Jumadi, hal 57-71

## PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK EKONOMI INDONESIA
Jumadi
Prodi Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
surel: jumadi@fisip.untan.ac.id

## Abstrak
Globalisasi  merupakan  konsep  yang  paling  berpengaruh  dalam  pergumulan  bangsa  di  era modern    sekarang  ini.  Hampir  semua  sisi  kehidupan  masyarakat  kita  terkena  dampak  dari globalisasi  tersebut.  Globalisasi  bukan  saja  sekedar  hubungan  saling  ketergantungan ekonomi,  melainkan  juga  tentang  transformasi  waktu  dan  ruang  dalam  kehidupan  manusia. Dalam  konteks  politik  di  negara-negara  berkembang,  globalisasi  telah mentransformasi  menjadi  kekuasaan  politik  negara  modern.  Globalisasi  membuat berkurangnya  peran  Negara  dalam  aktivitas  ekonomi  dan  diganti  oleh  kekuatan  pasar, munculnya  struktur  dan  aktor-aktor  baru  dalam  kehidupan  ekonomi  dan  politik.  Namun seiring  dengan  dengan  perkembangan  globalisasi  tersebut,  situasi  dunia  juga  diikuti  oleh ketidakpastian,  semakin  meluasnya  ketidakmerataan  distribusi  pendapatan  di  antara  Negara bangsa.  Tulisan  ini  mencoba  menjelaskan  tentang  jantung  persoalan  globalisasi  dan liberalisasi  ekonomi  dan  dampaknya  terhadap  Indonesia  sebagai  bagian  dari  masyarakat global.  Globalisasi  juga  diyakini  sebagai  pendorong  gelombang  demokrasi  di  berbagai belahan  dunia,  meskipun  di  sisi  lain  ada  kecenderungan  bahwa  imbas  ekonomi  politik  dari globalisasi justru mengancam masa depan demokrasi itu sendiri. Terkait dengan peran negara dan kondisi sosial ekonomi Indonesia ditengah liberalisasi ekonomi, salah satu masalah yang kita  hadapi  saat  ini  adalah  masih  tingginya  ketimpangan  sosial-ekonomi.  Fakta  lain menunjukkan bahwa globalisasi sudah tidak lagi berbicara pada level antar negara yang tidak memiliki sekat sama sekali ( state borderless ) namun sudah bergerak ke level yang lebih kecil yakni suatu wilayah, seperti provinsi, kabupaten atau kota di sebuah negara.
Kata kunci: globalisasi, ekonomi daerah, ketimpangan
Jumadi, hal 57-71

## Abstract
Globalization  is the most influential concept in the nation's struggle  in today's modern era. Almost  all  sides  of  our  society  are  affected  by  globalization.  Globalization  is  not  just  a relationship  of  economic  interdependence,  but  also  about  the  transformation  of  time  and space  in  human  life.  In  the  political  context  in  developing  countries,  globalization  has transformed  into  the  political  power  of  the  modern  state.  Globalization  reduces  the  role  of the  State  in  economic  activity  and  is  replaced  by  market  forces,  the  emergence  of  new structures  and  actors  in  economic  and  political  life.  But  along  with  the  development  of globalization,  the  world  situation  is  also  followed  by  uncertainty,  the  increasingly widespread inequality of income distribution among nation-states. This paper tries to explain the  heart  of  the  problems  of  globalization  and  economic  liberalization  and  their  impact  on Indonesia as part of a global society. Globalization is also believed to be the driver of a wave of democracy in various parts of the world, although on the other  hand there is  a  tendency that the  political-economic  impact  of  globalization  threatens the  future  of  democracy itself. Related  to  the  role  of  the  state  and  Indonesia's  socioeconomic  conditions  amid  economic liberalization, one of the problems we face today is the high socio-economic inequality. Other facts  show  that  globalization  no  longer  speaks  at  the  level  of  inter-state  that  has  no boundaries at all (state borderless) but has moved to a smaller level, namely a region, such as a province, district or city in a country.
Keywords: globalization, local economy, the disparity

## PENDAHULUAN
Globalisasi sebagai sebuah determinasi  sejarah  yang  tidak  bisa dihindari  bagi  setiap  bangsa  atau Negara, sehingga mau tidak mau, suka atau  tidak  suka,  siap  atau  tidak  siap, setiap  kita  harus  mengikuti  arus globalisasi tersebut dengan segala daya dan kemampuannya. Bagi Negara yang siap  dengan  sumberdaya  ekonomi, manusia, dan teknologi, tentu memiliki peluang  lebih  besar  untuk  menghadap kompetisi yang begitu tajam. Globalisasi yang  diiringi dengan
persaingan yang begitu ketat antarnegara,  memaksa  Negara-negara miskin  dan  Negara-negara  sedang berkembang  untuk  bersaing  dengan Negara-negara  maju.  Dengan  berbagai kekurangan dan kelemahan serta carut- marutnya  kehidupan  sosial,  ekonomi dan  politik,  Negara-negara  miskin  dan Negara-negara berkembang harus menghadapi kompetisi global tersebut.
Globalisasi yang ditandai dengan semakin  berkurangnya  peran  Negara dalam  aktivitas  ekonomi  dan  diganti oleh kekuatan pasar membawa dampak yang signifikan bagi munculnya
copyright JURMAFIS
Jumadi, hal 57-71
struktur  dan  aktor-aktor  baru  dalam kehidupan ekonomi dan politik.
Pertumbuhan  perusahaan-perusahaan multinasional  telah  menjadi  kekuatan tersendiri  dalam  hubungan  ekonomi- politik internasional. Proses globalisasi juga  telah  mengintegrasikan  Negara- negara  bangsa  menuju  kearah state borderless . Globalisasi juga menimbulkan  implikasi  yang  sangat kompleks,  yaitu  munculnya  saling ketergantungan ( interdependence ) dalam hampir seluruh dimensi kehidupan dalam hubungan antarnegara-bangsa  ( nation  state )  dan hubungan trans-nasional
( transnational relations ). Namun  seiring  dengan  dengan perkembangan globalisasi dalam pandangan  yang  bersifat  neoliberal tersebut, situasi dunia juga diikuti oleh ketidakpastian,  semakin  meluasnya ketidakmerataan  distribusi  pendapatan di  antara  Negara  bangsa,  tingkat pengangguran  yang  semakin  meluas, degradasi  lingkungan,  dan  akibat merusak  globalisasi, yakni kehancuran ekonomi  banyak  Negara  akibat  tidak adanya  regulasi  aliran  modal  global dan kecenderungan Negara-negara maju  bernafsu  memperkuat  hegemoni politik  dan  ekonominya  di  Negara- negara  miskin  dan  Negara-negara sedang  berkembang.  Paradoks  dari proses globalisasi inilah yang kemudian  memunculkan  pandangan bahwa  globalisasi  telah  memunculkan suatu  bentuk  imperialisme  baru.  Ada negara-negara yang mampu
mengambil  keuntungan  dari  proses globalisasi  ekonomi  tersebut, tapi  juga tidak  sedikit  Negara-negara  menjadi
terpinggirkan, menggerus struktur ekonomi  nasional  dan  diikuti  oleh semakin melebarnya tingkat
kesenjangan  sosial  dan  ekonomi. Sebagai  bagian  dari  bangsa  di  dunia
Indonesia tentu mendapat dampak dari liberalisasi  ekonomi,  dampak  tersebut bisa positif ataupun negatif. Globalisasi ekonomi yang menghadirkan  liberalisasi  ekonomi tersebut  bisa  berpengaruh  terhadap berbagai  aspek  kehidupan  bangsa Indonesia,  termasuk  arah  kebijakan politik ekonomi Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA
Jantung  Persoalan  Globalisasi  dan Liberalisasi Ekonomi
Kendati globalisasi memiliki wajah  yang  multidimensional,  namun globalisasi  ekonomi  senantiasa  wujud paling  dominan  dalam  perkembangan dunia  saat  ini.  Kondisi  ini  terjadi karena  globalisasi  ekonomi  memiliki dampak  nyata  dan  paling  signifikan terhadap mekanisme tata kelola ( governance ) pada level Negara dibandingkan dengan bentuk globalisasi  non  ekonomi.  Struktur  dan aktor  globalisasi  ekonomi  tentu  tidak lepas  dari  eksistensi  dan  peran lembaga-lembaga keuangan Internasional seperti Bank Dunia, IMF dan  WTO  serta  lembaga-lembaga kerjasama  ekonomi  dan  perdagangan yang  melingkupi  sebagian  kawasan  di dunia.  Lembaga-lembaga  keuangan Internasional dan institusi perdagangan yang  bersifat  multilateral  dan  regional dalam realitasnya bekerja hanya kepentingan  Negara  anggota  dan
Jumadi, hal 57-71
kawasannya  saja.  Negara-negara  maju dalam realitasnya juga punya kecenderungan untuk berkuasa menggunakan pengaruhnya demi kepentingan ekonomi dan politiknya. Tidak hanya globalisasi, terdapat pula kebijakan turunan guna mendukung penuh bekerjanya liberalisasi ekonomi diantaranya privatisasi  dan  deregulasi,  semuanya tidak  dapat  bekerja  secara  parsial.
Dengan  kondisi  demikian,  fenomena tersebut dapat dimaknai sebagai sebuah  peluang  bahkan  sekaligus ganjaran  bagi  siapapun  yang  tidak efisien  dalam  memproduksi  sumber daya  ekonomi.  Meskipun  dalam  motif perlindungan atas perekonomian dalam negeri  sekalipun,  suatu  negara  tidak diperbolehkan lagi membuat kebijakan protektif sebab kesepakatan internasional tidak menghendaki praktik  tersebut.  Tidak  berlebihan ketika liberalisasi ekonomi diibaratkan dua  sisi  mata  uang  yang  dapat memberikan efek yang saling berseberangan.
Beberapa  negara,  salah  satunya
China (sekarang Tiongkok) merupakan suatu  bukti  nyata  kemajuan  negara yang  mengambil  keuntungan  pada peleburannya terhadap pergaulan ekonomi dunia. Keberhasilan perkembangan ekonomi China hendaklah  dilihat  sebagai  keberhasilan negara  tersebut  menciptakan  visi  yang jelas. Hal tersebut termasuk implikasinya  terhadap  eksisnya  “ blue print ”  ekonomi-politik  yang  jelas, tidak  terombang-ambing,  dan  melihat “faktor global” tidak menjadi ancaman
bagi  kondisi  ekonomi  dan  politik domestic China.
Indonesia  sebagai  bagian  dari masyarakat global juga telah meratifikasi  serangkaian  persetujuan perdagangan bebas. Keikutsertaan Indonesia  dalam  liberalisasi  ekonomi tersebut mengandung beragam interpretasi. Pertama ,  dapat  diartikan bahwa pemerintah menganggap kondisi  dalam  negeri  telah  memiliki fondasi kuat untuk selanjutnya bersaing  pada  tataran  global. Kedua , adanya  tekanan  pada  aras  global, regional maupun bilateral yang mendesak Indonesia untuk meratifikasi aneka  kerjasama  pada  tiap  levelnya. Ketiga , pengaruh internal akibat kelambanan pemerintah untuk menyegerakan kesejahteraan bagi warga negaranya sekaligus self- development sehingga  mencoba  untuk menuai  perbaikan  lewat  liberalisasi ekonomi (Yustika, 2014).
Pada  akhir  2015  yang  lalu, dikawasan ASEAN telah diberlakukannya kesepakatan Masyarakat  Ekonomi  Asean  atau
Asean  Economic  Community (AEC) yang  diperkirakan  membuka  pasar bagi  lebih  dari  600  juta  orang dikawasan  ASEAN,  di  mana  43%  di antaranya  ada  di  Indonesia.  Indonesia dan sembilan anggota ASEAN lainnya memasuki  persaingan  yang  sangat ketat  di  bidang  ekonomi.  Indonesia selain memiliki peluang besar menjadi Negara  maju,  tapi  juga  banyak tantangan  yang  dihadapi  untuk  bisa kompetitif dalam Masyarakat Ekonomi Asean tersebut.
copyright JURMAFIS
Jumadi, hal 57-71
ASEAN  Economic  Community atau  MEA  secara  garis  besar  terfokus dalam empat hal, yaitu: (1) Terciptanya pasar tunggal dan kesatuan basis produksi dengan menghilangkan  batasan  terhadap  arus barang,  investasi,  modal,  jasa,  dan tenaga profesional  antarnegara di Asia Tenggara,  (2)  Membentuk  kawasan ekonomi  yang  memiliki  daya  saing tinggi  dengan  kebijakan-kebijakan, perlindungan  konsumen,  dan  berbagai macam perjanjian untuk saling menciptakan  kondisi  ekonomi  yang adil,  (3)  Mewujudkan  pertumbuhan ekonomi yang merata, dan (4) Meningkatkan kemampuan berintegrasi dengan perekonomian global. Untuk mewujudkan empat pilar utama  MEA  tersebut  tentu  diperlukan komitmen  bersama  dan  peningkatan kapasitas  dalam  berbagai  sektor  di masing-masing  Negara-negara  yang tergabung dalam ASEAN
Mengingat  Indonesia  memiliki jumlah penduduk yang terbesar di Asia Tenggara.  Total  jumlah  penduduk Indonesia  hampir  40%  dari  total keseluruhan  penduduk  ASEAN.  Fakta ini bisa dijadikan acuan untuk menguasai pasar ASEAN jika
didukung  dengan  produktivitas  yang tinggi.  Selain  itu,  Indonesia  juga memiliki sumber daya alam (SDA) dan sumber  daya  manusia  (SDM)  yang potensial.  Tantangan  yang  kita  hadapi dengan  arus  perdagangan  bebas  entah itu barang maupun jasa akan memunculkan competition risk . Artinya, selain menjadi negara pengekspor,  Indonesia  juga  menjadi sasaran  empuk  eksportir  dari  negara
lain. Hal ini mengakibatkan munculnya  produk-produk  luar  yang beragam  dalam  jumlah  banyak  ke Indonesia. Berdasarkan laporan Harian Kompas  yang  kemudian  dibukukan menjadi  Menatap  Indonesia  2015 Antara Harapan dan Tantangan, dijelaskan bahwa secara umum kendala yang dihadapi Indonesia untuk bisa  berkompetisi  dalam  perdagangan bebas  dikawasan  ASEAN  adalah terkait dengan masih lemahnya infrastruktur,  kualitas  SDM  yang masih  lemah,  kualitas  angkatan  kerja yang  masih  rendah,  dan  masih  adanya ketimpangan  wilayah.  Khusus  di wilayah  regional  Kalimantan,  kendala yang  dihadapi  adalah,  kualitas  SDM yang  masih  rendah,  pembangunan infrastruktur  jalan  masih  terbatas,  dan akses  antar  wilayah  terbatas  serta masih  bayak  yang  terisolir.  Dengan berbagai  tantangan  dan  kendala  yang ada  tentu  suka  tidak  suka  kita  harus ikut menjalani globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas dikawasan ASEAN tersebut.
Globalisasi dan Dampaknya Terhadap Demokrasi Hampir  semua  sisi  kehidupan masyarakat terkena dampak dari pengaruh  globalisasi  tersebut,  perilaku sosial, kesejahteraan, dinamika politik, dan  lain-lain. Perdebatan yang  muncul berkaitan  hubungan  globalisasi  dan demokrasi bermuara pada dua persoalan  yang  bertolak  belakang. Pendapat  pertama  mengatakan  bahwa globalisasi  mengancam  demokrasi. Sebaliknya pendapat kedua
Jumadi, hal 57-71
menyatakan bahwa globalisasi mengembangkan  demokrasi.  Dalam konteks  itu  kita  dapat  mengukur globalisasi  akan  dianggap  sebagai pendorong atau penghambat demokrasi tergantung  pada  apakah  globalisasi mendorong  terciptanya  otonomi  dan kesetaraan  yang  lebih  luas  diantara individu-individu dan masyarakat tatanan kehidupan bernegara. Dalam konteks politik dinegara-negara berkembang, globalisasi  telah  mentransformasi kekuasaan  politik  negara  modern dan warga negara. Terdapat beberapa  ilmuan  menyatakan bahwa globalisasi pasar bebas akan mendorong demokratisasi politik seperti (Anthony Giddens, David  Held,  Francis  Fukuyama). Dalam  sejarah,  sistem  demokrasi mencatat  kemenangan  historis  atas sistem  lainnya  dalam  menjalankan roda  pemerintahan.  Globalisasi  dan kesejahteraan negara merupakan faktor yang memberi warna dalam mendorong demokratisasi dewasa ini. Menurut Giddens (2000), globalisasi bukan saja sekedar hubungan saling ketergantungan ekonomi, melainkan tentang transformasi  waktu  dan  ruang  dalam kehidupan manusia. Sebagaiman dicontohkan bahwa peristiwa-peristiwa di tempat jauh, baik
yang berhubungan  dengan  ekonomi maupun tidak, mempengaruhi manusia secara langsung secara lebih cepat dari pada  yang  pernah  terjadi  sebelumnya, sebaliknya juga  keputusan-keputusan yang  diambil  oleh  individu-individu seringkali  memiliki  implikasi  global.
Globalisasi juga menekan pada dasarnya  menciptakan  tuntutan  dan kesempatan-kesempatan untuk menggenerasikan  identitas  lokal. Globalisasi dipahami bahwa hal tersebut sebuah rentangan proses yang kompleks dalam negara yang digerakkan  oleh  berbagai  pengaruh, terutama pengaruh politik dan
ekonomi.
Sejalan  dengan  Giddens,  Held (1995)  menjelaskan  bahwa  globalisasi tercermin  pada  dua  fenomena  yang memiiki pengaruh nyata dalam kehidupan bernegara. Pertama, melonggarnya rantai-rantai yang membelenggu aktivitas politik ekonomi,  dan  sosial  sehingga  semua aktivitas  tersebut  kini  membentang seluas dunia. Kedua, semakin intensnya tingkat interaksi dan ketersaling  hubungan  di  dalam  dan  di antara Negara-negara serta masyarakat. Globalisasi diyakini sebagai pendorong  gelombang  demokrasi  di berbagai  belahan  dunia,  meskipun  di sisi  lain  ada  kecenderungan  bahwa imbas  ekonomi  politik  dari  globalisasi justru mengancam masa depan demokrasi.  Terjadi  dinamika  dalam struktur ekonomi-politik
global Negara-negara berkembang tidak lepas dari  pengaruh  globalisasi.  Pengaruh globalisasi  ini  berdampak  pada negara-negara bahwa, negara tidak  lagi  menjadi  aktor  tunggal dalam  ekonomi-politik  internasional. Perannya  telah  digantikan  oleh  aktor- aktor  baru  yang  bernaung  di  bawah bendera lembaga-lembaga Internasional, perusahaan-perusahaan
copyright JURMAFIS
Jumadi, hal 57-71
multinasional,  maupun  negara-negara yang menganut paham sistem keterbukaan. Bahkan di era globalisasi sekarang  ini  membicarakan  mengenai Negara  bangsa  seakan  kurang  relevan karena perannya digantikan  oleh lembaga-lembaga  internasional  dan Negara kawasan. Demokrasi konvensional  seperti  adanya  lembaga perwakilan  politik,  PEMILU,  dan partisipasi  warga  negaranya  hanya ditujukan  dalam  kerangka  Negara territorial  yang  berdaulat.  Namun ketika struktur ekonomi politik internasional  mengalami  perubahan institusi  politik  dan  PEMILU  di  satu negara  sangat  dipengaruhi  kekuatan eksternal,  dan  bahkan  dalam  kasus- kasus tertentu lembaga-lembaga seperti  WTO,  IMF  dan  Bank  Dunia dan  mempunyai  kekuatan  pemaksa yang sangat kuat dalam mempengaruhi keputusan politik Negara-negara sedang berkembang dan terutama yang mengalami krisis ekonomi dan politik. Pada  akhirnya,  semua  gerak perubahan tersebut mempunyai
implikasi  terhadap  kapasitas  Negara dalam  melakukan  regulasi.  Negara- negara bangsa tidak lagi otonom dalam melakukan  pengambilan  keputusan dengan  harus  memperhatikan  aktor- aktor  lain  diluar  dirinya,  baik  dalam konteks regional. Dalam konteks itulah menurut  Held  (1995)  globalisasi  telah membentuk kembali komunitas politik, dan  secara  spesifik,  negara  modern. Meskipun pandangan yang agak skeptis  mengatakan  bahwa  globalisasi sedikit banyak telah mengurangi kedaulatan Negara nasional
sebagaimana diyakini kaum
hiperglobalis.  ,  namun  yang  jadi persoalan  adalah  globalisasi  telah mengartikulasikan kewajiban dan kekuasaan Negara  bangsa dalam suatu cara  yang  kompleks,  yang  melibatkan perkembangan  ke  arah  menyebarnya kekuasaan  dunia  dan  diiringi  oleh menyebarnya  otoritas  dan  bentuk- bentuk  pengaturan  yang  semakin kompleks (Winarno, 2012).
Fukuyama  (2003)  mengatakan bahwa  akhir  dari  peradaban  adalah kapitalisme.  Persaingan  kini  bukanlah kapitalis dengan sosialis, namun kapitalis dengan kapitalis, dan
kapitalisme  akan  menjadi  ideologi peradaban  abad  21  dan  bahkan  ke depan. Demokrasi sekarang ini memang  telah  bergerak  kesatu  arah, yaitu  demokrasi  liberal,  karena  hanya demokrasi  dalam  pola  masyarakat kapitalis  ini  yang  paling  sesuai  untuk liberalisasi  perdagangan  dunia,  karena hanya demokrasi ini yang paling cocok dengan  tatanan  Negara  sekarang  ini. Tentu  saja,  gerakan  menuju  kea  rah demokrasi  seperti  ini  mesti  ditopang oleh  berbagai  pendekatan  mutakhir, salah satunya  adalah good governance yang  dijadikan  sebagai software dari demokrasi modern.
Administrasi  Publik  Indonesia melalui  (LAN)  Lembaga  Administrasi
Publik
megindonesiakan good governance sebagai  kepemerintahan yang  baik  dan  mendefenisikan good governance sebagai  penyelenggaraan Negara yang solid dan
bertanggungjawab,  serta  efisien  dan efektif,  dengan  menjaga  kesinergisan interkasi yang konstruksi yang
Jumadi, hal 57-71
konstruktif  di  antara  domain-domain Negara, sector swasta, dan masyarakat.
Konsep  tersebut  dapat  tercepat  ketika terdapat adanya proses-proses liberalisasi antara beberapa stakeholder dan hal ini merupakan bagian dari efek globalisasi.  Dalam  perkembangan  saat ini good governance sudah berkembang menjadi dynamic governance , di mana diperlukan kemampuan  untuk  selalu  beradaptasi dengan  perkembangan  yang  cepat. Peran pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan  dan  menyediakan  pelayanan public  yang  cepat  menjadi  penting dalam dunia yang selalu berubah-ubah, penuh  dengan  berbagai  tantangan untuk  menghadapi  globalisasi  dan perkembangan teknologi mutakhir
yang tiada henti.
Perubahan  merupakan  esensi dasar  dalam dynamic  governance , karena untuk dapat menyesuaikan cara yang  ditempuh  pemerintah  dalam menjalankan roda pemerintahan dengan dinamika perubahan lingkungan diperlukan berbagai perubahan  baik  aspek  perencanaan maupun implementasinya. Perencanaan  dan  implementasi  harus adaptif dengan besar kecilnya ketidakmenentuan masa depan lingkungan  global.  Perubahan  itu sendiri  umumnya  merupakan  hasil perpaduan  dari  dua  unsur,  yaitu: budaya  dan  kemampuan  (organisasi pemerintah).

## METODE PENELITIAN
Tulisan ini menggunakan metode  penelitian  kualitatif  deskriptif.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan melakukan  kajian  pustaka  melalui sumber-sumber referensi yang beragam  mulai  dari  buku,  artikel jurnal,  dokumen  perundang-undangan, dan  artikel  internet  yang  terpercaya. Penulis  melakukan  triangulasi  sumber untuk menjamin keabsahan data.

## PEMBAHASAN Ekonomi Global Terhadap  Politik Indonesia dan Peran Negara
Politik  merupakan  salah  satu bidang  kehidupan  yang  tidak  terlepas dari  pengaruh  pesatnya  globalisasi. Dampak  positif  globalisasi  di  bidang politik sangat bermanfaat dalam menjalankan  politik  negara,  namun dampak  negatifnya  dapat  mengancam keberlangsungan  sebuah  negara.   Lalu apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya  globalisasi  dalam  kehidupan politik  di  Indonesia?  dampak  positif yang  bermanfaat  globalisasi  dalam bidang politik  sering  dikaitkan  dengan kebebasan    media  massa  dan  politik. Hal  ini  tentu  memberi  dampak  positif bagi  terbentuknya  sistem  politik  di sebuah negara. Hadirnya globalisasi di bidang politik juga memicu terciptanya sistem  pemerintahan  yang  demokratis, di  mana  rakyat  diberi  kesempatan untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kebijakan politik pemerintahan. Namun demikian, hadirnya sistem demokrasi yang memberi kebebasan ini ternyata bisa
copyright JURMAFIS
Jumadi, hal 57-71
menimbulkan  dampak  yang  buruk. Kebebasan berpendapat yang disalahgunakan bisa memicu kegaduhan  politik  dan  masuknya berbagai  ideologi  asing  yang  tidak sesuai dengan Pancasila. Ketidakharmonisan  sosial,  politik  dan hadirnya ideologi asing tersebut berpotensi  menciptakan  disintegrasi dan  menghilangkan  rasa  nsionalisme. Kebebasan  politik  yang  berlebihan tidak  didasarkan  pada  budaya  politik Indonesia tentu akan berdampak negative  dan  destruktif  bagi  keutuhan
NKRI. Atas nama demokrasi, patronase politik  antara  elit dan massa politiknya tidak semata hubungan yang bersifat patron-klien, tapi sudah semakin fragmatis. Implikasinya, persingan  politik  dalam  Pemilu  dan Pilkada  untuk  mendapatkan  dukungan uang  menjadi  salah  satu  faktor determinan.  Cost  politik  yang  begitu mahal  dalam  Pemilu  dan  Pilkada disinyalir  menjadi  salah  satu  sebab mengapa  semakin  banyaknya  politisi dan  kepala  daerah  yang  terlibat  dalam tindakan korupsi.
Walaupun  dalam  banyak  kasus globalisasi  ditandai  dengan  semakin berkurangnya  peran  Negara  dalam aktivitas  ekonomi  dan  diganti  oleh kekuatan  pasar,  menurut  Bob  Jessop (dalam  Aziz  SR  editor,  2019)  bahwa ekonomi bukanlah suatu variable yang terlepas  dari  variable  Negara.  Tidak semua  persoalan  ekonomi  dan  hal-hal yang  terjadi  dalam  kehidupan  pasar dapat diatasi melalui mekanisme pasar semata, melainkan butuh pula mekanisme nonpasar. Dalam kaitannya dengan  itulah  Jessop  mengajukan
empat alasan mengapa  masih perlunya peran  Negara  melakukan  intervensi dalam  ekonomi.  Kehadiran  Negara dalam  ekonomi  menurut  Jessop  bukan berarti  Negara  terlalu  jauh  mengatur kehidupan  pasar,  melainkan  untuk memastikan dan menjamin mekanisme pasar  dan  kehidupan  ekonomi  dapat berjalan secara sehat.
Sementara  itu  menurut  Pieron (dalam Aziz SR editor, 2019), belahan besar  negara  dalam  hubungannya dengan ekonomi, yakni Negara sebagai pelaku  ekonomi  ( economic  actor )  dan Negara  sebagai  pembuat  kebijakan ( policy maker ). Sebagai pelaku ekonomi,  Negara  memainkan  empat peranan penting yakni pertama , Negara sebagai pemilik; kedua , Negara sebagai pemilik-produsen; ketiga , Negara sebagai  majikan; dan keempat , Negara sebagai
redistributor.
Sedangkan sebagai pembuat kebijakan,
Negara  memainkan  dua  peran  utama, yakni  Negara  sebagai  regulator  dan Negara  sebagai  pembuat  kebijakan atau pengambil keputusan.
Terkait dengan peran Negara dan kondisi  sosial  ekonomi  Indonesia ditengah  liberalisasi  ekonomi,  salah satu  masalah  yang  kita  hadapi  adalah masih  tingginya  ketimpangan  sosial- ekonomi  yang  ditandai  oleh  jurang yang  lebar  antara  kelompok  kaya- miskin, kepemilikan asset, dan penguasaan lahan yang tidak
seimbang.  Menurut  data  BPS,  pada awal  Maret  2017,  Menteri  Keuangan Sri  Mulyana  menyatakan  bahwa  Gini Rasio harus diwaspadai karena menyangkut  ketimpangan  sosial  di masyarakat.  Pada  Maret  2019,  tingkat
Jumadi, hal 57-71
ketimpangan  pengeluaran  penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah  sebesar  0,382.  Angka  ini menurun 0,002 poin jika dibandingkan dengan  Gini  Ratio  September  2018 yang sebesar 0,384 dan menurun 0,007 poin  dibandingkan  dengan  Gini  Ratio Maret  2018  yang  sebesar  0,389.  Gini Ratio  di  daerah  perkotaan  pada  Maret 2019  tercatat  sebesar  0,392,  naik dibanding  Gini  Ratio  September  2018 yang sebesar 0,391 dan turun dibanding Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar  0,401.  Gini  Ratio  di  daerah perdesaan  pada  Maret  2019  tercatat sebesar  0,317,  turun  dibanding  Gini Ratio  September  2018  yang  sebesar 0,319 dan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,324.
Pertumbuhan ekonomi yang relatif  tinggi  namun  tidak  diikuti dengan pemerataan tetap saja membuat kesenjangan tetap melebar. Oxfam dan INFID juga mencatat bahwa kekayaan empat  orang  terkaya  di  Indonesia setara dengan gabungan  kekayaan 100 juta  orang  termiskin.  Sebuah  lembaga keuangan  Swiss, Credit  Suisse pernah merilis hasil surveinya bahwa Indonesia  masuk  sebagai  salah  satu kategori Negara yang tingkat ketimpangan orang kaya dan
miskinnya  masih  sangat  tinggi,  di mana  1%  orang  terkaya  Indonesia menguasai 49,3% kekayaan nasional.
Dalam  konteks  kewaspadaan nasional  bisa  kita  identifikasi  bentuk ancaman  keamanan  Negara  dalam bentuk Proxy  War memperlihatkan bahwa  penguasaan  asing  terhadap pengelolaan  sumber  daya  alam  cukup besar.  Di  sektor  migas  dan  batu  bara
antara  70-75  persen,  telekomunikasi antara  70  persen.  Dampak  dari penguasaan  pengelolaan  sumber  daya alam di Indonesia sangat berisiko pada dominasi  pihak  asing  menyangkut keputusan strategis dan ketidakstabilan politik  dan  keamanan.  Dampaknya lainnya  adalah  sangat  berpeluang intervensi  asing  terhadap  berbagai regulasi yang dibuat oleh pemerintah.
Dalam  konstitusi  UUD  1945 cukup tegas meletakkan prinsip-prinsip ekonomi  yang  harus  menjadi  acuan dalam  menyusun  kebijakan-kebijakan ekonomi nasional. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan:
1. Perekonomian disusun sebagai
usaha  bersama  berdasar  atas  azas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting  bagi  Negara  dan  yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya  dikuasai oleh  Negara  dan  dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi nasional.
5. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai pelaksanaan  pasal  ini  diatur  dalam Undang-Undang.
copyright JURMAFIS
Jumadi, hal 57-71
Dalam kenyataan, Pasal 33 UUD 1945  tidak  terlihat  diletakkan  sebagai paradigma  dalam  membangun  sistem ekonomi  nasional.  Ia  tidak  sedang menjadi  roh  perekonomian  nasional. Jejak-jejak  pasal  33  UUD  1945  dalam kebijakan-kebijakan  ekonomi  selama ini  sangat  sulit  ditemukan.  Indikator yang dapat dikemukakan untuk mendukung  terkait  masih  belumnya pasal 33 tersebut menjadi roh perekonomian nasional adalah ketiadaan  UU  tentang  sistem  ekonomi sebagai  derivasi  Pasal  33  UUD  1945. Hal  ini  penting  karena  berkaitan dengan  empat  hal  yakni pertama , kepentingan  mendasar  seluruh  rakyat Indonesia; kedua , demi keadilan sosial-ekonomi; ketiga ,  demi  hajat hidup  orang  banyak;  dan keempat , sebagai  upaya  untuk  mensejahterakan masyarakat.
Oleh karena itu,
globalisasi dengan ekonomi pasar yang sudah  menjadi  bagian  dari  kebijakan perekonomian  kita  tidak  serta  merta harus  meninggalkan  peran  negara. Cara  kita  mengelola  sumber  daya dalam  perspektif  pasal  33  UUD  1945 adalah sebuah bentuk kehadiran Negara dalam perekonomian. Kegagalan pemerintah dalam mengejawantahkan  pasal  33  dan  tidak mampu  menciptakan  nilai  tambah yang  tinggi  dari  sumber  daya  yang dimiliki adalah sesat kebijakan. Menghadapi dinamika perubahan zaman  yang  terus  terjadi,  roh,  dan tulang punggung perekonomian Indonesia  tak  boleh  lepas  dari  visi besar tentang kemakmuran dan kesejahteraan  rakyat.  Apa  lagi,  jangan
sampai  visi  besar  tersebut  tersandera oleh kepentingan asing.

## Kondisi  Kalimantan  Barat  di  Era Ekonomi Global
Kohesifitas antara otonomi daerah  dan  globalisasi  merupakan suatu  keniscayaan  bagi  proses  dan pelaksanaan  pembangunan  di  suatu daerah,  tak  terkecuali  Kalimantan Barat.  Artinya,  globalisasi  sudah  tidak lagi  berbicara  pada  level  antar  negara yang  tidak  memiliki  sekat  sama  sekali ( state borderless ) namun sudah bergerak  ke  level  yang  lebih  kecil yakni  suatu  wilayah,  seperti  provinsi, kabupaten  atau  kota  di  sebuah  negara. Hal  ini  memunculkan  persoalan  serius yang  bisa  menjadi  ganjalan  bagi desentralisasi  dan  otonomi  daerah karena  ia  berlangsung  dalam  sebuah era  globalisasi  yang  serba  cepat, terbuka dan luas.
Dalam  situasi  semacam  itu, otonomi  yang  dimiliki  oleh  daerah akan sangat menentukan pemerintahan daerah dalam mendorong pembangunan.  Daerah-daerah  yang mampu  bekerja  secara  efisien  akan mampu memaksimalkan setiap peluang yang ditawarkan oleh globalisasi sehingga mampu mendorong pembangunan daerah yang memberikan kesejahteraan
bagi warganya.  Sebaliknya,  pemerintahan daerah  yang  tidak  efisien  akan  ditelan oleh  globalisasi  melalui  perusahaan- perusahaan
multinasional yang beroperasi di wilayah-wilayah tersebut.  Akibatnya,  kekalahan  di tingkat nasional akan
Jumadi, hal 57-71
ditransformasikan  dengan  cepat  ke daerah.  Oleh  karena  itu  setiap  daerah harus  memanfaatkan  otonomi  daerah sebagai  jalan  untuk  meningkatkan daya  saing  daerah  sesuai  dengan potensi masing-masing."Otonomi daerah  harus  dapat  menumbuhkan inovasi dan praktik yang baik. Ukuran- ukuran  daya  saing  daerah  di  era globalisasi  ekonomi  saat  ini  lebih mengacu  pada  paratmeter  yang  dibuat oleh  lembaga-lembaga  regional  dan internasional.
Daerah  Kalimantan  Barat  yang
memiliki posisi strategis karena memiliki  perbatasan  darat  dan  laut dengan  wilayah  Malaysia.  Dengan demikian,  di  era  globalisasi  ekonomi saat  ini  tentu  memiliki  nilai  tawar tersendiri  sesuai  dengan  kondisi, karakterter  dan  potensi  ekonomi  yang dimilikinya.  Dari  17  (tujuh  belas) sektor  perekonomian  penyusun  PDRB di  Kalimantan  Barat,  terdapat  4 (empat)  sektor  dengan  kontribusi terbesar, yakni Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan rata- rata kontribusi per tahun sebesar 21,08 persen;  sektor  Industri  Pengolahan dengan  rata-rata  kontribusi  per  tahun sebesar 16,18 persen, sektor
Perdagangan  Besar,  Eceren,  Reparasi Mobil  dan  Sepeda  dengan  rata-rata kontribusi  per  tahun  sebesar  14,49 persen;  dan  sektor  Konstruksi  dengan rata-rata  kontribusi  per  tahun  sebesar 12,40 persen.
Realisasi  investasi  PMDN,  pada tahun  2017  sebesar  20,68  persen. Sedangkan  realisasi  investasi  PMA tahun  2017  baru  mencapai  36,38 persen. Persoalan ketersediaan
infrastruktur menjadi salah satu penyebab  kurangnya  minat  investor menanamkan  modal.  Seperti  sektor primer dengan bidang usaha perkebunan masih mendominasi
bidang  usaha  yang  paling  diminati karena  infrastruktur  relatif  tersedia. Sedangkan  untuk  sektor  sekunder perkembangannya  belum  signifikan karena  diperlukan  infrastruktur  (jalan, listrik  dan  pelabuhan)  yang  memadai. Pertumbuhan  ekonomi  Kalimantan Barat  rata-rata  tumbuh  5,3  persen  tiap tahunnya.
Pada triwulan kedua tahun 2019,
ekonomi  Kalbar  tumbuh  5,08  persen.
Indeks ketimpangan
Williamson (Indeks  Ketimpangan  Regional)  pada tahun 2018 sebesar 0,328. Angka rata- rata  lama  sekolah  hanya  selama  7,48 tahun.  Sesuai  dengan  target  RPJMD
Provinsi Kalbar, pertumbuhan ekonomi  daerah  pada  tahun  2020 ditargetkan tumbuh sebesar 5,35 persen, dan angka indeks
pembangunan  manusia  sebesar  67.87 persen. Posisi  IPM  Kalbar  saat  ini berada diurutan ke 29 dari 34 provinsi yang  ada  di  Indonesia.  Angka  tingkat kemiskinan  pada  tahun  2018  sebesar 7,37,  termasuk  yang  tertinggi  di regional  Kalimantan.  Pada  tahun  2020 angka  kemiskinan  ditargetkan  paling tinggi mencapai 6.43.
Saat ini globalisasi, desentralisasi  dan  daya  saing  daerah merupakan bagian dari isu utama yang memengaruhi tatanan sistem
ekononomi  dan  perdagangan,  baik dalam  kegiatan  produksi,  pemasaran, distribusi, dan lain-lain. Era globalisasi menuntut setiap pelaku ekonomi untuk
Jumadi, hal 57-71
meningkatkan  kemampuan  bersaing, baik dalam memproduksi, memasarkan, maupun menerobos pasar  yang  batas-batasnya  semakin tidak jelas, serta dalam suatu kerangka persaingan  yang  sangat  kompetitif. Disinilah  letak  peran  penting  dari pemerintah daerah untuk terus meningkatkan  kapasitas  kelembagaan, kapasitas sumber daya aparatur,
memperbaiki  pelayanan  public  dan memperbaiki  berbagai  infrastruktur yang mampu menopang perkembangan ekonomi daerah.
Berdasarkan  hasil  analisis  daya saing  provinsi-provinsi  di  Indonesia hasil  surve  pada  tahun  2019  yang dilakukan  oleh Asia  Competitiveness Institute (ACI) Lee  Kuan  Yew  School of Public Policy National University of Singapore ,  Daya  saing  Kalimantan Barat  berada  pada  peringkat  ke  23, meningkat  jika  dibandingkan  pada tahun 2018 yang berada pada peringkat 28 dari 34 provinsi. Stabilitas Ekonomi Makro  Provinsi-provinsi  di  Indonesia Tahun  2019,  Kalbar  berada  pada peringkat  18,  mengalami  peningkatan jika dibandingka pada tahun 2018 yang berada pada peringkat ke 26. Sedangkan kualitas hidup dan
pembangunan  infrastruktur  Provinsi- provinsi  di  Indonesia  Tahun  2019, Kalbar  berada  pada  peringkat  ke  31, yang  pada  tahun  2018  berada  pada peringkat ke 33 dari 34 provinsi.
Berangkat  dari  kondisi  objektif yang  ada  di  daerah  khususnya  di Kalimantan  Barat,  tantangan  yang dihadapi  pemerintah  daerah  di  era ekonomi global cukup berat.
Keterbatasan  SDM  dan  infrastruktur
serta  masih  adanya  distorsi  antara pusat  dan  daerah  dalam  berbagai regulasi dan kebijakan cukup mempengaruhi kapasistas daerah daerah  dalam  mengahadapi  dinamika ekonomi  global.  Memang  daerah  saat ini memiliki kebebasan dalam mengaplikasikan berbagai aspirasi politiknya sejalan dengan desentralisasi  dan  otonomi  daerah, namun  pusat  selalu  mendominasi berbagai  sumber  daya,  baik  ekonomi, keuangan,  hukum,  maupun  politik. Kendala  desentralisasi  salah  satu faktor utamanya adalah masalah keadilan pusat terhadap daerah.

## KESIMPULAN
Globalisasi perekonomian
merupakan  suatu  proses  kegiatan ekonomi  dan  perdagangan  di  mana
Negara-negara di seluruh dunia menjadi  satu  kekuatan  pasar  yang semakin  terintegrasi  tanpa  ada  batas territorial  negara.  Ketika  globalisasi ekonomi  terjadi,  batas-batas  suatu Negara  menjadi  kabur  dan  keterkaitan ekonomi nasional dengan perekonomian regional dan internasional akan semakin erat. Globalisasi  perekonomian  di  satu pihak  akan  membuka  peluang  pasar produk  dari  dalam  negeri  ke  pasar internasional secara
kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya  produk-produk  global  ke dalam pasar domestik. Dewasa ini, globalisasi mengalami percepatan yang mengharuskan setiap negara menyiapkan perangkat-perangkat strategis  guna  memenangkan  “medan
Jumadi, hal 57-71
pertarungan global”. Hubungan ekonomi-politik  global  umumnya  dan keterkaitan ekonomi-politik antara Indonesia  dan  dunia  khususnya,  akan banyak  berpengaruh  pada  kesiapan Indonesia menghadapi tantangan globalisasi  tersebut.  Saat  ini  telah terjadi dinamika dalam struktur ekonomi-politik  global  Negara-negara
berkembang  tidak  lepas  dari  pengaruh globalisasi.  Pengaruh  globalisasi  ini berdampak  pada  negara-negara bahwa,  negara  tidak  lagi  menjadi aktor  tunggal  dalam  ekonomi-politik internasional. Perannya telah digantikan  oleh  aktor-aktor  baru  yang bernaung  di  bawah  bendera  lembaga- lembaga Internasional, perusahaan- perusahaan multinasional, maupun negara-negara  yang  menganut paham sistem keterbukaan.
Walaupun  dalam  banyak  kasus globalisasi  ditandai  dengan  semakin berkurangnya  peran  Negara  dalam aktivitas  ekonomi  dan  diganti  oleh kekuatan pasar, bukanlah suatu variable  yang  terlepas  dari  variable Negara.  Kehadiran  Negara  dalam ekonomi menjadi penting untuk memastikan dan menjamin mekanisme pasar  dan  kehidupan  ekonomi  dapat berjalan  secara  sehat  dan  sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.
Globalisasi  sudah  tidak  lagi berbicara pada level antar negara yang tidak memiliki sekat sama sekali ( state borderless ),  namun  sudah  bergerak  ke level  yang  lebih  kecil  yakni  suatu wilayah,  seperti  provinsi,  kabupaten atau  kota  di  sebuah  negara.  Hal  ini memunculkan  persoalan  serius  yang bisa menjadi ganjalan bagi
desentralisasi  dan  otonomi  daerah kalau tidak mampu meningkatkan daya saing daerahnya, karena ia berlangsung dalam  sebuah  era  globalisasi  yang serba cepat, terbuka dan luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Anthony,  Giddens.  2000.  Jalan  Ketiga dan Kritik-Kritiknya. Politicy Press Aziz,  Abdul  (editor).  2019.  Politik Indonesia Kini Potret Budaya Politik Hingga Dinamika Pilkada.Intrans Publishing. Malang Cahyono,  Imam.  2008.  Menjinakkan Metakuasa  Global:  Suara
Indonesia  Untuk  Globalisasi yang Lebih Adil.
David, Held. 1995. Democracy and the Global  Order .  California: Stanford University Press.
Fukuyama,  Prancis.  2003. The  End  of
History and Las Man . Yogjakarta. Qalam Kristeva,  Santoso,  Sayyid  Nur.  2015. Kapitalisme Negara dan Masyarakat. Pustaka Pelajar. Yogjakarta Sorensenm,    Georg.  2003.  Demokrasi dan Demokratisasi. Yogyakarta.  Pustaka  Pelajar dan CCSS. Sosialismanto,  Duto.  2001.  Hegemoni Negara Ekonomi Politik Pedesaan Jawa. Lapaera Pustaka Utama. Yogjakarta. Tinjauan  Kompas  Menatap  Indonesia
2015  Antara  Harapan  dan
copyright JURMAFIS
Jumadi, hal 57-71
Tantangan.  Kompas  Penerbit Buku. Undang-Undang Dasar 1945 Wangsajaya, Yehu. 2016. Meningkatkan  Kewaspadaan Nasional Terhadap Proxy War .  PT.  Raja  Grapindo Persada. Jakarta. Waspodo TS, Suhanadji. 2004. Modernisasi  dan  Globalisasi
Studi  Pembangunan  Dalam
Perspektif  Global.  Penerbit Insan Cendikia. Winarno,  Budi.    2005.  Globalisasi Wujud  Imprealisme  Baru: Peran Negara Dalam Pembangunan.  Tajidu  Press. Yogyakarta Winarno, Budi. 2012. Jurnal, Globalisasi dan Masa Depan Demokrasi, Yogyakarta Wrihatnolo,  Rendy  R  dan  Riant Nugroho. Jurnal 2011. Demokrasi Bagi Negara- Negara Yustika, Ahmad Erani. 2014. Perekonomian Indonesia: Memahami Masalah dan Menetapkan  Arah.  Selaras. Malang.