Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kawasan Wisata Jam Gadang dan Sekitarnya, Bukittinggi Sumatera Barat
Putra Rizkiya 1* , M. Rafi Mahdy 2 , Zahrul Fuady 3
1,2,3 Jurusan Arsitektur dan Perencanaan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Indonesia * Koresponden email : putrarizkiya@usk.ac.id Diterima: 19 September 2023 Disetujui: 22 September 2023

## Abstract
Persons with disabilities are vulnerable, and their rights are often ignored. Persons with disabilities have the right to visit tourist sites. Bukittinggi City is a tourist city in West Sumatra Province. Its most popular tourist areas is the Jam Gadang tourist area and its surroundings, which include Jam Gadang, Fort De Kock Fort, and the Kinantan Wildlife and Cultural Park. People with disabilities are rarely seen in the Jam Gadang tourist area and its surroundings, both at tourist attractions and on the pedestrian paths connecting the three tourist  attractions.  This  research  aims  to  determine  the  fulfillment  of  accessibility  for  persons  with disabilities  in  the  Jam  Gadang  tourist  area  and  its  surroundings  regarding  tourist  access  and  pedestrian access.  Data  was  collected  through  field  observations  and  questionnaires.  The  analysis  was  descriptive quantitative using scoring analysis. The result shows that the fulfillment of accessibility in the study area is generally "inadequate" and "not appropriate". Persons with disabilities have difficulties accessing tourist attractions and pedestrian paths. Facilities are available, but inaccessible, unaccommodating, unaffordable, and do not meet the expectations of disability groups. These physical barriers make it difficult for them to access study locations. The spatial exclusion hinders their participation in the tourism area.

## Keywords: accessibility, Bukittinggi, disability, inclusive tourism

## Abstrak
Penyandang  disabilitas  merupakan  kelompok  rentan  dan  haknya  sering  diabaikan.  Salah  satu  hak penyandang disabilitas adalah hak berwisata. Kota Bukittinggi merupakan kota wisata di Provinsi Sumatera Barat.  Salah  satu  kawasan  wisata  terkenalnya  adalah  kawasan  wisata  Jam  Gadang  dan  sekitarnya,  yang meliputi Jam Gadang, Benteng Fort De Kock dan Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan. Penyandang disabilitas masih jarang terlihat di kawasan wisata Jam Gadang dan sekitarnya, baik di objek wisata maupun di  jalur  pejalan  kaki  yang  menghubungkan  ketiga  objek  wisata  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  pemenuhan  aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas  di  kawasan  wisata  Jam  Gadang  dan sekitarnya dalam akses wisata dan akses jalur pejalan kaki. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan dan  kuesioner.  Analisis  dilakukan  secara  deskriptif  kuantitatif  dengan  teknik  analisis  skoring.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pemenuhan  aksesibilitas  di  kawasan  wisata  Jam  Gadang  dan  sekitarnya umumnya “kurang sesuai” dan “tidak sesuai”. Mereka sulit mengakses objek wisata dan jalur pejalan kaki. Fasilitas-fasilitas telah tersedia, namun tidak bisa diakses, tidak mengakomodasi, tidak terjangkau dan tidak memenuhi  ekspektasi  kelompok  disabilitas.  Hambatan  fisik  ini  menyebabkan  sulitnya  penyandang disabilitas  mengakses  lokasi  studi.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  eksklusi  spasial  yang  menghambat partisipasi penyandang disabilitas di kawasan wisata.
Kata Kunci: aksesibilitas, Bukittinggi, disabilitas, wisata inklusif

## 1. Pendahuluan
Penyandang  disabilitas  adalah  bagian  dari  masyarakat.  15%  penduduk  dunia  berusia  dewasa mengalami suatu jenis disabilitas [1]. Meskipun jumlahnya cukup besar, hak penyandang disabilitas sering diacuhkan  dan  berisiko  lebih  tinggi  terhadap  kemiskinan  dan  dikucilkan  [2].  Penyandang  disabilitas memiliki keterbatasan namun berhak memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan aktivitas[3]. Hak penyandang  disabilitas  sering  diabaikan  meskipun  memiliki  hak  sebagaimana  warga  negara  lainnya. Undang-Undang  Nomor  8  tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  menyatakan  bahwa  negara  wajib mewujudkan  hak  penyandang  disabilitas.  Salah  satu  hak  penyandang  disabilitas  adalah  hak  untuk berwisata. Wisata yang inklusif perlu disediakan guna meminimalisir diskriminasi dalam partisipasi setiap orang  untuk  mengembangkan  kawasan  wisata  [4].  Oleh  karena  itu,  pengembangan  pariwisata  harus menerapkan  strategi  pengembangan  pariwisata  yang  inklusif  yang  bisa  diakses  oleh  semua  kalangan,
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
termasuk  penyandang  disabilitas.  Wisata  yang  inklusif  diciptakan  melalui  penyediaan  fasilitas  dan aksesibilitas yang dapat memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas di destinasi wisata.
Kota Bukittinggi merupakan kota wisata Provinsi Sumatera Barat[5]. Pada tahun 1948 hingga 1949, kota ini pernah ditetapkan sebagai Ibu Kota sementara Negara Indonesia[6]. Kota Bukittinggi diberi julukan ‘Parijs  van  Sumatera’  pada  zaman  Belanda  karena  memiliki  keindahan  alam  yang  menakjubkan[7]. Topografi  Kota Bukittinggi  sangat unik  karena  memiliki  banyak bukit  dan  lembah  serta  dikelilingi  oleh tiga gunung yaitu Gunung Marapi, Gunung Singgalang dan Gunung Sago. Bentang alam ini menciptakan panorama alam yang unik. Selain itu, Kota Bukittinggi juga memiliki peninggalan sejarah yang beragam.
Salah satu objek wisata terkenal di Kota Bukittinggi adalah kawasan wisata Jam Gadang. Kawasan ini berada di pusat Kota Bukittinggi. Monumen Jam Gadang merupakan landmark Kota Bukittinggi dan ikon Provinsi Sumatera Barat sejak didirikan tahun 1926 [8]. Hingga saat ini, Jam Gadang masih menjadi salah satu ikon Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan wisata ke kawasan Jam Gadang sangat tinggi terutama di  hari  libur,  sehingga  menciptakan  ruang  kota  yang  hidup.  Tingginya  aktivitas  wisata  di  kawasan  Jam Gadang  menuntut  pentingnya  pemenuhan  aksesibilitas  wisata  bagi  setiap  orang,  termasuk  penyandang disabilitas. Di kawasan wisata Jam Gadang juga terletak dua objek wisata lainnya yaitu Benteng Fort De Kock dan Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan.
Kunjungan wisata di kawasan Jam Gadang sangat tinggi terutama pada hari libur sehingga kawasan ini  berkontribusi  dalam  menciptakan  ruang  kota  yang  hidup.  Tingginya  kunjungan  menuntut  upaya pemenuhan  aksesibilitas  wisata  bagi  semua  kalangan,  termasuk  penyandang  disabilitas.  World  Health Organization  (WHO)  mendefinisikan  disabilitas  sebagai  kehilangan  atau  kelainan,  baik  kelainan psikologis, fisiologis, maupun anatomi struktural atau fungsional  [9]. Hal ini bisa dikarenakan oleh cacat fisik  atau  non  fisik  bawaan,  akibat  suatu  peristiwa,  tragedi,  atau  bencana  yang  menyebabkan  cacat  fisik [10].
Kemudahan seseorang dalam mencapai suatu tujuan sangat tergantung pada aksesibilitas.  Menurut Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.30/PRT/M/2006,  aksesibilitas  merupakan  kemudahan  akses  ke layanan dan infrastruktur yang ditawarkan kepada semua orang untuk mencapai kesempatan yang sama di semua  bidang  kehidupan,  termasuk  penyandang  cacat,  lanjut  usia,  ibu  hamil,  balita,  dan  orang  sakit. Kemudahan akses ini tercipta dengan adanya lingkungan yang optimal, terutama bagi semua pejalan kaki, termasuk penyandang disabilitas [11]. Jalur pejalan kaki adalah fasilitas pendukung dengan kualitas atau keberadaannya penting untuk mewujudkan ruang kota yang ramah manusia dan inklusif [12]. Jalur pejalan kaki bisa menjadi wadah menarik untuk melakukan kegiatan sosial seperti bersosialisasi dan bersantai, serta melakukan pertemuan ataupun bertegur sapa untuk meningkatkan perkembangan jiwa dan spiritual.  Kota yang ramah pejalan kaki perlu menyediakan jalur pejalan kaki yang memadai dan landai,  memiliki blok pemandu, serta memastikan keamanan di area penyeberangan.
Selain itu, diperlukan vegetasi alami, fasilitas pencahayaan, bangku, dan tempat sampah, serta desain ruang  publik  yang  menarik  dengan  jarak  yang  terjangkau  antara  pendukung  aktivitas  dan  peningkatan estetika [12]. Konsep pengembangan pejalan kaki trotoar ini perlu diterapkan bersamaan dengan 5 (lima) kriteria  dasar  desain  prasarana  dan  sarana  jaringan  pejalan  kaki  yaitu  kenyamanan,  kenikmatan, keselamatan, keamanan, dan keterjangkauan. Selain jalur berjalan kaki, destinasi wisata yang inklusif juga perlu memperhatikan fasilitas dan aksesibilitas lain berupa pintu masuk, loket, area parkir, ramp, guiding block, handrail, rambu dan marka, dan toilet.
Penyandang disabilitas cenderung sulit menerima hak mereka disebabkan oleh banyaknya kendala serta  hambatan  yang  dihadapi  [13].  Meskipun  kawasan  wisata  Jam  Gadang  sangat  ramai  pengunjung, namun kawasan ini masih jarang dikunjungi oleh penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan sehingga penyandang disabilitas masih sulit mengakses kawasan wisata Jam Gadang. Partisipasi penyandang disabilitas dalam ruang publik di kawasan wisata ini masih sangat rendah.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menilai  pemenuhan  aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas  pada kawasan wisata Jam Gadang dan sekitarnya dengan fokus pada akses objek wisata dan akses jalur pejalan kaki  yang  menghubungkan  antar  objek  wisata  di  kawasan  wisata  Jam  Gadang  dan  sekitarnya  yaitu  Jam Gadang, Benteng Fort De Kock dan Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan. Tingkat pemenuhan akses bagi penyandang disabilitas ini diukur berdasarkan kriteria dari UNESCO, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, akomodasi,  keterjangkauan  dan  penerimaan  [14].  Studi  ini  bisa  memberikan  gambaran  tentang  tingkat inklusifitas kawasan wisata Jam Gadang dan sekitarnya. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dan masukan dalam pengembangan kebijakan untuk membuat kawasan wisata ini lebih ramah penyandang disabilitas serta memperkaya literatur tentang pengembangan pariwisata yang inklusif.

## 2. Metode Penelitian

## Lokasi
Penelitian  ini  dilakukan di kawasan  wisata  Jam  Gadang  dan  sekitarnya,  sebagaimana  ditampilkan dalam Gambar 1 . Kawasan wisata ini meliputi tiga objek wisata yaitu Jam Gadang, Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan serta Benteng Fort De Kock. Objek wisata Jam Gadang berada di Kelurahan Benteng Pasa Ateh, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi. Jam Gadang adalah titik 0 (nol) Kota Bukittinggi karena monumen ini terletak di pusat kota. Kawasan penelitian terbagi menjadi 3 (tiga) zona berdasarkan lokasi objek wisata yaitu kawasan objek wisata Jam Gadang memiliki luas 0,76 ha,  objek wisata Taman Margasatwa dan Budaya  Kinantan 3,26 ha, dan  objek wisata Benteng Fort De Kock 2,79 ha.  Sementara luas total kawasan studi ini adalah 37,7 ha.
Gambar 1 . Peta Lokasi Penelitian Sumber: Dinas PUPR Kota Bukittinggi

## Pengumpulan Data
Pemenuhan  aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas  dalam  penelitian  ini  diukur  berdasarkan  dua elemen yaitu akses wisata dan akses jalur pejalan kaki. Pemenuhan akses wisata akan diukur dengan menilai
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
kriteria fasilitas-fasilitas akses di objek wisata yaitu a) pintu masuk; b) loket; c) area parkir; d) ramp ; e) guiding block ; f) handrail ; g) rambu dan marka; h) lampu penerang; i) tempat duduk; j) tempat ibadah; k) tempat sampah; l) papan informasi; dan m) toilet. Sementara penilaian pemenuhan akses jalur pejalan kaki akan  dilakukan  dengan  menilai  kriteria  keberadaan  fasilitas  pejalan  kaki  yaitu  a)  trotoar;  b) ramp ;  c) penyebrangan; d) guiding block ; e) handrail ; f) rambu; g) jalur hijau; i) lampu penerang; j) tempat duduk; k) tempat sampah; dan l) papan informasi.
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui observasi dan kuesioner untuk menilai . Observasi lapangan dilakukan untuk mengidentifikasi  pemenuhan  aksesibilitas  yang  terdapat  pada  kawasan  wisata  Jam  Gadang,  Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan, dan Benteng Fort de Kock , serta pada jalur pejalan kaki antar kawasan wisata. Observasi lapangan dilakukan untuk menilai elemen akses wisata dan elemen akses jalur pejalan kaki. Pengamatan untuk observasi dilakukan mengacu pada daftar kriteria parameter yang telah dibuat oleh peneliti  dengan  membandingkan  standar  setiap  kriteria  menurut  peraturan  yang  berlaku  yaitu  Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  No.30/PRT/M/2006  dengan  kondisi  eksisting.  Kesesuaian  pemenuhan aksesibilitas dapat dilihat berdasarkan lima klasifikasi pemenuhan aksesibilitas dari UNESCO sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1. Aksesibilitas pada lokasi studi yang dapat dinyatakan sesuai  apabila kelima kriteria diatas sudah terpenuhi.
Tabel 1 . Klasifikasi Pemenuhan Akses [14]
No. Tingkat penilaian Kriteria penilaian
1. Ketersediaan Akses tersedia pada kawasan dan memenuhi standar minimum.
2. Aksesibilitas Akses dapat didatangi atau diakses serta didapatkan penyandang disabilitas dan pulang dengan lancar. 3. Akomodasi Akses  atau  layanan  dapat  mengakomodasi  kebutuhan  penyandang disabilitas.
4. Keterjangkauan Layanan  atau  infrastruktur  mampu  dibayar  atau  dimanfaatkan  oleh penyandang disabilitas.
5. Penerimaan Akses atau layanan bisa digunakan dan diterima oleh disabilitas.
Kuesioner  ditujukan  kepada  kelompok  penyandang  disabilitas  sebagai  salah  satu  pengguna aksesibilitas  prasarana  wisata.  Pemilihan  sampel  menggunakan  metode purposive  sampling dan berlandaskan  berbagai  pertimbangan  [15].  Kriteria  khusus  yang  harus  dipenuhi  oleh  sampel  dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas yang berdomisili di Kota Bukittinggi.
Jumlah sampel yang diperlukan bagi penelitian penelitian adalah antara 30 hingga 500 [16]. Ukuran sampel yang ditetapkan pada penelitian ini sebanyak 30 responden. Responden terdiri atas tuna daksa, tuna netra  dan  tuna  rungu.  Responden  penelitian  ini  tidak  mencakup  disabilitas  mental  karena  sulitnya berkomunikasi. Untuk menjawab kuesioner, responden diberikan pertanyaan-pertanyaan tentang parameter kesesuaian  aksesibilitas  pada  kawasan  wisata  dan  kawasan  jalur  pejalan  kaki  berupa  lima  kriteria  akses menurut  UNESCO  yaitu  ketersediaan;  aksesibilitas;  akomodasi;  keterjangkauan;  dan  penerimaan  [14]. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis skoring dan analisis kualitatif deskriptif. Berikut merupakan rumus interval kesesuaian:
𝑃 = 𝑅 𝐾 Keterangan: P : Interval R : Rentang (Nilai max-min) K : Banyak kelas
Penilaian observasi berdasarkan parameter yang telah ditetapkan sesuai standar serta penentuan skor dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi sebagai berikut:
1 = Tidak sesuai 2 = Kurang Sesuai 3 = Sesuai
Dalam instrumen penelitian penilaian observasi kawasan wisata Jam Gadang terdapat 35 komponen yang  akan  diberikan  skor/nilai.  Nilai  maksimal  yang  dapat  diperoleh  yaitu  dengan  skor  105,  dan  nilai minimal yang dapat diperoleh yaitu dengan skor 35. Jika dihitung dengan rumus interval kesesuaian, maka interval yang diperoleh yaitu sebanyak 23,33. Klasifikasi untuk melihat kesesuaian pemenuhan akses wisata bagi penyandang disabilitas di kawasan wisata Jam Gadang dapat dilihat sebagai berikut:
Gambar 2 . Interval Klasifikasi Kesesuaian Pemenuhan Akses di Kawasan Wisata Jam Gadang Berdasarkan Observasi Sumber: Hasil Perhitungan Interval Klasifikasi Kesesuaian
Dalam  instrumen  penelitian  penilaian  observasi  kawasan  wisata  Taman  Margasatwa  dan  Budaya Kinantan terdapat 46 komponen yang akan diberikan skor/nilai. Nilai maksimal yang dapat diperoleh yaitu dengan skor 138, dan nilai minimal yang dapat diperoleh yaitu dengan skor 46. Jika dihitung dengan rumus interval kesesuaian, maka interval yang diperoleh yaitu sebanyak 30. Klasifikasi untuk melihat kesesuaian pemenuhan akses wisata bagi penyandang disabilitas di kawasan wisata Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan dapat dilihat sebagai berikut:
Gambar 3 . Interval Klasifikasi Kesesuaian Pemenuhan Akses di Kawasan Wisata Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan Berdasarkan Observasi Sumber: Hasil Perhitungan Interval Klasifikasi Kesesuaian
Dalam instrumen penelitian penilaian observasi kawasan wisata Benteng Fort De Kock terdapat 46 komponen yang akan diberikan skor/nilai. Nilai maksimal yang dapat diperoleh yaitu dengan skor 138, dan nilai minimal yang dapat diperoleh yaitu dengan skor 46. Jika dihitung dengan rumus interval kesesuaian, maka interval yang diperoleh yaitu sebanyak 30. Klasifikasi untuk melihat kesesuaian pemenuhan akses wisata bagi penyandang disabilitas di kawasan wisata Benteng Fort De Kock dapat dilihat sebagai berikut:
Gambar 4 . Interval Klasifikasi Kesesuaian Pemenuhan Akses di Kawasan Wisata Benteng Fort De Kock Sumber: Hasil Perhitungan Interval Klasifikasi Kesesuaian
Dalam  instrumen  penelitian  penilaian  observasi  pemenuhan  akses  jalur  pejalan  kaki  di  kawasan wisata terdapat 32 komponen yang diberikan skor/nilai. Nilai maksimal yang dapat diperoleh yaitu dengan skor 96, dan nilai minimal yang dapat diperoleh yaitu dengan skor 32. Jika dihitung dengan rumus interval kesesuaian,  maka  interval  yang  diperoleh  yaitu  sebanyak  21,33.  Klasifikasi  untuk  melihat  kesesuaian pemenuhan akses jalur pejalan kaki di kawasan wisata pada lokasi penelitian dapat dilihat sebagai berikut:
Gambar 5 . Interval Klasifikasi Kesesuaian Pemenuhan Akses Jalur Pejalan Kaki Berdasarkan Observasi Sumber: Hasil Perhitungan Interval Klasifikasi Kesesuaian
Penilaian kuesioner berdasarkan parameter yang telah ditetapkan sesuai penentuan skor. Responden akan  diberikan  daftar  pertanyaan  yang  telah disediakan  sesuai  dengan  kriteria  UNESCO  [14]  serta  akan diberikan 2 (dua) pilihan jawaban dimana setiap pilihan memiliki bobot atau skor dengan menggunakan skala sebagai berikut:
23,33 23,33 23,33 35 55 75 95 115 Klasifikasi Tidak Sesuai Kurang Sesuai Sesuai
30,66 30,66
30,66 46 66 86 106 126 146 Klasifikasi Tidak Sesuai Kurang Sesuai Sesuai 30,66 30,66 30,66 46
66 86 106 126 146 Klasifikasi Tidak Sesuai Kurang Sesuai Sesuai
21,33 21,33 21,33
32 52 72 92 Klasifikasi Tidak Sesuai Kurang Sesuai Sesuai
0 = Tidak
1 = Iya
Dalam  kuesioner  penilaian  aksesibilitas  penyandang  gangguan  terhadap  fasilitas  wisata  Kota Bukittinggi pada kawasan  wisata  terdapat  28  pertanyaan yang  akan  dibagikan  kepada  30 responden  dan setelah itu diberikan skor/nilai. Nilai maksimal adalah 840 dan nilai minimal 0. Jika dihitung dengan rumus interval kesesuaian, maka interval yang diperoleh yaitu sebanyak 420. Klasifikasi untuk melihat kesesuaian pemenuhan akses wisata bagi penyandang disabilitas di lokasi studi dapat dilihat sebagai berikut:
Gambar 6 . Interval Klasifikasi Kesesuaian Pemenuhan Akses Wisata Berdasarkan Kuesioner

## Sumber: Hasil Perhitungan Interval Klasifikasi Kesesuaian
Dalam  kuesioner  penilaian  aksesibilitas  penyandang  disabilitas  terhadap  fasilitas  wisata  Kota Bukittinggi pada kawasan jalur pejalan kaki terdapat 19 pertanyaan yang dibagikan kepada 30 responden dan setelah itu diberikan skor/nilai. Nilai maksimal yang dapat diperoleh yaitu dengan skor 570, dan nilai minimal yang dapat diperoleh yaitu dengan skor 0. Jika dihitung dengan rumus interval kesesuaian, maka interval yang diperoleh yaitu sebanyak 285. Klasifikasi untuk melihat kesesuaian pemenuhan akses jalur pejalan kaki bagi penyandang disabilitas di lokasi studi dapat dilihat sebagai berikut:
Gambar 7 . Interval Klasifikasi Kesesuaian Pemenuhan Akses Jalur Pejalan Kaki Berdasarkan Kuesioner Sumber: Hasil Perhitungan Interval Klasifikasi Kesesuaian
Hasil  dari  analisis  skoring  ini  dijelaskan  secara  deskriptif  mengenai  kesesuaian  pemenuhan aksesibilitas  untuk  menerapkan  prinsip  kota  inklusif  pada  kawasan  wisata  menurut  hasil  observasi  dan kuesioner. Tahapan pengolahan data observasi lapangan dan kuesioner yang dibagikan kepada penyandang disabilitas terdapat pada tabel berikut.
Tabel 2. Tahapan Penilaian Observasi dan Kuesioner No. Tahapan Penilaian Berdasarkan Observasi Berdasarkan Kuesioner 1. Pada  lokasi  penelitian  dilakukan  tahapan observasi berdasarkan kriteria penilaian Kuesioner  dibagikan  kepada  masyarakat penyandang disabilitas di Kota Bukittinggi 2. Penilaian dikategorikan: 1 = Tidak Sesuai 2 = Kurang Sesuai 3 = Sesuai Penilaian dikategorikan: 0 = Tidak 1 = Ya 3. Nilai  skoring  pada  tahapan  observasi memperoleh klasifikasi kesesuaian pemenuhan  akses  wisata  dan  akses  jalur pejalan kaki di lokasi penelitian Nilai skoring berdasarkan kuesioner memperoleh klasifikasi kesesuaian pemenuhan  akses  wisata  dan  akses  jalur pejalan kaki di lokasi penelitian

## 3. Hasil dan Pembahasan
Prinsip  kota  inklusif  perlu  diterapkan  pada  kawasan  perkotaan  sejalannya  dengan  visi  Indonesia Tahun 2045 tentang masyarakat yang inklusif, yaitu menciptakan akses pada keadilan, keterlibatan dalam menyusun kebijakan, dan mengurangi ketimpangan sosial [17]. Kawasan wisata yang menerapkan prinsip kota  inklusif  mampu  menyediakan  fasilitas  dan  aksesibilitas  bagi  pengunjung  yang  sedang  melakukan aktivitas  wisata,  termasuk  bagi  pengunjung  yang  memiliki  kebutuhan  khusus  [18].  Aksesibilitas  dapat diartikan pada kemudahan seseorang untuk dapat melakukan perjalanan, kegiatan, dan tujuan menggunakan moda transportasi yang disukai [19]. Definisi aksesibilitas prasarana adalah kemudahan seluruh kalangan
420 420 0 200 400 600 800 1000 Klasifikasi Tidak Sesuai Sesuai 285 285 0 100 200 300 400 500 600 Klasifikasi
Tidak Sesuai
Sesuai
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
masyarakat untuk dapat menggunakan prasarana. Pada penelitian ini prasarana yang dimaksud ialah akses wisata dan akses jalur pejalan kaki. Setiap aksesibilitas ini perlu memperhatikan 4 (empat) asas yang telah dijelaskan  dalam  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.30/PRT/M/2006,  berupa  keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian.

## Pemenuhan Akses Wisata
Akses wisata merupakan faktor penting sebagai pengembangan sebuah tempat wisata, tanpa akses wisata  yang  baik  wisatawan  tidak  dapat  menjangkau  ataupun  menikmati  objek  dan  kawasan  wisata. Terdapat 3 kawasan wisata yang berada di lokasi studi, yaitu kawasan wisata Jam Gadang, kawasan wisata Taman  Margasatwa  dan  Budaya  Kinantan,  dan  kawasan  wisata  Benteng  Fort  De  Kock.  Berikut  hasil skoring pada setiap kawasan wisata:
Tabel 3 . Penilaian Kawasan Wisata Kawasan Wisata Nilai Skor Klasifikasi Kesesuaian Kawasan Wisata Jam Gadang 86 Sesuai Kawasan  Wisata  Taman  Margasatwa  dan Budaya Kinantan 102 Kurang Sesuai Kawasan Wisata Benteng Fort De Kock 100 Kurang Sesuai Sumber: Hasil Analisis
Berdasarkan  hasil  observasi  sebagaimana  ditampilkan  dalam Gambar  8 ,  pemenuhan  akses  pada kawasan wisata Jam Gadang memperoleh skor 86 (delapan puluh enam) dan dinyatakan “sesuai” mengacu pada rentang skor klasifikasi yang sesuai di Gambar 2 . Hal ini didukung oleh aksesibilitas dan fasilitas pada kawasan wisata Jam Gadang yang sebagian besarnya sudah memenuhi dari berbagai kriteria. Kriteria yang belum terpenuhi pada kawasan ini antara lain seperti ketersediaan ramp yang belum sesuai dengan persyaratan kemiringannya, handrail pada tangga yang lebih tinggi dari persyaratan ketinggiannya, serta jalan menuju mushola dan toilet yang tidak bisa diakses oleh pengguna kursi roda.
Gambar 8 . Klasifikasi Kesesuaian Pemenuhan Akses di Kawasan Wisata Jam Gadang Berdasarkan Observasi Sumber: Hasil Analisis
Pemenuhan  akses  pada  kawasan  wisata  Taman  Margasatwa  dan  Budaya  Kinantan  dapat  dilihat dalam Gambar  9 .  Pemenuhan  akses  di  kawasan  wisata  ini  memperoleh  skor  102  (seratus  dua)  dan dinyatakan kurang sesuai dengan rentang nilai yang diperlihatkan dalam Gambar 3. Hal ini disebabkan oleh banyaknya  aksesibilitas  yang  belum  terpenuhi  pada  kawasan  wisata  Taman  Margasatwa  dan  Budaya Kinantan, seperti terdapat tangga dan ramp di daerah sekitar pintu masuk yang seharusnya sedapat mungkin dihindari,  tidak  tersedia  fasilitas  bahasa  isyarat  ( sign  language )  di  sekitar  loket,  area  parkir  yang  Jauh mengakibatkan banyaknya pengunjung yang parkir di tepi jalan dekat objek wisata, serta permukaan datar awalan atau akhiran ramp yang memiliki tekstur yang licin.
Gambar 9 . Klasifikasi Kesesuaian Pemenuhan Akses di Kawasan Wisata Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan Berdasarkan Observasi Sumber: Hasil Analisis
Gambar  10 menunjukkan  nilai  klasifikasi  kesesuaian  di  kawasan  wisata  Benteng Fort  De  Kock . Nilai    pemenuhan  akses  pada  kawasan  wisata  Benteng Fort  De  Kock berdasarkan  observasi  adalah  100 (seratus) dan dinyatakan kurang sesuai mengacu pada rentang klasifikasi skor kesesuaian sesuai Gambar
86 35 55 75 95 115 Klasifikasi Interval Tidak Sesuai Kurang Sesuai Sesuai 102 46 66 86 106 126 146 Klasifikasi Interval Tidak Sesuai Kurang Sesuai
Sesuai
4 .  Hal  ini disebabkan oleh banyaknya  aksesibilitas  yang  belum  terpenuhi pada  kawasan wisata  Benteng Fort De Kock , seperti permukaan datar awalan atau akhiran ramp yang memiliki tekstur yang licin, tidak terdapat  guidance  block  dengan  tekstur  ubin  pengarah  bermotif  garis-garis  untuk  menunjukkan  arah perjalanan  dan  tekstur  ubin  bulat  untuk  memberi  peringatan  terhadap  adanya  perubahan  situasi  di sekitarnya,  tidak  tersedia  handrail  pada  tangga,  serta  pintu  toilet  yang  susah  dibuka  dan  ditutup  oleh pengguna kursi roda.
Gambar 10 . Klasifikasi Kesesuaian Pemenuhan Akses di Kawasan Wisata Benteng Fort De Kock Berdasarkan Observasi Sumber: Hasil Analisis
Untuk menilai pemenuhan akses dari pandangan penyandang disabilitas, maka peneliti menyebarkan kuesioner  ke  30  penyandang  disabilitas  di  Kota  Bukittinggi.  Responden  menilai  berdasarkan  indikator penilaian  UNESCO  (2017)  yaitu  ketersediaan,  aksesibilitas,  akomodasi,  keterjangkauan  dan penerimaan[14]. Hasil kuesioner dapat dilihat dalam Gambar 11 .
Gambar 11 . Penilaian Pemenuhan Akses Wisata Berdasarkan Kuesioner
Sumber: Hasil Analisis
Berdasarkan hasil kuesioner, pemenuhan akses pada kawasan wisata memperoleh skor 407  (empat ratus  tujuh)  yang  artinya  dianggap  tidak  sesuai  oleh  penyandang  disabilitas  untuk  melakukan  aktivitas wisata pada kawasan wisata Jam Gadang, Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan, serta Benteng Fort De Kock. Dari jawaban responden pada kuesioner yang telah dibagikan berdasarkan pada 5 (lima) kriteria akses  menurut  UNESCO  (2017),  hanya  terdapat  1  (satu)  kriteria  yang  dapat  dikatakan  terpenuhi  yaitu kriteria “ketersediaan”, karena banyaknya responden yang menjawab “iya” pada pertanyaan dari kriteria ini.  Sedangkan  untuk  kriteria  lainnya  (aksesibilitas,  akomodasi,  keterjangkauan  dan  penerimaan), responden  lebih  banyak  menjawab  “tidak”  pada  pertanyaan-pertanyaan  dari  kriteria  tersebut.  Hal  ini menunjukkan bahwa pemenuhan akses pada kawasan wisata Jam Gadang, Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan,  serta  Benteng Fort  De  Kock sudah  tersedia,  namun  belum  dapat  diakses  sepenuhnya,  belum terakomodasi, belum terjangkau serta belum dapat diterima sepenuhnya oleh penyandang disabilitas.
100 46 66 86 106 126 146 Klasifikasi Interval Tidak Sesuai Kurang Sesuai Sesuai 407 0 200 400 600 800 1000 Klasifikasi Interval Tidak Sesuai Sesuai
65% 35% Ketersediaan Iya Tidak 43% 57% Aksesibilitas Iya Tidak 32% 68% Akomodasi Iya Tidak
Gambar 12 . Hasil Penilaian Aksesibilitas Dari Responden Penyandang Disabilitas

## Sumber: Hasil Analisis
Hasil  yang  diperoleh  dari  kuesioner  selaras  dengan  hasil  yang  diperoleh  dari  observasi  lapangan. Menurut pendapat responden, fasilitas wisata pada lokasi penelitian cukup tersedia, namun fasilitas tersebut masih  sulit  untuk  diakses  karena  akomodasi  yang  tidak  memadai.  Akibatnya  masyarakat  penyandang disabilitas tidak dapat melakukan aktivitas wisata secara mandiri.

## Pemenuhan Akses Jalur Pejalan Kaki
Jalur pejalan kaki merupakan salah satu prasarana masyarakat dalam melakukan mobilisasi dan bisa menghubungkan  pusat-pusat  kegiatan.  Tingkat  pelayanan  jalur  pejalan  kaki  dipengaruhi  oleh  beberapa karakteristik  lingkungan  yaitu  kenyamanan,  kenikmatan,  keselamatan,  keamanan,  dan  keterjangkauan. Penilaian jalur pejalan kaki juga dapat dilihat dari parameter  keamanan, kesehatan dan lingkungan [21]. Hasil observasi menunjukkan bahwa  jalur pejalan kaki di lokasi penelitian belum ada yang memperoleh klasifikasi “sesuai”. Di tiga zona terdapat 16 ruas jalan dan dua tangga yang diobservasi. Enam ruas jalan yang  memperoleh  klasifikasi  “kurang  sesuai”,  sedangkan  dua  tangga  dan  sepuluh  ruas  jalan  lainnya memperoleh klasifikasi “tidak sesuai”. Peta kesesuaian jalur pejalan kaki dapat dilihat dalam Gambar 13 .
40% 60% Keterjangkauan Iya Tidak 27% 73% Penerimaan Iya Tidak
Dari peta dijelaskan bahwa ruas jalan dan tangga yang memperoleh klasifikasi “tidak sesuai” ialah: Jl.  Khatib  Sulaiman;  Jl.  Ahmad  Karim;  Jl.  Ahmad  Yani;  Jl.  Minangkabau;  Jl.  Teuku  Umar;  Janjang Pasanggrahan; Jl. Cindua Mato; Janjang 40; Jl. Pemuda; dan Jl. Abdul Rivai. Sedangkan ruas jalan yang memperoleh klasifikasi “kurang sesuai” ialah: Jl. H. Agus Salim; Jl. Istana; Jl. Yos Sudarso; Jl. Perintis Kemerdekaan; dan Jl. Kesehatan. Nilai skor pada setiap ruas jalan tersebut terdapat di Tabel 4.
Tabel 4 . Penilaian Kawasan Jalur Pejalan Kaki Zona Jalan Klasifikasi Kesesuaian Nilai Skor Zona  1  (Kawasan  Wisata  Jam Gadang) 1. Jl. H. Agus Salim Kurang Sesuai 61 2. Jl. Istana Kurang Sesuai 62 3. Jl. Khatib Sulaiman Tidak Sesuai 53 4. Jl. Ahmad Karim Tidak Sesuai 53 5. Jl. Ahmad Yani Tidak Sesuai 48 6. Jl. Minangkabau Tidak Sesuai 50 7. Jl. Yos Sudarso Kurang Sesuai 58 8. Jl. Teuku Umar Tidak Sesuai 55 9. Janjang Pasanggrahan Tidak Sesuai 38 10. Jl. Cindua Mato Tidak Sesuai 39 11. Janjang 40 Tidak Sesuai 44 12. Jl. Perintis Kemerdekaan Kurang Sesuai 60 Zona  2  (Kawasan  Wisata  Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan) 13. Jl. Ahmad Yani Tidak Sesuai 51 14. Jl. Cindua Mato Tidak Sesuai 39 15. Jl. Pemuda Tidak Sesuai 58 Zona 3 (Kawasan Wisata Benteng Fort De Kock) 16. Jl. Yos Sudarso Tidak Sesuai 64 17. Jl. Abdul Rivai Tidak Sesuai 53 18. Jl. Kesehatan Kurang Sesuai 58 Total 944 Rata-rata 52,4 Klasifikasi Kesesuaian Keseluruhan : Tidak Sesuai Sumber: Hasil Analisis
Pada jalur pejalan kaki di zona 1 atau kawasan wisata Jam Gadang, dari 10 (sepuluh) ruas jalan dan 2  (tangga)  yang  telah  diobservasi,  terdapat  6  (enam)  ruas  jalan  dan  2  (dua)  tangga  yang  memperoleh klasifikasi “tidak sesuai”, yaitu: Jl. Khatib Sulaiman; Jl. Ahmad Karim; Jl. Ahmad Yani; Jl. Minangkabau; Jl. Teuku Umar; Jl. Cindua Mato; Janjang Pasanggrahan; dan Janjang 40. Sedangkan 4 (empat) ruas jalan lainnya memperoleh klasifikasi “kurang sesuai”, yaitu: Jl. H. Agus Salim; Jl. Istana; Jl. Yos Sudarso; dan Jl. Perintis Kemerdekaan. Pada jalur pejalan kaki di zona 2 atau kawasan wisata Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan, dari 3 (tiga) ruas jalan yang telah diobservasi, semuanya memperoleh  klasifikasi “tidak sesuai”, yaitu: Jl. Ahmad Yani; Jl. Cindua Mato; dan Jl. Pemuda. Pada jalur pejalan kaki di zona 3 atau kawasan wisata Benteng Fort De Kock, dari 3 (tiga) ruas jalan yang telah diobservasi, terdapat 2 (dua) ruas jalan yang memperoleh klasifikasi “tidak sesuai”, yaitu: Jl. Yos Sudarso dan Jl Abdul Rivai. Sedangkan Jl. Pemuda memperoleh klasifikasi “kurang sesuai”.
Gambar 14 . Klasifikasi Kesesuaian Pemenuhan Akses Jalur Pejalan Kaki Berdasarkan Observasi Sumber: Hasil Analisis
Berdasarkan rata-rata skor yang diperoleh dari setiap ruas jalan dan tangga, pemenuhan akses jalur pejalan kaki pada lokasi penelitian memiliki skor rata-rata 52,4. Dengan demikian, maka pemenuhan akses jalur pejalan kaki termasuk dalam klasifikasi “tidak sesuai”. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas pejalan kaki yang disediakan di kawasan studi belum mampu memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.
52,4 32 52 72 92 Klasifikasi Interval Tidak Sesuai Kurang Sesuai Sesuai
Gambar 15 . Penilaian Pemenuhan Akses Jalur Pejalan Kaki Berdasarkan Kuesioner

## Sumber: Hasil Analisis
Berdasarkan hasil kuesioner, pemenuhan akses jalur pejalan kaki pada lokasi penelitian memperoleh skor 248. Rentang ini masih diklasifikasikan “tidak sesuai” oleh penyandang disabilitas.  Dari kuesioner yang sudah dibagikan kepada responden dengan acuan 5  (lima) kriteria akses menurut UNESCO (2017), hanya  terdapat  1  (satu)  kriteria  yang  dapat  dikatakan  terpenuhi  yaitu  kriteria  “ketersediaan”,  karena banyaknya  responden  yang  menjawab  “ya”  pada  pertanyaan  dari  kriteria  ini.  Sedangkan  untuk  kriteria lainnya  (aksesibilitas,  akomodasi,  keterjangkauan  dan  penerimaan),  responden  lebih  banyak  menjawab “tidak” pada pertanyaan-pertanyaan dari kriteria tersebut.
Hasil kuesioner dapat dilihat dalam Gambar 16 . Hal ini menunjukkan bahwa jalur pejalan kaki pada lokasi  penelitian  sudah  tersedia,  namun  belum  dapat  diakses  sepenuhnya  oleh  penyandang  disabilitas, belum terakomodasi, belum terjangkau serta belum dapat diterima sepenuhnya oleh penyandang disabilitas. Hasil kuesioner selaras dengan hasil observasi. Menurut pendapat responden, fasilitas jalur pejalan kaki di lokasi studi cukup tersedia, namun jalur pejalan kaki ini masih sulit untuk diakses karena akomodasi yang tidak  memadai.  Akibatnya  penyandang  disabilitas  tidak  dapat  melakukan  pergerakan  secara  mandiri sehingga jalur pejalan kaki jarang digunakan oleh penyandang disabilitas.
Gambar 16 . Hasil Kuesioner Tentang Kriteria Pemenuhan Akses Jalur Pejalan Kaki

## Sumber: Hasil Analisis
Terbatasnya aksesibilitas penyandang disabilitas pada kawasan wisata Jam Gadang dan sekitarnya, memunculkan  hambatan  terhadap  penyandang  disabilitas  dalam  menggunakan  fasilitas  wisata  maupun jalur pejalan kaki di kawasan ini. Kondisi ini merupakan suatu bentuk eksklusi spasial terhadap penyandang disabilitas. Eksklusi spasial ini disebabkan oleh hambatan fisik bagi penyandang disabilitas untuk bergerak dari aspek infrastruktur, tata ruang dan desain fasilitas. Eksklusi spasial memiliki kaitan dengan akses yang didapatkan  penyandang  disabilitas  untuk  memudahkan  mereka  dalam  menggunakan  fasilitas  yang  ada. Pemenuhan  akses  wisata  pada  kawasan  wisata  Jam  Gadang  dan  sekitarnya  yang  belum  ramah  terhadap penyandang disabilitas dari kriteria ketersediaan, aksesibilitas, dan akomodasi yang belum terpenuhi secara optimal,  sehingga  juga  akan  mempengaruhi  kriteria  keterjangkauan  dan  penerimaan.  Hal  tersebut menjadikan penyandang disabilitas tereksklusikan sehingga tidak mendapatkan akses pada kawasan wisata. Kondisi  ini  merupakan  bentuk  pengabaian  terhadap  hak  berwisata  kelompok  penyandang  disabilitas. Eksklusi spasial merupakan ketidakseimbangan kekuatan dalam memanfaatkan atau mengakses ruang dan
248
0 100 200 300 400 500 600 Klasifikasi Interval Tidak Sesuai Sesuai
62% 38% Ketersediaan Iya Tidak 40% 60% Aksesibilitas Iya Tidak 30% 70% Akomodasi Iya Tidak 38% 62% Keterjangkauan Iya Tidak 28% 72% Penerimaan Iya Tidak
berpotensi menimbulkan hambatan terhadap pihak atau kekuatan yang lebih lemah, yang dalam hal ini yaitu penyandang  disabilitas  [22].  Eksklusi  spasial  ini  bisa  memicu  terjadinya  eksklusi  sosial  yang  lebih  luas dimana partisipasi penyandang disabilitas begitu terbatas dalam ruang publik [23]. Eksklusi sosial ini juga bisa memperparah kondisi sosial dan ekonomi penyandang disabilitas [2].
Eksklusi  spasial  perlu  ditangani  dengan  intervensi  komprehensif  baik  dari  segi  spasial  dan  non- spasial.  Kota  ramah  penyandang  disabilitas  harus  mampu  menyediakan  semua  kebutuhan  penyandang disabilitas sesuai standar pelayanan dan kebutuhan sosial lainnya dengan setara[24]. Pemerintah setempat perlu  menerapkan  desain  universal  pada  kawasan  wisata  agar  penyandang  disabilitas  bisa  mengakses kawasan  wisata  di  Kota  Bukittinggi  terutama  di  kawasan  wisata  Jam  Gadang  dan  sekitarnya.  Intervensi spasial tersebut berupa penyediaan fasilitas yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas dan integrasi fasilitas yang bisa memperlancar akses jalur pejalan kaki, yang memegang peranan penting dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam ruang publik. Sementara intervensi spasial berupa upaya penghapusan stigma terhadap penyandang disabilitas. Penerapan desain universal berperan penting dalam  menciptakan  kawasan  wisata  Jam  Gadang  dan  sekitarnya  yang  inklusif  dan  ramah  penyandang disabilitas.

## 4. Kesimpulan
Penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kawasan wisata Jam Gadang dan Sekitarnya masih belum terpenuhi karena belum mencapai persyaratan yang telah ditetapkan.  Fasilitas  untuk  mendukung  akses  wisata  dan  jalur  pejalan  kaki  pada  lokasi  penelitian  sudah tersedia, namun belum dapat diakses sepenuhnya, belum terakomodasi, belum terjangkau serta belum dapat diterima  sepenuhnya  oleh  penyandang  disabilitas.  Kawasan  wisata  Jam  Gadang  dan  sekitarnya  belum inklusif dan belum ramah terhadap penyandang disabilitas.
Akses  wisata  pada  kawasan  Jam  Gadang  sudah  memperoleh  klasifikasi  “sesuai”  berdasarkan observasi, namun masih terdapat beberapa akses yang belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sedangkan  akses  wisata  pada  kawasan  Taman  Margasatwa  dan  Budaya  Kinantan  dan  Benteng Fort  De Kock memperoleh klasifikasi “kurang sesuai”. Hal ini terlihat dari fasilitas akses yang tersedia yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas dan belum sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Akses jalur  pejalan  kaki  di  lokasi  penelitian  belum  ramah  terhadap  penyandang  disabilitas  dan  belum  sesuai dengan  persyaratan  yang  telah  ditentukan.  Klasifikasi  kesesuaian  jalur  pejalan  kaki  di  lokasi  penelitian terbagi 2 (dua) yaitu kurang sesuai dan tidak sesuai, dimana dari 16 (enam belas) ruas jalan dan 2 (dua) tangga yang telah diobservasi, terdapat 4 (empat) ruas jalan yang memperoleh klasifikasi “kurang sesuai”, sedangkan  2  (dua)  tangga  dan  12  (dua  belas)  ruas  jalan  lainnya  memperoleh  klasifikasi  “tidak  sesuai”. Akses  wisata  ataupun  akses  jalur  pejalan  kaki  terklasifikasi  tidak  sesuai  bagi  penyandang  disabilitas. Pemenuhan  akses  jalur  pejalan  kaki  pada  lokasi  penelitian  sudah  tersedia,  namun  belum  dapat  diakses sepenuhnya,  belum  terakomodasi,  belum  terjangkau  serta  belum  dapat  diterima  sepenuhnya  oleh penyandang disabilitas.
Tidak  terpenuhinya  pemenuhan  akses  wisata  dan  akses  jalur  pejalan  kaki  di  kawasan  wisata  Jam Gadang  dan  sekitarnya  merupakan  sebuah  bentuk  eksklusi  spasial.  Eksklusi  spasial  ini  dipicu  oleh hambatan fisik yang juga bisa memperparah eksklusi sosial yang ditunjukkan dengan rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam ruang publik, dalam hal kawasan wisata Jam Gadang dan sekitarnya. Eksklusi spasial  dan  eksklusi  sosial  ini  bisa  berdampak  negatif  pada  kondisi  sosial  dan  ekonomi  penyandang disabilitas.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  intervensi  spasial  dan  non  spasial  untuk  menanggulangi permasalahan eksklusi spasial di Kota Bukittinggi, termasuk di kawasan wisata Jam Gadang dan sekitarnya.

## 5. Ucapan Terimakasih
Penulis mengucapkan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bukittingging, penyandang disabilitas dan pengelola objek wisata di Kota Bukittinggi yang memberikan data dan informasi terkait penelitian ini.

## 6 . Singkatan
WHO World Health Organization UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

## 7. Referensi
[1] World  Health  Organization,  “World  Report  On  Disability  2011,”  Geneva,  2011.  [Online]. Available: https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/sensory-functions-disability-
and-rehabilitation/world-report-on-disability.
[2] M. Pinilla-Roncancio and S. Alkire, “How Poor Are People With Disabilities? Evidence Based on the Global Multidimensional Poverty Index,” J. Disabil. Policy Stud. , vol. 31, no. 4, pp. 206–216, 2021, doi: 10.1177/1044207320919942.
[3] N. A. Abdullah, F. Mastutie, and B. U. Negara, “Analisis Spasial Terhadap Fasilitas Umum Untuk Memenuhi  Kebutuhan  Difabel  Di  Kota  Bitung,” Spasial ,  vol.  6,  no.  2,  2019,  doi: 10.35793/sp.v6i2.25328.
[4] M. Fairuza, “Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata ( Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi ),” Kebijak. dan Manaj. Publik , vol. 5, no.  3,  pp.  1–13,  2019,  [Online].  Available:  https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers- kmp27a31822dffull.pdf.
[5] Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Bukittinggi Tahun 2019-2025 . 2020.
[6] L. Hakim and A. Maksum, “International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Capital Relocation from the Perspective of Transnational Organized Crime ( TOC ) Security at the Indonesia-Malaysia Border,” Int. J. Multicult. Multireligious Underst. , vol. 9, no. 11, pp. 214–224, 2022, doi: 10.18415/ijmmu.v9i11.4147.
[7] A.  Syahfitria,  “Liburan  Tiba  Bukittinggi  Diserbu  Wisatawan,” Diskominfotik  Provinsi  Sumatera Barat , 2019. https://diskominfotik.sumbarprov.go.id/details/news/56.
[8] R. M. Riesa, “Motivasi Dan Persepsi Wisatawan Mancanegara Berkunjung Ke Kota Bukittinggi,” J. Nas. Pariwisata , vol. 10, no. 1, p. 67, 2018, doi: 10.22146/jnp.59468.
[9] World  Health  Organization.  and  World  Bank.,  “World  Report  on  Disability,”  World  Health Organization, 2011.
Accessed: Apr. 20, 2021. [Online]. Available:
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf.
[10] U. Zakiyah and D. Fadiyah, “Inovasi Pelayanan Transportasi Publik Ramah Penyandang Disabilitas Di DKI Jakarta,” Administratio , vol. 11, no. 1, pp. 29–36, 2020, doi: 10.23960/administratio.v11i1.102.
[11] M. Isya, I. Caisarina, and E. Herawaty, “Aksesibilitas Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Bagi Penyandang Difabel di Kota Banda Aceh Menurut Persepsi Masyarakat,” Teras J. , vol. 5, no. 1, pp. 12–20, Mar. 2015, doi: 10.29103/tj.v5i1.3.
[12] I.  Caisarina,  S.  Anggina,  and  H. Bahri,  “Pedestrian  And  Its  Safety  In  Historical  Area  Of  Banda Aceh : An Observation,” in 3rd International Conference on Rebuilding Place (ICRP2018) , 2018, pp. 199–206, [Online]. Available: https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/46000/1/46000.pdf.
[13] P. Rizkiya, M. A. Yusuf, and I. Caisarina, “Akses Penyandang Disabilitas Terhadap Layanan Dan Fasilitas Transportasi Publik Di Kota Banda Aceh,” J. Arsitekno , vol. 8, no. 1, p. 37, May 2021, doi: 10.29103/arj.v8i1.3833.
[14] UNESCO, “Instrumen Penilaian Kota Inklusif,” Jakarta, 2017. Accessed: Apr. 20, 2021. [Online]. Available: http://www.unesco.or.id/download/05_AssessmentTool_InclusiveCities_Bahasa_Rev281017B.pdf
[15] Sugiyono, Statistika untuk Penelitian . Bandung: ALFABETA, 2007.
[16] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta, 2014.
[17] R. A. Windari and W. Arimbawa, “Kota Inklusif dalam Bingkai Regulasi di Indonesia,” in City for All:Tantangan  Pengembangan  Smart  City  dalam  Membangun  Kota  Budaya ,  2020,  pp.  109–124, [Online].  Available:  http://repo.unhi.ac.id/bitstream/123456789/1718/1/Tantangan  Pengembangan Smart City dalam.pdf.
[18] U. Zakiyah, R. Husein, and A. Muzwardi, “Pelayanan Inklusif untuk Penyandang Disabilitas Studi Fasilitas  dan  Aksesibilitas  Pariwisata  untuk  Disabilitas  di  Kota  Yogyakarta,”  in Prosiding Konferensi Nasional Ke- 4 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah(APPPTM) ,  2016,  pp.  83–89,  [Online].  Available:  https://mip.umy.ac.id/wp- content/uploads/2018/07/Pelayanan-Inklusif-Untuk-Penyandang-Disabilitas-Studi-Fasilitas-Dan- Aksesibilitas-Pariwisata-Untuk-Disabilitas-Di-Kota-Yogyakarta.pdf.
[19] I.  A.  Wazani,  D.  Mohamad,  and  M.  Jaafar,  “Accessibility  for  Persons  with  Disabilities  in  Built Environment of Urban Area: Case Study of George Town, Penang,” Plan. MALAYSIA J. Malaysian Inst. Planners , vol. 19, no. 5, pp. 53–65, 2021, doi: 10.21837/pm.v19i19.1059.
[20] Menteri  Pekerjaan  Umum  Republik  Indonesia,  “Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor : 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan,” 2006.
[21] D. Fardila,  H. Priyosulistyo,  and  A. Triwiyono,  “Penilaian  Fasilitas  Jalur  Pedestrian  Dari  Aspek Safety,  Health,  and  Environment  (She),” INERSIA ,  vol.  14,  no.  2,  pp.  133–145,  2018,  doi: 10.21831/inersia.v14i2.22536.
[22] N.  H.  Muthohharoh,  E.  Soetarto,  and  S.  Adiwibowo,  “Kontestasi  Pemanfaatan  Ruang  Taman Nasional Komodo : Perspektif Akses dan Ekslusi,” Sodality  J.  Sosiol.  Pedesaan , vol.  09, no.  02, 2021, doi: 10.22500/9202135506.
[23] N. Qiu, J. Cheng, and T. Zhang, “Spatial disparity and structural inequality in disability patterns across Tianjin municipality: A multiple deprivation perspective,” Habitat Int. , vol. 130, no. August 2021, p. 102685, 2022, doi: 10.1016/j.habitatint.2022.102685.
[24] Y.  A.  Tauda,  Soedwiwahjono,  and  R.  A.  Putri,  “Kesesuaian  Pemenuhan  Kebutuhan  Difabel Tunanetra  Dan  Tunadaksa  Di  Kota  Surakarta,” Region ,  vol.  12,  no.  2,  2017,  doi: 10.20961/region.v12i2.14498.