## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA

## Indirfiati Zandi, Basyirah Mustarin
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: indirfiatiz@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini membahas Sistem pengelolaan dana BUM Des Bua Tanae Desa Era Baru  Kecematan  tellulimpoe,  Melakukan  kegiatan  usaha  ekonomi  masyarakat melalui  pengelolaan  usaha  dengan  melakukan  bantuan  dana  simpan  pinjam, Melakukan  kegiatan  pelayana  umum  melalui  penyediaan  barang  atau  jasa  serta pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  melalui  usaha  perdagangan  umum.  Aspek Hukum  Islam  yang  terjadi  dalam  pengelolaan  dana  desa  melalui  BUM  Desa dilihat  dari  sistem  pelaksanaanya  sudah  jelas  tidak  sesusia  dengan  dalil  karena melalukan  transaksi  yang  mengandung  bunga  atau  tambahan  didalamnya sedangkan dalam Hukum Islam itu sudah termasuk unsur riba dimana Hukumnya tidak diperbolehkan dalam Islam.
Kata Kunci: Badan Usaha, Dana Desa, Hukum Islam, Pengelolaan Dana.

## Abstract
This research discusses the BUM Des Bua Tanae fund management system in the New Era Village, Tellulimpoe District, conducting community economic business activities  through  business  management  by  providing  savings  and  loans assistance, Conducting public service activities through the provision of goods or services  and  meeting  community  needs  through  general  trading  businesses. Aspects  of  Islamic  law  that  occur  in  the  management  of  village  funds  through BUM  Desa  seen  from  the  implementation  system  are  clearly  not  in  accordance with  the  argument  because  they  carry  out  transactions  that  contain  interest  or extras in it while in Islamic law it includes elements of usury where the law is not allowed in Islam.
Keywords: Business Entities, Fund Management, Islamic Law, Village Funds.

## A. Pendahuluan
Hukum  Islam  mengatur  segala  kehidupan    manusia  secara  menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut.  hubungan manusia  dengan  Allah  swt  diatur  dalam  bidang  ibadah,  dan  hal-hal  yang berhubungan  antara  manusia  dengan  sesama  manusia  dalam  bidang  muamalah. Muamalah merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan manusia,  sebab dengan  muamalah  ini  manusia  dapat  berhubungan  satu  sama  lain  yang menimbulkan  hak  dan  kewajiban,  sehingga  akan  tercipta  segala  hal  yang  di inginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya.
Pendekatan  ekonomi  akan  di  kontrol  oleh  pendekatan  Hukum.  Pendekatan ekonomi  lebih  mengutamakan  tujuan  yang  akan  dicapai,  yaitu  keuntungan  yang sebesar-besarnya  tanpa  peduli  apakah  memperoleh  keuntungan  itu  merugikan pihak lain atau tidak.  Kemungkinan merugikan pihak lain itu dapat dibatasi oleh
pendekatan  Hukum,  artinya  Hukum  akan  mencegah  memperoleh  keuntungan secara  tidak  wajar  melalui  aturan  Hukum  yang  telah  di  tetapkan.    Dengan demikian,  Lembaga  Keuangan  yang  berusaha  di  bidang    jasa  keuangan  akan memperoleh keuntungan dalam batas-batas yang di tentukan oleh aturan Hukum.
BUM  Desa  lahir  sebagai  suatu  pendekatan  baru  dalam  usaha  peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.   Pengelolaan BUM Desa sepenuhnya di laksanakan oleh  masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. 1
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa)  dalam  menjalankan  usahanya  tentu akan berhubungan dengan pihak lain. Transaksi yang dilakukan oleh  setiap jenis lembaga  ekonomi  tentu  harus  aman  dan  setiap  pihak  yang  terkait  harus memperoleh  hak  dan  melaksanakan  kewajiban  sesuai  dengan  yang  disepakati. BUM  Desa  sebagai  salah  satu  lembaga  ekonomi  di  desa  tentu  harus memperhatikan  setiap  transaksi  dalam  bisnis  yang  dijalankan  agar  tidak merugikan  diri  sendiri  maupun  pihak  lain.  Semakin  berkembangnya  ekonomi syariah  pada  dunia  usaha  di  Indonesia,  kajian  penerapan  ekonomi  Islam  dalam Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa)  diyakini  sangat  penting.    Hal  ini  di  latar belakangi  oleh  mayoritas  penduduk  Indonesia  yang  beragama  Islam,  sehingga BUM  Desa  yang  sesuai  dengan  akad-akad  ekonomi  Islam  sangat  relevan. Ekonomi  Islam  sendiri  berkembang  di  Indonesia  karena  kegagalan  pada  sistem kapitalis  yang  membuat  semakin  tingginya  kesenjangan  ekonomi  di  masyarakat. Namun,dalam  ekonomi  Islam  mengajarkan  untuk  melakukan  kegiatan  transaksi harus  memenuhi  prinsip  keadilan  dan  kejelasan.  Kegiatan  transaksi  dalam ekonomi  Islam  diatur  dan  mengacu  pada  sumber  Hukum  Islam,  yaitu  al-Qur’an, al-Hadits, dan Ijma.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  penelitian lapangan  (field  researcd).  Lokasi  dan  objek  penelitian  ini  dilakukan  di  Desa Erabaru Kabupaten Sinjai. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan  sosiologis  normatif  dan  pendekatan  teologi  normatif  (syar’i).  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Selanjutnya metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara  dan  dokumentasi. Teknik  pengelolahan  dan  analisis  data  dalam  penelitian  ini  ada  dua  cara,  yaitu: penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Sistem  Pengelolaan  Dana  Desa  melalui  BUM  Desa  (Badan  Usaha  Milik Desa) di Desa Era Baru, Kec.Tellulimpoe, Kab.Sinjai Pengelolaan  Anggaran  Desa  pada  Desa  Era  Baru,  Kecamatan  Tellulimpoe,
Kabupaten Sinjai yang pada 3 (tiga) tahun terakhir mengalokasikan dana tersebut ke  pengelolaan  BUM  Desa  Era  Baru.    Pengelolaan  BUM  Desa  harus  dikelola secara  professional  dan  mandiri  sehingga  diperlukan  orang-orang  yang  memiliki
1 Reza M Zulkarnaen,“Pengembangan Potensi Ekonomi Desa melalui  Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Podok Salam Kabupaten Purwakarta”, Dharmakarya 5 (1), 2016: h. 1.
kompetensi  untuk  memngelolanya.    Pemilihan  pegawai  ataupun  manajer  dan selevel  harus  disesuaikan  dengan  standar  yang  sudah  ditetapkan  dalam  AD/ART BUM  Desa.    Contohnya  bagi  pemegang  jabatan  manajer  setidaknya  memiliki pengalaman kerja di lembaga yang bertujuan mencari keuntungan.  Latar belakang pendidikan  sekurang-kurangnya  SMU  atau  sederajat.    Bagi  pemegang  jabatan bagian keuangan, bendahara, sekertaris diutamakan berasal dari sekolah kejuruan (SMK/SMA) atau Diploma III bidang akuntansi atau sekretaris.
Latar  belakang  pendidikan  bagi  pemegang  jabatan  ini  penting  agar  dapat menjalankan  peran  dan  fungsinya  sesuai  dengan  tuntutan  pekerjaan.    Sedangkan karyawan  diutamakan  memiliki  latar  belakang  pendidikan  minimal  SMP.    Ini menyebabkan mereka harus mampu menyusun laporan aktivitas BUM Desa yang berkaitan  dengan  pekerjaannya.    Seperti  contoh  karyawan  di  Unit  Jasa Perdagangan,  mereka  harus  menyusun  laporan  barang-barang  terjual  dan  sisa barang di toko atau di gudang setiap periode tertentu (3 bulan atau 6 bulan sekali). Sebagai  panduan  kerja  perlu  disusun adanya  job  desk/dePenelitian  tanggung jawab  dan  wewenang  pada  masing-masing  lini  organisasi.    Sebagai  sebuah lembaga  yang  juga  diwajibkan  mendapat  profit,  tentunya  ada  mekanisme  yang harus  ditaati  oleh  pengelolan  BUM  Desa  dalam  melakukan  kerja  sama  dengan pihak lain. 2
Misalnya  kegiatan  yang  bersifat  lintas  desa  perlu  dilakukan  koordinasi  dan kerjasama  antar  pemerintah  desa  dalam  pemanfaatan  sumber-sumber  ekonomi, misalnya sumber air bagi air minum, dan lain-lain.   Dalam melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, pengelola harus berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari pengurus BUM Desa.
Dalam kegiatan harian pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART BUM Desa serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUM Desa.   Satu hal yang penting dalam pengelolaan  BUM  Desa  yaitu  dalam  proses  pengelolaan    BUM  Desa  amat dibutuhkan suatu pengelolaan dan pelaporan yang transparan bagi pemerintah dan masyarakat.
Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan wujud  dari  pengelolaan  ekonomi  produktif  desa  yang  dilaksanakan  secara kooperatif,  partisipatif,  akuntabel,  transparansi,  serta  sustaniabel.    Maka  dari  itu, sangat  diperlukan  upaya  yang  serius  untuk  menjadikan  pengelolaan  BUM  Desa dapat berjalan secara mandiri, efisien, efektif serta professional.
Pencapaian  tujuan  dari  BUM  Desa  seperti  yang  dipaparkan  di  atas,  maka harus  dilakukan  dengan  cara  memenuhi  kebutuhan  (konsumtif  dan  produktif) masyarakat  melalui  pelayanan  barang  dan  jasa  yang  dikelola  oleh  masyarakat serta  pemerintah  desa.    BUM  Desa  diharapkan  serta  dituntut  agar  mampu memberikan pelayanan kepada pihak luar desa dengan menempatkan harga serta pelayanan  yang  sesuai  dengan  standar  pasar  yang  berarti  terdapat  mekanisme
2 Sahabudding, A.Ma, (50 tahun), Direktur BUM Desa Bua Tanae,  wawancara, Desa Era Baru, Kabupaten.Sinjai, 20 juli 2021.
kelembagaan  yang  disepakati  bersama  sehingga  tidak  menimbulkan  disorsi ekonomi pedesaan yang disebabkan oleh usaha BUM Desa. 3
Sesuai  yang  dinyatakan  dalam  Undang-undang  bahwa  BUM  Desa  dapat  di dirikan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  potensi  desa.    Kebutuhan  dan  potensi  desa adalah  kebutuhan  masyarakat  terutama  dalam  pemenuhan  kebutuhan  pokok, tersedianya sumber daya desa yang belum di manfaatkan secara optimal terutama kekayaan  desa  dan  terdapat  permintaan  di  pasar.    Tersedianya  sumber  daya manusia  yang  mampu  mengelola  badan  usaha  sebagai  asset  penggerak perekonomian masyarakat.
Menurut Nawawi (2001) ada tiga pengertian sumber daya manusia yaitu :
a. Sumber  daya  manusia  adalah  manusia  yang  bekerja  di  lingkungan  suatu organisasi (disebut juga personil, tenagakerja, pekerja, atau karyawan).
b. Sumber  daya  manusia  adalah  potensi  manusiawi  sebagai  penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
c. Sumber  daya manusia  adalah  potensi  yang  merupakan  aset  dan  berfungsi sebagai modal (non material atau non financial) di dalam organisasi bisnis, yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. 4
Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang  dikelola  secara  parsial  dan  kurang  terakomodasi.    BUM  Desa  merupakan wadah  untuk  menjalankan  usaha  di  desa.  Jenis  usaha  yang  dimaksud  meliputi pelayanan ekonomi desa yang terdiri dari usaha jasa keuangan, penyaluran bahan pokok  ekonomi  desa,  perdagangan  hasil  pertanian,  serta  industri  dan  kerajinan masyarakat.
Pemerintah  desa  sebagai  penyerta  modal  BUM  Desa  atau  sebagai  pendiri bersama  masyarakat  diharapkan  dapat  memenuhi  standar  pelayanan  miniman (SPM)  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  perlindungan  atas  intervensi  yang merugikan dari pihak ketiga baik dari dalam maupun luar desa.  Pemerintah desa juga  harus  ikut  serta  dalam  pembentukan  BUM  Desa  yang  selalu  mengacu  pada peraturan  perundangan  yang  berlaku  serta  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  di bangun oleh seluruh lapisan masyarakat desa. 5
BUM  Desa  “Bua  Tanae”  merupakan  badan  usaha  milik  desa  (BUM  Desa) Desa  Era  Baru,  Kecamatan  Tellulimpoe  yang  berdiri  pada  tanggal  31  bulan Desember  tahun  2016  dengan  unit  usaha  simpan  pinjam  dan  usaha  toko  yang mana  modal    dana  desa.  Secara  financial,  BUM  Desa  “Bua  Tanae”  Era  Baru sudah  dapat  memberikan  manfaat  kepada  masyarakat,  BUM  Desa  ini  telah memberikan jasa layanan simpan pinjam, dan di sisi lain sudah dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat desa Era Baru dengan adanya usaha toko  yang  menjual  berbagai macam  kebutuhan  pokok.    Direktur  BUM  Desa  Era
3 Sahabudding, A.Ma, (50 tahun), Direktur BUM Desa Bua Tanae,  wawancara, Desa Era Baru, Kabupaten.Sinjai, 20 juli 2021.
4 Nawawi, Hadari, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif, (Cet. IV; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), h. 14.
5 Sahabudding, A.Ma, (50 tahun), Direktur BUM Desa Bua Tanae,  wawancara, Desa Era Baru, Kabupaten.Sinjai, 20 juli 2021.
Baru  saat  diwawancarai  juga  mengatakan  bahwa  seluruh  lapisan  masyarakat sudah  dapat  merasakan  manfaat  dari  pendirian  BUM  Desa  tersebut.   BUM  Desa juga  sangat  bermanfaat  karena  seluruh  karyawan  BUM  Desa  “Bua  Tanae”  Era Baru adalah masyarakat asli Desa Era Baru.
Melakukan  kegiatan  usaha  ekonomi  masyarakat  melalui  pengelolaan  usaha dengan  melakukan  bantuan  dana  simpan  pinjam.  Hubungan  warga  pedesaan dengan urusan simpan-pinjam boleh dibilang seperti dua keping mata uang, selalu ada  dan  bersama  sepanjang  masa.    Itu  terjadi  karena  fakta  di  lapangan,  sistem perbankan  sederhana  ini  memang  terbukti  ampuh  mendorong  semua  orang menjalankan usahanya meski dalam skala kecil.
Data yang dimiliki desa Era Baru merupakan yang telah memiliki BUM Desa saat  ini,  sebagian  besar  juga  memiliki  lembaga  simpan-pinjam.    Seperti  yang terjadi  pada  saat  ini  dimana  adanya  sistem  yang  di  keluarkan  oleh  badan  usaha milik  desa  yaitu  melakukan  simpan  pinjam  memudahkan  masyarkat  untuk mengembangkan modal usaha melalui sistem simpan pinjam yang dilakukan oleh BUM Desa “Bua Tanae” Era Baru.
Menjalankan  lembaga  simpan  pinjam  yang  sebagian  dananya  berasal  dari bantuan  keuangan  pemerintah  Desa.    Sudah  jelas,  fakta  ini  menunjukkan  bahwa lembaga  simpan-pinjam  memang  memiliki  kemampuan  besar  mendorong peningkatan  produktivitas  ekonomi  warga  Desa  walaupun  di  dalamnya  terdapat bunga atau biasa disebut riba.
Lembaga  simpan-pinjam  yang  dibangun  oleh  desa  yang  di  bungkus  dalam badan  usaha  milik  desa  yang  menjawab  prosentase  sisanya.    Hasilnya,  banyak lembaga  simpan-pinjam  di  pedesaan  dengan  omzet  yang  akan  membuat  mata terbelalak.  Seperti di Desa Era Baru ini memiliki unit usaha simpan-pinjam.
Berbeda  dengan  bank  komersil,  lembaga  simpan  pinjam  BUM  Desa mengenali  seluruh  nasabahnya  dengan  mendalam  mulai  kapasitas  ekonomi, pekerjaan  yang  dijalankan  nasabah  hingga  berapa  omzet  yang  dimiliki nasabahnya.  Soalnya,  nasabahnya  adalah  warga  desanya  sendiri.    Nah,  dari  situ BUM Desa menjadi paham apa saja kebutuhan warganya sekaligus peluang usaha yang bisa dikembangkan. 6
Maka  sebenarnya  keuntungan  yang  diperoleh  dari  usaha  ini  bisa dimanfaatkan  untuk  menciptakan  unit  usaha  baru.    Misalnya,  karena  sebagian warga mayoritas petani dan di desa itu belum ada toko pertania maka BUM Desa bisa  mendirikan  toko  alat  pertanian  bagi  warga.    Hebatnya,  lembaga  simpan pinjam  bisa  menjadi  penjamin  bagi  belanja  warga.    Artinya,  warga  bisa mendapatkan berbagai barang kebutuhan pertanian dengan sistem ansuran melalui simpan pinjam.
Bisa juga dilakukan untuk berbagai jenis usaha yang lain sesuai dengan ‘data’ potensi yang dimiliki BUM Desa “Bua Tanae” dari interaksi dengan nasabahnya.
Misalnya, data menunjukkan bahwa sebagian besar warga desa berprofesi sebagai petani  dan  mereka  belum  memiliki  toko  penyedia  alat  untuk  bertani.  Jadi, sebenarnya BUM Desa bisa memanfaatkan data yang dimilikinya melalui jaringan
6 Sahabudding, A.Ma, (50 tahun), Direktur BUM Desa Bua Tanae,  wawancara, Desa Era Baru, Kabupaten.Sinjai, 20 juli 2021.
nasabah  simpan-pinjam  untuk  melahirkan  berbagai  unit  usaha  lain  bagi  BUM Desa.  Namun yang pasti, lembaga simpan-pinjam milik BUM Desa “Bua Tanae” memiliki  peran  yang  besar  untuk  membebaskan  warganya  dari  cengkeraman renternir. 7
2. Pengelolaan  Dana  Desa  melalui  BUM  Desa  dalam  Prespektif  Hukum Islam.
Hukum  Islam  merupakan  Hukum  yang  bersumber  dari  al-  Qur’an  dan  hadis sebagai  sumber  primer. 8 Dalam  ajaran  Islam  telah  diberikan  jalan  hidup  bagi seluruh  umat  tanpa  membedakan  antara  suku,  agama,  ras,  dan  lain sebagainya,oleh  karena  itu  setiap  orang  yang  akan  memimpin  suatu  daerah haruslah  mampu  bersifat  adil  dan  bijaksana  bagi  setiap  golongan  masyarakat termasuk  dalam  pengelolaan  badan  usaha  milik  desa  sehingga  tidak  ada perselisihan  yang  timbul  dikemudian  sehingga  menimbulkan  pengelolaan  usaha dari  badan  usaha  milik  desa  tak  berjalan  sesuai  harapan.    Makanya  dalam  Islam itu  sendiri  perbuatan  ataupun  pekerjaan  yang  harus  bernilai ibadah,  dan  harus  di jalankan  sesuai  petunjuk  dari  Allah  swt,  karena  untuk  merubah  dan  mengelola serta membangun desa harus kerja kolektif dan kolegiat. 9
Berdasarkan  keterangan  dan  penjelasan  mengenai  pengelolaan  dana  desa melalui BUM Desa jika dilihat sepintas mengarah kepada hal yang bertentangan dalam  Hukum  Islam  karena  di  dalamnya  termasuk  riba  jenis-jenis  riba  dapat dibagi  menjadi  dua  bagian  yaitu  riba  yang  berkaitan  dengan  utang  piutang  dan riba  yang  berhubungan  jual  beli.    Menurut syara ’  kata  riba  bermakna  tambahan yang  disyaratkan  pergantiannya  kepada  seseorang,  dan  juga  perolehan  harta dengan harta lain dengan saling melebihkan antara satu dengan yang lain.
Jika kita tidak melihat dari sisi Hukum Islam sistem simpan pinjam ini juga bisa  dikatakan  bukan  riba  jika  masyarakat  atau  nasabah  tersebut  tidak  terbebani dengan  bunga  yang  diberikan  oleh  si  pengelola  BUM  Desa,  tapi  kembali  lagi dalam  Hukum  Islam  segala  sesuatu  yang  di  katakana  tambahan  itu  sudah termasuk riba seperti yang di jelasakan dalam al-Qur’an.
Al-Qur’an  diyakini  sebagai  kitab  yang  sempurna,  yang  tidak  ada  keraguan didalannya,  al-Qur’an  diturunkan  sebagai  pedoman  umat  Islam  dalam  menata hidup dan kehidupan dimuka bumi, al-Qur’an mengandung petunjuk bagi manusia dan penjelasan terhadap petunjuk-petujuk itu. 10
7 Sahabudding, A.Ma, (50 tahun), Direktur BUM Desa Bua Tanae,  wawancara, Desa Era Baru, Kabupaten.Sinjai, 20 juli 2021.
8 Supardin,  “Produk  Pemikiran  Islam  di  Indonesia,” Al-Qadau:  Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah  Fakultas  Syariah  dan  Hukum,  vol.  4  no.  2  (2017). h.  224.  http://doi.org/10.24252/al- qadau.v4i2.5695.
9 Nata  Haryanto,  Abdul  Wahid  hadadde,  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Dalam Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam, “ Siyasatuna: Fakultas Syariah dan Hukum ,  vol. 3 no. 1 (Januari 2021),” h. 160. http://journal.uin-alauddin.ac.id.
10 Hadi  Daeng  Mapuna,  Islam  Dan  Negara,  “ Al-Daulah:  Jurnal  Hukum  Tata  Negara Fakultas Syariah dan Hukum”, vol .6 no. 1 (Juni 2017), h.157.  http://103.55.216.56/index.php/al daulah/article/ view/4872 Diakses Pada (2018)
Terkait masalah ini masih banyak masyarakat yang melakukan sistem simpan pinjam  dengan  alasan  mempermudah  mendapatkan  uang  atau  yang  dibutuhkan walaupun terdapat di dalamnya riba.

## D. Kesimpulan
Bahwa  dengan  adanya  sistem  pengelolaan  dana  BUM  Des  Bua  Tanae Desa  Era  Baru  Kecamatan  tellulimpoe  antara  lain:  a).  Melakukan  kegiatan usaha  ekonomi  masyarakat  melalui  pengelolaan  usaha  dengan  melakukan bantuan  dana  simpan  pinjam.  b).  Melakukan  kegiatan  pelayana  umum melalui  penyedian  barang  atau  jasa  serta  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat melalui  usaha  perdagangan  umum.  Di  tinjau  dari  aspek  Hukum  Islam pengelolaan dana desa melalui BUM Desa dilihat dari sistem pelaksanaanya sudah  jelas  tidak  sesusia  dengan  dalil  karena  melakukan  transaksi  yang mengandung bunga atau tambahan dalam Hukum Islam itu sudah dikata riba dimana  Hukumnya  tidak  diperbolehkan  dalam  Islam,  sehingga  kegiatan  ini jelas dilarang karena mengandung unsur riba yang di dalam Al-Qur’an sudah dijelaskan  tidak  di  perbolehkan  melakukan  sebuah  transaksi  yang  di dalamnya  terdapat  tambahan  atau  bunga  berdasarkan  pada  QS  surat  Ar-rum ayat 39, Ali-Imran ayat 130, Al-baqarah ayat 275-276, Al-baqarah ayat 278- 279 dan surat annisa ayat 161 dan hadist.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Reza  M  Zulkarnaen,“Pengembangan  Potensi  Ekonomi  Desa  melalui    Badan Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa)  Podok  Salam  Kabupaten  Purwakarta”, Dharmakarya 5 (1). Nawawi,  Hadari, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  untuk  Bisnis  yang Kompetitif, (Cet. IV; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001).

## Jurnal
Hadi  Daeng  Mapuna,  “Islam  Dan  Negara”, Al-Daulah:  Jurnal  Hukum  Tata Negara, vol .6 no. 1 (Juni 2017).
Nata  Haryanto,  Abdul  Wahid  hadadde.  “Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa Dalam  Hukum  Positif  dan  Hukum  Tata  Negara  Islam”, Jurnal  Siyasatuna , Vol. 3 No. 1 (Januari 2021).
Supardin, “Produk Pemikiran Islam di Indonesia,” Jurnal Al-Qadau, Vol. 4 no. 2 (2017) .

## Wawancara
Sahabudding,  A.Ma,  (50  tahun),  Direktur  BUM  Desa  Bua      Tanae,   wawancara, Desa Era Baru, Kabupaten.Sinjai, 20 juli 2021.
Nurhadi  (35  Tahun),  Sekertaris  Desa  Era  Baru,  wawancara,  Desa  Era  Baru Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, 21 Juli 2021.