## SISTEM PENGAWASAN TERHADAP HAKIM KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN INDEPENDENSI HAKIM
Eza Aulia
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Email:eza.aulia88@gmail.com

## Abstract
The main problem in this study is whether the system of internal supervision within the Court can  realize  the  independence  of  judges  and  whether  the  constitutional  Judge  MK  can  be monitored externally.   Constitutional  Court  Regulation  No.    2 Year  2014  About the  Honorary Council of the Constitutional Court can not guarantee the realization of the independence of the Constitutional  Court,  it  can  be  seen  from  the  supervisory  role  of  the  Board  of  Ethics  that  is passively  waiting  for  reports  from  the  public  in  the  event  of  violations  committed  by  the Constitutional Court, then the authority and composition both the membership of the Board of Ethics and the Court of Honor Assembly that require improvement, so ensuring the neutrality and mutual balance between the elements contained in the Board of Ethics and the Council of Honor Court.  It is recommended that the Court made improvements with respect to the internal control  system  by  means  of  amending  the  Constitutional  Court  Regulation  No.    2  of  2014.    It should  be  carried  out  a  review  of the  elements  of the  membership  of  the  Board of  Ethics  and Honor Council and the authority of the institution so that it can more leverage in carrying out its  functions,  that  the  surveillance  system  is  applied  can  be  realized  a  guarantee  for  the independence of the Constitutional Court.
Keywords :  Monitoring  System,  Constitutional  Justice,  Independence  of  Judges,  Constitutional Court.

## 1. PENDAHULUAN
Pasal  24  UUD  1945,  berbunyi;  kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Pasal  24 UUD  1945  menjamin  kemerdekaan  yang  dimiliki  oleh  lembaga  yudikatif,  pada  penelitian  ini dikhususkan  kepada  lembaga  MK.  Penerapan  teori  pemisahan  kekuasaan  adalah  untuk  tetap menjamin kemerdekaan lembaga yudikatif dalam menjalankan fungsinya, di mana kemerdekaan tersebut diatur secara tegas oleh pasal 24 UUD 1945. Ide pokok tentang pemikiran pemisahan kekuasaan  bermula  pada  pemikiran  Montesquieu,  bahwa  suatu  pemerintahan  memiliki  tiga keuasaan, yaitu formulasi (membuat undang-undang), kekuasaan pelaksana undang-undang, dan kekuasaan mengadili sesuai dengan undang-undang (Munir Fuady, 2011).
Mahkamah  Konstitusi  (MK)  merupakan  salah  satu  lembaga  pemegang  kekuasaan yudikatif  yang  memiliki  kewenangan  dan  tanggungjawab  dalam  memberikan  keadilan  secara konstitusional  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu  independensi  dari  para  hakim  selaku pelaksana  kekuasaan  yudikatif  haruslah  terjamin.    Salah  satu  cara  untuk  mewujudkan independensi  Hakim  Konstitusi  adalah  melalui  penerapan  sistem  pengawasan  yang  baik  guna menegakkan kode etik dan perilaku hakim, mengingat beberapa peristiwa yang menghancurkan kewibawaan  dan  martabat  MK  berkaitan  dengan  permasalahan  independensi  hakim  seperti dengan  kejadian  Surat  Palsu  MK  terkait  perolehan  suara  caleg  Dapil  I  Sulawesi  Selatan, pemerasan  terhadap  yang  melibatkan  bawahan  dan  anak  dari  hakim  Arsyad  Sanusi  terhadap Dirwan  Mahmud  yang  merupakan  Calon  Bupati  Bengkulu  Selatan  yang  didiskualifikasi  oleh MK, kemudian peristiwa tertangkap tangannya Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  disampaikan  sebelumnya,  berbagai  persoalan menyangkut  independensi  Hakim  Konstitusi,  serta  menyangkut  landasan  hukum  sistem pengawasan yang diterapkan pada MK.  Hal terpenting yang harus dicermati adalah berkenaan dengan sistem pengawasan Hakim Konstitusi guna mewujudkan independensi terhadap Hakim Konstitusi  agar  tegaknya  salah  satu  pilar  dari  negara  hukum  yaitu  peradilan  yang  bebas  dan tidak memihak.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yang  bersifat  normatif.  Adapun  penelitian ini  merupakan  penelitian  yang  berbentuk  preskriptif,  yaitu  penelitian  yang  ditujukan  untuk mendapatkan  saran-saran  mengenai  apa  yang  harus  dilakukan  guna  mengatasi  masalah (Soerjono  Soekanto,  1986).    Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  meliputi  pendekatan  azas dan  pendekatan  perbandingan.  Jenis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini juga menggunakan data primer yang didapat dari hasil wawancara dengan narasumber.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  berupa  bahan  pustaka  melalui  dokumen resmi (putusan), buku-buku literatur, peraturan perundang - undangan, serta pengumpulan data melalui  media  elektronik  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Analisa  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deksriptif  kualitatif,  yaitu  menganalisis  data  yang  ada untuk  selanjutnya  dikaji  dan  diinterpretasikan  oleh  peneliti  untuk  mendapatkan  kesimpulan yang diharapkan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Teori pengawasan dan independensi Hakim
Secara  etimologi  pengawasan  menurut  Anton  M  Moeliono  dalam  Irfan  fachruddin (2004), kata pengawasan berasal dari kata “awas”, yang berarti “penjagaan” dikenal dalam ilmu manajemen  dan  ilmu  administrasi  sebagai  salah  satu  unsur  dalam  kegiatan  pengelolaan.Hal senada  disampaikan  pula  oleh  Victor  M  Simamorang&  Jusuf  Juhir  (1994)  yang  menyatakan
pengawasan  diuraikan  dari  segi  tata  bahasa  berasal  dari  kata  “awas”,  sehingga  pengawasan diartikan kegiatan mengawasi saja, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama. George R. Tery dalam  Irfan  fachruddin  (2004)menggunakan  istilah  “ control ”  dalam  mendefinisikan pengawasan, sebagaimana dikutip oleh Muchsan “ control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective, measures, if needed to ensure result in keeping with the plan”.
Pengawasan  adalah  setiap  usaha  dan  tindakan  dalam  rangka  untuk  mengetahui  sejauh mana  pelaksanaan  tugas  yang  melaksanakan  menurut  ketentuan  dan  sasaran  yang  hendak dicapai(Situmorang&  Jusuf  Juhir,  1994).  Menurut  Slamet  Rudianto  (2006)  menyatakan pengawasan di bagi atas 2 bagian, iaitu:
1. Menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan.
2. Menggambarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh pengawasan itu sendiri. Apabila dicermati secara mendalam, pengertian pengawasan meliputi:
1. Pengawasan ditujukan sebagai upaya pengelolaan untuk mencapai hasil dan tujuan;
2. Adanya tolak ukur yang dihasilkan sebagai acuan keberhasilan;
3. Adanya  kegiatan  mencocokkan  antara  hasil  yang  dicapai  dengan  tolak  ukur  yang ditetapkan;
4. Mencegah terjadinya kekeliruan dan menunjukkan cara serta tujuan yang benar;
5. Adanya tindakan koreksi apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tolak ukur yang dipakai(Isrok, 2009).
Donnelly, et.al (1994) mengelompokkan pengawasan menjadi 3 (tiga) tipe dasar, yaitu:
1. Pengawasan  pendahuluan  ( preliminary  control ),  pengawasan  ini  dilakukan  dengan memusatkan  perhatian  pada  masalah  mencegah  timbulnya  deviasi-deviasi  pada  kualitas serta kuantitas sumber-sumber daya yang digunakan pada organisasi-organisasi.
2. Pengawasan  pada  saat  pekerjaan  berlangsung  ( concurrent  control ),  pengawasan  yang dilakukan  dengan  memonitor  pekerjaan  yang  berlangsung  guna  memastikan  bahwa sasaran-sasaran telah dicapai.
3. Pengawasan feedback ( feedback  control ),  pengawasan  yang  dilakukan  dengan memusatkan perhatian pada hasil akhir.
Pada  pelaksanaanya,  pengawasan  terbagi-bagi  dan  diklasifikasikan  kepada  berbagai jenis, antara lain dikenal:
1. Pengawasan langsung
Pengawasan  langsung  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  secara  pribadi  oleh  pimpinan atau  pengawas  dengan  mencermati,  meneliti,  memeriksa,  mengecek  sendiri  secara langsung  di  tempat  pekerjaan  dan  menerima  laporan-laporan  secara  langsung  pula  dari pelaksana.
2. Pengawasan tidak langsung
Pengawasan  tidak  langsung  diselenggarakan  dengan  mempelajari  laporan-laporan  yang diterima  dari  pelaksana  baik  lisan  maupun  tulisan,  mempelajari  pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan di tempat dilakukannya pekerjaan(Stephen Robein, 1987).
Perspektif kelembagaan yang dikontrol dan yang melakukan kontrol, pengawasan dapat dibedakan menjadi:
1. Kontrol ekstern ( external kontrol )
Kontrol  ekstenal  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  badan  atau  organ  secara struktural organisasi berada diluar badan atau lembaga yang diawasi.
2. Kontrol intern ( internal kontrol )
Kontrol  internal  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  suatu  badan  atau  organ  yang secara struktural masih termasuk organisasi dalam lingkungan badan atau lembaga yang diawasi (Irfan fachruddin, 2004)
Ditinjau dari sudut pandang waktu pengawasan, pengawasan dapat dibedakan menjadi:
1. Kontrol apriori
Kontrol apriori adalah  pengawasan  yang  dilakukan  sebelum  dilakukannya  suatu tindakan, kontrol ini mengandung unsur pengawasan preventif yaitu untuk mencegah atau menghindari terjadinya kekeliruan.
2. Kontrol a-posteriori
kontrol a-posteriori adalah  pengawasan  yang  dilakukan  sesudah  dilakukannya  suatu tindakan (Irfan fachruddin, 2004 : 93).
Sujamto  (1986)  dalam  bukunya  “Beberapa  Pengertian  di  Bidang  Pengawasan”, menjelaskan:
1. Pengawasan preventif
Pengawasan  Preventif  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  sebelum  pelaksanaan,  yakni pengawasan yang dilakukan terhadap suatu yang bersifat rencana.
2. Pengawasan represif
Pegawasan  represif  merupakan  pengawasan  yang  dilakukan  setelah  pekerjaan  atau kegiatan  dilaksanakan.    Dapat  pula  dikatakan  bahwa  pengawasan  represif  sebagai  salah satu bentuk pengawasan atas ajalannya pemerintahan.
Ditinjau dari objek pengawasan, pengawasan terbagi atas:
1. Pengawasan administratif
Pengawasan  administratif  yaitu  pengawasan  dilaksanakan  dibidang  yang  fungsinya dikategorikan sebagai tugas admnistratif.
2. Pengawasan operatif
Pengawasan operatif adalah pengawasan yang dilaksanakan pada bidang yang  berfungsi melaksanakan pekerjaan operatif.
Dipandang dari aspek yang diawasi, pengawasan dapat dibedakan kepada 1. Pengawasan segi hukum (legalitas)
Pengawasan  segi  hukum  adalah pengawasan  yang  dimaksudkan  untuk  menilai segi-segi hukum saja ( rechtmatigheid ). 2. Pengawasan segi kemanfaatan ( oppurtunitas )
Pengawasan  segi  kemanfaatan  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  untuk  menilai  segi kemanfaatannya ( dogmatigheid )(Irfan fachruddin, 2004). Dipandang dari cara pengawasan, pengawasan dibedakan kepada:
1. Pengawasan negatif represif
Pengawasan  negatif  represif  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  setelah  suatu  tindakan dilakukan.
2. Pengawasan negatif preventif
Pengawasan  negatif  prefentif  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  badan  yang  lebih tinggi  kepada  badan  yang  lebih  rendah  untuk  menghalangi  terjadinya  kelalaian(Irfan fachruddin, 2004).
Secara  umum  dapat  dikemukakan  ada  dua  prinsip  yang  biasa  dipandang  sangat  pokok dalam sistem peradilan, yaitu:
1. The principle of judicial independence
Prinsip independensi antara lain harus diwujudkan dalam sikap hakim dalam sikap hakim memutuskan  dan  memutus  perkara  yang  dihadapinya,  disamping  itu  independensi  juga tercermin  dalam    berbagai  pengaturan  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan pengangkatan,  masa  kerja,  pengembangan  karir,  sistem  penggajian,  dan  pemberhentian para hakim.
2. The principle of judicial impartiality
Prinsip  ketidakberpihakan  adalah  mengandung  makna  dibutuhkannya  hakim  yang  tidak saja bekerja secara imparsial ( to be impartial ), tetapi juga terlihat bekerja secara imparsial ( to appear be impartial ) (Jimly Asshiddiqie, 2005).
Independensi  hakim  dan  pengadilan  terwujud  dalam  kemerdekaan  hakim.  Baik  secara sendiri-sendiri  maupun  sebagai  institusi,  dari  berbagai  pengaruh  yang  berasal  dari  luar  diri hakim  berupa  intervensi  yang  bersifat  mempengaruhi  secara  langsung  berupa  bujuk  rayu, tekanan,  paksaan  ancaman,  atau  tindakan  balasan  karena  kepentingan  politik  atau  ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi atau bentuk lainnya(Titik Triwulan Tutik, 2012).
Faisal A. Rani (2009) menyebutkan bahwa bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman juga  tidak  akan  tercipta  apabila  para  hakim  berada  dalam  ikatan-ikatan  loyalitas,  baik  dalam ikatan secara pribadi, maupun dalam ikatan kelompok. Dalam kaitan tersebut Richard D.Aldrich (Faisal  A.  Rani,  2009)  mengatakan  bahwa  kemerdekaan  kekuasaan  kehakiman  berarti: “…bahwa para hakim tersendiri harus tetap bebas dari pengaruh, kecuali atas perintah hukum, konstitusi, keputusan yang dipertimbangkan pemikiran sehat, preseden hukum, dan perintah hati nurani hakim sendiri”.
Sirajudin  menyatakan  ada  3  faktor  utama  yang  mempengaruhi  munculnya  mafia peradilan, yang tentunya berhubungan dengan independensi hakim, antara lain:
1. Menyangkut  sistem  rekruitmen  aparat  peradilan  yang  masih  menunjukkan  adanya praktek  kolusi,  korupsi  dan  nepotisme  (KKN)  yang  pada  akhirnya  melahirkan  aparat yang tidak berkompeten, baik dari segi hardskill maupun softskill.
2. Menyangkut masalah transparansi pelayanan umum dan administrasi peradilan, maslah ini penting bagi masyarakat pencari keadilan, seperti menyangkut kejelasan berapa lama suatu  perkara  seharusnya  diproses,  berapa  biaya  yang  dibutuhkan,  serta  bagaimana mekanismenya.
3. Lemahnya sistem pengawasan dan penindakan (Sirajuddin, dkk, 2007).

## Analisis Terhadap sistem pengawasan Internal MK
Sistem  pengawasan  yang  dibangun  melalui  Peraturan  MK  Nomor  2  Tahun  2014, diawali  dengan  terlaksananya  suatu  pengawasan  informal  melalui  peran  masyarakat  baik perorangan, kelompok, maupun lembaga selaku pelaksana kontrol sosial. Masyarakat dalam hal ini  berperan  sebagai  pelapor,  kemudian  laporan  yang  disampaikan  oleh  masyarakat  tersebut diteruskan  oleh  Dewan  Etik  dan  diselesaikan  dengan  menggunakan  mekanisme  internal lembaga.    Terhadap  sistem  pengawasan  yang  demikian,  menurut  hemat  penulis  merupakan suatu  sistem  pengawasan  yang  sangat  longgar,  di  mana  Dewan  Etik  selaku  perangkat  yang dibentuk oleh MK bertujuan untuk  menjaga dan menegakkan  kehormatan, keluhuran martabat dan  kode  etik  hakim  konstitusi  bersifat  pasif,  karena  hanya  dapat  memproses  suatu  dugaan pelanggaran atas dasar pelaporan dari masyarakat.
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dewan  Etik  merupakan  pengawasan  formal  dalam lingkup  internal  yang  bersifat  pasif,  dari  segi  waktu  dikategorikan  sebagai pengawasan  a- posteriori yang  mengandung  unsur represif atau terlaksana  setelah terjadinya  suatu  perbuatan. Pengawasan  yang  bersifat  pasif  tersebut  dirasa  kurang  tepat,  mengingat  Dewan  Etik  berada dilingkungan  internal  lembaga  MK,  baru  dapat  mengambil  suatu  tindakan  berdasarkan kewenangannya setelah terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusiatas pelaporan dari masyarakat.
Penulis  berpendapat,  mengingat  MK  tidak  diawasi  oleh  lembaga  yang  memiliki kewenangan  bersifat  formal,  seperti  Komisi  Yudisial  yang  secara  eksternal  mengawasi  para Hakim  Agung  dan  hakim-hakim  pada  peradilan  dibawahnya.    Sudah  sepatutnya  pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Etik juga bersifat aktif, dalam artian tidak hanya menunggu laporan
masyarakat  yang  berasal  dari  luar  kelembagaan,  akan  tetapi  juga  dapat  langsung  mengawasi segala  perilaku  hakim  di  dalam  lembaga  dan  dapat  melakukan  tindakan  apabila  terjadi pelanggaran  terhadap  perilaku  maupun  kode  etik  yang  mereka  temukan  di  internal  lembaga tanpa harus menunggu pelaporan dari masyarakat, hal tersebut merupakan suatu pertimbangan mengingat  Dewan  Etik  berkantor  di  MK,  menjadi  suatu  keuntungan  melakukan  pengawasan langsung  terhadap  perilaku  dari  hakim  konstitusi  di  lingkungan  internal  kelembagaan.  Hal demikian  tentunya  menjadikan  Dewan  Etik  sebagai early  warning  sytem dalam  lingkungan internal MK.
Pembenahan  selanjutnya  adalah  menyangkut  mekanisme  pemilihan  calon  anggota Dewan Etik yang dilakukan oleh Panitia Seleksi bersifat independen yang dipilih melalui rapat pleno hakim bersifat tertutup, di mana Panitia Seleksi berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1  (satu)  orang  mantan  Hakim  Konstitusi,  1  (satu)  orang  akademisi,  dan  1  (satu)  orang  tokoh masyarakat. Penulis berpendapat bahwa setiap unsur yang terdapat dalam Panitia Seleksi adalah berasal  dari  lingkungan  yang  sama  dengan  unsur  yang  terdapat  dalam  Dewan  Etik,  sehingga dengan pertimbangan bahwa Dewan Etik merupakan perangkat yang bersifat tetap, maka unsur yang  terdapat  di  dalamnya  haruslah  berasal  dari  unsur  yang  memiliki  pemahaman  yang  baik tentang lembaga peradilan. Oleh karena itu dirasa lebih tepat jika unsur tokoh masyarakat pada Panitia  Seleksi  digantikan  dengan  1  (satu)  orang  mantan  Hakim  Agung.    Unsur  yang  berasal dari tokoh masyarakat memiliki pemaknaan yang sangat luas dan universal, mengingat definisi ketokohan seseorang di dalam masyarakat, indikator ketokohan seseorang di dalam masyarakat dan  komunitas  masyarakat  seperti  apa  yang  menokohkan  seseorang  tersebut.  Walaupun  pada kenyataannya  selama  ini  unsur  tokoh  masyarakat  di  isi  oleh  orang  yang  berasal  dari  dunia akademisi.
Berdasarkan  alasan  tersebut,  maka  lebih  tepat  jika  unsur  tokoh  masyarakat  diisi  oleh seorang  mantan  Hakim  Agung  yang  notabene  memiliki  pengalaman  dan  pemahaman  yang tentunya  mendalam  tentang  seluk  beluk  dari  lembaga  peradilan.    Karena  perubahan  unsur tersebut  berdampak  pula  pada  komposisi  Dewan  Etik  yang  juga  otomatis  berubah  mengingat unsur  pada  Panitia  Seleksi merupakan  Unsur  yang  sama  Dengan  Dewan  Etik.  Atas perubahan tersebut  maka  komposisi  Dewan  Etik  nantinya  juga  akan  berubah  menjadi  1  (satu)  orang mantan  Hakim  Konstitusi,  1  (satu)  orang  Guru  Besar  dalam  bidang  ilmu  hukum,  dan  1  (satu) orang mantan Hakim Agung.
Pertimbangan  yang  penulis  berikan  berkenaan  dengan  komposisi  Dewan  Etik  seperti yang  telah  dijelaskan,  adalah  bahwa  ketiga  unsur  baik  mantan  Hakim  Konstitusi,  Guru  Besar dalam  bidang  ilmu  Hukum  dan  mantan  Hakim  Agung  merupakan  unsur-unsur  yang  tentunya memiliki  pemahaman  yang  baik  tentang  seluk  beluk  lembaga  peradilan  dan  mengerti  tentang persoalan penegakan kode etik serta perilaku Hakim.
Hal  terpenting  adalah  unsur-unsur  tersebut  juga  mengerti  betul  hal-hal  yang  dapat dilakukan  Dewan  Etik  dalam  menjalankan  tugasnya,  terdapat  batasan  dalam  hal  pengawasan yang  dilakukan  tidak  boleh  menjadi  suatu  tekanan  yang  mengintervensi  hakim  sehingga merusak  kemerdekaan  ataupun  independensi  yang  harus  dimiliki  oleh  Hakim  dalam menjalankan tanggungjawabnya selaku pelaksana kekuasaan kehakiman.
Terhadap  komposisi  Dewan  Etik  yang  telah  penulis  rancang,  diharapkan  dengan pengalaman  dan  pemahaman  yang  dimiliki  oleh  ketiga  unsur  tersebut  tentang  lembaga peradilan, sehingga dapat terlaksananya suatu pengawasan yang tidak melanggar kemerdekaan atau  independensi  yang  dimiliki  oleh  hakim  dalam  menjalankan  tugasnya.  Jadi  pengawasan yang  dilakukan  oleh  Dewan  Etik,  adalah  pengawasan  dalam  rangka  penegakan  kode  etik  dan perilaku hakim yang menjunjung tinggi kemerdekaan/independensi, sehingga pengawasan yang dibangun dapat menciptakan independensi bagi Hakim dilingkungan MK.
Selanjutnya  penulis  melakukan  koreksi  menyangkut  kewenangan  yang  dimiliki  oleh Dewan  Etik,  berdasarkan  Pasal  22  huruf  c  Peraturan  MK  Nomor  2  Tahun  2014,  berbunyi:
“Dewan Etik mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga melakukan pelanggaran berat…”.    Terhadap  hal tersebut  peran  Dewan  Etik  hanya  sebatas  mengusulkan  pembentukan Majelis Kehormatan saja, sedangkan pemilihan keanggotaan Majelis Kehormatan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) kesemuanya melalui campur tangan dari MK secara penuh dalam hal pemilihannya.
Menurut  penulis,  hal  tersebut  dirasa  kurang  tepat,  dikarenakan  adanya  suatu kekhawatiran  terhadap  objektivitas  atau  kenetralan  terhadap  para  Hakim  Konstitusi  yang memilih  anggota  Majelis  Kehormatan.  Tidak  dapat  dipungkiri  kekhawatiran  yang  dimaksud adalah  terdapat  hubungan  emosional  baik  kedekatan  dalam  pergaulan  sehari-hari,  perasaan sesama  profesi  atau  semangat  membela  kelembagaan  yang  terdapat  antara  para  Hakim Konstitusi dengan Hakim yang diduga melakukan pelanggaran berat.
Walaupun  terdapat  kemungkinan  yang  kecil  terhadap  kekhawatiran  yang  penulis utarakan  mengingat  profesionalitas  dari  para  Hakim  Konstitusi,  namun  akan  lebih  tepat  jika calon  anggota  Majelis  Kehormtan  ditentukan  dalam  rapat  pleno  hakim  yang  bersifat  tertutup dengan  melibatkan  Dewan  Etik.    Hal  tersebut  dilakukan  sebagai  jaminan  terhadap  netralitas para hakim dalam menentukan calon anggota Majelis Kehormatan.  Terhadap hal tersebut maka Dewan Etik memiliki kewenangan selain mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan, juga menentukan calon anggota Majelis Kehormatan bersama-sama dengan Hakim Konstitusi dalam rapat pleno hakim yang bersifat tertutup.
Koreksi  lain  yang  dilakukan  untuk  menyempurnakan  sistem  pengawasan  internal  MK adalah pada keanggotaan atau komposisi Majelis Kehormatan yang menurut penulis lebih tepat ditentukan oleh para hakim dalam rapat tertutup bersama dengan Dewan Etik seperti yang telah diutarakan  sebelumnya.    Komposisi  keanggotaan  Majelis  Kehormatan  menurut  Peraturan  MK Nomor  2  Tahun  2014  adalah  berjumlah  5  (lima)  orang,  terdiri  dari  1  (satu)  orang  Hakim Konstitusi, 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial, 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi, 1 (satu) orang Guru Besar dalam bidang ilmu hukum, dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat.
Menurut  hemat  penulis  komposisi  keanggotaan  Majelis  Kehormatan  berdasarkan Peraturan  MKNomor  2  Tahun  2014  perlu  dilakukan  koreksi,  mengingat  unsur  yang  terdapat pada  Dewan  Etik  terdapat  pula  pada  Majelis  Kehormatan.    Penulis  berpendapat  pembentukan Majelis Kehormatan yang dibentuk dengan beberapa komposisi yang sama dengan Dewan Etik akan  tetapi  diisi  dengan  pengusulan  yang  baru  tidaklah  tepat,  hal  tersebut  berimbas  kepada terjadi  pengulangan  terhadap  proses  pemeriksaan  pendahuluan,  dikarenakan  kewenangan Majelis  Kehormatan  dijalankan  oleh  unsur  yang  sama  dengan  Dewan  Etik  tetapi  oleh  orang yang berbeda.  Keadaan yang terjadi adalah Majelis Kehormatan akan melakukan pengumpulan informasi  ulang  terhadap  bukti-bukti  yang  telah  di  dapat  oleh  Dewan  Etik,  serta  memintai keterangan  kepada  dewan  Etik  dan  Hakim  Terduga  melakukan  pelanggaran.  Hal  tersebut tentunya  merupakan  suatu  pengulangan  rangkaian  proses  pemeriksaan,  di  mana  seharusnya pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan tidak lagi mengulang proses pemeriksaan yang telah dilakukan  oleh  Dewan  Etik,  tetapi  lebih  kepada  melanjutkan  proses  berupa  pendalaman terhadap materi-materi yang yang telah dihimpun oleh Dewan Etik serta keterangan dari Hakim Terlapor agar proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lebih efisien dari segi waktu.
Agar  terlaksananya  keadaan  yang  efesien  dari  segi  waktu,  maka  penulis  berpendapat anggota Dewan Etik sepatutnya adalah ex officio dari Majelis Kehormatan. Hal tersebut melihat secara  keanggotaan  terdapat  kesamaan  unsur  pada  komposisi  keduanya,  sehingga  tidak  perlu dilakukan pencalonan ulang dalam Majelis Kehormatan.  Kemudian agar terwujudnya netralitas dan  saling  mengimbangi  antara  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  Majelis  Kehormatan, dilakukan  pemilihan  terhadap  anggota  Majelis  Kehormatan  yang  bukan ex  officio Dewan  Etik dalam rapat pleno hakim yang bersifat tertutup bersama dengan Dewan Etik.
Penulis berpendapat  agar terjaminnya  netralitas  dan saling  mengimbangi  antara unsur- unsur yang terdapat dalam Majelis Kehormatan perlu ditambahkan 4 (empat) unsur baru yang bukan ex  officio Dewan  Etik.    Keempat  unsur  tersebut  antara  lain:    1  (satu)  orang  anggota Komisi Yudisial yang ditugaskan oleh Komisi Yudisial atas permintaan MK, kemudian 3 (tiga) unsur  lainnya  dipilih  dalam  rapat  pleno  hakim  yang  bersifat  tertutup  bersama  dengan  Dewan Etik.    3  (tiga)  unsur  yang  dimaksud  adalah:  1  (satu)  orang  hakim  konstitusi,  1  (satu)  orang pengacara senior yang telah selama kurun waktu 3 (tiga) tahun tidak beracara di MK baik secara individu  maupun  mewakili  kelembagaan  firma  hukum  tertentu  atau  firma  hukum  miliknya sendiri, dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat.
Komposisi  keanggotaan  Majelis  Kehormatan  yang  disusun  oleh  penulis  terdiri  dari  7 (tujuh)  orang  yang  mewakili  unsur  yang  berbeda,  serta  dengan  cara  pengisian  yang  berbeda. Cara  pengisian  pertama  adalah  melalu  keanggotan  Dewan  Etik  secara ex  officio Majelis Kehormatan  yang  terdiri  dari  :  1  (satu)  orang  mantan  Hakim  Konstitusi,  1  (satu)  orang  Guru Besar  dibidang  ilmu  hukum,  dan  1  (satu)  orang  mantan  Hakim  Agung.    Kemudian  pengisian kedua adalah melalui pimilihan pada rapat pleno hakim yang bersifat tertutup bersama dengan Dewan Etik, terdiri dari: 1 (satu) orang hakim konstitusi, 1 (satu) orang pengacara senior, dan (1) orang tokoh masyarakat.  Pengisian ketiga adalah penugasan 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial oleh Komisi Yudisial atas permintaan dari MK.
Komposisi  keanggotaaan  Majelis  Kehormatan  yang  telah  penulis  rancang,  merupakan komposisi  yang  menurut  penulis  saling  mengimbangi  antara  unsur  yang  ada  di  dalamnya sehingga  dapat  terjaga  netralitas  dari  majelis  tersebut,  maksud  saling  mengimbangi  dari keanggotaan  adalah  setiap  unsur  keanggotaan  dapat  mengimbangin  unsur  lainnya,  dapat dicontohkan  unsur  mantan hakim  konstitusi  diimbangi  oleh  unsur  mantan  hakim  agung,  unsur hakim konstitusi diimbangi oleh unsur dari Komisi Yudisial, dan unsur Pengacara Senior yang berasal dari kalangan praktisi diimbangi oleh unsur Guru Besar dalam bidang ilmu hukum yang berasal  dari  kalangan  akademisi,  serta  untuk  menyempurkan  komposisi  keanggotaan  tersebut dipilih  seorang  tokoh  masyarakat  untuk  menjamin  netralitas  dari  Majelis  yang  dibentuk, sehingga  sistem  pengawasan  yang  ada  berikut  dengan  mekanisme  penegakan  kode  etik  dan perilaku  hakim  dilingkungan  konstitusi  benar-benar  dapat  mewujudkan  independensi  dari Hakim  Konstitusi.  Untuk  menjawab  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini,  berdasarkan pemaparan sebelumnya penulis berpendapat bahwa pengawasan internal yang ada dilingkungan MK  masih  memiliki  banyak  kekurangan,  sehingga  belum  menjamin  terciptanya  independensi Hakim  di  lingkungan  MK.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  beberapa  perbaikan  agar  dapat terwujudnya independensi dari Hakim Konstitusi. Perbaikan yang dimaksud adalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
1. Pengawasan  internal  terhadap  MK  yang  ada  saat  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan MK  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Majelis  Kehormatan  MK,  masih  memiliki  beberapa kekurangan  seperti  kewenangan  pengawasan  yang  dimiliki  oleh  Dewan  Etik  bersifat  pasif, hal  tersebut  dirasa  sangatlah  longgar  mengingat  peran  Dewan  Etik  sebagai early  warning system , dan keberadaan Dewan Etik yang berada dilingkungan Internal MK.
2. Dewan  Etik  mengusulkan  pembentukan  Majelis  Kehormatan  MK,  yang  kemudian  MK melakukan  pemilihan  terhadap  keanggotaan  Majelis  Kehormatan,  hal  tersebut  juga  dirasa kurang  tepat,  berkenaan  dengan  keadaan  MK  membentuk  suatu  Majelis  yang  dipilih  oleh dirinya  sendiri  untuk  mengawasai  dan  melakukan  penegakan  terhadap  dirinya  sendiri. Terkait  dengan  pembentukan  Majelis  Kehormatan,  dilihat  perlu  adanya  penyempurnaan komposisi  keanggotaan  pada  Majelis  Kehormatan,  dengan  melihat  bahwa  terdapat  unsur yang sama antara Dewan Etik dan Majelis Kehormatan.

## B. Saran
1. Disarankan  agar  adanya  penyempurnaan  berkenaan  dengan  sistem  pengawasan  internal dilingkungan  MK  dengan  melakukan  perubahan  terhadap  Peraturan  MK  Nomor  2  Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan MK.  Perubahan yang dimaksud berkenaan dengan unsur keanggotaan  Dewan  Etik  yang  harus  ditinjau  ulang,  kewenangan  Dewan  Etik  dan  terhadap tugas pengawasan yang diemban oleh Dewan Etik haruslah bersifat aktif.
2. Disaran  agar  unsur  keanggotaan  pada  Majelis  Kehormatan  diperlukan  beberapa  perubahan mekanisme  pengisian  keanggotaaan  dan  penambahan  unsur  keanggotaan  agar  terciptanya perimbangan unsur, sehingga  dapat lebih baik menjalankan tugas dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku dari Hakim Konstitusi.

## 5. REFERENSI
Donnelly,  James  H.,  Gibson,  James  L.,  and  Ivancevich,  John.  1994. Fundamental  of Management . Texas. Business Publication. Faisal  A.    Rani.2009. Fungsi  Dan  Kedudukan  Mahkamah  Agung  Sebagai  Penyelenggara Kekausaan  Kehakiman  Yang  Merdeka  Sesuai  Dengan  Paham  Negara  Hukum .Banda Aceh. Syiah Kuala University Press.
Irfan  Fachruddin.  2004. Pengawasan  Peradilan  Administrasi  Terhadap  Tindakan  Pemerintah . Bandung.  Alumni. Isrok.  2009. Korelasi  antara  Peraturan  Daerah  (PERDA)  Bermasalah  Dengan  Tingkat Investasi Ke Daerah . Jurnal Hukum No.  4 Vol. Jimly  Asshiddiqie.  2006. Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara  Jilid  II .  Jakarta.  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. Munir Fuadi. 2011. Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat) . Bandung. PT Refika Aditama. Sirajuddin,  Zulkarnain  dan  Sugianto.  2007. Komisi  Pengawas  Penegak  Hukum:  Mampukah Membawa Perubahan . Malang. Malang Coruption Watch (MCW)-YAPPIKA.
Slamet Rudianto. 2006. Tinjauan Hukum  Mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Telekomunikasi  Siaran  Analog  Pada  Pita  Ultra  Hight  Frequency  (UHF)  Bagi  Kanal Transmisi Televisi Digital . Skripsi,Universitas Komputer Indonesia. Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI-Press. Stephen  Robein.  1987. The  Administration  Process .  New  Delhi.  Prentice  Hall  of  India  Private Ltd.
Sujamto. 1986. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan . Jakarta. Ghalia Indonesia. Titik Triwulan Tutik. 2012. Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut UUD 1945. Jurnal Dinamika Hukum Vol.  12 No. 2. Victor  M  Situmorang  &  Jusuf  Juhir. Aspek  Hukum  Pengawasan  Melekat  Dalam  Lingkungan aparatur Pemerintahan . Jakarta. Rineka Cipta.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Amandemen ke 4)