E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 54-62
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3165

## DUALISME PENGATURAN MENGENAI PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Maria Arbina Tambun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Jl. Putri Hijau No.4 Kesawan, Medan – Sumatera Utara Email: mariaarbina12@gmail.com

## Abstrak
Diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil menimbulkan dualisme peraturan tentang pemberhentian pegawai negeri sipil. Karena selain kedua  peraturan  tersebut,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  masih  berlaku.  Hal  ini  menimbulkan  polemik,  apakah  pegawai  negeri yang terlibat korupsi dikenakan hukuman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil. Menanggapi polemik tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87 / PUU-XVI / 2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  yang  dalam  pertimbangannya  menyatakan  bahwa Pegawai  Negeri  Sipil  dihukum  karena  melakukan  pelanggaran  pidana  atau  tindak  pidana terkait dengan posisi tunduk pada pemberhentian yang tidak hormat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil.

## Kata Kunci: Pemberhentian, Pegawai, Negeri, Sipil

## Abstract
The  enactment  of  Law  Number  5  Year  2014  on  State  Civil  Apparatus  and  Government Regulation  Number  11  of  2017  concerning  Civil  Servants  Management  raises  a  dualism  of regulation  regarding  dismissal  of  civil  servants.  Because  in  addition to  the  two  regulations, Government  Regulation  Number  53  of  2010  concerning  Discipline  of  Civil  Servants  still applies.  This  raises  a  polemic,  whether  civil  servants  involved  in  corruption  are  subject  to penalties based on Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants  or  Government  Regulation  Number  11  of  2017  concerning  Management  of  Civil Servants. Responding to the polemic, the Constitutional Court's decision No. 87 / PUU-XVI / 2018 concerning the Testing of Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus which  in  its  consideration  stated  that  Civil  Servants  were  convicted  of  committing  criminal offenses  or  related  criminal  acts  with  a position  subject  to  a  termination  not  respectfully in accordance  with  Government  Regulation  Number  11  of  2017  concerning  Management  of Civil Servants.

## Keywords: Dismissal, Officer, State, Civil

## PENDAHULUAN
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, memberikan perubahan baru yang signifikan terkait dengan pengaturan Pegawai Negeri Sipil (PNS)  yang  berdasarkan  undang-undang  tersebut  disebut  sebagai  Aparatur  Sipil  Negara. Salah satu perubahan yang signifikan adalah terkait dengan pemberhentian  PNS. Jika dalam
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Dualisme Pengaturan Mengenai...(Maria Arbia Tambunan) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 54-62
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3165
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian jo Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  pemberhentian PNS  baik  itu  pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri  sebagai  PNSdan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNSdiberikan sebagai hukuman atas pelanggaran disiplin tingkat berat.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara pemberhentian  PNS  tidak  berkaitan  lagi  dengan  pelaksanaan  disiplin  pegawai  negeri  sipil yang  terdiri  dari  disiplin  ringan,  sedang,  dan  berat.  Pemberhentian  PNS  baik  pemberhentian dengan  hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri  maupun  pemberhentian  tidak  dengan  hormat sudah  dibagi  berdasarkan  pelanggaran  yang  dilakukan.  Sebagai  contoh  untuk  pegawai  yang dihukum  penjara  atau  kurungan  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan  yang  ada  hubungannya  dengan  jabatan  seperti  korupsi  dijatuhi  hukuman pemberhentian tidak dengan hormat.
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pemberhentian  PNS  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  diundangkan  kemudian Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil. Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil mengatur juga mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil. Uniknya, Peraturan Pemerintah Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil  tidak  mencabut  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang juga mengatur mengenai pengenaan hukum disiplin termasuk di dalamnya pemberhentian PNS.
Kondisi tersebut menimbulkan dualisme pengaturan terkait dengan pemberhentian PNS. Hal  ini  tentunya  menjadi  menarik  dikaji,  terkait  dengan  penerapan  hukuman  kepada  PNS yang melakukan tindak pidana korupsi, apakah dikenakan hukuman disiplin berat yaitu dapat diberhentikan  dengan  hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri  sebagai  PNS  dan  pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  atau  dikenakan  pemberhentian  tidak  dengan  hormat sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Manajemen  Pegawai Negeri Sipil.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian  hukum. Dengan jenis penelitian yang berlandaskan pada  dokumen  terkait  atau  bahan  pustaka  yang  biasa  disebut  dengan  penelitian  normatif dengan  bahan  hukum  sekunder.  Penelitian  normatif  memadukan  satu  bahan  pustaka  dengan bahan  pustaka  lain  atau  peraturan  yang  berlaku  sehingga  dapat  menghasilkan  sebuah kesimpulan  yang  dapat  dipahami  oleh  pembaca.  Setelah  semua  bahan  penelitian  disatu padukan maka akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 54-62
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3165

## PEMBAHASAN
Pemberhentian  PNS  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,  pemberhentian  pegawai  negeri  sipil  merupakan  jenis  hukuman  disiplin  berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan tersebut mengatur sebagai berikut:
Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari:
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
c. pembebasan dari jabatan
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan
e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
Selain  itu,  untuk  dapat  dikenakan  hukuman  disiplin  berat,  ada  beberapa  jenis pelanggaran terhadap kewajiban yang dilanggar oleh PNS, yaitu:
a. Setia  dan taat  sepenuhnya  kepada  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3  angka  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  apabila  pelanggaran  berdampak  negatif  pada  pemerintah dan/atau negara
b. Menaati  segala  ketentuan  peraturan  perundangundangan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  3  angka  4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai Negeri Sipil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
c. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,  dan  tanggung  jawab  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  angka  5  Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
d. Menjunjung  tinggi  kehormatan  negara,  pemerintah,  dan  martabat  PNS  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3  angka  6  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  apabila  pelanggaran  berdampak  negatif  pada  pemerintah dan/atau negara
e. Mengutamakan  kepentingan  negara  daripada  kepentingan  sendiri,  seseorang,  dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
f. Memegang  rahasia  jabatan  yang  menurut  sifatnya  atau  menurut  perintah  harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  apabila  pelanggaran  berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3165
g. bekerja  dengan  jujur,  tertib,  cermat,  dan  bersemangat  untuk  kepentingan  negara sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  angka  9  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila pelanggaran berdampak negatif  pada pemerintah dan/atau negara
h. melaporkan  dengan  segera  kepada  atasannya  apabila  mengetahui  ada  hal  yang  dapat membahayakan  atau  merugikan  negara  atau  Pemerintah  terutama  di  bidang  keamanan, keuangan,  dan  materiil  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  angka  10  Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
i. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil berupa:
1) Penurunan  pangkat  setingkat  lebih  rendah  selama  3  (tiga)  tahun  bagi  PNS  yang  tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan  35 (tiga puluh lima) hari kerja
2) Pemindahan  dalam  rangka  penurunan  jabatan  setingkat  lebih  rendah  bagi  PNS  yang menduduki  jabatan  struktural  atau  fungsional  tertentu  yang  tidak  masuk  kerja  tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja
3) Pembebasan dari jabatan bagi PNS  yang  menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu  yang  tidak  masuk  kerja  tanpa  alasan  yang  sah  selama  41  (empat  puluh  satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja, dan
4) Pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri  atau  pemberhentian  tidak dengan  hormat  sebagai  PNS  bagi  PNS  yang  tidak  masuk  kerja  tanpa  alasan  yang  sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih
j. Mencapai  sasaran  kerja  pegawai  yang  ditetapkan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3 angka  12  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil,  apabila  pencapaian  sasaran  kerja  pegawai  pada  akhir  tahun  kurang  dari  25%  (dua puluh lima persen)
k. Menggunakan  dan  memelihara  barang-barang  milik  negara  dengan  sebaik-baiknya sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  angka  13  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila pelanggaran berdampak negatif  pada pemerintah dan/atau negara
l. Memberikan  pelayanan  sebaik-baiknya  kepada  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  3  angka  14  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,  dan
m. Menaati  peraturan  kedinasan  yang  ditetapkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3  angka  17  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  apabila  pelanggaran  berdampak  negatif  pada  pemerintah dan/atau negara.
Selain  pelanggaran  terhadap  kewajiban,  PNS  juga  dikenakan  hukuman  disiplin  berat
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 54-62
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3165
terhadap jika melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagai berikut:
a. Menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1
b. Menjadi  perantara  untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi  dan/atau  orang  lain  dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2
c. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3
d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4;
e. Memiliki,  menjual,  membeli,  menggadaikan,  menyewakan,  atau  meminjamkan  barang- barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak  sah  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  4  angka  5,  apabila  pelanggaran  berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
f. Melakukan  kegiatan  bersama  dengan  atasan,  teman  sejawat,  bawahan,  atau  orang  lain  di dalam  maupun  di  luar  lingkungan  kerjanya  dengan  tujuan  untuk  keuntungan  pribadi, golongan,  atau  pihak  lain,  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  merugikan  negara sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  angka  6,  apabila  pelanggaran  berdampak  negatif pada pemerintah dan/atau negara;
g. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau  tidak  langsung  dan  dengan  dalih  apapun  untuk  diangkat  dalam  jabatan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 7;
h. Menerima  hadiah  atau  suatu  pemberian  apa  saja  dari  siapapun  juga  yang  berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 8;
i. Melakukan  suatu  tindakan  atau  tidak  melakukan  suatu  tindakan  yang  dapat  menghalangi atau  mempersulit  salah  satu  pihak  yang  dilayani  sehingga  mengakibatkan  kerugian  bagi yang  dilayani  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  angka  10,  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundangundangan;
j. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
k. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  atau  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dengan  cara  sebagai peserta  kampanye  dengan  menggunakan  fasilitas  negara,  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 4 angka 12 huruf d;
l. Memberikan  dukungan  kepada  calon  Presiden/Wakil  Presiden  dengan  cara  membuat keputusan  dan/atau  tindakan  yang  menguntungkan  atau  merugikan  salah  satu  pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf a; dan
m. Memberikan  dukungan  kepada  calon  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah,  dengan  cara menggunakan  fasilitas  yang  terkait  dengan  jabatan  dalam  kegiatan  kampanye  dan/atau membuat  keputusan  dan/atau  tindakan  yang  menguntungkan  atau  merugikan  salah  satu pasangan  calon  selama  masa  kampanye  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  angka  15 huruf b dan huruf c.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3165

## Pemberhentian  PNS  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Berbeda dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dikenal beberapa jenis pemberhentian PNS, yaitu:
a. Pemberhentian  Atas  Permintaan  Sendiri.  Permintaan  berhenti  atas  permintaan  sendiri ditolak apabila:
1) Sedang dalam proses peradilan karena didugamelakukan tindak pidana kejahatan;
2) Terikat kewajiban bekerja pada instansipemerintah berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan;
3) Dalam  pemeriksaan  pejabat  yang  berwenangmemeriksa  karena  diduga  melakukan pelanggarandisiplin pns;
4) Sedang  mengajukan  upaya  banding  administratifkarena  dijatuhi  hukuman  disiplin berupapemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai pns;
5) Sedang menjalani hukuman disiplin dan/ atau alasan lain menurut pertimbangan PPK.
b. Pemberhentian Karena MencapaiBatas Usia Pensiun. Batas Usia Pensiun yaitu:
1) 58  (lima  puluh  delapan)  tahun  bagi  pejabatadministrasi,  pejabat  fungsional  ahli muda,pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabatfungsional keterampilan;
2) 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinantinggi dan pejabat fungsional madya; dan
3) 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yangmemangku pejabat fungsional ahli utama.
c. Pemberhentian  karena  Perampingan  Organisasiatau  Kebijakan  Pemerintah.  Dalam  hal terjadi  perampingan  organisasi  ataukebijakan  pemerintah  yang  mengakibatkan kelebihanPNS maka PNS tersebut terlebih dahulu disalurkanpada Instansi Pemerintah lain. Akan  tetapi,  dalam  hal  terdapat  PNS  yang  bersangkutan  tidakdapat  disalurkan  dan  pada saat  terjadi  perampingan  organisasisudah  mencapai  usia  50  (lima  puluh)  tahun  dan  masa kerja l0 (sepuluh) tahun, diberhentikan denganhormat dengan mendapat hak kepegawaian sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Pemberhentian  Karena  Tidak  CakapJasmani  dan/  atau  Rohani.  PNS  yang  tidak  cakap jasmani dan/ataudiberhentikan dengan hormat apabila:
1) Tidak dapat bekerja lagi dalam semuakarena kesehatannya;
2) Menderita  penyakit  atau  kelainan  yang  berbahayabagi  dirinya  sendiri  atau  lingkungan kerjanya;atau
3) Tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnyacuti sakit.
e. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia,Tewas, atau Hilang
f. Pemberhentian karena MelakukanTindak Pidana/ Penyelewengan.
1) PNS  dapat  diberhentikan  dengan  hormat  atau  tidakdiberhentikan  karena  dihukum penjara  berdasarkanputusan  pengadilan  yang  telah  memiliki  kekuatanhukum  tetap karena melakukan tindak pidana denganhukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahundan  pidana  yang  dilakukan  tidak  berencana.PNS  yang  dipidana  dengan  pidana penjara  2  (dua)tahun  atau  lebih  berdasarkan  putusan  pengadilanyang  telah  memiliki
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3165
kekuatan  hukum  tetap  karenamelakukan  tindak  pidana  tidak  dengan  berencana,tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:
a) perbuatannya tidak menurunkan harkat danmartabat dari PNS;
b) mempunyai prestasi kerja yang baik;
c) tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelahdiaktifkan kembali; dan
d) tersedia lowongan Jabatan
2) PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
a) Melakukan  penyelewengan  terhadap  Pancasila  danundang-Undang  Dasar  Negara Republik indonesiatahun 1945;
b) Dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah  memilikikekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindakpidana  kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/ atau pidana umum;
c) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau
d) Dipidana dengan pidana penjara berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidanadengan  hukuman  pidana penjara paling singkat2 (dua) tahun dan pidana yang dilalukan denganberencana.

## Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Korupsi
Jika menggunakan asas hukum lex superior derogate legi inferior , terhadap  PNS  yang terlibat korupsi jelas dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Akan tetapi,  dengan  masih  berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  terbuka  kemungkinan  terhadap  PNS  yang  terlibat  korupsi hanya  dikenakan  pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri.  Oleh  karena itu,  seyogianya  perlu  pengaturan  yang  jelas  mengenai  tindakan  yang  dilakukan  terhadap pegawai negeri sipil yang terlibat korupsi.
Terkait  dengan  hal  tersebut,  polemik  ini  kemudian  menjadi  jelas  dengan  keluarnya Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  87/PUU-XVI/2018  mengenai  Pengujian  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara.  Dalam  pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:
…  terkait  dengan  pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil  karena  dihukum  penjara  atau kurungan  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap karena  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  jabatan  atau  tindak  pidana  yang  ada hubungannya  dengan  jabatan,  hal  demikian  adalah  wajar  sebab  dengan  melakukan kejahatan  atau  tindak  pidana  demikian  seorang  pegawai  negeri  sipil  telah menyalahgunakan  atau  bahkan  mengkhianati  jabatan  yang  dipercayakan  kepadanya untuk  diemban  sebagai  aparatur  sipil  negara.  Sebab,  seorang  PNS  yang  melakukan kejahatan  atau  tindak  pidana  demikian  sesungguhnya,  secara  langsung  atau  tidak langsung,  telah  mengkhianati  rakyat  karena  perbuatan  demikian  telah  menghambat upaya  mewujudkan  cita-cita  atau  tujuan  bernegara  yang  seharusnya  menjadi  acuan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Dualisme Pengaturan Mengenai...(Maria Arbia Tambunan) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 54-62
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3165
utama bagi seorang PNS sebagai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, ataupun tugas pembangunan tertentu.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara,  menegaskan  bahwa  terhadap Pegawai  Negeri  Sipil  yang  melakukan  tindak  pidana  jabatan  atau  tindak  pidana  yang berkaitan  dengan  jabatannya  sudah  wajar  dikenakan  pemberhentian  tidak  dengan  hormat. Putusan  ini  kemudian  dianggap  sebagai  jalan  keluar  adanya  dualisme  pengenaan  sanksi terhadap PNS yang melakukan tindak pidana jabatan seperti korupsi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, telah  menimbulkan  dualism  pengaturan  mengenai  pemberhentian  PNS.  Hal  tersebut dikarenakan masih berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil.  Terkait  dengan  PNS  yang  terlibat  atau  melakukan  tindak  pidana korupsi,  timbul  polemik  apakah  akan  dikenakan  hukuman  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu diberhentikan dengan  hormat  atas  permintaan  sendiri  atau  diberhentikan  tidak  dengan  hormat  karena melanggar  disiplin  berat,  atau  dikenakan  hukuman  sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11 Tahun  2017  tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil,  yaitu  diberhentikan  tidak  dengan hormat.
Polemik ini kemudian selesai dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018  tentang  Pengujian  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur  Sipil  Negara,  yang  dalam  pertimbangan  hukumnya  menyatakan  bahwa  terhadap pegawai  negeri  sipil  yang  dihukum  karena  melakukan  tindak  pidana  jabatan  atau  tindak pidana terkait dengan jabatan dikenakan hukum diberhentikan tidak dengan hormat.

## Saran
Terjadinya  dualism  peraturan  atau  hukum  yang  berbeda  seharusnya  dapat  diselesaikan dengan  melakukan Judicial  Review ke  Mahkamah  Konstitusi,  dengan  begitu  MK  dalam  hal ini yang memiliki kewenangan maka akan memutuskan peraturan mana atau hukuman mana yang akan digunakan.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3165

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.