AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) DI KABUPATEN PAMEKASAN
MELIANA FITRIYAH meliana.fitriyah@btn.co.id

## Universitas Trunojoyo Madura

## ABSTRACT
These  research  purposes  are  for  knowing  and  understanding  about  how  the implementation of utilizing of excising funds policies from tobacco products on Pamekasan in  the  year  2008  until  2013  and  the  effectiveness  level  of  excising  funds  from  tobacco products  in  Pamekasan.  This  research  is  including  on  quantitative  description  research category which describe about the implementation of utilizing of excising funds policies from tobacco products on Pamekasan in the year 2008 until 2013 and the effectiveness level of excising funds from tobacco products on Pamekasan in the year 2008 until 2013 by using effectiveness  analysis  approach  which  compare  between  budget  and  budget  realization. Data  analysis  which  used  is  in  percentage  form.  The  magnitude  of  the  percentage  is calculated by comparing budget realization and budget allocation. From data processing result  known  that  the  implementation  of  utilizing  of  excising  funds  policies  from  tobacco products on Pamekasan in the year 2008 until 2013 is appropriate with the rule of utilizing of excising funds from tobacco that exists, from finance ministry and the governor of East Java. Also found that the effectiveness level in the year 2008 is 80.76%. In the year 2009 is 74.19%. In the year 2010 is 43.86%. Whereas in the year 2011 decreased to 40.23%. So in the year 2012 rose to 86.08%, and in the year 2013 is 76.45%. From data analysis can be concluded that the excising funds from tobacco products in Pamekasan through economic administration  of  region  secretary  of  Pamekasan  as  the  secretary  of  excising  funds  from tobacco products in Pamekasan is not reached the effectiveness from 2008 until 2013. Key Words: the implementation of utilizing policies, excising funds from tobacco products, effectiveness

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  memahami  bagaimana implementasi  kebijakan  penggunaan  dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau  di  Kabupaten Pamekasan tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 serta tingkat efektifitas dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini termasuk kategori penelitian deskriptif kuantitatif  yang menggambarkan atau  mendeskripsikan mengenai  implementasi kebijakan penggunaan dana bagi hail cukai hasil tembakau di Kabupaten Pamekasan tahun 2008  sampai  dengan  tahun  2013  serta  efektifitas  dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau  di Kabupaten  Pamekasan    tahun  2008  sampai  dengan  tahun  2013  dengan  menggunakan pendekatan analisis  efektifitas yaitu  membandingkan  antara  anggaran  dan  realisasi anggaran.  Analisa  data  yang  digunakan  adalah  dalam  bentuk  persentase.  Besarnya persentase dihitung dengan membandingkan realisasi anggaran dan alokasi anggaran. Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa implementasi kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Pamekasan tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 telah sesuai  dengan  aturan  penggunaan  dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau  yang  ada,  baik Peraturan  Menteri  Keuangan  maupun  Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur.  Serta  diperoleh
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Mei 2017
bahwa tingkat efektifitas tahun 2008 adalah sebesar 80,76%. Tahun 2009 sebesar 74,19%, tahun 2010 sebesar 43,86, sedangkan  tahun 2011 turun menjadi 40,23%, tahun 2012 naik menjadi  86,08%,  dan  tahun  2013  sebesar  76,45%.  Dari  analisis  data  dapat  disimpulkan bahwa  dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau  di  Kabupaten  Pamekasan  melalui  Bagian Administrasi  Perekonomian  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Pamekasan  selaku  Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pamekasan tidak mencapai efektifitas dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.
Kata  Kunci:  Implementasi  kebijakan  penggunaan,  dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau, efektivitas

## PENDAHULUAN
Dana  bagi  hasil  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  di alokasikan kepada daerah melalui dana perimbangan berdasarkan angka presentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Salah satunya adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
Dana bagi hasil cukai hasil tembakau adalah pungutan pemerintah terhadap barang kena  cukai  dalam  hal  ini  adalah  tembakau.  Perolehan  atas  dana  bagi  hasil  cukai  hasil tembakau di setiap daerah di seluruh Indonesia tidaklah sama, bergantung pada persentase kontribusi  serta  ketepatan  penggunaan  dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau  daerah  itu sendiri. Oleh karena itu, dana bagi hasil cukai hasil tembakau memiliki sifat dipengaruhi dan mempengaruhi. Perolehan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun ini dipengaruhi oleh penggunaan  dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau  tahun  anggaran  sebelumnya.  Dan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun ini, mempengaruhi perolehan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran berikutnya. Jadi, meningkat atau tidaknya perolehan  dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau  setiap  tahunnya  ditentukan  oleh implementasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau daerah itu sendiri.
Sebagai  daerah  penghasil  tembakau,  maka  Kabupaten  Pamekasan  mendapat persentase alokasi yang cukup tinggi dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau merupakan salah satu penunjang perekonomian. Jika penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di implementasikan dengan tepat maka dana bagi hasil cukai  hasil  tembakau  yang  diterima  Kabupaten  Pamekasan  setiap  tahunnya  akan  terus meningkat. Serta akan meningkatkan hasil tembakau dan menunjang kesejahteraan rakyat di kabupaten Pamekasan.
Namun  dalam  pelaksanaannya,  dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau  yang  diterima  dan digunakan  di  Kabupaten  Pamekasan  masih  banyak  menimbulkan  polemik.  Salah  satunya karena  kurang  pahamnya  masayarakat  Kabupaten  Pamekasan  terhadap  peruntukan  dan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Oleh karena itu harus kita lihat kebijakan penggunaan  dana  tersebut.  Dana  bagi  hasil  cukai  harus  diimplementasikan  secara  efektif sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendukung kegiatan-kegiatan seperti yang telah diamanatkan dalam undang-undang.
Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini: (a) Bagaimana implementasi kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Pamekasan (b) Bagaimana tingkat efektifitas dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Pamekasan.
Merujuk  pada  rumusan  masalah  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya  tujuan penelitian ini untuk mengetahui ; (a) Untuk mengetahui implementasi kebijakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Pamekasan dari Tahun 2008 sampai
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Mei 2017
dengan  Tahun  2013  (b)  Untuk  mengetahui  tingkat  efektifitas  dana  bagi  hasil  cukai  hasil tembakau DBHCHT di Kabupaten Pamekasan.

## TINJAUAN PUSTAKA Konsep Implementasi Kebijakan
Implementasi  merupakan  salah  satu  tahap  dalam  proses  kebijakan  publik.  Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implemetasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat  sehingga  kebijakan  tersebut  dapat  membawa  hasil  sebagaimana  yang diharapkan.  Rangkaian  kegiatan  tersebut  mencakup  persiapan  seperangkat  peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang- undang  muncul  sejumlah  Peraturan  Pemerintah,  Keputusan  Presiden,  maupun  Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.
Implementasi  kebijakan  pada  prinsipnya  adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk programprogram  atau  melalui  formulasi  kebijakan derivate atau  turunan  dari  kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan  yang  memerlukan  kebijakan  publik  penjelas  atau  sering  diistilahkan  sebagai peraturan pelaksanaan.
Kebijakan  publik  yang  bisa  langsung  dioperasionalkan  antara  lain  Keputusan Presiden,  Instruksi  Presiden,  Keputusan  Menteri,  Keputusan  Kepala  Daerah,  Keptusan Kepala Dinas, dll (Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004: 158-160).
Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang  senyatanya  terjadi  sesudah  suatu  program  dinyatakan  berlaku  atau  dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan- kegiatan  yang  timbul  sesudah  disahkannya  pedoman-pedoman  kebijakan  Negara,  yang mencakup  baik  usaha-usaha  untuk  mengadministrasikannya  maupun  untuk  menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadiankejadian (Solichin Abdul Wahab, 1997: 64-65).
Pengertian  implementasi  di  atas  apabila  dikaitkan  dengan  kebijakan  adalah  bahwa sebenarnya  kebijakan  itu  tidak  hanya  dirumuskan  lalu  dibuat  dalam  suatu  bentuk  positif seperti  undang-undang  dan  kemudian  didiamkan  dan  tidak  dilaksanakan  atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994:137).
Proses  implementasi  kebijakan  publik  baru  dapat  dimulai  apabila  tujuan-tujuan kebijakan  publik  telah  ditetapkan,  program-program  telah  dibuat,  dan  dana  telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

## Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  dana  bagi  hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Mei 2017
dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka  presentase  tertentu  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) untuk  masing-masing daerah diatur oleh  gubernur dan diusulkan  kepada Menteri Keuangan  untuk  mendapatkan  persetujuan  dan  penetapan.  Terhadap  usulan  gubernur tersebut,  menteri  keuangan  memberikan  persetujuannya  dan  menetapkan  dalam  peraturan menteri keuangan.
Dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau  (DBHCHT)  tidak  dapat  dialokasikan  untuk segala jenis kegiatan, pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur dan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan, peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di  bidang  cukai  dan  atau  pemberantasan  barang  kena  cukai  ilegal.  Gubernur/Bupati bertanggungjawab  untuk  menggerakkan,  mendorong  dan  melaksanakan  kegiatan  sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah masing-masing. Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau adalah sebagai berikut:
1. Program kegiatan yang didanai oleh dana bagi hasil cukai hasil tembakau
1) Peningkatan kualitas bahan baku. Peningkatan kualitas bahan baku industri meliputi:
a. Standarisasi kualitas bahan baku
b. Pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah
c. Pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian
d. Penanganan panen dan pasca panen bahan baku; dan/atau
e. Penguatan  kelembagaan  kelompok  petani  bahan  baku  untuk  industri  hasil tembakau
2) Pembudidayaan  bahan  baku  dengan  kadar  nikotin  rendah,  sekurang-kurangnya mencakup kegiatan:
a. Pembinaan, penyediaan dan pengawasan benih unggul bermutu
b. Percontohan intensifikasi tembakau
c. Revitalisasi tembakau ekspor
d. Pengendalian hama dan openyakit tembakau secraa terpadu dan ramah lingkungan
e. Bimbingan teknologi budi daya tembakau
f. Pembinaan usaha tani tembakau
3) Penanganan panen dan pasca panen bahan baku sekurang-kurangnya meliputi:
a. Pengembangan teknologi panen dan pasca panen
b. Pengembangan sarana dan prasarana  usaha komoditi tembakau
4) Penguatan kelembagaan kelompok tani dan pedagang bahan baku untuk industri dan hasil tembakau
a. Pembinaan  dan  penguatan  kelembagaan  kelompok  tani  /gabungan  kelompok tani/asosiasi petani tembakau
b. Fasilitasi kemitraan usaha tani tembakau
c. Perencanaan areal pengembangan sarana dan prasarana usaha komoditi tembakau
5) Pembinaan industri.
a. Registrasi mesin pelinting sigaret (roko) tembakau, registrasi sekurang-kurangnya harus  mencakup  data  pendataan,  verifikasi,  kodifikasi  dan  sertifikasi  mesin pelinting sigaret (rokok)
b. Pendataan  mesin/peralatan  mesin  produksi  hasil  tembakau  (registrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus
c. Penerapan ketentuan terkait Hak Atas kekayaan Intelektual (HAKI), meliputi:
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Mei 2017
1) Fasilitas perlindungan indikasi geografis tembakau
2) Fasilitas perlindungan varietas tanaman tembakau
3) Fasilitas perlindungan atas paten tembakau bawah naungan (TBN)
4) Fasilitas perlindungan atas label dan merek dagang
5) Fasilitas  perlindungan  HAKI  terhapad  merek  rokok  pada  industri  hasil tembakau
d. Pembentukan kawasan industri hasil tembakau
e. Pemetaan industri hasil tembakau
1) Pendataan industri hasil tembakau (rokok)
2) Pembuatan sistem dan database industri hasil tembakau
f. Kemitraan usaha kecil menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku
g. Penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau
h. Pembinaan  dan  fasilitasi  dalam  rangka  penguatan  pedagang  dan  industri  hasil tembakau/rokok, meliputi kegiatan:
1) Bimbingan teknis manajemen industri hasil tembakau/rokok
2) Pembinaan  dan  fasilitasi  pedagang  hasil  tembakau/rokok  dan  industri  hasil tembakau/rokok melalui bantuan perkuatan modal dan sarana prodiksi
3) Pembinaan kemampuan keterampilan karyawan industri tembakau/rokok
4) Penumbuhan wirausaha baru di bidang industri dilingkungan industri rokok
i. Pengembangan  industri  hasil  tembakau  dengan  kadar  tar  dan  nikotin  rendah melalui penerapan good manufacturing practises (GMP)
1) Penyusunan dokumen sistem mutu good manufacturing practises (GMP)
2) Sosialisasi dokumen sistem mutu good manufacturing practises (GMP)
3) Pelatihan good manufacturing practises (GMP)
4) Fasilitas,  bimbingan  dan  penerapan  dokumen  sistem  mutu good manufacturing practises (GMP)
5) Pelatihan blennding hasil tembakau/rokok
j. Penerapan social  responsibility  tobacco  programme (SRTP)  dan social responsibility programme (SRP)
1) Penyusunan  dokumen  sistem social  responsibility  tobacco  programme (SRTP) dan social responsibility programme (SRP)
2) Sosialisasi dokumen sistem social responsibility tobacco programme (SRTP) dan social responsibility programme (SRP)
3) Pelatihan sistem social responsibility tobacco programme (SRTP) dan social responsibility programme (SRP)
4) Fasilitasi,  bimbingan  dan  penerapan  sistem social  responsibility  tobacco programme (SRTP) dan social responsibility programme (SRP)
k. Pembinaan  legalitas  industri  hasil  tembakau/rokok  sosialisasi  ketentuan, peraturan dan perijinan yang berlaku bagi industri hasil tembakau/rokok meliputi:
1) Bimbingan dan fasilitasi perolehan ijin industri hasil tembakau/rokok
2) Pelatihan pencegahan dan penanganan rokok ilegal
3) Bimbingan dan fasilitasi legalitas usaha industri hasil tembakau/rokok
l. Peningkatan sistem jaminan mutu tembakau dan rokok, meliputi:
1) Sosialisasi sistem manajemen mutu
2) Pelatihan sistem manajemen mutu
3) Fasilitasi, bimbingan, penerapan dan sertifikasi sistem manajemen mutu
4) Audit internal sistem manajemen mutu
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Meliana F.
m. Peningkatan kompetensi laboratorium uji, meliputi:
1) Pengadaan sarana dan prasarana smoking machine
2) Meningkatkan kompetensi SDM pengambilan contoh dan penguji rokok
3) Membangun  dan  memperluas  jejaring  antar  laboratorium  melalui mutual recognition arangement (MRA)
4) Membangun  dan  memperluas  jejaring  antar  laboratorium,  baik  nasional maupun internasional
n. Peningkatan kualitas, kompetensi dan manajerial SDM aparat, pelaku usaha dan masyarakat di lingkungan industri rokok, sekurang-kurangnya meliputi:
1) Peningkatan  kualitas  SDM  di  bidang  fumigasi,  pengujian  dan  inspeksi tembakau
2) Peningkatan  kualitas  SDM  aparat/pembina,  pelaku  usaha  tembakau  dan industri hasil tembakau
3) Peningkatan  keterampilan  masyarakat  dibidang  industri  di  lingkungan industri hasil tembakau
o. Peningkatan  dan  pengembangan  pasar  dalam  negri/  luar  negeri  industri  hasil tembakau, meliputi:
1) Peningkatan dan pengembangan ekspor hasil tembakau
2) Partisipasi pameran tembakau di dalam dan luar negeri
3) Pembuatan dan penayangan materi promo pada media cetak/elektronik
4) Peningkatan pelayanan pusat pelatihan dan promosi ekspor
5) Peningkatan  promosi  penggunaan  produksi  dalam  dan  luar  negeri  dan pengembangan  usaha  bagi  daerah  penghasil  bahan  baku  industri  hasil tembakau
6) Peningkatan bina pasar dan distribusi di daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau
7) Pengembangan potensi produk ekspor
8) Peningkatan pemasaran melalui pasar lelang
p. Pengembangan dan penerapan standarisasi mutu tembakau, sekurang-kurangnya meliputi:
1) Penyusunan rancangan standar nasional Indonesia (SNI) tembakau
2) Sosialisasi SNI tembakau
3) Pelatihan SNI tembakau
4) Fasilitasi, bimbingan, penerapan dan sertifikasi SNI tembakau
5) Pertemuan teknis dan konvensi standarisasi contoh tembakau
6) Workshop tembakau
q. Fasilitasi konseling industri rokok dan dampaknya
r. Peningkatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen, meliputi:
1) Pengawasan dan pengendalian produk hasil tembakau import
2) Pelatihan penggunaan timbangan yang benar bagi petani tembakau, pedagang tembakau  dan  industri  hasil  tenmbakau  dalam  rangka  penyuluhan kemetrologian
3) Peningkatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen
s. Peningkatan dan pengembangan desain kemasan produk industri hasil tembakau
6) Pembinaan lingkungan sosial Pembinaan lingkungan sosial meliputi:
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Mei 2017
a. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/  atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau, sekurang-kurangnya meliputi:
1) Pembinaan  kemampuan  dan  keterampilan  kerja  bagi  masyarakat  untuk perluasan kesempatan kerja dan penempatan kerja di sektor formal
2) Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja
b. Penerapan  manajemen  limbah  industri  hasil  tembakau  yang  mengacu  kepada analisi dampak lingkungan (AMDAL)
c. Penetapan  kawasan  tanpa  asap  rokok  dan  pengadaan  tempat  khusus  untuk merokok di tempat umum; dan/ atau
d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat degan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak rokok
7) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai Sosialisasi ketentuan di bidang cukai merupakan kegiatan menyampaikan ketentuan di  bidang  cukai  kepada  masyarakat  yang  bertujuan  agar  masyarakat  mengetahui, memahami dan mematuhi ketentuan di bidang cukai. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai  dilaksanakan  dalam  periode  tertentu  dan/  atau  secara  insidentil. Guberbur/bupati/walikota bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai meliputi:
a. Penyuluhan
b. Seminar
c. Forum diskusi atau dialog interaktif
d. Penyebaran pamflet, brosur, leflet, spanduk, stiker, bilboard dan lain-lain
e. Iklan layanan masyarakat
8) Pemberantasan barang kena cukai ilegal. Pemberantasan barang kena cukai ilegal meliputi:
a. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran
b. Pengumpulan  informasi  hasil  tembakau  yang  tidak  dilekati  pita  cukai  palsu  di peredaran atau tempat penjualan eceran
c. Pengumpulan  informasi  barang  kena  cukai  berupa  etil  alkohol  dan  minuman mengandung etil alkohol yang ilegal di peredaran atau tempat penjualan eceran.
2. Rancangan kegiatan dana bagi hasil cukai tembakau Gubernur/walikota  membuat  dan  menyampaikan  rancangan  program  kegiatan  dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebelum tahun anggaran berjalan.
3. Pelaporan Bupati/walikota membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan kepada gubernur. Laporan kegiatan disusun dengan menggunakan format  sebagaimana  ditetapkan  dalam  lampiran  peraturan  menteri  keuangan. Penyampaian laporan dilaksanakan untuk  semester pertama paling lambat  tanggal  10 Juli dan untuk semesteer kedua paling lambat tanggal 10 Desember. Dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
Rancangan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan terdiri dari:
a. Bupati/Walikota  membuat  dan  menyampaikan  rancangan  program  kegiatan  dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada gubernur sebelum tahun anggaran berjalan
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Mei 2017
b. Gubernur  membuat  dan  menyampaikan  rancangan  program  kegiatan  dan penganggaran  dan  konsolidasi  rancangan  program  kegiatan  dari  Bupati  kepada menteri  keuangan  c.q  Direktur  Jendral  Bina  Administrasi  Keuangan  Daerah  awal tahun.
c. Bupati membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan kepada gubernur
d. Gubernur membuat laporan alokasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atas pelaksanaan kegiatan dan laporan konsolidasi dari Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali kepada menteri keuangan dan menteri dalam negeri.
e. Laporan  kegiatan  disusun  dengan  menggunakan  format  sesuai  dengan  yang  telah ditetapkan.
4. Pemantauan dan evaluasi atas alokasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau Pemantauan dan evaluasi atas alokasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan antara rancangan program kegiatan  dan  penganggaran  dana  bagi  hasil  cukai  tembakau  antara  pelaporan  kepada gubernur dan laporan kepada menteri keuangan. Atas hasil pemantauan dan evaluasi, direktur  jenderal  perimbangan  keuangan  menyampaikan  laporan  dan  rekomendasi kepada  menteri  keuangan.  Berdasarkan  laporan  dan  rekomendasi,  maka  menteri keuangan  dapat  meminta  penjelasan  kepada  gubernur/bupati/walikota  yang bersangkutan  dalam  hal  terjadi  indikasi  penyalahgunaan  alokasi  anggaran  dana  bagi hasil  cukai  hasil  tembakau  dan  atau  meminta  aparat  pengawasan  fungsional  untuk melakukan pemeriksaan dalam hal terjadi indikasi penyimpangan penggunaan anggaran dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau.  Hasil  pemeriksaan  akan  ditindaklanjuti  sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Monitoring dan evaluasi (monev) dilaksanakan untuk:
a. mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian program
b. menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan
c. Tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan
d. mendokumentasi  berbagai  kegiatan  sebagai  bahan  untuk  menyusun  tindakan perbaikan program
Bagi kabupaten yang terbukti tidak mentaati atau dinilai telah melanggar ketentuan atas penggunaan  alokasi  dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau  dikenakan  sanksi  berupa pengurangan sampai dengan pencabutan alokasi dana untuk tahun anggaran berikutnya. Apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pengelola program atau pihak lainnya, akan diselesaikan sesuai prosedur dan ketentuan hukum.
5. Sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai tembakau Atas  penyalahgunaan  alokasi  dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau  dapat  diberikan sanksi  berupa  penangguhan  sampai  dengan  penghentian  penyaluran  dana  bagi  hasil cukai tembakau yang dibuat di Indonesia, termasuk dalam kategori menyalahgunakan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau adalah provinsi/kabupaten/kota yang tidak menyampaikan  laporan.  Dana  bagi  hasil  cukai  tembakau  yang  penyalurannya ditangguhkan dapat disalurkan kembali pada periode penyaluran berikutnya sepanjang tidak melampaui tahun anggaran berjalan.

## Efektifitas
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan  Daerah  Bagian  ketiga  pasal  4  ayat  (4)  yang  menyebutkan  bahwa  efektif sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  pencapain  hasil  program  dengan  target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasilnya. Menurut
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Mei 2017
Anthony,  dkk  (1992:14)  efektifitas  adalah  kemampuan  suatu  organisasi  atau  perusahaan untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Efektifitas  digunakan  untuk  mengetahui seberapa besar prosentase perbandingan antara target dan realisasi setiap tahunnya, apakah ada peningkatan atau penurunan . Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya, yaitu hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang  sesungguhnya  dicapai.  Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah bagian ketiga pasal 4 ayat (4) yang menyebutkan bahwa efektif sebagaimana ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah  ditetapkan  yaitu  dengan  membandingkan  antara  realisasi  (out  come)  dengan  target yang ingin dicapai (output).
Rumus nilai efektivitas adalah:
Efektivitas   = Realisasi Anggaran DBHCHT X 100
Alokasi Anggaran DBHCHT
Sesuai  dengan  keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  690.900.-327  tahun  1996 tentang  pedoman  penilaian  kinerja  keuangan,  maka  kriteria  efektivitas  kinerja  keuangan dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 1 Kriteria Efektifitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Persentase efektifitas Kriteria 100% keatas Sangat efektif 90 - 100% Efektif 80 - 90% Cukup efektif 60 – 80% Kurang Efektif Kurang dari 60% Tidak efektif Sumber :Kepmendagri No. 690.900.-327 tahun 1996
Berdasarkan  uraian  di  atas,  suatu  kegiatan  dapat  dikatakan  sangat  efektif  apabila presentase efektifitas mencapai 100% keatas, kegiatan dikatakan efektif apabila mencapai presentase 90-100%, cukup efektif 80-90%, kurang efektif 60-80%, dan tidak efektif apabila presentase kurang dari 60%.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif  kuantitatif, data yang ada diolah dan kemudian dianalisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter yang diperoleh  dari  dokumen-dokumen  dan  sumber  data  lainnya.  Data  dokumenter  tersebut berupa  data  penggunaan  Dana  Bagi  Hasil  Cukai  Hasil  Tembakau  (DBHCHT)  tahun anggaran  2008  sampai  dengan  2013  dan  data  anggaran  dan  realisasi  anggaran  DBHCHT tahun  anggaran  2008  sampai  dengan  2013  yang  ada  pada  Bagian  Administrasi Perekonomian  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Pamekasan  selaku  Sekretariat  DBHCHT Kabupaten Pamekasan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data  yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai  sumber  yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data yang dipergunakan diperoleh dari Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan yang meliputi:
1) Kebijakan penggunaan Dana Bagi hasil Cukai hasil Tembakau mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2013
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Mei 2017
2) Anggaran dan realisasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2013
Teknik analisa data yang dipergunakan adalah analisa deskriptif kuantitatif
1) Analisa Deskriptif Adalah  analisa  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  keadaan  yang  berhubungan dengan  obyek  yang  akan  diteliti.  Dimana  analisa  ini  digunakan  untuk  memaparkan implementasi kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Pamekasan selama periode tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2013.
2) Analisa Kuantitatif Analisa  ini  digunakan  untuk  menghitung  besar  efektifitas  dana  bagi  hasil  cukai  hasil tembakau di Kabupaten Pamekasan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan Daerah Bagian ketiga pasal 4 ayat (4) yang  menyebutkan  bahwa  efektif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan pencapaian  hasil  program  dengan  target  yang  telah  ditetapkan  yaitu  dengan  cara membandingkan keluaran dengan hasilnya

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  tahun  2008  Kabupaten  Pamekasan  memperoleh  alokasi  anggaran  Dana  Bagi Hasil  Cukai  Hasil  Tembakau  sebesar    Rp.4.414.564.000.    Kemudian  di  anggarkan  untuk program  peningkatan  kualitas  bahan  baku  sebesar  Rp.823.855.000  atau  sekitar  19%  dari perolehan DBHCHT tahun 2008, di anggarkan untuk program  pembinaan  industri sebesar Rp.80.000.000 atau sekitar 2% dari perolehan. Untuk program Pembinaan lingkungan sosial sebesar  Rp.2.670.183.000  atau  sekitar    60%  dari  perolehan  DBHCHT.  Untuk  program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebesar Rp.290.136.000 atau sekitar 7% dari perolehan DBHCHT.  Sedangkan  sisanya  yaitu  Rp.550.390.000  digunakan  untuk  program pemberantasan  barang  kena  cukai  ilegal,  atau  sekitar  12%  dari  perolehan  DBHCHT Kabupaten  Pamekasan    tahun  anggaran  2008.  Adapun  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  yang    memperoleh  alokasi  dana  DBHCHT  untuk  pelaksanaan  program-program tersebut  adalah  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan,  Dinas  Kesehatan,  Badan  Lingkungan Hidup (BLH), Dinsosnakertrans, Dinas Koperasi dan Bagian Hukum. Dari seluruh anggaran dana  DBHCHT  yang  di  peroleh  Kabupaten  Pamekasan  pada  tahun  2008  yaitu  sebesar Rp.4.414.564.000,  realisasi  anggarannya  sebesar  Rp.3.565.172.850.  Dengan  demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp.849.391.150.  Hal itu menunjukkan bahwa dana bagi hasil cukai  hasil  tembakau  (DBHCHT)  tahun  anggaran  2008  di  Kabupaten  Pamekasan    tidak terserap seluruhnya, dan kurang digunakan dengan maksimal.
Pada  tahun  2009  Kabupaten  Pamekasan  memperoleh  alokasi  anggaran  DBHCHT sebesar Rp.18.591.027.000. Di anggarkan untuk program  peningkatan  kualitas bahan baku sebesar  Rp.4.997.568.500  atau  sekitar  27%  dari  perolehan  DBHCHT  tahun  2009.  Untuk program pembinaan industri, di anggarkan sebesar Rp.5.588.274.300 atau sekitar 30% dari perolehan DBHCHT Pamekasan tahun 2009. Untuk program pembinaan lingkungan sosial sebesar Rp.6.962.455.800 atau sekitar 37% dari perolehan DBHCHT. Sedangkan 2% dari perolehan  DBHCHT  atau  sekitar  Rp.344.038.400  di  anggarkan  untuk  program  sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Sisanya dianggarkan untuk program pemberantasan barang kena cukai illegal sebesar Rp.698.690.000 atau sekitar 4% dari perolehan DBHCHT Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2009. Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) yang memperoleh alokasi  anggaran  DBHCHT  untuk  pelaksanaan  program-program  tersebut  adalah  Dinas Kehutanan  dan  Perkebunan,  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Satpol  PP,  Balitbangda,  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan,  Dinas  Kesehatan,  Badan  Lingkungan  Hidup  (BLH),
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Mei 2017
Dinsosnakertrans,  Dinas  Koperasi,  Bagian  Perekonomian,  Bagian  Administrasi  SDA, BAPPEDA,  dan  Bagian  Hukum.  Dari  seluruh  anggaran  dana  DBHCHT  yang  di  peroleh Kabupaten  Pamekasan  pada  tahun  2009  yaitu  sebesar  Rp.18.591.027.000,  realisasi anggarannya sebesar Rp.13.792.216.985. Dengan demikian pada tahun anggaran 2009 juga terdapat  sisa anggaran sebesar Rp.4.798.810.015.  Hal  itu menunjukkan bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2009 di Kabupaten Pamekasan  juga tidak terserap seluruhnya, dan kurang digunakan dengan maksimal.
Pada  tahun  2010  Kabupaten  Pamekasan  memperoleh  alokasi  anggaran  DBHCHT sebesar Rp.22.562.053.000. Di anggarkan untuk program  peningkatan  kualitas bahan baku sebesar  Rp.3.690.172.000  atau  sekitar  16%  dari  perolehan  DBHCHT  tahun  2010.  Untuk program  pembinaan  industri,  di  anggarkan  sebesar  Rp.768.830.000  atau  sekitar  3%  dari perolehan DBHCHT Pamekasan tahun 2010. Untuk program pembinaan lingkungan sosial sebesar Rp.16.996.485.000 atau sekitar 75% dari perolehan DBHCHT. Sedangkan 4% dari perolehan  DBHCHT  atau  sekitar  Rp.865.401.000  di  anggarkan  untuk  program  sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Sisanya dianggarkan untuk program pemberantasan barang kena cukai illegal sebesar Rp.241.165.000 atau sekitar 1% dari perolehan DBHCHT Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2010. Sedangkan Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) yang memperoleh alokasi anggaran DBHCHT tahun 2010 untuk pelaksanaan program-program tersebut  adalah  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan,  Satpol  PP,  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), RSUD, Dinsosnakertrans, Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi SDA, Bagian Pembangunan dan  BAPPEDA. Dari seluruh anggaran dana DBHCHT yang di peroleh Kabupaten Pamekasan pada tahun 2010  yaitu  sebesar  Rp.22.562.053.000,  realisasi  anggarannya  sebesar  Rp.9.896.702.074. Dengan  demikian  pada  tahun  anggaran  2010  juga  terdapat  sisa  anggaran  sebesar Rp.12.665.350.926.    Hal  itu  menunjukkan  bahwa  dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2010 di Kabupaten Pamekasan  tidak terserap seluruhnya, dan kurang digunakan dengan maksimal.
Tahun 2011 Kabupaten Pamekasan memperoleh alokasi anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar  Rp.43.577.560.573.  Kemudian di anggarkan untuk program peningkatan  kualitas  bahan  baku  sebesar  Rp.5.983.421.184  atau  sekitar  13,7%  dari perolehan DBHCHT tahun 2011, di anggarkan untuk program  pembinaan  industri sebesar Rp.814.555.000  atau  sekitar  1,9%  dari  perolehan.  Untuk  program  Pembinaan  lingkungan sosial  sebesar  Rp.36.664.402.889  atau  sekitar    84,1%  dari  perolehan  DBHCHT.  Untuk program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebesar Rp.61.881.500 atau sekitar 0.1% dari perolehan  DBHCHT.  Sedangkan  sisanya  yaitu  Rp.53.300.000  digunakan  untuk  program pemberantasan  barang  kena  cukai  ilegal,  atau  sekitar  0,1%  dari  perolehan  DBHCHT Kabupaten  Pamekasan    tahun  anggaran  2011.  Untuk  tahun  2011  Satuan  kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  yang  melaksanakan  program-program  tersebut  adalah  Satpol  PP,  Dinas Kehutanan  dan  Perkebunan,  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan,  BAPPEDA,  Dinas Kesehatan,  Badan  Lingkungan  Hidup  (BLH),  Dinsosnakertrans,  Bagian  Perekonomian, RSUD, Dina Peternakan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Dari seluruh dana tahun 2011 yaitu Rp.43.577.560.573, realisasi anggaran hanya sebesar Rp.17.532.796.245, sehingga terdapat sisa  anggaran  atau  dana  yang  tidak  terserap  sebesar  Rp.26.044.764.328.  Hal  ini  juga menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2011,  dana  DBHCHT  di  Kabupaten  Pamekasan  tidak terserap seluruhnya dan kurang digunakan dengan maksimal.
Pada  tahun  2012  Kabupaten  Pamekasan  memperoleh  alokasi  anggaran  DBHCHT sebesar Rp.53.444.019.239. Di anggarkan untuk program  peningkatan  kualitas bahan baku sebesar  Rp.10.144.156.747  atau  sekitar  19%  dari  perolehan  DBHCHT  tahun  2012.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Mei 2017
Sedangkan  untuk  program  pembinaan  industri  tidak  ada  anggaran.  Untuk  program pembinaan lingkungan sosial sebesar Rp.43.054.282.492 atau sekitar 80,56% dari perolehan DBHCHT.  Dan sisanya sebesar Rp. 245.580.000 atau sekitar  0,46% di anggarkan untuk program sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Sedangkan program pemberantasan barang kena  cukai  illegal,  pada  tahun  2012  tidak  ada  anggaran.  Pada  tahun  2012    Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang  memperoleh  alokasi  dana  DBHCHT  dan  melaksanakan program-program  tersebut  adalah  Satpol  PP,  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan,  Bagian Administrasi  SDA,  Dinsosnakertrans,  Bagian  Administrasi  Perekonomian,  Dinas Kesehatan,  RSUD,  dan  Dinas  Pekerjaan  Umum.  Dari  anggaran  DBHCHT  Kabupaten Pamekasan  sebesar  Rp.53.444.019.239,  Dana  anggaran  yang  terealisasi  adalah Rp.46.006.725.189. Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp.7.437.294.050. Hal ini  menunjukkan  bahwa  dana  DBHCHT  di  Kabupaten  Pamekasan  pada  tahun  2012  juga tidak terserap seluruhnya dan penggunaannya kurang maksimal.
Tahun 2013 Kabupaten Pamekasan memperoleh alokasi anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar  Rp.45.091.859.710.  Kemudian di anggarkan untuk program peningkatan  kualitas  bahan  baku  sebesar  Rp.8.946.890.000  atau  sekitar  19,84%  dari perolehan DBHCHT tahun 2013, di anggarkan untuk program  pembinaan  industri sebesar Rp.225.000.000 atau sekitar 0,50% dari perolehan. Untuk program Pembinaan lingkungan sosial  sebesar  Rp.35.869.969.710  atau  sekitar    79,55%  dari  perolehan  DBHCHT.  Untuk program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebesar Rp.50.000.000 atau sekitar 0.11% dari perolehan DBHCHT. Sedangkan untuk program  pemberantasan barang kena cukai illegal tidak ada anggaran. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memperoleh alokasi dana untuk  melaksanakan  program-program  tersebut  adalah  Dinas  kehutanan  dan  Perkebunan, Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan,  Dinas  Kesehatan,  RSUD,  Dinas  Pekerjaan  Umum, Dinsosnkertrans, dan Bagian Administrasi Perekonomian. Dari seluruh anggaran DBHCHT pada tahun 2013 yaitu Rp.45.091.859.710, dana yang terealisasi sebesar Rp.34.474.030.573. Dengan  demikian  terdapat  sisa  anggaran  sebesar  Rp.10.617.829.137.  Hal  ini  juga menunjukkan  bahwa  dana  DBHCHT  pada  tahun  2013  di  Kabupaten  Pamekasan  tidak terserap seluruhnya dan juga kurang digunakan dengan baik.

## Analisa Data
Analisa  efektifitas  dilakukan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  tingkat  efektifitas dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau  (DBHCHT)  di  Kabupaten  Pamekasan,  tingkat efektifitas  tersebut  menunjukkan  seberapa  besar  dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau  di Kabupaten Pamekasan yang dapat di serap atau di realisasikan.  Efektifitas dana bagi hasil cukai hasil tebakau dapat di hitung dengan rumus:
Efektifitas = Realisasi Anggaran DBHCHT Alokasi Anggaran DBHCHT x 100% Tabel 1  Kriteria Efektifitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Persentase efektifitas Kriteria 100% keatas Sangat efektif 90 - 100% Efektif 80 - 90% Cukup efektif 60 – 80% Kurang Efektif Kurang dari 60% Tidak efektif Sumber :Kepmendagri No. 690.900.-327 tahun 1996
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Mei 2017

## Tabel 2
Tingkat Efektifitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2008-2013 No Tahun Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran % (persentase) 1 2008 4.414.564.000 3.565.172.850 80,76 2 2009 18.591.027.000 13.792.216.985 74,19 3 2010 22.562.053.000 9.896.702.074 43,86 4 2011 43.577.560.573 17.532.796.245 40,23 5 2012 53.444.019.239 46.006.725.189 86,08 6 2013 45.091.859.710 34.474.030.573 76,45 Jumlah 187.681.083.522 125.267.643.916 66,74 Sumber data : Lampiran diolah
Perhitungan  efektifitas  dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau  (DBHCHT)  adalah sebagai berikut:
3.565.172.850 Efektifitas Tahun 2008 = X 100% 4.414.564.000 = 80,76 13.792.216.985 Efektifitas Tahun 2009 = X 100% 18.591.027.000 = 74,19 9.896.702.074 Efektifitas Tahun 2010 = X 100%
22.562.053.000
= 43,86 17.532.796.245 Efektifitas Tahun 2011 =
X 100%
43.577.560.573
= 40,23 46.006.725.189 Efektifitas Tahun 2012  = X 100% 53.444.019.239 = 86,08
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Mei 2017
Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana .... Meliana F.
34.474.030.573 Efektifitas Tahun 2013 = X 100% 45.091.859.710

## = 76,45
Berdasarkan data mengenai  anggaran dan realisasi  anggaran dana bagi  hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Kabupaten Pamekasan maka dapat diketahui bahwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 terdapat perbedaan tingkat efektifitas. Pada tahun 2008 dana bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau  (DBHCHT)  mampu  terealisasi  sebesar  80,76%  hal  ini menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2008  dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau  (DBHCHT) cukup efektif.Tidak sempurnanya serapan dana bagi hasil cukai hasil tembakau pada tahun 2008 dikarenakan terdapat 3 (tiga) SKPD yang tidak melaksanakan kegiatan yang telah di anggarkan sehingga alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau tidak terserap sepenuhnya. Tiga  SKPD  tersebut  yaitu  Badan  Lingkungan  Hidup  (BLH),  Bagian  Hukum,  dan  Dinas Koperasi.  Pada  tahun  2009  dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau  (DBHCHT)  mampu terealisasi sebesar Rp. 13.792.216.985 atau mencapai tingkat efektifitas 74,19%, presentase tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2009 Kabupaten Pamekasan kurang efektif dalam mengelola  dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau  (DBHCHT).  Sisa  anggaran  yang  tidak terserap pada tahun 2009 adalah sebesar Rp.4.798.810.015 karena terdapat 2 (dua) SKPD atau leading sector yang tidak melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan yaitu Dinas PU  dan  Dinas  Koperasi.  Sedangkan  tahun  2010  presentase  efektifitas  hanya  mencapai sebesear  43,86%  yang  berarti  tidak  efektif.  Angka  ini  menunjukkan  penurunan  tingkat efektifitas  yang  cukup  drastis  dari  tahun-tahun  sebelumnya.  Pada  tahun  ini,  Kabupaten Pamekasan hanya mampu menyerap anggaran sebesar Rp.9.896.702.074 dan terdapat sisa anggaran  sebesar  Rp.12.665.350.926.  Hal  ini  juga  dikarenakan  terdapat  4  (empat)  SKPD yang tidak melaksanakan kegiatannya yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, RSUD, Dinsosnakertran dan Bagian Perekonomian. Kemudian pada tahun 2011, presentase tingkat efektifitas  mengalami  penurunan  kembali  yaitu  40,23%.  Angka  ini  menunjukkan  bahwa pada  tahun  2010  dan  2011  kabupaten  pamekasan  tidak  mampu  menyerap  anggaran  dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dengan baik karena tingkat efektifitasnya tidak sampai 60% yang berarti tidak efektif. Tahun 2011 merupakan tahun yang memiliki tingkat efektifitas  paling  rendah.  Hal  ini  dikarenakan  terdapat  5  (lima)  SKPD  yang  tidak melaksanakan  kegiatan  yang  telah  dianggarkan.  SKPD  tersebut  adalah  Dinas  Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinsosnakertran, RSUD, dan Dinas PU. Untuk tahun 2012 presentase  efektifitas  dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau  (DBHCHT)  mengalami peningkatan menjadi 86,08%. Angka ini menunjukkan bahwa pada tahun 2012 Kabupaten Pamekasan mampu menyerap anggaran dengan cukup baik dan cukup efektif. Pada tahun ini  hanya  terdapat  2  (dua)  KPD  saja  yang  tidak  melaksanakan  kegiatan  yang  telah dianggarkan,  yaitu  Dinsosnakertran  dan  Dinas  Kesehatan.  Sedangkan  pada  tahun  2013 terdapat 4 (empat) SKPD yang tidak melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perindustrian dan perdagangan, Dinas Kesehatan, dan Dinsosnakertran. Sehingga presentase efektifitas dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT)  Kabupaten  Pamekasan  kembali  mengalami  penurunan  yaitu  sebesar  76,45%. Angka  ini  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2013  dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau (DBHCHT)  kurang efektif. Dengan demikian apabila dirata-rata dana bagi hasil cukai hasil tembakau  (DBHCHT)  di  Kabupaten  Pamekasan  hanya  mencapai  66,74%  yang  berarti kurang efektif. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Mei 2017
Tabel 3 Tingkat Efektifitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2008 - 2013 No Tahun Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran % (persentase) Kriteria Efektifitas 1 2008 4.414.564.000 3.565.172.850 80,76 Cukup Efektif 2 2009 18.591.027.000 13.792.216.985 74,19 Kurang Efektif 3 2010 22.562.053.000 9.896.702.074 43,86 Tidak Efektif 4 2011 43.577.560.573 17.532.796.245 40,23 Tidak Efektif 5 2012 53.444.019.239 46.006.725.189 86,08 Cukup Efektif 6 2013 45.091.859.710 34.474.030.573 76,45 Kurang Efektif Jumlah 187.681.083.522  125.267.643.916 66,74 Kurang Efektif
Sumber data : Lampiran diolah
Diagram 1
Tingkat Efektifitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2008 – 2013
Sumber data : Lampiran diolah
Adapun hasil secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut, pada tahun 2008 tingkat efektifitas adalah sebesar 80,76%, angka ini menunjukkan bahwa pada tahun 2008 dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau  (DBHCHT)  masuk  dalam  kategori  cukup  efektif. Tahun 2009 besarnya tingkat efektifitas dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) mengalami penurunan menjadi 74,19% sehingga masuk kategori kurang efektif. Sedangkan
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2008 2009 2010 2011
2012 2013
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Mei 2017
tahun 2010 tingkat efektifitasnya kembali mengalami penurunan sehingga menjadi 43,86%. Pada tahun 2010 daya serap dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) sangat rendah, oleh sebab itu pada tahun ini Kabupaten Pamekasan masuk kriteria tidak efektif. Kemudian pada tahun 2011, tingkat efektifitas kembali mengalami penurunan yaitu menjadi 40,23%. Angka ini menunjukkan bahwa pada tahun 2011 kabupaten pamekasan masih tidak mampu menyerap anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dengan baik karena tingkat  efektifitasnya  tidak  sampai  60%  yang  berarti  masuk  kategori  tidak  efektif.  Untuk tahun  2012  presentase  efektifitas  dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau  (DBHCHT) mengalami peningkatan menjadi 86,08%. Angka ini menunjukkan bahwa pada tahun 2012 dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau  (DBHCHT)  masuk  dalam  kategori  cukup  efektif. Sedangkan  pada  tahun  2013  presentase  efektifitas  dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau (DBHCHT) Kabupaten Pamekasan kembali mengalami penurunan menjadi 76,45% angka ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013 dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) masuk  kategori  kurang  efektif.  Pada  enam  tahun  tersebut  dana  bagi  hasil  cukai  hasil tembakau (DBHCHT) Kabupaten Pamekasan tidak mencapai tingkat efektifitas maksimal. Bahkan  pada  tahun  2011  mengalami  titik  terendah  yaitu  40,23  yang  menunjukkan  tidak efektif. Secara rata-rata tingkat efektifitas dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang  dilaksanakan  di  Kabupaten  Pamekasan  hanya  mencapai  66,74%  sehingga  masuk kategori kurang efektif.
Terjadinya  penurunan  besarnya  persentase  tingkat  efektifitas  tersebut  disebabkan oleh  beberapa  faktor  antara  lain  tidak  ada  payung  hukum  yang  benar-benar  mampu menjamin  pelaksanaan  kegiatan  dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau  (DBHCHT). Disamping itu setiap tahun selalu ada perubahan peraturan pelaksanaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), yang walaupun pada dasarnya dimaksudkan untuk memperjelas pelaksanaan dan peruntukan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) namun dalam prakteknya justru menimbulkan kerancuan bagi pelaksana di tingkat kabupaten. Kerancuan ini juga terjadi akibat adanya peraturan yang bias sehingga menimbulkan adanya perbedaan implementasi kebijakan di tingkat pengambil kebijakan dan pelaksana kegiatan. Selain itu adanya persepsi masyarakat yang salah dalam menyikapi peruntukkan dana bagi hasil cukai hasil  tembakau  (DBHCHT)  menyebabkan  kegiatan  yang  dibiayai  dari  dana  ini  menjadi kegiatan  yang  sarat  “kecurigaan”  sehingga  dalam  pelaksanaannya  menimbulkan  banyak polemik dan konflik.
Dalam  pelaksanaannya,  dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau  di  Kabupaten Pamekasan memang telah di implementasikan sesuai dengan peraturan  yang ada, baik itu Peraturan Menteri Keuangan, maupun Peraturan Gubernur Jawa Timur. Namun, masih saja ditemui  permasalahan-permasalahan  yang  tidak  dapat  dipungkiri  seringkali  terjadi  di lingkup  pelaksana  kebijakan  atau  leading  sector  dalam  hal  ini  adalah  SKPD  yang mempunyai  kegiatan  yang  didanai  oleh  dana  bagi    hasil  cukai  hasil  tembakau.  Seperti ketidaksesuaian  antara  anggaran  dan  pengadaan  atau  kegiatan  di  lapangan  sehingga menimbulkan kesan “anggaran siluman”. Meski tidak semua SKPD yang memiliki kegiatan yang didanai oleh dana bagi hasil cukai hasil tembakau berbuat curang dan memanipulasi anggaran,  namun  hal  ini  menyebabkan  kegiatan  yang  dibiayai  oleh  dana  bagi  hasil  cukai hasil tembakau semakin sarat kecurigaan dari masyarakat.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Mei 2017

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. Implementasi kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di  Kabupaten  Pamekasan  selama  tahun  2008  sampai  dengan  tahun  2013  telah  sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2008 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai  hasil  tembakau,  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  20  Tahun  2009  tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 84 Tahun 2008 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai  hasil  tembakau,  serta  Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  6  Tahun  2012 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Jawa Timur, bahwa dana bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau  digunakan  untuk  mendanai  kegiatan  peningkatan kualitas  bahan  baku,  pembinaan  industri,  pembinaan  lingkungan  sosial,  sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau, pemberantasan barang kena cukai ilegal. Walaupun ada beberapa tahun yang tidak menganggarkan salah satu program seperti pada tahun 2012 tidak ada anggaran untuk program pembinaan industri dan pemberantasan barang kena  cukai  ilegal,  dan  juga  pada  tahun  2013  tidak  ada  anggaran  untuk  program pemberantasan  barang  kena  cukai  ilegal,  namun  secara  keseluruhan  implementasi kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.
2. Efektifitas  dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau  (DBHCHT)  yang  ada  di  Kabupaten Pamekasan  selama  tahun  2008  sampai  dengan  tahun  2013  secara  rata-rata  kurang efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan realisasi anggaran yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.
3. Rata-rata efektifitas hanya mencapai 66,74%. Angka ini menunjukkan efektifitas dana bagi  hasil cukai  hasil tembakau (DBHCHT) di  Kabupaten Pamekasan  masuk kriteria kurang efektif.
4. Kondisi efektifitas  dana  bagi  hasil cukai  hasil tembakau (DBHCHT)  yang rendah ini disebabkan  beberapa  faktor  antara  lain  kurang  kuatnya  payung  hukum  untuk pelaksanaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Aturan pelaksanaan yang sering berubah dan opini masyarakat yang salah mengenai peruntukan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).
5. Besarnya  persentase  dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau  (DBHCHT)  tahun  2008 adalah 80,76%, tahun 2009 yaitu 74,19%, tahun 2010 yaitu 43,86%, tahun 2011 yaitu 40,23%, pada tahun 2012 yaitu 86,08% dan tahun 2013 yaitu 76,45%.

## Saran
Berdasarkan  hasi  penelitian  dan  kesimpulan  di  atas,  maka  dapan  dikemukakan  beberapa saran yaitu:
1. Bagian  Administrasi  Perekonomian  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Pamekasan hendaknya mampu berkoordinasi guna memperoleh payung hukum yang kuat dan jelas untuk  kepastian  pelaksanaan  dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau  (DBHCHT)  di Kabupaten Pamekasan.
2. Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang  menjadi  leading  sector  dana  bagi  hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), hendaknya melakukan upaya-upaya secara maksimal sehingga dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) terlaksana secara maksimal.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Mei 2017
3. Perlu  dilaksanakan  sosialisasi  kepada  masyarakat  sehingga  masyarakat  memperoleh informasi  yang  jelas  mengenai  pengalokasian  dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau (DBHCHT).

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  perimbangan  keuangan  antara  pusat  dan daerah
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 pasal 66A
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  pedoman  pengelolaan keuangan daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2008 tentang alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2008
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  84  tahun  2008  tentang  penggunaan  dana  bagi  hasil cukai  hasil  tembakau  dan  sanksi  atas  penyalahgunaan  alokasi  dana  bagi  hasil  cukai hasil tembakau
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  20  tahun  2009  tentang  perubahan  atas  Peraturan Menteri keuangan Nomor 84 Tahun 2008 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil  tembakau  dan  sanksi  atas  penyalahgunaan  alokasi  dana  bagi  hasil  cukai  hasil tembakau
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  215  Tahun  2009  tentang  perubahan  atas  peraturan menteri  Keuangan  nomor  85  tahun  2009  tentang  alokasi  sementara  dana  bagi  hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2009
Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  59 Tahun 2010 tentang  alokasi sementara dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2010
Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 151 Tahun 2010 tentang prioritas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2010
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  243  Tahun  2010  tentang  alokasi  definitif  dana  bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2010
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun anggaran 2009
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 tentang pedoman umum penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Jawa Timur
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun anggaran 2010
Peraturan  Gubernur  jawa  Timur  Nomor  96  tahun  2010  tentang  perubahan  atas  Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun anggaran 2010
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pembagian alokasi defintif dana bagi hasil cukaihasil tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun anggaran 2011
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang pedoman umum penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Jawa Timur
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Mei 2017
Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana .... Meliana F.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang perimbangan keuangan Abdul Wahab, Solichin. 1997. Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Penerbit PT Bumi Aksara. Riant,  Nugroho  D.  (2004). Kebijakan  Publik:  Formulasi,  Implementasi  dan  Evaluasi . Jakarta:PT. Elex Media Komputindo.
Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.