Kepastian Hukum Lelang Online (e-Auction) dalam Ekonomi Digital Tanpa Kehadiran Pejabat Lelang Kelas II
Oleh : Yuliana Pratama
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya yulianapratama31@gmail.com
Volume 21 Nomor 1 April 2023: DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri Article History Submission: 14-03-2023 Revised: 21-03-2023 Accepted: 07-04-2023 Published:18-04-2023

## ABSTRACT
The implementation of voluntary non-execution auctions that are not attended by Class II Auction Officials has the potential to cause frauds that occur in the implementation of auctions, so that there is  a  chance  of  violating  auction  principles.  The  function  of  Class  II  Auction  Officials  in  the implementation of Voluntary Non-Execution Auctions is to lead, witness, record, and certify auction winners,  all  of  which  are  further  stated  in  the  minutes  of  auction  called  auction  minutes.  If  the organizer of the online auction does not involve auction officials, it can be doubted the validity of the implementation to the preparation of the minutes. This certainly has an impact on the authenticity of the minutes of the deed made by the Class II Auction Officer, considering that the signature of the minutes of auction is also carried out not in the presence of the official concerned. Therefore, it can be said  that the evidentiary power of the  auction minutes is  no longer an authentic deed but rather has the evidentiary power under the hand.

## Keywords: Legal Certainty, e-Auction, Class II Auction Officer

## ABSTRAK
Pelaksanaan  lelang  non  eksekusi  sukarela  yang  tidak  dihadiri  oleh  Pejabat  Lelang  Kelas  II berpotensi pada adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan lelang, sehingga berpeluang  dilanggarnya  asas-asas  lelang.  Fungsi  Pejabat  Lelang  Kelas  II  dalam  pelaksanaan Lelang  Non  Ekseskusi  Sukarela  yaitu  memimpin,  menyaksikan,  mencatat,  dan  mengesahkan pemenang lelang, yang selanjutnya kesemuanya tersebut dituangkan dalam berita acara lelang yang disebut risalah lelang. Apabila penyelenggara lelang online tidak melibatkan pejabat lelang, maka dapat diragukan keabsahan dari penyelenggaraan hingga dalam pembuatan risalahnya. Hal ini tentu berdampak  pada  otentitas  dari  risalah  akta  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Lelang  Kelas  II  tersebut, mengingat tanda tangan risalah lelang juga dilakukan tidak dihadapan pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kekuatan pembuktian risalah lelang tidak lagi sebagai akta otentik melainkan memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan.
Kata Kunci: Kepastian Hukum, Lelang Online, Pejabat Lelang Kelas II

## 222 Yuliana Pratama
Kepastian Hukum Lelang Online ( e-Auction) dalam Ekonomi Digital Tanpa Kehadiran Pejabat Lelang Kelas II

## A. PENDAHULUAN
Berkembangnya  internet  sudah  menyentuh  pada  semua  aspek  kehidupan,  baik  di  bidang pendidikan, ekonomi, politik dan lain-lain. Di bidang ekonomi, internet memberikan pengaruh besar dalam meningkatkan daya saing penjualan suatu produk. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya kegiatan  jual i beli  yang i dilakukan  melalui  media i elektronik i yang  dikenal  dengan  istilah Elektronic i Commerce atau e-commerce. Munculnya  ekonomi  digital  membawa  peluang  besar dalam  dunia  bisnis,  sehingga  banyak  perusahaan  baik  mikro  maupun  makro  berlomba-lomba memasarkan produknya diberbagai marketplace atau media elektronik lainnya. Istilah e-commerce dengan marketplace oleh sebagian masyarakat  Indonesia dianggap sama,  akan tetapi  jika dikutip dari website www.djkn.kemenkeu.go.id marketplace merupakan satu diantara banyak contoh model bisnis e-commerce ,  artinya e-commerce memiliki  cakupan  yang  lebih  luas  dibandingkan  dengan marketplace seperti shopee, lazada, tokopedia dan lain-lain.
Dikutip dari webaite bbs.binus.ac.id, e-commerce terbagi menjadi 6 (enam) kategori, yaitu:
1. Bussines to Bussines
a. Transaksi  jual  beli  produk/jasa  melalui  media  elektronik  yang  dilakukan  antara  perusahaan i satu i dengan i perusahaan lainnya.
2. Bussines to Consumer i
a. Transaksi  jual  beli  produk/jasa  melalui  media  elektronik  yang  disediakan  oleh  perusahaan kepada konsumen.
3. Consumer to Consumer
a. Transaksi  ini  dilakukan i antar  konsumen i dengan  menggunakan  bantuan  internet,  seperti konsumen yang menjual produk bekas ke platform OLX.
4. Consumer to Bussines
a. Transaksi ini terjadi apabila konsumen menawarkan barang/atau jasa kepada suatu perusahaan melalui media elektronik, seperti penawaran design logo, video, dan lain-lain.
5. Bussine s to Government
Transaksi  jual  beli  produk  melalui  media  elektronik  yang  dilakukan  antara  perusahaan kepada pemerintah.

## 6. Consumer to Government
Transaksi ini melibatkan individu dan pemerintah baik terkait penawaran produk maupun jasa.

## 223 Yuliana Pratama
Kepastian Hukum Lelang Online ( e-Auction) dalam Ekonomi Digital Tanpa Kehadiran Pejabat Lelang Kelas II
E-commerce saat  ini  telah  menggeser  pasar  konvensional.  Banyaknya  peralihan  bisnis melalui  media  elektronik  berdampak  pada  ketatnya  persaingan  usaha  dibidang  bisnis  online, sehingga  banyak  perusahaan  terus  melakukan  inovasi  untuk  menarik  minat  masyarakat  guna memperoleh keuntungan, salah satunya dengan metode penjualan secara lelang. Penjualan secara lelang mempunyai peluang yang sangat menjanjikan mengingat lelang via internet ( e-auction ) sudah bisa diakses dengan mudah dan tidak terbatas oleh tempat dan waktu.
Pengertian  lelang i sebagaimana  disebutkan  dalam i Pasal i 1  ayat  (1)  Peraturan i Menteri Keuangan i Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk i Pelaksanaan i Lelang (selanjutnya  disebut  PMK  No.  213/2020)  adalah i penjualan  barang  yang  terbuka  untuk  umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai  harga  tertinggi,  yang  didahului  dengan  Pengumuman  Lelang.  Perlu  diketahui  bahwa lelang  pada  umumnya  terdapat  2  (dua)  macam,  yaitu  lelang  eksekusi  dan  lelang  non  eksekusi sukarela. Menurut Rachmadi Usman : “Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan atau melaksanakan ketentuan  dalam  perundang-undangan”  (Usman,  2015  :  23).  Sedangkan  lelang  non  eksekusi i sukarela i adalah lelang barang milik i swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara  sukarela  (Usman,  2015  :  23).  Lelang  eksekusi  dilaksanakan  oleh  Pejabat  lelang  kelas  I, sedangkan lelang non eksekusi sukarelah oleh Pejabat i Lelang i Kelas II.
Sebelum berkembangnya lelang digital atau disebut sebagai e-Auction , pelaksanaan lelang mengharuskan  untuk  hadir  secara  fisik,  namun  dengan  berkembangnya  ekonomi  digital  dalam bentuk e-commerce ,  Menteri  Keuangan  melakukan upgrade peraturan  dengan  membolehkan kehadiran peserta lelang tanpa harus hadir secara fisik dan cukup melalui website lelang, aplikasi lelang atau platform e-Market Place  Auction. Lelang baik dilakukan secara offline, online, maupun hybrid (sebagian dilakukan secara online dan offline), sesuai Pasal 21 PMK 213/2020 menyebutkan bahwa, “Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau di hadapan Pejabat Lelang, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah”. Akan tetapi pada kenyataan yang ditemui oleh penulis di  lapangan, terdapat  pelaksanaan e-Auction yang dilakukan oleh salah satu balai lelang di Indonesia, dalam pelaksanaanya tidak dihadiri oleh Pejabat Lelang Kelas II untuk membacakan lembar pertama risalah lelang dan untuk mengesahkan pemenang lelang. Semuanya dilakukan secara online melalui aplikasi yang disediakan oleh balai lelang tersebut.

## 224 Yuliana Pratama
Kepastian Hukum Lelang Online ( e-Auction) dalam Ekonomi Digital Tanpa Kehadiran Pejabat Lelang Kelas II
Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  penulis  dengan Branch Manager yang berada di kantor cabang balai lelang berlokasi di Kota Surabaya, yang bersangkutan menerangkan  bahwa  :  “pelaksanaan  lelang  non  eksekusi  sukarela  semuanya  telah  terakomodir dalam satu aplikasi, sehingga pengesahan pemenang lelang dilakukan oleh sistem secara otomatis sesuai dengan perhitungan waktu yang ada di dalam aplikasi tersebut, dan Pejabat Lelang Kelas II memang  tidak  hadir,  karena  kesemuanya  dilakukan  secara  otomatis  oleh  aplikasi  kami”  (Hasil wawancara tanggal 22 Maret 2023). Berdasarkan hal tersebut, maka penting sekali untuk memahami terkait kepastian hukum terkait otentitas risalah lelang dari pelaksanaan lelang yang tidak dihadiri Pejabat  Lelang  Kelas  II  tersebut  dan  perlindungan  hukum  bagi  penjual  lelang  dari  potensi wanprestasi yang dilakukan oleh pemenang lelang.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dalam mengkaji permasalahan dalam artikel ini. Pendekatan ii yang i digunakan i adalah pendekatan perundang-undangan ( statue approach) dan i pendekatan i konseptual.  Penelitian i ini  menggunakan i data i primer i yang diperoleh i melalui i peraturan i perundang-undangan i khususnya i PMK  213/2020 i dan KUHPerdata,  serta i berdasarkan i doktrin i dan pendapat i para i sarjana i dan data sekunder i yang dikumpulkan i lewat  penelusuran i literatur.  Selain  itu,  data  dianalisis  secara  kualitatif  dan kemudian disajikan  dalam i metode  deskriptif. ”

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Definisi  lelang  dapat  ditemui  dalam i ketentuan  Pasal  1  ayat  (1) i PMK  213/2020,  yaitu “penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang  semakin  meningkat  atau  menurun  untuk  mencapai  harga  tertinggi  yang  didahului  dengan pengumuman lelang”. Menurut M. i Yahya i Harahap, lelang didefinisikan sebagai penjualan i barang dimuka  umum  yang  dilaksanakan  dengan  nilai  penawaran  yang  terus  meningkat,  dengan persetujuan i makin i meningkat i atau  dengan  pendaftaran i harga,  yang  sebelumnya  dilakukan pengumuman  terlebih  dahulu,  sehingga  memberikan  kesempatan  bagi  orang-orang  untuk  hadir membeli dengan menawar harga secara naik-naik baik hadir berdasarkan undangan maupun karena melihat pengumuman (Harahap, 1994 : 75). Pengaturan mengenai lelang lebih banyak di atur dalam ketentuan i Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disingkat “BW”). Jual beli i dalam BW i di atur dalam buku III tentang Perikatan. Lelang mengandung unsur dari jual beli, dimana harus adanya subyek i hukum  (penjual i dan  pembeli),  adanya  kata  sepakat  antara  kedua  belah  pihak  mengenai  objek

## 225 Yuliana Pratama
Kepastian Hukum Lelang Online ( e-Auction) dalam Ekonomi Digital Tanpa Kehadiran Pejabat Lelang Kelas II
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
barang i dan i harga, selanjutnya adanya hak dan kewajiban penjual dan pembeli yang muncul akibat adanya kegiatan tersebut.
Vendu Reglement (selanjutnya disingkat “VR”) yang masih i berlaku sebagai i dasar i hukum lelang,  menyatakan:  “Penjualan  umum  adalah  pelelangan  atau  penjualan  barang-barang  yang dilakukan  kepada  umum  dengan  harga  penawaran  yang  meningkat  atau  menurun  atau  dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu  mengenai  pelelangan  atau  penjualan  itu,  atau  diizinkan  untuk  ikut  serta,  dan  diberi kesempatan  untuk  menawar  harga,  menyetujui  harga  yang  ditawarkan  atau  memasukkan  harga dalam sampul tertutup.” Pelaksanakan lelang sebelum pesatnya perkembangan internet, dilakukan secara konvensional, artinya lelang dilakukan ditempat umum dengan mengharuskan peserta lelang untuk hadir secara fisik. Sejak internet muncul dan teknologi informasi berkembang pesat lelang juga merambah pada dunia e-commerce atau ekonomi digital.
Lelang dalam dunia e-commerce terbagi menjadi 6 (enam) kategori, yaitu :

## 1) Bussines to Bussines
Transaksi jual beli produk/jasa melalui media elektronik yang i dilakukan i antara perusahaan i satu dengan perusahaan i lainnya.
2) Bussines to Consumer
Transaksi jual beli produk/jasa melalui media elektronik yang disediakan oleh perusahaan kepada konsumen.
3) Consumer to i Consumer
Transaksi  ini  dilakukan  antar i konsumen  dengan  menggunakan  bantuan  internet,  seperti konsumen yang menjual produk bekas ke platform OLX.

## 4) Consumer to Bussines
Transaksi  ini  terjadi  apabila  konsumen  menawarkan  barang/atau  jasa  kepada  suatu perusahaan melalui media elektronik, seperti penawaran design logo, video, dan lain-lain.

## 5) Bussines to Government
Transaksi  jual  beli  produk  melalui  media  elektronik  yang  dilakukan  antara  perusahaan kepada pemerintah.
6) Consumer to Government
Transaksi ini melibatkan individu dan pemerintah baik terkait penawaran produk maupun jasa.

## 226 Yuliana Pratama
Kepastian Hukum Lelang Online ( e-Auction) dalam Ekonomi Digital Tanpa Kehadiran Pejabat Lelang Kelas II
Lelang yang melibatkan pelaku e-commerce dilakukan secara efektif dan efisien, mengingat lelang semula harus dilakukan dengan tatap muka secara  fisik,  namun  sekarang dapat  dilakukan tanpa  kehadiran  peserta  lelang.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (12)  PMK  213/2020, menerangkan bahwa : “Lelang Tanpa Kehadiran Peserta adalah Lelang yang tidak dihadiri secara fisik oleh Peserta Lelang di tempat pelaksanaan lelang atau dilakukan melalui Aplikasi Lelang atau Platform e-Marketplace  Auction” .  Pada  penyelenggaraan  lelang,  terdapat  2  (dua)  metode i penawaran secara i tertulis tanpa perlu dihadiri peserta lelang via internet, yaitu penawaran i terbuka ( open i bidding) dan penawaran tertutup ( closed i bidding). Mengacu pada ketentuan Pasal 63 ayat (4) PMK 213/2020 menerangkan terkait penyampaian penawaran lelang tanpa kehadiran peserta lelang bisa dilakukan melalui :
a. Surat i tromol pos;
b. Surat i elektronik (e-mail );
c. Aplikasi  Lelang  dengan  penawaran  terbuka  ( open i bidding )  atau  penawaran  tertutup ( closed i bidding ); atau
d. Platform e-Marketplace i Auction .
Bagi peserta lelang yang melakukan penawaran melampaui nilai limit atu menyentuh harga paling tinggi, maka dapat diputuskan bahwa peserta lelang tersebut  merupakan pemenang lelang dan  berhak  memperoleh  barang  yang  menjadi  objek  lelang  (Putri  Salim  &  Subagyono,  2022). Menurut ketentuan Pasal 7 PMK 213/2020, yang merupakan pelaksana lelang yaitu KPKNL, Balai Lelang  dan  Kantor  Pejabat  Lelang  Kelas  II.  Balai  lelang  dan  Kantor  Pejabat  Lelang  Kelas  II merupakan  pelaksana  lelang  non  eksekusi  sukarela  atas  permohonan  penjual  atau  balai  lelang selaku kuasa dari penjual. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 21 PMK 213/2020 junto Pasal 1a VR menerangkan bahwa : “Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/ atau di hadapan Pejabat  Lelang,  kecuali  ditentukan  lain  oleh  Undang-Undang  atau  Peraturan  Pemerintah”.  Pada Pasal i 21  PMK  213/2020 i Junto  1a  VR  terdapat  sebagaian  frasa  yang  menyebutkan  “….kecuali ditentukan  lain  oleh  undang-undang  atau  peraturan  pemerintah”,  adapun  pengecualian penyelenggaraan  lelang i yang  bisa  dilaksanakan i tanpa  kehadiran i pejabat  lelang  sebagaimana ketentuan Pasal 49 VR yaitu :
a. Lelang i barang gadai;
b. Lelang i ikan segar TPI;
c. Lelang i kayu kecil dan hasil hutan i pemerintah;

## 227 Yuliana Pratama
Kepastian Hukum Lelang Online ( e-Auction) dalam Ekonomi Digital Tanpa Kehadiran Pejabat Lelang Kelas II
d. Lelang i hasil tanah dan perkebunan i yang ditanam diatas biaya i penduduk Indonesia;
e. Lelang harta peninggalan tentara, Angkatan Laut pemerintah;
f. Lelang senjata api, obat i bius dan keperluan i perang.
Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat kita ketahui bahwa pejabat lelang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan lelang, karena pejabat lelang berperan sebagai pemimpin lelang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang bukan hanya pada pelaksanaan lelang saja, melainkan hingga pasca lelang. Definisi pejabat lelang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) PMK 213/2020 yaitu “Orang  yang  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  diberi  wewenang  khusus  untuk melaksanakan Lelang”. Pejabat lelang dibagi menjadi  2 (dua), yaitu Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat  Lelang  Kelas  II.  Pada  pelaksanaan  Lelang  non  eksekusi  sukarela,  Pejabat  Lelang  yang memiliki kewenangan untuk memimpin  lelang adalah Pejabat Lelang Kelas II. Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan Dr.  HR.  Ibnu  Arly, S.H., M.Kn selaku  Pejabat  Lelang Kelas  II yang berkedudukan di Kota Surabaya yang menerangkan bahwa : “Dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela, Pejabat Lelang Kelas II mempunyai kewenangan untuk memimpin pelaksanaan lelang dan mengesahkan pemenang lelang, hingga membuat risalah lelang”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  maka  dapat  kita  ketahui  bahwa  pejabat  lelang  juga mempunyai  peran  penting  dalam  pembuatan  risalah  lelang.  Pasal  1  Ayat  32  PMK  213/2020 menjelaskan tentang pengertian risalah lelang yaitu “Berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh  Pejabat  lelang  yang  merupakan  akta  autentik  dan  mempunyai  kekuatan  pembuktian sempurna.” Substansi Pasal 35 VR juga mengartikan “risalah lelang” sebagai “berita acara lelang”, sebagai dasar otentitas dari pelaksanaan lelang. Berita acara lelang berisi tentang segala peristiwa yang  terjadi  dalam  penyelenggaraan  lelang  diantaranya  harus  memuat  objek  apa  yang  dilelang, mengapa lelang tersebut dilaksanakan, kapan dan dimana lelang diselenggarakan, bagaimana proses pelaksanaan  lelang  sampai  terjadi  penawaran  lelang,  dan  siapa  saja  yang  terlibat  didalamnya. Risalah  lelang  yang  dibuat  oleh  dan/atau  di  hadapan  Pejabat  Lelang  Kelas  II  merupakan  akta autentik yang harus di jaga keotentikannya.
Mengingat kasus yang ditemui oleh penulis di lapangan pada salah satu kantor cabang balai lelang yang terletak di Kota Surabaya, yang selanjutnya penulis lakukan wawancara dengan Branch Manager balai lelang yang bersangkutan menerangkan bahwa : “Pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela  semuanya  telah  terakomodir  dalam  satu  aplikasi e-auction ,  sehingga  pengesahan pemenang lelang dilakukan oleh sistem secara otomatis sesuai dengan perhitungan waktu yang ada

## 228 Yuliana Pratama
Kepastian Hukum Lelang Online ( e-Auction) dalam Ekonomi Digital Tanpa Kehadiran Pejabat Lelang Kelas II
di dalam aplikasi tersebut, dan Pejabat Lelang Kelas II memang tidak hadir, karena kesemuanya dilakukan  secara  otomatis  oleh  aplikasi  kami”  (Hasil  wawancara  tanggal  22  Maret  2023). Selanjutnya beliau juga menerangkan bahwa : Prosedur pra lelang hingga pasca lelang kami lakukan dengan tertib, yaitu pengajuan permohonan lelang, pengumuman lelang terjadwal khusus yang kami lakukan di website, hingga berkas-berkas yang kami berikan kepada pejabat lelang untuk dibuatkan risalah lelang kami lengkapi dengan baik” (Hasil wawanara tanggal 22 Maret 2023). Berdasarkan hasil  wawancara  tersebut,  jika  ditelaah  menggunakan  ketentuan  Pasal  71  PMK  213/2020,  balai lelang  wajib  memberikan  akses  data  transaksi  lelang  bagi  Pejabat  Lelang  Kelas  II  untuk  dasar membuat risalah lelang, dimana penyedia Platform e-Marketplace Auction harus memenuhi syarat:
a. Terdaftar sebagai anggota asosiasi e-commerce Indonesia; dan
b. Menggunakan  alamat  domain  situs  web  dan  aplikasi  yang  memiliki  sertifikat  kelaikan sistem elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain  itu,  berdasarkan  kasus  yang  di  atas,  jika  mengingat  ketentuan  Pasal  21  PMK 213/2020 junto Pasal 1a VR menerangkan bahwa : “Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/ atau di hadapan Pejabat Lelang, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah”. Maka, pejabat lelang tetap mempunyai kewajiban untuk memantau jalannya lelang hingga berakhir. Mengingat objek barang yang dilelang oleh balai lelang tersebut berupa kendaraan bermotor roda dua dan roda empat serta scrab jika ada.
Selanjutnya,  jika  dibandingkan  dengan  pelaksanaan  lelang  yang  dilakukan  oleh  Balai Lelang Asta Nara Jaya atau disebut dengan Auksi, pelaksanaan lelang dilaksanakan secara hybrid yaitu sebagian offline (dengan kehadiran peserta lelang) dan online (tanpa kehadiran peserta lelang). Meskipun demikian, proses pelaksanaan lelang tetap menghadirkan Pejabat Lelang Kelas II hingga akhir  acara.  Pejabat  Lelang  Kelas  II  di  bantu  oleh  pemandu  lelang  dalam  pelaksanaan  lelang tersebut.  Maka dapat dikatakan bahwa balai lelang tersebut memenuhi ketentuan Pasal 21 PMK 213/2020. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bady Qadarsyah selaku Kuasa Direksi Balai Lelang Auksi menerangkan bahwa : “Pelaksanaan lelang yang kami lakukan sudah sesuai prosedur yang ada, hal  tersebut  untuk  menjaga kepastian hukum  dalam pelaksanaan lelang agar tidak ada yang saling dirugikan baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli nantinya, selain itu balang auksi menggandeng Pejabat Lelang Kelas II dalam setiap penyelenggaraan lelang untuk menjamin bahwa setiap yang kami lakukan dalam pelaksanaan lelang sudah sesuai aturan hukum yang ada” (Hasil wawanncara tanggal 16 Maret 2023).

## 229 Yuliana Pratama
Kepastian Hukum Lelang Online ( e-Auction) dalam Ekonomi Digital Tanpa Kehadiran Pejabat Lelang Kelas II
Kembali  lagi  ke  pembahasan  terhadap  balai  lelang  yang  tidak  menghadirkan  atau mengikutsertakan  pejabat  lelang  dalam  pelaksanaan lelang  online  ( e-auction) ,  maka  hal  tersebut berpengaruh pada otentitas dari risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang Kelas II. Kehadiran pejabat lelang dalam lelang online sangatlah penting untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu, seperti hal nya ketentuan Pasal 74 PMK 213/2020 bahwa : “Apabila terdapat gangguan teknis dalam penyelenggaraan  lelang  yang  melakukan  penawaran  melalui  aplikasi  lelang  atau platform  e- Marketplace  Auctioon, maka  Pejabat  lelang  berwenang  mengambil  tindakan  yaitu  membatalkan lelang,  jika  Gangguan  Teknis  tidak  dapat  ditanggulangi  hingga  jam  kerja  berakhir  pada  hari pelaksanaan  lelang  atau  melaksanakan  lelang  setelah  Gangguan  Teknis  dapat  ditanggulangi sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang”.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dr. HR. Ibnu Arly, S.H., M.Kn menerangkan bahwa “Pada pelaksanaan lelang khususnya non eksekusi sukarela, Pejabat Lelang Kelas II harus hadir  dalam  pelaksanaan  lelang  seperti  amanat  dari  PMK  213/2020,  selain  guna  memperoleh kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang dengan tidak meninggalkan asas-asas yang terkandung dalam  pelaksanaan lelang tersebut, juga menjaga kepastian hukum terkait keabsahan risalah lelang sebagai akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Lelang Kelas II” (Hasil wawancara tanggal 22 Maret 2023). Kepastian yang dimaksud adalah agar semua asas yang menjadi dasar pelaksanaan lelang tersebut  terpenuhi  tanpa  ada  yang  ditinggalkan,  yaitu  asas  keterbukaan  (transparansi),  asas persaingan  ( competition), asas  keadilan,  asas  kepastian  hukum,  dan  asas  akuntabilitas  (Sudiarto, 2021).
Dikatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1868 BW yaitu :
a. harus i dibuat i oleh (door) atau di i hadapan i (ten overstaan) seorang Pejabat Umum; ”
b. harus dibuat i dalam i bentuk ii yang i ditentukan n oleh undang-undang; ”
c. Pejabat i umum  oleh i atau  di  hadapan i siapa i akta i itu i dibuat, “ harus  mempunyai kewenangan untuk i membuat i akta tersebut.
Risalah  lelang  mempunyai  karakteristik  khusus  yaitu  dibuat  oleh  Pejabat  lelang  yang diangkat oleh Menteri Keuangan, yang mempunyai wilayah daerah kerja serta bentuk dari risalah tersebut diatur dalam peraturan khusus sesuai ketentuan PMK 213/2020. Risalah Lelang adalah akta otentik yang bisa disetarakan dengan akta notaris. Dikatakan sebagai akta otentik bukan saja karena ditetapkan oleh undang-undang melainkan karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang

## 230 Yuliana Pratama
Kepastian Hukum Lelang Online ( e-Auction) dalam Ekonomi Digital Tanpa Kehadiran Pejabat Lelang Kelas II
mempunyai kewenangan untuk itu (Lumban Tobing, 1992).
Risalah lelang jika dikaitkan dengan pengertian akta sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu :
a. Setiap  risalah  lelang  wajib  ditandatangani  oleh  para  pihak  baik  pejabat  lelang,  penjual, maupun pembeli (Pasal 38 VR);
b. Substansi risalah lelang adalah berita acara mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi dan  dialami  oleh  para  pihak  baik  lelang  dimuka  umum  maupun  secara  online  yang disaksikan  oleh  pejabat  lelang,  dapat  dikatakan  bahwa  risalah  lelang  adalah  rangkaian peristiwa yang menjadi landasan hak atas suatu perikatan;
c. Risalah lelang dibuat oleh pejabat lelang sebagai alat bukti yang sah.
Risalah  lelang  sebagai  akta  otentik  mempunyai  3  (tiga)  macam  kekuatan  pembuktian yaitu:
a. Kekuatan pembuktian lahiriyah, artinya risalah lelang yang dilihat secara lahir dianggap sebagai  akta  otentik  selama  tidak  dibuktikan  sebaliknya,  maksudnya  ia  mempunyai kemampuan  membuktikan  sendiri  sebagai  akta  autentik  selama  tidak  ada  pembuktian sebaliknya.
b. Kekuatan  pembuktian  formal,  ialah  kepastian  bahwa  hal-hal  yang  terjadi  yang  termuat dalam risalah lelang tersebut benar-benar dilakukan dan dan diketahui oleh pejabat lelang.
c. Kekuatan pembuktian materiil, bahwa risalah lelang tersebut benar adanya dan merupakan alat bukti sempurna dan sah kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (Usman, 2015).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  pelaksanaan  lelang sebagaimana diatur dalam PMK 213/2020, Pejabat Lelang Kelas II dalam pelaksanaan lelang online ( e-auction ), offline, maupun hybrid , tetap mengharuskan Pejabat Lelang Kelas II untuk tetap hadir menyaksikan  pelaksanaan  lelang  tersebut.  Apabila  tidak  dilakukan  demikian,  maka  terkait pembuatan  risalah  lelang  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Lelang  Kelas  II  tanpa  hadir  dalam penyelenggaraan lelang mempunyai potensi kecurangan-kecurangan yang merugikan baik penjual maupun  pembeli.  Hal  tersebut  juga  tentu  akan  mempengaruhi  substansi  risalah  lelang  berkaitan dengan objek, pemenang lelang, dan juga  ketentuan-ketentuan lainnya. Jika ditelaah lebih lanjut hal tersebut dapat mempengaruhi keotentikan dari risalah lelang sebagai akta otentik. Hal tersebut dipengaruhi  juga  terkait  penandatangan  risalah  lelang  yang  tidak  dilakukan  di  hadapan  Pejabat Lelang  Kelas  II.  Sebagaimana  hasil  wawancara  dengan Branch  Manager balai  lelang  yang

## 231 Yuliana Pratama
Kepastian Hukum Lelang Online ( e-Auction) dalam Ekonomi Digital Tanpa Kehadiran Pejabat Lelang Kelas II
berkedudukan  di  Kota  Surabaya  :  “mengenai  tanda  tangan,  biasanya  Pejabat  Lelang  Kelas  II memberi kemudahan kepada kami, dengan cara mengirimkan lembar terakhir risalah lelang untuk saya tanda tangani, dimana dalam lembar terakhir tersebut memuat jumlah dan nominal barang yang laku  dan  jumlah  serta  nominal  barang  yang  tidak  ada  penawaran,  jika  ada  wanprestasi  juga dicantumkan di halaman tersebut”. Jika ditelaah lebih lanjut, risalah lelang dikatakan sebagai akta otentik yang dipersamakan dengan akta notaris, maka dalam hal penandatanganan harus dilakukan seketika  setelah  risalah  lelang  tersebut  dibacakan,  guna  memenuhi  unsur  otentitas.  Apabila  hal tersebut  tidak  diindahkan  baik  oleh  balai  lelang  maupun  Pejabat  Lelang  Kelas  II,  maka  risalah lelang tersebut terdegradasi menjadi risalah lelang yang berkekuatan sebagai akta di bawah tangan.

## D. KESIMPULAN
Pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela telah merambah pada dunia e-commerce dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui internet. Lelang non eksekusi sukarela pada dasarnya bisa  diselenggarakan  oleh  Pejabat  Lelang  Kelas  II  dan  Balai  lelang  baik  secara offline maupun online.  Setiap  penyelenggaraan  lelang  non  eksekusi  sukarela  baik  dilakukan  secara offline (kehadiran  peserta  lelang), online (tanpa  kehadiran  peserta  lelang),  maupun hybrid ( offline dan online secara  bersamaan)  mengharuskan  kehadiran  Pejabat  Lelang  Kelas  II  dalam  memimpin, menyaksikan, dan mencatat jalannya proses lelang yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara lelang yang disebut sebagai risalah lelang sebagaimana amanat dari PMK 213/2020. Pelaksanaan lelang online ( e-auction) yang tidak dihadiri oleh pejabat lelang atau minimal tidak diberikan akses data transaksi lelang yang termuat dalam aplikasi lelang atau platform e-Marketplace auction , maka dapat diragukan keabsahan dari penyelenggaraan hingga dalam pembuatan risalahnya. Hal ini tentu berdampak  pada  otentitas  dari  risalah  akta  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Lelang  Kelas  II  tersebut, mengingat tanda tangan risalah lelang juga dilakukan tidak dihadapan pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kekuatan pembuktian risalah lelang tidak lagi sebagai akta otentik melainkan memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan.

## 232 Yuliana Pratama
Kepastian Hukum Lelang Online ( e-Auction) dalam Ekonomi Digital Tanpa Kehadiran Pejabat Lelang Kelas II

## DAFTAR PUSTAK A

## Buku
Harahap, M. Yahya. (1994). Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata , Surabaya : Gramedia.
Hernoko, Agus Yudha. (2010). Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial . Surabaya : Kencana
Lumban Tobing, G.H.S. (1992). Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) , Jakarta : Erlangga Sudiarto, H. (2021). Pengantar Hukum Lelang Indonesia, Surabaya : Kencana Usman, Rachmadi. (2015). Hukum Lelang , Jakarta : Sinar Grafika

## PERATURAN
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## Vendu reglement
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  213/PMK.06/2020  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Lelang

## WEBSITE :
Putri  Salim,  Vina  &  Subagyono,  Bambang  Sugeng  Ariadi.  (2022).  “Keabsahan  Lelang  Non Eksekusi Sukarela Secara Online Tanpa Pejabat Lelang”, Jurnal Notaire, Vol. 5 (1), 155-178 www.djkn.kemenkeu.go.id (diakses pada tanggal 16 Maret 2023)
https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/10/jenis-jenis-e-commerce/ (diakses pada tanggal 18 Maret 2023)