Volume 08 No. 01, Januari – Juni 2023 p-ISSN : 2527-4082,  e-ISSN : 2622-920X
Implementasi  Mahram  Dalam  Pelaksanaan  Haji  Bagi  Perempuan Perspektif  Maṣlaḥah (Studi  Kasus  pada  Penyelenggaraan  Haji  di Kementerian Agama Kota Makassar)
Implementation  Of  Mahram  In  The  Implementation  Of  Hajj  For Women  Maṣlaḥah  Perspective (Case  Study  on  Organizing  Hajj  at  the Ministry of Religion in Makassar City)

## Muhaimin Bobihu
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar|rizkahnurbobihu@gmail.com

## Abstrak
Dalam pelaksanaan ibadah haji, pihak Arab Saudi mewajibkan adanya mahram bagi jama’ah haji perempuan, namun memberikan kebijakan kepada jama’ah yang berusia  45 tahun ke atas untuk dapat melaksanakan haji walau tidak disertai mahram. Padahal ‘illah penyertaan mahram dalam perjalanan  bagi  perempuan  adalah  untuk  keamanan.  Fenomena  ini  dapat  dianalisis  dengan metode maṣlaḥaḥ yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu hukum yang belum diatur secara rinci dan jelas di dalam  Al-Quran dan hadis agar dapat  diambil suatu  hukum sesuai  pandangan syariat. Penelitian jenis field research kualitatif ini menggunakan pendekatan yuridis dan normatif. Data  dikumpulkan  melalui  tiga  teknik  yakni  observasi  partisipasi,  wawancara  mendalam,  dan penggunaan  dokumen.  Data  dianalisis  dengan  3  tahapan,  yakni  reduksi  data,  display  data,  dan penarikan  kesimpulan.  Hasil  menunjukkan  bahwa  untuk  penyelenggaraan  haji  di  Kementerian Agama  Kota  Makassar  tahun  2015-2019  termasuk  dalam  kategori  Al-Maṣlaḥaḥ  al-Ḥājiyyah dimana bagi perempuan yang ingin berangkat haji tanpa mahram akan tetap diberangkatkan dan dimahramkan  dengan  mahram  fungsional  atau  penggabungan  mahram,  karena  keberangkatan haji  dinilai  jauh  lebih  penting  daripada  ketentuan  mahram  yang  tercantum  dalam  matan-matan hadis  dan  karena  keamanan  sudah  terjamin  dengan  adanya  transportasi  yang  canggih,  fasilitas yang  memadai,  dan  adanya  jama’ah  lain  serta  pemandu  (mutawwif)  yang  dianggap  sudah menjamin keamanan perempuan.

## Kata Kunci: Haji, Implementasi Mahram, Maṣlaḥaḥ

## Abstract
In the implementationof the pilgrimage, Saudi Arabia requires a mahram for female pilgrims, but provides  a  policy  for  pilgrims  aged  45  years  over  to  be  able  to  carry  out  hajj  even  if  they  aren’t accompanied by mahram. Even though its ‘illah who includes a mahram on women journey is for safety. This phenomenon can be analyzed using ma ṣ la ḥ a ḥ method which can be used to determine a law that hasn’t been regulated in detail and clearly in Al -Quran and hadith so that law can be taken  according  to  the  view  of  the  shari’a.  This  type  of  qualitative  field  research  uses  a  juridical and  normative  approach.  Data  were  collected  through  three  techniques,  namely  participant observation, in depth interview, and document used. Data were analyzed in 3 stages, namely data reduction, display data, and verification. The results show that the implementation of hajj at the Religion  Ministry  of  Makassar  City  in  2015-2019  is  included  in  the  Al-Ma ṣ la ḥ a ḥ al- Ḥ ājiyyah category  where  for  women  who  want  to  hajj  without  their  mahram,  will  still  be  dispatched  and given mahram with functional mahram or mahrams amalgamation, because hajj more important than  the  mahram  provisions  listed  in  the  hadiths  and  because  security  is  guaranteed  by  the existence of sophisticated transportation, adequate facillities and the presence of other pilgrims and guides (mutawwif) are considered to have guaranteed the women safety
Keywords: Hajj, Mahram Implementation, Ma ṣ la ḥ a ḥ

## PENDAHULUAN
badah  haji  adalah  salah satu  rukun  Islam  yang diwajibkan  kepada  umat Islam  bagi  mereka  yang  mampu. Menurut  istilah  pada syara’, haji
berarti mengunjungi
Ka'bah
( baitullah )  di  Mekah  dalam  waktu tertentu disertai dengan ibadah-ibadah tertentu  pula  (Matdawam,  1986:20). Al-Syaukany (1997:189) menjelaskan bahwa  kewajiban  ibadah  haji  bersifat umum bagi laki-laki maupun perempuan, keduanya sama dalam hal wajibnya  menunaikan,  jika  sudah mampu  dari  segi  finansial  dan jasmani. Firman Allah SWT pada Q.S Ali Imran ayat 97, juga menyebutkan bahwa  haji  merupakan  kewajiban
umat muslim dan tolok ukur kewajiban tersebut adalah kemampuan untuk melakukan perjalanan  ke  tanah  suci  dari  segi mental,  finansial,  dan  fisik.  Setiap muslim  yang  sudah  dibebani  oleh syariat  ( mukallaf ),  mempunyai  uang yang  cukup  untuk  melaksanakan  haji dan untuk keluarga yang ditinggalkan, dan  fisiknyapun  kuat  (tidak  terdapat penyakit yang serius), maka diwajibkan untuk melaksanakan
rukun Islam ini (Al-Yamani,
2015:183).  Tidak  ada  perbedaan antara  laki-laki  maupun  perempuan dalam pelaksanaan ibadah haji. Namun jika dilihat dari syariat islam, untuk seorang perempuan jika melakukan perjalanan yang

## I
menempuh  waktu  berjam-jam  dalam konteks  safar  maka  diwajibkan  untuk didampingi oleh suami atau mahramnya. Sholeh (2002:146)
memaparkan,  mahram  secara  istilah adalah  orang  yang  haram,  dilarang
atau dicegah untuk dinikahi.
Sebagaimana pemaparan Dhaif
(2011:169)  di  dalam  kamus al-
Mu'jam  al-Wasīṭ disebutkan  bahwa al-Maḥram itu  adalah żū  al-Ḥurmah ( ةمرحلا  وذ ) ,  yaitu  wanita  yang  haram dinikahi.  Salah  satu  hikmah  dari kewajiban kesertaan mahram tersebut adalah  untuk  menjaga  kehormatan perempuan  dan  jaminan  keamanan diri dalam perjalanan tersebut.
Persoalan mahram bagi perempuan  adalah  hal  penting  yang harus  dipatuhi  oleh  kaum  hawa. Setiap  aturan  syariat  yang  terdapat dalam hadis-hadis tentu untuk kebaikan dan bentuk penjagaan ‘iffah
(kesucian)  bagi  perempuan.  Jika dilihat  pada  zaman  sekarang  banyak faktor  yang  menyebabkan  adanya kasus perjalanan perempuan- perempuan yang tidak disertai mahram, terlebih lagi dalam pelaksanaan haji seperti karena suaminya  yang  telah  wafat  atau  sakit keras,  perekonomian  keluarga  yang
belum mampu untuk berangkat bersama  suami  atau  saudara,  juga persoalan  waktu  keberangkatan  yang berbeda akibat kuota haji yang penuh hingga  perempuan  harus  memilih keputusan  tetap  melaksanakan  haji tanpa disertai mahram.
Al-Asqalany (2016:566)
menjelaskan, dalam hadis Abu Hurairah  Ra,  jelas  terdapat  larangan bagi  wanita  bepergian  tanpa  disertai mahram,  bahkan  untuk  perjalanan melaksanakan  ibadah  haji.  Sejalan dengan pendapat mazhab Hanafi yang mensyaratkan  penyertaan  mahram bagi perempuan dalam perjalanan haji yang  dijelaskan  dalam  kitab al- Mabṣūṭ, bahwa dalam ikatan pernikahan  suami  berhak  melarang istrinya  untuk  melaksanakan  ibadah haji jika tidak didampingi mahramnya, walaupun  diketahui  hukum  asal  haji adalah  wajib  bagi  setiap  muslim.  Hal ini  didasari  dengan  adanya  hadis- hadis  yang  menyebutkan  bahwa tidaklah  boleh  seorang  perempuan keluar dari rumahnya untuk melakukan  perjalanan  jauh  tanpa disertai mahramnya.
‘Illah penyertaan mahram dalam  bepergian  atau  berhaji  adalah keamanan  seorang  perempuan  dalam
perjalanan  (Hajar,  2012:124),  namun jika dilihat situasi sekarang, bepergian  yang  ditempuh  dengan pesawat  dan  semua  fasilitas  yang memadai,  sudah  menjamin  keamanan seorang  wanita  tersebut,  apalagi dilakukan  secarah  berjama’ah  dan dipandu  langsung  oleh  mutawwif. Namun,  jika  ada  hadis  yang  dengan jelas  melarang  atau  membolehkan sesuatu, tentu hal itu karena didalamnya  terdapat  kemaslahatan ataupun  kemudaratan  untuk  umat Islam.  Karena  suatu  peringatan  tidak akan  ada  jika  tidak  terdapat  indikasi berbahaya,  ataupun  pembolehan  jika tidak ada indikasi kebaikan didalamnya. Tentu setiap syariat baik itu  ayat  al-Qur’an  dan  hadis  Nabi SAW,  semuanya  memiliki  tujuan yang  sama,  yakni  memberikan  rasa aman  dan  untuk  menjaga  umat  dari marabahaya.  Dalam  fenomena  yang demikian  ini,  salah  satu  metode analisis yang dipakai oleh ulama usul yaitu Maṣlaḥah ,  yang  digunakan untuk  menetapkan  suatu  hukum ( istinbāṭ ) dimana didalamnya terdapat beberapa  masalah  yang  tidak  diatur secara  rinci  dan  jelas  di  dalam  al- Qur’an  dan  hadis.  Metode  ini  lebih menekankan  pada  aspek  maslahat
secara langsung. Adapun pertimbangan  maslahat  yang  akan dijadikan  dasar  pengambilan  hukum yakni  sesuatu  yang  memang  dilihat dari pandangan syariat yang memiliki manfaat  besar,  bukan  hanya  sekedar kemauan hawa nafsu semata,
sehingga setiap orang bisa menjadikannya  analisis  suatu  hukum. Oleh karena itu penulis akan meneliti permasalahan ini dengan melihat dari perspektif maṣlaḥah ( Ḍarūriyyah  al- Khams )  pada  pelaksanaan  haji  bagi perempuan  di  Kementerian  Agama Kota  Makassar  tahun  2015-2019, dengan  tujuan  untuk:  1)  mengetahui eksistensi  pelaksanaan  haji  bagi perempuan,  2)  mengetahui  makna mahram  dan  implementasinya  pada penyelenggara  haji  di  Kementerian Agama  Kota  Makassar,  dan  3) mengetahui  hukum  bepergian  haji bagi perempuan tanpa mahram perspektif maṣlaḥaḥ
pada penyelenggara haji Kementerian Agama Kota Makassar.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilaksanakan  di kantor  Kementerian  Agama  Kota Makassar  yang  beralamat  di  Jalan Rappocini  Raya  Nomor  223  Bua
Kana  ini,  merupakan  jenis  penelitian lapangan  ( field  research )  bersifat kualitatif  yang  menggunakan  dua pendekatan  yakni  pendekatan  yuridis (perundang-undangan) dan pendekatan  normatif  (fikih).  Data primer  dan  data  sekunder  sebagai sumber  data  penelitian,  dikumpulkan dengan  teknik  observasi  partisipasi, wawancara mendalam, dan penggunaan  dokumen.  Satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif  adalah  peneliti  itu  sendiri, dimana  peneliti  memulai  dengan melakukan pengkajian teoritik, menentukan  definisi  konseptual  dan operasional,  kemudian  menjabarkan definisi operasional menjadi indikator dan  butir-butir.  Selanjutnya,  peneliti melakukan  enam  langkah  untuk mengembangkan instrumen alat ukur, yaitu:  1)  menyusun  spesifikasi  alat ukur termasuk kisi-kisi dan indikator; 2)  menulis  pertanyaan;  3)  menelaah pertanyaan; 4) melakukan uji coba; 5) menganalisis  butir  instrumen;  dan  6) merakit instrumen dan memberi label.
Analisis data pada penelitian ini dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, memasuki lokasi,  hingga  memperoleh  hasil. Adapun aktifitas dalam analisis
tersebut  yakni  reduksi  data  ( data reduction ), penunjukkan data ( display data ),  dan  penarikan  kesimpulan ( verification ). Untuk menguji keabsahan data atau derajat ketepatan antara  data  pada  objek  dengan  data yang  dilaporkan  peneliti,  dilakukan pemeriksaan keabsahan data mengacu pada Suparlan (1994:47) yakni dengan cara: 1) melakukan
perpanjangan pengamatan untuk mengecek  kesesuaian  dan  kebenaran data;  2)  meningkatkan  ketekunan dengan  pengamatan  yang  cermat  dan berkesinambungan guna meningkatkan  kredibilitas  data  yang akurat dan sistematis; dan 3) triangulasi  untuk  mencari  pertemuan (titik  tengah)  informasi  data  yang terkumpul dengan data yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Konsep Mahram dalam Pelaksanaan Haji di Kementerian Agama Kota Makassar Pelaksanaan ibadah
haji merupakan  salah  satu  rukun  islam. Allah  SWT  mewajibkan  haji  bagi laki-laki  maupun  perempuan  yang berstatus  mampu  untuk  berangkat. Pelaksanaan  haji  sendiri  memiliki
prosedur dan syarat-syarat administrasi  keberangkatan,  mulai dari passport, visa dan lain sebagainya.  Adapun  dalam  mengurus administrasi  tersebut,  Arab  Saudi mewajibkan  adanya  mahram  bagi jama’ah  haji  perempuan  yang  datang ke  tanah  suci  dan  pemerintah  Arab Saudi  memberikan  kebijakan  kepada jama’ah haji yang berusia 45 tahun ke atas dapat melaksanakan haji walaupun  tidak  disertai  mahramnya.
Ulya (2013:247) menyebutkan,
mahram dalam syariat islam merupakan  mahram  biologis  yang dikarenakan  nasab  dan  pernikahan,
karena tujuan disyariatkannya keberadaan mahram
untuk mendampingi  seorang  wanita  agar wanita  tersebut  merasakan  aman dalam  perjalanan,  dan  menghindari marabahaya selama di perjalanan.
Dalam  hal  mahram  haji  bagi wanita,  banyak  perbedaan  pendapat dari  para  ulama  fikih  terdahulu bahkan kontemporer. Ada yang melarang secara mutlak, membolehkan pada safar yang bersifat  wajib,  dan  membolehkan secara  mutlak.  Kementerian  agama juga  menjelaskan,  mahram  jama’ah haji  disini  adalah  mahram  dalam
hubungan  nasab  dan  pernikahan.  Hal ini  terdapat  dalam  aturan  pendaftaran jama’ah haji dan berhubungan dengan bagian  tata  usaha  pelayanan  haji, yakni  dengan  aturan  bahwa  jama’ah yang disertai mahramnya disebut juga jamaah haji yang bermahram gabungan  seperti  suami  atau  istri dibuktikan dengan kutipan akta nikah atau  kartu  keluarga,  sedangkan  akta kelahiran diperlukan untuk penggabungan  mahram  anak  atau orang  tua.  Adapun  jama’ah  haji  yang lanjut  usia  (75  tahun  ke  atas) diperbolehkan membawa pendamping dengan  syarat  yang  telah  ditentukan. Hal  ini  didukung  oleh  pernyataan Kepala  Seksi  Haji  di  Kemeneterian Agama kota Makassar, bahwa apabila ada  perempuan  yang  mendaftarkan diri  dan  memiliki  mahram  dari saudara nasabnya atau suaminya pada saat daftar antrian haji untuk keberangkatan  pada  tahun  yang  lain, maka  keduanya  bisa  diaturkan  untuk berangkat bersama berdasarkan antrian tercepat. Upaya pemberangkatan  tersebut  bertujuan untuk mempermudah jama’ah
menyelenggarakan ibadah haji,
begitupun  para  jama’ah  perempuan yang  tidak  disertai  oleh  mahramnya,
mereka dimahramkan dengan jama’ah yang  serombongannya,  yakni  ketika pengurusan administrasi pemberangkatan  antara  perempuan dan laki-laki yang akan dimahramkan tersebut  akan  dipersaudarakan  pada kartu identitas keduanya.
Upaya Kementerian Agama Kota  Makassar  dalam  persoalan mahram  untuk  keberangkatan  haji tersebut  didasarkan  atas  hadis-hadis kesertaan  mahram,  walaupun  hanya sebatas  pada  administrasi  sehingga keduanya  terikat  sebagai  mahram, setidaknya pihak Kementerian Agama sudah berusaha mengaplikasikan pemahaman  ulama  terkait  mahram. Peraturan  tersebut  sudah  menjadi ketentuan yang dibuat oleh Kementerian  Agama  Kota  Makassar, maka  tidak  dianggap  bertentangan dengan  syariat  karena  perempuan tersebut diberikan mahram fungsional. Mengutip pendapat
ulama
Syafi’iyyah  yang  melihat  hadis tentang mahram dari segi kontekstual, yang  mana ‘illah dari  dilarangnya seorang  perempuan  keluar  tanpa mahram adalah keamanan (Ulummudin, 2018:30), selama perjalanan haji tersebut sudah dianggap aman, maka itu sudah cukup
bagi  perempuan  tersebut,  cukup  laki- laki  yang  dimahramkan  dengannya untuk  memberikan  keamanan,  dan juga  ditemani  oleh  pemandu  haji  dan mutaif haji.
Sebagaimana  yang  dipaparkan pada  penelitian  Suhenriko  (2018:79), bahwa  pembahasan  mahram  pada konteks  safar  perempuan  memiliki pembahasan  yang  cukup  luas,  dalam beberapa  hadis  terlihat  wajibnya mahram  dalam  safar  perempuan. Kewajiban  ini  muncul  ketika  kita melihat secara tekstual hadis tersebut. Ketika memahami sebuah teks memiliki  dua  kecenderungan  yakni tekstual dan kontekstual, jika hadis ini dipahami  secara  tekstual  maka  akan terlihat  pemahaman  secara  harfiah, dan  jika  dilihat  secara  kontekstual akan muncul hal-hal lain yang tersirat dalam  matan  hadis  tersebut.  Maka dapat dilihat dari kedua sisi pemahaman  apakah  yang  dimaksud oleh  Rasulullah  wajibnya  mahram menemani  dalam  safar.  Kata tusāfir pada  matan  dari  redaksi  hadis-hadis yang  berbicara  tentang  mahram perempuan dimaknai secara keseluruhan  yang  berarti  perjalanan. Adapun  kata saāfara yang  bermakna musāfaḥa artinya  menempuh  jarak,
yang  artinya  melakukan  perjalanan dengan jarak yang cukup jauh, hal ini menggambarkan kesertaan suami ataupun  mahram  perempuan  dalam perjalanan  tersebut.  Dan  beberapa ulama  juga  mengartikannya  sebagai waktu  perjalanan  atau  safar,  yakni mengambil makna dari hadis tersebut terkait waktu perjalanan apakah dapat dikategorikan bahwa perjalanan tersebut adalah safar.
Pada Kitab Nail Authar terdapat penjelasan  mengenai  ukuran  jarak tempuh  minimal  waktu  perjalanan yang  dikategorikan  sebagai  safar sehingga perempuan diwajibkan bersama  mahramnya  yakni  sejauh  3 mil. Panjangnya jarak tempuh perjalanan sehingga mengambil waktu  yang  lama  bukanlah  makna secara ẓahir namun menjadi
penekanan atas diwajibkannya perempuan yang
melakukan perjalanan untuk disertai mahram, hal ini  berdasarkan  pendapat  Imam  al- Nawawi,  yang  artinya  perbedaan waktu  perjalanan  dari  beberapa  hadis tersebut bukanlah masalah waktu agar dekategorikan safar, melainkan menjadi penekanan untuk keberadaan mahram  mendampingi  perempuan yang  hendak  keluar  rumah  dan
melakukan safar dengan jarak tempuh tersebut.  Kesertaan  mahram  bagi perempuan yang hendak melaksanakan  haji  masih  menjadi perdebatan  apakah  termasuk  syarat wajib  haji  atau  syarat  ‘ adā’ , dikarenakan  perempuan  yang  hendak berhaji diharuskan bersama mahramnya,  terlebih  lagi  aturan  ini sudah menjadi keharusan dari pemerintahan Arab.
Semua hadis-hadis yang menyebutkan  waktu  perjalanan  safar yang  berbeda-beda  semua  dalam tingkatan  yang ṣahih. Walaupun berbeda namun tetap dijadikan landasan  untuk  hukum  bepergian seorang  perempuan.  Dari  hadis-hadis tersebut  ada  yang  mengatakan  safar yang  wajib  disertai  mahram  mulai dari  satu  hari  satu  malam  perjalanan bahkan ada lafaz tiga hari tiga malam. Perbedaan  tersebut  tidak  membuat keraguan  lagi  dalam  hukum  mahram itu  sendiri,  karena  perbedaan  waktu dalam hadis hanya dikarenakan perbedaan waktu.
Di jelaskan dalam kitab subulussalam yakni perbedaan pendapat  para  Ulama  mengenai mahram  bagi  perempuan  hanya  pada pembahasan  pelaksanaan  haji  wajib
saja,  namun  para  ulama  menyepakati bolehnya  tanpa  disertai  mahram dalam  perjalanan  perempuan  yang hijrah  dari  negeri  kafir  yang  terjadi peperangan,  perempuan  yang  hendak membayar  hutangnya,  perempuan yang  memenuhi  amanah  orang  lain atau menyampaikan titipan orang dan perempuan ketika kembali dari nuzul. Adapun hadis yang melarang perempuan  untuk  melakukan  safar jika  tidak  disertai  mahram  adalah bersifat  umum  untuk  semua  jenis safar  atau  perjalanan  jauh  yang ditempuh. Maka dapat ditarik kesimpulan  bahwa  perempuan  wajib melaksanakan  haji  jika  ada  mahram yang siap menemani selama
perjalanan, dan kewajiban mahram ini berlaku umum untuk semua perempuan baik dia masih muda atau sudah  lanjut  usia.  Jadi  sudah  jelas, bahwa keumuman ayat yang mewajibkan  haji  bagi  laki-laki  dan perempuan  tersebut,  dapat  di takhsis
oleh  hadis-hadis  yang  melarang seorang perempuan pergi tanpa mahram,  dan  itu  menjadi  syarat khusus bagi jama’ah haji perempuan.
Disisi  lain,  terdapat  riwayat yang  menyatakan  bahwa  dahulu Utsman  bin  Affan  dan  Abdurrahman
diutus  oleh  Khalifah  Umar  bin Khattab  untuk  menemani  para  istri Nabi SAW untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 23 hijriyah, dikala itu banyak penduduk Madina yang melaksanakan  haji.  Dari  riwayat inilah Imam Al-Shan’ani menyatakan bolehnya seorang
perempuan menunaikan haji tanpa disertai mahram  dan  bisa  didampingi  oleh perempuan  lain  yang  terpercaya. Terdapat  pula  Riwayat  lain  yang mengatakan  bahwa  pernah  Aisyah bersafar  ke  Mekkah  tanpa  disertai mahram, namun ditemani oleh perempuan-perempuan
yang
terpercaya.  Dari  dalil-dalil  di  atas dijadikan landasan bagi Imam Syafi’i, Imam  Malik  dan  Imam  Al-Auza’i maka seorang perempuan yang hendak  melaksanakan  ibadah  haji fardu  tidak  mengapa  mahramnya tidak  mendampinginya,  dan  hal  ini hanya  dikhususkan  untuk  haji  wajib saja.
Pendapat  bahwasanya  seorang muslim itu adalah mahram ini berasal dari  Imam  Hasan  Al-Bashri,  yang artinya  semua  orang  muslim  bisa dijadikan  mahram,  maka  apabila seorang  perempuan  yang  hendak melaksanakan haji dan tidak memiliki
mahram nasab ataupun mahram nikah bisa  dimahramkan  dengan  orang  lain dari  kaum  muslim.  Pendapat  tersebut disangkal  oleh  Imam  Al-Shan’ani,  ia berpendapat bahwa pembolehan safar wanita  dengan  rombongan  orang muslim yang terpercaya tersebut tidak dapat  dijadikan  hujjah  karena  bukan termasuk  ijma’  ulama,  sedangkan keharusan  penyertaan  mahram  bagi wanita  adalah  perkataan  Nabi,  tentu kesertaan  mahram  adalah  pendapat yang  paling  kuat,  dikarenakan  ada nash  jelas  yang  menyebutkannya. Hadis-hadis yang dimaksudkan adalah mahram sesuai syariat,
sebagaimana  mahram  yang  diartikan oleh  Imam  Syafi’i  yakni  mahram nasab  atau  mahram  nikah.  Hal  ini berdasarkan dari hadis yang mengatakan  bahwa  mahram  adalah ayah,  saudara  anak,  atau  suami, maupun  mahram  lainnya,  seperti saudara  sepersusuan,  Imam  Ibnu Majah  meriwayatkan  hadis  tersebut. Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa mahram dapat dipahami siapapun dari mahramnya yang menemani perempuan  tersebut  (Luthfi,  2019:10- 16).
Disebutkan  juga  bahwa  dahulu terdapat seorang sahabat yang hendak
mengikuti  perang,  namun  Nabi  SAW menyuruhnya  untuk  pergi  menemani istrinya  melaksanakan  ibadah  haji, karena tidak  ada  yang  bisa  menyertai istrinya  (Luthfi,  2019:8).  Termasuk juga  yang  menjadi  pesan  dari kejadian  di  atas  yakni  bagaimana penjagaan  syariat  terhadap  kaum perempuan, seperti apa tanggungjawab  keluarga  kepada  para perempuan  mahramnya  ketika  dalam perjalanan  jauh.  Rohman  (2018) dalam  penelitiannya  menyampaikan bahwa  untuk  pemahaman  secara kontekstual,  yakni  dengan  mengutip pendapat Ibnu Al-Munir, hadis tentang  kesertaan  mahram  ini  dikira- kira  disampaikan  pada  saat  9  atau  10 Hijriyah,  dikaitkan  dengan  perintah Rasul  pada  9  Hijriyah  kepada perempuan  yang  saat  itu  dipimpin oleh  Abu  Bakar  As-Siddiq  dan  Ali bin  Abi  Thalib  untuk  melakukan  haji bersama mahramnya, hal ini dianjurkan karena dikhawatirkan terhadap  2  hal,  pertama  umat  Islam bercampur  dengan  kaum  musyrikin Makkah dengan keyakinan dan tradisi haji  yang  berbeda.  Kedua,  keadaan Arab  dengan  padang  pasir  yang terbentang  luas  gersang  dan  tandus dengan  keadaan  kendaraan  unta,
keledai,  atau  yang  lainnya.  Keadaan tersebut  tidak  menutup  kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan  pada  seorang  perempuan tanpa disertai mahramnya, hal tersebut juga mengindikasikan bahwa anjuran  kesertaan  mahram  secara umum dalam setiap perjalanan perempuan.
Namun  dalam  konteks  keadaan geografis  dan  budaya  yang  berbeda, ulama  berbeda  pendapat,  ada  yang memahami  bahwa  kesertaan  mahram bukanlah  menjadi  syarat  mutlak dalam  ibadah  haji,  akan  tetapi menjadi  bagian  dari istitha'ah artinya adanya kemampuan kesertaan mahram  bersama  dengan  suami  atau suatu  kelompok  besar.  Mengutip pendapat  Ibnu  Taimiyah  bahwa  sah haji  bagi  seorang  perempuan  tanpa disertai  mahramnya,  maka  dalam masalah  ini  tidak  secara  tekstual dalam  memahami  hadis  tentang kesertaan mahram mengutip pendapat imam Syafi'i dan Imam Malik, bahwa keberadaan  mahram  bagi  perempuan yang  berhaji  tidak.  Berbeda  dengan pendapat  Abu  Hanifah  dan  Imam Ahmad bahwa kesertaan mahram bagi perempuan yang akan melakukan haji dan  umrah  adalah  wajib.  Haji
perempuan  tanpa  mahram  tetap  sah, namun safarnya merupakan perjalanan  terlarang  karena  tidak disertai oleh mahramnya.
Adanya  dua  pendapat  yang
berbeda tersebut, menimbulkan kerancuan dalam administrasi pendaftaran  haji,  yang  mana  dari pihak Arab Saudi mewajibkan jama’ah  haji  perempuan  datang bersama mahramnya. Tentu,
kebijakan  itu  memiliki  maslahat untuk  jama’ah  perempuan,  dan  dari pihak kementerian agama pun mengambil pendapat yang membolehkan jama’ah haji
perempuan  tanpa  disertai  mahram biologis,  namun  dia  dimahramkan dengan rombongan jama’ah haji yang lain  (mahram  fungsional),  agar  tidak melanggar  kebijakan  yang  telah dikeluarkan  oleh  pihak  Arab  Saudi. Kebolehan tersebut, dinilai ada mashlahat didalamnya, agar
perempuan-perempuan  yang  telah mencukupi  dari  segi  finansial  dan tidak bisa didampingi oleh mahramnya  pun  bisa  melaksanakan ibadah  haji.  Lain  halnya  dengan orang-orang yang berpendapat bahwasanya  jika  perempuan  tidak disertai oleh mahramnya dalam
pelaksanaan  haji,  maka  dalam  artian perempuan  tersebut  belum  mampu, walaupun  dari  segi  finansial  sudah mencukupi.  Hal  ini  dikarenakan mereka  menganggap  bahwa  terdapat syarat  khusus  bagi  perempuan,  yakni adanya  kesertaan  mahram.  Maka dinilai  perempuan  tersebut  tidak mampu  jika  tidak  ada  mahram  yang bisa  mendampinginya,  walaupun  haji bersifat  wajib,  namun  belum  wajib bagi perempuan selama belum memenuhi  syarat  khusus  tersebut. Mereka memandang bahwa keharusan  dalam  kesertaan  mahram itu  terdapat  maslahat,  yang  jika  tidak dipatuhi,  maka  akan  menimbulkan mudarat  yang  besar.  Kepala  Seksi Haji Kementerian Agama Kota Makassar, menyampaikan bahwa
semua yang diberangkatkan haji pasti
memiliki mahram, baik itu merupakan mahram nasab atau dimahramkan dengan teman serombongannya.  Mengikut  pendapat
mazhab  syafi’i  bahwasanya  cukup sekumpulan  jama’ah  haji  perempuan yang dapat dipercaya untuk
menyertainya  melaksanakan  ibadah haji.
B. Implementasi  Mahram  dalam Pelaksanaan  Ibadah  Haji  di Kementerian Agama Kota Makassar Pelaksanaan  ibadah  haji  di Indonesia dibawah pengawasan Kementerian Agama Republik Indonesia.  Sebagai  penyelenggara utama dalam pelaksanaan ibadah haji, kementerian agama memiliki perundang-undangan  dan  peraturan- peraturan  dalam  mengatur  ketertiban perjalanan  haji  seluruh  jama’ah  yang akan berangkat. Sebagai wasilah bagi masyarakat pihak kementerian agama Kota Makassar terkhusus seksi penyelenggara haji dan umrah melayani  haji  dan  memudahkan  para pendaftar dalam kepengurusan pendaftaran.  Bukan  hal  yang  mudah mengatur antrian keberangkatan, apalagi terkait penggabungan mahram yang berada dalam antrian pada tahun yang  berbeda.  Namun  dengan  segala upaya  kementerian  agama  Kota Makassar  mengatur  dengan  baik  dan tidak  memberikan  syarat-syarat  yang memberatkan para calon jama’ah.
Mengenai  peraturan ibadah  haji kementerian agama memiliki undang- undang  seperti  tentang  kebijakan tanggungjawab  kementerian  agama
atas pelaksanaan ibadah haji
sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal 4  (ayat  1).  Dengan  adanya  undang- undang tersebut, menguatkan pernyataan bahwa kementerian agama benar-benar  menjadi  badan  utama penyelenggaraan  ibadah  haji.  Selain oleh  pemerintah,  ibadah  haji  juga sebagian  ditangani  oleh  badan-badan swasta.  Mereka  sebagai  perantara sampainya para jama’ah ke tanah suci. Menurut pengakuan para petugas biro haji  dan  umrah,  mereka  tidak  paham secara detail bagaimana syarat mengatur  urusan  yang  berkaitan dengan  haji  dan  umrah,  terutama masalah  mahram.  Mereka  hanya menjalankan  dan  bekerja  sesuai peraturan  yang  ada  dari  pihak-pihak yang berwenang. Dalam penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah bekerjasama dengan pemerintahan  Arab  Saudi  untuk menjaga
komunikasi dalam pengaturan keluar masuk jama’ah dan pelayanan  jama’ah  selama  di  Arab Saudi.  Segala  sesuatu  mengenai pelayanan dan peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah haji telah diatur oleh pemerintah  Arab  Saudi  yang  tertera
dalam  undang-undang  yang  telah ditetapkan.
Berbicara seputar mahram dalam  perjalanan  ibadah  haji,  ada beberapa  penerapan  yang  dijalankan berdasarkan  peraturan  dan  undang- undang yang ditetapkan oleh
Kementerian  Agama  dan  kedutaan Arab Saudi seperti peraturan kesertaan mahram. Terdapat kebijakan tentang peraturan kesertaan mahram sesuai dengan batas usia oleh kedutaan  Arab  Saudi,  yakni  untuk jama’ah  yang  berusia  di  bawah  45 tahun  harus  didampingi  mahramnya, maka untuk dapat memenuhi peraturan  tersebut  pada  visa  mereka diberikan keterangan mahram.
Pernyataan  di  atas  dapat  dikuatkan dengan praktek lapangan, bahwa pada antrian  imigrasi  di  Arab  Saudi  ketika jama’ah  akan  memasuki  bandara
Arab Saudi,
terkadang dikelompokkan  antrian  jama’ah  yang berusia  45  tahun  ke  atas  untuk mengantri di satu loket antrian khusus. Hal  ini  agar  lebih  mempermudah proses pemeriksaan visa dan passport, karena  berdasarkan  kebijakan  Arab Saudi bahwa mereka tidak diharuskan bersama  dengan  mahramnya  atau hanya  cukup  mahram  jama’ah.  Dan
untuk jama’ah yang berusia 45 tahun ke bawah harus disertai mahram, baik mahram  keluarga  atau  mahram  yang dilampirkan  pada  visa.  Oleh  karena itu,  ketentuan  kesertaan mahram  bagi jama’ah haji berimbas pada pemeriksaan,  yang  mana  ketika  ada pemeriksaan  tersebut,  baik  ketika memasuki Arab Saudi maupun ketika akan  meninggalkan  Arab  Saudi, mereka harus selalu bersama mahramnya.
Dalam pelaksanaan ibadah haji, salah  satu  hal  yang  menjadi  problem bagi  jama’ah  haji  perempuan  yakni ketidaksertaan mahramnya, yang dikarenakan  kendala  ekonomi  atau mahram  keluarga  yang  berhalangan untuk  berangkat  bersamanya.  Maka bagi mereka yang berusia kurang dari 45 tahun akan diuruskan data-datanya agar  ter-mahramkan  dengan  mahram yang  telah  ditentukan  dari  teman rombongan jama’ah haji yang bersamanya. Kapala seksi haji kementerian  agama  Kota  Makassar menyatakan  bahwa  mereka  melayani masyarakat  dan  memenuhi  kebijakan yang  ada,  mereka  berusaha  agar jama’ah  tetap  dapat  berangkat  ke tanah  suci  walau  belum  bisa  bersama keluarga  atau  mahramnya.  Beliau
juga  mengatakan  bahwa  mungkin masyarakat  yang  dalam  keadaan demikian karena keterbatasan ekonomi  dan  hal  lainnya  sehingga belum  bisa  mengajak  keluarga  atau mahramnya  ke  tanah  suci.  “Kami tidak  membedakan  antara  calon jama’ah  laki-laki  dan  perempuan, tidak  ada  juga  syarat  khusus  untuk perempuan,  jadi  kalau  calon  jama’ah perempuan  tidak  memiliki  mahram, kami  akan  mahramkan  dengan  teman rombongannya,  jadi  semua  yang mendaftarkan
diri bisa
diberangkatkan  tanpa  ada  ketentuan khusus  untuk  perempuan”  Ujar Kepala  Seksi  Haji.  Oleh  karena  itu, sebagai salah satu wasilah masyarakat untuk  melaksanakan  ibadah  haji, bagian  penyelenggara  haji  berniat untuk  membantu  masyarakat  dalam hal ibadah tersebut. Dengan demikian mereka  mengupayakan  pembuatan surat mahram bagi jama’ah perempuan  yang  tidak  berangkat bersama mahramnya. Cara
pembuatannya  semua  berdasarkan pada data dan dokumen yang menguatkan  data  tersebut,  sebagai bukti kevalidan data itu.
Contoh  rekayasa  data  saat perempuan dimahramkan dengan
teman  jama’ahnya  yakni  misalkan seorang  perempuan  bernama  Husna, ia  ingin  melaksanakan  haji  namun tidak  disertai  oleh  mahramnya,  maka ia  akan  dimahramkan  dengan  teman rombongan laki-laki yang bersamanya  misal  bernama  Malik, mereka  berdua  akan  dibuatkan  surat keterangan  mahram,  dalam  surat tersebut Malik akan dijadikan sebagai mahramnya  yang  berstatus  paman, maka  dalam  nasab  keluarga  kakek Husna  dan  bapak  dari  Malik  akan bersambungan, yang dimisalkan bernama  Marwan,  yakni  Marwan adalah  kakek  Husna,  dan  Marwan juga ayah dari Malik. Untuk mengurus surat mahram ini dibutuhkan  berkas-berkas  dari  Husna dan Malik untuk merekayasa datanya. Maka  dibuatlah  data  bahwa  Husna dan Malik keduanya berstatus mahram.  Yakni  Malik  pamannya Husna  dari  kakeknya.  Maka  data tersebut  yang  dibuat  akan  diinput pada  sistem  administrasi  pendataan jama’ah haji.
Pendaftaraan jama’ah haji perempuan  di  Kementerian  Agama Kota Makassaar tidak memiliki persyaratan  tertentu,  apalagi  yang berkaitan  dengan  kesertaan  mahram,
siapa  saja  masyarakat  dari  kalangan perempuan yang hendak mendaftarkan diri akan diterima tanpa mempertimbangkan  terlebih  dahulu apa  penyebab  ia  tidak  mendaftar bersama  mahramnya.  Padahal  jika kita  meninjau  pendapat  para  ulama, yang  mana  jika  disertai  mahram  itu lebih  utama,  alangkah  baiknya  kita memperhatikan hal-hal seputar mahram pada saat pendaftaran jama’ah  haji  tersebut,  mulai  dari penentuan  persyaratan  khusus  bagi perempuan  yang  tidak  didampingi mahram,  misalnya  dari  segi  finansial yang tidak mencukupi, tidak memiliki mahram  nasab  dan  mahram  nikah, mahram  yang  beruzur  sakit  yang menyebabkan terhalangi untuk bepergian jauh, dan uzur-uzur lainnya. Hal  ini  tentu  untuk  mengantisipasi orang-orang  yang  dengan  sengaja tidak  mengikutsertakan  mahramnya, padahal  ia  memiliki  finansial  yang mencukupi  atau  memiliki  mahram keluarga
yang
bersedia mendampinginya.  Jika  hal  tersebut bisa  dihindari  dengan  dibuatkan ketentuan khusus pada saat pendaftaran, maka hal itu lebih utama dan  sesuai  dengan  pendapat  para ulama.
Berdasarkan  keterangan  dari Kepala  Seksi  Haji  di  Kemeterian Agama  Kota  Makassar  bahwa  tidak adanya  ketentuan  khusus  bagi  calon jama’ah perempuan tersebut berdasarkan pembolehan
dari pendapat  Mazhab  Syafi’i  yang  jauh labih  meringankan  terkait  hukum perempuan  berhaji  tanpa  disertai mahram.  Mazhab  ini  berpendapat bahwa perempuanpun wajib hukumnya  melaksanakan  ibadah  haji,
baik  tidak  disertai  oleh  mahramnya ataupun
bersama mahram.
Dikarenakan  perintah  wajib  haji tersebut  diperuntukkan  kepada  kaum muslim  secara  menyeluruh,  tidak  ada pengkhususan  bagi  laki-laki  ataupun perempuan saja.

## C. Analisis
terhadap
Implementasi  Mahram  dalam Pelaksanaan  Ibadah  Haji  di Kementerian Agama Kota Makassar Perspektif Maṣlaḥaḥ Hukum  Islam  sebagai  hukum Allah  yang  berlaku  universal  tidak terbatas  ruang  dan  waktu.  Segala hukum  dan  aturan  yang  Allah  SWT buat  untuk  dipatuhi  umat  muslim  di muka  bumi  tentu  memiliki  tujuan mengapa disyariatkan, terutama untuk
kemaslahatan hamba-hambanya.
Sebagaimana yang dinukil oleh Wahbah (2011:757) yang menjelaskan  bahwa maṣlaḥaḥ adalah memelihara  tujuan  hukum  Islam dengan menolak bencana atau kerusakan  yang  merugikan  manusia. Selain  itu  juga  untuk  menjauhkan kerusakan  di  muka  bumi  ini  yang nantinya akan dipertanggungjawabkan pula di akhirat. Banyaknya ajaran-ajaran syariat  islam  yang  tertuang  di  dalam Al-Qur’an  dan  juga  sunnah  yang dibawa  oleh  Rasulullah.  semuanya hanya  untuk  menyelamatkan  umat Nabi  Muhammad  selamat  di  dunia maupun  di  akhirat.  Setiap  petunjuk yang  ada  dalam  dalil  al-qur’an  dan hadis-hadis Nabi bukan hanya sekedar  pelarangan  dan  pembolehan semata,  namun  semuanya  untuk memberikan kemashlahatan bagi manusia  dan  menjauhkan  manusia dari marabahaya, walaupun tidak bisa diingkari  bahwa  tidak  ada  satu orangpun  yang    bisa  selamat  dari yang  namanya  keburukan,  olehnya setiap  rambu-rambu  aturan  tersebut adalah  petunjuk  untuk  manusia  agar bisa  berfikir  apa  yang  baik  untuk
mereka  lakukan  dan  apa  yang  harus dihindari.
Syariat  Islam  yang  terdapat
dalam al-Qur’an dan yang disampaikan  oleh  Nabi  Muhammad saw.  bertujuan  untuk  memelihara lima pokok dalam kehidupan manusia yang dikenal dengan al-daruriyaat al- khamsah (lima  objek  penting  yang wajib  untuk  dijaga  oleh  manusia), yaitu  agama  seseorang,  jiwanya, akalnya,  keturunannya  dan  juga hartanya  (Umar,  2007:112).  Untuk menjaga  kelima  objek  penting  ini terdapat  beberapa  caranya,  yakni terdapat  dari  tiga  tahapan  yaitu al- Ḍaruriyah , al-Ḥajiyyah dan al- Taḥsiniyyah .  Tingkatan  yang  sesuai dengan  arti  penting  dan  bahayanya. Al-Ḍarūriyyah adalah  segala  sesuatu yang  tidak  dapat  ditinggalkan  dalam kehidupan  keagamaan  dan  kehidupan manusia.  Kebutuhan  yang  bersifat primer, artinya jika tahapan yang satu ini hilang maka rusaklah kehidupan di bumi ini, juga terjadi kehancuran dan hilanglah  kenikmatannya.  Terdapat dua  hal  yang  harus  dijaga  untuk tahapan ḍarūriyyah yakni  dari  segi realisasinya/perwujudan dan mempertahankannya atau memastikan bahwa  ia  tetap  ada  dan  tidak  hilang.
Sesuatu  yang  harus  ada  untuk keberlangsungan  hidup  di  dunia  atau tidak sempurna hidup tanpa terpenuhi kebutuhan  tersebut.  Tahapan  pertama inilah  yang  paling  pokok  atau  bisa dikatakan bahwa ia adalah kebutuhan primer  manusia,  tanpa  hal  itu  tidak bisa berlangsung kehidupan di dunia.
Tahapan kedua yakni Al - Ḥājiyyah berada  dibawa  tingakatan dari ḍarūriyyah, Al -Ḥājiyyah merupakan  setiap  hal  yang  dilakukan oleh manusia untuk menjauhi mereka dari  segala  kesempitan  dan  kesulitan dalam  kehidupan.  Jika  kebutuhan manusia  yang  bersifat  Al -Ḥājiyyah atau  sekunder  ini  tidak  terpenuhi maka mereka akan mengalami kesulitan, namun tidak adanya hal ini bukan berarti menimbulkan kerusakan  bagi  kehidupan  mereka, mereka tetap bisa menjalankan segala aktivitasnya atau tidak sampai mendapati  kehancuran.  Jadi  tidak adanya  hal  tersebut  tidak  merusak kehidupan.
Al-Taḥsiniyyah yakni  sesuatu yang ada untuk memperindah kehidupan.  Yang  mana  jika  hal tersebut  tidak  terpenuhi,  kehidupan tidak  akan  menimbulkan  kerusakan atau  kesulitan.  Sebagaimana  dalam
penjelasan  Darajat  (2004:29)  dimana setiap  tuntutan  dalam  diri  manusia, martabat seseorang dan juga kemuliaan  akhlaknya.  Ketiga  hal tersebut  untuk  mewujudkan  adat istiadan atau kultur yang baik diantara masyarakat. Poin ini mencakup semua  aspek  kehidupan  baik  berupa ibadah seseorang, muamalahnya dengan  orang  disekelilingnya,  adat istiadat  di  tempat  tinggalnya  dan berbagai hukum yang ada di negerinya.  Semua  hal  yang  berada dalam  tahapan  ketiga  dari  tujuan penjagaan kelima aspek kehidupan ini untuk memperindah setiap sisi kehidupan,  dan  tidak  tidak  akan menumbulkan kerusakan dalam kehidupan maupun segala kesempitan jika  tahapan  ini  tidak  dilakukan  oleh seseorang.
Sebagaimana yang telah dipaparkan  sebelumnya  terkait  tujuan disyariatkan mahram bagi perempuan yang  hendak  melakukan  perjalanan jauh, tidak lain karena unsur keamanan seorang perempuan tersebut.  Tidak  dipungkiri,  bahwa bahaya akan  selalu  ada  dimanapun ia berada,  walaupun  ia  didampingi  oleh mahramnya. Namun, keberadaan mahram  akan  meminimalisir  hal
tersebut,  misalnya  ada  seorang  laki- laki asing yang ingin mengganggunya, jika  laki-laki  itu  melihat  seorang perempuan  sendirian,  sangat  tidak mungkin  jika  ia  tidak  tergoda  untuk mendekati  bahkan  membahayakan perempuan  tersebut.  Namun,  berbeda jika  laki-laki  itu  melihat  perempuan itu  bersama  laki-laki  (mahramnya), tentu  ia  takut  untuk  mendekatinya, apalagi sampai membahayakannya.
Adapun  jika  ditinjau  dari  segi kewajiban  pelaksanaan  ibadah  haji, yang merupakan salah satu dari rukun Islam,  seruan  untuk  laki-laki  dan perempuan untuk melaksanakan ibada haji  sama-sama  wajib.  Sehingga sebagian  ulama  berpendapat  bahwa perempuan  yang  tidak  memiliki mahrampun  diperbolehkan  berangkat bersama rombongan wanita yang lain, dikarenakan  wajibnya  hukum  ibadah haji  itu  sendiri.  Sebagaimana  yang dikatakan  oleh  kepala  seksi  haji  di kementerian  agama,  alasan  mereka memberangkatkan  semua  jama’ah perempuan  walaupun  beberapa  tidak memiliki mahram biologis (menggunakan  mahram  gabungan dengan  jama’ah  yang  lain),  “Itu dikarenakan  hukum  ibadah  haji  yang bersifat wajib bagi umat muslim. Jika
ia  mampu  dari  segi  finansial,  dan memiliki  jasmani  yang  sehat,  tentu kami  memberangkatkannya  sesuai waktu keberangkatan. Tanpa memberikan syarat-syarat yang
membebankan  mereka.  Dan  mereka berangkat bersama ketua-ketua keloter, pemandu haji, dan mutaif, itu sudah  menjamin  keamanan  jama’ah haji,  lagipula  jarak  tempuh  semakin cepat  dan  canggih  dengan  adanya pesawat”, ujar kepala seksi haji. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan  bahwa  keberangkatan pelaksanaan  ibadah  haji  jauh  lebih penting  dari  pada  ketentuan  mahram yang  tercantum  dalam  matan-matan hadis,  karena  keamanan  yang  sudah terjamin  di  zaman  sekarang  dengan adanya  transportasi  yang  canggih, tidak  seperti  dahulu  yang  harus melewati padang pasir dengan berkendaraan  unta  dalam  jangka waktu  berhari-hari,  dan  didampingi oleh pemandu haji.
Namun,  praktek  pelaksanaan haji sebagaimana yang telah disampaikan  oleh  ketua  seksi  haji, bahwa mereka memberangkatkan semua  tanpa  memberikan  ketentuan- ketentuan  khusus  bagi  perempuan yang tidak didampingi oleh
mahramnya  tersebut,  hal  tersebut masih bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh syariat. Bagaimana  jika  perempuan  yang mendaftarkan  diri  tersebut  dengan sengaja ingin pergi tanpa mahramnya padahal dari segi finansial ia mampu, dan  dia  memiliki  suami,  anak  atau pamannya  yang  bisa  mendampingi untuk  berangkat  haji.  Dalam  kondisi seperti  ini,  perempuan  tersebut  wajib disertai oleh mahramnya untuk berangkat,  namun  dikarenakan  pihak penyelenggara
yang cukup melonggarkan  tanpa  ada  ketentuan khusus  terkait  mahram,  hal  tersebut tidak terdeteksi lagi. Seorang perempuan  apatahlagi  masih  berusia dibawa  40  tahun,  tentu  masih menimbulkan ghirah bagi laki-laki yang melihatnya. Jika dalam perjalanan,  si  perempuan  sendirian (tanpa  mahram  biologis),  maka  laki- laki tersebut dengan mudahnya melakukan  pendekatan,  dan  bisa  jadi perempuan    tergoda  oleh  laki-laki tersebut,  terlebih  lagi  perjalanan  haji menghabiskan  waktu  yang  cukup lama.
Keberadaan mahram untuk mendampingi perempuan yang
hendak  menunaikan  ibadah  haji
adalah  untuk  keamanan  dirinya, bukan  hanya  sekedar  rasa  aman  saja, namun  busa  juga  berkontak  fisik dengan  mahramnya.  Hal  ini  yang justru membahayakan ketika seseorang dimahramkan hanya berdasarkan  data  identitas  keduanya, artinya mereka berdua bukan mahram secara biologis (suami, saudara nasab atau  saudara  sepersusuan),  justru malah  menghilangkan  fungsi  utama mahram,  yakni  memberi  rasa  aman, sedangkan  orang  yang  baru  dikenal yang  dimahramkan  belum  tentu  bisa dipercaya perkataannya, apalagi perbuatannya. Mahram yang harusnya membuat  perempuan  menjadi  aman dalam  perjalanan  bisa  jadi  malah menimbulkan was-was di hati, hal ini malah  memungkinkan  terjadinya  hal- hal  yang  memudharatkan  perempuan tersebut. Lain halnya dengan persoalan tadi, mahram juga harusnya bisa menimbulkan rasa aman dari segi eksternal  yakni  bagaimana  orang tersebut  dengan  orang  disekitar, apakah  orang  yang  dimahramkan dapat  dipercaya  dan  amanah.  Kedua unsur  keamanan  tersebut  adalah tujuan disyariatkan mahram mendampingi  perempuan  tidak  lain karena  untuk  rasa  aman,  dan  untuk
menjaga lima unsur yang wajib dijaga yakni  menjaga  dirinya,  hartanya, keturunannya, dan agamanya.
Dari  uraian  penjelasan  Kepala Seksi  Haji  di  Kementerian  Agama Kota  Makassar  terkait  keikutsertaan mahram  biologis  bagi  perempuan dalam  pelaksanaan  haji  termasuk dalam  kategori Al-Maṣlaḥaḥ  al- Ḥājiyyah ,  yakni  keberadaan  mahram biologis  bisa  digantikan  dengan teman  serombongannya,  dan  hal  itu tidak  membawa  kemudharatan  yang membawa kehancuran pada kehidupannya, tidak pula menimbulkan kesulitan bagi perempuan  tersebut,  justru  dengan adanya fasilitas yang semakin canggih sekarang ini membuat perjalanan  haji  menjadi  lebih  mudah apatahlagi  perjalanan  yang  dapat ditempuh  dengan  hitungan  jam,  ujar Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah  di  Kementerian  Agama  Kota Makassar.  Maka  setiap  perempuan yang mendaftarkan diri tanpa mahram biologis,  tetap  akan  diterima  untuk diberangkatkan sesuai antrian pemberangkatan haji. Hal ini dikarenakan  hukum  haji  wajib  bagi laki-laki  maupun  perempuan  tanpa ketentuan-ketentuan  khusus,  yang
dikuatkan  oleh  pendapat  mazhab Syafi’i dan mazhab Maliki.

## PENUTUP
Ibadah  haji  termasuk  dalam
rukun islam, dan untuk keberangkatannya  memiliki  syarat
tambahan  bagi  perempuan  yakni menambahkan kesertaan mahram sebagai  syarat  khusus.  Walaupun perempuan mampu dari segi finansial dan  jasmani,  perempuan  dianggap belum  dapat  melaksanakan  haji  jika tidak  disertai  mahram.  Syarat  khusus ini  dimaksudkan  untuk  keamanan perempuan  dalam  perjalanan,  dimana perempuan dapat menimbulkan ghiroh  bagi  laki-laki  lain  sehingga jika  tidak  didampingi  mahramnya akan  berpeluang  besar  mendapatkan gangguan dari laki-laki asing. Meskipun demikian, kesertaan
mahram biologis tidak menjadi syarat
utama bagi perempuan untuk berangkat haji di Kementerian Agama Kota  Makassar.  Perempuan  yang
ingin berangkat haji tanpa mahramnya tetap akan diberangkatkan  dan  dimahramkan dengan  teman  jama’ahnya  yang
disebut  dengan  mahram  fungsional atau penggabungan mahram.
Kemudahan yang diberikan
dalam penyelenggaraan haji di Kementerian  Agama  Kota  Makassar tentu  melalui  beberapa  pertimbangan pihak penyelenggara. Meskipun demikian,  ada  baiknya  jika  tetap mempertimbangkan  kembali  untuk perempuan  yang  akan  berangkat namun  tidak  disertai  oleh  mahram keluarganya,  yang  mungkin  bisa ditunda  keberangkatannya  sampai bisa  pergi  dengan  mahram  keluarga, atau jika memenuhi dari segi finansial bisa  mencari  mahram  keluarga  yang lain  yang  tidak  berkendala.  Jika  dari beberapa  kemungkinan  tersebut  tidak bisa dilakukan, barulah pihak penyelenggara memahramkannya dengan teman keloternya yang berangkat.  Penelitian  ini  diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran  yang  lebih  luas  dalam hukum islam, terkhusus dalam masalah  kesertaan  mahram  bagi perempuan. Dan bagi peneliti lainnya, diharap melakukan penelitian lanjutan yang  intensif  mengenai  pemahraman jama’ah  haji  perempuan  dengan teman rombongannya dengan meninjau dari segi hadis-hadis seputar mahram bagi perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Asqalany, Ibnu Hajar. Fatḥul Bāri bi Syarḥi Ṣaḥīḥ  al-Bukhari . Jakarta:  Pustaka  Imam  Al-Syafi’i, 2016.
Al-Syaukany,  Muhammad  bin  Ali.
Fathul  Qadir .  Cet.  3.  Beirut: Darul Ma’rifah, 1997.
Al-Yamani,  Muhammad  bin  Ismail Al-Kahlani  Al-ṣan’ani. Subulu  al- Salam Syarḥ Bulughil Maram min Jam’i  Adillah  al-Aḥkām .  t.t:  Dār al-Sunnah, 2015.
Darajat,  Zakiah. Ilmu  Pendidikan Islam. Cet.  5.  Jakarta:  PT.  Bumi Aksara, 2004.
Dhaif,  Syauqi. al-Mu'jam  al-Wasīṭ . Mesir:  Maktabah  Shurouq  al- Dauliyyah, 2011.
Hajar,  Imam  Ibnu.  Reinterpretasi Hukum Larangan Bepergian tanpa Mahram bagi Perempuan. Journal of  Islamic  Education,  6 (1),  123- 233, Januari 2012. Luthfi,  Hanif. Haram  Tapi  Bukan
Mahram .  Jakarta:  Rumah  Fiqih
Publishing, 2019.
Matdawam,  M.  Noor. Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah . Yogyakarta: Yayasan Bina Karier, 1986. Rohman, Holilur. Reaktualisasi Konsep  Mahram  dalam  Hadis tentang Perjalanan Wanita Perspektif  Maqashid  Al-Syari’ah. Jurnal Al-Hukama: The Indonesian  Journal  of  Islamic Family Law, 8 (2), 379-400. Sholeh, Qomarudin. Ayat-Ayat Larangan dan Perintah . Bandung:
CV Diponegoro, 2002. Suhenriko, Muhammad. Konsep Aman  dalam  Eksistensi  Mahram bagi Wanita dalam Safar Haji dan Umrah dalam Perspektif Maqashid  Al-Syari’ah. Riau  :
Universitas  Islam  Negeri  Sultan Syarif Kasim Riau, 2018
Suparlan,  P. Metodologi  Penelitian Kualitatif  Program  S-2. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1994. Ulummudin. Hadith on The Prohibition  of  Women  Traveling without a Mahram (Application of
Hermeneutic  Theory  of  Jorge  Je Gracia). Journal of Hadith Studies: ASILHA  -  Islamicate  Institute,
1 (1), 28-42, 2018. Ulya,  Atiyatul.  Konsep  Mahram Jaminan Keamanan atau Pengekangan  Perempuan. Jurnal Al-Fikr, 17 (1), 245-255, 2013. Umar, Hasbi. Nalar Fiqh Kontemporer .  Cet.  1.  Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
Wahbah,  Al-Zuhaili. al-Fiqhu  al- Islām  wa  Adillatuhu .  Jakarta: Darul Fikir, 2011.