## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  2 – Agustus  2023,  Hal.  226-232  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7471.226-232

## PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG DEBITUR PADA PERJANJIAN KREDIT PINJAMAN UANG AKIBAT ADANYA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA BANK RAKYAT INDONESIA KAB SAMOSIR)
Suhaila Zulkifli 1 , Diana Kristina Nadapdap 2 , Rolasta Naomi Sitanggang 3 , Tajuddin Noor 4
1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
4 Universitas Islam Sumatera Utara
1 suhailazhamar@gmail.com, 2 dianakristinanadapdap@gmail.com, 3 rolastanaomi8@gmail.com, 4 tajuddinhasy@yahoo.com

## Abstrak
Salah  satu  lembaga  keuangan  yang  ada  di  negeri  ini  adalah  bank,  yaitu  sebuah  badan  keuangan  yang  dikenal sebagai  tempat  penyimpanan  uang.  Tetapi  semakin  berkembangnya  zaman,  fungsi  bank  juga  semakin berkembang,  kini  bank  juga  dapat  melaksanakan  kegiatan  permodalan  perseroan  bahkan  permodalan  pribadi juga, seperti  setiap  masyarakat  yang  ingin  membuka usaha UMKM.  Metode penelitian  yang diterapkan dalam tulisan  ini  ialah  yuridis  normatif  yang  merupakan  metode penelitian  yang  berfokus pada analisa kasus dengan tetap memperhatikan asas dan norma hukum yang ada. Dikarenakan perkembangan virus covid 19 yang bagitu pesat di Indonesia hingga menyebabkan perekonomian hampir lumpuh, maka pemerintah melalui badan Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  melahirkan  kebijakan  dalam  mengatasi  merosotnya  perekonomian  nasional  akibat  virus pandemi  covid  19.  Adapun  kebijakan  ini  dengan  landasan  hukum  yaitu  melalui  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  11/POJK.03/2020  tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (selanjutnya disebut POJK No. 11/2020). Saat ini  beberapa  bank  telah  menerapkan  regulasi  khusus  dan  intern  terkait  mengatasi  permasalahan  debitur  yang mengalami kesulitan dalam membayar cicilan, salah satu nya ialah BRI Kab Samosir. Salah satu langkah yang dilakukan  BRI  Kab.Samosir  ialah  melaksanakan  permintaan  pembayaran,  lalu  melakukan  komunikasi  kepada debitur,  dan  melaksanakan  survei  berupa  cross-check  data  terkait  debitur  yang  mengajukan  permohonan tersebut.  Dalam  rangka  untuk  mengatasi  kesulitan  dalam  pemenuhan  pelaksanaan  perjanjian  utang  piutang  di tengah  pandemi  covid  19  ini  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 11/POJK.03/2020 pada pasal 2 ayat 1.
Kata Kunci: Penundaan Pembayaran Utang, Pandemi Covid 19, BRI Kab Samosir

## Abstract
One of the financial institutions in this country is a bank, which is a financial institution known as a place where money is kept. But as the times progress, the function of  banks is also growing, now banks can also carry out corporate capital  activities  and even personal  capital  too, like every community that wants to  open an MSME business.  The  research  method  applied  in  this  paper  is  normative  juridical  which  is  a  research  method  that focuses  on  case  analysis  while  still  paying  attention  to  existing  legal  principles  and  norms.  Due  to  the  rapid development  of  the  COVID-19  virus  in  Indonesia,  which  has  almost  paralyzed  the  economy,  the  government through the Financial Services Authority (OJK) issued a policy to overcome the decline in the national economy due to the COVID-19 pandemic. This policy is based on law, namely through the Services Authority Regulation. Finance Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019 (hereinafter referred to as POJK No. 11/2020). Currently, several banks have implemented special and internal regulations related to overcoming the problems of debtors who have difficulty paying installments, one of  which is BRI, Samosir Regency. One of  the steps taken by BRI for Samosir Regency is to carry out payment requests, then communicate with the debtor, and carry out a survey in  the  form  of  cross-checking  data  related  to  the  debtor  who  submitted  the  request.  In  order  to  overcome difficulties in fulfilling the implementation of debt agreements in the midst of the Covid 19 pandemic, this is in the  Regulation  of  the  Financial  Services  Authority  of  the Republic  of  Indonesia  Number  11/POJK.03/2020  in
article 2 paragraph 1.
Keywords: Postponement of Debt Payments, Covid 19 Pandemic, BRI, Samosir Regency

## I. PENDAHULUAN
Salah satu lembaga keuangan yang ada di negeri ini adalah bank, yaitu sebuah badan keuangan yang dikenal sebagai tempat penyimpanan uang. Tetapi semakin  berkembangnya zaman, fungsi bank juga semakin berkembang, kini bank juga dapat melaksanakan kegiatan permodalan perseroan bahkan permodalan pribadi juga, seperti setiap masyarakat yang ingin membuka usaha UMKM. Tentu dengan semakin berkembangnya fungsi Bank, kini Bank menjadi salah satu instrumen penting bagi Indonesia dalam meningkatkan perekonomian (Putri, 2009).
Saat ini pemerintah sedang bergiat agar masyarakat dapat memiliki  usaha  sendiri  seperti  yang dikenal  saat  ini  dengan  anama  UMKM,  dan  tentunya  ketika  ingin  membuka  suatu  usaha  diperlukan yang  namannya  modal.  Bank  menjadi  menjadi  salah  satu  instrumen  yang  menjadi  sumber  modal masyarakat  yang  ingin  membuka  usaha  UMKM  baru  nya.  Saat  ini  berbagai  variasi  pinjaman  modal telah  disediakan  oleh  bank,  dan  semua  itu  dikenal  dengan  istilah  pengkreditan.  Dalam  proses  kredit antara  Bank  dan  masyarakat  tentu  harus  juga  melewati  beberapa  prosedur  yang  ada,  artinya  Bank sebagai  pemodal  tidak  sembarangan  dalam  memberikan  pinjaman  model  kepada  masyarakat  yang tidak  memenuhi  syarat  sebagai  peminjam  modal  atau  debitur.  Hal    tersebut  sangatlah  penting dikarenakan agar dapat memitigasi resiko kredit. Pengkreditan bukanlah hal baru dalam dunia usaha, telah juga banyak terjadi masalah antara masyarakat dan perbankan terkait pengkreditan, adapun yang dimaksud  dengan  masalah  tersebut  ialah  adanya  debitur  yang  melakukan  pembayaran  macat  atau terlambat terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya. Apalagi saat ini Indonesia baru saja dilanda wabah pandemi covid 19 yang menyebabkan hampir lumpuhnya perekonomian nasional akibat  pembatasan  kegiatan  sosial  yang  ditetapkan  pemerintah  (Sastradinata,  Dhevi  Nayasari  & Muljono, 2020).
Salah  satu  Bank  yang  saat  ini  sering  menghadirkan  program  pembiayaan  modal  kepada masyarakat  ialah  BRI  atau  Bank  Rakyat  Indonesia.  Saat  ini  salah  satu  program  pembiayaan  modal yang  diminati  masyarakat  ialah  KUR  (Kredit  Usaha  Rakyat)  yang  dimana  dalam  program pengkreditan ini masyarakat bisa mengajukan peminjaman modal tanpa diperlukan sebuah agunan.
Proses  kesepakatan  pengkreditan  harus  diawali  yang  namannya  kesepahaman  antara  pihak- pihak yang bersepakat, tentu pihak yang dimaksud disini ialah Kreditur yaitu Bank dan Debitur yaitu masyarakat  atau  badan  hukum  (Khairandy,  2003).  Bukti  kesepakatan  tersebut  ditunjukkan  melalui penandatanganan surat perjanjian kredit, yang biasanya dalam hal ini draft nya telah dipersiapkan oleh Bank  selaku  kreditur  (Rizal,  2021).  Hal  tersebut  dibuat  semata-mata  untuk  memitigasi  resiko  kredit, dan juga sebagai landasan hukum yang kuat bagi masing-masing pihak, apabila suatu saat kedepannya terjadi permasalahan (Ginting, 2010).
Berdasarkan latar belakang  yang penulis uraikan tersebut, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan tulisan yang berjudul: Penundaan pembayaran utang debitur pada perjanjian kredit pinjaman  uang  akibat  pandemi  covid  19  di  Bank  Rakyat  Indonesia  (Studi  Kasus  di  Bank  Rakyat Indonesia Cab Samosir ).
Berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan di atas, maka peneliti menemukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  kebijakan  pemerintah  pada  masa  pandemi  covid  19  terhadap  penundaan pembayaran utang debitur terhadap kredit pinjaman uang ?
2. Bagaimana  pengaturan  Bank  Rakyat  Indonesia  Kabupaten  Samosir  terhadap  penundaan pembayaran utang debitur pada perjanjian kredit akibat pandemi covid 19?
3. Bagaimana  hambatan  dan  penyelesaian  terhadap  penundaan  pembayaran  utang  pada perjanjian kredit pinjaman uang akibat adanya pandemi covid 19 ?
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  kebijakan  pemerintah  pada  masa  pandemi  covid  19  terhadap penundaan pembayaran utang debitur terhadap kredit pinjaman uang
2. Untuk mengetahui pengaturan Bank Rakyat  Indonesia Kab Samosir terhadap penundaan pembayaran utang debitur pada perjanjian kredit uang akibat adanya pandemi covid 19.
3. Untuk  mengetahui  hambatan  dan  penyelesaian  terhadap  penundaan  pembayaran  utang pada perjanjian kredit pinjaamn uang akibat adanya pandemi covid 19.

## II. METODE PENELITIAN

## 2.1 Jenis Penelitian & Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Ketika  melaksanakan  suatu  riset,  harus  dibutuhkan  sebuah  konsep  yang  jelas,  yang dimana  dalam  hal  ini  konsep  dikenal  dengan  istilah  metode  penelitian.  Yang  dimaksud metode disini adalah tindakan pencarian data dari berbagai sumber yang ada, dilakukan secara sistematis  dan  jelas  arah  tujuannya  agar  penelitian  tersebut  dapat  mudah  dipahami  oleh pembacanya, dan mekanisme penelitian nya terstruktur dan sistemaitis.
Metode  penelitian  yang  diterapkan  dalam  tulisan  ini  ialah  yuridis  normatif  yang merupakan metode penelitian yang berfokus pada analisa kasus dengan tetap memperhatikan asas dan norma hukum yang ada (Soemitro, 1990).
b. Sifat Penelitian
Adapun sifat yang dimiliki oleh tulisan riset ini ialah  yang merupakan penelitian yaitu menggambarkan  kejadian  serta  masalah  yang  berupa  suatu  keadaan  yang  berdampak  pada Penundaan Pembayaran Utang Debitur pada perjanjian kredit pinjam uang.

## 2.2 Sumber Bahan Hukum
Adapun Sumber Bahan Hukum yang dipakai pada riset ini, yaitu:
1. Bahan Hukum Primer
Merupakan  sumber  yang  digali  dari  peraturan  perundang-undangan,  yurisprudensi,  serta data-data yang terkandung yang memiliki kaitan dengan permasalahan, yaitu:
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan
b. Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
c. Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Bencana Nonalam
d. Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  15/PMK.06/2021 Tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah
e. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  22/15/PBI/2020  Tentang  Perubahan  Ketiga Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/3/PBI/2017  Tentang  Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional
f. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Per)
2. Bahan Hukum Sekunder
Merupakan  bahan  hukum  yang  digali  dari  literatur-literatur  hukum  yang  ada,  meliputi buku,  jurnal,  serta  tulisan-tulisan  lain  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  hukum  yang ada.
3. Bahan Hukum Tersier
Merupakan  bahan  hukum  yang  dijadikan  sebagai  pelengkap  dalam  sebuah  penulisan, adapun  yang  menjadi  bahan  hukum  tersier  ialah  internet,  blogspot,  serta  tulisan-tulisan lain non hukum namun masih berkaitan dengan permasalahn yang ada.

## 2.3 Teknik Pengumpulan Data
Dalam peneltian ini adapun cara mengumpulkan data ialah melalui studi pustaka, yang diambil dari pendapat-pendapat para ahli hukum, internet, serta hal-hal lain yang berhubungan terhadap riset.

## 2.4 Analisis Data
Ketika  melaksanan  sebuah  peneltian  pasti  menerapkan  analisis  data  guna  menganalisa permasalahan  melalui  semua  informasi  yang  tertuan  dari  beberapa  sumber  yang  ada,  untuk selanjutnya  dilakukan  analisa  terhadap  hal  itu  dengan  tujuan  mendapat  sebuah  kesimpulan  yang merupakan  inti  dari  pokok  permasalahan.  Dalam  mencapai  tujuan  tersebut  dipakai  dalam  penelitian ini  ialah  analisis  kualitatif  yaitu  cara  menganalisa  secara  deduktif  dengan  memperhatikkan  hal-hal
yang  bersifat  secara  umum  terlebih  dahulu  lalu  menyimpulkan  analisa  yang  bersifat  konkret (Soekanto, 2001).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kebijakan  Pemerintah  Pada  Masa  Pandemic  Covid-19  Terhadap  Penundaan Pembayaran Utang Debitur Pada Kredit Pinjaman Uang
Indonesia  pada  tahun  2020  memasuki  masa  kelam  dalam  sejarah  republik  ini,  yaitu  masa dimana  kita  dijajah  oleh  suatu  virus  yang  dinamakan  covid  19.  Virus  covid  19  berhasil  membuat perekonomian  masyarakat  menurun,  bagaimana  tidak?  Pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  PPKM yang  bertujuan  untuk  mengurangi  aktivitas  warga  guna  memitigasi  resiko  penyebaran.  Banyak UMKM  yang  gulung  tikar  terkait  kebijakan  ini,  yang  menyebabkan  pelaku  usaha  UMKM  yang mendapatkan modal usaha nya dari Bank menjadi tidak mampu untuk membayar cicilan pinjaman nya tersebut.  Meski  demikian,  namun  pemerintah  tidak  menutup  mata  begitu  saja,  pemerintah mengekuarkan  kebikan  restrukturisasi,  yaitu  dengan  menambah  periode  pinjaman  nya  dengan menunda  pembayaran  sementara  waktu.  Namun  kebijakan  ini  tidak  serta  merta  diberikan  kepada seluruh debitur yang macat, hanya kepada debitur yang memang memenuhi syarat maka program ini dapat diberikan.
Proses  penetapan  tingkat  kesehatan  bank  diatur  dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No. 26/4/BPPP  tanggal  29  Mei  1993.  Surat  Edaran  ini  berisi  pedoman  untuk  membantu  debitur  yang mengalami  kesulitan  dalam  melunasi  kewajibannya.  Surat  edaran  tersebut  memberikan  banyak pilihan,  termasuk  teknik  manajemen  alternatif  termasuk  penjadwalan  ulang,  rekondisi,  dan restrukturisasi. Inilah pembenarannya:
a. Dengan rescheduling (penjadwalan kembali), merupakan suatu cara dengan memperbaharui tempo pembayaran  utang  yang  dimana  nanti  akan  berpengaruh    terhadap  total  nilai  jumlah utang  yang  harus  dibayar  kemudian  hari,  dan  juga  jika  dibutuhkan  dapat  melaksanakan penambahan utang oleh debitur.
b. Dengan reconditioning (persyaratan kembali), merupakan suatu cara dengan memperbaharui poin-poin  perjanjian  yang  telah  disepakati  sebelumnya,  yang  selanjutnya  akan  lahir perjanjian  baru.  Adapun  poin-poin  yang  diperbaharui  yaitu  terkait  pengjadwalan  cicilan, serta syarat  yang  harus dimiliki debitur. Namun dengan cara  reconditioning ini tidak boleh debitur menambah jumlah utang nya lagi.
c. Dengan  restructuring  (penataan  kembali)  merupakan  suatu  cara  dengan  melakukan perubahan  terhadap  isi  perjanjian  dan  syarat  awal  oleh  debitur,  dalam  restrukurisasi  ini debitur  akan  diberikan  suatu  proses  baru  yang  ditawarkan  oleh  kreditur  yang  tentunya berbeda  dengan  sebelumnya,  hal  ini  dapat  meliputi  penambahan  jumlah  utang  atau penambahan masa waktu pembayaran.
Pemerintah  melalui  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  telah  merancang  regulasi  untuk  mengatasi dampak buruk pandemi ini  terhadap perekonomian nasional, seiring dengan pesatnya perkembangan virus  COVID-19  di  Indonesia  yang  hampir  melumpuhkan  perekonomian.  Berdasarkan  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  11/POJK.03/2020  tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  Sebagai Tindakan  Countercyclical  Dalam  Menghadapi  Dampak  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019, selanjutnya  disebut  POJK  No.11/2020,  kebijakan  ini.  Dalam  kebijakan  yang  dituangkan  dalam peraturan  tersebut  terdapat  beberapa  carra  dan  solusi  yang  ditawarkan  oleh  pemerintah  terhadap kreditur  dan  debitur  dalam  upaya  membantu  penyelamatan  proses  kredit  macat  yang  dialami  oleh debitur.
Terkait  kebijakan  yang  dikelurakan  oleh  pemerintah  tersebut,  pemerintah  menyerahkan  hak kepada  Bank  selaku  kreditur  untuk  mengsortir  terhadap  debitur  mana  yang  memang  layak  untuk mendapatkan kebijakan tersebut, artinya meskipun kebijakan ini ada namun tidak semua debitur dapat menikmatinya (Tjoanda, Hetharie, Pariela , & Sopamena, 2021).

## 3.2 Pengaturan  Bank  BRI  Kabupaten  Samosir  Terhadap  Penundaan  Pembayaran  Utang Debitur Pada Perjanjian Kredit Akibat Adanya Pandemic Covid-19
Debitur  yang  mengalami  kesulitan  dalam  membayar  cicilan  utang  nya  tentu  berpengaruh  juga terhadap  Bank  yang  menjadi  kreditur  nya,  dalam  hal  ini  bank  juga  tentu  memiliki  formula  dalam menuntaskan  masalah  tersebut,  yang  dimana  nantinya  akan  melahirkan  win-win  solution  terhadap
permasalahan  tersebut.  Saat  ini  beberapa  bank  telah  menerapkan  regulasi  khusus  dan  intern  terkait mengatasi  permasalahan  debitur  yang  mengalami  kesulitan  dalam  membayar  cicilan  (Prasetyo,  Budi Prana & Gunadi, 2021).
Regulasi  khusus  dalam  mengatasi  kredit  bermasalah  biasanya  dirumuskan  oleh  kepengurusan internal oleh bank tersebut dalam bentuk regulasi non-lisan. Dalam regulasi   khusus yang merupakan solusi  yang  ditawarkan  kepada  debitur  tersebut,  maka  debitur  diharapkan  memahami  secara  benar terkait regulasi tersebut, agar tidak terjadi perkara kedepannya, dan tentu dalam hal ini harus diawali dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Hal  ini  dikarenakan  setiap  bank  memiliki  kebijakan  yang  berbeda-beda.  Misalnya,  beberapa bank  memberi  pelanggan  pilihan  untuk  menerima  pembayaran  hanya  dengan  bunga;  prinsip  tidak diharuskan untuk dilunasi, dan baik pokok maupun bunga akan dilanjutkan pada akhir masa tenggang. Di  sisi  lain,  beberapa  bank  mengambil  taktik  sebaliknya  dan  memperlakukan  saldo  yang  tersisa sebagai  hutang  baru,  menambahkan  pokok  dan  bunga  biasa  ke  jumlah  bunga  yang  harus  dibayar  di masa  depan.  Namun,  strategi  semacam  ini  tidak  menunjukkan  fleksibilitas  dan  mungkin mengakibatkan beban keuangan yang lebih tinggi di masa mendatang.
Dalam  situasi  ini,  kreditur  harus  menata  kembali  debitur  yang  terkena  dampak  krisis  dengan menawarkan bantuan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing debitur. Misalnya, dalam hal  restrukturisasi,  pilihan  untuk  menunda  pembayaran  pokok  dan  bunga  selama  satu  tahun  atau menawarkan  alternatif  hanya  menunda  pembayaran  pokok  atau  bunga  selama  satu  tahun.  Jika pembayaran  bunga  diselesaikan  dalam  situasi  ini,  hanya  pokok  yang  akan  dibayarkan  karena  bunga sudah tercakup. Untuk menghindari beban awal yang terlalu besar, penawaran ini cukup membantu.
Namun, seringkali diperlukan penilaian yang tepat atas kewajiban force majeure yang dimiliki bank kepada klien mereka. Bagi debitur, hal ini seringkali menjadi kendala untuk meminta keringanan pembayaran pinjaman. Sehingga terjadi benturan kepentingan antara kebijakan bank yang tetap harus berpegang  pada  prinsip  kehati-hatian,  meskipun  dalam  situasi  pandemi  seperti  yang  kita  alami  saat ini,  dengan  debitur  yang  berusaha  menjaga  hak-haknya  terkait  dengan  kebijakan  relaksasi pembayaran kredit, dengan standar yang ditetapkan oleh Bank. OJK (Asyhadi, 2020).
Salah  satu  bank  yang  memiliki  formula  dalam  mengatasi  permasalahan  kredit  ialah  Bank  Bri Kab  Samosir,  Menurut  hasil  observasi  dan  wawancara  yang  peneliti  lakukan  pada  RAMA  BR SINAGA  yang  menjabat  sebagai Account  Officer (AO)  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  penanganan pembiayaan bermasalah bank menggunakan restrukturisasi karenan dapat meringankan debitur dalam melakukan pembiayaan bukan hanya itu bank juga dapat lebih mudah dalam menangani pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Adapun langkah-langkah yang dilakukan ialah sebagai berikut:
a. Bank  akan  mendatangi  atau  menemui  debitur  dengan  alasan  menanyakan  langsung  terhadap permasalahan penunggakan pembiayaan.
b. Melaksanakan  permintaan  pembayaran.  Bank  BRI  Kab  Samosir  tentu  setiap  bulannya memiliki  data  terhadap  debitur  yang  memiliki  masalah,  untuk  selanjutnya  akan  dihubungi oleh  tim  penagihan  agar  segara  dilaksanakan  pembayaran  oleh  debitur  tersebut.  Jika  debitur belum  juga  melakukan  pembayaran,  maka  bank  akan  mengeluarkan  surat  teguran  pertama, diikuti  surat  teguran  kedua,  dan  surat  teguran  terakhir  jika  tidak  juga  melaksanakan pembayaran.
c. Melakukan komunikasi kepada debitur agar segera berkomunikasi dengan bagian pengurusan kredit  bank,  dalam  hal  ini  disebut  RM  (Relationship  Manager)  agar  dapat  melakukan permohonan mendapatkan program restrukturisasi.
d. Selanjutnya, maka Bank Bri Kab Samosir akan melaksanakan survei berupa cross-check data terkait  debitur  yang  mengajukan  permohonan  tersebut,  apakah  memang  tepat  sasaran  atau tidak dalam hal mendapatkan program bantuan restrukturisasi tersebut.
Dalam  hal  proses  pengajuan  permohonan  tersebut  dikarenakan  sedang  dalam  situasi  pandemi covid-19, maka dapat juga dilaksakankan secara online, yaitu melaui e-mail.

## 3.3 Hambatan  dan  Penyelesaian  Terhadap  Penundaan  Pembayaran  Utang  Debitur  Pada Perjanjian Kredit Pinjaman Uang Akibat Adanya Pendemi Covid-19
Bank  merupakan  salah  satu  institusi  keuangan  yang  memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi melakukan  penghimpunan  dana  yang  berasal  dari  orang  atau  badan  hukum  yang  mempunyai  dana berlebih  untuk selanjutnya sebagai media dalam menyalurkan  kepada orang  atau badan  hukum yang
kekurangan dana yang ingin mempunyai dana yang cukup untuk memulai suatu usaha. Artinya dalam hal  ini Bank sebagai pihak  yang menjadi sentral dalam siklus ekonomi  Indonesia dan bahkan dunia, apalagi ketika saat ini sedang dalam masa pandemi covid 19.
Pada tahun 2020 Indonesia memasuki masa kelam dalam perekonomian nya, dimana covid 19 hadir sebagai momok yang menakutkan bukan saja dari segi kesehatan namun juga ekonomi. Banyak pelaku usaha UMKM yang gulung tikar  akibat virus tersebut, yang dimana  pada saat  itu  pemerintah menerapkan kebijakan PPKM untuk mencegah dan mengurai keramaian masyarakat, banyak warung- warung rakyat yang terpaksan tutup dikarenakan kebijakan tersebut. Dampak   nya bukan  saja hanya terjadi  kepada  pelaku  usaha  kecil  dan  mikro,  namun  pelaku  usaha  menengah  dan  makro  juga berdampak,  banyak  perusahaan  yang  harus  merumahkan  karyawannya  demi  menekan  angka pengeluaran dikarenakan menurun nya omset hampir di seluruh perusahaan yang ada (Abdi, 2020).
Dampak  pandemi  Covid-19  yang  telah  dijabarkan  tersebut  juga  dirasakan  pula  oleh perusahaan-perusahaan  salah  satunya  yaitu  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Kab  Samosir,  yang  mana semenjak  adanya  pandemi  covid  19  banya  debitur  yan  lalai  dalam  pemenuhan  pembayaran  utang sehingga  mendorong  untuk  mengeluarkan  beberapa  kebijakan  untuk  mempertahankan  perusahaan agar tetap bertahan di tengah masa pandemi Covid-19.
Pemenuhan  prestasi  sangat  dipengaruhi  oleh  kendala  di  luar  masalah  ekonomi,  seperti  yang ditimbulkan  oleh  wabah  COVID-19.  Pemenuhan  prestasi  dipengaruhi  oleh  sejumlah  hambatan tambahan  di  luar  keterbatasan  finansial,  seperti  tantangan  akibat  pengangguran  atau  bahkan kebangkrutan.  Karena  semua  tantangan  tersebut,  masyarakat  sebagai  debitur  harus  melakukan pengorbanan  yang  tidak  sedikit  demi  memenuhi  kewajiban  pelaksanaannya  sesuai  dengan  kontrak yang  telah  ditetapkan.  Oleh  karena  itu  ada  kelompok  orang  yang  dibebaskan  dari  keterbatasan keuangan dan hambatan lainnya, dan mereka harus memastikan bahwa pencapaian mereka dilakukan sesuai  dengan  kesepakatan.  Jika  mereka  gagal  memenuhi  tujuan  tersebut,  mereka  dapat  dianggap menghina  pengadilan  dan  dipaksa  untuk  membayar  ganti  rugi,  biaya  pengacara,  dan  bunga,  atau bahkan berisiko pembatalan perjanjian (Satrio, 1992).
Situasinya  berbeda  untuk  kelompok  orang  yang  terkena  dampak  negatif  ekonomi  dan  tidak dapat  sepenuhnya  menyadari  potensi  mereka.  Mereka  dapat  dianggap  berada  di  bawah  paksaan  jika bakat mereka yang terbatas menghalangi mereka untuk menyelesaikan salah satu tujuan mereka. Jika mereka tidak dapat menyelesaikan kinerja pada saat jatuh tempo dalam situasi ini, mereka tidak dapat dituntut  ganti  rugi.  Mereka  dapat  menghindari  masalah  ini  dengan  meminta  negosiasi  ulang,  seperti menunda pembayaran atau memperpanjang jangka waktu pembayaran (Aminah, 2020).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Pasal 2 ayat 1 berbunyi: “Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi bagi debitur  yang  terdampak  penyebaran  COVID-19,  termasuk  debitur  mikro  ,  usaha  kecil  Menengah.” Ada dua kebijakan, yakni kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi pembiayaan kredit, sebagai upaya memberikan stimulasi pertumbuhan ekonomi.
Bank  membuat  pilihan  cerdas  ketika  menunda  pembayaran  selama  pandemi  untuk merestrukturisasi  kredit.  Untuk  mengeksekusi  hipotek  sesuai  dengan  perjanjian  kredit  bank,  hal  ini dilakukan  sebelum  debitur  dianggap  bermasalah.  Bank  mengambil  langkah  proaktif  untuk meminimalisir  potensi  kerugian  melalui  restrukturisasi  kredit,  antara  lain  menurunkan  pokok  dan bunga,  memperpanjang  jangka  waktu  kredit,  dan  opsi  lainnya.  Restrukturisasi  kredit  memberi  klien debitur kesempatan untuk terus melakukan bisnis dan berkembang.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
1. Upaya  dalam  menyelesaikan  penundaan  pembayaran  utang  yang  dimiliki  oleh  BRI    Kab Samosir  yaitu  dengan  melakukan  rescheduling(penjadwalan  kembali),  reconditioning (persyaratan kembali), dan restructuring (penataan kembali).
2. Pengaturan  Bank  BRI  Kab  Samosir  terhadap  penundaan  pembayaran  utang  debitur  pada perjanjian  kredit  uang  akibat  adanya  pandemic  covid-19  adalah  melakukan  penagihan terhadap  nasabah,  Menghubungi  nasabah  supaya  secepatnya  dapat  menghubungi Relationship  Manager  (RM),  melakukan  analisa  atau  penilaian  kelayakan  debitur  untuk mendapatkan keringanan.
3. Hambatan dan penyelesaian terhadap penundaan pembayaran utang debitur pada perjanjian
kredit pinjaman uang akibat adanya pandemic covid-19 adalah seperti Pemutusan Hubungan Kerja  (PHK)  dan  menurunnya  omset  masyarakat  dan  terkait  penyelesaiannya  pemerintah telah  melahirkan  peraturan  terkait  dalam  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  salah satunya melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## 4.2 Saran
1. Kebijakan restrukturusi yang dikeluarkan pemerintah diharapkan dapat dikontrol lebih ketat lagi oleh pusat, dikarenakan masih banyak kebijakan restrukturisasi tidak tepat sasaran yang turun kepada masyarakat.
2. Saran  terhadap  pihak  bank  dalam  melaksanakan  sosialisasi  terhadap  informasi  yang  akan dibagikan  kepada  masyarakat  diharapkan  dapat  lebih  konkrit  dan  jelas,  agar  dapat  mudah dipahami  oleh  masyarakat,  dan  juga  untuk  pelayanan  melalui  online  agar  dapat  lebih ditingkatkan agar masyarakat tidak perlu lagi lelah data ke bank.
3. Penyelesaian  permasalahan  kredit  macat  yang  terjadi  selama  pandemi  covid  19  seharusnya pemerintah  dapat  mengeluarkan  kebijakan  yang  lebih  mengutamakan  kepentingan masyarakat  daripada  kepentingan  perbankan,  misal  mengeluarkan  bantuan  tunai  secara langsung kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdi, C. I. B. and M. N. (2020). Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (COVID-19). 92 AkMen Jurnal Ilmiah , 17 (1).
Aminah. (2020). Pengaruh Pandemic Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian, Diponegoro. Private Law Review , 7 (1).
Asyhadi,  F.  (2020).  Analisis  Dampak  Restrukturisasi  Kredit  Terhadap  Pembiayaan  (Leasing)  Pada  Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. Justisi Jurnal Ilmu Hukum , 5 (1). Ginting,  E.  D.  (2010). Analisis  hukum  Mengenai  Pengaturan  Reorganisasi  Perusahaan  dalam  Kepailitan . Medan: USU Press.
Ibrahim, Johnny. (2005). Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif , Malang: Bayu Media Publishing Khairandy,  R.  (2003). Itikad  Baik  Dalam  Kebebasan  Berkrontrak .  Jakarta:  Universitas  Indonesia  Fakultas Hukum Pancasila.
Prasetyo,  Budi  Prana  &  Gunadi,  A.  (2021).  Tinjauan  Terhadap  Pelaksana  Restrukturisasi  Kredit  Perbankan.
Jurnal Hukum Adigama , 4 (1). Putri, Auria  Azzahra  Kesuma. (2019). “Kajian Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat Pasca  Berlakunya  POJK  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  Sebagai Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019”. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Rizal,  Muhammad  Fahmi.  (2021) “Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Dalam  Perjanjian  Kredit Perbankan Karena Adanya Pandemi COVID-19”. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember Sastradinata, Dhevi Nayasari & Muljono, B. E. (2020). Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan  Kelonggaran  Kredit  Berdasarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  11/POJK.03/2020. Jurnal Sains Sosio Humaniora , 4 (2). Satrio, J. (1992). Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya) . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Soekanto, S. dan S. M. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) . Jakarta: Rajawali Pers. Soemitro, R. H. (1990). Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta: Cet IV, Ghalia Indonesia. Tjoanda , M.,  Hetharie , Y.,  Pariela , M.V.G.,  & Sopamena,  R.V.  (2021). Covid-19  sebagai  Bentuk  Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit . Jurnal Sasi Universitas Pattimura. 27 (1)
UU  No.  37  tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban      Pembayaran Utang  (PKPU)  dapat dipergunakan
Undang-Undang  No.  14  tahun  1967  tentang  Undang-undang  Pokok  Perbankan Undang-undang  No.  13  tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020

## Wawancara
Rama Br Sinaga (Account Officer (AO))