## KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG DAN PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN
Muhammad Rama Sanjaya 1 , Frygyta Dwi Sulistyany 2 , Renita Tresna Mastuti 3 , Seftyana Wahyu Murwani 4 1,2,3,4 Universitas Tulungagung Email : frygytatya5285@gmail.com

## ABSTRACT
Environmental problems often arise due to inefficient management, so it is necessary to have policies that can overcome these problems. The government is expected to play a role as a policy maker who is responsible for environmental management issues. In addition, the role of the community is also important in preventing environmental problems and increasing sustainability. To examine this problem, the authors used a research methodology that included two approaches, namely a literature study and a qualitative approach to content analysis. This study found, first, that the waste generated is  increasing,  up  to  18.3  million  landfills  per  year.  Meanwhile,  the  amount  of  waste  managed  was 77.28%, with a reduction of 26.73% and 50.55% of waste management. Second, the lack of good waste management, wise use needs to be done to overcome waste problems and provide direction to the community  regarding  the  types  and  methods  of  waste  management,  implementation  of  village community service, MSME exhibitions on the results of recycling produced, if this can be implemented properly  well,  the  waste  problem  itself  will  be  minimized.  Thus,  continuity  and  inter-community conditions  are  important  points  in  maximizing  the  realization  regarding  the  directions  given  in  the context of tackling waste.
Keywords : Environment, Preservation, Management

## ABSTRAK
Masalah lingkungan seringkali muncul akibat pengelolaan yang tidak efisien, sehingga perlu adanya  kebijakan  yang  dapat  mengatasi  permasalahan  tersebut.  Pemerintah  diharapkan  dapat berperan  sebagai  pembuat  kebijakan  yang  bertanggung  jawab  atas  isu  pengelolaan  lingkungan. Selain itu, peran masyarakat juga penting dalam mencegah masalah lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan. Untuk mengkaji permasalahan ini, penulis menggunakan metodologi penelitian yang mencakup  dua  pendekatan,  yaitu  studi  pustaka  dan  pendekatan  kualitatif  analisis  isi.  Studi  ini menemukan,  pertama,  bahwa  sampah  yang  dihasilkan  meningkat,  hingga  18,3  juta  tempat pembuangan sampah per tahun. Sedangkan jumlah sampah yang dikelola sebesar 77,28%, dengan pengurangan  sebesar  26,73%  dan  pengelolaan  sampah  sebesar  50,55%.  Kedua,  kurangnya pengelolaan  sampah  yang  baik,  pemanfaatan  yang  bijak  perlu  dilakukan  untuk  mengatasi permasalahan  sampah  dan  memberikan  arahan  kepada  masyarakat  mengenai  jenis  dan  metode pengelolaan sampah, pelaksanaan pengabdian masyarakat desa, pameran UMKM hasil daur ulang yang dihasilkan, jika hal ini dapat dilaksanakan dengan baik maka permasalahan sampah itu sendiri akan dapat diminimalisir. Dengan demikian, kontinuitas dan kondisi antar masyarakat menjadi poin penting  dalam  memaksimalkan  realisasi  mengenai  arahan  yang  diberikan  dalam  rangka penanggulangan sampah.
Kata kunci : Lingkungan, Pelestarian, Manajemen

## PENDAHULUAN
Manusia memiliki akses terhadap sumber daya alam, namun juga memiliki tanggung jawab  untuk  menjaga  keseimbangan  alam  yang  rapuh.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menjaga
keseimbangan lingkungan hidup dan mempertahankan fungsi serta kapabilitas alam. Tujuan utama dari konsep pembangunan adalah memastikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan generasi saat ini dan masa depan. Oleh karena itu, upaya pemanfaatan sumber daya  alam  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan  keseimbangan  ekologis,  sosial  dan ekonomi. Pembangunan yang berkelanjutan mengarahkan kita untuk menggunakan sumber daya alam secara bertanggung jawab, dengan menjaga keberlanjutan ekosistem, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta memperhatikan kepentingan jangka panjang.
Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH) mendefinisikan  Lingkungan  Hidup  sebagai  keseluruhan  alam  dan  semua  benda,  kekuatan, keadaan  dan  makhluk  hidup  (termasuk  manusia  dan  perilakunya)  yang  mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan.
Munadjat Danusaputo mengemukakan bahwa segala hal yang ada di sekitar rumah seseorang yang berdampak pada individu tersebut dan mempengaruhi kemampuannya untuk bertahan  hidup  merupakan  bagian  dari  lingkungan  hidup,  yang  juga  dikenal  sebagai lingkungan sekitar. Definisi ini menekankan bahwa lingkungan hidup tidak hanya melibatkan unsur-unsur alamiah, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi individu.
Selanjutnya, Otto Soemarwoto menjelaskan bahwa segala sesuatu, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, yang mengelilingi suatu organisme dianggap sebagai bagian dari lingkungannya. Definisi ini meluas pada setiap entitas atau elemen yang berinteraksi dengan organisme tersebut, termasuk komponen alamiah seperti udara, air, tanah, flora, fauna, serta faktor-faktor fisik dan non-fisik lainnya.
Dalam rangka mencapai tujuan pelestarian fungsi lingkungan, pengelolaan lingkungan harus  mengutamakan  pemenuhan  tuntutan  pelaksanaan  hak  asasi  manusia,  prinsip demokrasi, dan perlindungan lingkungan. Namun, dalam melaksanakan hal tersebut, setiap individu juga perlu mempertimbangkan kepentingan orang lain agar terhindar dari kerugian yang  tidak  diinginkan.  Selain  itu,  upaya  pengelolaan  lingkungan  juga  harus  berfokus  pada kemajuan pengetahuan dan budaya manusia, serta menjadi peserta aktif dalam tata kelola global.
Pasal  28H  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah menegaskan  pentingnya  pembangunan  ekonomi  negara  yang  berpedoman  pada  prinsip
pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hal ini menandakan bahwa dalam melaksanakan  pembangunan,  aspek  keberlanjutan  dan  perlindungan  lingkungan  harus menjadi perhatian utama.
Penting  bagi  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  untuk  melakukannya  dengan  serius  dan  konsisten.  Keadaan  lingkungan biologis yang semakin memburuk menjadi pengingat yang kuat bahwa kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya harus dilestarikan.
Pengelolaan  lingkungan  yang  tidak  efisien  sering  kali  menyebabkan  masalah lingkungan yang merugikan ekosistem kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat  memperbaiki  sistem  pengelolaan  lingkungan  yang  ada.  Sebagai  pembuat  kebijakan, pemerintah  diharapkan  terlibat  secara  aktif  dalam  menyelesaikan  tantangan  yang  terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.
Untuk  menghentikan  perburukan  masalah  lingkungan,  diperlukan  tindakan kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah. Di Kabupaten Tulungagung, pemerintah dan masyarakat  diharapkan  ikut  bertanggung  jawab  secara  finansial  dalam  upaya  pemulihan lingkungan. Jika kita sungguh-sungguh mencari solusi untuk tantangan yang kita hadapi, maka prioritas  utama  kita  haruslah  Kebijakan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Tulungagung dan Peran Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan. Baik pemerintah maupun warga  negara  akan  menganggap  kebijakan  ini  sebagai  sarana  penting  dalam  mengatasi masalah yang mendesak.
Semangat  otonomi  daerah  dalam  penyelenggaraan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia telah mengubah cara koordinasi dan pemberian wewenang antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketika  mencoba  menemukan  solusi  untuk  masalah  lingkungan,  sering  terjadi  benturan kepentingan  ekonomi,  politik,  sosial,  dan  budaya.  Salah  satu  tantangan  utama  adalah kurangnya pemahaman tentang bagaimana menghentikan kegiatan atau bisnis yang merusak lingkungan.

## METODE PENELITIAN
Metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel ini mencakup dua pendekatan, yaitu  studi  kepustakaan  dan  pendekatan  kualitatif  analisis  isi.  Metode  penelitian  ini
melibatkan pencarian dan analisis literatur yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  serta  Peraturan Daerah  Kabupaten  Tulungagung  Nomor  14  Tahun  2018  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pendekatan studi kepustakaan digunakan untuk menjelajahi dan mensintesis literatur yang  relevan  dengan  topik  penelitian.  Dalam  hal  ini,  peneliti  melakukan  pencarian  dan pengumpulan  berbagai  sumber  seperti  buku,  jurnal  ilmiah  dan  laporan  penelitian  terkait untuk membangun argumen konseptual yang kuat.
Di  sisi  lain,  pendekatan  kualitatif  analisis  isi  digunakan  untuk  menganalisis  dan menggali  makna  yang  terkandung  dalam  teks-teks  yang  menjadi  sumber  data  penelitian. Teks-teks ini dapat berupa wawancara, transkrip percakapan, artikel berita, atau dokumen lainnya  yang  relevan  dengan  topik  penelitian.  Melalui  analisis  isi,  peneliti  mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola, dan interpretasi subjektif yang muncul dari teks-teks tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif individu atau kelompok terkait dengan topik penelitian secara lebih mendalam.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia
Ekologi, ekosistem, dan daya dukung merupakan komponen penting dari setiap definisi lingkungan yang komprehensif. Ekologi, sebagaimana didefinisikan oleh Soemarwoto (1994: 22), berasal dari dua kata Yunani: eikos (berarti “rumah”) dan logos (berarti “ilmu”).
Menurut alinea pertama Pasal 1 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  lingku ngan  hidup  adalah  “kesatuan  ruang  yang  terdiri atas  semua  benda,  daya,  keadaan,  dan  makhluk  hidup,  termasuk  manusia  dan  tingkah lakunya yang mempengaruhi alam”. Kepastian hukum dalam perlindungan dan pengaturan lingkungan  sangat  penting  jika  orang  akan  menyadari  tanggung  jawab  mereka  untuk melakukannya.  Pemerintah  telah  menyediakan  mekanisme  hukum  baru.  Di  antara  banyak himpunan bagian dari hukum lingkungan adalah:
1. Hukum Lingkungan
2. Hukum Lingkungan Klasik
3. Hukum tata lingkungan

## 4. Hukum Kesehatan Lingkungan

## 5. Hukum Pencemaran Lingkungan.
Kebijakan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam, di satu sisi, dan kebijakan pengendalian  pencemaran  dan  pencegahan  kerusakan  lingkungan,  di  sisi  lain,  merupakan bagian terbesar dari kebijakan pengelolaan lingkungan di Indonesia. Jangkauan kebijakan ini meluas  baik  secara  nasional  dan  regional,  maupun  global,  untuk  memenuhi  kewajiban  di bawah komitmen internasional. Baik pemerintah pusat maupun daerah tidak memiliki satu badan pun yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kedua kebijakan tersebut.
Elemen  kebijakan  mencakup  hal-hal  seperti  pertimbangan  kelembagaan  dan manajerial;  pembinaan  sumber  daya  manusia;  fasilitasi  masyarakat;  nasihat;  perizinan; kelalaian;  pelaksanaan;  dan  pendanaan,  untuk  beberapa  nama.  Masing-masing  faset  ini biasanya dipecah menjadi rangkaian megatugas organisasinya sendiri di tingkat eksekutif.
Beberapa contoh perbaikan lingkungan di Indonesia selama 50 tahun terakhir antara lain: (1) konvensi dan kesepakatan dalam skala global; (2) lembaga dan pedoman nasional; dan (3) kondisi lingkungan membaik dan pencapaian baru dicapai setiap dekade.
Program  Lingkungan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (UNEP)  dalam  Dekade  Pertama (1972-1982) melihat dialog pertama antara negara-negara industri dan berkembang tentang pertumbuhan ekonomi global, pengendalian polusi, dan kelangsungan hidup manusia; hari ini, 5 Juni, ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai bagian dari Deklarasi Stockholm.
Konvensi Stockholm tersebut menjadi pendorong lahirnya beberapa undang-undang dalam negeri, antara lain: (1) Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1972 tentang Pembentukan Panitia Penyusun dan Rencana Kerja Pemerintah di bidang pembangunan lingkungan hidup; (2)  TAP  MPR  RI  No.  IV/MPR/1973  tentang  GBHN,  Arahan,  dan  Kebijakan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup;  dan  (3)  pembentukan  Kantor  Kementerian  Negara  Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
Peringatan  sepuluh  tahun  Konferensi  PBB  tentang  Lingkungan  Hidup  Manusia dirayakan dengan pertemuan global negara-negara di Nairobi dari tanggal 10-18 Mei 1982. Ini  menandai  dimulainya  Dekade  Kedua  (1982-1992).  Dalam  dekade  ini,  beberapa  regulasi dan program penting terkait lingkungan lahir di Indonesia. Salah satunya adalah UU 4 Tahun
1982 yang mengatur tentang prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, UU No.  17  tahun  1985  tentang  Ratifikasi  UN  Convention  on  the  Law  of  the  Sea,  Keputusan Presiden  No.  26 tahun  1989  tentang  Ratifikasi  Convention for  the  Protection  of the  World Cultural  and  National  Heritage,  Keputusan  Presiden  No.  49  tahun  1983  tentang  Ratifikasi International Plant Protection Convention dan Keputusan Presiden No. 26 tahun 1986 tentang Ratifikasi ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources juga terbit dalam dekade ini untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Selain  regulasi,  beberapa  program  juga  diluncurkan  untuk  mengatasi  masalah lingkungan.  Program-program  tersebut  antara  lain  Program  Kalpataru,  Program  AMDAL (Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan),  Program  kali  Bersih  (Prokasih)  dan  Program Adipura. Selain itu, juga terjadi pembentukan Pusat Studi Lingkungan (PSL) sebagai lembaga yang melakukan penelitian dan studi terkait lingkungan serta Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan.  Peraturan  Pemerintah  juga  dikeluarkan  untuk  mengatur  pengendalian pencemaran air dan baku mutu limbah cair.
KTT  Bumi  di  Rio  de  Janeiro,  Brazil  pada  tahun  1992  melahirkan  Deklarasi  Rio  de Janeiro, yang memuat 26 prinsip, menandai dimulainya Dekade Ketiga (1992-2002). Prinsip- prinsip  pembangunan  berkelanjutan  (prinsip-prinsip  kehutanan,  Agenda  21,  Konvensi Kerangka Kerja tentang Perubahan Iklim, dan keanekaragaman hayati) semuanya terwujud dalam dekade ini.
Beberapa  perkembangan  dalam  aspek  pengaturan,  pelaksanaan,  dan  capaian  di Indonesia dalam dekade ini antara lain: (1) perubahan UU 4 Tahun 1982 menjadi UU 23 Tahun 1997;  (2)  UU  5  Tahun  1990  tentang  KSDAHE;  (3)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati; (4)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1994  tentang  Pengesahan  United  Nations  Framework Convention  on  Climate  Change;  (5)  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan;  dan  (6)  Keputusan  Presiden  No.  (9)  Penerbitan  PP  19  Tahun  1999  tentang Pengendalian  Pencemaran  dan/atau  Perusakan  Laut;  (10)  PP  41  Tahun  1999  tentang Pengendalian  Pencemaran  Udara;  (11)  PP  No.7  Tahun  1999  tentang  Pengawetan  Jenis Tumbuhan dan Satwa; (12) PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa
Liar; (13) Dileburnya Bapedal ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup; dan (14) Peluncuran Program Langit Biru dan Program Pantai Berkelanjutan.
KTT  Dunia  tentang  Pembangunan  Berkelanjutan,  yang  diadakan  di  Johannesburg, Afrika Selatan, dari tanggal 2-11 September 2002, dan menghasilkan Deklarasi Johannesburg, secara  resmi  memulai  Dekade  Keempat  (2002-2012).  Selain  itu,  melahirkan  Johannesburg Plan  of  Implementation,  sebuah  rencana  aksi  komprehensif  untuk  melindungi  lingkungan alam  yang  terkena  dampak  langsung  oleh  manusia.  Rencana  ini  akan  diimplementasikan dalam skala global, nasional, dan regional oleh berbagai organisasi, aktor, kelompok besar, dan komunitas lokal.
Dekade  ini  juga  menyaksikan  berlakunya  undang-undang  berikut  di  Indonesia:  (1) Undang-Undang  No.  21  Tahun  2004  tentang  Pengesahan  Protokol  Cartagena  tentang Keamanan  Hayati;  (2)  Undang-Undang  Nomor  47  Tahun  2005  tentang  Pengesahan  Basel Convention  on  Lintas  Batas  Limbah  Berbahaya  dan  Pembuangannya;  (3)  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang  Pengesahan  Stockholm  Convention  on Persistent  Organic Pollutants;  dan  (5) Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi UU  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup;  (6) Pembentukan Saka Kalpataru, dan (7) Pembentukan Hakim Lingkungan.
Meningkatnya tantangan global dalam Perjanjian Paris, agenda perubahan iklim pada aspek  sektoral,  semakin  mengemuka  aktualisasinya  pada  dekade  kelima  (2012-2022),  era Presiden Joko Widodo (akhir 2014-2022). pendekatan kolaboratif dan sadar lingkungan untuk pembuatan kebijakan dan mobilisasi sumber daya, dana, teknologi, dan investasi.
Beberapa  kondisi  yang  teridentifikasi  selama  Dasawarsa  Kelima  Pembangunan Lingkungan  (Stockholm+50)  semakin  mendekati  target  pembangunan  lingkungan  dan memiliki  ciri-ciri  sebagai  berikut:  (1)  Kejelasan  arah  pembangunan  lingkungan  (upaya perbaikan kondisi lingkungan, orientasi ekonomi hijau ); (2) tersedianya instrumen yang jelas dan  konkrit;  (3)  kebijakan  gambut  dan mangrove;  (4) upaya pelibatan masyarakat;  dan  (5) pola investasi untuk pemulihan lingkungan bekerja sama dengan pemerintah, badan usaha, dan masyarakat.

## Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Di Kabupaten Tulungagung
Sampah  menjadi  perhatian  serius  bagi  suatu  daerah  yang  menghadapi  masalah pengelolaan  sampah  yang  kompleks.  Mengakui  pentingnya  mengatasi  permasalahan sampah, kabupaten Tulungagung mengambil langkah konkret dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dibentuk  sebagai  respon  terhadap  meningkatnya  permasalahan  sampah  di  daerah Tulungagung.  Dengan  diberlakukannya  Peraturan  Daerah  tersebut,  pemerintah  Kota Tulungagung memiliki panduan yang jelas untuk mencapai optimalisasi pengelolaan sampah. Peraturan  daerah  tersebut  menjamin  kepastian  hukum  dan  memperjelas  tanggung  jawab pemerintah daerah serta keterlibatan pihak lain dalam Pasal 55 ayat (1), yaitu dunia usaha dan  masyarakat,  yang  diawasi  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  dalam  hal  perencanaan  dan pengawasan,  penyusunan  program,  pembinaan  dan  edukasi,  pengelolaan  tempat  dan pembuangan sampah serta penegakan hukum dalam tercapainya pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.
Selain  Dinas  Lingkungan  Hidup,  terdapat  dua  pihak  lain  dalam  lintas  sektoral  yang memiliki  peran  penting  dalam  pengelolaan  sampah  di  daerah  Tulungagung,  yaitu  Dinas Kesehatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kedua pihak tersebut juga turut serta dalam upaya mendukung dan mengatasi dampak yang diakibatkan oleh masalah sampah di daerah  Tulungagung.  Dalam  kebijakan  pengelolaan  lingkungan  di  Kabupaten  Tulungagung, terdapat beberapa poin penting yang menjadi fokus strategi dan tindakan. Salah satu poin pentingnya  adalah  pengendalian  dampak  lingkungan  melalui  pencegahan,  pemulihan  dan penanggulangan  kerusakan  dan  pencemaran  lingkungan.  Hal  ini  dilakukan  untuk meminimalkan efek negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia terhadap lingkungan.
Dengan  cara  yang  sama,  seseorang  yang  menggunakan  barang  untuk  memenuhi kebutuhannya mungkin tidak selalu sadar atau peka terhadap biaya lingkungan yang terkait dengan  pembuatan,  konsumsi,  pengoperasian,  dan  pembuangan  barang  tersebut.  Untuk kebutuhan  energinya,  misalnya,  negara  maju  sering  mengimpor  barang  dari  negara terbelakang.  Namun,  masalahnya  adalah  kepuasan  kebutuhan  satu  kelompok  dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan bagi kelompok atau masyarakat yang lebih besar secara keseluruhan. Gagasan ini disebut " tragedy of the commons " oleh Garret Hardin (1968).  Poin  utama  Hardin  adalah  bahwa  sumber  daya  lingkungan  "akses  terbuka"  seperti udara  sangat  berisiko  terdegradasi  karena  begitu  banyak  orang  memiliki  akses  mudah  ke
sana. Ungkapan "tragedy of the commons" atau "common good" mengacu pada teori yang pertama kali diajukan oleh Garret Hardin pada tahun 1968. Poin utama Hardin adalah bahwa sumber daya lingkungan "akses terbuka" seperti udara lebih rentan terhadap degradasi dan kerusakan. (Listyarini & Warlina, 2017)
Dalam konteks ini, “tragedy of the commons” merujuk pada situasi di mana individu- individu  atau  kelompok-kelompok  masing-masing  bertindak  untuk  memaksimalkan keuntungan atau memuaskan kebutuhan pribadi mereka tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan pada sumber daya yang sama. Karena sumber daya tersebut dapat diakses secara bebas oleh semua orang, tidak ada insentif bagi individu untuk menjaga atau merawatnya.  Akibatnya,  sumber  daya  tersebut  rentan  terhadap  eksploitasi  berlebihan, penurunan kualitas, atau bahkan kehabisan.
Selain  itu,  adanya  kebijakan  pemerintah  daerah  tersebut  juga  mengarahkan  pada perlindungan  dan  pemeliharaan  keanekaragaman  hayati  serta  pengendalian  kerusakan lingkungan.  Upaya  ini  bertujuan  untuk  menjaga  keanekaragaman  hayati  sebagai  bagian penting dari ekosistem dan  melindungi  lingkungan  dari  kerusakan  yang dapat  mengancam keberlanjutan ekosistem.
Dalam  upaya  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup,  maka  pengelolaan  lingkungan melibatkan  kebijakan  yang  meliputi  berbagai  aspek  seperti  penggunaan,  pengembangan, pemeliharaan,  pemulihan,  pemantauan  dan  pengendalian  lingkungan  hidup.  Dalam menghadapi perkembangan implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup saat ini, serta tantangan, kesulitan dan peluang yang diharapkan di masa depan, diperlukan adanya pembenahan  dan  reorientasi  pengelolaan  lingkungan  secara  menyeluruh.  Yang  berarti bahwa,  ada  kebutuhan  untuk  melakukan  perbaikan  dan  penyesuaian  dalam  pengelolaan lingkungan dengan mempertimbangkan kondisi dan konteks yang ada.
Strategi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung fokus pada fungsi lingkungan hidup, terutama dalam pengendalian dampak lingkungan. Strategi ini mencakup tiga  aspek  utama,  yaitu  pencegahan  dan  pemulihan  pada  kerusakan  serta  pencemaran lingkungan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memastikan  akuntabilitas  program-program pembangunan  yang  dilaksanakan  di  wilayah  tersebut  dan  meningkatkan  efektivitas  upaya pengelolaan lingkungan. Dalam konteks pengendalian dampak lingkungan, strategi tersebut berupaya  mencegah  terjadinya  kerusakan  dan  pencemaran  lingkungan  melalui  tindakan
pencegahan  yang  dilakukan  sejak  awal.  Selain  itu,  strategi  ini  juga  melibatkan  upaya pemulihan  dan  rehabilitasi  lingkungan  yang  telah  mengalami  kerusakan  atau  pencemaran. Dengan demikian, strategi yang ditentukan ini akan berfokus pada upaya untuk mengurangi dampak  negatif  terhadap  lingkungan  dan  mencapai  keselarasan  antara  pembangunan  dan pelestarian lingkungan.
Perwujudan  pengelolaan  lingkungan  di  Kabupaten  Tulungagung  dengan  tindakan konkret telah diwujudkan dalam beberapa hal sebagai berikut.
3. Program Adiwiyata
Program yang ditetapkan di lingkungan sekolah baik dari jenjang SD, SMP dan SMA/K untuk mengembangkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan serta menerapkan  prinsip-prinsip  pembangunan  berkelanjutan,  dengan  kegiatan  berupa pengelolaan limbah, penghematan energi, penghematan air, penanaman pohon dan penataan taman, penggunaan bahan ramah lingkungan dan pendidikan lingkungan.
4. Program Bank Sampah
Di desa atau dusun tertentu seperti Bank Sampah Dewi Sri di desa Rejosari, Bank Sampah Kanigoro di desa Campurdarat, Bank Sampah Manfaat di desa Bolorejo, Bank Sampah  Rukum  Mulya  di  desa  Kepatihan  dan  Bank  Sampah  Fatayat  di  desa Ngrendeng,  yang  mana  dengan  adanya  program  ini  mendorong  masyarakat  untuk memilah sampah organik dan non-organik, kemudian menukarkannya dengan barang- barang bernilai seperti uang, sembako, atau barang lainnya. Program ini memberikan insentif kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah.
5. Penanaman Pohon
Pada Selasa, 7 Februari 2023, Pemerintah Kabupaten Tulungagung melakukan penanaman pohon di Desa Ngrejo, Kecamatan Tanggung Gunung, sebagai bagian dari upaya  penanggulangan  kerusakan  dan  penanggulangan  bencana  di  Tulungagung bagian  selatan.  Berdasarkan  laporan  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Tulungagung,  Drs.  Santoso,  M.Si  yang  menyatakan  telah  membagikan  sebanyak 15.000  pohon  di  2  wilayah  yaitu  Kecamatan  Campurdarat  dan  Gunung  Tanggung, pemerintah  daerah  dan  masyarakat  bergotong  royong  dalam  program  penanaman pohon.  Anggota  masyarakat  didorong  untuk  membantu  menanam  pohon  sebagai bagian  dari  upaya  memulihkan  hutan  yang  rusak  dan  mengurangi  dampak  negatif
deforestasi  dan  kerusakan  hutan  terhadap  keanekaragaman  hayati  dan  ekosistem serta untuk mengurangi efek rumah kaca dan menjaga pasokan air lokal.

## 6. Kampung Hijau
Beberapa kampung di Kabupaten Tulungagung, salah satu contohnya Kampung Hijau  Manunggal  Sobontoro  yang  telah  mengadopsi  konsep  “Kampung  Hijau”  yang melibatkan seluruh warga dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitar  mereka.  Program  ini  meliputi  pengelolaan  sampah,  penanaman  pohon, penggunaan energi terbarukan dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.
7. Peningkatan Sistem Pengelolaan Air
Pemerintah  daerah  bekerja  sama  dengan  masyarakat  dalam  meningkatkan sistem pengelolaan air. Hal ini termasuk pembangunan embung, normalisasi sungai dan pembuatan saluran irigasi yang efisien dengan memperhatikan perencanaan yang baik  meliputi,  pemetaan  area  pertanian,  menidentifikasi  kebutuhan  air  dan menentukan  jalur  saluran  yang  optimal  untuk  mengalirkan  air  ke  lahan  pertanian. Selain perencanaan yang baik, desain yang tepat dan kontruksi yang baik tidak kalah penting dalam pembuatan saluran irigasi. Saluran irigasi harus didesain dengan benar untuk  mengoptimalkan  aliran  air.  Faktor  seperti  kemiringan,  ukuran  saluran  dan struktur pengaturan air harus dipertimbangkan untuk memastikan distribusi air yang merata.  Dalam  pembangunan  proses  irigasi  juga  perlu  dilakukan  dengan  baik  dan sesuai  standar  dengan  menggunakan  bahan  yang  berkualitas  dan  tahan  lama,  dan saluran dirancang untuk mencegah kebocoran atau kerusakan yang dapat mengurangi efisiensi pengaliran air. Namun, masalah serius terjadi di tahun 2021, yang dinyatakan oleh  Kepala  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Pemukiman  (DKDP)  Kabupaten Tulungagung,  Anang Pratistianto,  bahwa  terjadi pengambilan  air  secara  illegal  yang didukung dengan data volume air sekitar 11.000 meter3 turun sekitar 6.600 meter3 ketika sampai di area persawahan warga. Dari penyusuran yang dilakukan oleh DKPP, bahwa  pengambilan  air  illegal  tersebut  dengan  ditemukan  sekurangnya  20  saluran digunakan untuk kepentingan usaha warga, seperti perikanan dan peternakan.
8. Penegakan Hukum Lingkungan
Pemerintah daerah juga aktif dalam penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Tulungagung.  Mereka  melakukan  razia  terhadap  pelanggaran  lingkungan  seperti
illegal  logging,  pertambangan  pasir  dan  pencemaran  lingkungan.  Sanksi  tegas diberlakukan  untuk  memastikan  pematuhan  terhadap  aturan  perlindungan lingkungan, walaupun sanksi tegas dari aparat hukum ini dinilai belum maksimal.
Pencapaian  tujuan  lingkungan  pembangunan  daerah  yang  berkelanjutan  dan berwawasan  lingkungan  memerlukan  upaya  yang  terpadu  dan  berkesinambungan  dalam pengelolaan  lingkungan,  yang  mana  hal  ini  melibatkan  berbagai  stakeholder,  termasuk pemerintah  daerah,  masyarakat,  sektor  usaha  dan  institusi  terkait  lainnya.  Dalam implementasi  strategi  pengelolaan  lingkungan,  perlu  adanya  koordinasi  yang  baik  antara berbagai pihak dan implementasi kebijakan yang mendukung perlindungan lingkungan.
Untuk  mendukung  pembangunan  yang  berorientasi  pada  lingkungan,  diperlukan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini  mencakup  analisis  dampak  lingkungan  (AMDAL),  pencegahan  pencemaran,  pelestarian keanekaragaman  hayati,  pengendalian  kerusakan  lingkungan  dan  perlindungan  lingkungan secara umum. Pentingnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan juga diakui dalam kebijakan ini. Peran aktif itu dapat dilihat dalam menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan  dan  berkontribusi  pada  pelestarian  lingkungan.  Pentingnya  analisis  kebijakan pembangunan daerah, termasuk bidang lingkungan hidup dapat dijelaskan dengan dua alasan utama.
Pertama,  analisis  kebijakan  membantu dalam  mengevaluasi  kebijakan dan program pembangunan  yang  telah  ada  dan  mengidentifikasi  kelemahan  serta  area  perbaikan  yang diperlukan.  Ini  memungkinkan  perbaikan  berkelanjutan  dan  peningkatan  akuntabilitas program-program pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Tulungagung.
Kedua,  analisis  kebijakan  juga  membantu  dalam  merumuskan  kebijakan  baru  yang responsif  terhadap  tantangan  lingkungan  saat  ini  dan  masa  depan.  Dalam  menghadapi perubahan  iklim,  degradasi  lingkungan,  dan  kerusakan  sumber  daya  alam,  diperlukan kebijakan yang dapat mengatasi masalah tersebut secara efektif. Dengan melakukan analisis kebijakan yang komprehensif, Kabupaten Tulungagung dapat mengembangkan strategi dan kebijakan yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam konteks pembangunan berwawasan lingkungan, penting untuk mengintegrasikan  aspek  lingkungan  dalam  seluruh  program  pembangunan.  Ini  melibatkan upaya  untuk  menjaga  keseimbangan  antara  pertumbuhan  ekonomi,  perlindungan
lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Dengan kebijakan dan strategi yang tepat, Kabupaten Tulungagung  dapat  mencapai  peningkatan  akuntabilitas  dalam  program-program pembangunan  yang  dilakukan,  sehingga  mencapai  tujuan  pembangunan  berkelanjutan secara komprehensif. Dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan,  kolaborasi  antara  pemerintah,  masyarakat,  dan  sektor  usaha  sangat  penting. Diperlukan  kerjasama  yang  erat  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  dan  strategi  yang telah  ditetapkan.  Masyarakat  dan  dunia  usaha  perlu  memainkan  peran  aktif  dalam pengelolaan  lingkungan,  seperti  mengadopsi  praktik  ramah  lingkungan,  melakukan  inovasi yang berkelanjutan, dan mendukung kebijakan perlindungan lingkungan.
Mengingat perkembangan implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup saat ini  serta  tantangan,  kesulitan,  dan  peluang  yang  dihadapi  di  masa  depan,  diperlukan pembenahan  dan  reorientasi  dalam  pengelolaan  lingkungan  oleh  masyarakat.  Strategi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung difokuskan pada fungsi lingkungan hidup,  terutama pengendalian  dampak  lingkungan, dengan tujuan  mencegah,  memulihkan dan  memperbaiki  kerusakan  dan  pencemaran  lingkungan.  Hal  ini  dilakukan  dalam  rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Kesadaran  akan  perlunya  tindakan  yang  lebih  efektif  dan  berkelanjutan  dalam menjaga  keseimbangan  antara  pembangunan  manusia  dan  kelestarian  lingkungan  telah mendorong  perbaikan  dan  reorientasi  pengelolaan  lingkungan  masyarakat.  Istilah  ini mencakup  pencegahan  kerusakan  dan  pencemaran  lingkungan  serta  pemulihan  ekosistem yang  rusak.  Pencegahan  kerusakan  dan  pencemaran  lingkungan  lebih  disukai  daripada perbaikan dalam hal ini karena lebih hemat biaya dan tahan lama.
Tujuan  pembangunan  daerah  yang  berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan menjadi prioritas dalam strategi pengelolaan lingkungan Kabupaten Tulungagung. Tujuan ini memerlukan  upaya  untuk  mencapai  keseimbangan  antara  memenuhi  kebutuhan  manusia dan menjaga alam. Fokus utama di sini adalah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti membatasi polusi lebih lanjut dan melindungi sumber daya alam.
Dalam  konteks  Kabupaten  Tulungagung,  pernyataan  tersebut  menggambarkan pentingnya mengadopsi strategi pengelolaan lingkungan yang holistik dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan partisipasi dan kerjasama semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan
sektor usaha. Selain itu, kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup dan kebutuhan untuk melindunginya perlu ditanamkan dalam masyarakat agar tercipta kesadaran kolektif dalam menjaga dan mengelola lingkungan secara bertanggung jawab.

## Masalah-Masalah Lingkungan di Kabupaten Tulungagung
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK) mencatat bahwa  pada tahun 2021, Indonesia menghasilkan 21,88 juta ton sampah, mengalami penurunan 33,33% dari tahun sebelumnya yang mencapai 32,82 juta ton. Menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan  Sampah  Nasional  (SIPSN)  KLHK,  pada  tahun  2022,  Indonesia  menghasilkan sebanyak 19,45 juta ton sampah.
Dilihat  dari  provinsinya,  Jawa  Tengah  merupakan  daerah  dengan  timbulan  sampah terbanyak, yaitu sebesar 4,25 juta ton atau 21,85% dari total sampah nasional pada tahun lalu. DKI Jakarta menempati peringkat kedua dengan volume sampah sebanyak 3,11 juta ton (15,98%). Jawa Timur berada di peringkat ketiga dengan volume sampah sebanyak 1,63 juta ton (8,38%), diikuti oleh Jawa Barat dengan 1,11 juta ton (5,7%) dan Riau dengan 1,05 juta ton (5,39%).
Berikut  ini  daftar  lengkap  10  provinsi  penghasil  timbunan  sampah  terbanyak  di  Indonesia pada 2022:
Provinsi Jumlah sampah yang dihasilkan Jawa Tengah 4,2 juta ton Dki Jakarta 3,11 juta ton Jawa Timur 1,63 juta ton Jawa Barat 1,11 juta ton Riau 1,05 juta ton Sumatera Selatan 886,63 ribu ton Sumatera Utara 882,03 ribu ton Kalimantan Selatan 726,56 ribu ton Sumatera Barat 668,5 ribu ton Sulawesi Selatan 588,35 ribu ton
Adapun provinsi penghasil sampah paling sedikit pada 2022 adalah Papua Barat, yakni hanya 18,16  ribu  ton.  Di  atas  Papua  Barat,  ada  Kalimantan  Utara  dan  Nusa  Tenggara  Barat  yang menghasilkan timbulan sampah masing-masing 20,75 ribu ton dan 37,44 ribu ton.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Tulungagung  ditemukan  suatu  fakta  bahwa:  daya  tampung  sampah  yang  berasal  dari Tulungagung kemudian melalui suatu proses yaitu menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
di  Segawe.  Jumlahnya  sampah  tersebut  bisa  mencapai  angka  80  sampai  100  ton  setiap harinya. Kapasitas sampah ini bisa meningkat karena adanya faktor pertambahan penduduk yang  terjadi  dan  minimnya  wawasan  penduduk  tentang  bagaimana  cara  mengendalikan sampah. Beberapa penduduk memiliki kebiasaan membuang sampah secara langsung tanpa memisahkan sampah yang sesuai berdasarkan ragam dan fungsinya. Sementara itu, terdapat sejumlah macam sampah yang sekiranya bila dikendalikan dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah.
Melambungnya pembangunan di Kabupaten Tulungagung menciptakan suatu akibat yaitu  transformasi  terhadap  kawasan  hayati.  Akibat  buruk  daripada  pembangunan  ialah melonjaknya  kontaminasi  terhadap  kawasan  dan  menyebabkan  pencemaran  udara.  Maka dari  itu,  suatu  kejadian  yang  paling  berpedoman  dapat  mengakibatkan  berlangsungnya kontaminasi  kawasan  yaitu  ketidakberdayaan  penduduk  untuk  menuntaskan  kuantitas sampah  yang  tiap-tiap  hari  melonjak  dan  berimbang  selaras  dengan  melonjaknya pembangunan.
Grafik peningkatan sampah di Tulungagung Tahun 2019-2020
Dari grafik di atas, terlihat bahwa timbunan sampah di Kabupaten/Kota Tulungagung mengalami  penurunan  dari  tahun  2019  hingga  tahun  2020.  Jumlahnya  turun  dari 5.600.755,71  menjadi  5.141.457,40.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  peningkatan  kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dengan mengurangi produksi sampah.
Tulungagung yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur, telah menerapkan program bank sampah. Program ini telah berhasil mengurangi jumlah sampah di Kabupaten Tulungagung hingga 30 ton per hari. Saat ini, sekitar 80 ton sampah dari masyarakat masih masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Segawe setiap harinya.
Terhadap fakta tersebut salah satu kawasan di Tulungagung yaitu Desa Bolorejo tidak menutup  mata,  penduduk  memiliki  inisiatif  untuk  membuat  manajemen  sampah  yang memiliki  nama  Bank  Sampah  Manfaat  untuk  membereskan  kegentingan  kawasan  yang memiliki  langkah  awal  dari  desa.  Selanjutnya,  didambakan  bisa  mengukuhkan  penduduk melalui pengukuhan lewat acuan Green Trade atau perdagangan hijau. Selain desa bolorejo banyak desa lainnya yang juga sudah mempunyai bank sampah yang merupakan salah satu upaya untuk mengurangi tingkat sampah di kabupaten Tulungagung itu sendiri.
Metode Penerapan Dalam Kehidupan Reduse Menghemat penggunaan kantong plastik saat belanja Reuse Mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos Recycle Menggunakan  botol  aqua  bekas  untuk  menanam  benih sayuran
Sebuah  inisiatif  lain  yang  bisa  dilakukan  untuk  memberikan  arahan  terhadap masyarakat mengenai betapa pentingnya fungsi masyarakat dalam menanggulangi sampah yaitu:
1. Memberikan paduan tentang jenis-jenis sampah dan bagaimana cara mengelolanya
2. Diadakannya  kerja  bakti  membersihkan  desa  setiap  seminggu  sekali  di  hari  minggu, merupakan cara yang efektif untuk mengurangi sampah
3. Mengadakan pameran umkm hasil daur ulang sampah atas karya masyarakat setempat.
Untuk  mewujudkan  semua  inisiatif  itu  harus  juga  memperhatikan  bagaimana kesinambungan dan kondisi antar masyarakat sebab, jika kita tidak bisa mengerti hal tersebut bisa jadi inisiatif itu tidak dapat berjalan dengan lancar atau bisa saja mendapatkan rintangan.

## (Retno Sari Dewi, 2022)

## Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pelestarian Lingkungan
Pelestarian  lingkungan  merupakan  tanggung  jawab  bersama  yang  melibatkan berbagai  entitas  guna  menjaga  dan  melindungi  lingkungan.  Dengan  melibatkan  berbagai pihak dalam pelestarian lingkungan, kita dapat menggabungkan keahlian, sumber daya dan upaya untuk mencapai hasil yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan sinergi antara pihak- pihak  yang  terlibat,  kita  dapat  menjaga  lingkungan  hidup  agar  tetap  sehat,  memperbaiki kerusakan  yang  telah  terjadi  dan  menciptakan  masa  depan  berkelanjutan  bagi  seluruh makhluk hidup di bumi. Adapun beberapa pihak yang terlibat tersebut adalah sebagai berikut.
• Pemerintah
Pemerintah  telah  mengambil  tindakan  dalam  beberapa  cara,  termasuk  dengan meningkatkan  Undang-Undang,  terutama  yang  berkaitan  dengan  lingkungan.  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan  salah  satu  dokumen  legislasi  terbaru  yang  diadopsi  pemerintah,  UU  ini merupakan salah satu dasar hukum dari Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2018 Tentang Perlindungan  dan  Pengembangan  Lingkungan  Hidup.  Berdasarkan  pada  UU  tersebut maka  peran  pemerintah  dalam  upaya  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  di Tulungagung yaitu, sebagai berikut. (Prastyo, 2021)
(1) Pengendalian kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan;
(2) Memantau  perilaku  dan  hubungan  hukum  antara  individu  dan/atau  badan  hukum lainnya, serta tindakan hukum terhadap pasokan alam dan buatan, termasuk sumber daya genetik;
(3) Mengatur  perolehan,  distribusi,  peruntukan,  penggunaan,  pengelolaan  lingkungan hidup, dan penggunaan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetik;
(4) Mengajak/mensosialisasikan  kepada  masyarakat,  bagaimana  cara  mengelola lingkungan yang baik dan bijaksana, melestarikan dan menjaga lingkungan;
(5) Mengembangkan  pendanaan  untuk  pembangunan  yang  berkelanjutan,  seperti pembuatan bank sampah untuk menanggulangi sampah di Tulungagung yang pastinya memerlukan biaya; dan
(6) Penyelenggaraan program pelayanan persampahan/kebersihan lingkungan sekitar.
• Masyarakat
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  mengatur  mengenai  kontribusi  dan  peran  masyarakat  dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Pasal 70 Ayat (1) menjelaskan bahwa kontribusi masyarakat dapat dilakukan melalui pemeliharaan sosial, membuat gagasan, serta  menyampaikan  informasi  dan  laporan.  Kemudian  Pasal  70  ayat  (2),  menjelaskan lebih lanjut mengenai bentuk kontribusi masyarakat. Masyarakat dapat berperan dalam meningkatkan  kesadaran  akan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup, meningkatkan  kemandirian  dan  pemberdayaan  masyarakat,  serta  mengembangkan kemampuan masyarakat dan merintis. Selanjutnya, Pasal 70 ayat (3)  disebutkan peran masyarakat yang meliputi meningkatkan kesadaran akan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, mengembangkan kemitraan, membangun kesadaran untuk melakukan pengawasan  sosial,  serta  melestarikan  budaya  dan  pengetahuan  dalam  konteks pelestarian lingkungan hidup.
• LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
Lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM)  merupakan  salah  satu  pihak  yang  diharapkan untuk  berpartisipasi  dalam  inisiatif  penegakan  hukum  lingkungan  di  tengah  beberapa kekosongan  hukum  lingkungan.  Hal  ini  sejalan  dengan  ketentuan  Ketentuan  Dasar Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982 sebagaimana ditinjau oleh  Undang-Undang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  No.  23  Tahun  1997,  yang memberikan  kesempatan  kepada  kelompok  non-pemerintah  untuk  mendukung pengelolaan  lingkungan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  No.  14  Tahun 2018  Tentang  Perlindungan  dan  Pengembangan  Lingkungan  Hidup.  Untuk  perangnya sendiri,  lembaga  organisasi  non-pemerintah  (LSM)  dapat  berperan  dalam  inisiatif pengelolaan  lingkungan  melalui  kontrol  Internet  (sebagai  anggota  tim  ujian  AMDAL), partisipasi  dalam  komite  lain  dan  pengawasan  dari  luar  (watch  dog/pengawas lingkungan,  kekuatan  implementasi  (kelompok  penekan),  dan  mengarahkan  aspirasi masyarakat).  Serta,  melakukan  upaya  pemberdayaan  masyarakat  agar  bisa  diajak  ikut menjaga kawasan rentan terdampak pencemaran lingkungan di kabupaten Tulungagung.
• Dinas Lingkungan Hidup
Dinas  lingkungan  hidup  merupakan  sebuah  atau  salah  satu  bagian  dari  lembaga pemerintahan  yang  bertugas  untuk  mengawasi  lingkungan  hidup  baik  itu  di  daerah provinsi maupun kabupaten yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Partisipasi dinas lingkungan  hidup  kabupaten  Tulungagung  dalam  upaya  menjaga  dan  mengelola lingkungan hidup adalah sebagai berikut.
(1) Melestarikan  fungsi  lingkungan  lebih  diprioritaskan  daripada  mencegah  polusi  dan kerusakan lingkungan;
(2) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perlindungan lingkungan;
(3) Menjaga terhadap potensi hilangnya keanekaragaman hayati;
(4) Mengurangi dampak perubahan iklim; dan
(5) Dinas lingkungan kabupaten Tulungagung juga berperan melakukan penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian terkait bank sampah yang ada di kabupaten Tulungagung (Sabardi, 2014) .

## KESIMPULAN
Mengacu pada rumusan masalah penelitian, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :
1. Kebijakan  pengelolaan  dan  konservasi  sumber  daya  alam,  di  satu  sisi,  dan  kebijakan pengendalian pencemaran dan pencegahan kerusakan lingkungan, di sisi lain, merupakan bagian terbesar dari kerangka pengelolaan lingkungan Indonesia. Jangkauan kebijakan ini meliputi  lingkup  domestik  dan  dunia  yang  lebih  luas  guna  memenuhi  komitmen internasional. Tidak ada lembaga terpusat baik di pemerintah federal atau negara bagian yang ditugaskan untuk melaksanakan kedua kebijakan ini. Elemen kebijakan mencakup hal-hal  seperti  pertimbangan  kelembagaan  dan  manajerial;  pembinaan  sumber  daya manusia;  fasilitasi  masyarakat;  nasihat;  perizinan;  kelalaian;  pelaksanaan;  dan pendanaan, untuk beberapa nama. Tingkat eksekutif sebagian besar organisasi membagi masing-masing menjadi tanggung jawab intinya.
2. Dalam  mengatasi  permasalahan  yang  kompleks  mengenai  sampah,  kabupaten Tulungagung  menerbitkan  Peraturan  Daerah  Nomor  14  Tahun  2018  Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dibentuk sebagai respon terhadap meningkatnya  permasalahan  sampah.  Perwujudan  akan  pengelolaan  sampah  di Kabupaten  Tulungagung  dibuktikan  dengan  adanya  program  Adiwiyata,  program  bank sampah,  penanaman  pohon,  kampung  hijau,  peningkatan  sistem  pengelolaan  air  dan penegakan hukum lingkungan
3. Permasalahan sampah di Kabupaten Tulungagung yang kini mencapai 18,3 juta timbunan sampah  per  tahun.  Sedangkan  jumlah  sampah  yang  dikelola  sebanyak  77,28  %  itupun dengan  rician  pengurangan  sebanyak  26,73  %  dan  pengurusan  sampah  50,55  %. Penanggulangan atas sampah yang menumpuk tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan oleh  masyarakat  dengan  prinsip  3R  ( Reduse,  Reuse,  Recycle )  sehingga  dengan pengelolaan  sampah  yang  bijak  tersebut,  akan  menghasilkan  pundi-pundi  rupiah  yang menguntungkan.
4. Pelestarian lingkungan adalah suatu upaya yang memerlukan kolaborasi dan partisipasi aktif  dari  berbagai  pihak.  Sebagai  tanggung  jawab  bersama,  semua  elemen  baik pemerintah,  masyarakat,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  dan  Dinas  Lingkungan Hidup memiliki peran yang signifikan dalam menjaga dan melindungi lingkungan. Setiap pihak memiliki kontribusi uniknya dalam pelestarian lingkungan dan perlu bekerja secara sinergis untuk mencapai hasil yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Anugrah,  Nunu.  (2022,  Juni  13). Perjalanan  5  Dekade  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup Indonesia . PPID.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ppid.menlhk.go.id/ berita/siaran-pers/6584/perjalanan-5-dekade-pengelolaan-lingkungan-hidup- indonesia&ved=2ahUKEwiV9dDBvMX_AhVqXWwGHb8SAM8QFnoECCcQAQ&usg=AOv Vaw1Moht4rHLT7PIuaP6qSbhi
Arli,  Rangga  Rafi'.  (2023,  Maret  23). 5  Daftar  Bank  Sampah  di  Tulungagung:  Solusi  Olah Sampahmu . Tulungagung Network. https://tulungagung.jatimnetwork.com/tulungagung/amp/7398162795/5-daftar-bank sampah-di-tulungagung-solusi-olah-sampahmu
Dewi,  R.  S.,  Surjanti,  S.,  Widowati,  W.,  &  Sari,  I.  P.  (2021).  Perspektif  Hukum  Regulasi Penggelolaan Sampah di Kabupaten Tulungagung. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum , 6(1), 12-13.
Edorita, W. (2014). Peran Serta Masyarakat Terhadap Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Jurnal  Ilmu  Hukum , 5(1), 53-60.
Is, M. S. (2021). Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. Jurnal Yudisial , 13(3).
Kahfi,  A.  (2015).  Peran  Serta  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup . Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 2(2), 41-52.
Kementerian  Lingkungan  Hidup.  (2006). Pelaksanaan  Kebijakan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup: Evaluasi di tingkat Kebijakan Nasional . Jakarta: Kementrian Lingkungan Hidup. Listyarini, S., & Warlina, L. (2017). Konsep Kebijakan Lingkungan . Tinjauan Mata Kuliah.
Prastyo,  A.  B.  (2021).  Model  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dalam mewujudan good governance. SASI, 27(1), 85-92.
Sabardi,  L.  (2014).  Peran  serta  masyarakat  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  menurut Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup. Yustisia, FH UNS edisi, 88, 169-173.