PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PADA KAWASAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN (RPH) SAMARINDA SEBAGAI UPAYA TERCIPTANYA KAWASAN HIJAU PADA KORIDOR BANDARA SEI SIRING SAMARINDA
Indro Sulistyanto

## Abstrak
Kedudukan  RTH  akan  menjadi  penentu  keseimbangan  lingkungan  hidup dan  lingkungan  binaan.  Pada  sisi  lain  rencana  tata  ruang  menjadi  landasan dalam  mengantisipasi  pesatnya  perkembangan  ruang-ruang  terbangun,  yang harus diikuti dengan kebijakan penyediaan ruang terbuka.
Pada  dasarnya  perkembangan  beberapa  kawasan  di  Kota  Samarinda yang  karena  kondisi  dan  potensi  yang  dimiliki  perlu  direncanakan  arah  dan bentuk  penataan  RTH-nya.  Dengan  demikian  perkembangan  tata  ruang  hijau  di masing  kawasan  yang  ada  pada  Kota  Samarinda  perlu  didukung  oleh  arahan, kebijakan,  dan  keinginan  yang  kuat  untuk  dapat  diwujudkan.  Pada  sisi  lain perkembangan  pemanfaatan  ruang  terbangun  yang  tidak  terkendali  dengan mengabaikan fungsi dan peran keberadaan ruang terbuka (hijau), akan berakibat pada  semakin  turunnya  efisiensi  penggunaan  ruang  dan  lahan  yang  ada,  dan kualitas  kehidupan  pada  kawasan  yang  bersangkutan.  Pada  akhirnya  berbagai kondisi tersebut terakumulasi dan akan memberi dampak pada beberapa kawasan pendukung  di  sekitarnya,  sehingga  menganggu  kelangsungan  perkembangan kawasan  secara  menyeluruh,  baik  yang  berujud  terganggunya  kegiatan fungsional maupun aktivitas yang berlangsung di dalamnya.
Koridor  yang  menghubungkan  Kota  Samarinda  dengan  Bandara  Sei Siring, pada saatnya akan berkembang sebagai suatu kawasan prestisius dengan tingkat  pemanfaatan  lahan  yang  tinggi.  Perlu  antisipasi  sejak  awal  agar  tetap terjaga  keseimbangan  antara  ruang  terbuka  dengan  ruang  terbangun.  Kawasan yang  saat  ini  diperuntukkan  untuk  pembangunan  RPH,  merupakan  kawasan stretegis  yang  bisa  di  kembangkan  sebagai  RTH,  mengingat  fungsi  arsitektural dan  estetika  yang  diemban,  maupun  potensi  yang  bisa  dikembangkan  sebagai ikon Kota Samarinda di masa mendatang.
Kata  kunci:  ruang  terbuka  hijau  (RTH),  efisiensi  penggunaan  ruang,  ikon  kota samarinda
Latar  belakang  pemikiran  yang digunakan  sebagai  landasan  perlunya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kawasan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Samarinda,  adalah  sebagai  Upaya Terciptanya  Kawasan  Hijau  pada Koridor Bandara Sei Siring Samarinda, didasarkan pada pertimbangan dapat terwujudnya keseimbangan, keserasian, dan keselamatan bangunan gedung dengan  lingkungan  di  sekitarnya, dengan mempertimbangkan ter-
ciptanya ruang luar bangunan gedung  dan  RTH  yang  seimbang,
serasi, dan selaras dengan lingkungan di sekitarnya. RTH juga menjadi bagian dari Rencana Strategis  Kota  Samarinda,  sebagai kegiatan yang memerlukan penanganan secara spesifik.

## 1. PENDAHULUAN
Sebagai  bagian  dari  rencana tata  ruang,  maka  kedudukan  RTH pada  Kawasan  RPH  Samarinda sebagai Upaya Terciptanya Kawasan Hijau pada Koridor Bandara  Sei  Siring  Samarinda  akan menjadi penentu keseimbangan lingkungan  hidup  dan  lingkungan binaan.  Rencana  tata  ruang  pada Kawasan  RPH  Samarinda  menjadi landasan dalam mengantisipasi pesatnya perkembangan ruang- ruang  terbangun  pada  Koridor Bandara  Sei  Siring,  yang  harus diikuti dengan kebijakan penyediaan ruang terbuka.
Harus  disadari  bahwa  perkembangan beberapa  kawasan  yang  karena kondisi  dan  potensi  yang  dimiliki perlu  direncanakan  arah  dan  bentuk
tata  RTH-nya.  Dengan  demikian perkembangan  tata  ruang  hijau  di Kawasan  RPH  Samarinda  yang berada  pada  Koridor  Bandara  Sei Siring  perlu  didukung  oleh  arahan, kebijakan,  dan  keinginan  yang  kuat untuk  dapat  diwujudkan.  Pada  sisi lain perkembangan pemanfaatan ruang terbangun yang tidak
terkendali  yang  nantinya  dipre- diksikan  akan  berkembang  pesat pada  Koridor  Bandara  Sei  Siring dengan  mengabaikan  fungsi  dan peran  keberadaan  ruang  terbuka (hijau), akan berakibat pada semakin turunnya  efisiensi  penggunaan  ruang dan  lahan  yang  ada,  dan  kualitas kehidupan pada kawasan yang bersangkutan. Pada akhirnya berbagai kondisi tersebut tera- kumulasi  dan  akan  memberi  dampak pada  beberapa  kawasan  pendukung di  sekitarnya,  sehingga  menganggu kelangsungan  perkem-bangan  kawa- san  secara  menyeluruh,  baik  yang berujud terganggunya kegiatan fungsional  maupun  aktivitas  yang berlangsung di dalamnya. Memperhatikan kondisi tersebut,  maka  setiap  pemangku kepentingan yang melakukan kegiatan  pada  setiap bagian  kawasan harus  menyadari  arti  pentingnya perencanaan ruang dan  lahan dengan Gambar 01. Model Bangunan untuk Penambatan Sapi yang tanpa sentuhan perancangan RTH yang Mampu Menciptakan Suasana Lingkungan yang Nyaman dan Menarik Gambar 02. Menciptakan Fasilitas Fungsional (Pengolahan Limbah) Menjadi Fasilitas Rekreasi Positif yang
Menarik dalam Perancangan RTH
penyediaan  ruang  terbuka  (hijau) yang  cukup, sehingga perkembangan ruang  terbangun  dapat  berjalan serasi,  selaras,  dan  seimbang  dengan ketersediaan  ruang  terbuka  (hijau), sebagai  tuntutan  yang  utuh  dari setiap  pelaku yang  bergiat  di dalamnya. Peran serta aktif masyarakat  yang  bergiat  di  dalam kawasan-kawasan yang nantinya direncanakan  arah  dan  bentuk  tata ruang  terbuka  (hijau)nya  diharapkan dapat  memberi  kontribusi  dalam setiap  proses  dan  tahapan  penataan Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  pada Kawasan  RPH  Samarinda  sebagai upaya  Terciptanya  Kawasan  Hijau pada  Koridor  Bandara  Sei  Siring Samarinda.

## 2.       PERAN  STRATEGIS PEMANGKU KEPENTINGAN
Seluruh pemangku kepen- tingan,  termasuk  masyarakat  tidak lagi  berperan  sebagai  obyek,  namun diharapkan dapat berpartisipasi sebagai  subyek  yang  ikut  memberi arah  terbentuknya  tata  ruang  hijau dalam  bentuk  dan  skala  masing-
masing, sehingga pada  saatnya produk penataan RTH pada Kawasan RPH  Samarinda  yang  dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik, karena timbulnya rasa memiliki dari  keterlibatannya  dalam  proses penataan  RTH  pada  Kawasan  RPH Samarinda.  Harus  pula  disadari, bahwa  usaha-usaha  yang  dilakukan dalam  melakukan  kegiatan  penataan ruang  terbuka  hijau  (RTH)  pada Kawasan  RPH  Samarinda,  harus dilihat  dalam  skala  dan  kedudukan RTH  dan  ruang  terbuka  non-hijau dari  keseluruhan  arah  dan  bentuk penyediaan  ruang  terbuka  yang  ada di  Kawasan RPH Samarinda.

## 3.       PENATAAN RTH SEBAGAI  UPAYA

## TERCIPTANYA KESEIMBANGAN LINGKUNGAN
Identifikasi  terhadap  kebera- daan  tata  hijau  dengan  potensi spesifik  pada  masing-masing  bagian kawasan yang ada di Kota Samarinda,  khususnya  sepanjang Koridor Bandara Sei Siring dilakukan, maka harus pula diperhatikan  peran  fungsi  yang diembannya, baik dari kedudukannya sebagai  bagian  dari  ruang  terbuka, maupun kedudukannya dalam rencana tata ruang, namun mempunyai  potensi  dalam  memberi arah  bagi  keseimbangan  kawasan baik  kedudukannya  sebagai  fungsi ekologis,  sosial  budaya,  arsitektural, maupun fungsi ekonominya.
Diharapkan  dengan  disusunnya rencana,
penyediaan, dan
pengelolaan  RTH,  dapat  terwujud ruang  kota  yang  nyaman,  produktif, dan  berkelanjutan,  sehingga  ke- seimbangan  lingkungan  hidup  dan lingkungan  binaan  pada  masing- masing kawasan dapat terjaga dengan baik. Melalui  penataan  RTH  pada Kawasan RPH Samarinda,
diharapkan  akan  dapat  diperoleh arah,  bentuk,  fungsi, dan  peran  RTH pada masing-masing kawasan, secara menyeluruh,  baik  dalam  kedudu- kannya  sebagai  RTH  alami:  berupa habitat  liar  alami,  kawasan  lindung, dan  taman  nasional,  maupun  RTH non-alami  atau  binaan,  sebagai  hasil olah  karya perencana. Sehingga pada tahap  berikutnya  dapat  dilakukan identifikasi  terhadap  ketersediaan RTH  non-alami  pada  setiap  kawasan
yang  ada  di  Koridor  Bandara  Sei Siring.

## 4.     KEBUTUHAN RTH
Pada  dasarnya  penataan  Ruang
Terbuka  Hijau (RTH) pada Kawasan
RPH  Samarinda  disusun  sebagai upaya  untuk  mengantisipasi  per- tumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan  pada  Koridor Bandara  Sei  Siring,  sebagai  upaya menjaga  keseimbangan,  keserasian, dan keselarasan antara ruang terbangun  dengan  ruang  terbuka (hijau).  Upaya  ini  sejalan  dengan Undang-undang  Nomor  28  Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  36
Tahun  2005  tentang  Pelaksanaan Undang-undang  tentang  Bangunan Gedung,  khususnya  Pasal  25,  Ayat (1). Keberadaan RTH juga merupakan  bagian  dari  Rencana Strategis  Kota  Samarinda,  sebagai kegiatan yang perlu ditangani.
Dalam rencana tata ruang, maka kedudukan  RTH  merupakan  ruang terbuka  publik  yang  direncanakan pada  suatu  kawasan,  yang  tersusun atas  RTH  dan  ruang  terbuka  non- hijau.  RTH  memiliki  fungsi  dan peran  khusus  pada  masing-masing kawasan  yang  ada  pada  setiap perencanaan  tata  ruang  di  Koridor Bandara  Sei  Siring,  yang  diren- canakan  dalam  bentuk  penataan tumbuhan,  tanaman,  dan  vegetasi,
agar dapat berperan dalam mendukung  fungsi  ekologis,  sosial budaya,  dan  arsitektural,  sehingga dapat  memberi  manfaat  optimal  bagi ekonomi  dan  kesejahteraan  bagi masyarakat, sebagai berikut: a. Fungsi Ekologis: RTH di- harapkan dapat memberi kontribusi  dalam  peningkatan kualitas  air  tanah,  mencegah
terjadinya  banjir,  mengurangi polusi  udara,  dan  pendukung dalam pengaturan iklim mikro. b. Fungsi  Sosial  Budaya:  RTH diharapkan  dapat  berperan  ter- ciptanya  ruang  untuk  interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai penanda ( tetenger- landmark ) kawasan. c. Fungsi Arsitektural: RTH diharapkan  dapat  meningkatkan nilai  keindahan  dan  kenyamanan kawasan, melalui keberadaan taman-taman maupun jalur hijau. d. Fungsi Ekonomi: RTH diharapkan dapat berperan sebagai  pengembangan  sarana wisata  hijau  perkotaan,  sehingga menarik  minat  wisatawan  untuk berkunjung  ke  suatu  kawasan, sehingga  secara  tidak  langsung dapat  meningkatkan kegiatan ekonomi.
Idealnya  sebuah  kota  memiliki RTH  minimal  30%  dari  total  luas kota. Hal ini mengacu pada konvensi KTT  Bumi  di  Rio  de  Janeiro,  Brazil (1992),  dan  dipertegas  pada  KTT Johannesburg, Afrika Selatan (2002). Konvensi  tersebut  telah  diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan diterbitkannya Undang-Undang
Nomor  26  Tahun  2007  tentang Penataan  Ruang  yang  menegaskan bahwa  30%  area  kota  harus  berupa RTH,  dan  20%  area  kota  merupakan ruang  publik,  sehingga  di  antaranya akan  terdapat  RTH  publik.  Bagi wilayah  dengan  ciri  kekotaan  yang semakin  kuat,  maka  Kota  Samarinda (khususnya sepanjang Koridor Bandara Sei Siring) dihadapkan pada kondisi semakin menurunnya
kualitas  dan  kuantitas  RTH  yang dapat  dialokasikan,  karena  desakan pertumbuhan  sarana  dan  prasarana kota, sebagai konsekuensi dari
dinamika  meningkatnya  kebutuhan warga kota akan wadah kegiatan.
Upaya penataan RTH dilakukan melalui  pengaturan  dan  upaya-upaya untuk  memberi  arah  pada  berbagai kegiatan pembangunan, agar perubahan yang terjadi dapat berkembang  pada  kondisi  yang  lebih baik  dari  yang  ada  pada  saat  ini, sehingga pada akhirnya dapat memberi ciri  yang spesifik dari sifat- sifat kehidupan kawasan yang mantap  dan  dinamis,  namun  tetap dapat  menjaga  keseimbangan  antara ruang terbangun dengan ruang terbuka. Dengan demikian di- harapkan penataan RTH pada Kawasan  RPH  Samarinda  dapat diperoleh  gambaran  tentang  potensi yang  selanjutnya  akan  menjadi  RTH yang spesifik, sehingga dapat menumbuhkan  minat  para  pelaku pembangunan  untuk  berpartisipasi dalam  pengembangan  RTH  kawasan yang bersangkutan. Dalam perencanaan pem- bangunan  RTH  yang  dilakukan tersebut, diupayakan untuk memperoleh  masukan  atas  berbagai permasalahan  yang  secara  spesifik terjadi  pada  setiap  bagaian  kawasan yang  ada  di  sepanjang  Koridor Bandara  Sei  Siring  yang  nantinya akan  dialokasikan  RTH-nya,  baik yang berupa karakteristik dan potensi kawasan,  pengaturan  penggunaan lahan  dan  pengalokasian  ruang kawasan, penyempurnaan bentuk dan skala RTH dengan melihat komposisi  penduduk  pendukungnya,
dan  berbagai  perencanaan  vegetasi sebagai  bagian  dari  tata  kehidupan masyarakat  di  kawasan  tersebut. Melalui  berbagai  pertemuan  dengan seluruh  pemangku  kepentingan  pada beberapa  bagian  kawasan  untuk menyerap  aspirasi  yang  diharapkan bagi
upaya terwujudnya
perkembangan  pembangunan    RTH di masa mendatang.
Masukan  yang  berupa  aspirasi dari  setiap  pemangku  kepentingan tersebut  diperlukan  sebagai  bagian untuk menata kembali dan menyesuaikan dengan pesatnya peningkatan  kegiatan  pembangunan, dan tuntutan dari keinginan masyarakat  atas  citra  RTH  kawasan yang diharapkan di masa mendatang, dari skala lingkungan terkecil (RT/RW),  skala  lingkungan,  sampai skala Kota Samarinda.

## 5. RTH SEBAGAI BAGIAN
DARI TUJUAN

## PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA
Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kawasan RPH Samarinda pada hakekatnya merupakan  upaya  untuk  mencapai tujuan  pengembangan  RTH  kawasan perkotaan khususnya, sebagai  bagian dari  keseluruhan  tujuan  pemba- ngunan  Kota  Samarinda  yang  serasi dan  optimal  dari  berbagai  kegiatan pembentuk  tata  kehidupan  yang didasarkan  pada  upaya  menjaga keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang terbuka. Adapun penataan RTH pada Kawasan RPH Samarinda dimaksudkan  untuk  meningkatkan kemampuan  Kota  Samarinda  dengan didukung  para  pemangku  kepen- tingan  dalam  rangka  menyiapkan RTH pada Kawasan  RPH Samarinda bagi  perwujudan  kota  yang  hijau, nyaman, asri, produktif, dan berkelanjutan.
Tujuan dari penataan RTH pada Kawasan  RPH  Samarinda  adalah melakukan  identifikasi  dan  penataan terhadap  kebutuhan  RTH  dengan
mengacu  pada  tata  ruang  kota  yang berlaku.
Adapun  sasaran  kegiatan  ini adalah  tersedianya  usulan  kebijakan, program dan kegiatan penataan  RTH pada Kawasan RPH Kota Samarinda, untuk  mewujudkan  kawasan  Kota
Samarinda  yang  nyaman  dan  sehat.
Pemilihan dan jumlah kabu-
paten/kota  yang  dipilih,  disesuaikan dengan kriteria pemilihan dan jumlah anggaran yang dialokasikan.

## 6. LINGKUP DAN BATASAN
Lingkup penataan Ruang Terbuka  Hijau (RTH) pada Kawasan RPH  Samarinda,  meliputi:  lingkup spasial  (wilayah),  lingkup  material (substansial),  dan  lingkup  temporal
(waktu).  Sedangkan  batasan  studi, meliputi batas-batas fisik dari kawasan  yang  direncanakan  identi- fikasinya.
a. Lingkup Spasial : Lingkup spasial meliputi Kawasan  RPH  Samarinda  dan konstelasinya  dengan  kawasan lain  sepanjang  Koridor  Bandara Sei Siring yang nantinya diprediksikan akan dapat dikembangkan  sebagai  dalam mendukung RTH Kota Samarinda seutuhnya. Kawasan- kawasan  tersebut  merupakan beberapa  kawasan  yang  dapat dijadikan andalan bagi peningkatan  fungsi  dan  peran kawasan  secara  ekologis,  sosial budaya,  arsitektural,  maupun ekonomis,  baik  yang  saat  ini sudah  ada,  maupun  kawasan yang  dinilai  dalam  beberapa waktu mendatang sangat prospektif untuk dijadikan RTH.
b. Lingkup Material : Penataan  RTH  pada  Kawasan RPH Samarinda ini akan mencakup kelompok aspek-aspek administrasi dan pengelolaan kawasan  (khususnya  kedudukan RTH),  kependudukan  (berkaitan dengan  komposisi  penyediaan
RTH  untuk  skala  daya  dukung penduduk  tertentu),  dan  kema- syarakatan (keseluruhan pe- mangku kepentingan, termasuk di dalamnya masyarakat yang bergiat  pada  kawasan-kawasan yang  nantinya akan direncanakan RTH-nya dengan fenomena spesifik ruang hijau yang nantinya  akan  dikembangkan), fisik dan sumberdaya alam (berkaitan  jenis  vegetasi  yang memungkinkan  untuk  dikem-
bangkan), perekonomian dan kegiatan usaha (berhubungan dengan  nilai  produktivitas  jenis vegetasi  yang  nantinya  akan direncanakan  untuk  mendukung keberadaan RTH yang di- rencanakan),  serta  sarana  dan prasarana kawasan yang ada pada RTH yang direncanakan, khususnya  penunjang  kehidupan masyarakat pada kawasan- kawasan  yang  nantinya  akan direncanakan rencana RTHnya.
Adapun  materi  yang  digunakan sebagai  landasan  kegiatan  ini adalah identifikasi pada Kawasan RPH  Samarinda  direncanakan pembangunan  RTHnya,  dalam suatu  kerangka  penataan  ruang kawasan/kota yang bersangkutan. Materi  utama  yang  diharapkan dapat  menjadi  pertimbangan  dari penataan  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH)  pada  Kawasan  RPH Samarinda  disesuaikan  dengan
Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan , maka arah penataannya  menyangkut  seluruh area-area  terbuka  yang  dapat dimanfaatkan sebagai ruang hijau kota  di  wilayah  perencanaan yaitu:
a. Penghijauan  pada  area  re- kreasi kota
b. Penghujauan  pada  kegiatan- kegiatan olah raga c. Penghijauan pada tanah pertanian d. Penghijauan pada pekarangan e. Penghijauan  pada  jalur  hijau
(sungai dan pinggir jalan)
f. Penghijauan pada pema-
kaman
c. Lingkup Temporal penataan  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH)  pada  Kawasan  RPH Samarinda mengacu pada rencana pembangunan RTH sebagaimana  digariskan  dalam rencana tata ruang Kota Samarinda,  sehingga  jangkauan perencanaannya  pun  mengikuti rencana  tata  ruang  kota  yang bersangkutan.  Adapun  prioritas akan  diberikan  pada  sejumlah ruang hijau tertentu yang strategis  untuk  dibangun  pada 3 tahun  mendatang,  yakni  tahun 2015, 2016, dan 2017. 7 .

## KETENTUAN DAN LANDASAN HUKUM
Penataan  RTH  pada  Kawasan RPH  Samarinda  disusun  dengan mendasarkan  pada  perundangan  dan peraturan yang berlaku, yaitu:
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menjelaskan hukum dalam mengatur pemilikan, peng- gunaan,  dan  pencabutan  hak  atas tanah; b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun  1961  tentang  Pencabutan Hak-hak  Atas  Tanah  dan  Benda- benda di Atasnya; c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya; e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun  1997  tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup; f. Undang-Undang Nomor 28 tentang  Bangunan  Gedung,  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  36 Tahun  2005  tentang  Pelaksanaan UUBG; g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2002  tentang  Pemerintah Daerah; h. Undang-Undang Nomor 38 Tahun  2004  tentang  Jalan,  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  34 Tahun 2006 yang menyertainya; i. Undang-Undang Nomor 26 Tahun  2007  tentang  Penataan Ruang;
j. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  8  Tahun  1998  tentang Penyelenggaraan  Penataan  Ru- ang di Daerah;
k. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  9  Tahun  1998  tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat  dalam  Proses  Peren- canaan Tata Ruang di Daerah; l. Keputusan  Menteri  Pekerjaan Umum  Nomor  378/KPTS/1987,
Lampiran  Nomor  22,  tentang Petunjuk  Perencanaan  Kawasan
Perumahan Kota, yang di- jabarkan dalam perencanaan dalam bentuk standardisasi untuk
sarana  lingkungan pada beberapa tingkatan penduduk pendukung;
m. Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  14  Tahun  1988  tentang Penataan  RTH  di  Wilayah Perkotaan.

## 8.   PERAN  RTH  DALAM    RPH SAMARINDA
RTH  dirancang  untuk  dapat mendukung peran RPH dalam peningkatan mutu pengolahan produk peternakan yang salah satunya adalah daging segar merupakan  salah  satu  aspek  penting dalam  menunjang  kegiatan  agri bisnis  peternakan.  Hal  ini  sesuai dengan visi Renstra Direktorat Jenderal  Pengolahan  dan  Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) yaitu meningkatkan  kinerja  pembangunan pengolahan  dan  pemasaran  hasil pertanian  sehingga  tujuan  yang  telah ditetapkan  dapat  dicapai  secara optimal.
RPH  merupakan  sarana  penting dalam  peningkatan  mutu  pengolahan hasil  peternakan.  Undang  Undang
Nomor  18  Tahun  2009  tentang
Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan pada  Rumah  Pemotongan  Hewan mengamanatkan bahwa setiap Kabupaten/Kota  harus  mempunyai
RPH  yang  memenuhi  persyaratan teknis  yang  ditetapkan  oleh  Menteri Pertanian.  Pelaksanaan  dari  undang– undang  tersebut  adalah  keluarnya keputusan  Menteri  Pertanian  Nomor 13  Tahun  2010  tentang  persyaratan Rumah  Potong  Hewan  Rumianansia dan  unit  penanganan  daging  ( meat cutting  plan ).    Dalam  mendukung keberadaan  RPH  tersebut,  maka
RTH dirancang sebagai fungsi pelindung  agar  seluruh  proses  di dalam RTH dapat  berlangsung optimal.
Berkenaan  dengan  hal  tersebut diatas,  untuk  dapat  menghasilkan daging  yang  aman,  sehat,  utuh  dan halal (ASUH), maka proses produksi daging  di  RPH  harus  memenuhi persyaratan teknis baik fisik (bangunan  dan  peralatan),  sumber- daya  manusia  serta  prosedur  teknis pelaksanaannya.
Pembangunan  RPH  moderen dengan  mengatur  RTH  sebagai upaya  untuk  secara  arsitektural mampu  mendukung  citra  RPH  yang selama  ini  berkembang  menjadi kawasan  yang  menarik  dan  menjadi ikon Kota Samarinda melalui peningkatan infrastruktur sesuai dengan  5  (lima)  upaya  pokok  atau yang  lebih  dikenal  dengan  Panca Yasa  yang  menjadi  dasar  filosofi pembangunan pertanian secara umum,  yaitu  perbaikan  infrastruktur pertanian.

## 9. PENATAAN RTH DALAM KONSEP PEMBAGUNAN YANG TERLANJUTKAN
Penataan  RTH  pada  Kawasan RPH Samarinda merupakan landasan yang  menentukan  dalam  serangkaian proses  rekayasa  bangun-bangunan dan  Perencanaan  Teknis  Gedung, Landscape ,  dan  Fasilitas  Penunjang RPH,  merupakan  kegiatan  jasa  yang termasuk  dalam  era  perdagangan bebas, sejak kesiapan dalam melakukan studi kelayakan (feasibility study) , perancangan (design-engineering), pengadaan sumberdaya (procurement) , konstruksi (construction) ,  operasi dan  pemeliharaan (operation  and maintenance) , dan pengelolaan lingkungan hidup-termasuk di dalamnya lingkungan binaan (bionomic).
Hasil Perancangan RTH sebagai pendukung keberadaan RPH Samarinda,  nantinya  tidak  cukup hanya  perancangan (design) namun harus sampai pada rekayasa (engineering) .  Proses  perancangan juga  harus  memperhatikan  proses- proses  yang  mendahului  maupun akan berlangsung di depannya dalam satu  kesatuan  strategi  dan  tahapan pembangunan.
Perancangan RTH sebagai pendukung keberadaan RPH Samarinda  merupakan  satu-satunya fasilitas  perikanan  dan  peternakan milik  Pemerintah  Kota  Samarinda, yang diharapkan dalam perkembangannya  di  masa  men- datang  mampu  berperan  sebagai rujukan dalam memberikan pelayanan  perikanan  dan  peter- nakan yang memberi manfaat optimal  bagi  pemenuhan  kebutuhan akan perikanan dan peternakan bagi seluruh masyarakat di Kota Samarinda, maupun wilayah- wilayah lain di sekitarnya. Sebagai  bagian  dari  pem- bangunan yang terlanjutkan dibidang  pelayanan  perikanan  dan peternakan, maka diperlukan upaya-upaya  yang  tertuang  dalam bentuk  rencana  strategis  melalui
Perancangan  RTH  sebagai  pen- dukung  keberadaan  RPH  Samarinda yang  terpadu  dan  berkelanjutan.
Harapan  ke  depan  dari  tersusunnya hasil penataan RTH sebagai pendukung keberadaan RPH Samarinda  dapat  terencana  dengan baik,  sehingga  mampu  memberikan fungsinya  sebagai  salah  satu  pusat pelayanan  dalam  wadah  Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Ruminansia,Rumah Pemotongan Unggas  (RPU)  dan  Pasar  Hewan secara  optimal,  handal,  dan  dapat
menjadi  teladan  bagi  lingkungan  di sekitarnya.
Penggunaan  model input-output yang  disampaikan  oleh  Benyamin
Handler    menjadi  salah  satu  model yang  menekankan  konsep-konsep yang dapat memperlihatkan keseluruhan  langkah  yang  ditempuh secara teratur, sejak rancangan disiapkan  sampai  dengan  aktivitas yang  berlangsung  di  dalam  maupun di  luar  RPH  Ruminansia,  RPU,  dan Pasar Hewan yang nantinya direncanakan  dapat  berfungsi  dan memberi  dampak  kepada  institusi maupun manusia pemakainya.
Konsep tersebut disusun berdasarkan pertimbangan,  bahwa  pada  dasarnya Perancangan  RTH  sebagai  pen- dukung  keberadaan  RPH  Samarinda merupakan  sebuah  sistem  fisik  yang besar  yang  terdiri  dari  berbagai  sub sistem dan masing-masing sub sistem tersusun atas beberapa komponen  fisik  yang  mempunyai fungsi  sendiri  dan  terkoordinasi sebagai  satu  kesatuan  sistem  yang besar.
Memperhatikan  pada  kemung- kinan penggunaannya
pada serangkaian  proses  yang  nantinya akan dilalui dalam Perancangan RTH sebagai  pendukung  keberadaan  RPH Samarinda    (khususnya  dalam  ke- dudukannya  sebagai  pembangunan yang  berskala  besar),  dan  penerapan model  tersebut  pada  kondisi  yang ada  di  Kota  Samarinda,  maka diperlukan  penyesuaian-penyesuaian langkah-langkah terhadap proses penataan  RTH  sebagai  pendukung keberadaan  RPH  Samarinda,  tanpa meninggalkan  model input-output yang  disampaikan  oleh  Benyamin Handler (Pedju, 1993).
Model input-output Benyamin Handler  yang  terdiri  atas  sub  sistem: perancangan (design) , konstruksi
(construction), operasi dan perawatan (operation and maintenance) dan  proses  manusia (human process) , berkembang sejalan dengan memperhatikan penataan  RTH  sebagai  pendukung keberadaan  RPH  Samarinda  yang harus  diyakini  akan  melibatkan  pada proses pembangunan dengan aktivitas  yang    kompleks,  sehingga membutuhkan pegangan tertentu yang berupa body of knowledge yang memberikan  gambaran  umum    dari keseluruhan  proses  penataan  RTH sebagai  pendukung  keberadaan  RPH Samarinda  yang  terlanjutkan  (Pedju, 1993),  yang  terdiri  atas  sub  sistem: studi  kelayakan (feasibility  study) , perancangan (engineering-detail enggineering  design/DED), penga- daan sumberdaya (procurement),
konstruksi-rekayasa (construction),
operasi  dan  pemeliharaan (operation and  maintenance), dan  lingkungan hidup yang luas (bionomic). Selanjutnya  perlu  dipertimbangkan kemungkinan  tahapan  pemusnahan
(demolishion) ,  mengingat  pada  batas waktu  tertentu  beberapa  bagian  dari hasil  rancang-bangun  penataan  RTH sebagai  pendukung  keberadaan  RPH Samarinda  tidak  lagi  sesuai,  dan sangat  mungkin  karena  faktor  usia, akan  membahayakan  bagi  ling- kungan  di  sekitarnya.    Penyesuaian ini  berkembang  sebagai  konsekuensi dari  semakin  berkembangnya  proses pem-bangunan  yang  memerlukan persyaratan-persyaratan  dan  keten- tuan  tertentu.    Pada  sisi  lain,
diperlukan pengkajian
khusus sebelum  rancangan  penataan  RTH sebagai  pendukung  keberadaan  RPH
Samarinda,  dalam  bentuk  kajian dampak  proyek  terhadap  lingkungan hidup,  baik  fisik  (pencemaran), maupun  lingkungan  ekonomis  dan sosial.

## 10. HASIL YANG DIPERBOLEH
Penataan  RTH  pada  Kawasan RPH  Kota  Samarinda  diorientasikan untuk  dapat  mendukung  Program Penataan  Bangunan  dan  Lingkungan Kota Samarinda
Pemerintah  Kota  Samarinda melalui Program Penataan Bangunan dan  Lingkungan,  mengangkat  visi pembangunan Samarinda yaitu “ Terwujudnya Kota
Samarinda sebagai  Kota  Metropolitan  Berbasis Industri,  Perdagangan  dan  Jasa yang  maju  berwawasan  lingkungan, mempunyai  keunggulan  daya  saing untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat” .
Visi  Pembangunan  Samarinda mengarahkan  kita  untuk  meyakini bahwa  masa  depan  Samarinda  tidak terletak pada non-renewable resources melainkan  pada  kota tepian dengan mengoptimalkan pengembangan jasa dan pergadangan yang dimiliki. Hal ini sangat rasional
Gambar 03.
Merancang RTH yang Cukup Luas sebagai Upaya Menciptakan Daya Dukung dan Keseimbangan Ruang Terbuka dan Ruang
Terbangun, Konsekuensi
Konsep Ekologis dalam Perancangan RTH di
Kawasan RPH Samarinda
dan  tentu  saja  telah  melalui  kajian- kajian ilmiah  yang mendalam. Untuk mencapai  visi  tersebut  dan  dikaitkan dengan  kegiatan  ini,  misi  keempat yang  diprioritaskan  yaitu  mendorong pembangunan lingkungan kota dengan  memperhatikan  budaya  lokal dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan ekonomi  rakyat  dengan  membangun kota hijau yang tertata dan bermutu. Sasaran pembangunan Kota Samarinda diarahkan pada pemenuhan  kebutuhan  pokok  kota yang  diselaraskan  dengan  Rencana Strategis  Kota  Nasional.  Lima  pilar pembangunan kota tersebut adalah :
a. Ketersediaan sarana kota,
b. Kemampuan  pengguna/  masya- rakat  mendapatkan  akses  ter- hadap sarana kota
c. Mutu pelayanan sarana kota,
d. Kesetaraan dalam kota, dan
e. Keterjaminan  4  pilar  sebe- lumnya  dapat  berjalan  dengan
baik. Dinamika perkembangan Kota Samarinda  sebagai  ibukota  Provinsi
Kalimantan  Timur  dapat  dilihat  dari pengadaan  sarana  dan  prasarana umum  yang  relatif  memadai.  Hal  ini mendorong  berkembangnya  sektor perdagangan,  jasa,  perkantoran,  dan perhotelan.  Pertumbuhan  ekonomi yang  cukup  tinggi,  secara  tidak langsung  mendorong  laju  urbanisasi komuter yang bersifat menetap, yang menjadi salah satu penyebab mengakibatkan turunnya daya dukung  dan  kualitas  lingkungan. Penurunan  daya  dukung  memberi kontribusi  secara  tidak  langsung pada kesemrawutan kota yang sedang berkembang, dan  harus dihadapi bersama. Amanah  dari  strategi  tersebut adalah  memenuhi  kebutuhan  pokok kota,  yang  salah  satunya  adalah peningkatan kualitas lingkungan dengan menciptakan kawasan- kawasan  dengan  fungsi  tertentu seperti Kawasan RPH dengan penataan  RTH  yang  mampu  menjadi ikon  Koridor  Bandara  Sei  Siring.
Dengan  adanya  Kawasan  RPH  yang ditata  RTH-nya  dengan  sebaik- baiknya ini diharapkan dapat meningkatan kualitas pelayanan kepada  masyarakat.  Penataan  tetap pada  konsep  pembangunan  yang memperhatikan  lingkungan  melalui penataan  RPH  sebagai  bagian  dari konsep “green  areas” pada  suatu kawasan.
Gambar 04. Dome untuk Komunitas Burung,
sebagai Sarana Rekreasi Aktif
Pengunjung dengan Aneka Satwa Dirancang dengan Konsep Ruang Hijau dan Pendekatan Arsitektur Modern
Gambar 05.
Suasana Rekreasi Aktif Diciptakan dengan Merancang Area Ketangkasan Satwa untuk Komunitas Penggemar Burung dengan Suasana Hijau yang Menyejukkan
Melalui  penataan  RTH  pada Kawasan  RPH  Samarinda  yang komprehensif dan berkesinam- bungan diharapkan nantinya kawasan  ini    secara  fungsional mampu memenuhi berbagai persyaratan  yang  dituntut  sebagai RPH sekaligus kawasan yang menarik sebagai ikon Kota Samarinda  dengan  penataan  RTH- nya, melalui desain penataan Kawasan  dan  lingkungannya  ini diarahkan  pada  dominasi  desain
arsitektur  moderen  dengan  tidak meninggalkan unsur khas daerah.
Selain  itu,  desain  juga  harus mendukung  dan  selaras  dengan situasi  dan  fungsi  kawasan  yang
Gambar 06.
Bangunan yang Dirancang Luas dan Tinggi, Memungkinkan Terciptanya Suasana Penjualan Tanaman Hias yang Nyaman dan
Memungkinkan Terciptanya
Sirkulasi Udara yang Dierlukan untuk Habitat Berkembang dengan
Baik
Gambar 07. Ruang Terbuka untuk Pergerakan Pengunjung dalam RPH Samarinda, akan Memberikan Suasana yang Nyaman sebagai Bagian dalam
Mewujudkan Ikon pada Koridor
Bandara Sei Siring
Gambar 08.
Berbagai Suasana Lingkungan yang Sengaja Dirancang sehingga Mendukung RPH Samarinda tidak Hanya Berperan sebagai Area Fungsional untuk Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan, Namun Memiliki Nilai Lebih sebagai RTH dan Ikon Koridor Bandara Sei Siring
direncanakan  sebagai  salah  satu kawasan  terpadu  antara  fungsi RPH dengan RTH yang di- rencanakan dengan tetap mengutamakan  kenyamanan,  ke- amanan,  tertib,  teratur  dan  efisien. Desain  harus  dilengkapi  dengan studi  kelayakan  dan  bagaimana cara  menyelesaikan  disertai  advis terhadap manajemen yang disarankan  agar  kawasan  ini  dapat menjadi  salah  satu  landsekap  kota yang mandiri dan diharapkan kawasan  ini  menjadi  salah  satu kawasan terpadu percontohan.

## 11. DAFTAR PUSTAKA
Charles  Jencks, The  Language  of Post Modern Architecture, Academic Press , 1977 Indro  Sulistyanto, Arsitektur  dan Pembangunan Terlanjutkan , Makalah Diseminarkan,  Surakarta, 2010 Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  14  Tahun  1988 tentang Penataan  RTH  di Wilayah Perkotaan. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987, Lampiran Nomor 22, tentang Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota Kevin  Lynch, The  Image  of  The City, MIT Press, Washington , 1960 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  8  Tahun  1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  9  Tahun  1998
tentang Tata  Cara  Peran Serta  Masyarakat  dalam Proses  Perencanaan  Tata
Ruang di Daerah;
Peter  Collins, Changing  Ideals  in Modern Architecture, Faber and Faber , 1965 Patric  Nuttgens, Understanding Modern Architecture, Unwin Hyman , 1989 Spiro  Kostoff, A  History  of Architecture, Oxford University Press , 1987 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menjelaskan hukum dalam mengatur pemilikan, penggunaan, dan  pencabutan  hak  atas tanah;
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 1961  tentang Pencabutan Hak-hak  Atas  Tanah  dan Benda-benda di Atasnya; Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 1974 tentang Pengairan; Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 1997  tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 28 tentang Bangunan  Gedung,  dan Peraturan Pemerintah Nomor  36  Tahun  2005 tentang Pelaksanaan UUBG; Undang-Undang  Nomor  32  Tahun
2002  tentang Pemerintah Daerah;
Undang-Undang  Nomor  38  Tahun 2004  tentang Jalan,  dan Peraturan Pemerintah Nomor  34  Tahun  2006 yang menyertainya;
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun 2007  tentang Penataan
Ruang;
Biodata Penulis : Indro Sulistyanto , Alumni Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Gadjahmada Yogyakarta  (1982),  Pasca  Sarjana (S2)  Program  Magister  Teknik Universitas  Atmajaya  Yogyakarta (1999),  Dosen  pada  Program  Studi Teknik  Arsitektur  Fakultas  Teknik UTP  surakarta  Tahun  1995  sampai sekarang, Pernah memegang jabatan sebagaiKetua Jurusan Arsitektur  Fakultas  Teknik  UTP, dan  Dekan  Fakultas  Teknik  UTP surakarta,  Ketua  Ikatan  Arsitek Indonesia  (IAI)  Cabang  Surakarta
Tahun  2010  sampai  sekarang,  Tim Ahli  Bangunan  Gedung  (TABG) Kota Surakarta Tahun 2011 sampai sekarang.