Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 60-74
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.

## PENERAPAN CYBER NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL
TANPA BERHADAPAN SECARA FISIK DI SAAT PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS R PADA TAHUN 2021)
Ully Elizabeth Saragi*. Winanto Wiryomartani**.
Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, kampus Universitas Indonesia, Depok 16424
E-Mai : lully.elizabeth01@ui.ac.id notariswinanto@yahoo.com Naskah diterima : 03/10/2021, revisi : 30/11/2021, disetujui 01/01/2022

## Abstrak
Kewajiban notaris dalam pembuatan akta autentik diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris,  salah  satunya  adalah  kewajiban  membacakan  akta  di  hadapan  penghadap  dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi atau empat orang saksi khusus dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris yang bersangkutan. Dalam praktiknya, kewajiban  tersebut  dilakukan  dengan  mengadakan  pertemuan  fisik  secara  langsung  dengan penghadap  yang  datang  menghadap  kepada  notaris  atau  ketika  notaris  mendatangi  dan berhadapan dengan klien guna kepentingan pembuatan akta. Namun, dengan Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  akibat  adanya  pandemi  Corona  Virus  Disease (Covid  19),  pertemuan  fisik  secara  langsung  tersebut  dibatasi  guna  mencegah  penyebaran Covid  19.  Pembatasan  tersebut  tentu  bertentangan  dengan  kewajiban  pembacaan  dan penandatanganan  akta  sebagaimana  diatur  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  (m)  Undang-Undang Jabatan  Notaris  tersebut.  Keadaan  ini  memberikan  hak  bagi  notaris  untuk  menjalankan kewenangan  lain  selain  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dalam  rangka pembuatan akta di tengah masa pandemi Covid 19, salah satunya adalah dengan melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary) sebagaimana diatur dalam Pasal  15  ayat  (3)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Maka  dari  itu,  tulisan  ini  menganalisis mengenai  praktik  pelaksanaan  cyber  notary  dalam  rangkaian  pembuatan  akta  notariil  yang dibuat tanpa berhadapan secara fisik saat Pandemi Covid 19.
Kata  kunci  :  Notaris,  Sertifikasi  Transaksi  Secara  Elektronik,  Akta  Autentik,  Jarak  Fisik, Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Pandemi Covid 19.

## Abstract
The obligation of a notary in the making of an authentic deed is regulated in the Law number 2 of 2014 regarding  The  Notary Position (“UUJN”), one of which is the obligation to read the deed before the appearers in the presence of at least two witnesses or four special witnesses and signed at the same time by the appearers, witnesses and the notary. In practice, this obligation is carried out by holding a direct physical contact with the appearers who come before the notary or when the notary comes and deals with the client for the purpose of making the deed. However, with the Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM) due to the Corona Virus Disease (Covid 19) pandemic, direct physical contacts are limited to prevent the spread of Covid 19. These restrictions are certainly  in  contrary to the obligation to read and sign the deed as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter (m) of the UUJN. This situation gives the notary the right to exercise other authorities in addition to those regulated by the UUJN in the context of making a deed in the
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 60-74
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
midst  of  the  Covid  19  pandemic,  one  of  which  is  by  certifying  transactions  which  carried  out electronically (using cyber notary) as regulated in Article 15 paragraph (3) of UUJN. Therefor this article analyzes the practice of implementing cyber notary in the making of notarial deed which is made without direct physical contact during the Covid 19 Pandemic.
Keywords: Notary, Cyber Notary, Authentic Deed, Physical Distancing, Restrictions on Public Activities, Covid 19 Pandemic

## A. Pendahuluan
Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19) mengubah tatanan kehidupan manusia di seluruh belahan  dunia.  Keadaan  ini  tidak  terprediksi  (unprecedented  condition)  yang  hingga  saat  ini belum  dapat  disembuhkan.  Karena  kondisi  yang  tidak  terprediksi  tersebut,  manusia  dituntut untuk hidup berdampingan dengan aturan yang dinamis dan sistem kehidupan baru yang sangat bergantung  terhadap  perkembangan  kondisi  pandemi  pula;  sistem  tersebut  dikenal  sebagai sebutan new normal.
Pemberlakuan new normal atau tatanan kehidupan baru adalah sebuah pola kehidupan baru yang  dilakukan  dengan  pemberlakuan  peraturan  dan  protokol  kesehatan,  terutama  kepada seluruh  kegiatan  dan  aktivitas  masyarakat.  Adanya  tatanan  baru  berarti  adanya  perubahan perilaku  untuk  tetap  menjalankan  aktivitas  normal  namun  tetap  ditambah  dnegan  penerapan protokol kesehatan ketat guna mencegah terjadinya penularan Covid 19.1 Hidup berdampingan dengan virus dan pandemi tidak dimaksudkan untuk menyerah terhadap ancaman dan menutup diri dari seluruh kegiatan, namun hidup dengan penyesuaian diri.
Memasuki  tahun  ke-2  pandemi  Covid  19  di  Indonesia,  salah  satu  rujukan  aturan  dari pemerintah  guna  mencegah  penyebaran  virus  Covid  19  adalah  dengan  memberlakukan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  di  tahun  2020  dan  Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  di  tahun  2021  hingga  sekarang.  Langkah  ini  diambil  oleh pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat terutama mengurangi kerumumnan di ruang- ruang publik. Strategi PPKM yang masih diberlakukan hingga sekarang (Oktober 2021) di Pulau Jawa  dan  Bali  dilakukan  mengingat  perlunya  menekan  laju  kasus  Covid  19  di  Indonesia, terkhusus  menanggapi  masuknya  Covid  19  varian  Delta  atau  B.1.617.2.  2  Beberapa  langkah konkrit terkait aturan PPKM Darurat adalah berupa :3
1. Pembelajaran  tatap  muka  terbatas  maksimal  50%  kecuali  beberapa  sekolah  luar  biasa berupa  SDLB,  MILB,  SMPLB,  dan  MALB  dengan  maksimal  kapasitas  62%  dan  untuk paud dengan kapasitas maksimal 33%;
2. Pemberlakuan  50%  kapasitas  pekerja  untuk  kerja  dari  rumah  / work  from  home  (WFH) terkhusus sektor  esensial,  yaitu keuangan, perbankan dan pasar  modal, namun selain  itu, yaitu sektor kritikal dan non esensial wajib 100% dikerjakan dari rumah;
3. Kewajiban menggunakan aplikasi “PeduliLindungi” setiap masuk dan keluar tempat publik dengan kewajiban menyertakan sertifikat vaksin didalam aplikasi;
4. Pembatasan penumpang transportasi umum hingga 70%;
5. Pembatasan  populasi  dalam  kegiatan  pada  pusat  perbelanjaan/  mall/  pusat  perdagangan hingga 50% dengan jam operasional terbatas, yaitu dari pukul 10.00-21.00;
1 Fajar W.H, “Mengenal Konsep New Normal” https://indonesia.go.id/kategori/kuliner/1859/mengenal-konsep- new-normal, diakses  29 September 2021.
2 Arastya Rahadian, “Terbaru! Ini Aturan Lengkap PPKM Level 3 Jawa-Bali” https://www.cnbcindonesia.com/news/20210907162303-16-274371/terbaru-ini-aturan-lengkap-ppkm-level-3-jawa- bali/2, diakses 29 September 2021.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 60-74
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
6. Fasilitas  umum  dan  kegiatan  seni  budaya,  olahraga  dan  sosial  kemasyarakatan  ditutup sementara kecuali kegiatan olahraga outdoor dengan kapasistas maksimal 50%.
Dengan  adanya  PPKM  Darurat,  dapat  disimpulkan  bahwa  pembatasan  sosial  dan  kegiatan masyarakat sangat berdampak positif mensukseskan program pemulihan kesehatan negara dan dunia, mengingat bahwa penyebaran Covid 19 mayoritas disebabkan dengan adanya kontak erat langsung  dengan  orang  yang  terinfeksi  melalui  sekresi  mulut  dan  hidung.  Sekresi  tersebut mungkin untuk dikeluarkan dari mulut atau hidung hanya dengan berbagai gerakan umum yang dilakukan  masyarakat,  seperti  batuk,  bersin,  berbicara  ataupun  bernyanyi.  Maka  orang-orang yang berada dalam jarak dekat minimal satu meter dapat menerima transmisi virus dari orang yang terinfeksi Covid 19.4
Di lain sisi, pembatasan sosial dalam bentuk PPKM Darurat tahun 2021 berdampak terhadap beberapa  profesi  masyarakat  yang  pekerjaannya  memerlukan  adanya  unsur  pertemuan  dan kontak  langsung  kepada  pihak  lain.  Namun,  pembatasan  ini  tidak  bisa  dikecualikan  terhadap profesi-profesi  tersebut  karena  secara  peraturan  perundang-undangan  profesi  mereka  bukan termasuk sektor esensial. Maka dari itu, guna mewujudkan sistem tatanan baru yang bertanggung jawab serta dapat dilakuakn berdampingan dengan PPKM, maka terdapat profesi-profesi khusus yang telah melakukan perubahan praktikal dalam menjalankan usaha dan pekerjaannya. Salah satu yang dikaji dalam karya ilmiah ini adalah mengenai profesi notaris dan tanggung jawabnya dalam pembuatan akta autentik.
Penentuan  nilai  sebuah  alat  bukti  autentik  yang  dibuat  oleh  profesi  notaris  dan  pejabat pembuat  akta  tanah  (PPAT)  dikaji  dari  besarnya  urgensi  kebutuhan  masyarakat  atas  akta tersebut. Kontribusi  jabatan notaris dalam pandemi  Covid 19 dilihat dari sudut perekonomian bangsa  pasca  terjadinya  pandemi  Covid  19  di  Indonesia.  Sejak  adanya  pandemi  Covid  19, kebutuhan masyarakat sangat terbatas untuk dipenuhi, terutama masyarakat dengan penghasilan menengah  ke  bawah  dan  kualitas  hidup  rendah.  Pembatasan  aktivitas  masyarakat  berdampak pula pada pengurangan karyawan dan menyempitnya peluang lapangan pekerjaan. Hal ini tentu berakibat  signifikan  kepada  turunnya  pertumbuhan  ekonomi  nasional  dan  tingginya  angka pengangguran. Dengan terjadinya resesi ekonomi tersebut, pemerintah khawatir akan terjadinya krisis  finansial  berkepanjangan  dan  cenderung  berpotensi  membawa  masyarakat  dunia  jatuh dalam kemiskinan ekstrem.5
Berdasarkan  data  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indnesia  (OJK),  angka  kredit bermasalah perbankan atau  Non Performing Loan  (NPL)  pada  akhir Agustus 2021 meningkat 3,35% dari total kredit yang diberikan. Hal ini berpotensi mengganggu keuangan bank sebagai salah  satu  pondasi  perekonomian  negara.  Selain  kredit,  juga  terdapat  resiko  lain  dari  adanya pandemi  Covid  19  yiatu  sektor  Lembaga  Keuangan  Non  Bank  (LKNB)  yang  menunjukkan meningkatnya posisi pembiayaan bermasalah atau non performing finance / NPF di angka 3.95% di  periode  yang  sama.  6  Keseluruhan  resiko  pandemi  tersebut  mendorong  pemerintah  untuk memberikan  perlindungan  bagi  likuiditas  sektor  jasa  keuangan  dan  menjamin  kepastian  bagi sektor usaha yang bermasalah.
Stabilitas  sektor  jasa  keuangan  dijamin  oleh  OJK  dengan  pemberlakuan  kebijakan restrukturisasi  kredit  perbankan  guna  mendukung  program  nasional  pemerintah,  yaitu
4 WHO South East Asia, “Pertanyaan  dan  Jawaban:  Bagaimana  Covid-19  Ditularkan?” https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-how-is-covid-19-transmitted, diakses 29 September 2021.
5 Prihastomo  Wahyu  Widodo,  “IMF  Peringatkan  Ancaman Krisis Ekonomi  Berkepanjangan  Akibat  Pandemi Covid  19”  https://internasional.kontan.co.id/news/imf-peringatkan-ancaman-krisis-ekonomi-berkepanjangan-akibat- pandemi-covid-19-1, diakses 29 September 2021.
6 Monica Wareza “Awasi  kredit  Macet,  Bos  OJK  Soroti  NPL  Bank-Bank  RI” https://www.cnbcindonesia.com/market/20210915161239-17-276545/awasi-kredit-macet-bos-ojk-soroti-npl-bank- bank-ri, diakses 29 September 2021.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 60-74
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).  Hal ini diharapkan pula dapat mendukung upaya stimulus ekonomi dampak pandemi Covid 19 dan perlahan-lahan dapat  mengembalikan perekonomian negara. Hal ini disampaikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 dan  perubahannya  dalam  POJK  Nomor  48/POJK.03/2020  tentang  Stimulus  Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Berdasarkan  peraturan  tersebut,  bank  diberikan  hak  untuk  menerapkan  kebijakan  yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap beberapa pihak, yang meliputi :7
a. debitur yang terkena dampak penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
b. BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran 2019 (COVID-19).
Dengan dikeluarkan kebijakan tersebut, dipahami bahwa terkhusus bagi  debitur yang terkena dampak  penyebaran  corona  virus  disease  2019  termasuk  debitur  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah tersebut diberlakukan dua kebijakan utama, meliputi : 8
a. Penetapan kualitas aset; dan
b. restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
Mengacu  kepada  Pasal  2  ayat  (2)  peraturan  di  atas,  disimpulkan  bahwa  bank  diberikan kewenangan  khusus  mengatasi  kredit  dan  pembiayaan  bermasalah  tersebut  dengan menggunakan  kebijakan  restrukturisasi  kredit  maupun  pembiayaan.  Hal  ini  menjamin  adanya keringanan  pembayaran  cicilan  pinjaman  di  bank  atau  jasa  leasing  tanpa  harus  melakukan penghapusan hutang. Keringanan  itu sendiri dapat diberlakukan dalam  bentuk-bentuk konkret seperti : 9
1. Penurunan suku bunga;
2. Perpanjangan jangka waktu;
3. Pengurangan tunggakan pokok;
4. Pengurangan tunggakan bunga;
5. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan;
6. Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.
Kebijakan restrukturisasi dan bentuk-bentuknya yang disampaikan di atas tentu melibatkan jabatan  notaris  sebagai  pejabat  publik  satu-satunya  yang  diberikan  kewenangan  oleh  undang- undang  untuk  membuat  perjanjian  penyelamatan  kredit  atau  restrukturisasi.  Hal  ini dimungkinkan,  karena  restrukturisasi  serupa  dengan  pembuatan  perjanjian  baru  yang mengamandemen  unsur-unsur  perjanjian  kredit  yang  sebelumnya  dibuat  oleh  para  pihak. Namun, dalam era pandemi ini, pembuatan akta tidak dapat dilaksanakan secara konvensional sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris (UUJN). Sebagaimana diatur dalam UUJN, secara konvensional akta dibuat oleh notaris dengan menjamin  kewajiban-kewajiban  notaris  dalam  UUJN  pasal  16  ayat  (1)  diberlakukan  dengan baik, yang mengatur demikian:
“1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
a. bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan  menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
7 Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, POJK No. 48/POJK.03/2020, Ps. 2 angka (1).
8 Ibid ., Ps. (2) angka (2).
9 Otoritas  Jasa  Keuangan,  “Hal  Yang  Perlu  Kamu  Tahu  Tentang  Restrukturisasi  Kredit/Pembiayaan” https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/Documents/Pages/informasi-covid- 19/8%20Hal%20yang%20Perlu%20Kamu%20Tahu%20tentang%20Restrukturisasi%20Kredit%20%282%29.pdf , diakses 29 September 2021.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 60-74
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
d. mengeluarkan  Grosse  Akta,  Salinan  Akta,  atau  Kutipan  Akta  berdasarkan Minuta Akta;
e. memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
f. merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  Akta  yang  dibuatnya  dan  segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah  Minuta Akta, bulan, dan tahun  pembuatannya pada sampul setiap buku;
h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
i. membuat  daftar  Akta  yang  berkenaan  dengan  wasiat  menurut  urutan  waktu pembuatan Akta setiap bulan;
j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum  dalam  waktu  5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
l. mempunyai  cap  atau  stempel  yang  memuat  lambang  negara  Republik Indonesia  dan  pada  ruang  yang  melingkarinya  dituliskan  nama,  jabatan,  dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
n. menerima magang calon Notaris.”
Dalam  keadaan  pandemi  Covid  19,  untuk  menjamin  pembuatan  akta  tetap  dapat dilakukan berdampingan dengan kewajiban PPKM dan protokol kesehatan, dilakukan beberapa inovasi khusus, salah satunya kewajiban di huruf (m). Kewajiban ini mengharuskan notaris unut melakukan pembacaan akta di hadapan penghadap dan saksi / saksi khusus dan ditandatangani pada  saat  itu  juga  oleh  penghadap  saksi  dan  notaris.  Namun,  mengingat  adanya  pembatasan sosial  dan  kontak  fisik  antar  individu,  kewajiban  ini  tidak  dapat  dilakukan  secara  tatap muka/langsung sebagaimana diatur oleh UUJN. Berkaitan dengan hal ini, belum ada peraturan perundang-undangan  khusus  mengenai  bagaimana  seorang  notaris  menjalankan  profesinya  di tengah pandemi, walaupun sesuai pemaparan di atas, fungsi notaris penting untuk mendukung kegiatan  perniagaan  tetap  berjalan  dengan  adanya  dampak  pandemi  Covid  19  terhadap perekonomian nasional.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 60-74
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
Atas  keterbatasan  pengaturan  ini,  notaris  sementara  menggunakan  beeberapa  dasar hukum yang mengatur mengenai pembuatan akta menggunakan cyber notary, yang salah satunya ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN beserta penjelasannya, yang mengatur sebagai berikut :
“(3)  Selain  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.”
Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN:
“Yang  dimaksud  dengan  “kewenangan  lain  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”
Pemberlakuan cyber notary dalam rangka mendukung profesi notaris agar tetap  berjalan di dalam  pandemi  Covid  19  bersifat  efektif  dan  menjadi  kepentingan  yang  mendesak  guna menunjang Program Pemulihan Ekonomi Nasional kebijakan restrukturisasi perbankan. Maka dari  itu,  dalam  karya  ilmiah  ini  penulis  akan  memaparkan  mengenai  bagaimana  pelaksanaan pemberlakuan  cyber  notary  dalam  pembuatan  akta  notariil  tanpa  berhadapan  secara  fisik  di tengah  Pandemi  Covid  19,    didasarkan  pada  pengaturan  UUJN  dan  peraturan  perundang- undangan bersangkutan.

## B. Metode Penelitian
Bentuk penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni bertujuan menganalisis permasalahan hukum yang timbul dengan mengacu dan bersumber pada norma  hukum  yang  terdapat  pada  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan  pengadilan, dengan metode penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka.10 Sementara, jenis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  jenis  data  primer  dan  sekunder,  yaitu  data yang  diperoleh  langsung  dari  hasil  wawancara  (data  primer)  dan  ada  juga  diperoleh  dari kepustakaan (data sekunder).11 Selain menganalisis permasalahan hukum menggunakan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dilakukan studi dokumen sebagai alat  pengumpulan  data  yang  mendukung  metode  penulisan  tersebut,  yang  rinciannya  adalah sebagai berikut :
a. Bahan-bahan  hukum  primer,  yang  meliputi  peraturan  perundang-undangan  antara  lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang  Kebijakan  Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem  Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman  Yang  Membahayakan,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan, Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, POJK Nomor 48/POJK.03/2020  tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, SEMA Nomor 6 Tahun 2020  tentang Sistem  Kerja  Di  Lingkungan  Mahkamah  Agung  Dan  Badan  Peradilan  Di Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
b. Bahan-bahan hukum sekunder, yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi  buku,  hasil  penelitian,  dan  artikel  yang  berhubungan  dengan  permasalahan mengenai ketentuan jabatan notaris, hukum perikatan, hukum perbankan, hukum infomrasi dan transaksi elektronik;
10 Sri Mamudji, et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum , cet. 1, (Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2005), hlm. 9-10.
11 Ibid ., hlm. 6.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 60-74
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
c. Bahan-bahan  hukum  tersier  berupa  kamus  hukum,  kamus  ekonomi,  kamus  bahasa Indonesia,  kamus  bahasa  Inggris,  serta  artikel-artikel  lainnya  yang  berasal  dari  dalam maupun luar negeri untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## C. Pembahasan
1. Perkembangan Pengaturan Konsep Cyber Notary Dalam Pelaksanaan Profesi Notaris Di Indonesia Sebagai Respon Atas Pandemi Covid 19.
Dalam pelaksanaan seluruh pengaturan baru terkait cara kerja dan sistem industri perbankan dalam Covid 19, ditemukan adanya polemik utama, yaitu adalah pembatasan pertemuan sosial dan pergerakan masyarakat berskala besar. Perlu dipahami kembali bahwa untuk  menjalankan kewajiban bank dalam memberikan relaksasi kredit dan menentukan skema restrukturisasi kredit sebagaimana  diatur  POJK  48/2020,  dibutuhkan  pembuatan  perjanjian  kredit  baru  dan/atau amandemen  perjanjian  kredit  lama  antara  pihak  debitur  dengan  pihak  bank  sebagai  kreditur disertai  Notaris  R  yang  membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak dalam  sebuah akta autentik. Keberadaan perjanjian perkreditan dalam industri perbankan meliputi unsur-unsur yang kompleks  diantaranya  berupa  sumber-sumber  dana  kredit,  alokasi  dana,  organisasi  dan manajemen  perkreditan,  kebijakan  perkreditan,  dokumentasi  dan  administrasi  kredit, pengawasan  kredit  serta  penyelesaian  kredit  bermasalah.12  Keseluruhan  unsur  perjanjian tersebut  kerap  menjadi  alasan  bagi  bank  untuk  menggunakan  jasa  notaris  guna  mengurangi peluang adanya resiko negatif dari perjanjian yang dibuatnya dengan para debiturnya.
Keberadaan akta perjanjian kredit antara bank dan para debiturnya membutuhkan kepastian hukum  dan  kekuatan  eksekutorial  yang  tidak  dapat  diberikan  oleh  akta  yang  hanya  dibuat sekedar  di  bawah  tangan  oleh  para  pihak.  Untuk  terciptanya  suatu  akta  autentik,  dibutuhkan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.13 Dalam hal ini, pegawai umum yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah notaris. Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya akan disebut sebagai UUJN dalam tesis ini)  notaris  berperan  dalam  membuat  akta  autentik  meliputi  semua  perbuatan,  perjanjian  dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  autentik  serta  menjamin  kepastian  tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.14
Notaris  sebagai  pegawai  umum  tersebut  juga  tidak  lepas  dari  kewajiban  untuk  bersikap profesional dalam menjalankan pembuatan akta autentik yang dianggap sebagai alat pembuktian yang  sempurna  (vollendig  bewijskracht).15  Kesempurnaan  pembuktian  akta  autentik  tersebut menjadi salah satu kekuatan yang melekat pada akta autentik notaris, selain daripada kekuatan mengikat (bindende bewijskracht). Arti dari kekuatan sempurna dan  mengikat tersebut adalah bahwa apabila alat bukti akta autentik diajukan memenuhi syarat formil dan materiil di hadapan hukum  dan  pengadilan  dan  bukti  lawan  yang  dikemukakan  tergugat  tidak  mengurangi
12 Mariah Kamelia dan Anis Mashdurohatun, “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pejanjian Kredit dalam Perspektif Hukum Positf dan Hukum Islam” Jurnal Akta Vol.4 No.4 (Desember 2017), hlm. 576.
13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio (Jakarta : Pradnya Paramita, 2008), Ps. 1868.
14 Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 15.
15 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  [ Burgerlijk  Wetboek ],  diterjemahkan  oleh  R.Subekti  dan  R. Tjitrosudibio, cet.44, (Jakarta: Balai Pustaka, 2020), Ps. 1870.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 60-74
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
keberadaannya,  pada  dirinya  sekaligus  melekat  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht). Dengan ini, dimaknai bahwa kebenaran isi dan pernyataan  yang tercantum di dalam akta  menjadi  sempurna dan  mengikat kepada para pihak yang terikat di dalamnya. Selain itu, akta notaris tersebut dianggap pula sempurna dan mengikat kepada  hakim  sehingga  hakim  harus  menjadikannya  sebagai  dasar  fakta  yang  sempurna  dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.16
Sebuah akta autentik yang sempurna pembuktiannya tidak hanya dilihat dari kelengkapan isi materiil kehendak para pihak saja, namun juga patut dilihat dari bagaimana pelaksanaan formil pembuatannya memenuhi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Salah satu unsur formil  yang  krusial  dalam  pembuatan  akta  notaris  adalah  proses  pembacaan  dan pendandatanganan  minuta akta ketika akta selesai  dibuat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN, notaris wajib untuk melakukan pembacaan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.17 Hal serupa diatur pula dalam Pasal 44 UUJN  mengenai tata cara penutupan akta  yang  sudah  selesai  dibuat,  yaitu  bahwa  segera  setelah  akta  dibacakan,  akta  tersebut ditandatangani  oleh  setiap  penghadap,  saksi  dan  notaris,  kecuali  apabila  ada  penghadap  yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.18
Memasuki  tahun  kedua  Indonesia  ada  dalm  situasi  darurat  akibat  penyebaran  Covid  19, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan khusus untuk penanganan Covid 19 dan pemulihan kesehatan serta ekonomi negara. Peraturan-peraturan tersebut  adalah  rangkaian  peraturan  khusus  untuk  mendukung  adanya  pembatasan  kegiatan masyarakat darurat, dimulai dengan PSBB di tahun 2020 dan PPKM di tahun 2021. Instruksi Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  15  Tahun  2021  tentang  pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali (selanjutnya disebut sebagai Imendagri No 15 Tahun 2021 dalam karya ilmiah  ini)  adalah  instruksi  lanjutan untuk menindaklanjuti  arahan  Presiden  Republik  Indonesia  untuk  memberlakukan  PPKM.  Pada pookonya  instruksi  ini  ditujukan  kepada  Gubernur  di  seluruh  wilayah  Jawa  dan  Bali  untuk memberlakukan  PPKM  di  daerahnya  masing-masing  sesuai  dengan  penetapan  levelwilayah sesuai indikator kesehatan dari Menteri Kesehatan RI.
Pada pokoknya, PPKM Darurat Covid 19 membatasi kapasitas kegiatan masyarakat, secara khusus  pelakasanaan  pekerjaan  masyarakat  yang  diatur  dalam  beberapa  ayat  dalam  Diktum Ketiga peraturan tersebut, yaitu sebagai berikut :19
1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar online;
2. Pelaksanaan  kegiatan  pada  sektor  non  esensial  100% work  from  home (“WFH”);
3. Pelaksanaan  kegiatan  pada  sektor  esensial  diberlakukan  50%  staf Work  From Office  (“WFO”) dan  kepada  sektor  esensial  pada  sektor  pemerintahan diberlakukan 25% maksimal staf WFO.
Dengan pemberlakuan PPKM tersebut, diharapkan masyarakat mengurangi kontak fisik dan melaksanakan  physical  distancing  antar  satu  dengan  yang  lainnya  selama  pandemi  Covid  19.
16 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian  dan Putusan Pengadilan , cet. 8, (ajakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 545.
17 Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, Ps. 16 ayat (1) huruf (m).
18 Ibid ., Ps. 44.
19 Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia,  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  tentang  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, IMENDAGRI No. 30 Tahun 2021 , Diktum ketiga huruf a, b dan c.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 60-74
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
Hal ini berpengaruh pula pada sebagian besar perbuatan hukum masyarakat, karena diharapkan masyarakat melakukannya dari rumah dengan bantuan teknologi dan sistem elektronik.
Berkaitan dengan hal tersbeut, profesi notaris adalah profesi dengan jabatan yang tidak dapat dipersamakan  dengan  jabatan  pemerintahan  lainnya,  bersifat  independen  dan  tidak  berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau pemangku jabatan lainnya yang dilarang oleh UUJN.20  Notaris tidak termasuk dalam sektor esensial yang ditentukan dalam Imendagri No. 15 Tahun 2021 tenatng PPKM, sehingga dimaknai bahwa seluruh profesi notaris hendaknya dilakukan dari rumah (WFH) dengan bantuan daring. Namun, perlu diperhatikan bahwa jabatan notaris sifatnya tetap esensial dalam melaksanakan perbuatan hukum dalam bidang perniagaan yang didasari perjanjian dan perlu dituangkan dalam akta autentik. Maka dari itu, pelaksanaan profesi  notaris  tidak  dapat  digantikan  dengan  profesi  lainnya,  mengingat  bahwa  wewenang dalam membuat akta autentik sifatnya khusus ditujukan kepada pejabat notaris tersebut, meliputi pembuatan  akta  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk dinyatakan  dalam  Akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  Akta,  menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.21
Maka  dari  itu,  pelaksanaan  pembuatan  akta  harus  tetap  diselenggarakan  dengan bantuan  sistem  elektronik.  Indonesia  merupakan  negara  yang  telah  mengakui  keabsahan informasi  atau  dokumen  elektronik  untuk  digunakan  sebagai  alat  bukti  yang  sah  di  hadapan hukum dan pengadilan, dikenal sebagai alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan pembaharuannya di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  (selanjutnya  disebut  sebagai  UU  ITE).22  Selain  itu  pula  seluruh perbuatan  hukum  yang  dilakukan  menggunakan  komputer  dan  jaringan  komputer,  dan/atau media elektronik lainnya dikenal negara sebagai transaski elektronik, baik dalam lingkup publik maupun  privat.23  Pengaturan  ini  semakin  diperkuat  dengan  adanya  Pasal  18  dalam  UU  ITE, bahwa seluruh transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik sah mengikat para pihak.  Maka  dari  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  Indonesia  sudah  mengakui  keberlakuan  akta perjanjian  yang  dibuat  melalui  sistem  elektronik  dalam  sudut  pandang  ilmu  informasi  dan teknologi.
Namun, apabila dilihat dari sudut pandang pembuatan perjanjian menggunakan jasa pejabat  notaris,  Pasal  5  ayat  (4)  UU  ITE  mengatur  bahwa  keberlakuan  informasi  elektronik dalam asal 5 ayat (1) UU ITE tidak berlaku untuk surat beserta dokumen notaris. Hal ini berbeda dnega apa yang diatur dalam UUJN, yakni penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, bahwa  notaris diberikan hak untuk menjalankan kewenangan lain berkaitan dengan kewenangan mensertifikasi transaksi  secara  elektronik  (cyber  notary).  Pertentangan  kedua  undang-undang  tersebut menciptakan  suatu  penafsiran  hukum  yang  berbeda.  Dengan  itu,  maka  perlu  dilakukan penafsiran  hukum  Lex  specialis  derogat  legi  generali,  sebagaimana  dinyatakan  oleh  Bagir Manan dalam bukunya Hukum Positif Indonesia, bahwa
“Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis derogat legi generalis, yaitu “
20 Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, Ps. (1) huruf (g).
21 Ibid., Ps. 15 ayat (1).
22 Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952, Ps. 5 ayat (1).
23 Ibid., Ps. 1 angka (2) jo. Pasal 17 ayat (1).
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 60-74
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
a. ketentuan- ketentuan dalam aturan hukum umum tetap berlaku kecuali yang diatur khusus dalam aturan khsuusnya;
b. Ketentuan-ketentuan lex  specialis harus  sederajat  dengan  ketentuan-ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang);
c. Ketentuan-ketentuan lex  specialis harus  berada  dalam  lingkungan  hukum  (rezim)  yang sama  dengan lex  generalis .  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  dan  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.” 24
Dalam  hal  ini,  UUJN  adalah  undang-undang  yang  lebih  khusus  dalam  mengatur  tentang jabatan notaris dan UU ITE adalah undang-undang yang sifatnya umum. Maka dari itu, dengan menggunakan penafsiran lex specialis tersebut, pengaturan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN dapat mengalahkan keberlakuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE. Dengan itu, cyber notary sah untuk  diberlakukan  dalam  pembuatan  akta  notariil.  Selain  itu,  sesuai  pendapat  Dr  Edmon Makarim,  S.Kom.,  S.H.,  LL.M.,  Dekan  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  bahwa pengaturan dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE tersebut bukanlah sebuah larangan bagi notaris untuk menjalankan pekerjaannya secara elektronik atau melarang penggunaan sistem elektronik bagi notaris, dengan itu pasal tersebut tidak menihilkan kewenangan notaris untuk menyelenggarakan jasanya secara elektronik.25
Pemberlakuan cyber notary sesuai Pasal 15 ayat (3) UUJN tersebut memberikan hak bagi  notaris  melakukan  sertifikasi  transaksi  secara  elektronik.  Hal  ini  dapat  didukung  dengan dikenalnya  istilah tanda tangan elektronik dalam  UU ITE, bahwa  informasi elektronik berupa tanda tangan yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.26 Hal ini dapat digunakan oleh notaris, para penghadap  ataupun  saksi-saksi  dengan  mendaftarkan  tanda  tangannya  kepada  Penyelenggara Sertifikasi  Ekelktronik.  Pendaftaran  tanda  tangan  ini  diawali  dengan  proses  verifikasi  apakah tanda tangan tersebut memang  benar dibubuhkan oleh pemiliknya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) UU ITE. Hal ini justru sejalan dengan proses sertifikasi yang hendak dilakukan notaris  dalam  pemberlakuan  konsep  cyber  notary,  karena  keberlakukan  tanda  tangan  tersebut menguatkan  kepastian  bahwa  akta tersebut  benar  ditandatangani  secara  elektronik  oleh  pihak asli, riil dan terjamin oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
Pemaparan tentang pembuatan akta notariil dengan cyber notary di atas berpusat pada fokus akan kewajiban formil notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN bahwa adannya kewajiban akta yang dibuat oleh pembacaan oleh notaris. Bahwa keberlakuan Pasal 16 ayat (1) huruf (m) dirujuk kepada makna pembuatan akta dalam Pasal 1874 KUHPerdata, dimana Prof R. Subekti S.H. menerjemahkan pengaturan pembuatan aktaa notaris dalam Burgerlijk Wetboek sebagai berikut :27
“Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-aakta yang ditandatangani di bawah tangan,  surat-surat,  register-register,  surat-surat  urusan  rumah  tanngga  dan  lain-lain  tulisan yanng  dibuat  tanpa  perantaraan  seorang  pegawai  umum.  Dengan  penandatanganan  sepucuk tulisan di  bawah tanngaan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bbertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lainn yang ditunjuk oleh undang-
24 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik), (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm. 56.
25 Edmon  Makarim,  “Layanan  Notaris  Secara  Elektronik  dalam  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  oleh  Dr. Edmon  Makarim,  S.Kom.,  S.H.,  LL.M.”  https://law.ui.ac.id/v3/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan- kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/ , diakses 28 September 2021.
26 Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Ps.1 angka (12).
27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, [ Burgerlijk Wetboek ], Ps. 1874.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 60-74
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembbubuh cap jempol, atau bahwa seorang ini  telah  diperkenalkan  kepadanya,  bahwa  isinya  akta  telah  dijelaskan  kepada  orang  itu,  dan bahwa setekah itu cap jempol dibubuhkan di hadapan pegawai tadi.”
Dari pasal 1874 tersebut dapat dilihat bahwa tujuan pembacaan yang diatur di dalam UUJN pada  awalnya  ditujukan  untuk  membuat  para  pihak  yang  mengikatkan  diri  dalam  perjanjian paham secara jelas mengenai apa saja yang mereka perjanjikan dalam akta. Bahwa akta tersebut harus dimengerti jelas dengan cara notaris, yang adalah pejabat umum yang dinilai oleh undang- undang  cakap  dalam  membuat  alat  bukti,  menjelaskan  isi  akta  agar  masyarakat  umum  yang belum tentu paham tentang rincian perbuatan hukum yaang hendak dilakukannya dapat mengerti melalui  penjelasan  tersebut.  Dapat  dipahami  bbahwa  karena  adanya  perkembangan  hukum, maka para pembuat undang-undang lebih merincikan maksud Pasal 1874 dan menaruhkannya dalam pengaturan Pasal 16 ayat (1) huruf (m) tersebut.
Dengan adanya pandemi Covid 19 ini, profesi hukum lain seperti advokat dan seluruh pejabat pengadilan sudah ditopang dengan payung hukum yang pasti karena adanya peraturan perundang-undangan  khusus  yang  secara  formil  mengizinkan  profesinya  dijalankan  dengann bantuan  sistem  elektronik.  Harapan  penulis  ke  depan,  dengan  adanya  karya  ilmiah  ini,  serta artikel  dan  tulisan  hukum  para  akademisi,  didukung  dengan  adanya  peraturan  perundang- undangan  lain  terkait  penanganan  pandemi  Covid  19  dapat  menunjukkan  bahwa  penggunaan profesi  notaris  dengan  mennggunakan  sistem  elektronik  sifatnya    mendesak.  Bahwa  eksekusi Pasal  15  ayat  (3)  UUJN  diharapkan  dapat  segera  direalisasikan  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan formil.

## 2. Pelaksanaan pengikatan akta notariil tanpa berhadapan secara fisik di tengah Pandemi Covid 19.
Dalam  rangka  pelaksanaan  Pasal  15  ayat  (3)  UUJN  tentang  cyber  notary,  dilakukan wawancara kepada Notaris  R, S.H. M.H. Sp.N., seorang notaris dan PPAT di  Jakarta  dengan wilayah  jabatan  meliputi  seluruh  wilayah  DKI  Jakarta.  Notaris  R  merupakan  yang  telah melakukan pembuatan dan pembacaan akta dengan alat bantuan sistem elektronik, secara khusus berbentuk aplikasi Zoom dimulai dari Tahun 2020 ketika pandemi Covid 19 masuk ke Indonesia. Beberapa  akta  yang  ditangani  oleh  Notaris  R  adalah  berkaitan  dengan  akta  kredit  dan restrukturisasi  perbankan  di  tengah  pandemi  Covid  19  dalam  rangka  perwujudan  porgram Pemulihan Ekonomi Nasional atas dampak Covid 19 di sektor jasa perbannkan.
Perbedaan  pembuatan  akta  daring  dengaan  akta  konvensionnal  hanya  terletak  pada pembacaan  dan  sistem  penandatanganan.  Secara  khusus  Notaris  R  mennggunakan  sistem penandatangan  sirkuler,  dimana  Notaris  R  dibantu  dengan  asisten  kantor  Notaris  yang dikenalnya,  untuk  menghampiri  tempat  kediaman  atau  domisili  para  penghadap  dengan membawa  minuta  akta  yang  sudah  selesai  dibuat.  Selanjutnya,  pembacaan  dilakukan  dalam suatu ruang daring, dengan aplikasi zoom yang disiapkan oleh Notaris R, didampingi dengan 2 orang saksi dari karyawan kantor notaris, serta mengundang para penghadap untuk menyalaakan kamera dan berkomunikasi melalui aplikasi zoom tersebut.
Pembacaan akta sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN dilakukan tetap  dengan  tatap  muka  melalui  aplikasi,  dan  diakhiri  dengan  penandatangan  pihak  pertama, lalu  dilanjutkan  dengan  penandatanganan  pihak  kedua  di  tempat  yang  berbeda,  hingga  nanti minuta  sampai  kembali  ke  kantor  notaris  tempat  Notaris  R  berdiam.  Minuta  akta  tetap menggunakan tanda tangan asli para pihak dan  bubuh cap  jempol  masing-masing para pihak, hanya  saja  dengan  bantuan  sistem  elektronik  mengingat  adanya  kewajiban  pembatasan  jarak antar  pihak  akibat  pandemi  Covid  19.  Keseluruhan  proses  terbut  dilakukan  di  waktu  yang beriringan dan mengalur hingga minuta akta sampai kepada Notaris R kembali.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 60-74
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
Selain  itu,  untuk  menjamin  autentikasi  akta  dan  keabsahan  akta,  maka  Notaris  R menambahkan premis di bagian penutup akta dengan rupa sebagai berikut :28
“Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap   dan saksi-saksi, dibacakan secara virtual kepada Tuan Y tersebut, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi- saksi, dan saya, Notaris, sedangkan Penghadap Tuan Y tersebut, menandatangani akta ini pada minuta akta yang telah dikirimkan sebelumnya.”
Selain  itu  pula,  dalam  buku  reportorium  ikut  dilampirkan  hasil  tangkapan  layar  (screen capture)  zoom  yang  menangkap  muka  jelas  para  penghadap,  notaris  dan  saksi,  diikutsertakan dengan  keterangan  mengenai  hari,  tanggal,  dan  jam  dilakukannya  pembacaan  dan penandatanganan akta. Keseluruhan  itu ditujukan  untuk menjamin perlinndungan  hukum  bagi para pihak dan terlebih kepada pelaksanaan prinsip kehati-hatian Notaris R atas peluang adanya sengketa  terkait  akta  ataupun  laporan  pertanggungjawaban  pembuatan  akta  kepada  Majelis Pengawas Notaris.
Atas  hasil  wawancara  tersebut,  penulis  melakukan  wawancara  lanjutan  dengan  salah  satu Majelis Pengawas Pusat Notaris Periode 2019-2022 (MPPN) yang juga adalah dosen pengajar di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yaitu Bapak Winanto Wiryomartani  S.H.,  M.Hum.  Menurut  beliau,  hingga  saat  ini  pembuatan  akta  sebagaimana dilakukan oleh  Notaris R  masih  belum  memiliki  kekuatan hukum  yang tetap. Adanya  banyak celah  atas  ketidakpastian  hukum  terhadap  akta  tersebut  dikarenakan  belum  ada  peraturan perundang-undangan  tertulis  yang  mengakomodir  keabsahan  aktanya.  Ada  banyak  peluang ketidaksempurnaan  akta,  sebagai  contoh  apabila  ada  salah  satu  pihak  meninggal  dunia  ketika minuta  akta  belum  selesai  ditandatangani  secara  sirkuler,  keberlakuan  akta  tidak  dapat dilanjutkan dan bisa dikatakan batal demi hukum karena kehilangan salah satu pihaknya. Selain itu apabila nanti di masa yang akan datang terjadi wanprestasi dan akta dibawa menjadi alat bukti di hadapan pengadilan, dapat saja disanggah oleh advokat dari pihak lawan bahwa akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena dibuat tidak berhadapan secara langsung dan melanggar pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN hanya karena belum ada peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang pembuatan akta dengan berhadapan secara daring atau virtual. Hal tersebut rancu dan memungkinkan adanya resiko tidak dapat dilakukannya parate executie nantinya  apabila  sewaktu-waktu  kreditur  ingin  mengeksekusi  objek  jaminan  hak  tanggungan secara langsung. Celah-celah ini lah yang menjadi dasar bahwa pelaksanaan akta yang dilakukan oleh Notaris R tersebut belum dapat dilaksanakan secara terus menerus, karena tidak ada unsur kepastian  hukum  disana.  Beliau  berharap  pemerintah  Indonesia  dan  pembuat  undang-undang segera peka akan polemik  ini dan  membuat aksi nyata dalam  menyediakan hukum  yang tetap dan menyeluruh, baik itu hukum baru atau menyediakan undang-undang perubahan atas UUJN sebagaimana negara Belanda sudah melakukan perubahan atas undang-undang yang mengatur jabatan notaris negara mereka. 29

## D. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Pemberlakuan konsep cyber notary sudah diatur di dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  namun  belum  diakomodasi  dengan  peraturan perundang-undangan lain sebagai peraturan pelaksanannya. Masih terdapat pertentangan
28 Hasil wawancara dengan Notaris R, Notaris di Jakarta, tanggal 20 September 2021.
29 Hal ini disampaikan Winanto Wiryomartani dalam wawancara yang dilakukan pada 10 November 2021 yang dilakukan dengan wawancara telepon di tempat kediaman masing-masing.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 60-74
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
hukum  mengenai  bagaimana  notaris  hendak  menggunakan  sistem  elektronik  dalam menjalankan profesinya sebagaimana diatur dalam undang-undang yang bersifat umum, salah satunya seperti yang tertera dalam UU ITE. Namun, menggunakan penafsiran Lex Specialis Derogat Legi Generali , dan disertai dengan adanya urgensi menggunakan akta notariil  di  tengah  pandemi  sebagai  respon  terhadap  kebijakan  restrukturisasi  kredit/ pembiayaan perbankan dampak Covid 19, pelaksanaan cyber notary dapat dilaksanakan tentu dengan prinsip kehati-hatian;
2. Di masa Pandemi Covid 19, Notaris R membuat akta dengan menerapkan cyber notary, yaitu  menggunakan  alat  bantu  sistem  elektronik  berupa  aplikasi Zoom. Pelaksanaan pembacaan  tetap  dilaksanakan  namun  melalui  daring,  dengan  dilanjutkan  dengan penandatanganan secara sirkuler dimulai dari para penghadap, saksi-saksi dan notaris. Notaris  R  juga  menyertakan  bukti  tampilan  layar  pembacaan  akta  di  dalam  lampiran minuta  akta  dan  menyimpannya  dalam  buku  reportorium,  serta  menyatakan  di  dalam akta bahwa pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan secara daring ( virtual ). Berdasarkan pemaparan analisis dan kesimpulan di atas, saran yang dapat diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:
1. Dalam  kondisi  darurat,  salah  satunya  pandemi  Covid  19  yang  sedang  terjadi, pemerintah  dan  pembuat  undang-undang  kiranya  dapat  segera  membuat  peraturan khusus  bagi  notaris  ataupun  PPAT  dalam  menjalankan  profesinya,  guna  menjamin kepastian  hukum  dan  memberikan  payung  hukum  bagi  notaris  dalam  menjalankan pembuatan akta, khususnya mengenai proses pembacaan dan penandatanganan akta karena akan berdampak langsung pada keabsahan akta yang dibuat;
2. Selama  peraturan  perundang-undangan  belum  mengatur, organisasi  profesi  notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia dapat menyediakan himbauan atau arahan khusus bagi profesi  notaris  dalam  menjalankan  profesinya  di  tengah  ketidakpastian  hukum, sehingga notaris dapat saling kompak dan sepemahaman dalam mengerjakan akta, di situasi maupun keadaan apapun.

## E. Biodata Singkat Penulis
Ully Elizabeth Saragi, S.H. lulus dari FH UI pada tahun 2020 dengan peminatan Hukum Ekonomi.  Sekarang  Ia  sedang  melanjutkan  studi  di  Magister  Kenotariatan  Universitas Indonesia sejak tahun 2020.peranan penting dalam berbagai organisasi wilayah maupun pusat.  Melalui  keahlian  penulis  pada  bidang  perjanjian,  wanprestasi,  dan  kenotariatan, penulis acap kali bertindak sebagai ahli dalam persidangan di pengadilan.

## F. Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada Bapak Winanto Wiryomartani S.H., M.Hum. atas didikan, arahan dan wejangannya salam penulisan jurnal ini, kiranya berkat dan rahmat Tuhan menyertai karier Bapak  selalu  beserta  dengan  keluarga.  Terima  kasih  pula  ditujukan  kepada  orang  tua, abang, adik, dan sahabat-sahabat penulis di program MKn UI yang telah setia menopang penulis dalam perkuliahan maupun penulisan jurnal ini.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 60-74
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang Perbankan , UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.
________. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 21 Tahun 2011, LN No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253.
________. Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.
________. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.
________. Undang-Undang Penetapan  PERPU 1 Tahun 2020 , UU No. 2 Tahun 2020, LN No. 134 Tahun 2020, TLN No. 6516.
________. Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung  Kebijkan  Keuangan  Negara  Untuk  Penanganan  Pandemi  Covid  19 dan/atau  Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan serta  Penyelamatan Ekonomi Nasional , PP No. 23 Tahun 2020, LN No. 131 Tahun 2020, TLN No. 6514.
Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia.  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  tentang Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Level  4,  Level  3  Dan  Level  2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. IMENDAGRI No. 30 Tahun 2021.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  [ Burgerlijk  Wetboek ].  Diterjemahkan  oleh  Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum . POJK No. 18/POJK.03/2016.
Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Perekonomian Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran Corona  Virus Disease 2019. POJK No. 48/POJK.03/2020.

## B. Buku
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum , cet.3. Jakarta: UI-Press, 1986. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
Mamudji, Sri. et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum , cet. 1. Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Manan,  Bagir. Hukum  Positif  Indonesia  (Suatu  Kajian  Teoritik). Yogyakarta  :  UII  Press, 2004.
Harahap,  M.  Yahya. Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan , cet. 8. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Purwoko,  Sunu  Widi. Aspek  Hukum  Bisnis  Bank  Umum .  Jakarta:  Nine  Seasons Communication, 2015.

## C. Artikel / Majalah / Laporan Penelitian
Bank  Indonesia.  "Pengawasan  Bank  :  Agar  Bank  Sehat,  Uang  Nasabah  Selamat,  Ekonomi
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 60-74
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
Kuat", NewsLetter Bank Indonesia Edisi XIX, (Oktober 2011).
Kamelia, Mariah dan Anis Mashdurohatun, “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pejanjian Kredit dalam Perspektif Hukum Positf dan Hukum Islam” Jurnal Akta Vol.4 No.4, Desember 2017.

## D. Harian / Internet
Makarim,  Edmon.  “Layanan  Notaris  Secara  Elektronik  dalam  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat oleh Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M.”
https://law.ui.ac.id/v3/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan- kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/  .  Diakses  pada tanggal 28 September 2021.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  “Hal  Yang  Perlu  Kamu  Tahu  Tentang  Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan”
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan- kegiatan/Documents/Pages/informasi-covid-
19/8%20Hal%20yang%20Perlu%20Kamu%20Tahu%20tentang%20Restrukturisa si%20Kredit%20%282%29.pdf . Diakses pada tanggal 29 September 2021.
Rahadian,  Arastya.  “Terbaru!  Ini  Aturan  Lengkap  PPKM  Level  3  Jawa-Bali”
https://www.cnbcindonesia.com/news/20210907162303-16-274371/terbaru-ini- aturan-lengkap-ppkm-level-3-jawa-bali/2.  Diakses  pada  tanggal  29  September 2021.
Wareza,  Monica.  “Awasi  kredit  Macet,  Bos  OJK  Soroti  NPL  Bank-Bank  RI” https://www.cnbcindonesia.com/market/20210915161239-17-276545/awasi- kredit-macet-bos-ojk-soroti-npl-bank-bank-ri. Diakses pada tanggal 29 September 2021. W.H, Fajar. “Mengenal Konsep New Normal”
https://indonesia.go.id/kategori/kuliner/1859/mengenal-konsep-new-normal.
Diakses pada tanggal 29 September 2021.
WHO  South  East  Asia,  “Pertanyaan  dan  Jawaban  :  Bagaimana  Covid-19  Ditularkan?” https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-how-is-covid-19- transmitted. Diakses pada tanggal 29 September 2021.
Widodo, Prihastomo Wahyu. “IMF Peringatkan Ancaman Krisis Ekonomi Berkepanjangan
Akibat Pandemi Covid 19” https://internasional.kontan.co.id/news/imf- peringatkan-ancaman-krisis-ekonomi-berkepanjangan-akibat-pandemi-covid-19- 1. Diakses pada tanggal 29 September 2021.