Al-Risalah JISH                                  Vol. 14, No. 1, Juni 2014
23

## DASAR PENETAPAN HUKUM DAN PENGHALANG PENERIMAAN ZAKAT BAGI ASNAP GHARIMIN DI MAI JOHOR BAHRU MALAYSIA

## Muhammad Hafiz bin Mohd Rafi’i
Mahasiswa Pascasarjana dalam Ilmu Fiqh Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia
Abstract: This article would like to know the legal basis for determining the cause of the barrier and zakat for asnap gharimin used by the Majlis Agama Islam (MAI) Johor. By looking at the data available, it is understood that on which the determi- nation of the legal basis for distributing alms or hinder acceptance is the Qur’an, Hadith and regulations. As for the cause of hindrance receiving money for zakah groups when assessed gharimin is not complementary requirements for asnap gha- rim, also based on input from the Majelis Ulama Johor and Eksekutif Agama Johor Corporation.
Keywords: basis for determining, receiving zakah, asnap gharimin.
Abstrak: Artikel ini ingin tahu dasar hukum untuk menentukan penyebab pen- ghalang dan zakat untuk asnap gharimin digunakan oleh Majlis Agama Islam (MAI) Johor. Dengan melihat data yang tersedia, dapat dipahami bahwa di mana penentuan dasar hukum untuk mendistribusikan sedekah atau menghalangi pen- erimaan adalah al-Qur'an, Hadits dan peraturan. Adapun penyebab hambatan menerima uang untuk kelompok zakat ketika dinilai gharimin tidak persyaratan pelengkap untuk asnap gharim, juga berdasarkan masukan dari Majelis Ulama Johor dan Eksekutif Agama Johor Corporation.
Kata Kunci: dasar penetapan, penerima zakat, asnap gharimin.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 24

## Pendahuluan
Dalam ajaran Islam tiap-tiap perintah untuk melakukan ibadah mengandung hik- mah dan rahasia yang sangat berguna bagi pelaku tersebut, termasuk ibadah zakat. Pengertian zakat menurut bahasa adalah pensucian dan pertumbuhan iperkem- bangan). Sedangkan pengertian secara syara' adalah penyerahan ipemindahan) pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu dari hartanya kepada orang-orang miskin dan yang semisal dari mereka yang berhak menerima zakat. 1
Sementara itu Hana fi yah memberi de fi nisi bahwa zakat adalah pemberian bak kepemilikan atas kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu isri harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, se- mata-mata karena Allah. Menurut Malikiyyah zakat adalah mengeluarkan se- bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan. Sya fi 'iyah mende fi nisikan bahwa zakat adalah nama untuk barang vang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fi trah) kepada pihak tertentu. Menurut Hanabilah zakat adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu. 2
Zakat adalah salah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima ruknn Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya, sesuai dengan fi rman Allah, yang artinya: "Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”. 3
Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa zakat ini merupakan satu perkara wajib dan bersifat pasti, yang telah ditetapkan sebagai suatu kewajiban dari Allah. Selain dari itu, pelaksanaan zakat ini harus diawasi oleh penguasa yang dilakukan oleh petugas dengan rapi dan teratur, diambil dari yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima. 4 Dalam masalah ini, Allah Swt te-
1 Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh Empat Mazhab, Alih Bahasa Chatibul Umam, Cet. Ke-2, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2002), hlm. 95 2 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islami wa Adillatuhu, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani,
Cet. Ke-10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 165. 3  At-Taubah (9): 11
4 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Alih Bahasa Salman Harun (dkk), Cet. Ke-12, (Ja-
25
lah menyebutkan orang-orang yang bertugas dalam urusan zakat ini, baik pen- gumpul maupun pembagi zakat agar bertanggungjawab dan kewajiban dapat dik- erjakan dengan sebaik-baiknya.
Membayar zakat kepada amil (pengurus zakat) adalah lebih utama daripada membayarnya sendiri. Hal ini dikuatkan lagi oleh fi rman Allah, yang artinya:
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang- orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. 5
Melalui ayat di atas, amil-amil yang mengurusnya terdapat perkataan ber- maksud menunjukkan bahwa zakat diambil dan diberikan kepada pengurus zakat, karena seandainya orang yang memiliki harta boleh memberikan lang- sung kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka pastilah tidak dibu- tuhkan lagi amil (pengurus) zakat untuk mengaturnya. 6
Para penguasa yang menguruskan zakat haruslah mendistribusikan zakat mereka yang berhak untuk menerima zakat. Golongan yang berhak untuk men- erima zakat itu ada delapan golongan yaitu, fakir, miskin, amil, mualaf, me- merdekakan budak, gharimin (orang yang berhutang), fi sabilillah, dan ibnu sabil.
Jadi, jelaslah bahwa zakat harus didistribusikan kepada delapan asnap oleh pen- gurus-pengurus yang telah diamanahkan oleh penguasa.
Namun, bagi asnap gharimin, ada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan Majelis Agama Islam Johor (MAIJ). Pertanyaannya apakah dasar penetapan dan standar penyebab penghalang yang diberlakukan itu?

## Dasar Hukum Pendistribusian Zakat dan Pelunasan Hutang di MAIJ
Dalam pendistribusian zakat, MAIJ telah menggunakan beberapa dasar penetapan hukum, yaitu:

## 1. Al-Qur’an
Dalam al-Qur’an tidak sedidikt ditemukan ayat-ayat yang berkenaan dengan
karta: Litera Antar Nusa, 2011), hlm 1. 5  At-Taubah (9): 60
6 Wahbah Az-Zuhaili, Op. Cit., hlm.  299.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 26
Zakat. Namun dasar utamanya adalah fi rman Allah dalam Surat at-Taubah ayat 60 yang artinya:
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang- orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
Berdasarkan ayat di atas, zakat merupakan unsur yang dapat meratakan dan menyetarakan kekayaan dalam masyarakat, serta memperkecil jurang pemi- sah antara si kaya dan si miskin. Zakat adalah semangat kedermawanan dan sejenis wahana yang menghidupkan persahabatan di kalangan umat manusia, serta memperkecil kecendrungan dan keterikatan manusia terhadap dunia dan meteri. Zakat menjadi keperluan sosial dalam masyarakat, di mana mereka yang secara alami sedang dililit oleh kesulitan dan ketidaknyamanan seperti sedang jatuh miskin, terlilit hutang, sakit dan mengalami kesulitan dan problema materi lainnya akan menemukan secercah harapan. Dengan demikian, mereki dapat menemukan kehidupannya kembali, lalu berusaha lagi untuk bisa hidup dalam kondisi seperti sediakala.

## 2. Hadits
Diantara hadits yang selalu dijadikan dasar bagi pendistrusian zakat adalah Ha- dits Abu Sa’id Al Khudri ra yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah, yang artinya:
“Abu Sa'id Al Khudri ra telah mengatakan bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: "Zakat tidak halal bagi orang yang berkecukupan kecuali bagi lima macam orang yaitu: amil (pengurus) zakat, seseorang yang membelinya den- gan harta sendiri, orang yang berhutang, orang yang berperang di jalan Allah dan orang miskin yang menerima zakat lalu menghadiahkannya kepada orang yang berkecukupan”. 7
Berdasarkan hadits di atas, hanya yang layak saja bisa menerima zakat yaitu kepada delapan golongan asnap, supaya bebanan mereka dapat diringankan dan kemaslahatan mereka terjamin. Karena zakat adalah salah satu perintah Islam yang
7  Al Hafizd Ibnu Hajar Al 'Asqalani, Bulughul Maram, alih bahasa Hamim Thohari Ibnu M. Dailimi, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, tt), hlm. 212-213.
komprehensif dan merupakan jalan terbaik untuk menghapus kemiskinan dan melaksanakan keadilan di kalangan masyarakat. Dengan adanya penetapan terh- adap delapan asnap (golongan) ini, maka akan terhindarilah dari kerakusan segelin- tir manusia yang ingin memanfaatkan bantuan zakat dengan pelbagai cara tipu guna untuk mendapatkan zakat tersebut.

## 3. Ketentuan MAIJ Sebagai Dasar Bantuan Melunaskan Hutang
Latar belakang objek bantuan mmjelaskan hutang ini disediakan untuk memban- tu masyarakat yang menghadapi masalah memenuhi keperluan asas kehidupan mereka hingga terpaksa meminjam daripada pihak lain dan tidak mampu untuk membayar semula pinjaman tersebut. Bagi memastikan konsep pemberian zakat dapat berhasil, MAIJ telah mewujudkan Skim Bantuan Melunaskan Hutang bagi membantu golongan yang tiada berkemampuan untuk membayar kernbali hu- tang bagi rnenarnpung keperluan dasar, Melalui program bantuan ini, mereka yang tidak berkemampuan membayar hutang tersebut akan dibantu bagi mer- ingankan beban hutang yang ditanggung. Objektifnya adalah untuk membantu menjelaskan hutang yang ditanggung oleh pemiutang dan membantu mereka yang mempunyai tanggungan hutang bagi memenuhi keperluan asas. 8
a.  Jenis Penyaluran bantuan
Jenis bantuan yang disediakan bagi bantuan menjelaskan hutang ada- lah seperti berikut:
1)  Bantuan hutang sara hidup
2)  Bantuan hutang perubatan
3)  Bantuan hutang pelajaran (iuran, tambang dan pendaftaran)
4)  Bantuan hutang pembinaan masjid dan surau
b.  Syarat-syarat Umum Permohonan
Bagi yang ingin memohon bantuan untuk melunasi hutang, harus me- menuhi syarat-syarat umum yaitu:
1) Islam
2)  Warganegara Malaysia/ Penduduk Tetap (bermastautin di negeri Johor untuk tempoh satu tahun dan ke atas)
3)  Pendapatan keluarga tidak mencukupi Had Kifayah
4)  Tidak mendapat bantuan daripada mana-mana pihak
8 Dasar Bantuan Menjelaskan Hutang, (Johor Bahru: Majlis Agama Islam Negeri Jo- hor, 2004), hlm. 1.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 28
5)  Mendapat bantuan dari pihak tertentu tetapi tidak mencukupi
6)  Hutang yang tidak dirancang
7)  Pemohon telah berusaha bersungguh-sungguh untuk melunaskan hutangnya
8)  Hutang yang telah melewati tempo yang wajib dijelaskan c.  Syarat-syarat Khusus Permohonan
Syarat-syarat ini disesuaikan dengan bentuk hutang yang akan dilunasi tersebut, yang terdiri dari:
1)  Bantuan hutang sara hidup, syaratnya meliputi: a) Memenuhi syarat- syarat umum diatas; b) Pemohon perlu mengemukakan surat akuan sumpah syari.
2)  Bantuan hutang perubatan, syaratnya meliputi: a) Memenuhi syarat- syarat umun diatas; b) Pemohon perlu mengemukakan pengesahan hutang rawatan dari pusat rawatan.
3)  Bantuan hutang pelajaran, syaratnya meliputi: a) Memenuhi syarat- syarat umum diatas; b) Pemohon perlu mengemukakan pengesahan hutang dari sekolah/ pusat pengajian.
4)  Bantuan binaan masjid dan surau, syaratnya meliputi: a) Memenuhi syarat-syarat umum diatas; b) Masjid tersebut perlu berdaftar dengan MAIJ; c) Masjid/ surau tersebut telah memohon kebenaran mengutip derma membina masjid dari Jabatan Agama Johor tetapi kutipan masih tidak mencukupi
d.  Perkara-perkara yang tidak termasuk di dalam Skim Bantuan Hutang
Adapun perkara-perkara yang tidak termasuk di dalam Skim Bantuan Hutang, adalah:
1)  Hutang Ah-Long kecuali derigan kelulusan Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAINJ)
2) Pinjaman kereta
3) Kad kredit
4)  Cagaran tempat perlindungan
5)  Perniagaan (yang berskala besar)/ pelaburan / pembelian saham
6)  Pinjaman pelajaran (kecuali iuran pelajaran)
7) Bil telepon
8)  Pinjaman peribadi yang bukan melibatkan keperluan asasi
9)  Denda/ saman disebabkan kelalaian sendiri

## 4. Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 16 Tahun 2003
Ada beberapa pasal dalam enakmen tersebut, khususnya pada bahagian keuan- gan, yang memuat ketentuan berkenaan dengan pelaksanaan zakat, yaitu: a.  Pasal 87 Mengenai Kuasa Membuat Peraturan-peraturan, yang meliputi:
1)  Majlis boleh membuat peraturan untuk mengawalsetia semua perkara yang berhubungan dengan pungutan, pentadbiran dan pembahagian zakat dan fi trah.
2)  Tanpa menjejaskan kuasa keseluruhan sebelum ini, Majlis boleh membuat peraturan-peraturan untuk: a. Menentukan dari semasa ke semasa nilai kadar zakat dan fi trah yang kena dibayar oleh setiap orang Islam di dalam Negeri Johor; b. Mewujudkan tatacara pemungutan zakat dan fi trah; c. Melantik amil-amil bagi menjalankan pemungutan zakat dan fi trah; dan d. Mewujudkan kesalahan dan memperuntukkan hukuman bagi perkara- perkara yang berkaitan dengan pemungutan atau penyerahan hasil pungutan zakat dan fi trah. 9
b.  Pasal 86 Mengenai Kuasa Majlis Memungut Zakat dan Fitrah, dinyatakan: Ma- jlis hendaklah berkuasa menunggut zakat dan fi trah daripada setiap orang Islam yang kena dibayar didalam Negeri Johor mnengikut hukum Syara’ bagi pihak yang Maha Mulia Yang Duli Sultan.
c.  Pasal 88 Mengenai Rayuan, yang meliputi:
1)  Mana-mana orang bolehlah membuat rayuan kepada Majlis terhadap mana- mana tuntutan bayaran zakat atau fi trah ke atasnya.
2)  Majlis hendaklah menimbang rayuan itu dan boleh memerintahkan bahwa orang itu hendaklah membayar amaun zakat atau fi trah yang dituntut ke atasnya, atau amaun yang kurang, sebagaimana di fi kirkan patut oleh Majlis atau boleh memerintahkan bahwa orang itu tidak dikehendaki daripada membayar zakat atau fi trah di dalam sesuatu tahun.
3)  Keputusan Majlis terhadap rayuan itu adalah muktamad dan tidak boleh dipersoalkan lagi di dalam mana-mana Mahkamah. 10
Dengan demikian, selain Al-Qur’an dan Hadits, terdapat peraturan-pera- turan yang ditetapkan oleh MAIJ sebagai dasar penetapan hukum bagi pener-

## 9 Ibid.
10 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Ibadah, Alih Bahasa Kamran As'at Irsyady, Cet. Ke-2, (Jakarta: Penerbit Sawo Raya, 2010), hlm. 414-415.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 30
ima zakat asnap gharim (orang yang berhutang). Peraturan-peraturan tersebut adalah Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 16 Tahun 2003 dan Skim Bantuan Melunaskan Hutang yang sudah ditetapkan oleh MAIJ itu sendiri.

## Syarat dan Penghalang Penerimaan Zakat Bagi Asnap Gharimin
Gharimin adalah orang-orang yang terlilit hutang dan kesulitan untuk melunas- inya. Jika ia berhutang untuk menghalau fi tnah antara dua pihak yang bertikai dalam masalah pidana atau jerdata, maka ia boleh diberi sesuatu dari harta zakat untuk melunasi hutang tersebut jika sudah jatuh tempo, dan tidak membiarkan- nya melunasi hutang tersebut dari uang peribadinya demi mendorong sikap muru'ah, mulia, dan pendamaian pihak-pihak yang bersengketa dari kalangan kaum muslimin.
Sementara itu, orang yang berhutang untuk kebutuhannya sendiri bisa diberi zakat dari bagian orang-orang gharimin, dengan syarat ia membelanjakannya un- tuk hal-hal yang mubah. Penjamin utang (adh-dhamin) juga dapat diberi jika kon- disi keuangannya sedang sulit dan hutang yang ia jamin telah tamat tempoh. Jika hutang yang dijamin penjamin telah dilunasi dari bagian zakat gharimin, maka ia tidak boleh menagih pada al-ashil (yang dijaminnya), rneskipun ia memberikan jaminan atas izinnya, sebab ia sama tidak sekali tidak mengeluarkan uang untuk membayarnya sehingga perlu diminta kembali. Akan tetapi, ia hanya boleh me- nagih jika memang ia membayarnya dari uang peribadinya (bukan uang zakat). 3
Memang salah satu penerima zakat dalarr Islam adalah gharim atau orang yang berhutang, tetapi ada beberapa ketentuan umum orang-orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut, yaitu: 11
1. Islam. Gharim itu wajib beragama Islam, adapun awalnya dia bukan Islam tetapi sudah memeluk agama Islam, ia dikategorikan sebagai muallaf dan gharim itu layak untuk menerima zakat.
2. Warganegara. Gharim harus warganegara Malaysia dan menjadi sebagai pen- duduk tetap yaitu penduduk di negeri Johor untuk selama periode satu tahun ke atas sebagai memenuhi syarat untuk menerima zakat.
3.  Pendapatan Keluarga Tidak Mencukupi Had Kifayah. Batas Kifayah adalah ukuran tingkat kebutuhan atau kecukupan asasi bagi gharim untuk kehidupan seharian tanpa kelebihan.
11 Dasar Bantuan Menjelaskan Hutang,Op. Cit., hlm. 2.
4.  Tidak Mendapat Bantuan dari Pihak Lain. Gharim itu telah terputus bantuan keuangan bantuan makanan atau pakaian baik dari keluarga, kerabat, teman- teman atau pihak yang bertanggung jawab.
5.  Mendapat Bantuan dari Pihak Tertentu Tetapi Tidak Mencukupi. Gharim mendapat bantuan tetap masih tidak mampu untuk menanggung dirinya sendiri dan keluarga untuk menampung kebutuhan hak asasi keseharian.
6.  Hutang yang Tidak Dirancang. Gharim seorang yang fakir atau miskin di timpa musibah seperti kecelakaan dan membutuhkan dana keuangan yang banyak, lalu terpaksa meminjam uang untuk membiayai kebutuhan tersebut.
7.  Pemohon Telah Bersungguh-Sungguh Untuk Melunasi Hutang. Gharim yang telah sedaya upaya melunasi hutang tetapi masih belum mampu melunasi sepenuhnya hutang tersebut dan khawatir jika beban hutang itu berlanjut akan menganggu dana kebutuhan harian.
8.  Hutang yang Telah Melewati Tempoh yang Wajib Dijelaskan. Pihak MAIJ akan membantu membayar hutang gharim yang telah melewati masa akan tetapi dipertimbangkan atas dasar apa yang gharim ini berhutang apakah layak atau tidak untuk diberi bantuan zakat.
Meskipun demikian tidak semua gharim tersebut menerima zakat, bahkan hanya memenuhi syarat yang ditetapkan saja akan diberi bantuan. Ada beberapa penghalang  gharim  itu  tidak bisa menerima zakat adalah karena hutang Ah- Long, 12 pinjaman kenderaan, kartu kredit, agunan tempat perlindungan, bisnis yang berskala besar seperti investasi atau pembelian saham, pinjaman pelajaran, tagihan telepon, pinjaman pribadi yang tidak melibatkan kebutuhan asasi, denda atau gugatan karena kelalaian sendiri.
Berikut dapat diperhatikan contoh kasus yang menjadi penghalang kepada golongan gharim tidak menerima bantuan zakat, diantaranya:

## 1. Kasus Ah-Long
Adapun biodata pihak yang terlibat dalam kasus ini, selengkapnya sebagai beri- kut:
a.  Nama
: Napsiah binti Ahmad b.  Umur : 45 Tahun
c.  Alamat : Taman Berlian Kluang Johor
12 Ah-Long diartikan adalah seouah organisasi haram yang pemberi pinjaman uang tanpa lesen.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 32
Korban yang dikenal sebagai Napsiah Binti Ahmad adalah seorang manajer besar di sebuah perusahaan yang dimilikinya di daerah Kluang, Johor. Usia be- liau lingkungan sekitar 45 tahun, sudah menikah dan telah dikurniakan anak se- banyak 3 orang yang masih lagi bersekolah. Suami korban bekerja sebagai seorang pengajar di sebuah sekolah SMP di daerah Kluang, Johor, Korban adalah seorang kontraktor yang mengupayakan bisnis pemasok bahan baku ke pabrik. Selain itu, korban juga membuka perusahan sebuah rumah makan. Hasil dari perusahan pasokan bahan baku serta rumah makan, korban juga memiliki dua buah mobil serta dua buah rumah dan beberapa bidang tanah. 13
Pada tanggal 18 September 2002 korban telah meminjam uang dari Ah-Long karena korban membutuhkan modal yang besar untuk melanjutkan perusahan pasokan. Oleh karena modal yang korban memiliki itu tidak cukup, korban telah meminjam uang sebanyak Rp. 60.000.000 (Rm 18.000,00) untuk membiaya perusahan korban dari bankrup. Pada bulan kedepannya, Ah-Long telah menagih kembali uangnya bersama remunerasi tarobahan yang dikenal sebagai bunga sejumlah Rp. 90.000.000 (RM 24.000,00). Korban merasa dirinya telah dianiaya dan tidak in- gin rnembayar bunga untuk melunasi lutang itu secara ansuran. Sernakin ter- tunggak pembayaran itu, semakin banyak bunga yang harus dibayar oleh korban. Pada tanggal 10 Febuari 2010 korban telah diancam oleh Ah-Long dengan anca- man bunuh karena korban tidak bisa melunasi hutang sebesar Rp. 300.000.000 (Rm 100.000,00). Setelah itu korban telah mengajukan penrohonan bantuan zakat di Majlis Agama Islam Johor. Namun permohonan itu tidak disetujui karena alasan yang tertentu. 14
Kasus ini adalah kasus yang bisa diselesaikan secara bertahap. Pada tahun 2011 korban masih bisa meminjam dana keuangan dari kerabat atau korban per- lu menjual sebuah rumah yang dimiliki untuk melunasi hutang itu sebelum bunga bertambah. Alasan yang diinformasikan pada penulis, Majlis Agama Islam Jo- hor menolak permohonan tersebut karena berhutang Ah-Long adalah hal-hal yang tidak termasuk di dalam Skema Bantuan Hutang. Ini karena jika korban bisa mendapatkan banluan dari Majlis Agama Islam Johor, maka akan banyak lagi yang akan meminjam uang dari Ah-Long dan membuat uang zakat sebagai pelepas masalah hutang-hutang. Ini akan memberi efek yang negetif kepada masyarakat. Bahkan menurut pihak pendistribusian zakat bisa menyetujui permohonan kor-
13 Wawancara Dengan Mohd Shafie bin Mustapha, Salah Seorang Pengurus Majlis Agama Islam Johor, tanggal 13 Maret 2011.
14 Ibid.
33
ban  dengan cara bertemu dengan para anggota yang layak dengan melihat dari aspek negetif, keamanan dan perlu didukung dari semua anggota rapat. 15

## 2. Kasus Angsuran Rumah
Adapun biodata pihak yang terlibat dalam kasus ini, selengkapnya sebagai beri- kut:
a.  Nama : Ismail Bin Murad b.  Umur : 50 Tahun
c.  Alamat : Pasir Gudang Johor Bahru
Hasil kedua dari wawancara penulis bersama asisten petugas pendistri- busian  zakat, kasus yang menyebab terhalang golongan gharim ini tidak bisa mendapatkan bantuan zakat adalah karena ansuransi perumahan. Korban yang dikenal sebagai Ismail bin Murad yang berusia sekitar 50 tahun, sudah menikah dan memiliki buah hati sebanyak lima orang yang masih bersekolah di SMP dan universitas. Dia menetap di daerah Pasir Gudang, Johor. Penulis di informasikan bahwa Ismail bekerja disebuah kantor perusahan di Singapura rnulai dari tahun 2000 sehingga 2009. 16
Hasil gajian dari pekerjaan beliau, Ismail telah membeli satu unit rumah pada tahun 2005 yaitu rumah bedeng di Kampung Melayu Majedee, Johor yang senilai Rp. 450.000.000 (Rm 25.000,00 ) dibayar secara ansuransi sejumlah Rp. 3.600.000 ( Rm 350,00 ) sebulan. la harus melunasi dalam jangka waktu selama 20 tahun. Pada tahun 2008, ia telah membeli satu unit rumah apartemen di Per- mas Jaya, Johor yang berjumlah sebanyak Rp. 75.000.000 (Rm 15.000,00) dibayar secara ansuransi sejumlah Rp. 700,000 (RM 210,00 ) sebulan dan harus melunasi dalam jangka waktu 15 tahun.
Dia berhenti bekerja di Singapura pada tahun 2009 karena faktor usia yang membebaninya. Antara sebab lain adalah perjalanan yang membutuhkan waktu selama 1 jam 45 menit dari rumah beliau ke kantor perusahan itu, dan sering melewati situasi macet di imigrasi Singapura. Dia telah memutuskan untuk bek- erja sendiri di Pasir Gudang, Johor dengan membuka perusahan sebuah rumah makan dekat rumah beliau. Pada tahun 2010 beliau telah bankrut akibat perusa- han beliau menjadi semakin mundur karena kurang pelanggan yang membeli di
15 Ibid.
16 Wawancara Dengan Mohd Firdaus Bin Abdul Hamid, Salah Seorang Pengurus Majlis Agama Islam Johor, tanggal 22 Maret 2011.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 34
rumah makan tersebut. 17
Pada September 2010 hutang dua unit rumah beliau telah menjadi sejum- lah Rp. 43.000.000 (RM 129.000,00). Nama beliau telah daftar hitam di setiap bank-bank yang ada di Malaysia. Maka akibat kesempitan hidup itu dia telah mengajukan permohonan Skim Bantuan Hutang di Majlis Agama Islam Johor untuk menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Bahkan pihak MAIJ telah meno- lak permohonan tersebut atas alasan tertentu. Alasan yang diinformasikan pada penulis adalah karena beliau tidak ingin menjual rumah yang dibeli dan hanya sekadar ingin pihak pendistribusian zakat membantu melunasi setengah dari hutang tersebut. 18
Dalam hal ini dapat dipahami bahwa orang yang perlu dibantu untuk Skim Bantuan Hutang harus dilihat dari sudut Had Kifayah. 19 Pengertian Had Ki- fayah dari sudut bahasa adalah tingkat kecukupan. Dari sudut syarak adalah harga minimal untuk kebutuhan dasar dalam kehidupan seseorang. Dia tidak memenuhi kriteria yang ada pada batas kifayah, dan masih banyak lagi orang yang membutuhkan bantuan skim tersebut. Jadi, masalah yang ia hadapi masih memiliki jalan solusi yaitu dengan cara menjual salah satu unit rumah karena Ismail telah mempunyai kecukupan untuk dirinya serta keluarga. 20

## Mekanisme Pendistribusian Zakat
Penelusuran terhadap kejelasan kasus-kasus tersebut yang merupakan dari pe- nyebab dihalanginya seseorang menerima zakat gharimin, diikuti pula dengan penelusuran bagaimana mekanisme pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Penyiasat Bagian Agihan Zakat. Menurut pihak bahagian tersebut, gerak kerja dalam pendistribusian bantuan zakat adalah sebagai berikut: 21
1. Terima Borang Permohonan
Pegawai melakukan semakan terhadap segala borang permohonan sama ada lengkap atau sebaliknya. Jika borang telah memenuhi kriteria yang ditentukan, maka permohonan itu akan diproses dan borang yang tidak lengkap akan dipulangkan kembali kepada pemohon.
17 Ibid.
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Wawancara Dengan Mohd Taufiq Bin Abu, Penyiasat Bagian Agihan Zakat, tanggal 20 April 2011.

## 2.  Borang Diserahkan Kepada Pegawai Siasatan
Pegawai siasatan pergi ke rumah pemohon berdasarkan alamat yang ada pada borang permohonan. Apabila sampai ke rumah pemohon, pe- gawai akan bertemu pemohon serta menganbil foto dan melihat keadaan kehidupan pemohon sama ada benar pemohon hidup dalam keadaan susah atau sebaliknya. Sekiranya keadaan pemohon sangat memerlukan bantuan, pegawai akan membuat laporan berfoto dan menceritakan keadaan kehidu- pan pemohon untuk dihantar ke kantor utama bagi tujuan kelulusan.
3.  Laporan Dihantar Ke Kantor Utama
Pihak kantor utama akan mengadakan mesyuarat berdasarkan lapo- ran berfoto yang dibuat oleh pegawai siasatan. Sekiranya pihak mesyuarat bersetuju dan berpuas hati dengan laporan pegawai siasatan, pihak kan- tor utama akan menghantar surat jawaban kepada daerah (kabupaten) dan pemohon sebagai rujukan.
4.   Pemohon Datang ke Kantor Utama Untuk Mengambil Uang Bantuan Pegawai keuangan akan menyerahkan uang kepada pemohon ber- dasarkan jumlah yang terlihat pada surat kelulusan mesyuarat.

## Pandangan MPUJ dan EAJC
Pengerusi MPUJ (Persatuan Majlis Ulama Johor) berkomentar bahwa kondisi yang telah ditentukan oleh MAIJ adalah disetujui karena itu berlandaskan kepa- da penetapan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dia telah memberikan sa- rana dan penerimaan pada kondisi tersebut kepada pihak pendistribusian zakat yaitu harus lebih prihatin dan bijaksana kepada pemohon dan meneliti dahulu sebelum menerima atau menolak permohonan berdasarkan syarat yang telah termaktub dalam MAIJ. Dia lebih memfokuskan pada syarat hal yang tidak ter- masuk di dalam skim bantuan hutang yaitu tentang hutang Ah-Long. Ini karena banyak masyarakat yang teraniaya atau tertipu dengan trik lembaga pinjaman uang tanpa lesen (Ah-Long), mereka juga membutuhkanbantuan dari pihak pendistribusiani zakat agar mereka tidak terbebani serta menempatkan nyawa mereka terancam dengan ancaman Ah-Long. 22
Berkenaan dengan tata cara pendistribusian zakat kepada asnaf gharim. Pengerusi Persatuan Majlis Ulama Johor berkomentar bahwasanya kekurangan
22 Wawancara Dengan Halimi Bin Kolan, Pengurus Majlis Persatuan Ulama Johor, tanggal 16 Mei 2011.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 36
yang masih terlihat pada manajemen MAIJ adalah kurangnya pendekatan mer- eka yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Kebanyakan masyarakat tidak memahami dan kurang menerima informasi tentang bantuan-bantuan yang ada di dalam skim bantuan zakat terutama pada skim bantuan hutang untuk golongan asnap gharim. Menurutnya pihak MAIJ harus mendekati masyarakat seperti mengadakan iklan-iklan di media cetak atau di media elektronik. Selain dari itu beliau menambah sarana kepada pihak MAIJ supaya lebih memperban- yakan pamphlet mengenai skim bantuan zakat di masjid, di sekolah, di kantor- kantor perusahan yang benar dan di tempat umum yang mudah untuk di ambil serta di baca oleh sekalian masyarakat di Malaysia. Seminar penerangan ten- tang zakat kepada masyarakat juga penting dan harus dilakukan sesuai waktu dan tempat dari MAIJ, ini karena dengan adanya seminar itu memungkinkan masyarakat mengeluarkan suara pertanyaan atau pendapat langsung kepada pihak MAIJ seandainya terjadi kekhawatiran. Dengan ide-ide tersebut maka masalah mengenai  kurangnya pemahaman terhadap skim bantuan zakat dapat diselesaikan. 23
Adapun berkenaan dengan masalah mereka berhutang dengan Ah-Long, menurutnya orang yang berhutang pada Ah-Long memiliki beberapa kemung- kinan. Pertama adalah karena mereka terdesak dengan masalah keuangan dis- ebabkan masalah tertentu. Kedua adalah karena mereka mengambil jalan pintas tanpa memikirkan risiko dan beranggapan bisa melarikan diri dari Ah-Long. Umumnya mereka itu memmjam uang dari pemberi pinjaman uang ilegal terse- but dengan nilai yang sedikit. Bahkan mereka alpha dan terjerat dengan tipu daya Ah-Long dengan terikat bunga atau imbalan setiap hari. Seperti dari kata dia, hal yang tidak termasuk di dalam skerna bantuan hutang yang ditetapkan oleh MAIJ adalah hutang Ah-Long kecuali dengan perserujuan MAIJ. 24
Jadi, dapat dipahami bahwa apa yang telah ditetapkan persyaratan untuk menerima skim bantuan hutang dari MAIJ adalah relevan serta bisa di terima oleh Persatuan Majlis Ulama Johor. Dengan penerimaan tersebut, dapatlah pihak MAIJ meningkatkan reputasi agar masyarakat lebih mengenal dan memahami skim yang dianjurkan oleh pihak MAIJ serta mereka yang layak menerima skim bantuan hutang tidak terbebani dengan hutang yang ditanggung.
Sementara itu, menurut pandangan pihak EAJC (Eksekutif Islam Johor Corporation) bahwa kondisi yang telah ditentukan oleh MAIJ adalah disetujui
23 Ibid.
24 Ibid.
karena itu berdasarkan fenomena berhutang yang berlaku dalam masyarakat sekarang, satu kajian al-Gharimin telah dilaksanakan. Persyaratan yang telah dikenakan oleh lembaga terkait terhadap kaum Gharimin sebelum mereka di- distribusikan dengan dana ini, sedangkan hutang yang diperhitungkan lebih berbentuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk membiayai pendidikan dan biaya-biaya medis seperti contoh kasus ketiga yang disetujui oleh MAIJ. Pene- litian menemukan distribusi dana al-Gharimin di Malaysia telah menepati ke- hendak Al-Quran dan Al-Hadits, bagaimanapun perlu lagi upaya untuk mem- baik dan meningkatkan tingkat manajemen dana al-Gharimin agar lebih efektif dan menepati kehendak saat yang kian mendesak. 25
Kemudian berkenaan dengan apakah MAIJ telah mengurusi pendistribu- sian zakat kepada asnaf gharim dilakukan secara tulus dan adil? Beliau berko- mentar bahwasanya beberapa saat dulu, kita dikejutkan dengan berita tentang orang Islam mendapat bantuan dari pihak gereja. Hal ini terjadi karena mungkin yang pertama, masyarakat tidak mengetahui skim bantuan yang disediakan oleh pihak JAKIM, Jabatan-Jabatan Agama Islam Negeri, Majlis-Majlis Agama Islam Negeri, dan pusat-pusat zakat. Yang kedua, mungkin juga pihak gereja lebih pro-aktif dalam membantu masyarskat dibandingkan dengan organisasi Islam yang ada. Kita mungkin menunggu mereka yang datang dan memohon kepada kita. Dan pada beliau, untuk mencari mereka yang susah adalah tidak perlu, banyak identi fi kasi dapat dilakukan terhadap mereka yang membutuhkan ban- tuan. Dalam pandangannya, permohonan harus dibuat dengan serba singkat karena orang-orang yang susah ini, kadang-kadang mereka kurang berpendidi- kan dan tidak begitu pandai untuk mengisi formulir dan sebagainya. Mungkin juga mereka malu untuk datang meminta bantuan di Majlis Agama Islam. Tidak dikhuatiri, kemungkinan ada ruang atau kesempatan untuk permohonan dis- alahgunakan. Tapi berapa banyak yang berani untuk menerima uang zakat jika mereka tidak benar-benar layak. Kalaupun mungkin ada tetapi peratusannya terlalu kecil, karena kemungkinan akan terjadinya penyalahgunaan maka beliau berpendapat kita harus aktif dan lebih dekat dengan masyarakat seperti men- gadakan seminar, ceramah, iklan-iklan sehingga kemaslahatan orang Islam akan terbela, dengan cara ini tidak membiarkan kutipan zakat yang miliaran-miliar itu disalahgunakan dan disalurkan kepada asnaf yang selayaknya. 26
25 Wawancara Dengan Mohd Mukhsir Bin Samad, Pegawai Eksekutif Islam Johor Corporation, tanggal 27 Mei 2011.
26 Ibid.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 38
Berkenaan dengan kasus Ah-Long, menurutnya Islam tidak menggalakan umatnya berhutang atau membuat pinjaman keuangan terutama sekali untuk tujuan yang melebihi kebutuhan dasar kehidupan. Fenomena yang menim- bulkan kecemasan dalam masyarakat adalah adanya sikap segelintir anggota masyarakat mendorong kebiasaan berhutang menguasai kehidupan mereka se- hingga membawa kemudharatan bukan saja kepada diri sendiri bahkan anggota keluarga. Seperti pinjaman melalui saluran yang tidak diakui hukum yaitu Ah- Long yang begitu mudah menyediakan pinjaman kepada orang banyak.
Dan berkenaan dengan kasus orang yang berhutang atas sebab membeli rumah,  menurutnya untuk kasus ini adalah merupakan kasus yang bisa ditolak dari permohonan berdasarkan kecukupan asasi yang ada pada pemohon. Fir- man Allah Swt yang artinya:
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang- orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dipujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. 27
Berdasarkan ayat di atas pemohon tidak tergolong dalam kategori asnaf tersebut, karena pemohon sudah melewati batas kifayah yang telah ditetapakn oleh MAIJ dan tidak tergolong pada setiap asnaf. Hutang ansuran rumah yang ditanggung oleh pemohon merupakan kebutuhan tambahan ( hajiat) dan bukan untuk kebutuhan asasi ( daruriat) . Status rumah dibagi menjadi dua yaitu rumah gratis yaitu rumah milik sendiri atau dihuni secara gratis dan yang kedua ru- mah berbayar yaitu rumah miiik sendiri yang belum dilunasi atau rumah sewa dan sejenisnya. Seandainya pemohon baru memiliki rumah dan terbebani untuk membayar ansuran rumah karena kesempitan uang, pemohon bisa mergajukan skim bantuan hutang dari MAIJ. 28
Dengan demikian, bahwa apa yang telah ditetapkan persyaratan untuk menerima skema bantuan hutang dari MAIJ adalah relevan serta bisa di terima oleh berbagai pihak. Dengan adanya penerimaan atau dukungan tersebut, dap- atlah pihak MAIJ meningkatkan reputasi agar masyarakat lebih rnengenal dan memahami skema yang dianjurkan oleh pihak MAIJ. Bagi mereka yang layak menerima skim bantuan hutang tidak akan terbebani dengan hutang yang di- tanggung. Ada dua lembaga yang berkompeten dalam memberikan fatwa, yak-
27 At-Taubah (9): 60.
28 Wawancara Dengan Mohd Mukhsir Bin Samad, Op. Cit.
ni Persatuan Majlis Ulama Islam Negeri Johor dan Eksekutif Islam Johor Cor- poration, telah memberikan pandangan yang disumberkan hampir sama dan tidak ada protes atau larangan pada sistem bantuan zakat di MAIJ. Pencerahan pandangan dari kedua lembaga ini jelas bahwa system Majlis Agama Islam Jo- hor adalah relevan dan sesuai digunakan, hanya penambahbaikkan dalam cara pendistribusian zakat itu harus diperkuat agar itu transparan dan tidak akan terjadinya ketidak kesepahaman oleh masyarakat Islam di Malaysia.

## Penutup
Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari uraian-uraian tersebut. Pertama , bahwa dasar hukum pendistribusian zakat dan pelunasan hutang di MAIJ ada- lah al-Quran Hadits, ketentuan MAIJ, dan Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 16 Tahun 2003. Kedua , penghalang bagi penerimaan zakat untuk asnap gharimin dilakukan apabila pemohon tidak beragama Islam, bukan war- ganegara Malaysia, pendapatan keluarga dinilai sudah mencukupi had kifayah, sudah mendapat bantuan dari pihak lain atau sudah mendapat bantuan dari pihak tertentu tetapi tidak mencukupi, termasuk kategori hutang yang diran- cang, dinilai tidak bersungguh-sungguh untuk melunasi hutang, dan hutang yang belum melewati tempoh yang wajib dijelaskan. Ketiga , Persatuan Majlis Ulama Islam Negeri Johor dan Eksekutif Islam Johor Corporation, sebagai lem- baga-lembaga yang berkompeten dalam memberikan fatwa, mendukung apa yang dilakukan MAIJ dalam pendistribusian zakat, termasuk penentuan batas penolakan bagi asnap gharimin dalam menerima zakat.

## Bibliogra fi
Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Ibadah, alih bahasa Kamran As'at Irsyady, Cet. Ke-2, Jakarta: Penerbit Sawo Raya, 2010. Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh Empat Mazhab, alih bahasa Chatibul Umam, Cet. Ke-2, Jakarta: Darul Ulum Press, 2002.
Al Ha fi zd Ibnu Hajar Al 'Asqalani, Bulughul Maram, alih bahasa Hamim Thohari Ibnu M. Dailimi, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, tt.
Dasar Bantuan Menjelaskan Hutang, Johor Bahru: Majlis Agama Islam Negeri Jo- hor, 2004.
Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya , Edisi Revisi, Semarang: Ku- mudasmoro Gra fi ndo Semarang, 1994. Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, alih bahasa Salman Harun (dkk), Cet. Ke-12, Ja-
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 40
karta: Litera Antar Nusa, 2011. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islami wa Adillatuhu, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. Ket 10, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

## Informan
Mohd Firdaus Bin Abdul Hamid, Salah Seorang Pengurus Majlis Agama Islam Johor.
Mohd Mukhsir Bin Samad, Pegawai Eksekutif Islam Johor Corporation. Mohd Sha fi e bin Mustapha, Salah Seorang Pengurus Majlis Agama Islam Johor.
Mohd Tau fi q Bin Abu, Penyiasat Bagian Agihan Zakat. Halimi Bin Kolan, Pengurus Majlis Persatuan Ulama Johor.