## Pengaturan Perlindungan Satwa Terancam di Daerah Konflik Bersenjata
Yunia Utami Indah Haloho yuniautamiindahhaloho@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
Humans are often regarded as the only victims that are affected by the armed conflicts. But apparently not only humans, there are also the other living  creatures  that  become  the  victims  of  the  armed  conflicts  those are animals included threatened animals. Threatened animals are part of biological diversity that have a high extinction risk level because of the small amount of their populations that requires intensive protection. There are numbers of armed conflicts that happened in the world states where  the  threatened  animals  become  the  victims  of  it.  Threatened animals  have  to  experience  the  declining  of  their  populations  due  to the destruction of their habitat, illegal trades of them for financing the conflicts, illegal poaching for their meats, or killed by the weapons that used during the conflicts. The results of this research demonstrates that the International Law through the International Environmental Law and International Humanitarian Law have indirectly provided the regulations about threatened animals in the armed conflict area.
Keywords: Threatened Animals; Protection; Regulation.

## Abstrak
Manusia sering kali dianggap sebagai satu-satunya korban yang terdampak  akibat  terjadinya  konflik  bersenjata.  Namun  ternyata bukan hanya manusia saja, terdapat makhluk hidup lain yang juga turut menjadi korban akibat dari konflik bersenjata di suatu wilayah negara yaitu satwa termasuk satwa terancam. Satwa terancam yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati memiliki tingkat risiko kepunahan yang tinggi karena populasinya yang sedikit sehingga memerlukan perlindungan yang intensif. Terdapat beberapa konflik bersenjata yang terjadi di berbagai negara di dunia di mana satwa  terancam  menjadi  salah  satu  korban  dari  konflik  tersebut. Satwa  terancam  mengalami  pengurangan  jumlah  populasi  akibat rusaknya habitat mereka, perdagangan satwa terancam tersebut untuk membiaya konflik, perburuan liar satwa terancam untuk dikonsumsi, atau terbunuhnya satwa terancam akibat terkena serangan senjata yang digunakan  dalam  konflik.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa Hukum  Internasional  melalui  Hukum  Lingkungan  Internasional dan  Hukum  Humaniter  Internasional  telah  sama-sama  memberikan pengaturan  terkait  perlindungan  satwa  terancam  di  daerah  konflik bersenjata  walaupun  bukan  merupakan  pengaturan  yang  mengatur secara langsung.
Kata Kunci: Satwa Terancam; Perlindungan; Pengaturan.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 5 September 2021
How to cite: Yunia Utami Indah Haloho, ‘Pengaturan Perlindungan Satwa Terancam di Daerah Konflik Bersenjata’ (2021) Vol. 4 No. 5 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 17 Juli 2021; Diterima 15 Agustus 2021; Diterbitkan 1 September 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i5.29834
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Yunia Utami Indah Haloho

## 2074 Yunia Utami: Pengaturan Perlindungan Satwa...

## Pendahuluan
Konflik  bersenjata  dapat  memberikan  efek  beragam  kepada  satwa,  tentara dan  penduduk  yang  kelaparan  dapat  memburu  satwa  untuk  dagingnya,  senjata yang  digunakan  dalam  konflik  dapat  membunuh  satwa,  kelompok  bersenjata yang membiayai aktivitas militer yang mereka lakukan dengan berburu dan memperdagangkan secara ilegal satwa-satwa seperti gajah dan badak karena gading dan cula mereka, setidaknya begitulah hasil penelitian dari Joshua Dashkin dari Yale University dan  Robert  Pringle  dari Princeton  University, Amerika  Serikat yang juga menemukan bahwa bahwa semakin tinggi jumlah konflik yang terjadi, populasi satwa liar menurun. 1
Konflik bersenjata yang bekecamuk di wilayah Negara Republik Demokratik Kongo yang sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu ternyata tidak hanya berdampak langsung kepada kondisi kehidupan manusia saja tetapi juga terhadap satwa. Setidaknya dilaporkan akibat dari perang sipil di Negara Kongo tersebut telah menyebabkan populasi Gorilla Grauer ( Grauer’s Gorilla) ,  satwa  endemik  yang hanya ada di Kongo, dan populasi Gorilla Gunung ( Mountain Gorilla ) mengalami penurunan jumlah yang sangat drastis. Kurang dari 3.800 tersisa di alam liar, turun sebanyak 77% dari 17.000 ditahun 1998 untuk Gorilla Grauer dan kurang dari 700 Gorilla Gunung yang tersisa dan hidup di alam liar. 2
Kasus  yang  sama  yang  terjadi  di  Negara  Mozambik.  Pemerintah  dan kelompok-kelompok penyebab konflik menggunakan Taman Nasional Gorongosa selama  konflik  antara  tahun  1977  dan  1992.  Para  peneliti  menemukan  bahwa konflik bersenjata ini telah memusnahkan populasi mamalia besar di taman nasional tersebut. Jumlah gajah menurun hingga 75 persen di awal tahun 2000, dan jumlah kuda nil, hingga zebra juga turut berkurang. 3 Masih terdapat beberapa kasus-kasus
1 Mongobay.com, ‘Wars kill wildlife in Africa’s protected areas, study finds’ (Mongobay. com,  2018)  <https://news.mongabay.com/2018/01/wars-kill-wildlife-in-africas-protected-areas- study-finds/> accessed  15 November 2019.
2 Katie Reilly, ‘The Congo’s Civil War Is Wiping Out Gorilla Populations’ (Time.com, 2016) <https://time.com/4282616/the-congos-civil-war-is-wiping-out-gorilla-populations/>  accessed  15 Agustus 2019.
3 Mongobay.com, Loc.Cit.
serupa, contoh lain yaitu pembunuhan ilegal terhadap gajah pada konflik bersenjata di Sri Lanka antara pemerintah dengan kelompok bersenjata dalam rentang tahun 1984 hingga 1999. 4
Kasus-kasus di atas memiliki kesamaan di mana terdapat konflik bersenjata yang  menyebabkan  berkurangnya  populasi  satwa.  Satwa  yang  mengalami pengurangan  populasi  akibat  konflik  bersenjata  tersebut  merupakan  satwa  yang termasuk  dalam  golongan  satwa  terancam.  Satwa  terancam  sendiri  merupakan satwa  yang  diberi  perlindungan  yang  khusus  dan  lebih  komprehensif.  Alasan diberlakukannya perlindungan yang khusus dan komprehensif adalah karena satwa terancam tersebut dari segi populasi merupakan golongan yang paling sedikit jumlahnya di dunia dan menghadapi risiko kepunahan yang tinggi.
Satwa  terancam  merupakan  bagian  dari  keanekaragaman  hayati. Keanekaragaman hayati diartikan sebagai jumlah jenis. Makin besar jumlah jenis, makin besar pula keanekaragaman hayati. Melalui evolusi dengan terus-menerus terjadilah spesies baru, sebaliknya dengan terus menerus pula terjadi kepunahan jenis. Apabila laju terjadinya jenis baru lebih besar daripada kepunahan, maka keanekaragaman hayati bertambah, sebaliknya manakala laju kepunahan lebih besar, maka keanekaragaman hayati makin menurun. 5 Apabila satwa terancam ini terus mengalami pengurangan jumlah maka laju kepunahan satwa ini semakin besar.
Konflik  bersenjata  yang  turut  mengambil  bagian  dalam  penurunan  jumlah populasi  satwa  terancam  di  beberapa  negara  tidak  dapat  diabaikan  begitu  saja. Seperti  konflik-konflik  yang  telah  disebutkan  sebelumnya.  Penurunan  jumlah populasi  satwa  terancam  tersebut  dikhawatirkan  akan  turut  membawa  satwa terancam menuju kepunahan mengingat telah banyak faktor yang membahayakan keberadaan  dari  satwa  terancam  tersebut.  Terlebih  bagi  satwa  terancam  yang merupakan  satwa  endemik  suatu  negara.  Namun,  terlepas  dari  satwa  terancam
4 Joseph P, Dudley, [ et., al .], ‘Effects of War and Civil Strife on Wildlife and Wildlife Habitats’ (2002) 16 Conservation Biology.[321].
5 Otto  Soemarwoto, Indonesia  dalam  Kancah  Isu  lingkungan  Global (Gramedia  Pustaka Utama 1991). [81].

## 2076 Yunia Utami: Pengaturan Perlindungan Satwa...
tersebut berpotensi punah atau tidak, satwa terancam merupakan organisme atau makhluk hidup yang harus dilindungi keberadaannya.
Berdasarkan  uraian  diataslah,  maka  penelitian  ini  akan  membahas  terkait perlindungan  satwa  khususnya  satwa  terancam  di  daerah  konflik  bersenjata berdasarkan pengaturan Hukum Internasional, karena konflik bersenjata yang terjadi telah menyebabkan terganggunya eksistensi satwa terancam yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati dunia dan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Konvensi Keanekaragaman Hayati tahun 1992, bahwa kelestarian keanekaragaman hayati harus menjadi perhatian dari umat manusia. Keanekaragaman hayati tersebut juga merupakan salah satu fokus dari Hukum Internasional.

## Pengaturan  Perlindungan  Satwa  Terancam  Di  Daerah  Konflik  Bersenjata Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional
Hukum Lingkungan Internasional merupakan salah satu cabang dari Hukum Internasional publik dimana hukum ini berfokus pada upaya untuk mengendalikan pencemaran lingkungan dan menipisnya sumber daya alam di bumi dalam kerangka kerja yang berdasarkan prinsip-prinsip sustainable development atau pembangunan yang  berkelanjutan.  Pada  prinsipnya  tindakan  pengaturan  Hukum  Lingkungan Internasional sesuai untuk hal-hal berikut: 6
a. Persoal an-persoalan pencemaran dan kontaminasi samudera-samudera dan atmosfer, karena hal ini mungkin merupakan objek dari pemanfaatan umum, sebagian lagi karena ketidakmampuan dalam hal-hal tertentu melokalisir pengaruh-pengaruh dari zat-zat pencemaran dan kontaminasi;
b. Spesies-spesies yang dilindungi dan suaka-suaka alam, dengan alasan bahwa hal  ini  merupakan  warisan  bersama  umat  manusia.  Perjanjian-perjanjian internasional  mungkin  perlu  untuk  mengawasi  ekspor,  impor,  dan  juali  beli spesies-spesies yang terancam punah;
c. Penipisan  sumber-sumber  daya  laut,  mengingat  ketergantungan  manusia terhadap laut sebagai sumber protein;
d. Pemantauan perubahan-perubahan dalam atmosfer bumi, iklim, dan kondisi- kondisi musim;
e. Pemantauan standar-standar internasional terhadap baku mutu lingkungan;
6 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi 2 (Sinar Grafika 1989).[538].
f. Pengawasan  timbal  balik  dan  pengendalian  atas  operasi-operasi  industri tertentu di semua negara, dimana operasi-operasi tersebut dapat membahayakan lingkungan, untuk menghilangkan rangsangan-rangsangan guna memperoleh keuntungan kompetitif dengan mengabaikan akibat-akibat dari proses- proses  yang  membahayakan  lingkungan.  Prosedur-prosedur  untuk  tindakan internasional dalam kasus ini telah diberikan oleh konvensi-konvensi buruh internasional, yang mana salah satu tujuannya untuk menjamin bahwa kompetisi ekonomi antar negara-negara tidak menghalangi realisasi standar-standar yang layak bagi kondisi kerja.
Salah satu ruang lingkup pengaturan Hukum Lingkungan Internasional adalah pengaturan tentang spesies-spesies yang dilindungi dan suaka-suaka alam sebagai warisan bersama umat manusia. Satwa terancam merupakan golongan satwa yang termasuk dalam spesies-spesies yang dilindungi, sehingga juga termasuk dalam ruang lingkup Hukum Lingkungan Internasional. Hukum Lingkungan Internasional melalui  pengaturannya  juga  turut  memberikan  perlindungan  terhadap  satwa terancam ini di daerah konflik bersenjata.

## 1. Convention on Biological Diversity 1992
Pengertian  keanekaragaman  hayati  tercantum  dalam  Pasal  2 Convention on Biological Diversity tahun 1992: “ ’Biological diversity ’ means the variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part: this includes diversity within species, between species and of ecosystem ”. 7
Berdasarkan pasal tersebut keanekaragaman hayati merupakan keberagaman organisme atau makhluk hidup baik yang hidup di darat maupun di laut dan lingkungan ekologis di mana mereka menjadi bagiannya termasuk keberagaman dalam spesies itu sendiri, antar spesies dan ekosistem. Keberagaman organisme atau  makhluk  hidup  yang  dimaksudkan  juga  meliputi  golongan  satwa  terancam sehingga konvensi ini juga meliputi satwa terancam. Konvensi ini merupakan salah satu konvensi yang dibuat oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konvensi ini merupakan “payung” bagi pengaturan internasional lain yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati.
7 Convention on Biological Diversity 1992.

## 2078 Yunia Utami: Pengaturan Perlindungan Satwa...
Walaupun konvensi ini tidak secara langsung mengatur perlindungan terhadap satwa terancam namun pada pembukaan konvensi ini dinyatakan dengan tegas bahwa merupakan hal yang penting untuk mencegah dan mengatasi penyebab pengurangan yang nyata atau hilangnya keanekaragaman hayati pada sumbernya. Keanekaragaman hayati yang dalam hal ini termasuk satwa terancam merupakan sesuatu yang harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya jangan sampai berkurang jumlahnya atau bahkan menghilang dari muka bumi. Termasuk pengurangan jumlah populasi bahkan lenyapnya dari muka bumi yang diakibatkan oleh konflik bersenjata yang  berkecamuk  di  suatu  wilayah  negara.  Konvensi  mengamanatkan  untuk dilakukan konservasi dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati termasuk satwa  terancam  yang  dapat  dilakukan  dengan  metode  konservasi In-situ seperti yang diatur dalam pasal 8 konvensi dan konservasi Ex-situ yang diatur dalam pasal
9 konvensi. Konservasi In-situ adalah konservasi ekosistem dan habitat alami serta pemeliharaan dan pemulihan populasi jenis-jenis berdaya hidup dalam lingkungan alaminya,  dan  dalam  hal  jenis-jenis  terdomestifikasi  atau  budidaya,  di  dalam lingkungan tempat sifat-sifat khususnya berkembang. Jenis kegiatan konservasi in- situ adalah kebun binatang, taman safari, kebun botani dan museum. 8 Konservasi Ex-situ adalah konservasi keanekaragaman hayati di luar habitat alaminya , jenis kegiatan konservasi ex-situ adalah cagar alam dan suaka margasatwa. 9
Selain itu terdapat salah satu cara lain untuk melakukan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati termasuk satwa terancam menurut konvensi ini tercantum dalam Pasal 14 huruf e:
“ Promote  national  arrangements  for  emergency  responses  to  activities or  events,  whether  caused  naturally  or  otherwise,  which  present  a  grave and  imminent  danger  to  biological  diversity  and  encourage  international cooperation  to  supplement  such  national  efforts  and,  where  appropriate and  agreed  by  the  States  or  regional  economic  Integration  organizations concerned, to establish joint contingency plans”.
8 Soekotjo,  ‘Konservasi  Ex-situ  Cendana:  Aplikasi  dan  Tantangannya’  (2001)  5  Berita Biologi.[515].
9 ibid.
Berdasarkan  pasal  tersebut  harus  ada  pengaturan  terkait  dengan  tindakan darurat yang harus diambil ketika terdapat kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian yang sekiranya dapat membahayakan atau mengancam keanekaragaman hayati dan dapat dilakukan kerjasama internasional dalam rangka melakukan tindakan darurat tersebut apabila disetujui oleh negara-negara lain. Jika dikaitkan dengan keberadaan satwa terancam di daerah konflik bersenjata maka berdasarkan pasal tersebut sudah seharusnya diambil tindakan darurat terhadap kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian yang membahayakan dan mengancam satwa terancam di daerah konflik bersenjata.
2.  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973 (CITES)
Konvensi ini merupakan konvensi terkait keanekaragaman hayati lain di bawah  PBB  yang  berfokus  pada  perlindungan  spesies  baik  fauna  maupun  flora dari perdagangan internasional yang sekiranya membahayakan keberlangsungan hidup  mereka.  CITES  merupakan  konvensi  yang  ditujukan  untuk  mengontrol dan mencegah perdagangan satwa terancam dan produk yang merupakan produk turunannya. 10 Konvensi ini mengklasifikasikan spesies, dalam hal ini termasuk satwa terancam, dengan didasarkan pada status terancam spesies tersebut dalam beberapa daftar lampiran: spesies dalam lampiran pertama adalah yang paling terancam dan menjadi  subjek  dari  pengaturan  perdagangan  yang  paling  ketat;  spesies  dalam lampiran kedua sejauh ini tidak terancam, tetapi memiliki risiko menjadi terancam apabila tidak adanya pengaturan terkait perdagangan; dan spesies dalam lampiran ketiga adalah spesies yang diawasi oleh otoritas nasional dalam hal pencegahan dan pembatasan eksploitasi satwa tersebut. 11
Mekanisme perlindungan satwa terancam melalui pengaturan CITES adalah dengan  mekanisme  izin  dan  sertifikasi  yang  harus  dilakukan  oleh  pihak  yang
10 Patricia Birnie, [ et., al .], International Law and the Environment (Oxford University Press 2009).[685].
11 Philippe  Sands,  [ et.,al .], Documents  in  International  Environmental  Law (Cambridge University Press 2004).[661].

## Yunia Utami: Pengaturan Perlindungan Satwa...
hendak melakukan perdagangan di bawah pengawasan otoritas nasional. 12 Sehingga sebenarnya perdagangan satwa terancam bukan tidak boleh 100% dilakukan hanya saja dilarang apabila perdagangan yang dilakukan itu sekiranya membahayakan atau tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan dalam Hukum Lingkungan Internasional.
Dikaitkan  dengan  satwa  terancam  di  daerah  konflik  bersenjata,  terdapat kasus di mana cula yang merupakan bagian dari tubuh badak yang termasuk dalam golongan  satwa  terancam  di  Afrika  Selatan  diperjualbelikan  secara  ilegal  guna membeli senjata untuk perang. 13 Saat hendak mengambil culanya badak kerap kali dibunuh  terlebih  dahulu.  Sehingga  mengakibatkan  banyaknya  badak  yang  harus mati akibat dari hal tersebut dan dapat dipastikan penurunan jumlah badak yang pasti terjadi. Seharusnya perlindungan satwa terancam berdasarkan konvensi ini harus dilakukan agar satwa terancam tidak lagi diperjualbelikan secara ilegal dalam kondisi apapun.
3.  ASEAN Agreement on The Conservation of Nature and Natural Resources 1985
Satwa terancam juga diatur dalam pengaturan yang bersifat regional termasuk dalam ASEAN Agreement on The Conservation of Nature and Natural Resources ini. Perjanjian regional ASEAN ini diadopsi di Malaysia pada tanggal 9 Juli 1985. 14
Pasal 5 ayat (1) dan (2) perjanjian ini berbunyi:
(1) Appendix  I  to  this  Agreement  shall  list  endangered  species  recognized by  the  Contracting  Parties  as  of  prime  importance  to  the  Region  and deserving special attention. The Appendix shall be adopted by a meeting of the Contracting Parties; Accordingly, Contracting Parties shall, wherever possible,
(a) prohibit the taking of these species, except for exceptional circumstances by special allowance from the designated authorities of the Contracting Parties;
12 ibid.
13 Maya Wei-Hass, “The Animal Cost of War” (Smithsonianmag.com 2018) <https://www. smithsonianmag.com/science-nature/animal-cost-of-war-180967806/> accessed  15  September 2019. 14 Centre  of  International  Law  National  University  of  Singapore,    ‘Agreement  on  The Conservation of Nature and Natural Resources’ (Centre of International Law National University of Singapore, 2009 <https://cil.nus.edu.sg/databasecil/1985-agreement-on-the-conservation-of-nature- and-natural-resources/> accessed 15 september 2019.
(b)  regulate the trade in and possession of specimens and products of those species accordingly;
(c) especially  protect  habitat  of  those  species  by  ensuring  that  sufficient portions are included in protected areas;
(d) take all other necessary measures to improve their, conservation status, and restore their populations to the highest possible level.
(2) Each Contracting Party shall, whenever Possible, apply the above measures to species endangered at national level. 15
Berdasarkan  ketentuan  pasal  di  atas,  spesies  termasuk  di  dalamnya  satwa terancam harus diberikan perlindungan khusus seperti pelarangan pengambilannya kecuali atas izin otoritas yang berwenang, mengatur tentang perdagangannya dan produk turunannya, memberikan perlindungan terhadap habitatnya, mengambil tindakan untuk mengembalikan populasi mereka sebisa mungkin hingga ke level  tertinggi.  Perjanjian  ini  juga  mencantumkan  daftar  satwa  terancam  dalam lampirannya. 16 Terdapat  dua  negara  di  Asia  Tenggara  yang  wilayahnya  sering berkecamuk konflik bersenjata internal yaitu Kamboja dan Myanmar. Komitmen kedua negara tersebut untuk menjalankan ketentuan perjanjian ini terkait perlindungan satwa terancam diuji saat terjadi konflik bersenjata di negara mereka. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi konflik bersenjata di wilayah negara lain di kawasan Asia Tenggara.

## 4.  European Union Council Directive 92/43/EEC 1992
Merupakan salah satu regulasi regional lain yang dikeluarkan oleh Uni Eropa yang memiliki nama lengkap the Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. Pengaturan ini hanya mengikat bagi negara-negara anggota Uni Eropa saja. Pengaturan ini juga mengatur mengenai perlindungan dan pelestarian satwa termasuk satwa terancam mengingat jumlahnya yang semakin meningkat. Pasal 12 paragraf 1 pengaturan ini berbunyi:
“Mem ber States shall take the requisite measures to establish a system of strict protection for the animal species listed in Annex IV ( a ) in their natural range, prohibiting:
15 ASEAN Agreement on The Conservation of Nature and Natural Resources 1985. 16 ASEAN Agreement on The Conservation of Nature and Natural Resources 1985.

## 2082 Yunia Utami: Pengaturan Perlindungan Satwa...
(a) all forms of deliberate capture or killing of specimens of these species in the wild;
(b) deliberate disturbance of these species, particularly during the period of breeding, rearing, hibernation and migration;
(c) deliberate destruction or taking of eggs from the wild;
(d) deterioration or destruction of breeding sites or resting places”. 17
Berdasarkan pasal tersebut satwa yang berada dalam daftar pada lampiran IV yang berdasarkan Pasal 1 huruf g merupakan satwa yang termasuk dalam golongan satwa  terancam,  harus  mendapatkan  perlindungan  yang  ketat  dengan  larangan- larangan yang sudah tercantum dalam pasal tersebut dari negara-negara anggota Uni Eropa. Tindakan-tindakan yang terdapat dalm ketentuan pasal tersebut merupakan tindakan  yang  mungkin  saja  terjadi  saat  adanya  konflik  bersenjata  termasuk konflik bersenjata. Sehingga negara anggota harus mengemban kewajiban untuk memberlakukan kebijakan untuk memberikan perlindungan yang ketat atas satwa terancam di daerah konflik tersebut.

## Pengaturan  Perlindungan  Satwa  Terancam  Di  Daerah  Konflik  Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional
Spesies termasuk satwa terancam hidup di wilayah negara dengan kondisi berbeda-beda. Terdapat satwa yang hidup di wilayah negara yang damai sehingga dapat hidup dan berkembang dan terdapat pula satwa terancam yang hidup di daerah konflik khususnya konflik bersenjata yang sangat membahayakan keberlangsungan hidup mereka.
Hukum Humaniter memang  merupakan hukum yang mengatur tentang perang, namun hukum ini juga memperhatikan dan mengatur aspek lain baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengaturannya termasuk aspek lingkungan walaupun tidak banyak dan terperinci. Mengingat lingkungan menjadi salah satu komponen yang terdampak dalam suatu konflik bersenjata. Walaupun dalam pengaturan Hukum Humaniter  tidak  secara  eksplisit  memberikan  pengaturan  terkait  perlindungan
17 Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora.
satwa  terancam,  namun  aspek  perlindungan  terhadap  lingkungan  telah  mencakup perlindungan terhadap satwa terancam dalam hukum ini karena lingkungan merupakan tempat dimana organisme hidup. Dalam pengertian yang lebih luas lagi, lingkungan termasuk di dalamnya air, udara, tanah, flora dan fauna. 18 Berbahaya bagi lingkungan juga dapat berarti kehancuran total atau sebagian dari flora dan fauna. 19
Berbeda  dengan  konflik  bersenjata  internasional,  tidak  terdapat  banyak pengaturan  terkait  perlindungan  lingkungan  alam  termasuk  di  dalamnya  satwa terancam  di  daerah  konflik  bersenjata  internal  ini.  Bahkan  Protokol  II  yang merupakan  pengaturan  terkait  konflik  bersenjata  internal  pun  tidak  membahas mengenai hal ini. 20 Tidak sebanyak pengaturan tentang perlindungan lingkungan di daerah konflik bersenjata internasional karena bahkan pengaturan terkait konflik bersenjata internal sendiri di dalam Hukum Humaniter Internasional pun memiliki bagian yang tidak banyak.

## 1. Hague Convention IV 1907
Salah satu pengaturannya terdapat pada The Hague Laws IV 1907 atau Hague Convention IV Laws and Customs of War on Land 1907 yang merupakan sumber Hukum Humaniter tertulis yang memiliki fokus pengaturan terkait cara berperang dan jenis senjata yang diperbolehkan untuk digunakan saat perang. 21
Hague Convention 1907 secara khusus melarang tindakan-tindakan tertentu pada saat perang, salah satunya seperti dalam Pasal 23 huruf g Hague Convention 1907  yang  berbunyi: “To  destroy  or  seize  the  enemy’s  property,  unless  such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of war”. 22
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut Hukum Humaniter melarang tindakan menghancurkan properti lawan kecuali memang merupakan tuntutan dari perang.
18 The English Environment Protection Act 1990
19 Viola Vincze, ‘The Role of Customary Principles of International Humanitarian Law in Environmental Protection’ (2017) 2017 Pécs Journal of International and European Law.[20].
20 Desy Churul Aini, [ et., al .], ‘Environmental Protection in Armed Conflict According to International Humanitarian Law ’ (2018) 3 Tadulako Law Review.[18].
21 C . De Rover, To Server and To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM (Raja Grafindo Persada 2000).[100].

## 2084 Yunia Utami: Pengaturan Perlindungan Satwa...
Selanjutnya dalam Pasal 55 konvensi yang sama yang berbunyi: “The occupying State shall be regarded only as administrator and usufructuary of public buildings, real  estate,  forests,  and  agricultural  estates  belonging  to  the  hostile  State,  and situated in the occupied country. It must safeguard the capital of these properties, and administer them in accordance with the rules of usufruct”. 23
Istilah ‘properti’ dalam kedua ketentuan pasal tersebut diasumsikan mencakup sumber daya alam. 24 Walaupun  minimnya  definisi  resmi,  konvensi  memberikan indikasi cukup untuk mendukung pernyataan ini. 25 Pasal 55 Hague Convention IV misalnya  dengan  jelas  menetapkan  hutan  sebagai  properti.  Seperti  yang  diketahui hutan  merupakan  habitat  tempat  spesies  termasuk  satwa  terancam  hidup.  Namun, ketentuan tersebut berlaku bagi konflik bersenjata internasional saja. 26

## 2. Geneva Convention 1949
Selain  itu  terdapat  pula  pengaturan  dalam Geneva  Convention 1949  yang merupakan sekumpulan aturan Hukum Humaniter Internasional yang berfokus lebih kepada kondisi dari korban perang. 27 Konvensi ini terdiri dari 4 konvensi dan dari semua Konvensi Jenewa 1949 hanya ada dua konvensi yang memiliki pengaturan terkait perlindungan lingkungan bahkan dengan perjanjian khusus dan konteks dari pendudukan militer. 28 Salah satunya dalam Pasal 53 Geneva Convention IV 1949 yang berbunyi:
“Any  destruction  by  the  Occupying  Power  of  real  or  personal  property belonging  individually  or  collectively  to  private  persons,  or  to  the  State, or to other public authorities, or to social or co-operative organizations, is prohibited, except where such destruction is rendered absolutely necessary by military operations”. 29
Pengaturan pasal ini merupakan pengaturan lebih lanjut terkait perlindungan properti seperti pada pengaturan pada Hague  Convention  1907. Sama  seperti
23 Hague Convention 1907
24 Daniella  Dam-De  Jong, International  Law  and  Governance  of  Natural  Resources  in Conflict  and Post-Coflict Situations (Cambridge University Press 2015).[ 217].
25 ibid.
26 Dam-De Jong. Op.Cit. [.215].
27 Desy Churul Aini, [ et., al .]. Op.Cit. [17]. 28 ibid.
29 Geneva Convention IV 1949
Hague Convention 1907, konvensi ini mengatur konflik yang merupakan konflik bersenjata internasional.

## 3. Protocol I 1977
Terdapat pengaturan dalam Protokol I 1977 tepatnya dalam Pasal 35 paragraf (3) yang berbunyi: “It is prohibited to employ methods or means of warfare which are intended, or may be expected, to cause widespread, longterm and severe damage to the natural environment” . 30
Kemudian dalam Pasal 55 protokol yang sama yang berbunyi:
1. Care shall be taken in warfare to protect the natural environment against widespread,  longterm  and  severe  damage.  This  protection  includes  a prohibition of the use of methods or means of werfare which are intended or may be expected to cause such damage to the natural environment and thereby to prejudice the health or survival of the population.
2. Attack against the natural environment by way of reprisals are prohibited. 31
Protokol  I  1977  di  atas  mengatur  tentang  larangan  untuk  melakukan  serangan terhadap  lingkungan  alam.  Lingkungan  alam  juga  dapat  merupakan  habitat  dari spesies termasuk satwa terancam sehingga melakukan serangan kepada lingkungan natural juga dapat berdampak pada spesies yang hidup di dalamnya termasuk satwa  terancam.  Terdapat  beberapa  pengaturan-pengaturan  lain  terkait  dengan perlindungan lingkungan alam termasuk satwa terancam di daerah konflik bersenjata internasional ini.

## 4. Protocol II 1977
Protokol  II  1977  ini  merupakan  protokol  yang  juga  melengkapi  Konvensi Jenewa 1949 seperti halnya Protokol I. Protokol ini secara signifikan meningkatkan perlindungan hukum bagi penduduk sipil dan korban luka, dan untuk pertama kali, menetapkan aturan-aturan kemanusiaan secara rinci yang berlaku ketika terjadi perang  sipil  atau  konflik  bersenjata  internal. 32 Namun,  berbeda  dengan  Protokol I,  protokol  ini  tidak  mengatur  mengenai  aspek  lingkungan  pada  saat  konflik
30 Protocol I 1977.
31 Protocol I 1977. 32 ICRC Blog, ‘Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977’ (ICRC, 2012), <https://blogs.icrc. org/indonesia/protokol-tambahan-i-dan-ii-tahun-1977/> accessed 29 Desember 2019.

## Yunia Utami: Pengaturan Perlindungan Satwa...
bersenjata. 33 Sehingga dapat dipastikan protokol ini juga tidak sampai mengatur perlindungan terhadap satwa khususnya satwa terancam.

## 5. Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques 1977 (ENMOD 1977)
Salah satu perjanjian internasional yang mengatur tentang perlindungan lingkungan di daerah konflik bersenjata ini adalah Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques 1977 (ENMOD 1977). Konvensi ini ditandatangani pada 18 Mei 1977 di Jenewa terdiri  dari  10  pasal  dan  lampiran. 34 Peran  utama  ENMOD Convention 1977 terkait dengan perlindungan lingkungan di daerah konflik bersenjata termasuk konflik  bersenjata  internal  adalah  untuk  mencegah  penggunaan  dari  senjata pemusnah massal dalam perang. 35 Hal  ini  dibuktikan  oleh  proyek  Sunshine di tahun 2000, yang menguji ENMOD Convention 1977 sebagai sarana baru untuk mencegah penggunaan dari senjata pemusnah massal, khususnya senjata biologi dan senjata kimia yang mengarah pada perlindungan lingkungan pada saat terjadi konflik. 36
6. Convention on the prohibition of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons and on their destruction 1993 atau Chemical Weapon Convention 1993
Selain itu terdapat pula Convention on the prohibition of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons and on their destruction 1993 atau Chemical Weapon Convention 1993 yaitu konvensi yang melarang penggunaan senjata kimia yang pada Pasal 7 ayat (3) mengatur bahwa:
“ Each State Party, during the implementation of its obligations under this Convention, shall assign the highest priority to ensuring the safety of people
33 Desy Churul Aini, [ et., al .]. Op.Cit.
34 ICRC,  < https://ihl-data-bases.icrc.org/ihl/INTRO/460?OpenDocument >  accessed  20 Oktober 2019.
35 Nessia Marga Letta, ‘Analisis Pengaturan Internasional tentang “Prinsip Maksud Damai” dan Bentuk Penerapannya dalam Kegiatan Antariksa’ (2012) 9 Jurnal Analisis dan Informasi Ke- dirgantaraan.[77].
36 Letta. Op.Cit.
and to protecting the environment, and shall cooperate as appropriate with other State Parties in this regard”. 37
Berdasarkan  pasal  tersebut,  konvensi  mengatur  bahwa  dalam  melakukan kewajibannya  berdasarkan  konvensi,  negara  anggota  harus  menjamin  keamanan bagi manusia dan perlindungan terhadap lingkungan. Konvensi ini berlaku bagi konflik bersenjata internasional maupun internal.
7. Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction 1997
Convention  on  the  Prohibition  of  the  Use,  Stockpiling,  Production  and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction 1997, juga mengatur bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan anti-personnel weapon atau ranjau harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan termasuk salah satunya penghancuran  ranjau  aktif  yang  dulu  digunakan  dalam  konflik  bersenjata  di negaranya, bahkan konvensi memberlakukan larangan penggunaan ranjau pada saat konflik bersenjata mengingat bahaya dari jenis senjata tersebut bagi manusia maupun lingkungan karena efek merusaknya. Konvensi ini berlaku baik pada konflik bersenjata internasional maupun internal.

## Kesimpulan
Satwa  terancam  merupakan  golongan  satwa  yang  dilindungi  berdasarkan Hukum  Internasional.  Satwa  terancam  merupakan  bagian  dari  keanekaragaman hayati  yang  diatur  oleh  Hukum  Lingkungan  Internasional  sebagaimana  diatur dalam  Konvensi  Keanekaragaman  Hayati  tahun  1992. Terkait  dengan  eksistensi satwa  terancam  di  daerah  konflik  bersenjata,  Hukum  Lingkungan  Internasional dan Hukum Humaniter Internasional sama-sama memberikan pengaturan terkait perlindungannya  walaupun  bukan  merupakan  pengaturan  yang  mengatur  secara langsung atau eksplisit terkait hal tersebut.

## 2088 Yunia Utami: Pengaturan Perlindungan Satwa...

## Daftar Bacaan

## Buku
C . De Rover, To Server and To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM (Raja Grafindo Persada 2000).
Daniella Dam-De Jong, International Law and Governance of Natural Resources in Conflict  and Post-Coflict Situations (Cambridge University Press 2015).
J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi 2 (Sinar Grafika 1989).
Otto  Soemarwoto, Indonesia  dalam  Kancah  Isu  lingkungan  Global (Gramedia Pustaka Utama 1991).
Patricia Birnie, [ et., al .], International Law and the Environment (Oxford University Press 2009).
Philippe  Sands,  [ et.,  al .], Documents  in  International  Environmental  Law (Cambridge University Press 2004).

## Jurnal
Des y Churul Aini, [ et., al .], ‘Environmental Protection in Armed Conflict According to International Humanitarian Law’ (2018) 3 Tadulako Law Review.
Joseph P, Dudley, [ et., al .], ‘Effects of War and Civil Strife on Wildlife and Wildlife Habitats’ (2002) 16 Conservation Biology.
Nessia Marga Letta, ‘Analisis Pengaturan Internasional tentang “Prinsip Maksud Damai” dan Bentuk Penerapannya dalam Kegiatan Antariksa’ (2012) 9 Jurnal Analisis dan Informasi Ke-dirgantaraan.
Soekotjo,  ‘Konservasi  Ex-situ  Cendana:  Aplikasi  dan  Tantangannya’  (2001)  5 Berita Biologi.
Viola Vincze,  ‘The  Role  of  Customary  Principles  of  International  Humanitarian Law in Environmental Protection’(2017) 2017 Pécs Journal of International and European Law.

## Lam an
Centr e  of  International  Law  National  University  of  Singapore,    ‘Agreement  on The Conservation of Nature and Natural Resources’ (Centre of International Law  National  University  of  Singapore,  2009  <https://cil.nus.edu.sg/ databasecil/1985-agreement-on-the-conservation-of-nature-and-natural-
resources/> accessed 15 september 2019.
ICRC,  < https://ihl-data-bases.icrc.org/ihl/INTRO/460?OpenDocument >  accessed 20 Oktober 2019.
ICRC  Blog,  ‘Protokol  Tambahan  I  dan  II  Tahun  1977’  (ICRC,  2012),  <https:// blogs.icrc.org/indonesia/protokol-tambahan-i-dan-ii-tahun-1977/> accessed 29 Desember 2019.
Katie Reilly, ‘The Congo’s Civil War Is Wiping Out Gorilla Populations’ (Time. com,  2016)  <https://time.com/4282616/the-congos-civil-war-is-wiping-out- gorilla-populations/> accessed 15 Agustus 2019.
Maya Wei-Hass, “The Animal Cost of War” (Smithsonianmag.com, 2018) <https:// www.smithsonianmag.com/science-nature/animal-cost-of-war-180967806/> accessed 15 September 2019.
Mongobay.com,  ‘Wars  kill  wildlife  in  Africa’s  protected  areas,  study  finds’ (Mongobay.com,  2018)  <https://news.mongabay.com/2018/01/wars-kill- wildlife-in-africas-protected-areas-study-finds/> accessed  15 November 2019.

## Pengaturan Internasi onal
Hague Convention (IV ) 1907, Respecting the Laws and Customs of War on Land and Its Annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War.
Geneva Convention (IV) 1949, Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War.
Additional  to  the  Geneva  Convention 1949 ,  and  Relating  to  The  Protection  of Victims of International Armed Conflict (Protocol I) 1977.
ASEAN Agreement on The Conservation of Nature and Natural Resources 1985 Convention on Biological Diversity 1992.
Council  Directive  92/43/EEC  of  21  May  1992  on  the  conservation  of  natural habitats and of wild fauna and flora.
Convention on the prohibition of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons and on their destruction 1993.

## Yunia Utami: Pengaturan Perlindungan Satwa...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--