## FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK PRAKTIK THALAK LIAR DI KECAMATAN TABIR KABUPATEN MERANGIN

## FACTORS CAUSES AND EFFECTS OF ILLEGAL THALAK PRACTICES IN THE TABIR SUB-DISTRICT MERANGIN DISTRICT

## Hadri Hasan
IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Jambi- Muaro Bulian, km. 16 Simp. Sungai Duren, Muaro Jambi-Jambi. Telp. (0741)582021 E-mail: hasanhadri56@gmail.com

## Ramlah
Fakultas Syari’ah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Jambi- Muaro Bulian, km. 16 Simp. Sungai Duren,
Muaro Jambi-Jambi. Telp. (0741)582021 E-mail: ramlahibrahim72@yahoo.com
Submitted: Nov 19, 2016; Reviewed: Nov 30, 2016; Accepted, Dec 19, 2016
Abstract: An illegal thalak whose implementation is thalak said outside court. Most 'people in the Tabir sub-district choose illegal thalak, and others choose thalak in court. The cause of the occurrence of an illegal thalak due to several factors: early marriage, economic, beta'lik, jealous, and social culture. at first practice of illegal thalak practice has become a culture of law as based on fiqh, but now transformed into the affairs of the court. It was intended to review the peace and good order the legal protection of women, children, family, country or religion.
Keywords: thalak liar, causes, impact
Abstrak: Thalak liar adalah thalak yang pelaksanaannya diucapkan di luar sidang Pengadilan. Kebanyakan masyarakat Kec.Tabir memilih thalak liar, dan yang lainnya memilih thalak di pengadilan. Adapun penyebab terjadinya thalak liar disebabkan beberapa faktor: pernikahan dini, ekonomi, beta’lik, cemburu, dan budaya sosial. Pada awalnya praktik thalak liar ini sudah menjadi budaya hukum karena berdasarkan fiqh, namun sekarang berubah menjadi urusan pengadilan. Hal itu dimaksudkan untuk menertibkan ketentraman dan perlindungan hukum terhadap wanita, anak, keluarga, negara, maupun agama.
Kata Kunci: thalak pembohong, faktor penyebab, dampak

## Al-Risalah
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 16, No. 2, Desember 2016 (hlm. 315-328)

## Pendahuluan
Peradilan Agama merupakan peradilan nega- ra yang menjalankan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, yang berwenang menyelesai- kan perkara perdata Islam termasuk ekonomi Syari’ah. 1 Sebagai lembaga penegak hukum ia telah akses dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mengacu kepada “asas persoanalitas keislaman ” artinya Peradilan Agama hanya menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di kalangan orang-orang Is- lam Indonesia. serta asas hakim yang bersi- fat menunggu (hakim fasif-nemo yudex sine acto ) artinya inisiatif untuk mengajukan perkara sepenuhnya sangat tergantung pada para pihak, hakim lebih bersifat menunggu. 2 . Hakim wajib menggali hukum yang hidup da- lam masyarakat, serta memperhatikan prilaku masyarakat, melalui perilaku inilah antara lain ditemukan adanya interpretasi budaya oleh manusia terhadap sekalian peraturan hukum yang berlaku baginya. 3 Hakim itu sebagai agen perubahan sosial hukum . Apa lagi dalam kasus perceraian hakim harus menafsirkan
1  Wewenang Peradilan Agama terdapat dalam pasal 49 : “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memerikasa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang perkaw- inan, kewarisan, wasiat, hibah, wkaf, shadaqah, infaq, zakat, istbat kesaksian rukyah hilal pada penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, pen- etapan asal usul anak, pengangkatan anak, dan ekonomi Syariah. Lihat dalam Amandemen Un- dang-undang Peradilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006) (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 18.
2 Jaenal Arifin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Ken- cana, 2008), 356.
3 Amrullah Ahmad, dkk. Demensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, ( Jakarta : Gema Insani, 1996, 202 dan 203.
hukum yang ada dalam masyarakat . 4
Di antara wewenang Peradilan Agama yang menjadi isu sentral dewasa ini adalah masalah tingginya tingkat perceraian, disebab- kan berbagai faktor di antaranya, nikah usia dini, intervensi pihak ketiga, ekonomi, tidak harmonis, dan sebagainya. Dalam mengata- sinya kadangkala muncul pandangan hidup yang berbeda antara keduanya, sehingga bera- khir dengan perceraian. Walaupun perbuatan thalak itu dibolehkan, tapi merupakan sesuatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah Swt. Karena menimbulkan dampak negatif, seprti kenakalan remaja. Karena salah satu faktor penentu berhasilnya suatu masyarakat diten- tukan oleh faktor perkawinan. 5
Unit terkecil dari struktur masyarakat adalah keluarga. Keluarga terdiri dari suami, isteri, anak, dan unsur pelengkapnya .Islam menggariskan tanggung jawab setiap anggota keluarga untuk memenuhi kewajiban dalam kaitannya meraih kesejahteraan. Kewajiban suami-isteri terhadap isteri dan anak-anaknya, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan pa- pan, pendidikan, dan kesehatan. 6 Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam re- alita kehidupan manusia, agar terbentuknya keluarga sejahtera berdasarkan norma-norma agama. 7 Masyarakat Kec. Tabir banyak yang melakukan perkawinan sebagaimana terli- hat pada tahun 2011 sebanyak 663 peristiwa
4  Ridwanul Hoque & Md. Morshed Mahmud Khan.“ Judicial Activism and Islamic Fam- ily Law: a Socio-legal Evaluation of Recent Trends in Bangladesh”. http://www.jstor.org/ stable/40377935. Accessed: 26/02/2014 23:5, hlm. 206 dan 218.
5 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2006), 8.
6 Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqh Sosial , Yogyakarta: LkiS, 1994, 10.
7 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008), 1.
nikah, 2012 sebanyak 597, 2013 sebanyak 587, 2014 sebanyak 534, 2015 sebanyak 424, dan 2016 sebanyak 333. Data Peristiwa Nikah dari Tahun 2011-2016. 8 Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan suami-isteri yang harmonis dalam rangka membina ke- luarga sakinah, mawaddah , dan warahmah sepanjang hayat masih dikandung badan. Se- tiap pasangan suami-isteri bercita-cita seperti itu, namun kandas di tengah jalan, karena di- landa problema kemelut yang tidak bisa terse- lesaikan. Sebagian perceraian di Kec. Tabir di ajukan ke Pengadilan Agama Merangin: Pada th.2011 sebanyak 8 kasus, 2012 sebanyak 10 kasus, 2013 sebanyak 6, 2014 sebanyak 8, 2015 sebanyak 14, 2016 sebanyak 333 kasus. Data  cerai  gugat dan cerai thalak di PA Mer- angin khusus Kec. Tabir. 9 Data ini menunjuk- kan mansyarakat yang mengajukan perkara gugat cerai dan cerai thalak ke Pengadilan Agama, sementara di tengah masyarakat Kec. Tabir, berdasarkan informasi dari pihak Pen- gadilan Agama Merangin, kebanyakan data perceraian yang masuk ke Pengadilan adalah cerai gugat, sementara cerai thalak sedikit. Di samping itu hasil wawancara memaparkan di- mana angka perceraian di Kab. Merangin cu- kup mengejutkan sebagaimana diungkapkan oleh Arlis (wakil panitera):
Sejak tahun 2016 hingga saat ini ada 168 kasus gugat cerai yang masuk ke Pengadilan Agama Merangin, sementara gugatan yang sudah putus sebanyak 152 perkara, tapi data ini sebagian ada
8  Sumber: Dokumentasi data Perkawinan KUA Kecamatan Tabir Tahun 2016. Data ini menun- jukkan bahwa setiap tahun terjadi pernikahan mencapai angka minimal 333 orang. Pasangan ini tidak saja yang pertama kali menikah tapi ada nikah yang kedua dan seterusnya, dan tidak menutup kemungkinan melakukan thalak liar, dan ada juga cerai thalak melalui sidang di pen- gadilan
9  Sumber : Data Cerai Thalak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bangko Tahun 2016
juga data 2015 yang belum diputuskan. Setiap bulan 25-30 gugat cerai yang masuk, parahnya 90 % hampir semuanya berujung perceraian, dan sedikit sekali yang rujuk, penyebabnya, suami yang tidak bertanggung jawab, persel- ingkuhan, ekonomi dan keyakina”. 10 Selanjut- nya, Zaki Wardana (panitera muda) Pengadilan Agama Merangin menyebutkan: “ Setiap bulan 28 janda baru, perkara gugat cerai 270 gugat dan 205 yang baru putus, faktornya adalah masalah ekonomi, dan pihak ketiga. 11
Problematika thalak liar ini sudah ada dari zaman dahulu, sebagaimana terlihat dari fakta sejarah di Era Orde Lama dan Orde Baru, dalam latar belakang terbentuknya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana adanya tuntutan yang dikumandan- gkan sejak kongres perempuan Indonesia pada tahun 1928 agar ada perbaikan terhadap kedudukan wanita Islam (penduduk asli) da- lam perkawinan terutama menyangkut hak dan kewajibannya diatur dalam hukum tertu- lis. Hukum perkawinan orang asli Indonesia yang beragama Islam tertuang dalam fi gh, tapi fi gh tidak tergolong kepada hukum yang tidak tertulis sebagai undang-undang, dan masalah- masalah yang menjadi persoalan pada waktu itu adalah kawin faksa, poligami dan thalak yang sewenang-wenang. 12 Menurut Dr. Ham- mudah Abd. Al Alti, thalak adalah semacam perceraian sederhana yang bisa dirujuk atau simple revocable divorce . Pada dasarnya han- ya sekedar menyatakan ketidaksenangan dan
10 “Di Merangin setiap hari ada yang menjanda”,
Muhlisin, akses 24 November 2016,http://jambi. tribunnews.com/2016/06/25/di-merangin-setiap- hari-ada-yang-menjanda
11 “Suami loyo di ‘ranjang’, Istri minta cerai”, akses 25 November 2016. http://www.terasmer- angin.com/teraskota/suami-loyo-di-ranjang-istri- minta-cerai.html
12 M. Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. 11,
21.
kekesalan suami semata, bukan untuk men- gakhiri perkawinan. Tapi dalam kehidupan masyarakat, thalak telah dijadikan secara efek- tif untuk memecahkan perkawinan, sudah ba- rang tentu penyelewengan tersebut tidak bisa dibiarkan berlanjut demi untuk menertibkan dan mensejahterakan keluarga masyarakat Is- lam Indonesia, oleh karena itulah lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 untuk menertibkan thalak dengan melibatkan Pengadilan Agama dan tidak dibenarkan adanya thalak liar. 13
Ini menunjukkan apakah masalah thalak liar sudah menjadi budaya hukum yang men- gental dalam masyarakat bangsa Indonesia se- jak dahulu kala sampai sekarang. 14 Abd.Wahab abd. Muhaimin menyebutkan bahwa: “kele- mahan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  membolehkan  perempuan  men- gajukan cerai gugat ke pengadilan Agama, ini berdampak kepada NTCR yang menjadi ting- ginya tingkat perceraian di Indonesia”. 15 Dan
13 Shocliq dan Shalahuddin Chacry, Kamus Istilah Agama , (Jakarta : Sienttararama, tt), 358. Dikutip oleh M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenan- gan ....2007, 215.
14 Ulama’ sepakat bahwa thalak hukumnya boleh.
Hak dan kewenangan menthalak dapat dipergu- nakan oleh suami tanpa mengenal tempat dan waktu, dan apa yang menjadi alasan bagi suami untuk menthalak isteri tergantung kepada penila- ian subjektif suami karena tidak ada suatu badan resmipun yang berfungsi menilai objektivitasnya. Hal inilah yang berlangsung selama ini dalam ke- hidupam masyarakat  Islam Indonesia, terutama di kalangan masyarakat awam, seolah-olah telah tumbuh suatu budaya yang bertamengkan hukum Islam yang diselewengkan dari hakekat makna yang sebenarnya, kebolehan menthalak isteri bu- kan untuk menghamburkan, tapi dipergunakan secara proporsional dan hati-hati sekali secara terbatas dan eksepsional. M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 215. 15 Abd. Wahhab Abd.  Muhaimin, Adopsi Hukum Islam dalam Hukum Nasional (Studi tentang
kurangnya pengadaan penyuluhan hukum ten- tang UU No. 1 Tahun 1974 tentang perceraian beserta dampaknya di tengah masyarakat. 16
Dengan demikian, hal tersebut tidak menutup kemungkinan banyaknya thalak liar di tengah masyarakat seperti di Kec.Tabir. Karena melihat kenyataan masyarakat lebih banyak memilih thalak liar ke timbang pergi ke Pengadilan Agama. Karena secara agama sudah dianggap sah, tapi dampaknya lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat. Dan tidak menutup kemungkinan implementasi dari Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan hukum materil di Pengadilan Agama bersifat instruksi dalam kedudukan sebagai sumber hukum formil kurang kuat.

## Keadaan Agama dan Adat-istiadat Masyarakat Kecamatan Tabir
Masyarakat Kec. Tabir mayoritas beragama Islam, dan sedikit sekali yang beragama non Muslim itu hanya pendatang. Indikator keisla- man mereka terlihat dari adat-istiadat dan so- sial budayanya, segaimana seloko adat: “Adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah ”. Buktinya terlihat adanya lembaga-lembaga Islam di tengah masyarakat seperti masjid, surau, madrasah, dan pondok pesantren, Pem- bantu Penghulu, Kantor Urusan Agama dan lain-lain.
Pola Pemukiman, masayarakat Tabir ber- mukim di pinggir sungai Tabir, dan di pinggi-
Undandang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku 1 Tentang Perkawinan, (Disertasi UIN Syarif Hadayatul- lah, Jakarta: 2010), 257.
16 Jamaluddin, “Teori Maslahat dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya UU No.1 Tahun 1974 dan KHI’’ Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 46 No. 11 (2012), 497, https:/www. Google.ca/search:as-9- =teori+perceraian&as-epg=&as (diakses Desem- ber 2012).
ran jalan raya. Dan terdapat juga pemukiman sementara dalam kelompok kecil seperti di talang-talang yang bersifat mengumpul yang disebut pendukuh yang dikepalai kepala ke- luarga. Dari pendukuh berkembang menjadi dusun, menjadi kampung selanjutnya menjadi marga yang dipimpin oleh pasirah. 17
Bentuk rumahnya, model bubung jeram- bah karena lebih praktis dan tahan lama, dan di resplang terdapat lambang berbentuk tanduk kambing yang melambangkan penegakan hu- kum. Bertiang tinggi  dengan jumlah sebanyak 12 tiang, bentuk tiang bersegi delapan yang menunjukkan makna mentaati pucuk undang nan delapan. Dalam membangun rumah bersi- fat gotong-royong. 18 Tapi sekarang ini, rumah- rumah papan ini berubah bentuknya menjadi rumah semen yang modern. Disebabkan su- litnya untuk mendapatkan papan karena hutan sudah beralih fungsi menjadi kebun karet dan kelapa sawit.
Dalam memanfaatkan sumber daya alam (hutan adat), dalam mengambil kayu dipilih kayu yang sudah besar, membuka hutan di- lakukan bersama-sama masyarakat, buah-bua- han yang terdapat di hutan adat dapat dijual namun tanah adat tidak boleh dijual. Hutan termasuk bukit, gunung, lebak lebung, danau, inum penyaringan serta lubuk larangan dalam pemanfaatannya diatur oleh hukum adat, dan bagi pelanggar dikenakan sanksi hukum adat.
Budaya masyarakat Kec.Tabir di antaran- ya membuat gelamai dalam rangka menyam- but hari raya dan kenduri naik haji. Budaya ke talang petang dalam acara merencam padi di talang. Adat “ Mantai Kerbau , dalam rangka
17 Lembaga Adat Propinsi Jambi , Dinamika Adat Jambi Dalam Era Global , Jambi: Lazuardi In- dah, 2003, 41.
18 Lembaga Adat Propinsi Jambi , Dinamika Adat Jambi Dalam Era Global , (Jambi : Lazuardi In- dah, 2003), 42.
menyambut Bulan Puasa Ramadhan, dilak- sanakan bergeleran desa. Kemudian terdapat Pengadilan adat yang terdapat di Ds. Seling, bila terjadi sengketa harta, untuk menentu- kan kalah menangnya diadakan acara “ Selam Air”, dimana dua orang utusan dari penggu- gat dan tergugat, masing-masing menyelam ke dalam air sungai Tabir, di atas air dalam perahu terdapat beberapa orang yang mem- baca Surah Yasin. Siapa yang cepat timbul itu yang menang. Dan Adat do’a tolak balak , bila musim wabah penyakit datang seperti munt- aber, demam, maka masyarakat mengadakan do’a tolak balak.

## Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Thal- ak Liar
Budaya masyarakat Kec. Tabir dalam memi- lih jodoh, berlaku asas partisipasi keluarga yakni calon mempelai diberi kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya berdasarkan asas suka rela serta didukung oleh partisifasi kelu- arga yang berperan membimbing pasangan ini tetap dalam keharmonisan keluarga dimulai dari peminangan sampai kepada mempunyai keturunan berdasarkan norma-norma yang berlaku serta terjalin hubungan silaturrahmi antar keluarga kedua belah pihak. Walaupun penerapan asas ini berjalan baik, namun tidak jarang pasangan ini mengalami gangguan yang memicu ke perceraian. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis, ditemukan beberapa factor yang menyebabkan terjadinya thalak liar, yaitu:

## 1. Perkawinan Usia Dini
Terjadinya pernikahan usia dini disebabkan kedua calon mempelai hanya tamat Sekolah Dasar, mereka beralasan mengapa mereka menikah dalam usia muda, karena tidak ada
yang ditunggu kalau mereka sekolah berarti nunggu tamat sekolah. Karena tidak ada yang ditunggu lebih baik mereka melangsungkan pernikahan. Namun sangat disayangkan tidak jarang perkawinan usia muda ini berujung ke perceraian. Umur masih muda pemikiran belum matang dan dibarengi oleh kurangnya ilmu pengetahuan agama Islam. Umur yang ditentukan oleh UU No. 1 Tahun 1974 perem- puan minimal 16 tahun dan laki-laki 19 ta- hun, menurut Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai yang belum mencapai umur 21 ta- hun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974. 19
Penyebab pernikahan dini, karena mun- culnya dispensasi ke Pengadilan Agama, yang disebabkan beberapa faktor: (1) karena tidak sekolah, (2) karena anak hamil di luar nikah. Faktor tidak sekolah ini akibatnya anak mengisi waktu dengan bekerja dan mempu- nyai penghasilan yang memadai sehingga merasa mampu menafkahi rumah tangga, atau mengisi waktu dengan melakukan hal- hal yang negatif antar pergaulan muda mudi. Dalam menghadapi kasus-kasus ini tentu delematis baik bagi anak maupun orang tua. Atau tidak melakukan hal yang seperti itu, tapi orang tua anak khawatir anaknya melang- gar agama, akhirnya anak dinikahkan, dengan meminta dispensasi dari Pengadilan Agama, untuk menghindari dari perbuatan zina. 20 Aki- bat dari pernikahan dini, dapat meningkatkan lajunya pertumbuhan penduduk yang tidak berkualitas dan menjadi beban masyarakat,
19 Anonim, Undang-undang RI No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1990), lnm. 19.
20 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluar- ga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, (yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009), 3833-386.
serta kanker rahim karena belum matang yang dapat membuat kematian yang cukup signi fi - kan bagi kaum ibu di Indonesia. 21

## 2. Sumber Daya Manusia Rendah
Karena tidak sekolah setelah tamat Seko- lah Dasar, dapat memicu untuk melakukan perkawinan dini, dan tidak jarang terjadinya perceraian, disebabkan pemikirannya belum matang apa lagi tidak dibarengai dengan ilmu pengetahuan agama, yang istilahnya “Buto Kayu”. Sesuai dengan hasil wawancara pe- neliti dengan Bapak Lukman :
Di desa ini banyak terjadi perkawinan dini, se- bab banyak yang tamat SD saja tidak melan- jutkan pendidikan yang lebih tinggi, umur pernikahan antara 13, 14-17 tahun. Alasan kar- ena daripada menganggur, atau karena ekono- mi orang tua yang kurang memadai, bila salah satu anaknya ada yang menikah berarti dapat mengurangi tanggung jawabnya. 22
Tanpa pendidikan susah untuk merubah paradigma dan budaya masyarakat, paradigma yang statis menjadi salah satu sebab bertah- annya budaya dan adat apa lagi adat dan bu- daya yang tidak prospektif 23 Berbagai alasan masyarakat bagi yang anaknya tidak melan- jutkan pendidikan yang lebih tinggi, ada bu- daya untuk apa sekolah tinggi, mau menjadi PNS sudah banyak orangnya, elok motong karet, berkebun, dan bertanian, karena lahan masih luas, siapa yang menggarapnya kalau tidak orang-orang kampung ini. Kurangnya semangat untuk menimba ilmu pengetahuan yang dianggap sekolah itu hanya menjadi
21 Muhammad  Isna  Wahyudi, Pembaruan Hu- kum Perdata Islam Pendekatan dan Penerapan , (Bandung:  Sumbersari Indah, 2014), 39.
22  Wawancara dengan Bapak Lukman, Kepala Desa Beluran Panjang, 11 September 2016
23 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluar- ga) Islam....... .2009, 387.
PNS, sayang meninggalkan kampung hala- man dan berwawasan statis.
Dengan kondisi masyarakat yang seperti ini, kadangkala rumah tangga tidak bisa ber- tahan sampai akhir hayat, sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Pembantu Pen- ghulu :
Satu tahun bisa terjadi perkawinan sebanyak 25 pasangan suami-isteri, dari jumlah ini terka- dang ada lima atau lebih pasangan yang thalak liar, alasan mereka tidak mau thalak di depan sidang Pengadilan Agama, karena biaya mahal, lama prosesnya, sesekali datang sidang keliling dari pihak Pengadilan Agama ke desa ini. 24
Tapi sepertinya sudah menjadi budaya masyarakat setempat bila terjadi perceraian dilakukan dengan thalak liar, kawin cerai su- dah dianggap hal yang biasa.Thalak liar yang tidak dilandasi dengan akta thalak, dapat membuat seseorang bertindak semaunya saja terhadap isteri.

## 3. Masalah Ekonomi
Kebutuhan rumahtangga dewasa ini sangat meningkat, di samping kebutuhan pangan juga terdapat kebutuhan lainnya seperti ke- butuhan membayar listrik, transportasi, hand- phone . Untuk itu, suami dituntut untuk me- menuhi kebutuhan tersebut, tapi kadangkala usaha suami tidak sesuai dengan pengeluaran keuangan rumah tangga dan tidak heran juga isteri ikut andil mencari nafkah. Bila faktor ekonomi ini tidak terpenuhi secara maksi- mal dapat memicu terjadinya perceraian. Di samping itu, terdapat juga faktor perceraian dimana sang isteri senang melakukan perk- eriditan dalam memenuhi kebutuan peralatan rumah tangga, sehingga sulit untuk dibayar,
24 Wawancara dengan bapak Syargawi, Pembantu Penghulu Desa Buluran Panjang Kecamatan Ta- bir, 11 September 2016.
sebagaimana peristiwa BW dengan N. BW mengatakan:
Alasan saya menthalakkan isteri saya karena dia selalu berhutang di sana sini secara kred- it, saya sudah pernah membayarnya dengan meminjam uang di bank, kemudian muncul lagi hutang baru, dan saya nasehati dan dipang- gil orang tuanya untuk mencari jalan keluar, ternyata orang tuanya kurang peduli karena kesal melihat tingkah laku anaknya, rasanya tidak ada jalan lain hanya saya bertekad untuk berpisah. 25

## 4. Pengaruh Pihak Ketiga
Percekcokan dalam rumah tangga terkadang dipengaruhi oleh pihak ketiga, yang sengaja menghidupkan percikan api yang dimuncul- kan oleh salah satu pihak  pasangan suami- isteri, sengaja disiramnya dengan minyak sehingga terjadilah kebakaran hebat. Apabila dipertahankan keutuhan rumah tangga, baik isteri maupun suami akan mengalami pend- eritaan. 26
Di masyarakat Tabir terdapat juga per- ceraian dipengaruhi pihak ketiga, bahkan ada bekas suami yang sampai gila akibatnya. Kar- ena api selalu ditiup oleh kaluarga dan sam- pai menyala akhirnya suami dengan emosinya menthalakkan isterinya menjadi thalak satu, sesampai habis iddah bekas isteri menikah dengan orang lain, pada hal suaminya masih mau merujukinya. Namun apa daya sang isteri sudah terlalu banyak disakiti oleh keluarga bekas suami.  Oleh karena itu, Islam melarang mempermainkan thalak, sebagaimana terdap- at dalam Surah Al-Baqarah (2) : (232), karena dapat mengalami akibatnya yang patal dalam

## 25 Wawancara BW Desa Seling, 10 September
2016.
26 Yayan Sopyan , Islam Negara Transformasi hu- kum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional,
Jakarta: RMBook, 2012), 173.
menjalani kehidupan. Pada hal Allah SWT. Menurunkan aturan”. 27
Pihak ketiga seharusnya bersikap men- damaikan suami-isteri yang berselisih, Islam telah memberi aturan tentang tahkim/mediasi dengan mendatangkan tokoh masyarakat, ulama atau utusan nenek mamak kedua belah pihak suami-isteri yang menjadi juru damai. Di masyarakat Tabir terdapat juga penerapan tahkim terhadap percekcokan keluarga, sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang tokoh masyarakat:
Di desa ini sebelum terjadinya perceraian maka di datangkan hakam utusan dari masing-masing kedua belah pihak sebanyak dua orang, yang dalam bahasa adat disebut: Urang sapangulu, urang sepengawat”. Kadangkala ada yang berhasil didamaikan dan kadangkala ada yang tidak, tergantung kepada pliknya perkara yang dihadapinya. Kebanyakan thalak terjadi tidak menggunakan mediasi. Bila terjadi perselisihan sang suami dapat menerapkan hak thalaknya kepada isteri tampa berpikir panjang. 28

## 5. Mahar Murah
Mahar yang berlaku di masyarakat Kec.Ta- bir sebesar satu mayam emas. Walau Islam tidak menganjurkan mahar harus mahal, tapi bagi masyarakat yang kurang memahami arti sebuah perkawinan, sangat mudah sekali men- jatuhkan thalak dengan alasan mahar perkaw- inan mudah terjangkau, membuat kaum laki- laki seenaknya saja kawin cerai, sesuai dengan wawancara peneliti:
27 QS. Al-Baqarah (2): 232.: “Apabila kamu men- thalak isteri-isterimu, lalu habis masa ‘iddah- nya, maka janganlah kamu (para wali) mengha- langi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara  mereka dengan cara yang ma’ruf”.
28 Wawancara dengan Bapak  Hipni, Pembantu Penghulu Desa Kandang Kecamatan Tabir, 13 Setember 2016
Akibat mahar murah, banyak laki-laki yang sudah beristeri yang tidak memahami hukum perkawinan pergi ke kampung-kampung lain kenalan dengan perempuan, ngaku masih bu- jangan akhirnya menikah, kalau ditanya anda sudah punya isterikan di kampung anda, jawab- nya sudah saya tinggalkan (thalak). Kenapa hal ini terjadi karena murahnya biaya perkawinan satu pikul getah dapat isteri satu dan biaya ru- juk. Biaya ruju sebesar Rp. 100.000 untuk Kec. Tabir, ini hasil rapat dari Pengadilan Agama Merangin. 29

## 6. Beta’lik
Betalik 30 adalah perjanjian antara suami-isteri dalam menjalankan tugas, umpamanya ung- kapan suami kepada isterinya: “Jangan kau pergi/pijak rumah si fulan, kalau kau pijak jatu thalak kita.” Bila larangan suami ini di- langgar oleh isteri maka jatuhlah thalak. Ini seolah-olah mempermainkan thalak banyak kata-kata yang seharusnya diungkapkan oleh suami untuk mendidik isteri supaya merubah perangai buruknya, namun itulah yang ban-
29 Wawancara dengan Bapak Pembantu Penghulu
Desa Seling, 10 September 2016.
30 Maksud dari betalik ini perlu diperhatikan ten- tang lafaz thalak yang digantungkan. Karena lafaz thalak itu terbagi dua: pertama sharih dan lafaz kinayah. Lafaz sharih yakni ucapan yang secara jelas digunakan untuk ucapan thalak.Sedangkan kedua lafaz kinayah (sindiran) yaitu ucapan yang sebenarnya tidak digunakan untuk thalak, tetapi dapat dipakai untuk menceraikan isteri. Thalak kinayah ini termasuk thalak al-mu’allaq (thalak yang digantungkan). Thalak seperti ini terbagi dua: digantungkan pada syarat-syarat tertentu dan digantungkan kepada pengecualian. Menge- nai thalak yang digantungkan ini terjadi perbe- daan pendapat ulama’. Lihat Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan ....2007, 211-213. Apakah betalik ini termasuk thalak yang digantungkan atau bukan perlu ada kajian yang mendalam, karena kenyataannya di tengah masyarakat Kec. Tabir bila terjadi betalik, maka jatuhlah thalak terhadap isterinya.
yak terjadi di masyarakat Tabir, yang ujung- nya terjadi thalak liar.

## 7. Budaya Sosial
Bagi masyarakat awam, yang kurang mema- hami arti perkawinan, dianggapnya hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis se- mata, sehingga mudah sekali menthalak is- terinya dan kurang memperhatikan akibatnya dan thalak dijadikan sebagai senjata untuk menakut-nakuti sang isteri agar selalu tunduk kepada sang suami. Dan sang suami mencari wanita yang lain lagi semaunya.  Sebagaima- na diungkapkan oleh ketua lembaga Adat Kecamatan Tabir: “Jangan semendo langau hijau, artinya orang yang suko banyak isteri, apobilo sudah punyo anak, isterinyo dicerai- kan dan dio beristeri pulo, seperti menganjak lukah di payo, bak langau bilo hinggap telu telanca” . 31 Dan tidak jarang seorang laki-laki sudah pernah menikah sudah beberapa kali begitu juga wanita konon ceritanya sudah per- nah menikah 9 kali.
Kebanyakan masyarakat Tabir enggan pergi ke Pengadilan Agama, dikarenakan biaya mahal, administrasi rumit, memakan waktu lama, akhirnya memilih thalak liar dengan alasan secara hukum Islam sudah sah, dan inilah kebiasaan yang telah men- jadi budaya masyarakat sejak zaman dahulu. Walaupun kehadiran UU No. 1 1974 sebagai hukum positif telah lama ada, namun sangat disayangkan masih terdapat umat Islam yang mendua, sebagian sadar hukum dan mentaat- inya dan sebagian yang lain meremehkan ha- sil UUP yang monomental tersebut dengan menilai aturan tersebut sebagai aturan negara yang mempersulit mereka, sehingga mereka melakukan nikah di bawah tangan, thalak
31 Wawancara dengan Bapak Rais, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Tabir, 11 September 2016
liar, dan rujuk liar yakni pelaksanaannya di- adakan di luar sistem yang diatur oleh negara, ini semua dapat membawa efek negatif di kalangan umat Islam Indonesia. 32 Kebanya- kan masyarakat awam tidak terbiasa beruru- san administrasi, sehingga tidak mengenali apa itu fungsi Pangadilan Agama, sesuai apa yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat. Menurutnya bahwa masyarakat melakukan thalak liar karena malas berurusan administrasi di Pengadilan Agama disebabkan sumber daya manusia yang rendah, sehingga mereka memilih thalak liar yang sudah men- jadi budaya masyarakat berurat-berakar dari zaman dahulu yang dianggapnya biasa-biasa saja tampa menelusuri akibatnya. 33

## Dampak Thalak Liar dalam Masyarakat

## 1. Terhadap Keluarga Kedua Belah Pihak
Dengan terjadi thlak liar, tidak saja berimbas terhadap pasangan suami-isteri dan anak tapi juga terhadap keluarga kedua belah pihak. Kadangkala keluarga ikut mencampuri uru- san perceraian, sehingga terjadi perang mu- lut, dendam bahkan sampai berkepanjangan turun-temurun dan mengungkit-ungkitkan hal-hal masa lalu, ironisnya kadang sampai meninggal dunia tetap tidak melakukan tegur- sapa.
32 Syamsul Hadi Irsyad, “Akibat putusnya perkaw- inan Karena Perceraian Selayang Pandang atas Putusan Mahkamah Agung Mengenai Harta Ber- sama, Mut’ah, ‘Iddah, Hadhanah, dan Penerapan PP 10/1983 jo PP 45/1990”, Suara Uldilaq , Mah- kamah Agung Lingkungan Peradilan Agama, Edisi ke II, Akses 1 Juli 2003, hlm. 15.
33  Wawancara dengan Bapak Drs. H. Saleh, Y, Kua- ket di KUA Kecamatan Tabir saat sekarang, 13 September 2016

## 2. Terhadap Anak
Kebanyakan ahli sosiologi berpendapat dian- tara faktor yang paling penting dalam mem- bina masyarakat adalah masalah prkawinan, putusnya perkawinan tidak hanya berdampak kepada keluarga tersebut tetapi juga terhadap masyarakat, karena kebanyakan kenakalan remaja berasal dari keluarga yang hubungan kedua orang tuanya sudah bercerai. 34 Begitu terjadi perceraian sang anak menjadi korban, kebanyakan ikut ibu. Apalagi bapaknya nikah lagi dengan wanita lain sang anak takut ke- pada ibu tirinya, tragisnya lagi bapak hanya peduli dengan ibu tiri dan tidak peduli dengan anaknya bahkan tidak diberi nafkah. Dan sang ibulah yang membiayai dan mendidik anak- anaknya hingga berumah tangga.
Kebanyakan mantan suami begitu saja melepaskan tanggung jawabnya atas nafkah anak pasca perceraian. Kondisi ini telah me- maksa kaum perempuan untuk memikul tanggung peran ganda, yakni sebagai ibu ru- mahtangga, sebagai kepala keluarga. Bila ibu ini tidak mempunyai kemampuan untuk memberi nafkah anak tersebut, ibu cenderung mengeksploitasi anak-anaknya untuk mencari nafkah, seperti menjual koran, dan menjual batu sungai. Islam menentukan bahwa hak hadhanah , 35 dilaksanakan dan menjadi tang- gung jawab bersama sebagaimana tertuang da- lam KHI, 36 : Kadangkala tidak sesuai dengan
34 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, ( Jakarta : Kencana, 2008), 8. 35 Hadhanah adalah pendidikan, pemeliharaan dan pengasuhan anak pada suatu masa tertentu, di- mana anak tidak bisa tidak membutuhkan perha- tian seorang ibu yang memiliki hak untuk men- didiknya menurut Syara’ (Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhshiyyah , (Kairo: Dar al-Fikry al-Araby, tt), 474.
36 Anonim, Undang-undang RI No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , (Surabaya : Pustaka Tinta
ketentuan peraturang perundangan-undangan yang berlaku, karena sudah membudaya bila terjadi thalak liar anak ikut ibu.

## 3. Terhadap Masyarakat
Perceraian dan kenakalan remaja merupakan masalah sosial, masalah sosial merupakan aki- bat dari interaksi sosial antara individu, antara individu dengan kelompok, atau antarkelom- pok. Interaksi sosial berkisar pada ukuran nilai adat-istiadat, tradisi dan idiologi, yaitu ditandai dengan suatu proses sosial yang diso- siatif. Masalah sosial adalah suatu ketidakse- suaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial.
Terjadinya kenakalan remaja. Masa remaja merupakan masa yang berbahaya, karena pada periode itu, seseorang mening- galkan tahap masa kehidupan kanak-kanak, untuk menuju ke tahap selanjutnya yaitu ta- hap kedewasaan. Masa ini dirasakan sebagai suatu krisis karena belum adanya pegangan, sedangkan kepribadiannya sedang mengalami pembentukan. Pada saat-saat itulah dia mem- butuhkan dan mendapat kasih sayang dari kedua orangtuanya. 37
Terjadi penghambat pendidikan untuk sampai ke tingkat yang lebih tinggi, dikarena- kan orang tua anak telah bercerai dan masing- masing mereka telah menikah dengan orang
Mas, 1990), lnm. 22. Pasal 105 Kompilasi Hu- kum Islam menyebutkan Dalam hal terjadi per- ceraian: a) Pemeliharaan yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b) Pemeliharaan anak yang sudah mumammiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak peme- liharaan; dan c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
37 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar ,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 373.
lain sementara anak merasa takut terhadap ibu tiri dan bapak tiri untuk memperoleh biaya pendidikan. Akhirnya anak tersebut mengang- gur dan tidak jarang terjadi melaksanankan perkawinan di usia dini, sadisnya kadangkala tidak bertahan lama, karena belum puas men- jalani masa remaja dan ketidakmatangan pola pikir.
Masyarakat menjadi gila. Disebabkan dimabuk thalak tiga.Untuk kembali lagi suatu hal yang sulit dimana bekas isteri nikah dahu- lu dengan laki-laki lain kemudian cerai baru dapat nikah dengan bekas suami pertama.ini suatu hal yang sulit dilakukan. Kalau ini yang terjadi sang bekas suami berujung menjadi gila. Hal ini sesuai dengan apa yang dungkap- kan oleh bapak:
Dapat kita saksikan orang-orang gila berjalan dipinggir jalan raya sambil menyandang tas, itu dimabuk thalak tiga. Dengan mudahnya sang suami menthalak isterinya, tidak terasa thalaknya sudah banyak sampai tiga), pada hal ia tidak sadar bahwa peristiwa aqad nikahnya sakral disaksikan oleh orang banyak, malaikat, dan disaksikan oleh Allah Swt, bergoncanglah arasy. Tapi sayang begitu terjadinya permasala- han antara keduanya begitu mudah suami men- gucapkan kata-kata thalak, walaupun thalak itu dibolehkan, tapi sesuatu yang dibenci oleh Al- lah Swt. 38

## 4. Terhadap Agama
Islam telah mengatur bahwa perempuan yang dithalak itu mendapat hak, di antaranya ten- tang iddah. Pertama, perempuan itu bukan da- lam masa haidh (dan tidak terjadi setelah ber- kumpul), karena hal itu memberikan tenggang masa iddah bagi perempuan, sebagaimana fi r- man Allah Surah Ath-Thalaq (65): 1. 39 Kedua,
38 Wawancara dengan bapak Penghulu Desa Seling Kecamatan Tabir, 10 September 2016
39 QS. Ath-Thalaq (65):1. Artinya “ Hai Nabi, apa- bila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hen-
Berbuat baik terhadap perempuan yang dic- erai dan berhubungan baik dengannya, se- bagaimana fi rman Allah Swt al-Baqarah (2): 229. 40 Ayat lain menyebutkan: Apabila mereka telah mendekati akhir iddah- nya, maka ru- jukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik”. 41 Ayat ini menunjuk- kan tidak ada pembalasan dendam dan pend- eritaan, perpisahan dilakukan dengan tenang seperti layaknya saat pernikahan. Hal ini sulit sekali dilakukan oleh masayarakat Tabir, kar- ena pada umumnya perceraian terjadi diawali dengan pertengkaran dan bahkan  tidak teguran sampai akhir hayat. Ketiga, suami diwajibkan memberi nafkah teradap isterinya yang telah dicerai, untuk melindungi dari jiwa-jiwa yang dengki dan benci, sebagimana Firman Allah Surah al-Baqarah (2): 241. 42 Ayat lain menye- butkan: Dan hendaklah kamu berikan suatu muta’ah kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang mis- kin menurut kemampuannya (pula).” 43
Bila diteluri keadaan perceraian di Kec. Tabir, kebiasaannya jarang sekali yang mem- beri nafkah kepada mantan isterinya, jangank- an memberi mut’ah malah caci maki yang didapat. Dalam sistem adat Masyarakat Tabir diungkapkan oleh Pembantu Penghulu: Ayam benci di sangkaknyo, buyo benci di telurnyo. ” Maksudnya kalau salah seorang suami-isteri
daklah kamu ceraikan mereka pada waktu mer- eka dapat (menghadapi) iddah nya (yang wajar).
40  QS. Al-Baqarah (2): 229 Thalak yang dapat diru- juki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.
41 QS. At-Thalaq (65): 2.
42 QS. Al-Baqarah (2): 241. “ Kepada wanita-wan- ita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, seba- gai suatu kewajiban bagi orang-orang yang ber- taqwa.
43 QS. Al-Baqarah (2): 236.
lari begitu saja, maka harta yang ditinggalkan untuk yang suami/isteri dan anak). 44 Terdapat istilah: “ Turun Kain Selai di pinggang .” 45 Art- inya salah satu suami-isteri yang keluar dari rumah, ia tidak membawa harta, harta diting- galkan untuk yang tinggal.
Keempat, perempuan yang diceraikan, tetap di rumahtangganya selama masa iddah, kecuali ia datang membuat keburukan, maka boleh mengusirnya, sebagaimana fi rman Allah Surah Al-Thalaq (65): 1. 46 Kelima, nafkah bagi perempuan yang dithalak jika ia hamil sampai melahirkan. Jika ia tidak dalam keadaan thal- ak ba’in maka selama masa iddah , dan bukan thalak tiga, sebagaimana fi rman Allah Swt S. Al-Thalaq (65): 6. 47 Keenam, hak untuk kem- bali bagi suami dalam masa ‘iddah . Jika ia te- lah menceraikannya dengan thalak satu atau thalak dua, tanpa perlu minta izin dan kesak- sian. Jika telah habis masa iddah maka perlu nikah baru.
Dilemanya yang terjadi di tengah masyarakat Tabir, thalak liar dianggap thalak biasa-biasa saja, karena sejak dahulu thalak dijalankan seperti ini sesuai dengan apa yang tertera dalam kitab-kitab fi qh. Fiqh merupak- an pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan dikembangkan secara berkelanjutan se- hingga menjadi tradisi karena disosialisasi- kan secara sturuktural maupun fungsional.
44  Wawancara dengan bapak Isma’il Pembantu Pen- ghulu Desa Seling Kecamatan Tabir, tanggal 10 September 2016
45 Wawancara dengan bapak Hasan, Tokoh Masyarakat Desa Kandang Kecamatan Tabir,  13 September 2016
46 QS. Ath-Thalaq (65): 1. “Janganlah kamu ke- luarkan mereka dari rumah mereka dan jangan- lah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang” 47 QS. Ath-Thalaq (65): 6.  “ Dan jika mereka (is- teri-isteri yang sudah dithalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkanya hingga mereka bersalin”.
Umat Islam memandang fi gh adalah Islam itu sendiri. Fiqh bukan hanya paradigma yang di- jadikan rujukan perilaku, melainkan juga se- bagai rujukan elastis berprilaku. Padahal hu- kum yang diproduksi oleh fi gh dapat berubah karena situasi dan kondisi. Perubahan hukum berarti pula perubahan perilaku beragama dan prilaku berbudaya sepanjang tidak menyim- pang dengan ketentuan syari’at. 48
Di Indonesia, nilai-nilai fi qh dimasuk- kan ke dalam hukum nasional yang menjadi pembaruan hukum Islam yang substansinya mempunyai tujuan untuk merealisasikan mashlahah bagi kepentingan manusia yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan ketu- runan yang dalam istilah fi gh disebut dengan al-Kulliyah al-Khamsah sebagaimana tertera dari tujuan maqashi al-syari’ah . Teori mash- lahat ini digunakan untuk menyelesai masalah hukum Islam dan pembaruan hukum Islam. 49
Bila diperhatikan prilaku masyarakat Ta- bir, dalam mempraktik hukum perkawinan Is- lam, ini muncul dari prilaku beragama  dalam konteks masyarakat Muslim didasarkan pada pendekatan prilaku masa lalu, sesuai dengan kaidah yang menyatakan “hukum tidak ber- laku surut”. Di samping itu, dalam memahami prilaku masyarakat ini juga merujuk kepada al-‘urf yakni kebiasaan-kebiasan masyarakat yang bersifat nomatif. Kebiasaan dapat dijadi- kan titik tolak berprilaku, sebagaimana kaidah “ al’adatu muhakkmah ” adat dijadikan hukum dalam berperilaku, dan adat ini tidak bisa bertentangan dengan hukum Islam. 50 Tujuan disyari’atkan hukum Islam, agar umat Islam memahami serta mengamalkannya, supaya
48 Beni Ahmad saebani, Sosiologi Hukum ,......2007, 94.
49 Baqir Manan, Reformasi Hukum Islam di Indo- nesia , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),
296 dan 297.
50 Beni Ahmad Saebani, Sosiologi...... 2007, 94.
tujuan hidup bahagia dunia akhirat tercapai. Untuk itu, salah satu hikmah thalak harus diu- capkan di depan sidang Pengadilan Agama, 51
agar tercapainya maqashid syari’ah dan ketu- runan dari prilaku yang negatif serta haknya terpenuhi, seperti hak hadhanah- nya.

## Penutup
Kec. Tabir terletak di Kab. Merangin Prov. Jambi, mayoritas penduduknya bersuku Me- layu dan beragama Islam. Keislaman mereka terlihat dari adanya adat-istiadat dan budaya yang bersendi syara’ dan syara’ bersendi kitabullah. Adapun faktor terjadinya thalak liar yaitu: perkawinan usia dini, sumber daya manusia rendah, ekonomi, pengaruh pihak ke- tiga, mahar murah, beta’lik, dan budaya sosial. Sementara dampak dari thalak liar adalah ber- pengaruh terhadap keluarga, masyarakat, dan agama. Sepertinya thalak liar sudah menjadi budaya hukum bagi masyarakat Tabir yang sudah terpola sejak dahulu kala yang hanya menjadi urusan pribadi, namun belakangan ini terjadi pembaruan hukum keluarga Islam dimana sahnya suatu thalak harus diucapkan di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya thalak liar ini di-
51  Prakteknya di depan sidang PA dimana hakim te- lah berusaha dan tidak berhasil didamaikan kedua belah pihak baru perceraian dapat dilakukan, itu- pun harus ada alasan yang kuat, bahwa keduanya tidak dapat hidup rukun kembali, dan jalan tera- khir satu-satunya melakukan perceraian. Orang yang melakukan perceraian itu berarti memper- mainkan hukum Allah swt. Disebut dalam hadits: Apa yang menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan aku sesungguhnya telah menthalak isteriku  dan aku sungguh telah merujuknya’ (H.R. An- Nasa’i dan Ibnu Hubban). Lihat dalam Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab , Hukum Islam dan Perkembangannya di Indonesia , (Yogyakar- ta : Kreasi Total Media, 2008), 221 dan 222.
harapkan kepada hakim, ulama’ atau tokoh masyarakat mengadakan penyuluhan, cera- mah agama tentang hukum keluarga Islam ke- pada masyarakat.

## Bibliography

## Journals
Hoque, Ridwanul & Md. Morshed Mahmud Khan. “Judicial activism and islamic fam- ily law: a socio-legal evaluation of recent trends in bangladesh”. Islamic Law and Society. 14. 2. 2007
Irsyad, Syamsul Hadi “ Akibat putusnya perkawinan Karena Perceraian Selayang Pandang atas Putusan Mahkamah Agung Mengenai Harta Bersama, Mut’ah, ‘Id- dah, Hadhanah, dan Penerapan PP 10/1983 jo PP 45/1990”, Suara Uldilaq , Mahkamah Agung Lingkungan Peradilan Agama, Edisi ke II. 2003.
Jamaluddin, “Teori Maslahat dalam Per- ceraian: Studi Pasca Berlakunya UU No.1 Tahun 1974 dan KHI’’ Ilmu Syari’ah dan Hukum . 46. No. 11. 2012

## Dissertation
Abd. Muhaimin, Abd. Wahhab. Adopsi Hu- kum Islam dalam Hukum Nasional (Studi tentang Undandang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku 1 Tentang Perkawinan, (Disertasi UIN Syarif Hadayatullah, Jakarta: 2010, 257.

## Books
Anonim, Amandemen Undang-undang Pera- dilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006) Ja- karta: Sinar Gra fi ka, 2006.
Anonim, Undang-undang Republik Indonesia nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Is-
lam di Indonesia, Surabaya: Pustaka Tin- ta Mas, 1990.
Ahmad, Amrullah. dkk. Demensi Hukum Is- lam dalam Sistem Hukum Nasional, Ja- karta: Gema Insani, 1996.
Ari fi n, Jaenal. Peradilan Agama dalam bing- kai Reformasi Hukum di Indonesia , Ja- karta: Kencana, 2008.
Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Hara- hab, Hukum Islam dan Perkembangan- nya di Indonesia, Yogyakarta: Kreasi To- tal Media, 2008. Daud Ali, M. Hukum Islam dan Peradilan Agama, Jakarta: Raja Gra fi ndo Persada, 2002.
Harahap, M. Yahya. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.
7 Tahun 1989, Jakarta: Sinar Gra fi ka,
2007.
Isna Wahyudi, Muhammad. Pembaruan Hu- kum Perdata Islam Pendekatan dan Pen- erapan , Bandung:  Sumbersari Indah,
2014.
Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perda- ta Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana,
2008.
Nasution, Khoiruddin.  Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap Perundang-un- dangan Perkawinan Muslim Kontempo- rer di Indonesia dan Malaysia , Leiden- Jakarta: INIS, 2002. _______, Khoruddin. Hukum Perdata (Keluar- ga Islam Indonesia) Dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim),
Yogyakarta: ACAdeMIA+ TAZZAFA, 2009 Saebani, Beni Amad dan Syamsul Falah, Hu- kum Perdata Islam di Indonesia , Band- ung : Pustaka Setia, 2011.
Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pen- gantar ,  Jakarta : Raja Gra fi ndo Persada,
2002.
Sopyan , Yayan Islam Negara Transformasi hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional, Jakarta : RMBook, 2012. Shocliq dan Shalahuddin Chacry, Kamus Isti- lah Agama , (Jakarta : Sienttararama, tt), Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2007.

## Websites
Muhlisin, “Di Merangin setiap hari ada yang menjanda”, akses 24 Novem- ber 2016, http://jambi.tribunnews. com/2016/06/25/di-merangin-setiap- hari-ada-yang-menjanda.
Admin, “Suami loyo di ‘ranjang’, Istri minta
cerai”, akses 25 November 2016. http:// www.terasmerangin.com/teraskota/ suami-loyo-di-ranjang-istri-minta-cerai. html

## Documents
Lembaga Adat Propinsi Jambi ,  Dinamika Adat Jambi Dalam Era Global ,  Jambi: Lazuardi Indah, 2003.