## Dinamika Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia
Vanni Anggara
Email: vanni95mafiatahlil@gmail.com

## Abstrack
This study is intended to discuss the dynamics of the presidential threshold in Indonesia as seen from the concept of a presidential government system. This was felt to be important because to put an ideal position for the pros and cons regarding the threshold of presidential nomination in elections in  Indonesia  which  is considered  as a  strengthening  of  the  presidential  system. Presidential  threshold  is  defined  as  the  minimum  threshold  for  nominating  a  presidential election  or  as the  level  of electability  to  become  president.  The  method  used  in  this study  is through  library  research.  The  results  of  the  study  obtained  include,  strengthening  the presidential system through the presidential threshold is less effective and tends to eliminate the right of citizens to be able to vote, nominate themselves and nominate candidates. Second, the form of strengthening the presidential system through the presidential threshold with the aim of simplifying political parties has been implemented through simultaneous elections and political party selection conducted by the General Election Commission. So the conclusion that can be drawn from this study is by removing the presidential threshold in Indonesia because of the irrelevance of the presidential threshold as an effective way to strengthen the presidential system.

## Keywords: Presidential, Presidential Threshold, Election

## Abstrak
Kajian ini diperuntukkan untuk mendiskusikam dinamika presidential threshold di Indonesia yang dilihat dari konsep sistem pemerintahan presidensial. Hal ini dirasa penting karena untuk mendudukkan posisi ideal atas adanya pro-kontra mengenai ambang batas pencalonan presiden dalam pemilu di Indonesia yang dianggap sebagai penguatan sistem presidensial. Presidential threshold didefinisikan  sebagai  batas  minimum  syarat  untuk  mencalonkan  dalam  pemilihan presiden ataupun sebagai tingkat keterpilihan menjadi presiden. Metode yang digunakan dalam kajian  ini  melalui  penelitian library  research. Hasil  dari  kajian  yang  diperoleh  diantaranya, penguatan  sistem  presidensial  melalui presidential  threshold kurang  efektif  dan  cenderung menghilangkan  hak  warga  negara  untuk  bisa  memilih,  mencalonkan  diri  dan  mengajukan calon.  Kedua,  bentuk  penguatan  sistem  presidensial  melalui  presidential  threshold  dengan tujuan  penyederhanaan  partai  politik  sudah  diimplementasikan  melalui  pemilu  serentak  dan seleksi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Maka kesimpulan yang bisa diambil dari kajian ini dengan menghapus presidential threshold yang ada di  Indonesia karena tidak relevannya presidential threshold sebagai cara efektif untuk memperkuat sistem presidensial.
Kata Kunci: Presidensial, Presidential Thresold, Pemilu

## PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  (pemilu)  merupakan  salah  satu  perwujudan  dari  adanya demokrasi  dalam  suatu  negara.  Bisa  kita  telisik  dari  pemikiran  Schumpeter  yang menyebutnya sebagai demokrasi prosedural (Schumpeter,2003). Pemilu menjadi arena yang mewadahi kompetisi antara aktor-aktor politik yang meraih kekuasaan partisipasi politik  rakyat  untuk  menentukan  pilihan  serta  liberalisasi  hak-hak  sipil  dan  politik warga negara (Sitepu, 2012:177). Maka dari itu diperlukan aturan untuk menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkualitas sesuai dengan harapan rakyat, salah satunya melalui mekanisme penerapan ambang batas pencalonan.
Di Indonesia terdapat kasus menarik terkait dengan penetapan ambang batas pencalonan  khususnya  bagi  presiden  yang   dikenal   dengan Presidential Threshold (Pres-T) sebesar 20%. Hal ini mengakibatkan pro-kontra terkait efektif atau tidaknya Pres-T  menghadirkan  penguatan  sistem  presidensial  di  Indonesia.  Awalnya,  tujuan ditetapkannya ambang batas sebagai alat untuk menyeleksi bakal calon presiden yang akan  berkompetisi  dalam  pemilihan  presiden.  Akan  tetapi  sekarang  aturan  tersebut dianggap sebagai pengkerdilan asas kesetaran dalam demokrasi.
Pengkerdilan  asas  kesetaraan  yang  dimaksud  adalah  membuka  peluang munculnya  transaksional  tertutup  yang  dilakukan  oleh  elit  parpol  tanpa  melibatkan masyarakat  luas.  Sehingga  kedaulatan  rakyat  untuk  bisa  berpartisipasi  tidak sepenuhnya  diberikan  bahkan  cenderung  mengebiri  hak  berpolitik  untuk  bisa mencalonkan atau memilih calon presiden secara bebas. Dampak lain yang ditimbulkan penerapan Pres-T sendiri adalah hanya akan memunculkan calon presiden “ kamu lagi- kamu  lagi ”  tanpa  bisa  memunculkan  calon  alternatif.  Padahal  UU  Pemilu  sejatinya harus memfasilitasi munculnya calon pemimpin alternatif supaya persaingan elektoral semakin  meningkat.  Termasuk  meningkatkan  partisipasi  dan  kualitas  pemimpinnya (Fuqoha, 2017).
Aturan tentang Presidential Threshold sendiri tercantum dalam Bab VI Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu hasil revisi UU Pemilu tahun 2008.  Artinya,  partai  politik  dapat  mengajukan  calon  presiden  dan  wakilnya  jika memperoleh  20  persen  kursi  di  DPR  berdasarkan  hasil  pemilihan  umum  2014  atau dengan  memperoleh  25  persen  suara  nasional  (kemenlu.go.id).  Aturan  diatas mengalami  perubahan  dari  yang  asalnya  pada  tahun  2004  hanya  sebesar  15  persen menjadi 20 persen.
Terdapat beberapa poin ketidaksetujuan yang diajukan ke MK terhadap Pres- T pada UU pemilu 2017, diantaranya terkait kejanggalan dalam penentuan Pres-T yang ada,  dengan  menggunakan  hasil  pemilu  legislatif  tahun  2014.  Padahal  hasil  pemilu tersebut  sudah  digunakan  untuk  proses  pencalonan  presiden  tahun  2014.  Proses tersebut menjadikan Indonesia satu-satunya negara di dunia yang menetapkan Pres-T dengan  mengacu  pada  hasil  pemilu  periode  sebelumnya. Kedua, hasil  pemilu  2014 didapat dari proses panjang pencalonan mulai dari pendaftaran, pemilihan, kampanye sampai proses pemenang pemilu dengan konfigurasi situasi dan kondisi yang berbeda. Ketiga, memaksakan  hasil  pemilu  2014  bersekuensi  menghilangkan  hak  bagi  partai politik  baru  peserta  pemilu  2019  untuk  mengajukan  calon  presinden  dan  wakil presiden.
Penetapan  Pres-T  bagi  pihak  yang  mendukung  aturan  ambang  batas  20% sebagai  upaya  untuk  memperkuat  sistem  presidensial.  Beberapa  alasan  diantaranya, pertama proses  tersebut  mampu  menyeleksi  partai  politik  mana  yang  tetap  bertahan mengikuti  pemilu  periode  selanjutnya  (penyerdehanaan  partai). Kedua, secara  tidak langsung ikut dalam proses mengatur kebebasan demokrasi yang tidak absolut. Ketiga, untuk  memastikan  presiden  dan  wakil  presiden  terpilih  memperoleh  dukungan minimum  di  parlemen  (Meliala,  2017).  Dukungan  minimum  ini  setidaknya  akan berdampak pada stabilitas yang akan terbangun dalam menjalankan roda pemerintahan oleh eksekutif.
Walaupun terdapat kelemahan pada penerapan Pres-T tersebut tetap saja tidak mengubah pendirian dari wakil dewan di parlemen untuk merevisi peraturan tersebut. Padahal  masih  banyak  pertanyaan  yang  muncul  dari  persoalan  Pres-T  diantaranya, apakah hasil pemilu 2014 pantas dan sesuai untuk bisa dijadikan rujukan sebagai hasil pemilu  2019?  begitu  juga  hasil  pemilu  2019  untuk  2024  yang  akan  menyokong presiden terpilih? Apakah konfigurasi politik tetap sama? dan pendekatan pemilih juga sama?  Apakah  untuk  menyederhanakan  jumlah  partai  politik  hanya  ada  satu mekanisme  tersebut  dan  tidak  tersedia  alternatif  lainnya?  Apakah  disini  pemilih  di tahun 2014 sejak awal mengetahui bahwasanya hasil pemilu 2014 akan dijadikan dasar dalam penentuan tiket capres-cawapres 2019? Selain itu, bagaimana jika partai politik yang  baru  ikut  dalam  pemilu  2019  memperoleh  suara  terbanyak?  bagaimana  partai yang  ikut  pemilu  2014  tidak  menembus  ambang  batas  perlemen  di  pemilu  2019? Pertanyaan-pertanyaan diatas menggambarkan kerumitan dari implementasi Pres-T di Indonesia.
Indonesia  menerapkan  sistem  pemerintahan  presidensial.  Ini  tertuang  pada Pasal  4  Ayat  1  dimana  Presiden  Republik  Indonesia  memegang  kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Walau dalam pelaksanaannya sendiri, tidak benar-benar dilakukan secara murni. Dalam pemerintahan, kekuasaan  tertinggi berada di tangan presiden meskipun kekuasaannya tetap diimbangi dengan legislatif, dalam hal ini DPR. Sistem presidensial sendiri, menurut Juan J. Linz (1990) di bukunya The Perils of Presidentialism memiliki kelemahan akibat pembelahan kekuasaan antara eksekutif  dan  legislatif  ( divided  government )  serta  kecenderungan  presiden  menjadi penguasa  minoritas  ( minority  president ),  bila  tidak  didukung  mayoritas  poros parlemen.  Hal  ini  sempat  terjadi  pada  tahun  2014  ketika  terjadi deadlock terkait RAPBN antara koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai minoritas dengan Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai mayoritas.
Berbeda dengan negara Filipina yang menggunakan sistem presidensial secara murni,  pemilihan  presiden  dan  parlemen  merupakan  dua  hal  yang  berbeda.  Disana setiap individu dapat mengajukan diri sebagai capres, tanpa harus mendapat dukungan dari  legislatif.  Sehingga  presiden  terpilih,  benar-benar  presiden  yang  diusulkan  dan dipilih  sendiri  oleh  rakyatnya.  Begitu  juga  dengan  negara  Amerika  Latin  yang menganut  sistem  presidensial  multipartai  tidak  menggunakan  ambang  batas pencalonan  presiden.  Bahkan  di  Brazil  membolehkan  calon  independen  bertarung dalam pilpres (Tribunnews, 2017)
Harun Alrasyid (1999:24) menjelaskan bahwa dalam suatu negara demokrasi, calon presiden pada umumnya ditentukan melalui seleksi yang dilakukan oleh partai politik. Penjelasan Alrasyid memiliki artian bahwa partai politik memiliki andil besar dalan pencalonan dan tidak dibatasi oleh aturan ambang batas. Merujuk pada Pasal 6A Ayat  (2)  UUD  1945,  menyebutkan  pasangan  calon  presiden  dan  wakil  presiden diajukan  oleh  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  peserta  pemilihan  umum sebelum  pelaksanaan  pemilihan  umum.  Berasal  dari  titik  inilah  kita  bisa  membaca secara  tekstual  bahwasanya  partai  politik  berhak  mencalonkan  presiden  dan  wakil presiden  dengan  syarat  partai  tersebut  terdaftar  sebagai  peserta  pemilu.  Akan  tetapi disini aturan presidential threshold dipaksakan masuk sebagai aturan tambahan. Disini bentuk  penambahan  tersebut  dilakukan  ketika  pemilu  legislatif  dan  pilpres dilaksanakan  dengan  waktu  berbeda.  Sedangkan  untuk  saat  ini  pemilu  legislatif  dan pilpres dilaksanakan secara bersamaan.
Sebelumnya,  telah  banyak  penelitian  yang  dilakukan  berkaitan  engan presidential  trreshold ,  diantaranya  penelitian  Ansori  (2017)  yang  mengkaji  Pres-T dalam  pemilu  serentak  2019  melalui  perspektif  konstitusi.  Dalam  kajiannya  dia meyakini  bahwa  jalan  terbaik  dari  penerapan  Pres-T  sebagai  upaya  melembagakan koalisi. Fuqoha (2017) menilai dalam penerapan Pres-T dalam mekanisme pengisisan jabatan presiden dan wakil presiden melanggar hak konstitusional masyarakat.
Selanjutnya, Ghoffar (2018) yang mengkaji probelematika presidential threshold dari segi  putusan  MK  dan  mengkomparasikan  dengan  negara  lain  menyimpulkan  bahwa tidak  adanya  ambang  batas  pencalonan  tidak  memengaruhi  stabil  tidaknya pemerintahan  suatu  negara.  Sodikin  (2014)  mengkaji  hasil  putusan  MK  terkait penyelenggaraan pemilu serentak yang dimulai pada tahun 2019 bukan pada pemilu 2014. Argumen dalam kajiannya mengatakan tidak mempermasalahakan ambang batas dalam  sitem  pemerintahan,  dikarenakan  presiden  memiliki  kedudukan  yang  sama dengan lembaga lain sehingga tidak mungkin saling menjatuhkan.
Pada  akhirnya,  penulis  berusaha  untuk  membuka  satu  opsi  jawaban  dan gambaran  spesifik  yang  relevan  terkait  dinamika presidential  threshold yang  sering dipermasalahkan  dalam  tinjauan  sistem  presidensial  di  Indonesia.  Hal  penting  dari topik ini yaitu memperjelas sistem pemilu, sistem pemerintahan dan proses pencalonan presiden dan wakil presiden Indonesia, sehingga bisa menghasilkan pemimpin negara yang  kompeten.  Sebab  yang  terjadi  saat  ini,  adanya  tarik  ulur  sudut  pandang  dalam memahami  sistem  presidensial  di  Indonesia  yang  bersinggungan  dengan  HAM, sekaligus  kepentingan  politik  dari  elit  partai.  Oleh  karenanya  tidak  cukup  hanya melihat  proses  konstitusi,  politik  kekuasaan  jangka  pendek,  tetapi  melihat  kebaikan umum dari  muculnya calon pemimpin dari luar partai politik sesuai hak masyarakat sebagai warga negara.

## METODE PENELITIAN
Objek  penulisan  adalah  mengkaji  ambang  batas  presiden  ( presidential threshold) dalam sistem presidensial di Indonesia. Teknik pengumpulan data melalui metode  penelitian library  research .  Metode library  research yang  mengelaborasi berbagai macam literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, media massa  dan  media  digital  (internet)  serta  refrensi  lain  yang  relevan  guna  menjawab berbagai rumusan permasalahan. Tentunya metode ini memadukan hasil kajian
terdahulu yang memiliki kesamaan tema. Langkah pertama dengan melakukan pengumpulan data yang kemudian dilanjutkan analisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pres-T dalam Presidensialisme
Presidential  threshold sendiri  versi  pertama  diartikan  sebagai  pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara ( ballot ) atau jumlah perolehan kursi ( seat ) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu  agar  dapat  mencalonkan  presiden  dari  partai  politik  tersebut  atau  dengan gabungan partai politik (Pamungkas, 2009:19). Sedangkan dalam buku Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America yang dimaknai sebagai syarat seorang  calon  presiden  untuk  terpilih  menjadi  presiden  (Kertawidjaja  2016:5).  Dari kedua versi pemaknaan Pres-T yang ada versi pertama lebih pada konteks  yang terjadi di Indonesia.
Merujuk dari putusan Mahkamah Kontitusi mengenai Pres-T melalui putusan Nomor  3/PUU-VII/2009  merupakan  kebijakan  yang  lebih  demokratis  karena  tidak mengancam eksistensi partai politik dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Presidential Threshold dianggap tidak bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 karena tidak menegasikan prinsip kedaulatan rakyat, serta tidak bersifat diskriminatif karena berlaku untuk semua partai politik (Wijaya, 2014:564). Sedangkan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 ketentuan mengenai Presidential Threshold merupakan kebijakan hukum terbuka ( open legal policy ) dari pembentuk Undang-Undang. Istilah kebijakan hukum terbuka dapat dimaknai sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk Undang-Undang untuk mengambil kebijakan hukum (Wibowo, 2015:211).
Hakekatnya dalam sistem presidensial permasalahan ambang batas sudah tidak relevan lagi digunakan bila dijadikan patokan untuk syarat capres-cawapres bisa
mencalonkan  diri  atau  alat  pembatasan  pencalonan.  Sebab  pada  umumnya  ambang batas  hanya  digunakan  untuk  syarat  minimum  capres-cawapres  bisa  terpilih. Sedangkan  di  Indonesia  syarat  presentase  terpilihnya  capres-cawapres  sudah  diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen menyebutkan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”.
Selain itu juga merujuk pada basis teoritis yang ada, legitimasi presiden dalam skema presidensial tidak ditentukan oleh formasi politik di parlemen hasil pemilihan legislatif.  Sebab  hal  ini  sangat  berbeda  dengan  skema  sistem  parlementer.  Sehingga dalam  presidensialme  dua  institusi  presiden  selaku  eksekutif  dan  parlemen  selaku legislatif  memiliki  legitimasi  yang  berbeda,  terpisah  dan  tidak  bisa  saling mengintervensi. Oleh karenanya, persyaratan ambang batas pencalonan presiden yang didasarkan pada perolehan suara atau kursi parpol di DPR pada dasarnya merupakan praktik  anomali  dalam  sistem  presidensial.  Apalagi  konstitusi  kita  sudah  menjamin, DPR di satu pihak dan Presiden di lain pihak, tidak bisa saling menjatuhkan di antara mereka. Mengutip pendapat Peters bahwa untuk menjadi presiden tidak tergantung dari dukungan politik lembaga legislatif (Isra, 2010:38-39).
Hak  untuk  mencalonkan  diri  ( the  right  to  be  candidate )  telah  dibatasi  oleh konstitusi melalui peraturan Pres-T yang mencederai makna kebebasan warga negara untuk  membangun  masyarakat  dan  negara  yang  dijamin  konstitusi.  Memang  dalam pelaksanaan pemilu prinsip demokrasi tentu terdapat batasan-batasannya. Akan tetapi batasan  tersebut  tidak  dibenarkan  menghilangkan  atau  mengebiri  makna  demokrasi yang memberikan hak dan kebebasan bagi warga negara. Di antara hak konstitusional antara lain yaitu meliputi hak memilih ( the right to vote ), hak untuk mencalonkan diri
( the right to be candidate ), dan hak mengajukan calon ( the right to propose candidate ) (UUD 1945).
Hal  lain  dari  diterapkan  adanya  Pres-T  adalah  tidak  sepenuhnya megimplementasikan asas keterbukaan. Seperti kasus pada masyarakat yang memilih partai  pada  pemilu  tahun  2014,  belum  tentu  memilih  partai  yang  sama  pada  pemilu 2019. Apalagi hal ini berkaitan dengan proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Konfigurasi  dukungan  tidak  menutup  kemungkinan  akan  berubah.  Disinilah  akan muncul ketidakteraturan dalam proses pemilu yang berlangsung dengan mengorbankan ketidaktahuan masyarakat.
Indonesia  menggunakan  sistem  multipartai  dalam  sistem  presidensial  yang dijalankan.  Setidaknya  ada  tiga  faktor  penting  mengapa  sistem  multi  partai  sulit dihindari di Indonesia. 1) Tingginya tingkat pluralitas masyarakat (suku, ras, daerah, agama) yang kemudian disebut sebagai faktor pembentuk. 2) Adanya dukungan sejarah sosio kultural masyarakat (faktor pendorong). 3) Dipilihnya desain sistem pemilihan proporsional  dalam  beberapa  sejarah  pemilihan  umum  yang  disebut  sebagai  faktor penopang (Yuda, 2010:26-27).
Perdebatan  cocok tidaknya presidensialisme dengan sistem multipartai selalu mengiringi pembahasan Presidential Threshold di Indonesia. Pandangan paling kuat menganggap  bahwasanya  penyebab  dari  instabilitas  dari  sistem  presidensialisme karena banyaknya jumlah partai politik yang ada. Hal ini diungkapkan oleh Juan J Linz dengan  istilahnya breakdown  of  democratic  regime, dan  pandangan  Mainwaring (1993) yang melihat keberadaan banyak partai dengan dalam sistem presidensial hanya akan membuat kebuntuan hubungan eksekutif dengan legislatif.
Berdasarkan  penelusuran  negara-negara  yang  menerapkan  demokrasi presidensial,  mayoritas  didukung  dengan  sistem  kepartaian  yang  kompatibel  dengan sistem pemerintahannya, yaitu sistem dwipartai. Mirip dengan Amerika Serikat,
Jamaika  dan  Malta.  Sedangkan  di  Indonesia  sistem  presidensil  menggunakan  sitem multipartai. Scott Mainwaring (1993) menjelaskan pemerintahan presidensial dengan sistem kepartaian majemuk merupakan kombinasi yang sulit dan dilematis. Dikatakan dilematis  karena  presiden  seolah-olah  memiliki  kekuatan  legitimasi  yang  mutlak, padahal dalam kenyataanya tidak.
Bila  kita  bandingkan  dengan  praktik  di  Amerika  sendiri,  maka  akan  muncul pertanyaan  mengapa  negara  di  Amerika  Latin  tersebut  terbebas  dari  jebakan  sistem presidensial?  Jawabanya  tak  lain  karena  partai-partai  di  negara  Amerika  Latin membangun  koalisi  berdasarkan  ideologi  partai  yang  dianutnya.  Berbeda  halnya koalisi yang terjadi di Indonesia, yang cenderung pragmatis dalam membangun sebuah koalisi. Kondisi ini ditengarai terjadi akibat keinginan partai politik untuk memperoleh bagian dari kekuasaan.Visi koalisi dengan tujuan kekuasaan ( office seeking coalition ) inilah  yang  kerap  membuat  adanya  tarik  menarik  kepentingan  antara  eksekutif  dan legislatif. Menurut William Riker (1962), dalam teori koalisinya menyebutkan, partai politik di Indonesia cenderung menggunakan model pilihan rasional, yaitu berkoalisi demi memaksimalkan keuntungan.
Faktor lain yang menambah terbukanya konflik antara eksekutif dan legislatif ialah dipisahkannya waktu proses penyelenggaran pemilu  antara pemilihan legislatif dengan  eksekutif.  Mekanisme  tersebut  berpeluang  besar  terbentuknya  konfigurasi partai  pemenang  pemilu  legislatif  dengan  partai  pemenang  pemilu  presiden  yang berbeda.  Akhirnya  konflik  antara  eksekutif  dan  legislatif  sering  terjadi  karena perbedaan parpol pemenang di kedua lembaga tersebut (Rauf, 2009:35). Dari sinilah muncul anggapan sistem multipartai tidak cocok diterapkan dalam sistem presidensial. Sebaliknya sistem presidensial lebih cocok untuk sistem dwipartai seperti di Amerika Serikat.
Merujuk pada pendapat Denny J. A (2006:15), di seluruh dunia tidak ada negara demokrasi yang sehat hidup dengan ratusan partai politik. Di Amerika Serikat
sendiri  hanya  hidup  dua  partai  politik.  Di  Eropa  Barat  dan  di  wilayah  lain  di  mana sistem  multipartai  subur,  tetap  saja  hanya  ada  tiga  sampai  lima  partai  politik  yang hidup. Bagi negara demokrasi yang stabil dan plural mempunyai enam partai politik besar  saja  sudah  terlalu  banyak.  Selaras  dengan  pendapat  Denny  J.A,  dalam  sistem multipartai  memaksa  adanya  koalisi  untuk  memperkuat  presiden  terpilih  untuk menjalankan  pemerintahannya.  Disini  partai  koalisi  kurang  solid  karena  sering bermanuver  didalam  koalisi  untuk  mendapat  simpatik  dari  pemilih  untuk  modal memenangkan kompetisi (pemilu) berikutnya. Tentunya untuk mengamankan loyalitas pendukungnya,  presiden  harus  bersikap  akomodatif  terhadap  partai  koalisinya. Dampak yang timbul presiden akan  terkesan tidak  kuat secara politis dan tersandera oleh kepentingan partai koalisi.
Sebaliknya,  argument yang berbeda menjelaskan yang mana kebuntuan yang muncul antara eksekutif dan legislatif sifatnya hanya sementara dan selalu ada jalan keluar. Kondisi ini menandakan apa yang terjadi di Amerika Latin tidak sepenuhnya otomatis bisa terjadi di Indonesia. Hal ini berkaca pada Argentina dan Uruguay yang pernah  menerapkan  sistem  dwipartai  tetapi  mengalami  ketidakstabilan  dalam  proses check and balances, sehingga berakhir pada sistem  multipartai. Melihat politik yang selalu dinamis, memaksa partai pemenang pemilu yang memiliki komposisi minoritas di parlemen harus membentuk koalisi pelangi sebagai upaya kompromi pihak eksekutif kepada legislatif dalam membuat kebijakan (Hanan, 2014:33).
Sama  halnya  pandangan  Jimly  Asshidiqie  (2015:62-64)  yang  melihat banyaknya partai bukan disikapi sebagai hal yang negatif, tetapi direspon dengan cara upaya  merespon  aspirasi  masyarakat  yang  majemuk.  Kondisi  ini  harus  dijadikan sebagai upaya untuk memformulasikan kebijakan restrukturisasi organisasi parlemen dan memperkenalkan mekansisme baru dalam mengambil kebijakan tanpa mengurangi jumlah  partai.  Mekanisme  ini  bisa  dilakukan  dengan  salah  satu  cara  pengaturan ambang batas di tingkat lembaga negara bukan di ranah  kepartaian.
Dengan ambang batas ditingkat lembaga negara, dalam hal ini berlaku syarat minimum untuk  bisa  membentuk  satu  fraksi.  Ambang  batas  tersebut  akan  membatasi  jumlah fraksi  dalam  struktur  organisasi  sebagai  langkah  menyederhanakan  pengambilan keputusan  di  DPR.  Langkah  ini  lebih  elegan,  sebab  tidak  melanggar  prinsip kemerdekaan berserikat.
Terdapat  kemiripan  sistem  presidensial  di  Indonesia  denga  negara-negara Amerika  Latin yang  mengalami instabilitas sistem  pemerintahan presidensial karena sistem multipartai yang membuat sulit dalam membangun koalisi inter partai. Disini koalisi yang terbentuk sangat cair karena perbedaan tujuan dalam membangun koalisi. Secara  mendasar  pembentukan  koalisi  dalam  sistem  parlementer  lebih  solid  sebagai upaya  untuk  mendistribusikan  kekuasaan  dari  eksekutif  kepada  anggota  koalisi. Dengan menjaga koalisi tetap utuh berarti menjaga kekuasaan tetap bisa bertahan dan berjalan.  Sementara  dalam  presidensial  koalisi  diperlukan  untuk  memperlancar kebijakan agar tidak terhambat semata, sedangkan posisi presiden tetap kuat tidak bisa diganti meskipun partai koalisi didalamnya bubar. Oleh karenanya diperlukan pemilu serentak  untuk  mensikronkan  antara  partai  pemenang  di  legislatif  dan  eksekutif sekaligus  meminimalisir  kekurangan  dari  kombinasi  sistem  presidensialisme  dan sistem kepartaian mulitpartai.
Pemilihan  umum  serentak (concurrent  elections) diartikan  sebagai  sistem pemilihan umum yang dilakukan dengan memilih secara bersamaan baik DPR RI, DPD RI,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota dilaksanakan  dalam  satu  waktu  secara  bersamaan.  Harapan  dari  pemilu  serentak  ini untuk  mensinkronkan  antara  pilihan  presiden  dengan  partai  politik  supaya  selaras antara  eksekutif  dan  legislatif  sehingga  menghasilkan  sistem  presidensil  yang  ideal. Dalam  artian  terbentuknya coattail  effect (efek  ekor  jas)  dan  solidnya  koalisi pengusung  capres-cawapres  berhasil  memenangkan  pemilu  presiden  sekaligus memenangkan pemilu legislatif. Konfigurasi pilihan presiden dan parpol yang paralel
membuka peluang efektifnya  jalannya pemerintahan karena eksekutif didukung oleh legislatif. Pemilu serentak parlemen nasional dan presiden setidaknya memberikan dua efek  sekaligus,  pertama,  koalisi  dini  karena  partai-partai  politik  dipaksa  untuk berkoalisi lebih awal agar solid untuk memenangkan kompetisi. Kedua, adanya coattail effect dimana tingkat keterpilihan presiden akan memengaruhi keterpilihan parlemen secara nasional (Supriyanto, 2015: ix).
Pemilu  yang  diadakan  secara  serentak  tersebut  jika  dilihat  dari  pengalaman negara-negara yang ada, seperti di Amerika Latin menunjukan bahwa presiden terpilih tidak  saja  dapat  memperoleh  legitimasi  kuat  dari  para  pemilih  tetapi  juga  dukungan yang kuat di parlemen. Kombinasi tingkat pemilih di eksekutif dan legislatif akhirnya mendorong  efektivitas  sistem  presidensialisme,  sekaligus  berkontribusi  dalam pelembagaan dan penyederhanaan sistem kepartaian (August, 2016). Manfaat lain dari pemilu serentak memberikan bukti konkrit bahwa pada kurun waktu tahun 1978-2000, 18 negara di kawasan Amerika Latin yang menerapkan pemilu serentak menghasilkan sistem kepartaian yang sederhana. Melaui hitungan jumlah efektif parpol di parlemen negara yang menggunakan sistem pluralitas (calon  prresiden menang berdasar suara terbanyak tanpa adanya putaran dua) rata-rata berhasil menghasilkan sistem kepartaian sebanyak  3  partai.  Sedangkan  negara  yang  menerapkan  sistem  mayoritas  (calon presiden  terpilih  dengan  perolehan  suara  50  persen  plus  1,  jika  kurang  maka  dua kandidat terbanyak maju dalam putaran dua) menghasilkan jumlah partai sebanyak 4 partai (Ghofur, 2019:248). Pengalaman dari negara di Amerika latin ini setidaknya bisa ditiru untuk memperkuat sistem kepartaian di Indonesia tanpa harus mematok Pres-T yang sangat tinggi.
Dengan adanya tambahan aturan ambang batas ( presidential threshold ) yang ditetapkan  oleh  MK  tentu  menjadi  ironi  tersendiri,  sebab  tujuan  ingin  memperkuat sistem presidensil malah memperlemah. Terutama dalam proses pemilu serentak yang menggunakan sistem presidensial harus terikat dengan  hasil legislatif. Kondisi ini
menandakan adanya praktik presidensial dengan rasa parlementer. Amar putusan  MK nomor  14/PUU-XI/2013  sendiri  berisi  tentang  pelaksanaan  pemilu  yang  dilakukan setelah  pemilihan  legislatif  adalah  inkontitusional  dengan  istilah  lain  mulai diberlakukannya  pemilu  serentak.  Putusan  ini  berarti  menandakan  tidak memungkinkannya  implementasi  Pres-T  karena  perolehan  suara  pemilu  legislatif belum  diketahui  hasilnya  lebih  dahulu.  Maka  ketika  pencalonan  presiden  tidak berpatok pada hasil legislatif, seharusnya tidak ada lagi syarat yang mengatur jumlah minimum calon presiden dan wakil presiden untuk bisa menjadi peserta pilpres.
Penerapan  adanya  ambang  batas  berarti  memaksa  memadukan  dua  desain kelembagaan,  sebab  capres  –  cawapres  yang  harapan  awalnya  bisa  mandiri  tanpa terikat oleh banyak partai politik akhirnya harus bergantung pada koalisi partai yang mengusungnya.  Ujung-ujungnya  muncul  politik  transaksional  dari  penerapan  sistem ambang batas ini (Ansori, 2017). Argumen yang menganggap Pres-T sebagai penguat presidensial  otomatis  terbantahkan,  apabila  dalam  perjalanan  parpol  yang  dianggap sebagai  teman  koalisi  dalam  mengusung  dan  mendukung  capres-cawapres  terpilih berubah haluan menjadi oposisi pemerintah, sedangkan parpol yang awalnya berposisi sebagai oposisi bisa menjadi partai yang mendukung pemerintah. Hal ini perlu digaris bawahi  dalam  politik  yang  begitu  dinamis  sangat  sulit  memastikan  presiden  dapat mengatur partai koalisi dalam pemerintahan. Apalagi praktik di Indonesia partai-partai menjalin koalisi tidak berlandas pada basis ideologi atau platform politik yang sama, yang memiliki misi jangka panjang tetapi lebih pada kepentingan jangka pendek yang berkutat pada kursi menteri, pos birokrasi dan jabatan publik.
Penerapan Pres-T dengan dalih sebagai penguatan sistem presidensial dianggap memiliki dalil yang lemah. Sebagai contoh apabila presiden terpilih dari partai kecil, maka  otomatis  akan  mencari  parpol  lain  untuk  menjadi  teman  koalisi  memperkuat kedudukan presiden, sehingga ketiadaan Pres-T tetap bisa menjamin
berjalannya  pemerintahan  secara  efektif.  Poin  penting  dalam  argumen  ini  yakni penggunaan  Pres-T  maupun  tidak  tetap  membuka  peluang  partai  untuk  melakukan politik  transaksional  dalam  berkoalisi.  Dari  sini  dapat  mengambil  satu  titik  temu bahwasanya  ketidakefektifan  dalam  pemerintahan  presidensial  bukan  hanya  karena faktor sistem kepartaian multipartai semata, tetapi menyangkut juga dari perilaku dan karakter individu dari seorang presiden dan anggota DPR.
Argumen  lain  yang  muncul  yakni  pada  sistem  presidensial  sebenarnya  bisa bekerja  layaknya sistem parlementer,  artinya presiden tetap bisa membangun koalisi yang  stabil  dalam  sistem  multipartai  tanpa  perlu  menerapkan  Pres-T  dalam  pemilu. Otomatis semua dalil penerapan Pres-T sebagai penguatan sistem presidensial kembali mentah. Pada tahap ini membentuk penjelasan bahwa Pres-T tidak menjadi hal yang vital bagi perbaikan pada sistem presidensial di Indonesia.

## Jalan Terbaik Pres-T di Indonesia
Apabila  inti  dari  menjalankan  Pres-T  sebagai  proses  untuk  penguatan  sistem pemerintahan presidensial maka sebenarnya pemilu serentak juga sudah menjadi satu langkah menuju misi tersebut. Menjalankan pemilu serentak menjadi salah satu sarana afektif  untuk  menyederhanakan  partai  politik  saat  ini,  dengan  berkaca  pada  praktik yang  telah  dilakukan  di  berbagai  negara.  Sedangkan  penerapan  Pres-T  yang dimaksudkan untuk ambang batas pencalonan presiden melalui suara pemilu legislatif atau  perolehan  kursi  parlemen  dengan  jumlah  tertentu  sebagaimana  dipraktikan  di Indonesia  sebagai  sebuah  kesalahan.  Sebab  semestinya  Pres-T  dalam  konteks Indonesia  dijadikan  untuk  menentukan  pasangan  calon  presiden  dan  wakil  presiden terpilih  melalui  ambang  batas  50  persen  plus  1  sebagai  presiden  dan  wakil  presiden yang akan dilantik.
Ambang batas syarat pencalonan presiden dan wakil presiden sudah tentu tidak ada batasan minimal. Ketentuan ini dimaksud untuk membuka peluang
pemenuhan  atas  hak-hak  masyarakat  sebagai  warga  negara  yang  berhak  dipilih  dan memilih  tanpa  ada  syarat  yang  berat  (lepas  dari  proses  oligarki.  Disisi  lain  sebagai upaya  menghadirkan  banyak  calon  presiden  untuk  memperoleh  pemimpin  yang berkualitas.
Di Indonesia penghapusan Pres-T sebagai ambang batas pencalonan presiden sebagai langkah paling bijak untuk dilakukan. Sesuai dengan cita-cita demokrasi yang melindungi  segenap  hak  warga  negara,  maka  sudah  menjadi  keharusan  juga melindungi  makna  pengakuan,  jaminan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  serta keadilan hukum dengan memerlakukan kedudukan yang sama bagi setiap warga negara dihadapan  hukum.  Pada  posisi  yang  lain  menggunakan  rasionalitas  penyederhanaan sistem kepartaian dengan membatasi jumlah partai politik termasuk juga pembatasan jumlah  calon  presiden  menjadi  bagian  membatasi  hak  warga  negara  untuk  memilih secara cerdas dan efisien.
Logika  ambang  batas  sebagai  langkah  untuk  menyeleksi  partai  dalam mekanisme  penyederhanaan  sistem  kepartaian  sebenarnya  juga  tidak  relevan.Hal  ini dikarenakan mekanisme penyederhanaan sistem kepartaian sudah dilakukan fungsinya oleh KPU melalui verifikasi partai politik peserta pemilu (Sodikin, 2014: 26). Melalui verifikasi KPU ini menghasilkan partai politik yang telah terseleksi. Kemudian partai politik ini akan mengusung calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden yang digelar. Disini jelas peran KPU menjadi lembaga yang menentukan partai mana yang  telah  memenuhi  syarat  sebagai  peserta  pemilu  dan  partai  mana  yang  belum. Penghapusan  Pres-T  sebagai  ambang  batas  pencalonan  presiden  dan  wakil  presiden tidaklah melanggar konstitusi. Maka bukan menjadi alasan untuk takut menghilangkan aturan  tersebut,  sehingga  aspek  ini  perlu  menjadi  pertimbangan  untuk  merevisi  UU pemilu untuk perhelatan pemilu di tahun 2024 mendatang.
Diluar  proses  politik  pemerintahan  yang  ada,  perlu  juga  untuk mempertimbangkan dampak dari sedikitnya calon presiden dan wakil presiden akibat adanya  syarat  Pres-T  yang  terlampau  tinggi.  Pembilahan  sosial  masyarakat  di Indonesia muncul dari proses panjang pemilu harus menjadi salah satu poin yang harus diperhatikan. Disini bukan menyalahkan kurang dewasanya cara berfikir masyarakat dalam  menyikapi  perbedaan  pilihan  politik  semata,  tetapi  mengkritisi  mekanisme sistem pemilu yang dijalankan yang mengakibatkan terbatasnya calon presiden yang muncul. Akibatnya, masyarakat hanya memilih calon presiden dan wakil presiden dari negosiasi  politik  para  elite  partai.  Kondisi  inilah  yang  memunculkan  friksi  ditengah masyarakat akibat tingginya pembilahan sosial dari perbedaan pilihan dalam pilpres. Apabila  hal  ini  dibiarkan  berlarut-larut  maka  akan  membuka  peluang  terjadinya disintregasi keutuhan bangsa dan negara.

## KESIMPULAN
Dari  uraian  diatas  secara  garis  besar  bahwa  diterapkannya  Pres-T dimungkinkan  oleh  beberapa  faktor  diantaranya,  penyederhanaan  partai  politik, penguatan sistem presidensial melalui kuatnya dukungan terhadap presiden dalam hal ini dukungan DPR, dan sebagai pembatasan aturan demokrasi yang tidak absolut. Akan tetapi  penerapan  Pres-T  tidak  sepenuhnya  sebagai  langkah  yang  tepat  bila  dianggap sebagai  penguat  dari  sistem  presidensial  di  Indonesia.  Sebab  Pres-T  membawa kemunduran pada pemenuhan hak-hak warga negara dalam menentukan nasib dalam bernegara yang meliputi hak untuk dipilih, mencalonkan diri dan dicalonkan. Selain itu proses Pres-T di Indonesia saat ini cenderung elitis yang dimonopoli oleh politisi partai politik  saja.  Di  sisi  lain  Pres-T  yang  tinggi  dalam  multipartai  hanya  akan  memaksa calon presiden dan wakil presiden untuk melakukan koalisi, sehingga presiden terpilih tidak mencerminkan kekuasaan presiden yang utuh, tetapi tersandera oleh partai koalisi yang ada. Oleh karenanya keberadaan Pres-T dinilai tidak efektif sebagai upaya untuk menguatkan sitem presidensial di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Denny  Januar.  2006. Partai  Politik  Pun  Berguguran:  Kumpulan  Tulisan  di Republika . Yogyakarta: LKIS.
Alrasid, Harun. 1999. Pengisian Jabatan Presiden . Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Anshori, Lutfi.2017. Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019 . dalam jurnal Yuridis Vol. 4 No. 1, Juni 2017, hal 15-27. Asshiddiqie, Jimly.2015. Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan . Jakarta: Sinar Grafika.
Fuqoha.  2017. Pengisian  Jabatan  Presiden  dan  Presidential  Threshold  dalam Demokrasi  Konstitusional  di  Indonesia ,  Jurnal  AJUDIKASI,  Vol.  1  No.  2 Desember 2017, hal 27-38.
Ghofur,  Jamaludin  &  Allan  Fatchan  Gani  Warfhana.  2019. Presidential  Threshold: Sejarah,  Konsep  dan  Ambang  Batas  Persyaratan  Pencalonan  dalam  Tata Hukum di Indonesia . Malang: Setara Press.
Hanan,  Djayadi.2014. Menakar  Presidensialisme  Multipartai  di  Indonesia:  Upaya Mencari  Format  Demokrasi  yang  Stabil  dan  Dinamis  dalam  Konteks Indonesia . Bandung: Al-Mizan.
Haris. S. 2014. Praktik Parlementer Demokrasi Presidensial Indonesia . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Isra,  Saldi.  2010. Pergeseran  Fungsi  Legislasi:  Menguatnya  Model  Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial di Indonesia . Jakarta: Rajawali Press. Kertawidjadja,  Pipit  R.2016 Memperkuat  Sistem  Presidensialisme  Indonesia (Kumpulan Paper ). Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.
Linz, Juan. 1990. The Perils of Presidentialsm . The Johns Hopkins University Press.
Mainwaring, Scott. 1990. Presidensialism, Multy Party System, and Democracy: The Defficult Equation Working Paper 144- September.
Manan, Bagir dkk. 2006. Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan  Presiden Secara Langsung . Cetakan Kedua. Jakarta: Setjen & Kapineteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Mellaz, August. t.t. Ambang Batas Tanpa Batas : Praktek Penerapan Keberlakuan 3,5 Persen  Ambang  Batas  Parlemen  Secara  Nasional  Undang-undang  Nomor  8 tahun 2012 tentang Pemilu.
Pamungkas,  Sigit.  2009. Perihal  Pemilu ,  Yogyakarta:  Laboratorium  Jurusan  Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.
Rauf, Maswadi dkk.2009. Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal . Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Riker, William H. 1962. The Theory of Political Coalitions . New Haven and London: Yale University Press.
Schumpeter, Joseph. 2003. Capitalism, Socialism, and Democracy . London: Routledge. Sitepu, P. Antonius. 2012. Studi Ilmu Politik , Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sodikin. 2014. Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensil . Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3 No. 1, April, hal 19-31.
Supriyanto,  Didik  dan  August  Mellaz.  2017. Ambang  Batas  Perwakilan:  Pengaruh Parliamentary  Threshold  Terhadap  Penyerdahanaan  Sistem  Kepertaian  dan Proposionalitas  Hasil  Pemilu .  Jakarta:  Perkumpulan  untuk  Pemilu  dan Demokrasi (PERLUDEM)
Wibowo,  Mardian.  2015. Menakar  Konstitusionalitas  sebuah  Kebijakan  Hukum Terbuka  dalam  Pengajuan  Undang-Undang ,  Jurnal  Konstitusi  Volume  4 Nomor 3, April 2015.
Wijaya,  I  Dewa  Made  Putra.  2014. Mengukur  Derajat  Demokrasi  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden , Jurnal IUS, Vol. II Nomor 6 Desember 2014, hal 556-571.
Yuda,  Hanta.  2010. Presidensialisme  Setengah  Hati:  Dari  Dilema  ke  Kompromi , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

## Website
Mellaz,  August.  (2016).  Efektivitas  Pemerintahan  dan Pelembagaan Sistem Kepartaian    Melalui  Pelaksanaan Keserentakan  Pemilu Nasional. Diambil dari www.spd-indonesia.com/wp-content/uploads/2016/05/Keserentakan- Pemilu- dan-Penyederhanaan-Sistem-Kepartaian.pdf. Diakses dari 5 Juli 2019.
Meliala, Arie C. (2017). Ini Penjelasan Pemerintah tentang Presidential Thresold dan Parlementary diambil dari https://www.pikiranrakyat.com/nasional/2017/06/08/ini-penjelasan- pemerintah-tentang- presidential-threshold-dan-parliamentary akses pada 3 April 2019.
Tribunnews. (2017). Ahli: Amerika Serikat dan Selatan Tidak Gunakan Ambang Batas Pencalonan Presiden. Dari
https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/nasional/2017/11/15/a
hli-amerika-serikat-dan-selatan-tidak-gunakan-ambang-batas-pencalonan- presiden. Diakses pada 29 Juni 2019.
Wardhana,  Allan  Fatchan  Gani.  (2018).  “Menggugat  Presidential  Threshold”.
Detik.com dari http://news,detik.com/kolom/d-4081785/menggugat- presidential-threshold. diakses pada 1 Juli  2019.

## Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Bab VI Pasal 222 tentang Pemilu hasil revisi UU Pemilu tahun 2008
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU- VII/2009