## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/
Volume 04, Nomor 01, Juli 2022

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANDAR LAMPUNG
Amnawaty 1 , Mevitama Shindi Baringbing* 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas Lampung Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung 35145, Indonesia amnawaty@yahoo.com

## Abstract
Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are business activities that are able to absorb employment,  provide  additional  economic  income  to  the  community  and  encourage  economic growth and the national economy. The goal is to ensure certainty in the business world and legal certainty.  The  situation  of  MSMEs  during  the  Covid-19  pandemic  when  viewed  from  current regulations includes industrial permits, distribution permits, registered brands, legality of business entities and inadequate transaction and e-commerce support. The problem in this paper is how is  legal  protection  for  MSMEs  during  the  Covid-19  pandemic  and  what  are  the  obstacles experienced by the Bandar Lampung government in implementing legal protection for MSMEs during  the  Covid-19  pandemic.  The  method  used  in  this  study  is  a  method  with  a  Juridical Empirical approach. In the midst of the Covid-19 pandemic, to strengthen protection for MSMEs, the DPR and the government have also formed Government Regulation No. 7 of 2021 concerning Ease, Protection and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises.
Keywords : Covid-19; Legal Protection; MSMEs

## Abstrak
Usaha  Mikro  Kecil  &  Menengah  (UMKM)  adalah  aktivitas  bisnis  yang  sanggup  menyerap lapangan  kerja,  menambah  pendapatan  ekonomi  pada  rakyat  &  mendorong  pertumbuhan ekonomi dan perekonomian nasional. Tujuannya supaya terjaminnya kepastian global berusaha dan adanya kepastian aturan. Keadaan UMKM ketika pandemi Covid-19 bila dicermati menurut regulasi  mencakup  izin  industri,  izin  edar,  izin  terdaftar,  legalitas  badan  bisnis  dan  dukungan transaksi  dan  e-commerce  kurang  memadai.  Permasalahan  pada  pada  penulisan  ini  adalah bagaimanakah  perlindungan  hukum  terhadap  UMKM  Kota  Bandar  Lampung  dalam  masa pandemi  Covid-19.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  dengan pendekatan  secara  Yuridis  Empiris.  Di  tengah  pandemi  Covid-19,  untuk  memperkuat pelindungan terhadap UMKM, DPR dan pemerintah juga telah membentuk Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Kata Kunci: Covid-19; Perlindungan Hukum; Usaha Mikro Kecil dan Menengah

## A. Pendahuluan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah aktivitas bisnis yang dapat menyerap lapangan  kerja,  menaruh  penambahan  pendapatan  ekonomi  pada  masyarakat,  mendorong pertumbuhan  ekonomi  dan  menaikkan  perekonomian  nasional.  Adapun  tujuannya  supaya
terjaminnya aktivitas berusaha dan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha. Maka salah satu tugas pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi UMKM. Perlindungan hukum tersebut memfasilitasi pemberdayaan pada era perdagangan bebas yang kompetitif, sekaligus untuk menaikkan kualitas kehidupan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Penulisan  ini  fokus  terhadap  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  yang  memiliki peran  penting  dalam  perekonomian  Indonesia.  Adanya  UMKM,  jumlah  angka  pengangguran yang tidak terserap menjadi berkurang. Ruang lingkup UMKM telah dipromosikan dan dijadikan sebagai agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia. Ketika terjadi Krisis Ekonomi 1998, hanya sektor UMKM yang mampu bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis. 1
Mudradjad  Kuncoro  dalam  Harian  Bisnis  Indonesia  pada  tanggal  21  Oktober  2008 mengemukakan  bahwa  UMKM  terbukti  dapat  bertahan  terhadap  krisis  karena,  tidak  memiliki utang luar negeri. Kedua, tidak banyak utang ke perbankan karena mereka dianggap unbankabl e. Ketiga, menggunakan  input  lokal,  keempat  UMKM  berorientasi  ekspor. Selama  periode  1997- 2006,  jumlah  perusahaan  berskala  UMKM  mencapai  99%  dari  keseluruhan  unit  usaha  di Indonesia. Sumbangan UMKM terhadap produk domestik bruto mencapai 54%-57%. Sedangkan sumbangan  UMKM  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  sekitar  96%.  Sebanyak  91%  UMKM melakukan  kegiatan  ekspor  melalui  pihak  ketiga  eksportir/pedagang  perantara.  Sekitar  8,8% yang berhubungan langsung dengan pembeli/importir di luar negeri. 2
Sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan  peran  serta  kelembagaan  UMKM, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha,  dan  masyarakat  secara  menyeluruh,  sinergis,  dan  berkesinambungan.  Dalam memberdayakan  UMKM,  seluruh  peraturan  perundang-undangan  berkaitan  dengan  UMKM merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 3
Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  dapat  dilakukan  melalui  peningkatan aspek  pemodalan,  kebebasan  pasar  dan  penguasaan  teknologi.  Pemberdayaan  tersebut hendaknya berpihak pada ekonomi rakyat supaya dapat mengejar persaingan usaha dan pasar bebas.  Usaha  yang  dilakukan  UMKM  tidak  dapat  lepas  dari  perlindungan  hukum,  sebab penerapan pasar bebas tentunya  akan menimbulkan  persaingan usaha  yang tidak sehat. 4 Hal tersebut  penting  adanya  perlindungan  hukum  yang  dapat  langsung  dengan  tegas  membantu
1 Sri Handani, Manajemen UMKM Dan Koperasi (Surabaya: Unitomo Press, 2019).
2 Surachman Sumawihardja, Mengembangkan Keunggulan Bersaing Usaha Kecil Dan Menengah Untuk Mencapai Posisi Pasar Yang Kuat Dan Berkelanjutan Dalam Era Global , 2003.
3 Erman  Rajagukguk, Peranan  Hukum  Di  Indonesia;  Menjaga  Persatuan  Memulihkan  Ekonomi  Dan Memperluas Kesejahteraan Sosial (Depok, 2000).
4 T. Sulistia, “Perlindungan Hukum Dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil Dalam Ekonomi Pasar Bebas,” Jurnal Hukum Bisnis (2007): 22.
UMKM. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu dalam bentuk pemberlakuan hukum Anti  dumping ,  dalam  bentuk  Kebijakan  Pengamanan  Perdagangan  ( Safeguard ),  dan dalam bentuk peraturan pelaksanaan bea masuk balasan.
Pemerintah  sebenarnya  telah  memberikan  perlindungan  terhadap  UMKM  sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, bahwa “Usaha besar dilarang memiliki atau menguasai usaha mikro, kecil dan  menengah  sebagai  mitra  usahanya  dalam  pelaksanaan  hubungan  kemitraan.”  Namun, secara  praktek  hal  tersebut  belum  berjalan  efektif  mengingat  tidak  adanya  mekanisme pengawasan  dari  pemerintah.  Disisi  lain  ketentuan  tersebut  dinilai  hanya  bersifat  formalitas karena  seringkali  pengusaha  nasional  hanya  dijadikan silent  partner ,  sehingga  tujuan memberdayakan pengusaha nasional atau UMKM tidak tercapai. 5 Pemberdayaan UMKM pada dasarnya  perlu  mendapatkan  perhatian  dan  perlindungan  khusus  dari  pemerintah  karena banyaknya jumlah pengusaha UMKM di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut setiap jenis usaha perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha untuk menjawab tantangan perkembangan  ekonomi  pada  masa  yang  akan  datang. 6 Aspek  lain  yang  harus  diperhatikan adalah terkait kelemahan atau kekurangan UMKM ketika masuk dalam sistem persaingan pasar bebas. 7
Pada awal tahun 2020 Indonesia dilanda kasus pandemi Covid-19 yang berdampak pada perubahan  tatanan  kehidupan  sosial  serta  menurunnya  kinerja  ekonomi  di  sebagian  besar negara,  termasuk  juga  di  Kota  Bandar  Lampung.  Menurunnya  kinerja  ekonomi  Kota  Bandar Lampung terjadi sejak triwulan I tahun 2020, tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2020 yang hanya mencapai 1,74 persen, dan kembali menurun signiﬁkan pada triwulan II tahun  2020  yang  tumbuh  minus  3,57  persen,  telah  melumpuhkan  usaha  mikro,  kecil  dan menengah atau  akibat anjloknya aktivitas perdagangan. 8
Upaya yang dilakukan untuk menumbuh kembangkan UMKM dibutuhkan kolaborasi yang antara pihak pemerintah, baik pusat juga wilayah pada satu pihak lain. Peran pemerintah tampak pada  fasilitas  yang  nyata  pada  UMKM  &  tentunya  juga  melalui  pembentukan  peraturan perundang-undangan  yang  berpihak  pada  UMKM.  Kepala  bidang  industri  dalam  negeri  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Provinsi  Lampung  Muhammad  Zimmi  mengatakan,  UMKM paling banyak terdampak pandemi Covid-19. Dikatakan Zimmi, terkait hal tersebut, pemerintah
5 Ary Zulfikar, Hukum Penanaman Modal: Kebijakan Pembatasan Modal Asing Kajian Pemanfaatan Arus Modal Asing Untuk Penguatan Struktur Ekonomi Kerakyatan (Bandung: Keni Media, 2019).
6 Sentosa Sembiring, Hukum Dagang (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
7 Mukti Fajar, UMKM Di Indonesia Prespektif Hukum Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
8 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, “Analisis Hasil Survei Dampak COVID-19 Terhadap Pelaku Usaha Provinsi Lampung,” Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung , last modified 2020, accessed April 7,  2022,  https://lampung.bps.go.id/publication/2020/10/19/9c337cbfec8e038ce5f65de9/analisis-hasil- survei-dampak-covid-19-terhadap-pelaku-usaha-provinsi-lampung.html.
sudah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam pemulihan kondisi sosial ekonomi pasca Covid-19.  Menurut  Zimmi,  setidaknya  tiga  strategi  pemerintah  yang  dilakukan  dalam  upaya pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 yakni operasi pasar di lima belas kabupaten kota,  dilakukan pengawasan terhadap  barang yang beredar, serta stabilisasi harga bahan pokok yang terus dijaga. 9
Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non- Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, Covid-19 dapat dinyatakan sebagai keadaan force majeure . 10 KUHPerdata juga sudah mengatur mengenai keadaan  memaksa,  dasar  hukum force  majure yakni  Pasal  1244  dan  1245  KUHPerdata mengatur  penggantian  biaya  kerugian  dan  bunga  dapat  dimaafkan  jika  terjadi  suatu  keadaan yang  memaksa.  Akibat  pemberlakuan  kebijakan  PSBB  COVID-19,  dalam  hal  debitor  dapat membuktikan timbul kendala baginya dalam pemenuhan kewajibannya. Maka kebijakan PSBB COVID-19 dapat diberlakukan sebagai force majure baginya. 11
Keadaan force  majeur tersebut  menggerakkan  UMKM  saat  pandemi  Covid-19  untuk berusaha bertahan melakukan kegiatan usahanya. Jika dilihat dari sisi regulasi saat ini, peraturan terkait Usaha Mikro Kecil dan Menengah meliputi izin industri, izin edar, merk terdaftar, legalitas badan  usaha  dan  dukungan  transaksi  dan e-commerce kurang  memadai.  Bila  dilihat  sisi kelanjutannya,  proses  produksi  lambat,  tingkat  permodalan  yang  terbatas,  mesin  yang  belum mewadahi, sumber daya alam berlimpah tetapi kurang kompeten untuk inovasi dan pemasaran, sehingga  banyak  pelaku  usaha  menutup  usahanya  atau  beralih  ke  jenis  dagangan  baru. Berdasarkan  permasalahan  diatas,  maka  peneliti  akan  melakukan  penelitian  yang  berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid- 19 di Kota Bandar Lampung.

## B. Metode Penelitian
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis empiris, yaitu pendekatan melalui penelitian hukum mengenai pemberlakuan dan implementasi ketentuan  hukum  normatif  secara in  action pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi dalam  masyarakat. 12 Penelitian  ini  menitikberatkan  perilaku  individu  atau  masyarakat  dalam kaitannya  dengan  hukum. 13 Berdasarkan  sumbernya  menurut  Soerjono  Soekanto,  data
9 Irawidya  Irawidya,  “Tiga  Ribu  Lebih  UMKM  Di  Lampung  Terdampak  Covid-19,” Harian  Momentum: Informasi  Politik  &  Pembangunan ,  2020,  https://harianmomentum.com/read/29079/tiga-ribu-lebih- umkm-di-lampung-terdampak-covid-19.
10 Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan, Hukum  Perutangan  Bagian  A (Yogyakarta:  Seksi  Hukum  Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010).
11 Tulus T.H. Tambunan, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
12 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010).
bersumber  dari  data  lapangan  dan  dari  data  kepustakaan.  Data  lapangan  diperoleh  dari wawancara bersama narasumber yang dilakukan di lokasi penelitian. Data kepustakaan adalah data  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  kepustakaan. 14 Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan ( library research )  dengan  cara  membaca, menelaah  dan  mengutip  terhadap  berbagai  teori,  asas  dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

## C. Hasil dan Pembahasan
Salah  satu  tujuan  nasional  sebagaimana  tercantum  dalam  Alinea  keempat  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  Tahun  1945)  adalah melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia.  Apabila  tujuan tersebut tercapai, penting bagi negara kita memberikan perlindungan hukum kepada UMKM yang merupakan pilar utama ekonomi kerakyatan. Bila dikaitkan dengan perlindungan hukum, hukum menurut Van Kan adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. 15
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah undang-undang, peraturan dan sebagainya  untuk  mengatur  pergaulan  hidup  masyarakat.  Sehubungan  dengan  pengertian hukum tersebut, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya pengayoman  kepada  masyarakat  yang  hak  asasi  manusianya  dirugikan,  sehingga  dapat menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  hukum  kepadanya. 16 Mengacu  pada  pengertian tersebut, yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap UMKM dalam tulisan ini adalah keseluruhan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  bersifat  memaksa  untuk melindungi/ mengayomi kepentingan UMKM agar setiap usaha bertahan (survive) dari pandemi Covid-19 dan berkembang dengan baik.
Perlindungan UMKM yang terdampak Covid-19, negara (pemerintah) telah mengeluarkan berbagai  instrumen  hukum,  diantaranya  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan  Perekonomian  Nasional dan/atau  Stabilitas Sistem  Keuangan (Perpu No. 1 Tahun 2020). Perpu No. 1 Tahun 2020 dikeluarkan Presiden pada awal terjadinya Covid-19 di Indonesia, tepatnya tanggal 31 Maret 2020. Selanjutnya Perpu No. 1 Tahun 2020 telah  disetujui  oleh  DPR  dan  ditetapkan  menjadi  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2020  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2020  tentang
14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007).
15 Elsi Kartika Sari and Advendi Simangunsong, Hukum Dalam Ekonomi (Jakarta: Grasindo, 2005).
16 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi Corona Virues Disease 2019  (Covid-19)  dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
Dasar pertimbangan dikeluarkannya Perpu No. 1 Tahun 2020 adalah adanya kegentingan yang memaksa, disebabkan adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat. Kegentingan yang memaksa tersebut merupakan keadaan penyebaran Covid-19 terus  meningkat  dan  menimbulkan  dampak  terhadap  perlambatan  pertumbuhan  ekonomi nasional,  penurunan  penerimaan  negara,  dan  peningkatan  belanja  negara  dan  pembiayaan. UMKM  harus  bergerak  melakukan  penyelamatan  perekonomian  nasional,  fokus  pada  belanja untuk  kesehatan;  jaring  pengaman  sosial  ( social  safety  net );  dan  pemulihan  perekonomian termasuk  dunia  usaha  dan  masyarakat  terdampak.  Dasar  pertimbangannya  adalah  sebagai berikut  pemulihan  perekonomian  sebagai  penyelamatan  negara  dari  pandemi  Covid-19.  Oleh karena itu penting untuk melindungi UMKM, proses penyelamatan ekonomi nasional, pada Pasal 11  Ayat  (1)  Perpu  No.  1  Tahun  2020  memberikan  landasan  yuridis  bagi  pemerintah  untuk menjalankan program pemulihan ekonomi nasional (program PEN). Pasal 11 Ayat (7) Perpu No. 1 Tahun 2020 mengatur lebih lanjut pelaksanaan program PEN dengan Peraturan Pemerintah (PP).
Berdasarkan pada Perpu No. 1 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 beserta aturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2020, Program PEN bertujuan untuk melindungi,  mempertahankan,  dan  meningkatkan  kemampuan  ekonomi  para  pelaku  usaha termasuk  kelompok  UMKM  dalam  menjalankan  usahanya.  Program  PEN  dapat  dilaksanakan melalui penyertaan modal negara, penempatan dana; investasi Pemerintah, dan/ atau kegiatan penjaminan  dengan  skema  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah.  Selain  hal  tersebut,  untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja  negara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Mengacu  pada ketentuan  Program  PEN  tersebut,  beberapa  perlindungan  yang  diberikan  kepada  UMKM terdampak Covid-19 yaitu melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan modal kerja; memberikan kredit/pembiayaan  modal  kerja;  melakukan  penjaminan  atas  kredit  modal  kerja  UMKM;  dan memberikan subsidi bunga kepada UMKM.
Pemerintah telah menyediakan insentif dukungan bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi  Nasional  (PEN)  di  tahun  2020  dan  dilanjutkan  di  tahun  2021.  Realisasi  PEN  untuk mendukung UMKM sebesar Rp.112,84 triliun telah dinikmati oleh lebih dari 30 juta UMKM pada tahun  2020.  Sementara untuk  tahun  2021,  Pemerintah  juga  telah menganggarkan PEN  untuk mendukung UMKM dengan dana sebesar Rp.121,90 triliun untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi.
Program PEN untuk mendukung UMKM pada tahun 2020 tercatat telah berhasil menjadi bantalan dukungan bagi dunia usaha, khususnya bagi sektor informal dan UMKM untuk bertahan menghadapi dampak pandemi. Berdasarkan data BPS per Agustus 2020, terdapat penciptaan kesempatan kerja baru dengan penambahan 0,76 juta orang yang membuka usaha dan kenaikan 4,55 juta buruh informal.
Data yang penulis peroleh menunjukkan bahwa 64,19 juta UMKM di Indonesia, sebanyak 64,13 juta masih merupakan UMK yang masih berada di sektor informal sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Indonesia juga masih memiliki permasalahan perizinan yang  rumit  dengan  banyaknya  regulasi  pusat  dan  daerah  atau  hiper-regulasi  yang  mengatur perizinan di berbagai sektor yang menyebabkan disharmoni, tumpang tindih, tidak operasional, dan sektoral. 17
Perlindungan lainnya terhadap UMKM adalah pemberian  insentif PPh final untuk UMKM ditanggung oleh pemerintah. Pemberian insentif ini diberikan kepada pelaku UMKM dengan PPh final tarif 0,5% sesuai PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu. Insentif  pajak  untuk  UMKM  tersebut  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  No. 44/PMK.03/2020  yang  kemudian  diperbarui  dengan  PMK  No.  86/PMK.03/2020  dan  PMK  No. 110/PMK.03/2020.
Perlindungan  terhadap  UMKM  juga  dilakukan  dengan  pemberian  bantuan  presiden (BanPres)  Produktif  Usaha  Mikro  (BPUM).  BPUM  merupakan  bagian  dari  program  PEN  dan diberikan  kepada  pelaku  usaha  mikro  yang  tidak  sedang  menerima  kredit  perbankan.  BPUM dimaksudkan  untuk  membantu  pelaku  usaha  mikro  agar  lebih  produktif,  berupaya  pulih,  dan bangkit akibat terdampak pandemi Covid-19. 18 Pada tahun 2021, BPUM diusulkan kembali oleh Kementerian  Koperasi  dan  UMKM  ke  Kementerian  Keuangan. 19 Tata  cara  penyaluran  BPUM diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM No. 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran  Bantuan  Pemerintah  Bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  untuk  Mendukung  Pemulihan Ekonomi  Nasional  dalam  Rangka  Menghadapi Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian
17 Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Republik  Indonesia,  “Dukungan  Pemerintah  Bagi UMKM  Agar  Pulih  Di  Masa  Pandemi,” Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Republik Indonesia , last modified 2021, accessed April 9, 2022,
https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa- pandemi.
18 Humas  Kementerian  Koperasi  dan  UKM,  “Kemenkopukm  Menyalurkan  Bantuan  Presiden  (Banpres) Untuk  Membantu  Usaha  Mikro  Lebih  Produktif,” KEMENKOPUKM ,  last  modified  2020,  accessed January  16,  2022,  https://kemenkopukm.go.id/read/kemenkopukm-menyalurkan-bantuan-presiden- banpres-untuk-membantu-usaha-mikro-lebih-produktif.
19 Tira  Santia,  “Banpres  Produktif  Usaha  Mikro  Akan  Lanjut  Di  2021,  Simak  Informasinya  Di  Sini,” Liputan6 , last modified 2021, accessed January 16, 2022,
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4468849/banpres-produktif-usaha-mikro-akan-lanjut-di-2021- simak-informasinya-di-sini.
Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Terkait  dengan  upaya  pemerintah  dapat  menumbuhkan  iklim  usaha,  maka  hal  tersebut diatur dalam Undang-Undang, terutama Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan  dan  kebijakan yang meliputi  aspek  Pendanaan,  Sarana  dan  Prasarana, Informasi  Usaha,  Kemitraan,  Perizinan  Usaha,  Kesempatan  Berusaha,  Promosi  Dagang,  dan Dukungan Kelembagaan.
Pandemi  Covid-19  selain  telah  berdampak  nasional,  juga  telah  berdampak  pada perekonomian  di  Kota  Bandar  Lampung.  Beberapa  sektor  perekonomian  menjadi  lesu  akibat diberlakukan aturan mengenai pembatasan wilayah berskala luas, dimulai dengan dikeluarkan aturan  walikota  Bandar  Lampung  Peraturan  Walikota  No.  25  Tahun  2020  tentang  penerapan disiplin  dan  penegakan  hukum  protokol  kesehatan  dalam  upaya  pencegahan  dan  pengadilan Corona Virus Disease 2019. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Lampung  mencatat  sebanyak  3.841  pelaku  UMKM  di  Provinsi  Lampung  terdampak  cukup signifikan akibat adanya pandemi Covid-19. 20 Terjadi penurunan penjualan sehingga dibutuhkan upaya pemulihan agar pelaku UMKM di kota Bandar Lampung dapat bertahan dan melanjutkan usahanya. Lalu, dampak  yang dirasakan diawal pandemic Covid-19  adalah  menurunnya daya beli  masyarakat  kota  Bandar  Lampung,  sehingga  hal  ini  melumpuhkan  kegiatan  Usaha  Mikro Kecil Menengah. Selain itu, UMKM juga menjadi lumpuh dan tidak berdaya karena tidak adanya bantuan dan syarat dan prosedur peminjaman di koperasi menjadi rigid dan tidak semua kriteria UMKM mendapatkan kemudahaan akses dalam permodalan.
Situasi  pandemi  Covid-19,  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  memiliki  tanggung  jawab untuk menyelamatkan para pelaku usaha UMKM agar tidak sampai tutup atau tidak dapat lagi melanjutkan  usahanya.  Bentuk  tanggungjawab  pemerintah  kota  Bandar  Lampung  dalam menyelamatkan  pelaku  usaha  UMKM  agar  tidak  tutup  dan  melanjutkan  usaha  dengan menumbuhkan  kreatifitas  masyarakat  UMKM  dengan  mengadakan  pelatihan  sesuai  dengan cirikhas seperti, kopi, keripik pisang, jenis olahan ikan. Khususnya yang menjadi ciri khas kota Bandar Lampung. 21
Pemerintah Kota Bandar Lampung juga memberi dukungan bagi pelaku usaha UMKM agar pulih di masa pandemi, seperti Pasar kaget yang dilakukan di lapangan dinas perdagangan setiap hari  Rabu.  Selain  itu  juga  diadakan  Wisata  kuliner  di  tugu  Bung  Karno  setiap  hari  Sabtu  dan Minggu dari jam enam pagi sampai jam dua siang. Pelatihan kreatifitas pengusaha UMKM yang
20 Irawidya, “Tiga Ribu Lebih UMKM Di Lampung Terdampak Covid-19.”
21 “Wawancara  Dengan  Azahrul Huda Khaira, ST  Selaku  Kepala Seksi UMKM  Kota Bandar Lampung, Tanggal 5 April 2022, Pukul 09:15 WIB,” n.d.
komoditasnya bercirikhas Lampung. Dan, Workshop dan pameran di hotel yang diwadahi dinas perdagangan, dinas perindustrian dan dinas UMKM kota Bandar Lampung. 22
Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana membuat patung Presiden RI pertama yang akan diresmikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, cucu Ir. Soekarno, pada 28 Oktober 2021 dan disaksikan  langsung  oleh  Presiden  ke-5  Megawati  Soekarnoputri  secara  virtual  sekaligus launching wisata kuliner untuk 600 UMKM. Lalu, mengumpulkan pedagang UMKM dan memberi nomor lapak  mereka. Eva  Dwiana menyampaikan wacana tersebut kepada ratusan  pedagang UMKM  binaan  pemerintah  kota  setempat  di  Aula  Gedung  Semergou  lantai  IV  Pemkot Bandarlampung.  Eva  Dwiana  mengatakan  “akan  menggandeng  UMKM  setempat  dengan menyediakan 600 lapak gratis bagi pedagang, yang memanjang dari Kantor RRI hingga pertigaan jalan  sebelum  Rumah  Dinas  Walikota  Bandar  lampung  di  Jalan  Gatot  Soebroto.  Untuk sementara, sekitar 300 pedagang akan mulai menempati lapak yang telah disediakan dan buka pada  akhir  pekan. 23 Kegiatan  ini  merupakan  upaya  perlindungan  pemerintah  Kota  Bandar Lampung dalam menjaga keberlangsungan UMKM pada masa pandemi Covid-19 yaitu dengan cara  mengadakan  program  wisata  kuliner  di  tugu  Bung  Karno.  Sesuai  dengan  Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 525/IV.01/HK/2021, dengan harapan beberapa usaha UMKM yang  disajikan  dapat  mengembangkan  usahanya  serta  UMKM  kota  Bandar  Lampung mendapatkan pemasukan dalam kegiatan usahanya. 24
Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  juga  memberikan  dukungan  dalam  pemberdayaan perekonomian  terhadap pelaku usaha Koperasi dan UMKM yaitu memberikan keringan dalam kegiatan peminjaman dana, selain itu akses permodalan dipermudah dengan proses yang cepat sesuai prosedur. 25

## D. Simpulan
Dalam  rangka  untuk  melindungi  UMKM  terdampak  Covid-19,  Pemerintah  Kota  Bandar Lampung telah mengeluarkan berbagai perlindungan hukum terhadap UMKM, meliputi: Wisata kuliner  di  tugu  Bung  Karno  berdasarkan  program  walikota  Bandar  Lampung  Eva  Dwiana. Kegiatan tersebut merupakan perlindungan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjaga keberlangsungan  UMKM  pada  masa  pandemi  Covid-19.  Sesuai  dengan  Keputusan  Walikota
22 “Wawancara Dengan Maroni, SH Selaku Seksi Dinas UMKM Provinsi Lampung, Pada Tanggal 5 April 2022, Pukul 13.15 WIB.,” n.d.
23 Budi Setiyawan,  “Pemkot  Bandarlampung  Bakal Launching Taman  Wisata  Kuliner Pahoman  Di  Hari Sumpah  Pemuda,” Media  Lampung ,  last  modified  2021,  accessed  April  7,  2022, https://medialampung.co.id/pemkot-bandarlampung-bakal-launching-taman-wisata-kuliner-pahoman- di-hari-sumpah-pemuda/.
24 “Wawancara Dengan Oktarina Ningrum, A.Md Selaku Staff Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung, Pada Tanggal 5 April 2022, Pukul 13:25 WIB.,” n.d.
25 Ibid.
Bandar  Lampung  Nomor  525/IV.01/HK/2021,  dengan  harapan  beberapa  usaha  UMKM  yang disajikan  dapat  mengembangkan  usahanya  serta  UMKM  kota  Bandar  Lampung  mendapatkan pemasukan dalam kegiatan usahanya. Selain itu, diadakannya pelatihan kreatifitas pengusaha UMKM yang komoditasnya berciri khas Lampung. Workshop dan pameran di hotel yang diwadahi dinas  perdagangan,  dinas  perindustrian  dan  dinas  UMKM  kota  Bandar  Lampung.  Pemerintah Kota  Bandar  Lampung  juga  memberikan  dukungan  dalam  pemberdayaan  perekonomian terhadap  pelaku  usaha  Koperasi  dan  UMKM  yaitu  memberikan  keringan  dalam  kegiatan peminjaman dana, selain itu akses permodalan dipermudah dengan proses yang cepat sesuai prosedur.  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  selain  memberikan  dukungan,  juga  memberikan perlindungan hukum dan pemberdayaan yang mana diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung  Nomor  3  Tahun 2016  tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan Usaha Mikro,  Kecil Dan Menengah.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Fajar, Mukti. UMKM Di Indonesia Prespektif Hukum Ekonomi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
Handani, Sri. Manajemen UMKM Dan Koperasi . Surabaya: Unitomo Press, 2019.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2010.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Rajagukguk,  Erman. Peranan  Hukum  Di  Indonesia;  Menjaga  Persatuan  Memulihkan  Ekonomi Dan Memperluas Kesejahteraan Sosial . Depok, 2000.
Sari, Elsi Kartika, and Advendi Simangunsong. Hukum Dalam Ekonomi . Jakarta: Grasindo, 2005.
Sembiring, Sentosa. Hukum Dagang . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
Sofwan,  Sri  Soedewi  Masjchoen. Hukum  Perutangan  Bagian  A .  Yogyakarta:  Seksi  Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010.
Sumawihardja, Surachman. Mengembangkan Keunggulan Bersaing Usaha Kecil Dan Menengah Untuk Mencapai Posisi Pasar Yang Kuat Dan Berkelanjutan Dalam Era Global , 2003. Tambunan, Tulus T.H. Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah . Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
Zulfikar,  Ary. Hukum  Penanaman  Modal:  Kebijakan  Pembatasan  Modal  Asing  Kajian Pemanfaatan Arus Modal Asing Untuk Penguatan Struktur Ekonomi Kerakyatan . Bandung: Keni Media, 2019.

## Jurnal:
Sulistia, T. “Perlindungan Hukum Dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil Dalam Ekonomi Pasar Bebas.” Jurnal Hukum Bisnis (2007): 22.

## Wawancara:
“Wawancara  Dengan  Azahrul  Huda  Khaira,  ST  Selaku  Kepala  Seksi  UMKM  Kota  Bandar Lampung, Tanggal 5 April 2022, Pukul 09:15 WIB,” n.d.
“Wawancara Dengan Maroni, SH Selaku Seksi Dinas UMKM Provinsi Lampung, Pada Tanggal 5 April 2022, Pukul 13.15 WIB.,” n.d.
“Wawancara  Dengan  Oktarina  Ningrum,  A.Md  Selaku  Staff  Dinas  Perindustrian  Kota  Bandar Lampung, Pada Tanggal 5 April 2022, Pukul 13:25 WIB.,” n.d.

## Website:
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Lampung.  “Analisis  Hasil  Survei  Dampak  COVID-19  Terhadap Pelaku Usaha Provinsi Lampung.” Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung . Last modified 2020. Accessed April 7, 2022. https://lampung.bps.go.id/publication/2020/10/19/9c337cbfec8e038ce5f65de9/analisis- hasil-survei-dampak-covid-19-terhadap-pelaku-usaha-provinsi-lampung.html.
Humas  Kementerian  Koperasi  dan  UKM.  “Kemenkopukm  Menyalurkan  Bantuan  Presiden (Banpres) Untuk Membantu Usaha Mikro Lebih Produktif.” KEMENKOPUKM . Last modified 2020.  Accessed  January  16,  2022.  https://kemenkopukm.go.id/read/kemenkopukm- menyalurkan-bantuan-presiden-banpres-untuk-membantu-usaha-mikro-lebih-produktif.
Irawidya,  Irawidya.  “Tiga  Ribu  Lebih  UMKM  Di  Lampung  Terdampak  Covid-19.” Harian Momentum: Informasi Politik & Pembangunan , 2020.
https://harianmomentum.com/read/29079/tiga-ribu-lebih-umkm-di-lampung-terdampak- covid-19.
Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Republik  Indonesia.  “Dukungan  Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih Di Masa Pandemi.” Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia . Last modified 2021. Accessed April 9, 2022.
https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih- di-masa-pandemi.
Santia, Tira. “Banpres Produktif Usaha Mikro Akan Lanjut Di 2021, Simak Informasinya Di Sini.”
Liputan6 . Last modified 2021. Accessed January 16, 2022.
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4468849/banpres-produktif-usaha-mikro-akan-lanjut- di-2021-simak-informasinya-di-sini.
Setiyawan, Budi. “Pemkot Bandarlampung Bakal Launching Taman Wisata Kuliner Pahoman Di Hari  Sumpah  Pemuda.” Media  Lampung .  Last  modified  2021.  Accessed  April  7,  2022. https://medialampung.co.id/pemkot-bandarlampung-bakal-launching-taman-wisata- kuliner-pahoman-di-hari-sumpah-pemuda/.