https://doi.org/10.26593/jihi.v0i00.5968.135-144
Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dalam Meminimalkan Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jayawijaya

## Vince Tebay
Program Pascasarjana, Universitas Cenderawasih Jayapura tebayvince@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 52  Tahun  2009,  faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  implementasi  kebijakan,  serta  upaya  pemerintah meminimalkan  tindakan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Kabupaten  Jayawijaya,  dengan  fokus  pada  lima fungsi  keluarga  (agama,  sosial  budaya,  pendidikan,  ekonomi,  dan  kesetaraan).  Desain  penelitian  kualitatif digunakan  untuk  mengevaluasi  implementasi  dari  suatu  kebijakan  atau  program.  Pengumpulan  data  melalui wawancara  diperoleh  dari  anggota  masyarakat  dari  40  distrik  di  Kabupaten  Jayawijaya,  yang  diklasifikasikan sebagai  informan  utama  dengan  jumlah  17  orang  pelaku,  17  orang  korban,  dan  2  orang  pendamping  korban. Analisis  data  kualitatif  meliputi  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan (verifikasi).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  Undang-Undang  Nomor  52  Tahun 2009  berdasarkan  lima  fungsi  keluarga  (fungsi  agama,  sosial  budaya,  pendidikan,  ekonomi  dan  kesetaraan) berdampak  pada  penurunan  jumlah  tindakan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  signifikan  pada  tahun  2018 sejak  sosialisasi  Undang-Undang  yang  dilakukan  tahun  2014.  Hal  tersebut  didukung  oleh  adanya  lembaga perwakilan  BKKBN  di  tingkat  provinsi  dan  DP3AKB  di  tingkat  kabupaten,  sementara  faktor  penghambat implementasi  kebijakan  antara  lain  faktor  demografi  serta  tidak  maksimalnya  sosialisasi  dan  penyebarluasan informasi.  Pemerintah  melalui  DP3AKB  Kabupaten  Jayawijaya  telah  melakukan  upaya  preventif  dengan sosialisasi,  penyuluhan,  dan  penyebarluasan  informasi;  memberikan  pendidikan,  pelatihan  gender  bagi  aparat pendamping  maupun  korban;  mengirim  aparat  pendamping  Kabupaten  Jayawijaya  untuk  mengikuti  seminar- seminar dan penyuluhan tentang KDRT; meningkatkan profesionalisme kerja pendamping korban keterampilan dan kemampuan pendamping korban dalam menyelesaikan setiap kasus; serta bekerja sama dengan psikiater atau psikolog.
Kata  Kunci: Implementasi  Kebijakan,  Undang-Undang  Nomor  52  Tahun  2009,  Tindakan  Kekerasan  dalam Rumah Tangga.

## PENDAHULUAN
Tindakan  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  dalam  rumah  tangga  merupakan  bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan serta diskriminasi yang harus dicegah dan dihapuskan. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga termasuk fisik, seksual, psikologis, penelantaran, ataupun  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya dilakukan  terhadap  perempuan  dan  faktor  yang  melatarbelakangi  terjadinya  tindak  kekerasan  dipicu antara lain kurangnya komunikasi antara suami dan istri, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, ketidakmampuan suami secara ekonomi, kawin paksa, dan pengaruh minuman keras.
Di  balik  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan,  penyebab  utamanya  adalah  budaya  patriarki yang  masih  melekat  dalam  masyarakat  yang  menciptakan stereotype yang  merendahkan  derajat perempuan  (Harnoko,  2010;  Susiana,  2012).  Sementara  tindak  kekerasan  terhadap  anak  sering  kali disebabkan  oleh  kemiskinan  dan  lingkungan  sosial  yang  buruk  (Suradi,  2013).  Korban  kekerasan dalam rumah tangga dapat berdampak pada kecemasan, depresi, penyalahgunaan obat-obatan, trauma, bahkan bunuh diri (Anurudran, dkk., 2020). Anak dan remaja dalam rumah tangga juga dapat menjadi korban baik secara langsung maupun tidak langsung dengan peniruan model kekerasan yang terjadi di lingkungan  keluarganya  (Margaretha  &  Nuringtyas,  2013;  Muhajarah,  2016).  Oleh  karena  itu, kehadiran  pemerintah  dibutuhkan  dalam  memberikan  perlindungan  dan  kenyamanan  bagi  setiap masyarakat agar terbebas dari tindakan kekerasan maupun ancaman dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat perempuan.
Realitas  menunjukkan  bahwa  di  Indonesia,  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  mengalami peningkatan  yang  signifikan  dari  tahun  2016  sampai  dengan  tahun  2019.  Pada  tahun  2018,  jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan naik dari 406.178 kasus menjadi 431.471 kasus pada tahun 2019, kemudian  menurun  drastis  menjadi  299.911  kasus.  Namun  Komnas  Perempuan  (2021)  melaporkan bahwa  penurunan  angka  kasus  tersebut  bukan  berarti  adanya  penurunan  jumlah  kasus  yang sebenarnya,  melainkan  karena  beberapa  keterbatasan  dan  hambatan  selama  pandemi  Covid-19. Kebijakan  untuk  “tinggal  di  rumah”  selain  menempatkan  korban  pada  risiko  kekerasan  lebih  lanjut, tetapi  juga  mengisolasi  mereka  dari  jangkauan  dukungan  (Anurudran,  dkk.,  2020).  Sementara  itu, laporan  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  di  Kabupaten  Jayawijaya  juga  cenderung meningkat dengan jumlah kasus terbanyak pada kekerasan dalam rumah tangga (DP3AKB Kabupaten Jayawijaya, 2021).
Peran  pemerintah  dalam  kondisi  ini  sangat  penting  dalam  mengurangi  fenomena  tindakan kekerasan yang terjadi di Indonesia melalui program dan kebijakan yang diatur dalam Undang-undang maupun  peraturan  tentang  pencegahan  tindakan  kekerasan  serta  langkah-langkah  konkret  yang dilakukan untuk meminimalkannya. Sebagai upaya melaksanakan revolusi mental berbasis Pancasila melalui  keluarga,  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN)  menekankan penguatan  delapan  fungsi  keluarga,  yang  meliputi  agama,  sosial  budaya,  cinta  kasih,  perlindungan, reproduksi,  sosialisasi  dan  pendidikan,  ekonomi,  dan  pembinaan  lingkungan  (Suharno,  2012). Pemerintah  telah  mengamanatkan  melalui  Undang-undang  Nomor  52  Tahun  2009  dan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  untuk  memberdayakan  keluarga  agar  dapat  menjalankan  fungsi keluarga secara optimal.
Pelaksanaan kebijakan Undang-Undang tersebut merupakan upaya pembangunan keluarga yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran,  kenyamanan  dan  perlindungan  agar  terwujud  kehidupan berumah tangga yang bahagia. Upaya-upaya pembangunan keluarga untuk dapat memenuhi jaminan keluarga yang harmonis telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah di Kabupaten Jayawijaya melalui kegiatan  penyuluhan bimbingan  keluarga  pra-nikah  dan  sosialisasi  Undang-undang  kekerasan  dalam rumah  tangga  walaupun  hasilnya  belum  dirasakan  maksimal.  Salah  satu  faktor  kesulitan  karena karakteristik  demografi  wilayah  dan  perangkat  Undang-undang  yang  terlambat  ditindaklanjuti  di daerah.  Kendala  lain  yang  muncul  adalah  masalah  penyediaan  sarana  khusus  bagi  korban  tindakan kekerasan  dan  alokasi  dana  yang  memadai.  Sistem  penanganan  yang  cenderung  terlambat  membuat korban tindakan kekerasan enggan untuk melapor serta kurangnya dukungan dana dari pemerintah.
Penelitian  ini  juga  merupakan  respons  terhadap  kebijakan  yang  diterapkan  pemerintah  dalam upaya  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  masyarakat  terutama  subjek  dari  tindakan kekerasan  yang  terjadi  selama  tahun  2014-2018  di  Kabupaten  Jayawijaya  dan  diberlakukannya peraturan  perundang-undangan  dalam  rangka  menangani  dan  mencegah  tindakan  kekerasan  dalam rumah tangga.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  beberapa  masalah  yang  diidentifikasi  yaitu  (1)  adanya peningkatan  kasus  kekerasan  di  Kabupaten  Jayawijaya  dalam  kurun  waktu  tahun  2014-2018,  (2) adanya  pergeseran  nilai-nilai,  norma-norma,  dan  etika  dalam  keluarga  yang  terjadi  akibat  arus modernisasi  dan  globalisasi  pada  masyarakat  di  Kabupaten  Jayawijaya,  (3)  belum  adanya  lembaga swasta profesional khusus di Kabupaten Jayawijaya sebagai wadah untuk menangani kasus kekerasan. Oleh  karena  itu,  tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  (1)  menganalisis  implementasi kebijakan pembangunan keluarga sesuai Undang-Undang Tahun 2009, (2) menganalisis faktor-faktor pendukung  dan  penghambat  implementasi  kebijakan,  (3)  menganalisis  upaya  pemerintah  dalam meminimalkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jayawijaya.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Penelitian Terdahulu
Studi  tentang  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  serta  implementasi  kebijakan  dalam penanganan  telah  dilakukan  sebelumnya,  antara  lain  Almosaed  (2004)  yang  menginvestigasi  sikap publik  terhadap  kekerasan  perempuan  pada  masyarakat  Arab  Saudi  dan  sekitarnya,  dengan  tinjauan lintas budaya yang diikuti dengan fokus pada masyarakat Arab Saudi. Temuan  menunjukkan bahwa para  pelaku  kekerasan  juga  merupakan  korban  kekerasan  dan  pelecehan;  sebagian  besar  responden menyetujui  hukuman fisik sebagaimana  diperlukan; mayoritas  responden  pria  menyimpulkan  bahwa kekerasan adalah cara yang efektif untuk berurusan dengan perilaku salah pada perempuan, sementara mayoritas  wanita  merasa  bahwa  pria  yang  melecehkan  perempuan  bukanlah  pria  sejati  dan  hanya mengeksploitasi posisi mereka .
Lloyd  (2018)  mengungkapkan  dampak  dari  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Inggris  pada gangguan kehidupan dan kualitas pendidikan anak dan remaja. Kekerasan dalam rumah tangga harus ditangani  sebagai  masalah  kesehatan  publik  dan  tidak  hanya  sebagai  masalah  pribadi  yang diprivatisasi.  Cara-cara  di  mana  kekerasan  gender  didasarkan  dan  diperkuat  melalui  ketidaksetaraan struktural  perempuan  yang  luas  dan  kurangnya  kekuasaan  dalam  kaitannya  dengan  laki-laki  perlu diakui.
Beberapa  studi  juga  menyelidiki  kasus  kekerasan  selama  pandemi  Covid-19,  misalnya Anurudran,  dkk.  (2020)  yang  mengungkapkan  bahwa  pandemi  Covid-19  telah  memaparkan  lebih banyak orang pada kemungkinan risiko kekerasan dalam rumah tangga yang lebih tinggi. Kekerasan rumah  tangga  selama  pandemi  perlu  diukur  dan  memobilisasi  sumber  daya  untuk  mengatasinya, perlunya  kerja  sama  antara  organisasi  kesehatan  dengan  layanan  masyarakat  terkait  untuk mengungkap  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  serta  para  pemangku  kepentingan  dapat mengintegrasikan  platform  pengaduan  yang  terpisah  di  ruang  publik.  Gulati  dan  Kelly  (2020)  juga menyarankan penyediaan dan perluasan layanan psikiatri berkelanjutan yang berperan penting dalam mengatasi peningkatan kekerasan dalam rumah tangga khususnya selama pandemi Covid-19.

## Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  muncul  dari  adanya  suatu  masalah  di  tengah  masyarakat  yang  mana masyarakat  sendiri  tidak  akan  mampu  memecahkannya,  sehingga  perlu  adanya  campur  tangan pemerintah  melalui  rangkaian  kegiatan  dan  tindakan  yang  dipilih  dan  ditetapkan  (Anderson,  1979; Lester  &  Stewart,  1996).  Sebagaimana  pendapat  Dewey  (1927),  kebijakan  publik  menitikberatkan pada masyarakat dan permasalahannya.

## Implementasi Kebijakan
Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat merujuk pada pernyataan Grindle (1980,  hal.  7)  sebagai  proses  umum  dari  tindakan  administratif  yang  dapat  diselidiki  pada  tingkat program  tertentu.  Proses  implementasi  dapat  dimulai  hanya  ketika  tujuan  dan  sasaran  umum  telah ditentukan, ketika program aksi telah dirancang, dan  ketika dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan. Pendapat tersebut sejalan dengan Van Meter dan Van Horn (1975, hal. 447) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan  merupakan tindakan individu atau kelompok publik dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya.
Implementasi  dianggap  sebagai  wujud  utama  dan  tahap  yang  sangat  menentukan  proses kebijakan (Birkland, 2016, hal. 332; Ripley & Franklin, 1986). Pandangan tersebut ditegaskan dengan pernyataan Edwards III (1980, hal. 1) bahwa tanpa implementasi yang efektif, maka keputusan yang ditetapkan tidak akan berhasil dilaksanakan.  Implementasi kebijakan  yang efektif, menurut Edwards III  (1980)  memperhatikan  empat  isu  pokok,  yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan  struktur birokrasi.

## Kerangka Pemikiran
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  masalah  sosial  yang  perlu  mendapatkan  perhatian serius,  khususnya  kejadian  kekerasan  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat  Kabupaten  Jayawijaya. Pemerintah  telah  menetapkan  kebijakan  pembangunan  keluarga  melalui  Undang-Undang  Nomor  52 untuk mendukung terlaksananya fungsi keluarga secara optimal, sebagaimana yang menjadi program BKKBN  antara  lain  fungsi  agama,  sosial  budaya,  pendidikan,  dan  kesetaraan.  Pada  akhirnya, implementasi kebijakan dalam peraturan tersebut diharapkan dapat meminimalkan bahkan menghapus tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Kabupaten  Jayawijaya,  sesuai  dengan  yang  diamanatkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004.  Ada  banyak  faktor  yang  dapat  mendukung  ataupun menghambat  implementasi  kebijakan  tersebut,  oleh  karena  itu,  diperlukan  juga  peran  dan  upaya pemerintah melalui dinas/badan terkait (dalam hal ini PPAKB) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## Sumber: Penulis (2022)

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  evaluasi  untuk  mengetahui  apakah  suatu kebijakan  atau  program  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan,  diimplementasikan  dengan  cara  yang ditentukan, dan efektif (Bailey, 1994, hal. 461). Data dikumpulkan melalui teknik wawancara terhadap anggota  masyarakat  yang  dipilih  dari  40  distrik  di  Kabupaten  Jayawijaya,  di  mana  informan  utama diklasifikasikan  berjumlah  17  orang  pelaku,  17  orang  korban,  dan  2  orang  pendamping  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Beberapa  informan  pendukung  lainnya  berkaitan  dengan  peran implementor kebijakan, antara lain perwakilan Kepala Distrik, Kepala Kelurahan/Kampung, Pejabat di Bidang  Penanganan  Kasus  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  pada  DP3AKB  Kabupaten Jayawijaya,  serta  tokoh  agama  dan  tokoh  adat  masyarakat.  Teknik  observasi  dan  studi  dokumen digunakan untuk mendukung hasil penelitian. Analisis dalam penelitian ini terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 1984).

## HASIL
Berdasarkan hasil penelusuran dokumen, diketahui bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan  anak  dalam  rumah  tangga  di  Kabupaten  Jayawijaya  cenderung  meningkat  selama  tahun  2014 hingga tahun 2018, seperti yang ditampilkan dalam Tabel 1.

## Tabel 1. Kasus Kekerasan terhadap Ibu dan Anak di Kabupaten Jayawijaya

## Sumber: DP3AKB Kabupaten Jayawijaya (2021)
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  di  Kabupaten Jayawijaya  dalam  lima  tahun  (2014-2018)  cukup  signifikan  dengan  kecenderungan  yang  meningkat dan  diprediksikan  akan  terus  bertambah  jika  tidak  ada  upaya  pencegahan  melalui  pengembangan pembinaan.  Dominasi  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  terindikasi  dalam  aspek  kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 681 kasus (51,13%), diikuti dengan kekerasan fisik sebanyak 361  kasus  (27,10%),  dan  penelantaran  rumah  tangga  sebanyak  146  kasus  (10,96%).  Dari  sejumlah hasil  penelitian  yang  dilaksanakan  di  Distrik  Kabupaten  Jayawijaya  mengenai  faktor-faktor  yang menghambat dalam meminimalkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga peneliti juga melakukan wawancara  seputar  kekerasan  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga  baik  fisik,  psikis,  seksual,  dan pemahaman  serta  pemaknaan  Undang-Undang  nomor  52  tahun  2009  tentang  penerapan  fungsi keluarga dalam meminimalkan kekerasan dalam rumah tangga.
Hasil  wawancara  dengan  informan  penelitian  mengungkapkan  bahwa  kasus  tindak  kekerasan dalam rumah tangga lebih dominan terjadi dan dialami oleh ibu rumah tangga dan anak-anak. Pelaku kekerasan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki terhadap istri dan anak atau sasaran korban kekerasan seksual dengan berbagai dalil antara lain karena kecemburuan sosial, keuangan, ingin memuaskan diri dengan  perempuan  simpanan,  pengaruh  minuman  keras  dan  narkoba,  dan lainnya.  Kekerasan  dalam rumah  tangga  terjadi  melibatkan semua  keluarga  atau  orang  tanpa  memandang  jenjang  strata  sosial, jabatan, pendidikan dan agama.  Hal ini didukung dengan pengakuan korban kekerasan dan pernyataan informan  dari  DP3AKB  Kabupaten  Jayawijaya  dalam  hasil  wawancara,  bahwa  pelaku  tindakan kekerasan  adalah  suami  atau  orang  tua  yang  berstatus  pejabat,  tokoh  masyarakat,  kepala  suku terpandang, pegawai negeri, pengurus agama, guru pendidik, dan lainnya.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  melalui  wawancara  terhadap  informan  dan  studi  dokumentasi, dijelaskan  sejauh  mana  implementasi  kebijakan  Undang-Undang  Nomor  52  Tahun  2009  dalam meminimalkan  tindakan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat implementasi  kebijakan,  serta  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  melalui  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  Perlindungan  Anak  dan  Keluarga  Berencana  (DP3AKB)  Kabupaten  Jayawijaya  sebagai berikut:
1.  Implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 dalam meminimalkan kekerasan dalam rumah tangga:
a.  Fungsi Agama
Menurut  tokoh  agama  bahwa  penafsiran  terhadap  pemahaman  agama  dipisahkan  dengan urusan rumah tangga. Mereka menganggap bahwa agama dan keluarga adalah dua hal yang terpisah, tidak berkaitan satu sama lain. Agama masih dijadikan sebagai simbol yang melekat pada  identitas  diri  dan  rata-rata  pemaknaan  pentingnya  agama  dalam  rumah  tangga  masih sebatas  kewajiban.  Hal  yang  mengakibatkan  kehidupan  berumah  tangga  tidak  bersandar sepenuhnya  kepada  norma-norma  agama  yang  dianut  sehingga  kekerasan  yang  dilakukan dianggap sebagai tindakan yang berlebihan dan melanggar norma agama.
b.  Fungsi Sosial Budaya
Menurut  kepala  distrik  bahwa  adat  budaya  masih  merupakan  pegangan  dalam  aturan keluarga  sehingga  suami  sebagai  kepala  rumah  tangga  selalu  merasa  dirinya  berkuasa terhadap istri dan bisa melakukan apa saja karena kekuasaan tersebut. Oleh sebab itu, masih menurut kepala distrik, untuk meminimalkan kekerasan dalam rumah tangga karena adanya perbedaan maka haruslah terus menerus diberikan pemahaman nilai-nilai fungsi keluarga.
c.  Fungsi Pendidikan
Menurut  Heri  Bertus  Mabel,  masih  rendahnya  pengetahuan  dan  tingkat  pendidikan  pada sebagian  masyarakat  itu  juga  menjadi  salah  satu  penyebab  adanya  tindakan  kekerasan. Dengan  sering  mengonsumsi  minuman  beralkohol  yang  dianggap  dapat  menyelesaikan masalah dan menambah kepercayaan diri tanpa memedulikan bahaya dan efek samping dari mengonsumsi  minuman  alkohol  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  dengan  adanya  penerapan  fungsi sosial  pendidikan  dalam  keluarga  diharapkan  setiap  anggota  keluarga  dapat  bertanggung jawab yaitu mengetahui serta melaksanakan apa yang menjadi tugasnya.
d.  Fungsi Ekonomi
Menurut  Andreas  Wetipo,  kekerasan  rumah  tangga  juga  dapat  terjadi  karena  rendahnya sumber  penghasilan  untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarga  sementara  kebutuhan  keluarga terkadang  memerlukan  tambahan  biaya  yang  harus  dipenuhi.  Oleh  karena  itu,  penerapan nilai-nilai fungsi ekonomi dalam keluarga diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatur dan menggunakan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
e.  Fungsi Kesetaraan
Menurut  Margareta  Wetipo,  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat  terjadi  karena  adanya faktor  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  suami  terhadap  istri  sehingga  istri  harus  melakukan semua pekerjaan yang seharusnya dapat dilakukan juga oleh suami. Seperti contoh mengasuh anak  yang  harus  dilakukan  bersama-sama  tetapi  sepenuhnya  dilakukan  oleh  istri  karena dianggap itu merupakan tugas istri. Istri tidak memiliki hak yang sama dengan suami dalam hal memberikan pendapat.
2.  Faktor-faktor  Penghambat  dan  Pendukung  Implementasi  Kebijakan  Undang-Undang  Nomor  52 Tahun 2009
a.  Faktor Pendukung
Faktor  utama  yang  mendukung  implementasi  kebijakan  Undang-Undang  Nomor  52  Tahun 2009 adalah peran dari Lembaga Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  (BKKBN)  di  Tingkat  Provinsi  Papua  dan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di tingkat Kabupaten  Jayawijaya, yang  didukung  oleh  tersedianya  sumber  daya  manusia,  serta  sarana  dan  prasarana pendukung.
b.  Faktor Penghambat
Faktor  utama  yang  menghambat  implementasi  Undang-Undang  Nomor  52  Tahun  2009 adalah  faktor  demografi.  Selain  itu,  belum  maksimalnya  sosialisasi  dan  penyebarluasan
informasi, serta belum adanya peraturan pemerintah daerah ataupun peraturan Bupati terkait dengan penanganan kekerasan rumah tangga di Kabupaten Jayawijaya.

## 3.  Upaya pemerintah meminimalkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga
Upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  melalui  DP3AKB  Kabupaten  Jayawijaya  dalam meminimalkan kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:
a.  Melakukan  upaya  preventif  dengan  sosialisasi,  penyuluhan,  dan  penyebarluasan  informasi melalui media cetak (surat kabar, majalah, tabloid, leaflet , brosur, spanduk), media penyiaran (radio dan televisi).
b.  Upaya  pemberdayaan  guna  peningkatan  kualitas  hidup  dan  kapasitas  dengan  memberikan pendidikan, pelatihan gender bagi aparat pendamping maupun korban sehingga berdaya dan memiliki kepercayaan diri.
c.  Mengirim Aparat Pendamping Kabupaten Jayawijaya untuk mengikuti seminar-seminar dan penyuluhan tentang KDRT.
d.  Meningkatkan  profesionalitas  kerja  pendamping  korban  keterampilan  dan  kemampuan pendamping korban dalam menyelesaikan setiap kasus.
e.  Upaya  pemerintah  dalam  penanganan,  dalam  hal  ini  bekerja  sama  dengan  psikiater  atau psikolog  untuk  mendapatkan  keterangan  dari  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga, kemudian  secara  bersama-sama  menyelesaikan  dan  mencegah  terjadinya  kembali  kasus serupa di kemudian hari.

## KESIMPULAN
1.  Implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dalam meminimalkan kekerasan dalam  rumah  tangga  melalui  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  agama,  fungsi  pendidikan,  fungsi ekonomi, fungsi kesetaraan.
2.  Faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  secara  spesifik  banyak  dipengaruhi  oleh  faktor demografi  daerah  dan  tidak  maksimalnya  sosialisasi  dan  penyebarluasan  informasi  berkaitan pentingnya  fungsi  keluarga  dalam  membangun  keluarga  yang  harmonis  serta  faktor  dukungan dari pihak pemerintah daerah dengan peraturan daerah khusus terkait tindakan kekerasan.
3.  Upaya pemerintah dalam meminimalkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh  pemerintah  melalui  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan  Anak  dan  Keluarga Berencana  Kabupaten  Jayawijaya dalam meminimalkan kekerasan dalam  rumah tangga antara lain:  melakukan  upaya  preventif  dengan  sosialisasi,  penyuluhan,  memberikan  pendidikan, pelatihan  gender  bagi  aparat  pendamping  maupun  korban  sehingga  berdaya  dan  memiliki kepercayaan diri, mengirim Aparat Pendamping Kabupaten Jayawijaya untuk mengikuti seminar- seminar dan penyuluhan tentang KDRT, meningkatkan profesionalitas kerja pendamping korban dengan  keterampilan  dan  kemampuan  menyelesaikan  setiap  kasus,  penanganan,  dalam  hal  ini bekerja  sama  dengan  psikiater  atau  psikolog,  untuk  mendapatkan  keterangan  yang  jelas  dari korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

## SARAN
1.  Perlunya implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dalam meminimalkan kekerasan dalam rumah tangga.
2.  Perlunya  sosialisasi  dan  penyebarluasan  informasi  berkaitan  pentingnya  fungsi  keluarga  dalam membangun keluarga yang harmonis serta faktor dukungan dari pihak pemerintah daerah dengan peraturan daerah khusus terkait tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
3.  Pemerintah Daerah melalui DP3AKB Kabupaten Jayawijaya perlu melakukan kerja sama dengan psikiater atau psikolog dalam memberikan pendidikan gender bagi aparat pendamping.

## DAFTAR PUSTAKA
Almosaed,  Nora.  (2004).  Violence  against  women:  A  cross‐cultural  perspective. Journal  of  Muslim Minority Affairs, 24 (1), 67-88. Anderson, James E. (1979). Public Policy-Making . New York, NY: Holt. Anurudran,  Ashri,  Leah  Yared,  Cameron  Comrie,  Katherine  Harrison,  &  Thomas  Burke.  (2020). Domestic  violence  amid  COVID‐19. International  Journal  of  Gynecology  and  Obstetrics, 150 (2), 255-256.  https://doi.org/10.1002/ijgo.13247 Bailey, Kenneth D. (1994). Methods of Social Research (4th ed.). New York, NY: Free Press.
Birkland, Thomas A. (2016). An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making (4th ed.). New York, NY: Routledge. Dewey, John. (1927). The Public and Its Problem . New York, NY: Holt. DP3AKB  Kabupaten  Jayawijaya.  (2021). Data  Kasus  Tindak  Kekerasan  di  Kabupaten  Jayawijaya (Tidak Dipublikasikan) . Edwards  III,  George  C.  (1980). Implementing  Public  Policy .  Washington,  DC:  Congressional Quarterly.
Grindle, Merilee S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World . New Jersey, NJ: Princeton University Press.
Gulati, Gautam, & Brendan D Kelly. (2020). Domestic violence against women and the COVID-19 pandemic:  What is the role of psychiatry? International Journal of Law and Psychiatry, 71 , 101594.
Harnoko, Bambang Rudi. (2010). Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan. MUWÂZÂH: Jurnal Kajian Gender, 2 (1), 181-188. Komnas Perempuan. (2021). Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020 Retrieved from https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf
Lester,  J.P.,  &  J.  Stewart.  (1996). Public  Policy:  An  Evolution  Approach .  Boston,  MA:  Cengage Learning.
Lloyd, Michele. (2018). Domestic violence and education: Examining the impact of domestic violence on young children, children, and young people and the potential role of schools. Frontiers in Psychology, 9 , 2094.  https://doi.org/0.3389/fpsyg.2018.02094
Margaretha,  Margaretha,  &  Rahmaniar  Nuringtyas.  (2013).  Childhood  trauma  of  domestic  violence and violence in further intimate relationship. Makara Human Behavior Studies in Asia, 17 (1), 33-42.
Miles, Matthew B., & A. Michael Huberman. (1984). Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods : SAGE Publications.
Muhajarah,  Kurnia.  (2016).  Kekerasan  terhadap  perempuan  dalam  rumah  tangga:  Perspektif  sosio- budaya, hukum, dan agama. Sawwa: Jurnal Studi Gender, 11 (2), 127-146. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang  Nomor  52  Tahun  2009  tentang  Perkembangan  Kependudukan  dan  Pembangunan Keluarga.
Ripley,  Randall  B,  &  Grace  A  Franklin. (1986). Policy Implementation  and  Bureaucracy (2nd  ed.).
Illinois, IL: The Dorsey Press.
144 Vince Tebay| Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dalam Meminimalkan Tindakan Kekerasan  dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jayawijaya
Suharno.  (2012). Penanaman  dan  Penerapan  Nilai-Nilai  Moral  Melalui  Delapan  Fungsi  Keluarga . Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Suradi. (2013). Problema dan solusi strategis kekerasan terhadap anak. Sosio Informa, 18 (3), 183-202. https://doi.org/10.33007/inf.v18i3.60
Susiana,  Sali.  (2012).  Kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  di  ruang  publik. Info  Singkat Kesejahteraan Sosial, IV (04), 9-12.
Van Meter, Donald S, & Carl E Van Horn. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration and Society, 6 (4), 445-488.