e-ISSN 2442-9449 Vol.8. No.2 (2020)  63-69 p-ISSN 2337-4721

## ANALISIS DAMPAK PENGELOLAAN DANA DESA TERADAP
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MAGETAN

## KABUPATEN MAGETAN
Wulan Agustiningrum 1) Isharijadi 2) Liana Vivin Wihartanti 3)
Universitas PGRI Madiun
wulanagustin0898@gmail.com 1) ,isharijadi@unipma.ac.id 2) , lianavivin@unipma.ac.id 3)

## Abstract
This  research  is  related  to  the  management  of  Village  Funds  in  Magetan  District, Magetan  Regency  which  focuses  on  the  impact  of  Village  Fund  management  on community empowerment. This study aims to examine the management of Village Funds and  how  it  impacts  in  the  field  of  community  empowerment  in  Magetan  District, Magetan  Regency,  fiscal  year  2019.  The  type  of  research  used  is  qualitative  with  a descriptive approach. The results of this study show that the management of the Village Fund in the 2019 fiscal year is managed in accordance with applicable regulations. The impact  of  the  Village  Fund  on  community  empowerment  is  that  it  has  a  "positive" impact, where the absorption of the Village Fund realization reaches an average of 77% to 100%. In Magetan District, Magetan Regency, the use of Village Funds is prioritized for the development sector and the community empowerment sector. However, the use of the Village Fund for community empowerment only reaches 10% of its total  revenue, in which the Village Fund focuses more on the development of infrastructure facilities and infrastructure.
Keywords: Empowerment; Public; Village Fund

## PENDAHULUAN
Situasi dan kondisi di era modern seperti  ini,  UU  Nomor  6  Tahun  2014 mengenai Pemerintahan di Desa mendefinisikan  bahwa  di  Desa  terdapat sekelompok warga yang berada dibawah naungan  Kecamatan  serta  berlandaskan hukum dan memiliki hak untuk menyelenggarakan  rumah  tangganya sendiri yaitu salah satunya adalah dalam pengelolaan  keuangan  desa.  Hal  ini untuk  mempermudah  dan  mengawasi pemerintahan  pusat  seluruh  wilayah yang ada di Indonesia.
Permendagri  Nomor  113  Tahun 2014  memaparkan  bahwa  dalam  asas pengelolaan keuangan desa harus didasarkan  atas  asas  –  asas  akuntabel, transparansi,  partisipatif  serta  dilakukan dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran. Peluang  penyalahgunaan  keuangan  desa tentunya sangatlah besar, hal inilah yang
menjadi pemicu utama kegundahan bagi masyarakat  desa  maupun  pemerintahan. Agar  tidak  terjadi  penyalahgunaan keuangan  desa  maka  pemerintah  pusat sudah  mengeluarkan  dan  menetapkan pedoman ataupun aturan yang berhubungan dengan keuangan desa agar masyarakat tidak menimbulkan perasaan tentang potensi kecurigaan dalam pelaksanaanya sehingga didalam pengelolaan keuangan desa dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan  sasaran  atau  fokus  yang  tepat guna.
Hal ini diperkuat dengan penelitiannya  Kristianti  (2019)  dengan hasil  penelitian  bahwa  pada  Desa Kesongo Kecamatan
Tuntang,
Kabupaten  Semarang  terdapat  potensi kecurangan  dalam  mengelola  keuangan desa. Kesalahan dalam pengelolaan dan pelaporan  Dana  Desa  ini  juga  muncul
e-ISSN 2442-9449 Vol.8. No.2 (2020)  63-69 p-ISSN 2337-4721
akibat  keterbatasan  SDM  baik  itu secara  kualitas  dan  kuantitas,  dan peraturan  pemerintah  yang  sering berubah – ubah.  Melihat dari beberapa kasus  yang  terjadi,  pengelolaan  dana desa  itu  akan  berdampak  kepada tercapai  tidaknya  tujuan  –  tujuan  dari dana  desa  tersebut.    Menurut  Farlinda, Hartono  (2019)  juga  mengemukakan bahwa di Kenagarian
Mungka,
Kecamatan  Mungka  terdapat  faktor penghambat  dalam  pengelolaan  Dana Desa  pada  tahap  pelaporan  yaitu miskomunikasi  antara  pemerintahan desa  dengan  pemerintah  diatasnya, berubah  –  ubahnya  software  dan peraturan pemerintahan/
belum menetap, kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang masih kurang
Di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan  Dana  Desa  diprioritaskan  pada bidang  pembangunanan  dan  bidang pemberdayaan masyarakat, yang dimana kebanyakan  masyarakat  desa  lebih menitikberatkan  Dana  Desa  digunakan untuk  bidang  pembangunan  sarana  dan prasarana infrastruktur, dari pada bidang pemberdayaan masyarakat. lalu bagaimana dampaknya Dana Desa untuk bidang pemberdayaan
masyarakat.
Pemberdayaan  Masyarakat  adalah  suatu pemberian daya kepada masyarakat agar lebih  berdaya  dalam  meningkatkan kualitas  hidup  untuk  mencapai  sebuah kesejahteraan.  Penelitian  ini  bertujuan untuk menganalisis dampak pengelolaan Dana  Desa  terhadap  pemberdayaan masyarakat  di  Kecamatan  Magetan Kabupeten Magetan.

## Desa
Menurut Undang - Undang Nomor 6  Tahun  2014  desa  atau  dengan  sebutan lain merupakan sekumpulan warga  yang berbadan  hukum  dan  memiliki  wilayah serta memiliki hak dalam menyelesaikan kepentingannya dan memiliki hak
tradisional dan hak asal mula diakui dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Fitria  (2019)  menyebutkan  bawasannya Desa  dibedakan  menjadi  dua  yaitu  Desa dan Desa Adat sesuai dengan daerahnya masing  -  masing  yang  dimana  Desa  ini dipimpin oleh seorang kepala pemerintah  desa  yang  biasa  disebut dengan  kepala  desa  (lurah)  yang biasanya dipilih secara pemilu dari suara masyarakat desa.

## Dana Desa
Dana Desa  berdasarkan  Peraturam Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014 meruapakan dana yang ditransfer melalui  APBN  terhadap  APBD  lalu ditransferkan terhadap rekening kas desa dimana  dana  itu  untuk  digunakan  pada kegiatan  desa  serta  kepentingan  warga dimana  dalam  penggunaanya  harus transparan  dan  tepat  sasaran  serta  taat tehadap  hukum  yang  berlaku.  Farlina, Hartono  (2019)  Dana  desa  merupakan dana yang bertujuan untuk
meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang
merupakan salah satu dana dari pemerintah  pusat  untuk  dimanfaatkan oleh desa. Berdasarkan Peratuan Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014 didalam  pengelolaan  keuangan  desa terdapat  tahapan –  tahapan  yang mencakup  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dimana pada tahapan  pengelolaan  DD  juga  harus didasarkan pada asas akuntabel, partisiptif,  transparansi,  dan  dispilin anggaran. Pemberdayaan Masayarakat Menurut Noor (2011) Pemberdayaan masyarakat adalah membangun  paradigma  baru  didalam pembangunan yang bersifat
e-ISSN 2442-9449 Vol.8. No.2 (2020)  63-69 p-ISSN 2337-4721
participatory
dan people-centered menggunakan konsep pembangunan yang merangkum nilai – nilai masyarakat.  Destiningrum,  Senjawati  & Murdiyanto (2018) Pemberdayaan bukan merupakan  proses  yang  “langsung  jadi” tetapi merupakan “proses untuk membuat”. Mensadarkan, pengkapasitasan,  dan  pendayaan  ini merupakan  tiga  tahapan  “proses  untuk membuat” pemberdayaan. Namun
apabila  pemberdayaan  masyarakat  dapat terlaksana  dengan  baik  maka  akan muncul  output  yaitu  terjadi  perubahan pola  pikir,  perubahan  wawasan  dan pengetahuan.
Skripsi  ini  pun  didasari  oleh penelitian  –  penelitian  yang  sebelumnya yang  memakai  variable  yang  nyaris mirip.  serupa  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Bili & Ra’is (2017) yang berjudul  Dampak  Dana  Desa  Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Fitri, Deli & Fajri  (2018)  yang  berjudul  Analisis
Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat Melalui  Badan  Usaha  Milik.  Gampong
(BUMG)  di  Gampong  Capa  Paloh Kecamatan  Padang  Tiji  Kabupaten Pidie.
Penelitian  yang  dilaksanakan  oleh Bili  &  Ra’is  (2018)  Mengenai  Dampak Dana  Desa  Terhadap  Pemberdayaan Masyarakat  di  Desa  Mulyoagung  yang memperoleh  hasil  penelitian  bahwa (1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan
masyarakat,  dari  kedua  bukti  tersebut bawasaanya  di  Desa  Mulyoagung  Dana Desa  sudah  memberikan  dampak  yang positif;  (2)  Transparansi  yang  dilakukan melalui  Musrenbangdes  agar  semua pihak  mengetahui  proses  pengelolaan
Dana Desa Mulyoagung dan menghasilakn  keputusan  bersama  agar Dana  Desa  dapat  digunakan  sesuai dengan prioritas/ tepat guna; (3) Pelatihan  –  pelatihan  seperti  pembuatan RAB, budidaya Jamur, dan model teknik yang  lainnya,  Kegiatan  –  kegiatan  itu
merupakan  bentuk  kegiatan  penggunaan Dana  Desa  untuk  bidang  pemberdayaan masyarakat di Desa Mulyoagung.

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian  yang  metodenya  dengan memaparkan  dampak  pengelolaan  Dana Desa terhadap
pemberdayaan masyarakat  Menurut  Sugiyono  (2014) penelitian kualitatif mengandung makna, makna  adalah  data  yang  sebenarnya, data  yang  pasti  yang  merupakan  suatu nilai  balik  data  yang  tampak.  Penelitian ini  dilakukan  pada  5  (lima)  desa  di Kecamatan Magetan Kabupaten
Magetan  yaitu:  Desa  Candirejo,  Desa Purwosari,  Desa  Baron,  Desa  Ringin Agung,  dan  Desa  Tambakrejo.  Alasan penulis melakukan penelitian di 5 (lima) desa  tersebut  karena  dampak  yang ditimbulkan  adanya  pengelolaan  Dana Desa  disetiap  masing  –  masing  desa berbeda khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
Pengujian  keabsahan  data  pada penelitian  ini  menggunakan  triangulasi sumber,  triagulasi  teknik,  dan  triagulasi waktu. Menurut Sugiyono (2014) triagulasi  merupakan  sebuah  teknik pengumpulan  data  yang  memiliki  sifat dimana  data  yang  dikumpulkan  dari beberapa  teknik  pengumpulan  data disatukan  dan  sumber  data  yang  telah ada, Uji keabsahan data dapat dilakukan sekaligus apabila peneliti dalam mengumpulkan  datanya  menggunakan teknik  triagulasi.  Triagulasi  sumber, hasil  data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara dengan setiap informan yang tidaklah berbeda. Sedangkan menggunakan  teknik  pengumpulan  data dengan melakukan pengecekan satu data saja  akan  tetapi  menggunakan  teknik yang  berbeda  dalam  menguji  keabsahan datanya. Berdasarkan, teknik pengumpulan  data  tersebut  diharapkan hasil  dari  penelitian  ini  semakin  valid dan semakin kredible.
e-ISSN 2442-9449 Vol.8. No.2 (2020)  63-69 p-ISSN 2337-4721
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan

## Magetan Kabupaten Magetan
Pengelolaan keuangan desa merupakan  suatu  rangkaian  siklus  yang terpadu  dan  terintegrasi  antara  satu tahapan dengan tahapan
yang selanjutnya  maka,  hasil  analisis  data pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan pada tahun anggaran 2019 sudah melakukan serangkaian  siklus  tahapan  –  tahapan dalam    Dana  Desa  yang  meliputi:  1) perencanaan;
2) pelaksanaan; 3) penatauusahaan;  4)  pelaporan;  dan  5) pertanggungjawaban secara baik. Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan berdasarkan  analisis  sebelumnya  bahwa
Dana  Desa  dikelola  secara  baik  sesuai dengan  aturan  agar  memberikan  efek yang  positif  bagi  bidang  pemberdayaan masyarakat  desa.  Selain  itu  tujuan  dari pengelolaan  yang  baik  agar  Dana  Desa dapat  dimanfaatkan  dan  dioptimalkan secara  maksimal  serta  terhindar  dari penyalahgunaan kewenangan.
Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan  dapat  dikatakan  berdampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Indikator penilaian berdampak  positif  yang  digunakan berupa  pelaksanaanya  dalam  mengelola Dana Desa telah selaras dengan peraturan  perundang  –  undangan,  serta tingkat  pencapaian  output  Dana  Desa terhadap pemberdayaan masyarakat mencapai angka 77% - 100% pada tahun anggaran  2019.  Pengelolaan  Dana  Desa di Kecamtan Magetan Kabupeten Magetan  tahun  anggaran  2019  sudah berjalan  selaras  dengan  peraturan  yang berlaku, hal ini sejalan dengan penelitiannya  Triani,  Handayani  (2018) yang  megemukakan  bahwa  pengelolaan
Dana Desa didesa Plosogeneng, Pesantren,  Donowarih  secara  umum telah  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.  perlu  disajikan.  Hanya  hasil analisis  dan  hasil  pengujian  hipotesis saja  yang  perlu  dilaporkan.  Tabel  dan grafik dapat digunakan untuk memperjelas  penyajian  hasil  penelitian secara  verbal.  Tabel  dan  grafik  harus diberi komentar atau dibahas.
Dampak  Pengelolaan  Dana  Desa terhadap  Pemberdayaan  Masyarakat  di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Tabel 4. Penggunaan Dana Desa No Desa Total Penerima an  Dana Desa (Rp)
Pengguna an Dana Desa Untuk Bidang Pemberda yaan Masyarak at (Rp) Penggunaan Dana Desa Untuk Bidang
Pemberdaya an
Masyarakat dalam Persen (%) 1 Cand irejo 739.390 .000,- 69.720.0 00,- 9,42 2 Ringi nagu ng 791.840 .000,- 75.588.0 00,- 9,54 3 Purw osari 758.140 .000,- 70.433.8 50,- 9,29 4 Baro n 743.290 .000,- 122.945. 400,- 16,54 5. Tamb akrej o 722.956 .871,- 65.155.5 00,- 9,12
Sumber: Realisasi  Penggunaan  Dana
Desa tahun anggaran 2019. Berdasarkan    tabel  4  diatas  maka diketahui  bahwa  masing  masing  desa menerima  Dana  Desa  dalam  nominal yang  berbeda  –  beda,  Di  Kecamatan Magetan  Kabupaten  Magetan  penerima Dana  Desa  tahun  anggaran  2019  adalah Desa  Ringinagung  yaitu  sebesar  Rp. 791.840.000,-.  karena hal ini disesuaian dengan  porsi  masing  –  masing  desa. Namun  dampak  yang  paling  signifikan Dana  Desa  tahun  anggaran  2019  di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan terhadap pemberdayaan masyarakat  adalah  Desa  Baron  yang
e-ISSN 2442-9449 Vol.8. No.2 (2020)  63-69 p-ISSN 2337-4721
mencapai  angka  16,54  %  dan  dampak Dana  Desa  tahun  anggaran  2019 terhadap pemberdayaan masyarakat paling  rendah  adalah  Desa  Tambakrejo yang  hanya  menyentuh  angka  9,12% saja.  berikut  ini  merupakan  rincian faktor – faktor yang menyebabkan Dana Desa digunakan untuk bidang pemberdayaan  masyarakat  hanya  sedikit dibandingkan penggunaan Dana Desa di bidang yang lainnya.
Tabel 5 . Faktor Penggunaan Dana Desa
No Desa Faktor – Faktor Pendorong Pengguna an Dana Desa (%) 1 Can direj o Bidang pembangunan fisik maupun nonfisik masih banyak diperlukan  dari  pada bidang pemberdayaan masyarakat. 9,42 2 Ring inag ung Masyarakat mayoritas mengusulkan untuk kegiatan pembangunan fisik yang bersifat darurat. 9,54 3 Pur wosa ri Karena hasil musyawarah desa (musdus) menyepakati untuk lebih banyak penggunaan Dana Desa di pembangunan. 9,29 4 Baro n Prioritas  penggunaan Dana Desa masih menitikberatkan di pembangunan  sarana prasarana infrastruktur. 16,54 5 Tam bakr ejo Pembangunan  secara fisik  lebih  banyak diusulkan  dari  hasil musyawarah desa dari pada pemberdayaan masyarakat. 9,12 Prioritas  penggunaan  Dana  Desa adalah  untuk  bidang  pembangunan  dan bidang pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan tabel diatas
bahwa
penggunaan  Dana  Desa  di  Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan penggunaan  Dana  Desa  lebih  banyak digunakan  pada  bidang  pembangunan yang  dimana  secara  keseluruhan  bahwa hasil musyawarah desa (musdus) masyarakat  lebih  banyak  mengusulkan untuk  pembangunan  infrastruktur  dari pada bidang pemberdayaan masyarakat.
Tabel  6. Dampak  Pengelolaan  Dana
Desa
Nama Realisasi Penyerapan Dana Desa (000) Output Pencapaian (000) Dampak Pemberdayaan Masyarakat (000) Candirejo 69.720 100% Ada Ringinagung 75.588 100% Ada Purwosari 70.433,85 100% Ada Baron 122.945,4 100% Ada Tambakrejo 65.166,5 77 % Ada
Sumber :  Omspam    Dana  Desa  tahun anggaran 2019.
Berdasarkan tabel 6 diatas bahwa pengelolaan  DD  di  Kecamatan  Magetan Kabupaten  Magetan  tahun  anggaran 2019 meskipun paling banyak digunakan pada  bidang  pembangunan  namun  Dana Desa  juga  berdampak  positif  untuk bidang  pemberdayaan  masyarakat,    hal ini  didasarkan  dengan  capaian  output Dana  Desa  untuk  bidang  pemberdayaan masyarakat  mencapai  angka  77  % sampai dengan 100 %. Pada tabel diatas bisa dilihat bawasanya desa Tambakrejo yang  capaian  output  penyerapan  Dana Desa  hanya  mencapai  angka  rata  -  rata 77 % dikarenakan faktor penyebab yaitu: 1)  pada  tahun  anggaran  2019  tertuang didalam  laporan  realisasi  penyerapan dan capaian output Dana Desa untuk sub bidang  pertanian  dan  perternakan  yaitu pelatihan  “cipta  menu”  yang  semula
e-ISSN 2442-9449 Vol.8. No.2 (2020)  63-69 p-ISSN 2337-4721
dianggaran senilai Rp. 5.720.000 namun penggunaanya hanya senilai Rp. 1.120.000  yang  berarti  capaian  output pada  sub  bidang  ini  hanya  mencapai 20% yang disebabkan karena ketua PKK pada  saat  itu  dalam  kondisi  sakit  dan mendekati  pilkades  (pemilihan  ketua desa)  sehingga  pelatihan  “cipta  menu” tidak dapat terealisasikan. 2) sub bidang pemberdayaan perempuan sebagian tidak  terserap/  terealisasi  dikarenakan masyarakat  yang  kurang  aktif  didalam kegiatan seperti pelatihan.
Ra’is  (2017:38)  Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan  masyarakat,  dari  kedua bukti  tersebut  bawasaanya  di  Desa Mulyoagung Dana Desa sudah memberikan  dampak  yang  positif  yaitu Transparansi  yang  dilakukan  melalui
Musrenbangdes agar semua pihak mengetahui  proses  pengelolaan  Dana Desa  Mulyoagung  dan  menghasilakn keputusan  bersama  agar  Dana  Desa dapat digunakan sesuai dengan prioritas/ tepat  guna,  Pelatihan  –  pelatihan  seperti pembuatan  RAB,  budidaya  Jamur,  dan model  teknik  yang  lainnya,  Kegiatan  – kegiatan  itu  merupakan  bentuk  kegiatan penggunaan  Dana  Desa  untuk  bidang pemberdayaan  masyarakat  di  Desa Mulyoagung.
Hasil  penelitian  Bili,  Ra’is  sejalan dengan  hasil  penelitian  yang  ditemukan oleh peneliti, dimana berdasarkan wawancara  yang  dilakukan  peneliti kepada informan serta melalui pengumpulan  dokumen  yang  berkaitan dengan  pengelolaan  Dana  Desa  bahwa
Pengelolaan Dana Desa di Desa Mulyoagung dan pengelolaan Dana Desa di  Kecamatan  Magetan  Kabupaten Magetan  berdampak  positif  terhadap pemberdayan masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan
diatas  diketahui bahwa  pengelolaan Dana  Desa  di  Kecamatan  Magetan Kabupaten  Magetan  mulai  dari  tahapan –  tahapan yang  meliputi:  1)  Tahap Perencanaan;  2)  Tahap  Pelaksanaan;  3) Tahap Penatausahaan; 4) Tahap Pelaporan; 5) Tahap Pertanggungjawaban.    Dan  asas  –  asas pengelolaan sudah dilakukan oleh kelima desa tersebut dengan baik selaras dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan Dana Desa  berdampak baik di  Kecamatan  Magetan  Kabupaten Magetan  tahun  anggaran  2019  telah mencapai.
Output  77  %  sampai  dengan  100 % untuk bidang pemberdayaan masyarakat. Namun presentase
penggunaan  Dana  Desa  untuk  bidang pemberdayaan  masyarakat  relatif  kecil, hanya  mencapai  kisaran  10%  saja  dari total  penerimaan  Dana  Desa  tahap I,II,III.
Dari  pemaparan  hasil  penelitian diatas, maka peneliti dapat menganalisis dan  menyimpulkan  bahwa  pengelolaan Dana  didalam  desa  pada    Kecamatan Magetan  Kabupaten  Magetan  tahun 2019  sudah  sesuai  peraturan  perundang – undangan mulai dari tahapan – tahapan yang  harus  dilakukan  dan  dilaksanakan oleh  masing  –  masing  desa,  dan  juga didalam  pengelolaan  Dana  Desa  sudah berpegang  pada  asas  –  asas  yang berlaku.    Sehingga  hal  ini  dapat menimbulkan  dampak  yang  positif khususnya  untuk  bidang  pemberdayaan masyarakat, hanya saja dampak penggunaannya  total  realisasi  tidak terlalu  besar  nominalnya  dari  total penerimaan  Dana  Desa  pada  masing  – masing desa hanya sekitar 10% dikarenakan  usulan  masyarakat  masih menitikberatkan pada bidang pembangunan untuk meningkatkan sarana dan prasaranainfrastruktur. Setelah peneliti melakukan
penelitian di Kecamatan Magetan
e-ISSN 2442-9449 Vol.8. No.2 (2020)  63-69 p-ISSN 2337-4721
Kabupaten  Magetan,  pada  saat  peneliti mengumpulkan data hasil analisis berikut  saran  yang  dapat  peneliti berikan  bagi  desa  yaitu:  desa  perlu meningkatkan kemampuan untuk aparatur  pemerintahan  desa  dalam pengelolaan  Dana  Desa,  khususnya bendahara desa melaksanakan pencatatan  kas  menggunakan  sistem online  melalui  SISKEUDES  (Sistem Keuangan Desa) yang dahulunya
pencatatan  dilakukan  secara  manual, selain  itu  agar  usulan  –  usulan  yang utarakan  masyarakat  lebih  terarah,
Penyampaian informasi melalui
sosialiasi yang harus dilakukan pemerintahan desa perlu dilakukan agar prioritas  penggunaan  Dana  Desa  tepat pada sasaran, disebabkan karena sebagian  besar  masyarakat  desa  masih tumpang tindih antara
bidang pemberdayaan masyarakat dengan bidang yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfaruqi,  Kristianti.  (2019).  Analisis
Potensi Kecurangan dalam Pengelolaan  Keuangan  Desa. Jurnal  Akuntansi  Maranantha, 11(2), 206.
Bili,  S.  R.,  &  Ra’is,  D.  U.  (2019).
Dampak  Dana  Desa  Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. JISIP:  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik, 6(3). Farlina,  Hartono.  (2019).  Analysis  Of Factors That Influence On Reporting Of Dana Desa Programs.    E-Jurnal  Apresiasi Ekonomi,  7(2),  192.  Fitria,L. (2018). Ransparansi Dan Akuntabilitas  Pemerintah  Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (DD). Artikel Ilmiah.
Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi Perbanas S U R A B A Y .
Fitri,  Deli,    Fajri.  (2018). Analisis
Pengelolaan  Dana  Desa  dalam
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha  Milik  Gampong  (BUMG) Capa  Paloh  Kecamatan  Padang Tiji  Kabupaten  Pidie. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian Unsyiah , 3(4), 594. Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ilmiah CIVIS
,1(2), 87.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun
2014 tentang  Dana  Desa  yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  Indonesia  Nomor  113 Tahun  2014 tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa . Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Triani,  Handayani.  (2018). Praktik Pengelolaan  Keuangan  Dana Desa . Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(1), 136. Undang  –  Undang  Republik  Indonesia
Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa.