## PENENTUAN BESARAN NISBAH BERDASARKAN SIMPANAN PADA PRODUK TABUNGAN BERENCANA DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP BUAH BATU BANDUNG

## Ade Yuda Anggara dan Aan Radiana
Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung

## ABSTRACT
Bank  Syarih  independently  in  fund  raising  offers  savings  plan  products.  This  planning  tabugan product  using  mudharabah  mutlaqah  contract,  where  the  bank  can  manage  customer  funds  and from  the  profit  obtained  dibagihasilkan  between  customers  and  banks  in  accordance  with  the percentage of the agreed ratio. In percentage ratio there is a difference with PBI No 10/14 / Dpbs 17 March  2008,  where  the  ratio  of  the  ratio  is  determined  by  both  parties  is  not  determined  by unilateral by LKS (independent syariah bank) and not also based on nominal money deposited in the bank. The purpose of this research is to know: (1) the mechanism of savings product planning mudharabah  mutlaqah  in  syariah  bank  mandiri  KCP  buah  batu  bandung  (2)  procedure  of determination of ratio on savings product planning mudharabah mutlaqah in syariah bank mandiri KCP  buah  batu  bandung  (3)  analysis  of  sharia  economic  law  on  savings  products  plan  by  using mudharabah  mutlaqah  contract  in  syariah  bank  standalone  KCP  buah  batu  bandung.  The  theory used  in  this  research  is  mudharabah  mutlaqah,  the  contract  agreement  between  both  parties shahibul  maal  and  mudharib,  where  shahibul  maal  entrusted  entirely  to  the  funds  invested  to mudharib  and  shahibul  maal  does  not  provide  limits  of  business  type,  time  required,  marketing strategy,  as  well  as  the  business  areas  undertaken.  The  results  of  the  research  show  that:  (1)  the planning savings mechanism is quite easy only by giving identity card in the form of KTP / SIM / Passport  of  the  customer  and  having  savings  as  the  account  of  origin  can  already  be  the  savings account of the planning (2) using mudharabah mutlaqah contract in BSM KCP of bandung stone is based on the average balance and will be booked into savings account of savers at next month, so that  it  can  produce  different  nominal  difference  every  month  (3)  analysis  of  this  research  shows there is different legal reference salaing PBS, fatwa and BSM, of which three have different laws in a  planned  savings  product,  the  percentage  ratio  by  virulence  of  DSN  MUI  NO  2  on  savings, independent syariah bank may set its own percentage ratio, then an independent syariah using the ratio  refers  to  the  equivalent  rate  issued  by  Bank  Indonesia  or  follow  the  fiscal  policy,  while  in determining the Bank Indonesia ratio determined through PBI No 10/14 / Dpbs, stating the need for an agreement. The results of this study that the independent sharia bank KCP stone bandung allow to determine the percentage of the ratio unilaterally based on a stronger legal reference of the DSN MUI nowa No. 2 on savings.
Keywords: nisbah, simpanan produk tabungan berencana, bank syariah mandiri

## PENDAHULUAN
Islam  adalah  agama  yang  universal dan  konprehensif  yang  mengatur  seluruh kehidupan  manusia  didunia  dan  diahirat konprehensif  berarti  merangkul  seluruh aspek  kehidupan  ritual  (ibadah)  maupun sosial  (muamalah),  kemudian  universal bermakna  syariah  Islam  dapat  diterapkan dalam  setiap  waktu  dan  tempat  sampai hari nanti.
Lembaga keuangan syariah merupa- kan  suatu  badan  usaha  atau  institusi kekayaannya  terutama  dalam  bentuk  aset- aset  keuangan  ( financial  asset) maupun non financial asset atau konsep rill berlandaskan konsep  syariah.  Lembaga  keuangan  syari- ’ah ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga  keuangan  depositori  syariah ( depository  financial  institution  syariah) yang disebut  dengan  lembaga  keuangan  bank syariah dan lembaga keuangan syariah non depository  ( non  depository  financial  institu- tion  syariah) yang  disebut  dengan  lembaga keuangan syariah bukan bank.
Lembaga perbankan merupakan inti dari  sistem  keuangan  dari  setiap  Negara. Bank adalah lembaga keuangan yang men- jadi  tempat  bagi  orang  perseorangan, badan-badan  usaha  swasta,  badan-badan usaha  milik  Negara,  bahkan  lembaga-lem- baga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.
Bank  syariah  merupakan  salah  satu bentuk dari perbankan nasional yang men- dasarkan  operasionalnya  pada  syariat (hukum)  islam.  Menurut  Schaik,  bank Islam  adalah  sebuah  bentuk  dari  bank modern  yang  didasarkan  pada  hukum Islam  yang  sah,  dikembangkan  pada  abad
pertama  Islam,  menggunakan  konsep  ber- bagi  resiko  sebagai  metode  utama,  dan meniadakan  uang  berdasarkan  kepastian serta  keuntungan  yang  ditentukan  sebel- umnya.
Pada  dasarnya,  Produk  yang  dita- warkan  oleh  perbankan  syariah  dapat  di- bagi  menjadi  tiga  bagian  besar  yaitu,  Pert- ama,  Produk  penyaluran  dana,  seperti pembiayaan dengan prinsip jual beli, pem- biayaan  dengan  prinsip  sewa,  dll.  Kedua produk perhimpunan dana, seperti prinsip Wadiah, Rahn, Qardh, wakalah dll. ketiga, produk  jasa  seperti  Ijarah  dan Sharf (  jual beli valuta Asing)
Mengacu pada produk bank syariah yang  telah  dijelaskan  diatas,  tidak  selu- ruhnya  akan  dibahas,  hanya  akan  difo- kuskan  pada  produk  penghimpunan  dana yaitu  tentang  wadiah  atau  tabungan  bere- ncana dengan akad mudharabah mutlaqah sebagai salah satu prodak unggulan dalam penghimpunan  dana  di  bank  syari’ah mandiri  kantor  cabang  pembantu  buah batu Bandung.
Dalam  penghimpunan  dana  bank syariah  mandiri  diantaranya  menawarkan prodak  tabungan  berencana  yang  meng- gunakan akad mudharabah muthlaqah , dima- na  bank  dapat  mengelola  dana  nasabah dan  dari  keuntungan  yang  diperoleh  akan dibagihasilkan  antara  nasabah  dengan bank sesuai dengan persentase nisbah yang telah disepakati.
Pada saat ini telah ada produk tabu- ngan  yang  merupakan  gabungan  antara tabungan dan deposito, yaitu produk tabu- ngan berencana yang hampir sama dengan tabungan  biasa,  namun  nasabah  wajib
menyetorkan dananya secara rutin melalui tabungan  tersebut  sesuai  dengan  kema- mpuan  membayarnya,  serta  tidak  diper- kenankan  diambil  dalam  jangka  waktu tertentu.
Biasanya  tabungan  berencana  ini digunakan  bagi  nasabah  yang  kesulitan dalam mengatur keuangannya dan mereka memiliki  keinginan  atas  sesuatu,  sehingga mereka mengambil tabungan berencana ini sebagai  bagian  dari  strategi  pengaturan keuangan keluarga.
Dalam pelaksanaannya bank syariah mandiri  juga  menentukan  tingkat  bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah sela- ma  prodak  itu  dilaksanakan,  namun  bagi hasil  itu  ditentukan  berdasarkan  jumlah simpanan yang kita simpan di bank syariah mandiri tersebut dan telah ditentukan oleh bank.
Dapat  dilihat  dari  tabel  yang disajikan dibawah ini.;
Saldo Nisbah Eqv Rate < 25.000.000 45% 5,01% 25.000.000 - < 50.000.000 46% 5,12% 50.000.000 - < 75.000.000 47% 5,23% 75.000.000 - < 100.000.000 48% 5,34% >100.000.000 50% 5,56% Gambar  1.1  Contoh  Hasil  Investasi  2011
Sumber  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Buah Batu Bandung Saldo Nisbah Eqv Rate < 25.000.000 43% 4.2183% 25.000.000 - < 50.000.000 44% 4.3164% 50.000.000 - < 75.000.000 45% 4.4144% 75.000.000 - < 100.000.000 46% 4.5125% >100.000.000 48% 4.7087% Gambar  1.2  Contoh  Hasil  Investasi  2016
Sumber  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Buah Batu Bandung
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  ada- nya  perbedaan  presentase  nisbah  antara tahun    2011  dengan  2016,  perubahan  ters- ebut  didasarkan  pada  kebijakan  bank  sya- riah  mandiri  pusat  yang  mengacu  kepada kebijakan  fiskal  yang  dikeluarkan  oleh bank Indonesia.
Dalam  presentase  nisbah  tersebut ada  perbedaan  dengan  PBI  No  10/  14  / Dpbs  17  Maret  2008,  Dimana  kesepakatan nisbah  itu  ditentukan  oleh  kedua  belah pihak bukan ditentukan sepihak oleh LKS ( Bank  Syariah  Mandiri)    dan  bukan  juga berdasarkan  nominal  uang  yang  disimpan di  bank  tersebut,dari  kesenjangan  tersebut peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  lebih dalam  mengenai  penentuan  nisbah  bagi hasil  dalam  produk  Tabungan  Berencana KCP Buah Batu Bandung.
Masalah penelitian ini ialah penentuan nisbah bagi hasil dalam produk Tabungan  Berencana  di  BSM  KCP  Buah Batu  Bandung  yang  penentuan  nisbahnya ditentukan  oleh  pihak  bank,  tanpa  adanya kesepakatan  nisbah  antara  kedua  belah pihak  sebelumnya.  Berdasarkan  masalah ini,  dapat  ditarik  pertanyaan  penelitian sebagai  berikut:  1)  Bagaimana  mekanisme prodak  tabungan  berencana  mudharabah mutlaqah  di  bank  Syariah  Mandiri  kantor cabang  pembantu  buah  batu  Bandung?  2) Bagaimana  prosedur  penentuan  nisbah pada  prodak  tabungan  berencana mudha- rabah mutlaqah  di  bank  Syariah  Mandiri kantor  cabang  pembantu  buah  batu Bandung?  3)  Bagaimana  Analisis  Hukum Ekonomi  Islam  dalam  prodak  tabungan berencana  dengan  menggunakan  akad
mudharabah  mutlaqah  di  bank  syariah mandiri KCP buah batu Baandung?

## KERANGKA PEMIKIRAN
Para  ahli  hukum  dan  para  ahli ekonomi  muslim  telah  mengembangkan instrumen-instrumen  keuangan  yang  se- suai danbertujuan melaksanakan tujuan-tu- juan yang telah digariskan oleh perbankan islam. Kemudian orientasi UU No 21 tahun 2008 adalah pengembangan system ekonomi  berdasarkan  nilai-nilai  Islam, yaitu  keadilan,  kemanfaatan,  keseimba- ngan  dan  keuniversalan  sehingga  masya- rakat  Indonesia  mengalami  peningkatan kesejahteraan  ekonomi  diatas  landasan prinsip  Syariah.yang  disesuaikan  dengan hukum  positip  di  Indonesia,  (UU,PBI, KHES, PP) hal tersebut sudah diatur dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 59.
نِإٰف  ۡۖأمُكنِم ِرأمٰ ألۡٱ  ِلِْوُأٰو ٰلوُسَّرلٱ ْاوُعيِطٰأٰو َّٰللَّٱ ْاوُعيِطٰأ ْاأوُ نٰماٰء ٰنيِذَّلٱاٰهُّ يٰأٰٓيَ ء أيٰش  ِفِ أمُتأعٰزٰٓنٰ ت ٖ ٰ ي ألٱ ٰو  َِّللَّٱِب  ٰنوُنِم أؤُ ت  أمُتنُك نِإ  ِلوُسَّرلٱٰو َِّللَّٱ  ٰلَِإ ُهوُّدُرٰ ف ٰكِلٰٓذ  ِِۚرِخأ ألۡٱِمأو أيٰخ ٖ ٰسأحٰأٰو ًليِو أ ٰتَ ُن
“Hai  orang-orang  yang  beriman, taatilah  allah  dan  taatilah  rasul (nya),  dan  ulil  amri  diantara  kamu. Kemudian  jika  kamu  berlainan pendapat  tentang  sesuatu,  maka kembalikan  ia  kepada  allah  (Al- Qur’an)  dan  rasul  (sunnahnya),  jika kamu  benar-benar  beriman  kepada allah  dan  hari  kemudian.  Yang demikian  itu  lebih  utama  (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
Pada  dasarnya,  setiap  mu’amalah dan  transaksi  boleh,  kecuali  ada  yang
tegas-tegas mengharamkannya.
Sebagaimana  salah  satu  kaidah  fiqh mu’amalah yang bersangkutan dengan ini, yaitu :
َّل ُدٰي ْنٰأ َّلاا ُةٰحٰبَِلإا ِةٰلٰماٰعُلما  ِفِ ُلْصٰلۡا اٰهِْيِْرْٰتَ ٰىلٰع ٌلْيِلٰد
“Hukum  asal  dalam  semua  bentu muamalah  adalah  boleh  dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
Mengacu  kepada  kaidah  hukum
diatas, peneliti merumuskan bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan mu’amalah  dan  transaki  diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Selain itu, secara umum keputusan PBI No 10 / 14 /Dpbs  2008  tentang  surat  edaran  kepada seluruh  bank  syariah  di  Indonesia.  Perihal pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank syariah, meliputi hal-hal berikut;
a. Bank  bertindak  sebagai  pengelola dana (mudharib) dan nasabah berindak  sebagai  pemilik  dana (shahibul maal);
b. Pengelolaan  dana  oleh  Bank  dapat dilakukan  sesuai  batasan-batasan yang  ditetapkan  oleh  pemilik  dana ( mudharabah muqayyadah ) atau dilakukan  dengan  tanpa  batasan- batasan dari ppemilik dana ( mudharabah mutlaqah );
c. Bank  wajib  menjelaskan  kepada nasabah  mengenai  karaktersistik produk,  serta  hak  dan  kewajiban nasabah  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi  informasi  produk  Bank
dan  pengguanaan  data  pribadi nasaabah;
d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas
pembukaan dan penggunaan prodak Tabungan dan Deposito atas dasar  akad  mudharabah,  dalam bentuk perjanjian tertulis;
e. Dalam akad mudharabah muqayyadah harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan  tertentu  yang  ditentukan oleh nasabah;
f. Pembagian  keuntungan  dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
g. Penarikan  dana  oleh  nasabah  hanya dapaat dilakukan sesuai waktu yang disepakti;
h. Bank  dapat  membebankan  kepada nasabah  biaya  administrasi  berupa biaya-biaya  yang  terkait  langsung dengan  biaya  pengelolaan  rekening antara  lain  biaya  materai,  cetak laporan transaksi dan saldo
rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan i. Bank tidak
diperbolehkan
mengurangi bagian keuntungan nasabah  tanpa  persetujuan  nasabah yang bersangkutan.
Yang  dimaksud  dengan  tabungan mudharabah adalah  tabungan  yang  dijalan- kan berdasarkan akad mudharabah. Seperti yang  telah  dikemukakan  pada  bab-bab terdahulu,  mudharabah  mempunyai  dua bentuk,  yakni  mudharabah  mutlaqah  dan mudharabah  muqayyadah,  yang  per- bedaan utama dianatara keduannya
terletak  pada  ada  atau  tidaknya  persya- ratan  yang  diberikan  pemilik  dana  kepada bank dalam mengelola hartanya.
Dalam  hal  ini,  bank  syariah  ber- tindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan  nasabah  bertindak  sebagai shahibul maal (pemilik dana). Bank syariah dalam  kapasitasnya  sebagai  mudharib, mempunyai  kuasa  untuk  melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan  dengan  prinsip  syariah  serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad  mudharabah  dengan  pihak  lain. Namun,  di  sisi  lain,  bank  syariah  juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah ( trustee ),  yang  berarti  bank  harus  berhati- hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung  jawab  atas  segala  sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mekanisme  Prodak  Tabungan  Berencana Mudharabah  Mutlaqah  di  Bank  Syariah Mandiri  kantor  Cabang  Pembantu  Buah Batu Bandung
Tabungan  Berencana  merupakan produk  simpanan  berjangka  yang  mem- berikan  nisbah  bagi  hasil  berjenjang  serta kepastian  penabung  maupun  ahli  waris untuk  memperoleh  dananya  sesuai  target waktu  yang  diinginkan.  Syarat-syarat untuk  dapat  menjadi  nasabah  di  BSM Tabungan  Berencana  cukup  mudah,  dian- taranya adalah :
UMUM
1. Tabungan  BSM  ini  menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah.
2. Tabungan  BSM  adalah  tabungan dalam mata uang rupiah
3. Penabung  a)  Penabung  adalah  per- orangan  atau  badan  hukum,  b) Penabung  harus  menyerahkan  foto- copy  KTP/SIM/Paspor atau identitas lainnya  yang  ditentukan  oleh  bank, c)  Penabung  mendapatkan  buku tabungan  sebagai  laporan  mutasi rekening
4. Bank  akan  membukukan  segala  tra- nsaksi  baik  mengenai  pengambilan atau  penyetoran  uang  oleh  si penabung  maupun  penerima  atau pembayaran  yang  dilakukan  bank untuk  kepentingan  atau  asas  beban penabungData penabung dapat diganti oleh data orang lain.
5. Penabung  dapat  memperoleh  fasi- litas BSM Card atau fasilitas lainnya yang disediakan oleh bank.
6. Apabila  terdapat  perbedaan  saldo pada  buku  tabungan  dan  saldo  ter- catat  pada  pembukuaan  bank  maka yang  dipergunakan  adalah  saldo yang  tercatat  pada  pembukuaan bank.
7. Jika  buku  tabungan  atau  BSM  Card hilang/rusak,  penabung  wajib  mela- porkan  kepada  bank  syariah  man- diri  segera  disusul  dengan  laporan tertulis  dilengkapi  surat  keterangan dari  kepolisian  dan  bank  syariah mandiri  akan  mengeluarkan  buku tabungan atau BSM Card pengganti. Buku  tabungan  ataau  BSM  Card pengganti  hanya  diterbitkan  oleh cabang  pengelola  rekening  dengan membebankan  biaya  administrasi pengganti buku tabungan BSM Card kepada penabung.
8. Jika  penabung  meninggal  dunia, maka  saldo  tabungan  akan  dibayar- kan  kepada  ahli  warisnya  yang  sah menurut hukum
9. Apabila ada perubahan tanda
tangan atau alamat, penabung diwa-
jibkan untuk memberitahukan kepa- da bank syariah mandiri
10. Bank  dibebaskan  dari  segala  tun- tutan  atau  penyalagunaan  buku tabungan atau BSM Card
Prosedur  Penentuan  Nisbah  Pada  Prodak Mudharabah  Mutlaqah di  Bank  Syariah Mandiri KCPBuah Batu Bandung
Rukun  dan  Syarat  mudharabah menurut  ulama  Syafi’iyah  ada  6  yaitu  :  1) Pemilik barang yang menyerahkan barang- barangnya.  2)  Orang  yang  bekerja,  yaitu mengelola  barang  yang  diterima  dari pemilik  barang.  3)  Akad  mudharabah, dilakukan  oleh  pemilik  dengan  mengelola barang.  4)  Mal,  yaitu  harta  pokok  atau modal.  5)  Amal,  yaitu  pekerjaan  pengelola harta  sehingga  menghasilkan  laba.    6) Keuntungan
Penentuan  nisbah  bagi  hasil  dalaam prodak  tabungan  berencana  dengan  akad mudharabah  mutlaqah  di  BSM  KCP  buah batu  bandung  adalah  berdasarkan  saldo rata-rata  harian  dan  akan  dibukukan  ke rekening  tabungan  penabung  pada  awal bulan  berikutnya,  sehingga  menghasilkan nominal  yang  berbeda  setiap  bulannya  ( Agung Maulana) Saldo Nisbah Eqv Rate < 25.000.000 45% 5,01% 25.000.000 - < 50.000.000 46% 5,12% 50.000.000 - < 75.000.000 47% 5,23% 75.000.000 - < 100.000.000 48% 5,34% >100.000.000 50% 5,56%
Gambar  1.1  Conton  Hasil  Investasi  2011 Sumber  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Buah Batu Bandung
Saldo Nisbah Eqv Rate < 25.000.000 43% 4.2183% 25.000.000 - < 50.000.000 44% 4.3164% 50.000.000 - < 75.000.000 45% 4.4144% 75.000.000 - < 100.000.000 46% 4.5125% >100.000.000 48% 4.7087%
Gambar  1.2  Contoh  Hasil  Investasi  2016 Sumber  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Buah Batu Bandung.
Analisis  Hukum  Ekonomi  Islam  dalam Prodak  Tabungan  Berencana  dengan Menggunakan Akad
Mudharabah
Mutlaqah di  Bank  Syariah  Mandiri  KCP

## Buah Batu Bandung
Menurut Wahab ah al-zuhaili menegaskan bahwa yang dimaksud dengan akad mudharabah mutlaqah adalah  penyerahan  modal  dari  shahib  al- mal  kepada  mudharib  guna  melakukan usaha  (bisnis)  tanpa  ditentukan  jenis usahanya,  tempatnya,  waktunya,  sifat bisnisya,  atau  pihak  yang  melakukan usahanya.
Akad mudharabah dalam  produk tabungan berencana  merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam membantu  nasabah  yang  merasakesulitan dalam mengatur keuangan.Ulama fiqh juga menetapkan dasar hukum yang dibolehkannya  akad mudharabahmutlaqah tersebut.
Akan  tetapi  ulama  telah  sepakat dalam penentuan keuntungan harus dalam bentuk  serikat  ( persentase )  artinya  tidak boleh  ditentukan  dengan  nilai  uang (nominal).  Hal  ini  sangat  jelas  dan  adil karena tidak bisa menentukan keuntungan dengan jumlah tertentu, sementara pendapatan yang diperoleh belum terwujud.
Adapun  nisbah  keuntungan  yang terdapat  di  dalam  rukun mudharabah memiliki beberapa bagian sebagai berikut:
1. Prosentase . Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara  kedua  belah  pihak,  bukan dinyatakan  dalam  nilai  nominal  Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya  adalah  50:50,  51:49,  jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan.
2. Bagi  Untung  dan  Bagi  Rugi .  Keten- tuan  di  atas  itu  merupakan  konse- kuensi  logis  dari  karakteristik  akad mudharabah itu  sendiri,  yang  tergo- long  ke  dalam  kontrak  investasi ( natural uncertainty contracts ).
3. Jaminan .  Namun  demikian,  keten- tuan  pembagian  kerugian  itu  hanya berlaku  bila  kerugian  yang  terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis  ( business  risk ),  bukan  karena risiko  karakter  buruk mudharib ( cha- racter risk ).
4. Menentukan  besarnya  nisbah .  Besar- nya  nisbah  ditentukan  berdasarkan kesepakatan  masing-masing  pihak yang  berkontrak.  Jadi,  angka  besa- ran  nisbah  ini  muncul  sebagai  hasil tawar  menawar  antara shahibul  mal dengan mudharib . Dengan demikian, angka  nisbah  ini  bervariasi,  bisa 50:50,  51:49,  60:40,  bahkan  99:1.  Na- mun  para  ahli  fiqh  sepakat  bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.
5. Cara  menyelesaikan  kerugian .  Jika terjadi  kerugian,  cara  menyelesai- kannya adalah:
a. Diambil  terlebih  dahulu  dari keuntungan,  karena  keuntungan merupakan pelindung modal,
b. Bila  kerugian  melebihi  keuntu- ngan,  baru  diambil  dari  pokok modal.
Dalam  fatwa  DSN  tidak  dijelaskan bagaimana  penghitungan  bagi  hasil  yang benar  dengan  hukum  Islam.  Dalam prakteknya  konsep  penghitungan  dalam sistem  Bank  Syariah  Mandiri  terdapat equivalen  rate yang  menggunakan persen- tase ,  dimana persentaserate tersebut  tidak ada  dalam  teori mudharabah ,  sedangkan dalam  teori mudharabah tidak  tergantung pada equivalen  rate ,  tetapi  tergantung  pada keuntungan  bank  tersebut.  adapun  dari jumlah nisbah tersebut pihak Bank Syariah Mandiri  menyesuaikan  dengan equivalen rate , equivalen  rate tersebut  tergantung  dari jumlah  deposito.  Jadi,  semakin  tinggi  jum- lah  deposito  maka equivalen  rate tersebut akan bertambah atau semakin tinggi.
Ketentuan nisbah di BSM KCP buah batu  bandung  yang  ditawarkan  kepada nasabah  itu  menggunakan  ketetapan  bank BSM  itu  sendiri  yang  mengacu  kepada Equivalent  Rate  yang  dikeluarkan  Oleh Bank  Indonesia  (Mengikuti  Kebijakan Fiskal)  Tetapi  Bank  syariah  tidak  seluruh- nya mengikuti peraturan yang ada di Bank Indonesia,  ada  kesepakatan  yang  harus dipenuhi  antara  nasabah  dan  bank  dalam penentuan  nisbah.  Bank  Syariah  Mandiri untuk menarik nasabah maka bsm menge- luarkan  presentase  nisbah  yang  terlampir, BSM  juga  menawarkan  nisbah  yang  fluk- tuatif  berdasarkan  jumlah  simpanan  nasa-
bah  dan  itu  merupakan  bentuk  promosi dari pihak bank.
Maka dari itu dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10 / 14/DPBS  tentang  Pelak- sanaan  Prinsip  Syariah  dalam  Kegiatan Penyaluran dana Bagian III dalam pembiayaan  atas  dasar  akad  mudharabah ada kesenjangan dengan aplikasinya peng- hitungan  nisbah  tabungan  berencana mudharabah yang  digunakan  Bank  Syariah Mandiri  KCP  Buah  Batu  Kota  Bandung dengan  menggunakan  teknik  perhitungan equivalen  rate, yang  mana equivalen  rate tersebut  sama  dengan  perhitungan  bunga di  Bank  Konvensional.  Sehingga  istilah equivalen  rate tidak  ada  dalam  teori mudha- rabah.
Tentunya  dalam  teori mudharabah tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang  mana  ini  sudah  menjadi  acuan operasional  Bank  Syariah  dalam  menjalan- kan  usaha  bisnisnya.  sehingga  Bank Syariah  dalam  menjalankan  usaha  bisnis- nya dalam penentuan penghitungan nisbah bagi  hasil  dalam mudharabah harus  sesuai dengan ketentuan yang ada.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis merumuskan  temuan  penelitian  bahwa praktik  penentuan  nisbah  bagi  hasil  pada Tabungan  Berencana  di  BSM  KCP  Buah Batu  Bandung  belum  sepenuhnya  sesuai dengan  kesepakatan  yang  dilakukan  oleh kedua  belah  pihak,  karena  penentuan nisbah  bagi  hasil  sepenuhnya  ditentukan sepihak,  oleh  pihak  bank  BSM  (tanpa tawar-menawar).  Padahal  untuk  tercapai- nya  keadilan,  penentuan  nisbah  bagi  hasil hendaknya  ditentukan  sebelum  akad  itu terjadi  dan  disepakati  oleh  kedua  belah
pihak.  Oleh  karena  itu,  kedua  belah  pihak hendaknya  bersepakat  dengan  ditentu- kannya nisbah bagi hasil sebelum akad itu dilakukan.
Penemuan  lain  dalam  penelitian  ini adanya acuan hukum yang saling berlainan anatara PBI, Fatwa, dan BSM, dimana dian- tara  ketiganya  memiliki  hukum  berbeda dalam  satu  produk  tabungan  berencana, persentase  nisbah  menurut  fatwa    DSN MUI  N0  2  tentang  tabungan,  Bank  syariah boleh  menetapkan  sendiri  persentase nisbah,  selanjutnya  bank  syariah  mandiri menggunakan Nisbah itu mengacu kepada equivalent  rate  yang  dikeluarkan  oleh  BI atau mengikuti kebijakan fiskal, sementara dalam  penentuan  nisbah  Bank  Indonesia menetapkan  melalui  PBI  No  10  /14/DPBS tentang pelaksanaan prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank Syariah,  menyatakan  harus  adanya  kese- pakatan.

## KESIMPULAN
Mekanisme Tabungan Berencana ini cukup  mudah  hanya  dengan  memberikan kartu identitas diri baik berupa KTP/SIM/Paspor  nasabah  dan  memiliki tabungan/giro sebagai rekening asal sudah dapat  menjadi  nasabah  tabungan  beren- cana.  Mekanismenya  juga  cukup  mudah, setelah  memenuhi  persyaratan  nasabah dapat  mengisi  formulir  pembukaan  reke- ning  Tabungan  Berencana  lalu  mengambil sertifikat  asuransi  berupa  polis  asuransi. Setelah itu, nasabah dapat memulai penye- toran tiap bulan yang waktu dan nominal- nya  ditentukan  sepenuhnya  oleh  nasabah.
Hak yang dapat diperoleh nasabah dianta- ranya adalah pencapaian target dana, men- dapatkan  manfaat  asuransi  dan  men- dapatkan  nisbah  yang  kompetitif  sedang- kan kewajiban nasabah diantaranya adalah melalakukan  pembayaran  setoran  setiap bulan, dan tidak menunggak setoran. Resi- ko  yang  timbul  selama  menjadi  nasabah tabungan  berencana  diantaranya  adalah tidak  dapat  menunda-nunda  pembayaran setoran, dan menyetujui perubahan nisbah yang  telah  ditentukan  oleh  pihak  bank. Tantangan  yang  dihadapi  pihak  bank  bisa dikatakan tidak  ada karena Tabungan Ber- encana  ini  memiliki  keunggulan  diban- dingkan  dengan  tabungan  berencana  yang lain.
Penentuan  nisbah  bagi  hasil  dalaam prodak  tabungan  berencana  dengan  akad mudharabah  mutlaqah  di  BSM  KCP  Buah batu  bandung  adalah  berdasarkan  saldo rata-rata  harian  dan  akan  dibukukan  ke rekening  tabungan  penabung  pada  awal bulan  berikutnya,  sehingga  menghasilkan nominal  yang  berbeda  setiap  bulannya. Apabila  saldo  rata-rata  harian  besar,  maka nisbah  yang  akan  diperoleh  oleh  nasabah pun  akan  lebih  besar  sesuai  dengan ketentuan  nisbah  yang  telah  disepakati  di awal.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis merumuskan  temuan  penelitian  bahwa praktik  penentuan  nisbah  bagi  hasil  pada Tabungan  Berencana  di  BSM  KCP  Buah Batu  Bandung  belum  sepenuhnya  sesuai dengan  kesepakatan  yang  dilakukan  oleh kedua  belah  pihak,  karena  penentuan  nis- bah  bagi  hasil  sepenuhnya  ditentukan sepihak,  oleh  pihak  bank  BSM  (tanpa
tawar-menawar).  Padahal  untuk  tercapai- nya  keadilan,  penentuan  nisbah  bagi  hasil hendaknya  ditentukan  sebelum  akad  itu terjadi  dan  disepakati  oleh  kedua  belah
pihak.  Oleh  karena  itu,  kedua  belah  pihak hendaknya  bersepakat  dengan  diten- tukannya  nisbah  bagi  hasil  sebelum  akad itu dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwarman A. Karim, Bank Islam , Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004
Adiwarman A.Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan , Jakarta: RajaGrafindo, 2013 AtangAbd Hakim, fiqh Perbankan Syariah, RefikaAdditama, Aditama, Bandung, 2011
Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian , PustakaSetia, Bandung, 2008
BurhanudinSusanto, Hukum  Perbankan  Syariah  di  Indonesia ,  UII  Press  Yogyakarta,  Tahun 2008 CikHasanBisri.
Penentuan  Penyusunan  Rencana Penelitian dan  Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , Raja Grapindo, Jakarta 2011
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta : kencana 2009
Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta, Fajar Interpratama Offset, 2011
Ismaail  Nawawi, Fiqh  Muamalah  Klasik  dan  Kontemporer ,  Bogor,  Penerbit  Galia Indonesia,2011
Ismail Nawawi, FiqhMuamalah , Ghalia Indonesia, tahun 2012
Jaih Mubarok, Hukum Ekonomi Islam akad mudharabah, Bandung, Fokus Media,2012
Juhaya S. Pradja, Ekonomi Syariah, PustakaSetia, tahun 2012
Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, Pustaka Setia, Bandung, 2012
KhaerulUmam, Pasar Modal Syariah, PustakaSetia,  Bandung, 2013
Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah, Jakarta, Gema Insani, 2001
Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta, STIM YKPN, 2011
Muhammad, Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah , Yogyakarta, BPEE, 2005
Muhamad Asro, Muhamad Kholid, Fiqh Perbankan, Pustaka Setia, Tahun 2011
Neneng  Nurhasanah, Mudharabah  dalam  teori  dan  praktik ,  Bandung,  PT  Refika  Aditama,
2015
Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, Pustaka setia, Bandung, 2006
Sutan Remy Sjahdein, Perbankan Islam, PT PustakaUtamaGrafiti, Tahun 2007
Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D , Alfabeta, Bandung, 2007
Syafii antonio, Bank Syariah, Gema Insani, Jakarta 2001
Veithzal Rivai, Islamic Banking, Pt Bumi Aksara, Jakarta, tahun 2010
fatwaDSN-MUI, No: 07/ DSN-MUI/IV/2000
Data Bank Syariah Mandiri pada Produk BSM tabungan berencana