## POTRET POLITIK GENDER DI NTB: KEGAGALAN CALEG INCUMBENT DPRD PROVINSI PADA PEMILU 2019

## Ibnu Murtadho
Hairurrayyan
ibnumurtadho@uinmataram.ac.id 180603032.mhs@uinmataram.ac.id Universitas Islam Negeri Mataram

## Abstract
The  writing  of  this  paper  aims  to  find  out  the  problem  of  women's  political representation in the Provincial DPRD of NTB in 2019. To examine the results of this study, social theory was used to answer how the factors that caused the  fail  incumbent  of  the  female  legislative  candidates  provincial  DPRD  in general election 2019 structurally and culturally. This study uses a behavioral approach,  with  two  data  sources,  primary  data  sources  and  secondary  data sources. Sources of primary data obtained from observations, interviews with the  people  concerned  in  the  research  according  to  the  research  focus,  and documentation. There are three informants in this study who are incumbent of the  female  legislative  candidates  who  failed  to  occupy  the  2019  Provincial DPRD  seats  from  the  PKB  party  Hj.  Nurlaela,  the  Democratic  party  Hj. Misfalah,  and  the  Nasdem  party  Hj.  Suryahartin.  The  results  of  this  study indicate that the fail incumbent of the female legislative candidates provincial DPRD  in  general  election  2019  is  caused  by  three  factors  including:  system constraints  faced  by  Hj.  Suryahartin,  socio-cultural  problems  faced  by  H. Nurlaela, and economics or psychology faced by Hj. Misfalah points out that political  system  constraints  are  an  obstacle  to  female  legislative  candidates who  fail  to  occupy  seats  as  members  of  the  Provincial  People's  Legislative Assembly. This is influenced by several factors, both external and internal.
Key word: Gender, Incumbent, Female Legislative Candidate

## A. Pendahuluan
Perbedaan  gender  seharusnya  tidak  menjadi  persoalan  apabila  tidak menciptakan  ketidakadilan  gender.  Hanya  saja  pada  praktiknya  perbedaan gender  pasti  menjadi  sebab  ketidakadilan,  baik  dari  golongan  laki-laki  dan terutama  dari  golongan  perempuan. 1 Ketidak  adilan  gender  Nampak  dalam beberapa  aspek,  antara  lain:  Marginalisasi  atau  proses  pemiskinan  ekonomi,
1 Mansour  Fakih,  Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 12.
subordinasi  atau  anggapan  tidak  penting  dalam  keputusan  politik, pembentukan stereotype  atau  melalui  pelabelan  negatif,  kekerasan,  beban kerja lebih besar dan sosialisasi nilai peran gender. 2
Subordinasi perempuan di ranah politik menjadi salah satu perhatian aktifis gender,  sebab  dengan  adanya  representasi  perempuan  dalam  politik  maka kepentingan  perempuan  setidaknya  bisa  didengar  serta  diperjuangkan. Maskulinitas politik menjadi salah satu penghalang serius mewujudkan politik ramah  perempuan,  bukan  hanya  stigma  dan  doktrin  yang  sudah  melekat bahwa politik sangat bersifat laki-laki serta sangat identik dengan sifat laki-laki sehingga  politik  bisa  berjalan  dengan  baik  jika  politisi  berasal  dari  kaum  laki- laki. 3 Sebenarnya secara hukum Indonesia memberikan hak perempuan untuk bebas  berpolitik,  bahkan  dijamin  hak  tersebut. 4 Salah  satu  tindakan  yang diberlakukan  untuk  mengakomodir  hak  perempuan  untuk  berpolitik  adalah affirmative  action  sebesar  30%,  hanya  saja  tidak  bisa  dipungkiri  realisasi  di lapangan hanya sekadar formalitas belaka. 5
Peran  perempuan  di  ranah  politik  praktis  dibuktikan  dengan  keterwakilan perempuan  dalam  anggota  legislatif  akan  menjadi  syarat  terciptanya  politik yang  ramah  dan  sensitif  terhadap  kepentingan  perempuan.  Keterikatan  dan karakteristik  perempuan  berdasarkan  jenis  kelamin  menjadi  hal  yang  penting dalam  proses  penyampaian  aspirasi  perempuan  guna  memengaruhi kebijakan. 6 Terkadang  kehadiran  perempuan  di  tingkat  legislasi  pun  serasa tidak menyuarakan aspirasi perempuan itu sendiri, ini tidak lain karena faktor lingkungan  tumbuh  kembang  yang  memengaruhi  pola  pikir  perempuan
2 Ibid, 12-13.
3 Bella  Aprilia,  Florencia  Maria  Surya,  Mentari  Svarna  Pertiwi,  “Analisis  Pergerakan Makna Partisipasi Politik Perempuan Berdasarkan Karakteristik Feminis dan Maskulinitas dalam Kepemipinan  Perempuan:  Studi  Kasus  Penanganan  Covid-  19  di  Jerman,  Selandia  Baru  dan Taiwan, Jurnal Unpar, Volume 2 (September-2020) ,92-93.
4 Anifatul Kiftiyah, “ Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia”,Jurnal Yuridis, Volume 6, No. 2. (Desember, 2019), 57.
5 Very  Wahyudi,  “Peran  Politik  Perempuan  dalam  Perspektif  Gender,  Politea:  Jurnal Politik Islam, Vol. 1 No. 1, (Januari-Juni 2018), 81.
6 Manek, Emiliana, “Analisis Pengetahuan, Sikap, Keterampilan, Teknik Politik Praktis Perempuan  Belu  di  Kabupaten  Belu”,  Program  pascasarjana  Universitas  Nusa  Cendana,  Vol. 20, No. 2, (2015) 118-120.
tersebut.  Kehadiran  perempuan  sebagai  legislator  dianggap  sebagai representasi  politik  perempuan  yang  coba  membawa  ide  kaumnyanya, nyatanya  tidak  seperti  yang  diharap  oleh  beberapa  aktivis  feminisme  itu sendiri.
Nusa  Tenggar  Barat  menjadi  Provinsi  dengan  keterwakilan  perempuan terendah  di  Indonesia,  dengan  prosentase  perwakilan  hanya  1,54%  pada tahun  2019 7 atau  berdasarkan  hasil  perolehan  suara  calon  legislatfi perempuan  pada  pemilu  2019.  Pada  Tahun  2014-2109  perwakilan  jumlah perempuan sebagai  anggota berjumlah 6 orang: Hj Baiq Isvie Rupaeda fraksi Golkar, Hj Wartiah fraksi PPP, Hj Nurlaela fraksi PKB, Hj Rahmah fraksi Hanura, Hj.  Misfalah  fraksi  Demokrat  dan  Hj  Suryahartin  fraksi  Nasdem. 8 Sedangkan pileg 2019 DPRD Provinsi NTB terdapat data di KPU bahwa hasil rekapitulasi dari  daftar  calon  tetap  (DCT)  sebanyak  914  orang,  563  diantaranya  laki-laki dan  351  perempuan  atau  sebanyak  38,40%. 9 Hasil  pileg  2019  cukup mengejutkan,  Hj.  Baiq  Isvie  Rupaeda,  SH.,  MH  dari  Partai  Golongan  Karya (Golkar)  menjadi  satu-satunya  perempuan  yang  berhasil  terpilih  menjadi legislator  di  DPRD  Provinsi  NTB.  Total  pesaing  yang  merebutkan  kursi sebanyak  351  orang,  Hj.  Baiq  Isvie  Rupaeda,  SH.,  MH  terpilih  di  daerah pemilih (Dapil) NTB 3 wilayah Lombok Timur A (Masbagik, Sukamulia, Selong, Pringgabaya,  Aikmel,  Sambelia,  Pringgasela,  Suralaga,  wanasaba,  Sembalun, Suwela, dan Labuan Haji), dengan total perolehan suara 18.634. 10
Rendahnya  keterwakilan  perempuan  di  DPRD  provinsi  NTB  disebabkan stigma  masyarakat  bahwa  politik  adalah  dunia  laki-laki,  sistem  dan  struktur sosial  patriarki  dianggap  menempatkan  perempuan  pada  posisi  yang  tidak
7 https://www.bps.go.id/indicator/40/464/1/keterlibatan-perempuan-di- parlemen.html . Diakses pada 27 Oktober 2022, pukul 07.49.
8 Chusna,  Fitria,  Keterwakilan  Perempuan  di  DPR  2019-2024  diPrediksi  Paling Tinggi, https://nasional.kompas.com/read/2019/07/26/10465321/keterwakilan- perempuan-di- dpr-2019-2024 , (diakses pada 05 Oktober 2022, pukul 14.30)
9 Peta Pencalonan Perempuan di Pemilu Serentak 2019, Dalam https://perludem.org/2018/09/26/peta-pencalonan-perempuan-di-pemilu-serentak-2019/ ,
diakses 5 November 2022, pukul 10.00.
10 Yan Isvie Satu-Satunya Perempuan Lolos ke DPRD
NTB, https://radarlombok.co.id/isvie-satu-satunya-perempuanlolos-ke-dprd-ntb.html , diakses pada 15 Oktober 2022, pukul 09.44.
sejajar  dengan  laki-laki,  masih  sedikitnya  perempuan  yang  terjun  ke  dunia politik  dan  rendahnya  pengetahuan  perempuan  tentang  politik,  serta dukungan  partai  politik  yang  belum  bersungguh-sungguh  terhadap perempuan, 11 serta  faktor  logistik  calon  legislatif  perempuan  sebagai  modal utama  maju  dalam  kontestasi  masihlah  belum  mencukupi  kebutuhan  biaya politik. 12
Sebanyak 352 caleg perempuan maju dalam kontestasi DPRD Provinsi NTB di  tahun  2019,  hasilnya  3  orang  caleg  perempuan incumbent  gagal mengulangi  kejayaan  pada  tahun  2014-2019  sebagai  anggota  terpilih  DPRD Provinsi  NTB.  Tentu  hasil  ini  sangat  menarik  untuk  diteliti  lebih  lanjut, logikanya  mereka  yang  berstatus incumbent  tentu  sudah  paham  medan, memilik  masa,  pengalaman  teknis  mumpuni,  penggunaan  taktik  efektif  dan pemetaan  sumber  suara  guna  kembali  duduk  di  kursi  DPRD Provinsi  periode 2019-2024.  Maka  penelitian  ini  ingin  membahas  apa  faktor  kegagalan  caleg incumbent DPRD Provinsi NTB pada pemilu 2019?

## B. Metodologi (size:12, bold)
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  berdasarkan  data  lapangan  ( field research) . 13 Pemilihan penelitian kualitatif dikarenakan “masalah” yang dibawa peneliti masih remang-remang, bahkan gelap, kompleks dan dinamis, bersifat sementara, tentatif dan  akan  berkembang  seiring  selesainya  penelitian  di  lapangan. 14 Adapun  penelitian lapangan  bertujuan  untuk  mendapatkan  data  langsung  dari  sumber  informasi  dan mengamati secara langsung  fenomena kegagalan incumbent calon legislatif perempuan DPRD  Provinsi  NTB  di  tahun  2019.  Narasumber  atau  informan  penelitian  ini  adalah
11 Winengan, “Kebijakan Demokratisasi Politik Lokal Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Langsung”, jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 22, No. 1, (Juli 2018). 63-65.
12 Farida  Hanum,  Kajian  dan  Dinamika  Gender,  Malang:  Intrans  Publishing,  2018, 154.
13 Penelitian  lapangan  adalah  penelitian  yang  mengumpulkan  datanya  dilakukan  di lapangan. Selengkapnya lihat Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian , Jakarta: Kencana, 2013, 21.
caleg incumbent perempuan  yang  gagal  kembali  duduk  di  DPRD  Provinsi  NTB  pada pemilu 2019, pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara tersruktur.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  behavioristik yang  coba  menggambarkan  secara  komprehensif  guna  mengetahui  dan  menganalisa tingkah laku manusia. Teknik analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman dengan  cara  mereduksi  data,  menyajikan  data  dan  penarikan  kesimpulan. 15 Adapun teknik triangulasi sumber melalui triangulasi teori dan triangulasi data 16 digunakan agar informasi yang didapat valid serta dapat dipertanggungjawabkan.
Teori  modal  sosial  dipakai  sebagai  pisau  analisis  membaca  hasil  temuan  di lapangan, teori ini dipakai sebab berakar pada gagasan kepercayaan, norma dan jaringan informal. 17 Kerangka inti dari teori modal sosial yaitu: kepercayaan ( trust), norma, dan jaringan (network) , 18 dimana  kerangka  ini  tepat  menganalisa  faktor-faktor  kegagalan caleg perempuan incumbent DPRD Provinsi NTB di pemilu 2019.

## C. Pembahasan
Sebelum  memasuki  pembahasan  terkait  kegagalan  caleg incumbent perempuan  di  DPRD  provinsi  NTB  pada  pemilu  2019,  terlebih  dahulu  akan dipaparkan  rekapitulasi  prosentase  keterwakilan  perempuan  dalam  daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi NTB pada pemilihan umum 2019.
No partai Jumlah Dapil L P L+P Persentase Perempuan 1 PKB 8 40 23 63 36.51 2 GERINDRA 8 41 24 65 36.92 3 PDI-P 8 38 26 64 40.63 4 GOLKAR 8 40 25 65 38.46 5 NASDEM 8 38 22 60 36.67 6 GARUDA 8 28 17 45 37.78 7 BERKARYA 8 41 24 65 36.92 8 PKS 8 38 25 63 39.68 9 PERINDO 8 37 20 57 35.09
14 Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, Metodologi Penelitian, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 200.
15 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV Alfabeta, 2012, 91-95 16 Ibid, 274.
17 Dwiningrum,  Siti  Irene  Astuti,  Modal  Sodial  dalam  Pengembangan  Pendidikan dalam Perspektif Teori dan Praktik, Yogyakarta: UNY Press, 2014, 1.
18 Syahra,  Rusydi,  “Modal  Sosial:  Konsep  dan  Aplikasi”,  Jurnal  Masyarakat  dan Budaya, Volume 5, No. 1, 2003, 4-6.
10 PPP 8 39 26 65 40.00 11 PSI 6 5 7 12 58.33 12 PAN 8 38 21 59 35.59 13 HANURA 8 41 24 65 36.92 14  DEMOKRAT 8 37 27 64 42.19 19 PBB 8 40 22 62 35.48 20 PKPI 6 22 18 40 45.00
Dari  paparan  data  di  atas  unsur affirmative  action  sebesar  30%  sudah terpenuhi  oleh  partai  yang  mengirim  kadernya  berkontestasi  pada  pemilu 2019 sebagai calon anggota legislatif DPRD Provinsi NTB, akan tetapi hasilnya hanya  1  orang  saja  caleg  perempuan  yang  berhasil  duduk  di  kursi  anggota DPRD Provinsi NTB.
Temuan  di  lapangan  berdasar  wawancara  dengan  caleg incumbent perempuan banyak meguak beberapa faktor kegagalan mereka untuk kembali duduk sebagai anggota DPRD Provinsi NTB periode 2019-2024, maka dalam pembahasan ini akan ditampilkan hasil wawancara dengan Hj. Misfalah (caleg incumbent Partai Demokrat), Hj. Suryahartin (caleg incumbent Partai Nasdem) dan Hj. Nurlaela (caleg incumbent Partai PKB).
Hj.  Misfalah  menganggap  ada  beberapa  faktor  kekalahannya:  Pertama, persaingan  caleg  perempuan  dirasa  berat  menghadapi  caleg  laki-laki  dalam memperebutkan  kursi  anggota  dewan.  Kedua,  dari  segi  akal  maupun  fisik perempuan  kalah  tangguh  apabila  dibandingkan  dengan  laki-laki  karena keterbatasan  ruang.  Ketiga,  kekalahan  perempuan  dari  aspek  materi.  Tiga faktor  ini  dianggap  sebagai  pelemah branding  politik  perempuan  di  mata masyarakat  sehingga  aturan  (norma)  dari  setiap  pasangan  calon  anggota legislatif  perempuan  akan  sulit  dibangun  karena  bias  terhadap  pemilih  yang lebih  suka  mencoblos    caleg  laki-laki  karena  pembatasan  ruang  gerak perempuan  dalam  mengembangkan  diri  di  masyarakat.  Oleh  sebab  itu, pengaturan  tentang  Undang-Undang  yang  mengatur  kuota  30%  keterwakilan perempuan  harus  diatur  pada  pemenuhan  kursi  anggota  dewan  dan  tidak hanya diatur pada pencalegkan saja, dengan itu perempuan diharapkan dapat bersaing  dengan  laki-laki  dan  kuota  30%  keterwakilan  perempuan  akan
terpenuhi  sesuai  bunyi  dalam  Undang-Undang.  Sesuai  dengan  hasil wawancara sebagai berikut: 19
“Sebenarnya  strategi  kita  kalau  dari  cara  kita  itu.  Itu  sudah  yang tepat menurut kita. Tapi dilapangan kita tidak tau seperti apa. Dan terutama di dapil kita yaitu dapil 6 kalau dapil 6 itu kabupaten dompu, kabupaten bima,  dan  kota  bima,  ada  tiga  wilayah.  Sebenarnya  kita  sudah menguatur  strategi  itu  sedemikian  rupa,  hingga  rencana  kemenangan itu akan diraih. Yang kedua dari pengalaman sebelumnya kemudian dari hasil  survey,  kemudian  dari  teman-teman  itu  prediksi  tidak  ada  yang mengatakan  kita  akan  kalah,  jadi  semua  yang  terjadi  diakhir  itu  diluar prediksi semua orang, bahkan orang yang tidak terlibat seperti kita yang caleg, yang tidak terlibat saja memprediksikan bahwa saya akan masuk, dan ada teman itu diprediksi tidak akan lolos malah dia yang lolos terus kita yang tidak lolos. Jadi itulah strategi itu tidak akan mesti, apa yang tidak  mesti  itu  yang  membuat  kita  menang.  Kemudian  disamping  itu kita  perempuan,  perempuan  itu  ruang  geraknya  kan  terbatas  bukan undang-undang  yang  membatasi  tapi  kan  didalam  agama  kita,  kita menganut agama islam, jadi  kita  berbarur dengan laki-laki kan dibatasi sementara  laki-laki  itu  sejak  mereka  lahir  sudah  diperkenalkan  dengan alam  yang  luas,  dengan  dunia  luas  itu  juga  yang  membuat  kita  tidak menang.  Kemudian  dari  segi  keberanian  perempuan  kan,  bukan  tidak berani kalau di adu dengan laki-laki tetap kebariannya dibawah standar karena perempuan lebih mengandalkan perasaan. Dan dari segi materi juga,  tapi  mungkin  semua  oranglah  baik  laki  maupun  perempuan,  jadi kekalahan  dari  kendala  segi  materi  itu  baik  laki  maupun  perempuan sama,  siapa  yang  kaya  dia  dapat.  Contoh  kita  yang  di  dapil  6  yang dipartai saya, yang di partai saya yang dapat suara terbanyak sekarang kan H. Mail yang mantan Wali Kota Bima. Jadi sebelum kita lahir orang ini  sudah  kaya  dari  dulu,  jadi  kita  yang  rakyat  biasa  harus  melawan mereka  ya  berat,  tapi  itu  tadi  karena  kita  modal  keberanian  untuk beradu  dengan  laki,  kalau  dapet  ya  Alhamdulillah  dan  kemudian  yang kemarin  ada  pergeseran  dikit.  Jadi  sebenarnya  kita  dengan  caleg-caleg yang  kemarin  membagi  sembako  misalkan  karena  saya  dapat  dari aspirasi  kan,  jadi  aspirasi  saya  yang saya  bagikan.  Itu  ketika  yang kata orang  serangan  fajar  itu  ketika  hari  H  itu,  mereka  sudah  jalan  dengan uangnya.Jadi  pemilih  kita  yang  sebelumnya  yang  menyatakan  pastilah kalau ibu tidak ada yang begini sebelumnya, anggota DPRD yang pernah seperti  itu  tidak  ada  yang  seperti  itu.  Sebenarnya  bukan  percaya  atau gimana ya, tapi orang yang ngomong ini adalah orang yang pernah kita bantu  juga,  tapi  buktinya  setelah  malam  hari  H  itu  semua  berubah. Sehingga  seharusnya  Undang-Undang  yang  mengatur  kuota  30%
19 Wawancara dengan Hj. Misfalah, Calon anggota legislatif DPRD Provinsi yang tidak terpilih dari partai Demokrat, minggu 03 April 2022, kelurahan Pejeruk Kebon Bawak Tengah, pukul 10.11.
keterwakilan perempuan tidak hanya diatur pada pemenuhan Caleg saja karena ketika perhitungan suara pembagian kursi di DPRD tidak begitu, andaikan  minsalnya  kuota  30%  keterwakilan  perempuan  diatur  pada pencalegkan  dan  sampai  pada  pemenuhan  kursi  anggota  dewan mungkin  perempuan  akan  diadu  dengan  perempuan  dalam penghitungan  suara  dan  tidak  dirangkin  bersama  dengan  laki-laki. Sehingga  dengan  begitu  saya  rasa  kuota  30%  keterwakilan  perempuan di DPRD akan terpenuhi”.
Hal senada juga disampaikan oleh Hj. Nurlaela yang menilai bahwa masih banyak  orang  yang  terjebak  stigma  perempuan  hanya  pandai  mengurus masalah  rumah  tangga  atau  ranah  prifat,  dan  tidak  mampu  bersaing  dalam dunia politik atau ranah publik.  selain itu faktor minimnya dukungan keluarga dianggap sebagai salah sati faktor kegagalan caleg perempuan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Hj. Nurlaela: 20
“Strategi  saya  saat  dilapangan  melakukan  pendekatan  kepada masyarakat,  kami  wanita  berjuang  untuk  menang  namun  pandangan masyarakat  masih  saja  sering  menganggap  perempuan  remeh  atau sebelah  mata,  sehingga  saya  ingin  membuktikan  persepsi  bahwa perempuan  mampu  untuk  bersaing di  dunia  politik  dan  bukan  sebagai pelengkap  dalam  kehidupan  berumah  tangga.  Sebenarnya  tidak  ada hambatan dari strategi itu, tapi saya kan tinggal di Mataram. Dan dapil saya NTB 6, jadi saya tidak terlalu dikenal gitu.Karena gini, kami wanita itu berjuangnya seperti saya, Umi Tien dan Hj. Misfalah kalau berjuang itu  memang  seperti  laki-laki  yang  kalau  laki-laki  lari  pudar  ya  kami  lari pudar. Kita ini orang gila karena kenapa?, kami perempuan, kami harus menang,  tapi  kan  pandangan  orang-orang  masyarakat  apa  sih  bisanya perempuan  itu.  Tapi  kami  saya  pribadi  buktikan  ini  program saya.Sehingga  kebanyakan  dari  pasangan  caleg  perempuan  karena kurangnya  dukungan  dari  keluarga  itu.Namun  itu  tidak  mengubah semangat  para  perempuan  yang  akan  berjuang  di  DPRD  Provinsi ataupun kabupaten pada pemilihan berikutnya, saya akan berjuang lagi dan  saya  akan  mendukung  para  perempuan  siapa  saja  yang  ikut  andil dalam pemilihan nantinya.”
Hal  berbeda  justru  dilontarakan  oleh  Hj.  Suryahartin  yang  berpendapat bahwa pemilih perempuan di NTB sebagai pemilih mayoritas belum kompak, terpilihnya  wanita  baginya  bisa  membawa  aspirasi  yang  selama  ini  hanya
20 Wawancara  dengan  Hj.Nurlaela,  Caleg incumbent  PKB,  Rabu  06  April  2022, Melalui Video Call (VC) WhatsApp, pukul 16.05.
didominasi  oleh  laki-laki.  Perempuan  sudah  seharusnya  diberikan  pendidikan politik supaya tidak hanya menjadi pelengkap dalam pesta demokrasi. Cukup mengejtukan  bahwa  perolehan  suara  Hj.  Suryahartin  lebih  besar  daripada pemilu  2014,  tetapi  kehadiran  tokoh  politik  dari  organisasi  besar  sebagai pesaing  menggugurkan  perolehan  suara  yang  lebih  baik  dari  periode sebelumnya  tidak  dapat  mengantarkannya  menuju  anggota  DPRD  Provinsi NTB 2019-2024.mencoblos. ini sesuai dengan hasil wawancara:
“Kalau berbicara tantangan sebenarnya dari eksternal itu tidak ada, saya maju  periode  kedua  suara  meningkat,  dulu  saya  naik  DPRD  periode pertama  10  ribu  kurang tapi  kalau  kemarin  hampir  12  ribu,  tetapi  apa yang membuat saya kalah, tapi sebenarnya bukan kalah tapi tersenggol, ada  pesaing  yang  masuk  sebenarnya  masuk  tidaknya  dia,  tetap  salah kita  untuk  mendapatkan  kursi,  tapi  itulah  namanya  politik.  Detik-detik deadline dia masuk di partai kita dari organisasi besar otomatis dia lebih tinggi  suaranya  daripada  kita,  karena  soalnya  dari  sisi  konstituen,  sisi pergerakan,  ikatan  emosional  di  masyarakat  itu  tidak  ada  masalah. Kalau  strategi  saya  melakukan  pendekatan  dengan  masyarakat,  saya naik  dulu  di  periode  pertama  boleh  dibilang,  saya  tidak  pernah  beli suara,  yang  kalau  orang  bilang  bahwa  dengan  uang  akan  naik.  Saya murni  hanya  pendekatan  kepada  masyarakat,  kalau  bantuan  komunal secara  umum  bantuan  kebutuhan,  pendampingan,  pembimbingan iya.Tetapi  kalau  real  dengan  nyata-nyata  dengan  uang  saya  tidak.Dan kalau  berbicara  hambatan  pasti  ada  dalam  strategi  itu,  namanya  juga masyarakat susah-susah gampang. Apalagi dengan eskalasi politik yang sekarang  saking  masyarakatnya  sering  memilih,  apa  sih  yang  tidak dipilih? Kadus dipilih, pekasih dipilih, jangan kata bupati, gubernur, wali kota  juga  dipilih.  Saking  seringnya  mereka  memilih  akhirnya  minset mereka  berubah,  kalau  dulu  mungkin  mereka  ingin  dalam  hal  DPR minsalnya,  kalau  dulu  mungkin  awal-awalnya  betul-belul  yang  bisa mengayomi  mereka,  memperjuangkan  mereka,  karena  itu  yang sesungguhnya. Lama-lama saking seringnya dan banyaknya godaan dari seringnya pentas politik ini jadi menawarkan dia juga, jadi ngapain kamu milih  itu  mending  ini,  jadi  akhirnya  menjadi  pesta  demokrasi.  Artinya sekali setahun dapat bayaran dari suaranya itu karena cepat tergiur oleh materi,  sehingga  kepercayaan  pemilih  yang  awalnya  akan  dipilih berubah jika diberikan materi dll. Sehingg akan jauh dari target yang kita dapat kalau satu lokasi walaupun dia sudah setia dengan kita, disitu kita targetkan dengan seratus suara kita dapat, empat puluh atau tiga puluh
sudah  syukur,  karena  masyarakat  juga  punya  kebutuhan  jadi  semakin sulit untuk dipegang, jadi mereka seperti take in give”. 21
Dari  pemaparan  tiga  narasumber  ditemukan  persamaan,  subordinasi perempuan  di  ranah  politik  masih  kentara  jelas,  perempuan  dianggap  tidak memiliki  kompetensi  dalam  berpolitik  dibanding laki-laki.  Jelas  politik  bersifat maskulin  nampak  di  sini,  namun  sebelum  melangkah  lebih  lanjut  akan dipaparkan  hasil  analis  dengan  menggunakan  teori  modal  sosial  dalam  bab berikutnya.
D. Diskusi
Dalam  bab  ini  temuan  data  berdasarkan  wawancara  terhadap  caleg incumbent    perempuan  yang  gagal  dalam  pemilihan  anggota  DPRD  Provinsi NTB  2019-20214  dianalisa  mengggunakan  teori  modal  sosial  dengan kerangka teori kepercayaan, norma dan jaringan.
Pergeseran  Kepercayaan  Masyarakat  Terhadap  Caleg Incumbent Perempuan
Menjadi  sebuah  tanda  tanya  besar,  mengapa  seorang incumbent  tidak kembali  terpilih  sebagai  anggota  DPRD  Provinsi  NTB  di  periode  berikutnya. Namun,  hal  ini  dianggap  wajar  sebab  pergeseran  makna  politik  yang  begitu cepat dari politik balas budi menuju politik transaksional. Indonesia termasuk tiga besar dunia perihal praktik politik uang atau jual beli suara, 22 sungguh data yang  memprihatinkan  sekaligus  ironi  bagi  perkembangan  demokrasi  pasca reformasi.  Politik  berciri  pragmatis  dan  transaksional  kian  dilematik  dalam demokrasi  yang  menekankan  pemilihan  dimana  pemilu  dianggap  sebagai pesta demokrasi dan hak ekeslusif bagi partai politik sebagai peserta pemilu. Politik Uang tidak hanya sebatas hubungan yang terjalin antara calon legislatif dan  pemilih,  namun  nuga  antara  calon  legislatif  dan  partai  politik,  praktik politik  uang yang sering dilakukan  adalah vote buying pada tahap kampanye
21 Wawancara  dengan  Hj.  Suryahartin,  Caleg incumbent  partai  NasDem,  Selasa12 April 2022, Kantor Gerbang Emas NTB Sweta, pukul 14.45.
22 Ibadurrahman,  “Implementasi  dan  Dampak  Politik  Transaksional  (Mahar  Politik) dalam Pilkada Terhadap Pembangunan Daerah,” Lex Renaissan, No. 4 Vo. 6 (Oktober-2021) 771.
dan  pemungutan  suara  sampai  dengan  penyelewengan  dana  publik  dalam bentuk  program  maupun  dana  pribadi  dalam  bentuk  patronase  di  luar  masa pemilu. 23 Kondisi  geografis  Indonesia  dianggap  menjadi  salah  satu  faktor mengapa  politik  berbiaya  sangat  tinggi,  diperparah  dengan  tidak  meratanya pembangunan  daerah  di  Indonesia  sehingga  akses  informasi  belum tersampaikan  secara  menyeluruh,  faktor-faktor  ini  yang  bisa  memengaruhi perilaku pemilih. 24
Posisi  caleg incumbent  belum  tentu menjamin  kemudahan  untuk  kembali duduk  sebagai  anggota  DPRD  Provinsi  NTB,  bisa  disebut  kepercayaan masyarakat  terhadap  mereka  merosot  dibandingkan  dengan  periode  pemilu 2014.  Indikatornya  jelas,  suara  yang  mereka  dapat  tidak  bisa  mengungguli lawan  caleg  lainnya.  Hal  berbeda  justru  dialami  oleh  Hj.  Suryahartin  caleg Partai  Nasdem,  justru  perolehan  suaranya  pada  pemilu  2019  hampir menyentuh  angka  12  ribu  dibandingkan  dengan  pemilu  2014,  bisa  diartikan Hj. Suryahartin semakin dipercaya oleh pemilihnya, meskipun secara kuantitas suara  masih  kalah  dengan  caleg  lain  yang  akhirnya  berhasil  menjadi  anggota DPRD  Provinsi  NTB  209-2024. 25 Pada  lain  kesempatan  beliau  menyinggung tidak adanya kekompakan pada pemilih perempuan di NTB yang notabennya pemilih  mayoritas,  bisa  disimpulkan  pemilih  perempuan  belum  sepenuhnya mempercayai  caleg  dari  kaumnya  sendiri  guna  mewakili  aspirasi  perempuan dalam ranah legislasi.
Berbeda dengan Hj. Suryahartin, Hj. Misfalah caleg Partai Demokrat justru optimis lolos sebagai  anggota DPRD Provinsi NTB, meski kenyataannya tidak demikian,  pemilihnya  dianggap  tidak  lagi  mempercayai  dirinya  untuk menduduki kursi anggota DPRD Provinsi NTB setelah apa yang telah diberikan
23 Sunaji Zamroni, dkk, Partai Politik, Uang dan Pemilu, Yogyakarta: IRE Yogyakarta, 2016,  ed:Mada Sukmajati, 114-115.
24 Ratnia  Sholihah,  “Politik  Transaksional  dalam  Pilkada  Serentak  dan  Impilkasinya bagi  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia,  Makassar:  The  Politics:  Jurnal  Magister  Ilmu  Politik Universitas Hasanuddin, Vol. 2 No. 1 (Juni-2016), 105.
25 Wawancara  dengan  Hj.  Suryahartin,  Caleg incumbent  partai  NasDem,  Selasa12 April 2022, Kantor Gerbang Emas NTB Sweta, pukul 14.45.
pada  masa  jabatannya  pada  periode  menjabat  2014-2019. 26 Sedangkan  Hj. Nurlaela  caleg  PKB  mengklaim  kurangnya  kepercayaan  pemilih  kepadanya disebabkan  faktor  domisili  di  Mataram  yang  menjadi  hambatan  dalam membangun  hubungan  emosional  pemilih  di  dapil  yang  diwakili. 27 Klaim kompak  mereka  bertiga  lontarkan,  pemilih  perempuan  dianggap  belum  bisa mempercayai  kaumnya  sendiri  untuk  mewakili  aspirasi,  justru  sebaliknya pemilih perempuan lebih mempercayai caleg laki-laki untuk mewakili aspirasi mereka di tingkat legilasi.
Terlepas dari faktor-faktor tersebut, tidak bisa dipungkiri dengan hanya H. Baiq  Isvie  Rupaeda  saja  yang  berhasil  menjadi  anggota  DPRD  Provinsi  NTB 2019-2024  tentu  membuktikan  bahwa  pemilih  kurang  percaya  terhadap kemampuan  caleg  perempuan,  pendidikan  politik  menjadi  PR  bersama  guna mewujudkan  demokrasi  dari  rakyat  untuk  rakyat  dan  demi  rakyat.  Sehingga diharapkan SDM Perempuan dan Laki-Laki bisa saling menopang dan bersaing dengan sehat dalam pesta demokrasi negeri ini.

## Subordinasi Caleg Perempuan
Perempuan  berpolitik  dianggap  sebagian  orang  menyalahi  kodrat keperempuannya,  dimana  perempuan  seharusnya  konsen  urusan  domestik yaitu  rumah  tangga,  kemunculan  perempuan  dalam  ranah  publik  (politik) dianggap  kurang  tepat  dan  kurang  etis  menurut  doktrin  agama. 28 Budaya patriarki yang sebagian masih berlaku di beberapa daerah Indonesia semakin memperburuk  perluang  perempuan  berkontestasi  politik,  baik  di  tingkat daerah  maupun  di tingkat  lokal.  Menarik  untuk  menganalisa  lebih jauh  faktor norma  apa  saja  yang  menggagalkan  caleg incumbent  perempuan  untuk kembali duduk sebagai anggota DPRD Provinsi NTB.
26 Wawancara dengan Hj. Misfalah, Calon anggota legislatif DPRD Provinsi yang tidak terpilih dari partai Demokrat, minggu 03 April 2022, kelurahan Pejeruk Kebon Bawak Tengah, pukul 10.11.
27 Wawancara  dengan  Hj.Nurlaela,  Caleg incumbent  PKB,  Rabu  06  April  2022, Melalui Video Call (VC) WhatsApp, pukul 16.05.
28 Sri Warjiati, “Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam, “ AL Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 6 No.1 (April-2016), 25-26.
Ketiga  narasumber  sepakat  bahwa  lawan  terberat  mereka  adalah  stigma masyarakat yang masih memandang perempuan sebagai pelengkap penderita saja, tidak ada dukungan keluarga, juga tidak ada perhatian terhadap kualitas caleg  perempuan  melalui  pendidikan  politik  yang  benar-benar  serius.  Hj. Suryahartin  lebih  menyoroti  kualitas  caleg  perempuan  sebagai  wujud keseriusan  partai  politik,  beliau  tidak  menganggap  masyarakat  meragukan kapasitas  politisi  perempuan    atau  perempuan  berpolitik  dicap  tidak  etis, justru  sistem  perekrutan  dan  pengkaderan  dari  partai  politik  harus  diperbaiki serta  dievaluasi  guna  menghasilkan  caleg  yang  berkualitas,  namun  tidak sekedar  dari  aspek  partai  politik  saja,  namun  dari  caleg  perempuan  harus sadar diri supaya tidak menjadi unsur pelengkap kuota 30% perempuan. 29
Strategi  caleg  menjadi  salah  satu  faktor  realistis  menuju  kursi  anggota DPRD  Provinsi  NTB,  terlepas  caleg  tersebut  laki-laki  atau  perempuan, meskipun  masyarakat  hanya  memandang  remeh  dan  sebelah  mata  namun seharusnya  tidak  menjadi  halangan  perjuangan  perempuan  dalam memperebutkan  kursi  legislasi. 30 Norma-norma  agama,  dalam  hal  ini  agama Islam  dianggap  oleh  Hj.  Misfalah  membatasi  ruang  gerak  perempuan, ketidakadilan muncul disebabkan sejak dilahirkan laki-laki dikenalkan  ke dunia luas  berbanding  dengan  perempuan  yang  sejak  lahir  hanya  diperkenalkan dengan  seisi  rumah, 31 klaim  ini  diperparah  dengan  mayoritas  politisi  adalah laki-laki sehingga perempuan hanyalah pelengkap dalam sistem politik.
Dari  temuan  data  di  lapangan  hanya  ada  satu  informan  yang  masih mempermasalahkan norma agama sebagai penghambat perempuan berpolitik, satu  informan  mempermasalahkan  sistem  perekrutan  caleg  perempuan sedangkan  satu  lagi  lebih  menekankan  aspek  strategi  dan  pembuktian  peran
29 Wawancara  dengan  Hj.  Suryahartin,  Caleg incumbent  partai  NasDem,  Selasa12 April 2022, Kantor Gerbang Emas NTB Sweta, pukul 14.45.
30 Wawancara  dengan  Hj.Nurlaela,  Caleg incumbent  PKB,  Rabu  06  April  2022, Melalui Video Call (VC) WhatsApp, pukul 16.05.
31 Wawancara dengan Hj. Misfalah, Calon anggota legislatif DPRD Provinsi yang tidak terpilih dari partai Demokrat, minggu 03 April 2022, kelurahan Pejeruk Kebon Bawak Tengah, pukul 10.11.
perempuan  dalam  berpolitik  kepada  masayarkat  yang  masih  memandang remeh dan sebelah mata.
Jaringan Politik
Kemampuan  membangun  jejaring  menjadi  syarat  mutlak  bagi  politisi, proses  lobi  dan  kemahiran  komunikasi  dapat  memperkuat  jaringan kepentingan  yang  saling  menguatkan.  Kekalahan  yang  dialami  oleh  Hj. Suryahartin seakan mengamini opini di atas, lawan yang baru masuk ke partai NasDem  atau  partai  yang  sama  dengannya  menjelang deadline  pendaftaran ditambah  latar  belakang  dari  organisasi  besar  otomatis  memiliki  keunggulan dari  aspek  perolehan  suara, 32 terbukti  Hj.  Suryahartin  tumbang  meskipun perolehan  suaranya  di  tahun  2019  lebih  banyak  daripada  tahun  2014. Organisasi  besar  seakan  menjadi  kendaraan  politik  yang  biasa  dipergunakan sebagai  modal  berpolitik  di  negeri  ini,  hal  ini  sangat  wajar  mengingat kedekatan emosional antara organisasi dengan anggotanya, ditambah menjadi pengurus  penting  dalam  organisasi  semakin  mempertebal  asa  dikenal  oleh anggota organisasi tersebut.
Keterbatasan  akses  sosial  dan  politik  dinggap  sebagai  penghambat membangun  jaringan  politik,  hal  ini  tidak  bisa  lepas  dari  doktrin  peran perempuan dalam agama.  Berbeda dengan caleg laki-laki yang menghalalkan segala  cara  untuk  menang,  Hj.  Misfalah  menganggap  keterbatasan  gerak perempuanlah  justru  yang  membuat  para  caleg  perempuan  terbiasa  tidak biasa  menggunakan  segala  cara  untuk  menang.  Guna  membangun  jaringan juga  dibutuhkan  logistik  yang  cukup  besar,  sayangnya  beliau  menganggap logsitik  yang  dimiliki  masih  kalah  dari  ketersediaan  logistik  laki-laki  sebagai lawan  dari  dapilnya. 33 Berbeda  dengan  Hj.  Nurlaela  yang  tidak  spesifik berbicara masalah kendala jaringan, baginya kekalahan kemarin murni strategi
32 Wawancara  dengan  Hj.  Suryahartin,  Caleg incumbent  partai  NasDem,  Selasa12 April 2022, Kantor Gerbang Emas NTB Sweta, pukul 14.45.
33 Wawancara dengan Hj. Misfalah, Calon anggota legislatif DPRD Provinsi yang tidak terpilih dari partai Demokrat, minggu 03 April 2022, kelurahan Pejeruk Kebon Bawak Tengah, pukul 10.11.
yang digunakan dirasa kurang efektif. 34 Dari ketiga informan hanya satu orang yang  kalah  ketika  berhadapan  dengan    jaringan  masa  organisasi  besar, sedangkan  kedua  informan  yang  lain  disebabkan  faktor  keterbatasan perempuan dan kesalahan strategi pemenangan.

## E. Simpulan
Sebagai caleg incumbent seharusnya memiliki keunggulan dalam hal teknis, pemahaman  medan  dapil  dan  pemetaan  isu,  faktanya  tiga  orang  caleg perempuan incumbent    DPRD  Provinsi  NTB  tidak  dapat  menggunakan keunggulannya.  Dilihat  dari  teori  modal  sosial  terdapat  3  faktor  kegagalan caleg incumbent  perempuan  DPRD  Provinsi  NTB  pada  Pemilu  2019  yaitu faktor  Kepercayaan,  Norma  dan  Jaringan.  Pertama,  caleg  perempuan incumbent  tidak  dapat  menarik  kepercayaan  pemilih,  khususnya  pemilih perempuan  sebagai  pemilih  mayoritas  NTB  untuk  memilihnya,  meskipun ada satu  caleg incumbent  perempuan  yang  berhasil  mendapatkan  suara  lebih besar  dari  perolehan  suara  pemilu  sebelumnya,  namun  perolehan  suara  ini belum  bisa  mengantarkannya  menuju  anggota  DPRD  Provinsi  NTB  periode 2019-2024.  Kedua,  caleg incumbent  perempuan  masih  terbelenggu  oleh norma yang berlaku di masyarakat, baik norma agama maupun norma sosial. Sistem  perekrutan  caleg  perempuan  menjadi  sorotan  guna  memperbaiki kualitas  caleg  perempuan  karena  selama  ini  caleg  perempuan  hanya  sebagai formalitas  pelengkap  administrasi  kontestasi,  dan  stigma  masyarakat  yang masih  memandang  remeh  serta  sebelah  mata  caleg  perempuan.  Ketiga, kegagalan  caleg incumbent  perempuan  dalam  membangun  jaringan  politik disebabkan oleh caleg lain yang memiliki latar belakang organisasi besar, aspek materi  atau  logistik  kampanye  yang  lebih  kecil  daripada  kompetitor, keterbatasan  ruang  gerak  perempuan  dalam  membangun  jejaring  politik  dan terakhir kesalahan dalam menggunakan strategi pemenangan.
34 Wawancara  dengan  Hj.Nurlaela,  Caleg incumbent  PKB,  Rabu  06  April  2022, Melalui Video Call (VC) WhatsApp, pukul 16.05

## RERFERENCES
Buku
Dwiningrum,  Siti  Irene  Astuti.  (2014). Modal  Sosial  dalam  Pengembangan Pendidikan dalam Perspektif Teori dan Praktik, Yogyakarta: UNY Press.
Fakih,  Mansour.  (2013) Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Hanum,  Farida.(2018). Kajian  dan  Dinamika  Gender,  Malang:  Intrans Publishing.
Noor, Juliansyah. (2013) Metodologi Penelitian, Jakarta: Kencana.
Sedarmayanti,  Syarifuddin  Hidayat.  (2011) Metodologi  Penelitian,  Bandung:
CV. Mandar Maju.
Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV Alfabeta.
Zamroni,  Sunaji,  dkk.  editor:Mada  Sukmajati  (2016) Partai  Politik,  Uang  dan Pemilu, Yogyakarta: IRE Yogyakarta.

## Jurnal
Aprilia,  L  Bella,  Florencia  Maria  Surya,  Mentari  Svarna  Pertiwi.  (2020) “Analisis Pergerakan Makna Partisipasi Politik Perempuan Berdasarkan Karakteristik  Feminis  dan  Maskulinitas  dalam  Kepemipinan Perempuan:  Studi  Kasus  Penanganan  Covid-  19  di  Jerman,  Selandia Baru dan Taiwan,” Jurnal Unpar, Volume 2,92-93.
Ibadurrahman.  (2021),  “Implementasi  dan  Dampak  Politik  Transaksional (Mahar  Politik)  dalam  Pilkada  Terhadap  Pembangunan  Daerah,” Lex Renaissan, No. 4 Vol. 6, 771.
Kiftiyah,  Anifatul.  (2019).  “  Perempuan  dalam  Partisipasi  Politik  di Indonesia”, Jurnal Yuridis, Volume 6, No. 2. 57.
Manek, Emiliana. (2015)  “Analisis Pengetahuan, Sikap, Keterampilan, Teknik Politik  Praktis  Perempuan  Belu  di  Kabupaten  Belu”, Program pascasarjana Universitas Nusa Cendana, Vol. 20, No. 2, 118-120.
Sholihah,  Ratnia.  (2016)  “Politik  Transaksional  dalam  Pilkada  Serentak  dan Impilkasinya  bagi  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia,  Makassar: The Politics:  Jurnal  Magister  Ilmu  Politik  Universitas  Hasanuddin,  Vol.  2 No. 1, 105.
Syahra,  Rusydi.  (2003)  “Modal  Sosial:  Konsep  dan  Aplikasi”, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 5, No. 1, 4-6.
Wahyudi,  Very  (2018),  “Peran  Politik  Perempuan  dalam  Perspektif  Gender,
Politea: Jurnal Politik Islam, Vol. 1 No. 1, 81.
Warjiati, Sri. (2016). “Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam,
“ AL Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 6 No.1, 25-
26.
Winengan. (2018), “Kebijakan Demokratisasi Politik Lokal Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Langsung”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 22,
No. 1, 63-65.
Wawancara
Wawancara dengan Hj. Misfalah, Calon anggota legislatif DPRD Provinsi yang tidak  terpilih  dari  partai  Demokrat,  minggu  03  April  2022,  kelurahan Pejeruk Kebon Bawak Tengah, pukul 10.11.
Wawancara  dengan  Hj.Nurlaela,  Caleg  incumbent  PKB,  Rabu  06  April  2022,
Melalui Video Call (VC) WhatsApp, pukul 16.05.
Wawancara  dengan  Hj.  Suryahartin,  Caleg  incumbent  partai  NasDem, Selasa12 April 2022, Kantor Gerbang Emas NTB Sweta, pukul 14.45. Website
https://www.bps.go.id/indicator/40/464/1/keterlibatan-perempuan-di- parlemen.html.
https://nasional.kompas.com/read/2019/07/26/10465321/keterwakilan- perempuan-di-dpr-2019-2024.html
https://perludem.org/2018/09/26/peta-pencalonan-perempuan-di-pemilu- serentak-2019/.html
IBNU, HAIRURRAYYAN Potret Politik Gender…... | 333
https://radarlombok.co.id/isvie-satu-satunya-perempuanlolos-ke-dprd- ntb.html