## Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Aspek Perencanaan Di Desa Pataruman
Firli Ramdani Program Studi Manajemen, universitas Teknologi Digital, Kota Bandung, Provinsi Jawa barat Firli10120461@digitechuniversity.ac.id
Eka Purwanda Program Studi Manajemen, universitas Teknologi Digital, Kota Bandung, Provinsi Jawa barat ekapurwanda@digitechuniversity.ac.id

## Article’s History :
Received 11 Februari 2024; Received in revised form 17 Februari  2024; Accepted 1 Maret 2024; Published 1 Juni 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Suggested Citation:
Ramdani,  F.,  Purwanda,  E.  (2024).  Analisis  Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa  Pada  Aspek  Perencanaan  Di  Desa Pataruman. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (3). 1736-1740. https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i3.2441

## Abstrak:
Pengelolaan keuangan desa  merupakan semua kegiatan  yang  meliputi perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengelolaan  keuangan pada  aspek  perencanaan  di  Desa  Pataruman  sudah sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor  20 Tahun  2018  dan  untuk  mengetahui  hambatan  apa  saja  yang ada  di  Desa  Pataruman  .  Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif menekankan pada asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  seperti  Transparansi,  Akuntabilitas  dan  Partisipasi  Masyarakat.  Data  dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan peneliti adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil   penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan keuangan  desa  di  Pataruman    sudah  sesuai  dengan  asas-asas  pengelolaan  keuangan  desa  seperti  transparansi, akuntabilitas dan partispasi masyarakat walaupun masih belum maksimal. Adapun  hambatan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan  desa  di  Desa  Pataruman  yaitu  sumber  daya  manusia  yang  masih  lemah  dan  masyarakat  yang  belum sepenuhnnya percaya kepada pemerintahan desa selain itu proses pencairan yang tidak sesuai.
kata kunci : Pengelolaan Keuangan, Aspek, Dana Desa

## Pendahuluan
Pedesaan  adalah  bagian  integral  dari  Negara  Republik  Indonesia.  Membentuk  pedesaan  sama  halnya  dengan membuat penduduk tetap berada di Indonesia. Desa merupakan struktur pemerintahan terkecil yang terdapat di kalangan masyarakat.  Desa  merupakan  fokus  utama  dalam  pembangunan  pemerintahan,  hal  ini  dikarenakan  lebih  dari  80% penduduk Indonesia tersebar di beberapa desa di Indonesia. Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala  Desa.  Kepala  Desa  dipilih  oleh  rakyat  dalam  pemilihan  umum  atau  biasa  disebut  dengan  Pilkades.  Saat menjalankan tugasnya kepala desa dibantu oleh perangkat desa seperti sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan  perencanaan,  kepala  urusan  tata  usaha  dan  umum,  anggota  badan  permusyawaratan  daerah  (BPD)  serta  staf lainnya.
Keuangan desa memiliki ruang lingkup pengelolaan yang tidak jauh berbeda di bandinkan pengelolaan keuangan pemerintah  pusat  maupun  pemerintahan  daerah  propinsi,  kabupaten,  dan  kota.  Dengan  keterbatasan  jumlah  dana  yang dikelola  dan  jumlah  maupun  kapasitas  SDM  yang  mengelola  keuangan  Desa,  maka  pengelolaan  keuangan  Desa seyogyanya dibuat sederhana mungkin namun tidak mengorbankan asas transparansi dan akuntabilitas.
Dana desa merupakan bagian terpenting dalam pembangunan desa ,desa merupakan ujung tombak pembangunan untuk  kesejahteraan  masyarakat  .oleh  karena  itu  pembangunan  desa  merupakan  peranan  penting  yang  harus  dilakukan karena di dalam nya terkandung unsur pemerataan dan langsung dapat dinikmati oleh masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam menjalan kan pengelolaan keuangan desa ,desa diberikan kewenangan dan anggaran dana dari APBN yang disebut dengan dana desa. dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara(APBN)
yang di peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)kabupaten/kota dan digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintah,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  masyarakat,  dan pemberdayaan masyarakat .
Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan pertanggungjawaban keuangan  desa. Peran besar yang diterima oleh desa, harus disertai dengan tanggung jawab yang besar  pula.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  desa  harus  bisa  menerapkan  prinsip  akuntabilitas  dalam  tata  pemerintahannya, dimana  semua  akhir  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat  desa  sesuai  dengan  ketentuan.  Hal  mengenai  keuangan  desa,  pemerintah  desa  wajib  menyusun  laporan realisasi  pelaksanaan  APBDesa  dan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa.  Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk malakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Aspek Perencanaan Di Desa Pataruman ”

## Tinjauan Pustaka

## Pengelolaan Dana Desa
Pengelolaan  pada  dasarnya  adalah  pengendalian  dan  pemanfaatan  semua  sumber  daya  yang  menurut  suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Menurut Irawan dalam Suwardane (2015: 94) mendefenisikan  bahwa:  “Pengelolaan  sama  dengan  manajemen  yaitu  penggerakan,  pengorganisasian  dan  pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.” Lebih lanjut Bastian (2015:3) mengemukakan bahwa Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer ketika melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.
Dasar yang dikemukakan oleh bastian dalam ungkapannya mengenai fungsi manajemen adalah sebuah pondasi yang dapat dikembangkan demi menghasilkan formula tepat dalam pengelolaan dana desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 mengenai Dana adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa  dan  Desa  Adat  yang  ditransfer  melalui  Anggaran  pendapatan  dan  belanja  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan,  serta  pemberdayaan  masyarakat,  dan  kemasyarakatan.  Hal tersebut  seharusnya  dapat  mendorong  seluruh  pihak  untuk  membantu  aparatur  desa  didalam    pengelolaan  dananya ataupun  sekurang-kurangnya  dalam  hal  pengawasan.  Undang-Undang  yang  dikeluarkan  tentang  desa  pada  tahun  2014 yaitu, Undang-undang No.6 Tahun 2014. Dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapat  kucuran  dana  sebesar  10%  dari  APBN.  Dimana  kucuran  dana  tersebut  tidak  akan  melewati  perantara,  dana tersebut akan langsung sampai kepada desa.

## Asas – Asas Pengelolaan Dana Desa
Asas-asas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  sebagaimana  tertuang  dalam  Permendagri  Nomor    113  Tahun  2014  yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:
Transparan  yaitu  prinsip  keterbukaan  yang  memungkinkan  masyarakat  untukmengetahui  dan  mendapat akses  informasi  seluas-luasnya  tentang  keuangan  desa.  Asas  yang  membuka  diri  terhadap  hak  masyarakat  untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Akuntabel  yaitu  perwujudan  kewajiban  untuk  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  dan  pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang di percayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas  akuntabel  yang  menentukan  bahwa  setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan desa  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  desa  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang undangan.
Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.
Pendapatan Desa Pendapatan Desa adalah seluruh penerimaan anggaran masuk ke kas desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan menjadi hak desa yang tidak perlu dikembalikan lagi oleh desa. Berdasarkan Permedagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12 pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain.
Keuangan Desa
Keuangan desa  merupakan seluruh hak serta kewajiban pemerintah desa  yang dapat  dinilai  dengan  uang seperti  kekayaan  yang  berada  di  desa.  Keuangan  desa  dikelola  berdasarkan  asas-asas  transparansi,  akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Herlianto (2017:12) Mengemukakan keuangan  desa  sebagai  barang  publik (public  goods) yang  dibutuhkan  untuk  membiayai  segala  kebutuhan  dan
kegiatan  yang  ada  di  Desa,  Keuangan  Desa  sangat  berhubungan  erat  dengan  pembangunan,  pemerintahan  dan kemasyarakatan.

## Metodelogi
Peneliti menggunakan pendekatan survei, dan studi mereka bersifat kualitatif dan mencakup studi kasus. Dengan menggunakan wawancara atau observasi, responden survei yang mewakili kelompok tertentu disurvei untuk mengumpulkan data. Selain itu, metode kualitatif adalah strategi atau penyelidikan yang bertujuan untuk memahami suatu gejala utama. & contoh Studi adalah komponen teknik kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber untuk menyelidiki suatu contoh tertentu secara lebih rinci. Jenis studi kasus yang digunakan adalah studi kasus deskriptif, yaitu studi yang berupaya mengkarakterisasi suatu realitas, fakta, atau gejala.

## Hasil Dan Pembahasan
Tingkat kondisi keuangan desa pataruman bisa dikatakan baik karena proses pengelolaan keuangnya yang cukup baik, namun hal ini dilihat dari bagaimana proses pencaiaran ABPD nya. Hal ini disebabkan karena Desa Patruman hanya mengandalkan sumber APBD saja tidak ada pemasukan dana selain itu.
Faktor yang mempengaruhi terhambatnya penyelenggaran kegiatan desa yang akan berdampak pada masyarakat adalah  karena  proses  pencaiaran  dana  yang  terhambat,  sehingga  kegiatan  desa  pun  akan  ikut  terhambat.  Upaya  yang dilakukan desa jika proses pencaiaran dana terhambat adalah menggunakan dana kas yang ada di desa.
Untuk penerimaan atau pengeluaran Desa Patrumaman menggunakan  SPT untuk pembagian dana desa supaya dapat terorganisir sedangkan untuk pembiayaan dan pendaaan dalam pengelolaan dengan cara adanya koordinasi dengan dinas.  Untuk  proses  penglolaan  atau  perencanaan  dana  anggaran  desa  ada  beberapa  tahap  yaitu  perencanaan, pelaksanaa, penatausahaan ,pelaporan dan pertanggungjawaban
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
APBDesa adalah  singkatan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa   merupakan  peraturan  desa  yang memuat  sumber-sumber  penerimaan  dan  alokasi  pengeluaran  desa  dalam  kurun  waktu  satu  tahun.  APBDesa  terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.
Dari hasil  wawnacara yang diakukan  penulis  pada beberapa  apparat  desa dapat disimpulkan bahwa  APBD desa  sangat  berpengarauh  dalam  penyelanggaaan  kegiatan  desa,  dimana  desa  pataruman  ini  hanya  memiliki  satu sumber  pendanaan  yaitu  dari  APBD  desa  saja.  Sehingga  jika  proses  pencairan  dana  terhamabat  masyarakat  akan terkena dampaknya. Oleh karena itu, APBD Desa Pataruman baik dalam pengelolaan nya karena proses pencaiaran dana APBD lancar.
Pengelolaan atau perwncanaan anggaran desa ada bebrrpa tahap sebagai berikut :

## a) Perencanaan
Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, agenda kegiatan yang jelas. Pemerintah Desa Pataruman menyusun program yang dilaksanakan harus dapat meningkatkan bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. perencanaan dimulai dari musrenbang tingkat desa. Perencanaan pembangunan Desa meliputi: RPJMDesa dan RKPDesa.
Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, pemerintah Desa telah menyelenggarakan musyawarah dengan  mengikutsertakan  masyarakat  dan  kelembagaan  yang  ada  di  Desa.  Musrenbang  desa  dilaksanakan  1 tahun sekali di bulan juli. Musrenbang dihadiri oleh BPD, Rt/Rw dan tokoh masyarakat sebagai perwakilan wilayah untuk menyampaikan kebutuhan yang ada di desa, sehingga nantinya dapat diprioritaskan kebutuhan masyarakat masing-masing  wilayah.  Proses  Perencaan  pembangunan  dibuat  dalam  RKP  Desa  (Rencana  Kegiatan Pembangunan)  setelah  itu  dimuat  dalam  RAB  (Rencana  Anggaran  Belanja)  untuk  penyusunan  APBDes  yaitu Anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa. APBDes merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

## b) Pelaksanaan
Pemerintah Desa Pataruman segera melaksanakan rencana kerja Pemerintah Desa. Untuk pendanaan dalam pelaksanaan APBDesa, Pemerintah Desa Pataruman melakukan pengajuan permohonan penyaluran dan pencairan  dana  kepada  pemerintah  kabupaten  Bandung  Barat  melalui  BPMD.  Pelaksanaan  penerimaan pendapatan  yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan Desa. Sumber pendapatan Desa Pataruman bukti bersumber  dari:  Dana  Desa  (APBN),  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dan  Bagi  Hasil  Pajak  dan  Retribusi  Daerah
Kabupaten  Bandung  Barat.  Penerimaan  pendapatan  Desa  Pataruman  hanya  berasal  dari  pendapatan  transfer Desa, penerimaan tersebut telah dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Desa Pataruman  saat ini tidak memiliki pendapatan  asli  Desa,  karena  kurangnya  pemahaman  dalam  pengelolaan  akhirnya  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDES) tidak lagi berjalan. Sehingga pendapatan desa sepenuhnya hanya berasal dari pendapatan transfer desa  yang  difungsikan  untuk  biaya  penyelenggraan  pemerintah  desa,  pelaksaan  pembangunan  desa,  serta pembinaan permberdayaan masyarakat.
Pendapatan  transfer  Desa  (APBN)  Desa  Pataruman  sepenuhnya  dialokasikan  untuk  kegiatan pembangunan  fisik.  Pendapatan  transfer  bersumber  dari  ADD  dialokasikan  untuk  penyelenggraan  pemerintah, pemberdayaan  masyarakat,  dan  pembinaan  masyarakat.  Sedangkan  pendapatan  dari  hasil  pajak  dan  retribusi daerah dialokasikan untuk pembangunan dan pembinaan masyarakat desa.

## c) Penataushaan
Penatausahaan pengeluaran di Desa Pataruman dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Dalam pencatatn pengeluaran,  Bendahara  desa  mengggunakan  Buku  Pembantu  Bank,  dan  Buku  Kas  Umum.  Segala pengeluaran/belanja  desa  yang  dilakukan  Desa  Pataruman  bersifat  tunai.  Pengeluaran/belanja  desa  yang dikeluarkan oleh bendahara desa telah dibuatkan kwitansi pengeluaran. Penatausahaan terkait belanja desa, telah dilakukan pengumpulan berupa bukti tanda terima atau nota dan dicatat pada buku kas Umum. Bendahara Desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi pengeluaran dilakukan ke dalam buku pembantu pajak.
Pengadaan barang atau jasa dilakukan melalui swakelola dengan memberdayakan tenaga ahli yang ada di  desa,  dan  memaksimalkan  penggunaan  material  atau  bahan  dari  wilayah  setempat.  Swekelola  tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi lokal desa. Dana yang bersumber dari ADD dan bagi  hasil  pajak  dan  retribusi  daerah  (APBD)  dilaksanakan  langsung oleh pemerintah desa yang diberikan kewewenangan yaitu, kas umum atas pelaksana tersebut, untuk dana yang bersumber  dari  dana  Desa  (APBN)  dilaksanakan  oleh  Tim  Pengelola  Keuangan  (TPK).  TPK  terdiri  dari  unsur Pemerintahan Desa dan unsur masyarakat Desa. Pembentuakn TPK melalui surat keputusan (SK) Kepala Desa. TPK  dibentuk  untuk  melaksanakan  program  kegiatan  yang  bersumber  dari  dana  desa  (APBN).  Setelah  TPK dibentuk dan APBDesa telah ditetapkan maka langkah awal yang dilakukan TPK Desa Pataruman yaitu membuat RAB  sebagai  salah  satu  dokumen  pengajuan  pendanaan.  Setelah  RAB  dibuat,  selanjutnya  dilakukan  verifikasi oleh  Kepala  Desa,  setelah  dilakukan  verifikasi,  RAB  disetujui  oleh  Kepala  Desa  dan  TPK  melakukan  proses kegiatan sesuai dengan RAB tersebut.
d) Pelaporan
Bendahara Desa Pataruman melakukan tutup buku dan membuat laporan pertanggungjawaban setiap akhir  bulan,  laporan  pertanggungjawaban  dibuat  dalam  bentuk  Surat  Pertanggungjawaban  (SPJ),  SPJ  ini termasuk sebagai persyaratan untuk penyaluran dana desa, ADD, dan bagi hasil pajak & retribusi Daerah.

## e) Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  yang  terdiri  dari  pendapatan,  belanja  dan pembiayaan akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban  realisasi  APBDesa  ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa.  Laporan  realisasi  dan  laporan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  diinformasikan  kepada  masyarakat  secara  tertulis  dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media  informasi  lainnya.  Laporan  realisasi  dan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaanAPBDesa disampaikan  kepada  Bupati/Walikota  melalui  camat  paling  lambat  1  (satu)  bulan  setelah  akhir  tahun  anggaran berkenaan.
Pertanggungjawaban  yang  dilakukan  Bendahara  Desa  lalu  melaporkannya  pada  Kepala  Desa  dan disampaikan kepada  masyarakat  selalu  secara  transparan  mengenai  pendapatan  desa,  alokasi  dananya  untuk apa,  selalu  dijelaskan  secara  detail  kepada  seluruh  masyarakat  Desa  Mekarmukti,  bahkan  selalu  dipang-pang didepan kantor Desa Mekarmukti mengenai pendapatan dan pengeluaran dan pengelolaan keuanagn desanya.

## Kesimpulan
Kompetensi  sumber  daya  manusia  yang  masih  terbilang  rendah  Peneliti  menemukan  bahwa  salah  satu  faktor kendala  utama  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  adalag  rendahnya  kompetensi  sumber  daya  manusianya.  Kurangnya pemahaman dan keahlian dalam tata kelola keuangan desa dapat menyebabkan kesalahan dalamPerencanaan keuangan desa.Tingkat  kondisi  keuangan  desa  pataruman  sebenarnya  bisa  dikatakan  baik  karena  proses  pengelolaan  keuangnya yang cukup baik, namun hal ini dilihat dari bagaimana proses pencaiaran ABPD nya kurang baik.
Faktor yang mempengaruhi terhambatnya penyelenggaran kegiatan desa yang akan berdampak pada masyarakat adalah  karena  proses  pencaiaran  dana  yang  terhambat,  sehingga  kegiatan  desa  pun  akan  ikut  terhambat.  Upaya  yang dilakukan desa jika proses pencaiaran dana terhambat adalah menggunakan dana kas yang ada di desa.
Untuk penerimaan atau pengeluaran Desa Patrumaman menggunakan  SPT untuk pembagian dana desa supaya dapat terorganisir sedangkan untuk pembiayaan dan pendaaan dalam pengelolaan dengan cara adanya koordinasi dengan dinas.

## Referensi
Chabib soleh dan H. Rochmansjah, (2014). Pengelolaan Keuangan Desa . Bogor: Pusdiklatwas BPKP
Damanik,  W.A,  (2021). Analisis  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Marjanji  Kabupaten Sipispis  Kecamatan  Serdang  Begadai Provinsi Sumatera Utara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area
Harlianto,  Didit,  (2017). Manajemen  Keuangan  Desa  (Berbasis  Pada  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Yogyakarta: Gosyen Publishing
Krina Liona, Lalolo, (2015) Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipsi. Jakarta: Bappenas
Makalalag, dkk, (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Passi Dan Desa Muntoi Timur Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Iniversitas Sam Ratulangi
Mariana  Levi,  (2020). Analisis  pengelolaan  keuangan  desa  di  desa  kuta  karangan kecamatan  simpang  kanan  kabupaten aceh singkil berdasarkan permendagri nomor 18 tahun 2020. Fakultas ilmu social dan politik Universitas Medan Area
Muda, Indra dan Beby Mashito, (2017). Analisis Kebijakan Publik. Medan: Media Persada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Mentri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Rizki,  Yusni,  (2021). Analisis  Pengelolaaan  Keuangan  Desa  Tumpang  Berdasarkan  Permendagri  Nomor  20  tahun  2018 . Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Islam (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Sugiyono, (2016). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta Tahir M, dkk, (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar lic Library.
Surwadane ( 2015 ). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Marjanji Kabupaten Sipispis Kecamatan Serdang Begadai Provinsi Sumatera Utara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area