## REAKTUALISASI HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA
Abd. Muni 1
Abstract .  In  Indonesia,  the  problem  of  inheritance  is  a  problem  that  is  immediately confused  with  the  concept  of  muamalah  and  social  activities  that  require  a  lot  of attention along with the times. This relates to the existence and preservation of Islamic law  in  Indonesia,  especially  in  the  area  of  inheritance  law.  The  existence  of  three positive legal concepts that are equally accepted as sources of law in Indonesia, namely European law, customary law and Islamic law, do not make Islamic legal values more or less eroded by two other laws, at least able to become the main law for the people Islam and for those who follow the principle of Islamic personality. In this journal, we will discuss several definitions of inheritance from the three sources of law, then what is the nature of inheritance law itself, which the writer can summarize into several parts, including two main concepts that greatly affect the distribution of inheritance, namely the existence of patrilineal and bilateral concepts. Therefore, it is important to review the distribution of this inheritance from a variety of perspectives and certainly against the background of the thoughts of figures such as Munawwir Syadzali and Hazairin and the concept of inheritance of the Arab nation. The difference in concept includes how receptie theory which is seen as contradictory to the Constitution and Pancasila and even the Qur'an and As-Sunnah will be discussed through several approaches including historical approaches, fiqh and maslahah mursalah. It is intended that Islamic law will continue to be accepted, applied and even become a basic reference for law enforcement agencies  such  as  the  Religious  Courts  as  stipulated  in  legal  considerations  so  as  to produce  a  rule  of  law  which  is  based  on  the  principles  of  benefit  and  justice.  The actualization  of  inheritance  law  in  Indonesia  is  indeed  very  much  needed  for  the existence of Islamic inheritance law itself.
Keywords : Inheritance law, legal system, bilateral principles, patrilineal, decision of the Religious Court, receptie theory

## Pendahuluan
Warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan  dari  orang  yang  meniggal  dunia  kepada  keluarga  yang  masih  hidup. 2 Hukum kewarisan dalam pengertiannya adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan  tidak  mewarisi,  dengan  memperhatikan  setiap  bagian  dan  cara  pembagiannya.  Dalam definisi lain Wirjono Projodikoro menjelaskan, warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lainyang masih hidup. 3
Di  Indonesia  yang  menganut  hukum  positif,  ada  beberapa  sistem  pembagian  hukum salah satunya meliputi pembagian waris yang merujuk kepada tiga jenis sumber hukum yang diakui dan dapat diterapkan, antara lain:
1. Sistem Hukum Eropa
Hukum kewarisan dalam sistem hukum Eropa diatur dalam KUHPer buku II bab ke dua belas sampai bab delapan belas. Namun demikian untuk definisi Hukum waris dalam KUHPer tidak ada definisi secara rinci. Dalam kaitannya dengan hukum waris versi hukum Eropa,  beberapa  doktrin  yang  berhubungan  dengan  hukum  waris  itu  sendiri  antara  lain; Pertama Hukum  Waris  adalah  Kumpulan  peraturan  yang  mengatur  hukum  mengenai
1 STAI Miftahul Ulum Pandian Terate Sumenep, email: abdulmuni@gmail.com
2 Syamsul Rijal Hamid, Buku Pintar Agama Islam, (Bogor: Cahaya Salam, 2011 ), 366.
3 R Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Waris Kodofikasi, (Surabaya : Airlangga Unifersity Press), 3
kekayaan  karena  wafatnya  seseorang,  yaitu  mengenai  perpindahan  kekayaan  yang ditinggalkan oleh di mati dan akibat dari hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. 4 Kedua, hukum waris adalah hukum- hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih  kepada  orang  lain  yang  masih  hidup. 5 Ketiga Hukum  waris  adalah  hukum  yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal kepada seorang ahli waris atau lebih. 6
Pemberlakuan  hukum  kewarisan  perdata  barat  bagi  orang  Indonesia  ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 131 i.s jo Staatsblad 1917 Nomor 12 Jo staatsblad 1924 nomor 557 tentang penundukan diri terhadap hukum eropa yang menyatakan hukum perdata barat berlaku  bagi;  (a)  Orang-orang  eropa  dan  mereka  yang  dipersamakan  dengan  Eropa;  (b) Orang timur asing tionghoa; (c) Orang timur asing lainnya; (d) dan orang-orang Indonesia yang menundukan diri kepada hukum eropa.
Wirjono  Prodjodikoro  menyatakan  bahwa  pengertian  kewarisan  menurut KUHPerdata ada beberapa unsur yang harus diketahui antara lain: 7 (a) Seorang peninggal warisan  atau erflater yang  pada  wafatnya  meninggalkan  kekayaan.  Unsur  pertama  ini menimbulkan  persoalan  bagaimana  dan  sampai  dimana  hubungan  seseorang  peninggal warisan  dengan  kekayaannya  dipengaruhi  oleh  sifat  lingkungan  kekeluargaan,  dimana peninggal warisan berada; (b) Seseorang atau beberapa orang ahli waris ( erfgenaam ) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan  si  peninggal  warisan  dapat  beralih  kepada  si  ahli  waris;  (c)  Harta  Warisan ( nalatenschap ), yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.
Pasal  830  KUHPerdata  menegaskan  untuk  dapat  terjadinya  pewarisan  maka  si pewaris, pertama harus sudah meninggal dunia, adapun penyebab meninggalnya si pewaris dapat dibedakan menjadi dua; (a) Matinya pewaris yang diketahui secara sunguh-sungguh (hakiki),  dapat  dibuktikan  secara  panca  indera  bahwa  dia  telah  meningal;  dan  (b)  Mati secara  hukum,  yaitu  status  kematiannya  dinyatakan  oleh  Pengadilan  walaupun  pada hakikatnya kematiannya itu tidak diketahui secara nyata menurut panca indera.
Selanjutnya, untuk dapat terjadinya pewarisan, kedua ahli waris yang berhak adalah orang-orang  yang  masih  hidup  saat  kematian  si  Pewaris.  Hidupnya  ahli  waris  ini  dapat terjadi  karena:  (a)  Hidup  secara  nyata,  yaitu  ahli  waris  memang  secara  kenyataan  masih dinyatakan hidup dan dapat dibuktikan dengan panca indera; dan (b) Hidup secara hukum, yaitu saat ahli waris sudah tidak diketahui secara kenyataannya apakah masih hidup atau tidak, termasuk bayi dalam kandungan. 8
4 A. Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (Alih Bahasa M.Isa Arief, SH) , (Jakarta: PT.Intermasa,1986), 1
5 M.  Idris  Ramulyo,  Perbandingan  Hukum  Kewarisan  Islam  dengan  Kewarisan  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 84
6 Mr. Dr.H.D.M.Knol, dalam bukunya Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1991), 12.
7 M. Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata , (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 85.
8 Pasal 1 ayat 2 KUHPerdata
Selanjutnya menurut KUHPerdata terdapat sebab yang menjadikan ahli waris tidak patut atau terlarang ( onwaardig ) untuk menerima warisan dari si pewaris. Pasal 838, untuk ahli waris karena undang-undang dan Pasal 912 untuk ahli waris karena adanya wasiat. 9
a. Ahli  waris  menurut  undang-undang  yang  dinyatakan  tidak  patut  untuk  menerima warisan, dalam Pasal 838 KUH Perdata, adalah: (1) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris; (2) Mereka yang dengan  putusan  hakim  pernah  dipersalahkan  karena  secara  fitnah  telah  melakukan pengaduan  terhadap  si  pewaris,  ialah  suatu  pengaduan  telah  melakukan  kegiatan kejahatan  yang  diancam  hukuman  penjara  lima  tahun  lamanya  atau  lebih  berat;  (3) Mereka  yang  dengan  kekerasan  atau  perbuatan  telah  mencegah  si  pewaris  untuk membuat  atau  mencabut  surat  wasiat;  dan  (4)  Mereka  yang  telah  menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.
b. Ahli waris menurut wasiat yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan dalam Pasal 912 KUH Perdata, adalah: (1) Mereka yang telah dihukum karena membunuh si pewaris; (2) Mereka yang telah menggelapkan, membinasakan atau memalsukan surat wasiat si pewaris; (3) Mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya.
Dua  cara  dalam  undang-undang  untuk  mendapat  suatu  warisan  yaitu; Pertama, Secara ab intestato (ahli waris menurut undang-undang), dalam Pasal 832 KUH Perdata. Menurut ketentuan undang-undang ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para  keluarga  sedarah,  baik  sah  maupun  di  luar  kawin  dan  suami  atau  isteri  yang  hidup terlama. Kedua, Secara testamentair (ahli  waris  karena  ditunjuk  dalam  suatu  wasiat  = testamen), dalam Pasal 899 KUH Perdata. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/testamen. 10
Dalam hukum waris perdata berlaku asas-asas yaitu : pertama, Hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Kedua , Adanya Saisine bagi ahli waris, yaitu : sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis  karena  hukum  memperoleh  hak  milik  atas  segala  barang,  dan  segala  hak  serta segala  kewajiban  dari  seorang  yang  meninggal  dunia. Ketiga, Asas  Kematian,  yaitu Pewarisan  hanya  karena  kematian. Keempat Asas  Individual,  yaitu  Ahli  waris  adalah perorangan  (secara  pribadi)  bukan  kelompok  ahli  waris. Kelima Asas  Bilateral,  yaitu  : Seseorang mewaris dari pihak bapak dan juga dari pihak ibu. Keenam, Asas Penderajatan, yaitu : Ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya. 11
2. Sistem Hukum Islam
Pengertian  hukum  waris  Islam  yang  dikutip  dari  berbagai  doktrin  dan  KHI  dapat diuraikan sebagai berikut: (a) Ulama Fiqh mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai suatu ilmu yang dengannyalah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, yang tidak menerima pusak serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya. 12 ; (b)  Kompilasi  Hukum  Islam  mendefinisikan  hukum  kewarisan  islam  sebagai  berikut: hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan ( tirkah ) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. 13
9 Suparman Usman, Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ), ( Serang: Darul Ulum Press, 1993 ), 58.
10 Effendi Perangin, Hukum Waris , ( Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997 ), 4.
11 M. Idris Ramulyo , Perbandingan Hukum Kewarisan .................................... 4
12 Rachmad Budiono, pembaharusan Hukum Kewarisan islam di Indonesia , (Bandung: PT. Cbitra Aditya Bakti, 1999), 1 .
13 Pasal 171.a Kompilasi Hukum Islam
Pluralisme  ajaran  dalam  sistem  hukum  waris  islam  di  Indonesia  sangat mempengaruhi  perkembangannya  hingga  dewasa  ini.  Ajaran  seperti  Ahlussunnah  wal jamaah, Syi’ah  dan ajaran Hazairin. Namun demikian ajaran yang mendominasi dianut oleh masyarakat  muslim  di  Indonesia  adalah  ahlussunnah  wal  Jamaah  yang  mengikuti  empat madzhab yaitu Syafi’i, Maliki, hanafi dan Hanbali. Kembali pada empat madzhab tersebut, madzhab  yang  paling  banyak  dipergunakan  dalam  masyarakat  muslim  Indonesia  adalah Madzhab Syafi’i. 14
Hukum kewarisan islam diberlakukan bagi orang-orang Indonesia yang beragama islam  disandarkan  pada  staatsblad  1854  nomor  129  diundangkan  di  belanda  dengan staatblad 1929 nomor 221 yang telah diubah, ditambah dan sebagainya, juga berdasarkan pasal 29 undangundang dasar 1945 juncto ketetapan MPRS No. II/1961 lampiran A nomor 34 Juncto GBHN 1983 ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1983 bab IV. Pemberlakuan hukum kewarisan  isalm  selanjutnya  diatur  dalam  instruksi  presiden  republik  Indonesia  nomor  1 tahun  1991  tentang  kompilasi  hukum  islam  dan  pelaksanaannya  yang  ditetapkan  dalam keputusan menteri agama republik Indonesia nomor 154 tahun 1991.
3. Sistem Hukum Adat
Keanekaragaman  suku  dan  budaya  di  Indonesia  sangat  mempengaruhi  budaya mewarisi  harta  peninggalan  dalam  masyarakatnya.  Bahkan  keanekaragaman  tersebut memunculkan  berbagai  macam  sistem  hukum  kewarisan  tersendiri  yang  berkembangan secara  lokal  dalam  masyarakat  hukum  adat.  Ada  sistem  matrilineal  di  Minangkabau, Patrilineal  di  Batak,  Bilateral  di  Jawa  dan  Alterneren  Unilateral  di  Rejang  Lebong  dan Lampung Papadon.
Ada  banyak  pengertian  yang  diberikan  oleh  ahli  hukum  terkait  hukum  waris  itu sendiri, antara lain: (a) Tee Haar mendefinisikan hukum waris adat sebagai aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta  yang berwujud dari generasi  ke generasi;  (b)  Soepomo  mendefinisikan hukum waris adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang tidak berwujud benda ( immateriele goderen ) dari suatu angkatan manusia ( generatie )kepada turunannya.
Menurut  Kuntjaraningkrat  ada  empat  prinsip  pokok  garis  keturunann  ( princeple decent ) di Indonesia, yaitu: 15
a. Prinsip Patrilinel ( Patrilineal Decent ) yang menghitung hubungan kekerabatan melalui laki-laki  saja,  dan  karena  itu  mengakibatkan  bahwa  tiap  individu  dalam  masyarakat semua  kaum  kerabat  ayah  masuk  ke  dalam  batas  hubungan  kekerabatannya,  sedang kaun kerabat itu jatuh di luar batas itu;
b. Prinsip Matrilineal ( Matrilineal Decent ), yang menghubungkan hubungan kekerabatan melalui perempuan saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap-tiap individu dalam masyarakat  semua  kerabat  ibu  dalam  batas  hubungan  kekerabatannya,  sedang  kaum kerabat ayah jatuh di luar batas itu;
c. Prinsip  Bilineal  ( Bilineal  Decent )  prinsip  ini  juga  sering  disebut  doble  decent,  yang menghitungkan  hubungan  kekerabatan  melalui  pria  saja,  untuk  sejumlah  hak  dan kewajiban  tetentu,  dan  melalui  wanita  saja  untuk  sejumlah  hak  dan  kewajiban  yang lain,  dan  karena  mengakibatkan  bahwa  bagi  tiap-tiap  individu  dalam  masyarakat kadang-kadang  semua  kaum  kekerabatan  ayah  masuk  ke  dalam  batas  hubungan kekerabatannya, sedangkan kaum kerabat ibu jatuh di laur batas itu, dan kadang-kadang sebaliknya ;
14 Aziz,  M.,  &  Sholikah,  S.  (2015).  Metode  Istinbat  Hukum  Zakat  Profesi  Perspektif  Yusuf  Al-Qardawi  dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat di Indonesia. ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam, 16 (1), 89 - 116. doi:http://dx.doi.org/10.18860/ua.v16i1.3039.
15 Kuncoroningkrat, Beberapa Pokok Antropologi , (Jakarta : Dian Rakyat, 1992), 135.
d. Prinsip Bilateral ( Bilateral Decent ) yang menghitungkan hubungan keturunan melalui ayah dan ibu.

## Perkembangan hukum waris Islam di Indonesia
1. Konsep Hukum Waris Islam di Indonesia
Dalam islam, istilah kewarisan secara etimologis berasa dari bentuk masdar yaitu al-irts yang  berasal  dari  tashrif waritsa  yaritsu  irtsan yang  berarti  berpindahnya  sesuatu dari  seseorang  kepada  orang  lain.  Sesuatu  itu  lebih  umum  dari  harta,  meliputi  ilmu, kemulian  dan  sebagainya. 16 Dalam  fiqh  klasik  istilah  hukum  kewarisan  dikenal  dengan faraidh sesuai dengan yang disebutkan dalam QS. An Nisa (4) ayat 7 yang berbunyi : Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit  atau  banyak menurut bahagian  yang telah ditetapkan.
Sedangkan secara terminologi  Syar’i,  kewarisan adalah perpindahan kepemilikan dari seseorang yang meninggal (mayit) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang dimiliki tersebut harta, atau hak-hak kebendaan dan non kebendaan. 17 Adapun pengertian hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa- siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya. 18
Dalam hukum waris islam juga dikenal beberapa asas yang harus diketahui yaitu:
a. Asas ijbari
Akaq  ijbari  yang  terdapat  dalam  hukum  kewarisan  Islam  mengandung  arti bahwa  pengalihan  harta  dari  seseorang  yang  meninggal  dunia  kepada  ahli  warisnya berlaku  dengan  sendirinya  menurut  ketetapan  Allah  tanpa  digantungkan  kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. 19 Asas ijbari hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari  beberapa  segi,  yaitu:  (1)  Dari  pengalihan  harta  yang  pasti  terjadi  setelah  orang meninggal  dunia.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  al-Qur`an  surah  IV:  7  yang  menjelaskan bahwa : "bagi laki-laki dan perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu bapak dan keluarga dekatnya". Dari kata nasib atau bagian itu, dapat diketahui bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, terdapat bagian atau hak ahli waris. Karena  itu  pewaris  tidak  perlu  menjanjikan  sesuatu  yang  akan  diberikan  kepada  ahli warisnya sebelum ia meninggal dunia. Demikian juga halnya dengan ahli waris, tidak perlu meminta-minta hak kepada (calon) pewarisnya. 20 ; (2) Hal ini tercermin dalam kata mafrudan yang  makna  asalnya  adalah  "ditentukan  atau  diperhitungkan".  Apa  yang sudah ditentukan atau diperhitungkan oleh Allah wajib dilaksanakan oleh hamba-Nya. Sifat  wajib  yang dikandung oleh kata itu menyadarkan manusia untuk  melaksanakan kewarisan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur`an. 21 ; (3) kepastian penerima harta  peninggalan,  yakni  mereka  yang  mempunyai  hubungan  kekerabatan  dan  ikatan
16 Muhammad Ali Ash Shabuniy, al Mawaris fi Asy Syariah al Islamiyyah fi dhau’ al Kitab wa as Sunnah . (Beirut: Daar Kutub Ilmiyyah, 1338 H), 34.
17 Muhammad Ali Ash Shabuniy, al Mawaris fi Asy Syariah al Islamiyyah fi dhau’ ... 34
18 Pasal 171.
19 Amir  Syarifuddin  mengemukakan  bahwa  "kata  ijbari  berarti  kewajiban  (compulsary),  yaitu  kewajiban melakukan sesuatu. Unsur kewajiban itu terlihat dalam perpindahan harta pewaris kepada ahli warisnya sesuai jumlah  yang  diwajibkan  oleh  Allah  dalam  al-Qur`an  surah  IV:  11,  12,  176  dan  33".  Amir,  Syarifuddin, Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  dalam  Lingkungan  Adat  Minangkabau ,  (Jakarta:  Gunung  Agung, 1984),18.
20 H. Mohammad Daud Ali, Ibid. John Burton, The Sources of Islamic Law, (Oxford: Edinburgh University Press, 1990), 211.
21 Ibid............................................ 3
perkawinan dengan pewaris seperti yang dirinci oleh Allah dalam al-Qur`an surah IV: 11, 12, 176, dan 33. Rincian ahli waris dan pembagiannya yang sudah pasti itu, tidak ada  suatu  kekuasaan  manusiapun  yang  dapat  mengubahnya.  Unsur  yang  demikian, dalam kepustakaan hukum kewarisan Islam yang sui generis dapat disebut juga bersifat wajib dilaksanakan oleh ahli waris. 22
b. Asas Bilateral
Asas Bilateral dalam hukum kewarisan berarti orang yang yang menerima hak atau  bagian  dari  kedua  belah  pihak  dari  kerabat  keturunan  laki-laki  dan  dari  kerabat keturunan  perempuan.  Asas  kebilateralan  itu,  mempunyai  2  (dua)  dimensi  saling mewarisi  dalam  al-Qur`an  surah  IV:  7,  ll,  12,  dan  176,  yaitu; pertama antara  anak dengan  orang  tuanya,  dan kedua antara  orang  yang  bersaudara  bila  pewaris  tidak mempunyai anak dan orangtua. Hal ini, diuraikan sebagai berikut: 23 (1) Dimensi saling mewarisi antara anak dan orang tuanya. Dalam Al-Qur’an surat IV ayat 7, 11 dan 14 dijelaskan  bahwasanya  laki-laki  dan  perempuan  berhak  menerima  warisan  dari  ibu bapaknya,  dimana  kadar  bagian  antara  keduanya  adalah  dua  banding  satu  dan ditegaskan pula bahwa ayah dan ibu juga berhak mendapat harta warisan dari anak laki- laki maupun perempuan, sebesar seperenam jika anak pewaris meninggalkan anak; (2) Dimensi saling mewarisi antara orang yang bersaudara. Hal ini terjadi jikalau pewaris tidak mempunyai keturunan dan/atau orang tua. Dalam Al-qur’an surat 14 ayat 12 juga ditentukan bila seorang laki-laki mati punah dan mempunyai saudara, maka saudaranya (baik  laki-laki  maupun  perempuan)  berhak  mendapat  warisan.  Dalam  ayat  176  juga dijelaskan  bahwa  jika  seorang  laki-laki  tidak  mempunyai  keturunan,  sedangkan  ia mempunyai  saudara  perempuan,  maka  saudara  perempuan  itulah  ahli  warisnya. Demikian  pula  jika  seorang  laki-laki  tidak  mempunyai  keturunan  sedangkan  ia mempunyai  saudara laki-laki maka saudara laki-lakinyalah  yang berhak  menjadi  ahli warisnya.
Selain itu, dapat diketahui pula perluasan pengertian ahli waris yang disebutkan dalam al-Qur'an. Misalnya, kewarisan kakek dapat diketahui dari kata abun dalam al- Qur'an,  yang  dalam  bahasa  Arab  berarti  kakek  secara  umum.  Demikian  juga  halnya dengan nenek, dapat dikembangkan dari perkataan Ummi ( maternal = maternal grand mother = nenek dari pihak ibu) yang terdapat dalam al-Qur'an. Di samping itu terdapat juga penjelasan dari Nabi tentang kewarisan kakek dan kewarisan nenek. Dari perluasan pengertian  itu  dapat  pula  diketahui  garis  kerabat  ke  atas  melalui  pihak  laki-laki  dan melalui  pihak  perempuan.16  Demikian  juga  halnya  dengan  garis  kerabat  ke  bawah. Walaupun tidak secara jelas disebut dalam al-Qur'an, namun garis kerabat ke bawah itu dapat  diketahui  dari  perluasan  pengertian  walad  (anak),  baik  anak  laki-laki  maupun anak perempuan dan keturunannya. Namun di kalangan Sunni makna anak itu dibatasi pada  anak  laki-laki  dan  keturunannya  saja  (seperti  yang  biasanya  terdapat  dalam masyarakat patrilineal).
c. Asas Individual
Asas individual dalam hukum kewarisan Islam adalah harta warisan yang dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan  kepada  setiap  ahli  waris  yang  berhak  menerimanya  menurut  kadar  bagian masing-masing. Bila setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat
22 Ibid............................................ 3
23 Pasal 176 KHI berbunyi : anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
kepada ahli waris yang lain berarti mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban ( ahliyat al-ada ). 24
d. Asas Keadilan Berimbang
Dalam hukum kewarisan Islam asas keadilan berimbang berarti keseimbangan antara  hak  yang  diperoleh  dengan  keperluan  dan  kegunaan  dalam  melaksanakan kewajiban. Kata adil banyak disebut dalam al-Quran yang kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum kewarisan. Di dalam sistem ajaran agama Islam, keadilan itu adalah titik tolak, proses dan tujuan segala tindakan manusia. 25 Asas  keadilan  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban,  antara  hak  yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Sebagai contoh dapat disebut  misalnya,  laki-laki  dan  perempuan  mendapat  hak  yang  sebanding  dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
e. Asas Akibat Kematian
Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Karana itu, pengalihan harta seseorang kepada orang lain  yang disebut dengan  nama kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Demikian juga, segala bentuk  pengalihan  harta  seseorang  yang  masih  hidup  kepada  orang  lain,  baik  secara langsung  maupun  yang  akan  dilaksanakan  kemudian  sesudah  meninggalnya,  tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam. 26
f. Asas Personalitas Keislaman Asas  Personalitas  Keislaman.  Asas  dimaksud,  berarti  peralihan  harta  warisan hanya terjadi bila antara pewaris dan ahli waris sama-sama menganut agama Islam. 27

## 2. Hukum Waris Islam Secara Praktis di Pengadilan Agama
Saat zaman Rasulullah, ada sebuah dialog penting antara Rasulullah dengan seorang sahabat  yang  saat  itu  memegang  jabatan  publik  sebagai  Gubernur/Hakim  di  Yaman. Sahabat itu bernama Muadz bin Jabal. Rasulullah SAW bertanya kepada Muadz: “atas dasar apa engkau memutus masalah jika dihadapkan kepadamu suatu kasus atau perkara?” jawab Muadz : “saya akan memutus berdasar Al-Qur’an”. Lalu Nabi bertanya lagi : “jika dalam Al-Qur’an tidak ditemukan hukumnya ?” jawab Muadz : “saya akan memutus berdasar Al- Hadits” Nabi bertanya lagi : “jika dalam hadits tidak ditemukan hukumnya?” jawab Muadz :  “saya  akan  lakukan  dengan  ijtihad”.  Mendengar  jawaban  tersebut  rasulullah    merasa senang dan  bangga terhadap muadz sehingga menepuk pundaknya.
Melihat percakapan antara Rasulullah dan Muadz bin Jabal di atas, sekilas terlihat sederhana, tampak seperti percakapan biasa yang sangat ringan. Namun percakapan inilah yang  menjadi  alasan  kenapa  banyak  fukaha’  para  alim  ulama  dan  cendekiawan  muslim berpendapat bahwa pintu ijtihad akan selalu terbuka seiring dengan perkembangan zaman dan berubahnya kondisi masyarakat baik dalam segi sosiologis maupun geografis. Pendapat tersebut  bukan  tanpa  landasan.  Berpegang  kepada  percakapan  tersebut,  bahwasanya  ada beberapa poin penting yang dapat kita ambil;
Pertama, peristiwa ini merupakan uji kelayakan dan kepatutan ( fit and propertest ) yang  dilakukan  Nabi  kepada  seorang  yang  akan  diberikan  amanah  untuk  suatu  jabatan
24 Amir Syarifuddin, Ibid ., hal. 169. H. Mohammad Daud Ali, Ibid ., hal. 5. Abdur Rahman I Doi, op. cit ., 274.
25 Hak,  hukum,  kewajiban.  Di  sini  menunjukkan  bahwa  keadilan  sebagai  proses  dan  tujuan  tindakan  manusia. Bandingkan uraian H. Mohammad Daud Ali, Ibid ., hal. 6.
26 H. Mohammad Daud Ali......................................hal.7
27 KHI Pasal 171 huruf b dan c, pasal 172 dan pasal 191
publik yang pada gilirannya akan memimpin atau menjadi figur pada masyarakat. Kedua, peristiwa ini menjadi kejelasan atas prosedur dan struktur hukum dalam proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu perkara. 28
Terkait masalah ijtihad, maka tulisan ini akan memfokuskan diri ke ranah hukum waris  yang  hingga  saat  ini  masih  kontroversial  karena  penerapannya  belum  maksimal, khususnya untuk beberapa kasus yang terjadi di Pengadilan Agama. Mengapa banyak sekali masyarakat  Indonesia  yang  tidak  puas  terhadap  keputusan  hakim  di  Pengadilan  Agama. Padahal  masyarakat  yang  datang  ke  Pengadilan  Agama  berharap  hukum  islam  dapat memberi keadilan pada masalah mereka. Tapi kenyataannya, setelah menerima putusan dari Pengadilan Agama, banyak masyarakat yang memilih untuk tidak menjalankan keputusan tersebut  dan  hijrah  ke  Pengadilan  Negeri  untuk  mencari  keadilan  lagi,  dengan  landasan sistem  hukum  common  law.  Ironisnya,  strata  masyarakat  yang  dimaksud  bukan  hanya berasal dari golongan pendidikan menengah ke bawah. Pada beberapa kasus, banyak juga masyarakat  yang berpendidikan tinggi, turut melakukan hal serupa.
Diakui atau tidak, ini adalah suatu pertanda ada ketidaksesuaian antara pola pikir masyarakat islam di Indonesia, dengan pola hukum waris yang ada di Pengadilan Agama, walaupun pemerintah sesungguhnya telah mengkodifikasi hukum islam agar sesuai dengan kondisi masyarakat dengan diciptakannya KHI (kompilasi hukum islam) terlepas dari apa tujuan KHI tersebut disusun pada zaman Orde Baru detik-detik pemilihan umum. Namun kenyataannya,  banyak  masyarakat  yang  mengaku  kurang  puas  terhadap  keputusan  yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadits tersebut.  Oleh karena itu bukan  kesalahan bagi sebagian ahli dan para pembaharu islam untuk mencari solusi akan masalah tersebut.
Seperti  banyak  gagasan  yang  bersumber  dari  para  pakar  Hukum  Islam,  terkait reaktualisasi  hukum  islam.  Gagasan  reaktualisasi  ajaran  islam  pertama  kali  mulai direfleksikan kepada masyarakat salah satunya oleh Prof. Dr. H. Munawir Sadjali, MA pada Tahun  1985. 29 Sebenarnya  selain  beliau,  ada  juga  beberapa  pakar  hukum  islam  yang mempunyai  kontribusi  berharga  terhadap  pembaharuan  fikih  kontemporer  di  Indonesia. Seperti Nur Cholis Madjid, Hasybi As-Siddiqy, Mukti Ali, Ibrahim Hasein, Daud Ali dan lain-lain.  Berbagai  karya  ilmiah  ulama  islam  duniapun  telah  membahas  mengenai pemikiran tentang pembaharuan hukum islam.
Tapi  sesungguhnya,  fenomena  pembaruan  pemikiran  islam  sudah  muncul  pada akhir abad ke-13. 30 Hal itu perlu diapresiasi karena merupakan wujud dari generasi islam yang  tidak  beku  dalam  menggali  ijtihad.  Melihat  semaraknya  taqlid  buta  yang  terjadi, kemandekan  berfikir  umat  islam  dikarenakan  paradigma  yang  disumbat  oleh  pemikiran lawas tanpa berpandangan prospektif ke depan dalam mengkaji Al-Qur’an dan As-Sunnah lebih banyak lagi. Kesadaran akan adalanya maqasidus syari’ah didalam tiap ayat demi ayat sehingga diperlukan sebuah pemikiran yang konstruktif. Khususnya memikirkan kembali masalah hukum waris islam demi menjwab tantangan intelektual dari dunia modern melalui asimilasi kreatif.
Munculnya  tokoh-tokoh  sepeti  Ibnu  Taimiyah,  Muhamad  bin  Abdul  Wahhab, Muhammad  Abduh,  Jamal  Ad-  Din  Al-Afghani  dan  beberapa  tokoh  lain  lainnya memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembaharuan hukum islam saat ini. 31 Semangat pembaharuan hukum islam mulai bermunculan seiring dengan perubahan zaman. Dari sinilah mulai timbul kontroversi baik yang menolak secara langsung maupun
28 Dikutip  dari  Jurnal:  Mimbar  hukum  dan  peradilan  Ed.  No.  75  tahun  2012; implikasi  gagasan  reaktualisasi Munawwir  Sadjali  dalam  Penyelesaian  kasus  waris  di  Pengadilan  Agama, yang  ditulis  oleh  Drs.  H.  Suhadak, S.H., MH. Diterbitkan oleh : Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM)
29 Ibid.................. h. 93
30 Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubahan Hukum, Prenada Media Group, Jakarta : cet. Ke-1, 2005. h. 241
31 Ibid...... h. 241
yang  menerima  secara  lapang  dada.  Ada  banyak  alasan  mengapa  orang  menolak pembaharuan hukum islam tersebut khususnya diranah waris, dan banyak pula alasan bagi sebagian lagi yang menerima.

## Reaktualisasi Hukum Waris Islam di Indonesia

## 1. Konsep Munawwir Syadzali
Masyarakat modern mengusung arus kesetaraan gender sebagai implementasi pesan keagamaan yang  dituangkan  kedalam  Deklarasi  Universal  Hak-hak  Asasi  Manusia.
Masyarakat  Indonesiapun  berkomitmen  untuk  mewujudkan  kesetaraan  gender  tersebut dengan menuangkannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Namun  demikian  dalam  realitas  kehidupan  masyarakat  masih  banyak  pengabaian persamaan hak tersebut tak terkecuali dilingkungan peradilan yang justru sebagai lembaga penegak keadilan. Pengabaian atas persamaan hak wanita dan laki-laki di lembaga peradilan tidak terlepas dari benyaknya hakim yang masih berpandangan legisme terlebih jika kasus yang  diselesaikan  menyangkut  norma  agama  walaupun  agama  itu  sendiri  belum  tentu menganjurkan seperti itu. 32
Tulisan diatas semacam curahan hati seorang panitera perdata agama yang kurang setuju terhadap legitimasi hukum yang berlebihan dari sebagian besar hakim Agama yang menangani  kasus  perdata  khususnya  masalah  waris.  Diakui  atau  tidak,  memang  telah banyak anggota lembaga peradilan yang kurang puas terhadap beberapa putusan para hakim yang  menurut  mereka  kurang  memperhatikan  proporsi  gender.  Sang  penulis  merasa beberapa putusan yang diputus oleh hakim Pengadilan Agama dalam kasus  sengketa hak waris  kurang  memperhatikan  masalah  gender,  sebagai  contoh  putusan  Nomor 2464/Pdt.G/2009/PA.Lmg menetakan bahwa dua orang saudara seayah mendapat 5/6 dan empat  keponakan  dari  saudara  seibu  mendapat  1/6  bagian.  Putusan  tersebut  merupakan pasal  181  dan  182  Kompilasi  Hukum  Islam  dimana  bagian  saudara  seibu  1/6  bagian, sementara dua orang saudara seayah mendapat sisa sehingga mendapat bagian yang sangat besar  yaitu  5/6  bagian.  Pengadilan  Tinggi  Agama  Surabaya  dengan  putusannya No.219/Pdt.G/2010/PTA. Sby secara subtantif membenarkan Putusan Pengadilan Agama Lamongan  dengan  hanya  sekedar  perbaikan  redaksi  amar  putusan  Pengadilan  Agama Lamongan  yang kurang jelas  dan menetapkan ahli waris tanpa menyebut  nama para ahli waris.  Mahkamah  Agung  dalam  tingkat  kasasi  dengan  putusannya  No.127K/AG/2011 menolak  permohonan  kasasi  yang  diajukan  oleh  pemohon  kasasi,  itu  berarti  Mahkamah Agung  sepakat  dengan  putusan  Pengadilan  Agama  Lamongan  dan  Pengadilan  Tinggi Agama Surabaya. 33
Bahkan Munawwir Sjadzali dalam beberapa jurnalnya pernah menulis bahwa beliau sempat bertanya kepada salah satu pemuka agama besar terkait adilkah masalah waris antara wanita dan pria jika dua berbanding satu (2:1). Jika anak laki-lakinya disekolahkan dengan biaya  yang  mahal  dan  hingga  keperguruan  tinggi  terkenal  di  luar  negeri  sementara  anak perempuannya  memilih  tidak  melanjutkan  kuliah  dan  hidup  apa  adanya.  Berangkat  dari kebimbangan itu juga  yang menjadi salah satu upaya Munawwir Sjadzali terus mengkaji masalah  waris  dan  mencari  terobosan  baru  untuknya,  walau  banyak  yang  menentang dengan berpedoman dalil tersebut adalah qath’i. Kembali kepada pertanyaan beliau, ulama tersebut bahkan tidak mampu menjawab pertanyaan Munawwir Sjadzali. Hanya saja sang ulama merekomendasikan agar harta bendanya dibagikan kepada putera puterinya sebelum
32 Dikutip  dari  Varia  Peradila,  Majalah  Hukum  Tahun  XXVII  No.  327  Februari  2013,  karya  tulis  Edi  Riadi; Panitera  Muda  Perdata  Agama  Mahkamah  Agung  RI  dengan  judul  :  Gender  Di  Mata  Hakim  Agama.  Jakarta :Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2013. h. 103
33 Dikutip dari Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXVII No. 327.................h.103
beliau meninggal sebagai barang hibah, dan sisakan sebagian kecil saja untuk perhitungan waris sesuai ilmu faraidh dikala beliau meninggal kelak. 34
Dari  uraian  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  sebagian  orang  baik  praktisi  hukum hingga ulama besar seperti Munawwir Sjadzali merasa ada ketidakrelevanan antara hukum waris  dan  keadaan  yang  terjadi  di  Negara  kita.  Sepertinya  harus  ada  rekontruksi  terkait masalah  waris.  Walaupun  dari  kedua  tulisan  tersebut  terdapat  perbedaan  asumsi  yang melatarbelakanginya.  Munawwir  Sjadzali  mempermasalahkan  proporsi  2:1  dengan landasan keadilan antara bagian wanita dan laki-laki, sementra Edi Riadi lebih kepada status gender.  Lalu  beberapa  ulama  yang  lain  memilih  membagikan  harta  benda  mereka  dan menyisakan  sedikit  untuk  pembagian  waris  sebelum  meninggal  dunia.  Terlepas  dari paradigma yang melatarbelakanginya, kenyataannya adalah beberapa orang menginginkan pembaharuan.
Yang  jadi  masalah  adalah,  sebuah  pertanyaan  yang  muncul  dari  golongan  yang menentang rekonstruksi hukum. Banyak yang berpendapat bahwa formula 2:1 berasal dari dalil  qath’i.  Dalam  beberapa  kritik  terhadap  Munawwir  Sjadzali  dikemukakan  argumen klasik bahwa formula anak laki-laki berhak menerima dua kali lebih besar dari pada anak perempuan tercantum dalam ayat Al-Qur’an Nash Sharih dalam istilah ilmu fikih termasuk dalil qath’i, dan tidak boleh diubah. 35
Telah  dikemukakan  diatas  tentang  percakapan  antara  Muadz  bin  jabal  dengan Rasulullah SAW terkait masalah ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata al-jahd dan al-juhd, secara  etimologi  berarti  al-Thaqah  yaitu  tenaga,  kuasa  dan  daya.  Menurut  arti  harfiyah ijtihad berarti mencurahkan tenaga, memeras fikiran, berusaha dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan semaksimal mungkin untuk mendapat sesuatu  yang diharapkan. Menurut istilah, Ijtihad adalah upaya maksimal 36
Kembali  kepada  reaktualisasi  ajaran  islam  oleh  Munawwir  Sadjali  sebenarnya dilatar belakangi oleh keadaan umat islam yang mendua dalam menjalankan Hukum Islam. Umat islam terkesan enggan menjalankan hukum islam karena tidak sesuai dengan harapan yang  diinginkannya.  Seperti  dalam  pembagian  harta  warisan  dalam  Al-Qur’an  surat  An- Nisa’ ayat 11, dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar dari pada hak anak perempuan. Tetapi ketentuan tersebut mulai banyak ditinggalkan oleh kalangan umat islam  Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Munawwir menyatakan bahwa beliau mengetahui setelah menjabat sebagai menteri agama. 37
Reaktualisasi  yang  seutuhnya  bukan  karya  baru  yang  masih  banyak diperbincangkan, melainkan tugas bersama yang butuh solusi, mengingat dalam pasal-pasal KHI sendiri masih banyak hukum yang kurang bergitu berkenan dimasyarakat Indonesia, walaupun itu dari kalangan wilayah yang terkenal dengan kentalnya budaya islam seperti wilayah  Sulawesi  dan  Kalimantan.  Hukum  adat  menjadi  terobosan  untuk  memenuhi kemaslahatannya.
Lalu bolehkah reaktualisasi tersebut ? jika ditinjau lebih mendalam lagi, apabila kita menerima  penyimpangan  dari faraidh itu  tidak  disebabkan  oleh  tipisnya  keislaman melainkan  juga  disebabkan  oleh  keadan  budaya  yang  sedemikian  rupa,  sehingga memungkinkan  kita  unutk  memodifikasi  hukum  waris  agar  sesuai  dengan  kondisi lingkungan yang ada di wilayah kita, apa mungkin itu diperbolehkan ?
34 Dikutip dari jurnal hukum yang mengutip tulisan Munawwir Sjadzali dari buku karya Syu’bah Asa, Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam,Jakarta : Pustaka Panjimas, Cet. 1, 1988 h. 1-11
35 Ibid......... h. 104
36 Team Dirasah Islamiyah UIJ, ibadah dan syari’ah, ( Jakarta : Promotor, 1978), h. 157
37 Dikutip  dari  Jurnal:  Mimbar  hukum  dan  peradilan  Ed.  No.  75  tahun  2012; implikasi  gagasan  reaktualisasi Munawwir  Sadjali  dalam  Penyelesaian  kasus  waris  di  Pengadilan  Agama, yang  ditulis  oleh  Drs.  H.  Suhadak, S.H., MH. Diterbitkan oleh : Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). h. 95
Munawwir Sjadzali mengemukakan sebuah formula hukum dalam Al-Qur’an yang berkaitan dengan nasakh . Dalam kitab suci kita terdapat pergeseran atau bahkan pembatalan terhadap hukum-hukum atau petunjuk-petunjuk yang diterima oleh Nabi SAW sebelumnya. Ada sekitar 21 kasus nasakh yang terjadi dalam Al-Qur’anoleh karena begitu banyaknya ayat  yang  di nasakh maka  banyak  sanggahan  dari  kalangan  orang  Yahudi  yang  menilai bahwa  Nabi  terkesan  tidak  konsisten.  Dan  untuk  menyanggah  tuduhan  tersebut,  maka turunlah 106 surat al-Baqarah yang artinya :
“ apa saja ayat yang kami nasakh atau kami (batalkan) atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya.  Tidaklah  kamu  mengetahui  bahwa  Allah  maha  kuasa  atas  segala sesuatu ? ”
Mengingat  tentang  terobosan  hukum,  maka  akan  saya  uraikan  beberapa  dasar argumentasi yang menjadi landasan pemikiran  Munawwir Sjadzali, yang meliputi berbagai mufasir  besar  dan  komentar  terhadap  ayat  tersebut: 38 (a)  Ibnu  katsir  :  “seseungguhnya enurut  rasio  tidak  terdapat  sesuatu  yang  menolak  adanya nasakh (pembatalan)  dalam hukum-hukum Allah”; (b) Ahmad Mussthafa Al-Maraghi : “sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia dan kepentingan manusia dapat berbeda karena perbedaan  waktu  dan  tempat.  Apabila  suatu  hukum  diundangkan  pada  waktu  dimana memaeng dirasakan kebutuhan akan hukum itu, kemudia kebutuhan hukum itu tidak ada lagi, maka suatu tindakan yang bijaksana menghapuskan hukum itu dan menggantikannya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan waktu terakhir”; (c) Muhammad Rasyid Ridha : “sesungguhnya hukum itu (dapat) berbeda karena perbedaan waktu, tempat (lingkungan) dan  situasi.  Kalau  suatu  hukum  diundangkan  pada  waktu  sangat  dibutuhkan  hukum  itu, kemudian  kebutuhan  hukum  itu  tidak  ada  lagi  pada  waktu  lain,  maka  suatu  tindakan bijaksana untuk menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan waktu yang belakangan tersebut; (d) Sayyid Qutub : berpendapat bahwa ayat 106  dari surah al-Baqarah itu diturunkan sebagai sanggahan terhadap tuduhan orang-orang Yahudi  bahwa  Nabi  Muhammad  tidak  konsisten,    baik  mengenai  kepindahan  kiblat  dari masjid Al-Aqsa ke masjid Al-Haram, maupun perubahan-perubahan petunjuk hukum dan perintah yang akan terjadi sebagai akibat dari pertumbuhan masyarakat Islam, dan situasi serta kondisi mereka yang terus berkembang. 39
Diantara  para  ahli  hukum  dari  empat  madzhab,  meskipun  mereka  banyak  saling berbeda pendapat, namun semacam ada kesepakaan diantara meraka berempat, bahwasanya hukum  islam  itu  dibagi  menjadi  dua  kategori,  yakni  masalah  ritual  ibadah  dimana  tak satupun ulama yang berbeda pandang dalam menentukan posisi dalil qath’i dan termasuk kedalam hukum ibadah murni dimana tidak banyak kesempatan untuk menggunakan nalar. Dan yang kedua adalah muamalah duniawiyah (kemasyrakatan), dimana ruang gerak untuk penalarannya luas dengan pertimbangan masyarakat sebagai tolok ukurnya.
Fakta  yang  menunjukkan  implikasi  dari  ide  dan  pemikiran  Munawwir  Sjadzali adanya  tiga  putusan  perkara  waris  yang  telah  memberikan  bagian  anak  laki-laki  dengan anak perempuan dibagi sama yaitu 1:1, yaitu: (a) Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 338/Pdt.G/1998/PA.Upg;  dan  (b)  Putusan  Pengadilan  Agama  Makassar  No. 230/Pdt.G/2000/PA.Mks; (c) Putusan Pengadilan Agama Medan No.
92/Pdt.G/2009/PA.Mdn.
38 Team Dirasah Islamiyah UIJ, ibadah dan...................... h. 159
39 Aziz,  M.  (2017,  January  5).  Strategi  Pengelolaan  Zakat  Secara  Produktif  Pada  Lembaga  Amil  Zakat  Dalam Tinjauan Uu Ri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban Periode 2015-2016). Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman , 7 (1). Retrieved from http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/2536.
Menurut  hakim  Mukhtar  Zamzami  dalam  disertasinya  untuk  memperoleh  gelar Doktor, dalam risetnya menemukan tiga putusan pembagian waris islam yang melenceng dari Hukum Islam, jika hukum islam menyatakan pembagian laki-laki dan wanita adalah 2:1,  maka  Mukhtar  menemukan  pembagian  sama  rata  ternyata  tidak  masalah.  “ketiga putusan  tersebut  merupakan  pelopor  dalam  mendudukkan  ahli  waris  perempuan  setara dengan ahli waris laki-laki. Porsi bagian anak laki-laki secara eksplisit disamakan dengan bagian anak perempuan yakni satu banding satu 40 ”
Menurut Mukhtar, sejauh ini ketiga putusan tersebut diterima oleh para pihak dan tidak adanya upaya hukum sama sekali. Reaksi keras masyarakat Muslim terhadap ketiga putusan  juga  belum  pernah  terdengar.  Penerapan  hukum  ini  berdasarkan  teori juctice  as fairness. 41
Didalam disertasinya, Mukhtar menemukan bahwa UU Nomor 1 Tahun 1974 telah meninggalkan alam budaya patriarki dan beranjak menuju bentuk keluarga bilateral. Dalam hal ini kedudukan dan hak perempuan mulai setara dengan hak laki-laki.
2. Konsep Hazairin
Sistem  hukum  warisan  adat  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  pada  sistem  keluarga atau  sistem  kekerabatan  yang  telah  penulis  jelaskan  di  atas,  hal  ini  telah  dikemukakan Hazairin 42
Hazairin merupakan tokoh yang memperjuangkan bagaimana terserapnya nilai-nilai ajaran islam khususnya hukum islam agar dapat diaplikasikan di Indonesia. Pada tanggal 28  November  1906  tepatnya  di  Bukitinggi  beliau  lahir  dari  sepasang  suami  isteri  yang bernama Zakaria Bahari dan Aminah dan merupakan putera tunggal. Berangkat dari latar belakang  keluarga  terdidik  dan  tumbuh  dilingkungan  islami,  dimana  ayahnya  adalah seorang  guru  dan  kakek  beliau,  Ahmad  Bakar  adalah  seorang Muballigh yang  terkenal dimasa itu, Hazairin akhirnya mengikuti jejak pendahulunya dengan giat mendalami dan mempelajari hukum islam.
Beliau  adalah  sarjana  hukum  pertama  yang  dengan  tegas  menolak  teori Receptie ciptaan  Snouck  Hurgronje  yang  dianggapnya  sebagai  teori  yang  menyesatkan.  Teori Receptie menurut  Hazairin  adalah  teori  yang  bertentangan  dengan  pancasila  dan  UUD 1945. Tegasnya, segala aturan yang berlaku di Indonesia harus beriringan dengan keyakinan beragama  yang  dianut  oleh  masyarakat  Indonesia.  Dan  karena  mayoritas  penduduk Indonesia adalah muslim, maka hukum yang berlaku untuk umat islam juga harus hukum islam. Selain itu teori tersebut juga sangat bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits yang menjadi sumber hukum utama umat islam termasuk umat islam di Indonesia. 43 Pemikiran Hazairin dalam hukum kewarisan diantaranya :
a. Pengelompokan baru untuk ahli waris yani dzawil furud, dzawil qarabah dan mawali sebagai  ganti  dari  pengelompokan  madzhab  sunni  yang  mana  ahli  waris  terdiri  dari dzawil furud, ashabah dan dzawil arham. Untuk dzawil furud antara madzhab Sunni dan Hazairin tidak ada perbedaan, namun kedua kelompok setelahnya berbeda. Bagi Hazairin  istilah ashabah itu  berasal  dari  adat  masyarakat  arab  jadi  tidak  perlu dipertahankan. Hazairin meninjau masalah kewarisan melalui paradigma antropologi sosial, dimana antropologi sosial pada zaman fiqh waris zaman sunni tersebut belum berkembang.
40 Mukhtar Zamzami, yang termuat dalam website www.badilag.net, tanggal 9-1-2012
41 Dikutip  dari  Jurnal:  Mimbar  hukum  dan  peradilan  Ed.  No.  75  tahun  2012; implikasi  gagasan  reaktualisasi Munawwir  Sadjali  dalam  Penyelesaian  kasus  waris  di  Pengadilan  Agama, yang  ditulis  oleh  Drs.  H.  Suhadak, S.H., MH. Diterbitkan oleh : Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). h. 108
42 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur‟an dan Hadist , (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hal. 9.
43 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2010) Cet. II, hal.14
b. Berangkat dari metode penggalian hukum melalui antropologi sosial, maka terciptalah sebuah ide pemikiran terkait susunan masyarakat bilateral. Hal ini muncul merupakan bentuk  reaksi  dari  susunan  masyarakat  yang  diwariskan fiqh  sunni yang  bersifat patrilinial.  Dalam  masyarakt  bilateral,  baik  garis  laki-laki  maupun  garis  perempuan mempunyai hak untuk sama-sama mewarisi. Sehingga kedudukan keturunan melalui anak perempuan dan seterusnya kebawah sama kuatnya dengan keturunan melalui anak laki-laki dan seterusnya kebawah. 44
c. Dalam Penafsiran Hazairin, kalalah ialah keadaan seseorang yang mati tanpa memiliki keturunan, baik laki-laki maupun perempuan. 45 Kalalah dalam surat an Nisa’ ayat 12 san an Nisa’ ayat 176 menurut Hazairin  adalah berbeda. Pada ayat 12, saudara tidak bersama dengan anak, tetapi bersama dengan ayah. Sedangkan pada ayat 176 saudara tidak bersama dengan anak dan ayah. Maka bagi Hazairin tidak ada perbedaan antara saudara sekandung, sebapak dan seibu. Seba itu banyak sedikitnya perolehan saudara dalam dua ayat itu, hendaklah dicari dalam hubungan lain.
d. Memasukkan sistem ahli waris pengganti (mawali) kedalam sistem kewarisan Islam, baik dari garis laki-laki maupun garis perempuan. Sehingga bagi setiap mawali berhak mewaris  peninggalan  dari  orang  yang  digantikan  (akrabunnya),  dimana  tadinya aqrabun  yang  akan  mewarisi  harta  peninggalan  itu.  Seperti  seorang  cucu  dari  pihak anak perempuan (sunni memasukkannya sebagai zawi al arham), dapat menggantikan posisi orang tuanya. 46
Beberapa poin yang ditawarkan oleh Hazairin dalam kewarisan Islam di Indonesia tersebut, diketahui ada upaya untuk mencoba mendialogkkan antara teori ilmu pengetahuan dengan  agama,  khususnya  ilmu  sosial-antropologi  manusia.  Hal  ini  juga  menunjukkan bahwa dalam menafsirkan beberapa ayat waris, Hazairin mencoba untuk mengkontekstualisasikan realitas dan budaya yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam masalah  pemahaman  tentang  sistem  masyarakat  yang  berlaku.  Menurut  Hazairin,  sstem masyarakat  di  Indonesia  ada  yang  menganut  paham  patrilineal  bahwa  kesatuan  keluarga dihubungkan dengan garis keturunan laki-laki seperti pada budaya Batak, ada masyarakat Indonesia  yang  menjujung  budaya  matrilineal  yang  menghubungkan  dengan  garis keturunan perempuan seperti di budaya Minang di Sumatera Barat. Berangkat dari kedua realitas  sistem  kekeluargaan  itu  yang  dianggapnya  kurang  menerapkan  keadilan,  maka muncullah  ide  sistem  kekeluargaan  yang  parental  atau  bilateral  yang  mendambakan kesatuan  keluarga  besar  yang  menghubungkan  dengan  garis  keturuan  laki-laki  atau perempuan. 47
3. Keputusan Mahkamah Agung
a. Putusan No 51 K/AG/1999 Tentang Ahli Waris Non Muslim Ibn Hazm adalah pelopor pertama pencetus pemikiran wasiat wajibah yang kini diatur dalam KHI. Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak tergantung dari kemauan si pewasiat, namun ditentukan oleh hakim sebagai pemutus. Dalam hal ini contohnya terdapat dalam putusan MA no 51K/AG/1999.
Wasiat  wajibah yang  diputuskan  oleh  Mahkamah  Agung  berakaitan  dengan kasus saudara kandung non muslim. Padahal, wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum
44 Aziz, M. (2014, March 23). Regulasi Zakat di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional. Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman , 4 (1), 2. Retrieved from http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/506.
45 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al Quran (Jakarta: Tintamas, 1961) cet. II,  hal.50.
46 Ibid.................................... hal. 147
47 Ibid.................................... hal. 6
Islam dianalogikan kepada anak angkat dan orang tua angkat. 48 Sedangkan perbedaan agama dalam KHI maupun fikih klasik tetap merupakan salah satu penghalang untuk dapat saling mewarisi.
Dari putusan kasasi Mahkamah Agung no 51K/AG/1999 tersebut memberikan keputusan  dimana wasiat  wajibah diberikan kepada  saudara  kandung  non  muslim berdasarkan pemahaman Al-Quran surah al-Baqarah ayat 180:
“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan maut, jika ia meninggalkan  harta  yang  banyak, berwasiat  untuk  ibu-bapak  dan  karib kerabatnya secara ma'ruf, kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”
Menurut  Ibn  Hazm,  kewajiban  ini  ditujukan  untuk  ayah  dan  ibu  (orang tua)  dan  karib  kerabat  terutama  yang  tidak  dapat  mewarisi  apabila  si  pewaris sebelumnya  tidak  berwasiat.  Pendapat  inilah  yang  akhirnya  jadi  pertimbangan Mahkamah  Agung  dalam  memberikan wasiat  wajibah kepada  saudara  kandung  non- muslim. Pertimbangan lainnya lahirnya putusan tersebut adalah berangkat dari rasa dan keinginan untuk tetap menjaga keutuhan keluarga dan mengakomodir adanya realitas sosial  masyarakat  Indonesia  yang  pluralitas  yang  terdiri  dari  berbagai  etnis  dan keyakinan. Serta kemaslahatan untuk memenuhi rasa keadilan. 49 Lebih lanjut, apakah keputusan Mahkamah Agung tersebut telah bertentangan dengan nash? Disini terdapat ikhtilaf ulama dalam memperbolehkan atau tidaknya ahli waris non muslim menerima harta waris.
Pendapat Jumhur ulama mengatakan bahwasanya ahli waris Muslim tetap tidak dapat mewarisi pewaris non-Muslim begitu juga sebaliknya. Pendapat ini di dasarkan pada  bunyi  teks  hadis  yang  disebutkan  sebelumnya.  Sedangkan  pada  pendapat  yang berbeda,  seperti  Muadz  bin  Jabal,  Muawiyah,  Masruk  (generasi  sahabat)  dan  Ibnu Musayyab (generasi tabi’in) serta kalangan Syi’ah Imamiyah, mengemukakan bahwa pewaris Muslim dapat mewarisi ahli waris non-Muslim. 50
Pendapat  kalangan  ini  rupanya  disimpulkan  dari  sebuah  hadis  lain  yang menegasikan bahwa, “Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari padanya”. Pendapat  ini  juga  disandarkan  pada  kebolehan  dalam  al-Quran  menikahnya  seorang Muslim laki-laki dengan wanita non-Muslimah  yang disandarkan pada ayat  al-Quran yang  telah  menghalalkan  wanita-wanita  non  Muslimah  ( ahlul  kitab )  untuk  dinikahi orang  muslim,  akan  tetapi  mengharamkan  wanita-wanita  Muslimah  untuk  menikah dengan lakilaki non-Muslim. 51
Berangkat dari landasan hukum yang digunakan oleh Jumhur Ulama, dalil yang digunakannya adalah dalil qathi’y ats-tsubut serta satu-satunya dasar hukum yang tegas dan  jelas  sehingga  memperlihatkan  kuatnya  hujjah  yang  digunakan  secara  tegas  dan jelas  jika  dibanding  dengan  pendapat  yang  menggunakan  penalaran.  Namun, dikarenakan  ketentuan  tersebut  tidak  diatur  dalam  Al-Qur’an  melainkan  ditetapkan dalam hadits, alangkah lebih baik jika digali lebih mendalam tentang kedudukan hujjah dan Sababul Wurud dari dalil yang digunakan. 52
48 Lihat KHI Pasal 209 tentang harta peninggalan bagi anak angkat dan orang tua angkat.
49 Sahriani, Thesis: Pembagian Harta Warisan Orang Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus  Putusan Mahkamah  Agung  RI  No.  51  K/AG/1999) ,  (Sekolah  Pascasarjana  Universitas  Sumatra  Utara, Medan, 2009), hal.2
50 Wahbah Zuhayly, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu , h. 7720.
51 Lanjarto, Wasiat  Wajibah  bagi  Ahli Waris  Non-Muslim:  Sebuah  Upaya  Rechtvinding ,  artikel  di  dapat  dari www.pa-magelang.go.id., hal. 7
52 Aziz, M. (2018, October 18). Perspektif Maqashid Al-Syariah dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Al Hikmah:
Secara historis, teks hadis tersebut lahir/ asbabul wurud dalam konteks adanya permusuhan dengan orang-orang Kafir di masa Islam belum jaya  yaitu  ketika  orang-orang  kafir  Quraisy  merampas  harta  orang-orang  Islam  yang hijrah ke Madinah. Lalu, saat kebangkitan Islam dalam Fath al-Makkah , beberapa dari mereka ingin memperoleh warisan dari sebagian umat Islam. Pada konteks ini, Umar bin Khattab sangat tegas dan keras melarang adanya pewarisan antara orang Islam dan orang kafir. Dari Muslim ke non-Muslim dan dari non-Muslim ke Muslim. 53
Adanya keputusan untuk tidak adanya pewarisan antara muslim dan kafir secara timbal balik merupakan keputusan politik. Begitu juga sebaliknya. Karena Keputusan yang  dikeluarkan  tersebut  berada  dalam  fase  dimana  terjadi  peperangan  dan pembentukan identitas umat Islam. Saat itu, istilah kafir muncul secara teologis berbeda dengan keyakinan  Islam  dan secara sosiologis  menampakkan (atau berpotensi  untuk) permusuhan dan peperangan terhadap umat Islam.
Berangkat  dari  pernyataan  diatas,  maka  waris  beda  agama,  dari  kafir  untuk muslim  atau  dari  muslim  untuk  kafir  secara  timbal  balik,  bisa  dibenarkan  sepanjang orang  kafir  yang  dimaksud  tidak  dalam  status  permusuhan  dan  peperangan  terhadap umat  Islam  ( Kafir  Dzimmi ).  Bisa  dikatakan  keputusan  status  permusuhan  dan peperangan ini ada di tangan pemerintah. 54
Dalam hal ini ulama-ulama pembaharu (kontemporer) pun seperti Ibnu Hazm, al-Thobari, Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridho memiliki pendapat lain dalam  menanggapi  permasalahan  tersebut.  Selain  hanya  membolehkan  ahli  waris Muslim  dapat  mewarisi  pewaris  non-Muslim,  lebih  detil  menurut  mereka  ahli  waris non-Muslim dapat memperoleh bagiannya dengan melalui wasiat wajibah. Muhammad Abduh  dalam  karyanya  Tafsir  Al-Manar  dengan  jelas  menafsirkan  boleh  seorang pewaris Muslim mewariskan kepada orang tua dan kerabat yang belum masuk Islam. Pendapat  ini  dilandaskan  kepada  ayat  yang  mewajibkan  seseorang  yang  kedatangan padanya  tanda-tanda  maut  untuk  memberikan  wasiat  kepada  orang  tua  dan  karib kerabatnya,  pada  surah  al  Baqarah  ayat  180,  dan  pada  hadis  Nabi saw.: " Tidak ada wasiat bagi ahli waris” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi). 55 b. Putusan No 120 K/AG/2005 Tentang Hak Waris Bagi Perkawinan Dibawah Tangan Dalam putusan Nomor 120 K/AG/2005 menjelaskan terkait penerapan tentang terhalangnya  para  pihak  mendapatkan  hak  waris  disebabkan  perkawinan  di  bawah tangan.  Secara  legalitas  adanya  ketentuan  tersebut  seharusnya  menyalahi  aturan hukum, seharusnya menjadi landasan kuat majelis hakim dalam memutuskan perkara ini  yang  dalam  amarnya  menolak  permohonan  hak  waris  dari  pihak  pemohon  sebab perkawinan di bawah tangan.
Namun hal tersebut tidak sesuai sebab apa yang diterapkan dan diputuskan oleh majelis  hakim  berdasarkan  kepada  bukti  autentik  berupa  pencatatan  perkawinan sebagai salah satu penentu sahnya pernikahan, sedangkan aturan hukum Islam selama ini tidak menekankannya sebagai bentuk hilangnya status perkawinan sehingga hilang pula status ahli warisnya.
Diketahui bersama bahwasanya pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum Islam di Indonesia terutama yang berkaitan dengan hukum
Jurnal
Studi
Keislaman , 7 (2), 78-94. Retrieved from http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/3284.
53 Tafsir  Hadis  Jogja, Waris  Beda  Agama ,  artikel  diakses  pada  tanggal  10  Desember  2011  dari http://tafsirhadisjogja.blogdetik.com/2011/12 /10/waris-beda-agama/
54 Tafsir  Hadis  Jogja, Waris  Beda  Agama ,  artikel  diakses  pada  tanggal  10  Desember  2011  dari http://tafsirhadisjogja.blogdetik.com/2011/12 /10/waris-beda-agama/
55 20 HR Ahmad (5/267), Abu Dawud dalam kitab al-Washaya , Bab: Mâ Ja`a filWashiyyati lil-Warits (no. 2870), Tirmidzi dalam kitab al-Washaya , Bab: Lâ Washiyyata li Waritsin (no. 2121).
keluarga.  Sejak diberlakukannya pada tahun 1974 melalui Undang-undang No. 1 tahun 1974  tentang  perkawinan,  prosedur  legislasi  perkawinan  masih  disalah  pahami  oleh kebanyakan  masyarakat  Islam  Indonesia.  Oleh  karenanya  terlihat  sekali  adanya dikotomi  antar  apa  yang  dipahami  sebagai  syarat  sahnya  perkawinan  menurut masyarakat dan pemerintah. 56
Adapun  pengertian  perkawinan  di  bawah  merupakan  perkawinan  yang dilakukan menurut fiqh tanpa pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dalam hal ini, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif bagi warga negara yang  melangsungkan  perkawinan.  Oleh  kerana  itu,  segala  hal  yang  berhubungan dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, kematian, demikian pula perkawinan. Pencatatan ini selanjutnya dinyatakan dalam surat-surat akta resmi yang dimuat dalam daftar  pencatatan.  Pencatatan  perkawinan  sama  halnya  dengan  pencatatan  penting dalam  kehidupan  seseorang  seperti  adanya  akta  lahir  sebagai  tanda  bukti  kelahiran, Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti warga negara, dan lain-lain.
Dalam  perkawinan  berkaitan  dengan  hak  waris  mewarisi  dan  keturunan  ( al- nasab ), perkawinan harus dicatat untuk menjaga agar jangan sampai ada konflik hukum dikemudian hari. Dalam hal ini, sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan Undang-undang Perkawinan Pasal 2 57 yang meliputi ayat (1) mengenai tata cara agama, dan  ayat  (2)  mengenai  pencatatan  nikahnya  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  secara simultan. Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan (2) merupakan syarat  kumulatif, bukan  syarat  alternatif.  Oleh  karena  itu  menurut  Undang-undang  Perkawinan, perkawinan  yang  dilakukan  menurut  fiqh  Islam  tanpa  pencatatan  oleh  Pegawai Pencatat  Nikah,  belum  dianggap  sebagai  perkawinan  yang  sah.  Dengan  demikian bahwa,  akta  pernikahan  tersebut  merupakan  hal  yang  sangat  menentukan  akan kebenaran suatu permasalahan apabila diperkarakan. Dalam pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum  Islam  juga  menyebutkan  bahwa  “agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Jelas sekali di sini bahwa tujuan utama dari adanya pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan  dengan  administrasi  kenegaraan  yang  diharapkan  akan  mengarah  kepada terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan. 58
Dengan  adanya  tertib  administrasi  kenegaraan  ini  diharapkan  peristiwa- peristiwa perkawinan di Indonesia dapat dipantau dan diperhatikan sehingga tidak ada pihak-pihak terutama yang berhubungan dengan hak wanita yang dirugikan. Peraturan perundang-undangan  itu  dibuat  bukannya  tanpa  tujuan.  Seseorang  akan  mengalami kegagalan  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum,  hanya  karena  tidak  dapat menunjukkan  bukti  yang  autentik  tentang  identitas  pribadi  seseorang.  Seperti  dalam keluarga,  akta  perkawinan  mempunyai  aspek  hukum  untuk  digunakan  sebagai  bukti jika  dalam  keluarga  terjadi  peristiwa  kematian,  seperti  dalam  kasus  ini.  Dengan meninggalkan istri dan beberapa orang anak, yang tampil secara bersama-sama sebagai ahli waris dari si suami yang meninggal. 59
Bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa ahli waris tersebut adalah istri yang sah dari suaminya yang telah meninggal dunia. Demikian pula bagaimana caranya
56 Rahmat  Yudistiawan Putusan-Putusan  Mahkamah  Agung  yang  “Bertentangan”  dengan  Nash; Dikutip  dari jurnal Aqlam “ Journal of Islam Plurality ” Volume 3 Nomor 2 Desember 2018
57 Lihat pasal 2 UU no 1 tahun 1974
58 Rahmat  Yudistiawan Putusan-Putusan  Mahkamah  Agung  yang  “Bertentangan”  dengan  Nash; Dikutip  dari jurnal Aqlam “ Journal of Islam Plurality ” Volume 3 Nomor 2 Desember 2018
59 Aziz, M. (2016, September 1).  Prinsip Pengelolaan Zakat Menurut Al-Qur’an (Kajian Pada Surat Al-Taubah [9]: 103, dengan Metode Tahlili Dan Pendekatan Fiqhy). Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman , 5 (2). Retrieved from http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/2183.
untuk membuktikan bahwa anak-anak dari hasil pernikahan tersebut benar-benar anak kandung yang sah. Dalam hal ini, tidak akan timbul kesulitan apabila telah memiliki bukti autentik berupa akta perkawinan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.
Dengan  demikian,  tidak  ada  alasan  sama  sekali  sesungguhnya  yang menghalangi proses pencatatan perkawinan di Indonesia. Lebih tegasnya lagi adalah, bahwa peristiwa nikah di bawah tangan adalah peristiwa yang ilegal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Oleh karenanya, bila pernikahan di bawah tangan,  alias  nikah  tanpa  surat  nikah  dianggap  legal  selama  ini,  tentunya  dapat menimbulkan fitnah di mana-mana jika seseorang berjalan dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya. Lebih tegasnya lagi adalah, akan muncul praktek prostitusi dengan alasan nikah siri atau nikah di bawah tangan ini. 60
Selain dari aturan-aturan hukum terapan yang telah tercantum dalam Undang- undang di Indonesia seperti yang dijelaskan di atas. Analisa yang tepat dapat ditinjau melalui tiga pendekatan yang jernih dan rasional yakni :
a. Pendekatan Historis ( tarikh tasyri’ )
Hal  ini  menjawab  terkait  mengapa  dalam  kitab-kitab  fiqh  klasik  tidak menyebutkan tentang pencatatan perkawinan, hal tersebut dikarenakan pada waktu kitab-kitab fiqh itu ditulis tingkat amanah kaum muslimin relatif tinggi. Sehingga kemungkinan  menyalahgunakan  lembaga  perkawinan  untuk  tujuan  sesaat  atau sementara yang tidak sejalan dengan tujuan ideal perkawinan dan merugikan pihak lain  relatif  kecil.  Pernyataan  ini  tentunya  tidak  dimaksudkan  menggeneralisir bahwa sekarang ini tingkat amanah masyarakat itu sudah luntur.
b. Pendekatan Menurut Kaidah Fiqh Ada sebuah kaidah dalam usul fiqh yang artinya: “Tidak sempurna suatu kewajiban  kecuali  dengan  sesuatu,  maka adanya  sesuatu  itu  menjadi  wajib hukumnya.” Berangkat  dengan  penggunaan  kaidah  ini  pada  kasus  pencatatan perkawinan,  penulis  berangkat  dari  anggapan  bahwa  pencatatan  perkawinan adalah satu peraturan yang sengaja dibuat dalam rangka menyempurnakan kualitas sebuah pernikahan. Penyempurnaan kualitas pernikahan ini berkaitan erat dengan status pernikahan yang merupakan bagian dari perintah Allah swt. dalam rangka beribadah kepada-Nya.  Karena tujuannya  yang luhur itu, maka segala peraturan yang  telah  ada  sebelumnya  dalam  kitab-kitab  fiqh  klasik  dan  peraturan  yang muncul kemudian wajib untuk diadakan.
Maka  dari  itu  berlakulah  ketentuan  kaidah  di  atas  bahwa  tidak  akan sempurna  suatu  kewajiban  kecuali  dengan  sesuatu,  maka  adanya  sesuatu  itu menjadi  wajib  hukumnya.  Artinya,  tidak  sempurna  sebuah  pernikahan  kecuali dengan adanya pencatatan, maka adanya pencatatan menjadi wajib hukumnya.
c. Pendekatan Maslahah Mursalah
Pendekatan ini muncul sebagai jawaban bahwa nikah di bawah tangan atau tanpa  pencatatan  dari  Petugas  Pencatat  Nikah  adalah  sah  menurut  agama. Perkawinan  tersebut  tetap  sah  menurut  fiqh  karena  fiqh  merupakan  hasil interpretasi para ulama ( ijtihad ) yang harus selalu disesuaikan dengan perubahan zaman,  tempat  dan  keadaan,  tapi  tidak  atau  belum  sah  menurut  agama,  karena agama  memiliki  aturan  hukum  berupa  kemaslahatan, 61 dengan  artian  bahwa sesuatu yang maslahat pada masa dahulu dan di tempat yang berbeda seperti halnya
60 Rahmat  Yudistiawan Putusan-Putusan  Mahkamah  Agung  yang  “Bertentangan”  dengan  Nash; Dikutip  dari jurnal Aqlam “ Journal of Islam Plurality ” Volume 3 Nomor 2 Desember 2018
61 Rahmat Yudistiawan Putusan-Putusan Mahkamah Agung yang “Bertentangan” dengan Nash; Dikutip dari jurnal Aqlam “ Journal of Islam Plurality ” Volume 3 Nomor 2 Desember 2018
di  Timur  Tengah,  belum  tentu  maslahat  pada  masa  sekarang  khususnya  di Indonesia.
Ini dikarenakan bahwa pesan yang dibawa oleh agama adalah universal di bawah prinsip rahmatan lil‘alamin . Artinya, segala tindakan manusia hanya dapat dibenarkan menggunakan justifikasi agama sejauh ia mendatangkan manfaat bagi kepentingan umum atau li tahqiq mashalih al-‘ammah , bukan kemaslahatan yang bersifat perorangan atau kasuistik. Ini berbeda dengan fiqh  yang diformulasikan oleh fuqaha’ yang  dipengaruhi  oleh  ruang  dan  waktu.  Jadi,  bisa  saja  pendapat seorang  ulama  dahulu  mendatangkan  kemaslahatan  pada  masanya,  namun diterapkan dalam kondisi sekarang akan menimbulkan kemadharatan. Maka, harus dibedakan dan tidak dipertentangkan. Apalagi jika yang didukung menimbulkan kesengsaraan bagi pihak istri yang ditinggalkan suaminya tanpa tanggung jawab yang jelas. 62
Perlu dijelaskan bahwa bukannya masalah ini tidak relevan dengan Nash dan fiqh, tetapi kesalahan itu berada pada penempatan yang kurang tepat dengan kepentingan  saat  ini.  Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  sangatlah  jelas  bahwa pencatatan  pernikahan  merupakan  produk  Fiqh  Indonesia.  Bila  masyarakat Indonesia saat ini masih melakukan praktik pernikahan di bawah tangan maka ia sama saja menyalahi aturan Fiqh Indonesia. Karena seiring perkembangan zaman dan berjalannya waktu dalam konteks ke-Indonesiaan, maka rukun perkawinan di Indonesia  tidak  hanya  lima  syarat,  sebagaimana  telah  disinggung  sebelumnya. Akan  tetapi,  jumlahnya  bisa  menjadi  enam,  yakni  ditambah  dengan  ketentuan pencatatan  pernikahan  yang  dilakukan  oleh  petugas  yang  berwenang  menurut peraturan  perundang-undangan.  Dan  ini  menjadi  kewajiban  mutlak  bagi masyarakat Indonesia yang hendak melaksanakan perkawinannya di Indonesia. 63

## Kesimpulan
Berangkat  dari  adanya  tiga  sumber  hukum  yang  berjalan  beriringan  di  Indonesia, ditambah sifat masyarakat Indonesia yang heterogen dengan kompleksitas adat dan budayanya, membawa pengaruh tersendiri bagi keberadaan hukum waris islam yang secara historis dalam pendekatannya  masih  bernuansa  patrilineal  dengan  adat  budaya  orang  arab.  Disini  penulis mencoba  mengkaji  pemikiran  beberapa  tokoh  yang  merupakan  pelopor  reaktualisasi  hukum waris islam di Indonesia sehingga hukum waris tersebut dapat dengan toleran diterapkan dalam masyarakat Indonesia.
Beberapa pengertian hukum waris dalam hukum eropa dan adat tidak banyak berbeda dengan  pengertian  hukum  waris  menurut  islam.  Namun  yang  menjadi  perbedaan  adalah penerapan hukum waris itu sendiri yang sangat berbeda khususnya antara hukum waris islam dan hukum waris adat. Berangkat dari situ maka Snouck Hurgronje menciptakan teori Receptie yang dianggap sangat berbahaya bagi eksistensi hukum islam khususnya di bidang kewarisan.
Maka muncullah tokoh tokoh islam seperti Munawwir Syadzali dan Hazairin dimana pemikiran  kedua  tokoh  tersebut  memberikan  ruang  pemisah  antara  hukum  dan  adat  budaya melalui pendekatan ushul fiqh dan historis. Lalu muncullah istilah mawali dan dzawil qarabah yang  berbeda  dengan  konsep  fiqh  warisan  Sunni.  Hal  itu  dilatar  belakangi  dengan  konsep ashabah dan dzawil  arham ditinjau  melalui  pendekatan  antropologi  sosial,  dimana  menurut Hazairin  keduanya  merupakan  hasil  dari  budaya  arab  yang  tentunya  lebih  pas  jika  ada pembaharuan dengan menggiring konsep maslahah tentnunya.
62 Rahmat  Yudistiawan  Putusan-Putusan  Mahkamah  Agung  yang  “Bertentangan”  dengan  Nash;  Dikutip  dari jurnal Aqlam “Journal of Islam Plurality” Volume 3 Nomor 2 Desember 2018. hal 262
63 Ibid..................................................... ” hal. 263
Begitu juga dobrakan baru terhadap pembahagian dua banding satu antara laki-laki dan perempuan  yang ditinjau dari pendekatan  asas sukarela serta  asas kemanfaatan dan keadilan hukum, dapatnya ahli waris non muslim menerima bagian dan lahirnya konsep 1/3 dan wasiat wajibah,  dimana  semua  itu  adalah  hasil  ijtihad  mendalam  para  pemikir  terdahulu  demi eksistensi hukum islam tentunya agar Pengadilan Agama sebagai ujung tombak penegak hukum islam di Indonesia terus berjalan. Tentunya tidak akan berhenti sampai disini. Masalah dalam antropologi  sosial  akan  terus  bermunculan  sehingga  menjadi  tugas  kita,  para  generasi selanjunyalah yang akan memegang estafet keberlangsungan hukum islam di Indonesia, dengan tidak  mengesampingkan  hasil  ijtihad  ulama  yang  berlandaskan  Al-Qur’an,  As-Sunnah  serta tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

## Daftar Rujukan
Rijal Hamid, Syamsul, Buku Pintar Agama Islam, (Bogor: Cahaya Salam, 2011 ) Prawirohamidjojo,  R  Soetojo, Hukum  Waris  Kodofikasi, (Surabaya  :  Airlangga  Unifersity Press)
Pitlo, A ,Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (Alih Bahasa M. Isa Arief, SH) , (Jakarta: PT.Intermasa,1986),
Knol, D.M. dalam bukunya Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1991).
Aziz,  M.  (2014,  March  23).  Regulasi  Zakat  di  Indonesia;  Upaya  Menuju  Pengelolaan  Zakat Yang  Profesional. Al  Hikmah:  Jurnal  Studi  Keislaman , 4 (1),  2.  Retrieved  from http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/506.
Ramulyo, M. Idris, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang- undang Hukum Perdata , (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) Usman, Suparman, Ikhtisar  Hukum  Waris Menurut  Kitab Undang-Undang hukum Perdata  ( Burgerlijk Wetboek ), ( Serang: Darul Ulum Press, 1993 ) Budiono,  Rachmad, pembaharusan  Hukum  Kewarisan  islam  di  Indonesia ,  (Bandung:  PT. Cbitra Aditya Bakti, 1999)
Kuncoroningkrat, Beberapa Pokok Antropologi , (Jakarta : Dian Rakyat, 1992),
Ali Ash Shabuniy, Muhammad,  al Mawaris fi Asy Syariah al Islamiyyah fi dhau’ al Kitab wa as Sunnah . (Beirut: Daar Kutub Ilmiyyah, 1338 H) Daud  Ali,  Mohammad ,Ibid. John  Burton, The  Sources  of  Islamic  Law, (Oxford:  Edinburgh University Press, 1990).
Aziz, M., & Sholikah, S. (2015). Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al- Qardawi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia. ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam, 16 (1), 89 - 116.
doi:http://dx.doi.org/10.18860/ua.v16i1.3039.
Mimbar  hukum  dan  peradilan  Ed.  No.  75  tahun  2012; implikasi  gagasan  reaktualisasi Munawwir Sadjali dalam Penyelesaian kasus waris di Pengadilan Agama
Manan, Abdul, Aspek-Aspek Pengubahan Hukum, Prenada Media Group, Jakarta : cet. Ke-1, 2005.
Varia Peradila, Majalah Hukum Tahun XXVII No. 327 Februari 2013, karya tulis Edi Riadi; Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung RI dengan judul : Gender Di Mata Hakim Agama. Jakarta :Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).
Aziz,  M.  (2016,  September  1).  Prinsip  Pengelolaan  Zakat  Menurut  Al-Qur’an  (Kajian  Pada Surat Al-Taubah [9]: 103, Dengan Metode Tahlili dan Pendekatan Fiqhy). Al Hikmah: Jurnal Studi
Keislaman , 5 (2).
Retrieved from http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/2183.
Jurnal hukum yang mengutip tulisan Munawwir Sjadzali dari buku karya Syu’bah Asa, Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam,Jakarta : Pustaka Panjimas, Cet. 1, 1988
Team Dirasah Islamiyah UIJ, ibadah dan syari’ah, ( Jakarta : Promotor, 1978 Zamzami, Mukhtar, yang termuat dalam website www.badilag.net, tanggal 9-1-2012 Hazairin,  Hukum Kewarisan  Bilateral  menurut  Qur‟an  dan  Hadist ,  (Jakarta:  Bina  Aksara, 1981)
Anshori, Abdul Ghofur, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2010) Cet. II
Sahriani,  Thesis: Pembagian Harta Warisan Orang Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 51 K/AG/1999) , (Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, Medan, 2009)
Zuhayly, Wahbah, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu.
Aziz, M. (2017, January 5). Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban Periode 2015-2016). Al Hikmah: Jurnal Studi
Keislaman , 7 (1). Retrieved from http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/2536.
Lanjarto, Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Non-Muslim: Sebuah Upaya Rechtvinding , artikel di dapat dari www.pa-magelang.go.id.
Tafsir Hadis Jogja, Waris Beda Agama , artikel diakses pada tanggal 10 Desember 2011 dari http://tafsirhadisjogja.blogdetik.com/2011/12 /10/waris-beda-agama/
20 HR Ahmad (5/267), Abu Dawud dalam kitab al-Washaya , Bab: Mâ Ja`a filWashiyyati lil- Warits (no. 2870), Tirmidzi dalam kitab al-Washaya, Bab: Lâ Washiyyata li Waritsin. Aziz, M. (2018, October 18). Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang  Jaminan  Produk  Halal. Al  Hikmah:  Jurnal  Studi  Keislaman , 7 (2),  78-94. Retrieved
from
http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/3284.
Yudistiawan,  Rahmat; Putusan-Putusan  Mahkamah  Agung  yang  “Bertentangan”  dengan Nash; Dikutip  dari  jurnal  Aqlam  “ Journal  of  Islam  Plurality ”  Volume  3  Nomor  2 Desember 2018