## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 1, Februari 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## IMPLEMENTASI  APLIKASI  SISTEM  KEUANGAN  DESA  DALAM  PENGELOLAAN ADMINISTRASI  KEUANGAN  DI  KECAMATAN  SUNGAI  GELAM  KABUPATEN MUARO JAMBI
Irwandi, Nyimas Arfa, Suhermi, Meri Yarni, Faizah Bafadhal
Fakultas Hukum Universitas Jambi E-mail: Irwandibarulak98@gmail.com
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Desember 2021 Diterima: 12 Januari 2022 Terbit: 1 Februari 2022
Keywords: Implementation, Application,  Financial System, Village The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the implementation  of  village  financial  system applications  in  managing  village  financial administration.  This  application  is  responsible  for managing  village  finances  in  order  to  realize transparent,  accountable  and  participatory  village budget  village  funds.  This  research  is  descriptive  in nature, providing an overview of the implementation of  village  financial  system  applications  in  financial administration  management  in  Sungai  Gelam District,  Muaro  Jambi  Regency,  starting  from planning,  implementing,  administering,  reporting and  village  financial  accountability.  Data  obtained primarily in the form of observations, interviews, and secondary  data.  Meanwhile,  the  informants  used were  the  Village  Head/Village  Secretary,  Village Financial System Operator (Siskeudes), and the PMD Service. The results showed that the implementation of the village financial system in data input must be in accordance with what is stated in the system; while the  willingness  of  Human  Resources  in  the Government  in  Tangkit  Village,  Sungai  Gelam Subdistrict, Muaro Jambi Regency is not supportive, so  it  is  necessary  to  increase  capacity  through mentoring  or  training  which  results  in  the implementation  of  the  Village  Financial  System
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
(Siskeudes)  in  Sungai  Tangkit  village  not  being maximized. This has an impact on the performance of the  village  head  as  a  the  implementation  of  village government,  especially  in  the  management  of  the Village  Fund  (DD)  administration  and  the  Village Fund  Budget  (ADD).  This  fact  is  inversely proportional to the purpose of the Village Financial System Application (Siskeudes) which is to assist the administrative  work  of  village  government administration.
Abstrak
Kata kunci: Implementasi, Aplikasi, Sistem Keuangan, Desa
Corresponding Author: Irwandi, Nyimas Arfa Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan  administrasi  keuangan  desa.  Aplikasi ini  merupakan  pertanggung  jawaban  dalam mengelola keuangan desa dalam rangka mewujudkan  dana  desa  anggaran  desa  yang tranparan,  akuntabel  dan  partisipatif.  Penelitia  ini bersifat deskriptif, memberikan gambaran tentang implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan  administrasi  keuangan  di  Kecamatan Sungai  Gelam  Kabupaten  Muaro  Jambi  mulai  dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan  dan  pertanggungjawaban  keuangan Desa.  Data  diperoleh  secara  primer  berupa  hasil observasi,  wawancara,  dan  data  sekunder. Sedangkan Informan yang digunakan adalah Kepala Desa/Sekretaris  Desa,  Operator  Sistem  Keuangan Desa (Siskeudes), dan Dinas PMD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem keuangan desa dalam  penginputan data  harus sesuai dengan yang  tertera  dalam  sistem;  sedangkan  kesediaan Sumber  Daya  Manusia  di  Pemerintahan  di  Desa Tangkit    Kecamatan  Sungai  Gelam    Kabupaten Muaro  Jambi    tidak  mendukung  sehingga  perlu dilakukan peningkatan kapasitas melalui pendampingan atau pelatihan yang mengakibatkan Penerapan  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  di desa  Sungai  Tangkit    belum  maksimal  Hal  ini berdampak  terhadap  kinerja  kepala  desa  sebagai penyelenggaaran  pemerintahan    desa  khususnya dalam  pengelolaan  administrasi  Dana  Desa  (DD) dan  Anggaran  Dana  Desa  (ADD).    Fakta  ini
berbanding terbalik dengan tujuan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yaitu membantu kerja penyelenggaran pemerintah desa secara
adminitstratif.
@Copyright 2021.

## PENDAHULUAN
Indonesia  menganut  konsep  negara  hukm  sebagaimana  yang  dinyatakan dengan tegas dalam “Pasl 1 ayat 3 UUD” 1945.artinya setiap tindakan negara baik rakyat , wilayah dan pemerintah harus berdasarkan atas dan pada hukum.  Hal ini dipertegas  dengan  pernyataan  bahwa  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia merupakan suatu negara yang mempunyai banyak daerah yang secara bertingkat mulai  dari  pusat  sampai  ke  daerah.    Masing-masing  daerah  tersebut  mempunyai pemerintahan sendiri sesuai pembentukanya melalui perundang-undangan secara tertulis  (hukum  tertulis).    Wilayah  kabupaten  dan  wilayah  kota  terdiri  dari kecamatan-kecamtan  yang  merupakan  turunan  dari  pemerintah  atasnya, sedangkan dibawah kecamatan terdapat pemerintah terendah yang disebut dengan desa dan dusun yang bertanggung jawab pada pemerintah atas melalui pemerintah kecamatan (lihat Pasl 18 ayat 1, Undang Undang Dasar 1945)
Dalam  rangka pelaksana  pemerintahan tersebut di atas maka dibentuklan perundangan  yang  mengatur  tentang  Desa  yang  pada  saat  sekarang  ini    diatur dengan  “Undang - Undang  Nomor 6 Tahun 2014” “ tentang Desa te lah memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya  pengelolaan  keuangan  dan  kekayaan  milik  desa.  Peran  besar  yang diterima  oleh  desa,  tentunya  harus  disertai  dengan  tanggung  jawab  yang  besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya” sebagaimana diatur dengan tegas oleh Lembaga BPP tentang  Arah    Pelaksanaa  Bimbngan  dan  Konsltasi  Pengelolaan  Keangan  Desa, Dalam  penyelenggaraan  roda  pemerintahan  desa  dapat  dilaksanakan  secara transparan  dan  dapat    dipertanggungjawabkan  berdasrkan  aturan  yang mengaturnya. Selanjutnya undang - undang ini menyatakan bahwa “ keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib untuk menyusun
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan
Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APBDes.  Laporan  ini  dihasilkan  dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan  penganggaran,  pelaksanaan  dan  penatausahaan,  hingga  pelaporan  dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa”.  Sebagaimana  pendapat Gayati dan Mde Yenni Latrini,  dalam bukunya Efektivit  Penerapan Siskeudes Dan Kualitas Laporan  Keuangan  Dana  Desa”,    Dalam  pengelolaan  dana  atau  anggaran  desa, pemerintah  desa    dapat  melaksanakan  kegiatan  pengelolaan  tersebut  dengan berpedoman pada norma yang mengaturnya.  Anngaran desa atau disebut dengan
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
anggaran keuangan desa atau angaraan pendapatan desa atau dengan nama lain tergantung wilayah desa yang bersangkutan, memiliki peranan yang sangat penting dan sebagai pertangggungjawabannya perlu dilaksanakan dengan sssssistem yang sifatnya  baku  demi  terwujud  keuangan  desa  yang  tranfaran.  Dalam  pelaksanaan sistem  ini  dilengkapi  dengan  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  untuk mengawasnya  yang  disebut  dengan  lembaga  pengawas  keuangan.  Di  Indonesia disebut   Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lemabaga ini melakukan  kerjasama  dengan    Kementerian  Dala m Negeri  (Kemendagri) membentuk dan menciptakan  sustu sistem keuanganngan yang sifatnya tranparan yang dinamakan  dengan  Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
Dwi  Novianto,  dalam  bukunya  Tepat  Guna  Pengelolaan  Keuangan Desa” menyatakan  bahwa  Aplikasi  sisteudes  ini  dibentuk  untuk  meringankan  beban pemerintah desa dalam mengatur dan mengelola keuangan. Dan seluruh desa yang ada  dalam  wilayah  negara  Indonesia  diwajibkan  memakai  sistem  ini  dan didistribusikan  secara  grtis  keseluruh  desa  sesuai  kebutuhan  desa  yang bersangkutan. Sehubungan  dengan  hal  di  atas,  Kemendagri  membuat perundang-undangan  secara  tertulis  dalam  bentuk    Peraturn  Mentri  Dalm  Ngeri ( Permendagri) Nomor “113 Tahun 2 014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa  yang  telah  diubah  menjadi  Nomor  20  Tahun  2018”.  Secara  garis  besar Permendgri  Nomor  20  Tahun  2018    materinya  meliputi  dasar  pengaturan  untuk mengatur keuangan atau dana desa, pengaturan mengenai  lembaga atau instansi yang berwenang dan yang berhak mengaturnya, serta bagaimana pendistribusian dan pembagian dari anggaran desa, pembentukan rencana program keuangan desa, perbaikan    program  keuangan  desa,  dan  melakukan  pengaturan  dana  desa. . Sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Sapril  dkki, dalam jurnal  Akuntansi Peradaban”  yang  berjudul  Evaluasi  Penggnaan Aplikas  Siskdes  Dalam  Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas  Keuangan Desa Lahirnya Permendagri tersebut mengharuskan Pemerintah Daerah, baik kepada daerah Provinsi, kepala daerah  Kabupaten  dan  kepala  daerah  Kota,  utnuk  dapat  berkoordinasi  dengan pemerintah  bawah  atau  desa  serta  dapat  memfasilitasi  dalam  penerapan  dan pelaksanaan sistem dengan aplikasinya.
Kemendagri  menargetkan  pada  tahu  2017  seluruh  desa  sudah  harus mengimplementasikan  Siskeudes  100%,  namun  ternyata  target  tersebut  masih belum terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari hasil capaian implementasi siskeudes per-kabupaten /kota, desa dan provinsi dari tahun 2015 2018 sebagai berikut: Di Indonesia  pada  Tahu  2015  hanya  60  kabupaten  dan  9.920  (13,3%)  desa  di Indonesia  yang  mengimplementasikan  aplikasi  siskeudes.  Kemudian  terus meningkat hingga Tahun 2018 sudah 414 kabupatendan 69.875 (92,6%) desa yang mengimplementasikan  aplikasi  tersebut.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  BPKP  dan Kemendagri terus melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis di seluruh desa guna tercapainya  target  100%  dalam  pengimplementasian  aplikasi  siskeudes  di Indonesia.  Desa-desa  dalam wilayah  Provinsi  Jambi  tercatat  pada  Desembe  2017 masih mendapatkan rapor merah atas implementasi siskeudes. Hal ini disebabkan masih terdapat  pemerintah daerah yang kinerja implementasi siskeudesnya  terkait hal  tersebut  dibutuhkan  komitmen  yang  kuat  agar  pengimplementasian  aplikasi siskeudes menjadi lebih baik lagi
Kabupaten  Muaro  Jambi  merupakan  salah  satu  kabupaten  dalam  wilayah Propins  Jambi  memiliki  11  (sebelas)  Kecamatan,  148  desa  dan  5  kelurahan. “ Kecamatan  Sungai  Gelam    merupakan  salah  satu  kecamatan  yang  ada  dalam wilayah kabupaetn Muaro Jambi  dan merupakan pemekaran Kecamatan Jambi Luar Kota  dan  Kecamatan  Kumpe  Ulu  yang  terdiri  dari  15  desa    dengan  ibu  kota kecamatan  yaitu “ Sungai  Gelam.  Berdasarkan  penelitian  pendahuluan  dan pengamatan    sementara    kelapangan,    dipemerintahan  desa  dalam  wilayah kecamatan Sungai Gelam pelaksanaan aplikasi keuangan ini dapat dikatan belum berpengaruh yang signifikan.. Adapun penyebab pelaksanaan sistem keuangan ini belum maksimal, bila dilihat fakta dilapangan dapat dikatakan karena kualitas dari pelaksananya  (SDM)  atau  pengawai  pemerintahan    yang  belum  meliliki pengetahuan  dalam    menjalanakan  sistem  ini  dan  sarana  prasarananya  belum mencukupi  sehingga  masih  saja  dilaksanakan  secara  langsung  atau  manual. Permasalahan dirumuskan  sebagai berikut Bagaimana Implentasi  aplikasi sistim keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan apa  Kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pelaksanan  aplkasi sistim keuangan desa.

## PEMBAHASAN Implementasi  Aplikasi Sistim Keuangan Desa (siskeudes) dalam Pelaksanaan Anggaran Desa
Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  desa.  Hak  dan  kewajiban  desa  tersebut menimbulkan  pendapatan,  belanja,  pembiayaan  yang  perlu  diatur  dalam pengelolaan  keuangan  desa  yang  baik.  Siklus  pengelolaan  desa  meliputi perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban,  hingga  pengawasan,  dengan  periodesasi  1  (satu)  tahun anggaran,  terhitung mulai  tanggal  1  Januari  sampai  dengan  31  Desember. Kepala desa  adalah  Pelaksana  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (PKPKD)  dan  mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan  pengelolaan  keuangan  desa,  kepala  desa  dibantu  oleh  sekretaris desa,  kaur  dan  kasi,  kaur  keuangan.  Sebagai  PKPKD  kepala  desa  memiliki kewenangan  untuk  menetapkan  kebijakan  tentang  pelaksanaan  APB  Desa, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa, melakukan tindakan yang  mengakibatkan  pengeluaran  atas  beban  APB  Desa,  menetapkan  PPTPKD, menyetujui DPA, DPPA dan DPAL, menyetujui RAK Desa, dan menyetujui SPP.
Desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan keuangan desa. Sebagai pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan desa, diperlukan sebuah sistem  dalam  rangka  mewujudkan  pengelolaan  keuangan  desa  yang  transparan, akuntabel  dan  partisipatif.  Sistem  yang  dimaksud  ialah  sebuah  aplikasi  sistem keuangan desa (Siskeudes) yang diharapkan memudahkan pemerintah desa dalam melakukan  pengelolaan  keuangan  desa.  Adanya  Permendagri  Nomor  113  Tahun 2014  tentang  pedoman  pengelolaan  keuangan  desa  yang  telah  diubah  menjadi Permendagri  Nomor  20  tahun  2018,  menjadi  acuan  pemerintah  desa  dalam mengaplikasikan siskeudes sehingga dalam melakukan pengelolaan keuangan desa
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
diharapkan tetap berdasarkan asas yang terkandung dalam permendagri tersebut. Aplikasi  siskeudes  memang  sudah  diterapkan  di  Desa  Sungai  Gelam  dan  desa Tangkit,  namun  belum  tentu  dalam  penerapannya  berjalan  secara  efektif.  Untuk melihat  efektivitas  aplikasi  sistem  keuangan  desa  (siskeudes)  dalam  pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari beberapa indikator seperti keberhasilan program, keberhasilan  sasaran,  kepuasan  terhadap program  dan  pencapaian  tujuan  secara menyeluruh.  Indikator  tersebut  menjadi  acuan  apakah  penerapan  aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa berjalan efektif atau tidak.
Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh Kepala Desa, namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD). Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, tanggung jawab dan tugas dari Kepala Desa sebagian diserahkan kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.  PTPKD  terdiri  dari  Sekretaris  Desa,  kepala  Seksi  dan  Bendahara  Desa.. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  dengan  Kementerian  Dalam Negeri (Kemendagri).
Berdasarkan  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Bina  Pemerintahan  Desa Kementerian  Dalam  Negeri  Nomor  143/8350/BPD  hal  aplikasi  pengelolaan keuangan  desa  menginstruksikan  seluruh  desa  di  Indonesia  untuk  menerapkan aplikasi  siskeudes  dalam  rangka  mewujudkan  pengelolaan  keuangan  desa  yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Untuk itu perwakilan BPKP Provinsi Jambi bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan workshop sistem  tatakelola  keuangan  desa  dengan  aplikasi  siskeudes  di  Kabupaten  Muaro Jambi.  Dalam  workshop  tersebut  Bupati  Muaro  Jambi  mengharapkan  kepada seluruh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Muaro Jambi agar dapat berkomitmen mendukung  Pemerintah  Daerah  secara  nyata  dalam  mengawasi  tata  kelola pemerintah desa secara transparan dan akuntabel melalui aplikasi siskeudes.
Desa  Tangkit    merupakan  salah  satu  desa  yang  ada  di    Kecamatan  Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yang sudah berhasil menerapkan aplikasi siskeudes hal tersebut dibuktikan berdasarkan wawancara bersama Bapak Dede selaku kasi administrasi    pemerintah    desa    Dinas    PMD    Kabupaten    Muaro    Jambi    yang menjelaskan mengenai awal mula penerapan siskeudes di Kabupaten Muaro Jambi: Pada tahun 2016 BPKP menawarkan untuk menguji aplikasi siskeudes kebeberapa desa,  pada  saat  itu  50  desa  yang  dijadikan  sebagai  pengenalan  terhadap  aplikasi tersebut.  Pemerintah  kabupaten  melihat  dan  mencari  cara  bagaimana  aplikasi tersebut  bisa  cepat  diterima  oleh  perangkat  yang  ada  pemerintah  desa.  Dengan berbagai  tantangan,  setelah  kita  pelajari  lebih  dalam  ternyata  hasilnya  bagus, aplikasi  tersebut  sangat  membantu  perangkat  desa  dalam  mengelola  keuangan desa. Untuk itu di tahun 2017 kita bertekad bahwasannya seluruh desa yang ada di Kabupaten Muaro Jambi harus sudah menerapkan aplikasi siskeudes.
Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal  8 Oktober  2021 bersama Bapak Drs.  Najmi  Kepala  Dinas    PMD    Kabupaten    Muaro    Jambi yang  menjelaskan mengenai  awal  mula  penerapan  siskeudes  di  Kabupaten  Muaro  Jambi  bahwa
penerapan aplikasi siskeudes di Kabupaten Muaro Jambi sudah sejak Tahun 2017 yang  lalu.  Awalnya  sekedar  sosialisasi,  setelah  menerima  aplikasi  tersebut diadakanlah  pelatihan  guna  membantu  perangkat  desa  dalam  menggunakan aplikasi  siskeudes.  Pelatihan  diadakan  oleh  pihak  DPMD.  Pelatihan  pertama diadakan secara 2 gelombang mulai dari bulan Maret sampai dengan April. Setiap desa harus mengirim dua orang sebagai perwakilan dari setiap desa yang nantinya akan diberikan pelatihan.
Hal ini juga ditambahkan oleh Bapak Nursalim, Spd.i,  selaku Sekretaris Desa Tangkit  Kecamatan Sungai Gelam yang  mengatakan bahwa: penerapkan aplikasi siskeudes  sejak  tahun  2017  dimana  penerapannya  dilakukan  secara  serentak bersama  desa-desa  lain  yang  ada  di  Kabupaten  Muaro  jambi.  Awal  penerapan aplikasi tersebut setiap desa harus mengirim dua orang sebagai perwakilan, pada saat itu saya berangkat bersama kaur keuangan (Bendahara) yang sekaligus sebagai operator aplikasi ssikeudes Desa Tangkit.. Kemudian  Bapak Supadi selaku Kepala Desa  Tangkit  Kecamatan    Sungai  Gelam  Kabupaten  Muaro  Jambi,  mengatakan bahwa    Desa  Tangkit  sudah  menerapkan  aplikasi  siskeudes  sejak  Tahun  2017 hingga sekarang. Penerapan aplikasi tersebut berpedoman pada Permendagri yang berlaku  saat  itu  yaitu  Permendagri  No.  113  Tahun  2014  tentang  pedoman pengelolaan  keuangan  desa.  Tujuan  penerapan  aplikasi  tersebut  adalah  untuk membantu  perangkat  desa  khususnya  kaur  keuangan  dalam  melakukan  proses pengelolaan  keuangan  desa  sehingga  laporan  yang  dihasilkan  menjadi  lebih transparan  dan  akuntabel.  Penerapan  aplikasi  siskeudes  di  Desa  Tangkit    sudah berjalan  dengan  maksimal  walaupun  diawal  penerapan  aplikasi  tersebut  masih banyak  ditemukan  kekurangan,  namun  di  tahun  berikutnya  yaitu  Tahun  2018 hingga  sekarang  banyak  perbaikan-perbaikan  dalam  aplikasi  tersebut  yang membuat aplikasi siskeudes menjadi lebih baik dari sebelumnya sehingga proses pengelolaan keuangan desa menjadi lebih maksimal.
Keberhasilan suatu program juga dapat dilihat dari proses dan mekanisme suatu kegiatan yang dilakukan di lapangan. Dalam proses pelaksanaannya, aplikasi siskeudes  tidak  semudah  itu  untuk  digunakan.  Hal  tersebut  diungkapkan  oleh Bapak M.Zainuddin, S.Kom selaku kaur keuangan Desa Tangkit  sekaligus sebagai operator.  Tentu  mengaplikasikan  siskeudes  tak  semudah  yang  orang  bayangkan, karena  pasti  terdapat  kendala.  Namanya  juga  barang  baru  butuh  waktu  untuk memahaminya, tapi kalau rajin latihan, konsultasi, pasti bisa. Banyak pegawai yang belum  mampu  untuk  mengoperasikan  aplikasi  tersebut,    hal    tersebut    terjadi dikarenakan  hanya  operator  siskeudes  yang mendapatkan pelatihan. Hal tersebut disampaikan  oleh  Bapak  Nursalim,  SPd.i,    selaku  Sekretaris    Desa  Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.
Berpedoman  pada  hasil  wawancara  di  atas  maka  dapat  diambil  suatu kesimpulan  bahwa    meskipun  aplikasi  siskeudes  sudah  berhasil  diterapkan  di Kantor Desa Tangkit  Kecamatan Sungai Gelam sejak tahun 2017 namun penerapan aplikasi  tersebut  tidaklah  mudah  krn  masih  ada  kendala-kendala  yang  muncul. Untuk mengatasi kendala dan permasalahan tersebut maka pihak pemerintahan daerah  dalam  hal  ini    pihak  DPMD    Kabupaten  Muaro  Jambi  terus  mengadakan pelatihan  dan  sosialisasi  guna  membantu  pemerintah  desa  dalam  menerapkan aplikasi, terutama sekali pelatihan untuk seluruh aparat pemerintah Desa Tangkit Kecamatan  Sungai  Gelam  yang  sangat    perlu  diadakan    karena    dalam
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
pelaksanaannya    hanya  operator    saja    yang    dapat    mengoperasikan  system tersebut. Hal ini disebabkan karena  belum  adanya kesempatan bagi aparat desa lain  untuk mendapatkan pelatihan guna mempelajari aplikasi tersebut.
Sesuai dengan apa yang dikatan oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Muaro Jambi  pada tanggal 12 November 2021 mengatakan Secara keluruhan desa – desa dalam  wilayah  Kabupaten  Muaro  Jambi  sudah  melaksanakan    Aplikasi  Sistem Keuangan  Desa  dalam  penyelenggaraan  pengeloaan  keuangan  desa,  walaupun masih ada kendala,   secara umum aplikasi siskeudes ini sudah terlaksana, bahkan Kabupaten Muaro Jambi mulai tahun 2019 mendapat penghargaan secara nasional pada tingkat 7 besar, tahun 2020 masuk kedalam 5 besar dan tanhun 2021 masuk ke dalam 3 besar secara nasinal. Artinya implemetasi dari sistem keuangan desa sudah terlaksana merata pada semua desa hanya saja tetap ada kendala.

## Kendala  yang  dihadapi  pemerintah  desa    dalam  pelaksanan    aplikasi  sistm keuangan desa  di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.
Penerapan  program  aplikasi  siskeudes  bertujuan  untuk  memberikan kemudahan  bagi  Pemerintah  Desa  dalam  proses  pengelolaan  keuangan  desa. Namun  dalam  penerapannya,  tentunya  masih  terdapat  kendala  atau  hambatan- hambatan yang dirasakan oleh pengguna aplikasi siskeudes
Hasil penelitian di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Bapak  Zainuddin,  Skom.  Selaku  Kaur Keuangan      dan  ditambahkan  oleh  Bapak  Nursalim,  Spd.i  Sekretaris  Desa    yang menjadi kendala  dalam pelaksanaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (siskeudes) adalah:
(1)  Faktor    teknis  yaitu  adanya  gangguan  jaringan  yang  menyebabkan terhambatnya proses penginputan data.
(2)  Faktor  Lingkungan    yaitu  dapat  berupa  bencana  alam,  tegangan  arus  listrik karena petir, api, temperature tinggi, debu dan air, banjir.
(3) Faktor Sumber Daya Manusia
Satu-satunya  di  desa  Tangkit  Kecamatan  Sungai  Gelam    yang  bisa mengoperasikan  sistem  keuang  desa  ini  adalah  Bendahara.  Dalam  pelaksanaan sistem ini bendahara Desa Tangkit juga melaksanakan tugas  untuk desa-desa lain yang  ada  dalam  wilayah Kecamatan  Sungai  Gelam.  Artinya  dalam  pengoperasian sistem  keuangan  desa  di  desa-desa  dalam  wlayah  Kecamatan  Sungai  Gelam  ini sangat kekuarangan dari sumber daya manusianya. Kemuadian sebagai mana yang disampaikan  oleh Bapak  Zainuddin,  Skom.  Selaku Kaur  Keuangan     Desa  Tangkit Kecamatan  Sungai  Gelam,  Kesalahan  dalam  pelaksanaan  sistem  keuangan  desa sering terjadi karena ketidaktelitian pegawai dalam menginput data akibatnya data yang  di entry tidak  sesuai,  dan  sistem  otomatis  menolak.  Pengoperasian  aplikasi siskeudes sangat dibutuhkan ketelitian tinggi. Ketika menginput data dalam aplikasi siskeudes  selisih  satu  rupiah  saja  sistem  akan  menolak  secara  otomatis.    Ketika sistem menolak karena terjadi kesalahan dalam penginputan data  harus mencari dimana letak kesalahan tersebut, sistem dalam aplikasi tidak menunjukan dimana letak  kesalahan  tersebut  sehingga  harus  mengecek  semua  dari  awal  untuk menemukan permasalahan tersebut.administrasi  pemerintah  desa.

## PENUTUP
Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa  di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Sungai  Gelam  Kabupaten  Muaro  Jambi  sudah  dilaksanakan    secara    merata  pada semua  desa.  Tetapi  implementasinya  cukup  baik  dan  terus  mengalami perkembangan  kearah  yang  baik  tetapi  tetap  saja  mengalami  kendala  apalagi seperti  di  desa  Tangkit  yang  dapat  mengoperasikan  aplikasi  siskeudes  ini  hanya bendahara,  disamping  itu  juga  mewakili  beberapa  desa  dalam  pengoperasian aplikasi siskeudes padahal aplikasi tersebut diperuntukkan bagi seluruh pegawai di pemerintahan desa. Adapun yang menjadi kendala dan hambatan dalam penerapan aplikasi siskeudes di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro  Jambi  adalah  karena  faktor:  (a)    teknis  (gangguan  jaringan)    (b)  faktor lingkungan,  (padamnya  listrik)    (c)  faktor  manusia  (  kekuaragan  sumber  daya manusia dan ketidaktelitian dalam pengoperasian sistem keuangan desa)  Sebagai Rekomendasi,    Pemerintah  Desa  dalam    wilayah  Kecamatan  Sungai  Gelam Kabupaten  Muaro  Jambi  sebaiknya  berkoordinasi  dengan  pemerintah  atas (kecamatan atau kabupaten) guna mencari jalan keluar   tentang bagaimana cara mengatasi  permasalahan  dalam  penerapan  aplikasi  siskeudes  ini.  Supaya  dalam pelaksanaan sistem ini dapat berjalan lancar.

## DAFTAR BACAAN BUKU
Aswar  Annas.  2017.  “ Interaksi  Pengambilan  Keputusan  dan  Evaluasi  Kebijakan ”. Sulawesi: Celebes Media Perkasa.
Fitrah, Muh dan Luthfiyah. 2017. “Metode penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas & Studi Kasus”. Jawa Bara t: CV Jejak.
Idrus, Muhammad. 2009. “Metode Penelitian Ilmu Sosial”. Yogyakarta: Erlangga. Novianto, Dwi. 2019. “ Tepat Guna Pengelolaan Keuangan Desa ”. Kalimantan Barat: CV Derwati Press.
Novianto,  Widhi.  dkk.  2015 . “ Telaahan  Isu-Isu  Strategis  Desentralisasi  dan Otonomi  Daerah” .  Jakarta:  Pusat  Kajian  Desentralisasi  dan  Otonomi Daerah LAN RI. .

## JURNAL
Gayatri,  Made  Yenni  Latrini.  2018.  “ Efektivitas  Penerapan  Siskeudes  Dan Kualitas  Laporan  Keuangan  Dana  Desa” .  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan Bisnis. Volume 13. Nomor 32. 2018.
https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/download/39954/25426/ Juardi. Muhammad Sapril Sardi, Mustakim Muchlis, Reski Amalia Putri. 2018.
” Evaluasi  Penggunaan  Aplikasi  Siskeudes  Dalam  Upaya  Peningkatan Kualitas  Akuntabilitas    Keuangan  Desa ”.  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi Peradaban. Volume 4. Nomor 1 . http://journal.uin
alauddin.ac.id/index.php/jiap/article/download/5159/4627
Sri  Maul idiah.  2016.  “ Pengelolaan  Keuangandan  Aset  Desa  dalam  Upaya Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa” Jurnal Pemerintahan. Politik dan Birokrasi. Volume 2. Nomor 1.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276

## INTERNET
Antara  News.  2017.  “ Desa  Di  Batanghari  Terapkan  Siskeudes  Berbasis Aplikasi”. https://jambi.antaranews.com/berita/321782/desa-di-batanghari- terapkan-siskeudes-berbasis-aplikasi
Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan.  Berita  Seputar  Perwakilan  BPKP Provinsi Jambi 2019.
http://www.bpkp.go.id/jambi/berita/read/19059/0/Sarasehan- Implementasi-SISKEUDES-dan-Penyerahan-SML-Aplikasi-SISKEUDES- Tahun-2018-se-Provinsi-Jambi.bpkp
. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Pengawalan Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes. http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Pengawalan-Keuangan-
Desa-dengan-Aplikasi-SISKEUDES.bpkp
KOMINFO. Aplikasi Siskeudes Untuk Transparansi Keuangan Desa 2018. https://kominfo.go.id/content/detail/15734/aplikasi-siskeudes-untuk- transparansi-keuangan-desa/0/artikel_gpr