Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Garut
(Studi Pada Bencana Kekeringan Di Desa Suci Kecamatan

## Karangpawitan)
Elvis Tampubolon 1) ; Ramadhan Pancasilawan 2)
1,2) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
Email: 1) elvis20001@mail.unpad.ac.id; 2) ramadhan.pancasilawan@unpad.ac.id

## ARTICLE HISTORY
Received [05 Maret 2024] Revised [30 Mei 2024] Accepted [07 Juni 2024]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menganalisis  implementasi  kebijakan  penyelenggaraan  penanggulangan bencana  kekeringan  di  Kabupaten  Garut,  dengan  fokus  pada  Desa  Suci,  Kecamatan Karangpawitan.  Mengadopsi  teori  implementasi  kebijakan  publik  oleh  Diana  M.  DiNitto (2015), penelitian ini mengevaluasi aspek komunikasi, sumber daya, birokrasi, dan sikap implementor  dalam  upaya  mengatasi  dampak  kekeringan.  Temuan  penelitian menunjukkan  bahwa  meskipun  berbagai  kebijakan  telah  diterapkan  untuk  mendukung penanggulangan  bencana  kekeringan,  implementasinya  belum  optimal  di  Desa  Suci. Meskipun  aspek  birokrasi  dan  sikap  implementor  telah  dilaksanakan  dengan  baik, terdapat kekurangan dalam komunikasi antarpihak terkait dan alokasi sumber daya. Dari segi birokrasi dan sikap implementor, hasil menunjukkan adanya persepsi yang konsisten bahwa kekeringan merupakan bencana serius yang memerlukan tindakan cepat. Hal ini didukung  oleh  pembentukan  Tim  Tanggap  Darurat  Bencana  Kekeringan  dan  Pos
Komando  Penanggulangan  Darurat  Bencana  di  Kabupaten  Garut.  Namun,  kelemahan muncul pada aspek komunikasi, terutama dalam pertukaran informasi di awal penetapan status tanggap darurat. Ketidaksesuaian data wilayah terdampak antara BPBD Kabupaten Garut  dan  realitas  di  lapangan,  khususnya  di  Desa  Suci,  mengakibatkan  perpanjangan status  tanggap  darurat  yang  tidak  sesuai  dengan  Standar  Layanan  BPBD  Kabupaten Garut.  Aspek  sumber  daya  juga  menjadi  tantangan,  meski  upaya  telah  dilakukan  untuk menyediakan  sumber  daya  yang  memadai.  Upaya  tersebut  belum  berhasil  mengurangi dampak kekeringan yang dirasakan masyarakat, menunjukkan perlunya peninjauan ulang strategi  alokasi  sumber  daya.  Hasil  penelitian  ini  memberikan  kontribusi  penting  bagi perbaikan  implementasi  kebijakan  penanggulangan  bencana  kekeringan  di  Kabupaten Garut, dengan menyoroti area-area yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal komunikasi dan pengelolaan sumber daya.

## ABSTRACT
This study analyzes the implementation of policies regarding drought disaster mitigation in Garut Regency, focusing on Suci Village, Karangpawitan Subdistrict. Adopting Diana M.  DiNitto's  (2015)  theory  of  public  policy  implementation,  the  research  evaluates  the aspects  of  communication,  resources,  bureaucracy,  and  implementor  attitudes  in addressing  the  impacts  of  drought.  Research  findings  indicate  that  despite  various policies being implemented to support drought disaster mitigation, the implementation has not been optimal in Suci Village. While aspects of bureaucracy and implementor attitudes have been executed well, there are deficiencies in communication among relevant parties and resource allocation. In terms of bureaucracy and implementor attitudes, the results show a consistent perception that drought is a serious disaster requiring swift action. This is supported by the establishment of the Drought Disaster Emergency Response Team and  the  Emergency  Command  Post  in  Garut  Regency.  However,  weaknesses  arise  in communication, particularly in the exchange of information during the initial declaration of emergency  status.  Discrepancies  in  the  data  of  affected  areas  between  the  Garut Regency Disaster Management Agency  (BPBD) and the field reality, especially in Suci Village, result in the extension of the emergency response status beyond the Garut BPBD Service  Standard.  Resource  allocation  is  also  a  challenge,  despite  efforts  to  provide adequate  resources.  These efforts have not effectively  reduced the impacts of drought experienced  by  the  community,  indicating  the  need  for  a  reassessment  of  resource allocation strategies. The research findings make a significant contribution to improving the implementation of drought disaster mitigation policies in Garut Regency, emphasizing areas that need improvement, particularly in communication and resource management.
KEYWORDS policy  implementation,  disaster countermeasure, drought
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Kekeringan  adalah  salah  satu  bencana  yang  sangat  sering  terjadi  di  Indonesia.  Berdasarkan  data  dari Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB),  selama  sepuluh  tahun  terakhir  Indonesia  selalu mengalami  bencana  kekeringan  setiap  tahunnya.  Menurut  laporan  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, pada tahun 2023 telah terdapat lebih dari 2.276 desa yang terdampak kekeringan di Jawa dan Kepulauan Nusa Tenggara (Muhari 2023). Pada tahun 2023, kemarau panjang telah  mengakibatkan  bencana  kekeringan  di  Jawa  Barat  semakin  meluas.  Hingga  September  2023, kekeringan  telah  terjadi  di  16  kabupaten/kota  di  Jawa  Barat.  Berdasarkan  informasi  BPBD  Jawa  Barat, beberapa daerah terdampak tersebut adalah Kabupaten Garut, Bogor, Purwakarta, Majalengka, Subang, Sukabumi,  Bandung  Barat,  Karawang,  Cirebon  dan  Pangandaran  (Amiril  2023).  Sebanyak  129.314 keluarga  di  268  desa  dan  109  kecamatan  mengalami  kesulitan  air  bersih.  Hal  ini  mendasari  sejumlah daerah  untuk  menetapkan  status  tanggap  darurat  bencana  kekeringan,  di  antaranya adalah  Kabupaten Garut.Bupati  Garut  menetapkan  status  tanggap  darurat  bencana  kekeringan  sejak  28  Agustus  2023 sampai  10  September  2023  melalui  Keputusan  Bupati  Garut  Nomor  100.3.3.2/KEP.646-BPBD/2023. Namun, seiring dengan penanganan bencana kekeringan yang sedang berlangsung, terjadi penambahan wilayah  yang  terdampak  bencana  kekeringan  menjadi  19  kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Pakenjeng, Cigeduk,  Peundeuy,  Malangbong,  Kadungora,  Balubur  Limbangan,  Sucinaraja,  Cikelet,  Sukawening, Cibiuk,  Pameungpeuk,  Pasirwangi,  Cilawu,  Selaawi,  Singaraja,  Kersamanah,  Cisompet,  Caringin,  dan Karangpawitan.Menurut  catatan  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Garut, setidaknya 51.657 jiwa atau sebanyak 17.529 kepala keluarga dilaporkan terdampak bencana kekeringan. Dampak  yang  paling  dirasakan  masyarakat  adalah  kekurangan  air  bersih.  Kebutuhan  air  bersih  dari daerah-daerah  yang  terdampak  sebanyak  3,2  juta  liter  per  dua  minggu.  Jumlah  ini  masih  belum  bisa dipenuhi  oleh  pemerintah,  karena  pemerintah  dengan  berbagai  pihak  baru  dapat  mendistribusikan  air bersih sebanyak 581 ribu liter. Kekeringan di Kabupaten Garut juga telah mengakibatkan sebanyak 620 hektare lahan pertanian mengalami kesulitan air dan 22 hektare di antaranya telah dipastikan gagal panen (Diskominfo Garut 2023).  Desa Suci adalah salah satu desa terdampak bencana kekeringan di Kecamatan Karangpawitan. Desa yang berpenduduk sebanyak 14.285 jiwa ini mengalami kekurangan air bersih sejak Mei  2023.  Kekurangan  air  bersih  terjadi  di  beberapa  rukun  warga  yang  tersebar  di  3  dusun.  Menurut laporan  Pemerintah  Desa  Suci,  terdapat  154  kepala  keluarga  yang  mengeluhkan  terhentinya  aliran  air bersih  di  kediaman  masing-masing.Terdapat  pula  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Garut  Nomor  3  Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang disempurnakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai turunan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 di Kabupaten Garut. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten  Garut  Nomor  3  Tahun  2015  juga  mengatur  pengelolaan  bencana  dalam  tiga  tahapan,  yaitu prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

## LANDASAN TEORI

## Kebijakan Publik
Dalam bukunya yang berjudul " Understanding Public Policy ” (Dye 2017), Thomas R. Dye mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah segala tindakan yang dipilih atau tidak dipilih oleh pemerintah. Lebih jauh, Dye menyatakan bahwa studi tentang kebijakan publik melibatkan analisis perilaku pemerintah, alasan di balik adopsi kebijakan tersebut, dan dampak-dampak yang timbul akibat kebijakan tersebut. R. S. Parker juga  mengemukakan  bahwa  kebijakan  publik  adalah  tujuan  khusus  yang  dikejar  oleh  pemerintah  atau serangkaian  prinsip  dan  tindakan  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  dalam  situasi  tertentu  atau  sebagai respons terhadap situasi darurat pada suatu periode waktu tertentu.

## Implementasi Kebijakan Publik
Grindle  (1980),  sebagaimana  yang  disitir  oleh  (Abdoellah  dan  Rusfiana  2016),  menyatakan  bahwa implementasi kebijakan bukan hanya sekadar proses transformasi keputusan politik menjadi tindakan rutin melalui struktur birokrasi. Lebih dari itu, pelaksanaan kebijakan melibatkan konflik, pengambilan keputusan, dan pertanyaan tentang siapa yang akan mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut. Sejalan dengan pandangan tersebut, Ripley dan Franklin menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap yang terjadi  setelah  undang-undang  diundangkan,  yang  memberikan  wewenang  untuk  merencanakan, membentuk kebijakan, dan menghasilkan hasil nyata atau manfaat (Handoyo 2012).

## Model Implementasi Kebijakan Publik
Dalam  bukunya  yang  berjudul  " Social  Welfare:  Politics  and  Public  Policy ",  Diana  M.  DiNitto  (2015) membahas bahwa seringkali kebijakan publik tidak sesuai dengan implementasinya. DiNitto menyajikan pandangannya bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dipengaruhi oleh empat faktor kunci, yakni komunikasi, sumber daya, birokrasi, dan sikap. Menurutnya, komunikasi yang baik, alokasi sumber daya yang cukup, birokrasi yang efisien, dan dukungan positif dari berbagai pihak sangat penting untuk membuat implementasi kebijakan pemerintah berhasil.
a.  Komunikasi
Efektivitas  implementasi  kebijakan  sangat  tergantung  pada  komunikasi  yang  baik  antara  para pelaksana kebijakan. Kebijakan yang sukses memerlukan petunjuk yang jelas dan konsisten agar dapat dipahami oleh para pelaksana. Komunikasi yang efektif dalam menyampaikan instruksi sangat penting untuk memastikan pemahaman peran dan tanggung jawab setiap pihak. Sebaliknya, komunikasi yang kurang  jelas,  kabur,  atau  bertentangan  dapat  menyebabkan  kebingungan  di  kalangan  pelaksana, menghambat optimalnya implementasi kebijakan.
b.  Sumber daya
Keberhasilan  implementasi  kebijakan,  meski petunjuknya  jelas,  masih  tergantung  pada  ketersediaan sumber  daya  bagi  pelaksana  kebijakan.  Dana  menjadi  krusial  sebagai  sumber  daya  utama  untuk menjalankan kebijakan. Namun, penting juga untuk memastikan ketersediaan sumber daya lain yang terkait,  karena  setiap  komponen  memiliki  peran  penting  dalam  menjaga  kelancaran  pelaksanaan kebijakan.
c.  Birokrasi
Implementasi kebijakan sangat terpengaruh oleh birokrasi. Meskipun birokrasi memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan kebijakan, namun sekaligus dapat menjadi hambatan yang signifikan. Semakin  sederhana  struktur  birokrasi,  semakin  sedikit  hambatan  yang  mungkin  muncul  dalam implementasi. Sebaliknya, semakin banyak lembaga yang terlibat dan semakin independen kedudukan mereka, semakin besar kemungkinan munculnya masalah implementasi.
d.  Sikap
Pelaksana  kebijakan  yang  mendukung  suatu  kebijakan  memiliki  kemungkinan  besar  untuk melaksanakannya sesuai dengan niat pembuat kebijakan. Namun, jika sikap para pelaksana berbeda dengan  pembuat  kebijakan,  proses  implementasi  bisa  menjadi  sulit  karena  tingkat  diskresi  yang bervariasi. Sikap mereka terhadap kebijakan dapat mempengaruhi cara program tersebut dijalankan, dan jika diminta untuk melaksanakan kebijakan yang tidak mereka setujui, penyimpangan dapat muncul dalam implementasinya.

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis informasi, menggali lebih dalam data yang diberikan oleh informan, otoritas, atau hubungan-hubungan terkait dengan upaya penanggulangan  bencana  kekeringan  di  Kabupaten  Garut,  khususnya  Desa  Suci.  Penelitian  ini menggunakan  studi  kasus  dalam  desain  penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif.  Desain  penelitian  ini dilakukan dengan analisis mendalam terhadap suatu kasus atau program yang memiliki batasan dalam hal waktu  dan  aktivitas.Dalam  penelitian  ini,  metode  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif, sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh Sugiyono (2019), melibatkan peneliti sebagai instrumen utama dan proses pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan pendekatan  induktif.  Pendekatan  kualitatif  dalam  penelitian  ini  lebih  menekankan  pada  proses dibandingkan  dengan  hasil  penelitian  dan  memungkinkan  interaksi  antara  peneliti  dengan  subjek penelitian.Peneliti  mengikuti  teori  panduan  ( guidance  theory )  dalam  mempersempit  cakupan  penelitian, dengan mengadopsi model faktor implementasi yang dikemukakan oleh Diana M. DiNitto pada tahun 2015. Oleh  karena  itu,  aspek-aspek  yang  akan  diteliti  dalam  pelaksanaan  upaya  penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Garut akan mencakup elemen-elemen seperti:
a.  Komunikasi,  yang  mencakup  adanya  petunjuk  serta  kesesuaian  petunjuk  dengan  pelaksanaan penanggulangan bencana.
b.  Sumber  daya,  melibatkan  sumber  daya  keuangan  dan  sumber  daya  lainnya  yang  terkait  dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
c.  Birokrasi, dalam konteks ini mencakup instansi apa saja yang terkait beserta perannya masing-masing dan hierarki antarinstansi serta interaksi yang terbangun.
d.  Sikap,  merujuk  kepada  persepsi  dan  penerimaan  pelaksana  terhadap  kebijakan  serta  tujuan  dari kebijakan.
Dalam  penelitian  ini,  pengolahan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  nonstatistik  karena  data yang  diperoleh  dari  lapangan  berbentuk  narasi  atau  cerita,  bukan  berupa  data  numerik.  peneliti mengadopsi  metode  analisis  data  yang  dimulai  dengan  merinci  seluruh  data  yang  telah  diperoleh  dari berbagai sumber, termasuk hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan. Selanjutnya, dokumen resmi, gambar, dan rekaman suara juga dianalisis. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dimulai sejak tahap  pralapangan  hingga  penyelesaian  penelitian.  Proses  analisis  data  berlangsung  terus  menerus hingga  diperoleh  hasil  yang  valid.  Proses  analisis  data  melibatkan  beberapa  langkah,  termasuk pengorganisasian data, ekstraksi informasi, pengelompokan data, serta pengambilan kesimpulan dari data yang kemudian dapat dibagikan kepada pihak lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Aspek Komunikasi
Aspek  ini  menilai  bagaimana  kualitas  interaksi  dan  komunikasi  antar  pelaksana  dalam mengimplementasikan  kebijakan.  Dalam  komunikasi  akan  terdapat  arahan  dan  petunjuk  untuk dilaksanakan  oleh  seluruh  pihak.  Kebijakan  akan  terimplementasi  dengan  efektif  bila  dapat dikomunikasikan dengan baik kepada pelaksana kebijakan serta sasaran kebijakan itu sendiri (Edward  III dalam Winarno, 2016).
Dengan  dikeluarkannya  Keputusan  Bupati  Garut  Tentang  Penetapan  Status  Tanggap  Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Garut, maka bencana kekeringan yang terjadi telah menjadi bencana skala  kabupaten  dan  perlu  penanganan  secepatnya.  Sebelum  keputusan  tersebut  dikeluarkan,  BPBD Kabupaten  Garut  telah  melakukan  pengkajian  terhadap  beberapa  wilayah  yang  terdampak  bencana kekeringan  di  Kabupaten  Garut.  Menurut  informasi  dari  Informan  1,  pada  tahap  pengkajian,  BPBD Kabupaten Garut menemukan ada 10 kecamatan yang terdampak bencana kekeringan, yaitu Kecamatan Cigedung,  Sukawening,  Malangbong,  Balubur  Limbangan,  Kadungora,  Peundeuy,  Pameungpeuk, Pakenjeng, Cikelet, dan Pasirwangi. Kesepuluh kecamatan ini pun masuk dalam Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.646-BPBD/2023 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Wilayah Kabupaten Garut.
Setelah diterbitkannya keputusan tersebut, maka BPBD Kabupaten Garut melakukan aktivasi sistem komando  penanganan  darurat  bencana  sesuai  dengan  Peraturan  Kepala  Badan  Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016. Dalam sistem komando penanganan darurat bencana ini dibentuk  perangkat  yang  terdiri  dari  Posko  PDB,  Pos  Lapangan  PDB,  Pos  Pendukung  PDB,  dan  Pos Pendamping PDB. Pos-pos penanganan darurat bencana ini berfungsi sebagai pusat komando, informasi, dan koordinasi untuk menanggulangi bencana.
Dalam perjalanannya menanggulangi bencana kekeringan, Posko PDB Kekeringan menambahkan wilayah terdampak kekeringan dari semula 10 kecamatan menjadi 19 kecamatan. Kecamatan terdampak yang  bertambah  adalah  Kecamatan  Cilawu,  Selaawi,  Sucinaraja,  Cibiuk,  Singajaya,  Caringin, Kersamanah,  Cisompet,  dan  Karangpawitan.  Penambahan  ini dilakukan atas  temuan  BPBD  Kabupaten Garut berdasarkan laporan masyarakat. Keputusan menambahkan wilayah terdampak ini pun disampaikan kepada Bupati dan menjadi dasar dalam perpanjangan status tanggap darurat bencana kekeringan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.687-BPBD/2023.
Pembentukan Posko PDB oleh BPBD Kabupaten Garut merupakan hal yang mendukung terjadinya komunikasi yang baik dalam proses penanggulangan bencana. Melalui Posko PDB ini juga dapat diberikan instruksi yang jelas dan terpusat kepada pihak-pihak terkait, seperti instruksi untuk pembelian air bersih dari PDAM, pengerahan truk tangki air bersih dari Dinas Pemadam Kebakaran, dan lainnya.
Namun, dalam proses komunikasi yang terjadi masih terdapat kekurangan. Hal ini dibuktikan dalam penambahan  kecamatan  terdampak  kekeringan  yang  semula  10  kecamatan  menjadi  19  kecamatan. Tahapan sebelum penetapan status tanggap darurat bencana adalah melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya. Dalam melakukan pengkajian dampak bencana kekeringan, BPBD Kabupaten Garut berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah dan perangkat desa di bawahnya untuk mengetahui kondisi di lapangan. Selain itu, BPBD Kabupaten Garut juga turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang akurat. Tetapi, komunikasi yang terbentuk masih kurang baik dengan beberapa kecamatan sehingga hasil kajian dampak di beberapa kecamatan tidak tercatat dengan baik.  Hal  ini  juga  berimbas  pada  perpanjangan  status  tanggap  darurat  bencana  dan  juga  perubahan rencana strategis penanggulangan bencana guna menyesuaikan dengan penambahan kecamatan yang terdampak.
Hal  ini  juga  terlihat  dari  kurang  baiknya  komunikasi  BPBD  Kabupaten  Garut  dengan  Pemerintah Desa Suci di Kecamatan Karangpawitan. Seperti dalam Keputusan Bupati Garut Tentang Perpanjangan Status Tanggap Bencana Kekeringan di Kabupaten Garut, Kecamatan Karangpawitan adalah salah satu
kecamatan yang ditambahkan kemudian ke dalam daftar kecamatan terdampak. Menurut Informan 3, Desa Suci telah mengalami kekeringan sejak Juni 2023. Namun, belum ada tindak lanjut dari BPBD Kabupaten Garut terhadap bencana kekeringan di Desa Suci, meski telah dilaporkan. Barulah ketika ada perpanjangan status  tanggap  darurat  pada  September  2023,  ada  bantuan  dari  BPBD  Kabupaten  Garut  ke  Desa  Suci berupa pemberian pompa air dan tangki air kepada beberapa rukun warga.
Oleh karena itu, aspek komunikasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kekeringan di  Kabupaten  Garut  belum  dilaksanakan  dengan  baik.  Telah  ada  pedoman  atau  petunjuk  pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Garut, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Belum ada komunikasi yang baik antara BPBD Kabupaten Garut dengan perangkat daerah dan perangkat desa di  bawahnya,  khususnya  Pemerintah  Desa  Suci,  sehingga  ada  ketidaksesuaian  data  dengan  realitas  di lapangan.

## Aspek Sumber Daya
Aspek  sumber  daya  memengaruhi  tingkat  keberhasilan  implementasi  kebijakan  publik.  Aspek  ini mencakup  sumber  daya  pendanaan  dan  sumber  daya  lainnya  yang  berkaitan  dengan  implementasi kebijakan.
Dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Garut, pengerahan sumber daya pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang  Pendanaan  dan  Pengelolaan  Bantuan  Bencana.  Dalam  regulasi  ini  diatur  bahwa  untuk penanggulangan bencana dalam status tanggap darurat, dana yang digunakan bersumber dari dana siap pakai  APBD  Kabupaten  Garut  komponen  Biaya  Tak  Terduga  (BTT).  Selain  itu,  menurut  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Penyelenggaraan  Penanggulangan Bencana Pasal 24, BNPB dan BPBD mendapatkan kemudahan akses terhadap pendanaan berupa: a.  imigrasi, cukai, dan karantina;
b.  pengadaan barang/jasa; dan
c.  pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang.
Pemerintah Kabupaten Garut telah menyiapkan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) untuk bencana kekeringan di Kabupaten Garut sebesar Rp2,1 miliar yang dialokasikan untuk pipanisasi sebesar Rp1,5 miliar dan sisanya untuk distribusi air bersih menggunakan truk tangki dan pemberian pompa air beserta tangki penampungan. Pelaksanaan pipanisasi ini dilakukan dengan bekerja sama dengan TNI dan Polri di 11  lokasi  di  3  kecamatan,  serta  pendistribusian  air  bersih  telah  diberikan  sebanyak  125  ribu  liter  yang bekerja sama dengan PDAM Tirta Intan Kabupaten Garut.

## Aspek Birokrasi
Aspek  birokrasi  menilai  apakah birokrasi  yang  dibentuk  antara  pelaksana  kebijakan  telah mampu mendukung terlaksananya kebijakan secara efektif dan efisien.
Merujuk pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 Tentang  Sistem  Komando  Penanganan  Darurat  Bencana,  dalam  hal  status  tanggap  darurat  bencana berskala  kabupaten  dibentuk  perangkat  berupa  Pos  Komando  Penanggulangan  Darurat  Bencana  yang berkedudukan di ibu kota kabupaten. Pos komando ini menjadi tempat bagi pelaksana penanggulangan bencana untuk berkumpul, menyusun strategi, dan melaksanakan penanggulangan bencana. Selain itu, keberadaan pos komando ini juga berfungsi sebagai wadah untuk memudahkan birokrasi penanggulangan bencana yang membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat.
Dalam bencana kekeringan di Kabupaten Garut, setelah status tanggap darurat ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.646-BPBD/2023, Pos Komando Penanggulangan Darurat Bencana Kekeringan langsung dibentuk di bawah komando Sekretaris Daerah Kabupaten Garut yang juga menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut. Pos komando ini menjadi tempat berkumpulnya  stakeholder  penanggulangan  bencana  dari  unsur  pemerintah  daerah,  TNI,  Polri,  swasta, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, media, dan masyarakat.
Pelaksanaan  birokrasi  dalam  rangka  penanggulangan  bencana  kekeringan  di  Kabupaten  Garut diupayakan  agar  terlaksana  secara  tidak  berbelit-belit  karena  situasi  darurat  bencana  membutuhkan kecepatan  regulasi  dan  eksekusi.  Menurut  Informan  2,  dalam  hal  penganggaran,  seluruh  stakeholder penanggulangan bencana  melakukan  kajian terhadap  peran  masing-masing  dan  mengajukan  anggaran kepada  BPBD  Kabupaten  Garut.  Kemudian,  BPBD  Kabupaten  Garut  secara  kolektif  menyerahkan
Rencana  Anggaran  Pembiayaan  yang  telah  disusun  Tim  Tanggap  Darurat  Bencana  Kekeringan  untuk dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut melalui komponen Biaya Tak Terduga dari APBD Kabupaten Garut. Dengan demikian, masing-masing instansi tidak perlu mengajukan masing-masing dan memangkas waktu proses pencairan dana.
Birokrasi yang terjalin antara Tim Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kabupaten Garut dengan pemerintah desa juga dipermudah melalui pos komando ini. Kebutuhan air bersih dari tiap-tiap kecamatan dan desa yang terdampak dapat dilaporkan serta ditangani melalui satu pintu, yaitu Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kabupaten Garut.
Aspek birokrasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Garut telah dilaksanakan dengan baik. Birokrasi disederhanakan melalui pos komando penanggulangan darurat bencana dan memiliki kemudahan terhadap beberapa akses yang menghasilkan gerakan pelaksana yang lebih cepat dan tepat.

## Aspek Sikap
Aspek sikap ini berkaitan dengan persepsi dan penerimaan pelaksana terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.  Kebijakan  akan  terwujud  dengan  baik  apabila  para  pelaksana  mendukung  kebijakan  dan melaksanakannya sesuai dengan niat pembuat kebijakan.
Bencana kekeringan di Kabupaten Garut telah terjadi sejak Maret 2023 dan terus berkepanjangan hingga akhir tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya fenomena el nino yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Garut. Selain itu, menurut BNPB, Kabupaten Garut juga merupakan wilayah yang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, termasuk kekeringan. Kekeringan yang terjadi juga  meluas  dari  yang  semula  10  kecamatan  menjadi  19  kecamatan  di  seluruh  Kabupaten  Garut,  serta mengakibatkan  kekurangan  air  bersih  serta  kerusakan  lahan  pertanian  yang  luas.  Oleh  karena  itu, penanggulangan bencana merupakan hal yang harus dilaksanakan secara cepat oleh seluruh pihak yang terlibat.
Menurut seluruh Informan, para pelaksana kebijakan mulai dari Pemerintah Kabupaten Garut, Tim Tanggap  Darurat  Bencana  Kekeringan  Kabupaten  Garut,  akademisi,  media,  dan  masyarakat  memiliki persepsi  yang  sama  terhadap  bencana  kekeringan  ini  harus  ditanggulangi  dengan  serius.  Begitu  juga dengan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh  stakeholder,  seluruh  pihak  memandang  bahwa  kebijakan tersebut telah sesuai dan mendukung implementasinya.
Oleh karena itu, aspek sikap ini dipandang telah dilaksanakan dengan baik. Seluruh unsur pelaksana kebijakan  memiliki  persepsi  dan  penerimaan  yang  sama  terhadap  bencana  dan  kebijakan penanggulangannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi  kebijakan  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  di  Kabupaten  garut  dengan  studi pada bencana kekeringan di Desa Suci, Kecamatan Karangpawitan belum terlaksana dengan baik dengan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Diana M. DiNitto (2015). Berbagai kebijakan telah ditetapkan  untuk  mendukung  penanggulangan  bencana  kekeringan  di  Kabupaten  Garut,  tetapi  masih belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini berakibat pada kurang sempurnanya upaya meminimalisasi dampak bencana kekeringan yang dirasakan masyarakat.
Dari  aspek  birokrasi  dan  sikap  pelaksana  telah  dilaksanakan  dengan  baik.  Seluruh  pelaksana kebijakan  memiliki  persepsi  yang  sama  bahwa  bencana  kekeringan  ini  adalah  bencana  yang  telah merugikan  banyak  masyarakat,  telah  terjadi  berkepanjangan  sejak  Maret  2023,  dan  harus  ditangani dengan segera. Oleh karena itu, sikap ini didukung dengan pembentukan birokrasi yang mempermudah proses  regulasi  dan  eksekusi  oleh  pelaksana  kebijakan  melalui  pembentukan  Tim  Tanggap  Darurat Bencana Kekeringan Kabupaten Garut dan Pos Komando Penanggulangan Darurat Bencana Kabupaten Garut.
Akan tetapi, dari aspek komunikasi dan sumber daya masih menunjukkan kekurangan. Komunikasi yang  terjalin  antarpihak  yang  terkait,  khususnya  di  awal  penetapan  status  tanggap  darurat  bencana
kekeringan  tidak  terlaksana  secara  baik.  Akibatnya  terdapat  ketidaksesuaian  antara  data  wilayah terdampak yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Garut dengan realitas masyarakat di lapangan, khususnya Desa  Suci  Kecamatan  Karangpawitan  yang  ditambahkan  kemudian.  Kemudian,  hal  ini  mengakibatkan perpanjangan status tanggap darurat yang semula 14 hari menjadi 28 hari, di mana hal ini tidak sesuai dengan Standar Layanan BPBD Kabupaten Garut.
Aspek  sumber  daya  juga  menjadi  kekurangan  dalam  implementasi  penyelenggaraan penanggulangan  bencana  kekeringan  di  Kabupaten  Garut.  Meski  Pemerintah  Kabupaten  Garut  telah mengupayakan  sumber  daya  yang  dimiliki,  tetapi  seluruh  upaya  tersebut  masih  belum  mampu  untuk mengurangi dampak kekeringan yang dirasakan masyarakat.

## Saran
1.  Sebaiknya  Pemerintah  Kabupaten  Garut  melalui  BPBD  Kabupaten  Garut  melakukan  kajian  dan membuat peta wilayah rawan bencana kekeringan sampai di tingkat desa untuk mempermudah mitigasi di masa depan.
2.  Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Garut melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai  untuk  menanggulangi  bencana  kekeringan  di  masa  yang  akan  datang,  mengingat  tingkat kerentanan terhadap bencana kekeringan di Kabupaten Garut yang tinggi.
3.  Sebaiknya BPBD Kabupaten Garut membuat layanan pelaporan bencana yang dapat diakses langsung oleh masyarakat untuk melaporkan bencana yang terjadi agar mempermudah proses mitigasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdoellah, Awan Y., dan Yudi Rusfiana. 2016. Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
Amiril, Ferri. 2023. “Update Jadwal Musim Hujan di Kabupaten Garut, Prediksi BMKG Lengkap dengan Ulasan  Ahli.”  TribunPriangan.  Diambil  (https://priangan.tribunnews.com/2023/10/10/update- jadwal-musim-hujan-di-kabupaten-garut-prediksi-bmkg-lengkap-dengan-ulasan-ahli).
BMKG. 2022. “Pandangan Iklim 2023 (Climate Outlook).” 1–23.
Creswell, John W. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Vol. 12. Singapore: SAGE Publications Ltd.
Daming, Mustabir, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan, dan Rifdan Rifdan. 2021. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  MAKASSAR  RECOVER  DALAM  PENANGANAN  COVID-19  DI  KOTA MAKASSAR.” JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 5(4):1475–81.
DiNitto, Diana, dan David H. Johnson. 2015. Social Welfare: Politics and Public Policy, 8th edition. 8 ed. London: Pearson Education, Inc.
Diskominfo Garut. 2023. “Bupati Garut Tinjau Kekeringan di Garut Selatan.” PORTAL JABARPROVGOID. Diambil (https://jabarprov.go.id/berita/bupati-garut-tinjau-kekeringan-di-garut-selatan-10768).
Dye, Thomas R. 2017. Understanding Public Policy. Boston: Pearson.
Hanapi.  2022.  “Sebagai  Daerah  Rawan  Bencana,  Kabupaten  Garut  Bisa  Lebih  Menggiatkan  Upaya Mitigasi.” Portal Wisata Garut.
Handoyo, Eko. 2012. Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.
Kadir,  Abdul.  2020.  Fenomena  Kebijakan  Publik  dalam  Perspektif  Administrasi  Publik  di  Indonesia.
Dharmasraya: CV. Dharma Persada.
Kasmad, Rulinawaty. 2013. Studi Implementasi Kebijakan Publik. Makassar: Kedai Aksara. Muhari,  Abdul.  2023.  “Kekeringan  Terjang  Empat  Kecamatan  di  Kabupaten  Bogor.”  BNPB.  Diambil
(https://www.bnpb.go.id/berita/kekeringan-terjang-empat-kecamatan-di-kabupaten-bogor).
Prasetyo, Andreas Yoga. 2023. “Bencana Kekeringan yang Makin Meluas di Indonesia.” KOMPAS. Diambil (https://www.kompas.id/baca/riset/2023/09/28/bencana-kekeringan-yang-makin-meluas-di- indonesia).
Ramdhani,  Abdullah,  dan  Muhammad  Ali  Ramdhani.  2017.  “Konsep  Umum  Pelaksanaan  Kebijakan Publik.” Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara 11(1):1–12.
Rofahan, Ahmad. 2023. “1.607 Bencana Terjadi di Jabar Sepanjang 2023.” medcom.id. Seputra, Idham  Imam. 2020.  “Pengaruh  Implementasi  Kebijakan Terhadap  Efektivitas  Penanggulangan
Covid-19  Oleh  Pemerinta h  Daerah  Kabupaten  Kerinci.”  Nusantara:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan Sosial 7(2):408 –20.
Sugiyono.  2009.  Metode  Penelitian  dan  Pengembangan  (Research  and  Development):  Untuk  Bidang Pendidikan, Manajemen, Sosial, Teknik (Edisi ke-4). Bandung: Alfabeta.
Tahir, Arifin. 2011. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pustaka Indonesia Press.
Uneputty,  Lebrina.  2021.  “Bencana  Alam  di  Jawa  Barat  Capai  8.422  Kejadian  dalam  Kurun  Waktu  6 Tahun.” SuaraJabar.id.
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.