INNOVATIVE: JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH

## Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa
Sopiyan Sanjaya 1 ,Baharudin 2, Indah Satria 3
1,2,3 Universitas Bandar Lampung Email: sopiyan.17211184@student.ubl.ac.id

## Abstrak
Upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  pengembangan  kemandirian dilakukakn  dengan  cara  memberikan  edukasi  tentang  sikap,  keterampilan,  prilaku,  kemampuan, kesadaran  serta  pemanfaatan  sumber  daya  melalui  penetapan  kebijakan,  program  kegiatan  dan pendampingan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat sebagai lembaga untuk menghimpun aspirasi dan mewujudkan kebutuhan masyarakat yang dibentuk atas  dasar  masyarakat  yang  menjadi  mitra  pemerintah  dalam  melakukan  program  pemberdayaan masyarakat.Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah:  Bagaimana  implementasi  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dalam  Upaya  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  pada LPM  Desa  Dwi  Warga  Tunggal  Jaya  Kabupaten  Tulang  Bawang  Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  ialah  pendekatan  normatif  dan  pendekatan  empiris.  Berdasarkan  hasil penelitian,Implementasi peran  dan  fungsi  LPMD  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di Desa  Dwi  Tunggal  Jaya  yaitu  dalam  menampung  aspirasi  dan  penyaluran  aspirasi  masyarakat, penggerak  gotong  royong  serta  pendayagunaan  dan  pengembangan  potensi  sumberdaya  serta keserasian  lingkungan  hidup,  berjelan  dengan  baik  serta  pengimplementasian  aturan  yang  ada. Adapun saran yang ingin disampaikan dalam penelitian ini adalah : Diharapkan kepada para  aparat Desa  serta  pengurus  LPMD  untuk  tetap  menjaga  konsistensian  kinerja  dengan  meningkatkan perhatian  dan  sosialisasi  program  kepada  masyarakatkan,  serta  lebih  memotivasi  masyarakat  agar dimasa  yang  akan  datang  pembangunan  desa  membawa  masyarakat  menjadi  masyarakat  yang mandiri dan maju.
Kata  kunci: Pemerintahan  Desa,  Pemberdayaan  Masyarakat,  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat Desa

## Abstract
Efforts  to  improve  the  welfare  of  rural  communities  and  the  development  of  independence  are carried  out  by  providing  education  about  attitudes,  skills,  behavior,  abilities,  awareness  and utilization  of  resources  through  the  establishment  of  policies,  program  activities  and  assistance  in accordance  with  the  needs  of  the  community.  The  Community  Empowerment  Institute  as  an institution to gather aspirations and realize the needs of the community that is formed on the basis of  the  community  that  is  the  government's  partner  in  conducting  community  empowerment programs Warga Tunggal Jaya, Tulang Bawang Regency. The research method used in this study is a normative approach and an empirical approach. Based on the research results,Implementation of the role  and  function  of  the  LPMD  in  improving  the  welfare  of  the  community  in  Dwi  Tunggal  Jaya Village, namely in accommodating the aspirations and channeling the aspirations of the community, driving  mutual  cooperation  and  utilizing  and  developing  potential  resources  and  environmental harmony,  explaining  well  and  implementing  existing  rules.  The  suggestions  to  be  conveyed  in  this study  are:  It  is  hoped  that  village  officials  and  LPMD  management  will  maintain  consistency  in
performance by increasing attention and socialization of the program to the community, and further motivating the community so that in the future village development will bring the community into an independent and independent society. proceed.
Keywords: Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

## PENDAHULUAN
Pemberdayaan  masyarakat  adalah  suatu  proses  dimana  masyarakat  khususnya  mereka  yang kurang  memiliki  akses  kepada  sumber  daya  pembangunan  namun  didorong  untuk  meningkatkan kemandirian  dalam  mengembangkan  perikehidupan  mereka.    Oleh  karenanya,  dalam  kerangka otonomi  daerah  perkembangan  terhadap  wilayah  pedesaan  menjadi  salah  satu  komponen  yang esensial,  sebagaimana  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014 juncto Peraturan  Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya didasari pada  prinsip-prinsip  demokrasi,  peran  masyarakat,  pemerataan,  keadilan,  serta  potensi  dan keanekaragaman daerah (Ita Ulumiyah, 2013)
Pembangunan  terhadap  desa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dimaksudkan  untuk meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat,  sehingga  dilakukan  berbagai  upaya  untuk  mencapai  hal tersebut.  Aktivitas  pemberdayaan  masyarakat  merupakan  proses  siklus  terus  menerus,  proses partisipatif  dimana  anggota  masyarakat  bekerja  sama  dalam  kelompok  formal  maupun  informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama dan menjadi basis  program  lokal,  regional  dan  bahkan  nasional  (Adi  Fahrudin,  2012).  Namun,  sejatinya pembangunan  di  tingkat  desa  masih  dapat  dikatakan  jauh  dari  harapan  karena  lambannya pembangunan  yang  terjadi  di  tingkat  desa  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  seperti  jauhnya jangkauan dan sulitnya akses menuju desa tersebut. (Adi Fahrudin, 2012)
Dalam  proses  mewujudkan  harapan  tersebut  pemerintah  Indonesia  telah  merancang peraturan yang mengamanatkan agar setiap desa perlu adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),  yang  merupakan  lembaga  yang  dibentuk  oleh  masyarakat  sesuai  dengan  kebutuhan  dan merupakan mitra kerja pemerintah dalam merancang pembangunan desa. Lembaga ini  merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan di desa. Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai peran  dan  fungsi  untuk  mewadahi,  fasiliator,  serta  mengajak  masyarakat  desa  dalam  membangun desa  serta  mendorong  masyarakat  untuk  menjadi  berdaya  dan  mampu  meningkatkan  pendapatan desa  (Nurmayani,  2009).  Sehingga  Pembangunan  desa  diharuskan  mengarah  pada  meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa yang diupayakan untuk meningkatkan  kuallitas  sumber  daya  manusia  (SDM)  untuk  mencapai  taraf  hidup  yang berkualitas(Totok Mardikanto, 2015). Sejatinya pembangunan di tingkat desa masih dapat dikatakan jauh  dari  harapan  karena  lambannya  pembangunan  yang  terjadi  di  tingkat  desa  disebabkan  oleh berbagai  faktor  seperti  jauhnya  jangkauan  dan  sulitnya  akses  menuju  desa  tersebut  (Suharto  Edi, 2014).
Sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  tujuan pembangunan  desa adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  kualitas  hidup manusia  serta  penanggulangan  kemiskinan  dengan  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasar pembangunan  sarana  dan  prasarana,  ekonomi  lokal,  serta  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan lingkungan secara berkelanjutan. Keberhasilan suatu pembangunan desa disebabkan dengan adanya dukungan  baik  dari  pemerintahan  desa  maupun  masyarakat.  Oleh  karenanya,  Permasalahan utamanya yang muncul adalah bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan desa dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa.
Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  di  Kabupaten  Tulang  Bawang  dari  tahun  ke  tahun semakin  meningkat  jumlahnya,  pembentukan  lembaga  pemberdayaan  selalu  berhasil  mencapai target  sejak  Tahun  2016.  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang  memberikan  pelatihan kepada Pemerintahan Desa untuk membentuk suatu lembaga pemberdayaan masayarakat desa agar menstimulus  masyarakat  desa  untuk  menjadi  mandiri  dan  meningkatkan  taraf  hidup.  Desa  Dwi Warga Tunggal Jaya merupakan salah satu desa program transmigrasi di Kabupaten Tulang Bawang, sebagai  salah  satu  desa  transmigrasi  dengan  total  penduduk  sebanyak  8.166  jiwa.  Tingkat kesejahteraan di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya belum dapat dikatakan baik, sebab masih sebanyak 25%    warga  tidak  memiliki  pekerjaan.  Sehingga  pemerintah  desa  berkewajiban  untuk  berupaya meningkatkan  kesejahteraan  warga desa.Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  peran LPMD  dan  partisipasi masyarakat dalam  pembangunan  desa  di  Desa  Dwi  Tunggal  Jawa,  Kabupaten Tulang Bawang.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yang  bersifat  yuridis  normatif  dan  empiris. Pendekatan yuridis  normatif  adalah  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statueapproach ) yang memfokuskan pengumpulan semua perundang-undangan yang terkait dengan sertifikat ganda, kemudian menganalisis baik yang tertulis didalam buku,melakukan  pengkajian peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan pengaturan hukum dan implementasinya dalam rangka proses pemberdayaan  kebutuhan  masyarakat  oleh  aparatur  desa.  Sedangkan  pendekatan  empiris Pendekatan  yang  dilakukan  melalui  penelitian  secara  langsung  terhadap  objek  penelitian  dengan cara  observasi  dan  wawancara. Pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan  ( library  research ) dengan  cara  mempelajari  literatur  untuk  memperoleh  data  sekunder  yang  berhubungan  dengan masalah  yang  diteliti  berupa  asas-asas  hukum,  peraturan-peraturan  hukum  dan  bahan  hukum  lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sesuai dengan sifat penelitian ini yang bersifat deskriftif analitis,  yaitu  analisis  data  merupakan  sebuah  proses  mengorganisasikan  dan  mengurutkan  data kedalam  pola  kategori,  dan  satuan  uraian  dasar  sehingga  dapat  ditemukan  tema  dan  dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Dwi Tunggal Jaya. Tujuan pemberdayaan masyarakat  memampukan  dan  memandirikan  masyarakat  terutama  dari  kemiskinan  dan keterbelakangan  atau  ketidak  berdayaan.  Kebutuhan  dasar  itu  mencakup  pangan,  pakaian, kesehatan, pendidikan dan transfortasi.
Untuk mengetahui seberapa besar Peran  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Dwi Tunggal Jaya Adapun Seksi/Bidang Lembaga Pemberdayaan Masyarkat (LPM) Desa Dwi Tunggal Jaya adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Seksi/Bidang Lembaga Pemberdayaan Masyarkat (LPM) Desa Dwi Tunggal Jaya No Nama Struktural 1 Agus Sutiyono Ketua Umum 2 Giyoto, S.Pd Wakil Ketua 3 Sukur Widodo Sekretaris 4 Ella Lasmiati Bendahara 5 Asef Supriyadi Anggota 6 Nyoman Gede Kartika Anggota 7 Imas Arum Anggota
Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Dwi Tunggal Jaya Tahun 2020.
Berdasarkan  Pasal 26 ayat (3) huruf a  Kepala  Desa  telah  melaksanakan  tugas  yang  telah  diatur dalam  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Desa  yaitu  mengusulkan  struktur organisasi  dan  tata  kerja  Pemerintah  Desa,  yaitu  salah  satunya  adalah  struktur  LPMD  Desa  Dwi Tunggal Jaya. Dalam menjalankan tugas LPMD sendiri memiliki beberapa indikator fungsi yang dapat diuraikan  adalah sebagai Fasilitator, Mediator,  ,  dan  Dinamisator  bagi  pembangunan  wilayah  desa. Dalam mengetahui Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dwi Tunggal Jaya ada beberapa indikator tersebut sebagai berikut :  Pada  desa  Dwi  Tunggal  Jaya  selain  pemerintah  Kabupaten  dan Kecamatan,  terdapat  juga  lembaga  lainnya  yang  juga  memiliki  peran  penting  dalam menyelenggarakan  pemeritahaan  desa.  Lembaga  tersebut  adalah  Lembaga  Kemasyarakatan. Lembaga  non-pemerintahan  ini  dibentuk  oleh  masyarakat  sesuai  dengan  kondisi  dan  kebutuhan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LMPD) Lembaga ini sendiri berkedudukan ditingkat desa yang  berperan  dalam  mempelancar  program-program  bangunan  ditingkat  desa.  LPMD  sendiri memiliki fungsi antara lain :
a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan penduduk;
c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat desa;
d. Menyusun  rencana,  pelaksanaan,  pelestarian  dan  pengembangan  hasil-hasil  pembangunan secara partisipatif;
e. Penumbungkembangan  dan  penggerak  prakarsa,  partisipasi  serta  swadaya  gotongroyong masyarakat; dan
f. Menggali,  pendayagunaan  dan  pengembanga  potensi  sumber  daya  alam  serta  kerasian lingkungan hidup.
Sebagai  lembaga  masyarakat  desa  yang  berfungsi  sebagai  penggerak/pemberdaya  masyarakat desa, LPMD memiliki peran yang sangat penting dalam proses pelakasanaan kegiatan Pembangunan desa. LPM juga merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah  dan  Lurah  dalam  menampung  dan  mewujudkan  aspirasi  serta  kebutuhan  masyarakat  di bidang pembangunan.
Oleh  karenanya  masyarakat  bebas  dalam  menyampaikan  aspirasinya  dalam  perencanaan pembangunan sesuai dengan hasil bentuk aspirasi masyarakat. Dalam menampung dan menyalurkan asprisasi  masyarakat  ketua  LPMD  Desa  Dwi  Tunggal  Jaya  menyatakan  bahwa  aspirasi  tersebut berawal  adanya  keluhan  atau  sebuah  usul  dari  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  berbagai
persoalan  yang  dihadapi  masyarakat  di  lapangan.  Selanjutnya  LPMD  menampung  seluruh  keluhan dan  usulan  yang  dimasampaikan  masyarakat,  kemudian  berbagai  keluhan  tersebut  disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
Dalam  menampung  keluhan  tersebut  Desa  Dwi  Jaya  Tunggal  Jaya  memiliki  cara  dengan menyiapkan sarana berupa penyediaan kotak suata atau diadakannya rapat Desa. Hal ini dikemukan oleh  ketua  LPMD  Desa  Dwi  Tunggal  Jaya    “kami  menyediakan  sarana  berupa  kotak  suara  maupun mengadakan  rapat  dengan  mengundang  beberapa  perwakilan  masyarakat  seperti  tokoh  adat, kelompok  tani,  tokoh  wanita,  dan  tokoh  agama,  maupun  warga  masyarakat  itu  sendiri.  Semuanya diminta  untuk  hadir  dan  menyampaikan  usul-usulannya,  setelah  itu  usulan  tersebut  ditampung, kemudian  dimusyawarahkan  kembali  dalam  forum  musyawarah  pembangunan  desa.”  (Waw ancara dengan AS : 2021)
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penyediaan sarana untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya baik itu berupa usulan saran maupun keluhan, LPMD Desa Dwi Tunggal Jaya telah  menyediakan  berupa  kotak  sarana  dan  mengadakan  rapat  bagi  setiap lapisan masyarakat desa. Selain menampung aspirasi masyarakat Peran LPMD dalam meningkatkan partisipasi  masyarakat  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  mengikutsertakan  masyarakat dalam  melaksanakan  program  pembangunan  desa  yang  telah  di  programkan  karena  LPMD merupakan penggerak kegiatan di Desa Dwi Tunggal Jaya.
Oleh  karena  itu  partisipasi  masyarakat  sendiri  merupakan  perwujudan  dari  kesadaran  dan kepedulian  serta  tanggung  jawab  masyarakat  terhadap  pentingnya  pembangunan  yang  bertujuan untuk  memperbaiki  mutu  hidup  masyarakat  desa.  Hal  ini  selaras  dengan  penjelasan  atas  Undang- Undang  No.  6  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Desa  yang  menyebutkan  bahwa  Lembaga Kemasyarakatan  Desa  dibentuk  sebagai  wadah  partisipasi  masyarakat  Desa  dalam  pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mangarah terwujudnya demokratisasi dan transparasi  di  tingkat  masyarakat  serta  menciptakan  akses  agar  masyarakat  lebih  berperan  aktif dalam  kegiatan  pembangunan  desa.  Jika  partisipasi  masyarakat  aktif  maka  hal  ini  menunjukkan keberhasilan LPMD dalam menggerakkan swadaya masyarakat, namun hal ini  juga bias terjadi  atas dasar kesadaran masyarakat itu sendiri.
Selanjutnya  masyarakat  yang  ikut  adil  merencanakan  pembangungan  pada  masing-masing dusun merupakan bentuk suatu tanggung  jawab  masing-masaing  dusun  untuk  menumbuhkan  rasa peduli  terhadap  program  pembangunan  serta  pelayanan  desa  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat setempat,  seperti  pelaksanaan  Badan  Usaha  Milik  Kampung  (BUMKAMP)dengan  pemberian  akses internet di Desa Dwi Tunggal Jaya, sehingga LPMD telah memainkan peran aktif dalam  mendukung masyarakatnya untuk mandiri dan aktif dalam merencanakan pembangunan desanya.
Dalam  mengoptimalisasikan  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  tersebut,  LPMD  harus  jeli  dan bijaksana  dalam  memantau  dan  melihat  berbagai  kegiatan  di  masyarakat  yang  selalu  dinamis, menempatkan  dirinya  ditengah-tengah  masyarakat  untuk  bisa  langsung  terjun  mendorong masyarakat untuk berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing wilayah ia berdomisili.
Masyarakat dalam pelaksanaan operasional dalam membantu berjalannya pelaksanaan kegiatan LPMD  yang  tunjukkan  dengan  ikut  bekerja  maupun  memberikan  swadaya  dalam  program  yang dibuat  oleh  pemerintah  desa  demi  kemajuan  di  wilayah  Desa  Dwi  Tunggal  Jaya.  Keberhasilan pemberdayaan yang dinginkan oleh pemerintah adalah terwujudnya semua program-program yang telah direncanakan dengan partisipasi secara langsung oleh masyarakat baik itu dalam pelaksanaan
kerja,  maupun  memberikan  bantuan  tenaga,  pikiran  maupun  materi  yang  bertujuan  untuk mensukseskan pemberdayaan pembangunan yag telah diupayakan agar berhasil sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah.
Untuk  itu  LPMD  sendiri  semestinya  melakukan  pemantauan,  pengawasan  terhadap  kegiatan pemberdayaan  pembangunan.  Agar  apa  yang  dilakukan  masyarakat  dapat  termonitoring  dengan baik,  sudah  sampai  dimanakah  program  pemerintah  yang  telah  di  fasilitator  oleh  LPMD  tersebut. Dalam  pengawasan  ini  Desa  Dwi  Tunggal  juga  telah  melaksanakan  program  Deklarasi  desa  ODF ( Open  Defecation  Free) yang  dilaksanakan  di  balai  desa  Dwi  Tunggal  Jaya  yang  menandakan keberhasilan  terhadap  perubahan  prilaku  dan  komitmen  warga  desa  untuk  tidak  melakukan pencemaran  lingkungan  melalui  buang  air  besar  sembarangan.  Oleh  karenanya  peranan  LPMD sebagai Dinamsiator dinilai berjalan dengan baik.
LPMD  di  Desa  Dwi  Tunggal  Jaya  sendiri  melibatkan  aspirasi  masyarakat,  baik  itu  warga masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh wanita. Dalam menampung  aspirasi masyarakat Desa  Dwi  Tunggal  Jaya  sendiri  telah  menyediakan  kotak  suara  saran  untuk  masyarakat menyampaikan  keluhan  atau  masukan-masukan  untuk  merancang  pembangunan  desa  serta melaksanakan  rapat  dengan  masyarakat  desa.    Sebagaimana  yang  diatur  dalam  dalam  Undang- Undang No. 6 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa  yaitu dalam Pasal 26 ayat (4) huruf e dan g yang mana LPMD sebagai pelaksana Pemerintah Desa  telah menerapkan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender serta menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa yakni para tokoh-tokoh masyarakat. Dalam program pembangunan desa, LPMD di desa Dwi Tunggal Jaya telah  melibatkan  partisipasi  masyarakat  desa  dengan  ditandai  adanya  program  LPMD dalam  melakukan  aktivitas  rapat  antara  perangkat/tokoh-tokoh  masyarakat  desa  yang  mewakili masyarakat dengan Pemerintah Desa. masyarakat yang ikut adil merencanakan pembangungan pada masing-masing  dusun  merupakan  bentuk  suatu  tanggung  jawab  masing-masaing  dusun  untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap program pembangunan serta pelayanan desa yang dibutuhkan oleh  masyarakat  setempat,  hal  ini  seperti  memberikan  fasilitas  Internet  Desa  bagi  masyarakat setempat guna mengakses informasi yang lebih luas. (Wawancara dengan HS : 2021).
Pengimplementasian terhadap LPMD dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung selaras  dengan  dengan  aturan  yang  terdapat  dalam  Pasal  112  ayat  (3)  huruf  a  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentan  Pemerintah  Desa    yang  menyebutkan  bahwa  dalam  memberdayakan masyarakat desa Pemerintah Kabupaten dapat menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan serta  teknologi  untuk  kemajuan  ekonomi  dan  pertanian  masyarakat  desa.  Berdasarkan  hasil wawancara  dapat  diketahui  bahwa  dukungan  dan  partisipasi  masyarakat  merupakan  faktor pendukung  yang  mempengaruhi  pembangunan  di  desa  dengan  memberikan  usulan  dan  masukan yang  mereka  hadapi  dan  butuhkan,  hal  tersebut  membantu  LPMD  dan  Pemerintah  Desa  dalam menyusun renca kerja agar pembangunan dilaksanakan benar-benar untuk kebutuhan masyarakat.
Dalam  penyusunan  perencanaan  pembangunan  desa  LPMD  di  desa  Dwi  Tunggal  Jaya  telah melibatkan  berbagai  lapisan/tokoh-tokoh  masyarakat  yang  ada  didesa,  sehingga  dalam mensosialisasikan    hasil-hasil  usulan  rencana  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  yang sudah  ditetapkan  dan  dijadikan  rancangan  terpadu  kepada  semua  elemen  masyarakat,  dan mensosialisasikan hasil rancangan yang akan di usulkan dalam musyawarah pembangunan dilakukan melalui  sosialisasi  kerumah-rumah  warga,  disaat  kegiatan  gotong  royong  dan  juga  melalui  bentuk undangan rapat.
Seperti, dalam program penggerak gotong royong masyarakat di implementasikan pada kegiatan gotong royong yang dijalankan setiap bulan  dihari Jum’at dengan program Dinamika Jum’at Bersih, dengan melibatkan seluruh masyarakat serta aparatur desa.
Pembangunan Desa di desa Dwi Tunggal Jaya sendiri telah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh lapisan  masyarakat  secara  gotong  royong  sebagaimana  yang  telah  di  atur  dalam  Pasal  81  ayat  (2) Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014 yang  menyebutkan  bahwa  Pembangunan  Desa  dilaksanakan oleh  Pemerintah  Desa  dengan  melibatkan  seluruh  masyarakat  Desa  dengan  semangat  gotong royong.
LPMD  dalam  pengimplementasian  Program  pendayagunaan  dan  pembangunan  potensi sumberdaya serta keasrian lingkungan hidup di Desa Dwi Tunggal Jaya telah dikembangkan dengan mendukung  pemuda  pemudi  dalam  mengembangkan  usaha  dalam  memanfaatkan  lahan perkarangan  maupun  lahan  desa  yang  dapat  dikembangkan  menjadi  potensi  perkebunan  maupun peternakan. Kinerja LPMD tersebut sendiri telah memberi perubahan terhadap perilaku masyarakat desa, sebagaimana diatus dalam Pasal 68 menyebutkan bahwa masyarakat berhak membangun diri dan memelihara lingkungan Desa.

## SIMPULAN
Peran  dan  fungsi  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (LPMD)  di  Desa  Dwi  Tunggal  Jaya dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  desa  yaitu  sebagai  wadah  aspirasi,  sebagai fasiliator,  mediator  dan  dinamisator  terdapat  hasil  yang  cukup  seimbang  dan  baik  dari  segi keterlibatan  masyarakat  dalam  kegiatan-kegiatan  maupun  program  yang  telah  direncanakan  yang dapat  membangun  desa  serta  memanfaatkan  dan  merawat  pembangunan  yang  ada,  sehingga pemberdayaan masyarakat terealisasikan dengan baik.
Implementasi  peran  dan  fungsi  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPMD)  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Dwi Tunggal Jaya yaitu dalam menampung aspirasi dan  penyaluran  aspirasi  masyarakat,  penggerak  gotong  royong  serta  pendayagunaan  dan pengembangan  potensi sumberdaya serta  keserasian  lingkungan  hidup,  berjelan  dengan  baik  serta pengimplementasian aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah cukup baik di implementasikan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Edi, Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat ,  Bandung: PT  Refika  Aditama,
2014.
Fahrudin, Adi, 2012,  “ Pengantar Kesejahteraan Sosial” , Bandung: PT. Rafika Aditama
Ita  Ulumiyah,  Abdul  Juli  Andi  Gani,  Lely  Indah  Mindarti,  2013 Peran  Pemerintah  Desa  Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa,  (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5,  hlm.890.
Mardikanto, Totok 2015 Pemberdayaan Masyarakat , Bandung: ALFABETA, hlm. 100. Nurmayani, 2009,  “ Hukum Administrasi Daerah” ,  Bandar Lampung: UNILA,
Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
http://dwiwargatunggaljaya.desa.id/data/kependudukan/