## PRINSIP KEADILAN DALAM PENEGAKAN HAK TANGGUNGAN MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA

## Bachtiar Marbun*
Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia bachtiar.m.marbun@gmail.com

## Budi Santoso
Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

## Yunanto
Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

## Abstrak
Penggunaan hak tanggungan dimulai dengan pemegang hak tanggungan yang memiliki otoritas untuk mengatur proses tersebut secara langsung, tanpa perlu melibatkan lembaga hukum. Artinya, pemegang hak tanggungan dapat melaksanakan lelang hak tanggungan tanpa campur tangan majelis hukum. Penelitian ini berfokus pada prinsip keadilan dalam penegakan hak tanggungan di sistem hukum Indonesia, dengan fokus pada pelaksanaan jaminan hipotek. Dalam konteks ini, ditekankan bahwa ekuitas memandang hak debitur sebagai  kewajiban  kreditur  dan  sebaliknya,  memungkinkan  keduanya  untuk  menerima bagian  yang  adil.  Prinsip  keadilan  ini  sejalan  dengan  nilai-nilai  Pancasila  yang menegaskan  hak  setiap  individu  untuk  hidup  layak,  bekerja,  dan  memperoleh penghasilan.  Meskipun  prinsip  ini  mendasari  hukum  Indonesia,  terdapat  kekosongan hukum  yang  dapat  mengakibatkan  ketidakadilan  dalam  pelaksanaan  jaminan  hipotek. Oleh  karena  itu,  disarankan  agar  pemerintah  memperbarui  atau  mengubah  Undang- Undang Hak Tanggungan untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi debitur dan kreditur, sehingga pelaksanaan hak tanggungan dapat mencerminkan prinsip keadilan dan pemerataan.
Kata kunci: hak tanggungan; eksekusi; sistem hukum indonesia; keadilan.

## PENDAHULUAN
Permohonan  penggunaan  hak  tanggungan  dimulai  dengan  pemegang  hak tanggungan yang memiliki wewenang untuk mengatur proses tersebut secara langsung, tanpa  harus  melibatkan  lembaga  hukum.  Dengan  kata  lain,  penerapan  lelang  hak tanggungan  dilakukan  oleh  pemegang  hak  tanggungan  sendiri,  tanpa  campur  tangan majelis hukum. Prinsip yang mendasari ini adalah bahwa debitur menyetujui memberikan hipotek kepada kreditur tanpa perlu menjual barang hipotek melalui pengadilan. 1 Proses lelang yang dipimpin langsung oleh pemegang hak tanggungan yang merupakan objek
1 Citra Lavenia A, “ Pelaksanaan Lelang Eksekusi Obyek Hak Tanggungan Dengan Perantaraan Balai Lelang Swasta .” Notarius, 12(1), 2019, 524-536. https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28902
Hak Tanggungan memerlukan suatu persyaratan, yaitu harus ada ketentuan resmi yang memberikan kuasa kepada pemegang hak hipotik untuk menjual barang hipotek tersebut. 2 Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. 3 Oleh sebab itu, perkembangan dalam bidang ekonomi yang sangat pesat tanpa diimbangi pembaharuan dan pembentukan hukum yang sesuai  akan  menimbulkan  ketimpangan,  bahkan  dapat  membahayakan  perkembangan bidang  ekonomi  itu  sendiri,  karena  dalam  dunia  bisnis  diperlukan  adanya  sarana  dan pranata  hukum  yang  kuat  dan  dapat  memberikan  kepastian,  khususnya  untuk menyelesaikan  masalah-masalah  pelaksanaan  pembangunan ekonomi  nasional. 4 Proses ini  sering  disebut  sebagai  klausa aigenmachtige  verkoop .  Dalam  kasus  “debitur wanprestasi”,  diatur  oleh  Pasal  1178  KUHPerdata,  pelaksanaan  eksekusi  berdasarkan aigenmachtige  verkoop diatur  dalam  Pasal  1178  berhubung  dengan  Pasal  1211 KUHPerdata yang berkaitan dengan Pelelangan Umum. 5
Menurut definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 11 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit merujuk pada pemberian uang atau tugas yang  sebanding  dengan  uang  tersebut,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan peminjaman antara bank dan pihak lain pada saat meminjamkan dana, perjanjian kredit sangat diperlukan. 6 Dalam kesepakatan ini, pihak peminjam diwajibkan untuk membayar kembali  pinjamannya  setelah  periode  waktu  yang  telah  ditentukan,  disertai  dengan jumlah bunga, kompensasi, atau pembagian keuntungan. 7
Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan, pelaksanaan hak tanggungan dapat dijalankan, dan jika debitur melakukan wanprestasi, tidak perlu ada upaya hukum tambahan. Oleh karena itu, masalah ini muncul karena  hipotek  memiliki  hak  eksekusi  yang  dapat  dilaksanakan  dengan  cepat,  sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996. Pasal 14 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  mencerminkan  pentingnya  sertifikat  “Hak Tanggungan” sebagai bukti atau tanda keberadaan hak tanggungan, yang memungkinkan pelaksanaan  hak  tanggungan  dengan  perintah  eksekusi.  Sebagaimana  yang  dinyatakan oleh  Irahira,  prinsip  “Demi  Keadilan  Bersumber  pada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa” memperkuat ide bahwa hak hipotek memiliki kekuatan pelaksanaan yang setara dengan keputusan majelis hukum, dengan kekuatan hukum yang selalu berlaku. 8
2 Adwin Tista, “ Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia ”, Al’ Adi, Volume V No 10, Juli-Desember 2013
3 Sunaryati Hartono, “ Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional ”, (Bandung:  Alumni, 1991): 35.
H. Salim HS, “ Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia ” (Jakarta: Rajawali Pers, 2007): 9-10.
4 Djuhaendah  Hasan,  “ Lembaga  Jaminan  Kebendaan  Bagi  Tanah  dan  Benda  Lain  yang  Melekat  pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal ”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996): 8.
5 Sofyan Jefri, “ Prosedur Eksekusi Hak Tangungan Dalam Sengketa Bisnis Syariah ” (Sidoarjo: Pengadilan Negeri Sidoarjo, n.d.): 7.
6 Ryan Ganang Kurnia, Pujiyono, M Najib Imanullah, “ Problematika Pelaksanaan POJK Nomor 45/POJK.03/2017 dalam Penyelesaian Kredit Kecil dan Mikro yang Macet karena Bencana Alam ,” Jurnal IUS, Volume 6, Nomor 3, Desember 2018, hal. 457.
7 Deasy  Soeikromo,  “Kepastian  Hukum  Pemenuhan  Hak  Kreditor  Dalam Eksekusi  Objek  Jaminan  Hak Tanggungan Melalui Parate Eksekusi” (De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016): 30.
8 Pasal 14 Ayat (2) Dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang “ Hak Tanggungan ” , n.d.
Penerapan  hak  tanggungan  harus  berlandaskan  pada  prinsip  keadilan.  Teori keadilan menurut pendapat dari Thomas Hobbes adalah sebuah perbuatan manusia yang dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada suatu perjanjian yang sudah disepakati antara dua pihak atau lebih. Thomas Hobbes juga berpendapat bahwa tidak ada keadilan ilmiah  yang  lebih  tinggi  daripada  hukum  positif.  Menurutnya,  untuk  tercapainya  suatu keadilan atau tidak adil mensyaratkan harus terdapat suatu kekuatan paksaan (coercive power) yang  mampu  melaksanakan  terpenuhinya  kewajiban-kewajiban. 9 Hal  ini bertujuan  agar  masyarakat  dapat  hidup  berdampingan,  saling  menghormati,  dan  tidak merampas  hak-hak  orang  lain.  Prinsip  keadilan  harus  menjadi  perhatian  utama  dalam seluruh  proses  penegakan  hukum,  mulai  dari  pelaksanaannya  hingga  hukum  tersebut menjadi  kenyataan.  Terdapat  tiga  elemen  kunci  yang  harus  diperhatikan  dalam menegakkan hukum, yaitu “manfaat hukum, kepastian hukum, dan keadilan”. 10 Keadilan adalah  “ keutamaan  atau  preferensi  untuk  kebaikan  pertama  lembaga-lembaga  sosial sebagai  kebenaran  dalam  suatu  sistem  pemikiran  yang  menyangkut  hubungan  antara yang satu dengan yang lain sesuai dengan hak dan kewajibannya ”. 11
Keberadaan jaminan merupakan prasyarat untuk meminimalisir risiko bank dalam penyaluran kredit. Sebagai jaminan atas barang atau benda milik debitur dibuat perjanjian berdasarkan  pesanan  yang  disebut  pengikatan  jaminan. 12 Menyia-nyiakan  prinsip keadilan dalam pelaksanaan jaminan adalah sama dengan mengabaikan prinsip-prinsip umum  dalam  hukum  jaminan,  seperti  prinsip  publisitas,  prinsip  kekhususan,  prinsip indivisibility, prinsip inbezittstelling, dan prinsip horizontal. Prinsip ini terutama berlaku dalam  konteks  hak  atas  pemeliharaan  itu  sendiri. 13 Penting  untuk  mempertimbangkan bahwa Pasal 6 UUHT yang mengatur mengenai pelaksanaan, khususnya dalam konteks pelaksanaan,  masih  memerlukan  perincian  lebih  lanjut  agar  pelaksanaannya  dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam tindakan yang diambil oleh pejabat yang bertanggung jawab dalam acara pawai.
Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, khususnya Pasal 6 yang membahas “Penegakan Hak Tanggungan”, diharapkan dapat menjamin penerapan prinsip keadilan yang adil dan tidak merugikan baik debitur maupun kreditur. Pasal 6 tersebut memberikan  kewenangan  khusus  kepada  kreditur  untuk  menjual  aset  yang  menjadi jaminan jika debitur melanggar perjanjian tanpa persetujuan dari pemberi jaminan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi debitur, pemberi jaminan, peminjam, dan pemilik aset yang dijaminkan.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana prinsip keadilan mengeksekusi hak tanggungan menurut sistem hukum di Indonesia?;
2. Bagaimana penerapan prinsip keadilan mengeksekusi hak tanggungan?
9 Surajiyo, “ Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian ”, Jurnal Pembaharuan Hukum III, 2016, Nomor 2, hal. 280-287.
10 Sudikno Mertokusumo, “ Mengenal Hukum Suatu Pengantar ” , ed. Liberty (Yogyakarta: Liberty, 1999): 145.
11 John Rawls, “ A Theory of Jostice ” , ed. OUP, Oxford (Revised Edn: OUP, 1999): 3.
12 Agung Cahyo Kuncoro, “Characteristics of power of Attourney for Mortgage Rights on Collateral Law System in Indonesia,” Journal of Law, Polic y and Globalization, Volume 87, 2019, hal. 192.
13 H. Salim HS, “ Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia ” (Jakarta: Rajawali Pers, 2007): 9-10.

## KERANGKA KONSEPTUAL/TEORI

## Konsep  Keadilan  Menurut  Pada  Sistem  Hukum  di  Indonesia  Berdasarkan Pancasila
Pengertian  “keadilan”  merupakan  salah  satu  tujuan  terpenting  dari  suatu  sistem hukum, walaupun terdapat tujuan hukum lainnya seperti kepentingan hukum, kepastian hukum  dan  ketertiban  hukum.  4  (empat)  landasan  penting  kehidupan  manusia  adalah kebenaran, keadilan, moralitas, dan hukum. Pada saat yang sama, Plato mengklaim bahwa nilai  tertinggi  dari  politik  adalah  hukum. 14 Prinsip  dasar  organisasi  nasional  juga mencegah  prinsip  dasar  secara  default:  pemisahan  kekuasaan,  kontrol  hukum,  prinsip legalitas, prosedur “adil”, kepastian hukum, hubungan, dll. 15 Kepastian hukum yang sama di jamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia un 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Konsensus nasional memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang sama kepada semua warga negara. 16
Pada dasarnya konsep keadilan telah banyak dikemukakan oleh para ahli, karena keadilan  sejatinya  adalah  keadilan  yang  dapat  memenuhi  kepentingan  rakyat.  Konsep keadilan dihadirkan dalam konsep keadilan, dimana konsep keadilan adalah sesuatu yang berdasarkan  fakta. 17 Istilah  “ fairness atau  keadilan  merupakan  perpaduan  antara  nilai- nilai  moral  dan  nilai-nilai  sosial,  dan  adalah  perwujudan  dari fairness (kewajaran/kejujuran/keadilan);  keseimbangan  ( balance );  pengekangan  ( temperance ) dan keterusterangan ( honesty )”. 18
Dasar  prinsip  pada  keadilan  secara  formal  di  Indonesia  tercantum  di  dalam pembukaan UUD 45 berisi:
(1)  “Kemerdekaan  ialah  hak  segala  bangsa…karena  ketidaksesuaian  dengan  peri kemanusiaan dan peri keadilan”. (2) … “Kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat, adil dan makmur”. (3) … “Memajukan kesejahteraan umum… dan juga keadilan  sosial”.  (4)  …  “Susunan  Negara  Republik  Indonesia  yang  didasarkan  pada keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  indonesia”.  Prinsip  diatas  pada  dasarnya  adalah jaminan  berupa  formal  pada  “rasa  keadilan”  serta  “keadilan  sosial”  untuk  seluruh rakyat di Indonesia.
Kemudian penjelasan ini tertulis pada pasal 24 ayat (1), pasal 28 D ayat (1) dan pasal 28 D ayat (2).
Tegasnya,  pancasila  menyebutkan  bahwa  “keadilan  termasuk  dasar  Negara  yang tertuang dalam sila ke-2 tentang kemanusiaan yang adil dan beradap (terkait dengan hak asasi manusia) dan juga masuk pada sila ke-5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh
14 Bismar Siregar, “ Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan ” , ed. Gema Insani  Press (Jakarta: Gema Insani Press, 1995): 19-20.
15 Laurent Pech, “ Rule of Law in France ” , in Randall Peerenboom , ed. RoutledgeCurzon (London: Asian Discourses of Rule of Law, n.d.).
16 Indra Kusumawardhana, “ Indonesia di Persimpangan: Urgensi Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires pada tahun 2017 ”, Jurnal HAM, Volume 9, Nomor 2, Desember 2018, hal. 163.
17 Efran Helmi Juni, “ Filsafat Hukum ” , in 1 , ed. Pustaka Setia (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 405.
18 Agus Santoso, “ Hukum, Moral, Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum ”, in 1 , ed. Prenada Media Group (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 94.
Volume: 10, Nomor: 2, Desember 2023, Hal: 1-9
rakyat Indonesia (terkait dengan kesejahteraan dan juga ekonomi”. 19 Setiap orang berhak untuk hidup normal, berhak untuk bekerja dan mencari nafkah menurut prinsip-prinsip keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami dengan nilai hukum serta perasaan untuk dapat memberikan keadilan pada seluruh masyarakat, hal ini telah tertuang  dalam  pasal  5  ayat  (1)  UU  “Kekuasaan  Kehakiman”.  Dengan  ini  bisa  dilihat bahwa hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan secara formal legal dan juga sosio substantif. Pertimbangan  hukum  demikian  tidak  hanya  formal-legal-normatif  tapi  juga substantif-moral- justice. 20

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Prinsip  Keadilan  dalam  Eksekusi  Hak  Tanggungan  Menurut  Sistem  Hukum
Indonesia
Meskipun  undang-undang  hak  tanggungan  mengakui  keberadaannya  sebagai reformasi  lembaga  penjaminan  tanah,  masalah  hukum  tidak  dapat  disangkal    antara lemahnya  kedudukan  dan  kedudukan  debitur  di  hadapan  kreditur  dan  rendahnya  batas modal lelang hak tanggungan, yang tidak mencerminkan. prinsip kepastian dan  keadilan. Debitur  yang  terkena  penegakan  dan  lelang  tidak  diberikan  ruang  dan    upaya  hukum dalam UU Gadai, sehingga debitur harus menggunakan opsi lain terkait  upaya hukum, penggunaan paradigma dalam perkembangannya berlangsung secara berbeda. Konsep ini bisa tidak konsisten, sehingga dalam berbagai keterangan berubah konteks dan arti. 21
Debitur  dan  kreditur  bisa  mendapatkan  perlindungan  hukum  dalam  menegakkan keadilan  terkait dengan hak tanggungan yaitu “memberikan jaminan tentang kepastian hukum dan keadilan”, namun dalam pelaksanaanya banyak terdapat pengaduan, masalah hukum, dan putusan yang tidak adil, maka seperti yang dikatakan oleh NE benar Ahmed Ali  mengutip  Algra  dalam  bukunya  “ Legal  Theory  and  Judicial  prudence ”  apakah perkara  tersebut  dikatakan  adil  hal  ini  tergantung  pada  apakah  (rechtmitigheid)  sesuai dengan pendapat pribadi penilai hukum. Yang terbaik adalah tidak mengatakan “ini adil”, tetapi untuk Saya pikir itu adil, “melihat hal-hal yang adil adalah pandangan tentang nilai pribadi”. 22 Oleh  karena  itu,  menurut  pengertian  Aristoteles,  “hak  distribusi    dalam penerapan  jaminan  hipotek,  hak  debitur  menjadi  kewajiban  kreditur  dan  sebaliknya”. Ekuitas  memberikan  debitur  dan  kreditur  kesempatan  untuk  menerima  saham berdasarkan bagian mereka.
Penegakan penyitaan membutuhkan penuntutan yang adil. Karena hukum adalah jalan  untuk  mencapai  keadilan. 23 Hasil  kesimpulan  hukum,  baik  berupa  putusan pengadilan  maupun  peraturan  pelaksanaannya,  diperlukan,  selain  untuk  menjamin
19 Darji Darmodiharjo dan Sidharta, “ Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia , ” ed. Gramedia Pustaka Utama (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006): 166.
20 Ahmad Sudiro dan Deni Bram, “ Hukum Dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional) ” , in 1 , ed. Raja Grafindo Persada (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 135.
21 Sulaiman, Paradigma dalam Penelitian Hukum, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 20, Nomor 2, Agustus 2018, hal. 255-272.
22 Achmad Ali, “ Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) ” , in 5 , ed. Kencana Prenadamedia Group (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 222.
23 Satijpto  Rahardjo, “ Hukum  Progresif,  Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia ”, ed.  Genta  Publishing (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009): 1-2 .
kepastian dan ketertiban hukum, untuk melindungi kelompok kepentingan berdasarkan kejujuran dan kebenaran. Dalam hal ini kreditur mempunyai hak yang sama. Hal ini tidak berarti  bahwa  kreditur  mempunyai  hak-hak  istimewa  dan  debitur  mempunyai  hak-hak inferior, tetapi keduanya mempunyai kedudukan yang sama.
Selain  itu,  dalam  Pancasila,  isi  sila  kedua  berisi  tentang  perintah  “kemanusiaan yang adil dan beradab” diterjemahkan ke dalam penghormatan pada hak asasi manusia dan sila ke-5 perintah tentang “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang dalam arti  berarti  keadilan  perekonomian  dan  atau  sejahtera  sebagai  kebijakan  nasional  yang baik. Asas keadilan berdasarkan nilai Pancasila menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup layak, bekerja dan memperoleh penghasilan”.

## Penerapan Prinsip Keadilan dalam Eksekusi Hak Tanggungan
Salah satu tugas penjaminan kredit pemilikan rumah adalah kepastian hukum bagi kreditur (bank) jika debitur melakukan kesalahan tindakan pada suatu hari pada waktu yang diperjanjikan. Jika debitur tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur, dalam hal ini bank, dapat diambil hak tanggungan sebagai pengganti debitur yang tidak dibayar oleh  debitur.  Mengenai  jaminan  hipotek,  kreditur  hanya  berhak  atas  utang-utang  yang belum  dibayar  oleh  debitur,  dan  yang  ditentukan  dalam  kontrak  dan  yang  timbul kemudian setelah berakhirnya perjanjian pinjaman, jika masih ada sisa pinjaman. jaminan hipotek, maka uang tersebut dikembalikan kepada debitur. Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengatur tentang kuasa penjualan surat berharga.
Pasal  6  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  No.  4  tahun  1996  menyatakan:  “Jika debitur wanprestasi, pada umumnya penerima hipotek pertama berhak melelang hipotek atas kekuasaannya sendiri dan memperoleh kembali hasilnya”. 24 Menurut Pasal 20(1) dan (2)  Undang-Undang  No.  4  tahun  1996,  yang  mengatur  tentang  hak  tanggungan  dan benda-benda  yang  melekat  pada  tanah,  bank  dapat  menggunakan  atau  menerima pendapatan dari agunan dengan cara yang berbeda.
Sebelum  Indonesia  memberlakukannya  peraturan-peraturan  tentang  hak tanggungan “UUHT 1996 No. 4, berlaku efektif 9 April 1996”, peraturan tentang hipotek “jaminan  tanah”  diatur  dalam  KUH  Perdata,  dan  Koninlijk  Besluit  Stb,  1908  No.  452 Diubah dengan Stb. 1937 No. 190. 25 Menyelenggarakan lelang KPR merupakan pilihan yang  paling  sering  digunakan  oleh  bank sebagai  pemegang  KPR  untuk merealisasikan jaminan dari debitur yang belum dibayar. Hal ini karena melakukan proses lelang adalah prosedur  yang  sederhana  dan  cepat,  terutama  karena  pemberi  pinjaman/penjamin memiliki hak untuk menjual sekuritas berdasarkan hukum tanpa perintah pengadilan.
Dalam  karya  ini,  penulis  lebih  memfokuskan  pada  penerapan  prinsip  keadilan dalam  pelaksanaan  jaminan  hipotek,  yang  meliputi  penentuan  limit  yang  harus diperhatikan  oleh  penawar  saat  mengajukan  permintaan  lelang.  Asas  keadilan  dalam penegakan  hak  tanggungan  dalam  penerapannya  mengacu  pada  semua  aspek  keadilan prosedural,  yang  diharapkan  dapat  menciptakan  keadilan  yang  adil  dalam  kaitannya dengan pemilik benda yang akan dilelang yang dialihdayakan dan pembeli benda yang dilelang. Prakteknya, dalam banyak kasus, ketika kreditur menetapkan batas penjaminan pada harga yang lebih rendah dari harga wajar atau berdasarkan nilai likuidasi, maka perlu mengoptimalkan  harga  pasar  sebelum  menetapkan  batas  berdasarkan  nilai  likuidasi.
24 “ Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 ” , n.d.
25 Gatot  Supramono, “ Perjanjian  Utang  Piutang , ” in 1 ,  ed.  Kencana  Prenada  Media  Group  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 109.
Dalam hal ini tampaknya keadilan belum dilayani oleh semua pihak. Penulis berpendapat bahwa karena kekosongan hukum dalam “Pedoman Pelaksanaan Lelang” PMK, banyak kasus jatuh di bawah penetapan batas harga wajar, yang memungkinkan kreditur untuk menetapkan  batas  lelang.  Penyitaan  kurang  dari  nilai  wajar  akan  menyebabkan  pihak yang terutang (pemilik barang yang akan dilelang) rugi. Adanya keadaan di mana salah satu pihak dirugikan oleh adanya kekosongan hukum, yang menunjukkan bahwa keadilan prosedural yang disyaratkan tidak sepenuhnya terwujud dalam pelaksanaan hipotek.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Asas keadilan dalam penegakan hak tanggungan yang digariskan dalam Pancasila dalam sistem hukum Indonesia meyakini bahwa dalam penegakan jaminan hipotek, hak debitur  merupakan  kewajiban  kreditur  dan  sebaliknya.  Ekuitas  memungkinkan  debitur dan kreditur untuk menerima bagian mereka dari kue sesuai dengan bagian mereka. Dia tidak  meminta  debitur.  Asas  keadilan  berdasarkan  nilai-nilai  Pancasila  menyatakan bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  hidup normal,  bekerja  dan  memperoleh  penghasilan. Perkataan asas keadilan dalam pelaksanaan kredit pemilikan rumah sebenarnya dipahami sebagai  adanya  asas  keadilan  dalam  pelaksanaan  kredit  pemilikan  rumah,  yang seharusnya mempengaruhi semua aspek, yaitu calon kepatuhan, yang berarti kepatuhan terhadap prosedural. keadilan Hal ini dilakukan untuk pemilik barang lelang dan pembeli lelang.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan yang terdapat diatas, adapaun saran. Yaitu:
1. Tugas negara adalah menjamin perlindungan hukum hak tanggungan yang timbul dari  pelaksanaan  pelelangan  dan  penyitaan,  sehingga  debitur  dan  kreditur beroperasi secara efisien dan seluas-luasnya.
2. Pemerintah  harus  dapat  memperbaharui  atau  mengubah  “UU  Hak  Tanggungan” untuk  memberikan  jaminan  kepada  debitur  dan  kreditur  untuk  melaksanakan tindakan  pengamanan  hak  tanggungan  sesuai  dengan  prinsip  keadilan  dan pemerataan.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Achmad  Ali,  “ Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence)  termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legispru  dence) ”,
Cetakan ke- V, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013
Agus Santoso, “ Hukum, Moral, Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum ”, Cet. 1,
(Jakarta: Prenada Media Group, 2012
Ahmad  Sudiro  dan  Deni  Bram,  “ Hukum  dan  Keadilan  (Aspek  Nasional  & Internasional) ”, Cet ke 1., Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013 Bismar Siregar, “ Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan ”, Jakarta: Gema Insani Press, 1995 Darji  Darmodiharjo  dan  Sidharta,  “ Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum  Apa  dan  Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia ” , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006
Djuhaendah Hasan, “ Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain  yang Melekat  pada  Tanah  dalam  Konsepsi Penerapan  Asas  Pemisahan  Horizontal ”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
Efran Helmi Juni, “ Filsafat Hukum ”, Cet. 1., Bandung: Pustaka Setia, 2012 Gatot Supramono, “ Perjanjian Utang Piutang ”, Cetakan ke- I, Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2013
H. Salim HS,  “ Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia ”, Jakarta:  Rajawali Pers, 2007
John Rawls, “ A Theory of Justice ”, (revised edn, Oxford: OUP, 1999 Laurent Pech, “ Rule of Law in France ,” Dalam Randall Peerenboom, Asian Discourses of Rule of Law, Routledge Curzon, London.
Satijpto  Rahardjo,  “ Hukum  Progresif,  Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia ”, Yogyakarta:
Genta Publishing, 2009
Sofyan  Jefri.  “ Prosedur  Eksekusi  Hak  Tangungan  Dalam  Sengketa  Bisnis  Syariah ”,
Sidoarjo: Pengadilan Negeri Sidoarjo.
Sudikno Mertokusumo, “ Mengenal Hukum Suatu Pengantar ”, Yogyakarta: Liberty, 1999 Sunaryati  Hartono,  “ Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional ”,  Bandung: Alumni. 1991.

## JURNAL
Kuncoro, Agung Cahyo Kuncoro, “Characteristics of power of Attourney for Mortgage Rights  on  Collateral  Law  System  in  Indonesia,” Journal  of  Law,  Polic y and Globalization, Volume 87, 2019, hal. 192.
Kurnia, Ryan Ganang, Pujiyono, M Najib Imanullah, “Problematika Pelaksanaan POJK Nomor 45/POJK.03/2017 dalam Penyelesaian Kredit Kecil dan Mikro yang Macet karena Bencana Alam,” Jurnal IUS, Volume 6, Nomor 3, Desember 2018, hal. 457. Kusumawardhana,  Indra,  Indonesia  di  Persimpangan:  Urgensi  Undang-Undang Kesetaraan  dan  Keadilan  Gender  di  Indonesia  Pasca  Deklarasi  Bersama  Buenos Aires  pada  tahun  2017, Jurnal  HAM, Volume  9,  Nomor  2,  Desember  2018,  hal. 163.
Sulaiman, Paradigma dalam Penelitian Hukum, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 20,
Nomor 2, Agustus 2018, hal. 255-272.
Surajiyo,  “Penerapan  Batas-Batas  Wanprestasi  dan  Perbuatan  Melawan  Hukum  dalam Perjanjian”, Jurnal Pembaharuan Hukum III, 2016, Nomor 2, hal. 280-287.
Adwin Tista. (2013), “Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia”, Al’ Adi, Volume V No 10, Juli-Desember
Citra Lavenia, A. (2019). Pelaksanaan Lelang Eksekusi Obyek Hak Tanggungan Dengan Perantaraan Balai Lelang
Swasta. Notarius, 12(1), 524-536.
https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28902
Mboeik,  M.C.  (2019),  Hak  Sempurna  Yang  Melekat  Pada  Pemenang  Benda  Tidak Bergerak, Jurnal Kenotariatan Narotama.
Nugroho,  P.D,  Badriyah,  S.M.  (2018),  Pelaksanaan  Lelang  Terhadap  Objek  Yang Dibebani  Hak  Tanggungan  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Keadilan  Para  Pihak, Jurnal Rechtidee.
Asuan  (2021),  Perlindungan  Hukum  Lelang  Eksekusi  Hak  Tanggungan,  Jurnal  Solusi, Volume 19 Nomor 2 Bulan Mei 2021.

## UNDANG-UNDANG
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.