## PENGARUH TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PEPAJAKAN SEBAGAI PEMODERASI
Axel Mulyani*
Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Jl. Yos Sudarso Kav.87, Jakarta 14350

## ABSTRACT
Tax is the largest source of state revenue for the Indoensian budget. Efforts by the government to obtain state revenues through taxes are still not effective. Therefore, the government held a socialization on taxes and set tax amnesty policy. This study aims to determine the effect of tax amnesty on individual entrepreneurs  taxpayer  compliance  with  knowledge  of  taxation  as  a  moderating  variable.  The population of this study is an individual entreprenuers taxpayer who conducts business activities in ITC Cempaka Mas. Data and information obtained from the questionnaires filled out by respondents, 100 individual entrepreneurs taxpayers. This research was conducted by distributing questionnaires with judgmental sampling technique. This research use likert scale; SPSS 22; Test Validity and Reliability; Classic assumption test; Hypothesis testing.  The result of data analysis shows that tax amnesty have positive and significant effect to individual entrepreneurs taxpayer compliance. Taxation knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance of private entrepreneur. Another result that can be  concluded  is  the  knowledge  of  taxation  has  no  effect  in  moderating  the  relationship  between  tax amnesty and individual entrepreneurs taxpayer compliance
Keywords : Tax Amnesty, Taxation Knowledge, and Individual Entrepreneurs Taxpayer Compliance

## ABSTRAK
Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja negara  (APBN).  Upaya  pemerintah  guna  meningkatkan  penerimaan  negara  melalui  pajak  masih dianggap  belum  optimal.  Oleh  sebab  itu  pemerintah  mengadakan  sosialisasi  tentang  pajak  dan menetapkan  kebijakan tax amnesty .  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh tax  amnesty terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  usahawan  dengan  pengetahuan  perpajakan  sebagai variabel moderasi. Populasi Penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha  di  ITC  Cempaka  Mas.  Data  dan  informasi  yang  diperoleh  dari  hasil  kuesioner  yang  diisi  oleh responden,  yaitu  100  wajib  pajak  orang  pribadi  usahawan.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara penyebaran  kuesioner  dengan  teknik judgemental  sampling .  Penelitian ini  menggunakan  skala likert; SPSS  22;  Uji  Validitas  dan  Reliabilitas;  Uji  Asumsi  Klasik;  Uji  Hipotesis.  Hasil  analisis  data menunjukan  bahwa tax  amnesty berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi usahawan. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Hasil lain yang dapat disimpulkan adalah pengetahuan perpajakan belum cukup bukti memiliki pengaruh dalamn memoderasi hubungan antara tax amnesty dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
Kata  Kunci  : Tax  Amnesty ,  Pengetahuan  Perpajakan,  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Usahwan
__________________________ *Alamat kini:Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie,Jl. Yos Sudarso Kav 87,Sunter,Jakarta 14350 Penulis untuk Korespondensi: (021) 65307062 Ext. 708. Email: mulyani@kwikkiangie.ac.id

## Pendahuluan
Pajak  merupakan  sumber  penerimaan negara  terbesar  untuk  struktur  anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang.
Menyadari  akan  besarnya  peranan pajak  untuk  menggerakkan  roda  pemerintah dan  pembangunan,  sejak  tahun  1983  telah dilakukan usaha-usaha dalam bentuk reformasi sistem  perpajakan  nasional.  Salah  satu  upaya pemerintah  yaitu  dengan  merubah  sistem pemungutan pajak dari office assesment system menjadi self assessment system.
Self  assessment  system  adalah  sistem pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Perubahan sistem perpajakan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan  wajib  pajak  sebagai  subjek  yang lebih  mandiri  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya.
Dalam  mencapai  target  pajak  yang ditetapkan dalam APBN, terdapat masalah yang dapat menghambat proses pengumpulan pajak, salah  satunya  adalah  kepatuhan  wajib  pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin  dan  taat,  serta  tidak  memiliki tunggakan  atau  keterlambatan  penyetoran pajak.
Kepatuhan  perpajakan  dibagi  ke  dalam dua  yaitu  kepatuhan  formal  dan  kepatuhan material.  Kepatuhan  formal  adalah  suatu keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi kewajiban  secara  formal  sesuai  dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan. Kepatuhan  material  adalah  suatu  keadaan dimana wajib pajak secara hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan  yaitu  sesuai  isi  dan  jiwa  undang- undang perpajakan.
Peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak dapat dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan setiap  wajib  pajak.  Pengetahuan  perpajakan
adalah pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak serta prosedur pembayaran, pemungutan dan pelaporan  pajak. Melihat  dari  potensi  masalah pengetahuan  bahwa  tingkat  pengetahuan perpajakan  mempengaruhi  tingkat  efektivitas perolehan pajak Negara.
Berdasarkan  fenomena  yang  terjadi, terdapat wajib pajak yang cenderung memiliki pengetahuan  perpajakan  sehingga  mereka sengaja menghindari kewajiban perpajakannya (Tax Avoidance & Tax Evasion). Dilansir dari artikel  yang  berisi  Panama  Papers,  dijelaskan bahwa  secara  internasional  telah  terbukti keinginan masyarakat untuk menghindari pajak tinggi  akan  selalu  terjadi  (beritasatu.com, 2017).
Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  belum sesuai  dengan  keinginan  pemerintah.  Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperoleh penerimaan Negara melalui pajak masih belum efektif karena masih ada wajib pajak yang tidak memiliki  pengetahuan  perpajakan  yang  cukup dan membuat mereka tidak sengaja menghindari kewajiban perpajakannya.
Pemerintah dalam hal ini melakukan sosialisasi untuk  meningkatkan  efektivitas  program. Dilansir  dari  artikel  yang  berisi  pemerintah melalui  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP) mengadakan sosialisasi pajak kepada siswa dan mahasiswa  guna  untuk  memperkenalkan generasi muda terhadap pentingnya membayar pajak  untuk  pembangunan  infrastruktur.  DJP menjelaskan  bahwa  memperkenalkan  pajak pada  generasi  muda  sejak  dini  penting  agar alam  bawah  sadar  mereka  tertanam  semangat untuk  wajib  membayar  pajak  (berisatu.com, 2017).
Pemerintah  melalui  Direktorat  Jenderal Pajak  (DJP)  sampai  saat  ini  masih  berusaha meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dan mengejar  target  penerimaan  pajak.  Salah  satu usaha  terbaru  adalah  dengan  menetapkan kebijakan  pengampunan  pajak  yang  dikenal dengan tax amnesty.
Pelaksanaan  Tax  Amnesty  merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan.  Tax  amnesty  diharapkan  mampu meningkatkan  subjek  pajak  dan  objek  pajak. Subjek pajak berupa penambahan wajib pajak, sedangkan  objek  pajak  berupa  kembalinya dana-dana dari luar negeri.
Fasilitas  yang  didapatkan  bagi  wajib  pajak yang  mengikuti  program  Tax  amnesty  adalah mendapatkan  pengampunan  atas  pajak  yang seharusnya terutang, serta penghapusan sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Berdasarkan  fenomena  yang  terjadi bahwa  dalam  pelaksanaan  Tax  amnesty, implementasi  perpajakan  di  Indonesia  masih mempunyai beberapa permasalahan. Salah satu permasalahannya adalah kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.  Menurut Yustinus Prastowo,  Pendiri  Center  for  Indonesia  Tax Analysis (CITA) adanya kebijakan tax amnesty dapat memulihkan wajib pajak untuk patuh dan menambah daftar wajib pajak baru yang selaras dengan  kondisi  global  (hukumonline.com, 2016).
Namun,  menurut  Mohammad  Faisal selaku Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics  (CORE)  Indonesia  mengatakan tingkat  partisipasi  wajib  pajak  (WP)  yang memanfaatkan  tax  amnesty  masih  rendah (cnnindonesia.com, 2017).
Sosialisasi  program  kebijakan  tax  amnesty telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah
untuk
memberikan
pengetahuan dan pemahaman tentang
kebijakan  program  tersebut.  Pengetahuan perpajakan digunakan sebagai variabel moderasi.  Variabel  moderasi  adalah  variabel independen  yang  akan  memperkuat  atau memperlemah hubungan antara variabel independent lainnya terhadap variabel dependen. Variabel moderasi digunakan dengan  maksud,  apabila  pengetahuan  dan pemahaman  wajib  pajak  terhadap  peraturan perpajakan baik, maka wajib pajak dapat patuh terhadap  peraturan  perpajakan  yang  ada,
dimana dalam hal ini adalah menjadi peserta tax amnesty.
Dari  uraian  diatas,  maka  peneliti  ingin mengangkat  topik  yang  terkait  dengan  tax amnesty, pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dengan tema “Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan  Pengetahuan  Perpajakan  Sebagai Variabel Moderasi”.

## Landasan Teori dan Hipotesis

## Pajak
Pajak  merupakan  sejumlah  uang  yang wajib  dibayarkan  oleh  seorang  warga  negara kepada pemerintahnya. Pajak bersifat memaksa dan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung. Waluyo (2017:6), pajak memiliki dua fungsi  yaitu  fungsi  budgeter  dan  fungsi mengatur.  Sebagai  fungsi  budgeter,  pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan  untuk  membiayai  pengeluaran- pengeluaran negara. Sebagai contoh: dimasukannya  pajak  dalam  APBN  sebagai penerimaan  dalam  negeri.  Sebagai  fungsi mengatur,  Pajak  berfungsi  sebagai  alat  untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang  sosial  dan  ekonomi.  Sebagai  contoh yaitu  dikenakannya  pajak  yang  lebih  tinggi terhadap  minuman  keras,  demikian  pula terhadap barang mewah.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut
Safri dalam Rahayu
(2013:138),  pengertian  kepatuhan  perpajakan adalah  sebagai  suatu  keadaan  dimana  wajib pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.
Kepatuhan  perpajakan  dibagi  ke  dalam  dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.
Kepatuhan  formal  merupakan  suatu keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi kewajiban  secara  formal  sesuai  dengan
ketentuan  dalam  undang-undang  perpajakan. Sedangkan  kepatuhan  material  merupakan suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  secara hakikatnya memenuhi semua ketentuan material  perpajakan  yaitu  sesuai  isi  dan  jiwa undang-undang perpajakan. Selanjutnya,
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor  74/PMK.03/2012  pasal  (2) menjelaskan bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentuadapun  kriteria  tersebut  meliputi:  a) Tepat  waktu  dalam  menyampaikan  Surat Pemberitahuan  (SPT).  B)  Tidak  mempunyai tunggakan  pajak  untuk  semua  jenis  pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh  izin  mengangsur  atau  menunda pembayaran  pajak.  c)  Laporan  keuangan diaudit  oleh  akuntan  publik  atau  lembaga pengawasan  keuangan  pemerintah  dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun  berturut-turut.  d) Tidak  pernah  dipidana karena  melakukan  tindak  pidana  di  bidang perpajakan  berdasarkan  putusan  pengadilan yang  telah  mempunyai  kekuatan  hokum  tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

## Tax Amnesty
Tax  amnesty adalah  penghapusan  pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi  perpajakan  dan  sanksi  pidana  di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan  harta  dan  membayar  uang tebusan  (UU  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun 2016). Mendapatkan penghapusan pajak artinya  data  laporan  yang  ada  selama  ini dianggap  telah  diputihkan  dan  atas  beberapa utang pajak juga dihapuskan
(lembagapajak.com). Pemerintah Indonesia mulai memperlakukan Tax Amnesty pada pertengahan
tahun 2016. Adapun tujuan dari
dilaksanakannya  program Tax  Amnesty di Indonesia adalah sebagai berikut;
1) Mempercepat pertumbuhan dan
restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan
harta,  yang  akan  berdampak  terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai  tukar  rupiah,  penurunan  suku  bunga, dan peningkatan investasi.
2) Mendorong  reformasi  perpajakan  menuju sistem  perpajakan  yang  lebih  berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
3) Meningkatkan  penerimaan  pajak  yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan.
Menurut  Direktorat  Jenderal  Pajak, manfaat  dari  diberlakukannya  tax  amnesty, meliputi;
1) Peningkatan Tax Ratio melalui pencapaian target penerimaan pajak.
2) Perluasan basis data perpajakan yang lebih valid,  komprehensif  dan  terintegrasi. Dalam  arti  dapat  memperoleh  data  yang lebih lengkap tentang Wajib Pajak.
3) Peningkatan investasi dan likuiditas  okum ta,  perbaikan  nilai  tukar  rupiah,  dan penurunan suku bunga.
4) Dalam jangka pendek dapat meningkatkan penerimaan negara. Manfaat tersebut  diperoleh  dari  uang  tebusan yang dibayar Wajib Pajak sebagai pengganti  pajak  yang  belum/tidak  dibayar serta penghapusan sanksi.

## Pengetahuan Perpajakan
Pengetahuan  merupakan  sesuatu  yang diketahui. Notoatmodjo (2013:138),
menyatakan bahwa pengetahuan hasil dari tahu seseorang  terhadap  objek  tertentu  melalui indera yang dimilikinya melalui mata, telinga, hidung dan sebagainya. Pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan  proses  belajar.  Contohnya  seperti pengetahuan  yang  ada  dalam  mata  pelajaran suatu  kurikulum  di  sekolah.  Terdapat  enam tingkat pengetahuan, yaitu:
1) Tahu  ( Know). Tahu  diartikan  sebagai mengingat  sesuatu  materi  yang  telah dipelajari sebelumnya. Mengingat kembali
( recall )  sesuatu  yang  spesifik  dan  seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.
2) Memahami  ( Comprehension ).  Memahami diartikan  sebagai  suatu  kemampuan  untuk menjelaskan  secara  benar  tentang  objek yang diketahui.
3) Aplikasi  ( Application ).  Aplikasi  diartikan sebagai  kemampuan  untuk  menggunakan meteri  yang  telah  dipelajari  pada  situasi atau kondisi real (sebenarnya).
4) Analisis  ( Analysis ).  Analisis  adalah  suatu kemampuan  untuk  menjabarkan  meteri atau  suatu  objek  ke  dalam  komponen- komponen,  tetapi  masih  di  dalam  satu struktur organisasi dan masih ada kaitannya satu sama lain.
5) Sintesis  ( Synthesis ).  Sintesis  menunjuk kepada suatu kemampuan untuk
meletakkan  atau  menghubungkan  bagian- bagian  di dalam  suatu  bentuk  keseluruhan yang baru.
6) Evaluasi (Evaluation ). Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penelitian atau penilaian terhadap suatu materi atau objek.
Pengetahuan terhadap ketentuan pajak bagi wajib  pajak  orang  pribadi  berarti  mengetahui fungsi  dan  manfaat  perpajakan.  Selain  itu, wajib  pajak  juga  harus  memahami  bagaimana cara mengisi SPT, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang dengan benar dan tepat waktu. Rahayu (2013:140), menyatakan  bahwa  konsep  pengetahuan  atau pemahaman  pajak  meliputi:  a)  Pengetahuan mengenai  ketentuan  umum  dan  tata  cara perpajakan.  b)  Pengetahuan  mengenai  sistem perpajakan  di  Indonesia.  c)  Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.
Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Tax amnesty merupakan suatu kebijakan yang dilakukan kembali oleh pemerintah guna
untuk  meningkatkan  penerimaan  Negara  pada sektor  perpajakan.  Seorang  wajib  pajak  harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai tax  amnesty. Peneliti  beranggapan bahwa kedua hal tersebut merupakan hal dasar bagi wajib pajak untuk mengikuti tax amnesty agar  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak.
Rahayu  (2017),  menyatakan  bahwa
Pengetahuan  Perpajakan,  Ketegasan  Sanksi, dan Tax Amnesty memiliki pengaruh signifikan terhadap  tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Sedangkan  menurut  Sari  (2017),  bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak.,  sedangkan Tax
Amensty dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.  Berdasarkan  kedua  penelitian  tersebut maka  dapat  dirumuskan  hipotesis  penelitian sebagai berikut.
H 1 : Tax  Amnesty berpengaruh  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Usahawan.
Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi
Pengetahuan  Pajak  adalah  wajib  pajak orang  pribadi  yang  tahu  fungsi  dan  manfaat perpajakan. Jika wajib pajak mengerti manfaat perpajakan seperti cara menghitung, membayar dan  melaporkan  pajak,  ma r a  mereka  akan senantiasa patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peneliti beranggapan
bahwa dengan tingkat pengetahuan yang baik, maka wajib pajak dapat menampilkan  sikap  yang  positif  dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga berdampak baik pada kepatuhan wajib pajak. Menurut Sari (2017), bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak.,  sedangkan Tax Amensty dan Pengetahuan Perpajakan
berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak.  Sedangkan  menurut  Rahayu  (2017), bahwa  Pengetahuan  Perpajakan,  Ketegasan Sanksi,  dan Tax  Amnesty memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  tingkat  Kepatuhan  Wajib Pajak.  Berdasarkan  penelitian  tersebut  maka dapat  dirumuskan  hipotesis  penelitian  sebagai berikut.
H 2 :
Pengetahuan Perpajakan
berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## Pengaruh Pengetahuan Perpajakan sebagai
Variabel  Moderating  dalam  Hubungan antara Tax  Amnesty dan  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai peraturan perpajakan harus dimiliki oleh wajib pajak sebab kedua hal tersebut merupakan hal dasar  bagi  wajib  pajak  dalam  menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini adalah melaksanakan kewajiban tax amnesty.
Pengetahuan bisa dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi program kebijakan tax amnesty telah dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  dan pemerintah  untuk  memberikan  pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan program tax amnest y . Peneliti  beranggapan  bahwa  dengan pengetahuan perpajakan yang baik, maka wajib pajak  dapat  melaksanakan  kebijakan tax amnesty dengan baik agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Menurut  Yani  dan  Noviari  (2017), menyatakan bahwa Pengetahuan dan Pemahaman  Peraturan  Amnesti  Pajak  dan Persepsi  yang  baik  atas  Efektifitas  Sistem Amnesti  Pajak  berpengaruh  positif  terhadap kemauan Wajib Pajak menjadi peserta Amnesti Pajak, sedangkan tingkat kepercayaan terhadap sistem  pemerintahan  dan  hukum  berpengaruh negatif  pada  kemauan  wajib  pajak  menjadi peserta  Amnesti  Pajak.  Dengan  kata  dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan dan  pemahaman  peraturan  perpajakan  maka semakin  banyak  wajib  pajak  yang  menjadi peserta  amnesti  pajak  sehingga  tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  pun  menjadi  tinggi.
Berdasarkan penelitian tersebut dapat dinyatakan hipotesis penelitian sebagai berikut.
H 3 :   Pengetahuan
Perpajakan berpengaruh terhadap  hubungan antara pemahaman wajib pajak tentang Tax Amnesty dengan Kepatuhan Wajib Pajak

## Metodologi Penelitian

## Objek Penelitian
Populasi  penelitian  ini  sangat  luas karena  meliputi  wajib  pajak  orang  usahawan yang  berada  di  wilayah  Jakarta  Utara.  Oleh karenanya, peneliti membatasi lingkup penelitian yang selanjutnya digunakan sebagai sampel  penelitian  adalah  wajib  pajak  orang pribadi  usahawan  yang  melakukan  kegiatan usaha  di  kawasan  pertokoan  ITC  Cempaka Mas, di wilayah Cempaka Putih, Jakarta.

## Variabel Penelitian
Variabel  Dependen. Variabel  terikat  dalam penelitian  ini  adalah  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi (WPOP). Kepatuhan wajib pajak dapat  didefinisikan  sebagai  perilaku  Wajib Pajak  yang  taat  dan  melaksanakan  kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan perpajakan tanpa paksaan.
Variabel  Independen. Variabel  bebas  dalam penelitian ini adalah tax amnesty . tax amensty menurut  UU  No.  11  Tahun  2016  adalah penghapusan  pajak  yang  seharusnya  terutang, tidak  dikenai  sanksi  administrasi  perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan.
Variabel Moderasi. Variabel moderasi dalam penelitian  ini  adalah  pengetahuan  perpajakan. Berdasarkan penelitian Ni Ketut Dina Ambara Yani dan Naniek Noviari (2017)
menyampaikan bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman perpajakan maka semakin  banyak  wajib  pajak  yang  menjadi peserta amnesti pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan metode  pengumpulan  data  studi  komunikasi melalui instrumen kuesioner. Rancangan suatu kuesioner penelitian memerlukan ide yang kuat tentang jenis analisis yang akan dilakukan dan jenis  skala  yang  diperlukan  (Cooper  dan Schindler, 2017:3). Kuesioner dalam penelitian ini  terdiri  dari  dua  bagian  yaitu:  data  tentang diri  responden  dan  pernyataan  yang  akan diajukan.

## Uji Validitas
Uji  Validitas  biasanya  digunakan  untuk mengukur  ketepatan  suatu  kuesioner  apakah sudah  tepat  dalam  mengukur  apa  yang  ingin diukur. Uji validitas untuk menentukan apakah suatu  item  pertanyaan  layak  digunakan  atau tidak,  dilakukan  dengan  uji  signifikansi koefisien  korelasi  pada  tarif  signifikansi  0,05, artinya  suatu  item  dianggap  valid  jika berkorelasi signifikan terhadap skor total item. Metode  pengujian  validitas  item  dilakukan dengan  aplikasi  program  SPSS  yang  bisa digunakan  yaitu  dengan  metode  korelasi Pearson atau  metode Corrected  Item-Total Correlation .

## Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  adalah  alat  untuk mengukur  suatu  kuesioner  yang  merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kuesioner dapat dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap  pertanyaan  tersebut  konsisten  atau stabil.  Metode  uji  relibialitas  yang  sering digunakan adalah Cronbach’s Alpha. Jika nilai Cronbach Alpha atau α > 0.50 maka instrument
reliabel,  tetapi  jika Cronbach  Alpha atau  α  < 0.50 maka instrument tidak reliabel

## Teknik Pengambilan Sampel
Sampel yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi usawahan  di  ITC  Cempaka  Mas.  Teknik pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan metode Judgement Sampling.
Judgement  Sampling adalah  pengambilan sampel  dengan  memilih  anggota  sampel  agar sesuai  dengan  beberapa  kriteria  (Cooper  dan Schindler,  2017:79).  Kriteria-kriteria    yang ditentukan  peneliti  dalam  penelitian  ini  untuk menentukan  responden  yang  diperbolehkan mengisi  kuesioner  adalah  wajib  pajak  orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di ITC Cempaka mas dan telah mengikuti tax amnesty.
Untuk  menentukan  jumlah  sampel, peneliti menggunakan teknik penentuan jumlah sampel menurut Roscoe dalam Sugiyono (2012 :129),  menentukan  ukuran  sampel  yang  tepat untuk  kebanyakan  penelitian  yaitu  ukuran sampel  lebih  dari  30  dan  kurang  dari  500 dikarenakan adanya keterbatasan waktu, tenaga,  dan  biaya,  maka  penulis  hanya mengambil  sampel  sebanyak  100  orang responden.

## Teknik Analisis Data

## Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif merupakan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata  ( mean ),  standar  deviasi,  varian, maksimum, minimum, sum dan range (Ghozali.

## Uji Asumsi Klasik
a) Uji  Normalitas. Uji  normalitas  adalah pengujian  yang  bertujuan  untuk  menguji apakah  dalam  model  regresi,  variabel penggangu atau residual memiliki
distribusi normal atau tidak. Model regresi yang  baik  adalah  model  regresi  yang memiliki  distribusi  data  normal  atau mendekati  normal.  Uji  normalitas  dapat diuji dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov  dengan  pedoman pengambilan keptusan sebagai berikut: Jika nilai sig < 0,05, maka distribusi data tidak normal.    Jika  nilai  sig  >  0,05,  maka  a) distribusi data normal.
b) Uji Multikolonieritas.
Uji
multikolonieritas  adalah  pengujian  yang bertujuan  untuk  menguji  apakah  model regresi  ditemukan  adanya  korelasi  antar variabel bebas ( Independen ). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar  variabel Independen .  Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF / Variance  Inflation  Factor dan  nilai toleransi  / tolerance .  Kedua  ukuran  ini menunjukkan  setiap  variabel  independen manakah  yang  dijelaskan  oleh  variabel independen  lainnya.  Tolerance  mengukur variabilitas  variabel Independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel Independen lainnya.  Jadi  nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/ Tolerance ). Model regresi yang  bebas  dari  multikolinieritas  adalah mempunyai  nilai Tolerance ≥  0.10  atau sama dengan nilai VIF ≤ 10.
c) Uji Heteroskedastisitas.
Uji heteroskedastisitas  adalah  pengujian  yang bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan
variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan  yang  lain.  Jika  varians  dari residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas.
Model  regresi  yang  baik  adalah  yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.  Pengujian  dengan  Uji Glejser  pada  model  regresi  yang  tidak terdapat  heterokedastisitas  adalah  ketika memiliki  variabel  yang  signifikan  yaitu
nilai sig >0,05. Namun, jika nilai sig <0,05, maka terdapat heterokesdastisitas.
d) Uji  Autokorelasi. Uji  autokorelasi  adalah pengujian  yang  bertujuan  untuk  menguji apakah  dalam  model  regresi  ada  korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t  dengan  kesalahan  pengganggu  pada periode  t-1  (sebelumnya).  Model  regresi yang  baik  adalah  regresi  yang  bebas  dari autokorelasi. Untuk mendeteksi keberadaan  autokorelasi,  uji  yang  sering digunakan  ialah  uji  Durbin-Watson  (uji DW).  Nilai  Durbin-Watson  (d)  berkisar antara 0 sampai 4.

## Pengujian Hipotesis
a) Uji  Statistik  F. Uji  statistif  f  digunakan untuk  mengetahui  secara  bersama-sama apakah  variabel Independen berpengaruh secara  signifikan  atau  tidak  terhadap variabel Dependen . Tidak seperti uji t yang menguji  signifikansi  koefisien  parsial regresi secara individu dengan uji hipotesis terpisah  bahwa  setiap  koefisien  regresi sama  dengan  nol.  Kriteria  pengujian  yang dapat  digunakan  sebagai  berikut:  Ho diterima dan Ha ditolak apabila F hitung < F tabel dan tingkat sig F >  0,05. Ho ditolak dan Ha diterima  apabila F  hitung > F tabel dan tingkat sig F < 0,05.
b) Uji Statistik t. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh masing-masing variable Independen dalam menerangkan  variabel Dependen .  Kriteria pengujian  yang  dapat  digunakan  sebagai berikut:
i. Ho diterima dan Ha ditolak apabila t hitung < t tabel dan tingkat sig t > 0,05.  Hal  ini  berarti  variabel
Independen secara  individu  tidak berpengaruh terhadap variabel
Dependen .
ii. Ho ditolak dan Ha diterima  apabila t hitung > t tabel dan tingkat sig t < 0,05.  diterima.  Hal  ini  berarti variabel
Independen secara
individu  berpengaruh  terhadap variabel Dependen .
c) Koefisien  Determinasi  (R 2 ). Koefisien determinasi  (R 2 )  pada  intinya  mengukur seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam menerangkan  variasi  variabel Dependen . Nilai  koefisien  determinasi  adalah  antara nol  dan  satu.  Nilai  R²  yang  kecil  berarti kemampuan variabel – variabel bebas ( Tax
Amnesty dan  Pengetahuan  Perpajakan)
dalam  menjelaskan  variasi variabel terikat (Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi) amat  terbatas.  Nilai  yang  mendekati  1 (satu) berarti variabel Dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan  untuk  memprediksi  variasi variabel Independen.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Analisis Deskriptif
Sumber : hasil olah data
Berdasarkan  hasil  tabel  diatas,  dapat disimpulkan  bahwa  nilai  rata-rata  responden menjawab  pernyataan  tentang tax  amnesty pada  pernyataan  nomor  1,  2,  3,  4,  dan  7
menjawab Setuju dengan nilai 4 (empat), dan untuk  pernyataan  nomor  5  dan  6  menjawab ragu-ragu dengan nilai 3 (tiga).
Analisis Deskriptif Tax Amnesty Tabel 1 Hasil Analsis Deskriptif N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance P1 100 1 5 4.14 1.341 1.798 P2 100 2 5 4.16 .896 .802 P3 100 2 5 4.23 .908 .825 P4 100 2 5 4.22 .883 .779 P5 100 1 5 3.93 1.208 1.460 P6 100 1 5 3.96 1.171 1.372 P7 100 1 5 4.27 1.171 1.371 Valid N (listwise) 100 Analisis Deskriptif Pengetahuan Perpajakan Tabel 2 Hasil Analisis Deskriptif N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance P1 100 1 5 4.22 1.244 1.547 P2 100 1 5 4.34 1.075 1.156 P3 100 1 5 4.13 1.012 1.023 P4 100 1 5 4.19 .982 .964 P5 100 1 5 4.27 .952 .906 P6 100 1 5 3.97 1.077 1.161 P7 100 1 5 4.46 .937 .877 Valid N (listwise) 100
Berdasarkan hasil tabel, dapat disimpulkan  bahwa  nilai  rata-rata  responden menjawab pernyataan tentang tax amnesty pada
pernyataan nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 menjawab setuju  dengan  nilai  4  (empat)  ,  dan  untuk pernyataan  nomor  6  menjawab  ragu-ragu dengan nilai 3 (tiga).
Sumber : hasil olah data
Berdasarkan hasil tabel, dapat disimpulkan  bahwa  nilai  rata-rata  responden menjawab pernyataan tentang kepatuhan wajib
pajak pada semua pernyataan nomor menjawab setuju dengan nilai 4 (empat).

## Uji Validitas
Uji validitas dilakukan untuk mengetahui
apakah suatu data valid atau tidak kuesionernya.  Pengujian  ini  dilakukan  dengan Pearson  Correlation .  Kriteria  valid  untuk setiap butir pernyataan di dalam masing-masing variabel adalah asumsi r hitung lebih besar dari r  tabel  (0,361)  dan  bernilai  positif.  Berikut adalah  tabel  validitas  dari  setiap  pernyataan yang ada di dalam kuesioner.
Tabel 4
Hasil Uji Validitas Insturmen Variabel Nilai r hitung terkecil Tax Amnesty 0,694 Pengetahuan Perpajakan 0,559 Kepatuhan Wajib Pajak 0,586 Sumber : hasil olah data Uji Reliabilitas Uji realibilitas dilakukan untuk mengetahui  apakah  suatu  data  reliabel  atau tidak
kuesionernya.
Penelitian
ini menggunakan Cronbach Alpha untuk menguji reliabilitas.  Setelah  mendapatkan Cronbach
Alpha ,  maka  penulis  akan  membandingkan dengan nilai standar output yaitu sebesar 0,50. Berikut  ini  adalah  tabel  uji  untuk  reliabilitas untuk setiap variabel yang ada.

## Analisis Deskriptif Pengetahuan Perpajakan
Tabel 3

## Hasil Analsis Deskriptif
N Minimum  Maximum  Mean Std. Deviation  Variance P1 100 1 5 4.19 1.169 1.368 P2 100 1 5 4.56 .756 .572 P3 100 2 5 4.24 .793 .629 P4 100 1 5 4.12 .935 .874 P5 100 1 5 4.03 1.132 1.282 P6 100 2 5 4.36 .759 .576 P7 100 1 5 4.17 .995 .991 P8 100 2 5 4.45 .730 .533 P9 100 1 5 4.30 1.159 1.343
Valid N (listwise)  100
Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Nilai Cronbach’s Alpha Tax Amnesty 0,844 Pengetahuan Perpajakan 0,893 Kepatuhan Wajib Pajak 0,905 Sumber : hasil olah data Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah  data  yang  akan  digunakan dalam  model  regresi  berdistribusi  normal  atau tidak.  Metode  yang  digunakan  untuk  menguji normalitas  adalah  dengan  menggunakan  uji Kolmogrov Smirnov dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05.
Hasil  uji  normalitas  yang  dilakukan disajikan pada tabel 6 berikut.
Tabel 6

## Hasil Uji Normalitas
Nilai Asymp. Sig (2-tailed) 0,103 Sumber : hasil olah data Berdasarkan perhitungan uji normalitas dengan bantuan software IBM SPSS Statistics 22  menggunakan Kolmogrov  Smirnov pada tabel  4.10  didapatkan  tingkat  signifikansi 0,103. Dengan tingkat sig lebih besar dari 0,05, maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  ketiga variabel tersebut berdistribusi normal.

## Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  dilakukan  untuk menguji  apakah  di  dalam  model  regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas
(variabel  independen).  Multikolinearitas  dapat dilakukan  dengan  nilai  TOL  ( Tolerance )  dan VIF  ( Varian  Inflation  Factor )  dari  masing- masing  variabel  bebas  terhadap  variabel terikatnya (variabel dependen).
Hasil uji multikolinearitas yang dilakukan  untuk  menguji  kerangka  pemikiran dimana terdapat 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat disajikan dalam tabel 7 berikut.
Tabel 7 Hasil Uji Multikolinearitas Model Colinearity Statistics Tolerance VIF Tax Amnesty 0,888 1,127 Pengetahuan Perpajakan 0,888 1,127

## Sumber : hasil olah data
Dari tabel 7 tersebut tampak bahwa nilai Tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua  variabel  bebas  yang  terdapat  dalam model tidak terdapat gejala multikolinieritas.

## Uji Heterokedastisitas
Uji  heterokedastisitas  bertujuan  untuk menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan  varian  dari  residual  satu pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain.  Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak  terjadi  heterokedastisitas.  Cara  yang digunakan untuk mendeteksi heterokedastisitas adalah dengan menggunakan hasil Uji Glejser.
Hasil  uji  heterokedastisitas  disajikan  dalam tabel 8 berikut.
Tabel 8 Hasil Uji Heterokedastisitas Model Sig Tax Amnesty 0,062 Pengetahuan Perpajakan 0,166 Sumber : hasil olah data
Dari tabel 8 tersebut tampak bahwa nilai sig  lebih  dari  0,05,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  kedua  variabel  bebas  yang terdapat  dalam  model  tidak  terdapat  gejala heterokedastisitas.

## Uji Autokorelasi
Uji  autokorelasi  digunakan  untuk mengetahui  ada  atau  tidaknya  penyimpangan asumsi  klasik  autokorelasi yaitu  korelasi  yang terjadi  antara  residual  pada  satu  pengamatan dengan  pengamatan  yang  lain  pada  model regresi.  Prasyarat  yang  harus  dipenuhi  adalah tidak  adanya  autokorelasi  pada  model  regresi. Cara  yang  digunakan  untuk  mendeteksi autokorelasi  adalah  dengan  mengunakan  uji Durbin Watson . Hasil uji autokorelasi disajikan dalam tabel 9 berikut.
Tabel 9 Hasil Uji Autokorelasi Model Durbin Watson Tax Amnesty dan Pengetahuan Perpajakan 2,215 Sumber : hasil olah data
Didapatkan  hasil  uji  durbin  Watson menunjukkan angka 2,038, du sebesar 1,7364, dan  4-du  sebesar  2,2636.  Dengan  demikian kesimpulan  yang  didapatkan  adalah  tidak  ada autokorelasi,  karena  du  <  d  <  4-du  (1,7152  < 2,215 < 2,2848).

## Uji Hipotesis

## Koefisien Determinasi
Tabel 10 Koefisien Determinasi R R Square  Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 0,5090 0,259 0,236 5,105 Sumber : hasil olah data
Dari hasil pengujian di tabel 10 diatas, nilai Adjusted  R  Square sebesar  0,236 menunjukan  hanya  sebesar  23,6%  variabel kepatuhan  wajib  pajak  yang  bisa  dijelaskan oleh  variabel  interaksi  antara tax  amnesty dan pengetahuan  perpajakan,sedangkan  sisanya 76,4%  dijelaskan  oleh  faktor-faktor  lain  yang tidak dijelaskan dalam model regresi.

## Uji F
Tabel 11 Hasil Nilai Uji F Model F Sig. Regression 11,205 0,000
Sumber : hasil olah data
Dari  hasil  pengujian  di  tabel  11  di atas, nilai F hitung adalah sebesar 11,205 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal  ini  menunjukan  bahwa  model  persamaan regresi berganda fit dan layak digunakan untuk melakukan pengujian.
Uji t Tabel 11 Hasil Uji t Model B t Sig. Constant X1 ( Tax Amnesty X2 (Pengetahua n Perpajakan) X1X2(Intera ksi X1 & X2) 1,21 2 0,92 5 1,11 3 - 0,02 6 0,11 1 2,27 7 2,86 1 - 1,84 4 0,91 2 0,02 5 0,00 5 0,06 8 Sumber : hasil olah data
Persamaan regresi yang diperoleh
Y = 1,212 + 0,925X 1 + 1,113X 2 – 0,026X 1 X 2
Dari  hasil  pengujian  di  tabel  12  diatas, menunjukan t hitung variabel tax  amnesty adalah
sebesar  2,277  dengan  signifikansi  t  bernilai 0,025  (signifikan).  Variabel  pengetahuan perpajakan  mempunyai  t hitung sebesar  2,861
dengan signifikansi 0,005 (signifikan). Variabel  interaksi  antara tax  amnesty dan pengetahuan  perpajakan  mempunyai  t hitung sebesar  -1,844  dengan  signifikansi  0,068.  Hal ini menunjukan variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh dalam memoderasi  hubungan tax  amnesty dan kepatuhan wajib pajak.

## Pembahasan
Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengaruh  variabel tax  amnesty dapat dilihat  dari  hasil  uji  nilai  t hitung dalam  analisis regresi  berganda  yaitu  sebesar  2,277  dengan signifikansi t sebesar 0,025 (signifikan). Hal ini sejalan dengan hipotesis pertama dan penelitian Nurulita  Rahayu  (2017)  dan  Viega  Ayu Permata  Sari  (2017)  yang  mengatakan  bahwa tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh
Pengetahuan
Perpajakan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengaruh  variabel tax  amnesty dapat dilihat  dari  hasil  uji  nilai  t hitung dalam  analisis regresi  berganda  yaitu  sebesar  2,277  dengan signifikansi t sebesar 0,025 (signifikan). Hal ini sejalan dengan hipotesis pertama dan penelitian Nurulita  Rahayu  (2017)  dan  Viega  Ayu Permata  Sari  (2017)  yang  mengatakan  bahwa tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak .
Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan  dalam memoderasi hubungan antara Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengaruh  variabel  interaksi  antara  tax amnesty  dan  pengetahuan  perpajakan  dapat dilihat  dari  hasil  uji  nilai  t hitung dalam  analisis regresi  berganda  yaitu  sebesar  -1,844  dengan
signifikansi  t  sebesar  0,068  (tidak  signifikan). Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  hipotesis  ketiga dan  penelitian  Ni  Ketut  Dina  dan  Naniek Noviari  (2017)  yang  mengatakan  bahwa pengetahuan  perpajakan  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  kemauan  wajib  pajak menjadi  peserta tax  amnesty .  Hal  ini menunjukan  bahwa  variabel  pengetahuan perpajakan  dapat  dikatakan  variabel  moderasi jenis predictor moderating / moderasi prediktor (Ghozali,  2016:214)  yang  artinya  variabel pengetahuan perpajakan hanya berperan sebagai  variabel  independen  dan  tidak  dapat berperan sebagai variabel moderasi.

## Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut: Bahwa terbukti tax amnesty berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Bahwa terbukti pengetahuan perpajakan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
Bahwa  tidak  cukup  bukti  bahwa  pengetahuan perpajakan  berpengaruh  dalam  memoderasi hubungan  antara tax  amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
Dalam  rangka  pengembangan  ke  depan, maka  peneliti  memberikan  saran  untuk penelitian  lanjutan,  yaitu  perlu  meningkatkan jumlah sampel yang menunjukkan keterwakilan  wilayah  penelitian  yang  lebih luas,  sehingga  hasilnya  akan  lebih  mendekati dengan  kenyataan  dan  dapat  lebih  bermakna dalam pengambilan keputusan.

## Daftar Pustaka
Agus, S. (2016, 10 31). Ahli Pajak Dukung Kebijakan  Tax  Amnesty .  Retrieved from http://www.hukumonline.com/berita/ baca/lt58172bc9bf9cd/ahli-pajak-
dukung-kebijakan-tax-amnesty-- begini-alasannya
Bona,  M.  F.  (2017,  8  12). Pemerintah
Sosialisasi  Pentingnya  Pajak  Ke
Sekolah-sekolah . Retrieved from http://www.beritasatu.com/bisnis/44 6855-pemerintah-sosialisasi- pentingnya-pajak-ke- sekolahsekolah.html
Caroko,  B.,  Susilo,  H.,  &  A,  Z.  Z.  (2015). Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang  Pribadi  Dalam  Membayar Pajak. Jurnal  Perpajakan  (JEJAK),
1 (1), 1-10.
Cooper,  D.  R.,  &  Schindler,  P.  S.  (2017).
Metode  Penelitian  Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.D. J. (2016). Amnesti
Pajak .  Retrieved  from  Pajak.go.id:
http://www.pajak.go.id/content/amne sti-pajak Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor  74/PMK.03/2012 . Retrieved from http://ketentuan.pajak.go.id/aturan/as li/74.PMK03.2012.pdf Direktorat  Jenderal  Pajak.  (n.d.). Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor 11  Tahun  2016 .  Retrieved  from Pajak.go.id: http://ketentuan.pajak.go.id/index.ph
p?r=aturan/rinci&idcrypt=oJqgpKE
%3D
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (n.d.). Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor 28  Tahun  2007 .  Retrieved  from Pajak.go.id:
http://ketentuan.pajak.go.id/index.ph
p?r=aturan/rinci&idcrypt=oJamop0
%3D
Etivitawati,  Nurlaela,  S.,  &  Titisari,  K.  H. (2017). Pengaruh Pemahaman, Pengetahuan  Dan  Tax  Amnesty Terhadap Kepatuhan Membayar
Pajak Orang Pribadi. Seminar
Nasional IENACO , 743-749.
Ghozali,  I.  (2016). Aplikasi  Analisis Multivariete. Semarang:  Universitas Diponegoro.
Husnurrosyidah  .  (2016).  Pengaruh  Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di BMT- Se- Karesidenan  Pati. Jurnal  Ekonomi Syariah, 4 (2), 211-226.
Hutasoit, G. (2017). Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota  Palembang. Seminar  Nasional Teknologi  Informasi,  Bisnis,  dan Desain , 43-48.
Mardiasmo.  (2016). Perpajakan  Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: ANDI.
Ngadiman,  &  Huslin,  D.  (2015).  Pengaruh
Sunset  Policy,  Tax  Amnesty,  Dan
Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pratama Jakarta Kembangan). Jurnal Akuntansi,
19 (2), 225-241.
Notoatmodjo, S. (2013). Promosi Kesehatan Teori  dan  Aplikasi. Jakarta:  Rineka Cipta.
Nugroho, A. A. (2016, 7 25). Tax Amnesty Sebagai  Sarana  Sosialisasi  Pajak . Retrieved from http://www.pajak.go.id/content/articl e/tax-amnesty-sebagai-sarana-
sosialisasi-pajak
Panama  Papers .  (n.d.).  Retrieved  from Wikipedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Panama
_Papers
Rahayu,  N.  (2017).  Pengaruh  Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan  Sanksi  Pajak,
Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak. Akuntansi
Dewantara, 1 (1), 15-30.
Rahayu, S. K. (2013). Perpajakan Indonesia; Konsep & Aspek Formal. Jakarta: Graha Ilmu.
Rahmah,  G.  (2017,  4  2). Beberapa Penyebab  Target  Tax  Amnesty  Tak Tercapai . Retrieved from https://bisnis.tempo.co/read/861850/ beberapa-penyebab-target-tax- amnesty-tak-tercapai
Safyra,  P.  (2017,  4  3). CORE:  Hasil  Tax Amnesty
Jauh dari Ekspetasi . Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/ekon omi/20170403103842-78- 204494/core-hasil-tax-amnesty-jauh- dari-ekspektasi Sari, V. A. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 6 (2), 744-760.
Sihaloho,  M.  J.  (2016,  4  6). "Panama Papers" Buktikan Pajak Tinggi Akan Cenderung Dihindari . Retrieved from http://www.beritasatu.com/ekonomi/ 358620-panama-papers-buktikan- pajak-tinggi-akan-cenderung- dihindari.html
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Waluyo.  (2017). Perpajakan  Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Yani, N. D., & Noviari, N. (2017). Faktor -
Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan  Wajib  Pajak  Menjadi Peserta  Amnesti  Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana,
20 (1), 585-614.