Penggunaan Analytical Hierarchy Process dalam Penentuan Prioritas Penyuluhan Perikanan di Wilayah Perkotaan pada Pengelolaan Usaha Budidaya Perikanan: Kasus di Kota Bogor
[Priority Analysis Fisheries Extension at the Business Management Aquaculture in Urban Areas: Case in Bogor City]

## Fahrur Razi
Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Jalan Medan Merdeka Timur No 16 Gedung. Mina Bahari III lantai 5 Jakarta Pusat 10110
Diterima: 08 Januari 2016; disetujui: 26 April 2016

## Abstrak
Kegiatan  penyuluhan  budidaya  ikan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  dianggap  penting  untuk diterapkan  dengan  baik  di  Bogor  sebagai  salah  satu  wilayah  perkotaan  di  negara  ini.  Tujuan  dari penelitian ini adalah: (1) menentukan materi/informasi penyuluhan perikanan yang akan disampaikan untuk  mengatasi  permasalahan-permasalahan  dan  aspek-aspek  terkini  dalam  usaha  budidaya perikanan  di  wilayah  perkotaan;  (2)  menentukan  prioritas  terhadap  materi/  informasi  penyuluhan perikanan; (3) menentukan pilihan alternatif sebagai strategi penyuluhan perikanan yang efektif pada pengelolaan usaha budidaya ikan di wilayah perkotaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan  menggunakan  desain  eksplorasi  yang  diarahkan  untuk  memprioritaskan  isu-isu  tersebut dengan  menerapkan Analytical  Hierarchy  Process (AHP).  Sampel  penelitian  merupakan  panel pakar/ahli  yang  terdiri  dari  sembilan  responden  (mewakili  pembudidaya  ikan,  pejabat  pembina, pengambil keputusan, dan akademisi) dibentuk untuk mengembangkan prioritas masalah penyuluhan budidaya  perikanan  secara  sistematis  dengan  menggunakan  AHP.  Ada  delapan  isu  utama  yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  dimana  setiap  isu  terdiri  dari  tiga  sampai  lima  sub  isu.  Metode analisis  data  pada  penelitian  ini  terdiri  dari:  (a)  penilaian/pembandingan  elemen  berpasangan;  (b) penyusunan  matriks  eigenvector  berpasangan  ternormalisasi  dan  uji  konsistensi;  dan  (c)  penetapan prioritas  pada  masing-masing  hirarki.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  penerapan  budidaya  yang ramah  lingkungan  dan  pelestarian  ekosistem  berada  dalam  prioritas  utama  dari  kriteria materi/informasi penyuluhan di kota Bogor. Pengembangan usaha budidaya ikan yang produktif dan berkelanjutan  adalah  prioritas  lain  yang  dianggap  sebagai  sub-kriteria  utama  dari  materi/informasi penyuluhan  budidaya  perikanan.  Selain  itu,  juga  ditemukan  bahwa  kegiatan  penyuluhan  budidaya perikanan berbasis keterampilan adalah strategi yang paling efektif di daerah perkotaan seperti Kota Bogor.
Kata kunci : Analytical  Hierarchy  Process (AHP),  pengelolaan  usaha  perikanan,  penyuluhan perikanan, wilayah perkotaan

## Abstrack
As  an  independent  town,  the  city  of  Bogor  is  in  the  process  of  developing  to  provide  better  living environment  to  its  inhabitants.  Aquaculture    extension  activities  is  one  of  the    factors  that  are considered to be important to be applied properly in Bogor as one of the urban region in the country. A problems are faced in implementing aquaculture extension activities in the city of Bogor: current aquaculture  issues  are  not  integrated  properly  into  the  extension  program  planning;  extension materials  are  not  designed  well  to  indicate  prioritization  of  the  issues;  and  no  adequate  tools  to prioritize  the  important  aquaculture  extension  issues    appropriately.  This  study  is  a  qualitative research design using exploration directed to prioritize these issues by applying Analytical Hierarchy Process.  An  Expert  Panel  of  nine  resource  persons  was  set  up  to  develop  the    priritization  of _____________________________
 Penulis korespondensi Alamat surel: fahrul.perikanan@gmail.com
Penggunaan Analytical Hierarchy Process dalam Penentuan Prioritas Penyuluhan Perikanan di Wilayah Perkotaan pada Pengelolaan Usaha Budidaya Perikanan: Kasus di Kota Bogor
aquaculture  extension  issues  systematically  by  employing  AHP.  There  are  8  main  issues  in  this research, each issues consists of 3-5 sub issues. Methods of data analysis in this study consists of: (a) evaluation/comparison  element  pairs;  (b)  preparation  of  pairs  of  normalized  eigenvector  matrix  and consistency  test;  (c)  prioritization  at  the  each  hierarchy.  The  study  found  that  environment-friendly aquaculture practices and ecosystem sustainability are in the top priorities of the  extension issues in Bogor city.  Productive and sustainable aquaculture businesses are the other priorities considered as main  sub-issues  of  aquaculture  extension  information.  In  addition,  it  is  also  found  that  skill-based aquaculture extension activities are  the most effective strategy in urban areas like Bogor city.
Keywords :  management of fishery business, fisheries extension, urban area, Analytical Hierarchy Process (AHP)

## PENDAHULUAN
Kota  Bogor  terletak  59  km  sebelah selatan Jakarta, kedudukan topografis Kota Bogor ditengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor  serta  lokasinya  yang  dekat  dengan Ibu Kota Negara, merupakan potensi yang strategis untuk perkembangan dan pertumbuhan  ekonomi.  Menurut  data Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Barat (2015),  pada  tahun  2014  di  Kota  Bogor terdapat  34  Ha  areal  pemeliharaan  ikan, 830  Rumah  Tangga  Perikanan  (RTP) Budidaya,  dan  36  unit  pengolahan  hasil perikanan.
Sumber  daya  alam  itu  belum  dapat dikelola  secara  maksimal,  oleh  karenanya diperlukan  sumber  daya  manusia  yang handal  dan  professional,  yang  dapat mengelola  potensi  sumber  daya  alam perikanan  secara  cerdas  dan  bertanggung jawab. Kegiatan  penyuluhan  perikanan diharapkan mendorong terwujudnya masyarakat  perikanan  menuju  kehidupan lebih layak, berusaha yang lebih
menguntungkan, dan kehidupan yang lebih sejahtera (Hanan dkk, 2013)
Sumberdaya  alam  dan  sumberdaya manusia  yang  dimiliki  oleh  Kota  Bogor dapat  dijadikan  sebagai  modal  awal  pada pengembangan  suatu  ekonomi  berbasis perikanan  dalam  rangka  guna  masyarakat yang  sejahtera.  Kota  ditinjau  dari  aspek demografis  merupakan  wilayah  dengan konsentrasi  penduduk,  baik  jumlah  dan tingkat  kepadatan  yang  lebih  tinggi dibandingkan  wilayah  sekitarnya.  Secara umum  kegiatan  produksi  untuk  barang- barang  primer,  sekunder,  dan  tersier, maupun juga produksi jasa, lebih memungkinkan  dilakukan  di  wilayah perkotaan  daripada  di  wilayah  pedesaan. Penyuluhan  perikanan  memiliki  peran strategis  sebagai  sistem  pendidikan  non formal  dalam  transformasi  masyarakat perikanan pada pengembangan usaha yang lebih  baik.  Permasalahan  yang  mendasari penelitian  ini  adalah:  (1)  permasalahan- permasalahan  dan  aspek-aspek  terkini sedang  dihadapi  oleh  pembudidaya  ikan
dalam  usahanya  di  wilayah  perkotaan, belum ditetapkan sebagai materi/informasi yang  juga  akan  disampaika  melalui penyuluhan  perikanan.  (2)  belum  ada prioritas  terhadap  materi  atau  informasi penyuluhan  perikanan  sesuai  kebutuhan; dan  (3)  belum  adanya  sistem  pendukung keputusan  untuk  penentuan  prioritas  dari alternatif strategi penyuluhan perikanan.
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menganalisis materi/informasi penyuluhan perikanan  yang  akan  disampaikan  untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dan  aspek-aspek  terkini  yang  dihadapi oleh pembudidaya ikan dalam usahanya di wilayah  perkotaan;  (2)  Menganalisis prioritas terhadap materi/informasi penyuluhan  perikanan  yang  dibutuhkan oleh  pembudidaya  ikan  di  area  wilayah perkotaan  untuk  mengatasi  permasalahan- permasalahan yang dihadapi dalam usahanya;  dan  (3)  Menganalisis  pilihan alternatif  sebagai  strategi  penyuluhan perikanan  yang  efektif  dan  tepat  di wilayah perkotaan pada pengelolaan usaha budidaya  ikan  yang  sesuai  kebutuhan pembudidaya ikan atau kelompok  sebagai sasaran penyuluhan.
Amanah  dkk  (2004)  yang  melakukan suatu  penelitian  pemodelan  penyuluhan perikanan  dan  merumuskan  dua  model alternatif  yang  relevan:  (a)  pendekatan penyuluhan  yang  mampu  meningkatkan
kapasitas  masyarakat  dalam  melakukan perencanaan, stimulasi pembangunan wilayah  lokal,  dan  penguatan  sosial ekonomi  masyarakat;  dan  (b)  model memotivasi  masyarakat,  yang  intinya adanya kemauan masyarakat dalam mendayagunakan  sumber  daya  ikan  tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan.
Sementara  itu,  penelitian  tentang sistem penyuluhan perikanan dalam mengantisipasi  era  perubahan,  yang  juga telah  dilakukan  oleh  Amanah  (2008), menyimpulkan  perubahan  yang  dihadapi dan  harus  diantisipasi  melalui  sistem penyuluhan perikanan, meliputi: (a) perubahan  kondisi  sumber  daya  alam,  (b) perubahan  kebijakan  dan  atau  strategi pembangunan  perikanan,  (c)  prioritas tuntutan  kebutuhan  masyarakat,  dan  (d) perubahan teknologi dan modernisasi.
Terkait  dengan  pembudidaya  ikan, Fatchiya (2010) menyarankan agar strategi pengembangan  kapasitas  pembudidaya ikan  ditentukan  oleh  iklim  usaha  yang kondusif.  Iklim  tersebut  dibangun  oleh kelembagaan  agribisnis  yang  mendorong pengembangan  usaha,  kinerja  penyuluh perikanan  yang  tinggi,  pada  kelompok perikanan  yang  dinamis,  dengan  materi pembelajaran sesuai dengan masalah  yang dihadapi oleh pembudidaya ikan setempat.
Dalam  pada  itu,  Salampessy  (2012) mengungkapkan  bahwa  penentuan  suatu
Penggunaan Analytical Hierarchy Process dalam Penentuan Prioritas Penyuluhan Perikanan di Wilayah Perkotaan pada Pengelolaan Usaha Budidaya Perikanan: Kasus di Kota Bogor
informasi/materi  penyuluhan  yang  akan diberikan  kepada  kelompok  masyarakat sebagai sasaran penyuluhan, harus bersifat buttom  up (bersumber  dari  masyarakat) karena  penyuluh  hanya  berstatus  sebagai fasilitator.  Hal  ini  terkait  dengan  hasil penelitian  Rijayana  dan  Okirindho  (2012) yang  mengungkapkan  bahwa  kemampuan mengambil  keputusan  yang  cepat  dan cermat  akan  menjadi  kunci  keberhasilan dalam  persaingan  global  dan  untuk mengambil  sebuah  keputusan  tentu  saja diperlukan  berbagai  analisis-analisis  dan perhitungan  cukup  matang,  tergantung dengan  banyak  sedikitnya  kriteria  yang dapat  mempengaruhi  permasalahan  yang membutuhkan suatu keputusan yang tepat. Pengambilan  suatu  keputusan  dengan banyak  kriteria  memerlukan  suatu  cara penanganan  khusus  terutama  bila  kriteria pengambilan  keputusan  tersebut  saling terkait,  untuk  itu  dibutuhkan  suatu  model sebelum  satu  keputusan  diambil.  Pada pemilihan  para  staf/karyawan  berprestasi berdasarkan  pada  kinerja  di  Universitas Widyatama, AHP dapat juga dimanfaatkan sebagai  proses  pengambilan  keputusan yang  sangat  baik  di  bidang  sumberdaya manusia secara logis dan konsisten.
Rochmasari  dkk  (2010),  merincikan langkah-langkah  dalam  metode  AHP meliputi:  (a)  menyusun  suatu  hirarki  dari permasalahan yang dihadapi; (b) penilaian
kriteria  dan  alternatif;  (c)  penentuan prioritas;  (d)  konsistensi  logis;  dan  (e) sintesis hasil penelitian.
Beberapa hal dan kondisi yang dapat disimpulkan  dari  penelitian  terdahulu:  (1) pendekatan  penyuluhan  harus  mampu memotivasi peran aktif masyarakat perikanan  dalam  tahapan  peningkatan kapasitasnya, (2) sistem penyuluhan perikanan  harus  dapat  mengantisipasi  era perubahan  sumberdaya  serta  tuntutan kebutuhan  masyarakat  perikanan,  (3) strategi  terhadap  pengembangan  kapasitas pembudidaya ikan harus mendukung iklim usaha  yang  kondusif,  melalui  materi pembelajaran sesuai dengan masalah  yang dihadapi  dan  dengan  kesesuaian  terhadap sumberdaya  yang  dimiliki,  (4)  penentuan informasi/materi penyuluhan harus bersifat buttom  up  (bersumber  dari  masyarakat sasaran), dan (5) AHP dapat dimanfaatkan sebagai sistem pendukung keputusan yang sangat baik di bidang sumberdaya manusia secara  logis  dan  konsisten.  Penelitian  ini akan  membuat  sebuah  sistem  pendukung keputusan  dalam  penentuan  prioritas  dari alternatif-alternatif  strategi  penyuluhan, dengan mengklasifikasikan kebutuhan pembudidaya  ikan  terhadap  materi  dan atau  informasi  penyuluhan  perikanan  di wilayah  perkotaan  berdasarkan  kriteria yang banyak.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  menggunakan  desain eksploratori  dalam  penentuan  prioritas penyuluhan  kegiatan  perikanan di  wilayah perkotaan  pada  suatu  pengelolaan  usaha budidaya  ikan  dengan  tetap  menggunakan metode Analytical  Hierarchy  Process (AHP).  Hirarki  AHP  disusun  sebagai kerangka  pengambilan  keputusan  yang efektif  efisien  dengan  menyederhanakan pemecahan  persoalan  melalui  variabel- variabel  dalam  suatu  susunan  hirarki. Dengan  hirarki,  suatu  masalah  yang kompleks  dapat  diuraikan  ke  dalam kelompok-kelompoknya  yang  kemudian diatur  menjadi  suatu  bentuk  hirarki sehingga  permasalahan  akan  tampak  lebih terstruktur  dan  sistematis.  Hirarki  AHP yang  disusun  pada  penelitian  ini  terdiri
empat  level,  dimana  level  pertama  adalah tujuan,  yang  diikuti  level  kedua  berupa kriteria,  level  ketiga  berupa  sub  kriteria, dan level keempat berupa alternatif.
Sampel  penelitian  ini berjumlah sembilan  orang  ahli/pakar,  terdiri  dari unsur: pembudidaya ikan, penyuluh perikanan,  instansi  pembina,  pemerintah daerah,  dan  akademisi.  Instrumen  yang digunakan  adalah  kuisioner  yang  didesain berdasarkan  kepada  metode  AHP  untuk mendapatkan  kriteria,  sub  kriteria,  dan alternatif  yang  didasarkan  pada  tingkat kepentingan  dan  kisaran  skala  1  sampai  9 terhadap satu sama lain. Pengumpulan data dilakukan  dengan  metode:  studi  literatur, studi    di  lapangan,  pengisian  kuesioner, wawancara,  termasuk  observasi  lapangan. Hirarki  AHP  pada  penelitian  ini  dapat dilihat/simak  pada  Gambar  1  berikut  ini.
.
1A 1C 2B 2D 3B 3D 4A 4C 5B 5D 6B 7A 7C 8A 8C 1B 2A 2C 3A 3C 3E 4B 5A 5C 6A 6C 7B
7D 8B 8D Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Tujuan K8 K7 K5 K6 K4 K3 K1 K2 Kriteria Sub kriteria
Gambar 1. Hirarki AHP pada Penelitian

## Keterangan Gambar 1.
Tujuan Uraian Tujuan Menentukan prioritas penyuluhan perikanan yang efektif di wilayah perkotaan pada pengelolaan usaha budidaya ikan sesuai kebutuhan pembudidaya ikan sebagai sasaran penyuluhan Kriteria Uraian K1 Penumbuhan dan pengembangan peran dan fungsi kelompok perikanan K2 Penyusunan aturan pengelolaan keuangan usaha perikanan K3 Penguasaan teknis budidaya perikanan K4 Pembangunan kemitraan strategis K5 Pembangunan jejaring pemasaran K6 Penyusunan perencanaan dan pengembangan usaha K7 Penyusunan SOP budidaya perikanan K8 Penerapan budidaya perikanan yang ramah lingkungan dan pelestarian ekosistem Sub kriteria Uraian 1A Penumbuhan kelompok 1B Peran dan fungsi kelompok 1C Pengelolaan manajerial kelompok 2A Perencanaan keuangan 2B Pencatatan dan pemeriksaan keuangan 2C Analisis pengelolaan keuangan 2D Kesehatan keuangan 3A Pengelolaan wadah budidaya 3B Pengelolaan benih dan induk 3C Pengelolaan pakan 3D Pengelolaan kualitas air 3E Pengelolaan hama dan penyakit ikan 4A Kemitraan dalam peningkatan keuntungan 4B Kemitraan dengan pemasok bahan baku atau sarana produksi 4C Kemitraan dengan lembaga keuangan/perbankan 5A Menghasilkan produk sesuai kebutuhan pasar 5B Membangun jaringan pemasaran tingkat lokal (kabupaten/kota) 5C Membangun jaringan pemasaran tingkat provinsi/nasional 5D Membangun jaringan pemasaran internasional 6A Perencanaan teknis, keuangan dan produksi 6B Perencanaan usaha yang realistis 6C Pengembangan usaha yang produktif dan berkelanjutan 7A Penyusunan tahapan dan skema produksi 7B Penyusunan pola tanam dan jadwal produksi 7C Pelaksanaan sanitasi dan higienis 7D Pencatatan dan penyusunan laporan 8A Kegiatan budidaya ikan yang ramah lingkungan 8B Penggunaan sumber daya yang efisien 8C Manfaat ekonomi bagi masyarakat 8D Manfaat sosial bagi masyarakat Alternatif Uraian Alternatif 1 Pengetahuan Alternatif 2 Keterampilan Alternatif 3 Sikap
Metode  analisis  data  pada  penelitian ini  terdiri  dari:  (a)  penilaian  atau  suatu pembandingan  elemen  berpasangan,  (b) penyusunan  matriks eigen  vector yang dilakukan berpasangan ternormalisasi dengan  uji  konsistensi, dan  (c)  penetapan
prioritas  pada  perlakuan  masing-masing- hirarki.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Temuan  hasil  penelitian  diperoleh dengan  mengolah  data  hasil  wawancara dan  pengisian  kuisioner  oleh  para  pakar atau  para  ahli  yang  dijadikan  responden. Pengolahan  data  kegiatan  perbandingan berpasangan yang dilakukan menggunakan aplikasi BPMSG AHP excel template with multiple  inputs  version 07.06.2015  yang dibuat oleh K. D. Goepel  dan didownload
dan  diakses  http://bpmsg.com/10/2/2015. Data  atau  informasi  hasil  pengolahan  data melalui  Aplikasi  BPMSG  AHP excel template  with  multiple  inputs  version 07.06.2015  yang  telah  dijalankan  dengan menggunakan  program  MS  Excel  2010
Tabel 1. Nilai Relatif Berpasangan antara Kriteria  Materi/Informasi Penyuluhan Perikanan yang diprioritaskan di Wilayah Perkotaan pada Pengelolaan Usaha Budidaya Ikan
a b c d e f g h a 1 2,395 0,693 1,187 0,68 0,685 0,926 0,487 b 0,418 1 0,693 0,794 0,426 0,475 0,68 0,329 c 1,442 1,442 1 1,898 1,379 1,046 1,204 0,783 d 0,843 1,26 0,527 1 0,735 0,956 0,885 0,685 e 1,47 2,347 0,725 1,361 1 0,685 0,774 0,537 f 1,459 2,105 0,956 1,046 1,459 1 1,379 0,903 g 1,08 1,47 0,83 1,13 1,292 0,725 1 0,784 h 2,053 3,035 1,277 1,459 1,863 1,107 1,275 1 ∑ 9,765 15,05 6,702 9,875 8,834 6,68 8,124 5,510
Sumber : Hasil pengolahan data, 2015
Tabel 2.  Nilai Eigen Vector Relatif berpasangan ternormalisasi  antara Kriteria Materi/ Informasi Penyuluhan Perikanan yang diprioritaskan di Wilayah Perkotaan pada Pengelolaan Usaha Budidaya Ikan
a b c d e f g h ∑ a 0,102 0,159 0,103 0,12 0,077 0,103 0,114 0,088 0,867 b 0,043 0,066 0,103 0,08 0,048 0,071 0,084 0,06 0,556 c 0,148 0,096 0,149 0,192 0,156 0,157 0,148 0,142 1,188 d 0,086 0,084 0,079 0,101 0,083 0,143 0,109 0,124 0,809 e 0,151 0,156 0,108 0,138 0,113 0,103 0,095 0,097 0,961 f 0,149 0,14 0,143 0,106 0,165 0,15 0,17 0,164 1,186 g 0,111 0,098 0,124 0,114 0,146 0,109 0,123 0,142 0,967 h 0,21 0,202 0,19 0,148 0,211 0,166 0,157 0,181 1,465 Total 8,000 Sumber: Hasil pengolahan data, 2015
Penggunaan Analytical Hierarchy Process dalam Penentuan Prioritas Penyuluhan Perikanan di Wilayah Perkotaan pada Pengelolaan Usaha Budidaya Perikanan: Kasus di Kota Bogor
Temuan  penelitian  ini  diperoleh dengan  melakukan  berbagai  perbandingan berpasangan  antar  kriteria,  antar  sub- kriteria dan antar alternatif yang ada untuk kepentingan pengambilan keputusan.
Hasil perbandingan berpasangan antara  kriteria  materi  dan  informasi penyuluhan  perikanan  yang  diprioritaskan di  wilayah  perkotaan  pada  pengelolaan usaha  budidaya  ikan,  dapat  dilihat  pada Tabel  1,  Tabel  2,  Tabel  3,  dan  Tabel  4. Konsistensi  jawaban  responden  sangat diperlukan  pada  pengisian  kuisioner  yang didesain berdasarkan metode AHP.
Consistency  Ratio yang  diperbolehkan hanya  maksimal  10%,  hal  ini  diketahui
setelah  data    dapat  diolah.  Pengumpulan pendapat  antara  satu  faktor  dengan  yang lain  adalah  bebas  satu  sama  lain,  dan  hal ini  ternyata  dapat  mengarahkan  kepada ketidakkonsistensi jawaban yang diberikan responden.  Permasalahan  yang  terdapat didalam  pengukuran  pendapat  manusia, konsistensi  tidak  dapat  dipaksakan.  Tolak ukur  yang  digunakan  pada  uji  konsistensi adalah: Consistency  Index berbanding Ratio  Index atau Consistency  Ratio . Nilai Consistency  Ratio dari  antara    kriteria materi/informasi  penyuluhan  perikanan yang  diprioritaskan  di  wilayah  perkotaan pada  pengelolaan  usaha  budidaya  ikan, sebagaimana tercantum pada Tabel 3.
Tabel 3. Nilai Consistency Ratio antara  Kriteria Materi/Informasi Penyuluhan Perikanan yang diprioritaskan di Wilayah Perkotaan pada Pengelolaan Usaha Budidaya Ikan No. Uraian Nilai 1. Lambda 8,137 2. Consistency Index (CI) 0,02 3. Ratio Index (RI) 1,41 4. Consistency Ratio (CR) 1,4%
Sumber: Hasil pengolahan data, 2015
Tabel 4. Penetapan Prioritas pada Kriteria Materi/Informasi Penyuluhan Perikanan di Wilayah Perkotaan pada Pengelolaan Usaha Budidaya Ikan
No. Kriteria Uraian Kriteria Bobot (%) Ranking a Penumbuhan dan pengembangan peran dan fungsi kelompok perikanan 10,8 6 b Penyusunan aturan pengelolaan keuangan usaha perikanan 6,9 8 c Penguasaan teknis budidaya perikanan 14,8 3 d Pembangunan kemitraan strategis 10,1 7 e Pembangunan jejaring pemasaran 12,0 5 f Penyusunan perencanaan dan pengembangan usaha 14,8 2 g Penyusunan SOP budidaya perikanan 12,2 4 h Penerapan budidaya perikanan yang ramah lingkungan dan pelestarian ekosistem 18,4 1
Sumber: Hasil pengolahan data, 2015
Nilai  CI  pada  Tabel  3  dihitung dengan rumus CI = (λ max -n)/(n-1) dengan n adalah  jumlah  kriteria  (dalam  hal  ini  8), jadi CI = (8,137-8)/(8-1) = 0,137/7 = 0,02. CI  tidak  sama  dengan  nol  yang  berarti pembobotan  yang  telah  dilakukan  tidak konsisten, semakin tinggi nilai Cl semakin tinggi  pula  tingkat  ketidak  konsistensian dari  keputusan  perbandingan  yang  telah dilakukan.  Batas  yang  ditoleransi  ketidak konsistenan  dapat  ditentukan  oleh  nilai random CR yang  diperoleh  dengan  rumus CR  =  CI/RI,  jadi  CR  =  0,02/1,41  =  1,4%. Nilai  CI  sebesar  0,02  berarti  pembobotan yang dibuat tidak terlalu konsisten, namun karena  nilai  CR  =  1,4%  lebih  kecil  dari 10%,  maka  ketidak  konsistenan  ini  masih bisa diterima atau dipertanggungjawabkan.
Pembagian  nilai  jumlah  baris  pada eigen  vector relatif  berpasangan  yang terdapat pada Tabel 2 dengan jumlah total dari  nilai  kolom  yang  bersangkutan, kemudian dikalikan 100% akan menghasilkan  nilai  bobot  prioritas.  Bobot untuk  kriteria  “a”  =  (0,867/8)  x  100%  = 10,8%;  bobot  untuk  kriteria  “b”  = (0,556/8)  x  100%  =  6,9%;  bobot  untuk kriteria  “c” = (1,188/8)  x 100% = 14,8%; bobot  untuk  kriteria  “d”  =  (0,809/8)  x 100% = 10,1%; bobot untuk kriteria “e” = (0,961/8)  x  100%  =  12%;  bobot  untuk kriteria  “f”  =  (1,186/8)  x  100%  =  14,8%; bobot  untuk  kriteria  “g”  =  (0,967/8)  x 100% = 12,2%; bobot untuk kriteria “h” =
(1,465/8)  x  100%  =  18,4%.  Prioritas  hasil perhitungan  kriteria-kriteria  materi  atau informasi  dari  penyuluhan  perikanan  di wilayah perkotaan pada pengelolaan usaha budidaya ikan kemudian dituangkan dalam matrik hasil yang ada pada Tabel 4.
Data  hasil  olahan  pada  Tabel  4 menunjukkan  kriteria  penerapan  budidaya perikanan  yang  ramah  lingkungan  dan pelestarian  ekosistem  merupakan  kriteria dengan  prioritas  yang  paling  penting dalam  penentuan  materi  dan  informasi penyuluhan  perikanan  di  suatu  wilayah perkotaan  di  kegiatan  pengelolaan  usaha budidaya  ikan,  dengan  bobot  18,4%, kemudian  tercatat  kriteria  penyusunan perencanaan  serta  pengembangan  usaha dengan  bobot  14,8%  sebagai  prioritas kedua, kriteria penguasaan teknis budidaya perikanan  dengan  bobot  14,8%  sebagai prioritas  yang  ketiga.  Prioritas  keempat ditempati  suatu  kriteria  penyusunan  SOP budidaya perikanan (bobot 12,2%), prioritas  yang  kelima  ditempati  kriteria pembangunan  jejaring  pemasaran  (bobot 12%),  diikuti  prioritas  berikutnya  kriteria penumbuhan  dan  pengembangan  peran dan  fungsi  kelompok  perikanan  (bobot 10,8%),  kriteria  pembangunan  kemitraan strategis  (bobot  10,1%),  dan  prioritas terakhir ditempati oleh kriteria penyusunan aturan pengelolaan keuangan usaha perikanan (bobot 6,9%).
Tabel 5.  Urutan Sub Kriteria Materi/Informasi Penyuluhan Perikanan di Wilayah Perkotaan  pada  Pengelolaan  Usaha Budidaya Ikan  sesuai Kebutuhan Pembudidaya Ikan sebagai Sasaran Penyuluhan
Sub kriteria materi/informasi penyuluhan Bobot eigenvector kriteria Bobot eigenvector sub kriteria (Bobot kriteria) X (Bobot sub kriteria) Prioritas Pengembangan usaha yang produktif dan berkelanjutan 0,142 0,428 0,061 1 Peran dan fungsi kelompok 0,111 0,512 0,057 2 Kegiatan budidaya ikan yang ramah lingkungan 0,180 0,319 0,057 3 Menghasilkan produk sesuai kebutuhan pasar 0,123 0,360 0,044 4 Pengelolaan kualitas air 0,141 0,292 0,041 5 Penyusunan pola tanam dan jadwal produksi 0,115 0,352 0,040 6 Kemitraan dengan pemasok bahan baku atau sarana produksi 0,095 0,406 0,039 7 Pencatatan dan pemeriksaan keuangan 0,066 0,266 0,018 8
Sumber: Hasil pengolahan data, 2015
Tabel 6 .  Overall composite weight pemilihan alternatif strategi penyuluhan perikanan yang efektif di wilayah perkotaan pada pengelolaan usaha budidaya ikan
No. Kriteria Materi/Informasi Penyuluhan Bobot Alternatif 1 “Pengetahuan” Alternatif 2 “Keterampilan” Alternatif 3 “Sikap” 1. Penumbuhan dan pengembangan peran dan fungsi kelompok perikanan 0,111 0,185 0,178 0,201 2. Penyusunan aturan pengelolaan keuangan usaha perikanan 0,066 0,202 0,18 0,181 3. Penguasaan teknis budidaya perikanan 0,141 0,187 0,252 0,139 4. Pembangunan kemitraan strategis 0,095 0,193 0,179 0,191 5. Pembangunan jejaring pemasaran 0,123 0,198 0,195 0,171 6. Penyusunan perencanaan dan pengembangan usaha 0,142 0,197 0,217 0,154 7. Penyusunan SOP budidaya perikanan 0,115 0,173 0,183 0,207 8. Penerapan budidaya perikanan yang ramah lingkungan dan pelestarian ekosistem 0,18 0,18 0,174 0,211 Composite Weight 0,183 0,191 0,177
Sumber: Hasil pengolahan data, 2015
Prosedur  yang  sama  telah  dilakukan untuk:  (a)  melakukan  ranking  pada masing-masing  kriteria  untuk  materi  dan informasi  penyuluhan  tentang  perikanan dengan sub kriterianya; serta (b) melakukan ranking  alternatif-alternatif strategi penyuluhan perikanan  untuk masing-masing  kriteria  materi/informasi penyuluhan perikanan. Prioritas sub kriteria  materi  atau  informasi  penyuluhan perikanan  secara  lengkap  telah  disajikan pada rincian Tabel 5, sedangkan perankingan  alternatif  strategi  penyuluhan dapat dilihat pada Tabel 6.

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  yang  telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Dari  delapan  buah  kriteria  materiatau informasi  penyuluhan  perikanan  yang dibutuhkan  oleh  pembudidaya  ikan  di wilayah  perkotaan  untuk  mengatasi permasalahan  umum  yang  dihadapi dalam  usahanya,  diprioritaskan  tiga buah  kriteria  materi  atau  informasi penyuluhan secara berurutan, yakni :
a. Penerapan  berbudidaya  perikanan yang  tetap  ramah  lingkungan  dan pelestarian ekosistem;
b. Penyusunan  suatu  perencanaan serta pengembangan usaha; dan
c. Penguasaan tahap teknis budidaya perikanan.
2. Dari  30  (tiga  puluh)  buah  sub  kriteria materi  atau/dan  informasi  penyuluhan perikanan yang selalu dibutuhkan oleh para  pembudidaya  ikan  di  wilayah perkotaan,  yang  dalam  upaya  untuk mengatasi  permasalahan  khusus  (akar permasalahan)  yang  dihadapi  dalam usahanya, diprioritaskan delapan buah sub  kriteria  materi  atau  informasi penyuluhan secara berurutan, yakni:
a. Pengembangan  kegiatan  usaha yang produktif dan berkelanjutan;
b. Peran dan fungsi kelembagaan;
c. Kegiatan  berbudidaya  ikan  yang ramah lingkungan;
d. Menghasilkan  berbagai  variasi produk sesuai kebutuhan pasar;
e. Pengelolaan kualitas air;
f. Penyusunan tahap pola tanam dan jadwal produksi;
g. Kemitraan  dengan  ciri  pemasok bahan baku atau sarana produksi;
h. Pencatatan  serta  juga  melakukan pemeriksaan keuangan.
3. Alternatif “keterampilan” dipilih sebagai strategi penyuluhan perikanan yang  paling  efektif  di  wilayah perkotaan  pada  pengelolaan  usaha budidaya ikan sesuai kebutuhan pembudidaya  ikan  sebagai  sasaran penyuluhan, dengan skor 0,191, sedangkan pencapaian alternatif “pengetahuan” dengan  skor 0,183 dan “sikap”  dengan  skor 0,177  hanya
Penggunaan Analytical Hierarchy Process dalam Penentuan Prioritas Penyuluhan Perikanan di Wilayah Perkotaan pada Pengelolaan Usaha Budidaya Perikanan: Kasus di Kota Bogor
menjadi  pilihan  alternatif  kedua  dan ketiga.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan  untuk  pengembangan  lebih lanjut  dalam  penyelenggaraan  penyuluhan perikanan  di  wilayah  perkotaan  pada pengelolaan  usaha  budidaya  ikan,  secara umum kepada seluruh pemangku kepentingan terkait dan  khususnya kepada Kepala  Dinas  Pertanian  Kota  Bogor  dan Kepala  Kantor  Ketahanan  Pangan  Kota Bogor,  disarankan  beberapa  hal  sebagai berikut:
1. Dalam  rangka  mengatasi  berbagai permasalahan  dan  aspek-aspek  terkini sedang  dihadapi  oleh  pembudidaya ikan  dalam  usahanya  di  wilayah perkotaan, hendaknya disediakan
media  penyuluhan  perikanan  tercetak dan tertayang.
2. Mengusahakan  tersedianya  sumber daya  manusia,  sumber  dana,  sumber informasi dan sarana prasarana pendukung  guna  dapat  tercapainhya penyelenggaraan  penyuluhan  sesuai prioritas  yang  terhadap  sub-kriteria materi  atau  informasi  penyuluhan perikanan yang  dibutuhkan  oleh pembudidaya ikan di wilayah perkotaan  untuk  berupaya  mengatasi permasalahan  pada  khususnya  (akar
permasalahan)  yang  dihadapi  dalam usahanya,  berupa:  (i)  Pengembangan usaha  yang  tetap  produktif  dan berkelanjutan;  (ii)  Peran  dan  fungsi kelompok;  (iii)  Kegiatan  budidaya ikan  yang  ramah  lingkungan;  (iv) Menghasilkan  sesuatu  produk  sesuai kebutuhan  pasar;  (v)  Pengelolaan kualitas  air;  (vi)  Penyusunan  pola tanam  dan  jadwal  produksi;  (vii) Kemitraan  dengan  pemasok  bahan baku  atau  sarana  produksi;  dan  (viii) Pencatatan serta kegiatan rutin pemeriksaan keuangan.
3. Mengutamakan pemilihan metode dan teknik  penyuluhan  perikanan  yang dapat  mendukung  proses  peningkatan perilaku  pada  ranah  keterampilan sebagai  alternatif  strategi  penyuluhan yang efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Amanah  S.  (2008).  Sistem  penyuluhan perikanan  dalam  mengantisipasi  era perubahan. Jurnal  Penyuluhan ,  Vol.
4 (2): 140-151.
Amanah  S,  Fatchiya  A,  dan  Syahidah  D.
(2004). Pemodelan suatu penyuluhan perikanan  pada  masyarakat  pesisir melalui suatu pendekatan partisipatif. Bogor:  Departemen  SEI,  FPIK  – Institut Pertanian Bogor.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Barat (2015).  Jawa  barat  dalam  angka tahun  2014.  Bandung:  Badan  Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
Fatchiya  A.  (2010).  Pola  pengembangan kapasitas  pembudidaya  ikan  kolam air  tawar  di  Provinsi  Jawa  Barat. Bogor: Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
Hanan  A,  Sinaga  WH,  Nurmalia  N  dan
Leilani  A.  (2013).  Analisis  tingkat
adopsi  inovasi  teknologi  budidaya ikan  lele  sangkuriang  pada  anggota kelompok ranca kembang di Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan ,  ISSN  1978-6514,  Vol.7
(1): 1-15.
Rijayana  I,  dan  Okirindho  L.  (2012). Sistem pendukung
keputusan
pemilihan karyawan berprestasi berdasarkan  kinerja  menggunakan metode Analityc  Hierarcy  Process .
Seminar Nasional
Informatika (SEMNASIF) Vol 1 (5)  Yogyakarta: Universitas  Pembangunan   Nasional "Veteran" Yogyakarta.
Rochmasari L, Suprapedi, dan Subagyo H.
(2010).  Penentuan  prioritas  usulan sertifikasi guru  dengan  metode
Analytic  Hierarchy  Process AHP. Jurnal  Teknologi  Informasi ,  Vol  6
(1): 116-121.
Salampessy  YLA.  (2012).  Efektivitas metode penyuluhan dalam peningkatan pemahaman SUT konservasi  petani  (kasus  Kelurahan Gerem Kota Cilegon Provinsi Banten). Jurnal  Ilmu  Pertanian  dan Perikanan , Vol 1 (1): 49-53.
.
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
.