## PERAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM CITRA KOTA Studi Kasus: Taman Suropati, Jakarta

## THE ROLE OF URBAN OPEN SPACE IN A CITY IMAGE Case Study: Taman Suropati, Jakarta
Ardianti Permata Ayu Program Studi Desain Interior, Universitas Gunadarma ardiantipermata@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana sebuah Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran penting dalam tata ruang kota. Peran yang akan diteliti tidak hanya sebagai vegetasi untuk menyeimbangkan  lingkungan  saja,  melainkan  juga  memiliki  peran  dalam  citra  sebuah  kota, khususnya kota Jakarta sebagai kota urban, dengan studi kasus Taman Suropati Jakarta.  Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat peran taman kota dan kaitannya dengan sebuah citra kota. Metodologi yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggabungkan pendekatan kajian tata ruang kota dengan kajian budaya secara historis-diakronis. Temuan yang didapatkan yaitu bahwa Ruang Terbuka Hijau memiliki peran penting dalam citra sebuah kota antara lain sebagai landmark,  ‘penyambung  lidah  rakyat’,  tempat  interaksi  masyarakat,  tempat  yang  dapat menampung aspirasi rakyat, serta memiliki nilai tersendiri secara kesejarahan.
Kata Kunci: citra kota, ruang terbuka, ruang publik, taman kota.

## Abstract
This  study  aims  to  explain  how  a  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  has  an  important  role  in  city spatial planning. The role to be studied is not only as a vegetation to balance the environment, but also has a role in the image of a city, especially Jakarta as an urban city, within case study Taman Suropati Jakarta. The aim of this research is to see the role of urban city space (city park) and its relation with city image. The methodology used is descriptive qualitative that combine the urban planning studies and cultural studies by the diachronic histories. The result of this research is the urban open space has significant role for the city image, they are as a landmark, as a place to communicate with the civil, a place for the civil interaction, a place for the civil aspiration, and has a historical value.
Keywords: city image, urban open space, public space, city park.

## PENDAHULUAN
Sebagai  kota  urban,  Jakarta  memiliki daya  tarik  bagi  para  pendatang.  Pusat berkembangnya  modernitas,  infrastruktur, serta  pusat  kekuasaan  politik  dan  budaya berada di ibukota ini. Oleh karena itu, kota ini selalu  mengalami  peningkatan  penduduknya dengan  pesat.  Banyaknya  pendatang  dari berbagai daerah yang tinggal menetap maupun hanya  untuk  bekerja  di  Jakarta,  membuat lingkungan  kota  Jakarta  padat  penduduk  dan penuh polusi. Kepadatan penduduk menyebabkan lahan pemukiman terus bermunculan yang pada
akhirnya  tidak  ada  lagi  lahan  yang  dapat menampung  air  hujan.  Sehingga  membuat kota  ini  menjadi  tidak  sehat,  bahkan  sering kali  terjadi  banjir.  Kini  kondisi  lingkungan Jakarta,  sebagai  kota  yang  menjadi  pusat modernitas ini, menjadi semakin parah seiring berkurangnya daerah resapan air. Hal tersebut bertentangan  dengan  konsep  ideal  kota modern,  yaitu  kota  yang  modern  adalah  kota yang  mampu  memadukan  pertumbuhan  sosial- ekonomi dengan  lingkungan  hidup. Tidak hanya itu, keberadaan  vegetasi  kota  bisa mencerminkan
seberapa    beradabnya    masyarakat  di  suatu kota.
Oleh  karena  itu,  kota  Jakarta  sangat membutuhkan  ruang  yang  memiliki  vegetasi baik  yang  dapat  membantu  mengatasi  banjir dan  polusi  udara  cukup  signifikan.  Adalah RTH atau Ruang Terbuka Hijau, sebuah ruang terbuka  yang  dapat  digunakan  untuk  publik serta  memiliki  vegetasi  yang  baik  untuk menyeimbangkan  lingkungan  kota  besar seperti  Jakarta.  RTH  pada  khususnya  sangat vital keberadaannya di kota besar. Jika dilihat dari sudut pandang  lingkungan,  pohon-pohon besar yang tumbuh di RTH bisa menjadi paru- paru kota yang mampu menyerap polusi udara dari  corong-corong  yang    tak    berhenti mengeluarkan    asap.    Selain    itu,  RTH    juga dapat  menjadi    area    resapan    air    yang  bisa mengurangi    risiko    banjir.  Idealnya,  sebuah kota    harus    memiliki    ruang  terbuka    hijau seluas    30    persen    dari    luas    kota,  sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun 2007  tentang  Penataan  Ruang.  Namun,  pada tahun  2011,  RTH  di  Jakarta  baru  mencakup
9.84 persen dari  luas  kota.
Taman  Kota  adalah  salah  satu  Ruang Terbuka  Hijau,  yang  sangat  penting  bagi sebuah struktur kota yaitu antara lain (Heuken, 2001): (1) Dapat menahan air hujan, sehingga dapat  mereduksi  bahaya  banjir;  (2)  Sebagai penyerap polusi udara—asap, debu— menyegarkan udara dan menghasilkan O2; (3) Memungkinkan  terjaganya  ekosistem  flora maupun  fauna  khas  daerah  setempat;  (4) Menjadi  habitat  satwa;  (5)  Menyediakan tempat istirahat yang sejuk; (6) Membersihkan air sungai, danau/situ dan laut; (7)
Menurunkan  suhu  dan  tingkat  kebisingan kota.
Sebelumnya  Jakarta  memiliki  jalur hijau  dalam  perancangan  tata  kotanya  ketika
zaman  Kolonial.  Jalur  hijau  yang  pernah memisahkan Jakarta dari Kebayoran Baru kini hilang, bahkan kini jalur hijau Tebet dibiarkan semakin  mengecil.  Hal  ini  dikarenakan banyaknya pemukiman liar, pompa bensin dan kaki  lima.  Bahkan  di  daerah  bekas  ‘Kota Taman’ yaitu Menteng dan Kebayoran Baru— kini banyak yang hilang akibat pemilik rumah yang  menutupi  lahan  hijaunya  dengan beton/batu  sebagai  garasi/tempat  parkir  atau rumah tambahan (Heuken, 2001). Akibatnya, beberapa  tempat  di  Jakarta  sering  terendam banjir. Diperparah lagi dengan banyaknya real estate yang  kurang  menyediakan  ruang terbuka hijau dan pohon di sepanjang pinggir jalan.
Gambar 1.  Daerah Hijau di Jakarta pada akhir abad ke-20.
ruang    terbuka  hijau  (RTH)  secara  fisik (bentuk) dibagi menjadi dua yaitu taman kota dan hutan kota. Di Jakarta, jumlah taman kota lebih  banyak  ketimbang  hutan  kota.  Hal  ini disebabkan  banyaknya  lahan  yang  memang
sudah dijadikan pemukiman dan perkantoran, sehingga  untuk  menyesuaikan  lingkungan tersebut,  taman  kota  masih  dipertahankan daripada  hutan  kota.  Walaupun  jumlahnya masih  kurang  berdasarkan  undang-undang  di
atas, taman kota di Jakarta cukup banyak. Ada yang  baru  dibuat  dan  dipugar  sejak  pasca- reformasi,  ada  juga  yang  memang  sudah dibuat sejak zaman kolonial.
Secara  kesejarahan,  taman  kota  di Indonesia  sudah  ada  sejak  jaman  kolonial. Taman-taman kota muncul ketika pembangunan  dilakukan  oleh  Kolonial  di kota-kota  besar  di  Indonesia,  termasuk Batavia (kini Jakarta), sejalan dengan adanya isu lingkungan hidup yang terjadi di sebagian wilayah  Eropa  akibat  pembangunan  secara besar-besaran pasca-revolusi industri. Namun, kemudian  pembangunan  atas  taman  kota  ini terhenti  bersamaan  dengan  kemerdekaan  di Indonesia,  ketika  Presiden  Soekarno  lebih memilih  pembangunan  megapolitan  dalam proyek politik  mercusuarnya “ New Emerging Forces ”. Oleh sebab itu, taman-taman kota di kota-kota besar di Indonesia mulai terlupakan.
Ada banyak hal yang berkaitan dengan taman  kota, baik itu  mengenai keseimbangan lingkungan, kebutuhan warga kota akan ruang terbuka  publik  untuk  beraktivitas  hingga mengenai memori kolektif masyarakat kotanya  (kesejarahan).  Hal  tersebut  tentunya akan mempengaruhi citra atas tata ruang suatu kota. Untuk itu, tulisan ini mencoba mengkaji bagaimana  peran  taman  kota  sebagai  ruang terbuka hijau dalam citra suatu tata ruang kota di  kota  urban,  dengan  studi  kasus  Taman Suropati di Menteng Jakarta Pusat.
Taman  Suropati  dipilih  menjadi  studi kasus  pada  penelitian  ini  dikarenakan  Taman Suropati merupakan taman kota yang memang sudah ada dari sejak zaman Kolonial Belanda, sehingga  memiliki  nilai  kesejarahan  yang sesuai  untuk  dijadikan  sumber  penelitian. Selain  itu,  Taman  Suropati  tidak  mengalami perubahan  secara  signifikan  pada  wujud fisiknya, seperti halnya pada Taman Menteng atau  Taman  Lapangan  Banteng  misalnya. Lingkungan  di  sekitar  Taman  yang  memiliki luas  1.173  m2  dari  luas  keseluruhan  16.328 m2,  berada  di  kawasan  elit  dan  kawasan kedutaan, serta kegiatan pengguna yang lebih
beragam pada Taman Suropati juga merupakan  alasan  tempat  ini  dipilih  sebagai sumber penelitian. Tujuan dari kajian ini yaitu untuk melihat  peran  dan  memberikan perspektif  tentang  pentingnya  sebuah  taman kota dalam infrastruktur tata ruang kota, serta kaitannya dengan sebuah citra kota, termasuk nilai kesejarahan. Tidak hanya itu, diharapkan kajian  ini  bermanfaat  untuk  kepentingan praktis maupun untuk kepentingan memberikan  kontribusi  kepada  pemikiran  di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Dalam  kajian  ini,  metodologi  yang digunakan  yaitu  observasi  kualitatif  dengan menggabungkan pendekatan kajian tata ruang kota  ( urban planning)  dengan  budaya ( cultural  studies )  secara  historis-diakronis. Berdasarkan  hal  tersebut,  analisis  dikaitkan pada  masalah-masalah  sosial  sebagai  kondisi realitas  dalam  rentang  waktu  secara  runut, yakni  era  kolonial  hingga  saat  ini.  Penulis melakukan  analisis  data  pada  kajian  ini dengan  cara  induktif,  sehingga  teori  menjadi dasar dalam melakukan analisisnya.
Fokus  penelitian  ini  yaitu  pada Taman Suropati  sebagai  korpus  penelitian  yang diawali  dengan  melakukan  penelusuran  data secara  kesejarahan,  baik  pustaka  maupun lapangan. Data pustaka merupakan data yang terkait  dengan  korpus penelitian, yaitu taman kota  dan  Taman  Suropati.  Sedangkan  data lapangan dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung, melalui pendekatan  Etik  dan  Emik.  Pendekatan  Etik digunakan  untuk  mengungkapkan  bagaimana kegiatan-kegiatan berlangsung di dalam suatu ruang,  hubungan-hubungan  yang  terjadi  dan perubahan  temporer  yang  dapat  terjadi  pada waktu  yang berbeda-beda. Dengan  demikian, pengamatan  terhadap  perilaku  dan  kondisi fisik komponen tata ruang menjadi cara dalam memperoleh  data.  Pendekatan  Emik  yaitu memperoleh data dilakukan dengan
mengadakan wawancara pada subjek pengguna ruang (pengguna Taman Suropati).
Data  yang  diperoleh  dalam  kajian  ini,  baik data literatur maupun lapangan yang berbentuk amatan (observasi) dan wawancara, akan  disajikan  dalam  bentuk  gambaran mengenai  situasi  atau  kejadian  berupa interpretasi  penulis.  Data  tersebut  kemudian akan dipilih dan dianalisis menggunakan teori sebagai  pisau  analisisnya  untuk  dicari hipotesisnya.
Literatur  dan  teori  yang  digunakan merupakan  teori  dan  literatur  yang  terkait dengan  kata  kunci,  yaitu  citra  kota,  ruang terbuka  hijau,  ruang  publik,  dan  taman  kota. Dalam  kajian  budaya  yang  terkait  dengan ruang  kota,  Setha  Low  (1999)  melakukan pelacakan sejarah tata ruang dan memperhatikan  dialektika  antara  konsep  tata ruang  yang  diimplementasikan  ke  dalam wujud  fisik  tata  ruang.  Untuk  dapat membedah  bagaimana  citra  tata  ruang  kota terbentuk,  kajian  ini  akan  membatasi  pada elemen  pembentuk  citra  kota  menurut  Lynch (1975)  sebagai  variabel  penelitian  yang  akan diteliti,  antara  lain path,  edges,  districts, nodes, dan landmark. Dalam hal ini, citra kota terkait  dengan  identitas.  Citra  kota  dapat diproduksi secara singkat, namun belum tentu akan merepresentasikan identitas tertentu pada suatu kota. Hal ini dikarenakan identitas suatu kota  membutuhkan  waktu  dan  proses  ritme sejarah  yang  lama  dan  panjang  untuk membentuknya  (konstruksi  identitas).  Oleh karena  itu,  penelitian  akan  sejarah  kota  juga menjadi  elemen  yang  akan  dikaji  dalam penelitian  ini.  Sehingga  akan  didapatkan perubahan tata ruang dan tanggapan- tanggapan terhadap perubahan dalam konteks kesejarahan  dan  sosial  politik  yang  sangat dinamis,  dengan  harapan  dapat  mengungkap citra dan identitas yang terbentuk.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Taman Kota dan Ruang Publik
Citra  sebuah  kota  pada  umumnya terbentuk  dari  masyarakat  yang  mengisinya, ada  yang  condong  pada  aspek  ekonomi, pendidikan,  industri,  budaya,  dan  lain sebagainya.  Selain  terbentuk  secara  alamiah melalui  aktivitas  masyarakatnya,  dewasa  ini citra  kota  sengaja  dibentuk,  dan  diarahkan oleh pemerintah setempat. Pada beberapa kota besar  di  Indonesia,  citra  sebuah  kota  juga terbentuk dengan menyertakan aspek historis. Sebut  saja  Semarang,  Jakarta,  dan  Bandung. Kendati  aspek  historis  tersebut  ditonjolkan dalam  porsi  yang  beragam,  namun  nilai-nilai historis selalu berusaha dimunculkan.
Sebelum membahas tentang taman kota dan  bagaimana  identitas  citra  kota  terbentuk pada Taman Suropati, terlebih dahulu penulis akan  menjelaskan  tentang  ruang  publik, karena  taman  kota  merupakan  ruang  publik terbuka  yang  bebas  diisi  makna  namun  juga dapat  dikontrol  oleh  kuasa  tertentu.  Dengan mengkaji  pola  dan  makna  ruang  publik  pada Taman Suropati dalam rentang sejarah, maka makna  atas  taman  kota  tersebut  dapat terungkap.  Pengungkapan  makna  di  sini tentunya akan membantu bagaimana identitas citra kota yang ditampilkan.
Taman  kota  tergolong  sebagai  ruang publik karena dapat digunakan secara umum. Carmona  (2003)  dalam  bukunya Publik Space-Urban  Space, mengatakan  bahwa ruang publik sendiri secara umum merupakan sebuah  tempat  yang  dapat  menampung masyarakat luas. Siapapun dapat menggunakan ruang publik,  karena  dapat  pula  dimaknai  sebagai tempat  milik  semua  orang.  Ruang  publik sepertinya memiliki arti yang melebihi bentuk fisiknya, tidak hanya sekedar sebuah
penampungan  umum.  Ruang  publik  dimiliki dan  diperuntukkan  bagi  masyarakat  luas maupun  masyarakat  tertentu.  Ruang  publik merepresentasikan ‘kepentingan publik’ pendahulunya,  berupa  impian,  harapan  dan juga  kegelisahan  masyarakat.  Dalam  hal  ini, ruang yang tergolong ruang publik antara lain: sebuah  lapangan,  tempat  belanja,  museum,
rumah  sakit,  jalanan,  dan  sebagainya, termasuk juga taman kota.
Secara idealnya, menurut Stephen Carr (1994) ruang publik harus dapat memenuhi 3 hal,  yakni:  (1)  Responsif,  yaitu  dapat digunakan  untuk  berbagai  kepentingan  dan kegiatan;  (2)  Demokratis,  yaitu  ruang  publik dapat  digunakan  oleh  masyarakat  dari berbagai  latar  belakang  sosial,  ekonomi  dan budaya,  serta  mudah  dicapai;  (3)  Bermakna, yaitu  memilik  tautan  antara  manusia,  ruang serta memiliki konteks sosial yang mewadahi ‘memori  kolektif’  mereka.  Oleh  karena  itu, dengan  memahami  dan  melihat  aktivitas masyarakat pengguna ruang publik dan agen- agen  yang  berperan  (relasi  kuasa)  secara kesejarahan  (mengungkap  memori  yang terbentuk),  akan  menjadi  penting  dalam membedah identitas citra suatu tata kota.
Bebasnya  taman  kota  diisi  oleh masyarakat,  tidak  membuat  ruang  publik  ini menjadi  pasif  akan  makna. Taman  kota  tetap dapat menjadi ruang yang aktif dimaknai oleh berbagai  pihak  yang  menguasainya  untuk mengontrol dan membentuk kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, taman kota tidak pernah  bebas  dari  pemaknaan  oleh  berbagai pihak  yang  mengisi  ruang  tersebut  dengan berbagai benda, makhluk, bangunan, pengumuman,  peraturan,  monumen,  pagar, cerita,  representasi,  pertunjukkan,  dan  lain sebagainya.  Pemaknaan  ruang  publik  sering kali  menentukan  kondisi  dan  citra  ruang tersebut  karena  makna  ikut  berperan  serta dalam  membentuk  persepsi,  pengalaman  dan tindakan  sosial  (Kusno,  2009).  Pengalaman dan  memori  yang  terdapat  dalam  taman  kota menjadi sangat berperan  dalam pembentukan identitas tata ruang kota, walaupun citra yang diproduksi  oleh  penguasanya  mengalami beberapa  perubahan.  Menurut  Kusno  (2009) taman  kota  juga  memiliki  signifikasi  yang setara dengan monumen yang biasa dijumpai, karena  taman  kota  sebagai  ruang  terbuka publik  juga  memainkan  peran  penting  dalam mengekspresikan  pandangan-pandangan
politik,  memuat  ingatan-ingatan  masyarakat, dan  menentukan  identitas  teritorial  dan kolektif.

## Taman  Suropati  dan  Perannya  atas  Citra Ruang Kota
Lokasi Taman Suropati yang berada di Ibu  kota---khususnya  Menteng---tidak  lepas dari  peranan  pemerintah  kota  maupun  pusat. Bila  ditinjau  dari  struktur  tata  kota,  Taman Suropati ini berdiri di Ibukota Negara—yaitu DKI Jakarta---yang juga merupakan tampilan wajah  atau  merupakan  representasi  identitas Negara  RI.  Taman  Suropati  ini  menjadi penting  maknanya  karena  merupakan  bagian dari  sebuah  struktur  tata  kota.  Tidak  hanya sebagai bagian dari sebuah struktur tata kota, namun  taman  ini  juga  memiliki  makna  jika dilihat  dari  perspektif  kesejarahan.  Dalam tinjauannya  itu,  taman  ini mengalami perubahan-perubahan makna, termasuk fungsi dan  subjek  penggunanya----yaitu  masyarakat yang  menggunakan.  Taman  Suropati  sebagai tempat  terbuka  yang  teduh---banyak  pohon besar---mempunyai  nilai  lain  tidak  hanya sebatas  “hijau”  saja,  tidak  hanya  menjadi paru-paru  kota  saja,  melainkan  juga  dapat dimaknai  sebagai  ruang  terbuka  yang memiliki nilai simbolik, nilai kesejarahan, dan bahkan nilai sosial.
Taman Suropati merupakan taman kota yang memiliki sejarah panjang yang maknanya  selalu  berubah-ubah,  baik  secara sengaja  dibentuk  (dikonstruksikan)  maupun secara tidak sengaja makna terbentuk. Dalam pembangunan awalnya, sudah tentu taman ini diproduksi dengan memiliki makna dan tujuan tertentu, sesuai dengan ide gagasan pembuatnya,  yaitu  Kolonial  Belanda.  Dalam pembangunannya, pemerintah Kolonial
membangun beberapa taman kota di Indonesia, termasuk Taman Suropati,
bersamaan  dengan  pembangunan  konsep  tata ruang kota yang dibangun ketika itu.
Secara  fungsional  taman  kota  di Indonesia memiliki kedudukan penting dalam
rencana  sebuah  tata  kota,  yang  dibuat  oleh pemerintah  Kolonial  Belanda  pada  eranya. Tidak hanya sebagai vegetasi untuk menyeimbangkan lingkungan, melainkan juga untuk  dapat  mewadahi  kegiatan  masyarakat ketika  itu.  Walau  begitu,  kedudukan  taman kota  di  Indonesia  secara  tidak  langsung mendapatkan  banyak  pengaruh  kultural  dari masyarakat Eropa yang dibawa oleh pemerintah  Kolonial  Belanda.  Perancangan kota yang dibuat merupakan perancangan tata kota yang berasal dari Eropa yang dipindahkan—diaplikasikan—di
Indonesia yang  menyesuaikan  kondisi  lingkungan  dan kultural  di  Indonesia.  Hal  tersebut  membuat prinsip  tata  ruang  kota  Eropa  yang  dibawa untuk  diterapkan  tetap  disesuaikan  dengan struktur tata ruang  dan  kultur  di  Indonesia  di zaman Kolonial.
Masyarakat  Eropa  memiliki  budaya berkumpul—berpesta atau mengadakan suatu acara—di  ruang  publik  yang  terbuka. Sehingga  taman  kota  menjadi  sangat  penting keberadaannya bagi masyarakat Eropa. Hal ini menguatkan arti taman kota sebagai
komponen pendukung penting dalam rancangan sebuah tata kota Eropa. Jika dilihat dari  sudut  pandang  emosional  dan  simbolik, taman  kota  juga  mampu  mengakomodasi jejak-jejak budaya. Hal ini terlihat dari usaha pengekalan  kenangan  kolektif  masyarakat ketika itu.
Konsep tuinstad –Kota  Taman— dalam  perancangan  tata  kota  di  Indonesia, merupakan  konsep  yang  saat  itu  (baca:  era Kolonial)  sedang  melanda  negara-negara  di Eropa sebagai respons kondisi kota-kota pasca era industrialisasi.
Konsep tersebut merupakan  titik  awal  perancangan  kota menjadi dasar perancangan kawasan permukiman  bangsa  Belanda  di  Indonesia. Desainnya  juga  dirancang  serupa  mungkin dengan  kondisi  kawasan  permukiman  yang ada di Eropa pada masa itu.
Ketika  itu  lingkungan  kota-kota  di Eropa sudah mulai tidak sehat setelah revolusi
industri,  maka  menjelang  abad  20  muncullah pemikiran-pemikiran  perbaikan  lingkungan kota.  Lalu  tokoh  sosialis  bermunculan membela  kaum  buruh  dan  muncullah  ide pembuatan  “kota-kota  industri”  ( Industrial city )  yang  prinsipnya  membangun  industri harus bersama dengan pembangunan lingkungan  yan  teratur,  serta  terlindung  dari pencemaran.  Kota-kota  tersebut  disebut  oleh Spiro  Kostof  sebagai  “ The  Cosmos  of  Workers ”. Cosmos maknanya  yaitu  mengagungkan,  yaitu kepada para pekerja. Ide-ide Industrial Cities dari  kaum  sosialis  direalisir  oleh  para  arsitek seperti  Claude  Nicolas  Ledoux,  dengan  kota Chaud,  Tony  Garnier  dengan la  ville industrielle di  Perancis.  “Kota”  pekerja  tersebut dikembangkan dalam konteks mengatasi  masalah kongesti (kepadatan) kota London yang tidak sehat.  Kota-kota  ideal  tersebut  direalisir  oleh Arsitek  Raymond  Unwind  dan  Berry  Parker yang  penuh  dengan  taman  dan green  belt . Keindahan  desain  kota  tersebut  akhirnya mendominasi model kota tersebut sebagai The Garden City, yang akhirnya sampai sekarang orang  melupakan  dasar  sosial  kota  tersebut sebagai  kota  buruh,  kota  industri  dan  transisi urbanisasi (Soetomo, 2009).
Ide  menangani  masalah  lingkungan yang  tidak  sehat  juga  muncul  oleh  arsitek Perancis Le Corbusier, yang mengetengahkan model  kota  baru  yang  menggegerkan  dunia dalam  dogma  Arsitektur  modernnya,  yaitu suatu  kota  bercahaya,  ( La  Ville  Radieus ), sebagai  “ La  ville  contemporainne ”  (kota modern).  Le  Corbusier  disebut  sebagai perencana  lingkungan  pemukiman  ( Le  Plan Voisin )  yang  ideal.  Suatu  desain  lingkungan pemukiman  modern  bertingkat  tinggi  dengan ruang hijau yang luas, membongkar pemukiman tua, tetapi tetap mempertahankan bangunan-bangunan  tua  bersejarah  yang memiliki  peran  penting  sebagai  kenangan (memori). Ketika itu Le Corbusier mendesain kota  modern  sebagai  kota  yang  dibangun melalui  bengunan  bertingkat  tinggi  yang berjarak  lebar  untuk  mendapatkan  ruang
terbuka  dengan  taman-taman  yang  luas, cahaya yang cukup, serta sirkulasi udara yang mengalir  baik  (Soetomo,  2009).  Konsep bangunan  tinggi  saat  itu  tidak  diterapkan  di Indonesia mengingat iklim  yang tidak sesuai, namun  konsep  banyaknya  taman  kota  dan ruang  terbuka  diterapkan  di  Indonesia  oleh para arsitektur kota dari Belanda.
Pengaruh  English Landscape  Gardening juga  ikut  masuk  ke  Indonesia  pada  masa kolonial  lewat  arsitek  dan  perencana  dari Belanda.  Pada  masa  inilah  dikenal  istilah- istilah  ruang  terbuka  hijau  atau  taman  antara lain: Plein,  Park,  Plantsoen,  Stadthuis dan juga Boulevard .  Dari  sekian  istilah  tersebut, dapat  dikatakan  bahwa  ruang  terbuka  hijau dengan  istilah Park -lah  yang  benar-benar direncanakan  oleh  Kolonial  sebagai  suatu wadah  kegiatan  publik  dan  mempunyai konsep-konsep  tersendiri.  Konsep  yang dibangun  untuk  dicitrakan  yaitu  selain  untuk mewadahi aktivitas masyarakat Kolonial, juga untuk  ruang  pengingatan,  tempat  meletakkan monumen  dari  para  tokoh  yang  telah  berjasa bagi  pemerintah  Hindia  Belanda. Selain  itu, taman-taman  ( Park )  juga  dapat  merupakan suatu  bagian  integral  dari  suatu  fungsi bangunan  di  sekitarnya  serta  ikut  menunjang eksistensi  dan  bentuk  bangunan,  khususnya bangunan  penting  bagi  pemerintah  Hindia Belanda (Firenza, 2000).
Setelah  pembangunan  taman-taman kota dalam konsep perancangan Kota Taman, pemerintah Belanda kemudian menggunakannya sebagai  ruang  terbuka  hijau  tempat  rekreasi aktif  dengan  segala  komponen-komponen desain  yang  mendukung  seperti  lapangan rumput, perbukitan dan bahkan kolam-kolam. Dari  keberadaan  taman-taman  tersebut  maka ikatan-ikatan  antar  segmen  yang  terdapat  di kota  lebih  akan  terlihat  fungsinya  sebagai ruang  terbuka  publik.  Taman  digunakan sebagai  wadah  aktivitas  rekreasi  yang  bisa
berbentuk aktif maupun pasif, karena memang didesain  untuk  hal-hal  tersebut.  Didukung juga  dengan  kultur  masyarakat  Belanda  yang banyak  menggunakan  taman  sebagai  wadah aktivitas  luar  mereka,  maka  keberadaan taman-taman sebagai suatu urban park system yang aktif dapat diwujudkan (Kunto, 1986).
Taman  kota  tentunya  menjadi  sangat berperan  penting  bagi  warga  Belanda  yang tinggal  di  Indonesia,  namun  tidak  bagi masyarakat  Pribumi.  Hal  ini  disebabkan karena adanya dikotomi, yakni pemisahan hak atas  penggunaan  ruang  publik.  Pemisahan dibagi  menjadi  area  Pribumi,  pendatang  dan warga  Belanda.  Warga  Belanda  dapat menggunakan  taman  kota  tanpa  batasan, sedangkan masyarakat Pribumi menggunakan ruang  terbuka  publik  di  alun-alun.  Alun-alun merupakan  ruang  terbuka  yang  berada  di depan  area  istana  (Keraton)  atau  Bupati. Berdasarkan hal itu, masyarakat Pribumi tetap tidak dapat dengan bebas menggunakan ruang terbuka  publik,  karena  ruang  tersebut  (alun- alun)  juga  memiliki  aturan-aturannya  yang dikontrol oleh Keraton atau Bupati.
Pembedaan penggunaan taman sebagai ruang terbuka  publik  di  era  Kolonial  dimaksudkan untuk  menunjukkan  jati  diri  mereka  sebagai anggota  kelompok  golongan  yang  berkuasa dan untuk membedakan kedudukannya dengan  rakyat  pribumi.  Mereka  tinggal berkelompok  di  bagian  wilayah  kota  yang dianggapnya terbaik (Soekiman, 2000).
Dikotomi atau pemisahan ini berlangsung  selama  bertahun-tahun  selama keberadaan  taman-taman  kota  di  Indonesia secara umum, termasuk Taman Suropati yang berada  di  lingkungan  elit  warga  Belanda ketika  itu  Pembagian  kawasan  kota  dibagi menurut golongan-golongan dala m masyarakat  berdasarkan  ras  menunjukkan keinginan penguasa kolonial dalam menjaga.
Gambar 2. Peta Burgemeester Bischopplein (Taman Suropati) dan lingkungannya
kestabilan  sosial-budaya  demi  kelangsungan kekuasaan  kolonial  pada  masa  itu.  Selain adanya  aturan  penggunaan  ruang  terbuka publik, masyarakat Pribumi juga tidak terbiasa beraktivitas di taman-taman kota. Masyarakat Pribumi  lebih  nyaman  beraktivitas  luar menggunakan  halaman  depan  rumahnya ( Kunto,  1986).  Masyarakat  Pribumi  juga menganggap  alun-alun  sebagai  halaman rumah  mereka  (Prof.  Van  Romondt,  1962 dalam  Kunto  1986).  Sehingga  alun-alun  pun lebih  “laku”  dibanding  ruang-ruang  terbuka lainnya,  karena  masyarakat  pribumi  lebih merasa  nyaman  beraktivitas  di  alun-alun  dan halaman  rumah  mereka  dibanding  dengan beraktivitas  di  taman-taman  kota  seperti Taman  Suropati  yang  lebih  cocok  bagi masyarakat Eropa. Tidak hanya itu, perbedaan kultur  juga  membuat  warga Pribumi  menjadi enggan menggunakan taman kota.
Masyarakat  pribumi  tidak  mengenal konsep single-use seperti  yang  lebih  dianut bangsa-bangsa di Eropa. Warga pribumi lebih mengenal konsep multi-use pada suatu wadah tertentu.  Ruang  akan  lebih  laku  jika  dapat digunakan  untuk  fungsi  yang  bermacam- macam,  tidak  seperti  taman  kota  yang  tidak dapat  digunakan  untuk  beragam  kegiatan sehari-hari.  Hal  ini  memang  terkait  dengan kehidupan mereka sehari-hari seperti menjemur hasil panen di halaman rumah, atau bahkan di pinggir jalan sekalipun. Pada situasi ini vegetasi yang digunakan di taman-taman di
kota  mutlak  hanyalah  sebagai  elemen  estetis. Tanaman  digunakan  sebagai  elemen  visual, peneduh dan juga sebagai wewangian. Hal itu tidak berlaku di masyarakat pribumi.
Pasca kemerdekaan, kondisi taman kota menjadi  memprihatinkan,  akibat  asingnya taman  kota  bagi  warna  Pribumi,  termasuk Taman  Suropati.  Mereka  tidak  terbiasa menggunakan  taman  kota  sebagai  ruang aktivitas  bersama.  Untuk  menggunakannya, warga pribumi tidak bisa langsung begitu saja “pindah” ke taman-taman tersebut. Sekali lagi, mereka  merasa  asing  berada  di  taman-taman tersebut, karena mereka merasa bahwa taman- taman tersebut bukan milik mereka, dan bukan halaman rumah mereka (Soekiman, 2000).
Di  awal  kemerdekaan  (era  Soekarno), ketika ruang kota Jakarta sebagai ibukota telah direbut  dari  kolonial  oleh  Soekarno,  ruang- ruang  publik  sudah  diberikan  akses  kepada berbagai elemen masyarakat untuk digunakan. Taman  Suropati  menjadi  memiliki  citra  lain, tidak lagi sebagai taman kota untuk diisi bagi warga Belanda. Taman ini menjadi sepi, yaitu tidak  banyak  diisi  oleh  aktivitas  masyarakat pribumi, bahkan lebih sepi lagi, karena ketika itu  Belanda  sudah  tidak  menjadi  dominan warga  Belanda  banyak  yang  pergi  dari Indonesia.  Taman  Suropati  menjadi  tempat terbuka  teduh  yang  kosong  makna.  Hal  ini terjadi karena taman ini masih dikelilingi oleh lingkungan  elit  yang  ‘penting’,  yang  juga tidak mungkin untuk menggunakan taman ini
secara  aktif.  Selain  itu,  pada  era  Soekarno simbol  kekuasaan  Gubernur  Bisschop  pada taman  ini  telah  dihapus,  sebagai  bentuk pelupaan atas kekuasaan sebelumnya (kolonial).  Taman  yang  awalnya  bernama Burgemeester Bischopplein ini berganti nama menjadi  Taman  Suropati---diambil  dari  salah satu nama pahlawan Untung Suropati. Ketika itu penggantian terhadap jejak Kolonial tidak hanya dilakukan pada nama Taman Suropati, tetapi  juga  pada  beberapa  jalan  di  daerah Menteng sekitar Taman Suropati.
Jika dilihat dari sudut pandang emosional  dan  simbolik,  taman  kota  juga mampu  mengakomodasi  jejak-jejak  budaya. Hal  ini  terlihat  dari  usaha  pengekalan kenangan kolektif pemerintah dan masyarakat ketika  itu.  Dalam  studinya  tentang  kota, D.C.D.  Pocock  berpendapat  bahwa  sifat  cair ruang memang terkait dengan keterbukaannya terhadap  pembacaan  subjektif:  berjenis-jenis makna  yang  mungkin  dibubuhkan  pada sebuah bangunan atau gambar sebuah kota di antaranya bersifat konkret, fungsional, emosional,  dan  simbolik,  yang  kesemuanya penting  dalam  personalitas  kota  (Pocock, 2002).  Demikian  halnya  dengan  taman  kota sebagai  sebuah  ruang,  memiliki  makna penting dalam pembentukan personalitas kota, baik itu secara fungsional, emosional, ataupun simbolik.
Sibuknya  pemerintah  kota  maupun pusat dengan pembangunan kota metropolitan telah  membuat  taman-taman  kota  menjadi terbengkalai.  Pemerintah  di  era  Orde  Baru hanya  memperhatikan  pembangunan  yang serba megah seperti:  gedung pencakar langit, jalan layang, pertokoan, real estate , apartemen.  Hal  ke  semua  itu  sangatlah menguntungkan  bagi  pemerintah,  namun berakibat buruk bagi perkembangan tata kota. Hal  tersebut  juga  berdampak  pada  kondisi taman-taman  kota  termasuk  Taman  Suropati kala itu - konsep pemerintahan “Pembangunan Nasional”.  Dampaknya  sudah  pasti  soal kualitas  dan  kuantitas  dari  taman  kota  yang
jauh  dari  memenuhi  syarat.  Sesuai  dengan pandangan yang menyatakan bahwa: “perencanaan  fisik  saja  tidak  akan  dapat meningkatkan kondisi kehidupan di kota-kota, kecuali jika diterapkan secara terpadu dengan perencanaan  sosial  dan  ekonomi  yang berkaitan dengan lingkungan”  (Patrick Geddes  dan  Catanese,  1996  dalam  Ahmad, 2002),  dapat  dilihat  identitas  kota  yang terbentuk  tidaklah  sesuai  dengan  citra  kota yang  diinginkan  pemerintah  Orde  Baru  kala itu.  Jika  merujuk  pada  pernyataan  di  atas, maka  dapat  diungkapkan  bahwa  dalam perencanaan  dan  perancangan  kota  perlu berlandaskan pada aspek sosial dan budaya.
Taman-taman  kota  hanya  menjadi hutan tempat penuh dengan tanaman tanpa ada aktivitas manusia---yang dipagari oleh Pemerintah  kala  itu.  Hal  ini  terjadi  pada Taman  Suropati  di  era  Soeharto,  taman  ini menjadi sepi dari aktivitas di dalam tamannya, karena  memang  dipagari  sehingga  orang enggan  memasukinya.  Kemudian  taman  ini, menjadi tempat para penjual lukisan berjualan di  luar  pagar  pada  era  akhir  tahun  80-an hingga  awal  90-an.  Ada  hal  lain  (baca: perubahan)  yang  membuat  taman  ini  walau pasif tetapi memiliki nilai lain ketika itu, yaitu nilai  simbolik.  Ketika  para  anggota  ASEAN ikut  berperan  dalam  mengisi  kekosongan Taman  Suropati  pada  tahun  1982,  dengan meletakkan patung yang sophisticated (kontemporer  atau  bahkan  futuristik),  taman ini  pun  dimaknai  menjadi  “Taman  Patung ASEAN”.  Dalam  hal  ini,  revitalisasi  ruang terbuka  dapat  dilihat  dari  perubahan  yang terjadi, dan  melihat ke depan sebagai sumber daya  untuk  dihidupkan  kembali  atau  bahkan dimaknai kembali.
Untuk  memperlihatkan  bentuk  suatu kota  yang  merupakan  hasil  dari  nilai kehidupan, John Brickerhoff Jackson menulis dalam  bukunya,  “ Founding  Vernacular Landscape ”, menyatakan bahwa “bentuk kota adalah citra dari kehidupan kemanusiaan yang kita tampilkan yaitu kerja keras, harapan yang
tinggi dan kebersamaan untuk saling berkasih sayang”.  Maksudnya,  kota  adalah  suatu tempat  tinggal  manusia  yang  merupakan manifestasi  dari  hasil  perencanaan  dan perancangan  yang  dibuat  dan  diisi  oleh manusia  itu  sendiri,  yang  dipenuhi  oleh berbagai  unsur  seperti  bangunan,  jalan,  dan ruang terbuka publik. Dengan demikian, suatu kota  adalah  hasil  dari  nilai-nilai  perilaku manusia dalam ruang kota yang membuat pola kontur  visual  dari  lingkungan  alam  (Jackson, 1984, dalam Soetomo, 2009).
Keteduhan di Taman
Suropati kemudian  menjadi  berguna  bagi  para  tentara beristirahat  dan  pedagang  asongan,  ketika terjadi  peristiwa  kerusuhan  Mei  (reformasi) terjadi di Jakarta untuk melindungi penduduk kawasan  Menteng  termasuk  rumah  Soeharto sebagai  Presiden  RI  kala  itu.  Taman  ini menjadi  taman  yang idle ,  pasif,  serta dikelilingi arus lalu lintas yang bergerak cepat yang  hanya  sekadar  lewat  di  area  tersebut. Bukan  lagi  sebagai  taman  (tempat)  teduh--- oleh  pohon  yang  dapat  dinikmati  masyarakat di  sekitarnya,  seperti  idealnya  sebuah  taman kota  ketika  direncanakan/dibangun  oleh pembuatnya dahulu (baca: kolonial).
Sesuai  dengan  pemikiran  Ahamadin Ahmad,  Kota  bukanlah  hanya  kumpulan gedung,  lahan,  jalan  dan  penduduk  yang penuh  sesak  hilir  mudik.  Namun,  kota memiliki  jiwa  yang  menjadi  ciri  yang membedakan  satu  kota  dengan  kota  lainnya. Kota  tumbuh  dan  berkembang  sebagaimana organisme  yang  lain  sehingga  boleh  jadi sebuah  kota  juga  akan  mati  menjadi  kota mayat  ( necropolis ),  jika  tidak  ditata  dan dirawat dengan baik (Ahamad, 2002). Kondisi Kota  Jakarta  sebagai  lokasi  tempat  Taman Suropati berada tentunya juga akan mempengaruhi  kondisi  baik  secara  fungsi maupun  makna  Taman  Suropati,  begitu  juga sebaliknya, kondisi taman kota akan merepresentasikan citra dan identitas kota.
Kini  jauh  setelah  Indonesia  merdeka, setelah  mengalami  beberapa  pemerintahan, taman-taman kota telah mengalami perubahan baik  dalam  segi  fungsi  maupun  dari  kegiatan masyarakat  yang  mengisinya.  Bahkan  pasca Orde  Baru  reformasi,  pemerintah  pun  telah sangat  mendukung  optimalisasi  fungsi  dari taman-taman kota di Indonesia. Sesuai dengan konsep  pembangunan  berwawasan  kesehatan yang  dicanangkan  oleh  Presiden  BJ.  Habibie pada  tanggal  1  Maret  1999,  yaitu  tentang Pembangunan Berwawasan Kesehatan: bahwa setiap  pembangunan  yang  dilakukan  perlu mempertimbangkan  aspek  dan  berdampak pada  kesehatan.  Berdasar  pada  konsep tersebut  kemudian  diteruskan  lagi  dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  Tahun  2004- 2009:  bahwa  untuk  mewujudkan  mutu lingkungan  hidup  yang  lebih  sehat  perlu dilakukan  pengembangan  sistem  kesehatan kewilayahan  untuk  menggerakkan  pembangunan lintas sektor berwawasan kesehatan.
Ketika demokrasi sudah mulai berjalan dengan  baik  di  negeri  ini  (baca:  Indonesia), yaitu  era  pasca  orde  baru,  ketika  pemerintah pusat  sudah  dianggap  ‘longgar’  bagi pemerintah daerah, maka ruang terbuka publik sudah  mulai  diperlakukan  dengan  lain. Perlakuannya  antara  lain  yaitu  sudah  mulai diperhatikan,  bahkan  pemerintah  kota  pun mulai  ikut  serta,  yaitu  dengan  mengajak masyarakat  kota  untuk  secara  aktif  mengisi makna ruang-ruang terbuka publik. Pemerintah DKI mulai menggalakkan kepada seluruh warganya termasuk kalangan menengah untuk  menggunakan sarana publik seperti:  TransJakarta,  KRL,  adanya  konsep Car  Free  Day ,  dan  lain  sebagainya.  Hal tersebut  juga  didukung  dengan  sarana  dan prasarana yang memadai agar kelas menengah juga  tertarik  menggunakan  ruang  dan prasarana publik.
.
Gambar 3. Kondisi Taman Suropati kini
masyarakat  dari  berbagai  kalangan.  Bahkan pagar  pun  kini  dibuka,  bangku  taman disediakan  dengan  banyak  dan  nyaman, tempat  sampah,  mushola,  toilet  umum,  jalur pejalan  kaki  dan  sepeda  juga  dibuat  dengan baik  (memenuhi  syarat),  serta  kebutuhan masyarakat akan teknologi pun dipenuhi oleh pemerintah  kota  dengan  menyediakan  sinyal wi-fi di Taman Suropati. Ke semua itu adalah untuk  membuat  masyarakat  dari  berbagai kalangan  tertarik  menggunakan  taman  kota. Tidak peduli apakah itu berada di lingkungan elit (para duta besar) atau di pusat kota Jakarta sekalipun.  Dapat  dilihat  ketika  pergantian kuasa  atas  ruang,  yakni  Taman  Suropati, identitas  yang  terbentuk  sesuai  dengan  citra kota  yang  dikonstruksikan.  Keikutsertaan masyarakat atas penggunaan Taman Suropati, juga  peran  pemerintah  atas  mengondisikan taman-taman kota di Jakarta, termasuk Taman
Suropati,  dapat  mencitrakan  penataan  ruang tata  kota  yang  lebih  beradab.  Suatu  tata  kota tidak  lahir  karena  maksimalisasi  teknologi atau ekonomi, namun karena suatu pola sosio kultural masyarakatnya. Pemilihan  pemukiman  kota memang  dapat  berdasarkan  alasan-alasan ekonomi  seperti  kesuburan  tanah,  tetapi pembentukan kota selalu dengan pertimbangan-pertimbangan sosio-kultural (Kuntowijoyo, 2003). Sehingga, untuk menciptakan  suatu  citra  kota  yang  ideal, diperlukan  pemahaman  terhadap  nilai-nilai sosio-kultural yang terdapat dalam masyarakat  sebagai  suatu  filosofi  dan  pola pikir  dalam  suatu  konsep  perancangan  kota. Dalam  hal  ini  kota  dapat  diartikan  sebagai hasil  transformasi  dari  kondisi  sosio-kultural masyarakatnya.
Dalam  arsitektur  tata  ruang  kota  yang merujuk  pada  Lynch  (1975,  dalam  Zahnd,
2007), citra yang dibentuk dan terbentuk pada Taman Suropati atas kota berubah-ubah sesuai dengan  kuasa  politik  dan  kultur  yang  terjadi pada masanya. Ketika era Kolonial berkuasa, Taman Suropati menjadi kawasan atau disebut juga district, yaitu  kawasan  para  elit  warga Belanda. Kemudian pada masa Orde Lama, ia berubah menjadi hanya nodes, yakni persimpangan jalanan yang berbentuk lingkaran dan dikelilingi oleh pemukiman dan satu  jalanan  besat  (utama).  Berbeda  lagi dengan pada masa Orde Baru, ketika taman ini tertutup  dengan  pohon  besar  berpagar  rapat, seakan  seperti  hutan.  Citra  Taman  Suropati seperti  tidak  bermakna,  walaupun  berupa persimpangan  jalan,  ia  menjadi  tidak  terlihat dan  menutupi  persimpangan  jalan  yang  lain. Kini  di  era  Reformasi,  citra  kota  yang ditampilkan menjadi lebih hidup. Revitalisasi atas  Taman  Suropati  dan  taman  kota  lainnya membuat  kota  Jakarta  memiliki landmark- landmark .
Terkait  dengan  hal  tersebut  di  atas, Sugiono  Soetomo  berpendapat  bahwa  kota merupakan  suatu  pusat  kekuatan  politik, kebudayaan  dan  ekonomi  wilayah.  Oleh karena  itu  secara  kesejarahan  kekuatan urbanisasi  yang  terbentuk  dalam  suatu  kota akan  selalu  membentuk  polar  atau  kutub, secara  sosial,  ekonomi  dan  politik,  yang kemudian akan menciptakan dan menghasilkan bentuk wadah kehidupan-dalam bentuk  bangunan-bangunan  fisik-yang  pada akhirnya  membentuk  suatu  morfologi  kota (Soetomo, 2009).

## SIMPULAN
Taman kota juga merupakan salah satu tempat yang direkomendasikan untuk menghilangkan  penat  setelah  beraktivitas seharian.  Selain  itu  juga  merupakan  ruang publik  yang  berfungsi  sebagai  tempat berinteraksi  warga  sekitarnya,  untuk  para pedagang  maupun  sebagai  ruang  untuk membangun  sebuah  pemerintahan,  serta menyampaikan  aspirasi  warga  kotanya,  serta
dapat menjadi kebanggaan dan identitas yang mengandung  makna  bukan  hanya  mewakili kotanya tetapi juga bagi negaranya .
Suatu  kota  akan  selalu  mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, perkembangan  tersebut  meliputi  beberapa aspek  antara  lain:  fisik,  sosial  budaya, ekonomi,  politik  dan  teknologi.  Oleh  karena itu,  walaupun  setiap  kota  akan  memiliki persamaan  dalam  sebuah  peta,  namun perbedaan  tiap  kota  akan  terlihat  jika menggunakan  aspek-aspek  tersebut  di  atas untuk  membedakan  dan  mengingat  identitas sebuah  kota,  struktur  kota,  dan  arti  kawasan perkotaan daripada melihat peta kotanya.
Pencitraan  kota  atas  kuasa  juga mempengaruhi fungsi dan masyarakat pengguna sebuah taman kota, sehingga ketika patronnya  berubah  atau  berganti  maka regulasi  yang  mengatur  dan  berdampak  pada fungsi ruang dan masyarakat pengguna taman kota tersebut pun otomatis juga akan berubah. Tidak  hanya  itu,  suatu  ruang  pun  juga mempengaruhi  identitas  seseorang  sebagai pengguna ruang tersebut. Ketika sebuah ruang memiliki citra yang “negatif”, maka identitas manusia,  seseorang,  masyarakat,  sebagai pengguna ruang tersebut juga akan bermakna negatif. Begitu pula sebaliknya, ketika sebuah ruang memiliki citra “positif”, maka identitas manusia,  seseorang,  masyarakat,  sebagai pengguna ruang tersebut juga akan bermakna positif.
Hal  pokok  yang  patut  digarisbawahi adalah pergeseran terhadap fungsi-kegiatan di taman  kota  terjadi  dalam  konteks  kehidupan sosial  politik  yang  berbeda-beda  sesuai dengan  perubahan  kuasa  dominan  yang  juga berganti-ganti (adanya relasi kuasa di tiap era pemerintahan).  Pergantian  ke  pemerintahan (sebagai  dominan)  yang  berkuasa  membawa kebijakan  atau  regulasi  yang  berbeda-beda pula, sesuai dengan maksud atau kepentingan penguasa  di  era  masing-masing.  Pemerintah kolonial  dengan  kebijakan  politiknya  membuat taman  kota  sebagai  bagian  penting  dalam
suatu  tata  kota  selain  juga  sebagai  paru-paru kota,  sekaligus  ruang  terbuka  aktif  khusus bagi masyarakat Belanda. Dengan dikotominya  terhadap  subjek  penggunanya, taman  kota  memiliki  makna  penting  sebagai bagian penting dalam suatu konsep perencanaan tata  kota  kala  itu,  sekaligus  juga  citra  dan identitas  sebagai  ruang  simbolik  kekuasaan era Kolonial.
Pembangunan  kontemporer  ibukota Indonesia  baik  dari  sistem  perencanaan  tata kota  maupun  budaya  yang  dibentuk,  bukan hanya  merupakan  produk  kapitalisme,  atau semata-mata  hasil  dari  pengaruh  budaya global.  Hal  tersebut  tidak  dengan  sendirinya terbentuk secara tidak sengaja atau accidental , namun untuk memenuhi misi tersebut, politik rezim yang berkuasa dan memori kota secara kesejarahan  turut  serta  dalam  memainkan peranan penting.
Taman  kota  tidak  hanya  sekedar dimaknai  sebagai  Ruang  Terbuka  Hijau dengan  fungsi  penghijauan  dan  penambah estetis  dalam  wilayah  perkotaan,  namun  juga dapat  dimaknai  sebagai  ruang  ekspresi, aspirasi,  dan  interaksi  masyarakat  kota  tanpa batasan kelas masyarakat, serta memiliki nilai simbolik  secara  kesejarahan.  Dengan  begitu, taman  kota  dapat  dioptimalkan  secara  fungsi dan  makna  ruangnya,  sekaligus  dapat dimanfaatkan  sebagai  ruang  edukasi  bagi seluruh n masyarakat.
Hasil  kajian  ini  diharapkan  dapat memperlihatkan sekaligus memberikan perspektif  tentang  pentingnya  ‘taman  kota’ dalam  infrastruktur  sebuah  tata  kota,  taman kota  juga  tidak  hanya  sebagai  ‘taman’  akan tetapi  juga  memiliki  nilai  kesejarahan  yang menarik  dan  bermanfaat  untuk  dilakukan penelitian,  baik  untuk  kepentingan  praktis maupun  untuk  kepentingan  memberikan kontribusi  kepada  pemikiran  kebudayaan  di Indonesia.  Dengan  melihat  pada  fungsi pemaknaan  yang  dimiliki  taman  kota,  tulisan ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi pemikiran  mengenai  kajian  tata  ruang  kota
dengan  studi  taman  kota  dan  bentuk-bentuk simbol  citra  kota  di  Indonesia  khususnya  di Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Ahmadin (2002). Re-Desain Jakarta: Tata  Kota  Tata  Kita  2020 .  Jakarta
Selatan: Penerbit KOTA KITA PRESS. Carmona,  Matthew  et  all.  (2003). Public Places Urban Space. Oxford: Architectural Press.
Carr,  Stephen  (1994).  “Public  Space:  The Town Planning Review” Journal Vol. 65,  No.  1.  London:  Liverpool University Press.
Fireza,  Doni  (2000). Pengaruh  English Landscape  Gardening  pada  Taman- taman di Kota Bandung , Riset Desain,
Program  Magister  Arsitektur  Institut Teknologi Bandung. Bandung: Fakultas Teknik Arsitektur ITB. Heuken, Adolf (2001). Menteng: Kota Taman
Pertama  di  Indonesia .  Jakarta:  Cipta
Loka Caraka. --------------------.  (2014). Historical  Atlas  of Jakarta-Atlas Sejarah Jakarta . Jakarta: Cipta Loka Caraka. Kunto,  Haryoto  (1986). Semerbak  Bunga  di Bandung Raya. Bandung : PT.
Granesia.
Kuntowijoyo  (2003). Metodologi  Sejarah . Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. Kusno,  Abidin  (2009). Ruang  Publik, Identitas dan Memori Kolektif :
Jakarta  Pasca-  Suharto.  Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Low,  Setha  M.  (Ed.).  (1999). Theorizing  the City.  The  New  Urban  Anthropology Reader . Piscataway: Rutgers University Press
Pocock, D.C.D. (1993). Durham: A Souvenir
Colour  Guide  to  the  History  and Culture of One of Britain's Best-loved Cities (Pevensey HeritageGuides) 2nd Revised  edition .  United  Kingdom:
David & Charles Publisher. Soekiman,  Djoko  (2000). Kebudayaan  Indis
dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa (Abad XVIII – Medio Abad XX) . Yogyakarta:
Yayasan Bentang Budaya. Soetomo,  Sugiono  (2009). Urbanisasi  dan
Morfologi,  Proses  Perkembangan Peradaban dan Wadah Ruang Fisiknya:  Menuju  Ruang  kehidupan yang Manusiawi.
Yogyakarta:
Penerbit Graha Ilmu.
Zahnd,  Markus  (2007). Strategi  Arsitektur  2: Perancangan  Sistem  Kota  Secara Terpadu. Yogyakarta: Kanisius.