Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Kinerja Bisnis Dalam Mewujudkan
Efektivitas Kelangsungan Usaha di Kabupaten Garut
Irwan Sutiawan, Mulyaningsih Program Studi Magister Administrasi Publik - Universitas Garut

## Abstrak
Tujuan  penulisan  penelitian  ini  yaitu  membahas  pengaruh  pelaksanaan  kebijakan pembinaan usaha mikro kecil dan menengah  (UMKM) terhadap kinerja bisnis dalam mewujudkan efektivitas kelangsungan usaha di Kabupaten Garut. Metoda penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi dengan pendekatan teknik evaluasi, teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  pembahasan  dengan teknik analisis causal  effectual yang  mengkaji  dan  menganalis  hubungan  rasional  sebab akibat  antara  pelaksanaan  kebijakan  pembinaan  UMKM,  kinerja  bisnis  dan efektivitas  kelangsungan  usaha.  Fokus  penelitian  adalah  pemilik  UMKM  yang tergabung  dalam  Asosiasi  atau  Himpunan  UMKM  di  wilayah  Kabupaten  Garut menggunakan sampling proporsional dengan teknik Slovin diperoleh jumlah sampel atau  responden  sebanyak  96  orang.  Hasil  pembahasan  menunjukan  bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kinerja bisnis dan efektivitas kelangsungan usaha. Kesimpulan penelitian ini  bahwa  efektivitas  kelangsungan  usaha  dapat  terwujud  apabila  kinerja  bisnis dilaksanakan secara optimal yang didukung oleh pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM dengan baik dan berkelanjutan.
Kata kunci: Pelaksanaan Kebijakan, Kinerja Bisnis, Efektivitas Usaha , UMKM

## 1. Pendahuluan
Dari perspektif dunia, diakui bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memainkan suatu peran  vital  didalam  pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi,  tidak  hanya  di  negara-negara sedang berkembang tetapi juga di negara-negara maju (Yantos, 2016). Salah satu upaya strategis dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  memperkuat  dasar  kehidupan perekonomian  dari  sebagian  terbesar  rakyat  Indonesia  melalui  pemberdayaan  UMKM.  Usaha UMKM sering disebut sebagai salah satu pilar kekuatan perekonomian suatu daerah (Layaman & Nurlatifah,  2016).  Sektor  ini  terbukti  dapat  memberikan  kontribusi  yang  cukup  signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja (Sultan, 2015).
Mengingat  besarnya  potensi  UMKM  dengan  kegiatan  usaha  yang  mencakup  hampir  semua lapangan  usaha,  serta  tersebar  di  seluruh  tanah  air.  Pemberdayaan  UMKM  akan  mendukung peningkatan  produktivitas  ekonomi  pemerintah  daerah,  penyediaan  lapangan  kerja  yang  lebih luas,  dan  peningkatan  pendapatan  bagi  masyarakat.  Pemberdayaan  UMKM  sebagai  kegiatan ekonomi  secara  makro  diarahkan  agar  semakin  mampu  menjadi  wadah  ekonomi  yang  handal untuk dapat bersaing dan berkiprah mengisi pembangunan perekonomian.
Sejalan dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan  salah  satu  potensi  bagi  kontribusi  perolehan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yaitu
melalui  pajak  dan  retribusi  yang  berkenaan  dengan  hasil  produksi,  dimana  dengan  segala kekuatan dan peluang yang dimiliki UMKM menjadi prospek usaha yang menjanjikan.
Kabupaten Garut memiliki 7 (tujuh) komoditas unggulan yaitu; 1) penyamakan kulit, 2) kerajinan kulit, 3) dodol garut, 4) kain sutera alam, 5) anyaman bambu, 6) minyak akar wangi, dan 7), batik garutan, yang saat ini dikembangkan melalui UMKM. Produk unggulan daerah merupakan salah satu  penentu  penguatan  daya  saing  daerah  (Octavia  et  al.,  2017).  Oleh  karena  itu  diperlukan pengelolaan  yang  baik.  Namun  kenyataannya  efektivitas  kelangsungan  usaha  pada  ketujuh komoditas unggulan  tersebut  sulit  untuk  diketahui keberadaannya  karena tidak semua  UMKM tersebut menjadi perusahaan formal yang terdaftar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan  Sumber  Daya  Mineral  (Disperindag  dan  ESDM)  Kabupaten  Garut,  sebanyak  9.070  unit UMKM yang mendaftarkan sebagai perusahaan formal pada tahun 2015 dari sekitar 12.433 unit UMKM. Artinya bahwa sekitar 72,95% yang efektivitas kelangsungan usahanya secara formal dapat diketahui oleh Disperindag dan ESDM Kabupaten Garut. Melihat kondisi seperti diuraikan diatas maka semakin jelas dugaan relatif rendahnya efektivitas kelangsungan usaha UMKM di Kabupaten Garut.
Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh UMKM adalah relatif rendahnya kinerja bisnis UMKM yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal antara lain; (1) belum tuntasnya penanganan aspek  legalitas  badan  usaha  dan  kelancaran  prosedur  perijinan,  pelaksanaan  persaingan  usaha yang sehat, penataan lokasi usaha dan pelaksanaan otonomi daerah, khususnya kemajuan daerah melaksanakan pemberdayaan koperasi dan UMKM; (2) pemulihan kondisi perekonomian makro akibat  kenaikan  BBM  dan  energi  lainnya  sangat  berpengaruh  terhadap  produksi  UMKM;  (3) terbatasnya  penyediaan  produk  jasa  lembaga  keuangan,  khususnya  kredit  investasi;  (4) terbatasnya ketersediaan dan kualitas jasa pengembangan usaha bagi UKM; dan (5) keterbatasan sumberdaya  finansial  untuk  usaha  mikro  (Disperindag  dan  ESDM  Kab.  Garut,  2017). Permasalahan kinerja bisnis UMKM tentunya berdampak pada produktivitas perusahaan secara umum, dimana keberadaan UMKM di Kabupaten Garut mempunyai multiflier-effect yang dapat membantu pembangunan daerah dan pemanfaatan sumber daya lokal, serta dapat meningkatkan pendapatan sumber daya manusia yang terlibat didalamnya.
Dalam pemberdayaan ekonomi sejalan dengan potensi yang dimiliki oleh UMKM di Kabupaten Garut,  maka  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  melakukan kegiatan pembinaan agar UMKM di Kabupaten Garut memiliki kualitas dan kinerja yang baik sehingga berdampak pada produktivitas UMKM serta dukungan bagi terwujudnya peningkatan efektivitas  kelangsungan  usaha  khususnya  di  Kabupaten  Garut.  Sebagai  ujung  tombak perekonomian  negara,  sangat  penting  bagi  UMKM  untuk  meningkatkan  efektivitas  usahanya (Bismala, 2016).
Namun pada kenyataannya pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM terdapat tumpang tindih dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan BMT Kabupaten Garut, sehingga terkesan diantara kedua lembaga tersebut tidak terdapat koordinasi dalam pembinaan UMKM.  Di  satu  pihak  bahwa  Dinas  Koperasi,  UMKM  dan  BMT  merupakan  organisasi  yang menaungi  kegiatan  UMKM  namun  disisi  lain  unuk  keperluan  ijin  usaha  berada  pada  Dinas Perindustrian,  Perdagangan,  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral.  Selain  itu  partisipasi  UMKM untuk mengikuti program pembinaan cenderung rendah yang ditunjukkan salah satunya adalah masih minimnya jumlah unit UMKM yang hadir, sehingga terkesan hanya UMKM tertentu yang diundang atau menghadiri kegiatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM di Kabupaten Garut masih terkendala dengan berbagai hambatan.
Berdasarkan uraian fenomena masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan  kajian  dan  meneliti  lebih  mendalam  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi efektivitas  kelangsungan  usaha  sebagaimana  yang  terungkap  pada  fenomena  permasalahan tersebut melalui penelitian.

## 2. Metodologi
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksplanasi, merupakan metode untuk mencari keterangan atau penjelasan dengan tujuan menjelaskan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara dua  variabel  atau lebih  berdasarkan  pengamatan  terhadap  akibat  yang  ada  dan berusaha  untuk mengetahui  variabel  penyebabnya  (Iskandar,  2017),  sehingga  penelitian  ini  disebut  penelitian sebab akibat  ( causal  effectual ).  Dalam  pelaksanaannnya  maka  penelitian  ini  dilakukan  dengan teknik evaluasi yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, akurat dan faktual tentang fakta, sifat pengaruh atau sebab akibat ( causal effectual ) serta hubungan antara fenomena yang dilteliti (Iskandar, 2017).
Untuk  melihat  kondisi  objektif  pada  objek  penelitian,  peneliti  menetapkan  operasionalisasi variabel  penelitian  yang  disusun  untuk  memudahkan  langkah-langkah  dalam  menjaring  dan mengumpulkan  data  yang  diperoleh  dari  responden  sesuai  dengan  teori-teori,  konsep-konsep, proposisi-proposisi dan asumsi-asumsi dari variabel-variabel penelitian yang ditetapkan. Adapun operasionalisasi variabel penelitian disajikan pada berikut:
Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian
Variabel Dimensi Variabel X Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM (Ramdhani & Ramdhani, 2017) 1. Konsistensi 2. Transparansi
3. Akuntabilitas 4. Keadilan 5. Partisipatif Variabel Y Kinerja Bisnis UMKM (Goyal & Kazmi, 2013) 1. Tata Kelola Desain Produk 2. Tata Kelola Keuangan
3. Tata Kelola Pelanggan
4. Tata Kelola Teknologi dan Proses Produksi 5. Tata Kelola Pertumbuhan dan Pembelajaran 6. Tata Kelola Pemasaran Variabel Z Efektivitas Kelangsungan Usaha (Steers, 1980) 1. Produktivitas dan Efisiensi 2. Laba dan Pengembangan Usaha
3. Stabilitas usaha 4. Semangat dan Kepuasan Kerja
Berdasarkan substansi pokok penelitian yang dilakukan, sasaran populasi ( population target ) dari penelitian ini adalah para pemilik UMKM yang telah tergabung pada Asosiasi atau Himpunan UMKM di wilayah Kabupaten Garut dengan jumlah responden sebanyak 96 orang. Pembahasan dilakukan  atas  pola  pelaksanaan  kebijakan  pembinaan  dan  kinerja  bisnis  sebagai  upaya mewujudkan efektivitas kelangsungan usaha.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pelaksanaan  kebijakan  pembinaan  UMKM  belum  maksimal  yang  ditunjukkan  masih  terdapat tumpang  tindih  pelaksanaan  kebijakan  dan  peran  aktif  UMKM  masih  rendah  untuk  mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan oleh diinas-dinas terkait tersebut. Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kedua Dinas tersebut terdapat beberapa persamaan kebijakan-kebijakan yang diwujudkan  menjadi  program-program  pembinaan,  pelatihan  dan  pendidikan  kepada  UMKM, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan oleh masing-masing Dinas. Tentunya diperlukan  koordinasi  antara  kedua  Dinas  tersebut  agar  pelaksanaan  kebijakan  pembinaan UMKM  dapat  lebih  terfokus  dan  efektif  dalam  pelaksanaannya.  Namun  demikian  dengan banyaknya  program-program  pembinaan,  pelatihan  dan  pendidikan  tersebut  tidak  sebanding dengan partisipasi UMKM untuk berperan aktif mengikuti program-program tersebut, antara lain dikarenakan tumpang tindihnya kebijkan pembinaan UMKM sehingga harus memilih salah satu Dinas  yang  melaksanakan,  dan  masih  rendahnya  motivasi  pelaku  atau  pemilik  UMKM  untuk menghadiri program-program tersebut.
Kinerja bisnis UMKM belum optimal, hal ini ditunjukkan oleh tingkat perkembangan UMKM relatif  rendah  dan  manajerial  pengelolaan  usaha  masih  tradisional  dan  bersifat  turun  temurun. Secara umum manajerial pengelolaan UMKM di Kabupaten Garut masih bersifat tradisional dan turun menurun dikarenakan usaha yang dijalaninya merupakan usaha keluarga dan dikelola oleh keluarga,  artinya  kemampuan  manajerial  berdasarkan pengalaman  dan  bergantian  secara turun temurun. Tentunya kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat perkembangan UMKM. Disinilah peran pemangku dan pelaku kebijakan untuk berkontribusi membantu para pelaku atau pemilik  UMKM  untuk  dapat  meningkatkan  kemampuan  manajerial  usaha  melalui  program- program pelatihan dan pendidikan
Efektivitas  kelangsungan  usaha  belum  efektif  hal  ini  ditunjukkan  dengan  faktor  pertumbuhan UMKM  relatif  rendah,  faktor  penyerapan  tenaga  kerja  (SDM)  UMKM  masih  rendah,  faktor produktivitas kerja relatif rendah, dan letak keberadaannya tidak diketahui karena tidak semua UMKM tersebut menjadi perusahaan formal.
Fenomena masih rendahnya faktor produktivitas UMKM tersebut secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan  dari  kualitas  dan  kompetensi  SDM.  Secara  umum  UMKM  masih  menghadapi rendahnya kualitas SDM, seperti kurang terampilnya SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan, rendahnya  penguasaan  teknologi  dan  manajemen  serta  informasi  pasar.  Kemampuan  UMKM untuk berkembang saat ini belum merata, terutama karena terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang  tersedia.  Berkaitan  dengan  kompetensi  sumber  daya  manusia  tidak  terlepas  dari  latar belakang  pendidikannya,  hal  tersebut  mempunyai  korelasi  dimana  tingkat  pendidikan  dapat membedakan kompetensi sumber daya manusia, hal ini dapat dilihat dilapangan dimana banyak SDM  yang terlibat dalam UMKM memiliki tingkat pendidikan tamatan SD, SMP dan SMA.
Selain  itu,  letak  keberadaannya  tidak  diketahui  karena  tidak  semua  UMKM  tersebut  menjadi perusahaan formal, kondisi ini berkaitan belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan  kelancaran  prosedur  perijinan,  pelaksanaan  persaingan  usaha  yang  sehat,  penataan  lokasi usaha dan pelaksanaan otonomi daerah melaksanakan pemberdayaan UMKM.
Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM (X)
 1
 2  YX Kinerja Bisnis (Y)
Efektivitas Kelangsungan Usaha (Z)  ZY  ZX
 Y  1  Z  2
Penelitian ini menguji fakta empiris tentang pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM terhadap kinerja bisnis dalam mewujudkan efektivitas kelangsungan usaha. Paradigma penelitian yang dianalisis disajikan pada gambar berikut:
Gambar 1. Model Paradigma Penelitian
Hasil  penelitian  menyajikan  penghitungan  statistika  yang  dapat  diwakili  dalam  bentuk  tabel sebagaimana tersaji pada tabel berikut:
Tabel 2. Hasil Penghitungan Analisis Statistika
Hipotesis Utama Koefisien Jalur F hitung F t abel Determinan Makna Hubungan Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM Terhadap Kinerja Bisnis Dalam Mewujudkan Efektivitas Kelangsungan Usaha 0,4971 10,0647 2,7036 0,2471 Signifikan Sub Hipotesis Koefisien Jalur t hitung t t abel Determinan Makna Hubungan Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM Terhadap Kinerja Bisnis 0,5066 5,6968 1,9861 0,2566 Signifikan Pengaruh Kinerja Bisnis Terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha 0,3140 3,1088 1,9861 0,1396 Signifikan Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM Terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha 0,2579 2,4575 1,9861 0,1075 Signifikan
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersaji pada Tabel 2., maka diperoleh hasil penelitian bahwa secara simultan maupun parsial pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja bisnis dalam mewujudkan efektivitas kelangsungan usaha.

## Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan  Pembinaan  UMKM  Terhadap  Kinerja  Bisnis  Dalam Mewujudkan Efektivitas Kelangsungan Usaha
Hasil  pengujian  diperoleh  keputusan  Ho  ditolak,  artinya  variabel  Pelaksanaan  Kebijakan Pembinaan  UMKM  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kinerja  Bisnis  dalam  mewujudkan Efektivitas Kelangsungan Usaha. Besarnya pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM terhadap  Kinerja  Bisnis  dalam  mewujudkan  Efektivitas  Kelangsungan  Usaha  sebesar  24,71%,
sedangkan  sisanya  sebesar  75,29%  (epsilon)  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  di  luar  variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.
Hasil pengujian ini menguatkan dugaan bahwa konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan dan  partisipatif  dapat  menentukan  kinerja  bisnis  yang  pada  akhirnya  dapat  mewujudkan efektivitas kelangsungan usaha.
Dari hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa kosistensi kebijakan dalam hal ini adalah Kebijakan Pembinaan UMKM yang sesuai prosedur dan aturan/norma akan mudah dilakanakan oleh para pelaksana kebijakan, yaitu pemilik UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Garut. Di  samping  itu,  transparansi  juga  menentukan  kualitas  informasi  dalam  kebijakan  tersebut, dimana  informasi  yang  terdapat  dalam  kebijakan  pembinaan  UMKM  harus  terbuka,  mudah dimengerti dan  dapat diakses oleh umum sehingga informasi kebijakan pembinaan tersebut dapat sampai dengan jelas.
Selanjutnya,  kebijakan  yang  memiliki  akuntabilitas  yang  baik,  memiliki  dasar  keadian  dalam pelaksanaannya,  serta  melibtkan  partisipasi  masyarakat  dalam  hal  ini  UMKM  untuk  berperan serta  dalam  proses  pelaksanaan  kebijakan  pembinaan  UMKM  sehingga  sasaran  an  tujuannya dapat tercapai. Dengan pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM yang baik akan berimbas pada efektivitas  kelangsungan  usaha  menjadi  lebih  baik.  Walaupun  demikian,  berdasarkan  hasil wawancara,  masih  terdapat  UMKM  yang  belum  berpartisipasi  dalam  kegiatan  pembinaan tersebut dikarenakan belum terdaftar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya  Mineral  Kabupaten  Garut.  Namun  demikian,  segenap  jajaran  Disperindag  dan  ESDM Kabupaten Garut tetap konsisten dalam melaksanakan kebijakan pemerintah berupa Kebijakan Pembinaan  UMKM  yang  sejatinya  bertujuan  untuk  meningkatkan  Kinerja  Bisnis  dalam Mewujudkan Efektivitas Kelangsungan Usaha.
Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  Efektivitas  Kelangsungan  Usaha  tidak  hanya dipengaruhi  oleh  Pelaksanaan  Kebijakan  Pembinaan  UMKM,  namun  juga  dipengaruhi  oleh Kinerja  Bisnis  dari  UMKM  tersebut.  Dimana  faktor  tata  kelola  desain  produk,  tata  kelola keuangan , tata kelola keuangan, tata kelola pelanggan, tata kelola teknologi dan proses produksi, tata kelola pertumbuhan dan perkembangan serta tata kelola pemasaran merupakan serangkaian cara  pengelolaan  usaha  agar  kinerja  bisnisnya  meningkat.  Di  dalam  program  Kebijakan Pembinaan  UMKM,  maka  dinas-dinas  terkait  bekerjasama  khususnya  Dinas  Perindustrian, Perdagangan,  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Kabupaten  Garut  yang  sudah  memberikan dukungan  melalui  program-program  pembinaan  UMKM  dengan  tujuan  meningkatkan  Kinerja Bisnis  UMKM,  yang  mana  hal  ini  akan  berimbas  pada  Efektivitas  Kelangsungan  Usaha  di Kabupaten Garut.
Selain Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM dan Kinerja Bisnis, terdapat faktor-faktor lain yang  mempengaruhi  Efektivitas  Kelangsungan  Usaha.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  besarnya pengaruh  faktor  lain  di  luar  Pelaksanaan  Kebijakan  Pembinaan  UMKM  dan  Kinerja  Bisnis sebesar  75,29%  (epsilon).  Faktor  lain  yang  diduga  mempengaruhi  Efektivitas  Kelangsungan Usaha  tersebut  salah  satunya  adalah  faktor  modal  perbankan.  Faktor  modal  perbankan dimungkinkan  memiliki  peran  dalam  menggerakkan  dan  menjalankan  operasional  perusahaan sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  Efektivitas  Kelangsungan  Usaha  sebagaimana  yang terungkap melalui wawancara kepada responden.

## Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM Terhadap Kinerja Bisnis
Berdasarkan  hasil  pengujian  diperoleh  keputusan  Ho  ditolak,  sehingga  variabel  Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Bisnis. Adapun besar  pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan  Pembinaan  UMKM  terhadap  variabel  Kinerja  Bisnis adalah  sebesar  25,66%  sedangkan  sisanya  sebesar  74,34%  (epsilon)  dipengaruhi  oleh  variabel lain diluar variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM yang tidak dimasukan ke dalam model penelitian .
Hasil  pengujian  tersebut  menguatkan  dugaan  bahwa  penggunaan  dimensi  konsistensi, transparansi,  akuntabilitas,  keadilan  dan  partisipatif  dapat  menentukan  meningkatnya  Kinerja Bisnis. Dari hasil observasi, diketahui bahwa konsistensi kebijakan yang diterima oleh responden akan  memudahkan  pemahaman  terhadap  transparansi  informasi  yang  disampaikan  dengan akuntabilitas  informasi  yang  baik,  sehingga  berdampak  terhadap  proses  peningkatan  Kinerja Bisnis. Di samping itu, azas keadilan dan partisipatif yang diterapkan bagi semua UMKM juga menentukan  kualitas  Pelaksanaan  Kebijakan  Pembinaan  UMKM  menjadi  lebih  baik.  Dengan demikian,  kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  Pelaksanaan  Kebijakan  Pembinaan  UMKM  dapat berpengaruh  terhadap  variabel  Kinerja  Bisnis.  Artinya  Pelaksanaan  Kebijakan  Pembinaan UMKM yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan semakin baik, maka akan semakin baik pula Kinerja Bisnis yang dilaksanakan oleh pemilik UMKM.

## Pengaruh Kinerja Bisnis Terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha
Berdasarkan  hasil  pengujian  diperoleh  keputusan  Ho ditolak,  sehingga  variabel Kinerja  Bisnis berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  Efektivitas  Kelangsungan  Usaha.  Besar  pengaruh variabel Kinerja Bisnis terhadap variabel Efektivitas Kelangsungan Usaha secara langsung adalah sebesar 13,96% sedangkan sisanya sebesar sebesar 86,04% (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Kinerja Bisnis yang tidak dimasukan ke dalam model penelitian.
Hasil pengujian di atas menguatkan dugaan bahwa penggunaan dimensi tata kelola desain produk, tata kelola keuangan , tata kelola keuangan, tata kelola pelanggan, tata kelola teknologi dan proses produksi, tata kelola pertumbuhan dan perkembangan serta tata kelola pemasaran menjadi faktor penguat  dalam  mewujudkan  Efektivitas  Kelangsungan  Usaha  di  Kabupaten  Garut.  Dari  hasil observasi, diketahui bahwa tata kelola desain produk didukung oleh tata kelola keuangan  yang dilakukan oleh para pemilik UMKM dapat dikatakan telah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan perencanaan  produk  yang  akan  diproduksi  disesuaikan  dengan  selera  konsumen  atau  pasar melalui tata kelola pelanggan.  Di samping itu, tata kelola teknologi dan proses produksi dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dimana seluruh komponen produksi dapat bekerja dengan lancar  untuk  meningkatkan  produktivitas.  Selanjutnya,  dari  sisi  tata  kelola  pertumbuhan  dan pembelajaran serta tata kelola pemasaran, kedua aspek tersebut dapat dikatakan sudah berjalan dengan  cukup  optimal  sehingga  hal  tersebut  dapat  mendukung  meningkatnya  kinerja  Bisnis UMKM di Kabupaten Garut.
Dengan demikian kondisi ini menunjukkan bahwa Kinerja Bisnis memiliki pengaruh signifikan terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha, artinya apabila Kinerja Bisnis berjalan dengan optimal maka akan mendorong Efektivitas Kelangsungan Usaha akan menjadi optimal.
Namun di sisi lain, perusahaan memiliki kemampuan meningkatkan produktivitas dengan kondisi perusahaan saat ini belum optimal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pada umumnya membenarkan  bahwa  tidak  semua  pemilik  UMKM  mimiliki  kemampuan  yang  sama  dalam
meningkatkan  produktivitas  perusahaannya,  hal  ini  dipengaruhi  beberapa  faktor,  salah  satu diantaranya yaitu pengalaman menjalankan usaha setiap pemilik berbeda. Pemilik UMKM yang sudah berpengalaman memiliki kemampuan yang terbiasa dengan berbagai kondisi sehingga tahu apa yang harus dilakukan untuk meningkakan poduktivitas. Selain itu dengan adanya pembinaan UMKM jelas sangat membantu mereka dalam hal manajerial perusahaan

## Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM Terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha
Berdasarkan  hasil  pengujian  diperoleh  keputusan  Ho  ditolak,  sehingga  variabel    Pelaksanaan Kebijakan  Pembinaan  UMKM  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  Efektivitas Kelangsungan  Usaha.  Berdasarkan  hasil  pengujian  di  atas  diketahui  bahwa  Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha secara langsung sebesar sebesar 6,65%, sedangkan pengaruh Pelaksanaan Kebijakan  Pembinaan UMKM  terhadap  Efektivitas  Kelangsungan  Usaha  melalui  Kinerja  Bisnis  sebesar  4,10%. Sehingga,  jumlah  pengaruh  langsung  dan  tidak  langsung  variabel  Pelaksanaan  Kebijakan Pembinaan  UMKM  terhadap  Efektivitas  Kelangsungan  Usaha  sebesar  0,1075  atau  sebesar 10,75%  sedangkan  sisanya  sebesar  0,8925  atau  sebesar  89,25%  (epsilon)  dipengaruhi  oleh variabel lain di luar variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM yang tidak dimasukan ke dalam model penelitian.
Hasil  pengujian  di  atas  menguatkan  dugaan  bahwa  penggunaan  dimensi  produktivitas  dan efisiensi, laba dan pengembangan usaha, stabilitas usaha, serta semangat dan kepuasan kerja dapat menentukan peningkatan Efektivitas Kelangsungan Usaha.
Dari  hasil  pengamatan  di  lapangan,  rendahnya  pengaruh  variabel  Pelaksanaan  Kebijakan Pembinaan  UMKM  terhadap  Efektivitas  Kelangsungan  Usaha  dapat  disebabkan  walaupun pelaksanaan  kebijakan  berupa  program  pembinaan  telah  dilaksnakan  dengan  baik,  adanya komitmen yang kuat dari para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dan pemilik UMKM  menjalankan  kinerja  bisnis  telah  diupayakan  maksimal,  namun  hal  tersebut  bukanlah faktor dominan yang berpengaruh terhadap efektivitas kelangsungan usaha.
Variabel  lain  (epsilon)  yang  diduga  mempengaruhi  Efektivitas  Kelangsungan  Usaha  adalah modal perbankan. Faktor modal perbankan dimungkinkan memiliki peran dalam menggerakkan dan  menjalankan  operasional  perusahaan  sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  Efektivitas Kelangsungan Usaha sebagaimana yang terungkap melalui wawancara kepada responden.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan terdapat pengaruh yang positif  dan  signifikan  dari  pelaksanaan  kebijakan  pembinaan  UMKM  terhadap  kinerja  bisnis dalam mewujudkan efektivitas kelangsungan usaha di Kabupaten Garut.

## Daftar Pustaka
Bismala,  L.  (2016).  Model  Manajemen  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  untuk Meningkatkan  Efektivitas  Usaha  Kecil  Menengah. Jurnal  Enterpreuner  Dan Enterpreneurship , 5 (1), 19–25.
Goyal,  P.,  &  Kazmi,  Z.  R.  A.  .  (2013).  Corporate  Sustainability  Performance  and  Firm Performance  Research:  Literature  Review  and  Future  Research  Agenda. Management Decision. Emerald Group Publishing Limited , 51 (2), 361–379. Iskandar, J. (2017). Metodologi Penelitian Administrasi . PUSPAGA.
Layaman, & Nurlatifah. (2016). Strategi Meningkatkan Produksi UMKM di Kabupaten Cirebon Melalui Efektivitas Persediaan Bahan Baku dan Modal Usaha. Jurnal AL-Mustashfa , 4 (2), 111–123.
Maramis, J. B. (2016). Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), UMKM dan Kebijakan Pemerintah. Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen , 4 (4), 385–405.
Octavia, A., Zulfarnetti, & Erida. (2017). Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Kinerja Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provisi Jambi. Perspektif Pembiayaan Dan  Pembangunan , 4 (3),  155–166.  http://journals.ums.ac.id/index.php/benefit/article/ view/4172 Puryono,  D.  A.,  &  Kurniawan,  S.  Y.  (2017).  Pengukuran  Tingkat  Efektivitas  Kinerja  UMKM Batik Bakaran Secara Berkelanjutan Mengunakan Model Green SCOR. Jurnal Informatika Upgris , 3 (1), 16–23. https://doi.org/10.26877/jiu.v3i1.1604 Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik , 11 (1), 1–12. https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96
Satrio, D. (2017). Analisa kinerja bisnis pada perusahaan keluarga (family bussiness) oriental cap Nyonya Pekalongan. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 20 (7), 16–20. Steers, R. (1980). Efektivitas Organisasi . Erlangga.
Sultan.  (2015).  Pengaruh  Kompetensi  Wirausaha  Terhadap  Strategi,  Kinerja  Bisnis  Dan  Daya Saing Usaha Kecil Di Sulawesi Selatan. Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan , 4 (4), 423–436. Sunanto. (2016). Efektivitas Penerimaan Pajak Umkm Berdasarkan Pp No. 46 Tahun 2013 Dan Kontribusi Terhadap Penerimaan. Jurnal Online Insan Akuntan , 1 (2), 319–340.
Sutikno, A. S. P. ., & Wurjaningrum, F. (2015). Kriteria Terhadap Kinerja Bisnis Pada Rumah Sakit Islam Jemursari. Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan , 8 (1).
Yantos.  (2016).  Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Kampar  Terhadap  Peningkatan  Daya  Saing Umkm Desa Koto Mesjid Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea). Jurnal Risalah , 27 (1), 68. Https://Doi.Org/10.1002/Cbm
Yuliawati, T., Rani, A. M., & Assyofa, A. R. (2017). Efektivitas Implementasi Green Financing Sebagai  Alternatif  Pembiayaan  Berkelanjutan  Bagi  UMKM  Sektor  Industri  Pengolahan Alas Kaki Di Kota Bandung. Jurnal Manajemen Dan Bisnis (Performa) , XIV (2), 152–162.