## PROBLEMATIKA PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH ACEH TENGAH
Yanni Syarienda *1 , Hasan Basri 2 , Heru Fahlevi 3
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, dan Pemda Aceh Tengah 23 Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Korespondensi Penulis:
1 s.yanni83@gmail.com, 2 P_haasan@yahoo.com, 3 hfahlevi@unsyiah.ac.id

## Abstract
The  present  study  has  the  objective  to  analyze  the  problems  in  the  application  of  accrual- based accounting at  the  local government  of  the  Central Aceh. This  research is  also  aimed to  find out the strategic steps carried out by the local government in handling the problems of application of accrual-based  accounting  -  by  means  of  conducting  a  case  study  at  Central  Aceh  Regional Government.  The  method  employed  in  this  research  was  qualitative  method  with  case  study approach. The results demonstrated that the application of accrual-based accounting at the Central Aceh  Regional  Government  has  been  supported  by  the  presence  of  regulations  (Qanun)  of  the Central  Aceh  Regency  on  the  accounting  policy  and  SAP(Standar  Akuntansi  Pemerintahan) procedural  system  at  Central  Aceh  Regency;  followed  by  the  socialization  at  the  beginning  of  this application, which is then supported by the information technology. What become the problem here the insufficient Human Resources (HR), either in terms of experience or educational backgrounds at the  Office  of  Central  Aceh  Regional  Financial  Management.  Subsequently,  the  Central  Aceh Regional  Government,  via  the  Office  of  Central  Aceh  Regional  Financial  Management,  took  the strategic steps to overcome the problems in the application of accrual-based accounting through: (1) special training, (2) funding/ budgeted expenditures, and (3) supportive information technology and systems.
Keywords : Accrual problems, Strategic steps, Accrual basis

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  permasalahan  dalam  penerapan  akuntasi  berbasis akrual  pada  pemerintah  daerah.  Kemudian  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  langkah strategis  yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah penerapan akuntansi berbasis akrual  dengan  mengambil  studi  kasus  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Aceh  Tengah.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  pada  Pemda  Kabupaten Aceh  Tengah  telah  di  dukung  dengan  adanya  qanun/peraturan  Bupati  Aceh  Tengah  mengenai kebijakan  akuntansi  dan  sistem  prosedur  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  Kabupaten  Aceh Tengah.  Kemudian  adanya  sosialisasi  di  awal  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  ini,  yang kemudian  di  dukung  dengan  adanya  teknologi  informasi.Yang  menjadi  permasalahan  disini  yaitu Sumber Daya Manusia (SDM)  yang kurang memadai  baik dari segi  pengalaman maupun dari latar belakang  pendidikan  pada  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  Kabupaten  Aceh  Tengah.  Kemudian Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah mengambil langkah strategis untuk mengatasi permasalahan penerapan akuntansi berbasis akrual ini melalui:  (1)  pelatihan  khusus,  (2)  pendanaan/biaya  yang  sudah  dianggarkan  dan  (3)  teknologi  dan sistem informasi yang mendukung.
Kata kunci : Permasalahan akrual, Langkah strategis, Akrual basis

## PENDAHULUAN
Reformasi  sektor  publik  pada  tahun  1980-an  terjadi  di  negara-negara  industri  maju.  Berbagai perubahan dilakukan, diantaranya dengan mengadopsi pendekatan New Public Management (NPM) dan Reinventing Government di banyak negara terutama negara Anglo Saxon (Sancoko, 2008). NPM berakar dari teori manajemen yang pada dasarnya beranggapan bahwa praktek bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik dan manajemen pada sektor publik.  Oleh  karena  itu,  untuk  memperbaiki  kinerja  sektor  publik  perlu  diadopsi  beberapa  praktek dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik (Mardiasmo, 2002). Dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut, terjadi pula perubahan pada akuntansi sektor publik.  Akuntansi  sektor  publik  kemudian  mengikuti  dan  menyesuaikan  diri  dengan  perubahan- perubahan  yang  terjadi.  Sebagai  contoh  terjadinya  perubahan  sistem  akuntansi  dari  akuntansi berbasis  kas  menjadi  akuntansi  berbasis  akrual.  Perubahan  akuntansi  dari  basis  kas  menjadi  basis akrual  merupakan  bagian  penting  dari  reformasi  sektor  publik  di  negara-negara  Anglo  Saxon. Pemerintah  Selandia  Baru  yang  dianggap  paling  maju  dan  sukses  dalam  menerapkan  akuntansi berbasis akrual telah mengadopsi sistem akuntansi tersebut sejak tahun 1991, sebagai negara pertama di  dunia  yang  mengadopsi  sistem  akuntansi  berbasis  akrual,  yang  kemudian  diikuti  oleh  Jepang, Italia  dan  negara-negara  Eropa  lainnya  meskipun  di  Italia  sistem  tersebut  tidak  berjalan  efektif. Tujuan  memperkenalkan  sistem  akuntansi  akrual  adalah  membantu  meningkatkan  transparansi  dan memperbaiki efisiensi dan efektivitas sektor publik (Hyndman dan Connolly, 2010).
Pasca krisis ekonomi yang menghantam Indonesia pada tahun 1998, reformasi yang terjadi di berbagai bidang membawa perubahan yang besar, termasuk pada bidang keuangan negara. Salah satu perubahan  yang  signifikan  adalah  perubahan  di  bidang  akuntansi  pemerintahan  (Priyono,  2012). Perubahan  di  bidang  akuntansi  pemerintahan  ini  sangat  penting  karena  melalui  proses  akuntansi dihasilkan  informasi  keuangan  yang  tersedia  bagi  berbagai  pihak  untuk  digunakan  sesuai  dengan tujuan masing-masing. Sebelum era reformasi pengelolaan keuangan negara sistem pencatatan pada akuntansi di sektor pemerintahan masih menggunakan single entry . Dalam perkembangannya sistem pencatatan akuntansi dari basis kas berubah menjadi akuntansi berbasis akrual.
Akuntansi  berbasis  akrual  adalah  suatu  basis  akuntansi  dimana  transaksi  ekonomi  dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis  akrual,  waktu  pencatatan  ( recording )  sesuai  dengan  saat  terjadinya  arus  sumber  daya, sehingga dapat  menyediakan informasi  yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya
dicatat.  Dampak positif  dari penerapan  akuntansi pemerintahan berbasis akrual  telah banyak diakui oleh  para  peneliti.  Seperti  kajian  yang  dilakukan  oleh  Deloitte  (dalam  Asfiansyah,  2015),  yang menyebutkan  bahwa  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  secara  signifikan  memberikan kontribusi  dalam  meningkatkan  kualitas  pengambilan  keputusan  untuk  efisiensi  dan  efektivitas pengeluaran  publik  melalui  informasi  keuangan  yang  akurat  dan  transparan,  serta  meningkatkan alokasi  sumber  daya  dengan  menginformasikan  besarnya  biaya  yang  ditimbulkan  dari  suatu kebijakan dan transparansi dari keberhasilan suatu program.
Perubahan  paradigma  sistem  pencatatan  pada  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  dimulai dengan  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  perbendahaan  negara.  Kemudian terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mewajibkan setiap entitas pemerintahan melaksanakan Standar Akuntansi yang berbasis akrual. Kemudian Permendagri menerbitkan regulasi bagi pemerintah daerah yaitu Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  permasalahan  dalam  penerapan  akuntasi  akrual pada pemerintah daerah  dan untuk  mengetahui strategi  yang  dilakukan Pemda Aceh  Tengah dalam mengatasi masalah penerapan akuntansi berbasis akrual.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Pemda Aceh Tengah sebagai masukan dan sumber  informasi  mengenai  penerapan  akuntansi  akrual,  permasalahan  yang  dihadapi  dan  solusi yang diambil dalam mengatasi masalah tersebut. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan  dalam  mendukung  pelaksanaan  PP  71  tahun  2010  dan  Permendagri  No.64  Tahun  2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah
Pembahasan  selanjutnya  penelitian  ini  dimulai  dengan  kajian  pustaka  yang  berhubungan  dengan akuntansi  berbasis  akrual.  Kemudian  dilanjutkan  dengan  pembahasan  metode  penelitian  yang digunakan selanjutnya diikuti dengan pembahasan hasil penelitian, dan diakhiri dengan menyajikan kesimpulan penelitian.

## TINJAUAN TEORETIS
Sistem  akuntansi  keuangan  daerah  merupakan  salah  satu  subsistem  organisasi  yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah daerah. Ruang lingkup sistem akuntansi keuangan  daerah  mencakup  kebijakan  sistem  akuntansi,  prosedur  sistem  akuntansi,  sumber  daya manusia,  dan  teknologi  informasi.  Menurut  Kepmendagri  No.29  Tahun  2002  pasal  70  ayat  (1) Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  didefinisikan  sebagai  “sistem  akuntansi  yang  meliputi  proses
pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam  rangka pelaksanaan APBD,  dilaksanakan dalam prinsip-prinsip  akuntansi  yang berterima umum”.
Basis  akrual  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  64  Tahun  2013  Pasal  1  ayat  (10) menjelaskan  bahwa  “basis  akrual  adalah  basis  akuntansi  yang  mengakui  pengaruh  transaksi  dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima  atau  dibayar”.  Kemudian  Halim  dan  Kusufi  (2012)  memberikan  kesimpulan  bahwa  basis akrual  mampu  memenuhi  tujuan  pelaporan  yang  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  basis  kas,  yang  mana tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan.
Basis  akrual  atau accrual  basis pada  dasarnya  adalah  suatu  metode  akuntansi  dimana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi. Dengan demikian pencatatan dalam metode ini bebas dari pengaruh waktu kapan kas diterima dan kapan pengeluaran dilakukan. Hal yang penting adalah ketika transaksi terjadi langsung dicatat, karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi di catat pada saat terjadi, walaupun uang belum  benar-benar  diterima  atau  dikeluarkan.  Basis  akrual  digunakan  untuk  pengukuran  aset, kewajiban dan ekuitas dana ( Beechy, 2007) .
Manfaat  basis  akrual  secara  nyata  dirasakan  dalam  menyajikan  informasi  atas  seluruh aktivitas yang terjadi. Widjajarso dalam Sari dan Putra (2012:4) memaparkan alasan penerapan basis akrual  pada  sektor  pemerintahan,  diantaranya:  (1)  Akuntansi  berbasis  kas  tidak  menghasilkan informasi yang cukup, misalnya informasi tentang hutang dan piutang untuk pengambilan keputusan ekonomi, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan, (2) Hanya akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya, (3) Hanya akuntansi berbasis akrual yang dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban, dan (4) Hanya akuntansi berbasis akrual yang menghasilkan informasi keuangan yang  komprehensif  tentang  pemerintah,  misalnya  penghapusan  hutang  yang  tidak  ada  pengaruhnya di laporan berbasis kas.
Beberapa  tantangan  dalam  implementasi  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  (Blondal, 2003),  yaitu:  (1)  Persiapan  dalam  perubahan  budaya  entitas  pemerintah,  (2)  Pemilihan  model implementasi,  (3)  Membutuhkan  komunikasi,  (4)  Keahlian  akuntansi,  dan  (5)  Pemilihan IT  Based System (sistem teknologi informasi).
Indonesia merupakan negara berkembang dan penerapan basis akrual dalam sistem akuntansi pemerintahan suatu negara bukan suatu hal  yang mudah terutama bagi negara berkembang. Berikut
rekomendasi  ADB  ( Asian Development  Bank ) penerapan basis akrual  bagi  negara berkembang:  (1) Kehati-hatian dalam memilih strategi penerapan basis akrual, (2) Komitmen politik merupakan salah satu  kunci  penting,  (3)    Tujuan  yang  ingin  dicapai  harus  dikomunikasikan,  (4)  Perlunya  tenaga akuntan yang andal, (5) Sistem informasi akuntansi harus memadai, (6) Badan audit tertinggi harus memiliki sumber daya yang tepat, (7) Penerapan basis akrual harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi.
PP  No.71  Tahun  2010  pasal  1  ayat  8  menyatakan  bahwa  standar  akuntansi  pemerintahan berbasis  akrual  adalah  “standar  akuntansi  pemerintahan  yang  mengakui  pendapatan,  beban,  aset, utang,  dan  ekuitas  dalam  pelaporan  finansial  berbasis  akrual,  serta  mengakui  pendapatan,  belanja, dan  pembiayaan  dalam  pelaporan  pelaksanaan  anggaran  berdasarkan  basis  yang  ditetapkan  dalam APBN/APBD”. Basis Akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas di terima atau di bayar.
Sampai dengan tahun anggaran 2013, pemerintah daerah masih menerapkan SAP berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  Perbedaan fundamental  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terletak pada basis pencatatan transaksi dan jenis laporan keuangan.
Perbedaan  antara  Standar  Akuntansi  Pemerintahan Cash  Toward  Accrual  (CTA) dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dapat digambarkan pada Tabel 1.

## Tabel 1
Perbedaan (Standar Akuntansi Pemerintahan Cash Toward Accrual (SAP CTA) dan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) Akrual No Pembeda SAP CTA SAP Akrual 1 Jenis Laporan 1. Lap. Realisasi Anggaran (LRA) 2. Neraca 3. Lap. Arus Kas (LAK) 4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 1. Lap. Realisasi Anggaran (LRA) 2. Neraca
3. LAK
4. CALK
5. Lap.Operasional (LO)
6. Lap.Perubahan Saldo Anggaran Lebih
(SAL)
7. Lap.Perubahan Ekuitas 2 Pengakuan Pendapatan Pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah (RKUN/D) (kecuali satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) 1. Pendapatan-LO  pada  saat  hak  timbul dan  atau  adanya  aliran  sumber  daya ekonomi
2. Pendapatan-LRA pada saat kas diterima di RKUN/D 3 Pengakuan Belanja Pada saat kas 1. Beban  pada  LO,  saat  kewajiban
dikeluarkan dari RKUN/D (kecuali satuan kerja BLU) timbul, konsumsi aset atau penurunan manfaat ekonomis/potensi jasa 2. Belanja  pada  LRA,  saat  pembayaran kas keluar dari RKUN/D
Sumber: Yafie (2013)
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  mengenai  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  pada Pemerintah  Daerah  masih  terdapat  berbagai  masalah  dalam  implementasinya.  Penelitian  Surepno (2015), pada Pemerintah Kota Semarang telah berhasil menerapkan akuntansi  berbasis akrual  yang didukung  oleh  empat  strategi  utama,  yaitu  komitmen  pimpinan,  pengembangan  regulasi, pengembangan sistem informasi dan pengembangan sumber daya manusia. Akan tetapi keberhasilan penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  tersebut  masih  menemui  hambatan  dalam  penerapannya,  yaitu masih  terbatasnya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  dukungan  teknologi  informasi  belum  memadai, permasalahan aset tetap dan belum adanya petunjuk teknis bagi Pemerintah Daerah (Pemda ).
Demikian  juga  pada  penelitian  Widianti, et  al. (2016)  menemukan  permasalahan  penerapan akuntansi  berbasis  akrual  pada  Pemerintah  Kabupaten  Tegal,  bahwa  tingkat  pendidikan  staf, pelatihan  staf  keuangan,  kualitas  teknologi  informasi  dan  pengalaman  berpengaruh  secara  simultan terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Studi  kasus merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktifitas, dan  peneliti  mengumpulkan  informasi  secara  lengkap  dengan  menggunakan  berbagai  prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Creswell, 2013).
Studi kasus dipilih dalam penelitian ini dikarenakan studi kasus memiliki kelebihan yaitu studi kasus  dapat  membawa  peneliti  dalam  pemahaman  mengenai  isu  atau  fenomena  atau  objek  yang kompleks  dan complicated .  Kemudian  peneliti  juga  diuntungkan  dengan  memperoleh  pengetahuan yang luas dan holistik mengenai kekurangan dan kelebihan dari penelitian sebelumnya. Studi kasus menekankan pada analisis  detail  yang bersifat  kontekstual  dari beberapa kejadian dan kondisi  yang terbatas serta bagaimana hubungan keduanya dapat saling mempengaruhi (Yin, 2003).
Metode  pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang  paling  strategis  dalam  penelitian  karena tujuan  utama  dari  penelitian  adalah  mendapatkan  data  yang  tingkat  validitasnya  dapat dipertanggungjawabkan  maka  diperlukan  sumber  dan  metode  pengumpulan  data  yang  kredibel.
Menurut  Sugiono  (2010)  terdapat  beberapa  teknik  pengumpulan  data,  diantaranya  wawancara  dan dokumentasi.  Wawancara  dilakukan  secara  langsung  dan  mendalam  ( indepth  interview )  kepada informan  yang  terlibat  dan  terkait  langsung  dan  dilakukan  perekaman  suara  pada  saat  wawancara berlangsung. Informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga orang dari bidang akuntansi, yaitu Kepala Bidang,  Kepala  seksi  dan  staf.  Kemudian  dua  orang  dari  sub  bagian  keuangan  yaitu  Kepala  sub bagian  keuangan  dan  staf.  Hasil  wawancara  disajikan  dalam  bentuk  transkrip  wawancara  yang kemudian dijadikan data dalam pengolahan data. Kemudian dokumentasi sebagai  sumber data yang digunakan  untuk  melengkapi  penelitian,  baik  berupa  sumber  tertulis  yang  memberikan  informasi bagi proses penelitian.
Berikut daftar partisipan yang dijadikan informan dalam penelitian:
Tabel 2

## Responden penelitian
Identitas Informan Jabatan Kode AM Kepala Bidang Akuntansi KBA EM Kasie Pembukuan & Pelaporan KPA KH Staf Pelaporan SPA MD Kasubag Keuangan KKDPK CH Staf Keuangan SKDPK
Teknik analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman dalam Sugiono (2010) setelah pengumpulan data, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan  kesimpulan.  Kemudian  untuk  meyakinkan  validitas  data  yang  diperoleh,  peneliti menggunakan  teknik  triangulasi  sumber.  Dalam  hal  ini  peneliti  membandingkan  data  hasil wawancara dengan data dokumentasi, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya.

## Permasalahan  Yang  Dihadapi  Dalam  Menerapkan  Akuntansi  Berbasis  Akrual  pada  Pemda Aceh Tengah
Dinas  Pengelolaan  Keuangan  Kabupaten  Aceh  Tengah  selain  sebagai  SKPD  juga  sebagai SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), menjadi unit kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah  yang  melaksanakan  dan  bertanggung  jawab  akan  pelaksanaan  sistem  akuntansi  dan pelaporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
Sistem  akuntansi  dan  pelaporan  di  Kabupaten  Aceh  Tengah  yang  awalnya  berbasis Cash Toward  Accrual  (CTA), dengan  terbitnya  Permendagri  Nomor  64  Tahun  2013,  diharuskan  berubah menjadi  sistem  akuntansi  berbais  akrual.  Dengan  berubahnya  sistem  akuntansi  dari Cash  Toward Accrual  (CTA) menjadi  berbasis  akrual,  kemungkinan  akan  ditemui  permasalahan  yang  dihadapi. Penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  pada  Pemerintah  Kabuapetn  Aceh  Tengah  dimulai  pada  tahun 2015,  hal  ini  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  64  Tahun  2013  yang  memberikan  batas  waktu paling  lambat  bagi  Pemerintah  Daerah  seluruh  Indonesia  untuk  menerapkan  akuntansi  berbasis akrual pada tahun 2015.
Tantangan  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Aceh Tengah dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1  Tantangan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemda Aceh Tengah
Tantangan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemda Aceh Tengah dapat dijelaskan, (1) Sistem  Akuntansi  dan Information  Technology  (IT)  Based  System, yaitu  belum  tersedianya  sistem akuntansi  dan  sistem  teknologi  informasi    yang  mampu  mengakomodasi  persyaratan-persyaratan dalam  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual.  Hal  ini  dapat  diatasi  Pemda  Kabupaten  Aceh  Tengah dengan memakai aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), (2) Komitmen Pimpinan, dengan adanya komitmen dan dukungan politik dari pimpinan dan para pengambil keputusan karena dalam  pemerintahan,  dukungan  yang  kuat  dari  pimpinan  merupakan  kunci  keberhasilan  dari  suatu perubahan.  Hal  ini  ditandai  dengan  diterbitkannya  qanun  atau  Peraturan  Bupati  Aceh  Tengah mengenai  kebijakan  dan  sistem  prosedur  akuntansi  berbasis  akrual,  (3)  Pendanaan,  dalam pelaksanaan akrual membutuhkan dana yang besar dan mencukupi tidak hanya untuk investasi awal tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan  yang bersifat  pemeliharaan. Hal ini disebabkan penerapan basis akrual  membutuhkan  pembaruan  yang  terus  menerus  sehingga  tersedianya  dana  pemeliharaan  pun menjadi  mutlak.  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Tengah  melalui  Dinas  Pengelolaan  Keuangan Kabupaten Aceh Tengah telah mengalokasikan anggaran untuk penerapan akuntansi berbasis akrual setiap  tahunnya,  dan  (4)  Tersedianya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  kompeten.  Laporan keuangan  diwajibkan  untuk  disusun  secara  tertib  dan  disampaikan  oleh  pemerintah  daerah  kepada Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  selambatnya  tiga  bulan  setelah  tahun  anggaran  berakhir. Penyiapan  dan  penyusunan  laporan  keuangan  tersebut  memerlukan  SDM  yang  memadai  dalam menguasai akuntansi pemerintahan. Hal ini yang menjadi permasalahan pada Pemerintah Kabupaten Aceh  Tengah  yaitu  kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  kompeten  baik  itu  berdasarkan latar belakang pendidikan maupun pengalaman. Sebagaimana dijelaskan pada wawancara Kasubbag Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah:
“Ini  yang  jadi  masalah karena  di  kita  ini  kan  ada  yang  seharusnya  dengan  akrual  ini  kan mesti  SDM-nya  yang  akuntansi  ya  kan…diharapkan  akuntansi  latar  belakang pendidikannya”(KKDPK)

## Langkah Strategis Pemda Aceh Tengah dalam Mengatasi Permasalahan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual
Timbulnya  permasalahan  dalam  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual,  maka  ada  beberapa  hal yang perlu dipertimbangkan untuk menggapai keberhasilan (key succes factor ) dalam hal penerapan basis  akrual.  Bahkan  dari  permasalahan  ini  juga  harus  dilakukan  langkah  strategis  yang  perlu diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Pada Pemda Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah  memiliki  beberapa  langkah  strategis  dalam  mengatasi  permasalahan  penerapan  akuntansi berbasis akrual.
Mengadakan pelatihan dan bimtek berjenjang .
Berjenjang yang dimaksud meliputi pimpinan level kebijakan sampai dengan pelaksana teknis, dengan tujuan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan skill pelaksana, membangun kesadaran dan mengajak keterlibatan semua pihak. Pelatihan yang dilakukan yang pertama kali yaitu pelatihan akuntansi  berbasis  akrualnya  kemudian  pelatihan  aplikasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah (SIMDA).  Hal  ini  sesuai  dengan  wawancara  Kasie  Pembukuan  dan  Pelaporan  Dinas  Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
“ Ada…ada  pelatihan…pertama  untuk  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual....yang  kedua aplikasi SIMDA ” (KPA)
Pelatihan aplikasi SIMDA diadakan oleh BPKP baik itu BPKP Banda Aceh maupun BPKP Pusat.
Pendanaan atau biaya .
Dalam rangka pelaksanaan akrual, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah membutuhkan dana yang besar dengan mempertimbangkan jumlah satuan kerja yang  berada di wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan melaksanakan pelatihan yang dibutuhkan untuk berbagai level. Implementasi basis akrual juga membutuhkan pendanaan yang cukup , tidak hanya untuk investasi awal tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan  yang  bersifat  pemeliharaan.  Hal  ini  disebabkan  penerapan  basis  akrual membutuhkan pembaruan yang terus menerus sehingga tersedianya dana pemeliharaan pun menjadi mutlak.  Untuk  itu,  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Tengah  melalui  Dinas  Pengelolaan  Keuangan Kabupaten Aceh Tengah telah mengalokasikan anggaran untuk penerapan akuntansi berbasis akrual setiap  tahunnya  berupa  kegiatan  yang  terdapat  di  dalam  DPA  SKPD  Dinas  Pengelolaan  Keuangan sehingga  pendanaan  atau  biaya  tidak  menjadi  permasalahan  dalam  pelaksanaannya.  Seperti  yang telah disampaikan Kepala Bidang Akuntansi yang menyatakan bahwa:
“Pendanaan memang udah dianggarkan” (KBA) , dan didukung pemaparan staf Pembukuan dan Pelaporan:
“Sudah dianggarkan dan mencukupi…Memang sudah dianggarkan setiap tahunnya, berupa kegiatan di dalam DPA SKPD, sehingga untuk biaya tidak ada masalah” (SPA).
Teknologi informasi yang memadai .
Perubahan  sistem  akuntansi  dalam  entitas  pemerintah  selalu  diikuti  oleh  perubahan  teknologi informasi.  Pada  implementasi  basis  akrual,  sistem  teknologi  informasi  (IT)  juga  harus  diperbarui agar  dapat  menangani  tambahan  informasi  terkait  basis  akrual.  Penggunaan software IT  dapat mengadopsi software yang  digunakan  perusahaan  komersial  atau  entitas  pemerintah  dapat merancang  sistem  IT  sendiri  untuk  diaplikasikan  Adanya  kompleksitas  implementasi  akuntansi berbasis  akrual,  dapat  dipastikan  bahwa  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  di  lingkungan pemerintahan  memerlukan  sistem  akuntansi  dan IT  based  system yang  lebih  rumit.  Untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual pada Pemda Kabupaten Aceh Tengah, teknologi informasi yang diperlukan telah tersedia dan mendukung yaitu aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah  (SIMDA)  yang  software  aplikasinya  diberikan  oleh  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan (BPKP). Mengenai ketersediaan dukungan teknologi dan sistem informasi ini, berikut penuturan Kabid Akuntansi:
“ mendukung…karena  kita  dibarengi  dengan  aplikasi  SIMDA  yang  dikembangkan  oleh BPKP” (KBA)
jawaban senada juga diperoleh dari wawancara staf Kasubag Keuangan:
“sangat mendukung dan tersedia” (SKDPK).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  penelitian  dapat  diambil  kesimpulan,yaitu  dalam pelaksanaan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemda Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan bahwa mengadopsi sistem baru dalam sebuah entitas tidaklah mudah, diperlukan suatu proses  yang harus ditempuh untuk merubah sistem yang ada dengan melakukan perubahan pada beberapa aspek. Kemudian  pada  pelaksanannya  ditemui  permasalahan    yaitu  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang kurang  memadai  baik  dari  segi  pengalaman  maupun  dari  latar  belakang  pendidikan  pada  Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.
Untuk  mengatasi  permasalahan  yang  dihadapi,  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Tengah  melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah mengambil langkah strategis untuk mengatasi masalah atau kendala penerapan akuntansi berbasis akrual ini, melalui: (1) pelatihan khusus, baik itu pelatihan  yang  diadakan  oleh  BPKP  maupun  oleh  lembaga  lain,  (2)  pendanaan/biaya  yang  sudah
dianggarkan dan mencukupi untuk penerapan akuntansi berbasis akrual, dan (3) teknologi dan Sistem Informasi  yang  mendukung  dan  mengakomodir  penerapan  basis  akrual.  Aplikasi  yang  digunakan yaitu SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah), yang mana aplikasi ini diberikan oleh BPKP.
Keterbatasan  penelitian  ini  yaitu  hanya  meneliti  permasalahan  yang  terjadi  dalam  penerapan akuntansi  akrual  pada  Dinas  Pengelolaan  Keuangan,  tidak  melakukan  penelitian  pada  beberapa SKPD  yang  berbeda  di  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Tengah.  Saran  untuk  penelitian  selanjutnya untuk  melakukan  penelitian  di  lingkup  pemerintah  daerah  yang  lain  untuk  memperluas  hasil penelitian

## DAFTAR PUSTAKA
Asfiansyah, A. (2015). Strategi implementasi akuntansi akrual Pada Pemerintah  Daerah (studi kasus pada pemerintah kota “s”). Jurnal NeO-Bis , 9(1), 1-19.
Beechy,  T.H.  (2007).  Does  Full  Accrual  Accounting  Enhance  Accountability? The  Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal , 12(3), 1-18.
Creswell,  J.W.  (2013). Research  Design  Qualitative,  Quantitative  and  Mixed  Methods  Approaches (3rd ed.). California . Sage Publication, Inc
Halim,  A.,  &  Kusufi,  M.S.  (2012). Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Edisi Empat. Jakarta: Erlangga
Hyndman, N., & Connolly, C. (2010). Accruals  accounting in the public sector: A road not  always taken. Journal, 22(2011), 36-45
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Tentang Pedoman Pengurusan,Pertanggungjawaban  dan  Pengawasan  Keuangan  Daerah  serta  Tata  Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: ANDI
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
Priyono,  N.  (2012).  Perkembangan  Akuntansi  Pemerintahan  di  Indonesia  Periode  Sebelum Reformasi Sampai Dengan Pasca Reformasi. Jurnal Akuntansi Universitas Tidar Magelang , 37(1), 1-13
Sari,  D.P.,  &  Putra,  H.S.  (2012).  Menelisik  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual. Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Universitas Jember , 11(2), 33-56.
Sancoko, B. (2008). Kajian terhadap Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Departemen Keuangan RI
Sugiyono Sugiyono. (2010). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta
Surepno. (2015). Kunci Sukses dan Peran Strategis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual. Jurnal Dinamika Akuntansi , 7(2), 119-128
Widianti, H., Hadiyati, S.N., & Sulistyowati, D. (2016). Analisis Faktor-Faktor YangMempengaruhi Implementasi Akuntansi Akrual pada Sektor Pemerintah. Jurnal SENIT 2016 , 1(1), 155-162
Yafie,  M.D.  (2013).  Penerapan  Basis  Akrual  pada  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Indonesia. Jurnal Akuntansi UNESA , 2(1), 1-24.
Yin, R.K. (2003). “Introduction”, in Case Study Research . London: SAGE Publications.