Penguatan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Lewat Putusan Mahkamah Konstitusi
(Putusan Mk No.85/Puu-Xiv/2016)
Asmah
Universitas Sawerigading, Makassar asmahunsa@yahoo.co.id

## Abstrak
Komisi  pengawas  persaingan  usaha  (KPPU)  adalah  komisi  negara  yang  dibentuk  berdasarkan  amanat  Undang-Undang  No  5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. yang mengingkan adanya persaingan yang sehat dalam bidang usaha. KPPU bertugas sebagai penegak hukum terhadap praktek persaingan usaha, pengawasan merger dan pemberi  saran  kebijakan  pemerintah.  Dalam  pelaksanaan  tugasnya  komisi  ini  berwenang  untuk  menyusun  pedoman.  Dalam pelaksanaan tugas yang diemban KPPU sebagai amanah UU untuk membentuk perekonomian indonesia yang efisien dengan menciptakan  iklim  usaha  yang  kondusif,  memberikan  kepastian  hukum  agar  setiap  pelaku  usaha  memiliki  kesempatan  yang sama  dalam  berusaha  serta  terciptanya  efektifitas  dan  efisiensi  dalam  kegiatan  usaha.  Dalam  rumusan  masalah  sejauhmana penguatan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  sebagai  Lembaga  penegak  hukum  dan  lembaga  independen  yang  dibentuk berdasarkan  amanah  UU  NO.5  tahun  1999  dengan    setelah  Putusan  Mahkamah  konstitusi  menjadi  lebih  terarah  dalam penegakan hukum persaingan usaha di indonesia Penelitian ini  menggunakan penelitian normatif  empiris dengan pendekatan kasus  dan  perbandingan  lewat  putusan  yang  pernah  ada.  Kesimpulan  penguatan  KPPU  setelah  adanya  putusan  Mahkamah konstitusi, sebagai sebuah lembaga penegak hukum yang oleh UU diberi amanah dalam penyelidikan, penuntutan serta putusan, kppu disebuat sebagai lembaga qauasi judicial karena bisa memutus terhadap suatu perkara yang diselidikinya.
Kata Kunci: Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Kewenangan; lembaga Negara

## Abstract
Business competition supervisory commission (KPPU) is a state commission formed based on the mandate of Law No. 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition. which wants healthy  competition  in  the  business  sector.  KPPU  has  the  duty  to  enforce  the  law  on  the  practice  of  business competition, supervise mergers and provide government policy advice. In carrying out their duties, the commission is authorized to draw up guidelines. In carrying out the tasks carried out by KPPU as the mandate of the Law to establish an efficient Indonesian economy by creating a conducive business climate, providing legal certainty so that each business actor has the same opportunity in trying and creating effectiveness and efficiency in business activities. In the formulation of the problem of the extent to which the strengthening of the Business Competition Supervisory  Commission  as  a  law  enforcement  agency  and  an  independent  institution  established  under  the mandate of Law NO.5 of 1999 after the Constitutional Court's Decision becomes more directed in the enforcement of business competition law in Indonesia This research uses empirical normative research with case approaches and  comparisons  through  existing  decisions.  The  conclusion  of  the  strengthening  of  the  KPPU  after  the Constitutional Court's decision, as a law enforcement agency which was given the mandate in the investigation, prosecution and decision, KPPU  was made  as a judicial qauation institution because  it could decide  on a case investigated.
Keywords: Commission for the Supervision of Business Competition; Authority; State institutions
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 11
Published: 30/01/2021
How To Cite:
Asmah. ( 2021). Penguatan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Lewat Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Mk No.85/Puu-Xiv/2016). KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 15 (1). Pp 11 - 17. https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1863.77-86

## I.  PENDAHULUAN
Dalam perubahan ke empat (Empat)  undang- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia dijelaskan  dalam  Pasal  33  (1)  perekonomian disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas dasar  kekeluargaan  (2)  cabang-cabang  produksi yang  penting  bagi  negara  dan  yang  menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (3) Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara yang dipergunakan untuk sebasar-besarnya kemakmuran  rakyat  (4)  perekonomian  nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan  prinsip  kebersamaan,  efisensi  keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi nasional,  (5)  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai pelaksanaan pasal diatur dalam Undang-Undang.
Mengenai  ketentuan  dalam  UUD  Negara Republik  Indonesia  tersebut  sangat  jelas disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan  prinsip  kebersamaan  untuk  efisiensi keadilan  demi  usaha  yang  adil  bagi  semua kalangan  tanpa  adanya  sekat  dalam  dunia  usaha dan  adanya  rasa  keadilan  dalam  berusaha  untuk kesejahteraan  sebagaimana  tujuan  dari  UU  No.5 Tahun  1999    tentang  larangan  praktek  monopoli dan  persaingan  usaha  tidak  adalah  untuk memberikan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh
Komisi  pengawas  persaingan  usaha  (KPPU) Republik  Indonesia  yang  merupakan  lembaga Independen  yang  mempunyai  tugas  sebagai pengawal  persaingan  usaha      dan  lembaga penegak hukum, yang bertanggung jawab kepada Presiden  dan  DPR  dalam  mengemban  amanah amanat  UU  NO  5  tahun  1999  tentang  larangan praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak sehat, secara resmi berdiri sejak ditetapkannya 11 orang anggota KPPU oleh Presiden Abdurrahman wahid melalui Keppres No.162/M/2000.
Latar  belakang  lahirnya  UU  N0.  Tahun  1999 adalah  kondisi  masyarakat  yang  belum  mampu berpartisipasi  dalam  peluang  usaha  yang  ada, perkembangan  usaha  swasta  diwarnai  oleh berbagai  bentuk  kebijakan  yang  kurang  tepat, adanya  hubungan  antara  pengambil  keputusan dengan  para  pelaku  usaha,  para  pengusaha  yang dekat  elit  kekuasaan  mendapatkan  kemudahan yang  berlebihan,  kurangnya  daya  saing  pelaku usaha dipasaran dalam dan luar negeri, kebutuhan
adanya  peraturan  mengenai  persaingan  usaha yang  sehat,  minimnya  pelaku  usaha  baru  yang berperan  pada  perekonomian  indonesia.  (Kuliah umum dan materi TOT KPPU 2018)
Lahirnya  KPPU  adalah  untuk  menjaga persaingan  yang  sehat  dan  atas  desakan  dari berbagai  pihak  bahwa  indonesia  memerlukan suatu  aturan  tentang  persaingan  dan  jaminan usaha  yang  adil  bagi  semua  kalangan  sehingga investasi bisa masuk di indonesia yang pada saat tahun 1999 masih terkena krisis moneter, lahirnya KPPU  sebagai  upaya  pemerintah  pada  saat  itu adalah  untuk  menjawab  tantangan  dari  berbagai pihak  untuk  adanya  sebuah  lembaga  yang independen  yang  mengawal  persaingan  usaha  di Indonesia
Konstitusi mengamanatkan
negara mewujudkan kesejahteraan yang termaktub dalam 14  pasal  Konstitusi  1945,  namun  dalam  realitas empirisnya  seakan  tidak  memiliki  kekuatan membentuk masyarakat yang sejahtera (Elviandri, Dimyati, & Absori, 2019). Dalam konsep negara kesejahteraan  dengan  tujuan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  sebagaimana  tujuam  utama dari sebuah negara yang tertuang dalam peraturan Perundang-Undangan  yang  berlaku  semata  mata adalah untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi  warganya  terutama  dalam  kehidupan  dan kelangsungan  ekonomi  suatu  negara  lewat  usaha yang dilakukan oleh warga negaranya dan adanya keadilan untuk membuka usaha yang sama
Bidang  pendidikan,  misalnya  UUD  1945 bukan  hanya  secara  normatif  mengamanatkan kepada  pemerintah  untuk  mengusahakan  dan menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan nasional  serta  memajukan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  tetapi  juga  menegaskan  bahwa pendidikan  merupakan  hak  konstitusional  setiap warga  negara  dan  mewajibkan  setiap  warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar sembari mewajibkan pemerintaha membiayainya (Palaguna, 2019) sedangkan dalam kesejahteraan ekonomi  dalam  sebuah  negara  telah  terjamin dalam  UUD  Negara  Republik  Indonesia  1945 sehingga prinsip dan aturan yang ada sangat jelas
Sebagai  negara  hukum  Indonesia  Friedich Julius  dalam  Buku  Bachrul  Amiq,  memberikan empat  unsur    utama  yang  harus  terdapat  dalam Rechstaats meliputi: pengakuan dan perlindungan terhadap  Hak-hak  Asasi  manusia,  pemisahan kekuasaan  Negara  berdasarkan  prinsip  trias politica,  penyelenggaraan  pemerintahan  menurut Undang-Undang  (wetmatigbestur),  dan  adanya
Halaman 12 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
peradilan  administrasi  Negara.  Senada  dengan pendapat tersebut H.D.Van Wijk dan Konjibenbelt  mengemukakan  unsure  rechstaat sebagai  berikut:  pemerintahan  menurut  hukum (Wetmatiq  Bestur),  hak-hak  asasi,  pembagian kekuasaan  dan  pengawasan  oleh  kekuasaan peradilan. (Bachrul Amiq. 2010:45-47)
Konsep  Rechstaat  sesungguhnya  bukan  satu- satunya  konsep  tentang  Negara  hukum.  Konsep Rechstaats  lahir  dan  berkembang  di  Negara- negara Eropa Kontinental, sementara itu Negara- negara  Anglosaxon  di  Inggris  berkembang konsep  Rule  of  law.  Berbeda  dengan  konsep Rechstaats  yang  tumbuh  secara  revolusioner sebagai  bentuk  keinginan  membatasi  kekuasaan pemerintah,  sebaliknya  Rule  of  Law  lahir  secara evolusioner dalam kerangka meningkatkan fungsi peradilan  sebagai  perwujudan  asas  supremasi hukum. A.V. Dicey mengemukakan unsure-unsur Rule Of law sebagai berikut: Supremacy Of law, eguality before the law, and constitution based on Individual  right.  Likadja  mengatakan  bahwa, pendekatan  rule  of  law  diperlukan  untuk membuat  konsep  negara  hukum  (rechstaat) menjadi  lebih  dinamis  dan  mampu  menghadapi dinamika  perubahan  yang  terjadi  di  masyarakat, serta  membuat  hukum  lebih  otonom  dari intervensi otoritaslainnya semisal politik (Likadja, 2015)
Konsep  negara  kesejahteraan  dan  negara hukum  seharusnya  melihatdari  sebuah  relaita suatu  bangsa,  sebagai  bangsa  Indonesia  dengan berdasar hukum dan Pancasila seharusnya negara kesejahteraan  bukan  suatu  konsep  tapi  telah dijalankan  sebagaimana  bunyi  sila  Ke  5  yaitu Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  indonesia, maksud tersebut dapat dipahami sebagai maknna secara  luas,  adil  dalam  bernegara,  dalam menjalankan hukum serta dalam berusaha semua punya kesempatan yang sama.
Adanya gugatan dari masyarakat tentang Frasa atau “ pihak lain “ dalam penggunaan Pasal 22, 23 dan  pasal  24  dengan  Pasal  1  angka  8  UU  No.5 Tahun 1999. Di satu sisi, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal  24  UU  No.  5  Tahun  1999  mengunakan Frasa “ pihak  lain ” yang  mempunyai  makna umum  sehingga  membuka  berbagai  macam penafsiran. Di sisi lain, Pasal 1 angka 8 UU No.5 Tahun  1999  secara  tegas  menaytakan  bahwa persekongkolan hanya terjadi antara pelaku usaha dengan  pelaku  usaha  lainnya.  Meskipun  Frasa “ pihak lain ” dapat mengacu pada Pasal 1 angka 8 UU  No.5  Tahun  1999,  namun  penggunaan  frasa
“ pihak  lain ” dipandang    tidak  memberikan kepastian  hukum  dan  rentan  untuk  di  tafsirkan secara  subjektif  dengan  memperluas  makna  dari frasa “ pihak  lain ” dengan  demikian  guna memberikan  kepastian  hukum,  Mahkamah  dapat memberikan  penafsiran  konstitusional  terhadap frasa “ pihak  lain ” dalam  psal-pasal    aquo  yakni pelaku usaha lain
Pendapat  dan  penggunaan  frasa “ pihak  lain dalam pasal 22,pasal 23, dan pasal 24 serta Pasal 1 angka 8 UU No.5 Tahun 1999 adaalh suatu hal yang  di  maksudkan  sebagai  bentuk  pencegahan dalam  Pasal  tersebut,  dalam  sebuah  peraturan perundnag-undangan  dimulai  dari  penelitian  dan naskah  akademik  kemudian  menjadi  sebuah  UU dan  berlaku  di  masyarakat  adalah  untuk memberikan  kepastian  hukum  dan  dapat mencegah  terjadinya  suatu  pelanggaran  dari setiap orang yang membaca putusan tersebut.
Dalam  buku  Ilmu  perundang-undangan menurut The Liang Gie, bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa  menyarankan  cara  khusus    mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian  perbuatan  untuk  menjadi  petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu (Astomo, 2018).
Penguatan  kppu  pasca    putusan  Mahkamah konstitusi No.85/PUU-XIV/2016 setelah penguatan  penggunaan  frasa  lain  yang  tidak bertentangan  dengan  UUD  Negara  Republik Indonesia dalam pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal  1  angka  8  UU  No.5  Tahun  1999.  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  memiliki kewenangan memberikan saran dan pertimbangan atas  kebijakan  pemerintah  yang  mengarah  pada persaingan  usaha  tidak  sehat,  melakukan perkuatan  di  PP  No.57/2010,  KPPU  memiliki kewenangan  untuk  menerima  dan  mengevaluasi merger  yang  dinotifikasi  dan  dikonsultasikan, KPPU  memiliki  kewenangan  menyelidiki, memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan  usaha  tidak  sehat  oleh  pelaku  bisnis, memiliki  kewenangan  untuk  mengawasi  dan menegakkan  hukum  atas  pelaksanaan  kemitraan antara pelaku besar dengan UMKM.
Frasa  dalam  kamus  bahasa  Indonesia  adalah gabungan    dua  kata  atau  lebih  yang  bersifat  non predikat (misal gunung tinggi disebut frasa karena merupakan  konstruksi  nonprediktif.  (Kamus Bahasa Indonesia, 2007:321)
Dengan  adanya  putusan  dari  mahkamah konstitusi  menjadikan  KPPU  sebagai  lembaga
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
yang  satu-  satunya  lembaga  yang  bisa  sebagai penyidik,  pemeriksa  sekaligus  memutus  setiap perkara  persaingan  usaha  sebagaimana  amanat dari UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 35 dan Pasal 36 sehingga  penggunaan  frasa “ pihak  Lain  dalam penegakan  hukum  persaingan  usaha  yang menimbulkan  banyak  penafsiran  dari  berbagai pihak,  dengan  adanya  putusan  mahkamah konstitusi  memberikan  ruang  dan  dasar  hukum bagi  KPPU  bahwa  frasa “ pihak  lain “ tersebut bisa  memberikan  kekuataan  baru  bagi  KPPU dalam pengumpulan bukti yang selama ini masih kurang  karena  kewenangan  dari  KPPU  masih dibatasi  terutama  dalam  penyadapan  sehingga dengan  putusan  dari  Mahkamah  Konstitusi tersebut memberikan penguatan lembaga KPPU .
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  dalam artikel  ini  penulis  akan  mengkaji  mengenai bagaimana  seharusnya  pengaturan  kewenangan KPPU setelah putusan Mahkamah Konstitusi.

## II.  METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif empiris (applied law research) dengan pendekatan kasus  dan  pebandingan  hasil  putusan  dan berbagai  dokumen  dan  norma  kaidah  aturan perundang-undangan  serta  putusan  putrusan pengadilan,  Penelitian  hukum  normatif  berupa perilaku  hukum  dengan  mengkaji  putusan Mahkamah  Konstitusi  dan  bahan-bahan  hukum lainnya  yang  secara  langsung  berkaitan  dengan berkas.  Penelitian  empiris  penelitian  hukum menggunakan  studi berupa  kasus  hukum  empiris berupa perilaku masyarakat, dan implikasi kepada instansti  terkait  yaitu  KPPU  setelah  keluarnya Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.85/PUU- XIV/2016.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan  KPPU  Dalam  Kelembagaan  Negara Menurut UU
Dalam perkembangan kehidupan bernegara di berbagai belahan dunia di Eropa sebelum abad ke 19,  timbul  revolusi  dari  warga  masyarakat  pada masa  itu  bahwa  negara  hanya  sebagai  pengawas atau penjaga keamanan saja, namun hal ini tidak berlangsung  lama,  dengan  berbagai  tuntutan masyarakat  tentang  ekonomi,  politik  dan pemerintahan  pada  abad  ke  20  muncul  doktri tentang  welpare  state  atau  negara  kesejahteraan, bahwa  pentingnya  pembentukan  lembaga- lembaga negara untuk hal tersebut.
Semenjak  reformasi,  UUD  Negara  Republik
Indonesia  1945  telah  mengalami  empat  kali perubahan yang berakibat pada berubahnya  sendi -sendi  ketatanegaraan,  salah  satu  hasil  yang paling  mendasar  adalah  perubahan  supremasi MPR  menjadi  supremasi  konstitusi,  pasca reformasi  indonesia  tidak  mengenl  istilah “ lembaga  Tertinggi  Negara ”, untuk  kedudukan MPR  sehingga  seluruh  lembaga  negara  sederajat kedudukannya dalam sistem Check and Balances, seiring itu konstitusi ditempatkan sebagai hukum tertinggi  yang  mengatur  dan  membatasi kekuasaan  lembaga-lembaga  negara  dalam penyelenggaraan  negara.  Berdasarkan  putusan MK  dalam  perkara  No  005/PUU-I/2003  tentang perkara permohonan pengujian UU No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran terhadap UUD 1945. MK menjelaskan  bahwa “ Lembaga  Negara ” tidak sama  dengan “ lembaga  negara “ (dengan  huruf kecil) olehnya penulis berpendapat bahwa KPPU yang  dibentuk  berdasarkan  amanah  UU  No  5 Tahun 1999 memiliki kedudukan yang signifikan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, terutama dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan  pemerintahan  yaitu  mendorong pembangunan  perekonomian  nasional  dengan meningkatkan  efisiensi  perekonomian  nasional melalui  penerapan  prinsip-prinsip  persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan usaha.
Berdasarkan  fungsi  yang  diemban  tersebut sebagaimana  amanah  UU  No  5  Tahun  1999, maka  KPPU  adalah  sebuah  lembaga  Negara penunjang “ state auxiliary organ ” atau “ auxiliary institusion ” sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang.KPPU  sebagai  lembaga  pengawas untuk  mengawal  pelaksanaan  UU  No  5  Tahun 1999, maka sebagai lembaga state auxiliary tidak berada  baik  dibawah  ekesekutif,  legislatif, yudikatif.  KPPU  merupakan  lembaga  yang independen  yang  mengawasi  adanya  persaingan usaha  tidak  sehat  dan  praktek  monopoli. kedudukan  KPPU  dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia  adalah  di  sebut  sebagai  state  auxiliary organs  atau  lembaga  negara  penunjang  atau khusus  yang  menangani  permasalah  persaingan usaha tidak sehat. Pembentukan KPPU berdasarkan amanah UU No 5 Tahun 1999.
Sebagai lembaga negara khusus atau lembaga negara  penunjang  mempunyai  tugas  dalam mengawal  dan  melaksanakan  UU  No  5  Tahun 1999 bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan adalah menjaga persaingan usaha yang sehat demi terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat. Pada hakikatnya, keberadaan KPPU dalam melaksanakan  UU  No  5  Tahun  1999  adalah Halaman 14 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
mengupayaan secara optimal terciptanya persaingan  usaha  yang  sehat  dan  efektif  pada suatu pasar tertentu yang mendorong agar pelaku usaha  melakukan  efisiensi  agar  mampu  bersaing dengan para pesaingnya.
Keberadaan  UU  persaingan  yang  sehat  yang berasaskan  demokrasi  ekonomi  juga  harus memperhatikan  keseimbangan  antara  pelaku usaha  dan  kepentingan  masyarakat.  Dengan menyimak  dan  melihat  pendapat  dari  Roscoe Pound,  kehadiran  UU  No  5  Tahun  1999  dan KPPU  sebagai  lembaga  yang  dibentuk  dari  UU tersebut, maka kehadiran KPPU seperti “ a tool of social  control  and  a  tool  of  social  engineering. Hukum  hukum  mempunyai  fungsi  sebagai  alat perekayasa  sosial,  harus  mampu  melindungi  tiga kepentingan  dasar,  kepentingan  umum,  dan kepentingan sosial.
Sebagaimana dalam  Undang-Undang  No  12 Tahun  2011  tentang  pembentukan  peraturan perundang-undangan  tercantum  dalam  hirarki bahwa  peraturan  perundang-undangan  adalah setingkat  atau    sejajar  dengan  Undang-Undang, hal  mendasar  yang  membedakan  adalah  kalau Undang-Undang  bisa  inisiatif  dari  DPR  dan Presiden  sedangkan  Perpu  merupakan  hak prerogatif  Presiden.  Jadi  KPPU  sebagai  lembaga negara pendukung atau state auxiliary organ tidak dapat  mengeluarkan  peraturan  perundang- undangan yang menjadi kewenangan Presiden.
KPPU  juga  telah  diatur  Dalam  Pasal  35,  dan Pasal 36 UU No 5 Tahun  1999 dan Kepres No 75 Tahun  1999  jo  Perpres  No  80,  KPPU  telah membentuk  sekretariat  dan  telah  ditetapkan dengan keputusan KPPU.
Logika  penerbitan  Perpu  juga  dapat  dilihat sebagai berikut:
Adanya suatu keadaan bahaya atau genting Keadaan  bahaya  ini  dapat  mengancam keselamatan  warga  negara  atau  bangsa  jika pemerintah tidak segera bertindak atau melakukan suatu tindakan yang nyata.
Karena  sifatnya  yang  mendesak,  maka  segera di  butuhkan  sebuah  payung  hukum  dari pemerintah  karena  jika  menunggu  mekanisme Undang-Undang  dengan  DPR  maka  akan membutuhkan  waktu  yang  relatif  lama.  Jika dilihat  dari  tiga  kriteria  diatas  KPPU  tidak termasuk  dalam  ketiga  tersebut,  melihat  bahwa KPPU sekarang sudah di ketahui oleh masyarakat luas  lewat  sosialisasi  dan  perwakilan  kantor
daerah  di  beberapa  Provinsi  serta  lewat  Forum dosen  persaingan  usaha  (FDPU)  yang  lebih mensosialisasikan  lagi  keputusan  dari  KPPU, begitupun  dengan  dunia  persaingan  usaha  sudah semakin  berkembang  di  masyarakat  lewat akademisi  maupun  pakar  hukum  dalam  kegiatan kuliah umum maupun TOT oleh KPPU.
walaupun  ada  terkendala  dalam  status kepegawaian  dapat  dibuatkan  sebuah  peraturan dari  komisi  dan  dirapatkan  bersama  dalam penentuan  dan  kebijakan  pada  organisasi kepegawaian kppu
Independensi  kppu  sebagai  lembaga  quasi judisial review
Kewenangan  lain  sering  di  sebut  sebagai Quasi  Judicial  review  karena  KPPU  memiliki kewenangan  untuk  memeriksa  dan  memutus suatu  putusan  hukum  atas  tindakan  perjanjian yang melanggar Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999. Tetapi  KPPU  tidak  termasuk  dalam  lingkup Peradilan.
Tentang  kekuasaan  kehakiman  dan  UU  No  5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung:
Keberatan  atas  putusan  KPPU  dapat  diajukan ke  pengadilan  Negeri.sebagai  Judex  Facti  yang memeriksa  kenyataan  sebagai  alas  perkara  dan kemudian  menerapkan  fakta-fakta  tersebut terhadap  hukum  yang  menjadi  landasan  yuridis perkara.
Putusan  KPPU  merupakan  hukum  karena memiliki  kekuatan  eksekutorial  (Pasal  44,  46) tidak termasuk dalam PTUN.
MA  sebagai  Judex  juris  karena  merupakan peradilan tingkat kasasi terhadap putusan PN dan hanya  memriksa  aspek  penerapan  hukum.  dalam pasal 30 UU No 5 Tahun 1999, KPPU di bentuk merupakan  komisi  yang  bebas  dan  independen bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  manapun  dan bertanggung jawab kepada Presiden.
KPPU mempunyai  Fungsi  penegakan  hukum tetapi  bukan  bagian  dari  peradilan.  KPPU  tidak berwenang  menjatuhkan  sanksi  pidana  dan perdata, tetapi sanksi administratif.
Kedudukan  KPPU  dalam  sistem  peradilan, fungsi  utama  adalah  mengawal  dan  menciptakan demokrasi  ekonomi  dan  persaingan  usaha  yang sehat bagi seluruh warga Negara Indonesia untuk berpartisipasi  dalam  proses  produksi  dan pemasaran  barang  dan  jasa  dalam  iklim  usaha yang  sehat  dan  efektif,  efisien  sehingga
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
mendorong pertumbuhan ekonomi dan pasar yang sehat.
Fungsi  dan  idealnya  KPPU  di  Indonesia, selain  tugas  utamanya  sebagaimana  dalam  Pasal 35  UU  No  5Tahun  1999  dan  wewenangnya KPPU dalam Pasal 36 UU No 5 Tahun 1999.
Fungsi KPPU yang ideal lainnya dapat berupa Penegakan  Hukum,  dalam  artian  sebagai investigasi terhadap setiap kasus dan laporan dari masyarakat  jika  terjadi  suatu  pelanggaran  dalam persaingan usaha tidak sehat.
Pencegahan atau upaya preventif dalam istilah hukum  pidana,  yaitu  dengan  melakukan pengkajian  setiap  persoalan  yang  berkaitan persaingan  usaha,  melakukan  penelitian  yang melibatkan unsur akademisi perguruan tinggi dan pakar  hukum,  serta  melakukan  monitoring terhadap pelaku usaha yang berada di wilayahnya serta  melakukan  sosialisasi  yang  maksimal kepada  pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah Kotamadya dan Daerah dalam hal mensosialisasikan  UU  No  5  Tahun  1999, sehingga  Perda  yang  dikeluarkan  oleh  Pemprov dan  Pemda  tidak  bertentangan  dengan  UU  No  5 Tahun 1999.
Penataan  tata  usaha  dan  kepegawaian  dalam mendukung  pelaksanaan  KPPU  dari  dalam  dan penyiapan pelaksanaan internalisasi nilai persaingan  usaha  yang  sehat  di  wilayah  kerja KPPU pusat dan KPPU KPD.

## Pendekatan penegakan hukum oleh KPPU
Penegakan  hukum  yang  dilakukan  KPPU  di Indonesia  selama  ini  adalah  dengan  melalui pendekatan  Rule  of  reason  dan  Per  se  Illegal, artinya  bahwa  rule  of  reason    untuk  menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dianggap melakukan praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak sehat,  dalam  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan KPPU senantiasa mempertimbangkan keadaan  dalam  kasus  tersebut,  apabila  dalam memutuskan harus berhati-hati apakah persaingan yang  dimaksud  menunjukkan  adanya  perbuatan tidak adil maupun melawan hukum.
Dalam  penyusunan  dan  penegakan  kebijakan persaingan  adalah  untuk  menjaga  perimbangan antara  pemenuhan  prinsip  keadilan  di  satu  sisi dan  prinsip  kepastian  di  ssis  lain,  sehingga putusan  yang  di  hasilkan  oleh  KPPU  dapat menentukan  dampak  dalam  hukum  persaingan usaha  Sedangkan dalam per se illegal secara pasti sudah melanggar persaingan dengan menghalangi
atau  melumpuhkan  persaingan  yang  sehat  dalam masyarakat.
Dalam  kenyataan  dan  dalam  kasus-kasus persaingan  usaha  yang  terjadi,  penggunaan pendekatan  tersebut  harus  tepat  dan  hati-hati karena  tidak  mudah  diterapkan,  karena  tidak semua  orang  mempunyai  persepsi  yang  sama terhadap  terhadap  kedua  pendekatan  tersebut. Berbagai  macam  metode  dan  pendapat  para  ahli hukum  persaingan  serta  praktisi  tentunya menambah  kehati  hatian  dalam  penggunaan pendekatan tersebut.
Penggunaan dan pengenaan dalam setiap pasal dalam  UU  No.5  tahun  1999  menggambarkan bentuk pendekatan per se illegal melalui beberapa pasal  yang  sifatnya  imperatif  dan  interperetasi yang  memaksa  sehingga  dalam  penggunaan  kata Frasa “ penyetaaan  dalam  pasal  22,  23,24  dan pasal  1  angka  8  multi  tafsir  dan  menimbulkan penafsiran dalam berbagai pengenaannya sehingga  menimbulkan  judicial  review  ke Mahkamah Konstitusi.
Dalam  pengenaan  hukum  persaingan  usaha beberapa  negara  memberlakukan  hal  yang berbada  dan  tidak  sama  terhadap  tafsiran  perse illegal dan per reason hal ini karena dipengaruyhi oleh  pertimbangan-pertimbangan  kepatutan  dan keadilan  serta  budaya  dan  kebijakan  arah ekonomi  suatu  bangsa  namun  secara  universal memberlakukan  pendekatan  yang  sama  yaitu  per reason dan per se illegal.
Sedangkan  kewenangan  yang  diberikan  UU kepada KPPU tentunya sesuai dengan pasal 36
Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan  setiap  orang  yang  tidak  bersedia memenuhi panggilan komisi.
Meminta keterangan dari instansi pemerintah Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat dokumen, dan atau alat bukti
Memutuskan  dan  menetapkan  ada  atau  tidak adanya  kerugian  di  pihak  pelaku  usaha  atau masyarakat.
Memberitahukan  putusan  KPPU  kepada Pelaku  usaha  yang  diduga  melakukan  praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif.
Untuk memaksimalkan sanksi pidana tambahan  dalam  Pasal  49  dengan  menunjuk Halaman 16 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undnag hukum Pidana,  berupa  pencabutan  izin  usaha  dapat dilakukan  kepada  pelaku  usaha  yang  melanggar UU No 5 Tahun 1999. Memaksimalkan larangan kepada  pelanggaran  terhadap  undang-undang  ini untuk  menduduki  jabatan  direksi  atau  komisaris. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan  timbulnya  kerugian  kepada  pihak lain.
Kedudukan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha setelah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi
Kedudukan KPPU setelah putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016,  terutama  setelah  diajukan judisial reviaw atas pasal 22,23 dan 24 dan Pasal 1 angka 8UU No 5 Tahun 1999
Dengan  adanya  putusan  Mahkamah  tersebut membuat kewenangan KPPU yang selama ini ada dalam  pasal  35  UU  No.5  Tahun  1999  menjadi lebih kuat terutama dalam penguatan kelembagaan  tidak  hanya  sebagai  penegak hukum,  mealui  tindakan  penanganan  perkara yang  ditangani  dan  pelaksanaan  upaya-upaya lanjutan  yang  terkait  dengan  ekstistensi  dan pelaksanaan  upaya-upaya  lanjutan  yang  terkait dengan eksistensi dan pelaksanaan penetapan dan putusan  atas  suatu  perkara,  yaitu  tindakan monitoring putusan dan upaya litigasi. Tugas dari KPPU  selain  sebagai  penegak  hukum  yang menjadi  tugas  utama juga  sebagai  pemberi  saran kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembentukan Perda.
Berbagai tugas dan wewenang yang ada dalam UU  telah  dilakukan  untuk  membuat  hukum persaingan usaha di Indonesia menjadi lebih maju khususnya  di  kawasan  Asean,  yang  banyak menjadi  contoh  dalam  penegakan  hukum persaingan  usaha  yang  telah  memenangkan  359 perkara  dan jumlah  perkara  tender sebanyak  250 dari tahun ke tahun perkembangan kasus yang di selesaikan  oleh  KPPU  mengalami  peningkatan, sampai  dengan  awal  tahun  2018,  perkara  yang ditangani  atas  dasar  laporan  yang  disampaikan kepada  KPPU  sebanyak  300  selanjutnya, perkaran  yang  ditangani  atas  iniseatif  KPPU adalah sebanyak 43 dan 16 perkara keterlambatan notifikasi merger dan akuisisi.

## IV. SIMPULAN
Pengaturan  kewenangan  KPPU  setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi
menjadi  lebih  baik  khususnya  dalam  pengenaan Pasal-Pasal  yang  dianggap  oleh  sebagian masyarakat  kurang  demokratis  dalam  bidang
ekonomi  dan  kurang  adil  dalam  bidang  hukum khususnya  Pasal  22,23,24  dan  Pasal  1  angka  8 UU  No.5  Tahun  1999  adanya  pengenaan  kata Frasa  atau  penyertaan  pihak  lain  dengan  adanya keputusan    MK  Nomor  85/PUU-XIV/2016, menjadikan KPPU lebih terarah dalam menegakkan  hukum  persaingan  usaha  di Indonesia,  mengingat  persoalan  peresekonkolan tender merupakan perkara yang paling banyak di tanganioleh KPPU selama ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Astomo,  P.  (2018). Ilmu  perundang-Undangan  teori dan  praktik  di  Indonesia .  Jakarta:  Rajawali Grafindo.
Elviandri,  Dimyati,  K.,  &  Absori.  (2019).  Quo  Vadis Negara  Kesejahteraan:  Meneguhkan  Ideologi Welfare  State  Negara  Hukum  Kesejahteraan Indonesia. Mimbar  Hukum , 21 (2),  252 – 266.
Retrieved  from  https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/ article/download/32986/25629
Likadja, J. A. (2015). Memaknani Hukum Negara (Lay Through  State)  dalam  Bingkai  Negara  Hukum (Rechtstaat). Hasanuddin  Law  Review , 1 (1).
Retrieved  from  http://pasca.unhas.ac.id/ojs/ index.php/halrev/article/ download/41/40#:~:text=Konsep rechtstaat berpedoman  pada  hukum,namun  juga  yang tidak tertulis.
Palaguna, I. D. G. (2019). walfare state vs globalisasi . Jakarta: Rajawali Grafindo.
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License