## PERANAN PAJAK DAN RETRIBUSI TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SURABAYA

## Moehammad Budi Widajanto
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ”Urip Sumoharjo” Surabaya budiwidajanto1973@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perkembangan  peranan  pajak  dan retribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah serta untuk mengetahui apakah pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  PAD Kota  Surabaya.  Analisis  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif  dan inferensial  mengenai  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dan  PAD  Kota  Surabaya  dari tahun 2008 sampai 2012.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  PAD  Kota  Surabaya, namun secara parsial hanya pajak daerah yang berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota  Surabaya,  sedangkan  retribusi  daerah  secara  parsial  tidak  berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PAD Kota Surabaya.
Adanya  peningkatan  PAD  Kota  Surabaya  lebih  disebabkan  oleh  adanya peningkatan jumlah pajak daerah yang diterima oleh Kota Surabaya, khususnya setelah Surabaya  mendapatkan  pengalihan  atas  pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat pada tahun 2011.
Kata Kunci : pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah

## 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi
daerah bertumpu  pada  persoalan  pendapatan daerah  yang  berasal  dari  berbagai  jenis sumber,  artinya  pendapatan  daerah merupakan  cerminan  dari  kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi  daerah.  Pasal  157  UU  No.  32 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Sumber pendapatan daerah terdiri atas: (a)  pendapatan  asli  daerah,  yaitu:  hasil
pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (b)  dana  perimbangan,  dan  (c)  lain-lain pendapatan daerah yang sah.”
Di antara komponen PAD,  yang perlu  dicermati adalah  komponen  pajak daerah  dan  retribusi  daerah,  serta peranannya dalam memberikan kontribusi  terhadap  PAD.  Pemungutan atas pajak dan retribusi daerah berdasar undang-undang yang lama tidak memadai dalam mendukung
peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah sehingga  daerah  selalu  menunggu besaran  Dana  Alokasi  Umum  untuk membiayai penyelenggaraan urusan otonomi.  Selain  itu,  daerah  banyak merumuskan  pajak  dan  retribusi  daerah yang  bertentangan  dengan  prinsip efisiensi, kemudahan investasi, mobilisasi  penduduk  dan  barang  antar daerah.
Pada sisi lain berjalannya pelaksanaan  otonomi  yang  seluas- luasnya  bagi  daerah  dalam  membiayai daerah,  memberikan  peluang  untuk menggali potensi daerah melalui pungutan  daerah  berupa  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah  sebagai  sumber pendapatan  asli  daerah  ke  dalam penetapan  kebijakan  hukum  berupa Perda.  Menurut  Hadjon  dalam  Bagijo (2011) kerangka teori hukum,
menempatkan  fungsi  Perda  tentang
Pajak dan Retribusi dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah pada fungsi anggaran, fungsi pengaturan, dan fungsi distribusi.
Beberapa penelitian
membuktikan bahwa pemungutan pajak daerah  dan  retribusi  daerah  oleh Kabupaten atau Kota berkontribusi pada PAD di antaranya Fitri (2014),
Darmayasa dan Bagiada (2013),
Kusuma dan Wirawati (2013), Suwarno dan Suhartiningsih (2008), serta Riduansyah (2003) menunjukkan bahwa pajak  daerah  dan  retribusi  daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD.
Namun  kondisi  ini  akan  sangat berbeda dari masing-masing kabupaten/kota di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh potensi masing- masing daerah. Undang-Undang No. 34 Tahun  2000  yang  telah  direvisi  dengan Undang-Undang  No.  28  Tahun  2009 memberikan  peluang  kepada  daerah kabupaten/kota  untuk  memungut  jenis pajak  daerah  lain  yang  dipandang memenuhi syarat selain dari jenis pajak daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan.  Hal  ini  dapat  memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota  dalam  memungut  pajak dan  retribusi  daerah,  namun  apabila tidak  dapat  mengantisipasi  situasi  dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah akan mengakibatkan senjangan. Penelitian Defitri
(2012) menunjukkan  hasil  bahwa  pemungutan pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  PAD di  Kota  Solok,  sedangkan  penelitian Prakosa  (2004)  dan  Riduansyah  (2003) menunjukkan  kontribusi  pajak  daerah
dan  retribusi  daerah  yang  kecil  pada PAD.  Adanya  hasil  yang  berbeda  ini menunjukkan  bahwa  setiap  daerah Kabupaten  /  Kota  mempunyai  potensi yang  berbeda  dalam  pemungutan  dan pengelolaan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah. Sehingga diperlukan upaya oleh daerah untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam mengoptimalkan  potensi  tersebut  agar tujuan  otonomi  tercapai  dan  terhindar dari ekonomi biaya tinggi.
Surabaya  merupakan  salah  satu
daerah otonom yang harus melaksanakan program-program
pembangunan,  baik  program  jangka pendek maupun program jangka panjang. Untuk merealisasikan program pembangunan  tersebut  dibutuhkan  dana yang  besar,  yang  sebagian  besar  harus dapat diperoleh dengan kekuatan daerahnya  sendiri,  di  samping  bantuan dari pemerintah pusat.
Oleh  karena  itu,  untuk  dapat memenuhi  pembiayaan  pembangunan, pemerintah  Kota  Surabaya  berusaha untuk  meningkatkan  pendapatan  daerah dengan mengoptimalkan jenis-jenis
pendapatan  yang  dikendalikan  oleh Pemerintah Daerah terutama Pendapatan Asli Daerah melalui perbaikan  administrasi  dan  pelayaanan
pajak  dan  retribusi  daerah,  monitoring dan  mengevaluasi  pelaksanaan  Perda tentang pajak dan retribusi daerah.

## 1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang masalah yang telah diuraikan terdahulu, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  perkembangan  peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap  penerimaan  Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya?
2. Apakah Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya?

## 1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang masalah  dan  perumusan  masalah,  maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  perkembangan peranan pajak dan retribusi terhadap  penerimaan  Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.
2. Untuk  mengetahui  pengaruh  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap  penerimaan  Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

## 1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat  yang  diharapkan  dari penelitian ini adalah:
1. Bagi  pemerintah  daerah  khususnya
Pemerintah Kota Surabaya, diharapkan  hasil  penelitian  ini dapat  digunakan  sebagai  masukan dalam upaya meningkatkan peranan pajak dan retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli
Daerah.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat  dipakai  sebagai  acuan  bagi peneliti  berikutnya  yang  ingin mengembangkan penelitian ini lebih lanjut.

## 2.  TINJAUAN  PUSTAKA  DAN
PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pengertian Pendapatan Asli
Daerah menurut Undang-undang RI No. 25  Tahun  1999  yaitu  sumber keuangan daerah  yang  digali  dari  dalam  wilayah daerah  yang  bersangkutan  yang  terdiri dari  hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
Menurut  Fery  (2013),  PAD sebagai  salah  satu  sumber  penerimaan
daerah  sebelumnya  kurang  mendapat perhatian,  keadaan  ini  disebabkan ketergantungan pemerintah daerah kepada  pemerintah  pusat,  sumber  dana pembangunan  daerah  sebagian  besar diperoleh dari pemerintah pusat sementara kewenangan pemerintah
daerah  dalam  mengatur  penggunaan dana tersebut relatif terbatas. Kemandirian pemerintah kabupaten/kota dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh pemerintah  kabupaten/kota  tersebut. Semakin  besar  PAD  yang  diperoleh oleh  kabupaten  dan  kota  tersebut  untuk membiayai pengeluaran dalam
melaksanakan  wewenang  dan  tanggung jawabnya  kepada  masyarakat,  maka akan mengurangi ketergantungan pemerintah  daerah  terhadap  bantuan dari  pemerintah  pusat.  Dari  berbagai alternatif  sumber  penerimaan  yang mungkin  dipungut  oleh  daerah  seperti pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

## 2.1.2 Pajak Daerah
Menurut  Defitri  (2012),  pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan  pajak  yang  ditetapkan  oleh daerah untuk pembiayaan rumah
tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak  daerah  sebagai  pungutan  yang dilakukan  pemerintah  daerah  yang hasilnya  digunakan  untuk  pembiayaan pengeluaran  umum  pemerintah  yang balas  jasanya  tidak  secara  langsung diberikan, sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan.
Pengaturan tentang pajak daerah diatur  dalam  UU  No.  34  Tahun  2000 yang  merupakan  penyempurnaan  dari UU No.18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti  peraturan  pelaksananya dengan  PP  No.65  Tahun  2001  tentang Pajak  Daerah.  Berdasarkan  UU  dan  PP tersebut  Pemerintah  Daerah  diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap masing-masing jenis pajak. Menurut Pasal 1 ayat 6 UU No. 34 Tahun 2000, pajak daerah adalah pungutan wajib yang dilakukan terhadap  orang  pribadi  atau  badan  oleh daerah  tanpa  imbalan  langsung  yang seimbang yang digunakan untuk
membiayai
penyelenggaraan pemerintahan  daerah  dan  pembangunan daerah.
Untuk  itu  daerah  diberikan kewenangan  memungut  11  jenis  pajak. Pajak daerah menurut UU No.34 Tahun 2000  adalah;  (1)  Pajak  Propinsi adalah; pajak kendaraan bermotor dan
kendaraan  di  atas  air,  bea  balik  nama kendaraan  bermotor  dan  kendaraan  di atas  air,  pajak  bahan  bakar  kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan  air  bawah  tanah  dan  air permukaan,  (2)  Pajak  Kabupaten/Kota adalah;  pajak  hotel,  pajak  restoran, pajak  hiburan,  pajak  reklame,  pajak penerangan  jalan,  pajak  pengambilan bahan  galian  golongan  C,  dan  pajak parkir.  Penetapan  ini  didasarkan  pada pertimbangan  bahwa  pajak  tersebut secara  umum  dapat  dipungut  hampir  di semua  daerah  dan  merupakan  jenis pungutan  yang  secara  teoritis  dan praktek merupakan pungutan yang baik.
Jenis  pajak  propinsi  bersifat limitatif  yang  berarti  propinsi  tidak dapat  memungut  pajak  lain  selain  yang telah  ditetapkan.  Adanya  pembatasan jenis  pajak  propinsi  tersebut  terkait dengan  kewenangan  propinsi  sebagai daerah  otonom  yang  terbatas  yang hanya  meliputi  kewenangan  dalam bidang  pemerintahan  yang  bersifat lintas daerah kabupaten/kota dan kewenangan  yang  tidak  atau  belum dapat dilaksanakan
daerah kabupaten/kota, serta kewenangan bidang  pemerintahan  tertentu.  Propinsi dapat tidak  memungut  pajak  yang  telah ditetapkan  tersebut  jika  dipandang
hasilnya  kurang  memadai.  Besarnya tarif  pajak  propinsi  berlaku  definitif yang  ditetapkan  secara  seragam  di seluruh  Indonesia  dan  diatur  dalam  PP No.  65  Tahun  2001  tentang  pajak daerah.
Jenis pajak kabupaten/kota tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten/kota diberi  peluang  untuk  menggali  potensi sumber-sumber keuangannya selain yang  telah  ditetapkan  secara  eksplisit dalam  UU  No.34  Tahun  2000,  dengan menetapkan  sendiri  jenis  pajak  yang bersifat spesifik dengan memperhatikan kriteria  yang  telah  ditetapkan  oleh undang-undang tersebut.

## 2.1.3 Retribusi Daerah
Menurut Darmayasa dan Bagiada  (2013), Retribusi  Daerah
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian izin  tertentu  yang  khusus  disediakan dan/atau  diberikan  oleh  Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau  badan  (UU  No.  28  tahun  2009). Retribusi  dibagi  menjadi  tiga  yaitu:  1) Retribusi Jasa Umum, 2) Retribusi Jasa Usaha, 3) Retribusi Perizinan Tertentu.
Menurut  Pasal  1  ayat  (28)  UU No.  34  Tahun  2000:  Retribusi  adalah pungutan  daerah  sebagai  pembayaran
atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut, maka  retribusi  tidak  lain  merupakan pemasukan  yang  berasal  dari  usaha- usaha Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan  untuk  memenuhi  kepentingan warga  msyarakat  baik  individu  maupun badan  atau  korporasi  dengan  kewajiban memberikan  pengganti  berupa  uang sebagai  pemasukan  kas  daerah.  Daerah kabupaten/kota  diberi  peluang  dalam menggali  sumber-sumber  keuangannya dengan  menetapkan  jenis  retribusi selain  yang  telah  ditetapkan,  sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Retribusi  menurut  Kemu  (2005) dapat  digolongkan  atas  tiga  golongan, yaitu:
1. Retribusi jasa umum adalah retribusi  atas  jasa  yang  disediakan tau  diberikan  oleh  Pemerintah Daerah  untuk  tujuan  kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati  oleh  orang  pribadi  atau badan.  Jenis  retribusi  jasa  umum antara  lain  retribusi  pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan
kebersihan/persampahan,  retribusi penggantian  biaya  cetak  kartu penduduk dan akte catatan sipil dan lain-lain.
2. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas  jasa  yang  disediakan  oleh Pemerintah Daerah dengan menganut  prinsip  komersial  karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis retribusi  jasa  usaha  antara  lain
retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan dan lain-lain.
3. Retribusi  perijinan  tertentu  adalah retribusi  atas  kegiatan  tertentu Pemerintah  Daerah  dalam  rangka pemberian ijin kepada orang
pribadi atau badan yang dimaksudkan  untuk  pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, atas kegiatan pemanfaatan  ruang,  penggunaan sumberdaya alam, sarana, prasarana
atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga  kelestarian  lingkungan. Jenis  retribusi  perijinan  tertentu terdiri dari retribusi ijin mendirikan bangunan;  retribusi  ijin  tempat penjualan  minuman  beralkohol;
retribusi ijin gangguan; dan retribusi ijin trayek.
Namun  demikian  berdasarkan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah,  daerah  dapat  menerapkan berbagai  jenis  retribusi  lainnya  sesuai dengan  kriteria  yang  ditetapkan  dalam undang-undang.  Jenis  retribusi  lainnya, misalnya  adalah  penerimaan  negara bukan  pajak  yang  telah  diserahkan kepada  daerah.  (Ahmad  Yani,  2002). Ketentuan inilah yang membuka peluang  bagi  daerah  untuk  menerbitkan berbagai  jenis  retribusi  yang  pada akhirnya  dibatalkan  oleh  Pemerintah Pusat  karena  dianggap  mengganggu iklim investasi di daerah dan memberatkan pelaku usaha.

## 2.1.4  Permasalahan  yang  Muncul Akibat  Pemungutan  Pajak  oleh Daerah
Adegustara (2009)  mengatakan bahwa  Perda  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  daerah  untuk  memungut pajak banyak memunculkan permasalahan  baru.  Selain  mengarah pada  terjadinya  pungutan  baru,  juga pada  gilirannya  menciptakan  ekonomi biaya  tinggi  beban  ekonomi  nasional. Ada  banyak  faktor  yang  berpengaruh dalam  pelaksanaan  kebijakan  pajak
daerah  dan  retribusi  daerah  dalam peningkatan PAD, antara lain:
1. Perangkat hukum di daerah, terutama  keberadaan  perda  yang ada  masih  didasarkan  pada  UU yang lama, sehingga potensi penerimaan  yang  ditemukan  atau yang diperoleh sulit untuk direalisasikan.
2. Belum  konsisten  para  penegak hukum administrasi kalangan birokrat  pemda  dalam  memberikan sanksi terhadap subjek hukum yang melalaikan  kewajiban  wajib  pajak dan  retribusi  dalam  membayar pajak  daerah  dan  retribusi  daerah. Petugas
lebih cenderung menggunakan pendekatan persuasif
dan  toleransi  dalam  melakukan penegakan hukum.
3. Kelemahan  di  lingkungan  aparatur pemerintah  daerah,  baik  pejabat yang mengambil keputusan penetapan  pajak  dan  retribusi, maupun  pelaksana  lapangan  dalam melakukan  identifikasi  terhadap jenis  kegiatan  atau  usaha  yang wajib dikenakan pajak atau
retribusi  daerah  serta  minimnya ketersediaan  data  base  potensi objek pajak dan retribusi daerah.
4. Kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap dinamika
kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat menimbulkan  kurang  kepedulian dari warga masyarakat untuk segera membayar  pajak  dan  retribusi daerah  tatkala  mendekati  jatuh tempo.
5. Masih lemahnya pengawasan termasuk  instrumennya,  sehingga menimbulkan tidak optimalnya pencapaian  realisasi  sesuai  dengan target yang telah ditetapkan.
Sehubungan  dengan  terjadinya dinamika peraturan kebijakan di bidang perpajakan  daerah  dan  retribusi  daerah, tentu diperlukan upaya yang serius bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk  melakukan  penyesuaian  terhadap berbagai  macam  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  sesuai  dengan  kategori jenisnya  guna  menghindari  adanya tumpang  tindih  yang  berakibat  dapat dibatalkannya  perda  tentang  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  Adegustara (2009).

## 2.2 Perumusan Hipotesis
Hipotesis  yang  diajukan  dalam penelitian  ini  adalah  ”Diduga  Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya”.

## 3. METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan Peneltian
Penelitian ini menggunakan
pendekatan deskriptif kuantitatif.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara melakukan  analisis  deskriptif  untuk menggambarkan  perkembangan  pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli  daerah, kemudian  dilanjutkan analisis statistik inferensial untuk mengetahui  pengaruh  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  terhadap  pendaparan asli daerah Kota Surabaya.

## 3.2  Variabel  Definisi  Operasional

## Variabel
Berdasarkan perumusan masalah dan  hipotesis  yang  diajukan,  maka dapat  dikemukakan  beberapa  variabel yang  akan  dianalisis  dalam  penelitian ini, yakni:
1.  Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pengertian  Pendapatan  Asli  Daerah menurut  Undang-undang  RI  No.  25
Tahun  1999  yaitu  sumber keuangan daerah  yang  digali  dari  dalam wilayah  daerah  yang  bersangkutan yang  terdiri  dari  hasil  pajak  daerah,
hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  dan  lain-lain  Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2.  Pajak Daerah
Pengertian  pajak  daerah  menurut Defitri  (2012)  adalah  pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai  badan  hukum  publik.  Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan  pemerintah  daerah  yang hasilnya digunakan
untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah  yang  balas  jasanya  tidak secara  langsung  diberikan,  sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan.
3.  Retribusi Daerah
Pengertian  retribusi  daerah  menurut Darmayasa  dan  Bagiada  (2013) adalah  pungutan  Daerah  sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin  tertentu  yang  khusus  disediakan dan/atau  diberikan  oleh  Pemerintah Daerah  untuk  kepentingan  orang pribadi atau badan.

## 3.3 Teknik Analisis Data
1. Analisis Kualitatif
Analisis  kualitatif  dilakukan dengan menyajikan data dan
keterangan  beserta  uraian  yang diperlukan.  Metode  ini  digunakan untuk  menggambarkan  mengenai nilai  pajak  daerah,  retribusi  daerah, dan  PAD  Kota  Surabaya,  serta peningkatan maupun penurunan yang terjadi.
2. Analisis Kuantitatif
Teknik analisis kuantitatif yang  digunakan  dalam  peneltian  ini adalah  statistik  inferensial  yaitu analisis yang meneliti hubungan atau pengaruh  suatu  variabel  terhadap variabel  lain,  dalam  penelitian  ini statistik inferensial mengukur pengaruh  antara  variabel  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  sebagai variabel  bebas  terhadap  pendapatan asli daerah sebagai variabel terikat.
a. Analisis  Model  Regresi  Linier
Berganda
Analisis regresi linier
berganda digunakan untuk mengukur  ada  atau  tidaknya hubungan  antara  pajak  daerah dan  retribusi  daerah  sebagai variabel independent (bebas) terhadap  pendapatan  asli  daerah sebagai variabel dependent (terikat). Menurut Ghozali (2005:81) analisis regresi
bertujuan  untuk  mengestimasi
dan/atau  memprediksi  rata-rata populasi  atau  nilai  rata-rata variabel  dependen  berdasarkan nilai  variabel  independen  yang diketahui.  Rumus  regresi  linier berganda adalah sebagai berikut: Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + e
Keterangan: Y : Variabel terikat pendapatan asli daerah a : Konstanta
b 1 , b 2 : Koefisien regresi variabel bebas 1 dan 2
X 1 :  Variabel  bebas  pajak daerah
X 2 :  Variabel  bebas  retribusi daerah e : Standard error
b. Uji Simultan (Uji F)
Uji  F  adalah  uji  yang digunakan  untuk  mengetahui signifikansi pengaruh secara simultan dari varibel bebas pajak daerah  dan  retribusi  daerah terhadap pendapatan asli daerah.
c. Uji Parsial (Uji t)
Uji  t  adalah  uji  yang digunakan  untuk  mengetahui signifikansi pengaruh secara parsial  dari  variabel  bebas  pajak daerah  dan  retribusi  daerah terhadap pendapatan asli daerah.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Realisasi PAD, Pajak Daerah, dan

## Retribusi Daerah Kota Surabaya
Berdasarkan  hasil  pengumpulan data  dapat  diketahui  Pendapatan  Asli Daerah,  pajak  daerah,  dan  retribusi daerah Kota Surabaya sebagai berikut: Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Kota  Surabaya  Tahun  2008 sampai  2012(dalam  Milyar
Rupiah) Keteranga n 2008 2009 2010 2011 2012 PAD 767,7 809, 8 908,6 1.886,
5 2.279, 6 Pajak Daerah 414,1 442, 9 525,4 1.488, 4 1.853, 0 Retribusi Daerah 220,4 164, 2 183,3 209,8 183,5 Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya
Berdasarkan tabel diketahui bahwa  PAD  Kota  Surabaya  meningkat dari  tahun  ke  tahun,  dan  PAD  tertinggi dicapai  pada  tahun  2012  sebesar  Rp. 2.279,6  Milyar.  Berdasarkan  tabel diketahui  bahwa  pajak  daerah  Kota Surabaya  meningkat  dari  tahun  ke tahun,  dan  pajak  daerah  tertinggi dicapai  pada  tahun  2012  sebesar  Rp. 1.853,0  Milyar.  Berdasarkan  tabel  juga diketahui  bahwa  retribusi  daerah  Kota Surabaya  berfluktuasi  dari  tahun  ke tahun,  dan  retribusi  daerah  tertinggi
dicapai  pada  tahun  2008  sebesar  Rp. 220,4 Milyar.
4.2  Kontribusi  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah terhadap PAD
Tabel  2. Kontribusi  Pajak  Daerah  pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 sampai
2012 (dalam Milyar Rupiah) Tahu n Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Kontrib usi 2008 767,7 414,1 53,9% 2009 809,8 442,9 54,7% 2010 908,6 525,4 57,8% 2011 1.886,5 1.488,4 78,9% 2012 2.279,6 1.853,0 81,3% Rata-Rata 65,3% Sumber: Dinas  Pendapatan  dan Pengelolaan  Keuangan  Kota  Surabaya, diolah kembali Berdasarkan tabel tersebut diketahui  bahwa  kontribusi  tertinggi pajak  daerah  pada  PAD  Kota  Surabaya adalah  pada  tahun  2012  sebesar  81,3%. Berdasarkan tabel tersebut juga diketahui  bahwa  rata-rata  kontribusi atau  sumbangan  pajak  daerah  terhadap PAD  Kota  Surabaya  adalah  sebesar 65,3%,  hal  ini  menunjukkan  bahwa pajak  daerah  merupakan  komponen utama  PAD  Kota  Surabaya  karena menyumbang lebih dari 50%
pendapatan asli daerah.
4.3 Hasil Statistik Inferensial
1.    Analisis  Model  Regresi  Linier
Berganda
Tabel 3. Koefisien Regresi
Model  regresi  linier  berganda yang  diperoleh  berdasarkan  hasil penelitian adalah sebagai berikut: Y = 411,334 + 1,040 X 1 - 0,329 X 2 + 10,2420
2.  Pengujian Pengaruh Simultan (Uji F) Tabel 4. Uji Simultan (Uji F)
Dari perhitungan diketahui bahwa  nilai  signifikasi  <  0,05  yaitu 0,000  <  0,05,  hal  ini  menunjukkan bahwa  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  secara  simultan  berpengaruh signifikan  terhadap  varibel  PAD Kota Surabaya.
3. Koefisien Determinasi Berganda
(R 2 ) Tabel 5. Koefisien Determinasi Barganda (R 2 ) Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa koefisien
determinasi  berganda  (R 2 )  atau  R Square  adalah  sebesar  0,9999  atau 99,99%,  hal ini menunjukkan bahwa pajak  daerah  dan  retribusi  daerah secara  simultan  mampu  menjelaskan turun  naiknya  PAD  Kota  Surabaya sebesar  99,99%,  sedangkan  sisanya sebesar  0,01%  dipengaruhi  faktor lain di luar penelitian ini.

## 4. Uji Parsial (Uji t)
Berdasarkan perhitungan diketahui  bahwa  nilai  signifikasi  < 0,025  yaitu  0,000  <  0,025,  hal  ini menunjukkan  bahwa  pajak  daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Surabaya.
Berdasarkan perhitungan
diketahui  bahwa  nilai  signifikasi  > 0,05  yaitu  0,284  >  0,05,  hal  ini menunjukkan bahwa retribusi daerah secara  parsial  tidak  berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Surabaya.
Coeffi ci ents a 411,334 43,971 9,355 ,011 1,040 ,008 1,001 136,964 ,000
-,329 ,227 -,011 -1,449 ,284 (Constant) Pajak Retribusi Model 1 B St d.  Error Unstandardized Coef f icients Beta St andardized Coef f icients t Sig. Dependent  Variable: PAD a. ANOVA b 1975589 2 987794,468 9416,755 ,000 a
209,795 2 104,898 1975799 4 Regression Residual Total Model 1 Sum  of Squares df Mean Square F Sig. Predictors:  (Const ant), Retribusi, Pajak a. Dependent  Variable: PAD b. Model Summary ,9999 a ,9999 ,9998 10,2420 Model 1 R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Predictors: (Constant), Retribusi, Pajak a.

## 4.4 Pembahasan
Melalui  analisis  deskriptif  dan analisis inferensial yang telah dilakukan diketahui  bahwa  terdapat  peningkatan pendapatan asli daerah. Adanya peningkatan  pendapatan  asli  daerah  ini lebih disebabkan oleh adanya peningkatan  pajak  daerah.  Diketahui bahwa pajak daerah memberikan sumbangan  atau  kontribusi  yang  besar bagi  pendapatan  asli  daerah  yaitu  rata- rata  di  atas  50%.  Adanya  kontribusi yang besar pajak daerah bagi pendapatan  asli  daerah  ini  dibuktikan dengan  statistik  inferensial  di  mana terdapat  pengaruh  yang  signifikan antara pajak daerah terhadap PAD Kota Surabaya.
Pada  tahun  2011  hanya  Kota Surabaya  yang  telah  mendapatkan pengalihan  atas  pengelolaan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan  (PBB-P2)  dari  Pemerintah
Pusat. Surabaya merupakan satu- satunya kota yang telah siap melakukan pengelolaan  PBB  dari  sektor  P2 tersebut.  Sementara  beberapa  kota  lain baru  menyatakan  siap  pada  tahun  2012 dan  tahun-tahun  berikutnya.  Hal  ini merupakan penerapan dari diberlakukannya Undang-undang
Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak
Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  yang mana  dengan  pengalihan  ini  maka kegiatan  proses  pendataan,  penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan  dan  pelayanan PBB-P2  akan  diselenggarakan  oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).
Tabel  6. Peningkatan  PAD  Kota Surabaya Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 PAD Kota Surabaya 767,7 809,8 908,6 1.886,5 2.279,6 Peningkatan - 5,5% 12,2% 107,6% 20,8%
Sumber: Data diolah peneliti
Berdasarkan tabel tersebut diketahui  terdapat  peningkatan  PAD Kota Surabaya pada tahun 2009 sebesar 5,5%,  pada  tahun  2010  sebesar  12,2%, pada  tahun  2011  sebesar  107,6%,  dan pada  tahun  2012  sebesar  20,8%. Berdasarkan tabel juga diketahui bahwa prosentase  peningkatan  PAD  tertinggi dicapai  pada  tahun  2011  sebesar 107,6%.

## 5. PENUTUP
5.1 Simpulan
1. Pajak  daerah  dan  retribusi  daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan
Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.
2. Pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah
Kota Surabaya.
3. Retribusi  daerah  secara  parsial  tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah Kota Surabaya.
4. Adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya lebih disebabkan  oleh  adanya  peningkatan
jumlah  pajak  daerah  yang  diterima oleh  Kota  Surabaya,  khususnya setelah Surabaya mendapatkan pengalihan  atas  pengelolaan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat pada tahun 2011.

## 5.2 Saran
1. Penelitian  lebih  lanjut  disarankan untuk  menambah  jumlah  sampel penelitian  dan  menambah  tahun pengamatan.
2. Penelitian selanjutnya dapat
melakukan  pengkajian  secara  lebih mendalam mengenai potensi pendapatan asli daerah di Surabaya.
3. Penelitian  selanjutnya  disarankan dapat memperluas objek penelitian, tidak  hanya  terbatas  pada  Kota Surabaya saja sehingga hasil penelitian bisa digeneralisasikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adegustara, Frenadin dkk. 2009. Kontribusi  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi  di  Tiga  Daerah  di  Propinsi Sumatera Barat) Bagijo, Himawan Estu. 2011. Pajak dan Retribusi  Daerah  sebagai  Sumber Pendapatan  Daerah  (Studi  Kasus di Kabupaten/Kota dan
Pemerintah  Propinsi  di  Jawa
Timur). Perspektif .  Volume  XVI No. 1. Edisi Januari. Tahun 2011. Hal. 12-28.
Darmayasa,  I  Nyoman,  dan  Bagiada,  I
Made. 2013. Pajak Daerah, Retribusi  Daerah,  Dan  Bagi  Hasil Pajak Sebagai Penopang Kemandirian  Keuangan  Daerah. Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan . Vol 9. No. 2 Juli 2013. Hal. 121-129 Defitri, Siska Yulia. 2012. Optimalisasi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD). Advance .  Vol  6 No.  1  September-Februari  2012.
Hal. 40-47
Fery,  Irlan  dan  Devianty,  Zely.  2013. Analisis  Kontribusi  Pajak  Daerah terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah di  Kabupaten  Musi  Banyuasin. Jurnal  Ekonomi  Dan  Informasi Akuntansi  (JENIUS) .  Vol.  3  No.
2. Mei 2013. Hal. 137-151.
Fitri, Kurniawaty. 2014. Dampak Pengalihan  Pengelolaan  PBB-P2 terhadap  Penerimaan  PBB  di Kelurahan  Cinta  Raja  Kecamatan Sail  Kota  Pekanbaru. Jurnal
Ekonomi ,  Volume  22,  Nomor  1 Maret 2014. Hal. 1-10.
Ghozali,  I.  2005. Aplikasi  Analisis Multivariate  Dengan  Program SPSS . Edisi 3. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. Kemu,  Suparman  Zen.  2005.  Analisis Usulan Pembentukan Perda Mengenai Retribusi Perijinan Pembuangan Limbah Cair Sebagai Langkah Pencegahan Polusi  Limbah  Cair  di  Daerah. Jurnal  Kajian  Ekonomi  dan
Keuangan .  Vol.9  No.4,  hal.  96, Desember 2005. Hal. 91-109.
Kusuma, Made Krisna Arta Anggar dan Wirawati, Ni Gusti Putu. 2013. E-
Jurnal Akuntansi . Universitas
Udayana.  5.3  (2013).  Hal.  574- 585.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  66  Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
Prakosa, Kesit Bambang. 2004. Analisis Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  Dan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Terhadap  Prediksi Belanja  Daerah  (Studi Empirik  di Wilayah  Propinsi  Jawa  Tengah dan  DIY). JAAI .  Vol.  8  No.  2, Desember 2004. Hal. 101-118.
Riduansyah,
Mohammad. 2003. Kontribusi  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) dan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  Guna
Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah  (Studi  Kasus  Pemerintah Daerah  Kota  Bogor). Makara
Sosial  Humaniora ,  Vol.  7,  No.  2, Desember 2003. Hal. 49-57.
Undang-undang  Nomor  18  Tahun  1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004
tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2000 tentang  Perubahan  Atas  Undang- undang  Nomor  18  Tahun  1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.