INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7513-7529 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kesesuaian Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ajibarang Dengan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002
Hisbul Mazaqi 1 ✉ , Istianah 2
Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Purwokerto Email: rizaksebelas@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Gadai  menjadi  solusi  alternatif  masyarakat  dalam  melakukan  pinjaman  uang.  Salah  satu  lembaga keuangan yang menyediakan produk gadai adalah PT Pegadaian. Gadai emas di pegadaian Syariah menggunakan akad rahn dan akad ijarah berdasarkan fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik gadai emas di pegadaian syariah Ajibarang dan untuk mengetahui apakah praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Ajibarang sudah sesuai fatwa DSN No.  25/DSN-MUI/III/2002,  jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  atau field  research  di Pegadaian Syariah Ajibarang. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara, observasi dan data sekunder berupa kajian dari jurnal, karya ilmiah, penelitian terdahulu, dan buku. Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  praktik  gadai  emas  di  pegadaian  Syariah  Ajibarang  masih terdapat hal yang belum sesuai dengan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, yaitu besar biaya pemeliharan dan perawatan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman dan  kekurangan  hasil  penjualan  barang  jaminan  menjadi  tanggungjawab  Pegadaian  Syariah Ajibarang.
Kata Kunci : Praktik Gadai emas; Pegadaian Syariah; Fatwa DSN; Kesesuaian Syariah .

## Abstract
Pawning is an alternative solution for people to borrow money. One of the financial institutions that provides pawn products is PT Pegadaian. Pawning gold at a Sharia pawnshop uses a rahn contract and an ijarah contract based on DSN fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 concerning rahn. The aim of this research is to determine the practice of pawning gold at sharia pawnshops and to find out whether the practice of pledging gold at  Sharia Pawnshops is  in accordance with DSN fatwa No. 25/DSN- MUI/III/2002, this type of research is field research, namely the researcher conducts research directly at the Ajibarang Syariah pawngold. The data sources used are primary data in the form of interviews, observations  and  secondary  data  in  the  form  of  studies  from  journals,  scientific  works,  previous research and books. The results of this research are that the practice of pawning gold at the Ajibarang Sharia  pawnshop  still  contains  things  that  are  not  in  accordance  with  DSN  Fatwa  No.  25/DSN- MUI/III/2002 concerning Rahn, namely that the amount of maintenance and maintenance costs for marhun cannot be determined based on the loan amount and any shortfall in proceeds from the sale of collateral is the responsibility of the Ajibarang Syariah Pawnshop.
Keyword: Practice of Pawning gold; Sharia Pawnshop; DSN fatwa; Sharia Compliance

## PENDAHULUAN
Pegadaian  Syariah  merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip  Islam.  Ini  telah  mendapatkan  popularitas  dan  pertumbuhan  yang  signifikan  di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pegadaian Syariah menawarkan berbagai layanan keuangan, termasuk pinjaman berbasis agunan,  perdagangan  emas,  dan  pengelolaan aset,    yang    semuanya    dilakukan    sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Syariah.  Pendirian Pegadaian Syariah di Indonesia dapat ditelusuri kembali  ke  awal  tahun  2000 an  ketika pemerintah  menyadari  perlunya  menyediakan layanan keuangan Islam kepada masyarakat Muslim.  Sejak  saat  itu,  Pegadaian  Syariah  telah  memainkan  peran  penting  dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi  di  kalangan  umat  Islam,  serta memenuhi  meningkatnya  permintaan  akan layanan keuangan syariah(Afista et al., 2023).
Konsep  dasar  Pegadaian  Syariah  berkisar  pada  prinsip  keadilan,  transparansi,  dan penghindaran bunga (riba). Berbeda dengan pegadaian konvensional, pegadaian syariah tidak mengenakan bunga atas pinjaman, karena dianggap haram dalam Islam. Sebaliknya, Pegadaian  konensional  membebankan  biaya  layanan  berdasarkan  nilai  aset  yang dijaminkan.  Pegadaian  Syariah  berfungsi  sebagai  penggerak  perekonomian  di  Indonesia dengan menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses dan terjangkau bagi individu dan  usaha  kecil.  Hal  ini  menawarkan  sumber  pendanaan  alternatif  bagi  mereka  yang mungkin memiliki akses terbatas  terhadap  lembaga  perbankan,  sehingga  membantu menjembatani kesenjangan dalam inklusi keuangan(Afista et al., 2023).
Pegadaian  juga  telah  mengembangkan  layanan  secara  elektronik  dengan  aplikasi Pegadaian Syariah Digital yang dapat diunduh di Playstore atau Appstore. Produk produk Pegadaian  Syariah  juga  beraneka  ragam  dengan  produk  utama  Pegadaian  adalah pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak seperti emas, handphone,  laptop atau  biasa  disebut  dengan  gadai.  Sedangkan  produk  pendukung  lainnya  meliputi pembiayaan  usaha  mikro,  cicilan  dan  tabungan  emas,  cicilan  kendaraan  bermotor, pembiayaan  haji,  serta  beraneka  jasa  seperti  pengiriman  uang,  dan  multi  pembayaran online.
Gadai  emas  sebagai  produk  unggulan  Pegadaian  Syariah  merupakan  pembiayaan pinjaman terhadap nasabah dengan agunan berupa emas perhiasan, emas batangan atau lantakan  (logam  mulia)  mengikuti  prinsip rahn  serta  ijarah.  Untuk  pemeliharaan  barang jaminan pegadaian menetapkan biaya ujrah dengan logam mulia sebesar 80% dan untuk perhiasan sebesar 70% dari nilai harga standar emas(Utami et al., 2021).
Gambar 1.1 Data minat Gadai 2020
Sumber : Ali, R. U., Aziz, I. A., & Ibnu, A. R. (2023). Studi Komparasi Minat Masyarakat Menggadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dan Pegadaian Syariah. NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah,
Lembaga keuangan syariah di Indonesia yang menyediakan produk gadai emas selain Pegadaian Syariah yaitu Bank Syariah Indonesia. BSI saat ini memiliki persaingan yang ketat dengan  Pegadaian  Syariah  akan  minat  masyarakat  dalam  melakukan  gadai  emas  secara syariah.  Data menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap gadai emas di pegadaian syariah 26% lebih  tinggi  dibandingkan  BSI dengan  presentase 21%. Saat ini, gadai  emas dapat dilakukan di perusahaan pegadaian atau bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya(Ali et al., 2023).
Salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan produk gadai emas ini adalah Pegadaian Syariah Ajibarang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lia Sukmawati dengan judul “ Strategi Pemasaran Pegadaian Syariah dalam Mempertahankan Market Share (studi
21%
26% 57%

## Data Pertumbuhan Minat Gadai Emas
tahun 2020 BSI Pegadaian Syariah
Pegadaian Konvensional
Pada  Unit  Pegadaian  Syariah  Ajibarang)  dijelaskan  bahwa  Pegadaian  Syariah  Ajibarang adalah salah satu unit Pegadaian syariah (UPS) yang berdiri sejak tahun 2010 dan terletak di Jalan Raya Pancasan, Ajibarang Wetan, kecamatan Ajibarang, kabupaten Banyumas. Secara Operasional UPS Ajibarang berada dibawah Cabang Pegadaian  Syariah Pasar Wage dan merupakan Pegadaian Syariah satu satunya di wilayah Ajibarang. Wilayah pemasaran UPS Ajibarang  cukup  luas,  meliputi  wilayah  Ajibarang,  Pekuncen,  Cilongok,  Wangon,  dan Gumelar, dengan target pasar seluruh masyarakat(Baiti, 2019).
Adapun  landasan  hukum  operasional  gadai emas  di Pegadaian Syariah Ajibarang ini  mengacu  pada  Fatwa DSN No. 25 tahun 2002 tentang rahn, dan  Fatwa  DSN  No. 26 tahun  2002  tentang rahn  emas. Pada dasarnya, produk di Pegadaian syariah ini memiliki karakteristik seperti, tidak memungut biaya dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan kegiatan  bisnis  untuk  memperoleh  imbalan  atas  adanya  jasa  atau  berupa  bagi  hasil. (Surepno, 2019)
Namun, praktik gadai emas yang ada di Indonesia masih menjadi perdebatan baik di kalangan masyarakat umum dan para ahli ekonomi  syariah. Beberapa  pihak yang setuju akan gadai syariah saat ini berpendapat bahwa praktik gadai syariah dikatakan sah apabila tidak ada pihak yang dirugikan diikuti dengan rahin dan murtahin yang sama sama sepakat dengan  perjanjian  yang telah dibuat. Selanjutnya  terkait  beban  biaya penyimpanan  atau perawatan  yang  dikenakan  nasabah,  yang  mana  hukumnya  boleh  karena  sebagai perawatan barang yang digadaikan.
Pihak  yang  memiliki  pendapat  kuat  mengenai  keraguannya  tentang  praktik  gadai syariah  di  Indonesia  mengatakan  bahwa  dalam  praktik  gadai  syariah  terjadi multi  akad (penggabungan dua akad menjadi satu akad) yang dilarang dalam Islam, pertama adalah akad rahn (gadai), akad kedua yaitu akad ijarah (biaya simpan). Hal ini diakibatkan karena pada saat nasabah melakukan gadai  barang maka akan mendapatkan  pinjaman dengan nilai sesuai dengan hitungan pihak pegadaian dan kemudian nasabah wajib membayar jasa perawatan  barang  yang  ditetapkan  oleh  pegadaian.  Berdasarkan  pertimbangan  terkait fenomena  yang  terjadi  pada  pegadaian  maka  peneliti  memilih  Unit  Pegadaian  Syariah Ajibarang  sebagai  objek  penelitian.  Peneliti  memilih  Pegadaian  Syariah  Ajibarang karena merupakan salah satu lembaga keuangan syariah resmi di Indonesia yang bergerak pada pemberian  pinjaman  kepada masyarakat. Tujuan penelitian  ini adalah  untuk mengetahui bagaimana  praktik  gadai  emas  di  Pegadaian  Syariah  Ajibarang  dan  untuk  mengetahui apakah praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Ajibarang sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.

## LITERATURE REVIEW
Makna gadai  secara  etimologi  atau  bahasa  berasal  dari  kata ar-rahnu yang  berarti tetap  dan terus  menerus.(Misno,  2018) Menurut  Imam Asy-Syaukani mengatakan  bahwa gadai memiliki arti menahan sebagaimana dalam Q.S. al-Muddattsir ayat 38 yang artinya: “ Tiap- tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.” (Q.S. Al;Muddatsir :38) Gadai juga memiliki makna “diam tidak bergerak”, sebagaimana dikatakan para ahli fiqh “Haram bagai seseorang kencing di air yang rahin, yaitu air yang tidak bergerak” Makna gadai  menurut  istilah  ahli  fiqh  adalah  “barang  yang  dijadikan  sebagai  jaminan  hutan g apabila tidak dapat melunasinya” (Amir, 2015). Dapat disimpulkan bahwa gadai ( rahn) adalah akad utang piutang dengan menjadikan suatu harta sebagai jaminan utang tersebut, dalam pengertian lain gadai berarti harta yang menjadi jaminan utang tersebut.
Gadai dibolehkan hukumnya berdasarkan ayat Al-Quran, hadis dan ijma ulama(Wasik &  Fawaid,  2016).  Dalam  Quran  Surah  Al-Baqarah  ayat  283  dijelaskan  bahwa  Allah  SWT memerintahkan  orang  yang  melakukan  suatu  transaksi  dengan  orang  lain,  sedang bersamanya tidak ada juru tulis, maka hendaklah dia memberikan suatu barang jaminan (gadai) kepada orang yang memberikan hutang kepadanya supaya merasa tenang dalam melepaskan  uangnya  tersebut.  Selanjutnya  hendaklah  peminjam  menjaga  uang  atau barang-barang hutangan itu agar tidak hilang atau dihamburkan tanpa ada manfaat(Sofyan, 2019).
Adapun hadis yang menjadi dasar hukum yang kedua, yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: “Hadis dari Aisyah ra, berkata Nabi saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tempo dan sebagai tanggungannya menyerahkan baju besinya” (HR.  Bukhari  &  Muslim).  Dari  hadis  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  agama  Islam  tidak membeda-bedakan antara orang Muslim dan non-Muslim dalam bidang muamalah, maka seorang Muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-Muslim.
Para ulama juga menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal yang dimaksudkan tersebut berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap  Nabi  Muhammad  saw. yang  tidak  mau  memberatkan  para  sahabat  yang  biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka. (Nursyamsu, 2016)
Dasar  hukum  pegadaian  syariah  semakin  diperkuat  dengan  fatwa  dewan  syariah nasional yang menjadi rujukan dasar hukum praktik gadai, yaitu a). Fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang rahn; b). Fatwa Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  No:  26/DSN-MUI/III/2002,  tentang  rahn emas(Prawira, 2018)
Panduan tersebut akan menjadi dasar hukum dalam pengawasan serta Dasar hukum bagi pengembangan produk-produk pegadaian syariah. Oleh karena itu definisi rahn dapat dilihat pada  Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal  26 Juni 2002 tentang rahn, yang mendefinisikan rahn sebagai pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang(Nursyamsu, 2016).
Dalam melaksanakan gadai syariah, tentu ada syarat yang harus dipenuhi agar akad yang  dilakukan  itu  sah  (Hidayatullah  et  al.,  2024).  Syarat  gadai  tersebut  yaitu Pertama, pelaku dari keduanya orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai yakni orang baligh, sehat akal, dan bukan safih  (Ibnu Fitroh Sukono Putra et al., 2019). Kedua, Utang ( marhun bih) menyangkut bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut mengandung unsur riba (Junaidi & Hidayati, 2021).
Adapun ketentuan gadai menurut fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002, yaitu : a). Murtahin  (penerima  gadai)  mempunyai  hak  untuk  menahan  marhun  (barang  gadaian) sampai semua utang rahin dilunasi; b). Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin (penggadai).  Pada  prinsipnya,  marhun  tidak  boleh  dimanfaatkan  oleh  murtahin  kecuali seizin  rahin,  dengan  tidak  mengurangi  nilai  marhun  dan  pemanfaatannya  itu  sekedar pengganti  biaya  pemeliharaan  dan  perawatannya;  c).  Pemeliharaan  dan  penyimpanan marhun  pada  dasarnya  menjadi  kewajiban  rahin,  namun  dapat  dilakukan  juga  oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin; d). Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah  pinjaman;  e).  Penjualan marhun  apabila  jatuh  tempo,  murtahin  harus memperingatkan rahin  untuk segera  melunasi  utangnya, apabila  rahin  tetap tidak  dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual(Fujianty et al., 2019).
Pada dasarnya dalam gadai di pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu: a). Akad rahn. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai  jaminan  atas  pinjaman  yang  diterimanya,  pihak  yang  menahan  memperoleh jaminan  untuk  mengambil  kembali  seluruh  atau  Sebagian  piutangnya.  Dengan  akad  ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah; b). Akad Ijarah. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa  diikuti  dengan  pemindahan  kepemilikan  atas  barangnya  sendiri.  Melalui  akad  ini
dimungkinkan  bagi  Pegadaian  untuk  menarik  sewa  atas  penyimpanan  barang  bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad(Muntaqo, 2021).
Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini. Pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Arini Nuril Baiti program studi ekonomi Islam fakultas ekonomi dan bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap  Praktik  Gadai  Emas  Di  PT.  Pegadaian  Persero  Unit  Pegadaian  Syariah  Sentral Makassar dijelaskan bahwa praktik gadai emas pada Pegadaian Syariah Sentral Makassar sudah  sesuai  dengan  ketentuan  syariah  yang  ada.  Namun  ada  beberapa  permasalahan pada  Pegadaian  Syariah  Sentral  Makassar.  Para  nasabah  kurang  paham  terkait  dengan penjelasan  taksiran  dari  pihak  pegadaian.  Pada  perekrutan  pegawai  yang  tidak mempertimbangkan  pendidikan  dari  lulusan  yang  terkait,  melainkan  segala  jurusan,  hal tersebut  menjadi  suatu  poin  penting  apabila  nasabah  ingin  tahu  lebih  jauh  terkait pembiayaan rahn pada pegadaian (Baiti, 2019). Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hamid program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, dengan judul “Praktik Lelang Atas Jaminan Gadai Emas Yang Telah Jatuh Tempo  Perspektif  fatwa  DSN-MUI  Nomor  26  Tahun  2002  Tentang  Rahn  Emas  Di  Toko Dwijaya  Kabupaten  Jember  dijelaskan  bahwa  penerapan  praktik  lelang  gadai  emas dilakukan dengan beberapa cara, pertama adanya pemberitahuan kepada nasabah sebelum melakukan  pelelangan,  kedua,  menanamkan  rasa  suka  sama  suka  dalam  bertransaksi. Berdasarkan prinsip rahn yang ada di Fatwa DSN-MUI nomor 26 Tahun 2002 tentang Rahn praktik  lelang  gadai  emas  di  toko  emas  Dwijaya  diperbolehkan  karena  sesuai  dengan ketentuan yang ada(Hamid, 2020).
Ketiga, artikel yang dibuat oleh Savira Mirza Arinda program studi Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, berjudul “Implementasi Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Munggur, Yogyakarta Berdasarkan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Dan Fatwa Nomor 26/DSN-MU I/III/2002” mendapatkan hasil bahwa praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Munggur  Yogyakarta  telah  mengimplementasikan  dengan  baik  terkait  kedua  fatwa tersebut, namun terdapat perbedaan pengaturan dalam hal biaya pemeliharaan dan biaya administrasi  yang  menimbulkan  makna  rancu  untuk  implementasinya  karena  jika  dalam fatwa  Nomor  25/DSN-MUI/III/2002  tentang  Rahn  besar  biaya  pemeliharaan  dan penyimpanan  Marhun  tidak  boleh  ditentukan  berdasarkan  jumlah  pinjaman,  namun  jika dalam fatwa Nomor 26/DSN-MUI/2002 tentang Rahn emas menyebutkan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan didasarkan pada pengeluaran yang nyata nyata diperlukan(Arinda, 2023).
Keempat, dalam artikel yang dibuat oleh Nana Diana program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Singaperbangsa  Karawang  dengan  judul  “Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Karawang” mendapatkan hasil bahwa masyarakat mempunyai alasan yang beragam untuk menggadai di Pegadaian Syariah mulai dari proses menggadaikan  emas dengan syarat yang mudah, cepat, aman dan biaya pemeliharaan yang lebih murah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  atau field  research  dengan  pendekatan deskriptif kualitatif dengan membuat deskriptif gambaran secara sistematis, faktual serta aktual mengenai fakta fakta yang diteliti(Rifad et al., 2023). Sedangkan tempat penelitian berada  di  Pegadaian  Syariah  Ajibarang  yang  beralamatkan  di  Jalan  Raya  Pancasan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Sumber penelitian ini diperoleh dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  sebagai  data  utama  yakni  diperoleh melalui wawancara kepada Bapak Shakti selaku pimpinan Pegadaian Syariah Ajibarang, Ibu Zulfa selaku kasir Pegadaian Syariah Ajibarang, Ibu Zulfa selaku kasir pegadaian Syariah Ajibarang, Ibu Nurul selaku Staff  Lapangan pegadaian Syariah Ajibarang, serta observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil data yang terdapat dalam artikel dari berupa jurnal, buku, annual report, dan sumber lainnya sebagai dokumen yang diperlukan untuk memperkuat data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ajibarang
Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan staff karyawan Unit Pegadaian Syariah Ajibarang, Ibu Nurul beliau mengatakan “gadai emas adalah sebuah usaha pembiayaan  atas barang  sebagai jaminan,  barang jaminan  tersebut berupa  emas, baik itu berupa emas batangan, logam mulia, maupun emas dalam bentuk perhiasan seperti cincin, kalung, gelang sebagai alternatif untuk memperoleh pinjaman uang secara cepat, aman dan mudah”. Adapun mekanisme gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Ajibarang (UPS)  menurut  Bapak  Shakti  selaku  Pimpinan  Unit  Pegadaian  Syariah  Ajibarang,  beliau mengatakan  “Praktik  gadai  emas  di  UPS  Ajibarang  diawali  dengan  teknis  pemberian pinjaman, penaksiran emas, maksimal pinjaman dan biaya administrasi, jatuh tempo dan perpanjangan  pinjaman,  SBR  (Surat  Bukti  Rahn),  pelunasan  dan  pengembalian  barang, penjualan atau lelang barang jaminan(01/04/2024)”.
Pemberian gadai emas di Pegadaian Syariah AJibarang terdiri dari 3 tahapan sebagai berikut:
Pertama,  nasabah  datang  ke  Unit  pegadaian  Syariah  Ajibarang,  kemudian  petugas satpam akan  menyambut  dan  menanyakan  kebutuhan  mereka.  Lalu  nasabah  diwajibkan membawa  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  asli  dan  tidak  perbolehkan  fotokopi  KTP  atau membawa identitas diri lainnya sebagai pengajuan pinjaman. Petugas akan memverifikasi identitas  nasabah  dengan  menggunakan  KTP.  Selanjutnya  nasabah  akan  diarahkan  ke tempat  formulir  permintaan  gadai.  Nasabah  wajib  mengisi  dan  melengkapi  formulir permintaan rahn  yang  telah  disediakan.  Setelah  melengkapi  formulir,  nasabah  akan diarahkan ke loket penaksir dengan menyerahkan formulir permintaan gadai, KTP asli, dan menyerahkan  barang  jaminan  berupa  emas  dengan  hak  kepemilikan  barang  yaitu  milik pribadi.  Akan  tetapi  jika  barang  tersebut  bukan  milik  si  nasabah  maka  nasabah  harus membawa  identitas  pemilik  barang  gadai  berupa  KTP.  Kemudian  pihak  Pegadaian  akan mengecek  kelengkapan  formulir  tersebut  dan  fotokopi  KTP  nasabah.  Nasabah  akan diarahkan  untuk menunggu  sekitar  10 hingga  15 menit  untuk penaksir  menentukan  nilai emas tersebut.
Kedua, penaksiran emas yang dilakukan di Unit Pegadaian Syariah Ajibarang ditaksir oleh penaksir (juru taksir). Ada beberapa metode pengecekan keaslian emas. (1)Pemeriksaan fisik secara langsung seperti ketajaman warna pada emas, semakin kuning maka kualitas emas semakin bagus. (2)Menggunakan magnet yang diletakkan di sebelah emas dengan kemungkinan  terbesar  tidak  asli  saat  emas  tertarik  ke  arah  medan  magnet(Khoiriyah  & Fikriyah, 2022). (3)Penggunaan cairan kimia dengan batu hitam. Gosokkan terlebih dahulu emas ke batu hitam, siapkan cairan kimia HNO3 dan kombinasi antara HNO3 dengan HC1 perbandingan  3:2,  lalu  meneteskan  cairan  tersebut  ke  goresan  batu  untuk  mengukur kandungan  emas  hingga  terjadi  reaksi  kimia.  Apabila  goresan  tersebut  hilang  dapat dinyatakan bukan emas, namun apabila sedikit pudar dinyatakan emas berkadar kurang dari 16 karat dan apabila warnanya tetap sama dapat dinyatakan emas tersebut berkadar lebih dari 16 karat(Sari & Sudardjat, 2013). Setelah dilakukan pengecekan keaslian emas, penaksir akan  menghitung  nilai  taksiran  sesuai  dengan  standar  ketetapan  gadai  emas  oleh Pegadaian pusat dan melihat harga pasar emas. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari senin, 01 April 2024 kepada pimpinan UPS Ajibarang, Bapak Shakti dan  juga  selaku  penaksir  di  UPS  Ajibarang,  beliau  menjelaskan  “ketentuan  perhitungan taksiran emas yaitu, nilai taksiran diperoleh dari Harga Dasar Emas(HDE) dikalikan dengan berat  emas.  Selanjutnya,  besar  pinjaman  yang  diperoleh  nasabah  yaitu  75%    dari  (HDE) dikalikan  dengan  nilai  taksiran.  Penentuan  persentase  ini  berbeda  beda  dalam  setiap
pinjaman dikarenakan penaksir harus mempertimbangkan beberapa hal diantaranya resiko ketika barang tidak ditebus oleh nasabah dan resiko penurunan harga jual pasar. Pedoman harga ini diperlukan saat penaksiran dan akan selalu menyesuaikan perkembangan harga emas setiap harinya”.
Ketiga,  setelah  penghitungan  nilai  emas,  penaksir  akan  menginformasikan  kepada nasabah  terkait  hasil  taksiran,  jika  nasabah  setuju  dengan  hasil  taksiran  tersebut,  maka nasabah  akan  diarahkan  ke  loket  kasir  untuk  diproses  surat  perjanjiannya.  Berdasarkan wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  kepada  kasir  UPS  Ajibarang  ibu  Zulfa,  beliau mengatakan “ perjanjian yang terjadi berupa penyerahan barang emas dari nasabah kepada Pegadaian Syariah sebagai jaminan atas pinjamannya dan perjanjian pemanfaatan barang berupa emas dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa tempat tanpa diikuti pemindahan  kepemilikan  barang(Senin,  01 April 2024)”. Selanjutnya  kasir akan mencetak dan memberikan Surat Bukti Rahn (SBR) disertai dengan menjelaskan besarnya pinjaman yang dapat dicairkan oleh nasabah. dalam tahapan pencairan ini, hasil dari taksiran akan dikurangi  dengan  biaya  administrasi  dan  asuransi. Berikut  adalah  tabel  penetapan  biaya administrasi Pegadaian Syariah Ajibarang.
Tabel 1.1 Biaya Administrasi Gadai Emas Pinjaman Biaya Administrasi/ Ujrah Asuransi 100.000 - 500.000 5.000 3.000 >500.000 - 1.000.000 10.000 3.000 >1.000.000 - 2.500.000 20.000 3.000 >2.500.000 - 5.000.000 35.000 3.000 >5.000.000 - 10.000.000 50.000 3.000 >10.000.000 - 15.000.000 75.000 3.000 >15.000.000 - 20.000.000 100.000 3.000 >20.000.000 - Seterusnya 125.000 3.000

## Sumber :  Pegadaian Syariah Ajibarang, Banyumas 2024
Tabel  di  atas  menunjukkan,    penetapan  biaya  administrasi  ditentukan  berdasarkan besarnya suatu pinjaman mulai dari Rp. 5.000 – Rp. 125.000 disertai dengan biaya asuransi
sebesar Rp. 3.000 tidak ditentukan berdasarkan golongan  pinjaman.
Selanjutnya, kasir akan menyiapkan uang (marhun bih) sebesar yang tercantum pada Surat  Bukti  Rahn  dan  meminta  nasabah  untuk  menandatangani  Surat  Bukti  Rahn. wawancara  yang dilakukan  oleh  peneliti  pada  hari senin,kepada  kasir  UPS Ajibarang  Ibu Zulfa  menjela skan,  “  pencairan  uang  gadai  sangat  fleksibel,  nasabah  bisa  melakukan pencairan secara cash atau transfer melalui bank”(Senin, 01 April 2024).

## Jatuh Tempo, Perpanjangan dan Pelelangan
Jangka waktu jatuh tempo pada gadai emas dijelaskan dalam Syarat dan Ketentuan Jatuh Tempo pada Surat Bukti Rahn sebagai berikut: (Sumber Pegadaian Syariah Ajibarang)
a. Jangka  waktu  akad  maksimum  120  (seratus  dua  puluh)  hari,  pinjaman  (akad)  dapat dilunasi atau diperpanjang (ulang Rahn, mengangsur uang pinjaman, dan minta tambah uang pinjaman sebelum dan atau sampai dengan jatuh tempo.
b. Biaya pemeliharaan dihitung sejak tanggal akad sampai dengan tanggal pelunasan dan atau perpanjangan oleh nasabah, hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp. 100.
c. Jika  transaksi  pelunasan  dan  perpanjangan  akad  dilakukan  oleh  nasabah  di  Cabang Syariah /Unit Pelayanan Syariah Online atau tempat lain yang ditunjuk oleh Murtahin (Pegadaian) maka nasabah menyetujui Nota Transaksi atau struk sebagai addendum perjanjian dari Surat Bukti Rahn (SBR) ini.
d. Dalam hal terjadi perpanjangan pinjaman (akad) untuk tanggal jatuh tempo, tanggal lelang,  besaran  uang  pinjaman,  besaran  biaya  pemeliharaan,  dan  rincian  barang jaminan, tercantum dalam Nota Transaksi atau struk.
e. Nasabah  dapat  memberikan  kuasa  kepada  pegadaian  untuk  menjualkan  barang jaminan  yang  telah  jatuh  tempo,  apabila  nilai  penjualan  barang  jaminan  dapat memenuhi kewajiban nasabah kepada pegadaian, kuasa tersebut hanya berlaku sampai dengan satu hari sebelum tanggal cut off pinjaman.
f. Pengambilan  barang  jaminan  harus  dengan  menyerahkan  Surat  Bukti  Rahn  asli  dan menunjukkan kartu identitas KTP sesuai dengan saat pertama kali melakukan pinjaman.
g. Surat  Bukti  Rahn  dan  Nota  Transaksi  harap  disimpan  dengan  baik,  jika  hilang,  agar melapor  ke  Cabang  Syariah/  Unit  Pelayanan  Syariah  Pegadaian  penerbit  Surat  Bukti Rahn.
h. Nota Transaksi dan dokumen lainnya yang menyertai utang piutang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Bukti Rahn. nasabah wajib mentaati syarat dan ketentuan  serta  isi  perjanjian  yang  tertera  dalam  Surat  Bukti  Rahn  beserta addendumnya.
Terkait dengan syarat dan ketentuan poin (b), selama masa pinjaman terdapat biaya pemeliharaan  barang  gadai.  Biaya  pemeliharaan  gadai  ini  dihitung  per  10  hari.  Biaya pemeliharaan gadai emas pada Pegadaian Syariah Ajibarang adalah sebagai berikut:
Tabel 1.2 Biaya Pemeliharaan Gadai Emas Pinjaman Biaya Pemeliharaan (Per 10 hari) 100.000 – 1.000.000 0,47% >1.000.000 – 5.000.000 0,79% >5.000.000 – 10.000.000 0,80% >10.000.000 – 20.000.000 0,84% >20.000.000 s.d BMPK 0,84%

## Sumber  Pegadaian Syariah Ajibarang-Banyumas 2024
Catatan: BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit)
Tahap  pelunasan  pinjaman  gadai  emas  dapat  dilakukan  kapan  saja  oleh  nasabah tanpa harus menunggu waktu  120 hari atau 4 bulan. Pelunasan juga dapat dilakukan oleh orang lain jika nasabah berhalangan datang dengan syarat menandatangani surat pemberi kuasa  yang  terdapat  pada  bagian  belakang  Surat  Bukti  Rahn  serta  melampirkan  KTP nasabah.  Ketika  akan  melakukan  pelunasan,  nasabah  diharuskan  menghubungi  pihak pegadaian  satu  hari  sebelum  melakukan  pelunasan,  ini  bertujuan  agar  pihak  pegadaian menyiapkan  barang.    Berkaitan  dengan  hal  ini,  pimpinan  Pegadaian  Syariah  Ajibarang, Bapak Shakti beliau menjelaskan “nasabah dapat melunasi pinjaman tanpa harus menunggu waktu jatuh tempo pinjaman,  tentu dengan perhitungan biaya pemeliharaan selama masa pinjaman. Pelunasan j uga dapat dicicil  secara bertahap oleh nasabah”(senin, 01 April 2024). Pada poin f dan g, jika nasabah kehilangan Surat Bukti Rahn, ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan:
a. Nasabah harus datang ke tempat awal menggadai
b. Nasabah akan diarahkan untuk membuat surat kehilangan di kantor polisi terdekat lalu surat keterangan  kehilangan  tersebut diserahkan  kepada  Pegadaian  untuk dilakukan pemblokiran  terhadap  Surat  Bukti  Rahn  yang  lama  lalu  akan  dicetak  surat  yang baru(Putri et al., 2023).
Jika  dalam  kurun  waktu  120  hari  atau  4  bulan  nasabah  belum  bisa  melakukan pelunasan  barang  gadai,  maka  nasabah  dapat  memperpanjang  masa  pinjaman  dengan membayar biaya pemeliharaan dan biaya administrasi. Jika tidak melakukan pelunasan dan
tidak  memperpanjang  masa  pinjaman  gadai,  maka  pegadaian  akan  melakukan  lelang terhadap barang tersebut. Namun biasanya pegadaian akan menghubungi nasabah melalui nomor telepon yang tertera pada Nota transaksi dengan tujuan agar nasabah melakukan pelunasan atau memperpanjang masa pinjaman.
Dalam  proses  pelelangan,  uang  hasil  penjualan  tersebut  akan  digunakan  untuk menutupi total pinjaman atau utang nasabah kepada pegadaian. Ibu Nurul selaku karyawan Pegadaian  Syariah  Ajibarang  menjelaskan  “Apabila  ada  uang  lebih  dari  hasil  pelelangan tersebut  maka  akan  dikembalikan  kepada  nasabah,  jika  dalam  kurun  waktu  satu  tahun setelah  pelelangan  nasabah  tidak  mengambil  uang  lebih  tersebut  maka  akan  disalurkan kepada  lembaga  amal  zakat,  tetapi  jika  hasil  lelang  kurang  dari  atau  tidak  menutupi pinjaman  maka  pihak  pegadaian  yaitu  pimpinan  Unit  Pegadaian  Syariah  Ajibarang berkewajiban untuk melunasinya.
Kesesuaian praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Ajibarang dengan Fatwa DSN No. 25 tentang Rahn
Berdasarkan hasil penelitian baik dari data maupun dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan  serta dokumentasi  dari  pengamatan  peneliti  yang didapatkan  terhadap  subjek penelitian yaitu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Barang jaminan
Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn pada ketentuan umum ayat 1 dan 2 dijelaskan
(1) “Penerima barang mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua utang Rahin (nasabah) dilunasi ”.Dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Ajibarang sudah sesuai  dengan  fatwa  tersebut  sebab  barang  jaminan  ditahan  pihak  pegadaian hingga nasabah dapat melunasi semua utangnya.
(2) “barang  jaminan  dan  manfaatnya  tetap  menjadi  milik  nasabah.  pada  prinsipnya, barang  jaminan  tidak  boleh  dimanfaatkan  oleh  pihak  Pegadaian  kecuali  seizin nasabah, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti  biaya  pemeliharaan  dan  perawatannya ”.  Pada  Pegadaian  Syariah Ajibarang, setelah melakukan akad, maka barang jaminan akan langsung disimpan di brankas penyimpanan emas milik Pegadaian Syariah Ajibarang, Banyumas tanpa ada pemanfaatan barang jaminan.
b. Kewajiban Rahin dan Murtahin
Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002  tentang  Rahn  pada  ketentuan  umum  ayat  3  dijelaskan: (3). “pemeliharaan  dan  penyimpanan  marhun  (barang  jaminan)  pada  dasarnya  menjadi kewajiban  Rahin,  namun  dapat  dilakukan  juga  oleh  Murtahin,  sedangkan  biaya  dan pemeliharan dan penyimpanan menjadi kewajiban nasabah’ .
Dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Ajibarang, pemeliharaan dan perawatan barang jaminan menjadi kewajiban Murtahin (Pegadaian).Ketika barang jaminan rusak selama  masa  pinjaman  maka  menjadi  kewajiban  Pegadaian  untuk  mengatasinya. Kewajiban  nasabah  hanya  pada  biaya  pemeliharaan  dan  perawatannya  saja.Dalam fatwa  DSN  MUI  No.  26  Tahun  2002  tentang  Rahn  Emas  pada  ayat  (2)  juga  telah dijelaskan  bahwa  “ongkos  dan  biaya  pemeliharaan  barang  ditanggung  oleh penggadai”.
c. Biaya pemeliharaan
Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.
25/DSN-MUI/III/2002  tentang  Rahn  pada  ayat  4  dijelaskan: (4) “besar  biaya pemeliharaan  dan  penyimpanan  barang  tidak  boleh  ditentukan  berdasarkan  jumlah pinjaman”
Pada  praktik  di  Pegadaian  Syariah  Ajibarang,  besarnya  biaya  pemeliharaan ditentukan  berdasarkan  jumlah  pinjaman.  Dalam  wawancara  yang  dilakukan  oleh peneliti  kepada  pimpinan  Pegadaian  Syariah  Ajibarang,  Bapak  Shakti  mengatakan bahwa besarnya biaya pemeliharaan  ini didasarkan pada risiko yang tinggi. Semakin besar nilai emas yang digadaikan  maka biaya pemeliharaan akan lebih tinggi, sebab risiko  yang  didapat  pegadaian  juga  semakin  tinggi,  salah  satunya  risiko  penurunan harga  emas  ketika  nasabah  tidak  bisa  memenuhi  kewajibannya.  Dapat  disimpulkan bahwa dalam biaya pemeliharaan di Pegadaian Syariah Ajibarang tidak sesuai dengan fatwa yang ada yaitu Fatwa DSN No. 25 Tahun 2002 yang secara jelas mengatur tentang ketidakbolehan  menentukan  besaran  biaya  pemeliharaan  berdasarkan  jumlah pinjaman.
d. Biaya administrasi
Dalam artikel Savira Mirza Arinda dijelaskan bahwa masih terdapat makna rancu terkait biaya administrasi dan biaya ongkos  pada kedua fatwa tentang gadai yaitu fatwa DSN  Nomor  25/DSN-MUI/III/2002  tentang  Rahn  yang  tidak  dijelaskan  akan  adanya biaya administrasi namun pada fatwa selanjutnya yaitu Fatwa DSN Nomor 26 tentang Rahn  Emas  dijelaskan  terkait  biaya  ongkos  dan  penyimpanan  didasarkan  pada pengeluaran yang nyata diperlukan.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  biaya  administrasi  pada  Pegadaian  Syariah Ajibarang diperuntukkan untuk pembelian alat kantor, cetak formulir gadai, pembelian kertas  Surat  Bukti  Rahn,  dan  lain  sebagainya  yang  berkaitan  dan  diperlukan  oleh perusahaan.  Sementara  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis  Ulama Indonesia (MUI) No. 26 tahun 2002 ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa “ Ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai serta besarnya biaya ini didasarkan pada pengeluaran yang nyata diperluk an”.
Jika melihat peruntukkan biaya administrasi adalah untuk pembelian alat kantor, cetak formulir gadai, pembelian kertas, dan lain sebagainya bisa dimaknai bahwa biaya administrasi  termasuk  dalam  biaya  ongkos  atau  penyimpanan  barang  yang  tidak menyalahi  fatwa  dimana  ketika  seseorang  menyimpan  barang  tentu  membutuhkan pencatatan administrasi.
e. Jatuh Tempo
Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.
25/DSN-MUI/III/2002 pada ayat 5 poin a dan b dijelaskan : (a). Apabila jatuh tempo, Murtahin (Pegadaian) harus memperingatkan Rahin (nasabah) untuk segera melunasi utangnya:  (b).  Apabila  Rahin  (nasabah)  tetap  tidak  dapat  melunasi  utangnya,  maka Marhun (barang jaminan) dijual paksa/dieksekusi melalui lelang syariah.
Berdasarkan  hasil  observasi,  mekanisme  jatuh  tempo  pada  Pegadaian  Syariah Ajibarang  sudah  sesuai  dengan  fatwa,  sebab  sebelum  pelelangan,  pihak  Pegadaian akan  menghubungi  nasabah  melalui  nomor  telepon  yang  tercantum  pada  nota transaksi dan memberi peringatan terkait jatuh tempo pinjaman.
f. Pelelangan atau penjualan barang jaminan
Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn pada ayat 5 poin c dan d dijelaskan : (c). Hasil dari penjualan  Marhun  (barang  jaminan)  digunakan  untuk  melunasi  utang,  biaya pemeliharaan  dan  penyimpanan  yang  belum  dibayar  serta  biaya  penjualan.  (d). Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin (nasabah) dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin (nasabah).
Berdasarkan  hasil  observasi,  sistem  pelelangan  di  pegadaian  Syariah  Ajibarang sudah sesuai dengan fatwa sebab hasil dari penjualan barang jaminan akan digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan lain sebagainya. Namun, dalam fatwa DSN No. 25 Tahun 2002 pada ayat 5 poin (b) dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Ajibarang, pada saat hasil penjualan barang jaminan kurang dari total biaya pinjaman, maka menjadi kewajiban Pegadaian untuk melunasi.

## SIMPULAN
Mekanisme  pemberian  pinjaman  gadai  emas  di  Pegadaian  Syariah  Ajibarang, Banyumas meliputi, teknis pemberian pinjaman, penaksiran emas, maksimal pinjaman dan biaya  administrasi,  jatuh  tempo  dan  perpanjangan  pinjaman,  SBR  (Surat  Bukti  Rahn), pelunasan dan pengembalian barang, penjualan atau lelang barang jaminan”. Berdasarkan penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan bahwa praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Ajibarang masih terdapat hal yang belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN- MUI/III/2002 tentang Rahn yaitu pada besar biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, dan kekurangan hasil penjualan barang jaminan menjadi tanggungjawab Pegadaian.

## DAFTAR PUSTAKA
Afista, F., Kholisha, N., Salsabila, T., Gunawan, A., & Abadi, M. T. (2023). Sejarah Berdirinya, Fungsi dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, 1(4), 324 – 332.
Ali, R. U., Aziz, I. A., & Ibnu, A. R. (2023). Studi Komparasi Minat Masyarakat Menggadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dan Pegadaian Syariah. NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah, 9(1), 21 – 31.
Amir, R. (2015). Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam. Muamalah,Gadai Perspektif Ekonomi Islam Yang, V(1), 81 – 90. file:///C:/Users/HP/Downloads/673-1470-1-SM (2).pdf
Arinda,  S.  M.  (2023).  Implementasi  Gadai  Emas  di  Pegadaian  Syariah  Munggur,  Yogyakarta Berdasarkan  Fatwa  Nomor  25/DSN-MUI/III/2002  dan  Fatwa  Nomor  26/DSN-MUI/III/2002. Jurnal Hukum Lex Generalis, 4(4), 339 – 353.
Baiti, A. N. (2019). Tinjauan Ekonomi islam terhadap praktik Gadai emas di Pt. Pegadaian persero Unit Pegadaian Syariah Sentral Makassar.
Fujianty, I., Hayatudin, A., & Adam, P. (2019). Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai  Emas  (Studi  Kasus  di  Pegadaian Syariah  KCP  Pajajaran  Bandung). Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 104 – 108.
Hamid, A. (2020). Praktik Lelang Atas Jaminan Gadai Emas yang Telah Jatuh Tempo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas di Toko Dwi Jaya Kabupaten Jember. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
Hidayatullah, M. W., Lestari, P. I., Fauziah, H. A., Rahma, K. M., & Abadi, M. T. (2024). Implementasi Akad Rahn di Pegadaian Syari’ah Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Keuangan Syari’ah. JURNAL ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT, 2(1), 81 – 90.
Ibnu  Fitroh  Sukono  Putra,  F.,  Milad  Muhammady,  G.,  &  Nur  Aulia,  A.  (2019). DINAMIKA PERKEMBANGAN PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA.
Junaidi, M., & Hidayati, L. N. (2021). Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian
Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari’ah , 4(1), 46 – 60.
Khoiriyah, S., & Fikriyah, K. (2022). Pengaruh Metode Penaksiran Gadai Emas Terhadap Pengambilan Keputusan  Nasabah  Bank  Syariah  Indonesia  Kc  Surabaya  Darmo. LISAN  AL-HAL:  Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, 16(1), 45 – 59.
Misno, A. (2018). Gadai Dalam Syari’At Islam. Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(01), 26. https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.226
Muntaqo, L. M. (2021). Akad Qard dalam Pembiayaan Gadai Emas Syariah. Manarul Qur’an: Jurnal Ilmiah Studi Islam, 21(2), 238 – 260.
Nursyamsu. (2016). GADAI EMAS DI PERBANKAN SYARIAH Nursyamsu * Abstract. Bilancia, 10(2), 113 – 133.
Prawira, I. A. (2018). Analisis hukum terhadap produk arrum haji di pegadaian syariah. Az- Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 10(1).
Putri, J. K., Harahap, I., & Hasibuan, R. H. (2023). Konsep dan Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah Kota Langsa. 4(1), 1 – 6.
Rifad, M.,  Alhabsyi, F., & Nadirah, S.  (2023). Kepemimpinan Transformatif Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kemampuan Literasi  Digital Tenaga Pendidik di  SD  Alkhairaat 1  Palu. Jurnal Integrasi Manajemen Pendidikan, 2(1), 49 – 58.
Sari, M., & Sudardjat, I. (2013). Persepsi masyarakat tentang gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan.
Sofyan, A. S. (2019). Hukum Gadai Dalam Islam Dan Prakteknya Di Sulawesi Selatan. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, 13(2), 257 – 274. https://doi.org/10.24239/blc.v13i2.495
Surepno, S. (2019). Studi implementasi akad rahn (gadai syariah) pada lembaga keuangan syariah. TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law, 1(2), 174 – 186.
Utami, E. R., Febriadi, S. R., & Bayuni, E. M. (2021). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002  terhadap Implementasi  Akad  Rahn  pada Pembiayaan  Gadai  Emas  di Bank BJB Syariah KCP Sukabumi. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 355 – 359.
Wasik, A., & Fawaid, I. (2016). Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam. LISAN AL-HAL:  Jurnal  Pengembangan  Pemikiran  Dan  Kebudayaan,  10(2),  313 – 328. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v10i2.121