## IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
Mahakrisna Giri Prawira 1 , Ananda Chrisna D. Panjaitan, 1 AA Poetri Paranity 3 Universitas Mahendradatta, Jl. Ken Arok, No. 12 Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Jl. Kampus Ngurah Rai No.30, Penatih, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar. Email : mahakrisnagiri@gmail.com, Ananda.panjaitan@unr.ac.id,
gungpoetri@gmail.com
Abstrak, Revolusi  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  memberikan  peluang  bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  atau  e-government,  yaitu  penyelenggaraan pemerintahan  yang  memanfaatkan  TIK  untuk  memberikan  layanan  kepada  instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Embrio SPBE  ini  lahir  dari  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2003  tentang Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pengembangan  E-Government.  Bahwa  dalam  kemajuan teknologi  komunikasi  dan  informasi  yang  pesat  serta  potensi  pemanfaatannya  secara  luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang  besar  secara  cepat  dan  akurat.  Serta  pemanfaatan  teknologi  komunikasi  dan  informasi dalam  proses  pemerintahan  (e-government)  akan  meningkatkan  efisiensi,  efektifitas, transparansi  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan  pemerintahan.  Menindaklanjuti  Inpres tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Kata kunci :  e-government, teknologi komunikasi
Abstract,  The  information  and  communication  technology  (ICT)  revolution  provides  an opportunity for the government to innovate the development of the state apparatus through the application  of  the  Electronic-Based  Government  System  (SPBE)  or  e-government,  namely government administration that utilizes ICT to provide services to government agencies, state civil servants, actors business, community and other parties. This SPBE embryo was born from the  Presidential  Instruction  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  3  of  2003  concerning National  Policy  and  Strategy  for  E-Government  Development.  Whereas  in  the  rapid advancement  of  communication  and  information  technology  and  the  potential  for  its widespread use, it opens up opportunities for the access, management and utilization of large volumes of information quickly and accurately. And the use of communication and information technology in the process of government (e-government) will increase efficiency, effectiveness, transparency  and  accountability  of  government  administration.  Following  up  on  the Presidential Instruction, the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 95 of 2018 concerning the Electronic-Based Government System.
Keywords: e-government, communication technology

## PENDAHULUAN
Salah  satu  misi  pembangunan nasional  sesuai  dengan  amanat  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang (RPJP)  Nasional  2005  -  2025  adalah mewujudkan  bangsa  yang  berdaya  saing. Misi ini dapat dilakukan melalui
pembangunan aparatur negara yang mencakup  kelembagaan,  ketatalaksanaan, pelayanan  publik,  dan  sumber  daya manusia  (SDM)  aparatur.  Tujuan  dari pembangunan  aparatur  negara  adalah mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi
pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.  Kesiapan  aparatur  negara diperlukan  untuk  mengantisipasi  proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar  pada  sistem  dan  mekanisme pemerintahan,  penyusunan  kebijakan  dan program  pembangunan  yang  membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan  publik  yang  memenuhi  aspek transparansi,  akuntabilitas,  dan  kinerja tinggi. 1
Sementara  itu,  revolusi  teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan  peluang  bagi  pemerintah untuk  melakukan  inovasi  pembangunan aparatur  negara  melalui  penerapan  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan  yang  memanfaatkan  TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah,  aparatur  sipil  negara,  pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.  SPBE  memberi  peluang  untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan
akuntabel,  meningkatkan  kolaborasi  antar instansi  pemerintah  dalam  melaksanakan urusan  dan  tugas  pemerintahan  untuk mencapai  tujuan  bersama,  meningkatkan kualitas  dan  jangkauan  pelayanan  publik kepada  masyarakat  luas,  dan  menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme  melalui  penerapan  sistem pengawasan  dan  pengaduan  masyarakat berbasis elektronik. 2 Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik  yang  selanjutnya  disingkat
1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2 Ibid 3 Ibid
4 https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/si
SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan  layanan  kepada  pengguna SPBE. 3 SPBE  bertujuan  mewujudkan  tata kelola  pemerintahan  yang  bersih,  efektif, transparan,  dan  akuntabel,  pelayanan publik  yang  berkualitas  dan  terpercaya, serta  mewujudkan  sistem  pemerintahan berbasis  elektronik  yang  terpadu.  Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan  berbasis  elektronik  secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan  keterpaduan  dan  efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. 4 SPBE  memberikan  informasi  dan pelayanan bagi warganya 5 meliputi :
1. Government  to    Citizen  (G2C) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah  dengan  masyarakat.
Hubungan  ini  bertujuan  untuk dapat  memperbaiki  hubungan interaksi  diantara  pemerintah dengan  masyarakat  serta  untuk mempermudah  masyarakat  di dalam mencari berbagai informasi mengenai pemerintahan. 2. Government  to  Business  (G2B) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah  dengan  bisnis.  Di karenakan sangatlah dibutuhkan relasi yang sangat baik, diantara pemerintah  dengan  kalangan bisnis. Dan tujuannya ialah demi sebuah  kemudahan  berbisnis masyarakat dari kalangan pebisnis.
3. Government to Goverment (G2G)  ialah  sebuah  tipe  dari hubungan  pemerintah  dengan
stem-pemerintahan-berbasis-elektronik-spbe- 2, diakses tanggal 3 Maret 2022.
5 Eko Indrajit, Electronic Government
:  Konsep  Pelayanan  Public  Berbasis  Internet dan Teknologi Informasi, APTIKOM, 2006
pemerintah  lainnya.  Hubungan ini bertujuan agar dapat memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan diantara  pemerintah  yang  satu dengan pemerintah lainnya, dan untuk  memperlancar  dan  juga mempermudah
sebuah
kerjasama  diantara  Pemerintah- Pemerintah yang bersangkutan. 4. Government to Employees (G2E) ialah sebuah tipe hubungan  antara  pemerintah dengan  pegawainya.  Hubungan ini bertujuan agar para pegawai pemerintahan  ataupun  pegawai negeri dapat meningkatkan kinerja  beserta  kesejahteraan dari  para  pegawai  yang  bekerja pada salah satu institusi pemerintah.
Government  to  Non-Profit  (G2N) ialah  sebuah  tipe  hubungan  antara pemerintah dengan Lembaga atau Institusi Non-Profit,  seperti  NGO,  Partai  Politik, dan lain-lain. Hubungan ini bertujuan agar lembaga atau institusi non- profit dapat di kelola  dengan  baik,  sehingga  tujuan lembaga  atau  institusi  ini  dapat  terwujud sesuai  dengan  fungsi  dan  wewenangnya masing-masing 6 .
Embrio SPBE ini lahir dari Instruksi
Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional  Pengembangan  E-Government. Bahwa dalam kemajuan teknologi
komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi  pemanfaatannya  secara  luas, membuka  peluang  bagi  pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Serta pemanfaatan teknologi komunikasi  dan  informasi  dalam  proses pemerintahan (e-government)
akan
6 Fang, Zhiyuan, “E-government in
Digital Era: Concept, Practice, and Development”, International Journal of The
meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Menindaklanjuti Inpres tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Presiden Republik  Indonesia  No.  95  Tahun  2018
Tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik .
Perkembangan  jaman  yang  ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi      memberi  ruang  bagi pemerintah  untuk  melakukan  berbagai inovasi  pembangunan  aparatur  negara melalui penerapan SPBE atau yang dikenal sebelumnya  dengan  E-Government,  yaitu penyelenggaraan  pemerintahan  dengan memanfaatkan  teknologi  informasi  dan komunikasi  untuk  memberikan  layanan kepada  instansi  pemerintah  baik  pusat maupun  daerah,  aparatur  sipil  negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE diharapkan mampu mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel,  meningkatkan  kolaborasi  antar instansi  pemerintah  dalam  melaksanakan urusan  dan  tugas  pemerintahan  untuk mencapai  tujuan  bersama,  meningkatkan kualitas  dan  jangkauan  pelayanan  publik kepada  masyarakat  luas,  dan  menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme  melalui  penerapan  sistem pengawasan  dan  pengaduan  masyarakat berbasis elektronik.
Prinsip  good  governance  dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah  merupakan  sebuah  tuntutan  bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan
pemerintahan yang
demokratis,  bersih,  transparan,  dapat  di pertanggungjawabkan, efektif dan efisien 7 . Good Governance mengandung pengertian
Computer, The Internet and Management, Vol 10, No. 2, 2002
7 Yulia Neta, Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik di
menjunjung tinggi nilai-nilai dalam kehidupan  masyarakat  berbangsa  dan bernegara  dan  yang  berhubungan  dengan kepemimpinan.  Good  Governance  juga merupakan wujud nyata dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara yang bersih atau tata kelola yang baik dan benar 8 . Serta dalam hal kualitas pelayanan publik telah menjadi perhatian masyarakat sejak lama. Hal ini dapat kita lihat banyak keluhan  masyarakat  yang  dituangkan dalam  berbagai  media  baik  cetak  maupun elektronik.  Mengingat  tugas  pemerintah adalah  melayani  masyarakat,  maka  sudah seharusnya pemerintah membenahi kualitas  pelayanan  publik  di  Indonesia, baik  instansi  pusat  maupun  pemerintah daerah.
Kinerja  pelayanan  publik  yang buruk  ini  adalah  hasil  dari  kompleksitas permasalahan  yang  ada  di tubuh  birokrasi Indonesia seperti pertama, tidak ada sistem intensif  untuk  melakukan  perbaikan; kedua,  buruknya  tingkat  diskresi  atau pengambilan  inisiatif  dalam  pelayanan publik  yang  ditandai  dengan  tingkat ketergantungan  yang  tinggi  pada  aturan formal (rule driven) dan petunjuk pimpinan dalam melakukan tugas pelayanan. Faktor- faktor tersebut berpengaruh terhadap tidak optimalnya  kualitas  pelayanan  publik kepada rakyat. 9
SPBE mempunyai Visi yaitu “Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis  elektronik  yang  terpadu  dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.”
Visi  tersebut  menjadi  acuan  dalam mewujudkan  pelaksanaan  SPBE  yang terpadu  di  Instansi  Pusat  dan  Pemerintah Daerah  untuk  menghasilkan  birokrasi
Daerah Otonom Baru, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 2, Agustus, 2012, hal. 2.
8 Jopinus Saragih. G, Reformasi Aparatur Negara Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Benar (Good Governance), Majalah Ilmiah Widya, Vol. 29 No. 319, April, 2012, hal. 18
pemerintah  yang  integratif,  dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas  pelayanan  publik  yang  terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.
Untuk  mencapai  visi  SPBE,  misi SPBE adalah 10 : 1. Melakukan penataan dan penguatan  organisasi  dan  tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu; 2. Mengembangkan pelayanan publik  berbasis  elektronik  yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun  fondasi  teknologi informasi  dan  komunikasi  yang terintegrasi,  aman,  dan  andal; dan 4. Membangun SDM yang kompeten  dan  inovatif  berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan  visi,  misi,  dan tujuan SPBE diatas, yang menjadi sasaran SPBE adalah :
1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang
efektif dan efisien; 2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna; 3. Terselenggaranya infrastruktur  SPBE  yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas SDM SPBE. Dengan diselenggarakannya SPBE maka
evaluasi terhadap penyelengaraan  SPBE  menjadi  suatu
9 Riawan Tjandra. W., 2004. Dinamika  Peran  Pemerintah  Dalam  Perspektif Hukum  Administrasi, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, h. 50.
10 Ibid
keharusan  untuk  mengukur  atau  menilai setiap  indikator  yang  ada.  Pada  pasal  70 Perpres  95  Tahun  2018  disebutkan pemantauan  dan  evaluasi  SPBE  bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan  kualitas  SPBE  di  Instansi Fusat  dan  Pemerintah  Daerah.    Tim Koordinasi  SPBE  Nasional  melakukan pemantauan  dan  evaluasi  terhadap  SPBE secara  nasional  dan  berkala.  Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh
Kementerian yang menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang  aparatur negara. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan  berdasarkan  Permen  PAN- RB  Nomor  59  tahun  2020  tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Evaluasi SPBE dilakukan secara menyeluruh  yang  mencakup    domain kebijakan,  domain  tata  kelola,  domain manajemen  dan  dan  domain  layanan SPBE.
Pemerintah  Kabupaten  Tabanan, Provinsi  Bali  telah  menyelenggarakan SPBE  semenjak  tahun  2018.  Tahun  2021
Tim Asesor Kemenpan-RB  melaksanakan evaluasi  terhadap  penyelenggaraan  SPBE di Pemerintah Kabupaten Tabanan. Adapun predikat penilaian SPBE berdasarkan  Permen  PAN-RB  Nomor  59 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
1. Nilai  indeks  4,2  –  5,0  predikat memuaskan
2. Nilai indeks 3,5 – < 4,2 predikat sangat baik
3. Nilai indeks 2,6 – < 3,5 predikat baik
4. Nilai indeks 1,8 - < 2,6 predikat cukup
5. Nilai  indeks  <  1,8  predikat kurang
Berdasarkan  laporan  hasil  evaluasi SPBE yang dikeluarkan oleh Menpan-RP,
indeks  SPBE  tahun  2021  Pemerintah Kabupaten  Tabanan  mendapat  nilai  2,07 predikat  cukup.  Hasil  ini  tentu  menjadi kabar  tidak  baik  bagi  seluruh  pimpinan yang  ada  di  Pemerintah  Kabupaten
Tabanan.    Penyelenggaraan  SPBE  di Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tabanan harus  segera  dilakukan  evaluasi  dan perbaikan  di  tahun  2022  untuk  mendapat indeks  yang  lebih  maksimal  pada  evalusi berikutnya.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian sebelumnya maka  dapat  diambil  rumusan  masalah bagaimanakah  implementasi  SPBE  di Pemerintah  Kabupaten  Tabanan,  dan upaya  apa  yang  harus  dilakukan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Tabanan  dalam meningkatkan indeks SPBE.

## PEMBAHASAN
a. Implementasi  SPBE  di  Pemerintah Kabupaten Tabanan
Dalam  penyelenggaraan  SPBE  di Pemerintah  Kabupaten  Tabanan  telah memiliki  Perda  yang  mengatur  tentang penyelenggaraan  SPBE.  Perda  Nomor  8 Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perda ini disusun dengan tujuan :
1. menciptakan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik dan  bersih,  transparan,  efektif dan  efisien  sesuai  tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi; 2. menciptakan sistem penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  yang  berbasis  teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan non publik; dan 3. menciptakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi  dan  layanan  berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Adapun  sasaran  penyelenggaraan SPBE meliputi beberapa hal yaitu :
1. terselenggaranya  Pemerintahan Daerah yang berbasis elektronik; 2. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah; 3. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan  pelayanan  publik yang optimal; dan 4. terwujudnya  sistem  manajemen dan proses kerja yang transparan, efektif dan efisien.
Ruang  lingkup  pengaturan  dalam Peraturan  Daerah  ini  meliputi  tata  kelola SPBE,  manajemen  SPBE,  audit  teknologi informasi  dan  komunikasi,  kemitraan  dan peran  serta  masyarakat,  monitoring  opini dan  aspirasi  publik  dan  pembinaan, pengawasan dan pengendalian SPBE.
Domain pertama dalam penyelenggaraan  SPBE  adalah  domain Kebijakan  Internal  Terkait  SPBE  yang mencakup aspek kebijakan internal terkait tata  kelola  SPBE.    Perda  Nomor  8  Tahun 2021  tentang  Penyelenggaraan  SPBE  ini merupakan salah satu wujud implementasi domain  kebijakan  internal  SPBE.  Namun dalam  penilaian  dan  evaluasi  SPBE, domain  kebijakan  internal  SPBE  Pemda Tabanan  hanya  mendapat  indeks  2,00. Artinya  banyak  hal  dalam  Perda  ini  tidak tegas  secara  substantif  mengatur  atau mengakomodir proses bisnis untuk menghasilkan  layanan  terintegrasi  secara keseluruhan.
Belum terdapatnya Arsitektur SPBE Nasional  juga  sangat  mempengaruhi penyelenggaraan  SPBE  di  Pemerintah Daerah.  Pada  Perpres  Nomor  95  Tahun 2018  pasal  12  ayat  (1)  disebutkan Arsitektur  SPBE  Pemerintah  Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur  SPBE  Nasional  dan  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah.
Tentu ini menyebabkan Pemerintah Daerah kesulitan  untuk  menyusun  kerangka  dasar terkait  integrasi  proses  bisnis,  data  dan informasi,  infrastruktur  SPBE,  aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE.
Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten  Tabanan  belum  memiliki  Peta Rencana  SPBE.  Peta  Rencana  SPBE adalah  dokumen  yang  mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan  SPBE  yang  terintegrasi. Berdasarkan  kondisi  ini  tentu  terlihat sangat  banyak  yang  harus dibenahi  dalam aspek domain kebijakan SPBE.
Domain  kedua  yaitu  domain  Tata Kelola  SPBE  yang  mencakup    aspek perencanaan  strategis,  aspek  teknologi informasi  dan  komunikasi,  serta  aspek penyelenggara  SPBE,  Pemda  Tabanan hanya  mendapat  indeks  1,80.  Hal  ini menunjukkan  dalam  aspek  perencanaan SPBE belum terdapat penganggaran untuk TIK yang terintegrasi. Seharusnya  belanja TIK tertuang dalam Rencana Induk SPBE. Rencana  Induk  SPBE  Pemerintah  Daerah adalah  dokumen  perencanaan  SPBE  yang mendukung pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
Pada aspek teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan aplikasi dilakukan  oleh  Perangkat  Daerah  secara sendiri-sendiri.  Hal  ini  menyebabkan kesulitan  dalam  melakukan  integrasi aplikasi pada Pusat Data. Dan dalam aspek penyelenggara SPBE, tim koordinasi yang ada  belum  berjalan  secara  efektif  dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Domain ketiga yaitu domain Manajemen  SPBE.  Terdiri  dari  aspek penerapan  manajemen  SPBE  dan  aspek audit  TIK.  Pada  domain  ini  Pemda Tabanan  mendapat  indeks  1,18.  Dalam aspek  penerapan  manajemen  SPBE  ada banyak  hal  yang  belum  berjalan  dengan maksimal.  Mulai  dari  belum  berjalannya manajemen resiko, pengendalian keamanan,  manajemen  data,  manajemen aset TIK, serta belum tersedianya manajemen pengetahuan, manajemen
perubahan  tanpa  perencanaan  yang  baik, dan  manajemen  layanan  SPBE  belum berjalan  dengan  baik.  Dalam  aspek  audit TIK  juga  belum  dilakukan  audit  oleh lembaga  pelaksana  audit  TIK  atau  audit TIK  belum  dilakukan  secara  berkala namun hanya dilakukan sewaktu-waktu.
Domain  keempat  adalah  domain Layanan  SPBE  yang  mencakup  aspek layanan
administrasi pemerintahan berbasis  elektronik  dan  aspek  layanan pengaduan pelayanan publik. Pada domain ini Pemda Tabanan mendapat indeks 2,57. Dalam aspek layanan administrasi pemerintahan  berbasis  elektronik  belum ada  alur  kerja  yang  baik  terkait  dengan basis data dan  validasi, serta  mekanisme persetujuan    layanan  kepegawaian  belum berjalan secara maksimal, layanan kearsipan  juga  belum  tersedia.  Sehingga dapat  dikatakan  layanan  administrasi pemerintahan  berbasis  elektronik  hanya berjalan  secara  satu  arah  saja.  Pada aspek layanan  pengaduan  pelayanan  publik juga hanya mampu menyediakan layanan secara satu arah saja.
b. Upaya  Yang  Harus  Dilakukan  Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Dalam Meningkatkan Indeks SPBE Melihat  dari  implementasi  SPBE yang  telah  berjalan  perlu  dilaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan indeks SPBE.  Dalam  domain  kebijakan  internal terkait  SPBE  perlu  dibuat  peraturan turunan berupa Perbup yang mengatur tata kelola, manajemen dan layanan SPBE yang terarah  dan  terinci.  Serta  perlu  dirancang Arsitektur  SPBE  dan  Peta Rencana  SPBE Pemerintah  Daerah  sebagai  acuan  dalam penyelenggaraan yang terintegrasi.
Dalam  domain  tata  kelola  SPBE yang  terdiri  dari  aspek  perencanaan strategis  SPBE  yang  perlu  dijalankan adalah  membuat  perencanaan  anggaran SPBE  yang  dituangkan  dalam  Rencana
Induk SPBE untuk mewujudkan penganggaran  TIK  yang  terintegrasi.  Hal
ini  mengindikasikan  bahwa  Pemerintah Daerah  berkomitmen  dalam  menjalankan pemerintahan melalui Sistem
Pemerintahan  Berbasis  Elektronik.  Dalam aspek teknologi informasi dan informatika perlu  tata  kelola  yang  baik  terhadap aplikasi-aplikasi  yang  ada.  Mengingat semua aplikasi yang ada belum terintegrasi pada pusat data. Sehingga fungsi dari pusat data  belum  berjalan  dengan  maksimal. Dalam  aspek  penyelenggara  SPBE,  perlu dibentuk tim yang terkait dengan penyelenggaraan SPBE. Berdasarkan Perpres  Nomor  95  Tahun  2018  perlu dibentuk  Tim  Koordinasi  SPBE  di  setiap instansi  pusat  maupun  pemerintah  daerah yang mempunyai tugas untuk mengarahkan, memantau, dan
mengevaluasi  pelaksanaan  SPBE  yang terpadu  di  dalam  Instansi  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  masing-masing.  Serta Permenpan  RB  Nomor  59  Tahun  2020 perlu  di  bentuk  Tim  Asesor  SPBE  yang bertugas  untuk  melakukan  Penilaian Mandiri terhadap penyelenggaraan SPBE.
Pada  domain  manajemen  SPBE yang terdiri dari aspek penerapan manajemen  SPBE  dan  aspek  audit  TIK juga  perlu  upaya-upaya  peningkatan. Dalam aspek penerapan aspek manajemen SPBE  perlu  disusun  berbagai  SOP  dalam hal  manajemen  resiko,  keamanan,  data serta  asset  TIK.      Dalam  aspek  audit  TIK perlu  dilakukan  audit  oleh  lembaga pelaksana  Audit  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  yang  terakreditasi  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Domain  terakhir  adalah  domain layanan  SPBE  yang  terdiri  dari  aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis  elektronik  serta  aspek  layanan pengaduan  pelayanan  publik.  Dalam  dua aspek  ini  perlu  pembenahan  pada  sistem layanan  agar  pelayanan  dapat  berjalan secara  dua  arah.  Tidak  hanya  sekedar mengunggah  dan  mendownload  data namun  juga  mampu  merespon  apa  yang diinginkan oleh masyarakat.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat diambil dua kesimpulan yaitu : Implementasi  penyelenggaraan  SPBE  di Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tabanan belum  berjalan  maksimal.  Masih  banyak kekurangan  dalam  hal  domain  kebijakan, domain  tata  kelola,  domain  manajemen, dan  domain  Layanan  SPBE.  Upaya  yang harus  dilakukan  oleh  Pemda  Kabupaten Tabanan  dalam  meningkatkan  indeks SPBE  adalah  menyempurnakan  peraturan kebijakan  terkait  SPBE  serta  merancang Arsitektur  SPBE  dan  Peta Rencana  SPBE Pemerintah  Daerah,  menyusun  anggaran
TIK dalam Rencana  Induk SPBE, mengatur tata kelola aplikasi agar terintegrasi  pada  pusat  data,  membentuk
Tim  Koordinasi  SPBE  serta  Tim  Asesor
Internal SPBE yang menjalankan tugasnya dengan  baik,  menyusun  SOP  yang berkaitan  dengan  manajemen  SPBE, melaksanakan  audit  TIK  secara  berkala, serta  menyempurnakan  layanan  SPBE yang mampu berjalan secara dua arah.

## Daftar Pustaka
Buku : Eko Indrajit, 2006, Electronic Government : Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet  dan  Teknologi  Informasi,
APTIKOM
Riawan  Tjandra.  W.,  2004.  Dinamika
Peran  Pemerintah  Dalam  Perspektif
Hukum  Administrasi,  Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
Jurnal
Fang,  Zhiyuan,  “E-government  in  Digital
Era: Concept, Practice, and Development”, International Journal of  The  Computer,  The  Internet  and Management, Vol 10, No. 2, 2002 Yulia Neta, Model Tata Kelola Administrasi  Pemerintahan  Yang Baik  di  Daerah  Otonom  Baru,  Fiat
Justitia  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vol.  6 No. 2, Agustus, 2012
Jopinus  Saragih.  G,  Reformasi  Aparatur Negara  Untuk  Melaksanakan  Tata Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik Dan  Benar  (Good  Governance), Majalah Ilmiah Widya, Vol. 29 No. 319, April, 2012

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  republic Indonesia Tahun 1945 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95  Tahun  2018  Tentang  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Internet https://www.menpan.go.id/site/kelembaga an/sistem-pemerintahan-berbasis- elektronik-spbe-2, diakses tanggal 3 Maret 2022.