Mahasiswa Magister Departemen Politik dan Pemerintahan,
Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Yustisia No. 1, Yogyakarta 55281 Email: pamungkasnabil31@gmail.com

## Penyerahan Agenda Politik Pemerintah: Pengelolaan Kebijakan Smart Kampung Berbasis Society Kabupaten Banyuwangi
Nabil Lintang Pamungkas 1
1 Mahasiswa Magister Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

## JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol. 6 No. 1 Tahun 2020
DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.01.3
Abstract. The Banyuwangi District Government issued a technology-based Smart Kampung policy aimed at increasing the effectiveness of public services and tackling poverty issues. Based on the concepts of social capital and community participation, this article tries to explain the extent of community involvement, evaluates Smart Kampung policies in more depth and offers alternative policies that should be implemented. Seeing the social conditions that are plural, of course these policies can not be uniformed, the need for policies based on the community itself. Data shows that the application of this policy cannot reach areas in rural and coastal areas. Many people still do not feel the presence of Smart Kampung policy. Procedurally, this policy saves many problems in  the  form  of  procurement  of  wifi  goods,  as  well  as  the  management  of  goods  that  are  not maximized by the government. The results showed that community involvement in the policy was quite low, the community was only involved in the planning process but in the implementation of the community's policy it did not actively participate. And the availability of social groups is not fully  involved,  many  consider  that  the  policy  only  focuses  on  technology-based  administrative issues and doesn’t understand the purpose of the establishment of the policy. The author assumes that the government needs to utilize and improve human resource issues through mapping of existing social groups and providing an alternative offer in responding to these problems.
Keywords: social capital; smart kampung policy; social groups; society-based policy.
Abstrak. Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi  mengeluarkan  kebijakan  Smart  Kampung  yang berbasis  teknologi  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  efektivitas  pelayanan  publik  serta menanggulangi  persoalan  kemiskinan.  Berdasrakan  konsep  modal  sosial  dan  partisipasi masyarakat, artikel ini mencoba memaparkan sejauh mana keterlibatan masyarakat, mengevaluasi kebijakan  Smart  Kampung  secara  lebih  mendalam  serta  menawarkan  bagaimana  alternatif kebijakan  yang  seharusnya  dilakukan.  Melihat  kondisi  sosial  yang  majemuk,  tentu  kebijakan tersebut tidak dapat diseragamkan, perlunya kebijakan yang berbasis pada masyarakat itu sendiri. Data  menunjukkan  bahwa  penerapan  kebijakan  ini  tidak  dapat  menjangkau  daerah  di  wilayah pedesaan dan pesisir. Banyaknya masyarakat yang masih tidak merasakan akan hadirnya kebijakan Smart Kampung. Secara prosedur, kebijakan ini menyimpan banyak persoalan berupa pengadaan barang wifi, serta pengelolaan barang yang tidak dimaksimalkan oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  keterlibatan  masyarakat  terhadap  kebijakan  tersebut  terbilang  cukup rendah,  masyarakat  hanya  terlibat  dalam  proses  perencanaan  namun  dalam  pelaksanaan kebijakan masyarakat justru tidak berpartisipasi secara aktif. Serta ketersediaan kelompok sosial tidak dilibatkan sepenuhnya, banyak yang menganggap bahwa kebijakan tersebut hanya fokus pada  persoalaan  administrasi  berbasis  teknologi  dan  tidak  mengerti  tujuan  dari  dibentuknya kebijakan  tersebut.  Penulis  beranggapan  pemerintah  perlu  memanfaatkan  serta  meningkatkan persoalan  sumber  daya  manusia  melalui  pemetaan  terhadap  kelompok  sosial  yang  ada  serta memberikan sebuah tawaran alternatif dalam menanggapi persoalan tersebut.
Kata Kunci: modal sosial; kebijakan smart kampung; kelompok sosial; kebijakan berbasis society.
Received: 05/01/2020 Revised: 26/02/2020 Accepted: 02/03/2020

## PENDAHULUAN
ebijakan  publik  yang  dihadirkan  oleh  negara  selalu  mempunyai paradagima  berpikir  yang  baku,  kebijakan  hanya  dirumuskan  hanya untuk  kepentingan  negara,  bukan    didasarkan  pada  kepentingan kolektif masyarakat. Hal ini justru menjadi persoalan yang cukup serius bagi sebuah negara  itu  sendiri,  legitimasi  yang  dibangun  negara  melalui  kebijakan  secara realitasnya  justru  tidak  hadir  dalam  jati  diri  masyarakat.  Dalam  waktu  dekat  ini, pemerintah  bekerja  keras  untuk  menghasilkan  produk  kebijakan  sesuai  dengan prinsip  yang  didasarkan  pada  aspek  efektivitas.  Artinya,  pemerintah  berupaya menciptakan  sebuah  pelayanan  yang  sangat  mudah  bagi  masyarakat.  Dengan berkembangnya  jaman  yang  berbasis  pada  teknologi,  pemerintah  berusaha menyesuaikan  diri  dengan  hal  tersebut.  Dengan  melibatkan  aspek  teknologi  yang telah berkembang, hal ini diharapkan sebagai sebuah terobosan kebijakan baru bagi pemerintah  untuk  memudahkan  akses  pelayanan  terhadap  masyarakat.  Namun secara  prinsip,  aspek  efektivitas  terhadap  pelayanan  publik  perlu  didiskusikan kembali dalam pelaksanaannya. Prinsip efektivitas dalam birokrasi pemerintah secara sederhana  lebih  memudahkan  birokrat-birokrat  pemerintah  dalam  mengemban tugasnya, hal ini justru bertolak-belakang dari apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat secara luas. Di samping itu, tidak hanya bertumpu pada aspek pelayanan yang  efektif,  kendala  yang  menjadi  permasalahan  serius  hari  ini  adalah  stagnasi kemiskinan  di  level  masyarakat.  Tujuan  pemerintah  dalam  mengurangi  angka kemiskinan  cenderung  tidak  berhasil  karena  angka  kemiskinan  akhir-akhir  ini cenderung bersifat stabil. Kemiskinan didefenisikan secara sepihak oleh pemerintah, namun tidak benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Pemerintah  melalui  kebijakan  yang  berbasis  pada  teknologi  berupaya  untuk meningkatkan aspek kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Menciptakan pelayanan yang bersifat efisien dan efektivitas, dalam hal ini pemerintah mencoba melakukan terobosan  kebijakan  yang  berbasis  teknologi  demi  menghemat  atau  memangkas waktu yang terbuang sia-sia. Hal ini merupakan salah satu usaha bersifat positif yang dianggap  oleh  pemerintah,  karena  masyarakat  tidak  perlu  lagi  meluangkan  waktu yang  berbelit-belit  untuk  urusan  pelayanan  administratif.  Pelayanan  publik  yang
K
berbasis teknologi telah diterapkan oleh berbagai pemerintah daerah di Indonesia, salah  satunya  Kabupaten  Banyuwangi  dengan  pelayanan  publik  andalannya  yakni program Smart Kampung. Program ini berdiri atas inisiatif dari Bupati  Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Program ini menggunakan istilah Kampung, meskipun secara konsep memiliki kesamaan dengan program Smart City yang diterapkan di daerah- daerah lain. Program ini merupakan desain dari pembangunan daerah yang bersifat modern,  model  program  yang  dibangun  berbasis  pada  teknologi  untuk  pelayanan publik terhadap masyarakat dengan menggunakan pendekatan teknologi (Hollands, 2008).  Kebijakan  tersebut  dinilai  oleh  pemerintah  sebagai  terobosan  terhadap persoalan  masyarakat  Banyuwangi.  Persoalan  yang  sering  terjadi  karena  kondisi geografis  Banyuwangi  yang  cukup  luas  dengan  daerah  pedesaan.  Di  mana  jarak tempuh antar desa maupun kecamatan sangat berjauhan, hal ini berdampak pada proses pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Dengan kondisi seperti itu, Pemda  Banyuwangi  mewujudkannya  dalam  bentuk  kebijakan  berbasis  teknologi. Kebijakan  tersebut  bersifat  terpusat,  dengan  melibatkan  pemerintah  desa, harapannya segala urusan administratif masyarakat dapat diselesaikan di level desa. Sejak  awal  kepemimpinan  Azwar  Anas,  upaya  tersebut  sebagai  pengembangan reformasi birokrasi. Program terobosan yang dilakukan oleh Bupati Anas mencoba membedekan  diri  dengan  program  Smart  City  di  daerah  lain.  Hal  ini  menurutnya, Banyuwangi  bukan  merupakan  daerah  perkotaan,  karena  hal  ini  berkaitan  dengan mata  pencaharian  penduduk  serta  kondisi  sosial  masyarakat,  yang  itu  semua disokong dengan bentuk peradaban yang bersifat pedesaan (Akmal, 2017).
Penulis melihat kebijakan tersebut menuai banyak persoalan, secara akademis, terdapat  banyak  literatur  yang  kurang  memperhatikan  bagaiamana  konsep  Smart Kampung Banyuwangi perlu dievaluasi. Berbagai literatur telah menyebutkan bahwa kebijakan  Smart  Kampung  perlu  dievaluasi  terus-menerus  sehingga  menciptakan kebijakan  yang  mampu  menjangkau  kepentingan  masyarakat.  Namun,  persoalan tersebut tidak dijadikan sebagai pembahasan utama dalam berbagai literatur yang telah  ada.  Penelitian  lainnya  kebanyakan  memfokuskan  kajiannya  terhadap  cara pandang pemerintah dalam menerapkan kebijakan, bukan melihat sebaliknya, yakni apa  manfaat  yang  didapatkan  oleh  masyarakat.  Kedua,  persoalan  tujuan  dari
kebijakan  tersebut  yang  tidak  menitikberatkan  pada  persoalan  kemiskinan  serta kebutuhan  mendasar  masyarakat.  Berbagai  aktor  masyarakat  banyak  yang mengkritik  penerapan  dari  kebijakan  tersebut.  Baginya,  kebijakan  ini  tidak mendapatkan kebaharuan terkait kondisi kontemporer yang terjadi di  masyarakat, tujuan  menyejahterahkan  masyarakat  justru  tidak  dihadirkan  oleh  pemerintah, kebijakan  Smart  Kampung  hanya  menitikberatkan  pada  aspek  infrastruktur, penyediaan internet, serta display fisik yang menarik (Sodiqin, 2018). Padahal masih banyak  pertanyaan  yang  muncul  dari  hadirnya  kebijakan  tersebut  diantaranya, bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta keterlibatannya dalam kebijakan  tersebut?  Apakah  kebijakan  tersebut  berjalan  semestinya  sesuai  dengan tujuan  awal  terbentuknya  kebijakan?  Bagaimana  seharusnya  masyarakat  terlibat dalam  kebijakan  tersebut?  Serta  apa  saja  yang  perlu  dievaluasi  selama  kebijakan tersebut berlangsung?
Sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang dilakukan dengan pelaksanaan konsep  Smart  Kampung  di  Banyuwangi.  Salah  satunya  penelitian  yang  membahas model akselerasi kebijakan Smart Kampung melalui perspektif pelayanan publik (Tree Setiawan, dkk., 2017). Dalam penelitiannya, ia menjelaskan kebijakan tersebut secara implementatif,  proses  pelaksanannya  serta  bagaimana  kerangka  kerja  pemerintah dalam  menerapkan  Smart  Kampung.  Temuannya  terdapat  empat  variabel  utama yang mendukung kebijakan tersebut; (1) kepemimpinan, (2) sumber daya manusia, (3) aplikasi, (4)  jaringan. Variabel tersebut dianggapnya sebagai penyokong utama dalam menyukseskan kebijakan tersebut. Selaras dengan penelitian Mariyam (2017) yang  mengkaji  adanya  integrasi  antara  sistem  perencanaan  di  level  kabupaten dengan  anggaran  di  pemerintah  desa.  Dalam  penelitiannya  juga  menjelaskan bagaimana Pemkab  Banyuwangi  melakukan  display  yang  dapat  menarik  perhatian warga melalui renovasi, menyiapkan sarana teknologi, alokasi dana jaringan internet yang  dialokasikan  untuk  pemerintah  desa.  Terdapat  pula  beberapa  literatur  yang membahas tentang bagaimana kebijakan dapat dievaluasi sedemikian rupa, sehingga menciptakan sebuah kebijakan terobosan yang mampu menengahi persoalan yang ada  (Nugroho,  2014),  serta  kebijakan  tersebut  dapat  berjalan  secara  bersamaan antara negara, pasar dan masyarakat (Indiahono, 2009). Terdapat literatur juga yang
membahas kebijakan yang berbasis baik pada negara maupun masyarakat, namun, seringkali hanya dijadikan sebagai agenda politik pemerintah itu sendiri (Mas’udi & Kurniawan, 2017;Haliim, 2018).
Pada akhirnya, penulis mencoba keluar dari narasi-narasi tersebut yang banyak menitikberatkan  kesuksesan  kebijakan  Smart  Kampung  hanya  dapat  dilaksanakan oleh  aparatur  negara.  Hal  yang  terpenting  dari  artikel  ini  adalah  mencoba mengevaluasi  kebijakan  tersebut,  karena  minimnya  literatur  yang  membahas bagaimana Smart Village perlu dikaji secara evaluatif. Serta di akhir, penulis mencoba menawarkan terobosan, bagaimana pemerintah seharusnya mempercayai kelompok sosial guna menciptakan rumusan kebijakannya secara mandiri. Karena itu, kebijakan yang  sampai  sekarang  terlihat  tidak  dimaknai  sebagai  kebijakan  yang  benar-benar diharapkan oleh masyarakat, masyarakat hanya cenderung sebagai objek kajian dari pemerintah  untuk  memuluskan  kewajibannya.  Penulis  kali  ini  hendak  mengisi kekosongan antara literatur yang telah dijelaskan di atas. Dengan melihat kebijakan tersebut  secara  substansif,  serta  meninjau  kembali  sejauh  mana  keterlibatan masayarakat  secara  aktif  sebagai  pengelola  bukan  sebagai  penerima  kebijakan. Kebijakan yang dibuat oleh Pemda Banyuwangi ini mengklaim bahwasanya program ini  bersifat  kearifan  lokal,  kebijakan  ini  dalam  versi  pemerintah  berupaya  untuk melindungi budaya-budaya lokal yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Namun  dibalik  klaim  itu  semua,  program  ini  juga  masih  menyimpan  permasalahan yang  tak  kunjung  selesai.  Dari  beberapa  data  awal  terkait  tulisan  ini,  terdapat masyarakat  yang  masih  tidak  mengerti  secara  jelas  bagaimana  pelayanan  publik bekerja  melalui  pendekatan  teknologi,  hal  ini  seringkali  dialami  oleh  warga Banyuwangi.
Perspektif kebijakan yang hanya dimaknai oleh negara menyebabkan definisi atas  kebijakan  terkait  pemberdayaan  justru  dimaknai,  dirumuskan  maupun diimplementasikan dengan cara-cara yang bersifat top-down, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial yang ada. Banyak kelompok-kelompok sosial yang dibentuk  oleh  negara,  namun  negara  cenderung  membiarkan  kelompok  tersebut, namun  aspek  keberadaannya  tidak  dimanfaatkan  sebaik-baiknya.  Justru  pada akhirnya,  definisi  atas  kebijakan  sebagai  pemberdayaan  masyarakat  cenderung
diabaikan,  dan  ini  hanya  memberi  manfaat  kepada  salah  satu  pihak  saja,  yang  itu berurusan  terkait  penyederhanaan  dan  efektivitas  administrasi  melalui  kebijakan yang berbasis pada teknologi. Perlunya mengaktifkan kembali modal sosial yang ada dalam  kelompok  masyarakat  tersebut,  modal  sosial  dibangun  guna  memahami persoalan ekonomi masyarakat, kebijakan yang bersifat partisipatoris,  dan sebagai jaringan sosial yang saling terintegrasi (Uphoff & Esman, 1988).

## TINJAUAN KONSEP
• Mengembangkan Modal Sosial
Dalam suatu kebijakan, penting untuk dilihat bagaimana logika yang terbangun dari suatu kebijakan tersebut sehingga menghasilkan dampak yang luas bagi seluruh masyarakat.  Kebijakan  ditujukan  untuk  mengatasi  persoalan  kemiskinan  yang menjadi  persoalan  utama  di  negara  ini.  Seringkali  kita  melihat  bahwa  kebijakan dirumuskan oleh suatu cara pandang yang hierarkis, maksudnya kebijakan cenderung bersifat administratif dan didominasi oleh aktor-aktor negara, masyarakat cenderung tidak  diberi  tempat  atau  diberikan  akses  politik  dalam  memberdayakan kehidupannya sendiri.
Sebagai gagasan alternatif dari persoalan tersebut, perlunya modal sosial yang kuat dalam merumuskan suatu kebijakan sehingga kebijakan tersebut bersifat jangka panjang dan kebermanfaatannya dirasakan oleh khalayak umum. Berbagai ilmuwan politik  dalam  melihat  modal  sosial  memiliki  pemaknaan  yang  berbeda-beda,  salah satunya Putnam (1993), mengartikan modal sosial sebagai suatu jaringan koordinasi yang bersifat kolektif  demi mencapai tujuan dari  kelompok masyarakat itu sendiri. Sedangkan Fukuyama (2002), melihat modal sosial sebagai trust atau kepercayaan diantara  masyarakat  itu  sendiri,  kepercayaan  harus  bersifat  radikal,  dalam  artian sesuatu  yang  telah  melekat  dan  mengakar  kuat  dalam  diri  masyarakat.  Apabila kepercayaan tersebut tidak dapat diwujudkan maka dampaknya akan menghasilkan modal sosial yang lemah. Literatur-literatur sebelumnya melihat bahwa peran modal sosial  penting  dalam  menghasilkan  sebuah  keberhasilan  terkait  pemberdayaan ekonomi masyarakat (Gittel & J, 2001).  Dalam kasus ini dijelaskan bahwa adanya kerja sama  antara  kelompok-kelompok  masyarakat  dengan  lembaga-lembaga  negara. Dalam  suatu  kebijakan,  negara  tidak  berdiri  sendiri,  perlunya  peran  masyarakat
sebagai sebuah entitas yang terdampak langsung dari suatu kebijakan tersebut, maka dari itu, modal sosial yang kuat menjadi perhatian yang sangat penting dalam kajian ini, sehingga dalam merumuskan kebijakan tidak bersifat kaku atau hierarkis seperti yang dialami di Kabupaten Banyuwangi.
Modal  sosial  memberikan  suatu  gambaran  bagaimana  kelompok  masyarakat saling  berinteraksi  dan  membangun  jaringan  sosial  secara  kolektif.  Modal  sosial menurut  Bain  dan  Hicks  (Syahra,  2003),  terdapat  dua  dimensi  yang  dijadikan  alat analisis  dalam  melihat  modal  sosial  masyarakat.  Dimensi  yang  pertama  adalah dimensi kognitif atau yang sering disebut dengan dimensi kultural adalah sekumpulan suatu  nilai,  norma,  ajaran,  budaya,  yang  memiliki  dampak  langsung  terhadap solidaritas  dan  kepercayaan  suatu  kelompok.  Nilai-nilai  yang  sama,  yang  saling melengkapi membuat kepercayaan tumbuh, seperti yang dikatakan oleh Fukuyama, kemudian  menjadikan  kepercayaan  dan  solidaritas  menuju  tujuan  bersama.  Dalam dimensi  kultural,  tidak  menekankan  pada  aspek  segmentasi  kelompok,  namun dimensi ini bersifat lintas-kelompok. Artinya, perbedaan sebagai sebuah keniscayaan, yang  terpenting  adalah  terciptanya  suatu  tatanan  sosial  yang  itu  memberikan dampak  kesejahteraan  untuk  masyarakat.  Dimensi  selanjutnya  yaitu  dimensi struktural, berupa kelompok masyarakat yang terorganisir secara kelembagaan yang berada di tingkat lokal. Kelompok ini mewadahi aspirasi masyarakat dan mendorong terselenggarakannya  kegiatan-kegiatan  sosial  yang  bermanfaat.  Secara  umum, dimensi ini menitikberatkan pada aktivitas sosial yang dilakukan oleh lembaga yang kemudian  dimaknai  sebagai  sebuah  jaringan  sosial  yang  terjalin  di  dalamnya. Kelompok ini bisa berupa Karang Taruna, LSM, organisasi filantropi, maupun lainnya yang keberadaannya berada di tingkat lokal.
• Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik
Modal sosial yang kuat akan menghasilkan partisipasi masyarakat yang aktif, hal ini  juga  memiliki  kaitannya  dengan  proses  pembuatan  kebijakan.  Secara  teknis diperlukannya  partisipasi  masyarakat  yang  bersifat  emansipatoris.  Dominasi pengetahuan  yang  dibentuk  dalam  setiap  kebijakan  menyebabkan  kebijakan dilaksanakan tidak sesuai dengan prinsip ataupun kearifan lokal yang sudah tertanam kuat  di  masyarakat.  Untuk  menciptakan  suatu  kebijakan  publik,  dibutuhkan  tiga
entitas  kelompok  dalam  perumusan  kebijakan  publik;  eksekutif,  legislatif,  dan masyarakat. Dalam skup yang lebih kecil, pemerintah desa sebagai aktor eksekutif, Badan Permusyaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif, dan kelompok-kelompok sosial sebagai bagian dari elemen masyarakat.
Dalam  literatur  yang  lebih  sederhana  menjelaskan  bahwa  konsep  partisipasi dijadikan sebagai sebuah jembatan politik antara pemegang kekuasaan, kebijakan, dan  masyarakat  yang  secara  konstitusi  memiliki  hak  kewarganegaraan  baik  secara sosial,  ekonomi  dan  politik  (Prayitno,  2008).  Menurut  Cohen  dan  Uphoff  (1988), partisipasi masyarakat sebagai penerima program kebijakan terdiri dari empat tahap partisipasi; (1) perencanaan; (2) implementasi; (3) pemanfaatan; (4) evaluasi program pembangunan.  Dalam  hal  ini  kebijakan  harus  dilihat  sebagai  suatu  produk  hukum yang harus dimiliki oleh masyarakat setempat. Kelompok sosial harus melibatkan diri secara  aktif  dalam  hal  perumusan  kebijakan,  karena  kebijakan  tersebut  akan berdampak  langsung  terhadapnya.  Cohen  dan  Uphoff  mendefinisikan  partisipasi dalam  kebijakan  publik  ditujukan  pada  penerima  program  kebijakan  yakni masyarakat, definisi ini juga memiliki permasalahan dalam pandangan penulis. Dalam pandangan  ini  disebutkan  bahwa  masyarakat  merupakan  penerima  kebijakan pemerintah,  cara  pandang  yang  dibangun  bersifat  negara,  seyogyanya  kebijakan publik harus dimaknai berasal dari masyarakat kemudian kembali kepada masyarakat itu  sendiri.  Negara  hanya  sebagai  pengelola  anggaran  dalam  mengatur  kebijakan secara formalitas, namun secara substansi dari kebijakan tersebut harus didasarkan pada keinginan masyarakat setempat.
Dalam  pandangan  seperti  ini  partisipasi  masyarakat  di  Banyuwangi  perlu ditingkatkan secara lebih mendalam. Kebijakan Smart Kampung yang berbasis pada pendekatan teknologi secara konsepsional, sangat membantu masyarakat dalam hal urusan pelayanan administratif. Namun pelaksanaannya menuai banyak persoalan, dimana  banyak  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  pedesaan  yang  masih  belum mengerti dalam penggunaan teknologi melalui kebijakan Smart Kampung. Kebijakan tersebut  secara  lebih  sederhana  dipaksa  untuk  menuruti  kehendak  negara,  lebih tepatnya  dalam  hal  penyederhanaan  administratif.  Kebijakan  tersebut  salah  satu upaya  pemerintah  dalam  menerapkan  inovasi  kebijakan  berbasis  pada  teknologi,
namun  justru  tidak  diimbangi  dengan  sumber  daya  manusia  yang  mumpuni, masyarakat  cenderung  sulit  untuk  mengimbangi  kebijakan  tersebut  melalui pendekatan teknologi. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat harus lebih aktif dalam hal merumuskan kebijakan, kemudian pelaksana dan pengawasan atas penggunaan anggaran  serta  implementasinya  harus  dikelola  secara  langsung  oleh  kelompok- kelompok  sosial  yang  ada,  sehingga  memunculkan  kebijakan  yang  dirasakan  oleh seluruh masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Fokus  artikel  ini  didasarkan  pada  evaluasi  kebijakan  Smart  Village  yang  telah banyak  diterapkan  di  berbagai  daerah.  Maka  dari  itu,  jenis  penelitian  ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan datanya paling  banyak  digunakan  dari  berbagai  literatur  seperti  jurnal,  artikel  serta  berita media.  Karena  objek  kajiannya  berupa  evaluasi  kebijakan,  maka  penelitian  ini menambahkan beberapa data wawancara yang difokuskan pada domain masyarakat sebagai  penerima  kebijakan  selama  ini  serta  aparatur  negara  yakni  kepala  desa sebagai pelaksana kebijakan tersebut, guna menunjang relevansi dalam menjawab permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Pertama-tama, penulis mengambil beberapa data berupa literatur, hasil riset, serta berita media massa yang membahas bagaimana  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  berjalan,  serta  menganalisis  apa  yang menjadi persoalan pada kebijakan tersebut. Kemudian penulis mengadopsi beberapa konsep yang menitikberatkan pada persoalan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah  sehingga  dapat  melaksanakan  tujuan  dari  kebijakan  tersebut  dengan semestinya.
Langkah  selanjutnya  dengan  cara  mengambil  data  berupa  wawancara  untuk menguatkan  argumen  penelitian  ini,  sehingga  pokok  persoalannya  dapat diidentifikasi secara jelas. Kemudian menganalisisnya dengan beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga memunculkan sebuah tawaran atas evaluasi kebijakan tersebut. Dalam hal ini, masyarakat yang dianggap selama ini hanya sebagai penerima  kebijakan,  dapat  merasakan  akses  secara  langsung  demi  mewujudkan kesejahteraan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Smart  Kampung Kabupaten  Banyuwangi  berangkat  dari  gagasan pemerintah  daerah  guna  menciptakan  pelayanan  yang  mudah  dan  cepat  dengan menggunakan  pendekatan  tekonologi  informasi.  Program  yang  memiliki  nama Kampung dilihat  sebagai  identitas  Banyuwangi  dalam  memberikan  terobosan  baru dalam  hal  pemberian  layanan  publik  berbasis  desa/kelurahan.  Secara  legal  formal, kebijakan  ini  memiliki  kesepakatan  antara  Pemda  Banyuwangi  dengan  PT. Telekomunikasi  Indonesia,  yang  tertuang  pada  penandatanganan  MoU  dengan nomor: TEL.198/HK.810/BGES.1304000./ 2016. Pelaksanaanya meliputi pemasangan alat teknologi  seperti wifi di  setiap  pemerintahan  desa  di  Kabupaten  Banyuwangi.
Program  ini  memiliki  tujuh  kriteria  sebagai  indikator  keberhasilan  utama  dalam kebijakan tersebut (Lihat Tabel 1).
Tabel 1.
Kriteria Program Smart Kampung Kabupaten Banyuwangi No Program Smart Kampung Fokus 1 Pelayanan Publik Penggunaan  Teknologi  untuk  memberikan  pelayanan berbasis online. Program  ini  menggunakan  berbagai aplikasi,  diantaranya;  aplikasi  surat  menyurat;  akta online ; dan SPM.
2 Pemberdayaan Ekonomi Penggunaan Teknologi dijadikan sebagai alat bantu bagi masyarakat  dalam  mengembangkan  usaha  kecilnya.
Produk  ataupun  jasa  yang  dihasilkan  akan  di upload melalui website banyuwangimall.com 3 Kesehatan Memberikan  keringanan  untuk  masyarakat  kurang mampu melalui Surat Pernyataan Miskin (SPM). 4 Kemiskinan Mendapatkan  akses internet secara  gratis  di  setiap kantor desa/kelurahan, yang tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan informasi masyarakat. 5 Informasi Hukum Penyediaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum  (JDIH)  berbasis online untuk  mengajak masyarakat agar mengetahui prosedur-prosedur hukum yang berlaku.
Sumber: Berbagai sumber, diolah penulis, 2019.
Sejak  awal  penelitian  ini  mencoba  menjelaskan  bagaimana  partisipasi masyarakat dalam persoalan kebijakan publik. Dinilai bahwa kebijakan berbasis pada teknologi tersebut belum menjangkau semua persoalan masyarakat. Berlandaskan pada  kajian  pustaka  serta  didukung  oleh  beberapa  hasil  wawancara,  penulis menemukan  persoalan  yang  dialami  oleh  kebijakan Smart  Kampung .  Pertama, partisipasi  masyarakat  dalam  hal  perencanaan  kebijakan  terbilang  cukup  rendah serta  kebijakan  tersebut  sulit  dioptimalkan  khususnya  di  daerah  pinggiran;  kedua, persoalan  sumber  daya  masyarakat  yang  kurang  mumpuni  dalam  beradaptasi dengan kebijakan tersebut.
• Partisipasi Perencanaan Kebijakan
Pada  tahap  perencanaan  kebijakan,  hasil  beberapa  literasi  yang  menunjang penelitian  ini  menujukkan  bahwa  tingkat  partisipasi  masyarakat  Banyuwangi terhadap  perencanaan  kebijakan Smart  Kampung terbilang  cukup  rendah.  Tujuan diberlakukannya  kebijakan  ini  adalah  untuk  meningkatkan  persoalan  kemiskinan, serta  sumber  daya  manusia  yang  cukup  rendah.  Namun  dalam  hal  perencanaan, masyarakat tidak terlibat cukup aktif dalam merumuskan kebijakan tersebut. Temuan menarik di Desa Tamansari, masuk dalam kategori rendah dimana terdapat 58 persen masyarakat yang kurang berpartisipasi aktif dalam hal perencanaan kebijakan Smart Kampung (Komunikasi, Pengembangan, & Manusia, 2017).  Hal ini berkaitan dengan proses  penyamapaian  aspirasi  masyarakat  terhadap  aparatur  desa  atau  negara. Masyarakat kurang mengetahaui apa saja yang akan direncanakan oleh pemerintah dalam  bentuk  kebijakan.  Masyarakat  justru  tidak  mengetahui  apa-apa  tentang persiapan  awal  yang  akan  dilakukan  oleh  pemerintah,  masyarakat  merasa  tidak
6 Pendidikan, Seni dan Budaya  Mendapatkan akses gedung balai desa untuk digunakan sebagai  tempat  latihan  atau  festival  kebudayaan  di Banyuwangi.
7 Peningkatan Kapasitas SDM Pelatihan masyarakat membuat kerajinan sesuai dengan bakat dan potensi yang dimilikinya.
diundang dalam bentuk forum mediasi, yang seharusnya juga melibatkan masyarakat itu  sendiri.  Data  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa  dalam  tahap  ini,  pemerintah hanya  mengundang  petinggi-petinggi  desa  untuk  dimintai  pendapat,  sedangkan masyarakat biasa tidak pernah mengetahui akan  adanya program tersebut. Hal  ini juga  berkaitan  dengan  kemampuan  pemahaman  warga  dalam  melihat  kebijakan tersebut, di Desa Kedungrejo misalnya, yang masih menggunakan cara-cara manual dalam  mengurus  persoalan  administratif  kependudukan,  seharusnya  kebijakan tersebut  memudahkan  persoalan  administratif  melalui  basis  teknologi.  Artinya, partisipasi  masyarakat  dapat  dikatakan  belum  maksimal  dalam  memahami  makna dari terbentuknya kebijakan Smart Kampung .
• Pelaksanaan Kebijakan
Dalam pelaksanaan kebijakan difokuskan pada bagaimana kebijakan tersebut berjalan,  sarana  pra-sarana,  partisipasi  masyarakat,  serta  kondisi  objektif  daerah tersebut  guna  menyokong  kebijakan Smart  Kampung .  Secara  teknis,  kebijakan tersebut berjalan dengan menggandeng pemerintah desa sebagai aparatur negara yang  sangat  dekat  dengan  masyarakat.  Pemerintah  desa  sebagai  garda  terdepan dalam melaksakan kebijakan tersebut, seperti urusan administratif, kemiskinan, serta persoalan publik lainnya. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa desa yang memenuhi kriteria dari kebijakan Smart Kampung . Hal ini justru mendapat pengakuan dari Kabid Statistik Diskominfo Banyuwangi, bahwa saat diterapkannya kebijakan  tersebut,  terdapat  kantor-kantor  desa  yang  belum  memenuhi  syarat. Alasannya, karena terkendala beberapa fasilitas yang belum memenuhi kriteria Smart Kampung , salah satunya fasilitas wifi , banyak kantor-kantor desa yang belum memiliki fasilitas  tersebut.  Informasi  lainnya  mengenai  pelaksanaan  kebijakan  tersebut mendapati bahwa masyarakat tidak benar-benar mengerti substansi dari kebijakan Smart Kampung . Masyarakat hanya menganggap hadirnya Smart Kampung terletak pada perbedaan komponen luarnya saja dari yang awal bersifat tradisional kemudian berganti  modern  melalui  teknologi.  Masyarakat  daerah  Muncar  misalnya, menganggap  bahwa  fasilitas internet yang  disediakan  oleh  kantor  desa  hanya digunakan sebagai tempat kumpul bermain game online (Pamungkas, 2019a). Hal ini
sebagai  indikator  bahwa  pengetahuan  masyarakat  terhadap  kebijakan Smart Kampung sebatas  pada  aspek  teknologi  saja.  Hal  ini  bertentangan  dengan  tujuan dibentuknya  kebijakan  tersebut,  yang  melihat  bahwa  kebijakan  tersebut  ditujukan untuk  memberantas  persoalan  kemiskinan,  serta  meingkatkan  kapasitas  sumber daya  manusia.  Dari  beberapa  persoalan  yang  ada,  kebijakan  tersebut  sangat  sulit diterapkan  di  daerah  pinggiran  Banyuwangi.  Beberapa  temuan  penelitian  lainnya mengatakan bahwa kebijakan tersebut banyak menuai kendala khususnya persoalan teknis. Seperti kendala internet yang kurang menjangkau di daerah-daerah pelosok (Ahmad,  2018),  dibutuhkannya  sebuah  alat  teknologi  yang  dapat  menjangkau jaringan internet agar dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat.
Apabila merujuk pada basis yang bersifat teoritis, konsep Smart Kampung yang ada di Banyuwangi tidak berjalan sesuai dengan konsep Smart Village yang telah ada. Memang pada dasarnya, konsep ini menggunakan teknologi informasi sebagai alat untuk  memudahkan  pemerintah  dalam  mengakomodir  kepentingan  masyarakat. Akan  tetapi,  konsep  tersebut  tidak  menitikberatkan  pada  nilai-nilai  lokalitas masyarakat yang telah lama terbentuk. Sebagaimana konsep yang ditawarkan oleh European Network for Rural Development (ENRD) bahwa Smart Village diawali dengan inisiatif  warga  setempat  yang  berkumpul  bersama  dalam  memecahkan  persoalan secara kolektif serta mengimplementasikan tujuan bersama tersebut menjadi sebuah aksi  nyata  (ENRD,  2019).  Oleh  karena  itu,  diperlukannya  partisipasi  secara  aktif bagaimana kebijakan tersebut terbentuk bukan memaksakan kehendak pemerintah dalam  sebuah  perumusan  kebijakan.  Selain  itu,  konsep Smart  Village juga  bersifat bottom - up dengan  melibatkan  secara  penuh  kepentingan  masyarakat  dan menjadikannya sebagai relasi kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat. Hal tersebut ditemui dalam kebijakan Smart Kampung Banyuwangi yang sedari awal tidak menitikberatkan pada aspek partisipasi masyarakat lokal, masih banyak masyarakat yang tidak mengerti substansi dari kebijakan tersebut, sehingga yang terjadi adalah kebijakan  tersebut  tidak  berasal  dari  paradigma society ,  namun  dibentuk  dengan menggunakan  paradigma  negara,  yang  justru  sulit  mendapatkan  relevansinya dengan kepentingan masyarakat.

## Perlunya Keterlibatan Kelompok Sosial
Seperti yang dijelaskan diatas, upaya pemerintah dalam peningkatan sumber daya manusia melalui kegiatan yang difasilitasi oleh Pemdes melalui pengadaan fasilitas desa  berupa  akses  penggunaan  balai  desa  dalam  setiap  kegiatan  warga,  serta penggunaan wifi secara  gratis  di  kantor  desa.  Menurut  pemerintah,  hal  ini menciptakan suasana desa yang humanis, desa tidak hanya tempat pelayanan publik semata, namun desa juga sebagai sentral kegiatan warga dalam dalam seluruh aspek kehidupannya.
Baik  secara  konsep  maupun  implementasi,  program Smart  Kampung bersifat sangat luas. Artinnya program tersebut menggunakan pendekatan teknologi untuk menunjang pelayanan publik, dan tujuan dari adanya program tersebut adalah untuk menanggulangi  angka  kemiskinan  di  Banyuwangi.  Karena  sifat  programnya  yang sangat  luas,  hal  ini  menjadi  permasalahan  tersendiri  terhadap  jalannnya  suatu kebijakan. Luasnya cakupan program Smart Kampung ini terletak di berbagai dimensi persoalan, misalnya  dari urusan pelayanan publik hingga  ke persoalan kemiskinan. Dalam suatu kebijakan, seharusnya diperlukan memfokuskan ke salah satu persoalan, tidak  menjaring  persoalan  yang  masih  bukan  menjadi  persoalan  prioritas  di Banyuwangi. Hal ini berkaitan dengan efektivitas dalam melaksanakan suatu program kebijakan, apabila kebijakan terlalu luas, maka persoalan yang bersifat partikular akan cenderung  diabaikan  oleh  pemerintah.  Karena  luasnya  fokus  dari  kebijakan  ini, masyarakat  masih  banyak  yang  tidak  tahu  akan  keberadaan  jalannya  program tersebut.
Sebagai  inovasi  pelayanan  publik,  tampaknya  kebijakan Smart  Kampung sepertinya telah menjawab masalah tersebut. Melalui akses berupa digital, pelayanan yang cepat, meningkatkan usaha masyarakat melalui teknologi menyebabkan tingkat kemiskinan  secara  bertahap  mulai  mengalami  penurunan.  Namun  klaim  atas keberhasilan  dalam  melaksanakan  kebijakan  tersebut,  tampaknya  pemerintah cenderung  gagal  mengidentifikasi  sumber  daya  manusia  di  level  masyarakat.  Hal pertama  yang  harus  dilakukan  pemerintah  dalam  meningkatkan  sumber  daya manusia  masyarakat  adalah  dengan  melakukan  pemetaan  terhadap  SDM  di  setiap kelompok  masyarakat,  masyarakat  memiliki  karakteristik  yang  berbeda-beda  dan
cenderung  tidak  dapat  diseragamkan.  Secara  karakteristik  sosial-budaya, Banyuwangi  memiliki  tiga  etnis  yang  berbeda.  Untuk  daerah  perkotaan  dihuni mayoritas Suku Osing dan Jawa, Banyuwangi selatan; Suku Jawa, sedangkan daerah utara  banyak  dihuni  oleh  Suku  Madura  dan  Jawa.  Dari  etnis  yang  berbeda  ini, pemerintah perlu mengidentifikasi karakteristik sosial serta  persoalan yang dialami setiap  daerah  di  Banyuwangi.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  dilakukan  pemetaan terhadap tingkat sumber daya manusia, karena kebijakan harus dirasakan oleh semua elemen, sudut pandang pembuat kebijakan bukan sepenuhnya menjadi jawaban atas persoalan yang dialami masyarakat.
Apabila  persoalan  sumber  daya  manusia  telah  terpenuhi,  dan  masyarakat cenderung berpartisipasi aktif dalam suatu kebijakan, maka hal yang perlu dilakukan adalah mengurangi kekuatan kebijakan secara administratif. Kebijakan yang hari ini hadir  terlalu  mendominasi  cara  pandang  masyarakat  dalam  mengidentifikasi persoalannya. Melalui kebijakan Smart Kampung , pemerintah kemudian melakukan pendampingan  secara  berkala  terhadap  masyarakat.  Masyarakat  dilibatkan  dalam perumusan kebijakan, diajak untuk berdiskusi, sehingga muncul karakteristik sosial masyarakat yang bersifat terbuka. Apabila hal tersebut terlaksana dengan baik, maka tawaran  selanjutnya  adalah  menyerahkan  agenda  pengelolaan  atas  kebijakan terhadap  kelompok  sosial  yang  ada.  Kelompok  sosial  disini  harus  mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat, hal yang paling sederhana dengan melibatkan kelompok  pemuda,  kelompok  sosial  lainnya – misalnya,  Karang  Taruna-  yang kemudian membuat sebuah organisasi baik secara struktural maupun kultural.
Dalam  sebuah  hasil  riset  penelitian  yang  dilakukan  oleh  SMERU  Research Institute  dengan  judul Keluar  dari  Kemiskinan:  Pengalaman  Individu  dan  Komunitas, menjelaskan  bahwa  terdapat  masyarakat  yang  secara  kolektif  dapat  keluar  dari angka  kemiskinan.  Menurunnya  angka  kemiskinan  diakibatkan  oleh  keterlibatan kelompok-kelompok sosial yang telah lama terbentuk. Mereka berpartisipasi secara kolektif, merumuskan persoalannya sendiri, kemudian membuat sebuah terobosan berupa  pelatihan-pelatihan  berbasis  pada  kolektivitas  (SMERU,  2007).  Penelitian yang dilakukan di beberapa daerah salah satunya NTT dan Jawa Timur menunjukkan bahwa  modal  sosial  mempunyai  peran  penting  dalam  menentukan  arah  mobilitas
kesejahteraan  masyarakat.  Setiap  individu  mendapatkan  manfaat  dari  hubungan dengan organisasi maupun individu lainnya yang bisa memberikan fasilitas, informasi, dan membuka peluang pekerjaan (Lihat Mawardi dalam SMERU, 2007). Aspek-aspek seperti jejaring, kebersamaan, pertemanan, solidaritas, kekerabatan, dan saling trust dapat  membuka  akses  kepada  berbagai  sumber  daya  dan  memafasilitasi  secara kolektif.
Melihat  keterlibatan  kelompok  sosial  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka kebijakan Smart Kampung Banyuwangi menjadi sangat bermakna apabila melibatkan kelompok  sosial  yang  telah  ada.  Perlunya  aktivasi  secara  aktif  pada  kelompok- kelompok sosial dengan cara melakukan koordinasi antara kelompok sosial dengan pemerintah daerah maupun desa terkait pemberdayaan masyarakat. Penjelasan ini mengindikasikan bahwa peran pemerintah sebagai aktor yang sangat dominan perlu dikurangi  fungsinya.  Pemerintah  seharusnya  hanya  sebagai  fasilitator  dari  sebuah kebijakan,  pemerintah  menyerahkan  agenda  politiknya  kepada  kelompok  sosial. Dalam perumusan kebijakan, misalnya, banyak kasus bahwa pemerintah cenderung melakukan  koordinasi  dengan  kelompok  sosial  melalui  musyawarah  (misalnya Musrenbang)  hanya  sebatas  formalitas  belaka.  Namun  dengan  menitik-beratkan perumusan  kebijakan  sepenuhnya  kepada society dengan  menyerahkan  agenda politik pemerintah, maka persoalan kemiskinan tidak hanya didefenisikan oleh negara melalui  data  kemiskinan  berupa  angka  BPS,  namun  persoalan  kemiskinan mendapatkan makna alternatif yang berasal dari arus bawah melalui kelompok sosial. Karena pada dasarnya, kelompok sosial tersebut secara emosional yang sangat dekat dengan masyarakat setempat.
Hal ini merupakan konsepsi pemerintahan baru yang memungkinkan elemen masyarakat untuk melakukan sendiri atau mengerjakan sendiri dalam bidang-bidang pelayanan yang dapat dikerjakan langsung oleh publik, konsepsi semacam ini dikenal sebagai citizen  empowerment yang  diharapkan  akan  mampu  meningkatkan akuntabilitas pejabat publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah  dan  memperkuat civil  society (Setiyono,  2016) . Pemerintah  kemudian hanya  memanfaatkan  kelompok  yang  sudah  terbentuk,  memberikan  akses  politik, menyerahkan  pengelolaan  atas  kebijakan  menurut  kebutuhan  masing-masing
daerah.  Ini  merupakan  komponen  lanjutan  apabila  ingin  menghadirkan  partisipasi masyarakat yang aktif, dimulai dari mengurangi dominasi negara dalam pengelolaan atas suatu kebijakan.

## Menciptakan Kebijakan Berbasis Kolektivitas
Di  bagian  akhir,  penulis  lebih  memberikan  sebuah  penawaran  terkait  skema kebijakan yang berbasiskan pada komunitas atau solidaritas. Karena kebijakan yang berbasis  pada  negara  cenderung  tidak  dapat  menjawab  persoalan  yang  dirasakan oleh masyarakat. Penyediaan kesejahteraan hampir cenderung tidak mendapatkan tempat  di  level  masyarakat,  menurut  pernyataan  Stokke  (2013),  masyarakat  yang tidak ternaungi akses kesejahteraan oleh negara akan mencoba mencari ruang-ruang baru untuk memenuhi kebutuhannya, baik berupa kelompok sosial, keagamaan, etnis maupun budaya. Program Smart Kampung bagus sebagai inovasi pelayanan publik, namun  dalam  menjawab  persoalan  kebutuhan  masyarakat  cenderung  tidak  dapat melaksanakannya dengan baik. Meskipun data BPS menunjukkan angka kemiskinan turun, namun dalam faktanya, banyak masyarakat yang masih tidak merasakan akan hadirnya  program  tersebut.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Mantan  Kepala  Desa Kedungrejo, Bapak Abdurrahman yang mengatakan bahwa;
“ ...kalau  lihat  banyuwangi  itu  hanya  menang  di  endorse  keluar  kota  saja. Coba sampean lihat dalem-dalemnya, ya ga sesuai sama yang ada di media- media.  Program  ini  cuma  bagus  di  desa  yang  dekat  kota,  tapi  kalau  desa pinggiran  kayak  daerah  pesisir  dan  pegunungan  masih  banyak  kendala dengan  program  ini.  Contohnya  aja  dalam  pembuatan  surat  akta  masih menggunakan manual orang-orang ini,  ga optimal, dan juga alatnya masih belum ada dari kabupaten.. ” (Pamungkas, 2019c)
Penjelasan dari wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah tidak benar- benar  serius  dalam  melaksanakan  kebijakannya.  Masih  terdapat  desa-desa  yang belum dijangkau oleh alat teknologi. Di Desa Kedungrejo masih terkendala dengan persoalan  pelayanan  publik  berbasis  teknologi,  terdapat  sejumlah  pelayanan  yang masih menggunakan cara-cara manual. Desa tersebut terletak di Kecamatan Muncar, lokasinya  berada  di  daerah  pinggiran  atau  lebih  tepatnya  daerah  pesisir.  Dari  segi
pengadaan  barang  juga  belum  terdistribusi  secara  merata  dari  pihak  Pemda Banyuwangi ke pemerintah desa, kendalanya bukan terletak pada kapasitas sumber daya manusianya saja, namun pengaadaan barang juga tidak terlaksana dengan baik oleh pemerintah daerah. Salah satu pemuda Kedungrejo juga mengatakan hal yang serupa dengan jalannya program ini dengan mengatakan bahwa;
“ ...Smart  Kampung  ini  cuma  berjalan  di  kantor  desa,  internet  ya  juga  ada disana, mana pernah tempat umum ada internetnya, ya cuma di kantor desa, jadi ga mengena ke masyarakat. Sebenarnya ya mas, prgoram ini banyak juga masalahnya, program ini kan berjalan agar masyarakat melek internet, tapi sebelum  ada  program  ini,  masayrakat  sudah  melek  internet  mas.  Wong banyak yang pake android, terus apa tawaran pemerintah buat warga sini kalau sudah sama-sama melek teknologi. Masalah wifi ya itu juga, memang ada barangnya, tapi lemot terus mau dipake buat apa coba kalau lemot... ” (Pamungkas, 2019b)
Alih-alih sebagai program yang menjawab kemiskinan masyarakat Banyuwangi, justru  program  ini  dalam  implementasinya  masih  terkendala  terkait  urusan-urusan teknis.  Kegelisahan  yang  dialami  oleh  masayarakat  cenderung  tidak  mendapatkan tempat oleh pemerintah. Pemda Banyuwangi kerapkali menggunakan slogan-slogan menarik berupa “Banyuwangi Pintar”, “Banyuwangi Digital”, “ Sunrise of Java ” hanya untuk  dijadikan  sebagai  komoditas  politik,  dengan  meng endorse slogan  tersebut melalui  media  sosial,  yang  dampaknya  berupa  naiknya  tingkat  popularitas  daerah Banyuwangi sekaligus aktor politik dalam pembuat kebijakan. Sebagaimana argumen Wahab (2008) yang menyatakan bahwa kebijakan harus mencakup perilaku, harapan- harapan publik, dan dalam pelaksanaanya harus memenuhi prosedur yang berlaku, serta pemerintah harus dapat memenuhi target atau goal dari kebijakan yang mereka rumuskan.  Dalam  konteks Smart  Kampung ,  kebijakan  secara  prosedur  masih terkendala, dan perilaku dari pembuat ataupun pelaksana kebijakan pun masih tidak berjalan dengan baik. Secara politik, kebijakan ini masih belum memenuhi janji atau harapan  yang  diinginkan  masyarakat,  yang  ada  hanyalah  memudahakan  para aparatur pemerintah dalam penyederhanaan administrasi bukan pada substansi dari kebijakan tersebut dalam menanggulangi persoalan masyarakat.
Bagan 1.
Alur Kebijakan Berbasis Society
Sumber : Dioalah dari berbagai sumber, 2019.
Penulis  menawarkan  alur  kebijakan  (lihat  bagan.  1)  sebagai  jawaban  dari persoalan yang telah dijelaskan. Banyaknya masyarakat yang masih belum terkover dengan hadirnya Smart  Kampung . Kebijakan berbasis society ini dapat berjalan jika ada trust sehingga munculnya modal sosial yang kuat di ranah masyarakat. Skema dari kebijakan ini terletak pada penyerahan agenda politik dari pemerintah menuju masyarakat,  pemerintah  memberikan  sepenuhnya  agenda  politiknya  terhadap kelompok-kelompok  sosial  yang  telah  terbentuk  sejak  lama.  Penyerahan  agenda politik  berupa  penyerahan  anggaran  daerah  Kabupaten  Banyuwangi,  anggaran dikelola  secara  mandiri  oleh  masyarakat  sesuai  dengan  kebutuhan  setiap  daerah. Kemudian representasi masyarakat yakni kelompok sosial yang telah terbentuk akan merumuskan bersama-sama dengan masyarakat setempat, sehingga terbentuknya formulasi  kebijakan.  Dalam  hal  merumuskan,  masyarakat  wajib  merumuskan
Interaksi Masyarakat Lahirnya trust MODAL SOSIAL Munculnya Modal sosial yang kuat berupa gotong royong, saling membantu, partisipasi aktif. Social Groups Pemerintah melalui Kebijakan Smart
Kampung Agenda Setting MASYARAKAT
Program Prioritas : • Peningkatan SDM
• Kemiskinan
• Kesehatan
• Pendidikan Pendampingan dan Pengelolaan Anggaran Berbasis Society PENGAWAS
AN
PENGAJUAN ANGGARAN TERHADAP PEMERINTAH
permasalahan  yang  dianggap  paling  fundamental,  contohnya  persoalan  SDM, kemiskinan,  kesehatan  maupun  akses  terhadap  pendidikan.  Dalam  perumusan kebijakan,  masyarakat  tidak  berdiri  secara  mandiri,  namun  perlu  diawasi  melalui bentuk-bentuk  pendampingan  dalam  merumuskan  permasalahan  yang  akan diprioritaskan,  sehingga  ada check dan balances di  antara  lingkungan  tersebut. Pengawasan  dan  pendampingan  ini  lahir  dari  kelompok  masyarakat  itu  sendiri, sehingga dapat menciptakan nuansa baru dalam perumusan kebijakan yakni berbasis pada kolektivitas dan solidaritas. Dari sini  dapat dilihat bahwa society  groups tidak dilihat  sebagai  sebuah  fenomena  yang  konotasinya  bersifat  negatif,  dalam  artian kelompok  masyarakat  tidak  hanya  dipandang  sebagai  kelompok  “separatis”, pragmatis,  kolot,  bahkan  mendapatkan  label  kurang  berpengetahuan.  Namun kelompok  sosial  hadir  dengan  merumuskan  secara  langsung  kebijakan  sehingga mampu  menjawab  persoalan  mendasar  yang  dibutuhkan  masyarakat.  Dari  adanya pendampingan  dan  pengawasan,  dapat  menumbuhkan  kemandirian  masyarakat dalam  menentukan  kualitas  hidupnya  secara  layak.  Skema  yang  terakhir  adalah pengajuan  anggaran  terhadap  pemerintah,  pengajuan  ini  sesuai  dengan  substansi dari  perumusan  kebijakan  yang  telah  dibahas  sedemikian  rupa.  Dari  tawaran tersebut, kerja-kerja negara dapat terbantukan secara maksimal.
Kasus  yang  tepat  untuk  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam  merumuskan kebijakan  berbasis society adalah  Program  Pemberdayaan  Masyarakat  (Prodamas) Kota Kediri. Pemkot Kota Kediri memberikan dana hibah pemerintah daerah untuk didistribusikan ke seluruh Rukun Tetangga (RT), jumlah RT di Kota Kediri sebanyak 1442 RT yang tersebar ke dalam tiga kecamatan. Dana yang dikucurkan pemerintah senilai 50 Juta per RT per tahun, artinya sekitar sebanyak 72 Milliar dana yang perlu dikeluarkan oleh negara (“Dana Prodamas Kota Kediri Sudah Cair, Per RT Dapat Rp50 Juta,” 2018) . Dari program ini, masyarakat mengetahui persoalan daerahnya sendiri serta  dapat  mengatur  hal  tersebut  melalui  perumusan  kebijakan  yang  berbasis society . Pemkot Kediri hanya menyediakan fasilitas berupa anggaran dan melakukan audit  secara  ketat  terhadap  pengelolaan  anggaran  tersebut.  Kebijakan  tersebut berjalan cukup baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apabila melihat kondisi pemerintahan  Banyuwangi,  tampaknya  dapat  menerapkan  kebijakan  berbasis
society . Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten  Banyuwangi  dalam  setiap  tahun  selalu  mengalami  peningkatan  yang signifikan,  hal  ini  disebabkan  karena  pariwisata  Banyuwang  dijadikan  sebagai destinasi utama masyarakat luar kota hanya untuk berlibur, jika dibandingkan dengan kabupaten  terdekatnya  seperti  Situbondo,  Bondowoso  dan  Jember (“Ekonomi Banyuwangi  Melesat  Gara- gara  Pariwisata,” 2018).  Dengan  pendapatan  yang terbilang  besar,  seyogyanya  Banyuwangi  dapat  meminjam  atau  mengadopsi program terobosan yang diangkat Kota Kediri melalui kebijakan Smart Kampung yang masih banyak terkendala masalah.

## KESIMPULAN
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya menerapkan kebijakan dengan menggunakan  pendekatan  berbasis  teknologi.  Upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah  tertuang  dalam  kebijakan Smart  Kampung sebagai  sebuah  inovasi kebijakan  untuk  mengurangi  angka  kemiskinan  yang  terus-menerus  menghantui daerah Banyuwangi. Disamping itu, pemerintah juga berupaya melakukan efektivitas terhadap  pelayanan  publik,  menganggap  bahwa  masih  banyak  masyarakat  yang masih  berbelit-belit  dalam  urusan  administrasi  pelayanan  publik.  Penerapan kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah  cenderung  bersifat  satu-arah,  artinya pemerintah sebagai entitas tunggal dalam menafsirkan persoalan yang terjadi di level masyarakat.  Perlunya  penyerahan  agenda  politik  dari  pemerintah  terhadap masayrakat, agar terciptanya masyarakat yang dapat mandiri baik secara ekonomi, sosial-politik maupun budaya.
Dalam  beberapa  literatur  penelitian  mengatakan  bahwa  Kebijakan Smart Kampung dinilai  cukup  baik  dalam  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat.  Namun masih banyak celah permasalahan yang masih belum terlihat oleh beberapa peneliti terkait  persoalan  distribusi  akses  dan  kesejahteraan  yang  masih  menyimpan persoalan  serius.  Gap  tersebut  yang  kemudian  diangkat  oleh  penulis,  yang  tidak hanya  menekankan  pada  aspek  evaluasi  kebijakan,  namun  menawarkan  alternatif kebijakan sebagai jawaban atas kegelisahan yang dirasakan masyarakat. Kebijakan berbasis society harus  menyertakan  kelompok  sosial  yang  memiliki  modal  sosial
secara  kuat.  Modal  sosial  terbentuk  melalui  interaksi,  semangat  kolektivitas, sehingga  memunculkannya trust di  level  masyarakat.  Modal  sosial  yang  tebentuk akan menciptakan partisipasi yang aktif, sehingga masyarakat tidak terus-menerus dijadikan  objek  kebijakan,  namun  sebaliknya,  sebagai  subjek  sekaligus  objek  dari kebijakan tersebut.
Beberapa  data  yang  telah  didapatkan  oleh  penulis,  menjelaskan  bahwa kebijakan Smart Kampung secara konsep, terbilang cukup baik dalam hal kemudahan pelayanan.  Namun  pelaksanaannya  justru  terkendala  secara  teknis.  Secara prosedural, pengadaan barang kebijakan tersebut tidak terdistribusi secara merata dalam  setiap  desa,  banyaknya  desa-desa  pinggiran  yang  tidak  terakomodir  dari kebijakan tersebut. Senada dengan persoalan tersebut, pelaksanaannya juga tidak dapat memenuhi goal dari kebijakan Smart Kampung tersebut dalam hal kemiskinan. Meskipun  data  BPS  menunjukkan  penurunan  kemiskinan,  kenyataannya,  masih banyak  masyarakat  yang  tidak  mendapatkan  dampak  positif  secara  ekonomi  yang dihadirkan melalui kebijakan Smart Kampung .
Penjelasan yang telah dibahas menjabarkan kebijakan Smart Kampung beserta implementasinyasehingga  memunculkan  alternatif  kebijakan  yang  berbasis  pada kelompok-kelompok  sosial.  Tawaran  ini  berupaya  menguatkan  modal  sosial  serta menunjang masyarakat dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Kelompok ini perlu mendapatkan kepercayaan oleh negara, negara cenderung terlalu dominan dalam  mengidentifikasi  tentang  kelompok  tersebut,  seolah-olah  semua  kelompok memiliki karakteristik yang serupa. Ketika dalam pelaksanaannya, alternatif kebijakan berbasis society ini mencoba menambal kebijakan Smart  Kampung dengan melihat permasalahan  yang  masih  banyak  dirasakan  oleh  masyarakat,  bukan  merombak- ulang kebijakan tersebut secara fundamental.

## DAFTAR PUSTAKA
Akmal, P. (2017). Kemenkominfo Pilih “Smart Kampung” Banyuwangi jadi Smart City.
Retrieved November 29, 2019, from https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d- 3508970/kemenkominfo-pilih-smart-kampung-banyuwangi-jadi-smart-city
Dana Prodamas Kota Kediri Sudah Cair, Per RT Dapat Rp50 Juta. (2018). Retrieved from https://www.solopos.com/dana-prodamas-kota-kediri-sudah-cair-per-rt-

## dapat-rp50-juta-905039
Ekonomi  Banyuwangi  Melesat  Gara-gara  Pariwisata.  (2018).  Retrieved  from https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181024185148-269-
341178/ekonomi-banyuwangi-melesat-gara-gara-pariwisata
ENRD.  (2019). How  to  support  Smart  Villages  strategies  which  effectively  empower rural  communities ?  Orientations  for  policy-makers  and  implementers .  (2),  1 – 12. Retrieved from https://enrd.ec.europa.eu/publications/smart-villages-how- support-smart-villages-strategies-which-effectively-empower-rural_en
Fukuyama,  F.  (2002). Trust :  Kebajikan  Sosial  dan  Penciptaan  Kemakmuran . Yogyakarta: Qalam.
Gittel, R., & J, P. T. (2001). Social Capital and Poor Communities. In S. Saegert, J. P. Thompson, & M. R. Warren (Eds.), Making Social Capital Work: Social Capital and Community  Economic  Development (pp.  115 – 135).  New  York:  Russell  Sage Foundation.
Hollands, R. G. (2008). Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive
or entrepreneurial? City , 12 (3), 303 – 320. https://doi.org/10.1080/13604810802479126
Indiahono, D. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis . Yogyakarta: Gava Media.
Komunikasi,  S.,  Pengembangan,  D.  a  N.,  &  Manusia,  F.  E.  (2017). Modal  Sosial  Dan Partisipasi Masyarakat . 2 (4), 1 – 18.
Pamungkas, N. L. (2019a). Ali Topan (Pemuda Muncar) (Interview) . Banyuwangi.
Pamungkas,  N.  L.  (2019b). Kelompok  Pemuda  Literasi  Muncar,  (Interview) . Banyuwangi.
Pamungkas,  N.  L.  (2019c). Kepala  Desa  Kedungrejo,  Muncar,  Periode  2013-2018 (Interview) . Banyuwangi.
Pemerintah Banyuwangi. (2017). BPS: Angka Kemiskinan Banyuwangi Turun Menjadi 8,79  Persen.  Retrieved  from https://www.banyuwangikab.go.id/berita- daerah/bps-angka-kemiskinan-banyuwangi-turun-menjadi-879-persen.html November 29, 2019
Prayitno,  D.  (2008). PARTISIPASI  MASYARAKAT  DALAM  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN
PEMERINTAH . Universitas Dipenogoro.
Putnam, R. (1993). “The prosperous community: Social capital and public life.” The American Prospect , 4 (13), 35 – 42.
Setiyono,  B.  (2016). Birokrasi  dalam  Perspektif  Politik  dan  Admiistrasi (Edisi  Keti).
Bandung: Nuansa Cendikia.
SMERU.  (2007).  Moving  Out  of  Poverty:  Individual  and  Community  Experiences. SMERU Research Intitute , (24), 1 – 34.
Sodiqin, A. (2018). Kalangan Akademisi Kritisi Pemerintahan Bupati Anas. Retrieved, from https://radarbanyuwangi.jawapos.com/read/2018/01/03/37470/kalangan- akademisi-kritisi-pemerintahan-bupati-anas , November 30, 2019
Syahra, R. (2003). Modal sosial: Konsep dan aplikasi. Jurnal Masyarakat Dan Budaya , 5 (1),
1 – 22. Retrieved from http://www.jurnalmasyarakatdanbudaya.com/index.php/jmb/article/view/256
Uphoff,  N.  T.,  &  Esman,  M.  J.  (1988). Local  Organizations :  Intermediaries  in  Rural Development . Ithaca: Cornell University Press. https://doi.org/10.2307/3324656 Wahab,  S.  A.  (2008). Analisis  Kebijakan :  Dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijakan Negara (Edisi Kedu). Jakarta: Bumi Aksara.