## TANGGUNG  JAWAB  PEMERINTAH  KABUPATEN BULELENG SELAKU PENYELENGGARA JALAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
Oleh:
Ida Bagus Asrama Wibawa 1 , I Nyoman Lemes 2 , I Wayan Rideng 3
Abstrak: Pertanggungjawaban  penyelenggaraan  jalan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Buleleng  khususnya  untuk  jalan  kabupaten,  bukan  hanya  semata-mata  merupakan bentuk pelayanan publik, tetapi merupakan tanggung jawab yang lahir dari Undang- Undang  yang  apabila  tidak  dilaksanakan  dapat  menimbulkan  akibat  hukum  yang serius.  Penelitian  ini  membahas  tanggung  jawab  Pemerintah  Daerah  sebagai penyelenggara  jalan  menurut  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  di  Kabupaten Buleleng dan akibat hukum dari  pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai penyelenggara jalan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang  terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Tanggung  jawab  Pemerintah  Daerah  sebagai  penyelenggara  jalan  menurut  Undang- Undang  Nomor 22 Tahun 2009 di  Kabupaten Buleleng tidak hanya tanggung jawab untuk  membangun  jalan  tetapi  juga  meliputi  tanggung  jawab  untuk  melakukan pemeliharaan  pisik  jalan  agar  tetap  laik.  Akibat  hukum  dari    pelaksanaan  tanggung jawab  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  sebagai  penyelenggara  jalan  adalah  adanya kemungkinan beban tanggung jawab pidana dan/ atau perdata, mengingat Pemerintah Kabupaten  Buleleng  merupakan  badan  hukum  yang  dapat  menjadi  pendukung  hak dan kewajiban..
Kata-Kata Kunci: Jalan, Penyelenggara Jalan, Tanggung Jawab.

## PENDAHULUAN
Peran strategis  lalu lintas dan angkutan jalan dalam mendukung pembangunan nasional  di  atur  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-undang ini lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus  dikembangkan potensi dan peranannya
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
untuk  mendorong  pencapaian  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkesinambungan  untuk menciptakan  tata  kelola  hidup  yang  lebih  baik  dengan  menjamin  terwujudnya keamanan,  keselamatan,  ketertiban,  kelancaran,  berlalu  lintas  dan  angkutan  jalan. Undang-Undang Nomor  22 Tahun 2009 mengatur bahwa Negara bertanggung jawab dalam lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya diserahkan pada pemerintah. Pembinaan  tersebut  di  bagi  menjadi  empat  urusan  pemerintahan  yaitu  :    (a) Perencanaan; (b) Pengaturan; (c) Pengendalian; dan (d)  Pengawasan.
Dengan  semangat  otonomi  daerah  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor    32 Tahun  2004  maka  dalam  pelaksanaan  pembinaan  tersebut  Pemerintah  pusat  dapat menyerahkan  sebagian  urusannya  kepada  Pemerintah  Provinsi  dan  atau  Pemerintah Kabupaten/  Kota.  Undang-Undang  Nomor    32  Tahun  2004  juga  mengatur    bahwa penyelenggaraan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  dalam  kegiatan  pelayanan  langsung pada  masyarakat  dilakukan  oleh  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  yang  meliputi penyusunan  rencana  program  pelaksanaan  pengaturan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan serta  penetapan  tingkat  pelayanan  jalan  yang  diinginkan  dengan  melakukan pengelolaan kebutuhan lalu lintas.
Salah satu hal yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat berkaitan dengan jalan adalah  adanya  kenyataan  bahwa  banyak  ruas  jalan  ada  dalam  kondisi  rusak.  Hal  ini tidak  hanya  menghambat  perekonomian,  menimbulkan  kerusakan  kendaraan,  tetapi juga berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.
Pada tahun 2011 di Kabupaten Buleleng terdapat jalan nasional, jalan propinsi, jalan  kabupaten,  dan  jalan  desa  dengan  kondisi  sebagaimana  tampak  dalam  tabel berikut:
SATUS JALAN PANJANG
BAIK (KM)
SEDANG (KM) RUSAK (KM) JALAN NASIONAL 155,750 150,200 5,350 0,200 JALAN PROPINSI 105,880 77,780 18,100 10,00 JALAN KABUPATEN 878,192 226,434 327,662 266,756
JALAN DESA 1.084,720 307, 224 170,680 204,816
Sumber: Diolah dari data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng
Pada  Pasal  24  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  ditentukan bahwa penyeleggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang  dapat  mengakibatkan  kecelakaan  lalu  lintas.  Penyelenggara  jalan  yang  tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas  sehingga  menimbulkan  korban  luka  ringan  dan/  atau  kerusakan  kendaraan dan/atau  barang  dipidana  dengan  penjara  paling  lama  6  (enam)  bulan  atau  denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) (Pasal 273 ayat (1). Dalam hal perbuatan  mengakibatkan  luka  berat,  pelaku  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  1  (satu)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp  24.000.000,00  (dua  puluh  empat juta rupiah). Dalam hal perbuatan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
Pertanggungjawaban  penyelenggaraan  jalan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Buleleng  khususnya  untuk  jalan  kabupaten,  bukan  hanya  semata-mata  merupakan bentuk pelayanan publik, tetapi merupakan tanggung jawab yang lahir dari Undang- Undang  yang  apabila  tidak  dilaksanakan  dapat  menimbulkan  akibat  hukum  yang serius.
Pada kenyataannya dalam penyelesaian kejadian kecelakaan lalu lintas umumnya tidak  dikaitkan  dengan  keberadaan  sarana  prasarana  lalu  lintas,  termasuk  kelaikan jalan.  Pertanggungjawaban  dalam  kecelakaan  lalu  lintas  seringnya  hanya  dikaitkan dengan kesalahan pengguna jalan, khususnya pengemudi.
Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah akibat hukum dari  pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai penyelenggara jalan?

## TINJAUAN PUSTAKA
Dalam  Pasal  1  Angka  4  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2004  tentang  Jalan disebutkan  bahwa  jalan  adalah  prasarana  transportasi  darat  yang  meliputi  segala bagian  jalan,  termasuk  bangunan  pelengkap  dan  perlengkapannya  yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah,  di  bawah  permukaan  tanah  dan/atau  air,  serta  di  atas  permukaan  air,  kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
Urusan  pemerintahan  adalah  fungsi-fungsi  pemerintahan  yang  menjadi  hak  dan kewajiban  setiap  tingkatan  dan/atau  susunan  pemerintahan  untuk  mengatur  dan mengurus  fungsi-fungsi  tersebut  yang  menjadi  kewenangannya  dalam  rangka melindungi,  melayani,  memberdayakan,  dan  menyejahterakan  masyarakat  (Angka  5 Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2007  tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota).
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak memberikan penjelasan siapa yang dimaksud dengan penyelenggara jalan. Penyelenggara jalan menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2004  tentang  Jalan  adalah: ”Pihak  yang melakukan  pengaturan,  pembinaan,  pembangunan,  dan  pengawasan  jalan  sesuai dengan kewenangannya”
Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang  rusak yang dapat  mengakibatkan kecelakaan lalu  lintas. Dalam hal  belum dapat dilakukan perbaikan  jalan  yang  rusak,  penyelenggara  jalan  wajib  memberi  tanda  atau  rambu pada  jalan  yang  rusak  untuk  mencegah  terjadinya  Kecelakaan  Lalu  Lintas sebagaimana Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa  kewajiban  penyelenggara  jalan  tidak  hanya  menjaga  keamanan  dalam penggunaan jalan saja, melainkan termasuk pula memperbaiki jalan rusak yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan.
Pada level nasional dilakukan pengelompokan aspek keselamatan jalan dalam 5 (lima)  pilar   yang  merupakan penyederhanaan dari sektor-sektor yang mempengaruhi     penanganan   keselamatan jalan, yaitu  (Pemerintah  Republik Indonesia: Rencana Umum Nasional  Keselamatan (RUNK)  Jalan  2011-2035):
1. Pilar  1,    manajemen  keselamatan  jalan,  bertanggung jawab  untuk   mendorong terselenggaranya   koordinasi  antar  pemangku   kepentingan  dan  terciptanya kemitraan sektoral guna menjamin efektivitas dan keberlanjutan pengembangan  dan  perencanaan  strategi keselamatan jalan pada level nasional, termasuk di dalamnya  penetapan target pencapaian dari  keselamatan  jalan dan melaksanakan evaluasi  untuk  memastikan  penyelenggaraan  keselamatan  jalan telah dilaksanakan  secara efektif dan efisien.
2. Pilar  2:   jalan  yang    berkeselamatan,  bertanggung  jawab  untuk  menyediakan infrastruktur jalan yang  berkeselamatan   dengan   melakukan   perbaikan   pada tahap  perencanaan,    desain,   konstruksi  dan  operasional  jalan,  sehingga infrastruktur jalan yang disediakan mampu mereduksi dan mengakomodir kesalahan dari pengguna jalan.
3. Pilar,  kendaraan  yang  berkeselamatan,  untuk  memastikan  bertanggung  jawab bahwa  setiap kendaraan  yang  digunakan  di  jalan  telah mempunyai  standar keselamatan   yang tinggi, sehingga  mampu  meminimalisir  kejadian  kecelakaan yang  diakibatkan  oleh  sistem kendaraan tidak berjalan dengan       semestinya.
4. Pilar  4:   perilaku    pengguna  jalan    yang    berkeselamatan,   bertanggung   jawab untuk   meningkatkan   perilaku   pengguna  jalan dengan  mengembangkan program   yang   komprehensif   termasuk  di    dalamnya  peningkatan    penegakan hukum  dan  pendidikan.
5. Pilar  5:   penanganan    Korban    Pasca    Kecelakaan,  bertanggung   jawab untuk meningkatkan  penanganan  tanggap  darurat  pasca  kecelakaan  dengan meningkatkan    kemampuan   pemangku   kepentingan  terkait,      baik  dari  sisi
sistem  ketanggapdaruratan   maupun   penanganan  korban  termasuk  di  dalamnya melakukan rehabilitasi jangka  panjang untuk korban kecelakaan 4 .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  adalah  usaha  atau  pekerjaan  untuk  mencari  kembali  yang  dilakukan dengan  suatu  metode  tertentu  dengan  cara  hati-hati,  sistematis  serta  sempurna terhadap  permasalahan,  sehingga  dapat  digunakan  untuk  menyelesaikan  atau menjawab problemnya (Joko P. Subagyo, 1997: 2).
Dihubungkan  dengan  pembedaan  penelitian  hukum  menjadi  dua  jenis  tersebut, jenis  penelitian  yang  dilaksanakan  ini  adalah  penelitian  hukum    empiris.  Penelitian hukum  empiris  secara  umum  berupaya  untuk  melihat  bagaimana  penerapan  sebuah aturan  hukum  seperti  peraturan  perundang-undangan  atau  berdasarkan  peraturan- peraturan  hukum  yang  berlaku  kemudian  dikaitkan  dengan  kenyataan  dalam prakteknya yang ada di masyarakat.
Sifat  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskritif    yaitu    penelitian  yang menggambarkan  selengkap-lengkapnya  masalah  yang  diteliti.  Menurut  Husaini Usman  penelitian  dekskriptif    ( desccriptive  research ),  adalah  penelitian  yang bermaksud  membuat  penggambaran  (penyanderaan)  secara  sistematis,  faktual,  dan akurat  mengenai  fakta-fakta  dan  sifat-sifat  populasi  tertentu,  yang  menjadi  obyek penelitian (Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2003: 4).
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum.  Dari  sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng.  Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah
4 Pemerintah Republik Indonesia: Rencana Umum Nasional  Keselamatan (RUNK)  Jalan  2011- 2035.
untuk  memudahkan  proses  pencarian  data.  Kemudahan  tersebut  di  antaranya  karena peneliti bertempat tinggal di Singaraja.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :
a. Untuk  mengumpulkan  data  primer  digunakan  teknik  wawancara  dengan menggunakan pedoman wawancara.
b. Untuk  data  Sekunder  dilakukan  dengan  teknik  studi  kepustakaan,    adalah serangkaian    usaha  untuk  memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah, mengklasifikasikan,    mengidentifikasikan,    dan        dilakukan      pemahaman terhadap  bahan-bahan    hukum  yang  berupa    peraturan  perundangan-udangan serta  buku-buku  literatur  yang  ada  kaitannya  dengan  permasalahan    yang dibahas dalam penelitian ini (Soerjono Soekanto, 1986: 13).
Analisis  data  yang  dilakukan  adalah  dengan  cara  pengolahan  dan  analisis kualitatif  yaitu  keseluruhan  data  yang  terkumpul  baik  data  primer  maupun  data sekunder akan dianalis dengan cara menyusun data secara sistematis diklasifikasikan, dihubungkan  antara  data  yang  satu  dengan  lainnya  kemudian  dilakukan  interpretasi, selanjutnya data akan disajikan secara deskriftif (Soerjono Soekanto, 1986: 13).

## PEMBAHASAN
Kepala  Bidang  Lalu  Lintas  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng,  dalam wawancara  tanggal  24  Juli  2013,  menyatakan  bahwa  berkaitan  dengan  lalu  lintas jalan darat, kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng lebih pada pengawasan lalu  lintas  dan  rekayasa  lalu  lintas  terutama  penyediaan  perlengkapan  jalan  yaitu sarana  yang  dimaksudkan  untuk  keselamatan,  keamanan,  ketertiban,  dan  kelancaran lalu-lintas  serta  kemudahan  bagi  pengguna  jalan  dalam  berlalu-lintas  yang  meliputi marka  jalan,  rambu  lalu-lintas,  alat  pemberi  isyarat  lalu-lintas,  lampu  penerangan jalan, rel pengaman ( guardrail ), dan penghalang lalu-lintas ( traffic barrier ).
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng, dalam wawancara  tanggal  26  Juli  2013  menjelaskan,  permasalahan  pembangunan  maupun pemeliharaan  jalan  di  Kabupaten  Buleleng  pada  umumnya  lebih  banyak  terkendala
pendanaan.  Untuk  memelihara  jalan  yang  ada,  dana  yang  tersedia  masih  terbatas dibandingkan dengan kerusakan yang terjadi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam tahun 2013 menerapkan pola perbaikan jalan secara tuntas. Artinya, perbaikan jalan tidak dilakukan secara tambal sulam, yang akibatnya telah rusak lagi sebelum semua jalan diperbaiki, tetapi dilakukan dengan tuntas dengan aspal hotmix , meskipun  untuk  itu  perbaikan  hanya  dapat  dilakukan  secara  bertahap.  Untuk  tahun 2013  disediakan  dana  sekitar  Rp  56.000.000.000,-  untuk  perbaikan  jalan  di kecamatan  Kubutambahan  dan  Kecamatan  Banjar.  Kecamatan-kecamatan  lain  akan mendapat giliran dalam tahun anggaran berikutnya.
Sampai saat ini,  belum pernah ada tuntutan ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng berkaitan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban pemeliharaan jalan agar laik fungsi. Hal ini dapat saja ada hubungannya dengan kenyataan bahwa kecelakaan lalu  lintas  yang  terjadi  di  Indonesia  pada  umumnya  ditenggarai  karena  kesalahan manusia  (hampir  92%  terjadinya  kecelakaan  disebabkan  oleh  faktor  manusia,  5% oleh  faktor  kendaraan  dan  3%  oleh  faktor  infrastruktur  jalan  dan  lingkungannya)  ( Mulyono, 2009:163-174).
Dalam  Pasal  273  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  terkandung  unsur- unsur sebagai berikut:
1. Unsur subyektif yaitu: penyelenggara jalan.
2. Unsur  obyektif:  tidak  dengan  segera  dan  patut  memperbaiki  Jalan  yang  rusak; mengakibatkan  Kecelakaan  Lalu  Lintas  menimbulkan  korban  luka  ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur  pidana  yang  didakwakan  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan  pidana. Sedangkan jika pelaku tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban  pidana,  maka  tidak  dapat  dipidana.  Adapun  unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:
1) melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
2) untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;
3) mempunyai suatu bentuk kesalahan;
4) tidak adanya alasan pemaaf ( Mulyono, 2009:163-174).
Penyediaan  perlengkapan  jalan  diselenggarakan  oleh:    Pemerintah  untuk  jalan nasional; pemerintah provinsi untuk jalan provinsi; pemerintah kabupaten/ kota untuk jalan  kabupaten/  kota  dan  jalan  desa;  atau    badan  usaha  jalan  tol  untuk  jalan  tol. Penyediaan  perlengkapan  jalan  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 26 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penyedia  perlengkapan  jalan  dibedakan  antara  jalan  nasional,  provinsi,  kabupaten/ kota, menunjukkan bahwa penyelenggara jalan juga dibedakan antara penyelenggara jalan pada Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/ Kota.
Penyelenggara jalan wajib segera memperbaiki jika jalan mengalami kerusakan, apabila  penyelenggara  jalan  tidak  segera  memperbaiki  jalan  yang  rusak,  misalnya terjadi  lubang-lubang,  sehingga  jalan  tidak  dapat  difungsikan  sebagaimana  laiknya jalan dan berakibat timbulnya kecelakaan, maka penyelenggara jalan dapat dikatakan telah  memenuhi  unsur  obyektif  ketentuan  Pasal  372  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2009.
Salah  satu  akibat  hukum  dari  tanggung  jawab  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Buleleng  sebagai  penyelenggara  jalan  adalah  pertanggungjawaban  secara  pidana. Tanggung jawab pidana timbul akibat adanya perbuatan pidana ( strafbaar feit) .
Perkataan feit dalam  Bahasa  Belanda  berarti  ‘sebagian  dari  dari  suatu kenyataan’,  sedangkan strafbaar berarti  ‘dapat  dihukum’,  sehingga  secara  harafiah strafbaar feit dapat diterjemahkan menjadi ‘sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum’.  Pengertian  ini  tidak  tepat  karena  yang  sebenarnya  dapat  dihukum  adalah manusia sebagai pribadi, bukan kenyataan, perbuatan, atau pun tindakan (Lamintang, P.A.F.,  1994: 172).
Apabila  kecelakaan  karena  rusaknya  jalan  berakibat  jatuh  sakit  atau  mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya  maut;    tidak  mampu  terus-menerus  untuk  menjalankan  tugas  jabatan  atau pekerjaan  pencarian;  kehilangan  salah  satu  pancaindera;    mendapat  cacat  berat;
menderita sakit lumpuh;  terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau  matinya  kandungan  seorang  perempuan,  berarti  dikategorikan  sebagai kecelakaan yang mengakibatkan terjadinya luka berat pada korban.
Dalam  hal  belum  dapat  dilakukan  perbaikan  Jalan  yang  rusak,  penyeleggara jalan  wajib  memberi  tanda  atau  rambu  pada  Jalan  yang  rusak  untuk  mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Penyeleggara Jalan  yang tidak memberi tanda atau rambu  pada  jalan  yang  rusak  dan  belum  diperbaiki  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
Memperhatikan  uraian  dan  pembahasan  sebagaimana  tersebut  di  atas  dapat dijelaskan  bahwa  penyelenggara  jalan  dalam  hal  ini  Kepala  Dinas  Penyelenggara Jalan  baik  Jalan  Nasional,  Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota  apabila  melakukan perbuatan  yang  memenuhi  keseluruhan  unsur  Pasal  273  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2009 di atas, yaitu karena kelalaiannya tidak segera melakukan perbaikan jalan yang  rusak,  yang  berakibat  korban  mengalami  luka  ringan,  luka  berat  maupun meninggal  dunia  dapat  dimintakan  tanggungjawab  pidana  atas  dasar  kelalaiannya mengakibatkan  terjadinya  kecelakaan  dan  membawa  korban  baik  luka  ringan,  luka berat  maupun  meninggalnya  korban.  Penyelenggara  jalan  ketika  melakukan perbaikan  jalan  harus  memberikan  rambu-rambu  atau  tanda  perbaikan  jalan,  jika perbaikan  jalan  tersebut  pihak  penyelenggara  jalan  tidak  memberikan  tanda  dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini berarti bahwa jika penyelenggara jalan mengadakan perbaikan jalan dan telah memberikan rambu jalan yang menunjukkan ada perbaikan jalan tersebut dan terjadi suatu kecelakaan yang berakibat luka ringan, luka berat atau meninggal  dunia,  penyelenggara  jalan  tidak  dapat  dimintakan  tanggung  jawab  dari segi  pidana.  Meskipun  demikian  tentunya  rambu  jalan  yang  dipasang  sebagai  tanda ada perbaikan jalan tersebut yang jelas-jelas terlihat oleh pemakai jalan baik di waktu siang  maupun  diwaktu  malam  hari,  jadi  tanda  tersebut  tidak  hanya  sekadar  tanda adanya bahaya melainkan tanda atau rambu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## PENUTUP
Dari uraian di depan dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
1. Tanggung  jawab  Pemerintah  Daerah  sebagai  penyelenggara  jalan  menurut Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  di  Kabupaten  Buleleng  tidak  hanya tanggung  jawab  untuk  membangun  jalan  tetapi  juga  meliputi  tanggung  jawab untuk  melakukan  pemeliharaan  pisik  jalan  agar  tetap  laik  dan    penyediaan perlengkapan  jalan  yaitu  sarana  yang  dimaksudkan  untuk  keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan  dalam  berlalu-lintas  yang  meliputi  marka  jalan,  rambu  lalu-lintas,  alat pemberi  isyarat  lalu-lintas,  lampu  penerangan  jalan,  rel  pengaman  ( guardrail ), dan penghalang lalu-lintas ( traffic barrier ).
2. Akibat  hukum  dari    pelaksanaan  tanggung  jawab  Pemerintah  Kabupaten Buleleng sebagai penyelenggara jalan adalah adanya tanggung jawab pidana dan/ atau  perdata,  mengingat  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  merupakan  badan hukum yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban.\
Sehubungan dengan penelitian ini dapat diajukan saran-saran sebagai berikut ini:
1. Pemerintah agar mengupayakan penyediaan dana yang cukup, tidak hanya untuk membangun  jalan  saja,  tetapi  juga  untuk  tetap  menjaga  agar  jalan  tetap  layak untuk dimanfaatkan secara aman oleh masyarakat.
2. Kepada  penyelenggara  jalan,  melalui  Satuan  Perangkat  Kerja  Daerah  yang membidangi  masalah  jalan  untuk  melaksanakan  kewajiban  sebaik-baiknya  agar terhindar  dari  tuntutan  perdata  dan/  ataupun  pidana.  Meskipun  bebat  tanggung jawab  ada  pada  Pemerintah  Daerah  sebagai  badan  hukum,  tetapi  pelaksanaan tanggung  jawab  tersebut,  terutama  pidana,  ditanggung  oleh  pejabat/  pelaksana kewenangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Burhan Ashofa. 2004 . Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Rineka Cipta.
Husaini  Usman  dan  Purnomo  Setiady  Akbar.  2003. Metode  Penelitian  Sosial. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Joko P. Subagyo. 1997. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Lamintang,  P.A.F.  1994. Dasar-dasar  Hukum  Pidana  Indonesia. Bandung:  Sinar Baru.
Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. Mulyono, dkk. Jurnal Teknik Sipil. ISSN 0853-2982. Vol. 16 No. 3 Desember 2009. Pemerintah  Republik  Indonesia:  Rencana  Umum  Nasional    Keselamatan  (RUNK) Jalan  2011-2035.