## Research Article

## Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Palu)
Sapto Budoyo * , Wahyu Widodo, Nur Lailatusa’adah Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semarang
* sevenbudoyo@gmail.com

## ABSTRACT
The  punishment  for  abortion  perpetrators  involves  various  legal,  moral,  social  and  health  aspects. Some countries, impose penalties on abortions that are considered criminally illegal. This study aims to find out the conviction of the perpetrators of the crime of abortion and to analyze the judge's decision on the crime of abortion in the decision of the Palu District Court Number: 187/Pid.B/2018/PN Palu. This research uses a  normative juridical  approach and  qualitative descriptive research specifications. The results of the study show that the punishment for the crime of abortion is regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health in conjunction with Article 55 paragraph 1 to (1) of the Criminal Code and Court Decision Number 187/Pid.B/2018/Pn Palu concerning the imposition of sanctions carried out on the basis of protecting women from abortion which can cause bad things to happen to the body of the person  who  does  it,  protects  human  rights  because  basically  children  who  still  in  the  womb  already have  human  rights.  The  final  results  show  that  it  is  important  to  provide  knowledge  to  adolescents about abortion and the importance of the role of the family to provide knowledge and prevent abortion which is the responsibility of all Indonesian people.
Keywords : Punishment; Abortion Crime; Health.

## ABSTRAK
Pidana bagi pelaku aborsi menyangkut berbagai aspek hukum, moral, sosial dan kesehatan. Beberapa negara, memberlakukan hukuman pada pelaku aborsi yang dianggap ilegal secara kriminal. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penjatuhan  pelaku  tindak  pidana  aborsi  dan  menganalisis  putusan hakim  terhadap  tindak  pidana  aborsi  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Palu  Nomor: 187/Pid.B/2018/PN  Palu.  Penelitian  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap tindak pidana aborsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 ayat 1 ke  (1)  KUHP  dan  Putusan  Pengadilan  Nomor  187/Pid.B/2018/Pn  Palu  tentang  penjatuhan  sanksi dilakukan  atas  dasar  melindungi  perempuan  dari  tindakan  aborsi  yang  dapat  mengakibatkan  hal-hal buruk menimpa tubuh orang yang melakukannya, melindungi HAM karena pada dasarnya Anak yang masih  dalam  kandungan  sudah  memiliki  HAM.  Hasil  akhir  menunjukkan  bahwa  pentingnya memberikan  pengetahuan  kepada  remaja  tentang  aborsi  dan  pentingnya  peran  keluarga  untuk memberikan pengetahuan dan pencegahan aborsi yang menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia.
Kata Kunci : Pemidanaan; Tindak Pidana Aborsi; Kesehatan.

## A. PENDAHULUAN
Setiap  negara  memiliki  undang-undang yang  mengatur  aborsi.  Beberapa  negara melarang  aborsi  sepenuhnya,  sementara  yang lain  mengizinkannya  dalam  batasan  tertentu, seperti alasan medis atau dalam kasus kehamilan akibat  pemerkosaan.  Aborsi  yang  dilakukan  di luar kerangka hukum ini dianggap sebagai tindak pidana.  Aborsi  yang  dilakukan  tanpa  adanya pengawasan secara medis, dan juga menggunakan  alat  yang  memadai  dapat menyebabkan  adanya  risiko  kesehatan  dan keselamatan  serius  bagi  perempuan.  Dalam situasi  di  mana  aborsi  ilegal,  perempuan  sering kali mencari cara-cara yang berbahaya dan tidak aman  untuk  mengakhiri  kehamilan.  Dalam beberapa kasus, ini dapat mengakibatkan cedera fisik, infeksi, dan bahkan kematian.
Manusia  secara  terus  menerus  akan mengalami  perubahan  dan  cara  berpikir  kian maju,  karena  tuntutan  dari  ilmu  pengetahuan yang  kian  hari  terus  berkembang  ke  arah  yang lebih  maju.  Namun  sebaliknya,  dampak  dari perkembangan  zaman  itu  sendiri  tidak  hanya mengarah  pada  sisi  positif,  akan  tetapi  juga menawarkan  sisi  negatif,  karena  sebenarnya perkembangan teknologi tersebut ikut mempengaruhi  dampak  moral  suatu  bangsa  dan negara yang disebabkan oleh teknologi.
Pembahasan  mengenai  aborsi  bukan  lagi merupakan  rahasia  umum  dan  juga  bukan  hal yang  tabu  untuk  diperbincangkan  khalayak umum.  Dikarenakan  aborsi  yang  terjadi  dewasa
saat ini sudah menjadi hal yang aktual. Faktanya, fenomena  aborsi  sudah  terjadi  dimana-mana, serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan di  masyarakat,  khususnya  yang  terjadi  pada kalangan  remaja  yang  terlibat pergaulan bebas. Pada    prisipnya,    aborsi  dikarenakan  berbagai faktor  yang  saling  terkait  antara  satu  dengan yang  lainnya,  diantaranya; Pertama ,  sangat mudahnya  para  remaja  dalam  mengakses berbagai  konten  yang  bermuatan  negatif /pornografi  baik  yang  di  internet,  majalah, maupun  video  porno. Kedua ,  minimnya pengawasan  dari  orang  tua  secara  langsung. Ketiga ,  faktor  fisik  remaja  yang    mengalami pubertas.
Tentu,    hal  demikian  sangat  bertentangan dengan  norma  apapun  baik  norma    agama, norma  hukum,  serta  norma    kemanusiaan. Kelahiran  anak  yang    seharusnya  di  anggap sebagai  suatu    anugerah  yang  tidak  terhingga dari Allah  SWT, justru malah dianggap  sebagai suatu  beban  yang  mana  kehadirannya  tersebut tidak diinginkan.
Teori  adalah  alat  yang  berguna  dalam membantu  manusia  untuk  dapat  memahami  dan menjelaskan  mengenai  dunia  di  sekitar  kita  atau kehidupan  manusia.  Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  teori  kriminologi,  dimana  dalam teori  kriminologi  akan  membantu  manusia memahami  mekanisme  kerja  sistem  peradilan pidana  dan  pemegang  peranan  dalam  sistem peradilan.  Teori  kriminologi  dapat  digunakan dalam  menegakkan  penjatuhan  hukum  pidana
terhadap sesorang yang telah terbukti melakukan tindak  pidana,  karena  teori  kriminologi menawarkan jawaban atas pertanyaan bagaimana  atau  mengapa  orang  dan  perilaku tertentu  dianggap  jahat  oleh  Masyarakat  yang berkaitan dengan tindak pidana aborsi (Djanggih, & Qamar, 2018).
Di  negara  Indonesia  perlu  meninjau  ulang apa  yang  sebenarnya  menjadi  tujuan  dari  suatu perbuatan  aborsi  tersebut.  Perempuan    yang melakukan tindakan  aborsi, dapat melakukannya sendiri,  dengan  berbagai  cara  agar  dapat melakukan  aborsi,  seperti  makan-makanan  yang bisa  membuat  janin  mengalami  keguguran  atau minum  obat-obatan  yang  bisa  menggugurkan kandungan,  atau  seseorang/perempuan  akan menggugurkan  kandungannya  /aborsi  dengan meminta bantuan dukun maupun orang lain yang tidak kompeten dalam bidang tersebut,  sehingga pada  akhirnya  dapat  menimbulkan  berbagai gejala  komplikasi,  seperti  infeksi,  perdarahan hebat, kemandulan atau bahkan bisa mengakibatkan  kematian  terhadap  perempuan yang  melakukan aborsi (Lestari, 2020).
Sejauh ini , persoalan aborsi dianggap oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia sebagai tindak pidana. Namun, hukum positif di Indonesia menyatakan  bahwa  tindakan  aborsi  pada  kasus tertentu,  dapat  dibenarkan  apabila  merupakan abortus  provocatus medicialis . Sedangkan aborsi yang  digeneralisasi  menjadi  suatu  tindak  pidana atau  dilarang  lebih  dikenal  sebagai abortus provocatus criminalis. Dokter tidak diperbolehkan
melakukan  tindakan  aborsi  atau  pengguguran kandungan  tanpa  alasan  medis  yang  kuat.  Ada beberapa  macam  aborsi  seperti  abortus  spontan ( abortus  spontaneus ),  abortus  terapeutik/medis ( abortus  provocatus  therapeticum )  dan  abortus buatan (abortus provocatus criminalois)
(Mayendri, & Prihantoro, 2020) .
Aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan  terhadap  hilangnya  nyawa  yang pengaturannya  terdapat  di  KUHP  dalam  Pasal 346,  Pasal  347,  dan  Pasal  348.  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana tidak membedakan antara Abortus  Therapeuticus (aborsi  karena  indikasi medis)  dan Abortus  Criminalis (aborsi  karena tindak  pidana).  Semua  aborsi,  merupakan  suatu tindakan  yang  bisa  dikenakan  sanksi  pidana. Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  36  Tahun 2009  tentang  Kesehatan,  aborsi  telah  diatur didalam  Undang-Undang  kesehatan  tersebut. Pada  prinsipnya,  pengaturan  aborsi  dalam Undang-undang  Kesehatan  sejalan  dengan aturan  yang  berada  di  dalam  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana,  yaitu  melarang  setiap orang untuk melakukan tindakan aborsi (Arsalna, & Susila, 2021)
Pada  konteks  kehendak  setiap  individu, keputusan  dan  pilihan  untuk  melakukan  aborsi atau  mempertahankan kehamilan yang sekarang telah  dikenal  dengan  suatu  istilah  yang  disebut pro  choise yaitu  golongan  yang    memandang aborsi  sebagai  hak  mutlak    dan  pilihan  bagi  ibu yang  mengandung    tersebut,  sedangkan pro  life yaitu    cara  berpikir  yang  menyatakan  bahwa
keputusan dalam melakukan
Tindakan menggugurkan kandungan melalui  praktik  aborsi harus dihindari.
Kelompok pro  life berpikir  bahwa  janin memiliki  hak  untuk  hidup  yang  tidak  boleh dirampas  haknya  oleh  siapapun,  termasuk  oleh ibu  kandungnya.  Melakukan  tindakan  aborsi sama  halnya  dengan  melakukan  pembunuhan, dimana    pembunuhan  adalah  tindakan menghilangkan nyawa yang tidak boleh dilakukan dan merupakan dosa yang  sangat   besar.  Oleh karena  itu  penganut    paham prolife sangat menentang    jika  ada  seseorang  melakukan tindakan  aborsi. Sehingga, adanya safe abortion akan  membuat    berkurangnya  atau  setidaknya mencegah jumlah kematian ibu akibat aborsi.
Acapkali,  yang  memandang  aborsi sebagai  tindak  pidana,  tentu  juga  memiliki beberapa sebab yang melatar belakangi. Karena, tindak  pidana  apa  saja  sangat  berhubungan dengan    kemiskinan,  pendidikan,  pengangguran dan  beberapa  faktor  sosial  ekonomi  lainnya. Paling  utama,  hal  ini  seringkali  terjadi  terhadap negara  yang  sedang  berkembang,  dimana pelanggaran norma-norma dilatarbelakangi karena hal tersebut.
Faktor  latar  belakang  yang  lebih  dominan adalah  faktor  lingkungan.  Bonger  dalam “in leiding tot the criminologie” mencoba menjelaskan betapa  pentingnya  faktor  lingkungan  sebagai penyebab terjadinya kejahatan. Sehingga dengan demikian  di  atas  dikatakan  bahwa  selain  kedua faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor pendidikan,
faktor lingkungan lebih dominan terutama kondisi kehidupan  manusia  dengan  kemajuan  ilmu pengetahuan dan teknologi.
Perbandingan  di  Negara  luar  contohnya negara  Mexico,  Fondo  Maria  adalah  dana pendampingan aborsi yang memberikan dukungan  informasi,  logistic  keuangan,  dan emosional  kepada  oran-orang  yang  mencari perawatan  mengenai  aborsi  di  Mexico.  Dalam penelitian studi cross-sectional meneliti mengenai faktor-faktor  yang  memengaruhi  pengambilan keputusan dan kontribusi terhadap keterlambatan dalam mengakses perawatan dan mengeksplorasi  pengalaman  dengan  dukungan Fondo  Maria  dikalangan  Wanita  yang  tinggal  di luar Mexico City.
Sejak tahun 2011  hampir dari 100 tagihan “detak  jantung”  janin  telah  diperkenalkan  di  25 negara  bagian  di  Amerika  Serikat.  Pada  taun 2019 setidaknya ada 16 negara bagian yang telah mengusulkan  pelarangan  aborsi  pada  “detak jantung”  janin.  Hingga  saat  ini,  hanya  ada  3 negara  bagian  yang  memberlakukan  mengenai larangan aborsi tersebut (Garnsey dkk, 2022).
Kemudian  di  Nepal  Pemerintah  tidak melakukan  upaya  untuk  menyebarkan  informasi tentang Medical  abortion (MA)  di  kalangan masyarakat  atau  bahkan  di  antara  penyedia layanan kesehatan, pengetahuan dan penggunaan Medical  abortion (MA)  tetap  rendah di Nepal. Catatan dari 6 kabupaten di mana fase percontohan  dari  program  nasional  yang diproyeksikan  dilakukan  menunjukkan  bahwa
1718  perempuan  menerima Medical  abortion (MA) dan 26.620 perempuan menjalani MVA atau dilatasi  dan  kuretase  (D&C)  selama  fase percontohan 6 bulan. Selama fase postpilot, dari 1  Juli  hingga  31  Desember  2009,  jumlah perempuan  yang  menerima Medical  abortion (MA),  2563,  hanya  sedikit  meningkat,  sementara 8237  menjalani  MVA—walaupun  MA  ditawarkan gratis  di  39  klinik  negeri  dan  swasta. berpartisipasi dalam program percontohan. Survei akhir untuk proyek percontohan awal mengungkapkan  bahwa  bahkan  di  6  kabupaten percontohan,  hanya  15%  dari  wanita  menikah yang  mengetahui  ketersediaan Medical  abortion (MA) (Tamang dkk, 2012).
Terjadinya  aborsi  bukan  hanya  masalah medis  tetapi  juga  telah  menjadi  salah  satu masalah  sosial  yang  nyata  di  masyarakat. Masalah yang menyangkut kehidupan seksualitas terutama  dikalangan  remaja,  serta  belum mendapatkannya perhatian lebih yang menyangkut masalah kehidupan seksualitas para remaja  saat  ini  atau  pemahaman  mengenai bahaya  yang  ditimbulkan  dari  perbuatan  aborsi serta  hukuman  bagi  yang  melakukan  tindakan aborsi tersebut. Masyarakat pun masih ada yang beranggapan  bahwa  masalah  seksualitas  atau pemahaman  mengenai  aborsi  terlalu  sensitif untuk  dibicarakan  dikalangan  individu  dengan individu  maupun  di  tingkat  masyarakat  pada umumnya.
Praktek  aborsi  sudah  bukan  rahasia  lagi, apalagi  dengan  maraknya  pergaulan  bebas  dan
prostitusi  dewasa  dewasa  ini.  Juga  dengan meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah. Hal inilah  yang  mendorong  orang-orang  tertentu cenderung  melakukan  aborsi  atau  melakukan aborsi untuk menghilangkan aib (Sari, 2013). Dan seks  bebas  dan  aborsi  memiliki  kaitan  yang begitu kuat. Ketika dua orang berhubungan seks bebas,  ini  adalah  awal  dari  pembuahan  sperma dan sel telur, baik diinginkan maupun tidak (Tina, Subaidi, & Kalsum, 2021).
Umumnya yang melakukan tindakan aborsi disebabkan adanya permasalahan dan juga faktor dari pelaku aborsi itu sendiri, yang pertama faktor ekonomi  atau  faktor  individu.  Faktor  ekonomi akan  muncul  karena  khawatir  mengalami kemiskinan  sehingga  tidak  ingin  memiliki  banyak anak.  Sedangkan  faktor  individu  muncul  karena ingin  mempertahankan  bentuk  tubuh  yang langsing.  Faktor  kecantikan.  Faktor  ini  muncul ketika  ada  kekhawatiran  janin  dalam  kandungan akan  lahir  dengan  cacat  akibat  radiasi,  obat- obatan  atau  keracunan.  faktor  akhlak.  Faktor  ini muncul  karena  ibu  hamil  tidak  dapat  lagi menerima  sanksi  sosial  dari  masyarakat  akibat kehamilan di luar nikah. Faktor lingkungan. Faktor ini  muncul  karena  ada  pihak  yang  menyediakan fasilitas aborsi, seperti dokter, bidan, tukang urut atau klinik pengobatan alternatif (Rini, 2022) .
Kehidupan  seks  sebelum  menikah  juga merupakan  salah  satu  dari  sekian  banyak  faktor penyebab terjadinya aborsi, mulai dari pergaulan remaja  yang  ada  saat  ini  sangat  penting  untuk diperhatikan  oleh  orang  tua,  karena  pergaulan
bebas dapat memberikan dampak negatif dimana seks  pranikah  saat  ini  banyak  dilakukan  oleh anak  remaja  yang  masih  bersekolah  yang  dapat menimbulkan  dampak  negatif  seperti  penyakit dan  dapat  menimbulkan  perilaku  aborsi  apabila hubungan tersebut dilakukan sebelum seseorang berusia 17 tahun (Ayunda, & Roselvia, 2021).
Aborsi  yang  dilakukan  saat  ini  tidak berdasarkan  aturan  menurut  undang-undang kesehatan, tetapi dilakukan dengan menyimpang dari  aturan  tersebut.  Karena  itulah  aborsi  yang terjadi  tidak  terlepas  dari  pergaulan  remaja  saat ini  yang  sangat  memprihatinkan,  karena  banyak remaja  yang  melakukan  seks  bebas  dengan pacarnya.  Dan  akibatnya  hamil  di  luar  nikah (Hamdayani dkk, 2021).
Aborsi memiliki resiko yang tinggi terhadap kesehatan  dan  keselamatan  seorang  wanita bahkan  dapat  berakibat  fatal  berupa  kematian. Tidak benar mengatakan bahwa seseorang yang melakukan  aborsi  tidak  merasakan  apa-apa  dan dapat langsung pulang. Ini adalah informasi yang salah  dan  sangat  menyesatkan  bagi  setiap wanita,  apalagi  yang  bingung  karena  tidak menginginkan  kehamilan  yang  sudah  terlanjur terjadi,  sehingga  tidak  berpikir  dua  kali  untuk langsung  melakukan  aborsi  tanpa  memikirkan resikonya (Saifullah, 2011).
Penghentian  konten  (aborsi)  sering menjadi  bahan  diskusi  baik  di  forum  resmi maupun tidak resmi. Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin mengkhawatirkan.
Kekhawatiran  ini  bukan  tanpa  alasan  karena
selama  ini  perilaku  atau  tindakan  aborsi  banyak menimbulkan  dampak  negatif  bagi  para  pelaku aborsi (Syakirin, 2021).
Menggugurkan kandungan dilarang karena perbuatan  menghentikan  secara  paksa  janin dalam  kandungan  sebelum  waktu  janin  lahir, selain  itu  juga  melakukan  pengguguran  adalah perampasan hak hidup calon bayi, dampak buruk pengguguran  bagi  perempuan  jika  pengobatan aborsi  gagal  menyebabkan  perempuan  menjadi mandul (kemungkinan tidak bisa melahirkan lagi), aborsi menimbulkan gejala komplikasi lebih lanjut yang dapat menyebabkan kematian, dan akhirnya aborsi  juga  menyebabkan  gangguan  jiwa  pada perempuan  yang  melakukannya  (Wisnumurti,  & Parwata, 2021).
Pada  penelitian  ini  menambahkan  sudut pandang dari para medis serta masyarakat, yang pada  penelitian-penelitian  sebelumnya  belum membahas  secara  ringkas  dan  rinci  mengenai Penjatuhan  Pidana  Bagi  Pelaku  Tindak    Pidana Aborsi.  Para  medis  maupun  masyarakat  yang melakukan  aborsi  dalam  penelitian  ini  mereka adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan aborsi. Aborsi sudah perlu mendapatkan perhatian  melalui  pengaturan  yang  lebih  bijak untuk menghindari praktik aborsi yang tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan serta hak asasi perempuan dan anak (janin) (Mulyana, 2017).
Aborsi  dalam  konsep  hukum  dalam kaitannya  dengan  nilai-nilai  moral  menjadikan aborsi  tidak  hanya  bertentangan  dengan  hukum
positif  negara,  tetapi  juga  bertentangan  dengan nilai-nilai  etika  dan  moral    (Fuad,  2014).  Tujuan yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  pemidanaan  pelaku  tindak pidana  aborsi  dan  menganalisis  putusan  hakim terhadap tindak pidana aborsi. .
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  penulis cari, sebagai perbandingan dari jurnal atau artikel yang  terdahulu  yaitu  penelitian  tentang “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan  Aborsi  Karena  Kehamilan  Di  Luar Nikah” dimana  pembahasan  penelitian  tersebut mengenai  faktor-faktor  yang  melatar  belakangi terjadinya  aborsi  dikalangan  remaja  (Arsalna,  & Susila, 2021), namun berbeda dengan fokus pada penelitian  ini  secara  garis  besar  membahas mengenai  penjatuhan  pidana  bagi  pelaku  tindak pidana  yang  melakukan  aborsi.  Selanjutnya penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap  Perempuan  dan  Anak  Akibat  Tindak Pidana  Abortus  Provocatus  Criminalis ” ,  pada penelitian tersebut berfokus kepada upaya dalam melindungi  Perempuan  dan  anak  akibat  tindak pidana aborsi (Mulyana, 2017), sedangkan dalam penelitian  ini  berfokus  pada  penjatuhan  pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana aborsi.
Lebih lanjut penelitian  Riza Y Sari tentang Aborsi  Korban  Perkosaan  Perspektif  Hukum Islam  Dan  Hak  Asasi  Manusia , pada  penelitian tersebut  membahas  mengenai  kebijakan  hukum Islam  tentang  aborsi  dilakukan  oleh  korban perkosaan  lebih  relevan  untuk  dijalankan  (Sari, 2013). Berbeda dengan fokus pembahasan pada
penelitian ini yang mana penelitian ini membahas lebih  mengarah  pada  kebijakan  nasional, berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009 tentang  Kesehatan, Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana.
Sedangkan  dari  publikasi  Internasional didapati  penelitian  Anand  Tamang  dkk  dengan judul Factors associated with choice of medical or surgical abortion among women in Nepal , dalam penelitian  tersebut  untuk  menyelidiki  faktor  yang terkait  dengan  pilihan  perempuan  untuk  aborsi medis (MA) atau aspirasi vakum manual (MVA) di Nepal atau melegalkan aborsi di Nepal (Tamang dkk, 2012) , fokus pembahasan tersebut tentunya berbeda dengan fokus pembahasan penelitian ini yaitu mengenai dilarangnya aborsi terhadap kaum Wanita atau Perempuan di negara Indonesia.
Dan  penelitian  dari  Camille  Garnsey  dkk dengan  judul Factors  influencing  abortion decisions,  delays,  and  experiences  with  abortion accompaniment  in  Mexico  among  women  living outside  Mexico  City:  results  from  a  cross- sectional  study, pada  penelitian  tersebut mayoritas  wanita  menganggap  bahwa  aborsi sangat  sulit  diakses  di  negara  asal  mereka  dan pengalaman  serta  pilihan  mereka  dipengaruhi oleh  biaya  yang  terkait  dengan  mendapatkan aborsi,  kurangnya  waktu,  persepsi  tentang keamanan aborsi medis di luar pengaturan klinik, dan  kekhawatiran  tentang  pengungkapan (Garnsey dkk, 2022), berbeda pada penelitian ini berfokus  kepada  mudahnya  akses  aborsi  di
Indonesia  dengan  berbagai  cara  dari  cara  legal sampai dengan cara illegal.
Kebaharuan  dalam  penelitian  ini  yaitu berfokus pada upaya penjatuhan pidana terhadap pelaku  aborsi, sesuai  dengan aturan perundang- undangan,  dan  menguraikan  bahwa  Aborsi sendiri  memiliki  dampak  atau  resiko  bagi seseorang  setelah  melakukan  aborsi  ini  dimana maraknya  aborsi  yang  dilakukan  oleh  remaja  di bawah  umur  yang  disebabkan  oleh  hubungan seks  pranikah  dapat  mempengaruhi  resiko  fisik, psikis dan sosial. Dibandingkan dengan beberapa negara  lain  seperti  Perancis,  Italia,  Belanda, Tunisia, Turki dan Singapura yang membolehkan aborsi  atas  permintaan  ibu  hamil  dengan berbagai alasan (Soge,  2009), namun di Negara Indonesia  aborsi  telah  dilarang  atau  tidak diperbolehan.

## B. METODE PENELITIAN
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan  yuridis  normatif  yang  artinya hukum  dipandang  sebagai  norma    masyarakat yang terdapat dalam Undang-Undang.
Pendekatan  yuridis  normatif  pada  dasarnya mengikuti  pola  penelitian  ilmu-ilmu  hukum, Doktrinal  dan  apa  yang  tertulis  dalam  Undang- Undang (Sunggono, 2006).
Metode  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  studi  literatur.  Data perpustakaan  diperoleh  dari  perpustakaan  yang bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan, buku-buku,  naskah  dinas  dan  hasil  penelitian  itu
sendiri.  Sedangkan  metode  analisis  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Penjatuhan  Pidana  Bagi  Pelaku  Tindak Pidana Aborsi
Secara etimologis, aborsi berasal dari kata abort yang  artinya  jatuh.  Sedangkan  aborsi  atau abortus berarti menggugurkan atau menggugurkan  kandungan.  Perbedaan  aborsi terletak  pada  ada/tidaknya  unsur  kesengajaan (Ekotama,  2001).  Dalam  hal  ini,  aborsi  adalah keluarnya  janin  dengan  sengaja,  sedangkan keguguran  adalah  keluarnya  janin  secara  tidak sengaja sebelum waktu kelahiran. Aborsi menuai pro  dan  kontra  jika  dilihat  berdasarkan  kondisi tertentu  pada  ibu  hamil  dan  janin  yang dikandungnya.  Dengan  demikian,  aborsi  tidak lepas  dari  perhatian  dokter,  tenaga  kesehatan dan  tenaga  medis  lainnya  karena  menyangkut bayi/janin  dalam  kandungan  dan  keselamatan jiwa ibu.
Kebijakan aborsi didasarkan pada peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia  yang tertuang  dalam  KUHP  dan  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan sebagai berikut:
a. Kebijakan Aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam ketentuan Pasal 346  yang  menyatakan  “Seorang  wanita  yang dengan sengaja menggugurkan atau membunuh  kandungannya  atau  menyuruh
orang  lain  untuk  melakukan  itu,  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat tahun”. Pasal 347  berbunyi  “(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau membunuh  kandungan  seorang  wanita  tanpa persetujuannya,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan  tersebut  mengakibatkan  matinya wanita  tersebut,  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  lima  belas  tahun.  Pasal 348  menyatakan  “(1)  Barang  siapa  dengan sengaja  menggugurkan  atau  membunuh kandungan seorang wanita dengan persetujuannya,  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  lima  tahun  enam  bulan. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita  itu,  diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  tujuh  tahun,  dan  Pasal  349 berbunyi  “Jika  seorang  dokter,  bidan  atau apoteker  membantu  melakukan  kejahatan menurut  Pasal  346,  atau  melakukan  atau membantu  melakukan  salah  satu  kejahatan yang  diterangkan  dalam  pasal  347  dan  348, pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiga dan hak untuk melakukan penggeledahan  dalam  mana  kejahatan  itu dilakukan  dapat  dicabut”.  Prosedur  aborsi harus  terlebih  dahulu  mendapat  izin  dari  ibu hamil  atau  keluarga  dekatnya,  kecuali  dalam keadaan  darurat  yang  dimaksudkan  untuk menyelamatkan  nyawa  ibu  dan/atau  janin yang  dikandungnya.  Sebelum  melakukan aborsi,  dokter  akan  menjelaskan  tata  cara
atau prosedur yang akan dilakukan kemudian dilanjutkan  dengan  persetujuan  pasien  atau keluarga.  Kesepakatan  antara  dokter  dengan pasien  atau  keluarga  disebut  kesepakatan terapeutik (Deshaini, & Oktarina, 2020).
b. Kebijakan  Aborsi  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor    36    Tahun    2009  tentang Kesehatan terletak pada  Pasal  75,  76, dan Pasal    77  memberikan  penegasan  mengenai pengaturan tentang aborsi.
2. Analisis  Putusan  Hakim  Terhadap  Tindak Pidana  Aborsi  (Studi  Putusan  Pengadilan Negeri Nomor: 187/Pid.B/2018/PN  Palu)
Berdasarkan  Pasal  346    Kitab  Undang- Undang  Hukum    Pidana    yang    menyatakan bahwa:
“Seorang  wanita  yang  dengan  sengaja menggugurkan atau membunuh kandungannya atau memerintahkan orang lain untuk melakukan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
Pasal  346  KUHP  menjelaskan  bahwa pidana penjara diberikan kepada perempuan atau ibu  hamil  yang  dengan  sengaja  menggugurkan kandungannya,  baik  atas  kemauan  sendiri maupun atas perintah orang lain. Hal ini didasari adanya  kehamilan  yang  tidak  diinginkan  (KTD) yang dipengaruhi oleh beberapa faktor; Pertama, faktor  ekonomi,  yaitu,  keterbatasan  ekonomi, misalnya:  karena  tidak  mampu  menghidupi  anak yang  dikandungnya,  maka  aborsi  menjadi pertimbangan.  Kedua,  faktor  sosial,  karena  anak yang  dikandungnya  malu  akibat  hubungan terlarang,  misalnya  karena  hamil  di  luar  nikah
atau  akibat  perselingkuhan  sehingga  malu  pada keluarga  atau  tetangganya.  Ketiga,  faktor  lain seperti  kehamilan  akibat  gagalnya  program  KB, dimana  anak  yang  dikandung  tidak  termasuk dalam  rencana  hidup  bersama  suami.  Di  Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan berbunyi:
“Barangsiapa  dengan  sengaja  melakukan aborsi  tidak  sesuai  dengan  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  75  ayat (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar”.
Artinya, perbuatan “dengan sengaja” di sini diidentikkan  dengan  melakukan  aborsi  tidak sesuai  dengan  ketentuan,  yaitu  tanpa  adanya indikasi  kegawatdaruratan  medis,  korban perkosaan atau aborsi secara tidak sah.
Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri Palu Nomor: 187/Pid.B/2018/PN Palu menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana  “sebagai  orang  yang  melakukan,  disuruh melakukan,  atau  ikut  serta  dalam  melakukan perbuatan  yaitu  dengan  sengaja  melakukan aborsi  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal  75  ayat  (2)  tentang  Undang-Undang Kesehatan. Oleh karena itu, putusan hakim diatas menunjukkan  bahwa  undang-undang  Kesehatan dapat  memberikan  kepastian  hukum  bagi  setiap orang  yang  dengan  sengaja  menggugurkan kandungan atau memerintahkan orang lain untuk melakukan  pengguguran  kandungan  secara
melawan  hukum,  tanpa  adanya  indikasi kegawatdaruratan medis dan korban perkosaan.
Terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis Hakim  menilai  sebagai  berikut;  Pertama,  orang yang  melakukan,  menyuruh  melakukan  atau  ikut melakukan; Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1  KUHP  menyatakan  bahwa  orang  yang melakukan  tindak  pidana  dipidana  sebagai pelaku,  orang  yang  melakukan,  menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu,  maka  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP dapat  dibedakan:  a.Orang    yang    melakukan; b.Orang  yang  menyuruh    lakukan;  c.Orang  yang turut  melakukan.
Kedua, unsur ikut “melakukan” dirumuskan dalam  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP.  Yang dimaksud  dengan  turut  serta  dalam  rumusan  ini adalah  mereka  yang  secara  bersama-sama melakukan  tindak  pidana,  sehingga  dengan sengaja  turut  serta  atau  bersama-sama melakukan  sekurang-kurangnya  2  (dua)  orang yang  melakukan  (pleger)  dan  mereka  yang  turut serta  (medepleger)  peristiwa  pidana  itu . Adanya kerja sama secara sadar adalah setiap perbuatan saling  mengetahui  perbuatan  dari  pelaku-pelaku peserta lainnya. Tidak tersirat apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, padahal kesepakatan  itu  baru  terjadi  menjelang  atau bahkan  pada  saat  kejahatan  itu  dilakukan, termasuk kerjasama secara sadar.
Menimbang  dan  berdasarkan  alasan- alasan  tersebut  di  atas  maka  unsur  orang  yang melakukan,  menyuruh  melakukan  atau  turut
melakukan” telah terpenuhi. Karena seluruh unsur Pasal 194 juncto Pasal 75 ayat (2) huruf a dan b UU  No.  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa  harus  dinyatakan  terbukti  secara  sah dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana sebagaimana  didakwakan  dalam  surat  dakwaan alternatif pertama.
Pada  tahap  persidangan  terdakwa melakukan  pembelaan  atau  permohonan  yang selanjutkan    akan    dipertimbangkan    sebagai keadaan  yang    meringankan  terdakwa.  Majelis Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai  alasan  pembenaran  maupun  dalih, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Jika terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum.
Memperhatikan Pasal 194 juncto Pasal 75 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP dan peraturan  perundang-undangan  terkait  lainnya  . Dengan  demikian,  hal  ini  menunjukkan  bahwa kriminalisasi  aborsi  di  Indonesia  sudah  sesuai dengan  undang-undang  yang  ada,  tidak  hanya menegakkan  hukum  dengan  kata-kata  dalam peraturan  saja,  tetapi  juga  menjalankan  dengan empati,  dedikasi  dan  komitmen  terhadap  pelaku aborsi yang ilegal tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

## D. SIMPULAN
Pelaku  yang  melakukan  aborsi  khususnya di negara Indonesia dapat dikenakan sanksi atau hukuman  berupa  tindak  pidana  aborsi, berdasarkan  Pasal  194  UU  Kesehatan  bahwa barangsiapa  dengan  sengaja  melakukan  aborsi tidak  sesuai  dengan  ketentuan  dimaksud  dalam Pasal  75  (2)  diancam  dengan  pidana.  penjara paling  lama  10  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp. 1 miliar. Selain itu, sanksi pidana aborsi juga diatur  dalam  KUHP  Pasal  299,  346,  347,  348, 349,  dan  350,  serta  diatur  dalam  Pasal  194  UU Kesehatan  Nomor  36  Tahun  2009.  Guna meminimalisisr terjadinya aborsi, dengan  adanya peraturan  Undang-Undang  Kesehatan  Nomor  36 Tahun  2009  masyarakat  bisa  lebih  paham  akan bahayanya  jika  melakukan  aborsi  dan  hukuman yang  nantinya  jika  melakukan  tindak  pidana aborsi.
Sanksi  dijatuhkan  atas  dasar  melindungi perempuan  dari  aborsi  tidak  aman  yang  dapat menyebabkan  hal-hal  buruk  terjadi  pada  tubuh orang  yang  melakukannya,  serta  melindungi  hak asasi manusia. Karena pada dasarnya anak yang masih  dalam  kandungan  sudah  memiliki  hak asasi  manusia.  Analisis  putusan  hakim  terhadap tindak  pidana  aborsi  dalam  perkara  putusan pengadilan (Negeri Palu Nomor: 187/Pid.B/2018/PN  Palu)  yang  menyatakan Zatriadi  Alias  Adi  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  perbuatan tindak pidana pengguguran kandungan tanpa ada indikasi  kedaruratan  medis.  Oleh  karena  itu
dipidana  terhadap  terdakwa  dengan  pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar
Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Menetapkan  jangka  waktu  penangkapan  dan penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa  untuk dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan. Dengan demikian, hal ini menunjukkan  bahwa  hukuman  aborsi  di Indonesia sudah sesuai dengan hukum yang ada, tidak  hanya  menegakkan  hukum  dengan  kata- kata  dalam  peraturan  saja,  akan  tetapi  juga menjalankan  dengan  empati,  dedikasi  dan komitmen  terhadap  pelaku  aborsi  yang  ilegal tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

## DAFTAR  PUSTAKA JURNAL
Arsalna, Hanifta Andras., & Susila, Moh Endriyo.
(2021). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja  Yang  Melakukan  Aborsi  Karena Kehamilan  Di  Luar  Nikah .  Indonesian Journal of Criminal  Law and Criminology (IJCLC) ,Vol.2,(No.1),pp.1-11. https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.11563 Syakirin, A. (2021). Dualisme Abortus Provocatus Dalam  Perspektif  Regulasi  (Perundang- Undangan)
Di
Indonesia).
Al-
Syakhsiyyah;  Journal  of  Law  and  Family Studies ,Vol.3,(No.1),pp.1-15.
https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php /syakhsiyyah/article/view/3008
Ayunda,  Rahmi.,  &  Roselvia.,  Revlina  Salsabila.
(2021).  Kajian  Perbandingan  Tentang
Ketetapan  Hukum  Aborsi  Di  Indonesia Dan Chili. Jurnal Supremasi , Vol.11, (No.
2),pp.48-62.https://doi.org/10.35457/
supremasi.v11i2.1443
Djanggih,  Hardianto.,  &  Qamar,  Nurul.  (2018).
Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime .  Pandecta  Research  Law  Journal , Vol.13,(No.1),pp.10-23. https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.1
4020
Fuad,  F.  (2014).  Aborsi  sebuah  Pedebatan Filsafat  Hukum. Lex  Jurnalis ,  Vol.11,
(No.1),pp.1-8.  https://doi.org/10.47007/ lj.v11i1.384
Garnsey,  Camille.,  Wollum,  Alexandra.,  Huerta,
Sofía  Garduño.,  Uribe,  Oriana  López., Keefe-Oates, Brianna., & Baum, Sarah E. (2022).  Factors  influencing  abortion decisions,  delays,  and  experiences  with abortion  accompaniment  in  Mexico among women living outside Mexico City: results from a cross-sectional study. Sex Reprod  Health  Matters ,  Vol.29,  (No.3). pp.166-180. https://doi.org/10.1080/ 26410397.2022.2038359
Hamdayani., Sainah., Sofyan, Muh., & Putri Ilham Nur.  (2021).  Hubungan  Pengetahuan Dengan  Sikap  Remaja  Tentang  Dampak Aborsi. Jurnal  Keperawatan  Florence Nightingale  (JKFN) ,  Vol.  4,  (No.  2),  pp. 78-82.  https://doi.org/10.52774/jkfn.v4i2. 82
Deshaini,  Liza.,  &  Oktarina,  Evi.  (2020).
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelaku Tindak Pidana Aborsi. Jurnal Solusi Unpal ,
Vol.18,(No.3),pp.1-10.  https://doi.org/10.3 6546/solusi.v18i3.303
Lestari,  Rinna  D.  (2020).  Perlindungan  Hukum
Perempuan  Pelaku  Aborsi  Dari  Korban Perkosaan  Terhadap  Ancaman  Tindak
Pidana  Aborsi .  MAGISTRA  Law  Review , Vol.01,(No.01) , pp.1-22.
http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malr ev/article/view/1406/1754
Mulyana,  A.  (2017).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Perempuan  dan  Anak  Akibat Tindak  Pidana  Abortus  Provocatus Criminalis . Jurnal  Wawasan  Yuridika , Vol.1,(No.2),pp.139-154.
http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v1i2.132
Mayendri,  Edelwis  Tiara  Poespa.,  &  Prihantoro,
Edi.  (2020).  Decision  Making  Remaja Melakukan Aborsi pada Kehamilan di Luar Nikah. Journal  of  Servite, Vol.2,  (No.1), pp.26-36.  https://doi.org/10.37535/1020021 20203
Rini.  (2022).    Ketika  Aborsi  Menjadi  Pilihan:
Analisis  Pengambilan  Keputusan  Dalam Melakukan  Aborsi. Ikra-Ith  Humaniora:
Jurnal  Sosial  &  Humaniora ,  Vol.6,  (No.3), pp.77-87.https://journals.upi-yai.ac.id/index. php/ikraith-humaniora/article/view/1487
Sari,  Riza  Y,  (2013).  Aborsi  Korban  Perkosaan
Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hak  Asasi Manusia. AL-HUKAMA;  The  Indonesian
Journal  of  Islamic  Family  Law ,  Vol.3, (No.1),pp.34-82.https://doi.org/10.15642/al- hukama.2013.3.1.34-82
Saifullah, M. (2011). Aborsi Dan Resikonya  Bagi Perempuan .  Jurnal  Sosial  Humaniora , Vol.4,(No.1),pp.13-25. http://dx.doi.org/10.
12962/j24433527.v4i1.636
Soge,  P.  (2009).  Legalisasi  Aborsi  di  Indonesia Perspektif  Perbandingan  Hukum  Pidana:
Antara Common Law System dan Civil Law System . Jurnal  Hukum  IUS  QUIA
IUSTUM,Vol.16,(No.4),pp.497-514. https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss4.a rt4
Tamang,  Anand.,  Tuladhar,  Shareen.,  Tamang,
Jyotsna.,  Ganatra,  Bela.,  &  Dulal,  Bishnu.
(2012).  Factors  associated  with  choice  of medical or surgical abortion among women in  Nepal. International  Journal  of Gynecology&Obstetrics , Vol.118,  IssueS1,
pp.552-556.
https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2012.05.011
Tina,  Agustina.,  Subaidi,  Joelman.,  &  Kalsum,
Ummi.  (2021).  Aborsi  Dalam  Perspektif Undang-Undang  Kesehatan  Dan  KUHP .
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum ,Vol.4,(No.2),pp.85-108,
https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4076
Wisnumurti,  Bagus.,  &  Parwata,  I  Gusti  Ngurah.
(2021). Tindak Pidana Aborsi Oleh Wanita Remaja  Hamil  Diluar  Nikah  Ditinjau  Dari KUHP  Dan  UU  Kesehatan . Jurnal  Kertha
Wicara ,Vol.10,(No.3),pp.218-229. https:// doi.org/ 10.24843/KW.2021.v10.i03.p03

## BUKU
Ekotama,  S.  (2001). Abortus  provocatus  bagi korban perkosaan. Yogyakarta: Universitas
Atmajaya Yogyakarta
Sunggono,  B.  (2006). Metode  Penelitian  Hukum .
Jakarta: Raja Grafindo Persada.