## Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban

## Vol. X No.1 Januari-Juni 2024 Page 26-35
jiap@uin-alauddin.ac.id
Analisis Kajian Falsafah Budaya "Siri' Na Pacce" dan "Asitinajang" dalam Pengelolaan Dana Desa
Fifi  Nurafifah  Ibrahim 1 ,  Juliyanty  Sidik  Tjan 2 ,  Nurfadila 3 ,  Arya  Prima Satya 4 1,2,3,4 Universitas Muslim Indonesia Surel: fifinurafifah.ibrahim@umi.ac.id, juliyantysidik.tjan@umi.ac.id nurfadila.nurfadila@umi.ac.id aryaprima.satya@umi.ac.id

## INFO ARTIKEL      ABSTRAK
JIAP Volume X Nomor 1 Halaman 26-35
Samata,
Januari-Juni 2024
ISSN 2441-3017 E-ISSN 2697-9116
Tanggal Masuk: 4 Januari 2024 Tanggal Revisi: 4 Januari 2024 Tanggal Diterima:
4 Januari 2024
Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi kegiatan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, dengan mengacu pada filosofi budaya Siri' Na Pacce  dan  Asitinajang.  Penelitian  ini  menggunakan  metodologi penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  interpretatif.  Pendekatan  ini bertujuan untuk memahami peristiwa dan kondisi sosial budaya dengan cara mengkaji perspektif subjek penelitian atau data yang dikumpulkan tentang  budaya  Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  dukungan yang  baik  dari  pemerintah  desa  terhadap  budaya  Siri'  Na  Pacce  dan Asitinajang perlu ditegakkan, terutama dalam melaksanakan tanggung jawab,  khususnya  dalam  mengelola  dana  desa.  Dengan  menerapkan pendekatan ini secara konsisten, contoh-contoh perilaku curang dapat dicegah.
Kata Kunci : Siri’; Pacce; Asitinajang; Dana Desa
This research aims to reduce fraudulent activities in managing village funds,  by  referring  to  the  cultural  philosophy  of  Siri'  Na  Pacce  and Asitinajang. This research uses a qualitative research methodology with an  interpretive  approach.  This  approach  aims  to  understand  socio- cultural events and conditions by examining the perspectives of research subjects  or  data  collected  about  culture.  Research  findings  show  that good  support  from  the  village  government  for  the  Siri'  Na  Pacce  and Asitinajang  culture  needs  to  be  upheld,  especially  in  carrying  out responsibilities,  especially  in  managing  village  funds.  By  consistently applying  this  approach,  examples  of  fraudulent  behavior  can  be prevented.
Keywords: Siri'; Pace; Asitinajang; Village Fund
Copyright: Ibrahim, Fifi Nurafifah. Juliyanty Sidik Tjan, Nurfadila, Arya Prima Satya. (2024).  Analisis  Kajian  Falsafah  Budaya  "Siri'  Na  Pacce"  dan  "Asitinajang"  dalam Pengelolaan  Dana  Desa.  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Peradaban  Vol.  X  No.  1  (26-35). https://doi.org/10.24252/jiap.v10i1.44326
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)

## PENDAHULUAN
Alokasi  Dana  Desa  yang  diterima  oleh  pemerintah  desa  yaitu  30% alokasi  dana  desa  dipergunakan  untuk  operasional  penyelenggaraan pemerintah  desa  dalam  pembiayaan  operasional  desa,  biaya  operasional BPD,  biaya  operasional  tim  penyelenggara  alokasi  dana  desa.  Sedangkan 70%  dana  desa  diperuntukkan  pemberdayaan  masyarakat  dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan  kemiskinan  dan  bantuan  keuangan  kepala  lembaga masyarakat  desa,  BUMDes,  kelompok  usaha  sesuai  potensi  ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas. Adanya dana desa ini menimbulkan  permasalahan,  dimana  tidak  sedikit  masyarakat  khawatir tentang pengelolaan dana desa yang dianggap tidak jujur dan transparansi yang kemudian menjadi perhatian khusus pada masyarakat yaitu melihat kemampuan  aparatur  pemerintah  daerah  saat  ini  dalam  pengelolaan keuangan. Hal itu disebabkan karena masih minimnya tingkat pendidikan aparat desa. Tetapi, di sisi lain masyarakat juga tidak kritis atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga mengakibatkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak mendapatkan hasil yang maksimal.
Fenomena  kasus  penyalahgunaan  dana  desa  masih  saja  terjadi  di Indonesia.  Dari  hasil  pengawasan  yang  dijalankan  oleh  Indonesian Corruption Watch (ICW). Berdasarkan data ICW, sejak 2015 hingga 2020, tercatat  ada  676  terdakwa  kasus  korupsi  yang  dilakukan  oleh  perangkat desa. Pada tahun 2016 sampai 2018 di Kabupaten Temanggung telah terjadi kasus  korupsi  dana  desa  tepatnya  di  desa  Tlogowero,  Kecamatan  Bansari yang  merugikan  negara  hingga  Rp  500  juta.  Kasus  korupsi  dana  desa tersebut baru terungkap pada tahun 2020. Kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan  dana  desa  tersebut  membuat  beberapa  oknum  yang  tidak bertanggungjawab  mengulangi  tindakan  korupsinya.  Yang  menjadi permasalahan  mendasar  dari  tindakan  korupsi  tersebut  yaitu  kurangnya kesadaran  terhadap  dampak  dari  korupsi  dan  yang  lebih  miris  adalah kurangnya rasa malu dari para pelaku seolah- olah korupsi adalah bukan sesuatu hal yang memalukan.
Hal  ini  bertolak  belakang  dengan  falsafah  budaya  yang  kita  anut khususnya  di  suku  Makassar  yaitu  siri’na  pacce.  Budaya  siri’  na  pacce merupakan salah satu prinsip atau pegangan hidup masyarakat Makassar yang  telah  melembaga  dan  dipercaya  oleh  suku  Makassar  (Anton, Nurwanah, Tjan JS,Sanuddin S,2021). Selain falsafah dari suku Makassar, juga terkenal falsafah dari Budaya Bugis yaitu Asitinajang yang merupakan kepatutan,  kepantasan  dan  kelayakan.  Berasal  dari  kata  sitinaja  yang artinya  cocok,  sesuai,  pantas,  patut  atau  layak.  Ungkapan  lontara menyebutkan  istilah,  "Duduki  kedudukanmu,  tempati  tempatmu".  Ini
bermakna  mengambil  sesuatu  dari  tempatnya  dan  menempatkan  sesuatu pada tempatnya termasuk dalam perbuatan mappasitinaja (Ridwan, 2022). Kedua  falsafah  ini  bisa  ditanamkan  kepada  manusia  terkhusus  kepada pemerintah dan aparat desa yang mengelola keuangan dana desa. Dengan menerapkan siri’na pacce dan asitinajang pada diri kita, maka tindakan atau perbuatan yang tercela bisa diatasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  yang menggunakan  paradigma  interpretif  dengan  pendekatan  etnografi. Penelitian  kualitatif  interpretatif  adalah  metode  dalam  melihat  fakta sebagai  sesuatu  yang  menarik  dalam  memahami  makna  sosial.  Penelitian dengan  menggunakan  pendekatan  etnografi  suatu  penelitian  kualitatif untuk  menggambarkan,  menganalisa  dan  menafsirkan  unsur-unsur  dari sebuah  kelompok  budaya  seperti  pola  perilaku,  kepercayaan,  dan  bahasa yang berkembang dari waktu ke waktu.
Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  proses  wawancara melalui komunikasi langsung dengan informan penelitian yaitu Kepala Desa dan Sekertaris Desa Sanrobone Takalar serta Pendamping Desa, masyarakat atau  tokoh  masyarakat  yang  mengerti  tentang  Falsafah  Bugis  “Siri’  Na Pacce” dan Asitinajang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keuangan desa merupakan semua kewajiban dan hak Desa yang bisa dinilai dengan uang atau segala sesuatu berupa uang maupun barang yang menyangkut  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  Desa.  Siklus pengelolaan  keuangan  desa  terdiri  dari  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban, dalam periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, mulai terhitung tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. (Menkeu,2018)
Tujuan dari hadirnya Dana Desa yaitu dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  tujuan  dari  pemberian  dana desa  yang  bersumber  dari  Anggaran  Belanja  dan  Pendapatan  Negara memiliki dua prioritas utama yaitu pembangunan dan pemberdayaan, maka tidak berarti hanya pembangunan fisik saja yang diutamakan namun juga pemberdayaan  masyarakat  desa  sehingga  menumbuh  kembangkan kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan dan terlepas dari belenggu kemiskinan. (Hulu, 2018)
Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Takalar dalam penelitian ini yaitu Kecamatan Sanrobone yang terdiri 6 desa, sehingga untuk kantor desa yang ada di kecamatan Sanrobone memiliki jumlah yang sama sesuai dengan jumlah desa. Dalam penelitian ini, peneliti memilih 1 Kantor desa yang  ada  di  kecamatan  Sanrobone  sebagai  tempat  atau  lokasi  untuk melakukan penelitian, sebab Desa Inilah yang menjadi desa terbesar dengan
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
jumlah  masyarakat  yang  banyak  yaitu  sejumlah  5532  orang (https://desasanrobone.id/)  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala Desa terkait dengan pengelolaan dana desa dalam hal pengalokasian dana agar  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan,  perangkat  desa  dalam  hal  ini adalah kepala desa lebih memprioriaskan ke pembangunan,pemberdayaan dan  kebutuhan  mendesak  bagi  masyarakat  desa,  hal  ini  sesuai  dengan pernyataan sebagai berikut :
“Dana yang kami terima tentu kita alokasikan sesuai post-post dana  yang  telah  kami  buat  sesuai  dengan  prioritas  seperti pembangunan dan pemberdayaan serta kami juga menyiapkan post  dana  untuk  kebutuhan  mendesak.  Untuk  dana  alokasi pembangunan desa yang dimaksud adalah pembangunan/pemelirahaan  irigasi  dan  jembatan,  untuk pemberdayaan seperti pelatihan dan pencegahan Stunting, dan untuk  kebutuhan  mendesak  seperti  bantuan  langsung  tunai (BLT) dan bencana”
Prinsip keterbukaan yang diterapkan oleh perangkat Desa Sanrobone terkait pengelolaan dana desa yang bersumber dari alokasi dana desa rutin diumumkan  setiap  pekan  yaitu  di  hari  jumat  setelah  shalat  jumat  secara nonformal  serta  secara  formal  dalam  program  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yaitu musyawarah yang diselenggarakan guna diperuntukan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan,  dan  kebutuhan  pembangunan  desa  yang  didanai  oleh  anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  kabupaten/kota.  Di  Desa  Sanrobone  Kab Takalar kegiatan Musrenbangdes atau forum musyawarah untuk membahas pengelolaan alokasi dana desa dilakukan rutin setiap sekali setahun.
Hal-hal yang menyangkut mengenai pengembangan dana desa, apa saja kebutuhan  masyarakat  desa  yang  bisa  langsung  diungkapkan  secara terbuka  ke  perangkat  desa  terkait.  Sebagai  contoh  terkait  penganggarana dana lahan dan ketahanan pangan yang dialokasikan sebesar 20% dari dana desa  termasuk  alat  dan  bibit.  Setiap  tahunnya  masyarakat  diberikan layanan jasa pinjaman modal untuk membangun usaha yang bersumber dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan dikelola langsung oleh BUMDES. Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala desa pada saat wawancara, yaitu:
“Sejak  dilantik  per  22  Desember  2021,  pengelolan  dana  desa diumumkan setiap jumat di masjid. Persoalan pengelolaan dana desa  sudah  transparansi,  seperti  yang  kita  lihat  bahwa  untuk anggaran-anggaran  telah  di  buatkan  spanduk  atau  papan informasi mengenai rincian anggaran yang digunakan. Di tahun berjalan itu kita buatkan baliho, di pasang di luar dan di lihat
oleh umum. Jadi di sini kita di tuntut untuk keterbukaan terkait penggunanaan dana desa yang dimana sumber dana keuangan desa yaitu hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa, serta  dana  desa.  Jika  ada  yang  membutuhkan  dana  silahkan datang  langsung  ke  kantor  desa.  Hal-hal  yang  menyangkut pengembangan  dana  desa  dan  apa  yang  dibutuhkan  untuk langsung  diberitahukan  ke  kami.  Contohnya:  penganggaran dana lahan, ketahanan pangan itu dialokasikan sebesar 20% dari dana desa. Bagaimana kami memenuhi permintaan masyarakat dari  alat  sampai  ke  bibit-bibitnya.  Setiap  tahun  juga  kami memberikan jasa pinjam yang diberikan sebagai modal sehingga masyarakat  bisa  mendapatkan  income  dari  hasil  panen.  dana dan  hasil  tentu  seimbang  kami  bagi  secara  adil  kepada  semua masyarakat  desa  dibawah  kendali  dan  pengawasan  Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)”
Dalam pengelolaan dana desa, selain prinsip transparansi juga harus akuntabilitas  dan  partisipatif.  Sebagaimana  yang  di  ungkapkan  oleh informan  di  atas  bahwa  Akuntabilitas  artinya  pemerintah  desa  harus bertanggungjawab dengan pengelolaan dana desa khususnya dalam bidang pembangunan  desa  dan  bidang  pemberdayaan,  dengan  demikian  artinya pemerintah desa bertanggung jawab kepada masyarkatnya yang mempunyai hak dan kewajiban untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Partisipatif  artinya  pada  kegiatan  masyararakat  mengetahui  rencana kegiatan  apakah  sudah  sesuai  yang  di  anggarakan  atau  tidak.  Dengan demikian  masyarakat  mengetahui  program  apa  yang  telah  terealisasi  dan program apa yang belum terelisasi. Pengelolaan dana desa yang terjadi di Desa  Sanrobone  dari  proses  sudah  mengikuti  alur  aturan  kegiatan  yakni perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas keuangan dana desa. Prinsip-prinsip pengelolaan dana desa tersebut sudah transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.
Upaya  pencegahan  fraud  atau  kecurangan  dana  desa  melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif akan efektif apabila pemerintah desa  serius  ingin  bekerja  sama  dengan  masyarakat  dan  sebaliknya, masyarakat berperan aktif dalam pengawasan keuangan desa melalui akses informasi yang di dapat akuntabilitas dapat tercapai jika masyarakat ikut berperan  aktif  didalamnya  khususnya  dalam  mengawasi  anggaran  yang digunakan  untuk  pembangunan  desa.  Hal  ini  diperkuat  dengan  hasil wawancara sebagai berikut:
“Fraud  seringkali  terjadi  jika  tidak  ada  transparansi  yang tercipta.  Tentu  hal  ini  sangat  disayangkan.  Dengan  kesadaran yang tinggi yang dimiliki oleh setiap aparatur desa, saya rasa hal ini tidak akan terjadi. Komunikasi dan kerjasama yang tercipta
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
antara perangkat desa dan masyarakat juga harus terus terjaga, peran aktif dari masyarakat desa tentu sangat kami apresiasi. Begitu  pun  kami  dari  aparatur  desa.  Cara  yang  kami  tempuh agar  tidak  terjadi  fraud  ya  itu  tadi  dengan  rutin  setiap  pekan secara  informal  mengumumkan  laporan  dan  pengelolaan  dana desa dan setiap tahunnya secara formal dalam musrengbangdes. Baliho  di  halaman  kantor  desa  pun  juga  saya  rasa  sangat membantu  masyarakat  dalam  mendapatkan  informasi  terkait pengelolaan dana desa”
Proses komunikasi dan interaksi antara aparatur/perangkat desa dan masyarakat  desa  diharapan  terus  terjalin.  Hubungan  interaksi  yang terbangun  tentu  dapat  meminimalisir  terjadinya  kesalahpahaman khususnya  jika  terjadi  hal  yang  mengacu  kepada  kecurangan.  Kondisi  ini diperkuat  dengan  teori  interaksi  simbolik  yang  pertama  kali  digagas  oleh George  Herbert  Mead  dan  kemudian  diperkenalkan  oleh  Herbert  Blumer pada  tahun  1939.  Menurut  Herbert  Blumer,  teori  ini  merupakan  sebuah proses hubungan atau interaksi dalam membangun suatu makna bagi setiap pribadi. Teori interaksi simbolik adalah teori yang mengasumsikan bahwa makna  dibentuk  oleh  manusia  dalam  proses  komunikasi.  Pusat  perhatian dalam teori interaksi simbolik adalah bagaimana pentingnya konsep diri dan tanggapan  seseorang  berdasarkan  interaksi  antar  satu  sama  lain  (Haris, 2018).
George Herbert Mead mengungkapkan bahwa motivasi manusia dalam berbuat  sesuatu  atau  bertindak  bersumber  pada  pemaknaan  atau pemahaman  yang  mereka  beri  pada  orang  lain,  benda,  dan  kejadian. Pemaknaan  tersebut  tercipta  oleh  bahasa  yang  digunakan  manusia  saat berbicara  dengan  orang  lain.  Bahasa  dapat  mengembangkan  sense  of  self manusia dan sebagai proses interaksi dengan pihak lain dalam masyarakat Teori  interaksi  simbolik  juga  mengasumsikan  bahwa  budaya  dan  proses sosial mempengaruhi manusia dan kelompok dan karenanya struktur sosial ditentukan melalui jenis-jenis interaksi sosial.
Persepsi  Aparat  Desa  Mengenai  Falsaah  Budaya  Siri’  Na  Pacce  dan Asitinajang Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mencegah Fraud
Dalam  hal  pencegahan  Fraud,  maka  hadirlah  Kearifan  Lokal  yang merupakan sebuah konsep yang berkembang menjadi sumber kebiasaan di suatu wilayah atau daerah. Nilai kearifan lokal hadir sebagai impelementasi keahlian  manusia  yang  bertanggung  jawab  atas  filosofi  nilai-nilai,  etika, cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara turun temurun dan bersifat tradisional, kearifan lokal ini merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci dan berbagai nilai yang ada (Pappasaeng) yang mengacu pada setiap pesan, wasiat, atau tindakan individu manusia yang harus dilakukan, diselesaikan,
dan  dilakukan  hingga  saat  ini  agar  memenuhi  syarat  sebagai  rutinitas sehari-hari demi menciptakan hal-hal kebaikan. Pappasaeng mengingatkan bahwa  sebagai  makhluk  ciptaan  tuhan  itu  memahami  rasa  malu  di  atas segala-galanya,  harus  selalu  menjaga  kehormatan  agar  menjadi  manusia yang dipandang baik dan terjaga, manusia berguna, agar terhindar dari rasa malu sehingga ungkapan pappasaeng telah menjadi tradisi atau kebiasaaan di daerah Sulawesi selatan yang dikena dengan tradisi Siri’ Na Pacce.
Dari penjelasan sebelumnya tidak bisa di pungkiri bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa atau pemerintah tidak mampu menjamin  bersihnya  tindakan  aparat  dalam  mengelola  keuangan,  oleh karena itu untuk menciptakan tindakan yang sesuai dengan aturan atau apa yang  diperintahkan  baik  dari  pemerintah  ataupun  agama,  maka  aparat perlu  mengaplikasikan  sebuah  nilai-nilai  budaya.  Salah  satu  bentuk tindakan nyatanya adalah dengan budaya siri’ na pacce, di mana budaya ini bisa diterapkan, melekat di diri aparatur desa dalam mengelola keuangan untuk meminimalisir penerapan fraud dana desa yang kerap terjadi. Berikut adalah  ungkapan  hasil  wawancara  terhadap  informan  di  kantor  desa Sanrobone:
“Dalam  pengelolaan  dana  desa,  memang  budaya  siri’na  pacce perlu  kita  sandingkan  dan  terapkan.  Ini  sebagai  penghalang nyata untuk berbuat kecurangan. Ada rasa malu yang tercipta yang  dapat  menghalangi  kita  untuk  tidak  menyalahgunakan yang bukan hak kita. Rasa malu yang jika terbukti akan menjadi sebuah  polemik  dalam  diri  kita,  sanksi  sosial  yang  beban mentalnya bukan main. Saya sangat setuju jika budaya siri’ na pacce  ini  diwujudkan  dalam  kehidupan  sehari-hari  khususnya dalam melakukan pengelolaan keuangan.”
Berdasarkan pernyataan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan  adanya  Budaya  Siri’  Na  pacce  maka  hal-hal  negatif  dapat terhindarkan dan dapat dijadikan sebagai pedoman dan penghalang untuk mencegah fraud. Jika budaya ini sudah melekat pada diri maka akan timbul kesadaran  yang  tinggi  untuk  tidak  melakukan  sebuah  kecurangan khususnya  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Budaya  tersebut  sangat  perlu dipegang teguh dan dipertahankan pada kantor desa karena sesuai dalam konsep  pengelolaan  keuangan,  di  mana  dalam  pengelolaan  keuangan  itu perlu  kejujuran  dan  sifat  itu  melekat  pada  budaya  Siri’  Na  Pacce.  Jika Budaya  Siri’  Na  Pacce  konsisten  diterapkan,  maka  secara  sadar  ataupun tidak  sadar  mengharuskan  agar  orang-orang  melaksanakan  tugasnya dengan  sebaik-baiknya  karena  hadirnya  rasa  tanggung  jawab  dan kepedulian sosial. Dengan menjunjung tinggi harga diri dalam melakukan pekerjaan maka akan membuat individu lebih bertanggung jawab, memiliki integritas yang tinggi, amanah, serta terus menerapkan nilai-nilai kejujuran.
ISSN: 2442-3017 (PRINT)

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Menggali nilai budaya untuk penyusunan kebijakan adalah jalan yang tepat, sebagaimana pandangan yang dikemukakan oleh Eugen Elrich bahwa “hukum  yang  baik  adalah  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Selain falsafah  Budaya  Siri’  Na  Pacce  juga  dikenal  Falsafah  budaya  Asitinajang. Asitinajang adalah kepatutan, kepantasan dan kelayakan. Berasal dari kata sitinaja  yang  artinya  cocok,  sesuai,  pantas,  patut  atau  layak.  Asitinajang berasal  dari  kata  tinaja,  yang  berarti  cocok,  sesuai,  pantas  atau  patut. Lontara mengatakan: “duduki kedudukanmu, tempati tempatmu.” Ade’wari (adat  pembedaan)  pada  hakikatnya  mengatur  agar  segala  sesuatu  berada pada  tempatnya.  Mengambil  sesuatu  dari  tempatnya  dan  meletakkan sesuatu  pada  tempatnya,  termasuk  perbuatan  mappasitinaja  (Rahim, 2011:130).  Asitinajang  ‘Kepatuhan’  adalah  perbuatan  yang  menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ungkapan lontara menyebutkan istilah, "Duduki  kedudukanmu,  tempati  tempatmu".  Ini  bermakna  mengambil sesuatu  dari  tempatnya  dan  menempatkan  sesuatu  pada  tempatnya termasuk  dalam  perbuatan  mappasitinaja.  Setiap  insan  di  muka  bumi, sepatutnya  bisa  mendapatkan  hak  sesuai  dengan  yang  berlaku.  Namun, tidak terbatas hanya pada lingkup hak dan kewajiban namun juga terdapat nilai kepatutan di masyarakat Bugis yang harus dipahami.
Dalam hal ini, orang yang berperan dalam lembaga publik khususnya perangkat desa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa harus bisa mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang telah ditetapkan baik itu  dari  segi  tujuan,  alasan  pengambilan  kebijakan,  manfaat  yang ditimbulkan, hingga berbagai macam hal negatif yang mungkin ditimbulkan dari  setiap  kebijakan  yang  akan  atau  telah  diambil.  Dalam mempertanggungjawabkan kebijakannya, Nilai kepatutan atau kepantasan sangat  mendukung,  dimana  aparatur  desa  dalam  mengambil  suatu kebijakan,  harus  bisa  meletakkan  kebijakan  tersebut  sesuai  pada  konsep sebelumnya,  sehingga  pertanggungjawaban  tersebut  dinilai  tidak mengingkari janji, tidak mengkhianati ikrar (komitmen) antar aparatur desa dengan  masyarakat,  tidak  merusak  ketetapan  terdahulu,  tidak  mengubah kemufakatan  dan  menyelesaikan  dengan  tuntas  apa  yang  telah  kerjakan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Informan Yaitu Kepala Desa :
“Asitinajang sangatlah menarik. Selain Siri’ Na Pacce budaya ini hadir secara sempurna untuk melengkapi kewajaran dari setiap aktivitas yang kami lakukan khususnya dalam mengelola dana desa. Asitinajang sebagai falsafah yang sangat syarat akan nilai. Jika  kami  bertanggung  jawab  sesuai  pekerjaan  dan  memiliki integritas tinggi tentu masyarakat bisa langsung menilai apakah kita telah bekerja sesuai dengan yang sepantasnya atau tidak, apakah  kami  layak  atau  tidak.  Konsistensi  dalam  kepatuhan bekerja,  taat  akan  norma  tentu  akan  menggiring  kita  ke  hal positif dan fraud dapat terhindarkan.”
Dalam  Pengelolaan  dana  desa  yang  ditujukan  untuk  kesejahteraan masyarakat  desa,  memenuhi  kebutuhan  desa  tentu  selayaknya  masing- masing mendapatkan hak sesuai dengan yang berlaku. Namun, tidak hanya pada lingkup hak dan kewajiban semata tetapi juga mengandung unsur nilai kepatuhan  (Asitinajang)  di  masyarakat.  Nilai  kepatutan  itu,  diantaranya ada  meliputi  kepatuhan  agama  yang  dianut  sehinggah  semua  kewajiban harus  dilaksanakan,  kepatutan  untuk  menghargai  orang  lain  yaitu mengahargai orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, nilai kepatuhan terhadap norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, lebih mawas  diri  dan  bertanggung  jawab  penuh  terhadap  apa  yang  diemban sehingga  terhindar  dari  praktik  kecurangan  (fraud)  khusunya  ketika dihadapkan  dengan  dana  desa  yang  perlu  dikelola  sampai  dialokasikan sesuai dengan yang sepatutnya.
Segala  sesuatunya  seharusnya  ditempatkan  pada  tempatnya, mengambil sesuatu dari tempatnya dan menempatkan sesuatu juga kembali pada tempatnya. Penyerahan atau penerimaan sesuatu, baik amanat, tugas atau  pun  jabatan  yang  tinggi  berasas  kepada  kepatutan.  Seseorang  akan memberikan  sesuatu  bantuan  karena  memang  layak  memberi  bantuan. Sebaliknya, seseorang tidak akan merasa hina dan malu jika ia hanya diberi bantuan  karena  ia  merasa  layak  menerima  bantuan.  Dalam  meraih kepemimpinan,  leluhur  orang  Bugis  berpesan  bahwa  “Janganlah  engkau serakahi  suatu  kekuasaan,  jangan  pula  engkau  terlalu  menginginkan kekuasaan  yang  terlalu  tinggi,  karena  jangan  sampai  engkau  tidak  dapat memperbaiki  dan  membangun  negeri.  Jika  engkau  diperlukan  oleh  orang banyak.

## KESIMPULAN
Penjelasan  diatas  mengenai  Bahwa  Budaya  Siri’  Na  Pacce  dan Asitinajang merupakan hal utama dalam melakukan segala sesuatu, salah satunya  termasuk  dalam  pengelolaan  dana  desa  agar  tidak  terjadi  fraud, selain  itu  juga  pihak  masyarakat  desa  membutuhkan  partisipasi  dalam melaksanakan pengawasan. Sikap positif dari pengaplikasian nilai budaya siri’  na  pacce  dan  Asitinajang  adalah  individu  akan  bekerja  untuk meningkatkan potensi yang ada pada dirinya. Individu baik dari aparatur desa  maupun  masyarakat  juga  akan  berusaha  mentaati  peraturan  yang berlaku, menjaga amanah yang telah diterima, dan menjunjung tinggi nilai- nilai  kejujuran  dalam  bekerja.  Berdasarkan  beberapa  hal  tersebut,  kedua falsafah  budaya  ini  dapat  dijadikan  pedoman  hidup  untuk  menumbuhkan sikap  positif  serta  membuat  hidup  lebih  berguna  dan  bermakna. Berdasarkan  hasil  wawancara  mengenai  Budaya  Siri’  Na  Pacce  dan Asitinajang dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah penerapan fraud, aparat  desa  yaitu  Kepala  Desa  dan  Sekretaris  desa  merespon  dengan antusias  dan  sangat  baik  di  mana  ternyata  budaya  Sulawesi  Selatan  ini hampir  tidak  pernah  disebut  secara  lisan  dan  terdengar  walaupun
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
sebenarnya masih di ketahui oleh masyarakat dan menyarankan untuk terus digaungkan agar sampai ke anak cucu calon pemimpin desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Anton  KAAS,  Nurwanah  A,  Tjan  JS,  Sanuddin  S.  Akuntabilitas  Auditor Guna  Mencegah  Fraud  Dalam  Perspektif  Siri’  Na  Pacce  pada  Kantor BPK  Perwakilan  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Parad  J  Ilmu  Ekon. 2021;4(3):730–9.
Haerani.  Implementasi  Nilai  Budaya  Siri’  Na  Pacce  Dalam  Meningkatkan Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  pada  Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa). Karya Tulis Ilmiah-Skripsi UIN Alauddin Makassar. 2017;
Haris A, Amalia A. MAKNA DAN SIMBOL DALAM PROSES INTERAKSI
SOSIAL (Sebuah
Tinjauan Komunikasi). J Dakwah Risal. 2018;29(1):16.
Hulu  Y,  Harahap  RH,  Nasutian  MA.  Pengelolaan  Dana  Desa  dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Desa.  Jupiis  J  Pendidik  Ilmu-Ilmu  Sos. 2018;10(1):146.
Menkeu R. permendagri_no_20_TH_20181. 2018. p. 43. Rahim, Rahman. 2011. Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis. Yogyakarta: Ombak.
Ridwan  E.  6  Prinsip  Hidup  Orang  Bugis  yang  Patut  Dijadikan  Pegangan [Internet]. detiksulsel. 2022. Available from:
https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6307165/6-prinsip-hidup- orang- bugis-yang-patut-dijadikan-pegangan