2086-3225
E-ISSN 2716-0610
Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Akad Mudharabah (Studi Kasus Di BJB Syariah KCP Patrol)
1 Arina Milati, 2 Tajul Arifin UIN Sunan Gunung Djati Bandung Alamat Surel: arinamelati5@gmail.com

## Info Artikel
Riwayat Artikel: Diterima    : 02 September 2021 Disetujui    : 24 Juli 2022 Diterbitkan : 27 Juli 2022

## Kata Kunci:
Mudharabah;
Ta’zir ; Wanprestasi DOI 10.15575/am.v8i2.14002

## Abstract
Defaults  can  be  subject  to  ta'zir,  contract  cancellation,  risk  transfer,  or paying for the case. Ta'zir is enforced by Islamic Banks to prevent customers from being negligent about their obligations. The research aims to find out the  settlement  of  default  customers,  to  find  out  the  factors  that  cause customer defaults, and to find out the results of the analysis regarding DSN Fatwa  No.  17/DSN-MUI/IX/2000  regarding  procedures  for  settling  defaults in  mudharabah  contracts  at  BJB  Syariah  KCP  Patrol.  The  method  used  is descriptive  qualitative.  The  results  of  his  research  are  that  settlement  of default  customers  at  KCP  Patrol  is  carried  out  by  imposing  ta'zir  fines  and attempts  to  reprimand  via  SMS,  visiting  the  customer's  house,  summoning the  customer  to  come  to  the  bank,  giving  a  subpoena  3  (three)  times,  to confiscating collateral if the customer is still just don't pay the installments.
Factors  that  cause  default  customers  are  a  declining  business,  deliberately delaying  payments  or  being  negligent,  not  having  good  faith,  and  sick customers.  In  conclusion,  DSN  Fatwa  No.  17/DSN-MUI/IX/2000  is  not  fully implemented because at BJB Syariah KCP Patrol still applies ta'zir fines to all customers without exception.

## Abstrak
Wanprestasi  dapat  dikenakan ta’zir ,  pembatalan  kontrak,  peralihan  risiko, maupun membayar perkaranya. Ta’zir diberlakukan oleh Bank Syariah dalam upaya  mencegah  nasabah  yang  lalai  akan  kewajibannya.  Penelitian bertujuan untuk mengetahui penyelesaian nasabah wanprestasi, mengetahui  faktor-faktor  yang  menyebabkan  wanprestasi  nasabah  dan mengetahui  hasil  analisis  mengenai  Fatwa  DSN  No.  17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap  prosedur  penyelesaian  wanprestasi  dalam  akad mudharabah di BJB  Syariah  KCP  Patrol.  Metode  yang digunakan  adalah deskriptif  kualitatif. Hasil  penelitiannya  adalah  penyelesaian  terhadap  nasabah  wanprestasi  di KCP  Patrol  dilakukan  dengan  cara  mengenakan  denda ta’zir dan  upaya teguran  melalui  SMS,  mendatangi  rumah  nasabah,  memanggil  nasabah datang  ke  bank,  memberikan  surat  somasi  sebanyak  3  (tiga)  kali,  hingga penyitaan  jaminan  apabila  nasabah  masih  saja  tidak  membayar angsurannya.  Faktor-faktor  yang  menyebabkan  nasabah  wanprestasi  yaitu memiliki  usaha  yang  menurun,  sengaja  menunda-menunda  pembayaran atau  lalai,  tidak  mempunyai  itikad  baik  dan  nasabah  sakit.  Kesimpulannya, Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tidak sepenuhnya diterapkan karena di BJB  Syariah  KCP  Patrol  masih  menerapkan  denda ta’zir kepada  semua nasabah tanpa terkecuali.

## PENDAHULUAN
Pemenuhan kebutuhan hidup secara cepat telah mendorong dan membuka peluang bagi manusia untuk  melakukan  kegiatan  bisnis.  Aktivitas  bisnis  itu  sendiri  diwarnai  oleh  berbagai  bentuk hubungan  bisnis  atau  kerja  sama  bisnis  yang  melibatkan  para  pelaku  bisnis.  Kebutuhan  tersebut dapat  disediakan  oleh  lembaga  perbankan  melalui  fasilitas  pembiayaan.  Kegiatan  pembiayaan ( financing )  merupakan  salah  satu  tugas  pokok  bank,  yaitu  pemberian  fasilitas  penyediaan  dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit . 1 Dalam dunia perekonomian modern  bank  merupakan  alat  yang  vital,  tanpa  lembaga  bank  perekonomian  tidak  akan  lancar. 2 Islam  adalah  agama  yang  mengatur  umatnya  dalam  kehidupan  dunia  dan  akhirat  demi kemaslahatan termasuk di dalamnya kemaslahatan perekonomian. 3 Maka kedudukan bank dalam Islam merupakan salah satu bentuk perekonomian yang dianjurkan oleh Islam, yaitu membentuk salah satu alat vital perekonomian modern. 4
Bank  Syariah  merupakan  suatu  lembaga  yang  memiliki  fungsi  untuk  menampung  dana dari masyarakat  dan  menyalurkan  kembali  dana  tersebut  kepada  masyarakat  yang  membutuhkannya dalam  bentuk  pembiayaan.  Pembiayaan  yang  dialirkan  oleh  bank  syariah  merupakan  sebagian besar  aset  bagi  bank  syariah,  sehingga  dalam  mengalirkan  dana  kepada masyarakat  bank  syariah selalu  memperhatikan  prinsip  kehati-hatian. 5 Menurut  UU  No.  7  Tahun  1992,  Pasal  1  angka  12 tentang  Perbankan  yang  telah  diubah  menjadi  UU  No.  10  Tahun  1998  selanjutnya  disebut  UU Perbankan,  pembiayaan  adalah  penyediaan  dana  atau  tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu berdasarkan  kesepakatan  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  tersebut  untuk mengembalikan uang atau tagihannya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai imbalan atau bagi hasil. 6
Sedangkan menurut UU Perbankan Pasal 1, angka 25, pembiayaan adalah penyediaan uang atau  tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu  dalam  bentuk:  Transaksi  bagi  hasil  berupa mudharabah dan musyarakah ;  Transaksi  sewa-menyewa  berupa ijarah atau  sewa-beli  berupa ijarah  muntahiyah  bit  tamlik ;  Transaksi  jual  beli  berupa  piutang murabahah , Salam dan istishna ; Transaksi  pinjam-meminjam  berupa  piutang qardh ;  Transaksi  sewa-menyewa  jasa  berupa ijarah untuk transaksi multijasa. 7
Sebagaimana  diketahui  bahwa  selain  akad musyarakah ,  bentuk  transaksi  bagi  hasil  pada pembiayaan  yang  ada  dalam  bank  syariah  juga  dapat  terjadi  melalui  akad mudharbah . 8 Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dalam mudharabah dibagi  berdasarkan  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  kontrak,  sedangkan  apabila  terjadi kerugian maka kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian mudharib . 9
1 Adesy Fordebi, Ekonomi dan Bisnis Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 32.
2 Jamal  Wiwoho,  “Peran  lembaga  keuangan  bank  dan  lembaga  keuangan  bukan  bank  dalam  memberikan  Distribusi  keadilan  bagi masyarakat,” Masalah-Masalah Hukum 43, no. 1 (2014): 87 – 97.
3 Andi Iswandi, “Maslahat memelihara harta dalam sistem ekonomi Islam,” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 1, no. 1 (2014).
4 H. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 287.
5 Trisadini Prasastinah Usanti, “Akad baku pada pembiayaan murabahah Di bank syariah,” Perspektif 18, no. 1 (2013): 46 – 55.
6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka (12).
7 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka (25).
8 Muhammad  Syarif  Hidayatullah,  “Implement asi  Akad  Berpola  Kerja  Sama  Dalam  Produk  Keuangan  Di  Bank  Syariah  (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah),” Jurnal Hadratul Madaniyah 7, no. 1 (2020): 34 – 41.
9 Wardah Yuspin dan Arinta Dewi Putri, Rekonstruksi Hukum Jaminan pada Akad Mudharabah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 25.
Transaksi mudharabah diqiyaskan  kepada  transaksi musaqah . 10 Musaqah dikonsepkan sebagai  kerja  sama  antara  pihak-pihak  dalam  pemeliharaan  tanaman  dengan  pembagian  hasil antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan hasil nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang  terkait. Ditinjau  dari  segi  kebutuhan  manusia,  karena  sebagian  orang  ada  yang  mampu  dan ada  yang  tidak,  terkadang  ada  sebagian  orang  yang  memiliki  harta  tetapi  tidak  memiliki kemampuan  untuk  memproduktifkan  dan  ada  juga  orang  yang  tidak  mempunyai  harta  tetapi mempunyai kemampuan untuk memproduktifkan. Karena itu syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.
Di  Indonesia,  ada beberapa produk  hukum  yang  berkaitan  dengan  mudharabah baik  dalam bentuk  peraturan  perundang-undangan  maupun  dalam  bentuk  Fatwa  DSN  MUI.  Diantaranya  :  1) Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  Pasal  1  ayat  13  yang mendeskripsikan prinsip syariah, dimana mudharabah secara eksplisit merupakan salah satu akad yang  dipakai  dalam  produk  pembiayaan  syariah;  2)  UU  No.  1  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah; 3) Fatwa DSN No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah ; 4) Fatwa DSN MUI No.2/DSN- MUI/IV.2000 tentang Tabungan, dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana LKS, pihak LKS  dapat  menyalurkan  dananya  kepada  pihak  lain  dengan  cara  mudharabah;  5)  PBI  Nomor 6/PBI/2004 Pasal 36 huruf b poin ke dua tentang Bank Umum yang melakukan usaha berdasarkan Prinsip  Syariah,  menyatakan  bahwa  bank  wajib  menggunakan  prinsip  syariah  dan  prinsip  kehati- hatian dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan akad mudharabah.
Dalam melaksanakan transaksi pembiayaan, sebelumnya pihak bank dan nasabah membuat kesepakatan  dalam  bentuk  akad  pembiayaan  yang  berisikan  kesepakatan  kedua  belah  pihak. Dengan  demikian  secara  otomatis  kedua  belah  pihak  tersebut  telah  terikat  oleh  perjanjian  dan hukum yang telah dibuat bersama. Namun dalam praktiknya kegiatan pembiayaan ini tidak selalu dalam  keadaan  lancar.  Salah  satu  risiko  yang  mungkin  terjadi  dalam  akad  pembiayaan  ini  adalah wanprestasi.  Wanprestasi  yaitu  tidak  dipenuhinya  suatu  kewajiban  yang  telah  ditentukan  dalam perikatan. 11 Nasabah  dapat  dikatakan  wanprestasi  apabila  terjadi  kegagalan  dalam  memenuhi kewajiban atau segala hal yang telah ditentukan dan disepakati bersama dalam kontrak sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak bank baik dalam penyusunan nilai modal maupun pengurangan nilai bagi hasil untuk pihak bank. 12
Setiap bisnis tidak luput dari risiko, begitu pun dalam bisnis bank. Dalam hal ini, bank sebagai kreditur  atau  pihak  yang  memberikan  pinjaman  (pembiayaan)  kepada  nasabah  (debitur)  tentu harus dapat mengalkulasi risiko yang akan timbul terkait kegiatan pemberian pembiayaan tersebut. Kalkulasi  itu  setidaknya  dapat  meminimalisir  potensi  risiko  yang  akan  terjadi.  Selain  itu,  seluruh persyaratan  terkait  pinjaman  yang  diberikan  kepada  debitur  supaya  dapat  dilaksanakan  dengan baik  oleh  debitur  sesuai  kesepakatan  sampai  pembiayaan  tersebut  dilunasi.  Bagi  sebagian  besar bank,  pinjaman  merupakan  sumber  paling  nyata  dan  terbesar  dari  risiko  pembiayaan.  Meski demikian, sumber risiko pembiayaan terdapat pada seluruh kegiatan bank. 13
10 Muhammad  lathoif  Ghazali  dan  Yudi  Amirul  Aji  Amanda,  “KONSEP  QIYAS  AKAD  MUDHARABAH  TERHADAP  AKAD MUSAQAH,” Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah 5, no. 1 (29 Juni 2021), http://dx.doi.org/10.30651/justeko.v5i1.8763.
11 Nur Melinda Lestari, Sistem Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 (Jakarta: Grafindo Books Media, 2015), 78.
12 Nur Utari Setiawati dan Trisadini Prasastinah Usanti, “Kriteria Ingkar Janji Pada Pembiayaan Musyarakah Di Bank Syariah,” Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan 2, no. 2 (2018).
13 Ikatan Bankir Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, Mengelola bisnis pembiayaan bank syariah , Ed. 1 (Gramedia Pustaka Utama, 2014), 73.
Lembaga  keuangan  syariah  merupakan  lembaga  intermediasi  keuangan  yang  hadir  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  suatu  bentuk  transaksi  yang  dijalankan  berdasarkan prinsip-prinsip  syariat  Islam,  namun  adakalanya  dalam  menjalankan  transaksi  syariah  para  pihak dihadapkan  pada  sejumlah  risiko  yang  menyebabkan  terjadinya  kerugian.  Risiko  tersebut diantaranya  bisa  disebabkan  oleh  adanya  wanprestasi  atau  kelalaian  nasabah  dengan  menunda- nunda  pembayaran.  Hal  ini  tentunya  sangat  kontradiktif  dengan  syariah  Islam  yang  sangat melindungi  kepentingan semua pihak  yang  bertransaksi,  baik  lembaga  keuangan  syariah  maupun nasabah, sehingga tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan hak-haknya. 14
Gagal bayar atau wanprestasi merupakan risiko yang dialami bank syariah dalam melakukan pembiayaan yang dimana risiko tersebut harus diminimalisir demi mendapatkan keuntungan yang maksimal.  Akibat  dari  wanprestasi  itu  biasanya  dapat  dikenakan ta’zir (denda),  pembatalan kontrak,  peralihan  risiko,  maupun  membayar  biaya  perkaranya.  Risiko  dalam  konteks  perbankan merupakan  suatu  kejadian  potensial,  baik  yang  dapat  diperkirakan  ( anticipated )  maupun  yang tidak  dapat  diperkirakan  ( unanticipated )  yang  berdampak  negatif  terhadap  pendapatan  dan permodalan  bank.  Risiko-risiko  tersebut  tidak  dapat  dihindarkan,  tetapi  dapat  dikelola  dan dikendalikan. 15
Antisipasi  pengendalian risiko  nasabah  yang  gagal  bayar  atau  menunda-nunda  pembayaran maka  bank  menerapkan  denda  yang  dikenal  dengan ta’zir .  Telah  diatur  dalam  Fatwa  DSN-MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Seharusnya fatwa ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Bank Syariah ataupun lembaga keuangan yang berbasis syariah dalam menangani nasabah yang melakukan wanprestasi atau gagal bayar.  Oleh  karena  itu,  penulis  melakukan  penelitian  tentang  penyelesaian  wanprestasi  nasabah pada akad mudharabah di BJBS KCP Patrol.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus.  Cresswell  mendefinisikan  studi kasus  sebagai  suatu  eksplorasi  dari  sistem-sistem  yang  terkait  ( bounded system )  atau  kasus. 16 Dalam  penelitian  kualitatif,  studi  kasus  dapat  dipandang  sebagai  metode  sekaligus  sebagai  suatu rancangan  untuk  mengumpulkan  informasi  yang  memadai  tentang  fakta-fakta  atau  keterangan- keterangan  dari  peristiwa  yang  terjadi. 17 Sebagaimana  tujuan  penelitian  studi  kasus,  Penulis memahami dan menjelaskan penyelesaian wanprestasi antara nasabah dan pihak BJBS KCP Patrol secara  menyeluruh  dan  komprehensif. 18 Langkah-langkah  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini adalah : pemilihan kasus, pengumpulan data, analisis data, perbaikan, dan penulisan laporan. 19
14 Ahmad Kamil, Kitab Undang - undang hukum perbankan dan ekonomi syariah (Kencana, 2007), 828.
15 Adiwarman Karim, Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 255.
16 Raco, Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya (Jakarta: Grasindo, 2010), 49.
17 Nurul Ulfatin, Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan: teori dan aplikasinya: studi kasus, etnografi, interaksi simbolik, dan penelitian tindakan pada konteks manajemen pendidikan (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 50.
18 Luthfiyah  dan  Muh  Fitrah, Metodologi  penelitian:  penelitian  kualitatif,  tindakan  kelas  &  studi  kasus (Sukabumi:  CV  Jejak  (Jejak  Publisher), 2018), 209.
19 H Masrukhin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Kudus: Media Ilmu Press, 2014), 54.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Akad Mudharabah di BJB Syariah KCP Patrol
Di  dalam  sebuah  transaksi  keuangan,  persoalan  wanprestasi  hingga  kaburnya  nasabah  untuk menghindari  tagihan  angsuran  merupakan  hal  yang  wajar.  Kenyataan  ini  sudah  menjadi  rahasia umum  bagi  pelaku  perbankan.  Meski  kasus  yang  pernah  terjadi  di  BJB  Syariah  KCP  Patrol  tidak sampai  pada  kasus  kaburnya  nasabah  untuk  menghindari  tagihan  angsuran,  namun  persoalan wanprestasi  oleh  sebagian  nasabah  sudah  menjadi  hal  yang  wajar.  Meski  demikian,  upaya-upaya penanganan atas wanprestasi para nasabah telah dilakukan dengan beragam cara penanganan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Pak  Ari  selaku  marketing  dari  BJB  Syariah  KCP  Patrol mengatakan  keterangan  dan  penjelasan  tentang  pedoman  pelaksanaan  penanganan  pembiayaan bermasalah/wanprestasi: 20
1. Kriteria 1 hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari tergolong lancar, dilakukan dengan:
a. Pemantau usaha mudharib ;
b. Pembinaan anggota dengan pelatihan.
2. Kriteria dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh hari) hari dan 2 (dua) kali tidak melakukan angsuran, maka dilakukan: a. Pemantauan usaha mudharib ;
a. Kunjungan kelapangan  atau silaturahmi kepada mudharib ;
b. Penagihan dengan pendekatan ukhuwah .
3. Pembiayaan potensial bermasalah dilakukan dengan cara:
a. Pembinaan anggota;
b. Pemberitahuan   dengan surat teguran;
c. Kunjungan kelapangan atau silaturahmi kepada mudharib ;
d. Upaya  preventif  dengan  penanganan rescheduling ,  yaitu  penjadwalan  kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran, juga dapat dilakukan dengan reconditioning , yaitu memperkecil margin keuntungan.
4. Kriteria pembiayaan kurang lancar batas waktunya antara 90 (sembilan puluh hari) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari dilakukan dengan cara:
a. Membuat surat teguran atau peringatan;
b. Kunjungan  kelapangan  atau  silaturahmi  kepada mudharib secara  sungguh- sungguh;
c. Upaya  penyehatan  dengan  cara rescheduling ,  yaitu penjadwalan  kembali  jangka waktu  angsuran  serta  memperkecil  angsuran,  juga  dapat  dilakukan  dengan reconditioning , yaitu memperkecil bagi hasil.
5. Pembiayaan  diragukan  dalam  batas  waktu  antara  180  (seratus  delapan  puluh)  hari sampai dengan  270  (dua  ratus tujuh  puluh)  hari  atau wanprestasi  dalam  batas waktu antara 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sampai lebih, dilakukan dengan cara:
a. Dilakukan rescheduling , yaitu dilakakun penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran;
b. Dilakukan reconditioning , yaitu memperkecil bagi hasil;
c. Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang atas nama pribadi pengurus.
20 Ari, Pedoman pelaksanaan penanganan pembiayaan bermasalah/wanprestasi bersama Marketing BJB Syariah KCP Patrol, 20 Mei 2021.
Pembiayaan yang telah direstrukturisasi tetap digolongkan sebagai pembiayaan bermasalah, sampai  dengan mudharib benar-benar  mampu  memenuhi  kewajibannya  tepat  waktu  hingga  3 (tiga)  bulan  pembayaran  kewajiban  setelah  kolektabilitas  digolongkan  lancar.  Dalam  penanganan pembiayaan bermasalah terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan antara lain: 21
1. Mengawasi  masing-masing  portofolio  pembiayaan  untuk  mendeteksi  secara  dini adanya  pembiayaan  bermasalah  atau  akan  bermasalah.  Tanda-tanda  peringatan  dini dalam mendeteksi adanya pembiayaan bermasalah atau akan bermasalah meliputi:
a. Tertundanya pembayaran kewajiban nasabah meliputi pokok dan bagi hasil serta kewajiban lainnya;
b. Adanya  permintaan  keringanan-keringanan  dalam  pengembalian  pembiayaan misalnya penjadwalan kembali, penurunan bagi hasil atau keringanan lainnya;
c. Penurunan kinerja nasabah yang tercermin dalam penurunan aktivitas keuangan nasabah;
d. Prospek usaha nasabah mulai jenuh;
e. Terdapat  penundaan  penyelesaian  proyek  yang  cukup  lama  dan/atau pelampauan anggaran proyek yang cukup besar;
f. Terdapat pelanggaran syarat-syarat pembiayaan yang memiliki bobot yang cukup materiil dan dapat merugikan bank;
g. Kualitas pembiayaan menurun;
h. Adanya peraturan pemerintah yang berpengaruh negatif terhadap prospek usaha mudharib ,  keadaan  memaksa  ( force majeur ),  dan  kondisi  lainnya  yang  dapat berakibat buruk terhadap usaha mudharib .
2. Semua  pembiayaan  yang  digolongkan  bermasalah  harus  dikelola  secara  obyektif  dan profesional  sesuai  dengan  kebijakan  dan  prosedur  yang  telah  ditetapkan,  termasuk kepada nasabah yang berafiliasi dengan bank ataupun kepada mudharib tertentu atau nasabah grup.
3. Pembiayaan  bermasalah  dengan  kolektibilitas  diragukan  dan  wanprestasi  harus diupayakan di bawah 7,5% dari jumlah pembiayaan yang diberikan bank.
Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas jika  sudah  jatuh  tempo.  Akan  tetapi,  bisa  terjadi  dalam  jangka  waktu  pembiayaan,  nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi Bank Syariah. Dalam hukum perdata  kewajiban  memenuhi  prestasi  harus  dipenuhi  oleh  debitur  sehingga  jika  debitur  tidak memenuhi  sesuatu  yang  diwajibkan,  seperti  yang  telah  ditetapkan  dalam  perjanjian  maka dikatakan  debitur  telah  melakukan  wanprestasi.  Secara  garis  besar,  penanggulangan  pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dan upaya- upaya yang bersifat represif/kuratif.
Upaya-upaya  yang  bersifat  preventif  dilakukan  oleh  bank  sejak  permohonan  pembiayaan diajukan  nasabah,  pelaksanaan  analisa  yang  akurat  terhadap  data  pembiayaan,  pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan  pemantauan  atau  pengawasan  terhadap  pembiayaan  yang  diberikan.  Sedangkan  upaya-
21 Ari.
upaya  yang  bersifat  represif/kuratif  adalah  upaya-upaya  penanggulangan  yang  bersifat penyelamatan  atau  penyelesaian  terhadap  pembiayaan  bermasalah.  Setiap  terjadi  pembiayaan bermasalah  maka  Bank  Syariah  akan  berupaya  untuk  menyelamatkan  pembiayaan  dalam  rangka membantu nasabah agar menyelesaikan kewajibannya.
Upaya  penanganan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk  mencegah  kemungkinan terjadinya kerugian lebih lanjut atas pembiayaan yang bermasalah. Oleh karena itu, ada beberapa usaha  dalam  menangani  pembiayaan  mudharabah  bermasalah  yang  dilakukan  BJB  Syariah  KCP Patrol diantaranya adalah sebagai berikut: 22
1. Teguran,  yaitu  dengan  mengingatkan  nasabah  bermasalah  untuk  membayar angsurannya yang telah jatuh tempo menggunakan HP (handphone);
2. Melakukan kunjungan ke rumah nasabah bermasalah untuk sama-sama mencari solusi atas penyebab nasabah terlambat membayar angsuran;
3. Pemberitahuan dengan surat teguran (somasi 1,2,3);
4. Memanggil nasabah bermasalah untuk datang ke BJB Syariah KCP Patrol untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi.;
5. Penitipan  barang  jaminan.  BJB  Syariah  KCP  Patrol  dalam  hal  ini  tidak  begitu  saja melakukan pelelangan atau penjualan terhadap barang jaminan tersebut. Akan tetapi, terlebih dahulu memberikan waktu kepada nasabah supaya melunasi kewajibannya;
6. Memberikan  keringanan  dengan  upaya  preventif,  yaitu  dimulai  dari  pemahaman  dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar menyangkut internal dan eksternal, serta memahami faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah.
7. Rescheduling , yaitu dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran. B Bentuk rescheduling yang dilakukan BJB Syariah KCP Patrol kepada nasabah peminjam adalah  perpanjangan  waktu  pelunasan  dan  memberikan  potongan  dari  total  kewajiban pembayaran  nasabah  dan  memperbolehkan  nasabah  hanya  membayar  sejumlah  pokoknya saja  tanpa  disertai  margin  dalam  transaksi mudharabah bagi  nasabah  yang  mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Dasar petimbangan bagi pihak BJB Syariah KCP Patrol melakukan rescheduling adalah  masih  adanya  keyakinan  dari  pihak  BJB  Syariah  KCP  Patrol bahwa nasabah peminjam hanya mengalami kesulitan sementara, nasabah peminjam masih mempunyai itikad baik dan masih memiliki prospek usaha;
8. Tahap penyitaan barang jaminan.
Menurut  pertimbangan  BJB  Syariah  KCP  Patrol  pembiayaan  bermasalah  tidak  mungkin terselamatkan dan menjadi lancar kembali melalui tindakan-tindakan secara damai, dengan upaya pembinaan,  upaya  penyelamatan  serta  tidak  adanya  itikad  baik,  sehingga  pembiayaan  yang disalurkan  tetap  pada  kondisi  yang  bermasalah.  Maka  BJB  Syariah  KCP  Patrol  melakukan penyelesaian pembiayaan, yaitu dengan penyitaan jaminan. Dalam tahap ini pihak BJB Syariah KCP Patrol tidak begitu saja melakukan eksekusi atau penyitaan jaminan, tetapi diberikan kesempatan terlebih  dahulu  kepada  nasabah  untuk  menunjukkan  itikad  baiknya  dengan  memberikan  pilihan untuk  mengantarkan  sendiri  barang  jaminan  tersebut  ke  kantor  sebagai  penitipan  sampai  waktu nasabah dapat melunasi kewajibannya.
22 Ari.
Kebijakan BJB Syariah KCP Patrol dalam menyelesaikan pembiayaan mudharabah bermasalah dengan  melalui  7  (tujuh)  tahap  adalah  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada.  Pada  tahap penyelesaian secara damai, BJB Syariah KCP Patrol memberikan surat peringatan kepada nasabah peminjam melalui 3 (tiga) tahap. Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dapat dikatakan  bahwa  nasabah  peminjam  yang  wanprestasi  harus  diberi  somasi  atau  teguran  atau peringatan  terlebih  dahulu  oleh  kreditur,  yang  fungsinya  untuk  penagihan  hutang  dan  untuk diketahui bagi nasabah peminjam sejak kapan ia wanprestasi. Kemudian pada tahap penyelesaian menggunakan cara rescheduling (penjadwalan kembali) juga sudah sesuai dengan ketentuan yang ada  berdasarkan  PBI  No.  13/9/PBI2011  tentang  perubahan  atas  PBI  No.  10/18/PBI/2008  tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Sebelum  terjadinya  pembiayaan  antara  BJB  Syariah  KCP  Patrol  dengan  nasabah,  sudah terlebih  dahulu dilakukan  kontrak  akad mudharabah di  mana pada  saat  itu terdapat  persetujuan mengenai  kewajiban  dan  hak  bagi  kedua  belah  pihak.  Untuk  pihak-pihak  terkait  tidak diperkenankan  melakukan  hal-hal  yang  menyelisihi  isi  kontrak  tersebut.  Apabila  nasabah melanggar aturan yang ada, maka bank berhak mengambil tindakan penanganan sesuai dengan isi kontrak  yang  sudah  tercantum  pada  awal  akad  supaya  nasabah  tetap  memenuhi  kewajibannya sebagaimana mestinya.
Di  dalam  kontrak  disebutkan  bahwa  nasabah  wanprestasi  yang  telat  dalam  melakukan angsuran akan diberikan sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan  dan  dibuat  saat  akad  akan  ditandatangani.  Denda  dikenakan  kepada  mereka  yang tidak  melunasi  hutang  atau  lalai  dalam  membayar  pada  tepat  waktu  khususnya  jika  nasabah mampu  melunasi.  Denda  merupakan  hal  biasa  yang  harus  dilakukan  sebuah  bank  akibat keterlambatan  nasabah  melakukan  kewajiban  dalam  pembayaran  yang  telah  disepakati  di  awal perjanjian.  Denda  bukan  merupakan  harga  yang  menjadi  penentu  di  dalam  proses  pemberian pembiayaan,  melainkan  untuk  memberi  pendidikan  kedisiplinan  nasabah  dalam  memenuhi kesepakatan perjanjian yang telah ditandatangani.
Pada  BJB  Syariah  KCP  Patrol  ini  mempunyai  kebijakan  sanksi  yaitu  berupa  denda,  maka apabila nasabah pada tanggal yang ditentukan tidak dapat membayar lunas utang atau membayar setoran  yang  tertunggak,  maka  nasabah  akan  dikenakan  pemberlakuan  denda  seperti  yang tercantum dalam kontrak.  Bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran angsuran, maka bank memberikan sanksi berupa pembayaran sejumlah denda yang disebut dengan denda ta'zir. Denda ta'zir  merupakan  denda  berupa  uang  yang  harus  dibayar  oleh  nasabah  karena  keterlambatan dalam  membayar  angsuran  yang  kolektabilitasnya  sebelum  macet,  contohnya  coll  1,  coll  2  yang bertujuan  untuk  memberikan  efek  jera  dan  mendisiplinkan  nasabah  dalam  melaksanakan kewajibannya. Besarnya denda ta'zir ditentukan di awal kontrak/akad yang sudah ditandatangani.
Dalam  penerapan  denda  ta'zir  boleh  menyebut  angkanya  karena  bertujuan  untuk memberikan  efek  jera  dan  mendisiplinkan  nasabah  dalam  membayar  kewajibannya.  Berbeda dengan ta'widh tidak boleh disebutkan di awal akad karena biaya ta'widh ditentukan sesuai dengan kerugian riil yang terjadi pada saat itu. Pelaksanaan denda keterlambatan di BJB Syariah KCP Patrol ini terhitung sejak pembayaran jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilunasi seluruhnya. Adapun risiko bagi bank apabila banyak nasabah yang bermasalah akan mengganggu kondisi kesehatan bank. Sanksi denda ini dihitung setelah nasabah terlambat membayar angsuran. Perhitungannya adalah ketentuan 0,5% x jumlah angsuran x hari keterlambatan. Dapat disimpulkan
bahwa  besarnya  denda  ta'zir  yang  dikenakan  oleh  BJB  Syariah  KCP  Patrol  tergantung  dari  besar kecilnya angsuran per bulan. Semakin besar angsuran per bulan, maka semakin besar pula besaran denda yang diberikan. Dengan demikian, jika pemberlakuan denda tersebut sudah dilakukan tetapi nasabah masih tetap lalai atau tidak mau membayar setoran yang telah diperjanjikan, maka pihak bank mempunyai cara dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wanprestasi Nasabah dalam Akad Mudharabah di BJB Syariah KCP Patrol
Wanprestasi  atau  pembiayaan  bermasalah  seringkali  terjadi  pada  lembaga-lembaga  keuangan syariah,  maka  dari  itu  pertimbangan  dan  prinsip  kehati-hatian  dalam  melaksanakan  pembiayaan perlu  dijalankan  dengan  benar.  Faktor  terjadinya  wanprestasi  pun  berbeda-beda,  seperti  faktor internal  dari  lembaga  keuangan  syariah  itu  sendiri  maupun  faktor  eksternal  seperti  dari  nasabah lembaga  keuangan  sayariah  tersebut.  Pada  pembiayaan mudharabah di  BJB  Syariah  KCP  Patrol terdapat  permasalahan  dalam  proses  pembayaran  angsuran  seperti  telat  bayar,  ada  beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, faktor-faktor tersebut diantaranya: 23

## 1. Faktor Internal
a. Pegawai  BJB  Syariah  KCP  Patrol  AO  dalam  hal  ini  yang  bertugas  untuk menganalisis  setiap  transaksi  atau  pembiayaan  yang  akan  diberikan  dalam pelaksanaannya  sering  kali  kurang  teliti  dan  kurang  cermat  dalam  proses penilaian calon nasabah sehingga mengakibatkan salah sasaran pembiayaan.
b. Sistem  dan  prosedur  pembiayaan  Kemudian  faktor  internal  yang menyebabkan  terjadinya  wanprestasi  adalah  sistem  dan  prosedur  pembiayaan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh anggota yang mengajukan pembiayaan di  BJB  Syariah  KCP  Patrol,  dalam  beberapa  kasus  ditemukan  pelanggaran  atau wanprestasi  atas  kesepakatan  yang  telah  disepakati,  faktor  ini  berkaitan  dengan pengawasan  atau  monitoring  yang  kurang  efektif  dari  pihak  BJB  Syariah  KCP Patrol.  Pengawasan  pada  dasarnya  sangat  penting  bagi  BJB  Syariah  KCP  Patrol kaerna dengan pengawasan atau monitoring pihak BJB Syariah KCP Patrol selaku pemberi  dana  dapat  menentukan  apakah  anggota  dapat  dipercaya  telah menggunakan dana tersebut sesuai kesepakatan.
c. Pengaktifan tabungan
BJB  Syariah  KCP  Patrol  memberikan  syarat  kepada  nasabah  apabila  akan melakukan  pembiayaan,  diwajibkan  menjadi  anggota  terlebih  dahulu  dan  wajib memiliki  simpanan  pokok.  Namun,  dalam  pelaksanaannya  ketika  nasabah  telah mendapatkan  pembiayaan,  nasabah  tidak  aktif  dalam  menabung.  Sehingga  ketika terjadi  pembiayaan  macet,  nasabah  tidak  memiliki  cadangan  dana  untuk  dipotong untuk  mengurangi  pembiayaannya.  Pengaktifan  tabungan  dipergunakan  untuk menghindari  apabila  terdapat  pembiayaan  macet  dan  mencengah  adanya  resiko. Sehingga  sangatlah  penting  untuk  menerapkan  adanya  tabungan  agar  pembiayaan menjadi lebih ringan.
23 Hasil Wawancara dengan Teller BJB Syariah KCP Patrol. Pada 7 Mei 2021.

## 2. Faktor Eksternal
Berikutnya yang menyebabkan terjadinya wanprestasi di BJB Syariah KCP Patrol adalah salah  satunya  dari  faktor  eksternal,  dimana  anggota  yang  melanggar,  ada  beberapa  alasan sehingga anggota menjadi wanprestasi.
a. Kondisi usaha mudharib sedang menurun
Hal  tersebut  yang  mengakibatkan  anggota  mengalami  gagal  bayar  dikarenakan usahanya  yang  sedang  menurun  dan  hasil  dari  usahanya  tersebut  tidak  dapat  untuk mengembalikan pembiayaan sehingga terjadi wanprestasi.
b. Fource majeure Keadaan  dimana  banyak  hal  yang  terjadi  di  luar kemampuan  manusia,  seperti  bencana  alam  dan  meninggal  dunia,  keadaan tersebut  sangat  berpengaruh  sekali  dalam  pelaksanaan  pengembalian pembiayaan.
c. Adanya itikad tidak baik dari mudharib
Dengan  menunda  pembayaran  dan  dana  yang  diberikan  tidak  digunakan  sesuai kesepakatan yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi.
d. Sakit
Sakit  merupakan  yang  keadaan  yang  tidak  dapat  diduga  sebelumnya.  Keadaan sakit  pernah  dialami  oleh  nasabah  yang  melakukan  pembiayaan  mudharabah  di  BJB Syariah KCP Patrol, sehingga pembiayaan menjadi macet.

## Analisis  Fatwa  DSN  MUI  No.  17/DSNMUI/IX/2000  tentang  Sanksi  Atas  Nasabah  Mampu  yang Menunda-Nunda  Pembayaran  terhadap  Penyelesaian  Wanprestasi  Nasabah  dalam  akad Mudharabah di BJB Syariah KCP Patrol
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  didapatkan  oleh  peneliti,  nasabah  yang  wanprestasi karena  terlambat  membayar  setoran  akan  dikenakan  denda  dengan  konsep ta’zir .  Tujuan diberlakukan ta’zir pada nasabah wanprestasi oleh pihak BJB Syaraih KCP Patrol dimaksudkan agar tidak  ada  keterlambatan  bagi  nasabah  dalam  membayar  angsuran.  Pada  dasarnya ta’zir yang diberlakukan bertujuan saling menguntungkan serta saling berbagi dalam manfaat. Di samping itu juga pihak bank memberi efek jera kepada nasabah agar tidak  mengulangi lagi. Pihak BJB Syariah KCP  Patrol  berharap  pelaksanaan ta’zir dapat  tetap  berlangsung  dengan  lancar.  Di  samping  itu, komunikasi antar nasabah dan pihak BJB Syaraih KCP Patrol diharapkan dapat meningkat ke arah yang  lebih  baik.  Saling  pengertian  menjadi  hal  penting  agar  pelaksanaan ta’zir yang  berlaku semakin  terarah  kepada  kebaikan.  Apalagi  pemberlakuan  sanksi  dapat  dimusyawarahkan,  karena memang  tujuan  pemberian ta’zir dalam  rangka  agar  nasabah  lebih  disiplin  dalam  melaksanakan kewajibannya dan untuk memperkecil terjadinya pembiayaan bermasalah.
Pembiayaan  merupakan  aktivitas  Bank  Syariah  dalam  menyalurkan  dana  kepada  pihak  lain selain  bank  berdasarkan  prinsip  syariah.  Penyaluran  dana  dalam  bentuk  pembiayaan  didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Penerima pembiayaan berkewajiban  untuk  mengembalikan  pembiayaan  yang  telah  diperjanjikan  dalam  akad pembiayaan. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. 24 Denda diterapkan bagi nasabah mampu
24 Ismail, Perbankan syariah (Jakarta: Kencana, 2011), 106.
yang menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan pendekatan ta’zir , besarnya denda sesuai dengan  yang  diperjanjikan  dalam  akad  dananya  diperuntukkan  sebagai  dana  sosial.  Sebagian ulama,  mengartikan ta’zir sebagai  hukuman  yang  berkaitan  dengan  pelanggaran  terhadap  hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan al- Qur’an dan Hadits sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah  atau waliyul  amri dengan  cara  berijtihad. 25 Ta’zir memberikan  pelajaran  kepada seseorang  yang  melanggar  perjanjian  yang  telah  disepakati  supaya  bisa  memperbaiki perbuatannya dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. 26
Beberapa  ahli  hukum  konvensional  dan  hampir  semua  cendekiawan  kontemporer memperbolehkan hukuman ( ta’zir ) atas peminjaman yang tertunda dalam bentuk denda. Menurut pandangan beberapa ahli Maliki, peminjaman yang menunda pembayaran seharusnya diwajibkan membayar  yang  ditujukan untuk  aktivitas  kedermawanan. Mengingat  beratnya  permasalahan  ini, badan syariah seperti Islamic Fiqh Council OIC, AAOIFI, Syariat Appellate Bench dari Superme Court of Pakistan , dan sebagainya menyetujui penetapan klausul sanksi dalam kontrak (akad) yang tetap mempertahankan  keseimbangan  antara  kebutuhan  mengingat  beratnya  permasalahan  ini  dan kondisi/prinsip  syariah  guna  mempertahankan  perbedaan  yang  jelas  diantara  bunga  dan keuntungan. Sanksi yang diterima harus disumbangkan kebadan amal.
Hukuman ta’zir memang  pada  dasarnya  merupakan  hukuman  bagi  seseorang  yang melakukan  tindak  pidana  yang  hukumannya  belum  ada  ketentuannya  dalam  Al-Quran  maupun hadist.  Namun,  hukuman ta’zir bisa  digunakan  untuk  menghukum  tindak  perdata  dalam  kasus hutang  piutang  karena  sanksi ta’zir merupakan  sanksi  yang  sifatnya  mendidik,  memberikan  efek jerah  bagi  pelaku  agar  tidak  mengulangi  perbuatannya  lagi,  hal  itu  sesuai  apa  yang  tertuang  di dalam  fatwa  DSN  MUI  Nomor.17  Tahun  2000.  Dan  jika  orang  itu  mampu  untuk  membayar hutangnya  namun  ia  menunda-nunda  karena  alasan  yang  tidak  dibenarkan  maka  hal  itu merupakan  tindakan  yang  zalim. 27 Sebagai  lembaga  keuangan  syariah  BJB  Syariah  KCP  Patrol hendaknya tunduk pada aturan yang sudah ditetapkan dan berpegang teguh kepada regulasi yang berlaku. Dalam hal ini Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang  Menunda-Nunda  Pembayaran  sebagai  acuan  penerapan  mekanisme  di  BJB  Syariah  dalam penyelesaian nasabah wanprestasi.
Berdasarkan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.17/DSN-MUI/IX/2000  tentang  Sanksi  Atas Nasabah  Mampu  yang  Menunda-Nunda  Pembayaran  disebutkan  dalam  ketentuan  umum  adalah sebagai berikut: 28
1. Sanksi  yang  disebut  dalam  fatwa  ini  adalah  sanksi  yang  dikenakan  LKS  kepada nasabah  yang  mampu  membayar,  tetapi  menunda-nunda  pembayaran  dengan disengaja.
2. Nasabah  yang  tidak/belum  mampu  membayar  disebabkan  force  majeur  tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin
25 Ahmad Hanafi, Asas-asas hukum pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 268 – 70.
26 Sudarto, Buku Fikih Munakahat (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 241.
27 Al-Hafizh  Ibnu  Hajar  Al- ’Asqalami, Terjemah  Bulughul  Maram :  kumpulan  hadits  hukum  panduan  hidup  muslim  sehari-hari ,  ed.  oleh  Nita Anggraeni, trans. oleh Abu Firly Bassam Taqiy (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017), 339.
28 Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran
dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi  dapat berupa  denda  sejumlah uang  yang  besarnya ditentukan  atas  dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.
Sebagaimana  yang  telah  tertulis  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  17/DSN- MUI/IX/2000  pada  poin  pertama  disebutkan  bahwa  adalah  sanksi  yang  dikenakan  LKS  kepada nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran telah diterapkan oleh BJB Syariah KCP Patrol adalah dengan tahapan-tahapan berikut, yang pertama yaitu dengan teguran melalui SMS. Teguran ini merupakan peringatan awal yang dilakukan oleh pihak BJB Syariah KCP Patrol dengan mengingatkan  agar  nasabah  tersebut  segera  memenuhi  kewajibannya,  apabila  teguran  ini  tidak dihiraukan oleh anggota maka BJB Syariah KCP Patrol akan memberikan surat peringatan langsung ke rumah nasabah.
Surat  peringatan  ini  diberikan  sampai  tiga  kali,  apabila  tiga  kali  peringatan  tidak  dihiraukan maka  eksekusi  jaminan  akan  dilakukan.  Eksekusi  jaminan  itu  dilakukan  semata-mata  untuk menutup  dana  pembiayaannya  dan  memberikan  efek  jera  agar  nasabah  lebih  bertanggungjawab pada  kewajibannya.  Sehingga  nasabah  yang  mengalami  kredit  macet  dalam  pembayaran  boleh dijual  jaminannya.  Walaupun  sebenarnya  eksekusi  jaminan  itu  tidak  ada  dalam  ketentuan  yang jelas dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, namun eksekusi jaminan tersebut merupakan salah satu sanksi dengan prinsip ta’zir yang sifatnya mendidik agar nasabah tidak melakukan kelalaian dalam memenuhi kewajibannya.
BJB  Syariah  KCP  Patrol  juga  memberlakukan  sanksi    atas  nasabah  mampu  yang  menunda- nunda  pembayaran  sesuai  pada  poin  kedua  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  17/DSN- MUI/XI/2000 disebutkan bahwa ”Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak  boleh  dikenakan  sanksi”.  Ada  dua  faktor  yang  menyebabkan  nasabah  melakukan ingkar janji atau sering disebut dengan wanprestasi, yakni faktor di luar kekuasaan nasabah seperti terjadinya  musibah  bencana  alam  yang  dapat  menghambat  proses  produksi  tanpa  faktor kesengajaan  dan  wanprestasi  yang  sengaja  dibuat-buat  oleh  nasabah  itu  sendiri.  Bagi  Lembaga Keuangan  Syariah  yang  dibolehkan  untuk  mengenakan  sanksi  adalah  wanprestasi  yaitu  kelalaian karena  unsur  kesengajaan  yang  sebenarnya  nasabah  tersebut  mampu  tetapi  menunda-nunda pembayaran.
Pemberian sanksi itu pun dilakukan untuk memberikan pelajaran agar nasabah lebih disiplin dalam  membayar  angsuran  pembiayaannya.  Untuk  nasabah  yang  melakukan  wanprestasi  karena faktor  di  luar  kekuasaannya  misalnya  terkena  bencana  alam,  terjadi  kecelakaan,  mengalami  sakit dan  lain-lain,  maka  sebaiknya  bank  harus  menunda  tagihan  utangnya  dan  memberikan kelonggaran  sampai  ia  sanggup  kembali  dalam  melakukan  pembayaran  angsuran.  Sebagaimana Allah  berfirman  dalam  surat  al-Baqarah  ayat  280  tentang  perintah  memberikan  tangguhan  bagi orang-orang yang mengalami kesusahan sehingga belum mampu membayar.
Berdasarkan  ayat  Al- Qur’an  tersebut  bahwa  jika  pihak  debitur  sedang  dalam  keadaan kesulitan,  maka  berilah  penundaan  sampai  ia  memperoleh  kemudahan.  Penundaan  pembayaran seperti tersebut harus diberikan dengan tidak adanya tambahan beban kepada nasabah atas waktu yang  diberikan  untuk  pembayaran.  BJB  Syariah  KCP  Patrol  dalam  hal  ini  belum  sepenuhnya melakukannya,  karena  bagi  BJB  Syariah  KCP  Patrol  semua  nasabah  yang  melakukan  penundaan pembayaran  tetap  dikenakan  sanksi.  Beberapa  nasabah  yang  dikenakan  denda  ada  yang
menerimanya namun ada juga nasabah yang merasa keberatan jika dikenakan sanksi dikarenakan nasabah  tersebut  sedang  mengalami  kerugian  usaha,  mengalami  sakit  ataupun  mengalami kecelakaan sehingga belum bisa untuk membayar angsuran dengan tepat waktu.
Bagi  BJB  Syariah  KCP  Patrol  semua  nasabah  yang  melakukan  penundaan  pembayaran dikenakan sanksi tanpa membedakan mana anggota mampu dengan anggota yang kurang mampu, karena  BJB  Syariah  KCP  Patrol  tidak  mau  mengalami  kemacetan  dalam  perputaran  dana.  Hal tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  BJB  Syariah  KCP  Patrol  belum  melakukan  sistem  pemilahan denda  kepada  nasabah  yang  terlambat  membayarkan  angsurannya  sesuai  dengan  bunyi  fatwa yang kedua.
Pada poin ketiga Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/XI/2000, disebutkan bahwa “Nasabah mampu yang menunda - nunda pembayaran dan tidak memiliki kemauan dan I’tikad baik untuk membayar hutangnya, boleh dikenakan sanksi.” Dalam praktiknya di BJB Syariah KCP Patrol telah  melaksanakan  sanksi  denda  kepada  nasabah  mampu  yang  menunda-nunda  pembayaran. Adanya  tindakan  sanksi  denda  ini  diberlakukan  bagi  nasabah  yang  benar-benar  tidak  memiliki i’tikad  baik untuk  melunasinya,  dengan  ketentuan  apabila  setelah  adanya  teguran  ataupun  surat penagihan peringatan yang disampaikan kepada nasabah.
Pada poin keempat disebutkan bahwa “Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar  nasabah  lebih  disiplin  dalam  melaksanakan  kewajibannya.  Berdasarkan  fatwa  ini,  bagi nasabah  mampu  namun  menunda-nunda  pembayaran  dapat  dikenakan  sanksi  yang  berdasarkan pada prinsip ta’zir , yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam  praktik  di  BJB  Syariah  KCP  Patrol ta’zir yang  diberlakukan  bagi  nasabah  yang  menunda- nunda pembayaran adalah berupa harta yang terwujud dalam bentuk pemberian sanksi denda dan penyitaan  agunan  yang  dijadikan  barang  jaminan  oleh  nasabah.  Walaupun  eksekusi  jaminan  itu tidak  ada  dalam  ketentuan  yang  jelas  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  tentang  sanksi  atas nasabah  mampu  menunda-nunda  pembayaran,  namun  eksekusi  jaminan  merupakan  salah  satu sanksi dengan prinsip ta’zir yang mana dapat memberikan efek jera bagi pelanggarnya.
Pada  poin  kelima  disebutkan  bahwa  “Sanksi  dapat  berupa  denda  sejumlah  uang  yang besarnya  ditentukan  atas  dasar  kesepak atan  dan  dibuat  pada  saat  akad  ditandatangani.”  Artinya memberikan  sanksi  kepada  nasabah  yang  melakukan  penundaan  pembayaran  diperbolehkan. Sanksi tersebut berupa denda yang besarannya disepakati di awal akad. Denda keterlambatan yang ditetapkan oleh BJB Syariah KCP Patrol yaitu 0,5% x total jumlah angsuran x hari keterlambatan. Hal ini dilakukan supaya anggota lebih disiplin dalam membayarkan angsuran. Sehingga bagi anggota yang  mampu  ataupun  tidak  jika  anggota  tersebut  telat  melakukan  pembayaran  angsuran  maka tetap dikenakan sanksi denda. Karena sistem denda ini merupakan kebijakan dari  manajer umum BJB Syariah KCP Patrol.
Pada poin keenam disebutkan bahwa “Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana  sosial.  ini ditegaskan  bahwa  dana  yang  berasal  dari  denda  itu  harus  diperuntukkan  sebagai dana  sosial  yaitu  pengumpulan  dana  zakat,  infaq,  sedekah  dan  wakaf.  Ta’zir  tersebut  bukan termasuk  pendapatan  bank,  karena  dana  tersebut  termasuk  ke  dalam  dana  non – halal. sebenarnya dana ta’zir tersebut digu nakan oleh pihak BJBS Syariah KCP Patrol untuk dana sosial. Di BJBS  Syariah  KCP  Patrol,  dana  yang  berasal  dari  denda  ini  disalurkan  kepada  yayasan  dan  panti. Dengan demikian BJB Syariah KCP Patrol telah melaksanakan poin ini dengan sesuai.
Tabel 1 Kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dengan penerapan denda ta'zir pada nasabah wanprestasi pada akad mudharabah di BJB Syriah KCP Patrol Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSNMUI/IX/2000 Sesuai   Tidak Sesuai Poin 1 ✓ Poin 2 ✓ Poin 3 ✓ Poin 4 ✓ Poin 5 ✓ Poin 6 ✓
Dapat dilihat dari pemaparan tabel di atas bahwa kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSNMUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran terdapat empat poin yang sudah sesuai yaitu poin 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), dan ada dua  poin  yang  tidak  sesuai  dengan  penerapannya,  yaitu  poin  1  (satu)  dan  poin  2  (dua).  Dengan demikian,  penerapan  denda ta'zir yang  diterapkan  BJB  Syaraih  KCP  Patrol  belum  sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian tentang penerapan denda terhadap nasabah wanprestasi dalam pembiayaan mudharabah di BJB Syariah KCP Patrol, dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan penanganan terhadap  nasabah  wanprestasi  yang  dilakukan  BJB  Syariah  KCP  Patrol  yakni  dengan  cara memberikan  sanksi  dan/atau  denda ta’zir terhadap  nasabah  yang  telat  membayar. Ta’zir yang dikenakan  kepada  nasabah  wanprestasi  sebesar  0.5  %  per  harinya,  adapun  upaya  lainnya  yang dilakukan BJB Syariah KCP Patrol yang pertama yaitu dengan teguran melalui SMS, apabila teguran ini tidak dihiraukan oleh anggota maka BJB Syariah KCP Patrol akan memberikan surat peringatan langsung  kerumah  nasabah.  Surat  peringatan  ini  diberikan  sampai  tiga  kali,  apabila  tiga  kali peringatan tidak dihiraukan maka eksekusi jaminan akan dilakukan. Pada pembiayaan mudharabah di BJB Syariah KCP Patrol terdapat permasalahan dalam proses pembayaran angsuran seperti telat bayar,  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  pembiayaan  bermasalah,  faktor-faktor  tersebut diantaranya:  a)  Faktor  internal,  yaitu:  1)  Kurang  maksimalnya  analisis  dalam  pembiayaan mudharabah ;  2)  Penetapan  jangka  waktu  pembayaran;  dan  3)  Pengaktifan  tabungan;  b)  Faktor eksternal, yaitu: 1) Menurunnya kondisi usaha mudharib ; 2) Fource majeure ; 3) Adanya itikad tidak baik  dari mudharib ;  dan  3)  Sakit.  Penyelesaian  wanprestasi  nasabah  di  BJB  Syariah  KCP  Patrol sesungguhnya  belum  sepenuhnya  mengikuti  seperti  apa  yang  telah  diatur  dalam  Fatwa  Dewan syariah  Nasional  tersebut,  dikarenakan  sanksi  denda  ini  masih  disama  ratakan  kepada  siapa  saja anggota yang telah melalaikan kewajibannya tanpa membeda-bedakan nasabah yang wanprestasi karena kelalaian atau wanprestasi karena force majeure .

## REFERENSI
Al- ’Asqalami,  Al -Hafizh  Ibnu  Hajar.  Terjemah  Bulughul  Maram :  kumpulan  hadits  hukum  panduan hidup  muslim  sehari-hari.  Disunting  oleh  Nita  Anggraeni.  Diterjemahkan  oleh  Abu  Firly Bassam Taqiy. Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017.
Ari. Pedoman pelaksanaan penanganan pembiayaan bermasalah/wanprestasi bersama Marketing BJB Syariah KCP Patrol, 20 Mei 2021.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran
Fordebi, Adesy. Ekonomi dan Bisnis Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
Ghazali,  Muhammad  lathoif,  dan  Yudi  Amirul  Aji  Amanda.  “KONSEP  QIYAS  AKAD  MUDHARABAH
TERHADAP AKAD MUSAQAH.” Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah 5, no. 1 (29 Juni 2021). http://dx.doi.org/10.30651/justeko.v5i1.8763.
Hanafi, Ahmad. Asas-asas hukum pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
Hidayatullah, Muhammad Syarif. “Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan
Di  Bank  Syaria h  (Kajian  Mudharabah  Dan  Musyarakah  Dalam  Hukum  Ekonomi  Syariah).” Jurnal Hadratul Madaniyah 7, no. 1 (2020): 34 – 41.
Ikatan Bankir Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan.  Mengelola bisnis pembiayaan bank syariah. Ed. 1. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
Ismail. Perbankan syariah. Jakarta: Kencana, 2011.
Iswandi,  Andi.  “Maslahat  memelihara  harta  dalam  sistem  ekonomi  Islam.” SALAM:  Jurnal  Sosial dan Budaya Syar-i 1, no. 1 (2014).
Kamil, Ahmad. Kitab Undang - undang hukum perbankan dan ekonomi syariah. Kencana, 2007. Karim, Adiwarman. Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008. Lestari,  Nur  Melinda.  Sistem  Pembiayaan  Bank  Syariah  Berdasarkan  UU  No.  21  Tahun  2008.
Jakarta: Grafindo Books Media, 2015.
Luthfiyah,  dan  Muh  Fitrah.  Metodologi  penelitian:  penelitian  kualitatif,  tindakan  kelas  &  studi kasus. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
Masrukhin, H. Metodologi Penelitian Kualitatif. Kudus: Media Ilmu Press, 2014.
Raco. Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya. Jakarta: Grasindo, 2010. Setiawati,  Nur  Utari,  dan  Trisadini  Prasastinah  Usanti.  “Kriteria  Ingkar  Janji  Pada  Pembiayaan Musyarakah Di Bank Syariah.” Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan 2, no. 2 (2018). Sudarto. Buku Fikih Munakahat. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
Suhendi, H. Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
Ulfatin, Nurul. Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan: teori dan aplikasinya: studi kasus, etnografi, interaksi simbolik, dan penelitian tindakan pada konteks manajemen pendidikan. Malang: Media Nusa Creative, 2015.
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Usanti, Trisadini Prasastinah. “Akad baku pada pembiayaan murabahah Di bank syariah.” Perspektif 18, no. 1 (2013): 46 – 55.
Wiwoho,  Jamal.  “Peran  lembaga  keuangan  bank  dan  lembaga  keuangan  bukan  bank  dalam memberikan  Distribusi  keadilan  bagi  masyarakat.” Masalah-Masalah  Hukum  43,  no.  1 (2014): 87 – 97.
Yuspin,  Wardah,  dan  Arinta  Dewi  Putri.  Rekonstruksi  Hukum  Jaminan  pada  Akad  Mudharabah. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.