## Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi
Amanda Yecci Noeng 1 , Lilis Ardini 2* , Kurnia 3
1,2,3) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
1) Yeccinoeng07@gmail.com , 2) lilisardini@stiesia.ac.id , 3) kurnia@stiesia.ac.id , *Corresponding Author Diajukan : 6 Juni 2023 Disetujui
: 13 Juni 2023
Dipublikasi : 1 Oktober 2023

## ABSTRACT
This study aimed to examine some factors which influence the local financial performance, with capital expenditure as the moderating variable, in East Nusa Tenggara from 2016-up to 2020. The data  in  this  study  used  the  Budget  Realization  Report  of  Local  Government  in  East  Nusa Tenggara.  Furthermore,  the  research  was  quantitative.  The  data  analysis  technique  applied multiple linear regression; and Moderated Regression Analysis for testing moderating variables. As  a  result,  the  fiscal  balance  had  a  significant  positive  effect  on  local  financial  performance. However, both local-owned source revenue and economic growth had an insignificant effect on local  financial  performance.  The  capital  expenditure  strengthened  the  effect  of  local  owned- source revenue on local financial performance, but it did not strengthen the fiscal balance as well as  the  economic  growth.  The  study  also  revealed  that  the  Local  Government  of  East  Nusa Tenggara applied supervision or control toward the assignments for their subordinates, in order to finish on time. Besides, they gave appreciation to the ones who succeed in doing the task given.
Keywords:  Balance,  Capital  Expenditure,  Economic:  Local-Owned  Source  Revenue,  Fiscal Growth, Local Financial Performance

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  mewujudkan  tujuan  masyarakat yakni  kesejahteraan  yang  adil  dan  makmur.  Sejalan  dengan  tujuan  tersebut,  berbagai  kegiatan pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan yang merata ke setiap daerah, khususnya daerah  yang  cenderung  masih  memiliki  kelemahan  dalam  penerimaan  pendapatannya.  Kegiatan pembangunan  nasional  tidak  lepas  dari  peran  serta  pemerintah  daerah  dalam  memanfaatkan sumber  daya  yang  tersedia  di  daerah  masing-masing  sebagai  upaya  memperbesar  kemampuan daerah.  Untuk  itu  peningkatannya  harus  didukung  dengan  pembangunan  daerah  yang dilaksanakan  secara  serasi  dan  terpadu  dalam  rangka  mewujudkan  pembangunan  nasional. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah  dan  sektor  swasta  untuk  menciptakan  suatu  lapangan  pekerjaan  baru  dan  merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2016:17). Nusa  Tenggara  Timur  adalah  sebuah  Provinsi  Di  Indonesia  yang  meliputi  bagian  timur Kepulauan  Nusa  Tenggara.  Provinsi  ini  memiliki  ibu  kota  di  Kota  Kupang  dan  memiliki  22 Kabupaten/Kota. Provinsi ini berada di Sunda Kecil. 24 Sejak tahun 2001, Nusa Tenggara Timur (NTT)  telah  diberikan  otonomi  seperti  provinsi  lainnya,  memberdayakan  daerah  untuk menjalankan  anggarannya  sendiri.  Ukuran  kinerja  suatu  daerah  adalah  pendapatan  daerahnya sendiri. Pendapatan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur
untuk memanfaatkan dan memaksimalkan potensi sumber daya lokalnya. Sumber daya lokal yang ada  dapat  dimaksimalkan  melalui  konsolidasi  dan  ekspansi.  Pemberdayaan  merupakan  inisiatif yang  dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  Nusa  Tenggara  Timur  dengan  memaksimalkan pendapatan  asli  daerah  dari  sumber  pendapatan  yang  ada,  sedangkan  pemekaran  adalah memperluas  basis  sumber  pendapatan  daerah  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  di wilayah Timur. meningkat. Provinsi Nusa Tenggara. Pengelolaan dan penggunaan anggaran yang baik oleh pemerintah daerah seharusnya dapat berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi tingkat  kemiskinan di daerah otonom.
Terdapat  penelitian  yang  dilakukan Wahyudin  &  Hastuti,  (2020) dengan  judul  “pengaruh pendapatan  asli  daerah,  dana  perimbangan,  dan  belanja  modal  terhadap  kinerja  keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  keuangan  kinerja pemerintah  daerah.  Transfer  Neraca  Fiskal  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja keuangan pemerintah daerah, Belanja Modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan  pemerintah  daerah.  Pemerintah  Daerah  Serentak  Asli  Pendapatan,  Transfer  Neraca Fiskal  dan  Belanja  Modal  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah.
Pengelolaan i dan i penggunaan i anggaran i yang i baik i oleh i pemerintah i daerah i seharusnya i dapat i berdampak i positif i bagi i kesejahteraan i masyarakat i sekaligus i mengurangi i tingkat i kemiskinan i di i daerah i otonom. i Menurut i Badan i Pusat i Statistik i (2019), i Provinsi i NTT i memiliki i tingkat i kemiskinan i terendah i di i Indonesia i dan i menempati i peringkat i di i atas i Papua i dan i Papua i Barat i secara i nasional
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  dilakukan  untuk  menguji  pengaruh  pendapatan  asli,  dana perimbangan,  dan  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  dengan  belanja modal  sebagai  variabel  moderasi.  Secara  teoritis,  penelitian  ini  memberikan  manfaat  bagi  para pengembang  ilmu  ekonomi  pada  umumnya  dan  akuntansi  pada  khususnya  dan  Grand  Theory yang  digunakan  adalah  stewardship  theory,  dimana  teori  ini  digunakan  sebagai  bahan pertimbangan  dan  acuan  bagi  steward  dalam  pengambilan  keputusan  manajemen  dimasa  yang akan  datang.  Sedangkan  secara  praktis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  membantu  efektivitas perusahaan  dan mendorong  aplikasi  untuk memberikan  masukan  pemikiran  tentang  sistem.Oleh karena itu, sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya agar tingkat anggaran dan pendapatan asli  daerah  didistribusikan  secara  optimal.  Berdasarkan  teori,  fenomena,  dan  perbedaan  antara penelitian  sebelumnya  dan  penelitian  saat  ini,  maka  peneliti: “Faktor  –  Faktor  Yang Mempengaruhi  Kinerja  Keuangan  Daerah  Dengan  Belanja  Modal  Sebagai  Variabel Moderasi ”.

## STUDI LITERATUR

## Stewardship Theory
Menurut  Donaldson  dan  Davis  (Rizal  dan  Hermanto,  2019)  Teori  stewardship  adalah  suatu keadaan  dimana  para  manajemen  tujuan  utamanya  bukan  untuk  tujuan  pribadi  tetapi  untuk kepentingan  organisasi.  Teori  tersebut  mengindikasikan  bahwa  ada  hubungan  yang  erat  antara kepuasan  dan  kesuksesan  organisasi.  Stewardship  theory  dibangun  di  atas  asumsi  filosofis mengenai  sifat  manusia  yakni  bahwa  manusia  pada  hakekatnya  dapat  dipercaya,  mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  asli  daerah  merupakan  semua  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  sumber ekonomi asli daerah. Dengan penambahan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, dharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi  daerah  mendorong  peningkatan  pendapatan  bagi  penduduk  daerah,  serta  peningkatan pendapatan asli daerah untuk pembangunan masing – masing daerah (Florida, 2016).

## Dana Perimbangan
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN)  yang  dialokasikan  ke  daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan desentralisasi.

## Kinerja Keuangan Daerah
Kinerja keuangan merupakan ukuran pengelolaan keuangan organisasi yang dikaitkan dengan pusat  pertanggungjawaban.  Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun  2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah  disebutkan  bahwa  kinerja  adalah  output  atau  hasil  kegiatan  atau program.  yang  akan  atau  telah  dicapai  sehubungan  dengan  penggunaan  anggaran  dengan kuantitas  dan  kualitas  yang  terukur.  Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  adalah  “gambaran tingkat  pencapaian  pengelolaan  keuangan  untuk  pelaksanaan  suatu  kegiatan  program  kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, visi, dan misi pemerintah daerah” (Mahsun, 2013: 25) Menurut Sari et al., (2016) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian suatu pekerjaan  di  bidang  keuangan  daerah  yang  meliputi  pendapatan  dan  belanja  daerah  dengan menggunakan  sistem  keuangan  yang  ditetapkan  melalui  suatu  kebijakan  atau  ketentuan perundang-undangan selama suatu periode anggaran.

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi  dan  pertumbuhan  ekonomi  mempunyai  pengertian  yang  berbeda.  Pembangunan ekonomi  (economic  development)  diartikan  sebagai  suatu  proses  perubahan  terus  menerus menuju ke arah perbaikan dibidang ekonomi, yaitu mencakup pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh  perubahan-perubahan  dalam  struktur  dan  corak  kegiatan  ekonomi  untuk  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  pertumbuhan  ekonomi  (economic growth) adalah proses kenaikan output (produksi) dalam jangka panjang (Arsyad, 2016 : 51).

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Pendapatan  asli  daerah  adalah  sumber  pendapatan  daerah  yang  diperoleh  dari  pajak  daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya  yang  sah.  PAD  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  daerah  atau  mengadakan pembangunan  daerah  yang  tujuan  akhirnya  adalah  meningkatkan  kinerja  keuangan  daerah. Membaiknya  kinerja  keuangan  daerah  mencerminkan  kemajuan  di  daerah.  Semakin  besar peningkatan PAD maka semakin tinggi pula kinerja keuangan suatu daerah. Sebaliknya semakin kecil PAD maka semakin rendah kinerja keuangan daerah tersebut.
Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  Rakhmini,  (2017),  Muda,  (2017),  dan  Heryanti  et  al.,  (2019) yang menyatakan pendapatan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan pemaparan  teori  dan  penelitian  terdahulu  yang  mengarah,  maka  penelitian  ini  merumuskan hipotesis penelitian ini yaitu:
H1 : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

## Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Komponen  kedua  adalah  dana  perimbangan.  Dana  perimbangan  terdiri  dari  Dana  Alokasi Khusus,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Bagi  Hasil.  Pemerintah  pusat  memberikan  bantuan keuangan  kepada  pemerintah  daerah  berupa  dana  perimbangan  untuk  membantu  pemerintah daerah  melaksanakan  pembangunan  di  daerah.  Semakin  besar  dana  perimbangan  yang  diterima daerah,  maka  semakin  tinggi  pula  kinerja  keuangan  daerah  tersebut.  Sebaliknya,  semakin  kecil dana perimbangan yang diterima daerah, maka semakin rendah pula kinerja keuangan daerah. Hal ini didukung oleh penelitian Afia, et al., (2021), dan Florida, (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa  dana  perimbangan  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  daerah.  Berdasarkan pemaparan teori dan penelitian terdahulu yang mengarah, maka rumusan hipotesis penelitian ini adalah:
H2 : Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah

## Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Komponen  ketiga  adalah  pertumbuhan  ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  salah  satu indikator  penting  tolok  ukur  keberhasilan  pembangunan  ekonomi  di  suatu  negara  yang
menggambarkan peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan sebagai syarat mutlak bagi proses pembangunan. Semakin besar pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi pula kinerja keuangan suatu daerah. Sebaliknya, semakin kecil pertumbuhan ekonomi maka semakin rendah pula kinerja keuangan  daerah  tersebut.  Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wahyudin  & Hastuti, (2020), and Muda, (2017), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap  kinerja  keuangan  daerah.  Berdasarkan  pemaparan  teori  dan  penelitian  terdahulu  yang mengarah, maka rumusan hipotesis penelitian ini adalah:
H3: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah

## Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Komponen  keempat  adalah  belanja  modal.  Belanja  modal  merupakan  salah  satu  sarana  untuk mendukung  pelayanan  publik.  Dengan  belanja  modal  yang  sesuai,  Pemerintah  akan  melakukan pembangunan sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan negara,  yang tercermin  dari  belanja  modal yang dilakukan oleh pemerintah. Besarnya belanja modal tercermin dari banyaknya infrastruktur dan  sarana  yang  dibangun  Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang menyatakan  bahwa  belanja  modal  berdampak  positif  terhadap  kinerja  keuangan  daerah.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  belanja  modal  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  daerah.  Hal  ini didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Heryanti  et  al.,  (2019)  yang  menyatakan  bahwa belanja  modal  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  daerah.  Berdasarkan pemaparan teori dan penelitian terdahulu yang mengarah, maka rumusan hipotesis penelitian ini adalah:
H4 : Belanja Modal Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

## Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  Dimoderasi  oleh Belanja Daerah
Komponen  kelima  adalah  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah Dimoderasi  Belanja  Daerah.  Belanja  modal  merupakan  salah  satu  sarana  untuk  mendukung pelayanan  publik.  Dengan  belanja  modal  yang  tepat,  pemerintah  daerah  dapat  menyediakan sarana,  prasarana,  dan  infrastruktur  publik  yang  memadai.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut, pemerintah  daerah  memerlukan  beberapa  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  daerah,  salah satunya  bersumber  dari  pendapatan  asli  daerah.  Pemanfaatan  pendapatan  daerah  khususnya pendapatan  daerah  yang  tepat  guna  yaitu  untuk  belanja  modal  yang  langsung  dapat  menyentuh pelayanan  publik  diharapkan  dapat  meningkatkan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dalam rangka kemandirian daerah. Hal ini didukung oleh penelitian Afia et al., (2021) , yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas  maka  penelitian  ini  menempatkan  Belanja  Modal  sebagai  moderasi  pengaruh  pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah, peneliti mencoba menguji hal tersebut berdasarkan asumsi yang telah diuraikan diatas, maka H5 yang diajukan dalam penelitian ini adalah: H5:  Belanja  modal  memperkuat  pengaruh  pendapatan  asli  daerah  terhadap  kinerja  keuangan daerah.

## Pengaruh  Dana  Perimbangan  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  Dimoderasi  oleh Belanja Modal
Komponen  keenam  adalah  Dana  Perimbangan  terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  yang Dimoderasi  oleh  Belanja  Modal.  Dana  Perimbangan  yang  diterima  dari  pemerintah  pusat digunakan  untuk  mengatasi  masalah  ketimpangan  fiskal  horizontal,  yaitu  kemampuan  daerah untuk mengumpulkan pendapatan sangat bervariasi, hal ini tergantung pada kondisi daerah yang bersangkutan.  Tentang  daerah  yang  memiliki  sumber  daya  alam  atau  tidak,  daerah  dengan intensitas kegiatan ekonomi tinggi atau rendah, serta kewajiban pemerintah daerah untuk menjaga
pencapaian standar pelayanan minimum di setiap daerah, hal ini didukung oleh Abdullah , (2015) yang menyatakan bahwa pertumbuhan mempengaruhi kinerja keuangan daerah yang dimoderasi oleh belanja modal. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini menempatkan Belanja Modal sebagai  modulator  dana  perimbangan  terhadap  kinerja  keuangan  daerah,  peneliti  mencoba menguji  hal  tersebut  berdasarkan  asumsi  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  H6  yang  diajukan dalam penelitian ini adalah :
H6: Belanja modal memperkuat pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah

## Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  Dimodifikasi  oleh Belanja Modal
Komponen  ketujuh  adalah  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  yang Dimodifikasi  oleh  Belanja  Modal.  Belanja  modal  dapat  memperkuat  atau  memperlemah pertumbuhan  ekonomi  terhadap  kinerja  keuangan  daerah.  Belanja  modal  harus  dialokasikan dengan  baik  karena  belanja  modal  merupakan  salah  satu  langkah  pemerintah  daerah  dalam memberikan pelayanan publik. Pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat berupa sarana dan prasarana yang akan berdampak pada kinerja keuangan daerah, hal ini didukung oleh penelitian yang  dilakukan  oleh  Puspitasari  et  al.,  (2015) yang  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. dengan memperkuat belanja modal. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menempatkan Belanja Modal sebagai moderasi pertumbuhan kinerja keuangan daerah, peneliti mencoba mengujinya berdasarkan asumsi yang telah diuraikan diatas, maka H7 yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
H7:  Belanja  modal  memperkuat  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  kinerja  keuangan daerah
METODE jenis penelitian kuantitatif menurut Sugiyono , (2018 : 80) yaitu metode penelitian berdasarkan filosofi  positivisme,  digunakan  untuk  meneliti  populasi  atau  sampel  tertentu,  pengumpulan  data menggunakan  instrumen  penelitian,  analisis  data  bersifat  kuantitatif/statistik,  dengan  tujuan pengujian hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan sumber data yang  diambil  dari  BPK/E-PPID  Pusat  yaitu  berupa  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pemerintah Kabupaten  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  Tahun  Anggaran  2016  -  2020.  Metode pengumpulan  data  secara  dokumenter.  berupa  data  penting  dari  BPK/E-PPID  Pusat  terkait Laporan  Realisasi  Anggaran  Pemerintah  Kabupaten  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  Tahun Anggaran 2016 - 2020. Sampel yang digunakan adalah jenuh. Sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah sama dengan populasi yaitu 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda dengan moderasi.
Rasio-rasio  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dipilih  dengan  pertimbangan  bahwa  rasio- rasio tersebut menggunakan unsur-unsur yang berkaitan dengan variabel bebas penelitian. Rumus rasio  keuangan  yang  dapat  digunakan  untuk  kinerja  keuangan  daerah  menurut Mahmudi,  (2016  : 140-142) adalah sebagai berikut :
Rasio Efisiensi = Realisasi Pengeluaran X 100% Realisasi Penerimaan
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: Pendapatan  daerah  adalah  semua  pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari  sumber  ekonomi daerah. Rumus perhitungannya adalah:
Pendapatan  Asli  Daerah  = Pajak  Daerah +  Retribusi Daerah  +  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan Daerah Terpisah + Lainnya – Pendapatan Asli Daerah Lain yang Sah
Dana  perimbangan  adalah  dana  perimbangan  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang dialokasikan  ke  daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah daerah. Rumus perhitungannya adalah:
Dana Perimbangan = Dana Bagi Hasil + Dana Alokasi Umum + Dana Alokasi Khusus.
Pertumbuhan  ekonomi  dapat  dilihat  dari  data  konsumsi  rumah  tangga,  konsumsi  pemerintah, pembentukan  modal  bruto,  serta  perubahan  persediaan,  ekspor,  dan  impor.  Sementara  itu, pertumbuhan ekonomi daerah dirumuskan sebagai berikut:

## 𝑃𝐸𝐷 = 𝑃𝐷𝑅𝐵ᵼ − 𝑃𝐷𝑅𝐵ᵼ − ₁ 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑇ᵼ − ₁
𝑋 100%
Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah:
Belanja  modal  merupakan  pengeluaran  anggaran  untuk  perolehan  aset  tetap  dan  aset  lainnya yang manfaatnya lebih dari satu periode. Rumus perhitungan belanja modal menurut Puspitasari, (2015) adalah sebagai berikut:
Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Aset Tetap Lainnya

## HASIL
Pengujian normalitas menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas pada tabel 1 menunjukkan nilai Asymp. sig. (2-tailed) dari penelitian ini tabel lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00 hal ini berarti data residual tidak berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas diperoleh nilai VIF  lebih  kecil  dari  10  dan  nilai  tolerance  seluruh  variabel  lebih  besar  dari  0,1  sehingga disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.
Berdasarkan  hasil  uji  Heteroskedastisitas  disimpulkan  bahwa  titik-titik  menyebar  secara  acak dan  tidak  membentuk  pola.  Selain  itu,  titik-titik  tersebar  ke  atas  dan  ke  bawah  angka  0  pada sumbu Y yang berarti tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas pada model regresi. Dari hasil uji autokorelasi diketahui nilai Durbin Watson sebesar 1,835 dan nilai dL = 1,4404, serta nilai Du = 1,8822. Karena nilai d=1.835 lebih besar dari limit du=1.8822 dan lebih kecil dari (4-du)=2.1178 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

## Pengujian Model I
Tabel I Analisis Regresi Linear Berganda
Model Unstandardized Coefficients B Std. Error 1 (Constant) 108.259 61.487 PAD 4.671 1.448 DP .829 2.402 PED 16.298 29.915 BM 15.348 30.815
Sumber : data sekunder yang sudah diolah
Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa model regresi linier berganda ditunjukkan oleh persamaan berikut:
Y= 108.259 + 4.671(PAD) + 0.829 (DP) + 16.298(PED)+ 15.348 (BM) + e
Tabel 2 Hasil Uji Statistik F Model 1
ANOVA a Model Sum  of Squares  Df Mean Square F Sig. 1 Regre ssion 800.512  3 266.837 3.774 .013 b Resid ual 7494.05 8 106 70.699 Total 8294.57 1 109
a. Dependent Variable: REP
b. Predictors: (Constant), REG, EF, LR,CE
Sumber : data sekunder yang sudah diolah
Table 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi R2 Model 1
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std.  Error  of  the Estimate Durbin-Watson 1 .311 a .097 .071 8.408250 1.407
a. Predictors: (Constant), PED, DP, PAD,BM
b. Dependent Variable: REP
Sumber : data sekunder yang sudah diolah
Tabel 4 Hasil uji t model 1 Model T Sig. 1 (Constant) 1.761 .000 PAD -3.225 .000 DP .345 .000 PED .545 .587 BM .645 .043
Sumber : data sekunder yang diolah

## Pengujian Model 2

## Tabel 5 Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)
Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients T Sig. B Std. Error  Beta 1 (Constant ) -.022 .049 -.442 .660 PAD .939 .056 .939 16.903 .000 DP .177 .056 .177 3.175 .002 PED -.030 .049 -.030 -.609 .544 BM .097 .052 .097 1.881 .063 PAD*BM .039 .060 .039 .644 .052 DP*BM .075 .050 .089 1.500 .037 PED*BM .014 .051 .014 .276 .783
Sumber: data sekunder yang diolah
Dari tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa model regresi
Y=  -  0.022  +  0.939(PAD)  +  0.177(DP)  -  0.030(PED)+  0.097(BM)  +  0.039(PAD*BM)  + 0.075(DP*BM) + 0.014(PED*BM) + e

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Berdasarkan  pengujian  hasil  statistik,  pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi adalah 0,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah diterima. Berdasarkan hasil uji statistik  dapat  ditarik  konsep  bahwa  pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan  daerah,  namun  nilai  koefisiennya  menunjukkan  arah  yang  positif.  Hal  ini  dapat diartikan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

## Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Berdasarkan  pengujian  hasil  statistik,  dana  perimbangan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kinerja  keuangan  daerah.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  yang  menunjukkan  bahwa tingkat  signifikansi  adalah  0,002.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  kedua  yang menyatakan  dana  perimbangan  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  keuangan  daerah  diterima. Berdasarkan hasil uji statistik dapat ditarik konsep bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah karena nilai koefisien menunjukkan arah yang positif. Hal ini dapat diartikan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

## Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Berdasarkan  pengujian  hasil  statistik,  pertumbuhan  ekonomi  tidak  berpengaruh  terhadap kinerja  keuangan  daerah.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  yang  menunjukkan  bahwa  tingkat
signifikansi adalah 0,544. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah ditolak.
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  dapat  ditarik  konsep  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  daerah,  karena  nilai  koefisien  menunjukkan arah negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan kata lain, jika pertumbuhan ekonomi dalam hal ini digunakan sebagai  Produk  Domestik  Regional  Bruto  yang  dikaitkan  dengan  fluktuasi  harga  pasar  tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan daerah. Dimana naik atau turunnya harga tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan Provinsi NTT.
Hasil  penelitian  ini  didukung  dengan  penelitian  Muda  (2017)  dengan  Judul  Pengaruh pendapatan asli daerah, dana permbangan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan, yang  juga  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  tidak  berpengaruh  signifkan  terhadap kinerja  keuangan  dikarenakan  perkembangan  fisik  pertambahan  jumlah  dan  produksi  barang industri,  pertambahan jumlah  infrastruktur,  sarana  pendidikan,  penambahan  produksi  kegiatan  – kegiatan  ekonomi  yang  sudah  ada,  dan  berbagai  perkembangan  lainnya  belum  mampu mendorong  peningkatan  realisasi  penerimaan  keuangan  daerah  secara  signifikan.  Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan karena inflasi lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Di NTT .

## Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Berdasarkan  pengujian  hasil  statistik,  pendapatan asli  daerah  berpengaruh  signifikan terhadap kinerja  keuangan  daerah.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  yang  menunjukkan  bahwa  tingkat signifikansi  adalah  0,063.  Sehingga  dapat  disimpulkan  hipotesis  keempat,  belanja  modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa H4 diterima.
Berdasarkan  hasil  uji  statistik,  belanja  modal  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  daerah, dimana  semakin  tinggi  belanja  modal  di  Provinsi  NTT  yang  digunakan  untuk  belanja  modal dalam pembangunan sarana dan prasarana di Provinsi NTT. Pengelolaan belanja modal yang baik menunjukkan  bahwa  kinerja  keuangan  di  Provinsi  NTT  dapat  dikatakan  baik.  Hal  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Husain  yang  menyatakan  bahwa  belanja  modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

## Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  Dimoderasi  oleh Belanja Modal
Berdasarkan  pengujian  hasil  statistik,  pendapatan  asli  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap kinerja  keuangan  daerah.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  yang  menunjukkan  bahwa  tingkat signifikansi  adalah  0,552.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  kelima,  belanja  modal tidak  memoderasi  pengaruh  pendapatan  asli  daerah  terhadap  kinerja  keuangan  daerah.  Hasil tersebut menunjukkan bahwa H5 ditolak.
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  belanja  modal  tidak  memoderasi  Pendapatan  Asli  Daerah terhadap  kinerja  keuangan  daerah,  dimana  semakin  tinggi  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Provinsi NTT  yang  diperoleh  dari  pajak  daerah  maka  pemerintah  di  Provinsi  NTT  tidak  berpengaruh terhadap  pendapatan  daerah.  untuk  belanja  modal  dalam  pembangunan  sarana  dan  prasarana  di Provinsi  NTT.  Pengelolaan  belanja  modal  yang  baik  menunjukkan  bahwa  kinerja  keuangan  di Provinsi NTT dapat dikatakan baik.
Hasil  penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan  hasil  penelitian  Nugroho  (2012)  yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan asli daerah secara langsung dikarenakan kinerja dari pegawai ukuran maksimal dan anggaran belanja modal sering digunakan untuk 106 kepentingan pribadi sehingga menimbulkan tindakan korupsi. Hasil penelitian lainnya oleh Saputra (2014) yang mendapatkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah.

## Pengaruh  Dana  Perimbangan  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  Dimoderasi  Oleh Belanja Modal
Berdasarkan hasil pengujian statistik, dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja  keuangan  daerah.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  yang  menunjukkan  bahwa  tingkat signifikansi  adalah  0,137.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  kelima,  belanja  modal tidak  memoderasi  pengaruh  dana  perimbangan  terhadap  kinerja  keuangan  daerah.  Hasil  ini
menunjukkan bahwa H6 ditolak.
Belanja  modal  otonomi  daerah  serta  desentralisasi  tidak  bisa  terlepas  dari  pelaksanaan pembangunan  daerah.  Pembangunan  daerah  merupakan  wujud  upaya  peningkatan  kapasitas pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  pemerintahannya.  Pembangunan  daerah  tidak  mungkin diwujudkan  tanpa  adanya  pembangunan  fisik  berupa  sarana  dan  prasarana.  Pembangunan  fisik tersebut  dapat  dilaksanakan  jika  perencanaannya  dimasukkan  dalam  APBD  pada  pos  belanja, khususnya belanja modal. Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan kepada  daerah untuk  mendanai kebutuhan daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi.  Dana  Perimbangan  bertujuan  mengurangi kesenjangan  fiskal  antara  pemerintah  dan  pemerintahan  daerah  dan  antar  pemerintah  daerah. Dana  107  Perimbangan  yang  meliputi  terdiri  dari  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  dan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  merupakan  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat kepada  pemeritah  daerah  dengan  tujuan  untuk  membiayai  kelebihan  belanja  daerah.  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  belanja  modal  tidak  memperkuat  pengaruh  dana  perimbangan  terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa dengan ataupun tidak adanya belanja  modal  dana  perimbangan  tetap  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  daerah  sesuai dengan pemaparan pada hipotesis yang kedua
Berdasarkan  hasil  uji statistik, belanja modal memoderasi  dana  perimbangan  terhadap  kinerja keuangan  daerah.  Dengan  kata  lain,  belanja  modal  tidak  memperkuat  atau  memperlemah pengaruh  dana  perimbangan  terhadap  kinerja  keuangan  daerah  karena  berdasarkan  hasil pengujian  terbukti  bahwa  dana  perimbangan  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  keuangan daerah  di  Provinsi  NTT.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  ketiadaan  belanja  modal  tidak mempengaruhi dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah.

## Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  Yang  Dimoderasi Oleh Belanja Modal
Berdasarkan hasil pengujian statistik, dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja  keuangan  daerah.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  yang  menunjukkan  bahwa  tingkat signifikansi  adalah  0,783.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  kelima,  belanja  modal tidak  memoderasi  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  kinerja  keuangan  daerah.  Hasil  ini menunjukkan bahwa H7 ditolak.
Berdasarkan hasil uji statistik, belanja modal tidak memoderasi pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan kata lain, belanja modal tidak memperkuat atau memperlemah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa belanja modal tidak memperkuat pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan daerah.
Temuan  ini  berbeda  dengan  beberapa  penelitian  yang  pernah  dilakukan  sebelumnya.  Adi (2016),  Wong  (2015),  dan  kuncoro  (2019)  menemukan  bahwa  pembangunan  sarana  dan prasarana  oleh  pemerintah  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien.  Dilihat  dari  alokasi  belanja modal  yang menurun  setiap  tahunnya, masih  banyak  daerah yang belum secara optimal menyadiakan fasilitas umum yang memadai. Tetapi walaupun fasilitas tersebut  masih  minim,  pertumbuhan  ekonomi  mengalami  progres  yang  cukup  baik  dengan persentase pertumbuhan PDRB yang meningkat tahun 2006. Temuan ini mengindikasikan adanya faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah selain belanja modal.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga  semakin  besar  peningkatan  PAD  maka  semakin  besar  pula  kinerja  keuangan  daerah. Provinsi  NTT.  Dana  perimbangan  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  keuangan  daerah, sehingga  semakin  besar  dana  perimbangan  yang  diterima  daerah  maka  semakin  baik  kinerja keuangan  Provinsi  NTT.  Sebaliknya,  semakin  kecil  dana  perimbangan  yang  diterima  Provinsi NTT,  maka  semakin  rendah  kinerja  keuangan  daerahnya.  Pertumbuhan  ekonomi  tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah, sehingga naik turunnya pertumbuhan ekonomi di setiap
Provinsi NTT tidak mempengaruhi kinerja laporan keuangan daerah. Belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, dan pengelolaan belanja modal yang baik menunjukkan bahwa kinerja  keuangan  di  Provinsi  NTT  dapat  dikatakan  baik.  Belanja  modal  tidak  memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah, hal ini berarti belanja modal tidak  memperkuat  pengaruh  pendapatan  asli  daerah  terhadap  kinerja  keuangan  daerah  Provinsi NTT.  Belanja  modal  tidak  memoderasi  pengaruh  dana  perimbangan  terhadap  kinerja  keuangan daerah.  Sehingga  ada  tidaknya  belanja  modal,  dana  perimbangan  tetap  mempengaruhi  kinerja keuangan  daerah  Provinsi  NTT.  Belanja  modal  tidak  memoderasi  pengaruh  pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan daerah. Belanja modal tidak memperkuat atau memperlemah pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  kinerja  keuangan  daerah  Provinsi  NTT  karena pertumbuhan  ekonomi  sendiri  tidak  mempengaruhi  kinerja  keuangan  daerah.  Dari  segi  variabel penelitian  hanya  menggunakan  beberapa  variabel  yaitu  pendapatan  daerah,  dana  perimbangan, dan  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  kinerja  keuangan  daerah  dengan  belanja  modal  sebagai variabel  moderasi.  Diharapkan  pimpinan  di  instansi  pemerintah  provinsi  NTT  dapat meningkatkan  hubungan  antara  atasan  dan  bawahan dimana  pimpinan  siap  menerima  saran  dan kritik  yang  disampaikan  oleh  bawahannya,  mengawasi  atau  mengontrol  tugas  yang  telah diberikan  kepada  bawahannya  sehingga  dapat  berjalan  dengan  baik.  selesai  tepat  waktu, menghargai  keberhasilan  pegawainya  atas  tugas  yang  telah  dilaksanakan  dengan  memberikan penghargaan  kepada  pegawainya  yang  berprestasi  dan  memberikan  sanksi  yang  tegas  bagi pegawai  yang  melakukan  kesalahan  atau  melanggar  aturan  yang  berlaku.  Diharapkan  kepada pegawai  pada  Instansi  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  NTT  untuk  meningkatkan  rasa tanggung jawab atas tugas yang telah diberikan, mematuhi kode etik di instansi tersebut, dan siap memberikan  saran  atau  kritik  kepada  atasan  jika  diperlukan  .  Untuk  penelitian  selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain yang berada di luar penelitian ini.

## REFERENSI
Abdullah. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokas Umum, dana Alokasi Khusus terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabuapaten/Kota  se-Sumatera  Bagian  Selatan. Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Barat, Medan , 16–19.
Afia,  M.,  Alkamal,  M.,  &  Fahira,  N.  S.  (2021).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research , 5 (2). Arsyad, L. (2016). Ekonomi Pembangunan . UPP STIM YKPN.
Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. Australian Journal of Management , 16 , 49–64. Florida,  A.  (2016). Analisa  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Darah  (PAD)  Terhadap  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Dan  Kota  di  Provinsi  Sumatera  Utara .  Universitas Sumatera Utara.
Heryanti,  C.  D.,  Wahidahwati,  &  Suryono,  B.  (2019).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Perimbangan  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 8 (8). Kementerian  Dalam  Negeri.  (2007). Peraturan  Kementerian  Dalam  Negeri  (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah . Mahmudi. (2016). Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah . UPP STIM YKPN. Mahsun. (2013). Akuntansi Sektor Publik . BPFE- Yogyakarta. Muda,  I.  (2017). Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan,  Lain  –  Lain Pendapatan  daearah  yang  sah,  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Kinerja  Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderatin . Universitas Sumatera Utara. Pemerintah  Pusat.  (2022). Undang-Undang  Repbulik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022  tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .
Puspitasari,  N.  L.  P.  L.,  Adiputra,  M.  P.,  &  Sulindawati,  N.  L.  G.  E.  (2015).  Pengaruh  Belanja Modal  terhadap  Pertumbuhan  Kinerja  Keuangan  Daerah  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah sebagai Variabel Intervening. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha , 3 (1), 1–10. Rakhmini,  J.  (2017).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah.
Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis , 3 (1), 87–88. Sari,  I.  P.,  Agusti,  R.,  &  Rofika,  R.  (2016).  Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  Daerah,  PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/kota Pulau Sumatra). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas  Riau , 3 (1),  679–692.  https://www.neliti.com/id/publications/115984/pengaruh- ukuran-pemerintah-daerah-pad-leverage-dana-perimbangan-dan-ukuran-legis Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta. Wahyudin,  I.,  &  Hastuti.  (2020).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan  dan Belanja  Modal  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di Provinsi Jawa Barat. Indonesian Accounting Research Journal , 1 (1), 86–97.