Jurnal PIPSI: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia Volume 1 Nomor 1 Bulan Maret, 2016 Halaman 14-23 p.ISSN: 2477-6254   e-ISSN: 2477-8427

## Revitalisasi Nilai-Nilai Edukatif Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Masyarakat Berwawasan Global Berjiwa Nasionalis
Dodik Kariadi 1)
1) STKIP Singkawang, Singkawang, Indonesia
E-mail: dodik_kariadi@yahoo.com
Abstrak. Saat  ini  bangsa  Indonesia  dihadapkan  pada  suatu  masa  dimana  bangsa  ini  mengalami  perkembangan  dan perubahan  yang sangat pesat. Pembangunan dalam  bidang pendidikan  yang telah dilakukan oleh pemerintah  Indonesai juga  telah  menunjukkan  hasilnya.  Tetapi  pendidikan  warga  Negara  yang  berpendidikan  tinggi  belum  dapat  dikatakan sebagai hasil pembangunan bangsa. Hal itu karena ada sebagian warga negara Indonesia yang memiliki pendidikan yang tinggi,  namun  mereka  justru  menghancurkan  bangsa  ini  secara  perlahan.Untuk  meminimalisi  perbuatan  tidak bertanggung  jawab  dari  orang  berpendidikan  tinggi  yang  bisa  menggunakan  ilmunya  ke  arah  yang  kurang  baik  maka pemerintah memunculkan PKn baik dipersekolahan maupun perguruan tinggi. Dengan memunculkan kembali nilai-nilai utama dalam PKn diharapkan dapat membangun  wawasan global warga Negara  yang dijiwai rasa nasionalisme. Nilai- nilai dasar yang perlu dikembangkan dalam membangun wawasan global dalam konteks Indonesia antara lain ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, kompetisi, menghormati orang lain, kemerdekaan dan perdamaian. Nilai-nilai  dasar  ini  penting  untuk  dikembangkan  dalam  rangka  mengembangkan  wawasan  global  warga  Negara  yang semangat didalamnya tetap dijiwai oleh rasa nasionalime agar dapat berperan secara efektif dalam kancah global tanpa meninggalkan  jati diri  sebagai  bangsa Indonesia  yang  memiliki Pancasila  sebagai  falsafah dalam kehidupan  berbangsa dan bernegara.
Keywords : PKn, Wawasan Global, Nasionalis

## I. PENDAHULUAN
Pendidikan
kewarganegaran ( Civic education )  merupakan  konsep  yang  mengglobal, dalam arti setiap negara memikirkan, melaksanakan  dan  mengevaluasi  kegiatan  ini. Setiap negara berkepentingan untuk mewarganegara  warga  negaranya.  Target  pertama dan  utama  dalam  upaya  menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan adalah warga negara yang tahu persis dan paham jati diri masyarakat,bangsa, dan negaranya.
Dalam  rangka  memperoleh  pemahaman  ini, masing-masing  individu  warga  negara  harus mempunyai  pengetahuan  yang  luas.  Pengetahuan yang diperoleh dari dalam masyarakat, bangsa dan negaranya  sendiri  maupun  dari  masyarakat, bangsa  dan  negara  lain.  Pengetahuan  dari  dalam diri kehidupannya untuk menemukan jati diri yang sebenarnya,  sedangkan  pengetahuan  dari  pihak
lain  untuk  memperkuat  jati  dirinya.  Pengetahuan dari  pihak  lain  bukan  untuk  ditiru  begitu  saja melainkan  hanya  sekedar  penambah  cakrawala pandangan dalam rangka memperkuat jati dirinya.
Indonesia sebagai bangsa yang telah merdeka mempunyai  jati  diri  yang  sangat  luar  biasa,  yaitu Pancasila yang berperan sebagai idiologi, pandangan hidup sekaligus dasar negara. Dibanding  dengan  idiologi  liberal  maupun komunis,  ideologi  Pancasila  jauh  lebih  sempurna. Ideologi  Liberal  yang  lebih  menekankan  pada kebebasan individu, ideology Komunis yang lebih mengutamakan  kehidupan  bersama,  sementara  itu ideologi Pancasila lebih menyeimbangkan kehidupan individual dengan kehidupan sosial. Ini bukan  berarti  ideologi  pancasila  merupakan paduan ideology iLiberal dengan Komunis, namun ideologi yang dibangun atas dasar kelemahan yang dimiliki  oleh  kedua  ideologi  tersebut.  Kelemahan itulah  yang  menguatkan  perlu  dibentuk  ideologi
Jurnal PIPSI: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia Volume 1 Nomor 1 Bulan Maret, 2016 Halaman 14-23 p.ISSN: 2477-6254   e-ISSN: 2477-8427
yang  berbeda  dari  kedua  ideologi;  Liberal  dan Komunis.
Maka  melalui  Pkn  masyarakat  Indonesia diharapkan  akan  memiliki  yang  menggelobal tetapi  tetap  berjiwa lokal.  Wawasan  global  sangat diperlukan  bagi  semua  pihak  yang  mempunyai kewenangan  dalam  mengindonesiakan  WNI. Semua ini untuk meyakinkan kepada semua pihak, khususnya WNI, bahwa Indonesia mempunyai jati diri  yang  harus  diaktualisasikan  di  tengah-tengah kehidupan  masyarakat  internasional.  Indonesia mempunyai falsafah Pancasila, demokrasi Pancasila, berpegang teguh pada upaya menegakkan  kedaulatan  rakyat  bukan  kedaulatan individu.  Dengan  keyakinan  itu,  makan  setiap WNI  tidak  mudah  silau  dan  terpengaruh  oleh falsafah,  demokrasi  dan  kedaulatan  yang  dianut oleh bangsa lain kemudian menirunya.
PKn  ( Civic  Education) merupakan  mata pelajaran  yang  bertugas  bagaimana  membentuk warga  negara  yang  baik  ( how  a  good  citizen ). Warga negara yang baik adalah warga negara yang sadar  akan  hak  dan  kewajibannya.  Dengan kesadaran  akan  hak  dan  kewajibannya  maka seorang  warga  negara  diharapkan  menjadi  kritis, partisipatif dan bertanggung jawab. Ukuran warga negara yang baik tentunya sangat dipengaruhi oleh ideologi  nasional  masing-masing  negara.  Bagi bangsa  Indonesia  ideologi  Pancasila  merupakan acuan  dalam  membina  warga  negara  yang  baik. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)  sebagai  PKn  versi  Indonesia  memiliki fungsi  memberdayakan  warga  negara  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  sejalan dengan Pancasila.
Dalam  rangka  mengaktualisasikan  jati  diri indonesia,  maka  WNI  perlu  meneladani  perilaku baik  pendahulu  bangsa  dalam  menemukan  dan mengaktualisasikan jati diri indonesia. Keberanian untuk  tidak  mengekor  pada  bangsa  dan  negara asing,  merupakan  sikap  dan  prilaku  orang  yang yakin mampu bersaing dengan bangsa dan negara lain.  Ini  berearti  apa  yang  diciptakan  mempunyai kualitas  yang  dapat  sejajar  dengan  penemuan  dan ciptaaan bangsa dan negara lain. Dengan demikian jati  diri  menjadikan  kemandirian  bagi  dirinya sendiri.

## II. ANALISIS
Ilmu  pengetahuan  sangat  penting  dalam kehidupan manusia.
Kita tidak bisa membayangkan  bagaimana  kehidupan  ini  tanpa ilmu  pengetahuan.  Tanpa  ilmu  pengetahuan,  kita ibarat  orang  buta  tanpa  tongkat.  Dengan  ilmu pengetahuan  yang  kita  miliki  sekarang  saja  kita masih  sering  jatuh  bangun  dalam  menjalani kehidupan  ini.  Ilmu  pengetahuan  dewasa  ini perkembangannya  sangat  pesat  karena  terbawa oleh  pengaruh  globalisasi.  Maka  dari  itu  ilmu pengetahuan  yang  kita  miliki  harus  selalu ditingkatkan.  Bukan  hanya  untuk  kita,  tapi  juga untuk  generasi  kita.  Orang  bijak  bilang,  ilmu pengetahuan  lebih  penting  dari  harta.  Ilmu pengetahuan tidak akan bisa habis, kalau harta itu bisa  habis,  maka  dari  itu  warisilah  generasi  kita dengan  ilmu  pengetahuan  yang  bermanfaat. Dengan  ilmu  pengetahuan  diharapkan  akan mempermudah kita dalam menjalani kehidupan.
Munculnya  beragam  ilmu  pengetahuan  yang dibawa  oleh  arus  globalisasi  telah  menjadi tantangan  khusus  bagi  setiap  negara  khsusunya Indonesia. Untuk membentengi masyarakat Indonesia  dari  pengaruh  negatif  globaliasi pemerintah kita mulai dari awal berdirinya bangsa ini telah menyiapkan perisai untuk menangkal hal- hal  yang  tidak  diinginkan  yang  bisa  merusak persatuan  dan  kesatuan  bangsa  Indonesia.  Perisai yang  dimakasud  disini  adalah  pemerintah  telah melahirkan  pembelajaran  PKn  atau Citizenship education sebagai  wahana  yang  sangat  penting bagi kelangsungan serta alat untuk mempertahankan  bangsa  ini  dari  gempuran pengaruh asing yang diciptakan oleh globaliasi.
Sebelum  lebih  jauh  membahas  tentang bagaiman merevitaslisai nilai-nilai yang terkandung dalam
pelajaran pedidikan kewarganegaraan yang dimana dalam hal ini akan kita  gunakan  sebagai  wahana  dalam  membangun wawasan global yang dijiwai oleh rasa nasionalisme  sesuai  dengan  judul  makalah  ini alangkah  eloknya  terlebih  dahulu  apabila  kita memahami kosep dasar dari pendidikan
Jurnal PIPSI: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia Volume 1 Nomor 1 Bulan Maret, 2016 Halaman 14-23 p.ISSN: 2477-6254   e-ISSN: 2477-8427
kewarganegaraan,  globalisasi&  nasionalisme  itu sendiri.
a. Pendidikan Kewarganegaraan
Secara  bahasa,  istilah civic  education oleh sebagian  pakar  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa Indonesia  menjadi  Pendidikan  Kewargaan  dan Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian berdasarkan  literature  yang  saya  baca  Kerr[1], mengemukakan  bahwa Citizenship  education  or civics  education didefinisikan  sebagai  berikut: Citizenship  or  civics  education  is  construed broadly  to  encompass  the  preparation  of  young people  for  their  roles  and  responsibilities  as citizens  and,  in  particular,  the  role  of  education (trough  schooling, teaching, and learning) in that preparatory  process. Maksud  dari  pendapat  Kerr ini  bahwa  PKn  secara  luas  mencakup  proses penyiapan  generasi  muda  untuk  mengambil  peran dan  tanggung  jawabnya  sebagai  warga  negara. Sedangkan  secara  khusus,  peran  pendidikan termasuk  di  dalamnya  persekolahan,  pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut.
Cogan  [2]  mengartikan civic  education sebagai  “ the  foundational  course  work  in  school designed  to  prepare  young  citizens  for  an  active role  in  their  communities  in  their  adult  lives ”, maksudnya  adalah  suatu  mata  pelajaran  dasar  di sekolah  yang  dirancang  untuk  mempersiapkan warga  negara  muda  agar  kelak  setelah  dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya.
PKn  atau civic  education adalah  program pendidikan/pembelajaran yang secara programatik-prosedural  berupaya  memanusiakan ( humanizing ) dan membudayakan ( civilizing ) serta memberdayakan ( empowering ) manusia dalam hal ini  peserta  didik,  diri  dan  kehidupannya  menjadi warga  negara  yang  baik  sebagaimana  tuntutan keharusan/yuridis  konstitusional  bangsa/negara yang  bersangkutan[3].PKn  adalahsarana  yang tepatuntuk  menginternalisasikan  nilai-nilai  sosial budaya  masyarakat.  Menurut  Komalasari[4], Pendidikan Kewarganegaraan beresensikan pendidikan
nilai, sehingga Pendidikan
Kewarganegaraan harus memberikan perhatiannya kepada  pengembangan  nilai,  moral,  dan  sikap perilaku siswa.
Sementara  itu  menurut  Winataputra  & Budimansyah  [1],  Pendidikan  Kewarganegaraan ( Civic Education ) merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk keperibadian  bangsa,  yakni  sebagai  upaya  sadar dalam “nation  and  character  building”. Dalam konteks  ini  peran  PKn  bagi  keberlangsungan hidup  berbangsa  dan  bernegara  sangat  strategis. Suatu  negara  demokratis  pada  akhirnya  harus bersandar  pada  pengetahuan,  keterampilan  dan kebajikan  dari  warga  negaranya  dan  orang-orang yang  mereka  pilih  untuk  menduduki  jabatan publik.  PKn  bertujuan  untuk  mempersiapkan peserta  didik  untuk  menjadi  warga  negara  yang baik  ( to  be  good  and  smart  citizens )  yang memiliki komitmen yang kuat dalam mempertahankan  kebhinekaan  di  Indonesia  dan mempertahankan integritas nasional.
Konfigurasi  atau  kerangka  sistematik  PKn dibangun  atas  dasar  paradigma  sebagai  berikut: Pertama, PKn  secara  kurikuler  dirancang  sebagai subjek  pembelajaran  yang  bertujuan  untuk mengembangkan  potensi  individu  agar  menjadi warga  negara  Indonesia  yang  berakhlak  mulia, cerdas,  partisipatif,  dan  bertanggung  jawab. Kedua, PKn  secara  teoretik  dirancang  sebagai subjek  pembelajaran  yang  memuat  dimensi- dimensi  kognitif,  afektif,  dan  psikomotorik  yang bersifat konfluen atau  saling  berpenetrasi  dan terintegrasi  dalam  konteks  substansi  ide,  nilai, konsep,  dan  moral  Pancasila,  kewarganegaraan yang  demokratis,  dan  bela  negara. Ketiga, PKn secara  programatik  dirancang  sebagai  subjek pembelajaran  yang  menekankan  pada  isi  yang mengusung  nilai-nilai  ( content  embedding  values ) dan  pengalaman  belajar  ( learning  experience ) dalam  bentuk  berbagai  perilaku  yang  perlu diwujudkan  dalam  kehidupan  sehari-hari  dan merupakan  tuntutan  hidup  bagi  warga  negara dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan  yang  demokratis,  dan  bela negara.
Cholisin  [5],  menyatakan  bahwa  PKn  adalah aspek  pendidikan  politik  yang  fokus  materinya adalah  peranan  warga  negara  dalam  kehidupan
Jurnal PIPSI: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia Volume 1 Nomor 1 Bulan Maret, 2016 Halaman 14-23 p.ISSN: 2477-6254   e-ISSN: 2477-8427
bernegara  yang  kesemuanya  itu  diproses  dalam rangka  untuk  membina  peranan  tersebut  sesuai dengan  ketentuan  Pancasila  dan  UUD  1945  agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.Sementara itu, Numan Soemantri  [6]  menyatakan  bahwa  PKn  adalah program  pendidikan  yang  berintikan  demokrasi politik  yang  diperluas  dengan  sumber-sumber pengetahuan  lainnya  diproses  guna  melatih  siswa untuk berfikir, menganalis, bersikap dan bertindak secara demokratis.
Berkaitan  dengan  pengertian  PKn  ini Somantri  [6]  menjelaskan  bahwa  PKn  merupakan usaha  untuk  membekali  peserta  didik  dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan  dengan  hubungan  antara  warga  negara dengan  negara  serta  pendidikan  pendahuluan  bela negara  agar  menjadi  warga  negara  yang  dapat diandalkan  oleh  bangsa  dan  negara.Dari  beberapa pengertian  di  atas  jelas  bahwa  PKn  merupakan mata  pelajaran  yang  memiliki  fokus  pada pembinaan karakter warga negara dalam perspektif kenegaraan, dimana diharapkan melalui mata  pelajaran  ini  dapat  terbina  sosok  warga negara yang baik ( good citizenship ).
Sebagaiman  lazimnya  suatu  bidang  studi yang  diajarkan  di  sekolah,  materi  PKn  menurut Branson [7] harus mencakup tiga komponen, yaitu Civic Knowledge (pengetahuan kewarganegaraan), Civic  Skills (keterampilan  kewarganegaraan),  dan Civic  Disposition (watak  kewarganegaraan). Komponen  pertama, civic  knowledge berkaitan dengan kandungan atau nilai apa yang seharusnya diketahui  oleh  warga  negara  [7].  Aspek  ini menyangkut kemampuan akademik keilmuan yang dikembangkan  dari  berbagai  teori  atau  konsep politik, hukum dan moral. Dengan demikian, mata pelajaran PKn merupakan bidang kajian
multidisipliner.  Secara  lebih  terperinci,  materi pengetahuan
kewarganegaraan meliputi pengetahuan  tentang  hak  dan  tanggung  jawab warga  negara,  hak  asasi  manusia,  prinsip-prinsip dan  proses  demokrasi,  lembaga  pemerintah  dan non-pemerintah,  identitas  nasional,  pemerintahan berdasar  hukum  ( rule  of  law )  dan  peradilan  yang bebas  dan  tidak  memihak,  konstitusi,  serta  nilai- nilai dan norma-norma dalam masyarakat.
Kedua, Civic  Skills meliputi  keterampilan intelektual  ( intellectual  skills )  dan  keterampilan berpartisipasi ( participatory skills ) dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Contoh keterampilan  intelektual  adalah  keterampilan dalam  merespon  berbagi  persoalan  politik, misalnya  merancang  dialog  dengan  DPRD. Contoh keterampilan berpartisipasi adalah keterampilan menggunakan hak dan kewajibannya di bidang hukum, misalnya segera melapor kepada polisi atas terjadinya kejahatan yang diketahui.
Ketiga,
Civic
Disposition (watak kewarganegaraan),  komponen  ini  sesungguhnya merupakan  dimensi  yang  paling  substantif  dan esensial  dalam  mata  pelajaran  PKn.  Dimensi watak  kewarganegaraan  dapat  dipandang  sebagai muara dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya.  Dengan  memperhatikan  visi,  misi, dan tujuan mata pelajaran PKn, karakteristik mata pelajaran  ini  ditandai  dengan  penekanan  pada dimensi  watak,  karakter,  sikap  dan  potensi  lain yang bersifat afektif.
Dari  pemaparan  diatas  maka  kita  dapat menyimpulkan  bahwa  dilahirkannya  pendidikan kewarganegaran dimaksudkan sebagai perisai bagi suatu  bangsa  untuk  menjaga  hal-hal  buruk  atau negatif  yang  bia  merusak  bangsa  itu  sendiri. Kemudian  bagi  bangsa  indonesai  lahirnya  PKn dimaksudkan sebagai  wahana  untuk  membentuk warganegara  yang  cerdas  terampil  &  berkarakter yang  setia  kepada  bangsa  dan  Negara  Indonesai dengan  merefleksikan  dirinya  dalam  kebiasaan berfikir  dan  bertindak  sesuai  amanat  Pancasila  & UUD  1945  serta  tetap  menjaga  bangsa  ini walaupun  terdapat  gempuran  dari  luar  tetapi gempuran  tersebut  tetap  ditangkal  dengan  nilai moral yang ada pada PKn itu sendiri.

## b. Wawasan Global
Jika  ditelisik  lebih  dalam  makna  dari wawasan  adalah  suatu  pandangan  ataupun  sikap yang  mendalam  terhadap  suatu  hakekat  [8]. Sedangkan  global  dapat  diartikan  mendunia  Jadi wawasan global adalah pandangan atau sikap yang mendunia.
Pendidikan  memiliki  keterkaitan  erat  dengan globalisasi. Untuk itu, pendidikan harus dirancang
Jurnal PIPSI: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia Volume 1 Nomor 1 Bulan Maret, 2016 Halaman 14-23 p.ISSN: 2477-6254   e-ISSN: 2477-8427
sedemikian  rupa  yang  memungkinkan  seorang peserta  didik  mengembangkan  suasana  potensi yang  dimiliki  secara  alami  dan  kreatif  dalam penuh  kebebasan,  kebersamaan  dan  tanggung jawab. Disamping itu, pendidikan harus menghasilkan  lulusan  yang  dapat  memahami masyarakatnya dengan faktor yang dapat mendukung  mencapai  sukses  ataupun  penghalang yang  menyebabkan  kegagalan  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Salah  satu  altematif  yang  dapat dilakukan  adalah  mengembangkan  pendidikan yang berwawasan global.
Premis untuk memulai pendidikan berwawasan  gobal  adalah  mengetahui  bagian dunia  yang  lain  yang  harus  mengembangkan kesadaran  kita  bahwa  kita  akan  dapat  memahami lebih  baik  keadaan  diri  kita  sendiri  apabila  kita memahami hubun gan dengan masyarakat lain dan isu-isu  global  sebagaimana  dikemukakan  oleh Psikolog Csikszentmihalyi [9]  menyatakan bahwa perkembangan  pribadi  yang  seimbang  dan  sehat memerlukan " anunderstanding di the complexities dian  increasingly  complex  and  interdependent world ".
Pendidikan  berwawasan  global  dapat  dikaji berdasarkan  dua  perspektif:  Kurikuler  dan perspektif  Reformasi.  Berdasarkan  perspektif kurikuler, pendidikan berwawasan global merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan  untuk  mempersiapkan  tenaga  terdidik kelas menengah dan profesional dengan meningkatkan kemampuan individu dalam memahami  masyarakatnya  dalam  kaitan  dengan kehidupan masyarakat dunia.
Oleh  karena  itu,  pendidikan  berwawasan global akan menekankan pembahasan materi yang mencakup:  1)  adanya  saling  ketergantungan diantara  masyarakat  dunia,  b)  adanya  perubahan yang akan terus berlangsung dari waktu ke waktu, c)  adanya  perbedaan  kultur  diantara  masyarakat atau  kelompok-kelompok  dalam  masyarakat  oleh karena  itu  perlu  adanya  upaya  untuk  saling memahami budaya yang lain, d) adanya kenyataan bahwa  kehidupan  dunia  ini  memiliki  berbagai keterbatasan  antara  lain  dalam  ujud  ketersediaan barang-barang  kebutuhan  yangjarang,  dan,  and) untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  yang  jarang
tersebut  tidak  mustahil  menimbulkan  konflik konflik.  Berdasarkan  perspektif  kurikuler  ini, pengembangan  pendidikan  berwawasan  global memiliki implikasi ke arah perombakan kurikulum pendidikan.
Berdasarkan perspektif reformasi, pendidikan berwawasan  global  merupakan  suatu  proses pendidikan  yang  dirancang  untuk  mempersiapkan peserta didik dengan kemampuan dasar intelektual dan  tanggung  jawab  guna  memasuki  kehidupan yang bersifat sangat kompetitifdan dengan derajat saling  ketergantungan  antar  bangsa  yang  amat tinggi.  Pendidikan  harus  mengkaitkan  proses pendidikan  yang  berlangsung  disekolah  dengan nilai-nilai  yang  selalu  berubah  dimasyarakat global.
Implikasi dari pendidikan berwawasan global menurut  perspektif  reformasi  tidak  hanya  bersifat perombakan kurikulum, melainkan juga merombak sistem, struktur dan proses pendidikan. Pendidikan  dengan  kebijakan  dasar  sebagai kebijakan  sosial  tidak  lagi  cocok  bagi  pendidikan berwawasan  global.  Pendidikan  berwawasan global harus merupakan kombinasi antara kebijakan  sosial  disatu  sisi  dan  disisi  lain  sebagai kebijakan  yang  mendasarkan  pada  mekanisme pasar.  Oleh  karena  itu,  sistem  dan  struktur pendidikan  harus  bersifat  terbuka,  sebagaimana layaknya kegiatan yang memiliki fungsi ekonomis, antara lain: 1) fleksibel-Adaptif, berarti pendidikan  lebih  ditekankan  sebagai  suatu  proses learning  dari  pada  teaching.  Pada  pendidikan  ini Abdul Muis Mappalotteng, Paradigma Pendidikan Berwawasan Global dan Tantangannya karakteristik  individu  mendapat  tempat  yang layak;  2)  kreatif-demokratis,  berarti  pendidikan senantiasa  menekankan  pada  suatu  sikap  mental untuk senantiasa menghadirkan sesuatu yang baru dan  orisinil.  Secara  paedogogis,  kreativitas  dan demokrasi  merupakan  dua  mata  dari  sisi  uang. Tanpa  demokrasi  tidak  akan  ada  proses  kreatif, sebaliknya  tanpa  proses  kreatif  demokrasi  tidak akan memiliki makna.
Dari perspektif kurikuler pendidikan berwawasan  global  berarti  menyajikan  kurikulum yang  bersifat  interdisipliner,  multidisipliner  dan transdisipliner.  Berdasarkan  perspektif  reformasi,
Jurnal PIPSI: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia Volume 1 Nomor 1 Bulan Maret, 2016 Halaman 14-23 p.ISSN: 2477-6254   e-ISSN: 2477-8427
pendidikan berwawasan global menuntut kebijakan  pendidikan  tidak  semata  sebagai kebijakan  sosial,  melainkan  suatu  kebijakan  yang berada  diantara  kebijakan  sosial  dan  kebijakan yang mendasarkan mekanisme pasar. Oleh karena itu,  pendidikan  harus  memiliki  kebebasan  dan bersifat demokratis, fleksibel dan adaptif.

## c. Nasionalisme.
Sebagaimana  telah  kita  lihat,  di  Indonesia sendiri  nasionalisme  bukan  merupakan  sesuatu yang sudah sejak dulu ada. Ia baru lahir dan mulai tumbuh  pada  awal  abad  ke-20,  seiring  dengan lahir  dan  tumbuhnya  berbagai  bentuk  organisasi pergerakan  nasional  yang  menuntut  kemerdekaan dan  sistem  pemerintahan  negara  bangsa  yang demokratis.  Tampak  pula  bahwa  nasionalisme  di Indonesia  merupakan  sesuatu  yang  hidup,  yang bergerak  terus  secara  dinamis  seiring  dengan perkembangan masyarakat, bahkan sampai sekarang. Makna nasionalisme sendiri tidak statis, tetapi  dinamis  mengikuti  bergulirnya  masyarakat dalam waktu.
Nation  berasal  dari  bahasa  Latin natio ,  yang dikembangkan  dari  kata nascor (saya  dilahirkan), maka  pada  awalnya  nation  (bangsa)  dimaknai sebagai  “sekelompok  orang  yang  dilahirkan  di suatu daerah yang sama” ( group of people born ini the same place ) [10]. Kata ‘ nasionalisme ’ menurut Abbe  Barruel  untuk  pertama  kali  dipakai  di Jerman  pada  abad  ke-15,  yang  diperuntukan  bagi para  mahasiswa  yang  datang  dari  daerah  yang sama  atau  berbahasa  sama,  sehingga  mereka  itu (di  kampus  yang  baru  dan  daerah  baru)  tetap menunjukkan  cinta  mereka  terhadap  bangsa/suku asal  mereka  [10]  .  Nasionalisme  pada  mulanya terkait  dengan  rasa  cinta  sekelompok  orang  pada bangsa, bahasa dan daerah asal usul semula. Rasa cinta  seperti  itu  dewasa  ini  disebut  semangat patriotisme.  Jadi  pada  mulanya  nasionalisme  dan patriotisme itu sama maknanya.
Namun sejak revolusi Perancis meletus 1789, pengertian  nasionalisme  mengalami  berbagai pengertian, sebab kondisi yang melatarbelakanginya amat beragam. Antara bangsa  yang  satu  dengan  bangsa  yang  lain. Nasionalisme bukan lagi produk pencerahan Eropa
tetapi  menjadi  label  perjuangan  dinegara-negara Asia-Afrika yang dijajah bangsa Barat. Keragaman  makna  itu  dapat  dilihat  dari  sejumlah pendapat berikut. Smith [11] memaknai nasionalisme  sebagai  gerakan  ideologis  untuk meraih  dan  memelihara  otonomi,  kohesi  dan individualitas  bagi  satu  kelompok  sosial  tertentu yang  diakui  oleh  beberapa  anggotanya  untuk membentuk  atau  menentukan  satu  bangsa  yang sesungguhnya  atau  yang  berupa  potensi  saja. Snyder [12] sementara itu memaknai nasionalisme sebagai  satu  emosi  yang  kuat  yang  telah mendominasi pikiran dan tindakan politik kebanyakan  rakyat  sejak  revolusi  Perancis.  Ia tidak  bersifat  alamiah,  melainkan  merupakan  satu gejala  sejarah,  yang  timbul  sebagai  tanggapan terhadap  kondisi  politik,  ekonomi  dan  sosial tertentu.  Sementara  itu  Carlton  Hayes,  seperti dikutip  Snyder  [12]  membedakan  empat  arti nasionalisme: Sebagai proses sejarah aktual, yaitu proses  sejarah  pembentukan  nasionalitas  sebagai unit-unit politik, pembentukan suku dan imperium kelembagaan negara nasional modern. (2) Sebagai suatu  teori,  prinsip  atau  implikasi  ideal  dalam proses  sejarah  aktual.  (3)  Nasionalisme  menaruh kepedulian  terhadap  kegiatan-kegitan  politik, seperti kegiatan partai politik tertentu, penggabungan  proses  historis  dan  satu  teori politik.  (4) Sebagai  satu  sentimen, yaitu menunjukkan  keadaan  pikiran  di  antara  satu nasionalitas.
Sementara  itu  Benedict  Anderson  [13] mendefinisikan  nation  (bangsa)  sebagai  “suatu komunitas politis yang dibayangkan dan dibayangkan  sekaligus  sebagai  sesuatu  yang secara  inheren  terbatas  dan  berdaulat”  ( an imagined  political  community  and  imagined  as both  inherently  limited  and  sovereign ”).  Istilah dibayangkan  ( imagined )  ini  penting,  menurut Anderson, mengingat bahwa anggota-anggota dari nasion itu kebanyakan belum pernah bertemu satu sama  lain,  tetapi  pada  saat  yang  sama  di  benak mereka  hidup  suatu  bayanganbahwa  mereka berada  dalam  suatu  kesatuan  komuniter  tertentu. Karena  terutama  hidup  dalam  bayangan  (dalam arti  positif)  manusia  yang  juga  hidup  dan berdinamika,  nasionalisme  disini  dimengerti
Jurnal PIPSI: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia Volume 1 Nomor 1 Bulan Maret, 2016 Halaman 14-23 p.ISSN: 2477-6254   e-ISSN: 2477-8427
sebagai  sesuatu  yang  hidup,  yang  terus  secara dinamis  mengalami  proses  pasang  surut,  naik turun. Pandangan yang demikian ini mengandaikan  bahwa  nasionalisme  merupakan sesuatu  yang  hidup,  yang  secara  dinamis berkembang  serta  mencari  bentuk-bentuk  baru sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman.
Boyd  Shafer  [14]  mengatakan  bahwa nasionalisme  itu  multi  makna,  hal  tersebut tergantung  pada  kondisi  objektif  dan  subjektif darisetiap  bangsa.  Oleh  sebab  itu  nasionalisme dapat bermakna sebagai berikut: (1)  Nasionalisme adalah  rasa  cinta  pada  tanah  air,  ras,  bahasa  atau budaya  yang  sama,  maka  dalam  hal  ini nasionalisme  sama  dengan  patriotisme.  (2) Nasionalisme  adalah  suatu  keinginan  akan kemerdekaan  politik,  keselamatan  dan  prestise bangsa.  (3)  Nasionalisme  adalah  suatu  kebaktian mistis  terhadap  organisme  sosial  yang  kabur, kadang-kadang  bahkan  adikodrati  yang  disebut sebagai  bangsa  atau  Volk  yang  kesatuannya  lebih unggul daripada bagian-bagiannya. (4) Nasionalisme  adalah  dogma  yang  mengajarkan bahwa  individu  hanya  hidup  untuk  bangsa  dan bangsa  demi  bangsa  itu  sendiri.  (5)  Nasionalisme adalah doktrin yang menyatakan bahwa bangsanya sendiri  harus  dominan  atau  tertinggi  di  antara bangsa-bangsa  lain  dan  harus  bertindak  agresif. Kendati ada beragam definisi tentang nasionalisme,  Hans  Kohn  [15]  menggarisbawahi bahwa  esensi  nasionalisme  adalah  sama,  yaitu  “ a state of mind, in which the supreme loyality of the individual is felt to be due the nation state ” (sikap mental,  di  mana  kesetiaan  tertinggi  dirasakan sudah  selayaknya  diserahkan  kepada  negara bangsa).
Dari  urain  di  atas  kita  dapat  menarik  suatu kesimpulan  bahwa  nasionalisme  merupakan  suatu bentuk rasa kebersamaan serta ikatan pesaudaraan dari  sekelompok  orang  yang  mendiami  suatu wilayah  tertentu.  Ikatan  rasa  persaudaraan  ini muncul  bukan  dikarenakan  ikatan  darah  tetapi dikaranekan adanya persaan senasip sepenanggungan karena merasakan atau mengalami  hal-hal  tertentu  yang  hamper  mirip atau sama.
Setelah  mengkaji  hal-hal  pokok  diatas  maka yang  perlu  kita  perhatikan  adalah  apa  saja  nilai yang sangat medasar yang harus dijalankan supaya nilai-nilai  yang  ada  dalam  pembelajaran  PKn dapat  muncul  secara  maksimal  dan  berguna  bagi masyakat.  Dengan  memunculkan  kembali  nilai- nilai  yang  kurang  diperhatikan  dalam  PKn diharapkan  muncul  wawasan-wawasan  yang mengglobal  dari  setiap  warga  Negara  tetapi  tetap dijiwai  oleh  rasa  nasionalisme  yang  tinggi. Dengan adanya nasionalisme maka seorang warga Negara  yang  memilki  wawasan  keilmuan  yang mempuni akan menggunakan semua kemampuannnya  secara  maksimal  demi  kebaikan bangsa  Indonesia.  Hal-hal  dasar  tersebut  yang harus  dimiliki  oleh  setiap  warga  Negara  supaya dapat memunculkan kembali nilai-nilai dasar yang terkandung  dalam  PKn  yang  akan  bermafaat  bagi orang  banyak.  Nilai-nilai  dalam  pembelajaran PKnharus dimunculkan serta dimaksimalkanantara lain:
Pertama ,  pada  nilai  ketuhanan,  manusia Indonesia  selain  mencintai  Tuhan,  juga  sanggup mencintai sesama tanpa memandang suku, agama, ras,  dan  golongan.  Butir  sila  Ketuhahan  Yang Maha  Esa.  Hormat  dan  menghormati  serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut- penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati  kebebasan  menjalankan  ibadah sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaan  masing- masing, serta tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya  kepada  orang  lain.  Oleh  karena itu  kita  sebagai  warga  Negara  yang  sudah engenyam  pendidikan  dan  memiliki  wawasan lebih  di  dalam  masyarakat  bisa  memberikan wawasan  kepada  masyarakat  untuk  menekankan toleransi  antarumat  beragama,  toleransi  sebagai bangsa  yang  berbhineka,  dan  merlarang  berbagai bentuk  kekerasan,  dan  menekankan  adanya pluralitas dan multikulturalisme. Walaupun negara kita  dikenal  dunia  sebagai  negara  berpenduduk muslim terbesar di dunia, namun rakyat Indonesia tidak pernah merasa menjadi negara muslim, tetapi tetap  menjunjung  tinggi  negara  Pancasila.  Setiap warga  negara  harus  berlomba-lomba  memberi contoh  baik  dalam  kegiatan  berbangsa  dan
Jurnal PIPSI: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia Volume 1 Nomor 1 Bulan Maret, 2016 Halaman 14-23 p.ISSN: 2477-6254   e-ISSN: 2477-8427
bernegara.  Menghormati  antarpemeluk  agama, menghormati  perbedaan  sebagai  suku  bangsa, menghormati  perbedaan  ras,  dan  golongan. Berlomba-lomba  untuk  mengasihi  sesama  umat manusia,  sesama  bangsa  Indonesia,  khususnya mereka  yang  miskin  dan  papa.  Jangan  hanya merasa kasihan dengan mereka yang miskin, tetapi dapat berbuat untuk menolong. Menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut- penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup serta masyarakat yang berwawasan global akan muncul yang  didasari  oleh  nasionalisme.  Simpul-simpul keagaamaan  yang  diyakini  setiap  warganegara makin memperkuat persaudaraan atau nasionalime.
Kedua ,  pada  nilai  kemanusiaan,  nilai-nilai kemanusiaan  seperti  saling  mencintai  sesama manusia,  mengembangkan  sikap  tenggang  rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung  tinggi  nilai  kemanusiaan,  gemar melakukan  kegiatan  kemanusiaan,  dan  berani membela  kebenaran  dan  keadilan  tidak  hanya dipahami  tetapi  diaplikasikan  dalam  kehidupan. Nilai-nilai  tersebut  sangat  subur  dalam  kultur masyarakat  Indonesia.  Setiap  terjadi  bencana nasional  seperti  gempa  bumi,  erupsi  gunung berapi,  banjir,  tanah  longsor,  rakyat  sigap mengekspresikan  nilai  Pancasila  tersebut  secara nyata.  Masyarakat  membuat  dapur  umum, membungkusi  nasi,  mendistribusikan  kepada korban  tanpa  dikomando.  Para  dokter  baik  secara perorangan  maupun  lembaga,  bersatu  padu menolong  mereka  yang  sakit  dan  terluka. Lembaga  masyarakat  nonpemerintah  membangun barak, bahkan memulihkan trauma pasca benacana.  Semua  yang  dilakukan  itu  adalah  gaya khas bangsa Indonesia, ketika melihat  penderitaan bersama.  Ini  juga  merupkan  hal  yang  akan mempererat rasa persadaraan atau bisa memunculkan  rasa  nasionalisme  yang  tinggi sesame warga bangsa.
Ketiga, pada nilai persatuan, persatuan disini dimaksudkan bahwa walalupun warga Negara kita bersal dari kalangan  yang  sangat beraneka ragam. Nilai  Persatuan  Indonesia  mengandung  arti  ke arah  bersatu  dalam  kebulatan  rakyat  untuk
membina  Nasionalisme  dalam  negara.  Nilai Persatuan Indonesia yang demikian ini merupakan suatu proses untuk menuju terwujudnya Nasionalisme. Dengan modal dasar nilai persatuan,  semua  warga  Indonesia  baik  yang  asli maupun  keturunan  asing  dan  dari  macam-macam suku  bangsa  dapat  menjalin  kerjasama  yang  erat dalam wujud gotongroyong, kebersamaan.
Dalam  nilai  persatuan  terkandung  adanya perbedaan-perbedaan  yang  biasa  terjadi  didalam kehidupan  masyarakat  dan  bangsa  ,  baik  itu perbedaan  bahasa,  kebudayaan,  adat-istiadat, agama,  maupun  suku.  Perbedaan-perbedaan  itu jangan  dijadikan  alasan  untuk  berselisih,  tetapi justru  menjadi  daya  tarik  ke  arah  kerjasama,  ke arah  resultante/sintesa  yang  lebih  harmonis.  Hal ini  sesuai  dengan  semboyan  “  Bhinneka  Tunggal Ika”.  Dalam  membangun  kebersamaan  sebagai wujud  nilai  Persatuan  itu  antar  elemen  yang terlibat  didalamnya,  satu  sama  lain  saling membutuhkan,  saling  ketergantungan,  saling memberi  yang pada  gilirannya dapat menciptakan kehidupan selaras,serasi dan seimbang. Kehidupan demikian ini sebagai dambaan bangsa Indonesia
Keempat, Nilai  kompetisi , kompetisi  disini dimaksudkan guna pengembangan berbagai macam kemampuan yang dimiliki manusia, bukan malah  menjadi  ajang  perdebatan.  Semua  orang dengan  potensi  dan  kadar  kemampuan  masing- masing,  harus  berkompetisi  dan  berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Kompetisi penting dijalankan  karena  melakukan  kebaikan  tidak seharusnya ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan.  Sebab  kesempatan  hidup  sangat terbatas,  begitu  juga  kesempatan  berbuat  baik belum  tentu  setiap  saat  kita  dapatkan.  Kematian bisa  datang  secara  tiba-tiba  tanpa  diketahui sebabnya. Oleh karena itu, begitu ada kesempatan untuk  berbuat  baik,  janganlah  kita  tunda-tunda lagi, tetapi harus segera kita kerjakan.
Bahwa  hendaknya  saling  memotivasi  dan saling  tolong-menolang untuk  berbuat  baik,  di sinilah  perlunya  kolaborasi  atau  kerja  sama. Tanda-tanda  lingkungan yang baik adalah lingkungan  yang  membuat  kita  terdorong  untuk berbuat  baik.  Tidak  sedikit  seorang  yang  tadinya baik menjadi rusak karena lingkungan.
Jurnal PIPSI: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia Volume 1 Nomor 1 Bulan Maret, 2016 Halaman 14-23 p.ISSN: 2477-6254   e-ISSN: 2477-8427
Lingkungan  yang  saling  mendukung  kebaikan akan  tercipta  kebiasaan  berbuat  baik  secara konsisten. Kesigapan melakukan kebaikan haruslah didukung dengan kesungguhan. Langkah awal  untuk  menciptakan  suatu  lingkungan  yang baik adalah dengan memulai dari diri sendiri, dari yang terkecil, dan dari sekarang. Sebab inilah jalan terbaik  dan  praktis  untuk  memperbaiki  sebuah bangsa. Kita harus segera memulai dari diri sendiri dan  keluarga.  Sebuah  bangsa,  apa  pun  hebatnya secara  teknologi,  tidak  akan  bisa pernah tegak dengan  kokoh  jika  pribadi  dan  keluarga  yang  ada di dalamnya sangat rapuh.
Contoh paling sederhana mengenai kompetisi sehat  adalah  bagaimana  rasa  leganya  seseorang ketika  dia  memenangi  sebuah  laga  dengan  modal kemampuan  yang  dimilikinya  tanpa  ada  trik-trik licik,  tentu  sangat  bahagia.  Bandingkan  dengan orang  yang  menang  dengan  cara  curang,  secara batin dia tidak akan pernah puas dangan cara yang ditempuhnya.  Surga  dunia  adalah  ketika  secara batin  orang  tidak  terjajah  dengan  kegelisahan, ketakutan  dan  rasa  was-was.  Sebaliknya,  neraka dunia  adalah  kondisi  batin  yang  dikekang  oleh rasa  tidak  nyaman  seseorang  karena  banyak melakukan penyimpangan.
Dari  uraian  di  atas  diharapkan  akan memunculkan  kesadaran  yang  tinggi  serta wawasan  yang  luas  di  dalam  diri.  Dengan kesadaran bahwa kita merasakan adanya kebutuhan  memahami  masalah  global,  serta dengan wawasan yang luas kita dapat memilih dan memilah  informasi  atau  nilai  mana  yang diperlukan dan mana yang tidak, mana yang sesuai dengan  nilai  budaya  kita  dan  mana  yang  tidak. Wawasan  menggelobal  yang  dimiliki  oleh  warga bangsa juga tidak akan mengikis rasa nasionalisme yang  mana  hal  ini  bisa  pergunakan  untuk menyatukan beberapa perbedaan, karena nasionalisme  lebih  mengutamakan  kepentingan umum  dari  pada  kepentingan  individu.  Jika nasionalisme  dapat  tertanam  pada  setiap  individu warga  Indonesia,  maka  negara  yang  bersifat pluralistis  ini,  artinya  negara  yang  didalamnya terdapat  banyak  keragaman  dan  perbedaan,  akan menjadi  negara  yang  damai  tanpa  ada  konflik etnik  dan  konflik  kefanatikan  terhadap  daerahnya
masing-masing.Nasionalisme ini akanmampu menangkal  perbedaan  suku,  adat-istiadat,  ras  dan agama.Yang baik harus kita ambil dan yang buruk kita tinggalkan.

## III. KESIMPULAN
Dari  kajian  yang  telah  dilakukan  dapat disimpulkan  bahwa  ada  nilai-nilai  dasar  utama yang  perlu  dikembangkan  dalam  pendidikan kewarganegaraan  untuk  membangun  wawasan global warga Negara yang dijiwai rasa nasionalisme. Nilai-nilai dasar yang perlu dikembangkan dalam membangun  wawasan global  dalam  konteks  Indonesia  antara  lain ketuhanan,  kemanusiaan,  persatuan,  kerakyatan, keadilan  sosial,  kompetisi,  menghormati  orang lain,  kemerdekaan  dan  perdamaian.  Nilai-nilai dasar  ini  penting  untuk  dikembangkan  dalam rangka  mengembangkan  wawasan  global  warga Negara  yang  semnagat  didalamnya  tetapdijiwai oleh  rasa  nasionalime  agar  dapat  berperan  secara efektif  dalam  kancah  global  tanpa  meninggalkan jati  diri  sebagai  bangsa  Indonesia  yang  memiliki Pancasila  sebagai  falsafah  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Winataputra  &Budimansyah. PKn  dalam  Perspektif  Internasional (Konteks,  Teori,  dan  Profil  Pembelajaran) .Bandung:  Widya  Aksara
Pers. 2012
[2] Cogan,J. J. Developing the civic society: the role of  civic  education. Bandung. CICED. 1999
[3] Djahiri,  K.  Pendidikan  nilai  moral  dalam  dimensi  pendidikan kewarganegaraan. Bandung: Laboratorium PKn FPIPS UPI. 2006
[4] Komalasari,  K  &  syaifullah.  Kewarganegaraan  Indonesia  konsep perkembangan dan masalah kontemporer.  Bandung:  Lab  PKn  UPI. . 2009 [5] Cholisin. Materi pokok ilmu kewarganegaraan-pendidikan kewarganegaraan. Yogyakarta: UNY Press. 2007
[6] Somantri,  N. Menggagas  pembaharuan  pendidikan  IPS .  Bandung:
PT Remaja Rosdakarya. 2001
[7] Branson.. Belajar  “Civic  Education”  dari  Amerika (Terjemahan
Syaripudin,  dkk).  Yogyakarta:  Lembaga  Kajian  Islam  dan  Sosial (LKIS). 1999
[8] Depdikbud.  Buku  II  Keterampilan  Berbicara  dan  Pengajaranya. Jakarta. 1985.
[9] Csikszentmihalyi, M. The Evolving Self: A Psychology for the Third Millennium. New York: HarperCollins. 1993.
[10] Ritter,  Herry. Dictionary  of  Concepts  in  History .  New  York: Greenwood Press. 1986
[11] Smith,  A.  D. Nationalist  Movement .  London:  The  Macmillan  Press. 1979.
Jurnal PIPSI: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia Volume 1 Nomor 1 Bulan Maret, 2016 Halaman 14-23 p.ISSN: 2477-6254   e-ISSN: 2477-8427
[12] Snyder,  L.  L. The  Dynamic  of  Nationalism .  Princeton:  D.  Van Nostrand  Co.  Inc.  Shafer,  Boyd  C.  1955. Nationalism  Myth  and Reality . New York: A Harvest. 1964.
[13] Anderson, Benedict. Imagined Communities . London and New York. 1996
[14] Shafer,  Boyd.  Nationalism:myth  and  reality.  Mishawaka:  Harcourt,
Brace. 1955
[15] Book  Harcourt  Kohn,  H.. The  Idea  of  Nationalism .  Toronto:  Cillier Books. 1969. .