Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
REKRUTMEN PARTAI GOLKAR PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 (STUDI KASUS ALOKASI KURSI DAPIL KABUPATEN TANGERANG A DAN B)

## GOLKAR PARTY RECRUITMENT IN LEGISLATIVE ELECTION 2019 (CASE STUDY OF ALLOCATION OF TANGERANG DISTRICT A AND B)
Achmad Cumaedy 1 , Riska Sarofah 2
Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia Email: ika.sarofah@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  describes  the  Golkar  Party  recruitment  process  in  the  2019 Legislatif  Election  with  a  case  study  of  the  allocation  of  seats  in  the  Tangerang Districts  A  and  B  districts.  The  problem  of  recruitment  has  an  impact  on  the distribution of legislatif candidates in allocating DPRD seats, in PKPU RI Number 16  Year  2017  Concerning  the  Arrangement  of  Electoral  Districts  and  Chair Allocation Members of the Regency/City Regional People's Representative Council in the General Election, that the seat allocation is a determination of the number of seats in an electoral district. This study used qualitative methods by conducting in- depth interviews and literature studies through sources relevant to this research. The  results  of  the  study  show  that  the  Golkar  Party  recruitment  pattern  is  still using  the  old  pattern,  namely  by  using  the  recruitment  system  during  the  new order  and  trying to  retain  traditional  (old)  voters.  In  the  upcoming  recruitment, Golkar must involve various elements in the community and the beginning of the recruitment  must  start  from  the  "grassroots"  which  can  gradually  occupy  the party management positions.
Keywords: Recruitment; Golkar Party; Seat Allocation; Electoral District.

## ABSTRAK
Penelitian ini menjelaskan tentang proses rekrutmen Partai Golkar dalam Pemilu  Legislatif  2019  dengan  studi  kasus  Alokasi  kursi  Dapil  Kabupaten Tangerang  A  dan  B.  Problem  rekrutmen  berdampak  kepada  distribusi  calon legislatif  dalam  mengalokasikan  kursi  DPRD,  dalam  PKPU  RI  Nomor  16  Tahun 2017  Tentang  Penataan  Daerah  Pemilihan  Dan  Alokasi  Kursi  Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  Dalam  Pemilihan  Umum,  bahwa Alokasi  Kursi  adalah  penentuan  jumlah  kursi  pada  suatu  daerah  pemilihan. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  melakukan  wawancara yang mendalam dan studi pustaka melalui sumber yang relevan dengan riset ini.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pola  rekruitmen  Partai  Golkar menggunakan  proses  rekrutmen  yang  masih  sama  pada  masa  era  Orde  Baru dengan  mempertahankan  pemilih  lama.  Proses  rekrutmen  selanjutnya  Partai Golkar  diharapkan  mampu  mengikutsertakan  elemen  masyarakat  dan  dimulai dari  “akar  rumput”  dengan  berjenjang  sesuai  dengan  jabatan  pada kepengurusan partai.
Kata Kunci : Rekrutmen; Partai Golkar; Alokasi Kursi; Daerah Pemilihan.

## PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  merupakan  agenda  lima  (5)  tahunan  yang mencerminkan penerapan demokrasi di Indonesia. Pemilu menjadi momentum penting  dan  menarik  yang  selalu  dinantikan  oleh  berbagai  elemen  terutama masyarakat  dan  penyelenggara  Pemilu.  Persiapan  yang  matang  dan  dukungan dari  berbagai  pihak  akan  membantu  keberhasilan  dalam  Pemilu.  Pada  tahun 2019  ini  Pemilu  serentak  dilaksnakan  baik  untuk  memilih  legislatif  maupun pemilihan  presiden.  Berbagai  penyelenggara  dan  rakyat  dituntut  untuk memikirkan  masa  depan  Pemilu  tidak  hanya  secara  prosedural  namun  juga harus  secara  substantif  (Sarofah,  Purwaningsih,  &  Nurhakim,  2019;  Zuhro, 2019).
Pemilu  tahun  2019  dilaksanakan  secara  serentak  dengan  pemilihan legislatif  (DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi,  DPRD  Kabupaten/Kota)  dan  pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan amanat dari putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 (Wardhana & Ghafur, 2018).  Sebelumnya Pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan terpisah antara Pemilu legislatif dan Pemilu presiden.
Rekrutmen politik memiliki definisi sebagai proses pemilihan, seleksi dan pengangkatan  sekelompok  orang  dalam  upaya  melaksanakan  sejumlah  peran sistem  politik  dan  pemerintah.  Pada  proses  rekrutmen  politik  partai  politik menjadi  salah  satu  aktor  yang  paling  penting  untuk  mencetak  pemimpin  yang berkualitas. Sistem rekrutmen biasanya disesuaikan dengan karakteristik antara
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
sistem  nilai  dan  ideologi  partai  politik.  Tentunya  orang-orang  yang  memiliki sistem  nilai  dan  ideologi  yang  sama  serta  memiliki  potensi  akan  menjadi prioritas  dalam  proses  seleksi.  Orang-orang  terbaik  yang  terjadi  dalam  proses seleksi sebaai cara untuk dapat memperkuat dan mempengaruhi perkembangan organisasi partai politik (Firmanzah, 2008).
Pada  konteks  pembahasan  kali  ini  adalah  tentang  rekrutmen  partai Golkar. Salah satu partai yang dapat diakui secara manajemen dan segala sepak terjangnya.  Kader-kader hebat yang banyak dikenal misalnya Jusuf Kalla, Agung Laksono,  Akbar  Tandjung  dan  lain  sebagainya.  Kader  yang  mumpuni  tersebut ditempa  dalam  proses  yang  panjang  sehingga  dalam  proses  perjalanannya pasang  surut,  konflik  dan  polarisasi  dalam  internal  partai  bisa  teratasi  dengan baik.
Problem  di  atas  tidak trickle  down  effect ke  level  yang  rendah  dalam struktur  organ  kepartaian,  baik  tata  cara  mengelola  partai  politik,  melerai konflik,  hingga  pendistribusian  kader  untuk  menjadi  pejabat  publik  hingga rekrutmen  politik  dalam  Pemilu  legislatif.  Ini  yang  menjadi  catatan  penting untuk  memahami  proses  rekruitmen  politik  di  daerah  salah  satunya  adalah proses  rekrutmen  calon  legislatif  partai  Golkar  untuk  DPRD  Provinsi  Banten. Problem  rekrutmen  berdampak  kepada  distribusi  calon  legislatif  dalam mengalokasikan  kursi  DPRD,  dalam  PKPU  RI  Nomor  16  Tahun  2017  Tentang Penataan  Daerah  Pemilihan  dan  Alokasi  Kursi  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  Dalam  Pemilihan  Umum,  bahwa  Alokasi  Kursi adalah penentuan jumlah kursi pada suatu daerah pemilihan.
Rekrutmen  Caleg  DPRD  Golkar  Banten  daerah  pemilihan  Kabupaten Tangerang  A  dan  B  pada  Pileg  2019  mengalami  penurunan  kualitas  dalam proses rekrutmen kader, ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam makalah kali  ini. Pertama bahwa  proses  rekrutmen  dalam  partai  Golkar  mengalami degradasi  calon  legislatif. Kedua ,  penetapan  alokasi  kursi  DPRD  untuk
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
Tangerang A yang alokasinya sudah ditetapkan KPU 10 kursi, DPD partai Golkar Provinsi  Banten  hanya  mendistribusikan  8  kadernya  di  dapil  tersebut, sedangkan  alokasi  kursi  untuk  Tangerang  B  yang  ditetapkan  11  kursi,  partai Golkar  Provinsi  Banten  hanya  mendistribusikan  6  (enam)  kader  calon legilsatifnya di dapil tersebut. Ketiga, perbandingan dari hasil Pemilu 2014 dan Pemilu  2019  di  kedua  dapil  tersebut,  dapil  Tangerang  A  dan  B  pada  2014 mendistribuskan  masing-masing  dapil  2  kadernya  ke  DPRD  provinsi  Banten, sedangkan  Pemilu  2019  hanya  mendistribusikan  1  kader  di  masing-masing dapil.  Artinya  pada  Pemilu  2014  Golkar  dari  dapil  Tangerang  A  dan  B mendistribusikan  4  kadernya  duduk  di  DPRD  provinsi  Banten,  pada  Pemilu 2019 hanya mendistribusikan 2 kadernya di DPRD Banten.
Pelaksanaan Pemilu sangat ditentukan oleh rekrutmen politik yang akan mempengaruhi konstituen untuk memilih para calon dari partai politiknya. Oleh karena itu pada proses rekrutmen ini akan berbicara soal kaderisasi, regenerasi dan seleksi kandidat. Pada proses ini akan terjalin dalam membangun legitimasi serta  relasi  antara  partai  politik  dengan civil  society (Eko,  2003).  Rekrutmen politik  pada  dasarnya  memiliki  fungsi  dalam  memelihara  sistem  dan  sebagai saluran perubahan (Witianti, 2007).
Rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi  anggota  organisasi,  mencalonkan  diri  untuk  jabatan  tertentu  dan sebagainya  (Surbakti,  2007).  Sejak  proses  rekrutmen  kader/kandidat  sudah harus mampu brupaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa dan negara (Firmanzah, 2011).
Tiga  tahapan  dalam  proses  rekrutmen  partai  politik  yang  dapat digunakan sebagai proses kelembagaan partai politik adalah tahapan sertifikasi, tahapan nominasi, dan pemilihan (Katz & Crotty, 2006). Proses perekrutan calon anggota legislatif oleh suatu partai politik akan melalui tiga proses penting yaitu
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
proses  penjaringan  calon,  penyaringan  dan  seleksi  sesuai  dengan  proses  awal kemudian  penetapan  calon  beserta  nomor  urutnya  (Syamsuddin,  2016). Menurut Czudnoski dalam (Putra, 2003) proses perekrutan juga menggunakan dua  model  utama  yaitu  terbuka  dan  tertutup.  Beberapa  pertimbangan  dapat digunakan  oleh  partai  politik  untuk  menjamin  kualitas  SDM  dalam  proses perekrutan  misalnya  karakteristik  kemampuan,  karakteristik  yang  melekat, tingkat  orientasi  lokal,  agama,  norma,  nilai  dan  pengalaman  politik  (Norris, 1995).
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses  rekrutmen  politik  pola  yang  digunakan  tidak  hanya  menyeleksi  calon yang  dilakukan  secara  formal  dalam  menempatkan  nama-nama  orang  dan kandidat  tetapi  juga  harus  memperhatikan  kapabilitas  dan  kompetensi  dalam memaksimalkan  tugas  partai  dan  amanat  masyarakat  yang  telah  memilih kandidat  tersebut.  Sementara  jika  membahas  daerah  pemillihan  dan  alokasi kursi  maka  yang  perlu  diperhatikan  antara  lain  homogenitas,  stabilitas  dan voluntary.  Jika  dilihat dari sisi pemilih maka  perlu memperhatikan keleluasan untuk  diwakili  oleh  partai-partai  baru  atau  oleh  partai  lama.  Sedangkan  jika dilihat  dari  sisi  partai  maka  perlu  memperhatikan  peluang  keluar  masuknya partai-partai  baru  dengan  kandidat  yang  besar  atau  kecil  (Rehfeld,  2005). Masalah penetapan alokasi kursi maupun daerah pemilihan belum mendapatkan perhatian  yang  serius  dan  mendalam.  Namun  Undang-Undang  Pemilu  Tahun 2019  sudah  menempatkan  urusan  alokasi  kursi  oleh  Penyelenggara  Pemilu (KPU).
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU)  No.  16  Tahun  2017 memperhatikan  secara  sistematis  rangkaian  kegiatan  dan  pembahasan  dalam pemetaan  daerah  pemilihan.  Selain  itu,  secara  sistematis  KPU  melakukan rangkaian  kegiatan  dalam  pembahasan  dan  penataan  daerah  pemilihan, walaupun  batasan  kewenangannya  hanya  untuk  DPRD  Provinsi  dan  DPRD
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
Kabupaten/Kota.  Prinsip  yang  wajib  dipenuhi  antara  lain  prinsip kesinambungan/integritas  wilayah,  alokasi  kursi  per  daerah  pemilihan  3-12 kursi,  dan  prinsip  conterminous.  Sementara  prinsip  yang  perlu  diperhatikan antara lain kondisi geografis dan transportasi, dan kondisi sosial budaya.
Beberapa  problematika  dalam  proses  alokasi  kursi  dan  pembentukan suatu  daerah  pemiliahn  antara  lain Malapportionment dan Gerrymandering. Pertama, Malapportionment /kesalahan alokasi kursi dan kedua Gerrymandering/ pembentukan  daerah  pemilihan  yang  dilakukan  secara sistematis  dan  berpola  sehingga  dapat  menguntungkan  pihak  atau  partai tertentu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  melakukan  studi pustaka  melalui  sumber  yang  relevan  dengan  riset  ini  dan  melakukan wawancara  yang  mendalam  kepada  beberapa  kader  partai  politik  Golkar Kabupaten Tangerang dan Calon Legislatif dari Partai Golkar. Penelitian ini juga didukung dengan data sekunder melalui data yang berkaitan dengan pencalonan DPRD Partai Golkar di Kabupaten Tangerang.

## HASIL DAN DISKUSI Mekanisme Rekrutmen Calon Legislatif di Partai Golkar
Anggota  legislatif  memiliki  peranan  yang  cukup  penting  dalam  sistem ketatanegaraan  di  Indonesia  dalam  melaksanakan  fungsi  legislasi,  fungsi anggaran  dan  fungsi  pengawasan.  Iklim  demokrasi  di  Negara  Indonesia  juga dipengaruhi oleh peran anggota legislatif yang mampu menghasilkan kebijakan- kebijakan  pubik  yang  berkualitas.  Berbagai  cara  dapat  dilakukan  oleh  partai politik  untuk  menjalankan  fungsi  rekrutmen  politik.  Misalnya  beberapa  partai memasang  iklan  terbuka  yang  dilakukan  di  beberapa  media  untuk  menjaring calon legislatif dari luar partai politik.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
Salah  satu  partai  yang  sekarang  masih  secara  eksis  menjadi  peserta Pemilu  adalah  Partai  Golkar.  Partai  ini  memiliki  beberapa  kriteria  yang menuntut  para  kader/Caleg  untuk  dapat  memenuhi  kriteria  tersebut.  Hal  ini dapat  dipastikan  melalui  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Partai  Golkar Nomor:  KEP-227/DPP/GOLKAR/I/2013  tentang  Pedoman  Penyusunan  Daftar Calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Golkar. Adapun kriteria tersebut antara memiliki kompetensi, memiliki pengabdian dan rekam  jejak  yang  aktif,  memiliki  prestasi  dan  sesuai  dengan  ketentuan  yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang.
Partai  Golkar  mencoba  untuk  melibatkan  banyak  pihak  dalam  proses rekrutmen  calon  kandidat  legislatif  yang  terdiri  dari  kepengurusan  partai Golkar,  anggota  fraksi,  organisasi  kemasyarakatan,  organisasi  sayap  partai Golkar,  pengurus  badan  dan  lembaga  yang  dibentuk  partai  Golkar,  serta  yang berasal  dari  tokoh  masyarakat.  Jika  dapat  dianalisa  bahwa  komponen  aspek mengabdian  meliki  tingkat  pembobotan  yang  paling  tinggi  sehingga  komposisi ini  bisa  membuat  para  kader  partai  diuntungkan  dan  lebih  menjadi  prioritas. Pada prinsipnya partai Golkar juga memiliki proses seleksi yang ketat sehingga tidak  sembarangan  kader  untuk  mendapatkan  promosi  jabatan  untuk menduduki posisi sebagai anggota legislatif.
Berdasarkan  keputusan  DPP  Partai  Golkar  setelah  bakal  calon  anggota legislatif  yang  sudah  memenuhi  persyaratan  partai  maka  calon  tersebut  harus melalui serangkaian proses sebelum bertarung pada Pemilu. Proses penyusunan nomor  urut  daftar  calon  disebut  DCS  dan  DCT  tersebut  akan  disampaikan kepada  KPUD.    Banyak  pertanyaan  yang  yang  timbul  dalam  benak  masyarakat berkaitan  dengan  syarat  yang  menentukan  sesorang  kader  mendapat  “nomor peci”  atau  “nomor  sepatu”.  Partai  Golkar  menyusunk  keputusan  yang mencantumkan kriteria  dalam proses penyusunan nomor urut calon walaupun tidak  secara  mendetail.  Hal  ini  dilakukan  agar  mencegah  munculnya
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
ketidakpuasan  dan  rasa  curiga  dari  kader-kader  yang  mungkin  mendapatkan hanya memperoleh “nomor sepatu”. Adapun ketentuan penyusunan nomor urut yang tercantum dalam ketetapan DPP adalah nomor urut harus memperhatikan keterwakilan 30% perempuan, kader muda dan pengurus partai yang aktif.
Selain  ketiga  ketentuan  di  atas,  dalam  penentuan  DCS  dan  DCT  untuk DPRD Banten DPD Propinsi harus memperhatikan pertimbangan dari ketua DPD partai  Golkar  kabupaten/kota,  berdasarkan  hasil  evaluasi  kinerja  kader bersangkutan  sebagai  fungsionaris  Propinsi  kabupaten/kota  terkait.  Hal  ini dilakukan berkaitan dengan kewenangan untuk menetapkan Caleg untuk DPRD banten.  Untuk  lebih  lengkapnya  wewenang  penetapan  calon  Anggota  DPRD antara lain wewenang dalam melaksanakan seleksi DPRD Propinsi terletak pada Propinsi dan penetapan calon anggota DPRD Propinsi, tim seleksi dipimpin oleh DPD Propinsi,  dan    penetapan  daftar  anggota  DPRD  Propinsi.  Setiap  ketetapan daftar  calon  anggota  DPRD  Propinsi  harus  memperhatikan  pertimbangan  dari DOD Golkar Kabupaten/Kota.
Berdasarkan  pada  beberapa  tahapan  yang  digunakan  oleh  DPD  Partai Golkar  Provinsi  Banten  dapat  dianalisis  dengan  teori  rekrutmen  politik. Mekanisme  pelaksanaan  rekrutmen  pada  partai  Golkar  menggunakan rekrutmen  yang  bersifat  campuran.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  Keputusan  DPP Nomor:  KEP227/DPP/GOLKAR/I/2013.  Partai  melakukan  seleksi  dengan  tidak memberikan  formulir  kesediaan  tersebut  kepada  seluruh  anggota  kader fungsionaris  sehingga  tidak  semua  kader  yang  bersedia  akan  mendapatkan formulir  tersebut  jika  si  kader  tersebut  belum  pernah  mengikuti  orientasi fungsionaris.
Berkenaan dengan prosedur rekrutmen politik menurut Gabriel Almond dan  Bingham  Powell  (Almond  &  Bingham,  1988).  Terbagi  dalam  dua  bentuk pelaksanaan  prosedur  tertutup  dan  prosedur  terbuka.  Dari  kedua  prosedur rekrutmen  politik  yang  disampaikan  oleh  ahli  Almond  dan  Powell,  dapat  kita
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
ketahui secara langsung bahwa prosedur terbukalah yang digunakan oleh  DPD partai  Golkar  banten  dalam  proses  rekrutmen  Caleg.  Hal  ini  dapat  kita  amati bahwa  dalam  proses  rekrutmen  ini  semua  orang  dapat  memantau  prosesnya dan dapat mengetahui siapa-siapa yang mendaftar menjadi Bakal Caleg.
Selanjutnya  berkaitan  dengan  sifat  proses  rekrutmen  politik  menurut Sahid  Gatara    yaitu  (Gatara,  2007)    bersifat  top-down,  bottom-up  dan  bersifat campuran.  Dari  ketiga  sifat  proses  rekrutmen  di  atas,  proses  rekrutmen  yang dilaksanakan oleh DPD partai Golkar Banten bersifat campuran dapat kita lihat pada  tata  cara  seleksi  yang  tercantum  dalam  Keputusan  DPP    Nomor: KEP227/DPP/GOLKAR/I/2013  bahwa  tata  cara  seleksi  ini  dimulai  dari  tim seleksi  menyampaikan  formulir  kesediaan  untuk  dicalonkan  sebagai  Calon Anggota  DPRD  Propinsi  kepada  seluruh anggota  kader  fungsionaris  yang  telah mengikuti  orientasi  fungsionaris  baik  yang  diselenggarakan  oleh  DPP  Partai Golkar atau DPD Partai Golkar Propinsi.

## Kasus Golkar Provinsi Banten
Dalam mencukupi kebutuhan rekrutmen di atas, tantangan yang dihadapi oleh partai politik tidaklah ringan. Dari segi waktunya kadang-kadang “mepet”, partai  politik  juga  dituntut  untuk  menyediakan  calon-calon  politisi  yang  baik, yang memenuhi harapan publik. Publik juga mengharapkan partai hadir dalam setiap  aktivitas  yang  berdampak  positif  bagi  masyarakat  luas  atau  tidak. Tantangannya,  apakah  parpol  dapat  menjalankan  peran  dan  fungsinya  yang dapat  dirasakan  oleh  publik  secara  luas.  Jangan  sampai  publik  menganggap partai hanya hadir menjelang dan pada saat pemilihan umum. Secara organisasi, perkembangan  partai-partai  politik  di  Indonesia  juga  belum  begitu menggembirakan. Visi partai masih minim untuk membangun organisasi parpol yang  mendekati  ciri  ideal  seperti  telah  diulas  oleh  para  ahli  dalam  teoriteori tentang  partai  politik.  Alih-alih  partai  dapat  menjalankan  fungsi  pendidikan politik, sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, partisipasi politik,
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
dan  rekrutmen  politik,  partai-partai politik  justru  lebih  asik  dengan  perebutan kekuasaan dan kepentingan jangka pendek atau sesaat. Upaya untuk mendorong organisasi partai politik yang lebih moderen melalui terlembaganya mekanisme demokrasi internal partai yang mapan, transparansi, akuntabilitas, dan memiliki tanggungjawab  etik,  belum  sepenuhnya  menjadi  agenda  prioritas  dalam reformasi kepartaian di Indonesia.
Era reformasi sebenarnya memberikan harapan perubahan ke arah yang lebih  baik.  Namun  dalam  praktinya,  perkembangan  partai  politik  seperti “mengalami  kemunduran,”  akibat  kuatnya  personifikasi  figure  kepemimpinan yang  tersentralistik  pada  figure  patron  politik  yang  kuat  yang  mengakibatkan meluasnya  praktik-praktik  dinasti  politik  dalam  proses  rekruitmen,  kandidasi, dan  kaderisasi.  Partai  politik  juga  kurang  mendorong  keahlian  dan  kecakapan politik yang memadai agar kader-kader politiknya siap terjun ke masyarakat dan menjadi solusi atas berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu, antara lain sebagai akibat dari proses politik dan perebutan kekuasaan yang lebih berorientasi jangka pendek, kental oleh kepentingan politik sesaat. Proses kaderisasi dan rekrutmen juga belum mampu melahirkan kepemimpinan politik yang ideal.
Seorang  pemimpin  politik  yang  memiliki  kecakapan  dan  kemampuan, dalam Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda, di mana pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianut. Golkar merupakan  partai  terbuka  yang  memiliki  infra  struktur  politik  yang  kuat. Perangkat modal sosial, politik dan finansial menjadi jaminan bagaimana partai tersebut  kuat  dan  diperhitungkan  dalam  kontestasi  Pemilu  di  Indonesia. Problem  utamanya  dalam  kajian  saya  ini  adalah  problem  minimnya pendisitribusian kader dan rekrutmen kader dalam mengalokasikan kursi DPRD Provinsi Banten di dapil Tangerang A dan B pada Pemilu 2019.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
Partai  Golkar  di  Banten  dapat  dikatakan  sebagai  partai  berkuasa,  saat berdirinya  Provinsi  Banten  hingga  saat  ini,  penguasaan  secara  politik  dan pemerintahan dikuasai oleh Golkar. Golkar Banten identic dikuasai oleh (dinasti) keluarga ratu Atut Chosiyah, suami atut (alm) H. Hikmat Tomet pernah menjadi ketua  DPD  Golkar  dan  anggota  DPR,  selanjutnya  Hj.  Ratu  Tatu  Chasanah  (adik atut)  saat  ini  menjadi  ketua  DPD  Golkar  Banten/Bupati  Serang  dan  Andika Hazrumy (wakil gubernur/wasekjen DPP Golkar)
Jika dilihat lebih jauh bagaimana komposisi dari 8 kabupaten dan kota di provinsi banten, baik di pemerintahan maupun kepengurusan partai politik baik di level provinsi dan kabupaten kota beberapa di kuasai oleh keluarga Ratu Atut Chosiyah.  Airin  Rachmi  Diany  (Walikota  Tangerang  Selatan/DPD  Golkar Tangsel) TB Haerul Jaman (Ketua DPD Golkar Kota Serang/ex Walikota Serang), Fahmi  Hakim  (Ketua  DPD  Golkar  Kab.  Serang/kerabat)  Suparman  (Ketua  DPD Golkar  Lebak/kerabat),  Ahmed  Zaki  Iskandar  (Ketua  DPD  Golkar  Kab. Tangerang/Bupati  Tangerang),  H.  Sahrudin  (Ketua  DPD  Golkar  Kota Tangerang/Wakil Bupati) secara keseluruhan tidak bisa ditampik bahwa Golkar Banten  dengan  berbagai  instrument  politik  dapat  menguasai  politik  dan pemerintahan. Artinya dengan mudah Golkar melakukan konsolidasi, sosialisasi dan mobilisasi hingga agregasi dalam kegiatan politik.
Partai  Golkar  Banten  yang  secara  keselurahan  memiliki  potensi  kader yang maksimal, mengapa kemudian hanya mendistribusikan minim alokasi kursi dari 10 dan 11 kursi yang di tetapkan di dapil A dan B tersebut. Bukan sesuatu yang mudah jikalau Golkar mau melakukan rekrutmen secara maksimal, karena bagaimanapun  kader  Golkar  tersebar,  baik  dalam  pengisian  jabatan  publik, aktivis,  akademisi  dan  tokoh  masyarakat  yang  berhimpun  dipartai  tersebut. Dalam hal ini Golkar tidak akan kehilangan stock kader yang merepresentasikan elemen stakeholder di beberapa klasifikasi sosial dalam sebuah masyarakat.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
Hal  ini  terlihat  pada  Pemilu  2019  kali  ini,  Golkar  hanya  mengirim kadernya  di  dapil  Tangerang  A  dari  alokasi  10  kursi  hanya  8  kursi  dalam DCT (Daftar Calon Tetap) dan dapil Tangerang B hanya mendistribusikan 6 kadernya dari alokasi 11 kursi di DCT. Jika ditilik lebih lanjut dengan perolehan 2 kursi di masing-masing  dapil  seharusnya  Golkar  memaksimalkan  potensi  kadernya untuk  duduk  dilegislatif,  tapi  malah  memunculkan  kesan  bahwa    partai  tidak melakukan  rekrutmen  yang  maksimal  sehingga  kader  enggan  untuk  bertarung dengan kader potensial lainnya.
KPU  Kabupaten  Tangerang  menetapkan  Jumlah  DPT  yaitu,  jumlah desa/kelurahan  274,  jumlah  pemilih  laki-laki  sebanyak  948.270  dan  jumlah pemilih  perempuan  sebanyak  926.854  dengan  total  pemilih  laki-laki  dan perempuan sebanyak 1.875.124 serta jumlah TPS sebanyak 8.851 yang tersebar di  29  kecamatan.  Dari  29  kecamatan  dengan  jumlah  penduduk  maka  daerah pemilihannya  dibagi  menjadi  2  (dua)  yaitu  dapil  Tangerang  A  dan  B  untuk alokasi kursi di  DPRD  provinsi Banten. Kedua dapil ini Golkar dan PDIP sama- sama  meraih 2  kursi.  Dapil  Tangerang  A  Caleg  terpilih dari  partai  Golkar  pada Pemilu 2014 adalah muhamad Faisal dan Cepi Wardana dan dapil Tangerang B yang terpilih adalah H. Jaini dan H. Muzakkir Zuhri.
Melihat  perolehan  kursi  pada  Pileg  2014  bagaimana  Golkar  cenderung massif  melakukan  penetrasi  politiknya  ke Grass  Root malah  berbeda  pada Pemilu  2019  kali  ini,  Golkar  provinsi  banten  dan  Golkar  kabupaten  Tangerang justru  malah  tidak  memaksimalkan  untuk  pengisian  alokasi  kursi  yang  sudah ditetapkan. Di dapil Tangerang B, walaupun 2 petahana anggota legislatif masih mencalonkan  diri  kembali,  akan  tetapi  Caleg  dibawahnya  malah  justru  tidak memberikan  kontribusi  maksimal  untuk  Raihan  suara  partainya.  Yang  miris adalah  memunculkan  orang  baru  yang  justru  bukan vote  getter ,  malah  hanya memaksa secara formiil untuk memenuhi kuota alokasi kursi yang ada.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
Berbeda dengan dapil Tangerang A, dari 2 anggota legislatif yang kembali maju  hanya  1  (satu)  yaitu  Muhammad  Faisal  dan  Cepy  Wardana  turun gelanggang sebagai Caleg DPRD Kabupaten Tangerang. Saya melihat kesan lebih kompetitif di dapil Tangerang A ketimbang dapil tangerang B. asumsinya adalah ada beberapa Caleg dari dapil Tangerang A ini bekerja melakukan kerja politik untuk pemenuhan Raihan suara di Pileg 2019.
Adapun  hasil  Pemilu  legislatif  2019  di  daerah  pemilihan  kabupaten Tangerang A dan B mengalami penurunan kuantitas Raihan kursi. Pada  Pemilu 2014  DPD  Golkar  mengirimkan  4  (empat)  kadernya  menjadi  DPRD  Provinsi Banten yang tergabung dari dapil Tangerang A dan B, akan tetapi pada  Pemilu kali  ini  Golkar  hanya  mengirimkan  2  (dua)  kader  partainya  menjadi  Anggota DPRD Provinsi Banten. Artinya terjadinya penuruan jumlah kursi di DPRD dari dapil tersebut.
Terdapat  3  (tiga)  faktor  yang  menjadi  alasan  kenapa  terjadinya kekosongan  dalam  alokasi  kursi  di  dapil  Tangerang,  pertama, petahana , keberadaan  Ahmad  Jaini  dan  Mujakkir  Zuhri  di  dapil  Tangerang  B  dan Muhammad Faisal di dapil Tangerang A sebagai petahana membuat keengganan bagi  pesaing  di  internal  apalagi  partai  memaksa  pendatang  baru  ( new  comer ) untuk berkontestasi di dapil tersebut. Massifnya gerakan 3 petahana di masing- masing dapil ini menjadikan sikap kekhawatiran bagi siapapun kader untuk siap bersaing  dengan  mereka.  Kedua,  rekrutmen,  dalam  konteks  politik  pola rekrutmen  dibutuhkan  untuk  menjalankan  sistem  kepartaian,  rekrutmen  yang terjadi  di  DPD  Golkar  provinsi  secara  nyata  hanya  “asal-asalan”  dalam pemenuhan  kuota  alokasi  kursi  yang  ada.  Jika  di  lihat  dari  teori  rekrutmen politik  pola  rekrutmen  Golkar  masih  tertutup  belum  sepenuhnya  membuka ruang bagi kader internal dan eksternal. Ketiga adalah kaderisasi, sebagai partai dengan  infra  struktur  yang  kuat,  Golkar  tidak  terbantahkan  dalam pemenuhan stock kader  potensial  yang  siap  berkontestasi.  DPD  Golkar  dalam  hal  ini  tidak
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
menyiapkan  kader-kader  (petugas  partai)  yang  siap  ditempatkan  dan dicalonkan dalam kondisi apapun. Ketiga inilah yang menjadi jawaban mengapa minimnya pola distribusi dan rekrutmen dalam mengalokasikan kursi kadernya di dapil Tangerang A dan B.
Beberapa hal yang harus dilakukan oleh Partai Politik. Pertama , aturan- aturan  legal  yang  dijadikan  sebagai  sistem  hukum  dengan  persyaratan  yang telah ditentukan melalui ketetapan partai. Kedua, proses rekrutmen yang secara khusus  berkaitan  dengan  kondisi  internal  dan  organisasi  partai  politik.  Dalam hal ini Partai Golkar Provinsi Banten melakukan beberapa tahapan yang dinilai dengan seberapa derajat internal partai politik, calon harus memenuhi standar dalam  proses  pencalonan.  Setiap  bakal  calon  anggota  legislatif  wajib  menjadi kader  inti  dimana  persyaratan  yang  dinilai  dengan  memberikan  nama-nama serta  identitas  dari  konstituen  yang  mendukungnya  minimal  batas  yang ditentukan bervariatif tergantung dari tingkat pencalonan yang dilakukan, baik daerah  provinsi  dan  pusat  berbeda-beda.  Ketiga,  penawaran  kandidat  yang berkeinginan  untuk  dipilih  menduduki  jabatan  sebagai  konsekuensi  dari motivasi dan modal politik mereka. Penawaran jabatan dalam perkembanganya dilakukan  terutama  dimana  partai  baru  yan  terbentuk,  ketersediaan  kader potensial  dan  memiliki  kapabillitas  sangatlah  sedikit,  bahkan  dikatakan  belum ada.  Karena  belum  adanya  bentuk  nyata  tentang  kinerja  sebuah  kader  dalam menjalankan  fungsi  partai  baik  dalam  parlemen  atau  peran  dalam  organisasi partai yang dijalani. Maka penawaran ini sangatlah massive terjadi dalam proses pencalonan  anggota  legislatif  dalam  sebuah  partai,  tak  hanya  di  Partai  Golkar Provinsi Banten.
Pola  otonomi  partai  dalam  pelaksanaan  rekrutmen  partai  seharusnya diberikan kewenangan yang seimbang dari apa yang sudah dilakukan di internal masing-masing  partai  tersebut.  Jika  kebutuhannya  Caleg  DPR  RI,  maka  DPP membuka  saran  dan  masukan  dari  DPD  provinsi,  jika  kebutuhannya  adalah
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
Caleg dprd provinsi, maka DPD provinsi membuka saran dan masukan dari DPD Golkar  kabupaten/kota  asal,  begitupun  jika  kebutuhannya  adalah  DPRD kabupaten dan kota maka DPD Golkar kab/kota menerima saran dan masukan dari dewan pengurus kecamatan dan kelurahan. Bukan sebaliknya, yang terjadi adalah menghilangkan fungsi otonom di internal partai Golkar itu sendiri, setiap kebijakan  yang  dikeluarkan  terkait  pencalegan  di  setiap  jenjang    yang  tertuan dalam  Keputusan  DPP  Nomor:  KEP227/DPP/GOLKAR/I/2013  DPD  Golkar provinsi wajib mempertimbangkan masukan dari DPD Golkar tingkat kabupaten dan  kota.  Jika  di  pola  otonomi  partai  politik  ini,  maka  kemungkinan  Golkar menjadi kekuatan dari partai yang berkontestasi di  Pemilu 2019. Menurut Jati, dalam  sebuah  otonomi  partai  politik  menjelaskan  bahwa Operasionalisasi otonomi relatif sebuah partai sangat ditentukan oleh figur ketua umum sebagai chief  of  strategist.  Peran  itu  diambil  semata-mata  untuk  bisa  menyelamatkan dan  memenuhi  kepentingan  politik  partai  dalam  negara.  Maka  tidaklah mengherankan,  apabila  dalam  teorisasi  otonomi  relatif  partai,  kader  yang didistribusi  sebagai  Caleg,  patuh  akan  perintah  ketua  umum,  artinya  selera ketua  umum  tidak  bisa  dibantah  dalam  setiap  bangunan  keputusan  walaupun tidak mempertimbangkan putusan yang sudah dibuat.
Hal  ini  kerap  terjadi,  kebanyakan  elite  yang  direkrut  merupakan  kolega dalam hubungan kehidupan sosial yang pernah terjalin, sehingga seberapa calon memiliki kemampuan yang sesuai standar untuk mencalonkan dilakukan suatu pendekatan  tersendiri.  Sehingga  dalam  proses  yang  dilalui  oleh  Partai  Golkar dalam  perekrutan  anggota  legislatif  tahun  2019  di  dapil  Tangerang  A  dan  B hanya di isi hanya 6 dari 11 alokasi kursi di Tangerang B dan 8 dari 10 alokasi kursi  di  Tangerang  A.  Terbukti  bahwa  jika  ini  kerap  dilakukan  partai  dengan hanya  memberikan  peluang  kepada  kolega  dan  kawan  sejawat,  dan  tidak membuka  lebar  proses  rekrutmen,  kedepannya  masyarakat  yang  ingin
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
melabuhkan  pilihan  sebagai  Caleg  Golkar  akan  mengalami  stagnasi  calon legislatif.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pada hasil pembahasan menunjukkan bahwa Partai  Golkar memiliki beberapa tantangan dalam hal rekrutmen anggota partai. Partai Golkar harus mampu menyesuaikan sistem Pemilu dengan tidak selalu menitikberatkan pada kader-kader lama namun harus dimulai dengan “akar rumput” yang dapat menduduki  jabatan/pengurus  partai.  Transparansi  komunikasi  juga  penting diperhatikan  dalam bentuk  penyampaian  visi  dan  misi.  Pola  evaluasi  sekaligus rekrutmen/kaderisai  perlu  mendapat  feedback  baik  dari  dalam  maupun  luar anggota. Setiap Pemilu diharapkan Golkar tidak mengosongkan alokasi kursi di setiap dapil dan memiliki kader yang berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Almond, G., & Bingham, G. (1988). A Word View Fourth Editions . London.
Amal, I. (1996). Teori-Teori Mutakhir Partai Politik . Yogyakarta: TWC.
Diamond, L. (2001). Political Parties and Democracy . Baltimore and London: The John Hopkins University Press.
Eko, S. (2003). Membuat Rekrutmen Legislatif Lebih Bermakna. In Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2002 di Provinsi DIY . Yogyakarta. Firmanzah. (2008). Mengelola Partai Politik komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Firmanzah. (2011). Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Gatara,  S.  (2007). Sosiologi  Politik:Konsep  dan  Dinamika  Perkembangan  Kajian .
Bandung: CV. Pustaka Setia.
Hastuti,  P.  (2018).  Redesign  struktur  internal  partai  politik  dalam  bingkai
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
kontestasi pemilihan umum di Indonesia. Mimbar Yustitia , 2 (1).
Katz,  R.  S.,  &  Crotty,  W.  (2006). Handbook  of  Party  Politics .  London:  Sage Publication.
Koirudin. (2004). Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Maor, M. (1997). Political Parties & Party Systems: Comparative Approaches & the British Experience . London and New York: Routledge.
Norris, P. (1995). Framing Terrorism: The News Media The Government, and The Public . New York: Routledge.
Prasojo,  T.  A.  (2013).  Pola  Rekrutmen  Calon  Anggota  Legislatif  (Caleg)  Dari Partai Golkar Untuk Dprd Jateng Periode 2014-2019. POLITIKA , 4 (2).
Putra, F. (2003). Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik . Jakarta: Pustaka Pelajar.
Rehfeld,  A.  (2005). The  Concept  of  Constituency:  “Political  Representation, Democratic  Legitimacy,  and  Institutional  Design.” Cambridge  University Press.
Sarofah, R., Purwaningsih, T., & Nurhakim, N. (2019). Analysis of Local Electoral Governance under Electoral Integrity Perspective in Yogyakarta City 2017.
Journal of Government and Civil Society , 2 (2), 107–125. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v2i2.1027
Sarofah, R., Widodo, B. E. C., Swarga, A. B., & Sakir, S. (2016). Institutionalization of  Good  Governance  Strategy  in  the  Process  of  Legislatif  Elections.  In International  Conference  on  Ethics  in  Governance.  In International Conference on Ethics in Governance . Atlantis Press.
https://doi.org/https://doi.org/10.2991/iconeg-16.2017.57
Surbakti, R. (2007). Memahami Ilmu Politik . Jakarta: Grasindo.
Syamsuddin,  H.  (2016).  Demokratisasi  Partai  dan  Dilema  Sistem  Kepartaian  di Indonesia. Jurnal Penelitian Politik , 3 (1), 67–76.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
Wardhana, A. F. G., & Ghafur, J. (2018). Rekonstruksi Politik Hukum Presidential Threshold  Ditinjau  Dari  Sistem  Presidensial  dan  Penyederhanaan  Partai Politik. In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (pp. 741–
760). Retrieved from
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/26935/11862 Witianti, S. (2007). Rekrutmen Politik dan Kinerja Legislatif pada  Pemilu 2004.
Publicsphere , 1 (1).
Zuhro,  R.  S.  (2019).  Demokrasi  dan  Pemilu  Presiden  2019. Jurnal  Penelitian Politik , 16 (1).