2021-11-05

## KEPASTIAN HUKUM AKTA PENDIRIAN PERSEKUTUAN
KOMANDITER ( COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP) YANG TIDAK DIUMUMKAN DALAM BERITA NEGARA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG
Joko T Suroso Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

## Abstrak
Perseroan  Komanditer/ Commanditaire  Vennootschap (CV)  diatur  dalam Pasal  19  KUHD  yaitu  merupakan  Perusahaan  yang  didirikan  oleh  satu  atau beberapa orang secara tanggung menanggung, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang.  KUHD  sendiri  tidak  ada  pengaturan  secara  khusus  mengenai  cara mendirikan, karena Perseroan Komanditer adalah firma. Maka dari itu, Perseroan Komanditer didirikan dengan akta pendirian yang dibuat di muka notaris, kemudian didaftarkan  di kepaniteraan  pengadilan  negeri  setempat  dan  petikan  Akta diumumkan dalam Berita Negara. Pokok permasalahannya Bagaimana kedudukan hukum Perseroan  Komanditer  yang  tidak  diumumkan  dalam  berita  Negara  dan bagaimana tanggung jawab para pengurus Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) yang  Akta  pendirian  tidak  diumumkan  dalam  Berita  Negara . Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  maka  penelitian  ini  menekankan  kepada sumber-sumber  bahan  sekunder,  baik  berupa  peraturan-peraturan  maupun  teori- teori hukum.
Perseroan  Komanditer  yang  tidak  atau  belum  diumumkan  dalam  Berita Negara  Kedudukan  hukum  tetap  sah,  akan  tetapi  Perseroan  Komanditer  tersebut dianggap  hanya  seperti  Firma.  Dengan  demikian  tindakan  Persero  Komanditer terhadap pihak ketiga dianggap dilakukan secara umum, dianggap didirikan untuk waktu  yang  tidak  tertentu  dan  tidak  satu  persero  yang  diperkecualikan.  Jika Perseroan Komanditer dianggap sama kedudukannya seperti Firma, maka Pesero Komanditer sama dengan Pesero Pengurus.  Oleh karena itu tanggung jawab baik Pesero  Komanditer  maupun  Pesero  Pengurus  sama  yakni  tanggung  jawab  tidak terbatas dan terhadap perikatan pada Pihak Ketiga bertanggung jawab renteng. Kata Kunci: Perseroan Komanditer, Kedudukan, Tanggung jawab

## PENDAHULUAN
Bentuk  usaha  adalah  organisasi  usaha  atau  badan  usaha  yang  menjadi wadah  penggerak  setiap  jenis  kegiatan  usaha,  yang  disebut  bentuk  hukum perusahaan. 1 Bentuk  hukum  perusahaan  perseorangan  belum  ada  pengaturannya dalam  undang-undang  tetapi  berkembang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat pengusaha, dalam prakteknya dibuat tertulis dimuka notaris berupa akta pendirian perusahaan perseorangan. 2
Bentuk-bentuk perusahaan atau badan usaha (business organization) yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian
1 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan Keempat Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hal.1.
2 Ibid, hal. 1-2.
2021-11-05
besar dari bentuk-bentuk badan usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu (Pemerintah Belanda), di antaranya ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga sebagian yang tetap mempergunakan nama aslinya.  Nama-nama  masih  terus  digunakan  dan  belum  diubah  pemakaiannya misalnya, Burgelijk Maatschap/Maatschap, Vennootschap onder Firma atau Firma (Fa), dan Commanditaire Vennootschap (CV). Selain itu, ada pula yang sudah di Indonesiakan,  seperti  perseroan  terbatas  atau  PT,  yang  sebenarnya  berasal  dari Naamloze  Vennootschap (NV).  Kata "vennootschap" diartikan  menjadi  kata "perseroan",  sehingga  dapat  dijumpai  sebutan  Perseroan  Firma,  Perseroan Komanditer  (CV)  dan  Perseroan  Terbatas  bersamaan  dengan  itu,  ada  juga  yang menggunakan  kata  perseroan  dalam  arti  luas,  yaitu  sebagai  sebutan  perusahaan pada umumnya.
Setiap pelaku usaha dalam memulai usaha harus telah mengantisipasi risiko dengan  aturan-aturan  hukum.  Risiko  usaha  dapat  dibagi  kepada  para  pihak  yang menjalankan  usaha,  hal  ini  disepakati  para  pihak  ketika  mereka  bersepakatan memilih  badan  usaha  apa  yang  akan  mereka  gunakan  dalam  menjalankan  usaha tersebut.  Salah  satu  pertimbangan  adalah  masalah  tanggungjawab  utang  piutang perusahaan  terhadap  harta  pribadi  dalam  hal  pengembanan  wewenang  dan tanggung  jawab,  pemilih  biasanya  memikirkan  faktor  risiko  yang  akan  dihadapi. Pada  perusahaan  yang  jenis  badan  usahanya  memiliki  tanggungjawab  tidak terbatas,  apabila  perusahaan  mengalami  risiko  kerugian,  maka  harta  pribadi  jadi jaminan  atas  hutang/kewajibannya.  Badan  usaha  adalah  organisasi  usaha  yang didirikan  oleh  lebih  dari  satu  individu  untuk  melaksanakan  tujuan  usaha  yaitu meraih keuntungan. 3
Persekutuan  Komanditer  (CV)  atau  sering  kali  disebut  dengan Commanditaire  Vennootschap merupakan  suatu  Perusahaan  yang  didirikan  oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (Geldschieter), dan diatur dalam KUHD. 4
Pengaturan  hukum  atas  CV  sama  dengan  persekutuan  firma  karena  CV adalah suatu firma yang khusus sehingga peraturannya mengikuti aturan firma yang dimana diatur secara tegas  pada Pasal  19 sampai  dengan Pasal  35 KUHD. Akan tetapi yang membedakan pengaturan antara Persekutuann Komanditer (CV) dengan persekutuan  firma  adalah  adanya  pengaturan  sekutu  pelepas-uang  yang  diatur menurut ketentuan Pasal 19, 20 dan 21 KUHD.
Perseroan  komanditer  atau  juga  disebut  perseroan  dengan  penanaman modal  diadakan  antara  seseorang  pesero  yang  mempunyai beheer atau  beberapa pesero  yang bertanggung jawab secara sendiri-sendiri untuk  seluruhnya (solider) dengan seorang Peseroan Komanditer (CV) atau beberapa orang lain  yang hanya bertanggung jawab sampai dengan uangnya yang ditanam dalam usaha itu. Persero- persero  yang  bertindak  sebagai  penanam  modal  tidak  ikut  bertanggung  jawab secara  solider.  Pertanggunggan  jawab  hanya  meliputi  sampai  jumlah  uang  yang ditanamkan  itu.  Dalam  perseroan  itu  persero  komanditer  tidak  bertindak  keluar.
3 H.M. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, (Hukum Persekutuan Perdata), Jilid I, Jakarta: Djambatan, 1982, hal. 23.
4 I.G. Rai Widjaya , Hukum Perusahaan, cet. 7( Bekasi: Kesaint Blanc, 2007), hal. 51.
2021-11-05
Struktur dari Perseroan Komanditer (CV) itu tergantung dari pada persetujuan yang diadakan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 5
Dapat dilihat, pada persekutuan komanditer terdiri dari dua macam sekutu. Pertama sekutu  pengurus  atau  sekutu  komplementer (complimentaris).  Kedua Sekutu    komanditer  yang  disebut  juga  sekutu  tidak  kerja. 6 Pendirian  CV  pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan persekutuan firma, yaitu umumnya dengan akta notaris kemudian didaftarkan di kepaniteraan PN di mana persekutuan komanditer tersebut berkedudukan dan kemudian mengumumkan ikhtisar akta pendirian dalam Berita Negara RI.
Dalam pendirian CV harus ada pembuatan akta otentik.  Cara mendirikan Perseroan  Komanditer  (CV)  Dalam  KUHD  tidak  ada  pengaturan  secara  khusus mengenai  cara  mendirikan  Perseroan  Komanditer  (CV).  karena  Perseroan Komanditer  (CV)  adalah  firma,  Pasal  22  KUHD  dapat  diberlakukan.  Dengan demikian, Perseroan Komanditer (CV) didirikan dengan pembuatan anggaran dasar yang dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat di muka notaris. Akta kemudian didaftarkan  di  kepaniteraan  pengadilan  negeri  setempat.  Akta  yang  sudah didaftarkan itu diumumkan dalam Berita Negara. 7
Pendirian persekutuan komanditer pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan persekutuan  firma,  yaitu  umumnya  dengan  akta  notaris  kemudian  didaftarkan  di kepaniteraan  PN  di  mana  persekutuan  komanditer  tersebut  berkedudukan  dan kemudian mengumumkan ikhtisar akta pendirian dalam Berita Negara RI. Adapun isi akta pendirian : 8
1. Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para pendiri.
2. Penetapan nama Perseroan Komanditer (CV) dan kedudukan hukumnya.
3. Keterangan mengenai Perseroan Komanditer (CV) yang menyatakan sifat CV  itu  di  kemudian  harinya  akan  bersifat  khusus  atau  terbatas  untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus.
4. Nama  sekutu  yang  tidak  berkuasa  untuk  menandatangani  perjanjian  atas nama persekutuan.
5. Mulai dan berakhirnya Perseroan Komanditer (CV).
6. Klausul-klausul lain yang penting berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri.
7. Pendaftaraan akta pendirian ke PN harus diberi tanggal.
8. Pembentukan kas atau uang dari Perseroan Komanditer (CV) yang khusus disediakan  bagi  penagih  dari  pihak  ketiga  yang  jika  sudah  kosong  maka berlakulah tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan.
9. Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk bertindak atas nama persekutuan.
10. Maksud dan tujuan persekutuan komanditer.
11. Modal persekutuan komanditer.
12. Penunjukan siapa sekutu biasa dan sekutu komanditer.
5 Ahmad Ichsan, Hukum Dagang (Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan Angkutan , Pradnya Paramita, cetakan kelima, Jakarta, 1993, hal. 129.
6 M. Yahya Harahap , Hukum Perseroan Terbatas, , Cetakan ketiga,( Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hal. 17-18.
7 Abdulkadir Muhammad, op.cit, hal.94.
8 Handri Raharjo, Hukum Perusahaan (Step By Step Prosedur Pendirian Perusahaan),
Pustaka Yustisia, Cetakan pertama, Yogyakarta, 2013, hal. 56-59.
2021-11-05
13. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing sekutu.
14. Pembagian keuntungan dan kerugian sekutu. Perseroan Komanditer (CV) mengenal dua macam pesero yaitu bagi pesero yang hanya memasukkan uang atau barang kedalam perseroan disebutkan sebagai pesero  komandit-diam,  sedangkan  pesero  yang  selain  memasukkan  uang  atau barang  juga  melakukan  pengurusan  perseroan  yang  disebut  pesero  pengurus  dan mereka  inilah  yang  menjalahkan  perusahaan  dan  bertindak  keluar  atas  nama perseroan, dan menyelenggarakan pemeliharaan, pengurusan perseroan seharihari 9 Di dalam Pasal 28 KUHD "selain dari pada itu para pesero diwajibkan pula menyelenggarakan pengumuman dan petikan akta sebagaimana termaksud dalam ketentuan Pasal 26 dalam Berita Negara". Selama ini pada umumnya yang dipenuhi hanya pasal 27 KUHD yang menyebutkan "pendaftaran itu harus ditanggali pada hari  akta  atau  petikannya  dibawa  di  kepaniteraan.  Selama  ini  walaupun  Akta pendirian  CV  belum  ada  diumumkan  di  dalam  Berita  Negara  akan  tetapi  dapat melakukan  dan  atau  menjalankan  kegiatan  usaha,  meskipun  di  dalam  Undang- undang  secara  tegas  diwajibkan  untuk  diumumkan  dalam  Berita  Negara.  Oleh karena  itu  makalah  ini  akan  membahas  bagaimana  kedudukan  Persekutuan Komanditer yang tidak di umumkan dalam Berita Negara menurut Kitab Undang- Undang  Hukum  Dagang,  dan  juga  tanggungjawab  para  sekutunya  dengan    judul "Kepastian  Hukum  Akta  Pendirian  Perseroan  Komanditer (Commanditaire Vennootschap) yang  tidak  diumumkan  dalam  berita  Negara  ditinjau  dari  Kitab Undang-undang Hukum Dagang"
Adapun  permasalahan  yang  dikemukan Bagaimana  kedudukan  hukum Perseroan  Komanditer (Commanditaire  Vennootschap) yang  tidak  diumumkan  dalam berita  Negara  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang? Dan  Bagaimana tanggung  jawab  para  pengurus  Perseroan  Komanditer (Commanditaire Vennootschap) yang Akta pendirian tidak diumumkan dalam Berita Negara?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  dengan  metode pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  doktriner  yang  mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maka  penelitian  ini  menekankan  kepada  sumber-sumber  bahan  sekunder,  baik berupa  peraturan-peraturan  maupun  teori-teori  hukum,  disamping  menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat, sehingga ditemukan suatu asas- asas hukum  yang berupa dogma atau doktrin hukum  yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas, yang dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, yaitu  mengenai  Akta  Pendirian  Perseroan  Komanditer (Commanditaire Vennootschap) dikaitkan ketentuan Kitab Undangundang Hukum Dagang.
9 M.Nadzir Said, Hukum Perusahaan di Indonesia I, Alumni, Bandung, 1987, hal. 191.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan Hukum Persekutuan Komanditer (Commanditaire
Vennootschap)  y ang  Tidak  Diumumkan  dalam  Berita  Negara  Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Persekutuan    Komanditer  (CV)  itu  mempunyai  dua  macam  sekutu, yaitu  sekutu  kerja  dan  sekutu  tidak  kerja  ( stille  vennoot ).  Sekutu  kerja  atau sekutu  komplementer  adalah  sekutu  yang  menjadi  pengurus  persekutuan, sedangkan  sekutu  tidak  kerja  atau  sekutu  komanditer  tidak  mengurus persekutuan.  Baik  sekutu  kerja  maupun  sekutu  tidak  kerja  masing-masing memberikan  pemasukannya,  yang  berwujud  uang,  barang  atau  tenaga  (fisik atau  pikiran)  atas  dasar  pembiayaan  bersama,  artinya  untung  rugi  dipikul bersama antara sekutu kerja dan sekutu komanditer, meskipun tanggung jawab sekutu komanditer terbatas pada modal yang disanggupkan untuk dimasukkan. Prof.Soekardono 10 menamakan  sekutu  kerja  itu  sekutu  komplementer, sedangkan sekutu yang tidak kerja disebut sekutu komanditer. 11
Sebuah  Persekutuan  Komanditer  (CV)  merupakan  suatu  persekutuan dibawah  Firma  (para  anggotanya  bertanggung  jawab  secara  berenteng) ditambah  dengan  anggota-anggota  sebagai  pelepas  uang  ( geldschieters ), sehingga  ketentuan-ketentuan  mengenai  Firma  harus  digabungkan  dengan ketentuan-ketentuan mengenai Persekuturan Komanditer. 12
Meskipun  tempat  pengaturan  persekutuan  komanditer  ini  terletak  di antara  pengaturan  firma,  antara  kedua  persekutuan  ini  mempunyai  beberapa perbedaan. Perbedaannya tersebut adalah sebagai berikut :
a. Syarat  pembentukan  dan  pendirian  firma  diatur  dalam  KUHD, sedangkan syarat  pembentukan dan pendirian Persekutuan Komanditer (CV) tidak diatur secara jelas.
b. Persekutuan  Komanditer  (CV),  dikenal  ada  dua  jenis  sekutu  yang masing-masing berbeda fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, sedangkan firma hanya mempunyai satu macam sekutu.
Semua badan usaha memiliki kedudukannya masing – masing dimata hukum,  karena semua badan usaha telah diatur dalam peraturan perundang – undangan.  Ada yang diatur di dalam Kitab Undang – undang Hukum Dagang, Kitab Undang – undang Hukum perdata,  maupun undang –undang lain.
Kedudukan  hukum  Persekutuan  Komanditer  (CV)  dikenal  dalam keadaan  statis,  tunduk  sepenuhnya  dalam  Hukum  Perdata,  demikian  pula dalam keadaan bergeraknya".
Kedudukan hukum Persekutuan Komanditer (CV) dalam keadaan statis dimaksudkan  semua  perbuatan  dan  perhubungan  hukum  intern  Persekutuan Komanditer (CV), seperti antara lain perbuatan hukum pendirian Persekutuan
10 Soekardono, Hukum Dagang Indonesia , I, Bagian II, cet. 3,(Bandung: Rajawali Pers,2008), hal. 101.
11 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2Bentuk-Bentuk Perusahaan,( Jakarta : Djambatan, 2007), hal.74-75.
12 R.Soerjatin, Hukum Dagang I dan II ,( Jakarta: Pradnya Paramita,1987), hal. 37.
2021-11-05
Komanditer  (CV)  yang  dilakukan  dihadapan  Notaris  berdasarkan  ketentuan Pasal 22 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, perhubungan hukum intern Persekutuan  Komanditer  (CV)  antara  persekutuan    pengurus  maupun persekutuan komanditer.
Kedudukan  hukum  Persekutuan  Komanditer  (CV)  dalam  keadaan bergeraknya  dimaksudkan  setiap  perbuatan  dan  hubungan  hukum  keluar (extern) dengan pihak ketiga yang mengikat Persekutuan Komanditer (CV). Pendaftaran  persekutuan    firma  merupakan  suatu  keharusan,  karena
Pasal  23  ayat  (1)  KUHD  memang  menghendaki  demikian.  Ketentuan  pasal tersebut bersifat imperatif karena tujuannya memaksa untuk mematuhi norma. Pendaftaran  dilakukan  oleh  para  sekutu  firma,  dengan  cara menyerahkan petikan akta pendirian dalam bentuk autentik (Pasal 23 ayat (2) KUHD).  Agak sulit dipahami mengapa yang digunakan untuk pendaftaran itu petikannya,  padahal  petikan  isinya  hanya  sebagian  kecil  saja  dari  akta. Sedangkan  untuk  kepentingan  pendaftaran  perlu  data  yang  lengkap.  Oleh karena itu mengapa tidak salinannya yang digunakan. Kalau zaman sekarang mengapa  tidak  menyerahkan  fotocopynya  yang  dilegalisir.  Sebenarnya  hal tersebut  merupakan  sebuah  kekurangan  dari  KUHD.    Kemudian  mengenai perseroan firma yang didirikan dengan perjanjian, karena ketentuannya tidak konsisten. 13
Menurut  Pasal  25  KUHD,  maksud  dari  pendaftaran  di  Pengadilan tersebut  adalah agar setiap orang dapat  melihat  akta pendirian  yang memuat ketentuan-ketentuan  anggaran  dasar  yang  bersangkutan,  dan  bahkan  setiap orang  berhak  meminta  kepada  Panitera  Pengadilan  Negeri  turunan  dari  akta pendirian  yang  memuat  anggaran  dasar  tersebut.  Demikian  jelaslah pendaftaran  itu  tujuannya  sebagai  pengumuman  kepada  khalayak.  Demikian pula  maksud  diharuskannya  diumumkan  dalam  Berita  Negara  sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 KUHD.
Setelah melakukan pendaftaran para sekutu firma oleh Pasal 28 KUHD diwajibkan  pengumuman  firmanya  dalam  Berita  Negara.  Apa  tujuan  yang hendak  dicapai  dengan  melaksanakan  pendaftaran?  Sebenarnya  pendaftaran suatu  perusahaan  dilakukan  tujuannya  untuk  mendapatkan  ketertiban.  Di samping  itu  pendaftaran  perusahaan  adalah  untuk  kepentingan  pengawasan terhadap  perusahaan.    Jadi  dimaksudkan  agar  masyarakat  dapat  tertib  dalam menjalankan perusahaan dan pemerintah mudah melakukan pengawasannya.
Syarat  formal  dari  serangkaian  proses  pendirian  Persekutuan Komanditer  adalah  mengumumkan  Akta  pendirian  Persekutuan  Komanditer melalui  Berita  Negara.  Mengapa  harus  diumumkan  dalam  Berita  Negara? Apakah tidak cukup diumumkan dalam koran saja?
Perseroan Komanditer (CV) pada hakekatnya adalah perseroan firma, (Pasal  19  KUHD),  dan  perseroan  firma  adalah  perseroan  perdata  (Pasal  16 KUHD),  yang didirikan  untuk  melakukan perusahaan dengan nama bersama (firma), maka aturan tentang berakhirnya perseroan juga dikuasai  oleh Pasal 1646  s/d  1652  KUHPER  ditambah  dengan  Pasal  21  s/d  35  KUHD.  Dengan sendirinya  apa  yang  telah  dibicarakan  tentang  berakhirnya  perseroan  firma berlaku juga bagi  Perseroan Komanditer (CV), dengan catatan bahwa dalam
13 Zaeni Asyhadie , Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indonesia (Jakarta: PT Grafindo Persada,2014), hlm.57.
2021-11-05
Perseroan  Komanditer  (CV)  ada  dua  macam  sekutu,  yaitu  sekutu  kerja  dan sekutu.  komanditer.  Mengenai  pembahagian  keuntungan  dan  pembebanan kerugian  berlaku  antara  yang  sudah  ditetapkan  dalam  perjanjian  pendirian perseroan.  Kalau  aturan  itu  tidak  ada,  maka  berlaku  aturan  dalam  Pasal 1633,1634, dan 1635 KUHPER.
Pada  hakikatnya,  pengumuman  adalah  suatu  tindakan  hukum  yang harus ditempuh agar kelahiran suatu Persekutuan Komanditer ( CV) dalam lalu lintas  hukum  diketahui  oleh  publik.  Itu  sebabnya  pengumuman  adalah merupakan  tindakan  publikasi  guna  memenuhi  syarat  publisitas  dari  proses pendirian  Persekutuan  Komanditer  (CV).  Syarat  ini  pun  bersifat  memaksa (formal).  Dengan  pengumuman  melalui  Berita  Negara  akan  terpenuhi anggapan  hukum  bahwa  setiap  orang  dianggap  mengetahui  atas  kelahiran Persekutuan Komanditer baru. Namun dengan anggapan ini hukum itu, publik harus dianggap tahu bahwa telah lahir suatu Persekutuan Komanditer ( CV). Disitulah  arti  penting  dari  pengumuman  melalui  Berita  Negara  untuk memenuhi  syarat  publisitas  dari  pendirian  Persekutun  Komanditer. Pengumuman  pendirian  Persekutuan  Komanditer  di  koran  tidak  memenuhi syarat  formal  sebagaimana  pengumuman  melalui  Berita  Negara.  Namun demikian,  tidak  dilarang  pula  untuk  mengumumkan  di  koran  bahwa  telah didirikan suatu Persekutuan komanditer baru, asalkan pengumuman resminya telah dilakukan melalui Berita Negara. 14
Kedudukan  Persekutuan  Komanditer  dalam  KUHD  jika  tidak diumumkan  dalam  Berita  Negara  adalah    jika  pendirian  Persekutuan Komanditer tidak dilakukan sebagaimana dipersyaratkan dalam Kitab Undang Undang  Hukum  Dagang  (KUHD),  maka  Persekutuan  Komanditer  itu  akan dianggap sebagai Persekutuan umum yang tidak ada pembatasan bidang usaha , pembatasan jangka panjang, dan penunjukan sekutu pengurus. Dengan kata lain,  kekhususan  -  kekhususan  Persekutuan  Komanditer  sebagaimana ditentukan KUHD menjadi tidak berlaku bagi Persekutuan Komanditer  yang tidak memenuhi syarat formal pendiriannya. 15
Selain itu  menurut Pasal 29 KUHD jika pendaftaran dan pengumuman tidak  dilakukan,  maka  tidak  akan  sampai  pendirian  CV  itu  tidak  sah,  tetapi sekedar berakibat:
1. Persekutuan komanditer terhadap pihak ketiga diadakan secara umum untuk semua usaha;
2. Didirikan untuk waktu yang tidak tertentu;
3. Dan  tidak  ada  sekutu  yang  diperkecualikan  tidak  berhak  melakukan pengurusan.
Pertanggungjawaban  sekutu  yang  bersifat  pribadi  untuk  keseluruhan (solider; tanggung  renteng;  tanggung  menanggung).  Pasal  18  KUHD  yaitu: Setiap anggota atau sekutu Firma memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Seorang sekutu  yang melakukan hubungan hukum  dengan pihak ke 3 (tiga), akan secara serta merta mengikat sekutu yang lainnya. Sehingga sekutu-sekutu Firma yang lain ikut bertanggung jawab secara tanggung-menanggung hingga pada  harta  pribadi  masing-masing.  Hal  ini  merupakan  wujud  kebersamaan
14 Agus Sardjono, Pengantar Hukum Dagang, ( Jakarta : Nusa Media , 2014 ), hlm. 92.
15 Ramlan, Hukum Dagang, (Bandung: CV Keni Media,2012), hlm. 126.
yang  berlaku  dan  menjadi  ciri  khas  Firma  serta  dalam  rangka  melindungi kepentingan pihak ke 3 (tiga).
2. Tanggung jawab para pengurus Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap)
Berdasarkan ketentuan KUHPerdata dan KUHD maka hanya sekutu pengurus  (komplementer)  yang  dapat  melakukan  tindakan,  tidak  sekedar melakukan pengurusan terhadap jalannya Perseroan Komanditer tetapi juga melakukan  perbuatan/hubungan  hukum  atas  nama  Perseroan  Komanditer (CV) dengan pihak ketiga, Sedangkan sekutu komanditer hanya memiliki hubungan  intern  saja  dengan  sekutu  komplementer,  tidak  diperkenankan melakukan tindakan hukum atas nama perseroan dengan pihak ketiga. Hal ini  disebabkan  kedudukan  sekutu  komanditer  yang  hanya  bertanggung jawab  terbatas  pada  perseroan  sebesar  jumlah  pemasukannya  dan berkewajiban  melunasi  pemasukan  (modal)  tersebut  sebagaimana  telah dijanjikan untuk dimasukkan dalam perseroan.
Sekutu  komanditer  dapat  melakukan  pengawasan  atas  pengurusan Perseroan  Komanditer  (CV)  apabila  hal  ini  ditetapkan  dalam  perjanjian pendirian  Perseroan  Komanditer  (CV),  akan  tetapi  pengawasan  tersebut hanya  bersifat  intern  dan  tidak  boleh  dilakukan  sedemikian  rupa  yang memberikan  suatu  kesan  seakan-akan  ia  sebagai  sekutu  pengurus.  Dalam perjanjian  pendirian  Perseroan  Komanditer  (CV)  dapat  ditetapkan  bahwa terhadap hal-hal tertentu yang sangat penting dalam pengurusan perseroan maka diharuskan adanya persetujuan dari para sekutu komanditer.
Modal yang dimasukkan oleh sekutu komanditer dapat merupakan modal tambahan terhadap modal yang telah ada atau dijanjikan dimasukkan oleh  para  sekutu  komplementer.  Pada  dasarnya  mempunyai  kedudukan yang  sama  dengan  perseroan  firma  yang  bertanggung  jawab  secara tanggung menanggung bersama. Sehingga dengan demikian maka sekutu- sekutu  komanditer  hanya  bertanggung  jawab  secara  intern  kepada  sekutu pengurus,  untuk  secara  penuh  memasukkan  modal  yang  telah  dijanjikan, dan uang yang dimasukkan itu dikuasai dan dipergunakan sepenuhnya oleh pengurus dalam rangka pengurusan perseroan guna mencapai tujuan.
Tanggung jawab sekutu dalam firma adalah tanggung jawab pribadi untuk  keseluruhan.  Sementara  itu,  untuk  Persekutuan  Komanditer  (CV) tergantung  dari  siapa  sekutunya.  Untuk  sekutu  komplementer  tanggung jawabnya adalah pribadi untuk keseluruhan, sedangkan sekutu komanditer tanggung  jawabnya  terbatas  pada  modal  yang  dimasukkannya  dalam perseroan.    Persekutuan  Komanditer  (CV)  adalah  bahagian  dari  Firma, karena Persekutuan Komanditer (CV) lahir dan merupakan pengembangan yang lebih sempurna dari Firma. 16
Menurut hukumnya, Persekutan Komanditer (CV) bukanlah badan hukum,  sebagaimana  PT.  Perkumpulan,  dan  Yayasan  umpamanya  dalam sistem common law partnersip (Firma) dan limited partnership Persekutuan Komanditer 17 (CV) tidak pula tergolong sebagai badan hukum ( it does not
16 Mulhadi, op.cit, hal. 67-68.
17 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Indonesia-Inggris, An Indonesian-English Dictionary, Edisi Ketiga, Third Edition, Gramedia, (Jakarta, Gramedia,1992),hal.303.
2021-11-05
have  a  legal  existence  separate  and  apart  from  the  person  associated together  to  create  it ).  Pandangan  yang  mengatakan  bahwa  Persekutuan Komanditer (CV) merupakan badan hukum, namun sebagai badan hukum masihlah belum sempurna ( nonvolledige rechts person ).Namun, pandangan ini sudah lama ditinggalkan. Yang tepat adalah peraturan di negara kita di bidang  pertanahan.  Jika  persekutuan  Firma  atau  Persekutuan  Komanditer (CV) mempunyai  hak atas tanah, maka tanah tersebut  tidak akan didaftar atas  nama  persekutuanan,  tetapi  didaftar  atas  nama  pribadi  para  sekutu untuk bagian tidak terbagi. 18
Menurut  Pasal  20  ayat  (2)  KUHD  sekutu  komanditer  dilarang melakukan pengurusan (beheren), meskipun dengan kekuatan surat kuasa. Tetapi dia boleh mengawasi pengurusan itu, bila ditetapkan demikian dalam perjanjian pendirian. Meskipun begitu pengawasan ini harus bersifat intern, yang tidak boleh berarti bahwa tindakan pengawasan sekutu komanditer itu dapat  menimbulkan  kesan  seolah-olah  dia  juga  pengurus  persekutuan. Dalam  perjanjian  pendirian  juga  dapat  ditentukan  bahwa  mengenai beberapa tindakan pengurusan tertentu sekutu kerja harus minta izin terlebih dulu  kepada  sekutu  komanditer/pengawas  persekutuan,  bila  akan melakukannya. Jadi, kecuali tindakan pengawasan dan pemberian izin pada perbuatan  pengurusan  tertentu,  yang  diperkenankan  oleh  perjanjian pendirian, sekutu komanditer dilarang mencampuri persoalan pengurusan. Bila  larangan  ini  dilanggar,  maka  sekutu  komanditer  yang  bersangkutan kena  sanksi  sebagai  tersebut  dalam  Pasal  21  KUHD,  yaitu  tanggung jawabnya diperluas sama dengan tanggung jawab sekutu kerja, yaitu pribadi untuk keseluruhan. 19
Tanggung jawab terbatas itu diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 20  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang)  apabila  persekutuan komanditer itu memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Nama persekutuan komanditer tidak dibenarkan dipakai pada waktu pembentukan  perseroan  itu,  terkecuali  yang  ditentukan  dalam  Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
2. Pesekutuan  Komanditer  tidak  dibenarkan  melakukan  tindakan- tindakan  dalam  Persekutuan  Komanditer  (CV)  atau  melakukan sesuatu pekerjaan kepengurusan dalam perusahaan itu.
3. Persekutuan Komanditer tidak ikut memikul kerugian lebih dari pada jumlah uang yang telah dimasukannya.
Apabila syarat-syarat yang disebut di atas tersebut melanggar, maka hilanglah sifat tanggung jawab terbatas itu dan Persekutuan Komanditer itu bertanggung jawab renteng bersama-sama dengan Persekutuan Komplementer mengenai seluruh utang dan perjanjian perseroan. "Pesero- pesero pengurus (pesero komplementer) mendapat bagian dari keuntungan yang  jumlahnya  seimbang  dengan  modal  yang  telah  disetorkannya sedangkan  pesero  pendiam  (pesero  komanditer)  hanya  mendapat  bunga yang jumlahnya tetap dan tidak tergantung pada hasil-hasil perusahaan.
18 Rudhi Prasetya, op.cit, hal.6
19 Abdulkadir Muhammad. Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 55.
2021-11-05
Pelanggaran hal tersebut diatas maka Persekutuan Komanditer (CV) menjadi  Firma,  para  sekutu  bertanggung  jawab  renteng  dengan  seluruh kekayaannya terhadap semua hutang perseroan dengan tidak dipersoalkan apakah tindakan itu merupakan tindakan mereka sendiri atau tindakan dari salah  seorang  sekutu  lainnya.  Sedangkan  dalam  Persekutuan  Komanditer (CV) bertanggung jawab terbatas pada uang  yang dimasukkan/diserahkan pada perseroan itu (untuk pesero komanditer).
Jika  persekutuan  menderita  kerugian,  sekutu  komanditer  hanya bertanggung  jawab  sampai  jumlah  pemasukannya  itu  saja.  Bagi  sekutu komplementer beban kerugian tidak terbatas, kekayaannya pun ikut menjadi jaminan  seluruh  kerugian  persekutuan  (Pasal  18  KUHD,  Pasal  1131  dan 1132  KUHPerdata).  Sekutu  komanditer  tidak  boleh  dituntut  supaya menambah  pemasukannya  menutupi  kerugian  dan  tidak  dapat  diminta supaya mengembalikan keuntungan telah diterimanya. Pasal 1625 KUHPdt dan  seterusnya  dan  Pasal  20  ayat  (3)  KUHD).  Sekutu  komanditer  hanya bertanggung  jawab  kepada  sekutu  komplementer  dengan  menyerahkan sejumlah  pemasukan  (Pasal  19  ayat  (1)  KUHD).  Sedangkan  yang bertanggung  jawab  kepada  pihak  ketiga  hanya  sekutu  komplementer. Dengan kata lain, sekutu komanditer hanya bertanggung jawab ke dalam, sedangkan sekutu komplementer bertanggung jawab keluar dan ke dalam.
Menurut  ketentuan  Pasal  20  ayat  (1)  KUHD  ditentukan  bahwa sekutu  komanditer  tidak  boleh  memakai  namanya  sebagai  nama  Firma. Dalam ayat (2) ditentukan bahwa sekutu komanditer tidak boleh melakukan pengurasan  walaupun  dengan  surat  kuasa.  Apabila  sekutu  komanditer melanggar  pasal  mi,  maka  menurut  ketentuan  Pasal  21  KUHD  dia bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. ini berarti tanggung jawabnya sama dengan pemasukannya. Atas dasar prinsip Pasal 19 KUHD, maka  pihak  ketiga  tidak  diperbolehkan  menagih  utang  persekutuan langsung  pada  sekutu  komanditer  karena  sekutu  komplementerlah  yang harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada pihak ketiga. Cukup relevan apabila pihak ketiga tidak diperkenankan menagih secara langsung kepada sekutu komanditer, mengingat sekutu komanditer tidak dikenal pihak luar (pihak  ketiga)  dan  tidak  berwenang  melakukan  hubungan  hukum  keluar perusahaan  sehingga  tanggung  jawabnya  juga  tidak  sampai  kepada  pihak ketiga (ekstern), akan tetapi tanggung jawab terhadap intern persekutuan.
Menurut  Wirjono  Prodjodikoro  akibat  dari  pertanggungjawaban setiap  sekutu  untuk  seluruhnya  atas  perikatan-perikatan  dari  persekutuan Firma  ialah  bahwa  yang  dapat  digugat  di  muka  Pengadilan  adalah persekutuannya  maupun  setiap  sekutu.  Maka  sebaiknya  dalam  gugatan nama-nama  dari  semua  sekutudisebutkan  di  samping  persekutuannya. Dengan demikian, putusan hakim juga dapat dijalankan ( eksekusi ) terhadap setiap  sekutu  mengenai  kekayaannya.  Lebih  lanjut  menurut  Wirjono, apabila yang digugat hanya salah seorang sekutu, maka putusan hakim yang mengabulkan  gugatan  hanya  dapat  dijalankan  terhadap  harta  kekayaan sekutu  yang digugat,  tidak terhadap kekayaan persekutuan dan juga tidak terhadap kekayaan lain-lain sekutu. 20
20 Rudi Prasetya, op.cit, hal.10.
2021-11-05
Perseroan Komanditer (CV) bertanggung jawab terbatas pada uang yang dimasukkan/diserahkan pada perseroan itu (untuk pesero komanditer). Kemudian tanggungjawab  setiap  sekutu  berbeda-beda  seperti  yang  telah  dijelaskan diatas,  namun  tanggungjawab  sekutu  terhadap  Persekutuan  Komanditer yang  tidak  diumumkan  dalam  Berita  Negara    dengan  demikian  tindakan Persekutuan  Komanditer  (CV)  terhadap  pihak  ketiga  dianggap  dilakukan secara  umum  untuk  semua  usaha,  dianggap  didirikan  untuk  waktu  yang tidak  tertentu  dan  tidak  satu  sekutu/persero  yang  diperkecualikan  untuk tidak berhak melakukan pengurusan ini seperti aturan yang tercantum dalam pasal 29 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.

## PENUTUP Kesimpulan
Bahwa  kedudukan  hukum  Persekutuan  Komanditer  (CV)  yang  tidak atau belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia adalah tetap sah,  namun  Persekutuan    Komanditer  (CV)  tersebut  dianggap  hanya  seperti Firma.  Dengan  demikian  tindakan  Persekutuan  Komanditer  (CV)  terhadap pihak ketiga dianggap dilakukan secara umum untuk semua usaha, dianggap didirikan untuk waktu yang tidak tertentu dan tidak satu sekutu / persero yang diperkecualikan untuk tidak berhak melakukan pengurusan.
Apabila Persekutan Komanditer (CV) tidak diumumkan dalam Berita Negara  Republik  Indonesia,  maka  Persekutuan  Komanditer  (CV)  dianggap sama kedudukannya seperti Firma, maka tanggungjawab  sekutu Komanditer sama dengan sekutu Komplementer (Pengurus).

## Saran
Pemerintah dan atau badan legislatif mengajukan Rancangan Undang- Undang atas badan usaha di Indonesia yang bukan badan hukum sehingga ada pengaturan  yang  secara  pasti  sehingga  memiliki  kekuatan  hukum.  Selain  itu dilakukan pengawasan dan diberikan sanksi yang tegas terhadap notaris yang melakukan  pembuatan  akta  pendirian  Perseroan  Komanditer  (CV)  diluar tempat kedudukan jabatannya secara reguler walaupun masih dalam wilayah jabatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Ashadie, Zanie. 2014. Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia . Jakarta: PT Grafindo Persada.
I.G. Rai Widjaya , Hukum Perusahaan, cet. 7 Bekasi: Kesaint Blanc, 2007 Ichsan,  Ahmad. Hukum  Dagang  Lembaga  Perserikatan,  Surat-Surat  Berharga, Aturan Angkutan , cetakan kelima, Jakarta: Pradnya Paramita. 1993 Echlos, John M. 1992. Kamus Indonesia Inggris: Third Editon. Jakarta: Gramedia. Harahap, M  Yahya. 2011. Hukum Perseroan Terbatas . Jakarta: Sinar Grafika. Purwosutjipto,    H.M.N.    2007. Pengertian  Pokok Hukum Dagang. Jakarta: Djambatan.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan Keempat Revisi,
Citra Aditya Bakti, Bandung 2010
2021-11-05
Purwosutjipto,  H.M.N. Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia  2Bentuk- Bentuk Perusahaan,( Jakarta : Djambatan, 2007) Ramlan. 2012. Hukum Dagang. Bandung: CV Keni Media. Raharjo,  Handri. Hukum  Perusahaan  (Step  By  Step  Prosedur  Pendiria Perusahaan),
Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cetakan pertama, 2013
Said,  M.Nadzir. Hukum  Perusahaan  di  Indonesia  I ,  Bandung: Bandung  Alumni, 1987
Sardjono, Agus. 2014. Pengantar Hukum Dagang . Jakarta: Nusa Media. Soekardono. 2008. Hukum Dagang Indonesia . Bandung: Rajawali Pers. Sooerjatin, R. 1987. Hukum Dagang I dan II . Jakarta: Pradnya Paramitha. Widjaya,  IG Rai. 2007. Hukum Perusahaan . Bekasi: Kesaint Blanc. Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)