Volume 6 Issue 1, March 2022: pp. 50-57 Copyright © 2022 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Analisis Yuridis Penggeledahan Paksa Handphone oleh Tim Patroli Kepolisian
Juridical Analysis of Forced Searches of Mobile Phones by the Police Patrol Team
Eko Joko Purwanto 1 , Tofik Yanuar Chandra 2 , Santrawan T. Paparang 3
1. Universitas Jayabaya, Indonesia. E-mail: ekojokopurwanto00@gmail.com
2. Universitas Jayabaya, Indonesia. E-mail: tyc.jayabaya@gmail.com
3. Universitas Jayabaya, Indonesia. E-mail: paparangpartners@gmail.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Forced Search; Investigator; Police A search is an investigator's act that is justified by law to enter and carry out an  examination  at  a  person's  residence  or  to  conduct  an  examination  of  a person's  body  and  clothes.  The  legal  provisions  for  search  in  criminal procedural law are contained in Article 1 points 17 and 18 of the Criminal Procedure Code which is an explanation of what is meant by a search; Article 5 (1) letter b of article 7 (1) letter d of article 11, article 32 and article 37 of the Criminal Procedure Code regulates the authority of Investigators/Auxiliary Investigators in terms of searches; Article 33 of the
Criminal Procedure Code regulates the terms and procedures for searches; Article 34 of the Criminal Procedure Code regulates the reasons for searches without permission from the head of the District Court and actions that are not permitted; and Article 36 of the Criminal Procedure Code regulates the conduct of house searches outside the legal area of the investigator/assistant investigator. The rules regarding this search are so strict and rigid that the police  team  cannot  arbitrarily  carry  out  a  forced  search  of  a  person.  This research is a normative juridical law research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study are law enforcers, especially investigators, in carrying out forced searches of someone's cellphones cannot be arbitrarily but the conduct of the search must be based on or based on an applicable statutory regulation.

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci: Penggeledahan Paksa; Penyidik;
Kepolisian
Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk  memasuki  dan  melakukan  pemeriksaan  di  rumah  tempat  kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.  Ketentuan  hukum  penggeledahan  dalam  hukum  acara  pidana terdapat pada Pasal 1 butir 17 dan 18 KUHAP merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penggeledahan; Pasal 5 (1) huruf b pasal 7 (1) huruf  d  pasal  11,  pasal  32  dan  pasal  37  KUHAP  mengatur  tentang kewenangan Penyidik/Penyidik Pembantu dalam hal penggeledahan; Pasal 33 KUHAP mengatur tentang syarat dan tata cara penggeledahan; Pasal 34 KUHAP  mengatur  tentang alasan penggeledahan tanpa izin dari ketua PN
serta  tindakan  yang  tidak  diperkenankan;  dan  Pasal  36  KUHAP  mengatur tentang  pelaksanaan  penggeledahan  rumah  di  luar  daerah  hukum penyidik/penyidik  pembantu.  Begitu  ketat  dan  kakunya  aturan-aturan mengenai penggeledahan ini sehingga tim kepolisian tidak bisa sewenang- wenang dalam melakukan upaya penggeledahan paksa terhadap seseorang. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis  normatif  dengan pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan konsep  ( conceptual  approach ).  Hasil  penelitian  ini  yaitu  penegak  hukum khususnya  penyidik  dalam  melakukan  penggeledahan  paksa handphone seseorang  tidak  bisa  sewenang-wenang  akan  tetapi  pelaksanaan penggeledahan tersebut harus didasari atau dilandasi oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 1. Pendahuluan
Hukum memiliki peranan dalam mengatur kehidupan manusia di dalam bermasyarakat dalam  bersosial  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  dan  memelihara  keamanan  dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) sehingga ada pepatah dari Marcus Tullius Cicero yang  merupakan  seorang  filsuf dan  ahli  hukum  yaitu  " ubi societas ibi  ius "  yang  artinya bahwa di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Dalam menjalankan dan menjaga serta memastikan bahwa hukum sesuai dengan tujuannya yaitu menciptakan dan memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  maka  diperlukan  institusi  atau  aparat  penegak hukum yang dalam hal ini yaitu lembaga Kepolisian.
Secara  konstitusional,  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  telah  menetapkan  status  Polri melalui perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dimuat dalam Bab XII Pasal 30 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5).

## Pasal 30 ayat (2)
Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan  keamanan  rakyat  semesta  oleh Tentara  Nasional  Indonesia  dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
Pasal 30 ayat (4)
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  alat  negara  yang  menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.
Pasal 30 ayat (5)
Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,  di  dalam  menjalankan  tugasnya,  syarat-syarat  keikutsertaan  warga negara  dalam  usaha  pertahanan  keamanan  negara,  serta  hal-hal  yang  terkait dengan pertahanan keamanan diatur dengan undang-undang.
Menurut  bunyi  Pasal  30  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  1945,  dapat  diketahui  bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga Keamanan dan Ketertiban  Masyarakat  (Kamtibmas),  bertugas  melindungi,  mengayomi,  dan  melayani
masyarakat  serta  menegakkan  hukum,  yang  akhirnya  bertujuan  untuk  mencapai ketertiban hukum dan ketertiban sosial. 1 Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang  Kepolisian  Nomor  2  Tahun  2002  adalah  suatu  kondisi  dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam  rangka  tercapainya  tujuan  nasional  yang  ditandai  oleh  terjaminnya  keamanan, ketertiban,  dan  tegaknya  hukum,  serta  terbinanya  ketenteraman  yang  mengandung kemampuan  membina  serta  mengembangkan  potensi  dan  kekuatan  masyarakat  dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk- bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
Pengertian  Kamtibmas  sebagaimana  disebutkan  di  atas  ialah  bahwa  Kamtibmas merupakan suatu kebutuhan dasar masyarakat yang menginginkan suasana aman, damai dan  tertib  dalam  tata  kehidupan.  Hal  ini  berkaitan  dengan  harapan  dan  keinginan masyarakat yang mendambakan perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis, bebas dari rasa takut dan segala macam ancaman bahaya serta perasaan damai dan tenteram lahir dan  batin.  Hak-hak  tersebut  adalah  hak  alami  manusia  berdasarkan  hukum  alam.  Oleh karena manusia mempunyai hak yang dikenal sebagai bayangan hidup dari Tuhan, maka setiap individu mempunyai hak untuk berdaulat, hak untuk berada, hak untuk berfungsi dan hak untuk dilindungi. 2
Dewasa ini hampir di mana pun di dunia, polisi berurusan dengan pekerjaan memelihara hukum  dan  ketertiban  ( law  and  order ).  Lebih  khusus  lagi  memerangi  kejahatan  dalam masyarakat. Oleh karena spesialisasi dan pembagian kerja yang makin ketat dan rinci yang menjadi ciri masyarakat modern, maka pekerjaan polisi pun menjadi tidak mudah. Dalam hubungan  ini,  polisi  dihadapkan  kepada  struktur  birokrasi  dan  hukum  modern  yang semakin formal. Sekalipun polisi mengemban tugas memelihara hukum dan ketertiban, tetapi tugas itu tetap dilaksanakan dalam ruang lingkup dan mengikuti persyaratan yang disodorkan oleh struktur tersebut. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi polisi (Polri) ke depan, harus diberikan aturan, peranan, dan kedudukan yang jelas serta tegas terhadap lembaga kepolisian. 3
Bahwa  sebagai  alat  negara  yang  memiliki  peranan  dan  tanggung  jawab  dalam  bidang penegakan  hukum  di  Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  maka  Polri haruslah  bersikap  profesional dan berwibawa  dengan  menganut prinsip  bahwa  hukum adalah  di  atas  segala-galanya,  keadilan  dan  kejujuran  harus  ditegakkan.  Dalam melaksanakan  tugasnya  memelihara  keamanan  di  dalam  negeri,  Polri  haruslah  dapat secara  tepat  dan  akurat  memanfaatkan  segenap  potensi  bangsa  terutama  dengan melibatkan  seluruh  rakyat  Indonesia  sebagai  bagian  dari  unsur  keamanan  itu  sendiri
1 Bambang  Poernomo, Pembangunan  Hukum  dalam  Perspektif  Ketertiban  Sosial (Yogyakarta:  UII  Press, 1992), 173.
2 Lyndon H. LaRouche, Apakah Demokrasi Itu? Rencana Besar Menghancurkan Kekuatan Militer di Amerika Latin , trans. oleh Sesko TNI (Washington, D.C.: EIR News Service, Inc., 1994), 242.
3 Satjipto Rahardjo, Polisi dan Masyarakat Indonesia - Citra Polisi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), 174.
dengan menciptakan suatu kondisi bahwa setiap rakyat mampu untuk menjadi polisi bagi dirinya sendiri.
Dalam hal ini adalah lembaga kepolisian, sebagai suatu kelompok pekerja yang unik, yang menjalankan  peran  fungsional  dan  simbolik  dalam  masyarakat.  Di  dalam  menjalankan peran  yang  demikian  itu,  lembaga  kepolisian  adalah  pelindung  kebebasan  yang  paling penting  bagi  perorangan  atau  kelompok.  Namun  secara  paradoksal,  diakui  atau  tidak, polisi juga dapat merupakan ancaman terhadap kebebasan. 4
Seperti  yang  sedang  viral  pada  sekitar  bulan  Oktober  2021,  diketahui  bahwa  Aipda Monang Parlindungan Ambarita tersandung aksinya sendiri bersama Tim Raimas Backbone  yang  kerap  ditayangkan  televisi  swasta.  Tayangan  yang menampilkan  kerja-kerja  kepolisian  itu  memperlihatkan  Ambarita dengan  lantang meminta paksa ponsel milik seorang remaja yang sedang terjaring pemeriksaan. Tayangan itu viral dan memicu protes masyarakat terhadap aksi polisi meminta paksa ponsel warga. Polisi  dianggap  melanggar hak  privasi  warga.  Aksi  Ambarita itu terjadi  saat  melakukan operasi  keamanan  secara  acak  di  kawasan  Cipinang,  Jakarta  Timur.  Dalam  video  viral tersebut, seorang pemuda yang terjaring operasi tersebut awalnya dihampiri oleh Bripka Rustamaji. Pemuda itu dihentikan karena tidak mengenakan helm. Rustamaji kemudian meminta pemuda itu menyerahkan ponselnya tetapi sang pemuda sempat menolak saat diminta  oleh  Rustamaji  karena  pemuda  itu  beralasan  ponsel  itu  adalah  bagian  dari privasinya. Dalam perdebatan itu Ambarita datang dan dengan lantang ia justru berkata bahwa polisi punya kewenangan untuk melakukan memeriksa ponsel tersebut. 5
Kejadian  tersebut  menjadi  viral  sehingga  Komisi  Kepolisian  Nasional  (Kompolnas)  pun ikut  memberikan  pernyataan  terkait  kejadian  ini.  Melalui  Poengky  Indarti  selaku  juru bicara  Kompolnas  menyampaikan  kepada  wartawan  bahwa  tidak  dibenarkan  untuk memeriksa HP tanpa ada surat perintah, itu jelas arogan dan melanggar privasi. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh anggota Polres  Jakarta  Timur,  Aipda  Monang  Parlindungan  Ambarita memaksa  memeriksa handphone (HP)  warga  keliru.  Pengawas  eksternal  Polri  itu  menilai  bahwa  tindakan tersebut  tak  memiliki  dasar  hukum  dan  melanggar  privasi  dari  pemilik  ponsel.  Lanjut Poengky Indarti selaku juru bicara Kompolnas bahwa pemeriksaan juga harus ada surat perintah, tindak boleh main ambil begitu saja, harus ada sangkaannya dulu. 6
4 M. Gaussyah, Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Jakarta: Kemitraan, 2014), 1.
5 “Kronologi  Aksi  Ambarita  Tersandung  Penggeledahan  HP  Warga,”  CNN  Indonesia,  2021, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211019162203-12-709795/kronologi-aksi-ambarita- tersandung-penggeledahan-hp-warga.
6 “Kompolnas:  Aipda  Ambarita  Arogan  Geledah  HP  Warga,”  CNN  Indonesia,  2021, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211019164213-12-709785/kompolnas-aipda-ambarita- arogan-geledah-hp-warga.

## 2. Metode
Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana  hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang- undangan  ( law  in  books )  atau  hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang merupakan  patokan  berperilaku  manusia  yang  dianggap  pantas. 7 Penelitian  hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu  kepada  norma-norma  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan. 8 Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) yang  berkaitan  dengan  penggeledahan  dan  pendekatan  konsep  ( conceptual  approach ) yang berkaitan dengan konsep penggeledahan pada tindak pidana.

## 3. Konsep Penggeledahan Menurut Hukum Acara Pidana
Penggeledahan  adalah  tindakan  penyidik  yang  dibenarkan  undang-undang  untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan  pemeriksaan  terhadap  badan  dan  pakaian  seseorang.  Bahkan  tidak  hanya melakukan  pemeriksaan,  tapi  bisa  juga  sekaligus  untuk  melakukan  penangkapan  dan penyitaan. 9
Penjelasan di atas telah sesuai dengan apa yang termaktub dalam KUHAP Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  Pasal  32  tentang  kepentingan  penyidikan,  penyidik  dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. 10 Yang dimaksud dengan penjelasan di atas adalah untuk kepentingan penyidikan setiap penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian dan penggeledahan badan kepada setiap tersangka atau terdakwa yang di curigai telah melakukan tindak pidana.
Penggeledahan sebagaimana yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Memeriksa”,  yaitu  mencari  sesuatu  (seperti  barang  gelap,  barang  curian,  surat -surat bukti) untuk di sita. 11 Maka secara umum dapat di artikan bahwa penggeledahan adalah pemeriksaan  oleh  penyidik  untuk  mencari  barang  bukti  untuk  di  sita.  Ada  dua  macam penggeledahan  dalam  hukum  pidana,  yaitu  penggeledahan  badan,  dan  penggeledahan tempat kediaman atau tempat tinggal. Pada Pasal 1 angka 17 KUHAP disebutkan bahwa penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya,  pada  Pasal  1  angka  18  KUHAP  disebutkan  bahwa  penggeledahan  badan
7 Amiruddin  Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2012), 118.
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1984), 20.
9 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 249.
10 Andi Hamzah, “KUHP dan KUHAP” (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 229.
11 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 359.
adalah  tindakan  penyidik  untuk  mengadakan  pemeriksaan  badan  dan  atau  pakaian tersangka  untuk  mencari  benda  yang  didup  keras  ada  pada  badannya  atau  dibawanya serta, untuk disita.
Penggeledahan  hanya  dapat  dilakukan  terhadap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana kejahatan yang dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti untuk disita. Menurut ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  penggeledahan  adalah tindakan  penyidik  atau  penyidik  pembantu  atau  penyelidik  untuk  memasuki  dan melakukan  pemeriksaan  terhadap  tempat  kediaman  seseorang  atau  untuk  melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.
Beberapa  definisi  yang  telah  disebutkan  di  atas,  maka  dapat  dijelaskan  bahwa penggeledahan adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Penyidik) untuk  mengadakan  pemeriksaan  rumah  maupun  badan  atau  pakaian  tersangka  untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badan tersangka atau dibawa serta untuk di sita,  karena  dikhawatirkan  apabila  tidak  dilakukan  penggeledahan  maka  kemungkinan tersangka akan menghilangkan dan merusak barang bukti.

## 4. Tata Cara Penggeledahan Menurut Hukum Acara Pidana
Penyelidik atau penyidik diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penggeledahan  sebagaimana  dalam  Pasal  5  dan  Pasal  7  KUHAP  bahwa  penyidik  dapat melakukan tindakan antara lain yaitu penggeledahan. Dalam hal proses penyidikan tindak pidana telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14  Tahun  2012  Tentang  Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana  dimana  dalam  Pasal  4 disebutkan  bahwa  dasar  dilakukan  penyidikan  antara  lain  harus  ada  surat  perintah penyidikan.
Dalam  melaksanakan  penggeledahan  terhadap  seseorang  maka  penyidik  diwajibkan memiliki dasar hukum sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 32 KUHAP yaitu untuk kepentingan  penyidikan,  penyidik  dapat  melakukan  penggeledahan  rumah  atau penggeledahan  pakaian  atau  penggeledahan  badan  menurut  tata  cara  yang  ditentukan dalam  undang-undang  ini.  Jadi,  tujuan  penggeledahan  terhadap  tersangka  bermaksud untuk menemukan dan mengumpulkan alat atau barang bukti sekaligus menemukan atau menangkap tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana.
Ketentuan  hukum  penggeledahan  dalam  hukum  acara  pidana  dapat  dirincikan  sebagai berikut:
1. Pasal 1 butir 17 dan 18 KUHAP merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penggeledahan.
2. Pasal 5 (1) huruf b pasal 7 (1) huruf d pasal 11, pasal 32 dan pasal 37 KUHAP mengatur tentang kewenangan Penyidik/Penyidik Pembantu dalam hal penggeledahan.
3. Pasal 33 KUHAP mengatur tentang syarat dan tata cara penggeledahan.
4. Pasal  34  KUHAP  mengatur  tentang  alasan  penggeledahan  tanpa  izin  dari  ketua  PN serta tindakan yang tidak diperkenankan.
5. Pasal 36 KUHAP mengatur tentang pelaksanaan penggeledahan rumah di luar daerah hukum penyidik/penyidik pembantu.
Dalam Modul Standar Operasional Prosedur Penggeledahan yang dibuat Bareskrim Polri disebutkan bahwa dalam penggeledahan pakaian: apabila terdapat dugaan keras bahwa para tersangka terdapat benda yang dapat disita, penggeledahan pakaian tersangka dan barang yang dibawanya dapat dilakukan pada waktu menangkapnya. Kemudian, dalam hal  penggeledahan  badan:  Penggeledahan  Badan  Tersangka  dilakukan  oleh Penyidik/Penyidik  Pembantu  pada  waktu  penangkapan  tersangka  atau  pada  waktu tersangka diserahkan kepada Penyidik/Penyidik Pembantu. 12

## 5. Kesimpulan
Dalam  KUHAP  banyak  dimuat  tentang  masalah  wewenang  penyidik  antara  lain: wewenang menggeledah, menyita, menangkap dan wewenang mengadakan tindakan lain yang  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  undang-undang  yang  berlaku.  Masyarakat mengharapkan  setiap  petugas  penyidik  mampu  menerjemahkan  pasal-pasal  yang tercantum  dalam  KUHAP  yang  berhubungan  dengan  petugas-petugas  penyidik. Penggeledahan  hanya  dapat  dilakukan  terhadap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana kejahatan yang dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti untuk disita. Oleh sebab itu  penegak  hukum  khususnya  penyidik  dalam  melakukan  penggeledahan  paksa handphone seseorang  tidak  bisa  sewenang-wenang  akan  tetapi  pelaksanaan penggeledahan tersebut harus didasari atau dilandasi oleh suatu peraturan perundang- undangan yang berlaku.

## Daftar Pustaka
Amiruddin,  Amiruddin,  dan  Zainal  Asikin. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
Bareskrim Polri. “ Standar Operasional Prosedur Penggeledahan. ” Markas Besar Kepolisian Negara
Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, 2017. https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/34/2017/03/standar- operasional-prosedur-penggeledahan-1.pdf.
Gaussyah,  M. Peranan  dan  Kedudukan  Polri  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia . Jakarta: Kemitraan, 2014.
Hamzah, Andi. “ KUHP dan KUHAP. ” Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
Harahap,  M.  Yahya. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP,  Penyidikan  dan Penuntutan, Edisi Kedua . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
12 Bareskrim  Polri,  “Standar  Operasional  Prosedur  Penggeledahan,”  Markas  Besar Kepolisian  Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, 2017, https://ntb.polri.go.id/wp- content/uploads/sites/34/2017/03/standar-operasional-prosedur-penggeledahan-1.pdf.
CNN  Indonesia. “ Kompolnas:  Aipda  Ambarita  Arogan  Geledah  HP  Warga, ” 2021. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211019164213-12- 709785/kompolnas-aipda-ambarita-arogan-geledah-hp-warga.
CNN Indonesia. “ Kronologi Aksi Ambarita Tersandung Penggeledahan HP Warga, ” 2021. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211019162203-12- 709795/kronologi-aksi-ambarita-tersandung-penggeledahan-hp-warga.
LaRouche,  Lyndon  H. Apakah  Demokrasi  Itu?  Rencana  Besar  Menghancurkan  Kekuatan Militer di Amerika Latin . Diterjemahkan oleh Sesko TNI. Washington, D.C.: EIR News Service, Inc., 1994.
Poernomo,  Bambang. Pembangunan  Hukum  dalam  Perspektif  Ketertiban  Sosial . Yogyakarta: UII Press, 1992.
Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga . Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
Rahardjo,  Satjipto. Polisi  dan  Masyarakat  Indonesia  -  Citra Polisi .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, 1988.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 1984.