Volume 7, Nomor 2, Juni 2024.
Editorial Office  : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65144. Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249 E-mail : yurispruden@unisma.ac.id Website : http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index

## Legitimasi Hukum Asing Sebagai Pertimbangan Putusan oleh Mahkamah Konstitusi: Perbandingan Antara Indonesia dan Afrika Selatan

## Achmad Zuhdi
Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jl. Banda No. 42, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, 40115, (022) 84288888/88898
Email: azuhdi93@gmail.com

## Ari Ade Kamula
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Ketawanggede, Kota Malang, Jawa Timur, 65145,
(0341) 553898/566505
Email: akamula20@gmail.com Article Abstract Article History Received: Apr 27, 2024;
Reviewed: May 18, 2024; May 30, 2024; Accepted: Jun 16, 2024; Published: Jun 20, 2024:

## DOI:
10.33474/yur.v7i2.21634
The issue of referring to foreign law in constitutional deliberations often  triggers  criticism  as  "cherry  picking".  This  research examines how the Constitutional Courts of Indonesia and South Africa  use  foreign  law  in  their  jurisprudence,  focusing  on  its legitimacy  and  impact  on  the  protection  of  human  rights  and democratic  principles.  The  research  uses  a  normative  juridical method with comparative, statutory, and historical approaches by analysing  decisions  from  both  courts  as  well  as  relevant secondary  sources.  The  findings  show  that  both  courts  utilise foreign law but differ significantly in their approach. The South African  Constitutional  Court  often  cites  foreign  precedents directly,  while  the  Indonesian  Constitutional  Court  more  often uses international law as a reference. The research concludes that the Constitutional Court's use of foreign law can enhance human rights and democracy jurisprudence if properly integrated into the national legal framework.
Keywords:  Foreign  Law;  Indonesia;  Ratio  Decidendi;  South
Africa
Abstrak Isu merujuk pada hukum asing dalam pertimbangan konstitusional sering  memicu  kritik  sebagai  “ cherry  picking ”.  Penelitian  ini mengkaji bagaimana Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Afrika Selatan menggunakan hukum asing dalam yurisprudensi mereka, dengan  fokus  pada  legitimasi  dan  dampaknya  terhadap
perlindungan  hak  asasi  manusia  dan  prinsip-prinsip  demokrasi. Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan pendekatan komparatif, perundang-undangan, dan historis dengan menganalisis  putusan-putusan  dari  kedua  pengadilan  serta sumber-sumber  sekunder  yang  relevan.  Temuan  menunjukkan bahwa  kedua  pengadilan  tersebut  menggunakan  hukum  asing tetapi berbeda secara signifikan dalam pendekatannya. Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan sering mengutip preseden asing secara langsung, sementara Mahkamah Konstitusi Indonesia lebih sering menggunakan  hukum  internasional  sebagai  referensi.  Penelitian ini  menyimpulkan  bahwa  penggunaan  hukum  asing  oleh Mahkamah  Konstitusi  dapat  meningkatkan  yurisprudensi  hak asasi manusia dan demokrasi jika diintegrasikan dengan baik ke dalam kerangka hukum nasional.
Kata  Kunci :  Hukum  Asing;  Indonesia;  Pertimbangan  Hukum; Afrika Selatan

## PENDAHULUAN
Fenomena  pengintegrasian  hukum  asing sebagai  pertimbangan  konstitusional  kerap diperdebatkan  karena  sifatnya  yang  dinamis dan  beragam. 1 Proses  ini  berawal  dari pemahaman  bahwa  sistem  hukum  tidak bersifat  insular,  melainkan  beroperasi  dalam konteks  global  yang  mengharuskan  adanya interaksi  dan  saling  mempengaruhi.  Secara filosofis,  pertimbangan  hukum  asing  sejalan dengan cita-cita kosmopolitan, yang menunjukkan  bahwa  prinsip-prinsip  hukum dan hak asasi manusia harus melampaui batas- batas  negara  untuk  mendorong  komunitas hukum  global  yang  terintegrasi.  Secara yuridis, hal ini didasarkan pada premis bahwa sistem hukum dapat mengambil dari beragam tradisi dan praktik hukum untuk
1 Andrei  N.  Medushevskiy,  “Global  Constitutionalism  and  Legal  Fragmentation:  The  Populist  Backslide  in Central  and  Eastern  Europe,” Studia  Iuridica  Lublinensia 30,  no.  4  (13  Oktober  2021):  398, https://doi.org/10.17951/sil.2021.30.4.393-440.
2 Diane Zhang, “The Use and Misuse of Foreign Materials by The Indonesian Constitutional Court: A Study of Constitutional Court Decision 2003-2008” (Australia, The University of Melbourne, 2010), 1.
meningkatkan yurisprudensi dan memastikan bahwa  peradilan  konstitusi  mencerminkan perspektif  yang  luas  dan  inklusif  serta memenuhi  norma-norma  internasional  yang terus berkembang.
Pengadopsian  hukum  asing  ke  dalam putusan konstitusional sering kali dieksplorasi terbatas  pada  kerangka  teori  sehingga menyisakan  kesenjangan  analisa  komparatif antara  wilayah  geopolitik  yang  beragam seperti  Indonesia  dan  Afrika.  Penelitian  ini pernah diteliti oleh Diane Zhang dengan judul “ The Use and Misuse of Foreign Materials by The Indonesian Constitutional Court: A Study of  Constitutional  Court  Decisio n 2003- 2008 ”. 2 Penelitian  lainnya  yang  dilakukan oleh  Umbu  Rauta  dan  Ninon  Melat  Yugra
dengan  judul  “Hukum  Internasional  Sebagai Alat  Interpretasi  Dalam  Pengujian  Undang- Undang”  yang  pada  pokoknya  mengkaji secara spesifik mengenai hukum internasional, 3 sedangkan  pada  penulisan artikel  ini  mencakup  hukum  asing  di antaranya, preseden hukum negara lain, kasus negara lain, konvensi hukum negara lain dan perbandingan konstitusi negara lain.
Urgensi  penelitian  ini  terletak  pada lingkungan  hukum  global  yang  berubah dengan cepat, dalam batas-batas antara hukum nasional  dan  internasional  semakin  kabur. Upaya  membandingkan  penggunaan  hukum asing  oleh  Mahkamah  Konstitusi    Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut MK RI) dan  Mahkamah  Konstitusi  Afrika  Selatan (untuk  selanjutnya  disebut  MK  Afrika Selatan) mampu menjawab kesenjangan kritis bagaimana  tradisi  hukum  yang  berbeda menavigasi  integrasi  norma-norma  hukum asing  dan  memperkaya  perspektif  keilmuan khususnya  mengenai  dinamika  ke  depan tentang “ Global Community of Court ”. 4
Fokus penelitian ini berpusat pada 2 (dua) isu hukum penting yang muncul akibat adanya trend penggunaan  hukum  asing  sebagai pertimbangan  oleh  peradilan  konstitusional dalam konteks perbandingan antara Indonesia
3 Umbu  Rauta  dan  Ninon  Melatyugra,  “Hukum  Internasional  Sebagai  Alat  Interpretasi  Dalam  Pengujian Undang-Undang,” Jurnal Konstitusi 15, no. 1 (29 Maret 2018): 73, https://doi.org/10.31078/jk1514.
4 Anne Marie Slaughter, “A Global  Community of Courts,” Harvard International  Law Journal 44, no. 1 (1 Desember 2003): 191.
5 Roberto Scarciglia, “Reconsidering Comparative Methodology in Administrative Law,” Beijing Law Review 10, no. 4 (5 Juli 2019): 1055, https://doi.org/10.4236/blr.2019.104056.
dan  Afrika  Selatan,  di  antaranya  legitimasi hukum  asing  sebagai  pertimbangan  dalam pengujian  undang-undang,  serta  kedudukan dan dampak hukum asing terhadap perlindungan  hak-hak  dasar  serta  prinsip demokrasi.
Penelitian  ini  menggunakan  metode yuridis  normatif,  dengan  3  (tiga)  pendekatan yakni pendekatan perbandingan (comparative approach) ,  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) dan  pendekatan  sejarah (historical  approach) .  Sumber  bahan  hukum yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah bahan hukum primer berupa putusan-putusan hakim  konstitusi  Indonesia  dan  Afrika  dan sumber bahan hukum sekunder yang berkaitan  dengan  penggunaan  hukum  asing. Penekanan  pendekatan  perbandingan  akan diprioritaskan, sebab pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang  bagaimana  hukum  beroperasi  dalam konteks yang berbeda dan hasil fungsionalnya. 5
Tujuan  penelitian  ini  didasarkan  untuk memahami karakteristik hukum yang berbeda antara Indonesia dan Afrika Selatan khususnya pada masing-masing MK, meningkatkan  pemahaman  hukum  lintas yurisdiksi  dan  berkontribusi  pada  wacana
konstitusionalisme  global  dan  supremasi hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mahkamah  Konstitusi  Indonesia  dan Afrika Selatan
Sebelum masuk pada tahapan pembahasan, perlu ditekankan bahwa peneliti menggunakan  istilah  “hukum  asing”  yang dapat  diartikan  sebagai  segala  hal  yang dijadikan pertimbangan berdasarkan preseden negara lain. Rujukan perjanjian dan konvensi  internasional  serta  tradisi  dan kebiasaan  negara  lain  yang  merupakan pembatasan atas isu hukum yang diangkat.
Berbeda  halnya  dengan  putusan  yang diteliti di Indonesia pada tahun 2003-2008 dan di Afrika Selatan yang secara khusus mengacu pada  putusan  kebebasan  beragama.  Perihal alasan Afrika Selatan yang dipilih dikarenakan  MK  Afrika  Selatan  telah mengutip  hukum  asing  sebanyak  lebih  dari 109 kali yang dilakukan hanya dalam 5 (lima) putusan. 6
Gagasan  konstitusionalisme  menjadi tumpuan  utama  oleh  banyak  negara  dalam menjalankan  roda  pemerintahannya,  dengan
6 Christa  Rautenbach,  “The  South  African  Constitutional  Court’s  Use  of  Foreign  Precedent  in  Matters  of Religion: Without Fear or Favour?,” Potchefstroom Electronic Law Journal 18, no. 5 (25 Agustus 2015): 1550, https://doi.org/10.4314/pelj.v18i5.10.
7 Ryan H. Murphy, “Breaking Wagner’s Law: Which Countries Have the Most Limited Government?,” Public Finance Review 50, no. 4 (1 Juli 2022): 484, https://doi.org/10.1177/10911421221107426.
8 Giovanni De Gregorio, “The Rise of Digital Constitutionalism in the European Union,” International Journal of Constitutional Law 19, no. 1 (7 Juni 2021): 63, https://doi.org/10.1093/icon/moab001.
9 Martin Chanock, The Making of South African legal Culture 1902-1936: Fear, Favour and Prejudice (England: Cambridge University Press, 2009), 11.
10 Miduk  Sinaga, Edi Warman, dan Triono Eddy, “Kajian Hukum Model Penyelesaian Kasus Melalui  Hukum Pidana Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan,” Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 5, no. 3 (14 Februari 2023): 2344, https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1304.
pengertian  sederhana  bahwa  gagasan  ini merupakan pemerintahan konstitusional (constitutional goverment) atau pemerintahan terbatas limited  goverment, 7 yang  segala aspek  tindakannya  Pemerintah  dibatasi  dan tidak  boleh  bertentangan  dengan  konstitusi, 8 dan  dalam  hal  ini  Indonesia  dan  Afrika Selatan  memiliki  cara  yang  sama  dalam mengatur  jalannya  roda  pemerintahan  yakni dengan cara supremasi konstitusi.

## Sejarah  Konstitusi  dan  Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan
Afrika  Selatan  memiliki  sistem hukum  campuran  atau  perpaduan (mixed system) antara  hukum  sipil  Romawi Belanda, hukum umum Inggris dan hukum agama, 9 hukum adat pun tidak dikesampingkan, namun dapat diberlakukan dalam keadaan tertentu.
Negara Indonesia sebagaimana dalam  Pasal  1  Ayat  (3)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 (UUD NRI 1945)  merupakan negara hukum,  perwujudan  sistem  hukum civil law system. 10
Secara struktur memiliki banyak segi yang  berasal  dari  beragam  tradisi  hukum, hal  ini  ditandai  dengan  perpaduan  unik antara sistem hukum adat, islam dan barat (Eropa Kontinental ). 11
Sejarah  Konstitusi  Afrika  Selatan dipengaruhi  oleh  sejarah  masa  lalu kelamnya  yang  penuh  gejolak  yakni perjuangan  melawan  politik  apartheid, sebuah  sistem  segregasi  rasial  dan diskriminasi  yang  dilembagakan  sejak tahun 1948 hingga awal tahun 1990-an.
Seluruh  kebijakan  yang  dipakai bersifat segregasionis yang mengacu pada seperangkat  hukum,  aturan  atau  praktik yang  mendorong  pemisahan,  pembagian kelompok  ras  atau  etnis  yang  berbeda dalam  masyarakat.  Kebijakan  ini  bersifat diskriminatif,  yang  bermaksud  untuk mempertahankan dominasi sosial, ekonomi  dan  politik  dari  satu  kelompok terhadap kelompok lain dengan menegakkan  perbedaan  fisik,  sosial  atau hukum di antara mereka.
Pada  tahun  1993,  barulah  konstitusi
sementara diperkenalkan yang memberikan  hak  kepada  penduduk  kulit hitam dan kelompok ras lainnya, sekaligus
11 Lita  Tyesta  Addy  Listya  Wardhani,  Muhammad  Dzikirullah  H  Noho,  dan  Aga  Natalis,  “The  Adoption  of Various Legal Systems in Indonesia: an Effort to Initiate The Prismatic Mixed Legal Systems,” Cogent Social Sciences 8, no. 1 (31 Desember 2022): 1, https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2104710.
12 Jennifer  Hove  dkk.,  “Lessons  From  Community  Participation  in  Primary  Health  Care  and  Water  Resource Governance in South Africa: a Narrative Review,” Global Health Action 15, no. 1 (31 Desember 2022): 1–2, https://doi.org/10.1080/16549716.2021.2004730.
13 John  Mamokhere,  Mavhungu  Musitha,  dan  Mmbengeni  Netshidzivhani,  “The  Implementation  of  the  Basic Values and Principles Governing  Public Administration and Service Delivery in  South  Africa,” Journal  of Public Affairs 22, no. 1 (8 Februari 2021): 2267, https://doi.org/10.1002/pa.2627.
pemilihan umum pertama tahun 1994 yang menghasilkan  mayoritas  kepemimpinan kulit  hitam  dan  menandakan  berakhirnya apartheid yang diundangkan secara resmi. 12 Euforia  ini  diikuti  dengan pembentukan  konstitusi  bersejarah  yang menegaskan  hak  dan  kebebasan  semua warga  Afrika  Selatan  dan  menetapkan kerangka  hukum  yang  berkomitmen  pada keadilan dan kesetaraan untuk semua . 13
Berdasarkan  Pasal  167  Ayat  (4) Konstitusi Afrika Selatan Bab 8 (Court and Administration  of  Justice) yang  memuat tugas dan kewenangan MK Afrika Selatan, sebagaimana berbunyi sebagai berikut:
a) Memutuskan sengketa antara lembaga-lembaga  negara  di  tingkat nasional ataupun  provinsi  mengenai status konstitusional, kekuasaan atau fungsi lembaga-lembaga negara;
b) Memutuskan konstitusionalitas RUU Parlemen atau provinsi huruf;
c) Menerima dan memutus permohonan  pengujian  Undang- undang; huruf;
d) Memutuskan  konstitusionalitas  dari setiap amandemen konstitusi;
e) memutus  bahwa  parlemen  atau Presiden  telah  gagal  memenuhi kewajiban konstitusional.
Menariknya MK Afrika Selatan juga diberikan  kewenangan  untuk  menerima
banding,  dengan  alasan  perkara  tersebut menimbulkan persoalan hukum yang dapat diperdebatkan mengenai kepentingan umum  yang  harus  dipertimbangkan  oleh MK  Afrika  Selatan  yang  termaktub  pada Pasal  167  ayat  (3)  huruf  b  angka  (ii) Konstitusi  Afrika  Selatan,  kewenangan tersebut  merupakan  bagian  pembuktian kerugian  konstitusional  pemohon,  namun dalam  konteks  yang    lebih  progresif  MK Afrika  Selatan  dijadikan  sebagai  lembaga peradilan banding.
Perlu  digarisbawahi  bahwa  terdapat hal yang menarik dalam Bab 14 Pasal 233
(Application of International Law) Konstitusi Afrika Selatan ( General Provsions) yang  menyatakan  sebagai berikut:
“ When  interpreting  any  legislation, every court must prefer any reasonable interpretation  of  the  legislation  that  is consistent  with  international  law  over any  alternative  interpretation  that  is inconsistent with international law ”.
Pasal tersebut bermakna penafsiran undang-undang  harus  sesuai  dengan hukum internasional dibandingkan penafsiran alternatif lainnya. Secara sederhana dipahami bahwa hukum internasional  menjadi  rujukan  primer dibandingkan  dengan  penafsiran  teoritis ilmiah  oleh  Hakim.  Hal  ini  menandakan bahwa  konstitusi  Afrika  Selatan  tidak
14 Leliya Leliya Leliya dan Leliya Leliya, “Indonesian State Law Iin Its Historical Perspective and Development,” Pena  Justisia:  Media  Komunikasi  dan  Kajian  Hukum 23,  no.  1  (19  Maret  2024):  829, https://doi.org/10.31941/pj.v23i1.4143.
hanya  menjadi  legitimasi  penggunaan hukum  asing  (internasional)  melainkan menjadi  penghubung  kedua  kerangka hukum tersebut.
Sejarah  Konstitusi  dan  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Pembentukan  Konstitusi  UUD  NRI 1945  dibentuk  secara  singkat  dalam keadaan genting di masa perang. Soekarno salah  satu  penyusunnya  menyebutnya sebagai konstitusi kilat, 14 yang kelak akan digantikan  dengan  konstitusi  permanen ketika Negara Indonesia merdeka seutuhnya dan dalam keadaan kondusif.
UUD NRI 1945 dibentuk lebih awal dibandingkan  dengan  Konstitusi  Afrika, namun supremasi konstitusi baru dirasakan  manfaatnya  setelah  jatuhnya rezim  Orde  Baru  yang  ditandai  dengan amandemen  konstitusi  yang  signifikan dilakukan antara tahun 1999 hingga tahun 2002.  Reformasi  ini  bertujuan  untuk meningkatkan pengawasan dan keseimbangan dalam sistem
pemerintahan, menjamin hak asasi manusia  dan  meningkatkan  tata  kelola pemerintahan dan sistem pemilihan umum serta  pembentukan  badan  peradilan  baru Mahkamah  Konstitusi    sebagai the guardian of constitution yang
memperkuat keberadaan konstitusi sebagai otoritas tertinggi di Indonesia. 15
Secara  umum  terdapat  2  (dua) model  peradilan  konstitusi,  yakni  model terdesentralisasi (decentralized  judicial review) dan  model  terpusat (centralized judicial review) . Pelopor model terdesentralisasi  adalah  Amerika  Serikat diikuti  oleh  negara  lainnya  seperti Australia,  Filipina,  India,  Kanada  dan Malaysia.  Bedanya  model  peradilan konstitusi kewenangannya diberikan pada Mahkamah  Agung (supreme  court) yang memiliki  pengujian  konkret (concrete review) ,  dimana  keputusannya  hanya berlaku inter  partes dan  bukan erga omnes . 16
Sementara  model  terpusat  diyakini dipelopori oleh Austria
dengan membedakan pengujian konstitusionalitas di luar Mahkamah Agung, demikian pula Indonesia  dan  Afrika  Selatan  memiliki kesamaan  model  lembaga  peradilan konstitusi yakni model terpusat
(centralized judicial review) .
UUD NRI 1945 menetapkan kewenangan MK RI secara terbatas. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menjabarkan
15 Suwari  Akhmaddhian,  “Discourse  on  Creating  a  Special  Environmental  Court  in  Indonesia  to  Resolve Environmental Disputes,” BESTUUR 8, no. 2 (30 Desember 2020): 129, https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i2.42774.
16 Christian von Bar dan Jason Grant Allen, “Absolute Rights in Assets,” dalam Foundations of Property Law: Things as Objects of Property Rights , ed. oleh Christian von Bar dan Jason Grant Allen (Oxford University Press, 2023), 76, https://doi.org/10.1093/oso/9780198885337.003.0002.
17 Agnes  Harvelian  dkk.,  “Constitutional  Interpretation  of  Original  Intent  on  Finding  the  Meaning  of  Social Justice  in  The  Constitutional  Review,” Yustisia 9, no. 3 (31 Desember 2020): 348, https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3.42003.
kewenangan-kewenangan tersebut sebagai berikut:
1. Menguji  undang-undang  terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus  pembubaran  partai  politik; dan
4. Memutus  perselisihan  tentang  hasil pemilihan umum.
Berbeda  dengan  Indonesia  yang  tidak menuliskan  kedudukan  hukum  asing (internasional)  dalam  UUD  NRI  1945 serta  tidak  mengharuskan  penerapan melalui penafsiran hukum lembaga peradilan,  ini  berarti  dalam  konteks hukum  di  Indonesia  MK  RI  diberikan kebebasan  untuk  menafsir  konstitusi menggunakan tools apa  pun,  termasuk penafsiran hukum.
Penafsiran atau  interpretasi  konstitusi atau constitutional interpretation merupakan penafsiran terhadap ketentuan- ketentuan Undang-Undang Dasar. 17
Penafsiran konstitusional menjadi landasan untuk mengevaluasi keselarasan undang-undang dengan konstitusi. Hal ini melibatkan  hakim  konstitusi  yang  tidak hanya  memahami  ketentuan  hukum  yang
ditinjau,  tetapi  juga  menafsirkan  elemen- elemen konstitusional dasar yang menjadi tolak ukur. Praktik ini telah menjadi dasar sejak kasus penting Marbury vs. Madison, yang  menjadi  preseden  untuk  peninjauan yudisial.
Penafsiran terhadap konstitusi, seperti  halnya  bentuk  penafsiran  hukum lainnya, sangat penting karena ketentuan- ketentuannya mungkin tidak selalu diartikulasikan  dengan  jelas  atau  dapat mengundang berbagai interpretasi.
Mengingat konstitusi berfungsi sebagai  dokumen  hukum  dasar  untuk dapat diterapkan secara luas dalam jangka waktu  yang  lama  dan  biasanya  memiliki tingkat  abstraksi  yang  lebih  tinggi daripada peraturan di bawahnya, 18 terlebih lagi  memang  pemilihan  dan  penggunaan metode  interpretasi  merupakan  otonomi atau kemerdekaan hakim dalam penemuan hukum.
Pemaparan hasil perbandingan kedua  MK  tersebut  di  atas  semakin mempertajam  perbedaan  cara  pandang kedua negara dalam memosisikan kedudukan hukum asing sebagai pertimbangan  oleh  masing-masing  MK, hal  ini  akan  menjadi  titik  tolak  yang
18 Muchamad  Ali  Safaat,  Aan  Eko  Widiarto,  dan  Fajar  Laksono  Suroso,  “Pola  Penafsiran  Konstitusi  Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 Dan 2009 - 2013,” Jurnal Konstitusi 14, no. 2 (2 November 2017): 239, https://doi.org/10.31078/jk1421.
19 Kendra J. Thomas, Renan Theodoro, dan Andre V Komatsu, “Socializing Justice: The Interface of Just World Beliefs  and  Legal  Socialization,” Journal of Social Issues 77, no. 2 (2021): 314, https://doi.org/10.1111/josi.12442.
mempengaruhi  analisa  terkait  legitimasi kedua negara dalam memosisikan hukum asing  dalam  pertimbangan  hukum  oleh Masing-masing  MK  dan  dampak  hukum asing  terhadap  perlindungan  hak-hak dasar  dan  prinsip  demokrasi  dalam kerangka  konstitusional  Indonesia  dan Afrika Selatan.
Legitimasi  Penggunaan  Hukum  Asing Sebagai Pertimbangan Putusan oleh Mahkamah Konstitusi
Terdapat beberapa legitimasi penggunaan hukum  sebagai  pertimbangan  putusan  oleh MK yang digunakan, yakni:
a. Legitimasi Legal
Perihal legitimasi hukum penggunaan hukum asing dalam pertimbangan  putusan  perlu  dilakukan justifikasi dari beberapa aspek, mulai dari legitimasi teoritis, yuridis hingga filosofis.  Legitimasi  hukum  bersifat multidimensi  dan  proses  konstruksinya yang  tidak  langsung  bukan  proyeksi langsung, 19 Justifikasi  atas  penggunaan hukum  asing  pembahasannya  cenderung bernuansa teoritis dan filosofis.
Uraian ini beranjak dari pemahaman  bahwa  tugas  MK  utamanya menegakkan  supremasi  konstitusi  dan
dalam  proses  ini  konstitusionalisme menjadi  acuan  titik  tolak  pencarian justifikasi  hingga  melibatkan  pranata hukum asing. Gagasan supremasi konstitusi kerap dikaitkan dengan supremasi  yudisial,  di  mana  pengadilan memiliki  kewenangan  untuk  meninjau undang-undang dan tindakan pemerintah untuk  memastikan  bahwa  tindakan tersebut sejalan dengan konstitusi. 20
Supremasi  konstitusi  bermakna luas, namun tidak terbatas norma di atas kertas melainkan persoalan konstitusionalitas.  Dalam  hal  ini  Jimly Asshidiqie  menggunakan  alat  penilai untuk  menguji  konstitusionalitas,  di antaranya: 21
1. Naskah Undang-Undang Dasar yang resmi tertulis Dokumen-dokumen  tertulis  yang terkait  erat  dengan  naskah  Undang- Undang  Dasar  itu,  seperti  risalah- risalah  keputusan  dan  ketetapan MPR, undang-undang tertentu, peraturan tata tertib dan lain-lain;
2. Nilai-nilai yang hidup dalam ketatanegaraan  yang  telah  dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan  dari  keharusan  dan kebiasaan  dalam  penyelenggaraan
kegiatan bernegara; serta
20 Miles  T.  Armaly  dan  Adam  M.  Enders,  “Affective  Polarization  and  Support  for  the  U.S. Supreme  Court,” Political Research Quarterly 75, no. 2 (1 Juni 2022): 415, https://doi.org/10.1177/10659129211006196.
21 Marurar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia , 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 54.
3. Nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran  kognitif  rakyat  serta kenyataan perilaku politik dan hukum warga negara yang dianggap sebagai kebiasaan  dan  keharusan-keharusan yang ideal dalam kehidupan berbangsa dan negara.
Perihal  legitimasi  sebetulnya  telah diteliti  oleh  Umbu  Rauta  and  Ninon Melatyugra  yang  menurut  pendapat mereka  bahwa  legitimasi  penggunaan hukum  asing  oleh  MK  RI  dapat dijustifikasi melalui tradisi ketatanegaraan  implisit  pada  UUD  NRI 1945, di antaranya:
1. Pembukaan UUD NRI 1945
Norma dasar negara yang menggambarkan cita-cita negara dijustifikasi sebagai legitimasi penggunaan  hukum  asing  mengutip Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945 disebutkan  sebagai  berikut,  “  Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia  yang..  ikut  melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan sosial”. Norma ini menunjukkan partisipasi aktif Indonesia sebagai bagian dari
komunitas  internasional  khususnya dalam menjaga ketertiban dunia.
2. Pasal 11 UUD NRI 1945
Norma tentang kerja sama internasional  sebagaimana  berbunyi
“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang,  membuat  perdamaian  dan perjanjian dengan negara lain” menurut  mereka  juga  memperkuat legitimasi sebab tradisi menjalin kerja sama  internasional  tercatat  dalam sejarah  sebelum  perjuangan  pra kemerdekaan.
3. Butir-butir Hak Asasi Manusia dalam
UUD NRI 1945 BAB  XA  Pasal  28A-28J  mengenai HAM  disusun  berdasarkan  model Universal  Declaration  of  Human Right ,  dengan  demikian  menjadi bukti  konkret  bahwa  konstitusi mempertimbangkan  ide  universal tentang hak asasi manusia.
4. Pidato Pancasila
Pidato  yang  dimaksud  ialah  pidato Presiden Soekarno yang pada pokoknya  hukum  internasional  dan hukum nasional harus berjalan bersama . 22
Peneliti  sependapat  dengan  yang diuraikan  tersebut,  namun  perlu  digaris bawahi  bahwa  legitimasi  penggunaan
22 Rauta dan Melatyugra, “Hukum Internasional Sebagai Alat Interpretasi Dalam Pengujian Undang-Undang,” 84–86.
hukum asing oleh MK RI dapat diperoleh dari kekuasaan kehakiman pada Pasal 24 Ayat  (1)  UUD  NRI  1945 jo. Pasal  24C Ayat  (5).  Pola  keterkaitan  norma  pasal tersebut  secara  penafsiran  sistematis dibuat  khusus  hanya  pada  hakim peradilan  konstitusi  yakni  berintegritas, negarawan,  menguasai  konstitusi  dan ketatanegaraan,  hal  ini  tidak  ditemukan pada  aturan  pengisian  jabatan  unsur pimpinan  Mahkamah  Agung,  dengan demikian frasa “negarawan” mengandung arti dapat mengolah masalah negara dengan bijaksana.
Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 yang  melekatkan  kewenangan  menguji Undang-undang terhadap Undang- undang Dasar pada Mahkamah Konstitusi yang  patut  dihubungkan  dengan  Pasal  5 ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,  yang  menegaskan  bahwa Hakim  dan  Hakim  Konstitusi  wajib menggali mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam  masyarakat.  Kewenangan  yang dilekatkan  pada  MK  RI  sebenarnya nyaris diemban oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui ketetapan  MPR  Nomor  III/MPR/2000 , namun hanya Mahkamah Konstitusi yang diberikan  sebutan The  Guardian  of
Constitution ,  hal  ini  dipahami  karena MPR  bukan  lembaga  yudikatif  dan pendekatan  MK  RI  secara a  priori bukanlah  pendekatan  politik  seperti halnya MPR.
Mahkamah Konstitusi tidak berada pada  ruang  hampa,  namun  ikut  terlibat menjadi bagian dari komunitas internasional, sebagaimana hal ini menandakan isu konstitusionalitas kontemporer yang berkembang mengikuti  kehidupan  zaman.  Seperti halnya  doktrin judicial  activism ,  yang lahir sebagai akibat pengagungan berlebihan terhadap ajaran positivsm .
Jika ditinjau dari sejarahnya judicial  activism diperkenalkan  oleh Arthur  Schleseinger  pada  Januari  1947 dalam  majalah Fortune 23 yang  berarti aktivisme  yudisial  yang  mengacu  pada penggunaan  kekuasaan  yudisial  untuk menafsirkan  dan  menegakkan  apa  yang dianggap  bermanfaat  bagi  masyarakat dan  rakyat. 24 Christopher  G.  Buck 25
berpendapat sebagaimana dikuti dari Pan M.  Faiz, 26 bahwa judicial  activism memiliki justifikasi pada disreksi pengadilan  dan  sesuai  dengan  prinsip-
23 Pan Mohamad Faiz, “Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Dimensions of Judicial Activism  in  the  Constitutional  Court  Decisions),” SSRN  Electronic  Journal 13,  no.  2  (Juni  2016):  408, https://doi.org/10.2139/ssrn.2847500.
24 L. Srishyla, “Judicial Activism In Indian Democracy,” Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language 9, no. 47 (1 Oktober 2021): 11705, https://doi.org/10.21922/srjhsel.v9i47.7716.
25 Gary Anderson dan Kathryn Herr, Encyclopedia of Activism and Social Justice (Thousand Oaks, California: Sage Publication, 2007), 23, https://doi.org/10.4135/9781412956215.
26 Faiz, “Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Dimensions of Judicial Activism in the Constitutional Court Decisions),” 411.
prinsip  pengadilan  atau  dikenal  dengan virtue jurisprudence , di antaranya:
1. Principle Implicationism
Berkaitan  dengan  hak  warga  negara meski  secara  teknis  tidak  tertulis namun  dapat  digali  lebih  dalam berdasarkan perspektif konstitusionalisme ;
2. Principled Minotarianism
Prinsip  yang  memberikan  perhatian khusus  untuk  minoritas,  dengan prinsip ini pengadilan dapat mendahulukan  kepentingan  minoritas agar  mendapatkan  perlindungan  yang sama;
3. Principled Remedialism
Prinsip  ini  beririsan  degan  prinsip keadilan dalam upaya pemulihan hak, di mana pengadilan memiliki diskresi untuk hal itu; dan
4. Principled Internationalism
Prinsip  penyesuaian  konteks  hukum global  yang  kerap  terjadi  melalui komparasi hukum.
Tidak  berlebihan  jika  dikatakan bahwa  legitimasi  penggunaan  hukum asing  merupakan  bingkai  kecil  dari gagasan  besar judicial  activism melalui
prinsip internasionalsm sebab keyakinan hakim  diperoleh  dari  logika  yang terbentuk  dalam  wawasan  internasional. Ruang  yang  disediakan  oleh  Indonesia dalam  penggunaan  hukum  asing  secara legal formal cenderung terbatas dibandingkan Afrika Selatan.
Disebutkan  sebelumnya,  bahwa Afrika  Selatan  menaruh  keistimewaan pada hukum asing (internasional) bahkan menegaskan penggunaan rujukan hukum asing  lebih  diprioritaskan  dibandingkan interpretasi  yang  tidak  konsisten.  Jika ditelusuri  lebih  mendalam  faktanya Afrika  Selatan  berhasil  menemukan manfaat  penggunaan  hukum  asing  sejak awal mula lepas dari politik apartheid dan kemudian  diformulasikan  lebih  serius dalam  konstitusi  dengan  maksud  untuk mendapatkan manfaatnya. 27
b. Legitimasi  Filosofis  (Transjudicalism dan Categorical Imperative)
Penggunaan  hukum  asing  sebagai bahan  pertimbangan  dalam  pengambilan putusan  konstitusional  perlu  diberikan perhatian secara serius, mengingat masih terjadi dinamika global terkait
27 Matthew  Graham  dan  Christopher  Fevre,  “‘Mandela’s  out  so  Apartheid  Has  Finished’:  The  British  Anti- Apartheid  Movement  and  South  Africa’s  Transition  to  Majority  Rule,  1990-1994,” Contemporary  British History 36, no. 3 (3 Juli 2022): 331, https://doi.org/10.1080/13619462.2021.1976154.
28 Putu  Ari  Sugiarto  Bisma,  Deli  Bunga  Saravistha,  dan  Ni  Luh  Ketut  Dewi  Yani  Putri,  “Hermeutika  Majelis Hakim  Terkait  Ratio  Decidenci: (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  172/Pdt/2019/PT  DPS),” AL-DALIL:  Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum 1, no. 2 (28 Juni 2023): 38, https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i2.476.
29 Yuniar Riza Hakiki dan Taufiqurrahman Taufiqurrahman, “The Idea of Structuring National Legislation Based on  The  Ratio  of  Decidendi  &  Obiter  Dictum  Constitutional  Court  Decision:  Gagasan  Penataan  Legislasi Nasional Berbasis Ratio Decidendi Dan Obiter Dictum Putusan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi 20, no. 1 (25 Maret 2023): 85, https://doi.org/10.31078/jk2015.
penerapannya maupun proses transplantasinya ke dalam norma hukum. Secara  struktur  putusan  konstitusional wajib  memuat  7  (tujuh)  elemen,  hal  ini tertulis dalam Pasal 48 ayat (2) Undang- Undang Nomor 24 tahun 2003
sebagaimana  Perubahan  Ketiga  dengan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2020 tentang  Mahkamah  Konstitusi,  pada huruf  (e)  pertimbangan  hukum  yang menjadi dasar putusan.
Poin e perihal pertimbangan hukum dikenal  dengan  sebutan ratio  decidendi yakni sebuah konsep fundamental dalam penalaran  hukum,  mengacu  pada  alasan yang menjadi dasar putusan hakim. 28
Berbeda  halnya  dengan obiter dictum hanya  bersifat  komentar  hakim dan tidak berkontribusi pada pertimbangan  hukum  di  balik  putusan sehingga tidak dapat disejajarkan dengan ratio decidendi atau bersifat persuasif . 29 Kedudukan ratio  decidendi kerap kali disalah artikan bahwa ratio decidendi khususnya  dalam  peradilan  konstitusi hanyalah  dianggap  pertimbangan  belaka
dan  tidak  berpengaruh  pada  apa  pun, pandangan ini jelas keliru.
Struktur putusan mewajibkan adanya pertimbangan hukum yang diperoleh  dari  “fakta  persidangan”, dengan  demikian  pertimbangan  yang diambil  tidak  hanya  menuntun  pada keadaan  yang  berbanding  lurus  dengan “amar  putusan”,  namun  memungkinkan memuat  fakta  yang  beririsan  dengan substansi  pada  “amar  putusan”.  Dalam “fakta  persidangan”  peradilan  konstitusi dapat  dipahami  memuat  persoalan  yang cakupannya  lebih  luas  dibandingkan persoalan konkret sebagaimana di peradilan umum lainnya.
Perihal  tersebut  telah  didiskusikan dalam sidang perkara Pengujian Undang- Undang (judicial review) dalam Putusan Nomor 32/PUU-XVIII/2020 antara hakim  konstitusi  Saldi  Isra  dengan  Ahli Pemohon  Bayu  Dwi  Anggono.  Dalam pertimbangan putusan tersebut tidak bisa dibedakan  di  satu  sisi  pertimbangan  itu sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh, atas pemikiran ini memperkuat pendapat bahwa ratio decidendi memiliki kekuatan hukum  mengikat.  Hal  ini  diperkuat dengan  praktik  MK  RI  dalam  sidang perkara Nomor 67/PUU-XIX/2021,
30 C.  Rautenbach,  “The  South  African  Constitutional  Court’s  use  of  foreign  precedent  in  matters  of  religion: Without  fear  or  favour?,” Potchefstroom  Electronic  Law  Journal  (PELJ) 18,  no.  5  (2015):  1549, https://doi.org/10.4314/pelj.v18i5.10.
31 Dalia Palombo, “Extraterritorial, Universal, or Transnational Human Rights Law?,” Israel Law Review 56, no. 1 (Maret 2023): 115, https://doi.org/10.1017/S0021223722000139.
Nomor  15/PUU-XX/2022  dan  Nomor 18/PUU-XX/2022 dengan topik persoalan  konstitusionalitas  penjabat kepala daerah yang ketiga amar putusannya  menolak  permohonan  para pemohon untuk seluruhnya.
Ratio  decidendi jelas  memiliki kekuatan  mengikat  dan  menjadi  satu kesatuan dengan amar putusan tidak bisa dibeda-bedakan. Kriegler J Also mengungkapkan bahwa penggunaan hukum asing (preseden asing) memerlukan kehati-hatian dan pengakuan bahwa transplantasi
memerlukan manajemen yang cermat. 30
Anne-Marie Slaughter dalam “ Global Community of Court ” memotret pergeseran  konseptual  yang  melihat pengadilan sebagai entitas yang terisolasi serta beroperasi dalam batas-batas sistem hukum  nasional  menjadi  memahaminya sebagai bagian dari jaringan global yang terlibat  dalam  upaya  peradilan  bersama. Hal  ini  ditandai  dengan  banyak  hakim yang berpartisipasi mengembangkan doktrin transjudicial dan perlahan proses pengaruh internasional telah berubah dari penerimaan menjadi dialog. 31
Slaughter berpendapat bahwa praktik  mengutip  preseden  hukum  asing
pengadilan  berkontribusi  pada  upaya kolektif untuk menyempurnakan prinsip- prinsip hukum yang mendukung masyarakat demokratis.
Menurutnya  penggabungan  atau sekedar  pengutipan  secara  bijaksana bukan  merupakan  tantangan  terhadap kedaulatan, tetapi sebagai bukti pengejaran  keadilan  bersama  di  dunia yang saling terhubung serta mencerminkan  sifat  lanskap  hukum modern yang semakin besar memberikan manfaat  dari  berbagai  perspektif  dan preseden hukum di seluruh yurisdiksi. 32
Tokoh  penting  mazhab  ini  seperti Aristoteles  yang  berkontribusi  pada keadilan  dan  sifat  hukum  dengan meletakkan ide-ide dasar untuk memahami  prinsip-prinsip  hukum  yang melampaui sistem hukum tertentu. Thomas Aquinas yang mengembangkan teori hukum alam yang mengusulkan prinsip-prinsip moral universal  yang  melekat  pada  sifat manusia  dan  harus  direfleksikan  oleh sistem hukum. 33 Gagasan
ini menunjukkan bahwa terlepas dari keragaman  tradisi  hukum  yang  luas  di seluruh  dunia  dari  hukum  umum  dan hukum  perdata  hingga  sistem  hukum
32 Slaughter, “A Global Community of Courts,” 200.
33 Ji-Won Park dkk., “The Boltzmann fair division for distributive justice,” Scientific Reports 12 (28 September 2022): 16180, https://doi.org/10.1038/s41598-022-19792-3.
34 Huaping Lu-Adler, “Kant and Slavery—Or Why He Never Became a Racial Egalitarian,” Critical Philosophy of Race 10, no. 2 (1 Juli 2022): 284, https://doi.org/10.5325/critphilrace.10.2.0263.
agama  dan  hukum  adat  terdapat  elemen atau  gagasan  ini  tertentu  yang  secara inheren  menjadi  bagian  dari  sistem hukum mana pun.
Universalisme  kenamaan  seperti Kant menajamkan spesifik pada keadilan, etika  dan  moral,  harus  berlaku  untuk semua  manusia  yang  berada  dalam kondisi yang sama. Basis pengembangan teori  universalis  ini  beranjak  dari keteraturan  dalam  alam  semesta  yang menurut  Kant  pasti  ada  hukum  yang mengaturnya.  Nilai  ini  digunakan  oleh Kant untuk mengembangkan keteraturan antara  manusia  dengan  manusia  lainnya (hubungan  manusia)  dan  menurutnya manusia  dapat  menggunakan  seperti halnya  pola  keteraturan  “alam”  dengan menggunakan  hukum  di  dalam  dirinya yakni “moral”.
Kant  menekankan  filsafat  moral sama  halnya  dengan  penggunaan  logika yang  memberi  aturan  penggunaan  akal dengan benar. Ajaran ini disebut sebagai “etika  murni”  yang  berlaku  bagi  setiap orang.  Etika  murni  ini  bebas  dari pengaruh  empiris  maka  etika  murni  ini bersifat a priori . 34
Hukum moral karena sifatnya yang a  priori tidak  diperintah  oleh  kekuatan
apa pun melainkan permintaan dari dalam diri sendiri, suatu perintah yang imperatif bersumber  pada  ajaran  akal  budi  praktis yang  dikenal  “ Kategorischer  Imperatif ”
yang bertindak aus pflicht demi kewajiban  dan  bukan  karena  kewajiban pflictmaessig . 35
Kesusilaan,  etika  kepantasan  dan nilai baik lainnya perlu di dasari a priori (moral)  karena  tidak  ada  yang  baik kecuali  kehendak  baik.  Kehendak  baik tidak  tergantung  dari  hasil  yang  akan dicapai, tetapi bertindak baik, karena baik demi  kewajiban.  Melakukan  sesuatu demi  kewajiban  adalah Maxim yang memiliki  nilai  moral. Maxim adalah prinsip yang mendasari tindakan. 36
Ajaran imperatif kategoris menjadi nilai utama sebagai ajaran universalis jika dikaitkan  dalam  kondisi  global  maka sudah  selayaknya  norma  moral  yang berangkat dari pemahaman maxim ( prinsip  subjektif)  dapat  diberlakukan menjadi hukum secara umum. 37
Ditegaskan kembali oleh Massoudi yang menjelaskan bahwa jika individu bertindak  berdasarkan  kadar maksim yang  sesuai  maka  secara  alamiah  dia
35 Robert  J.  Hartman,  “Circumstantial  and  Constitutive  Moral  Luck  in  Kant’s  Moral  Philosophy,” European Journal of Philosophy 32, no. 4 (2023): 4, https://doi.org/10.1111/ejop.12844.
36 Lu-Adler, “Kant and Slavery—Or Why He Never Became a Racial Egalitarian,” 284.
37 Peter  Wagner,  “Mind  the  Gap(s):  Moral  Philosophy,  International  Law  and  Interpretative  Historical Sociology,” European  Journal  of  Social  Theory 26,  no.  4  (1  November  2023):  529, https://doi.org/10.1177/13684310231164258.
38 Immanuel  Kant  dan  Mary  J.  Gregor, Groundwork  of  The  Metaphysics  of  Morals ,  Cambridge  Texts  in  the History of Philosophy (Cambridge, U.K. ; New York: Cambridge University Press, 1998), 17.
39 Kant dan Gregor, 21.
membentuk  hukum  secara  universal. Kadar maksim yang  dimaksud  ialah mengacu  pada  formulasi  prinsip  Kant yang terkenal. 38
Berdasarkan pendapat Hill, Prinsip humanity sebagai categorical imperative mempunyai  banyak  penafsiran,  namun dalam beberapa hal cukup jelas menyoroti keharusan untuk menganggap individu  sebagai  tujuan,  bukan  hanya sebagai  sarana  untuk  mencapai  tujuan. Prinsip  ini  menekankan  pentingnya memprioritaskan  kesejahteraan  orang lain  dan  menjauhkan  diri  dari  tindakan yang dapat merugikan atau
membahayakan mereka. 39 Prinsip ini menekankan universalitas  dan  tidak  berpihak  dalam pengambilan keputusan etis, yang menunjukkan  bahwa  seseorang  hanya boleh bertindak dengan cara yang mereka terima  sebagai  hukum  universal  yang berlaku  untuk  semua  orang.  Sebagai sebuah  panduan  untuk  penalaran  moral dan pengambilan keputusan sudah selayaknya  imperatif  kategoris  menjadi landasan  justifikasi  penggunaan  hukum asing  oleh  lembaga  peradilan  konstitusi,
sebab  prinsip-prinsip  hukum  tertentu memiliki  nilai  universal  maka  imperatif kategoris  menjadi  pembenaran  moral untuk melihat hukum asing.
Dengan  merujuk  pada cara-cara  di mana prinsip-prinsip hukum yang serupa telah  diakui  atau  diterapkan  secara universal,  pengadilan  dapat  memperkuat legitimasi  dan  landasan  moral  dari keputusannya.  Hal  ini  dapat  menjadi sangat  relevan  dalam  kasus-kasus  yang berhubungan  dengan  hak  asasi  manusia yang  mendasar,  di  mana  universalitas pengalaman  dan  etika  manusia  menjadi yang terdepan. Penggunaan hukum asing sebagai pertimbangan putusan oleh badan peradilan  konstitusi  memiliki  justifikasi pada  ajaran  hukum  alam  spesifik  pada ajaran categorical  imperatif yang dikemukakan oleh Kant.
Kedudukan  dan  Dampak  Penggunaan Hukum Asing Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap  Perlindungan  Hak  Dasar  serta Prinsip Demokrasi
MK RI didirikan pada tahun 2003 melalui reformasi  hukum,  sedangkan  MK  Afrika
Selatan  didirikan  pada  tahun  1993  melalui pembentukan konstitusi sementara.
Rentang  waktu  ini  relatif  hampir  sama, keduanya melakukan supremasi konstitusi di tengah meredahnya ketegangan perang dingin antara  AS  dan  Uni  Soviet  yang  berdampak pada  menguatnya  demokratisasi  di  seluruh dunia. MK Afrika Selatan disorot mendapatkan pujian karena putusannya yang inovatif dan berani dalam berbagi kesempatan. Sejak didirikan pada tahun 1994 hingga  akhir  tahun  2011  MK  Afrika  Selatan menjatuhkan  putusan  sebanyak  437  putusan, sebagaimana  lebih  dari  separuh  putusan tersebut  (223  putusan)  mengutip  lebih  dari 3047 kasus asing. 40
Sejak  berdirinya  MK  RI,  pada  tahun 2003-2008  terdapat  157  putusan  dengan keseluruhan undang-undang yang telah di uji sebanyak  81.  Peneliti  menggunakan  putusan periode  2003-2008  terhitung  sejak  MK  RI pertama  berdiri  untuk  sekaligus  mengkaji ketergantungan  lembaga  MK  RI  yang  baru saja berdiri terhadap hukum asing.
40 Rautenbach, “The South African Constitutional Court’s use of foreign precedent in matters of religion,” 1550.

## Tabel 1: Perkembangan Putusan Pengujian
Sumber : Dianalisis dari Sumber utama (www. Mahkamahkonstitusi.go.id)
Tabel 2: Penggunaan Hukum Asing oleh MK RI 2003-2008 Tahun  Jumlah Putusan  UU Diuji 2003 4 16 2004 35 14 2005 28 12 2006 29 9 2007 27 12 2008 34 18 Jumlah 157 81 Sumber : Dianalisis dari Sumber utama (www. Mahkamahkonstitusi.go.id)
Berdasarkan data yang diperoleh, sejak berdirinya MK RI telah menggunakan hukum asing  di  28  (dua  puluh  delapan)  putusannya dengan  rincian  yaitu  32  (tiga  puluh  dua) sumber  hukum  internasional,  7  (tujuh) perbandingan hukum negara lain, dan 2 (dua) preseden  hukum  asing  dengan  total  76% dominan hukum internasional sebagai rujukan.
Data  yang  diperoleh  maka  dapat  dikaji tentang  dampak  penggunaan  hukum  asing terhadap hak asasi manusia dan demokratisasi.  Dalam  hal  ini  peneliti  tidak memasukkan  rujukan  Belanda  meski  kerap dipertimbangkan  dikarenakan  adanya  asas konkordansi  yang  mengharuskan  MK  RI melakukan penafsiran historis.
Tercatat MK RI menggunakan Universal  Declaration  of  Human  Rights (Untuk selanjutnya disebut UDHR) sebanyak 10 (sepuluh) kali di berbagai rujukan. Hal ini menjadi  rujukan  terbanyak,  dibandingkan dengan rujukan yang megacu pada Convenant on Civil on Political Rights (untuk selanjutnya disebut  ICCPR)  sebanyak  9  (sembilan). Terkait  posisi  hukum  internasional  MK  RI telah mempertimbangkan kedudukan hukumnya  sebagai Statement  of  Ideals yang tidak  dipandang  mengikat  ( binding ),    hal  ini ditegaskan  pada  putusan  perkara  Nomor 008/PUU-IV/2006.
Spesifik  soal  UDHR  digunakan  untuk menguji  5  (lima)  Undang-Undang  12  Tahun 2003  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, dan DPRD
(Untuk  selanjutnya  disebut  UU  DPR,  DPD, dan  DPRD),  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  2002  tentang  Partai  Politik  (Untuk selanjutnya  disebut  UU  Parpol),  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2003  tentang
Penetapan
Perppu 2-2002 tentang Pemberlakuan Perppu 1-2002 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme (untuk selanjutnya disebut UU Pemberantasan  Teroris),  Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2004  tentang  Sumber  daya  Air  dan rujukan ICCPR digunakan secara bersamaan.
Rujukan UDHR
dan ICCPR memberikan dampak yang signifikan terhadap penegakan hak asasi manusia dan demokratisasi  di  Indonesia.  Oleh  sebab  itu MK  RI  menggunakan  rujukan  tersebut sebagai  bahan  sekunder  untuk  membantu menginterpretasikan  dan memotret  kehendak norma hak asasi manusia dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI 1945. Demikian    Pasal  60  huruf  g  UU  DPR,  DPD dan  DPRD  yang  dinyatakan  bertentangan karena pembatasan hak dipilih bagi organisasi terlarang  anggota  Partai  Komunis  Indonesia (PKI).
Penggunaan hukum asing rupanya juga dijadikan  sebagai  rujukan  primer.  Pada  saat MK RI menegakkan hak asasi manusia dalam Pemberantasan  Teroris  yang  menganut  asas retroaktif,  MK  RI  dalam  hal  ini  tidak membangun  argumentasi  melalui  metode
interpretasi melainkan membangun argumentasi  secara  sistematis  dan  historis. Hal  ini  ditunjukkan  dengan  pertimbangan yang  merujuk  pada  konstitusi  Amerika Serikat dan diikuti dengan rujukan European Convention  for  The  Protection  of  Human Rights  and  Fundamental  Freedoms  and  its Eight Protocols , United Nations Internasional Convenant  on  Civil  and  Political  Rights (1966), American  Convention  on  Human Rights , Rome  Statue  of  the  Internasional Criminal  Court (1998),  dengan  demikian penggunaan hukum asasi manusia berdampak pada sektor perkembangan keadilan prosedural dalam hukum pidana.
Demikian pula pertimbangan penggunaan rujukan sistem negara lain dalam perkara  pengujian  UU  Advokat  yang membatasi  profesi  pemberian  jasa  hukum terbatas  pada  advokat  semata.  MK  RI mengawali pertimbangannya dengan membandingkan Amerika Latin, Asia, Eropa Timur,  Afrika  Selatan  dan  Amerika  yang manfaatnya  begitu  besar  bagi  perkembangan pendidikan  hukum  dan  perubahan  sosial. Argumentasi  ini  diperkuat  dengan  mengutip preseden hukum Inggris dalam kasus R v Lord Chancellor  ex  p  Witham yang  melegitimasi bahwa  “Hak  atas  peradilan  yang  adil” mencakup  juga  “Hak  untuk  mengakses pengadilan” yang berimplikasi pada perluasan makna Pasal 28 huruf F UUD NRI 1945. Pada saat  yang  sama  MK  RI  juga  menggunakan hukum  asing  untuk  menolak  permohonan
pemohon sebagaimana tertuang dalam Putusan  Nomor  061/PUU-11/2004  yang menggunakan  perbandingan  negara  Filipina dan  Belanda  untuk  menjelaskan  makna dibalik asas  Pengadilan  tidak  boleh  menolak untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus suatu  perkara  yang  diajukan  dengan  dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.
Berdasarkan  dari  uraian  di  atas ditemukan  bahwa  MK  RI  menggunakan hukum asing dengan metode yang bervariatif kerap  ditempatkan  sebagai  bahan  primer dan/atau sekunder, untuk melihat sejauh mana perubahan  signifikan  yang  dipengaruhi penggunaan  hukum  asing  dalam  setiap pertimbangan putusan, maka yang dirangkum perihal  dampaknya  ialah  pertimbangan  yang hanya  menggunakan  hukum  asing  sebagai bahan primer dan sekunder:
1. Berdampak  pada  peningkatan  kualitas demokrasi  dengan  memberikan  hak dipilih  dan  memilih  bagi  semua  warga negara. (Nomor 011-017/PUU-I/2003);
2. Berdampak  pada  peningkatan  kualitas hak  asasi  manusia  dengan  membatalkan asas  retroaktif  dalam  UU  Terorisme (Nomor 013/PUU-I/2003);
3. Berdampak pada peningkatan hak setiap orang  untuk  mengembangkan  potensi pribadi dan lingkungan sosialnya dengan membatalkan  monopoli  profesi  advokat (Nomor 006/PUU-II/2004);
41 Rautenbach, 1555.
4. Berdampak  pada  peningkatan  kualitas hukum  utamanya due  process  of  law dalam  hal  ini  penerapan insolvency  test (Nomor  071/PUU-II/2004,  Nomor  001- 002/PUU-III/2005);
5. Berdampak  pada  peningkatan  kualitas demokrasi  spesifik  soal  kebebasan berekspresi dan mengkritik Presiden dan Wakil  Presiden  (Nomor  013-022/PUU- IV/2006, Nomor 6/PUU-V2007); dan 6. Berdampak  pada  peningkatan  kualitas penegakan  hak  asasi  manusia  melalui penyempurnaan Pembentukan Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia ad  hoc (Nomor 18/PUU-V/2007).
MK Afrika Selatan juga memiliki modal yang cukup terkait penggunaan hukum asing, sebab  konstitusinya  menyebutnya  secara lugas.  Hal  yang  menjadi  perbedaan  lainnya MK  Afrika  menggunakan  kewenangannya menerima  banding  untuk  sekaligus  memutus persoalan kepentingan umum (konstitusionalitas) sehingga kajiannya bersifat kasuistis.
Kasus  pertama  yang  berkaitan  dengan kebebasan  beragama  yang  dialami  oleh Lawrence,  Negal,  Solberg 41 yang  dihukum karena  melanggar  UU  Minuman  Keras ( Liquor  Act  27  of  1989 )  dengan  menjual minuman keras setelah jam kerja (Section 90 (1)  (a)  of  the Liquor  Act  27  of 1989,  atas tuduhan  ini  3  (tiga)  karyawan  toko  merasa
keberatan  dan  mengajukan  banding  ke  MK Afrika  Selatan  dengan  argumen  bahwa pelarangan  penjualan  minuman  keras  pada hari-hari  libur  (Minggu,  Jumat  Agung  dan Hari  Natal)  bertentangan  dengan  konstitusi, berikut argumentasi pemohon:
“The  purpose  of  prohibiting  wine selling by grocers on "closed day(s)" was "to  induce  submission  to  a  sectarian Christian  conception  of  the  proper observance  of  the  Christian  Sabbath  and Christian holidays or, perhaps, to compel the  observance  of  the  Christian  Sabbath and Christian holidays..."“and was inconsistent with the freedom of religion of those persons who do not hold such beliefs and do not wish to adhere to them”
Pemohon  berpendapat  bahwa  aturan yang melarang penjualan minuman keras saat hari  raya  besar  didasarkan  atas  konsep penghormatan  pada  ketaatan  keyakinan agama  Kristen  hal  ini  tidak  sesuai  dengan kebebasan beragama, norma tersebut dianggap  memiliki  nilai  yang  diskriminatif terhadap satu ajaran tertentu. Argumentasi ini dianggap lemah sebab keterkaitan pelarangan penjualan minuman keras tidak ada hubungannya  dengan  kebebasan  beragama, karena  hari  libur  di  Afrika  Selatan  juga memiliki sifat sekuler.
Hakim  Chaskalson  mengutip  23  kasus serupa dan berakhir pada memberikan definisi
42 Brad Stoddard, “Entheogens: Psychedelic Religion in the United States, Part Two,” Religion Compass 17, no. 11 (2023): 1247, https://doi.org/10.1111/rec3.12477.
43 Nabeelah  Mia,  “The  Problems  with  Prince :  A  Critical  Analysis  of  Minister  of  Justice  and  Constitutional Development  v  Prince,” Constitutional Court Review 10, no. 1 (Januari 2020): 416, https://doi.org/10.2989/CCR.2020.0015.
baku terhadap “kebebasan beragama” melalui rujukan  kasus  di  negara  Kanada (R  v  Big  M Drug  Mart  Ltd ),  namun  hakim  Sach berargumen  dan  mengutip  kasus  serupa dengan  mengutip  kasus  Braunfeld  B.  Brown yang  mengilustrasikan  bahwa    dampak  dari pembatasan hukum dalam konteks perdagangan di hari libur juga dimungkinkan terjadi  pada  pedagang  non-kristen.  Hakim O’Regan  memberikan  putusan  yang  berbeda dengan mengutip 12 kasus asing. Dalam kasus ini mayoritas hakim menyatakan bahwa Pasal a quo bertentangan dengan konstitusi.
Kasus  lainnya  ialah  kasus  Prince  yang secara  keyakinan  dia  menganut  agama Rastafarian namun kepemilikan ganja dipersoalkan karena melanggar hukum padahal secara seremonial keagamaan Rastafarian  penggunaan  ganja  adalah  suatu keharusan. 42 Dalam  konteks  ini  Prince mengajukan  banding  ke  MK  Afrika  untuk mendapatkan  pengecualian  bagi  agama Rastafarian untuk menggunakan ganja dalam acara seremonial keagamaannya. Menariknya mayoritas  hakim  berpendapat  dan  mengutip kasus di negara Kanada (R v Big M Drug Mart Ltd )  dengan  menambahkan  kasus  lainnya yang diputus oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. 43 Hal ini perlu ditekankan bahwa di samping  MK  Afrika  Selatan  menerima
banyak  pujian  karena  mampu  memutuskan secara progresif namun pada saat yang sama terjebak  pada  prinsip stare  decision yakni mengharuskan hakim untuk mengikuti putusan  hakim  sebelumnya,  akhirnya  MK Afrika Selatan lebih memilih untuk mengembangkan  analisis  proporsionalitas dalam  menangani  pembatasan  hak  dengan menambahkan kasus lainnya yang terjadi. 44
Dalam  konteks  ini  dapat  dianalisis bahwa MK Afrika Selatan berupaya mengikuti pola nilai internasionalisasi khususnya  dalam  kebebasan  beragama  dan legalisasi  ganja,  namun  untuk  sampai  pada kesimpulan tersebut penalaran yang digunakan  justru  terlihat “Cherry  Picking” sebagai  keputusan  yudisial  adalah  fenomena di  mana  hakim  secara  selektif  memilih putusan yang selaras dengan interpretasi yang mereka  sukai  dan  mengabaikan  interpretasi lainnya. 45 Praktik  ini  memungkinkan  hakim untuk  menjalankan  otonomi  dalam  putusan mereka,  yang  berpotensi  menyebabkan  hasil yang  bias.  Terlepas  dari  ketersediaan  bukti yang  tersebar  luas,  hakim  masih  dapat memilih dengan mengutip putusan asing yang mendukung pandangan mereka dan mengabaikan putusan yang tidak mendukung.
44 Rautenbach, “The South African Constitutional Court’s use of foreign precedent in matters of religion,” 1555.
45 Filiz  Kahraman,  Nikhil  Kalyanpur,  dan  Abraham  L.  Newman,  “Domestic  Curts,  Transnational  Law,  and International  Order,” European  Journal  of  International  Relations 26,  no.  1  (1  September  2020):  194, https://doi.org/10.1177/1354066120938843.
46 Gracehaven Industries Cc, “In The High Court Of South Africa Durban And Coast Local Division Den Braven S.A (PTY) Limited,” t.t., diakses 27 Mei 2024.
47 Rautenbach, “The South African Constitutional Court’s use of foreign precedent in matters of religion,” 1563.
Kasus  selanjutnya  yang  diadili  ialah kasus Pillay (Sunali) tahun 2008, 46 MK Afrika Selatan  mengadili  perkara  tersebut  sebagai pengadilan  tingkat  banding  untuk  menilai tindakan  pelarangan  Pillay  yang  merupakan seorang siswa beragama Hindu. Dalam kasus tersebut Pillay dilarang oleh sekolahnya untuk memakai giwang karena pemakaian perhiasan dilarang  oleh  Kode  Etik  Sekolah.  Sunali mengambil tindakan keberatan dengan mengambil  langkah  gugatan  ke  Pengadilan Kesetaraan  dan  berakhir  di  MK  Afrika Selatan.  Kasus  ini  serupa  dengan  kasus sebelumnya yang mana secara aturan hukum perlu  pengecualian  dan  keberatannya  pun sama yakni membatasi “kebebasan beragama” warga  negara  dalam  konteks  ini  pemakaian giwang  oleh  Sunali  yang  menganut  agama Hindu.
MK Afrika Selatan secara khusus dalam kasus  ini  menahan  diri  untuk  berhati-hati dalam  mengutip  hukum  asing,  hal  ini ditegaskan oleh Hakim Langa yang memberikan peringatan bahwa bahaya komparatif  yudisial  yang  ceroboh  akan berdampak  buruk  meski  juga  memiliki manfaatnya  sehingga  perlu  dipertimbangkan secara hati-hati. 47
Hasil  deskripsi  kedua  perbandingan tersebut  di  atas  di  dapatkan  perbandingan bahwa  MK  Afrika  Selatan  perlahan  dalam putusannya  yang  terakhir  telah  menahan diri secara teratur untuk tidak mengutip preseden asing,  ini  berarti  efek  samping  penggunaan hukum  asing  berlebihan  akan  berpengaruh pada meningkatnya praktik “ Cherry Picking ”.
Sedangkan  di  Indonesia  tidak  ada  keharusan untuk mengutip hukum internasional
dibandingkan dengan Afrika Selatan sebagaimana  ditemukan  dalam  Konstitusi Afrika  Selatan  Bab  14  ( General  Provsions)
Pasal  233 (Aplication  of  Internasional  Law) sehingga seluruh keputusannya kembali pada otoritas hakim.

## KESIMPULAN
Legitimasi  penggunaan  hukum  asing oleh  badan  peradilan  konstitusi  didasarkan pada  doktrin transjudicialsm ,  teori  universal dan  praktik Judicial  Activism secara  khusus praktik  penggunaan  hukum  asing  di  MK  RI didasarkan pada tradisi ketatanegaraan mulai dari  Pembukaan  UUD  NRI  1945,  Pasal  11 UUD  NRI  1945,  Butir-butir  Hak  Asasi Manusia,  Pidato  Pancasila  dan  spesifik  pada Kekuasaan kehakiman sedangkan MK Afrika Selatan Bab 14 ( General Provsions) Pasal 233 (Aplication of Internasional Law) .
Kedudukan  dan  dampaknya  terhadap pengayaan  pada  Hak  Asasi  Manusia  dan Demokrasi  Konstitusional  namun  MK  RI memiliki  keterbatasan  dan  sangat  hati-hati dalam  penggunaan  hukum  asing  agar  tidak
terjadi  proses  transplantasi  hukum  yang pragmatis,  sedangkan  pada  MK  Afrika Selatan  menempatkan  hukum  asing  sebagai penafsir  utama  dan  perlahan  menyadari  efek samping terlalu sering mengutip hukum asing berupa  preseden  hukum  asing  sebagai pertimbangan karena memicu kritikan karena pengintegrasiannya  dianggap  sebagai  praktik “Cherry Picking”.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmaddhian,  Suwari.  “Discourse  on Creating  a  Special  Environmental Court  in  Indonesia  to  Resolve Environmental  Disputes.” BESTUUR 8, no. 2 (30 Desember 2020): 129–38. https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i2.
42774.
Anderson, Gary, dan Kathryn Herr.
Encyclopedia  of  Activism  and  Social Justice .  3  vol.  Thousand  Oaks, California:  Sage  Publication,  2007. https://doi.org/10.4135/97814129562 15.
Armaly,  Miles  T.,  dan  Adam  M.  Enders. “Affective  Polarization  and  Support for the U.S. Supreme Court.” Political
Research  Quarterly 75,  no.  2  (1  Juni
2022):
409–24. https://doi.org/10.1177/10659129211 006196.
Bar,  Christian  von,  dan  Jason  Grant  Allen. “Absolute  Rights  in  Assets.”  Dalam Foundations of Property Law: Things as  Objects  of  Property  Rights , disunting  oleh  Christian  von  Bar  dan Jason  Grant  Allen,  25–92.  Oxford University Press, 2023. https://doi.org/10.1093/oso/97801988 85337.003.0002.
Bisma,  Putu  Ari  Sugiarto,  Deli  Bunga Saravistha,  dan  Ni  Luh  Ketut  Dewi Yani  Putri.  “Hermeutika  Majelis Hakim  Terkait  Ratio  Decidenci:
(Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PT  DPS).” AL-DALIL:
Jurnal  Ilmu  Sosial,  Politik,  Dan Hukum 1, no. 2 (28 Juni 2023): 37–42. https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i2.4 76.
Cc,  Gracehaven  Industries.  “In  The  High Court  Of  South  Africa  Durban  And Coast Local Division Den Braven S.A (PTY)  Limited,”  t.t.  Diakses  27  Mei 2024.
Chanock,  Martin. The  Making  of  South African  legal  Culture  1902-1936: Fear, Favour and Prejudice . England: Cambridge University Press, 2009. De Gregorio, Giovanni. “The Rise of Digital Constitutionalism  in  the  European Union.” International  Journal  of Constitutional  Law 19,  no.  1  (7  Juni 2021): 41–70. https://doi.org/10.1093/icon/moab001 .
Faiz,  Pan  Mohamad.  “Dimensi  Judicial Activism  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi  (Dimensions  of  Judicial Activism  in  the  Constitutional  Court Decisions).” SSRN Electronic Journal 13,  no.  2  (Juni  2016):  406–30. https://doi.org/10.2139/ssrn.2847500. Graham,  Matthew,  dan  Christopher  Fevre. “‘Mandela’s  out  so  Apartheid  Has Finished’: The British Anti-Apartheid Movement  and  South  Africa’s Transition  to  Majority  Rule,  1990- 1994.” Contemporary  British  History 36,  no.  3  (3  Juli  2022):  323–54. https://doi.org/10.1080/13619462.202 1.1976154.
Hakiki,  Yuniar  Riza,  dan  Taufiqurrahman Taufiqurrahman.  “The  Idea  of Structuring National Legislation Based  on  The  Ratio  of  Decidendi  & Obiter  Dictum  Constitutional  Court Decision: Gagasan Penataan Legislasi Nasional  Berbasis  Ratio  Decidendi Dan Obiter Dictum Putusan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 20, no. 1 (25 Maret 2023): 78–99.
https://doi.org/10.31078/jk2015. Hartman,  Robert  J.  “Circumstantial  and Constitutive  Moral  Luck  in  Kant’s
Moral Philosophy.” European Journal of  Philosophy 32,  no.  4  (2023):  1–7. https://doi.org/10.1111/ejop.12844. Harvelian,  Agnes,  Muchamad  Ali  Safa’at,
Aan  Eko  Widiarto,  dan  Indah  Dwi Qurbani. “Constitutional Interpretation  of  Original  Intent  on Finding the Meaning of Social Justice in  The  Constitutional  Review.” Yustisia 9, no. 3 (31 Desember 2020): 348–61. https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3. 42003.
Hove, Jennifer, Lucia D’Ambruoso, Kathleen Kahn,  Sophie  Witter,  Maria  van  der Merwe,  Denny  Mabetha,  Kingsley Tembo,  dan  Rhian  Twine.  “Lessons From  Community  Participation  in Primary  Health  Care  and  Water Resource Governance in South Africa: a  Narrative  Review.” Global  Health Action 15, no. 1 (31 Desember 2022): 1–17. https://doi.org/10.1080/16549716.202 1.2004730.
Kahraman,  Filiz,  Nikhil  Kalyanpur,  dan Abraham  L.  Newman.  “Domestic
Curts, Transnational Law, and International Order.” European
Journal of International Relations 26, no.  1  (1  September  2020):  184–208. https://doi.org/10.1177/13540661209 38843.
Kant,  Immanuel,  dan  Mary  J.  Gregor.
Groundwork  of  The  Metaphysics  of Morals .  Cambridge  Texts  in  the History  of  Philosophy.  Cambridge, U.K. ; New York: Cambridge
University Press, 1998. Leliya,  Leliya  Leliya,  dan  Leliya  Leliya. “Indonesian  State  Law  Iin  Its Historical
Perspective and Development.” Pena  Justisia:  Media Komunikasi  Dan  Kajian  Hukum 23, no.  1  (19  Maret  2024):  829–45. https://doi.org/10.31941/pj.v23i1.414 3.
Lu-Adler,  Huaping.  “Kant  and  Slavery—Or Why  He  Never  Became  a  Racial Egalitarian.” Critical  Philosophy  of
Race 10, no. 2 (1 Juli 2022): 263–94. https://doi.org/10.5325/critphilrace.10 .2.0263.
Mamokhere,  John,  Mavhungu  Musitha,  dan Mmbengeni  Netshidzivhani.  “The Implementation  of  the  Basic  Values and  Principles  Governing  Public Administration  and  Service  Delivery in  South  Africa.” Journal  of  Public Affairs 22,  no.  1  (8  Februari  2021):
2627. https://doi.org/10.1002/pa.2627. Medushevskiy, Andrei N. “Global Constitutionalism and Legal Fragmentation: The Populist Backslide  in  Central  and  Eastern Europe.” Studia  Iuridica  Lublinensia 30, no. 4 (13 Oktober 2021): 393–440. https://doi.org/10.17951/sil.2021.30.4 .393-440.
Mia,  Nabeelah.  “The  Problems  with  Prince : A  Critical  Analysis  of  Minister  of Justice and Constitutional Development v Prince.” Constitutional Court Review 10, no. 1 (Januari 2020): 401–24. https://doi.org/10.2989/CCR.2020.00 15. Murphy, Ryan H. “Breaking Wagner’s Law: Which  Countries  Have  the  Most Limited Government?” Public Finance  Review 50,  no.  4  (1  Juli 2022): 484–509. https://doi.org/10.1177/10911421221 107426. Palombo,  Dalia.  “Extraterritorial,  Universal,
or  Transnational  Human  Rights Law?” Israel  Law  Review 56,  no.  1 (Maret 2023): 92–119. https://doi.org/10.1017/S0021223722 000139. Park,  Ji-Won,  Jaeup  U.  Kim,  Cheol-Min Ghim,  dan  Chae  Un  Kim.  “The Boltzmann fair division for distributive justice.” Scientific Reports 12  (28  September  2022):  16179–83. https://doi.org/10.1038/s41598-022- 19792-3.
Rauta,  Umbu,  dan  Ninon  Melatyugra. “Hukum  Internasional  Sebagai  Alat
Interpretasi Dalam Pengujian Undang- Undang.” Jurnal  Konstitusi 15,  no.  1 (29 Maret 2018): 73–94. https://doi.org/10.31078/jk1514. Rautenbach,  C.  “The  South  African Constitutional  Court’s  use  of  foreign precedent  in  matters  of  religion: Without fear or favour?” Potchefstroom Electronic Law Journal  (PELJ) 18,  no.  5  (2015): 1546–70.
https://doi.org/10.4314/pelj.v18i5.10. Rautenbach,  Christa.  “The  South  African
Constitutional Court’s Use of Foreign Precedent  in  Matters  of  Religion: Without Fear or Favour?” Potchefstroom Electronic Law
Journal 18, no. 5 (25 Agustus 2015). https://doi.org/10.4314/pelj.v18i5.10. Safaat,  Muchamad  Ali,  Aan  Eko  Widiarto, dan  Fajar  Laksono  Suroso.  “Pola Penafsiran  Konstitusi  Dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003  - 2008  Dan  2009  -  2013.” Jurnal Konstitusi 14,  no.  2  (2  November 2017): 234–61. https://doi.org/10.31078/jk1421. Scarciglia, Roberto. “Reconsidering Comparative Methodology in
Administrative  Law.” Beijing  Law Review 10, no. 4 (5 Juli 2019): 1051– 65. https://doi.org/10.4236/blr.2019.1040 56.
Siahaan,  Marurar. Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia .  2  ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Sinaga,  Miduk,  Edi  Warman,  dan  Triono Eddy. “Kajian Hukum Model Penyelesaian  Kasus  Melalui  Hukum Pidana Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.” Journal  of  Education, Humaniora  and  Social  Sciences (JEHSS) 5, no. 3 (14 Februari 2023):
2343–49. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.13 04. Slaughter, Anne Marie. “A Global
Community  of  Courts.” Harvard
International Law Journal 44, no. 1 (1 Desember 2003): 191–219. Srishyla,  L.  “Judicial  Activism  In  Indian Democracy.” Scholarly Research
Journal  for  Humanity  Science  & English Language 9, no. 47 (1 Oktober 2021): 11477–84. https://doi.org/10.21922/srjhsel.v9i47 .7716.
Stoddard,  Brad.  “Entheogens:  Psychedelic Religion  in  the  United  States,  Part Two.” Religion  Compass 17,  no.  11 (2023):
12477. https://doi.org/10.1111/rec3.12477.
Thomas,  Kendra  J.,  Renan  Theodoro,  dan Andre  V  Komatsu.  “Socializing Justice:  The  Interface  of  Just  World
Beliefs  and  Legal  Socialization.”
Journal  of  Social  Issues 77,  no.  2 (2021): 314–35. https://doi.org/10.1111/josi.12442. Wagner,  Peter.  “Mind  the  Gap(s):  Moral
Philosophy,  International  Law  and
Interpretative  Historical  Sociology.” European  Journal  of  Social  Theory 26, no. 4 (1 November 2023): 527–35. https://doi.org/10.1177/13684310231 164258.
Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya,
Muhammad Dzikirullah H Noho, dan
Aga  Natalis.  “The  Adoption  of Various  Legal  Systems  in  Indonesia: an  Effort  to  Initiate  The  Prismatic Mixed Legal Systems.” Cogent Social Sciences 8, no. 1 (31 Desember 2022): 1–21. https://doi.org/10.1080/23311886.202 2.2104710.
Zhang,  Diane.  “The  Use  and  Misuse  of Foreign  Materials  by  The  Indonesian Constitutional  Court:  A  Study  of Constitutional  Court  Decision  2003- 2008.” The University of Melbourne, 2010.