## TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELEPASAN BERSYARAT DALAM KEADAAN PANDEMI VIRUS CORONA
Oleh:
Frans Sahala Pranata Simbolon
Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Surabaya,
Frans.s.simbolon@gmail.com

## ABSTRACT
The  liberation  of  humans  is  carried  out  because  of  the  government's  efforts  to fight the Corona Virus because this is to prevent disease and human rights themselves. This  is  because  the  condition  of  the  prison/remand  center  is  overcrowded  so  that  this situation creates vulnerability  to  the spread of  the Corona Virus. Because this creates ambivalence in  the eyes  of  the public.  Ambivalence is  a position where you want  one thing  and  at  the  same  time  reject  it.    This  is  also  with  the  public  protest  against  the freedom to be released on parole with the issuance of Pemerkuham No.  10/2020 which is  accompanied  by  SE  No:  PAS-497.PK.01.04.04  of  2020.  These  quick  steps  and adjustments include granting assimilation and integration rights to
The  formulation  of  the  problem  in  this  research  is  about  Permenkuham  No. 10/2020 and SE No.  PAS-497.PK.01.04.04 of 2020 which regulates actions and children through  assimilation  and  integration  to  prevent  the  spread  of  the  corona  virus  is appropriate according to positive law in Indonesia.  This study uses a normative juridical approach.    The  materials  used  include  primary  legal  materials  and  secondary  legal materials.  Furthermore, the analysis is carried out using the deduction method.  results of research and discussion, Keywords that are Conditional 15, Article 15, Article 16, and Article 17 of the Criminal Code.  The conditional choices through judges and integration issued during a corona emergency are appropriate to be applied in the Indonesian state space during normal times.  So it is recommended that the government must pay attention to  the  validity  period  based  on  the  conditions  given  during  the  corona  pandemic conditions

## ABSTRAK
Pembebasan  narapidana  dilakukan  karena  adanya  upaya  pemerintah  untuk melawan Virus Corona karena hal ini untuk mencegah penyakit dan hak asasi manusia itu  sendiri.  Hal  ini  karena  kondisi  lapas/rutan  yang  dihuni  telah  melebihi  kapasitas (overcrowded) sehingga keadaan tersebut menimbulkan kerentanan terhadap penyebaran Virus  Corona  Karena  hal  ini  maka  menimbulkan  ambivalensi  di  mata  masyarakat. Ambivalensi  adalah  posisi  di  mana  hasrat  menginginkan  satu  hal  dan  sebaliknya  juga menolak hal tersebut dalam waktu yang bersamaan . Hal ini juga terlihat dengan adanya protes  masyarakat  terhadap  narapidana  yang  dibebaskan  bersyarat  dengan dikeluarkannya  Pemerkuham  No.  10/2020  yang  disetai  dengan  SE  No:  PAS- 497.PK.01.04.04  Tahun  2020.  Langkah  cepat  dan  penyesuaian  ini  termasuk  dengan pemberian hak asimilasi dan integrasi kepada narapidana
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  mengenai  Permenkuham  No. 10/2020  dan  SE  No.  PAS-497.PK.01.04.04  Tahun  2020  yang  mengatur  tentang pembebasan  narapidana  dan  anak  melalui  asimilasi  dan  integrasi  guna  mencegah penyebaran virus corona sudah tepat menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Bahan  yang  digunakan  meliputi  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Selanjutnya  dilakukan  analisis  dengan menggunakan  metode  deduksi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan, disimpulkan bahwa pembebasan bersyarat narapidana Indonesia sesuai ketentuan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 KUHP. Adapun pembebasan narapidana bersyarat melalui hak asimilasi  dan  integrasi  yang  telah  dikeluarkan  saat  kedaruratan  corona  kurang  sesuai untuk  diterapkan  dalam  ruang  lingkup  negara  Indonesia  saat  keadaan  normal. Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan bahwa pemerintah harus memperhatikan masa berlakunya  pembebasan  bersyarat  narapidana  yang  dikeluarkan  saat  kondisi  pandemi corona
Kata Kunci: Pelepasan Bersyarat; Virus Corona; Ambivalensi; Pragmatis.

## A. PENDAHULUAN
Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mewujudkan visi dan misinya. Visi  dan  misinya  adalah  mencerdaskan  kehidupan  dan  melindungi  segenap  bangsa Indonesia ini terdapat didalam alinea ke empat pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Mencerdaskan  berkaitan dengan kesehatan juga. Melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dimaksudkan  untuk  nmelindungi  kesehatan masyarakatnya.  Dalam  pemenuhan  kebutuhan  hidup  menimbulkan  akibat  tingkah  laku dari manusia. Hukum menguasai akibat tingkah laku dari manusia. Hukum mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir dan masih mencampurinya sesudah meninggal. 1 Maka karena hal itu Negara Indonesia disebut negara hukum sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD  1945  setelah  diamandemen  ketiga  dan  disahkan  10  November  2001.  Negara Indonesia adalah negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Hukum  merupakan    kekuasaan  hidup,  yaitu  sebagai  kekuasaan  yang  memaksa  dan mengatur, tetapi hukum juga merupakan kekuasaan yang tetap bergerak dan berkembang karena pengadilan selalu membuat aturan-aturan baru. 2
Negara  hukum  memiliki  pemerintahan  dalam  menjalankan  visi  dan  misinya. Dalam  hal  ini,  pemerintah  juga  memperhatikan  penderita  dan  kematian  terkait  dengan masyarakatnya. Akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan KLB (Kejadian Luar Biasa)
1 L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, h. 6
2 Ibid ., h. 5
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
yang  terjadi  karena  ada  virus  bernama  virus Corona .  Menurut  peraturan  menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004:
KLB (Kejadian Luar Biasa) berbahaya karena bisa menjatuhkan korban karena kesakitan dan kematian yang banyak, menyerap anggaran yang besar dalam penanggulangannya, berdampak  pada  sektor  ekonomi,  pariwisata  serta  berpotensi  menyebar  luas  lintas kabupaten/kota,  provinsi  bahkan  international  yang  membutuhkan  koordinasi  dalam penanggulangannya.
Coronavirus  Disease  2019 telah  dinyatakan  oleh  WHO  sebagai  kedaruratan  kesehatan masyarakat  yang  meresahkan  dunia  (KKMMD)/ Public  Health  Emergency  of International  Concern (PHEIC) atas  pertimbangan  peningkatan  kasus  yang  signifikan dari negara-negara yang melaporkan kasus. Saat ini di Indonesia telah terdapat beberapa kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 .
3 Virus Corona awalnya  berada  di  kota  Wuhan,  dimana  27  orang  dilaporkan menderita  penyakit  mirip  pneumonia,  demam,  kesulitan  bernafas,  dan  paru-paru  yang tidak normal. kasus penularan ini terjadi sekitar 8 Desember 2019 hingga 2 Januari 2020 jumlahnya terus naik hingga 59 orang. Setelah diteliti, penyebaran virus ini berawal dari salah satu pasar makanan laut di Kota Wuhan. Selain makanan dan hewan laut, pasar ini juga berdagang kelinci, ular, dan unggas lainnya. Oleh karena itu, pertamanya para ahli memperkirakan virus ini berkaitan dengan kasus MERS dan SARS yang pernah mewabah di Arab Saudi dan China. SARS merupakan virus dari kucing luwak, sedangkan MERS merupakan virus yang dijangkitkan unta. China melaporkan kasus dari virus misterius ini pada 5 Januari 2020. Virus ini telah membuat 41 orang terinfeksi, satu orang meninggal dunia. Virus misterius ini menjadi virus baru yang bernama Novel coronavirus atau 2019- nCoV yang telah diidentifikasi oleh WHO. Virus ini berjenis Zoonozis , virus yang berasal dari hewan kemudian ditularkan kepada manusia. Awalnya, pada 13 Januari 2020, kasus virus Corona yang  terjadi  di  luar  China  ditemukan  di  Thailand.  Hal  ini  terjadi  karena seorang warga negara China yang sedang berpergian di  negara itu. Kemudian  pada 16 Januari lalu, seorang pria yang memiliki kewarganegaraan China yang tinggal di Jepang juga  dinyatakan  positif  terkena  virus Corona. Tetapi,  dia  sudah  sembuh  dan  telah dipulangkan. Tetapi, kasus virus Corona yang terjadi pada pria yang tinggal di Jepang membuat  para  ilmuwan  bingung.  karena,  pria  ini  tidak  pernah  mengunjungi  pasar
3 https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/sains/read/2020/01/21/183300123/-kronologi-virus- corona-di-china-dari-pasar-hingga-korea-selatan (diakses pada tanggal 7 April 2020)
makanan  laut  di  Wuhan,  sehingga  Pusat  Penelitian  dan  Kebijakan  Penyakit  Menular (CIDRAP) beransumsi ia memiliki kontak dengan orang-orang pneumonia saat berada di Wuhan. Oleh karena itu, CIDRAP menyatakan bahwa virus ini tidak hanya tertular dari hewan ke manusia, tetapi juga bisa dari manusia ke manusia. 4
Data real time dari The GISAID Global Initiative on Sharing All Influenza Data (by Johns Hopkins CSSE) , menyatakan kurang lebih ada 69 negara yang berjuang untuk menyingkirkan  ancaman  virus  corona.  69  negara  tersebut,  termasuk  dengan  negara Indonesia yang pada tanggal 2 Maret 2020 telah masuk ke dalam negara yang terjangkit virus Corona . Presiden Joko Widodo mendeklarasikan virus corona Wuhan mennginfeksi dua warga Indonesia, warga tersebut berada di kota Depok, Jawa Barat. Warga tersebut ialah  ibu  (64)  dan  putrinya  (31)  yang  telah  kontak  dengan  orang  Jepang  yang  positif terinfeksi COVID-19 .  Warga Jepang tersebut barucdiketahui terinfeksi COVID-19 saat berada  di  Malaysia. COVID-19 di  Indonesia  juga  diawali  dengan  adanya  penggelaran pesta dansa di  Klub Paloma & Amigos, Jakarta. Orang yang hadir di pesta ini tidak hanya orang  indonesia,  tetapi  juga  terdapat  turis  asing,  termasuk  warga  Jepang  yang  baru teridentifikasi terkena Virus Corona di Malaysia.
Ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku  sebagai  hukum  positif  juga  akan berkembang  sesuai  dengan  tujuannya,  terhadap  hukum  positif  pun  akan  mengalami perubahan dan berkembang sebagaimana aturannya dibutuhkan oleh masyarakatnya pada saat itu. 5 Dalam perihal mengatasi wabah penyakit menular oleh Coronavirus Disease ini pemerintah  mengeluarkan  peraturan  yang  harus  ditaati  demi  melindungi  dan menyejahterahkan  masyarakatnya.  Salah  satu  peraturan  yang  dikeluarkan  pemerintah adalah  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2020  tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (PP no. 21/2020). Filosofi dikeluarkan PP No. 21/2020 tercantum dalam konsideras butir B yang menyatakan “bahwa dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu schingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar”
4 https://www.halodoc.com/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia  (diakses  pada  tanggal  7 April 2020)
5 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 7
PP  No.  21/2020  pasal  1  menjelaskan  pengertian  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar (PSSB) yang menyatakan,
“Dalam  Peraturan  Pemerintah  ini,  yang  dimaksud  dengan  Pembatasan  Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga  terinfeksi Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19) sedemikian  rupa  untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9).”
Namun dalam pelaksanaan peraturan ini banyak menyebabkan masalah tertentu. Karena adanya PP 21 tahun 2020 maka diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020  (Permenkuham  No. 10/2020)  dan Surat  Edaran dengan Nomor PAS-497.PK.01.04.04  Tahun  2020  (SE  No:  PAS-497.PK.01.04.04  Tahun  2020)  yang mengatur  tentang  Pembebasan  Narapidana  dan  Anak  Melalui  Asimilasi  dan  Integrasi Guna  Mencegah  Penyebaran  Virus Corona . 6 Direktorat  jenderal  pemasyarakatan kementerian  hukum  dan  HAM  mencatat,  ada  35.676  narapidana  yang  dibebaskan  dari lembaga  pemasyarakatan  dan  rumah  tahanan  per  Selasa  (8  April  2020).  Mereka dibebaskan  melalui  program  asimilasi  dan  integrasi  sebagai  bentuk  pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19 ) di wilayah LAPAS dan Rutan di Indonesia. Namun setelah  dikeluarkannya  Permenkuham  No.  10  Tahun  2020  dan  SE  No:  PAS- 497.PK.01.04.04 Tahun 2020 ini menimbulkan masalah baru dan menyebabkan kesulitan bagi  pemerintah.  Masalah  ini  terkait  dengan  narapidana  yang  dibebaskan  tersebut membuat  permasalahan  baru  yang  meresahkan  masyarakat .  7 Baru  keluar  dari  penjara melalui  program  asimilasi  rumah  sesuai  keputusan  menteri  hukum  dan  HAM  dalam rangka  pencegahan Coronavirus  Disease ,  narapidana  bernama  Rudi  Hartono  di  Wajo, Sulawesi  Selatan  (Sulsel),  kembali  dijebloskan  ke  dalam  penjara.  Rudi  tertangkap kembali karena hendak mencuri di rumah warga.
Peristiwa  ini  merupakan  perilaku  hukum  yang  terjadi  dimasyarakat.  Menurut Friedman,  “Istilah Legal  Behavior (perilaku  hukum)  adalah  perilaku  yang  dipengaruhi oleh  aturan,  keputusan,  perintah,  atau  undang-undang,  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat dengan wewenang hukum. Jika saya berperilaku secara khusus atau mengubah perilaku saya secara khusus karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah, atau
6 https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/04/08/11321111/hingga-selasa- ini-pemerintah-bebaskan-35676-napi-dari-penjara (diakses tanggal 9 April 2020)
7 https://m.detik.com/news/berita/d-4969967/aduh-baru-bebas-imbas-corona-napi-ini-dipergoki-2-kali- mau-mencuri (diakses tanggal 9 April 2020)
amanat  atau  perintah  dari  pemerintah  atau  dari  sistem  hukum  atau  dari  pejabat  di dalamnya inilah perilaku hukum.” 8
Peraturan  Pemerintah  tentang  PSBB  dibuat  untuk  mencegah  penyebaran  virus Corona Disease 2019 (Covid-19 ) bukan untuk menimbulkan suatu permasalahan hukum yang baru. Dengan adanya kasus pencurian yang dilakukan oleh narapidana yang telah bebas  bersyarat  ini  menimbulkan  permasalahan  untuk  pemerintah  Indonesia.  Sehingga penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini.

## B. METODE PENELITIAN
Penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Peter Mahmud berpendapat bahwa Penelitian Hukum (legal research) adalah menemukan kebenaran koheresi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.” 9

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perencanaan  pembebasan  napi  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, Yassona  Lady  membuat  pro  dan  kontra  di  masyarakat.  Menteri  Hukum  dan  HAM membebaskan sebanyak 35.676 narapidana dan anak resmi bebas karena Virus Corona . Mereka bebas penjara melalui program asimilasi dan integrasi, terkait upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).
Karena hal ini maka menimbulkan ambivalensi di mata masyarakat. Ambivalensi adalah  posisi  di  mana  hasrat  menginginkan  satu  hal  dan  sebaliknya  juga  menolak  hal tersebut  dalam  waktu  yang  bersamaan 10 .  Ambivalensi  memiliki  makna  perasaan  tidak sadar yang saling bertentangan terhadap situasi yang sama atau terhadap seseorang pada waktu  yg  sama 11 .  Urgenitas  yang  menjadi  pendorong  terlihat  dengan  adanya  protes masyarakat  terhadap  narapidana  yang  dibebaskan  bersyarat  dengan  dikeluarkannya
8 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol 1 pemahaman awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 143
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , cetakan ke6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2010,h.47
10 Agik nur efendi, Membaca Resistensi Terhadap Kolonialisme Dalam Cerpen “Samin Kembar” Karya Triyanto Triwikromo: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Vol 16 No 2 , Universitas Negeri Malang, Malang, 2016, h. 231.
11 https://hminews.com/2013/10/opini/ambivalensi-partai-politik-di-negara-kita/ (diakses tanggal 21 Agustus 2020)
Pemerkuham  No.  10/2020  yang  disetai  dengan  SE  No:  PAS-497.PK.01.04.04  Tahun 2020 yang merupakan produk eksekutif dan KUHP dan UU No. 12/1995 yang merupakan produk legislatif . Tetapi dalam keadaan darurat seperti pandemi corona ini pengeluaran Pemerkuham  No.  10/2020  yang  disetai  dengan  SE  No:  PAS-497.PK.01.04.04  Tahun 2020  yang  merupakan  produk  eksekutif  lebih  diutamakan  sebagai  langkah  cepat  dan untuk  menyesuaikan  KLB  di  dalam  masa  pandemi  corona  ini.  Langkah  cepat  dan penyesuaian  ini  termasuk  dengan  pemberian  hak  asimilasi  dan  integrasi  kepada narapidana hal ini merupakan upaya pemerintah untuk melawan Virus Corona karena hal ini untuk mencegah penyakit dan hak asasi manusia itu sendiri. Hal ini karena kondisi lapas/rutan  yang  dihuni  telah  melebihi  kapasitas (overcrowded) sehingga  keadaan tersebut menimbulkan kerentanan terhadap penyebaran Virus Corona.
Pengeluaran  Pemerkuham  No.  10/2020  yang  disetai  dengan  SE  No:  PAS- 497.PK.01.04.04 Tahun 2020 dalam keadaan darurat untuk mengatasi penyebaran virus corona ialah bersifat  sementara pada saat  masa  pandemi virus corona ini masih terjadi dan tidak seterusnya. Pendekatan darurat pada pembebasan narapidana ini menimbulkan pandangan  pragmatis.  Pandangan  pragmatis  membuat  kebenaran  hukum  berhubungan dengan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, dalam perspektif kebenaran pragmatis tidak berorientasi pada sebuah proses atau suatu peristiwa hukum tetapi hasil dari proses atau peristiwa  hukum  itu 12 .  Sesuatu  dikatakan  benar  apabila  mempunyai  manfaat  bagi kehidupan umat manusia.
Tetapi  akibatnya  terjadi  residivis  yakni  pengulangan  suatu  tindak  pidana  yang dilakukan oleh pelaku yang sama, yang dimana  tindak pidana tersebut  telah dilakukan sebelumnya  dan  telah  dijatuhi  pidana  dan  berkekuatan  hukum  tetap  serta  pengulangan tersebut  terjadi  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Terkait  dengan  residivis  ditempatkan didalam  bab  khusus  didalam  buku  II  KUHP  yaitu  bab  XXXI  yang  berjudul  “Aturan Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab” hal ini diatur didalam pasal  486  KUHP,  pasal  487  KUHP,  dan  pasal  488  KUHP  dari  ketentuan  pasal-pasal tersebut, “residivis itu adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang  mana  tindak  pidana  yang  dilakukan  sebelumnya  telah  dijatuhi  pidana  dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu, maka
12 Beniharmoni Harefa , Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum: Jurnal Komunikasi Hukum Vol 2 No 1 , Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali, 2016, h. 11.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
untuk pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) akan dikenakan tambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana yang dilakukannya”.
Dalam  pemberian  Insentif  hukum  yang  diberikan  diatur  mengenai  asimilasi Narapidana  dilaksanakan  di  rumah  dengan  pembimbingan  dan  pengawasan  BAPAS. Narapidana  yang  dapat  diberikan  Asimilasi  harus  memenuhi  syarat-  syarat  yang  telah diatur  dalam  pasal  2  ayat  2  Permenkuham  No.  10/2020  yang  dinyatakan  dengan “berkelakuan  baik  dibuktikan  dengan  tidak  sedang  menjalani  hukuman  disiplin  dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani 1⁄2 (satu per dua) masa pidana”
Insentif  yang  berupa  hak  integrasi  pemberian  pembebasan  bersyarat,  cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat juga memiliki syarat syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak mengenai tentang Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dinyatakan  dalam  Pasal  9  Permenkuham  No.  10/2020  yang  dapat  diberikan  kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat yang dinyatakan “telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat  9  (sembilan)  bulan  terakhir  dihitung  sebelum  tanggal  2/3  (dua  per  tiga)  masa pidana, telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat”
Sedangkan  mengenai  pemberian  cuti  bersyarat  yang  diatur  dalam  pasal  10 Permenkuham  No.  10/2020  dapat  diberikan  kepada  narapidana  yang  telah  memenuhi syarat  dengan  “telah  menjalani  masa  pidana  paling  singkat  2/3  (dua  pertiga),  dengan ketentuan  2/3  (dua  per  tiga)  masa  pidana  tersebut  paling  sedikit  6  (enam)  bulan, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dihitung  sebelum  tanggal  2/3  (dua  per  tiga)  masa  pidana,  telah  mengikuti  program pembinaan  dengan  baik,  tekun,  dan  bersemangat,  dan  masyarakat  dapat  menerima program kegiatan pembinaan Narapidana”.
Insentif hukum berupa asimilasi dilakukan agar narapidana dan anak pidana dapat berbaur dikehidupan masyarakat dengan cara pembinaan. Insentif hukum ini dilakukan agar narapidana dan anak yang telah dibebaskan dapat memenuhi keinginan masyarakat dengan berperilaku baik. Persyaratan pemberian asimilasi dengan cara “jika narapidana dan anak tersebut berperilaku baik, berperilaku aktif dan baik dalam program pembinaan serta  telah  menjalan  1/2  dari  masa  pidananya.  Sedangkan  narapidana  yang  melakukan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
kejahatan luar biasa mendapatkan asimilasi jika ia berperilaku baik, mengikuti program secara aktif dan baik dan telah menjalani hukuman 2/3 dari masa pidananya. Pemberian asimilasi diberikan dengan cara kerja sosial”.
Insentif  hukum  pembebasan  bersyarat  dilaksanakan  untuk  membebaskan “narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan  dua  pertiga  tersebut  tidak  kurang  dari  sembilan  bulan”.  Pemberian  hak asimilasi dan hak integrasi kepada narapidana membuat masyarakat Indonesia khawatir akan  menimbulkan  banyaknya  ancaman  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  narapidana tersebut kekhawatiran yang dialami masyarakat Indonesia saat wabah Virus Corona ini dapat dimengerti karena masyarakat tidak ingin adanya masalah lain yang akan dihadapi mereka.  Tetapi  masyarakat  harus  memiliki  keyakinan  juga  bahwa  dikeluarkannya  hak tersebut juga untuk kepentingan banyak pihak dan masyarakat juga harus percaya bahwa pemerintah sudah memiliki perhitungan yang baik agar terciptanya masyarakat yang adil dan kondusif untuk masyarakat dan narapidana.
Pemberian hak – hak tersebut dilakukan agar dapat direalisasikan kehidupan yang adil dan kondusif. Pemberian hak tersebut merupakan jaminan dari Hak Asasi Manusia kepada narapidana. Pemerintah mengemukakan pemikiran terburuknya jika wabah Virus Corona tersebar di lapas/rutan maka akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar ini didasarkan  karena  penghuni  lapas/rutan  juga  telah  melebihi  kapasitasnya.  Kelebihan kapasitas ini membuat narapidana di lapas/rutan tersebut tidak dapat melakukan physical distancing terkait dengan PSBB.
Dalam KUHP diatur tentang pembebasan bersyarat. Hal ini diatur didalam pasal 15,  pasal  16,  pasal  17  KUHP.  Pemberian  pembebasan  bersyarat  yang  merupakan  hak integrasi  narapidana dalam  kehidupan masyarakat dengan tetap memenuhi syarat  yang telah  ditentukan.  Dalam  SE  No.  PAS-  497.PK.01.04.04  Tahun  2020  Pembebasan Narapidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat), dengan kriteria “telah menjalani 2/3 masa pidana, narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP 99 tahun 2012, yang tidak menjalani subsidaer dan bukan  warga  negara  asing,  usulan  dilakukan  melalui  sistem  database  pemasyarakatan, dan  surat  keputusan  integrasi  diterbitkan  oleh  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan. Kemudian  melakukan  penyederhanaan  Syarat  dokumen  dengan  cara  mengganti penelitian  kemasyarakatan  dengan  Laporan  Perkembangan  Pembinaan  dan  mengganti
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
surat  jaminan  dengan  surat  pernyataan  tempat  tinggal/rumah  ditandatangani  oleh narapidana”.
Sedangkan  jika  dalam  kondisi  normal  Syarat  Pemberian  Pembebasan  Bersyarat Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat. Syarat-syarat  tersebut  terdapat  dalam  Pasal  82  Permenkuham  No  3/2018.  Kemudian syarat-syarat  tersebut  dibuktikan  dengan  kelengkapan  dokumen.  Dokumen-dokumen tersebut diatur dalam pasal 83 ayat 1 Permenkuham No. 3/2018.
Setelah melengkapi dokumen terdapat tata cara pemberian pembebasan bersyarat untuk narapidana tersebut. Hal ini diatur didalam pasal 95, pasal 96, pasal 97, pasal 98 dan  pasal  99  Permenkuham  3/2018.  Dalam  keadaan  normal,  pemberian  hak  untuk pembebasan  bersyarat  hanya  akan  diberikan  untuk  “narapidana  yang  telah  menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana”.
Sedangkan dalam masa pandemi corona hak tersebut diberikan untuk napi yang telah  menjalani  2/3  masa  tahanan.  Proses  administratif  berjenjang  dan  membutuhkan waktu,  juga  disederhanakan.  Dalam  pemberian  asimilasi  terhadap  narapidana  tentu memiliki  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi.  Syarat-syarat  asimilasi  yang  terdapat didalam SE No. PAS- 497.PK.01.04.04 tahun 2020 “Pengeluaran Narapidana dan Anak melalui  asimilasi  di  rumah  dengan  kriteria  Narapidana  yang  2/3  (dua  per  tiga)  masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, anak yang 1/2 (satu per dua) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak menjalani subsidaer dan bukan warga  negara  asing  dan  asimilasi  dilaksanakan  di  Rumah  sampai  dengan  dimulainya integrasi  berupa  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas  dan  Cuti  Bersyarat. Kemudian surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala  Rutan.  Serta  terdapat  penyerdehanaan  syarat  didalam  SE  No.  PAS- 497.PK.01.04.04 tahun 2020 yakni Melakukan penyederhanaan Syarat dokumen dengan mengganti  penelitian  kemasyarakatan  dengan  Laporan  Perkembangan  Pembinaan  dan mengganti surat jaminan dengan surat pernyataan tempat tinggal/rumah ditandatangani oleh narapidana”.
Jika  melihat  syarat-syarat  asimilasi  yang  terdapat  didalam  SE  No.  PAS- 497.PK.01.04.04  tahun  2020,  pemberian  hak  asimilasi  tersebut  tetap  dilakukan  dalam ruang  lingkup  peraturan  yang  telah  ditetapkan,  hanya  saja  terdapat  sedikit kelonggaran.   Dalam  syarat-syarat  pemberian  hak  asimilasi  jika  dalam  situasi  normal, syarat-syarat pemberian hak asimilasi ini terdapat di dalam pasal 44 Permenkumham No. 3/2018.
Dalam prosesnya juga yang membutuhkan waktu. Tim Lapas mendata narapidana yang memenuhi syarat dalam hak pemberian asimilasi tersebut sehingga dapat memberi rekomendasi  pemberian  hak  asimilasi  kepada  kepala  Lapas,  kepala  lapas  kemudian memberikan usulan tersebut kepada dirjen lapas, setelah mendapat verifikasi kemudian meminta persetujuan kepada Menkuham.
Syarat-syarat  dalam  pemberian  asimilasi  juga  harus  disertai  dengan  dokumen- dokumen  yang  telah  diatur  dalam  pasal  46  ayat  1  Permenkuhan  No.  3/2018    Dalam pemberian asimilasi juga diatur tata cara pelaksanaannya. Tata cara pemberian asimilasi diatur dalam pasal 51 Permenkuhan No. 3/2018.
Proses  dalam  pemberian  hak  asimilasi  inilah  yang  Kepmen  sederhanakan. Narapidana yang telah memenuhi syarat, langsung diberikan tanpa melalui mekanisme yang  bertahap  dan  memiliki  banyak  waktu  dalam  prosesnya.  Tidak  hanya  dalam prosesnya  saja,  karena  terdapat  penyederhanaan  proses  sebagai  konsekuensinya  syarat (subtantif) terkait dengan masa tahanan juga di perketaT.
Dalam peraturan Permenkuhan No. 3/2018 Narapidana yang memiliki hak untuk mendapatkan  asimilasi  adalah  narapidana  yang  telah  menjalankan  1/2  masa tahanan.   Namun  didalam  SE  No.  PAS-  497.PK.01.04.04  tahun  2020  narapidana  yang diberikan hak asimilasi adalah narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya yang jatuh sampai pada tanggal 31 Desember 2020.
Jadi  syarat  dalam  administrasi  memang  telah  disederhanakan  namun  sebagai konsekuensinya  pemberian  hak  asimilasi  dalam  syarat  substantifnya  (masa  tahanan) diperketat dari 1/2 masa pidananya menjadi 2/3 masa pidananya yang jatuh sampai pada tanggal 31 Desember 2020.
Namun dalam keadaan pandemi corona untuk narapidana narkotika dan prekursor narkotika,  psikotropika  hanya  berlaku  untuk  narapidana  yang  dipidana  dengan  pidana penjara lima tahun. Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
prekursor  narkotika,  psikotropika,  korupsi,  kejahatan  terhadap  keamanan  negara  dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, warga negara asing tidak termasuk dalam narapidana yang dapat menerima pemberian asimilasi dan hak integrasi.
Setelah  melihat  perbedaan  yang  terjadi  dalam  pemberian  hak  asimilasi  dan integrasi saat kondisi normal dan masa pandemi corona, sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu jauh karena peraturan pembebasan narapidana disaat masa pandemi corona masih didalam  ruang lingkup peraturan yang sama untuk  pemberian hak asimilasi  dan integrasi  dalam  keadaan  normal.  Namun  kasus  narapidana  yang  telah  berulah  kembali setelah  menerima  pemberian  hak  asimilasi  dan  integrasi  terjadi  karena  kurangnya kesadaran yang terdapat  didalam diri narapidana sendiri, tetapi juga dapat dikarenakan adanya  penyederhanaan  syarat  administrasi  yang  telah  dilakukan.  Karena  adanya penyerdehanaan  syarat-syarat  inilah  sehingga  narapidana  yang  siap  untuk  dilepaskan dalam kehidupan masyarakat itu berkurang kualitasnya, karena pada dasarnya pemerintah kurang menyiapkan narapidana tersebut untuk kehidupan sosial dalam bermasyarakat.
Kurangnya  kesadaran  narapidana  serta  penyerdehanaan  syarat-syarat  dalam melepaskan  narapidana  menjadi  kekhawatiran  masyarakat  terkait  pemberian  asimilasi dan hak integrasi saat wabah Virus Corona juga mencakup dengan narapidana yang telah diberikan  hak  asimilasi  dan  integrasi  tetapi  tidak  melaksanakan  kewajibannya  dan mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan pemerintah dan masyarakat kepadanya. Narapidana yang telah dibebaskan bersyarat namun berbuat tindak pidana lagi memiliki konsekuensi. Jika ketahuan narapidana tersebut tidak melaksanakan kewajibannya makan narapidana tersebut  akan dimasukkan kedalam straft cell dan diproses kembali  dengan tindak  pidana  yang  telah  ia  lakukan  saat  telah  diberikan  asimilasi  dan  hak  integrasi tersebut.  Menteri  Hukum  dan  HAM  telah  tegas  menyatakan  dalam  pengaturan Pembebasan  bersyarat  dapat  dicabut  juga  dalam  hal  melanggar  ketentuan  mengenai pembebasan bersyarat. Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut pembebasan bersyarat tesebut hal ini diatur dalam pasal 136 ayat 2 Permenkuham No. 3/2018
Selain adanya pengaturan yang mengatur pemberian asimilasi dan hak integrasi, pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam tugas pengawasan. Tugas pengawasan terhadap  narapidana  yang  telah  bebas  bersyarat  melalui  pemberian  asimilasi  dan  hak integrasi  ini  dilakukan  pemerintah  melalui  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Direktorat Jenderal Permasyarakatan melaksanakan tugas pengawasan dan pembimbingan kepada narapidana yang bebas bersyarat melalui Balai Permasyarakatan. Tugas pengawasan dan pembimbingan dilakukan dengan harapan agar narapidana yang telah bebas bersyarat tidak melakukan tindak pidana lagi.

## D. PENUTUP
Coronavirus  Disease telah  dinyatakan  oleh  WHO  sebagai  KKMMD  atas pertimbangan  peningkatan  kasus  yang  signifikan  dari  negara-negara  yang  melaporkan kasus.  Saat  ini  di  Indonesia  telah  terdapat  beberapa  kasus  yang  terkonfirmasi  positif Corona .
Dalam perihal mengatasi wabah penyakit menular oleh Coronavirus Disease ini pemerintah  mengeluarkan  peraturan  yang  harus  ditaati  demi  melindungi  dan menyejahterahkan  masyarakatnya.  Salah  satu  peraturan  yang  dikeluarkan  pemerintah adalah  PP  No.  21/2020  dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19) .  Karena  adanya  PP  No.  21/2020  maka  diterbitkan  Permenkuham  No.
10/2020 dan SE No. PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 Karena hal ini maka menimbulkan ambivalensi di mata masyarakat. Ambivalensi adalah posisi di mana hasrat menginginkan  satu  hal  dan  sebaliknya  juga  menolak  hal  tersebut  dalam  waktu  yang bersamaan. Ambivalensi memiliki makna perasaan tidak sadar yang saling bertentangan terhadap situasi yang sama atau terhadap seseorang pada waktu yg sama. Urgenitas yang menjadi pendorong terlihat dengan adanya protes masyarakat terhadap narapidana yang dibebaskan  bersyarat  dengan  dikeluarkannya  Pemerkuham  No.  10/2020  yang  disetai dengan  SE  No:  PAS-497.PK.01.04.04  Tahun  2020  yang  merupakan  produk  eksekutif. Sebenarnya perihal pembebasan bersyarat telah diatur didalam dalam KUHP dan UU No. 12/1995  yang  merupakan  produk  legislatif  .  Tetapi  dalam  keadaan  darurat  seperti pandemi corona ini pengeluaran Pemerkuham No. 10/2020 yang disetai dengan SE No: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang merupakan produk eksekutif lebih diutamakan sebagai langkah cepat dan untuk menyesuaikan KLB di dalam masa pandemi corona ini.
Pengeluaran  Pemerkuham  No.  10/2020  yang  disetai  dengan  SE  No:  PAS- 497.PK.01.04.04 Tahun 2020 dalam keadaan darurat untuk mengatasi penyebaran virus corona ialah bersifat  sementara pada saat  masa  pandemi virus corona ini masih terjadi dan tidak seterusnya. Pendekatan darurat pada pembebasan narapidana ini menimbulkan pandangan  pragmatis.  Pandangan  pragmatis  membuat  kebenaran  hukum  berhubungan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
dengan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, dalam perspektif kebenaran pragmatis tidak berorientasi pada sebuah proses atau suatu peristiwa hukum tetapi hasil dari proses atau peristiwa  hukum  itu.  Sesuatu  dikatakan  benar  apabila  mempunyai  manfaat  bagi kehidupan  umat  manusia.  Tetapi  akibatnya  terjadi  residivis  yakni  “pengulangan  suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang sama, yang dimana tindak pidana tersebut telah dilakukan sebelumnya dan telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap serta pengulangan tersebut terjadi dalam jangka waktu tertentu”.

## DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Perundang-undangan :

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  mengunjungi  Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2020  tentang  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corona  Virus Disease  2019  (Covid-19) (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020 Nomor 91)
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  10  Tahun  2020  yang  mengatur  tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Surat Edaran dengan Nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pembebasan  Narapidana  dan  Anak  Melalui  Asimilasi  dan  Integrasi  Guna Mencegah Penyebaran Virus Corona
Buku:
L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008.
R.  Abdoel  Djamali, Pengantar  Hukum  Indonesia ,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 1993.
Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan    (Judicial Prudence)  termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence)  Vol  1 pemahaman awal, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  cetakan  ke-6,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2010.
Sari  Mandiana ,  Hand  Out  Metode  Penelitian  Hukum  Yuridis  Normatif-Doktrinal , Surabaya, 2018.
Suwarto, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Permasyarakatan; Jurnal Hukum Pro Justisia vol. 25 no. 2 , 2017.
Prof.  Dr.  Muladi,  S.H.  dan  Prof.  Dr.  Barda  Nawawi  Arief,  S.H., Teori-teori  dan Kebijakan Pidana , P.T Alumni, Bandung, 2005.
Agik  nur  efendi, Membaca  Resistensi  Terhadap  Kolonialisme  Dalam  Cerpen  “Samin Kembar” Karya Triyanto Triwikromo: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Vol 16 No 2 , Universitas Negeri Malang, Malang. Dr. H. Rantawan Djanim, SH, MH, Masalah Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan  HAM  Pada  Peradilan  Pidana;  Hukum  Pidana  Masa  Kini ,  Total  Media, Jakarta, 2014.
Beniharmoni Harefa , Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum: Jurnal Komunikasi Hukum Vol 2 No 1 , Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali, 2016, h. 11. Website:
Kronologi Virus Corona di China, dari Pasar hingga Korea Selatan. Diambil dari https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/sains/read/2020/01/21/18330
0123/-kronologi-virus-corona-di-china-dari-pasar-hingga-korea-selatan; diakses pada tanggal 7 April 2020
Begini Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk Indonesia. Diambil dari https://www.halodoc.com/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia; diakses pada tanggal 7 April 2020.
Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara. Diambil dari https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/04/08/113 21111/hingga-selasa-ini-pemerintah-bebaskan-35676-napi-dari-penjara; diakses pada tanggal 9 April 2020.
Aduh! Baru Bebas Imbas Corona, Napi Ini Dipergoki 2 Kali Mau Mencuri. Diambil dari https://m.detik.com/news/berita/d-4969967/aduh-baru-bebas-imbas-corona- napi-ini dipergoki-2-kali-mau-mencuri; diakses pada tanggal 9 April 2020 Pembebasan narapidana dan kekhawatiran masyarakat. Diambil dari https://m.detik.com/news/kolom/d-4986280/pembebasan-narapidana-dan- kekhawatiran-masyarakat; diakses pada tanggal 20 Juni 2020.
Ditjen PAS targetkan bebaskan 69358 napi pada 2020. Diambil dari
https://m.republika.co.id/berita/q9wvld409/ditjen-pas-targetkan-bebaskan- 69358-napi-pada-2020; diakses pada tanggal 9 Agustus 2020.
Polri: 140 Napi asimilasi yang bebas saat wabah covid-19 kembali berulah. Diambil dari https://m.liputan6.com/news/read/4264378/polri-140-napi-asimilasi-yang- bebas-saat-wabah-covid-19-kembali-berulah; diakses pada tanggal 9 Agustus 2020.
Ambivalensi partai politik di negara kita. Diambil dari https://hminews.com/2013/10/opini/ambivalensi-partai-politik-di-negara-kita/; diakses pada tanggal 21 Agustus 2020.