## REKONSTRUKSI KONSEP FUNGSI SOSIAL HAK CIPTA SEBAGAI HAK MILIK
C. Kastowo.

## AbstrAct
Copy right as a part of intellectual property rights gives authority as ownership right in Indonesian legal system. Copy right  and intellectual property right basicly have different philosophy  from Indonesian original ownership right. The meeting of regulation system with different basic philosophy can result in resistence to intellectual property right. This theoretical conceptual research was conducted to discuss both primary and secondary legal materials completed with the interview with the resource person.  The research result concluded that the ownership right in intelectual  property right accommodated by Indonesian people should follow the Indonesian ownership right which has social function derived from Indonesian legal philosophy that is Pancasila.
Keywords : property rights, copyright, social functions.

## AbSTRAK
Hak cipta sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual memberikankewenangan sebagai mana hak milik dalam sistem hukum Indonesia. Hak cipta dan hal kekayaan intelektual secara dasar memiliki filosofi yang berbeda dengan hak milik asli bangsa Indonesia. Perjumpaan sistem aturan dengan filosofi dasar yang berbedadapat menimbulkan resistensi atas aturan HKI. Penelitian konseptual teoritis ini dilakukan dengan melakukan pengkajian atas bahan hukum primer dan sekunder dilengkapi wawancara dengan resource person. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwasistem hak milik dalam HKI yang diakomodasi oleh bangsa Indonesia harus tunduk dengan konsep hak milik bangsa Indonesia yaitu berfungsi sosial yang bersumber pada filosofi hukum Indonesia yaitu Pancasila.
Kata kunci: hak milik, hak cipta, fungsi sosial.

## A. Pendahuluan
HKI pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada subyek  kreatif atas hasil keativitasnya. Pemberian apresiasi ini dituangkan dalam bentuk hak kepada subyek kreatif untuk mengambil manfaat ekonomi atas karya kreatif yang dihasilkan dan pengakuan atas karya yang dihasilkan berupa hak moral 1 Aturan hukum HKI yang berlaku di Indonesia memiliki dasar pijakan yang kuat  secara yuridis, namun demikian megingat aturan hukum HKI hanyalah  merupakan hasil adopsi dari perjanjian internasional baik dari Bern Convention maupun TRIPs, maka aturan hukum HKI belum memiliki dasar filosofis berlaku bagi bangsa Indnesia.
Perlindungan HKI memang tetap menjadi perdebatan seecara konseptual. Pendapat yang menyatakan bahwa karya manusia adalah demi kemaslahatan manusia secara keseluruhan, sehingga tidak semestinya diberikan hak yang bersifat monopolis sebagaimana terdapat dalam banyak undang-undang Hak Kekayaan Intelektual 2 .  Keith E. Maskus 3 memberikan dukungan atas konsep ini dengan  menyatakan “What we called  the publict rights view, it is unappropriate to assing private property
1 Oentoeng  Soeropati,  1999, Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi , UKSW, Salatiga. Hlm.10.
2 Richard  Stallman , 1992, Mengapa Perangkat Lunak Seharusnya Bebas” http://gnu.mirrors. pair.com    /philosophy/shouldbefree.id..html. hlm. 2.
3 Keith  E.  Maskus,  2000 Intelletual Property Rights in the Global Economy, Institute  for International Economy, Washington DC hlm. 27)
in intellectual creations. Information belong in the public domain because free access to information is a central to social cohesion and learning.
John Locke memberikan pendapat sebaliknya, yaitu memberikan dasar pembenaran atas pengakuan kepemilikan terhadap kekayaan manusia yang muncul dari  karya atau kreativitas manusia “karya dan kerajinan manusia dalam berkarya akan menentukan perbedaan yang menjadi miliknya, dan karya menusia tersebutlah yang akan menentukan apakah manusia tersebut memiliki hak milik dan kekayaan ataukah tidak” 4
Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap subyek kreatif baik seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi dalam bidang Seni, Sastra dan Ilmu pengetahuan Hak untuk Cipta memberikan hak-hak kepada para pencipta untuk mengontrol dan menggunakan ciptaannya, yang hakekatnya adalah mencegah pihak lain mengkopi karya mereka tanpa izin. 5
Hak kekayaan intelektual dalam ketentuan hukum Indonesia memberikan pembatasan-pembatasan tertentu yang secara fondamental berasal dari ketentuan hukum
4 Macpherson, 1989. Pemikiran Dasar Tentangg Hak Milik , YLBHI. Jakarta.hlm. 2.
5 Tim  Lindsey,  Eddy  Damian  dkk  (ed.,).  2002: Hak Kekayaan Intelektual . Suatu Pengantar . Bandung: Alumni. Hlm. 6.
internasional sebagaimana diatur dalam  TRIPs. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia pada prinsipnya dapat menentukan sendiri aturan hukum yang akan berlaku bagi warga negaranya,  namun  dalam hal hak kekayaan intelektual hal tesebut tidak dapat dilakukan. Hal ini disebabkan oleh karena aturan hukum dalam hak kekayaan intelektual berkaitan dengan kepentingan negara lain, dengan demikian maka pembentuan hukumnya selalu harus mempertimbangkan perkembangan hukum secara global yang termuat dalam konvensi internasional.
Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 memberikan dasar pengakuan adanya HKI  sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 jo . Pasal 15. Berpegang pada pemahaman bahwa hak cipta adalah merupakan hak milik, maka pembatasan mengenai hak milik dapat ditemukan dalam Pasal 36 Ayat 3 UU. No. 39/1999 menyatakan : hak milik mempunyai fungsi sosial. Penjelasan pasal tersebut dinyatakan yang dimaksud dengan “hak milik mempunyai fungsi sosial” adalah bahwa setiap penggunaan hak milik harus memperhatikan kepentingan umum. Apabila kepentingan umum menghendaki atau membutuhkan benar- benar, maka hak milik dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan pasal tersebut jika diterapkan dalam konteks hak cipta sebagai hak milik sekaligus terkandung hak moral maka tetap tidak mudah untuk dipahami dan  sangat sulit
untuk diterapkan tanpa ada penjelasan secara filosofis konseptual.
Pasal-pasal pembatasan hak cipta yang diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 UU No.19/2002 adalah merupakan hasil adopsi dari konsep Common Law maupun Civil Law yang dikenal dengan Fair Use dan Fair Dealing . Fair use bertitik tolak dari ciptaannya, sehingga masyarakat diberi akses penggunaan yang wajar atas suatu ciptaan, sedangkan Fair Dealing bersumber dari hak penciptanya. 6
Pembatasan Hak Cipta yang berupa Fair Use dan Fair Dealing pada dasarnya muncul dari konsep hukum yang menganut faham individualistik. Pembatasan hak cipta sebagai hak milik berdasarkan konsep hukum Indonesia seharusnya diturunkan dari hukum dasar yaitu UUD 1945 yang menganut faham bahwa hak milik adalah berfungsi sosial. Perumusan pasal yang tidak konsisten pada pembatasan hak cipta tampak dari pasal pembatasan atas program komputer yang diatur secara diskriminatif merupakan akibat dari ketiadaaan konsep mengenai hak cipta yang memiliki fungsi sosial sebagaimana di kehendaki dalam UU Hak Cipta dan UUD 1945.
Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian adalah: Bagaimana konsep dan penerapan fungsi sosial hak cipta sebagai hak milik? Hasil penelitian ini adalah ditemukannya
6 (Rahmi Jened, , 2007: Hak Kekayaan Intelektual. Penyalahgunaan Hak Eksklusif , AUP, Surabaya. hlm. 106)
dasar agrumentasi filosofi fungsi sosial hak milik dan penerapannya dalam hak cipta sebagai hak milik di Indonesia.

## b.  Metode Penelitian
Penelitian dengan maksud melakukan rekonstruksi konsep ini masuk dalam kategori Fundamental Research. Fundamental Research yaitu Research designed to secure a deeper understanding of law as a social phenomenon, including research on the historical, philosophical, linguistic, economic, social or political implication. 7
Dalam penelitian hukum (legal research) dikenal beberapa pendekatan yaitu pendekatan Undang-undang (Statute approach), pendekatan kasus ( case approach),  p endekatan komparatif (comparative approac) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 8
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu dengan mempelajari teori-teori, pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin dalam ilmu hukum.
Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data kepustakaan atau bahan hukum. Bahan Hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Narasumber dalam penelitian ini adalah  pakar dalam bidang hukum hak cipta dan pakar dalam bidang filsafat hukum.
7 Terry  Hutchinson,      2002, Researching and Writing in Law, Lawbook Co. Sydney. Hlm. 43.
8 Peter  Mahmud  MZ,2005:  Penelitian  Hukum, Kencana, Jakarta. Hlm.  95.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka baik terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier dan wawancara dengan narasumber yang akan melengkapi data sekunder.

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Penelusuran atas data sekunder menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini belum pernah ada penjelasan secara konprehensif baik secara filosofis maupun teoritis mengenai perlindungan hak cipta sebagai hak milik yang berfungsi sosial. Penelitian mengenai fungsi sosial hak milik yang telah dilakukan adalah berobyekkan tentang hak milik atas tanah. Secara umum dari penelitian yang telah dilakuan dan  berobyek tentang fungsi sosial hak atas tanah sampai pada simpulan bahwa hak atas tanah berfungsi sosial dan implementasinya adalah bahwa tanah dapat dicabut oleh negara demi kepentingan umum. 9
Karakter kebendaan yang berupa hak cipta berbeda dengan kebendaan yang berupa tanah. Perbedaan keduanya secara jelas terletak pada aspek hak moral yang melekat pada hak cipta sebagai konsekuensi atas perolehan hak tersebut. Perbedaan karakter kebendaan inilah yang memberikan pembenaran bahwa tidak sepenuhnya penelitian tentang hak milik atas tanah tidak
9 Agus Sekarmaji, 2010: Perolehan hak atas tanah dalam rangka pembangunan Perumahan, Disertasi, UNAIR. Hlm. 18.
dapat diterapkan secara konsep dalam menjustifikasi fungsi sosial hak cipta.
HKI pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada subyek kreatif atas hasil keaktivitasnya. Pemberian apresiasi ini dituangkan dalam bentuk hak kepada subyek kreatif untuk mengambil manfaat ekonomi dari karya kreatif yang dihasilkan dan pengakuan atas karya yang dihasilkan berupa hak moral. 10 Sebagai hak, maka terhadap subyek diberikan jaminan perlidungan hukum 11 dan pemilik hak diberikan keistimewaan dalam melaksanakan haknya. 12 Hak milik sebagai hak yang bersumber dari hubungan antar subyek dalam masyarakat. Hak milik merupakan konsep hukum yang berisikan hubungan antara subyek pemilik dan obyek yang berupa benda yang dimiliki. Hubungan antara subyek dengan obyek yang berupa benda inilah dari sudut subyek maka obyek milik merupakan  kekayaan (property).
Pemikiran paling umum mengenai fungsi hak dikenal sebagai Interest theories dan Will theories . Interest theories , teori ini berkaitann dengan tradisi utilitarian, yang menyatakan bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan kepentingan orang dengan memberikan perlindungan terhadap keuntungan. Will theories , teori ini berhubungan dengan tradisi Kantian yang menyatakan bahwa fungsi hak
10 Oentoeng Soeropati , Loc.Cit.
11 Sudikno,  2005: Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakara . Hlm. 43.
12 Theo Huijbers, 1995, Filsafat Hukum , Kanisius, Yogyakarta. Hlm.  95-96.
adalah untuk mengembangkan otonomi dengan memberi dan melindungi otoritas, keleluasaan atau kontrol dalam sejumlah bidang kehidupan. 13
Hak cipta sebagai hak milik memberikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pemegang haknya, namun demikian bukan berarti bahwa pemegang hak cipta dapat melaksanakan haknya secara tidak terbatas. Sebagaimana telah dikemukanan sebelumnya bahwa sistem hukum hak kekayaan intelektual pada umumnya dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan kedudukan antara pemilik hak dengan masyarakat. Pembatasan  hak cipta merupakan bentuk penyeimbangan antara hak dari pemegang hak cipa dan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari karya cipta yang menjadi kreasi pencipta.
Dalam sistem hukum  hak milik diperlukan perlindungan yang memadai sehingga dapat dipertahankan secara wajar, layak, tidak berlebihan dan tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma sopan santun. Hak milik dilindungi oleh hukum manakala diperoleh secara jujur dan tidak tercela aatu dengan itikad baik. Hak milik dibatasi bahkan dapat dihapus jika dilaksanakan dengan tidak wajar dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. 14 Pembatasan hak
13 James  W.  Nickel, 1996 Hak Asasi Manusia Refleksi  Filosofis  Atas  Deklarasi  Hak  Asasi Manusia, Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta. Hlm. 19-21.
14 Darin Arif Mu’alifin, 2009: Peranan Hukum dalam Penataan Hak Milik Demi Terwujudnya Keadilan Sosial di Indonesia. STAIN Tulungagung . Jurnal AHKAM Volume 11, No. 2. Hlm. 207.
milik berupa hak cipta dikenal dengan istilah limitation atau fair use. Istilah pembatasan (limitation) hak cipta merupakan konsep Civil Law System hal ini karena dalam C ivil Law System yang menjadi fokus perlindungan adalah subyek pencipta. Hal ini berbeda dengan konsep yang digunakan oleh Common Law System yang mendasarkan perlindungan  hak cipta pada karya ciptanya, sehingga dalam common law system digunakan istilah fair dealing atau penggunaan yang wajar. Pasal tersebut menetapkan 3 ukuran untuk adanya pengecualian atas hak eksklusif dari pencipta yaitu:
1.  untuk kepentingan tertentu
2. tidak bertentangan dengan eksploitasi normal
3. tidak bertentangan dengan kepentingan yang wajar bagi pencipta.
Dengan pemahaman tersebut maka dapat diuraikan lebih lanjut bahwa sebenarnya terdapat kesamaan esensi fair use yang diatur dalam Undang- Undang Hak Cipta dengan peraturan di negara lain yang pada intinya terdapat ukuran yang sama yaitu, bahwa penggunaan materi yang dilindungi Hak Cipta dimaksudkan untuk kepentingan: riset dan pendidikan, pemberitaan dan pembelaan di pengadilan
Sistem hak milik Indonesia yang berakar dari hukum adat menunjukkan bahwa hak milik berfungsi sosial. Walaupun adat satu etnis dengan etnis lainnya berbeda, tetapi seluruh adat yang ada di Indonesia memiliki prinsip
yang sama, yaitu kepentingan individu tidak mengalahkan kepentingan masyarakat dan terdapat unsur saling tolong menolong. Dalam masyarakat adat Indonesia hak milik pribadi tetap diakui dan hak milik tersebut berfungsi sosial. 15 Hukum di Indonesia tidak dipisahkan dari masyarakat dan wilayah Indonesia serta perjalanan sejarahnya. Materi hukum di Indonesia harus digali dan dibuat dari nilai-nilai yang hidup di Masyarakat. 16 Nilai dasar tersebut sebagai pengarah dan acuan dalam berperilaku serta sekaligus berfungsi sebagai ukuran untuk menilai potensi dan realita keberhasilan hukum mencapai tujuan akhir tersebut. Terjabarkannya atau teraktualisasikannya nilai dasar dalam substansi hukum atau dalam perilaku hukum merupakan tujuan antara yang menentukan peranan hukum menciptakan ketertiban dan meminimalkan konflik. Artinya tujuan akhir dari hukum akan dapat segera terwujud apabila nilai-nilai dasar dapat dijabarkan dengan tepat. 17
Hak milik berfungsi sosial ini didasarkan pada tata nilai kehidupan masyakarat Indonesia yang bersifat komunal. Budaya dan pandangan  hidup bangsa Indonesia dengan dasar Pancasila sebagai  idiologi tetap memandang
15 Afifah Kusumadara, 2000, “Konflik Hukum HAKI dengan Hukum Adat”, Jurnal Arena Hukum, No. 12.   Hlm.4 16 Hendy  Tedjonagoro,  J.  2008.  ”Pancasila Sebagai  Sumber  Dari  Segala  Sumber  Hukum, Filsafat  Hukum  Dan  Falsafah  Negara  Republik Indonesia.” Jurnal Pelangi Ilmu ,  Universitas Surabaya, Edisi: Vol. 2 No. 1 Januari-Juni
17 Nurhasan Ismail, 2007. Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi Politik . Huma & Magister Hukum UGM,  Yogyakarta, Hlm. 23.
manusia yang menurut kodratnya sebagai makhluk Tuhan sebagai pribadi dan sekaligus makhluk sosial, sehingga kepentingannya merupakan kesatuan bulat yang harus dikembangkan secara seimbang. 18
Hak cipta sebagai hak milik dalam konsep  hukum Perdata Indonesia memiliki pembatasan dalam aktualisasinya. Pembatasan hak milik dalam KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 570 terdapat pembatasan hak milik yaitu: undang- undang atau peraturan umum, tidak mengganggu hak-hak orang tain dan kemungkinan akan pencabutan hak. Pembatasan hak milik berdasarkan undang-undang atau peraturan umum disini dimaksudkan bahwa pemilik hak dalam mengaplikasikan haknya tidak boleh bertentangan dengan undang- undang atau peraturan umum. Secara konseptual dikenal pembedaan adanya aturan hukum pemaksa dan aturan hukum yang mengatur. 19
Pemanfaatan hak milik juga dibatasi pemanfaatannya oleh pemanfaatannya sendiri agar tidak menimbulkan ganguan kepada pihak lain. Pembatasan ini berdasarkan pemikiran bahwa seseorang yang memiliki hak dapat melaksanakan haknya secara bebas, namun demikian kebebasan tersebut harus mempertimbangkan hak orang lain. Orang  lain dapat menerima akibat dari pemanfaatan hak tersebut dan akibat tersebut dapat merugikan. Oleh 18 Ika  Riswanti  Puranti,  2010.  Lisensi  Copyleft dan  Perlindungan  Open  Source  Software  di Indonesia, Gallery Ilmu, Yogyakarta. Hlm. 77.
19 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit. Hlm. 234-236.
karena itu penggunaan hak sekalipun dilindungi oleh hukum namun harus tetap dijaga agar tidak berakibat merugikan atau bertentangan dengan hak orang lain. Dibedakan antara akibat yang menimbulkan kerugian materiil dan akibat yang bersifat immateriil yaitu berupa gangguan. 20
Pembatasan dan pengecualian hak cipta memiliki pembenaran atas 3 dasar pertimbangan: 21 Jenis pertama dari pembatasan terhadap hak eksklusif pencipta atas dasar  rasa hormat terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan pers dan hak atas informasi. Kebebasan ini  di dalamnya meliputi hak kutipan, parodi, karikatur, tekan review, bunga rampai, dll, yang membuka kemungkinan untuk merujuk dan mengutip karya orang lain  tanpa harus meminta persetujuan sebelumnya. Jenis kedua pengecualian  hak cipta menyangkut kepentingan publik. Menurut tipe kedua ini pembatasan hak cipta didasarkan pada kebutuhan masyarakat, yang dipenuhi melalui perpustakaan umum,  lembaga  pendidikan,  museum, kegiatan pengarsipan dll.  Pegecualian ini menjamin masyarakat untuk dapat melakukan akses atas karya-karya tersebut dengan tanpa hambatan termasuk hambatan beaya. Memang kemudian harus ada kriteria yang jelas mengenai kepentingan publik tersebut, sehingga tidak muncul terjadinya
20 Sri  Sudewi  Maschun  Sofwan,  2008. Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta. Hlm. 52.
21 Anne  Lepage,  2003“Overview  Of  Exceptions And  Limitations  To  Copyright  In  The  Digital Environment”, UNESCO e-Copyright Bulletin.
pengurangan hak eksklusif pencipta dengan dalil kepentingan publik yang  semu. Jenis ketiga melibatkan pengecualian dirancang untuk mengatasi difungsi pasar, dengan kata lain situasi dimana tidak mungkin bagi pemilik hak cipta untuk menggunakan hak eksklusif mereka. Pembatasan ini ditemukan dalam pengecualian yang disebut dengan private use yang memberikan kemungkinan untuk melakukan reproduksi untuk kepentingan pribadi.
Tujuan pembatasan dan pengecualian hak cipta antara lain adalah bahwa pembatasan dan pengecualian hak cipta untuk menjamin akses yang wajar untuk materi hak cipta kepada publik. 22 Pembatasan dan pengecualian ini sebagai jalan atau memberi kontribusi pada penyebaran pengetahuan yang penting untuk berbagai kegiatan manusia dan nilai-nilai, serta kemajuan ekonomi dan  sosial.
Rekonstruksi konsep kepemilikan hak cipta merupakan keniscayaan bagi bangsa Indonesia yang terikat pada perjanjian internasional dalam bidang HKI (TRIPs), namun peraturan Hak Cipta sekaligus harus berdasarkan tata nilai yang ada dalam masyarakat. Cara demikian tentu menjadikan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang dapat memanfaatkan tata nilai gobal untuk kepentingan bangsa.
22 Henok  Birhanu,  2010. “ Limitations  and Exceptions of Copyright and Their Impact on the Expansion of Education”   http://dc251.4shared. com/doc/oism4Czj/preview.html

## D. Kesimpulan
Karakter kebendaan atas hak cipta berbeda dengan karakter kebendaan atas obyek yang berupa tanah. Perbedaan tersebut bersumber dari isi hak dan dasar perolehannya. Perbedaan dari isi hak adalah bahwa dalam hak cipta dikenal dengan adanya hak moral yang merupakan perwujudan atas pengakuan keutuhan karya sebagai kebendaan. Perbedaan kedua adalah dasar perolehan atas kedua jenis kebendaan tersebut. Pada  hak cipta hak kebendaan itu diperoleh karena kreatifitas intelektual, sedangkan pada hak milik atas tanah diperoleh dari dasar hubungan hukum artinya tidak ada unsur kreasi untuk menculnya obyek hak. Perbedaan karakter kebendaan inilah yang memberikan pembenaran bahwa tidak sepenuhnya konsep fungsi sosial hak milik atas tanah tidak dapat diterapkan secara analogis dalam menjustifikasi fungsi sosial hak cipta.
Dalam sistem hukum selalu dituntut adanya harmonisasi dan koherensi dari setiap sub sistem hukum. Oleh karena itu sistem hak milik atas Hak Cipta dan hak milik atas tanah serta hak milik atas kebendaan yang berwujud sudah selayaknya dalam harmoni secara filosofi dan konsepsi.
Pembatasan yang terdapat dalam undang-undang Hak Cipta di Indonesia tidak sepenuhnya didasarkan pada konsep fungsi sosial. Pembatasan yang selama ini dipandang sebagai fungsi sosial pada dasarnya hanyalah simplifikasi atas konsep funsi sosial

## hak milik yang dimiliki oleh bangsa
Indonesia.

## E. Saran
Pembatasan terhadap hak cipta sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta harus dimaknai sebagai pembatasan atas hak yang milik yang dimiliki oleh Pencipta atau pemegang hak cipta. Pasal-pasal pembatasan  hak cipta harus dimaknai bukan sebagai fungsi sosial sebagaimna konsep hak milik dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu perlu dirumuskan ulang pasal-pasal tentang pembatasan dalam undang-undang hak cipta yang merupakan pencerminan konsep fungsi sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Birhanu, Henok, 2010 “Limitations and Exceptions of Copyright and Their Impact on the Expansion of Education” http://dc251.4shared. com/doc/oism4Czj/preview.html Huijbers, Theo, 1995, Filsafat Hukum , Kanisius, Yogyakarta.
Hutchinson, Terry, 2002, Researching and Writing in Law , Lawbook Co. Sydney.
Ismail, Nurhasan, 2007, Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi Politik . Huma & Magister Hukum UGM, Yogyakarta.
Jened, Rahmi, 2007, Hak Kekayaan Intelektual. Penyalahgunaan Hak Eksklusif , AUP, Surabaya.
Kusumadara, Afifah, 2000, “Konflik Hukum HAKI dengan Hukum Adat”, Jurnal Arena Hukum, No. 12. Lepage, Anne, 2003, “Overview Of Exceptions And Limitations To Copyright In The Digital Environment”, UNESCO e-Copyright Bulletin . Lindsey, Tim, Eddy Damian dkk (ed.,).
2002. Hak Kekayaan Intelektual . Suatu Pengantar . Bandung: Alumni. Macpherson, C.B, 1989, Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik , YLBHI. Jakarta.
Mahmud, Peter, 2005, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta. Maschun Sofwan, Sri Sudewi. 2008, Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta.
Maskus, Keith E. 2000, Intelletual Property Rights in the Global Economy, Institute for International Economy, Washington DC.
Mertokusumo, Sudikno, 2005, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakara. Mu’alifin, Darin Arif, 2009, Peranan Hukum dalam Penataan Hak Milik Demi Terwujudnya Keadilan Sosial di Indonesia.
STAIN Tulungagung. Jurnal
AHKAM Volume 11, No. 2. Nickel, James W. 1996, Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Hak Asasi Manusia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Puranti, Ika Riswanti, 2010, Lisensi
Copyleft dan Perlindungan Open Source Software di Indonesia, Gallery Ilmu, Yogyakarta. Sekarmaji, Agus, 2010, Perolehan Hak
Atas Tanah Dalam Rangka Pembangunan Perumahan, Disertasi, UNAIR.

## Soeropati, Oentoeng, 1999, Hukum
Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi , UKSW, Salatiga.
Stallman, Richard. 1992 “ Mengapa
Perangkat Lunak Seharusnya Bebas” http://gnu.mirrors. pair. com /philosophy/shouldbefree. id..html.
Tedjonagoro, J. Hendy, 2008, ”Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum, Filsafat Hukum Dan Falsafah Negara Republik Indonesia.” Jurnal Pelangi Ilmu ,
Universitas Surabaya, Edisi: Vol. 2 No. 1 Januari-Juni.