INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 7804-7815 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Harta Warisan Di Desa Gunungan Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri Tahun 2023
Asy Syihab Azhar 1 ✉ , M. Kurniawan BW 2 , Baehaqi 3
Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba’ul ‘ Ulum Surakarta Email: syihabazhar14509@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Praktek Pembagian Harta Warisan Di Desa Gunungan Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri rata-rata menggunakan cara sesuai adat yang berlaku sebagaimana pada masyarakat jawa secara umumnya. Cara pembagian harta warisan kalau berdasarkan hukum adat apabila dianalisis dalam Hukum Islam maka akan ditemukan  beberapa  hal  yang  tidak  selaras  dengan  syari’at  Islam Skripsi  ini  dimaksudkan  untuk memberikan pemahaman dan penjelasan khususnya kepada pembesar-pembesar di masyarakat dan pada umumnya  kepada  masyarakat  umum  tentang  pembagian  harta  warisan  sesuai  dengan  Hukum  Islam berdasarkan Al- Qur'an, Hadits, Ijma’ Para Ulama, dan berdasar apa yang telah diatur dalam Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Bukku ke II, pasal 171-193 sehingga tidak menimbulkan banyak masalah dalam pembagian warisan dan memperoleh hak milik. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  deskriptif  kualitatif  berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.Dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan data yang ada, yang  berkaitan  dengan  masalah  banyaknya  masalah  dalam  pembagian  warisan.  Dalam  penelitian  ini, penulis  memfokuskan  pada  analisis  pandangan  hukum  Islam.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pembagian  harta  warisan Di Desa  Gunungan  Kecamatan Manyaran  Kabupaten  Wonogiri  masih belum sejalan  dengan  hukum  Islam  dikarenakan  (1)  pembagian  harta  warisan  dibagikan  sebelum muwarrits meninggal  dunia  (2)  pembagian  yang  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  bersama  sehingga memungkinkan adanya pembagian sama rata atau ada yang lebih banyak sesuai dengan kesepakatan ahli waris. Adapun hambatan yang dialami adalah kurangnya perhatian seseorang terhadap masalah waris, harta waris tidak dibagikan langsung setelah muwarrits meninggal dunia, tidak ada kajian khusus yang membahas terkait hukum waris dan adanya pemahaman pada masyarakat bahwa konsep keadilan adalah pembagian sama rata.
Kata Kunci : Pembagian, Harta Warisan, Hukum waris Islam, Desa Gunungan.

## Abstract
The practice of distributing inherited assets in Gunungan Village, Manyaran District, Wonogiri Regency on average uses methods according to the prevailing customs as in Javanese society in general. If the method of dividing inheritance is based on customary law, if analyzed in Islamic law, several things will be found that are not in line with Islamic law. This thesis is intended to provide understanding and explanation, especially to dignitaries in society and in general to the general public regarding the distribution of assets. inheritance in accordance with Islamic Law based on the Al-Qur'an, Hadith, Ijma' of the Ulama, and based on what has been regulated in Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law Book II, articles 171-193 so that it does not cause many problems in distribution inheritance and acquiring property rights. The type of research that will be used in this research is qualitative research with  qualitative  descriptive  data  collection  techniques  in  the  form  of  observation,  interviews  and documentation.  The  aim  is  to  obtain  existing  information  and  data  related  to  the  many  problems  in inheritance distribution. In this research, the author focuses on analyzing Islamic legal views.
The results of the research show that the distribution of inherited assets in Gunungan Village, Manyaran District, Wonogiri Regency is still not in line with Islamic law because (1) the distribution of inherited assets is distributed before the muwarrits dies (2) the distribution is carried out based on mutual agreement so that it is possible for there to be an equal distribution or some more according to the agreement of the heirs. The obstacles experienced are a person's lack of attention to inheritance issues, inheritance assets are  not  distributed  immediately  after  the muwarrits  dies,  there  are  no  special  studies  that  discuss inheritance law and there is an understanding in society that the concept of justice is equal distribution. Keywords: Division, Inheritance, Islamic inheritance law, Gunungan Village.

## PENDAHULUAN
Allah telah menetapkan segala aturan untuk kehidupan manusia diatas muka bumi ini.  Kehidupan  akan  berjalan  dengan baik  tatkala  seseorang  mentaati  perintah-perintah Allah dan menjauhi apa saja yang dilarangnya. Diantara aturan-aturan Allah yang telah diatur dalah kehidupan kita adalah terkait dengan pembagian warisan.
Allah sudah menjelaskan bahwa dia telah mewajibkan cara pembagian harta waris berdasarkan  ilmu  dan  hikmahnya.  Dan  itu  merupakan  kewajiban  yang  tidak  boleh ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi.
Kewarisan  Islam  adalah    perpindahan    hak    milik    dari  seseorang  yang    telah meninggal    kepada    ahli    waris    yang    masih    hidup,harta    waris    yang  berupa, harta(uang),tanah,  atau  apa  saja  yang  berupa  hak  milik  yang  legal  secara  syariat  sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan Hadist.
INPRES Nomor 1 tahun 1991  tentang Kompilasi Hukum Islam buku ke II, Pasal 171 huruf  a  disebutkan  bahwa  pengertian  hukum  kewarisan  adalah  hukum  yang  mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa- siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pembagian Warisan adalah perkara yang pasti dalam setiap kehidupan manusia, praktik membagikan harta kekayaan dan peninggalan yang mana Islam mengatur perpindahan serta akibat bagi semua ahli waris.
Hukum waris Islam dalam kasus di Indonesia adalah masalah hukum yang kompleks dan  sangat  bervariasi  serta  berfluktuatif,  walaupun  dari  segi  mayoritas  penduduknya beragama Islam. Permasalahan tersebut didukung oleh keragaman adat dan budaya yang memiliki  harta  warisan  sendiri  ditambah  lagi  adanya  hukum  peninggalan  Belanda menjadikan harta warisan mengalami perjalanan panjang kompleksitas historisnya sampai sekarang.  umumnya  masyarakat  Indonesia  terkhusus  di  daerah  jawa  menganut  sistem parental  atau  bilateral.  Dalam  sistem  ini  mengharuskan  setiap  ahli  waris  mendapatkan pembagian untuk mendapatkan haknya masing-masing. Sebagian besar dari masyarakat jawa melakukan pembagiannya sebelum si pewaris harta meninggal dunia. Diantara alasan mereka  karena  khawatir  jika  dibagikan  setelah  meninggal  dunia,  para  ahli  waris  akan berselisih,  sehingga  mengakibatkan  terputusnya  tali  silaturahim    bahkan  tidak  sedikit terjadinya pembunuhan hanya dikarenakan masalah warisan.
Tidak sedikit pula mereka menyerahkan pembagian warisan melalui orang ketiga yakni berdasarkan putusan hakim melalui pertimbangan hukum-hukum yang telah berlaku atau  diserahkan  kepada  tokoh  masyarakat.  Karena  mereka  adalah  orang-orang  yang dipercaya untuk menyelesaikan masalah ini.
Agar pembahasan tidak melebar maka perlu adanya pembatasan masalah sehingga penulis  hanya  mencukupkan  pada  Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Praktek  Pembagian Harta Warisan Di Desa Gunungan Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri Tahun 2023”.
Berdasarkan pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah  yakni  bagaimana  kebiasaan  pembagian  harta  warisan  di  Desa  Gunungan Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri Tahun 2023, apakah pembagian harta waris di Desa Gunungan Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri sesuai dengan hukum Islam, apa hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat Desa Gunungan Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri terhadap pembagian harta waris. Dengan tujuan untuk mengetahui sistem  pembagian  harta  waris  di  Desa  Gunungan  Kecamatan  Manyaran  Kabupaten Wonogiri tahun 2023, apakah pembagian harta waris yang berjalan sudah sesuai dengan Islam dan hambatan-hambatan dihadapi masyarakat Desa Gunungan Kecamatan Manyaran
Kabupaten  Wonogiri  terhadap  pembagian  harta  waris.  Selanjutnya  dengan  tercapinya tujuan tersebut diharapkan dari hasil penelitian ini bisa memberi   Memberikan wawasan keilmuan tentang hukum Islam berkenaan dengan pembagian harta waris dan diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan, referensi pengetahuan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tekait hukum pembagian warisan. Dan bisa diimplementasikan dalam praktek nyata pembagian waris.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  menerapkan  pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Dalam pendekatan  ini,  data  didapat  dari  berbagai  sumber  dengan  menggunakan  Teknik pengumpulan data yang bermacam-macam.
Bogdan  dan  Taylor  menyebutkan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistic
Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan metode studi  kasus.  Sebagaimana  pendapat  Lincoln  dan  Guba  yang  menyebutkan  bahwa pendekatan  kualitatif  dapat  juga  disebut  dengan  case  study  ataupun  qualitative,  yaitu penelitian  yang  mendalam  dan  mendetail  tentang  segala  sesuatu  yang  berhubungan dengan subjek penelitian. Peneliti memilih subjek dan informan yang memiliki peran untuk dijadikan  sumber  data  dalam  penelitian  ini.  peneliti  menggunakan  tiga  metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis yang dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 teknik analisis data yaitu reduksi Data dalam metode ini peneliti memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal yang penting, dengan mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak diperlukan. Kemudian setelah data direduksi, maka dilakukan display data. Melalui penyajian data, maka data  terorganisasikan,  tersusun  dalam  pola  hubungan,  sehingga  akan  semakin  mudah memahami  apa  yang  terjadi.  Selanjutnya  data  yang  sudah  dianalisis  untuk  dibuat kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil wawancara yang  peneliti laksanakan maka  dalam pembahasan  ini akan  disajikan  uraian  yang  mengacu  pada  rumusan  masalah  yang  telah  dibuat  yaitu bagaimana  kebiasaan  pembagian  harta  waris  di  Desa  Gunungan  Kecamatan  Manyaran Kabupaten  Wonogiri  tahun  2023,  apakah  pembagian  harta  waris  di  Desa  Gunungan
Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri sesuai dengan Hukum Islam, apa Hambatan- hambatan  yang  dihadapi  masyarakat  Desa  Gunungan  Kecamatan  Manyaran  Kabupaten Wonogiri terhadap pembagian harta waris.
1. Bagaimana kebiasaan pembagian harta waris di Desa Gunungan Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri tahun 2023
a. Pembagian warisan yang dibagikan sebelum Muwarrits meninggal dunia Terkait  kebiasaan  pembagian  harta  waris  di  Desa  Gunungan  Kecamatan Manyaran  dari  sejumlah  informan  yang  kami  pilih  mereka  mengutarakan  bahwa umumnya  masyarakat  Desa  Gunungan  melakukan  pembagian  harta  waris  sebelum meninggal dunia. Hal ini berdasarkan menurut penjelasan beberapa informan dan apa yang dialami oleh keluarga Bu Saikem dan keluarga Mbah Suto.
Adapun pada keluarga Bu Saikem telah ditentukan pembagian untuk masing- masing  ahli  waris  yang  terdiri  dari,  Bu  Suyatmi  (Anak  Pertama),  Pak  Suyatno  (Anak kedua),  Bu  Sriyatni  (anak  ketiga)  dan  Suyadi  (anak  keempat)  dengan  pembagian sebagai berikut :
1) Sawah (Untuk anak kedua dan ketiga)
2) Pekarangan (Untuk anak pertama)
3) Perkarangan + rumah (untuk anak ke empat)
Sedangkan untuk keluarga Mbah suto sebagaimana di sampaikan oleh anak dan cucunya bahwa pada mulanya untuk perkarangan sudah dibagi rata untuk setiap anaknya hanya saja karena waktu itu ada pemutihan maka anak kelima yang bernama Wartini langsung mengurus sertifikat untuk 1 orang.
b. Pembagian warisan setelah muwarrits meninggal dunia
Sebagian  masyarakat  Desa  Gunungan  juga  membagikan  warisan  setelah  si muwarrits  telah  meninggal.  Tatkala  si  muwarits  semasa  hidupnya  belum  ada pembagian maka nanti akan dimusyawarahkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini sebagaimana apa yang dialami keluarga Pak Yadi yang melakukan pembagian harta  waris  setelah  ayahnya  meninggal  dunia  dengan  mendatangkan  semua  anak- anaknya, dikarenakan saat itu  Ibu masih ada makan yang membagi adalah Ibunya (Istri dari muwarrits).
Untuk keluarga yang sudah melaksanakan sidang waris terjadi pada keluarga Mbah Suto dan Ibu Ngatinah. Untuk keluarga mbah Suto dikarenakan ada sawah yang belum  dibagi  saat  itu.  Maka  pembagiannya  dibagi  sama  rata  sesuai  dengan kesepakatan keluarga. Adapun untuk keluarga Ibu Ngatinah Karena memiliki anak laki-
laki  yaitu  Bapak  Tukiran  maka  beliau  menjadi  pewaris  tunggal  yang  mewarisi  harta setelah ibunya meninggal dunia.
c. Pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama
Terkait harta waris yang belum dibagi oleh muwarrits, maka untuk pembagian hartanya didasarkan pada kesepakatan bersama oleh ahli waris. Hasil yang disepakati oleh ahli waris pun bermacam-macam ada yang dibagi sama rata, ada yang membagi untuk anak terakhir akan mendapatkan harta warits lebih banyak, dan adapula jatah paling banyak didapatkan oleh anak yang mengurusi orang tua atau tinggal bersama orangtuanya semasa hidup.
2. Analisis  hukum  Islam  terkait  pembagian  harta  waris  di  Desa  Gunungan  Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri
Allah sebagai dzat yang mencipta, memiliki dan mengatur alam semesta ini, tidak akan  pernah  membiarkan  makhluknya  begitu  saja.  Untuk  menjaga  keteraturan  manusia tersebut dibuatlah aturan yang mengatur kehidupan, yang dimana aturan Allah disini tidak pernah salah, Allah menurunkan Al- Qur’an sebagai petunjuk dan mengutus kepada umat manusia seorang Rosul untuk menyampaikan pesan kepada umat manusia, menjelaskan tentang hukumnya, memberikan kabar gembira dan memberi peringatan kepada hamba- hambanya. Semua perkara sudah Allah atur dengan sangat baik dan sempurna, Allah yang lebih paham akan kehidupan kita, mana yang baik begitupula yang buruk bagi hambanya, dia maha sempurna dari segalah hal, tidak ada sedikitpun yang luput dari ilmunya, maka wajib bagi kita dengan akal yang sehat untuk tunduk dan taat kepada semua ketetapan yang Allah tetepkan, dan tidak mencari pemikiran-pemikiran baru dalam masalah Agama ini begitupula menyelisihi hukum atau aturan yang sudah Allah tetapkan.
Pembagian harta warisan juga merupakan amanat langsung dari Allah SWT yang harus ditunaikan karena hakekat dari harta yang dimiliki seseorang adalah dari Allah SWT Ar-Rozzak sehingga pembagiannya pun harus mengikuti apa yang diperintahkan Allah.
Maka diantara aturan yang Allah tetapkan kepada umatnya adalah terkait dengan pembagian harta waris kepada ahli waris yang berhak menerimanya.
Apabila kita melihat kebiasaan yang berlaku dalam pembagian harta waris yang ada di desa gunungan maka apabila ditinjau menurut analisis hukum Islam terdapat perincian sebagai berikut :
a. Pembagian warisan sebelum Muwarrits meninggal dunia
Sebagian masyarakat desa Gunungan membagikan harta warisan kepada anak- anaknya sebelum orang tua meninggal, cara yang demikian berlaku karena hal itu juga sudah  berlaku  secara  turun  temurun.  Cara  tersebut  dilakukan  bertujuan  untuk
mencegah  dan  menghindari  terjadinya  sengketa,  dan  adanya    perpecahan  antar keluarga di kemudian hari. Adapun  dalam persoalan waktu pembagian harta warisan, dalam Islam telah menentukan bahwa harta peninggalan (harta waris) hanya berlaku ketika muwaris telah meninggal dunia. Dan hal itu sudah menjadi syarat dari kewarisan yakni meninggalnya seorang muwarrits.
Yang dimaksud dengan halaka dalam Qs. An-Nisa ayat 176 adalah meninggal dan hartanya tidak disebut harta warisan kecuali stelah pemiliknya berpindah dari alam dunia ke Alam Akhirat (Al-Utsaimin, 2003: 28).
Maka  apabila  harta  waris  dibagikan  sebelum  meninggalnya  orang  yang mewariskan harta maka harta yang dibagikan tidak bisa dikatakan sebagai harta warits. Pembagian harta yang semacam ini bisa ditinjau dari 2 sisi :
1) Apabila  Harta  warisan  dibagikan  sebelum  muwarrits  meninggal  ketika  orang  tua masih sehat maka status pemberian yang semacam ini adalah hibah.
Hal  ini  sebagai  mana  yang  dijelaskan  oleh  Ibnu  Hajar  Al-Haitami
Rahimahullah, beliau mengatakan : Maka jika seorang ayah  membagian hartanya kepada anak-anaknya dengan sekema yang orang tua teatapkan atau bapak dan ibunya  tetapkan,menyerahkan  harta-hartanya  kepada  masing-masing  dalam ketetapan hibah yang memenuhi semua syarat,bagian yang adil tidak membeda- bedakan  juga  tidak  mesti  pembagiannya  sama,  juga  tidak  mesti  mengikuti pembagian  dalam  hukum  waris  dengan  jumlah  yang  ditentukan,  hibah  kembali kepada orangtunya yang jelas kembali ke awal membagi dengan adil, adanya ijab qabul, serta serah terima atau diizinkan untuk dimiliki, kemudian masing-masing dari semua anak memiliki atau mendapatkan apa yang dihibahkan kepadanya, dan juga itu  semua diberikan  dalam  keadaan masih  sehat tidak  dalam keadaan sakit  yang menandakan  hampir  mrndekati  ajal  hukumnya  boleh.  dan  masing-masing  anak berhak terhadap harta yang didapatkan dari hibahnya, dan terpisah dari kepemilikan saudaranya yang lain. sementara anak yangtelah meninggal berhak mendapatkan bagianya, bisa diberikan kepada anak atau keluarga yang bersangkutan seperti tanah atau barang berharga lainya dan diberikan kepada warisnya, Dan apabila kita melihat pengertian  harta  waris  itu  sendiri  pada  INPRES  Nomor  1  tahun  1991    tentang Kompilasi Hukum Islam buku ke II, pasal 171 huruf e, Harta waris adalah harta bawaan ditambah  bagian  dari  harta  bersama  setelah  digunakan  untuk  keperluan  pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
2) Harta yang dibagikan dan diserahkan ketika orang tua dalam keadaan sakit yang hampir mendekati kematian. Maka statusnya nanti adalah wasiat
Hal  ini  sebagai  mana  yang  dijelaskan  oleh  Ibnu  Qudamah  (2008:  6/317).
Memberikan  harta  atau  pemebrian  orang  tua  saat  sakit  menjelang  kematian statusnya wasiat
Dan  apabila  kita  melihat  pengertian  harta  waris  itu  sendiri  pada  INPRES Nomor 1 tahun 1991  tentang Kompilasi Hukum Islam buku ke II, pasal 171 huruf f, Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
b. Pembagian warisan setelah muwarrits meninggal dunia
Kalau melihat dari sisi waktu pembagiannya yakni harta waris dibagi setelah kematian sang muwarrits maka ini sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dengan pembagian  harta  waris  karena  dalam  Islam  pembagian  waris  dikatakan  sah  apabila memenuhi 4 syarat yakni :
1) Meninggalnya yang mewariskan.
2) Ahli waris masih hidup ketika kematian muwarrits.
3) Tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan.
4) Tidak terhijab atau terhalang secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat. Dan apabila kita melihat dari pengertian harta waris yang dijelaskan dalam
INPRES Nomor 1 tahun 1991  tentang Kompilasi Hukum Islam buku ke II, pasal 171 huruf  e,  Harta  waris  adalah  harta  bawaan  ditambah  bagian  dari  harta  bersama setelah  digunakan  untuk  keperluan  pewaris  selama  sakit  sampai  meninggalnya, biaya  pengurusan  jenazah  (tajhiz),  pembayaran  hutang  dan  pemberian  untuk kerabat.
c. Pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama
Yang  perlu  diperhatikan  dari  kasus  yang  ada  kita  dapati  bahwa  pembagian yang  berjalan  didasari  oleh  kesepakatan  bersama,  artinya  boleh  jadi  pembagian dilakukan  sama  rata  atau  terkadang  ada  yang  mendapatkan  jatah  lebih  banyak. Menurut mereka bahwa pembagian yang semacam ini lebih menjaga keharmonisan dan menghindari kemungkinan adanya perselisihan dengan keluarga.
Dalam Islam sendiri telah mengatur terkait bagian-bagian yang diterima oleh masing-masing  ahli  waris.  Misal  dalam  pembagian  warisan  terhadap  anak,  dalam INPRES  Nomor  1  tahun  1991    tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  buku  ke  II,  pasal  176 disebutkan, Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama ‐ sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila
anak perempuan bersama ‐ sama dengan anak laki ‐ laki, maka bagian anak laki ‐ laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
Maka dengan melihat aturan yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam anak laki-laki mendapatkan jatah lebih banyak daripada wanita. Karena bagian satu anak laki- laki itu seperti bagian dua anak perempuan.
Berdasarkan  hukum  Islam  setelah  harta  waris  digunakan  untuk  keperluan pewaris  selama  sakit  sampai  meninggalnya,  biaya  pengurusan  jenazah  (tajhiz), pembayaran  hutang  dan  pemberian  untuk  kerabat.  Maka  harta  waris  baru  bisa dibagikan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dan diatur dalam Agama Islam, setelah masing-masing ahli waris telah mengetahui bagiannya, diperbolehkan untuk mereka  membagi  secara  rata  atau  berdasarkan  kesepakatan  keluarga  hal  ini berdasarkan INPRES Nomor 1 tahun 1991  tentang Kompilasi Hukum Islam buku ke II, pasal 183 “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing ‐masing menyadari bagiannya.”
Jadi hendaklah kita mendahulukan apa yang sudah ditetapkan oleh  syari’at. Karena perkara pembagian warisan merupakan bentuk Ibadah kepadah dan kewajiban bagi seorang muslim untuk membagi harta waris sesuai dengan haknya. Maka tidak perbolehkan mengedepankan hukum adat padahal syari’at telah mengaturnya
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat Desa Gunungan Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri terhadap pembagian harta waris
Di Desa Gunungan sendiri dari beberapa wawancara yang kami lakukan, bahwa tidak  pernah  didapati  di  Desa  ini  ada  perselisihan  dalam  masalah  waris  hanya  saja kebanyakan dari masyarakat desa Gunungan mulai mengurus ke Desa dan membagi harta waris yang ada terpaut jarak yang cukup lama antara tanggal kematian dengan pembagian harta waris.
Maka  diantara  faktor  yang  menjadi  sebab  tertundanya  pembagian  harta  waris  adalah sebagai berikut :
a. Kurangnya perhatian seseorang terhadap masalah waris.
Sebagian orang tidak terlalu memikirkan terkait pembagian harta waris. Hanya tatakala  mereka  merasa  merasa  butuh  baru  mereka  mulai  membicarakannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Widi Hastuti selaku kepala Desa Gunungan.
b. Harta waris tidak dibagikan sebelum acara selamatan pada si mayit telah selesai. Diantara adat yang berlaku pada masyarakat jawa adanya acara selamatan untuk si  mayit,  dari  hasil  wawancara  yang  penulis  dapat  bahwa  masyarakat  jawa  setelah
kematian seseorang, terdapat acara selamatan yang dilakukan beberapa kali setelah kematian si mayit kalau di Jawa diistilahkan sebagai berikut :
1) Geblak  merupakan  selamatan  yang  dilakukan  setelah  acara  pemakaman  telah selesai sehingga acara selamatan dilaksanakan pada hari itu juga.
2) Nelung dina yakni acara selamatan yang dilaksanakan 3 hari setelah simayit telah dimakamkan
3) Mitung dina yakni acara selamatan yang dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kematian
4) Matangpuluh dina merupakan selamatan yang dilaksanakan setelah 40 hari setelah kematian
5) Nyetatus dina adalah selamatan yang dilaksanakan 100 hari setelah kematian
6) Pendhak pisan adalah selamatan yang dilaksanakan 1 tahun setelah kematian
7) Pendhak  pindho  adalah  acara  selamtan  yang  dilaksanakan  2  tahun  setelah kematian
8) Nyewu adalah acara selamatan yang dilaksanakan pada 1000 hari setelah kematian. Setelah  rangkaian  acara  ini  selesai  barulah  keluarga  mulai  untuk  membahas terkait pembagian harta waris.
Adapun hambatan-hambatan yang membuat masyarakat Desa Gunungan belum bisa menerapkan pembagian waris secara Islam adalah :
a. Tidak adanya kajian khusus yang membahas terkait tentang hukum waris. Dari setiap dusun yang kami datangi rata-rata kajian yang berjalan bersifat tematik, motivasi untuk menjalankan ibadah, dan yang paling banyak adalah membaca Al- Qur’an baik dari anak kecil sampai dengan yang tua. Adapun masalah pembagian harta waris belum pernah dibahas di dalam kajian umum.
b. Adanya pemahaman pada masyarakat bahwa konsep keadilan adalah pembagian sama rata,  hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari  perselisihan  dalam  keluarga.  Apabila seseorang  mendapatkan  jatah  lebih  banyak  dikhawatirkan  nanti  akan  timbul kecemburuan dari setiap ahli waris.

## SIMPULAN
Berdasarkan  data  dan  analisa  yang  telah  penulis  kumpulkan  dalam  penelitian, dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Harta Warisan Di Desa Gunungan Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 dapat diambil sebuah kesimpulan  bahwa  Kebiasaan  pembagian  harta  waris  di  Desa  Gunungan  Kecamatan Manyaran  Kabupaten  Wonogiri  tahun  2023  mereka  ada  yang  melakukan  Pembagian
warisan  sebelum muwarrits  meninggal  dan  ada  pula  yang  membagi  warisan  setelah muwarrits meninggal dunia, pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.
Dari  hasil  penelitian  tersebut  apabila  dianalisis  dalam  hukum  Islam  Bahwa pembagian harta warisan di Desa Gunungan Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri belum  sesuai  dengan  syari’at  Islam  melihat  dari  p raktek  yang  berjalan.  Harta  warisan dibagi sebelum pewaris meninggal dunia. Diantara syarat pembagian harta waris adalah dengan  meninggalnya  seorang  muwarrits.  Apabila  harta  tersebut  dibagikan  sebelum muwarrits  meninggal  dunia  hal  itu  bisa  dikatakan  sebagai  hibah  apabila  dibagi  dalam keadaan  sehat  dan  wasiat  apabila  dibagi  dalam  keadaan  sakit  (menjelang  meninggal dunia).  Untuk  pembagian  harta  warisan  yang  dilandasi  dengan  kesepakatan  bersama maka  hal  ini  memungkinkan  dalam  pembagiannya  dibagi  secara  rata  atau  ada  yang mendapat jatah lebih banyak sesuai dengan kesepakatan keluarga. Karena dalam Islam sendiri setiap ahli waris memiliki bagiannya masing-masing.
Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  masyarakat  Desa  Gunungan  Kecamatan Manyaran  Kabupaten  Wonogiri  terhadap  pembagian  harta  waris.  Adalah  (1)  kurangnya perhatian seseorang terhadap masalah waris, (2) Harta waris tidak dibagikan sebelum acara selamatan untuk si mayit sudah selesai, (3) tidak adanya kajian khusus yang membahas terkait  tentang  hukum  waris,  (4)  Adanya  pemahaman  pada  masyarakat  bahwa  konsep keadilan adalah pembagian sama rata

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang edi tilarsono, Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan. Al-Aqwal : Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 01, No. 01, 2022 diakses melalui
: http://ejournal.iainfmpapua.ac.id/index.php/alaqwal/article/view/278/119
Hermanto, A., Ismail, H., Rahmat, R., & Arsyad, M. (2021). Penerapan Batas Usia Pernikahan Di Dunia Islam. At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah, VOL 9 No.(2), 22-23. Retrieved  from http://ejournal.kopertais4.or.id//mataraman/index.php/tahzib/articl e/view/4531
Imam  Ali  Khaeri , Analisis  Pemahaman  Masyarakat  Terhadap  Pembagian  Harta  Waris Menurut Hukum Islam Di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Jurnal: J ournal of Social Research September 2022, 1(10), 1116-1127 diakses melalui : https://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr/article/view/243/278
Jainuddin  jainuddin,  pembagian  harta  warisan;  telaah  pembagian  warisan  oleh  pewaris kepada  ahli  waris  sebelum  pewaris  meninggal  pada  masyarakat  bima,  jurnal: pemikiran
syariah
dan hukum,  vol.  4,  no.  2,  (oktober,  2020),  299,  doi: https://doi.org/10.52266/sa ngaji.v4i2.494
Syauqon  Hilali  Nur  Ritonga,  Pembagian  Harta  Warisan  Pada  Masyarakat  Etnis  Jawa Kecamatan  Bilah  Barat  Kabupaten  Labuhan  Batu  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam, Jurnal:  Journal  of  Islamic  Law,Vol.2  No.2  Juli – Desember  2018  diakses  melalui  : http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/5116
Al-Haitami, Ibnu Hajar. 1983. Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubro. Daarul Fikr. 4/3
Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih (1994). Panduan Praktis Hukum Islam, (Terjemahan : Abu Ihsan Al-Atsari) Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir
INPRES Nomor 1 tahun 1991  tentang Kompilasi Hukum Islam buku ke II
Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Sayekti Pujosuwarno. (1992). Penulisan Usulan dan Laporan Penelitian Kualitatif. Yogyakarta:
Lemlit IKIP Yogyakarta.