## PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG
Marwin (1) Sucipto (2)
Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (1) Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2) Email: marwin@radenintan.ac.id , sucipto@radenintan.ac.id
Abstrak :  Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  melihat  pendapat  siswa  SMA  di  Kota Bandar  Lampung  tentang  pidana  mati,  hal  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah juga terdapat perbedaan sikap terhadap keberadaan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia.  Secara  umum  dari  total  235  siswa  responden,  sebanyak  181  atau  77% siswa menyetujui penerapan pidana mati, sedangkan 54 atau 23% siswa tidak setuju penerapan  pidana  mati.  Terdapat  sejumlah  141  siswa  atau  60%  menjawab  pidana mati bertentangan dengan agama yang dianut, sedangkan sebanyak 94 siswa atau 40% menjawab  pidana  mati  tidak  bertentangan  dengan  agama.  Sejumlah  153  siswa  atau 65% menyatakan pidana mati bertentangan dengan HAM, sementara lainnya 82 siswa atau  35%  menjawab  pidana  mati  tidak  bertentangan  dengan  HAM.  Kemudian terdapat  sejumlah  184  siswa  atau  78%  menyatakan  penerapan  pidana  mati  efektif untuk mengurangi terjadinya tindak pidana, sedangkan lainnya sebanyak 51 siswa atau 22  %  menjawab  bahwa  penerapan  pidana  mati  tidak  efektif  untuk  mengurangi terjadinya  tindak  pidana.  Secara  umum  sikap  siswa  terhadap  ancaman  pidana  mati dalam  KUHP,  yaitu  sejumlah  167  siswa  atau  71%  menyatakan  setuju  sedangkan lainnya  sebanyak  68  siswa  atau  29%  menyatakan  tidak  setuju.  Terhadap  ancaman pidana  mati  di  luar  KUHP,  terdapat  174  siswa  atau  74%  menyatakan  setuju sedangkan sebanyak 61 siswa atau 26% menyatakan tidak setuju. Selain tindak pidana yang  telah  diancam  dengan  pidana  mati,  baik  dalam  KUHP  maupun  yang  di  luar KUHP,  terdapat  tindak  pidana  lain  yang  menurut siswa  dapat  atau  pantas  diancam pidana mati antara lain pembunuhan, perkosaan, dan penodaan (penistaan) agama. Kata kunci: pidana mati, siswa SMA, ajaran agama, hak asasi manusia, dan efektivitas pidana.

## A. Pendahuluan
Pidana  mati  masih  menjadi  bagian dari hukum  pidana positif Indonesia. Legalitas  pemberlakuannya  sebagaimana diatur  dan  dinyatakan  dalam  Pasal 10  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana. 1 Selain dalam KUHP 2 pidana
1 Selanjutnya ditulis dengan KUHP. 2 Pasal-pasal  dalam  KUHP  yang memuat  ancaman  pidana  mati,  antara  lain:
mati juga diancamkan terhadap tindak pidana  tertentu  yang  diatur  dalam undang-undang  di  luar  KUHP. 3
Pasal 104, Pasal 110 ayat  (1), Pasal 110 ayat (2), Pasal 111 ayat (2), Pasal 112, Pasal 113, Pasal 123, Pasal 124 ayat (1), Pasal 124 bis, Pasal  125,  Pasal  127,  Pasal  129,  Pasal  140 ayat  (3),  Pasal  185,  Pasal  340,  Pasal  444,
Pasal 479k ayat (2), dan Pasal 479o ayat (2).
3 Undang-Undang  di  luar  KUHP  yang di dalamnya terdapat ancaman pidana mati, antara  lain:  UU  No.  12  (Drt)  Tahun  1951,
Bahkan  dalam  Rancangan  KUHP (RKUHP)  sebagai  hukum  yang diharapkan  berlaku  ( ius constituendum ) tetap mempertahankan pidana mati. 4 Indonesia menjadi bagian dari 68 negara  yang  masih  mengakui  dan menerapkan pidana mati. Sedangkan sebanyak  75  negara  menghapuskan pidana  mati  untuk  semua  jenis  tindak pidana (kejahatan). Sebanyak 14 negara yang menghapus pidana mati  untuk kategori tindak pidana biasa, dan 34 negara  yang  secara de  facto tidak menerapkan  pidana  mati  walaupun dalam hukum negara tersebut terdapat ketentuan pidana mati. 5
Negara  yang  masih  memberlakukan pidana mati antara lain: Cina, Amerika Serikat, Rusia (pernah menghapus tetapi kemudian memberlakukan lagi pidana mati),  Perancis,  Inggris,  Korea, Kuba. Sebagian negara ASEAN juga masih
UU No. 5 (Pnps) Tahun 1959, UU No. 21 (Prp)  Tahun  1959,  UU  No.  11  (Pnps) Tahun 1963,  UU No. 31 Tahun 1964,  UU No. 4 Tahun 1976, UU No. 9 Tahun 1976, UU No. 5 Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 1997,  UU  No.  31  Tahun  1999 jo UU  No. 20  Tahun  2001,  UU  No.  26  Tahun  2000, UU  No.  23  Tahun  2002 jo UU  No.  35
Tahun 2014 jo UU No. 17 Tahun 2016, UU No.  15  Tahun  2003 jo UU  No.  5  Tahun 2018, dan UU No. 35 Tahun 2009.
4 Pasal-pasal  RKUHP  yang  terdapat ancaman pidana mati yaitu: Pasal 215, Pasal 220,  Pasal  228  ayat  (2),  Pasal  237  ayat  (3), Pasal  242,  Pasal  244,  Pasal  247,  Pasal  262 ayat (2),  Pasal 269 ayat (2),  Pasal 394 ayat (1) dan (2), Pasal 400, Pasal 395 ayat (1) dan (2),  Pasal  396,  Pasal  397,  Pasal  398,  Pasal 399, Pasal 507, Pasal 509, Pasal 516 ayat (1), Pasal 573, dan Pasal 685.
5 Jimly  Asshiddiqie:  Kata  Pengantar pada buku Kontoversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat  Hakim  Konstitusi ,  Penyusun  Todung Mulya  Lubis  dan  Alexander  Lay,  (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. x.
menerapkan  pidana  mati,  termasuk Thailand,  Malaysia,  Singapura,  dan Indonesia.  Amerika  Serikat  yang mengklaim dirinya sebagai negara yang paling  menghormati  HAM,  dari  50 negara bagian ( state ) yang ada 38 negara bagian masih menerapkan pidana mati, sedangkan  12  negara  bagian  lainnya sudah menghapuskan pidana mati.
Terjadi  silang  pendapat  terkait keberadaan  dan  penerapan  pidana mati.  Pro  kontra  pidana  mati  telah berlangsung  berabad-abad  lamanya, dengan  beraneka  ragam  argumentasi. Berbagai argumentasi yang dijadikan dasar untuk mendukung atau menolak pidana mati, diantaranya adalah alasan yang berdasarkan ajaran agama, hak asasi  manusia  (HAM),  dan  efektivitas penerapan pidana.
Pihak yang setuju dengan keberadaan pidana mati  menyatakan pidana mati tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, karena hampir semua agama mengakui pidana mati, dan mengancam pidana  mati  bagi  pemeluknya  yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang melanggar ajaran agama. Sementara pihak yang tidak setuju dengan pidana mati,  menyatakan  pidana mati  tidak sesuai  dengan  ajaran  agama,  karena pidana  mati  mencabut  hak  hidup seseorang,  sedangkan  hidup  adalah anugerah  tertinggi  dari  Tuhan.  Jika hidup  merupakan  anugerah  yang diberikan  Tuhan  kepada  manusia,  maka hanya Tuhan jualah yang berhak untuk mencabutnya.
Alasan lain untuk menyatakan sikap mendukung  atau  menolak  pidana mati, adalah HAM. Pihak yang tidak
menyetujui  pidana  mati,  dengan  tegas beralasan  bahwa  pidana  mati  bertentang dengan  HAM.  Karena  pidana  mati mencabut hak hidup seseorang, hak hidup adalah bagian dari HAM yang merupakan  hak  asasi  yang  tidak  dapat dicabut atau dikurangi  dalam keadaan apapun  ( nonderogable  rights ).  Sementara alasan yang diajukan oleh pendukung pidana  mati,  bahwa  pidana  mati  tidak bertentangan dengan HAM, bahkan pidana  mati  dapat  dijadikan  sebagai sarana  untuk  mencegah  terjadinya pelanggaran HAM
Perbedaan sikap terhadap pidana mati juga dilandaskan pada sisi efektivitas penerapan pidana, khususnya jika dikaitkan dengan  upaya  untuk  pencegahan  dan pemberantasan tindak pidana. Pihak yang menentang pidana mati, mengajukan argumentasi  bahwa  penerapan  pidana mati sama sekali tidak mampu untuk mencegah  terjadinya  tindak  pidana, dan  tidak  cukup  efektif  untuk  jadikan sebagai  sarana  pemberantasan  tindak pidana. Karena meskipun sudah banyak pelaku  tindak  pidana  yang  dijatuhi pidana mati, namun nyatanya setiap hari tetap terjadi tindak pidana yang sama, yang dilakukan oleh orang yang berbeda.  Lain  sisi  para  pendukung pidana  mati,  menyatakan  pidana  mati dapat  dijadikan  sebagai  alat  untuk mencegah  dan  memberantas  tindak pidana. Pidana mati dapat menjadi alasan yang menakutkan sehingga orang tidak mau  melakukan  tindak  pidana,  dan pidana  mati  diyakini  dapat  mengurangi jumlah pelaku tindak pidana.

## B. Pembahasan
1. Perbedaan Sikap Terhadap Pidana Mati Pidana  mati  merupakan  pidana pokok terberat dalam stelsel hukum pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam  Pasal  10  KUHP.  Indonesia masih menganut adanya pidana mati sebagaimana diatur di dalam beberapa undang-undang.  Hingga  saat  ini terdapat  setidak-tidaknya  10  undang- undang  yang  masih    mengandung ancaman  pidana  mati.  Beberapa  di antaranya adalah KUHP, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang  Pengadilan  HAM,
Undang-Undang  Psikotropika,  Undang-
Undang Narkotika, Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang- Undang Perlindungan Anak.
Penerapan  pidana  mati  di  Indonesia tidak  dapat  dilepaskan  dari  sejarah asal  mula  KUHP,  yang  merupakan terjemahan dari WvS Belanda. Tetap dipertahankannya  pidana  mati  oleh pemerintah Hindia Belanda, dengan beberapa alasan:
a.  kemungkinan  perbuatan-perbuatan yang mengancam kepentingan hukum di Hindia Belanda jauh lebih besar daripada di negera Belanda, mengingat luasnya  wilayah  dengan  penduduk yang terdiri dari pelbagai suku dan golongan dengan adat dan tradisi yang berbeda, yang keadaan ini sangat potensial menimbulkan perselisihan, bentrokan yang tajam, dan kekacauan yang besar dikalangan masyarakat;
b. Alat perlengkapan keamanan yang dimiliki  oleh  Pemerintah  Hindia Belanda sangat kurang atau tidak sesempurna  dan  selengkap  seperti di negera Belanda. 6 c.  Setelah  Indonesia  merdeka,  pidana masih dipandang relevan, dengan alasan bahwa ancaman pidana mati itu  diperlukan  oleh  suatu  negara berkembang. 7
Terdapat perbedaan pendapat dalam mensikapi pidana mati, dengan beraneka ragam argumentasi, baik yang diajukan oleh pihakyang setuju maupun pihak yang  tidak  menyetujui  penerapan pidana  mati.  Pihak  yang  cenderung dan  setuju  dengan  keberadaan  pidana mati  mempunyai  alasan-alasan  untuk itu, yang antara lain:
a. Ditinjau dari sudut juridis, dikatakan bahwa  dengan  peniadaan  pidana mati,  makahilanglah  suatu  alat  yang penting untuk penerapan yang baik dari hukum pidana;
b.  Mengenai  kemungkinan  kekeliruan hakim, itu memang dapat terjadi, bagaimanapun  baiknya  undang-undang dirumuskan.  Kekeliruan  itu  dapat diatasi dengan pentahapan upaya- upaya hukum dan pelaksanaannya; c. Mengenai perbaikan diri dari terpidana, sudah barang tentu dimaksudkan agar  dapat  kembali  dengan  baik dalam masyarakat. Apakah jika penjara
6 Adami  Chzawi, Pelajaran  Hukum Pidana  1  Stelsel  Pidana  Tindak  Pidana  Teori- teori  Pemidanaan  &  Batas  Berlakunya  Hukum Pidana ,  (Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada. 2007), hlm. 30.
7 S.R. Sianturi, Mompang L. Panggabean, Hukum  Penitensia  di  Indonesia ,
(Jakarta:  Alumni  Ahaem  Petehaem,  1996), hlm. 54.
seumur  hidup  yang  dijatuhkan, terpidana  akan  kembali  lagi  dalam pergaulan masyarakat?
Terdapat  alasan  lain  yang  diajukan oleh pihak yang setuju dengan pidana mati, hal ini juga dikarenakan pidana mati:
a. lebih efektif dari macam hukuman lain  yang  manapun,  karena  mempunyai efek menakut-nakuti;
b.  lebih  hemat  dari  hukuman  yang lainnya;
c.  untuk  mencegah  tindakan  publik mengadakan  pengeroyokan  terhadap penjahat itu;
d.  satu-satunya  hukuman  yang  dapat ditentukan  dengan  pasti,  karena pembunuhan yang dijatuhi hukuman seumur  hidup,  sering  mendapat pengampunan;
e.  tidak  bertentangan  dengan  perikemanusiaan, bahkan  melindungi  perikemanusian itu sendiri. 8
Sedangkan  beberapa  alasan  yang dijadikan  dasar  dari  mereka  yang menentang  pidana  mati  antara  lain adalah:
a. Sekali pidana mati dijatuhkan dan dilaksanakan,  maka  tiada  jalan  lagi untuk memperbaiki kesalahan hakim jika ia keliru menjatuhkan putusannya.
Padahal  hakim  selaku  manusia biasa tidak luput dari kesalahan;
b. Pidana mati itu bertentangan dengan dengan peri kemanusian;
c.  Dengan  penjatuhan  pidana  mati, sudah tertutup segala usaha untuk memperbaiki terpidana;
8 Ahkiar Salmi, Eksistensi Hukuman Mati , (Jakarta: Aksara Persada Press, 1985),  hlm.
93.
d.  Apabila  pidana  mati  itu  dipandang perlu sebagai usaha untuk menakut- nakuti  calon  penjahat,  maka  pandangan itu adalah keliru karena pidana mati biasanya dilaksanakan tidak di muka umum;
e. Penjatuhan pidana mati pada umumnya mengandung belas kasihan masyarakat, yang dengan demikian mengundang protes-protes terhadap pelaksanaannya;
f. Pada umumnya kepala negara lebih cenderung untuk mengubah pidana mati dengan pidana penjara terbatas atau seumur hidup. 9
Berikut beberapa pandangan para pakar yang setuju dengan pidana mati, seperti  Bismar  Siregar,  Suryadi,  M. Natsir  dan  Hamka.  Bismar  Siregar menghendaki  tetap  dipertahankannya pidana  mati  dengan  maksud  untuk berjaga-jaga  apabila  sewaktu-waktu dibutuhkan.  Menurut  Beliau,  kalau seorang  penjahat  sudah  terlalu  keji tanpa  perikemanusian,  pidana  apalagi yang  mesti  dijatuhkan  kalau  bukan mati. Suryadi mantan Ketua Mahkamah Agung,  menyatakan  bahwa  pidana mati  tidak  perlu  dihapus.  Karena pidana  mati  bukan  hanya  masalah membunuh  orang  yang  bersalah, tetapi  perlu  dihubungkan  dengan sila kedua dari Pancasila. 10
M. Natsir dan Hamka juga setuju dengan dipertahankannya pidana mati. Natsir tidak setuju jika hukuman mati
9 E.  Y.  Kanter,  S.R.  Sianturi, Asas-asas Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapannya , (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 462.
10 Joko  Prakoso,  Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas
Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini ,  (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 56-57.
secara a priori dihapuskan dari undang- undang, dengan alasanuntuk keselamatan masyarakat hukuman mati itu perlu. Hukuman  mati  dijalankan  untuk kepentingan  masyarakat,  dan  dimaksudkan agar  orang  tidak  berbuat  seperti  itu (preventif). Sedangkan Hamka menyatakan hukuman mati merupakan hak wibawa yang mesti ada pada negara hukum. Hukuman  mati  tidak  bertentangan dengan  perikemanusian,  sebaliknya justru untuk melindungi manusia. Jika tidak ada undang-undang yang mengatur hukuman  mati,  maka  penjahat  akan sesukanya  membinasakan  manusia, dan harga nyawa menjadi begitu murah. 11 Tokoh-tokoh  nasional  juga  turut memberikan dukungan tetap diperlukannya pidana mati. Wiranto setuju pemberian hukuman mati bagi koruptor kakap, juga mengatakan tidak masalah hukuman mati  diterapkan  kepada  pelanggar HAM berat. Sholahuddin Wahid pada prinsipnya  setuju  hukuman  mati diberikan  kepada  pelanggar  HAM berat untuk shock therapy . Amin Rais juga  menyatakan  dukungan  kalau terhadap  pelaku  tindak  pidana  terorisme dijatuhi hukuman mati. Hasyim Muzadi juga  mendukung  tembak  mati  bagi koruptor  seperti  yang  dilakukan  di Cina. 12
Megawati juga mendukung penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba karena membahayakan generasi muda.  Hamzah  Haz  menyatakan jika  sesuai  dengan  undang-undang setuju  penerapan  hukuman  mati
11 Ahkiar Salmi, Eksistensi… , hlm 95-96. 12 Tim Imparsial, Menggugat Hukuman …, hlm 116.
terhadap pengedar narkoba, koruptor, dan  pelanggar  HAM  berat.  Susilo Bambang  Yudhoyono  menyatakan hukuman mati bagi pengedar narkoba, koruptor, dan pelanggar HAM berat merupakan  keadilan  yang  harus ditegakkan.  Hukuman  mati  kepada pengedar  narkoba,  koruptor,  dan pelanggar  HAM  berat  bisa  dijatuhkan demi keadilan dan memberikan efek jera  kepada  pelakunya. 13 Dukungan penerapan  pidana  mati  khususnya bagi  pelaku  korupsi  juga  diberikan oleh Mahfud MD Menurut Mahfud MD landasan hukum pemberlakuan pidana  mati  bagi  pelaku  korupsi sudah  mempunyai  dasar  yang  kuat, karena  telah  diatur  dalam  undang- undang.  Praktik  pemberlakuan  hukuman mati mujarab di Tiongkok. Sebelum pidana mati diberlakukan indeks persepsi korupsi (IPK) Tiongkok diperingkat 120.
Begitu  berani  menghukum  mati koruptor,  IPK  Tiongkok  menunjukkan perbaikan tajam hingga bisa mencapai peringkat 79.
Bahkan  Presiden  Joko  Widodo pun  menyetujui  penerapan  pidana mati. Hal ini dapat dibuktikan dengan dilaksanakannya  ekesekusi  mati  terhadap para terpidana mati, pada awal masa menjabat  sebagai  Presiden  bersama dengan  M.  Jusuf  Kalla.  Sikap  pro terhadap pidana mati semakin nyata ditunjukan oleh Joko Widodo ketika menandatangani  dan  memberlakukan Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
13 Tim Imparsial, Menggugat Hukuman …, hlm 116.
Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak.  Dalam Perppu ini pelaku kekerasan seksual terhadap anak diancam dengan pidana mati,  jika syarat-syarat  pemberat  pidana terpenuhi.
Banyak  pula  pihak  yang  tidak mendukung  penerapan  pidana  mati di  Indonesia.  J.E.  Sahetapy  adalah salah  satu  yang  tidak  setuju  adanya pidana mati. Khususnya untuk ancaman pidana  mati  bagi  tindak  pidana pembunuhan  berencana  (pasal  340 KUHP).  Menurutnya  suatu  bangsa atau  masyarakat  dapat  tetap  hidup tanpa  lembaga  pidana  mati.  Pidana mati  dalam  permasalahan  pembunuhan berencana bukanlah suatu  persyaratan mutlak  sebagai suatu  ancaman  yang demikian  dahsyatnya  hingga  menakutkan calon pembunuh. 14
Arief  Sidharta  berpendapat  bahwa sebaiknya hukuman mati untuk jenis kejahatan  apapun  sebaiknya dihapuskan, dan  diganti  dengan  hukuman  penjara seumur  hidup  tanpa  kemungkinan memperoleh remisi. Sudarto mengajukan alasan  dalam  menyatakan  ketidaksetujuannya terhadap pidana mati, yaitu: (1) manusia tak  berhak  mencabut  nyawa  orang lain; (2) hakim bisa salah menjatuhkan hukuman;  (3)  tidak  benar  hukuman mati diperlukan untuk menakut-nakuti agar orang tidak berbuat jahat, nafsu tidak bisa dibendung dengan ancaman. Sementara Adam Malik tidak setuju hukuman  mati  diadakan  dalam  segala
14 J.E.  Sahetapy, Ancaman  Pidana  Mati Terhadap  Pembunuhan  Berencana ,  (Bandung: Alumni, 1979), hlm.  9.
bentuk tindak pidana baik biasa maupun luar  biasa  (subversi),  dengan  alasan bahwa yang berhak mencabut nyawa seseorang  adalah  Tuhan,  selain  itu hukuman mati tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. 15
Todung  Mulya  Lubis  beralasan bahwa  hukuman  mati  merupakan cerminan  dari  prinsip  bahwa  tujuan hukuman  adalah  balas  dendam, hukuman mati bertentangan dengan asas perikemanusian dalam Pancasila, dan  masalah  nyawa  merupakan urusan  Tuhan.  Di  lain  pihak  Abdul Rachman Saleh mengajukan alasan: 16 a.  bertentangan  dengan  asas  paling dasar  dari  semua  negara  hukum yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian dan Perikeadilan;
b.  bertentangan  dengan  tujuan  lembaga pemasyarakatan  yang  berusaha membina dan mendidik agar sewaktu- waktu narapidana bisa kembali ke masyarakat;
c.  hukuman  mati  sama  sekali  tidak mencegah  dan  mengurangi  jumlah kejahatan,  sehingga  hukuman  mati sebenarnya tidak lebih dari tindakan putus asa pihak penegak hukum; d.  adanya  pelaksanaan  hukuman  mati merupakan manifestasi bahwa orang tidak  percaya    lagi  bahwa  ada penjahat yang bisa bertobat;
e.  hukuman  mati  hanya  memberi kesan menonjol sebagai balas dendam atas perbuatan mereka yang dilakukan belasan tahun lalu.
Imparsial menyatakan bahwa pidana mati  sudah  tidak  relevan  lagi  di
15 Ahkiar Salmi, Eksistensi… , hlm 101.
16 Ahkiar Salmi, Eksistensi… , hlm 100.
Indonesia,  dengan  alasan: 17 Pertama, Pasal  28I  UUD  1945  telah  menjamin penghormatan  hak  untuk  hidup sebagai  hak  yang  bersifat non derogable rights dan dikuatkan dengan Indonesia telah  meratifikasi  Kovenan  Hak  Sipil dan Politik ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang melarang pemberlakuan  hukuman  mati. Kedua , seluruh agama di dunia memiliki dasar yang sama dalam hal hak untuk hidup dan  mengajarkan  umatnya  untuk mencintai kehidupan serta melindungi hak  hidup. Ketiga ,  hukuman  mati menutup  logika  serta  kemungkinan akan  adanya  bukti-bukti  baru  yang ditemukan  dikemudian  hari,  jika ternyata sang pelaku bukan dan/atau tidak  melakukan  tindak  pidana,  dan menutup  adanya  hak  membela  diri dari  pelaku. Keempat , kajian terhadap hubungan  efek jera  penerapan  pidana mati  dengan  eskalasi  kejahatan  di berbagai  belahan  dunia  terhadap kejahatan-kejahatan  berat  ternyata tidak  terbukti  kebenarannya. Kelima , negara-negara  demokratis  di  dunia telah  melakukan  abolisi  dan/atau moratorium terhadap pemberlakuan hukuman mati.
Upaya  penghapusan  pidana  mati melalui jalur hukum pernah dilakukan melalui  pengajuan  pengujian  konstitusionalitas Undang-Undanng Nomor 22 Tahun 1997  tentang  Narkotika,  khususnya pasal  80  ayat  (1)  huruf  a,  pasal  80 ayat  (2)  huruf  a,  pasal  80  ayat  (3) huruf  a,  pasal  81  ayat  (3)  huruf  a, pasal  82  ayat  (1)  huruf  a,  pasal  82
17 Tim Imparsial, Menggugat Hukuman …, hlm 124-125.
ayat  (2)  huruf  a,  dan  pasal  82  ayat (3)  huruf  a.  Permohonan  diajukan dengan  alasan    bahwa  pidana  mati dalam  UU  Narkotika  bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pasal 28A dan pasal 28I. Namun permohonan ini  ditolak  oleh  Mahkamah  Konstitusi melalui  Putusan  MK  Nomor  2- 3/PUU-V/2007  tanggal  30  Oktober 2007.  Dalam  putusannya  tersebut Mahkamah  Konstitusi  menyatakan bahwa  pidana  mati  dalam  Undang- Undang Narkotika tidak bertentangan dengan  hak  hidup  yang  merupakan hak  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam keadaan  apapun  ( non  derogable  rights ) sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 28I UUD 1945.
Pengakuan konstitusi negara terhadap hak  hidup  sebagai  hak  asasi  setiap warga  negara,  yang  kemudian  juga dinyatakan  sebagai  salah  satu  hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan  apapun,  yang  kemudian
menjadi  pemicu  silang  pendapat (pro-kontra)  legalitas pidana mati di Indonesia. Pihak yang kontra pidana mati  menjadikan  frasa  “HAM  yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” sebagai dasar untuk menyatakan bahwa  pidana  mati  bertentangan  dengan HAM  khususnya hak hidup. Sementara pihak  yang  setuju  pidana  mati menyatakan  bahwa  pidana  mati tidak  bertentangan  dengan  HAM, dengan menjadikan ketentuan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar argumentasi.
2.  Sikap  Siswa  Terhadap  Pidana
Mati
a.  Pengetahuan  Terhadap  Penerapan
Pidana Mati Terhadap item pertama kuisioner yang menanyakan apakah siswa  mengetahui bahwa  negara  Indonesia  termasuk negara  yang  masih  menerapkan  pidana mati didapatkan data sebagai berikut:
Tabel 4.1 Pengetahuan Siswa Terhadap Penerapan Pidana Mati No . Nama Sekolah Jumlah Responden Jawaban Ya % Tidak % 1 2 3 4 5 6 SMAN 16 MAN 1 SMKN 5 SMAK Penabur SMA Bodhisattva SMA Yadika 53 35 29 41 39 38 46 28 25 35 38 28 87 80 89 85 97 74 7 7 4 6 1 10 13 20 11 15 3 26 Jumlah, Rata-Rata 235 200 85 35 15 Sumber: data primer diolah 2019. Berdasarkan  tabel  4.1  di  atas dapat  diketahui  dari  235 siswa yang menjadi responden, terdapat sejumlah 200  siswa  yang  menyatakan mengetahui bahwa  Indonesia  termasuk  negara yang  masih  menerapkan  pidana mati.  Sedangkan  sebanyak  35  siswa menjawab  tidak  mengetahui  jika negara  Indonesia  termasuk  negara yang  masih  menerapkan  pidana  mati.
Hal ini berarti bahwa sebanyak 85% siswa  menyatakan  mengetahui  jika
sampai saat ini negara Indonesia masih menerapkan pidana mati, sementara 15%  siswa  lainnya  menjawab  atau menyatakan  tidak  mengetahui  jika Indonesia  termasuk  negara  yang masih menerapkan pidana mati.
Pernyataan pengetahuan tertinggi jika Negara Indonesia masih menerapkan pidana  mati  didapati  pada  siswa  SMA Bodhisattva  Bandar  Lampung,  dari 39 siswa responden sebanyak 38 siswa atau  97%  menyatakan  mengetahui jika  Indonesia  menjadi  negara  yang menerapkan pidana mati. Sedangkan jawaban  tertinggi  sebaliknya  yang
menyatakan  tidak  mengetahui  jika Indonesia menerapkan  pidana mati, dikemukakan oleh siswa SMA Yadika Bandar Lampung.  Dari 38 siswa yang menjadi responden, sebanyak 10 siswa atau 26% menjawab tidak mengetahui jika  Indonesia  menerapkan  pidana mati.
b.  Sikap  Terhadap  Penerapan  Pidana Mati
Terhadap  item  kedua  kuisioner yang menanyakan apakah siswa  menyetujui penerapan  pidana  mati  didapatkan data sebagai berikut:
Tabel 4.2 Sikap Terhadap Penerapan Pidana Mati No . Nama Sekolah Jumlah Responden Jawaban Ya % Tidak  % 1 2 3 4 5 6 SMAN 16 MAN 1 SMKN 5 SMAK Penabur SMA Bodhisattva SMA Yadika 53 35 29 41 39 38 44 28 25 33 31 20 83 80 86 80 79 53 9 7 4 8 8 18 17 20 14 20 21 47 Jumlah, Rata-Rata 235 181 77 54 23 Sumber: data primer diolah 2019. Berdasarkan  tabel  4.2  di  atas dapat  diketahui  dari  235 siswa yang menjadi responden, terdapat sejumlah 181  siswa  yang  menyatakan  menyetujui penerapan  pidana  mati.  Sedangkan sebanyak  54  siswa  menjawab  tidak setuju  dengan  penerapan  pidana mati. Hal ini berarti bahwa sebanyak 77% siswa  menyatakan setuju dengan penerapan  pidana  mati,  sementara 23%  siswa  lainnya  menjawab  atau menyatakan  tidak  setuju  dengan penerapan pidana mati.
Persetujuan penerapan pidana mati tertinggi  dikemukakan  oleh  siswa
SMKN  5  Bandar  Lampung.    Dari sebanyak  29  siswa  yang  menjadi responden, sebanyak  25 siswa atau 86%  menyatakan  setuju  dengan  penerapan pidana  mati.  Sedangkan  jawaban  tertinggi sebaliknya  yang  menyatakan  tidak menyetujui penerapan  pidana mati, dikemukakan  oleh  siswa  SMA Yadika  Bandar  Lampung.    Dari  38 siswa  yang  menjadi  responden, sebanyak  18  siswa  atau  47%  menjawab tidak  menyetujui  penerapan  pidana mati di Indonesia.
3. Dasar Sikap Mahasiswa Terhadap
Pidana Mati
a.  Pidana  Mati  Bertentangan  Dengan Nilai-Nilai Agama
Terhadap pertanyaan dalam kuisioner yang menanyakan apakah pidana mati bertentangan  atau  tidak  bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut siswa,  didapatkan data sebagaimana dinyatakan dalam tabel berikut. Tabel 4.3 Pidana Mati Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Agama No . Nama Sekolah Jumlah Responden Jawaban Ya % Tidak % 1 2 3 4 5 6 SMAN 16 MAN 1 SMKN 5 SMAK Penabur SMA Bodhisattva SMA Yadika 53 35 29 41 39 38 25 4 12 35 29 36 47 11 41 85 74 95 28 31 17 6 10 2 53 89 59 15 26 5 Jumlah, Rata-Rata 235 141 60 94 40 Sumber: data primer diolah 2019. Berdasarkan  tabel 4.3 sebagaimana di atas dapat diketahui  dari 235 siswa yang  menjadi  responden,  terdapat sejumlah  141  siswa  yang  menjawab bahwa  pidana  mati  bertentangan dengan  nilai-nilai  atau  ajaran  agama yang dianut. Sedangkan sebanyak 94 siswa  menjawab  bahwa  pidana  mati tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.  Hal  ini  berarti  bahwa  sebanyak 60% siswa menyatakan bahwa penerapan pidana mati bertentangan dengan agama, sementara  lainnya  yaitu  sebanyak 40% siswa menjawab atau menyatakan pidana mati sesuai dengan nilai-nilai agama.
Secara  khusus  sikap  tertinggi  yang menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama,
dikemukakan  oleh  siswa  MAN  1 Bandar Lampung.  Dari sebanyak 35
siswa  yang  menjadi  responden,  terdapat
31 siswa atau 89% menjawab bahwa pidana  mati  tidak  bertentangan dengan nilai-nilai agama. Sedangkan jawaban  tertinggi  sebaliknya  bahwa pidana  mati  bertentangan  dengan nilai-nilai  agama,  dikemukakan  oleh siswa  SMA  Yadika Bandar Lampung. Dari 38 siswa yang menjadi responden, sebanyak 36 siswa atau 95% menjawab bahwa pidana mati bertentangan dengan nilai-nilai agama.
b.  Pidana  Mati  Bertentangan  Dengan HAM Terhadap pertanyaan kuisioner yang meminta siswa untuk memilih jawaban ya  jika  menyatakan  pidana  mati bertentangan  dengan  HAM,    atau memilih tidak untuk mengemukakan sikap bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan HAM,  didapatkan data sebagaimana dinyatakan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 4.4 Pidana Mati Bertentangan Dengan HAM No . Nama Sekolah Jumlah Responden Jawaban Ya % Tidak % 1 SMAN 16 53 21 40 32 60
2 3 4 5 6 MAN 1 SMKN 5 SMAK Penabur SMA Bodhisattva SMA Yadika 35 29 41 39 38 17 18 30 32 35 49 62 73 82 92 18 11 11 7 3 51 38 27 18 8 Jumlah, Rata-Rata 235 153 65 82 35 Sumber: data primer diolah 2019. Memperhatikan  tabel  4.4  di  atas dapat  diketahui  dari  235 siswa yang menjadi responden, terdapat sejumlah
153  siswa  yang  menyatakan  pidana mati  bertentangan  dengan  HAM. Sementara lainnya 82 siswa menjawab bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan  HAM.  Data  ini  berarti  bahwa sebanyak  65%  siswa  menyatakan pidana  mati  bertentangan  dengan HAM, sedangkan sisanya yaitu 35% siswa  lainnya  menjawab  penerapan pidana mati tidak bertentangan dengan HAM.
Jawaban  tertinggi  bahwa  pidana mati tidak bertentangan dengan HAM,
dikemukakan  oleh  siswa  SMAN  16
Bandar  Lampung.    Sebanyak  53  siswa yang  menjadi  responden,  terdapat
32 siswa atau 60% menjawab bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan HAM.  Sedangkan  jawaban  tertinggi bahwa pidana mati bertentangan dengan HAM,  dikemukakan  oleh  siswa  SMA Yadika  Bandar  Lampung.    Dari  38 siswa  yang  menjadi  responden,  sebanyak 35 siswa atau 92% menjawab bahwa pidana  mati  bertentangan  dengan HAM.
c.  Pidana  Mati  Efektif  Mengurangi Tindak Pidana Terhadap pertanyaan dalam kuisioner yang meminta siswa untuk menyatakan apakah  pidana  mati  efektif  untuk memberantas atau setidaknya mengurangi angka terjadinya tindak pidana,  didapatkan data  sebagaimana  dinyatakan  dalam tabel 5 di bawah ini. Tabel 4.5 Pidana Mati Efektif Mengurangi Tindak Pidana No . Nama Sekolah Jumlah Responden Jawaban Ya % Tidak % 1 2 3 4 5 6 SMAN 16 MAN 1 SMKN 5 SMAK Penabur SMA Bodhisattva SMA Yadika 53 35 29 41 39 38 38 28 23 32 34 29 72 80 79 78 87 76 15 7 6 9 5 9 28 20 21 22 13 24 Jumlah, Rata-Rata 235 184  78 51 22 Sumber: data primer diolah 2019. Berdasarkan  tabel  4.5  di  atas dapat  diketahui  dari  235 siswa yang menjadi responden, terdapat sejumlah 184 siswa yang menyatakan penerapan pidana mati efektif untuk memberantas atau mengurangi terjadinya tindak pidana di  tengah  masyarakat.  Sedangkan lainnya sebanyak 51 siswa menjawab bahwa  penerapan  pidana  mati  tidak efektif  untuk  mengurangi  terjadinya
tindak  pidana.  Dengan  demikian berarti  bahwa  sebanyak  78%  siswa menyatakan pidana mati efektif untuk mengurangi  tindak  pidana,  sedangkan 22%  siswa  lainnya  menjawab  atau menyatakan  penerapan  pidana  mati tidak  efektif  untuk  memberantas atau  mengurangi  terjadinya  tindak pidana di tengah masyarakat.
Pernyataan  tertinggi  bahwa  pidana mati efektif untuk digunakan sebagai sarana  memberantas  atau  mengurangi tindak  pidana,  dikemukakan  oleh siswa SMA Bodhisattva.  Dari 39 siswa yang  menjadi  responden,  sebanyak 34 siswa atau 87% menjawab bahwa pidana mati efektif untuk memberantas atau  mengurangi  tindak  pidana. Sedangkan  pernyataan  tertinggi bahwa pidana mati tidak efektif untuk memberantas  atau  mengurangi  tindak pidana,  dikemukakan  oleh  siswa  SMAN 16 Bandar Lampung.  Dari 53 siswa yang  menjadi  responden,  sebanyak 15 siswa atau 28% menjawab bahwa pidana  mati  tidak  efektif  untuk  memberantas atau mengurangi tindak pidana.
4.  Tindak  Pidana Pantas  Diancam Pidana Mati a. Diatur Dalam KUHP R. Soesilo menyatakan dalam KUHP terdapat  setidaknya  10  (sepuluh)  pasal yang  mengancamkan  pidana  mati terhadap  tindak  pidana  yang  diatur dalam pasal-pasal tersebut, yaitu: 18
1) Pasal 104 tentang makar membunuh kepala negara;
18 R. Soesilo, Pokok-pokok hukum …, hlm
53-54.
2) Pasal 111 ayat (2) tentang mengajak negara  asing  untuk  menyerang Indonesia;
3) Pasal 124 ayat (3) tentang memberi pertolongan  kepada  musuh  waktu Indonesia dalam keadaan perang;
4) Pasal 140 ayat (3) tentang membunuh kepala negara sahabat;
5) Pasal  340  tentang  pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu;
6) Pasal  365  ayat  (4)  tentang  pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dsb., yang menjadikan ada orang yang terluka berat atau mati;
7) Pasal 444 tentang pembajakan di laut, pesisir, di pantai dan di kali, sehingga ada orang mati;
8) Pasal 124 bis tentang pada waktu perang  menganjurkan  huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya;
9) Pasal 129 tentang tentang pidana terhadap  tindak  pidana  dalam Pasal 124 sampai Pasal 127 berlaku meskipun  perbuatan  tidak  dilakukan terhadap  negara  Indonesia  melainkan terhadap  negara  kawan  (sekutu) dalam peperangan;
10) Pasal 368 ayat (2) tentang pemerasan dengan pemberatan.
Secara umum sikap siswa SMA di
Bandar Lampung terhadap ancaman pidana  mati  untuk  beberapa  tindak pidana  yang  diatur  dalam  KUHP, dapat dilihat dalam tabel sebagaimana di bawah ini.
Tabel 4.15

## Sikap Siswa SMA Terhadap Pidana Mati Dalam KUHP
No. Pidana Mati Jumlah Responden Jawaban Ya %  Tidak % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pasal 104 Pasal 111 ayat (2) Pasal 124 ayat (2) Pasal 140 Pasal 340 Pasal 365 ayat (4) Pasal 444 Pasal 124 ayat (2) Pasal 129 235 235 235 235 235 235 235 235 235 190 172 142 149 178 188 182 151 155 81 73 60 63 76 80 77 64 66 45 63 93 86 57 47 53 84 80 19 27 40 37 24 20 23 36 34 Rata-Rata 235 167  71 68 29 Sumber: data primer diolah 2019. Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat diartikan bahwa secara umum (rata- rata)  dari  235  siswa  responden,  terdapat sejumlah  167  siswa  yang  menyatakan setuju  dengan  pidana  mati  terhadap tindak  pidana  yang  diatur  dalam KUHP. Sedangkan lainnya sebanyak 68 siswa menjawab tidak setuju dengan ancaman  pidana  mati  terhadap  tindak pidana  dalam KUHP. Hal ini  berarti bahwa  sebanyak  71%  siswa  menyatakan setuju dengan ancaman pidana mati untuk  tindak  pidana  sebagaimana diancamkan  dalam  pasal-pasal  KUHP, dan siswa lainnya sebanyak 29% siswa tidak  setuju  dengan  pidana  mati  yang diancamkan  terhadap  tindak  pidana dalam KUHP. b. Diatur di Luar KUHP
Pidana selain diancamkan terhadap beberapa tindak pidana berat dalam KUHP,  juga  diancamkan  terhadap tindak  pidana  tertentu  yang  diatur dalam  undang-undang  khusus  di  luar
KUHP, antara lain:
1) Undang-Undang  Nomor  21  (Prp) Tahun  1959,  yang  memperberat
ancaman  pidana  delik  ekonomi jika dapat menimbulkan kekacauan ekonomi dalam masyarakat; 2) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak pidana  Korupsi  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang
Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  pidana
Korupsi;
4) Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia;
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014,  dan  terakhir  diubah  kembali melalui  Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
2016  Tentang  Perubahan  Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2002 Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang- Undang; dan 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara umum sikap siswa SMA di
Bandar Lampung terhadap ancaman pidana  mati  untuk  beberapa  tindak pidana  yang  diatur  dalam  KUHP, dapat  dilihat  dalam  tabel  sebagaimana di bawah ini. Tabel 4.23 Sikap Siswa SMA Terhadap Pidana Mati di Luar KUHP No. Tindak Pidana Jumlah Responden Jawaban Ya %  Tidak  % 1 2 3 4 5 6 7 Tindak Pidana Ekonomi Penyalahgunaan Psikotropika Tindak Pidana Korupsi Pelanggaran HAM Berat Perkosaan Terhadap Anak Tindak Pidana Terorisme Penyalahgunaan Narkotika 235 235 235 235 235 235 235 133 142 177 203 195 218 150 57 60 75 86 83 93 64 102 93 58 32 40 17 85 43 40 25 14 17 7 36 Rata-Rata 235 174  74 61 26 Sumber: data primer diolah 2019. Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat diartikan bahwa secara umum (rata- rata)  dari  235  siswa  responden,
terdapat  sejumlah  174  siswa  yang menyatakan  setuju  dengan  pidana mati terhadap tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP. Sedangkan lainnya  yaitu  61  siswa  menjawab tidak setuju dengan ancaman pidana mati terhadap tindak pidana  khusus yang diatur dalam undang-undang di luar  KUHP.  Hal  ini    berarti  bahwa sebanyak 74% siswa menyatakan setuju, dan siswa lainnya sebanyak 26% siswa tidak  setuju  dengan  pidana  mati  yang diancamkan  terhadap  tindak  pidana khusus  yang  diatur  dalam  undang- undang di luar KUHP.
5.  Tindak  Pidana  Lain  Pantas
Diancam Pidana Mati
Selain mempertanyakan sikap siswa terhadap  ancaman  pidana  terhadap beberapa tindak pidana dalam KUHP, dan  juga  yang  diancamkan  dalam beberapa  undang-undang  khusus  di luar  KUHP,  dalam  kuisioner  juga diajukan  pertanyaan  kepada  siswa tentang  tindak  pidana  lainnya  yang menurut  mereka  pantas  atau  dapat diancam dengan pidana mati. Hal ini dimaksudkan  untuk  memberikan ruang  kepada  para  siswa  untuk mengemukakan  pemikiran  tentang bentuk-bentuk tindak pidana lainnya yang  juga  dapat  diancam  dengan pidana  mati,  selain  yang  memang sudah  diancam  dengan  pidana  baik
dalam KUHP maupun dalam undang- undang khusus di luar KUHP.
Beberapa  tindak  pidana  yang menurut  siswa  dapat  atau  pantas diberi  ganjaran  pidana  mati  antara lain pembunuhan, perkosaan, penistaan agama. Ketiga bentuk tindak pidana ini  diusulkan  oleh  beberapa  siswa pada  hampir  semua  sekolah  yang menjadi  lokasi  penelitian.  Dalam undang-undang  yang  berlaku  sebagai hukum  positif,  belum  mencantumkan pidana  mati  sebagai  sanksi  pidana yang diancamkan pada ketiga tindak pidana tersebut.
Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP diatur dalam Pasal 338 dengan ancaman pidana berupa penjara paling lama  15  (lima  belas)  tahun.  Pasal  338 menyatakan  barang  siapa  dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam  karena  pembunuhan  dengan pidana  penjara  paling  lama  lima  belas tahun.  Sikap  siswa  yang  mengusulkan pidana  mati  untuk  tindak  pidana pembunuhan  sebenarnya  cukup beralasan,  karena  dilihat  dari  sisi hukum adat yang pernah berlaku di beberapa daerah, hukum agama khususnya hukum Islam tindak pidana pembunuhan adalah salah satu tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.
Perkosaan  sebagai  tindak  pidana juga  belum  diancam  dengan  pidana mati,  baik  dalam  KUHP  maupun undang-undang lainnya kecuali yang dilakukan  terhadap  anak.  Pelaku perkosaan  terhadap  anak  dapat  dapat dijatuhi pidana mati, jika persyaratan pemberatan  pidana  yang  diatur dalam Pasal 81 ayat (5) UU No. 23
Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir  melalui  UU  No.  17  Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1  Tahun  2016  Tentang  Perubahan Kedua  Atas  UU  No.  23  Tahun 2002.  Pasal  81  ayat  (5)  UU  No.  23 Tahun 2002 mengatur bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka  berat,  gangguan  jiwa,  penyakit menular,  terganggu  atau  hilangnya fungsi  reproduksi,  dan/atau  korban meninggal  dunia,  pelaku  dipidana mati,  seumur  hidup,  atau  pidana penjara  paling  singkat  10  (sepuluh) tahun  dan  paling  lama  20  (dua puluh). Berdasarkan ketentuan Pasal 81  ayat  (5)  tersebut,  maka  pidana mati  terhadap  pelaku  tindak  pidana perkosaan terhadap anak, baru dapat dijatuhkan  jika  keadaan-keadaan  tertentu yang  disyaratkan  terpenuhi,  yaitu korban  lebih  dari  1  (satu)  orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa,  penyakit  menular,  terganggu atau  hilangnya  fungsi  reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.
Sedangkan  dalam  KUHP  tindak pidana  perkosaan  baik  terhadap  orang dewasa maupun terhadap anak tidak diancam  dengan  pidana  mati.  Pasal 285  menyatakan  barang  siapa  dengan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan memaksa  seorang  wanita  bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena  melakukan  perkosaan  dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.  Pasal 287 ayat (1) barang siapa bersetubuh  dengan  seorang  wanita di  luar  perkawinan,  padahal  diketahuinya
atau  sepatutnya  harus  diduganya  bahwa umumya  belum  lima  belas  tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum  waktunya  untuk  dikawin,  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama sembilan tahun.
Tindak  pidana  perkosaan  juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga,  tepatnya  dalam  Pasal 46,  Pasal  47,  dan  Pasal  48.  Pidana terberat  yang  diancamkan  terhadap tindak  pidana  kekerasan  seksual (perkosaan)  dalam  rumah  tangga, hanya  berupa  pidana  penjara  paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling  banyak  Rp  500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sisi lain seperti hal tindak pidana pembunuhan, tindak pidana perkosaan juga diancam dengan pidana  mati  dalam  hukum  Islam. Dengan  demikian  sikap  siswa  yang menghendaki  agar  tindak  pidana perkosaan  diancam  dengan  pidana mati,  dapat  dibenarkan  karena  memiliki kesesuaian  dengan  sanksi  pidana  yang diancamkan dalam hukum adat yang pernah  berlaku  di  beberapa  daerah dan  hukum  agama  khususnya  hukum Islam.
Tindak  pidana  lain  yang  diusulkan untuk dapat diancam dengan pidana mati adalah tindak pidana penodaan agama.  Tindak  Pidana  penodaan  agama diatur  dalam  UU  No.  1/PNPS/1965 tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Undang- Undang ini pada awalnya berbentuk Penetapan  Presiden  No.  1/PNPS TAHUN  1965,  yang  kemudian  berubah menjadi undang-undang melalui UU
No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai  Penetapan  Presiden  dan Peraturan Presiden Sebagai Undang- Undang.
Pasal 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan  atau  mengusahakan dukungan  umum,  untuk  melakukan penafsiran  tentang  sesuatu  agama yang  dianut  di  Indonesia  atau melakukan  kegiatan-kegiatan  keagamaan yang  menyerupai  kegiatan-kegiatan keagamaan  dari  agama  itu,  penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok  ajaran  agama  itu. Kemudian dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.
UU  No.  1/PNPS/1965  ini  juga menambahkan  satu  pasal  ke  dalam KUHP,  yaitu  Pasal  156a  sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4. Pasal 156a KUHP  ini  selengkapnya  berbunyi: dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya 5 (lima) tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a.  yang  pada  pokoknya  bersifat permusuhan,  penyalahgunaan  atau penodaan  terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud agar supaya orang tidak  menganut  agama  apapun  juga, yang  bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha  Esa.  Merujuk  ketentuan sebagaimana  dalam  Pasal  3  UU No.  1/PNPS/1965  dan  Pasal
156a  KUHP,  maka  pidana  yang diancamkan terhadap tindak pidana penodaaan agama hanyalah berupa pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun.
C. Kesimpulan
1. Sikap siswa SMA di Bandar Lampung terhadap  penerapan  pidana  mati, secara umum dari total 235 siswa yang  menjadi  responden, sebanyak 181 siswa yang menyatakan menyetujui penerapan  pidana  mati,  sedangkan 54  siswa  lainnya  menjawab  tidak setuju  dengan  penerapan  pidana mati.  Hal  ini  berarti  bahwa  77% siswa  menyatakan  setuju  dengan penerapan  pidana  mati,  sementara 23%  siswa  lainnya  menjawab  atau menyatakan  tidak  setuju  dengan penerapan pidana mati.
2. Alasan-alasan yang menjadi dasar dari sikap siswa SMA di Kota Bandar Lampung terhadap penerapan pidana mati sebagai berikut: a. Dari total 235 siswa yang menjadi
responden,  terdapat  sejumlah 141  siswa  atau  60%  yang menjawab  bahwa  pidana  mati bertentangan  dengan  nilai-nilai atau ajaran agama yang dianut. Sedangkan  sebanyak  94  siswa atau  40%  menjawab  bahwa pidana  mati  tidak  bertentangan dengan nilai-nilai agama; b.  Terdapat  sejumlah  153  siswa
atau  65%  menyatakan  pidana mati  bertentangan  dengan
HAM.  Sementara  lainnya  82 siswa atau 35% menjawab bahwa pidana  mati  tidak  bertentangan dengan HAM;
c.  Terdapat  sejumlah  184  siswa atau 78% menyatakan penerapan pidana  mati  efektif  untuk memberantas  atau  mengurangi terjadinya  tindak  pidana,  sedangkan lainnya sebanyak 51 siswa atau 22 % menjawab bahwa penerapan pidana  mati  tidak  efektif  untuk mengurangi  terjadinya  tindak pidana di tengah masyarakat.
3.  Secara  umum  sikap  siswa  terhadap ancaman  pidana  mati  terhadap tindak  pidana  dalam  KUHP,  yaitu dari  235  responden  terdapat  167 siswa atau 71% menyatakan setuju sedangkan  lainnya  sebanyak  68 siswa atau 29% menyatakan tidak setuju. Terhadap ancaman pidana mati untuk tindak pidana khusus dalam undang-undang di luar KUHP, dari  235  responden  terdapat  174 siswa atau 74% menyatakan setuju sedangkan  lainnya  sebanyak  61 siswa atau 26% menyatakan tidak setuju.  Selain  tindak  pidana  yang telah  diancam  dengan  pidana mati,  baik  yang  terdapat  dalam KUHP,  maupun  yang  terdapat dalam  undang-undang  khusus  di luar  KUHP,  tindak  pidana  lain yang  menurut  siswa  dapat  atau pantas  diberi  ganjaran  pidana  mati antara  lain  pembunuhan,  perkosaan, dan penodaan (penistaan) agama.
D. Daftar Pustaka
A.Z.  Abidin  Farid,  A.  Hamzah, Bentuk- Bentuk  Khusus  Perwujudan  Delik (Percobaan,  Penyertaan,  dan  Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier .  Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
Achmad  Ali, Menguak  Realitas  Hukum Rampai  Kolom  dan  Artikel  Pilihan Dalam  Bidang  Hukum, Jakarta: Kencana, 2008.
Adami Chzawi, Pelajaran Hukum Pidana 1  Stelsel  Pidana  Tindak  Pidana
Teori-teori  Pemidanaan  &  Batas Berlakunya Hukum Pidana , Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada. 2007.
Ahkiar Salmi, Eksistensi Hukuman Mati , Jakarta:  Aksara  Persada  Press, 1985.
Andi  Hamzah  dan  A.  Sumangelipu, Pidana  Mati  di  Indonesia  di  Masa Lalu,  Kini  dan  Masa, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
Backy Krisnayuda, Pancasila dan Undang- Undang  Relasi  Dan  Transformasi Keduanya  Dalam  Sistem  ketatanegaraan Indonesia , Jakarta: Kencana, 2016.
Bambang  Poernomo, Hukum  Pidana Kumpulan  Karangaan  Ilmiah ,  Jakarta:
Bina Aksara, 1982.
Bambang  Sugeng  Rukmono, Hakikat
Pelaksanaan  Hukuman  Mati  Ditinjau
Dari  Perspektif   Hak  Asasi  Manusia ,
Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada,
2016.
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai Kebijakan Hukum Pidana ,  Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
Barda  Nawawi  Arief, Pembaharuan Hukum  Pidana  Dalam  Perspektif Kajian Perbandingan ,  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2005,
E. Y. Kanter, S.R. Sianturi , Asas-asas Hukum Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapannya , Jakarta: Storia Grafika, 2002.
Eddy  Rifa’I  dan  Heni  Siswanto, Monograf Hukum  Pidana  Hukum  dan  Penegakan Hukum , Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015.
Erdianto  Effendi, Hukum  Pidana  Indonesia Suatu  Pengantar ,  Bandung:  Refika Aditama, 2011.
Eva  Achjani  Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan ,  Bandung: Lubuk Agung,
2011.
Hilman  Hadikusuma, Hukum Pidana Adat , Bandung: Alumni, 1989.
J.E.  Sahetapy, Ancaman  Pidana  Mati Terhadap  Pembunuhan  Berencana ,
Bandung: Alumni, 1979.
J.E.  Sahetapy, Ancaman  Pidana  Mati Terhadap  Pembunuhan  Berencana ,
Bandung: Alumni, 1979.
J.E. Sahetapy, Pidana Mati Dalam Negara Pancasila ,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2007.
Joko Prakoso, Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa  Ini ,  Jakarta:  Ghalia
Indonesia, 1985.
Jimly  Asshiddiqie, Menuju  Negara
Hukum  Yang  Demokratis ,  Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009.
Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  Negara ,  Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014. Khairuddin,  M.  Iwan  Satriawan, Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia  Tahun  1945 ,  Depok: Rajawali Pers, 2018.
M.  Ali  Zaidan, Menuju  Pembaruan Hukum  Pidana ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2015.
Muladi,  Barda  Nawai  Arief, Teori-Teori dan  Kebijakan  Pidana ,  Bandung: Alumni, 2010.
Nelvitia  Purba,  Sri  Sulistyawati, Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif  Hak Asasi Manusia dan Hukum  Pidana  di  Indonesia ,
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
R.  Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan  Umum  dan  Delik-Delik
Khusus , Bogor: Politeia,1984. Rodliyah, Pidana Mati Terhadap Perempuan (Suatu Kajian Perbandingan) ,  Yogyakarta:  Arti Bumi Intaran, 2010. S.R. Sianturi, Mompang L. Panggabean, Hukum  Penitensia  di  Indonesia , Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1996. Tim Imparsial, Menggugat Hukuman Mati
Di  Indonesia ,  Imparsial,  Jakarta:
Imparsial, 2010.
Tina  Asmarawati, Hukuman  Mati  dan Permasalahannya di Indonesia , Yogyakarta: Deepublish, 2013. Todung  Mulya  Lubis  dan  Alexander Lay, Kontoversi Hukuman  Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi , Jakarta: Kompas, 2009. Topo  Santoso, Membumikan  Hukum Pidana  Islam  Penegakan  Syariat dalam Wacana dan Agenda , Jakarta:
Gema Insani Press, 2003.
Yon  Artiono  Arba’i, Aku  Menolak Hukuman  Mati ,  Jakarta:  KPG, 2012.
Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Jurnal Ahmad  Khumedi  Ja’far,  “Hukuman Mati  Atas  Delik  Pembunuhan Menurut  Hukum  Pidana  Islam dan  Hukum  Pidana  Po sitif”, Jurnal  Al-Adalah ,  Volume  XII Nomor 2, Desember 2014. Bungasan Hutapea, “Alternatif Penjatuhan  Hukuman  Mati  di Indonesia  Dilihat  dari  Perspektif
HAM”, Jurnal  HAM ,  Volume  7 Nomor 2, Desember 2016.
Dede  Kania,  “Hak  Asasi  Perempuan Dalam  Peraturan  Perundang- Undangan  di  Indonesia”, Jurnal Konstitusi ,  Volume 12 Nomor 4, Desember 2015.
Elmar  I.  Lubis,  “Perkembangan  Isu Hukuman  Mati  di  Indonesia”, Jurnal  Opinio  Juris ,  Volume  04, Januari-April 2012.
Warih Anjari, “Penjatuhan Pidana Mati di  Indonesia  Dalam  Perspektif HAk  Asasi  Manusia”, E-Journal Widya Yustisia, Volume 1 Nomor
2, Maret 2015. Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang  Nomor  12  (Drt) Tahun  1951  tentang  Perubahan Ordonnantie  Tijdelijke  Bijzondere
Strafbepalingen
dan
Undang- Undang  RI  Terdahulu,  Yaitu Nomor 8 Tahun 1948. Undang-Undang  Nomor  5  (Pnps) Tahun  1959  tentang  Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Agung Tentara dan Tentang Memperberat Ancaman Hukuman  Terhadap  Tindak Pidana  yang  Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan. Undang-Undang  Nomor  21  (Prp) Tahun 1959, Pasal 1 ayat (2) yang memperberat  ancaman  pidana delik ekonomi jika dapat menimbulkan kekacauan ekonomi dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan Dan Penambahan  Beberapa  Pasal Dalam  KUHP  Bertalian  Dengan Perluasan  Berlakunya  Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, kejahatan  Penerbangan,  Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  pidana Korupsi.
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002,  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas  Perlindungan Anak,  dan  terakhir  diubah kembali melalui Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2016  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2016  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme  Menjadi  Undang- Undang, sebagaimana telah diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2018  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2003  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2002  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme  Menjadi  Undang-
Undang.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun
2009 tentang Narkotika.