## Journal of Political Issues
Volume 2, Nomor 1, Juli 2020, pp. 10-20 E-ISSN: 2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel dengan Akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA

## Pendekatan Advokasi Muhammadiyah dalam Penanganan Terorisme di Indonesia
Firmansyah 1 dan Arief Hidayat 2*
1 Departemen Politik, Universitas Indonesia, 16424, Depok, Indonesia
2 Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, 33172, Bangka, Indonesia
Info Artikel Dikirim: Feb 22, 2020 Diterima: Jun 25, 2020 Dipublikasi: Jul 14, 2020
Kata Kunci: Moderasi; Terorisme; Civil Society; Muhammadiyah
Koresponden: Arief Hidayat, Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung
Email: 1
Sitasi Cantuman: Hidayat,
Arief dan Firmansyah . 2020. Pendekatan Advokasi Muhammadiyah dalam Penangan Terorisme di Indonesia. Journal of Political Issues.  2(1);    10-20. Doi: https://doi.org/10.33019/jpi.v 2i1.18
DOI: https://doi.org/10.33019/jpi.v 2i1.18
Lisensi:
Attribution-NonCommercial- ShareAlike  4.0  International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract Terrorism is a form of channel of expression of despair  over existing situations and  conditions.  Parties  who  fall into  the  practice  of  terrorism  come  from  those  who are still  looking  for  the  truth  and  tend  to  shut  themselves  down  to  communicate  with  the surrounding  environment.  With  the  rapid  penetration  of  technology  and  information terrorists  are  transformed  into  cell  movements  that  are  difficult  to  identify  by  law enforcement. The most important thing is how the government responds to and overcome terrorism and all its actions so that it does not cause new terror, especially those carried out by the state. In this case the government should prioritize the moderation approach as an  anti-thesis  of  hard  law  enforcement  as  initiated  by  the  Muhammadiyah  Mass Organization.  The  research  method  that  I  use  in  this  research  is  descriptive  qualitative. The  data  collection  technique  is  done  by  analyzing  documents  and  other  materials relevant to the research topic. The theory used in this study is the theory of civil society. Research  results  show  that  the  moderation  approach  initiated  by  the  Muhammadiyah organization at least provides a way out that terrorism can be removed from its roots in a humanist  way.  In  addition,  this  method  also  provides  assurance  of  respect  for  human values by not punishing someone based on presumptions, but must first be proven legally and convincingly through judicial decisions.
Abstrak Terorisme  merupakan  bentuk  saluran  ekspresi  keputusasaan  atas  situsai  dan kondisi  yang  ada.  Pihak  yang  terjerumus  dalam  praktek  terorisme  berasal  dari  kalangan yang masih mencari kebenaran dan cenderung menutup diri untuk berkomunikasi dengan lingkungan  sekitar.  Dengan  semakin  pesatnya  penetrasi  teknologi  dan  informasi  teroris bertransformasi  menjadi  gerakan  sel  yang  sulit  untuk  terindetifikasi  oleh  para  penegak hukum. Hal  yang paling penting adalah bagaimana pemerintah menyikapi dan mengatasi terorisme  dan  segala  aksi  yang  dilakukannya  sehingga  tidak  menimbulkan  teror  baru, khususnya  yang  dilakukan  oleh  negara.  Dalam  hal  ini  pemerintah  harus  lebih mengedepankan  pendekatan  moderasi  sebagai  anti  thesis  penegakan  hukum  yang  keras seperti  yang  digagas  oleh  Organisasi  Massa  Muhammadiyah.  Metode  riset  yang  Penulis gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif.  Adapun  teknik  pengumpulan data  dilakukan  dengan  cara  analisis  dokumen  dan  bahan  lain  yang  relevan  dengan  topik riset.  Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  civil  society.  Hasil  riset menunjukkan bahwa pendekatan moderasi yang diinisiasi oleh organisasi Muhammadiyah setidaknya  memberikan  jalan  keluar  bahwa  terorisme  dapat  dihilangkan  dari  akarnya dengan  cara  humanis.  Selain  itu,  cara  tersebut  juga  memberikan  kepastian  jaminan penghormatan  terhadap  nilai-nilai  kemanusiaan  dengan  tidak  menghukum  seseorang berdasarkan  praduga,  namun  harus  terlebih  dahulu  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan melalui putusan lembaga peradilan.

## Tentang Penulis:
Firmansyah, Penulis saat ini sedang menempuh jenjang pendidikan doktoral (S3) di Departemen Politik Universitas Indonesia. Penulis menjadi Direktur Eksekutif Akselerasi Indonesia.
Arief Hidayat, Penulis menempuh pendidikan Magister (S2) di Program Studi Politik dan Pemerintahan UGM Yogyakarta pada tahun 2020. Saat ini aktif mengajar di Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

## PENDAHULUAN
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR  RI)  akhirnya  mengesahkan  revisi Undang-Undang Terorisme untuk menjawab tantangan dan aksi teroris yang semakin masif selama ini. Dengan hadirnya revisi ini maka tidak lagi diperlukan Perppu yang diwacanakan Presiden  Joko  Widodo (BBC,  2018) .  Revisi  ini  dianggap  sebagai  jawaban  kelemahan hukum  formil  dalam  penanganan  kasus  terorisme  di  Indonesia.  Salah  satu  upaya  yang menjadi  fokus  adalah  mengenai  adanya  upaya  untuk  mencegah  tindakan  teror  yang  terjadi dengan  terlebih  dahulu  mengutamakan  apek  preemtif.  Selain  itu  ada  pula  yang  muncul dipermukaan  sebagai  bagian  dari  aksi  teror  termasuk  didalamnya  mengenai  perlindungan keluarga  teroris  yang  disalahgunakan  (dimanfaatkan)  seperti  yang  terjadi  di  Surabaya (melibatkan istri dan anak-anak). Beberapa klausul inilah yang kemudian mengemuka pada perdebatan  panjang  bagaimana  suatu  kejadian  atau  peristiwa  dianggap  sebagai  kejadian teror.
Pasca terjadinya beberapa kegiatan teroris yang ada di Indonesia, pemerintah secara simultan  telah  melakukan  langkah  pencegahan  dan  juga  penindakan.  Meskipun  jumlahnya lebih  banyak  penindakan.  Dalam  Undang-Undang  mengenai  terorisme  yang  lama,  langkah hukum  hanya dapat  digunakan jika kejadian teror telah benar-benar terjadi.  Namun,  dalam konteks  ini  akan  sangat  sulit  jika  melakukan  penindakan  sedangkan  aksi  kriminal  teror belum  nyata  (materil).  Kesempatan  ini  membuat  aparat  penegak  hukum  tidak  memiliki kemampuan  yang  cukup  dalam  mengantisipasi.  Meskipun  pihak  keamanan  telah  memiliki bukti  dari  informasi  intelijen  mengenai  berbagai  jaringan  teror  yang  ada,  namun  ketika belum ada aksi maka tindakan mereka belum digolongkan pada upaya/aksi teror.
Sebagian pihak menganggap bahwa  Undang-undang terorisme  ini merupakan suatu hal  yang  mendesak.  Kejadian  beruntun  yang  terjadi  di  Mako  Brimob  Depok.  Lima  orang polisi  Densus  Anti  teror  Tewas  setelah  disandera  oleh  Kelompok  napi  teroris  di  Mako Brimob  Depok,  sementara  1  satu  orang  terluka  parah.  Amman  Abdurrahman  di  duga sebagai otak atas penyerangan aparat keamanan. Amman Abdurrahman adalah napi teroris, dulunya  merupakan  pimpinan Jama’ah  Ansorud  Daulah (JAD)  yang  berbaiat  pada  ISIS. JAD merupakan salah satu sel teror yang melakukan banyak aksi  dengan menyerang aparat keamanan  dan  gereja (Chaidar,  2018) .  Pasca  tragedi  Mako  Brimob  3  (tiga)  bom  meledak secara  simultan  di  Surabaya,  pelakunya  di  duga  sekeluarga  (suami,  istri  dan  tiga  orang anak).  Sehari  setelah  kejadian  itu  Mapolres  Surabaya  Kota  diserang  bum  martir  oleh  4 (empat)  orang  terduga  teroris  bersepeda  motor.  Para  pelaku  ditembak  mati,  sementara  4 (empat) petugas polisi menderita luka berat (Suyanto, 2018) . Dua hari setelah ledakan bom Surabaya,  Mapolda  Riau  diserang  3  (tiga)  pelaku  teror  dengan  senjata  tajam  pedang.  Tiga pelaku tewas ditempat dengan cara ditembak. Sementara 4 (empat) orang aparat kepolisian luka  berat.  dan  Pekanbaru  mengindikasikan  adanya  pola  teror  yang  bangkit  kembali.  Pola terorisme  yang  digunakan  juga  sangat  berbeda  dibandingkan  dengan  sebelumnya  seperti: melibatkan anak- anak dan anggota keluarga (istri), dilakukan dalam waktu yang bersamaan, menggunakan  bom  bunuh  diri  (pengantin)  sebagai  martir  teror  dan  juga  ada  simbol keagamaan  dengan  dalih  mengkafirkan  pemeluk  agama  lain  atau  bahkan  mereka  yang seagama (Batubara, 2018) .
Persoalan  aksi  terorisme  yang  terjadi  secara  historis  khususnya  pada  era  reformasi hampir  setiap  tahun  terjadi.  Pada  tahun  2000  terjadi  ledakan  bom  di  Gereja  Kristen Protestan  Indonesia  (GKPI),  Padangbulu,  Medan,  28  Mei;  yang  mengakibatkan  23  orang menderita  luka-luka (Liputan6,  2003) .  Di  tahun  yang  sama,  pada  1  Agustus  2000  terjadi ledakan bom  di  rumah  Duta Besar Filipina, Menteng, Jakarta Pusat. 2 orang tewas dan 21 lainnya luka-luka termasuk Duta Besar Filipina; Leonides T Caday (Supriyatna, 2018) . Pada 13  September  2000,  tepatnya  pada  pukul  15.20  WIB  ledakan  juga  mengguncang  lantai parkir P2 Gedung Bursa Efek Jakarta. Setidaknya 10 orang tewas dan, 90 lainnya luka-luka (Hardjanti, 2018) .
Pada 23 September 2001, bom meledak di Plaza Atrium, Senen, Jakarta. setidaknya 6 orang cedera (Liputan6, 2001) . Selanjutnya, pada 1 Juli 2002 terjadi ledakan bom di Mal Cijantung,  Jakarta  pada  pukul  19.20  WIB,  setidaknya  tujuh  orang  menjadi  korban  dalam kejadian tersebut (Liputan6, 2002) . Pada 12 Okober 2002 tiga ledakan mengguncang  Bali, menewaskan  ratusan  korban  dimana  yang  terbanyak  adalah  warga  Negara  Australia (Kompas,  2019) .  Kejadian  ini  kemudian  di  kenal  dengan  tragedi  Legian  atau  bom  Bali. Segenap peristiwa terorisme yang terjadi itu sejatinya merupakan tantangan khususnya bagi pemerintah,  karena  ekspresi  teror  masih  terus  ada  di  tengah  semakin  besarnya  kelompok- kelompok yang terafiliasi dengan gerakan teror global.
Dengan  berbagai  aksi  teror  yang  ada,  pemerintah  tetap  pada  kebijakannya  untuk memilih  jalan  penegakan  hukum  dengan  menggunakan  kekuatan  anti  teror,  seperti Detasemen  Khusus  Anti  Teror  88  (Densus  88)  yang  tidak  jarang  justru  bertindak  secara koersi  serta  mengakibatnya  hilangnya  nyawa  terduga  teroris.  Meskipun  aparat  keamanan memiliki  alasan  bahwa  terduga  teroris  itu  melakukan  perlawanan  bersenjata  yang membahayakan  aparat  yang  bertugas,  sehingga  dibutuhkan  tindakan  tegas  dengan menggunakan senjata api.
Melihat  fenomena  kekerasan  yang  semakin  banyak  ini,  Muhammadiyah  sebagai salah satu Organisasi Massa teresar di Indonesia khawatir dengan penanganan terorisme dan para  terduga  pelaku  teror  dengan  jalan  koersi.  Sejatinya  pelaku  kriminal  mendapatkan hukum yang setimpal setelah melalui mekanisme peradilan. Hadirnya kekerasan yang saling berkelindan antara teroris dan juga negara menyebabkan kekerasan dalam penanganan teror terus berlangsung. Oleh sebab itulah, Muhammadiyah menawarkan diri sebagai pihak yang memberikan kontribusi pandangan lain dalam penanganan teror yaitu dengan advokasi dan moderasi.  Muhammadiyah  beranggapan  bahwa  penegakan  hukum  yang  dilakukan  tidak boleh  mengabaikan  norma-norma  lain  sehingga  menimbulkan  masalah  baru  khususnya terkait dengan potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat penegak  hukum.  Jika  dilihat  lebih  jauh,  akan  hadir  pertanyaan:  Bagaimana  pendekatan advokasi Muhammadiyah dalam menangani persoalan terorisme di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sumber utama bahan riset merupakan dokumen, paper , keterangan, undang-undang dan hal-hal lain yang berkaitan dengan  topik  penelitian.  Semua  bahan  primer  dan  sekunder  kemudian  di  analisis  dengan teknik  deskriptif.  Sugiono  menyatakan  bahwa  penelitian  jenis  kualitatif  deskriptif, menekankan  pada  peneliti  yang  berposisi  sebagai  instrument  kunci  ketika  meneliti  pada kondisi  objektif  dan  ilmiah.  Kemudian  dari  bahan  yang  tersedia  peneliti  membuat  kategori dan  mengupayakan  penjelasan  sehingga  hanya  mengambil  data  yang  dianggap  relevan dengan topik penelitian (Sugiono, 2008) . Fokus riset ini bertumpu pada kebijakan dan ruang gerak  yang  ditempuh  oleh  Ormas  Muhammadyah  dalam  menanggulangi  terorisme.  Selama ini Muhammadiyah memiliki pandangan dan cara yang berbeda dibandingkan dengan negara dalam  mengatasi  masalah  terorisme.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menganalisis dokumen, berita dan juga arsip  yang relevan dengan upaya  yang dilakukan Muhammadiyah dalam mengatasi ancaman terorisme.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Genealogi Radikal Islam di Indonesia
Sebelum  masuk  dalam  konteks  dinamika  revisi  undang-Undang  terorisme,  kita  perlu mengetahui  akar  dari  gerakan  teror  di  Indonesia.  Narasi  gerakan  teror  ada  dalam  catatan sejarah  radikalisme  Islam  semakin  menggeliat  pada  pasca  kemerdekaan  hingga  pasca reformasi,  sejak  Kartosuwirjo  memimpin  operasi  1950-an  di  bawah  bendera Darul  Islam
(DI) (Liputan6,  2018) .  Dalam  konteks  ini  memang  teroris  harus  ditegaskan  sebagai  pihak yang  tidak  memiliki  agama.  Tidak  ada  satu  agama  pun  yang  mengajarkan  mengenai kekerasan  di  masa  damai.  Apalagi  dalam  konteks  Indonesia.  Beberapa  pihak  menduga bahwa serangan teror ini merupakan aksi balasan atas pemicu yang terjdi di Mako Brimob, dimana  beberapa  polisi  tewas  karena  di  sandera  napi  teroris.  Kejadian  tersebut  sontak membuat  beberapa  organ  sel  teroris  yang  tidur,  terbangun  dan  melakukan  aksiSebuah gerakan politik dengan mengatasnamakan agama, justifikasi agama dan sebagainya.
Dalam  sejarahnya  gerakan Darul  Islam ini  akhirnya  dapat  digagalkan,  akan  tetapi kemudian  gerakan  ini  muncul  kembali  pada  masa  pemerintahan  Soeharto,  hanya  saja bedanya,  gerakan  radikalisme  di  era  Soeharto  sebagian  muncul  atas  rekayasa  oleh  militer atau  melalui  intelijen  melalui  Ali  Moertopo  dengan  Opsusnya,  ada  pula  Bakin  yang merekayasa bekas anggota DI/TII, sebagian direkrut kemudian disuruh melakukan berbagai aksi  seperti  Komando  Jihad  (Komji),  dalam  rangka  memojokkan  Islam.  Setelah  itu  sejak jatuhnya Soeharto, ada  era demokratisasi  dan masa-masa kebebasan, sehingga secara tidak langsung  memfasilitasi  beberapa  kelompok  radikal  ini  untuk  muncul  lebih  nyata,  lebih militan  dan  lebih  vokal,  ditambah  lagi  dengan  liputan  media,  khususnya  media  elektronik, sehingga  pada  akhirnya  gerakan  ini  lebih  tampak (Asrori,  2015) .  Pada  awalnya  Islam  di Indonesia  sangat  dipuji  dengan  toleransinya.  Namun  kebesaran  nama  baik  tersebut  telah dirusak oleh beberapa peristiwa berdarah  yang melibatkan agama sebagai salah satu faktor pemicunya.  Secara  perlahan  namun  pasti,  kehadiran  beberapa  organisasi  Islam  radikal  di Indonesia telah mencitrakan Islam sebagai agama teroris.
Secara  kasat  mata,  banyak  pihak  yang  menduga  bahwa  hanya  kelompok  Islam-lah yang melakukan aksi teror dengan kekerasan (Azra, 2002) . Ini sesuai dengan stereotip yang berasal dari Barat  yang memberi corak pada Islam sebagai agama yang meyakini cara-cara kekerasan  dan  bergerak  dalam  kehidupan  dan  landasan  kekejaman  untuk  menjauhkan manusia dari kebebasan (Handoko, 2019) ; Faedlulloh, 2015) Namun sesungguhnya, segenap orang  dengan  latar  belakang  apapun  dapat  berpotensi  melakukan  tindakan  teror.  Hadirnya kelompok  Islam  radikal  sebagai  pihak  yang  paling  banyak  melakukan  aksi  teror  lebih disebabkan oleh adanya  represi  negara atas  golongan  Islam, sehingga merasa diperlakukan semena-mena, diskriminasi dalam bidang ekonomi, sosial, rivalitas politik dalam perebutan jabatan  publik  sampai  pada  pengaruh  adanya  gerakan  Islam  radikal  ultranasionalis  yang berasal dari timur tengah. Disisi yang lain, sangat sedikit pelaku teror dari kalangan agama lain sehingga stigmatisasi teroris kerap muncul pada kelompok yang beragama Islam.
Setelah  DI,  muncul  Komando  Jihad  (Komji)  pada  1976  kemudian  meledakkan tempat  ibadah.  Pada  1977,  Front  Pembebasan  Muslim  Indonesia  (FPMI)  melakukan  hal sama.  Dan  tindakan  teror  oleh  Pola  Perjuangan  Revolusioner  Islam,  1978.  Selain  itu,  ada pula  kelompok  teror  yang  ikut  meramaikan  suasana  seperti  Teror  Warman,  Warsidi Lampung  serta  pembajakan  Garuda  Woyla (Zaki,  2008) .  Tidak  lama  kemudian,  setelah pasca reformasi muncul lagi gerakan yang beraroma radikal yang dipimpin oleh Azhari dan Nurdin  M.  Top  dan  gerakan-gerakan  radikal  lainnya  yang  bertebar  di  beberapa  wilayah Indonesia,  seperti  Poso,  Ambon  dan  yang  lainnya.  Semangat  radikalisme  tentu  tidak  luput dari  persoalan  politik.  Persoalan  politik  memang  sering  kali  menimbulkan  gejala-gejala tindakan  yang  radikal,  sehingga  berakibat  pada  kenyamanan  umat  beragama  yang  ada  di Indonesia dari berbagai ragamnya (Jainuri, 2016) .
Jika  pada  masa  Orde  Lama  gerakan  teror  merupakan  ekspresi  dari  keresahan; ketidakpuasan daerah pada pemerintah pusat di Jakarta, maka pada Orde Baru pola ini justru dimunculkan oleh aktor negara melalui Komji. Pada era Orde Reformasi gerakan teror justru lebih kompleks. Dewasa ini setidaknya ada 3 (tiga) hal yang dapat menjelaskan kemunculan teror itu: Pertama adalah konstelasi global terorisme dunia dengan munculnya gerakan Al- Qaeda dan ISIS. Keduanya menjadi isu internasional, bahkan beberapa peneliti yang konsen terhadap  terorisme  mengatakan  bahwa  Munculnya  kelompok  ini  merupakan  format
perlawanan  global  kelompok  radikal  Islam  terhadap  ketidakadilan  dunia.  Hal  ini  dikaitkan dengan  kebijakan  miring  pemimpin  dunia  terhadap  Palestina. Kedua ,  kesenjangan  sosial- ekonomi  di  negara-negara  muslim  bahkan  ekspansi  budaya  Barat  yang  dianggap  merusak nilai-nilai  Islam  seperti  hedonisme  dan  materialisme. Ketiga ,  Para  pemimpin  dunia  Islam dianggap  tidak  berdaya  dan  tunduk  pada  kemauan  Barat.  Isu  tersebut  dengan  cepat menyebar  keseluruh  penjuru  dunia  melalui  jaringan  maya,  bukan  saja  di  negara-negara Islam,  tetapi  juga  di  negara-negara  Barat  sebagai  akibat  kebijakan  banyak  negara  yang memberikan  perlindungan  kepada  kelompok-kelompok  perlawanan  yang  lari  dari  negara masing-masing (Asrori, 2015) .
Tanggapan Civil Society dalam Kasus Terorisme Civil society adalah entitas organisasi sosial yang terorganisir dengan baik. Keberadaan civil society pada umumnya untuk  mengimbangi  dominasi  negara. Dengan kata lain, komunitas ini  hadir  untuk  dapat  mengontrol  jalannya  negara  dan  perilaku  pemerintah  yang  sedang berkuasa.  Konsep civil  society dapat  dengan  mudah  ditemukan  melalui  literatur  yang dikemukaan oleh Alexis de Tocqueville . Konsep civil society menurut Tocqueville mencakup ciri:  kesukarelaan  ( voluntary ),  keswadayaan  ( self  supporting ),  keswasembadaan  ( self- generating ) dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara (Hikam, 1999) . Konsep civil  society yang  dipakai  oleh  sebagian  besar  ilmuwan  sosial  Indonesia menunjuk pada entitas masyarakat madani yang merupakan representasi yang kompleks dan plural  di  luar state yang  mendorong  proses  politik  yang  lebih  mencerminkan  kehendak rakyat secara luas. Di negara Eropa: Jerman, civil society hadir sebagai jawaban atas krisis walfare  state ,  di  Perancis civil  society muncul  karena  menguatnya  otoritarianisme  kapital, sedangkan di Amerika: civil society merupakan ekspresi alternatif terhadap segmentasi kelas sosial.  Elemen  penting  dalam civil  society adalah  sistem  komunikasi  yang  independen, faktor keahlian dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang independen dari  pengaruh  otoritas  negara,  dan  jaringan  kelompok  sukarela  yang  berkembang  serta leluasa  pada  semua  bidang  kehidupan  sosial,  yang  dengan  itu  mereka  mampu  menangani urusan-urusan mereka sendiri.
Melihat  dari  peran civil  society yang  hampir  merata  dalam  mengontrol  kebijakan pemerintah  (termasuk  didalamnya  mengenai  persoalan  terorisme),  maka  secara  umum  hal ini  semakin  meneguhkan  pentingnya  keterlibatan  mereka  dalam  mengimbangi  pemerintah. Beberapa  kajian  memang  berusaha  menyajikan  langkah  terbaik  dalam  melawan  aksi terorisme  dan  upaya  deradikalisasi,  misalnya  yang  ditulis  oleh  M.  Royani  tentang pentingnya  deradikalisasi  dengan  cara  pemolisian  masyarakat (Royani,  2013) .  Selain  itu, ada  pula    yang  menekankan  pada  aspek  pendidikan  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Qodir dan  juga  yang  mengkaji  mengenai  pentingnya  keterlibatan  pesantren  dalam  melakukan deradikalisasi  seperti  ditulis  oleh  Masduqi  ( Qodir,  2013 ; Masduqi,  2013 ).  Namun,  yang secara  spesifik  menyentuh civil  society dan  khususnya  Muhammadiyah    sepengetahuan penulis  masih  belum  ada.  Disinilah  letak  kebaruan  dan  sudut  pandang  perspektif  yang penulis ajukan dalam artikel ini.
Di  dalam  negeri,  persoalan  terorisme  ini  juga  mendapat  repson  dari  kalangan civil society ,  khususnya  yang  berbasis  Ormas  Keagamaan,  sebut  saja  NU  dan  Muhammadiyah. Muhammadiyah  sebagai  salah  satu  entitas civil  society memainkan  peran  penting  dalam meng- counter kebijakan  penanggulangan  terorisme  di  Indonesia.  Sebagai  organisasi masyarakat sipil berbasis keagamaan besar di Indonesia, tentunya Muhammadiyah memiliki andil yang signifikan untuk memberikan warna kebijakan khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan  terorisme  ini.  Beberapa  kasus  memperlihatkan  adanya  keterbelahan pendapat  mengenai  bagaimana  seharusnya  penanganan  deradikalisasi  dan  juga  terorisme dilakukan.
Pemerintah  melalui  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  melihat bahwa  penanganan  terorisme  harus  melalui hard  power atau  penggunaan  senjata  sebagai bentuk  penindakan  hukum  dengan  kategori extra  ordinary  crime atau  kejahatan  yang  luar biasa.  Sebaliknya,  Muhammadiyah  berdiri  diseberang  kebijakan  itu,  dan  mencoba  untuk memberikan  diskursus  adanya  penanganan  deradikalisasi  dan  kasus  terorisme  dengan  pola soft  power (Rapik,  Permatasari  &  Anisya,  2020) .  Kedua  pendekatan  ini  dianggap  sebagai wacana yang terus berkembang dan juga menjadi perdebatan hangat bagi kalangan para ahli keamanan, praktisi, pengamat, serta akademisi yang konsen terhadap pencegahan sekaligus penanggulangan terorisme di Indonesia.
Pada  awalnya,  penanganan  terorisme  secara  global  dilakukan  secara  militeristik dengan  mengandalkan  kekuatan  senjata.  Perkembangan  selanjutnya,  penanganan  terorisme ini  bukan  lagi  mengarah  pada  hilir  namun  sudah  pada  hulu,  yaitu  upaya  untuk  mencegah tindakan  teror  dengan  melakukan  deradikalisasi.  Dalam  perjalanannya  Indonesia  juga mengadopsi strategi ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penanggulangan teror, khususnya setelah terjadinya Bom Bali I  yang dilakukan oleh Amrozi cs pada tahun 2002. Dari sinilah kemudian pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, melalui  Keputusan  Presiden  (Kepres)  Nomor  46  Tahun  2010.  Inti  Kepres  tersebut  adalah memberikan  kewenangan  penuh  kepada  BNPT  untuk  mengatasi  persoalan  terorisme  di Indonesia.
Dalam  wacana  mengenai  terorisme  ini,  BNPT  sepenuhnya  menjadi  lembaga  yang memiliki  kewenangan  dalam  menangkal,  mencegah  dan  menindak  segala  bentuk  (potensi dan  pelaku)  teror.  Sebagai  entitas  yang  tidak  dapat  berdiri  sendiri,  tentunya  BNPT membutuhkan  dukungan  dari  masyarakat  sipil  agar  dapat  memuluskan  langkah  kerja  serta mengetahui  bagaimana  posisi  dan  respon civil  society dalam  melihat  terorisme  dan radikalisme secara utuh.
Terorisme  dan  radikalisme  dalam  pandangan  BNPT  dapat  teratasi  dengan  pendekatan koersif,  tegas,  tanpa  kompromi  bahkan  mendekati  tindakan  represif.    BNPT  ini  juga mendapatkan dukungan dari civil society yang lain misalnya Nahdatul Ulama (NU). Sebagai organisasi  Islam dengan massa  yang besar, NU juga dianggap mampu untuk bisa berperan dalam  penanggulangan  terorisme  ini.  Bahkan  kelahiran  BNPT  sebagai  lembaga  yang menangani  terorisme  muncul  dengan  sokongan  NU.  Wajarlah  kemudian  sebagai  wadah besar entitas umat Islam NU memposisikan diri sejalan dengan kebijakan BNPT.
Disisi  yang  lain,  Muhammadiyah  justru  memiliki  pendapat  sebaliknya.  Pendekatan koersif; represif yang dilakukan oleh negara dengan melegitimasi cara kekerasan dan senjata tidak  mungkin  dapat  mereduksi  teror  sebagaimana  mestinya.  Pendekaatan  yang  represif selain  tidak  mampu  menyelesaikan  akar  masalah,  juga  berpotensi  melanggar  hak  asasi manusia yang sudah melekat dan tidak dapat dicabut oleh negara dengan semena-mena.

## Pola Deradikalisasi Versi Muhammadiyah
Melihat dari adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia tersebut, serta demi menegakkan supremasi  hukum  (menegakkan  hukum  bukan  dengan  cara  melanggar  hukum),  maka Muhammadiyah  memandang  perlunya  pola  pendekatan  humanis  dalam  melawan  teror  dan juga  bibit  radikalisme (Angretnowati,  2017) .  Muhammadiyah  sebagai  entitas civil  society keagamaan  terbesar  setelah  Nahdatul  Ulama  (NU)  dipandang  memiliki  pengaruh  yang cukup  kuat  dalam  mengusulkan  kebijakan  pada  pemerintah.  Kondisi  inilah  yang memungkinkan  suara  dari  Muhammadiyah  ditampung  dan  menjadi  perhatian  pemerintah. Dalam  hal  ini  juga  banyak  ormas  Islam  lain  yang  juga  kontra  dengan  pendekatan  represif terhadap  penanganan  terduga  teroris.  Disisi  yang  lain  mereka  juga  mengutuk  para  pelaku dan  perilaku  teror.  Namun,  karena  suara  mereka  sangat  kecil  dan  kurang  reprsentatif sehingga artikulasi gagasan mereka sulit untuk terakomodir. Beberapa ormas Islam tersebut
misalnya  Al  Irsyad,  Al  Washliyah,  Persatuan  Islam  (PERSIS),  Persatuan  Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Mathla’ul Anwar, Al Ittihadiyah, Rabithah Awaliyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Nahdlatul Wathan dan lain-lain.
Ada  beberapa  hal  yang  mendasari  Muhammadiyah  melakukan  advokasi  terhadap penanganan teror yang umumnya dengan koersif represif, diantaranya:
1. Penanganan  terorisme  oleh  BNPT  umumnya  langsung  berakibat  fatal,  dimana tersangka  teroris  yang  belum  di- mejahijau -kan  tewas. Direktur  The  Community  of Islamic  Ideology  Analyst (CIIA);  Haris  Abu  Ulya,  menyatakan  bahwa  untuk  kasus salah tangkap, setidaknya lebih dari 40 orang dan 99 persen dari mereka yang salah tangkap  ini  telah  mengalami  penyiksaan.  Dalam  kasus  terduga  teroris  juga  sampai dengan medio 2016, setidaknya ada 120-an orang tewas dalam operasi terorisme di luar pengadilan (Amrullah, 2016) . Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat ini berpotensi  orang  tidak  bersalah  menjadi  korban  pelanggaran  hak  asasi  manusia karena belum diyatakan secara sah dan meyakinkan oleh lembaga peradilan sebagai seorang teroris.
2. Pola  penanganan  dengan  metode  kekerasan  justru  akan  menimbulkan  kekerasan baru.  Pola  ini  jika  dipertahankan  malah  tidak  mereduksi  inisiatif  teror.  Terbukti semakin  banyak  serangan  teror  justru  ditujukan  bagi  personil  aparat  keamanan (polisi) sebagai simbol perlawanan pada aparat keamanan negara.
3. Sel-sel  terorisme berkembang seiring dengan disrupsi teknologi  informasi. Artinya, terorisme  yang  terjadi  tidak  hanya  dalam  bentuk  aksi  teror  bersenjata,  namun  juga dalam  bentuk  lain  misal  ancaman  kekerasan,  penghasutan  (makar),  persekusi  serta penyebaran  media  yang  propaganis  demi  melanggengkan  sekaligus  menciptakan ketakutan dalam masyarakat.
4. Belum  kohesinya  ikatan  antar  negara  dan civil  society dalam  menanggulangi  teror, padahal  terorisme  bukan  hanya  masuk  dalam  kepentingan  negara an  sich namun merupakan  kepentingan  bersama,  karena  itu  perlu  mendapatkan  dukungan  secara komprehensif dari segenap stakeholder dalam masyarakat.
5. Pendekatan  koersif  yang  lebih  mengutamakan  aspek  penegakan  hukum  akan menihilkan  aspek  humanisme  dan    mereduksi  atau  melupakan  akar  bagaimana terorisme bisa terjadi.
6. Perlu  dipahami  bahwa  terjadinya  penguatan  radikalisme  sebagai  ekses  dari propaganda  teror  dalam  koneks  global,  khususnya  pasca  tragedi  penyerangan gedung World Trade Center (WTC) di Amerika Serikat pada 11 Setember 2001 dan respon Amerika terhadap teror itu sendiri.
Titik  tolak  inilah  yang  menginisiasi  Muhammadiyah  sebagai  ormas  Islam,  dalam memberikan  respon  penanganan  teror  dan  deradikalisasi  yang  selama  ini  terprogram  oleh BNPT  sebagai  institusi  formal  negara (Angretnowati,  2017). Solusi  konkret  yang ditawarkan  oleh  Muhammadiyah  dalam  mencegah  tindakan  teror  sekaligus  deradikalisasi adalah  dengan  cara  humanis  ( Satriawan,  Islami,  &  Lailam,  2019 ).  Cara  humanis  yang dimaksudkan  adalah  masuk  dalam  dua  pola  yaitu  pencegahan  dan  penindakan.  Dalam konteks  pencegahan  deradikalisasi  sebagai  bentuk  antisipasi  penyebaran  paham  terorisme perlu dilakukan secara massif. Keterlibatan segenap elemen masyarakat baik berupa pemuka agama, pemuka adat, tokoh masyarakat, ormas dan lain-lain diperlukan untuk mengedukasi akan  bahaya  terorisme.  Selanjutnya  secara  penanggulangan,  aparat  berwenang  diharapkan tidak  menggunakan  cara-cara  kekerasan  kecuali  dengan  sangat  terpaksa.  Pola  penggunaan peluru tajam  dalam menangkap terduga teroris  yang berakhir kematian dan juga interogasi dengan  jalan  penyiksaan  akan  memunculkan  potensi  penyelahgunaan  wewenang  dan  juga pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Bagaimanapun  juga  para  terduga  teroris  belumlah
dinyatakan  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  perbuatan  teror  sampai  dengan  putusan yang sah dan inkrah dari lembaga peradilan.
Selain cara ini dianggap paling mungkin diterapkan di Indonesia dengan kultur yang cukup  beragam  dan  banyaknya  golongan  Islam  moderat  juga  lebih  mengutamakan  aspek pencarian  akar  masalah  munculnya  terorisme.  Selain  itu,  pola  humanis  juga  menciptakan trust pada masyarakat  yang memperlihatkan wajah Islam yang damai vis a vis teroris yang brutal, sekaligus menegaskan bahwa teroris bukanlah Islam dan Islam tidak identik dengan teroris.
Kegentingan  dalam  mengcounter  pemahaman  masyarakat  terhadap  Islam  iniah  yang kemudian  menjadi  basis  awal,  sekaligus  juga  sebagai  upaya  Muhammadiyah  mengkritik pendekatan kekerasan bersenjata oleh aparat negara. Contoh konkret seperti terjadinya kasus Siyono di Klaten (Ilham, 2016) . Siyono adalah korban salah tangkap oleh aparat keamanan setelah  dianggap  sebagai  bagian  dari  teroris  (Siyono  yang  di  jemput  dirumahnya  dalam keadaan  hidup  namun  dikembalikan  dalam  keadaan  meninggal  dunia).  Belakangan diketahui bahwa Siyono merupakan masyarakat sipil. Muhammadiyah mengerahkan orang- orang terbaiknya (para ahli hukum dan juga ahli medis) untuk membela kepentingan hukum almarhum  Siyono  dan  keluarga,  sekaligus  mencari  bukti  forensik  dengan  mengautopsi jenazah Siyono.
Setelah terbukti, bahwa Siyono adalah pihak yang tidak bersalah, pemerintah melalui aparat  keamanan  meminta  maaf  kepada  keluarga  almarhum  dan  memberikan  kompensasi serta  berjanji  akan  mengevaluasi  kejadian  ini  agar  tidak  terulang  kembali.  Dari  kasus  itu, kemudian  Muhammadiyah  membuka  diri  sebagai  bagian  “oposan”  kebijakan  yang diterapkan pemerintah dalam menangani teroris.
Secara  basic  Muhammadiyah  sendiri  bukanlah  ormas  yang  memang  konsen  dengan kajian terorisme, karena fokus utamanya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui  pendidikan  dan  juga  pelayanan  jaminan  kesehatan  masyarakat  melalui  penyediaan sarana dan prasarananya. Pergeseran Muhammadiyah yang kemudian masuk dalam pusaran deradikalisasi  dalam  upaya  kontra  terorisme  sepenuhya  merupakan  buah  dari  beberapa kasus  yang  terjadi.  Setidaknya  ada  2  (dua)  hal  umum  yang  dipandang  perlu  keterlibatan Muhammadiyah didalamnya:
Pertama ,  terorisme  pasca  11  Sepember  2001  menempatkan  “entitas  Islam”  sebagai akar  dari  terorisme.  Hampir  seluruh  dunia  mencitrakan  Islam  sebagai  “agama  teror”  dan terjadi  penggalangan  opini  yang  sangat  luar  biasa  dengan  sebutan  yang  melekat  “Islam radikal”.  Kondisi  ini  bertolak  belakang  dengan  Islam  yang  sesungguhnya  yaitu menyebarkan  salam  (keselamatan),  humanis  dan  justru  mengagungkan  hak  asasi  manusia (kasih sayang);
Kedua , proses penegakan hukum yang dilakukan memunculkan potensi terlanggarnya hak-hak  para  “terduga  teroris”  tanpa  memberikan  kesempatan  kepada  mereka  untuk membela diri  di  meja peradilan. Prinsip  hukum  yang diterapkan dengan  melanggar hukum merupakan bentuk abuse of power dan tidak sesuai bahkan dengan hukum itu sendiri.
Jika  dilihat  secara  lebih  jauh  setidaknya  terdapat  tiga  komponen  yang  dijadikan sebagai hasil utama dalam pendekatan moderasi Muhammadiyah. Pertama, Muhammadiyah menggunakan  instrumen framing yang  dikemukakan  oleh  Kingdon  yang  terbagi  dalam  3 (tiga)  bagian  penting, Public  Stream,  Policy  Stream  dan  Politics  Stream ( Angretnowati, 2017 ) . Dalam public  steram ,  Muhammadiyah  mampu  mengkapitalisasi  dukungan  publik agar  mau  memberikan  perhatian  atas  perubahan  pola  pendekatan  deradikalisasi  dan peanggulangan  terorisme  dengan  lebih  humanis.  Dalam policy  stream Muhammadiyah memberikan masukan konstruktif bagi adanya perubahan payung hukum khususnya Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Penanggulangan  terorisme  yang  sebelumnya  diatur
dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2002. Dalam konteks politics stream , Muhammadiyah sebagai organisasi semakin diperhitungkan dalam proses kebijakan yang pada awalnya belum terlibat secara  aktif  didalamnya.  Semakin  besar  konsen  pemerintah  untuk  memberikan  porsi  yang layak  bagai  Muhammadiyah,  dengan  melihat  pengaruh,  sumberdaya  dan  jaringan  yang dimiliki.

## SIMPULAN
Pola  pendekatan  yang  dilakukan  oleh  Negara  dalam  penanganan  terorisme  telah  berubah khususnya  setelah  direvisinya  undang-undang  terorisme,  dari  yang  pada  awalnya  berlaku secara  delegatif  formal  menjadi  atributif.  Konteks  ini  memungkinkan  BNPT  atau  TNI melakukan  pola  pencegahan  yang  lebih  banyak.  Namun  hal  yang  perlu  dikritisi  adalah potensi pelanggaran hak sipil  bagi  siapapun  yang dicurigai  dan dianggap menyebarkan atau bahkan menjadi bagian dari gerakan teror.
Keterlibatan civil  society dalam  penanggulangan  terorisme  sangat  dinamis,  khususnya ketika  entitas  Muhammadiyah  terlibat  di  dalamnya.  Pola  awal  yang  memang  mulai memuculkan  adanya  friksi  dalam  pola  penanggulangan  terorisme  dari  yang  koersif  menjadi humanis.
Pendekatan Muhammadiyah dalam mengatasi persoalan terorisme tentu saja tidak langsung  menggunakan  pertarungan  kuasa  (power  relation)  yang  dimilikinya  secara head to  head dengan  institusi  negara,  namun  terlebih  dahulu  melakukan  advokasi  baik  secara langsung  (dalam  kasus  Siyono)  maupun  dalam  perdebatan  legislasi  (pembuatan  undang- undang  terorisme)  serta  perdebatan  intelektual  (pengonsepan  kembali  makna  terorisme yang  tereduksi).  Ketika  pola  ini  sudah  dilakukan,  Muhammadiyah  mampu  memainkan agenda setting negara dalam mengatasi pesoalan terorisme.
Moderasi aliran corak Islam yang ada di Indonesia khususnya menjadi modal penting, sehingga lahirnya Islam radikal memiliki ruang gerak yang sangat sempit dalam  masyarakat. Namun,  kelompok  mayoritas  Islam  moderat  harus  hadir  memainkan  peran  yang  maksimal agar golongan Islam radikal tidak mendapat ruang menebarkan opini propaganda yang men- trigger teror secara dominan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrullah, A. (2016, Maret 13). Pengamat: Ada Puluhan Korban Salah Tangkap Densus 88 . Retrieved Oktober 30, 2019, from republika.co.id: HYPERLINK "https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/03/13/o3z8ou394-pengamat- ada-puluhan-korban-salah-tangkap-densus-88"
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/03/13/o3z8ou394-pengamat- ada-puluhan-korban-salah-tangkap-densus-88
Angretnowati,  Y.  (2017). Wacana  Moderasi  Muhammadiyah  dalam  Penanggulangan Terorisme. Yogyakarta: DPP FISIPOL UGM.
Asrori,  A.  (2015).  Radikalisme  di  Indonesia:  Antara  Historisitas  dan  Antropositas. Kalam: Jurnal  Studi  Agama  dan  Pemikiran  Islam,  9 (2),  253-268.  doi:      HYPERLINK "https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331" https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331
Azra, A. (2002, Desember 15). Artikel Tempo“Radikalisme Islam Indonesia”. Tempo .
Batubara, P. (2018, Mei 17). Fakta-Fakta Mengejutkan Serangan Teroris di Mapolda Riau . Retrieved Mei 15, 2019, from nasional.okezone.com:
HYPERLINK
"https://nasional.okezone.com/read/2018/05/17/337/1899303/fakta-fakta-mengejutkan- serangan-teroris-di-mapolda-riau"
https://nasional.okezone.com/read/2018/05/17/337/1899303/fakta-fakta-mengejutkan- serangan-teroris-di-mapolda-riau
BBC.  (2018,  Mei  25). DPR  sahkan  revisi  UU  Terorisme,  Perppu  tak  lagi  diperlukan . Retrieved Mei 16, 2020,
from bbc.com:
HYPERLINK
"https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44248953" https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44248953
Chaidar, A. (2018, Mei 12). Pelajaran Dari Terorisme di Mako Brimob Kelapa Dua Depok.
Media Indonesia .
Faedlulloh, D. (2015). Homo Cooperativus: Redefinisi Makna Manusia Indonesia. Proceeding  Masa  Depan  Manusia  Indonesia:  Prospek  dan  Pemberdayaan . HYPERLINK
"https://www.researchgate.net/profile/Dodi_Faedlulloh/publication/308790282_Homo_ Cooperativus_Redefinisi_Makna_Manusia_Indonesia/links/57f1d00008ae886b89791af 1.pdf"
https://www.researchgate.net/profile/Dodi_Faedlulloh/publication/308790282_Homo_ Cooperativus_Redefinisi_Makna_Manusia_Indonesia/links/57f1d00008ae886b89791af 1.pdf
Handoko, A. (2019). Analisis Kejahatan Terorisme Berkedok Agama (Analysis of Terrorism Crimes  Impersonating  Religion). SALAM:  Jurnal  Sosial  &  Budaya  Syar-i,  6 (2),  155-
178. doi:
HYPERLINK "https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i2.11041" https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i2.11041
Hardjanti,  R.  (2018,  Januari  15). Atap  BEI  Roboh,  Kilas  Balik  Tragedi  Perdagangan  IHSG yang  Kelam  di  Tahun  2000,  2008  dan  2017 .  Retrieved  Oktober  30,  2019,  from economy.okezone.com:
HYPERLINK
"https://economy.okezone.com/read/2018/01/15/470/1845126/atap-bei-roboh-kilas- balik-tragedi-perdagangan-ihsg-yang-kelam-di-tahun-2000-2008-dan-2017" https://economy.okezone.com/read/2018/01/15/470/1845126/atap-bei-roboh-kilas- balik-tragedi-perdagangan-ihsg-yang-kelam-di-tahun-2000-2008-dan-2017
Hikam. (1999). Demokrasi dan Civil Society. Jakarta: LP3ES.
Ilham.  (2016,  April  04). Kasus  Siyono:  "Saya  Sedang  Mencari  Keadilan  dan  Titip  Kepada Muhammadiyah" .  Retrieved  Oktober  30,  2019,  from  muhammadiyah.or.id: HYPERLINK "http://www.muhammadiyah.or.id/id/news/print/5553/kasus-siyono- saya-sedang-mencari-keadilan-dan-titip-kepada-muhammadiyah.html" http://www.muhammadiyah.or.id/id/news/print/5553/kasus-siyono-saya-sedang- mencari-keadilan-dan-titip-kepada-muhammadiyah.html
Jainuri,  A.  (2016). Radikalisme  dan  terorisme:  Akar  Ideologi  dan  Tuntutan  Aksi. Malang: Instrans Publishing.
Kompas.  (2019,  Oktober  12). Hari  Ini  dalam  Sejarah:  Tragedi  Bom  Bali  I  Renggut  202 Nyawa .  Retrieved  Oktober  30,  2019,  from  kompas.com:      HYPERLINK "https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/12/063000665/hari-ini-dalam-sejarah-- tragedi-bom-bali-i-renggut-202-nyawa?page=all"
https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/12/063000665/hari-ini-dalam-sejarah-- tragedi-bom-bali-i-renggut-202-nyawa?page=all
Liputan6.  (2001,  September  24). Atrium  Senen  Diguncang  Ledakan  [Lagi] .  Retrieved Oktober 30, 2019,
from liputan6.com:
HYPERLINK
"https://www.liputan6.com/news/read/20495/atrium-senen-diguncang-ledakan-lagi" https://www.liputan6.com/news/read/20495/atrium-senen-diguncang-ledakan-lagi
Liputan6.  (2002,  Juli  07). Enam  Tersangka  Peledakan  Graha  Cijantung  Ditangkap . Retrieved Oktober 30, 2019, from liputan6.com:
HYPERLINK
"https://www.liputan6.com/news/read/37312/enam-tersangka-peledakan-graha- cijantung-ditangkap" https://www.liputan6.com/news/read/37312/enam-tersangka- peledakan-graha-cijantung-ditangkap
Liputan6.  (2003,  Oktober  31). Rekonstruksi  Pengeboman  GKPI  Padang  Bulan  Medan . Retrieved Oktobr 30, 2019, from liputan6.com: HYPERLINK "https://www.liputan6.com/news/read/65519/rekonstruksi-pengeboman-gkpi-padang- bulan-medan" https://www.liputan6.com/news/read/65519/rekonstruksi-pengeboman- gkpi-padang-bulan-medan
Liputan6.  (2018,  Mei  13). Polri:  Sel-Sel  Tidur  Terorisme  Bangun  Lagi .  Retrieved  Oktober 30,
2019, from
liputan6.com:
HYPERLINK
"https://m.liputan6.com/news/read/3523618/polri-sel-sel-tidur-terorisme-bangun-lagi" https://m.liputan6.com/news/read/3523618/polri-sel-sel-tidur-terorisme-bangun-lagi
Masduqi,  I.  (2013).  Deradikalisasi  Pendidikan  Islam  Berbasis  Khazanah  Pesantren. Jurnal Pendidikan Islam, 2 (1), 1-20. doi: HYPERLINK
"https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.1-20" https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.1-20 Qodir,  Z.  (2013).  Deradikalisasi  Islam  dalam  Perspektif  Pendidikan  Agama. Jurnal Pendidikan Islam, 2 (1), 85-107. doi: HYPERLINK
"https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.85-107" https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.85- 107
Rapik,  M.,  Permatasari,  B.,  &  Anisya,  A.  F.  (2020).  Peran  Forum  Koordinasi  Pencegahan Terorisme  dalam  Menjalankan  Program  Deradikalisasi. Journal  of  Political Issues , 1 (2),  103-114.  doi: HYPERLINK  "https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.11" https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.11
Royani,  M.  (2013).  Pendekatan  Deradikalisasi  Dan  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam Mendukung Program Pemolisian Masayarakat Guna Mencegah Pengaruh Terorisme Di Daerah. Jurnal Nestor Magister
Hukum, 3 (5). HYPERLINK
"https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/4223"
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/4223
Satriawan, I., Islami, M. N., & Lailam, T. (2019). Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman  Ideologi  Pancasila  dan  Budaya  Sadar  Konstitusi  Berbasis  Komunitas. Jurnal Surya Masyarakat,
1 (2), 99-110. doi:
HYPERLINK
"https://doi.org/10.26714/jsm.1.2.2019.99-110" https://doi.org/10.26714/jsm.1.2.2019.99-110
Sugiono. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: IKAPI.
Supriyatna, I. (2018, Agustus 01). Bom Meledak di Menteng, Dubes Filipina Tewas Tepat 18 Tahun  Lalu .  Retrieved  Oktober  30,  2019,  from  suara.com:      HYPERLINK "https://www.suara.com/news/2018/08/01/074747/bom-meledak-di-menteng-dubes- filipina-tewas-tepat-18-tahun-lalu"
https://www.suara.com/news/2018/08/01/074747/bom-meledak-di-menteng-dubes- filipina-tewas-tepat-18-tahun-lalu
Suyanto,  B.  (2018,  Mei  14).  Melawan  terorisme  Mengembangkan  Deradikalisasi. Media Indonesia .
Zaki, M. M. (2008). Geneologi Islam Radikal di Indonesia. Jakarta: LP3ES.