Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 738/Pdt.P/2019/Pn.Ptk

## Tentang Penetapan Anak Luar Kawin
Rizky 1 , Emitha Clara Lumban Tobing 2 , Jimmi Boy Yosua Purba 3 , Yeremia Muliono Kelvin Hutabarat 4 1234 Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Sumatera Utara
1 rizki@unprimdn.ac.id , 2 emithaatobing09@gmail.com , 3 jimmiboyyosua@gmail.com , 4 yeremiahutabarat19@gmail.com

## ABSTRACT
The Marriage Law states that if the marriage is valid, it is carried out through the rules of  every  religion  and  belief.  In  addition,  the  Marriage  Law  expects  to  record  every marriage  in  Indonesia.  The  Marriage  Law  has  not  explained  and  regulated  how  the impact  of  the  rules,  with  marriages  that  are  only  made  with  faith,  excludes  the registration of the marriage. In the city of Pontianak, there are Chinese people who hold marriages  based  on  belief  and  exclude  marriage  registration.  This  condition  causes  a real impact  that  children from  unregistered  relationships  will  get  situations  as children out  of  wedlock.  Considering  the  description  that  has  been  mentioned,  what  causes problems  in  writing  this  thesis,  namely  how  the  position  of  children  out  of  wedlock  in Indonesia  and  how  the  judge's  considerations  in  the  decision  of  the  Pontianak  District Court in case Number 738/Pdt.P/2019/PN.PTK. Through the results of the study, it can be concluded that the position of illegitimate children in Indonesia by law only has a civil relationship with their biological mother as stated in Law Number 1 of 1974 Article 43. Judge's  Review  in  Case  Number  738/Pdt.P/2019/PN.  PTK  does  not  conflict  with  the constitution. Based on the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, to prove  a  child's  origins  can  be  done  based  on  science  and  technology,  namely  using  a DNA test (deoxyribo nucleic acid).
Keywords : Determination of Children out of Wedlock

## ABSTRAK
Undang-Undang  Perkawinan  mengatakan  apabila  perkawinan  itu  absah  dengan  cara dilaksanakan  melalui  kaidah  setiap  agama  dan  keyakinan.  Selain  itu,  UU  Perkawinan mengharapkan  untuk  mencatat  perkawinan  disetiap  perkawinan  di  Indonesia.  Undang- Undang  Perkawinan  belum    menjelaskan  serta  mengatur  tentang  bagaimana  dampak kaidahnya,  dengan  perkawinan  yang  cuma  diperbuat  dengan  keyakinan  saja, mengecualikan pendaftaran perkawinannya. Di kota Pontianak, ada orang Tionghoa yang mengadakan perkawinan dengan beralaskan kepercayaan dan mengecualikan pendaftaran pernikahan. Kondisi itu menyebabkan dampak yang nyata  bahwa anak dari jalinan yang tidak  tercatat  akan  mendapatkan  situasi  sebagai  anak  di  luar  perkawinan.  Mengingat penggambaran  yang  telah  disebutkan,  yang  menyebabkan  persoalan  dalam  penulisan skripsi  ini  yaitu  bagaimana  kedudukan  anak  di  luar  kawin  di  Indonesia  dan  bagaimana pertimbangan hakim  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Pontianak  dalam perkara Nomor 738/Pdt.P/2019/PN.PTK.  Melalui  hasil  penelitian  boleh  disimpulkan  bahwa  kedudukan anak  luar  kawin  di  Indonesia  secara  undang  undang  hanya  memiliki  hubungan  perdata dengan  ibu    biologisnya  sebagaimana  tertuang  pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  Pasal  43.  Peninjauan  Hakim  dalam  perkara  Nomor  738/Pdt.P/2019/PN.PTK  tidak bertentangan  dengan  konstitusi.  Berdasarkan  Putusan  MK  Nomor  46/PUU-VIII/2010, maka untuk membuktikan asal-usul anak dapat dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu menggunakan tes DNA ( deoxyribo nucleic acid ).
Kata Kunci: Penetapan Anak Luar Kawin

## 1. PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  penggalan  dari  budaya  dan  bagian  dari  siklus keberadaan manusia. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  (selanjutnya  disebut  UU  No.  1/1974),  yang  dimaksud dengan perkawinan yaitu hubungan lahir dan batin melewati seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri yang berencana untuk membingkai suatu kehidupan harmonis (keluarga).
Tanpa  adanya  perkawinan  maka  tidak  ada  perkembangan  manusia. Sebab,  pekawinan  akan  menyebabkan  manusia  mempunyai  keturunan. Keturunan ini dikenal  sebagai  anak-anak. Ditegaskan dalam UU No. 1/1974 apabila  anak  yang  datang  kedunia  dan  tidak  didaftarkan  perkawinan  hanya terjalin pada ibu dan terhadap keluarga ibunya.
Mahkamah  Konstitusi  melalui  Putusan  Nomor  46/PUU-VIII/2010 menyatakan  bahwa  pasal  43  ayat  (1)  UU  Perkawinan  bertentangan  dengan UUD  RI  1945  secara  bersyarat  sepanjang  ayat  tersebut  dimaknai menghilangkan  hubungan  perdata  laki  –  laki  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan ayahnya.
Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  diatas,  telah  terjadi perubahan  makna  dalam  Pasal  43  Ayat  (1)  UU  Perkawinan.  Putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut  menegaskan  bahwa  anak  luar  kawin  tidak hanya mempunyai  hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga  punya  hungan  perdata  dengan  ayah  dan/atau  keluarga  ayahnya  selama dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat bukti  lain  menurut  hukum  bahwa  laki  –  laki  tersebut  adalah  ayah  dari  anak luar kawin tersebut.
Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa meskipun perkawinan belum tercatat, namun anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama tetap dianggap anak yang sah secara keagamaan karena dilahirkan dari akad nikah yang sah.
Pemastian  dan  pengikraran  anak  di  luar  perkawinan  terjadi  dalam kasus-kasus yang  akan  menjadi  objek  eksplorasi,  yakni  contoh  khusus persoalan anak diluar kawin pada penetapan No. 738 / Pdt. P / 2019 / PN. Ptk pada  tanggal  17  Desember  2019  yang  merundingkan  dan  melihat  contoh umum  pemanfaatan  dalam  persoalan  utama  yang  disajikan  oleh  para kandidat,  yaitu:  Pemohon  GO  TAUW  KIE  (Pemohon  I)  dan  Pemohon AMINAH  (Pemohon  II)  mengutarakan  petisi  pemastian  anaknya  tanggal  13 November 2019 terinci di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak.
Pemohon GO TAUW KIE dan Pemohon AMINAH sebelumnya telah melangsungkan pernikahan secara agama pada tanggal 15 Agustus 2016. Dari perkawinan tersebut,  Pemohon  Aminah mengasuh dan dikaruniai 4 (empat  ) orang  anak. Pemohon  GO  TAUW  KIE  dan  Pemohon  AMINAH  ingin mengesahkan  dan  mengakui  keempat  anak  tersebut,  demi  kepentingan  masa depan keempat anaknya.
Berdasarkan  landasan  tersebut  di  atas,  maka  diperlukan  pemeriksaan lebih lanjut terhadap anak-anak dengan tanpa ayah untuk menjadi anak yang dipersepsikan  dan  diberi  sanksi  yang  akan  disusun  menjadi  sebuah  skripsi berjudul: “Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 738/Pdt.P/2019/PN.Ptk Tentang g Penetapan Anak Luar Kawin”.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  diaplikasikan  dalam  penulisan  skripsi  ini menggunakan  strategi  pemeriksaan  yuridis  normatif.  Pengaturan  teknik pemeriksaan  yang  sah  diharapkan  sebagai  karya  untuk  membawa  masalah lebih  berkonsentrasi  pada  standarisasi  yang  bersifat  normatif.  Pendekatan normatif  ini  menggabungkan  standar  yang  sah,  sistematika  yang  sah, sinkronisasi  (perubahan)  regulasi.  Sehingga  cenderung  diketahui  keabsahan atau  hubungan  yang  sah  dari  pengakuan  anak  dengan  hanya  satu  orang  tua menjadi anak yang sah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1)  Kedudukan Anak Luar Kawin Di Indonesia Akibat Hukum Suatu Perkawinan
Perkawinan secara sah mempengaruhi kehidupan kedua bela pihak dalam  hubungan  perkawinan,  antara  lain,  dalam  hal  koneksi  yang  sah antara  orangtua, terciptanya harta bersama, posisi  dan keadaan anak-anak yang resmi, dan  warisan.
Hasil  perkawinan  yang  sah  harus  diperoleh  dengan  anggapan perkawinan  itu  selesai  secara  sah,  khususnya  memenuhi  akidah  Pasal  2 Ayat  1  dan  2,  yang  dilengkapi  dengan  undang-undang  dari  setiap  agama dan  keyakinan,  dan  dicatat  dengan  peraturan  dan  pedoman  yang bersangkutan.
Otoritas  semacam  itu  menunjukkan  bahwa  ada  tindakan  serius yang wajib dilakukan seorang pria dan seorang wanita yang akan menikah, agar terpenuhinya dari pengaturan di atas, pernikahan akan dirasakan dan memiliki kekuatan nyata. Sebagai informasi lebih lanjut dari ideologi yang disebutkan  sebelumnya,  ada  rencana  tambahan  sesuai  perintah  Presiden No. 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 4
mengatakan  bahwasannya  pernikahan  adalah  resmi  sepanjang  dilengkapi dengan  hukum  islam,  yang  sesuai  pada  Pasal  2  Ayat  1  Undang-Undang No.  1  Tahun  1974.  Mengenai  kewajiban  untuk  mendaftarkan  suatu hubungan,  Pasal  6  Ayat  (1)  KHI  mengatakan  untuk  pernikahan  wajib terjadi  dibawah  dan  dihadapan  pencatatan  pernikahan,  dan  pada  Pasal  6 Ayat  2  menyatakan  untuk  perkawinan  yang  dilangsungkan  diluar pengawasan  pencatatan  sipil  adalah  hubungan  yang  tidak  memiliki kekuatan hukum. Karena itu, perkawinan sangat  penting untuk dicatatkan untuk membuat jaminan yang sah dari pernikahan yang telah diadakan.
Mengenai  keabsahan  perkawinan,  terdapat  perbedaan  dimana  dari satu  sisi  dinyatakan  bahwa  suatu  perkawinan  adalah  sah  dengan  asumsi perkawinan  itu  sudah  dicatatkan,  sedangkan  sisi  lain  dinyatakan perkawinan tidaklah perlu dicatatkan asal sesuai dengan kaidah agamanya.
Terhadap  yang  berpendapat  perkawinan  harus  dicatatkan  lebih diharapkan  daripada  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan,  karena  akan memiliki  perlindungan  dan  kepastian  hukum.  Perkawinan  hanya  akan menjadi sah jika dapat dipertunjukkan akta perkawinan yang sah, sehingga perkawinana itu memiliki dampak hukum.
Sejak pernikahan terjadi, sejak itu telah berubah status dari masing- masing pihak yaitu pria sebagai suami dan wanita sebagai istri, semenjak saat itu pula  pasangan yang sudah menikah telah mendapatkan kebebasan dan komitmen khusus dalam kewajiban pernikahan. 1
Hak  dan  Kewajiban  pasangan  dalam  pernikahan  setara.  Hal  ini terdapat  pada  Pasal  31  UU  No.  1/1974  menytakan  bahwa  hak  dan kewajiban  istri  adalah  sama  dengan  hak  dan  kewajiban    suami  dalam kehidupan  rumah  tangga  dan  kehidupan  bermasyarakat  dan  tiap  pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
Apabila tidak dicatatkan, perkawinan berkonsekuensi bagi istri dan anak  secara  hukum  maupun  sosial.  Secara  hukum  seorang  wanita dipandang  sebagai  pasangan  yang  tidak  sah.  Dia  tidak  memenuhi  syarat dari  warisan  pasangan  apabila  pasangan  meninggal  dunia  dan  istri  tidak memenuhi  syarat  untuk  gono-gini  jika  terjadi  perpisahan,  dengan  alasan bahwa secara sah pernikahan dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, istri  yang  pernikahannya  tidak  tercatat  dipandang  sebagai  wanita simpanan.  Selain  itu  anak  yang  dilahirkan  dipandang  sebagai  anak  yang tidak sah.
Akibat perkawinan yang tak tercatat adalah istri atau anak yang ada dalam  perkawinan  itu  tidak  memenuhi  syarat  untuk  meminta  nafkah  atau
1 Zahry  Hamid, Pokok-Pokok Hukum  Perkawinan  Islam  dan  UU  Perkawinan  di  Indonesia ,  Bina Cipta, Yogyakarta, 1976, hal. 55.
warisan  dari  ayah  mereka.  Namun,  putusan  Mahkamah  Konstitusi mengabulkan permohonan Machica Mochtar sehingga anak suami istri siri memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.
Anak  Luar  Kawin  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/ PUU–XIII/2010
Pada  Februari  2012  Mahkamah  Konstitusi  membuat  putusan tersangkut pada kedudukan tatanan anak tanpa ayah yang disebutkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat 1.Perubahan  pada  pasal ini  harus  dilihat  secara  tidak  memihak  dan  hati-hati  untuk  membawa keuntungan  bagi  individu.  Melalui  perubahan  ini,  MK  ingin menyampaikan  akibat  itidahnya  agar  anak-anak  yang  dikandung  secara tidak  sah  masih  memiliki  kebebasan  dan  kedudukan  yang  sama  sebagai anak-anak  yang  berbeda  sehingga  tidak  ada  perlakuan  opreif  terhadap anak-anak yang tidak bersalah ini, khususnya  pada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini menerima petisi HJ.  Aisyah  Mochtar  menggunakan  nama  Machica  Mochtar  yang mendokumentasikan judicial review Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan Khususnya pada Pasal 34 ayat 1.
Urutan perkara hingga pemeriksaan hukum diajukan adalah berikut ini :
Pada  tanggal  20  Desember  1993,  Machica  Mochtar  kawin  dengan Moerdiono  yang  dilangsungkan  Jakarta  dengan  pembimbing  perkawinan H.  Mochtar  Ibrahim,  dan  disaksikan  oleh  KH.  M.  Yusuf  Usman  dan Risman. Maskawin dalam  perkawinan tersebut  adalah satu  perangkat  alat shalat  ,  uang  sebesar  2.000  Riyal  (mata  uang  Arab),  perhiasan  emas  dan berlian yang dibayarkan secara kontan.
Moerdiono  adalah  seorang  pria  yang  telah  mempunyai  istri, kemudian menikah lagi. Pernikahan Machica Mokhtar dilakukan menurut agama  Islam  namun  tidak  sebelum  PPN/KUA  Kecamatan  yang  telah disetujui  hingga  tidak  tercatat  pada  buku  akta  nikah  dan  tidak  memiliki pernyataan  kawin.  Terlahir  satu  orang  anak  yang  bernama  Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono dari perkawinan tersebut.
Sesuai  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Pasal  2  Ayat  2,  Pasal  43  ayat
(1) menetapkan; “anak  yang  timbul  tanpa  kehadiran  ayah
hanya l mempunyai  jalinan  keperdataan  dengan  keluarga  ibunya  dan ibunya”. 2 Sesuai  akidah  itu,  Machica  Mochtar  dan  Muhammad  Iqbal Ramadhan  merasa  tertindas  oleh  kebebasan  mereka  karena  mereka  tidak dianggap  oleh  konstitusi  sebagai  pasangan  dan  anak,  Muhammad  Iqbal
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1)
Ramadhan, belum memiliki hubungan yang sah pada ayahnya, Moerdiono, dan keluarga ayahnya.
Machica  Mochtar  melantaskan  petisi  pengujian  ( judicial  review ) terhadap ketentuan Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang pada umumnya.
Penjajalan  UU  No.  1/1974  dituntun  untuk  menemukan  legitimasi perkawinan.  Karena  pernikahan  itu  jalinan  antara  pria  dan  wanita  yang tidak  kawin  sedarah,  dilangsungkan  oleh  agama  atau  keyakinan  khusus mereka  secara  absah.  Ada  penyimpangan  dengan  Undang-Undang  No.  1 Tahun 1974 Pasal 2 dengan UUD NKRI 1945 Pasal 28 B ayat 1.
Ada kesalahan diantara Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan  Pasal  28  B  ayat  1  UUD  NKRI  1945.  Jika  menyinggung  norma ketetapan  yang  terkandung  dalam  Pasal  28  B  ayat  1  UUD  NKRI  1945, maka  pada  saati  itu  perkawinan  Pemohon  1  yang  dilaksanakan  sesuai rukun  perkawinan  adalah  abash  namun  dibatasi  oleh  Pasal  2  UU  No.  1 Tahun  1974.  Perkawinan  itu  menjadi  tidak  sah  sesuai  dengan  standar pernikahan  yang  sah.    Otorisasi  standar  hukumini  juga  mempengaruhi status  hukum  anak  anak  (Pemohon  II)  yang  dibawa  kedunia  dari perkawina Pemohon I, menjadi anak dengan hanya satu oang tua. Melihat tindakan  ini  sebagai  tindakan  adil  yang  menciptakan  masalah  mengingat fakta  bahwa  situasi  dengan  seorang  anak  dibawah  pengawasan  hukum menajdi kacau dan tidak valid. Akidah ini tidak sejalan dengan pengaturan Pasal 28 B Ayat 1 dan 2 dan Pasal 28 D Ayat 1 UUD NKRI 1945.
Setengah dari petisi itu dibenarkan oleh MK melewati putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, bahwa Pasal 43 ayat 1  UU  No.  1  Tahun  1974  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1974  Nomor  1,  Tambahan  Lembaran  Negara  RI  No.  3019)  yang  tidak sejalan  dengan  UUD  NRI  1945,  dan  tidak  membatasi  selama  dipahami melenyapkan  jalinan  keperdataan  dengan  pria  yang  dapat  ditunjukkan melalui  ilmu  alam  dan  inovasi  serta  bukti  lain  seperti  yang  ditunjukkan oleh hukum yang akhirnya memiliki hubungan darah sebagai ayahnya.
Artinya,  anak  tanpa  ayah  bakal  menjadi  anak  yang  sah  apabila dipastikan  melewati  sains  dan  inovasi  sebagai  anak  asal  ayahnya. verifikasi  melewati  sains  dan  inovasi  sebagian  besar  lewat  tes  kecocokan darah atau tes DNA Tes DNA sangat berfungsi untuk melihat apakah ada kemiripan  dalam  klasifikasi  darah  anak  anak  serta  keluarga  ayah  mereka yang  abadi  atau  bukan.  Tes  DNA  pada  umumnya  relevan,  baik  untuk anak-anak  yang  dikandung  yang  dibawa  kedunia  hubungan  yang  tidak terdaftar, anak-anak yang dikandung yang muncul karena
perselingkuhan,anak-anak yang tidak dianggap oleh ayah, anak-anak yang telah diperdagangkan, atau anak-anak yang orang-tuanya tidak jelas.
2) Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor  738/Pdt.P/2019/ PN. Ptk.
Pengesahan  Anak  Luar  Kawin  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan Negeri Pontianak dalam Perkara Nomor 738/PDT.P/2019/PN.PTK.
Perkawinan  yang  diselenggarakan  melalui  agama  dianggap  cukup untuk  individu  tertentu.  Di  Kabupaten  Pontianak,  ada  daerah  setempat yang dikenal sebagai "China Beteng", yang beberapa individu dari daerah setempat  menyelenggarakan  pernikahan  hanya  seperti  yang  ditunjukkan oleh  agama  dan  tidak  dicatat  oleh  pengaturan  peraturan  hukum.  Kondisi ini kemudian menciptakan masalah kaidah, lebih-lebih untuk mereka yang tumbuh  lewat  perkawinan  agama  yang  dimaksud.  Menimbang pernikahannya  cuma  dianggap  selaku  hubungan  hidup  masing-masing, jadi  anak  yang  berasal  dari  perkawinan  illegal  itu  menjadi  anak  yang illegal. Kedudukan anak pernikahan agama tidak sama oleh anak yang sah, lebih-lebih  dalam  hak  warisan  yang  ditambahkan  bagi  mereka.  Anak  di luar  perkawinan  telah  ditentukan  oleh  peraturan  tertinggi  yang  dapat  dia peroleh dalam warisan. Kasus yang sah dalam hal ini salah satunya dapat dilihat dari Keputusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 738/Pdt.P/2019/PN.Ptk. Atas situasi tersebut oleh Warga Negara Indonesia zuriah Tionghoa beragama  Budha  bernama  Go  Tauw  Kie  (sesuai  Surat  Bukti  Foto  Copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 61710104652001 tertanggal 24 Januari 2013 atas nama Go Tauw Kie) melakukan perkawinan dalam adat Tionghoa dan setelah  itu  perkawinan  para  Pemohon  diadakan  didepan  pemuka  Agama Budha pada tanggal 15 Agustus 2016 di Vihara Sumber Cahaya Pontianak dan  mendaftar  ke  instansi  terkait  pada  tanggal  22  Agustus  2016. Menjelang  pengukuhan  perkawinan  calon  telah  hidup  bersama  dalam perkawinan  secara  adat  dan  selama  calon  menjalani  rutinitas  sehari-hari dan tinggal  bersama dengan istri, calon  tersebut  memiliki 4 (empat) anak lebih tepatnya :
1. Sukianto, Laki-Laki, lahir di Singkawang pada tanggal 07 Juli 1977
2. Sunardi, Laki-Laki, lahir di Singkawang pada tanggal 12 Agustus 1979
3. Gunawan  Ardi,  Laki-Laki,  lahir  di  Singkawang  pada  tanggal  22  Mei 1981
4. Stevani, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 20 Januari 1994
Anak-anak  diatas  dicatat  menjadi  anak  luar  kawin  dari  Pemohon,
sebagaimana  yang  tertulis  dalam  Kutipan  Akte  Kelahiran  Nomor
1431/CS/1992  atas  nama  Sukianto,  Nomor  298/1981  atas  nama  Sunardi, Nomor  726/1981  atas  nama  Gunawan  Ardi,  Nomor  257/1944  atas  nama Stevani.
Mengingat  kekhawatiran  untuk  mendapatkan  hak  menjadi  suami yang  sah  secara  kaidah  dan  kedudukan  kaidah  anak-anaknya  di  masa depan,  Tuan  Go  Tauw  Kie  kemudian  mengajukan  permohonan  kepada Pengadilan Negeri Pontianak.
Sebelum  memberikan  putusan,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri Pontianak  memberikan  pertimbangan  dalam  pasal  272  KUHPdt  pada dasarnya  anak diluar kawin yang dapat  diakui yaitu anak yang dilahirkan ibunya,  tetapi  lahir  dari  benih  satu  orang  pria  lewat  ikatan  perkawinan suami  istri  yang  sah  bukan  bagian  dalam  perzinahan,  bahwa  anak  itu dilahirkan  diluar  perkawinan  yang  diakui  oleh  suami  bahwa  ialah  yang menyebabkan  anak  itu  lahir.  Pengakuan  ini  dapat  terjadi  jika  sang  ibu menyetujuinya.  Pengakuan  sepanjang  perkawian  adalah  pengakuan  yang dibuat oleh orangtua yang mengakui anak itu selama berada dalam ikatan perkawinan.  Pengakuan  itu  tidaklah  boleh  menyusahkan  istri  serta  anak- anaknya  pada  saat  pengakuan  dibuat.  Bahwa  jika  pengakuan  itu  tidak menyusahkan  istri  dan  anak-anaknya,  maka  hal    tersebut  menguntungkan anak tersebut untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya. Telah secara tegas  dinyatakan  dalam  KUHPdt,  bahwa  orang-orang  yang  mempunyai hubungan yang sah dengan penerusnya yang dapat menerima hak waris.
Menyangkut  perihal  tentang  pengesahan  anak  dari  seorang  Ibu (Anak  Luar  Kawin)  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Number  46/PUU- VIII/2010  tanggal  17  Februari  2012  mengutarakan  Pasal  43  ayat  (1)  UU Perkawinan berlawanan dari UUD 1945 dalam hal hal itu tidak dipahami. Mengingat keputusan tersebut, itu menjadi bukti penting dalam pandangan ilmu pengetahuan dan inovasi untuk menunjukkan bahwa anak itu adalah keturunan  otentik  dari  hubungan  alami  para  pemohon  pengesahan  anak, itulah  yang  dikenal  sebagai  Deoxyribonucleic  Acid  (tes  DNA).
Kemudian  Majelis  Hakim  dalam  putusannya  telah  mengabulkan permohonan  para  pemohon  dan  menyatakan  Go  Tauw  Kie  dan  Aminah mengakui anak-anaknya sebagai anak absah dan bukan lagi anak illegal. Perkawinan  yang  hanya  dibuat  secara  agama  dan  tidak  dicatat  seperti kaidah  dan  undang-undang  yang  berlaku,  sehingga  perkawinan  itu  tidak sah. Bahwa anak-anak yang timbul dari perkawian itu hanya anak-anak di luar  perkawinan.  Dalam  KUHPdt  tidak  jelas  terlihat  pasal  mana  yang menunjukkan tentang pemahaman anak di luar kawin.
Meskipun demikian, dengan asumsi anda melihat hubungan antara satu  artikel  dengan  artikel  lainnya,  sangat  mungkin  bahwa  anak-anak
dengan  hanya  satu  orangtua  hadir  adalah  anak-anak  yang  dilahirkan  ke dunia  setelah  pernikahan  yang  sah,  atau  ayah  dan  ibu  kandung  tidak dibatasi oleh ikatan dengan yang lain.
Kedudukan anak diluar perkawianan dalam sistem patrimonial dan matrilineal  umumnya  memiliki  jalinan  perdata  dengan  ibu  saja.  Dengan cara ini, anak di luar perkawinan cuma mendapatkan warisan dari ibu atau keluarga  ibunya.  Anak  itu  tidak  memenuhi  syarat  untuk  warisan  dari ayahnya karena dia tidak memiliki jalinan perdata dengan ayahnya. 3
Anak-anak  tanpa  kehadiran  ayah  tidak  memiliki  hubungan  yang sama  dengan  ayah  kandungnya,  untuk  memiliki  hubungan  yang  sama dengan ayah mereka, pemastian harus dilakukan, mengingat Pasal 280 dan Pasal 285 KUHPdt, dan tindakan ini menyiratkan bahwa anak-anak di luar perkawinan  dapat  berubah  pewaris  seperti  yang  tercantum  pada  Bab  XII, bagian III, Pasal 862 KUHPdt sampai Pasal 873 KUHPdt.
Selain  itu,  KUHPdt  Pasal  272  menyatakan  bahwa  anak  tanpa kehadiran  ayah  sudah  dinyatakan  ketika  kedua  wali  kandung melangsungkan perkawinan, anak diluar kawin itu berubah jadi anak yang sah.
Untuk  situasi  yang  digambarkan  tersebut,  empat  keturunan  Go Tauw  Kie  dan  Aminah  sebagai  Pemohon  untuk  situasi  ini,  adalah  anak- anak  tanpa  kehadiran  ayah  mengingat  fakta  bahwa  perkawinan  keduanya jelas bukan pernikahan yang sah. Posisi sebagai anak tanpa kehadiran ayah harus  terlihat  dalam  dukungan  setiap  anak.  Dalam  melakukan  legalisasi yang sah selaku seorang anak, maka merujuk  pada Pasal  272 KUHPdt di atas, kedua orangtua pada awalnya harus melegalisasi pernikahan itu.
Untuk  situasi  ini  Go  Tauw  Kie  dan  Aminah  mengajukan  upaya hukum  yaitu  melantaskan  petisi  pemastian  kepada  Ketua  Pengadilan Negeri Pontianak. Dengan perkawinan kembali, situasi dengan anak tanpa kehadiran ayah akan berubah menjadi anak dengan kehadiran ayah.
Dengan  asumsi  kita  melihat  pengaturan  yang  terkandung  dalam UU  No.  1/1974  dan  Peraturan  Pelaksanaannya  kita  tidak  menjumpai kesimpulan  bahwa  perkawinan  yang  telah  dilakukan  secara  agama  dapat dimohonkan  untuk  pengesahan  ke  Pengadilan  Negeri.  Bagaimanapun, dalam  Pasal  100  KUHPdt  yang  berhubungan  dengan  pengesahan  suatu perkawinan dan Pasal 101 KUHPdt.
3 Luthfan Adhi Putra, Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin dalam Penerimaan Harta Warisan Menurut Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018, hal. 10.
Dengan  demikian  jelas  perkawinan  yang  tidak  terdaftar  seperti yang  dirujuk,  dapat  dimohonkan  Pemastian  Pengadilan  Negeri,  yang isinya peneguhan dari anak tanpa ayah.
Hal  ini  terlihat  dari  inspeksi i hukum  Majelis  Hakim  Pengadilan Negeri  Pontianak  pada  Perkara  Nomor  738/Pdt.P/2019/PN.  Ptk. Mempertimbangkan  hukum  tersebut,  Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa tujuan  pemohon  untuk  mencatat  perkawinannya  adalah  untuk  keperluan keadaan pemohon dan kempat anaknya yang belum terdaftar sebagai anak sah.  Meskipun  dalam  tinjauan  hukum  hakim  tidak  menunjukkan  premis sah  yang  menjadi  dasar  jaminan  ini.  Bagaimanapun,  penerapan  tersebut telah  mengikuti  pengaturan  yang  ditunjukkan  sesuai  KUHPdt.  Terkhusus pada Pasal 101 KUHPdt, meskipun tidak tercatat perkawinan yang terjadi setelah UU No. 1/1974 berlaku yakin sah sesuai alasan bahwa pencatatan perkawinan  hanyalah  langkah  eksekutif.  Seperti  Penjelasan  Umum  UU No. 1/1974 Nomor 4 Sub b.
Suatu  hal  yang  luar  biasa  dalam  proses  pengenalan  anak, mesikipun sudah digambarkan bahwasannya pengenalan anak luar kawin adalah  jaminan  keselamatan  dan  pengenalan  meskipun  begitu  realisasi tersebut  untuk  sebuah  pengakuan  sangat  diperlukan,  sehingga  izin  dari ibu  yang  mengandung  seorang  anak  dan  memperanakkan  anak  luar kawin  tersebut  sebagai  suatu  kewajiban.  Sesuai  dengan  pasal  284 KUHPdt.

## Hasil Hukum Pengesahan Anak Luar Kawin
Hasil  putusan  yang  diperoleh  dari  penetapan  anak  di  luar  perkawinan seperti  yang  dikatakan  oleh  penulis  dapat  dibagi  menjadi  beberapa bagian, yakni:
a. Orang tua anak itu telah kawin;
Jika  orangtua  itu  telah  melakukan  perkawinan  dan persetujuan  berlaku  dalam  perkawinan  atau  adanya  surat  atau legalitas  yang  sah,  sehingga  anak  yang  disahkan  itu  menerapkan pengaturan  hukum  yang  sama  yaitu  dianggap  anak  tersebut dilahirkan didalam perkawinan, Sehingga disimpulkan bahwasannya anak  tersebut  sama  dengan  anak  pada  umumnya  yang  lahir  dalam perkawinan. Anak anak mendapatkan kedudukan menjadi anak yang sah,  bukan  hanay  untuk  orang  tua  mereka,  tetapi  juga  anggota keluarga  dari  para  anak  itu.  Dalam  peraturan  perundang-undangan yang tidak jelas, sejak kapan penetapan itu dilakukan. Hal ini dapat dipertimbangkan,  bahwa  pengesahan  dan  konsekuensinya  terjadi sejak  orang  tua  anak  itu  menikah.  Dalam  Pasal  274  KUHPdt, Persetujuan  dilaksanakan  sesuai  dengan  catatan  penegasan  yang
diberikan  oleh  Menteri  Kehakiman  sesudah  para  orangtua  kawin, sehingga  persetujuan  dapat  dicabut  hingga  waktu  pernikahan dilaksanakan. Hasilnya menyatakan bahwasannya keturunan pewaris yang  turun  sebelum  pernikahan  terjadi,  cuma  memiliki  wewenang, jika dan hanya dia memiliki wewenang sebagai anak luar kawin.
b. Orangtuanya  tidak  kawin,  dikarenakan  salah  satu  orangtua meninggal  dunia.
Apabila  orangtua  dari  anak-anak  tersebut  tidak  menikah, dikarenakan  salah  satu  dari  mereka  wafat,  persetujuan  tidak memberikan hasil “lengkap”. Sesuai Pasal 278 KUHPdt menjelaskan beberapa  kejadian  yang  berhubungan  pada  Pasal  275  KUHPdt penegesahan  baru  akan  membuahkan  hasil  pada  surat  pengesahan diberikan oleh Meneteri Kehakiman (dalam perkawinan orangtuanya,  seperti  yang  diilustrasikan  atas,  pengesahan  dianggap terjadi  pada  saat  pernikahan  ayah  dan  ibu  dari  anak  diadakan).
Hasilnya adalah sebelum surat penjaminan diberikan, anak itu dapat dilihat  seperti  anak  yang  diakui  di  luar  perkawinan.  Untuk  harta warisan  yang  turun  sebelum  surat  pengukuhan  diberikan,  anak  itu cuma  memiliki  wewenang,  jika  hanya  dia  memiliki  hak  sebagai keturunan luar kawin yang sah.
Demikian juga, jika wali anak itu tidak kawin dikarenakan alasan  seperti  diharapkan  di  atas,  Pasal  278  tentang  dari  hasil putusan surat pengesahan yang memiliki dua Batasan , yakni:
1. Persetujuan  pada  kasus  warisan  tidak  harus  menyusahkan keturunan yang dahulu ( wettige vookinderen ); dan
2. Pengesahan  karena  warisan  tidak  masalah  bagi  keluarga perkawinan sedarah lainnya, selain jika hanya keluarga sedarah (misalnya  dari  ayah  dan  juga  ibu  dari  anak  itu)  sudah mendukung mengizinkan surat persetujuan.
Untuk  permasalahan  ini  perkawinan  orangtua  dari  anak  di luar  perkawinan  diakui  secara  resmi  oleh  Pengadilan  Negeri Pontianak  dengan  perhatian  agar  mengingat  Pasal  272  KUHPdt, sehingga  pada  saat  itu,  anak-anak  di  luar  perkawinan  disepakatin sebelum ayah dan ibu kbiologis mengadakan pernikahan kemudian untuk  putusan berubah jadi  anak yang resmi dengan ayah dan ibu biologis telah melakukan perkawinan.
Untuk  lebih  lanjut,  penulis  setuju  dengan  pertimbangan hukum yang sah dari Pengadilan Negeri Pontianak bersama premis bahwasannya  penetapan  hukum  yang  resmi  adalah  seperti  Pasal 272 KUHPdt.
Kendala  yang  Muncul  dalam  Pelaksanaan  Pengesahan  Anak  Luar Kawin
Persetujuan  satu  orang  anak  luar  kawin  melewati  pilihan  ke Pengadilan  Negeri  tidak  mampu  diterima  setiap  saat.  Di  bawah  kondisi kondisi  tertentu  atau  factor  nyata  otentik,  permohonan  tidak  dapat diterima. Misalnya, apabila kedua orang tua wafat  sehingga mereka tidak bisa  mengakui  bahwasannya  anak  tersebut  sebagi  seseorang  yang dihasilkan  dari  pernikahan  kedua  bela  pihak  tersebut.  Oleh  karena  itu ketetapan  hukum  yang  resmi  untuk  anak  tersebut  adalah  menjadi  anaka luar kawin. 4
Sesuai  perspektif  Ko  Tjay  Sing  yang  beranggapan  bahwasannya peraturan  perundang  undangan  tidak  memiliki  dasar  kuat  untuk menjelaskan  siapa  yang  mempunyai  wewenang  untuk  memili  surat pengesahan  tersebut.  Meskipun  demikian,  dikarenakan  surat  pengesahan anak  bergantung  pada  keinginan  orang  tua,  hal  itu  koheren,  bahwa  surat penegasan  harus  disebutkan  oleh  kedua  bela  pihak  atau  satu  diatara mereka    mereka,  jika  salah  satu  telah  wafat.  Sehingga  surat  pengukuhan tidak  bisa  diajukan  oleh  anak  atau  kerabat  anak  atau  oleh  individu lainnya. 5

## 4. PENUTUP Kesimpulan
1. Kedudukan  anak  luar  kawin  hanyalah  mempunyai  hubungan keperdataan  dengan  ibu  dan  keluarga  ibunya.  Hubungan  ayah  dan anak  hanya  terjadi  jika  ada  pengakuan.  Pengesahan  anak  luar  kawin dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Keputusan Pengadilan Negeri Pontianak didalam Perkara Nomor 738 /  Pdt.  P  /  2019  tentang  Pengesahan  Anak  Luar  Kawin.  Setelah
4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 275
5 Ko Tjay Sing, Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1981, hal. 409.
berlakunya    Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan telah sesuai dengan ketentuan KUHPerdata.

## Saran
1. Tiap-tiap  perkawinan  yang  berlangsung  hendaknya  dilakukan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar anak yang lahir dalam perkawina itu memiliki status hukum sebagai anak yang sah, hal tersebut  dilakukan  untuk  memeberikan  perlindungan  dan  kepastian hukum
2. Untuk perkawinan yang telah terlanjur berlangsung dan belum pernah dicatakan  untuk  segera  dimintakan  permohonan  penetapan  ke Pengadilan Negeri setempat  demi  kebahagiaan dan  masa depan anak- anak.  Pengesahan  harus  segera  dilakukan  yang  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Afandi, Ali, 1984, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Bina Aksara, Jakarta. Ahmad Saebani, Beni, 2008, Metode Penelitian Hukum , Pustaka Setia, Bandung. Ali, Ahmad, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) , Toko Gunung Agung, Jakarta.
Amirudin,  2004,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Azhar  Basyir,  Ahmad,  1978, Hukum  Perkawinan  Indonesia ,  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta.
Gatot Supramono, 1998, Segi-segi Hubungan Luar Nikah , Djambatan, Jakarta. Hamid, Zahry 1976, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia , Bina Cipta, Yogyakarta. H. F.A. Voolmar, 1989, Pengantar Studi Hukum Perdata , Rajawali, Jakarta. Hilman  Hadikusuma,  2013, Metode  Pembuatan  Kertas  Kerja  atau  Skripsi  Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung.
---------------------------,  1990, Hukum  Perkawinan  Indonesia ,  Mandar  Maju, Bandung.
J, Satrio , 2000, Hukum Waris , Alumni, Bandung. Mulyadi,  1997, Hukum  Perkawina  Indonesia, Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang.
Pipin Syarifin, J. Satrio, 2000, Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang , Citra Aditya Bakti, Bandung. Prodjodikoto, Wirjono, 1974, Hukum Perkawinan di Indonesia , Sumur, Bandung.
Purwaka, I Gede, 2006, Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burger Wetboek) , tanpa penerbit, Tangerang.
Redaksi Sinar Grafika, 1997, UU Kesejahteraan Anak , Sinar Grafika, Jakarta.
S  Meliala,  Djaja,  2006, Perkembangan  Hukum  Perdata  tentang  Orang  dan Hukum Keluarga , Nuansa Aulia, Bandung. Soebekti, R, Pokok–Pokok Hukum Perdata , Intermesa, Jakarta. Subekti,  Tjitrosudibio,  2002, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ,  PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

## PERATURAN/PERUNDANG-UNDANGAN
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlidungan anak. Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## INTERNET
Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Online). Tersedia di https : //kbbi.web.id/. Diakses 18 Juni 2021.

## JURNAL
Adhi Putra, L. (2018). Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Penerimaan  Harta  Warisan  Menurut  Hukum  Positif  di  Indonesia.  Jurnal Ilmiah, 1-18. Kuspraningrum,  E.  (2006). Kedudukan  dan  Perlindungan  Anak  Luar  Kawin Dalam  Perspektif  Hukum  di  Indonesia.  Jurnal  Kedudukan  dan Perlindungan Anak Luar Kawin, (3), 26-32.