## DETERMINAN  KUALITAS  LAPORAN  KEUANGAN  PEMERINTAH  DESA DENGAN PERAN PENDAMPING DESA SEBAGAI MODERASI
Achmad Subehan 1 Harnovinsah 2 Nurmala Ahmar 3 1 Fakultas Ekonomi, Univesitas Pancasila Email : subehan@gmail.com 2 Fakultas Ekonomi, Univesitas Pancasila Email : dr.harnovinsah@univpancasila.ac.id
3 Fakultas Ekonomi, Univesitas Pancasila Email : nurmala.ahmar@univpancasila.ac.id
Diterima: 17 Mei 2024 Direview: 22 Juli 2024 Dipublikasikan: 8 Agustus 2024

## Abstract
The  government  has developed  a  village  financial  system  application (Siskeudes)  as a  tool to  assist villages in achieving financial accountability. The operation of this application requires training and mentoring. The government also provides village mentoring, which is currently offered by the Ministry of  Villages,  Development  of  Disadvantaged  Regions,  and  Transmigration.  This  research  aims  to analyze the factors that influence the quality of village government financial reports in Kediri Regency with the professional village facilitator as a moderating variable. These factors are Understanding of Government  Accounting  Standards,  Implementation  of  Village  Financial  System  Application (Siskeudes), and The professional Village Facilitator. This research is  a quantitative research using primary data through distributing questionnaires. The population and sample in this research were the village secretaries or village finance officers in the Kediri Regency. The survey was conducted on 100 respondents in 100 villages out of 343 villages in Kediri Regency. Data were analyzed using Structural Equation Modeling using WarpPLS 7.0 software. The results showed that understanding of government accounting  standards,  village  financial  system  application  (Siskeudes),  and  the  professional  village facilitators significantly affected the quality of village government financial reports. The professional village  facilitator  can  moderate  the  influence  between  understanding  of  government  accounting standards and village financial systems application (Siskeudes) on the quality of village government financial reports.
Keywords: Understanding of Government Accounting Standards, Implementation of Village Financial System  Application  (Siskeudes)  and  The  Professional  Village  Facilitator,  Village Government Financial Reports

## Abstrak
Pemerintah  mengembangkan  sebuah  aplikasi  sistem  keuangan  desa  (Siskeudes)  sebagai  alat  untuk membantu  desa  dalam  mewujudkan  akuntabilitas  keuangan  desa.  Pengoperasian  aplikasi  tersebut diperlukan pelatihan maupun pendampingan. Pemerintah juga memberikan pendampingan desa yang saat ini disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan pemerintah desa di Kabupaten Kediri dengan profesional pendamping desa sebagai variabel moderasi. Faktor-faktor tersebut adalah Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Implementasi Penerapan Siskeudes, dan Pendamping Desa yang Profesional. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sekretaris desa atau petugas keuangan desa di Kabupaten Kediri. Survei dilakukan
terhadap 100 responden di 100 desa dari 343 desa di Kabupaten Kediri. Data dianalisis menggunakan Structural  Equation  Modeling  dengan  menggunakan  software  WarpPLS  7.0.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pemahaman  standar  akuntansi  pemerintahan,  penerapan  sistem  keuangan  desa (Siskeudes), dan tenaga pendamping desa yang profesional berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa (KLKPD). Pendamping desa yang profesional dapat memoderasi pengaruh  antara  pemahaman  standar  akuntansi  pemerintahan  dan  penerapan  Siskeudes  terhadap KLKPD.
Kata Kunci: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Implementasi Penerapan Sistem Keuangan Desa  (Siskeudes)  dan  Pendamping  Desa  yang  Profesional,  Laporan  Keuangan Pemerintah Desa

## PENDAHULUAN
Desa  sebagai  entitas,  mendapat  perhatian  serius  dari  pemerintah (Simanjuntak  et  al.,  2022) . Pemerintah  membenahi, mendorong, mengembangkan eksistensi dan potensi Desa, dengan disahkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”), diharapkan setiap desa harus bisa bertransformasi menjadi Desa yang mampu mandiri dan melakukan proses pembangunan yang berkelanjutan.
Pemerintah  juga  mengalokasikan  anggaran  langsung  ke  Desa,  sehingga  diperlukan pertanggungjawaban  atas  alokasi  anggaran  tersebut  berupa  Laporan  Keuangan  Desa  ( Maharani  & Akbar,  2020) .  Laporan  keuangan  yang  dihasilkan  Desa  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  yaitu berupa  Laporan  Keuangan  Desa  yang  transparan,  akuntabel,  partisipatif  dan  disiplin  anggaran (Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  263/PMK.05/2014 Tentang  Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, 2014).
Siklus  pengelolaan  keuangan  desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggung  jawaban  keuangan  desa. (Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018).
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengisyaratkan bahwa Desa harus melakukan Akuntansi Desa.  Laporan  keuangan  juga  dapat  dipakai  sebagai  dasar  pengambilan  keputusan  instansi pemerintahan  sehingga  dapat  menghasilkan  suatu  keputusan  yang  handal  dan  dapat  dipercaya ( Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010). UU Desa mewajibkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.  Untuk menjalankan tanggung jawab ini, pemerintah pusat menugaskan BPKP mengembangkan sebuah  aplikasi  Siskeudes  sebagai  alat  untuk  membantu  desa  dalam  mewujudkan  akuntabilitas keuangan desa (Maharani & Akbar, 2020) .
Siskeudes  merupakan  aplikasi  yang  baru,  selama  ini  pengelolaan  dana  desa  belum  pernah menggunakan  suatu  aplikasi  yang  terpadu.  Pengoperasian  aplikasi  tersebut  diperlukan  pelatihan maupun pendampingan. Pemerintah juga memberikan pendampingan desa yang saat ini disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Simanjuntak et al., 2022) .
Tabel 1. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Desa Seluruh Indonesia
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Ribu Rupiah) 2019 2020 2021 2.1. Dana Desa 67,263,189,002 72,418,847,214 71,851,623,016 2.2. Bagi Hasil Pajak 3,564,506,942 3,369,079,152 3,484,466,194 2.3. Alokasi Dana Desa 35,229,327,941 35,986,874,469 35,501,821,405
Sumber: BPS , 2021
Variabel-variabel  yang  berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah adalah:  Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP),  Demokrasi,  Akuntabilitas,  Budaya Hukum,  Kewajaran,  Kompetensi  Aparatur  Pemerintah (Yuliani  &  Agustini,  2016) ,  Pemanfaatan Teknologi  Informasi,  Satuan  Pengawasan  Internal  Pemerintah,  Sumber  Daya  Manusia,  Sistem Informasi (Widayati  &  Abdurahim,  2022) ,  Kepatuhan  Regulasi,  Siskeudes,  Tingkat  Pemahaman Akuntansi, Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi (Gayatri & Latrini, 2018) (Adhitama et al., 2019) . Variabel-variabel  yang  tidak  berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah
adalah: Peran Internal Audit (Goo et al., 2019) . Sedangkan variabel-variabel yang menunjukkan hasil yang berbeda adalah; Transparansi, Kompentensi Aparatur Pemerintahan, Teknologi Informasi, Satuan Pengawasan Internal, (Adhitama et al., 2019) (Andari et al., 2022)  (Nurdin & Wijaya, 2018) (Sutrepti et al., 2022).
Adanya keterlambatan pelaporan dana desa oleh ratusan desa di Kabupaten Kediri belum bisa mencairkan dana desa (DD) tahap III (Rekian, 2022) . Siskeudes merupakan system baru, oleh karena itu  masih  banyak  hambatan,  khususnya  dalam  membuat  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Desa  yang berkualitas (Tinggi et al., 2022) (Ningsih et al., 2022) .
Berdasarkan  fenomena  dan  riset  gap  tersebut  peneliti  mengambil  faktor-faktor  yang  penting dalam  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan  desa.  Sehingga  identifikasi  permasalahan  dalam penelitian ini meliputi variabel-variabel yang menjadi faktor-faktor yang penting dalam mempengaruhi KLKPD yang terdiri dari : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan yang baik terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Menyusun  laporan  keuangan  maka  kualitas  laporan  keuangan  akan  meningkat,  penerapan  aplikasi Siskeudes  akan  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintahan  desa (Adillah  et  al.,  2021) , Peran pendamping desa (PPD) yang efektif meningkatkan kualitas laporan keuangan (Trisnadewi et al., 2020) . Lokasi penelitian adalah Pemerintahan Desa di Kabupaten Kediri Jawa Timur. Periode tahun 2023 .

## KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS (JIKA ADA)

## Stakeholder Theory
Teori pemangku kepentingan diperkenalkan pertama oleh Freeman (1994). Teori stakeholder mengemukakan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungannya sendiri tetapi juga bertanggung  jawab  untuk  memberikan  manfaat  kepada  berbagai  pihak  yang  terlibat,  seperti kreditor, supplier,  pemegang saham, konsumen, masyarakat, pemerintah, dan pihak lain yang berkepentingan (Handoko,  2021) .  Pada  organisasi  pemerintahan,  rakyat  sebagai  pemangku kepentingan perlu mendukung program-program kerja pemerintah sebagai pemegang kebijakaan agar tercapai dalam mewujudkan Good Government Governance (GGG) (Tullah et al., 2018) , pemerintah diharapkan mampu menyajikan laporan keuangan transparan dan akuntabel.
Pemerintah daerah, sebagai ekstensi dari pemerintah pusat, harus mengkomunikasikan prestasi dan kinerja keuangan secara rinci dan komprehensif untuk menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi mandat  yang  diberikan  oleh  masyarakat.  Dengan  menyajikan  laporan  keuangan  dengan  baik, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas mereka di mata publik. (Tinggi et al., 2022).

## Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi  pemerintahan  mencakup  aspek  keuangan  negara,  mulai  dari  perencanaan  anggaran hingga implementasi dan pelaporan hasilnya, di semua organisasi pemerintahan. PP No. 24 tahun 2005 jo  PP  No.  71  tahun  2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  pembaruannya  mengenai penggunaan basis akrual secara penuh untuk akuntansi pemerintahan baik yang berlaku di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Penetapan aturan ini menjadi   tonggak   sejarah   diterapkannya basis akuntansi akrual di Indonesia (Bondan S. et al., 2017) .

## Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa
Laporan  keuangan  desa adalah  sebuat  konsep yang  lebih aman  dan  berakuntabilitas  dari  pada berbagai jenis laporan bukan akuntansi. Laporan keuangan desa sejalan deangan euforia pembangunan desa  digital  di  berbagai  kabupaten  di  Indonesia (Hoesada  Jan,  2019) .  Keuangan  desa  merujuk  pada semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh desa yang dapat diukur dan diestimasi baik dalam bentuk uang maupun barang, sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan keuangan  desa  melibatkan  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  pengelolaan,  pelaporan,  dan pertanggungjawaban keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa) terdiri dari tiga  bagian  utama:  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan.  Laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa disampaikan dua kali setahun oleh Kepala Desa kepada bupati atau walikota, yaitu paling lambat bulan Juli dalam tahun yang berlangsung dan bulan Januari tahun berikutnya. ( Peraturan Kementerian Dalam
Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2018 Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  2018; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, 2014).
Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (KSAP)  pada  tahun  2016 telah menerbitkan  Konsep Publikasian mengenai Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa, namun sampai dengan saat ini Standar  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Desa  tersebut  belum  ditetapkan  sebagai  pedoman/standar resmi dalam pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

## Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan
Menurut  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  Tahun  2010,  disebutkan  karakteristik  laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kuantitatif yaitu:
a. Relevan
Laporan  keuangan  yang  relevan  adalah  informasi  yang  termuat  di  dalamnya  dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi  peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi evaluasi mereka di masa lalu.
b. Andal
Laporan keuangan  yang andal jika informasi yang terkandung dalam laporan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
c. Dapat Dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan  periode  sebelumnya  atau  laporan  keuangan  entitas  lain.  Perbandingan  dapat  mmeliputi perbandingan internal dan perbandingan eksternal.

## d. Dapat dipahami
Informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  dapat  dipahami  oleh    pengguna  dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

## Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan
Pemahaman akuntansi merujuk kepada individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang proses  akuntansi,  dari  pengumpulan  data  hingga  pembuatan  laporan  keuangan  yang  akurat,  sesuai dengan prinsip dan standar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang SAP. (Andari  et  al.,  2022) .  Komite  SAP  (2010)  mengemukakan  bahwa  indicator  pemahaman  akuntansi meliputi :
1. Penyusunan laporan keuangan memerlukan pemahaman terhadap komponen laporan keuangan dan prinsip akuntansi.
2. Tingkat pemahaman terhadap pengakuan unsur-unsur dalam laporan keuangan.
Tingkat    Pemahaman    Akuntansi  merupakan      sejauh      mana      mana      kemampuan      untuk memahami   akuntansi   baik   sebagai seperangkat pengetahuan maupun sebagai tingkat pemahaman akuntansi yang mempengaruhi kualitas  pelaporan keuangan (Andari et al., 2022) .
Aplikasi Siskeudes
Aplikasi Siskeudes dibuat sebagai salah satu implementasi dari UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (4) huruf (f) menyebutkan bahwa: Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip tata kelola desa yang meliputi akuntabilitas, transparansi, profesionalisme, efektivitas, efisiensi, kebersihan,  serta  bebas  dari  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  sesuai  dengan  Undang-Undang  yang mengamanatkan tata kelola desa yang bertanggung jawab.
Efisiensi dalam kinerja pemerintah desa diperlukan untuk mencapai target pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan pemerintah desa. Selain aspek pengelolaan keuangan desa, efektivitas  kinerja  pemerintah  desa  juga  terlihat  dari  kinerja  organisasi  pemerintah  desa  itu  sendiri. Penggunaan  aplikasi  Siskeudes  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  dapat  meningkatkan  akuntabilitas kinerja  dengan  memastikan  bahwa  alokasi  dana  sesuai  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai,  serta memungkinkan pemantauan transaksi yang dilakukan (Fauziah & Hermawan, 2022) .
Siskeudes  menghasilkan  output  berupa  dokumen  penatausahaan  dan  laporan  sesuai  dengan peraturan yang berlaku, penghematan biaya dan waktu serta mengeliminasi potensi kesalahan manusia, kecurangan dan membantu pengumpulan data. Selain kemudahan penggunaan, aplikasi ini dilengkapi dengan sistem pengendalian internal bawaan serta didukung oleh panduan implementasi dan manual aplikasi.  Aplikasi  ini  juga  membantu  pemerintah  kabupaten/kota  dalam  melakukan  kompilasi, pengawasan, dan evaluasi RAPBDes setelah data dimasukkan (Ta’dung, 2023).

## Peran Pendamping Desa
Siskeudes  merupakan  aplikasi  yang  baru,  agar  pengoperasian  aplikasi  tersebut  sesuai  sasaran diperlukan berbagai upaya baik berupa pelatihan maupun pendampingan. Dalam upaya keberhasilan dalam menerapkan aplikasi Siskeudes pemerintah juga memberikan pendampingan desa yang saat ini disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Proses penerapan Siskeudes diawali dengan sosialisasi, pelatihan-pelatihan, pemasangan aplikasi di komputer perangkat desa, kemudian dilanjutkan praktek langsung terhadap transaksi yang ada di Desa (Julianto & Dewi, 2019) .

## Kerangka Pemikiran
Berdasarkan perumusan masalah,  telah pustaka,  penelitian terdahulu, serta riset gap di atas maka kerangka pemikiran pada penelitian ini  adalah:
H1 H4 H2 H5           H3

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap KLKPD
Tingkat  pemahaman  akuntansi  mengacu  pada  seberapa  baik  seseorang  memahami  konsep- konsep akuntansi, baik sebagai pengetahuan umum maupun sebagai kemampuan yang memengaruhi kualitas  pelaporan  keuangan.  Pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  akan  meningkatkan KLKPD (Andari  et  al.,  2022) ,  berdasarkan  uraian  tersebut  dikembangkanlah  Hipotesis  1  sebagai berikut:
H1:  Pemahaman  Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap KLKPD.

## Pengaruh Penerapan Aplikasi Siskeudes Terhadap KLKPD
Penerapan aplikasi Siskeudes meningkatkan kinerja keuangan pemerintah desa, KLKPD, melalui peningkatan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan anggaran serta pengawasan keuangan desa secara lebih  transparan  dan  sistematis (Fauziah  &  Hermawan,  2022) .  Berdasarkan  uraian  tersebut dikembangkanlah Hipotesis 2 sebagai berikut:
H2:  Penerapan aplikasi Siskeudes berpengaruh terhadap KLKPD.

## Pengaruh PPD Terhadap KLKPD
Dalam upaya keberhasilan dalam menerapkan aplikasi Siskeudes pemerintah juga memberikan pendampingan desa yang saat ini disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan  Transmigrasi.  Proses  implementasi  Siskeudes  diawali  dengan  sosialisasi,  pelatihan-pelatihan, pemasangan  aplikasi  di  komputer  perangkat  desa,  kemudian  dilanjutkan  praktek  langsung  terhadap transaksi  yang  ada  di  Desa (Julianto  &  Dewi,  2019) ,  berdasarkan  uraian  tersebut  dikembangkanlah Hipotesis 3 sebagai berikut:
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)
Penerapan Aplikasi Siskeudes (X2)
Peran Pendamping Desa (X3)
Kualitas Laporan Keuangan Desa (Y)

## H3:  PPD berpengaruh terhadap KLKPD.

## PPD  Memoderasi  Hubungan  Antara  Pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  terhadap Kualitas Laporan Keuangan
PPD adalah memberi pemahaman dan pengetahuan mengenai pedoman/standar akuntansi yang berlaku  di  pemerintahan daerah/desa, Jika  aparatur  desa  bisa  memahami pedoman/standar akuntansi pemerintahan  akan  menghasilkan  laporan  keuangan  pemerintah  desa  yang  berkualitas,  berdasarkan uraian tersebut dikembangkanlah Hipotesis 4 sebagai berikut:
H4:  PPD memoderasi hubungan antara Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

## PPD memoderasi hubungan antara Penerapan aplikasi Siskeudes terhadap KLKPD
PPD di dalam penerapan Siskeudes adalah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap desa,  keberhasilan  implementasi  Siskeudes  diperlukan  peran  petugas  yang  memberi  pemahaman terhadap  perubahan-perubahan  sistem  dalam  tata  kelola  desa,  diperlukan  tahapan  untuk mentransformasikan  cara  kerja  Siskeudes  kepada  apparat  desa.  Maka  PPD  sangat  penting  dalam penerapan  Siskeudes  sehingga  bisa  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  memiliki  akuntabilitas, berdasarkan uraian tersebut dikembangkanlah Hipotesis 5 sebagai berikut: H5:  PPD memoderasi hubungan antara Penerapan aplikasi Siskeudes terhadap KLKPD.

## METODE PENELITIAN

## Desain penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif.  Penelitian kuantitatif  adalah  jenis  penelitian  yang  sistematis,  terstruktur,  tersusun  dari  awal  hingga  akhir penelitian, dan cenderung menggunakan analisis angka-angka statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2021) .
Populasi  penelitian  ini  adalah  seluruh  Desa  di  wilayah  Kabupaten  Kediri  Jawa  Timur  yang memiliki 343 desa. Responden dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa atau Kaur Keuangan Desa, pengambilan sampel dengan menggunakan rumus Slovin:
Dimana n adalah ukuran sampel yang akan dicari, N adalah ukuran populasi dan e adalah margin of error yang merupakan besaran kesalahan yang ditetapkan.
Teknik  pengumpulan data dengan  memberikan  pertanyaan tertulis secara  terstruktur  berkaitan dengan  variabel  yang  digunakan,  kuesioner  diberikan  kepada  Sekretaris  Desa  atau  Kaur  Keuangan Desa. Skala likert dipakai untuk mengukur sikap dan pendapat pada kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan pada  kuesioner  ini  mengambil  referensi  dari  variabel  penelitian-penelitian  terdahulu  yang  hasil penelitiannya  telah  diterbitkan  di  jurnal-junal  terakreditasi  sehingga  telah  teruji  secara  akademis, dilakukan  pengembangan    serta  modifikasi  oleh  peneliti  atas  pertanyaan-pertanyaan  tersebut  karena disesuaikan dengan indikator pengukuran variabel, agar tercapai suatu variabel bisa diinterpretasikan secara pas dan jelas, serta disesuaikan kondisi lapangan responden.

## Metode Analisis
Diskripsi statistik adalah statistik yang mengumpulkan informasi dalam bentuk deskripsi.

## Uji Validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk  menguji  item  indikator  dalam  kuesioner  yang  mereprentasikan konstruk  laten  valid  atau  tidak.  Suatu    indikator  dikatakan  valid  jika  indikator  pada  kuesioner  bisa digunakan untuk mengukur konstruk laten. Mengukur validitas dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu: − Construct  validity yaitu  mengukur  konsep/ construct suatu  laten,  hal  ini  merupakan  definisi operasional.
− Predictive validity yaitu mengukur pengukuran atas instrument itu sendiri.
− Content validity yaitu mengukur konstruk sebelum dan sesudah dibentuk untuk menguji validitas internal dan statistical (Ghozali, 2020, 74-75) .

## Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah untuk menguji indikator dari suatu kuesioner yang merupakan instrument yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan  pengukuran  lebih  dari  dua  kali  dengan  hasil  yang  akurat. Pendekatan  yang  sering  digunakan  untuk  menguji internal  consistency  reliability adalah Cronbach alpha (Ghozali, 2020, 75) .

## Teknik Analisa Data
Penelitian  ini  menggunakan  metode  SEM  dengan  software  WarpPLS  7.0.  Analisis  model struktural dalam SEM-PLS dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
− Model pengukuran ( Outer Model)
− Model Struktural ( Inner Model)
− Uji Hipotesis

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Diskripsi Responden
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  pamong  desa  terutama  Sekretaris  Desa  atau  Kaur Keuangan  Desa,  hal  ini  karena  pamong  desa  tersebut  yang  mengerti  pengelolaan  desa  secara menyeluruh dan menjadi faktor penting dalam keberlanjutan tata kelola desa. Populasi penelitian ini sejumlah Desa yang ada di Kabupaten Kediri sebanyak 343, pengambilan sampel dengan menggunakan rumus Slovin yaitu  untuk  menghitung  banyaknya  sampel  minimum  suatu  survei  populasi  terbatas. Dengan rumus ini maka jumlah sampel diperoleh minimal adalah: n = 343 / 1 + 343 x 10% 2 = 77,4
Jangka waktu penyebaran kuesioner tanggal 17 sampai dengan 23 Juli 2023, dengan cara yaitu: selebaran  cetakan/ hardcopy kuesioner  serta google  form .  Diperoleh  responden  sebanyak  100  yang tersebar merata di seluruh Wilayah Kabupaten Kediri. Data karakteristik responden sebagai berikut:
Tabel 2. Profil Responden Kriteria Kategori Jumlah % Jenis Kelamin Laki-laki 61 61% Perempuan 39 39% Usia 15 - 30 Tahun 34 34% 31 - 50 Tahun 65 65% > 50 Tahun 1 1% Tingkat SMA/Sederajat 27 27% Pendidikan D1 - D3 10 10% S1 58 58% S2 5 5% Jabatan Sekretaris desa 92 92% Kaur Keuangan 7 7% Lainnya 1 1% Masa Kerja 1 - 2 Tahun 18 18% 3 - 4 Tahun 61 61% > 5 Tahun 21 21%
Sumber : Data primer diolah,

## Analisa SEM-PLS
Hasil Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)
Tabel 3. Skor Outer Loading , AVE, CA, CR Konstruk Indikator Outer Loading AVE CR CA KLKD1 0.719 KLKD2 0.701 KLKD KLKD3 0.656 0.516 0.864 0.812 KLKD5 0.690 KLKD6 0.805 KLKD7 0.729 PSAP1 0.724 PSAP2 0.741 PSAP3 0.823 PSAP PSAP4 0.803 0.657 0.939 0.925 PSAP5 0.846 PSAP6 0.888 PSAP7 0.807 PSAP8 0.840 PSKD1 0.763 PSKD2 0.846 PSKD PSKD3 0.865 0.681 0.937 0.92 PSKD4 0.699 PSKD5 0.835 PSKD6 0.868 PSKD7 0.877 PPD1 0.758 PPD3 0.874 PPD PPD4 0.864 0.736 0.951 0.94 PPD5 0.848 PPD6 0.898 PPD7 0.890 PPD8 0.862
Sumber : Data primer diolah,
Tabel di atas menunjukkan bahwa semua indicator dapat dinyatakan valid atau sudah memenuhi, sebab  ada  3  indikator  bernilai  loading  faktor  0,6  sampai  0,7  ini  tetap  diperhankan  dalam  konstruk penelitian karena memiliki P value < 0,001.
Berikutnya  uji Discriminant  Validity dari  model  dinai  berdasarkan cross  loading pengukuran dengan  konstruk . Korelasi  konstruk  dengan  item  lebih  besar,  maka  menunjukkan  konstruk  laten memprediksi blok lebih baik daripada ukuran blok lainnya.

## Tabel 4 . Loading dan Cross Loading pada SEM-PLS
Indikator KLKD PSAP PSKD PPD KLKD1 0.719 0.446 0.475 0.482 KLKD2 0.701 0.475 0.368 0.399 KLKD3 0.656 0.400 0.178 0.188 KLKD5 0.690 0.390 0.315 0.319
KLKD6 0.805 0.516 0.406 0.297 KLKD7 0.729 0.462 0.258 0.221 PSAP1 0.457 0.724 0.512 0.400 PSAP2 0.441 0.741 0.474 0.346 PSAP3 0.517 0.823 0.568 0.582 PSAP4 0.497 0.803 0.397 0.344 PSAP5 0.580 0.846 0.536 0.498 PSAP6 0.553 0.888 0.668 0.583 PSAP7 0.496 0.807 0.589 0.542 PSAP8 0.511 0.840 0.610 0.572 PSKD1 0.427 0.505 0.763 0.313 PSKD2 0.411 0.588 0.846 0.533 PSKD3 0.378 0.490 0.865 0.554 PSKD4 0.371 0.392 0.699 0.271 PSKD5 0.392 0.597 0.835 0.502 PSKD6 0.333 0.626 0.868 0.489 PSKD7 0.407 0.671 0.877 0.512 PPD1 0.315 0.460 0.405 0.758 PPD3 0.346 0.505 0.456 0.874 PPD4 0.405 0.533 0.520 0.864 PPD5 0.274 0.468 0.374 0.848 PPD6 0.408 0.580 0.510 0.898 PPD7 0.475 0.552 0.500 0.890 PPD8 0.417 0.487 0.499 0.862 Sumber : Data primer diolah
Tabel 4 menunjukkan bahwa indicator adalah valid. Loading factor melebihi cross loading factor.
Tabel 5. Discriminant Validity pada SEM-PLS tahap II KLKD PSAP PSKD PPD KLKD 0.718 PSAP 0.628 0.811 PSKD 0.475 0.673 0.824 PPD 0.451 0.601 0.551 0.857
Sumber : data primer, diolah
Tabel  4  dan  Tabel  5,  menunjukkan  bahwa  semua  nilai  setiap  konstruk  lebih  besar  daripada korelasi antar konstruk dan konstruk lainnya. Sehingga dari Tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semua konstruk dalam model yang diestimasi telah memenuhi kriteria uji Discriminant Validity .

## Hasil Model Struktural (Inner Model)
Dalam menilai model struktural ( inner model ) yang evaluasi untuk melihat model struktral yang dibangun telah benar serta untuk menguji model atau kerangka konsep yang dilakukan dalam penelitian. Evaluasi inner model dapat dilihat dari koefisien determinan (R 2 ), predictive relevance (Q 2 ), Goodness Fit Index (GoF) (Ghozali, 2020,80-88) .
Dimulai  dengan melihat  nilai  R 2 setiap  variabel  laten  endogen  sebagai  kekuatan  prediksi  dari model  struktural.  Kemudian  dilakukan  test  untuk  menguji predictive  relevance (Q 2 ), Goodness  Fit Index (GoF)  untuk  mengukur  fit  model  secara  keseluruhan.  Namun  R 2 bisa  menyebabkan  bias  jika semakin banyak predictor variabel dalam model, untuk mengatasi disarankan menggunakan Shrungken atau Adjusted  R 2 yang  pada  software  WarpPLS  7.0  ini  otputnya  sudah  ditambahkan.  Nilai  R 2 atau Adjusted  R 2 0.70  ,  045  ,  0.25  dapat  disimpulkan  bahwa  model  kuat,  moderate,  dan  lemah.  Batas
maksimal untuk nilai PLS ini adalah 0.70, jika lebih besar kemungkinan model mengalami problem collinearity (Ghozali, 2020,80) . Hasil Uji Hipotesis
Tabel 6. Koefisien Jalur Path Coefficients P-value Hasil PSAP --> KLKD 0.362 <0.001 Signifikan PSKD --> KLKD 0.201 0.018 Signifikan PPD --> KLKD 0.208 0.015 Signifikan PPD*PSAP --> KLKD -0.171 0.038 Signifikan PPD*PSKD --> KLKD -0.162 0.046 Signifikan
Sumber: Data primer diolah,

## PEMBAHASAN
Hasil pengujian hipotesis alternatif pertama menunjukkan bahwa  Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan  berpengaruh  terhadap  KLKPD.  Hal  ini  sesuai  teori  hipotesis  pertama,  yaitu  Tingkat Pemahaman Akuntansi merupakan sejauh mana kemampuan untuk memahami akuntansi baik sebagai seperangkat pengetahuan maupun sebagai tingkat pemahaman akuntansi yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan (Andari et al., 2022) .
Ditinjau dari sudut pandang usia dan pendidikan, tingkat pemahaman dipengaruhi oleh usia dan latar belakang pendidikan, pada penelitian ini usia responden hampir 100 persen di usia yang masih produktif  yaitu  dibawah  50  tahun,  usia  produktif  ini  merupakan  masa  dimana  seseorang  memiliki kemampuan memahami suatu hal dengan baik. Sedangkan dari sisi latar pendidikan responden memiliki Pendidikan yang cukup tinggi sebanyak 78% adalah D1 sampai dengan S-1 sehingga dengan pendidikan yang cukup tinggi ini responden bisa memahami Standar Akuntansi Pemerintahan dengan baik.
Hasil penelitian ini juga masih selaras seperti yang di sebutkan oleh  Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2010) indikator dari pemahaman akuntansi adalah:
1. Tingkat pemahaman terhadap komponen laporan keuangan dan prinsip akuntansi. Paham terhadap komponen-komponen laporan keuangan dan prinsip-prinsip akuntansi merupakan suatu keharusan seseorang dalam menyusun laporan keuangan.
2. Tingkat pemahaman terhadap pengakuan unsur-unsur dalam laporan keuangan. Orang yang akan menyusun  suatu  laporan  keuangan  harus  memahami  terlebih  dahulu  unsur-unsur  yang  terdapat dalam sebuah laporan keuangan.
Disamping itu, tingkat pemahaman mengenai pedoman-pedoman teknis pelaporan keuangan atau yang di sebut Standar Akuntansi Pemerintah tersebut, sejalan dengan hasil pengujian mengenai PPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan, selain responden yang berada pada usia produktif serta memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi, dilengkapi dengan tambahan edukasi yang intensif oleh Pendamping  Desa  terhadap  pedoman teknis  dan  SAP akan menambah  lengkap  pemaham  responden mengenai SAP tersebut.
Dilihat dari sudut pandang pelatihan responden, hasil penelitian ini sangat selaras, hampir seluruh responden  telah  mendapatkan  pelatihan mengenai  pengelolaan  desa termasuk  pengelolaan  keuangan desa.  Dalam  hal  ini  terlihat  pemerintah  sangat  menaruh  perhatian  dalam  mendorong  tercapainya transformasi pembangunan desa yaitu pembangunan desa secara mandiri dalam rangka menyukseskan dan menerapkan UU Desa. Dengan pelatihan mengenai Sistem Keuangan Desa yang telah didapatkan aparat  desa  ini  merupakan  modal soft  skill atau  aset  SDM  yang  sangat  mendukung  entitas  dalam menerbitkan laporan keuangan desa yang berkualitas.
Hasil pengujian hipotesis alternatif ketiga PPD berpengaruh terhadap KLKPD. Hal ini selaras dengan  teori  hipotesis.  Dalam  upaya  keberhasilan  dalam  mengimplementasikan  aplikasi  Siskeudes pemerintah  juga  memberikan  pendampingan  desa  yang  saat  ini  disediakan  oleh  Kementerian  Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.
Proses  implementasi  Siskeudes  diawali  dengan  sosialisasi,  pelatihan-pelatihan,  pemasangan aplikasi di komputer perangkat desa, kemudian dilanjutkan praktek langsung terhadap transaksi yang ada di Desa (Julianto & Dewi, 2019) . Pemerintah sangat tepat mengambil langkah dan mengantisipasi
perubahan/transformasi  pembangunan  desa  ini.  Suatu  kebijakan  baru  akan  memerlukan  penggerak, pendorong,  penyelaras,  penyemangat  dalam  tugasnya  mendampingi  desa-desa  dalam  melaksanakan perubahan tersebut.
Hasil  pengujian  hipotesis  alternatif  keempat  PPD  memoderasi  pengaruh  antara  Pemahaman Standar  Akuntansi  Pemerintahan  terhadap  KLKPD.  Sementara  dalam  teori  hipotesis  dikatakan  PPD adalah memberi pemahaman dan pengetahuan mengenai pedoman/standar akuntansi yang berlaku di pemerintahan daerah/desa, Jika aparatur desa bisa memahami pedoman/standar akuntansi pemerintahan akan  menghasilkan  laporan  keuangan  pemerintah  desa  yang  berkualitas.  Keberhasilan  aparat  desa memahami  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  selain  disebabkan  oleh  faktor  internal  personal  seperti yang telah dijelaskan dalam uji hipotesis pertama yaitu usia yang produktif serta latar belakang yang cukup tinggi, tentunya faktor Pendamping Desa juga memiliki peran melengkapi kesempurnaan aparat desa dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah desa yang baik.
Hasil  pengujian  hipotesis  alternatif    kelima  PPD  memoderasi  pengaruh  Penerapan  Aplikasi Siskeudes terhadap KLKPD. Sementara dalam teori hipotesis dikemukakan PPD di dalam implementasi Siskeudes adalah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap desa, keberhasilan implementasi Siskeudes diperlukan peran petugas yang memberi pemahaman terhadap perubahan-perubahan sistem dalam  tata  kelola  desa.  Siskeudes  merupakan  perangkat  lunak  yang  bekerja  secara  online  dan terintegrasi,  diperlukan  tahapan  yang  cukup  untuk  mentransformasikan  cara  kerja  Siskeudes  kepada apparat desan yang belum pernah menjalan Siskeudes dari awal sampai menjadi laporan keuangan desa. Disinilah  PPD  sangat  penting  dalam  implementasi  Siskeudes  sehingga  bisa  menghasilkan  laporan keuangan  yang  memiliki  akuntabilitas.  Seperti  yang telah  dijelaskan  dalam  hasil  uji  hipotesis  kedua yaitu  aparat  desa  telah  mendapat  pelatihan  yang  memadai  terhadap  pengelolaan  desa  termasuk pengelolaan keuangan desa, dalam hal ini peran pendamping masih cukup relevan dalam memperdalam aparat  desa  dalam  menjalankan  aplikasi  Siskeudes.  Tentunya  dalam  praktek  sehari-hari  dijumpai permasalahan-permasalahan atau hal-hal lain diluar materi pelatihan, disinilah PPD memberikan solusi. Setiap desa akan menghadapi permasalahan yang bervariasi, disini pendamping desa dituntut memiliki pengetahuan yang luas, tangguh dan konsisten .

## KESIMPULAN
KLKPD sangat penting untuk pertanggungjawaban pemerintahan Desa kepada stakeholdernya. Dapat disimpulkan bahwa dalam menyajikan laporan keuangan Pemerintahan Desa diperlukan hal-hal sebagai berikut :
Memahami Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai PP 71 tahun 2010 , dengan memahami SAP yang baik Pemerintahan Desa dapat menyajikan laporan keuangan desa yang berkualitas dan akuntabel .
Aplikasi Siskeudes merupakan hal baru bagi Desa, dengan memahami, mengenal dan menjalan yang  baik  akan  membantu  Pemerintahan  Desa  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  secara  efektif  dan efisien.
Diperlukan suatu proses pengajaran sekaligus penggerak kepada aparat yang terkait di Desa agar bisa menghasilkan Laporan Keuangan Desa. Proses transformasi ini dilakukan oleh Pendamping Desa.

## SARAN
Peneliti memberi beberapa saran:
a. Agar segera ditetap Standar Pelaporan Keuangan Desa seperti yang sudah diedarkan tapi masih dalam bentuk Exposure Draft
b. Penelitian ini bisa dilakukan di wilayah Indonesia lainnya, agar tercapai tujuan pemerintah dalam mentransformasi pembangunan berbasis Desa.
c. Bagi penelitian selanjutnya agar memperbanyak populasi penelitian serta menambah/memperluas variabel yang mungkin mempengaruhi KLKPD seperti: Peran adanya website Bimbimgan Teknis (Bimtek).

## IMPLIKASI DAN BATASAN

## Implikasi
Dalam upaya peningkatan KLKPD di seluruh Indonesia berdasar UU Desa, diperlukan beberapa hal seperti: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengawasan  Internal,  Konsistensi,  agar  pengelolaan  dana  desa  bisa  lebih  efektif  dalam  mendukung Pembangunan desa.

## Batasan
Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya: a. Data  diperoleh  dari  kuesioner  tertutup  dari  responden,  sehingga  jawaban  bersifat  subjektif berdasarkan kondisi dan pengetahuan responden.
b. Penelitian hanya dilakukan di Kabupaten Kediri Jawa Timur.
c. Data responden diperoleh pada bulan  Juli 2023, sehingga hasil yang diperoleh hanya mencerminkan kondisi pada saat pengambilan sampel.

## REFERENSI
Adhitama, P. P., Suratno, & Edy, S. (2019). Analisis Determinan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  dengan  Sistem  Pengendalian  Internal  Sebagai  Variabel  Moderasi. Ekobisman , 3 (2). Retrieved from
https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/ekobisman/article/view/285
Adillah,  R.,  Apriadi,  A.,  &  Muhammad,  R.  N.  (2021).  Pengaruh  Kompetensi  Perangkat  Desa  dan Penerapan Siskeudes terhadap Kualitas Laporan Dana Desa. Indonesian Accounting Research Journal , 1 (2), 261–270. Retrieved
from https://jurnal.polban.ac.id/ojs- 3.1.2/iarj/article/view/2445
Andari,  T.,  Novitasari,  G.,  &  Dewi,  S.  (2022).  Pengaruh  Etika  Kepemimpinan,  Kualitas  Sistem Informasi  Akuntansi,  Fungsi  Badan  Pengawas,  Tingkat  Pemahaman  Akuntansi  dan  Budaya Organisasi  terhadap  Kualitas  Pelaporan  Keuangan  pada  Lembaga  Perkreditan  Desa  di  Kec. BlahBatuh. Kumpulan  Hasil  Riset  Mahasiswa  Akuntansi (Kharisma) , 4 ,  180–189.  Retrieved from https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/4858 Bondan  S.,  Y.  P.,  Djamhuri,  A.,  &  Rosidi,  R.  (2017).  Kapabilitas  Dinamis,  Implementasi  Sistem Akuntansi  Pemerintahan  dan  Kualitas  Laporan  Keuangan  SKPD  (Studi  pada  Pemerintah Kabupaten
Kediri). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 19 (2). https://doi.org/10.9744/jak.19.2.82-101
BPS, S. S. K. P. D. (2021). Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Desa Seluruh Indonesia [Format  Baru]  (Ribu  Rupiah),  2019-2021 .  Biro  Pusat  Statistik.  Retrieved  from https://www.bps.go.id/indicator/13/1977/1/realisasi-penerimaan-dan-pengeluaran-pemerintah- desa-seluruh-indonesia-format-baru-.html
Fauziah, N., & Hermawan, S. (2022). Implementation of the Village Financial System (Siskeudes) to Improve Village Financial Management Accountability. Indonesian Journal of Cultural and Community Development , 13 . https://doi.org/10.21070/ijccd2022788 Gayatri, G., & Latrini, M. Y. (2018). Efektivitas Penerapan Siskeudes dan Kualitas Laporan Keuangan Dana
Desa. Jurnal
Ilmiah
Akuntansi Dan Bisnis , 13 (2), 113.
https://doi.org/10.24843/JIAB.2018.v13.i02.p05 Ghozali, I. (2020). Partial Least Squares Konsep, Metode dan Aplikasi Menggunakan Warp PLS 7.0 (4th ed.). Badan Penerbit - Undip.
Goo, K. M. G., Mulyadi, J., & Syam, M. A. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan  dengan  Komitmen  Organisasi  sebagai  Variabel  Moderating  pada  Pemerintah Kabupaten
Ende. Ekobisman . Retrieved from https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/ekobisman/article/view/1022
Handoko,  B.  L.  (2021). Stakeholder  Theory  dan  Hubungannya  dengan  Sustainability  Report  – Accounting . Binus University. Retrieved from
https://accounting.binus.ac.id/2021/07/13/stakeholder-theory-dan-hubungannya-dengan- sustainability-report/
Hasibuan, R. A., Junita, A., & Azhar, I. (2021). Determinan Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa  dengan  Peran  Pendamping  Desa  sebagai  Pemoderasi  (Studi  pada  desa  se  Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa). Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra , 2 (5). Hoesada Jan. (2019). Akuntansi Desa . Salemba Empat. Husin, A. El. (2014, May 23). Kunjungan Konsultasi DPRD Kabupaten Kediri ke BPKP . Retrieved from
Https://Www.Bpkp.Go.Id/Sakd.
https://www.bpkp.go.id/sakd/berita/read/12441/0/Kunjungan-Konsultasi-DPRD-Kabupaten- Kediri-ke-BPKP.bpkp
Julianto, I. P., & Dewi, G. A. K. R. S. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan  Pengelolaan  Dana  Desa. Jia  (Jurnal  Ilmiah  Akuntansi) , 4 (1),  24–42. https://Doi.Org/10.23887/Jia.V4i1.17242
Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. No. 20, BNRI (2018).
Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Pub. L. No. 263/PMK.05/214, BNRI (2014).
Maharani,  D.  N.,  &  Akbar,  F.  S.  (2020).  Penerapan  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  dalam Mewujudkan  Akuntabilitas  Pemerintahan  Desa. BAJ  (Behavioral  Accounting  Journal , 3 (1). Retrieved from https://baj.upnjatim.ac.id/index.php/baj/article/view/253 Nafi’ah, N. K., & Prihatiningtias, Y. W. (2018). Implementasi dan Evaluasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Provinsi Jawa Timur . Retrieved from
https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4689
Ningsih,  A.,  Nurhaliza,  S.,  &  Priyanti,  E.  (2022).  Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulak Kabupaten Indramayu. Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan , 3 (1), 1–21. https://doi.org/10.54144/govsci.v3i1.14
Nurdin, Y., & Wijaya, I. (2018). Pengaruh Kompetensi Akuntansi Aparat Pengelola Dana Desa Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan  Dana Desa (Studi Pada  Kecamatan  Sinjai  Selatan  Kabupaten  Sinjai). Universitas  Fajar .  Retrieved  from https://journal.unifa.ac.id/index.php/aaos/article/view/106
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  BNRI  (2010).  Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010
Rekian.  (2022,  September  29). Laporan  hambat  ratusan  desa  di  Kabupaten  Kediri  |  Radar  Kediri .
Radarkediri.Jawapos.Com/Politik-Pemerintahan.
Retrieved from
https://radarkediri.jawapos.com/politik-pemerintahan/29/09/2022/laporan-hambat-ratusan- desa-di-kabupaten-kediri/
Simanjuntak,  V.,  Setiawati,  L.,  &  Werimon,  S.  (2022).  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia, Pendidikan  Dan  Pelatihan,  Serta  Peran  Pendamping  Desa  Terhadap  Efektivitas  Penggunaan Sistem  Keuangan  Desa. Jurnal  Analisa  Akuntansi  Dan  Perpajakan , 6 (1),  84–97. https://doi.org/10.25139/jaap.v6i1.4350
Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Sutopo, Ed.; 3rd ed.). Alfabeta CV.
Sutrepti, N. L. P. A., Sumadi, N. K., & Muliati, N. K. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi  Aparatur  Pengelola  Dana  Desa,  dan  Sistem  Keuangan  Desa  Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Petang. Hita_Akuntansi Dan Keuangan . Ta’dung,  Y.  L. (2023).  Pendampingan  Penyusunan  Laporan  Keuangan  Desa  Berbasis  Siskeudes  Di Lembang Rantebua, Kecamatan Rantebua  Toraja Utara. Jurnal Kabar Masyarakat , 1 (1), 35– 40. Retrieved from https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JKB/article/view/125
Tinggi,  S.,  Ekonomi,  I.,  Sibolga,  A.-W.,  Keuangan,  P.,  Desa,  D.,  Kecamatan,  B.,  &  Faizah,  D.  A. (2022).  Analisis  Penerapan  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  dalam  Pengelolaan Keuangan  di  Desa  Banyudono  Kecamatan  Dukun. Jesya  (Jurnal  Ekonomi  Dan  Ekonomi Syariah) , 5 (1), 763–776. https://doi.org/10.36778/JESYA.V5I1.539
Trisnadewi,  Aaae.,  Amlayasa,  Aab.,  &  Wayan  Rupa,  I.  (2020).  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Kinerja  Siskeudes  dalam  Meningkatkan  Kualitas  Laporan  Keuangan  Dana  Desa. Jurnal Akuntansi , 10 (1), 37–52. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.3.37-52 Tullah, D. S., Apriyanti, E., & Wijaya, N. (2018). Pengaruh Penerapan Good Government Governance (Ggg)  Dan  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (Spip)  Terhadap  Kualitas Pelaporan
Keuangan. Balance Vocation Accounting Journal , 2 (1). http://dx.doi.org/10.31000/bvaj.v2i1.975
Umayah,  I.,  Arisyahidin,  &  Mutiara,  N.  (2022).  Analisis  Peran  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes) Terhadap Akuntanbilitas dan Transparansi Guna Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kabupaten Kediri. Otonomi , 22 (1).
Widayati,  W.,  &  Abdurahim,  A.  (2022).  Determinan  yang  Berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  pada  Pemerintah  Desa  Di  Kabupaten  Gunungkidul. Ratio :  Review  Akuntansi Kontemporer Indonesia , 3 (2). Retrieved from
http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/REVIU
Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Factors Affecting The Quality Of Local Government Financial Statements  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah.
Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi , 14 (1), 56–64. Retrieved from
https://journal.unimma.ac.id/index.php/bisnisekonomi/article/view/124