Volume  3  Issue  2,  September  2019:  pp.  178-195.  Copyright  ©  2019 HOLREV.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University,  Kendari,  Southeast  Sulawesi, Indonesia.  ISSN:  2548-1762  |  e-ISSN:  2548-1754.  Open  Access  at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi

## Criminal Law Reform in Indonesia with Gender Equity in Domain of
Formulation, Application and Execution Policy

## Vivi Ariyanti
Fakultas Syariah IAIN Purwokerto E-mail: viviariyanti@iainpurwokerto.ac.id
Abstract: The law is the main tool used to regulate the life of society and the state. However,  due  to  the  development  of  society  and  also  urged  by  the  need  for increasingly complex social life in the present, especially with regard to the values of gender  justice,  the  law  must  follow  the  direction  of  community  development.  The legal renewal (amendment of laws) is inseparable from the concept of legal reform whose scope is very broad, because legal reform does not only mean renewal of laws and regulations. Legal reform covers the whole legal system, namely reform of the legal substance, legal structure, and legal culture. This paper seeks to examine how the direction of reform of Indonesian criminal law with gender equity as an effort to answer  the  challenges  of  the  times  and  also  accommodate  the  aspirations  of  the Indonesian people in general. Crime prevention based on gender inequality, namely sexual violence, can be done by means of a penal policy through formulation policies, application policies, and execution policies. Formulation policies are used to realize laws that have a gender perspective and prioritize gender justice. Laws governing criminal law can be designed using a special concept (lex specialis) which regulates criminal acts of sexual violence, both in terms of material and formal law. As for the application policy, the reform model is carried out by the legal apparatus working together with the community, by having a joint commitment in fighting all forms of crime based on gender inequality. Whereas in the execution policy, the government is  demanded  to  be  firm  and  without  discriminatory  attitudes  based  on  gender  or views that demean women in carrying out  lawsuits that have been formulated or decided by the court.
Keyword: Renewal; Criminal law; Gender perspective
Abstrak: Hukum  merupakan  alat  utama  yang  digunakan  untuk  mengatur  tata kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Namun  demikian,  disebabkan  karena
perkembangan masyarakat dan juga didesak oleh kebutuhan semakin kompleksnya kehidupan sosial di masa sekarang, terutama berkaitan dengan nilai-nilai keadilan gender,  hukum  harus  mengikuti  arah  perkembangan  masyarakat.  Pembaharuan hukum tidak lepas dari konsep tentang reformasi hukum yang cakupannya sangat luas,  karena  reformasi  hukum  tidak  hanya  berarti  pembaharuan  peraturan perundang-undangan.  Reformasi  hukum  mencakup  sistem  hukum  secara keseluruhan, yaitu reformasi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Tulisan  ini  berusaha  mengkaji  bagaimana  arah  pembaharuan  hukum  pidana Indonesia  yang  berkeadilan  gender  sebagai  upaya  untuk  menjawab  tantangan zaman  dan  juga  mengakomodasi  aspirasi  masyarakat  Indonesia  pada  umumnya. Penanggulangan  tindak  pidana  yang  didasarkan  atas  ketimpangan  gender,  yaitu kekerasan  seksual,  dapat  dilakukan  dengan  sarana  penal  ( penal  policy )  melalui kebijakan formulasi, kebijakan aplikasi, dan kebijakan eksekusi. Kebijakan formulasi digunakan  untuk  mewujudkan  hukum  yang  berperspektif  gender  dan mengutamakan  keadilan  gender.  Undang-undang  yang  mengatur  hukum  pidana dapat dirancang menggunakan konsep khusus ( lex specialis ) yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual, baik dari aspek hukum materiil maupun hukum formil. Adapun kebijakan aplikasi, model pembaharuannya dilakukan oleh aparatur hukum dan dapat bekerja sama dengan masyarakat, dengan memiliki komitmen bersama dalam melawan segala bentuk tindak pidana yang berbasis  ketimpangan gender. Sedangkan dalam kebijakan eksekusi, pemerintah dituntut untuk tegas dan tanpa ada sikap diskriminatif berdasarkan gender maupun pandangan yang merendahkan perempuan  dalam  melaksanakan  tuntutan  hukum  yang  telah  diformulasikan maupun yang diputuskan oleh pengadilan.
Kata kunci: Pembaharuan; hukum pidana; perspektif gender

## PENDAHULUAN
Isu-isu  hukum  di  masa  kontemporer  semakin  menggambarkan  bagaimana  keadilan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah aspek keadilan gender. Rasa keadilan sering kali dikaitkan dengan status gender seorang korban tindak pidana, terutama  perempuan,  karena  perempuan  merupakan  satu  elemen  masyarakat  yang dipandang paling lemah dan paling rentan untuk menjadi korban suatu tindak pidana. Di sisi lain, perempuan juga dipandang lebih sulit untuk mengakses keadilan jika kasus yang menimpanya berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Misalnya kasus tindak pidana perkosaan yang sering kali pelakunya lolos dari jerat hukum karena kurangnya alat bukti dan tidak adanya saksi, ancaman pidana bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi,  viktimisasi  dan  penyalahan  terhadap  perempuan  korban  kekerasan  seksual merupakan  contoh-contoh  lain  dalam  permasalahan  yang  dihadapi  perempuan  di Indonesia saat mencari keadilan hukum. Bukannya mendapatkan keadilan seperti yang diharapkan, banyak dari perempuan yang malah kembali menjadi korban akibat sistem
hukum yang tidak berpihak  pada  perempuan korban, dan aparat penegak hukum yang tidak memiliki perspektif kesetaraan gender. Contoh lain yang menjadi perhatian publik akhir-akhir ini adalah kasus yang menimpa Baiq Nuril, yang menyebabkan keadilan publik terusik saat mendengar putusan kasasi yang dijatuhkan Mahkamah Agung terhadapnya menyatakan dia bersalah telah menyebarkan rekaman bermuatan pelanggaran kesusilaan dan  mengakibatkan  dia  dijatuhi  hukuman  enam  bulan  penjara  serta  denda  500  juta Rupiah,  sebagaimana  tertuang  dalam  putusan  kasasi  Mahkamah  Agung  Nomor 574K/Pid.Sus/2018.
Publik terusik rasa keadilannya disebabkan karena beranggapan bahwa Baiq Nuril diperlakukan tidak adil lantaran dia sesungguhnya adalah korban pelecehan seksual yang dilakukan  oleh  oknum  atasannya  di  suatu  tempat  kerja.  Nuril  dilaporkan  atasannya tersebut dengan menggunakan dasar Pasal 27 Ayat (1) UU No. 11/2008 jo. UU No. 19/2016 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE).  Beredarnya  rekaman  bermuatan pelanggaran  kesusilaan  tersebut  dibebankan  kepada  Nuril,  padahal  rekaman  itu disebarkan  oleh  rekannya,  tetapi  justru  Nuril  yang  dilaporkan  oleh  mantan  atasannya tersebut. 1
Sebagai negara hukum, Indonesia melalui aparat penegak hukum memang sudah seharusnya memandang bahwa setiap tindakan dan akibatnya yang dilakukan oleh semua pihak di negara ini harus berdasarkan atas hukum. Hukum merupakan alat utama yang digunakan  untuk  mengatur  tata  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Namun demikian, disebabkan karena perkembangan masyarakat dan juga didesak oleh kebutuhan semakin kompleksnya kehidupan sosial di masa sekarang, hukum harus mengikuti arah perkembangan masyarakat tersebut, termasuk di dalamnya adalah perkembangan nilai- nilai keadilan yang didasarkan pada aspek kesetaraan gender.
Hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  banyak  yang  berasal  dari  peninggalan pemerintahan penjajah Belanda, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dibuat di awal abad ke-19 dan sering kali bertentangan dengan kondisi sosial bangsa Indonesia di masa kontemporer saat ini. Hal ini tentu membutuhkan upaya penyesuaian dengan tingkat kemajuan masyarakat, sehingga hukum pidana di Indonesia memerlukan upaya-upaya  pembaharuan.  Dengan  demikian,  ide  pembaharuan  dan  pengembangan hukum pidana nasional pada hakikatnya tidak terlepas dari pertimbangan politis, filosofis,
1 W. Riawan Tjandra. “ Mengukur Rasa Keadilan Putusan Kasus Baiq Nuril ” , Kompas, 17 Juli 2019, hlm. 6.
sosiologis  dan  pertimbangan  praktis  lainnya  sebagai  alasan  dilakukan  pembaharuan hukum pidana nasional.
Menurut Barda Nawawi Arief perkembangan aturan umum KUHP sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana hingga saat ini, tidak mengalami perubahan  yang  mendasar,  karena  pada  dasarnya  prinsip-prinsip  umum  ( general principle ) hukum pidana dan pemidanaan yang ada dalam KUHP masih seperti pada WvS Hindia Belanda. 2
Pembaharuan  hukum  tidak  lepas  dari  konsep  tentang  reformasi  hukum  yang cakupannya  sangat  luas,  karena  reformasi  hukum  tidak  hanya  berarti  pembaharuan peraturan  perundang-undangan.  Reformasi  hukum  mencakup  sistem  hukum  secara keseluruhan,  yaitu  reformasi  substansi  hukum,  struktur  hukum,  dan  budaya  hukum. 3 Pembaharuan  hukum  pidana  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  upaya  melakukan peninjauan  dan  pembentukan  kembali  (reorientasi  dan  reformasi)  hukum  pidana  yang sesuai  dengan  perkembangan  nilai-nilai  sosio-politik  dan  sosio-kultural  masyarakat Indonesia. Karena itu, penggalian nilai-nilai masyarakat dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia masa depan sesuai dengan kondisi  terkini  dari  sosio-politik  dan  sosio-kultural  masyarakat  Indonesia.  Pada pelaksanaannya  penggalian nilai ini bersumber  pada  hukum  pidana  positif, hukum adat, hukum  agama,  hukum  pidana  negara  lain,  serta  kesepakatan-kesepakatan  internasional mengenai materi hukum pidana.  Hukum  agama, terutama  yang  dianut secara mayoritas, yakni  Islam,  perlu  menjadi sumber bagi pembaharuan  hukum modern  dan kontemporer karena penafsiran atas hukum agama juga mengikuti perkembangan masyarakat. 4
Tulisan  ini  berusaha  mengkaji  bagaimana  arah  pembaharuan  hukum  pidana Indonesia yang lebih berkeadilan gender sebagai upaya untuk menjawab tantangan zaman dan juga mengakomodasi aspirasi masyarakat Indonesia pada umumnya. Tulisan ini juga membahas politik hukum pidana sebagai bagian dari usaha pembaharuan hukum. Dalam menyongsong pembaharuan hukum pidana Indonesia, maka perlu adanya diskusi-diskusi yang  memberikan  wacana  alternatif  untuk  penyempurnaan  hukum  pidana  yang
2 Barda  Nawawi  Arief, RUU  KUHP  Baru  Sebuah  Resrukturisasi/Rekonstruksi  Sistem  Hukum  Pidana Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 4
3 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 6.
4 Bani  Syarif  Maula, Sosiologi  Hukum  Islam  di  Indonesia:  Studi  tentang  Realitas  Hukum  Islam  dalam Konfigurasi Sosial dan Politik . Malang: Aditya Media Publishing, 2010, hlm. 10.
berkeadilan gender.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Kesetaraan Gender dalam Pembaharuan Hukum Pidana
Tuntutan kesetaraan gender merupakan kenyataan yang harus dihadapi di hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena posisi perempuan di masa lalu dianggap  termarginalkan,  tidak  dipandang  sejajar  dengan  kaum  laki-laki,  bahkan  tidak mempunyai  hak  mengambil  keputusan.  Hal  ini  bermula  dari  budaya  patriarki  yang menanamkan pemahaman bahwa wilayah publik merupakan wilayah laki-laki, sehingga kiprah perempuan di ranah publik secara umum berada pada posisi subordinat laki-laki. Begitu juga jika seorang perempuan sedang berhadapan dengan proses hukum. Terkadang perempuan  merasa  sulit  untuk  membela  dirinya  sendiri  jika  kasus  yang  menimpanya berkaitan  dengan  kekerasan  seksual  (tindak  kekerasan  yang  didasarkan  pada ketidaksetaraan gender). Di sinilah letak pentingnya upaya pembaharuan hukum pidana yang  dapat  menyerap  aspirasi  nilai-nilai  baru  dalam  masyarakat  untuk  mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di depan hukum.
Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan  dan  pembentukan  kembali  (reorientasi  dan  reformasi)  hukum  pidana  yang sesuai  dengan  perkembangan  nilai-nilai  sosio-politik  dan  sosio-kultural  masyarakat Indonesia.  Karena  itu,  penggalian  nilai-nilai  masyarakat  dalam  usaha  pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia di masa depan sesuai dengan kondisi terkini dari sosio-politik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Pada  pelaksanaannya  penggalian  nilai  ini  bersumber  pada  hukum  adat,  hukum  pidana positif,  hukum  agama,  hukum  pidana  negara  lain,  serta  kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana.
Hukum pidana adalah bagian dari sistem hukum atau sistem norma. Sebagai suatu sistem, hukum pidana memiliki sifat umum dari suatu sistem, yaitu menyeluruh ( wholism ), memiliki  beberapa  unsur  ( elements ),  semua  elemen  saling  terkait  ( relations )  dan kemudian membentuk struktur ( structure ). Lawrence W. Friedman membaginya menjadi tiga elemen, yaitu elemen struktural ( structure ), elemen substansi ( substance ), dan elemen budaya hukum ( legal culture ). 5
5 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial , cet. 7, terj. M. Khozim. Bandung: Nusamedia, 2015, hlm. 12-18.
Pembaharuan  hukum  dalam  suatu  sistem  hukum  mencakup  empat  aspek  pokok dari  sistem  hukum,  yaitu:  1)  aspek  filosofis,  yakni  adanya  nilai  yang  mendasari  sistem hukum;  2)  aspek  asas-asas  hukum;  3)  aspek  normatif,  yakni  adanya  norma  atau hukum/peraturan  perundang-undangan;  dan  4)  aspek  sosiologis,  yakni  masyarakat hukum  sebagai  pendukung  sistem  hukum  tersebut.  Keempat  aspek  dasar  ini  tersusun dalam  suatu  rangkaian  satu  kesatuan  yang  membentuk  suatu  sistem  substantif  hukum (nasional). 6
Esensi pembaruan hukum adalah bagaimana memperbaharui hukum dalam suatu sistem  hukum  agar  keempat  aspek  pokok  di  atas  berada  dalam  satu  kesatuan  atau memiliki  jalinan  yang  menyatukan.  Pengertian  kesatuan  di  sini  dimaksudkan  agar keempat  aspek  tersebut  menjadi  satu  untuk  keseluruhan  atau  menyeluruh  ( wholism ), saling  terkait  ( relation )  dan  membentuk  struktur  ( structure ). 7 Oleh  sebab  itu, pembaharuan hukum yang tidak mengubah makna substantif hanya memiliki pengaruh yang sangat terbatas karena  pembaruan yang demikian ini dikatakan hanya mengganti rumusan kata-kata yang lama dengan rumusan kata-kata yang baru. Sebaliknya, apabila pembaharuan  itu  sampai  pada  mengubah  atau  mengganti  aspek  substantif  dari  sistem hukum  yang  lama,  maka  pembaharuan  tersebut  akan  mempengaruhi  elemen  sistem hukum secara menyeluruh.
Pembaharuan hukum pidana harus dimulai dari pembaharuan hukum (peraturan- peraturan) tertulis yang berasal dari kaidah-kaidah hukum dan norma-norma yang hidup dalam  masyarakat,  yang  di  dalamnya  ada  norma-norma  baru  bagi  masyarakat kontemporer,  yaitu  norma  kesetaraan  gender.  Pembaharuan  hukum  berikutnya  harus dapat  menyentuh  aspek  hukum  yang  konkret  dan  khusus,  yaitu  hukum  telah diterapkan/diberlakukan pada kasus yang tertentu. Pengadilan melalui putusan-putusan hakim berperan mentransformasikan ide-ide yang bersumber pada nilai-nilai moral yang bersifat abstrak ke dalam peristiwa konkret, sehingga putusan hakim memvisualisasikan asas-asas  yang  abstrak  menjadi  kaidah  hukum  konkret.  Misalnya  kebijakan  pidana terhadap  tindak  pidana  pemerkosaan,  dalam  hal  seorang  perempuan  yang  menjadi korbannya berada dalam suatu tempat dan waktu yang rentan hanya karena dia seorang
6 Mudzakir, Posisi Hukum Korban  Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana .  Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001, hlm. 284.
7 Ibid. , hlm. 286.
perempuan. 8 Kondisi  yang  menempatkan  perempuan  menjadi  rentan  tersebut  harus menjadi  perhatian  dan  pertimbangan  hukum.  Dengan  demikian,  pembaharuan  hukum pidana  juga  dapat  dilakukan  oleh  hakim  dalam  menyelesaikan  suatu  kasus  pidana  di persidangan.  Hal  ini  disebabkan  karena  wilayah  penentuan  pidana  merupakan  wilayah otoritas hakim, bahkan pada wilayah ini tidak seorang pun dapat mempengaruhi kehendak hakim  dalam  menentukan  seberapa  besar  pidana  yang  pantas  dijatuhkan  kepada terdakwa.  Tidak  heran  jika  dalam  suatu  pemidanaan  sering  terjadi  disparitas  pidana, karena ukuran pemidanaan dari masing-masing hakim tidak akan sama, karena wilayah hati nurani merupakan wilayah paling abstrak dalam suatu dimensi kewenangan.
Membatasi  kebebasan  hakim  dalam  mengekspresikan  logika-logika  hukum terhadap  setiap  kasus  tertentu  pada  akhirnya  hanya  akan  menghambat  upaya  proses pencarian  nilai-nilai keadilan  yang  sebenarnya,  walaupun  kebebasan  itu  bukan  berarti dapat dilakukan sebebas-bebasnya tanpa disertai dengan tanggung jawab secara yuridis, misalnya kasus-kasus tindak pidana pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang korbannya lebih sering perempuan. Penegakan hukum terhadap kejahatan seksual sudah seharusnya dilakukan secara tegas, komprehensif, berkesinambungan, dan dengan  terobosan-terobosan  hukum  (dengan  cara-cara  luar  biasa), 9 termasuk  dengan memperhatikan nilai keadilan gender.
Perhatian  terdapat  aspek  keadilan  gender  tersebut  dapat  dipandang  sebagai bentuk  pengayoman.  Mudzakir  menyatakan  bahwa  konsep  pengayoman  ini  telah mempengaruhi cara pandang terhadap hukum pidana yang lebih memanusiakan, di mana pidana  penjara  dan  institusi  penjara  diberi  makna  baru,  yaitu  pemasyarakatan  dan institusinya  disebut  Lembaga  Pemasyarakatan. 10 Ide  pengayoman  tersebut  telah memberikan  perspektif  baru  dalam  hukum  pidana  dan  pemidanaan  serta penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Hukum pidana dan penyelenggaraan peradilan dalam konsep pengayoman berarti melindungi atau memberikan rasa aman kepada semua orang yang berkepentingan dengan hukum, terutama terhadap golongan masyarakat yang rentan dan lemah  dalam mengakses keadilan, seperti perempuan yang menjadi korban
8 Vivi Ariyanti, “ Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam ” , Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 13 (1), 2019, hlm. 33-48.
9 Vivi Ariyanti, “ Implementasi Asas Legalitas dan Retroaktif tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam ” , Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 9(1), 2015, hlm. 167-177.
10 Mudzakir, Posisi Hukum Korban  Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana .  Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001, hlm. 287.
tindak  pidana  kekerasan  seksual.  Konsep  pengayoman  juga  sesuai  dengan  nilai-nilai masyarakat Indonesia, sehingga bila ada hukum (peraturan perundang-undangan) yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat maka hukum tersebut perlu diubah ( rule breaking ). 11

## Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Fondasi Pembaharuan
Wacana tentang pembaharuan hukum yang berkeadilan gender dapat membawa kita pada diskusi  dan  perdebatan  tentang  teori-teori  hukum  yang  sangat  beragam,  namun  jika dikaitkan dengan keadilan gender tentu ada satu teori hukum yang disebut teori hukum feminis. Teori Hukum Feminis atau Feminist Legal Theory muncul pertama kali pada tahun 1970-an, bersamaan dengan berkembangnya gerakan Critical Legal Studies di Amerika. Sebagai  sebuah  pemikiran  yang  berusaha  melakukan  terobosan  terhadap  berlakunya hukum terhadap perempuan dan diskriminasi yang didapat perempuan dari hukum. 12
Tulisan ini tidak akan membahas Teori Hukum Feminis secara luas, namun ide dan tujuan  dari  pembaharuan  hukum  yang  berperspektif  gender  tentu  didasari  oleh  teori tersebut. Teori hukum feminis adalah pandangan yang melihat bahwa hukum berperan dalam  menekankan  subordinasi  perempuan  dan  berupaya  untuk  melakukan pembaharuan  posisi  dan  pendekatan  hukum  terhadap  perempuan  dan  gender. 13
Setidaknya terdapat lima hal yang dapat digaris-bawahi dari teori hukum feminis, yaitu antara lain: pengalaman perempuan, adanya bias gender secara implisit, jeratan/ikatan ganda dan dilema dari perbedaan, reproduksi model dominasi laki-laki, serta membuka pilihan-pilihan  perempuan.  Teori  hukum  feminis  berpendirian  bahwa  h ukum  “berjenis kelamin laki- laki” karena pembuat hukum didominasi oleh laki -laki. Maka sebagaimana aliran  hukum  kritis,  diskursus  hukum  kemudian  melupakan  suara  dari  pihak  yang terpinggirkan, yang dalam konteks ini adalah perempuan. 14 Oleh karena itu, pengkajian hukum menurut teori hukum feminis haruslah dilakukan dengan melandaskan diri pada pengalaman  perempuan  dan  pembaharuan  hukum  harus  melibatkan  pandangan  dari
11 Any Ismayawati, “ Urgensi Nilai-nilai Religius dalam Pembaharuan Konsep Penanggulangan Pelacuran ” , Al- Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 5 (2), 2011, hlm. 227-242.
12 Niken Savitri, HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP , Jakarta: Refika Aditama, 2008, hlm. 27.
13 Martha A. Fineman, “ Feminist Legal Theory ” , Journal of Gender, Social Policy and the Law, Vol. 13 No. 1, 2015, hlm. 13 – 32.
14 Aditya  Yuli  Sulistyawan, “ Feminist  Legal  Theory  dalam  Telaah  Paradigma:  Suatu  Pemetaaan  Filsafat Hukum ” , Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 47, No. 1, Januari 2018, hlm. 56-62.
kaum perempuan. Pembaharuan hukum yang berkeadilan gender dalam sistem hukum pidana  Indonesia  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  kebijakan  hukum pidana.
Hukum  pidana  secara  umum  mengandung  setidaknya  dua  jenis  norma,  yakni norma  yang  harus  selalu  dipenuhi  agar  suatu  tindakan  dapat  disebut  sebagai  tindak pidana, dan norma yang berkenaan dengan ancaman pidana yang harus dikenakan bagi pelaku  dari  suatu  tindak  pidana.  Secara  terinci  undang-undang  hukum  pidana  telah mengatur tentang: 1) bilamana suatu pidana dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku, 2) jenis pidana yang bagaimanakah yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut, 3) untuk berapa lama pidana dapat dijatuhkan atau berapa besarnya pidana denda yang dapat dijatuhkan, dan 4) dengan cara bagaimanakah pidana harus dilaksanakan. 15
Konsep  bahwa  tindak  pidana  adalah  melanggar  kepentingan  negara  sebagai representasi  kepentingan  publik,  umumnya  menjadi  dasar  kewenangan  negara  untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut, dan menghukum seseorang yang melanggar peraturan. Hal ini diperkuat oleh pengklasifikasian ilmu hukum di mana hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang tidak membolehkan campur tangan individu. 16 Di sinilah  letak  pentingnya  kebijakan  negara  dalam  kaitannya  dengan  penetapan  aturan perundang-undangan hukum pidana. Dalam menentukan suatu tindak pidana digunakan kebijakan hukum pidana.
Kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang berkeadilan gender pada hakikatnya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  tujuan  penanggulangan  kejahatan  terhadap perempuan, sehingga kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. 17
Digunakannya  hukum  pidana  sebagai  sarana  untuk  menanggulangi  kejahatan, tampaknya  tidak  menjadi  persoalan  bagi  masyarakat  Indonesia  secara  umum.  Hal  ini terlihat  dari  praktik  perundang-undangan  selama  ini  yang  menunjukkan  bahwa penggunaan  hukum  pidana  merupakan  bagian  dari  kebijakan  atau  politik  hukum  yang dianut  di  Indonesia.  Penggunaan  hukum  pidana  dianggap  sebagai  hal  yang  wajar  dan
15 P.A.F.  Lamintang  dan  Theo  Lamintang, Hukum  Penitensier  Indonesia ,  edisi  ke-2,  cet.  2.  Jakarta:  Sinar Grafika, 2012, hlm. 1.
16 Mudzakir, “ Kedudukan  Korban  Tindak  Pidana  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP ” , Jurnal Ilmu Hukum, 14(1), 2011, hlm. 28-62.
normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Namun demikian, yang menjadi masalah  adalah  garis-garis  kebijakan  atau  pendekatan  bagaimanakah  yang  sebaiknya ditempuh  dalam  menggunakan  hukum  pidana  itu. 18 Banyak  kasus-kasus  tindak  pidana kekerasan seksual yang korbannya adalah perempuan justru susah dibuktikan dan bahkan aparat  cenderung  menyalahkan  korbannya,  misalnya  dengan  menyalahkan  cara  dia berpakaian, dan sebagainya.
Sudarto menyatakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan seharusnya terlebih dahulu dilihat hubungannya dengan keseluruhan politik hukum pidana atau social defence  planning yang  merupakan  bagian  integral dari  rencana  pembangunan nasional. 19
Politik hukum pidana merupakan pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan hukum pidana ialah “perlindungan  masyarakat”  untuk  mencapai  tujuan  utama  berupa  “kebahagiaan  warga masyarakat” ( happiness of the citizens ), “kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan” ( a wholesome and cultural living ), “kesejahteraan masyarakat” ( social welfare ), dan untuk mencapai “kesetaraan” ( equality ). 20
Pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan nilai pada hakikatnya merupakan  upaya  melakukan  peninjauan  dan  penilaian  kembali  (reorientasi  dan reevaluasi)  nilai-nilai  sosiopolitik,  sosiofilosofis  dan  sosiokultural  yang  melandasi  dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. 21 Ruang  lingkup  reformasi  hukum  pidana  ( penal  reform ),  sebagaimana  reformasi  hukum secara  umum,  tidak  hanya  terbatas  pada  pembaharuan  undang-undang  atau  substansi hukum  ( legal  substance  reform ),  tetapi  juga  pembaharuan  struktur  hukum  ( legal structure  reform ),  dan  pembaharuan  budaya  hukum  ( legal  culture  reform )  yang termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum ( legal ethic and legal science/education reform ). 22
Dari  ketiga  aspek  pembaharuan  hukum  tersebut,  menurut  Barda  Nawawi  Arief, aspek  pembaharuan  budaya  hukum  ( legal  culture  reform )  harus  diutamakan  apabila sasarannya  adalah  penegakan  keadilan,  karena  hakikat  pembaharuan  hukum  bukan
18 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , cet. 4. Bandung: Alumni, 2010, hlm. 156-157.
19 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat . Jakarta: Sinar Baru, 1983, hlm. 20.
20 Ibid. , hlm. 157-158.
21 Ibid. , hlm. 30.
22 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan . Jakarta: Kencana Media Group, 2007, hlm. 6.
terletak  pada  aspek  formal  dan  lahiriah  (seperti  terbentuknya  undang-undang  baru, struktur  kelembagaan  dan  mekanisme/prosedur  baru,  bertambahnya  bangunan  dan sarana/prasarana  lainnya  yang  serba  baru),  melainkan  justru  terletak  pada  aspek imaterial  berupa  budaya  dan  nilai-nilai  kejiwaan  dari  hukum. 23 Dalam  hal  ini  penulis sependapat dengan Barda Nawawi Arief bahwa untuk melakukan pembaharuan hukum pidana yang berkeadilan gender harus lebih ditekankan pada aspek budaya hukum ( legal culture )  yang  memperhatikan  unsur  keadilan  dan  kesetaraan  gender,  selain  aspek substansi hukum (aturan perundang-undangan) yang juga perlu diperbaharui agar lebih memandang perempuan setara dengan laki-laki.
Uraian di atas menegaskan, bahwa aspek substansial, aspek struktural, dan aspek kultural pada hakikatnya merupakan kesatuan yang membentuk sistem peradilan pidana. Sistem  merupakan  sesuatu  yang  integral,  sehingga  pengertian  sistem  peradilan  dapat dilihat  dari  ketiga  aspek  tersebut:  substansi  hukum  ( legal  substance ),  struktur  hukum ( legal  structure ),  dan  budaya  hukum  ( legal  culture ).  Menurut  Muladi,  sistem  peradilan pidana,  sesuai  dengan  makna  dan  ruang  lingkupnya,  dapat  bersifat  fisik  dalam  arti sinkronisasi  struktural  ( struktural  syncronization ),  dapat  pula  bersifat  substansial ( substancial  syncronization )  dan  dapat  pula  bersifat  kultural  ( cultural  syncronization ). Dalam  hal  sinkronisasi  struktural  keserempakan  dan  keselarasan  dituntut  dalam mekanisme  administrasi  peradilan  pidana  dalam  kerangka  hubungan  antar  lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial maka keserempakan ini mengandung makna  baik  vertikal  maupun  horizontal  dalam  kaitannya  dengan  hukum  positif  yang berlaku. Sedang sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati  pandangan-pandangan,  sikap-sikap  dan  falsafah  yang  secara  menyeluruh mendasari  jalannya  sistem  peradilan  pidana. 24 Dengan  demikian,  keserempakan ( syncronization ) tersebut memberi kesamaan persepsi bagi semua tingkatan lembaga dan penegak hukum dalam memahami kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan dan isu kesetaraan gender.
Di dalam sistem peradilan pidana terdapat adanya suatu mekanisme input – process – output .  Adapun  yang  dimaksud  dengan input adalah  laporan/pengaduan  tentang terjadinya tindak pidana. Process adalah sebagai tindakan yang diambil pihak Kepolisian, Kejaksaan,  Pengadilan  dan  Lembaga  Pemasyarakatan  (sebagai  empat  sub-sistem
penegakan hukum). Sedangkan output adalah hasil-hasil yang diperoleh. 25 Hasil inilah yang kemudian memerlukan evaluasi atau kontrol dari elemen-elemen masyarakat. Evaluasi ini sangat  penting  dilakukan  sebagai  ukuran  dari  nilai-nilai  keadilan  dalam  masyarakat  di mana aspek keadilan gender sudah menjadi perhatian publik di masa sekarang.
Dalam  kasus  Baiq  Nuril  sebagaimana  disebut  di  atas,  ada  pandangan  kritis  atas putusan kasasi dari MA yang justru menghukum korban tindak pidana pelecehan seksual. Pandangan  itu  menyebutkan  bahwa  majelis  hakim  MA  seharusnya  berpedoman  pada Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma)  Nomor  3/2017  tentang  Pedoman  Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pasal 3 Huruf b peraturan tersebut menyatakan bahwa  hakim  mengidentifikasi  situasi  perlakuan  tak  setara  yang  berhadapan  dengan hukum. Putusan atas Baiq Nuril, dan juga kasus-kasus pelecehan seksual lainnya, secara filosofis  memperlihatkan  kondisi  adanya  kekurangan  atau  ketidakcukupan  aspek penilaian  dan  pertimbangan  yang  ada  dalam  putusan  hukum  itu,  yaitu  aspek  kondisi kerentanan perempuan sehingga dia dengan mudah menjadi korban suatu tindak pidana.
Positivisme hukum sangat sering mengedepankan sisi prosedural dalam penegakan hukum  yang  dalam  beberapa  hal  justru  menyebabkan  kaburnya  aspek  keadilan  yang dituntut masyarakat. Dalam positivisme hukum, kepastian hukum hanya akan terwujud bila hukum dianggap sebagai sistem yang tertutup dan otonom dari berbagai persoalan moral,  agama,  filsafat,  politik,  sejarah  dan  semacamnya.  Pertanyaan  tentang  keadilan, selama hukum itu masih berlaku, maka hukum tersebut tetap harus dipatuhi. Bagi para penganut  positivisme  hukum,  kepastian  hukum  akan  tercapai  karena  hukum  dibentuk oleh  lembaga  yang  berwenang  dengan  mengikuti  sistem  perundang-undangan  yang berlaku, tanpa mempertimbangkan aspek nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender yang dianut oleh masyarakat.
Sebagai suatu sistem, di dalam mekanisme sistem peradilan pidana ada suatu syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya kerja sama di antara sub-sistem. Apabila salah satu sub- sistem tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka hal itu akan mengganggu sistem secara keseluruhan. Karena itu, keempat sub-sistem itu (yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lainnya.
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat digambarkan secara lebih detail bagaimana kebijakan hukum pidana dapat digunakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang
berkeadilan gender, yang meliputi kebijakan formulasi, kebijakan aplikasi, dan kebijakan eksekusi.  Ketiga  tahap  penegakan  hukum  pidana  tersebut,  dilihat  sebagai  usaha  atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. 26

## Kebijakan Formulasi
Kebijakan formulasi merupakan tahap perumusan kebijakan sebagai bagian dari proses legislasi suatu aturan perundang-undangan, sehingga kebijakan formulasi hukum pidana diartikan  sebagai  suatu  usaha  untuk  membuat  dan  merumuskan  suatu  perundang- undangan  pidana  yang  baik.  Tahap  formulasi  ini  disebut  juga  dengan  tahap  penegakan hukum in  abstracto oleh  badan  pembuat  undang-undang,  disebut  juga  sebagai  tahap kebijakan legislatif. 27
Kebijakan formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan  penanggulangan  kejahatan  melalui  kebijakan  hukum  pidana.  Kesalahan  atau kelemahan  kebijakan  legislatif  merupakan  kesalahan  strategis  yang  dapat  menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. 28
Kebijakan  legislatif  digunakan  untuk  mewujudkan  hukum  yang  berperspektif gender  dan  mengutamakan  keadilan  gender.  Undang-undang  yang  mengatur  hukum pidana dapat dirancang menggunakan konsep khusus. Konsep khusus merupakan sebuah peraturan hukum pidana materiil yang bersifat khusus ( lex specialis ), artinya peraturan hukum pidana tersebut hanya mengatur perbuatan apa yang dianggap sebagai perbuatan pidana (kejahatan) seksual yang berbasis ketimpangan gender dan jenis sanksi terhadap pelakunya. Peraturan hukum pidana yang bersifat khusus ini juga harus mengatur tentang bagaimana  proses  penyidikan,  penuntutan,  sistem  pembuktian,  penanganan  terhadap korban,  perlindungan  korban,  dan  persidangan,  yang  disebut  sebagai  hukum  formil (hukum acara). 29
26 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar , cet. 2. Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 33; Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 13.
27 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara , cet. 3, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 4.
28 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan . Jakarta: Kencana Media Group, 2007, hlm. 75.
29 Sri Wiyanti Eddyono, “ Dilema Reformasi Hukum Kekerasan Seksual dan Perlindungan Korban ” , Kompas, 21 Agustus 2019, hlm. 7.
Jika  kekerasan  seksual  termasuk  pemerkosaan  dikategorikan  sebagai  hukum pidana umum (delik umum), maka hukum acaranya juga bersifat umum. Padahal salah satu titik permasalahan dalam penanganan kekerasan seksual yang berbasis ketimpangan gender adalah proses beracara kasus kekerasan seksual yang disandarkan pada prosedur beracara  umum  ( lex  generalis ).  Norma  hukum  acara  pidana  juga  masih  berorientasi kepada  hak-hak  tersangka  dan  terdakwa.  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP),  sama  sekali  tidak  ada  disinggung  mengenai  hak  korban,  tetapi  hak tersangka  dan  terdakwa  ada,  yaitu  hak  didampingi  penasihat  hukum,  dan  sebagainya. Sedangkan hak korban sama sekali tidak diatur dalam KUHAP.

## Kebijakan Aplikasi
Kebijakan aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari  kepolisian,  kejaksaan,  sampai  pengadilan,  disebut  juga  sebagai  tahap  kebijakan yudikatif. Tahap aplikasi ini merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, sehingga kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan yudikatif. Proses akhir dari kebijakan yudikatif adalah putusan pengadilan. 30
Mekanisme penegakan hukum oleh aparat penegak hukum harus berorientasi pada tujuan  penyelenggaraan  hukum  sebagai  suatu  instrumen  dari  tertib  sosial,  dan  proses pelaksanaan perlindungan kepentingan individu harus dalam rangka suatu sistem tertib sosial. Dengan demikian, eksistensi hukum dan pelaksanaannya tidak bersifat otonomi dan tertutup  dari  kehidupan  masyarakat. 31 Aparat  hukum  harus  berpikiran  terbuka  dan memiliki  kepekaan  sosial  saat  menangani  kasus-kasus  tindak  pidana  yang  berbasis ketimpangan gender, seperti kekerasan seksual.
Selama ini aparat penegak hukum secara umum belum memiliki perspektif gender. Aparat  penegak  hukum  cenderung  bias  gender  dan  menyalahkan  korban  ( blaming  the victim ). Kepekaan terhadap isu-isu gender belum menjadi wacana yang umum diketahui oleh aparat penegak hukum, sehingga reviktimisasi korban dalam proses hukum masih sering terjadi. Korban harus bercerita pengalaman traumanya tiga kali: kepada penyidik, kejaksaan,  dan  di  pengadilan.  Misalnya  dalam  persidangan,  korban  kekerasan  seksual sering disalahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan diberi pertanyaan
30 Syaiful Bakhri, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana , Bekasi: Gramata Publishing, 2012, hlm. 78.
31 Moh.  Hatta, Kebijakan  Politik  Kriminal:  Penegakan  Hukum  dalam  Rangka  Penanggulangan  Kejahatan , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 3.
seperti ‘kenapa memakai rok pendek?’. Padahal memakai pakaian tert entu merupakan hak perempuan.
Di sinilah pentingnya kebijakan aplikasi, yaitu menerjemahkan aturan hukum yang sudah berperspektif gender ke dalam praktik penerapan oleh aparat penegak hukum yang juga harus berwawasan dan memiliki sensitivitas gender.

## Kebijakan Eksekusi
Tahap ketiga dari kebijakan hukum pidana adalah tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, disebut juga tahap kebijakan  eksekutif  atau  administratif.  Tahapan  eksekutif  atau  administratif  ini merupakan bagian dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana. 32 Perlakuan  terhadap  perempuan  yang  menjadi  pelaku  tindak  pidana  maupun korban  tindak  pidana  harus  didasarkan  pada  keadilan  gender,  sehingga  wanita  dapat bebas dari segala tindakan kekerasan dan diskriminasi. Korban kekerasan banyak terjadi pada perempuan, namun tentu pelaku tindak pidana juga dapat dari kalangan perempuan. Perlakuan  pemerintah  (lembaga  eksekutif)  terhadap  perempuan  yang  berhadapan dengan  hukum  harus  dilaksanakan  dengan  mempertimbangkan  kondisinya  sebagai perempuan yang memiliki karakteristik berbeda dengan laki-laki. Keadilan gender dalam kebijakan  eksekutif  merupakan  bentuk  perlindungan  dari  negara  terhadap  perempuan agar terhindar dan terbebas  dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pembaharuan hukum pidana nasional yang berkeadilan gender harus mempertimbangkan bukan hanya aspek filosofis dan ideologis, tetapi juga aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat modern untuk  memenuhi  tuntutan  ideal  dan  menjawab  kenyataan  sosial  yang  mengedepankan gender equality (kesetaraan gender). Oleh karena itu strategi pembaharuan hukum pidana nasional  harus  mampu  merumuskan  kebutuhan  hukum  masyarakat  modern  tersebut dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan berbasis ketimpangan gender (tindak pidana kekerasan seksual).
32 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 13-14.
Penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual dapat dilakukan dengan sarana penal  ( penal  policy )  yang  fungsionalisasi  atau  operasionalisasinya  dilakukan  melalui kebijakan  formulasi  (kebijakan  legislatif),  kebijakan  aplikasi  (kebijakan  yudikatif),  dan kebijakan  eksekusi  (kebijakan  administratif).  Kebijakan  formulasi  merupakan  tahap paling  strategis  dari  upaya  penanggulangan  kejahatan  seksual  dengan  menggunakan sarana penal. Strategis dikarenakan pada tahap inilah ditetapkan pedoman-pedoman bagi pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Dengan kata lain, kesalahan  dalam  membuat  suatu  formulasi  peraturan  perundang-undangan maka  akan berdampak  negatif  bagi  operasionalisasi  dari  aplikasi  dan  eksekusi  peraturan  tersebut. Kebijakan legislatif digunakan untuk mewujudkan hukum yang berperspektif gender dan mengutamakan  keadilan  gender.  Undang-undang  yang  mengatur  hukum  pidana  dapat dirancang  menggunakan  konsep  khusus  ( lex  specialist )  yang  mengatur  tindak  pidana kekerasan seksual, baik dari aspek hukum materiil maupun hukum formil (hukum acara). Adapun bagi kebijakan aplikasi, model pelaksanaannya dilakukan oleh aparatur hukum dan  dapat  bekerja  sama  dengan  masyarakat,  yang  harus  memiliki  komitmen  bersama dalam  melawan  segala  bentuk  tindak  pidana  yang  berbasis  ketimpangan  gender. Sedangkan  dalam  kebijakan  eksekusi,  pemerintah  dituntut  untuk  tegas  dan  tanpa  ada sikap  diskriminatif  berdasarkan  gender  maupun  pandangan  yang  merendahkan perempuan  dalam  melaksanakan  tuntutan  hukum  yang  telah  diformulasikan  maupun yang  diputuskan  oleh  pengadilan,  karena  bagaimanapun  sebagai  Negara  hukum pemerintah Indonesia harus memiliki keberanian dalam menegakkan peraturan dengan nilai-nilai  yang  berkembang  dalam  masyarakat  kontemporer,  yaitu  nilai  keadilan  dan kesetaraan gender.
Sebagai bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat, kebijakan hukum pidana bertujuan  untuk  melindungi  terlaksananya  kebijakan  sosial.  Sedangkan  sebagai  bagian dari  kebijakan  kriminal,  kebijakan  hukum  pidana  bertujuan  untuk  menanggulangi kejahatan dengan pendekatan pidana. Mengingat adanya saling keterkaitan antara tiap- tiap  kebijakan  tersebut  maka  tujuan  maupun  landasan  yang  dipergunakan  dalam kebijakan  hukum  pidana  harus  selaras  dengan  kebijakan  sosial  itu  sendiri.  Karena  itu, dalam  melakukan  pembaruan  kebijakan  hukum  pidana  harus  dilandasi  dengan pertimbangan-pertimbangan  yang  cermat  dan  ilmiah  berlandaskan  pada  nilai-nilai keadilan masyarakat. Keadilan masyarakat tersebut dapat tercermin dalam kontrol sosial atas putusan pengadilan, yang salah satunya adalah keadilan gender.

## Daftar Pustaka

## Buku
Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Arief,  Barda  Nawawi, Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatan  dengan Pidana Penjara , cet. 3, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
Arief,  Barda  Nawawi, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan . Jakarta: Kencana Media Group, 2007.
Arief,  Barda  Nawawi, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan . Jakarta: Kencana Media Group, 2007.
Arief, Barda Nawawi, RUU KUHP Baru Sebuah Resrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
Bakhri, Syaiful, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana , Bekasi: Gramata Publishing, 2012.
Effendi,  Erdianto, Hukum  Pidana  Indonesia:  Suatu  Pengantar ,  cet.  2.  Bandung:  Refika Aditama, 2014.
Friedman,  Lawrence  M., Sistem  Hukum  Perspektif  Ilmu  Sosial ,  cet.  7,  terj.  M.  Khozim. Bandung: Nusamedia, 2015.
Hatta, Moh., Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Lamintang,  P.A.F.  dan  Theo  Lamintang, Hukum  Penitensier  Indonesia ,  edisi  ke-2,  cet.  2.
Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Maula, Bani Syarif, Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik . Malang: Aditya Media Publishing, 2010.
Mudzakir, Posisi  Hukum  Korban  Kejahatan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana .  Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
Mudzakir, Posisi  Hukum  Korban  Kejahatan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana .  Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana ,  cet.  4.  Bandung: Alumni, 2010.
Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, 1995.
Savitri, Niken, HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP , Jakarta: Refika Aditama, 2008.
Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat . Jakarta: Sinar Baru, 1983.

## Jurnal
Ariyanti, Vivi, “ Implementasi Asas Legalitas dan Retroaktif tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam ” , Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 9(1), 2015. Ariyanti, Vivi, “ Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam ” , Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 13 (1), 2019.
Fineman, Martha A., “ Feminist Legal Theory ” , Journal of Gender, Social Policy and the Law, Vol. 13 No. 1, 2015.
Ismayawati, Any, “ Urgensi Nilai-nilai Religius dalam Pembaharuan Konsep Penanggulangan Pelacuran ” , Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 5 (2), 2011.
Mudzakir, “ Kedudukan  Korban  Tindak  Pidana  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP ” , Jurnal Ilmu Hukum, 14(1), 2011.
Sulistyawan,  Aditya  Yuli, “ Feminist  Legal  Theory  dalam  Telaah  Paradigma:  Suatu Pemetaaan Filsafat Hukum ” , Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 47, No. 1, Januari 2018.

## Artikel
Eddyono,  Sri  Wiyanti, “ Dilema  Reformasi  Hukum  Kekerasan  Seksual  dan  Perlindungan Korban ” , Kompas, 21 Agustus 2019.
Tjandra, W. Riawan, “ Mengukur Rasa Keadilan Putusan Kasus Baiq Nuril ” , Kompas, 17 Juli 2019.