DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.1075 e-ISSN : 2597 -7342
Received: January 2021 Accepted: March 2021 Published: July 2021
Program Kesiapsiagaan Tsunami Usaha Hotel di Kawasan Pariwisata Anyer,
Provinsi Banten
Shandra Rama Panji Wulung 1* , Cep Ubad Abdullah 2
1,2 Universitas Pendidikan Indonesia
* Email: wulung@upi.edu

## Abstract
The increasing number of tourism activities and the vulnerability of Anyer tourism site located in Selat Sunda coast to tsunami has led hotel industry to develop preparedness programs as an attempt to reduce the risks of disaster. Tourist safety and security are the main focus of hotel industry in creating Selat Sunda coast as a tsunami resistant area.  This  study  aims  to  identify  programs  of  preparedness  of  tsunami  for  hotel  industry  in  Anyer  tourism  site.  In addition,  this  study  also  identifies  programs  created  by  Banten  Provincial  and  Serang  Regional  governments.  The study had been carried out for 6 months among 8 hotels around Anyer. The primary data of the study were collected through observation, interview, and questionnaire while the secondary data were acquired through review of previous literature and local government policies. The data were analyzed in a descriptive qualitative way. The results showed that the hotel industry around Anyer have not been implementing non-structural preparedness concepts in accordance with the mitigation concepts of tsunami. The absence of such standards of operational procedure leads to the high number of fatalities. It is expected that this study is able to contribute to disaster management for hotel industries in tsunami resistant areas, considering limited studies in relation to tsunami preparedness for hotel industry. Despite the low number of hotels implementing ideal disaster preparedness programs, this study is expected to be able to initiate the hotels to start such programs.
Keywords: Anyer, Disaster preparedness, Tourism destination. Tsunami ready hotel

## Abstrak
Tingginya  aktivitas  wisata  dan  rentannya  kawasan  pariwisata  Anyer  di  pesisir  Selat  Sunda  terhadap  tsunami memicu  usaha  hotel  untuk  mengembangkan  program  kesiapsiagaan  sebagai  upaya  pengurangan  risiko  bencana. Keamanan dan keselamatan wisatawan menjadi fokus utama usaha hotel dalam mewujudkan kawasan pesisir Selat Sunda  sebagai  kawasan  yang  tahan  akan  tsunami.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  program kesiapsiagaan  tsunami  pada  usaha  hotel  di  kawasan  pariwisata  Anyer.  Selain  itu,  diidentifikasi  juga  program pemerintah daerah Provinsi Banten dan Kabupaten Serang. Penelitian ini dilakukan selama enam bulan pada delapan usaha  hotel  di  kawasan  pariwisata  Anyer.  Data  primer  diperoleh  melalui  observasi,  wawancara,  dan  kuesioner, sementara data sekunder didapatkan melalui studi pada kajian terdahulu dan kebijakan pemerintah daerah. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha hotel di kawasan pariwisata Anyer belum menerapkan konsep kesiapsiagaan non struktural yang sesuai konsep hotel siaga tsunami  sebelum  terjadinya  Tsunami  Selat  Sunda.  Tidak  adanya  prosedur  standar  operasional  tsunami  menjadi penyebab utama tingginya korban jiwa. Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi pada manajemen bencana bagi usaha hotel di kawasan rawan tsunami, mengingat terbatasnya kajian terkait kesiapsiagaan tsunami bagi usaha hotel. Meskipun  sebagian  besar  usaha  hotel  di  kawasan  pariwisata  Anyer  cenderung  belum  menerapkan  program kesiapsiagaan  tsunami,  dengan  adanya  penelitian  ini  diharapkan  usaha  hotel  memulai  mempersiapkan  program kesiapsiagaan tsunami dalam menunjang terwujudnya hotel siaga tsunami
Keywords: Anyer, Destinasi pariwisata, Hotel Siaga Tsunami, Kesiapsiagaan bencana
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.1075 e-ISSN : 2597 -7342

## 1. Pendahuluan
Selama  satu  dekade  terakhir  sejumlah  bencana  alam  sangat  mempengaruhi  destinasi pariwisata  di  Indonesia,  mencakup  gempa  bumi  yang  melanda  kawasan  pariwisata  di  Pantai Senggigi, Lombok (Maryanti et al., 2019; Wahyuningtyas et al., 2020), gempa yang diikuti tsunami di Palu (Aprilia & Stiv, 2018; Darwati et al., 2019), serta Tsunami di Selat Sunda yang berdampak pada kunjungan wisatawan di kawasan pariwisata Anyer, Carita, dan Tanjung Lesung dua tahun terakhir (Shalih, 2019; Wulung, Abdullah, & Ervina, 2019; Wulung & Abdullah, 2020). Bencana alam tersebut  diindikasikan oleh letak  Indonesia  yang berada pada jalur  Cincin Api Pasifik  dan kawasan  rawan  bencana  tsunami,  gempa  bumi,  dan  banjir.  Menciptakan  hubungan  antara pariwisata dan pengurangan risiko bencana sangat penting di daerah yang sangat ketergantungan pada aktivitas pariwisata (Becken & Hughey, 2013), terutama keselamatan bagi wisatawan yang menginap selama di destinasi pariwisata (AlBattat & MatSom, 2019; AlBattat & MatSom, 2013; Enz  &  Taylor,  2002).  Usaha  hotel  tidak  dapat  berkembang  di  destinasi  pariwisata  yang  rentan terhadap bencana (Reisinger & Mavondo, 2005). Kawasan pariwisata Anyer sangat rentan akan terjadinya bencana alam, hal tersebut terbukti oleh adanya bencana Tsunami Selat Sunda pada akhir 2018 (Cahyadi, 2019; Wulung & Abdullah, 2020).
Terjadinya bencana Tsunami Selat Sunda dipicu akibat pasang tinggi dan longsor bawah laut dari  erupsi  Gunung  Anak  Krakatau,  bencana  tersebut  menyebabkan  kerugian  ekonomi  dan menyebabkan efek domino berupa pembatalan kunjungan wisatawan yang menginap di kawasan pariwisata. Untuk menindaklanjuti bencana yang telah dan akan terjadi serta mendukung kegiatan kepariwisataan,  berbagai  gagasan  diwujudkan  oleh  para  pemangku  kepentingan  di  kawasan pariwisata pesisir Banten melalui pemahaman terkait penanggulangan bencana pada usaha hotel. Keberhasilan  dan  kegagalan  usaha  sangat  tergantung  pada  kemampuan  dalam  memberikan  rasa aman  pada  wisatawan  yang  menginap  (AlBattat  &  MatSom,  2013;  Brown  et.al.,  2017;  Ritchie et.al., 2011).
Hotel  berbintang  di  kawasan  pariwisata  Anyer  telah  berupaya  mengurangi  risiko  tsunami melalui program-program mitigasi dan kesiapsiagaan pasca Tsunami Selat Sunda di akhir 2018. Hal  tersebut  bertujuan  menjadikan  usaha  hotel  siaga  tsunami  ( tsunami  ready  hotel ),  sehingga diharapkan dapat mengurangi korban jiwa serta dampak terburuk lainnya ketika terjadinya tsunami di masa mendatang. Melakukan persiapan akan jauh lebih efektif daripada hanya mengandalkan proses  pemulihan  pasca  bencana  di  destinasi  pariwisata  (Faulkner,  2001;  Faulkner  &  Vikulov, 2001).
Tsunami merupakan salah satu ancaman bencana untuk banyak wilayah pesisir di Indonesia. Jenis-jenis  tsunami  berdasarkan  waktu  terjadinya  dibedakan  menjadi  dua,  yakni  tsunami  jarak dekat/ lokal ( near field/ local field tsunami ) dan tsunami jarak jauh ( far field tsunami ). Tsunami jarak dekat yakni tsunami yang terjadi kurang dari 100 km dari episenter gempa bumi, tsunami ini bisa sampai ke pantai hanya dalam hitungan menit (IOC & UNESCO, 2012). Risiko tsunami dapat dikurangi  dengan  langkah-langkah  yang  disebut  sebagai  pengurangan  risiko  bencana  (PRB) tsunami, yakni dengan cara mitigasi bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan (BNPB, 2013).
Upaya mengurangi  dampak bencana dapat dilakukan dengan berbagai upaya pengurangan risiko  bencana,  mulai  dari  upaya  pengurangan  tingkat  kerentanan  sampai  upaya  peningkatan kapasitas.  Salah  satu  bentuk  peningkatan  kapasitas  yang  wajib  dilakukan  di  kawasan  rawan bencana  adalah  kesiapsiagaan,  karena  pada  kenyataannya  tidak  semua  bencana  dapat  dicegah ataupun  ditangani  dengan  aktivitas  mitigasi  yang  komprehensif.  Kesiapsiagaan  merupakan pengetahuan  dan  kapasitas  yang  dikembangkan  oleh  pemerintah,  profesional  kebencanaan,
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.1075 e-ISSN : 2597 -7342
komunitas dan individu untuk secara efektif mengantisipasi, menanggapi, dan mengatasi kejadian bencana (UNISDR, 2009). Kesiapsiagaan meliputi kemampuan untuk memahami dan menafsirkan peringatan dini tsunami, untuk mengatur tindakan evakuasi serta tindakan lain yang harus diambil untuk meminimalkan kemungkinan hilangnya nyawa dan kerusakan yang terjadi selama bencana tsunami  berlangsung,  dan  melakukan  prosedur  penyelamatan  yang  tepat  waktu  dan  efektif. Kesiapsiagaan tsunami akan meningkatkan ketanggapan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh bencana  tsunami,  oleh  karena  itu,  diperlukan  standar  operasi  prosedur  dan  pemeriksaan  rutin terhadap sistem dan rencana evakuasi (IOC & UNESCO, 2012). Kegiatan kesiapsiagaan tsunami tetap perlu dilakukan walaupun telah dilakukannya tindakan mitigasi tsunami (BNPB, 2013), hal tersebut  dikarenakan  1)  efektivitas  tindakan  mitigasi  baru  akan  terlihat  saat  ancaman  tsunami benar-benar terjadi dan  2) walaupun sebuah kawasan telah siap dengan tindakan mitigasi,  tidak seorang pun benar-benar mengetahui besaran ( magnitude ) dari ancaman tsunami yang akan terjadi. Rencana  kesiapsiagaan  lebih  merupakan  tindakan  antisipatif  jika  suatu  saat  ancaman  tsunami benar-benar  terjadi.  Rencana  tersebut  merefleksikan  sikap  kita  yang  siap  terhadap  ancaman tsunami  yang  akan  terjadi,  maupun  sikap  siaga  bila  ancaman  tsunami  menjadi  kenyataan. Kesiapsiagaan bertujuan untuk membangun kapasitas yang diperlukan untuk secara efektif mampu mengelola segala macam keadaan darurat dan menjembatani masa transisi dari tanggap darurat ke pemulihan yang berkelanjutan.
Secara umum, hotel adalah salah satu industri pariwisata yang memiliki prosedur dan sistem operasi yang solid dan konsisten. Sebagian besar hotel telah membentuk sistem tanggap darurat mereka, terutama untuk bahaya kebakaran. Membangun kesiapsiagaan tsunami harus dimasukkan ke  dalam  prosedur  yang  ada,  terutama  di  kawasan  pariwisata  yang  rawan  tsunami.  Hotel  siaga tsunami adalah hotel yang telah menetapkan prosedur, sistem operasi, dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi tsunami, mulai dari tanggap darurat, evakuasi selama bencana, dan rencana pemulihan pasca bencana. Seluruh pemangku kepentingan (manajemen dan staf hotel) tahu  bagaimana  mempersiapkan  diri,  tanggap  darurat,  dan  pulih  dari  bencana  tsunami  (IOC  & UNESCO, 2012). Begitu hotel mengetahui kondisi kerawanan tsunami yang ada di wilayahnya, hotel dapat mulai membangun kapasitas mereka untuk meningkatkan kesiapsiagaannya. Terdapat beberapa  indikator  penting  yang  perlu  dibangun  hotel  sehubungan  dengan  upaya  pengurangan risiko  bencana  tsunami  pada  aspek  non-struktural  (IOC  &  UNESCO,  2012),  mencakup:  peta evakuasi,  rambu-rambu  tsunami,  jalur  evakuasi,  sirene  tsunami,  titik  kumpul  tsunami,  program edukasi tsunami, program kerja sama, dan program perlindungan.
Meskipun  telah  terdapat  beberapa  studi  terdahulu  yang  membahas  pentingnya  upaya pengurangan risiko  bencana bagi  usaha hotel di  kawasan  rawan  bencana berdasarkan  perspektif aspek mitigasi, ketahanan, tanggap darurat, dan pemulihan, namun masih terbatasnya studi yang mengkaji akan pentingnya program kesiapsiagaan tsunami pada usaha hotel. Oleh karena itu, usaha hotel  di  kawasan  pariwisata  yang  secara  geografis  sangat  rawan  tsunami  memerlukan  program kesiapsiagaan  tsunami  dalam  menunjang  keberlangsungan  aktivitas  wisata,  keselamatan wisatawan, dan keberlanjutan industri pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi program  kesiapsiagaan  usaha  hotel  terhadap  tsunami  di  kawasan  pariwisata  Anyer.  Untuk mendukung tujuan tersebut, diidentifikasi juga program atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Provinsi Banten dan Kabupaten Serang.

## 2. Metodologi
Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami program kesiapsiagaan tsunami yang dilakukan oleh usaha hotel di kawasan pariwisata Anyer. Penelitian ini dilakukan selama enam bulan yang dimulai dari
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.1075 e-ISSN : 2597 -7342
bulan Juli hingga November 2020 dan dilakukan pada delapan usaha hotel di kawasan pariwisata Anyer  yang  mencakup  Resort  Prima  Anyer,  Hawaii  Resort  Family  Suites,  Villa  Pondok  Club Bahari, Wisma Kompas Gramedia, Vila Karang Sono, Marbella Hotel Convention and Spa, My Pisita Anyer Resort, dan Allisan Resort Anyer.
Pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang terdapat kaitannya dengan kesiapsiagaan bencana dan pengurangan risiko  tsunami, serta arahan kebijakan penanggulangan bencana di kawasan pariwisata Anyer. Pengumpulan data primer bertujuan untuk mengumpukan data dan informasi yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran umum secara objektif terhadap kondisi  eksisting  dan  arahan  kebijakan  penanggulangan  kebencanaan  di  wilayah  penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara kepada dua operasional manager, dua general manager, dan empat hotel manager di kawasan pariwisata Anyer (Tabel 1). Dilakukan pula wawancara terkait program kesiapsiagaan usaha hotel. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui desk study yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi dari berbagai dokumen  kebijakan,  pustaka,  dan  penelitian  terdahulu  terkait  kesiapsiagaan  usaha  hotel  dan pengurangan risiko bencana.
Tabel 1. Narasumber pada usaha hotel di kawasan pariwisata Anyer Narasumber Jabatan Usaha hotel 1 Hotel Manager Resort Prima Anyer 2 Operasional Manager Hawaii Resort Anyer 3 General Manager Villa Pondok Club Bahari 4 Hotel Manager Wisma Kompas 5 Hotel Manager Villa Karang Sono 6 General Manager Hotel Marbella Anyer 7 Hotel Manager My Pisita Anyer Resort 8 Hotel Manager Allisa Resort Hotel Anyer
Data yang telah didapatkan kemudian ditinjau kembali kebenarannya dengan tujuan untuk menghasilkan data yang valid dalam menunjang kredibilitas data sesuai hasil temuan empiris. Uji kredibilitas pada penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi melalui pemeriksaan ulang pada data  hasil  observasi,  wawancara,  dan  studi  literatur.  Selain  itu  dilakukan  juga  diskusi  dengan narasumber terhadap data yang diperoleh untuk memastikan kebenaran data.
Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis upaya pengurangan risiko tsunami yang dilakukan oleh usaha hotel. Tahapan-tahapan analisis data pada  penelitian  ini  dilakukan  melalui  tahapan  analisis  data  sebelum  di  lapangan,  reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Kawasan pariwisata Anyer terletak di Pesisir Selat Sunda yang merupakan pantai barat Pulau Jawa.  Secara  administratif  kawasan  pariwisata  Anyer  terletak  di  Kecamatan  Anyer,  Kabupaten Serang.  Nama  Anyer  berasal  dari  kata anyar dalam  Bahasa  Jawa  dan  Sunda  yang  artinya  baru. Nama anyar saat ini masih digunakan sebagai nama Kecamatan dengan Anyer sebagai ibu kota kecamatannya. Sebelumnya, Anyer memiliki nama Sudi Mampir yang didirikan pada tahun 1666 oleh Kesultanan Banten. Setelah terjadinya letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883, daerah Sudi Mampir  sudah  tidak  berpenghuni  karena  dampak  letusan.  Seiring  waktu,  banyaknya  orang berdatangan ke tempat tersebut, sehingga tempat itu dibangun kembali dan diberi nama anyar yang artinya tempat baru.
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.1075 e-ISSN : 2597 -7342
Kawasan pariwisata  Anyer memiliki potensi bencana yang relatif tinggi  diantara kawasan pariwisata lainnya di Provinsi Banten. Lokasinya berdekatan dengan Gunung Anak Krakatau dan dilintasi  oleh  Cincin  Api  Pasifik,  kawasan  pariwisata  Anyer  menjadi  rawan  Tsunami.  Tercatat dalam  dua abad terakhir  terdapat  dua kali peristiwa tsunami di  kawasan Selat Sunda yaitu pada tahun  1883  tahun  2018  (Paris  et  al.,  2014;  Wulung  &  Abdullah,  2020).  Kedua  letusan  tersebut mengakibatkan  gelombang  tsunami  yang  berdampak  terhadap  sosial  dan  ekonomi,  terutama  di kawasan pariwisata Anyer. Terjadinya bencana Tsunami Selat Sunda pada tanggal 22 Desember 2018  dipicu  akibat  pasang  tinggi  dan  longsor  bawah  laut  dari  erupsi  Gunung  Anak  Krakatau, bencana  tersebut  menyebabkan  kerugian  ekonomi  dan  menyebabkan  efek  domino  berupa pembatalan kunjungan wisatawan hingga 10 persen, sebelum dilanda tsunami, tingkat hunian hotel dan penginapan di kawasan pariwisata Anyer mencapai 80–90 persen.

## 3.1  Kebijakan Kepariwisataan dan Kebencanaan di Kawasan Pariwisata Anyer
Program  pemerintah  setempat,  yaitu  Provinsi  Banten  dan  Kabupaten  Serang  terkait kebencanaan  dan  kepariwisataan  di  kawasan  pesisir  Selat  Sunda  merupakan  upaya  mengurangi risiko  bencana  akibat  tsunami.  Terdapat  enam  arahan  kebijakan  Provinsi  Banten  terkait  arahan penanggulangan  bencana.  Kebijakan  pertama  yaitu  Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten  Nomor  1 Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana  yang  memaparkan  bahwa tanggung jawab Pemerintah Provinsi Banten dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana memiliki wewenang dalam menetapkan, membuat, dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana  dan  mengatur,  merumuskan,  dan  mengendalikan  penyelenggaraan  penanggulangan bencana. Dalam peraturan ini dijelaskan juga hak masyarakat dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan  tentang  penanggulangan  bencana  diberikan  kepada  masyarakat  untuk  membangun kesiapsiagaan, keterampilan, dan kemandirian dalam menghadapi bencana. Selain itu masyarakat berkewajiban  dalam  1)  menjaga  kehidupan  sosial  masyarakat  yang  harmonis,  memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; 2) berperan aktif dalam  penanggulangan  bencana;  3)  memberikan  informasi  yang  benar  kepada  publik  tentang penanggulangan bencana; dan 4) memberikan informasi yang benar tentang data diri. Usaha hotel di  Kawasan  Anyer  harus  berperan  aktif  dalam  penanggulangan  bencana  untuk  membangun kesiapsiagaan  bencana  serta  memberikan  literasi  dan  informasi  yang  benar  kepada  masyarakat setempat dan wisatawan tentang penanggulangan bencana. Sebagian besar usaha hotel melaporkan program kesiapsiagaan bencana kepada pemerintah setempat sesuai dengan arahan kebijakan yang berlaku di daerah tersebut (AlBattat & MatSom, 2014). Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko  dan  dampak  yang  diakibatkan  oleh  tsunami  terhadap  masyarakat,  wisatawan,  dan manajemen usaha hotel yang berada di kawasan pariwisata Anyer yang rawan bencana.
Pada arahan kebijakan yang kedua, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Banten 3 Tahun 2010 tentang  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  memaparkan  mengenai  pembentukan, kedudukan,  tugas,  dan  fungsi  dari  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Provinsi Banten.  Secara  kedudukan,  BPBD  Provinsi  Banten  merupakan  satuan  kerja  perangkat  daerah sebagai  lembaga  lain  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  yang  berada  di  bawah  dan bertanggungjawab  kepada  Gubernur.  BPBD  Provinsi  Banten  dalam  pelaksanaan  tugasnya memiliki fungsi 1) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi  dengan  bertindak  cepat  dan  tepat,  efektif  dan  efisien;  dan  2)  pengoordinasian pelaksanaan  kegiatan  penanggulangan  bencana  secara  terencana  dan  terpadu  serta  menyeluruh. Sesuai  arahan  kebijakan  ini,  usaha  hotel  di  kawasan  pariwisata  Anyar  sebaiknya  melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Banten dalam upaya program kesiapsiagaan tsunami, baik itu dalam  perencanaan,  pengelolaan,  hingga  pelatihan  bagi  manajemen  dan  wisatawan.  Diperlukan
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.1075 e-ISSN : 2597 -7342
integrasi yang baik antara usaha hotel dengan BPBD dalam program penanggulangan bencana di kawasan  pesisir  sebagai  upaya  membangun  ketahanan  bencana  struktural  dan  non-struktural (Wahyuningtyas et al., 2020).
Pada  arahan  kebijakan  yang  ketiga,  dijelaskan  bahwa  kawasan  bencana  alam  di  Provinsi Banten meliputi kawasan rawan bencana letusan gunung api, banjir, tsunami, dan gerakan tanah. Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW)  Provinsi  Banten,  mengatur  arahan  zonasi  untuk  kawasan  rawan  bencana  alam, diantaranya  terkait  penyelenggaraan  tanggul  penahan,  terasering,  jalur  mitigasi  atau  evakuasi, sistem informasi bencana, sistem peringatan dini, standar operasi dan prosedur bencana di kawasan rawan  bencana.  Sesuai  arahan  kebijakan  tersebut,  usaha  hotel  di  kawasan  pariwisata  Anyer diwajibkan  untuk  memiliki  sistem  informasi  bencana  yang  diperuntukkan  bagi  wisatawan  yang menginap serta para karyawan hotel. Selain itu, jalur evakuasi serta standar dan prosedur bencana wajib  diimplementasikan  bagi  usaha  hotel  di  kawasan  pariwisata  Anyer  yang  bertujuan  supaya dapat  mengurangi  risiko  tsunami. Pentingnya mengikuti  arahan pemerintah setempat  yang  akan membuat ketahanan pada usaha hotel, selain itu prosedur bencana internal yang dibuat oleh usaha hotel mampu meningkatkan keselamatan wisatawan dan para karyawan hotel (Ivkov et al., 2019).
Pada  Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten  Nomor  6  Tahun  2019  tentang  Rencana  Induk Pembangunan  Kepariwisataan  Provinsi  (Ripparprov)  Banten  Tahun  2018-2025,  kawasan pariwisata  Anyer  masuk  dalam  Kawasan  Strategis  Pariwisata  Provinsi  Anyer  –  Cinangka  dan sekitarnya. Dalam peraturan ini, memberikan arahan pembangunan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan  tata  kelola  yang  baik  secara  lintas  sektor,  lintas  daerah,  dan  lintas  pelaku  dalam mewujudkan  pembangunan  kepariwisataan  yang  berkelanjutan.  Hal  tersebut  mengindikasikan bahwa  penanggulangan  bencana  di  kawasan  pariwisata  Anyer  harus  dilaksanakan  dengan  tata kelola baik dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait yang mencakup pemerintah daerah, industri pariwisata, dan masyarakat setempat dalam menciptakan kawasan pariwisata Anyer yang berkelanjutan.  Menciptakan  kemitraan  antara  organisasi  pemerintah,  publik  dan  sektor  swasta untuk  menanggulangi  bencana  alam  pada  usaha  hotel  akan  berkontribusi  untuk  pengelolaan kebencanaan  yang  berkelanjutan  (Ivkov  et  al.,  2019).  Selain  itu,  ditetapkan  juga  bagi  industri pariwisata diwajibkan memiliki fasilitas keamanan seperti alat pemadam kebakaran dan fasilitas tanggap darurat ( early warning system).
Arahan pada kebijakan selanjutnya yaitu Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2018  tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Pesisir.  Dokumen  kebijakan  ini Pemerintah  Daerah  Provinsi  Banten  melaksanakan  perlindungan  dan  pemberdayaan  masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil untuk melindungi kegiatan usaha, memberikan nilai lebih, dan nilai tambah.  Sasaran  perlindungan  dan  pemberdayaan  masyarakat  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil meliputi nelayan, pembudidaya air payau, masyarakat pesisir, usaha perikanan, kelompok usaha bersama,  pedagang,  dan  pelaku  usaha  kecil.  Dalam  upaya  perlindungan,  Pemerintah  Daerah Provinsi Banten wajib memuat upaya adaptasi dan mitigasi bencana dampak perubahan iklim yang dilaksanakan  dengan  memperhatikan  unsur  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  masyarakat,  serta kelestarian  lingkungan  hidup.  Usaha  hotel  di  kawasan  pariwisata  Anyer,  selain  memberikan peluang  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat  setempat,  juga  berkewajiban  untuk  memberikan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat setempat melalui berbagai program sosialnya. Usaha hotel harus memiliki komitmen dalam program sosial terhadap masyarakat setempat baik itu pra dan pasca bencana (Henderson, 2007)
Arahan  kebijakan  yang  terakhir,  yaitu  Peraturan  Gubernur  Banten  Nomor  1  Tahun  2013 tentang Standar Biaya Umum Dana Siap Pakai Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana. Pada arahan  kebijakan  ini  yang  dimaksud  dengan  status  keadaan  darurat  adalah  suatu  keadaan  yang
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.1075 e-ISSN : 2597 -7342
ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Status Keadaan Darurat dimulai sejak Status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan transisi dari Darurat ke pemulihan. Sementara dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana  sampai  batas  waktu  tanggap  darurat  berakhir.  Dokumen  kebijakan  ini  bertujuan  untuk percepatan penanganan dalam Penanggulangan Bencana Daerah. Dana siap pakai dapat diberikan kepada daerah yang terkena bencana dalam bentuk 1) uang, cek, dan giro; 2) peralatan dan logistik; 3) bantuan transportasi (darat, air, dan udara); dan 4) bantuan sumber daya manusia (jasa). Pasca tsunami  tahun  2018,  usaha  hotel  di  kawasan  pariwisata  Anyer  tetap  memperhatikan  arahan pemerintah provinsi dan daerah terkait operasional usahanya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peraturan ini dibuat sebagai panduan bagi usaha hotel ketika bencana terjadi hingga waktu tanggap darurat  dinyatakan  berakhir.  Pariwisata  akan  runtuh  tanpa  dukungan  finansial  ketika  terjadi bencana, dalam hal ini, pemerintah memainkan peran penting dalam hal pinjaman paket keuangan langsung untuk mendukung pemulihan (Rindrasih et al., 2019). Baik itu pemerintah, pemerintah Provinsi,  dan  pemerintah  daerah  telah  menetapkan  berbagai  kebijakan  penanggulangan kebencanaan sebagai upaya pengurangan risiko bencana di kawasan rawan bencana, hal tersebut selain menjadi panduan bagi masyarakat juga dapat dipergunakan sebagai panduan bagi usaha hotel dalam mengambangkan usaha hotel siaga bencana (Wulung & Abdullah, 2020).
Pada  skala  pemerintah  daerah  Kabupaten  Serang,  penetapan  kebijakan  terkait penanggulangan bencana di kawasan pariwisata Anyer mencakup 1) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  Kabupaten Serang Tahun  2011-2031;  2)  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pandeglang  Nomor  8  Tahun  2014  tentang Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Kabupaten  Serang  Tahun  2014-2025;  dan  3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Serang. Segala pengelolaan kawasan pariwisata di kawasan Anyer harus mengacu pada kebijakan penanggulangan bencana yang telah diatur dan ditetapkan baik itu oleh pemerintah daerah Provinsi Banten dan Kabupaten Serang.
Arahan  kebijakan  pertama  telah  ditetapkan  kebijakan  terkait  kepariwisataan  dan kebencanaan  yaitu  pengembangan  pariwisata  berkelanjutan  bertumpu  budaya  lokal  dan pengembangan  sistem  penanggulangan  bencana  pada  kawasan  rawan  bencana.  Pengembangan sistem  penanggulangan  bencana  pada  kawasan  rawan  bencana  di  Kabupaten  Serang  dilakukan dengan strategi, diantaranya yaitu mengembangkan struktur fisik dan non fisik yang berdampak langsung  dalam  pengurangan  risiko  bencana  serta  mengembangkan  jalur  dan  ruang  evakuasi bencana. Kebijakan ini telah menetapkan jalur dan ruang evakuasi bencana di kawasan pariwisata Anyer yang terdiri dari 1) jalur evakuasi tsunami yang berawal dari Kecamatan Anyar – Kecamatan Mancak  –  Kecamatan  Gunung  Sari;  2)  ruang  evakuasi  bencana  tsunami  yang  ditetapkan  di lapangan olahraga setempat, bangunan pemerintah setempat, dan ruang terbuka publik setempat. Usaha  hotel  di  kawasan  pariwisata  Anyer  telah  didukung  oleh  kebijakan  ini  terkait  tata  ruang kebencanaan yang mencakup arahan jalur evakuasi ruang evakuasi. Selain itu telah ditetapkan juga pengembangan sistem penanggulangan bencana fisik maupun non-fisik pada kawasan pariwisata Anyer sebagai upaya pengurangan risiko bencana.
Kebijakan  kedua  menetapkan  kawasan  pariwisata  Anyer  sebagai  Kawasan  Strategis Pariwisata Daerah (KPSD) Pantai Barat  Anyer Cinangka di  Destinasi  Pariwisata Daerah (DPD) Serang  Barat  Utara.  Ditetapkannya  kawasan  ini  sebagai  KPSD  karena  keterkaitannya  dengan kawasan rawan bencana sesuai yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Sementara pada arahan kebijakan  terakhir  menetapkan  bahwa  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  di  Kabupaten Serang terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.1075 e-ISSN : 2597 -7342
Selain  itu,  kebijakan  ini  telah  menetapkan  bahwa  bagi  lembaga  usaha  berhak  mendapatkan kesempatan  dalam  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  di  daerah,  baik  secara  tersendiri maupun bersama pihak lain. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah oleh lembaga  usaha  harus  menyesuaikan  dengan  kebijakan  Pemerintah  Daerah  dengan  tetap mengindahkan prinsip penanggulangan bencana dan berkoordinasi dengan BPBD. Sesuai arahan kebijakan  tersebut,  kawasan  pariwisata  Anyer  merupakan  kawasan  pariwisata  strategis  dalam menunjang keberlangsungan pembangunan Kabupaten Serang. Selain itu, usaha hotel di kawasan pariwisata Anyer diperbolehkan untuk melaksanakan pengelolaan penanggulangan bencana secara independen  dengan  tetap  memperhatikan  prinsip  penanggulangan  bencana  dan  berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Serang.

## 3.2  Upaya Kesiapsiagaan Tsunami Usaha Hotel
Program  kesiapsiagaan  tsunami  pada  usaha  hotel  sebagai  upaya  mewujudkan  hotel  siaga tsunami di kawasan pariwisata Anyer ditinjau berdasarkan kesiapsiagaan non struktural sebelum terjadinya Tsunami Selat Sunda di penghujung tahun 2018. Program-program tersebut mencakup peta  evakuasi,  rambu-rambu  tsunami,  jalur  evakuasi,  sirene  tsunami,  titik  kumpul  tsunami, program  edukasi  tsunami,  program  kerja  sama,  dan  program  perlindungan.  Identifikasi  masing- masing program pada delapan usaha hotel di kawasan pariwisata Anyer dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Kesiapsiagaan non-struktural pada usaha hotel di kawasan pariwisata Anyer Usaha hotel Kesiapsiagaan Non-Struktural Peta evakuasi Rambu- rambu tsunami Jalur evakuasi Sirene tsunami Titik kumpul tsunami Program edukasi tsunami Program kerja sama Program perlindungan Resort Prima Anyer - - - - V - - V Hawaii Resort Anyer V V V V - - V V Villa Pondok Club Bahari - - - - V - - - Wisma Kompas - - - - V V - V Villa Karang Sono - - - - V - - - Hotel Marbella Anyer V V V - V V - V My Pisita Anyer Resort - - - - V - - - Allisa Resort Hotel Anyer V V V V V V - -
Peta  evakuasi  yang  terpasang  di  setiap  kamar  hotel  masih  belum  disediakan  oleh  Wisma Kompas, Resort Prima Anyer, My Pisita Hotel Anyer, Villa Pondok Club Bahari, dan Villa Karang Sono. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peta evakuasi tsunami yang terpasang di setiap kamar hotel hanya ada di Hawaii Resort Anyer, Allisa Resort Hotel Anyer, dan Hotel Marbella Anyer. Secara keseluruhan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya terdapat tiga dari delapan hotel  yang  sudah  memasang  peta  evakuasi  tsunami  di  setiap  kamar  hotel.  Sedangkan  untuk ketersediaan  rambu-rambu  evakuasi  tsunami  di  kawasan  hotel  masih  belum  semuanya menyediakan dikarenakan dari hasil penelitian yang dilakukan hanya terdapat 3 hotel yang sudah menyediakan rambu - rambu evakuasi tsunami di kawasan hotel yaitu Hawaii Resort Anyer, Allisa Resort Hotel Anyer, dan Hotel Marbella Anyer. Sedangkan tiga hotel lainnya belum menyediakan rambu – rambu evakuasi tsunami di kawasan hotelnya. Informasi mengenai peta evakuasi tsunami dan rambu-rambu tsunami di usaha hotel memiliki peran penting sebagai panduan bagi wisatawan
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.1075 e-ISSN : 2597 -7342
Informasi mengenai peta evakuasi tsunami di usaha hotel memiliki peran penting sebagai panduan bagi wisatawan yang menginap. Peta evakuasi yang memuat jalur evakuasi, rambu petunjuk arah evakuasi,  dan  prosedur-prosedur  yang  harus  dilakukan  oleh  wisatawan  ketika  terdengar  sirene tsunami  atau  terjadi  tsunami.  Fasilitas  peta  evakuasi  dan  rambu  penunjuk  arah  evakuasi  sangat penting  untuk  efektivitas  dan  pengawasan  tindakan  penyelamatan  saat  terjadi  bencana (Wahyuningtyas et al., 2020). Peta evakuasi dan rambu-rambunya harus jelas mengidentifikasikan arah menuju titik kumpul evakuasi dan diproduksi dalam multibahasa, mengingat wisatawan yang menginap berasal dari berbagai daerah  (Nguyen et al., 2016). Selain itu, jalur dan rambu-rambu evakuasi  harus  mengarah  kepada  jalur  evakuasi  tsunami  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah Kabupaten  Serang  sesuai  dengan  arahan  kebijakan  pada  dokumen  RTRW  Kabupaten  Serang Tahun 2011-2031 yaitu yang berawal dari hotel di Kecamatan Anyer dan berakhir di Kecamatan Gunung Sari.
Peta  dan  rambu-rambu  evakuasi  merupakan  bagian  dari  perencanaan  evakuasi  dalam kerangka  kerja  pengurangan  risiko  bencana  pada  usaha  hotel  (Brown  et  al.,  2017;  IOC  & UNESCO, 2012; Ivkov et al., 2019). Terdapat indikator lainnya yang menjadi bagian perencanaan evakuasi  bencana  pada  usaha  hotel,  yaitu  tangga  dan  pintu  darurat  serta  titik  kumpul  evakuasi tsunami. Usaha hotel di kawasan pariwisata Anyer telah menyediakan tangga dan pintu darurat di setiap unit bangunan hotel hanya terdapat pada tiga hotel yaitu Hawaii Resort Anyer, Allisa Resort Hotel Anyer, dan Hotel Marbella Anyer. Sedangkan lima hotel lainnya belum menyediakan tangga dan  pintu  di  setiap  bangunan  hotel.  Sementara  itu,  ketersediaan  area  untuk  titik  kumpul  ketika terjadi  tsunami  sudah  disediakan  oleh  seluruh  usaha  hotel,  mencakup  Wisma  Kompas,  Resort Prima Anyer, Allisa Resort Hotel, My Pisita Anyer Resort, Villa Pondok Club Bahari, Villa Karang Sono, dan Hotel Marbella Anyer. Secara keseluruhan,  usaha hotel di kawasan pariwisata Anyer telah  menyediakan  area  sebagai  titik  kumpul  ketika  terjadi  bencana  alam  tsunami  meskipun beberapa usaha hotel belum memiliki tangga dan pintu darurat dikarenakan usaha hotel tersebut diklasifikasikan sebagai  vila dan  resor yang cenderung terpisah tidak dalam  satu  bangunan atau terpisah  dari  satu  kamar  dengan  kamar  lainnya.  Bencana  alam  secara  tidak  langsung  memaksa evakuasi  masal  masyarakat  dan  wisatawan  di  kawasan  pariwisata  (Becken  &  Hughey,  2013). Masyarakat setempat di kawasan pariwisata memiliki pengetahuan lebih baik tentang risiko bahaya serta rencana dan strategi evakuasi dibandingkan dengan wisatawan, di sinilah peran usaha hotel untuk mengedukasi dan memandu wisatawan sebagai upaya kesiapsiagaan bencana  (AlBattat & MatSom, 2014; Nguyen et al., 2016). Ketergantungan wisatawan pada usaha hotel sangat terjadi tsunami menjadi  hal  yang harus diantisipasi oleh pengelola hotel dalam menciptakan keamanan dan  keselamatan  wisatawan  (AlBattat  &  MatSom,  2013,  2019).  Perencanaan  evakuasi  beserta sistem  informasi  bencana  di  usaha  hotel  menjadi  bagian  penting  dalam  program  kesiapsiagaan tsunami,  hal  tersebut  sesuai  dengan  arahan  kebijakan  penanggulangan  bencana  Provinsi  Banten yang mewajibkan usaha hotel memiliki sistem informasi bencana dalam menunjang keselamatan wisatawan.  Sementara  pada  kebijakan  penanggulangan  bencana  Kabupaten  Serang  telah memberikan arahan untuk ruang evakuasi bencana tsunami di kawasan pariwisata Anyer yang di tetapkan di lapangan olahraga setempat, bangunan pemerintah setempat, dan ruang terbuka publik setempat.  Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  usaha  hotel  di  kawasan  pariwisata  Anyer  harus menganalisis ruang evakuasi bencana tsunami terdekat, aman, dan tepat bagi wisatawan.
Mekanisme  pemberitahuan  bencana  tsunami  yang  berupa  sirene  masih  sangat  minim diterapkan  oleh  setiap  hotel.  Hal  ini  terbukti  dengan  hanya  sedikit  hotel  yang  sudah  memiliki mekanisme tersebut. hotel yang sudah menerapkan mekanisme tersebut terdiri dari Hawaii Resort Anyer, dan Allisa Resort Hotel  Anyer. Sedangkan di  enam  hotel lainnya, mekanisme ini belum diterapkan. Sirene tsunami memiliki fungsi penting sebagai tanda peringatan bagi wisatawan yang
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.1075 e-ISSN : 2597 -7342
berada  di  hotel  dan  masyarakat  setempat.  Keterbatasan  sirene  tsunami  pada  usaha  hotel berkontribusi pada hilangnya nyawa wisatawan di destinasi pariwisata (Calgaro & Lloyd, 2008). Pengelola  hotel  wajib  memberikan  informasi  dan  edukasi  kepada  wisatawan  tentang  sirene tsunami, hal tersebut sebagai antisipasi jika terjadi kepanikan yang dialami wisatawan ketika sirene tsunami  aktif  (Becken  &  Hughey,  2013;  IOC  &  UNESCO,  2012).  Penyelenggaraan  sistem peringatan  dini  atau  sirene  tsunami  telah  ditetapkan  dalam  RTRW  Provinsi  Banten  untuk diimplementasikan pada kawasan rawan bencana. Usaha hotel di wilayah pariwisata Anyer dapat berkoordinasi  dengan  BPBD  Provinsi  Banten  dan  BPBD  Kabupaten  Serang  terkait penyelenggaraan  sistem  peringatan  dini  tsunami.  Hal  tersebut  dapat  diinisiasi  dengan penandatanganan  nota  kesepakatan  atau Memorandum  of  Understanding (MoU)  antara  pihak usaha  hotel  di  kawasan  pariwisata  Anyer  dengan  pemerintah  pada  skala  Kabupaten  Serang, Provinsi Banten, dan Nasional, seperti BPBD/ BNPB, Dinas Pariwisata, Palang Merah Indonesia, Balawista  dan  lembaga  pemerintah  lainnya  yang  membawahi  urusan  kebencanaan  dan kepariwisataan. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap delapan hotel yang berada di kawasan pariwisata Anyer, hanya terdapat satu hotel yang telah memiliki MOU dengan instansi penanggulangan bencana dalam rangka meningkatkan fasilitas kebencanaan dan kapasitas para  karyawan  hotel  terhadap  upaya  pengurangan  risiko  tsunami,  yaitu  Hawaii  Resort  Anyer. Usaha  hotel  membutuhkan  kolaborasi  dengan  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  bencana struktural dan non struktural dalam mencapai manajemen bencana berkelanjutan (Nguyen et al., 2016).
Sebagian  hotel  yang  ada  di  kawasan  pariwisata  Anyer  sudah  memiliki  program  edukasi berhubungan dengan tsunami dan melibatkan seluruh manajemen dan karyawan hotel. Selain itu, hotel-hotel sebagian besar usaha hotel belum memiliki kebijakan perlindungan terhadap karyawan hotel  serta  aset  usahanya.  Pendidikan  dan  pelatihan  sebagai  upaya  pengurangan  risiko  menjadi bagian  dari  kebijakan  usaha  hotel  yang  dapat  menunjang  kesiapsiagaan  bencana  bagi  para karyawannya  (Kimura  et  al.,  2014;  Rindrasih  et  al.,  2019;  Tsai  et  al.,  2020).  Pendidikan  dan pelatihan  evakuasi  bencana  merupakan  bagian  dari  kesiapsiagaan  non  struktural  dapat  menjadi solusi alternatif  yang  dalam mencegah hilangnya nyawa, memperkuat ketahanan bencana, dan mampu  mengurangi  dampak  kerugian  material  akibat  bencana  (Holmes,  2016;  Nguyen  et  al., 2016). Kehadiran karyawan usaha hotel memiliki nilai berharga bagi keberlangsungan operasional hotel dan mampu membangun ketahanan bencana yang terintegrasi antar karyawan dan wisatawan, oleh karena itu usaha hotel wajib memberikan kebijakan yang dikeluarkan untuk melindungi hak- hak  karyawan  baik  itu  sebelum,  selama,  dan  setelah  bencana  (Brown  et  al.,  2019).  Di  sisi  lain, pengelola  hotel  harus  cermat  dalam  memilih  karyawan  mana  yang  akan  mendapatkan  hak  dan mampu mewariskan ilmu pengetahuan bencana kepada karyawan baru, hal tersebut dikarenakan tingginya tingkat pergantian karyawan pada usaha hotel (Nguyen et al., 2018). Keselamatan dan keamanan para karyawan hotel juga termuat dalam kebijakan penyelenggaraan bencana Kabupaten Serang  yang  mengarahkan  bahwa  bagi  lembaga  usaha  di  Kabupaten  Serang  dapat  merancang kebijakan penanggulangan bencananya secara independen dengan tetap memperhatikan aturan dan arahan yang telah ditetapkan.
Penelitian terdahulu telah menerapkan upaya pengurangan risiko tsunami pada usaha hotel melalui  aspek  mitigasi,  ketahanan,  dan  tanggap  darurat.  Penelitian  ini  difokuskan  kepada kesiapsiagaan usaha hotel dalam upaya mengurangi risiko tsunami di kawasan pariwisata, sehingga diharapkan  mampu  berkontribusi  pada  manajemen  bencana  bagi  usaha  hotel  di  kawasan  rawan tsunami,  khususnya  terkait  program  kesiapsiagaannya.  Meskipun  sebagian  besar  usaha  hotel  di kawasan pariwisata Anyer belum sepenuhnya menerapkan program kesiapsiagaan tsunami, secara tidak  langsung  dengan  dilakukannya  penelitian  ini  diharapkan  mampu  berkontribusi  dalam
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.1075 e-ISSN : 2597 -7342
mempersiapkan program kesiapsiagaan tsunami bagi usaha hotel yang berada di kawasan pesisir Selat  Sunda  dan  usaha  hotel  lainnya  yang  berada  di  kawasan  rawan  tsunami  di  Indonesia  dan internasional dalam menunjang terwujudnya hotel siaga tsunami.

## 4. Kesimpulan
Tsunami Selat Sunda di penghujung tahun 2018 memicu hotel-hotel di destinasi pesisir untuk mengembangkan dan menerapkan konsep hotel siaga tsunami. Tidak adanya prosedur operasional standar  tsunami  merupakan  salah  satu  penyebab  terbesar  banyaknya  korban  jiwa.  Upaya kesiapsiagaan tsunami bertujuan untuk  memberikan keselamatan dan keamanan bagi  wisatawan dan  karyawan  hotel,  yang  pada  akhirnya  dapat  memberikan  kelangsungan  usaha  hotel  kawasan pariwisata  Anyer.  Usaha  hotel  di  kawasan  pariwisata  Anyer  cenderung  belum  sepenuhnya menerapkan program non struktural kesiapsiagaan tsunami.

## 5. Saran
Penelitian ini fokus pada program kesiapsiagaan tsunami non struktural usaha hotel di kawasan pariwisata Anyer. Penelitian lebih lanjut dapat diarahkan pada aspek struktural dari kesiapsiagaan tsunami  atau  pada  tahapan  pengurangan  risiko  bencana  lainnya  seperti  tanggap  darurat  dan pemulihan  bencana.  Selain  itu,  penelitian  lebih  lanjut  dapat  dilakukan  pada  usaha  hotel  yang terletak di kawasan rawan bencana gempa bumi, banjir, dan bencana alam lainnya. Tidak menutup kemungkinan  untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  kesiapsiagaan  usaha  hotel terhadap bencana non alam dan bencana sosial seperti kondisi usaha hotel dalam menghadapi teror atau pada masa new normal pandemi Covid-19.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Universitas  Pendidikan  Indonesia  yang  telah memberi dukungan finansial pada penelitian ini .

## Daftar Pustaka
AlBattat, A. R., & MatSom, A. P. (2013). Emergency Preparedness for Disasters and Crises in the
Hotel Industry. SAGE Open , 3 (3), 215824401350560.
https://doi.org/10.1177/2158244013505604
AlBattat, A. R., & MatSom, A. P. (2014). Emergency Planning and Disaster Recovery in Malaysian Hospitality  Industry. Procedia  -  Social  and  Behavioral  Sciences , 144 ,  45–53. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.272
AlBattat,  A.  R.,  &  MatSom,  A.  P.  (2019). Disaster  Planning  and  Preparedness  in  the  Hotel Industry . Emerald.
Aprilia,  K.,  &  Stiv,  Y.  (2018).  Gempa  dan  Tsunami  di  Palu. Jurnal  EDimensi  Arsitektur , 7 (1), 1033–1040.
Becken, S., & Hughey, K. F. D. (2013). Linking tourism into emergency management structures to enhance disaster risk reduction. Tourism Management , 36 , 77–85. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.11.006
BNPB. (2013). Indeks Risiko Bencana Indonesia . Direktorat Pengurangan Risiko Bencana, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
Brown, N. A., Rovins, J. E., Feldmann-Jensen, S., Orchiston, C., & Johnston, D. (2017). Exploring disaster  resilience  within  the  hotel  sector:  A  systematic  review  of  literature. International Journal of Disaster Risk Reduction , 22 , 362–370. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2017.02.005 Brown, N. A., Rovins, J. E., Feldmann-Jensen, S., Orchiston, C., & Johnston, D. (2019). Measuring
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.1075 e-ISSN : 2597 -7342
disaster resilience within the hotel sector: An exploratory survey of Wellington and Hawke’s Bay, New Zealand hotel staff and managers. International Journal of Disaster Risk Reduction , 33 , 108–121. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2018.09.014 Cahyadi,  F.  D.  (2019). Sejarah  Tsunami  di  Selat  Sunda  Sebagai  Dasar  Pembangunan  Wilayah Pesisir Banten . https://doi.org/10.31227/osf.io/jnfmw Calgaro, E., & Lloyd, K. (2008). Sun, sea, sand and tsunami: Examining disaster vulnerability in the tourism community of Khao Lak, Thailand. Singapore Journal of Tropical Geography , 29 (3), 288–306. https://doi.org/10.1111/j.1467-9493.2008.00335.x Darwati, D., Samad, M. A., & Wekke, I. S. (2019). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan
Integrated Community Shelter Pasca Bencana di Kota Palu . https://doi.org/10.31227/osf.io/7kjte
Enz, C. A., & Taylor, M. S. (2002). The safety and security of U.S. hotels: A post-September-11 report. Cornell  Hotel  and  Restaurant  Administration  Quarterly , 43 (5),  119–136. https://doi.org/10.1016/S0010-8804(02)80062-3
Faulkner, B. (2001). Towards a framework for tourism disaster management. In Managing tourist health  and  safety  in  the  new  millennium (Vol.  22,  Issue  2,  pp.  175–196).  Routledge. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(00)00048-0
Faulkner, B., & Vikulov, S. (2001). Katherine, washed out one day, back on track the next: a post- mortem of a tourism disaster. Tourism Management , 22 (4), 331–344. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(00)00069-8
Henderson, J. C. (2007). Corporate social responsibility and tourism: Hotel companies in Phuket,
Thailand, after the Indian Ocean tsunami. International Journal of Hospitality Management , 26 (1), 228–239. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2006.02.001
Holmes, T. (2016). Planning for Community Resilience: A Handbook for Reducing Vulnerability to  Disasters  ,  by  Jamie  Hicks  Masterson,  Walter  Gillis  Peacock,  Shannon  S.  Van  Zandt, Himanshu  Grover,  Lori  Feild  Schwarz,  and  John  T.  Cooper,  Jr.  . Journal  of  the  American Planning Association , 82 (2), 214–215. https://doi.org/10.1080/01944363.2016.1145012 IOC,  &  UNESCO.  (2012). A  Guide  to  Tsunamis  for  Hotels .  Intergovernmental  Oceanographic Commission of UNESCO. http://neamtic.ioc-unesco.org
Ivkov, M., Blešić, I., Janićević, S., Kovačić, S., Miljković, D., Lukić, T., & Sakulski, D. (2019). Natural Disasters vs Hotel Industry Resilience: An Exploratory Study among Hotel Managers from Europe. Open Geosciences , 11 (1), 378–390. https://doi.org/10.1515/geo-2019-0030 Kimura, R., Hayashi, H., Suzuki, S., Kobayashi, K., Urabe, K., Inoue, S., & Nishino, T. (2014). Systematization and sharing of disaster management literacy by DMLH. Journal of Disaster Research . https://doi.org/10.20965/jdr.2014.p0176
Maryanti,  S.,  Netrawati,  I.  O.,  &  Faezal,  F.  (2019).  Menggerakan  Perekonomian  Melalui Pemulihan Usaha dan Industri Mikro Kecil Menengah Pasca Bencana Gempa Bumi di Nusa Tenggara Barat. Media Bina Ilmiah , 14 (4), 2321–2336.
Nguyen, D., Imamura, F., & Iuchi, K. (2016). Disaster management in coastal tourism destinations: The  case  for  transactive  planning  and  social  learning. International  Review  for  Spatial Planning and Sustainable Development , 4 (2), 3–17. https://doi.org/10.14246/irspsd.4.2_3
Nguyen, D. N., Imamura, F., & Iuchi, K. (2018). Barriers towards hotel disaster preparedness: Case studies of post 2011 Tsunami, Japan. International Journal of Disaster Risk Reduction , 28 , 585–594. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2018.01.008
Paris, R., Wassmer, P., Lavigne, F., Belousov, A., Belousova, M., Iskandarsyah, Y., Benbakkar, M.,  Ontowirjo,  B.,  &  Mazzoni,  N.  (2014).  Coupling  eruption  and  tsunami  records:  The Krakatau  1883  case  study,  Indonesia. Bulletin  of  Volcanology , 76 (4),  1–23.
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.1075 e-ISSN : 2597 -7342
https://doi.org/10.1007/s00445-014-0814-x
Reisinger,  Y.,  &  Mavondo,  F.  (2005).  Travel  Anxiety  and  Intentions  to  Travel  Internationally:
Implications  of  Travel  Risk  Perception. Journal  of  Travel  Research , 43 (3),  212–225. https://doi.org/10.1177/0047287504272017
Rindrasih, E., Witte, P., Spit, T., & Zoomers, A. (2019). Tourism and Disasters: Impact of Disaster Events  on  Tourism  Development  in  Indonesia  1998-2016  and  Structural  Approach  Policy Responses. Journal of Service Science and Management , 12 (02), 93–115. https://doi.org/10.4236/jssm.2019.122006
Ritchie, B. W., Bentley, G., Koruth, T., & Wang, J. (2011). Proactive crisis planning: Lessons for the accommodation industry. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism , 11 (3), 367– 386. https://doi.org/10.1080/15022250.2011.600591
Shalih, O. (2019). Membangun Ketahanan (Resiliensi) Bencana Pada Kawasan Pariwisata (Studi
Kasus: Kabupaten Pandeglang Pasca Tsunami Selat Sunda 2018) . https://doi.org/10.31227/osf.io/v3yxs
Tsai,  C.  H.,  Linliu,  S.  C.,  Chang,  R.  C.  Y.,  &  Mak,  A.  H.  N.  (2020).  Disaster  prevention management in the hotel industry: Hotel disaster prevention literacy. Journal of Hospitality and Tourism Management . https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2020.09.008 UNISDR.  (2009). 2009  UNISDR  Terminologi  on  Disaster  Risk  Reduction .  the  United  Nations International Disaster Disaster risk Disaster risk management Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) Disaster risk reduction Disaster risk red.
Wahyuningtyas,  N.,  Tanjung,  A.,  Kodir,  A.,  &  Wijanarko,  H.  (2020).  Management  of  Tourism Areas Based on Disaster Mitigation (Case Study of Senggigi Beach). IOP Conference Series: Earth  and  Environmental  Science , 412 (1),  12015.  https://doi.org/10.1088/1755- 1315/412/1/012015
Wulung,  S.  R.  P.,  &  Abdullah,  C.  U.  (2020).  Upaya  Mitigasi  Pasca  Tsunami  Di  Destinasi Pariwisata. Media Bina Ilmiah , 14 (7), 2883–2894.
Wulung, S. R. P., Abdullah, C. U., & Ervina, E. (2019). Post-Disaster Management in Tourism Destination:  A  Case  of  Tanjung  Lesung,  Indonesia. Proceedings  The  2019  International Conference on Culture, Technology, and Tourism (CTT) , 1 .