  ijtihad  dengan  melakukan konsultasi  dengan  dewan  syariah  WIZ  Wahdah  Islamiyah  ataupun  ijtihad  pakar-pakar ahli hukum  islam  (ulama). 56 Adapun ijtihad dari para ulama yaitu ijtihad ulama empat madzhab serta ulama-ulama kontemporer seperti Syekh al Utsaimin dan Syekh bin Baz, yang tertuang sebagai berikut:
َاهنمَدحاوَيفنصَلاَتاقدصلاَعيجمَفرصتَناَزويجَلهَاهمدحاَيتلاسمَفَِددعلاَنمَوفلتخاو َكلامَبهذفَ؟يفَنسَنودَفنصَمهَنمَصصيخَناَزويجَلاَتاقدصلاَفَِءاكرشَمهَماَ؟فانساَءلاو َفَِاهفرصيَناَماَملالَزويجَهناَلاَهفينحَوباو َبيسبحَكلذَرَاذاَدحاوَنفنسَنمَرثكاَواَةدحاولاَنفَنسَ َاللهَيسََيسََامكَةيناثمَفنسلاَىلعَمسقيَلبَكلذَزويجَلاَيعفاشلاَلاقوَةجاح َناَيدتقيَنىعمَوَ،مهعيجمَيبَةمصقَيدتقيَظفلَنافَ،َنىعمللاظفلاَةدراعمَمهفلاخَببسَو تَناَكفَ،ةلخَدسَهبَدوصقمَناكَاذاَةجاحَلهاَابَِرثؤي َذيمتلدروَانَّاَئلاواَاهدنعَتيالااَفَِمهديدع َنمَرهظلانمَذاهَوَظفلاَةهجَنمَرهظلاَلولاافَ،َتاقدصلاَفَِمهكيرشتَلاَ)ةقدصلاَلهاَنيؤع(َسنلجا َنىعلماَةهج ََناَملسوَهيلعَاللهَىلصَبينلاَلاسَلاجرَناَيىءادصلاَنعَدوادَوباَهاورَامَيعفاشللَةجلحاَنمو ََتاقدصلاَنمََهيتؤي َفَِهيرغَلاوَييبنلاَمكبحَىضريَلمَالََّنااَملسوَهيلعَاللهَىلصَاللهَلوسرَلاقف
. 57 َكقحَكتيطعَيئازجاَكلتَنمَتنكَنافَئازجاَةيناثمََالََّزجفَاهيفَمكحَتىحَتاقدصلا Terjemahan :
Pertama,  bolehkah  zakat  itu  diberikan  kepada  satu  golongan  saja  atau  harus diberikan kepada delapan golongan tersebut secara merata?
55 Mitwalliy al Barajili, Dirasat Ushul fiqh mashadiq al Tasyri’ , (Kairo: Maktabah al Sunnah, 2014),  h.
38.
56 Zulkarnain (24 Tahun), Wawancara, WIZ Wahdah Islamiyah, Makassar. 21 Juni 2021
57 Ibnu  Rusyd, Bidayatul  Mujtahid wa  Nihaayat  al-Muqtasid Jilid 1  (Beirut:  Daar  sl-Kitab  al-Ulumiyah, 2014), Bab 8 h. 80
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 37-55 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.535
a. Malik  dan  Abu  Hanifah  berpendapat  bahwa  penguasa  boleh  mengkhususkan penerimaan  zakat  kepada  satu  golongan  saja  atau  lebih  apabila  situasi  dan kondisinya menuntut demikian.
b. Syafi’i berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada golongan tertentu, namun harus dibayarkan kepada delapan golongan secara menyeluruh seperti yang disebutkan oleh Allah dalam ayat di atas.
Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan pemahaman antara lafazh dan makna.  Dari  segi  lafazh  dipahami  bahwa  zakat  dibagikan  kepada  delapan  golongan tersebut  secara  menyeluruh.  Dari  segi  makna  dipahami  bahwa  zakat  diberikan  kepada mereka  yang  membutuhkan,  sedangkan  penyebutan  delapan  golongan  dalam  ayat  Al Qur'an hanya untuk membedakan jenis-jenis golongan, bukan untuk mengharuskan agar diberi  semuanya.  Pendapat  pertama  lebih  tepat  secara  tekstual,  sedangkan  pendapat kedua lebih tepat secara kontekstual. 58
Di  antara  hujjah  Syafi’i  adalah,  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Daud  dari Ash-Shuda'i,  "Bahwa  ada  seorang  lelaki  yang  meminta  kepada  Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam agar diberi zakat,lalu beliau Shallallahu ‘alayhi wasallam bersabda : 'Sesungguhnya  Allah  tidak  rela  atas  ketentuan  seorang  Nabi  dan  orang  lain  tentang zakat, hingga Dia memutuskannya dan membaginya kepada delapan golongan. Apabila kamu termasuk dalam golongan-golongan tersebut, maka aku berikan hakmu." 59
Sehingga  langkah  WIZ  wahdah  islamiyah  menggunakan  dana  zakat  untuk melaksanakan  pernikahan  massal  bagi  golongan  miskin  yang  di  sebutkan  dalam  8 golongan  penerima  zakat  setelah  faqir  dan  golongan  golongan  yang  lainnya  telah  di salurkan  kepada  mereka  maka  untuk  golongan  miskin  mereka  berbeda  beda  dalam kebutuhan  dan  situasi  yang  mendesak  bagi  mereka,  ada  yang  butuh  modal  untuk meningkatkan taraf  hidupnya dan ada yang butuh menikah  maka langkah yang sangat tepat  di  ambil  oleh  WIZ  wahdah  islamiyah  untuk  menyalurkan  zakat  kepada  LP2KS untuk menyelenggarakan pernikahan massal/ jama`i
Selain itu wiz wahdah islamiyah sebelum melaksanakan pemanfaatan dana zakat untuk  pernikahan  massal    maka  WIZ  wahdah  islamiyah  berkonsultasi  dengan  dewan syariah WIZ wahdah islamiyah yang bertugas sebagai pengawas prinsip prinsip syariah dalam pelaksanaan praktik pengumpulan dan penyaluran dana zakat yang terhimpun di WIZ  wahdah  islamiyah,  yang  kemudian  fatwa  dewan  syariah  WIZ  wahdah  islamiyah membolehkan pemanfaatan dana zakat untuk melaksanakan pernikahan massal /jama`i , hal ini sejalan dengan fatwa fatwa ulama kontenporer seperti syekh bin baz serta syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah.
Syekh bin Baz rahimahullah berkata:
َيرقفَنلاَكلذبَسباَلاَ،جاوزلاَىلغَيعيَامَةاكزلاَنمَجاوزلاَنعَزجاعَىتؤيَناَسباَلاَمعن . 60 َمعنَجوزتيََتىحَهاكزلاَهلَفرصتَايرقفَبرتعيَجاوزلاَنعَزجاعلاوََركذَامَهلالحاو
Terjemahnya:
58 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihaayat al-Muqtasid Jilid 1 (Beirut: Daar sl-Kitab al-‘Ulumiyah, 2014), Bab 8 h. 80
59 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihaayat al-Muqtasid Jilid 1, Bab 8 h. 80.
60 https://binbaz.org.sa/fatwas/1064 diakses tanggal 23 Mei 2021
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 37-55 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.535
Ya,  tidak  ada  salahnya  memberikan  zakat  kepada  yang  tidak  mampu  menikah untuk  membantunya  menikah,  tidak  ada  salahnya  dengan  itu  karena  dia  miskin  dan kasusnya seperti yang disebutkan.
Boleh, bila dia tidak memiliki biaya menikah pada umumnya (biaya nikah yang wajar) tanpa berlebih-lebihan, karena hal itu termasuk kategori faqir (miskin). 61
Berkata syekh al  Utsaimin rahimahullah :  Jika kita menemukan seseorang yang mampu untuk makan dan minum dan memiliki rumah, tetapi ia butuh menikah dan tidak mempunyai  kemampuan  untuk  membiayai  pernikahan,  apakah  boleh  kita  membiayai pernikahannnya dari dana zakat? Beliau menjawab, “Ya kita boleh menikahkannya dari dana zakat dan memberikan mahar penuh. Jika dikatakan apa yang menyebabkan boleh menikahkan orang miskin dari dana zakat, sedangkan ia banyak menerima bantuan?
Jawabannya:  Kita  katakan  kebutuhan  manusia  pada  pernikahan  termasuk  hajat primer  dan  pada  kondisi  tertentu  menyerupai  kebutuhan  makan  dan  minum.  Oleh Karena itu,  ahli ulama berkata: "Seseoarang yang menanggung biaya hidup  orang lain wajib baginya menikahkan tanggungannya jika mempunyai keluasan rizki (harta), oleh karena  itu  wajib  bagi  seoarang  ayah  menikahkan  anaknya  jika  si  anak  ingin  untuk menikah,  jika  si  anak  tidak  punya  kemampuan  untuk  membiayai  pernikahan.  Akan tetapi,  aku  mendengar  sebagian  orang  tua  lupa  kalau  mereka  pernah  muda  sehingga ketika  anaknya  minta  dinikahkan  mereka  berkata  kepadanya:  Menikahlah  dengan penghasilanmu  sendiri.  Hal  itu,    tidak  dibolehkan  dan  haram  bagi  orang  tua  jika  ia mampu untuk membiayai pernikahan, dan si anak akan memusuhinya (menuntutnya) di hari  kiamat  karena  dia  tidak  menikahkannya  padahal  dia  mampu. 62 sehingga  setelah mendapatkan  fatwa  dan  berkonsultasi  dengan  dewan  syariah  WIZ  maka  WIZ  Wahdah Islamiyah pun memanfaatkan dana zakat untuk melaksanakan pernikahan jama`i/massal yang sesuai dengan syariat islam.
Peserta  pernikahan  jama’i/massal  mengikuti  kegiatan  tersebut  dengan  alasan tidak  mampu  melaksanakan  pernikahan  sendiri. 63 Berdasarkan  sumber  hukum  Islam yaitu  merujuk ke al qur’an al karim. Berdasarkan surah al taubah ayat 60
ََ ِبانقِ رلاَ ِفِنوَْمُُبِوُلُ قَِةنف لنؤُمْلانوَانهْ ينلنعَنيِلِمانعْلانوَِيِكانسنمَْلانوَِءانرنقُفْلِلَُتانقند صلاَان نَِّإ ٌَميِكنحٌَميِلنعَُ للَّانوََ ۖ ََِ للَّاَننِمًَةنضيِرنفََ ۖ ََ ِليِب سلاَِنْبانوَِ للَّاَ ِليِبنسَ ِفِنوَنيِمِرانغْلانو Terjemahnya :
Sesungguhnya  zakat-zakat  itu,  hanyalah  untuk  orang-orang  fakir,  orang-orang miskin,  pengurus-pengurus  zakat,  para  mu'allaf  yang  dibujuk  hatinya,  untuk (memerdekakan)  budak,  orang-orang  yang  berhutang,  untuk  jalan  Allah  dan  untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 64
Dengan  demikian,  kegiatan  pelaksanaan  pernikahan  jama’i/massal  ini  boleh menggunakan  dana  zakat,  karena  peserta  pernikahan  jama’i/massal  ini  termasuk  ke dalam salah satu ashnaf yang berhak menerima zakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:
61 https://islamqa.info/id/133007 diakses tanggal 23 Mei 2021
62 Muhammad al Utsaimiin Ibn Shaalih, Fatawa Arkan Al Islam, (Riyadh: Daar al Thurayyah lil Nashr, 2012), h. 440
63 Ahmad Fiqri (22 Tahun), Wawancara, Peserta Walimah Jama’I, Bulukumba, 3 Agustus 2021.
64 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an al-Karim dan Terjemahannya, h. 196.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 37-55 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.535
1. Mekanisme  pelaksanaaan  pemanfaatan  dana  zakat  untuk  melaksanakan pernikahaan  jama`i/massal  di  WIZ  Wahdah  yaitu  penyebaran  surat  edaran  oleh Dewan  Pimpinan  Pusat  Wahdah  Islamiyah  kepada  Dewan  Pimpinan  Daerah Wahdah  Islamiyah  di  berbagai  daerah  dan  lembaga  pendidikan  perguruan  tinggi yang  dinaungi  oleh  Yayasan  Pendidikan  Wahdah,  pembukaan  pendaftaran  calon peserta  kegiatan  pernikahan  jama’i/massal  dan  penyeleksian  persyaratan  berkas maupun  persyaratan  umum  kegiatan,  WIZ  Wahdah  Islamiyah  melakukan  survey langsung,  pengajuan  proposal  dana  kegiatan  ke  WIZ  Wahdah  Islamiyah, pelaksanaan daurah pra nikah, dan ijab qabul dan resepsi walimah jama’i.
2. Pemanfaatan  dana  zakat  untuk  pernikahan  jama`i/massal  di  WIZ  Wahdah  telah dilaksanakan  untuk  pertama  kalinya  pada  tahun  2019  menggunakan  dana  infak bebas dengan proporsi sebesar 5,9 persen dari dana yang terhimpun.
3. Penetapan  hukum  penggunaan  dana  zakat  untuk  melaksanakan  pernikahan jama’i/massal  diambil  dari  ijtihad  ulama  dan  kesepakatan  dewan  syariah  WIZ Wahdah  Islamiyah  yaitu  boleh  dalam  memanfaatkan  dana  zakat  untuk  pernikahan jama’i/massal. Berdasarkan surah al taubah ayat 60 dan fatwa Syekh bin Baz dan Syekh al Utsaimin rahimahumullah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Khalid al Razaq al Ghaniy, Masharif al Zakah wa Tamlikuhah fi daui al kitab wa al Sunah , Yordania: Darul Usamat, 1999.
Ahmad Fiqri, Wawancara, 2021. al  Barajili  Mitwalliy, Dirasat  Ushul  fiqh  mashadiq  al  Tasyri’ ,  Kairo:  Maktabah  al Sunah, 2014
al  Utsaimiin,  Muhammad  Ibn  Shaalih, Fatawa  Arkan  Al  Islam, Riyadh:  Daar  al Thurayyah lil Nashr, 2012.
al-Zuhayly,  Wahbah. Al  Fiqh  Al  Islamy  Wa  Al  Dillatu ,  Terj.  Agus  Effendi: Zakat Kajian Berbagai Mazhab . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.
Amir Ghani, Wawancara, 2021.
Arsip Proposal Pengajuan Dana LP2KS Muslimah Wahdah Pusat kepada WIZ Wahdah
Islamiyah, 24 Juni 2021
Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001. Bagus, Analisis  Kalimat  (Fungsi,  Kategori,  dan  Peran), Bandung:  Refika  Aditama, 2009.
Barkah, Dr. Qadariah. Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf Jakarta: Prenamedia, 2020.
Budi  Nahaba.2012.  ”Potensi  Zakat  Bisa  Capa  iRp  300T  Per  Tahun". (http://www.voaindonesia.com/content/potensi-zakat-bisa-capai-rp-300tper- tahun/1455819.html diakses tanggal 19 Desember 2020)
Daud  Ali,  Muhammad. Sistem  Ekonomi  Islam  Zakat  dan  Wakaf. Cet.1.  Jakarta:  UI Press, 1988.
Fakhruddin. Fiqih  dan  Manajemen  Zakat  di  Indonesia. Malang:  UIN  Malang  Press, 2008.
Hafidhuddin,  Didin. The  Power  of  Zakat  Studi  Perbandingan  Pengelolaan  Zakat  Asia Tenggara . Malang: UIN-Malang Press, 2008. Hafidhuddin,  Didin. Zakat  dalam  Perekonomian  Modern .  Jakarta:  Gema  Insani  Press, 2002.
Halim , Abdul. Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Gema Insani, 2008.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 37-55 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.535
Hasan, Sofyan. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. Cet.1 Surabaya: Al-Ihklas, 1995. https://islamqa.info/id/133007 diakses tanggal 23 Mei 2021 Jauhari, Tontowi. Pengelolaan Zakat Mal . Lampung: IAIN Raden Intan, 2011.
Kansil,  C.S.T. Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia .  Jakarta:  Balai Pustaka. 1986.
KBBI, Pendistribusian , http://kbbi.web.id/distribusi (Diakses 14 Maret 2021)
Kementrian  Agama  Republik  Indonesia. Al-Qur’an  al-Karim  dan  Terjemahannya . Jakarta: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013.
Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
Mahmud  Al-Ba'ly,  Abdul  Al-Hamid, Iqtishadiyatu  az-zakat  wa'tibaratus  siyasah  al- maliyah  wa  an-naqdiyyah ,  Terj.  Muhammad  Abqary  Abdullah  Karim: Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari’ah. Jakarta: PT.Raja Grafindo Perseda, 2006.
Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia , Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010. Moleong,  Lexy  J. Metodelogi  Penelitian  Kualitatif .  Jakarta:  PT  Remaja  Rosdakarya. 2011.
Nasution,  Mustafa  Edwin. Pengenalan  Eksklusif:  Ekonomi  Islam. Jakrta:  Kencana Prenada Media Group, 2007.
Nisak, Khoirotun.  “Pengelolaan Pembagian Zakat  Terhadap 8 Ashnaf Penerima Zakat di  Lembaga  Amil  Zakat  Infak  dan  Shadaqah  Muhammadiyah  (LAZISMU)  Kota Salatiga”, Skripsi . Salatiga: Fak Salatiga IAIN Salatiga, 2017.
Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer . Balai Pustaka: Jakarta 2002..
Qardhawi,  Yusuf  . Fiqh  al-zakat ,  Terj.  Salman  Harun  : Hukum  Zakat .  Jakarta:  PT Pustaka Litera Antarnusa, 1988.
Qardhawi,  Yusuf. Musykilah  al-faqr  wakaifa  ‘aalajaha  at-Islam ,  Terj.  Sayfril  Halim  : Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan . Jakarta: Gema Insani Press, 1995. Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Presiden RI”. Pasal 1 ayat 2. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
Richard    D,  Emory.  Irwin .  Business  Research  Methods .  Jurnal  Pengembangan  Bisnis. April 1, no.1.
Saebani  ,  Afifuddin  dan  Beni  Ahmad. Metodelogi  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung: Pustaka Setia, 2012.
Saiful, Wawancara, 2021 Soegiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cet. ke-XXI. Bandung: Alfabeta, 2014.
Sulaiman Yahya, Wawancara, 2021.
W, Gulo. Metodologi Penelitian . Jakarta: PT Grasindo, 2002. Zuhri,  Saifudiin. Zakat  di  Era  Reformasi  (Tata  Kelola  Baru)  Undang-  Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 , Skripsi
Zulkarnain, Wawancara, 2021. Zurika, Henry dan  Irpan Sapta, “Implementasi PSAK NO.109 Pada badan Amil Zakat Sumatera  Utara” :  jurnal  UMSU,  no.  3  (2011  Henry  Zurika  dan  Irpan  Sapta,
“Implementasi  PSAK  NO.109  Pada  badan  Amil  Zakat  Sumatera  Utara” :  jurnal UMSU, no. 3, 2011.