## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 6, No. 1, Juni 2024, pp 57-66 p-ISSN: 2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v6i1.2457

## Asas Kerahasiaan Bank dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
Alifa Febiola Yasmin 1 , Maman Budiman 2
12 Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia 1 Email: 201000235@mail.unpas.ac.id
Artikel info
Artikel history: Received; 12-04-2024 Revised: 26-04-2024 Accepted: 25-05-2024 Published: 20-06-2024
Keywords: Bank Secrecy; Embezzlement; Investigation.
Kata Kunci: Rahasia bank; Penggelapan;
Penyidikan.
Abstract. This  research  aims  to  analyze  the  implementation  of  the bank  secrecy  principle  which  becomes  an  obstacle  for  the  police  in investigating  embezzlement  crimes.  The  study  used  is  juridical- normative  method  with  a  qualitative  analysis.  Techniques  of  data collection using Statute Approach and library research. The source of law used includes primer, sekunder, and ternary data. Primary sources by reviewing the legislation. Secondary data is taken from the literature in the field of law as well as expert opinions of scholars. Tertiary data through  interview  guidelines  with  investigators  of  the  Criminal Investigation Unit at the Bandung City Police Resort. The results show that  banking  has  a  very  strict  confidentiality  principle;  police investigations  experience  obstacles  related  to  the  application  of  the principle  of  bank  secrecy;  and  there  is  an  imbalance  between  the Banking Law and the Criminal Procedure Code, causing confusion for banks and police investigators.
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kerahasian bank yang menjadi hambatan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penggelapan. Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan  pendekatan  Perundang-undangan  (Statute  Approach)  dan studi  pustaka  (library  research).  Sumber  hukum  yang  digunakan termasuk  data  primer,  sekunder, dan tersier. Sumber  primer dengan mengkaji  terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Data  sekunder mengambil  dari  literatur  bidang  hukum  serta  pendapat  ahli  sarjana. data  tersier  melalui  pedoman  wawancara  dengan  penyidik  Satuan Reserse  Kriminal  di  Kepolisian  Resor  Kota  Besar  Bandung.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  perbankan  memiliki  asas kerahasiaan  yang  sangat  ketat;  penyidikan  kepolisian  mengalami hambatan  terkait  penerapan  asas  rahasia  bank;  serta  adanya ketidakseimbangan antara Undang-Undang Perbankan dengan Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  sehingga  menimbulkan kebingungan bagi pihak bank maupun penyidik kepolisian.
Coresponden author Jl. Dr. Setiabudi No.193, Gegerkalong, Bandung, Jawa Barat
Email: 201000235@mail.unpas.ac.id
artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0

## PENDAHULUAN
Perbankan  rentan  terhadap  perubahan  arus  global,  umumnya  pemerintah  berupaya  mengatur sektor perbankan dengan cara menjamin solvabilitas mereka (Schooner, 2003) . Dari segi ekonomi, bank  sangat  diperlukan  untuk  menopang  sistem  keuangan  dalam  meningkatkan  pemerataan, perubahan  ekonomi,  dan  keseimbangan  bagi  keberlangsungan  kehidupan  masyarakat  luas ( Hasibuan, 2005 ). Peran perbankan sangat penting bagi pengelolaan keuangan suatu negara untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pemerintah serta lembaga terkait  diperlukan  dalam  memastikan  sektor  perbankan  berjalan  dengan  efektif  dan  mematuhi regulasi yang berlaku ( Wahyudi, 2022) .
Lembaga keuangan  bank  dikenal dengan  asas  kerahasiaan  yang  sangat  ketat.  Pasal 1  ayat  (28) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, secara tegas mengatur rahasia bank, yaitu semua hal yang berkaitan tentang informasi keuangan ataupun identitas nasabah. Menurut Kasmir (2008), asas kerahasiaan merupakan asas fundamental dalam keamanan bank, bersama dengan asas  kepercayaan  ( fiduciary  principle ),  asas  kehati-hatian  ( prudential  principle ),  asas  kerahasiaan ( secrecy principle ), dan asas mengenal nasabah ( know how your customer principle ). Asas kerahasiaan bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dengan merahasiakan informasi keuangan dan data  pribadi  nasabah.  Asas  ini  juga  diterapkan  demi  kepentingan  bank  yang  memperoleh kepercayaan  dari  masyarakat  untuk  menghimpun  keuangan  mereka  ( Nasution,  2019) .  Dengan demikian, asas kerahasiaan bank menjadi karakter yang kuat dan esensial dalam dunia perbankan.
Secara  praktis,  aturan  perbankan  telah  menciptakan  dua  teori  terkait  kerahasiaan  di  antaranya adalah  teori  absolut  dan  teori relative .  Teori  absolut  menegaskan  bahwa  perbankan  harus  terus menerus mempertahankan kerahasiaan data nasabah tanpa terkecuali (Faisal, 2018) . Namun, teori ini  dapat  berpengaruh  negatif  terhadap  pengungkapan  kejahatan  seperti  tindak  pidana penggelapan.  Sementara  itu,  teori relative memungkinkan  untuk  melanggar  asas  rahasia  bank dalam  keadaan  tertentu  dengan  pengecualian  untuk  situasi  yang  luar  biasa (Riyanto,  2021 ). Pengecualian  tersebut  diatur  pada  Pasal  40  Undang-undang  No.  10  Tahun  1998  tentang Perbankan. Hal ini berkaitan dengan kewajibannya bank untuk melindungi informasi nasabahnya. Namun,  ada  beberapa  situasi  dimana  tidak  harus  menjaga  kerahasian  informasi  tersebut. Misalnya,  untuk  perpajakan,  utang  bank,  atau  proses  hukum  pidana,  bank  dapat  memberikan informasi  nasabah  tanpa  izin  mereka.  Namun,  apabila  ingin  memberikan  informasi  tersebut kepada pihak lain diperlukan izin tertulis dari nasabah (Wahyudi, 2022) .
Berbagai  macam  kejahatan  di  sektor  bank  di  antaranya  yaitu,  perizinan  yang  biasanya  berupa kejahatan bank gelap. Selain itu, kejahatan dalam hal kerahasiaan bank yang mana data nasabah dibocorkan  tanpa  izin  yang  jelas.  Kejahatan  juga  dapat  terjadi  dalam  pelaksanaan  bank,  serta kurangnya  pengawasan  yang  cukup  terhadap  transaksi  yang  mencurigakan  atau  tidak mengendalikan  risiko  dengan  baik (Wanda,  2020) .  Secara  umum,  sanksi  pidana  di  sektor perbankan  terutama  dalam  hal  penjatuhan  denda  memiliki  ancaman  yang  sangat  besar,  yang tertuang dalam Pasal 3 butir 1 Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan  Tata  Cara  Pemberian  Perintah/Izin  Tertulis  Membuka  Rahasia  Bank.  Pasal  tersebut menerangkan,  dalam  pelaksanaan  ketentuan  kerahasiaan  harus  berdasarkan  perintah  atau  izin resmi dari Pimpinan Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2000) . Kemudian, Pasal 47 ayat (10) dan (2)  Undang-undang  Perbankan, mengatur  mengenai  sanksi  pidana  bagi  pelanggar  hukum  yang membocorkan  kerahasiaan  bank,  dengan  ancaman  hukuman  penjara  minimal  2  tahun  dan maksimal 4 tahun, dan terkena denda minimal Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan maksimal Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) (Republik Indonesia, 1998) .
Perkembangan  zaman  dan  kemajuan  teknologi  telah  meningkatkan  tindak  kejahatan  terhadap harta kekayaan, di antaranya adalah penggelapan. Penggelapan merujuk pada tindakan seseorang yang  menyalahgunakan  hak  atau  kepercayaan  yang diperoleh  tanpa  melanggar  hukum  dengan merampas  harta  benda  manusia,  sesuai  dengan  yang  termuat  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ( Massie, 2017) .

## 59 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 6, No. 1, Juni 2024
Keterlibatan  aparat  penegak  hukum  seperti  kepolisian  diperlukan  untuk  mengungkap  tindak pidana penggelapan dalam bentuk penyidikan. Hal ini dipertegas sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diuraikan secara rinci pada Pasal 1 ayat (2), bahwa penyidikan yaitu proses hukum yang dilakukan penyidik dengan mengumpulkan bukti-bukti untuk mengindikasi tindak pidana yang berlansung serta untuk mengungkap pelaku. Dengan  demikian,  proses  penyidikan  adalah  langkah  awal  yang  penting  dalam  menyelesaikan suatu kasus kejahatan, karena dengan bukti yang cukup, penyidik dapat menemukan tersangka yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.
Proses penyidikan oleh kepolisian sering kali tidak sejalan dengan aturan kerahasiaan bank. Hal ini berpengaruh terhadap penanganan tindak pidana penggelapan oleh kepolisian dihadapkan pada berbagai  kendala  dan  hambatan  dalam  proses  penyidikan (Oktavianaldi  &  Artina,  2018). Hambatan tersebut berupa kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti berupa dokumen penting dari pihak bank dan mendapatkan izin pembukaan rahasia bank. Hal ini dikarenakan pihak bank masih mengacu pada rumusan Pasal 40 butir 1 Undang-Undang Perbankan, mereka diwajibkan untuk mematuhi aturan tersebut agar informasi nasabah tetap aman dan terlindungi.
Muatan  pasal  mengenai  asas  kerahasian  bank  dalam  praktiknya  menyulitkan  penyidik,  hal  ini menciptakan  dilema antara lembaga keuangan  dan  pihak  penegak  hukum karena  setiap  aturan mengharuskan  bank  untuk  memberikan  penjelasan  kepada  pihak  berwenang.  Jika  bank  harus mengungkapkan informasi rahasia bank, maka akan dikenai sanksi, begitu juga bagi pihak yang meminta dengan sengaja memaksa informasi tersebut. Selain itu, dalam melaksanakan keamanan bank,  asas  kerahasiaan  diterapkan  bersamaan  dengan  asas  mengenal  nasabah  untuk  mengenal sejauh  mungkin  informasi  nasabah  guna  mendeteksi  adanya  transaksi  keuangan  yang mencurigakan  dari  hasil  tindak  pidana.  Namun,  terkadang  bank  dihadapkan  dengan  antara melindungi privasi nasabah dan/atau membantu mengungkap kejahatan. Bank harus mengenal nasabah  untuk  menjaga  keamanan  transaksi  keuangan,  tetapi  pada  saat  yang  sama,  bank  juga harus menjaga kerahasiaan informasi nasabah sesuai dengan asas kerahasiaan bank.
Berdasarkan penelusuran, penelitian ini sebelumnya dilakukan oleh Riyanto (2021) , dengan topik "Kajian Proses Penyidikan Dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dana Nasabah Bank Yang Terbentur Prinsip Kerahasiaan Bank". Selanjutnya oleh Wahyudi (2022) , dengan topik “Tinjauan  Hukum  Tentang  Kerahasiaan  Bank  Terkait  Data Naabah  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  Di  Indonesia”.  Penelitian  lainnya  oleh (Wiwin,  2024) dengan  topik  "Analisis  Hukum Terhadap  Pembukaan  Rahasia  Bank  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang".  Dari  hasil  penelusuran  tersebut,  peneliti  menegaskan  bahwa  substansi penelitiannya berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya serta peneliti menambahkan informasi baru yang belum dicantumkan sebelumnya.

## METODE
Penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  yuridis-normatif,  yang  dilakukan  untuk  menilai kesesuaian antara suatu prinsip dengan aturan yang berlaku. Metode normatif ini menggunakan analisis kualitatif, yang fokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu masalah, sehingga data tidak berupa angka (Budiman, 2023) . Teknik pengumpulan data dengan pendekatan Perundang- undangan ( Statute Approach ) dan studi pustaka ( library research ). Sumber hukum yang digunakan termasuk  data  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Sumber  primer  yang  digunakan  adalah  mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan. Data sekunder mengambil dari informasi dan sumber yang sudah ada, yaitu literatur bidang hukum serta pendapat ahli sarjana. Sedangkan data tersier adalah  informasi  yang  diambil  yaitu  pedoman  wawancara  dengan  penyidik  Satuan  Reserse Kriminal (Satreskrim) di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Penerapan Asas Kerahasiaan Bank Menurut Undang-Undang Perbankan
Perbankan adalah sistem keuangan yang diatur oleh Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di Indonesia. Pasal 1 butir menjelaskan definisi bank yaitu, lembaga keuangan yang menerima  uang  dari  nasabah  dan  mengumpulkannya  dalam  bentuk  tabungan,  kemudian meminjamkan uang tersebut kepada nasabah dalam bentuk pinjaman. (Republik Indonesia, 1998 ). Bank adalah tempat melakukan berbagai transaksi keuangan, artinya uang akan terus berputar di dalam  sistem  perbankan. Maka dari  itu,  bank  waijb  menjaga kerahasian  informasi  nasabahnya agar  nasabah  merasa  aman  dan  percaya.  Kepercayaan  tersebut  dapat  diperoleh  bank  dengan memberikan  jaminan  kepada  nasabah  mengenai  situasi  keuangannya.  Jaminan  perlindungan inilah yang disebut "kerahasiaan bank".
Pada  awalnya,  sebelum  tahun  1964,  di  Belanda  tidak  ada  peraturan  resmi  yang  mendasari kewajiban  Bank  dalam  menjaga  kerahasiaan  informasi  nasabah.  Namun,  pada  tahun  1964, organisasi perbankan Belanda membentuk peraturan yang berdasarkan “ General Conditions ”  yang berarti bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi  ( Riyanto, 2021) . Hal ini berasal dari prinsip konkordansi yang artinya suatu asas yang mendasari hukum Eropa atau hukum Belanda dapat diberlakukan di Indonesia. Pada tahun 1960, pemerintah membuat aturan pertama tentang rahasia bank melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 23 Tahun 1960 tentang kerahasiaan bank. Aturan ini bertujuan untuk melindungi informasi keuangan nasabah  dari  dicuri  atau  disalahgunakan.  Seiring  berjalannya  waktu,  aturan  ini  mengalami perubahan untuk memperkuat kerahasiaan bank. Kemudian, kerahasian bank diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tentang Perbankan, yang memberikan perlindungan lebih lanjut terhadap informasi keuangan nasabah. Hal tersebut mencakup segala hal terkait dengan informasi dan keuangan nasabah, baik nasabah yang menyimpan uang maupun nasabah  debitur.  Selanjutnya,  Undang-Undang  No.  10  tahun  1998  tentang  Perbankan, mengamandemen aturan sebelumnya dengan membatasi informasi yang harus dirahasiakan oleh bank  dengan  tujuan  agar  tidak  disalahgunakan  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab. (Purwaningsih, Hipan, & Ogotan, 2021)
Merujuk pada Pasal 1 ayat (28) Undang-undang Perbankan, kerahasiaan bank mencakup pada semua hal yang terkait dengan data nasabah dan simpanan mereka. Sederhananya, mengenai data pribadi  dan  informasi  keuangan  di  rekening  nerupakan  rahasia  bank.  Oleh  karena  itu,  bank berkewajiban untuk menjaga identitas dan informasi nasabah penyimpan, serta "segala sesuatu" artinya mengamankan seluruh aspek terkait simpanan nasabah (Wanda, 2020) .
Terdapat  lima  justifikasi  yang  menjadi  alasan  kewajiban  bank  untuk  menjaga  kerahasiaan informasi nasabah bank, adalah : (Fahrurrozi, Murwadji, & Rukmini, 2020) yaitu: (a) Hak pribadi; (b) Hak adanya hubungan perjanjian antara nasabah dan bank; (c) Regulasi hukum yang berlaku; (d) Kode etik dan norma bank; (e) Karakter keamanan dan transparansi lembaga keuangan bank yang menjaga kepercayaan nasabah untuk menyimpan uang di bank.
Sebelum adanya perubahan dalam Undang-Undang, ruang lingkup kerahasiaan masih luas. Hal ini  mencakup  nasabah  nasabah  yang  menyimpan  uang,  nasabah  peminjam  uang  (debitur)  dan nasabah yang menggunakan layanan bank. Namun, setelah di amandemen, keterangan nasabah penyimpan  wajib  di  rahasiakan  bank  sedangkan  keterangan  lainnya  mengenai  bukan  nasabah penyimpan tidak wajib di rahasiakan (Don Rade, Tadeus, & Gana, 2021). Dari penjelasan tersebut, dapat  disimpulkan  bahwa  bank  hanya  perlu  merahasiakan  informasi  mengenai  nasabah  yang menyimpan uang dan jumlah simpanannya. Jika seorang nasabah berperan sebagai penyimpan dan  debitur,  bank  dapat  menjaga  kerahasiaan  informasinya.  Namun  tidak  perlu  merahasiakan informasi mengenai nasabah yang tidak menyimpan uang.
Asas kerahasiaan bank adalah aturan yang menjaga informasi nasabah tetap rahasia dan aman dari pihak yang tidak berwenang. Terdapat dua teori dalam kerahasiaan tersebut, yaitu teori absolut dan teori relative yang dijelaskan sebagai berikut: (Nasution, 2019)
1. Teori Absolut
61 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 6, No. 1, Juni 2024
Hermansyah  (2014) ,  menjelaskan  bahwa  bank  dalam  teori  absolut  mempunyai  kewajiban mutlak untuk menjaga kerahasian informasi mengenai nasabah, mengingat kegiatan keuangan nasabah  dapat  terjadi  dalam  berbagai  kondisi,  baik  normal  maupun  darurat.  Terdapat penekanan yang berlebihan pada kepentingan individu di dalam teori ini, sehingga sering kali mengesampingkan kepentingan negara dan masyarakat secara keseluruhan.

## 2. Teori Relative
Menurut Samosir (2013) , asas kerahasiaan bank tetap digunakan dalam teori relative atau nisbi, tetapi  dapat  dilanggar  hanya  dalan  situasi  yang  luar  biasa.  Teori  ini  memungkinkan pengungkapan informasi nasabah dalam keadaan darurat atau jika transaksinya ada indikasi mencurigakan. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan hukum dan negara.
Menurut penjelasan di atas, teori relative memungkinkan pembukaan rahasia bank kecuali dalam keadaan tertentu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 butir 1 Undang-undang perbankan menyatakan, kewajiban bank menjaga kerahasian informasi nasabah dan simpananya. Namun, ada beberapa situasi tertentu di mana bank diizinkan untuk mengungkap keterangan yang bersifat rahasia tersebut diberikan pengecualian yang diuraikan sebagai berikut: (Republik Indonesia, 1998 )
a. Pasal 41 menyatakan bahwa, pengecualiaan untuk perpajakan yaitu terhadap pejabat pajak atas  arahan  dari  Pimpinan  Bank  Indonesia  berdasarkan  permintaan  dari  Menteri Keuangan;
a. Pasal 41 a menjelaskan bahwa, untuk menyelesaikan utang bank diberikan pengecualiaan terhadap  pejabat  Badan  Urusan  Piutang  Negara  atau  Lelang  Negara/Panitia  Urusan Piutang Negara;
b. Pasal 42  menyatakan  bahwa,  demi  kepentingan  peradilan  dalam  perkara pidana,  dapat diberikan pengecualian kepada anggota Kepolisian, Jaksa, atau Hakim dengan izin dari Pimpinan Bank Indonesia;
c. Pasal 43  yaitu,  perihal  perkara perdata  antara bank  dengan  nasabahnya,  pengecualiaan diberikan kepada Direksi bank untuk memberikan informasi tentang keadaan keuangan nasabah;
d. Pasal  44  menjelaskan  bahwa,  dalam  pertukaran  informasi  di  antara  bank,  termasuk penggunaan ATM bersama, pengecualian dapat diberikan tanpa perintah dari pimpinan Bank Indonesia;
e. Pasal  44  a  ayat  (1)  menyatakan  bahwa,  dengan  persetujuan  tertulis  dari  nasabah penyimpan atau kuasanya, pengecualian dapat diberikan tanpa izin resmi dari pimpinan Bank Indonesia;
f. Pasal 44 a ayat (2) menyatakan bahwa, ahli waris yang sah berhak mengetahui informasi keuangan mengenai yang bersangkutan dengan nasabah apabila telah meninggal dunia.
Sebagaimana  penjelasan di  atas,  apabila seseorang  tanpa  memiliki  wewenang  dengan tindakan memaksa  kepada  pihak  bank  atau  terafiliasi  tanpa  izin  tertulis  dari  Pimpinan  Bank  Indonesia, maka orang tersebut dapat dihukum pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun. Selain itu, dapat dikenai juga denda minimal Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan maksimal Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Ketentuan tersebut harus dipatuhi oleh  siapapun  karena  jika  memaksa  maka  dapat  dikenai  sanksi  hukuman  penjara  dan  sanksi administratif.  Kemudian,  Pasal  47  ayat  (2),  menetapkan  beberapa  pihak  yang  dapat  terkena ancaman  pidana  apabila  membocorkan  rahasia  bank.  Contohnya,  anggota  Dewan  Komisaris, Direksi,  pegawai  bank,  atau  Pihak  Terafiliasi  lainnya.  Pihak  tersebut  dapat  dikenai  hukuman dengan penjara penjara minimal 2 tahun dan denda minimal Rp. 4 miliar sampai maksimal Rp. 8 miliar  ( Republik  Indonesia,  1998 ).  Ancaman  yang  diberikan  kepada  bank  yang  melanggar

## B. Hambatan Penanganan Tindak Pidana Penggelapan oleh Penyidik Kepolisian
Perbuatan seseorang yang berniat atau memiliki keinginan menguasai suatu barang milik orang lain  dengan  menyembunyikan  atau  menggelapkan  barang  tersebut  adalah  tindak  pidana penggelapan  (Syarif,  2021).  Penggelapan  dijelaskan  sebagai  tindakan  melanggar  hukum  yaitu apabila  seseorang  menggunakan  haknya  untuk  menguasai  suatu  barang  dengan  cara menyembunyikan atau menggunakan tanpa izin dari pemiliknya hal itu diperoleh secara tidak sah (Chazawi,  2006). Pasal  372  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  merumuskan pengertian tindak pidana penggelapan yaitu seseorang yang melanggar hukum akibat tindakannya dengan cara menguasai benda sebagian atau sepenuhnya milik orang lain tanpa alasan kejahatan, dikenai hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun atau denda maksimal Rp. 900.000,00 (sembilan ratus rupiah).
Definisi lain menurut Tongat (2006) , mengemukakan bahwa apabila suatu barang dikuasai oleh seseorang bukan sebab suatu kejahatan, melainkan berupa tindakan yang diperbolehkan, seperti adanya akad atau kesepakatan, penitipan barang atau hak dan kepercayaan yang diperolehnya. Jika  barang  tersebut  disalahgunakan  dengan  tujuan  menguasainya  untuk  kepentingan  pribadi, maka seseorang tersebut dapat dianggap melakukan "penggelapan".
Secara umum penanganan kejahatan di kepolisian, terdapat proses yang meliputi tahapan penyelidikan dan penyidikan, seperti yang dijelaskan oleh Hasibuan  (2021) di antaranya:
a. Laporan Polisi (LP);
b. Penyelidikan;
c. Penyidikan;
d. Dimulainya Penyidikan;
e. Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
f. Pemeriksaan Saksi;
g. Keterangan Ahli;
h. Pemeriksaan Saksi;
i. Sistematika Berkas Perkara Penyidikan, Berkas Hasil Penyidikan (BAP);
j. Upaya Paksa.
Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Satreskrim di Polrestabes Bandung, diketahui bahwa pihak  kepolisian  mengalami  hambatan  pada  tahap  pertama,  yaitu  saat  korban  melapor  untuk membuat Laporan Polisi (LP). Prosedur untuk menerbitkan LP dianggap rumit dan terjadi saling lempar tugas antara pihak kepolisian dan bank. Misalnya, korban datang ingin membuat LP untuk mengikuti prosedur arahan dari bank, sementara itu kepolisian juga perlu mengumpulkan bukti tambahan  atau  melengkapi  formulir  tertentu  sebelum  LP  diterbitkan.  Hal  ini  dikarenakan, kepolisian  perlu  memastikan  bahwa  pelapor  memang  benar  mengalami  kerugian  akibat  tindak pidana penggelapan.
Selain itu, hambatan lainnya yakni ketika prosedur pembukaan rahasia bank tidak dipenuhi. Hal ini akan menyulitkan pengungkapan alat bukti yang dibutuhkan oleh penyidik untuk mengajukan di pengadilan. Sebagai contoh, dalam situasi di mana tersangka menolak memberikan izin kepada penyidik  kepolisian  untuk  mengakses  informasi  keuangannya,  hal  ini  dapat  menimbulkan
63 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 6, No. 1, Juni 2024
hambatan dalam proses penyelidikan dan memperlambat penyelesaian kasus.  Situasi ini terjadi karena adanya ketentuan bank yang memberikan perlindungan rahasia keuangan kepada nasabah atau konsumen karena memiliki hak privasi ( right of privacy ). Namun, di sisi lain aparat penegak hukum memerlukan informasi keuangan tersebut untuk kepentingan mengungkap kejahatan. Oleh karena  itu,  terdapat  dilema  antara  hak  privasi  individu  ( right  of  privacy )  dan  kebutuhan  hukum untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.
Ketentuan  Pasal  42  Undang-undang  Perbankan,  menjelaskan  bahwa  untuk  dapat  membuka kerahasiaan bank diperlukan untuk mendapatkan izin dari Pimpinan Bank Indonesia secara resmi. Bagi  Polisi,  Jaksa,  dan  Hakim  untuk  memperoleh  izin  tersebut  didapatkan  melalui  Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung RI. Dengan demikian, diketahui bahwa proses  perizinan  untuk  mengakses  informasi  rahasia  bank  seringkali  menjadi  tantangan  bagi penyidik dalam meminta izin kepada Otoritas Bank Indonesia dengan alasan "untuk pemeriksaan keadaan keuangan tersangka dan dokumen-dokumen terkait rekening atas nama tersangka". Selain itu,  penyidik  juga  sering  melakukan  pemeriksaan  terhadap  rekening  lain  yang  terkait  dengan tersangka tanpa dasar hukum yang jelas (Wahyudi, 2022).
Kebijakan kerahasiaan bank di Indonesia, dianggap kaku dan terbatas sehingga dapat menghambat dalam mengungkap kasus tindak pidana. Menanggapi hal ini, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki pandangan sebagai berikut:
“ Kerahasian  bank  adalah  aturan  yang  menyulitkan  untuk  mengungkap  informasi  tentang rekening bank seseorang. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam upaya untuk menghentikan kejahatan, bahkan ada pendapat mengatakan bahwa rahasia bank bisa menjadi ‘ tameng ’ yang digunakan  dalam  menyembunyikan  uang  hasil  kejahatannya  oleh  pelaku  tindak  pidana. ” (Ganarsih, 2003)
Dengan kata lain, bahwa tameng yang dimaksud adalah ketentuan rahasia bank yang seharusnya melindungi privasi nasabah juga dapat disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari tanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara privasi nasabah  dan  kebutuhan  untuk  mengungkap  kejahatan  demi  keamanan  masyarakat  secara keseluruhan. Bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan nasabah agar masyarakat dapat mempercayai bank. Namun demikian, bank juga harus memberikan perlindungan agar tidak memfasilitasi  tindak  pidana  atau locus kejahatan.  Sebagai  tempat  yang  sering  digunakan  oleh pelaku tindak pidana, bank dapat menjadi sarang kejahatan untuk menyimpan, menyamarkan, atau mencuci uang hasil kejahatan ( Wiwin, 2024) . Penyidik kepolisian sering mengalami kesulitan dalam  melakukan  penyelidikan  terkait  tindak  pidana  penggelapan.  Mereka  harus  menjalankan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP tentang Penyidikan, namun terkadang menghadapi hambatan akibat penerapan prinsip kerahasiaan bank yang melarang pengungkapan informasi nasabah dan simpanan tanpa izin yang jelas.

## C. Upaya Penanganan Kepolisian terhadap Tindak Pidana Penggelapan
Proses penegakan hukum diawali dengan tahapan penyidikan. Penyidikan merupakan dasar dari proses hukum selanjutnya, sehingga penyidikan amat krusial untuk mengungkap kejahatan dan menegakkan keadilan (Koto, 2020) . Pasal 1 ayat (2) KUHAP yang berbunyi, "Penyidikan yaitu proses  di  mana  penyidik  memeriksa  bukti  petunjuk,  kemudian  dikumpulkan  guna menemukan tersangka  dan  barang  bukti.  Dalam  penyidikan,  kegiatan  yang  dilakukan  seperti  wawancara dengan saksi, pemeriksaan tempat kejadian perkara, pengumpulan dokumen, dan lain sebagainya. Dengan  demikian,  penyidik  kepolisian  memiliki  wewenang  yang  jelas,  di  harapkan  petugas kepolisian yang bertindak sebagai penyidik tidak akan mengalami kesulitan atau keraguan dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat membantu untuk menjaga keadilan dan keberlangsungan hukum di masyarakat (Samosir, 2013).
Menurut penyidik Satreskrim di Polrestabes Bandung, dalam menghadapi setiap hambatan yang terjadi,  penyidik  berupaya  untuk  menangani  tindak  pidana  penggelapan  yang  melibatkan penerapan asas kerahasiaan bank dengan langkah sebagai berikut:
a. Penyelidikan Awal
Proses  hukum  diawali  pada  tahap  penyelidikan  untuk  mengungkap  kebenaran  dan menegakkan  keadilan.  Tujuannya  adalah  untuk  menghimpun  informasi  dan  bukti  yang diperlukan guna menetukan apakah terduga benar-benar terlibat dalam tindak pidana tersebut. Selama  penyelidikan  dan  pemeriksaan  pendahuluan  ini,  pihak  berwenang  akan mengumpulkan semua bukti yang diperlukan. Berdasarkan pendapat Syarif (2021), bukti yang diperlukan  untuk  menuntut  pelaku  tidak  hanya  fokus  pada  cara  pelaku  dalam  melakukan kejahatan,  tetapi  harus  sesuai  dengan  hukum.  Misalnya,  dalam  penyelidikan  kasus penggelapan,  penyidik  akan  memeriksa  saksi,  mencari  barang  bukti,  mendengarkan keterangan ahli, memeriksa dokumen, dan mengikuti petunjuk yang sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.  Setiap  langkah  yang  diambil  harus mematuhi  prosedur  hukum  yang  berlaku  dan prinsip-prinsip keadilan untuk memastikan kebenaran terungkap dengan jelas.
b. Kerjasama dengan Bank
Kepolisian bekerja sama dengan bank untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penanganan  kasus.  Bank  memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  izin  kepada  pihak kepolisian guna mendapatkan data mengenai simpanan tersangka. Di samping itu, Pimpinan Bank Indonesia juga berwenang untuk memberikan izin secara tertulis kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim yang dapat digunakan dalam mengakses informasi mengenai simpanan tersebut, yang diperoleh sebelumnya atas permintaan resmi dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Menurut Sugiarta (2020) penting adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dan lembaga keuangan dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
Berdasarkan penjelasan di atas, untuk membuka rahasia perbankan yang dapat memberikan izin adalah Pimpinan Bank Indonesia dalam hal untuk  keperluan peradilaan pidana  bahkan di luar peradilan umum, dengan memberi izin tertulis kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim. Terkait perizinan tersebut harus mencantumkan hal yang spesifik yang diuraikan pada Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tentang Pembumkaan Rahasia Bank berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4), perlu  mencantumkan  nama  dan  jabatan  Polisi,  Jaksa,  atau  Hakim,  identitas  tersangka,  tempat kantor bank tersangka melakukan kejahatannya, informasi tambahan yang relevan dan hubungan kasus pidana dengan informasi yang diminta (Bank Indonesia, 2000 ). Kemudian Pasal 2 ayat (4), sub-pasal f, dijelaskan bahwa penyidik kepolisian perlu izin tertulis dari nasabah penyimpan dalam bentuk surat kuasa. Hal ini berarti bahwa, untuk mendapatkan informasi rahasia bank, upaya yang dilakukan penyidik salah satunya harus meminta izin tertulis dari nasabah tersebut yaitu berupa surat kuasa. Surat kuasa ini merupakan persetujuan resmi dari nasabah kepada pihak kepolisian untuk memperbolehkan informasi keuangannya diperlihatkan. Dengan demikian, proses ini dapat membantu dalam pengungkapan informasi kerahasiaan bank, sehingga penanganan tindak pidana penggelapan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

## SIMPULAN DAN SARAN
Lembaga  keuangan  bank  bertanggung  jawab  menjaga  keamanan  nasabah  dan  tidak  boleh melindungi kejahatan. Penyidik kepolisian sering menghadapi kesulitan dalam mengungkap kasus penggelapan  karena  terbentur  aturan  kerahasiaan  bank.  Kepolisian  juga  mengalami  kesulitan dalam mendapatkan izin atas pembukaan rahasia bank untuk keperluan pembuktian di pengadilan. Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang Perbankan,  menjelaskan  kerahasiaan  bank  untuk perlindungan  keuangan  nasabah,  namun  menimbulkan  dilema  antara  hak  privasi  nasabah  dan kebutuhan kepolisian untuk mengungkap kejahatan. Sementara Pasal 1 ayat (2) KUHAP mengatur kewenangan kepolisian dalam penyidikan, bank memiliki larangan untuk memberikan informasi nasabah tanpa izin. Oleh karena itu, terdapat ketidakseimbangan antara kedua peraturan tersebut,
65 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 6, No. 1, Juni 2024
sehingga prinsip kerahasiaan bank menjadi semakin kompleks karena bank harus mematuhi kedua peraturan tersebut.
Saran  yang  penulis  sampaikan:  Pertama,  Definisi  dalam  Pasal  2  UU  Perbankan,  harus  di definisikan dengan limitatif untuk menghindari ketidakjelasan dalam penerapan asas keamanan bank.  Kedua,  asas  proporsionalitas  dapat  membantu  menjaga  keseimbangan  antara  asas kerahasiaan bank dan asas mengenal nasabah. Ketiga, proses penyidikan terhadap prosedur bank harus  dipermudah  dari  mulai  laporan  polisi  sampai  pembuktian  di  pengadilan.  Selain  itu, diperlukan kajian lebih lanjut terkait penyesuaian regulasi antara Undang-Undang Perbankan dan KUHAP agar tidak menimbulkan konflik yang dapat menghambat penegakan hukum. Dengan demikian, penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan bisa dilaksanakan secara efektif sesuai dengan regulasi yang berlaku.

## DAFTAR RUJUKAN
Budiman, M. (2023). Pencucian uang yang dilakukan oleh notaris dalam perspektif tindak pidana pencucian uang, 24 (2), 299 – 321.
Chazawi, A. (2006). Kejahatan Harta Benda . Malang: Bayumedia Publishing.
Don  Rade,  S.,  Tadeus,  D.  W.,  &  Gana,  G.  (2021).  Kerahasiaan  Bank  Sebagai  Bentuk Perlindungan Data Nasabah (Kasus pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk). Jurnal Sosial Sains ,
1 (8), 892 – 909. https://doi.org/10.36418/sosains.v1i8.183
Fahrurrozi, R., Murwadji, T., & Rukmini, M. (2020). Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara  Kepentingan  Negara  Dan  Perlindungan  Kepada  Nasabah. Jurnal  Esensi  Hukum ,
2 (1), 77 – 93. Retrieved from https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index Faisal, F. (2018). Pengaruh Prinsip Kerahasiaan Bank Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law , 3 (1), 35 – 60.
Ganarsih,  Y.  (2003). Kriminalisasi  Pencucian  Uang  (Money  Laundering) .  Jakarta:  Universitas Indonesia.
Hasibuan, E. S. (2021). Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum (Edisi 1, C). Depok: Rajawali Pers.
Hasibuan, M. S. . (2005). Dasar-Dasar Perbankan (Cet. 4.). Jakarta: Bumi Aksara.
Hermansyah.  (2014). Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia (2nd  ed.).  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Kasmir.  (2008). Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya (Edisi  Revi).  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Koto,  Z.  (2020).  Penalaran  Hukum  Dalam  Peraturan  Kepolisian  Di  Bidang  Penyidikan. Perpustakaan  STIK .  Retrieved  from  http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital/37587- 073-Jsk 10-155.pdf
Massie, M. (2017). Tindak Pidana Penggelapan dalam Menggunakan Jabatan berdasarkan Pasal 415 KUHP. Lex Crimen , 6 (7), 101 – 107.
Nasution,  M.  A.  H.  (2019,  July  15).  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dalam  Perbankan mengharuskan Rahasia Bank Wajib tidak Dirahasiakan.
Oktavianaldi,  R.,  &  Artina,  D.  (2018).  Penyidikan  Tindak  Pidana  Perbankan  Oleh  Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum , 5 (2), 1 – 15.
Purwaningsih, I. D., Hipan, N., & Ogotan, A. A. (2021). Tinjauan Tentang Prinsip Kerahasian Bank  Untuk  Melindungi  Nasabah  Berdasarkan  Hukum  Positif  Di  Indonesia. Jurnal Yustisiabel , 5 (2), 158. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v5i2.1260
Riyanto,  A.  (2021).  Kajian  Proses  Penyidikan  dalam  Upaya  Mengungkap  Tindak  Pidana Pencurian  Dana  Nasabah  Bank  yang  Terbentur  Prinsip  Kerahasiaan  Bank. Petita , 3 (2), 363 – 374.
Samosir, D. C. (2013). Segenggam tentang Hukum Acara Pidana . Bandung: Nuansa Aulia.
Schooner, H. M. (2003). CUA Law Scholarship Repository Secrets of Bank Regulation : A Reply to Professor Cohen, 389 .
Sugiarta, I. P. G., & Denpasar, K. N. (2020). Pengungkapan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Peradilan Dalam Tindak Pidana Perbankan. Jurnal Kertha Semaya , 8 (7), 1116 – 1128.
Syarif, N. (2021). Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan. Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang , 18 (1), 33 – 50. https://doi.org/10.37090/keadilan.v18i1.291
Tongat. (2006). Hukum Pidana Materiil (Cetakan 3). Malang: Univ Muhammadiyah Malang.
Wahyudi,  M.  H.  (2022).  Tinjauan  Hukum  Tentang  Kerahasiaan  Bank  Terkait  Data  Nasabah Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Di  Indonesia. An-Nawazil:  Jurnal  Hukum  Dan  Syariah Kontemporer , 1 (01 SE-Articles), 68 – 84. Retrieved from https://jurnal.stisa.ac.id/index.php/annawazil/article/view/24 Wanda, A. N. (2020). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Terkait Dengan Informasi
Kerahasiaan  Bank. Indonesian  Journal  of  Criminal  Law , 2 (1  SE-),  1 – 14. https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i1.299
Wiwin, S. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pembukaan Rahasia Bank. Jurnal Penelitian Hukum ,
4 (02), 1 – 12.
Bank Indonesia. (2000). Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah/Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
Undang-Undang  Republik  Indonesia.  (1998).  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.