INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 14339-14350 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Perlindungan Hukum Pembagian Warisan Terhadap Anak Adopsi Berdasarkan Hukum Perdata Islam
Elsa Prida Br Tarigan 1 ✉ , Jihan Aisyah Ramadhania 2 , Risky Sakti Lumban Gaol 3 , Taslima Amelia Taufiq 4 , Tifany Laura Balqis 5 , Parlaungan Gabriel Siahaan 6 , Sri Hadiningrum 7
Universitas Negeri Medan
Email: : elsafrida032@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Saat  ini,  Banyak  masyarakat  islam  yang  menghadapi  persoalan-persoalan  pembagian  warisan  yang rumit.  Salah  satu  langkah  yang  semakin  progresif  dilakukan  oleh  para  ulama  dan  (pemerintah)  di Indonesia,  yaitu  memberikan  hak  waris  kepada  anak  angkat  menurut  kompilasi  Hukum  Islam  (KHI). Menurut hukum Islam, anak angkat tidak mempunyai hak waris karena tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan orang tua angkatnya. Mengingat besarnya kontribusi anak angkat terhadap orang tua angkatnya, membuat anak angkat berhak atas perlindungan hukum dan pembagian  hak  waris  kepada  anak  angkat.  Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  yaitu kualitatif  dengan  menggunakan    pendekatan  normatif  yaitu  apa  yang  tertulis  di  dalam  peraturan perundang-undangan  atau  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas hasil penelitian dalam hukum waris Islam, anak angkat tidak mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, tetapi tetap diakui sebagai anak sah berdasarkan putusan pengadilan, tanpa memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Namun , mereka dapat mengajukan permohonan pembagian sesuai dengan KHI, baik melalui hibah maupun wasiat wajibah dengan batasan maksimal 1/3 dari harta warisan orang tua angkat.
Kata Kunci: Anak Angkat, Warisan, Hukum Islam

## Abstract
Currently,  many  Islamic  communities  face  complex  inheritance  distribution  problems.  One  of  the increasingly progressive steps taken by the ulama and (government) in Indonesia is to grant inheritance rights to adopted children according to the compilation of Islamic Law (KHI). According to Islamic law, adopted children do not have inheritance rights because they are not related by blood or marriage to their adoptive parents. Considering the large contribution of adopted children to their adoptive parents, adopted children have the right to legal protection and distribution of inheritance rights to adopted children. The research method used is qualitative using a normative approach, namely what is written in statutory regulations or laws which are conceptualized as rules or norms which are benchmarks for human behavior that are considered appropriate for research results. In Islamic inheritance law, adopted children do not have rights. inheritance from his adoptive parents, but is still recognized as a legitimate child  based  on  a court  decision,  without breaking  his blood  relationship  with his biological  parents. However, they can apply for distribution in accordance with the KHI, either through a gift or a mandatory will with a maximum limit of 1/3 of the adoptive parents' inheritance.

## Keywords: Adopted Children, Inheritance, Islamic Law

## PENDAHULUAN
Menurut ajaran Islam, tujuan utama  perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, oleh karena itu anak menjadi bagian dari keluarga. Anak merupakan anugerah dari Tuhan dan harus senantiasa dijaga, dirawat dan dididik. Dalam perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan  ingin  menghasilkan  keturunan  dan  meningkatkan  kebahagiaan  keluarganya. Ketika  seorang  anak  dilahirkan  dalam  sebuah  keluarga,  maka  pasangan  tersebut mempunyai berbagai hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi baik lahir maupun batin demi  keberlangsungan  hidup  anak  tersebut,  dan  mentalitas  mereka  sangat  dipengaruhi oleh  dapat  tidaknya  anak  tersebut  mendapat  bagian  dalam  harta  warisan  (Andrizal  and Daeng 2023)
Dalam  beberapa  kasus,  keinginan  tersebut  tidak  dapat  terwujud  karena  adanya kekurangan  dan  hambatan    antara  kedua  pasangan,  sehingga  keluarga  tersebut  tidak mempunyai  anak.  Jika  ingin  memiliki  anak,  pengangkatan  anak  (adopsi)  menjadi  pilihan lainnya. Menur ut KHI Pasal 171(h), “Anak angkat adalah anak yang tanggung jawab nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, dan lain-lain dialihkan dari orang tua asal kepada orang tua angkat  dengan  penetapan  pengadilan.”  hanya  menerima  tunjangan  anak  seperti  biaya hidup  dan  biaya  pendidikan.  Sedangkan  pengasuhan  diri  menurut  Pasal  1(g)  KHI menyebutkan bahwa “pengasuhan anak atau hadna adalah kegiatan mengasuh, memberi nutrisi,  dan  mendidik  seorang  anak  hingga  ia  mencapai  usia  dewasa  atau  mampu menghidupi dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang tua kandung menyerahkan anak tersebut
dan tanggung jawab berpindah ke orang tua yang mengangkatnya. Padahal Al-Quran tidak memberikan hak kepada anak angkat untuk menerima warisan dari orang tua angkatnya. Dari sudut pandang hukum Islam, Allah SWT dalam Al-Quran  adalah hukum waris. Ada aturan yang jelas mengenai masalah warisan. Dalam hukum Islam, anak angkat  tidak dapat diakui sebagai dasar dan dasar pewarisan, karena asas utama pewarisan Islam adalah darah, garis  keturunan,  atau  garis  keturunan.  Menurut  Pasal  5  Surat  Al-Azab  dalam  Al-Qur'an, “anak angkat” tidak berhak menjadi ahli waris ayah dan ibu angkatnya. Sebagaimana telah dijelaskan, anak angkat bukanlah saudara sedarah, karena syarat utama pewarisan adalah saudara sedarah (P.N.H SIMANJUNTAK, S.H. 2024)
Jika anak angkat tidak memahami warisan, maka dengan sendirinya timbul masalah di kemudian hari.  Banyak sekali  perkara hukum  waris yang melibatkan  anak angkat  karena anak  angkat  tidak  mempunyai  hak  angkat  (warisan)  dan  tidak  berhak  membagi  harta warisan  kepada  orang  tua  angkatnya.  Selain  itu  akibat  hukum  yang  timbul  setelah meninggalnya  seseorang  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  orang  yang  meninggal sehingga  menimbulkan  adanya  pewarisan.  Sekalipun  seorang  anak  diangkat  secara  sah, seringkali anak tersebut mendapat perlindungan yang lebih rendah dibandingkan dengan status  hukum  anak  angkat(Indriani,  Rato,  and  Susanti  2023)  Sehubungan  dengan permasalahan  yang  dihadapi  peneliti,  kami  sebut  dengan  nama  Pak  PS  melalui  website detik.com (-, 2022). Tuan PS merupakan orang tua angkat yang telah mengangkat anak yang masih hidup. Kerabat yang ayah dan ibunya telah meninggal dunia. Pengadilan distrik juga  menyetujui  adopsi  tersebut.  Alasan  pengangkatan  tersebut  karena  mereka  belum dikaruniai  seorang  anak  sejak  pernikahan  mereka  pada  tahun  1984,  sehingga  mereka mengangkat seorang anak laki-laki yang memiliki hubungan darah dengan mereka. Waktu berlalu dan istri saya meninggal tiga tahun  lalu. Dia juga ingin mewarisi hartanya bahkan setelah  dia  meninggal.  PS  memiliki  rumah  yang  dibangun  pada  tahun  1992  dan  masih tinggal di sana. Dia ingin menjual rumahnya dan memberikannya kepada anak angkat atau mengganti nama. (Carterina Kunadi and Tantri Cahyaningsih 2020)Dari pemaparan di atas jelas bahwa pasti akan ada akibat hukum bagi anak angkat dan kerabat Pak PS sebagai orang tua angkat (ahli waris), sehingga peneliti melakukan analisis sebagai berikut berpikir untuk  melakukannya.  Cara  pemberian  perlindungan  hukum  terhadap  anak  angkat didasarkan pada KUHPerdata Hukum Islam.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  pendekatan  atau  teknik  yang  digunakan  untuk mengumpulkan,  menganalisis,  dan  menginterpretasi  data  dalam  suatu  penelitian.  Maka metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun suatu penelitian yang sedang dikaji  oleh  penulis.  Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  pada  judul Analisis  Perlindungan  Hukum  Pembagian  Warisan  Terhadap  Anak  Adopsi  Berdasarkan Hukum Perdata Islam yaitu kualitatif dengan menggunakan  pendekatan normatif yaitu apa yang  tertulis  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  atau  hukum  yang  dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan Anak Angkat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam
Adopsi menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah memperlakukan seorang anak dengan  penuh  kasih  sayang,  memberikan  nafkah,  pendidikan,  dan  memenuhi  segala kebutuhannya, namun tidak menjadikannya anak "nasab" sendiri (Isharyanto and Firdawaty 2022). Dalam pandangan Hukum Islam, mengadopsi anak diperbolehkan atau hukumnya adalah mubah. Namun, yang dilarang dalam hukum Islam adalah mengadopsi anak dengan cara  memasukkannya  secara  mutlak  ke  dalam  keluarga,  seolah-olah  memiliki  hubungan nasab. Ini termasuk memberikan hak waris dan larangan menikah dengan anggota keluarga yang mengadopsi.
Surat Al-Ahzab ayat 4-5 dapat dirangkum sebagai berikut:
1. Anak angkat bukanlah anak biologis.
2. Panggil anak angkat berdasarkan nama ayah kandungnya.
Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa yang dilarang adalah menganggap anak angkat sebagai anak biologis dalam segala aspek. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dengan Hukum  Adat  di  beberapa  daerah  di  Indonesia,  yang  menghilangkan  atau  memutuskan kedudukan  anak  angkat  dari  orang  tua  kandungnya.  Ini  adalah  prinsip  penting  dalam lembaga adopsi karena ketentuan tersebut menghapus hak-hak ayah kandung dan dapat mengubah  aturan  tentang  warisan.  Islam  mendorong  umatnya  untuk  memelihara  anak- anak yang tidak mampu, miskin, atau terlantar, namun tidak membolehkan memutuskan hubungan  dan  hak-hak  mereka  dengan  orang  tua  kandungnya.  Pemeliharaan  ini  harus berdasarkan niat penyantunan semata, sesuai dengan ajaran Allah. (Mahmurodhi 2021)
Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al- Qur’an surat Al -Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi :
Copyright @ Elsa Prida Br Tarigan, Jihan Aisyah Ramadhania, Risky Sakti Lumban Gaol, Taslima Amelia Taufiq, Tifany Laura Balqis, Parlaungan Gabriel Siahaan, Sri Hadiningrum
ىﺪﻬﻳ ﻞﻴﺒﺴﻟا ﻢهﻮﻋدا ﻻ ﻢﻬﺋﺎﺑ ﻮه ﻂﺴﻗا ﺪﻨﻋ ﷲا نﺎﻓ ﻢﻟ اﻮﻤﻠﻌﺗ ﻢهءﺎﺑا ﻢﻜﻧاﻮﺧﺎﻓ ﻰﻓ ﻦﻳﺪﻟا ﻢﻜﻴﻟاﻮﻣو
ﺲﻴﻟو ﻢﻜﻴﻠﻋ
حﺎﻨﺟ
ﺎﻤﻴﻓ ﺄﻄﺧا ﻢﺗ ﻪﺑ ﻦﻜﻟو ﺎﻣ تﺪﻤﻌﺗ
ﻮﻠﻗ
ﻢﻜﺑ نﺎآو ﷲا
ﺎﻤﻴﺣرارﻮﻔﻏ
Artinya  :      “…..  dan  Dia  tidak  menjadikan  anak -anak  angkatmu  sebagai  anak kandungmu  (sendiri).  Yang  demikian  itu  hanyalah  perkataanmu  di  mulut  saja,  dan Allah  mengatakan  yang  sebenarnya  dan  Dia  menunjukkan  jalan  yang  benar. Panggillah  mereka  (anak-anak  angkat  itu)  dengan  memakai  nama  bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak- bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu se-agama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terdapat apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS. Al -Ahzab:4-5) (Sasmiar, S.H. 2007).
Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengadopsi anak dengan memberikannya status yang sama dengan anak biologis.
Dalam konteks ini, adopsi ditekankan pada perlakuan penuh kasih sayang, pemberian nafkah,  pendidikan,  dan  pemenuhan  kebutuhan  anak,  bukan  sebagai  anak  biologis. Pemberian nama kepada anak angkat tidak menciptakan hubungan darah. Dalam hukum Islam, nama anak angkat tidak dijadikan dasar untuk hak waris, karena prinsip utama dalam pewarisan  adalah  hubungan  darah  (Evi  keristiana  2015).  Menurut  hukum  Islam, pengangkatan  anak  dapat  dibenarkan  jika  memenuhi  ketentuan-ketentuan  berikut: Hubungan darah antara anak angkat dan orang tua biologis serta keluarganya tidak boleh diputus.Anak  angkat  tidak  berhak  menjadi  pewaris  dari  orang  tua  angkatnya  dan  tetap menjadi pewaris dari orang tua kandungnya. Demikian pula, orang tua angkat tidak berhak mewarisi  dari  anak  angkatnya.  Anak  angkat  tidak  boleh  menggunakan  nama  orang  tua angkatnya secara langsung, kecuali sebagai tanda pengenal atau alamat. Orang tua angkat tidak  dapat  bertindak  sebagai  wali  dalam  pernikahan  anak  angkatnya.Dari  ketentuan- ketentuan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  prinsip  pengangkatan  anak  dalam  hukum Islam adalah pengasuhan, dengan tujuan agar anak tidak terlantar atau menderita dalam proses pertumbuhannya(Sasmiar, S.H. 2007).
Mengadopsi anak menurut Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai amal baik yang dilakukan  oleh  orang  yang  mampu  namun  tidak  dikaruniai  anak  oleh  Allah  SWT.  Ini dianggap sebagai bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah, melalui mendidik anak- anak terlantar, fakir miskin, dan yang membutuhkan. Usaha semacam ini tidak diragukan lagi  adalah amal yang  dihargai dan dipuji dalam Islam. Hal  ini  juga  sejalan  dengan misi keadilan sosial dalam Islam, di mana syariat memberikan kesempatan kepada orang kaya untuk  mendapatkan  pahala  dengan  memberikan  wasiat  dan  sebagian  hartanya  kepada
anak angkat, guna memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut di masa depan sehingga tidak terlantar  dalam pendidikannya dan  penghidupannya.  Oleh karena  itu,  rasa kemanusiaan yang tinggi merupakan misi utama Islam dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT.
Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Karena  anak  angkat  hanya  berada  dalam  pemeliharaan  orang  tua  angkat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 171 h KHI, statusnya tidak sama dengan anak kandung. Secara hukum, hak atas harta warisan tetap berada pada ahli waris yang sah. Dalam hukum waris Islam, anak angkat tidak mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, tetapi tetap diakui sebagai anak sah berdasarkan putusan pengadilan, tanpa memutuskan hubungan darah  dengan  orang  tua  kandungnya.  Prinsip  pengangkatan  anak  menurut  Kompilasi Hukum  Islam  adalah  manifestasi  keimanan  yang  mengandung  misi  kemanusiaan,  yang terwujud  dalam  bentuk  pemeliharaan  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  dengan memenuhi segala kebutuhannya(Geni and Muliya 2020). Dalam sistem pembagian harta warisan menurut hukum Islam, anak angkat tidak termasuk dalam kategori ahli waris yang terdiri dari tiga golongan: Ashabul Furudh, Ashabah, dan Dzawil Arham. Pasal 174 KHI juga menyatakan bahwa anak angkat tidak termasuk dalam kelompok ahli waris.
Pasal 174 KHI menyebutkan: Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki,  paman  dan  kakek.  Golongan  perempuan  terdiri  dari  :  ibu,  anak  perempuan, saudara  perempuan  dari  nenek.  Menurut  hubungan  perkawinan  terdiri  dari  :  duda  atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda(Andrizal and Daeng 2023). Menurut hukum Islam, anak angkat tidak  diakui  sebagai  dasar  atau  alasan  untuk  mewarisi,  karena  prinsip  utama  dalam pewarisan  adalah  hubungan  darah  atau  nasab.  Dalam  Islam,  adopsi  tidak  memberikan status kepada anak angkat sebagai anak kandung. Pengangkatan anak dalam Islam lebih ditekankan  pada  aspek  kasih  sayang,  pemberian  nafkah,  pendidikan,  dan  pemenuhan segala kebutuhannya. Oleh karena itu, anak angkat tidak dapat dijadikan dasar atau alasan untuk mewarisi, karena prinsip utama dalam hukum waris Islam adalah hubungan darah atau keturunan (Aisyah, Islam, and Alauddin 2020)
Meskipun anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris, mereka tetap berhak atas bagian dari harta warisan orang tua angkatnya. Mengingat kontribusi signifikan anak angkat terhadap  orang  tua  angkatnya,  mereka  dapat  menerima  bagian  warisan  melalui  wasiat wajibah. Jika anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka mereka berhak atas wasiat wajibah hingga maksimal 1/3 dari harta warisan orang tua angkat. Hal ini
sesuai dengan ketentuan dalam KHI pasal 209 ayat 2 yang menyatakan: "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya." (Indriani, Rato, and Susanti 2023). Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, istilah wasiat wajib disebutkan dalam Pasal 209 Ayat 1 dan Ayat 2 sebagai berikut:
Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai Pasal 193, dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Anak angkat yang tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Dengan demikian, Hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak dengan batasan tertentu, yaitu tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan perwalian, dan waris-mewarisi dari orang tua angkat. Anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap menggunakan nama ayah kandungnya.  Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tidak ada hubungan waris antara anak angkat dan orang tua angkat, tetapi mengakui pentingnya lembaga pengangkatan anak dengan memberikan wasiat wajibah untuk memperkuat hubungan antara anak angkat dan orang tua angkatnya (Setiawan 2017) Didalam permasalahan yang di analisis melalui website detik.com. Bapak PS selaku orang tua yang mengadopsi seorang anak setelah orang tua kandung anak tersebut meninggal, dan pengangkatannya telah disahkan oleh Pengadilan Negeri. Alasan di balik pengangkatan  anak  adalah  karena  Bapak  PS  dan  istrinya  tidak  memiliki  keturunan  sejak menikah pada tahun 1984. Setelah kematian istrinya, Bapak PS ingin mewariskan hartanya. Salah satu asetnya adalah sebuah rumah yang ingin dijual, dan dia ingin menyerahkan atau memindahkan kepemilikan rumah tersebut atas nama anak angkatnya. Dalam menanggapi permasalahan tersebut, hukum kewarisan Islam diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Berdasarkan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur transfer kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan ahli waris  yang  berhak,  dan  pembagian  bagian  masing-masing.  Jika  Pak  PS  tidak  memiliki keluarga selain satu anak angkat, maka anak angkat tidak dapat menerima warisan karena mereka bukanlah ahli waris. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum  Islam,  anak  angkat  yang  tidak  menerima  bagian  warisan  akan  diberikan  harta melalui  wasiat  oleh  orang  tua  angkatnya,  dengan  pemberian  wasiat  wajibah  maksimal sepertiga (1/3) dari harta peninggalan pewaris. Jika tidak ada ahli waris lain yang dipastikan, harta peninggalan istri Pak PS (setengah dari hasil penjualan rumah) dapat dibagi sebagai berikut:
Anak angkat akan menerima wasiat wajibah dengan nilai maksimal 1/3. Sebagai suami, Pak PS seharusnya memiliki hak waris sebesar setengah, karena tidak ada anak. Namun, karena  tidak  ada  ahli  waris  lain,  maka  sisa  harta  dengan  porsi  2/3  menjadi  hak  Pak  PS. Menurut Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang pewaris tidak memiliki ahli waris atau ahli warisnya tidak diketahui, maka harta peninggalan pewaris akan diserahkan kepada Baitul Mal berdasarkan putusan Pengadilan Agama untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum. Saat ini, harta tersebut dapat diserahkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ).  Namun,  karena  Pak  PS  memiliki  satu  anak  angkat,  sebelum  harta  peninggalan diserahkan  kepada  BAZ,  1/3  dari  harta  peninggalan  tersebut  dapat  diserahkan  sebagai wasiat wajibah kepada anak angkat. Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  hak  anak  angkat  terhadap  harta  warisan  adalah  sebagai berikut:  jika  anak  angkat  tidak  menerima  wasiat,  ia  akan  diberikan  wasiat  wajibah  yang maksimalnya hanya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Hak mewaris anak angkat tergantung  pada  keberadaan  anak  kandung  pewaris.  Jika  pewaris  tidak  memiliki  anak kandung, penentuan hak waris anak angkat akan bergantung pada tindakan dan kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkat dan dirinya sendiri. Namun, jika pewaris memiliki anak kandung, baik dari pernikahan yang sah maupun di luar pernikahan, maka penentuan hak waris akan melalui musyawarah antara anak angkat dan anak kandung yang sah.
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Angkat  Dalam  Pembagian  Warisan  Berdasarkan Hukum Islam
Menurut Pasal 1 butir 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 mengenai Pengangkatan  Anak,  pengangkatan  anak  dijelaskan  sebagai  tindakan  hukum  yang memindahkan tanggung jawab perawatan, pendidikan, dan pengasuhan seorang anak dari lingkungan orang tua kandung, wali yang sah, atau pihak lain ke dalam lingkungan keluarga orang tua  angkat  (Aisyah, Islam, and Alauddin 2020). Menurut hukum waris Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya, namun tetap diakui sebagai anak sah melalui keputusan pengadilan yang tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua  kandungnya.  Ini  karena  prinsip  pengangkatan  anak  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam melambangkan  keyakinan  yang  mengutamakan  kemanusiaan  dengan  memberikan perhatian penuh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak serta memenuhi semua kebutuhannya.Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa anak angkat tidak memiliki bagian warisan dari orang tua angkatnya karena tidak ada hubungan darah. Namun, jika anak tersebut memberikan kontribusi besar dalam merawat orang tua angkatnya selama hidup, apakah dia masih tidak berhak atas bagian warisan? Dan bagaimana perlindungan
hukum yang diberikan kepada anak angkat? Masalah ini telah menimbulkan ketidakadilan dalam akibat hukumnya. Salah satu dampak hukum dari pengangkatan anak adalah status anak angkat sebagai pewaris orang tua angkatnya. Namun, menurut hukum Islam, anak angkat  tidak  dianggap  sebagai  pewaris  karena  prinsip  utama  dalam  hukum  waris  Islam adalah adanya hubungan darah atau keturunan. Dengan kata lain, dalam konteks warisan menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak mempengaruhi status anak angkat; jika bukan anak kandung, mereka tidak dapat menerima warisan dari orang yang mengangkat mereka  (Taib,  Kasim,  and  Kamba  2023).Jika  anak  angkat  tidak  memperoleh  bagian  dari warisan,  mereka  dapat  mengajukan  permohonan  pembagian  sesuai  dengan  KHI,  baik melalui  hibah  maupun  wasiat  wajibah  dengan  batasan  maksimal  1/3  dari  harta  warisan orang  tua  angkat,  demi  melindungi  hak  ahli  waris  lainnya.  Wasiat  wajibah  ini  bertujuan untuk memastikan keadilan bagi orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin telah memberikan  jasa  besar  kepada  pewaris  tetapi  tidak  diakui  dalam  hukum  waris  Islam. Dengan menerapkan wasiat wajibah, mereka dapat menerima bagian dari harta warisan. Wasiat wajibah harus memenuhi dua syarat: pertama, penerima wasiat bukanlah ahli waris yang berhak menerima warisan, dan kedua, jika pewaris sebelumnya belum memberikan jumlah yang diwasiatkan kepada ahli waris yang memenuhi syarat, maka wasiat tersebut harus dilengkapi.
Jika wasiat melebihi sepertiga harta, wasiat tersebut hanya berlaku untuk sepertiga harta  tanpa  memerlukan  persetujuan,  sedangkan  bagian  yang  melebihi  sepertiga membutuhkan persetujuan dari para waris. Wasiat dapat memiliki tiga bentuk dalam situasi ini: Jika semua waris menyetujui wasiat yang dibuat oleh almarhum dan mereka mengetahui implikasi  hukumnya,  maka  jumlah  wasiat  diberikan  dari  harta  peninggalan  dan  sisanya dibagi antara para waris. Jika para waris menyetujui bagian yang melebihi sepertiga, maka wasiat  hanya  berlaku  untuk  sepertiga  tanpa  persetujuan  tambahan,  sedangkan  bagian sepertiga tersebut diberikan kepada penerima wasiat, sementara dua pertiga sisanya dibagi antara  para  waris.Jika  sebagian  waris  menyetujui  bagian  yang  melebihi  sepertiga, sedangkan yang lain tidak, maka harta peninggalan dibagi dua kali. Dari penjelasan tersebut, dapat  dipahami  bahwa  dalam  "wasiat  wajibah",  jumlah  yang  diwasiatkan  tidak  boleh melebihi sepertiga dari harta warisan. Berdasarkan argumen tersebut, dapat disimpulkan bahwa  proses  pembagian  warisan  hanya  melibatkan  kedua  belah  pihak  keluarga  secara langsung tanpa adat istiadat, dan setelah pembagian tersebut, anak angkat memiliki hak untuk menerima bagian dari harta warisan dari orang tua angkatnya melalui musyawarah dan  mufakat.  Pengangkatan  anak  merupakan  fenomena  sosial  yang  telah  berlangsung dalam  masyarakat  sejak  lama.  Di  masyarakat  atau  budaya  yang  mengutamakan  garis
keturunan, anak dianggap sebagai aset yang berharga. Ketidakhadiran anak dalam keluarga akan  menyebabkan  kurangnya  kehadiran  dalam  dinamika  keluarga.  Oleh  karena  itu, pengangkatan anak merupakan salah satu langkah yang dapat diambil oleh keluarga yang tidak  memiliki  keturunan,  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Tindakan  ini berdampak pada pembentukan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua yang mengangkatnya. Praktek ini tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana anak angkat didefinisikan sebagai anak yang, melalui keputusan pengadilan, bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari, pendidikan, dan lain-lain, yang sebelumnya menjadi tanggung jawab orang tua kandungnya (Mochtar 2013). Wasiat wajibah tersebut, bukan dimaksudkan sebagai warisan tetapi merupakan wasiat yang diambilkan dari harta peninggalan si mayat yang dalam hal pelaksanaannya tidak tergantung pada persetujuan si mayat. Jadi walaupun anak  angkat  tidak  mendapatkan  warisan  dan  wasiat  dari  si  mayat  ketika  masih  hidup, mereka akan tetap mendapatkan harta peninggalan tidak melebihi 1/3 dari harta si mayat dengan jalan wasiat wajibah. Wasiat wajibah yang dimaksud diatas adalah tindakan yang dilakukan oleh hakim sebagai aparat negara untuk memaksa memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada para pihak diatas. Wasiat wajibah itu berfungsi sebagai pengalihan hak kepada orang yang bukan ahli waris (anak angkat dan orang tua angkat) sebagaimana yang ditentukan oleh hukum waris Islam, maka KHI  menetapkan  batas  sebanyak-banyaknya  1/3  dari  harta  peninggalan  orang  tua angkatnya.  Oleh  karena  wasiat  wajibah  ini  mempunyai  titik  singgung  secara  langsung dengan hukum kewarisan Islam, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim  dalam  menetapkannya  dalam  proses  pemeriksaan  perkara  waris  yang  diajukan kepadanya.    Wasiat  wajibah  tidak  dimaksudkan  sebagai  bagian  dari  warisan,  melainkan sebagai  perintah  yang  berasal  dari  harta  peninggalan  si  mayat  dan  tidak  memerlukan persetujuan dari si mayat dalam pelaksanaannya. Meskipun anak angkat tidak diwarisi atau diwasiatkan oleh si mayat selama hidupnya, mereka masih berhak menerima sebagian harta peninggalan tidak lebih dari 1/3 melalui wasiat wajibah. Wasiat wajibah ini diterapkan oleh hakim sebagai otoritas negara untuk memastikan putusan wasiat yang wajib bagi pewaris yang telah meninggal, yang kemudian diberikan kepada pihak-pihak yang berhak. Fungsi wasiat  wajibah  adalah  untuk  mengalihkan  hak  kepada  penerima  yang  bukan  ahli  waris, seperti anak angkat dan orang tua angkat, sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang diatur dalam KHI dengan batasan maksimum 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkat. Karena wasiat wajibah  ini  berkaitan langsung  dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam, keputusan  pelaksanaannya  diserahkan  kepada  kebijaksanaan  hakim  dalam  menangani kasus  waris  yang  diajukan  kepadanya.  Perlindungan  hukum  represif  tercermin  melalui
putusan hakim yang mengakui hak anak angkat untuk mewarisi dari orang tua angkatnya. Ini menandakan adanya perlindungan dan kepastian hukum yang diberikan kepada anak angkat terkait warisan(Carterina Kunadi and Tantri Cahyaningsih 2020).

## SIMPULAN
Beberapa  kesimpulan  dapat  ditarik  dari  pembahasan  di  atas.  Artinya,  pertama, dalam ayat  4-5  surat al-Azab, anak angkat bukanlah anak  kandung dan  anak angkat tersebut diberi nama sesuai dengan nama ayah kandungnya. Oleh karena itu, menurut hukum  Islam,  dilarang  dalam  segala  hal  memperlakukan  anak  angkat  sebagai  anak kandung. Sebab dalam kompilasi hukum Islam, pengangkatan anak tidak memisahkan hubungan  darah  antara  anak  angkat  dengan  orang  tua  kandungnya.  Kedua,  apabila pembagian    warisan  menurut  hukum  Islam,  maka  anak  angkat  tidak  termasuk  dalam kategori  ahli  waris.  Kategori  ahli  waris    terdiri  dari  tiga  kelompok:  Ashabur-Khurd, Ashabah,  dan  Zawil  Alham.  Hal  ini  dibuktikan  dalam  Pasal  174  KHI  yang  menyatakan bahwa  anak  angkat  tidak  termasuk  dalam    kelompok  ahli  waris.  Karena  asas  pokok pewarisan adalah kekerabatan atau keturunan, maka pengangkatan anak tidak diterima sebagai dasar atau alasan pewarisan. Meskipun anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris,  namun  mereka  tetap  berhak  mendapat  bagian  dari  harta  warisan  orang  tua angkatnya. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 209 Ayat 2 UU yang menyatakan bahwa ``Anak angkat yang tidak menerima wasiat, wajib menerima wasiat pengikat sebanyak- banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Ketiga, perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam pembagian harta warisan berdasarkan perlindungan hukum yang bersifat menindas, sebagaimana tercermin dalam putusan hakim bahwa anak angkat berhak mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Hal ini menunjukkan bahwa anak angkat diberikan perlindungan hukum dan kepastian mengenai pewarisan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisyah, Nur, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. 2020. “Anak Angkat Dalam Hukum.”
2: 101 – 13.
Andrizal,  Andrizal,  and  Mohammad  Yusuf  Daeng.  2023.  “Penyelesaian  Sengketa Kewarisan  Anak  Angkat  Yang  Memiliki  Keterangan  Indentitas  Sebagai  Anak Kandung.” Jurnal Ilmu Hukum 12(1): 63.
Carterina  Kunadi,  Lisa,  and  Diana  Tantri  Cahyaningsih.  2020.  “Perlindungan  Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Di Indonesia.” Jurnal Privat Law 8(2): 281.
Evi keristiana. 2015. “Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus
Tentang Pengesahan Anak Angkat Dan Pembagian  Harta  Warisan Di Pengadilan Negeri Kudus).” Unnes Repository. https://lib.unnes.ac.id/617/.
Geni,  Putri  Lenggo,  and  Liya  Sukma  Muliya.  2020.  “Kedudukan  Anak  Angkat  Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam ( Kasus Di Daerah Sulawesi Selatan - Adat Bugis ).” Prosiding Ilmu Hukum 6(2): 639 – 43.
Indriani, Dewi, Dominikus Rato, and Dyah Ochtorina Susanti. 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Atas Hak Mewaris Menurut Hukum Waris Yang Berlaku Di Indonesia.” 11(9): 2223– 33.
Isharyanto, Hendy, and Linda Firdawaty. 2022. “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Untuk Perlindungan  Anak  Di  Dinas  Sosial  Kabupaten  Way  Kanan  Lampung  Perspektif Mashlahah Pendahuluan Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ( UU Perlindungan Anak ) Dengan. ” 05.
Mahmurodhi,  Mahmurodhi.  2021.  “Kedudukan  Hukum  Anak  Angkat  Menurut  Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan.” Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan 8(2): 188 – 207.
Mochtar,  Zeila.  2013.  “No  TitleHAK  ANAK  ANGKAT  ATAS  HARTA  WARISAN  DALAM HUKUM PERDATA.” Lex et Societatis I(3).
P.N.H  SIMANJUNTAK,  S.H.,  M.KN.  2024.  KENCANA HUKUM  PERDATA  INDONESIA. https://mkn.usu.ac.id/images/4.pdf.
Sasmiar, S.H., M.H. 2007. “Jurnal Ilmu Hukum.” Jurnal Ilmu Hukum PENGANGKATAN (54):
1 – 14.
Setiawan, Eko. 2017. “Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi)
Dalam Kajian Normatif Yuridis.” Muslim Heritage 1(2): 43 – 62.
Taib, Kasim, and Kamba. 2023. “Tinjauan Hukum Pembagian Harta Waris Kepada Anak Angkat  Tanpa  Melihat  Kedudukan  Ahli  Waris  Utama.” Doktrin:  Jurnal  Dunia  Ilmu Hukum dan Politik 1(3): 129 – 49.