INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 7039-7049 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pembunuhan
Holinda Handayani Universitas Bangka Belitung Email: holindahandayani114@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan  pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap anak pelaku kejahatan pembunuhan. Penelitian ini mengedepankan penelitian kepustakaan (literatur review)  untuk  menggali  informasi  dan  menganalisis  data  yang  relevan  dalam  menghadapi permasalahan  pertanggungjawaban  pidana  anak  sebagai  pelaku  kejahatan  pembunuhan.  Dalam penelitian  yang  dilakukan,  diketahui  bahwa  hukum  pidana  anak  di  Indonesia  mengatur pertanggungjawaban anak dalam tindak  pidana, dengan batasan usia minimal pertanggungjawaban yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam  pengaturan  ini,  terdapat  perlakuan  yang  bisa  diterapkan  pada  anak  pelaku  kejahatan pembunuhan,  termasuk  tindakan  rehabilitasi,  tindakan  kurungan,  dan  tindakan  pidana  penjara. Pendekatan rehabilitatif sangat ditekankan dalam sistem hukum pidana anak untuk membantu anak berubah dan menjadi warga yang lebih baik. Selain itu, perlindungan hak-hak anak juga menjadi fokus utama,  termasuk  hak  anak  untuk  hidup,  tumbuh  kembang,  dan  mendapatkan  perlindungan  dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.
Kata Kunci: Pidana Anak, Pelaku, Pembunuhan

## Abstract
This  research  aims  to  find  out  how  criminal  responsibility  for  children  is  regulated  in  Indonesian criminal law and to find out how criminal law is applied to children who are perpetrators of murder crimes. This research prioritizes library research (literature review) to explore information and analyze relevant  data  in  dealing  with  the  problem  of  criminal  responsibility  of  children  as  perpetrators  of murder crimes. The researcher concluded that the juvenile criminal law in Indonesia regulates the responsibility of children in criminal acts, with a minimum age limit for responsibility stated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In this arrangement, there are treatments  that  can  be  applied  to  children  who  are  perpetrators  of  murder  crimes,  including rehabilitation measures, imprisonment and imprisonment. A rehabilitative approach is emphasized in the juvenile criminal justice system to help children change and become better citizens. Apart from that, protecting children's rights is also the main focus, including children's rights to live, grow and develop, and receive protection from various forms of violence and discrimination.
Keywords: Juvenile Crime, Perpetrator, Murder

## PENDAHULUAN
Kejahatan pembunuhan adalah suatu tindakan yang paling serius dan mengancam keselamatan  jiwa  manusia  (Rahmatyar  dan  Setiyono,  2020).  Siapa  pun,  bahkan  anak  di bawah  umur,  bisa  melakukan  pelanggaran  ini.  Anak  di  bawah  umur  yang  melakukan kejahatan di Indonesia dikenakan tuntutan pidana. Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), jumlah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia  mengalami  peningkatan  tahun  demi  tahun.  Pada  tahun  2022,  terdapat  1.256 kasus  pembunuhan  oleh  anak-anak,  meningkat  dari  1.141  kasus  pada  tahun  2021. Peningkatan  pidana  pembunuhan  oleh  anak-anak  ini  menimbulkan  kekhawatiran  di masyarakat.
Alasannya  adalah  generasi  penerus  angkatan  kerja  suatu  negara  adalah  anak- anaknya. Namun, ada batasan usia mengenai pertanggungjawaban pidana anak. Anak di bawah umur 14 tahun dibebaskan dari tanggung jawab pidana, sedangkan anak di bawah umur 14 dan 18 tahun diperlakukan khusus (Muhammad, 2018). Perlakuan khusus tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) (Wiyono, 2022). UU SPPA mengatur bahwa anak yang melakukan pembunuhan dapat dijatuhi hukuman penjara, tetapi untuk jangka waktu yang lebih singkat daripada yang diterima oleh usia dewasa. Selain itu, anak pelaku kejahatan pembunuhan juga dapat dijatuhi  pidana  rehabilitasi.  Pertanggungjawaban  pidana  anak  sebagai  pelaku  kejahatan pembunuhan adalah  isu yang memunculkan  perdebatan  kompleks  di berbagai  belahan dunia. Kejahatan pembunuhan merupakan salah satu tindakan paling serius dalam konteks
hukum pidana, dan ketika melibatkan anak-anak sebagai pelakunya, masalah ini semakin rumit dan kontroversial.
Pada dasarnya, anak-anak cenderung lemah dan perlu dilindungisecara khusus dalam masyarakat  dan  sistem  hukum.  Meskipun  demikian,  ketika  seorang  anak  terlibat  dalam tindak  kriminal  serius  seperti  pembunuhan,  pertanyaan-pertanyaan  tentang  tanggung jawab pidana, keadilan, dan rehabilitasi muncul dengan tajam. Pertanggungjawaban pidana anak merupakan isu penting yang membutuhkan pemahaman yang mendalam dan kajian yang komprehensif. Peraturan hukum dan kebijakan yang mengatur pertanggungjawaban anak  dalam  sistem  peradilan  pidana  memiliki  implikasi  yang  signifikan  terhadap  masa depan anak tersebut dan masyarakat secara keseluruhan (Pramukti, 2015). Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan aspek-aspek penting terkait pertanggungjawaban pidana anak dalam konteks pelaku kejahatan pembunuhan.
Pertanggungjawaban pidana anak dalam konteks pembunuhan berkaitan erat dengan upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak anak, kepentingan masyarakat untuk keamanan, serta keadilan dalam sistem peradilan pidana. Berbagai negara memiliki pendekatan  yang  berbeda  dalam  mengatasi  isu  ini,  mulai  dari  sistem  peradilan  anak tersendiri hingga mengadopsi sistem hukum pidana yang sama untuk anak dan dewasa (Iman, 2018). Pada saat yang sama, data statistik menunjukkan bahwa jumlah kasus anak- anak  sebagai  pelaku  kejahatan  pembunuhan  tidak  bisa  diabaikan.  Angka-angka  ini mencerminkan  tantangan  nyata  yang  dihadapi  oleh  sistem  peradilan  pidana  untuk menangani kasus semacamnya itu dan menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut dalam hal ini.
Latar  belakang  penelitian  ini  didorong  oleh  kompleksitas  isu  pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus pembunuhan dan ketidakjelasan dalam pendekatan hukum yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis berbagai aspek yang berkaitan mengenai pertanggungjawaban pidana anak pada kasus pembunuhan. Hasil penelitian ditujukan agar bisa memberi pengetahuan mendalam mengenai  permasalahan  sensitif ini, membantu merumuskan  kebijakan yang lebih  efektif,  dan  memperkuat  perlindungan  hak-hak  anak,  sambil  tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan keadilan.
Mengenai pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pembunuhan, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji, yaitu:
1. Bagaimana  pengaturan  pertanggungjawaban  pidana  anak  dalam  hukum  pidana Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap anak pelaku kejahatan pembunuhan?
Penelitian  ini  menggunakan  metode  normative  yuridis  untuk  menyelidiki permasalahan yang ada. Data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur yang diterbitkan, dan temuan penelitian sebelumnya digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia masih memiliki ruang untuk perbaikan dalam penanganan tindak pidana anak (Wiyono, 2022). terdapat bberapa aturan yang bersifat multitafsir dan belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan anak. Selain itu, penerapan hukum pidana terhadap anak pelaku kejahatan pembunuhan juga masih belum optimal. Degan begitu dapat dilihat dari masih banyaknya anak pelaku kejahatan pembunuhan yang dijatuhi hukuman pidana penjara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengedepankan  penelitian  kepustakaan (literatur  review)  untuk menggali informasi dan menganalisis data yang relevan dalam menghadapi permasalahan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku kejahatan pembunuhan. Metode studi kepustakaan adalah metodologi yang cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian karena memungkinkan analisis data sekunder dari literatur yang ada, termasuk teks-teks hukum, jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, laporan penelitian, serta studi kasus yang relevan (Mulyadi, 2023). Metode studi kepustakaan ini memberikan landasan yang kuat bagi penulis dalam literatur tentang topik kesalahan pidana anak dalam kasus pembunuhan. Dengan demikian, penelitian  ini  akan  memberikan  kontribusi  penting  dalam  pemahaman  dan  perdebatan tentang cara terbaik untuk menangani kasus-kasus semacam itu dalam sistem hukum dan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana Indonesia Salah  satu  bidang  hukum  pidana  Indonesia  yang  paling  sensitive  dan  kompleks adalah  pertanggungjawaban  pidana  anak.  Anak-anak  khususnya  merupakan  kelompok yang  rentan  dan  membutuhkan  dukungan  pemerintah  dan  masyarakat  (Purnomo  dan Gunarto, 2018). Oleh karena itu, Kasus-kasus yang melibatkan anak dalam sistem peradilan pidana memerlukan pertimbangan khusus terhadap hak asasi anak, kepentingan terbaik anak, dan pendekatan rehabilitasi. Dalam konteks  ini,  pengaturan pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum pidana Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan seiring  dengan  perubahan  undang-undang  dan  peraturan  yang  memiliki  tujuan  dalam
perlindungan  hak-hak  anak,  mencegah  kriminalitas  anak,  dan  menjamin  bahwa  semua kasus yang melibatkan anak-anak dalam permasalahan hukum ditangani secara adil dan sesuai dengan norma-norma hukum internasional.
Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana anak merujuk pada cara anak-anak yang terlibat  dalam  tindak  pidana  diperlakukan  oleh  sistem  peradilan  pidana.  Ini  mencakup tahap-tahap seperti penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan hukuman. Untuk memahami lebih dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia, kita harus menggali beberapa aspek kunci dalam sistem hukum pidana anak, termasuk usia minimal pertanggungjawaban pidana, jenis-jenis tindakan yang dapat diambil terhadap anak pelaku tindak pidana, dan prinsip-prinsip yang mengatur penanganan kasus anak dalam sistem hukum pidana.
Salah  satu  aspek  yang  paling  mendasar  dalam  pengaturan  pertanggungjawaban pidana anak adalah usia minimal di mana seorang individu dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana atas tindakannya. Di Indonesia, usia minimal pertanggungjawaban pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak  (UU  SPPA).  Menurut  UU  SPPA,  usia  minimal  pertanggungjawaban  pidana anak  adalah  12  tahun.  Yang  berarti  anak  di  bawah  12  tahun  tidak  dapat  dituntut  atau dijatuhi hukuman pidana dalam sistem hukum pidana (Dewi, 2021). Namun, perlu dicatat bahwa  anak  di  bawah  usia  12  tahun  melakukan  tindakan  kriminal,  maka  masih  dapat menjalani  tindakan  rehabilitasi  atau  pendidikan  khusus,  tergantung  pada  tingkat keterlibatannya dan tindakan yang diambilnya. Ketika seorang anak di atas usia 12 tahun terlibat dalam tindak pidana, ada beberapa jenis tindakan yang dapat diambil terhadapnya sesuai dengan UU SPPA (Kum, 2021):
1. Tindakan  Rehabilitasi:  Tindakan  rehabilitasi  adalah  pendekatan  yang  sangat diutamakan  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  di  Indonesia.  Tujuannya  adalah untuk mengubah perilaku anak dan membantunya kembali ke masyarakat sebagai warga yang lebih baik. Tindakan rehabilitasi dapat berupa pembinaan oleh orang tua, keluarga,  atau  lembaga  sosial.  Selama  tindakan  rehabilitasi,  anak  dapat  menjalani pendidikan, pelatihan, atau program rehabilitasi lainnya yang sesuai dengan tingkat perkembangannya.
2. Tindakan  Kurungan:  Tindakan  kurungan  adalah  suatu  hukuman  pidana  yang
diberikan yang harus diterima anak apabila terlibat dalam tindak pidana yang serius, namun masih di bawah tingkat tindak pidana yang dapat mengakibatkan hukuman penjara. Durasi tindakan kurungan biasanya lebih pendek daripada hukuman penjara yang diberikan kepada orang dewasa dan dapat disesuaikan dengan usia dan tingkat keterlibatan anak.
3. Tindakan Pidana Penjara: Untuk anak yang terlibat dalam tindak pidana yang sangat serius, pengadilan dapat memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara, tetapi  dengan  batasan  tertentu.  Anak  yang  menjalani  hukuman  penjara  harus dipisahkan  dari  narapidana  dewasa,  dan  fasilitas  pemasyarakatan  anak  harus memenuhi standar khusus untuk perlakuan anak. Durasi hukuman penjara bagi anak biasanya lebih singkat dibandingkan dengan hukuman yang diberikan kepada orang dewasa.
4. Tindakan  Pendampingan  Keluarga:  Jika  anak  terlibat  dalam  tindak  pidana  yang melibatkan  keluarga,  pengadilan  dapat  menjatuhkan  tindakan  pendampingan keluarga untuk membantu keluarga memperbaiki kondisi dan lingkungan anak.
5. Tindakan Lainnya: Selain tindakan di atas, terdapat berbagai tindakan lain yang dapat dijatuhkan  oleh  pengadilan  sesuai  dengan  tingkat  pelanggaran  dan  kepentingan terbaik anak.
Pertanggungjawaban  pidana  anak,  pengaturannya  selalu  berkembang  sejalan dengan perubahan sosial,  budaya,  dan hukum. Meskipun  ada upaya yang  nyata untuk memperbaiki perlindungan dan perlakuan anak dalam sistem hukum pidana, masih ada beberapa  tantangan  yang  perlu  diatasi.  Beberapa  tantangan  tersebut  meliputi  (Annisa, 2016):
1. Stigma  dan  Diskriminasi:  Anak  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana  masih  sering dihadapi  dengan  stigma  dan  diskriminasi,  yang  dapat  memengaruhi  masa  depan mereka.
2. Akses Terhadap Hukum: Anak-anak dari lapisan masyarakat yang kurang beruntung seringkali  mengalami  kesulitan  dalam  mengakses  sistem  peradilan  yang  adil  dan representatif.
3. Overcriminalization:  Beberapa  tindakan  yang  tidak  seharusnya  dianggap  sebagai tindak  pidana  dapat  menyebabkan  anak-anak  harus  mengikuti  sistem  peradilan pidana, yang dapat mengakibatkan dampak jangka panjang pada kehidupan mereka.
4. Pengembangan Layanan Pascapidana: Penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang  telah  menjalani  tindakan  rehabilitasi  atau  hukuman  penjara  mendapatkan
dukungan  dan  layanan  yang  memadai  untuk  membantu  mereka  kembali  ke masyarakat.
5. Penegakan Hukum yang Tepat dan Proporsional: Diperlukan penegakan hukum yang tepat  dan  proporsional  yang  memperhatikan  kepentingan  terbaik  anak,  termasuk penggunaan alternatif seperti mediasi atau perjanjian damai.
Pada  akhirnya,  pengaturan  pertanggungjawaban  pidana  anak  di  Indonesia menggabungkan  prinsip-prinsip  hak  asasi  anak  dengan  pendekatan  rehabilitatif  yang menitikberatkan  pada  perbaikan  perilaku  anak  dan  reintegrasi  mereka  ke  dalam masyarakat (Prasetyo, 2020). Penting untuk terus memperbaiki sistem ini guna melindungi hak-hak anak  dan mencegah kriminalitas anak,  sambil memastikan bahwa  penanganan kasus anak dalam sistem hukum pidana berdasarkan prinsip-prinsip yang adil, manusiawi, dan berwawasan masa depan.
Penerapan Hukum Pidana terhadap Anak Pelaku Kejahatan Pembunuhan
Pembunuhan adalah suatu delik yang paling serius dan berat. Tindak pidana ini dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, yang termasuk hak dasar dalam HAM. Dalam hukum  pidana  Indonesia,  pembunuhan  diatur  dalam  Pasal  338  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi (Harefa, 2018):
“Barangsiapa  dengan  sengaja  merampas  nyawa  orang  lain,  diancam  karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”
Ancaman  pidana  penjara  bagi  pelaku  pembunuhan  adalah  paling  lama  15  tahun. Namun, jika pembunuhan tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, maka ancaman pidananya adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun (Pasal 340 KUHP). Pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius dan berat menurut hukum  pidana  anak.  Namun,  ada  sejumlah  faktor  yang  harus  dipertimbangkan  ketika menerapkannya..  Pertama,  usia,  dimana  anak  yang  memiliki  masalah  dengan  hukum adalah anak yang berumur 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang telah atau diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU PA), anak yang berumur 15 tahun ke atas merupakan anak yang telah mencapai tahap perkembangan mental dan fisik yang seimbang  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  pidana.  Kedua,  anak  memiliki
kemampuan berbeda dari orang dewasa, baik dari segi mental, fisik, maupun sosial. Anak masih  dalam  proses  tumbuh  kembang,  sehingga  belum  memiliki  kemampuan  untuk memahami secara utuh konsekuensi dari perbuatannya. Ketiga, tujuan hukum pidana anak adalah  untuk:  (1)  Mencegah  anak  melakukan  tindak  pidana;  (2)  Mengembangkan  anak secara optimal; (3) Melindungi anak. Berdasarkan ketiga poin tersebut, maka penerapan hukum pidana terhadap anak pelaku kejahatan pembunuhan perlu mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:
1. Faktor perlindungan
Pembunuhan merupakan tindak pidana yang serius dan berat, sehingga anak pelaku tindak pidana ini perlu dilindungi dari berbagai dampak negatif, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial.
2. Faktor pembinaan
Anak  yang  melakukan  tindak  pidana  perlu  dibina  dan  dibimbing  agar  tidak mengulangi  perbuatannya  di  masa  depan.  Pembinaan  tersebut  dapat  dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan terapi.
3. Faktor pemulihan
Anak yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan juga perlu dipulihkan, baik secara fisik maupun psikologis.
Berdasarkan ketentuan Pasal 69 UU PA, anak yang dihadapkan dengan hukum bisa dipidana dan bisa ditindak. Pidana adalah sanksi yang bersifat membatasi kebebasan anak, sedangkan tindakan adalah sanksi yang bersifat mendidik dan menunjang perkembangan anak.  Pidana  yang  bisa  diberikan  pada  anak  pelaku  kejahatan  pembunuhan  adalah (Sulchan dan Ghani, 2017):
1. Pidana kurungan
Pidana  kurungan  yang  bisa  diberikan  anak  pelaku  kejahatan  pembunuhan adalah selama 7,5 tahun. Pidana ini dijatuhkan kepada anak yang berumur 15 tahun ke atas.
2. Pidana penjara
Pidana penjara yang bisa diberikan anak pelaku kejahatan pembunuhan adalah selama 10 tahun. Pidana  ini  dijatuhkan kepada anak  berusia 15 tahun ke  atas dan
sudah mencapai tahap perkembangan mental dan fisik yang seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
3. Pidana mati
Pidana mati tidak bisa diberikan pada anak pelaku kejahatan pembunuhan.
Selain  itu,  tindakan  yang  bisa  diberikan  anak  pelaku  kejahatan  pembunuhan adalah tindakan rehabilitasi dan tindakan pengamanan. Tindakan rehabilitasi adalah tindakan  yang  bertujuan  untuk  memulihkan  anak  dari  dampak  negatif  yang ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  yang  dilakukannya.  Tindakan  rehabilitasi  dapat berupa pendidikan, pelatihan, dan terapi. Selain itu, tindakan pengamanan adalah tindakan yang bertujuan untuk melindungi anak dari berbagai dampak negatif, baik dari  segi  fisik,  mental,  maupun  sosial.  Tindakan  pengamanan  dapat  berupa pemantauan, pengasuhan oleh orang tua atau keluarga, pembimbingan oleh Pekerja Sosial Profesional, dan penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

## SIMPULAN
Dalam jurnal ini, telah dibahas mengenai pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku  kejahatan  pembunuhan  dalam  konteks  hukum  pidana  Indonesia.  Kejahatan pembunuhan adalah tindak pidana yang serius dan berat yang dapat melibatkan anak sebagai  pelakunya.  Hukum  pidana  anak  di  Indonesia  mengatur  pertanggungjawaban anak  dalam  tindak  pidana,  dengan  batasan  usia  minimal  pertanggungjawaban  yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pengaturan ini, terdapat perlakuan yang bisa diterapkan pada anak pelaku kejahatan pembunuhan, termasuk tindakan rehabilitasi, tindakan kurungan, dan tindakan pidana penjara. Pendekatan rehabilitatif sangat ditekankan dalam sistem hukum pidana anak  untuk  membantu  anak  berubah  dan  menjadi  warga  yang  lebih  baik.  Selain  itu, perlindungan hak-hak anak juga menjadi fokus utama, termasuk hak anak untuk hidup, tumbuh kembang, dan mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.
Namun, masih ada tantangan dalam penerapan hukum pidana anak, seperti stigma, akses terhadap sistem peradilan yang adil, dan potensi overcriminalization. Oleh karena itu, perlu terus ditingkatkan pendekatan dan perlindungan terhadap anak dalam sistem hukum pidana, sambil memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi anak dan kepentingan terbaik anak. Dalam kasus anak pelaku kejahatan pembunuhan, harus ada keseimbangan
antara perlindungan hak anak, kepentingan masyarakat untuk keamanan, serta keadilan dalam  sistem  peradilan  pidana.  Tentunya  yang  terpenting  dalam  hal  ini  adalah mendukung anak untuk mengubah perilaku mereka, melindungi korban, dan mengambil tindakan  hukum  yang  sesuai  dengan  tingkat  keterlibatan  dan  usia  anak.  Dengan demikian,  pengaturan  pertanggungjawaban  pidana  anak  dalam  konteks  kejahatan pembunuhan memerlukan perhatian khusus yang memadukan prinsip-prinsip hak asasi anak,  pendekatan  rehabilitatif,  dan  perlindungan  masyarakat.  Dengan  cara  ini,  sistem peradilan  pidana  anak  dapat  menjadi  alat  yang  lebih  manusiawi  dan  efektif  dalam menangani  kasus  anak  pelaku  kejahatan  pembunuhan  serta  memastikan  masa  depan yang lebih baik bagi mereka dan masyarakat secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Annisa,  F.  (2016).  Penegakkan  Hukum  Terhadap  Anak  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice. ADIL: Jurnal Hukum, 7(2), 202-211.
Dewi, P. E. T. (2021). Penegakan Hukum terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 3(2).
Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 10(2), 163-174.
Harefa, B. (2015). Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 1(1).
Harefa,  B.  (2018).  Mediasi  Penal  Sebagai  Bentuk  Diversi  Dalam  Penyelesaian  Perkara Pidana Anak Berbasis Keadilan Restoratif. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 4(1), 18- 26.
Hasan, H. (2013). Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 2(2), 247-262.
Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 2(3), 358-378.
Kum, S. (2021). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ANAK BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012. LEX CRIMEN, 10(3).
Muhammad,  F.  S.  (2018). PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANA  ANAK  SEBAGAI  PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945).
Mulyadi, D. L., & SH, M. (2023). Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia. Penerbit
Alumni.
Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. Journal of Lex Generalis (JLG), 1(5), 633-651.
Pangemanan,  J.  B.  (2015).  Pertanggungjawaban  Pidana  Anak  dalam  Sistem  Peradilan Pidana Indonesia. Lex et Societatis, 3(1).
Pramukti, A. S. (2015). Sistem Peradilan Pidana Anak.
Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 51-60.
Purnomo, B., & Gunarto, G. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal). Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13(1), 45-52.
R Wiyono, S. H. (2022). Sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sinar Grafika.
Rahmatyar, A., & Setiyono, J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan  Kesusilaan  Terhadap  Anak. Supremasi  Hukum:  Jurnal  Penelitian Hukum, 29(2).
Sulchan, A., & Ghani, M. G. (2017). Mekanisme penuntutan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana anak. Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, 1(1), 110- 133.