Vol 18 No 3 Januari 2021

## INFLUENCER PELAKU ENDORSEMENT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Oleh:
Fitria Azizah
Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Fitriaazizah90@yahoo.com

## ABSTRAK
Undang-Undang  mengatur  bahwa  konsumen  berhak  mendapatkan  informasi  yang  benar  mengenai kondisi  suatu  barang,  untuk  itu  pelaku  usaha  wajib  memberikan  informasi  yang  sebenar-benarnya tentang barang ditawarkan kepada konsumen. Pada era serba digital ini, suatu iklan untuk menarik minat  konsumen  tidak  hanya  muncul  dalam  layar  kaca  televisi  saja,  banyak  pelaku  usaha  yang mempromosikan barang miliknya melalui media sosial, menggunakan sistem endorse yang dilakukan oleh  seorang  influencer,  endorse  ialah  perbuatan  mempromosikan  suatu  barang  atau  jasa  yang dilakukan  oleh  influencer  untuk  menarik  minat  konsumen,  tidak  ada  jaminan  bahwa  informasi  yang disampaikan  pada  saat  mempromosikan  barang  endorse  adalah  benar,  sehingga  bisa  saja  kualitas barang  yang  didapatkan  tidak  sesuai  dengan  yang  dipromosikan,  belum  adanya  aturan  mengenai endorsement memberikan peluang bagi influencer untuk tidak bertanggungjawab atas apa yang telah dipromosikan, karena hanya menyampaikan kepada konsumen apa yang telah ditulis oleh Pelaku Usaha sehingga kerugian konsumen hanyalah tanggungjawab Pelaku Usaha sebagai pemilik barang. Metode penulisan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  menelaah  gagasan  yang melandasi  sistem  endorse  yang  dilakukan  influencer  di  media  sosial berdasarkan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian menujukkan bahwa influencer yang melakukan endorse dapat disamakan dengan pelaku usaha periklanan, sehingga perlu adanya aturan secara khusus yang mengatur mengenai periklanan termasuk endorse, serta dibutuhkan pengawasan, agar setiap influencer memiliki rasa tanggungjawab atas apa yang dipromosikan dalam media sosial, sehingga  akan  mengurangi  iklan-iklan  yang  mengandung  informasi  tidak  benar dan  menyesatkan  di media sosial.
Kata kunci : Endorse, influencer, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## Abstract
The law stipulates that consumers have the right to get correct information about the condition of an item, for this reason business actors are obliged to provide real information about the goods being offered to consumers. In this all-digital era, an advertisement to attract consumer interest does not only appear on television screens, many business actors promote their goods through social media, use an endorsement system carried out by an influencer, endorsement is an act of promoting an item or service that is carried out by influencers to attract consumer interest, there is no guarantee that the information conveyed when promoting endorsed goods is correct, so it could be that the quality of the goods obtained is not in accordance with what is  being  promoted,  the  absence  of  rules  regarding  endorsement  provides  an  opportunity  for influencers  not  to  be  responsible  for  what  which  has  been  promoted,  because  it  only  tells consumers  what  the  Business  Actor  has  written  so  that  consumer  losses  are  only  the responsibility of the Business Actor as the owner of the goods. The writing method in this study uses the normative juridical method, examining the ideas underlying the endorsement system
Vol 18 No 3 Januari 2021
carried  out  by  influencers  on  social  media  based  on  Law  Number  8  of  1999  concerning Consumer  Protection.  Research  shows  that  influencers  who  endorse  can  be  equated  with advertising business actors, so there needs to be specific rules governing advertising, including endorsement, and supervision is needed, so that every influencer has a sense of responsibility for  what  is  promoted  in  social  media,  so  that  it  will  reduce  advertisements.  advertisements containing false and misleading information on social media.
Keyword : Endorse, influencer, Law of Consumer Protection.

## A. PENDAHULUAN
Lalu  lintas  dalam  kegiatan  perekonomian,  tidak  hanya  berkaitan  dengan  prduksi, distribusi, dan konsumsi saja, namun juga bagaimana suatu barang atau jasa dapat dikenal dan menarik minat konsumen dengan harapan agar konsumen membeli dan mengkonsumsi produk pelaku  usaha,  sehingga  pelaku  usaha  harus  mengenalkan  produk  miliknya  dengan  cara melakukan  promosi.  Promosi  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  macam  cara,  nelalui  televisi, radio,  koran  atau  majalah.  Kemajuan  teknologi  saat  ini  telah  menciptakan  abad  digital, penggunaan  internet  yang  menyebar  luas  dan  teknologi  baru  yang  kuat  lainnya  memiliki dampak  dramatis  pada  pembeli  dan  pemasar  yang  melayani  mereka  (Kotler,  Philip  &  Gery Armstrong, 2006, hal. 237)
Berkembangnya internet dengan pesat, dapat mempengaruhi banyak hal yang ada saat ini,  salahsatunya  adalah  kegiatan  promosi  suatu  produk  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha, ditambah lagi internet  pada era sekarang tidak hanya dapat  diakses melalui komputer, tetapi juga dapat diakses melalui media lainnya seperti telepon seluler atau disebut juga handphone atau smartphone ( Delavira  Rahmalia  Kansha,  2017,  hal.  2) .  Berbeda  dengan  promosi  yang dilakukan  melalui  media televisi ,  biasanya  di  media  sosial  pelaku  usaha  menggunakan  jasa seorang influencer untuk mempromosikan produknya, influencer sendiri adalah seseorang yang bisa  memberikan  pengaruh  di  masyarakat,  bisa  merupakan selebritis,  blogger,  youtuber , ataupun  seorang public  figure yang  dianggap  penting  di  komunitas  tertentu,  yang  umumnya memiliki  banyak  jumlah  pengikut  atau followers di  media  sosial.  Promosi  yang  dilakukan influencer di media sosial miliknya sering disebut endorse.
Keller  dalam  jurnal  “ Celebrity  Endorsement  As  One  Of  Nowadays  Major  Ways  to influence  consumer  buying  behavior” tahun  2015,  menyatakan endorsement adalah  jenis pemasaran  dimana  orang  terkenal  atau  public  figure  digunakan  dalam  kampanye  pemasaran untuk  mengiklankan  produk  atau  layanan  dengan  menggunakan  ketenaran  dan  tempat
Vol 18 No 3 Januari 2021
dimasyarakat. Seorang influencer akan mengunggah foto atau video produk milik pelaku usaha di akun pribadi milik influencer  disertai deskripsi produk sesuai dengan apa yang diberikan oleh Pelaku Usaha kepada influence r yang selanjutnya influencer akan mendapatkan fee atau bayaran atas promosi tersebut.
Presepsi  konsumen  terhadap  suatu  produk  sangat  berpengaruh  untuk  membentuk keputusan konsumen dalam membeli suatu produk . Terkadang, untuk menarik minat konsumen dalam  membeli  barangnya,  pelaku  usaha  menghalalkan  segala  cara  salahsatunya  adalah memberikan  informasi  yang  tidak  benar,  mempromosikan  dengan  cara  memberi  janji  yang muluk-muluk  mengenai  kualitas  dan  kegunaan  suatu  produk,  namun  tidak  sesuai  dengan faktanya  seperti  apa  yang  terjadi  pada  Putra  Sirega  pemilik  akun instagram  psstore pelaku usaha  dalam  hal  ini  psstore,  melalui  influencer  yang  endorse  barang  milik  pelaku  usaha, menjanjikan bahwa barang yang dijual adalah original yang dijual dengan harga lebih murah dari toko biasa dengan slogan “Handpone Pejabat, Harga Merakyat”, faktanya sesuai apa yang ditulis oleh Bima Putra dalam berita tribunjakarta.com pada tanggal 24 Agustus 2020, produk berupa handphone yang dipromosikan dan dijual oleh psstore adalah produk illegal, kepastian handphone  ilegal  diketahui  karena  dari  hasil  pemeriksaan  imei,  nomor  imei  handphone  tak terdaftar  di  Kementerian  Perindustrian  ( Tribunjakarta.com ,  24  Agustus  2020,  “Bea  dan  Cukai Beberkan Kasus Putra Siregar Berawal dari Pengiriman Ponsel diduga Ilegal ke Bandung”).
Sejumlah  kerugian  yang  dialami  konsumen  saat  membeli  produk  yang  tidak  orisinal atau  ilegal,  salah  satunya  adalah  tidak  memiliki  garansi  resmi.  Konsumen  juga  tidak  bisa memastikan  keaslian spare  part dan  aksesori  dari  ponsel black  market (BM),  mungkin  saja konsumen  membeli iphone orisinal  dengan  harga  terjangkau,  namun  tidak  demikian  dengan kabel charger -nya, sementara penggunaan kabel charger palsu dapat berakibat pada perangkat jadi cepat rusak. Psstore mempromosikan barang miliknya melalui jasa endorse yang dilakukan oleh beberapa influencer di instagram dan hal tersebut meningkatkan jumlah pembeli sehingga influencer dianggap memiliki peran penting dalam pendapatan pelaku usaha, namun walaupun influencer memiliki peran penting dalam mengenalkan produk milik ps store, influencer tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen dengan dalih bahwa influencer hanya sebagai media untuk mengenalkan produk psstore kepada konsumen.
RUMUSAN MASALAH
Vol 18 No 3 Januari 2021
1. Bagaimana  pertanggungjawaban  perilaku endorsement oleh influencer ditinjau  dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apakah endorsemen t termasuk dalam pelaku usaha periklanan?

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Metode yuridis normatif yang dimaksud adalah suatu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainya untuk menjawab permasalahan dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan  pendekatan statute  approach dan conceptual approach . Statute  approach adalah  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua undang-undang dari regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi, sedangkan  pendekatan  secara conceptual  approach adalah  pendekatan  yang  beranjak  dari pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum  dengan menggunakan Bahan hukum yaitu :
a. Bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang-undangan  yaitu  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Undang-Undang Pelayaran
b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan dalam menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu  berupa  literatur-literatur,  pendapat  sarjana  maupun  karya  ilmiah  para  sarjana lainnya yang relevan dengan objek permasalahan yang dikaji.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pertanggungjawaban  perilaku  endorsement  oleh  influencer  ditinjau  dari  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Usaha  pemasaran  terdiri  atas  produk,  harga,  promosi  dan  distributor  (Schiffman  & Kanuk,  2010).  Kualitas  produk  menjadi  hal  yang  sangat  dipertimbangkan  oleh  konsumen untuk menentukan mengenai produk mana yang akhirnya akan dibeli, selain itu harga produk juga menjadi pertimbangan dalam perilaku membeli, karena harga yang diinformasikan pada suatu  produk  juga  berpengaruh  terhadap  munculnya  minat  beli  pada  konsumen.  Menurut Sweeney  dan  Soutar  (2001)  yang  berpendapat  bahwa  dalam  pembelian  suatu  tertentu, konsumen tidak hanya mempertimbangkan kualitasnya saja melainkan juga mempertimbangkan  harga  yang  diberikan.  Penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Coelho,
Vol 18 No 3 Januari 2021
Meneses dan Moreira (2013) menunjukkan hasil bahwa kesadaran konsumen akan harga yang ditunjukkan  pada  suatu  produk  akan  mempengaruhi  minat  belinya.  Sebelum  melakukan pembelian atas suatu produk atau jasa tentu konsumen akan memiliki suatu minat pada suatu produk atau jasa yang akhirnya akan berujung pada keputusan untuk membeli. Minat menjadi motivasi  yang  akan  mendorong  konsumen  dalam  melakukan  suatu  tindakan.  Minat  ini berkaitan dengan proses membeli.
Chi,  Yeh  dan  Tsai  (2011)  menjelaskan  bagaimana  konsumen  pada  akhirnya  akan tertarik  pada  suatu  produk  dan  memutuskan  untuk  membeli.  Proses  ini  diawali  dengan ketertarikan konsumen atas suatu produk sehingga konsumen memiliki minat dan akhirnya melakukan  pembelian.  Proses  yang  dilakukan  tersebut  dapat  mencerminkan  terjadinya perilaku  konsumen  dalam  pengambilan  keputusan.  Terakhir  adalah  promosi,  dewasa  ini promosi  secara online melalui media sosial  lebih mudah untuk  dilakukan, mudahnya akses internet oleh masyarakat, meningkatkan daya jual suatu produk salahsatunya promosi yang dilakukan oleh influencer melalui endorsement , Rastika (2017) menjelaskan bahwa selebgram menjadi  sangat  popular  di  kalangan  anak  muda  masa  kini  dimana  mereka  akan  mengikuti aktivitas  sehari-hari,  dari  selebgram  tersebut.  Bentuk  perhatian  yang  diberikan  pengguna Instagram terhadap selebgram yang di ikutinya adalah dengan memberikan like, comment di konten  unggahan  selebgram  tersebut  (http://www.kompas.com).  Kemunculan  selebgram disebut  sebagai  seorang  role  model  bagi  pengikutnya.  Role  model  ini  dikatakan  sebagai individu  yang  dijadikan  idola  atau  panutan  bagi  orang  lain.  Zabid,  Jainthy  dan  Samsinar (2002) mengemukakan bahwa memasukkan tokoh selebriti yang tekenal dalam sebuah iklan sebagai seorang endorser akan menambah nilai komersil suatu iklan. Menurut penelitian yang dilakukan  oleh  Ratih  Galuh  Pradewi,  Tri  Yuliyanti  dan  Fitri  Norhabiba  dalam  Jurnal Representamen  Vol  5  No.  01,  bulan  April  Tahun  2019,  didapatkan  kesimpulan  bahwa endorsement memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap sikap konsumen, endorsement memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  minat  pembelian,  sangat  disayangkan terhadap apa yang  dilakukan oleh influencer  tidak ada pengawasan  dari  pihak tertentu,  hal tersebut menyebabkan konsumen mudah dirugikan karena tidak banyak influencer yang hanya mendasarkan atas keuntungan namun tidak melihat keselamatan atau kepentingan konsumen sehingga  kurang  memiliki  rasa  tanggungjawab  atas  informasi  yang  disampaikan  kepada
konsumen,  padahal  dalam  pasal  4  UU  Perlindungan  Konsumen,  diatur  mengenai  hak-hak konsumen yang harus dipenuhi, yaitu :
a. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk  mendapatkan kompensasi,  ganti rugi  dan/  atau penggantian, apabila barang dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Namun,  dalam  kenyatannya  influencer  dianggap  tidak  bertanggungjawab  untuk mengganti  kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen,  seperti  apa  yang  diberitakan  dalam  berita online medcom.id pada tanggal 28 Juli 2020 20:23, nama PS Store tersandung kasus hukum terkait ponsel ilegal yang dijual. Bea Cukai Kanwil Jakarta telah menangkap tersangka penjual ponsel bekas dan ilegal berinisial PS. Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta melakukan Tahap II yakni penyerahan barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur atas hasil penyidikan tindak pidana kepabeanan pada Kamis, 23 Juli 2020. Penyerahan barang bukti dan tersangka PS dilaksanakan atas pelanggaran pasal 103 huruf d Undang Undang No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.
PS cukup populer dengan akun Instagram bercentang biru memiliki 1,6 juta pengikut. PS  juga  menampakkan  kedekatan  dengan  sejumlah  artis,  influencer,  dan  kreator  konten  di antaranya  Raffi  Ahmad,  Atta  Halilintar,  Baim  Wong  dan  Anji.  Selain  itu,  komika  Bintang Emon,  kreator  konten  Keanu,  Anya  Geraldine,  Arif  Muhammad  (Mak  Beti),  dan  pesinetron Rizky Billar, juga mempromosikan produk di PS Store dan melakukan giveaway. Tampak juga
Vol 18 No 3 Januari 2021
komika Fico Fachriza ketika bersama Keanu dalam unggahan video PS Store. Dengan promosi yang dilakukan oleh sederet influencer akan meningkatkan penjualan psstore namun dibalik itu produk yang dijual oleh psstore adalah produk illegal yang seharusnya tidak dijual karena tidak memiliki  izin  jual,  dalam  hal  ini  psstore  dituntut  atas  kerugian  konsumen  namun  berbeda dengan influencer-influencer yang telah mempromosikan produk milik PS tersebut yang tidak menanggung kerugian yang dialami oleh konsumen.
Tanggungjawab  tersebut  langsung  dibebankan  seluruhnya  kepada  pelaku  usaha,  sesuai dengan  yang  diatur  dalam  Pasal  7  UU  Perlindungan  Konsumen,  Kewajiban  Pelaku  Usaha adalah :
a. Beretikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  pebjelasan  penggunaan,  perbaikan,  dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
d. Menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. Memberi  kessempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji,  dan/atau  mencoba  barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
f. Memberi  kompensasi,  ganti  rugi,  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. Memberi  kompensasi,  ganti  rugi,  dan/atau  penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Padahal influencer menjadi pihak penting dalam memperkenalkan suatu produk milik pelaku  usaha  kepada  konsumen,  perilaku  influencer  dalam  mengendorse  suatu  produk  dapat dibilang terlalu bebas karena tidak adanya pengawasan oleh pihak tertentu, seperti halnya yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sesuai dengan Pasal 46 Undang-undang Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2002  Tentang  Penyiaran,  yang  mengawasi  iklan-iklan  yang ditayangkan di media massa.
Vol 18 No 3 Januari 2021
Belum  adanya  aturan  yang  mengatur  secara  khusus  mengenai endorsement, mengakibatkan apabila masyarakat merasa dirugikan dan akan meminta pertanggungjawaban keperdataan kepada influencer sebagai pelaku endorse , sesuai asas lex specialis derogate legi generali , apabila tidak ada peraturan khusus yang mengatur, maka kembali kepada pengaturan umumnya yaitu KUHPerdata dalam hal  ini ialah  Pasal  1365 mengenai  Perbuatan melanggar hukum  “tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

## b.  Influencer endorsement sebagai pelaku usaha periklanan.
Dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-  undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen, promosi didefinisikan sebagai kegiatan pengenaan atau penyebarluasan informasi suatu  barang  dan/atau  jasa  yang  akan  dan  sedang  diperdagangkan,  sedangkan  definisi  iklan adalah  sarana  bagi  konsumen  untuk  mengetahui  barang  dan  atau  jasa  yang  ditawarkan  oleh pelaku  usaha  yaitu  pengiklan,  dalam  prakteknya,  periklanan  tidak  bergerak  sendiri  namun berada  dibawah  pengawasan  termasuk  didalamnya  menegaskan  pelaksanaan  kode  etik periklanan yang mengatur tentang kelayakan informasi bagi setiap masyarakat di Indonesia.
Pengertian periklanan menurut Fandy Tjiptono (2005:226) adalah bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari padainformasi tentang keungulan atau keuntungan suatu produk, yang disusunsedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran  seseorang  untuk  melakukan  pembelian.  Menurut  Hamdani  (2014  :  157),  pengertian periklanan  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  komunikasi  impersonal  yang  digunakan  oleh perusahaan barang atau jasa. Iklan yang bersifat memberikan informasi, yaitu iklan yang secara panjang lebar menerangkan produk dalam tahap perkenalan untuk menciptakan permintaan atas produk tersebut. Dalam promosi terdapat komunikasi yang harus dibangun oleh pihak produsen kepada para konsumennya, apalagi dengan para positif antar kedua belah pihak,dan periklanan ini sebagai suatu komponen dari bauran promosi. Bauran promosi, adalah unsur dalam bauran pemasaran  perusahaan  yang  didayagunakan  untuk  memberitahukan,  membujuk,  dan mengingatkan tentang produk perusahaan.
Promosi termasuk perilaku mengenalkan produk dan atau jasa kepada masyarakat, sehingga masyarakat  menjadi  tau  adanya  produk  atau  jasa  yang  dipromosikan,  seiring  perkembangan zaman  berkembang  pula  ide-ide  yang  digunakan  oleh  pelaku  usaha  dalam  mempromosikan
Vol 18 No 3 Januari 2021
barang  dan/atau  jasa  miliknya,  dengan  mudahnya  mendapatkan  informasi  melalui  teknologi media  elektronik,  menjadikan  promosi  melalui  media  elektronik  lebih  didambakan  daripada mempromosikan melalui surat kabar atau majalah.
Pelaku usaha menggunakan jasa seseorang yang memiliki banyak pengikut atau disebut influencer diakun media sosialnya, sebagai sarana untuk mempromosikan barang dan/atau jasa miliknya dan atas hal tersebut influencer mendapat imbalan berupa fee yang telah ditetapkan dalam ksepakatan antara influencer dengan pelaku usaha, perbuatan influencer mengendorse barang  milik pelaku usaha sama saja dengan influencer tersebut  mengiklankan produk milik pelaku usaha kepada konsumen atau disebut Pull Demand Advertising .
Menurut  Dharmasita  (2008:370)  periklanan  dapat  dibedakan  kedalam  dua  golongan. Jenis periklanan tersebut adalah :
1. Pull Demand Advertising : adalah periklanan yang ditujukan kepada pembeli akhir agar permintaan produk bersangkutan meningkat. Biasanya produsen menyarankan kepada para konsumen untuk membeli produknya ke penjual terdekat. Pull demand advertising juga disebut consumer advertising.
2. Push  Demand  Advertising adalah  periklanan  yang  ditujukan  kepada  para  penyalur. Maksudnya agar para penyalur bersedia meningkatkan permintaan produk bersangkutan dengan menjualkan sebanyak-banyaknya kepembeli/pengecer. Barang yang diiklankan biasanya  berupa  barang  industri. Push  demand  advertising juga  disebut trade advertising.
Pada  dasarnya  belum  ada  peraturan  khusus  yang  mengatur  tentang  periklanan  namun UUPK dalam Pasal 17 mengatur :
(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :
a. mengelabui  konsumen  mengenai  kualitas,  kuantitas,  bahan,  kegunaan  dan  harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
c. memuat  informasi  yang  keliru,  salah,  atau  tidak  tepat  mengenai  barang  dan/atau jasa;
d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
e. mengeksploitasi  kejadian  dan/atau  seseorang  tanpa  seizin  yang  berwenang  atau persetujuan yang bersangkutan;
f. melanggar  etika  dan/atau  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  mengenai periklanan.
(2).  Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).
Menurut  Az  Nasution  (2007)  ,  ada  3  (tiga)  jenis  pelaku  usaha  dari  sudut  periklanan, yaitu :
1. Pengiklan,  yaitu  perusahaan  yang  memesan  iklan  untuk  mempromosikan,  memasarkan, dan/atau menawarkan produk yang mereka edarkan.
2. Perusahaan  iklan,  yaitu  perusahaan  atau  biro  yang  dibidang  usahanya  adalah  mendesain atau membuat iklan untuk para pemesannya.
3. Media,  yaitu  media  elektronik  atau  non  elektronik  atau  bentuk  media  lainnya,  yang menyiarkan atau menayangkan iklan-iklan tersebut.
Berdasarkan  UUPK,  dinyatakan  secara  tegas  bahwa  tiap  pelaku  usaha  atas  iklan  yang diproduksi, yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, harus bertanggung jawab mengganti kerugian konsumen tersebut, artinya dari ketiga pelaku usaha tersebut memiliki tanggung jawab dan wajib menanggung ganti kerugian yang diderita konsumen. Hal ini sesuai bahwa dalam hal endorsement , artis endorser menjadi sumber langsung penyampaian informasi suatu barang dan atau jasa kepada konsumen, tanpa menggunakan jasa biro iklan atau perusahaan periklanan lain, artinya  disini  endorser  menggantikan  fungsi  dari  perusahaan  periklanan  atau  biro  iklan  dan bukan hanya sebagai bintang iklan pada umumnya.
Iklan menyesatkan adalah suatu berita pesanan yang mendorong, membujuk khalayak ramai mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar atau majalah, namun isi berita yang disajikan belum diketahui kebenarannya. Dampak negatif yang  ditimbulkan  Konsumen  akan  mengalami  kerugian  karena  salah  dalam  memilih  atau membeli barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi yang dijanjikan pelaku usaha. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum bagi konsumen atas iklan yang menyesatkan dalam UUPK, diatur dalam Bab III, mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 7, mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen dan juga hak dan kewajiban pelaku usaha. Dalam Bab IV upaya UUPK untuk melindungi konsumen, yaitu terdapatnya aturan mengenai larangan-larangan bagi pelaku usaha yang mengiklankan produknya larangan-larangan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 17. Bentuk lainnya untuk
Vol 18 No 3 Januari 2021
melindungi  konsumen,  yaitu  dengan  dibentuknya  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional (BPKN) yang diatur pada Bab VIII UUPK dari Pasal 31 sampai Pasal 43.
Pertanggungjawaban  pelaku  usaha  terhadap  iklan  yang  menyesatkan  terdapat  dalam UUPK khususnya terdapat dalam Pasal 20 yang menyatakan bahwa Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.  Sistem  pembuktiannya  diatur  dalam  Pasal  22  dan  Pasal  28.  Prinsip pertanggungjawaban  yang  terdapat  dalam  UUPK  adalah  strict  liability  atau  tanggung  jawab secara langsung atau mutlak. Tanggung jawab secara langsung tersebut tersirat dalam Pasal 7 sampai dengan pasal 11 dan lebih tegas dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK.
Memasukkan  influencer  yang  melakukan  endorsement  sebagai  seseorang  yang melakukan usaha periklanan, dapat memberi peluang bagi Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi  perbuatan  influencer  atau  setidaknya  diharapkan  ada  badan  pengawas  yang mengawasi perbuatan endorsement yang dilakukan oleh influencer, sehingga tidak akan banyak konsumen  yang  dirugikan  dan  dengan  adanya  sanksi  yang  diberikan  kepada  influencer diharapkan memberi efek jera sehingga tidak mengulang hal yang sama kedepannya, seperti yang diketahui bahwa KPI telah beberapa kali memberikan sanksi terhadap iklan-iklan tidak sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  beredar  dimasyarakat.  Contohnya  dalam  jurnal Dialogia  Iuridica,  Volume  11  Nomor  1,  November  2019,  yang  ditulis  oleh  Radhyca  Nanda Pratama dan Akbar Fitri Yanto Sholehudin, terdapat beberapa contoh terkait yang dilakukan KPI  dalam  mengawasi  iklan  yang  ada  di  televisi,  apabila  diamati  dalam  siaran  iklan  pada stasiun televisi terdapat beberapa iklan yang menunjukan adegan tidak pantas ditampilkan pada suatu  iklan,  artinya  iklan  tersebut  mengandung  unsur  pornografi,  sebagai  berikut  data  iklan yang disiarkan di stasiun televisi ditegur oleh KPI :

## Tabel 1

## Iklan Yang ditegur oleh KPI
No Siaran Iklan Stasiun TV yang ditegur Surat Edaran Teguran 1 Iklan Sido Susu Tv One, SCTV, Indonesia 1. /K/KPI/31.2/12/01/2019 2. 26/K/KPI/31.2/12/01/2019 3. 28/K/KPI/31.2/12/01/2019 4. 27//K/KPI/31.2/12/01/2019
Vol 18 No 3 Januari 2021
2 Iklan Pompa Air RCTI 1. 514/K/KPI/08/1 3 Iklan Cat Avian TRANS 7 1. 378/K/KPI/07/13

## Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia.
Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI telah memberikan peringatan dan teguran terhadap beberapa stasiun televisi dikarenakan diduga berpotensi melanggar etika periklanan  sebagaimana  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  terkait.  Apabila pengawasan diimplementasikan pada influencer yang mengendorse hal tersebut akan lebih baik karena influencer menjadi memiliki rasa tanggungjawab terhadap apa yang akan disampaikan kepada  masyarakat  selaku  konsumen,  sehingga  baik  pelaku  usaha,  konsumen,  maupun influencer memiliki kepastian hukum karena dalam tata cara periklanan di Indonesia terdapat prinsip  atau  asas  umum yaitu  :  Iklan  harus  jujur,  bertanggung  jawab  dan  tidak  bertentangan dengan  hukum  yang  berlaku.  Iklan  tidak  boleh  menyinggung  perasaan  dan  merendahkan martabat agama, tata susila, adat, budaya, suku dan golongan, sehingga iklan dijiwai oleh asas persaingan yang sehat (Celina Tri Kristiyanti, 2011).
Sesuai  Pasal  46  ayat(2)  UU  Penyiaran  yang  menyatakan  bahwa  siaran  iklan  wajib mentaati asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Pasal 5 UU Penyiaran menyatakan :
Penyiaran diarahkan untuk :
a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
f. menyalurkan  pendapat  umum  serta  mendorong  peran  aktif  masyarakat  dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
g. mencegah  monopoli  kepemilikan  dan  mendukung  persaingan  yang  sehat  di  bidang penyiaran;
h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;
j. memajukan kebudayaan nasional.
Pasal  5  UU  Penyiaran  dalam  huruf  I  menegaskan  bahwa  dalam  melakukan  kegiatan penyiaran  harus  memberikan  informasi  yang  benar,  seimbang  dan  bertanggung  jawab, informasi sekarang dapat dengan mudah didapatkan melalui media sosial, namun belum ada aturan khusus mengenai hal tersebut karena apa yang dilakukan dalam media sosial belum tentu termasuk dalam konteks penyiaran yang dimaksud dalam UU Penyiaran.

## D. PENUTUP DAN SARAN TINDAK LANJUT
Berdasarkan  uraian  dan  pembahasan  sebagaimana  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan, bahwa :
a. Belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai endorse yang dilakukan influencer di media sosial.
b. Influencer yang melakukan endorse tidak masuk dalam pelaku usaha periklanan walaupun melakukan perbuatan mengiklankan barang milik pelaku usaha.

## Saran Tindak Lanjut
Endorsement merupakan fenomena baru yang berkembang dimasyarakat dengan sistem yang  kurang  lebih  sama  dengan  apa  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  periklanan  dalam mempromosikan produk milik pelaku usaha, sehingga alangkah baiknya jika endorsement yang dilakukan  oleh  influencer  masuk  dalam  kategori  pelaku  usaha  periklanan  khusus  agar kegiatannya  dapat  diawasi  oleh  lembaga  yang  berwenang,  atau  setidaknya  diharapkan  ada badan  pengawas  yang  mengawasi  perbuatan  endorsement  yang  dilakukan  oleh  influencer sehingga  mencegah  perbuatan  merugikan  bagi  konsumen,  dan  perlu  adanya  aturan-aturan khusus endorsement yang  dibuat  agar  terdapat  kepastian  bagi  pelaku  usaha  sebagai  penjual, konsumen  sebagai  pembeli,  maupun  kedudukan  hukum influencer sebagai  seorang endorsement ,  karena  hukum  yang  baik  adalah  hukum  yang  mengikuti  perkembangan  zaman yang terjadi dimasyarakat.
Vol 18 No 3 Januari 2021

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
1. Kotler, philip  & Gery Armstrong, 2006, Prinsip-Prinsip Pemasaran , Jilid 2 , Edisi 12, Jakarta : Erlangga
2. Delavira  Rahmalia  Kansha,  (2017), Efektivitas  Penggunaan  Endorsement  oleh Online Shop Giyomi di Media Sosial Instagram, hlm : 2.
3. Az Nasution, 2007, Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta: Diadit Media.
4. Andi Astari Rasyida, Analisis Hukum Terhadap Klausula Baku Pada Kartu Studio Pass  di  Trans  Studio  Makassar ,  Skripsi,  Fak.  Hukum,  Universitas  Hasanuddin, Makassar, 2015, hlm. 1-2
5. Sri  Redjeki, Aspek-Aspek  Hukum  Perlindungan  Konsumen  pada  Era Perdagangan Bebas , Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 34.
6. Ade Maman Suherman, 2005, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global , Cet.ke 2 (Edisi Revisi), Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.97
7. M.  Ali  Mansyur,  2012,  Peran  Hukum  Dalam  Menjawab  Perkembangan  Ekonomi, Makalah  Disampaikan  Pada  Kuliah  Peranan  Hukum  Dalam  PembangunanEkonomi, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm.1.
8. Fandy  Tjiptono,  2005, Pemasaran  Jasa ,  Edisi  pertama,  Yogyakarta;  Penerbit Bayumedia Publishing.
9. Dharmasita Dan Basuswastha. 2008. Manajemen Pemasaran Modern, Edisi Kedua. Yogyakarta: Liberty
10. Celina Tri Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen , Sinar Grafika, Jakarta.

## JURNAL
1. Sindy  Ch.  Sondakh, Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap  Klausula Baku  Yang  Merugikan  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 , JurnalLex Privatum, Vol.II, No. 2, April 2014.
2. Kadek Mapra Bawa Manda, Aspek Hukum Perjanjian Berlangganan Telkom Flexi di Kota Palu , Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion,Edisi 4, Volume 3, Tahun 2015.
Vol 18 No 3 Januari 2021
3. Desy  Ary  Setyawati, Perlindungan  Bagi  Hak  Konsumen  dan  Tanggung  Jawab Pelaku  Usaha  dalam  Perjanjian  Transaksi  Elektornik ,  Law  Journal,Vol.  1  No. 3,Desember 2017.
4. Hassanah, Tinjauan  Hukum  Mengenai  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Dihubungkan Dengan Buku III  KUH  Perdata .  Penelitihan  Hukum,  Sekolah  Tinggi  Hukum,  Bandung,  28  Juni 2006.
5. Radhyca Nanda Pratama dan Akbar Fitri Yanto Sholehudin ,Jurnal Dialogia Iuridica, , Volume  11  Nomor  1,  November  2019, Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen Terhadap Iklan Televisi Yang Bermuatan Materi Pornografi Melalui Class Action

## Peraturan Perundang-undangan
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.