## PERANAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PENGUASAAN SEMENTARA ATAS KENDARAAN RODA EMPAT DALAM HAL PELANGGARAN PARKIR DI KOTA MEDAN
Oleh : Suhdi Maulana Nst 1)
Sunarmi 2)
Utary Maharany Barus 3) Universitas Sumatera Utara 1,2,3)
E-mail :
suhdimaulananst@gmail.com 1) sunarmi@gmail.com 2
utarymaharani@gmail.com 3

## ABSTRACT
This  study  aims  at  finding  out  three  things;  to  find  out  the  role  and  responsibility  of  the Department  of  Transportation  for  temporary  control  of  four-wheeled  vehicles  in  terms  of parking  violations  in  Medan,  to  see  what  are  the  obstacles  to  the  implementation  of temporary  control  over  four-wheeled  vehicles  in  terms  of  parking  violations  in  the  city  of Medan, and to find out the actions taken by the Department of Transportation in overcoming the  problem  of  illegal  parking  in  the  city  of  Medan.  This  type  of  research  uses  normative legal research and is a qualitative descriptive research. The data taken is secondary material that is  relevant  in  this  research  problem. The  sources  and types  of  statistics  in  this  research are secondary data obtained from research materials in the form of criminal materials, which include primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that 1) the position and obligation of the Ministry of Transportation to tow four-wheeled cars is that the Ministry of Transportation is required to post a written notification to car owners within 1x24 hours 2) Obstacles  that  may  often  be  experienced  at  several  points  of  socialization  of  withdrawal coverage  are  resolved  through  the  Medan  City  Transportation  Service,  includes:  Not  many experts, especially in the field of IT and communication; Lack of capabilities and records of contributors  from  the  Medan  City  Transportation  Service;  Lack  of  prudence  due  to  parking on the shoulder of the road; Public interest is still low on the coverage of withdrawals carried out by the Medan City Transportation Service; There is public trust in visitor signs; and the lack of a budget that is owned through the transportation service road facilities, so that tow trucks  are  no  longer  in  accordance  with  the  wishes  in  the  area.  3)  Efforts  and  movements carried out through the transportation service agency in overcoming parking violations in the city of Medan are disseminating facts to the wider community about the Mayor's Regulation "Medan Number 70 of 2017”.

## Keywords:  Temporary  Ownership,  Parking  Violations,  Four  Wheels,  Medan  City
Transportation Service

## ABSTRAK
Tujuan  Penelitian  ini  untuk  mengetahui  tiga  hal,  Untuk  mengetahui  peranan  dan  tanggung jawab Dinas Perhubungan terhadap penguasaan sementara atas kendaraan roda empat dalam
hal pelanggaran parkir di Medan. Kedua, untuk melihat apa saja yang menjadi kendala untuk pelaksanaan penguasaan sementara atas kendaraan roda empat dalam hal pelanggaran parkir di  Kota  Medan,  dan  Ketiga,  untuk  mengetahui  tindakan  yang  diperbuat  oleh  Dinas Perhubungan  dalam  mengatasi  permasalahan  parkir liar  di  Kota  Medan.  Jenis  penelitian  ini menggunakan  ialah  penelitian  hukum  normatif  ini  bersifat  penelitian  deskriptif  kualitatif. Data  yang  diambil  ialah  bahan  sekunder  yang  relevan  di  dalam  masalah  penelitian  ini. Sumber dan jenis statistik dalam hal ini penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan penelitian berupa bahan-bahan pidana, yang meliputi dari bahan-bahan hukum primer, sekunder,  dan  tersier.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  1)kedudukan  dan  kewajiban Departemen  Perhubungan  untuk  menderek  mobil  roda  empat  adalah  bahwa  Departemen Perhubungan  wajib  memposting  pemberitahuan  tertulis  kepada  pemilik  mobil  dalam  waktu 1x24 jam  2)  Kendala  yang  mungkin  sering  dialami  pada beberapa titik  sosialisasi liputan penarikan diselesaikan melalui Dinas Perhubungan Kota Medan. Meliputi : Tidak banyak ahli, khususnya di bidang IT dan komunikasi; Kurangnya kemampuan dan catatan tentang contributor  dari  Dinas  Perhubungan  Kota  medan;  Kurang  Kehati-hatian  akibat  parkir  di bahu  jalan;  Minat  masyarakat  masih  rendah  terhadap  liputan  penarikan  yang  dilakukan Dinas  perhubungan  Kota  Medan;  Ada  kepercayaan  masyarakat  terhadap  rambu-rambu pengunjung;  dan  Minimnya  anggaran  yang  dimiliki  melalui  sarana  jalan  Dinas Perhubungan, agar  mobil  derek  tidak  lagi  sesuai  dengan  keinginan  di  dalam  kawasan    3) Upaya  dan  pergerakan  yang  dilakukan  melalui  sarana  Dinas  Perhubungan  dalam mengatasi  perpakiran  Pelanggaran  di  Kota  Medan  adalah  menyebarluaskan  fakta  kepada masyarakat luas tentang Peraturan Walikota ” Medan Nomor 70 Tahun 2017 ” .
Kata  Kunci  :Penguasan  Sementara,  Pelanggaran  Parkir,  Roda  Empat,  Dinas Perhubungan Kota Medan.

## 1. PENDAHULUAN Latar Belakang
Transportasi  menurutnya  degan  usaha mengangkut barang dari tempat semula ke tempat  beda.  Metode  transportasi  adalah perpindahan  dari  daerah  tempat  awal, kegiatan  angkutan  dimulai  ke  tempat tujuan  kemana  kegiatan  pengangkutan berakhir. Pendapat serupa sama diungkapkan oleh Abbas Salim.
Parkir  merupakan  konstituen  atau aspek  integral  dalam  tuntutan  sistem transportasi,  karena  setiap  perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai  dan  diakhiri  di  tempat  parkir. Sebagai  besar  parkir  adalah  kebutuhan umum  yang  awalnya  dilayani  untuk melayani. Sesuai dengan fungsi ini, tempat parkir dikuslimatasasi  sesuai  dengan tuntutan  orang  yang  berkendaraan  untuk
menjadi  atau  memasuki  suatu  tempat. Ketidak seimbangan antara jumlah kendaraan  dan  lahan  parkir  merupakan terjadinya “ salah  satu  indikator  terjadinya sebab banyak macam masalah transportasi ” misal macetnya dan kepemilikan  akan lahan tempat parkir bagi kendaraan  bermotor  akan  meningkat  terus sehubung  bertambahnya  angka  kendaraan bermotor  berporasi  di  masyarakat  umum baik di area kota dan area desa yang  akan menimbulkan meningkatkan dalam kebutuhan lahan
Penindakan pelanggar kendaraan bermotor yang ditujukan melalui pelanggar mobil  roda  empat  diatur  serupa  didalam “” Pasal  7 ” ,8 ” ,9 ” “ Perwal    No  70  Tahun 2017 ”” Tatacara  Pengempesan/Penarikan, penggembokan,  dan  Pencopotan  Roda Kendaraan  yang  bertentangan  dengan Pelanggaran  Perpakiran  di  dalam  Kota Medan  yang  dapat  berupa  Penderkan  /
penarikan, penguncian/ penguncian kendara  bermotor  diselesaikan  melalui Dishub. Apbila Terhadap kendaraan transportasi  mobil  melanggar  rambu  lalu lintas. Saat menggunakan sakler/ penarikan, penguncian, dan penggembokan kendaraan pemerintah Daerah bersama dengan Polisi dan institusi terakait  lain  di  area  daerah  salah  satunya Dinas Perhubungan Kota Medan.
Paradigma  kebijakan  parkir  yang berkembang  baru–baru  ini  cenderung mengaitkan  penyediaan  parkir  dengan tujuan  yang  lebih  luas  seperti  transportasi berkelanjutan  dan  akomodasi  dengan jumlah  kendaraan  parkir  yang  lebih  dari kapasitas.  Hubungan  antara  parkir  dan angkutan  umum  termasuk  hal  yang  harus pertama kali diperhatikan. Banyak penelitian yang menujukkan bahwa pentingnya  penyesuaian  ukuran  parkir pada keberhasilan Transit Oriented Development (TOD)  dan  verifikasi  sejauh mana  permintaan  parkir  potensial  dapat dikurangi  di  area  TOD.  Perburuan  tempat parkir  menyumbang  30  persen  dari  lalu lintas  kota  pada  periode  puncak  hari  itu. Parkir  yang  tidak  teratur  atau  ilegal menimbulkan  kendala  bagi  pejalan  kaki yang  merasa  tidak  nyaman  untuk  berjalan pada area yang telah ditentukan.
Secara  umum,  belum  ada  definisi khusus tentang "parkir ilegal/tidak teratur" atau  "pelanggaran  parkir"  di  literatur. Melalui  beberapa  aspek  yang  dijelaskan dalam  rekayasa  lalu  lintas.  Istilah  tersebut dapat  dipahami  Sederhananya  adalah tindakan  pengemudi  yang  menghentikan dan memarkir kendaraan mereka di tempat yang dibatasi oleh peraturan hukum atau di sebuah  secara  tidak  sah    tanda  peringatan lalu  lintas  sangat-sangat  utama  untuk mengatur  pengendara  dalam  berkendaraan di jalanan umum. Marka Rambu lalu lintas
berupa  pertunju jalan yang  bermuat tanda lambang,  huruf,  angka,  kalimat  perpaduan akan  digunakan  untuk  memberikan  suatu peringatan  larangan  perintah  dan  petunjuk bagi pemakai jalan.
Dalam mengelola permasalahan tersebut,  Kota  Medan  memiliki  badan usaha  yang  bekerja  untuk  mengawasi  dan membina  permasalahan  yang  timbul  di jalan dan berbagai permasalahan trasnportasi,  perusahaan  tersebut  adalah “ Dinas perhubungan Medan ” . Berdasarkan data  dimiliki  oleh  Dishub  Kota  Medan dalam  rentang  waktu  1  (satu)  tahun belakangan,  pihaknya  telah  setidaknya melakukan  penguasaan  sementara  atas kendaraan  roda  empat  sebanyak  hampir 200 (dua ratus) kendaraan roda empat yang melanggar aturan perpakiran. Adapun jenis pelanggarannya  bermacam-macam  yakni, ada banyak mobil yang dikenakan penilangan karena parkir mekan bahu jalan di  trotoar,  dan  kendaraan  memakirkan sekarang  tidak  pada  dengan  tempatnya untuk parkir.
Penguasaan sementara terhadap teransportasi  roda  empat  atau  yang  lebih dikenal  dengan  penderekan  kendaraan bermotor  yang  ditindak  Petugas  Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan tersebut  atas  pelanggaran  yang  dibuat pengguna kendaraan nantinya dapat dikembalikan lagi karna sifat dari penguasaan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan hanyalah sementara. Untuk sementara waktu, kendaraan-kendaraan roda empat  ini disimpan  di  suatu  tempat  penyimpanan kendaraan  roda  empat  di  Kota  Medan. Untuk  proses  pengembalian  kendaraan roda empat ini memiliki beberapa prosedur salah  satunya  pelanggar  wajib  membayar sejumlah  denda  melalui virtual  account atau ATM dan membawa bukti pembayaran  untuk  mengambil  kendaraan roda empat tersebut nantinya.
Berdasarkan  uraian  di  atas  bahwa  sangat tertarik  untuk  melakukan  riset  dan  kajian dan mengkaji lebih dalam serta
menuangkannya  ke  dalam  sebuah  tesis hukum  yang  berjudul:  “Peranan  Dinas Perhubungan
Terhadap
Penguasaan Sementara  Atas  Kendaraan  Roda  Empat Dalam  Hal  Pelanggaran  Parkir  di  Kota Medan”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Landasan Teoritis Teori Penegakan Hukum Penegakan  hukum  yang  dimaksud adalah , upaya melakukan prosedur hukum atau ciri hukum pidana secara asli terhadap perilaku  manual  di  penjara  atau  hubungan pengunjung  situs  dalam  kehidupan  sosial dan  kerajaan.  Penegakan  hukum  adalah upaya  meweujudkan  pemikiran  keadilan, kebenaran  pidana,  dan  berkah  sosial.. Penegakan  hukum  tidak  selalu  merupakan gerakan yang tepat, terutama memanfaatkan gerak yang tepat, khususnya  memanfaatkan  peraturan  pada suatu  peristiwa,  yang  dapat  diibaratkan sebagai  menarik  garis  lurus  antara  titik- titik. Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan  regulasi  merupakan  hiburan untuk  menyelaraskan  keterkaitan  nilai- nilai  yang  disebutkan  dalam  perspektif aturan/biaya  yang  stabil  dan  terkandung dan  sikap  pergerakan  sebagai  rangkaian hasil  harga  terakhir  untuk  menciptakan, menjaga  dan  mempertahankan  kehidupan sosial yang non kekerasan.
Penegakan  regulasi  secara  konkrit adalah  pemanfaatan  regulasi  berkualitas tinggi  dalam  pelaksanaan  yang  harus dipatuhi. Jadi, memberikan keadilan dalam hal  menetapkan  peraturan  secara in concreto di  dalam  menjamin  dan  menjaga ketaatan  pada  peraturan  hukum  materiil melalui  cara  penggunaan  pendekatan prosedural  yang  dipasang  dengan  bantuan penggunaan  peraturan  formal  Penegakan hukum  memiliki  perbedaan  Penegakan hukum  ditinjau  dari  subjeknya  adalah Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan  semua  subjek  hukum  pada setiap hubungan hukum.
Penegakan  hukum  secara  tipis merupakan upaya sarana penegakan
hukum  yang  positif  untuk  menjamin  dan memastikan bahwa suatu peraturan perundang-undang berjalan sebagai mestinya. Dan Penegakan peraturan dalam hal  butir  peraturan  adalah  Penegakan peraturan  dalam  pengalaman  luas  yang melapis  nilai-nilai  keadilan  yang  meliputi bunyi  kebijakan  formal  di  samping  nilai- nilai  keadilan  yang  ada  di masyarakat  dan dalam  penegakan  peraturan  didalamnya. Nuansa tipis transportasi terbaik penegakan peraturan formal secara tertulis.yaitu.  Penegakan  hukum  pada dasarnya  adalah    upaya  menyelaraskan nilai-nilai  pidana  melalui  pencerminan dalam  berperilaku  dan  tampil  berafiliasi dengan  keyakinan  akan  keadilan,  fakta pidana  dan  keuntungan  melalui  pengguna sanksi. Dalam pelaksanaan peraturan  , ada 3  (tiga)  hal  yang  harus  diperhatikan, terutama    kepastian  hukum,  kemanfaatan, dan keadilan.
Cara menciptakan upaya penegakan  peraturan  dan  fugsi  pidana secara  real  untuk  petunjuk  sifat    pada pengunjung  dan  anggota  keluarga  pelaku pidana dalam kehidupan bermasyrakat dan bangsa.  Dilihat  dari  faktor  kesulitannya, penegakan  peraturan  dapat  dilakukan melalui  kesulitan  yang  sangat  besar  dan juga  dapat  diartikan  sebagai  upaya  untuk melaksanakan  peraturan  melalui  cara-cara yang  bersangkutan  dalam  arti  yang terkendali  atau  ramping.  Dalam  arti  luas, sistem  penegakan  peraturan  meliputi semua topic pidana dalam setiap hubungan pidana. Siapapun yang menegakan peraturan dan melanggar seuatu dan bukan melanggar  sesuatu  terutama  didasarkan sepenuhnya  pada  norma-norma  peraturan yang  relevan,  cara  dia  berolahraga  atau menerapkan  pedoman  peraturan.  Dalam arti sempit, dalam ungkapan keperihatinan, penegakan  peraturan  paling  sederthana digambarkan karena upaya aparat kepolisian  yang  pasti “.. untuk  menjamin dan  memastikan  bahwa  suatu  peraturan perundang-undangan  berjalan  sebagimana mestinya.  Dalam  memastikan  penegakan aturan, jika perlu, petugas polisi
diperbolehkan
untuk menerapkan kekautan ” .
Pengertian  penegakan  peraturan juga  dapat  dilihat  dari  faktor  objeknya, khusunya  frasaperaturan.  Dalam  hal  ini, yang  berarti  juga  terdiri  dari  besar  yang berarti  dan  ramping  yang  berarti.  Dalam arti  luas,  penegakan  peraturan  juga mengandung  nilai-nilai  keadilan  yang terkandung  dalam  bunyi  pedoman  formal dan  nilai-nilai  keadilan  yang  terkandung dalam  bunyi  pedoman  formsl  dan  nilai- nilai keadlian yang ada dalam masyarakat. Namun  dalampengalaman  tipis,  oleh karena  itu,  kata  „penegakan  peraturan‟ hanya  menyangkut  penegakan  peraturan formal  dan  tertulis.  Oleh  karena  itu, penafsiran  kata  'penegakan  peraturan'  ke dalam bahasa Indonesia menggunakan kata 'penegakan  peraturan'  dalam  arti  luas  dan istilah  'penegakan  pedoman'  juga  dapat digunakan dalam pengalaman tipis. Perbedaan antara  formalitas  aturan  tertulis dan  ruang  lingkup  biaya  keadilan  yang dikandungnya bahkan telah muncul dengan sendirinya. dengan berkembangnya istilah “ the rule of law ” versus „ the rule of just law ’ atau dalam istilah “ the rule of law and not of man ‟ versus istilah „ the rule by law ‟ yang berarti „ the rule of man by law Dalam  semua  perbuatan  hukum, termasuk  perbuatan  badan  hukum  yang relevan  dan  pejabat  yang  bertanggung jawab  atas  penegakan  hukum,  undang- undang  secara  resmi  memberi  mereka tugas  dan  wewenang  untuk  memastikan berjalannya  norma  hukum  yang  berlaku bagi  masyarakat  dan  kehidupan.  negara. Berdasarkan  pemahaman  yang  luas  ini, kita  dapat  mendefinisikan  batasan  kita sendiri  tentang  penegakan  hukum.  semua aspek  atau  dimensi  penegakan  peraturan bsik  secara  perspektif  subjek  dan  objek, atau  hanya  membahas  hal-hal  tertentu, seperti  meninjau  aspek  subjektif  saja? Dokumen  ini  sengaja  dibuat  untuk menguraikan  semua  aspek  penegakan hukum.
“ Aparat  penegak  hukum ” terdiri dari pengertian koporasi penegak peraturan
dan aparat penegak hukum (rakyat). Dalam arti  sempit,  aparat  penegak  hukum berkepentingan  dalam  metode  penegakan peraturan, mulai dari saksi, polisi, penasihat  penjara,  jaksa,  hakim,  dan penjaga  penjara.  Setiap  perlengkapan  dan perlengkapan  yang  berlaku  tambahan terdiri dari acara-acara yang memiliki hobi tanggung  jawab  atau  perannya,  khususnya yang  terkait  dengan  pelaporan  atau pengaduan, penyidikan, penuntutan, pembuktian,  pemidanaan  dan  penerapan sanski,  di  samping  upaya  sosialisasi kembali  para  terpidana..  Dalam  teknik pengecatan  aparat  penegakan  huku,  ada  3 faktor penting yang mempengaruhi, yaitu : kelompok  penegak  regulasi  dan  berbagai pusat  pendampingan  dan  infrastruktur  di samping mekanisme kelembagaan pengecatan,  subkultur  seni  lukis  yang terkait dengan peralatannya, serta menyangkut  kesejahteraan  aparatnya.,  dan perangkat peraturan yang membantu setiap kinerja institusional dan non-tampil. Mengubah zat penjara yang dapat digunakan sebagai standar lukisan, masing-masing peraturan kain dan peraturan prosedur.
Upaya    penegakan  peraturan  yang sistematis perlu memperhatikan 3 faktor di atas  secara  bersamaan,  agar  sistem penegakan  peraturan  dan  keadilan  itu sendiri  dapat  ditemukan  secara  internal. Masalah  penegakan  hukum  yang  dihadapi tidak hanya terkait dengan upaya penegakan  peraturan  tetapi  juga  reformasi peraturan  atau  muculnya  undang-undang terbaru.
Teori Sistem Hukum
“.. Teori  sistem  hukum  dikemukan Lawrence  M.  Friedman ”. “ menyatakan bahwa  perangkat    criminal  meliputi struktur criminal, substansi pidana, substansi  hukum  (perundang-undangan) dan  kultur  hukum  atau  budaya  hukum.  3 unsur  tersebut  membantu  berjalan-jalan sistem hukum disuatu negara. Dalam fakta kehidupan,  gaya  hidup  gawai  criminal  di masyarakat  mengalami  modifikasi  karena pengaruh,  yang  dinamakan  modernisasi
atau  globalisasi  masing-masing  disebut evolusioner  dan  revolusioner.  3  unsur tersbut  yaitu  sistem  hukum  disuatu  negara tersebut.  Dalam  fakta  kehidupan,  gaya hidup para pelaku kejahatan di masyarakat mengalami  penyesuaian  akibat  pengaruh yang  disebut  modernisasi  atau  globalisasi, masing-masing  secara  evolusioner  dan revolusioner. Di Indonesia berbicara tentang  bentuk  pidana,  merujuk  kembali pada bentuk lembaga penegakan peraturan, kejaksaan, dan pengadilan. Faktor lain dari gadget criminal adalah substansinya.
Substansi  adalah  peraturan,  norma, dan  gaya  perilaku  manusia  yang  ada  di dalam  perangkat.  Sehingga  substansi peraturan  tersebut  menyangkut  pedoman dan  pedoman  hukum  terkait  yang  bersifat mengikat  dan  menjadi  rekomendasi  bagi aparat  penegak  peraturan.  Tata  cara  hidup hukum  mempersoalkan  tradisi  penjara yaitu sikap manusia(yang termasuk subkultur  penjara  dari  aparat  penegakan peraturan)  terhadap  arah  regulasi  dan perangkat penjara. Tidak terhitung seberapa  tepat  asosiasi  bentuk  criminal untuk  menjalankan  aturan  criminal  yang telah ditetapkan dan terlepas dari seberapa akurat  kebaikan  norma  kejahatan  yang dibuat  tanpa  bantuan  gaya  hidup  criminal dengan menggunakan manusia yang bersangkutan di dalam gadget dan masyarakat., penegakan regulasi kini tidak lagi  efektif. (law  enforcement )  yang  baik. Pengoperasian  peraturan  tersebut  tidak hanya  merupakan  fitur  dari  peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan  alat  birokrasi    memaksakan. Menurut  Lawrence  M.  Friedman,  faktor- faktor  tersebut  merupakan  unsur  terjadi suatu  alat  pidana  apakah  berjalanbaik  dan tidak lagi. Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa  bahan  tambahan  peraturanbagian dari  unsur  hukum  peraturan  yang  tidak dapat  dihilangkan  karena  jika  dihilangkan akan  menyebabkan  penegakan ” peraturan yang  diinginkan  sekarang  tidak  tercapai lagi.  Gagasan  ini  digunakan  sebagai  pisau analisi  karena  sejauh  ini  sangat  cocok diterapkan untuk melihat dan menfasilitasi
jawaban atas persoalan-persoalan yang ada dimana  pengaturan  di  dalam  perangkat lunak  acara  peradiran  sekarang  tidak  lagi memuat  LPSK  sesuai  dengan  ketentuan undang-undang  dalam  mencari justice colobration.
3. METODE PENELITIAN
“. Metode teknik penelitian ini menggunakan sistematis terutama dilakukan pada suatu pendekatan, sisetmatikanya  atau  pikiran  yang  pasti yaitu  niat  untuk  melihat  suatu  fenomena tertentu  dengan  bantuan  menggunakan bantuan  menggunakan  mempelajarinya, karena  faktanya  studi  di  dalam  ilmu-ilmu sosail adalah suatu prosedur yang dilakukan.  Dengan  cara  yang  disengaja dan sistematis untuk mendapatkan pemecahan  masalah  dan  menawarkan kesimpulan yang tidak diragukan.. metode penelitian  yang  dipakai  untuk  tugas  akhir ini sebagai berikut:
Jenis Penelitian “ Berdasarkan  pada  perkembangan kajian  judul  ini  menggunakan  metode penelitian normative ” . “ Penelitian  hukum normatif merupakan .. kajian kejahatan yang  menempatkan  peraturan  sebagai mesin pembentuk norma. Perangkat norma dalam  quey  adalah  seperangkat  asas, norma,  kebijakan  pedoman  dan  peraturan hukum,  keputusan  map  ruang  siding, perjanjian dan doktrin.

## Sumber Bahan Hukum
Data primer a. Data  primer  atau  data  dasar  ( primary data  atau  basic  data ) ” , “.. data  primer diperoleh langsung dari sumber pertama.  yakni  sifat  warga  masyarakat, melalui  penelitian ” . “ Data  primer  hasil penelitian  ini  didapatkan  melalui  studi lapangan ( field research ) ” . Memperoleh data  primer  dari  penelitian  lapangan dilakukan melalui wawancara terbimbing
( inguided interview ), pewawancara tidak terikat untuk mengundang  siapapun,  tetapi  juga mengingat informasi dikumpulkan. Dalam  situasi  ini  data  primer  datang
dari  Seksi  Pengendalian  &  Ketertiban Lalu  Lintas  pada  Dinas  Perhubungan Kota Medan.
b. Data sekunder Data  sekunder  dalam  penelitian  ini terdiri dari:
a. Bahan–bahan  hukum  primer,  yaitu: Undang–Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Undang–
Undang  Republik  Indonesia  Nomor 22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas dan  Angkutan  Jalan dan  Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002  Tentang  Retribusi  Pelayanan
Parkir  di  Tepi  Jalan  Umum ”,
“ Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Pelataran Parkir, Peraturan Walikota  Nomor  70  Tahun  2017 Tentang  Tata  Cara  Pemindahan/ Penarikan, Penguncian, Dan Penundaan/ Kempesan Roda Kendaraan  atas    pelanggaran  parkir di Kota Medan ” .
b. Bahan hukum sekunder ” , ialah bahan yang  berkaitan  bahan  hukum  primer dan  dapat  menolong  memeriksa  dan menangkap  bahan  hukum  primer, seperti  buku  dialognya  berhubungan oleh  judul  peneliti,  jurnal,  tesis, skripsi, surat kabar, dan artikel.
c. Bahan  hukum  tersier ” yang  dapat membantu  bahan  dapat  di  jadikan penguat “ bahan  hukum  primer, terdiri  dari  kamus  hukum,  kamus besar Bahasa Indonesia serta internet ” .

## 1. HASIL DAN PEMBAHASAN

## PERANAN  DAN  TANGGUNG  JAWAB
DINAS  PERHUBUNGAN DALAM  HAL PELANGGARAN  PARKIR  DI  KOTA MEDAN
“ Sebelum  jadi  Dinas  Perhubungan  Kota Medan  Pada  tahun  2002  menjadi  Cabang Pelayanan    Lalu  Lintas  Angkutan  Jalan Raya (LLAJR) segmen I Provinsi
Sumatera  Utara  yang  cepat  atau  lambat berubah  panggilannya  menjadi  Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya
(LLAJR) ”” melalui  Peraturan  Pemerintah “ Nomor  32  Tahun  2002 ” . .” Besar  atau kurang  reputasi  otoritas  pemerintahan. jalan  raya  ke  wilayah  Provinsi  dan Kabupaten  yang  sampai  saat  dikenal sebagai Dinas Perhubungan Kota Medan.
Dishub  sebagai  pengawas  (evaluasi) harus  efektif  dalam  mengawasi  setiap kebijakan  dan  mengawai  sarana  dan perasarana yang telah di sediakan, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang berkualitas dan optimal  untuk Dinas Perhubungan.
“ Visi Dinas Perhubungan Kota Medan adalah ” “Munculnya  Transportasi  yang terpercaya,  Nyaman  dan  Manusiawi  di kotamadya Medan”.
1. Terpercaya,  yang  dimaksud  dengan menggunkan  pengaman  adalah  kuat atau kuat dalam menerima goncangan dari segala hal. Transportasi  yang  seharusnya  aman adalah transportasi yang perlu terjamin  keamanannya  jika  memiliki perangkat  transportasi  yang  tangguh dan  hijau  dalam  perangkat  yang benar-benar sempurna yang mengutamakan  sistem  transportasi terpercaya perangkat kominitas yang sempurna  dibentuk  di  mana  ada stabilitas antara biaya yang dikeluarkan melalui dopehead dibandingkan  dengan  biaya  yang dikeluarkan  melalui  otoritas  untuk transportasi  umum.  Indeks  tugas pengiriman yang telah lama ditunggu-tunggu seperti kinerja pertukaran secara keseluruhan adalah kecepatan
dan
keamanan.
Transportasi yang andal dapat memadu beragam komponen terutama  pembayaran,  sosial  dan lingkungan ” . ” .
2.  Nyaman,  yang  dimaksud  dengan enak  adalah  sehat ” .  Mobil  yang nyaman akan menawarkan kebugaran  bagi  orang-orang  yang
menggunakan transportasi bisnis komersial di seluruh jaringan. Sehingga  dalam  penyelenggaraan Transportasi  perlu  mengutamakan komponen lingkungan dengan tujuan yang dihasilkan.
3. Manusiawi,  yang  di  maksud  dengan Manusiawi  adalah  dihargai  seperti Manusia ” . Kebersamaan dengan transportasi adalah kata yang terjangaku,  dapat  dikatakan  bahwa penawaran  transportasi  ke  jaringan diberi  sejalan  dengan  menggunakan transportasi.  Mengenai  penawaran transportasi  yang  manusiawi,  itu  ke dalam  kerangka  pengiriman  yang aktif. Evaluasi manusia dari angkutan  umum.  Jarum  evaluasi  ini diharapkan adalah kepercayaan masyarakat  terhadap  otoritas  dalam menawarkan  penawaran  angkutan umum  dalam  bentuk  pengaturan dalam bentuk kendaraan,
pembingkaian dalam bentuk instalasi terminal dan tariff angkutan umum
Tugas  dan  Fungsi  Dinas  Perhubungan Kota Medan
Dishub  Kota  Medan  mempunyai
kewajiban yaitu ” “Menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah dalam perhubungan  khususnya  yang  bertumpuh sepenuhnya  pada  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan.  fungsi  Dinas  Perhubungan Medan sebagai berikut:
1. Penyusunan  pedoman  khusus  di bidang trasnsportasi.
2. Komisi  urusan  pemerintahan  dan pelayanan umum di bidang perhubungan.
3. Pengembangan dan komisi kesalahan di bidang trasnportasi.
4. Pelaksanaan  tanggung  jawab  yang berbeda yang diberikan oleh
Walikota  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya. Dalam menjalankan perannya
Dinas
Perhubungan juga harus memberikan  fasilitas  yang  baik  terhadap pelayanan  kepada  masyarakat  oleh  Dinas Perhubungan agar suatu penyelenggarakan
suatu  kegiatan  bisa  berjalan  dengan  baik dan  untuk  menjauhkan  hal  yang  dapat dirugikan  baik  dari  Dinas  Perhubungan ataupun pihak lainnya, Dinas Perhubungan sebagai lembaga pemerintahan yang memberikan
pelayanan
kepada masyarakat,  maka  Dinas  Perhubungan harus  mampu  merespons  setiap  tuntutan dan  kebutuhan  masyarkat  yang  senantiasa berkembang  sesuai  kemajuan  jaman, dalam  konteks  ini  Dinas  Perhubungan dalam  pengaturan  sistem  perparkiran dimana  daerah  Lembang  masih  ada  parkir ilegal  yang  beroperasi  yang  menimbulkan keresahan pada masyarakat.
Dinas perhubungan sebagai pengawas  (evaluasi)  harus  efektif  dalam mengawasi setiap kebijakan dan mengawai sarana dan prasaran yang telah di sediakan, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang  berkualitas,  dan  akan  optimalnya peran Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan setiap kebijaknnya. Disamping  pengawasan  kebijakan  Dinas Perhubungan  juga  di  tuntut  mengawasi sarana  alat  lapangan  untuk  hal  ini  saran atau prasarana perparkiran untuk mengoptimalkan  pelayanan  perparkiran kepada masyarakat.
Peranan  Dan  Tanggung  Jawab  Seksi Pengendalian  &  Ketertiban  Lalu  Lintas Terhadap Penguasaan
Sementara (Penderekan) Atas Kenderaan Roda Empat di Kota Medan
Dalam  hal  ini,  Dinas  Perhubungan khususnya Seksi Pengendalian dan Ketertiban  Lalu  Lintas  sangat  berkaitan terhadap  masalah  perparkiran.  Peran  dan tanggung  jawab  setiap  anggota  seksi  akan mampu  memperbaharui  tatanan  penerapan hukum perparkiran di Kota Medan.
Mekanisme Penguasan Sementara (Penderekan)  dan  Prosedur  Pengembalian Kendaraan  Roda  Empat  Yang  Telah Dikuasai  Sementara  (Penderekan)  Oleh
Seksi  Pengendalian  dan  Ketertiban  Lalu Lintas Kota Medan.
Parkir  liar  diartikan  sebagai  suatu pelanggaran terhadap kebijakan pengunjung  yang  ditandai  melalui  sarana rambu  larangan  parkir,  rambu  larangan, dan  peraturan  parkir  di  bahu,  larangan tersebut mengenai motif potensi jalan lebih didahulukan  dari  pada  menawarkan  akses, atau  untuk  motif  perlindungan.  Parkir ilegal  adalah  kegiatan  perparkiran  yang melanggar aturan dalam melakukan perparkiran yang ditetapkan oleh pemerintah  daerah,  perparkiran  yang dilakukan  oleh  oknum  juru  parkir  yang ilegal, bertujuan untuk meraup keuntungan sendiri,  tanpa  mepertimbangkan  yang merugikan hak-hak orang lain.
Apabila  ada  kendaraan  roda  empat yang  terparkir  dibahu  jalan  atau  di  marka jalan, petugas berhak mengangkut kendaraan  tersebut  ke  kecamatan  terdekat atau  daerah  yang  telah  ditentukan  dengan menggunakan  Dinas  Perhubungan  Kota Medan  dan  pengendara  tersebut  harus membayar  retribusi  sebesar  Rp.200.000  – Rp.300.000  ke  pada    negara  melalui  bank BNI.
Mekanisme Peguasaan Sementara
(Penderekan)  Kendaraan  Roda  Empat Yang  Dilakukan  Oleh  Pihak  Seksi Pengendalian  dan  Ketertiban  Lalu  Lintas Kota Medan adalah sebagai berikut:
1.  Guna menertibkan pengguna kendaraan yang  kerap  memarkirkan  kendaraannya secara sembarangan,
Dinas
Perhubungan  (Dishub)  Kota  Medan akan  melakukan  tindakan  tegas  dengan melakukan penderekan kendaraan.
2.  mobil  bermotor  yang  diparkir  di tempat-tempat yang dinyatakan dilarang dan/atau  dilarang  parkir  melalui  sarana pengelola  parkir  dapat  dipindahkan  ke tempat  lain  yang  tidak  mengintervensi pelanggan  jalan  dan/atau  pelanggan penawaran parkir atas prakarsa
pengemudi  mobil  itu  sendiri  tanpa  atu dengan bantuan berbagai pihak.
3.  Sebelum  melakukan  penindakan  derek pada kendaraan yang terparkir sembarangan. Pihak Dishub Kota Medan  akan  terlebih  dahulu  mencari pemilik  atau  pengguna  kendaraan dengan batas waktu sekitar lima menit.
4.  Pihak  petugas  yang  akan  melakukan penderekan akan terlebih dahulu memotret
kendaraan untuk menampilkan  keadaan  kendaraan  untuk mensinkronkan.
5.  Kemudian  di  bagian  yang  diderek akan dilabeli  stiker  sebagai  bentuk  informasi kepada  pemilik  kendaraan.  Sementara kendaraannya  akan  diangkut  ke  tempat penampungan.
Pada  umumnya  mekansme  tindakan hukum yang dilakukan aparat Dishub kota Medan  untuk  menertibkan  parkir  liar  di badan jalan dilakukan dengan cara:
a.  Penempelan stiker;
b.  penggembokan dan/atau pemasangan rantai pada roda Kendaraan bermotor;
c.  penggembosan  ban  (pencabutan pentil); dan
d.  penderekan.
Keseriusan  Dishub  Medan  terhadap ketertiban  parkir  dapat  dibuktikan  dengan pemberlakuan  sanksi  Derek  terhadap kendaraan  roda  empat  yang  terbukti melakukan  pelanggaran.  Masyarakat  yang mengalami  sanksi  penderekan  hendaknya besikap  responsif  dalam  penyelesaian masalah.  Adapun  prosedur  yang  dapat dilakukan  pemilik  kendaraan  apabila mendapatkan  sanksi  penderekan  adalah sebagai beikut:
1.  Ketika  mobil  diderek,  tunjukkan Berita Acara kepada petugas sebagai bukti bahwa mobil Anda telah diderek. Penderekan  mobil  yang  melakukan  parkir liar merupakan kewenangan Dishub sepenuhnya,  sehingga  pengemudi  atau pemilik  kendaraan  tidak  mendapatkan surat  Tilang  dan  tidak  ada  persidangan. Oleh  karena  itu  sebaiknya  langsung
mengurus mobil yang diderek oleh Dishub karena parkir tidak pada tempatnya.
2.  Untuk mengurus pengambilan mobil  yang  diderek,  pengemudi  atau pemilik kendaraan harus ke Kantor Dishub setempat  di  wilayah  sehingga  pengemudi atau pemilik kendaraan parkir.
3.  Tunjukan  lembar  bukti  penderekan mobil  kepada  petugas  administrasi  di tempat. Pengemudi atau pemilik kendaraan akan mendapatkan Surat Ketetapan Retribusi  dan  Surat  Setoran  Retribusi Daerah,  isi  kedua  surat  ini  mewajibkan pengemudi atau pemilik kendaraan membayar sejumlah uang. Pembayaran ini adalah  denda  retribusi  karena  pengemudi atau  pemilik  kendaraan  parkir  di  tempat yang bukan seharusnya. ”.
4.  Setelah berhasil membayar, pengemudi  atau  pemilik  kendaraan  akan mendapatkan  bukti  pembayaran  retribusi daerah.  Kemudian  tunjukkan  tanda  bukti pembayaran  kepada  petugas  administrasi di  Kantor  Dishub.  Bukti  pembayaran tersebut  akan  ditukar  dengan  Surat Pengeluaran  Kendaraan  untuk  kemudian ditukarkan  kepada  Petugas  Penyimpanan Kendaraan. Setelah semua perihal administrasi  telah  dipenuhi  pengemudi atau  pemilik  kendaraan  dapat  membawa mobil kembali.
Faktor–faktor  yang  menjadi  kendala dalam pelaksanaan penguasaan sementara  atas  kendaraan  roda  empat dalam  hal  pelanggaran  parkir  di  kota medan.

## Peraturan Tentang Parkir
Perparkiran  sebagaimana  dimaksud  di sini  adalah  bagian  dari  submesin  bantu pengunjang  angkutan  jalan  raya,  yang pelaksanaannya  dicapai  dengan  bantuan pemerintah  daerah  setempat,  sehingga dapat meningkatkan penerapan masyarakat di  area  parkir,  pengelolaan  lingkungan, ketertiban,  dan  pengunjung  situs  yang bersih. Dalam pemasokan PAD.
Perparkiran  di  kawasan  yang  juga dikenal  sebagai  upaya  memebersihkan
alunan  pengunjung  untuk  mendongkrak produktifitas  asset  herbal  dan  asset manusia  yang  dimiliki  suatu  negara.  Jadi parkir  pada  dasarnya  dapat  dinyatakan sebagai upaya mudah untuk meningkatkan asset herbal, dan sumber daya manusia dan membalikkan yang mengerikan ke era baru yang  lebih  baik.  Untuk  menemukan operator  dan  implementasi  parkir  yang kuat  dan  ramah  lingkungan,  setiap lingkungan  harus  cukup  inovatif  untuk menciptakan  dan  mendorong  peningkatan pendapatan di wilayah. Salah satu pembangunan  kemapuan  kapasitas  untuk penjualan terdekat adalah kawasan penyedia  parkir  dan  melalui  retribusi parkir..
Dalam  Pasal  1  Angka  1  Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM 66/1993: “Parkir merupakan keadaan tidak bergerak  suatu  kendaraan  yang  tidak bersifat  sementara. ” Tertuang  dalam  Pasal 1  Angka  2  Kementerian  Perhubungan Nomor  KM  66/1993  berbunyi:  “Pusat parkir  di  luar  badan  jalan  adalah  pusat parkir  mobil  yang  dapat  berubah  masa parkir dan bangunan tempat parkir.”
Peraturan  Tentang  Parkir  diatur  di dalam:
1. Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  di  atur  di  dalam Pasal 43, dan Pasal 44.
2. Peraturan  Pemerintah  atau  Perwal No  79  Tahun  2013  Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  di  atur  di  dalam  Pasal  100, 101, 102, 108, dan Pasal 110.
Pelanggaran  Parkir  yang  Sering  terjadi  di Kota  Medan  dan  Jenis  Sanksi  yang  Di terapkan  Terhadap  Pelanggaran  Parkir Kendaraan Roda Empat.
Banyaknya Roda Empat yang memberhentikan  kendaraan  mereka  untuk melakukan  transaksi  itu  juga  menjadi penyebab  munculnya  oknum  pelanggar parkir  didaerah  tersebut  dan  dengan kurangnya  lahan  parkir  sehingga  banyak pengguna  kendaraan  melakukan  parkir  di bahu  jalan  (on-street  parking)  yang  di
siapkan  oleh  oknum  oknum  pelanggar parkir.  Tentu  hal-hal  tersebut  akan menyebabkan  kemacetan  dengan  adanya lokasi  parkir  terbaru  di  badan  jalan  (on- street parking).
Kemacetan
yang
ditimbulkan oleh oknum-oknum pelanggar parkir mengakibatkan terjadinya ketidaklancaran  lalu  lintas.  Kemacetan  ini cukup  mengganggu  kegiatan    aktivitas masyarakat.  Apalagi  kita  ketahui  Medan adalah  tempat  yang  menarik  untuk  di kunjungi  oleh  wisatawan,  dan  Medan adalah salah satu jalan yang di lewati para wisatawan  untuk  menuju  ke  berbagai tempat wisata. Selain kemacetan di daerah Medan  yang  disebabkan  adanya  oknum pelanggar parkir di daerah Medan juga ada Pasar  dimana  Pasar  tempat  transaksi perdagangan atau transaksi jual-beli.
Pihak  berwenang  dalam  hal  ini  Dinas Perhubungan,  menyerukan  pendekatan yang  melakukan  posisi  yang  baik  dalam menangani  pelanggaran  parkir  di  dalam wilayah  Medan.  Maka  diperlukan  aparat yang berwenang termasuk Sinas Perhubungan untuk menertibkannya melalui  penertiban  pelanggaran  parkir. Berdasarkan pemikiran kajian dan Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  telah diatur  dan  dijalankan  melalui  karyawan yang cakap dan bersertifikat di dalam area parkir.  Pelanggaran  parkir  yang  tidak bermoral  menjadi  masalah  kritis  jika mereka  sekarang  tidak  lagi  diperintahkan untuk  mematuhi  aturan  yang  beralku,  dan penggaran parkir yang tidak bermoral juga dapat menyebabkan kekacuan jika sekarang  tidak  lagi  diselesaikan  dengan secapt mungkin.
Faktor Yang Menjadi
Hambatan
Pelaksanaan  Penguasaan  Sementara  Atas Kendaraan  Roda  Empat  Dalam  Hal Pelanggaran Parkir di Kota Medan Kerumitan  penarikan  ini  paling  sering dirasakan  melalui  sarana  jaringan  adalah sementara setiap tenaga penggerakan yang mobilnya  diderek  dapat  terganggu  dan tidak dapat menerimanya lagi. Pelanggaran yang berupa pengguna pengendara
kendaraan  roda  empat  tidak  langsung ditangani melalui Dinas Perhubungan Kota Medan, namun diberikan perintah sementara  orang  tersebut  tetap  berada  di dalam mobil..
Batasan-batasan  yang  dapat  sering dilakukan dalam sosialisasi liputan penderekan  yang  dilakukan  oleh  Suku Dinas Hubungan Kota Medan antara lain:
1.  Tenaga Ahli yang masih sedikit
2.  Kurangnya bakat dan catatan tentang anggota Suku Dinas
Hubungan Kota Medan
3.  kurangnya  Rasa  ingin  tau  yang kurang  akibat  larangan    parkir  di bahu jalan 4.  Masih Rendahnya minat masyarakat  terhadap  ingin  tahu masyarakat  kebijakan  penderekan yang  dilakukan  oleh  Suku  Dinas Hubungan Kota Medan 5.  Tingkat derajat kesadaran masyarakat masih sangat rendah 6.  Adanya kesan salah persepsi masyarakat mengenai rambu- rambu lalu lintas
7.  Kurangnya  pengetahuan    dari anggota  Suku  Dinas  Hubungan Kota Medan.
Faktor  pembangunan  juga  menjadi salah  satu  penyebab  pelanggaran  parkir. Pembangunan  yang  terjadi  selalu  diikuti oleh dampak positif dan negatif. Pembangunan yang ideal adalah pembangunan  yang  memiliki  dampak positif  lebih  banyak  dari  pada  dampak negatifnya.  Dalam  pembangunan  di  era sekarang  ini,  diperlukan  koordinasi  yang baik antar instansi terkait agar pembangunan yang
terjadi dapat mewakili kepentingan banyak pihak  tidak  segelintir  elit  saja.  Dengan begitu  diharapkan  dapat  meminimalisir dampak negatif dari pembangunan.
Seiring  dengan  bertambahnya  jumlah penduduk di Kota Medan akan berpengaruh pertumbuhan dan perkembangan aktifitas manusia di dalamnya,  tejadi  pada  wilayah    yang memiliki  persentase  yang  tinggi  atas
komersial  di  bidang  jasa.  Hal  ini  akan mendorong terjadinya pembangunan secara  pesat.  Pembangunan  bangunan- bangunan yang tidak terkendali menyebabkan  tata  ruang    Kota  Medan tidak tertata rapi.
Tindakan  Yang  Dilakukan  Oleh  Dinas
Perhubungan Dalam Mengatasi Permasalah  Pelanggaran  Parkir  Di Kota Medan
Ketentuan  Hukum  Terhadap  Penindakan Atas  Pelanggaran  Parkir  Yang  Dilakukan Oleh  Pengguna  Kendaran  Roda  Empat Berdasarkan  Perwal  Nomor  70  Tahun 2017
Parkir merupakan aspek atau persoalan penting dari keinginan transportasi karena tarnsportasi dari waktu ke  waktu  terus  berkembang.  Penggunaan transportasi  dapat  dilihat  dari  berbagai kegiatan  jaringan,  terutama  kauntungan finansial,  keuntungan  local,  keuntungan politik, namun dibalik semua berkah diatas berdampak buruk, dimana dengan peningkatan  transportasi,  booming  dalam jangkauan transportasi semakin meningkat, dengan booming dalam berbagai transportasi  maka  akan  melahirkan  para pelanggar parkir..
Pelanggaran parkir melakukan parkir di  sembarangan  tempat,  sehingga  dapat menyebabkan kemacetan pengunjung. Pada  dasarnya  parkir  merupakan  suatu kebutuhan  standar  yang  berawal  dari berfungsi  untuk  melayani,  sesuai  dengan fungsinya tersebut, area parkir disesuaikan dengan kebutuhan serta keinginan manusia yang  menumpang  untuk  menjadi  atau mendapatkan  tiket  masuk  ke  suatu  tempat daerah tersebut.
Peniliti  disini  mengobservasi  di daerah Medan yang mengalami kemacetan yang  disebabkan  oleh  oknum  pelanggar parkir  untuk  meraup  keuntungan,  adanya pelanggaran parkir dikarenakan meningkatnya  volume  kendaraan  yang tanpa  di  iringi  dengan  persediaan  lahan parkir oleh pemerintah maupun pihak yang
terkait,  maka  hal  ini  akan  menyebabkan timbulnya oknum-oknum  yang memanfaat bahu  jalan  untuk  di  jadikan  lahan  markir yang  akan  mengakibatkan  kemacetan sepanjang jalan Kota Medan dan selain itu akan mengakibatkan kerugian bagi pemerintah setempat.

## 5. SIMPULAN
Sesuai  apa  yang  telah  diuraikan dalam bab-bab di atas, Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Peranan  dan  tanggung  jawab  Dinas Perhubungan  terhadap  kendaraan roda  empat  yang  diderek  adalah Dinas  Perhubungan  wajib  untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik
Kendaraan  dalam  waktu  1  Hari  24 jam belum datang. Bila pemilik/Pengemudi  Kendaraan  tidak mengambil  Kendaraan  dalam  jangka waktu 3 (tiga) bulan, akan dilakukan proses  sesuai  dengan  ketentuan undang-undang berlaku..
2. Kendala yang mungkin sering dialami pada bebrapa titik sosialisasi liputan  penarikan  dilakukan  melalui Sudin Hubungan Kota Medan.
Tremasuk  :Tidak  banyak  spesialis yang ada, terutama di bidang IT dan pertukaran verbal; Kurangnya
kemampuan  dan  catatan  peserta Sudin Hubungan Kota  Medan;
Kurangnya  perawatan  karena  parkir di  bahu  jalan;  Minat  masyarakat masih rendah terhadap liputan penarikan  yang  dilakukan  melalui sarana Sudin Hubungan Kota Medan;  Tingkat  perhatian  publik masih rendah; Ada kesan yang salah tentang  kepercayaan  publik  tentang tanda-tanda pengunjung situs;
Kurangnya  pengetahuan  dari  peserta
Sudin Hubungan Kota  Medan; Minimnya dana yang dimiliki melalui Dinas Perhubungan, sehingga  mobil  derek  kini  tidak  lagi memenuhu  keinginan  di  dalam lapangan.
3. Upaya  dan  gerakan  yang  dilakukan melalui  sarana  Dinas  Perhubungan dalam mengatasi permasalahan pelanggaran  parkir  di  Kota  Medan: a)  Melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat  Tentang  Perwal  Nomor
70  Tahun  2017  secara  unsur  baik secara  langsung,  mulai  open  board maupun di media sosial; b) Memerintah  kepada  kepada  Kabid Pembinaan  dan  keselamatan  Lalu
Lintas dan Angkutan untuk melakukan pelacakan di tempat jalan yang mungkin secara otomatis
dimana penegakan dilakukan.

## Saran
Saran  yang  diberikan  berdasarkan kesimpulan di atas adalah:
1. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan kota Medan melakukan sosialisasi secara berkala terhadap semua pengemudi dan  pemilik  kendaraan  tentang prosedur yang tepat perihal penyitaan sementara (penderekan).
2. Diharapakn kepada Dinas Perhubungan kota Medan mengoptimalisasi dana untuk kebutuhan  sarana  dan  prasana Dinas  Perhubungan  yang  berkaitan dengan penyitaan sementara (penderekan), sehingga kedepannya  diharapkan  semakin besar  anggaran  yang  diberikan pemerintah  pusat  ataupun  daerah kepada  Dinas  Perhubungan  kota
Medan.
3. Memperbanyak tanda pelarangan/rambu–rambu parkir
berlapis di Kota Medan dan rambu tersebut  hendaknya  dicetak  dengan terang,  jelas  dan  mudah  terlihat oleh masyarakat dan disertai dengan ketentuan parkir dan sanksi pelanggaran parkir.
4. Diharapkan Pemerintahan dan Dinas  Perhubungan  kota  Medan lebih terbuka dan transparan tentang  nominal  retribusi  parkir yang  diterima  dan  menindak  tegas
secara  gamblang  kepada  penjaga parkir  liar  agar  masyarakat  tidak salah penilaian kepada pihak pemerintah daerah sehingga retribusi  parkir  sepenuhnya  dapat masuk ke kas daerah.
5. Diharapkan kepada pemerintah dan seluruh pihak terkait dapat menyelesaikan permasalahan parkir liar  yang  selalu  memakan  badan trotoar dan menimbulkan rasa tidak aman  dan  tidak  nyaman  bagi pejalan kaki.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Buku: Nasution, Nur,. 2004. Manajemen Transportasi. Jakarta: Ghalia Indonesia. Salim, Abbas. 2004. Manajaemen Transportasi. Jakarta: Radja Grafindo
Muhammad  Nanang  Prayudyanto.  2015.
Manajemen  Parkir  di  Perkotaan. Jakarta: GIZ.
Calthorpe,  P.  1992.  Transit  Oriented Development  Design  Guidelines. San  Diego  –California:  The  City Council.
Roess, Prassas and McSahne. 2011. Traffic
Engineering.  Fourth  Edition.  Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall.
Satjipto Raharjo,. 2002. Sosiologi Hukum: Perkembangan  Metode  Dan  Pilihan Masalah. Yogyakarta: Sinar Grafika.
Dellyana, Shant. 1989. Konsep Penegakan
Hukum. Yogyakarta: Sinar Grafika.
Jimly,  Asshiddiqie.  2012.  Penegakan
Hukum.  Jakarta:  Makalah  Hukum Tata Negara Universitas Indonesia
Saifullah. 2007. Refleksi Sosiologi
Hukum. Bandung: Refika Aditama.

## Achmad,  Ali.  2002.  Keterpurukan  Hukum
Di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Munir, Fuady. 2003. Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum.  Bandung:  PT  Citra  Aditya Bakti.
Soekanto,  Soerjono.  2006.  Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
_______________ 2008. Pengantar
Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Soerjono,  Soekanto.  1983  Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum. Jakarta: Rajawali.
_________________. 2009. Penelitian Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Peter,  Mahmud  Marzuki.  2010.  Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
P. Joko Subagyo. 2006. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.