## PEMBERDAYAAN DESA ADAT DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA UNTUK MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF KOMUNITAS KRAMA
Ni Ketut Sari Adnyani 1 , Ni Komang Febrinayanti Dantes 2
1,2 Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha e-mail: niktsariadnyani@gmail.com, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id

## Abstrak
Studi  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  pengaturan  pengelolaan  pariwisata  dan penyerapan  tenaga  kerja  lokal  dengan  pemberdayaan  desa  adat  dalam pembangunan  pariwisata  di  Provinsi  Bali.  Jenis  program  PKM  hukum normatif,  yaitu  program  PKM  hukum  yang  didasarkan  pada  bahan  hukum primer  dan  sekunder.  Pendekatan  program  PKM  ini  menggunakan pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  pendekatan  filosofis  dan pendekatan  sejarah,  subjek  sasaran  adalah  prajuru  Desa  Adat  dan  karma Desa  Adat  Ambengan,  Ke c amatan  Sukasada,  Kabupaten  Buleleng,  Provinsi Bali. Teknik analisa bahan hukum menggunakan teknik hermeneutika hukum. Hasil  program  PKM  menunjukkan  bahwa  urgensi  pengaturan  penyerapan tenaga  kerja  lokal  dari  krama  desa  adat  mencerminkan  upaya  perwujudan pertumbuhan  ekonomi  inklusif  bagi  komunitas  krama  desa  adat  di  Provinsi Bali.Pemberdayaan  desa  adat  tidak  memberi  tekanan  pada  pengusaha pariwisata  dalam  kebijakan  penerimaan  tenaga  kerja  lokal.  Kombinasi  lintas sektor  yang  diterapkan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Bali  menjembatani kebutuhan  pertumbuhan  ekonomi  inklusif  berupa  penyediaan  lapangan pekerjaan  dan  fasilitas  pelatihan  maupun  pendidikan  magang  sebelum direkrut sebagai tenaga kerja di masing-masing daerah di Provinsi Bali. Hasil program  PKM  ini  signifikan  dengan  pemberdayaan  desa  adat  dalam mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi  inklusif  komunitas  krama  desa  adat  di Provinsi Bali.
Kata kunci: desa adat, ekonomi, inklusif, pariwisata, pemberdayaan

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  regulation  of  tourism  management  and absorption  of  local  workers  by  empowering  traditional  villages  in  tourism development in Bali Province. The type of normative legal PKM program is the legal PKM program based on primary and secondary legal materials. The PKM program approach uses a statutory approach, a philosophical approach and a historical  approach,  the  target  subject  is  the traditional  village  prajuru and  the karma  of  the  Ambengan  Traditional  Village,  Sukasada  District,  Buleleng Regency, Bali Province. The technique of analyzing legal materials uses legal hermeneutic  techniques.  The  results  of  the  PKM  program  show  that  the urgency  of  regulating  the  absorption  of  local  labor  from  adat  village  krama
reflects  the  effort  to  realize  inclusive  economic  growth  for  the  adat  desa community  in  Bali  Province.  The  cross-sectoral  combination  implemented  by the  Provincial  Government  of  Bali  bridges  the  need  for  inclusive  economic growth in the form of providing job opportunities and training facilities as well as apprenticeship  education  before  being  recruited  as  workers  in  each  region  in Bali  Province.  The  results  of  this  PKM  program  are  significant  with  the empowerment  of  traditional  villages  in  realizing  inclusive  economic  growth  of the adat village krama community in the Province of Bali.
Keywords: traditional village, economy, inclusive, tourism, empowerment

## PENDAHULUAN
Konstitusi Negara Republik Indonesia memuat pemberdayaan tentang  Kesatuan  Masyarakat  Hukum Adat (selanjutnya disebut KMHA) berdasarkan  Pasal  18B  Ayat  (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  1945  (Indonesia, 1945)  (selanjutnya  dikenal  dengan istilah  UUD  NRI  Tahun  1945).  Tujuan hukum  pemberdayaan  hak  KMHA, (Dahlan,  2018).  Sepaham  dengan  itu, (Sumardjono, 2008), berpendapat Negara  memperoleh  hak  menguasai dalam  kedudukannya  sebagai  wakil dari  seluruh  rakyat.  Hubungan  yang dijalin  antara  Negara  dengan  rakyat bukan  hubungan  subordinasi,  tetapi hubungan  yang setara.  Hal  yang  sama dikemukakan  oleh  (Nurjaya,  2008), bahwa terminologi negara harus diinterpretasikan  sebagai  pemerintah dan  rakyat  bukan  Negara  sebagai pemerintah semata.
Mengkaji  makna  pemberdayaan
KMHA  oleh  negara  menurut  kedua pakar hukum di atas, peneliti
mengakomodasi pandangan dari Nurjaya,  mewujudkan  pembangunan pariwisata berkelanjutan penting memberikan  pemberdayaan  terhadap
KMHA  dengan  melakukan  reposisi kedudukan  antara  pemerintah  dan
rakyat, bukan bersifat subordinasi tetapi dalam hubungan yang sejajar.
Wujud  timbal  balik  dari  hubungan yang setara atau sejajar antara Negara dan  KMHA,  yaitu  Negara  melalui konstitusi memberikan justifikasi pemberdayaan KMHA. Konsekuensinya, KMHA menjadi
mempunyai  hak  untuk  menjaga  dan memperkuat karakteristik yang berbeda di  bidang  politik,  hukum,  ekonomi, sosial  dan  institusi-institusi  budaya sekaligus  tetap  mempertahankan  hak KMHA untuk berpartisipasi.
Mewujudkan  pelaksanaan  hak KMHA  dalam  berpartisipasi,  Negara memberikan pemberdayaan KMHA berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal 18B  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945, memperlihatkan adanya rekognisi bersyarat ( conditional recognition ). Selaras dengan pemberdayaan bersyarat  KMHA  dalam  UUD  NRI Tahun  1945,  mengutip  pandangan  (Ari Atu  Dewi,  2019),  terdapat  sejumlah point pendukung terkait makna pemberdayaan  KMHA,  diantaranya,
meliputi: adanya tanggung jawab Negara  memberikan  pemberdayaan dan  penghormatan  terhadap  KMHA; dipenuhinya persyaratan pemberdayaan, KMHA memiliki payung hukum dalam berbagai undang-
undang; dan pengaturan pemberdayaan  KMHA  lebih lanjut dengan  undang-undang.  Mencermati beberapa pesyaratan di atas, menunjukkan terdapat pembatasan undang-undang mengenai KMHA dalam menjalankan setiap rutinitasnya. Perwujudan pemberdayaan KMHA dalam sejumlah undang-undang sebagaimana dimaksudkan oleh Ari Atu Dewi  di  atas,  berkenaan dengan  ruang lingkup  kearifan  lokal  dan  kearifan lingkungan  relevan  dengan  tujuan pembangunan nasional. Bersinergi dengan  hal  tersebut,  pelibatan  tataran grassrout (KMHA)  dalam  mewujudkan pembangunan  nasional  dikategorikan bersifat  responsive    (Nonet,  2008). Implikasi  dari  pemberdayaan  KMHA oleh  Negara  yang  bersifat  responsif tersebut,    KMHA  dapat  memberikan kontribusi  pada  pembangunan  politik, sosial,  budaya,  ekonomi,  hukum,  hak asasi manusia, dan tercapainya ketahanan  dan  keamanan  nasional, (Syafrudin, 2010). Berdasarkan beragam sendi-sendi kehidupan bernegara yang menjadi prioritas pembangunan  nasional  di  atas,  terkait KMHA  fokus  kajian  esensi  sosial budaya  menjadi  bagian  pembangunan pariwisata.
KMHA dalam pembangunan sosial  budaya  diberikan  kedudukan yang sederajat dengan kesatuan pemerintah  lainnya,  seperti  Kabupaten dan  Kota,  (Huda,  2010).  Berpangkal tolak  pada  rujukan  di  atas,  pada konteks ini pemberdayaan KMHA bersinergi dengan perlindungan hukum, serta  pemenuhan  taraf  kesejahteraan KMHA,  yaitu  kapasitas  KMHA  sebagai subjek  pembangunan  sosial  budaya berorientasi  pada  tujuan  cita  hukum ( rehctsidee ) Negara Indonesia. Konsekuensinya,  Negara  memberikan status  hukum  kepada  KMHA  beserta hak  tradisionalnya  dan  juga  hukum adat.  Pemberdayaan  inilah  yang  juga menempatkan  KMHA  sebagai  subjek hukum,  (Safitri,  2014),  dan  Mahkamah Konstitusi  menegaskan  bahwa  KMHA sebagai pengemban hak dan kewajiban. Berdasarkan kapasitasnya sebagai  subjek  hukum,  Di  daerah  Bali, yang dimaksudkan KMHA adalah Desa
Pakraman (sekarang  dikenal  dengan sebutan  Desa  Adat),  (Sudantra,  2014). Pada  Desa  Adat  terdapat  persekutuan hukum  teritorial  dengan  hak  dan kewajibannya,  (Wiryawan,  I  Wayan Gde,  Ketut  Sukawati  Lanang  Putra Perbawa,  2015).  (Sudantra,  2018), mengungkapkan  temuan  hasil  program PKM  bahwa  subyek  kepemilikan  hak bersama  (hak  komunal)  KMHA  adalah Desa  Adat.  Program  PKM  serupa  juga telah dilakukan sebelumnya oleh (Sudantra,  2012),  terkait  hak  dan kewajiban  desa  adat  belum  diatur secara  jelas  karena  belum  adanya norma  baru  yang  dimuat  dalam  awig- awig  tertulis.  Berdasarkan  pandangan kedua pakar hukum di atas, pemberdayaan  desa  adat  selama  ini baru  diatur  dalam  berbagai  produk peraturan perundang-undangan
nasional  dan  belum  diatur  dengan undang-undang  yang  spesifik  tentang KMHA.
Pemberdayaan  desa  adat  telah menempatkan desa adat sebagai subjek  hukum  dalam  pembangunan nasional  salah  satunya  di  bidang pariwisata.  Sektor  pariwisata  sebagai salah satu sektor yang berperan dalam pembangunan  memberikan  kontribusi
yang  besar  dalam  perolehan  devisa dan  penyerapan  tenaga  kerja  di Provinsi  Bali.    Pentingnya  pariwisata dalam  pembangunan  ekonomi  inklusif dari komunitas krama desa adat di Bali sudah  tidak  diragukan  lagi.    Sebagian besar  negara  di  belahan  dunia,  sejak beberapa  tahun  terakhir  termasuk  di dalam nya Provinsi Bali yang merupakan  bagian  dari  wilayah  NKRI menggarap  pariwisata  dengan  serius dan  menjadikan  pariwisata  sebagai sektor  unggulan  di  dalam  perolehan devisa  dan  pendapatan  asli  daerah, penciptaan  lapangan  kerja,  maupun pemberantasan  kemiskinan,  (Pitana,
2009). (Dharmawan, 2012) juga menguraikan  pandangannya  mengenai pariwisata  dengan  berbagai  aspek positifnya,  dipandang  sebagai passport to development, new kind of sugar, tool of regional development, invisible export,  non-polluting  industry ,  dan sebagainya.
Salah  satu  unsur  penting  dalam mewujudkan  tujuan  Negara  adalah menciptakan suatu kesejahteraan kehidupan  bangsa  melalui  terciptanya pembangunan yang terpadu dan terencana. Secara kontekstual ketentuan  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI
Tahun  1945,  bahwa  “bumi  dan  air  dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”
merupakan
landasan konstitusional dalam pengelolaan pariwisata. Sehingga pasal ini  dapat  dijadikan  rujukan  penegasan dari makna yang terkandung di dalamnya bahwa bumi, air dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  harus  dikelola  sedemikian rupa sehingga mampu mentransformasi
masyarakat bangsa dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga keseimbangan ekologi dan sosial budaya  agar  dapat  mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran
masyarakat yang berkelanjutan.
Makna  filosofis  akan  pentingnya kesejahteraan  mengacu  pada  nilai keadilan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia yang  sifatnya  mendasar  berdasarkan Pancasila.      Kesejahteraan  dalam dimensi  filsafat  akan  memperhatikan aspek keadilan yang menjadi tanggung jawab  negara  melalui  produk  legislasi yang  dihasilkan.  Oleh  karena  itu,
pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dilaksanakan  berdasarkan  kebijakan nasional  yang  terpadu  dan menyeluruh dengan  mempertimbangkan  kebutuhan generasi  sekarang  dan  generasi  yang akan datang (Tianotak, 2010).
Diberlakukan Masyarakat Ekonomi  ASEAN  (selajutnya  disebut MEA/ Asean Economic Community (AEC),  Indonesia  sebagai  salah  satu Negara anggota ASEAN akan
mengalami  aliran  bebas  barang,  jasa, investasi  dan  tenaga  kerja  terdidik  dari dan ke masing-masing negara anggota ASEAN,  (Wyasa  Putra,  2012).  Untuk menghadapai  MEA  tentunya  Indonesia sebagai  bagian  dari  komunitas  ASEAN berusaha  untuk  mempersiapkan  diri dan memanfaatkan peluang MEA, serta meningkatkan  kapabilitas  agar  dapat bersaing dengan negara ASEAN lainnya (Indonesia, 2011). Permasalahan yang dihadapi dalam  penyerapan  tenaga  kerja  lokal dalam bidang pariwisata terutama tejadi tehadap penyerapan  tenaga kerja  lokal yang berasal dari penduduk asli daerah di  sektor  pariwisata.  Daya  saing  dan
produktivitas  tenaga  kerja  di  Indonesia relatif  rendah.  Salah  satu  penyebab utamanya  adalah  tingkat  pendidikan tenaga  kerja  yang  masih  rendah. Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat Statistik  Provinsi  Bali  per  Februari 2016, dari 2.332.064 tenaga kerja yang terdaftar  858.390  merupakan  lulusan Sekolah  Dasar  ke  bawah,  369.220 lulusan  Sekolah  Menengah  Pertama, mengikuti  400.619  lulusan  Sekolah Menengah  Atas,  dan  294.369  lulusan Sekolah  Menengah  Kejuruan.  Hanya 129.394  lulusan  Diploma  dan  280.072 Sarjana.  Rendahnya  kualitas  SDM inilah yang menjadi permasalahan bagi penyerapan tenaga kerja lokal terutama dari masyakat setempat sebagai penduduk asli daerah sektor pariwisata yang  mengakibatkan  menjadi  kalah saing dengan tenaga kerja lokal lainnya yang  berasal  dari  luar  daerah  maupun tenaga  kerja  asing  teutama  untuk bersaing  dalam  pasar  bebas  pada  era MEA (Bali, 2016).
Pemberdayaan  desa  adat  di sektor  pariwisata  dalam  penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali merupakan respon sebagai dukungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Indonesia,  2014)  dalam  menciptakan lapangan kerja dan menurunkan angka pengangguran,  penurunan  kemiskinan nasional, serta peningkatan kesejahteraan krama (warga
masyarakat)  desa  adat  melalui  sektor kepariwisataan.  Namun,  penyerapan tenaga  kerja  yang  berasal  dari krama desa  adat  tentunya  harus  ditunjang oleh pendidikan yang memadai.
Menindaklanjuti  permasalahan  di atas, berpedoman pada Global Code of
Ethics  for  Tourism (GCET)  merupakan
serangkaian prinsip dasar yang
menyeluruh  bertujuan  untuk  member pedoman bagi para stakeholders seperti  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah, kram a  desa  adat,  industri  pariwisata, staf  ahli  di  bidang  pariwisata,  serta wisatawan dalam membangun keparikwisataannya. Lebih lanjut ketentuan  Pasl  27  ayat  (2)  UUD  NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “setiap warga negara Indonesia berhak atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang layak  bagi  kemanusiaan”.  Selaras dengan  hal  tersebut,  ketentuan  Pasal 28D  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja untuk mendapatkan  imbalan  dan  perlakuan yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan kerja”.    Berdasarkan  ketentuan  pasal tersebut dapat diketahui bahwa seluruh warga Negara Indonesia memiliki kesempatan untuk bekerja mendapatkan  imbalan  atas  pekerjaan yang  dilakukan  tersebut.  Pasal  27  ayat
(2)  dan  Pasal  28D  ayat  (2)  UUD  NRI Tahun  1945  ini  merupakan  dasar perlindungan hukum dari Negara terkait hak-hak warga Negara Indonesia untuk mendapatkan  perkerjaan  yang  layak dan mendapatkan imbalan atas pekerjaan tersebut.
Pemaknaan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal  28D  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun 1945  ini  diejawantahkan  mengenai ketenagakerjaan  dalam  bidang  usaha pariwisata terlihat dalam Pasal 26 huruf g  UU  kepariwisataan  secara  tersirat mengatur  bahwa  setiap  pengusaha pariwisata
“berkewajiban untuk memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal”. Ketentuan pasal ini secara tersidar memberikan
kesempatan  bagi  tenaga  kerja  yang berasal  dari  komunitas krama desa
adat untuk bekerja di sektor usaha jasa pariwisata, namun dalam pasal tersebut tidak  dijelaskan  lebih  lanjut  mengenai kualitas  dan  kuantitas  pekerja  lokal yang dimaksudkan. Makna
berkewajiban  memiliki  makna  nilai-nilai moralitas yang tidak bisa diukur dengan kepastian, sedangkan wajib merupakan suatu  kepastian  darik  nilai-nilai  hukum. Maka dari itu dalam UU Kepariwisataan tidak  mengatur  sanksi  dalam  Pasal  26 dikarenakan ketentuan tersebut merupakan kaidah moral. Pengaturan teknis yang mengatur secara lebih teperini mengenai penyerapan tenaga kerkja yang berasal dari  komunitas  karma  desa  adat  yang merupakan penduduk asli daerah dalam  pengelolaan  usaha  pariwisata adalah  sebagai  suatu  kewajiban  bagi setiap  pelaku  usaha  tidak  ditemukan pengaturannya  dalam  peraturan  yang terkait  dengan  pengelolaan  jasa  usaha pariwisata  baik  di  tingkat  peraturan perundang-undanga  maupun  peraturan daerah sehingga kekosongan norma ini berakibat  pada  tidak  ada  sanksi  dan tidak  ada ketentuan  yang  secara  tegas mengatur  mengenai  proporsi  jumlah tenaga  kerja  lokal  yang  harus  diserap dalam pengelolaan jasa usaha pariwisata di Provinsi Bali. Tugas  Negara  dalam  hal  ini pemerintah sebagai pembentuk undang-undang  adalah  menciptakan kesejahteraan sehingga diperlukan pengaturan tekns mengenai pemberdayaan  desa  adat  terkait  peran dan  pendayagunaan  tenaga  kerja  lokal yang  berasal  dari  komunitas krama desa  adat  sehingga  penyerapannya pun  dapat  memberikan  kesejahteraan dalam rangka perwujudan pertumbuhan ekonomi inklusif komunitas krama desa
adat. Kajian program PKM ini merupakan konstruksi berbasis kesepakatan  bersama  antara krama desa  adat,  pakar  hukum  dan  juga pemerintah sebagai legal drafter
sehingga  menarik  untuk  dilakukan program  PKM  lebih  lanjut  mengenai pemberdayaan desa adat dalam pembangunan pariwisata untuk mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi inklusif komunitas krama .

## METODE
Metode pelaksanakan pengabdian masyakat ini dilaksanakan menggunakan metode hukum ( doctrinal research )  bertujuan  untuk  memberikan eksposisinya  yang  bersifat  sistematis mengenai suatu aturan hukum berkenaan dengan pemberdayaan desa adat pada pembangunan pariwisata dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif komunitas krama . Menganalisa hubungan antara aturan intrumen hukum  kepariwisataan,  pengelolaan pariwisata dan sebagainya yang bersinergi  satu  dengan  yang  lain, menjelaskan  bagian-bagian  yang  sulit untuk  dipahami  dari  suatu  aturan hukum pemberdayaan desa adat dalam penyerapan  tenaga  kerja krama desa adat dalam pembangunan pariwisata di Provinsi Bali, tidak menutup kemungkinan juga mencakup perkembangan peraturan hukum intenasional yang mempengaruhi dinamika  pembangunan  hukum  di Indonesia pada masa mendatang (Susanti,  2014).  Pelaksanaan  program PKM  meliputi  tahapan  evaluatif  dan preskriptif.  Dikatakan  program  PKM  ini bersifat  evaluatif  karena  program  PKM ini  memberikan  analisis  mendalam
tentang  bentuk  pemberdayaan  desa adat  pada  pembangunan  pariwisata dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif komunitas krama . Sifat preskriptif  dari  program  PKM  ini  dapat dilihat  bahwa  program  PKM  ini  juga memberikan solusi yang
tepat berdasarkan prinsip-prinsip hukum, khususnya  di  bidang  perlindungan hukum untuk mengatasi kendala dalam memberikan perlindungan kepada desa adat di Provinsi Bali.
Metode  yang  diterapkan  dalam kegiatan  ini  adalah  pendampingan  dan konsultasi. Kedua metode ini diterapkan untuk melaksanakan program  yang dirancang  terjadwal  dan berkelanjutan. Pendampingan  dalam kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinergi antara  masyarakat dengan  Perguruan Tinggi,  khususnya masyarakat Desa Adat Ambengan
Kapubaten  Buleleng  Provinsi  Bali. Pelaksanaan  kegiatan  dilakukan  dari Mei 2021 dan konsultasi dibuka secara berkelanjutan  dari  masa  awal  pandemi hingga akhir tahun yaitu  Oktober 2021.
Kegiatan pendampingan
berupa pertemuan  dengan  tokoh  masyarakat dan Desa  Adat  Ambengan  dilanjutkan dengan penyaluran bantuan kebutuhan  pokok  kepada  masyarakat yang dilanjutkan  dengan  konsultasi
dilakukan dengan proses sebagai berikut: Desa  Adat  Ambengan  secara khusus dan mencari tahu persoalan sosial yang muncul sehingga faktor kelayakan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Identifikasi berupa survei  dilakukan  pada  tahap  awal sebagai langkah identifikasi. Tujuannya untuk memastikan bahwa  masyarakat  yang  berada  di wilayah Desa Adat Ambengan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng banyak yang kehilangan pekerjaannya sehingga sangat sulit untuk memenuhi  biaya  kebutuhan  sehari- hari. Observasi dilakukan dengan menyimak profil dan pemetaan kemampuan masyarakat dalam mengelola persoalan sosial yang ada. Cara observasi dilakukan dengan mendatangi lokasi pelaksanaan  PKM  secara  langsung, wawancara dengan tokoh masyarakat, komunikasi intensif dengan  Jero  Bendesa  Adat  Desa Adat Ambengan serta mencari referensi tentang profil wilayah dari berbagai aspek sosial, ekonomi dan demografi pada website resmi pemerintah Kabupaten Buleleng yaitu Potensi Pembangunan. Realisasi  berupa  pendampingan dan  konsultasi  yang  dibuka  selama masa awal pandemi dan kenormalan  baru  dengan  mengacu pada berbagi produk hukum daerah  Bali  yang  dapat  digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tatanan kehidupan sosial.  Produk  hukum  daerah  Bali yang dapat digunakan sebagai acuan  diperoleh  tim  pada  laman Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali Pelaksanaan  program  PKM  ini menggunakan  pendekatan  peraturan perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan  digunakan  untuk menelaah  semua  undang-undang  dan regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan
isu  hukum  yang  sedang  diteliti  dalam hal ini berkaitan dengan pemberdayaan desa adat pada pembangunan pariwisata dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif komunitas krama . Pendekatan peraturan perundang-undangan tersebut  juga  mencari ratio  legis dan dasar  ontologinya  lahirnya  peraturan perundang-undangan  sehingga  dapat memahami  kandungan  filosofis  yang ada  di  balik  undang-undang  tersebut, (Marzuki, 2005). Konsep hukum adalah konsep  konstruktif  dan  sistematis  yang digunakan  untuk  memahami  sebuah aturan, (Sidharta, 2008). Program PKM ini  adalah  mengkaji  doktrin,  asas,  dan konsep  dalam  ilmu  hukum  yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi  pokok  permasalahan  yang peneliti  kaji.  Pemahaman  akan  doktrin dan pandangan tersebut menjadi pedoman bagi peneliti dalam membangun  suatu  argumentasi  hukum dalam  memecahkan  isu  hukum  yang dihadapi. Setelah  semua  bahan  hukum terkumpul yang relevan dengan permasalahan,  semua  bahan-bahan hukum  baik  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  maupun  non hukum dilakukan
inventarisasi,
identifikasi dan klasifikasi untuk menemukan  hukum  sesuai  dengan permasalahan yang diteliti, (Syamsudin, 2007). Analisa bahan hukum dengan teknik  hermeneutika  hukum,  apabila dikaitkan  dengan  penegakan  hukum progresif  tidak  dapat  dilepaskan  dari idiologi  yang  mendasari  perumusan dan  penegakan  hukum.  Selanjutnya diilustrasikan  dengan  menggunakan teknik deskriptif analitis melalui
pendekatan  kualitatif  terhadap  bahan- bahan hukum dengan mengabstraksikan peraturan perundang-undangan  yang  ada  agar dapat  menemukan  norma  hukum  yang terkandung  dalam  setiap  peraturan perundang-undangan terkait permasalahan pemberdayaan desa adat  pada  pembangunan  pariwisata dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi  inklusif  komunitas karma dalam  perspektif  instrumen  hukum nasional.  Penjabaran  terhadap  bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian  dianalisis  sesuai  sifatnya, yaitu mulai dari deskriptif, evaluatif dan preskriptif  berkenaan  dengan  fokus permasalahan dan dicari
penyelesaiannya.
HASIL DAN PEMBAHASAN Penyerapan  Tenaga  Kerja  Langsung di Indonesia (Triwulan I 2010- Triwulan II 2018)
Berdasarkan  studi  perbandingan di  luar  daerah  Provinsi  Bali  yang menjadi  bagian  dari  wilayah  Indonesia, Mengalirnya  investasi  asing  langsung ( Foreign Direct Investment /FDI) membawa konsekwensi datangnya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia. Salah satunya karena masuknya investasi membawa teknologi  baru  yang  belum  mampu ditangani  oleh  tenaga  kerja  lokal,  baik sebagai  tenaga  ahli  maupun  operator seperti  yang terjadi di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah.
Badan  Koordinasi  Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa masuknya  Penanaman  Modal  Asing (PMA)  pada  triwulan  II  2018 senilai  Rp 204,6 triliun mampu menyerap 156.241 tenaga kerja. Sementara dari
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 157 triliun mampu menciptakan lapangan kerja bagi 133.602  jiwa.  Total,  investasi  langsung triwulan  I  tahun  ini  mampu  menyerap 289.843 pekerja. Secara akumulasi, sepanjang semester  pertama  tahun  ini,  investasi langsung ke Indonesia mampu menyerap  491.082  pekerja.  Jumlah tersebut terdiri dari masuknya investasi asing  sebanyak  253.498  pekerja  dan
dari  investasi  lokal  sebanyak  237.584 pekerja.  Sebagai  informasi,  hingga akhir  Maret  2018,  jumlah  TKA  di Indonesia  mencapai  89.784  pekerja, sementara  Tenaga  Kerja  Indonesia yang  merantau  ke  Malaysia  mencapai 728  ribu  jiwa.  Jadi  jumlah  TKA  di
Indonesia masih cukup kecil dibandingkan  dengan  TKA  di  Malaysia mencapai 1,78 juta pekerja.
Gambar 1 . Penyerapan Tenaga Kerja Langsung di Indonesia Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/08/16/triwulan-ii-2018-investasi- asingke-indonesia-serap-156-ribu-pekerja.
Penyerapan Tenaga Kerja dari Komunitas Krama Desa  Adat  dalam
Pariwisata Bali Sinergisitas  pemberdayaan  desa adat  dalam  pembangunan  pariwisata dengan perwujudan
pertumbuhan ekonomi inklusif krama desa adat, yaitu usaha  jasa  pariwisata  sebagai  sumber daya yang tidak terbatas wajib melakukan tindakan pemeliharaan
terhadap sumber daya pariwisata
berkenaan dengan kebudayaan. Sebagai  penyangga  kebudayaan  Bali dan  sumber  daya  ekonomi  pariwisata tenaga  kerja  lokal  yang  direkrut  dari komunitas krama desa  adat  memiliki pemeliharaan  (memberi)  dan  menjaga kualitask  kebudayaan  sebagai  sumber daya ekonomi pariwisata (Wyasa Putra, 2017). Sinergi hubungan antara tenaga kerja dengan usaha jasa pariwisata.
Gambar 2. Hubungan Antara Tenaga Kerja Dengan Usaha Jasa Pariwisata
Gustav Radburch bahwa hukumdalam pencapaiannya tidak boleh  lepas  dari  keadilan,  kepastian dan  kemanfaatan,  (Sidharta,  2008). Pentingnya kebijakan
untuk memberikan  manfaat  terhadap  tenaga kerja  lokal  di  bidang  usaha  jasa pariwisata  dalam  jumlah  persentase sangat  penting  agar  hukum  memiliki nilai  kemanusiaan  dan  kemanfaatan tehadap krama desa adat akan kebahagiaan ( the greatest happiness of the greates number ). Dimensi Sosiologis Penyerapan Tenaga  Kerja  dari  Komunitas Krama
Desa Adat dalam Pariwisata Bali Penyerapan  tenaga  kerja  yang berasal  dari  komunitas  lokal krama desa  adat  di  Provinsi  Bali  dijelaskan pada  Pasal  28D  ayat  (2)  bahwa  setiap orang  berhak  untuk  bekerja  serta mendapatkan  imbalan  dan  perlakuan yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan kerja  terhadap  kondisi  pasar  dalam negeri  kebutuhan  investasi  berkaitan dengan  kepentingan  nasional  untuk pengakuan desa adat terhadap kesempatan  tenaga  kerja  di  Provinsi
Bali. Optimalisasi sumber daya manusia  di  daerah  pengembangan wisata lokal yang masih tertinggal perlu dilakukan  untuk  mendapatkan  sumber daya  manusia  yang  lebih  berkualitas. Hal  ini  dimaksudkan  agar  masyarakat mampu  bersaing  untuk  meningkatkan taraf hidup krama desa adat di Provinsi Bali  menjadi  lebih  baik.  Alternatif  dari konsep pengelolaan pariwisata berbasis  komunitas krama desa  adat dengan  pola  padat  karya  lebih  sesuai dengan kondisi sosial budaya komunitas krama desa adat yang dapat mendatangkan  kefaedahan  bagi krama desa adat (Sorinasih, 2019).
Landasan Yuridis Penyerapan Tenaga  Kerja  dari  Komunitas Krama Desa Adat dalam Pariwisata Bali Landasan yuridis pengaturan penyerapan  tenaga  kerja  lokal  dalam pengaturan  pengelolaan  usaha  jasa pariwisata  dapat dilihat  dari  konsideran mengingat  dalam  suatu  Peraturan Perundang-undangan.    Bila  dicermati lebih  lanjut  landasan  yuridis  dalam pembentukan  peraturan  perundang- undangan,  antara  lain:  (1)  Pasal  27
ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 33  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945; Pasal 38 UU RI Nomor 39 Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  ; Pasal  3  UU  RI  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Keteagakerjaan (Negara Republik Indonesia, 2003); Pasal 5 dan
Pasal  26  huruf  g  UU  RI  Nomor  10 Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan; Pasal 10 ayat (2) huruf b dan Pasal 12 huruf  a  UU  RI  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan Daerah;  Pasal  3 Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor 2  Tahun  2012  Tentang  Kepariwisataan Budaya Bali (Bali, 2012).
Pengaturan  Pengakuan  Desa  Adat dalam  Pengelolaan  Pariwisata Di Provinsi Bali Pembangunan kepariwisataan merupakan rangkaian upaya pembangunan  sektor  kepariwisataan secara nasional yang berkesinambungan. Operasionalnya
menempatkan  desa  adat  sebagai  titik sentral  pembangunan,  baik  sebagai subyek pembangunan maupun sebagai objek  pembangunan,  (Muljadi,  A.  J., Warman,  2014).  Pengakuan  desa  adat (komunitas  setempat)  yang  berada  di destinasi melalui kegiatan usaha kepariwisataan  merupakan  salah  satu model  pembangunan  yang  sedang mendapatkan  perhatian  dari  berbagai kalangan  dan  akan  menjadi  agenda penting  dalam  proses  pembangunan kepariwisataan ke depan . Prinsip pengakuan desa adat merupakan suatu proses yang tidak saja hanya mengembangkan potensi ekonomi inklusif krama desa  adat  di  Provinsi Bali,  namun  juga  berupaya  dapat meningkatkan  harkat  dan  martabat,
pasa  percaya  diri  dan  harga  dirinya serta tepeliharanya tatanan niilai budaya setempat. Konstruksi pengakuan  desa  adat  seperti  tersebut pada  akhinya  juga  telah  diadopsi sebagai  suatu  strategi  pembangunan sosial,  ekonomi,  dan  budaya  yang diimplementasikan dalam kerangka
design kepariwisataan  yang  berpusat pada krama desa adat yang mempunyai sasaran tidak saja
menumbuhkan  dan  mengembangkan nilai  tambah  ekonomi,  tetapi  juga  nilai tambah yang bersifat beyond economic (sosial budaya) (Sunaryo, 2013). Perkembangan  pariwisata  dapat menunjang  penyerapan  tenaga  kerja krama desa adat dalam rangka perolehan income desa adat. Pengakuan desa adat dalam pembangunan pariwisata untuk mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi inklusif krama desa  adat  melalui kepariwisataan  pada  prinsipnya  harus senantiasa  diarahkan  pada  empat sasaran  utama,  yaitu:  (1)  peningkatan kapasitas,  peran  inisiatif  desa  adat sebagai  subyek  atau  pelaku  penting dalam  pembangunan  pariwisata;  (2) peningkatan posisi dan kualitas keterlibatan  atau  pengakuan  desa  adat dalam  pembangunan  kepariwisataan; (3) peningkatan manfaat positif pembangunan pariwisata bagi pertumbuhan  ekonomi  inklusif krama
desa adat; dan (4) peningkatan kemampuan krama desa  adat  dalam melakukan perjalanan wisata. Penyelenggaraan sektor kepariwisataan yang berbasis pengakuan  desa  adat  dapat  dimaknai sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap nilai-nilai  agama,  budaya  yang  hidup dalam  masyarakat  dan  kelestarian
lingkungan.  Dengan  pengakuan  desa adat  dalam  pembangunan  pariwisata untuk mewujudkan pertumbuhan
ekonomi  inklusif krama desa  adat, sasaran  yang  hendak  dicapai    yaitu: pembangunan kepariwisataan yang komprehensif
dan berkelanjutan,
koordinasi  lintas  sektor,  pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata,  penyerapa  tenaga  kerja lokal, badan promosi pariwisata,
asosiasi  kepariwisataan,  standarisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata serta pemberdayaan pekerja pariwisata  melalui  pelatihan  sumber daya manusia.
Sumber  daya  manusia  teutama tenaga  kerja  dalam  pengelolaan  usaha jasa  pariwisata  merupakan  salah  satu bagian  yang  terpenting  sebagai  alat untuk  meningkatkan  mutu  dari  suatu kualitas produk ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang menentukan  mutu  dari  kualitas  produk pariwisata.  Salah  satu  prosedur  yang harus  dilakukan  yaitu  penyerapan tenaga kerja yang memang berkompeten dalam bidang pariwisata. Pemaknaan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal  28D  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun 1945
diejawantahkan mengenai
ketenagakerjaan  dalam  bidang  usaha jasa  pariwisata  terlihat  dalam  Pasal  26 huruf  g  UU  Kepariwisataan  adalah menganggap lebih penting memberikan kesempatan  kepada  tenaga  kerja  lokal di  bidang  usaha  jasa  pariwisata.  Pasal 26  huruf  g  UU  Kepariwisataan  secara tersirat mengatur bahwa setiap pengusaha  pariwisata  “berkewajiban untuk  memberikan  kesempatan  bagi tenaga  kerja  lokal  untuk  bekerja  di
sektor  usaha  jasa  pariwisata,  namun dalam  penjelasan  pasal  tersebut  tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai kualitas  dan  kuantitas  pekerja  lokal yang dimaksudkan. Penyerapan  Tenaga  Kerja  Lokal pada  Pengaturan  Pengakuan  Desa Adat dalam Pembangunan Pariwisata Di Provinsi Bali Pengelolaan  di  sektor  pariwisata harus  berperan  sebagai prime  mover dan  secara  interaktif  terkait  dengan pengembangan  sektor-sektor  lainnya.
Pengembangan pariwisata harus diupayakan dapat melibatkan stakeholders mulai  dari  pemerintah,
swasta  hingga  pengakuan  desa  adat setempat.  Dalam  konteks  ini  peran krama desa  adat  terlibat  dimulai  dari sektor  hulu  (memberikan  kegiatan produksi yang ekstraktif) sampai dengan kegiatan hilir (kegiatan produksi jasa). Peningkatan peran serta pengakuan desa adat dalam pengelolaan dan pengembangan usaha jasa  pariwisata  menjadi  salah  satu  hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan. Dalam menyelenggarakan  kegiatan  pariwisata harus  melibatkan krama desa  adat, sehingga  manfaatnya  dapat  dirasakan langsung oleh krama desa adat.
Hal ini menunjukkan bahwa peran jasa usaha pariwisata dalam
peningkatan  penyerapan  tenaga  kerja yang  berasal  dari  komunitas krama desa  adat  setempat  sangat  penting agar dapat  saling  menguntungkan  bagi usaha  jasa  pariwisata  dan  juga  bagi krama desa  adat  di  komunitas  mereka melakukan usahanya. Penyerapan
tenaga  kerja  lokal  dilakukan  elalui tahapan rekrutmen.
Pertumbuhan  ekonomi  inklusif komunitas krama desa adat  di  Provinsi
Bali membutuhkan sumber daya.
Sumber  daya  yang  diperlukan  adalah manusia. SDM berperan penting dalam proses  pembangunan  karena  SDM merupakan penggerak factor-faktor produksi.  Tingginya  kesempatan  kerja di  Provinsi  Bali  berpengaruh  terhadap pertumbuhan  ekonomi  inklusif,  dengan demikian jumlah penduduk Provinsi Bali relatif besar menentukan laju pertumbuhan ekonominya. Kesempatan  kerja  yang  tersedia  dan kualitas  tenaga  kerja  yang  digunakan akan menentukan proses pembangunan  ekonomi krama desa
adat.
Pemerintah  Provinsi  Bali  melihat masalah ketenagakerjaan sebagai salah satu bahkan sentral pembangunan  nasional  yang  bertujuan untuk: (1) memberdayakan dan mendayagunakan  tenaga  kerja;  (2) mewujudkan  kesempatan  kerja  dan penyediaan  lapangan  pekerjaan;  (3) memberikan perlindungan terhadap
tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan  sebagai  bagian  dari pertumbuhan  ekonomi  inklusif  dan  (4) meningkatkan  kesejahteraan  tenaga kerja  dan  keluarganya.  Pembangunan ketenagakerjaan,  pemerintah  Provinsi Bali  diharapkan  dapat  menyusun  dan menetapkan perencanaan tenaga kerja. Perencanaan  dimaksudkan  agar  dapat dijadikan  dasar  dan  acuan  dalam penyusunan  kebijakan.  Strategi  dan implementasi  program  pembangunan ketenagakerjaan
yang berkesinambungan

## KESIMPULAN
Pengaturan  pengelolaan  usaha jasa  pariwisata  dalam  penyerapan tenaga kerja lokal dari komunitas krama desa adat berdasarkan dimensi filosofis, sosiologis dan yuridis. Pemerintah Provinsi Bali menggerakkan  potensi  kepariwisataan dalam dinamika kehidupan lokal dengan pemberdayaan pada eksistensi desa adat dalam pembangunan pariwisata untuk mewujudkan pertumbuhan  ekonomi  inklusif krama desa  adat.  Kebijakan  penyerapan tenaga kerja lokal menjadi rujukan legal drafter  di  tingkat  Pemerintah  Daerah untuk  tidak  hanya  mengatur  tentang penempatan tenaga kerja lokal semata, tetapi  juga  mengatur  pelatihan  dan pendidikan serta pemagangan penempatan  tenaga  kerja  di  Provinsi Bali. Pemerintah  Provinsi  Bali  penting melakukan pengkajian tehadap pemberdayaan desa adat dalam pembangunan  pariwisata  berkenaan penyerapan  tenaga  kerja  lokal  dalam mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi inklusif krama desa  adat.  Penting menjalin  sinergi  mutual triple  helix antara  Pemerintah  Daerah  Provinsi Bali,  pelaku  usaha  jasa  pariwisata  dan krama desa  adat  sebagai  upaya transfaransi  penempatan  tenaga  kerja serta memberikan ruang pemberdayaan desa adat dalam berpartisipasi  melalui  pemberdayaan krama  desa  adat  dalam  penyerapan tenaga kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Ari  Atu  Dewi,  A.  A.  I.  (2019) Penyusunan Perda Yang Partisipatif: Peran Desa
Pakraman  Dalam  Pembentukan Peraturan  Daerah .  Denpasar, Bali: Zifatama Jawara.
Bali,  B. P.  S.  P.  (2016)  ‘Keadaan ketenagakerjaan  Provinsi  Bali Februari 2016. ’
Bali,  P.  P.  (2012) Peraturan  Daerah Provinsi  Bali  Nomor  2  Tahun 2012  tentang  Kepariwisataan Budaya Bali . Indonesia.
Dahlan,  M.  (2018)  ‘Rekognisi  Hak Masyarakat  Hukum  Adat  dalam Konstitu si”’, Undang: Jurnal Hukum , 1(2), p. 194. Dharmawan,  N.  K.  S.  (2012) ‘Tourism And Environment: Toward Promoting Sustainable Development  Of  Tourism:  A Human  Rights  Perspective’, Indon. L. Rev , 2(23), p. 25.
Huda,  N.  (2010) Otonomi  Daerah;
Filosofi, Sejarah  Perkembangan dan  Problematika .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Indonesia, K. ketenagakerjaan R. (2018) Penyerapan Tenaga Kerja  Langsung  di  Indonesia (Triwulan  I  2010-  Triwulan  II 2018) . Available at: https://databoks.katadata.co.id/d atapublish/2018/08/16/triwulan- ii-2018-investasi-asingke-
indonesia-serap-156-ribu- pekerja  Diakses  hari  Jumat,  11 Maret 2021. Indonesia, K. P. R. (2011) Perkembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN ommunity  in  a  Global  ommunity of Nations) . Indonesia,  K.  P.  R.  (2014) Laporan
Kementerian Pariwisata .
Indonesia,  N.  R.  (1945) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
Marzuki,  P.  M.  (2005) Penelitian Hukum.  Edisi  Revisi .  Jakarta:
Kencana Prenada.
Muljadi,  A.  J.,  Warman,  A.  H.  (2014)
Kepariwisataan  dan  Perjalanan. Edisi Revisi . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Negara  Republik  Indonesia  (2003) Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan .
Indonesia.
Nonet,  P.  dan  P.  S.  (2008) Hukum Responsif.  Terjemahan  Raisul Muttaqien .  Cet.  ke-2.  Bandung: Nusamedia.
Nurjaya,  I.  N.  (2008) Pengelolaan
Sumber  Daya  Alam  dalam Perspektif  Antroplogi  Hukum . Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. Pitana,  G.  dan  I.  K.  S.  D.  (2009) Pengantar Ilmu Pariwisata .
Jakarta: Andi.
Safitri,  M.  A.  dan  L.  U.  (2014)  ‘Adat  Di Tangan  Pe merintah  Daerah”  . Panduan  Penyusunan  Produk Hukum Daerah Untuk Pengakuan  Dan  Perlindungan Hak  Masyarakat  Hukum  Adat’, Jurnal Efistema , 13(2), p. 7.
Sidharta,  B.  A.  (2008) Refleksi  tentang Struktur  Ilmu  Hukum,  Cetakan Kedua . Bandung: Mandar Maju.
Sorinasih,  N.  W.  (2019) Pengaturan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

## dalam Pengelolaan  Usaha Jasa
Pariwisata . Denpasar. Sudantra,  I.  K.  (2018) Pensertifikatan Tanah Adat Di Bali: Mendiagnosa Implikasi Penunjukan  Desa  Pakraman Sebagai  Subyek  Hak  Komunal Atas Tanah . Denpasar, Bali.
Sudantra,  I.  K.  dan  I.  W.  W.  (2012) Sesana  Prajuru  Desa  Tata Laksana Pimpinan Desa Adat di Bali .  Denpasar,  Bali:  Udayana
University Press. Sudantra,  I.  K.  dan  N.  N.  S.  (2014) ‘“Pengaturan  Peradilan  Adat dalam Awig-awig Desa Pakraman:  Studi  Pendahuluan tentang  Eksistensi  Peradilan Adat dalam Kesatuan Masyarakat  Hukum  Adat  Desa Pakraman”’, Jurnal Magister Hukum Udayana , 3(2), p. 316. Sumardjono,  M.  S.  W.  (2008) Tanah dalam  Perspektif  Hak  Ekonomi,
Sosial,  dan  Budaya .  Jakarta: Kompas. Sunaryo, B. (2013) Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia . Yogyakarta: Gava Media. Susanti,  D.  O.  dan  A.  E.  (2014) Penelitian Hukum (Legal
Research). Jakarta: Sinar Grafika. Syafrudin, A. dan N. S. (2010) Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional  dan  Hukum  Modern dalam  Desain  Otonomi  Desa .
Bandung: Alumni.
Syamsudin,  M.  (2007) Operasional Penelitian Hukum . Jakarta: Raja
Grafindo Persada. Tianotak,  N.  (2010)  ‘“Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan  Di  Provinsi  Maluku”’, Jurnal Sasi , 6(4), p. 27. Wiryawan, I Wayan Gde, Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa,  I.  W.  W.  (2015) ‘“Hukum  Adat  Bali  di  Tengah Modernisasi  Pembangunan  dan arus  Budaya  Global”’, Jurnal Bakti  Saraswati  (JBS) ,  4(2),  p.
170.
Wyasa  Putra,  I.  B.  (2012)  ‘“ASEAN Law”’, Journal  of  East  Asia  and Intenational  Law:Yijun  Institute of Intenational Law , 5(2), p. 366.
Wyasa  Putra,  I.  B.  (2017) Landasan Teoritik  Pengaturan  Pelestarian Warisan  Budaya:  Bali  sebagai Suatu  Model .  Denpasar,  Bali: Udayana University Press.