Pertimbangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan No. 189/Pid.Sus/2022/PN Jmb)
Jelita Herawati Sinaga, Andi Najemi Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: jelita22sinaga@gmail.com
Kata Kunci: Pertimbangan, hakim, penyalahgunaan narkotika , penjatuhan pidana

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2023-07-09 Accepted: 2023-07-09 Publish: 2023-07-31

## KEYWORDS:
Consideration, Judge, Narcotics abuse, Criminal Imposition
Volume 4 Nomor 2, 2023 (ISSN2721-8325)

## ABSTRACT
The urgency of this study is made to find out how judges in their consideration make decisionon cases of criminal acts of narcotics abuse. There are two parts to the formulation of tge problem in this study. First, what is the punishment for criminal acts of drug abuse. Second, what are the basic considerations used by judges in  making  decisions  against  narcotics  abusers?  The  results obtained from the research show that in imposing a sentence the judge is based on the ability of the perpetrator to be responsible, sentencing,  law  enforcement  and  other  considerations  that  are appropriate  for  the  perpetrator.  Judges  in  their  consideration  of narcotics  crime  cases  are  based  on  applicable  laws  and regulation,  juridical and  sociologicalfacts.  From  this  study  it  was found that the handling of narcotics was inefficient, one of which was  caused  by  the  judge’s  decisions  which  were  often  different and  tended  to  be  lighter  than  the  prosecutor’s  demands,  the judges  in  passing  their  decisions  more  often  imposed  prison sentences or confinement, of criminal rehabilitation. This research is method used in this study is normative juridical research with a legal approach and a case approach.

## Abstrak
Urgensi  yang  dibuat  pada  penulisan  ini  ialah  agar  memperoleh bagaimana  upaya  seorang  hakim  dalam  pertimbangannya  demi menjatuhkan  putusan  yang  tepat  terhadap  kasus  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika.  Adapun  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  ada  dua  bagian.  Pertama,  bagaimana  penjatuhan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika. Kedua, apa landasan pertimbangan yang dipakai oleh hakim dalam memutus hukuman bagi  seseorang  yang  melakukan  penyalahgunaan  narkotika.  Dari penelitian diperoleh hasil jika dalam proses menjatuhkan pidana hakim  mendasarkan  kepada  kemampuan  bertanggung  jawab pelaku, pemidanaan, dan penegakan hukum serta pertimbangan lainnya  yang  sesuai  dijatuhkan  terhadap  pelaku.  Hakim  dalam pertimbangannya  terhadap  kasus  tindak  pidan  narkotika mendasarkan pada peraturan perundang-undang yang berkaitan, fakta  yuridis  dan  sosiologis.  Dari  penelitian  ini  didapatkan  fakta bahwa  penanganan  narkotika  belum  efisien,  salah  satunya disebabkan  oleh  putusan  hakim  yang  seringkali  berbeda  dan cenderung  lebih  ringan  dari  tuntutan  jaksa,  hakim  dalam penjatuhan  putusannya  lebih  sering  menjatuhkan  putusan penjara  atau  kurungan  bukan  pidana  rehabilitasi.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

## A. PENDAHULUAN
Di  Indonesia,  tindak  kejahatan  narkotika  terus  mengalami  peningkatan, terutama  dalam  kasus  penyalahgunaan  yang  semakin  mengkhawatirkan.  Hal  ini disebabkan  oleh  kemajuan  pesat  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi yang  berdampak  pada  globalisasi,  peredaran  dan  transfer  nilai  materialistik  yang mempengaruhi persepsi mengenai peredaran gelap narkotika. Ketergantungan pada narkotika menjadi faktor utama dalam meningkatnya tindak kejahatan narkotika. 1
Berdasarkan  pendapat  Wirjono  Projodikoro  yang  menyebutkan  bahwa tindakan  yang  penjahatnya  dapat  dijatuhi  pidana  disebut  sebagai  tindak  pidana. Starfbaar Feit merupakan seseorang atau yang dalam hukum pidana dapat disebut sebagai pelaku yang secara sengaja melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan  hukum  dan  tindakan  tersebut  dapat  dipertanggungjawabkan  serta dinyatakan dapat dihukum, karena tindakan atau perbuatan tersebut berhubungan dengan kesalahan atau kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku. 2
Walaupun harga narkotika sangat mahal dan berpengaruh terhadap mental dan emosional  para  penggunanya,  tetapi  pengguna  dan  pengedar  tampaknya  tidak kapok  bermain  dengan  obat-obatan  terlarang  tersebut.  Penyalahgunaan  narkotika yang  semakin  meningkat  telah  mempengaruhi  seluruh  masyarakat,  baik  miskin, kaya,  tua,  muda,  bahkan  anak-anak  dan  yang  paling  rentan  adalah  kelompok generasi  muda  yang  menjadi  sasaran  utama.  Karenanya  pencegahan  dan pemberantasan narkotika wajib diprioritaskan, pemerintah dan seluruh masyarakat diharapkan bersinergi untuk memberantasan obat-obatan terlarang tersebut. 3
Banyaknya  kasus  kejahatan  ini  hingga  telah  menjadi  kejahatan  transnasional dengan teknologi yang canggih serta melalui modus operandi, sangatlah diperlukan aparat  penegak  hukum  untuk  mengatasi  dan  menanggulangi  kejahatan  ini.  Secara khusus  demi  generasi  penerus  bangsa  dan  sumber  daya  manusia  di  negara Indonesia dalam aspek moralitas dan kualitasnya bisa meningkat. 4 Penanggulangan
1 Anshari.  Faktor-Faktor  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Res Judicata . Vol.1.  No. 1. 2018: 1, https://doi.org/10.29406/rj.v1i1.1035, hal. 2.
2 Wirdjono  Prodjodikoro. Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia .  Jakarta:  Eresco.  2004.  hal. 50.
3 Aswin Pramudita and Procedure Code. Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana  Penjara  Terhadap  Penyalahgunaan  Narkotika  Tanpa  Menerapkan  Rehabilitasi Medis  (Studi  Putusan  Nomor:  100/Pid.Sus/2015/Pn.Skt). Jurnal  Verstek .  Vol.  5.  No.  2. 2015: 163-75, hal. 165.
4 Muhammad  Arif  et  al.  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika
yang  merupakan  usaha  atau  perbuatan  dalam  pencegahan  kejahatan,  yang  bisa dikerjakan melalui tiga cara, yakni pre emtif, preventif dan represif . Pre emtif adalah instansi  penegak  hukum  sangat  dibutuhkan  untuk  menata  kehidupan  masyarakat yang berhubungan pada masalah ketertiban serta keamanan masyarakat. Preventif yaitu  mengupayakan  masyarakat  agar  tidak  menjadi  korban,  menghidarkan masyarakat dari kerugian serta penderitaan lainnya. Represif yaitu menanggulangi secara substantif atau melalui peraturan perundang-undangan. 5
Ketentuan  pada  Undang-Undang  yang  mengatur masalah  narkotika  dirancang dan  diberlakukan,  tetapi  kejahatan  ini  belum  dapat  juga  ditanggulangi.  Lembaga penegak  hukum  sudah  melakukan  berbagai  upaya  dalam  penanganan  kejahatan, diantara  polisi,  jaksa  dan  hakim. 6 Pertanggungjawaban  pidana  pelaku,  diantaranya pengedar, pembeli, pemakai dan penjual jika tertangkap dalam kejahatan ini, tidak langsung  menjadikan  pelaku  jera,  bahkan  pelaku  cenderung  acuh  tak  acuh  dan malah memperluas daerah operasinya.
Pada  dasarnya  tujuan  pemidanaan  berfungsi  sebagai  penegak  hukum  dengan menggunakan  pengaturan  perundang-undangan  dalam  sistem  hukum,  yaitu  untuk mengkriminalisasikan penyalahgunaan dan perdagangan narkotika yang digunakan atau dilandaskan kepada Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. 7 Dalam KUHP yang dalam Buku II mengatur tentang kejahatan dan dalam Buku III mengatur tentang pelanggaran. Sementara dalam undang-undang narkotika no. 35 tahun  2009  tidak menyebutkan  langsung  mana  kejahatan  dan  pelanggaran,  hanya disebutkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan, yaitu pidana  pidana  penjara  dan  kurungan.  Pada  UU  Narkotika  terkait  kejahatan  tidak dimuat  unsur  dengan  maksud  atau  dengan  sengaja,  seperti  halnya  dalam  KUHP yang  mencantumkan  kedua  unsur  tersebut,  sehingga  hal  ini  sering  dipergunakan untuk  merekayasa  kasus.  Pada  umumnya,  frase  kejahatan  atau  tindakan  adalah rangkaian kata atau kalimat yang mempunyai arti tersendiri dan tergabung menjadi satu kesatuan. 8
Ketidaksesuaian antara putusan hakim dan tuntutan jaksa, kerap disebut-sebut sebagai penyebab buruknya penanganan terhadap penyalahguna narkotika. Karena
Golongan  I  Bukan  Tanaman  (Studi  Putusan  Nomor  :  705/Pid.Sus/2020/PN  Tjk). Jurnal Widya Yuridika. Vol. 4. No. 1. 2021: 230-219. hal. 220.
5 Barda  Nawawi  Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana-Perkembamgan Penyusunan Konsep KUHP Baru . Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2008. hal. 39-40.
6 Farid  Iskandar.  Pelaksanaan  Pertanggungjawaban  Pidana  Pengedar  TerhadapKorban Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan . Vol. 2. No. 2. 2021: 116- 96. hal. 97.
7 Ibid. , hal. 99.
menimbulkan  adanya  pihak-pihak  yang  tidak  terima  dengan  putusan  hakim. Sementara  putusan  hakim  merupakan  upaya  akhir  bagi  pencari  kebenaran  dan sebagai  dasar  akhir  bagi  perlindungan  hukum  yang  substansif.  Faktor  penting dalam  pencarian  dan  penemuan  kebenaran  materil  di  pengadilan  adalah  unsur tindakan  melawan  hukum  positif  dan  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  atau akibat yang tidak diinginkan untuk terjadi. 9
Karena surat dakwaan merupakan dasar dan landasan dalam pemeriksaanyang dilakukan  di  pengadilan,  maka  dalam  mengadili  kasus  narkotika,  hakim  tidak diizinkan  menyeleweng  dari  surat  dakwaan.  Namun  perlu  diperhatikan  bahwa  isi surat  dakwaan  harus  dapat  menjelaskan  kepada  terdakwa  dan  hakim  terkait perbuatan yang mana yang dituduhkan terhadap terdakwa. 10
Salah  satu  kasus  putusan  hakim  yang  berbeda  dengan  tuntutan  jaksa  adalah putusan  Nomor  189/Pid.Sus/2022/PN  Jambi  pada  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika.  Pada  kamis  20  januari  2022  pukul  23.00  wib,  terdakwa  Ari  Sunardi menelepon  dan  memerintahkan  saksi  Yoga  dan  saksi  Agustars  untuk  mengambil narkotika  jenis  sabu  di  mendalo.  Pukul  18.30  wib  saksi  Yoga  dan  saksi  Agustars dengan  menggunakan  sepeda  motor  biru  dongker  merk  honda  scopy  milik terdakwa dengan plat BH 1305 MD, terdakwa memerintahkan saksi Yoga dan saksi Agustar mengambil sabu di Citra Raya City Mendalo. Saksi Yoga dan saksi Agustars pada saat mengambil narkotika diarahkan oleh privat number. Narkotika jenis sabu ditemukan  di  dalam  bekas  kotak  rokok  Lukman  warna  merah  yang  posisinya  di koridor masuk  ke  dalam di  seberang  Citra  Raya  City  yang  tidak  jauh  dari  koridor sebelah kanan di ujung tembok beton. Pada pukul 19.30 wib, saksi Yoga dan saksi Agustars  tiba  di  rumah  terdakwa,  kemudian  terdakwa  menerima  dan  membuka kotak  rokok  tersebut  dan  ditemukan  1  paket  sabu  seberat  7  jie/gram,  setelah  itu terdakwa  memberikan  sabu  dalam  jumlah  kecil  kepada  saksi  Yoga  dan  saksi Agustars  untuk  digunakan  dan  sisa  sabu  di  simpan  di  dalam  kotak  kacamata  di selipan  sofa.  Terdakwa  membayar  gaji  kedua  saksi  sebesar  Rp  50.000,-  yang ditransfer  oleh  terdakwa  ketika  pulang  main  badminton.  Tidak  berapa  lama kemudian,  terdakwa  di  telepon  oleh  saksi  Agustars  yang  ingin  membeli  narkotika sebanyak  tiga  ratus  ribu.  Terdakwa  ditangkap  pada  selasa  25  januari  pukul  20.00 wib oleh Anggota Tim Opsnal Subdit 3 Polda Jambi, ketika dilakukan penggeledahan
9 Tofri Dendy et al. Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam  Konsep  Pemidanaan  Di  Indonesia  (Studi  Kasus  Putusan  Di  Pengadilan  Negeri Purwokerto). Jurnal Prointegrita . Vol. 4. No. 1. 2020: 201–18, hal. 203.
10 Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana . Jakarta: Ghana Indonesia. 1985. hal. 167.
dan  ditemukan  barang  bukti  berupa  1  hp  oppo  A5s  dan  1  motor  honda  scopy. Terdakwa divonis hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp 2.000.000.000.00, lebih ringan  dari  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  menuntut  9  tahun  penjara  dan denda  Rp  2.650.000.000.00.  Terdakwa  dalam  hal  ini  didakwa  dan  dituntut  sesuai undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu pasal 114 ayat 2 Jo pasal 132 ayat 1.
Trend putusan terhadap kasus narkotika pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Jambi,  yakni  putusan  hakim  condong  lebih  ringan  dari  tuntutan  jaksa  penuntut umum  yakni  sebanyak  129  putusan.  Sementara  putusan  hakim  yang  melebihi tuntutan jaksa sebanyak 34 kasus. Serta putusan yang sama dengan tuntutan jaksa sebanyak 78 putusan.
Jika  terdakwa  harus  dipidana  menurut  undang-undang,  maka  harus  di  muat pula  pertimbangan-pertimbangan  terhadap  diri  terdakwa,  salah  satunya  apakah terdakwa mampu bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian setelah semua unsur tindak pidana terpenuhi atau terbuktinya tindak pidana. Sesuai pendapat Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah kritikan objektif yang diteruskan  yang  ada  dalam  perbuatan  pidana  dan  memenuhi  syarat  untuk  dapat dipidana  secara  subjektif  oleh  karena  perbuatan  tersebut.  Celaan  objektif  adalah seseorang  yang  melakukan  ketidaksesuaian  perbuatan  hukum  dan  bertentangan dengan  hukum.  Sementara  celaan  subjektif  adalah  diarahkan  kepada  pelaku  yang melakukan  pelanggaran  tersebut.  Dalam  kaitan  actus  reus  pertanggungjawaban pidana sangat penting sebagai yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya di persidangan. 11
Sistem  peradilan  pidana  di  indonesia  yang  berdasarkan  asas  legalitas, menetapkan  bahwa  seseorang  dapat  dinyatakan  bersalah  melakukan  tindak kejahatan, harus diawali adanya aturan hukum yang dilanggar. Sesuai teori hukum ataupun  prinsip-prinsip  hukum,  penting  untuk  menganalisis  secara  kritis  sifat melawan  hukum  dan  delik  terkait,  sebab  hal  ini  berkaitan  dengan  bukti  yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan dan pertimbangan hakim dalam putusannya. 12
Upaya  pemberantasan  terhadap  tindak  pidan  narkotika  dapat  dilihat  dari bagaimana  penegakan  hukum  yang  dilakukan.  Penegakan  hukum  yang  dimulai dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri
11 Roeslan  Saleh. Pikiran-Pikiran  Tentang  Pertanggung  Jawaban  Pidana .  Jakarta:  Ghalia Indonesia. Cetakan Pertama. hal. 33.
12 Agus Rudiyanto. Tindak  Pidana  Dan  Pertanggungjawaban  Pidana:  Tinjauan  Kritis  Melalui Konsisten Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya . Jakarta: Kencana. 2016. hal. 23.
dengan  pemasyarakatan  terpidana.  Penegakan  hukum  pidana  diupayakan  oleh aparat  penegak  hukum,  sebagaimana  penegakan  ini  merupakan  sistem  yang menyelaraskan  antara  nilai-nilai  dengan  aturan-aturan  serta  perilaku  nyata manusia, dimana aturan-aturan tersebut sebagai tolak ukur terhadap perilaku atau tindakan yang dianggap tepat dan pantas. 13
Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  narkotika  adalah  undang-undang nomor 35  tahun  2009  tentang  narkotika,  dalam undang-undang  ini  ruang  lingkup tentang  narkorika  lebih  luas  baik  dari  cakupannya,  segi  norma  dan  sanksi  pidana yang makin diperberat. Penggolongan narkotika sebagai materi baru dalam undang- undang  nomor  35  tahun  2009  tentang  narkotika,  yang  membagi  menjadi  tiga golongan.  Penggolongan  tersebut  dalam  undang-undang  nomor  35  tahun  2009 tentang narkotika termuat dalam pasal 6 ayat 1 penjelasan umum, yaitu:
a. Narkotika  Golongan  I,  yaitu.  obat-obatan  yang  hanya  dapat  digunakan  untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta memiliki tingkat kecanduan yang sangat tinggi.
b. Narkotika  Golongan  II  adalah  zat  narkotika  yang  efektif  secara  terapi  yang digunakan  sebagai  upaya  terakhir  dalam  terapi  atau  untuk  tujuan  pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi kecanduan yang tinggi.
c. Narkotika golongan III adalah zat narkotika yang mempunyai khasiat terapeutik dan  banyak  digunakan  dalam  terapi  karena  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan mempunyai potensi adiksi ringan.
Hakim memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan dua hukuman bersamaan untuk kejahatan  narkoba  dan  kejahatan  khusus,  yang  biasanya  berupa  hukuman  fisik (hukuman  mati,  hukuman  seumur  hidup  atau  penjara)  dan  denda.  Hal  ini  untuk tujuan  pemidanaan  yaitu  untuk  menghukum  yang  bersalah,  agar  kejahatan  sosial dapat dicegah, karena kejahatan ini sangat berbahaya bagi kepentingan rakyat dan negara. 14

## B. METODE PENELITIAN
Untuk  memudahkan  dalam  menjawab  dan  menulis  artikel,  metodologi penelitian  hukum  normatif  digunakan  dalam  karya  ini,  dengan  mengambil pendekatan berbasis kasus dan pendekatan beracara di pengadilan sebagai inti
13 Harun  M.  Husen. Kejahatan  Dan  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia .  Jakarta:  Rineka  Cipta. 1990, hal. 58.
14 Gatot Supramono. Hukum Narkoba Indonesia . Jakarta: Djambatan. 2004, hal. 93.
masalahnya. Proses pengumpulan data dilakukan melalui analisis putusan, literatur review yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, artikel dll.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Penjatuhan putusan
Berdasarkan  pandangan  Reni  Jayanti  tentang  pemidanaan  yang menyatakan  jika  syarat  pemidanaan  ada  dua,  yaitu  tindak  kejahatan  dan pertanggungjawaban  pidana.  Kejahatan  adalah  tindakan  ilegal  yang  terkait dengan kejahatan yang tidak melibatkan keadilan. Tanggung jawab pidana, yaitu pelaku  dengan  kemampuan  untuk  bertanggung  jawab,  kesalahan  dan  tidak mengandung  alasan.  Hukuman  atau  pidana  yang  dijatuhkan  aparat  penegak hukum yaitu hakim bersifat objektif dan subjektif. Objektivitas didasarkan pada penelitian  selama  pemeriksaan  di  persidangan,  dan  subjektivitas  merupakan kedudukan yang dimiliki hakim untuk memutus penjatuhan pemidanaan, serta harus mencakup unsur objektif. 15
Dalam  menjatuhkan  pidana  digunakan  teori  pemidanaan,  berikut  ini teori-teori pemidanaan :
a. Teori  Absolut,  yaitu  teori  pembalasan  terhadap  kejahatan  yang  telah dilakukan,  yang  terkandung  dalam  perbuatan,  oleh  karena  kejahatan  menjadi penyebab  menderitanya  orang  lain,  sebagai  imbalannya  si  pelaku  diberi penderitaan. Putusan-putusan yang mengikuti teori ini, sebagaian besar pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan secara umum teori pemidanaan ini dapat ditemukan dalam pertimbangan hakim pada putusannya.
b. Teori relatif, adalah teori penangkalan terhadap publik dan individu, dimana hukum pidana berfungsi sebagai ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan dan  dilaksanakan  sebagai  pencegahan  agar  pelaku  tidak  kembali  melakukan kejahatan, sebab hal ini adalah sebagai cita-cita dalam mewujudkan ketertiban masyarakat.
c. Teori  Gabungan,  yakni  gabungan  antara  pembalasan  dan  penangkalan,
sehingga  pemidanaan  adalah  tentang  memelihara  ketertiban  umum  di  dalam masyarakat serta memperbaiki pribadi pelaku. Sistem dalam teori ini seimbang, yaitu  antara  pembalasan  dan  pencegahan  yang  harus  mengandung  nilai kemanfaatan dan pembinaan dalam sistem pemidanaannya.
15 Farid  Iskandar.  Pelaksanaan  Pertanggungjawaban  Pidana  Pengedar  TerhadapKorban Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan . Vol. 2. No. 2. 2021: 116- 96. hal. 103.
d. Teori  Rehabilitasi,  dalam  teori  ini  penjahat  dipandang  sebagai  orang  sakit yang  membutuhkan  pengobatan.  Pengobatan  yang  dapat  dilakukan  melalui program pembinaan atau pelatihan dan perlakuan yang tepat, sehingga penjahat dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.
Pentingnya  putusan  hakim  oleh  karena  merupakan  sebuah  nilai  yang terkandung  di  dalamnya  bisa  dihubungkan  atau  dikaitkan  dengan  HAM  dan berdasarkan hakikatnya cuma keputusan jika sudah dikeluarkan oleh hakimlah yang  berkekuatan  hukum  tetap  yang  dapat  diterima.  Suatu  putusan  hakim berkekuatan hukum tetap apabila telah dimuat dalam bentuk tulisan dan sudah mengandung isi pasal 197 ayat (1) KUHAP, antara lain: poin f, yakni pengaturan dalam  Undang-Undang  yang  menjadi  acuan  dalam  dasar  pemidanaan  atau peraturan  dan  tindakan  sesuai  perintah  hukum  sebagai  dasar  hukum  dari putusan yang juga menyertakan hal-hal yang dianggap dapat sebagai pemberat atau  peringan  hukuman  bagi  pelaku  serta  dalam  poin  h,  yaitu  penjelasan tindakan pelaku yang memuat rumusan dan elemen pidana yang menyertakan kelayakan  dan  hukuman  atau  tindakan  yang  telah  ditentukan.  Pada  dasarnya hakim  dalam  pertimbangannya  bebas  menjatuhkan  putusan  terhadap  kasus yang  diserahkan  untuk  diputusnya,  mendefinisikan  sesuatu,  sebagai  contoh kaitan  peraturan,  jumlah  pidana  dan  status  para  pelaku  setelah  tindakannya. Untuk  menyelesaikan  perselisihan  atau  konflik  dan  tidak  memihak  serta berdasarkan  hukum  yang  berlaku,  seorang  hakim  ketika  dalam  pengambilan keputusannya  harus  selalu  independen  dan  tindak  terpengaruh  oleh  pihak manapun. 16
Seorang hakim yang independen selalu memastikan bahwa pengobatan dilakukan  sesuai  dengan  hak  asasi  manusia  dan  terkhusus  bagi  terdakwa. Keputusan  yang  telah  dijatuhkan  oleh  hakim  mengikat  semua  pihak  yang terkait,  sekalipun  putusan  tersebut  secara  substantif  salah,  hingga  putusan tersebut  belum  dibatalkan  oleh  pengadilan,  maka  putusan  tersebut  harus dianggap  benar  dan  tepat.  Oleh  demikian,  maka  kewajiban  hakim  adalah menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. 17
Pertimbangan  hakim  ini  sebagai  sarana  mewujudkan  keseimbangan antara pelaku, korban dan masyarakat serta pengadilan. pasal 50 ayat 1 undang- undang  nomor  48  tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman,  mengatur  bila
16 Sri  Dewi  dan  Yulia  Monita.  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Putusan  Perkara  Tindak  Pidana Narkotika, PAMPAS: Journal Of Criminal Law. Vol. 1. No. 1. 2020: 137-125. hal. 131-132.
17 Ibid ., hal. 132.
putusan selain harus memuat alasan-alasan dan sebab-sebab, putusan itu  juga harus  memuat  bagian-bagian  tertentu  dari  peraturan  perundang-undangan yang bersangkutan atau dasar tidak tertulis dari putusan itu. Dalam penjatuhan putusan hakim diharuskan melakukan pertimbangan baik pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.
Berikut  dasar  penilaian  hakim  dalam  mengambil  keputusan  tentang pelaku narkotika :
1. Pertimbangan Yuridis
Yaitu  suatu  penilaian  yang  dimuat  dalam  putusan  diartikan  sebagai kedudukan hakim, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, seperti bagian-bagian dari dakwaan, tuntutan jaksa dan uraian tentang ciri-ciri kejahatan.  perbuatan  yang  dilanggar.  Pasal  184  kuhap  menetapkan  jika  alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan di pengadilan, yaitu:
a. Keterangan saksi
Salah satu alat bukti pada kasus pidana baik itu pengakuan saksi terkait kejadian atau kajadian pidana, yang di dengar, dilihat atau dialami sendiri, yang harus dapat menuturkan atau menyebutkan alasan dari apa yang diketahuinya tersebut.
b. Keterangan ahli
Saksi  ahli  dapat  menjadi  seorang  ahli  yang  ditanya  argumennya menganai suatu  hal,  yang  mana  saksi  ini  hanya mengemukakan  argumen  atau pandangannya terkait suatu permasalahan yang dipertanyakan kepadanya dan tidak  melalui  pmeriksaan.  Selain  itu  saksi  ahli  bisa  merupakan  seorang  yang ditanya  pengetahuannya  atau  berdasarkan  kemampuannya  mengenai  suatu perkara.
c. Keterangan terdakwa
Keterangan terdakwa sesuai pasal 189 merupakan ungkapan terdakwa di persidangan terkait tindakan yang diperbuatnya atau yang diketahui olehnya atau  yang  dialaminya.  Sementara  pengakuan  terdakwa  di  luar  persidangan dijadikan sebagai hal yang membantu dalam menemukan bukti di persidangan, dengan  catatan  harus  ada  suatu  alat  bukti  yang  sah  terkait  yang  didakwakan kepadanya, hal ini adalah sebagai pendukung.
d. Surat
Dapat  berupa  berita  maupun  surat  lain  yang  resmi  dan  dibuat  pleh pejabat  yang  bersangkutan  yang  memiliki  kewenangan  terhadap  hal  tesebut, yang berisi keterangan kejadian maupun situasi yang didengar, dilihat maupun
dirasakan sendiri, dengan memuat alasan yang tegas dan jelas atau benar terkait keterangannya tersebut. Dibuat oleh pejabat sebagai bagian dari pimpinan dan mengenai  hal-hal  yang  menjadi  tanggung  jawabnya,  yang  dipergunakan  untuk membuktikan  suatu  keadaan,  keadaan  atau  hal  dan  yang  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Dapat  juga  berupa  dokumen  lain  yang  hanya dapat digunakan jika mempunyai hubungan dengan  alat bukti lain
e. Petunjuk.
Hal-hal yang disimpulkan dari alat bukti selain dari alat bukti langsung, dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. dan alat- alat pembuktian yang lain,
2. Pertimbangan Sosiologis
Pertimbangan  ini  memuat  pertimbangan  tentang  sesuatu  yang  dapat memberatkan dan sesuatu yang dapat meringankan. Sesuatu yang meringankan dapat  berupa  percobaan,  pembantuan  dan  belum  cukup  umur,  sementara sitausi yang memberatkan dapat berupa :
a. Akibat perbuatan terdakwa
Dampak  yang  timbul  setelah  terdakwa  melakukan  perbuatannya misalnya  pada  kasus  tindak  pidana  narkotika,  bahwa  selain  menimbulkan kerugian,  narkotika  juga  memberi  dampak  yang  buruk  kepada  diri  terdakwa dan masyarakat luas, sebab terancamnya ketertiban.
b. Kondisi diri terdakwa
Bagaimana  keadaan  fisik  dan  psikis  terdakwa  sebelum  melakukan kejahatan, termasuk status sosial terdakwa. Kondisi fisik ialah umur dan tingkat kedewasaan  terdakwa.  Status  sosial  merupakan  predikat  yang  dimiliki  di masyarakat.  apakah  pelakunya  aparat  atau  tokoh  masyarakat  atau  apakah pelakunya gelandangan dan lain-lain.Sedangkan keadaan psikis adalah perasaan terdakwa,  contohnya  apakah  terdakwa  dalam melakukan  perbuatannya  dalam keadaan terpaksa, pikirannya kacau, terancam atau dalam keadaan marah atau mungkin karena dendam.
c. Latar belakang perbuatan terdakwa
Sesuatu  hal  yang  menjadi  penyebab  timbulnya  motivasi  dalam  diri terdakwa melakukan kejahatan. Contohnya karena keadaan ekonomi terdakwa yang dalam keadaan buruk atau kesengsaraan yang dialami terdakwa, sehingga menjadi  pendorong  dalam  diri  terdakwa  untuk  melakukan  kejahatan  serta bagaimana  kondisi  kehidupan  sosial  terdakwa,  misalnya  hubungan  sosial
terdakwa  dengan  keluarga  dan  dengan  orang  lain  dapat  menjadi  pemicu terdakwa melakukan kejahatan.
2. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Perkara No. 189/Pid.Sus/2022/Pn
Jmb
Pelaku didakwa sesuai dakwaan alternatif, oleh  karenanya hanya satu dakwaan yang dapat diterima, maka hakim dapat memilih mana dakwaan yang paling  relevan.  Dakwaan  yang  paling  relevan  menurut  hakim  adalah  undang- undang tentang narkotika no.35 tahun 2009 tepatnya pasal 114 ayat 2 Jo pasal 132 ayat 1.
Berikut  ini  penjelasan  terhadap  unsur-unsur  pasal  114  ayat  2  Jo  132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
a. Setiap orang merupakan semua pihak yang melakukan kejahatan.
b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  menyerahkan  atau  menerima narkotika golongan I  dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, adalah  perbuatan  yang  dilakukan  tanpa  adanya  izin  yang  melanggar  hukum, yang  diperoleh  dengan  mempromosikan,  memberikan  atau  mengganti  untuk tujuan mendapatkan keuntungan,
c. Melakukan  percobaan  atau  pemufakatan  jahat,  yaitu  kerjasama  antara  dua pihak  atau  lebih  dengan  terlebih  dahulu  telah  menyusun  perencanaan  dalam melakukan kejahatan narkotika atau kejahatan lain.
Jaksa  menuntut  terdakwa  dengan  pidana  penjara  9  tahun  dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda Rp 2. 650.000.000. subsider 6 bulan penjara. Dengan bukti berupa : 1 alat hisap sabu, 1 hp android hitam realmi, 1 kotak pensil putih pink, 1 kotak plastik hitam, 1 paket plastik klip bening sedang yang  berisi  sabu  seberat  7  jie/gram,  1  paket  plastik  klip  bening  sedang  berisi abu, 8 paket plastik klip bening kecil berisi sabu, sehingga jumlah total 10 paket narkotika jenis shabu adalah 12, 596 gram yang merupakan milik terdakwa, 1 unit hp oppo A5s beserta simcard 0852 3787 7396, 1 hp hitam merk MI 9, 1 hp android hitam merk oppo dan 1 motor honda scopy biru dongker dengan plat nopol terpasang BH 1305 MD.
Dalam  putusannya  hakim  menyatakan  bahwa  terdakwa  Ari  Sunardi terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan pemufakatan jahat tanpa hak  dan  telah  melawan  hukum  menjual  narkotika  golongan  I  bukan  tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 9 tahun
penjara  dan  denda  Rp.  2.000.000.000,00  dengan  ketentuan  apabila  denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.
Berdasarkan keterangan para saksi di pengadilan, yakni saksi Efri S.H, saksi  Ririandri  Pardede,  SE,  saksi  Yoga  dan  saksi  Agustars  benar  jika  pelaku terbukti  melakukan  penyalahgunaan  narkotika  yaitu  melakukan  penjualan narkotika dengan pemufakatan jahat. Terdakwa menerima seluruh keterangan saksi-saksi  dan  membenarkannya.  Selain  keterangan  para  saksi,  dimuat  juga pengakuan  pelaku,  pada  intinya  mengakui  tindakannya  dan  membenarkan, selain  itu  ada  juga  alat  bukti,  surat  penimbangan  barang  bukti  oleh  Dinas Perdagangan  dan  Perindustrian  UPTD  Metrologi  Legal  Kota  Jambi  serta  surat Hasil  Pengujian  BPOM  di  Jambi.  Dengan  seluruh  alat  bukti  tersebut  hakim mempertimbangkan hukuman yang dirasa untuk dikenakan kepada si pelaku.
Adapun  pertimbangan  sosiologis  yang  termuat  dalam  perkara  no.
189/Pid.Sus/2022/pn  jmb,  antara  lain  :  pada  keadaan  yang  dapat  menjadi pemberat  hukuman  ialah  tindakan  terdakwa  menimbulkan  keresahan  bagi masyarakat,  tidak  mendukung  program  pemerintah  dalam  memberantas kejahatan  narkotika,  sedangkan  untuk  keadaan  yang  bisa  menjadi  peringan adalah  pelaku  yang  berperilaku  sopan,  mengakui  tindakannya  dan  terbuka selama persidangan serta pelaku menyesali tindakannya.
3. Analisis putusan
Sesuai fakta-fakta yang telah terungkap pada putusan, berikut analisis penulis:
a. Pertimbangan Yuridis
Dakwaan  Jaksa  bersifat  alternatif,  sehingga  hakim  memilih  mana dakwaan  yang  paling  tepat,  dan  dakwaan  yang  paling  tepat  adalah  dakwaan alternatif  kesatu,  dimana  terdakwa  telah melanggar  pasal  114 ayat  2  Jo  pasal 132  ayat  1  undang-undang  nomor  35  tahun  2009  tentang  narkotika,  karena berdasarkan fakta dipersidangan terbukti jika tindakan terdakwa sudah sesuai dengan elemen dan ketentuan pasal yang didakwa.
Pada putusan ini dasar yang dipertimbangan oleh hakim adalah perihal kemampuan  bertanggungjawab  terdakwa  terhadap  perbuatan  yang dilakukannya. Dengan menimbang bahwa terdakwa sadar dengan dampak yang akan  timbul  ketika  terdakwa  melakukan  perbuatannya.  Hakim  juga  tidak melihat  adanya  alasan  pembenar  maupun  alasan  pemaaf  yang  dapat menghapuskan sifat melawan hukum atau perbuatan terdakwa maka terdakwa dapat  dijatuhi  pidana.  Selain  itu  hakim  juga  mendasarkan  pertimbangannya
terhadap pengakuan saksi dan terdakwa, bukti, surat penimbangan bukti serta surat pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi.
Sesuai  keterangan  para saksi  dan  alat  bukti  yang  ditampilkan,  dimana terdakwa  tidak  membantah  dan  membenarkan  maka  terdakwa  dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I dalam  Bentuk  Bukan  Tanaman  yang  Beratnya  Melebihi  5  gram.  Dengan demikian terdakwa Ari Sunardi Bin Syahrudin tetap ditahan sesuai vonis yang dijatuhkan.  Terdakwa  tidak  dikenakan  hukuman  rehabilitasi  karena  dengan seluruh  fakta  yang  terungkap  dengan  jelas  terdakwa  melakukan  perbuatan tanpa  hak  dan  melanggar  hukum  atau  melawan  hukum  menjual  narkotika dengan pemufakatan jahat.
Putusan  dibawah  tuntutan  jaksa  menjadi  keputusan  hakim,  tuntutan jaksa 9 tahun dan denda Rp. 2.650.000.000.00 jika tidak dibayar harus diganti dengan kurugan 6 bulan terlalu berat. Sehingga hakim menjatuhkan putusan 9 tahun  penjara  dan  denda  Rp.  2.000.000.000.00  dengan  ketentuan  apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidan penjara selama 6 bulan.
Sesuai penjelasan di atas terlihat bahwa dalam pertimbangannya hakim juga  menggunakan  teori  pemidanaan  gabungan,  yakni  gabungan  antara pembalasan  dan  pencegahan.  Teori  absolut  merupakan  hukum  yang  serupa dengan  delik  pelaku  sebagai  balas  dendam  atau  pembalasan  terhadap kejahatan yang dilakukan terdakwa, maka hakim menjatuhkan pidana penjara, sementara  pada  teori  relatif  sebagai  upaya  pencegahan  bagi  terdakwa  agar tidak  mengulangi  perbuatannya  dan  pencegahan  bagi  masyarakat  agat  tidak melakukan perbuatan serupa, hakim menjatuhkan pidana denda.
Penjatuhan  pidana  dalam  kasus  no.  189/pid.sus/pn  jmb,  yang  dimana hakim  menetapkan  putusan  untuk  terdakwa  lebih  ringan  dari  tuntutan  jaksa dengan  mempertimbangkan  keadaan  yang  meringankan,  yaitu  perbuatan  si pelaku  yang  menyesali  tindakannya.  Terhadap  pidana  penjara  9  tahun  dan denda  Rp.  2.000.000.000.00  menurut  penulis  belum  mencerminkan  sisi keadilan, seharusnya putusan yang dijatuhkan lebih berat dari tuntutan jaksa, karena  belum  sesuai  pula  dengan  kesalahan  terdakwa.  Jumlah  barang  bukti 12,596 menurut penulis cukup banyak, dimana apabila barang bukti ini sempat terjual  dan  digunakan  oleh  masyarakat,  akan  menimbulkan  dampak  yang sangat besar serta dengan mengigat salah satu tujuan pemidanaan yakni untuk memberikan  efek  jera  bagi  terdakwa,  maka  hukuman  yang  lebih  berat seharusnya patut dijatuhkan.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat ditarik kesimpulan:
Upaya  aparat  hukum  hingga  saat  ini  ternyata  belum  mampu  untuk memberantas  kejahatan  narkotika.  Salah  penyebabnya  ialah  putusan  yang dijatuhkan hakim seringkali berbeda dengan tuntutan jaksa, misalnya putusan yang  dijatuhkan  lebih  ringan  padahal  jumlah  barang  bukti  sangat  banyak. Selain  itu  dalam  penjatuhan  putusan  hakim  cenderung  hanya  menjatuhkan putusan  penjara  dan  denda,  tidak  dengan  putusan  rehabilitasi,  seperti  dalam perkara no. 189/Pid.Sus/2022/Pengadilan Negeri Jambi.
Adapun  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pada  kasus putusan nomor 189/Pid.Sus/2022/Pn Jmb adalah dengan mempertimbangkan kemampuan  bertanggungjawab  dari  si  terdakwa  terhadap  perbuatan  yang dilakukannnya.  Dilakukan  juga  pertimbangan  terhadap  kebenaran  atau pertimbangan yuridis dam sosiologis. Pertimbangan yuridisnya adalah undang- undang  yang  diterapkan,  keterangan  saksi  dan  terdakwa,  barang  bukti,  surat penimbangan  barang  bukti  dan  surat  pengujian  barang  bukti  oleh  lembaga yang  berwenang.  Sedangkan  fakta  sosiologisnya  adalah  hal-hal  yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Pada putusan dalam penulisan ini hakim  menjatuhkan  putusan  lebih  ringan  dari  tuntutan  jaksa,  karena mempertimbangkan fakta sosiologis yaitu terdakwa menyesali perbuatannya.
Dalam  mempertimbangkan  putusan  yang  akan  dijatuhkan,  hakim menggunakan pula teori pemidanaan gabungan antara teori absolut dan teori relatif.  Teori  absolut  sebagai  pembalasan  atar  perbuatan  terdakwa  yaitu berupa pidana penjara dan teori relatif sebagai upaya pencegahan bagi pelaku dan  masyarakat  untuk  tidak  melakukan  perbuatan  serupa,  maka  dijatuhkan pula pidana denda.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

## Kehakiman.

## Buku
Agus  Rudiyanto, Tindak  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana  :  Tinjauan  Kritis Melalui Kosisten Antara Asas, Teori dan Penerapannya , Jakarta: Kencana, 2016.
Arief  dan  Barda  Nawawi, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  Perkembangan Penyususnan Konsep KUHP Baru , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana , Jakrta: Ghana Indonesia, 1985.
Harun M. Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia , Jakarta: Eresco, 2004.
Prodjodikoro Wirdjono , Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia , Jakarta: Djambatan,
2004.
Saleh  Roeslan, Pikiran-Pikiran  Tentang  Pertanggungjawaban  Pidana ,  Jakarta:  Ghalia
Indonesia, Cetakan Pertama.
Supramono Gatot, Hukum Narkoba Indonesia , Jarta: Djambatan, 2004.

## Jurnal/Majalah Ilmiah
Anshari,  Faktor-Faktor  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Pidana Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  di  Pengadilan  Negeri  Yogyakarta, Jurnal Res Judicita, Vol. 1, No. 1. 2018.
Dewi Sri dan Yulia Monita, Pertimbangan Hakim Dalam PutusanPerkara Tindak Pidana Narkotika, PAMPAS: Journal Of Criminal Law. Vol. 1, No. 1. 2020
Iskandar Farid, Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. Vol. 2, No. 2. 2021.
Muhammad  Arif,  dkk,  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  PelakuTindak  Pidana Tanpa  Hak  atau  Melawan  Hukum  Melakukan  Pemufakatan  Jahat  Untuk Menguasai  Narkotika  Golongan  I  Bukan  Tanaman  (Studi  Putusan  Nomor:
705/Pid.Sus/2020/PN Tjk), Jurnal Widya Yuridika. Vo. 4, No. 1. 2021.
Pramudita  Aswin,  Pertimbangan  Hukum  Hakim  Menjatuhkan  Sanksi  Pidana  Penjara

## Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Tanpa Menerapkan Rehabilitasi Medis
(Studi Putusan Nomor: 100/Pid.Sus/2015/PN Skt), Jurnal Verstek. Vol. 5, No. 2. 2015.
Sitorus Tofri Dendy, dkk, Rehabilitasi Terhadap Pengguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika  Dalam  Konsep  Pemidanaan  Di  Indonesia  (Studi  Kasus  Putusan  di Pengadilan Negeri Purwokerto), Jurnal Prointegrita. Vol. 4, No. 1. 2020.