## USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI BASIS EKONOMI KERAKYATAN

## Ahmadun
Dosen Pembimbing Fakultas Administrasi Niaga Universitas Respati Indonesia Jakarta Jl. Bambu Apus I No. 3 Cipayung Jakarta Timur 13890 Email : urindo@indo.net.id

## ABSTRAK
Pembangunan Kebijakan ekonomi orde baru yang bergantung hanya pada beberapa konglomerat, telah secara praktis menghancurkan ekonomi Indonesia.  Tujuan  penelitian  ini adalah untuk menganalisis kejadian dan kemajuan dari usaha kecil menengah (UKM) sebagai basis/ dasar dari ekonomi rakyat, metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif analisa deskriptif. Paradigma baru ini akan memperkuat ekonomi rakyat sebagai sebuah alternatif / pilihan untuk memperkuat ekonomi nasional. Penelitian ini memperlihatkan bahwa memungkinkannya Usaha Kecil dan Menengah dapat berkembang melalui kebijakan pemerintah yang memihak pada pemberdayaan ekonomi  yang  berbasis  kerakyatan  dan  potensi  kewirausahaan  dengan  meningkatkan  kemampuan    dalam pengelolaan  usaha,  dengan  semangat  dan  akses  informasi  untuk  penguasaan  informasi  pasar  di  daerah  yang memadai.
Kata kunci : UKM, kewirausahaan, kemajuan
1. PENDAHULUAN
Kebijakan pembangunan selama
pemerintahan  Orde  Baru  sampai  Reformasi yang  lebih  menekankan  pada  aspek  pertum- buhan  daripada  aspek  pemerataan,  di  satu  sisi memang telah membawa kemajuan perekonomian  Indonesia  yang  sangat  pesat dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% pertahun. Tetapi di sisi lain, kebijakan  itu  telah menciptakan kesenjangan, yaitu adanya perbedaan kelas antara kaya dan miskin, antara ekonomi  kuat  dengan  ekonomi  lemah,  antara konglomerasi  yang  monopolistis  dan  ekonomi rakyat  yang  sangat  tertinggal.  Akibat  kebijakan yang  timpang  ini  ditambah  faktor  Reformasi diawali  pada  tahun  1997/1998 dengan memunculkannya  krisis  moneter  di  Indonesia dan  mengarah  ke  beberapa  negara  Asia,  maka perekonomian Indonesia menjadi turun “drastis” yang  kemudian  berimbas  pada  krisis kepemimpinan,  politik,  hukum,  sosial  budaya bahkan  krisis  moral  dan  etika  kepemimpinan sampai  saat  sekarang  yang  dirasa  masih mengganjal  kalau  kita  lihat  diantaranya  kasus- kasus Perpajakan, Simulator SIM, dan Ambalang, Kasus Daging Sapi yang kesemuanya ini adalah kasus yang menunjukkan kepemimpinan  negeri  ini  tidak  serius  untuk melaksanakan  amanah  dalam  berkehidupan bernegara.
Sayangnya pemerintahan orde
reformasi  seperti  mengulangi  kesalahan  yang sama  dengan  masa  orde  baru,  dimana pemerintah  cenderung  enggan  membantu UMKM  tumbuh  dan  berkembang.  Indikasi  ini terlihat  dari  sukarnya  kucuran  kredit  pihak perbankan  ke  UMKM.  Padahal  ekonomi  skala mikro,  kecil  atau  biasa  yang  didengung-- dengungkan  oleh  banyak  orang  sebagai  Usaha Mirko,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  terbukti tangguh walaupun banyak juga yang mengalami likuiditas/kebangkrutan menghadapi badai krisis  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesempatan lapangan kerja. Ketika krisis ekonomi berlangsung  sektor  pertanian  selalu  tampil sebagai penyelamat, sebab dalam kenyataannya hanya sektor ini yang mengalami pertumbuhan secara positif.
Maka dengan di Undangkannya Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008 [1] tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  dirasa  sangat  membantu  pada  Usaha Mirko, Kecil dan Menengah (UMKM).
Pengertian  Usaha  Mikro  adalah  usaha produktif  milik  orang  perorangan  dan/atau badan  usaha  perorangan  yang  memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 .
• Usaha  Mikro  adalah  eusaha  ekonomi produktif  milik  orang  perorangan  dan/atau badan  usaha  milik  perorangan  yang memenuhi
kriteria usaha mikro
sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008
• Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU No. 20 Tahun 2008 .
• Usaha  Menengah  adalah  usaha  ekonomi produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perseorangan  atau badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan  atau  cabang  perusahaan  yang dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik langsung  maupun  tidak  langsung  dengan Usaha  Kecil  atau  usaha  besar  dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008.
Tabel 1.0. Kriteria Asset dan Omset UU No. 20 Tahun 2008 No Uraian Kriteria Asseto Omzet 1 Usaha Mikro Maks 50 Juta • Maks 300 Juta 2 Usaha Kecil > 50 Juta - 500 Juta > 300 Juta - 2,5 Miliar 3 Usaha Menengah > 500 Juta - 10 Miliar > 2,5 Miliar - 50 Miliar
Sumber sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2008 [1]
Dari  konteks  tersebut  di  atas,  kiranya kita  patut  merenung  dan  berfikir  ulang  secara jernih, rasional dan integrated apakah pembangunan  ekonomi  yang  di  "jiwai"  oleh model  konglomerasi  (doyan  berhutang)  itu masih  harus  dipertahankan?  Apakah  sudah benar dan adil bahwa penikmat ekonomi hanya pada  segelintir  orang  saja?  Jika  jawabannya tidak,  apakah  yang  perlu  digagas  dan dikembangkan sebagai alternatif
pengembangan ekonomi di Indonesia?
Tujuan penulisan
ini adalah menganalisis  "Fenomena  dan  Prospek  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  Sebagai Basis Ekonomi Kerakyatan"

## 2. METODOLOGI
Metodologi  penulisan  yang  digunakan untuk  menganalisis  fenomena  usaha  mikro, kecil  dan  menengah  (UMKM)  sebagai  basis ekonomi  kerakyatan  adalah  metode  deskriptif. Rancangan penulisan berisi pernyataan tentang bagaimana  data  akan  dikumpulkan,  diolah  dan dianalisa untuk mencapai suatu tujuan. Metode analisis  yang  digunakan  adalah  deskriptif- kualitatif,  yakni  mendeskripsikan  gambaran yang  benar  mengenai  fenomena  usaha  mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.Hingga  saat  ini  definisi  atau  batasan usaha  mikro,    kecil  dan  menengah  belum  ada pembahasan  yang  tuntas  dan  serius,  sebab
tinjauan dari segi kriteria, baik yang menyangkut  modal  dan  jumlah  tenaga  kerja berbeda-beda. Namun ada beberapa pendekatan  untuk  membuat  batasan  usaha mikro,  kecil,  menengah  dimana  pada  garis besarnya pendekatan itu dapat dilakukan secara kuantitatif dan manajemen.
Dari  sudut  kuantitatif  biasanya  jumlah tenaga  kerja  usaha  mikro  berkisar  pada  5 – 25 orang,  sedangkan  dari  segi  modalmaka  modal bersih  atau  hartausaha  bisa  mencapai  50-300 juta  dan  dari  sisi  omset  atau  penerimaan penjualan biasanya sampai RP 200juta perbulan.  Sementara  tingkat  teknologi  yang digunakan  oleh  usaha  mikro,  kecil,  menengah dan  koperasi  pada  umumnya  adalah  teknologi rendah  sampai  sedang.Dari  sudut  manajemen berarti  bahwa  pengelolaan  usaha  kecil  belum menunjukkan  adanya  spesialisasi  fungsi-fungsi manajemen  secara  terpisah  (PPM  :  1997).  UU Nomor  20  tahun  2008 [1] dimana  Usaha  Kecil adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan  anak perusahaan  atau  bukan  cabang  perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung  maupun  tidak  langsung  dari  usaha menengah  atau  usaha  besar  yang  memenuhi kriteria Usaha Kecil.
UU Nomor 20 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 dikatakan  bahwa  usaha  mikro  adalah  kegiatan
ekonomi  mikro  rakyat  berskala  yang  memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50 Juta  tidak termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha dengan  hasil  penjualan  paling  banyak  Rp.300 juta;  Sedangkan  pasal  6  ayat  2  kriteria  usaha kecil  adalah  kegiatan  ekonomi  rakyat  kecil berskala  memiliki  kekayaan  bersih  paling banyak  Rp.50-500  Juta  tidak  termasuk  tanah dan  bangunan  tempat  usaha  dengan  hasil penjualan  paling  banyak  Rp.2,5  Milyar;  dan pasal  6  ayat  3  kriteria  usaha  menengah  adalah kegiatan ekonomi rakyat kecil berskala memiliki kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp.50  juta  -  10 Milyar  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan tempat  usaha  dengan  hasil  penjualan  paling banyak Rp.2,5-50 Milyar;
Dari  beberapa  definisi,  pada  hemat penulis  yang  dimaksud  dengan  usaha  kecil adalah suatu kegiatan  ekonomi skala kecil yang mempunyai  tenaga  kerja  berkisar  antara  5 sampai dengan 25 orang dengan omset setahun sekitar Rp 50 juta sampai dengan Rp 50 milyar, dan  modalnya rata-rata Rp  500  juta – Rp  2,5M dengan tingkat teknologi yang relatif sederhana dan belum memfungsikan pilar-pilar manajemen  secara  terspesialisasi.Sedangkan usaha  menengah  menurut  BPS  (1997)  dalam Ringkasan  Eksekutif  Industri  besar  dan  sedang adalah  kegiatan  ekonomi  yang  jumlah  tenaga kerjanya berkisar antara 25 sampai dengan 125 orang.  Dan  tentu  saja  menurut  hemat  penulis omset  dan  modalnya  lebih  besar  dari  usaha mikro, kecil, dengan tingkat teknologi lebih baik dan  mengarah  pada  terspesialisasinya  fungsi- fungsi  manajemen  (pemasaran , produksi , Sumber Daya Manusia dan keuangan).
Pengamat Ekonomi Umar Juoro
(1999) [2] mendefinisikan  ekonomi  kerakyatan sebagi sistem ekonomi yang mencakup konsep, kebijakan,  dan  strategi  pengembangannya. Namun  lebih  kepada  tatanan  atau  konstruksi menyeluruh  antara  satu  dengan  lainnya  yang disebut  oleh  Umar  Juoro  sebagai  suatu  sistem. Ini  juga  menandakan  bahwa  karena  ekonomi kerakyatan  merupakan  sistem,  sehingga  di dalamnya terkandung terminologi, gagasan atau ide-ide,  kebijakan  dan  strategi  yang  dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentokan.
Masyhuri  mengutip  Pakar  Ekonomi Kerakyatan Mubyarto (1998:132)
[3] mendefinisikan  ekonomi  kerakyatan  sebagai
sistem ekonomi (demokrasi) yang dioperasionalisasikan  melalui  pemihakan  dan perlindungan  penuh  pada  sektor  ekonomi rakyat. Selanjutnya pada bagian lain, Mubyarto (1998:100) [3] mendefinisikan ekonomi kerakyatan  sebagai  sistem  ekonomi  yang didasarkan  pada  sila  ke-4  Pancasila  yakni "Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmah kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan  dan perwakilan".
Dari  definisi  tersebut  bila  mengacu pada  sila  ke  -4,  maka  demokrasi  ekonomi  yang hendak  dibangun  itu  harus  diimplementasikan dengan cara-cara santun, toleran, kebersamaan dan  dalam  kerangka  perwakilan  secara musyawarah dan mufakat. Kata perwakilan bisa diartikan bahwa dewan perwakilan rakyat (DPR) yang  merupakan  penjelmaan  dari  rakyat  seha- rusnya  berperan  serta  dan  aktif  mengambil bagian  untuk  memikirkan  hal  ini.  Namun  pada realitasnya  bentuk  perwakilan  ini  sering  tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Dari  pemaparan  dan  definisi  tersebut, penulis  mencatat  ada  beberapa  kata  kunci dalam pengertian ekonomi kerakyatan. Pertama pengertian  ekonomi  kerakyatan  tidak sama  dengan  ekonomi  rakyat. Kedua, ekonomi kerakyatan  adalah  suatu  satu  kesatuan  sistem yang di dalamnya terkandung strategi, kebijakan,  regulasi  dan  implementasi. Ketiga, ekonomi kerakyatan diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat dan bukan kesejahteraan segelintir orang ataupun kelompok. Keempat, ekonomi  kerakyatan membutuhkan political will  pemerintah  berupa pemihakan  dan  perlindungan  bagi  jaminan  ter- selenggaranya aktivitas secara berkesinambungan.
Umar  Juoro  (1999)  mendefinisikan ekonomi  rakyat  sebagai  pelaku  ekonomi  yaitu rakyat  sendiri  baik  dalam  bentuk  Koperasi, usaha mikro, usaha kecil maupun menengah. Baik  Umar  dan  Mubyarto  “ ber- sepakat” bahwa pelaku ekonomi untuk mencari nafkah yakni rakyat sendiri. Hanya saja menurut pendapat  Mubyarto  bangun  usaha  yang  sesuai cenderung  pada  Koperasi  sesuai  dengan  pasal 33  UUD  1945, [4] Sedangkan  Umar  berpendapat bahwa  bangun  usahanya  tidak  saja  Koperasi namun  usaha-usaha  lain,  kelas  menengah  dan kelas gurem juga termasuk di dalamnya. Secara ringkas  Masyhuri  (2000:151) [5] menyatakan
bahwa  ekonomi  rakyat  adalah  ekonomi  usaha mikro,  kecil  dan  Gurem  (UKG).  Dilihat  dari pendapat  tersebut  penulis  pada  prinsipnya pengertian  ekonomi  rakyat  adalah  aktivitas ekonomi  yang  pelakupelakunya  adalah  rakyat sendiri  dan  bentuk  usahanya  masih  dalam kapasitas yang relatif  kecil sampai menengah.
Gambaran usaha kecil dan menengah di Indonesia  menurut  Hal  Hill  (dalam  Rachbini, 1999:85) [6] dinyatakan  bahwa  struktur  industri Indonesia  ternyata  keropos  di  tengah.  Ini mengindikasikan  bahwa  sebenarnya  para pemain  industri  di  Indonesia,  khususnya  kelas menengah  ini  sebenarnya  amat  rapuh  hanya ditopang  oleh  dua  lapisan  saja,  yakni  lapisan bawah  atau  kecil  yang  hingga  saat  ini bargaining powerdan empower dalam perekonomian  sangat kecil.  Lapis kedua  adalah lapisan  ekonomi  kelas  konglomerat  yang dikuasai  oleh  segelintir  orang.Padahal  peran perusahaan  kecil  saat  ini  sangat  penting  dalam mendukung  pembangunan  ekonomi  nasional. Menurut  Departemen  Perindustrian,  peran industri  kecil  amat  penting  dalam  penciptaan lapangan kerja dan pasar lokal.
Dari statistik industri kecil dan kerajinan rumahtangga tahun 2002 yang dikeluarkan oleh BPS,  diketahui  bahwa  jumlah  industri  kecil  dan kerajinan  rumahtangga  di  Indonesia  adalah 2.741.375  atauorang  atau  sekitar  59.91  persen tenaga kerja yang ada.  Sedangkan  perusahaan- perusahaan  sedang  dan  besar  dapat  menyerap tenaga  kerja  sebesar  4.394.587  orang  atau sekitar 40.09 persen. Nilai tambah industri kecil dan  kerajinan  rumahtangga merujuk  pada  data BPS  (2002)  sebesar  Rp  31.294.769  juta  atau 99,1  persen  dari  Rp  31.567.951  juta  dari  nilai tambah  seluruh  industri.  Yang  sangat  menarik untuk  diamati  adalah  kontribusi  nilai  tambah industri  besar  dan  sedang  hanya  mampu menyumbangkan  nilai  tambah  Rp  273.182  juta atau hanya 0.85 persen.
Menurut Hendra Halwani dalam artikelnya  di  Media  Indonesia  (26/10/  1998) [7] menyatakan  bahwa  pengembangan  ekonomi rakyat  yang  berbasis  pads  pengusaha  kecil, menengah  dan  koperasi hingga sektor informal sangat  berperan  besar  terutama  dalam penyerapan tenaga kerja yang masih menganggur.  Dari  total  jumlah  usaha  yang mencapai 33,5 juta, terhitung tidak kurang dari 33,4  juta  atau  99,8  persen  terdiri  unit-unit
usaha  kecil  dan  industri  rumah  tangga. Sedangkan  yang  tergolong  dalam  usaha  besar hanya  mencapai  66.428  atau  sekitar  0,2 persen.Sementara  posisi  konglomerat  dilihat dari  total  aset  telah  mencapai  Rp  343  triliun dengan  total  penjualan  Rp  201  triliun, sementara  aset  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  yang  bernilai  Rp  912  triliun  itu  hanya mempunyai  omset  penjualan  Rp  194  triliun dengan pangsa pasar hanya 24 persen.
Padahal  beberapa  gelintir  konglomerat menguasai  pangsa  pasar  tidak  kurang  dari  56 persen, sedangkan puluhan juta unit usaha kecil yang  bercokol  di  Indonesia  hanya  menguasai pangsa  pasar (market  share) kurang  dari  8 persen.  Sementara  jumlah  koperasi  yang mencapai  52.206  unit  dengan  jumlah  anggota yang mencapai tidak kurang dari 29 juta orang, memiliki  omzet  hanya  sebesar  Rp  13 triliun.Dilihat  dari  jenis  usahanya,  maka koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan yang  terbesar  dalam  struktur  perekonomian nasional,  yakni  merupakan  99,4  persen  dari total  unit  usaha  yang  ada  di  Indonesia.  Namun dalam  penguasaan market  share dan  per- tumbuhan  ekonomi (economic  growth), hanya mencapai  masing-masing  20  persen  dan  16 persen.  Sedangkanjenis  usaha  besar  dan konglomerat  merupakan  0,6  persen  dari  total unit usaha nasional, mampu menguasai market share sebesar  80  persen  dan economic  growth sebesar 84 persen.
Usaha  kecil  dan  menengah  serta  koperasi  ini mencapai  tidak  kurang  dari  88  persen  total angkatan  kerja,  tetapi  hanya  memberikan kontribusi sebesar 11,2 persen dari total ekspor industi  pengolahan  nonmigas.  Sementara apabila  dibandingkan  dengan  beberapa  negara tetangga, maka peranan usaha kecil, menengah dan koperasi di Indonesia masih jauh tertinggal. Usaha  kecil  dan  menengah  di  negara  tetangga kita  mampu  memberikan  sumbangan  sebesar 65  persen  terhadap  total  ekspor  bagi  Taiwan. Sedangkan  usaha  kecil  di Cina  dapat menyumbang  tidak  kurang  dari  50  persen, Sementara Thailand sebesar 50 persen, Vietnam 20  persen,  Korea  Selatan  42  persen,  Hongkong 17 persen dan Singapura 17 persen.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
Dari pernyataan di atas, maka
paradigma  baru , pemberdayaan  ekonomi kerakyatan  sudah  menjadi  alternatif  atau bahkan keharusan untuk memperkuat eksistensi ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional.  Oleh  karena, hal ini perlu  diupayakan semaksimal mungkin untuk mendorong percepatan  perubahan  dalam  transformasi  dan adaptasi struktural.
Transformasi  struktural  ini  meliputi proses  perubahan  dari  ekonomi  tradisional  ke ekonomi  moderen,  dari  ekonomi  lemah  ke ekonomi  yang  tangguh.  Sedangkan  perubahan struktural  serupa  ini  tentunya  mensyaratkan langkah-langkah  mendasar  dan  mendasar  yang meliputi pengalokasian sumber daya, Pemihakan Pemerintah, penguatan
kelembagaan,  serta  pemberdayaan  sumber Daya Manusia (SDM) agar memiliki kemampuan kewirausahaan  dan  manajerial  yang  mampu bersaing di tingkat global.
Memperhatikan  berbagai  pandangan tersebut,  beberapa  langkah  yang  perlu ditempuh  untuk  mengembangkan  ekonomi rakyat  yang  dapat  dilakukan  melalui  strategi pemberdayaan menurut Tiwan Hardiman; Suara Karya:16/12/98. [8] adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan  akses  ke  dalam  aset produktif (productive  assets). Untuk masyarakat petani yang masih dominan dalam ekonomi rakyat, modal produktif yang  utama  adalah  tanah.  Oleh  sebab itu  kebijakan  pemilikan,  penguasaan dan  penggunaan  tanah  sangat  penting dalam  melindungi  dan  melindungi ekonomi    rakyat  ini.  Hal  ini  sesuai dengan  apa  yang  dikatakan  oleh Mubyarto  bahwa  pemerintah  harus memihak  dan  melindungi  ekonomi mikro,  dan  kecil.  Contohnya  dalam  hal pemilikan  tanah  yang  makin  mengecil, maka  harus  segera  dicegah.  Dan persoalan  ini  sungguh  tidak  mudah, sebab  amat  terkait  dengan  kultur  dan sistem  hukum  waris  yang  ada.  Tetapi demi proses modernisasi kultur masyarakat,  kebiasaan  membagi  tanah sebagai  warisan  harus  ditinjau  ulang dan jika memungkinkan dihentikan saja.
Agar  hal  itu  dapat  terlaksana, maka  mesti  ada  alternatif  jalan keluarnya, antara lain berupa pemanfaatan lahan secara lebih efisien,
misalnya mixed  farming dan mixed landuses, penciptaan  lapangan  kerja pedesaan  di  luar  pertanian  (agro industri dan jasa), program transmigrasi,  dan  program-program pendukung  lainnya.  Dalam  konteks  ini upaya untuk memelihara dan meningkatkan produktivitas lahan harus lebih  ditingkatkan,  misalnya  dengan pengairan  yang  cukup,  pemumpukan yang  seimbang,  diversiftkasi  usaha  tani atau  pemilihan  jenis  budidaya  untuk memperoleh nilai komersial yang  tinggi dengan  pembidikan  pasar  yang  tepat sasaran.
b. Memperkuat  posisi  transaksi  dan kemitraan  usaha  ekonomi  rakyat. Artinya  sebagai  produsen  dan  penjual, posisi  dan  kekuatan  rakyat  dalam perekonomian sangat lemah. Selama ini keberadaan mereka hanya sebagai price taker. Ini  disebabkan  jumlah  mereka yang  sangat  banyak  bertebaran  di seluruh  wilayah  Indonesia  dengan market  share yang  masih  kecil-kecil. Walhasil  daya  tawar  mereka  dalam perekonomian  sangat  lemah.  Padahal merekalah  yang  seharusnya  dilindungi, tetapi  pada  kenyataannya  mereka dibiarkan  berkompetisi  dengan  usaha besar  yang  daya  cengkramnya  sangat besar.  Sehingga  mekanisme  pasar  yang sering didengung-dengungkan sebenarnya hanya sebagai "cover" atau sampul  keabsahan  dalam  konteks persaingan.  Sehingga  dalam  konstelasi ini,  pada  hemat  penulis  jelas  tidak mungkin  ada fair  competition yang seharusnya  menjadi  pedoman  dalam berkompetisi di pasar.
Jadi  jelaslah  bahwa  jika  belum  ada  pemihakan yang  kuat  oleh  pemerintah  terhadap  UMKM dan  Koperasi  ini,  maka  tidak  mungkin persaingan  dapat  terjadi  secara  seimbang  dan sehat.
3.2 Pengembangan UMKM

## Melalui Kewirausahaan
Oleh  karena  itu,  pendekatan  pe- ngembangan  kewirausahaan  melalui  usaha mikro,  kecil  sudah  banyak  dilakukan  oleh
berbagai  negara.  pendekatan  tersebut  secara umum  dapat  menggunakan  asumsi  dasar keberadaan  atau  eksistensi  wirausaha  di  suatu daerah.Biasanya  kurangnya  minat  dan  tidak adanya  kewirausahaan  pada  suatu  daerah disebabkan  sedikitnya  orang  yang  berbakat untuk menciptakan atau mengimplementasikan suatu  usaha.  Kandidatwirausahawan  yang  ada pada  umumnya  mempunyai  kekurangan  dalam tiga hal, yakni pertama, soal ketrampilan untuk mengelola  dan  mengembangkan  usaha  sendiri. Kedua,  semangat  atau  motivasi  diri  dalam berusaha masih  relatif  rendah  dan masih  perlu didorong  terus. Ketiga, akses  informasi  yang dalam  hal  ini  tentang  peluang  usaha  di  daerah tersebut  masih  sedikit  dan  sulit  untuk mendapatkannya.
Selain  itu  kurangnya  wirausahawan  di suatu  daerah,  karena  tidak  didukung  oleh lingkungan  yang  kondusif  dan  baik  jika dibandingkan  dengan  kurangnya  individu  yang berbakat di daerah tersebut dalam hal ini yang mempengaruhinya adalah terdiri dari tiga faktor yaitu: pertama, nilai (value) dan  praktek  sosial lebih  dikuasai  oleh  kultur  tertentu  yang  tidak memungkinkan  dapat  menghasilkan,  individu- individu  yang  siap  atau  mau  berusaha  sendiri. Misalnya adalah budaya priyayi yang memandang  status  wirausaha  adalah  rendah dan  status  pegawai  kantor  berpredikat  lebih terhormat. Kedua, secara  politik  dan  historik, dimana  pada  situasi  dan  kondisi  fersebut keadaan  memang  tidak  harmonis  untuk berusaha.  sebagai  contoh,  pada  waktu perekonomian  dalam  keaadaan  tertutup  dan apabila  orang  tidak  babas  melakukan  aktifitas bisnis  atau  usaha. Ketiga, kurangnya  minat pemerintah  dalam  mendukung  dan  memihak usaha  mikro,  kecil,  meskipun  telah  dinyatakan dalam  pasal  33  UUD  1945.  Sebab  selama  ini usaha  kecil,  menengah  dan  Koperasi  masih  di anggap  sebagai  industri  yang  tidak  dapat memberikan value  added yang  tinggi  bagi pertumbuhan  ekonomi  nasional  dan  bahkan sering  dianggap  membebani  APBN  dengan berbagai  kebijakan  pemberian  subsidi  seperti  : JPS, KUK, BIMAS, PNM dan lain sebaginya.
Oleh  karenan,  melihat  semakin  lama gejala  kebangkrutan  ekonomi  yang  diakibatkan oleh  pembangunan  ekonomi  konglomerasi, yang  sarat  dengan  kapitalisme  kolosif  kiranya perlu  ada  kilas  balik  yang  realistis  dan  obyektif
bahwa  sudah  sepantasnya  ekonomi  kerakyatan dapat  dijadikan  barometer  perekonomian nasional.  Karena  data-data  statistik  seperti ditunjukkan  di  atas  secara  faktual  berbicara dalam  konteks  yang  konkret  bahwa  ekonomi rakyat  mempunyai  prospek  yang  baik  apabila dikelola  dan  didukung  oleh  piranti  dan kebijakan  yang  pro  usaha  mikro,  kecil  dan menengah.  Disamping  itu,  yang  berdaulat  dan sesuai  dengan  kontitusi  negara  kita  adalah "rakyat"  dan  bukan  "pasar".  Hal  ini  tentunya bukan  berarti  bahwa  ekonomi  kerakyatan  anti pasar.  Ekonomi  kerakyatan  tetap  dalam kerangka fair competition dengan asumsi dasar bahwa  berangkat  dari  kondisi  yang  sama  atau paling tidak, seimbang.
Berdasarkan  hal  di  atas,  maka  sudah selayaknya  pengembangan  usaha  mikro,  kecil sebagai basis ekonomi nasional perlu dilakukan dengan  pola  pengembangan  kewirausahaan yang  terpadu  yakni  pengembangan  model mikro  yaitu  dengan  mengadakan  kontak langsung dengan usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi secara individu maupun kelompok,  melalui  berbagai  pelatihan  yang berkesinambungan, konsultasi dan penyuluhan- penyuluhan  yang  tepat  sasaran  dan  tepat pemanfaatannya secara efektif dan efisien..
Model  kedua  adalah  makro,  yaitu dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan serangkain kebijaka yang memihak  dan melindungi  usaha  mikro,  kecil,  menengah  dan Koperasiuntuk  tumbuh  dan  berkembang. Dengan dua model pendekatan pengembangan kewirausahaan itu baik secara mikro dan makro diharapkan  akan  banyak  lahir enterpreuner tangguh  di  Indonesia.  Sehingga  pada  akhirnya dengan  bangkitnya  kewirausahaan  seperti  apa yang  diungkapkan  oleh  Schumpeter,  maka suatu  negara  akan  dapat  membangun  eko- nominya  dengan  baik,  sebab  pada  umumnya pengusaha  memiliki  daya  pikiryang  kreatif, mandiri  dan  inovatif.  Berangkat  dari  pemikiran ini tampak dengan jelas bahwa prospek UMKM ke  depan  akan  mempunyai  harapan  yang  baik dan cerah.
4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan
a. Kebijakan Pemerintah sudah harus memihakpada  pemberdayaan  pembangunan ekonomi  yang  berbasis  pada  kerakyatan.  Oleh
sebab itu, diperlukan perhatian yang serius dari pemerintah
untuk dapat
segera mengimplementasikan,  seperti  injeksi  dana melalui sektor perbankan.
b.  Pengembangan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  sudah  harus  menjadi prioritas  dalam  pembangunan,  sebab  sektor inilah  yang  relatif  kecil  kandungan  impornya, sehingga  perubahan  kurs  tidak  terlalu  banyak berpengaruh terhadap kinerja usaha. c.  Selain  itu  pengembangan  dengan  konsep kewirausahaan  juga  sangat  diperlukan  untuk memberi ruang gerak bagi pengusaha yang baru tumbuh  agar  tingkat  pengangguran  dapat ditekan seminimal mungkin.

## 4.2 Saran
a. Sebaiknya  pemerintah  memberikan skala  prioritas  untuk  pengembangan Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  serta  Koperasi  dengan  tolak ukur yang jelas dan rasional.
b. Mendorong  perbankan  agar  mau mengucurkan  kreditnya  kepada  UMKM dengan tingkat suku bunga yang ringan ( soft  loan ),  dengan  tidak  merugikan pihak perbankan.
c. Pemerintah  harus  aktif  mendorong program kewirausahaan
dengan membantu  meningkatkan  keterampilan mengelola dan mengembangkan usaha, memompa semangat
atau motivasi,memberikan  akses  informasi tentang peluang usaha di setiap daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
No 20 tahun 2008 tentang Bank Indonesia Umar Juoro (1999)Pengamat Ekonomi Masyhuri  mengutip  Pakar  Ekonomi  Kerakyatan Mubyarto (1998:132) UUD RI 1945 : Ps.33 Masyhuri (2000:151) Rachbini, 1999:85) Hal Hill Hendra  Halwani  dalam  artikelnya  di  Media Indonesia (26/10/ 1998)
Tiwan Hardiman; Suara Karya strategi
pemberdayaan 16/12/98).
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1995  tentang
Perseroan Terbatas
UU  No.21  tahun  2000  tentang  Serikat Pekerja/Serikat Buruh; UU No.14 Tahun 2001 Tentang Paten; UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek; UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta; KUH Perdata pasal 1338 (1), 1233 s/d 1456 KUH Perdata KUH Dagang (Makelar & Komisioner) Peraturan  Pemerintah  No  17  tahun  2013 tentang Pelaksanaan UU No.2008