## Jual Beli Boedel Warisan Tanpa Adanya Surat Penetapan Ahli Waris
Irfan Sabri Hamzah 1 , Abd Rais Asmar 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: 10400116060@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  masalah  harta  warisan  yang  merupakan permasalahan yang sangat rumit sehingga sebagian besar masyarakat di pedesaan cenderung memilih  menggunakan  aturan  adat  dalam  proses  pembagian  warisannya.  Namun  bagi sebagian  orang  persoalan  harta  warisan  ini  bahkan  bisa  menimbulkan  peperangan, pembunuhan,  perpecahan  hingga  saling  fitnah  dalam  keluarga.  Beberapa  fenomena  tersebut bisa kita jumpai di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Dimana mayoritas masyarakat  di  Desa  tersebut  melakukan  proses  pembagian  harta  warisan  dengan menggunakan  aturan  adat  sehingga  dalam  hal  ini  tidak  dilakukannya  proses  peralihan  hak atas  tanah.  Hal  ini  dikarenakan  sudah  menjadi  tradisi  turun  temurun  dan  dianggap  legal  di daerah tersebut.

## Kata kunci: Harta Warisan; Pembagian Warisan; Peralihan Hak Atas Tanah

## Abstract
This thesis discusses the problem of inheritance which is a very complicated problem so  that  most  people  in  rural  areas  tend  to  choose  to  use  customary  rules  in  the  process  of distributing inheritance. But for some people the problem of inheritance can even lead to war, murder,  division  to  slander  in  the  family.  Some  of  these  phenomena  can  be  found  in Manimbahoi Village, Parigi District, Gowa Regency. Where the majority of the community in the village carried out the process of distribution of inheritance using customary rules  so that in this case the process of transferring land rights was not carried out. This is because it has become a tradition for generations and is considered legal in the area.

## Keywords: inheritance; rural areas; process of transferring land rights

## Pendahuluan
Istilah  “Hukum  Perdata”  yang  berlaku  sekarang  pada  awalnya  berasal  dari  Hukum Perdata Prancis yang dikodifikasi pada tanggal 21 Maret 1804 dengan nama Code Civil Des Francis. KUHPerdata  mulai  berlaku  di  Indonesia  pada  tanggal  1  Mei 1848.  Namun  di zaman penjajahan tersebut tidak berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, karena pada waktu itu  penduduk  Indonesia  dibagi  menjadi  3  Golongan 1 ,  yaitu  Golongan  Eropa  yang dipersamakan  berlaku  (BW),  Golongan  Timur  Asing  yang  berlaku  sebagian  (BW)  dan Hukum Adat mereka masing-masing dan Golongan Bumi Putra yang berlaku Hukum Adat. 2
Sistem  Hukum  Perdata  yang  berlaku  di  Indonesia  beraneka  ragam  (pluralitas), Artinya  sistem  Hukum  Perdata  yang  berlaku  itu  terdiri  dari  berbagai  macam  ketentuan hukum  di  mana  setiap  penduduk  mempunyai  sistem  hukumnya  masing-masing.  Seperti Hukum  Adat,  Hukum  Islam,  Hukum  Perdata  Barat  (BW)  dan  sebagainya.  Dalam  sistem Hukum  Perdata,  terdapat  4  buku  terkait  tentang  Hukum  Perdata,  yakni  Buku  I  memuat
1 Berdasarkan pasal 161-163 Indische Staatregeling (IS).
2 Mualifah, Pengantar Hukum Indonesia, (Cet.II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 21 .
hukum  perorangan  dan  kekeluargaan,  Buku  II  memuat  hukum  benda  dan  hukum  waris, Buku III memuat hukum harta kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang berlaku  bagi  orang-orang  atau  pihak-pihak  tertentu  dan  Buku  IV  memuat  perihal  alat pembuktian dan akibat lewat waktu terhadap hubungan hukum.
Salah  satu  pembahasan  yang  dimuat  didalam  Buku  II  adalah  terkait  hukum  waris dimana  di  dalamnya  diatur  terkait  tatacara  pembagian  harta  warisan.  Mengenai  hukum kewarisan  selalu  menarik  untuk  dikaji,  dalam  hubungannya  dengan  kondisi  sosio  kultural masyarakat di Indonesia. Hal ini terjadi karena hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih  bersifat  pluralistik,  maksudnya  masing-masing  golongan  masyakat  mempunyai hukum sendiri-sendiri.
Pengertian  harta  warisan  atau  biasa  disebut  juga  dengan  istilah boedel  warisan (dalam  Hukum  Perdata)  merupakan  harta  yang  timbul  sebagai  akibat  dari  suatu  kematian. Harta  yang  ditinggalkan  oleh  seseorang  yang  telah  meninggal  memerlukan  pengaturan tentang  siapa  saja  yang  berhak  menerimanya,  berapa  jumlahnya,  dan  bagaimana  cara mendapatkannya, hal ini terdapat pada Pasal 834 BW yang berbunyi:
“Ahli  waris  berhak  mengajukan  gugatan  untuk  memperoleh  warisannya  terhadap semua  orang  yang  memegang  besit  atas  seluruh  atau  sebagian  warisan  itu  dengan alas  hak  ataupun  tanpa  alas  hak,  demikian  pula  terhadap  mereka  yang  dengan  licik telah menghentikan besitnya”.
Adanya  kematian  yang  menyebabkan  timbulnya  cabang  ilmu  hukum  yang menyangkut  tentang  bagaimana  cara  pelimpahan  atau  penyelesaian  harta  peninggalan kepada  keluarga  (ahli  waris).  Dengan  meninggalnya  seseorang  terjadilah  proses  pewarisan yaitu  suatu  proses  pemindahan  dan  pengoperan  harta  kekayaan  seseorang  yang  telah meninggal dunia. Sejak kematian seseorang itulah sehingga seluruh harta kekayaan miliknya beralih kepada ahli warisnya. 3
Pada  prinsipnya,  masalah  warisan  mempunyai  3  unsur  penting,  yaitu:  (1)  adanya seseorang yang mempunyai harta peninggalan atau harta warisan yang wafat (pewaris); (2) adanya seseorang atau beberapa orang berhak menerima harta warisan atau ahli waris; dan (3)  adanya  harta  peninggalan  atau  harta  warisan  yang  ditinggalkan  pewaris  yang  harus beralih  penguasaannya  atau  kepemilikannya.  Bila  dilihat  dalam  pelaksanaannya,  proses penerusan warisan kepada ahli waris sehubungan dengan unsur di atas sering menimbulkan persoalan, seperti: (a) bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan  kekayannya  yang  dalam  hal  ini  banyak  dipengaruhi  sifat  lingkungan  kekeluargaan dimana si peninggal warisan itu berada; (b) bagaimana dan harus sampai di mana harus ada tali  kekeluargaan  antara  pewaris  dan  ahli  waris;  (c)  bagaimana  dan  sampai  di  mana  wujud kekayaan  yang  beralih  itu  dipengaruhi  oleh  sifat  lingkungan  kekeluargaan  di  mana  si pewaris dan ahli waris sama-sama berada. 4

## Metode Penelitian
Adapun  Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  kali  ini  adalah penelitian  empiris  yang  merupakan  salah  satu  metode  penelitian  yang  menggunakan  data deskriptif berupa perkataan dari para pihak atau orang-orang  yang dapat diamati kemudian dalam  penyusunannya  ini  didukung  dengan  literatur  dari  adalah  buku-buku,  jurnal,  artikel, skripsi,  dan  karya  tulis  lainnya  Adapun  metodenya  menggunakan  metode  pendekatan penelitian  sosiologi  yuridis  dimana  melihat  dari  segi  sosiologis  yaitu  melihat  langsung  di
3 Oemar Moechtar, Perkembangan Hukum Waris, (Cet.I; Surabaya: Kencana, 2019), h. 5.
4 Oemar Moechtar, Perkembangan Hukum Waris, h. 1.
kehidupan  masyarakat  di  samping  itu  juga  melihat  dari  segi  yuridis  atau  peraturan perUndang-Undangan  dengan  melakukan  telaah  terhadap  peraturan  perUndang-Undangan, teori-teori  yang  dikonsepsikan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan berperilaku  masyarakat  sehingga  bekerja baik  di  tengah-tengah  masyarakat  sehingga  dapat dilakukan  perbandingan  antara  Hukum  Kewarisan  Islam  dan  Kewarisan  Adat  yang  ada  di Kec.Parigi  Kabupaten Gowa.terhadap apa  yang dianggap pantas yang berhubungan dengan skripsi ini.
Adapun  sumber  data  primer  pada  pendekatan  kali  ini  adalah  hasil  wawancara  yang dilakukan peneliti sedangkan sumber data sekundernya adalah data pendukung yang sifatnya mengikat  yang  diperoleh  dari  buku,  jurnal,  peraturan  perUndang-Undangan  serta  artikel yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat dijadikan sebagai sumber acuan dalam penelitian ini. 5

## Hasil dan Pembahasan

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kabupaten Gowa adalah salah satu wilayah di daerah Sulawesi Selatan yang berada pada  12  38.16’  Bujur  Timur  dari  Jakarta  dan  5  33.6’  Bujut  Timur  dari  Kutub  Utara. Sedangkan  letak  wilayah  administrasinya  antara  12  33.19’  hingga  13  15.17’  Bujur  Timur dan  5  5’  hinhha  5  34.7’  Lintang  Selatan  dari  Jakarta.Kabupaten  yang  berada  pada  bagian selatan  Provinsi  SulawesiSelatan  ini  berbatasan  dengan  7  Kabupaten/Kota,  yaitu  sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten  Takalar  dan  Jeneponto  sedangkan  di  bagian  barat  berbatasan  dengan  Kota Makassar  dan  Takalar.  Adapun  luas  wilayah  dari  Kabupaten  Gowa  adalah  1.883,33  km2 atau  sama  dengan  3,01%  dari  luas  wilayah  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Wilayah  Kabupaten Gowa  ini  dibagi  menjadi  18  kecamatan  dengan  jumlah  Desa/Kelurahan  sebanyak  167  dan 726  Dusun/Lingkungan.  Wilayah  Kabupaten  Gowa  sebagian  besar  berupa  dataran  tinggi berbukit-bukit sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan diantaranya Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu.  Selebihnya  27.74%  berupa  dataran  rendah  dengan  kondisi  tanah  yang  datar meliputi  9  Kecamatan  diantaranya  Kecamatan  Somba  Opu,  Bontomarannu,  Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.
Adapun  sebanyak  39  daerah  yang  cukup  bagus  untuk  dikembangkan  dan direkomendasikan  sebagai  kawasan  budidaya  umum  utamanya  pertanian  tanaman  pangan semusim  dan  pengembangan  kawasan  non  pertanian  seperti  pemukiman,  perkantoran  dan perdagangan. Sedangkan sebagian besar daerah yang agak leluasa lainnya dan daerah yang kurang  leluasa  untuk  dikembangkan  merupakan  daerah  yang  direkomendasikan  sebagai kawasan  budidaya  terbatas  umumnya  pertanian.  Adapun  wilayah  yang  tidak  layak dikembangkan  maka  direkomendasikan  sebagai  kawasan  lindung.  Adapun  daerah  yang cukup  leluasa  untuk  dikembangkan  sebagian  besar  berada  di  dataran  Sungguminasa- Takalar,  sedangkan  yang  tidak  layak  menempati  daerah  di  sekitar  puncak  perbukitan  dan pegunungan  terjal,  sempadan  sungai,  waduk/danau  dan  mata  air.  Dari  total  luas  wilayah Kabupaten  Gowa  sebanyak  35,30%  mempunyai  kemiringan  tanah  di  atas  40  derajat,  yaitu pada  wilayah  Kecamatan  Parangloe,  Tinggimoncong,  bungaya  Bontolempangan  dan Tompobulu.  Dengan  bentuk  topogtafi  wilayah  yang  sebagian  besar  berupa  dataran  tinggi, wilayah Kabupaten Gowa yang dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan.
5 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Cet.I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 215.

## B. Analisis Terhadap Keabsahan Jual Beli Boedel Warisan Tanpa Adanya Surat Penetapan Ahli Waris di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa
Manusia  pada  dasarnya  adalah  makhluk  sosial  yang  saling  membutuhkan  manusia yang  lain.  Hubungan  antara  manusia  inilah  yang  menjadi  cikal  bakal  dari  perikatan. Perikatan  ini  termuat  dalam  Pasal  1233  KUHPerdata  yang  menjelaskan  bahwa  perikatan adalah salah satu sumber penting dalam melahirkan perjanjian. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang mengikat antara dua orang atau lebih yang mempunyai suatu tujuan yang sama.
Dalam  hal  perjanjian  jual  beli  tanah  pada  dasarnya  juga  diatur  dalam  KUHPerdata dimana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  kepada  pihak  yang  lain  untuk  sepakat menyerahkan  benda  sesuai  yang  telah  di  perjanjikan.  Dalam  proses  jual  beli  tanah  yang terjadi di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa penulis beranggapan bahwa pada  dasarnya  sudah  dianggap  sah  apabila  dilihat  dari  sisi  subjektif  karena  adanya kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak.  Namun  apabila  ditinjau  dari  sisi  objektif  maka  hal tersebut dianggap tidak pernah ada dan batal demi hukum.
Di  dalam  perjanjian  jual  beli  dapat  dikatakan  sah  apabila  memenuhi  syarat  pada Pasal  1320  KUHPerdata,  yaitu:  kesepakatan  yang  mengikatkan  dirinya,  cakap  hukum, mengenai suatu hal tertentu dan suatu kausa yang halal. Adapun barang yang menjadi objek jual beli haruslah ditentukan wujud dan jumlahnya saat diserahkan kepada pembeli. Apabila merujuk  pada  KUHPerdata  (Pasal  1459),  hak  atas  tanah  yang  dijual  baru  akan  bepindah kepada  si  pembeli  apabila  si  penjual  sudah  menyerahkannya  secara  yuridis  dalam  rangka memenuhi  kewajiban  hukumnya.  Kemudian  dalam  kasus  jual  beli  yang  terjadi  di  Desa Manimbahoi  Kecamatan  Parigi  Kabupaten  Gowa  ini  juga  sudah  tidak  memenuhi  syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata karena tidak memenuhi salah satu unsur yaitu suatu hal tertentu. Hal tersebut didukung oleh Asas Konsensualisme karena pada dasarnya perjanjian akan terjadi apabila tercapainya kata sepakat. Namun dalam proses jual  beli  tanah  tidak  hanya  kata  sepakat  yang  menjadi  landasan  sahnya  suatu  perjanjian melainkan harus memberikan syarat formalitas tertulis dengan akta otentik Notaris.
Dalam jual beli tanah, perlu diketahui bahwa kegiatan jual beli tanah dianggap sah apabila dilakukan pembuatan peralihan hak atas tanah di PPAT. Maka sebelum melakukan transaksi  jual  beli  maka  penjual  harus  melakukan  peralihan  hak  atas  tanah  di  PPAT.  Hal tersebut sesuai dengan Paraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang PPAT dan pasal 95 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Adapun  yang  melatarbelakangi  ahli  waris  di  Desa  Manimbahoi  Kecamatan  Parigi Kabupaten  Gowa  menjual  harta  warisannya  walaupun  tanpa  surat  penetapan  ahli  waris disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

## 1. Adanya Hutang
Hutang  merupakan  transaksi  dimana  seseorang  meminjam  harta  kepada  seseorang yang  lain  dengan  janji  akan  dikembalikan  dengan  jumlah  yang  sama  dengan  kurun  waktu tertentu. Hal ini bisa menjadi salah satu faktor yang memicu seseorang untuk menjual harta tertentu untuk melakukan pembayaran terhadap hutang yang pernah dipinjam.

## 2. Biaya pendidikan
Setiap  Orang  tua  pasti  menginginkan  agar  anaknya  tumbuh  pintar  dan  cerdas  hal tersebut  bisa  dicapai  melalui  sekolah.  Tapi  ini  awal  dari  permasalahan  yang  timbul  di samping menginginkan anak untuk dapat bersekolah. Meski sudah paham dengan besarnya biaya  pendidikan  anak  namun  orang  tua  harus  banting  tulang  untuk  mencari  uang  demi membiayai  biaya  pendidikan  anaknya  yang  bahkan  rela  berhemat  selama  bertahun-tahun agar dapat membiayai biaya sekolah anak tiap tahun. Sehingga faktor pendidikan inilah yang merupakan salah satu faktor seseotang menjual harta warisannya.

## 3. Biaya keperluan lainnya
Tidak  hanya  karena  utang  dan  biaya  pedidikan  akan  tetapi  faktor  lain  yang  dapat menyebabkan  orang  dapat  menjual  harta  warisan  adalah  biaya  keperluan  lainnya,  Adapun biaya lain yang dimaksud adalah seperti biaya pengobatan, biaya keperluan sehari-hari dan lain-lain. 6
Dari  penjelasan  di  atas  penulis  berkesimpulan  bahwa  dalam  proses  jual  beli  tanah apabila didasarkan pada Pasal 1459 dan 1471 KUHPerdata, jual beli boedel warisan tersebut dianggap  batal  dan  dianggap  tidak  pernah  ada  dan  masing-masing  pihak  dikembalikan keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa jual beli. 7

## C. Analisis Penegakan hukum Jual Beli Boedel Warisan Tanpa  Adanya SuratPenetapan Ahli Waris di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa
Persoalan  pewarisan  hak  atas  tanah  harus  selalu  mengikuti  ketentuan  hukum  agar terhindar  dari  sengketa,  karena  hak  tanah  sebagai  sumber  daya  alam  yang  sangat  terbatas dan  tidak  pernah  bertambah  luasnya  sementara  pertambahan  penduduk  semakin  pesat sehingga  menyebabkan  kebutuhan  akan  tanah  semakin  besar.  Untuk  mempersempit sengeketa  hak  atas  tanah  maka  perlu  terlebih  dahulu  memahami  ketentuan  hukum  atau prosedur tentang peralihan hak atas tanah. 8
Dalam  prosedur  peralihan  hak  atas  tanah  akibat  adanya  seseorang  yang  meninggal maka  harus  melibatkan  pejabat  umum  (Agraria  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional), dimana  perlihan  hak  atas  tanah  ke  tangan  ahli  warisnya  harus  didaftarkan  pada  Kantor Pertanahan.  Hal  tersebut  juga  diatur  dalam  Undang-Undang  No.5  tahun  1960  Tentang Peraturan  Dasar  Pokok  Agraria  yang  dikenal  dengan  Undang-Undang  Pokok  Agraria (UUPA).
Adapun  tujuan  dari  peralihan  hak  atas  tanah  adalah  untuk  mempunyai  wewenang penuh  atas  tanah  dan  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  seperti  jual  beli,  hibah,  sewa menyewa  maupun  perbuatan  hukum  lainnya.  Tujuan  lainnya  adalah  jika  si  pemegang  hak atas  tanah  tersebut  meninggal  dunia  maka  hak  itu  tidak  akan  beralih  dengan  sendirinya kepada si ahli waris tanpa melakukan suatu perbuatan hukum.
Bagi  masyarakat  di  Desa  Manimbahoi  Kecamatan  Parigi  kabupaten  Gowa  yang menggunakan  aturan  adat  dalam  melakukan  pembagian  warisan  ini  disebabkan  oleh beberapa faktor, diantaranya:
a) peran pemerintah;
6 Drs.Kamaruddin, Kepala Desa Manimbahoi, Wawancara, 20 Februari 2020.
7 Drs.Kamaruddin, Kepala Desa Manimbahoi, Wawancara, 20 Februari 2020.
8 Syamsuddin, R., &  Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan  Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. Jurnal Wawasan Yuridika , 4 (1), 63-79, hlm. 65
b) kurangnya pemahaman terkait pentingnya perlihan hak atas tanah;
c) faktor tradisi secara turun temurun; dan
d)  faktor  kurangnya  kesadaran  masyarakat.  Akibat  dari  pelaksanaan  tata  cara  kewarisan menurut  hukum  adat  tersebut  tentunya  menghasilkan  permasalahan  yang  timbul. Sehingga penulis memaparkan beberapa masalah yang sering timbul diantaranya:
1. Karena  pembagian  harta  warisan  dapat  dilakukan  walaupun  si  pewaris  belum meninggal  dunia  sehingga  si  ahli  waris  banyak  mengabaikan  kebutuhan  si  pewaris setelah ahli waris mendapatkan bagiannya
2. Adanya masalah antara satu keluarga dengan keluarga yang lain akibat dari pembagian harta  warisan  yang  kebanyakan  bergantung  pada  kehendak  pewaris  dan  tidak  ada aturan  mengenai  pembagian  harta  warisan.  Dari  pembagian  tersebut  juga menyebabkan  pembagian  warisan  diangap  tidak  adil  karena  si  pewaris  akan melakukan  pembagian  dengan  memberikan  bagian  yang  lebih  banyak  kepada  ahli waris yang diangap dekat dengannya.
3. Dalam  pembagian  harta  warisan  sering  terjadi  diskriminasi  yang  disebabkan  antara lain:
a) Pembagian harta warisan tidak berlaku asas bagian yang mutlak sehingga sering terjadi si ahli  waris  yang  merasa  didiskriminasi  akan  menimbulkan  pertikaian  kepada  masing- masing  ahli  waris.  Kebanyakan  kasus  yang  terjadi  dilakukan  karena  mempertahankan adat Siri’.
b) Rata-rata pembagian harta warisan akan cenderung lebih banyak kepada anak yang tunggal.
c) Apabila pembagian harta warisan dilaksanaka oleh anak tertua bisa jadi pembagian tidak secara adil. 9
Namun  melihat  dari  permasalahan-permasalahan  yang  sering  terjadi  tidak menjadikan  masyarakat  di  Desa  Manimbahoi  Kecamatan  Parigi  Kabupaten  Gowa  untuk menghilangakan aturan adat dalam proses pelaksanaan kewarisan karena hal tersebut sudah menjadi  tradisi  turun  temurun.  Akan  tetapi  hal  tersebut  tentunya  akan  berdampak dikemudian seperti tidak sahnya jual beli tanah, hibah, sewa menyewa dan kegiatan hukum lainnya.    Hal  karena  dalam  proses  peralihan  hak  atas  tanah  tidak  dilaksanakan  sesuai prosedur  yang  berlaku  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.5  tahun  1960  Tentang  Peraturan Dasar Pokok Agraria yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

## Kesimpulan
Pelaksanaan  jual  beli  hak  atas  tanah  boedel  waris  di  Desa  Manimbahoi  Kecamatan Parigi  Kabupaten Gowa pada umumnya dilakukan tanpa melampirkan surat penetapan ahli waris  karena  jual  beli  tersebut  dilakukan  dibawah  tangan.  Meskipun  dilakukan    di  PPAT akan tetapi hal tersebut tidak serta merta menjadi sah karena harus disertai dengan putusan pengadilan tentang penetapan ahli waris. Dalam perjanjian jual beli harus  memenuhi unsur pada  Pasal  1320  KUHPerdata,  akan  tetapi  jual  beli  hak  atas  tanah  boedel  waris  yang dilakukan  di  Desa  Manimbahoi  Kecamatan  Parigi  Kabupaten  Gowa  tersebut  sudah  tidak dapat dikatakan sah karena tidak memenuhi salah satu unsur yaitu suatu hal tertentu. Adapun yang melatarbelakangi ahli waris di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa
9 Drs.Kamaruddin, Kepala Desa Manimbahoi, Wawancara, 20 Februari 2020.
menjual  harta  warisannya  walaupun  tanpa  surat  penetapan  ahli  waris  disebabkan  oleh beberapa faktor seperti adanya hutang, biaya pendidikan dan biaya keperluan sehari-hari.
Dalam  proses  jual  beli  hak  atas  tanah  boedel  waris  harus  melampirkan  surat penetapan  dari  pengadilan  mengenai  ahli  waris  dari  boedel  waris  tersebut  untuk memberikan  pelindungan  hukum  kepada  masing-masing  ahli  waris  karena  sering  terjadi konflik antara ahli waris mengenai bagiannya masing-masing ataupun beberapa ahli waris sepakat  untuk  menjual  harta  warisan  tanpa  melibatkan  ahli  waris  yang  lain  demi memperoleh keuntungan. Oleh karena itu dalam jual beli hak atas tanah bodel waris berupa tanah  harus  melampirkan  surat  penetapan  ahli  waris  yang  dikeluarkan  oleh  Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Muslim dengan tujuan untuk  mempunyai  wewenang  penuh  atas  tanah  dan  dapat  melakukan  perbuatan  hukum seperti jual beli, hibah, sewa menyewa maupun perbuatan hukum lainnya. Tujuan lainnya adalah jika si pemegang hak atas tanah tersebut meninggal dunia maka hak itu tidak akan beralih dengan sendirinya kepada si ahli waris tanpa melakukan suatu perbuatan hukum.

## Daftar Pustaka

## Buku
Mualifah, Pengantar Hukum Indonesia, (Cet.II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 21. Oemar Moechtar, Perkembangan Hukum Waris, (Cet.I; Surabaya: Kencana, 2019), h. 5. Oemar Moechtar, Perkembangan Hukum Waris, h. 1.
Suteki  dan  Galang  Taufani, Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori,  dan Praktik), (Cet.I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 215.

## Perundang - Undangan
B erdasarkan pasal 161-163 Indische Staatregeling (IS).

## Jurnal
Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. Jurnal Wawasan Yuridika , 4 (1), 63-79.

## Wawancara
Drs.Kamaruddin, Kepala Desa Manimbahoi, Wawancara, 20 Februari 2020.