## EFEKTIFITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI OLEH
PEMERINTAH DAERAH
(Studi di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar)
Fitrianingsih Dwi Lestari (fitriandwil@gmail.com)
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Munawar Kholil (munawar.kholil@gmail.com)
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This  article  aims  to  find  out  the  factors  restricting  the  construction  and supervision of cooperatives and the fix by Disdagnakerkop & SME Karanganyar Regency. The approach used is the juridical nature of the empirical approach is descriptive.  Legal  material  comprises  secondary,  primary  legal  materials,  and tertiary.  Engineering  data  collection  with  interviews  and  study  puataka. Qualitative data analysis techniques. Construction and monitoring of cooperation undertaken  by  the  SME  &  Disdagnakerkop  Karanganyar  Regency  is  still  not effective,  the  main  factors  that  inhibit  is  not  sysop  disiplinnya  cooperative  in presenting a report every year to the cooperative of RAT Disdagnakerkop & SME Karanganyar Regency, some members of the Executive Board of the cooperative which utilizes the interests of private or cooperative groups, the lack of intensity of  construction  by  Disdagnakerkop  &  SME  Karanganyar  Regency  to cooperatives. Ways of overcoming obstacles is the strict law enforcement to the attitude  of  stakeholders  that  are  not  appropriate,  guidance  and  oversight  of cooperatives more at efektififkan.
Keywords: Coaching, supervision, cooperative, Local Governments.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pembinaan dan pengawasan  koperasi dan  cara  mengatasinya oleh  Disdagnakerkop  &  UKM Kabupaten Karanganyar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris bersifat  deskriptif. Bahan  hukum  terdiri  dari  bahan  hukum  primer, sekunder,  dan  tersier.  Teknik  pengumpulan data dengan wawancara  dan  studi puataka. Teknik  analisis data secara kualitatif. Pembinaan  dan  Pengawasan koperasi yang dilakukan oleh Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar masih belum efektif, faktor yang menghambat utamanya adalah tidak disiplinnya pengurus  koperasi  dalam  menyampaikan  laporan  RAT  koperasi  setiap  tahun
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
kepada  Disdagnakerkop  &  UKM  Kabupaten  Karanganyar,  beberapa  oknum pengurus  koperasi  yang  memanfaatkan  koperasi  demi  kepentingan  pribadi  atau kelompok,  kurangnya  intensitas  pembinaan  oleh  Disdagnakerkop  &  UKM Kabupaten  Karanganyar  kepada  koperasi-koperasi. Cara  mengatasi  hambatan ialah  penegakan  hukum  yang  tegas  kepada  sikap  para  pemangku  kepentingan yang tidak sesuai, pembinaan dan pengawasan koperasi lebih di efektififkan.
Kata kunci: Pembinaan, Pengawasan, Koperasi, Pemerintah Daerah

## A. Pendahuluan
Koperasi  sebagai  badan  usaha  diarahkan  dan  didorong  untuk  ikut berperan  meningkatkan  kesejahteraan  anggota  pada  khususnya  dan masyarakat  luas  pada  umumnya.  Sehingga  koperasi memiliki  andil  besar sebagai  wadah  kegiatan  perekonomian  rakyat.  Oleh  karena  itu,  koperasi mendapat  tempatnya  tersendiri  dihadapan  pemerintah  untuk  kemajuan  dan perkembangannya. Dengan berkembangnya koperasi diharapkan kesejahteraan rakyat akan lebih meningkat. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar koperasi  yang  tertuang  dalamn  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992 tentang Perkoperasian. Seiring dengan harapan pemerintah tersebut sekarang ini  banyak  koperasi-koperasi  yang  bermunculan.  Semuanya  menawarkan berbagai  produk  yang  akan  menyejahterakan  siapa  saja  yang  bergabung dengannya.  Namun  koperasi  di  Indonesia  selama  setengah  abad  lebih kemerdekaannya,  tidak  menunjukkan  perkembangan  yang  menggembiarkan. Koperasi  tidak  tampak  di  permukaan  sebagai  “bangun  perusahaan”  yang kokoh dan mampu sebagai landasan (fundamental) perekonomian, serta dalam sistem  ekonomi  Indonesia,  koperasi  berada  pada  sisi  marjinal.  Upaya pemulihan  ekonomi  koperasi  tetap  dalam  posisi  yang  termarjinalkan. Pemerintah  sering  bersuara  lantang  untuk memberdayakan  koperasi,  tetapi tetap saja koperasi tidak terlihat peranan yang signifikan dalam menyumbang perekonomian  Indonesia,  yang  berkembang  hanyalah  kuantitas  koperasi  dan tidak terlihat perbaikan kualitasnya, baik mikro maupun makro ekonomi.
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
Perkembangan  koperasi  masih  menghadapi  masalah-masalah  baik  di bidang kelembagaan maupun di bidang usaha koperasi itu sendiri. Masalah- masalah  tersebut  dapat  bersumber  dari  dalam  koperasi  sendiri  maupun  dari luar.  Masalah  kelembagaan  koperasi  juga  dapat  dikelompokkan  dalam masalah  intern  maupun  masalah  ekstern.  Masalah  intern  mencakup  masalah keanggotaan,  kepengurusan,  pengawas,  manajer,  dan  karyawan  koperasi. Sedangkan  masalah  ekstern  mencakup  hubungan  koperasi  dengan  instansi pemerintah.
Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah sebagaimanan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang  No  9  Tahun  2015,  kewenangan  daerah  dalam  pembagian  urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah meliputi izin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan, penilaian kesehatan KSP/USP koperasi,  pendidikan  dan  latihan  perkoperasian,  permberdayaan  dan perlindungan  koperasi,  pemberdayaan  usaha  menengah  kecil  dan  mikro (UMKM),  pengembangan  UMKM,  maka  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Karanganyar  membentuk  dinas  pembina  dan  pengawas koperasi yang berdasarkan  pada  Peraturan  Daerah  Nomor  16  Tahun  2016  tentang Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Karanganyar  yaitu Dinas  Perdagangan,  Tenaga  Kerja,  Koperasi  &  Usaha  Kecil  Menengah (Disdagnakerkop  &  UKM). Disdagnakerkop  &  UKM merupakan  unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian, perdagangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Berdasarkan  uraian  tentang pembagian  kewenangan  pembinaan  dan pengawasan koperasi oleh pemerintah pusat kepada daerah diatas maka akan dikaji  mengenai  faktor-faktor  apa  sajakah  yang  menjadi  hambatan  dalam efektifitas pembinaan dan pengawasan koperasi Kabupaten Karanganyar dan cara dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan  menggunakan  pendekatan yuridis  empiris  yang  bersifat deskriptif.  Menggunakan  sumber  baham  hukum  primer yaitu  wawancara dengan pihak yang tekait dan data sekunder yang meliputi sumber data hukum primer, sekunder dan tersier. Data dikumpulkan dengan studi lapangan yakni interview (wawancara) dan  studi  pustaka. Setelah  data  terkumpul  kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Faktor-faktor  yang  Menghambat  Efektivitas  Pembinaan  dan Pengawasan  Koperasi  oleh  Disdagnakerkop  &  UKM  Kabupaten Karanganyar.
Pembinaan  koperasi  adalah  suatu  arahan,  atau  tindakan  yang diberikan  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah terhadap  lembaga  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  sumberdaya  manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Pembinaan koperasi dilakukan  melalui  seleksi,  koordinasi,  fasilitasi,  bimbingan,  arahan, supervisi,  monitoring  dan  evaluasi  (Peraturan  Menteri  Koperasi  dan Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik Indonesia  Nomor 10/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi).
Disdagnakerkop  &  UKM  Kabupaten  Karanganyar  dalam melaksanakan  pembinaan  tekhnis  terhadap  koperasi  dilakukan  dengan tata cara sebagai berikut:
1) Memantau  perkembangan  kegiatan  koperasi  secara  berkala melalui laopran kinerja koperasi yang bersangkutan;
2) Melakukan  pembinaan  secara  menyeluruh  yang  menyangkut organisasi,  usaha,  administrasi  keuangan  serta  pelaksanaan program pembinaan kepada anggota.
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
Disdagnakerkop  &  UKM  Kabupaten  Karanganyar  dalam memberikan  pembinaan  terhadap  koperasi  dapat  berbentuk  sebagai berikut:
1) Perbaikan manajemen koperasi yang meliputi aspek kelembagaan,
usaha dan keuangan;
2) Perkuatan modal;
3) Penilaian kesehatan koperasi;
4) Pendidikan dan pembinaan usaha anggota;
5) Pemberian tindakan administratif.
Disdagnakerkop  &  UKM  Kabupaten  Karanganyar  memiliki  15 (lima  belas)  orang  pegawai  dari  kepala  sampai  dengan  staff.  Dari sejumlah  pegawai  tersebut  terdapat  7  (tujuh)  pegawai  dibagian pembinaan  dan  pengawasan.  Ketujuh  pegawai  tersebut  harus  membina dan  mengawasi  1146  (seribu  seratus  empat  puluh  enam)  koperasi.
Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan pembinaan  terhadap  koperasi  dilakukan  setiap  satu  tahun  sekali. (Hasil wawancara dengan Harti Widjayanti Kasi Pemberdayaan DisdagnakerKop  &  UKM pada  tanggal 28  Maret  2017,  pukul  08.00 WIB).
Pada  Februari  2017  dalam  rangka  menindak  lanjuti  surat  Deputi Bidang Kelembangaan Nomor 224/Dep.1/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016  perihal  mengenai  pendataan  koperasi  tidak  aktif dan pembubarannya,  Disdagnakerkop  &  UKM  Kabupaten  Karanganyar melakukan  penilaian  kesehatan  koperasi  di  daerah  Kabupaten Karanganyar  melalui  Rekapitulasi  dan  Verifikasi  Data  Pembubaran Koperasi  Kabupaten  Karanganyar  Tahun  2017.  Setelah  melakukan rekapitulasi, diperoleh data dari 1146 (seribu seratus empat puluh enam) koperasi di Kabupaten Karanganyar sebanyak 68 (enam puluh delapan) koperasi  merupakan  koperasi  yang  tidak  aktif.  Dari  68  (enam  puluh delapan)  koperasi  tidak  aktif  tersebut  sebanyak  9  (sembilan) koperasi
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
melapor bahwa mereka masih aktif hanya saja tidak pernah memberikan laporan RAT setiap tahunnya selama tiga tahun berturut-turut.
Disdagnakerkop  &  UKM  Kabupaten  Karanganyar  dalam memberikan  penilaian  aktif/tidaknya  suatu  koperasi  dinilai  melalui laporan  RAT  yang  diberikan  oleh  pengurus  koperasi.  Apabila  suatu koperasi  tidak  melaporkan  hasil  RAT  mereka  selama  3  (tiga)  tahun berturut-turut,  maka  Disdagnakerkop  &  UKM  Kabupaten  Karanganyar akan  memberikan  surat  pemanggilan  kepada  koperasi  agar  mendatangi kantor  Disdagnakerkop  &  UKM  Kabupaten  Karanganyar  untuk memberikan  penjelasannya  mengapa  koperasi  tersebut  tidak  melakukan RAT  selama  3  (tiga)  tahun  berturut-turut.  Kemudian  dari  hasil pemanggilan  itu  pula  Disdagnakerkop  &  UKM  dapat  menyimpulkan apakah  koperasi  tersebut  sebenarnya  masih aktif/tidak atau  hanya  tidak pernah  memberikan  laopran  RAT  setiap  tahunnya  kepada Disdagnakerkop  &  UKM (Hasil  wawancara dengan  Harti  Widjayanti Kasi  Pemberdayaan  Disdagnakerkop  &  UKM pada  tanggal 28  Maret 2017, pukul 08.00 WIB).
Pengawasan  dan  pemeriksaan Koperasi  adalah  kegiatan  yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa  koperasi  agar  kegiatan  diselenggarakan  dengan  baik  sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha  Kecil dan  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor 17/Per/M.Kukm/Ix/2015 tentang  Pengawasan  Koperasi).  Kegiatan pengawasan koperasi di daerah Kabupaten Karanganyar dilakukan oleh Disdagnakerkop  &  UKM  Kabupaten  Karanganyar.  Tujuan  pengawasan koperasi adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan efektifitas  pelaksanaan  pengawasan  Koperasi  oleh pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi;
2) Meningkatkan  kesadaran  para  pengelola Koperasi  dalam mewujudkan  kondisi  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku.
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
(Peraturan  Menteri Koperasi  dan  Usaha  Kecil dan  Menengah Republik  Indonesia  Nomor  17/Per/M.Kukm/Ix/2015 tentang Pengawasan Koperasi).
Disdagnakerkop  &  UKM  Kabupaten  Karanganyar  dalam melaksanakan  pengawasan  terhadap  koperasi  dengan  menggunakan unsur-unsur yang harus dipantau yaitu meliputi:
1) Jenis kelengkapan laporan setiap stahun sekali
2) Ketepatan dan kesesuaian waktu pelaporan yaitu 30 (tia puluh) hari setelah RAT dilaksanakan dan RAT selama 3 (tiga) tahun berturut- turut harus dlaporkan pelaknsanaannya;
3) Kelengkapan informasi laporan sesuai dengan Standart Operasional Manajemen (SOM) yang diatur oleh Peraturan Menteri;
4) Kesesuaian  pelakuan  akuntasi  yang  menyangkut  pengakuan, pengukuran,  penyajian  dan  pengungkapan  seluruh  pemikiran dilakukan  berdasarkan  prinsip  akuntansipedoman  umum  koperasi yang berlaku secara umum;
5) Kesesuaian  penyajian  laporan  keuangan  yang  memenuhi  syarat karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  yang  dapat  dipahami, relevan,  handal  dan  dapat  diperbandingkan (Hasil  wawancara dengan  Yulistiana  R,  Kasi  Pengawasan  Disdagnakerkop  &  UKM pada tanggal 28 Maret 2017, pukul 08.00 WIB).
Dalam  melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap koperasi,  Disdagnakekop  &  UKM  Kabupaten Karanganyar  terdapat hambatan-hambatan meliputi:
1) Tidak disiplinnya pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan RAT  koperasi  setiap  tahun  kepada  Disdagnakerkop  &  UKM Kabupaten Karanganyar;
2) Beberapa  oknum  pengurus  koperasi  yang  memanfaatkan  koperasi demi kepentingan pribadi atau kelompok;
3) Kurangnya  intensitas  pembinaan  oleh  Disdagnakerkop  &  UKM Kabupaten Karanganyar kepada koperasi-koperasi.
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
2. Cara  Mengatasi  Hambatan  dalam  Rangka  Mengefektifkan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi oleh Disdagnakerkop & UKM
Kabupaten Karanganyar.
a. Untuk  mengatasi  tidak  disiplinnya  pengurus  koperasi  dalam menyampaikan  laporan  RAT  setiap  tahun,  maka  pihak Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar dapat menghubungi koperasi yang bersangkutan untuk secepatnya menyampaikan laporan RAT tahunan yang dikelola oleh pengurus koperasi tersebut. Apabila dalam menghubungi koperasi yang bersangkutan dirasa belum cukup maka  dimungkinkan  Disdagnakerkop  &  UKM  Kabupaten Karanganyar  akan  mendatangi  koperasi  tersebut  guna  memperoleh informasi  mengenai  laporan  RAT  koperasi.  Kemudian  apabila koperasi  yang  bersangkutan  tidak  dapat  memberikan  keterangan laporan  RAT  selama  tiga  tahun  berturut-turut atau  pasif  tidak menjalankan  aktivitas  perkoperasian  yaitu  menghimpun  dan menyalurkan dana kepada msyarakat, maka Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar dapat menggabungkan  dengan koperasi lain atau  membubarkannya  dengan  mencabut  akta  pendirian  koperasi tersebut.  Pembubaran  koperasi yang  tidak  aktif  selama  tiga  tahun berturtu-turut sesuai  dengan  Peraturan  Mentri  Koperasi  dan  Usaha Kecil  dan  Menengah  Nomor  10  Tahun  2015  tentang  Kelembagaan Koperasi.  Pelaksanaan  pembubaran  koperasi  dilakukan  dibawah pengawasan Menteri.
b. Mengenai  oknum  pengurus  koperasi  yang  memanfaatkan  koperasi demi  kepentingan  pribadi  atau  kelompok,  hal  ini  sering  terjadi  di daerah  pasar-pasar  tradisional.  Dimana  biasanya  pengurus  koperasi memanfaatkan KTP palsu atau ikut menggunakan uang pinjaman dari masyarakat untuk kepentingan pribadi. Munculnya pihak-pihak yang menjadi makelar kredit bagi pedagang pasar dan sekitarnya ini sangat mencoreng  nama  baik  koperasi. Peristiwa  ini  bertentangan  dengan Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang  fungsi  dan  peran
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
Koperasi  yang  berusaha  untuk  mewujudkan  dan  mengembangkan perekonomian  nasional  yang  merupakan  usaha  bersama  berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dengan memberantas koperasi  kredit,  diharapkan  sikap  perilaku masyarakat  sekitar  dapat berubah dan meningkatkan pendapatan perekonomian mereka dengan bekerja  tekun  dan  rajin. Tumbuhnya  makelar  kredit  dalam  diri koperasi  sebenarnya  hanya  untuk kepentingan  beberapa  pihak  saja (Hasil  wawancara dengan  Bapak  Aldolfus  Joce, Ketua DisdagnakerKop  &  UKM pada  tanggal 28  Maret  2017,  pukul  08.00
WIB). Kurangnya  keaktifan  anggota  dalam  ikut  mengawasi  dan kurangnya  kesadaran  anggota  dalam  memiliki  dan  mempertahankan koperasi  dapat  dinilai  dari  sedikitnya  anggota  yang  hadir  pada  saat RAT.  Rapat  yang  seharusnya  menjadi  tempat  berkeluh  kesah  ini sering  anggota  lalaikan.  Seharusnya  pengurus  mewajibkan  anggota aktif dan pasif dalam mengikuti RAT, sehingga dapat bersama-sama mengawasi koperasi dan tentunya koperasi akan berjalan sehat sesuai dengan  aturan  yang  ada. Disdagnakerkop  &  UKM  Kabupaten Karangayar dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan oknum- oknum  yang  tidak  menjalankan  kegiatan  perkoperasian  sesuai Undang-Undang  akan  diberikan  sanksi  tegas.  Jika  dirasa  koperasi sudah  tidak  dapat  dipertahankan  karena  sikap  perilaku  pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut maka Disdagnakerkop & UKM Kabupaten  Karanganyar  dapat  melakukan  pembubaran  koperasi karena  kegiatan  koperasi  bertentangan  dengan  ketertiban  umum dan/atau  kesusilaan  yang  dinyatakan  berdasarkan  keputusan pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap,  hal  ini  sesuai  dengan Peraturan Mentri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun  2015  tentang  Kelembagaan  Koperasi. Kemudian apabila  para anggota  koperasi  bersangkutan  merasa  dirugikan  oleh  pihak-pihak yang  tidak  bertanggungjawab,  maka  anggota  koperasi  dapat
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
mengusulkan  mengenai  pembubaran  koperasi  melalui  rapat  anggota. Pembubaran koperasi oleh rapat anggota dilaporkan kepada Menteri. c. Kurangnya  intensitas  pembinaan  oleh  Disdagnakerkop  &  UKM
Kabupaten  Karanganyar  kepada  koperasi-koperasi  juga  menjadi hambatan. Kurangnya  pegawai  menjadi  faktor  yang  menghambat keaktifan  Disdagnakerkop  &  UKM,  hal  ini  yang  menjadi  alasan intensitas  pertemuan  antara  Disdagnakerkop  &  UKM  dengan pengurus  koperasi  hanya  terjadi  ketika  suatu  koperasi akan mengadakan RAT. Intensitas pertemuan/kunjungan dari Disdagnakerkop  &  UKM  Kabupaten  Karanganyar  ke  koperasi-
koperasi  di  daerahnya  harus  ditambah.  Selain  itu  pelatihan-pelatihan bagi  koperasi  juga  harus  diagendakan  secara  rutin.  Bila  koperasi sendiri  tidak  aktif  dalam  mengikuti,  maka  Disdagnakerkop  &  UKM harus berani  mengambil  tindakan  berupa  pemberian  sanksi  agar koperasi  yang  tidak  aktif  jera.  Keaktifan  tidak  hanya  dari  pengurus koperasi-koperasi daerah, namum pegawai sebagai struktur yang ada dalam  Disdagnakerkop  &  UKM  juga  harus  menyadari  kurangnya keaktifan  mereka  dalam  berkunjung.  Apabila  selama  ini Disdagnakerkop & UKM berkunjung apabila mendapatkan undangan RAT dari  koperasi,  maka  kebiasaan  itu  harus  diubah.  Sebagai  dinas yang  dipercaya  membina  dan  mengawasi  Disdagnakerkop  &  UKM juga  harus  memberikan  kunjungan  rutin  terhadap  koperasi-koperasi daerah  terutama  koperasi  di  Kabupaten  Karanganyar  yang  kurang aktif. Kurangnya pegawai menjadi kendala mereka dalam pembinaan dan  pengawasan.  Disdagnakerkop  &  UKM  beranggapan  bahwa  15 orang  pegawai  tidak  mumpuni  dalam  menangai  1146  koperasi  yang ada  di  Kabupaten  Karanganyar.  Selain  itu  faktor  anggaran  yang terbatas  juga  menjadi  kendala  bagi  Disdagnakerkop  &  UKM  dalam menjalankan  aktifitas  yang  berhubungan  dengan  pembinaan  dan pengawasan  koperasi-koperasi.  (Hasil  wawancara  dengan  Bapak Aldolfus  Joce,  Kepala  Disdagnakerkop  &  UKM  Kabupaten
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
Karanganyar, pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 08.00 WIB). Ketidak aktifan pegawai Disdagnakerkop &UKM Kabupaten Karanganyar ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dimana seharusnya  Dinas  berperan  aktif  dalam  usaha  mempertinggi  kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Apabila kurangnya pegawai dan minimnya  anggaran menjadi  masalah  yang  besar,  maka Disdagnakerkop  &  UKM  melalui  Bupati  Kabupaten  Karanganyar dapat  mengajukan  penambahan  anggota  atau  Pegawai  Harian  Lepas (PHL)  dan  penambahan  anggaran  demi  membantu  efektifitas pembinaan dan pengawasan koperasi. Hal ini sangat berpengaruh pada perekonomian  daerah  Kabupaten  Karanganyar,  oleh  karena  itu kesadaran  dalam  memajukan perekonomian  daerah  setempat  juga harus  dimiliki.  Disdagnakerkop  &  UKM  Kabupaten  Karanganyar seharusnya  lebih  gencar  dalam  memberikan  pembinaan  sehingga dapat mencetak pengurus dan anggota koperasi yang lebih berkualitas dari sebelumnya.

## D. Simpulan
1. Disdagnakerkop  &  UKM  Kabupaten  Karanganyar  dalam  melakukan pembinaan  koperasi  dilaksanakan  dengan  cara  memantau  perkembangan kegiatan  koperasi  secara  berkala  melalui  perbaikan  manajemen  koperasi yang meliputi aspek kelembagaan, usaha dan keuangan, perkuatan modal, penilaian  kesehatan  koperasi,  pendidikan  dan  pembinaan  usaha  anggota, pemberian  tindakan  administratif.  Sedangkan  Disdagnakerkop  &  UKM Kabupaten  Karanganyar  dalam  melaksanakan  pengawasan  terhadap koperasi  dilaksanakan  dengan  cara  pembinaan,  pemantauan  dan pemeriksaan koperasi.
2. Disdagnakerkop  &  UKM  Kabupaten  Karanganyar  dalam  melaksanakan pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  koperasi-koperasi  di  daerah Kabupaten  Karanganyar  terdapat  hambatan-hambatan  yaitu  tidak disiplinnya  pengurus  koperasi  dalam  menyampaikan  laporan  RAT
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
koperasi  setiap  tahun  kepada  Disdagnakerkop  &  UKM  Kabupaten Karanganyar,  beberapa  oknum  pengurus  koperasi  yang  memanfaatkan koperasi  demi  kepentingan  pribadi  atau  kelompok,  kurangnya  intensitas pembinaan oleh Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar kepada koperasi-koperasi.  Solusi  untuk  mengatasi  tidak  disiplinnya  pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan RAT tahunan, Disdagnakerkop & UKM  Kabupaten  Karanganyar  menghubungi  pengurus  koperasi  yang bersangkutan  untuk  secepatnya  mnyampaikan  laporan  RAT  tahunan. Kemudian  solusi  untuk  mengatasi  oknum  pengurus  koperasi  yang memanfaatkan  koperasi  demi  kepentingan  pribadi  atau  kelompok,  maka Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar melakukan investigasi secara  mendalam  yang  kemudian  akan  ditindak  lanjuti  sesuai  dengan peraturan yang berlaku. Solusi mengenai kurangnya intensitas pembinaan dan  pengawasan  oleh  Disdagnakerkop  &  UKM  Kabupaten  Karanganyar kepada koperasi-koperasi daerah yang disebabkan kurangnya pegawai dan anggaran,  maka  Disdagnakerkop  &  UKM  Kabupaten  Karanganyar mengajukan penambahan pegawai dan anggaran.

## E. Saran
1. Pengurus  koperasi  dan  masyarakat  perlu  disadarkan  akan  hukum perkoperasian  dengan  dilakukan  penyuluhan  pendidikan  dan  pelatihan bagi  masyarakat  secara  terus-menerus  agar  tercipta  budaya  hukum koperasi yang sesuai dengan konsep hukum perkoperasian.
2. Disdagnakerkop & UKM perlu meningkatkan kapabilitas pegawai dalam pembinaan dan pengawasan koperasi, disamping itu penambahan pegawai dalam  melaksanakan  tugas  pembinaan  dan  pengawasan  yang  efektif merupakan suatu keniscayaan
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahmad Tanzeh. 2009. Pengantar Metode Penelitian. Jogjakarta: Teras
Andjar Pachta W. 2005. Hukum Koperasi Indonesia. Jakarta: Kencana
Dr.  Masngudi. H.  1990. Penelitian  tentang  Sejarah  Koperasi  di  Indonesia.
Jakarta: Badan Penelitian Pengembangan Koperasi, Departemen Koperasi.
Irsan  Azhary  Saleh.  1986. Industri  Kecil  Sebuah  Tinjauan  dan  Perbandingan . Jakarta : LP3ES.
J.  S  Badudu  &  Sutan  Mohammad  Zai.  1994. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia . Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada.
Siswanto  Sunarno.  2005. Hukum  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia .  Jakarta: Sinar Grafika
Soerjono Soekanto. 1983. Penegakan Hukum . Bandung: Bina Cipta
Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif . Surakarta: UNS.
Sujanto. 1987. Norma dan Etika Pengawasan . Jakarta: Sinar Grafika.
Tim  Penyususn  Kamus  Pusat  Bahasa.  (2001). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.
Jakarta: Balai Pustaka

## Jurnal
Antunes,  George  &  Hunt,  A.Lee.  1973. “The  Deterrent  Impact  of  Criminal Sanction: Some Implication for Criminal Justuce Policy.” Jurnal of Urban Law. Volume 51.
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
Bambang Supriyanto. 2007. “Kritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya) Sebagai
Media Pendorong  Pertumbuhan  Usaha  Mikro,Kecil,  dan  Menengah
(UMKM),Britannica  Concise  Encyclopedia.” Jurnal Ekonomi &
Pendidikan . Volume 4 Nomor 2.
Maulana  Ibrahim.  2016. ”Peran  dinas  Koperasi  Dan  Usaha  Kecil  Menengah  di Kota Samarinda (Studi di kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda).” E-Journal  Ilmu  Pemerintahan. Volume 4,  Nomor.  1. Samarinda: Ilmu Pemerintahan Fakulta Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman.
Syamsuri  S.A.  2006. “Pendidikan  Koperasi  Sebagai  Vektor  Percepatan Pembangunan  Koperasi  Indonesia.” Jurnal  Pendidikan  Ekonomi dan Koperasi . Volume 1, Nomor. 1. Bandung: Laboratorium Koperasi, Program
Pendidikan Ekonomi dan Koperasi Fakultas PendidikanEkonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.