## Analisis Kondisi Geografis dan Ketersediaan Peralatan di Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil di Indonesia
Analysis of Geographical Conditions and Availability of Equipment in Remote Puskesmas in Indonesia
Amir Su’udi 1 , Rudi Hendro Putranto 1 , Harna Harna 2* , Andi Muh Asrul Irawan 3 , Iin Fatmawati 4
1 Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia
2 Program Studi Gizi, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Esa Unggul, Indonesia
3 Program Studi Gizi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Al-Azhar Indonesia
4 Program Studi Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
(Email Korespondensi: harna@esaunggul.ac.id, 081289903103)

## ABSTRAK
Puskesmas  merupakan  salah  satu  fasilitas  pelayanan  kesehatan  primer  atau  tingkat  pertama  dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan yang optimal dan berkualitas. Kondisi geografis dan ketersedian peralatan yang  belum  memadai  di  puskesmas  daerah  terpencil/sangat  terpencil  dapat  menurunkan  kualitas  pelayanan sehingga berdampak pada kesehatan masyarakat setenpat. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis kondisi wilayah dan geografis serta ketersediaan set peralatan di puskesmas daerah tertinggal/sangat tertinggal di Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  desain  penelitian  adalah  cross  sectional. Penelitian  ini  merupakan  bagian  dari  Studi  Validasi  Lokus  Penempatan  Tim  NS  Tahun  2019.  Penelitian dilaksanakan bulan Februari-Desember 2019. Lokasi penelitian dilakukan di 25 provinsi di Indonesia dan terdapat 193  puskesmas.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sebanyak  73.1%  puskesmas  memiliki  keterbatasan aksesibilitas  yang  menjadi  hambatan  puskesmas  mencapai  wilayah  kerja.  Kondisi  geografis  yang  memisahkan wilayah kerja dengan puskesmas yaitu adanya sungai, laut, gunung, lembah dan hutan belantara. Lebih dari 50% puskesmas sudah memiliki set peralatan standar minimal 80%, namun masih kurangnya ketersediaan set peralatan lainnya. Tidak tercukupinya ketersediaan obat esensial 33 jenis dan vaksin pada sebagian besar puskesmas. Saran bagi pemerintah yaitu perlunya perhatian khusus untuk meningkatkan ketersediaan peralatan standar minimal dan obat pada puskesmas terpencil/sangat terpencil.

## Kata kunci : Puskesmas terpencil, Kondisi geografis, Pelayanan kesehatan, Ketersediaan peralatan

## ABSTRACT
Puskesmas is one of the primary health care facilities or the first level in the implementation of optimal and quality health development. Geographical conditions and inadequate equipment availability at health centers in remote/very remote areas can reduce the quality of service so that it has an impact on the health of the local community. The purpose of this study were to identify and analyze regional and geographical conditions as well as the availability of equipment sets in health centers in underdeveloped/very underdeveloped areas in Indonesia. This study used a quantitative approach with a cross sectional research design. This research was part of the 2019 NS  Team  Placement  Locus  Validation  Study.  The  research  was  carried  out  in  February-December  2019.  The research  locations  were  carried  out  in  25  provinces  in  Indonesia  and  there  were  193  puskesmas.  The  results showed that as many as 73.1% of puskesmas have limited accessibility which is an obstacle for puskesmas to reach the work area. The geographical conditions that separate the work area from the puskesmas were rivers, seas, mountains, valleys and wilderness. More than 50% of puskesmas already have standard equipment sets of at least 80%, but there was still a lack of availability of other sets of equipment. Insufficient availability of 33 types of essential  drugs  and  vaccines  in  most  health  centers.  Suggestions  for  the  government  are  the  need  for  special attention  to  increasing  the  availability  of  minimum  standard  equipment  and  medicines  at  remote/very  remote health centers.
Keywords: Remote Puskesmas, Geographical conditions, Health services, Availability of equipment
https://doi.org/10.33860/jik.v16i2.1246
Vol.16 No.2 Agustus 2022: Hal. 132-138 p-ISSN: 1907-459X e-ISSN: 2527-7170
Poltekita: Jurnal Ilmu Kesehatan http://jurnal.poltekkespalu.ac.id/index.php/JIK
© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## Original Article

## PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  salah  satu  unsur kesejahteraan  yang  harus  diwujudkan  sesuai dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia.  Selain  itu, kesehatan  merupakan  hak  asasi  manusia  yang perlu diperhatikan dan selalu dikaitkan dengan kehidupan  masyarakat.  Sehingga,  pemerintah perlu meningkatkan kepedulian terkait pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat.  Sesuai Pasal  14  UU  No.  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan yaitu Pemerintah bertanggung jawab merencanakan,  mengatur,  menyelenggarakan membina,  dan  mengawasi  penyelenggaraan upaya  kesehatan  yang  merata  dan  terjangkau oleh masyarakat (1,2,3) .
Peningkatan  pelayanan  kesehatan  di Indonesia perlu menjadi perhatian khusus oleh pemerintah karena pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.  Salah  satu  fasilitas  pelayanan kesehatan  primer  atau  tingkat  pertama  dalam pelaksanaan  pembangunan  kesehatan  yang optimal  dan  berkualitas  adalah  puskesmas. Puskesmas merupakan ujung tombak pembangunan  kesehatan  di  Indonesia  dan merupakan  unit  pelaksana  teknis  Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung  jawab  terhadap  penyelenggaraan pembangunan di suatu daerah (4,5,6) .
Sebagian  besar  masyarakat  menjadikan puskesmas  sebagai  pilihan  pertama  terkait pelayanan  kesehatan,  akan  tetapi  masih  ada beberapa puskesmas belum mampu memberikan  pelayanan  bagi  daerah  terpencil perbatasan dan kepulauan khususnya di daerah perbatasan. Puskesmas memiliki wilayah kerja yang  luas,  secara  geografis  sebagian  sulit dijangkau,  kelompok  masyarakat  yang  saling berjauhan  dan  jumlah  penduduk  yang  sedikit sehingga  menjadi  tantangan  bagi  pemerintah daerah atau pusat untuk menjadikan puskesmas sebagai  tempat  pelayanan  kesehatan  yang menyeluruh bagi masyarakat (7) .
Berdasarkan penelitian sebelumnya diketahui  bahwa  salah  satu  sebab  masih rendahnya  kunjungan  pasien  ke  puskesmas adalah puskesmas sulit dijangkau karena terkait kondisi  gegografis,  sarana  transportasi  yang kurang dan kemampuan masyarakat membayar biaya  trasnportasi  yang  rendah.  Selain  itu, masalah  yang  juga  menjadi  prioritas  utama pemerintah  pada  puskesmas  daerah  tertinggal adalah kurangnya ketersediaan tenaga
kesehatan dan peralatan kesehatan. Ketersediaan  tenaga  kesehatan  yang  kurang berdampak pada kualitas pelayanan yang ada di puskesmas.  Misalnya,  ada  beberapa  kegiatan dikurangi jumlah kunjungannya yang seharusnya sebulan sekali menjadi 3 bulan pada daerah  tertinggal/sulit.  Peralatan  kesehatan yang  kurang  di  puskesmas  berdampak  pada pelayanan  kesehatan  masyarakat.  Selain  itu, masyarakat perlu menempuh perjalanan perjalanan yang cukup jauh dan sulit sehingga masyarakat  akan  merasa  kecewa  apabila peralatan  dan  sarana  penunjang  kurang memadai  di  puskesmas.  Kondisi  ini  akan menurunkan  minta  masyarakat  untuk  berobat ke puskesmas (8) .
Perlu  adanya  penambahan  fasilitas kesehatan  sesuai  dengan  kebutuhan  masing- masing puskesmas berupa set perlatan kesehatan,  bahan  habis  pakai  dan  obat.  Selain itu,  saat  ini  banyak  masalah  kesehatan  yang terjadi dipuskesmas seperti masalah anemia ibu hamil  dan  masalah  gizi  pada  balita  sehingga ketersediaan  peralatan  di  puskesmas  perlu ditingkatkan, hal ini bertujuan untuk mendukung  pelayanan  kesehatan (9–11) .  Hasil beberapa  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa tidak  tercukupinya  peralatan  untuk  bidan  di polindes, sementara banyak kegiatan pengobatan  dan  program  yang  dilakukan  oleh bidan.  Sehingga  kekurangan  peralatan  ini dipenuhi dengan dibeli sendiri oleh bidan desa. Semakin  tingginya  kegawatdaruratan  harus didukung  dengan  peralatan  yang  memadai, tetapi dalam impelemnentasinya di pusksesmas masih  kurang.  Hal  ini  menjadi  sangat  penting karena  puskesmas  merupakan  sasaran  pertama untuk menangani kasus darurat di masyarakat, termasuk masalah gizi pada ibu hamil, masalah kesehatan pada berbagai kelompok usia (12,13,14) . Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan  penelitian  terkait  analisis  kondisi geografis  dan  ketersediaan  peralatan  di puskesmas  tertinggal.  Tujuan  penelitian  ini yaitu  mengetahui  dan  menganalisis  kondisi wilayah  dan  geografis  serta  ketersediaan  set peralatan di puskesmas daerah tertinggal/sangat tertinggal di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kuantitatif  dengan  desain  penelitian  adalah cross sectional. Penelitian ini merupakan bagian dari Studi Validasi Lokus Penempatan Tim NS
Tahun  2019 (15) .  Penelitian  dilaksanakan  bulan Februari-Desember  2019.  Lokasi  penelitian dilakukan di 25 provinsi di Indonesia meliputi Aceh,  Sumatera  Utara,  Sumatera  Barat,  Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan  Kalimantan  Utara,  Sulawesi  Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, NTT,
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi  Tenggara,  Sulawesi  Barat,  Maluku, Maluku  Utara,  Papua,  dan  Papua  Barat. Penelitian  ini  telah  mendapatkan  etik  dari Komisi  Etik  Penelitian  Kesehatan  Badan Penelitian  dan  Pengembangan  Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI Nomor
LB.02.01/2/KE.059/2019.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh puskesmas yang diusulkan oleh Dirjen PKP baik merupakan lokus baru maupun lokus yang pernah mendapatkan penempatan tim NS. Sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 193 puskesmas  yang  sesuai  dengan  kriteria  inklusi meliputi puskesmas tersebut merupakan puskesmas  yang  menjadi  usulan  lokasi penempatan Tim Nusantara Sehat dan Puskesmas  lanjutan  Tim  NS.  Kriteria  eksklusi yaitu  bukan  puskesmas  usulan  pemda  dan puskesmas kriteria kota/pedesaan.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui hasil pengisian kuesioner wawancara langsung dengan  kepala  puskesmas  dan  kepala  dinas kesehatan  kabupaten/kota  atau  kepala  bidang SDK  Dinkes  Kabupaten/Kota.  Pengumpulan data  dilakukan  oleh  validator  yang  telah mengikuti  pelatihan  sebelumnya  sehingga memiliki  kompetensi  yang  sama.  Penilaian keterpencilan wilayah berpedoman pada Permenkes  90  tahun  2015  tentang  Pelayanan Kesehatan  di  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan Daerah Terpencil dan Daerah Sangat Terpencil yang  menggunakan  sistem  skoring  dalam penentuannya (3) .  Terdapat  8  variabel  pokok penilaian dengan sistem pembobotan, yaitu :
1.  Berada  di  daerah  pedalaman,  pegunungan, atau pesisir (bobot 1);
2.  Berada  di  pulau  kecil,  atau  gugus  pulau (bobot 2);
3.  Berada  di  wilayah  rawan  bencana  alam, seperti gempa,tanah longsor, gunung berapi, banjir, atau kebakaran hutan (bobot 1);
4.  Frekuensi  akses  transportasi  umum  rutin satu kali atau < seminggu (bobot 2);
5.  Jarak  tempuh  pulang  pergi  dari  ibukota kabupaten menggunakan transportasi umum rutin  (darat/air)  memerlukan  waktu  lebih
dari 6 jam (bobot 2);
6.  Transportasi yang ada, sewaktu-waktu dapat terhalang karena iklim atau cuaca (bobot 1);
7.  Kesulitan  pemenuhan  bahan  pokok  (bobot 1);
8.  Kondisi  keamanan  yang  tidak  stabil  (bobot 2).
Berdasarkan 8 variabel di atas terdapat 12 total skor pembobotan. Puskesmad dikategorikan  sangat  terpencil  apabila  hasil skoring  mencapai  lebih  dari  50%,  puskesmas kategori  terpencil  apabila  hasil  skoring  antara 25%-50% dan puskesmas kategori kota/pedesaan  bila  hasil  skoring  kurang  dari 25%. Selain skoring, terdapat variabel lain yang menjadi pertimbangan dalam penentuan keterpencilan  puskesmas  yaitu  dengan melihat wilayah kerja. Puskesmas yang tidak memenuhi kriteria  keterpencilan  tetapi  memiliki  wilayah kerja  sulit  dijangkau  secara  geografis,  dapat ditetapkan  sebagai  9  fasilitas  pelayanan kesehatan  kawasan  terpencil  dan  sangat terpencil setelah memenuhi kriteria berikut :
1.  Adanya  keterbatasan  sarana  infrastruktur aksesibilitas yang menjadi hambatan puskesmas untuk mencapai wilayah kerjatersebut;
2.  Jarak dari puskesmas ke wilayah kerja lebih dari 100 km; dan/atau
3.  Adanya isolasi geografis yang memisahkan wilayah kerja puskesmas dengan puskesmas seperti  sungai,  laut,  gunung,  lembah  dan hutan belantara
Pengolahan  data  dimulai  dari  verifikasi dan editing data meliputi pemeriksaan kelengkapan  dan  konsistensi  data  yang dikumpulkan,  cleaning  data,  dan  analisis. Analisis  data  menggunakan  analisis  univariat menggunakan  software  SPSS  dan  disajikan dalam  bentuk  deskripsi  berupa  distribusi  dan frekuensi.

## HASIL
Karakteristik  keterpencilan  puskesmas sesuai dengan SK keterpencilan yaitu 47% (94 puskesmas)  termasuk  kategori  terpencil  dan sebesar  51,5%  (102  puskesmas)  termasuk kategori  sangat  terpencil.  Provinsi  yang memiliki  puskesmas  terpencil/sangat  terpencil yaitu  Aceh,  Sumatera  Utara,  Sumatera  Barat, Riau,  Jambi,  Sumatera  Selatan,  Bengkulu, Lampung,  Kepulauan  Kalimantan  Utara, Sulawesi  Utara,  Sulawesi  Tengah,  Sulawesi Selatan,  Riau,  NTT,  Kalimantan  Barat,
Kalimantan  Tengah,  Kalimantan  Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa sebanyak 73.1% puskesmas memiliki keterbatasan aksesibilitas yang menjadi hambatan  puskesmas  mencapai  wilayah  kerja dan  hanya  15.2%  puskesmas  yang  memiliki jarak  >100  km  ke  wilayah  kerja.  Ada  isolasi geografis  yang  memisahkan  wilayah  kerja dengan  puskesmas  meliputi  sebesar  54.8% puskesmas  dipisahkan  oleh  sungai,  23.9% puskesmas  dipisahkan  oleh  laut  ke  wilayah kerja,  sebesar  52.8%  puskesmas  dipisahkan oleh  gunung  ke  wilayah  kerja,  dan  sebesar 53.8%  puskesmas  dipisahkan  oleh  hutan belantara ke wilayah kerja (Tabel 1).
Tabel  1  Kondisi  Wilayah  dan  Geografis Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil
Kondisi wilayah dan geografis Ya Tidak n % n % Kondisi wilayah - Ada keterbatasan aksesibilitas yang menjadi hambatan puskesmas mencapai wilayah kerja 144 73.1 53 26.9 - Jarak dari puskesmas ke wilayah kerja > 100 km 30 15.2 167 84.8 - Ada isolasi geografis yang memisahkan wilayah kerja dengan puskesmas • Sungai 108 54.8 89 45.2 • Laut 47 23.9 150 76.1 • Gunung 104 52.8 93 47.2 • Lembah 67 34 130 66 • Hutan Belantara 106 53.8 91 46.2 Kondisi geografis, puskesmas terletak di: - Di tepi lereng 33 16.8 164 83.2 - Di  dekat  kaki  gunung yang rawan terhadap tanah longsor 37 18.8 160 81.2
- Di  dekat  anak  sungai, sungai  atau  badan  air yang dapat mengikis pondas 39 19.8 158 80.2
- Di atas atau dekat dengan jalur patahan aktif 25 12.7 172 87.3 - Di daerah rawan tsunami 25 12.7 172 87.3 - Di daerah rawan banjir 54 27.4 143 72.6 - Di dalam zona topan 16 8.1 181 91.9 - Di daerah rawan badai 24 12.2 173 87.8 - Di Gugus pulau 41 20.8 156 79.2 - Di wilayah gunung api 3 1.5 194 98.5 - Di  daerah  rawan kebakaran hutan 43 21.8 154 78.2 Berdasarkan kondisi
geografis puskesmas  terpencil/sangat  terpencil,  masih
terdapat 16.8% puskesmas yang terletak di tepi lereng, 18.8% puskesmas terletak di dekat kaki gunung  yang  rawan  terhadap  tanah  longsor, 19.8% puskesmas terletak di dekat anak sungai, sungai  atau  badan  air  yang  dapat  mengikis pondas, sebesar 12.7% puskesmas masih di atas atau  dekat  dengan  jalur  patahan  aktif  dan  di daerah  rawan  tsunami,  sebesar  27.4%  masih bereada daerah rawan banjir, 12.2% puskesmas terletak  di  daerah  rawan  badai,  dan  sebesar 21.8%  puskesmas  terletak  di  daerah  rawan kebakaran hutan .
Tabel  2.  Jarak  dan  Waktu  Tempuh  dari Pemukiman Terjauh menuju Puskesmas
Jarak dan waktu tempuh pemukiman terjauh ke Puskesmas Rerata Min Max - Jarak tempuh (km) 32.8 1 180 - Waktu tempuh (menit) 148.7 10 2.880
Tabel 2 menunjukkan bahwa rerata jarak tempuh pemukiman terjauh menuju puskesmas adalah  sejauh  32.8  km  dengan  rerata  waktu tempu 148.7 menit. Jarak tempuh terdekat yaitu 1 km dengan waktu tempuh 10 menit dan jarak tempu  terjauh  yaitu  180  km  dengan  waktu tempu 2.880 menit. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat puskesmas yang memiliki jarak tempuh yang cukup jauh dari pemukiman.
Tabel  3.  Ketersediaan  Set  Peralatan  di Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil
Peralatan Ada Tidak Ada n % n % Set peralatan standar minimal 80% - Set pemeriksaan umum 143 74.1 50 25.9 - Set kesehatan gigi dan mulut 98 50.8 95 49.2 - Set tindakan medis 125 64.8 68 35.2 - Set pemeriksaan kesehatan ibu 151 78.2 42 21.8 - Set pemeriksaan kesehatan anak 133 68.9 60 31.1 - Set pelayanan KB 126 70.5 57 29.5 - Set laboratorium 95 49.2 98 50.8 - Set sterilisasi 121 62.7 72 37.3 - Kit bidan 137 71.0 56 29.0 - Set perawatan pasca persalinan 124 64.2 69 35.8 - Kit Posyandu 117 60.6 76 39.4 - Set pelayanan imunisasi 148 76.7 45 23.3 Set peralatan lainnya
Peralatan Ada Tidak Ada n % n % - Set promosi kesehatan 85 44.0 108 56.0 - Set ASI 49 25.4 144 74.6 - Set farmasi 85 44.0 108 56.0 - Set puskesmas keliling 63 32.6 130 67.4 - Kit keperawatan kesehatan masyarakat 50 25.9 143 74.1 - Kit UKS 97 50.3 96 49.7 - Kit UKGS 48 24.9 145 75.1 - Kit Imunisasi 126 65.3 67 34.7 - Set obstetri ginekologi 90 46.6 103 53.4 - Set inersi dan ekstraksi AKDR 99 51.3 94 48.7 - Set resusitasi bayi 110 57 83 43.0 - Kit kesehatan lingkungan 50 25.9  143  74.1
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa sudah  lebih  dari  50%  puskesmas  memiliki  set peralatan standar minimal 80%. Namun, masih ada beberapa puskesmas yang belum memiliki komponen set peralatan standar minimal 80%, diantaranya  sebesar  25.9%  puskesmas  belum memiliki  Set  pemeriksaan  umum,  49.2% puskesmas  tidak  memiliki  Set  kesehatan  gigi dan mulut, 35.2% puskesmas tidak memiliki Set tindakan  medis,  21.8%  puskesmas  tidak memiliki Set pemeriksaan kesehatan ibu, 31.1% puskesmas  tidak  memiliki  Set  pemeriksaan kesehatan  anak,  ada  29.5%  puskesmas  tidak memiliki  Set  pelayanan  KB,  ada  50.8% puskesmas  tidak  memiliki  Set  laboratorium, 37.3% puskesmas tidak memiliki Set sterilisasi, 29%  puskesmas  tidak  memiliki  kit  bidan,
35.8% puskesmas tidak memiliki Set perawatan pasca  persalinan,  39.4%  puskesmas  tidak memiliki  kit  posyandu,  dan  sebanyak  23.3% puskesmas  tidak  memiliki  set  pelayanan imunisasi (Tabel 3).
Ketersediaan  set  perlatan  lainnya  di puskesmas  terpencil/sangat  terpencil  juga masih  kurang.  Sebagian  besar  yaitu  56% puskesmas  tidak  memiliki  Set  promosi kesehatan, 74.6% puskesmas tidak memiliki set ASI,  56%  puskesmas  tidak  memiliki  set farmasi,  67.4%  puskesmas  tidak  memiliki  Set puskesmas  keliling,  74.1%  puskesmas  tidak memiliki Kit keperawatan kesehatan masyarakat,  sebanyak  49.7%  puskesmas  tidak memiliki  kit  UKS,  75.1%  puskesmas  tidak memiliki  kit  UKGS,  34.7%  pusksesmas  tidak
memiliki kit imunisasi, 53,4% puskesmas tidak memiliki  Set  obstetri  ginekologi,  48.7% pusksesmas  tidak  memiliki  Set  inersi  dan ekstraksi  AKDR,  43%  pusksesmas  tidak memiliki  Set  resusitasi  bayi,  dan  sebanyak 74.1% puskesmas tidak memiliki kit kesehatan lingkungan.
Tabel  4.  Ketersediaan  Obat  Essensial  dan vaksin Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil Kecukupan obat esensial setahun N % Obat esensial 33 jenis - Cukup 26 13.5 - Tidak cukup 167 86.5 Obat esensial dan vaksin (35 jenis) - Cukup 13 6.7 - Tidak cukup 180 93.3 Tabel 4 menunjukkan bahwa ketersediaan  obat  esensial  33  jenis  di puskesmas  terpencil/sangat  terpencil  Sebagian besar  masuk  dalam  kategori tidak  cukup  yaitu sebanyak 86.5%, begitu pula dengan ketersediaan  obat  esensial  dan  vaksin  35  jenis Sebagian  besar  termasuk  dalam  kategori  tidak cukup  yaitu  93.3%  puskesmas.  Hal  ini membuktikan bahwa masih kurangnya ketersediaan  obat  esensial  dan  vaksin  di puskesmas terpencil/sangat terpencil.

## PEMBAHASAN
Puskesmas merupakan tempat pelayanan primer  yang  menjadi  andalan  utama  bagi masyarakat, belum mampu memberikan pelayanan  menyeluruh  bagi  masyarakat  yang berada di wilayah kerja puskesmas terpencil/sangat terpencil (8,16) .  Kondisi  wilayah dan  geografis  puskesmas  terpencil/sangat terpencil  yang  menjadi  sasaran  penelitian  ini cukup  bervariasi,  namun  sebagian  besar puskesmas  memiliki  keterbatasan  aksesibilitas yang  menjadi  hambatan  puskesmas  mencapai wilayah  kerja.  Keterbatasan  aksesbilitas  ini disebabkan  karena  adanya  isolasi  geografis yang  memisahkan  wilayah  kerja  dengan puskesmas  diantaranya  adanya  laut,  sungai, gunung, lembah dan hutan belantara. Selain itu, masih  adanya  puskesmas  terpencil/dangat terpencil  yang  berada  di  tepi  lereng,  di  dekat kaki  gunung  yang  rawan  terhadap  tanah longsor, di dekat anak sungai, sungai atau badan air  yang  dapat  mengikis  pondas,  di  atas  atau
dekat  dengan  jalur  patahan  aktif,  di  daerah rawan tsunami, di daerah rawan banjir, di dalam zona  topan,  di  daerah  rawan  badai,  di  Gugus pulau,  di  wilayah  gunung  api,  dan  di  daerah rawan  kebakaran  hutan.  Wilayah  kerja puskesmas cukup luas, sebagian sulit dijangkau jika  dilihat  dari  aspek  geografis.  Sehingga membuat  masyarakat  harus  mengeluarkan biaya transportasi menuju ke puskesmas, seperti transportasi menyebrang sungai, pulau dan juga biaya sewa kendaraan untuk melewati hutan.
Akses ke puskesmas perlu ditingkatkan, karena akses yang buruk atau sulit bisa  menghalangi  keinginan  masyarakat  untuk berkunjung ke puskesmas, ditemukan sebanyak 36%  rumah  tangga  ditemukan  berobat  sendiri ketika  sakit (17) .  Hasil  penelitian  sebelumnya juga  menunjukkan  bahwa  adanya  hubungan yang signifikan antara jarak ke pusat pelayanan kesehatan  dengan  angka  kejadian  penyakit (18) . Sistem pengaturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan, meningkatkan  mutu  pelayanan  di  puskesmas, meningkatkan  pemberdayaan  masyarakat  dan memberikan  kepastian  hukum  bagi  tenaga kesehatan dan penyelenggara fasyankes (19,20) . Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Sebagian  besar  puskesmas  terpencil/sangat terpencil  sudah  memiliki  peralatan  standar minimal 80%, meliputi set pemeriksaan umum, set  kesehatan  gigi  dan  mulut,  set  tindakan medis,  set  pemeriksaan  kesehatan  ibu,  set pemeriksaan kesehatan anak, set pelayanan KB, set  laboratorium,  set  sterilisasi,  kit  bidan,  set perawatan  pasca  persalinan,  kit  Posyandu,  set pelayanan  imunisasi.  Namun,  masih  terdapat puskesmas  yang  tidak  memiliki  set  peralatan standar  minimal.  Sebagian  besar  puskesmas terpencil/sangat terpencil tidak memiliki peralatan  seperti  set  promosi  kesehatan,  set ASI,  set  farmasi,  set  puskesmas  keliling,  kit keperawatan  kesehatan  masyarakat,  kit  UKS, kit  UKGS,  kit  Imunisasi,  set  obstetri ginekologi, set inersi dan ekstraksi AKDR, set resusitasi  bayi,  kit  kesehatan  lingkungan.  Hal ini menunjukkan bahwa belum menyeluruhnya ketersediaan  peralatan  pada  puskesmas  daerah terpencil/sangat  terpencil.  Kondisi  ini  akan berdampak  pada  mutu  pelayanan  kesehatan  di puskesmas tersebut.
Ketersediaan  peralatan  dan  obat  di puskesmas terpencil dan sangat terpencil perlu ditingkatkan  untuk  meningkatkan  kualitas
pelayanan  kesehatan  di  puskesmas (21) .  Hal  ini menjadi  sangat  penting  karena  puskesmas merupakan  sasaran  pertama  untuk  menangani kasus  darurat  di  masyarakat.  Hasil  beberapa penelitian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa tidak  tercukupinya  peralatan  untuk  bidan  di polindes, sementara banyak kegiatan pengobatan  dan  program  yang  dilakukan  oleh bidan.  Sehingga  kekurangan  peralatan  ini dipenuhi dengan dibeli sendiri oleh bidan desa. Semakin  tingginya  kegawatdaruratan  harus didukung  dengan  peralatan  yang  memadai, tetapi dalam impelemnentasinya di pusksesmas masih  kurang (8) .  Ketersediaan  obat  juga  perlu menjadi  perhatian  khusus,  berdasarkan  hasil penelitian menunjukkan bahwa belum tercukupinya ketersediaan obat dan vaksin pada sebagian  besar  puskesmas  di  daerah  terpencil dan sangat terpencil.
Penelitian  ini  akan  memberi  masukan kepada  pemerintah  terkait  dengan  pemenuhan ketersediaan alat untuk puskesmas terpencil/sangat  terpencil.  Selain  itu,  hasil penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi  lokus  penempatan  tim  Nusantara Sehat  (NS).  Keterbatasan  penelitian  ini  yaitu pengambilan  data dilaksanakan cros sectional , pada saat tertentu, sehingga hanya menggambarkan  diskripsi  pada  saat  tersebut, yang bisa saja mengalami perbaikan pada waktu selanjutnya atau sebaliknya. Selain itu, analisis yang digunakan yaitu diskripsi, sehingga belum bisa  menyimpulkan  kondisi  atau  variabel  apa saya yg mempengaruhi kondisi tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan pada penelitian yaitu sebanyak 73.1% puskesmas memiliki keterbatasan aksesibilitas yang menjadi hambatan  puskesmas  mencapai  wilayah  kerja. Kondisi  geografis  yang  memisahkan  wilayah kerja  dengan  puskesmas  yaitu  adanya  sungai, laut,  gunung,  lembah  dan  hutan  belantara. Lebih dari 50% puskesmas sudah memiliki set peralatan  standar  minimal  80%,  namun  masih kurangnya  ketersediaan  set  peralatan  lainnya. Tidak  tercukupinya  ketersediaan  obat  esensial 33  jenis  dan  vaksin  pada  sebagian  besar puskesmas.
Saran  untuk  penelitian  selanjutnya  yaitu perlu  dilakukan  wawancara  mendalam  dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan ketersediaan peralatan pada puskesmas
terpencil/sangat terpencil. Saran bagi pemerintah  yaitu  perlunya  perhatian  khusus untuk  meningkatkan  ketersediaan  peralatan standar  minimal  dan  obat  pada  puskesmas terpencil/sangat terpencil.

## DAFTAR PUSTAKA
1.  Putro,  G.,  Budijanto,  D.,  Sugiharto,  M.  & Rustandi,  K.  Analisis  Kebijakan  Penentuan Standar Tenaga Kesehatan Berbasis Kompetensi Di Puskesmas Daerah Terpencil Perbatasan Dan Kepulauan (DTPK). (2011).
2.  TRP,  L.  Pelayanan  Kesehatan  Di  Daerah Tertinggal,  Perbatasan,  Dan  Kepulauan. Info Singk. 12 , 9–11 (2013).
3.  Kementrian  Kesehatan  Indonesia. Peraturan Menteri  Kesehatan  RI  No.  90  Tahun  2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil . (2015).
4.  Putri, W., Yuliyatni, P. C. D., Aryani, P., Sari, K. A.  K.  &  Sawitri,  A.  A.  S.  Dasar-dasar  Pusat Kesehatan  Masyarakat  (Puskesmas). Modul Pembekalan  Manajemendan  Progr.  Puskesmas 14 , (2017).
5.  Ulumiyah, N. H. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan penerapan upaya keselamatan pasien di puskesmas. J. Adm. Kesehat. Indones.
6 , 149–155 (2018).
6.  Sihaloho, A. A. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Dengan Penerapan Upaya Keselamatan Pasien. (2020).
7.  Mustara,  M.  &  Purwaningrum,  S.  N.  Analisis ketersediaan  tenaga  kesehatan  dalam  capaian indikator kinerja puskesmas. Media Inf. 14 , 141– 147 (2018).
8.  Suharmiati,  L.  A.  D.  &  Astuti,  W.  D.  Review Kebijakan tentang pelayanan kesehatan puskesmas  di  daerah  terpencil  perbatasan. Bul Penelit Sist Kesehat 16 , 109–116 (2013).
9.  Harna, H., Muliani, E. Y., Sa’pang, M., Dewanti, L.  P.  &  Irawan,  A.  M.  A.  Prevalensi  dan Determinan  Kejadian  Anemia  Ibu  Hamil. JIK (JURNAL ILMU KESEHATAN) 4 , 78–83 (2020).
10. Ghiffari,  E.  M.,  Harna,  H.,  Angkasa,  D., Wahyuni,  Y.  &  Purwara,  L.  Kecukupan  Gizi, Pengetahuan, dan Anemia Ibu Hamil. Ghidza J. Gizi dan Kesehat. 5 , 10–23 (2021).
11. Kusumaningtiar,  D.  A.  &  Harna,  H.  Segitiga Obat Dalam Mengatasi Status Gizi Kurang Pada Balita  Di  Posyandu  Desa  Jayamukti. J.  Kreat. Pengabdi. Kpd. Masy. 2 , 145–156 (2019).
12. Handayani,  L.,  Sopacoa,  E.  &  Makruf,  N.  A. Laporan  Akhir  Penelitian  Upaya  Revitalisasi
Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dan Jaringannya Dalam Rangka Peningkatan
Kualitas Pelayanan Kesehatan. (2006).
13. Suharmiati,  S.,  Handayani,  L.  &  Kristiana,  L. Faktor-faktor yang memengaruhi keterjangkauan pelayanan  kesehatan  di  puskesmas  daerah
terpencil perbatasan di Kabupaten Sambas (Studi kasus  di  Puskesmas  Sajingan  Besar). Bul. Penelit. Sist. Kesehat. 15 , 21346 (2012).
14. Harna,  M.  S.  &  Dewanti,  L.  P.  Program Pencegahan  Anemia  Pada  Ibu  Hamil  Melalui Media  Aplikatif  Di  Puskesmas  Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat.
15. Putranto,  R.  H. Laporan  Studi  Validasi  Lokus Penempatan Tim Nusantara Sehat Tahun 2019. Jakarta: Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Badan Litbangkes Kemenkes . (2019).
16. Nurlinawati, I. & Putranto, R. H. Faktor-Faktor Terkait  Penempatan  Tenaga  Kesehatan  di Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  Tingkat  Pertama Daerah  Terpencil/Sangat  Terpencil. J.  Penelit. dan  Pengemb.  Pelayanan  Kesehat. 31–38 (2020).
17. Soewondo,  P.,  Johar,  M.,  Pujisubekti,  R., Halimah, H. & Irawati, D. O. Kondisi Kesehatan Masyarakat yang Bermukim di Daerah Tertinggal:  Kasus  dari  Bengkulu,  Sulawesi Selatan,  dan  Nusa  Tenggara  Timur. Media Penelit. dan Pengemb. Kesehat. 29 , (2019).
18. Sitorus, H., Ambarita, L. P. & Sari, R. M. Akses pelayanan  kesehatan  dan  kejadian  malaria  di Provinsi Bengkulu. Media Penelit. dan Pengemb. Kesehat. 23 , 20685 (2013).
19. Kementrian  Kesehatan  Indonesia. Pedoman Peningkatan  Akses  Pelayanan  Kesehatan  di DTPK. Jakarta: Dirjen Bina Upaya Kesehatan 1 UU  No.  36  Tahun  2009  Pasal  14  Tentang Kesehatan . (2012).
20. Sugiharti,  S.,  Mujiati,  M.,  Masitoh,  S.  & Laelasari,  E.  Gambaran  Ketersediaan  Sumber Daya  Manusia  dan  Prasarana Puskesmas  dalam Pelaksanaan  Program  Indonesia  Sehat  dengan Pendekatan  Keluarga  (PIS-PK):  Analisis  Data Risnakes  2017. J.  Penelit.  Dan  Pengemb. Pelayanan Kesehat. 31–39 (2019).
21. Maryani, H. & Atiek, S. Pelayanan Kesehatan di Daerah  Terpencil  Kepulauan  (Studi  Kasus  di Pulau  Sapudi  Kabupaten  Sumenep,  Tahun 2009)(Health  Services  At  Remote  Islands  Area In Sumenep District). Bul. Penelit. Sist. Kesehat.
16 , 20852 (2013) .