Ibrahim  Kristofol  Kendi  (2023)  Kinerja  Program  Pendidikan  Di  Kabupaten  Kepulauan  Yapen  Provinsi Papua, (8) 6, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 6, Juni 2023

## KINERJA PROGRAM PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEPULAUAN  YAPEN PROVINSI PAPUA

## Ibrahim Kristofol Kendi
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik (FISIP) UNCEN, Indonesia Email: gattusokendi@gmail.com

## Abstrak
Kebijakan  Otonomi  Khusus  Papua  yang  menjadi  peluang  untuk  mengejar ketertinggalan  pembangunan  sumber  daya  manusia  belum  mampu  memberikan perubahan khususnya persoalan pendidikan di Tanah Papua khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  persentasi  Angka  partisipasi Sekolah  penduduk  suia  7-12  tahun  yang  ditargetkan  99,22%  pemerintah  daerah berhasil merealisisikan 97,02% dan selisih sebesar 2,2%. Meskipun belum mencapai target, tetapi angka tersebut tergolong kecil artinya pemerintah daerah cukup berhasil membuka akses pendidikan bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan sekolah dasar. Kesuksesan dalam mewudjudkan target Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tidak diikuti oleh Angka Partisipasi penduduk usia 16-18 tahun.  Pemerintah  daerah  menargetkan  94,65%  yang  berhasil  tercapai  adalah 84,27%,  selisih  10,38%.  Faktor  rendahnya  angka  partisipasi  tersebut  diakibatkan oleh minimnya infrastruktur pendidikan khususnya SMA yang hanya terdapat di 3 distrik dari 14 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kesimpulan dalam penelitian ini  adalah  tingginya  angka  partisipasi  sekolah  sangat  ditentukan  oleh  tersedianya inftrastrukur yang ada. Pemerintah daerah pelu menyiapkan infrastuktur pendidikan yang  memadai  khusus  SMA  di  seluruh  distrik  atau  minimal  distrik-distrik  yang berdekatan.
Kata Kunci : kinerja program pendidikan; kabupaten kepulauan yapen

## Abstract
Papua's Special Autonomy Policy, which is an opportunity to catch up with human resource development, has not been able to provide changes, especially education issues  in  the  Land  of  Papua,  especially  in  the  Yapen  Islands  District,  Papua Province. This research method is descriptive quantitative research. The results of this study showed that the percentage of school enrollment rate for residents of 7-12 years targeted at 99.22% of local governments succeeded in realizing 97.02% and a difference  of  2.2%.  Although  it  has  not  yet  reached  the  target,  this  number  is relatively  small,  meaning that  the  local  government  is  quite  successful  in  opening access  to  education  for  the  community  to  receive  elementary  school  education. Success  in  achieving the  School  Participation  Rate  target for  residents  aged  7-12
years and 13-15 years was not followed by the Participation Rate of residents aged 16-18 years. The local government targets 94.65% that has been achieved is 84.27%, a  difference  of  10.38%.  The  low  participation  rate  is  caused  by  the  lack  of educational  infrastructure,  especially  high  schools,  which  are  only  available  in  3 districts out of 14 districts in Yapen Islands Regency. The conclusion in this study is that  the  high  school  enrollment  rate  is  largely  determined  by  the  availability  of existing  infrastructure.  The  local  government  has  prepared  adequate  educational infrastructure  specifically  for  high  schools  in  all  districts  or  at  least  adjacent districts.

## Keywords: Educational Program Performance; Yapen Archipelago District

## Pendahuluan
Ukuran keberhasilan pendidikan di Indonesia merupakan usaha sadar yang relevan ditinjau  dari  amanah  konstitusi  untuk  mencerdaskan  kehidupan  bagsa,  mendatangkan kesejahteraan, membangun sebuah bangsa yang bermartabat, kokoh dan maju.
Kemajuan  suatu  daerah,  ditentukan  melalui  kualitas  sumber  daya  yang  dimiliki. Daerah yang memiliki sumber daya manusia yang baik, akan mendukung kemajuan suatu daerah dari berbagai aspek. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang terbatas, tetapi memiliki  sumber  daya  manusia  yang  unggul  pastilah  akan  berinovasi  untuk  kemajuan daerahnya. Sebaliknya apabila suatu daerah memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi secara kualitas SDM-nya terbatas, maka sumber daya alam yang melimpah tersebut tidak dapat dikelolah secara maksimal, bahkan dapat menimbulkan in-efisiensi dan in- efektivitas (Kusumawati, 2022).
Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat akan menjadi salah satu penghambat bagi berkembangnya sebuah daerah, mengingat penduduk merupakan sumber daya manusia yang potensial sebagai pelaku aktif untuk menggerakkan pembangunan (Hakim, 2021). Kualitas  pendidikan  masyarakat  yang  rendah,  tidak  memungkinkan  untuk  dapat menangkap  pengetahuan,  informasi  maupun  teknologi  baru.  Tanpa  diimbangi  oleh kemampuan  untuk  menyerap  informasi  baru  yang  berkembang  dengan  cepat  maka kemampuan  untuk  melakukan  inovasi  dalam  memanfaatkan  potensi  yang  tersedia  di daerahnya akan menjadi lambat.
Sementara  untuk  mengembangkan  sebuah  daerah  diperlukan  sumber  daya  manusia yang memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk menggerakkan pembangunan dan melakukan  perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik  untuk  dapat  menciptakan  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  yang  diharapkan  (Lukman,  2021).  Perlu  dicatat  pula  bahwa pendidikan  yang  diharapkan  adalah  pendidikan  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan lokal, dalam arti pendidikan yang sesuai dengan kondisi wilayah di kabupaten ini.
Untuk mewujudkan SDM yang unggul, pemerintah daerah melalui kebijakan otonomi daerah  mendesain  program-program  pendidikan  yang  sesuai  dengan  potensi  dan karakteristik  daerah  masing-masing  yang  tentunya  merujuk  pada  agenda  pendidikan nasional.  Kebijakan  Otonomi  Khusus  Papua  yang  menjadi  peluang  untuk  mengejar ketertinggalan  pembangunan  sumber  daya  manusia  belum  mampu  memberikan perubahan  berarti,  berbagai  persoalan  pendidikan  di  Kabupaten  Kepulauan  Yapen
Provinsi Papua seperti penyelenggaraan pendidikan di sekolah belum dapat memenuhi SPM  pendidikan  yang  diharapkan,  pendidikan  dasar  dan  menengah  belum  mampu memberikan  pelayanan  yang  bermutu,  sarana  prasarana  dan  fasilitas  pendidikan  di sekolah masih terbatas dan belum memadai, terjadi kekurangan guru pegawai negeri di semua satuan pendidikan, rendahnya mutu guru dan  kualitas proses pembelajaran.
Rendahnya  daya  saing  sumber  daya  manusia  terkait  dengan  rendahnya  kualitas pendidikan dan kurang meratanya sarana dan prasarana Pendidikan (Suncaka, 2023). Hal ini terlihat dari dari masih rendahnya partisipasi sekolah jenjang SMP dan SMA, angka kelulusan SD dan SMP, angka mengulang SD yang cukup tinggi, angka putus sekolah yang  masih tinggi, angka melanjutkan  SD  ke  SMP  yang  masih  rendah.  Meskipun  jika dilihat dari IPM Kabupaten Kepulauan Yapen sebesar 65,55 tahun 2015, sudah berada di atas IPM Provinsi Papua (58,05), tetapi masih di bawah IPM nasional (70,18). Pada tahun 2015 usia harapan hidup penduduk di Kabupaten Kepulauan Yapen mencapai 68,89, di atas usia harapan hidup penduduk Provinsi Papua (65,12).
Partisipasi  Angka  partisipasi  Sekolah  pun  tidak  merata,  persentasi  jumlah  Angka Partisipasi  Sekolah  (APS)  berdasarkan  data  BPS  Provinsi  Papua  tahun  2022  terdapat perbedaan antara penduduk yang berdomesili di daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Penduduk  berusia  7-13  tahun  di  daerah  perkotaan  94,88%  dan  78,94%  di  daerah pedesaan. Penduduk berusia 13-15 tahun di kota 96% dan di pedesaan sebesar 75,22%, serta  penduduk  berusia  16-18  tahun  di  daerah  perkotaan  sebesar  85,56%.  di  daerah pedesaan 57,30%.
Rendahnya kualitas pendidikan mengakibatka, angka kelulusan SD dan SMP rendah, Angka putus sekolah SMP belum mencapai target, Angka melanjutkan SD ke SMP belum mencapai target, angka mengulang SD tinggi, Partisipasi sekolah menengah (SMP dan SMA)  rendah.  Meskipun  demikian  komitmen  pemerintah  dalam  penyediaan  dana pendidikan: APBN (20%), APBD (20%), dan Otsus (30%), adanya standar pendidikan nasional, adanya keinginan anak usia sekolah untuk belajar, adanya komitmen pemerintah kabupaten  untuk  menyelenggarakan  wajib  belajar  12  tahun  dan  pendidikan  gratis  bagi siswa SD sampai dengan SLTA.
Selain  itu  terbatasnya  fasilitas  pelayanan  pendidikan  di  daerah  terisolasi  akan menciptakan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di daerah tersebut. Hal ini pada akhirnya  akan  menyebabkan  rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia  masyarakat khususnya di wilayah terisolasi karena keterbatasan akses jalan, sehingga tidak mampu bersaing dengan penduduk di wilayah lain yang memiliki fasilitas pendidikan yang lebih memadai. Ketidakmampuan bersaing tersebut akan berakibat pada terbatasnya peluang dan kesempatan kerja yang dapat dimasuki oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen pada umumnya.
Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  mengantisipasi  hal  tersebut  dimana  arus  lalu  lintas tenaga kerja asing berikut barang dan jasa dari luar negeri semakin terbuka lebar, maka supaya  masyarakat  Kabupaten  Kepulauan  Yapen  tidak  hanya  sebagai  penonton diperlukan  langkah-langkah  antisipastif  dalam  rangka  menyambut  hal  tersebut. Penyiapan  sumber  daya  manusia  yang  berdaya  saing  mutlak  dilakukan  dimana
ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  merupakan  prasyarat  guna mengantisipasi hal tersebut.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  rekomendasi  akademik  terkait  skenario dalam mengantisipasi tingginya angka buta aksara strategi menyediakan tenaga guru yang bermutu,  pengadaan  dan  pendistribusian  sumber  daya  infrastruktur  berupa  bangunan sekolah dan sarana prasarana pendidikan yang memadai terutama daerah-daerah terisolasi yakni enam distrik yang belum terjangkau oleh pendidikan menengah atau SMA.
Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) yang dikutip (Subarsono, 2012) menguraikan lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi antara lain (1).  Standart  dan  sasaran  kebijakan,  (2).  Sumber  daya,  (3).  Komunikasi  antarorganiasi dan penguatan kapasitas (4) karakteristik agen pelaksana (5) kondisi sosial ekonomi dan politik.
Standart dan sasaran kebijakan berkaitan dengan rangkaian ketentuan yang menjadi pedoman dalam proses implementasi sedangkan sasaran kebijakan menyangkut ketepatan implementasi  dalam  hubungannya  dengan  kelompok  sasaran  atau  suatu  program dirancang  untuk  mengintervensi  persoalan  apa  dan  siapakah  yang  akan  menikmati program tersebut. Sumber daya berkaitan dengan sumber daya finasial dalam membakeup implementasi  dan  SDM  yang  akan  menjalankannya.  Hubungan  antar  organisasi menyoroti dukungan antar unit-unit implementasi bahkan instansi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu program.
Karakteristik  agen  pelaksana  berkaitan  dengan  perangkat  implementasi,  norma- norma  serta  pola-pola  hubungan  yang  terbangun  antar  unit-unit  pelaksana  program. Kondisi sosial politik dan ekonomi mencakup dukungan terhadap implementasi melalui ketersediaan  aset-aset  yang  dapat  serta  dukungan  politik  dari  eksekutif  dan  legislatif dalam  implementasi  kebijakan/program.  Disposisi  menyangkut  respon  implementor terhadap  kebijakan  atau  program  yang  akan  diimplementasikan,  kemampuan  untuk memahami  program  dan  preferensi  apa  yang  didapat  dari  implementasi  program  atau kebijakan.
Implementasi Kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan politik yang bersifat  formal berupa undang-undang, hukum dan regulasi. Menurut (Nugroho, 2014) kebijakan formal adalah keputusan-keputusan yang dikodifilasikan secara tertulis dan  disahkan  atau  diformalkan  agar  dapat  berlaku.  Implmentasi  kebijakan  dipandang dalam  pengertian  yang  luas  merupakan  tahap  dari  proses  kebijakan  segera  setelah penetapan undang-undang.
Menurut  (Prayitno,  2009)  Menyebutkan  tujuan  pendidikan  diarahkan  untuk mewujudkan  tujuan  hidup  manusia,  yaitu  hidup  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat manusia.  Selain  itu  tujuan  pendidikan  mausia  adalah  mengarahkan  manusia  untuk bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa,  menguasai  dan  memelihara  alam  tempat tinggalnya dan terpenuhi hak-hak asasinya (Hakim, 2022).
Menurut Undang- Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pembangunan  nasional  di  bidang  pendidikan  adalah  upaya  mencerdaskan  kehidupan bangsa  dan  meningkatkan  kualitas  manusia  Indonesia  dalam  mewujudkan  masyarakat
yang maju, adil dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri baik  berkenaan  dengan  aspek  jasmaniah  maupun  rohaniah  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional menyebutkan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian, kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat, bangsa dan negara.
Pendidikan  nasional  adalah  pendidikan  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  berakar  pada  nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman (Awwaliyah  &  Baharun,  2019).  Sistem  pendidikan  nasional  adalah  keseluruhan komponen  pendidikan  yang  saling  terkait  secara  terpadu  untuk  mencapai  tujuan pendidikan  nasional  (Ilham,  2019).  Pendidikan  dasar  adalah  jenjang  pendidikan  yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2008  tentang  Wajib  Belajar  menyatakan Pemerintah kab/kota wajib mengupayakan agar setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar mengikuti program wajib belajar 9 tahun.
Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  di  Indonesia  telah  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  57  Tahun  2021  tentang  Standar  Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2021  tentang  Standar Nasional Pendidikan.
Standar  Nasional  Pendidikan  adalah  kriteria  minimal  tentang  sistem  pendidikan  di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cakupan SNP terdiri dari 8  (delapan)  standar,  yaitu:  (1)  standar  kompetensi  lulusan;  (2)  standar  isi;  (3)  standar proses;  (4)  standar  penilaian  pendidikan;  (5)  standar  tenaga  kependidikan;  (6)  standar sarana dan prasarana; (7) standar pengelolaan; dan (8) standar pembiayaan.
Pendidikan  formal  adalah  jalur  pendidikan  yang  terstruktur  dan  berjenjang  yang terdiri  atas  pendidikan  dasar,  menengah,  dan  pendidikan  tinggi,  meliputi SD/MI/sederajat,  SMP/MTs/sederajat,  SMA/MA/sederajat,  dan  Perguruan  Tinggi, (Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Tahun 2022).
Kinerja  atau  performance  merupakan  gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis, (Moeheriono & Si,  2012).  Secara  teknis  Rammler  dan  Brache  (Supriyadi  &  Zaharuddin,  2023) menyatakan  kinerja  organisasi  merupakan  pencapaian  hasil, (outcome) pada level  atau unit analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi ini terkait dengan tujuan organiasai, rancangan organisasi dan menejemen organisasi.
Pada prinsipnya terdapat tiga aspek didalam istilah pendidikan yang saling  mengisi yaitu  usaha  sadar  dan  terencana,  memengaruhi  atau  menciptakan  lingkungan  yang menunjang pembelajaran, perubahan dan kemampuan diri, (Modouw, 2013).
Dari  beberapa  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa,  kinerja  program pendidikan adalah kemampuan dinas dan lembaga teknis pendidikan baik sistem, sumber daya manusia, insftastuktur pendidikan dan sarana prasarana, kepemimpinan komitmen birokrasi  secara  struktural  dan  fungsional  dalam  menghasilkan  kualitas  lulusan  dalam satuan pendidikan tertentu sesuai standart kualitas yang ditentukan.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kuantitatif  deskriptif,  (statistik deskriptif).  Sumber  data  penelitian  ini  berupa  data-data  sekunder  yakni  data  statistik. Teknik pengumpulan data dengan, studi pustaka. Populasi berupa data-data statistik yang berkaitan  dengan  program  pendidikan  dasar  dan  pendidikan  menengah  yang  disajikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua.  Teknik analisa melalui pendekatan statistik deskriptif yaitu mendeskripsikan dan meringkas data yang telah dikumpulkan dalam bentuk sederhana berupa diagram untuk mudah dipahami.

## Hasil Dan Pembahasan

## a) Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur  tersebut, atau  sebagai  acuan  dalam  melihat  kesempatan  bagi  penduduk  dalam menikmati  fasilitas  pendidikan  pada  bagi  penduduk  yang  berusia  sekolah.  Data mengenai  angka  partisipasi  sekolah  Kabupaten  Kepulaua  Yapen  tahun  2022 datampilkan dalam grafik sebagai berikut:

## Gambar 1
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen Papua Tahun 2022
Sumber : BPS Kab. Kepulauan Yapen Tahun 2022 (diolah)
Data diatas menunjukan bahwa terdapat 2,98% penduduk yang berusia 7-12 tahun, 9,18%, penduduk usia 13-15 tahun dan 15,73% penduduk yang berusia 16-18% tidak mengenyam.  Persentase  tersebut  meskipun  dibawah  20%  tetapi  perlu  diantisipasi untuk  menekan  tingginya  angka  buta  aksara.  Program-program  pendidikan  luar sekolah yang sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut merupakan solusi lain yang perlu dipertimbangkan.

## b) Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka  Partisipasi  Murni  (APM)  adalah  proporsi  penduduk  pada  kelompok  umur jenjang  pendidikan  tertentu  yang  masih  bersekolah  pada  jenjang  pendidikan  yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut (Putra & Putra, 2019). Data terkait Angka Partisipasi Murni pendudukan Kabupaten Kepulaan Yapen disajikan pada diagram dibawah ini.

## Gambar 2 Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Kabupaten
Kepulauan Yapen Papua Tahun 2022
Sumber : BPS Kab. Kepulauan Yapen Tahun 2022 (diolah)
Data diatas menunjukan bahwa 4,24% penduduk tidak mengenyam pendidikan SD, 38,01% tidak mengenyam pendidikan SMP dan 40,68% tidak mengenyam pendidikan SMA.  Angka  partipasi murni  penduduk di  dearah  tersebut  cukup memprihantinkan, terutama  pendidikan  SMP  dan  SMA.  Rendahnya  Angka  Partisipasi  Murni  (APM) tersebut  berbanding  lurus  dengan  terbatasnya  akses  dan  sarana  pendidikan  terutama distrik-distrik terjauh. Berdasarkan data statistik tahun 2020, dari 14 distrik yang ada, 13  diantaranya  belum  memiliki  sarana  pendidikan  yang  memadai  terutama  sarana pendidikan SMA.
Jumlah  SD  sebanyak  121  dan  tersebar  di  semua  distrik,  2  Madrasah  dan  1  MTs. SMP  tersebar  di  13  distrik  dan  Distrik  Kepulauan  Yerui  tidak  ada  SMP.  Sekolah- sekolah berbasis agama islam terkonsentrasi di Distrik Yapen Selatan karena penduduk
yang  beragama  islam  pada  umumnya  berdomesili  di  Distrik  tersebut.  Jumlah  SMA tersebar di 3 distrik, Yapen Timur, Yapen Barat, dan Distrik Poom masing-masing 1, dan  6  lainya  di  terdapat  di  Distrik  Yapen  Selatan  Ibu  Kota  Kabupaten  Kepulauan Yapen.
c) Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka  Partisipasi  Kasar  (APK)  adalah  proporsi  anak  sekolah  pada  suatu  jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Data mengenai  Angka  Partisipasi  Kasar  (APK)  Kabupaten  Kepulauan  Yapen  disajikan sebagai berikut:

## Gambar 3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Kabupaten
Kepulauan Yapen Papua Tahun 2022
Sumber : BPS Kab. Kepulauan Yapen Tahun 2022 (diolah)
Terdapat 11,01% penduduk yang tidak berusia 7-12 tahun mengenyam pendidikan SD, 12,01 yang tidak berusia 13-15 tahun yang mengenyam pendidikan SMP dan 8,09 penduduk yang tidak berusia 16-18 tahun yang mengenyam pendidikan SMA. Ada dua hal yang mempengaruhi kondisi tersebut, pertama penduduk baik usia SD, SMP dan SMA  telah  melampaui  batas  usia  sekolah  karena  tidak  berpindah  kelas  atau  tidak perpindah dari jenjang pendidikan tertentu ke jenjang pendidikan berikutnya, kedua perpindahan  seseorang  dari  kelas  atau  jenjang  pendidikan  tertentu  ke  jenjang pendidikan berikutnya terlalu cepat.
Meningkatnya  Angka  Partisipasi  Kasar  (APK)  yang  diakibatkan  oleh  kondisi pertama pada satuan pendidikan masing-masing, membutuhkan guru yang berkualitas, metode  mengajar  yang  tepat  serta  bantuan  alat  peraga  (Neolaka,  2020).  Sementara peserta didik yang berbindah dari jenjang pendidikan tertentu ke jenjang pendidikan berikutnya terlalu cepat, program aksekerasi dengan standart nasional perlu diadakan agar mengakomodir potensi siswa berprestasi.

## d) Capaian Kinerja
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun tahun 2018-2022, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-13 tahun ditergetkan 99, 22%, usia 13-15 tahun 85, 43%, dan usia 16-18 tahun ditergetkan 84, 85%.

## Gambar 4
Capaian Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen Papua Tahun 2022
Sumber : BPS dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2022
Data pada diatas menunjukan bahwa pemerintah daerah belum mencapai target APS penduduk  berusia  7-12  tahun  atau  mines 2,2%.  Meskipun  demikian,  angka  tersebut cukup  kecil,  artinya  pemerintah  daerah  cukup  berhasil  meningkatkan  APS  dan menekan angka buta aksara. Hal ini didukung oleh jumlah SD yang telah tersedia di 14 distrik Kabupaten Kepulauan Yapen.
Target  Angka  Partisipasi  Sekolah  (APS)  penduduk  usia  13-15  tahun  ditargetkan 83,43%  dan  terealisasi  91,83%  naik  3,4%.  Kinerja  program  pendidikan  dasar  yang digalang  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Yapen  cukup  berhasil. Dukungan terhadap keberhasilan tersebut adalah ketersediaan infrastruktur pendidikan SMP di 13 distrik kecuali Distrik Kepulauan Yerui.
Khusus  Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun ditargetkan 94,65%  dan  selisih  10,38%.  Angka  tersebut  cukup  tinggi,  minimnya  infrastruktur pendidikan khususnya SMA yang hanya terdapat di 3 distrik dan 6 lainnya berada di Distrik  Yapen  Selatan  Ibu  Kota  Kabupaten  Kepulauan  Yapen.  Selain  itu  akses  dan sarana transportasi yang menghubungkan masyarakat di distrik-distrik terisolir seperti distrik Yerui, Pantura, Teluk Ampimoi, Raimbawi, Pulau Kurudu, Kepulauan Ambai, Kosiwo, Wonawa dan Windesi sangat terbatas.
Satu-satunya  sarana  transportasi  melayani  masyarakat  adalah  motor  tempel  dan kapal  perintis  dan  membutuhkan  waktu  berhari-hari  dan  tergantung  cuaca  di  laut. Distrik  Angkaisera  Yawakukat  dan  Woniwon  adalah  distrik  yang  saling  berdekatan atau 2 distrik hasil pemekaran dari Distrik Angkaisera. Masyarakat yang bermukim di
3  distrik  tersebut  telah  terlayani  dengan  hadirnya  salah  satu  sekolah  kejuruan  yaitu SMK Negeri 1 Agrobisnis dan Agroteknologi Serui yang terletak di Kampung Kainui II Distrik Angkaisera.

## Kesimpulan
Meningkatkanya  angka  partisipasi  sekolah  dipengaruhi  oleh  tersedianya  sarana infrastruktur pendidikan yang ada. Persentasi Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12  Tahun  dan  13-15  tahun  hampir  mencapau  target  dan  melampaui  target  karena didukung  oleh  tersedianya  sekolah  SD  dan  SMP  yang  telah  tersebar  di  semua  distrik kecuali distrik Kepulauan Yerui yang tidak terdapat sekolah SMP. Angka partipasi murni penduduk  di  dearah  Kabupaten  Kepulauan  Yapen  tersebut  cukup  memprihantinkan, terutama  pendidikan  SMP  dan  SMA.  Rendahnya  Angka  Partisipasi  Murni  (APM) diakibatkan  oleh  rendahnya  pendapatan  keluarga,  sulitnya  akses  transportasi  dan mahalnya biaya pendidikan. Ada dua hal yang mempengaruhi jumlah Angka Partisipasi Kasar (APK) pertama penduduk baik usia SD, SMP dan SMA telah melampaui batas usia sekolah  karena  tidak  berpindah  kelas  atau  tidak  perpindah  dari  jenjang  pendidikan tertentu ke jenjang pendidikan berikutnya, kedua perpindahan seseorang dari kelas atau jenjang pendidikan tertentu ke jenjang pendidikan berikutnya terlalu cepat.

## BIBLIOGRAFI
Awwaliyah,  Robiatul,  &  Baharun,  Hasan.  (2019).  Pendidikan  Islam  dalam  sistem pendidikan nasional (Telaah epistemologi terhadap problematika pendidikan Islam). JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran , 19 (1), 34–49.
Hakim,  Arif  Rohman.  (2021).  Pengaruh  Kompetensi  Guru  Mata  Pelajaran  Pendidikan Agama  Islam  dalam  Mengelola  Pembelajaran  terhadap  Motivasi  Belajar  Siswa. Matriks: Jurnal Sosial Dan Sains , 2 (2), 58–69.
Hakim,  Arif  Rohman.  (2022).  Islamic  Religious  Education  Strategy  in  Instilling Character Moral Values in Adolescents. International Journal of Social Health , 1 (2), 64–68.
Ilham,  Dodi.  (2019).  Menggagas  pendidikan  nilai  dalam  sistem  pendidikan  nasional. Didaktika: Jurnal Kependidikan , 8 (3), 109–122.
Kusumawati,  Erna.  (2022).  Peningkatan  Mutu  Sekolah  Dasar  Negeri  Melalui Implementasi Total Quality Management. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 7 (11), 16404–16414.
Lukman, Andi Ismail. (2021). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Nonformal di PKBM Tiara Dezzy Samarinda. DIKLUS: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah , 5 (2), 180–190.
Modouw,  James.  (2013). Pendidikan  dan  peradaban  Papua:  suatu  tinjauan  kritis transformasi sosial . Bajawa Press.
Moeheriono, Edi, & Si, Dr M. (2012). Pengukuran kinerja berbasis kompetensi. Jakarta:
Raja Grafindo Persada .
Neolaka,  Melkisedek  Noh  Bernabas  Cervesius.  (2020). Pendidikan  Dasar  di  Daerah Perbatasan: Potret dan Upaya Peningkatan Kualitasnya . Inteligensia Media.
Nugroho,  Riant.  (2014).  Public  Policy:  Teori,  Manajemen,  Dinamika,  Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo .
Prayitno,  H.  (2009).  Dasar  teori  dan  praksis  pendidikan. Jakarta:  PT  Gramedia Widiasarana Indonesia .
Putra,  Yudha  Perdana,  &  Putra,  Yulindo  Mandala.  (2019).  Faktor-Faktor  yang mempengaruhi angka partisipasi perguruan tinggi pada 32 provinsi di Indonesia tahun 2013-2016. Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) , 1 (1), 20.
Subarsono, A. G. (2012). Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi .
Suncaka,  Eko.  (2023).  MENINJAU  PERMASALAHAN  RENDAHNYA  KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA. UNISAN JURNAL , 2 (3), 36–49.
Supriyadi, S. T. P., & Zaharuddin, S. E. (2023). EVALUASI KINERJA ORGANISASI. Manajemen  &  Evaluasi  Kinerja  Organisasi:  Implementasi  Pada  Pendidikan  Anak Usia Dini , 1 .

## Copyright holder:
Ibrahim Kristofol Kendi (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: