## PENGAWASAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BIREUEN
SUPERVISION OF THE GRANTING OF REMISSIONS TO NARCOTICS CONVICTS AT THE BIREUEN CLASS IIB PENITENTIARY
Muhammad Fadhil 1 , Yusrizal 2 , Budi Bahreisy 3
1 Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 2,3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Pemberian remisi terhadap narapidana ini sangat perlu dilakukannya pengawasan salah  satunya  pengawasan  pemberian  remisi  terhadap  narapidana  narkotika  di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Bireuen,  yang  mana  diketahui  narapidana narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIb  Bireuen  dalam  menjalani  masa pemidanaannya sering melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan terhadap narapidana  lain.  Tujuan  dari  penelitian  tesis  ini  adalah  untuk  menganalisis regulasi  yang  mengatur  tentang  remisi  di  Lapas  Narkotika  Kelas  IIB  Bireuen, pengawasan pemberian  remisi terhadap narapidana narkotika di Lapas Kelas  IIB Bireuen,  dan  menganalisis  faktor-faktor  kendala  apa  yang  mempengaruhi pengawasan  pemberian  remisi bagi  narapidana  narkotika  di  Lapas  Narkotika Kelas  IIB  Bireuen.  Hasil  Penelitian  didapatkan  Regulasi  yang  mengatur  tentang pemberian  remisi  terhadap  narapidana  narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  IIB  Bireuen  merujuk  pada  Peraturan  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  Tentang  Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan  Hak  Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.  Berdasarkan  hasil  penelitian  didapatkan  pengawasan  terhadap narapidana narkotika tentang berkelakuan baik masih terdapat kekurangan dalam hal  pengamanan  terhadap  narapidana  narkotika  yang  ada  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Bireuen  masih  terjadinya  pelanggaran  disiplin  yaitu narapidana  narkotika  melakukan  kekerasan  atau  penganiayaan  pada  narapidana narkotika  lainnya  sehingga  pemberian  remisi  terhadap  narapidana  yang melakukan kekerasan dan penganiayaan tersebut tidak dapat diusulkan pemberian remisi.  Kendala  Pengawasan  Pemberian  Remisi  Bagi  Narapidana  Narkotika  Di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Bireuen  yaitu  disebabkan  oleh  Kurangnya Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen.
Kata kunci: Pengawsan, Remisi, Narapidana, Narkotika

## Abstract
It  is  very  necessary  to  supervise  the  granting  of  remissions  to  prisoners,  one  of which  is  supervising  the  granting  of  remissions  to  narcotics  prisoners  at  the Bireuen Class IIB Penitentiary, where it is known that narcotics prisoners at the Bireuen Class IIb Penitentiary, while serving their sentences, often commit acts of violence and abuse against other inmates. The purpose of this thesis research is to analyze  the  regulations  governing  remissions  in  Bireuen  Class  IIB  Narcotics Prison, supervision of the granting of remissions to narcotics prisoners in Bireuen Class  IIB  Prisons,  and  analyze  what  constraining  factors  influence  the supervision  of  the  granting  of  remissions  to  narcotics  prisoners  in  Narcotics Prisons.  Class  IIB  Bireuen.The  research  results  showed  that  the  regulations governing the granting of remission to narcotics convicts at the Bireuen Class IIB Penitentiary refer to the Regulations of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022 concerning the Second Amendment to  the  Regulations  of  the  Minister  of  Law  and  Human  Rights  Number  3  of  2018 concerning Terms and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Leave to Visit Family, Conditional Release, Leave Before Release, and Conditional Leave. Based  on  the  results  of  the  research,  it  was  found  that  supervision  of  narcotics prisoners  regarding  good  behavior  still  lacks  in  terms  of  security  for  narcotics prisoners  in  the  Bireuen  Class  IIB  Penitentiary,  there  are  still  disciplinary violations,  namely  narcotics  prisoners  committing  violence  or  mistreatment  of other narcotics prisoners so that remission is given to prisoners who committing violence  and  abuse  cannot  be  proposed  for  granting  remission.  The  obstacle  to monitoring  the  provision  of  remissions  for  narcotics  convicts  at  the  Class  IIB Bireuen Penitentiary is caused by the lack of correctional officers at the Bireuen Class IIB Penitentiary.
Key words: Supervision, Remission, Prisoners, Narcotics

## A. Pendahuluan
Pengawasan  adalah  segala  bentuk  usaha  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang berwenang  dalam  mengawasi  suatu  kondisi  untuk  mencapai  tujuan  yang  ingin dicapainya.  Istilah  pengawasan  dalam  banyak  hal  sama  artinya  dengan  kontrol. Dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  arti  kata  kontrol  adalah  pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau kata mengkontrol berarti mengawasi, memeriksa. 1
1 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta,1984, hlm 521.
Pengawasan ini dalam arti sempit diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan  untuk  mengetahui  dan  menilai  kenyataan  yang  sebenarnya  tentang pelaksanaan  tugas  atau  pekerjaan  apakah  sesuai  dengan  semestinya  atau tidak. 2 pengawasan adalah kegiatan untuk menilai  suatu pelaksanaan tugas  secara de  facto ,  sedangkan  tujuan  pengawasan  hanya  terbatas  pada  pencocokan  apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya 3
Instruksi  Presiden  Nomor  15  Tahun  1983  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pengawasan menginstruksikan agar Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif  kedalam  tubuh  aparatur  Pemerintah  di  dalam  lingkungan  masing-masing secara terus menerus dan menyeluruh, dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh  pimpinan/atasan  masing-masing  satuan  organisasi/satuan  kerja  terhadap bawahannya dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional yang bersangkutan.
Instruksi  Presiden  Nomor  15  Tahun  1983  juga  menjelaskan  bahwa berdasarkan  hasil-hasil  pengawasan  mengambil  langkah-langkah  yang  perlu sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  untuk menyempurnakan    unsur    aparatur    dibidang    kelembagaan,    kepegawaian, dan  ketatalaksanaan    untuk    kelancaran    pelaksanaan    tugas-tugas    umum pemerintahan    dan  pembangunan,  dengan  berpegang  kepada  prinsip  daya  guna dan hasil guna untuk melakukan  penindakan  penertiban  dan  penindakan  secara umum    yang    diperlukan  terhadap    perbuatan    korupsi,    penyalahgunaan wewenang,    kebocoran    dan    pemborosan  kekayaan  Negara,  pungutan  liar,  dan tindakan  penyelewengan  lain,  baik  yang  melanggar  peraturan    perundangan- undangan    yang    berlaku    maupun    yang    bertentangan    dengan  kebijaksanaan Pemerintahan yang ada serta menghambat pembangunan. 4
2 Sujamto, Beberapa pengertian di bidang pengawasan , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. hlm 17 3 Sirajun dkk, Hukum Pelayanan Publik , Setara press, Malang, 2012 . hlm. 126.
4 Victor  Situmorang  dan  Jusuf  Juhir,  Aspek  Hukum  Pengawasan  Melekat  Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 27-29.
Pengawasan  perlu  dilakukan  untuk  segala  pekerjaan  yang  ingin  dicapai untuk menghindari kesalahan dan meminimalisir hal yang tidak diinginkan. Salah satu pengawasan dalam sistem peradilan pidana juga perlu dilakukan pengawasan yaitu  terhadap  pemberian  remisi  pada  narapidana  narkotika  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen.
Syarat pemberian remisi terhadap narapidana narkotika di atur dalam Pasal 6  dan  Pasal  7  Peraturan  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.
Pasal 5
(1) Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
a. berkelakuan baik; dan
b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
(2) Syarat  berkelakuan  baik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a dibuktikan dengan:
a. tidak  sedang  menjalani  hukuman  disiplin  dalam  kurun  waktu  6  (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
b. telah  mengikuti  program  pembinaan  yang  diselenggarakan  oleh  Lapas dengan predikat baik.

## Pasal 6
Remisi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  tidak  diberikan  bagi  Narapidana yang:
a. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; dan
b. sedang  menjalani  pidana  kurungan/penjara  sebagai  pengganti  pidana denda/uang pengganti/restitusi
Berdasarkan bunyi dari Pasal 5 dan Pasal 6 di atas dapat diartikan bahwa syarat  pemberian  remisi  terhadap  narapidana  narkotika  di  Lembaga Pemasyarkatan  Kelas  IIB  Bireuen  harus  berkelakuan  baik,  telah  menjalani  masa pidana lebih dari 6 bulan, tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum tanggal remisi.
Narapidana  narkotika  merupakan  narapidana  yang  menjalani  masa pidananya karena telah melakukan tindak pidana narkotika. Narkotika adalah zat atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik  sintetis  maupun semisintetis, yang menyebabkan penurunan atau  perubahan kesadaran, hilangnya rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan ketergantungan.  Kebanyakan  para  pengguna  narkotika  akan  mengalami ketergantungan dan merubah sikap menjadi temperamental yang kasar dan sering melakukan kekerasan pada orang lain apabila kemauannya tidak terpenuhi.
Banyak kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan bahwa narapidana narkotika melakukan Tindakan kekerasan dan penganiayaan terhadap narapidana lainnya.  Hal  ini  tentu  dapat  mempengaruhi  keamanan  dan  ketertiban  Lembaga pemasyarakatan  tersebut,  sehingga  sangat  diperlukannya  pengawasan  terhadap narapidana narkotika tersebut.
Narapidana  narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Bireuen memiliki hak mendapat remisi terhadap dirinya sama seperti narapidana lainnya, namun  pemberian  remisi  terhadap  narapidana  narkotika  tersebut  sangat  perlu pengawasan  yang  terstruktur  dan  baik,  mengingat  banyak  dari  narapidana narkotika  sering  berperilaku  tidak  baik,  yaitu  sering  melakukan  tindak  pidana kekerasan terhadap narapidana lainnya jika kemaunnya tidak terpenuhi.
Berdasarkan  pengamatan  awal  telah  terjadi  tindak  pidana  kekerasan  atau penganiayaan  yang  dilkaukan  oleh  narapidana  narkotika  terhadap  narapidana narkotika yang lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, dan terhadap narapidana  narkotika  yang  melakukan  pelanggaran  disipin  melakukan  tindak pidana kekerasan telah dijatuhi hukuman disiplin. 5
5 Misbahul  Halim,  Anggota  Kesatuan  Pengamanan  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB Bireuen, Wawancara, Bireuen, tanggal 8 Januari 2024
Syarat  pemberian  remisi  terhadap  narapidana  narkotika  yaitu  berperilaku baik  sedangkan  kebanyakan  narapidana  narkotika  cenderung  berperilaku  buruk, maka  dalam  hal  ini  sangat  diperlukannya  pengawasan  dalam  pemberian  remisi terhadap narapidana narkotika tersebut.
Lembaga  pemasyarakatan  Kelas  IIB  Bireuen  pada  tanggal  17  Agustus 2020  kemarin  memberikan  remisi  terhadap  215  orang  narapidana  yang didalamnya  termasuk  narapidana  narkotika  yang  mendapatkan  remisi  tersebut pada Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia ke 75 Tahun 2020 ini. Seperti narkotika  Mansur  M  Yusuf  narapidana  kasus  narkotika  jenis  sabu  warga Samalanga yang divonis enam tahun penjara dan sudah menjalani hukuman sejak empat  tahun  lalu,  memperoleh  remisi  lima  bulan. 6 Adapun  jumlah  tahanan  dan narapidana di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen yaitu sebagai berikut:
Data Jumlah Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen
Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Narkotika 287 291 296 290 309 315 Pembunuhan 5 6 4 6 5 5 Pencurian 24 21 29 32 22 20 Dan Lainnya 123 128 119 121 114 110 Total 439 446 448 449 450 450
Sumber data Sipir Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen
Pada Hari Senin tanggal 2 Mei 2022 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Bireuen  kembali  memberikan  remisi  terhadap  narapidana  Sebanyak  359 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Bireuen mendapatkan remisi  khusus  hari  hari  raya  Idul  Fitri  1443  H/2022  M.  Humas  Lapas  Bireuen, Irwan Sukmana kepada wartawan, Senin malam mengatakan, remisi lebaran Idul Fitri diberikan mulai dari 15 hari, satu bulan, satu bulan 15 hari, sampai 2 bulan
6 https://aceh.tribunnews.com/2020/08/17/215-warga-binaan-rutan-bireuen-dapat-remisi, diakses tanggal 18 Agustus 2022
terhadap semua narapidana termasuk narapidana narkotika yang sudah menjalani minimal 6 bulan masa pidana. 7
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  penulis  mengambil  pokok permasalahan  tentang  bagaimanakah  Pengawasan    Pemberian  Remisi  Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian  yuridis  empiris. Penelitian  ini  sering  juga  disebut  dengan  penelitian  hukum  sosiologis  atau penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang didapat langsung dari tempat penelitian atau dari masyarakat masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui kegiatan penelitian lapangan. Data primer didapat melalui kegiatan observasi dan wawancara. 8
Metode  pendekatan  yang  digunakan  ialah  metode  pendekatan  kasus  dan pendekatan  perundang-undangan.  Penelitian  dengan  pendekatan  kasus  adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum  yang  dihadapi.  Adapun  kasus  yang  ingin  ditelaah  yaitu  Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas  IIB  Bireuen.  Penelitian  dengan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ) adalah penelitian dengan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang ditangani. 9
Analisis data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan  penguraian  deskriptif  analitis  dan  preskriptif.  Analisis    data    dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan cara melakukan kajian telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya. Secara  sederhana  ini  disebut  sebagai  kegiatan  memberikan  telaah,  yang  dapat berarti  menentang,  mengkritik,  mendukung,  menambah  atau  memberi  komentar
7 https://acehekspres.com/news/359-warga-binaan-lapas-bireuen-terima-remisi-khusus- idul-fitri/index.html, diakses tanggal 18 Agustus 2022
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2010, hlm.52.
9 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta, 2011, hlm 24
dan  kemudian  membuat  suatu  kesimpulan  terhadap  hasil  penelitian  dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.
C. Hasil Penelitian
1. Pengawasan  Pemberian  Remisi  Terhadap  Narapidana  Narkotika  Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen
Syarat utama pemberian remisi terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIb  Bireuen  yaitu  berkelakukan  baik  dan  telah  menjalani masa  pidana  lebih  dari  6  (enam)  bulan.  Syarat  untuk  dapat  dikatakan  bahwa narapidana  narkotika  tersebut  berkelakukan  baik  maka  harus  dibuktikan  dengan tidak  sedang  menjalani  hukuman  disiplin  dalam  kurun  waktu  6  (enam)  bulan terakhir,  terhitung  sebelum  tanggal  pemberian  Remisi  dan  telah  mengikuti program  pembinaan  yang  diselenggarakan  oleh  Lapas  dengan  predikat  baik. Selanjutnya  remisi  tidak  dapat  diberikan  bagi  narapidana  narkotika  yang  sedang menjalani  cuti  menjelang  bebas  dan  sedang  menjalani  pidana  kurungan  sebagai pidana denda. 10
Berdasarkan uraian syarat pemberian remisi diatas, dapat dijelaskan bahwa perlunya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan terhadap  syarat  pemberian  remisi  diatas  yang  terdiri  dari  beberapa  pengawasan sebagai berikut:
1. Pengawasan terhadap narapidana narkotika tentang berkelakuan baik
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur syarat kelakuan baik  bagi  narapidana  narkotika  di  Lembaga  pemasyarakatan  Kelas  IIB  Bireuen yaitu terdapat pada penjelasan poin menimbang huruf b Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib  Lembaga  Pemasyarakatan  Dan  Rumah  Tahanan  Negara  menjelaskan bahwa  kepatuhan  terhadap  tata  tertib  yang  berlaku  di  dalam  Lembaga pemasyarakatan  dan  rumah  tahanan  negara  menjadi  salah  satu  indikator  dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan. 11
10 Rizki,  Kepala  Seksi  Bimnadikgiatja  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Bireuen, Wawancara, Bireuen, tanggal 9 Januari 2024 11 Rizki,  Kepala  Seksi  Bimnadikgiatja  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Bireuen, Wawancara, Bireuen, tanggal 9 Januari 2024
Pengawasan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen terhadap  narapidana  narkotika  tentang  berkelakuan  baik  dilakukan  dengan  cara Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Bireuen  melakukan  pengawasan terhadap  narapidana  narkotika  tentang  berkelakuan  baik  dengan  memberi wewenang  dan  mengkoordinasikan  pembinaan  kegiatan  kerja  pada  masing- masing  unit  kerja  dibawahnya  agar  melaksanakan  pekerjaannya  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembinaan  kepribadian  terhadap  narapidana  narkotika  yang  dilaksanakan
Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Bimbingan Kerja Lembaga Pemasyarakataan Kelas IIB Bireuen meliputi: 12
1) pembinaan kesadaran beragama
pembinaan  ini  bertujuan  agar  Narapidana  dan  tahanan  memiliki  ketahan keimanan  dan  ketaqwaan  yang  mantap.Tumbuhnya  kesadaran  keimanan  dan ketakwaan  terhadap  Allah  SWT,  akan  melahirkan  pribadi-pribadi  yanag tangguh dalam menghadapi segala rintangan dan cobaan hidup.
2) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
Dalam  rangka  meningkatkan  Kesadaran  berbangsa  dan  bernegara   warga binaan  pemasyarakatan  selain  dalam  bentuk  kegiatan  rutin  seperti  upacara bendera  setiap  hari  senin  dan  hari-hari  besar  nasional.  Puncak  pembinaan Kesadaran  berbangsa  dan  bernegara   diselenggara  kan  pada  setiap  perayaan hari proklamasi Kemerdekaan RI, dengan rangkaian acara meliputi:  Upacara bendera,  Upacara  Pemberian  Remisi,  perlombaan-perlombaan  serta   hiburan dan anjangsana keluarga Narapidana.
3) Pembinaan kemampuan Intelektual
Penyelenggaraan pembinaan intelektual /kecerdasan dilaksanakan dengan baik dan  akan  dilakukan  berkesinambungan.  Bekerjasama  dengan  Kantor  Dinas Pendidikan, SKB yang ada di Kabupaten Bireuen
4) Pembinaan Kesadaran Hukum
12 Rizki,  Kepala  Seksi  Bimnadikgiatja  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Bireuen, Wawancara, Bireuen, tanggal 9 Januari 2024
Pembinaan  Kesadaran  Hukum  warga  binaan   pemasyarakatan  dilaksanakan dengan   memberikan  penyuluhan  hukum  yang  bertujuan  untuk  mencapai kadar  kesadaran  hukum  yang  tinggi  sehingga   sebagai  anggota  masyarakat, mereka  menyadari  hak  dan  kewajibannya  dalam  rangka  turut  menegakkan hukum  dan  keadilan,  perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku yang taat terhadap hukum
Pengawasan  terhadap  narapidana  narkotika  tentang  berkelakuan  baik selanjutnya dilakukan oleh seksi Kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Bireuen. Pengawasan yang dilakukan seksi ini yaitu menjaga keamanan dan  ketertiban  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Bireuen. Pengawasan  terhadap  pelanggaran  keamanan  dan  ketertiban  narapidana meliputi: 13
1) Pengawasan  terhadap  narapidana  yang  melakukan  perbuatan  asusila  dan/atau penyimpangan seksual;
2) Pengawasan  terhadap  narapidana  yang  melakukan  upaya  melarikan  diri  atau membantu pelarian;
3) Pengawasan  terhadap  narapidana  yang  memasuki  Steril  Area  atau  tempat tertentu  yang  ditetapkan  Kepala  Lapas  atau  Rutan  tanpa  izin  dari  Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
4) Pengawasan  terhadap  narapidana  yang  melawan  atau  menghalangi  Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
5) Pengawasan  terhadap  narapidana  yang  membawa  dan/atau  menyimpan  uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
6) Pengawasan  terhadap  narapidana  yang  menyimpan,  membuat,  membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obatobatan lain yang berbahaya
7) Pengawasan  terhadap  narapidana  yang  menyimpan,  membuat,  membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
13 Handri,  Kepala  Kesatuan  Pengamanan  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Bireuen, Wawancara, Bireuen, tanggal 8 Januari 2024
8) Pengawasan terhadap narapidana yang melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
9) Pengawasan  terhadap  narapidana  yang  memiliki,  membawa  dan/atau menggunakan  alat  elektronik,  seperti  laptop  atau  komputer,  kamera,  alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
10) Pengawasan terhadap narapidana yang melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
11) Pengawasan terhadap narapidana yang membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
12) Pengawasan  terhadap  narapidana  yang  membawa  dan/atau  menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
13) Pengawasan  terhadap  narapidana  yang  melakukan  tindakan  kekerasan,  baik kekerasan  fisik  maupun  psikis,  terhadap  sesama  Narapidana,  Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
14) Pengawasan terhadap narapidana yang mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif  yang  dapat  menimbulkan  terjadinya  gangguan  keamanan  dan ketertiban;
15) Pengawasan  terhadap  narapidana  yang  membuat  tato,  memanjangkan  rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
16) Pengawasan terhadap narapidana yang memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
17) Pengawasan  terhadap  narapidana  yang  melakukan  aktifitas  yang  dapat mengganggu  atau  membahayakan  keselamatan  pribadi  atau  Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
18) Pengawasan terhadap narapidana yang melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
19) Pengawasan  terhadap  narapidana  yang  melakukan  pencurian,  pemerasan, perjudian, atau penipuan;
20) Pengawasan terhadap narapidana yang menyebarkan ajaran sesat; dan
21) Pengawasan  terhadap  narapidana  yang  melakukan  aktifitas  lain  yang  dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.
Pengawasan  terhadap  pelanggaran  keamanan  dan  ketertiban  narapidana tersebut  dilakukan  dengan  cara  petugas  keamanan  melakukan  patroli  di  dalam Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Bireuen  baik  dilakukan  dengan  memantau CCTV  maupun  patroli  secara  langsung  di  dalam  tempat  tahanan  narapidana tersebut,  serta  dengan  cara  menggeledah  atau  memeriksa  barang-barang narapidana  yang  mencurigakan  untuk  menghindari  terjadinya  hal  yang  tidak diinginkan. 14
Berkenaan  dengan  pengawasan  yang  dilakukan  petugas  keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen ini, dilakukan wawancara dengan 2 (dua)  orang  narapidana  narkotika  yang  menjalani  masa  pidananya  di  Lembaga pemasyarakatan  Kelas  IIB  Bireuen  yang  mana  satu  narapidana  yang  bernama Nurdin  mengatakan  bahwa  petugas  keamanan  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas IIB  Bireuen  dalam  melakukan  pengamanan  razia  atau  penggeledahan  ruang tahanan narapidana narkotika yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB  Bireuen  tidak  semua  ruang  tahanan  dilakukan  penggeledahan  pada  saat pengecekan tersebut, dan menurut narapidana tersebut banyak ruang tahanan yang tidak  dilakukan  pemeriksaan  oleh  petugas  keamanan  tersebut.  Sehingga menurutnya  razia  pemeriksaan  ruang  tahanan  narapidana  tersebut  belum maksimal karena masih banyak ruang yang belum diperiksa. 15
Narapidana lainnya yang bernama Maskur juga mengatakan hal yang sama bahwa  petugas  Lembaga  pemasyarakatan  Kelas  IIB  Bireuen  belum  melakukan Razia  terhadap  ruangan  narapidana  secara  seluruhnya,  dan  menurutnya seharusnya petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen dapat memeriksa atau  merazia  seluruh  ruangan  narapidana  khususnya  narapidana  narkotika  untuk
14 Doddi  Darmawan,  Anggota  Kesatuan  Pengamanan  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas IIB Bireuen, Wawancara, Bireuen, tanggal 8 Januari 2024
15 Nurdin,  Narapidana  Narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Bireuen, Bireuen, 3 Januari 2024
mencegah  dari  kemungkinan  terjadinya  pelanggaran  atau  kejahatan  di  dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen. 16
Berkaitan dengan hal tersebut, petugas keamanan Lembaga
Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Bireuen  mengakui  perihal  tidak  semua  dilakukan pemeriksaan  ruangan  pada  hari  mereka  melakukan  Razia  tersebut,  hal  ini dikarenakan  staf  pengamanan  yang  ada  di  Lembaga  pemasyarakatan  Kelas  IIb sangat  sedikit  dibandingkan  dengan  jumlah  narapidana  yang  ada  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen tersebut. 17
Pada  proses  pengawasan  yang  dilakukan  kesatuan  pengamanan  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Bireuen  didapatkan  lebih  dari  13  (tiga  belas)  orang narapidana narkotika melakukan pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB  tersebut.  Pelanggaran  yang  dilakukan  narapidana  narkotika  tersebut  terdiri dari  pelanggaran  karena  melakukan  tindak  pidana  pemerasan,  penganiayaan kepada  narapidana  lainnya,  dan  pelanggaran  karena  sering  berbuat  keributan dengan narapidana lainnya. 18
Terkait  dengan  hasil  pengawasan  kesatuan  pengamanan  terhadap  adanya laporan  tentang  adanya  tindak  pidana  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh narapidana  narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Bireuen,  Tim Pengawas Pemasyarakatan Bireuen akan melakukan sidang pemeriksaan terhadap laporan tersebut , dan apabila terbukti narapidana narkotika tersebut bersalah telah melakukan  pelanggaran  tindak  pidana  penganiayaan  atau  kekerasan  terhadap narapidana  lain  di  Lembaga  Pemasyarkatan  Kelas  IIb  Bireuen  maka  terhadap narapidana narkotika tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, sesuai dengan  ketentuan  Pasal  10  Ayat  (3)  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan
16 Maskur,  Narapidana  Narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Bireuen, Bireuen, 3 Januari 2024
17 Misbahul Halim, Anggota Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, Wawancara, Bireuen, tanggal 8 Januari 2024 18 Misbahul Halim, Anggota Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, Wawancara, Bireuen, tanggal 8 Januari 2024
Rumah Tahanan Negara, narapidana dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat jika melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas. 19
Hukuman disiplin tingkat berat dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang  bebas,  dan  pembebasan  bersyarat  dalam  tahun  berjalan  dan  dicatat dalam register F. 20
Narapidana  narkotika  yang  telah  dijatuhi  hukuman  disiplin  tingkat  berat tersebut  akan  dicatat  dalam  buku  register  F  (daftar  yang  memuat  tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama  menjalani  masa  pidana).  Penjatuhan  hukuman  disiplin  tingkat  berat terhadap  narapidana  narkotika  yang  melakukan  pelanggaran  pemerasan, kekerasan  terhadap  narapidana  lain  telah  membuat  narpidana  tersebut  tidak berpredikat  baik  dalam  melaksanakan  pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  IIb  Bireuen.  Sehingga  terhadap  narapidana  narkotika  yang  mendapatkan hukuman disiplin tidak dapat diajukan pemberian remisi apabila hukuman disiplin tersebut  dijalani  dalam  kurun  waktu  6  (enam)  bulan  terakhir  terhitung  sebelum tanggal pemberian remisi. 21
Berkenaan dengan hal diatas, dilakukan wawancara dengan salah seorang narapidana  narkotika  yang  bernama  Syafrizal  mengaku  bahwa  dirinya  telah melakukan  penganiayaan  terhadap  teman  satu  ruangan  di  Lembaga Pemasyarakatan  Bireuen,  sehingga  karena  terjadi  perselisihan  argument  maka terjadilah tindak pidana penganiayaan tersebut, dan karena telah melakukan tindak pidana  penganiayaan,  narapidana  Syafrizal  di  adili  dijatuhi  hukuman  disiplin,
19 Handri,  Kepala  Kesatuan  Pengamanan  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Bireuen, Wawancara, Bireuen, tanggal 8 Januari 2024 20 Eru  Candra,  Kepala  Subsi  Registrasi  dan  Bimbingan  Kemasyarakatan  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, Wawancara, Bireuen, tanggal 9 Januari 2024 21 Eru  Candra,  Kepala  Subsi  Registrasi  dan  Bimbingan  Kemasyarakatan  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, Wawancara, Bireuen, tanggal 9 Januari 2024
sehingga  dirinya  mengaku  tidak  mendapatkan  remisi  pada  tahun  berjalan tersebut. 22
2. Pengawasan  terhadap  narapidana  telah  menjalani  masa  pidana  lebih  dari  6 (enam) bulan untuk dapat diajukan remisi
Pengawasan terhadap narapidana telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam)  bulan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIb  Bireuen  dilakukan  oleh Hakim Wasmat dan Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen.
Narapidana narkotika yang telah diadili di Pengadilan Negeri Bireuen dan dinyatakan  bersalah  telah  melakukan  tindak  pidana  narkotika  sehingga dijatuhkannya  hukuman  pidana  penjara  terhadap  narapidana  narkotika  tersebut untuk menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Bireuen, Hakim  pengawas  pemasyarakatan  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIb  Bireuen melakukan  pengawasan  terhadap  narapidana  narkotika  tersebut  dengan  melihat apakah Jaksa Kejakasaan Bireuen telah menyerahkan terpidana narkotika tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Bireuen tepat pada waktunya. 23
Pengawasan  terhadap  penyerahan  narapidana  ini  perlu  dilakukan  untuk melindungi  hak  dari  narapidana  narkotika  yaitu  hak  untuk  mendapatkan pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  dan  salah  satunya  untuk  mendapatkan remisi  apabila  telah  menjalani  masa  pidana  lebih  dari  6  (enam)  bulan  terhitung sejak  narapidana  menjalani  masa  pemidanaannya  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIB tersebut. 24
Dalam  hal  setelah  diputuskannya  putusan  terhadap  narapidana  narkotika dikenakan  hukuman  penjara,  namun  pihak  Kejaksaan  Negeri  Bireuen  belum menyerahkan terpidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, maka Hakim Wasmat akan  mempertanyakan perihal tersebut agar segera melaksanakan
22 Syafrizal,  Narapidana  Narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Bireuen, Bireuen, 3 Januari 202
23 Rangga  Lukita,  Hakim  Wasmat  Pengadilan  Negeri  Bireuen,  Wawancara,  Bireuen,  8 Januari 2024
24 Rangga  Lukita,  Hakim  Wasmat  Pengadilan  Negeri  Bireuen,  Wawancara,  Bireuen,  8 Januari 2024
tugasnya  untuk  menyerahkan  terpidana  narkotika  tersebut  untuk  menjalani hukuman pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen. 25
Hakim  wasmat  selain  melakukan  pengawasan  terhadap  penyerahan terpidana  narkotika,  juga  melakukan  pengawasan  terhadap  apakah  masa  pidana yang  dijatuhkan  terhadap  narapidana  narkotika  oleh  Pengadilan  Negeri  Bireuen benar-benar  dilaksanakan  secara  nyata  dalam  praktek  oleh  Kepala  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen. 26
Hakim  Wasmat  juga  melakukan  pengawasan  terhadap  pola  pembinaan yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIb  Bireuen  terhadap narapidana apakah benar-benar manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu  antara  lain  apakah  narapidana  memperoleh  hak-haknya  sepanjang persyaratan- persyaratan prosedural sesuai Sistem Pemasyarakatan telah terpenuhi seperti  halnya  memperoleh  hak  mendapatkan  pemberian  remisi,  asimilasi,  cuti lepas bersyarat dan lainnya. 27
Pengawasan terhadap narapidana yang telah menjalani masa pidana lebih dari  6  (enam)  bulan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIb  Bireuen  juga dilakukan  oleh  Kepala  Sub  Seksi  Registrasi  yaitu  dengan  melaksanakan pencatatan  data  narapidana  yang  baru  masuk  atau  yang  baru  dilimpahkan  atau diserahkan oleh Kejaksaan Negeri Bireuen untuk menjalani masa pemidanaannya. Pencatatan narapidana yang dilakukan oleh Sub Seksi Registrasi yaitu meliputi: 28
1) Menerima  limpahan  dari  KPLP,  meneliti  surat-surat  narapidana  dari  Rutan atau Pengadilan Negeri.
2) Mencatat  data-data  narapidana  baru  meliputi  nama,  umur,  bangsa,  agama, pendidikan,  pasal  pelanggar/kasus,  tinggi  badan,  berat  badan,  dan  tanggal penyerahan narapidana tersebut.
3) Membuat sidik jari narapidana baru.
25 Rangga  Lukita,  Hakim  Wasmat  Pengadilan  Negeri  Bireuen,  Wawancara,  Bireuen,  8 Januari 2024
26 Rangga  Lukita,  Hakim  Wasmat  Pengadilan  Negeri  Bireuen,  Wawancara,  Bireuen,  8 Januari 2024
27 Rangga  Lukita,  Hakim  Wasmat  Pengadilan  Negeri  Bireuen,  Wawancara,  Bireuen,  8 Januari 2024
28 Eru  Candra,  Kepala  Subsi  Registrasi  dan  Bimbingan  Kemasyarakatan  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, Wawancara, Bireuen, tanggal 9 Januari 2024
4) Mencatat  barang-barang  milik  narapidana  kedalam  Register  D  (titipan penghuni) baik barang-barang, uang maupun perhiasan.
5) Menyetor uang, barang dan perhiasan tersebut kepada Bendaharawan.
Sub  Seksi  Registrasi  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIb  Bireuen melakukan  pengawasan  dengan  menghitung  masa  pidana  dari  narapidana narkotika  tersebut  dengan  cara  penghitungan  menjalani  masa  pidana  dilakukan sejak  Narapidana  narkotika  ditangkap  atau  ditahan  apabila  hakim  memutuskan masa  penangkapan  dihitung  sebagai  masa  penahanan,  maka  perhitungan menjalani  masa  pidana  terhitung  sejak  Narapidana  narkotika  tersebut  ditangkap. Penghitungan  terhadap  narapidana  narkotika  yang  tidak  pernah  dilakukan penahanan pada saat proses peradilan, maka masa menjalani pidana dihitung sejak tanggal menjalani putusan. 29
Sub  Seksi  Registrasi  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIb  Bireuen  juga melaksanakan  pengawasan  dengan  memilih  narapidana  yang  berkelakukan  baik dan  sudah  menjalani  hukuman  pemidanaan  penjaranya  paling  sedikit  selama  6 (enam) bulan untuk dapat diajukan sebagai bahan pertimbangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIb  Bireuen  dalam  pengajuan  remisi  terhadap  narapidana (narapidana narkotika) tersebut.
3. Pengawasan  terhadap  narapidana  narkotika  yang  akan  diusulkan  remisi  tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas
Cuti  menjelang  bebas  merupakan  cuti  yang  diberikan  setelah  Narapidana narkotika  telah  menjalani  paling  sedikit  2/3  (dua  per  tiga)  masa  pidana,  dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan  terakhir  dihitung  sebelum  tanggal  2/3  (dua  per  tiga)  masa  pidana.  Dalam proses  pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  itu  tidaklah  instan  dan  harus melalui  beberapa  proses  barulah  Narapidana  narkotika  bisa  mendapatkan  atau memperoleh haknya yaitu cuti menjelang bebas.
29 Eru  Candra,  Kepala  Subsi  Registrasi  dan  Bimbingan  Kemasyarakatan  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, Wawancara, Bireuen, tanggal 9 Januari 2024
4. Pengawasan  terhadap  narapidana  narkotika  yang  akan  diusulkan  remisi  tidak sedang  menjalani  pidana  kurungan/penjara  sebagai  pengganti  pidana denda/uang pengganti
Penghitungan  mulai  menjalani  pidana  kurungan  pengganti  denda  bagi narapidana  narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Bireuen  dihitung sejak  habis  masa  pidana.  Dalam  hal  narapidana  narkotika  yang  menjalani pembebasan bersayarat, maka: 30
a. penghitungan  mulai  menjalani  pidana  kurungan  pengganti  denda  bagi narapidana narkotika dihitung sejak tanggal 2/3 masa pidana;
b. Penghitungan  mulai  menjalani  pidana  penjara  pengganti  denda  bagi narapidana narkotika dihitung sejak tanggal 2/3 masa pidana; atau
c. Penghitungan  menjalani  masa  pidana  penjara  sebagaimana  dimaksud tersebut dilakukan dengan menggunakan metode telraam
Pengawasan  terhadap  narapidana  narkotika  yang  akan  diusulkan  remisi tidak  sedang  menjalani  pidana  kurungan/penjara  sebagai  pengganti  pidana denda/uang pengganti dilakukan oleh Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik, pengawasan dilakukan dengan cara melihat putusan pengadilan yang menjatuhkan pemidanaan  terhadap  narapidana  narkotika  tersebut,  dan  menghitungnya  masa pidana  yang  telah  dilaksanakan  oleh  narapidana  narkotika  tersebut  apakah  telah menjalani masa pidana 2/3 dari masa pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan pengadilan  Negeri  Bireuen,  jika  sudah  menjalani  2/3  dari  masa  pidananya selanjutnya  petugas  seksi    Bimbingan  Narapidana/  Anak  Didik  melihat  apakah pada putusan pengadilan tersebut adanya pencantuman pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan dengan pidana penjara atau  pidana  kurungan,  maka  dalam  hal  ini  Seksi  Bimbingan  Narapidana/  Anak Didik  akan  melaksanakan  pidana  penjara  atau  pidana  kurungan  terhadap narapidana  narkotika  yang  tidak  mau  atau  tidak  mampu  membayar  pidana dendanya. 31
30 Rizki,  Kepala  Seksi  Bimnadikgiatja  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Bireuen, Wawancara, Bireuen, tanggal 9 Januari 2024 31 Roni  Hafla,  Staf  Seksi  Bimnadikgiatja  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Bireuen, Wawancara, Bireuen, tanggal 9 Januari 2024
Selama  narapidana  narkotika  menjalani  proses  pidana  denda,  narapidana narkotika  tersebut  tidak  diusulkan  pemberian  remisi,  karena  sedang  menjalani pidana  denda,  sebagai  contoh  narapidana  narkotika  yang  bernama  Khadafi dijatuhkan  putusan  hakim  dengan  pidana  penjara  sebesar  6  tahun  dan  pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliyar Rupiah) dengan Ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima)  bulan  penjara,  pada  tahun  2023  bulan  juli  narapidana  Khadafi  tersebut dihitung  oleh  petugas  Seksi  Bimbingan  Narapidana/  Anak  Didik  telah  menjalani masa  pidana  sebesar  2/3  dari  masa  pidananya,  dan  terhadap  narapidana  Khadafi tersebut  akan  dilaksanakan  pidana  denda  selama  5  (lima)  bulan  penjara kedepannya karena tidak mampu membayar pidana denda. 32
Petugas Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIb Bireuen tidak mengusulkan narapidana narkotika yang bernama Khadafi tersebut kedalam usulam pemberian remisi hari kemerdekaan 17 Agustus  2023  karena  narapidana  Khadafi  tersebut  sedang  melaksanakan  pidana denda diwaktu pemberian remisi hari kemerdekaan 17 Agustus 2023 tersebut.
Tidak  diusulkannya  remisi  terhadap  narapidana  narkotika  yang  bernama Khadafi tersebut karena  petugas seksi Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik Lembaga  Pemasyarakatan  tersebut  melihat  perhitungan  pelaksanaan  pidana penjara  pengganti  pidana  denda  yang  sedang  dilaksanakan  narapidana  narkotika Khadafi tersebut dilaksanakan pada waktu pemberian remisi hari kemerdekaan 17 Agustus.  petugas  seksi  Seksi  Bimbingan  Narapidana/  Anak  Didik  Lembaga Pemasyarakatan  juga  melihat  ketentuan  Pasal  6  Peraturan  Peraturan  Menteri Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.
32 Rizki,  Kepala  Seksi  Bimnadikgiatja  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Bireuen, Wawancara, Bireuen, tanggal 9 Januari 2024

## D. Kesimpulan
Pengawasan  Pemberian  Remisi  Terhadap  Narapidana  Narkotika  Di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Bireuen  dilakukan  dengan  4  pengawasan yang  terdiri  dari  pengawasan  terhadap  narapidana  narkotika  tentang  berkelakuan baik,  Pengawasan  terhadap  narapidana  telah  menjalani  masa  pidana  lebih  dari  6 (enam)  bulan  untuk  dapat  diajukan  remisi,  Pengawasan  terhadap  narapidana narkotika  yang  akan  diusulkan  remisi  tidak  sedang  menjalani  cuti  menjelang bebas dan Pengawasan terhadap narapidana narkotika yang akan diusulkan remisi tidak  sedang  menjalani  pidana  kurungan/penjara  sebagai  pengganti  pidana denda/uang  pengganti.  Berdasarkan  hasil  penelitian  didapatkan  pengawasan terhadap  narapidana  narkotika  tentang  berkelakuan  baik  masih  terdapat kekurangan  dalam  hal  pengamanan  terhadap  narapidana  narkotika  yang  ada  di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen masih terjadinya pelanggaran disiplin yaitu narapidana narkotika melakukan kekerasan atau penganiayaan pada narapidana  narkotika  lainnya  sehingga  pemberian  remisi  terhadap  narapidana yang  melakukan  kekerasan  dan  penganiayaan  tersebut  tidak  dapat  diusulkan pemberian remisi.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Adi Sujatno, Pencerahan di Balik Penjara (Dari Sangkar  MenujuSanggar untuk Menjadi Manusia Mandiri) , Mizan Publika, Jakarta, 2008
Andi Hamzah, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia , Rafika Aditama, Bandung, 2006
Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum  Suatu  Kajian  Filosofis  Sosiologis ,  Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002
Chalid Narbuko dan Abu Ahmad, Metode Penelitian , Bumi Aksa, Jakarta, 2007
C.I.Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana , Djambatan, Jakarta , 1995.
Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
Dwidja Priyatno, Pidana Penjara di Indonesia , Rafika Aditama, Bandung, 2006
Dwidja  Priyatno,  Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di  Indonesia,  Refika Aditama, Bandung, 2009
Fernando M.Manulang, Hukum dalam Kepastian, Prakarsa, Bandung, 2007
Hans  Kelsen,  “ General  Theory  of  Law  and  State” ,  diterjemahkan  oleh  Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011
Hyronimus  Rhiti, Filsafat  Hukum  Edisi  Lengkap  (Dari  Klasik  ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya , Yogyakarta, 2015
Muhammad.  Hasballah  Thaib  dan  Zamakhsyari  Hasballah, Tafsir  Tematik  Al- Qur’an , Jilid II, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2007
M.  Dahlan  Al  Barry, Kamus  Induk  Istilah  Ilmiah  Seri  Intelectual ,  Target  Press, Surabaya, 2003
Panjaitan  dan  Simorangkir, LAPAS  Dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana ,
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  Kencana  Prenada  Media  Group,
Jakarta, 2011
Riduan  Syahrani, Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum ,  Penerbit  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 1999
Setiady Tholib, Peran Lembaga Pemasyarakatan, Stara Press, Jakarta, 2010
Sirajun dkk, Hukum Pelayanan Publik , Setara press, Malang, 2012
Sujamto, Beberapa pengertian di bidang pengawasan , Ghalia Indonesia, Jakarta,
1983.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2010
Theo  Huijbers, Filsafat  Hukum  Dalam  lintasan  Sejarah, Kanisius,  Yogyakarta, 1995
Victor  Situmorang  dan  Jusuf  Juhir,  Aspek  Hukum  Pengawasan  Melekat  Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1993
W.J.S.  Poerwadarminta, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia ,  Balai  Pustaka, Jakarta,1984

## B. Jurnal, Tesis dan Disertasi
Muhammad Arif Rohman, Tinjauan Yuridis Pengetatan Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Kasus Korupsi Di Wilayah Yogyakarta, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013
Norman  Syahdar  Idrus  dan  Wien  Sukarmini,  Pelaksanaan  Pemberian  Remisi Terhadap  Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  Cipinang, Jurnal  Yuridis, Fakultas  Hukum  Universitas  Pembangunan  Nasional Veteran, Jakarta, 2016
Rasdianah,  Pengawasan  Pemberian  Remisi  Terhadap  Narapidana  Di  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  I  Makassar, Tesis, Program  Pasca  Sarjana universitas Hasanuddin, Makassar, 2013
Ronald  Heru  Praptama,  Pemberian  Remisi  Terhadap  Narapidana  Tindak  Pidana Korupsi  (Studi  Kasus  di  Lapas  Kelas  I  Medan), Tesis, Program  Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan, 2018
Umi  Enggarsasi  dan  Atet  Sumanto,  Pemberian  Remisi  Terhadap  Narapidana  Di Lembaga  Pemasyarakatan, Jurnal  Ilmu  Hukum  Perspektif, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, 2015
Putu  Gede  Arya  Sumerta  Yasa,  Pengaturan  Dana  Bagi  Hasil  Yang  Berkeadilan Dalam  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  Untuk  Kepentingan Rakyat  Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, Disertasi , Universitas Brawijaya, Malang, 2012

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Menteri  Hukum Dan   Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat  Dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  Dan  Cuti Bersyarat.
D. Internet
https://aceh.tribunnews.com/2020/08/17/215-warga-binaan-rutan-bireuen-dapat- remisi, diakses tanggal 18 Agustus 2022
https://acehekspres.com/news/359-warga-binaan-lapas-bireuen-terima-remisi- khusus-idul-fitri/index.html, diakses tanggal 18 Agustus 2022