## PENGUKURAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO

## Tomy Rudyanto
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo tomyrudyanto@yahoo.com
Imam Suroso Fakultas Ekonomi dan bisnis imamsuroso.unej@gmail.com
Agung Budi S.

## Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
Abstract:  Performance  measurement  is  critical  for  public  sector organizations to determine the sucess level in implementing strategies to achieve its vision and mission. Therefore, an analytical tool is needed to measure  government  performance  and  to  provide  comprehensive information  from  both  financial  and  non-financial  aspects.  The  use  of balanced  scorecard  as  the  measurement  method  could  broaden  the perspective,  not  only  from  the  financial  perspective,  but  also  from  the customer,  internal  business  processes,  and  learning  and  growth perspectives. The objective of this study was to analyze the performance of the Department of Marine and Fisheries of Situbondo Regency in 2015 using a balanced scorecard approach. This was a descriptive qualitative research applying a case study. The informants were the local people and staffs of the Department of Marine and Fisheries of Situbondo Regency. Value  for  money  analysis  was  used  in  measuring  financial  perspective and  service  quality  (servqual),  while  Important  Performance  Analysis (IPA) used in measuring other perspectives. Conclusion was drawn based on the scoring results. Results showed that, in overall, the performance of the  Department  of  Marine  and  Fisheries  of  Situbondo  Regency  was  in “good” category. Results of servqual analysis showed that all aspects had negative  values,  meaning  that  the  expectations  were  higher  than perceptions  so  the  performance  should  be  improved  based  on  the priorities indicated in the IPA analysis.
Keywords: Performance Measurement, Balanced Scorecard.
Abstrak: Pengukuran  kinerja  dibutuhkan  oleh  organisasi  sektor  publik untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan strategi  dalam upaya pencapaian visi dan misi.Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah alat analisis yang  dapat  mengukur  kinerja  pemerintah  dan  dapat  memberikan informasi  yang  komprehensif  baik  dari  aspek  keuangan  maupun  non keuangan. Penggunaan balanced scorecard sebagai metode pegukuran berperan  memperluas  perspektif  tidak  hanya  mengukur  dari  perspektif keuangan  saja  tetapi  juga  dari  perspektif  pelanggan,  perspektif  proses bisnis  internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan  Kabupaten  Situbondo  pada  tahun  2015  dengan  pendekatan balanced  scorecard. Penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Informan berasal dari masyarakat dan staf Dinas  Kelautan  dan  Perikanan.  Analisis value  for  money digunakan dalammengukur  perspektif  keuangan  dan service  quality(servqual)
sedangkan Important  Performance  Analysis (IPA)  digunakan  dalam mengukur  perspektif  lainnya.  Kemudian  dilakukan scoring secara keseluruhan untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  secara  keseluruhan,  kinerja  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Kabupaten  Situbondo  mas uk  dalam  kategori  “baik”. Analisis servqual menunjukkan semua aspek bernilai negatif yang artinya harapan  yang  dimiliki  lebih  tinggi  dari  persepsinya,  sehingga  perlu ditingkatkan  kinerjanya  berdasarkan  skala  prioritas  yang  ditunjukkan pada analisis IPA.
Kata Kunci: Pengukuran Kinerja, Balanced Scorecard.

## PENDAHULUAN
Pelayanan publik merupakan bagian dari pelaksanaan birokrasi pemerintah, tujuan penyelenggaraan birokrasi adalah menghasilkan sesuatu yang bernilai secara cepat, tepat, dan dengan biaya yang sangat murah. Untuk mengetahui kinerja sebuah organisasi publik diperlukan sebuah pengukuran kinerja sehingga dapat diketahui apakah organisasi tersebut telah  berhasil  mencapai  visi  dan  misinya  melalui  pelaksanaan  strategi  yang  telah dirumuskannya.  Pengukuran  kinerja  bertujuan  untuk  memberikan  arahan  dalam penyusunan rencana kerja serta sebagai bahan evaluasi kerja yang telah dilakukan dalam mencapai sasaran organisasi (Mutaqien, 2006: 20).
Pengukuran  kinerja  pada  awalnya  hanya  difokuskan  pada  pengukuran  aspek keuangan saja. Pengukuran aspek finansial saja tidak mampu memberikan gambaran yang obyektif  dan  komprehensif  terhadap  kinerja  organisasi  secara  keseluruhan  karena  tidak mampu menguraikan strategi-strategi yang telah dilakukan oleh organisasi dalam mencapai target  dan  tujuan  organisasi.  Peran Balanced  Scorecard dalam  pengukuran  kinerja organisasi adalah memperluas perspektif atau pendekatan pada setiap unit organisasi yang saling berkaitan dalam melaksanakan strategi organisasi, dan tidak hanya melalui perspektif keuangan  saja  namun  juga  melalui  perspektif  pelanggan,  perspektif  bisnis  internal  dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (Kaplan dan Norton, 2000: 18)
Pengukuran  kinerja  yang  selama  ini  dilakukan  di  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten Situbondo masih belum menggunakan balanced scorecard dan masih berfokus pada pengukuran kinerja dari aspek keuangan saja. Motivasi penggunaan BSC pada Dinas Kelautan dan Perikanan adalah untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang pengukuran  kinerja  di  instansi  tersebut  dari  aspek  non  keuangan.  Sektor  kelautan  dan perikanan  merupakan  salah  satu  sektor  unggulan  di  Kabupaten  Situbondo  sehingga pengukuran  kinerja  pada  instansi  pemerintah  tersebut  diharapkan  dapat  memberikan masukan  bagi  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten  Situbondo,  khususnya pembangunan sektor perikanan dan kelautan.
Machmud  (2013)  menyatakan  bahwa  konsep balanced  scorecard memadukan kinerja anggaran keuangan dengan kinerja non keuangan sehingga sangat relevan untuk
diterapkan pada pengukuran kinerja pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik. APBD harus disusun dengan kinerja untuk mencapai output, outcome, benefit dan impact yang selaras dengan misi dan visi yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  tersebut,  maka  diperlukan  sebuah pengukuran  kinerja  untuk  memberikan  gambaran  menyeluruh  dengan  mengakomodasi pengukuran  kinerja  dari  berbagai  aspek  baik  aspek  keuangan  maupun  aspek  non keuangan.  Pemakaian  konsep balanced  scorecard diharapkan  mampu  memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap pengukuran kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan  Kabupaten  Situbondo.  Tujuan  penelitian  penelitian  ini  adalah  untuk “Menganalisis  kinerja  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Situbondo  pada  tahun 2015  dengan  pendekatan  aspek  keuangan  dan  non  keuangan  melalui  pendekatan balanced scorecard .”

## Metodologi
Penelitian  ini  tergolong  dalam  penelitian  kualitatif  dengan  studi  kasus,  proses pengambilan  kesimpulan  dilakukan  dengan  metode  deduktif  dan  induktif.  Data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Responden terdiri dari karyawan PNS di DKP serta stakeholder . Sedangkan informan terdiri dari Kepala Dinas, Kasubbag  Perencanaan,  Kepala  UPTD,  staff  DKP  dan stakeholder yang  menggunakan jasa pelayanan instansi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Data primer dalam penelitian diperoleh dengan teknik wawancara, teknik kuesioner dan dokumentasi.Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber data secara tidak langsung, yang dapat berupa dokumen, laporan, arsip, media cetak, media elektronik dan studi pustaka yang berkaitan dengan tema dan fokus penelitian.
Penentuan sampel dalam penelitian  ini menggunakan  teknik purposive sampling dimana penentuan sampel ditentukan secara sengaja oleh peneliti dengan memperhatikan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010:122).
Teknik  analisis  data  secara  deskriptif  dilakukan  dengan  menyajikan  data  yang diperoleh dari hasil kuesioner dalam bentuk tabel, diagram atau grafik. Data-data yang akan ditampilkan dalam bentuk analisis deskriptif meliputi data yang diperoleh dari  metode BSC yang terdiri dari empat pendekatan, yaitu:
a.  Perspektif  Keuangan,  yaitu  analisis  terhadap  kinerja  keuangan  diukur menggunakan value for money dengan menganalisis rasio ekonomis, efisiensi dan efektifitas anggaran. Analisis perspektif keuangan dilakukan sebagai berikut:
Ekonomis= Realisasi Belanja x 100% Anggaran Belanja
Efisiensi= Realisasi Belanja x 100% Realisasi Pendapatan Efektivitas= Realisasi Penerimaan PAD x 100%
Target Penerimaan PAD
b.  Perspektif  Pelanggan,  pada  perspektif  ini  akan  dilakukan  pengukuran menggunakan  lima  dimensi  seperti Tangibility yang  meliputi  tampilan  fisik bangunan, sarana dan prasarana, penampilan pegawai, serta ketersediaan fasilitas pendukung; Reliability ,  yaitu  kesediaan  para  pegawai  dalam  memberikan pelayanan secara tepat dan akurat; Responsiveness , yaitu kerelaan pegawai dalam memberikan pertolongan dan tanggapan terhadap keluhan publik; Assurance , yaitu kemampuan para petugas dalam memberikan keyakinan terhadap stakeholder dan Emphaty ,  yaitu  mencakup  perlakuan  dan  perhatian  petugas  dalam  memberikan pelayanan kepada stakeholder .
c.  Perspektif proses bisnis internal memfokuskan pada indikator kualitas jasa dengan menggunakan tiga dimensi yaitu dimensi fasilitas yang mencakup peralatan kerja seperti  komputer,  printer,  fasilitas  internet,  kendaraan  operasional  dan  sarana penunjang lainnya yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan dalam kondisi baik dan layak pakai; sumberdaya manusia yang dimiliki oleh instansi telah tepat jumlah dan  tepat  spesialisasi,  artinya  pegawai  yang  dimiliki  jumlahnya  sesuai  dengan kebutuhan  serta  memiliki  kualifikasi  dan  latar  pendidikan  yang  mendukung pelaksanaan teknis pembangunan kelautan dan perikanan; dan proses yang dimiliki dan  diterapkan  oleh  instansi  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Hal  ini mencakup kesesuaian jadwal pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan yang terdapat  di  rencana  kerja,  pegawai  mampu  mengatasi  hambatan  dalam pekerjaannya, pegawai mampu memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan standart pelayanan minimum (SPM).
d.  Perspektif  pertumbuhan  dan  pembelajaran  meliputi  dua  dimensi  yaitu  dimensi kemampuan  yang  meliputi  kepuasan  pegawai  terkait  kebijakan  instansi  dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam meningkatkan kinerja organisasi  dan  dimensi  kemampuan  yang  meliputi  kepuasan  pegawai  terkait kebijakan  instansi  dalam  meningkatkan  pengetahuan  dan  kemampuan  pegawai dalam meningkatkan kinerja organisasi
Skala pengukuran pada aspek non keuangan digunakan skala likert dimana untuk pengukuran secara kualitatif maka digunakan pemberian skor sebagai berikut: 5 = sangat puas/setuju,  4  =  puas/setuju,  3=cukup  puas/setuju,  2=tidak  puas/setuju,  1=sangat  tidak puas/setuju (Riduwan, 2009:12). Kualitas pelayanan akan ditampilkan dalam bentuk grafik
dengan menggunakan Importance-Performance Analysis (IPA) (Martilla dan James, 1977). Untuk melihat apakah kualitas kinerja yang diberikan sesuai dengan kualitas kinerja yang diharapkan  maka  dipergunakan  analisis  skor  servqual.  Nilai  skor  rata-rata  dibandingkan antara nilai rata-rata skor persepsi dan nilai rata-rata skor harapan, sehingga diperoleh nilai servqual atau gap yang dapat bernilai negatif dan positif.
Skor servqual digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diterima oleh pelanggan (Tjiptono, 2005:137), yang dihitung dengan rumus:
Skor ServQual = Total Skor Persepsi – Total Skor Harapan
Hasil  perhitungan  skor  ServQual  diinterprestasikan  dengan  kategori  sebagai berikut:
a.  Jika menghasilkan angka positif, berarti kualitas pelayanan yang dirasakan melebihi tingkat pelayanan yang diharapkan atau sangat baik ( Excellent ).
b.  Jika menghasilkan angka negatif, berarti kualitas pelayanan yang dirasakan masih dirasa kurang bila dibandingkan dengan yang diharapkan atau tidak memuaskan (Poor ).
c.  Jika  menghasilkan  angka  nol,  berarti  kualitas  pelayanan  yang  dirasakan  sesuai dengan tingkat pelayanan yang diharapkan atau sangat baik (Good ).
Dalam  metode  pengambilan  keputusan  terhadap  hasil  yang  diperoleh  pada pengolahan data deskriptif menggunakan skala dan instrument berikut :
1.  Perspektif Keuangan
Parameter yang di gunakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996
a.  Ekonomis
Tabel 1
Nilai (%) Kategori >100% Tidak efisien 90%-100% Kurang efisien 80%-90% Cukup efisien 60%-80% Efisien <60% Sangat efisien
b.  Efisiensi
Tabel 2 Nilai (%) Skala Kategori <60% 5 Sangat efisien
Nilai (%) Skala Kategori 60%-80% 4 Efisien 80%-90% 3 Cukup efisien 90%-100% 2 Kurang efisien >100% 1 Tidak efisien
c.  Efektivitas
Tabel 3
Nilai (%) Kategori >100% Sangat Efektif 90%-100% Efektif 80%-90% Cukup efektif 60%-80% Kurang efektif <60% Tidak efektif
2.  Untuk  Perspektif  Pelanggan,  Perspektif  Proses  Bisnis  Internal  dan  Perspektif Pertumbuhan  dan  Pembelajaran,  tingkat  kepuasan  pelanggan  diukur  dengan menggunakan rumus:
Tingkat Kepuasan = Skor persepsi
x 100%
Skor Harapan
Dengan kriteria pengambilan keputusan menurut Sugiyono (2010) adalah:
Tabel 4 Nilai (%) Skala Kategori 84,01%-100% 5 Sangat Puas 68,01%-84% 4 Puas 52,01%-68% 3 Cukup puas 36,01%-52% 2 Kurang puas 20,00-36% 1 Sangat tidak puas
Untuk mengetahui kinerja secara keseluruhan maka dilakukan pembobotan untuk masing-masing kinerja berdasarkan perspektif Balanced Scorecad.  Metode pembobotan menggunakan  teknik  pembobotan  Dally  (2010)  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan penulisan.
Setelah melakukan pembobotan dan di dapatkan nilai total skor, maka skor kinerja akhir Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo dengan pendekatan Balanced scorecard dinilai dengan skala likert seperti pada table 5 berikut:
Tabel 5 Nilai (Skor) Skala Kategori 115-135 5 Sangat Baik 93-114 4 Baik 71-92 3 Cukup Baik 49-70 2 Tidak Baik 27-48 1 Sangat Tidak Baik
Sumber: Sugiyono, 2010 diolah kembali

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perspektif Keuangan
Analisis terhadap kinerja keuangan dilakukan dengan menganalisis nilai value for money yaitu dengan menganalisis nilai ekonomis, efisiensi dan efektifitas anggaran sebagai berikut:
a.  Ekonomis
Pagu  anggaran  DKP  Situbondo  pada  tahun  2015  adalah  sebesar  Rp 16.337.974.086,-  dengan  realisasi  hingga  akhir  masa  anggaran  adalah  sebesar  Rp 15.561.969.500,-  .  Terdapat  selisih  antara  pagu  anggaran  dengan  realisasinya  yaitu sebesar Rp 776.004.586,-. Tingkat penyerapan anggaran adalah sebesar 95,25%. Dalam hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  pelaksanaan  kegiatan  di  DKP  Situbondo  dikategorikan Ekonomis.
b.  Efisiensi
Penghitungan  nilai  efisiensi  anggaran  tahun  2015  di  DKP  Situbondo  adalah 222,28%. penyerapan anggaran di DKP Situbondo dikategorikan Tidak Efisien.
c.  Efektivitas
Hasil  capaian  kinerja  pendapatan  DKP  Situbondo  pada  tahun  2015  adalah  Rp 69.821.000,- dari  target pendapatan sebesar Rp 61.000.000,-. Dari hasil  capaian kinerja tersebut maka dapat dihitung tingkat efektivitasnya adalah 114,46%, dan termasuk dalam kategori Sangat Efektif.
Hasil  wawancara  pada  perspektif  keuangan  didapatkan  keterangan  bahwa diperlukan perhitungan potensi perikanan untuk menaikkan PAD.
Analisa Service Quality ( Servqual )
Tabel 6   Skor Servqual Berdasarkan Peringkat Keterangan Persepsi  Harapan  GAP Sistem promosi pegawai 3,1 4,38 -1,29
Keterangan Persepsi  Harapan  GAP Kesesuaian jumlah pegawai 2,76 4,05 -1,29 Tangible 3,16 4,41 -1,26 Kesesuaian kualifikasi pegawai 3,19 4,24 -1,05 Kondisi ruang kerja 3,19 4,43 -1,24 Kesesuaian pendidikan pegawai 2,95 4,19 -1,24 Responsiveness 3,33 4,5 -1,17 Reliabiity 3,37 4,5 -1,13 Empathy 3,44 4,52 -1,08 Assurance 3,47 4,53 -1,07 Kondisi ketersediaan sarana prasarana 3,38 4,43 -1,05 Jumlah ketersediaan sarana prasarana 3,33 4,33 -1 Ketepatan pelaksanaan program dengan perencanaan 3,43 4,38 -0,95 Sistem reward dan punishment 3,14 4,1 -0,95 Pembinaan oleh pimpinan 3,67 4,52 -0,86 Kemampuan pegawai dalam mengatasi hambatan 3,52 4,38 -0,86 Komunikasi diantara pegawai 3,62 4,43 -0,81 Kesesuain pemberian pelayanan (SPM) 3,52 4,33 -0,81 Pemberian kesempatan untuk meningkatkan kompetensi  3,48 4,29 -0,81 Pemberian kesempatan melanjutkan pendidikan 3,62 4,38 -0,76 Kelayakan sarana dan prasarana 3,52 4,24 -0,71 Kondisi lingkungan pekerjaan 3,76 4,38 -0,62 Sistem absensi 4,24 4,52 -0,29 Sistem kerjasama tim 4,29 4,33 -0,05
Berdasarkan tabel servqual didapatkan semua aspek bernilai negatif yang berarti bahwa haapan yang diinginkan pelanggan lebih tinggi dari persepsi yang dia rasakan saat ini.  Sehingga  dapat  disimpulkan  kinerja  dinas  masih  belum  memuaskan  sepenuhnya (POOR). Nilai Gap terbesar terdapat pada aspek sistem promosi pegawai yang ditunjukkan pada nilai –1,29 dan diikuti dengan aspek kesesuaian jumlah pegawai yang juga didapatkan nilai negatif  -1,29  , hal  ini menunjukkan aspek promosi pegawai  dan kesesuaian jumlah pegawai merupakan dimensi yang paling memberikan efek langsung terhadap kepuasan pelanggan.Pangkat dan jabatan akan berdampak baik terhadap peningkatan kesejahteraan secara finansial maupun  aktualisasi  diri.  Pegawai membutuhkan sistem promosi jabatan yang adil dan transparan Aspek kesesuaian jumlah pegawai juga tidak kalah pentingnya.
Jumlah pegawai harus seimbang dengan beban kerja dinas. Jumlah pegawai yang terlalu sedikit akan mempengaruhi kinerja karena beban kerja yang berlebih.
Untuk nilai Gap terkecil terdapat pada aspek sistem kerjasama tim, didapatkan nilai -0,05  dimana  hampir  mendekati  0,  yang  berarti  bahwa  perspektif  kinerja  sudah  hampir mendekati  harapan.  Berdasarkan  data service  quality ,  diperlukan  analisa  untuk menentukan skala prioritas dalam usaha perbaikan dari setiap aspek yang ada. Cara untuk menentukan  skala  prioritas  perbaikan  yang  ada  adalah  dengan  menggunakan  metode Importance Performance Analysis (IPA). Metode IPA akan di tampilkan dalam pembahasan berikutnya.
Analisis Importance Performance Analysis (IPA)

## Tabel 7
Kuadran Faktor Perspektif Keterangan 1 Reliability / Tampilan Fisik Responsiveness / Daya Tanggap
Assurance / Jaminan
Empathy / Perhatian Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan Pegawai Ketepatan Pelaksanaan Program dengan Perencanaan Kondisi ruang kerja Sistem Promosi Pegawai Komunikasi di antara Pegawai Merupakan faktor prioritas
utama,  faktor  ini  dianggap sangat penting oleh pelanggan, namun  untuk  saat  ini  kinerja dinas  kelautan  dan  perikanan masih  dianggap  belum  dapat memuaskan
harapan.
Diperlukan  fokus  dan  kerja keras untuk meningkatkan kinerja pada kuadran ini. 2 Kualifikasi Pegawai Kemampuan Mengatasi Hambatan Pembinaan oleh Pimpinan Sistem Absensi Faktor-faktor  pada  kuadran  ini sangat penting dan merupakan faktor  penunjang  kepuasan pelanggan.  Pelanggan  sudah sangat puas oleh kinerja dinas,
diharapkan dinas kelautan  dan perikanan dapat mempertahankan prestasi yang telah dicapai.
Kuadran Faktor Perspektif Keterangan 3 Tangible / Dimensi Fisik Jumlah Sarana dan Prasarana Jumlah Pegawai Pemberian Kesempatan Meningkatkan Kompetensi Sistem Reward dan Punishment Pada kuadran ini faktor –faktor yang ada dianggap tidak penting  karena  tidak  terlalu diharapkan  oleh  pelanggan.
Sehingga  dinas  kelautan  tidak perlu  memprioritaskan  atau memberi  perhatian  lebih  pada faktor tersebut. 4 Kelayakan Sarana dan Prasarana Kesesuaian Pemberian Pelayanan Pemberian  Kesempatan  Melanjutkan Pendidikan Kondisi Lingkungan Pekerjaan Kerjasama Tim Faktor –faktor pada kuadran ini dianggap  tidak  terlalu  penting oleh  pelanggan  dan  tidak diharapkan,  sehingga  dinas dapat mengalokasikan sumberdayanya  untuk  prioritas yang lebih utama dahulu.
Hasil wawancara dengan informan pada perspektif pelanggan perlu peningkatan kinerja  pada  aspek  tangible  untuk  perluasan  halaman  tempat  pelelangan  ikan, reliability dengan  meningkatkan  ketrampilan  agar  dapat  memberi  solusi  yang  ekonomis, responsiveness bekerja  sama  dengan  kelompok  masyarakat  pengawas  dalam penanganan konflik dan menjaga ekosistem, emphaty penambahan jumlah petugas dalam melakukan pelayanan masyarakat.
Hasil  wawancara  perspektif  proses  bisnis  internal  didapatkan  perlunya  diadakan perbaikan maupun update teknologi baru seperti komputer dan internet untuk kelancaran operasional. Perlunya penambahan pegawai dengan kualifikasi keahlian serta pendidikan yang sesuai dengan beban kerja. Penyusunan rencana dan program kerja harus memiliki manfaat terhadap masyarakat.
Hasil wawancara perspektif pertumbuhan dan pembelajaranmenyatakan kebijakan pimpinan  untuk  memfasilitasi  pegawai  dalam  meningkatkan  disiplin  serta  motivasi  kerja sudah dilakukannamun kondisi ruang kerja a kurang nyaman karena sempit dan pengap.

## Skala dan Instrumen Pengukuran
Pada metode skoring berdasarkan kriteria skala dan instrument pengukuran, maka didapat nilai kinerja BSC secara keseluruhan:
Tabel 8 Format Bobot Keseluruhan Balanced Scorecard No. Perspektif Dimensi Aspek Yang diukur Skor (1-5) 1. Keuangan Anggaran 1.Ekonomis 2.Efisiensi 3.Efektifitas 4 1 5 Skor  Keseluruhan 10 2. Pelanggan Kepuasan Pelanggan 1. Tangibility 2. Reliability 3. Responsiveness 4. Assurance 5. Emphaty 4 4 4 4 4 Skor Keseluruhan 20 3. Proses  Bisnis Internal Fasilitas 1.Kondisi Sarana Prasarana 2.Jumlah Sarana Prasarana 3.Kelayakan Sarana Prasarana 4 4 4 Sumberdaya Manusia 1. Kesesuaian Jumlah Pegawai 2. Kesesuaian Kualifikasi pegawai 3. Kesesuaian Pendidikan Pegawai 4 4 4 Proses 1. Ketepatan pelaksanaan program dengan perencanaan 2.    Kemampuan  pegawai  dalam mengatasi hambatan 3. Kesesuain pemberian pelayanan 4 4 4 Skor Keseluruhan 36 4. Pertumbuhan dan Pembelajaran Kemampuan 1.  Pemberian  kesempatan  untuk meningkatkan kompetensi 2. Pemberian kesempatan melanjutkan pendidikan 3. Kondisi ruang kerja 4. Pembinaan oleh pimpinan 5.  Kondisi lingkungan pekerjaan 4 4 4 4 5 Motivasi 1.  Sistem absensi 2.  Sistem promosi pegawai 5 4
Didapatkan data total skor 109, merujuk pada Tabel 5 Nilai Kinerja Akhir Balanced Scorecard , disimpulkan kinerja secara keseluruhan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan metode balance scorecard dikategorikan Baik.

## Kesimpulan
Berdasarkan analisa dan pembahasan hasil penelitian maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1.  Perspektif keuangan menggunakan analisa value for money yang mengukur tingkat ekonomis,  efisiensi  dan  efektifitas.  Dari  hasil  perhitungan  di  dapatkan  data  pada aspek  ekonomis  dengan  tingkat  penyerapan  anggaran  95,25%,  masuk  dalam kategori ekonomis. Pada aspek efisiensi sebesar 222,88% masuk dalam kategori tidak  efisien,  sedangkan  aspek  efektifitas    memiliki  nilai  114,46%  dimana dikategorikan sangat efektif.
2.  Perspektif pelanggan memiliki 5 dimensi yaitu tangible, reliability ,responsiveness, assurance dan emphaty , kualitas kinerja ke 5 dimensi tersebut rata-rata memiliki skor 4 yang dikategorikan baik, namun masih perlu peningkatan kinerja berdasarkan analisa  servqual  yang  bernilai  negatif  yang  berarti  kualitas  pelayanan  yang diharapkan masih lebih tinggi bila dibanding yang pelayanan yang dirasakan
3.  Perspektif proses bisnis internal memiliki 3 dimensi yaitu dimensi fasilitas, dimensi sumberdaya  manusia,  dan  dimensi  proses,  masing-masing  dimensi  memiliki  3 aspek/variabel kinerja. Hasil skoring menunjukkan aspek-aspek dari ke 3 dimensi tersebut rata-rata memiliki skor 4 yang di kategorikan pelayanan sudah baik. Jika dilihat  dari  metode  servqual  maka  kinerja  masih  perlu  di  tingkat  dimana  semua aspek  memiliki  nilai  negatif  yang  berarti  pelanggan  memiliki  harapan  yang  lebih tinggi dari pelayanan yang telah dirasakan.
4.  Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran memiliki 2 dimensi yaitu dimensi fasilitas dan dimensi proses yang di dalamnya terdapat 10 aspek kinerja, berdasarkan hasil skoring 8 aspek memiliki skor 4 atau PUAS dan 2 aspek  kinerja memiliki skor 5 atau Sangat Memuaskan. Jka di rata-rata di dapatkan angka 4 yang berarti kesimpulan kinerja  pertumbuhan  dan  pembelajaran  masuk  kategori  puas.    Dari  10  aspek tersebut  setelah  di  analisa  menggunakan  metode  servqual  mendapatkan  nilai
3.  Sistem reward dan punishment
4.  Komunikasi diantara pegawai 5.  Sistem kerjasama tim 4 4 5 Skor Keseluruhan 43 TOTAL SKOR 109
negatif, ini berarti kinerja tetap harus terus di tingkatkan untuk memenuhi kepuasan pelanggan.
5.  Hasil total skor keseluruhan dari pengukuran Balanced Scorecard di dapatkan nilai 109  yang  berarti  kinerja  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Situbondo dikategorikan BAIK.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  diperoleh,  maka  dapat  disusun  beberapa  saran untuk peningkatan kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu:
1.  Dinas Kelautan dan Perikanan diharapkan menjadikan hasil penelitian ini menjadi acuan dalam mengukur serta meningkatkan kinerja dinas
2.  Pencapaian kinerja keuangan sudah cukup baik dari segi ekonomis dan efektifitas, namun  dari  segi  efisiensi  perlu  untuk  ditingkatkan,  dengan  cara  melakukan penghitungan potensi optimal pendapatan dan retribusi, sehingga dapat menaikkan pendapatan asli daerah dari sektor kelautan perikanan.
3. Pencapaian kinerja pelanggan berada pada kategori baik, namun analisa service quality serta IPA menunjukkan perlu peningkatan kinerja yaitu pada aspek tangible untuk  perluasan  halaman  tempat  pelelangan  ikan,  aspek reliability dengan meningkatkan  ketrampilan  agar  dapat  memberi  solusi  yang  ekonomis,  aspek responsiveness bekerja  sama  dengan  kelompok  masyarakat  pengawas  dalam penanganan konflik dan menjaga ekosistem, aspek emphaty penambahan jumlah petugas dalam melakukan pelayanan masyarakat.
4. Pencapaian kinerja proses bisnis internal rata-rata sudah baik , namun dilihat dari analisa  servqual  dan  IPA  dimana  harapan  lebih  tinggi,  maka  perlu  dilakukan peningkatan  kinerja.  Pada  dimensi  fasilitas  perlu  diadakan  perbaikan  maupun update teknologi  baru  seperti  komputer,  internet,  untuk  kelancaran  operasional. Untuk  dimensi  Sumberdaya  Manusia  perlunya  penambahan  pegawai  dengan kualifikasi keahlian serta pendidikan yang sesuai dengan beban kerja. Peningkatan kinerja pada dimensi proses yaitu penyusunan rencana dan program kerja harus memiliki manfaat terhadap masyarakat dengan kualitas pelayanan yang meningkat dari sebelumnya.
5. Pencapaian kinerja pertumbuhan dan pembelajaran rata – rata baik, namun perlu ditingkatkan kinerjanya pada berdasarkan analisa IPA dan servqual yang bernilai negatif.  Pada  dimensi  kemampuan  dimana  ruangan  kerja  yang  sempit menimbulkan  ketidaknyamanan  dalam  bekerja  sehingga  membutuhkan  ruangan yang mencukupi. Peningkatan kinerja yang perlu dilakukan pada dimensi proses
yaitu  sistem  promosi  pegawai  yang  adil  serta  kerjasama  dan  komunikasi  antar pegawai  harus makin solid.

## Daftar Referensi
Firdaus, Dony Waluya. 2011. Membangun dan Implementasi Balanced scorecard Pada Sektor Publik . Majalah Ilmiah Unikom Vol. 9 No.1
Kaplan,  Robert  S..  dan  David  P.  Norton,  2000. Balanced  Scorecard:  Menerapkan  Strategi Menjadi Aksi . Jakarta, Penerbit Erlangga
Machmud,  Senen.  2013.  Aplikasi  Konsep Balanced  scorecard Sebagai  Tolak  Ukur  Kinerja Pemerintah Daerah . Majalah Bisnis dan Iptek Vol.6, No2., Oktober 2013, 51-66
Miles, M.B & Huberman, A.M. 1992. Qualitative Data Analysis: A Sourcebook Of New Methods. California: Sage
Mutaqien,  Zainal.  2006.  Penilaian  Kinerja  Lima  Puskesmas  Di  Kota  Cirebon  Dengan Pendekatan Balanced Scorecard. Tesis Program Pasca Sarjana MPKP FEUI
Salamah,  Yananda.  2014. Branding  Tempat,  Membangun  Kota,  Kabupaten,  dan  Propinsi Berbasis Identitas . Jakarta : Makna Informasi
Sugiyono, 2010. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta