## Kendala Penerbitan EBA Syariah di Perbankan Syariah Oleh: Hurriyaturrohman

## Abstrak
Efek Beragun Aset (EBA) atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Asset-backed security  adalah  efek  (surat  berharga)  yang  terdiri  sekumpulan  aset  keuangan  berupa tagihan  yang  timbul  dari  surat  berharga  komersial  seperti  tagihan  kartu  kredit, pemberian kredit, termasuk kredit pemilikan rumah, kredit mobil, efek bersifat utang yang dijamin pemerintah, dan arus kas.
EBA  pada  dasarnya  adalah  instrumen  yang  membuat  aset  kurang  likuid  menjadi  likuid. Ini  merupakan  langkah  sekuritisasi  aset,  dimana  membuat  aset-aset  yang  tidak  likuid menjadi aset likuid dengan cara menjual sekumpulan aset dari pemilik awal kepada pihak lain melalui penerbitan surat berharga.
EBA  diterbitkan  oleh  suatu kontrak yaitu  KIK,  sedangkan  kontrak  tidak termasuk  badan hukum, maka KIK tersebut tidak dapat dipailitkan yang pada akhirnya dapat melindungi investor  pemegang  EBA.  Penerbitan  EBA  syariah  di  Indonesia  nanti  bentuknya  kontrak investasi kolektif.
Kata kunci: Kontrak Investasi Kolektif, Efek Beragun Aset (KIK-EBA), Riba, OJK

## I.   PENDAHULUAN

## 1.    Latar belakang
Sekarang  ini  banyak  berkembang  bank  syariah.  Bank  syariah  muncul  di  Indonesia  pada awal  tahun  1990-an.  Pemrakarsa  pendirian  bank  syariah  di  Indonesia  dilakukan  oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990.
Bank  syariah  adalah  bank  yang  beroperasi  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  Islam, maksudnya  adalah  bank  yang  dalam  operasinya  mengikuti  ketentuan-ketentuan  syariah Islam,  khususnya  yang  menyangkut  tata  cara  bermuamalah  secara  Islam.  Falsafah  dasar beroperasinya  bank  syariah  yang  menjiwai  seluruh  hubungan  transaksinya  adalah efesiensi,  keadilan,  dan  kebersamaan.  Efisiensi  mengacu  pada  prinsip  saling  membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin.
Keadilan mengacu pada  hubungan  yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan  yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya.
Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional.
Penentuan  harga  bagi  bank  syariah  didasarkan  pada  kesepakatan  antara  bank  dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya,  yang akan menentukan  besar  kecilnya  porsi  bagi  hasil  yang  akan  diterima  penyimpan.  Berikut  ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah.
a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).
c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan  (murabahah).
d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
e)  Pilihan  pemindahan  kepemilikan  atas  barang  yang  disewa  dari  pihak  bank  oleh  pihak lain (ijarah wa iqtina).
Dalam  rangka  menjalankan  kegiatannya,  bank  syariah  harus  berlandaskan  pada  Alquran dan  hadis.  Bank  syariah  mengharamkan  penggunaan  harga  produknya  dengan  bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba.
Dalam  perkembangannya  kehadiran  bank  syariah  ternyata  tidak  hanya  dilakukan  oleh masyarakat muslim, akan tetapi juga masyarakat nonmuslim. Saat ini bank syariah sudah tersebar  di  berbagai  negara-negara  muslim  dan  nonmuslim,  baik  di  Benua  Amerika, Australia,  dan  Eropa.  Bahkan  banyak  perusahaan  dunia  yang  telah  membuka  cabang berdasarkan  prinsip  syariah.  Contoh  Bank  Syariah  di  Indonesia  yaitu  Bank  Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri.
Selain  Perbankan  Konvensional,  di  Indonesia  juga  ada  Bank  Syariah  mulai  tahun  1992. Bank  Syariah  pertama  di  Indonesia  adalah  BMI  (Bank  Muamalat  Indonesia)  yang  mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.
Bank syariah ada karena adanya keinginan umat muslim untuk kaffah yaitu menjalankan aktivitas perbankan sesuai dengan syariah yang diyakini, terutama masalah larangan riba, serta hal-hal yang berkaitan dengan norma ekonomi dalam Islam seperti larangan maisyir (judi  dan  spekulatif),  gharar  (unsur  ketidak  jelasan),  dan  keharusan  memperhatikan kehalalan cara dan objek investasi.
Kitab Al-Qur’an melarang riba, antara lain:
a. Al-Baqarah : 278-279
(278) Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (279) Maka jika kamu tidak mengerjakan  (meninggalkan  sisa  riba),  Maka  ketahuilah,  bahwa  Allah  dan  Rasul-Nya akan  memerangimu.  dan  jika  kamu  bertaubat  (dari  pengambilan  riba),  Maka  bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
b. Ali- Imran : 130
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
c. An-nisaa : 160-161
160.  Maka  disebabkan  kezaliman  orang-orang  Yahudi,  Kami  haramkan  atas  (memakan makanan)  yang  baik-baik  (yang  dahulunya)  Dihalalkan  bagi  mereka,  dan  karena  mereka banyak  menghalangi  (manusia)  dari  jalan  Allah,  161.  dan  disebabkan  mereka  memakan riba,  Padahal  Sesungguhnya  mereka  telah  dilarang  daripadanya,  dan  karena  mereka memakan  harta  benda  orang  dengan  jalan  yang  batil.  Kami  telah  menyediakan  untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.
d. Ar-ruum : 39
dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang  kamu  maksudkan  untuk  mencapai keridhaan  Allah,  Maka  (yang  berbuat  demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).
Selain dalam Al-Qur’an, larangan riba juga terdapat pada dalam hadits Rasulullah SAW. Dalam  pandangan  Islam,  uang  tidak  menghasilkan  bunga  atau  laba  dan  uang  tidak dipandang sebagai komoditi.
Berkembangnya  Bank-bank  Syariah  di  negara-negara  Islam  (Mesir:  Mit  Ghamar  Bank, Islamic  Development  Bank,  Faisal  Islamic  Bank,  Kuwait  Finance  House,  Dubai  Islamic Bank dll) berpengaruh ke Indonesia. Diskusi ataupun  Lokakarya diselenggarakan sampai akhirnya  Tim  Perbankan  MUI  menanda  tangani  Akte  Pendirian  PT  Bank  Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991.
Perkembangan  Bank  syariah  pada  era  reformasi  ditandai  dengan  disetujuinya  UU  no  10 tahun 1998. Dalam UU tersebut diatur dengan rinci landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank syariah. UU tersebut memberi arahan  bagi  bank-bank  konvensional  untuk  membuka  cabang  syariah/  unit  usaha  syariah (UUS) atau mengkonversi menjadi bank syariah
Efek Beragun Aset (EBA) atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Asset-backed security  adalah  efek  (surat  berharga)  yang  terdiri  sekumpulan  aset  keuangan  berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial seperti tagihan kartu kredit, pemberian kredit,  termasuk  kredit  pemilikan  rumah,  kredit  mobil,  efek  bersifat  utang  yang  dijamin pemerintah, dan arus kas.
Dalam  prosesnya,  kreditor  awal  (originator)  mengalihkan  aset  keuangannya  kepada  para pemegang EBA. Aset keuangan yang dikumpulkan menjadi satu ini menjadikan aset yang kecil  dan  tidak  berharga  menjadi  bernilai,  juga  dengan  adanya  diversifikasi  tersebut mengurangi tingkat risiko. Sekuritisasi aset ini membuat aset-aset ini dapat menjadi sarana investasi dari para investor.
Keterlibatan bank sentral dalam perdagangan EBA juga telah dilakukan di Jepang di mana dengan likuiditas perbankan yang besar, tetapi dana tersebut hanya berputar di perbankan saja tidak mengalir ke sektor riil, maka Bank of Japan (BOJ) kemudian langsung membeli surat yang diterbitkan.
Demikian pula dengan Bank Indonesia yang melakukan satu terobosan besar dengan turut membeli  EBA  melalui  pasar  sekunder  dan  hal  ini  tidak  bertentangan  dengan  Undang- Undang  Bank  Indonesia  (BI)  yang  memperbolehkan  BI  membeli  surat  berharga  di  pasar sekunder.
Institusi  perbankan  sebagai  lembaga  intermediasi  dituntut  untuk  mampu  mengelola  dana masyarakat  yang  disimpan  di  bank.  Perbankan  pun  dihadapkan  pada  kemampuan  untuk mengelola likuiditas. Pembiayaan yang disalurkan acapkali merupakan pembiayaan jangka panjang,  sementara  perbankan  diharuskan  mengalokasikan  bagi  hasil  bagi  nasabah simpanan setiap bulan. Nah, jika perbankan tidak mampu mengelola likuiditasnya dengan baik, maka akan terjadi mismatch (ketidaksesuaian) likuiditas di perbankan.
Untuk  mengatasi masalah  tersebut  sebenarnya  sudah  terdapat  sejumlah instrumen  seperti surat  perbendaharaan  negara  (SPN)  syariah,  sukuk,  sertifikat  investasi  mudharabah antarbank,  hingga  sertifikat  perdagangan  komoditi  syariah  antarbank.  Namun  ada  satu instrumen  yang  masih  belum  bergaung  di  industri  perbankan  syariah,  yaitu  efek  beragun aset (EBA) syariah.
EBA pada dasarnya adalah instrumen yang membuat aset kurang likuid menjadi likuid. Ini merupakan langkah sekuritisasi aset, dimana membuat aset-aset yang tidak likuid menjadi aset  likuid  dengan  cara  menjual  sekumpulan  aset  dari  pemilik  awal  kepada  pihak  lain melalui penerbitan surat berharga.
Kepala  Bagian  Pengembangan  Kebijakan  Pasar  Modal  Syariah  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK),  Arif  Machfoed,  menjelaskan  saat  bank  menyalurkan  pembiayaan  berjangka panjang  antara  5-20  tahun,  dana  tersebut  berasal  dari  dana  pihak  ketiga  yang  masa simpanannya  ditahan  nasabah  rata-rata  selama  tiga  bulan  (deposito).  Ada  mismatch likuiditas,  EBA  ini  melikuidkan  aset  jangka  panjang  menjadi  berjangka  pendek  di perbankan.
Ada sejumlah kriteria agar suatu aset dapat disekuritisasi, diantaranya adalah punya risiko yang  terdistribusi  merata  dan  aset  punya  kapasitas cukup  untuk  disekuritisasi.  Selain  itu, aset-aset tersebut juga harus memenuhi prinsip syariah, halal dan terbebas dari unsur riba, serta  aset  jaminan  bukan  merupakan  utang,  kas  atau  aset  yang  dilarang  (haram)  atau berasal dari investasi yang tidak produktif.
Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No 40/DSN- MUI/X/2002  tentang  Pasar  Modal  dan  Pedoman  Umum  Penerapan  Prinsip  Syariah  di Pasar  Modal,  EBA  Syariah  didefinisikan  sebagai  Efek  yang  diterbitkan  oleh  kontrak investasi  kolektif  EBA  Syariah  yang  portofolio-nya  terdiri  dari  aset  keuangan  berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan.
Efek ini bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/arus kas  serta  aset  keuangan  setara,  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Praktek  EBA sudah cukup banyak dilakukan di luar negeri.
Secara  umum,  institusi  yang  dapat  menerbitkan  EBA  terdiri  atas  2  jenis  yaitu  lembaga trusts  dan  special  purpose  vehicle  (SPV).  Namun  sistem  hukum  di  Indonesia  tidak mengenal  lembaga  trust  sebagai  issuer,  sementara  SPV  belum  diterapkan  secara  umum dalam proses sekuritisasi di Indonesia. Kecuali Perusahaan Penerbit SBSN yang bertindak sebagai SPV penerbitan sukuk negara, belum ada perusahaan lain yang khusus bertindak sebagai SPV di Indonesia.
Oleh  karena  itu,  mekanisme  yang  diatur  dan  digunakan  untuk  melakukan  sekuritisasi  di pasar modal Indonesia adalah Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA). Dalam kajian mengenai EBA  syariah  yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan  Lembaga  Keuangan  (sebelum  dilebur  ke  OJK)  pada  2010,  konsepsi  EBA  dalam bingkai  KIK  secara  khusus  bertujuan  untuk  menjembatani  belum  dapat  diterapkannya konsep SPV dalam bentuk perusahaan di pasar modal.
Oleh  karena  EBA  diterbitkan  oleh  suatu  kontrak  yaitu  KIK,  sedangkan  kontrak  tidak termasuk  badan  hukum,  maka  KIK  tersebut  tidak  dapat  dipailitkan  yang  pada  akhirnya dapat  melindungi  investor  pemegang  EBA.  Penerbitan  EBA  syariah  di  Indonesia  nanti bentuknya kontrak investasi kolektif.
a. Pokok-Pokok Masalah
 Resiko  suku  bunga,  di  mana  EBA  akan  mengalami  fluktuasi  harga  akibat  pengaruh dari  perubahan  suku  bunga,  harga  EBA  akan  turun  bila  terjadi  peningkatan  suku bunga.
 Pelunasan  lebih  awal (early  call) akan  memengaruhi yield yang  diterima  bila terjadi pelunasan lebih awal.
 Gagal  bayar,  pemegang  EBA  akan  mengalami  kerugian  apabila  debitur  dari  asset jaminan mengalami kebangkrutan atau tidak mampu membayar tepat pada waktunya atas bunga dan pinjaman pokok.
 Proses  KIK  EBA  butuh  waktu  panjang,  size  besar,  sementara  potensi  fee  kecil  jika mengacu pada EBA konvensional yang sudah ada di pasar.
 Edukasi EBA syariah bagi originator (bank) juga masih kurang.
 Sekuritisasi konvensional lebih praktis. Sekuritisasi secara syariah lebih panjang.

## b. Gambaran umum permasalahan
Sekuritisasi  aset  masih  menjadi  hal  langka  di  industri  keuangan  syariah.  Regulasi memang  sudah  tersedia,  namun  masih  kurang  spesifiknya  aturan  yang  ada  dan  sejumlah kendala lainnya membuat efek beragun aset (EBA) syariah belum eksis di tanah air.
Peraturan mengenai EBA syariah sudah ada sejak 2006, tetapi sampai saat ini belum ada  yang  menerbitkannya.  Peraturan  mengenai  EBA  Syariah  telah  terdapat  dalam Peraturan  No  IX.A.13  tahun  2006.  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia (DSN  MUI)  juga  sudah  mengeluarkan  fatwa  No  40  tentang  Portofolio  EBA  Syariah. Sementara, dari aspek akuntansi juga sudah ada pedoman standar akuntansi keuangan.
Pada  dasarnya  aturan  sudah  mendukung,  dan  dari  sisi  akuntansi  tidak  ada  masalah. Namun peraturannya memang kurang spesifik, contohnya dalam peraturan OJK aset yang bisa disekuritisasi tidak dijelaskan lebih lanjut dan di fatwa DSN MUI mengenai tagihan yang  memenuhi  prinsip  syariah,  Ternyata  tidak  semua  tagihan  bisa  disekuritisasi  tapi hanya  pembiayaan  berakad  ijarah  muntahiya  bit  tamlik  (IMBT)  dan  musyarakah mutanaqisah.
Padahal,  produk  EBA  syariah  sangat  berpotensi  untuk  dikembangkan  sebagai  sarana pendanaan  dan  investasi.  Peluang  bank  syariah  untuk  menerbitkan  EBA  syariah  pun sangat  besar  karena  memiliki  rasio  pembiayaan  terhadap  dana  pihak  ketiga  sekitar  100 persen dan jumlah pembiayaan IMBT mencapai Rp 4 triliun.
Selain  itu,  yang  menjadi  tantangan  lainnya  adalah  Bank  Indonesia  telah  mengatur bahwa bank yang bisa menerbitkan EBA syariah adalah bank yang masuk dalam kategori bank umum kelompok usaha (BUKU) 3 dan 4. Sementara, bank umum syariah belum ada yang masuk kategori BUKU tersebut karena masih di kelompok BUKU 1 dan 2.
Memang ada unit usaha syariah (UUS) yang bank induknya sudah masuk di BUKU 3 dan UUS tersebut bisa melakukan sekuritisasi, namun belum ada yang melakukannya. Hal lainnya  yang  patut  diperhatikan  adalah  jika  UUS  spin  off  menjadi  bank  umum  syariah, maka dikhawatirkan akan terjadi potensi penurunan kelas ke BUKU yang lebih rendah.
Perlu  ada  penyempurnaan  aturan  apa  saja  yang  bisa  menjadi underlying penerbitan EBA  syariah,  perlu  adanya  fatwa  yang  lebih  jelas akad apa  saja  yang  bisa  dipakai  untuk penerbitan  EBA  syariah,  dan  harus  ada  kekhususan  penerbitan  EBA  syariah  yang  hanya bisa  dilakukan  bank  kategori  BUKU  3  dan  4,  dan  upaya  untuk  bisa  diturunkan  kategori BUKU-nya untuk bank syariah.
Dari sisi investor ada beberapa manfaat yang didapatkan melalui pembelian instrumen ini  yaitu  sebagai  suatu  alternatif  pendanaan  jangka  panjang  yaitu  untuk  masa  3  tahun hingga 10 tahun, di mana Kontrak investasi kolektif EBA akan lebih menarik bagi investor dibanding  dengan  surat  utang  yang  lain  seperti  obligasi  dan  promes,karena  didukung dengan aset yang likuid dengan risiko yang relatif kecil.
Meski  penerbit  EBA  (originator)  pailit,  tagihannya  akan  senantiasa  tetap  ada.Ini berbeda  dari  pembeli  obligasi  atau  promes,  yang  akan  kehilangan  dananya  kalau perusahaan penerbit obligasi atau promes yang bersangkutan mengalami kepailitan.

## Beberapa keunggulan dari EBA, antara lain:
Biaya  dana  yang  murah,  para  penerbit  EBA  akan  mengeluarkan  biaya  yang  lebih murah  di  mana  dengan  meningkatnya  rating  atas  kualitas  piutang  yang  dijaminkan  yang berarti terjaminnya pasokan arus kas dari EBA sehingga dapat ditawarkan dengan tingkat pengembalian  rendah  untuk  investor  dan  investornya  menyukainya  karena  investasinya lebih aman.
Efisiensi  penggunaan  modal  dengan  adanya  EBA  maka  struktur  neraca  perusahaan akan semakin besar daya ungkitnya (leverage) di mana pengelolaan manajemen keuangan perusahaan  akan  semakin  pruden,  taat  asas  dan  efisien  dalam  menggunakan  dana  yang dimiliki karena relatif tingginya struktur daya ungkit (leverage) sebagai akibat dari adanya EBA tersebut.
Diversifikasi sumber pembiayaan bukan hanya bisa dilakukan oleh perusahaan besar tetapi  juga  oleh  perusahaan  kecil  atau  perusahaan  non-investasi.  Sumber  likuiditas khususnya  untuk  perusahaan  menengah  kecil  yang  sering  menghadapi  masalah peminjaman  secara  tradisional  maka  sekuritisasi  sangat  membantu  perkembangan perusaahaan tersebut.
Keterbukaan informasi publik yang lebih minim daripada metode pembiayaan lain, di mana meskipun EBA ditawarkan untuk umum, sisi keterbukaan dari penerbit (issuer) tidak dituntut seperti halnya tuntutan keterbukaan pada emiten dari efek yang lain.

## II.   POKOK-POKOK PERMASALAHAN
Penerbitan Efek  Beragun  Aset  (EBA)  Syariah  perbankan  masih  mengalami  kendala. Salah satu kendalanya adalah peraturan sektor perbankan mengenai kategorisasi modal inti atau yang lebih dikenal dengan BUKU bank.
Ada  beberapa  kendala  yang  perlu  diperhatikan  dalam  membangun  pasar  bagi instrumen  EBA.  Pertama  adalah  dari  segi  pemahaman.  Karena  efek  ini  tergolong  masih baru,  maka  perlu  ada  sosialisasi  secara  intens  mengenai  cost  benefit-nya  kepada  para investor, sehingga masyarakat dapat memahami seluk beluk instrumen ini secara baik.
Melalui sosialisasi, para emiten penerbit efek ini tidak akan kesulitan menjual produk investasi  berbasis  KIK  di  Indonesia.  Hal  kedua  yang  perlu  diperhatikan  adalah  dari  sisi pengawasan.  Bapepam  selaku  regulator  pasar  perlu  mengawasi  setiap  penerbitan  atau pengelolaan EBA.
Hal  ini  mengingat  faktor  risiko  yang  dimiliki  oleh  EBA  baik  pada  saat  penerbitan awal maupun dalam proses pengelolaan hingga jatuh tempo.
Hal terakhir yang cukup menjadi perhatian adalah dalam hal pembatasan modal bagi para perusahaan manajer investasi  yang  menjadi pengelolaan investasi kolektif EBA. MI KIK-EBA harus memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) sekurang-kurangnya Rp 25 miliar.
Padahal  Manajer  Investasi  yang  memiliki  MKBD  sebesar  itu  relatif  sedikit.  Kalau tidak memperhitungkan perusahaan sekuritas yang memegang izin selain MI rasanya kok sampai  saat  ini  belum ada  Manajer  Investasi  yang  dapat  memenuhi  persyaratan  tersebut. Padahal,  ketentuan  BAPEPAM  yang  baru  mengenai  Modal  Disetor  dan  MKBD  bagi Manajer  Investasi  tidak  sebesar  itu.  Bahkan  MI  asing  yang  duduk  di  papan  atas  dalam pengelolaan dana pun kelihatannya kurang minat kalau harus memelihara MKBD sebesar itu.
Meskipun,  alasan  keharusan  menjaga  MKBD  sebesar  itu  sebenarnya  cukup  logis. Apalagi  kalau  tujuannya  untuk  menjaga  risiko  likuiditas  dari  manajer  investasi pengelolanya. Nah, apakah MI berminat mengelola efek baru ini? Akan sangat tergantung pada  kesiapan  MI  meningkatkan  modal.Direktur  Pasar  Modal  Syariah  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK),  Fadilah  Kartikasasi  mengatakan,  memang  ada  batasan  bahwa  untuk sekuritisasi bank umum harus ada di level bank BUKU III.
Namun, mayoritas bank umum syariah masih berada di BUKU II dan BUKU I. Nah, sementara untuk bank BUKU III kebanyakan berada di Unit Usaha Syariah (UUS). Bukan hanya itu, penerbitan EBA Syariah ini juga kepentok dengan sistem akad yang digunakan.
Berbeda dengan mekanisme EBA dan EBA Surat Partisipasi (SP) yang konvensional yang memiliki persyaratan yag lebih mudah. Hanya mencari partner yang cocok saja dan bank mana yang transaksi KPR-nya menggunakan akad yang sesuai dengan apa yang ada di peraturan EBA syariah.
OJK  terus  berusaha  untuk  terus  mengkaji  peraturan  EBA  Syariah.  Hal  itu  sejalan dengan  program  strategis  OJK  yang  sudah  terasuk  dalam  roadmap  pengembangan  pasar modal syariah tahun 2015-2019.

## III. URAIAN DAN SOLUSI POKOK MASALAH
Penerbitan  efek  beragun  aset  (EBA)  syariah  masih  menghadapi  tantangan.  Sekuritisasi aset Bank Syariah. Salah satu kunci kesuksesan KPR Syariah adalah sekuritisasi (tawriq) asset.  Sekuritisasi  akan  meningkatkan  ketersediaan  dana  bagi  bank-bank  syariah.  Dalam konsep  sekuritisasi  asset  ini.  Bank  syariah  mentransformasikan  aset  berisikonya
(pembiayaan)  ke  dalam  bentuk  uang  cash  (uang  segar)  yang  kemudian  dapat  digunakan untuk ekspansi usaha dan dapat pula disalurkan kembali ke pihak yang memerlukan dana. Uang  segar  tersebut  diperoleh  dari  sebuah  lembaga  penerbit  EBA  yang  membeli  asset produktif bank syariah.
Keberadaan  EBA-SP  sangat  membantu  perbankan  syariah  memperoleh  likuiditas pembiayaan  perumahan  melalui  pasar  modal  dengan  cara  sekuritisasi  aset  perbankan berkualitas  tinggi.  Jadi,  EBA  SP    syariah  juga  dapat  menghindari  maturity  mismatch  di perbankan  syariah  dengan  dapat  diaksesnya  dana  dari  pasar  modal  yang  bersifat  jangka menengah dan panjang.
Ada  peraturan  yang  membatasi  penerbitan  EBA  hanya  untuk  bank  BUKU  III  ke  atas. Sementara  saat  ini  bank-bank  syariah  mayoritas  di  BUKU  II  dan  BUKU  I.  Ke  depan aturan akan disesuaikan. Aturan yang menghambat keuangan syariah akan diharmonisasi. Apalagi regulator keuangan sudah di OJK semua.
Kategorisasi  bank  syariah  tidak  bisa  disamakan  dengan  konvensional,  Antara  EBA kontrak  investasi  kolektif  (KIK)  dan  surat  partisipasi  (SP)  syariah,  Fadilah  menilai  EBA SP  syariah  bisa  lebih  mudah  karena  bank  bisa  memanfaatkan  jasa  PT  Sarana  Multigriya Finansial (Persero). SMF tinggal mencari mitra yang mempunyai aset perumahan dengan akad yang sesuai.
Unit usaha syariah dimungkinkan untuk menerbitkan EBA syariah asal bisa memilah aset yang akadnya sesuai, yakin MMQ dan IMBT. Edukasi EBA syariah bagi originator (bank) juga  masih  kurang.  Meskipun  OJK  melihat  ada  kebutuhan  baik  dari  bank  maupun investor.  Bank  punya  kebutuhan  likuiditas.  Dengan  EBA  syariah,  originator  ada transformasi aset jadi lebih likuid untuk sumber dana lebih murah.
Investor punya kebutuhan diversifikasi portofolio investasi dengan bagi hasil lebih bagus, arus kas terprediksi, lebih aman karena ada peringkat kredit. Bagi pemerintah, instrumen ini diharapkan bisa mendorong sektor riil, mengurangi risiko bank soal kolektibilitas dan pemasukan pajak bisa naik.
Diharapkan,  kedepannya  akan  semakin  banyak  transksasi  perbankan  yang  menggunakan akad IMBT dan MMQ seingga bisa dijadikan underlying untuk transaksi EBA ini.

## IV. PENUTUP
a.  Kesimpulan
Bank  syariah  adalah  bank  yang  beroperasi  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah Islam,  maksudnya  adalah  bank  yang  dalam  operasinya  mengikuti  ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.
Institusi  perbankan  sebagai  lembaga  intermediasi  dituntut  untuk  mampu  mengelola dana  masyarakat  yang  disimpan  di  bank.  Perbankan  pun  dihadapkan  pada  kemampuan untuk mengelola likuiditas.
Pembiayaan  yang  disalurkan  acapkali  merupakan  pembiayaan  jangka  panjang, sementara perbankan diharuskan mengalokasikan bagi hasil bagi nasabah simpanan setiap bulan. Nah, jika perbankan tidak mampu mengelola likuiditasnya dengan baik, maka akan terjadi mismatch (ketidaksesuaian) likuiditas di perbankan.
Semakin  besar  pertumbuhan  perbankan  syariah,  maka  akan  semakin  banyak masyarakat yang terlayani. Makin meluasnya jangkauan perbankan syariah menunjukkan peran  perbankan  syariah  makin  besar  untuk  pembangunan  ekonomi  rakyat  di  negeri  ini. Perbankan  syariah    seharusnya  tampil  sebagai  garda  terdepan  atau  lokomotif  untuk terwujudnya financial inclusion.
Efek  Beragun  Aset  (EBA)  atau  dalam  bahasa  Inggris  dikenal  dengan  istilah  Asset- backed  security  adalah  efek  (surat  berharga)  yang  terdiri  sekumpulan  aset  keuangan berupa  tagihan  yang  timbul  dari  surat  berharga  komersial  seperti  tagihan  kartu  kredit, pemberian kredit, termasuk kredit pemilikan rumah, kredit mobil, efek bersifat utang yang dijamin pemerintah, dan arus kas.
EBA  pada  dasarnya  adalah  instrumen  yang  membuat  aset  kurang  likuid  menjadi likuid.  Ini  merupakan  langkah  sekuritisasi  aset,  dimana  membuat  aset-aset  yang  tidak likuid menjadi aset likuid dengan cara menjual sekumpulan aset dari pemilik awal kepada pihak lain melalui penerbitan surat berharga.
EBA  diterbitkan  oleh  suatu  kontrak  yaitu  KIK,  sedangkan  kontrak  tidak  termasuk badan  hukum,  maka  KIK  tersebut  tidak  dapat  dipailitkan  yang  pada  akhirnya  dapat melindungi  investor  pemegang  EBA.  Penerbitan  EBA  syariah  di  Indonesia  nanti bentuknya kontrak investasi kolektif.
OJK  mengaku  mengalami  kendala  karena  adanya  peraturan  Bank  Indonesia  yang hanya  membolehkan  bank  buku  III  &  IV  melakukan  sekuritisasi  aset.  Sementara  bank- bank  syariah  belum  ada  yang  sampai  pada  level  buku  III.  Untuk  mengatasi  ganjalan  itu OJK  meminta  BI  untuk  memberikan  pengecualian  pada  bank-bank  syariah  atau  bila  itu terganjal  OJK  akan  mendorong  bank-bank  syariah  melakukan  konsorsium  untuk menerbitkan EBA syariah.
b.  Saran
Perbankan  syariah  menghadapi  sejumlah  tantangan  yang  harus  dihadapai  dengan berbagai  macam  langkah  strategis.  Oleh  sebab  itu,  diharapkan  perekonomian  nasional  di 2016  akan  semakin  pulih    terutama  dengan  banyaknya  proyek-proyek  infrastruktur  dan semakin baiknya pemerintahan pusat dan daerah dalam penyerapan anggaran.
Pemerintah  seharusnya  memberikan  intensif  kepada  bank-bank  syariah.  Membentuk pelaku  pasar  yang  banyak  untuk  EBA  Syariah.  EBA  Syariah  ini  masih  membutuhkan pelaku pasar yang banyak agar pasar bisa berjalan dengan baik. Mungkin pemerintah bisa menunjuk  1-2  sekuritas  untuk  menjadi  pelaku  pasar  dan  mereka  tentu  harus  didukung penuh oleh pemerintah.
Diharapkan  perbankan  syariah  di  Indonesia  dapat  memanfaatkan  produk    EBA-SP syariah  ini  untuk    pendanaan,  sehingga  bank-bank  syariah  bisa  melakukan  ekspansi pembiayaan lebih luas atau ekspansi jaringan. Semakin banyak transksasi perbankan yang menggunakan  akad  IMBT  dan  MMQ  seingga  bisa  dijadikan  underlying  untuk  transaksi EBA ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Harahap, S Sofyan, Wiroso, M Yusuf, Akuntansi perbankan syariah, 2005, Jakarta: LPFE Trisakti, Edisi 1 Cetakan 1.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  2002.  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan.  Salemba Empat, Jakarta.
Kasmir,  Bank dan lembaga keuangan lainnya, 2002, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi revisi, cetakan 6.
Arifin,  Zainul,  2005,  Dasar-dasar  Manajemen  Bank  Syariah,  Jakarta:  Pustaka  Alvabet, cetakan 3.
”Himpunan Fatwa dewan syariah untuk lembaga keuangan syariah”, 2016, Jakarta, Bank Indonesia, Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, edisi 10. Hasibuan, S. P. Malayu, 2005, Dasar-dasar perbankan, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Lapoliwa, Daniel S Kuswandi, 2000, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, Edisi 5. Al-Quran terjemahan, Jakarta: DEPAG RI. Undang-undang perbankan syariah, 2016, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. www.Republika.co.id

## Hurriyaturrohman dari Fakultas Ekonomi
Universitas Ibn Khaldun Bogor