Suwarti, Faisal,Puji Rahayu Subandi, Nurlaila Kadarwati Papuluwa (2023) Analisis Hukum Penyerobotan Tanah yang Berimplikasi terhadap Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau dalam Perspekif Hukum Perdata,
(8) 11, https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i10
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 11, November 2023

## ANALISIS  HUKUM  PENYEROBOTAN  TANAH  YANG  BERIMPLIKASI TERHADAP  PERBUATAN  MELAWAN  HUKUM  DITINJAU  DALAM PERSPEKIF HUKUM PERDATA

## Suwarti*, Faisal,Puji Rahayu Subandi, Nurlaila Kadarwati Papuluwa
Fakultas Hukum, Universitas Khairun Email: *warti730@gmail.com, faisaldjabid5@gmail.com, pujirahayu@unkhair.ac.id nurlailakadarwati1@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta untuk mengkaji indikator hukum penyerobotan tanah yang berimplikasi terhadap perbuatan melawan hukum secara perdata  (onrechmatigheid  daad).  Serta  Bagaimana  mekanisme  penyelesaian sengketa  penyerobotan  tanah  yang  berimplikasi  terjadinya  perbuatan  melawan hukum.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif tentang  kaidah  hukum  yang  termuat  pada  Pasal  1328  KUHPerdata.  Adapun  data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  yang  bersifat otoritatif  yang  artinya  mempunyai  otoritas,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum tertier.
Kata Kunci: Penyerobotan Tanah, Onrechtmatige Daad .

## Abstract
This research aims to analyze and examine legal indicators of land grabbing which have implications for civil unlawful acts (onrechmatigheid daad). And what is the mechanism  for  resolving  land  grabbing  disputes  which  have  implications  for unlawful acts. The method used in this research is normative research on the legal rules contained in Article 1328 of the Civil Code. The data used in this research is secondary  data.  Secondary  data  used  in  this  research  consists  of  primary  legal materials which are authoritative, which means they have authority, secondary legal materials and tertiary legal materials
Keywords: Land Grabbing, Onrechtmatige Daad; Civil law.

## Pendahuluan
Manusia sebagai subjek hukum adalah sekelompok orang yang tinggal Bersama dalam suatu wilayah tertentu di sebut sebagai masyarakat, dalam kehidupannya di dasari oleh  interaksi  antara  satu  dan  lainnya.  Masyarakat  sebagaimana  kodratnya  tidak  dapat hidup  sendiri,  melainkan  haruslah  saling  berinteraksi  satu  dengan  yang  lainnya.
Berinteraksi semacam ini berarti melibatkan lebih dari satu pihak yakni dua pihak atau lebih,  dalam  arti  masing-masing  pihak  berkeinginan  untuk  memperoleh  manfaat  atau keuntungan.
Hal ini disebabkan karena kedua pihak saling terikat satu dengan yang lainnya. Dengan  demikian  yang  dilakukan  segenap  kelompok  sudah  tentu adanya  suatu ikatan- ikatan yang muncul yang mana hal ini tentunya membuthkan aturan untuk mengaturnya. Jika tidak adanya suatu aturan yang jelas maka akan menimbulkan benturan kepentingan (interest) yang dapat mengakibatkan kekacauan dalam kehidupan berkelompok.
Eskalasi masyarakat di suatu wilayah membuat tanah menjadi suatu objek yang sangat dibutuhkan. Sebab, ketersediaannya yang semakin menipis. Oleh karena itu, tanah menjadi  suatu  objek  yang  sangat  bernilai  dan  tentunya  membuat  banyak  orang menghalalkan  segala  cara  untuk  memperoleh  tanah.  Ketidakseimbangan  antara persediaan  tanah  yang  terbatas  dengan  kebutuhan  akan  tanah  sangat  berakibat  pada timbulnya masalah-masalah yang terkait dengan tanah.
Permasalahan  tanah  sejak  dahulu  merupakan  persoalan  hukum  yang  pelik  dan kompleks serta mempunyai dimensi yang luas, sehingga tidak mudah untuk diselesaikan dengan cepat. Sebab, tanah tidak hanya berdimensi yuridis, tetapi berdimensi ekonomi, politik, sosial, religious - magis, bahkan bagi negara tanah mempunyai dimensi strategis. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur pengadilan sering memakan waktu yang lama. Bahwa lamanya proses perkara melalui gugatan perdata di Pengadilan dikarenakan apabila  Pengadilan  Negeri memutus  atas gugatan  tersebut,  pihak  yang  tidak menerima atas putusan tersebut dapat mengajukan banding dan selanjutnya setelah berkas perkara yang  dilakukan  Banding  tersebut  dikirim  Pengadilan  Negeri  ke  Pengadilan  Tinggi melalui  Pengadilan  Negeri  dan  selanjutnya  oleh  Majelis  Hakim  Tingkat  Banding akan mempelajari berkas Banding tersebut kemudian memutuskannya melalui musyarawarah majelis Hakim Banding.
Akan tetapi, apabila ternyata kemudian ada pihak yang merasa kurang puas atas putusan banding tersebut, dapat mengajukan keberatan dengan cara mengajukan Kasasi. Kesadaran  akan  kedudukan  istimewa  tanah  dalam  alam  pikiran  bangsa  Indonesia juga tertuang dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960, di mana dalam Undang-undang Pokok Agraria tersebut dinyatakan adanya hubungan abadi antara Bangsa  Indonesia  dengan  tanah.  Reformasi  agraria  yang  telah  dicanangkan  dengan diterbitkannya  Undang-undang  Pokok  Agraria  Nomor  5  tahun  1960,  namun  pada kenyataannya terasa masih sangat sulit diterapkan di lapangan karena berbagai persoalan hukum dan non hukum.
Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang  atau  dengan  tidak  mengindahkan  hukum  dan  aturan,  seperti menempati  tanah  atau  rumah  orang  lain,  yang  bukan  merupakan  haknya.  Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum.
Dalam perspektif hukum perdata, diatur didalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 bisa menjerat  orang-orang  yang  melakukan  penyerobotan  tanah,  karena  bisa  dilihat  dalam
kasus  penyerobotan  tanah  ada  pihak  yang  dirugikan  dan  memerlukan  ganti  rugi  atas kerugian yang di alami pihak tersebut, dan juga penyerobotan tanah merupakan perbuatan melawan hukum yang mana seseorang secara tanpa hak masuk ke tanah.
Banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur tentang penyerobotan tanah yang ada  di  negara  kita,  ternyata  belum  bisa  juga  membuat  kasus  penyerobotan  tanah  bisa dengan mudah di selesaikan ditingkat peradilan. Hal tersebut bisa terlihat ketika adanya keputusan  pengadilan  atas  kasus  pidana  tentang  penyerobotan  tanah,  belum  bisa digunakan  untuk  mengeksekusi  lahan  yang  disengketakan  atau  yang  diserobot,  karena keputusan  pidana  yaitu  menghukum  atas  orang  yang  melakukan  penyerobotan  tanah, sehingga  hak  penguasaan atas  tanah  tersebut  pada  umumnya  masih  harus  diselesaikan melalui gugatan secara perdata (Weku, 2013).
Adapun  mekanisme  pengajuan  surat  gugatan  tentang  penyerobotan  anah,  yaitu pemilik atas tanah yang diserobot orang mempunyai alat-alat bukti yang kuat antara lain, Sertifikat atas tanah yang diserobot atau Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat-surat tentang asal  muasal  tanah  yang  dimiliknya  tersebut  dan  atau  kronologis  perolehan  tanah  yang menjadi obyek sengketa.
Hal tersebut terkandung maksud agar dalam proses perkara penyerobotan tanah tersebut  dalam  tahapan  sidang  pembuktian  pemilik  tanah  atau  penggugat  mampu meyakinkan  majelis  hakim  yang  memeriksa  gugatan  dari  pemilik  tanah  tersebut  dan selanjutnya akan memutuskan sesuai dengan fakta -fakta persidangan yang diajukan para pihak yang bersengketa. Demikian pula orang yang melakukan penyerobotan atas tanah yang bukan miliknya, diwajibkan menerangkan apa alasan atau apa yang yang mendasari penyerobot  memasuki,  menguasasi  tanah  dimaksud.  Hal-hal  ini  sangat  penting diterangkan dalam persidangan untuk pentingnya majelis hakim yang memproses perkara penyerobotan  tanah  akan  memberikan  pertimbangan-pertimbangan  hukum  dalam putusan perkara nanti.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  terdapat  dua  rumusan  masalah  antar  lain Bagaimana  konsep  hukum  penyerobotan  tanah  yang  berimplikasi  terhadap  perbuatan melawan  hukum  secara  perdata  (onrechmatigheid  daad)?  Dan  Bagaimana  mekanisme penyelesaian  sengketa  penyerobotan  tanah  yang  berimplikasi  terjadinya  perbuatan melawan hukum?

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yang disebut  sebagai  penelitian  perpustakaan.  Di  mana  pada  penelitian  hukum  doctrinal dikarenakan  penelitian  ini  hanya  ditujukan  pada  pada  peraturan-peraturan  tertulis sehingga  penelitian  ini  disebut  sebagai  penelitian  perpustakaan  karena  akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan (Soekanto, 2007).
Dalam kajian normatif, hukum yang tertulis dikaji dalam Pendekatan perundang- undangan (statue approach) digunakan untuk menunjang penulisan yang dilakukan yakni sebagai  dasar  awal  melakukan  suatu  analisis.  Pendekatanhukum  positif  merupakan kegiatan  pendahuluan  yang  sangat  mendasar.  Oleh  karena  itu,  sebelum  menemukan
norma hukum haruslah diketahui lebih dahulu, hukum positif apa yang berlaku (Hernoko, 2010).
Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum ialah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan terhadap berbagai literatur atau  bahan  pustaka  yang  berkaitan  dengan  masalah  atau  materi  penelitian.  Atas  dasar itulah,  maka  tujuan  dan  kegunaan  studi  kepustakaan  pada  dasarnya  digunakan  untuk menunjukan jalan pemecahan permasalahan penelitian (Sunggono, 2007).
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  oleh  peneliti  ialah  studi Kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan bahan-bahan hukum dengan melakukan penelusuran  terhadap  bahan  pustaka  yakni  mengumpulkan  dan  mengkaji  peraturan perundang-undangan,  buku-buku  hukum,  pendapat  para  sarjana  hukum.  Maupun  hasil penelitian terdahulu  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  penelitian  yang  diteliti yaitu berupa  jurnal,  artikel,  dasar  hukum  perikatan  yang  bersumber  karena  perjanjian  yang perbuatan tersebut bertentangan dengan UU serta bahan-bahan lainnya yang menunjang penelitian ini.
Analisis  bahan  hukum  dalam  penelitian ini  akan  menggunakan metode  analisis logika deduktif yang dengan metode analisis normatif kualitatif (Hanitijo, 1988). Metode analisis logika deduktif adalah menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum  terhadap  permasalahan  yang  konkret  yang  diteliti.  Sedangkan  metode  analisis normatif kualitatif, yaitu pembahasan dan penjabaran yang disusun secara logis terhadap hasil  penelitian  terhadap  norma,  kaidah,  maupun  landasan  teori  hukum  yang  relevan dengan pokok permasalahan.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Konsep Penyerobotan Tanah yang Berimplikasi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Secara Perdata (Onrechmatigheid Daad)
Tanah  merupakan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang  memiliki  fungsi  yang sangat  penting  bagi  kehidupan  manusia.  Tanah  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat dengan manusia, setiap orang selalu membutuhkan tanah tidak hanya di dunia ini saja, bahkan  untuk  mati  manusia  memerlukan  sebidang  tanah.  Keberadaan  tanah  menjadi semakin  penting  dengan  tingginya  angka  pertumbuhan  penduduk  dan  bertambah pesatnya  kegiatan  pembangunan  yang  menyebabkan  kebutuhan  akan  tanah meningkat, sementara disisi lain persediaan akan tanah yang relatif sangat terbatas.
Ketimpangan antara meningkatnya jumlah kebutuhan manusia akan tanah dengan keterbatasan  ketersediaan  tanah  menyebabkan  munculnya  benturan  kepentingan  di masyarakat.  Eksistensi  tanah  menjadi  kebutuhan  dasar  manusia,  sejak  lahir  sampai meninggal dunia. Bahwa manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan yang mana secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja  dan  hidup,  tempat  dari  mana  mereka  berasal  dan  akan  kemana  mereka  pergi. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik dan ekologis (Bernhard, 2012).
Ketentuan  mengenai  tanah  juga  dapat  dilihat  dalam  Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria atau yang biasa  disebut  dengan  UUPA.  Secara  substansi  UUPA  menempati  posisi  yang  strategis dalam hukum nasional di Indonesia. Kestrategisan tersebut antara lain disebabkan karena UUPA  mengandung  nilai-nilai  kerakyatan  dan  amanat  untuk  menyelenggarakan  hidup dan kehidupan yang berperikemanusiaan dan berkeadilan sosial.
Hal tersebut dapat dilihat dari kandungan UUPA yang bermakna: 1) Tanah dalam tataran  yang  paling  tinggi  dikuasai  negara  dan  digunakan.  2)  Sebesar-besarnya  untuk kemakmuran  rakyat;  3)  Pemilikan  atau  penguasaan  tanah  yang  berlebihan  tidak dibenarkan; 4) Tanah bukanlah komoditi ekonomi biasa, oleh sebab itu tanah tidak boleh diperdagangkan  semata-mata  untuk  mencari  keuntungan;  5)  Setiap  warga  negara  yang memiliki atau menguasai tanah diwajibkan mengerjakan sendiri tanahnya, menjaga dan memelihara sesuai dengan asas kelestarian kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumber daya alam.
Hak-hak rakyat atas tanah perlu diperkuat, bukan saja untuk ketenteraman, tetapi yang lebih penting adalah melindungi hak-hak mereka dari tekanan para pihak ekonomi yang kuat yang ingin mengambil atau membeli tanah untuk kepentingan investasi. Salah satu  identitas  dari  suatu  negara  hukum  ialah  memberikan  jaminan  dan  perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya.
Sebagaimana  tujuan  hukum  adalah  ketertiban,  keadilan  dan  kepastian  hukum, termasuk  didalamnya  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak  atas  tanah.  Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat untuk manusia menjalankan dan melanjutkan kehidupannya (Adrian Sutedi, 2023). Warga negara Indonesia, kita memiliki hak-hak atas tanah yang meliputi: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan.
Dalam  UUPA,  hak  milik  adalah  hak  atas  tanah  turun-temurun,  terkuat  dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pembuktian hak milik atas tanah dapat dibuktikan  melalui  sertifikat  tanah  yang  merupakan  tanda  bukti  hak  paling  kuat  bagi pemilik  tanah.  Kegiatan  pendaftaran  tanah  sangat  diperlukan.  Tujuannya  agar  para pemegang  hak  atas  tanah  bisa  dengan  mudah  membuktikan  haknya  atas  tanah  yang dikuasainya  dan  mendapat  kepastian  hukum  mengenai  hak  atas  tanah.  Namun  pada kenyataannya,  pendaftaran  tanah  pun  tidak  dapat  menjamin  suatu  tanah  bersertifikat dapat bebas dari konflik pertanahan (Urip Santoso, 2015).
Salah satu konflik pertanahan yang sering terjadi adalah pemakaian tanah tanpa izin yang berhak, atau biasa disebut penyerobotan tanah milik orang lain, baik disengaja maupun  tidak  disengaja  baik  dilakukan  perorangan  maupun  sekelompok  orang. Penyerobotan  tanah  bukanlah  suatu  hal  yang  baru  di  Indonesia.  Penyerobotan  tanah adalah sebuah fenomena yang merujuk pada tindakan seseorang atau sekelompok orang yang mengambil alih atau menguasai tanah yang sebenarnya bukan milik mereka tanpa izin  atau  hak  yang  sah.  Fenomena  ini  melibatkan  pelanggaran  hukum  yang  serius  dan memiliki implikasi yang signifikan dalam bidang ilmu hukum.
Dalam kehidupan bermasyarakat, kepemilikan tanah diatur oleh peraturan hukum yang  berlaku.  Tanah  dapat  dimiliki  secara  individual,  kelompok,  atau  oleh  lembaga pemerintah.  Hak  kepemilikan  atas  tanah  ini  dilindungi  oleh  hukum  untuk  memastikan bahwa pemilik memiliki kontrol, kebebasan, dan kepastian hukum terhadap aset mereka (Syafnil, Arifin, & Delfi, 2022). Namun, dalam beberapa kasus ada orang yang dengan sengaja melanggar hak kepemilikan orang lain dengan melakukan penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah dapat terjadi karena berbagai alasan.
Salah satu motif utama adalah keuntungan finansial. Sebagian orang melihat tanah sebagai  sumber  daya  yang  berharga  dan  ingin  memperolehnya  tanpa  harus  membayar harga yang wajar atau melakukan proses yang legal. Mereka dapat memalsukan dokumen kepemilikan,  menggunakan  kekerasan  atau  ancaman,  atau  mengeksploitasi  kelemahan sistem administrasi tanah yang kurang efektif.
Konsekuensi  penyerobotan  tanah  sangat  beragam  dan  kompleks.  Tindakan tersebut melanggar hak-hak pemilik yang sah dan dapat menyebabkan kerugian finansial dan psikologis yang signifikan (Sukananda, 2021). Pemilik yang terkena dampak harus menghadapi  ketidakpastian  hukum,  kehilangan  penghasilan,  dan  biaya  hukum  yang tinggi untuk memulihkan hak mereka.
Dalam  beberapa  kasus,  penyerobotan  tanah  juga  dapat  mengakibatkan penggusuran paksa atau kehilangan tempat tinggal. Selain itu, penyerobotan tanah juga berdampak  pada  stabilitas  sosial  dan  politik.  Ketidakadilan  yang  diakibatkannya  dapat memicu  ketegangan  antara  kelompok-kelompok  masyarakat,  mengancam  perdamaian, dan merusak kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan.
Masalah penyerobotan tanah telah menjadi isu hukum yang sensitif dan memicu protes  serta  gerakan  sosial  untuk memperjuangkan  perlindungan  hak-hak  individu  dan keadilan  sosial.  Respons  hukum  terhadap  penyerobotan  tanah  bervariasi  di  berbagai yurisdiksi. Di banyak negara, penyerobotan tanah dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi seperti penjara atau denda yang signifikan. Selain itu, pemilik  yang  terkena  dampak  dapat  mengajukan  tuntutan  hukum  perdata  untuk memulihkan  hak  kepemilikan  mereka  dan  mendapatkan  ganti  rugi  atas  kerugian  yang mereka alami (Sopacua, 2019).
Pemerintah memiliki peran penting dalam menangani kasus penyerobotan tanah. Mereka  bertanggung  jawab  untuk  menjaga  ketertiban  hukum,  menegakkan  hukum properti, dan memberikan perlindungan kepada pemilik yang sah. Untuk itu, pemerintah harus  memiliki  sistem  administrasi  tanah  yang  efektif,  termasuk  registri  tanah  yang
akurat, prosedur pendaftaran yang transparan, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran terkait tanah.
Dalam  beberapa  kasus,  pemerintah  dapat  mengambil  langkah-langkah  untuk mengembalikan  tanah  yang  diserobot  kepada  pemilik  yang  sah.  Ini  dapat  melibatkan penggunaan  kekuatan  hukum  untuk  mengosongkan  tanah,  memberikan  kompensasi kepada  pemilik  yang  terkena  dampak,  atau  melakukan  reformasi  sistem  administrasi tanah  untuk  mencegah  penyerobotan  tanah  di  masa  depan.  Untuk  mengatasi  masalah penyerobotan tanah, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi.
Hal ini melibatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pemilik tanah  untuk meningkatkan  kesadaran akan  hak  kepemilikan  tanah,  memperkuat  sistem administrasi tanah, dan meningkatkan perlindungan hukum terhadap pemilik yang sah. Pendidikan hukum dan pemahaman tentang hak properti juga penting bagi masyarakat untuk memahami dan mempertahankan hak kepemilikannya (Safitri, 2022).
Kasus  penyerobotan  tanah,  pemilik  yang  dirugikan  dapat  mengambil  langkah- langkah hukum perdata untuk memulihkan hak kepemilikan mereka. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan bukti-bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa mereka adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut. Ini dapat mencakup sertifikat tanah, akta jual beli, dokumen perjanjian sewa-menyewa, atau bukti pembayaran pajak. Setelah memiliki bukti yang cukup, pemilik yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku penyerobotan.
Gugatan  ini  diajukan  ke  pengadilan  yang  berwenang  dan  harus  memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Dalam gugatan tersebut, pemilik yang dirugikan harus menjelaskan klaim kepemilikan mereka dan memberikan bukti-bukti yang mendukung klaim  tersebut.  Mereka  juga  harus  menjelaskan  bagaimana  penyerobotan  terjadi  dan dampak  yang  timbul  akibat  penyerobotan  terhadap  hak  kepemilikan  mereka (Lubis, 2021).
Proses peradilan dalam kasus penyerobotan tanah akan melibatkan pemeriksaan bukti, pendengaran saksi, dan pendengaran argumentasi hukum dari kedua belah pihak. Pengadilan akan menilai semua bukti dan argumentasi yang diajukan oleh pemilik yang dirugikan  dan  pelaku  penyerobotan,  serta  menerapkan  hukum  yang  relevan  untuk mencapai keputusan yang adil dan berdasarkan fakta. Jika pengadilan menemukan bahwa pemilik yang dirugikan memiliki klaim yang kuat dan bukti yang meyakinkan, pengadilan dapat mengeluarkan  putusan  yang  menyatakan  hak  kepemilikan  tanah  kembali  kepada pemilik yang sah.
Pelaku  penyerobotan  tanah  untuk  mengosongkan  tanah,  dan  mungkin memberikan ganti rugi kepada pemilik yang dirugikan atas kerugian yang mereka alami akibat  penyerobotan (Amalia  &  Fawaid,  2017).  Namun  dalam  beberapa  kasus,  proses hukum  perdata  mungkin  tidak  sepenuhnya  dapat  memulihkan  hak  kepemilikan  tanah yang diserobot. Ini dapat terjadi jika penyerobotan telah terjadi dalam jangka waktu yang lama  atau  jika  tanah  telah  diubah  atau  dimodifikasi  secara  signifikan  oleh  pelaku penyerobotan.
Dalam  situasi  seperti  itu,  pemilik  yang  dirugikan  mungkin  akan  memerlukan solusi alternatif, seperti negosiasi dengan pelaku penyerobotan atau mengajukan tuntutan ganti  rugi.  Selain  itu,  dalam  beberapa  yurisdiksi,  ada  mekanisme  hukum  yang memungkinkan  pemilik  tanah  yang  dirugikan  untuk  mendapatkan  kompensasi  melalui program perlindungan hukum atau skema kompensasi yang disediakan oleh pemerintah.
Program-program ini bertujuan untuk membantu pemilik yang dirugikan dalam mengatasi kerugian akibat penyerobotan tanah. Dalam rangka mencegah penyerobotan tanah,  langkah-langkah  perlindungan  properti  yang  lebih  kuat  perlu  diterapkan.  Ini termasuk  peningkatan  administrasi  tanah,  keamanan  dan  pengawasan  yang  lebih  baik, dan  penegakan  hukum  yang  lebih  tegas  terhadap  pelanggaran  hak  properti.  Kesadaran hukum masyarakat tentang hak properti serta prosedur hukum yang terkait juga sangat penting untuk mengurangi kasus penyerobotan tanah di masyarakat.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyerobotan tanah adalah pelanggaran hak properti yang serius dan dapat diproses melalui tuntutan hukum perdata oleh  pemilik  yang  dirugikan.  Dalam  proses  perdata,  pemilik  yang  dirugikan  harus menyajikan bukti yang kuat dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Penting untuk mendapatkan bantuan dari ahli hukum yang berpengalaman dalam kasus penyerobotan tanah agar dapat melindungi hak kepemilikan tanah yang sah dan mendapatkan keadilan dalam peradilan.

## B.  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Penyerobotan  Tanah  Yang  Beakibat Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum
Hukum  adalah  rangkaian  peraturan-peraturan  mengenai  tingkah  laku  subyek hukum  sebagai  anggota  suatu  masyarakat,  sedangkan  satu-satunya  tujuan  dari  hukum ialah  mengadakan  keselamatan,  kebahagiaan  dan  tata  tertib  dalam  masyarakat  itu. Masing-masing  anggota  masyarakat  tentunya  mempunyai  berbagai  kepentingan  yang beragam.  Jumlah  kepentingan  ini  tergantung  dari  wujud  dan  sifat  kemanusiaan  yang berada di dalam tubuh para anggota masyarakat masing-masing.
Jika  keinginan  ini  sudah  nyata  sehingga  menimbulkan  berbagai  usaha  untuk melaksanakannya,  maka  disitulah  mulai  ada  benturan  antar  kepentingan  masyarakat (Prodjodikoro,  1977).  Hukum  bertujuan  mengadakan  suatu  keseimbangan  di  antara berbagai  kepentingan.  Hukum  juga  bertujuan  untuk  menjamin  keselamatan  dalam masyarakat.  Tujuan  tersebut  dapat  tercapai  apabila  hukum  yang  mengaturnya dilaksanakan dan dihormati, serta tidak dilanggar.
Seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum  dapat mempunyai suatu kedudukan  tertentu  dalam  masyarakat  sedemikian  rupa,  sehingga  dirasakan  adil  atau patut, bahwa di samping orang itu, atau dengan menyampingkan orang itu, seharusnya ada  seorang  lain  yang  juga  dipertanggungjawabkan.    Hal  yang  lazim  dalam  hukum tentang  perbuatan  melawan  hukum  adalah  membebankan  tanggung  jawab  berupa membayar ganti rugi jika pelakunya bersalah atas tindakan tersebut.
Sengketa  dapat  terjadi  karena  salah  satu  pihak  melakukan  perbuatan  melawan hukum terhadap pihak lainnya, dan pihak yang dirugikan tersebut mengajukan gugatan
karena merasa  haknya  telah  dilanggar  secara tidak  adil.  Salah  satu  fenomena  sengketa yang  sering  dijumpai  dalam  kehidupan  di  masyarakat  yaitu  sengketa  pertanahan. Sengketa  pertanahan  atau  land  dispute  dapat  dirumuskan  sebagai  pertikaian  atau perselisihan yang menjadikan hak atas tanah sebagai objek persengketaan.
Sengketa perdata yang berkenaan dengan tanah dapat terjadi antar individu atau antar  individu  dengan  badan  hukum,  yang  disengketakan  beraneka  ragam,  baik  yang menyangkut  data  fisik  tanahnya,  data  yuridisnya,  atau  karena  perbuatan  hukum  yang dilakukan  atas  tanah.  Suatu  bidang  tanah  dapat  mengenai  letaknya  berkaitan  sengketa data fisik, batas atau luasnya.
Sedangkan sengketa data yuridis lebih condong mengenai status hukum (hak atas tanahnya),  pemegang  haknya,  atau  hak-hak  pihak  lain  yang  mungkin  membebaninya. Perbuatan  melawan  hukum  di  dalam  praktiknya  dapat  bersifat  aktif  maupun  pasif. Bersifat aktif berarti bilamana seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan kerugian  bagi  orang  lain,  sedangkan  bersifat  pasif  berarti  bahwa  seseorang  itu  tidak berbuat, yang akibatnya menimbulkan kerugian pada orang lain.
Perbuatan  penyerobotan  dari  hukum  perdata,  maka  Pasal  1365  KUHPerdata unsur-unsur  yang  terkandung  harus  dipahami  sehingga  perbuatan  melawan  hukum seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHPerdata menentukan 4  (empat)  syarat  perbuatan  melawan  hukum  yang  sekaligus  merupakan  unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Keempat unsur tersebut, yaitu; 1) Adanya suatu pelanggaran hukum;  2)  Adanya  kesalahan;  3) Terjadinya  kerugian;  4)  Adanya  hubungan  kausalitas antara perbuatan dan kerugian.
Adapun  keempat  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal  1365  KUH  Perdata tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

## Adanya Suatu Pelanggaran Hukum
Perumusan  luas  dari  onrechtmatigedaad,  makna  daad  atau  perbuatan  haruslah perbuatan  melawan  hukum  apabila:  a)  Bertentangan  dengan  hak  orang  lain.  b) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. c) Bertentangan dengan kesusilaan. d) Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat atau benda.
Perbuatan  dengan  bertentangan  dengan  hak  orang  lain  adalah  bertentangan dengan hak subjektif orang lain yaitu kewenangan yang berasal dari kaedah hukum, hak- hak  yang  penting  diakui  oleh  yurisprudensi  adalah  hak-hak  pribadi,  seperti  hak  atas kebebasan, kehormatan, nama baik dan kekayaan. Menurut terminologi hukum dewasa ini, kewajiban hukum diartikan sebagai yang didasarkan pada hukum, baik yang tertulis. Menurut rumusan perbuatan melawan hukum di atas, yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah kewajiban menurut undang-undang (Rechtsplict).
Syarat pertama bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan syarat kedua bertentangan dengan hak subjektif orang lain adalah syarat yang bersumber dari undang- undang,  sedangkan  syarat  ketiga  bertentangan  dengan  kesusilaan  dan  syarat  keempat adalah syarat bersumber dari kaidah hukum tertulis bahwa penafsiran dalam Pasal 1365
KUHPerdata  dalam  Yurisprudensi  Belanda  (Yurisprudensi  Indonesia  mengikuti yurisprudensi Belanda) ada sejarahnya. Dalam abad ke-19 ketika aliran logisme masih kuat,  yang  menjadi  perbuatan  melawan  hukum  hanyalah  suatu  perbuatan  yang bertentangan dengan undang-undang saja.
Perbuatan  yang  bertentangan  dengan  kebiasaan  bukanlah  perbuatan  melawan hukum,  jadi  sesuai  aliran  logisme  yang  berpendapat  diluar  undang-undang  tidak  ada hukum.  Pada  akhr  abad  ke-19  pendapat  aliran  logisme  ini  mendapat  tantangan  dari berbagai pihak. Telah diketahui bahwa mula-mula mengatakan bahwa penafsiran yang sempit itu tidak dapat dipertahankan dan diteruskan. Tidak hanya suatu perbuatan yang bertentangan  dengan  suatu  peraturan  perundang-undangan,  melainkan  juga  meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang ada diluar undang- undang yang memuat kaedah-kaedah sosial.
Anggapan  ilmu  hukum  ini  diterima  dalam  yurisprudensi  tahun  1919.  Artinya setelah tahun 1919 perbuatan melawan hukum seperti tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata bukan saja yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan  kaedah-kaedah  norma  sosial  dan  norma-norma  yang  lain.  Adapun  asas  yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menegaskan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum (melawan hukum), yang merugikan orang lain, mewajibkan pihak yang merugikan (yang melakukan) mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan itu.

## Adanya Kesalahan
Seseorang  dipertanggungjawabkan  atas  perbuatan melawan  hukum,  Pasal  1365 KUHPerdata  mengisyaratkan  adanya  kesalahan  bahwa  Pasal  1365  KUHPerdata  tidak membedakan  antara  kesalahan  dalam  bentuk  kesengajaan  (opzet  dolus)  dan  kesalahan dalam  bentuk  kekurang  hati  hatian  (culpa).    Jadi  berbeda  dengan  hukum  pidana  yang membedakan  antara  kesengajaan  dengan  hukum  pidana  yang  membedakan  antara kesengajaan  dan  kurang  hati-hati.  Oleh  karena  itu,  hakimlah  yang  harus  menilai  dan mempertimbangkan  berat  ringannya  kesalahan  orang  yang  melakukan  perbuatan melawan hukum itu sehingga ditentukan ganti rugi yang seadil-adilnya.

## Terjadi Kerugian
Kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum dapat berupa:
Kerugian materil, Kerugian materil dapat berupa kerugian yang nyata diderita dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain, misalnya: kebakaran mobil penumpang akibat perbuatan melawan hukum, mewajibkan si pembuat kerugian itu tidak hanya membayar biaya perbaikan mobil tersebut, akan tetapi juga bertanggung jawab untuk mengganti penghasilan mobil penumpang itu yang akan diperoleh si pemilik sewaktu memperbaiki mobil tersebut.
Kerugian  immaterial  akibat  perbuatan  melawan  hukum  dapat  berupa:  1) Kerugian moral. 2) Kerugian ideal. 3) Kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang. 4) Kerugian non ekonomis.
Besaran kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian  tersebut  karena  itu  pada  asasnya  yang  dirugikan  harus  sedapat  mungkin ditempatkan  dalam  keadaan  yang  sesungguhnya  jika  tidak  terjadi  perbuatan  melawan hukum. Berdasaran hal di atas, adanya kerugian dapat dituntut pihak yang merugikan baik tuntutan  ganti  rugi  bisa  berupa  ganti  rugi  materiil  dan  ganti  rugi  immateriil.  Kerugian materiil yang dituntut yaitu dalam bentuk uang/kekayaan/benda.
Sedangkan kerugian inmateriil dapat dituntut yang tidak benilai uang, seperti rasa sakit, nama baik, dan lain-lain. Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada asasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum.
Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang. Untuk itu ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah  milik  orang  lain  tanpa  dasar  hak,  haruslah  memenuhi  unsur  tersebut  di  atas dan penuntutan ganti rugi tersebut dapat di tuntut kepada seseorang atau korporasi  melalui pengadilan, badan atau lembaga yang terkait dan berwenang, ataupun langsung kepada yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dengan upaya mediasi.

## Adanya Hubungan Kausalitas
Ganti  rugi  terhadap  orang  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  selain harus ada kesalahan, disamping itu pula harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian tersebut. Hubungan kausal  merupakan salah satu ciri  pokok  dari  adanya  suatu  perbuatan  melawan  hukum.  Perbuatan  melawan  hukum dalam  hal  ini  harus  dilihat  secara  materiil.  Dikatakan  materiil  karena  sifat  perbuatan melawan  hukum  dalam  hal  ini  haru  dilihat  sebagai  suatu  kesatuan  tentang  akbat  yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban.
Hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (causation in fact) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi, sedangkan teori penyebab kira- kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban,  apakah  perbuatan  pelaku  atau  perbuatan  lain  yang  justru  bukan  dikarenakan bukan suatu perbuatan melawan hukum.

## Upaya Hukum Melalui Litigasi.
Litiga maupun immaterial. Mengajukan gugatan ke pengadilan menurut hukum acara perdata merupakan upaya mempertahankan hak-hak perdata yang dilanggar, dalam hal ini tentunya gugatan dimaksud adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Gugatan PMH), yaitu gugatan ganti rugi karena adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mengakibatkan kerugian pada orang lain.
Hubungan antara PMH dan kerugian yang ditimbulkannya itu secara kausalitas harus  langsung,  yaitu  PMH  tersebut  secara  langsung  yang  menyebabkan  terjadinya
kerugian,  sebagai  satu-satunya  alasan  munculnya  kerugian  (Adequate  Veroorzaking). Kerugian  itu  harus  merupakan  akibat  dari  perbuatan  salah  dari  si  pelaku,  yang  tanpa perbuatannya itu kerugian tersebut tidak akan muncul. Dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas maka seseorang dapat menuntut ganti rugi atas dasar Perbuatan Melawan Hukum.
Namun harus diingat sebelum mengajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan pihak korban harus mempunyai bukti kuat dahulu bahwa pelaku telah terbukti secara hukum melakukan perbuatan melawan hukum tersebut yaitu adanya putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum (inkracht). Kemudian putusan pidana tersebut dijadikan alat bukti untuk mengajukan gugatan ganti rugi tersebut.
Tuntutan  ganti  rugi  terhadap  adanya  perbuatan  melawan  hukum  tersebut  dapat dalam bentuk ganti rugi baik secara materil atau immateril atau pula kombinasi keduanya. Ganti rugi  materi dapat berupa penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh korban terkait dengan kerugian yang diderita, sedangkan immateri dapat berupa karena adanya kerugian immaterial berupa kerugian moral, kerugian ideal,  kerugian yang tidak dapat dihitung  dengan  uang  dan  kerugian  non  ekonomis  adalah  proses  penanganan  perkara hukum  yang  dilakukan  melalui  jalur  pengadilan  untuk  menyelesaikannya.  Tuntutan Litigasi yaitu dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan agar pihak yang melakukan  perbuatan  melawan  hukum  mengganti  kerugian  yang  diderita  oleh  korban baik secara materil.

## Upaya Hukum Non Litigasi
Perkara penyerobotan tanah dapat juga masuk wilayah hukum perdata. Untuk itu tidak  harus  hanya  diselesaikan  melalui  pidana.  Penyelesaian  melalui  perdata  dapat dilakukan  melalui  non  litigasi  yaitu  suatu  penanganan  hukum  tidak  melalui  jalur pengadilan untuk menyelesaiannya. Intinya non litigasi adalah penyelesaian hukum diluar jalur  pengadilan.  Dalam  praktiknya  penyelesaian  hukum  melalui  non  litigasi  adalah dengan  cara  mediasi  baik  menggunakan  jasa  hakim  pengadilan  sebelum  sidang pemeriksaan  dimulai  atau  mediasi  melalui  mediator  luar  pengadilan  tergantung  para pihak yang mana yang lebih efektif digunakan.
Dalam penyelesaian hukum perdata, yang paling  baik penyelesaian hukum adalah dengan  melalui  non  litigasi  karena  para  pihak  akan  mendapat  keadilan  atau  win-win solution  artinya  keadilan  yang  diperoleh  bersama  (keadilan  komutatif),  dalam  hal  ini penyelesaiannya tidak ada yang menang dan kalah, karena didasarkan atas kesepakatan dalam  menyelesaikannya,  maka  tidaklah  salah  jika  Mahkamah  Agung  mengelurkan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan sebelumnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang berbunyi “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.”
Mediator adalah Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau  memaksakan  sebuah  penyelesaian.  Pihak  mediator tidak  mempunyai  kewenangan
untuk  memberi  putusan  terhadap  sengketa  tersebut,  melainkan  hanya  berfungsi  untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut.
Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa. Mediator harus  memiliki  kemampuan  untuk  melaksanakan  perannya  dalam  menganalisis  dan mendiagnosis  suatu  sengketa  tertentu  dan  kemudian  mendesain  serta  mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak mencapai suatu kesepakatan yang sehat. Ia menjadi katalisator untuk mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi.
Dengan  demikian  mediator  berperan  membantu  para  pihak  dalam  pertukaran informasi  dan  proses  tawar-menawar.  Melalui  mediasi  diharapkan  menghasilkan kesepakatan  kedua  belah  pihak  yaitu  berupa  kesepakatan  perdamaian  yang  merupakan kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

## Kesimpulan
Tinjauan penyerobotan tanah menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dapat dituntut ganti rugi baik secara materil  maupun immateril.  Ganti  rugi    materil  dapat  berupa  penggantian  biaya- biaya  yang  dikeluarkan  oleh  korban  terkait  dengan  kerugian  yang  diderita,  sedangkan immateril  dapat  berupa  karena  adanya  kerugian  immaterial  berupa  kerugian  moral, kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang dan kerugian non ekonom.
Upaya-upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  apabila  terjadi  penyerobotan  tanah ditinjau  dari  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  adalah  melalui  upaya hukum Litigasi yaitu menuntut ganti rugi ke pengadilan atas kerugian yang diderita oleh korban dan upaya hukum non litigasi yaitu upaya hukum melalui jalur luar pengadilan dengan cara menyelesaikan ganti rugi melalui mediasi untuk mencapai perdamaian.

## BIBLIOGRAFI
Adrian  Sutedi,  S.  H.  (2023). Peralihan  Hak  Atas  Tanah  dan  Pendaftarannya .  Sinar Grafika.
Amalia, Sulfi, & Fawaid, Ikromil. (2017). Kekuatan Hukum Dari Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Yang Belum Terverifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum  (Studi  Pada  Lembaga  Konsultasi Dan  Bantuan  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Proklamasi  45  Yogykarta). Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu .
Bernhard, Limbong. (2012). Konflik Pertanahan. Pustaka Margaretha, Jakarta .
Hanitijo,  Ronny.  (1988).  Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri. Jakarta:  Ghalia Indonesia .
Hernoko, Agus Yudha. (2010). Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial . Kencana.
Lubis,  Muhammad  Ridwan.  (2021).  Tindak  Pidana  Penyerobatan  Tanah  Dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat , 20 (2), 242–260. https://doi.org/10.30743/jhk.v20i2.3661
Prodjodikoro,  Wirjono.  (1977).  Hukum  Acara  Pidana  di  Indonesia,  cet.  9. Sumur Bandung, Bandung .
Safitri,  Safitri.  (2022). Analisis  Yuridis  Putusan  Tindak  Pidana  Penyerobotan  Tanah (Stellionaat)  Ditinjau  Dari  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Pidana  Islam .  Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
Soekanto, Soerjono. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat .
Sopacua,  Margie  Gladies.  (2019).  Penyerobotan  Tanah  Secara  Tidak  Sah  Dalam Perspektif Pidana. Jurnal Belo , 4 (2), 204–217.
Sukananda,  Satria.  (2021).  Analisis  Hukum  Bentuk  Penanggulangan  Tindak  Pidana Penyerobotan  Tanah  di  Indonesia. Indonesian  Journal  of  Criminal  Law  and Criminology (IJCLC) , 2 (3), 160–169. https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12466
Sunggono, Bambang. (2007). Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
Syafnil,  Syafnil,  Arifin,  Zainal,  &  Delfi,  Maskota.  (2022).  PETANI  Vs  PENGUASA (Penyerobotan Tanah Dan Perlawanan Petani Di Kabupaten Pasaman Barat). Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial , 9 (2), 257–271.
https://doi.org/10.31571/sosial.v9i2.4166
Urip Santoso, S. H. (2015). Perolehan hak atas tanah . Prenada Media.
Weku, Robert. (2013). . Lex Privatum , 1 (2).

## Copyright holder:
Suwarti, Faisal, Puji Rahayu Subandi, Nurlaila Kadarwati Papuluwa (2023)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: