Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone

## DUI LISU (DUI MENRE YANG DIKEMBALIKAN) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM.
Tarmizi
IAIA SENGKANG

## tarmizi@gmail.com

## Abstract
This  paper  discusses  the  "Dui  Lisu  (Dui  Menre  who  is  returned)  according  to  the perspective  of  Islamic  law"  by  revealing  the  following  issues:  (1)  How  to  dui  lisu  with Bugis Traditional law, and (2) How to dui lisu with Islamic law. Dui lisu in view of Bugis custom  law  is  dui  menre  returned  by  the  women  to  the  men,  both  returns  are  half  or more. This is because the woman does not fulfill her duty as a wife. Whereas the law of dui lisu according to the Islamic law's view is prohibited. Asking dui lisu is tantamount to asking for a return which in Islamic law is prohibited.
.
Kata kunci : Dui Lisu, Dui Menre, Maslahah.

## PENDAHULUAN
Pernikahan  merupakan  ikatan  lahir  dan  batin  antara  laki-laki  dengan  perempuan menurut  ajaran  Islam.  Dengan  adanya  ikatan  pernikahan  maka  timbullah  hak  dan kewajiban suami begitu pula hak dan kewajiban istri. Untuk sahnya pernikahan di dalam ajaran Islam ditentukan dengan beberapa syarat, seperti kedua mempelai, akad, saksi, wali dan mahar. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi  maka pernikahan dianggap tidak sah dan percampuran yang dilakukan dianggap sebagai perbuatan zina.
Di  dalam  adat  suku  Bugis  sering  terjadi  kekeliruan  tentang  mahar  dan  uang belanja  (dui  menre).  Dalam  adat  perkawinan  Bugis,  terdapat  dua  istilah  yaitu  sompa dan  dui  menre  atau  uang  panaik  atau  uang  belanja.  Sompa  atau  mahar  adalah pemberian    berupa  uang  atau  harta  dari  pihak  laki-laki  kepada  pihak  perempuan sebagai  syarat  sahnya  pernikahan  menurut  ajaran  Islam.  Sedangkan  dui  menre    atau uang panaik atau uang belanja adalah uang antaran yang harus diserahkan oleh pihak
keluarga  calon  mempelai  laki-laki  kepada  pihak  keluarga  calon  mempelai  perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan. 1
Oleh  sebab  itu  jika  ditinjau  dari  hukum  Islam,  hukum  asal  dari  dui  menre  pada dasarnya boleh (mubah). Berdasarkan kaidah fiqhnya yang berbunyi:

## ميرحتلا ىلع ليلدلا موقي ىتح ةحابلاا ءايشلاا ىف لصلاا
Artinya:  Hukum  asal  dari  sesuatu  adalah  boleh  sampai  ada  dalil  yang mengharamkannya. 2
Demikianlah  jika  hukum  yang  dimaksud  adalah  hukum  muamalah  maka  pada dasarnya  semua  boleh-boleh  saja.  Akan  tetapi  hukum  kebolehan  tersebut  dapat menjadi  dilarang  jika  telah  memberatkan,  menghalangi  pernikahan,  dan  menimbulkan kerusakan di dalam masyarakat. Karena seringkali terjadi sebuah hubungan tidak lanjut kejenjang pernikahan hanya karena masalah uang panaik. Atau seringkali laki-laki dan perempuan  kawin  siri  karena  kurangnya  kemampuan  laki-laki  dalam  menyiapkan  dui menre. Maka hukum kebolehan dui menre berubah.
Dalam  perkembangan  selanjutnya,  masyarakat  seringkali  mengalami  masalah dalam  pernikahan  tersebut  sehingga  terjadilah  dui  lisu.  Dui  lisu  dimaksud  ialah  ketika laki-laki  meminta  50%  dari  dui  menre  untuk  dikembalikan.  Hal  tersebut  dikarenakan perempuan  yang  dinikahinya  menolak  sekamar,  pergi  melarikan  diri,  perempuan  tak menyukai.  Dui  lisu  adalah  dui  menre  yang  dikembalikan  menurut  pandangan  dan kebiasaan yang terjadi di masyarakat Bugis.
Islam sebenarnya telah lebih dahulu mengatur pengembalian 50% dari mahar jika perempuan yang dinikahi belum pernah dicampuri sama sekali. Maka perempuan wajib mengembalikan  50%  dari  mahar  yang  telah  diterimanya.  Akan  tetapi  dui  menre  tidak dapat  disamakan/  diqiyaskan  dengan  mahar.  Karena  mempunyai  perbedaan  yang sangat  signifikan.  Dui  menre  jika  ingin  diibaratkan  seperti  pemberian  hadiah, penghargaan, bukti kesungguhan dari laki-laki kepada perempuan.
1 Syarifuddin dan Ratna Ayu Damayanti “Story of bridge price: Sebuah kritik atas fenomena uang panaik  suku  Makassar” ,  Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Unhas,  vol.  6, Nomor 27 April 2015, h. 82
2 H. A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih (Cet. V; Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014), h. 51
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  hendak  membahas  tentang  Dui  Lisu  menurut perspektif  Islam.  Supaya  masyarakat  mengetahui  hukum  dui  lisu  dan  semakin memperdalam wawasan tentang kearifan lokal jika dihubungkan dengan hukum Islam. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi pokok masalah yaitu  bagaimana  dui  lisu  menurut  perspektif  hukum  Islam.  Adapun  rincian  masalah adalah  sebagai  berikut  Bagaimana  dui  lisu  menurut  pandangan  adat  Bugis  dan Bagaimana hukum dui lisu menurut pandangan Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kata bil Ma’ruf di dalam al-Qur’an diterjemahkan dengan sesuatu yang patut, lazim dilakukan,  hal  yang  sudah  terbiasa.  Dan  bil  Ma’ruf  ditafsirkan  bahwa  segala  sesuatu yang  patut  dan  sudah  terbiasa  dilakukan,  dalam  hal  ini  diistilahkan  dengan  budaya, adat  atau  kearifan  lokal.  Dengan  demikian  inti  ajaran  Islam  di  dalam  al- Qur’an sangat memperhatikan kearifan lokal dalam masyarakat.
Suku  bugis  mayoritas  bertempat  tinggal  di  sulawesi-selatan  seperti  di  Bone, Soppeng,  Wajo  dan  beberapa  daerah  lainnya.  Bugis  juga  memiliki  kekayaan  kearifan lokal  sebagaimana  suku-suku  yang  ada  di  Indonesia.  Seperti  dalam  hal  pernikahan mulai dari proses melamar,  menyebarkan undangan, sampai hari pernikahan berbagai adat bugis dilakukan. Salah satu yang menjadi pokok pembicaraan suku Bugis di dalam proses pelamaran adalah dui menre.
Dui  menre  dalam  adat  bugis  menjadi  hal  yang  sangat  diperhitungkan.  Dan  bisa dikatakan  melebihi  posisi  mahar  dalam  pernikahan.  Buktinya  bisa  saja  dui  menre  dua kali lipat dengan mahar, begitu pula seringnya lamaran ditolak hanya karena persoalan dui  menre.  Masyarakat  bugis  jika  di  survey  tentang  wawasan  mahar  dan  dui  menre maka  mereka  tidak  dapat  membedakannya  bahkan  tidak  mengetahui  hukum  kedua komponen tersebut.
Dui menre atau uang panaik adalah uang antaran pihak laki-laki kepada keluarga pihak  perempuan  untuk  digunakan  melaksanakan  pesta  perkawinan.  Besarnya  dui
Jurnal Ilmiah Al Tsarwah Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
menre ditentukan oleh keluarga perempuan. 3 Dui menre jumlahnya lebih tinggi daripada jumlah  mahar.  Saat  ini  biasanya  jumlah  dui  menre  berkisar  antara  20  juta  hingga ratusan juta tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak pada saat negosiasi.
Tolak  ukur  tingginya  dui  menre  disebabkan  beberapa  faktor  antara  lain  sebagai berikut:
1.  Status  sosial  keluarga  perempuan  yang  bangsawan  atau  tidak.  Namun  untuk sekarang faktor ini sudah tidak terlalu diperhatikan lagi
2.  Status  ekonomi  keluarga  pihak  perempuan,  semakin  kaya  calon  mempelai semakin tinggi pula dui menre yang diminta.
3.  Jenjang  pendidikan,  besar  kecilnya  dui  menre  sangat  terpengaruh  jenjang pendidikan  calon  istri,  apabila  pendidikannya  hanya  tingkat  Sekolah  Dasar maka semakin kecil pula uang panaik yang dipatok begitu pula sebaliknya jika calon istri lulusan sarjana  maka semakin tinggi pula jumlah nominal dui menre.
4.  Kondisi  fisik  calon  istri,  yang  dimaksud  ialah  paras  yang  cantik,  tinggi  badan, dan  kulit  putih.  Semua  faktor  ini  tetap  saling  tetap  saling  berhubungan,  bisa saja  calon  istri  tidak  memiliki  paras  yang  cantik  tapi  kondisi  ekonomi  yang kaya, tetap saja dui menre akan tetap tinggi. 4
Dui  menre  dipegang  oleh  orang  tua  istri  untuk  membiayai  semua  kebutuhan jalannya  resepsi  pernikahan.  Tetapi,  sebagian  masyarakat  Bugis  Makassar memandang  bahwa    nilai  kewajiban  dalam  adat  lebih  tinggi  daripada  nilai  kewajiban syariat  Islam.  Padahal  seharusnya  mereka  lebih  mengedepankan  nilai  kewajiban syariat Islam daripada nilai kewajiban menurut adat.
Problema  yang  berkaitan  dengan  dui  menre  dalam  masyarakat  adalah  dui  lisu. Yang  dimaksud  dui  lisu  menurut  adat  masyarakat  Bugis  yaitu  mengembalikan  dui menre  yang  telah  diterima  pihak  perempuan  baik  secara  keseluruhan  atau  setengah. Dui  lisu  yang  pernah  terjadi  dalam  masyarakat  Bugis  ialah  mengembalikan  setengah (50%) atau seperempat (25%) dari dui menre yang diterima.
3 Christian  Pelras, Manusia  Bugis ,  Nalar  bekerjasama  dengan  Forum  Jakarta-Paris  EFEO (Jakarta, 2006), h. 180
4 http://budaya-indonesia-org//Adat-uang-panaik-dalam-pernikahan-Mandar/
Nominal  dui  lisu  yang  sering  terjadi  di  masyarakat  adalah  50%  dari  dui  menre dengan  pertimbangan  bahwa  pihak  perempuan  telah  menggunakan  sebagian  dari  dui menre tersebut untuk acara pernikahan. Acara pernikahan dalam suku Bugis memang termasuk kategori mewah, biaya tinggi dan ramai. Dengan demikian pihak perempuan yang  berposisi  sebagai  terlamar  (objek)  membutuhkan  biaya  pernikahan  yang  tidak sedikit.
Ada beberapa faktor mendasar yang melatarbelakangi dui lisu ini. Karena disadari bahwa tidak semua pernikahan yang gagal menagih dui lisu kepada pihak perempuan. Ada  sebagian  yang  merelakan  dan  memang  menurut  masyarakat  Bugis  dui  menre adalah dui nanre api. 5 Faktor penyebab dui lisu adalah:
1.  Tidak  pernah  bercampur,  pihak  laki-laki  tidak  pernah  menyentuh  pihak perempuan.  Oleh  karena  itu,  pihak  laki-laki  meminta  dui  lisu  kepada  pihak perempuan dengan alasan pihak perempuan tidak melaksanakan kewajibannya.
2.  Kekecewaan, pihak laki-laki merasa kecewa dengan pihak perempuan karena tidak  disukai.  Biasa  terjadi  di  masyarakat  Bugis  pernikahan  dengan  paksaan orang tua semata sedangkan sang anak tidak menyukai.
3.  Rasa malu kepada keluarga yang lain
4.  Adanya bisikan keluarga lain
5.  Adanya perjanjian yang dibuat
Faktor  penyebab  dui  lisu  pada  intinya  adalah  tuntutan  kepada  pihak  perempuan yang telah mendapat pengorbanan pihak laki-laki yang telah berusaha memberikan dui menre sesuai dengan kesepakatan. Hal tersebut tentunya wajar, karena pihak laki-laki terkadang  menjual  sawah,  pinjam,    menggadai  untuk  semata-mata  memenuhi  dui menre yang diminta pihak perempuan.
Dalam  prakteknya,  masyarakat  Bugis  juga  terkadang  membuat  kesepakatan  dan persyaratan  sebelum  pernikahan.  Maksudnya  pihak  laki-laki  dan  pihak  perempuan membuat  perjanjian  bahwa  jika  pernikahan  tersebut  gagal  maka  pihak  perempuan harus  memberikan  dui  lisu  setengah  dari  dui  menre  yang  telah  diberikan.  Perjanjian
5 Dui nanre api maksudnya dui yang memang telah dipersiapkan untuk habis.
seperti  ini  dengan  alasan  banyaknya  pernikahan  yang  gagal  dan  untuk  memberikan ancaman kepada pihak perempuan untuk menjaga siri’ dari pihak laki-laki.
Dui  lisu  juga  dapat  berdampak  pada  pranata  sosial  masyarakat.  Sebagian  pihak perempuan  sebagai  bentuk  penyesalan  memberikan  dui  lisu  kepada  pihak  laki-laki untuk  setidaknya  memperbaiki  hubungan  keduanya.  Karena dui lisu  bisa  saja  menjadi penyebab  semakin  buruknya  hubungan  silahturahmi  antara  kedua  belah  pihak  dalam kehidupan bermasyarakat.
1.  Dui Lisu menurut pandangan hukum Islam
Dalam  pelaksanaan  hukum  Islam  terdapat  dua  kategori  besar  yakni  ibadah  dan muamalah.  Ibadah  merupakan  hubungan  hamba  dengan  Tuhannya  sehingga pelaksanaan tersebut harus jelas sumbernya. Di dalam kaidah fiqhiyyah disebutkan:

## رملاا ىلع ليلدلا موقي ىتح نلاطبلا ةدابعلا ىف لصلاا
Artinya: Hukum asal dari ibadah adalah batal hingga ada dalil yang menunjukkan kewajiban. 6
Berbeda  dengan  masalah  ibadah,  muamalah  merupakan  hubungan  hamba dengan sesamanya yang pada dasarnya diatur berdasarkan faktor situasi, kondisi dan waktu. Makanya dalam kaidah fiqhiyyah disebutkan:

## ميرحتلا ىلع ليلدلا موقي ىتح ةحابلاا ةلماعملا ىف لصلاا
Artinya:  Hukum  asal  dari  muamalah  adalah  boleh  sampai  ada  dalil  yang menunjukkan keharaman. 7
Pernikahan  termasuk  dalam  kategori  hubungan  hamba  dengan  sesamanya karena  melibatkan  hubungan  antara  satu  keluarga  dengan  keluarga  lain.  Olehnya  dui lisu  yang  terjadi  di  masyarakat  pada  dasarnya  adalah  boleh  sampai  ada  dalil  yang mengharamkan  hal  tersebut.  Dalam  perkembangan  di  masyarakat dui lisu  mempunyai beberapa bentuk, antara lain:
1.  Dui lisu yang diminta secara langsung oleh pihak laki-laki
2.  Dui lisu yang secara spontan dikembalikan oleh pihak perempuan
6 H. A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih , h. 52
7 H. A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih , h. 51
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone

## 3.  Dui lisu perjanjian
Dui  lisu  dalam  bentuk  pertama ini  hukum  kebolehannya  masih  harus dipertimbangan  berdasarkan  perspektif  Islam.  Dui  menre  yang  diminta  pada  dasarnya dihukum seperti pemberian atau hadiah penghormatan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan  sebagai  bentuk  kesungguhan  laki-laki.  Di  dalam  Islam  hukum  meminta kembali sebuah pemberian/ hadiah adalah tidak boleh. Rasulullah saw bersabda:
ةمركع نع بويا انثدح  يفقثلا باهولا دبع انثدح يبضلا ةدبع نب دمحا انثدح ع نبا ن
ءوسلا لثم انل سيل لاق ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر نا امهنع الله يضر سابع ا ئاعل

## ىف د

## ي بلكلاك هتبه
هئيق يف دوع
Artinya:  Telah  menceritakan  kepada  kami  Ahmad  bin  Abdah    Adh-Dhabbi menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Wahhab  Ats-Tsaqafi  menceritakan  kepada  kami, Ayyub  menceritakan  kepada  kami,  dari  Ikrimah,  dari  Ibnu  Abbas  ra,  bahwa  Rasulullah saw bersabda, “Kami tidak memiliki contoh yang buruk; Orang yang mengambil kembali pemberiannya seperti anjing yang telah menjilat muntahnya sendiri” (HR. Tirmidzi)
Hadist  tersebut  menjelaskan  tentang  larangan  meminta  kembali  pemberian  yang telah dimiliki orang lain. Sama halnya dengan meminta dui lisu yang menjadi pemberian pihak  laki-laki  sebelumnya  adalah  perbuatan  yang  dilarang  berdasarkan  hadist Rasulullah. Dengan hadist ini maka dui lisu dilarang dalam perspektif Islam.
Faktor  penyebab  larangan  meminta  dui  lisu  yang  lain  adalah  karena  dengan meminta  dui  lisu  dapat  memicu  dan  menambah  kerenggangan  kedua  belah  pihak. Pihak  perempuan  akan  merasa  sangat  tersisihkan  dan  terpinggirkan  serta  akan menanggung  siri’  yang  sangat  mendalam  pada  masyarakat  pada  umumnya.  Padahal spirit Islam adalah menjaga hubungan silahturrahmi baik antara keluarga, masyarakat, maupun manusia secara umum. Di dalam al- Qur’an disebutkan:
  
 
 
     
Terjemahannya:  dan  bertakwalah  kepada  Allah  yang  dengan  (mempergunakan) nama-Nya  kamu  saling  meminta  satu  sama  lain,  dan  (peliharalah)  hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. 8
Dan  banyak  hadist  Rasulullah  saw  tentang  larangan  memutuskan  silahturahmi, salah  satunya  beliau  pernah  bersabda:  “Tidak  akan  masuk  syurga  orang  yang memutuskan  silahturahmi”.  Oleh  sebab  itu  jika  dui  lisu  ini  hanya  dapat  memicu permasalahan  yang  semakin  bertambah  dan  semakin  memutuskan  silahturahmi  maka dalam Islam hal tersebut dilarang.
Dui  lisu  dalam  bentuk  kedua ,  yakni  pihak  perempuan  sendiri  yang  berinisiatif untuk  mengembalikan  sebagian  atau  seluruh  dui  menre  dari  pihak  laki-laki  maka hukumnya dibolehkan. Dengan melihat kerugian bersama, duka be rsama, siri’ bersama, maka  untuk  meringankan  siri’  dari  pihak  laki-laki  dan  untuk  memperbaiki  hubungan kemanusiaan maka pihak perempuan memberikan dui lisu.
Hal  ini  merupakan  perkara  yang  baik  dan  kemaslahatannya  sangat  jelas. Masyarakat pun dapat menilai bahwa dengan mengembalikan dui lisu secara suka cita pihak  perempuan  ingin  menjaga  silahturahmi  dengan  pihak  laki-laki  yang  telah  gagal menjaga ikatan pernikahan mereka. Di dalam ushul fiqh terdapat maslahah mursalah, 9 yakni  kemaslahatan  yang  tidak  secara  langsung  terdapat  dalam  al- Qur’an  dan  Hadist namun ruh dan esensinya sejalan dengan al- Qur’an dan Hadist.
Dui  lisu  dalam  bentuk  ketiga ,  yakni  pihak  laki-laki  dan  pihak  perempuan melakukan perjanjian tentang dui lisu. Hukum asal dari sebuah perjanjian  adalah wajib ditunaikan. Sebuah atsar menyebutkan:

## نيد دعولا
Artinya: Janji adalah hutang
Jika seseorang mempunyai hutang maka ia wajib membayarnya. Begitulah hukum dasar  dari  sebuah  janji,  maka  dui  lisu  yang  telah  disepakati  sebelumnya  adalah  wajib untuk  diberikan.  Karena  yang  demikian  adalah  hutang  yang  menurut  perspektif  Islam adalah hal yang wajib ditunaikan, wajib dibayar.
8 Kementerian Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahan Al-Kaffah , h. 77
9 Abu Zahra, Usul Fiqh (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiy, tt), h. 277
Namun  menurut  peneliti  sebelum  melakukan  perjanjian  dui  lisu  ini  harus  ada pertimbangan  yang  kuat.  Karena  dengan  adanya  perjanjian  dui  lisu  tersebut sebenarnya  secara  tidak  sadar  kedua  belah  pihak  telah  memulai  pernikahan  mereka dengan  keraguan.  Ragu  tidak  bisa  bahagia,  ragu  kegagalan  pernikahan  adalah penyebab dari perjanjian itu. Makanya sangat disarankan untuk perjanjian semacam ini tidak  dilakukan.  Seyogyanya  kedua  belah  pihak  yang  melaksanakan  pernikahan memulai janji suci mereka dengan keyakinan akan sehidup semati. Dalam istilah orang Bugis  “sipuppureng  pakkaju  sero” 10 dan  inilah  pernikahan  yang  diperintahkan  syariat Islam.
Melakukan  perjanjian  dui  lisu  seakan-akan  mengukur  pernikahan  dengan  materi semata.  Padahal  dalam  pernikahan  tidak  hanya  tentang  materi,  disana  terdapat tanggungjawab, rela berkorban, harga diri keluarga. Oleh karenanya perjanjian dui lisu sebaiknya ditinggalkan.
Dalam  pertimbangan  maqasid  syariah  persoalah  maslahah  adalah  hal  yang sangat penting. Semua hukum yang diturunkan Allah swt mempunyai tujuan (maqasid) untuk  kemaslahatan  manusia  di  dunia  dan  di  akhirat. 11 Makanya  dalam  menimbang problematika dui lisu di masyarakat Bugis harus melihat sisi kemaslahatan manusia.
Salah  satu  maslahah  yang  kurang  nampak  dan  tidak  tercover  dalam  maslahah daruriyah  yang  lima  (hidz  din,  hifdz  akl,  hifdz  nafs,  hifdz  nasl,  dan  hifdz  al-mal)  akan tetapi  pembahasannya  terdapat  dalam  kitab  klasik  adalah  hifdz  ird.  Salah  satu  ulama yang  bernama  Ibn  Subki  menambahkan  hifdz  ird  dalam  kategori  maslahah  daruriyah. Hifdz  ird  ialah  menjaga  kehormatan/  harga  diri.  Sepertinya  permasalahan  dui  lisu  ini dapat dipertimbangkan dengan hifdz ird (menjaga kehormatan).
Ibn  Subki,  menambah  satu  tujuan  syariat  lainya,  yaitu  memelihara  kehormatan (hifz  al-ird),sehingga  disebut  al  kuliyyah  al-sitt. 12 Sehubungan  dengan  memelihara
10 Sipuppureng Pakkaju Sero adalah isitilah yang digunakan untuk suami istri yang setia sehidup semati
11 Izzuddin bin Abd al-Salam, Qawaidh al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, Juz II (tt.: Dar al-Jail, 1980), h. 73
12 Tajuddin Ibn Subki, Jam’u al-Jawami bi Hasyiyah al-Bannani, juz II (tt.: Dar al-Ihya al-Kutub  al- Arabiyyah), h. 280
kehormatan  diri,  yakni  harga  diri  dan  gensi,  syariat  islam  mengharamkan  berbuat ghibah (mengunjing dan dilarang menuduh ornag berbuat zina dan sebagainya). Dalam hal  ini  syariat  Islam  menetapkan  had  bagi  orang  yeng  menuduh  orang  yang  berbuat zina tersebut secara khusus.
Menjaga  kehormatan  personal  maupun  kolektif  adalah  wajib  adanya.  Segala macam  hal  yang  dapat  mencederai  kehormatan  dan  harga  diri  seseorang  maka  hal tersebut  dilarang.  Makanya  di  dalam  ajaran  Islam  kedudukan  akhlakul  karimah  sangat penting dan wajib dimiliki setiap pribadi muslim. Dan sebaliknya Islam melarang muslim berakhlak  mazmumah  yang  tidak  hanya  akan  merusak  hubungannya  dengan  Tuhan akan tetapi juga merusak hubungannya dengan masyarakat.
Dui lisu dalam masyarakat bugis dapat mencederai perasaan dan harga diri pihak perempuan.  Dui  lisu  yang  diminta  pihak  laki-laki  kepada  pihak  perempuan  menjadi pemicu  terputusnya  silahruhmi  berkepanjangan.  Dui  lisu  yang  diminta  pihak  laki-laki sangat  berseberangan  dengan  maslahah  sebaliknya  akan  mendatangkan  mafsadat. Dui lisu tidak sejalan dengan hifdz ird. Kaidah asas menyebutkan:
حلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملا ءرد
Artinya: Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. 13

## A. Kesimpulan
Setelah uraian dari pembahasan awal sampai dengan pembahasan akhir, berikut ini adalah kesimpulan dari seluruh pembahasan-pembahasan terdahulu yaitu:
1.  Yang dimaksud dui lisu menurut adat masyarakat Bugis yaitu mengembalikan dui menre yang telah diterima pihak perempuan baik secara keseluruhan atau setengah.  Dui  lisu  yang  pernah  terjadi  dalam  masyarakat  Bugis  ialah mengembalikan  setengah  (50%) atau  seperempat  (25%)  dari  dui  menre  yang diterima.
2.  Dui  lisu  menurut  perspektif  hukum  Islam  pada  dasarnya  dilarang.  Karena  dui menre  yang  diminta  untuk  dikembalikan  (dui  lisu)  diibaratkan  seperti pemberian/  hadiah  sedangkan  di  dalam  syariat  Islam  meminta  sebuah pemberian untuk dikembalikan adalah hukumnya dilarang. Sedangkan Dui lisu
13 H. A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih , h. 11
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
yang  diberikan  oleh  pihak  perempuan  kepada  pihak  laki-laki  dengan  inisiatif sendiri dengan tujuan untuk memperbaiki silahturahmi dan bentuk penyesalan maka  hukumnya  adalah  dibolehkan.  Serta  dui  lisu  yang  diperjanjikan sebelumnya  oleh  pihak  laki-laki  dan  pihak  perempuan  maka  hukumnya  wajib ditunaikan karena janji dalam syariat Islam adalah wajib ditunaikan. Akan tetapi perjanjian  dui  lisu  antara  pihak  laki-laki  dan  pihak  perempuan  sebaiknya ditinggalkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al- Qur’a>n Al-Kari>m
Abd. Hakim, Atang & Mubarok, Jaih. Metodologi Studi Islam. Cet. VII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
Ash-Shiddieqy,  Muhammad  Hasbi.  Pokok-Pokok  Pegangan  Imam  Mazhab.  Cet.  I; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
----------------, Falsafah Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqashid Syari’ah Menurut al-Syatibi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
Bin Abd al-Salam, Izzuddin. Qawaidh al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, Juz II. tt.: Dar al-Jail, 1980.
Al-Ghaza>li,  Abu>  Hamid  Muhammad  bin  Muhammad.  Al- Mustashfa  min  ‘Ilm  al- Ushu>l. t.t.: Dar al-Fikr, t.th
As-Suyu>thi, Jalaluddin Abdurrahman. Al- Asybah wa An-Nadza>ir. Kairo: Da>r Al- Kitab Al-Islamiyah, 1978.
Al-Sya>thibi,  Abu>  Ishaq  Ibra>him  ibn  Mu>sa  al-Gharnati.  al-Muwa>faqa>t  fi Ushu>l al- Syari’ah. t.tp: Dar al-Fikr, t.th
H. A Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih. Cet. V; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
Ibn Subki, Tajuddin. Jam’u al-Jawami bi Hasyiyah al-Bannani, juz II. tt.: Dar al-Ihya al-Kutub  al-Arabiyyah.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
Uways,  Abdul  Hakim.  Fiqh  Statis  dan  Fiqh  Dinamis.  Cet.  I;  Bandung:  Pustaka Hidayah, 1998.
Abu> Zahra, Muhammad. Ushu>l Fiqh. Kairo: Da>r Al-Fikri Al-Arabiy, 1958. Al-Zuhai>li>, Wahbah. Nazhariyah al-Dharu>riyah al- Syari>’iyah: Muqa>ranah Ma’a al-Qa>nun  al- Wadhi’i.  Terj.  Said  Agil  Husein  al-Munawar  &  M.  Hadri  Hasan,  Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.