Fransiskus Jasnaida Gelang, Yolinda Yanti Sonbay, Antonius Yohanes William Timuneno PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA MATA AIR KECAMATAN KUPANG TENGAH KABUPATEN KUPANG

## Yuliana C. M. Pardosi, Adi Martono
PENGARUH STRUKTUR AKTIVA DAN LIKUIDITAS TERHADAP STRUKTUR MODAL DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERUSAHAAN CONSUMER NON CYCLICAL TAHUN 2018-2022

## Selfiana Pello PENGARUH PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUPANG

## Ovi Yuvita Taneo, Sarlin Paleina Nawa Pau, Maria Prudensiana Leda Muga
PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA PADA KECAMATAN KOTA SOE

## Yuliana Benedikta Dau

## ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH S.K. LERIK KOTA KUPANG
Ana Yowester Maak, Anthon S. Y. Kerihi, Sarlin Paleina Nawa Pau PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (STUDI KASUS PADA UMKM UD. SANGGADOLU, KOTA SOE)
Diterbitkan oleh :

## Universitas Nusa Cendana
Volume 11, No. 2, Oktober 2023
Hal. 87 - 142 ISSN     : 2338-4468 E-ISSN : 2715-1158

## PELINDUNG / PENASEHAT
Dekan FEB UNDANA Dr. Apriana H. J. Fanggidae.,SE.,M.Si

## PENANGGUNG JAWAB
Ketua Program Studi Akuntansi Yohana Febiani Angi, SE., MAKS

## PEMIMPIN REDAKSI
Sarinah Joyce M. Rafael, SE.,M.Acc.,Ak.,CA

## EDITOR
Sarlin Nawa Pau, SE., M.Si., CFrA. Adhitya Agri Putra, SE., M.Acc., Ak., CA Angga P.  Karpriana, SE., MAcc., Ak.,CA Meliza Putrianti Zifi, SE., M.Acc. Maria Elerina Douk Tunti, SE., M.Si. Moni W. Muskanan, SE., MPA, CFrA. Maria P. L. Muga, SE., M.Si., Ak. I Komang Arthana, SE., M.Si., CFrA Filipus Argentano G. Suryaputra,SE.,M.Ak

## REVIEWER
Prof.    Eko    Ganis    Sukoharsono,    SE, M.Com.  (Hons),  CSRS,  Ph.D (Universitas Brawijaya);
Prof.  Drs.  Djoko  Suhardjanto,  M.Com (Hons).,Ph.D.,  Ak.  (Universitas  Negeri Solo);
Prof.  Intiyas  Utami,  M.Si.,  CA.,  CMA., QIA    (Universitas    Kristern      Satya Wacana)
Yuliansyah, SE., MSA., Ph.D.,  Akt., CA (Universitas Lampung);
Dr.  Anthon  Simon  Yohanis  Kerihi,  SE, MSi. (Universitas Nusa Cendana); Halim    Dedy    Perdana,    SE.,    MSM., M.Rech., Ak., CFrA (KAP DBSD) Nuur Widiastono, SE., MSE., Ak., CFE., CA., ACPA (IAI Wilayah NTT)

## ALAMAT REDAKSI
Jl. Adisucipto Penfui Kupang-NTT Telp. (0380) 881183 Fax. (0380) 881183 Email: jak.feb@undana.ac.id
Terbit 2x: MARET dan OKTOBER

## Jurnal Akuntansi:

## TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
diterbitkan oleh:

## UNIVERSITAS NUSA CENDANA

## JURNAL AKUNTANSI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
Volume 11, No. 2, Oktober 2023 - ISSN: 2338-4468

## DAFTAR ISI

## 87 – 90
PERANAN  BADAN  PERMUSYAWARATAN  DESA  DALAM  PENYUSUNAN ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DESA  DI  DESA  MATA  AIR KECAMATAN KUPANG TENGAH KABUPATEN KUPANG Fransiskus Jasnaida Gelang Yolinda Yanti Sonbay Antonius Yohanes William Timuneno

## 90 – 101
PENGARUH  STRUKTUR  AKTIVA  DAN  LIKUIDITAS  TERHADAP STRUKTUR MODAL DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERUSAHAAN CONSUMER NON CYCLICAL TAHUN 2018-2022 Yuliana C M Pardosi Adi Martono

## 102 – 112 PENGARUH PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR

## PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUPANG
Selfiana Pello

## 113 - 120

## PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA PADA KECAMATAN KOTA SOE
Ovi Yuvita Taneo Sarlin Paleina Nawa Pau Maria Prudensiana Leda Muga
121 - 132 ANALISIS PENERAPAN

## AKUNTANSI LINGKUNGAN
SEBAGAI
PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH S.K. LERIK KOTA KUPANG
Yuliana Benedikta Dau
133 - 142 PENERAPAN  STANDAR  AKUNTANSI  KEUANGAN  ENTITAS  MIKRO KECIL  DAN  MENENGAH  SEBAGAI  DASAR  PENYUSUNAN  LAPORAN KEUANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (STUDI KASUS PADA UMKM UD. SANGGADOLU, KOTA SOE) Ana Yowester Maak Anthon S. Y. Kerihi Sarlin Paleina Nawa Pau

## PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA MATA AIR KECAMATAN KUPANG TENGAH KABUPATEN KUPANG
Fransiskus Jasnaida Gelang
Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang nansy12jasnaida@gmail.com
Yolinda Yanti Sonbay
Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yolinda81@gmail.com
Antonius Yohanes William Timuneno
Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang antoniustimuneno@unwira.ac.id

## ABSTRAK
Era  pemerintahan  sekarang  desa  memainkan  peranan  yang  penting  dimana  desa  menjadi garda  terdepan  untuk  mengidentifikasi  setiap  persoalan  yang  ada  dalam  masyarakat.  Salah  satu cara  pemerintah  untuk  bisa  mengetahui  persoalan  dalam  masyarakat  adalah  dengan  membentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar aspirasi masyarakat bisa dicatat pada RAPBDes untuk membuat  APBDes.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaiman  proses  penyusunan APBDes,  bagaimana  peran  dari  BPD  dalam  penyusunan  APBDes,  apakah  peranan  BPD  dalam penyusunan APBDes di Desa Mata Air telah berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses Penyusunan APBDes Di Desa Mata Air terdiri dari beberapa tahap, diawali dengan kepala desa membentuk tim sampai pada kepala desa menetapkan  RAPBDes  tersebut  menjadi  Perdes  APBDes  dan  menyampaikan  ke  Bupati  melalui Camat  untuk  disahkan  menjadi  APBDes.  Peranan  BPD  dalam  penyusunan  APBDes  yakni menjaring  aspirasi  masyarakat  melalui  rapat  dan  keputusan  yang  diambil  BPD  mencerminkan kebutuhaan  masyarakat  dan  kerja  sama  antara  BPD  dan  instansi  terkait  cukup  baik,  sehingga program  yang  dijalankan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Penyusunan  APBDes  di  desa Mata Air sudah berjalan dengan efektif karena BPD telah menjalankan tugas sesuai dengan porsi atau  fungsi  mereka  dimana  mereka  melakukan  dengan  beberapa  produk  yang  mereka  hasilkan termasuk peraturan desa serta pengawasan menyangkut pelaksanaan APBDes.
Kata kunci :  APBDes, BPD.

## ABSTRACT
In the current government era, the village plays an important role where the village is at the forefront of identifying any problems that exist in society. One way for the government to find out about problems in the community is to form a Village Consultative Body (BPD) so that people's aspirations  can  be  recorded  in  the  RAPBDes  to  make  the  APBDes.  This  study  aims  to  find  out how  the  process  of  preparing  the  APBDes  is,  what  is  the  role  of  the  BPD  in  preparing  the APBDes,  whether  the  role  of  the  BPD  in  preparing  the  APBDes  in  Mata  Air  Village  has  been effective. This study uses qualitative methods and the types of data in this study are primary data and secondary data. The results of this study indicate that the process of preparing the APBDes in Mata Air Village consists of several stages, starting with the village head forming a team until the village head determines the RAPBDes to become Perdes APBDes and submits it to the Regent through the Camat to be ratified as APBDes. The role of the BPD in preparing the APBDes is to capture  community  aspirations  through  meetings  and  decisions  taken  by  the  BPD  reflect  the needs of the community and the cooperation between the BPD and related agencies is quite good,
so  that  the  programs  implemented  are  in  accordance  with  the  needs  of  the  community.  The preparation of the APBDes in Mata Air village has been running effectively because the BPD has carried  out  their  duties  in  accordance  with  their  portion  or  function  where  they  carry  out  the various  products  they  produce  including  village  regulations  and  supervision  regarding  the implementation of the APBDes.
Keywords : APBDes, BPD

## PENDAHULUAN
Desa  adalah  suatu  kesatuan  masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan  hak  asal  usul  yang  bersifat istimewa.  Desa  memainkan  peranan  yang sangat  penting  karena  desa  menjadi  garda terdepan  yang  dapat  mengetahui  secara  baik permasalahan  yang  ada  dalam  lingkungan masyarakat  hingga  sampai  pada  perencanaan dan  realisasi  dari  program-program  yang merupakan  tanggung  jawab  negara.  Saat  ini, upaya untuk membangun dan mengembangkan  kehidupan  masyarakat  desa dirasakan  semakin  penting.  Perencanaan pembangunan  desa  adalah  suatu  hal  yang sangat  penting,  karena  dari  perencanaan pembangunan  inilah  arah  pembangunan  desa ditentukan.  Aspirasi  masyarakat  merupakan substansi penting dalam perencanaan pembangunan  desa,  maka  dari  itu  sudah menjadi  kewajiban  pemerintahan  desa  untuk mendengar aspirasi masyarakat dalam perencanaan  pembangunan  desa.  Aspirasi masyarakat  dapat  tertampung  dengan  cara melibatkan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  dalam  perencanaan  pembangunan tersebut.  Karena  pada  dasarnya  BPD  yang akan  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat  yang  diwakilinya  dalam  membuat Rancangan Peraturan Desa yang akan ditetapkan  menjadi  dalam  suatu  Peraturan Desa, dalam melaksanakan pembangunan desa dibutuhkan  anggaran  yang  cukup  banyak untuk mewujudkan pembangunan yang merata di  masyarakat.  Anggaran  yang  dimaksud adalah  APBDes,  rancangan  APBDesa  dibuat berdasarkan  RAPBDesa  dan  rencana  kerja pemerintah  desa.  Alokasi  pengeluaran  dalam APBDes  meliputi  belanja  pembangunan  dan pos  pengeluaran  rutin.  Belanja  pembangunan meliputi  pos  sarana  pemerintahan  desa,  pos
prasarana perhubungan, pos prasarana pemasaran,  pos  prasarana  sosial.  Sedangkan untuk  belanja  rutin  meliputi  pos  belanja pegawai,  pos  belanja  barang,  pos  biaya pemeliharaan,  pos  biaya  perjalanan  dinas,  pos belanja  lain-lain,  pos  pengeluaran  tak  terduga sebagaimana diatur oleh kelembagaan desa.

## KAJIAN TEORI

## Pemerintah Desa
Pemerintah  Desa  merupakan  sebagai  suatu kesatuan  hukum  yang  mana  tempat  tinggal suatu  masyarakat  yang  berkuasa  mengadakan pemerintahan sendiri. Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat  desa,  membina  perekonomian desa,  memelihara  ketentraman  dan  ketertiban masyarakat  desa,  mendamaikan  perselisihan masyarakat  di  desa,  mengajukan  rancangan peraturan  desa  dan  menetapkannya  sebagai peraturan desa bersama dengan BPD. Sedangkan pengertian Pemerintah Desa menurut  Peraturan  Daerah  tentang  Pedoman Organisasi Pemerintah Desa,
yang menyatakan  bahwa  Pemerintah  Desa  adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## Badan Permusyawaratan Desa
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) merupakan  lembaga  perwujudan  demokrasi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa. BPD  dapat  dianggap  sebagai  parlemen-nya desa.  Anggota  BPD  adalah  wakil  dari penduduk  desa  bersangkutan  berdasarkan keterwakilan  wilayah  yang  ditetapkan  dengan cara  musyawarah  dan  mufakat.  Anggota  BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan  profesi,  pemuka  agama  dan  tokoh atau  pemuka  masyarakat  lainnya.  BPD
berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala  Desa,  menampung  dan  menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD merupakan lembaga baru  di  desa  pada  era  otonomi  daerah  di Indonesia, penggunaan nama istilah BPD tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia, dan  dapat  disebut  dengan  nama  lain. Peresmian  anggota  BPD  ditetapkan  dengan Keputusan  Bupati/Walikota,  dimana  sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji  secara  bersama-sama  dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara  langsung  dalam  Rapat  BPD  yang diadakan  secara  khusus.  BPD  berfungsi menetapkan  Peraturan  Desa  bersama  Kepala Desa,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat. Badan ini sebagai permusyawaratan  di  desa  yang  merupakan wahana  untuk  melaksanakan  pembangunan desa berdasarkan pancasila.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa merupakan  peraturan  desa  yang  memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran  desa  dalam  kurun  waktu  satu tahun.  APBDes  pada  dasarnya  disusun  untuk memenuhi
kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran  atau  belanja  rutin  pembangunan desa.  penyusunan  rancangan  APBDesa  dibuat berdasarkan  RAPBDesa  dan  rencana  kerja pemerintah desa yang nantinya akan diteruskan  kepada  kepala  desa.  Kemudian rancangan  APBDesa  tersebut  disampaikan oleh kepala desa kepada Badan
Permusyawaratan  Desa  untuk  dibahas  dan disepakati  bersama.  Rancangan  APBDesa tersebut  disepakati  bersama  paling  lambat bulan Oktober tahun berjalan. Setelah disepakati bersama nantinya rancangan APBDesa  akan  disampaikan  oleh  kepala  desa kepada  bupati/walikota  melalui  camat  paling lambat  3  hari  sejak  disepakati  untuk dievaluasi.  Jika  rancangan  APBDesa  tersebut sudah  sesuai  dengan  kepentingan  umum  dan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, maka kepala desa dapat menetapkan
rancangan APBDesa tersebut menjadi peraturan  desa.  Namun  jika  rancangan APBDesa  tersebut  dianggap  tidak  sesuai  dan masih  kurang  layak,  maka  kepala  desa  harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  dan  jenis  data  dalam  penelitian  ini adalah  data  primer  dan  data  sekunder  dengan teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara semi  struktur,  observasi  dan  dokumentasi, informan  dalam  penelitian  ini  meliputi anggota  BPD,  perangkat  desa  dan  tokoh masyarakat.  Sedanglan  teknik  analisis  data dalam  penelitian  ini  adalah Data  Reduction ,
Data Display dan Conclution
Drawing/Verification.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa proses Penyusunan APBDes Di Desa Mata Air terdiri  dari  beberapa  tahap,  diawali  dengan kepala  desa  membentuk  tim  untuk  melakukan musyawarah penyusunan
APBDes
berdasarkan RAPBDes hingga menjadi rancangan APBDes. Setelah RAPBDes disepakati  oleh  BPD  dan  kepala  desa menetapkan RAPBDes tersebut menjadi Perdes  APBDes  selanjutnya  kepala  desa menyampaikan  ke  Bupati  melalui  Camat untuk  disahkan  menjadi  APBDes,  maka pemerintah  desa  dan  BPD  menyebarluaskan Perdes  APBDes  kepada  masyarakat.  Peranan BPD  dalam  penyusunan  APBDes  yakni menjaring  aspirasi  masyarakat  melalui  rapat dan  keputusan  yang  diambil  oleh  BPD mencerminkan  kebutuhaan  atau  kepentingan masyarakat  dan  kerja  sama  antara  BPD  dan instansi  terkait  cukup  baik,  sehingga  program yang  dijalankan  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat  dan  program  pembangunan  desa dapat  berjalan  dengan  lancar.  Penyusunan APBDes  di  desa  Mata  Air  sudah  berjalan dengan efektif karena BPD telah menjalankan tugas  sesuai  dengan  porsi  atau  fungsi  mereka
dimana  mereka  melakukan  dengan  beberapa produk  yang  mereka  hasilkan  termasuk peraturan  desa  serta  pengawasan  menyangkut pelaksanaan APBDes.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang Peranan  BPD  dalam  Penyusunan  APBDes  di Desa  Mata  Air  dapat  disimpulkan  bahwa: Proses Penyusunan APBDes Di Desa Mata Air
Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten
Kupang  terdiri  dari  beberapa  tahap  agar menciptakan  APBDes  yang  transparan  dan akuntabel. BPD memiliki peran penting dalam penyusunan  APBDesa  Di  Desa  Mata  Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang,  tugas  pokok  BPD  adalah  dengan menjaringan  aspirasi  masyarakat  dilakukan dengan  menampung  keluhan-keluhan  atau masalah  yang  ada  dalam  masyarakat  dan peranan  BPD  dalam  penyusunan  APBDes  di desa  Mata  Air  sudah  berjalan  dengan  efektif karena  BPD  telah  menjalankan  tugas  sesuai dengan porsi atau fungsi mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Faisal,
F. (2021). Peranan Badan Permusyawaratan  Desa  dalam  Bidang Pembangunan Tahun 2019 ( Studi Kasus: Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima) . Diss. Universitas Muhamadya Mataram.
Jagad,  H.  P.  (2014).  Partisipasi  Badan
Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa di Desa Kumasari. Jurnal,
Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik Universitas Muhamadya Makassar.
Kurniawan,  I.,  &  Kurniawan,  R.  (2019).
Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan  APBDes  dan  Dampaknya terhadap Pembangunan Desa. Jurnal,Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mamesah,  F.  Y.  (2014).  Peranan  Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (suatu  Studi  di  Desa Sendangan Kecamatan
Tompaso)
1. Politico:  Jurnal  Ilmu  Politik , 2 (6), 1054.
Momongan,  L.  (2014).  Peranan  Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja  Desa  (Suatu  Studi  di  Desa Kamanga  Kecamatan  Tompaso). Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar . Sugiono, (2019). Metode Penelitian Administrasi  dan  R  &  D.  Bandung  : Alfabeta. Sugiyono, (2019). MetodePenelitian Kuantitatif,  Kualitatif    dan    R&D .
Bandung: Alfabeta.
Wiguna,  Y.  T.  (2019).  Peranan  Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa
(Study  kusus  desa  Bandar  Klippa). Jurnal,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik Universitas Medan.

## PENGARUH STRUKTUR AKTIVA DAN LIKUIDITAS TERHADAP STRUKTUR MODAL DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERUSAHAAN
CONSUMER NON CYCLICAL TAHUN 2018-2022
Yuliana C M Pardosi
Universitas Pamulang yuliy6867@gmail.com
Adi Martono Universitas Pamulang dosen01599@unpam.ac.id

## ABSTRAK
Dampak  dari  pandemi  Covid  19  menyebabkan  perusahaan  harus  menjual  aktivanya sebagai  alternatif  sumber  pendanaan  untuk  memperbaiki  struktur  permodalannya  dan meningkatkan  kinerja  Perusahaan.  Hal  ini  menarik  untuk  diteliti  karena  fenomena  yang  terjadi adalah  beberapa  perusahaan  melakukan  strategi  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat apakah perubahan struktur aktiva, likuiditas terhadap struktur modal Perusahaan, yang dimoderasi oleh  kepemilikan  institusional  akan  berpengaruh  positif.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kuantitatif,  bersumber  dari  data    sekunder  yaitu  perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia pada sektor industri consumer non-cyclical periode tahun 2018-2022. Perusahaan yang masuk  dalam  sektor  ini  adalah  perusahaan  yang  memproduksi  dan  menjual  produk  kebutuhan masyarakat.  Adapun  teknik  pengolahan  data  adalah  regresi  linier  berganda  dengan  faktor pemoderasi.  Hasil  penelitian  ini  adalah  struktur  aktiva  tidak  berpengaruh  terhadap  struktur permodalan perusahaan, sedangkan likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur permodalan. Pengaruh  struktur  aktiva  terhadap  struktur  permodalan  dimoderasi  negatif  oleh  kepemilikan institusional  namun  tidak  demikian  dengan  pengaruh  likuiditas  terhadap  struktur  permodalan tidak dimoderasi oleh kepemilikan institusional.
Kata Kunci: Struktur Aktiva, Likuiditas, Kepemilikan Institusional, Struktur Modal

## ABSTRACT
The  impact  of  the  Covid  19  pandemic  has  forced  companies  to  sell  their  assets  as  an alternative funding  source to  improve  their capital structure  and company  performance.  This  is interesting to study because the phenomenon that occurs is that several companies carry out this strategy. This study aims to see whether changes in asset structure and liquidity to the company's capital structure, which are moderated by institutional ownership will have a positive effect. This study uses a quantitative method, sourced from secondary data, namely companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the non-cyclical consumer industry sector for the 2018-2022 period. Companies  included  in  this  sector  are  companies  that  produce  and  sell  products  needed  by  the community. The data processing technique is multiple linear regression with a moderating factor. The  results  of  this  study  are  that  the  asset  structure  has  no  effect  on  the  company's  capital structure,  while  liquidity  has  a  negative  effect  on  the  capital  structure.  The  influence  of  asset structure  on  the  capital  structure  is  moderated  negatively  by  institutional  ownership,  however, the effect of liquidity on the capital structure is not moderated by institutional ownership. Keywords: Asset Structure, Liquidity, Institutional Ownership, Capital Structure

## PENDAHULUAN
Dampak dari pandemic Covid-19 tidak hanya  pada  kesehatan,  social-ekonomi  dan pendidikan  masyarakat  namun  juga  pada kondisi  perekonomian  nasional.  Beberapa perusahaan  terpaksa  harus  menghentikan operasional  bisnisnya,  beberapa  Perusahaan lainnya  berusaha  bertahan  hidup  namun dengan kondisi yang tidak mudah. Perusahaan perlu mempertimbangkan keberlanjutan bisnisnya dengan salah satunya adalah  memanfaatkan  dana  yang  bersumber dari  baik  dari  internal  maupun  eksternal perusahaan  (Khayati  et  al.,  2022).  Dampak pandemi  Covid  19  tersebut  masih  berlanjut hingga  saat  ini  dan  muncul  fenomena  yaitu beberapa  Perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa Efek Indonesia menjual asetnya. Dikutip dari CNBC  Indonesia,  PT  Hutama  Karya,  PT Pembangunan  Perumahan  (Persero)  Tbk, Waskita  Karya  (Persero)  Tbk.  melepas asetnya  yang  berbentuk  property  sebagai alternatif mendapatkan pendanaan dan menaikkan kinerja Perusahaan
(Yanwardhana,  2022).  Demikian  halnya dengan  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit, PT  Eagle  High  Plantation  Tbk  yang  berkode (BWPT),  melepas  5  (lima)  anak  perusahaan anak  untuk  menyehatkan  kondisi  likuiditas dan neraca perusahaan (Timorria, 2023).
Terkait  dengan  fenomena  tersebut, obyek  pada  penelitian ini  adalah  perusahaan- perusahaan  di  sektor consumer  non-cyclical, yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia,  serta memberikan laporan keuangan selama periode  tahun  2018-2022.  Perusahaan  di sektor  ini  merupakan  perusahaan  yang memproduksi dan menjual produk kebutuhan masyarakat  sehari-hari  dan  relatif  tidak terpengaruh dengan gejolak ekonomi (Khenndy & Njotoprajitno, 2023).
Pertimbangan  utama  dalam  memilih  sektor ini  adalah  karena  keberadaan  perusahaan  di sektor ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi  nasional  bila  dibandingkan  dengan perusahaan  jasa  dan  perusahaan  di  sektor lainnya  (Priatna  et  al.,  2023).  Berdasarkan data  yang  diperoleh  dari  Bursa  Efek Indonesia,  ada  58  perusahaan  yang  masuk dalam sektor ini selama periode sebagaimana
disebutkan di atas.
Pada  perusahaan-perusahaan  di  sektor consumen non-cyclical , mesin-
mesin/peralatan, tanah dan bangunan merupakan  aset  yang  dibutuhkan  perusahaan untuk menghasilkan produk yang akan dijual. Biasanya,  perusahaan  menggunakan  utang untuk  memperoleh  aset  tersebut.  Aset  yang dimiliki  oleh  perusahaan  dipakai  untuk menghasilkan  pendapatan  dan  pengukuran dilakukan  untuk  melihat  efisiensi  kerja  aset tersebut (Bautista et al., 2022).
Hal lain yang menjadi perhatian adalah likuiditas,  faktor  penentu  bagi  perusahaan agar mampu membiayai operasional perusahaan  seperti  biaya  produksi,  biaya pemasaran,  biaya  logistik  dan  distribusi, biaya  penelitian  serta  biaya  teknologi informasi. Terkait dengan likuiditas, perusahaan menghadapi risiko likuiditas yang rendah  bila  komponen  ekuitas  dari  struktur modal  suatu  perusahaan  semakin  besar, sebaliknya  risiko  likuiditas  semakin  tinggi bila  komponen  utang  dari  struktur  modal semakin besar (Omoregie et al., 2019).
Sedangkan  struktur  modal  merupakan sebuah skema ketika perusahaan memutuskan untuk berinvestasi, yang kemungkinan dibiayai menggunakan ekuitas atau utang atau campuran  keduanya.  Struktur  modal  menjadi topik  yang  paling  banyak  diteliti  dalam bidang manajemen keuangan, terutama terkait trade-off antara  utang-ekuitas.  Hal  ini  adalah menentukan  kinerja  keuangan  dan  kondisi keseluruhan  perusahaan  (Omoregie  et  al., 2019)
Beberapa  penelitian  sebelumnya  telah menganalisis  berbagai  faktor  menyangkut keuangan  dan  kinerja  perusahaan.  Ada  2 faktor  fundamental  yang  mempengaruhi keadaan  perusahaan  yaitu  faktor  internal, antara  lain  kondisi  manajemen  dan  faktor eksternal  antara  lain  kondisi  pasar.  Analisis pada penelitian ini dilakukan untuk memahami  permasalahan  sebagaimana  yang terjadi  pada  fenomena  yaitu  bagaimana pengaruhnya  Struktur  Aktiva,  Likuiditas terhadap  Struktur  Modal  serta  bagaimana Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh  Struktur  Aktiva  dan  Likuiditas terhadap Struktur Modal.

## KAJIAN TEORI Teori Agensi
Landasan  teori  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  teori  agensi (agency theory). Menurut  Jensen  &  Meckling  (1976) dalam    Setiawan  et  al.,    (2021)  menjelaskan bahwa  agency  theory  merupakan  hubungan keagenan  sebagai  suatu  kontrak  dimana  satu orang  atau  lebih  pemilik (principal) meminta pihak  lainnya  manajemen (agent) untuk melaksanakan  sejumlah  pekerjaan  atas  nama principal yang  melibatkan  pendelegasian beberapa  wewenang  pembuatan  keputusan kepada agen. Teori agensi memiliki dua tujuan yaitu, pertama untuk meningkatkan kemampuan  individu  (baik principal maupun agent ) dalam mengevaluasi lingkungan dimana  keputusan  harus  diambil.  Kedua, untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian  hasil  antara principal dan  agen sesuai dengan kontrak.

## Struktur Modal
Struktur  modal  adalah  komposisi  dan sumber  pendanaan  yang  digunakan  oleh perusahaan  untuk  membiayai  operasional  dan proyek  bisnisnya.  Ini  mencakup  kombinasi dari  berbagai  bentuk  modal,  seperti  ekuitas (saham),  utang  (pinjaman),  dan  instrumen keuangan  lainnya  (Nur  Maulani  et  al.,  2023). Struktur  modal  perusahaan  dapat  memiliki dampak  yang  signifikan  terhadap  kinerja, keberlanjutan,  dan  nilai  Perusahaan  (Oktavia et al., 2021).
Struktur  modal  perusahaan  mengacu pada  komposisi  dari  berbagai  bentuk  sumber pendanaan  yang  digunakan  oleh  perusahaan untuk  membiayai  kegiatan  operasional  dan investasi  jangka  panjangnya,  yang  komponen utamanya  adalah  ekuitas  dan  utang  (Rizky  & Putra,  2020).  Ekuitas  melibatkan  pemilik perusahaan dan investor yang memiliki saham dalam perusahaan, sementara utang melibatkan  pinjaman  dan  kewajiban  finansial lainnya  yang  harus  dibayar  oleh  perusahaan dalam jangka waktu tertentu.
Pentingnya struktur modal dalam perusahaan  tidak  dapat  diabaikan,  karena  hal ini  dapat  mempengaruhi  aspek-aspek  penting berikut:  a)  risiko  dan  Keuntungan:  Struktur modal  yang  tepat  dapat  membantu  mengelola risiko  dan  memaksimalkan  keuntungan  bagi pemegang  saham  dan  kreditur  (Cahyani  & Nyale, 2022). b) Biaya Modal: Struktur modal yang  efisien  dapat  mengurangi  biaya  modal perusahaan, sehingga meningkatkan profitabilitasnya. c) Kebijakan Dividen: Struktur  modal  mempengaruhi  kebijakan pembagian  dividen,  yang  merupakan  bagian dari  laba  yang  diberikan  kepada  pemegang saham  (Mamnuah  &  Pratiwi,  2021).  d)  Nilai Perusahaan:  Struktur  modal  yang  tepat  dapat meningkatkan  nilai  perusahaan,  sehingga membuatnya  lebih  menarik  bagi  investor potensial  (Arjuniadi  &  Khairunnisa,  2021).  e) Fleksibilitas  Keuangan:  Struktur  modal  yang baik  dapat  memberikan  fleksibilitas  keuangan kepada  perusahaan  dalam  menghadapi  situasi yang tidak terduga atau perubahan pasar.
Struktur  modal  perusahaan  memiliki peran  penting  dalam  menentukan  kesehatan keuangan  dan  nilai  perusahaan.  Memiliki struktur  modal  yang  tepat  dapat  membantu perusahaan  mencapai  tujuan  keuangan  dan operasionalnya  dengan  lebih  baik.  Namun, tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua perusahaan,  karena  setiap  perusahaan  harus mempertimbangkan  kondisi  pasar,  risiko keuangan,  pertumbuhan  masa  depan,  dan preferensi pemegang saham dalam menentukan  struktur  modal  yang  ideal (Purnama  &  Purnama,  2020).  Penting  bagi manajemen  perusahaan  untuk  melakukan analisis  dan  perencanaan  yang  cermat  dalam menentukan  struktur  modal  yang  sesuai  bagi perusahaan mereka. Struktur modal diproksikan  sebagai debt  to  equity  ratio (DER).

## Stuktur Aktiva
Struktur  aktiva  perusahaan  adalah representasi komposisi dan klasifikasi dari aset yang  dimiliki  oleh  perusahaan  pada  suatu periode  tertentu  (Priatna  et  al.,  2023).  Aktiva perusahaan  mencakup  semua  sumber  daya yang  dimiliki  perusahaan  yang  memiliki  nilai
ekonomi  dan  dapat  memberikan  manfaat  di masa  depan.  Struktur  aset  juga  didefinisikan sebagai rasio antara kepemilikan aset tetap dan total  aset  yang  dimiliki  oleh  perusahaan (Meilani & Wahyudin, 2021).
Struktur  aktiva  perusahaan  merupakan aset-aset  perusahaan  dalam  klasifikasi  yang tertentu, sehingga memudahkan untuk dianalisis  dan  dipantau  kinerja  bisnisnya. Aset-aset ini dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya, likuiditas, periode kepemilikan, dan tujuan penggunaannya .
Arne  dalam  penelitiannya  (Arindhita  & Sutrisno,  2022)  menyebutkan  jenis-jenis Aktiva  :  a)  Aktiva  Lancar  (Current  Assets): Merupakan  aset  yang  diperkirakan  akan diubah  menjadi  uang  tunai  atau  habis  dalam satu  siklus  operasional  perusahaan,  biasanya dalam waktu satu tahun. Contohnya antara lain kas,  piutang  dagang,  persediaan  barang,  dan investasi  jangka  pendek.  b)  Aktiva  Tetap ( Fixed  Assets ):  merupakan  aset  yang  dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam operasional jangka panjang dan tidak dimaksudkan  untuk  dijual.  Aktiva  tetap meliputi tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, dan mesin-mesin Produksi (Santoso  &  Willim,  2022).  c)    Investasi ( Investments ):  merupakan  aset  yang  dimiliki perusahaan  untuk  jangka  waktu  tertentu,  baik berupa fix  asset atau financial  asset seperti saham  di  perusahaan  lain  atau  obligasi (Santoso  et  al.,  2020).  d)  Aktiva  Tidak Berwujud ( Intangible Assets ): Merupakan aset non-fisik  yang  tidak  memiliki  bentuk  fisik, tetapi  memiliki  nilai  ekonomi  dan  biasanya digunakan  dalam  jangka  waktu  yang  panjang. Contohnya adalah hak paten, hak cipta, merek dagang, dan goodwill (Santoso et al., 2020).
Memahami  struktur  aktiva  perusahaan merupakan  langkah  kritis  dalam  analisis keuangan.  Beberapa  alasan  mengapa  struktur aktiva penting dalam analisis keuangan antara lain a) Evaluasi Kesehatan Keuangan: Struktur aktiva  dapat  memberikan  gambaran  tentang kesehatan  keuangan  perusahaan  dan  tingkat likuiditasnya.  Jumlah  dan  komposisi  aset lancar  menentukan  sejauh  mana  perusahaan dapat memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka  pendek  (Priatna  et  al.,  2023).  b) Pengelolaan Risiko: Struktur aktiva yang tepat
dapat  membantu  mengurangi  risiko  yang terkait  dengan  fluktuasi  pasar  dan  kondisi ekonomi.  Struktur  aktiva  merupakan  faktor penting dalam penilaian risiko kredit perusahaan oleh bank. Struktur aset perusahaan
mencerminkan likuiditas,
kemampuan  laba,  dan  solvabilitasnya  (Lin  & He, 2019). c) Perencanaan Investasi:
Mengetahui  komposisi  aktiva  perusahaan membantu  manajemen  dalam  merencanakan investasi  jangka  panjang  dan  menentukan kebijakan  pengelolaan  aset  yang  efisien (Santoso  et  al.,  2020).  d)  Penilaian  Nilai Perusahaan:  Struktur  aktiva  yang  baik  juga mempengaruhi  penilaian  nilai  perusahaan (Fatima et al., 2023). Aset yang berlimpah dan bernilai  tinggi  dapat  meningkatkan  valuasi perusahaan  dalam  pasar  (Santoso  &  Willim, 2022).  Struktur  Aktiva  diproksikan  sebagai Rasio  Aktiva  Tetap  =    Aktiva  Tetap  /    Total Aktiva

## Likuiditas
Likuiditas  adalah  salah  satu  konsep utama dalam analisis keuangan yang mengukur  kemampuan  perusahaan  untuk memenuhi kewajiban finansialnya secara tepat waktu  (Arindhita  &  Sutrisno,  2022).  Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai pengertian  likuiditas,  pentingnya  likuiditas dalam manajemen keuangan perusahaan, serta metode  yang  digunakan  untuk  mengukur likuiditas.
Likuiditas  mencerminkan  sejauh  mana perusahaan  memiliki  aset  yang  dapat  diubah menjadi  uang  tunai  dengan  cepat  untuk memenuhi  kewajiban  finansial  yang  jatuh tempo  (Eka  Pratama  &  Rosyada  Fitriati, 2023).  Aset  likuid  adalah  aset  yang  dapat dijual  atau  diperdagangkan  dengan  mudah tanpa  menimbulkan  penurunan  nilai  yang signifikan. Sebagai contoh, kas dan setara kas, seperti  deposito  berjangka,  biasanya  dianggap sebagai  aset  likuid  karena  mudah  diakses  dan dapat diubah menjadi uang tunai dalam waktu singkat.
Likuiditas  memiliki  peran  yang  sangat penting dalam manajemen keuangan perusahaan.  Berikut  adalah  beberapa  alasan mengapa  likuiditas  penting:  a)    Memenuhi
Kewajiban  Finansial:  Perusahaan  yang  likuid memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban  finansialnya  tepat  waktu,  seperti pembayaran  utang  dagang,  pembayaran  gaji, dan pinjaman yang jatuh tempo  (Nur Maulani et al., 2023). b) Manajemen Risiko Keuangan: Likuiditas yang mencukupi membantu perusahaan  mengatasi  risiko  keuangan  yang mungkin  timbul  dari  perubahan  kondisi  pasar atau situasi bisnis yang tak terduga (Omoregie et  al.,  2019).  c)  Kesempatan  Investasi: Perusahaan  dengan  likuiditas  yang  baik  dapat dengan  mudah  mengambil  peluang  investasi yang menguntungkan tanpa harus mengandalkan utang atau pendanaan eksternal (Arindhita  &  Sutrisno,  2022).  D)  Kredibilitas di Pasar: Likuiditas yang baik dapat meningkatkan  kredibilitas  perusahaan  di  mata pemasok,  kreditur,  dan  investor,  yang  dapat mempengaruhi  rating  kredit  dan  akses terhadap  sumber  dana.  E)  Kelangsungan Operasional:  Likuiditas  yang  cukup  penting untuk  menjaga  kelangsungan  operasional perusahaan  dan  mencegah  kemungkinan kebangkrutan.
Ada  beberapa  rasio  dan  metode  yang digunakan  untuk  mengukur  tingkat  likuiditas perusahaan,  antara  lain  adalah  Rasio  Lancar (Current  Ratio):  Rasio  ini  menghitung perbandingan  antara  aktiva  lancar  (aset  yang dapat diubah menjadi uang tunai dalam waktu singkat)  dengan  kewajiban  lancar  (kewajiban yang  jatuh  tempo  dalam  satu  tahun).  Current ratio  dihitung  dengan  membagi  aktiva  lancar dengan kewajiban lancar. Semakin tinggi rasio ini,  semakin  likuid  perusahaan  (Setiaputra  & Viriany,  2021).  Rasio  ini  yang  dipakai  pada penelitian ini.
Likuiditas adalah konsep penting dalam menganalisis  keuangan  sebuah  perusahaan karena menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya  dengan  cepat  dan  tepat  waktu (Anderson  &  Lie  Sha,  2021).  Likuiditas penting  dalam  manajemen  risiko  keuangan, penilaian kredibilitas, dan kelangsungan operasional  perusahaan.  Dalam  penelitian  ini, untuk mengukur likuiditas diproksikan sebagai Rasio  Lancar =Aset Lancar / Hutang lancar.
Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional adalah istilah  yang  merujuk  pada  kepemilikan  saham atau aset lainnya dalam suatu perusahaan oleh institusi  keuangan  seperti  dana  pensiun, perusahaan  asuransi,  dana  investasi,  dana lindung nilai ( hedge fund ), bank, dan lembaga keuangan  lainnya.  Para  pemilik  institusional ini  mengelola  dana  milik  masyarakat  atau klien  untuk  tujuan  investasi  dan  seringkali memiliki  jumlah  saham  yang  cukup  besar dalam  berbagai  perusahaan  (Dewi  &  Sudirgo, 2021).
Kepemilikan  institusional  terjadi  ketika lembaga  keuangan  atau  entitas  lain  yang mengelola  dana  atas  nama  klien  atau nasabahnya  membeli  saham  atau  aset  lainnya dari perusahaan yang diperdagangkan di pasar modal.  Kepemilikan  institusional  memiliki dampak  yang  signifikan  dalam  pasar  modal dan  ekonomi  secara  keseluruhan:  a)  Pengaruh pada  Harga  Saham:  Kepemilikan  institusional yang  besar  dapat  mempengaruhi  harga  saham suatu  perusahaan.  Sesuai  dengan  hukum supplay  and  demand ,  ketika  institusi  besar membeli  atau  menjual  saham  dalam  jumlah besar,  hal  ini  akan  menyebabkan  pergerakan harga  yang  signifikan.  b)  Pengaruh  pada Pengambilan  Keputusan  Perusahaan:  Pemilik institusional  yang  memiliki  proporsi  saham yang besar dalam perusahaan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan.  Para  manajemen  perusahaan mungkin cenderung mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan dari pemegang saham  institusional  besar  (Ayem  &  Tarang, 2022).  c)  Pengaruh  pada  Praktik  Tata  Kelola Perusahaan:  Pemegang  saham  institusional sering  kali  memiliki  kepentingan  dalam  tata kelola perusahaan yang baik dan praktik bisnis yang  berkelanjutan.  Kehadiran  pemegang saham institusional yang aktif dapat mendorong  perusahaan  untuk  mengadopsi praktik  tata  kelola  yang  lebih  transparan  dan akuntabel  (Mardanny  &  Suhartono,  2022).  d) Likuiditas Pasar Saham: Kepemilikan institusional  dapat  meningkatkan  likuiditas pasar saham karena institusi cenderung terlibat dalam perdagangan aktif dan dalam nilai yang besar (Yasmin, 2021). Hal ini dapat mempermudah  transaksi  bagi  investor  lain yang ingin membeli atau menjual saham.
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan  saham  atau  aset  lainnya  dalam suatu perusahaan oleh lembaga keuangan atau entitas  yang  mengelola  dana  atas  nama  klien atau  nasabahnya.  Dalam  penelitian  ini, kepemilikan  Institusional  diproksikan  dengan kepemilikan  institusional  =  Jumlah  saham institusional/jumlah saham beredar.

## METODE PENELITIAN
Metode  Kuantitatif  merupakan  metode penelitian yang didasari oleh filsafat positivisme, untuk mempelajari suatu populasi atau  sampel  tertentu,  mengumpulkan  data memakai peralatan penelitian
dan
menganalisis  data  yang  sifatnya  kuantitatif untuk  menguji  hipotesis  awal  (Sugiyono,
2022). Creswell mendefinisikan bahwa penelitian kuantitatif merupakan suatu pendekatan  untuk  menguji  teori-teori  obyektif dengan memeriksa hubungannya antara variabel.  Variabel-variabel  tersebut,  diukur sehingga  sejumlah  data  dapat  dianalisis menggunakan  prosedur  statistik  (Creswell  & Creswell, 2018).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  hubungan  antara  dua  atau  lebih variabel  menggunakan  data  sekunder  yaitu struktur  aktiva  dan  likuiditas  sebagai  variable bebas, kepemilikan institusional sebagai variable  moderasi  dan  struktur  modal  sebagai variable terikat.
Teknik  pengumpulan  data  sekunder dengan purposive  sampling mengacu  pada pengumpulan data dari sumber data yaitu data Perusahaan  di  sektor  consumer non-cyclical yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  pada periode  2018-2022.  Pendekatan purposive sampling untuk memilih data yang relevan dan sesuai dengan kriteria penelitian yang ditetapkan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Estimasi Model Data Panel
Hasil  pengujian  dengan  menggunakan
Uji  Chow,  Uji  Hausman  dan  Uji  Lagrange Multiplier diperoleh hasil bahwa nilai probabilitas  Breusch-pagan  yakni  sebesar 0,0000  lebih  kecil  dari  0,05  sehingga  dapat disimpulkan bahwa model yang dipilih adalah REM (Random Effect Model).

## Statistik Deskriptif
Statistik Deskriptif menjelasakan terkait beberapa  hal  yaitu  mean,  median,  nilai maksimum dan nilai minimum serta simpangan  standar.  Hasil  analisis  statistik deskriptif  pada  penelitian  ini  bisa  dilihat  pada tabel berikut.

## Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

## Sumber : data sekunder Eviews
Hasil  statistik  deskriptif  untuk  variabel Struktur  Modal  (Y),  memiliki  nilai  mean sebesar  0,955  sedangkan  median  sebesar 0,735.  Sedangkan  nilai  minimum  sebesar 0,108  dimiliki  oleh  PT.  Wilmar  Cahaya Indonesia  Tbk  pada  tahun  2022,  artinya  rata- rata  komposisi  utang  dan  modal  perusahaan adalah sebesar 95,5%, modal perusahaan lebih besar  dari  utangnya.  Nilai  maksimum  sebesar 2,464  dimiliki  oleh  PT.  Tunas  Baru  Lampung Tbk  pada  tahun  2022,  artinya  jumlah  utang Perusahaan  2,464  x  lebih  besar  dari  modal perusahaan.  Standar  deviasi  untuk  struktur modal adalah sebesar 0,724.
Hasil  statistik  deskriptif  untuk  variabel Struktur  Aktiva  (X1),  memiliki  nilai  mean 0,390 atau rata-rata Perusahaan memiliki rasio struktur  aktiva  sebesar  39%.  Artinya  rata-rata perusahaan memiliki aktiva tetap sebesar 39% total aktiva yang dimiliki perusahaan. Sedangkan  median  sebesar  0,347.  Nilai minimum  sebesar  0,000  dimiliki  oleh  PT. Mayora  Indah  Tbk  tahun  2022,  sedangkan nilai  maksimum  sebesar  0,832  dimiliki  oleh
DER (Y) SA (X1) CR (X2) KI (Z) Mean 0,955 0,390 2,367 0,658 Median 0,735 0,347 1,626 0,731 Maximum 2,464 0,832 8,799 0,920 Minimum 0,108 0,000 0,152 0,057 Std.Dev 0,724 0,195 1,854 0,220
PT. Tri Banyan Tirta Tbk tahun 2018. Standar deviasi  variabel  Struktur  Aktiva  adalah sebesar 0,195.
Hasil  statistik  deskriptif  untuk  variabel Likuiditas  (X2)  memiliki  nilai  mean  2,367; artinya  dari  perusahaan  yang  diteliti  rata-rata memiliki  jumlah  harta  lancar  sebesar  2,267  x dari  jumlah  utang  lancarnya,  sedangkan median sebesar 1,626. Nilai minimum sebesar 0,152  dimiliki  oleh  PT.  Fks  Food  Sejahtera Tbk  pada  tahun  2018,  artinya  harta  lancar perusahaann  sangat  kecil.  Sedangkan  nilai maksimum  sebesar  8,799  dimiliki  oleh  PT. Bisi  International  Tbk  pada  tahun  2022, artinya  harta  lancar  Perusahaan  8,799  x  lebih besar  dari  utang  lancar  perusahaan.  Standar deviasi  variabel  Likuiditas  adalah  sebesar 1,854.
Hasil  statistik  deskriptif  untuk  variabel Kepemilikan  Institusional  (Z)  memiliki  nilai mean  0,658;  artinya  dari  perusahaan  yang diteliti  rata-rata  sebanyak  65,8%  saham perusahaan dimiliki oleh institusional. Median sebesar  0,731.  Nilai  minimum  sebesar  0,057 dimiliki  oleh  PT.  Fks  Food  Sejahtera  Tbk  di tahun  2022,  sedangkan  nilai  maksimum sebesar  0,920  dimiliki  oleh  PT.  Wilmar Cahaya  Indonesia  Tbk  pada  tahun  2022. Standar deviasi variabel Kepemilikan Institusional adalah sebesar 0,220.

## Uji Asumsi Kasik Uji Normalitas
Berdasarkan  uji  normalitas  dengan  uji Jarque-bera diketahui  bahwa  probabilitas Jarque-bera >  nilai  signifikansi  (0,445  > 0,050),  artinya  data  pada  penelitian  ini berdistribusi secara normal dan dapat dilanjutkan ke pengujian berikutnya.

## Uji Multikolinearitas
Menurut Imam Ghozali untuk pengujian multikolinearitas,  dapat  dilakukan  dengan melihat  koefisien  korelasi  setiap  variabel bebas, dengan kriteria yaitu bila nilai koefisien setiap  variabel  bebas  <  0,8  maka  tidak  terjadi multikolinearitas  (Meiryani,  2021b).  Nilai korelasi  untuk  variabel  Struktur  Aktiva  (X1) terhadap  variable  Likuiditas  (X2)  sebesar  - 0,636;    nilai  korelasi  variabel  Struktur  Aktiva
(X1) terhadap variable Kepemilikan Institusional  (Z)  sebesar  -0,437  dan  nilai korelasi  Likuiditas  (X2)  terhadap  variable Kepemilikan  Institusional  (Z)  sebesar  0,253; oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  tidak terdapat multikolinearitas.

## Uji Heterokedastisitas
Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diatas  dengan  menggunakan  uji Glejser nilai probabilitas  dari  variabel  struktur  Aktiva sebesar  0,253;  variabel  Likuiditas  sebesar 0,067  dan  variabel  Kepemilikan  Institusional sebesar  0,806;  semua  lebih  besar  dari  0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa uji tersebut tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

## Uji Autokorelasi
Berdasarkan  hasil  uji  autokorelasi dengan  uji Durbin  Watson dapat  diperoleh nilai  DW  sebesar  1,410.  Dari  data  tersebut, bahwa  angka  DW  berada  di  antara  -2  sampai dengan +2 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam variabel penelitian ini tidak terjadi autokorelasi (Meiryani, 2021a).

## Moderated Regression Analysis
Tabel 2. Hasil Moderated Regression Analysis Variabel Coefficient Std.Error t- Statistic Prob C -0,007 0,327 -0,024 0,980 X1 0,660 0,801 0,824 0,413 X2 -0,224 0,142 -1,574 0,121 X1; Z -0,130 0,893 -0,146 0,047 X2; Z -0,038 0,213 -0,177 0,859

## Uji Hipotesis
Terkait uji hipotesis, ada 3 metode yang digunakan  yaitu  koefisien  determinasi,  Uji  t dan  Uji  F.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  koefisien  determinasi  atau  nilai Adjusted  R-Squared  adalah  sebesar  0,323 yang  diartikan  bahwa  32,3%  variabel  dapat dijelaskan  oleh  variabel  bebas,  sedangkan sisanya (100 - 32,3% = 67,7%) dijelaskan oleh sebab  –  sebab  yang  lain  diluar  model  atau
dapat  dijelaskan  oleh  variabel  lain  di  luar penelitian  ini.  Dengan  membandingkan  nilai t hitung dan  t tabel, serta  F hitung dan  F Tabel terkait hipotesis  pada  penelitian  ini,  diperoleh penjelasan sebagai berikut :
Tabel 3 Hasil Pengujian Terhadap Hipotesis α Hasil H1 0,314 Tidak berpengaruh H2 0,000 Berpengaruh H3 0,000 Berpengaruh H4 0,047 Memoderasi H5 0,859 Tidak memoderasi
Struktur  Aktiva  tidak  berpengaruh  secara parsial  dan  tidak  signifikan  terhadap Struktur Modal
Struktur  Aktiva  tidak  memberikan pengaruh  secara  signifikan  terhadap  Struktur Modal  yang  dapat  diasumsikan  bahwa Perusahaan  menggunakan  modal  perusahaan untuk memenuhi kebutuhan investasinya tanpa menggunakan utang dan hal ini sejalan dengan pecking  order  theory  (Purnama  &  Purnama, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Mamnuah  sejalan  dengan  hipotesis  ini  bahwa Struktur  Aktiva  tidak  mempengaruhi  secara signifikan oleh Struktur Modala (Mamnuah & Pratiwi, 2021).

## Likuiditas  secara  parsial  berpengaruh negatif terhadap Struktur Modal
Likuiditas  secara  parsial  berpengaruh negatif  terhadap  Struktur  Modal,  ini  sejalan dengan  hasil  penelitian  (Hertina  et  al.,  2022). Salah  satu  sumber  likuiditas  adalah  dari pendanaan  dari  eksternal  perusahaan  dalam bentuk  utang  yang  akan  mempengaruhi Struktur  Modal  perusahaan.  Semakin  besar likuiditas  yang  bersumber  dari  utang  maka akan  menaikkan  rasio  struktur  modal,  yang pada suatu keadaan tertentu akan menurunkan kinerja perusahaan.
Struktur Aktiva perusahaan dan Likuiditas secara bersama-sama memberikan pengaruh  signifikan  terhadap  Struktur
Modal.
Struktur Aktiva perusahaan dan
Likuiditas  secara  bersama-sama  memberikan pengaruh  signifikan  terhadap  Struktur  Modal. Hal  ini  sejalan  dengan  teori Trade-off ,  bahwa jumlah  utang  akan  mencapai  kondisi  yang optimal  jika  manfaat  yang  diperoleh  dari pendanaan  utang  tersebut  lebih  besar  dengan biaya  dana  yang  dikeluarkan  akibat  utang tersebut.  Biaya  dana  dari  utang  dan  ekuitas yang  rendah  akan  menghasil  tambahan  arus kas  tambahan  ( free  cash  flow )  (Nizam  et  al., 2023).
Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal secara negatif.
Kepemilikan  Institusional  memoderasi pengaruh  struktur  aktiva  terhadap  struktur modal  secara  negatif.  Dengan  kata  lain,
Kepemilikan Institisional
dapat menekan/mengontrol perusahaan dalam
menggunakan sumber dana dari eksternal yang bersifat utang dengan jumlah yang tinggi.
Kepemilikan Institusional tidak
memoderasi  pengaruh  Likuiditas  terhadap Struktur Modal Kepemilikan Institusional tidak
memoderasi  pengaruh  Likuiditas  terhadap Struktur  Modal.  Hal  ini  dikarenakan  intitusi yang juga sebagai pemilik perusahaan melakukan pengawasan untuk mencapai likuiditas  perusahaan  yang  tinggi  dengan menggunakan  utang  yang  tinggi  karena dianggap  mampu  membayar  utang  dengan likuiditas yang diperoleh.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Penelitian  ini  menganalisis  perusahaan dan  variabel  terikat  Struktur  Modal  untuk  11 perusahaan  di  sektor consumer  non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2022.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya satu variabel yang memberi  pengaruh  yaitu  negatif  terhadap
Struktur Modal yaitu Likuidtas.
Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa  hal  yang  berbeda  dengan  konsep yang seharusnya :
1) Secara  teori,  merujuk  pada trade-off theory , untuk meleverage keuangan perusahaan, perusahaan perlu mengandalkan sumber pendanaan dari luar dan  tidak  hanya  bersumber  pada  equitas saja.  Siklus  bisnis  atau  perekonomian menentukan  pengaruh  Likuiditas  terhadap Struktur  Modal.  Pada  saat  perekonomian booming,  likuiditas  perusahaan  akan meningkat bersamaan dengan peningkatan profil  utang  dan  sebaliknya  selama penurunan  ekonomi  (Omoregie  et  al., 2019).  Likuiditas  perusahaan  dan  rasio utang  memiliki  hubungan.  Perusahaan dengan  tingkat  likuiditas  yang  tinggi memiliki  risiko  likuiditas  yang  lebih rendah  dan  berpeluang  untuk  mengambil lebih banyak utang (Nizam et al., 2023).
2) Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa kepemilikan institusional tidak memoderasi  pengaruh  likuiditas  terhadap struktur  modal.  Secara  konseptual,  dari sudut  pandang  teori  keagenan,  pemegang saham saham institusional dapat meningkatkan nilai atau kinerja perusahaan. Pemegang saham institusional dapat  memantau  perusahaan  lebih  efisien dan  memiliki  insentif  keuangan  karena kepemilikan saham di perusahaan tersebut (Sakawa  &  Watanabel,  2020).  Salah  satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan adalah likuiditas dan struktur modal.

## Saran
Penelitian  ini  berfokus  pada  sektor consumer non-cyclical di Indonesia, mengingat setiap sektor mempunyai tantangan
keuangan  yang  berbeda,  oleh  karena  itu diperlukan  penelitian  lebih  lanjut  pada  sektor lain.  Berdasarkan  hasil,  kesimpulan,  dan keterbatasan penelitian, disarankan agar penelitian  selanjutnya  menambahkan  variabel lain  di  luar  variabel  bebas  yang  telah  diteliti untuk  mengetahui  faktor  lain  (Trafalgar  & Africa, 2019).

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson,  E.,  &  Lie  Sha,  T.  (2021).  Faktor- Faktor  Yang  Berpegaruh  Terhadap  Nilai
Perusahaan. Jurnal Paradigma Akuntansi , 3 (3), 949–957. https://doi.org/https://doi.org/10.24912/J
PA.V3I3.14875
Arindhita,  A.  A.,  &  Sutrisno.  (2022).  The Effect  of  Profitability,  Asset  Structure, Business  Risk,  and  Liquidity  on  Capital Structure  in  Health  Sector  Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. International  Journal  of  Economics, Business  and  Management  Research . https://doi.org/https://doi.org/10.51505/ij ebmr.2022.6614
Arjuniadi,  A.,  &  Khairunnisa,  K.  (2021).
Pengaruh Kepemilikan Institusional,
Struktur  Modal,  Kesempatan  Investasi dan  Ukuran  Perusahaan  Terhadap  Harga
Saham  Pada  Perusahaan  Garmen  dan Tekstil Yang Terdaftardi. Jurnal Ekobismen , 1 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.47647/je ko.v1i2.499
Ayem,  S.,  &  Tarang,  T.  M.  D.  (2022).
Pengaruh Risiko Perusahaan,
Kepemilikan  Institusional,  dan  Strategi Bisnis  Terhadap  Tax  Avoidance. Jurnal Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan , 17 (2), 91.
https://doi.org/https://doi.org/10.21460/jr ak.2021.172.400
Bautista, J. J. M., Luna, A. B. M., Cornejo, G.
H. N., Zapata, N. A. S., & Quispe, J. A. D.  (2022).  An  Analysis  of  Profitability, Capital  Structure,  and  Credit  Risk  in  the Peruvian Microfinance Sector. International Journal of Applied
Economics,  Finance  and  Accounting . https://doi.org/https://doi.org/10.33094/ij aefa.v13i1.608
Cahyani,  N.,  &  Nyale,  M.  H.  Y.  (2022).
Pengaruh  Struktur  Aset  dan  Likuiditas terhadap  Struktur  Modal  dengan  Ukuran Perusahaan  sebagai  Variabel  Moderasi. JIIP  -  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pendidikan , 5 (7), 2675–2686. https://doi.org/https://doi.org/10.54371/ji ip.v5i7.748 Creswell,  J.  W.,  &  Creswell,  J.  D.  (2018). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). SAGE Publications, Inc. Dewi,  I.  M.,  &  Sudirgo,  T.  (2021).  Pengaruh Kepemilikan  Institusional,  Kepemilikan Manajerial, Leverage Dan Ukuran Perusahaan  Terhadap  Nilai  Perusahaan.
Jurnal  Paradigma  Akuntansi , 3 (3),  966– 974. https://doi.org/https://doi.org/10.24912/J PA.V3I3.14878 Eka Pratama, A., & Rosyada Fitriati, I. (2023). Pengaruh  Profitabilitas,  Likuiditas  Dan Struktur  Aset  Terhadap  Struktur  Modal Dengan  Ukuran  Perusahaan  Sebagai Variabel  Moderasi. Management  Studies and  Entrepreneurship  Journal  (MSEJ) , 4 (2), 2040–2052. https://doi.org/https://doi.org/10.37385/
MSEJ.V4I3.1616
Fatima,  N.,  Shaik,  A.,  &  Tripathy,  S.  (2023). Firm  Value  and  Profitability  of  Saudi Arabian  Companies  Listed  on  Tadawul: Moderating  Role  of  Capital  Structure. International  Journal  of  Sustainable Development and Planning . https://doi.org/https://doi.org/10.18280/ij sdp.180522
Hertina,  D.,  Huda,  A.,  Santi,  L.,  Herdiawan, H.,  &  Mohamad,  B.  (2022).  Capital Structure Impact of Assets Structure, Net Profit Margin and Current Ratio. Central Asia & the Caucasus (14046091) , 23 (1), 4363–4369. https://web.s.ebscohost.com/abstract?dire ct=true&profile=ehost&scope=site&auth type=crawler&jrnl=14046091&AN=158
215629&h=MBRsg%2F2jR6APGWk%2
FVQQrFAViiXsgO8CDGFvOtTBNc4n D5lbb0dn2WSePWiNhR2lskDjjs1V744
2%2BdYLd1T1R%2Bg%3D%3D&crl=c
&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal =ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx %3Fdirect%3Dtrue%26profile%3Dehost %26scope%3Dsite%26authtype%3Dcra wler%26jrnl%3D14046091%26AN%3D 158215629
Khayati,  A.,  Sari,  R.  D.  P.,  &  Giovanni,  A.
(2022).  Nilai  Tambah  Modal  Manusia dan  Keberlangsungan  Bisnis  Perusahaan Sektor Consumer
Non-Cyclicals.
Borobudur  Management  Review , 2 (2), 169–189. https://doi.org/https://doi.org/10.31603/b mar.v2i2.7377
Khenndy,  K.,  &  Njotoprajitno,  R.  S.  (2023).
Kondisi Ekonomi dan Kinerja Keuangan Perusahaan. JIIP  -  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pendidikan , 6 (7), 5145–5152. https://doi.org/https://doi.org/10.54371/JI IP.V6I7.1820 Lin, Q., & He, J. (2019). Supply chain contract design  considering  the  supplier’s  asset structure and capital constraints. Computers  &  Industrial  Engineering ,
137 , 106044. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ci e.2019.106044 Mamnuah,  M.,  &  Pratiwi,  A.  P.  (2021). Pengaruh  Struktur  Aktiva,  Pertumbuhan Aset dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Struktur Modal Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. SAKUNTALA: Prosiding Sarjana Akuntansi  Tugas  Akhir  Secara  Berkala , 1 (1), 285–301. http://openjournal.unpam.ac.id/index.php /SAKUNTALA/article/view/13562 Mardanny,  A.,  &  Suhartono,  S.  (2022). Kemampuan  Keputusan  Pendanaan  dan Keputusan Investasi Memoderasi Pengaruh  Kepemilikan  Keluarga  dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai
Perusahaan. Jurnal Akuntansi , 11 (1), 23– 39.
https://doi.org/https://doi.org/10.46806/ja .v11i1.853
Meilani,  U.,  &  Wahyudin,  A.  (2021).
Pengaruh  Struktur  Aset,  Risiko  Bisnis, dan  Pertumbuhan  Penjualan  Terhadap Struktur  Modal  Dengan  Profitabilitas Sebagai  Variabel  Moderating. Jurnal
Akuntansi Bisnis . https://doi.org/https://doi.org/10.24167/J AB.V19I1.3513
Meiryani, M. (2021a). Memahami Uji Autokorelasi  Dalam  Model  Regresi . https://accounting.binus.ac.id/2021/08/06
/memahami-uji-autokorelasi-dalam- model-regresi/
Meiryani,  M.  (2021b).  Memahami  Uji Multikolinearitas  Dalam  Model  Regresi. Binus  University,  School  of  Accounting. https://accounting.binus.ac.id/2021/08/06 /memahami-uji-multikolinearitas-dalam- model-regresi/
Nizam,  B.,  Safai,  N.,  &  Asari,  F.  (2023). Determinants  of  Capital  Structure:  An Analysis  of  Listed  Firms  in  Malaysia. International  Journal  of  Accounting, Finance  and  Business  (IJAFB) , 8 (48),
72–81.
https://doi.org/https://doi.org/10.55573/IJ
AFB.084807
Nur Maulani, S., Yudhawati, D., & Suharti, T. (2023). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas  dan  Ukuran  Perusahaan Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan  Sub  Sektor  Batu  Bara  Yang Terdaftar  Dibursa  Efek  Indonesia  Tahun 2016-2021. Jurnal  Ekonomika  Dan Bisnis , 3 (2362–367). https://doi.org/https://doi.org/10.47233/J
EBS.V3I2.908
Oktavia,  K.,  Gunarianto,  G.,  &  P.P.,  H.
(2021).  Pengaruh  Struktur  Aktiva  Dan Likuiditas  Terhadap  Struktur  Modal Perusahaan  Industri  Barang  Konsumsi BEI  2016-2019. Widyagama  National Conference  on  Economics  and  Business (WNCEB) , 2 (1), 465–474. https://doi.org/Widyagama National Conference  on  Economics  and  Business (WNCEB), 2(1), 465–474. https://doi.org/10.31328/WNCEB.V2I1.3 181 Omoregie,  O.  K.,  Olofin,  S.  A.,  &  Ikpesu,  F. (2019).  Capital  Structure  and  The Profitability-Liquidity Trade-Off. International  Journal  of  Economics  and Financial Issues , 9 (3), 105–115. https://doi.org/https://doi.org/10.32479/ij efi.7758
Priatna, H., Anggraini, I., & Ananda, I. (2023).
Effect  of  Asset  Structure  and  Capital Structure  on  Profitability. Journal  of Accounting  INABA  (JAI) , 2 (1),  1–17. https://doi.org/https://doi.org/10.56956/J AI.V2I01.195 Purnama,  M.,  &  Purnama,  O.  (2020).
Pengaruh  Likuiditas,  Profitabilitas,  dan Pertumbuhan  Aset  Terhadap  Struktur Modal. Eco-Buss , 2 (3), 18–31. https://doi.org/https://doi.org/10.32877/e
b.v2i3.137
Rizky, M. Z., & Putra, R. (2020). Determinan Faktor  Struktur  Modal  pada  Perusahaan Properti  dan  Real  Estate  yang  Terdaftar di  Bursa  Efek  Indonesia  pada  Tahun 2013-2018. E-Journal  Ekonomi  Bisnis Dan Akuntansi . https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ej eba.v7i2.18582
Sakawa,  H.,  &  Watanabel,  N.  (2020).
Institutional Ownership and Firm Performance under Stakeholder-Oriented
Corporate  Governance. Sustainability 2020,  Vol.  12,  Page  1021, 12 (3),  1021. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/SU 12031021
Santoso,  H.,  Lako,  A.,  &  Rustam,  M.  (2020).
Relationship  of  Asset  Structure,  Capital Structure,  Asset  Productivity,  Operating Activities and Their Impact on the Value of  Manufacturing  Companies  Listed  on the
Indonesia Stock
Exchange.
International  Journal  of  Multicultural and  Multireligious  Understanding , 7 (8), 358–370. https://doi.org/https://doi.org/10.18415/IJ MMU.V7I8.1909
Santoso,  H.,  &  Willim,  A.  P.  (2022).  The Influence  of  Asset  Structure  and  Capital Structure  on  Firm  Value  With  Asset Productivity  and  Operating  Activities  as
Mediating Variables. International Journal Papier Public Review , 3 (1), 40–
53.
https://doi.org/https://doi.org/10.47667/IJ PPR.V3I1.140 Setiaputra, N., & Viriany, D. (2021). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan,
Tangibility,  dan  Likuiditas  Terhadap Kinerja  Perusahaan. Jurnal  Paradigma
Akuntansi , 3 (3),
984–992. https://doi.org/https://doi.org/10.24912/J PA.V3I3.14880 Setiawan, I. K., Sunarsih, N. M., & Munidewi, I.  .  B.  (2021).  Pengaruh  Profitabilitas,
Likuiditas,  Ukuran  Perusahaan  dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Opini  Audit  Going  Concern. KARMA
(Karya  Riset  Mahasiswa  Akuntansi)  1
(1) . Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Manajemen (Setiyawami  (ed.);  2nd  ed.).
Alfabeta.
Timorria,  I.  F.  (2023,  June  18). Bos  Eagle High  (BWPT)  Ungkap  Alasan  Jual  5 Aset Perusahaan . Bisnis.com Trafalgar,  J.,  &  Africa,  L.  A.  (2019).  The
Effect  of  Capital  Structure,  institutional Ownership,  Managerial  Ownership,  and Profitability  on  Company  Value  in Manufacturing Companies. The Indonesian Accounting Review , 9 (1), 27– 38. https://doi.org/https://doi.org/10.14414/ti ar.v9i1.1619 Yanwardhana,  E.  (2022,  January  25).  Lagi Ramai  Perusahaan  Konstruksi  Negara Jual  Aset  Properti. CNBC  Indonesia . https://www.cnbcindonesia.com/news/20 220125150306-4-310302/lagi-ramai- perusahaan-konstruksi-negara-jual-aset- properti Yasmin, A. (2021). Foreign Ownership Effect
to  Stock  Market  Liquidity  in  Indonesia. MANAJERIAL , 8 (1), 1.
https://doi.org/https://doi.org/10.30587/ju rnalmanajerial.v8i01.1940

## PENGARUH PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUPANG
Selfiana Pello Universitas Nusa Cendana selfianapello07005@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menganalisis  pengaruh  pelaksanaan  pemeriksaan  pajak  terhadap  peningkatan kepatuhan  wajib  pajak  badan  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kupang.  Analisis  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  regresi  linear  sederhana.  Pemeriksaan  Pajak sebagai  variabel  independen  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  sebagai  variabel  dependen. Sumber  data  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  yaitu  data  yang  telah  diolah  oleh  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Kupang.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemeriksaan  pajak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan.  Hal  ini  berarti  kepatuhan  wajib pajak  yang  baik  dapat  dicapai  jika  jumlah  pemeriksaan  pajak  yang  dilakukan  oleh  Pemeriksa pajak  tinggi.  Karena  tujuan  dari  pemeriksaan  adalah  untuk  menguji  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal tersebut  menerangkan  bahwa  tindakan  pemeriksaan  pajak  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.
Kata  kunci:    Pemeriksaan  Pajak,  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan,  Self  Assessment  System, dan Surat Pemberitahuan (SPT).

## ABSTRACT
This  research  analyzes  the  effect  of  implementing  tax  audits  on  increasing  corporate taxpayer  compliance  at  the  Kupang  Pratama  Tax  Service  Office.  The  analysis  used  in  this research  is  simple  linear  regression  analysis.  Tax  Audit  as  the  independent  variable  and Corporate Taxpayer Compliance as the dependent variable. The data source for this research is secondary data, namely data that has been processed by the Kupang Pratama Tax Service Office. The  research  results  show  that  tax  audits  have  a  significant  effect  on  corporate  taxpayer compliance.  This  means  that  good  taxpayer  compliance  can  be  achieved  if  the  number  of  tax audits carried out by the tax inspector is high. Because the purpose of the audit is to test taxpayer compliance. This explains that tax audit actions can increase corporate taxpayer compliance at the Kupang Pratama Tax Service Office.
Keywords  :  Tax  Audit,  Corporate  Taxpayer  Compliance,  Self  Assessment  System,  and  Tax Return (SPT).

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  pungutan  rakyat  kepada negara  berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku dan  tidak  mendapat  balas  jasa.  (Putra,  2019:7). Negara  menggunakan  penerimaan  pajak  untuk menopang  pembiayaan  pembangunan  sehingga diharapkan penerimaan pajak terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik.
Langkah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah untuk  meningkatkan  penerimaan  dari  sektor perpajakan  dimulai  dengan  melakukan  reformasi perpajakan  secara  menyeluruh  pada  tahun  1984, dengan  memberlakukan  undang-undang  N0  7 tahun  1983  tentang  pajak  penghasilan  dengan perubahan  sistem  pemungutan  pajak  dari official assessment system menjadi self assessment system khususnya  terhadap  pemungutan  PPh  Badan (Wahyono  dkk,  2018).  Dalam self  assessment system ,  Wajib  Pajak  melaksanakan  hak  dan kewajiban  perpajakan  dengan  mendaftarkan  diri ke  kantor  pajak,  menghitung  sendiri  jumlah  pajak yang terutang, menyetor pajak ke bank persepsi/kantor pos, melaporkan penyetoran kepada  Direktorat  Jenderal  Pajak,  menetapkan sendiri  jumlah  pajak  melalui  pengisian  SPT dengan  baik  dan  benar.  Pemberian  kepercayaan yang  sangat  besar  kepada  Wajib  Pajak  juga  harus diimbangi  dengan  pengawasan  yang  besar  pula agar  tidak  disalahgunakan  oleh  Wajib  Pajak  guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan.  Dengan  diterapkannya  sistem  ini diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat,  sehingga  pendapatan  pajak  negara dapat meningkat juga. Karena itu agar pendapatan pajak  meningkat  wajib  pajak  harus  patuh  akan kewajibannya. pemberian kepercayaan yang sangat  besar  kepada  Wajib  Pajak  juga  harus diimbangi  dengan  pengawasan  yang  besar  pula agar  tidak  disalahgunakan  oleh  Wajib  Pajak  guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan (Tampubolon, 2018).
Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela ( voluntary of compliance ) merupakan tulang punggung sistem self assessment ,  dimana  Wajib  Pajak  bertanggung jawab  menetapkan  sendiri  kewajiban  perpajakan dan  kemudian  secara  akurat  dan  tepat  waktu membayar  dan  melaporkan  pajaknya  tersebut. Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban  perpajakan  merupakan  tujuan  utama dari  pemeriksaan  pajak,  sehingga  dari  hasil pemeriksaan  akan  diketahui  tingkat  kepatuhan
Wajib  Pajak,  bagi  Wajib  Pajak  yang  tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan  dilakukannya  pemeriksaan  terhadapnya dapat  memberikan  motivasi  positif  agar  masa- masa  selanjutnya menjadi lebih  baik.  Oleh  karena itu  pemeriksaan  pajak  juga  sekaligus  sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak (Juliantari dkk, 2021).
Pemeriksaan  pajak  merupakan  serangkaian kegiatan  menghimpun  dan  mengolah  data, keterangan  dan/atau  bukti  yang  dilaksanakan secara  objektif  dan  profesional  berdasarkan  suatu standar  pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan/atau  untuk tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Trisnayanti & Jati, 2015) Kepatuhan Wajib Pajak ( tax compliance ) dapat diidentifikasi dari kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  mendaftarkan  diri, kepatuhan  untuk  menyetorkan  kembali  Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan  dan  pembayaran  pajak  terutang,  dan kepatuhan dalam tunggakan. Kurangnya kesadaran masyarakat  sebagai  wajib  pajak  untuk  membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah salah  satu  kendala  yang  dihadapi  oleh  pemerintah untuk menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan utama dalam melaksanakan pembangunan (Kurniawan, 2018).
Namun  demikian,  masih  banyak  Wajib Pajak  yang  belum  melaksanakan  kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak  umumnya  masih  rendah tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang- Undang  Perpajakan.  Undang-Undang  itu  sendiri menghendaki bahwa dengan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban  perpajakan  akan  mendorong  Wajib Pajak  agar  lebih  mematuhi  ketentuan  perundang- undangan  perpajakan  yang  berlaku,  sehingga pengaruh  selanjutnya  akan  meningkatkan  sumber penerimaan  Negara  yang  berasal  dari  pajak (Tampubolon, 2018).
Begitu juga hal yang terjadi di KPP Pratama Kupang  yang  pada  dasarnya  telah  melakukan pemeriksaan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku. Namun  data  yang  diperoleh  menunjukan  bahwa masih banyak Wajib Pajak Badan yang tidak patuh dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya, bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Hal ini dapat  dilihat  dari  banyaknya  Wajib  Pajak  yang
tidak  melaporkan  surat  pemberitahuan  Tahun 2017-2019.
Tabel 1 Data SPT wajib pajak badan di KPP Pratama Kupang Tahun Jumlah wajib pajak badan terdaftar SPT tahu nan lapor SPT tahuna n tidak lapor Persenta se tidak lapor 2017 10.523 3.385 7.138 67% 2018 11.314 3.699 7.615 67% 2019 12.189 3.468 8.721 71%

## Sumber: KPP Pratama Kupang
Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat pengolahan  data  bahwa  dari  Wajib  Pajak  Badan yang  terdaftar  tidak  sepenuhnya  dapat  direkam karena  masih  banyak  Wajib  Pajak  yang  tidak melaporkan  SPT  tahunannya.  Persentase  tidak lapor  juga  menunjukkan  kenaikan  selama  tiga tahun  terakhir.  Faktor  yang  mempengaruhinya adalah  karena  kepatuhan  wajib  Pajak  Badan  yang masih  kurang  dalam  melaporkan  dan  membayar sendiri  pajaknya  sesuai  dengan  prinsip self assessment system .
Tabel 2 Target dan realisasi pajak tahun 2017- 2019 Tahun Target penerimaan (Rp) Realisasi penerimaan (Rp) Pencapa ian (%) 2017 1.326.280.7 90.000 1.097.904.59 7.965 82,78 2018 1.373.559.7 60.000 1.146.668.49 4.419 83,48 2019 1.422.364.3 31.000 1.241.909.64 2.916 87,31

## Sumber: KPP Pratama Kupang
Berdasarkan  Tabel  2  hal  yang  dapat  dilihat adalah  dari  penerimaan  pajak  tahun  2017-2019 pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kupang yang tidak dapat merealisasikan penerimaan pajak sesuai  dengan  target  yang  ditetapkan.  Hal  ini berarti  masih  banyak  Wajib  Pajak  badan  yang
belum  membayar  pajaknya.  Sehingga  dapat diartikan  kepatuhan  Wajib  Pajak  badan  ini  masih rendah  jika  dibandingkan  dengan  banyaknya Wajib Pajak Badan di Kantor pajak ini.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas, maka  penulis  berminat  untuk  mengambil  judul “Pengaruh  Pelaksanaan  Pemeriksaan  Pajak Terhadap  Peningkatan  Kepatuhan  Wajib Pajak  Badan  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Kupang”.

## KAJIAN TEORI

## Teori Keagenan (Agency Theory)
Teori  agensi  ini  dapat  dikaitkan  dengan pemeriksaan  pajak,  dimana  pemerintah/negara sebagai principal yang  mempunyai  hak  untuk menarik pajak pada warga negara,  demi kepentingan  pembangunan  nasional.  Agen  yang dimaksud  dalam  hal  ini  yaitu  Pemeriksa  pajak yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan  agar  tujuan  pemerintah/negara  dapat tercapai yaitu mengoptimalkan pemungutan pajak.

## Pajak
Pajak  merupakan  pungutan  rakyat  kepada negara  berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku dan tidak mendapat balas jasa (Putra, 2019:7).

## Jenis Pajak
Jenis pajak dalam (Resmi, 2018:7) menjelaskan terdapat 3 golongan jenis pajak yaitu menurut  golongan,  menurut  sifat  dan  menurut lembaga  pemungut  Pajak.  Menurut  golongan terdiri  dari  pajak  langsung  dan  Pajak  tidak langsung,  menurut  sifatnya  pajak  terbagi  menjadi Pajak  subjektif  dan  Pajak  objektif,  sedangkan menurut  lembaga  pemungut  pajak  terdiri  dari Pajak negara dan Pajak daerah.

## Fungsi Pajak
Fungsi  Pajak  menurut  (Mardiasmo,  2013) dibagi  menjadi  beberapa  yaitu  fungsi  anggaran, fungsi  mengatur,  fungsi  stabilitas,  dan  fungsi redistribusi pendapatan.

## Sistem Perpajakan
Sistem  pemungutan  pajak  menurut  (Resmi, 2018:11)  dikenal  beberapa  sistem  pemungutan yaitu official  assessment  system,  self  assessment system dan with holding system.

## Istilah Perpajakan
Berikut  ini  beberapa  istilah  atau  pengertian umum  dalam  membicarakan  perpajakan  sesuai pasal  1  UU  No.  28  Tahun  2007  dalam  (Resmi, 2018:18-19)  yang  terdiri  dari  wajib  pajak,  badan, pengusaha,  pengusaha  kena  pajak,  nomor  pokok wajib pajak dan surat pemberitahuan tahunan.

## Pemeriksaan Pajak
Menurut  (Resmi,  2018:18)  sesuai  Pasal  1 Undang-Undang  No  28  Tahun  2007  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian  kegiatan  menghimpun  dan  mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara  objektif  dan  profesional  berdasarkan  suatu standar  pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan  atau  untuk tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## Tujuan Pemeriksaan Pajak
Tujuan pemeriksaan pajak menurut (Suandy,  2011:204)  adalah  Menguji  kepatuhan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dalam  rangka memberikan  kepastian  hukum,  keadilan  dan pembinaan  pajak  dan  tujuan  lain  dalam  rangka melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang– undangan perpajakan.

## Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak
Metode  pemeriksaan  pajak  yang  sering digunakan  menurut  (Waluyo,  2014:380)  yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

## Standar Pemeriksaan Pajak
Dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor 199 / PMK.03 / 2007 pasal 6 ayat 1-3 tentang tata
cara  pemeriksaan  pajak  yaitu  standar  umum pemeriksaan  merupakan  standar  yang  bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak dan mutu pekerjaanya.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Pengertian  kepatuhan  wajib  pajak  sebagai kepatuhan  perpajakan  merupakan  ketaatan  wajib pajak  dalam  melaksanakan  ketentuan  perpajakan yang  berlaku  menurut  (Siti  Kurnia  Rahayu, 2017) Wajib  pajak  yang  patuh  adalah  wajib  pajak  yang taat  memenuhi  kewajiban  perpajakan  sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan  dalam  (Yuliansyah  dkk,  2019), kepatuhan  pajak  dapat  diartikan  suatu  keadaan dimana  Wajib  Pajak  memenuhi  semua  kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

## Jenis Kepatuhan Wajib Pajak
Jenis  kepatuhan  wajib  pajak  menurut  (N. Rahayu,  2017)  ada  dua  macam,  yaitu  kepatuhan formal dan kepatuhan material.

## Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan Wajib Pajak
Terdapat  faktor-faktor  yang  mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak  menurut  (S.  Rahayu  & Lingga,  2009)  yaitu  kondisi  sistem  administrasi perpajakan  suatu  negara,  pelayanan  pada  wajib pajak, penegakan hukum perpajakan dan pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

## Wajib Pajak Badan
Pengertian  wajib  pajak  menurut  (Resmi, 2018:18)  adalah  orang  pribadi  atau  badan, meliputi  pembayar  pajak,  pemotong  pajak  dan pemungut  pajak  yang  mempunyai  hak  dan kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  penelitian  kuantitatif.  Jenis  data penelitian  yang  digunakan  adalah  data  sekunder. Sumber data berasal dari KPP Pratama Kupang.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib  Pajak  Badan  yang  terdaftar  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Kupang  pada  periode 2019-2021.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari KPP  Pratama  Kupang,  didapat  jumlah  populasi sebanyak 39.321 Wajib Pajak Badan.
Metode  yang  digunakan  peneliti  dalam pemilihan  sampel  penelitian  adalah purposive sampling . Purposive  sampling merupakan  teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.
Berdasarkan jumlah populasi tersebut, maka sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  sampel  Wajib  Pajak  Badan  yang  terdaftar pada  KPP  Pratama  Kupang  dari  tahun  2019 sampai  dengan  tahun  2021  yang  diambil  secara bulanan sehingga terdapat 36 sampel.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau biasa disebut kajian dokumen.
Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi.  Dalam  analisis  regresi,  selain  mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga  menunjukkan  arah  hubungan  antara  variabel dependen  dengan  variabel  independen.  Dalam menganalisis  data  penelitian  digunakan software SPSS (Statistical  Program  for  Social  Science) versi  26.  Metode  yang  digunakan  yaitu  analisis deskriptif,  uji  asumsi  klasik,  analisis  regresi sederhana, dan uji hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti menggunakan  analisis  regresi  dalam  mengolah data  penelitian  dengan  jumlah  sampel  sebanyak 36.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pemeriksaan  pajak  dan  kepatuhan  Wajib Pajak  Badan  yang  bersumber  dari  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Data
pemeriksaan  pajak  diperoleh  dari  akumulasi pemeriksaan  pajak  yang  dilakukan  oleh  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Kupang  dan  data kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  diperoleh  dari jumlah  pelaporan  SPT  badan  46  dibagi  dengan jumlah  Wajib  Pajak  Badan  terdaftar  dikalikan 100%,  sehingga  menghasilkan  data  tingkat kepatuhan wajib pajak badan.
Secara  umum  tingkat  kepatuhan  Wajib Pajak  Badan  mengalami  penurunan  sejak  tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2019 tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  badan  berada
diantara  11,49%-79,46%.  Pada  tahun  2020  terjadi penurunan  dimana  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak Badan  berada  pada  tingkat  10,92%-73,59%. Kembali  mengalami  penurunan,  dimana  tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  pada  tahun  2021 berada diantara 9,52%-62,91%.
Pemeriksaan  pajak  yang  dilakukan  oleh Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kupang  pada tahun  2019  sebanyak  8-66  kali  per  bulan. Kemudian  di  tahun  2020  terjadi  peningkatan dimana  dilakukan  pemeriksaan  pajak  sebanyak  9- 69  kali  per  bulan.  Kemudian  terjadi  penurunan sebanyak  9-58  kali  di  tahun  2021  pemeriksaan pajak  yang  dilakukan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Kupang.  Berikut  ini  adalah  hasil penelitian  yang  dilakukan  di  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Kupang.

## Statistik Deskriptif Variabel
Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu data secara statistik. Untuk menginterpretasikan  hasil  statistik  deskriptif  dari pemeriksaan  pajak  dan  kepatuhan  wajib  pajak badan dapat dilihat pada tabel 3.

## Tabel 3 Analisis statistik deskriptif
Sumber: Data diolah, (Hasil output IBM SPSS versi 26)
Berdasarkan  tabel  4.3  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  n  atau  jumlah  pada  setiap variabel  adalah  36  yang  berasal  dari  jumlah pemeriksaan  pajak  dan  SPT  Badan  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Kupang  periode  Januari 2019  –  Desember  2021.  Variabel  pemeriksaan pajak memiliki nilai maksimum sebesar 69,00 dan nilai  minimum  sebesar  8,00,  nilai  standar  deviasi lebih kecil dari mean- nya, hal tersebut

## Descriptive Statistics
N Mini mum Maxi mum Mea n Std. Devi ation Pemeriksaan Pajak 36 8.00  69.00  23.3 056 17.8 8826 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan 36 9.52  76.46  25.1 156 19.5 9849 Valid N (listwise) 36
menunjukan  rendahnya  variasi  antara  nilai maksimum dan minimum selama periode pengamatan,  dengan  kata  lain  tidak  terdapat kesenjangan  yang  cukup  besar  dari  pemeriksaan pajak terendah dan tertinggi.
Variabel kepatuhan wajib pajak Badan yang ditunjukan oleh jumlah SPT Badan lapor memiliki nilai maksimum sebesar 76,46 dan nilai minimum sebesar 9,52, standar deviasi lebih kecil dari mean - nya  menunjukan  rendahnya  variasi  antara  nilai maksimum dan minimum selama periode pengamatan,  atau  dengan  kata  lain  tidak  ada kesenjangan  yang  cukup  besar  dari  kepatuhan wajib pajak badan terendah dan tertinggi.

## Uji Asumsi Klasik
Untuk  menghasilkan  model  regresi  yang tidak bias dan yang terbaik, maka harus memenuhi beberapa  asumsi  yang  disebut  dengan  asumsi klasik.  Berkaitan  dengan  uji  asumsi  klasik  dalam penelitian ini, model analisis yang digunakan akan menghasilkan  estimator  yang  tidak  bias,  apabila memenuhi  beberapa  asumsi  klasik,  beberapa asumsi  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  yang akan diuji adalah sebagai berikut:
Uji  normalitas  digunakan  untuk  mendeteksi apakah  distribusi  dan  variabel  bebas  dan  variabel terikatnya adalah normal. Model regresi yang baik adalah  yang  mempunyai  distribusi  data  normal atau  mendekati  normal.  Cara  melakukan  uji normalitas  dapat  dilakukan  dengan  metode Kolmogorov-Smirnov,  dimana  jika  Signifikansi (Asymp.sig) > 0,05 maka data berdistribusi normal dan  jika  Signifikansi  (Asymp.sig)  <  0,05  maka data  tidak  berdistribusi  normal.  Selain  itu,  untuk menguji  normalitas  ini  dapat  pula  diketahui  dari tampilan normal  probability  plot .  Jika  data menyebar  di  sekitar  garis  diagonal  dan  mengikuti arah  garis  diagonal,  maka  model  regresi memenuhi  asumsi  normalitas.  Jika  data  menyebar jauh dari garis diagonal  atau tidak mengikuti arah garis  diagonal,  maka  model  regresi  tidak memenuhi asumsi normalitas.

## Tabel 4 Uji Normalitas KS-Z
Jika  Signifikansi  (Asymp.sig)  >  0,05  maka data  berdistribusi  normal  dan  jika  Signifikansi (Asymp.sig)  <  0,05  maka  data  tidak  berdistribusi normal. Berdasarkan tabel one sample Kolmogorov-smirnov  test diatas  diperoleh  nilai asymp.  Sig.  (2-tailed) yaitu  0,200.  Karena  nilai signifikansi 0,05 lebih kecil atau kurang dari 0,200 maka  bisa  dikatakan  bahwa  distribusi  data  adalah normal.
Gambar 1 Uji Normalitas dengan Normal P-P Plot
Pada  grafik  normal probability diatas terlihat  bahwa  titik-titik  menyebar  berhimpit  di sekitar  garis  diagonal,  serta  penyebarannya mengikuti  arah  garis  diagonal. Jika  distribusi  data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardiz ed Residual N 36 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 3.72845301 Most Extreme Differences Absolute .088 Positive .088 Negative -.058 Test Statistic .088 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Berdasarkan grafik di atas disimpulkan  bahwa  model  regresi  pada  penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji  apakah  dalam  model  regresi  yang terbentuk  ada  korelasi  yang  tinggi  atau  sempurna di  antara  variabel  bebas  atau  tidak.  Uji multikolinearitas dapat dilihat dengan menggunakan  nilai Tolerance dan  VIF.  Jika semakin  kecil  nilai Tolerance dan  semakin  besar nilai  VIF  maka  semakin  mendekati  terjadinya masalah  multikolinearitas.  Dalam  kebanyakan penelitian  menyebutkan  bahwa  jika Tolerance lebih  dari  0,1  dan  VIF  kurang  dari  10 maka tidak terjadi  multikolinearitas.  Untuk  lebih  jelasnya dapat dilihat dari Tabel 5.
Tabel 5 Uji multikolinearitas dengan melihat nilai Tolerance dan VIF
Dari  tabel Coefficients dapat  diketahui bahwa  nilai  Tolerance  dari  variabel  independen lebih  dari  0,1  dan  VIF  kurang  dari  10.  Jadi  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  dalam  model  regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas.
Uji  Heteroskedastisitas  dapat  dilakukan untuk  mengetahui  apakah  dalam  sebuah  model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu  pengamatan  ke  pengamatan  lain.  Jika varians  dari  residual  suatu  pengamatan  ke pengamatan  lain  tetap,  disebut  homoskedastisitas sementara  itu  untuk  varians  yang  berbeda  disebut heteroskedastisitas.  Model  regresi  yang  baik adalah  tidak  terjadi  heteroskedastisitas.  Uji heteroskedastisitas  dilakukan  melalui scatter  plot (diagram pancar) dan metode Glejser, dari variabel bebas  terhadap  variabel  terikat  terpenuhi  jika diantara  nilai  residual  dan  nilai  prediksinya  tidak
membentuk  pola  tertentu.  Untuk  lebih  jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.

## Gambar 2

## Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Scatter Plot
Metode  pengambilan  keputusan  pada  uji heteroskedastisitas  dengan  melihat Scatter  Plot yaitu  jika  titik-titik  menyebar  dengan  pola  yang tidak  jelas  di  atas  dan  di  bawah  angka  0  pada sumbu  Y  ( Regression  Standardized  Residual ) maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi masalah  heteroskedastisitas  pada  model  regresi. Dari Gambar 2 di atas dapat diketahui bahwa titik- titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan  di  bawah  angka  0  pada  sumbu  Y  maka  dapat disimpulkan  bahwa  pada  model  regresi  tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Dalam pengujian heteroskedastisitas juga  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan metode Glejser. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6
Hasil Uji Glejser Coefficients a
Model Collinearity Statistics Toleranc e VIF 1 Pemeriksaan Pajak 1.000 1.000 a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan

## Wajib Pajak Badan
Coefficients a
Model
Unstandardi zed Coefficients Standar dized Coeffici ents
T Sig . B Std. Error Beta 1  (Constant) 3.0 73 .639 4.8 05 .00 0 Pemeriksaa n Pajak - .00 7 .022 -.057 - .33 1 .74 3
a. Dependent Variable: ABRESID
Uji Glejser digunakan agar bisa mengetahui apakah  pola  variabel  gangguan  mengandung heteroskedastisitas atau tidak. Jika nilai signifikansi  (sig.)  lebih  besar  dari  0,05,  maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Berdasarkan tabel diatas, dari hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser diperoleh nilai signifikansi 0,743 > 0,05, sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  mengandung masalah heteroskedastisitas.
Tujuan  uji  autokorelasi  adalah  untuk mengetahui  apakah  dalam  sebuah  model  regresi linear  terdapat  hubungan  yang  kuat  baik  positif maupun  negatif  antar  data  pada  variabel-variabel penelitian.  Masalah  autokorelasi  sering  terjadi pada  data  waktu.  Tentu  saja  model  regresi  yang baik  adalah  regresi  yang  bebas  dari  autokorelasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7.

## Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi
Berdasarkan  Tabel  7  dapat  dilihat  bahwa nilai Durbin-Watson (D-W) sebesar 1,539. Angka tersebut berada di antara  -2 sampai 2 yang berarti bahwa  tidak  terjadi  autokorelasi,  sehingga  layak untuk  dilakukan  pengujian  regresi.  Selain  itu, dengan cara membandingkan nilai Durbin-Watson dari  hasil  regresi  dengan  nilai  Durbin-Watson tabel.  Dengan  taraf  signifikansi  0,05  dan menentukan nilai dL dan dU dL = 1,4107 dan dU = 1,5245. Dimana, n=36 dan k=1.
Syarat  tidak  terjadi  autokorelasi  yaitu  Nilai DW > dU dan DW < 4 – dU. Jadi, dapat dihitung nilai DW=1,539> dU=1,5245 dan 4 - dU = 2,4755.

## Persamaan Regresi Linear Sederhana
Dengan  menggunakan  data  hasil  penelitian, seperti  yang  digunakan  pada  uraian  deskripsi variabel, maka digunakan metode regresi sederhana  yang  diolah  menggunakan  program SPSS. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari variabel pemeriksaan pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  Badan.  Hasil pengolahan  diperoleh  nilai  sebagaimana  yang tercantum dalam Tabel 8.

## Tabel 8 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana
Berdasarkan  hasil  koefisien  regresi  pada Tabel  8,  dengan  menggunakan  program  SPSS versi  26  maka  diperoleh  persamaan  sebagai berikut:
a. Konstanta  sebesar  0,048  menyatakan  bahwa jika  variabel  independen  dianggap  konstan, maka  rata-rata  kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kupang adalah  sebesar  0,048  Atau  jika  tidak  ada Pemeriksaan  Pajak  (X)  maka  nilai  kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) adalah sebesar 0,048.
b. Koefisien  regresi  Pemeriksaan  Pajak  sebesar 1,076  menyatakan  bahwa  setiap  terjadi pemeriksaan  pajak  sebanyak  1  (satu)  kali  akan meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kupang sebesar  1,076.  Atau  dengan  kata  lain  setiap penambahan  1  tingkat  pemeriksaan  pajak  (X)
Model Summary b Model R R Squ are Adjus ted R Squar e Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .98 2 a .964 .963  3.78289 1.539
a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak
b. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Coefficients a
Model
Unstandardiz ed Coefficients Standa rdized Coeffi cients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Consta nt) .048 1.045 .04 6 .964 Pemerik saan Pajak 1.07 6 .036 .982  30. 09 0 .000
a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Y = 0,048 + 1,076X + e
maka  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan (Y) akan meningkat sebesar 1,076.

## Pengujian Hipotesis
a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)
Untuk membuktikan apakah variabel pemeriksaan  pajak  mempunyai  pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan, maka digunakan  uji  t.  Uji  statistik  t  pada  dasarnya menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh  satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Pengujian hipotesis  dilakukan  dengan  membandingkan 𝑡 ℎ 𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dan  nilai  t-sig  >  α  = 0,05. Apabila 𝑡 ℎ 𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau t-sig < α =  0,05,  maka  Ha  diterima.  Sebaliknya, apabila 𝑡 ℎ 𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau  t-sig  >  α  = 0,05,  maka  Ha  ditolak.  Untuk  lebih  jelasnya, dapat dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9 Hasil Uji t
Untuk  membandingkan  antara 𝑡 ℎ 𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ,  maka  kita  harus  mencari  terlebih dahulu hasil dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Untuk mencari hasil dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , diperlukan rumus untuk mencari nilai dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , yaitu:
dimana: α = tingkat kepercayaan n = jumlah data
k = jumlah variabel bebas
Sehingga  diperoleh 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =  (0,05  :  2;  36-1-1) kemudian  didapat  dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 hasil  akhir  berupa 2,03224.
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  diperoleh nilai 𝑡 ℎ 𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 untuk  pemeriksaan  pajak  sebesar 30,090  >  dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar  2,03224  dan  nilai signifikansi  (Sig.)  0,000  <  0,05.  Maka  dapat disimpulkan  bahwa  Ha  diterima  yang  artinya pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
b. Koefisien Determinasi Koefisien  determinasi  ( 𝑅 2)  digunakan  untuk mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan  variasi  variabel  kepatuhan  wajib pajak badan. Nilai koefisien determinasi antara 0  sampai  1.  Nilai 𝑅 2  yang  mendekati  satu variabel  independen  penelitian  memberikan hampir  semua  informasi  yang  dibutuhkan untuk  memprediksi  variasi  variabel  kepatuhan wajib  pajak  badan.  Hasil  koefisien  determinasi dapat dilihat dalam Tabel 10.

## Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Dari output model summary , diketahui nilai koefisien  determinasi  (R Square )  sebesar  0,964 (pengkuadratan  dari  koefisien  korelasi  atau  R, yaitu  0,982  x  0,982  =  0,964).  Besarnya  angka koefisien  determinasi 𝑅 2  adalah  0,964  sama dengan  96,4%.  Angka  tersebut  mengandung  arti bahwa  pemeriksaan  pajak  berpengaruh  terhadap tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  badan  sebesar 96,4%.  Sedangkan  sisanya  3,6%  dipengaruhi  oleh variabel lain di luar penelitian ini.
Coefficients a Model
Unstandardi zed Coefficients Standa rdized
Coeffi cients T Sig. B Std. Erro r Beta 1 (Const ant) .048  1.04 5 .04 6 .964 Pemeri ksaan Pajak 1.076  .036 .982  30. 09 0 .000 a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Model Summary b Model R R Squar e Adjuste d R Square Std. Error of the Estimate 1 .982 a .964 .963 3.78289 a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak b. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan
𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = (α : 2; n-k-1)

## Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil pengujian pada penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa pemeriksaan  pajak  yang  terjadi  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Kupang  mempengaruhi tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  badan  yang  ada. Dapat  dilihat  pada  hasil  pengujian  hipotesis diperoleh  nilai 𝑡 ℎ 𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 untuk  pemeriksaan  pajak sebesar 30,090 > dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 2,03224 dan nilai  signifikansi  (Sig.)  0,000  <  0,05.  Maka  dapat disimpulkan  bahwa  Ha  diterima  yang  artinya pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
Berdasarkan  pengujian  regresi  dimana pemeriksaan pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan  wajib  pajak  badan  dengan  nilai koefisien  determinasi  ( 𝑅 2)  sebesar  96,4%  atau 0,964. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi variabel bebas yaitu pemeriksaan pajak terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  badan adalah  sebesar  96,4%,  sedangkan  sisanya  yaitu 3,6%  merupakan  pengaruh  dalam  variabel  lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang ada bahwa terdapat pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Kupang.  Hal  ini  berarti  kepatuhan  wajib  pajak yang  baik  dapat  dicapai  jika  jumlah  pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa pajak tinggi. Karena  tujuan  dari  pemeriksaan  adalah  untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Dengan dilakukannya  pemeriksaan,  maka  akan  mampu mengurangi  tindakan  kecurangan  yang  dilakukan oleh  wajib  pajak  badan  dalam  memenuhi kewajiban perpajakannya serta untuk meningkatkan  kesadaran  dan  kepatuhan  wajib pajak  badan  untuk  melaporkan  dan  menghitung dengan  benar  segala  kewajibannya.  Semakin tinggi jumlah pemeriksaan pajak, maka kepatuhan wajib pajaknya semakin baik.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  Teori keagenan  ( Agency  theory) jika  dikaitkan  dengan pemeriksaan  pajak,  dimana  pemerintah/negara sebagai principal yang  mempunyai  hak  untuk menarik pajak pada warga negara,  demi kepentingan  pembangunan  nasional. Agent yang dimaksud  dalam  hal  ini  yaitu  Pemeriksa  pajak yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan
pemeriksaan  agar  tujuan  pemerintah/negara  dapat tercapai yaitu mengoptimalkan pemungutan pajak.
Kepatuhan  pajak  akan  tercipta  dengan melakukan  interaksi  yang  rutin  antara  pihak pemungut  pajak  dengan  pihak  wajib  pajak. Dengan  adanya  interaksi  yang  dibangun  secara rutin, hal tersebut akan memupuk kesadaran wajib pajak tentang pentingnya melaporkan pajaknya ke Kantor  Pelayanan  Pajak.  Timbulnya  kesadaran akan  berdampak  pada  meningkatnya  kepatuhan wajib pajak.
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Belia Natasya  Putri  dan  Ira  Septriana  pada  tahun  2020 dengan judul Tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui  pemeriksaan  pajak,  kesadaran,  dan kualitas  pelayanan  pajak  pada  KPP  Pratama Semarang  Barat  yang  dikemukakan  bahwa pemeriksaan  pajak  berpengaruh  secara  signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  pada bab  sebelumnya  yang  dilakukan  peneliti  untuk mengetahui  Pengaruh  Pelaksanaan  Pemeriksaan Pajak  Terhadap  Peningkatan  Kepatuhan  Wajib Pajak  Badan  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Kupang. Maka, kesimpulan penelitian ini adalah Ha diterima yang berarti pemeriksaan pajak secara  parsial  berpengaruh  terhadap  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  badan.  Dapat  diartikan bahwa  semakin  tinggi  pemeriksaan  pajak  yang dilakukan  maka  semakin  meningkat  pula  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  badan  setiap  bulan  dan setiap tahunnya.
Berdasarkan  hasil  dan  kesimpulan  peneliti, maka  peneliti  mengemukakan  beberapa  saran yaitu:
1. Bagi  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kupang diharapkan  untuk  meningkatkan  pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam upaya untuk mendorong  kesadaran  wajib  pajak  agar  patuh dalam  melakukan  kewajiban  perpajakannya secara baik dan benar.
2. Bagi  Penelitian  Selanjutnya  diharapkan  dapat melakukan  penelitian  dengan  menggunakan variabel  yang  berbeda  dari  penelitian  ini misalnya  pelayanan  pajak,  penagihan  pajak, pengetahuan  pajak  dan  sanksi  perpajakan. Sehingga  dapat  ditemukan  faktor  lain  apa  saja
yang  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  Wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N.  L.  G.  M.  (2021).  Pengaruh  Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral,  Sanksi  Pajak,  dan  Sosialisasi  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di Kantor  Samsat  Gianyar. Kumpulan  Hasil Riset  Mahasiswa  Akuntansi  (KHARISMA) , 3 (1).
Kurniawan,  I.  (2018).  Pengaruh  Modernisasi Sistem  Administrasi  Perpajakan,  Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang  Pribadi  (Studi  Kasus  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Magelang). Jurnal Ekobis Dewantara , 1 (3), 1–11. Mardiasmo. (2013). Perpajakan . CV Andi Offset. Putra,  I.  M.  (2019). Manajemen  Pajak :  Strategi Pintar  Merencanakan  dan  Mengelola  Pajak dan Bisnis . Anak Hebat Indonesia.
Rahayu,  N.  (2017).  Pengaruh  Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax
Amnesty  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.
Akuntansi Dewantara , 1 (1), 15–30.
Rahayu,  S.,  &  Lingga,  I.  S.  (2009).  Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Survei Atas  Wajib  Pajak  Badan  Pada  Kpp  Pratama
Bandung. Jurnal Akuntansi , 1 (2), 119–138. Resmi,  S.  (2018). Perpajakan  Teori  dan  Kasus (10th ed.). Salemba Empat.
Siti Kurnia Rahayu. (2017). Perpajakan Indonesia :  Konsep  dan  Aspek  Formal .
Graha Ilmu. Suandy,  E.  (2011). Hukum  Pajak (5th  ed.).
Salemba Empat.
Tampubolon,  Y.  S.  A.  (2018).  Pengaruh Pelaksanaan  Pemeriksaan  Pajak  Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan  Timur. Universitas  Islam  Negeri
Sumatera Utara .
Trisnayanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 292–310.
Wahyono,  F.  E.,  Rahmawati,  S.,  Lubis,  F.,  & Simanjuntak,  T.  H.  (2018).  Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi
Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Badan  Pada  Kpp  Kota  Tangerang. Forum Ekonomi , 20 (2), 64–73.
Waluyo.  (2014). Akuntansi  Pajak (5th  ed.). Salemba Empat.
Yuliansyah,  R.,  Setiawan,  D.  A.,  &  Mumpun,  R. S.  (2019).  Pengaruh  Pemahaman,  Sanksi Perpajakan,  dan  Tingkat  Kepercayaan  Pada Pemerintah  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Dalam  Membayar  PBB-P2  (Studi Empiris  Wajib  Pajak  PBB-P2  Kecamatan Jatinegara). Jurnal  STEI  Ekonomi , 28 (2), 233–253.

## PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA PADA KECAMATAN KOTA SOE
Ovi Yuvita Taneo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana siaahanopita@gmail.com Sarlin Paleina Nawa Pau
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
sarlin.pau@staf.undana.ac.id
Maria Prudensiana Leda Muga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana maria.muga@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Peran  Inspektorat  Kabupaten  Timor  Tengah Selatan dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Kota Soe, disertai dengan  kendala yang dihadapi dan juga upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dengan  metode  wawancara  dan observasi.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  Kualitiatif.  Informan  dalam penelitian  ini  adalah  Auditor  di  Inspektorat  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan,  Kepala  desa berserta  jajarannya  di  Desa  Kuatae  dan  Desa  Noemeto  Kecamatan  Kota  Soe.  Penelitian  ini difokuskan  pada  Peran  Inspektorat  dengan  pokok  penelitian  diantaranya  Peran  Inspektorat Daerah, Pengawasan dan dana desa. Metode analisis yang digunakan adalah Miles dan Huberman (1984)  dengan  alat  bantu  perangkat  lunak  (software)  NVivo.  Hasil  penelitian  ini  menyatakan bahwa peran Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pengawasan dana desa di  kecamatan  Kota  Soe  lebih  berfokus  pada  pembinaan  untuk  meminimalisir  tindakan penyelewengan terhadap dana desa. Kendala yang terjadi adalah kurangnya sumber daya manusia dan juga beberapa kendala lainnya seperti kurangnya komunikasi, untuk itu upaya yang dilakukan adalah  dengan  membuat  program  kerja  yang  baik  dan  efektif  dan  juga  melakukan  pendekatan secara persuasif.

## Kata kunci : Inspektorat, dana desa, audit, pengawasan

## ABSTRACT
This research aims to determine the role of the South Central Timor Regency Inspectorate in supervising financial management of village funds in Soe Citysub-district. The data used in this research  was  obtained  using  interviews  and  field  observation  methods.  This  research  uses  a qualitative  research  approach.  The  informants  in  this  research  were  the  auditor  at  the Inspectorate of South Central Timor Regency, the village head and the staff in Kuatae village and Noemeto Village, Soe City sub-district. This research focuses on the role of the inspectorate with research  points  including  the  role  of  regional  inspectorates,  supervision  and  village  funds.  The analytical method used is the method developed bye Miles and Huberman (1984) with the Nvivo Software  tool.  The  result  of  this  research  state  that  the  role  of  the  regional  inspectorate  in supervising  village  funds  in  Kota  Soe  sub-district  is  more  focused  on  training  to  minimize  the occurence of misappropriation of village funds.
Key words : Inspectorate, Village funds, Audit, Supervision

## PENDAHULUAN
Pembangunan   Desa menjadi  salah  satu agenda  pembangunan  nasional  yang  tertuang dalam Nawa Cita yang ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat  Daerah-Daerah  dan  Desa  dalam Kerangka NKRI” seperti yang tertuang dalam Peraturan  Presiden  Nomor  2  Tahun  2015 Tentang RPJMN Tahun 2015-2019.
Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  beserta peraturan  terkait  desa  menjadi  instrument regulasi  dalam  menerapkan  Nawa  Cita menjadikan  pembangunan  sebagai  salah  satu misi belia yakni pada misi keempat “Mewujudkan  Pembangunan  Desa  sebagai Pusat  Pertumbuhan”.  Disahkannya  UU  No  6 Tahun  2014,  maka  otonomi  Daerah  menjadi lebih  luas  dimana  Desa  diberi  Keleluasaan untuk  mengatur  kewenangannya  sendiri. Dengan adanya hal ini, Desa saat ini memiliki peran yang sangat besar dalam hal keberhasilan pembangunan Nasional.
Keberhasilan  Pembangunan  di  Desa tentunya  tidak  terlepas  dari  pemerintah  Desa yang  melaksanakannya  secara  langsung. Untuk  itu  pada  Tahun  2015,  Pemerintah membuat  Program  Dana  Desa  yang  ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dana  desa  merupakan  alokasi  dana untuk  membangun  desa  dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang disalurkan  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD).  Dana  desa  juga merupakan salah satu bentuk pemasukan Desa. PP  8/2016  mengartikan  dana  desa  sebagai dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang diperuntukan  bagi  Desa  yang  ditransfer melalui  APBD  kabupaten/kota  dan  dana  desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Nominal yang diterima oleh pihak Desa sangat  Besar.  Untuk  itu  perlu  dilakukan pengawasan  terhadap  Pengelolaan  Keuangan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan  agar  pembangunan  di  Desa  dapat
terlaksana  dengan  baik.  Dana  desa  yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui hasil evaluasi  bersama  dari  setiap  daerah  penerima dana  desa  menetapkan  nominal  alokasi  yang berbeda  setiap  tahun.  Desa  di  seluruh Indonesia  memperoleh  dana  desa  sesuai dengan aturan yang ditetapkan, termasuk desa yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur.
Berdasarkan  Data  dari  Badan  Pusat Statistik  Tentang  Peringkat  Kemiskinan  Di Indonesia,  pada  tahun  2022  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  menduduki  peringkat  ketiga dengan  tingkat  kemiskinan  sebesar  13,68%. Dari  data  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu mendapat  perhatian  dari  Pemerintah  Pusat agar  pembangunan  secara  merata  dapat terlaksana  di  Indonesia.  Salah satu  Kabupaten di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  yaitu Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan,  dimana menurut  Data  dari  Badan  Pusat  Statistik, (2021) pada tahun 2021, Angka kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah 27% dan ini merupakan angka kemiskinan tertinggi di Nusa Tenggara Timur.
Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan  salah  satu  Kabupaten  di  Provinsi Nusa  Tenggara  Timur  yang  terdiri  dari  32 Kecamatan,  12  Kelurahan  dan  266  Desa. Sebagian  Desa  yang  ada  di  Kabupaten  Timor Tengah  Selatan  merupakan  bagian  dari Penerima Dana Desa.
Tabel 1.1 Rincian Dana Desa Per Kecamatan
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Dana Desa (Rp) 2021 2022 2023 Kota SoE 1.913.619 2.020.904 1.711.345 Mollo Selatan 6.671.508 6.443.463 4.790.153 Mollo Utara 18.421.546 18.103.924 14.708.150 Amanuban Timur 11.115.159 10.881.574 9.056.647 Amanuban Tengah 9.705.019 9.882.190 8.492.230 Amanuban Selatan 11.905.061 11.893.872 10.317.605 Amanuban Barat 9.759.184 9.213.466 8.370.943 Amanatun Selatan 13.492.254 13.307.865 11.290.378
Kecamatan Dana Desa (Rp) 2021 2022 2023 Amanatun Utara 8.763.408 8.652.273 7.728.056 KiE 14.973.567 14.253.318 12.711.418 Kuanfatu 14.560.094 14.174.358 12.296.956 Fatumnasi 6.131.451 5.330.810 4.727.859 Polen 12.141.078 10.911.726 9.799.576 Batu Putih 7.787.763 7.806.019 7.167.902 Boking 8.235.874 7.480.110 6.410.697 Toianas 8.783.297 9.114.454 8.705.449 Nunkolo 10.604.734 9.114.454 7.872.276 Oenino 7.475.508 7.045.035 6.669.180 Kolbano 13.850.102 13.391.795 11.184.998 Kot’olin 9.901.325 9.098.136 6.991.972 Kualin 11.039.534 10.399.977 8.897.559 Mollo Barat 6.208.200 5.475.480 5.206.610 Kokbaun 4.857.214 4.977.091 4.653.952 Noebana 5.001.939 5.100.459 3.887.912 Santian 4.827.785 4.803.412 4.589.764 Noebeba 7.761.132 7.094.617 6.149.259 Kuatnana 9.739.071 9.055.195 8.107.825 Fautmolo 7.164.724 6.809.627 6.302.089 Fatukopa 6.054.866 6.249.972 5.142.365 Mollo Tengah 6.194.730 5.710.165 5.041.324 Tobu 8.267.832 5.710.165 5.041.324 Nunbena 6.621.550 5.778.639 5.338.674 TOTAL 289.840.128 278.442.345 241.982.768
Sumber : Permendagri, 2020-2022
Tabel diatas menjelaskan bahwa nominal  yang  diterima  oleh  desa-desa  di kabupaten Timor Tengah Selatan sangat besar. Kecamatan  Kota  SoE  menjadi  kecamatan dengan  penerima  Dana  Desa  paling  sedikit, karena  hanya  memiliki  dua  desa  dan selebihnya merupakan Kelurahan.
Kecamatan  Kota  Soe  menjadi  objek penelitian, dikarenakan terdapat dua desa yaitu desa Kuatae dan Desa Noemeto. Saat ini desa Kuatae  sedang  dalam  masa  pemeriksaan  oleh Inspektorat Daerah dan keadaan ini mendukung peneliti untuk melakukan penelitian,  sedangkan  pada  desa  Noemeto sebelumnya sudah pernah dilakukan pemeriksaan  oleh  Inspektorat  pada  tahun 2017.  Dana  desa  langsung  dikirim  ke Rekening Desa dan di kelola oleh aparat Desa dan  Diawasi  oleh  pihak  yang  berwenang. Pihak yang berwenang mengawasi pengelolaan keuangan Dana Desa di Kecamatan  Kota  Soe  adalah  Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Adanya  pengawasan  secara  internal yang  dilakukan  oleh  inspektorat  maka  dapat
diketahui  apakah  suatu  instansi  pemerintahan telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas  dan  fungsinya  secara  efektif  dan  efisien serta  dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan. Melalui  pemeriksaan  oleh  inspektorat  maka pengendalian  Internal  di  desa  dapat  lebih maksimal  sehingga  mengurangi  kemungkinan terjadinya fraud (Arthana, 2019).
Peran  Inspektorat    Kabupaten  Timor Tengah  Selatan  sangat  penting  untuk  terbebas dari  segala  bentuk  praktek  penyimpangan terhadap dana desa. Hal ini dikarenakan terjadi beberapa  kasus  terkait  dana  desa  yang  sangat meresahkan.  Seperti  yang  terjadi  pada  salah satu desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu  Desa  Taebone,  kecamatan  Fatukopa yaitu  kasus  korupsi  dana  desa  sejak  tahun 2017  -  2019.  Kerugian  yang  dialami  akibat kasus  korupsi  dana  desa  tersebut  mencapai Rp722.159.672.  Dari  kasus  tersebut,  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  Peran  Inspektorat Daerah  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan sangat  penting  untuk  kesehatan  pembangunan di  Desa  Taebone  khususnya  dan  Kabupaten Timor  Tengah  Selatan  pada  umumnya.  (pos- kupang.com)
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun  2007  Tentang  Pedoman  Teknis Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Inspektorat Provinsi  Dan  Kabupaten/Kota  menjelaskan bahwa  Inspektorat  juga  berperan  dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan, pengusutan,  pengujian  dan  penilaian  tugas pengawasan  yang  berguna  untuk  mendeteksi apakah terjadi penyimpangan atau tidak.
Penyimpangan  atau  kecurangan  yang dilakukan  dalam  pengelolaan  Keuangan  Dana Desa  harus  dihindari  agar  masyarakat  hidup sejahtera. Setiap tahun alokasi dana desa yang diperoleh  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan selalu  tidak  tetap  dalam  jumlah  yang  besar, sehingga  dibutuhkan  peran  Inspektorat  dalam melakukan  pengawasan  dikarenakan  Dana Desa  yang  diterima  di  Kabupaten  Timor Tengah  Selatan  sangat  besar.  Sebagaimana yang  terdapat  dalam  PP  No.  79  Tahun  2005
Tentang Pedoman Pembinaan Dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah,  yang  menyebutkan  bahwa  salah  satu dari  tugas  Inspektorat  adalah  melakukan pengusutan  atas  kebenaran  Laporan  mengenai
adanya  indikasi  terjadinya  penyimpangan, korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  dengan  cara melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap  seluruh  program  kegiatan  yang dilakukan  oleh  masing-masing  pemerintah desa.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi  peran  dan  implementasi pelaksanaan  yang  dilakukan  oleh  Inspektorat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan  pada  pengelolaan  keuangan  desa berdasarkan  aturan  yang  berlaku  yaitu Permendagri  No.  73  Tahun  2020  Tentang Pengawasan  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Selain  itu  penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk menjelaskan  faktor-faktor  yang  menyebabkan pengawasan  yang  telah  dilakukan  oleh inspektorat belum
sepenuhnya dapat mengatasi  permasalahan  dalam  pengelolaan keuangan desa.
Peran yang baik dari Inspektorat Daerah dalam  Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa sangat membantu masyarakat Desa agar keluar dari  jeratan  kemiskinan  dengan  tatanan keuangan  Desa  yang  baik  sehingga  ekonomi masyarakat  di  Daerah  3T  (Terdepan,  Terluar dan  Tertinggal)  bisa  menjadi  lebih  baik.  Dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul “Peran Inspektorat Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan
Keuangan  Dana  Desa  pada  Kecamatan Kota SoE”.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana metode penelitian kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme, digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek yang  alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah eksperimen)  dimana  peneliti  adalah  sebagai instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data dilakukan  secara  triangulasi  (gabungan), analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif  dan hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2016:9).  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif,  dimana  penelitian  ini  difokuskan
kepada  peran  Inspektorat  Kabupaten  Timor Tengah
Selatan dalam pengawasan pengelolaan  keuangan  dana  desa  yang  objek utamanya merupakan peran Inspektorat terhadap  pengawasan  pengelolaan  keuangan dana  desa  meliputi  pengalokasian  dana  desa, penyaluran  dana  desa,  serta  penggunaan  dana desa.  Pokok-pokok  penelitian  diantaranya Peran  Inspektorat  Daerah,  Pengawasan  dan juga  Dana  Desa.  Sumber  data  pada  penelitian ini  yaitu  data  primer  yang  diperoleh  melalui hasil  wawancara  dan  data  sekunder  yang diperoleh  langsung  dari  objek  penelitian. Adapun  informan  penelitian  disini  adalah Auditor  di  Inspektorat  Kabupaten  Timor Tengah Selatan dan Aparat desa Noemeto dan Kuatae.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran Inspektorat

## Pemeriksaan
Pemeriksaan  adalah  salah  satu  bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/rencana/program  dengan  kondisi yang  terjadi  dilapangan.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  informan  maka  peneliti menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan  oleh  Inspektorat  kurang  maksimal. Hal  ini  dilihat  dari  minimnya  frekuensi pemeriksaan  terhadap  dana  desa,  serta kurangnya jumlah personil auditor.
Pemeriksaan dana desa sudah dilakukan dengan  benar  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku. Hambatan yang dihadapi oleh auditor inspektorat adalah kurangnya anggaran, keterbatasan jumlah auditor juga yang kendala yang  dialami  ketika  di  desa  adanya  dokumen yang  tidak  lengkap.  Untuk  itu  solusinya  yaitu dengan  mengoptimalkan  waktu  pemeriksaan, membuat  program  kerja  yang  efektif  dan efisien,.  Solusi  untuk  kendala  yang  terjadi dilapangan adalah dengan memberikan kelonggaran  pada  obrik  untuk  melengkapi dokumen jika belum lengkap.

## Pengusutan
Pengusutan  adalah  salah  satu  kegiatan fungsional  untuk  mencari  bahan-bahan  bukti adanya  dugaan  terjadinya  tindak  pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan  maka  peneliti  menyatakan  bahwa pengusutan  yang  dilakukan  memang  ada  dan mengikuti  prosedur  yang  berlaku.  Pengusutan dilakukan  setelah  ada  laporan  pengaduan  dari masyarakat/BPD  ataupun  permintaan  dari Aparat  Penegak  Hukum.  Dalam  proses pengusutan  juga  ditemui  hambatan  yaitu kurangnya  komunikasi  dan  keterbukaan  di pemerintah  desa  dan  juga  kurang  kooperatif sehingga  terkadang  sang  pelaku  kelalaian susah  untuk  dtemui.  Solusi  untuk  hambatan tersebut  yakni  melakukan  pendekatan  ke pemerintah desa sebelum diusut secara hukum. Apabila kasusnya sudah fatal dan pelaku tidak ditemukan  maka  memanfaatkan  media  yang ada seperti melalui siaran Radio.

## Pengujian
Pengujian  dilakukan  dengan  tujuan untuk  mencocokan  atau  membandingkan  data yang tertulis dengan keadaan yang sebenarnya terjadi  dilapangan.  Berdasarkan  wawancara dengan  informan  maka  peneliti  menyatakan bahwa  pengujian  sudah  dilakukan  dengan benar  dan  sesuai,  namun  ada  kendala  tentang kurangnya  waktu  sehingga  menjadi  tidak maksimal dalam proses pengujian.

## Pengawasan
Pengawasan adalah proses dalam menetapkan  ukuran  kinerja  dan  pengambilan tindakan  yang  dapat  mendukung  pencapaian hasil  yang  diharapkan  sesuai  dengan  kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Dalam penelitian  ini  pengawasan  dilakukan  setelah adanya  pemeriksaan  terhadap  dana  desa. Berdasarkan  wawancara  dengan  informan maka  peneliti  menyatakan  bahwa  tujuan pelaksanaan untuk  meminimalkan  indikasi penyelewengan serta untuk pembinaan, selanjutnya  monitoring  dan  evaluasi  (monev), dimana  prosesnya  dilakukan  oleh  inspektorat. Monev dilaksanakan untuk memastikan apakah pihak desa sudah menindaklanjuti hasil temuan  dan  saran  sesuai  laporan  hasil pemeriksaan  (LHP).  Didalam  kegiatan  monev
juga  ditemukan  kendala  yakni  kurangnya personil  dari  Inspektorat  dan  juga  kurangnya koopertaif dari pihak desa. Untuk itu solusinya adalah  mendorong  perangkat  desa  yang  lain untuk  ikut  membantu  karena  ini  merupakan tanggungjawab bersama.

## Dana Desa

## Pengalokasian
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan  maka  peneliti  menyatakan  bahwa dana  desa  dikucurkan  oleh  pihak  pemerintah pusat  terkhususnya  untuk  pembangunan  desa itu  sendiri  dengan  kata  lain,  Dana  desa  itu dipakai  untuk  pembangunan,  pemberdayaan, lebih  banyak  fokusnya  untuk  pembangunan desa.  Adapun  besaran  dana  desa  berbeda  tiap desa  karena  karena  yang  pertama  dilihat  dari unsur  kewilayahan,  terus  yang  kedua  dilihat dari  unsur  kemasyarakatan,yang  ketiga  itu dilihat  dari  unsur  pembangunan  dan  yang keempat  itu  dari  administasi  atau  pendataan dalam hal ini penyerapan di tiap desa.

## Penyaluran
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan  maka  peneliti  menyatakan  bahwa penyaluran  dimulai  dari  tahap  musyawarah desa  hingga  pembuatan  proposal  yang disesuaikan dengan jumlah kebutuhan, tahapan  penyalurannya  adalah  tiga  kali  yaitu pada  bulan  Juni  sebesar  40%,  Agustus  40%, dan  November  20%.  Sedangkan  kendalanya adanya  sifat  monopoli  sehingga  proses penyaluran  terhambat,  kendala  yang  berikut adalah  di  rekomendasi  yang  terkadang  susah didapat  dihari  yang  sama.  Solusinya  adalah tidak adanya tumpang tindih pekerjaan, dalam hal  ini  tidak  menunda  pembuatan  dokumen penyaluran dana desa.

## Penggunaan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan  maka  peneliti  menyatakan  bahwa dana desa digunakan dibidang fisik dan bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk pemberdayaan lebih ke masyarakat sedangkan Fisik  untuk  pembangunan,  yang  dituang  ke dalam  APBDes  dan  dilaksanakan.  Dewasa  ini pemerintah desa berupaya untuk
mengefektifkan  penggunaan  dana  desa  agar tidak  ada  penyelewengan  dari  perecanaan yang sudah ditetapkan.
Jika  ada  penyelewengan  maka  pihak desa maupun auditor inspektorat mengevaluasi serta  memeriksa  secara  rinci  apa  saja  yang menjadi  faktor  ketidak  efektifan  tersebut. Adapun kendala dalam penggunaan yang lebih banyak  ke  SDM  di  desa.  Perangkatnya  juga masih  sangat  kurang  dan  juga  adanya  sifat monopoli  terhadap  kekuasaan.  Solusi  yang diambil adalah dengan memberikan bimbingan teknis  mengenai  dana  desa,  agar  bertujuan dana  desa  tersebut  digunakan  dengan  efektif sesuai dengan rencana. Tidak semua kegiatan/program  dapat  dibiayai  degan  dana desa  karena  ada  batasan-batasan  dalam penggunaan  dana  desa,  seperti  jalan  didesa yang  merupakan  jalan  kabupaten,  alat  tulis kantor  dan  juga  gaji  perangkat  desa  serta beberapa  pembangunan  yang  seharusnya ditangani oleh pihak lain.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan dana desa di kecamatan Kota SoE yang tertuang dalam Program Kerja Pegawasan  Tahunan  (PKPT)  lebih  berfokus pada Pembinaan untuk meminimalisir terjadinya  tindakan  penyelewengan  terhadap dana desa. Faktor penghambat Peran
Inspektorat  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan dalam  pengawasan  dana  desa  yaitu  jumlah personil auditor, minimnya anggaran dan juga dengan  waktu  audit  itu  sendiri  ( post  audit ) dimana  audit  baru  dilaksanakan  setelah program/kegiatan itu selesai terlaksana. Upaya yang  dilakukan  oleh  Inspektorat  Daerah Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  yaitu dengan mengoptimalkan perencanaan anggaran dan membuat program kerja  efektif dan  efisien  dengan  menjangkau  desa  yang belum  pernah  disentuh  untuk  melakukan pemeriksaan,.  Selain  itu  terkait  dengan  tindak lanjut jika ada indikasi terjadinya penyelewengan  terhadap  dana  desa  adalah dengan melakukan pendekatan secara persuasif  agar  terlesaikan  dengan  damai sehingga tidak berlanjut ke APH.
Keterbatasan penelitian ini adalah hanya 1  (satu)  kecamatan  dari  32  kecamatan  yang dijadikan  sebagai  objek  pembanding  peran inspektorat  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan. Perbaikan  penelitian  ini  dapat  menggunakan waktu yang lebih panjang. Selain itu penelitian selanjutnya  disarankan  untuk  melanjutkan kajian penelitian tentang pengawasan pengelolaan  dana  desa  dengan  menggunakan metode  penelitian  lain  seperti  komparatif, contohnya  membandingkan  aplikasi  Sistem Pengawasan  Keuangan  Desa  (siswaskeudes) dan peneparapannya yang terjadi di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirudin  dan  Asikin,  Z.  (2004). Pengantar Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.
Arthana,  I  Komang.  2019.  Analisis  Faktor- Faktor  Terjadinya  Kecurangan  ( Fraud )
Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. Jurnal  Akuntansi  :  Transparansi  dan Akuntabilitas, Vol 7 , No. (1),  Hal.  42. ejurnal.undana.ac.id
Badan  Pusat  Statistik  Tentang  peringkat Kemiskinan di Indonesia . (2022). https://bps.go.id Clarence  A  Dykstra.  (1939). The  Quest  for Responsibility . American Political Science Review 33. Endraswara,  S.  (2006). Metode,  Teori,  Teknik Penelitian Kebudayaaan: Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi . Yog yakarta: Pustaka Widyatama.
Gouzali  Saydam.  (1996). Manajemen  Sumber Daya Manusia .
Hasibuan,  S.P  dan  Malayu,  H.  (2005).
Manajemen  Sumber  Daya  Manusia . Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara Herlina,  D,  Nielwaty,  E.  dan  Marlinda,  P.
(2021).  Pengawasan  Inspektorat  Dalam Penggunaan  Dana  Desa  Di  Kampung Tanjung  Kuras  Kecamatan  Sungai  Apit Kabupaten  Siak. Jurnal  JAPS ,  Vol 2 , Hal. 135–143.
Huda,  N,  Pujirahayu,  E.  W  dan  Purwanti,  A.
(2021). Konstruksi  Hukum  Dalam Perspektif Spiritual Pluralistik: Kumpulan  Pemikiran  dalam  Rangka 118
Purnabakti  Prof.  Dr.  Esmi  Warassih Pujirahayu,  S.H.,M.S (Cetakan  1). Yogyakarta:Thafa Media. https://peraturan.bpk.go.id Moleong,  Lexy.  J.  (2018). Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Mulyana. (2004). Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial) . Bandung: Remaja Rosdakarya. Nira,  dan  Jarnawansvah.  (2022).  Peran Inspektorat Dalam Melakukan Pengawasan Dana Desa Daerah Kabupaten  Sumbawa). Journal  Of
Accounting  Finance  and  Auditing ,  Vol 4, No 1, Hal 42–55.
Peraturan  Presiden  Nomor  2  Tahun  2015 Tentand RJPMN Tahun 2015-2019. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  23
Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  64 Tahun  2007  tentang  Pedoman  Teknis Organisasi  dan  Tata  Kerja  Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor  190/PMK.07/2021 Tantang Pengelolaan Dana Desa Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007
Tentang Perangkat Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri, Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan keuangan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahunn 2014. (2014).  Tentang  Dana  Desa  yang Bersumber dari APBN
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  tahun  2016 Tentang Dana Desa. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Pemerintah Daerah Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  tahun  2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Polidu,  I.,  Tumuhulawa,  A.  Ramadhan,  K., Kadir,  Y  dan  Moonti,  R.  M.  (2020). Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Pengendalian
Pengelolaan Dana Desa: Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara. Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan ,  Vol 20, No. (2), Hal. 226–245.
www.journal.uta45jakarta.ac.id
Priyatni,  dkk.  2020. Pemanfaatan  Nvivo Dalam  Penelitian  Kualitatif  Untuk Kajian  Pustaka,  Analisis  Data  dan Triangulasi. Malang:  Pusat  Pendidikan Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Malang.
Rahmat, Pupu S. (2009). Penelitian Kualitatif.
Jurnal Equilibrium , Vol 5 , No 9. S.  Falah.  (2005). Pengaruh  Budaya  etis Organisasi dan orientasi Etika Terhadap Sensitivitas Etika . Universitas
Diponegoro Semarang.
S.Kaihatu,  Thomas.  (2006).  Good  Corporate
Governance dan Penerapannya di Indonesua. Manajemen Dan Kewirausahaan , Vol 8 , No.
Senprianthi,  dan  Rehajeng,  Dian  Kartika.
(2021) Analisis Kendala Peran Inspektorat  Dalam  Pengelolaan  Dana Desa  (Studi  Kasus  Pada  Inspektorat
Kabupaten Kotawaringin Barat) . Siagian,  Sondang  P.  (2002). Manajemen
Sumber  Daya  Manusia .  Jakarta:  Bumi Aksara Sugiyono. (2007). Metode Penelitian
Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2010). Metode Penelitian
Kombinasi . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  (2013). Metodologi  Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  (2019). Statistika  Untuk  penelitian . Bandung: Alfabeta.
Terry,  George  R.  (2005). Prinsip-Prinsip Manajemen . Jakarta: Bumi Aksara. Tumboimbela, Gilbert Gosal, dan Waworundeng,  W.  (2016).  Pengawasan Inspektorat  Dalam  Pengelolaan  Dana Desa  Di  Masa  Covid-19  (Studi  Di Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara). Jurnal Governance , Vol 2 , No 1, Hal. 1–23.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun 2014. Tentang Desa.
Urwick,  L.  (1956). Management  Span  of Control . Review : Harvard Bussines.
Usman,  H.,  dan  Akbar,  P.  S.  (2022). Metodologi  Penelitian  Sosial  (Edisi
Ketiga). Jakarta: Bumi Aksara. Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan . Jakarta: Bumi Aksara

## ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH S.K. LERIK KOTA KUPANG
Yuliana Benedikta Dau Universitas Nusa Cendana yulendau26@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  akuntansi  lingkungan  sebagai pertanggungjawaban  sosial  di  Rumah  Sakit  Umum  S.K  Lerik  dan  mengetahui  upaya  yang  dilakukan rumah sakit untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan operasional rumah sakit  dan  untuk  mengetahui  pelaporan  biaya-biaya  apa  saja  yang  telah  dikeluarkan  oleh  rumah  sakit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian adalah staf  bagian  keuangan,  staf  bagian  sanitasi,pengunjung/pasien  serta  masyarakat  yang  ditentukan berdasarkan  teknik  purposive  sampling.  Penelitian  dilakukan  dalam  empat  tahap  yakni:  pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah S.K Lerik Kupang telah melakukan tahapan perlakuan akuntansi untuk biaya pengelolaan limbah  dan  mengakui  biaya  lingkungan  yang  terjadi  sebagai  biaya  operasional,  pengakuan  tersebut menggunakan metode akrual basis. Rumah sakit dalam mengukur biaya dalam hal pengelolaan limbah adalah berdasarkan harga perolehan pada tahun atau anggaran sebelumnya (Historical Cost). Pelaporan biaya  lingkungan  secara  bersama-sama  ke  dalam  satu  laporan  keuangan.  Biaya  dicantumkan  ke  dalam pos  biaya  operasional.  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  S.K  Lerik  Kupang  sudah  mengelola  limbahnya dengan baik, limbah dirumah sakit terbagi menjadi dua yaitu limbah cair dan limbah padat, limbah cair dikelola  dengan mesin IPAL  menggunakan sistem BIO FILTER an-aerobic dan limbah padat  dikelola dengan mesin insenerator.

## Kata Kunci : Akuntansi Lingkungan, Biaya Lingkungan, Limbah, Rumah Sakit, Tanggungjawab Sosial

## ABSTRACT
This  research  aims  to  determine  the  application  of  environmental  accounting  as  social responsibility at the S.K Lerik General Hospital and determine the efforts made by the hospital to reduce the environmental impact caused by hospital operational activities and to find out what costs have been reported by the hospital. . This research uses a qualitative approach, descriptive research type. Research informants were finance staff, sanitation staff, visitors/patients and the community who were determined based  on  purposive  sampling  techniques.  The  research  was  carried  out  in  four  stages,  namely:  data collection, data reduction, data presentation and conclusions. The results of the research concluded that the  S.K  Lerik  Kupang  Regional  General  Hospital  had  carried  out  the  accounting  treatment  stages  for waste  management  costs  and  recognized  environmental  costs  incurred  as  operational  costs,  this recognition used the accrual basis method. Hospitals measure costs in terms of waste management based on the acquisition price in the previous year or budget (Historical Cost). Reporting environmental costs together into one financial report. Costs are included in the operational costs item. The S.K Lerik Kupang Regional General Hospital has managed its waste well, waste in the hospital is divided into two, namely liquid waste and solid waste, liquid waste is managed with an IPAL machine using the an-aerobic BIO FILTER system and solid waste is managed with an incinerator machine.
Keywords : Environmental Accounting, Environmental Costs, Waste, Hospitals, Social Responsibility

## PENDAHULUAN
Permasalahan  tentang  lingkungan  saat  ini semakin meningkat serta disebut menjadi isu yang penting. Persoalan lingkungan pula erat hubungannya  dengan  dunia  kesehatan  sendiri. salah satu aktivitas perusahaan dibidang jasa yaitu rumah  sakit,secara  tidak  langsung  membuat limbah yang juga membahayakan bagi lingkungan sekitar, sebab pada aktivitas operasionalnya rumah sakit  menghasilkan  limbah  medis  yang  tergolong limbah  berbahaya  serta  jika  tidak  dilakukan pengelolaan dengan baik, maka bisa menyebabkan tercemarnya  lingkungan,  hal  ini  pastinya  akan memperoleh  permasalahan  yang  ada, saat  jumlah pasien  yang  ada  di  rumah  sakit  mengalami peningkatan maka otomatis jumlah limbah medis ikut semakin tinggi.
Pengolahan limbah medis belum maksimal pada sejumlah rumah sakit (RS) di Kota Kupang. Salah  satunya  rumah  Sakit  S.K  Lerik  dimana limbah  sampah  infeksius  yang  dihasilkan  kurang lebih  per  hari  50-60  kilogram.    Rumah  Sakit Umum  Daerah  S.K.  Lerik  merupakan  salah  satu Unit  Organisasi  Pelayanan  Kesehatan  milik Pemerintah Kota Kupang. Adapun jenis pelayanan di rumah sakit terdiri dari UGD, rawat jalan, dan rawat  inap.  Rumah  Sakit  S.K.  Lerik  merupakan salah satu instansi yang dalam melakukan kegiatan operasinya menghasilkan berbagai limbah berupa limbah cair maupun limbah padat. Limbah-limbah ini  sangat  perlu  dikelola  secara  baik  dan benar,untuk  itu  Rumah  Sakit  S.K.  Lerik    harus terjaga  lingkungannya  dan  bebas  dari  limbah berbahaya.
Fenomena masa pandemi membuat rumah sakit  sangat  berperan  penting  sebagai  garda terdepan untuk menangani pasien terpapar Covid- 19.  Dampak  dari  pandemi  ini,  rumah  sakit keterbatasan  kesediaan  tempat  tidur  dan  alat medis.  Selain  itu  rumah  sakit  sebagai    penghasil limbah dengan kategori limbah bahan beracun dan berbahaya  (B3)  ini  mengalami  lonjakan  selama masa pandemi. Data Kementerian PPN/Bapennas menyebutkan bahwa potensi peningkatan timbunan  limbah  medis  akibat  penggunaan  alat pelindung  diri  (APD)  mencapai  3-4  kali  dari jumlah sebelumnya. Berdasarkan data Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan (KLHK)  sejak  Maret  2020  hingga  Agustus  2021 angkanya  telah  mencapai  20.110,585  ton  per
kubik. Satu tantangan akibat pandemi COVID-19 yang  berkepanjangan  adalah  menumpuknya limbah  medis  yang  masuk  kategori  bahan berbahaya  dan  beracun  (B3).  Dampak  buruk terhadap  lingkungan  semakin  meningkat  karena adanya  peningkatan  limbah  medis  secara signifikan. Limbah rumah sakit merupakan limbah berasal  dari  kegiatan  pelayanan  rumah  sakit  dan kegiatan  penunjang  lainnya  seperti  kantor  dan dapur.
Saat  ini  rumah  sakit  mulai  sadar,  akan dampak  negatif  yang  disebabkan  dari  kegiatan operasional yang sudah dilakukan,hal ini didukung pula  menggunakan  regulasi  dari  pemerintah seperti  Undang-Undang  No.32  Tahun  2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, yaitu upaya sistematis terpadu yang  dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi lingkungan  hayati  serta  mencegah  terjadinya pencemaran  serta/atau  kerusakan  lingkungan hidup yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendaliaan,  pemeliharaan,  pengawasan,  serta penegakkan hukum.
Pengelolaan  lingkungan  perlu  dilakukan sebagai  wujud  tanggung  jawab  rumah  Sakit terhadap  lingkungan  sekitar.  Pada  akuntansi lingkungan lebih cenderung menyoroti persoalan- persoalan yang ada yang berasal dari aspek sosial atau  akibat  dari  aktivitas  secara  teknis,contohnya pada  saat  penggunaan  alat  atau  bahan  baku  yang kemudian akan membentuk limbah produksi yang berbahaya.  Perhitungan  biaya  pada  penanganan limbah  tersebut  diperlukan  adanya  perlakuan akuntansi yang tersistematis sebab sangat penting pada kaitannya sebagai sebuah control tanggungjawab  perusahaan  atas  lingkungannya.
Akuntansi  lingkungan  adalah  bidang  ilmu akuntansi yang berfungsi buat mengindentifikasikan, mengakui, mengukur, menilai,  menyajikan,  serta  mengungkapkan akuntansi  lingkungan,  dalam  hal  ini  pencemaran serta  limbah  produksi  rumah  sakit  adalah  salah satu  model  dampak  negatif  dari  aktivitas operasional  yang  membutuhkan  sistem  akuntansi lingkungan sebagai pengendali terhadap pertanggungjawaban instansi.
Di  Indonesia  penanganan  limbah  Rumah Sakit sendiri harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kemenkes RI No. 1204/MENKES/SK/X/2004 yang mengatur tentang  Persyaratan  Kesehatan  Lingkungan
Rumah  Sakit.  Dalam  menangani  limbah  Rumah Sakit  tersebut  tentulah  akan  menimbulkan sejumlah biaya yang perlu dikeluarkan oleh pihak Rumah  Sakit.  Oleh  sebab  itu  perlu  adanya perencanaan anggaran yang baik, untuk membiayai pengelolaan limbah tersebut.
Berdasarkan  latar  belakang,  maka  peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian  tentang “Analisis  Penerapan  Akuntansi  Lingkungan Sebagai  Pertanggungjawaban  Sosial  di  Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik Kota Kupang”.

## KAJIAN TEORI

## Legitimacy Theory
Legitimacy
Theory adalah sistem pengelolaan  perusahaan  yang  berorientasi  pada keberpihakan  terhadap  masyarakat  (society), pemerintah,  individu  dan  kelompok  masyarakat. Konsep  legitimasi  organisasi  didefinisikan  oleh Dowling  dan  pfeffer  sebagai  kondisi  atau  setatus yang  terjadi  ketika  sistem  suatu  entitas  yang digunakan  sesuai  dengan  sistem  nilai  dari  sistem sosial  yang  lebih  luas,  entitas  adalah  hal  yang penting  bagi  organisasi,  batasan  –batasan  yang ditekankan  oleh  norma-norma  dan  nilai-nilai sosial,  dan  reaksi  terhadap  batasan  tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dalam  memperhatikan  lingkungan,  sehingga dalam  teori  ini  menjelaskan  bahwa  semua kegiatan operasional perusahaan haruslah berpihak dan  sejalan  dengan  kepentingan  masyarakat. Meskipun  tujuan  utama  mencari  keuntungan namun  perusahaan  tidak  bisa  terlepas  dari lingkungan  masyarakat.  Semakin  banyak  bentuk tanggung  jawab  yang  dilakukan  perusahaan- perusahaan  terhadap  lingkungannya,  citra  dan reputasi perusahaan akan semakin baik.

## Pengertian Lingkungan
Lingkungan Menurut International Standard  Organization  (ISO)  14001  adalah keadaan
sekeliling dimana organisasi beroperasi,teermasuk  udara,  air,  tanah,  sumber daya alam, flora, fauna, manusia, dan interaksinya. Lingkungan di Indonesia sering disebut lingkungan hidup.

## Akuntansi Lingkungan
Menurut  Kerangka  Dasar  Penyusunan  dan Penyajian  Laporan  Keuangan  Standar  Akuntansi Keuangan  menyatakan  bahwa  tujuan  laporan keuangan  adalah  menyediakan  informasi  yang menyankut  posisi  keuangan,  kinerja  serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaanyang bermanfaat  bagi  sejumlah  besar  pemakai  dalam mengambil keputusan ekonomi (IAI, paragraf 12, 2009).

## Tujuan Penerapan Akuntansi Lingkungan
Tujuan  dan  maksud  dikembangkannya akuntansi  lingkungan  menurut  Ikhsan  Arfan yaitu :
1. Akuntansi  lingkungan  merupakan  alat manajemen lingkungan. Akuntansi
lingkungan digunakan untuk menilai
keefektifan kegiatan konservasi lingkungan.  Data  akuntansi  lingkungan juga  digunakan  untuk  menentukan  biaya fasilitas  pengelolaan  lingkungan,  biaya keseluruhan  konservasi  lingkungan  dan juga  investasi  yang  diperlukkan  untuk kegiatan pengelolaan lingkungan.
2. Akuntansi lingkungan sebagai alat komunikasi  dengan  masyarakat,  sebagai alat komunikasi publik, akuntansi lingkungan digunakan untuk menyampaikan dampak negatif lingkungan,
kegiatan konservasi
lingkungan  dan  hasilnya  kepada  publik. Tanggapan  dan  pandangan  masyarakat digunakan  sebagai  umpan  balik  untuk mengubah  pendekatan  perusahaan  dalam pelestariaan dan pengelolaan lingkungan.

## Penerapan Akuntansi Lingkungan
Pengelompokkan  dalam  tahap  analisis lingkungan  sebagaimana  yang  ditentukkan dalam Standar Akuntansi Keuangan, yaitu :
1. Identifikasi
Pertama kali perusahaan menentukan
biaya
untuk pengelolaan biaya
penanggulangan exsternality yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasional usahanya  adalah  dengan  mengidentifikasi dampak  negatif  dari  peristiwa-peristiwa ekonomi  tersebut,  misalnya  rumah  sakit yang dalam menjalankan kegiatan
pelayanan  pasien  menghasilkan  berbagai jenis  limbah  yang  dapat  menimbulkan dampak  negatif  terhadap  lingkungan  dan kesehatan sehingga memerlukan penanganan khusus.
2.  Pengakuan
Setelah  dilakukan  pengidentifikasian dampak negatif peristiwa ekonomi tersebut, kemudian  unsur  tersebut  diakui  sebagai akun  atau  rekening  biaya  pada  saat penerimaan  manfaat  dan  sejumlah  nilai yang telah dikeluarkan.
3.  Pengukuran Menurut  Suwardjono  pengukuran (measurement)  adalah  penentuan  angka atau  satuan  pengukur  terhadap  suatu  objek untuk  menunjukkan  makna  tertentu  dari objek tersebut. Pada umumnya, perusahaan mengukur  biaya-biaya  yang  dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengelolaan lingkungan  dengan  menggunakan  satuan moneter yang sudah ditetapkan sebelumnya atau  dengan  kata  lain  dilakukan  dengan mengacu  pada  realisasi  biaya  yang  telah dikeluarkan  pada  periode  sebelumnya sehingga  akan  diperoleh  jumlah  dan  nilai yang tepat sesuai kebutuhan riil perusahaan setiap periode.
4.  Penyajian Penyajian  menetapkan  tentang  cara- cara  melaporkan  elemen  atau  pos  dalam seperangkat laporan keuangan agar elemen atau  pos  tersebut  cukup  informatif,  standar akuntansi  biasanya  memuat  ketentuan tentang apakah suatu informasi objek harus disajikan  secara  terpisah  dari  laporan utama,  apakah  suatu  informasi  harus disajikan  digabung  dengan  akun  laporan keuangan yang lain, apakah suatu pos perlu dirinci,  atau  apakah  suatu  informasi  cukup disajikan  dalam  bentuk  catatan  kaki (Suwardjono dalam Mulyani, 2013:18).
5.  Pengungkapan “Pengungkapan (disclosure)
memiliki arti tidak menutupi atau menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan data, pengungkapan berarti memberikan  data  yang  bermanfaat  kepada
pihak yang memerlukan. Jadi, data tersebut harus  bermanfaat,  karena  apabila  data tersebut  tidak  bermanfaat,  tujuan  dari pengungkapan tidak akan tercapai” (Ikhsan, 2008:131).

## Biaya Lingkungan
“Biaya  lingkungan  dapat  disebut  biaya kualitas  (environmental  quality  costs).  Biaya- biaya  yang  terjadi  karena  kualitas  lingkungan yang  buruk  atau  kualitas  lingkungan  yang buruk  mungkin  terjadi.  Biaya  lingkungan berhubungan dengan kreasi, deteksi, perbaikan dan  pencegahan  degradasi  lingkungan” (Hansen  dan  Mowen,  2009:413).  Ikhsan (2008:35) menyatakan bahwa “Biaya lingkungan pada dasarnya berhubungan dengan  biaya  produk,  proses,  sistem  atau fasilitas penting untuk pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik.

## Limbah
Limbah  adalah  sesuatu  yang  tidak dipakai, tidak digunakan, tidak disenangi, atau sesuatu  yang  dibuang,  yang  berasal  dari kegiatan  manusia  dan  tidak  terjadi  dengan sendirinya. Adanya berbagai sarana pelayanan kesehatan  baik  rumah  sakit,  klinik,  maupun puskesmas,  akan  menghasilkan  limbah  baik cair  maupun  padat.  Limbah  pada  rumah sakit/puskesmas lebih dikenal dengan pengertian sampah rumah sakit. Limbah padat (sampah)  adalah  sesuatu  yang  tidak  dipakai, tidak  disenangi,  atau  sesuatu  yang  harus dibuang  yang  umumnya  berasal  dari  kegiatan yang  dilakukan  oleh  manusia,  dan  umumnya bersifat padat (Depertemen Kesehatan,2004).

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan penelitian
Pendekatan  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif  dengan  metode  deskriptif.  Menutut Sugiyono  (2018:8),  mengatakan  bahwa  metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.  Dalam  penelitian  kualitatif  masalah  yang dibawah  oleh  peneliti  masih  remang-remang, bahkan  gelap  kompeks  dan  dinamis.  Masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara,  dan  akan  berkembang  atau  berganti
setelah  peneliti  berada  di  lapangan  (Sugiyono 2018:52).

## Ruang Lingkup Penelitian
Jenis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  jenis  data  kuantitatif  dan kualitatif.  Jenis  data  kuantitatif  adalah  jenis  data yang  dapat  diukur  atau  dihitung  secara  langsung sebagai  variabel  angka  atau  bilangan  sedangkan jenis  data  kualitatif  adalah  data  dari  penjelasan kata  verbal  tidak  dapat  dianalisis  dalam  bentuk bilangan/angka.  Data  kuantitaif  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  laporan  biaya lingkungan pengelolaan limbah medis tahun 2022, sedangkan  data  kualitatif  dalam  penelitian  ini adalah  gambaran  mengenai  objek  penelitian  dan pengamatan secara langsung.

## Sumber data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Menurut  Sugiyono  (2018:104),  sumber data  primer  adalah  sumber  data  yang  langsung memberikan  data  kepada  pengumpul  data sedangkan  sumber  data  sekunder  merupakan sumber  yang  tidak  langsung  memberikan  data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data primer dalam penelitian ini  yaitu  pengamatan  secara  langsung  dan wawancara  mendalam  sedangkan  data  sekunder yaitu  laporan  biaya  lingkungan,  visi  dan  misi Rumah  Sakit  Umum  Daerah  S.K.  Lerik  Kota Kupang, dan struktur organisasi.

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian yang dilakukan pada Rumah Sakit Umum  Daerah  S.K.  Lerik  Kota  Kupang,  Jalan Timor  Raya  Pasir  No.134,  Pasir  Panjang,  Kec. Kota  Lama,  Kota  Kupang,  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur.  Waktu  penelitian  sejak  bulan Juni 2023 sampai selesai .

## Fokus Penelitian
1. Berfokus  pada  akuntansi  lingkungan  meliputi proses pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran,  penyajian  serta  pengungkapan  di Rumah  Sakit  Umum  Daerah  S.K.  Lerik  Kota Kupang.
2. Berfokus terhadap aktivitas-aktivitas pengelolaan  limbah  Rumah  Sakit  Umum Daerah  S.K.  Lerik  yang  meliputi  aktivitas
penanganan pengelolaan limbah medis,limbah padat dan penanganan limbah cair.

## Teknik Penentuan Informan
Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data disebut dengan informan,dimana penentuannya  tidak  diambil  secara  random,tetapi diambil menggunakan teknik purposive sampling. Purposive  simpling  adalah  teknik  pengambilan sampel  yang  didasarkan  atas  pertimbangan tertentu.  Pertimbangannya  adalah  orang  yang menguasai informasi dari objek yang teliti. Jumlah sampel  dan  siapa  yang  akan  digunakan  sebagai sampel  informan,  akan  berkembang  selama  di lapangan, dan pengambilan sampel akan dihentikkan kalau datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2018:24).

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan cara:
1. Observasi
Peneliti  melakukan  pengamatan  secara langsung terkait dengan aktivitas-aktivitas pengelolaan limbah.
2. Wawancara
Wawancara  dilakukan  dengan  tanya  jawab langsung  kepada  pihak  Rumah  Sakit  Umum Daerah  S.K.  Lerik  Kota  Kupang,  terkait  dengan aktivitas  pengelolaan  limbah    dan  proses pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan akuntansi lingkungan  pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah S.K. Lerik Kota Kupang.
3. Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan  bukti,  catatan  atau      dokumen yang  terkait  dengan  aktivitas  penanganan  limbah dan  biaya lingkungan pengelolaan limbah.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif, dilakukan  saat  pengumpulan  data  berlangsung, dan  setelah  selesai  pengumpulan  data  dalam periode  tertentu,  Menurut  Milles  And  Hubeman dalam  (Sugiyono,  2014:  246)  dalam  melakukan analisis  data  kualitatif  harus  dilakukan  secara interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu
pengumpulan  data  (data  collection),  reduksi  data (data  reduction),  penyajian  data  (data  display), penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi  (conclusion drawing/verification), (Sugiyono, 2018:134).
1. Data Collection (Pengumpulan Data)
Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian menumpulkan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.
2. Data Reduction (Reduksi data)
Mereduksi  data  berarti  merangkum  hal-hal pokok dan penting. Serta dicari tema dan polanya. Dengan  demikian  data  yang  direduksi  akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah  peneliti  untuk  mencari  dan mengumpulkan data yang dicari.
3. Data Display (Penyajian Data) Dalam  penelitian  kualititaf,  penyajian  data bisa  dilakukan  dalam  bentuk  uraian  singkat, bagan,  hubungan  antar  kategori,  flowchart,  dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan  teks  yang  bersifat  naratif.  Dengan mendisplaykan  data,  maka  akan  memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja  selanjutnya  berdasarkan  apa  yang  telah dipahami tersebut.
4.Conclusion Drawing/Verification Langkah keempat dalam teknik analisis data adalah  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi. Dalam  penelitian  ini,peneliti  menarik  kesimpulan berdasarkan  data-data  yang  di  peroleh,    baik  dari data  primer  maupun  dara  sekunder  dengan menganalisis pola

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi  Biaya  Lingkungan  di  Rumah Sakit Umum Daerah S.K Lerik Kupang.
Mengidentifikasi peristiwa-peristiwa ekonomi  akan  melibatkan  Pemilihan  aktivitas- aktivitas  ekonomi  yang  relevan  bagi  suatu organisasi  tertentu.  Pengidentifikasian  biaya dilakukan  berdasarkan  pada  biaya  yang  timbul atau dibayarkan  selama  pengolahan  limbah  padat dan  cair  terjadi.  Pengidentifikasian  merupakan tahap  awal  dari  tahapan  siklus  akuntansi,  dengan melakukan identifikasi terhadap transaksi- transaksi  bisnis  yang  dilakukan  oleh  suatu
perusahaan  dalam  periode  tertentu,  bahwa  biaya yang  dikeluarkan  oleh  pihak  Rumah  Sakit  yaitu biaya  pengadaan  kotak  sampah,  kantong,  dan safety box medis, biaya pemeliharaan IPAL, biaya pemeliharaan  Incenarator,  biaya  Pepst  Control, biaya penyehatan ruang dan bangunan, biaya jasa kebersihan,  biaya  pembakaran  sampah  medis pihak  III,  biaya  pemeriksaan  kualitas  air bersih,limbah  dan  makanan,  biaya  penyimpanan abu  Incenarator  (drum).  Rumah  Sakit  telah mengidentifikasi  biaya  yang  timbul  selama pengelolaan limbah.

## Pengakuan Biaya Lingkungan di Rumah Sakit Umum Daerah S.K Lerik Kupang
Elemen  yang  telah  diidentifikasi  akan diakui sebagai rekening dan disebut sebagai biaya pada  saat  menerima  manfaat  dari  jumlah  nilai yang  telah  dikeluarkan  untuk  pembiayaan lingkungan tersebut. Rumah Sakit Umum Daerah S.K  Lerik  Kupang  mengakui  elemen  tersebut sebagai  biaya  apabila  tersebut  sudah  dikeluarkan sebagai  biaya  apabila  biaya  tersebut  sudah dikeluarkan  untuk  operasional  perusahaan  dalam mengelola  lingkungannya.  Rumah  Sakit  Umum Daerah  S.K  Lerik  Kupang  dalam  pengelolaan biaya  lingkungan  memiliki  anggaran  biaya lingkungan yang telah di anggarkan. Berikut hasil kutipan dari salah satu informen:
“  Untuk  unit  sanitasi  dalam  hal  ini  biaya lingkungan  untuk  pengelolaan  limbahnya  sudah ada anggaran tahunannya ”
Untuk  agenda-agenda  yang  telah  berjalan setiap bulannya di rumah sakit telah dianggarkan,seperti biaya pengelolaan lingkungan lainnya.  Besarnya  jumlah  biaya  ditentukan berdasarkan  rincian  biaya  yang  ada  atau kesepakatan  yang  ada  dalam  hal  ini  sesuai  yang dikatakan  oleh  Ibu  Irene  Nahak  selaku  bagian keuangan dan perlengkapan Rumah Sakit:
“ Dalam menentukan besarnya jumlah biaya yang akan  dianggarkan  dan  yang  dikeluarkan  rumah sakit  mengambil  dari  data  yang  ada,untuk pengeluaran  biaya  limbahnya  itu  menyesuaikan harga saat  beli sesuai yang  dikeluarkan dan ada juga  yang  dilihat  dari  realisasi  anggaran sebelumnya  untuk  biaya-biaya  tertentu,semua tergantung  karena  terkadang  ada  barang  yang setiap tahunnya harganya naik.’’
Rumah  Sakit  Umum  Daerah  S.K  Lerik Kupang  akan  langsung  mencatat  dan  mengakui sebagai  biaya  apabila  biaya  tersebut  telah dikeluarkan atau terjadinya kas keluar dan disertai manfaat yang diterima. Biaya dicatat berdasarkan nota  atau  bukti  yang  ada.  Rumah  Sakit  Umum Daerah  S.K  Lerik  Kupang  sudah  melakukan anggaran  tahunan  dan  mengikuti  sesuai  rincian harga.  Dan  biaya  akan  diakui  setelah  kas  keluar yang disertai dengan manfaat yang diterima.

## Pengukuran  Biaya  Lingkungan  di  Rumah Sakit Umum Daerah S.K Lerik Kupang
Perusahaan  pada  umumnya  mengukur jumlah dan nilai atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk  pengelolaan  lingkungan  tersebut  dalam satuan moneter yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain dilakukan dengan mengacu pada  realisasi  biaya  yang  telah  dikeluarkan  pada periode  sebelumnya  sehingga  akan  diperoleh jumlah  dan  nilai  yang  tepat  sesuai  kebutuhan  rill perusahaan  setiap  periode.  Rumah  Sakit  Umum Daerah  S.K  Lerik  Kupang  menyebutkan  dalam melakukan  pengukuran  menggunakan  satuan moneter sebesar kos yang di keluarkan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berikut hasil kutipan dari salah satu informen:
“  biaya  pemeliharaan  lingkungan  dan  sanitasi diukur  menggunakan  satuan  mata  uang  rupiah. Yang  jumlahnya  sesuai  dengan  yang  telah dikeluarkan  dalam  melaporkan  biaya  dengan mengacu pada hasil realisasi anggaran sebelumnya ’’.
Hal ini sesuai yang telah di utarakan oleh informen berikutnya :
“  Biaya  dalam  sanitasi  lingkungan  termasuk biaya  limbah  diukur  jumlahnya  sesuai  dengan yang  telah  dikeluarkan,  berdasarkan  rincian harga    dan  sebagian  telah  ada  yang  ditetapkan dan kesepakatan yang ada”.
Menurut  Kerangka  Dasar  Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) Paragraf 99 tahun 2015, pengukuran adalah proses penentapan  jumlah  uang  untuk  mengakui  dan memasukkan  setiap  unsur  laporan  keuangan. Diketahui  bahwa  pengukuran  yang  dilakukan Rumah  Sakit  Umum  Daerah  S.K  Lerik  Kupang telah  mengikuti  pengukuram  sesuai  dengan
KDPPLK  paragraf  100.  Pengukuran  yang menggunakan dengan biaya historis.

## Penyajian  Biaya  Lingkungan  di  Rumah  Sakit Umum Daerah S.K Lerik Kupang
Penyajian  berkaitan  dengan  masalah bagaimana  suatu  informasi  keuangan  akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Berikut hasil kutipan dari salah satu informen:
“Pihak  rumah  sakit  belum  menyajikan  biaya lingkungan  secara  terpisah,  biaya-biayanya disajikan  dalam  bentuk  laporan  operasional rumah sakit”.
Hal ini sesuai yang telah di utarakan oleh informen berikutnya :
“  biaya  lingkungannya  belum  disajikan  terpisah, jadi  untuk  biaya  lingkunganya  dianggarkan terlebih  dahulu  namanya  RKT  (Rencana  Kerja Tahunan)  dibagian  perencanaan  dianggarkan. dimulai  dari  sanitasi,  sanitasi  mengusulkan kemudian di RKT (Rencana Kerja Tahunan) oleh perencanaan  setelah  itu  dianggarkan  dibagian anggaran  selesai  di  anggarkan  di  bagian anggaran  kemudian  akan  dilakukan  atau dilaksanakanlah sesuai dengan yang direncanakan maka keluarlah biaya. biayanya itu berproses sampai akhirnya dilaporkan di laporan keuangan  di  dalam  laporan  operasional  Rumah sakit ”.
Biaya-biaya  yang  timbul  dalam  sanitasi lingkungan  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  S.K Lerik  Kupang  disajikan  masih  menyatu  dengan laporan  keuangan  perusahaan/rumah  sakit  yang disajikan  ke  dalam  pos  biaya  operasional.  Dapat diketahui  bahwa    standar  akuntansi  keuangan mengharuskan  bagi  perusahaaan  yang  bergerak dibidang  industri  yang  berpotensi  menghasilkan limbah untuk mengungkapkan aktivitas lingkungan  sebagai  laporan  tambahan  untuk melengkapi  laporan  keuangan  yang  utama  yang telah  diwajibkan.  Penyajian  laporan  keuangan dapat  dilakukan  dengan  nama  rekening  yang berbeda-beda sebab tidak ada ketentuan yang baku untuk  nama  rekening  untuk  memuat  alokasi pembiyaan  lingkungan  yang  telah  dikeluarkan oleh perusahaan.
Pengungkapan  Biaya  Lingkungan  di  Rumah Sakit Umum Daerah S.K Lerik Kupang
Pengungkapan  merupakan  tahap  terakhir dari proses perlakuan akuntansi. Bentuk pengungkapan  merupakan  transaparansi  suatu entitas  kepada  publik  selain  itu  mengungkapkan memberikan  informasi  yang  bermanfaat  yang tidak dapat dijelaskan oleh data keuangan. Terkait dengan  biaya  lingkungan  yang  dilakukan  oleh rumah  sakit,  memang  belum  ada  standar  khusus mengatur  tentang  pengungkapannya  namun  akan lebih  baik  jika  rumah  sakit  mengungkapkannya. Berikut hasil kutipan dari salah satu informen:
“Untuk pengungkapan kebijakan akuntansi disini diungkapkan  dalam  Catatan  Atas  Laporan Keuangan terkait dengan setiap akun yang ada di laporan keuangan semua dijelaskan dan dijabarkan  disitu.  Tetapi,  untuk  yang  terkait dengan  biaya-biaya  lingkungan  belum  ada penjelasan  atau  pengungkapan  secara  khusus biaya  lingkungan  dalam  CALK  karna  sudah dikelompokkan  dengan  biaya  lain  dimana  disini biaya operasional”.
Hal ini sesuai yang telah di utarakan oleh informen berikutnya :
“Rumah  Sakit  Umum  Daerah  S.K  Lerik  Kupang dalam hal pengungkapan, sudah mengungkapkan atas laporan keuangan, namun pengungkapannya belum di sajikan secara khusus”.
Hal ini menjadi sulit bagi pengguna laporan untuk  menelurusi biaya  lingkungan yang dilakukan  rumah  sakit.  Namun  hal  itu  tidak melanggar Standar Akuntansi Pemerintahan yang ada,  dikarenakan  akuntansi  lingkungan  hanya bersifat sukarela.

## Jenis Limbah
Aktivitas rumah sakit menimbulkan berbagai buangan dan sebagian dari itu merupakan limbah  berbahaya.  Dimana  limbah  tersebut membutuhkan  penanganan  khusus  sebelum membuangnya.  Limbah  yang  dihasilkan  dari kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah S.K  Lerik  Kupang  terdiri  dari  2  bentuk  yaitu limbah  medis  dan  limbah  non  medis  .  Berikut hasil kutipan dari salah satu informan:
“Jenis limbah yang dihasilkan rumah sakit itu ada (2)  Limbah  medis  dan  limbah  non  medis  atau sampah infeksius atau non-infeksius,untuk limbah non-infeksius  itu  yang  seperti  limbah  rumah tangga  kayak  plastik,kertas  begitu  atau  seperti sisa-sisa  makanan  pengunjung  seperti  itu.  Terus kalau untuk limbah infeksius itu ada (2) jenis lagi yaitu  infeksius  padat  dan  infeksius  cair,ada  juga jenis  limbah  yang  lain  seperti  obat-obatan  yang kadaluwarsa tapi itu infeksius tapi dia masuk pada sampah B3”
1. Limbah  cair  rumah  sakit  Umum  Daerah  S.K Lerik Kupang berasal dari semua air buangan termasuk  tinja,  limbah  cair  domestik  yakni buangan kamar dari rumah sakit yang mungkin mengandung  mikro  organisme,  bahan  kimia beracun,  dan  radioaktif  serta  darah  yang berbahaya  bagi  kesehatan.  Jenis  limbah  cair rumah sakit yaitu pelayanan mandi, cuci, kakus pasien  berupa  limbah  cair  dalam  kamar  dan pencucian  peralatan  yang  digunakan,  limbah pengobatan  atau  perawatan  klinis  terutama berasal dari kegiatan persalinan dan pencucian peralatan dan limbah dari ruangan operasi.
2. Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri  dari  limbah  infeksius,  limbah  patologi, limbah  benda  tajam  limbah  farmasi,  limbah sitotoksi,  limbah  kimiawi,  limbah  radioaktif, limbah  kontainer  bertekanan  dan  limbah dengan  kandungan  logam  berat  yang  tinggi. Prosedurnya yaitu mengumpulkan sampah dari kamar-kamar pasien, koridor dan nurse station menggunakan troli khusus yang tertutup.
Limbah  medis  dipisahkan  dengan  limbah non  medis  karena,  penangananya  juga  berbeda. Limbah  medis  dan  non  medis  dipisahkan tempatnya,dimana  ada  tempat  pembuangan sementara  yang  khusus  untuk  limbah  medis  dan non  medis  dan  di  setiap  sampah  diberikan  lebel untuk  masing-masing  limbah  baik  limbah  medis maupun limbah non medis.
Pemisahan dapat dilakukan dengan memisahkan  beberapa  komponen  dari  sampah atau limbah yang sesuai dengan karakteristik yang dikehendaki, bahan-bahan yang terpakai dan tidak terpakai akan dipisahkan sehingga efektivitas dan efesiensi  pengelolaan  dapat  di  tingkatkan. Pemisahan  limbah  juga  dilakukan  antara  limbah yang dapat di manfaatkan dan limbah yang tidak dapat  dimanfaatkan  kembali  serta  sampah  basah dan  sampah  kering.Namun  ada  juga  limbah  non
medis dihasilkan dari kegiatan di rumah sakit yang berasal  dari  dapur,  perkantoran,  taman,  halaman, dan  yang  tidak  berkaitan  dengan  kegiatan  medis. Pengelolaan  makanan  dari  dapur  utama  dan instalasi  gizi  dirumah  sakit  paling  banyak mengahasilkan  limbah.  Aktifitas  di  kantor menghasilkan limbah kertas dan taman menghasilkan  limbah  daunan  dan  semua  jenis sampah  kering  yang  dihasilkan  taman  dan halaman.

## Pengolahan Limbah Rumah Sakit
Limbah  rumah  sakit  dihasilkan  dari berbagai aktivitas rumah sakit baik medis maupun non medis. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  S.K Lerik Kupang yaitu berupa limbah cair dan limbah padat.  Limbah  yang  dibuang  ke  Instalasi Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL)  yang  ada  di Rumah  Sakit  Umum  Daerah  S.K  Lerik  Kupang meliputi  limbah  yang  berasal  dari:  dapur,  ruang perawatan/poliklinik,WC  atau  kamar  mandi,  unit atau instalasi lain sesuai dengan kelas rumah sakit. Berikut hasil kutipan dari salah satu informen:
“Kalau  pengolahan  limbah  padat  kita  memakai alat  yang  namanya  incinerator,jadi  incenerator sampah limbah medis padat ini kita pilah,jadi ada limbah  padat  infeksius  yang  kita  bisa  jadikan sampah  non-infeksius  seperti  botol  infus,botol infus  itu  nanti  bagian  jarumnya  di  potong  yang telah  tersentuh  dengan  darah  manusia,dipotong dan  kita  buang  safety  box,tapi  botolnya  itu  kita pisahkan  kemudian  kita  disinfeksi,itu  fungsinya kita mengurangi jumlah timbunan infeksius padat di  rumah  sakit  agar  tidak  terlalu  banyak  dan pembakarannya menggunakan incinerator. Untuk limbah cair sendiri kita pengolahnnya menggunakan  instalasi  pengolahan  air  limbah (IPAL)”
1. Proses  Pengolahan  air  limbah  Rumah  Sakit
Umum  Daerah  S.K  Lerik  Kupang  dengan biofilter  anaerob-aerob.  Air  limbah  dialirkan melalui  saringan  fiber  (bar  screen)  untuk menyaring  limbah  yang  masih  berbentuk padat.  Setelah  melalui  screen  air limbah dialirkan  ke bak  pengendap  awal,  untuk
mengendapkan  partikel  lumpur,  pasir  dan kotoran lainnya. Selain sebagai bak pengendapan,  juga  berfungsi  sebagai  bak pengontrol aliran, serta  bak  pengurai  senyawa organik  yang  berbentuk  padatan,  sludge
digestion  (pengurai  lumpur)  dan  penampung lumpur.  Penguraian  zat-zat  organik  yang  ada dalam  air  limbah  dilakukan  oleh  bakteri anaerob atau fakultatif aerob. Setelah beberapa hari operasi, pada permukaan media filter akan tumbuh lapisan film mikro-organisme. Mikro- organisme  inilah  yang  akan  menguraikan  zat organik  yang  belum  sempat  terurai  pada  bak pengendap.  Air  limpasan  dari  bak  kontaktor (biofilter)  anaerob  dialirkan  ke  bak  kontaktor (biofilter) aerob. Di dalam bak kontaktor aerob ini  diisi  dengan  media  honeycomb,  sambil diaerasi atau dihembus dengan udara sehingga mikro organisme yang  ada  akan  menguraikan zat  organik  yang  ada  dalam  air  limbah  serta tumbuh  dan  menempel  pada  permukaan media.  Dari  bak  aerasi,  air  dialirkan  ke  bak pengendap akhir. Setelah itu ada proses kolam percobaan. Semua jenis limbah padat medis di kumpulkan terlebih dahulu dalam satu wadah. Disetiap  ruangan  yang  menghasilkan  limbah disediakan  sebuah  wadah  yang  sudah  diberi lebel untuk limbah medis agar tidak tercampur dengan jenis limbah lainnya.
2. Pengolahan  limbah  padat  medis  Rumah  sakit Umum Daerah S.K Lerik dikelola menggunakan  mesin  incinerator  dan  telah memiliki izin penggunaan incinerator. Incenerator adalah suatu alat yang dipergunakan  untuk  proses  pengurangan  atau perubahan bentuk sampah yang sudah terbakar menjadi  abu  pada  suhu  yang  tinggi. Incenerator  merupakan  suatu  alat  berupa tungku  pembakaran  yang  bersuhu  tinggi  (=> 1000°C), yang digunakan untuk memusnahkan sampah  infeksius,  ataupun  sampah  bahan berbahaya  dan  beracun.  Penguraian  sampah medis  ini  harus  dilakukan  secara  rutin  agar tidak  terjadi  jumlah  timbunan  infeksius  padat di  rumah  sakit  yang  terlalu  banyak.  Berikut hasil kutipan dari salah satu informen:
“Penguraian  atau  pengolahan  sampah  medis  ini Setiap hari,kita lakukanya setiap hari,kalau padat inikan  dia  bisa  maksimal  2x24  jam  atau  setiap hari  dan  tidak  lebih  dari  2x24  jam,kalau  limbah cair setiap hari”
Incinerasi adalah sebuah proses pembakaran  yang  memungkinkan  materi  yang mudah terbakar seperti  hanya  limbah  organik mengalami pembakaran, hasil pembakaran berupa residu materi yang sulit terbakar dan abu serta gas
atau  partikulat.  Residu  serta  abu  yang  dihasilkan dikeluarkan dari incinerator dan ditimbun dilahan yang  rendah,  sedangkan  gas  atau  partikulat dikeluarkan  melalui  cerobong  setelah  sarana pengolah  pencemar  udara  yang  sesuai.  Hasil pengurangan volume dan massa juga mengurangi sifat  berbahaya  dari  limbah  tersebut  manakala limbah tersebut adalah limbah yang berbahaya dan beracun,  dan  kemudian  yang  sangat  memegang peranan  penting  dalam  hal  ini  adalah  temperatur dan  waktu  tinggal  yang  sesuai  selama  waktu pembakaran limbah berbahaya tersebut.
Teknologi incenerasi merupakan salah satu cara  pengolahan  yang  baik  bagi  materi  yang mudah terbakar yang mempunyai nilai kalori yang memadai.  Limbah  berbahaya  yang  patogenik, seperti  dari  rumah  sakit  terutama  untuk  limbah medis  yang  berkategorikan  infeksius,  sangat  baik ditangani  cara  ini.  Mikroorganisme  pathogen dalam  limbah  infeksius  dapat  dimusnahkan disebuah  incinerator  yang  baik  karena  adanya panas  yang  tinggi.  Waktu  tinggal  limbah  serta temperatur operasi merupakan  parameter penentu dalam  keberhasilan  proses  incenerasi  limbah medis.

## Tanggungjawab  Sosial  pada  Rumah  Sakit Umum Daerah S.K Lerik
Berdasarkan  keterangan  wawancara  yang dilakukan  oleh  peneliti  dari  pengunjung,  pasien maupun warga yang tinggal di lingkungan sekitar, dapat  di  simpulkan  bahwa  pihak  Rumah  Sakit Umum  Daerah  S.K  Lerik  Kupang  sudah mengelolah limbahnya dengan baik sehingga yang awalnya  limbah  tersebut  berbahaya  di  kelola menjadi  limbah  yang  aman  bagi  lingkungan  di sekitarnya,  dan  tidak  ada  ditemukannya  sampah atau limbah yang dibuang disekitar lingkungan,semua  sampah  maupun  limbah  sudah sesuai prosedur dan sudah melalukan penanganan sesuai prosedur. Menurut Permenkes, 1204/Menkes/PerXI/2004  yang  mengatur  tentang persyaratan  Kesehatan  Lingkungan Rumah Sakit, rumah  sakit  sebagai  sarana  pelayanan  kesehatan, tempat  berkumpulnya  orang  sakit  maupun  orang sehat  ataupun  dapat  menjadi  tempat  penularan penyakit serta memngkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan.
Untuk  menghindari resiko  dang  gangguan kesehatan maka perlu penyelenggaraan kesehatan lingkungan  rumah  sakit.  Terkait  tanggung  jawab yang  dibebankan  kepada  rumah  sakit  atas timbulnya  permasalahan  lingkungan  seperti
kegiatan  pengelolahan  limbah  akibat  kegiatan operasionalnya,  tentunya  rumah  sakit  harus mengeluarkan biaya lingkungan terkait pengelolahan limbah.
Tanggung  jawab  sosial  yang  di  maksud pada  penelitian  ini  adalah  bagaimana  mekanisme bagi  suatu  organisasi  untuk  mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya,  terlebih  jika  organisasi  tersebut berpotensi  menghasilkan  limbah.  Rumah  Sakit Umum Daerah S.K Lerik Kupang termasuk salah satunya,dimana  rumah  sakit  adalah  suatu organisasi yang kegiatan operasionalnya berpotensi  menghasilkan  limbah  terlebih  limbah tersebut  adalah  limbah  yang  berbahaya,  tentunya jika limbah tersebut di buang begitu saja tanpa di kelola maka akan dapat membahayakan lingkungan di sekitar terlebih makhluk hidupnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan mengenai penerapan  akuntansi  biaya  lingkungan  dan bagaimana penyajiannya dalam laporan keuangan di  rumah  sakit  umum  daerah  s.k  lerik  kupang, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :
1.  Rumah  sakit  umum  daerah  s.k  lerik  kupang telah  melakukan  tahapan  perlakuan  akuntansi untuk  biaya  pengelolaan  limbah.  Biaya  yang timbul terkait pengelolaan limbah rumah sakit umum  daerah  s.k  lerik  kupang  terdiri  biaya pengadaan kotak sampah, kantong, dan safety box  medis,  biaya  pemeliharaan  ipal,  biaya pemeliharaan  incenarator,  biaya  pepst  control, biaya  penyehatan  ruang  dan  bangunan,  biaya jasa  kebersihan,  biaya  pembakaran  sampah medis pihak iii, biaya pemeriksaan kualitas air bersih,limbah dan makanan, biaya penyimpanan  abu  incenarator  (drum).  Rumah sakit  umum  daerah  s.k  lerik  kupang  telah mengidentifikasi  biaya  yang  timbul  selama pengelolaan  limbah  dan  mengakui  biaya lingkungan  yang  terjadi  sebagai  biaya operasional, pengakuan tersebut menggunakan metode  akrual  basis.  Rumah  sakit  dalam mengukur biaya dalam hal pengelolaan limbah adalah berdasarkan harga perolehan pada tahun atau  anggaran  sebelumnya  (historical  cost). Rumah  sakit  umum  daerah  s.k  lerik  kupang menyajikan biaya lingkungan secara bersama- sama  ke  dalam  satu  laporan  keuangan,  biaya
disajikan  ke  dalam  pos  biaya  operasional. Pengungkapan  rumah  sakit  umum  daerah  s.k lerik kupang dalam hal pengungkapan, rumah sakit  umum  daerah  s.k  lerik  kupang  sudah mengungkapkan atas laporan keuangan mereka,namun  pengungkapannya  belum  di sajikan  secara  khusus.  Namun  hal  itu  tidak melanggar  standar  akuntansi  pemerintahan yang  ada,  dikarenakan  akuntansi  lingkungan hanya bersifat sukarela.
2.  Rumah  sakit  umum  daerah  s.k  lerik  kupang sudah  mengelola  limbahnya  dengan  baik, limbah dirumah sakit terbagi menjadi dua yaitu limbah  cair  dan  limbah  padat,  limbah  cair dikelola  dengan  mesin  ipal  menggunakan sistem  bio  filter  an-aerobic  dan  limbah  padat dikelola dengan mesin insenerator.
Berdasarkan kajian sebelumnya yang telah dibuat menjadi kesimpulan, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:
1.  Diharapkan  pihak  rumah  sakit  menyusun laporan  biaya  lingkungan  atau  laporan  terkait pengolahan limbah secara khusus dari laporan keuangan  secara  umum  untuk  memberikan informasi bagi pengendaliaan kualitas lingkungan  sebagai  bentuk  usaha  peningkatan kualitas lingkungan dan tanggungjawab terhadap lingkungan di sekitar rumah sakit
2.  Diharapkan pihak rumah sakit dapat menyusun laporan  biaya  lingkungan  seperti  halnya diklasifikasikan  dalam  teori  hansen  dan mowen yang meliputi biaya pencegahan, biaya deteksi,  biaya  kegagalan  internal,  dan  biaya kegagalan  eksternal  agar  dapat  mengetahui dari  keempat  jenis  biaya  tersebut  manakah yang  paling  banyak  mengeluarkan  biaya sehingga meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit
3.  Peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  meneliti lebih  lanjut  tentang  biaya  pengelolaan  limbah di  beberapa  perusahaan/  instansi  lainnya  yang dimana  kegiatan  operasional  menghasilkan limbah  dan  dapat  menemukkan  standar pengalokasian biaya lingkungan secara khusus sehingga bisa diperbandingkan dengan kondisi perusahaan  yang  sebenarnya  dan  hasil  yang
didapat  dari  peneliti  dapat  lebih  secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA
Administrator RI. 2021. Https://Indonesia.Go.Id/Kategori/Indone sia-Dalam-Angka/2533/Membenahi- Tata-Kelola-Sampah-Nasional .
Retrieved April 1,2023 Ariani,  Meiliyah,  Zulhawati  Zulhawati,  and Dimas  Darmawan.  2022.  “Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Pengelolaan  Limbah  Rumah  Sakit.” PETANDA:  Jurnal  Ilmu  Komunikasi Dan Humaniora Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia-BPK RI. 2020 Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Det ails/171062/Perwali-Kota-Kupang-No-
89-Tahun-2020 . Retrieved April 1,2023
Departemen  Kesehatan  RI,    2004. Kemenkes
RI
No.1204/Menkes/SK/X/2004. Tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Persyaratan  Kesehatan  Lingkungan. Jakarta:  Departemen  Kesehatan  RI, https://kemkes.go.id ,  Retrieved  March 3, 2023
Departemen  Kesehatan  RI,  2006. Kepmenkes RI No.1428/Menkes/SK/XII/2006 Tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas.
Jakarta:  Departemen  Kesehatan  RI, https://kemkes.go.id ,  Retrieved  March 3, 2023
Hansen,  Don  R.,  and  Maryanne  M.  Mowen.
2009. Managerial  Accounting,  8th
Edition .
Hasiara,  La  Ode,  Rahmawati  Fitriana,  and
Bella  Cholifani  Dyah  Harso.  2018. “Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan  Pada  Rumah  Sakit  Medika Citra Dalam Proses Pengelolaan Limbah.” Jurnal Akuntansi Multi
Dimensi (Jamdi)
Ikshan,    Arfan.  (2009). Akuntansi  Manajemen Lingkungan . Yogyakarta: Graha Ilmu. inews.id. 2022. Https://Regional.Inews.Id/Berita/Pengol ahan-Limbah-Medis-Sejumlah-Rs-Di- Kupang-Belum-Maksimal . Retrieved
April 1, 2023 Kota Kupang, RSUD S.K LERIK. Https://Www.Rsudsklerik.Com/ . Retrieved April 1,2023 Kusuma,  Angga,  Rina  Asmeri,  and  Nova Begawati.  2019.  “Analisis  Penerapan Akuntansi Lingkungan Dalam Pengelolaan  Lombah  Dan  Tanggung Jawab  Soisal  Pada  Rumah  Sakit  Stroke Nasional Bukittinggi.”
Masruhainah,  M.  2017.  “Analisis  Akuntansi
Biaya Lingkungan Dalam Proses Pengolahan  Limbah  Pada  Rumah  Sakit
Gambiran  Kota  Kediri.” FEB  UIN Maulana Malik Ibrahim .
Negara,  Direktorat  Utama  Pembinaan  dan Pengembangan  Hukum  Pemeriksaan Keuangan, and Badan Pemeriksa Keuangan  Republik  Indonesia-BPK  RI. (https://peraturan.bpk.go.id/Home/Detai ls/171062/perwali-kota-kupang-no-89- tahun-2020).
Nuwa,  Yohanes  Calvin,  Minarni  Anaci
Dethan,  and  Herly  M.  Oematan.  2023. “Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan  Atas  Pengelolaan  Limbah Pada  Dinas  Kesehatan  Kota  Kupang.” Jurnal  Akuntansi :  Transparansi  Dan Akuntabilitas 11(1):9–21. doi: 10.35508/jak.v11i1.10074. Ratulangi, V. J. Aldy, Pangemanan, Sifrid dan Tirayoh,  Victorina.  2018.  “Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Biaya.” Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Rosary,  Ebed  de.  2019.  “Sampah  Medis  Di
NTT  Kian  Menggunung.  Bagaimana Mengatasinya?”
Https://Www.Mongabay.Co.Id/2019/06/ 26/Sampah-Medis-Di-Ntt-Kian- Menggunung-Bagaimana- Mengatasinya/ . Retrieved  March  3,
2023
Sugiyono, (2018). Metode Penelitian
Kualitatif . Bandung: Alfabeta
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Waangsir, Wf, Ferry, and William
Lamawuran.  2018.  “Studi  Pengelolaan
Limbah   Medis  Padat  Pada  Puskesmas Rawat  Inap  Di  Kota  Kupang  Tahun 2018.” Prosiding Semnas I Kesehatan  Lingkungan  &  Penyakit Tropis
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (STUDI KASUS PADA UMKM UD. SANGGADOLU, KOTA SOE)
Ana Yowester Maak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana ester02.kk@gmail.com Anthon S. Y. Kerihi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana kerihianthon@gmail.com
Sarlin P. Nawa Pau Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana sarlin.pau@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK
Permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah  pencatatan  laporan  keuangan  UD. Sanggadolu yang masih dilakukan pencatatan keuangan secara sederhana, belum dicatat secara rinci dan belum sesuai dengan standar yang berlaku saat ini, khususnya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil  dan  Menengah  (SAK  EMKM).  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  penerapan  SAK EMKM  sebagai  dasar  penyusunan  laporan  keuangan  UMKM  UD.  Sanggadolu.  Bentuk  dari  laporan keuangan berdasarkan SAK  EMKM yakni laporan laba rugi, laporan  posisi  keuangan  dan catatan atas laporan  keuangan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif,  jenis  penelitian berupa studi kasus. Informan penelitian adalah pemilik UD. Sanggadolu, Bendahara dan salah satu staf UD.  Sanggadolu.  Penelitian  dilakukan  melalui  empat  tahap,  yaitu:  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait  penyusunan  laporan keuangan UD. Sanggadolu berdasarkan SAK EMKM dengan menyesuaikan kondisi transaksi yang ada, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM efektif dan tepat  dalam  mencapai  tujuan  pengembangan  usaha,  salah  satunya  melalui  laporan  keuangan.  Dengan laporan keuangan yang telah dibuat, pemilik dapat mengembangkan dan memperluas usahanya lebih dari kondisi saat ini.
Kata  kunci  :    Catatan  atas  Laporan  Keuangan,  Laporan  Keuangan,  Laporan  Laba  Rugi,  Laporan Posisi Keuangan, SAK EMKM, UMKM.

## ABSTRACT
The problem raised in this study is the recording of financial statements UD. Sanggadolu who  is  still  doing  the  financial  recording  simply,  not  recorded  in  detail  and  not  in  accordance with current standards, in particular the Financial Accounting Standards of Micro and Medium Enterprises (SAK EMKM). The purpose of this research is to know the application of SAK EMKM as  the  basis  of  the  preparation  of  the  financial  report  of  UMKM  UD.  Sanggadolu.  The  form  of financial  report  based  on  SAKEMKM  is  the  profit  loss  report,  financial  position  report  and records on financial reports. This research uses qualitative descriptive research methods, a kind of case study. The research informant is the owner of the UD. Sanggadolu, Bendahara and one of the  staff  of  UD.  Research  is  carried  out  through  four  stages,  namely:  data  collection,  data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Based on the results of research related to the preparation of the financial report of UD. Sanggadolu based on EMKM SAK by adjusting the conditions of the existing transactions, the research results show that the elaboration of financial reports  based  on  SAK  EMKM  is  effective  and  accurate  in  achieving  the  objectives  of  business development, one of them through financial reports. With the financial statements that have been made, the owners can develop and expand their business more than the current conditions.
Keywords: Notes on Financial Statements, Financial Report, Loss Report, Financial Position Report, EMKM SAK, UMKM

## PENDAHULUAN
Perekonomian  Indonesia  tidak  lepas  dari aktivitas  individu  dan  organisasi,  dan  juga  terkait dengan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM), yang mayoritas aktivitas perekonomiannya  dilakukan  oleh  masyarakat Indonesia.  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah telah  terbukti  mendorong  dan  meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan suatu negara. Dalam  Upaya  membangun  ekonomi  kerakyatan, Presiden  RI  telah  memberikan  arahan  untuk melakukan pengembangan UMKM naik kelas dan modernisasi  koperasi.  Peran  UMKM  dalam perkembangan  Perekonomian  Indonesia  sangat penting  dengan jumlah  UMKM  mencapai 99,9% dari total unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB  mencapai  60,5%  dan  Tingkat  penyerapan tenaga  kerja  mencapai  96,9%  dari  total penyerapan tenaga kerja nasional (Bi.go.id, 2016)
Dibalik  kontribusi  UMKM  yang  cukup baik  terhadap  perokomian  Indonesia  ternyata sektor ini masih menyimpan  segudang persoalan. UMKM masih lemah dalam menjalankan praktek akuntansi  keuangan  yang  baik  dan  benar, Persoalan inilah yang menjadi salah satu hambatan bagi kemajuan UMKM di Indonesia. Para pelaku UMKM  seringkali  mengalami  kendala  dalam mengembangkan  usahanya,  hal  ini  disebabkan oleh rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman  teknologi  informasi  serta  kendala dalam menyusun laporan keuangan (Tatik, 2018). Berkaitan dengan hal inilah, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai asosiasi profesi akuntansi yang  diakui  di  Indonesia  telah  mengembangkan standar akuntansi keuangan yang dapat diterapkan oleh  badan  usaha.  Salah  satu  Standar  Akuntansi Keuangan  (SAK)  yang  disusun  adalah  Standar Akuntansi  Keuangan  Entitas  Mikro  Kecil  dan Menengah (SAK EMKM). IAI menerbitkan SAK EMKM  yang  disetujui  oleh  Dewan  Standar Akuntansi  Keuangan  (DSAK)  pada  tanggal  18 Mei  2016  dan  dinyatakan  efektif  per  1  Januari 2018,  namun  nyatanya  tidak  semua  pelaku UMKM mengetahuinya (Herwiyanti, 2020).
UD.  Sanggadolu  didirikan  pada  tahun 2007,  terletak  di  Kelurahan  Karang  Sirih, Kecamatan  Kota  Soe,  Kabupaten  Timor  Tengah Selatan.  Ketika  didirikan  pada  tahun  2007,  UD. Sanggadolu hanya fokus pada penjualan sembako, namun seiring dengan perkembangan kegiatannya,
UD.  Sanggadolu  juga  menjual  ayam  broiler. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, Dimana  dilakukan  observasi  langsung  dan wawancara  kepada  pemilik  UD.  Sanggadolu, berdasarkan  data  usaha  ini  sudah  berdiri  kurang lebih 16 tahun, namun sampai sekarang usaha ini belum  memiliki  pencatatan  laporan  keuangan yang  sesuai  dengan  standar  akuntansi  keuangan yang berlaku, atau dalam hal ini masih dilakukan pencatatan  secara  manual.  Pada  pencatatan pendapatan  dan  pengeluaran  serta  pencatatan biaya  lain  seperti  Listrik,  air  dan  lain-lain  kurang diperhatikan  atau  dalam  hal  ini  tidak  dilakukan pencatatan. UD. Sanggadolu mencatat pengeluaran  serta  pemasukan  pada  catatan keuangan yang dibuat berdasarkan kreativitas dan pemahaman dari pemilik usaha.
SAK EMKM mewajibkan UMKM memiliki  paling  sedikit  laporan  keuangan  yakni laporan  posisi  keuangan,  laporan  laba  rugi,  dan catatan atas laporan keuangan. Namun permasalahan  yang  ditemukan  dalam  UD. Sanggadolu  yaitu  pihak  UD.  Sanggadolu  masih kesulitan  dalam  menggunakan  SAK  dan  lebih memilih  proses  manual,  hal  ini  juga  disebakan oleh  kurangnya  pemahaman  serta  latar  belakang Pendidikan  yang  dimiliki  oleh  pihak  UD. Sanggadolu.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  membantu UD.  Sanggadolu  dalam  Menyusun  laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

## KAJIAN TEORI

## Teori Entitas
Teori Entitas yang dikemukakan oleh Paton (1962) dalam  Santoso (2013) menyatakan  bahwa oragnisasi  dianggap  sebagai  unit  atau  entitas ekonomi  yang  otonom,  berdiri  sendiri  dan menempati  posisi  yang  berbeda  dari  kepemilikan pemilik  atau  pihak  lain  yang  menambahkan modal.  Artinya  hubungan  antara  UMKM  dan pemilik  dianggap  sebagai  transaksi  antara  dua pihak  yang  terpisah.  Konsep  ini  sangat  penting bagi  kelangsungan  UMKM  itu  sendiri,  pemilik usaha  seringkali  kebingungan  dalam  menentukan keuntungan  dari  usaha  yang  dijalankan  tanpa melakukan analisis keuangan. Lebih parahnya lagi jika  tidak  ada  kejelasan  mengenai  jumlah  uang yang digunakan untuk kegiatan operasional usaha dan  kepentingan  pribadi  pemilik  usaha    (Sari,
2013).  Konsep inilah  yang dijadikan dasar dalam pembuatan laporan keuangan untuk UMKM UD. Sanggadolu.

## Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  atau disingkat  UMKM  merupakan  pelaku  bisnis  yang bergerak  pada  berbagai  bidang  usaha,  yang mencakup kepentingan Masyarakat (Hasanah, SE, M.Ak  dkk,  2020).  Dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bab  1  pasal  1  dijelaskan  bahwa  “usaha  mikro adalah  usaha  yang  dilakukan  oleh  individu maupun badan perorangan”.

## Laporan Keuangan
Laporan  Keuangan  menurut  (PSAK NO. 1, 2015) yaitu pemaparan perihal keadaan keuangan  serta  kinerja  keuangan  perusahaan yang  disajikan  secara  terstruktur.  Definisi laporan  keuangan  lainnya  menurut  (Kasmir, 2016) laporan keuangan merupakan pelaporan yang  menggambarkan  situasi  financial  entitas di  masa  sekarang  ataupun  pada  periode tertentu.
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah
Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI)  sebagai asosiasi profesi akuntansi yang diakui di Indonesia telah mengembangkan standar akuntansi keuangan yang dapat diterapkan oleh badan usaha. Salah  satu  Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK) yang disusun adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (SAK EMKM).  IAI  menerbitkan  SAK  EMKM  yang disetujui oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 18 Mei 2016 dan dinyatakan  efektif  per  1  Januari  2018.  SAK EMKM  dirancang  sebagai  standar  akuntansi sederhana  diperuntukan  bagi  UMKM,  sehingga UMKM melakukan penyusunan laporan keuangan untuk tujuan akuntabilitas dan pengambilan Keputusan, seperti pada SAK ETAP.
Metode Pencatatan Akuntansi Dalam metode pencatatan transaksi akuntansi  dikenal  dua  metode  pencatatan  yaitu secara  basis  kas  ( cash  basis) dan  basis  akrual (accrual  basis), agar  mudah  dipahami  berikut
definisi  dan  gambaran  dari  kedua  metode pencatatan tersebut menurut (Rahayu, 2015): 1. Basis kas (cash basis)
Basis  kas  merupakan  basis  akuntansi yang  dimana  mengakui  pengaruh  dari transaksi  dan  peristiwa  lainnya  pada  saat diterima atau dibayarkannya kas atau setara kas.
2. Basis akrual (accrual basis) Basis akrual merupakan basis akuntansi  yang  mengakui  pengaruh  dari transaksi  dan  peristiwa  lainnya  pada  saat terjadinya  transaksi  dan  peritiwa  tersebut, Dimana tanpa memperhatikan saat kas dan setara  kas  diterima  atau  dibayarkan.  Jadi, pada  sistem  ini  transaksi  diakui  pada  saat timbul/terjadi  tanpa  memperhatikan  kapan diterima atau dibayarkannya kas dan setara kas.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis  penelitian  studi  kasus  dengan  pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data kuantitatif  berupa  laporan  keuangan  UMKM, untuk jenis data kualitatif berupa data Sejarah dan profil  UMKM.  Sumber  data  didapat  dari narasumber penelitian berdasarkan dari wawancara  yang  dilakukan  terhadap  pihak  UD. Sanggadolu.  Penelitian  ini  dilaksanakan  pada UMKM UD. Sanggadolu yang berlokasi di Jalan Gunung Mollo, kelurahan Karang Sirih,
Kecamatan  Kota  Soe,  Kabupaten  Timor  Tengah Selatan.    Penelitian  ini  berlangsung  dari  bulan Oktober  2023  sampai  dengan  November  2023. Penelitian  ini  berfokus  pada  proses  akuntansi, mulai  dari  jenis  transaksi  yang  telas  dilakukan dalam hal ini penelti menggunakan data transaksi selama  tiga  bulan  yakni  Juli-September  2023, kemudia  cara  pemilik  melakukan  pembukuan, pencatatan jurnal sampai dengan peneliti membuat laporan  keuangan  untuk  UD.  Sanggadolu berdasarkan  SAK  EMKM dapat  di terapkan  atau tidak.  Dimana  bentuk  dari  laporan  keuangan berdasarkan SAK EMKM yakni laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
UD.  Sanggadolu  merupakan  usaha  yang bergerak  dalam  bidang  perdagangan.  Usaha  ini berdiri dari tahun 2007, dengan pemilik atas nama Benyamin  Foeh,  sebelum  menjadi  usaha  sebesar ini, pemilik Bersama sang istri hanya berjualan di pasar Inpre Kota Soe namun seiring dengan modal yang sudah cukup maka pemilik mulai melakukan perdagangan  ayam  Boiler.  Usaha  ini  berlokasi  di Jalan  Gunung  Mollo,  Kelurahan  Karang  Sirih, Kecamatan  Kota  Soe,  Kabupaten  Timor  Tengah Selatan.

## Laporan Keuangan milik UD. Sanggadolu
Laporan  keuangan  UD.  Sanggadolu  harus menggambarkan  informasi  posisi  keuangan  dan kinerja keuangan usaha dengan baik dan benar dan sesuai  dengan  SAK  EMKM.  Selama  ini  pihak UD.  Sanggadolu  belum  memiliki  laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM yang pada  dasarnya  mewajibkan  UMKM  untuk menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan  posisi  keuangan,  laporan  laba  rugi  dan catatan atas laporan keuangan.
Hasil dari wawancara yang peneliti lakukan terhadap  pihak  UD.  Sanggadolu  menunjukkan bahwa pihak UD. Sanggadolu belum mempunyai laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  SAK EMKM  dan  hanya  melakukan  pembukuan manual dan sederhana untuk semua transaksi atau peristiwa  yang  terjadi.  Selain  itu  juga  didapati bahwa  pihak  UD.  Sanggadolu  tidak  mengetahui apa  itu  SAK  EMKM,  hal  ini  di  dasari  oleh keterbatasan  pengetahuan  dari  pihak  UD. Sanggadolu. Adapun pihak UD. Sanggadolu tidak melakukan  pemisahan  antara  harta  pribadi  dan harta usaha.
Berikut pencatatan sederhana yang dilakukan oleh pihak  UD.  Sanggadolu  untuk  lebih  lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2.
Gambar 4.1 Transaksi harian UD. Sanggadolu
Sumber: UD. Sanggadolu (2023)

## Analisi Pencatatan Laporan Keuangan UD.
Sanggadolu
Pengakuan dan Pengukuran asset dan liabilitas Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan  bahwa  dalam  pencatatan  yang dilakukan  UD.  Sanggadolu  masih  menggunakan metode  pencatatan  cash  basis  yang  transaksinya dicatat  dan  diakui  pada  saat  kas  dan  setara  kas diterima atau dibayarkan.
Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpukan  juga  bahwa  UD.  Sanggadolu  belum melakukan  pengukuran  unsur  laporan  keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Didapati bahwa pihak  UD.  Sanggadolu  tidak  mengerti  apa  itu pengukuran unsur laporan keuangan dan menurut pihak UD. Sanggadolu, pengukuran yang mereka lakukan  hanyalah  mengukur  untung  atau  rugi sehari-hari  dari  usaha  yang  mereka  jalankan.  Hal ini  didasari  oleh  keterbatasan  pengetahuan  yang dimiliki  oleh  pihak  UD.  Sanggadolu  yang  tidak paham  mengenai  pengakuan  unsur  laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

## Pengakuan dan pengukuran asset tetap
Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan  bahwa  UD.  sanggadolu  belum mengakui akun aset tetap di dalam pencatatannya serta  tidak  melakukan  perhitungan  penyusutan terhadap aset tetap yang dimiliki.
Aset tetap perlu disusutkan agar perhitungan harga pokok penjualan menjadi tepat dan dan laba yang dilaporkan  tidak  terlalu  tinggi  dari  yang seharusnya.

## Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Dan Beban

## Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan
Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan  bahwa  pendapatan  UD.  Sanggadolu berupa  pendapatan  atas  penjualan  ayam  potong. Oleh  karena  itu,  pendapatan  diakui  pada  saat pembelian.  Misalnya  tanggal  14/07/2023  UD. Sanggadolu  melakukan  penjualan  ayam  potong dengan total sebesar Rp47.173.000. UD.
Sanggadolu  mengakui  pendapatan  sebesar  yang diterimanya.
Pengakuan dan pengukuran beban
Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan  bahwa  UD.  Sanggadolu  belum mengakui  adanya  beban  di  dalam  pencatatannya, beban di dalam pencatatan UD. Sanggadolu diakui sebagai  pengeluaran  dan  tidak  diakui  sebagai beban.  Hal  ini  didasari  oleh  kurangnya pemahaman akuntansi dari pihak UD. Sanggadolu. Pengakuan beban  diperlukan
agar UD.  Sanggadolu  mengetahui  laba  yang  tidak terlalu tinggi dari yang seharusnya atau laba bersih usaha.

## Penyajian
UD.  Sanggadolu  didalam  menyajikan laporan  keuangan  belum  sesuai  dengan  SAK EMKM, selama ini pihak UD. Sanggadolu hanya membuat pencatatan sederhana mengenai transaksi  dan  peristiwa  yang  terjadi,  hal  ini didasari  oleh  keterbatasan  pengetahuan  yang dimiliki oleh Pihak UD. Sanggadolu.
Pencatatan laporan keuangan UD. Sanggadolu berdasarkan SAK EMKM
Jadi dalam penelitian ini, peneliti merekomendasikan model atau rancangan laporan keuangan  untuk  UD.  Sanggadolu  berdasarkan SAK EMKM. Dalam membuat laporan keuangan yang  sesuai  dengan  SAK  EMKM  adapun Langkah-langkah  yang  harus  dilakukan  sebagai berikut:

## Mengenali karakteristik dari UMKM:
1. Ada struktur modal, khususnya modal ekuitas.
2. UD.  Sanggadolu  sudah  mempunyai  NPWP dan sudah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Pembuatan  laporan  keuangan  untuk  UD. Sanggadolu
Pembuatan  laporan  keuangan  disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik UD. Sanggadolu dan  mengacu  pada  SAK  EMKM,  berikut  format atau rancangan yang dibuat:
1. Menentukan periode pelaporan.
Periode pelaporan akuntansi yang digunakan  adalah  periode  triwulan,  dimulai dengan  transaksi  yang  terjadi  sejak  tanggal  1 Juli 2023 sampai dengan 30 September 2023.
2. Membuat Neraca awal. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan  pihak  UD.  Sanggadolu  maka  peneliti
telah  Menyusun  daftar  kode  rekening  dan nama rekening yang termuat dalam lapiran 3. 3. Pencatatan ke dalam jurnal.
Dari  data  transaksi  yang  telah  diperoleh dari  pihak  UD.  Sanggadolu  maka  peneliti melakukan  pengimputan  transaksi  ke  dalam jurnal  penerimaan  dan  jurnal  pengeluaran, lebih  lengkapnya  dapat  dilihat  pada  lampiran 11 dan 12.
4. Memposting ke buku besar.
Setelah  menyelesaikan  pencatatan  ke dalam  jurnal,  selanjutnya  peneliti  membagi data berdasarkan nama akun, yaitu memposting ke bukubesar yang telah dikompilikasi. Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 13.
5. Pembuatan neraca saldo sebelum penyesuaian. Langkah  untuk  mengetahui  saldo  buku besar  setiap  akun  sebelum  membuat  jurnal penyesuaian,  lebih  lengkapnya  pada  lampiran 14.
6. Jurnal penyesuaian. Menganalisis sata penyesuaian selanjutnya  mebuat  jurnal  penyesuaian  untuk akun-akun  yang  memerlukan  penyesuaian pada  periode  berjalan,  untuk  lebih  lengkap dapat dilihat pada lampiran 16.
7. Membuat neraca lajur.
Neraca lajur digunakan untuk
merangkum  data  yang  diperlukan  untuk Menyusun  laporan  keuangan.  Kertas  kerja  ini berfungsi sebagai alat untuk menyederhanakan proses  pelaporan  keuangan  manual  serta membantu  menemukan  kesalahan-kesalahan yang  mungkin  terjadi  pada  saat  membuat jurnal  penyesuaian,  untuk  lebih  jelas  dapat dilihat pada lampiran 17.

## Penyajian Laporan Keuangan
Tahapan  ini  merupakan  tahapan  Dimana pencatatan  harus  melaporkan  hasil  dari  laporan keuangan  yang  dibuat  sesuai  dengan  SAK EMKM  yakni  laporan  posisi  keuangan,  laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan dalam satu periode pelaporan. Berikut laporan keuangan yang  dibuat  untuk  UD.  Sanggadolu  sebagai berikut:
1. Laporan Laba/Rugi Laporan  laba/rugi  merupakan  laporan keuangan usaha yang disusun selama satu periode akuntansi  yang  menggambarkan  unsur  dari pendapatan  dan  beban  dalam  menghasilkan
laba/rugi  bersih.  UD.  Sanggadolu  secara  kasar menghitung  keuntungan  dengan  memperkirakan keuntungan  sebesar  8%  dari  total  penjualan. Berikut laporan laba rugi untuk UD. Sanggadolu:
Tabel 4.7 Laporan Laba Rugi UD. Sanggadolu Bulan Juli-September 2023
Manfaat penyusunan laporan laba rugi bagi suatu  entitas,  yakni  merupakan  titik  pangkal penafsiran  keberhasilan  perusahaan  pada  periode berikutnya dan dari segi kegunaannya laporan laba rugi  dapat  digunakan  untuk  menilai  tingkat kemampuan usaha dalam menghasilkan laba.
2. Laporan Posisi Keuangan Laporan  posisi  keuangan  merupakan laporan  yang  menunjukan  posisi  keuangan  yaitu jumlah  asset,  liabilitas  dan  ekuitas  pada  suatu periode  pelaporan  akuntansi.  Berikut  laporan posisi  keuangan  yang  dibuat  untuk  UD. Sanggadolu:
Tabel 4.8 Laporan Posisi Keuangan UD. Sanggadolu
Bulan Juli-September 2023 Manfaat  dari  penyusunan  laporan  posisi keuangan yaitu dapat digunakan untuk menganalisa likuiditas yakni menunjukan kemampuan  yang  dimiliki  perusahaan  dalam melunasi  segala  kewajiban  jangka  pendeknya dengan  kondisi  harta  likuid  yang  dimiliki.  Selain itu  dapat  juga  digunakan  sebagai  alat  untuk menganalisis  solvabilitas  yaitu  menunjukan kemampuan  dari  perusahaan  untuk  segera melunasi hutang yang dimiliki.
3. Catatan atas Laporan Keuangan Laporan  keuangan  yang  terakhir  menurut SAK  EMKM  adalah  Catatan  Atas  Laporan Keuangan  (CALK).  CALK  merupakan  suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai  SAK  EMKM  (SAK  EMKM  6.1,  2018). Berikut  urutan  penyajian  catatan  atas  laporan keuangan (CALK) berdasarkan (ED SAK EMKM 6.2, 2018) adalah:
1. UMKM  harus  menyatakan  bahwa  laporan keuangan  telah  disusun  sesuai  dengan  ED SAK EMKM.
2. Ikthisar  metode  akuntansi,  prinsip  dasar, aturan serta praktik tertentu yang diterapkan oleh  UMKM  dalam  Menyusun  dan menyajikan laporan keuangan.
3. Informasi  tambahan  dan  detail  dari  akun- akun  menjelaskan  transaksi  secara  detail dan  penting  bagi  pengguna  untuk  lebih memahami laporan keuangan.
Berikut  CaLK  yang  disusun  untuk  UD. Sanggadolu:
UD. Sanggadolu Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang berakhir September 2023

## 1. Umum
UD.  Sanggadolu  berdiri  tahun  2007, pemilik  UD.  Sanggadolu  adalah  Bpk. Benyamin,  usaha  ini  berlokasi  di  jalan Gunung  Mollo,  Kelurahan  Karang  Sirih, Kecamatan  Kota  Soe,  Kabupaten  Timor Tengah Selatan.
2. Kebijakan Akuntansi
a. Pernyataan  kepatuhan,  laporan  keuangan ini disusun dengan menggunakan standar akuntansi  keuangan  entitas  mikro  kecil dan  menengah  yang  ditetapkan  oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
b. Dasar  penyusunan  laporan  keuangan menggunakan  konsep  harga  perolehan dan  disusun  berdasarkan  basis  akrual. Mata  uang  penyajian  yang  digunakan untuk  Menyusun  laporan  keuangan adalah Rupiah.
c. Piutang  usaha  tidak  ada  karena  semua transaksi yang dilakukan secara tunai.
d. Persedian  tidak  ada  karena  semua  ayam dihitung habis terjual.
e. Asset  tetap  dicatat  berdasarkan  biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.  Asset  tetap  disusutkan berdasarkan  taksiran  masa  manfaat dengan menggunakan metode garis lurus dan tanpa mengurangi nilai sisa.
f. Pengakuan  dari  pendapatan  dan  beban pada saat resiko dan manfaat kepemilikan barang telah berpindah kepada pelanggan sedangkan  beban  diakui  pada  saat terjadinya.
3. Kas dan Setara Kas Uang tunai yang dimiliki UD.
Sanggadolu  per  30  September  2023  sebesar Rp 340.016.350.
4. Laba Laba merupakan akumulasi  dari  selisih antara pendapatan dan beban. Total keuntungan atau laba per 30 September 2023 sebesar Rp 224.328.850.

## 5. Pendapatan
Pendapatan  UD.  Sanggadolu  sebesar Rp 2.046.322.000.
6. Beban Beban yang berkaitan dengan
pelaksanaan usaha sebesar Rp 100. 837.500.

## Pembahasan Hasil
Hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan,  diperoleh  laporan  keuangan  UD. Sanggadolu  belum  disusun  sesuai  dengan  SAK EMKM. Pihak UD. Sanggadolu nelum mengetahui  bentuk  dari  laporan  keuangan  yang sesuai  dengan  standar,  hali  ini  didasari  oleh keterbatasan  pengetahuan  dari  pihak  UD. Sanggadolu.
Bentuk  laporan  yang  dibuat  oleh  pemilik UD.  Sanggadolu  contohnya  adalah  laporan pendapatan  dan  pengeluaran.  Sehingga  pemilik UD. Sanggadolu akan kebingungan dalam proses pengambilan  keputusan  yang  tepat  kerena  UD. Sanggadolu tidak mengetahui kondisi keuangannya.  UD.  Sanggadolu  mencatat  hanya berdasarkan  pemahaman  dan  kebutuhan  kegiatan yang dilakukan. Pencatatan sederhana yang dibuat berdasarkan  dari  bukti  transaksi.  Pencatatan  yang disajikan terbatas pada pendapatan dan pengeluaran. yang dilakukan oleh UD. Sanggadolu  tidak  sesuai  dengan  SAK  EMKM akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan SAK  EMKM  tidak  ada  dalam  pencatatan  yang dilakukan oleh UD. Sanggadolu.
Pengakuan  dan  pengukuran  pelaporan keuangan  berdasarkan  SAK  EMKM,  UMKM dapat  menyajikan  asset  lancar  dan  asset  jangan Panjang serta liabilitas jangan pendek dan jangka Panjang  secara  terpisah  dalam  laporan  posisi keuangan dan diukur berdasarkan biaya perolehan. Namun  UD.  Sanggadolu  tidak  mencatat  aset  dan liabilitas keuangan dalam catatan yang dibuatnya. Aset  tetap  dimiliki  oleh  UD.  Sanggadolu  tidak tercatat  dalam  laporan  pembukaan  yang  telah disiapkan.  Nilai  aktiva  tetap  hanya  diperkirakan saja  tanpa  memperhitungkan  biaya  penyusutan setiap  aktiva  tetap  yang  dimiliki.  Dalam  hal  ini pencatatannya  dilakukan  oleh  UD.  Sanggadolu dinilai sebesar nilai historis pada saat penyelesaian transaksi.  Jadi  kita  bisa  melihat  bahwa  UD. Sanggadolu  tidak  menyusun  laporan  keuangan sesuai SAK EMKM.
Laporan kegiatan uasaha disampaikan oleh UD. Sanggadolu hanya berupa catatan penjualan/pendapatan  dan  pengeluaran  terkini.
Laporan  penjualan/impor  memuat  jumlah  ayam yang terjual, pembeli dan harga jualnya. Demikian pula  laporan  biaya  hanya  mencatat  jumlah  ayam yang dibeli dan laporan tersebut disampaikan oleh UD.  Sanggadolu  dalam  melakukan  pengawasan atau  pengendalian  pengelolaan  usaha  hanya sebatas  hubungan  usaha  yang  terjalin  atas  dasar pengetahuan pribadi, sehingga memudahkan Anda mengetahui  perkembangan  usaha  yang  dikelola. UD.  Sanggadolu  hanya  menyajikan  laporan keuangan  secara  manual  berupa  nama  pembeli, jumlah ayam yang terjual dan harga per ekor.
UD.  Sanggadolu  tidak  menyusun  laporan keuangan  sesuai  SAK  EMKM,  karena  arus  kas masuk dan keluar memungkinkan untuk mengetahui  apakah  aktivitas  yang  dilakukan menghasilkan  laba  atau  rugi.  Menurut  pemberi informasi  pada  penelitian  ini,  cara  menentukan untung  dan  rugi  dalam  suatu  bisnis  cukup sederhana,  yaitu  jika  pendapatan  penjualan  lebih besar  dari  biaya  maka  dikatakan  untung,  begitu pula  sebaliknya  jika  biaya  lebih  besar  dari pendapatan  operasi  bisnis  maka  dikatakan  rugi. Namun  yang  menjadi  masalah  adalah  ketika pemilik UD. Sanggadolu menggunakan daganganya  untuk  keperluan  pribadi.  UD. Sanggadolu tetap mencatat dan mengurangi stock ayam  tanpa  menerima  pembayaran.  Selain  itu sering  kali  pembayaran  uang  dari  konsumen digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pribadi. Dampak  dari  hal  ini  adalah  pemilik  tidak  pernah mengetahui  keuntungan  sesungguhnya  yang didapatkan.
Hasil penelitian menunjukkan UD. Sanggadolu  tidak  menerapkan  konsep  entitas  di mana entitas harus memisahkan kekayaan pribadi pemilik  dengan  kekayaan  hasil  usaha  entitas, karena  seharusnya  terdapat  pemisahan  antara kepentingan  pribadi  dengan  usaha  yang  dijalani. Mengetahui  untung  dan  rugi  suatu  perusahaan sangatlah  penting,  untuk  mengetahui  keadaan perusahaan  saat  ini.  Apakah  Anda  untung  atau sebaliknya, jatuh dan merugi? Dan salah satu cara untuk  mengetahui  berapa  keuntungan  atau kerugian  yang  diperoleh  suatu  perusahaan  adalah dengan melihat laporan laba ruginya.
Persepsi  pihak  UD.  Sanggadolu  yang  terpenting mereka untung/rugi dalam usaha yang dijalankan. Konsep  laba  rugi  yang  dipahami  oleh  pemilik usaha tidak sesuai dengan SAK EMKM. Di mana menurut  SAK  EMKM,  laporan  laba  rugi  entitas dapat  mencakup  akun-akun  pendapatan,  beban bunga  dan  beban  pajak.  Hal  ini  menyebabkan
besar perhitungan atau persepsi keuntungan/kerugian yang dialami UD. Sanggadolu kurang tepat.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menyusun laporan  keuangan  untuk  UD.  Sanggadolu berdasarkan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas Mikro  Kecil  dan  Menengah,  Langkah  yang dilakukan  mulai  dari  pengakuan,  pengukuran, kemudian melakukan penyajian laporan keuangan yang  terdiri  dari  laporan  laba  rugi,  laporan  posisi keuangan  dan  catatan  atas  laporan  keuangan. Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait  penyusunan laporan  keuangan  sesuai  dengan  SAK  EMKM yang  disusun  untuk  UD.  Sanggadolu  dengan menyesuaikan  dengan  kondisi  UMKM.  Dengan laporan keuangan yang dibuat dapat menjadi titik awal yang baik karena dalam kurun waktu tertentu pemilik dapat mengetahui lebih jauh  pengeluaran dan  pendapatan  yang  diterima.  Bukan  hanya laporan  arus  kas  saja  yang  dibutuhkan  UD. Sanggadolu tetapi juga beberapa laporan lain yang mempunyai  fungsi  berbeda,  seperti  laporan  laba rugi  untuk  melihat  apakah  ada  laba  dan  neraca untuk  melihat  perubahan  aktiva  tetap  dan  lancar, liabilitas jangka pendek dan jangka Panjang, serta ekuitas pada tanggal tertentu.  Menurut Karyawati (2012:  11),  akuntan  yang  baik  harus  mampu menyusun  laporan  keuangan  yang  menyajikan informasi  yang  diperlukan.  Dengan  pelaporan keuangan  yang  sesuai  standar,  UD.  Sanggadolu dapat  tumbuh  dan  mengembangkan  usahanya lebih dari  keadaan saat  ini,  walaupun  pendapatan yang  diterima  belum  tentu  meningkat,  pemilik dapat lebih mengetahui posisi usahanya, pencapaian  tujuan  Tujuan  keuangan  Anda  pada periode  berikutnya  akan  lebih  mudah  dan  dapat tercapai. dasar dasar penilaian kegiatan usaha pada periode  berikutnya  agar  usaha  lebih  nyaman  dan lancar.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang dilakukan Nuvitasari, dkk (2019), menyatakan  bahwa  penerapan  SAK  EMKM dimaksudkan agar UMKM mengetahui bagaimana  langklah-langkah  untuk  menyajikan dan  Menyusun  laporan  keuangan  yang  sesuai dengan  SAK  EMKM.  Selanjutnya  penelitian  ini juga  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan Purba  (2019),  Dimana  hasil  penelitian  dapat diketahui  bahwa  dalam  membuat  laporan keuangan  setiap  usaha  memiliki  kreatifitasnya sendiri-sendiri.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1. UD. Sanggadolu belum mengimplementasikan  SAK  EMKM  pada laporan  keuangannya  sehingga  laporan yang  dimiliki  oleh  UD.  Sanggadolu  belum efektif.  Selama  ini  pencatatan  yang dilakukan UD. Sanggadolu yaitu pembukuan  sederhana  terkait  pengeluaran dan  pemasukan  perhari  dari  kegiatan usahanya.  Serta  UD.  Sanggadolu  tidak memisahkan  antara  keuangan  pribadi dengan keuangan usaha. Pengakuan, pengukuran,  penyajian  dan  pengungkapan di  dalam  pembukuan  sederhana  milik  UD. Sanggadolu  belum  memenuhi  kriteria kebijakan  akuntansi  yang  ditentukan  oleh SAK  EMKM.  Ketidakmampuan  UD. Sanggadolu  di  dalam  menyusun  laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM didasari  oleh  keterbatasan  pengetahuan ilmu  akuntansi  yang  dimiliki  oleh  pihak UD. Sanggadolu.
2. Penyusunan  laporan  keuangan  sesuai  SAK EMKM  adalah  efektif  dan  tepat,  karena dengan  laporan  keuangan  yang  sesuai standar, pemilik dapat tumbuh dan mengembangkan kegiatan usahanya melampaui  keadaan  saat  ini,  walaupun pendapatan  yang  diterima  belum  tentu meningkat,  Pemilik  mungkin  mempunyai gambaran  yang  lebih  baik  tentang  hal  ini. Dengan  adanya  laporan  keuangan  dapat memudahkan  pencapaian  tujuan  keuangan pada periode berikutnya dan dapat memberikan  dasar  dasar  untuk  melakukan penilaian  terhadap  kegiatan  usaha  pada periode berikutnya agar menjalankan usaha menjadi lebih mudah dan lancar.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  diatas  maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:
1. Bagi objek penelitian a. Disarankan  UD.  Sanggadolu  dapat menerapkan SAK EMKM dalam penyusunan  laporan  keuangan  agar
dapat  menghasilkan  laporan  keuangan yang lebih efektif dan efisien. b. Disarankan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan UD. Sanggadolu harus disesuaikan  dengan  kriteria  kebijakan akuntansi  yang  ditentukan  oleh  SAK
EMKM.
c. Disarankan UD. Sanggadolu untuk menggunakan  jasa  akuntan  agar  UD. Sanggadolu dapat memiliki laporan keuangan  yang  sesuai  dengan  SAK EMKM.
2. Bagi penelitian selanjutnya
Disarankan  bagi  peneliti  yang  akan melakukan penelitian agar dapat lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan  dan  pengumpulan  data  agar penelitian dapat berjalan dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminatul  Mutiah,  R.  (2019).  Penerapan Penyusunan  Laporan  Keuangan  Neraca Berbasis  SAK-ETAP  Pada  UMKM.
Jurnal Akuntansi , 9 (2), 194–203. https://doi.org/10.37932/ja.v9i2.142
Arip,  H.,  Karim,  N.  K.,  &  Kartikasari,  N.
(2023).  Penerapan  Sak  Emkm  Pada Umkm  Di  Kecamatan  Pringgabaya. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi , 3 (1),
135–144.
https://doi.org/10.29303/risma.v3i1.417 Atmadja,  A.  T.,  &  Saputra,  K.  A.  K.  (2018).
Determinant  factors  influencing  the accountability of village financial management. Academy  of  Strategic Management Journal , 17 (1). Bahri,  S.  (2016). Pengantar  Akuntansi Berdasarkan  SAK  ETAP  dan  IFRS .  CV. ANDI OFFSET.
Bi.go.id.  (2016). Profil  Bisnis  Usaha  Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) . Departemen Pengembangan UMKM (DPUM).
https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/ Pages/Profil-Bisnis-UMKM.aspx Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, T. D. W.
(2020). Intermediate  Accounting  IFRS Edition. In John Wiley & Sons, Inc. 5 (3).
Hasanah,  SE,  M.Ak,  N.,  Muhtar,  M.Si,  D.  S.,
&  Muliasari,  SE,  M.Ak,  I.  (2020).
MUDAH  MEMAHAMI  USAHA  MIKRO KECIL  DAN  MENENGAH  (UMKM) . Uwais Inspirasi Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=AjQ hEAAAQBAJ&lpg=PA1&hl=id&pg=P A1#v=onepage&q&f=false
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2016).  Standar Akuntansi  Keuangan  Entitas  Mikro, Kecil,  dan  Menengah. SAK  EMKM Ikatan Akuntan Indonesia , 4 , 1–54. Limanseto,  H.  (2022). Perkembangan  UMKM sebagai  Critical  Engine  Perekonomian Nasional  Terus  Mendapatkan  Dukungan Pemerintah . KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA.
https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4 593/perkembangan-umkm-sebagai- critical-engine-perekonomian-nasional- terus-mendapatkan-dukungan- pemerintah Nuvitasari,  A.,  Citra  Y,  N.,  &  Martiana,  N. (2019).  Implementasi  SAK  EMKM
Sebagai  Dasar  Penyusunan  Laporan Keuangan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah (UMKM). International Journal  of  Social  Science  and  Business , 3 (3), 341.
https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21144 Omega,  T.  N.  (2014). IMPLEMENTASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA  UMKM  BERDASARKAN  SAK EMKM (STUDY KASUS PADA PENGRAJIN TAS IBU INDRA
SURIYANTI) . 173 , 2014. Tatik.  (2018).  Implementasi  SAK  EMKM (Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas Mikro  Kecil  Dan  Menengah)  Pada
Laporan Keuangan UMKM (Studi Kasus Pada UMKM XYZ Yogyakarta). Relasi : Jurnal Ekonomi , 14 (2), 1–14.
https://doi.org/10.31967/relasi.v14i2.260 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 20  Tahun.  (2008). Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2008 . 1 .
Utari, R., Harahap, I., & Syahbudi, M. (2022). Penerapan  SAK  EMKM  Pada  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah. Jurnal Ilmiah  Akuntansi  Kesatuan , 10 (3),  491– 498. https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.144
9