## PENDEKATAN AKAD MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH SECARA NORMATIF

## Oleh: Waldi Nopriansyah
Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah  (STEBIS) IGM Palembang Email: waldi@stebisigm.ac.id

## ABSTRAK
Perbankan  syariah  memiliki  banyak  akad-akad  yang  di  gunakan  dalam pembiayaan.  Walaupun  memiliki  banyak  akad  perbankan  syariah  harus berlandaskan  prinsip-prinsip  syariah.  Secara  hukum  positif  perbankan syariah  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  21  tahun  2008  tentang perbankan  syariah.  Akan  tetapi  perbankan  syariah  harus  merujuk  kepada al-Qur’an dan hadits dan di Indonesia juga merujuk melalui landasan fatwa DSN-MUI. Akad Murabahah digunakan pada produk prinsip jual beli, akad atau  perjanjian  jual  beli  secara  teknis  dapat  diterapkan  dalam  dunia perbankan,  khususnya  perbankan  syariah.  Dengan  memanfaatkan  konsep akad  jual  beli  dapat  menjadikan  transaksi  yang  ada  di  perbankan  dapat terhindar  dari  riba.  Akad  murabahah  pendekatan  secara  normatif  dibagi menjadi  dua  bagian  yaitu;  Pendekatan  perundang-undangan  (statute approach)  dan  Pendekatan  Konsep  (conceptual  approach).  Akad murabahah merupakan Penyaluran dana dalam bentuk jual beli.
Kata Kunci; Murabahah , Normatif

## Dasar Pemikiran
Bank  Indonesia  merupakan  otoritas  dalam  pemegang  bank  nasional,    dan  telah mengeluarkan kebijakan dalam pembentukan perbankan Syariah. Pemberlakuan sistem perbankan  syariah  yang  didukung  oleh  Undang-undang  Nomor  10  tahun  1998  tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Layanan bank syariah dapat diberikan oleh bank umum konvensional melalui Islamic windows dengan terlebih dahulu membentuk unit Usaha Syariah (UUS). (Abdul Ghofur Anshori.  2010: 1)  Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam Pasal  6 huruf m, perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 bahwa: menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan  Prinsip  Syariah,  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Bank
16│ Waldi Nopriansyah. Pendekatan Akad Murabahah di Perbankan Syariah secara Normatif
Indonesia. Pada pasal ini lah menjadi pintu untuk membentuk bank syariah. Sedangkan perbankan  syariah  juga  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  21  tahun  2008  tentang perbankan syariah.
Pengurus Besar Muhammadiyah K.H. Mas Mansur priode 1937-1944, berpendapat bahwa  penggunaan  jasa  Bank  konvensional  sebagai  hal  yang  terpaksa  dilakukan  oleh umat  Islam  karena  umat  Islam  belum  mempunyai  Bank  sendiri  yang  bebas  riba’.  Ide untuk  mendirikan  bank  syariah  di  Indonesia  sebenarnya  telah  lama  semenjak pertengahan  tahun  1970-an.  Wacana  ini  dibicarakan  pada  saat  seminar  nasional Hubungan  Indonesia  dengan  Timur  Tengah  pada  tahun  1974  dan  pada  tahun  1976 dalam  seminar  internasional  yang  dilaksanakan  oleh  lembaga  studi  Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan yayasan Bhineka Tunggal Ika. (Gemala Dewi. 2007:  58). Namun  ada  penghambat  untuk  terealisasinya  ide  Bank  Syariah  tersebut  yaitu,  operasi bank  syariah  pada  prinsip  bagi  hasil  belum  diatur  dalam  Undang-undang  pokok perbankan yang berlaku No 14 Tahun 1967. Dan dari segi politis juga dianggap sebagai berkonotosi  ideologi  karena  konsep  Bank  Syariah  tertuju  kepada  Negara  Islam,  dan inilah menjadi penghambat dalam terbentuknya Bank Syariah pada saat itu.
Bank  Muamalat  Indonesia  lahir  dari  hasil  kerja  tim  Perbankan  MUI,  dan  akta pendirian  PT.  Bank  Muamalat  Indonesia  ditanda  tangani  pada  tanggal  1  November 1991. Pada saat itu terkumpul saham sebesar Rp 84 Miliyar.
Bank  konvensional  dan  bank  syariah  memiliki  persamaan,  terutama  dalam  sisi teknis  penerimaan  uang,  mekanisme  transfer,  teknologi  yang  digunakan,  persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya.( Gemala Dewi. 2007: 96), Akan tetapi dalam system  bank  syariah,  bahwasanya  bank  Syariah  tidak  mengenal  dengan  adanya  sistem bunga, baik bunga itu diperoleh dari nasabah yang meminjam uang ataupun bunga yang akan  diberikan  kepada  penyimpan  uang  di  bank  syariah,  akan  tetapi  bank  syariah menggunakan pembiayaan salah satunya pembiayaan murabaha ( bagi hasil), sedangkan bank  konvensional  mengenal  dengan  sistem  bunga.  Untuk  itu  penulis  akan  melihat bagaimana Pendekatan Akad Murabahah Di Perbankan Syariah Secara Normatif.
ISLAMIC BANKING Volume 2 Nomor  2 Februari  2017 │17

## Pembahasan

## A. Pengertian Bank
Bank  adalah  lembaga  keuangan  yang  menjadi  tempat  bagi  orang-perseorangan, badan-badan  usaha  swasta,  badan  usaha  milik  negara,  bahkan  lembaga-lembaga pemerintahan  yang menyimpan dana  –dana  yang dimilikinya.(  Abdul Ghofur Anshori. 2010:  5)  Sedangkan  pengertian  bank  dalam  Undang-undang  perbankan  Nomor  10 Tahun  1998  yaitu  Bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya,  dalam  rangka  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat banyak. 1 Dalam  kamus  istilah  Fockema  Andrea,  disebutkan  bahwa  bank  adalah  suatu lembaga  atau  orang  pribadi  yang  menjalankan  perusahaan  dalam  menerima  dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga.( .( Abdul Ghofur Anshori.  2010: 6)
Dapat diartikan bahwa bank merupakan tempat penghimpun dana masyarakat, baik perseorangan, badan usaha dan lempaga pemerintah  yang menyimpan dananya kepada pihak  kedua,  dan  akan  disalurkan  kepada  kepada  masyarkat  baik  itu  berupa  keridit maupun yang lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak atau yang disebut dengan Financial Intermediary.
Dalam  undang-undang  Nomor  21  tahun  2008  tentang  perbankan  syariah mendefinisikan  tentang  perbankan  syariah  dan  bank  syariah.  Dalam  pasal  1  ayat  1 bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya  terdiri dari atas Bank Umum Syariah dan Pembiayaan Bank Syariah.
Dan Undang-undang tentang perbankan syariah mendefiniskan institusi perbankan syariah sebagai berikut:
1. Bank  Umum  Syariah  (BUS)  adalah  Bank  Syariah  yang  dalam  kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
1 Lihat Pasal 1 angka 1 dan 2 UU No. 10 Tahun 1998.
18│ Waldi Nopriansyah. Pendekatan Akad Murabahah di Perbankan Syariah secara Normatif
2. Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  adalah  Bank  Syariah  yang  dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat  Bank  Umum  Konvensional  yang  berfungsi  sebagai  kantor  induk  dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau  unit  kerja  di  kantor  cabang  dari  suatu  Bank  yang  berkedudukan  di  luar negeri  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  secara  konvensional  yang  berfungsi sebagai  kantor  induk  dari  kantor  cabang  pembantu  syariah  dan/atau  unit syariah. 2

## B. Prinsip Perbankan Syariah
Perbankan  konvensioanal  dalam  melaksanakan  kegiatannya  tidak  sesuai berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah,  oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  upaya  untuk memperkenalan praktek perbankan Syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam prinsip  syariah  ada  aturan  perjanjian  berdasarkan  hukum  Islam  antara  bank  dan  pihak lain,  setidaknya  berdasarkan  fatwa  DSN-MUI  baik  dalam  penyimpanan  dana, pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Pengertian prinsip syariah secara tegas ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998, yang berbunyi:
“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan  pihak  lain  untuk  penyimpanan  dana  dan  atau  pembiayaan  kegiatan  usaha,  atau kegiatan  lainnya  yang  dinyatakan  sesuai  dengan  syariah,  antara  lain  pembiayaan berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  (mudharabah),  pembiayaan  berdasarkan  prinsip penyertaan  modal  (musharakah),  prinsip  jual  beli  barang  dengan  memperoleh keuntungan  (murabahah),  atau  pembiayaan  barang  modal  berdasarkan  prinsip  sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)”
2 Lihat Pasal 1 angka 7,8,9 dan 10 UU No. 21 Tahun 2008
ISLAMIC BANKING Volume 2 Nomor  2 Februari  2017 │19

## C. Pendekatan Normatif.
Dalam  kaitannya  dengan  penelitian  normatif  di  sini  akan  digunakan  beberapa pendekatan, yaitu : (Johnny Ibrahim. 2007 : 300)
1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
Pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) adalah  suatu pendekatan  yang  dilakukan  terhadap  berbagai  aturan  hukum  yang  berkaitan dengan pembiayaan murabahah di perbankan syariah, seperti : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun  1998,  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992, tentang  Perbankan,  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2004,  tentang  Bank Indonesia,  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional,  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  : 9/19/PBI/2007,  tentang  Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan peraturan organik lain yang berhubungan dengan objek penelitian.
2. Pendekatan Konsep (conceptual approach)
Pendekatan  konsep  ( conceptual  approach )  digunakan  untuk  memahami konsep-konsep  tentang  :  pembiayaan murabahah ,  akad  (perjanjian).  Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum kedepan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.

## D. Akad Murabahah
Perbankan  syariah  tidak  terlepas  dari  akad  yang  membentuknya,  sebagaimana dalam  praktik  perbankan,  perbankan  melibatkan  antara  dua  orang  yang  terikat  dalam suatu  perjanjian  atau  akad,  dimana  perjanjian  tersebut  untuk  saling  melaksanakan kewajiban, yaitu antara nasabah dan pihak bank .berkenaan dalam hal ini sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al-Maidah(5): 1:
                                                    
Artinya “ hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu…”
20│ Waldi Nopriansyah. Pendekatan Akad Murabahah di Perbankan Syariah secara Normatif
Akad  secara  bahasa  berarti  “ ar - ribthu ”  atau  ikatan,  yaitu  ikatan  yang menggabungkan antara dua pihak. Menurut ulama fiqh akad adalah:
هلحم ىف هرثا تبني عورشم هجو ىلع لوبقب باجيا طابترا
“  ikatan  antara  ijab  (penyerahan)  dan  Qabul  (penerimaan)  dalam  bentuk (yang sesuai dengan) syariah, yang membawa pengaruh pada tempatnya.”
Akad Murabahah digunakan pada produk prinsip jual beli, akad atau perjanjian jual  beli  secara  teknis  dapat  diterapkan  dalam  dunia  perbankan,  khususnya  perbankan syariah. Dengan memanfaatkan konsep akad jual beli dapat menjadikan transaksi yang ada di perbankan dapat terhindar dari riba. ( Ahamadi Miru. 2013: 134). prinsip jual beli dilaksanakan  sehubungan  dengan  adanya  perpindahan  kepemilikan  barang.  Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harta atas barang yang dijual. Transaksi  jual  beli  dibedakan  berdasarkan  bentuk  pembayaran  dan  waktu  penyerahan barang.  (Heri  Sudarsono.  2012  :  71)  Untuk  itu  dalam  menjalankan  fungsi  pembiayaan bank syariah dapat menggunakan akad jual beli yaitu akad Murabahah.
Murabahah  adalah  akad  jual  beli  barang  dengan  menyatakan  harga  perolehan dan  keuntungan  (margin)  yang  disepakti  oleh  penjual  dan  tambah  keuntungan  yang diharapkan (mark up) merupakan harga jual atau penyedian dana atau tagihan oleh bank syariah  untuk  jual  beli  barang  sebesar  harga  pokok  ditambah  margin  (keuntungan) berdasarkan  kesepakatan  dengan  nasabah  yang  harus  membayar  sesuai  dengan  akad. (Burhanuddin. 2010 : 72)
Sebagaimana landasan hukumnya; (Heri Sudarsono. 2012 : 71)
1. Al-Qur’an
                                          
Artinya “ dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba’” ( QS. Al-Baqarah; 275)
2. Al-Hadits
“Dari Suaib ar-Rumi ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ tiga hal yang di  dalam  terdapat  keberkaha;  jual  beli  secara  tangguh,  muqaradhah
(mudharabah)  dan  mencampur  gandum  denga  tepung  untuk  keperluan  rumah, bukan untuk dijual” 3
Jadi  akad  murabahah  adalah  penyaluran  dana  dalam  bentuk  jual  beli.  Bank  akan membelikan  barang  yang  dibutuhkan  pengguna  jasa  kemudian  menjualnya  kembali  ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank,  dan  pengguna  jasa  dapat  mengangsur  barang  tersebut.  Besarnya  angsuran  flat sesuai  akad  diawal  dan  besarnya  angsuran=harga  pokok  ditambah  margin  yang disepakati. Contoh: harga rumah 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang  dibayar  nasabah  peminjam  ialah  600  juta  dan  diangsur  selama  waktu  yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah.
Bagi  nasabah,  akad  murabaha  merupakan  model  pembiayaan  alternatif  dalam pengadaan  barang-barang  kebutuhan.  Melalui  pembiayaan  murabahan,  nasabah  akan mendapatkan  kemudahan  mengangsur  pembayaran  dengan  jumlah  yang  sesuai berdasarkan kesepakatan dengan pihak bank. Sedangkan bagi bank syariah, pembiayaan murabahah  merupakan  akad  penyaluran  dana  yang  cepat  dan  mudah.  Melalui murabahah bank syariah akan mendapatkan profit berupa margin dari selisih pembelian dan penjualan, serta mendapatkan fee based income (administrasi, komisi asuransi dan komisi notaris .(Burhanuddin. 2010 : 73)
Adapun teknis perbankan sebagai berikut; (Heri Sudarsono. 2012 : 7)
1. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.
2. Harga  jual  dicantumkan  dalam  akad  jual-beli  dan  jika  telah  disepakati  tidak dapat berubah selama berlakuk akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan ( bitsaman ajil ).
3. Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangakan pembayaran dilakukan secara tangguh.
3 HR. Ibnu Majah.
22│ Waldi Nopriansyah. Pendekatan Akad Murabahah di Perbankan Syariah secara Normatif
Skema murabahah
1. negosiasi
2. akad jual-beli
6. bayar
5.terima barang
3.beli barang                                                  4. kirim
Dalam  teori  ini  meliputi  objek-objek  berupa  pertukaran  antara  barang  dengan barang  (barter),  barang  dengan  uang,  uang  dengan  barang,  dan  uang  dengan  uang. (Gemala Dewi. 2007:  87) Pada objek barang dan barang, dan uang dengan uang dapat menimbulkan  permasalahan,  adapun  barang  dengan  barang  dapat  menimbulakan riba’ fadl, sedangkan  uang  dengan  uang  dapat  menimbulkan riba’  nasiah. Akan  teapi pertukaran  uang  dengan  uang  (sarf)  dalam  perbankan  syariah  dimasukan  dalam  jasa pertukaran  uang,  dengan  syarat  pertukaran  dengan  cara  langsung  tanpa  adanya penundaan  pembayaran.  Makan  dalam  operasional  dalam  perbankan  syariah  hanya digunakan  dua  objek,  yaitu  pertukaran  antara  barang  dengan  uang,  dan  uang  dengan barang.
Pada  pertukaran  barang  dengan  uang  dapat  menggunakan  skim  jual  beli  ( bai’ murabahah) dan skim sewa menyewa ( Ujrah).
Bai ’ murabahah.  Murabahah merupakan  suatu  transaksi  jual  beli  suatu  barang sebesar  harga  perolehan  barang  ditambah  dengan  margin  yang  disepakati  oleh  para pihak,  dimana  penjual  menginformasikan  terlebih  dahulu  harga  perolehan  kepada pembeli.(Bank  Indonesia.  2008  :  B-6)  Pada  bentuk  jual  beli  barang  ini  harga  asal ditambah  dengan  keuntungan  yang  telah  disepakati  dan  penjual  harus  menentukan keuntungan dari barang tersebut sebagai tambahannya ( mark up) dan pembeli hendaklah betul-betul mengetahui modal sebenarnya dari barang tersebut . Prinsip ini memberikan ruang lingkup kepada nasabah untuk membeli suatu barang dengan cara pembayarannya
NASABAH

## BANK
PRODUSEN
ISLAMIC BANKING Volume 2 Nomor  2 Februari  2017 │23
kredit ( Taqsith), dan pelunasannya pada waktu  yang telah ditentukan. Keabsahan pada skim jual beli ini bergantung pada syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan.
Pada perjanjian murabahah bank atau dalam hal ini lembaga keuangan membiayai barang  atau  asset  yang  dibutuhkan  oleh  nasabahnya  dengan  membeli  barang  dari pemasok  kemudian  menjualnya  kepada  nasabah  tersebut  dengan  menambah  suatu margin  (keuntungan).  Berdasarkan  ayat  al-Qur’an  dan  sunnah  Rasulullah  SAW,  para ulama  sepakat  bahwa  murabahah  hukumnya  boleh  atau  mubah.  Ijma’  ulama  sepakat bahwa jual beli murabahah sudah berlaku dan dibenarkan sejak zaman Rasulullah SAW, sampai saat ini dan pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih. ( http://fh.unpad.ac.id/repo/?p=1250 , diakses pada tanggal 17 januari 2014) Dengan kata lain hukumnya tidak haram.

## Kesimpulan
Berdasarkan pendekatan akad murabahah di atas secara normatif dapat disimpulkan sebagai berikut;
1. Akad murabahah merupakan Penyaluran dana dalam bentuk jual beli.
2. Pendekatan secara normatif dalam akad murabahah dengan tertera pada ayat al-Qur’an,  sunnah  dan  juga  peraturan  Undang-undang  dan  Fatwa  DSN-MUI tentang akad Murabahah.
24│ Waldi Nopriansyah. Pendekatan Akad Murabahah di Perbankan Syariah secara Normatif

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori, Abdul Ghofur. Pembentukan Bank Syariah Melalui Akusisi dan Konversi,
Yogyakarta : UII Pres, 2010.
Bank Indonesia, Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Derektorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2008
Burhanuddin. Aspek hukum Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta; Graha Ilmu.
2010
Dewi, Gemala. Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan peransuransian Syariah di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2007
Ibrahim, Johnny . Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia Publising, Malang, Jawa Timur, 2007
Miru, Ahamadi. Hukum Kontrak Bernuansa Islam. jakarta; Rajawali Press. 2013
Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta; EKONISIA. 2012

## Internet
http://fh.unpad.ac.id/repo/?p=1250, diakses pada tanggal 17 januari 2014.