Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 320-325| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3328.320-325

## PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHON 2014 TENTANG HAK CIPTA TERKAIT PENGGANDAAN BUKU PADA USAHA FOTOKOPI CAHYA PRINTING BALI
Ni Luh Dwi Ega Mileniawati, Nella Hasibuan O'ieary, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia egamileniaoo@gmail.com, nellahasibuanoleary@gmail.com, rinidesak1966@gmail.com

## Abstrak
Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang    Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Pembangunan  tidak  hanya  mengejar  kemajuan  lahiriah  atau  batiniah  aja  melainkan  mengejar  keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait penggandaan buku illegal pada usaha fotokopi Cahya Printing Bali dan untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  kepada  pencipta  buku  terkait  penggandaan  buku  illegal  pada  usaha fotokopi Cahya Printing Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu melakukan pengkajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku atau yang terjadi dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian  mengatakan bahwa pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014  tentang  hak  cipta  terkait  penggandaan  buku  illegal  pada  usaha  Fotokopi  Cahya  Printing  Bali  belum terlaksana  karena  kurangnya  dukungan  dari  pihak-pihak  terkait  yaitu  masih  lemahnya  penertiban  dari  pihak Kepolisian dan kurangnya sosialisasi. Perlindungan hukum bagi pencipta buku terkait penggandaan buku illegal pada  usaha  fotokopi  Cahya  Printing  Bali  dalam  melindungi  hak  pencipta  pemerintah  tidak  memberikan perlindungan hukum secara langsung.
Kata kunci: Pelaksanaan Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Penggandaan Buku.

## Abstract
The essence of national development is the development of the whole human being and the development of  the  entire  Indonesian  society  based  on  Pancasila  and  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia. Development is not only pursuing physical or mental progress, but also pursuing harmony, harmony and balance. The purpose of this study is to determine the implementation of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright related to illegal copying of books in the Cahya Printing Bali photocopy business and to find out legal protection for book creators related to illegal book duplication in the Cahya  Printing  Bali  photocopy  business.  The  research  method  used  is  to  use  the  empirical  legal research method, which is to study the legal provisions that apply or what happen in reality in society. The results of the study show that the implementation of Law Number 28 of 2014 concerning copyright related to illegal book duplication in the Cahya Printing Bali photocopy business has not been carried out due to lack of support from related parties, namely still  weak policing and lack of socialization. Legal protection for book creators related to the copying of illegal books in the copy business of Cahya Printing Bali in protecting creators' rights, the government does not provide direct legal protection. Keywords: Implementation of Copyright, Legal Protection, Book Duplication.

## I. PENDAHULUAN
Istilah Copyright (Hak Cipta) pertama kali dikemukakan dalam Berne Convention yang diadakan tahun 1886.  Dalam  Berne  Convention,  pengertian  Hak    Cipta  tidak  dirumuskannya  dalam  Pasal  tersendiri namun tersirat dalam Article 2, Article 3, Article 11 dan Article 13 yang isinya diserap dalam Pasal 2 jo Pasal 10 Auteurswet 1912 ( Saidin, 2004: 61 ). Dalam UU Hak Cipta, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pendaftaran deklaratif dimana sejak suatu ciptaan lahir, pencipta secara otomatis mendapatkan perlindungan atas hak-hak nya tanpa arus melalui proses pendaftaran sebelumnya. Hak- hak yang dimaksud disini adalah meliputi hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak  ekonomi  (economic  rights)  adalah  hak  untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas  ciptaannya
dimana  hak  tersebut  berupa  hak  untuk  melakukan:  penerbitan  ciptaan,  penggandaan  ciptaan, penerjemahan ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, penyewaan ciptaan. Sedangkan hak moral (moral rights) adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walau hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.  Jadi dalam Undang-Undang Hak Cipta telah jelas disebutkan bahwa hanyalah pencipta yang dapat menikmati hak-hak atas ciptaannya tersebut.
Hakikat yang berisi pembangunan dimana disebut pembangunan  yang  utuhnya  ada bagi kita semua  dimana  pembangunan  tersebut  dilaksanakan  berdasar  UUD  1945  dan  tentunya  Pancasila. Pembangunan pada dasarnya tidak mengijinkan dan mengejar suatu hal yang maju atau hanya kepuasan batin,  dimana  melainkan  mengejar  keserasian,  keseimbangan  dan  keselarasan.  Suatu  keseimbangan yang mana diwujudkan dalam hal pembangunan di setiap kehidupan yang ada pada masyarakat saat ini di Indonesia.
Pembangunan  beberapa  sektor  fisik  adalah  usaha  antara  pemerintah  dengan  masyarakat, demikian  dengan  sektor  non  fisik  dimana  tidak  lepas  juga  dari  peran  pemerintah  dan  masyarakat. Pembangunan yang terdapat pada sektor non fisik adalah berupa budaya dan seni sebagai media yang digunakan untuk berkarya dan berekspresi.
Seiring dengan adanya perkembangan zaman saat ini yang ditandai dengan munculnya suatu reformasi yang sangat berubah  total di setiap bidang-bidangnya, salah satu contoh  adalah  kebebasan dalam hal berkebudayaan dan berkesenian. Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu kekayaan yang lahir dan timbul dari intelektual kemampuan manusia. Dimana timbulnya karya dan lahir suatu kemampuan dari seseorang dengan intelektuaJ yang mana harus dijaga dan dilindungi. Dimana hal-hal tersebut lahir dari manusia dengan melalui karya, rasa dan daya yang diwujudkannya. Karya intelektual juga hadir dan lahir dengan nilai, dengan memanfaatkan perekonomian yang dimana akan menimbulkan konsep- konsep kekayaan kepada karyanya (Margono, 2014).
Undang-undang yang merupakan UU yang terakhir adalah UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  Dimana  pemerintah  Indonesia  memiliki  langkah-langkah  untuk  mengganti  UU  No.  19  Tahun 2002 mengenai Hak Cipta dimana bertujuan untuk melindungi hak moral pencipta, hak ekonorni dan yang terpenting adalah hak pemilik. tersebut (Yusran Isnaini, 2009 2).
Penelitian ini mengambil beberapa acuan dari penelitian sebelumnya salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Nahfidatul Nurlaela Oktavia (2015) tentang Implementasi Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  Terkait  Penggandaan  Buku  (Studi  Kasus  Usaha Fotokopi di Kawasan Universitas Negeri Semarang), Finna Wulandari, I Made Udiana (2017) Kegiatan  Usaha  Fotokopi  Dalam  Kaitannya  Dengan  Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta. Vina Maulani (2015) Perlindungan Hak Ekonomi  Pencipta Buku Terhadap Budaya Hukum Right To Copy Dengan Mesin Fotokopi
Dari  hasil  pemaparan  diatas  peneliti  menyimpulkan  bahwa  tujuan  dari  penelitian  ini  yakni mengetahui  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  terkait penggandaan  buku  illegal  pada  usaha  fotokopi  Cahya  Printing  Bali  dan  mengetahui  perlindungan hukum  kepada  Pencipta  buku  terkait  penggandaan  buku  illegal  pada  usaha  fotokopi  Cahya  Printing Bali.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian pada penulisan ini memakai penelitian dengan hukum empiris, yang mana akan melakukan kajian-kajian kepada ketentuan hukum yang hadir dan nyata pada saat keadaan sekarang, atau dengan suatu penelitian yang akan diterapkan kepada keadaan yang saat ini ada dan terjadi di masyarakat yang mana  dengan  maksud  untuk  menemukan  dan  mengetahui  fakta-fakta  dan  data  yang  akan  diperlukan dan  digunakan.  Merupakan  sebuah  data  yang  mana  dapat  dengan  cara  langsung  datang  ke  lapangan yang berdasar dari pihak narasumber. Dimana pengumpulan pengumpulan data yang dilakukan pada saat di lapangan dilakukan dengan wawancara langsung. Pengumpulan data yang terdapat dalam studi pustaka  yang  akan  dilakukan  dengan  suatu  objek  penelitian.  Data  tersebut  diperoleh  dari  buku-buku kepustakaan, browsing internet, peraruran perundang-undangan dan atau dengan dokumen lain. Dimana peneliti akan mencar-cari buku yang ada kaitannya dengan suatu masalah tersebut.Dalam hal ini peneliti akan  melakukan  observasi,  wawancara  dan  metode  dokumentasi  dengan  memperoleh  data  yang berkaitan dengan ha! atau variabel yang dimana berbentuk transkip, buku, majalah, agenda dan hal-hal
lainnya yang berkaitan. Data-data yang didapatkan melalui sebuah peneliti dan  kepustakaan tersebut akan dianalisis dengan cara interpretasi secara logis yang kemudian akan dibuat dan dikaji dengan cara kualitatif  yang  kemudian  akan  diurai  dengan  konsep•  konsep  dari  literatur  dan  memberi  argumen dengan kaitan konsep yang  satu dengan  konsep hukum yang lain. Yang pada akhimya hasil tersebut akan dibuat dengan cara deskriptif yaitu dengan cara menjabarkan aspek hukum yang berkaitan dan ada sangkut pautnya dengan masalh-masalah yang muncul.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku Pada Usaha Fotokopi Cahya Printing Bau
Sejarah berkembangnya Hak cipta (bahasa yang baik dan lazim digunakan pada saat ini untuk sebuah kata copyright) yang dimana  awalnya dikenal dengan sebutan hak pengarang  yang mana terjemahan dari sebuah kata yang berasal dari Belanda yaitu utrecht . Dan kemudian pada tanggal 2 oktober 1951 penggunaan  kata  hak  pengarang  dibahas  pada  Kongres  kebudayaan  lndonesia  di  Bandung  dan mempersempit pengertian dari hak cipta. Dimana digunakan hak penulis, seakan akan pengaturan hanya mengatur hak mengenai pengarang dan akan bersangkutan dengan suatu karangan saja, sedangkan jika dilihat  lebih  jauh  cakupannya  lebih  luas  dari  hak  penulis.  Karena  hal  tersebutlah  kongres  tersebut memutuskan untuk mengganti istilah kata pengarang menjadi sebuah kata Hak cipta. Yang kemudian istilah ini ada sampai sekarang dan dimana kata tersebut di perkenalkan oleh Soetan Moh Syah yang mana  beliau  adalah  ahli  bahasa.  Menurutnya  kata  terjemahan  auteurecht  hak  pencipta,  dimana disederhanakan akan lebih mudah dan praktis menjadi sebuah kata hak cipta. Damian Edy (2014:117) Hak cipta adalah bentuk yang ada pada Hak Kekayaan lntelektual, tetapi pada dasarnya hak cipta sangat mencolok dan lebih beda dari hak kekayaan intelektual seperti hak paten yang memuat hak monopoli atas pemakaian di karena hak cipta bukanlah hak monopoli unruk melakukan suatu hal, melainkan sebuah hak yang dibuat unruk memberi pencegahan terhadap orang lain.
Ruang  lingkup  hak  cipta  meliputi  has  ii  pada  karya-karya  yang  berbentuk  sastra,  ilmu pengetahuan dan karya seni. Hak cipta akan didapatkan langsung dimana karyanya akan diwujudkan nyata.  Namun,  unruk  suatu  kebutuhan  bukti  hak  cipta  akan  memungkinkan  didaftarkan  pada  pihak Direktorat Jenderal HKI ( Riswandi, 2009:7 ).
Negara indonesia telah meratifikasi suatu konvensi di bidang hak cipta dengan sebutan Berne Convention pada tanggal 7 mei 1997, yang mana konsekuensinya negara Indonesia harus menjaga dan melindungi dari berbagai  seluruh  negara-negara rnaupun  negara anggota Berne Convention, Dimana sistem  pendaftarannya  adalah  menggunakan  sistem  deklaratif,  karena  pendaftaran  tidak  harus  dibuat secara  mutlak  yang  mana  dalam  hal  tersebut  suatu  penciptaan  dilakukan  sama  seperti  pendaftaran. Sistem yang berlaku adalah sistem deklaratif adalah hukurnan yang diberi kepada sang pencipta atau pemilik hak pertama sehinggajika ada yang melakukan pengakuan dimana pihak tersebut memiliki hak atas suatu hak ciptaannya makan disana pencipta atau pemilik akan bisa memberi bukti dan menunjukan bahwa ialah pemegang dan pencipta atas suatu hak tersebut.
Hak cipta tersebut muncul dan timbul dengan cara otomatis setelah suatu ciptaan muncul dan lahir  tanpa  mengurangi  suatu  batas,  dengan  hal  lain  siapa  yang  memberi  pengumuman  awal  ialah merupakan hak cipta yang dianggap pengumuman tersebut dari seorang pencipta dan sekaligus sebagai pemiliknya (Abdul Salimin, 2010:175).
Dimana  hasil  wawancara  tanggal  31  desember  2020  dengan  bapak  I  Komang  Murtika  memberi pernyataan bahwasannya hak cipta terkait dengan usahanya fotokopi Cahya Printing Bali, pihak toko buku-buku  maupun  pengarang  tidak  ada  sebuah  perjanjian  tertulis  mengenai  hal  royalty  adanya penggandaan dalam benruk-benruk fotokopi.
Wawancara  tersebut  mengarah  pada  tentang  penggandaan  suatu  buku-buku  illegal,  Bapak Komang  Murtika  menyatakan  alasan  suatu  penggandaan  buku,  yaitu  dengan  adanya  kemajuan teknologi  informasi  yang  disamping  ketersediaan  jumlah  buku  yang  ada  di  pasar  jumlahnya  sangat sedikit,  kurangnya  suatu  kehormatan  kepada  Hak  Cipta,  dan  kurangnya  suatu  penegak  hukum  yang mengenai suatu penggandaan buku-buku.
Jadi munculah permasalahan yang mana latar belakangnya adalah penggandaan buku, terutama oleh peserta didik dan pelaku pendidikan, perlu untuk di telusuri. Jika dilihat hal yang paling banyak terjadi khususnya untuk sebuah penggandaan pada tingkat pendidikan tinggi dimana karena susah unruk
mencari  literatur  yang  ada  dipasaran.  Hal  tersebut  berlaku  untuk  sebuah  karya  asing,  dimana  faktor lainnya  adalah  karena  buku  tersebut  sudah  tidak  lagi  diproduksi  dan  dicetak  kembali,  sehingga  toko buku dan pengarang tidak mempunyai stok buku tersebut.

## 2. Perlindungan Hukum Bagi Pencipt A Buku Terkait Penggandaan Buku Pada Usaha Fotokopi Cadya Printing Bali
Hingga  kini,jika  kita  pihak  pemerintah  telah  melakukan  upaya  pengurangan  terhadap  adanya pelanggaran Hak Cipta. Dimana upaya-upaya tersebut antara lain adalah.
1.   Penyesuaian dan Pembentukan Perundang-undangan
Upaya  yang  dapat  diberikan  disini  adalah  dalam  sebuah  perlindungan  yaitu  dengan  cara disahkannya UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014. Dimana dengan berlakunya undang-undang tersebut ,  Hak  Cipta  terdahuJu  adalah  suatu  delik  biasa  sekarang  dapat  menjadi  delik  aduan  dimana memudahkan  pemegang  dan  pencipta  hak  cipta  bisa  melakukan  aduannya  terhadap  PPNS Kementerian Hukum dan penyidik kepolisian karena suatu pelanggaran yang dilakukan.
2.  Melakukan Sosialisasi
Upaya  lain  yang  bisa  dilakukan  dalam  perlindungan  terhadap  Hak  Cipta  dengan  cara  melakukan kegiatan  sosialisasi  dengan  melalui  seminar  baik  ditingkat  kota,  kabupaten  dan  tingkat  provinsi. Sosialisasi tersebut diterapkan dengan tujuan untuk memberikan kesadaran pada masyarakat umum dimana agar mau untuk lebih bisa memberi penghargaan dan menghargai hak cipta yang dibuat oleh orang  lain  dengan  cara  yang  mudah  yaitu  dengan  cara  tidak  akan  pernah  mau  melakukan  suatu penggandaan buku illegal secara diam-diam tanpa seizin dari pihak yang menciptakan buku tersebut. Adanya upaya ekstemal dengan cara seminar dan sosialisasi yang bisa dilakukan kepada masyarakat umum  dan  mahasiswa,  dimana  harapannya  seminar  dan  sosialisasi  tersebut  selanjutnya  diberikan kepada  pemilik  usaha,  mahasiswa,  pengarang  dan  atau  penulis  suatu  pemilik  hak  cipta  sehingga kegiatannya berjalan dalam kondisi yang optimal.
Hasil wawancara yang dilakukan tanggal 31 desember 2020 dengan Putu Diah Nita Agustini menyatakan  dimana  perlindungan  hukum  bagi  mereka  yang  menciptakan  buku  terkait  dengan penggandaan buku yang bersifat illegal pada usaha Fotokopi Cahya Printing Bali di dalam perjanjian sebuah lisensi pada pengusaha fotokopi berhak memperbanyak hasil ciptaan dimana dengan atas izin pihak  pencipta  dan  pihak  pemilik  usaha  fotokopi  harus  mau  wajib  untuk  membayar  royalti  terhadap pencipta buku. Dimana pada perjanjian lisensi [ Kadek Budi Arsana sebagai pihak pertama (Manajer Usaha Kopi) dan Syamsudin (Pencipta Buku) sebagai Pihak Kedua dalam perjanjian yang tercantum pada Pasal 4 mengenai Kompensasi yang isi perjanjiannya antara lain adalah
1)  Semua  biaya  penggandaan  atau  serta  mengedarkan  buku  tersebut  disediakan  dan  ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha fotokopi
2) Pencipta buku bisa mendapat dari pengusaha fotokopi
a.   Biaya pembayaran OU/right yang telah dapat kesepakatan sebesar Rp
10.000.000,00  (Sepuluh  Jura  Rupiah)  untuk  buku  yang  diterbitkan  diserahterimakan  setelah perjanjian kerjasama pengadaan ditandatangani oleh kedua pihak.
b. Buku karya tersebut dari has ii pengkopian pertarna dengan curna-cuma, sebagai bukti      pengkopian sebanyak 5 (Ii ma) eksemplar.
3) Pengusaha fotokopi berhak berpegangan kepada lisensi atas hak penggandaan dan hak cipta karya tulis ini hingga jangka waktu tidak terbatas.
Sebaiknya  pelaku  usaha  fotokopi  yang  akan  melakukan  penggandaan  buku  untuk  meminta  izin  dan memberitahu dari penulis atau pencipta buku dengan  cara mau melakukan kerjasama antara masing- masing pihak. Dimana dengan  adanya  kerjasama tersebut, pemilik usaha fotokopi menghargai  karya yang dibuat oleh pihak penulis atau pihak pencipta dengan cara memberi royalti sesuai dengan yang sudah disepakati di awal, sehingga penulis dan pencipta buku dengan pelaku pemilik usaha fotokopi akan bisa untuk lebih aktif dalam mempertahankan masing• masing haknya.
Hal  ini  akan  membuat  pencipta  atau  penulis  buku  memantau  has  ii  dari  karya  yang  telah diciptakan  nya  yang  akan  digandakan  dimana  juga  sebaliknya  pelaku  usaha  fotokopi  harus  tetap berkomunikasi baik dan selalu memberi kabar kepada penulis atau pencipta buku bahwasannya hasi I dari karya-karya yang tel ah digandakan yang didapat dari hasil fotokopi terkait adanya penggandaan buku-buku tidak membuat penulis dan pencipta buku tersebut merasa dirugikan sehingga jika dilihat malah sating menguntungkan masing-masing pihak.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Hasil pemaparan diatas saya simpulkan sebagai berikut:
1. Dirnana pelaksanaan UU No 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta yang berhubungan terhadap adanya penggandaan  sebuah buku illegal pada  usaha Fotokopi Cahya Printing Bali dimana implementasi dan atau pelaksanaanya belum terjalan dan terlaksana karena ada kekurangan suport dari pihak yang bersangkutan terkait sangat lemah penerbitan oleh pihak pemerintah t dengan adanya penggandaan buku-buku serta sangat kurang adanya bentuk sosialisasi mengenai Hak Cipta kepada masyarakat sekarang.
2. Perlindungan  hukum  terhadap  pencipta  buku  mengenai  penggandaan  buku  illegal  pada  pemegang fotokopi  Cahya  Printing  Bali  dilatarbelakangi  dengan  banyaknya  penggandaan  buku  illegal, terpenting oleh kalangan pelaku pendidik dan anak didik, penggandaan di tingkat pendidikan tinggi adalah  karena  kesulitan  mencari  literatur  tersebut  di  pasar.  Faktor  lainnya  karena  buku  tersebut sudah tidak lagi dibuat kembali, sehingga toko dan pihak penerbit tidak mempunyai stok. Hal lain lagi  sebagai  penyebab  munculnya  tindakan  penggandaan  adalah  karena  harga  buku  di  Indonesia masih  terbilang  mahal  menurut  ukuran  kemampuan  para  pendidik  dan  anak  didik.  Dalam melindungi  hak  pencipta  pemerintah  tidak  memberikan  perlindungan  hukum  secara  langsung. Perlindungan hukum hak cipta dibutuhkan keaktifan pencipta unruk mernpertahankan haknya. Di samping pencipta buku tidak tahu adanya penggandaan buku pada usaha fotokopi. Sebaiknya usaha fotokopi yang menggandakan buku memberitahu atau meminta izin dari pencipta atau penulis buku dengan  mengadakan  kerjasama  antara  kedua  belah  pihak.  Dengan  mengadakan  kerjasama,  usaha fotokopi  menghargai  hasil  karya  pencipta  atau  penulis  buku  dengan  memberikan  royalti  sesuai kesepakatan kedua belah pihak, sehingga pencipta atau penulis buku dan usaha fotokopi lebih aktif dalam mempertahankan haknya

## 2. Saran
Dari hasil penelitian skripsi ini terdapat dua saran yaitu:
1.  Seharusnya pernerintah sering melakukan penyuluhan hukum mengenai Hak Cipta kepada pemilik usaha  fotokopi,  agar  mereka  menyadari  akan  sangat  penting  Hak  Cipta,  dimana  pelaku  mau  ikut serta turut aktif dalam mempersempit dan mengurangi kegiatan penggandaan  suatu buku. Karena hal tersebut merugikan bagi pihak yang membuat buku-buku tersebut.
2.  Pemilik usaha fotokopi diharapkan unruk tidak lagi mau menggandakan buku illegal hanya unruk memenuhi kebutuhan perekonomian saja. Tetapi mau untuk ikut berperan aktif untuk berbuat baik sesuai norma hukum perdata dan hukum pidana. Kepada masyarakat diharapkan yang masih dalam mengikuti pendidikan ataupun sudah bekerja untuk mau membeli buku-buku yang asli yang dimana kita harus bisa menghargai hasil karya-karya seseorang sebagai wujud terimakasih dan penghargaan terhadap penulis dan pencipta buku tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Margono. (2001). Metodologi Penelitian Hukum Kekayaan lruelekiual . Rineka Cipta.Jakarta. Damian, E. (2002). Hukum Hak Cipta . PT. Alumni Bandung.Bandung . Riswandi, B. A. (2009). Hak Cipta di Internet : Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia (edisi 1). FH UII Press. Yogyakarta. Salimin, A. R. (2010). Hukum. Bisnis untuk Perusahaan . Kencana Prenada Media Group.Jakarta.
Lsnaini, Y. (2009). Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyberspace . Ghalia Indonesia.Bogor.
Wulandari, F., & Udiana, I. M. (2017). Kegiatan Usaha Fototkopi dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Hak Cipta. Kerta Semaya , Vol.5 No.2
Oktavia, N. N. (2015). Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku (Studi Kasus Usaha Fotokopi di Kawasan Universitas Negeri Semarang) .Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
Vina, M. (2015). 2015 Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Buku Terhadap Budaya Hukum Right to Copy Dengan Mesin Fotokopi . Skripsi. Fakultas Hukum Malang Universitas Brawijaya.
Saidin. (2004). Aspek Hukum Kekayaan Intelektual . PT. Raja Grafindo Prasada.Jakarta. Usman, R. (2003). Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan . Citra Aditya Bakti. Jakarta.