Pemanfaatan  teknologi  Informasi,  Sosialisasi  Pajak,  Pengetahuan  Perpajakan,  dan Kepatuhan Pajak
Ajat Sudrajat 1 , Arles Parulian Ompusunggu 2
¹, 2 Universitas Pancasila, Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640

## I N F O   A R T I K E L
JEL Classification: H20 K34
Keywords: utilization information technology, socialization of taxes, tax knowledge, tax compliance.

## A  B  S  T  R  A  C  T
The taxpayer compliance in Indonesia to convey annual tax return is still low that only by 53.70% in 2012. This is one of the causes that tax revenues in Indonesia is still low. This study was conducted to test the effect of Utilization of  Information  Technology,  socialization  of  taxes  and  Tax  Knowledge  on  Tax compliance of individual taxpayer in The South Jakata Regional Office Directorate General of Taxation (DGT). This reaserch analyzed the questionnaires of primary data from 400 respondends of taxpayer. The testing of these variable using multiple regression analysis with SPSS version 21, with significance level of alpha 5%. The results showed that the Utilization of Information Technology, socialization of taxes and tax knowledge has positive influence and significant effect on tax compliance partially. While simultaneously affect on tax compliance. These findings contribute to the General of Taxation (DGT) can add as an alternative method to improve the taxpayer compliance. It can be concluded that tax compliance is affected by the utilization of information technology, socialization of taxes and tax knowledge and other variables not examined in this study.

## A  B  S  T  R  A  K
Kepatuhan  pajak  Wajib  Pajak  di  Indonesia  dalam  menyampaikan  SPT tahunan  masih  rendah  yaitu  hanya  sebesar  53,70  %  pada  tahun  2012.  Hal  ini merupakan salah satu penyebab masih rendahnya penerimaan pajak di Indonesia. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menguji  secara  empiris  pengaruh  Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di Kanwil DJP Jakarta Selatan. Penelitian ini menganalisis kuesioner dari data primer yang berasal dari jawaban responden sebanyak 400 Wajib Pajak. Pengujian variabel penelitian menggunakan analisis regresi berganda dengan program SPSS versi 21 dengan tingkat kesalahan 5%. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan tekhnologi informasi, sosialisasi pajak  dan  pengetahuan  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara parsial. Sedangkan pengujian secara bersama- sama (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Temuan ini dapat menambah kontribusi kepada DJP sebagai metode alternatif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Pemanfaatan tekhnologi Informasi, Sosialisasi Pajak dan Pengetahuan Pajak dan variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.
* Email Korespondensi: 1 sudrajat.gagnikel@gmail.com, 2 indotaxsolution@gmail.com

## Pendahuluan
1.
Kepatuhan pajak Wajib Pajak di Indonesia dalam menyampaikan SPT tahunan masih rendah yaitu  hanya  sebesar  53,70  %  pada  tahun  2012 (Antaranews,  21  November  2013).  Rendahnya kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab masih rendahnya penerimaan pajak di Indonesia, hal ini ditunjukan dengan masih relatif kecilnya tax  ratio  (yaitu  jumlah  pajak  yang  berhasil dipungut dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto). Sejak diubahnya sistem perpajakan dari Official  Assessment ke Self  Assessment pada tahun 1983, dituntut peran aktif dari masyarakat dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya secara  mandiri.  Sebagai  gambaran,  dari  data Direktorat  Jenderal  Pajak  (Kompas,  6  Maret 2014) bahwa potensi penerimaan pajak dari pajak orang pribadi belum tergali maksimal sedikitnya Rp 150 triliun.
Masalah  kepatuhan  pajak  adalah  pada pengenaan  pajak  itu  sendiri  Menggambarkan dan  menjelaskan  pola  –  pola  yang  diamati mengenai  ketidakpatuhan  pajak  yang  akhirnya dapat  menemukan  cara  untuk  mengurangi ketidakpatuhan pajak tersebut sangat penting bagi Negara  di  seluruh  dunia.  Ditambahkan  bahwa ekonomi  kepatuhan  pajak  dapat  didekati  dari berbagai perspektif yaitu: kepatuhan pajak dapat dipandang  sebagai  masalah  keuangan  publik, penyelenggaraan  hukum,  struktur  organisasi, tersedianya  jumlah  tenaga  kerja  atau  budaya atau kombinasi dari semuanya (Andreoni et all, 2006).
Kepatuhan  pajak  adalah  suatu  keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu,2006).. Berdasarkan data Kementrian Keuangan  Republik  Indonesia  (2012)  bahwa kepatuhan  wajib  pajak  Negara  Indonesia  tahun 2012 adalah sebesar 53,70%. Berdasarkan Buku Kemenkeu  Dasar-Dasar  Praktek  Penyusunan APBD  di  Indonesia,  bahwa  jumlah  wajib pajak  yang  terdaftar  selama  tahun  2007-2012 mengalami  kenaikan  setiap  tahuan.  Tahun 2012  Jumlah  Wajib  Pajak  terdaftar  mengalami kenaikan  sebesar  7.118.252  Wajib  Pajak,
sedangkan kenaikan penyampaian SPT Tahunan PPh  hanya  sebesar  3.991.723 Wajib  Pajak.  Hal ini  menunjukan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak masih  relatif  rendah  jika  dibandingkan  dengan jumlah wajib pajak yang mendaftar.
Kepatuhan Wajib Pajak adalah salah satu faktor penting dalam sistem perpajakan modern. Namun  tidaklah  mudah  untuk  diwujudkan, karena  masyarakat  belum  patuh  memenuhi kewajiban  dalam  hal  mendaftar  menjadi  Wajib Pajak,  membayar  dan  melaporkan  kewajiban perpajakannya.  Beberapa  alasan  yang  menjadi ketidakpatuhan (Yessi et al, 2012) yaitu:
1. keadilan sistem perpajakan,
2. norma sosial dan moral,
3. sanksi legal
4. religiulitas, dan
5. niat berprilaku tidak patuh.
Seperti yang dikemukakan oleh Nasucha (2004)  bahwa  dalam  sistem  perpajakan self assessment, prosedur  organisasi  baik  yang mencakup  prosedur  dalam  organisasi  maupun prosedur yang berkaitan dengan pelayanan kepada Wajib Pajak perlu mendapatkan perhatian paling besar dalam pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan  agar  timbul  kepatuhan Wajib  Pajak. Berbagai  cara  telah  dilakukan  oleh  pemerintah agar  dapat  meningkatkan  kepatuhan  Wajib Pajak yang masih rendah, seperti meningkatkan pemanfaatan  teknologi  informasi,  sosialisasi pajak, meningkatkan pengetahuan pajak kepada masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  menguji secara empiris pemanfaatan teknologi infromasi, spsialisai  pajak  dan  pengetahuan  perpajakan terhadap kepatuhan pajak.
Putri et al (2012) menyimpulkan bahwa sosialisasi  perpajakan  berpengaruh  terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak,  hal  ini  berarti  bahwa pemberian pemahaman kepada Wajib Pajak melalui sosialisasi  perpajakan  merupakan  hal  penting mengingat semakin maraknya aksi penghindaran pajak  atau tax  evasion yang  berakibat  akan mengurangi masuknya dana pajak ke kas negara, atau bahkan tidak ada dana yang masuk ke kas negara. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lidya (2013)
yang  berjudul  pengaruh  sosialisasi  perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Manado  dan  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Bitung.  Penelitian yang dilakukan oleh Lidya menyimpulkan bahwa sosialisasi  perpajakan,  pelayanan  fiskus  dan sanksi  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP Pratama  Manado  dan  KPP  Pratama  Bitung. Hal  ini  menunjukkan  adanya  upaya  dari  KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat  di  kedua kota  tersebut  terhadap  pentingnya  pajak  bagi pembangunan,  sehingga  dapat  meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Hasil penelitian Witono (2008)
menyatakan  bahwa  semakin  baik  pengetahuan Wajib  Pajak  dan  konsultan  pajak  terhadap peraturan  pajak  maka  semakin  tinggi  tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  Keadilan  Pajak sebagai  variabel  intervening.  Penelitian  yang serupa juga dilakukan oleh Nazir (2010) dengan judul  pengaruh  pengetahuan  pajak  dan  sistem administrasi  perpajakan  terhadap  kepatuhan Wajib  Pajak.  Hasil  pengujian  hipotesis  dalam penelitiannya  menyatakan  bahwa  terdapat pengaruh  positif  dan  signifikan  antara  variabel tingkat  pengetahuan  pajak  terhadap  tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
Penelitian yang serupa adalah penelitian yang  dilakukan  oleh  Anggraini  (2012)  dengan judul  pengaruh  pengetahuan  pajak,  persepsi tentang  petugas  pajak  dan  sistem  administrasi pajak  terhadap  tingkat  kepatuhan  Wajib Pajak  orang  pribadi  yang  dilakukan  di  Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  Surabaya.  Anggraeni menyimpulkan  bahwa  variabel  pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Selain itu  peneliti  juga  ingin  membuktikan  model penelitian yang diungkapkan oleh Cristensen et al.    (1994)  bahwa  Wajib  Pajak  yang  memiliki pengetahuan yang baik, akan memiliki  persepsi keadilan yang positif terhadap sistem pajak yang berakibat tingkat  kepatuhan pajak lebih tinggi. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan WP OP
Kanwil DJP Jakarta Selatan. karena berdasarkan data  dari  Kantor  Pelayanan  Pajak  Hubungan Masyarakat  (KP2  Humas)  diketahui  bahwa tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  menurun  dari tahun ke tahun. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa variabel bebas yang juga pernah  digunakan  dalam  penelitian  sebelumnya Seperti  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi, Sosialisasi Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan perpajakan.
Alasan  memilih  variabel  pemanfaatan tekhnologi  informasi,  sosialisasi  pajak  dan pengetahuan pajak karena pada zaman sekarang, Wajib  Pajak  telahmelek  teknologi  dalam melaksanakan      pekerjaan-pekerjaan  harian ataupun    keperluan  bisnis  seperti  penggunaan internet,  laptop  maupun  komputer.  Dengan demikian, diharapkan agar kewajiban perpajakan dapat  dilakukan  dengan  mudah  menggunakan tekhnologi informasi. Sosialisasi pajak diperlukan agar  Wajib  Pajak  mengetahui  secara  universal peran penting pajak untuk pembangunan Negara sehingga  mampu  ikut  serta  dalam  membangun Negara  dengan  membayar  pajak.  Selain  itu, pengetahuan  pajak  diperlukan  agar  Wajib Pajak  mengetahui  tatacara  perpajakan  sehingga pelaksanaan  dalam  hal  melakukan  kewajiban perpajakannya  sesuai  dengan  undang-undang yang berlaku.

## Telaah  Teori  dan  Pengembangan 2. Hipotesis
Atribusi  merupakan  salah  satu  proses pembentukan  kesan.  Atribusi  mengacu  pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang  lain  atau  dirinya  sendiri. Atribusi  adalah proses  di  mana  orang  menarik  kesimpulan mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi perilaku  orang  lain  (Fikriningrum,  2012). Teori atribusi yang diperkenalkan oleh Weiner (1980) menyatakan  bahwa  teori  atribusi  adalah  teori kontemporer  yang  paling  berpengaruh  dengan implikasi  untuk  motivasi  akademik.  Pada dasarnya,  teori  atribusi  menyatakan  bahwa  bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka  mencoba  untuk  menentukan  apakah
itu  ditimbulkan  secara  internal  atau  eksternal (Robbins, 2007). Perilaku yang disebabkan secara internal  adalah  perilaku  yang  diyakini  berada di  bawah  kendali  pribadi  individu  itu  sendiri, sedangkan  perilaku  yang  disebabkan  secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar,  artinya  individu  akan  terpaksa  berperilaku karena situasi.
Teori Stewardship mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi (Donaldson & Davis, 1989, 1991).  Kesuksesan  organisasi  menggambarkan maksimalisasi  utilitas  kelompok  principals  dan manajemen.  Maksimalisasi  utilitas  kelompok ini  pada  akhirnya  akan  memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi  tersebut.  Teori  stewardship  dapat diterapkan  pada  penelitian  akuntansi  organisasi sektor  publik  seperti  organisasi  pemerintahan (Morgan, 1996; David, 2006 dan Thorton, 2009) dan  non  profit  lainnya  (Vargas,  2004;  Caers Ralf,  2006  dan  Wilson  2010)  yang  sejak  awal perkembangannya,  akuntansi  organisasi  sektor publik  telah  dipersiapkan  untuk  memenuhi kebutuhan  informasi  bagi  hubungan  antara stewards  dengan  principals.  Akuntansi  sebagai penggerak (driver) berjalannya transaksi bergerak kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya  spesialisasi  dalam  akuntansi  dan perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, principal  semakin  sulit  untuk  melaksanakan sendiri  fungsi-fungsi  pengelolaan.  Pemisahan antara  fungsi  kepemilikan  dengan  fungsi pengelolaan  menjadi  semakin  nyata.  Berbagai keterbatasan,  pemilik  sumber  daya  (capital suppliers/principals)  mempercayakan  (trust =  amanah)  pengelolaan  sumber  daya  tersebut kepada pihak lain (steward = manajemen) yang lebih capable dan siap. Kontrak hubungan antara stewards  dan  principals  atas  dasar  kepercayaan (amanah  =  trust),  bertindak  kolektif  sesuai dengan  tujuan  organisasi,  sehingga  model  yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah stewardship  theory    Kepatuhan  pajak  identik dengan  kesediaan  seorang  wajib  pajak  dalam
memenuhi  peraturan  perpajakannya.  Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu menyatakan bahwa: Suatu keadaan dimana wajib pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.
Nurmantu  (2005)  mengidentifikasi kepatuhan  menjadi  dua  yaitu  1.  Kepatuhan formal  adalah  suatu  keadaan  dimana  Wajib Pajak  memenuhi  kewajiban  secara  formal sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang-undang perpajakan. 2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan  dimana  wajib  pajak  secara  substantif/ hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan  yaitu  sesuai  isi  dan  jiwa  Undang- undang  pajak.  Kepatuhan  material  juga  dapat meliputi kepatuhan formal.
Pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam administrasi pajak menyebabkan terjadinya  berbagai  macam  perubahan  seperti tugas  yang  dilakukan  manusia  digantikan  oleh tenaga mesin atau elektronik. Menurut Wardiana (2002)  teknologi  informasi  adalah:  ”Suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk  memproses,  mendapatkan,  menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara  untuk  menghasilkan  informasi  yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi  yang  strategis  untuk  pengambilan keputusan”.  Penggunaan  tekhnologi  informasi dalam  moderenisasi  perpajakan  yang  berbasis e-system  diharapkan  dapat  meningkatkan kepatuhan  pajak  juga  dapat  meningkatkan kepercayaan  masyarakat  terhadap  administrasi perpajakan.  Pujianti  (2012)  menyatakan  bahwa tujuan  penggunaan  tekhnologi  informasi dalam  perpajakan  adalah  menghemat  waktu, mudah, akurat dan paperless . Adapun e-System perpajakan  dibagi  menjadi e-  registration, e-filling dan e-Billing.
Salah  satu  faktor  yang  bisa  ditekankan oleh  aparat  dalam  meningkatkan  kesadaran dan  kepatuhan  pajak  adalah  dengan  cara mensosialisasikan  peraturan  pajak  baik  itu melalui  penyuluhan,  seruan  moral  baik  dengan media billboard ,  baliho,  maupun  membuka
situs  peraturan  pajak  yang  setiap  saat  bisa diakses  oleh  Wajib  Pajak  (Witono,  2008). Sosialisasi  yang  diberikan  kepada  masyarakat dimaksudkan  untuk  memberikan  pengertian kepada  masyarakat  akan  pentingnya  membayar pajak.  Menurut  Nasution  (2009),  Sosialisasi merupakan:  ”Proses  bimbingan  individu  ke dalam dunia sosial. Sosialisasi dilakukan dengan mendidik  individu  tentang  kebudayaan  yang harus  dimiliki  dan  diikutinya,  agar  ia  menjadi anggota yang baik dalam masyarakata dan alam berbagai  kelompok  khusus,  sosialisasi  dapat dianggap  sama  dengan  pendidikan”.  Menurut Meliono  (2007)  Pengetahuan  adalah  informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang.  Pengetahuan  termasuk,  tetapi  tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip  dan  prosedur  yang  secara  Probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna. Pengetahuan seseorang  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor, diantaranya pendidikan, media dan keterpaparan informasi (Meliono dkk, 2007).
Kepatuhan Wajib Pajak merupakan aspek yang  penting  dalam  meningkatkan  penerimaan negara dari sektor pajak. Apabila Wajib Pajak yang patuh dalam membayar dan melaporkan SPT terus meningkat  maka  akan  semakin  meningkatkan rasio  kepatuhan  pajak  sehingga  berpengaruh kepada  pendapatan  negara  dari  sektor  pajak. Selain itu terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan teknologi, sosialisasi  pajak  dan  pengetahuan  pajak.  Ditjen Pajak  sebagai  organisasi  pemerintah  yang diberi  wewenang  untuk  mengelola  perpajakan menyadari  sepenuhnya  bahwa  tanpa  adanya improvisasi  di  bidang  teknologi  informasi, dinamika  yang  berkembang  di  masyarakat terutama  dinamika  bisnis  tidak  akan  dapat diantisipasi (Prawirodidirdjo , 2007)
H1:Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
Salah  satu  faktor  yang  bisa  ditekankan oleh  aparat  dalam  meningkatkan  kesadaran dan  kepatuhan  pajak  adalah  dengan  cara
mensosialisasikan  peraturan  pajak  baik  itu melalui  penyuluhan,  seruan  moral  baik  dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh Wajib Pajak (Witono, 2008:197)
H2:  Sosialisasi  pajak  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  orang pribadi.
PengetahuanWajib  Pajak  tentang  pajak yang  baik  akan  dapat  memperkecil  adanya  tax evation, Palil (2005). Hal senada juga ditemukan oleh  Kassipillai,  ia  menyatakan  pengetahuan tentang  pajak  merupakan  hal  yang  sangat penting  bagi  berjalannya  SAS  (Self Assesment System)  .  Pengetahuan  tentang  peraturan  pajak akan mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap kawajiban  pajak.  Hal  serupa  juga  dinyatakan oleh Vogel,  1974,  Spicer  dan  Lounstedh,  1976, Song dan Yarbourgh, 1978, Laurin, 1976, Kinsey dan Grasmick, 1993. Mereka menemukan bahwa pengetahuan  pajak  akan  bertambah  dengan panjangnya masa pendidikan yang dilakukan dan kursus,  walaupun  secara  tidak  langsung  tidak ditemukan  adanya  kaitan  dengan  sikap  Wajib Pajak Dalam Palil, (2005).
H3 : Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  orang priadi
Sebelum dilakukannya penelitian ini, telah ditulis  beberapa  penelitian  mengenai  pengaruh pemanfaatan  teknologi  informasi,  sosialisasi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Penelitian-penelitian tersebut akan dikemukakan antara lain: Penelitian yang dilakukan oleh Palil (2013) yang berjudul The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax education with Level of Tax Compliance: A Study the influences of Religiosity dimana hasil penelitiannya  yaitu  kepatuhan  pajak  responden lebih  rendah  dibandingkan  dengan  pendidikan dan  pengetahuan  mereka  terhadap  pajak  dan nilai-nilai agama memainkan peran yang sangat penting untuk membuat Wajib Pajak bertanggung jawab  atas  kepatuhan  pajak.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Oktaviane  Lydia  Winerungan (2013)  yang  berjudul  Sosialisasi  Perpajakan,
Pelayanan  Fiskus  dan  Sanksi  Perpajakan terhadap  Kepatuhan  WPOP  di  KPP  Manado dan  di  KPP  Bitung  dimana  hasil  penelitiannya yaitu Pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Bitung lebih besar dari pada pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak  orang  pribadi  di  KPP Manado. Penelitian yang sama pernah dilakukan oleh  Kesdu(2012)  yang  berjudul  Analisis Kepuasan  Wajib  Pajak:  Pendekatan  terhadap Penggunaan  Teknologi  Informasi  dan Self Assessment dimana  hasil  penelitiannya  yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Sistem self  assesment  berpengaruh  secara  signifikan terhadap kepuasan Wajib Pajak.

## Metode
3.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kuantitatif,  dengan  fokus  pada  pengukuran  dan deskripsi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi,  sosialisasi  pajak,  dan  pengetahuan pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Namun tidak berarti sama sekali mengabaikan pendekatan kualitatif,  khususnya  untuk  menjelaskan  hasil pengukuran  yang  menggunakan  instrumen analisis  statistik.  Penelitian  ini  mengkaji  empat variabel, yaitu tiga independent variable dan satu dependent variable. Independent variable terdiri atas  pemanfaatan  teknologi  informasi  (X1), sosialisasi  pajak  (X2),  dan  pengetahuan  wajib pajak (X3). Sedangkan dependent variable adalah kepatuhan wajib pajak (Y).
Jenis metode penelitian yang digunakan adalah  metode  survei,  yaitu  penelitian  yang memfokuskan pada data sampel yang diambil
dari  populasi  yang  sudah  ditetapkan  dalam penelitian  dan  penelitian  ini  tidak  hanya menggambarkan dengan jelas fakta empiris yang diterima di lapangan tetapi mengalami pengaruh variabel  yang  satu  dengan  variabel  yang  lain. Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah data primer. Data ini dapat dikumpulkan dengan  beberapa  cara,  antara  lain:  kuisioner, observasi, dan hasil pengujian (Sekaran, 2006). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung  dari WP  OP  yang  terdaftar  pada  KPP Pratama  di  Kanwil  DJP  Jakarta  Selatan  yang berupa kuesioner yang telah diisi oleh para WP OP yang menjadi responden terpilih.
Disamping  itu,  data  penelitian  ini termasuk  data  kualitatif.  Data  kualitatif  ini diperoleh  melalui  penyebaran  kuisioner  yang kemudian  diubah  menjadi  data  kuantitatif, diangkakan  berupa scoring untuk  masing- masing  pernyataan  dan  skala  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  untuk  pembobotan  item kuisioner  adalah  menggunakan skala  Likert dengan  menggunakan  item  pernyataan  positif untuk keseluruhan pernyataan. Adapun tingkatan scoring dapat dilihat pada Tabel 1.
Populasi dalam penelitian ini adalah para Wajib Pajak orang pribadi (WP OP) yang ada di Kanwil  DJP  Jakarta  Selatan.  Berdasarkan  data dari  Kanwil  DJP  Jakarta  Selatan,  hingga  akhir tahun  2012  tercatat  sebanyak  647.739  yang merupakan  WPOP  efektif.  Tidak  semua  WP OP  efektif  ini  menjadi  objek  dalam  penelitian ini  karena  jumlahnya  sangat  besar  dan  guna efisiensi  waktu  dan  biaya.  Dalam  penelitian  ini untuk memperoleh jumlah sampel dipergunakan Rumus  yang  digunakan  adalah  sebagai  berikut: (Slovin dalam Umar, 2004).

## Tabel 1. Skoring Jawaban Responden Item Pernyataan Positif Item Pernyataan Negatif
Kriteria Nilai/Skor Kriteria Nilai/Skor Sangat Setuju 5 Sangat Setuju 1 Setuju 4 Setuju 2 Tidak Tahu 3 Tidak tahu 3 Tidak Setuju 2 Tidak Setuju 4 Sangat Tidak Setuju 1 Sangat Tidak Setuju 5
n = N 1+N (e) 2 Keterangan: n = Sampel N = Populasi Wajib Pajak e = error (kesalahan) 5%
Berdasarkan  data  dari  Kantor  Wilayah DJP  Jakarta  Selatan  per  tanggal  13  maret  2014 bahwa hingga akhir tahun 2012 tercatat sebanyak 647.739 WP OP yang merupakan WP OP efektif. Maka  Jumlah  sampel  untuk  penelitian  dengan margin of error max ditentukan 5 % adalah:
Diketahui : 647.739 n = 1+ 647.739 (0,5)2 n = 399,75 n = 400
Sehingga  jumlah  sampel  yang  diambil  dalam penelitian  ini  adalah  sebanyak  400  sampel yang  merepresentasikan  populasi  yang  ada. Perhitungan jumlah sampel yang diambil untuk setiap KPP berdasarkan Proportional Sampling.
Dari hasil penyebaran kuesioner sebesar 400 sampel, maka dibuat rentang klasifikasi untuk menentukan skala pembobotan pada skala likert (Supranoto, 2009). Alasan pemakaian pembobotan pada penelitian ini adalah karena setiap variabel mempunyai lebih dari satu indikator pernyataan, sehingga  untuk  mengetahui  tinggi  rendahnya tanggapan responden untuk setiap variabel, maka dibuat  rentang  klasifikasi  untuk  pembobotan indikator untuk setiap variabel.
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah  atau  valid  tidaknya  suatu  kuesioner.  Suatu kuesioner  dikatakan  valid  jika  pertanyaan pada  kuesioner  mampu  untuk  mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut sedangkan Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur  suatu  kuesioner  yang  merupakan indikator  dari  variabel  atau  konstruk.  Suatu kuesioner  dikatakan  reliable  atau  handal  jika jawaban  seseorang  terhadap  pernyataan  adalah konsisten  atau  stabil  dari  waktu  ke  waktu (Ghozali, 2011).
Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui  apakah  hasil  estimasi  regresi  yang
dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, gejala multikolinearitas, dan gejala  autokorelasi.  Model  regresi  akan  dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE (best linear unbiased estimator) yakni tidak terdapat heteroskedastistas, tidak terdapat multikolinearitas, dan tidak terdapat autokorelasi.
Uji  multikolinearitas  adalah  untuk menguji  apakah  pada  model  regresi  ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Apabila terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas (Ghozali, 2011).
Menurut Ghazali (2011) uji autokorelasi bertujuan  menguji  apakah  dalam  suatu  model regresi  linier  ada  korelasi  antara  kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode  t-1  (sebelumnya).  Jika  terjadi  korelasi, maka  dinamakan  ada  problem  autokorelasi. Autokorelasi  muncul  karena  observasi  yang berurutan  sepanjang  waktu  berkaitan  satu sama  lain.  Masalah  ini  timbul  karena  residual (kesalahan  pengganggu)  tidak  bebas  dari  satu observasi ke observasi lainnya.
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah  dalam  model  regresi,  kedua  variabel (bebas  maupun  terikat)  mempunyai  distribusi normal  atau  setidaknya  mendekati  normal (Ghozali,  2011).  Pada  prinsipnya  normalitas dapat  dideteksi  dengan  menggunakan  Uji Kolmogorov-Smirnov.  Dasar  pengambilan keputusannya adalah (Ghozali, 2011) persamaan regresi linier berganda dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y = α + β1X1 + β2 X2 + β3 X3 +e dalam hal ini:
Y = Kepatuhan Wajib Pajak
α
= Konstanta β = Koefisien Regresi X1 = Pemanfaatan Teknologi Informasi X2 = Sosialisasi pajak
X3 = Pengetahuan Pajak e = error

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.
Agar  dapat  mengetahui  seberapa  besar pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi, Sosialisasi  Pajak,  Pengetahuan  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  di  Kantor  Wilayah  DJP  Jakarta Selatan secara parsial, maka dilakukan pengujian terhadap garis regresi tersebut melalui hipotesis. Hasil pengujian terangkum dalam Tabel 2.
Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Berdasarkan  hasil  pengujian,    Nilai tersebut lebih besar daripada ttabel yaitu sebesar 1,690. Karena thitung > ttabel, maka Ho ditolak yang  artinya  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat hubungan  yang  positif  dan  signifikan  antara variabel  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Kepatuhan Wajib  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  di  Kantor  Wilayah  DJP  Jakarta Selatan.  Temuan  ini  konsisten  dengan  hasil penelitian  Hervyani  (2011)  dan  Kesdu  (2012) yang  juga  menunjukan  bahwa  pemanfaatan tekhnologi  informasi  berpengaruh  terhadap kepatuhan  pajak.  Pemanfaatan  tekhnologi informasi dengan e-system dapat mempermudah Wajib  Pajak  dalam  melaporkan  pajak  sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat.
Seperti yang dikemukakan Nasucha (2004) dalam  Rahayu  (2009),  bahwa  dalam  menilai keberhasilan penerimaan pajak perlu diperhatikan pencapaian sasaran administrasi perpajakan yang salah  satunya  adalah  meningkatkan  kepatuhan pajak.  Program  kegiatan  penerapan  sasaran administrasi  perpajakan  diwujukan  melalui pemanfaatan tekhnologi yang berbasis e-system
seperti  e-SPT,  e-Filing,  e-Payment,  Taxpayer‟s Account,  e-Registration,  dan  e-Counceling. Melalui reformasi tersebut diharapkan mekanisme kontrol menjadi lebih efektif yang ditunjang oleh adanya penerapan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugasnya (Rahayu,2009).

## Pengaruh  Sosialisasi  Pajak  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Nilai thitung lebih besar daripada ttabel yaitu sebesar 1,690. Karena thitung > ttabel, maka maka Ho ditolak yang artinya dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Sosialisasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  di Kantor  Wilayah  DJP  Jakarta  Selatan.  Temuan ini  konsisten  dengan  hasil  penelitian  Putri,  dkk (2012)  menunjukan  bahwa  sosialisasi  pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak.  Suatu informasi pajak yang disampaikan kepada Wajib Pajak  melalui  sosialisasi  dapat  meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Sosialisasi  Pajak  yang  mempunyai indikator peraturan perpajakan, media, penyuluhan  dan  seminar,  informasi  langsung, talkshow, dan wawasan sudah dapat meningkatkan kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  di  Kantor  Wilayah  DJP  Jakarta Selatan  yaitu  sebesar  60.5%.  Sosialisasi  yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak sehingga masyarakat menjadi  mengerti  dan  paham  tentang  manfaat membayar  pajak.  Dengan  demikian  sosialisasi perpajakan  dapat  berpengaruh  meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Winerungan ,2012)
Tabel 2. Hasil Pengujian Keterangan Std. Beta Std. Error t-hitung Sig. Pemanfaatan TI 0.059 0.031 4.164 0.000 Sosialisasi Pajak 0.225 0.786 4.314 0.000 Pengetahuan Pajak 0.017 0.177 4.334 0.000 R-Square 0.599 Adjusted R-Square 0.053 F-hitung 18.416 Sig. F 0.000

## Pengaruh  Pengetahuan  Pajak  Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak.
Nilai thitung lebih besar daripada ttabel yaitu sebesar 1,690. Karena thitung > ttabel, maka maka Ho ditolak yang artinya dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel  Pengetahuan  Pajak  dan  Kepatuhan Wajib  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan. Temuan ini mendukung hasil penelitian Witono (2008)  dan  Nazir  (2010)  yang  menunjukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan  pajak.  Dimana,  wawasan  seseorang mengenai  konsep  pajak  sesuai  dengan  Undang Undang  perpajakan  dapat  meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Variabel  Pengetahuan  Pajak  yang mempunyai indikator subjek pajak, objek pajak, penghasilan  kena  pajak,  penghasilan  tidak kena  pajak,  tarif  pajak  penghasilan,  biaya,  dan perhitungan  dimana  pengetahuan  pajak  sudah dapat meningkatkan kepatuhan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah DJP Jakarta  Selatan  yaitu  sebesar  43.4%.  Seperti yang  dikemukakan  oleh  Palil  (2013)  bahwa the  level  of  tax  education  and  taxknowledge  is significant to ensure that the tax administration to be going well. As a result, taxpayers will able to assess their tax liability correctly and to file tax  return  forms  on  time  ( tingkat  pendidikan dan  pengetahuan  pajak  begitu  signifikan  untuk meyakinkan bawhwa administrasi pajak berjalan dengan baik. Sebagai hasilnya, Wajib Pajak akan mampu menilai kewajiban pajaknya secara benar dan  untuk  mengajukan  formulir  pengembalian pajak tepat waktu).

## Kesimpulan, Keterbatasan, dan Implikasi 5. Hasil Penelitian
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  diuraikan  pada  bab sebelumnya,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  memiliki 1. pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Sosialisasi  Pajak  memiliki  pengaruh  positif 2. dan  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak.
Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh positif 3. dan  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib

## Pajak.
Penelitian  selanjutnya  disarankan  untuk meneliti  tentang  variabel  lain  seperti  masalah kepatuhan  dapat  dilihat  dari  segi  keuangan publik ( public finance ), penegakan hukum ( law enforcement ), struktur organisasi  ( organizational structure ), tenaga kerja ( employees ), etika ( code of  conduct ),  atau  gabungan  dari  semua  segi tersebut.
Peningkatan    kualitas  pelayanan  yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama di  Kantor  Wilayah  DJP  Jakarta  Selatan  yang berkaitan  dengan  pemanfaatan  teknologi informasi  dengan  langkah  konkrit  yaitu perlu  adanya  kerjasama  antara  Kementrian Komunikasi  dan    nformasi  dengan  Kementrian Keuangan  dalam  hal  pengadaan  internet  yang mudah  dijangkau  oleh  masyarakat,  sehingga Wajib Pajak diharapkan lebih mudah mengakses dan  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  sesuai Peraturan dan Undang Undang Perpajakan yang berlaku.
Peningkatan  aktivitas  sosialisasi  pajak terhadap wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah DJP Jakarta  Selatan  khususnya  informasi  langsung yang  diberikan  oleh  Petugas  Pajak.  Dalam rangka  meningkatkan  kesadaran  dan  kepatuhan Wajib  Pajak  mengenai  pentingnya  pajak  untuk pembangunan  negara  yaitu  melakukan  promosi tentang  pajak  melalui  sosial  media,  sehingga tumbuh tax  minded ditengah  masyarakat. Ditumbuhkan kesadaran bahwa membayar pajak adalah  kewajiban  yang  melekat  kepada  setiap individu untuk kesejahteraan bersama.

## Daftar Pustaka
Andreoni,  James,  B.  Erard  and  Feinstein,  J.
(2006). Tax Compliance. Journal of Economic Literature. Vol 36. Issue 2, June 2006. page 818-860.
Anggraeni, M.D. 2012. Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak .  Skripsi Universitas Diponegoro
Antaranews.com. 25 September 2013. Legislator: rasio pajak Indonesia masih relatif rendah. Jakarta Aryobimo, Putut, T & Nur, C. (2012). Pengaruh persepsi  wajib  pajak  tentang  kualitas pelayanan  fiskus  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  dengan  kondisi  keuangan  wajib pajak dan preferensi risiko sebagai variabel moderating  (Studi  empiris  terhadap  wajib pajak  orang  pribadi  di  kota  Semarang). Jurnal  Akuntansi Vol.1  No.2.  Semarang:
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
Ghozali,  Imam.  (2011). Aplikasi  Analisis Multivariate dengan SPSS . Semarang: Badan Penerbit Undip Semarang.
Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia Direktorat  Jenderal  Anggaran  Direktorat Penyusunan  APBN.  2013. Dasar  –  Dasar Praktek APBN di Indonesia . Jakarta. Kompas.com.  11  Februari  2013.  Sensus  Pajak Digiatkan Lagi. Jakarta
Meliono,  I.,  dkk.  2007.  Pengetahuan.  Dalam:
MPKT Modul 1. Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI; 33-35.
Nazir,  Nazmel.  2010. Pengaruh  Pengetahuan Pajak  dan  Sistem  Administrasi  Perpajakan terhadap  Kepatuhan  Wajib  pajak (Survey atas  WP  OP  PBB  di  KPP  Pratama  Jakarta Pasar Rebo)
Nasucha,  Chaizi.  2004. Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik . Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Nurmantu,  Safri.  2005. Pengantar  Perpajakan ,
Jakarta: Granit
O‟Brien,  James  A.  2007. Pengantar  Sistem Informasi .  Jakarta:  Penerbit  Salemba Empat,.
Prawirodidirdjo., Suharto Arto. (2007). Analisis pengaruh  perubahan  organisasi  dan budaya  organisasi  terhadap  kepuasan  dan kinerja  pegawai  Direktorat  Jenderal  Pajak (Penelitian  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak
Berbasis Administrasi Modern di Lingkungan Kantor  Wilayah  Jakarta  Khusus. Tesis Magister Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro. Tidak Dipublikasi. Raharjo,  Eko.  2007. Teori  Agensi  dan  Teori Stewarship  Dalam  Derspektif  Akuntansi Semarang: STIE Pelita Nusantara.
Rahayu.  2010. Perpajakan  Indonesia-Konsep dan Aspek Formal . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Palil.,  Rizal.,  &  Mohd.  (2013). The  Perception of  Tax  Payers  on  Tax  Knowledge  and  Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity . Malaysia:
Universiti Kebangsaan Malaysia..
Putri,  Emilya.  (2012). Pengaruh  motivasi, sosialisasi dan kesadaran wajib pajak pribadi dalam  membayar  pajak. Skripsi.  Program Studi  Ekonomi  Manajemen.  Universitas Gunadarma. Jakarta
Soebagyo,  Ivan.  (2005). Pengaruh  sosialisasi oleh Dirjen Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Jakarta Kemayoran. Tesis Pasca  Sarjana  Universitas  Indonesia  Jawa Barat: Depok.
Soekanto,  S.  (2002). Kesadaran  Hukum  dan Kepatuhan Hukum . Jakarta: Rajawali. Susanto, H. (2012). Membangun Kesadaran dan Kepedulian  Sukarela  Wajib  Pajak. http:// www.pajak.go.id
Widodo,  Widi,  dkk.  (2010). Moralitas,  Budaya dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Bandung: ALFA BETA
Winerungan, O.L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan  fiskus,  dan  sanksi  perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Manado dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 960-970.
Witono,  Banu.  (2008).  Peranan  pengetahuan pajak  pada  kepatuhan  wajib  pajak. Jurnal Akuntansi dan Keuangan , Vol. 7, No. 2, hal 196-208