## PERWUJUDAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI
Kristina Agustiani Sianturi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM SumateraUtara E-mail: tina_pcsharoon@yahoo.com

## Abstract
Every  year,  children  in  conflict  with  the  law  increases  so  it  is  needed  to handle an alternative in the way to enforce restorative justice. Bill Number 11 0f 2012  concerning  Juvinele    Justice  System  which  is  accomodated  to  handle Juvenile Deliquency for diversion. This regulation defines diversion is the transfer of  the settlement of  the  child to  the criminal  justice process  outside the criminal justice  process.  Diversion  obligates  to  be  done  by  officers  started  from  police investigator, public prosecutor until judge. The important of handling of diversion process for children in conflict with the law needed a commitment for every single officers  to  apply  diversion  process.  On  the  other  hand,  education  and  training should be given to every officers especially police investigator, public prosecutor even judge relates handling children in conflict with the law.

## Kata Kunci: Diversi, Peradilan Anak, Keadilan Restoratif

## A. Latar Belakang
Anak  merupakan  amanah  dan  karunia  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang memiliki  harkat  dan  martabat  seutuhnya.  Keberlangsungan  suatu  bangsa  tidak dapat  dipisahkan  dari  perkembangan  anak  yang  merupakan  generasi  muda penerus  bangsa.  Rhona  K.M  Smith  menyatakan  bahwa  keseluruhan    instrumen HAM internasional justru berada pada jantung hak-hak anak (Muhtaj 2009: 225). Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  merupakan  negara  hukum  juga menjamin  kesejahteraan  tiap  warga  negaranya,  termasuk  perlindungan  terhadap hak  anak  meliputi  hak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanat- kan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jaminan  perlindungan  hak  anak  ini  dikuatkan  melalui  ratifikasi  konvensi internasional  tentang  Hak  Anak  yaitu  pengesahan  Konvensi  Hak  Anak  melalui Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  tentang  Pengesahan Convention  On
The  Rights  Of  The  Child (Konvensi  Tentang  Hak-Hak  Anak).  Perlindungan  ini juga  dituangkan  dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Kesemuanya  ini  mengandung  prinsip-prinsip perlindungan  anak  yaitu  perlakuan  bebas  dari  diskriminasi,  kelangsungan  hidup dan tumbuh kembang anak, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak serta perlindungan atas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.
Sehubungan  berlakunya  peraturan  perundang-undangan  tersebut  di  atas, maka  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  ( juvenile  justice  system ),  maka  polisi sebagai  institusi  formal  yang  pertama  kali  melakukan  penanganan,  sangat menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut pada tingkat tingkat  kejaksaan,  dan  selanjutnya  pada  tingkat  kedua,  yaitu  jaksa  juga  akan menentukan  apakah  anak  akan  dibebaskan  atau  diproses  ke  pengadilan  anak. Terakhir  adalah  Pengadilan  Anak,  akan  menentukan  pula  apakah  anak  akan ditempatkan  dalam  pilihan-pilihan,  mulai  dari  dibebaskan  sampai  dimasukkan dalam institusi penghukuman.
Hal  yang  perlu  diperhatikan  bahwa  pada  setiap  tingkatan  penanganannya (kepolisian,  kejaksaan  dan  pengadilan),  maka  pendekatan  kesejahteraan  harus dapat  dijadikan  sebagai  dasar  filosofi  penanganan  terhadap  pelanggaran  hukum usia anak. Pada prinsipnya pendekatan ini didasari 2 (dua) faktor yaitu:
1. Anak-anak  dianggap  belum  mengerti  benar  kesalahan  yang  telah  diperbuat, sehingga  sudah  sepantasnya  diberikan  pengurangan  hukuman,  serta  pem- bedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa
2. Bila  dibandingkan  dengan  orang  dewasa,  anak-anak  diyakini  lebih  mudah dibina dan disadarkan.
Dasar  filosofis  seperti  diuraikan  di  atas  hendaknya  selalu  dijadikan pertimbangan  dalam  penanganan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  karena dewasa  ini,  sering  terdengar  bahkan  menyaksikan  sendiri  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  (selanjutnya  disingkat  ABH)  baik  yang  melibatkan  anak  sebagai
korban,  maupun  pelaku  tindak  pidana.  Kasus  Muhammad  Azwar  alias  Raju  di Pengadilan  Negeri  Stabat  merupakan  salah  satu  kasus  yang  menghebohkan pelaksanaan  sistem  peradilan  pidana  anak  di  Indonesia.  Selain  itu,  kasus Ardiansyah,  siswa SDN  07  Jalan Pelita Kebayoran  Lama  Jakarta  yang terenggut nyawanya  setelah  terjadi  perkelahian  dengan  teman  sekelasnya.  Hal  ini melibatkan  anak  sebagai  korban  dan  juga  sebagai  pelaku  tindak  pidana  yang memerlukan tindakan khusus dalam penanganannya.
Saat  ini,  Indonesia  hanya  memiliki  20  Lembaga  Pemasyarakatan  Khusus Anak  yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia.  Data  Direktorat  Bina  Bimbingan Kemasyarakatan  dan  Pengentasan  Anak  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan menyebutkan  bahwa  tercatat  ada  3.276  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum dengan  59,31%  diantaranya  terpaksa  harus  berbagi  tempat  dengan  warga  binaan dewasa (LPKA, www.kemenkumhan.go.id , diakses pada tanggal 5 Maret 2016).
Penempatan  anak bersama dengan warga binaan dewasa akan berdampak kurang baik terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun psikis oleh karena  itu  diperlukan  adanya  alternatif  lain  agar  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  dapat  lebih  diminimalisir  penanganan  perkaranya  sampai  ke  pengadilan yang  pada  akhirnya  menempatkan  anak  bersama  dengan  warga  binaan  dewasa karena  keterbatasan  Lembaga  Pemasyarakatan  Khusus  Anak  di  Indonesia. Merujuk pada prinsip perlindungan anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi  anak  maka  diperlukan  proses  penyelesaian  perkara  anak  di  luar  mekanisme pidana atau biasa disebut diversi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).
Berdasarkan  Pasal  7  UU  SPPA,  ditentukan  bahwa  diversi  hanya  dapat dilaksanakan  kepada  anak  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  di  bawah  7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana ( residive ). Hal ini sangat  perlu  diperhatikan  untuk  memperkecil  potensi  pemaksaan  dan  intimidasi pada  semua  tahap  proses  diversi.  Seorang  anak  tidak  boleh  merasa  tertekan  atau ditekan  agar  menyetujui  program-program  diversi.  Kesepakatan  diversi  harus mendapatkan  persetujuan  korban  dan/atau  keluarga  anak  korban,  serta  kesediaan
anak  dan  keluarganya,  kecuali  untuk  tindak  pidana  yang  berupa  pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.
Terkait  dengan  pelaksanaan  diversi,  maka  persoalan  yang  dapat  saja muncul  apabila  kesepakatan  diversi  tidak  dilaksanakan,  sementara  perkara tersebut  telah  dihentikan  prosesnya,  misalnya  pelaku  harus  membayar  sejumlah ganti  kerugian  kepada  korban,  tetapi  pelaku  kemudian  tidak  mampu  membayar, apakah  perkara  tersebut  dapat  dibuka  kembali  proses  hukumnya.  Berdasarkan ketentuan  Pasal  13  huruf  b  UU  SPA,  menyatakan  bahwa  proses  peradilan dilanjutkan jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Pasal 14 ayat (3) UU SPA menentukan pula bahwa dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu  yang  ditentukan,  Pembimbing  Kemasyarakatan  segera  melaporkannya kepada  pejabat  yang  bertanggung  jawab  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), selanjutnya  dalam  ayat  (4)  ditentukan  bahwa  pejabat  yang  bertanggung  jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling  lama  7  (tujuh)  hari.  Atas  dasar  ini  Penulis  tertarik  untuk  membahas  lebih lanjut,  tetapi  dibatasi  hanya  mengenai  pelaksanaan  diversi  dalam  mewujudkan keadilan restoratif, serta peran masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan diversi pada sistem peradilan pidana anak.

## B. Metode Penelitian
Sifat penelitian terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu eksploratoris, deskriptif, dan eksplanatoris.  Suatu  penelitian  deskriptif dimaksudkan  untuk  memberikan  data yang  seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan  atau  gejala-gejala  lainnya (Soerjono Soekanto 1986: 9). Menurut Bambang Sungguno (1998: 38) dikatakan bahwa  deskriptif  berarti  analisis  data  bersifat  deduktif  berdasarkan  teori  atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi/hubungan seperangkat data dengan seperangkat data  lainnya.  Sesuai  dengan  pembagian  jenis  penelitian  berdasarkan  sifatnya seperti  ini, maka  penelitian ini bersifat  deskriptif, maksudnya  untuk  memberikan gambaran atau keadaan hukum tentang pelaksanaan diversi untuk dapat mewujud-
kan  keadilan  restoratif,  serta  peran  masyarakat  dalam  rangka  mendukung pelaksanaan diversi pada sistem peradilan pidana anak.
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder,  baik  berupa  bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier, oleh sebab itu dapat disebut  penelitian hukum  normatif atau penelitian hukum  kepustakaan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003: 14). Sesuai dengan ruang lingkup masalah yang diteliti, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.
Analisis terhadap data yang terkumpul dilakukan secara yuridis kualitatif. Menurut  Farouk  Muhammad  dan  H.  Djaali  (2005:  93)  dijelaskan  bahwa  analisis kualitatif  dapat  diartikan  sebagai  suatu  kegiatan  yang  mengacu  pada  penelaahan atau  pengujian  yang  sistematik  mengenai  suatu  hal  dalam  rangka  menentukan bagian-bagian,  hubungan  di  antara  bagian  dan  hubungan  bagian  dalam keseluruhan.  Analisis  yuridis  kualitatif  yang  dimaksudkan  dalam  penelitian  ini difokuskan pada pelaksanaan diversi dalam mewujudkan keadilan restoratif, serta konsep peran masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan diversi.

## C. Hasil Penelitian dan Analisis
1. Penyelesaian sengketa anak berhadapan dengan hukum
Sistem  peradilan  pidana  adalah  sistem  dalam  suatu  masyarakat  untuk menanggulangi  masalah  kejahatan.  Menanggulangi  berarti  usaha  untuk  mengen- dalikan  kejahatan  agar  berada  dalam  batas-batas  toleransi  masyarakat.  Menurut Romli  Atmasasmita  sebagaimana  dikutip  Marbun  (2015:  18),  dikatakan  bahwa sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu:
a. Pendekatan  normatif  yang  memandang  keempat  aparatur  (kepolisian, kejaksaan,  pengadilan  dan  lembaga  pemasyarakatan)  sebagai  institusi pelaksana  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sehingga  keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sitem penegakan hukum semata-mata.
b. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga
pemasyarakatan)  sebagai  suatu  organisasi  manajemen  yang  memiliki mekanisme kerja, baik yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai  dengan  struktur  organisasi  yang  berlaku  dalam  organisasi  tersebut. Sitem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan
c. Pendekatan  sosial  yang  memandang  keempat  aparatur  penegak  hukum (kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan  lembaga  pemasyarakatan)  merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  suatu  sitem  sosial  sehingga  masyarakat secara  keseluruhan  ikut  bertanggung  jawab  atas  keberhasilan  atau  ketidak- berhasilan  dari  keempat  aparatur  penegak  hukum  tersebut  dalam  melaksana- kan tugasnya, dan sistem yang digunakan adalah sistem sosial
Dalam  proses  peradilan  pidana  umum,  seseorang  yang  telah  melakukan tindak pidana terhadapnya akan dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian bila ada  pengaduan  atau  tertangkap  tangan  melakukan  tindak  pidana.  Berdasarkan hasil  penyelidikan,  apabila  seseorang  terbukti  bersalah  maka  akan  dilakukan penangkapan  dan  penyidikan  lebih  lanjut  yaitu  serangkaian  tindakan  penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Serangkaian tindakan penyidikan dilakukan guna dijadikan berkas perkara untuk  dapat  diserahkan  kepada  kejaksaan  sebagai  penuntut  umum  dalam persidangan,  tetapi  proses  peradilan  pidana  bagi  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  hendaknya  dibedakan  dengan  proses  peradilan  pidana  umum  mengingat kondisi  psikologis  anak  yang  belum  memadai  dan  perlu  mendapat  perlindungan dari pemerintah (Mualimin 2013).
Beberapa  fakta  menarik  dalam  penjara  yang  secara  umum  berlaku  di semua negara dipaparkan oleh Jim Consedine (1995: 30) di antaranya orang yang paling  banyak  mengisi  penjara  adalah  orang  miskin  dan  lemah,  penjara menyebabkan  kenaikan  tingkat  kriminalitas  karena  negara  adalah  tempat  untuk belajar  segala  jenis  kejahatan,  penjara  menyebabkan  tahanan  menjadi  brutal, penjara  dapat  merusak  hubungan  baik  antara  pelaku  dengan  keluarganya  begitu juga  dengan  masyarakat,  penjara  adalah  tempat  maraknya  narkoba  dan  obat
terlarang lain, efek jera adalah sebuah mitos karena walaupun ancaman hukuman tindak  pidana  terus  ditingkatkan,  angka  kriminalitas  tetap  naik  dan  akhirnya penjara  juga  menyebabkan  biaya  tinggi  akibat  tingginya  penyelenggaraan kehidupan dan pemeliharaan gedung penjara yang mahal.
Sebagian  besar  peraturan  yang  berkaitan  dengan  penanganan  ABH  pada dasarnya  telah  berupaya  menerapkan  keadilan  restoratif  walaupun  penerapannya belum  secara  komprehensif.  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan Anak  juga mengandung unsur-unsur  keadilan restoratif  yang berbeda dengan prosedur peradilan biasa seperti pada saat  sebelum sidang dibuka, hakim akan  memerintahan  agar  pembimbing  kemasyarakatan  menyampaikan  laporan hasil penelitian kemasyakatan mengenai anak  yang bersangkutan. Menurut Dewi dan  Syukur  (2011:  15),  dikatakan  bahwa  hakim  akan  mendapatkan  penjelasan yang  lebih  komprehensif  dalam  proses  persidangan  yang  mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak ( for the best interest of the child )
Dalam praktiknya unsur-unsur keadilan restoratif itu tidak berjalan dengan baik  karena  beberapa  kendala  yang  saling  terkait  satu  sama  lain  hingga menyulitkan  upaya  perlindungan  hak  anak.  Pengadilan  anak  di  Indonesia  juga masih  melakukan  pelanggaran  atas  hak-hak  anak  yang  tercermin  pada  tindakan pengadilan  diantaranya  masih  dijumpai  adanya  tuntutan  hukuman  mati  terhadap kasus  anak, belum terpenuhinya hak anak untuk  didampingi  pengacara, orangtua dan  petugas  dari  Balai  Pemasyarakatan,  serta  masih  adanya  perampasan kemerdekaan  anak  yang  tidak  sah  karena  anak  sipil  ditempatkan  bersama-sama dengan  anak  negara  dan  anak  pidana  yaitu  anak-anak  yang  ditempatkan  di lembaga  pemasyarakatan  karena  diakui  secara  hukum  telah  melakukan  tindak pidana.
Penanganan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  tidak  harus  meng- gunakan  sarana  nonpenal  (misalnya  diversi)  atau  menggunakan  hukum  pidana (sarana  penal),  tetapi  keduanya  dapat  dilakukan  secara  berurutan,  yaitu mengutamakan  diversi  (jika  memenuhi  persyaratan  diversi),  dan  jika  upaya tersebut gagal maka akan diberlakukan sistem peradilan pidana bagi anak. Secara umum, pemberlakuan sistem peradilan pidana untuk penyelesaian perkara pidana
dapat berdampak buruk bagi anak, terutama pemberian “stigma jahat” pada anak (stigmatisasi  atau  labelisasi),  dan  terjadinya  kebiasaan-kebiasaan  buruk  di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) yang kemudian dipraktikkan lagi oleh anak di luar  LAPAS,  bahkan  pengulangan  tindak  pidana  yang  lebih  serius  akibatnya. Salah  satu  penyebabnya  adalah  adanya  kontak  langsung  dengan  penegak  hukum yang dapat membuat anak frustrasi.
Para  ahli  di  bidang  psikologi,  hukum,  etimologi  kriminal,  kriminologi, pendidikan,  dan  penologi  selalu  mencari  jalan  terbaik  bagi  anak,  korban,  dan kepentingan  masyarakat,  dan  mewacanakan  pendekatan  keadilan  restoratif sebagai  alternatif  pemikiran  untuk  mengurangi  kelemahan  teori  pemidanaan retributif,  teori  prevensi  maupun  teori  gabungan.  Keadilan  restoratif  merupakan suatu ide dan gerakan yang mengedepankan keadilan dalam perspektif pelaku dan keluarganya,  korban  dan  keluarganya,  masyarakat,  dan  pemangku  kepentingan dalam rangka pemulihan keadaan masing-masing (Widodo. http://id.portalgaruda. org. diakses pada tanggal 5 Maret 2016).
Konsepsi  pemikiran  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  menjadi  salah satu  upaya  menjauhkan  anak  dari  sistem  peradilan  pidana  yang  tidak  perlu. Pendekatan  ini  mengutamakan  penyelesaian  tindak  pidana  di  luar  peradilan pidana.  Pendekatan  tersebut  bukan  hanya  pada  anak,  melainkan  juga  pada  orang dewasa  (misalnya  pencurian  ringan,  penggelapan  ringan,  perbuatan  curang penipuan ringan), maupun anak-anak. Bahkan di beberapa negara maju, korporasi yang  melakukan  tindak  pidana  dapat  juga  diselesaikan  dengan  pendekatan keadilan  restoratif.  Keadilan  restoratif  adalah  cara  menanggapi  perilaku  kriminal dengan  cara  menyeimbangkan  antara  kebutuhan  masyarakat,  dengan  korban  dan pelaku.  Ini  merupakan  konsep  yang  terus  berkembang  dan  dapat  menimbulkan interpretasi yang berbeda di negara yang berbeda (Widodo. http://id.portalgaruda. org. diakses pada tanggal 5 Maret 2016).

## 2. Perubahan paradigma sistem peradilan pidana anak
Secara  teoretis,  sistem  peradilan  pidana  anak  di  Indonesia  wajib mengutamakan  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak  dan  berupaya  mengurangi penyelesaian  perkara  anak  di  pengadilan  pidana,  dan  jika  terpaksa  dipidana
penjara, maka pidana tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat.
Menurut  Wardaya  dan  Retnaningrum,  sebagaimana  dikutip  Widodo. (http://id.portalgaruda. org. diakses pada tanggal 5 Maret 2016), dikatakan bahwa kesadaran masyarakat  bahwa anak-anak pelaku tindak pidana perlu diperlakukan khusus  tidak  sebagaimana  orang  dewasa  baru  disadari  sejak  penyelenggaraan peradilan  anak  kali  pertama  di  Chicago  pada  1889.  Urgensi  pelaksanaan  diversi pada perkara anak didasari pada pemikiran berikut. Saat ini ada pergeseran filsafat pemidanaan  dari  awalnya  yang  bersifat  restitutif  (pembalasan)  kemudian ditandingi menjadi teori prevensi (tujuan), kemudian muncul teori gabungan, dan akhirnya  berkembang  pemikiran  keadilan  restoratif  yang  mengutamakan pemulihan.  Pendekatan  restoratif  merupakan  paradigma  baru  dalam  pemidanaan yang berbeda dengan pendekatan keadilan retributif, baik konsep, orientasi, tujuan maupun  mekanisme  pencapaiannya.  Keadilan  retributif  lahir  sebagai  reaksi terhadap beberapa kelemahan pendekatan keadilan retributif.
Perubahan  paradigma  tentang  keadilan  dalam  hukum  pidana  merupakan fenomena yang mendunia karena masyarakat semakin menyadari bahwa perlu ada perubahan  yang  radikal  menyangkut  penanganan  ABH.  Sistem  peradilan  pidana anak  yang  berlandaskan  pada  keadilan  retributif  dan  restitutif  memberikan kewenangan  penuh  kepada  para  penegak  hukum  tanpa  memberikan  kesempatan kepada  ABH,  maupun  korbannya  untuk  menyampaikan  versi  keadilan  yang mereka  inginkan.  Derajat  keadilan  bagi  korban  ditentukan  dengan  memberikan hukuman  penjara  bagi  pelaku.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  faktor  meningkatnya tingkat  kriminalitas  yang  dilakukan  oleh  ABH  karena  dipenjara  mereka  justru dapat mempelajari kejahatan yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya dari penghuni penjara lainnya.
Tokoh  teori  retributif  adalah  Immanuel  Kant  (1724-1804)  dan  Hegel (1770-1831).  Pandangan  mereka  adalah  keyakinan  mutlak  akan  kepercayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tidak berguna. Pandangan diarahkan ke masa lalu dan bukan ke masa depan dan kesalahan telah bisa ditebus dengan menjalani penderitaan.  Adapun    ciri-ciri  pokok  dari  teori  retributif  atau  teori  absolut  ini
diantaranya tujuan pemidanaan hanya untuk pembalasan, hanya pembalasan yang menjadi  tujuan  utama  dan  tidak  menjadi  sarana  untuk  mencapai  tujuan  lainnya, misalnya  kesejahteraan  masyarakat  ( social  welfare ).  Selain  itu,  kesalahan  moral ( moral  guilt )  merupakan  syarat  satu-satunya  tujuan  penjatuhan  pidana  artinya penjatuhan pidana harus sesuai dengan kesalahan moral pelaku serta pemidanaan melihat  ke  belakang  sebagai  suatu  pencelaan  dan  tujuannya  tidak  untuk memperbaiki, mendidik atau meresosialisasi pelaku kejahatan.
Cessare  Beccaria  (1738-1794)  melakukan  kritikan  keras  terhadap  tujuan pemidanaan  dalam  teori  retributif  diatas.  Beccaria  mempertanyakan  apakah pemidanaan  merupakan  sarana  yang  cocok  untuk  suatu  kejahatan.  Apakah pemidanaan seseorang benar-benar berguna dan penting untuk menjaga keamanan dan  ketertiban  masyarakat  dari  ancaman  kejahatan  serta  apakah  penyiksaan terhadap pelaku akan mencapai keadilan sebagaimana dikedepankan oleh hukum. Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  menurut  Beccaria  tujuan  pemidanaan  adalah mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan dan bukan menjadi sarana balas dendam  masyarakat  ( the  purpose  of  punishment  is  to  deter  person  from  the commission  of  crime  and  not  to  provide  social  revenge ).  Oleh  karena  itu  pidana yang  kejam  tidak  membawa  manfaat  bagi  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan menurut Beccaria lebih baik dengan melakukan upaya preventif daripada melakukan pemidanaan.
Di  sisi  lain  Jim  Consedine  sebagai  salah  satu  pelopor  keadilan  restoratif berpendapat  bahwa  konsep  keadilan  retributif  dan  restitutif  yang  berlandaskan hukuman,  balas  dendam  terhadap  pelaku,  pengasingan  dan  perusakan  harus digantikan  oleh  keadilan  restoratif  yang  berlandaskan  rekonsiliasi,  pemulihan korban,  integrasi  dalam  masyarakat,  pemaafan  dan  pegampunan  (Dewi  dan Syukur 2011: 26).
Selanjutnya  Dean  E  Peachey,  dalam  Dewi  dan  Syukur  (2011:  27),  mem- berikan penjelasan terkait perbedaan paradigma dalam penanganan ABH sebagai berikut:
Tabel 1:

## Perbedaan Paradigma dalam Penanganan ABH
No  Perbedaan Restitusi Retribusi Restorasi 1. Landasan Filosofi Memperbaiki kesalahan dengan mengganti atau memperbaharui Mencapai keadilan dengan memberi balasan atas derita/sakit yang ditimbulkan Pemberian maaf sebagai dasar memperbaiki hubungan antar manusia 2. Cara Korban menerima ganti rugi Pelaku dijatuhi hukuman yanng setimpal atau lebih berat Pelaku menyesali perbuatan, berjanji tidak mengulangi (dengan memberikan ganti rugi bila diperlukan) 3. Fokus Korban Pelaku Korban dan pelaku
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa paradigma dalam penanganan ABH yang menawarkan solusi yang lebih komprehensif baik bagi korban maupun pelaku  adalah  keadilan  restoratif  karena  mencakup  penyadaran  perbuatan, pernyataan  maaf,  pemulihan  korban  bahkan  pemberian  ganti  kerugian  apabila diperlukan.  Hal  ini  tidak  terdapat  dalam  nilai-nilai  paradigma  dalam  keadilan restitutif maupun keadilan retributif.
Nilai-nilai  keadilan  restoratif  memberikan  perhatian  yang  sama  kepada korban  dan  pelaku  karenanya  otoritas  untuk  menentukan  rasa  keadilan  ada  di tangan  para  pihak  sedangkan  negara  berfungsi  sebagai  fasilitator.  Dalam  hal  ini penerapan  keadilan  restoratif  memakai  pendekatan  respon  yang  lentur  terhadap kejahatan,  pelaku  dan  korban  yang  memungkinkan  penyelesaian  kasus  secara individual (tidak diajukan ke pengadilan secara formal) juga memakai pendekatan respon  atas  kejahatan  dengan  tetap  mempertahankan  harkat  dan  martabat  setiap orang,  membangun  saling  pengertian  dan  harmonis  melalui  pemulihan  korban, pelaku dan masyarakat.
Keadilan  restoratif  juga  dapat  mengurangi  dampak  stigmastisasi  bagi pelaku,  dapat  dilakukan  sejalan  dengan  mekanisme  tradisional  yang  masih
dipertahankan,  mengedepankan  pemecahan  masalah  dan  sekaligus  menemukan akar  konflik,  keadilan  restoratif  juga  memperhatikan  kerugian  dan  kebutuhan korban, mendorong pelaku untuk melihat lebih dalam mengenai sebab dan akibat perbuatannya, menyadarinya dan bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Selain itu,  keadilan  restoratif  juga  dapat  disesuaikan  dengan  tradisi  hukum,  asas  dan filosofi setempat dan sistem hukum nasional, serta sangat tepat untuk kasus yang melibatkan  anak  di  bawah  umur  dengan  menempatkan  peran  masyarakat  pada tempat  yang  penting,  bukan  hanya  untuk  mengatasi  masalah  yang  terjadi,  tetapi juga untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana di masa depan.
3. Diversi dan diskresi kepolisian dalam perspektif keadilan restorasi
Sehubungan  kewenangan  yang  dimiliki  polisi,  maka  dalam  penanganan ABH, aparat kepolisian dapat melakukan atau menggunakan kewenangan diskresi dari  pada  harus  melanjutkan  proses  hukumnya.  Dalam  hal  ini  dikenal  dengan istilah  diskresi  kepolisian,  yang  merupakan  kewenangan  polisi  untuk  meng- hentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka ataupun melakukan pengalihan  (diversi),  dan  tujuannya  agar  anak  terhindar  dari  proses  hukum  lebih lanjut.
Di  Indonesia  aparat  kepolisian  mempunyai  kewenangan  diskresi,  seperti yang diatur dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002, yang menentukan bahwa untuk kepentingan  umum,  pejabat  Polri  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Salah satu kewenangan diskresi ini adalah  melalui  tindakan  diversi  dan  tentunya  tindakan  diversi  yang  dilakukan tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku.
Dasar  hukum  bagi  aparat  kepolisian  melakukan  tindakan  pengalihan (diversi),  sejalan  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  40  ayat  (3) Konvensi  Hak  Anak  (KHA),  yang  menentukan  bahwa  negara-negara  peserta harus  berupaya  meningkatkan  pembentukan  hukum,  prosedur,  kewenangan  dan lembaga  yang  secara  khusus  berlaku  untuk  anak-anak  yang  diduga,  disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana dan khususnya:
a. Menetapkan  usia  minimum  sehingga  anak-anak  yang  berusia  di  bawahnya dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana.
b. Bilamana  layak  dan  diinginkan,  melakukan  langkah  untuk  menangani  anak- anak  seperti  itu  tanpa  harus  menempuh  jalur  hukum,  dengan  syarat  bahwa HAM dan perangkat pengamanan hukum sepenuhnya dihormati.
Berdasarkan  Resolusi  PBB  No.  40/33  Tahun  1985  ( The  Beijing  Rules ), bagi  aparat  polisi  yang  menangani  perkara  tindak  pidana  anak  juga  diberikan kewenangan untuk melakukan pengalihan. Ketentuannya dapat dilihat pada:
a. Butir 6, disebutkan bahwa:
1) Mengingat  kebutuhan  khusus  yang  beragam  dari  anak-anak  maupun keragaman  langkah  yang  tersedia,  ruang  lingkup  yang  memadai  bagi kebebasan anak, untuk membuat keputusan diizinkan pada seluruh tahap proses  peradilan  bagi  anak  dan  pada  tahap-tahap  berbeda  dari administrasi  peradilan  bagi  anak,  termasuk  dalam  penyidikan,  penun- tutan, pengambilan keputusan dan pengaturan-pengaturan lanjutannya.
2) Upaya-upaya  dilakukan  untuk  memastikan  adanya  pertanggungjawaban yang cukup pada seluruh tahap dan tingkat dalam pelaksanaan kebebasan untuk membuat keputusan.
3) Mereka  yang  melaksanakan  kebebasan  untuk  membuat  keputusan,  ber- kualifikasi  atau  terlatih  secara  khusus  untuk  melaksanakannya  secara bijaksana dan sesuai dengan fungsi-fungsi serta tugas-tugas mereka.
b. Butir 11, ditegaskan bahwa:
1) Pertimbangan  diberikan  untuk  menangani  pelanggar-pelanggar  hukum berusia  muda  tanpa  menggunakan  peradilan  formal  oleh  pihak  ber- wenang yang berkompeten.
2) Polisi,  penuntut  umum  atau  badan-badan  lain  yang  menangani  perkara- perkara  anak  diberikan  kuasa  untuk  memutuskan  perkara  demikian menurut  kebijaksanaan  mereka,  tanpa  menggunakan  pemeriksaan  awal yang  formal,  sesuai  dengan  kriteria  yang  ditentukan  untuk  tujuan  itu dalam  sistem  hukum  masing-masing  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan-peraturan ini.
3) Pengalihan  apapun  yang  melibatkan  perujukan  kepada  pelayanan- pelayanan masyarakat atau pelayanan lain, memerlukan persetujuan anak
tersebut  atau  orang  tua  walinya,  dengan  syarat  keputusan  merujuk  pada perkara dan tergantung pada kajian pihak berwenang  yang berkompeten atas permohonan.
4) Agar lebih mempermudah pelulusan kebebasan membuat keputusan pada perkara-perkara  anak,  upaya-upaya  yang  diambil  untuk  mengadakan persiapan  bagi  program-program  masyarakat,  seperti  pengawasan  dan bimbingan  sementara,  pemulihan  dan  pemberian  ganti  kerugian  kepada korban-korban.
Berdasarkan  ketentuan  ini,  maka  kepada  aparat  kepolisian  diberikan kewenangan  khusus  (diskresi)  untuk  melakukan  pengalihan  (diversi)  yang menjauhkan ABH dari proses peradilan formal, penahanan ataupun pemenjaraan. Program  diversi  ini  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  macam  cara,  antara  lain adalah  dengan  menempatkan  ABH  di  bawah  pengawasan  badan-badan  sosial tertentu guna membantu anak tersebut memecahkan masalah yang dihadapinya.
Secara  khusus,  tidak  ada  ketentuan  undang-undang  di  Indonesia  yang menetapkan standar tindakan diversi untuk pelaksanaan  penanganan ABH, tetapi merujuk  pada  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  18  UU  No.  2  Tahun  2002, maka  penanganan  ABH  tidak  seharusnya  dilakukan  dengan  mengikuti  sistem peradilan  pidana  formal.  Dengan  kata  lain  bahwa,  sesuai  kewenangan  yang dimilikinya, maka dalam penanganan ABH, aparat kepolisian dapat lebih leluasa mengambil  tindakan  berupa  tindakan  pengalihan  (diversi)  di  luar  dari  sistem peradilan pidana formal.
Selain  itu,  berdasarkan  Telegram  Kabagreskrim  Polri  No.  Pol.:  TR/1124/ XI/2006,  tindakan  diversi  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  pengembalian  kepada orang  tua  si  anak,  baik  tanpa  maupun  disertai  peringatan  informal  ataupun melaksanakan  mediasi,  seperti  menjadi  perantara  guna  mengkomunikasikan  atau memfasilitasi  pemenuhan  kebutuhan  korban  dan  perlindungan  terhadap  ABH dalam bingkai tujuan menyelesaikan persoalan yang timbul akibat perbuatannya.
Penanganan ABH melalui tindakan diversi sebagai upaya untuk mewujud- kan keadilan, walaupun  menurut  Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief  Sidharta (2000: 52) dikatakan bahwa keadilan adalah suatu yang sukar didefinisikan, tetapi
dapat  dirasakan  dan  merupakan  unsur  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  hukum sebagai  perangkat  asas  dan  kaidah  yang  menjamin  adanya  keteraturan  dan ketertiban dalam masyarakat
Sebenarnya  ukuran  nilai  keadilan  dapat  dilihat  dari  dua  aspek.  Selain aspek  idealnya,  nilai  keadilan  mempunyai  aspek  empiris,  artinya  bahwa  ukuran nilai  keadilan  dalam  konteks  hukum  (aspek  ideal)  harus  dapat  diaktualiasasikan secara  konkrit  menurut  manfaatnya  (aspek  empiris).  Dengan  adanya  ukuran manfaat  nilai  keadilan,  maka  keadilan  dapat  dipandang  menurut  konteks  empiris (E.  Fernando  M.  Manulang  2007:  100).  Berdasarkan  pendapat  ini,  maka  dapat dikatakan bahwa ukuran untuk mengatakan bahwa suatu tindakan telah memenuhi nilai keadilan, tidak dapat diukur hanya mengacu pada ketentuan undang-undang, melainkan harus diukur pula berdasarkan nilai keberlakuannya dalam masyarakat.
Hakekat  keadilan  merupakan  penilaian  terhadap  suatu  perlakuan  atau tindakan  yang  mengkajinya  dengan  suatu  norma  menurut  pandangan  subjektif (subjektif  untuk  kepentingan  kelompoknya,  golongannya  dan  sebagainya)  yang melebihi  norma-norma  lain.  Dalam  hal  konsep  keadilan  ini  ada  dua  pihak  yang terlibat,  yaitu  pihak  yang  memperlakukan  dan  pihak  yang  menerima  perlakuan. Pada umumnya keadilan merupakan penilaian yang hanya dilihat dari pihak yang menerima  perlakuan  saja,  padahal  keadilan  seharusnya  dilihat  dari  kedua  belah pihak (Sudikno Mertokusumo 2003: 77-78).
Dalam  sistem  hukum  pidana  Indonesia,  telah  berkembang  suatu  konsep keadilan  yang  tidak  hanya  melihat  keadilan  itu  hanya  dari  satu  sisi  saja,  melain- kan  menilainya  dari  kepentingan  berbagai  pihak,  baik  kepentingan  si  korban, masyarakat  maupun  kepentingan  si  pelaku.  Keadilan  yang  dimaksudkan  disini bukanlah  keadilan  yang  berarti  menjatuhkan  hukuman  yang  sesuai  tindakan  si pelaku, melainkan suatu keadilan yang dikenal dengan keadilan restorasi.
Tony  Marshall  (1999:5)  sebagaimana  dikutip  Taufik  Hidayat  (2005:  26) menyebutkan  bahwa  keadilan  restorasi  adalah  proses  yang  melibatkan  semua pihak  pada  kejahatan,  khususnya  untuk  memecahkan  secara  bersama-sama bagaimana  mengatasi  akibat  dari  suatu  kejahatan  dan  implikasinya  di  masa mendatang. Kelompok Kerja PBB, sebagaimana dikutip oleh Rena Yulia Nuryani
(2009:  19),  menyebutkan  bahwa  keadilan  restorasi  sebagai  suatu  proses  yang melibatkan  semua  pihak  yang  berhubungan  dengan  tindak  pidana  tertentu bersama-sama  memecahkan  masalah  dan  memikirkan  bagaimana  menangani akibat di masa yang akan datang.
Dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  yang  menggunakan  bentuk pendekatan  keadilan  restorasi,  lebih  menekankan  kepada  keterlibatan  langsung pihak-pihak  dan  menuntut  usaha  kerjasama  dengan  masyarakat  serta  pemerintah untuk menciptakan suatu lingkungan yang harmonis, sehingga korban dan pelaku dapat  merekonsiliasi  konflik  mereka  dan  menyelesaikan  kerugian  mereka  dan dalam  waktu  yang  bersamaan  menimbulkan  rasa  aman  dalam  masyarakat (Mudzakir 2005: 26).
Konsep  keadilan  restorasi memungkinkan  korban,  pelaku  dan  komunitas masyarakat  untuk  terlibat  langsung  dalam  merespon  kejahatan.  Mereka  menjadi sentral  dalam  proses  peradilan  pidana,  sementara  itu  negara  dan  kalangan profesional  menjadi  fasilitator  dari  sistem  yang  mengarah  pada  pertanggung- jawaban  pelaku  kejahatan,  ganti  rugi  kepada  korban  dan  partisipasi  penuh  dari korban,  pelaku  dan  masyarakat.  Proses  pemulihan  melibatkan  semua  pihak  yang merupakan  dasar  untuk  mencapai  hasil  yang  restoratif  dari  perbaikan  dan perdamaian (Taufik Hidayat 2005: 26).
Pelaksanaan konsep keadilan restorasi pada dasarnya mengandung 3 (tiga) prinsip  pokok,  yaitu: pertama ,  bahwa  keadilan  membutuhkan  orang-orang  yang dapat  bekerjasama  untuk  memulihkan  orang-orang  yang  telah  menderita, kedua , bahwa  yang  terlibat  secara  langsung  dan  yang  terkena  kejahatan  harus  memiliki kesempatan  berpartisipasi  penuh  untuk  merespon  jika  diperlukan,  dan ketiga , bahwa  peraturan  perundang-undangan  adalah  untuk  melindungi  kepentingan publik,  masyarakat  yang  membangun  serta  memelihara  perdamaian  (Taufik Hidayat 2005: 28).
Pendapat  Adrianus  Meliala  sebagaimana  dikutip  oleh  Poernomo  Gontha Ridho  (http://www.infoanda.com. diakses  pada  tanggal  29  Pebruari  2016) meng- gambarkan  konsep restorative  justice sebagai  upaya  penyelesaian  konflik  dan sekaligus  penyembuhan  antara  pelaku  dan  korban.  Caranya  adalah  dengan
mempertemukan  atau  mengenalkan  pelaku  dalam  satu  forum  dengan  korban ataupun  keluarganya  untuk  menumbuhkan  empati  di  kedua  belah  pihak.  Di Indonesia,  seorang  pembunuh  yang  terbukti  bersalah  dimasukkan  ke  lembaga pemasyarakatan. Persoalannya selesai sampai di situ, sementara perasaan keluarga korban  sendiri  dan  perasaan  pelaku  bila  melihat  derita  korban  sama-sama  tidak tahu.  Selain  itu,  kemungkinan  besar  pelaku  yang  sudah  dimasukkan  ke  lembaga pemasyarakatan  akan  berbuat  serupa  bila  nanti  keluar  penjara.  Dengan  konsep restorative  justice ini,  diharapkan  pelaku  paham  dan  sadar  bahwa  akibat  per- buatannya  telah  membuat  orang  lain  menderita  dan  pihak  korban  tidak  lagi menyimpan rasa dendam.
Pendapat  lain  menurut  Dadang  Sudiadi  sebagaimana  dikutip  oleh  Clara Rondonuwu (http://www.media-indonesia.com, diakses  pada  tanggal  29  Pebruari 2016),  menjelaskan  bahwa  tanpa restorative  justice ,  mengadili  anak  sama  saja menghukum anak. Bukan membina mereka. Padahal, keadilan untuk perkara anak cukup  banyak  yang  bisa  diselesaikan  hanya  dengan  mempertemukan  pelaku dengan  yang  dirugikan  atau  disebut  restorasi,  karena  pendekatan  peradilan konvensional  yang  ada  sekarang  cenderung  menjatuhkan  sanksi  pidana  penjara ketimbang sanksi tindakan. Lebih lanjut menurut Dadang Sudiadi, bahwa konsep restorative  justice  sesungguhnya  bukan  hal  baru  di  Indonesia.  Hukum  adat  di beberapa  daerah  sudah  menerapkannya.  Antara  lain  model  tepung  tawar  yang diadopsi masyarakat Sumatera Utara, Bengkulu dan Sumatra Selatan. Melalui cara ini,  anak  yang  menjadi  pelaku  pidana  datang  menghadap  keluarga  korban. Diadakan  pesta,  dilakukan  permintaan  maaf  dan  acara  makan-makan.  Kalau korban  sampai  meninggal,  seperti  korban  tabrakan,  maka  keluarga  pelaku menjadikan anak korban sebagai anak angkat.
Sebenarnya  di  Indonesia  banyak  hukum  adat  konsep  keadilan  restorasi ( restorative  justice )  yang  dapat  diadopsi,  namun  keberadaannya  kurang  diakui atau  tidak  dikodifikasikan  dalam  hukum  nasional.  Paktanya  hukum  adat  dapat menyelesaikan  konflik  yang  muncul  di  masyarakat  dan  memberikan  kepuasan pada pihak yang berkonflik. Oleh sebab itu, berkembanglah ide restorative justice sebagai  kritik  atas  penerapan  sistem  peradilan  pidana  dengan  pemenjaraan  yang
dianggap  tidak  efektif  dalam  menyelesaikan  konflik  sosial.  Penyebabnya,  pihak yang terlibat dalam konflik tersebut  tidak dilibatkan dalam penyelesaian  konflik. Korban  tetap  saja  menjadi  korban,  pelaku  yang  dipenjara  juga  memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

## 4. Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak
Kata  diversi  berasal  dari  bahasa  Inggris diversion yang  bermakna  peng- hindaran  atau  pengalihan  (Dewi  dan  Syukur  2011:  51).  Kata  ini  menjadi  kata serapan  yang  telah  disesuaikan  berdasarkan  Pedoman  Umum  Bahasa  Indonesia Yang  Disempurnakan  dan  Pedoman  Pembentukan  Istilah  menjadi  diversi. Pemakaian  kata  diversion  pertama  kali  dikemukakan  dalam  laporan  pelaksanaan pengadilan  anak  yang  disampaikan  oleh  Presiden  Komisi  Pidana  Anak  Australia ( President’s Crime Commission)  di  Amerika  Serikat  pada  tahun  1990  (Cunneen dan White 2002: 1).
Bynum  and  Thompson  dalam  bukunya Juvenile  Delinquency:  A Socialogical Approach menyampaikan pengertian dari diversi  yaitu: Diversion is an  attempt  to  divert,  or  channel  out,  youthful  offenders  from  the  juvenile  justice system (diversi  adalah  sebuah  tindakan  atau  perlakuan  untuk  mengalihkan/ menempatkan  pelaku  tindak  pidana  anak  keluar  dari  sistem  peradilan  pidana). (Bynum  dan  Thompson  1996:  43).  Pasal  1  angka  (7)  UU  SPPA  menyebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana  ke  proses  di  luar  peradilan  anak.  Pengaturan  diversi  dalam  UU  SPPA bertujuan  agar  ABH  tidak  terstigmatisasi  akibat  proses  peradilan  yang  harus dijalaninya. Mekanisme diversi diberlakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Hal ini dilaksanakan dengan harapan dapat mengurangi keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.
McCarthy  dan  McCharty  sebagaimana  dikutip  Dewi  dan  Syukur  (2011: 52), menjelaskan tujuan program diversi, sebagai berikut:
Tabel 2:

## Tujuan Program Diversi
No  Bagi Pelaku
Bagi Korban dan Masyarakat
1. Melakukan evaluasi dan intervensi segera setelah pelaku teridentifikasi. Mengurangi beban kerja sistem peradilan pidana. 2. Menyediakan program selain yang ditawarkan sistem peradilan. Mencapai restitusi atau pemerhatian masalah korban secara lebih cepat. 3. Meminimalisasi gangguan sosial, emosional dan ekonomi yang dihadapi tertuduh pelaku tindak pidana. Membuat sumber daya sistem peradilan pidana lebih berfokus pada tindak pidana yang lebih berat. 4. Menghindari stigma dan kebebasan pribadi bagi pelaku. Mengurangi biaya untuk upaya penurunan tindak pisana. 5. Menyediakan lingkungan yang tidak koersif terhadap sisa masa pelayanan program diversi bagi pelaku.
Selanjutnya UU SPPA menguraikan tujuan dari diversi  diantaranya untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarkat  untuk  berpartisipasi  serta  dapat  menanamkan  rasa  tanggung  jawab kepada  anak.  Proses  diversi  wajib  memperhatikan  kepentingan  korban,  kesejah- teraan  dan  tanggung  jawab  anak,  penghindaran  stigma  negatif,  penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat serta memperhatikan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.
Pelaksanaan  diversi  dalam  hal  ini  hanya  dapat  dilaksanakan  kepada  anak yang  diancam  dengan  pidana  penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahun  dan  bukan merupakan  pengulangan  tindak  pidana  ( residive ).  Hal  ini  perlu  menjadi  fokus perhatian untuk dapat memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap  proses  diversi.  Anak  tidak  boleh  merasa  tertekan  atau  ditekan  untuk menyetujui  program  diversi.  Pelaksanaan  diversi  harus  mendapatkan  persetujuan korban  dan/atau  keluarga  anak  korban  serta  kesediaan  anak  dan  keluarganya, kecuali  untuk  tindak  pidana  yang  berupa  pelanggaran,  tindak  pidana  ringan, tindak  pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.
Pasal  3  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  4  Tahun  2014  tentang Pedoman  Pelakanaan  Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  juga
menegaskan  pemberlakuan  diversi  terhadap  anak  yang  didakwa  dengan  tindak pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  7  (tujuh)  tahun  atau  lebih  dalam bentuk  surat  dakwaan  subsidiaritas,  alternatif,  kumulatif  maupun  kombinasi (gabungan). Pelaksanaan diversi ini hanya dapat diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun  meskipun  pernah  kawin  tetapi  belum berumur 18 (delapan) belas tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.  Namun demikian, dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun tetapi melakukan atau  diduga  melakukan  tindak  pidana,  maka  Penyidik,  Pembimbing Kemasyarakatan  dan  Pekerja  Sosial  Profesional  dapat  mengambil  keputusan untuk  menyerahkannya  kembali  kepada  orang  tua/wali  atau  dapat  mengikut- sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah  atau  LPKS  di  instansi  yang  menangani  bidang  kesejahteraan  sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.
Pelaksanaan  diversi  ini  wajib  diupayakan  pada  tingkat  penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  perkara  anak  di  pengadilan  negeri.  Penyidik, penuntut  umum  dan  hakim  dalam  melakukan  proses  diversi  harus  mem- pertimbangkan beberapa hal di antaranya:
a. Kategori tindak pidana;
b. Umur anak;
c. Hasil penelitian kemasyarakatan; dan
d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
Proses diversi ini dilakukan melalui musyawarah diversi dan dilaksanakan dalam  jangka  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal dimulainya  diversi.  Pelaksanaan  diversi  melibatkan  penegak  hukum  dalam  tiap proses  peradilan  (penyidik,  penuntut  umum,  hakim),  anak  dan/atau  orang  tua/ wali,  korban  atau  anak  korban  dan/atau  orang  tua/wali,  pembimbing kemasyarakatan serta pekerja sosial profesional. Selain itu, dalam hal dikehendaki oleh  anak  dan/atau  orang  tua/wali,  pelaksanaan  musyawarah  diversi  dapat melibatkan  masyarakat  yang  terdiri  dari  tokoh  agama,  guru,  tokoh  masyarakat,
pendamping  dan/atau  advokat  atau  pemberi  bantuan  hukum.  Setelah  dilaksana- kannya musyawarah diversi maka hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk:
a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi;
b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
c. Keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau  pelatihan  di  lembaga  pendidikan  atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
d. Pelayanan masyarakat.
Hasil kesepakatan diversi ini dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Diversi,  serta  hasil  kesepakatan  diversi  harus  ditetapkan  oleh  Ketua  Pengadilan Negeri  di  wilayah  tempat  terjadinya  perkara  atau  di  wilayah  tempat  kesepakatan diversi dibuat.
Pelaksanaan  diversi  dapat  menjadi  bentuk restoratif  justice apabila pelaksanaan  diversi  ini  dapat  mendorong  anak  untuk  bertanggung  jawab  atas perbuatannya,  memberikan  kesempatan  bagi  anak  untuk  mengganti  kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban, memberikan kesempatan bagi  si  korban  untuk  ikut  serta  dalam  proses,  memberikan  kesempatan  bagi  si anak  untuk  dapat  mempertahankan  hubungan  keluarga  serta  memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.
Pelaksanaan  metode  ini  dilaksanakan  agar  tercapai  kesejahteraan  anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, diversi tersebut  berdasarkan  pada  perlindungan  anak  dan  pemenuhan  hak-hak  anak ( protecton child and fullfilment child rights based approuch ), tetapi proses diversi ini dapat berjalan dengan baik apabila semua pihak melakukan perannya masing- masing  dimulai  dari  orang  tua,  para  penegak  keadilan  begitu  juga  dengan masyarakat.  Pelaksanaan  diversi  merupakan  tanggung  jawab  semua  pihak sehingga  anak  sebagai  korban  maupun  sebagai  pelaku  mendapat  yang  terbaik serta  penekanan  akan  pemulihan  kembali  hubungan  pada  keadaan  semula  dan bukan pembalasan dapat terlaksana dengan baik tanpa merugikan salah satu pihak dan disisi lain menguntungkan pihak yang lain.
Penanganan  ABH  semestinya  tidak  dilakukan  dengan  pendekatan retrebutif,  melainkan  melalui  cara-cara  pendekatan  yang  lebih  mendidik  dan memenuhi  rasa keadilan,  yaitu melalui pendekatan keadilan restorasi  (restorative justice). Alasannya bahwa ABH sendiri tidak jarang sekaligus merupakan korban tindak pidana, terlebih lagi jika mereka adalah anak-anak yang masih mempunyai masa  depan  panjang.  Sebagai  penegak  hukum,  aparat  Kepolisian  dituntut  untuk mampu  melaksanakan  penanganan  ABH  dengan  pendekatan  keadilan  restorasi, sehingga  ABH  tersebut  tidak  harus  selalu  dihukum  berdasarkan  ketentuan  yang berlaku dalam sistem peradilan pidana formal.
Penanganan ABH tanpa harus melalui sistem peradilan pidana, merupakan kewenangan  diskresi  kepolisian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  18  UU  No.  2 Tahun  2002.  Oleh  sebab  itu,  dalam  upaya  penanganan  ABH,  aparat  kepolisian diperkenankan  untuk  mengambil  tindakan  diversi  (pengalihan)  penyelesaian perkara  di  luar  sistem  peradilan  pidana  formal  yang  ada.  Kewenangan  diskresi untuk  melaksanakan  diversi  ini  juga  didasarkan  pada  Resolusi  PBB  No.  40/33 Tahun 1985 ( The Beijing Rules ) dan sejalan pula dengan Telegram Kabagreskrim Polri No. Pol.: TR/1124/ XI/2006.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka  hukum  akan  lebih  memenuhi  rasa keadilan, jika dalam penanganan ABH dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, tidak hanya bagi si pelaku, tetapi juga bagi masyarakat luas, karena tujuan hukum  juga  untuk  memberikan  manfaat  dalam  menghasilkan  kesenangan  atau kebahagiaan  yang  terbesar  bagi  jumlah  orang  yang  terbanyak.  Aparat  kepolisian yang  dalam  fungsi  dan  tugasnya  sebagai  aparatur  penegak  hukum  dan  sekaligus pelindung  dan  pengayom  masyarakat,  dituntut  untuk  mampu  melakukan  pen- dekatan keadilan restorasi dalam penanganan ABH, sehingga dapat memperbaiki sistem  peradilan  yang  sudah  ada  sebelumnya.  Artinya  lebih  bersifat  merestorasi atau memperbaiki, yang dapat mengubah pendekatan konsep keadilan yang sesuai dalam penyidikan perkara-perkara pidana anak.

## D. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
Penerapan  diversi  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  sebagaimana  telah diamanatkan oleh UU SPPA merupakan alternatif penyelesaian terbaik bagi ABH karena dalam penerapannya lebih mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak baik dari segi fisik maupun psikologis anak. Dalam hal ini kasus ABH yang dibawa  dalam  proses  peradilan  adalah  kasus  yang  serius  saja  dan  penghukuman merupakan  jalan  terakhir  dengan  tetap  memperhatikan  serta  tidak  mengabaikan hak-hak anak. Pelaksanaan diversi juga wajib dilaksanakan dalam setiap tingkatan pemeriksaan  baik  penyidikan,  penuntutan  sampai  dengan  pemeriksaan  di  per- sidangan,  tetapi  proses  penerapan  diversi  ini  tidak  terlepas  dari  peran  keluarga, pihak  sekolah  dimana  sebagian  besar  waktu  anak  dihabiskan  di  lingkungan sekolah  serta  lingkungan  sosial  masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  karena  tumbuh kembang anak setelah selesainya proses hukum  yang melibatkan anak juga turut dipengaruhi oleh penerimaan dari lingkungan sekitar.
Kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus kasus yang serius  saja,  itupun  harus  selalu  mengutamakan  prinsip  kepentingan  terbaik  bagi anak,  serta  proses  penghukuman  adalah  jalan  terakhir  dengan  tetap  tidak mengabaikan  hak  hak  anak.  Diluar  itu  kasus  kasus  anak  dapat  diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan  non  formal  dapat  dilakukan  dengan  diversi  atau  restorative  justice yang  dapat  diselesaikan  dengan  mewajibkan  anak  yang  berhadapan  dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

## 2. Saran
Untuk dapat  lebih memaksimalkan penerapan diversi  sebagai  perwujudan keadilan  restoratif  maka  menurut  hemat  penulis  diperlukan  adanya  komitmen yang  kuat  dari  para  penegak  hukum  dalam  menangani  ABH.  Hal  ini  dapat dilakukan  dengan  membentuk  tim  khusus  dalam  penanganan  ABH  dalam  setiap tingkatan  pemeriksaan,  yang  mana  tim  ini  harus  diberi  pendidikan  dan  pelatihan sertifikasi  secara  optimal  dan  berkesinambungan  mengenai  penerapan  diversi.
Pendidikan  dan  pelatihan  ini  tidak  hanya  diberikan  kepada  Hakim  Anak  yang menangani  perkara  tetapi  juga  diberikan  kepada  Penyidik  serta  Penuntut  Umum karena proses diversi wajib dilakukan di tiap tingkatannya. Selain itu juga disaran- kan  agar  guru  bimbingan  konseling  yang  ada  di  sekolah  mendapatkan  pelatihan khusus terkait penangangan anak yang bermasalah dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Bambang  Sunggono.  1998. Metodologi  Penelitian  Hukum .  Cetakan  Kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Bynum,  Jack  E.  dan  William  E  Thompson.  1996. Juvenile  Delinquency:  A Sociologcal Approach. Boston Cunneen: Allyn and Bacon.
Chris  dan  Rob  White.  2002. Juvenile  Justice:  Youth  and  Crime  in  Australia . Melbourne: Oxford University Press.
Consedine,  Jim.  1995. Restorative  Justice:  Healing  the  Effects  of  Crime. Lyttelton: Ploughshares Publications.
Dewi, DS dan Fatahillah A Syukur. 2011. Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia . Depok: Indie Publishing.
Farouk  Muhammad  dan  H.  Djaali.  2005. Metodologi  Penelitian  Sosial ,  Edisi Revisi. Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung.
Iskandar  Hoesin.  2006. Perlindungan  Anak  dari  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia , Jakarta: KPAI.
Majda  El  Muhtaj.  2009. Dimensi-Dimensi  HAM  Mengurai  Hak  Ekonomi,  Sosial dan Budaya . Jakarta: Rajawali Pers.
Manulang, E. Fernando. 2007. Menggapai Hukum Berkeadilan , Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai . Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Marbun,  Rocky.  2015. Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia:  Suatu  Pengantar. Malang: Setara Press.
Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.  Arief  Sidharta.  2000. Pengantar  Ilmu  Hukum , Suatu  Pengenalan  Pertama  Ruang  Lingkup  Berlakunya  Hukum .  Buku  I. Bandung: Alumni.
Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum . Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Press.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  2003. Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan Singkat . Cetakan Keenam. Jakarta: RadaGrafindo Persada.

## Laporan Penelitian/Makalah:
Mualimin.  2013.  “Hak  Atas  Pendidikan  bagi  Anak  Berkonflik  dengan  Hukum dalam  Proses  Peradilan”. Proseding ,  disampaikan  dalam  Seminar Pemenuhan  Hak  Atas  Pendidikan  bagi  Anak  Berkonflik  dengan  Hukum dalam Proses Peradilan di Provinsi Banten. Jakarta.
Mudzakir. 2005. “Viktimologi Studi Kasus di Indonesia”, Makalah , disampaikan pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi Ke-XI, Surabaya.
Rena Yulia Nuryani.  2009. “Restorative Justice Sebagai  Alternatif Perlindungan Hukum  Terhadap  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga”, Tesis , Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung, Bandung.
Taufik  Hidayat.  2005.  Taufik  Hidayat,  “Restorative  Justice  Sebuah  Alternatif”,
dalam Jurnal Restorasi , Edisi IV, Volume 1.

## Internet:
Clara  Rondonuwu.  “Peradilan  Anak  Sarat  Pelanggaran”, http://www.media- indonesia.com ., diakses tanggal 29 Pebruari 2016.
LPKA. “Jawaban Negara Untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, http:// www.kemenkumham.go.id. diakses tanggal 23 September 2015.
Poernomo  Gontha  Ridho.  “Indonesia  Bisa  Terapkan  Sanksi  Pidana  Tanpa Penjara”, http://www.infoanda.com ., diakses tanggal 29 Pebruari 2016.
Widodo. “Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Urgensi dan  Implikasinya”. http://id.portalgaruda.org .  diakses pada tanggal 5 Maret 2016.

## Peraturan Perundang-undangan:
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan  Penanganan  Anak  yang  Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2014  tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Kristina Agustiani Sianturi, S.H Pekerjaan :  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Sumatera Utara Jabatan :  Staf Bidang Hukum Nomor HP :  081264166152 E-mail :  tina_pcsharoon@yahoo.com
Alamat Kantor  :  Jl. Putri Hijau No. 4A, Medan