Syawal  Amry Siregar, Ade Yuliany Siahaan,  Marnaek Tua Kevin Purba

## KEBIJAKAN HUKUMAN MATI TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA DITINJAU
DARI HAK ASASI MANUSIA.
Oleh: Syawal Amry Siregar 1
Ade Yuliany Siahaan 2
Marnaek Tua Kevin Purba 3
Universitas Darma Agung, Medan. 1,2,3
E-mail : syawalsiregar59@gmail.com 1 ) yulianysiahaan01@gmail.com 2 )
marnaektuakevinpurba@gmail.com 3

## ABSTRACT
Indonesia  is  one  of  the  countries  that  still  imposes  a  death  penalty  for  certain crimes  that  fall  into  the  type  of  extra  ordinary crimes. Drugs trafficking crimes is one  that  falls  into  the  extra  ordinary  crime  types.  Over  of  time,  this  crime  has grown not only from the increasing number of users and dealers but also from the types  of  drugs  themselves  so  that  the  Indonesiangovernment  requires  a  strict punishment in overcoming these crimes. On the other hand, the implementation of imprisonment  is  considered  ineffective,in  fact,  in  some  cases  the  convictshave the opportunity  to  become recidivists and control the crime even more. Therefore, the death  penalty  policy  for  drugs  convicts  is  an  effort  that  is  expected  to  eradicate drugs trafficking crimes in Indonesia. The problems wichis studied in this paper is how  is  the  regulation of the death penalty for drugs convicts according to the law in  Indonesia,  how  the  effectiveness  of  the  death  penalty  for  drugs  convicts  and how  the  death  penalty  policy  for  drugs  convicts  is  reviewed  by  a  human  rights perspectivity. This research was conducted in a normative juridical manner and is expected  to  provide  a  comprehensive  explanation  of  matters  relating to the death penalty  policy  for  drugs  convicts  by  a  human  rights  perspectivity.  Based  on  the results of this research paper, the death penalty has been regulated in law number 35  of  2009  does  not  have  a  deterrent  effect  on  drug  offenders.  In  addition,  the death  penalty  policy  for  drugs  convicts  if  it  viewed  from  human  rights  is contradictory  because  the  right  to  life is the most important right for humans and is  contained  in  the  1945  constitution  as  the  written  basic  law  for  the  Indonesian nations.
Keywords: crime, narcotics, human rights, death penalty.

## ABSTRAK
Kejahatan  narkotika  merupakan  salah  satu  kejahatan  yang  termasuk  dalam kategori  kejahatan  luar  biasa  tersebut.  Penerapan  pidana  penjara  sudah dianggap
tidak  efektif,  malah  dibeberapa  kasus  justru  membuka  peluang  terpidana  untuk menjadi residivis dan mengendalikan kejahatan tersebut lebih dalam lagi. Dengan demikian,  kebijakan  hukuman  mati  bagi  para  pelaku  tindak  pidana  narkotika menjadi  upaya  yang  diharapkan  dapat  memberantas  kejahatan  narkotika  di Indonesia.  Permasalahan  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana pengaturan  hukuman  mati  terhadap  terpidana  narkotika  menurut  hukum    di Indonesia,  bagaimana  efektifitas hukuman mati terhadap terpidana narkotika dan bagaimana  kebijakan  hukuman  mati  terhadap  terpidana  narkotika  ditinjau  dari sudut  pandang  hak  asasi  manusia.Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dan  diharapkan  dapat  memberikan  penjelasan  secara  menyeluruh  mengenai  hal- hal  yang  berkaitan  dengan  kebijakan hukuman mati terhadap terpidana narkotika ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.
Kata kunci: pidana, narkotika, HAM, hukuman mati.

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kejahatan narkotika merupakan  salah  satu  kejahatan  luar biasa  ( extra  ordinary  crimes )  yang menjadi  fokus  Pemerintah  Indonesia karena  dampak narkotika yang dapat merusak  generasi  bangsa.  Bahkan Indonesia  yang  saat  ini  sedang dilanda pandemi covid-19 nampaknya  memberikan  dampak besar  pada  munculnya  modus  baru dari  peredaran  gelap  narkotika. Upaya  pemerintah  dalam  memerangi penyalahgunaan  narkotika  tampak semakin  serius.  Hal  ini  disebabkan karena  Indonesia  telah  mengalami darurat  narkotika  karena  hampir setiap  waktu  jumlah  orang  yang meninggal  akibat  penyalahgunaan narkotika semakin meningkat. Korbannya  bukan  saja  dari  kalangan dewasa,  namun  juga  remaja,  bahkan anak-anak.
Salah  satu  upaya  pemerintah dalam  menangani  kejahatan  ini  ialah dengan  menerapkan  hukuman  mati terhadap  terpidana  narkotika.Upaya pemerintah  ini  tentu  saja  tidak berjalan  mulus.  Penerapan  hukuman mati  termasuk  terhadap  terpidana narkotika  menimbulkan  pro  dan kontra,  baik  di  dalam  masyarakat Indonesia maupun di kancah internasional.  Komisi  Nasional  Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan penolakan atas penerapan hukuman mati di Indonesia. Pihak yang kontra terhadap  penerapan  hukuman  mati ini  memegang  prinsip  umum  yang terdapat  dalam  Undang-Undang Dasar  1945  dan  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  TentangHak Asasi manusia sedangkan pihak yang pro  lebih  melihat  akibat  dari penyalahgunaan narkotika yang
menimbulkan  korban  jiwa  dan merusak generasi  bangsa.
Maka berdasarkan pandangan dan  sikap  yang  bijak,pemerintah menyikapi  pro  dan  kontra  terhadap penerapan  hukuman  mati  bagi terpidana  narkotika  ini  dengan kesepakatan  bahwa  yang  menerima hukuman  mati  tersebut  lebih  ke terpidana  narkotika  yang  terbukti sebagai pengedar, sedangkan terpidana  yang  terbukti  sebagai pemakai  sebaik-baiknya  ditujukan kepanti  rehabilitasi  untuk  dipulihkan kembali  atau  paling  berat  menerima sanksi kurungan. Terpidana narkotika  yang  dijatuhi  dengan hukuman  mati  dalam  hal  eksekusi atau  pelaksanaan  pidana  tersebut
terdapat  beberapa  permasalahan, diantaranya  terkait  dengan  waktu pelaksanaannya yang belum dituangkan  dalam  undang-undang. Seharusnya ada aturan yang mengatur  ataupun  dituangkan  dalam undang-undang terkait dengan rentang  waktu  dalam  pelaksanaan hukuman  mati  tersebut  secara  jelas dan pasti, sehingga tidak menimbulkan  ketidakpastian  hukum bagi  si  terpidana  mati,  yang  dalam hal ini ialah  terpidana narkotika.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  pengaturan  hukuman mati terhadap terpidana narkotika menurut hukum  di Indonesia? 2. Bagaimana  efektifitas  hukuman mati terhadap terpidana narkotika? 3. Bagaimana  kebijakan  hukuman mati terhadap terpidana narkotika ditinjau  dari  sudut  pandang  hak asasi manusia?
C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui dan memahami  pengaturan  hukuman mati terhadap terpidana narkotika menurut  hukum  yang  berlaku  di Indonesia. 2. Untuk mengetahui dan memahami  efektifitas  hukuman mati terhadap terpidana narkotika. 3. Untuk mengetahui dan memahami  kebijakan  hukuman mati terhadap terpidana narkotika ditinjau  dari  sudut  pandang  hak asasi manusia.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan metode  pendekatan yuridis normatif, yaitu  dengan  cara  mengkaji  dan menguji  aspek-aspek  hukum  yang terkait dan pelaksanaannya. Penelitian  hukum  yuridis  normatif
ini, menggunakan data yang
diperlukan  diantaranya  berupa  data sekunderatau  data  kepustakaan  dan dokumen hukum yang berupa bahan- bahan hukum tertulis.

## A. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data atau bahan hukum  yang  digunakan  antara lain:
1. Bahan  hukum  primer.  Bahan hukum  primer  adalah  bahan- bahan  hukum  yang  dijadikan dasar  dalam  menyusun  penulisan penelitian  yang  diambil  dari kepustakaan,  diantaranya  yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009  tentang  Narkotika, Undang-Undang Nomor 39 Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia  dan  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana.
2. Bahan  hukum  sekunder.  Bahan hukum  sekunder  yaitu  bahan- bahan  hukum  yang  merupakan hasil  karya  ilmiah  para  sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur  karya  dari  para  ahli hukum  pidana  secara  umum, makalah  dan  literatur  yang tersangkut  dengan  masalah  yang akan dibahas.
3. Bahan  hukum  tersier.  Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pendukung seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan lain- lain.

## B. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library  research) untuk mendapatkan  konsepsi  teori  atau doktrin,  pendapat  atau  pemikiran konseptual.  Penelitian  dilakukan
terhadap  berbagai  dokumen  dan bahan-bahan  hukum  pustaka  yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang sedang  dibahas  dalam  penelitian  ini. Bahan  hukum  yang  ada  seperti peraturan  perundang-undangan  serta buku-buku  literatur  dikaji  dan ditelaah  selanjutnya  hasil  pengkajian tersebut  dibuatkan  ringkasan  secara sistematis  sebagai  inti  sari  hasil pengkajian dokumen.
C. Analisis Data Pengolahan, analisis dan konstruksi  data  penelitian  hukum normatif  dapat  dilakukan  dengan cara  melakukan  analisis  terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi  dilakukan  dengan  cara memasukkan  pasal-pasal  ke  dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian  dari  sistem hukum  tersebut.  Data  yang  telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis  melalui  analisis  data kualitatif, yakni: 1. Mengumpulkan bahan hukum; 2. Memilah  bahan  hukum  yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya melakukan sistematisasi  bahan  hukum  sesuai dengan permasalahan; 3. Menganalisis bahan hukum dengan membaca dan menafsirkannya untuk menemukan  kaedah,  asas  dan konsep  yang terkandung didalam bahan hukum tersebut;
4. Menemukan  hubungan  konsep, asas  dan  kaedah  tersebut dengan menggunakan  teori  sebagai  pisau analisis.

## III. HASIL  PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan  Hukuman  Mati Terhadap Terpidana
Narkotika  Menurut  Hukum di Indonesia. Tindak pidana narkotika dianggap  sebagai  kejahatan  yang serius  sebab  akibat yang ditimbulkan dapat  menghancurkan  masa  depan anak  bangsa.Dalam  hal  ini,  upaya penanggulangan  narkotika  di negara- negara  maju  sudahdilakukan  dengan meningkatkan  pendidikan  sejak  dini, melakukan  kampanye  antinarkoba, serta  penyuluhan  tentang  bahayanya mengkonsumsi  narkotika  tersebut. Demikian  seriusnya  penanggulangan masalahnarkotika  bagi  kehidupan manusia  bahkan  sampaimendorong kerja sama internasional dalammemerangi  kejahatan  tersebut. Kejahatan narkoba itu bukan hanyamenghilangkan  belasan  ribu nyawa  manusia  setiap  tahun,  tetapi menghancurkan  kehidupandan  masa depan  generasi penerus bangsa. (Arif Barda 2002:56) Hukuman  mati  merupakan salah  satu  tujuan  dari  pemidanaan untuk mencegah dan menimbulkan  efek  jera  kepada  para pelaku  tindak  pidana.  Menurut
Muzakir  dalam  “Kutipan  Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  Nomor  2-3/PUU-V/2007 mengenai Pengujian Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1997 (yang  saat  ini  sudah direvisi menjadi
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009)  tentang  Narkotika  terhadap
Undang- Undang Dasar 1945” pidana matidijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat  dengan  memberiproteksi pada  asas  perlindungan  masyarakat.
Inti  dari  pidana  mati  atau  hukuman matisebenarnya  untuk  mengayomi masyarakat,  yaitu  untuk  memberikan saluran kepadamasyarakat yang ingin membalas  dendam.  Sebab  jika tidakdisalurkan  melalui  perundang-
undanganyakni  lewat  hukum pidana, dikhawatirkan masyarakat akan mengambil tindakanmain hakim sendiri. Kebijakan Pemerintah Indonesia  masih  tetap  menggunakan dan  mempertahankan  sanksipidana mati  sebagai  salah  satu  jenis  pidana yang  terberat.  Sanksi  pidana  mati tersebutdituangkan di dalam Rancangan  Undang-Undang  KUHP Tahun  2015  pasal  67  merupakan pidana  pokok  yangbersifat  khusus dan  selalu  dicantumkan  secara alternatif.  Pasal  67  berbunyi:  Pidana matimerupakan  pidana  pokok  yang bersifat khusus dan selalu diancamkan  secara  alternatif.Sanksi hukuman/pidana mati bersifat khusus yaitu  pidana  mati  dicantumkan tersendiri  untukmenunjukkan  bahwa jenis  pidana  mati  ini  benar-benar bersifat  khusus.  Jika  dibandingkan jenis  pidana  yang  lain  pidana  mati merupakan  jenis  pidana  yang  paling berat.  Pidana  matidikeluarkan  dari stelsel  pidana  pokok  yang  diatur dalam  ketentuan  umum  KUHP danmencantumkannya sebagai pidana  pokok  yang  bersifat  khusus atau sebagai pidana eksepsional (perkecualian).  Penempatan  pidana mati terlepas dari paket pidana pokok dipandang penting karena merupakan kompromi  dari  pandangan  yang menolak  ( retensionis )  dan  yang menerima  ( abolisionis )  hukuman mati. (Moh.H Abdurrahim 2016:37) Indonesia  saat  ini  sudah dalam  keadaan  darurat  nakotika. Penjahat narkotika seakantidak peduli akan ancaman sanksi pidananya. Ancaman sanksi hukuman  mati  adalah  hukumanyang paling berat dengan harapan membuat  jera  bagi  para  pelaku. Selama  hukum  diterapkansecara  adil dan  konsisten  pasti  masyarakat  akan
merasakan keadilan, kepastian dankemanfatan. Pelaksanaan eksekusi terpidana  mati  haruslah dilaksanakan setelah  putusan  pengadilan  yang dijatuhkan  padanya  berkekuatan hukum tetap dan kepada si terpidana telah  diberikan  kesempatan  untuk mengajukan  semua  upaya  hukum, seperti  banding,  kasasi,  peninjauan kembali  dan  megajukan grasi kepada presiden.  Pelaksaan  eksekusi  dapat dilaksanakan  dengan  terlebih  dahulu melalui  persetujuan  presiden.  Pidana mati  saat  ini  dijalankan  dengan  cara menembak  mati  si  terpidana.  Dalam hal  ini  eksekusi  harus  dihadiri  Jaksa (Kepala  Kejaksaan  Negeri)  sebagai eksekutor dan secara teknis pelaksanaan  dilakukan  oleh  regu tembak kepolisian. Beberapa ketentuan terpenting  dalam  pelaksanaan pidana mati adalah: 1. Tiga  kali  24  jam  sebelum pelaksanaan  pidana  mati,  jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan memberitahukan kepada terpidana dan apabila ada kehendak terpidana untuk mengemukakan  sesuatu  maka pesan  tersebut  diterima  oleh jaksa;
2. Apabila  terpidana  sedang  hamil harus  ditunda  pelaksanaannya hingga melahirkan;
3. Tempat  pelaksanaan  pidana  mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman  di  daerah  hukum pengadilan  hukum  pengadilan tingkat I yang bersangkutan;
4. Kepala  Polisi  Daerah  yang bersangkutan  bertanggungjawab mengenai pelaksanaannya; 5. Pelaksanaan pidana mati dilaksanakan  oleh  suatu  regu penembak  polisis  di  bawah pimpinan seorang perwira polisi;
6. Kepala  Polisi  Daerah  yang bersangkutan  harus  menghadiri pelaksanaan tersebut;
7. Pelaksanaan  tidak  boleh  dimuka umum;
8. Penguburan  jenazah  diserahkan kepada keluarga; 9. Setelah selesai pelaksanaan pidana  mati  tersebut  Jaksa  yang bersangkutan hars membuat berita  acara  pelaksanaan  pidana mati  tersebut,  yang  kemudian salinan  surat  putusan  tersebut harus  dicantumkan  ke  dalam surat putusan pengadilan. Disahkannya Undang- Undang  Narkotika  di  Indonesia  di dasarkan  pada  Konvensi  PBB  pada Tahun  1988  tentang  Pemberantasan Peredaran  Gelap  Narkotika  dan Psikotropika  dimana  Pemerintah Republik  Indonesia  mengajak  semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi  secara  aktif  dalam upaya pemberantasan peredaran gelap  narkotika  dan  psikotropika. (Siswanto  2012:5).Ada  beberapa ketentuan  yang diatur pada Undang- Undang  Narkotika  tentang  sanksi pidana mati terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, diantaranya  Ayat  (2)  dari  Pasal  113, 114,  116,  Pasal  118,  119,  121,  dan Pasal  133  Ayat  (1).  Adapun ketentuan  mengenai  ancaman  pidana terhadap  pelaku  pengedar  narkotika yaitu Pasal 114Ancaman pidana mati terhadap pengedar narkotika sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika  pada  Pasal  114
yang menentukan:
1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan  hukum  menawarkan untuk  dijual,  menjual,  membeli, menerima,  menjadi  perantara dalam  jual  beli,  menukar  atau menyerahkan  narkotika  golongan
I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling  singkat  5 (lima) tahun dan paling  lama 20 (dua puluh) tahun dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp.  1.000.000.000,-  (satu  milyar rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 10. 000.000.000,- (sepuluh milyar  rupiah). 2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,  menyerahkan,  atau menerima  narkotika  golongan  I sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  yang  dalam  bentuk  tanaman beratnya melebihi  1  (satu) kilogram  atau  melebihi  5  (lima) batang  pohon  atau  dalam  bentuk bukan  tanaman  beratnya  5  (lima) gram,  pelaku  dipidana  dengan pidana  mati,  pidana  penjara seumur  hidup,  atau  pidana penjara  paling  singkat  6  (enam) tahun  dan  paling  lama  20  (dua puluh)  tahun  dan  pidana  denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Permasalahan mengenai
hukuman  mati  di  Indonesia  saat  ini ialah  ketidakjelasan  atau  tidak adanya  aturan  mengenai  waktu pelaksanaan  eksekusi  mati  bagi terpidana  mati,  dalam  hal  ini terpidana  mati  pelaku  pengedar narkotika  serta  waktu  yang  berlarut- larut dalam proses eksekusi hukuman mati itu sendiri. Hal ini terjadi karena tidak adanya ketentuan yang mengatur  batas  waktu  pelaksanaan eksekusi  pidana  mati  setelah  adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan  hukum  tetap.  Kondisi ini  terbentur  dengan  adanya  hak terpidana/keluarganya untuk mengajukan  upaya  hukum  luar  biasa
berupa  PK  (Peninjauan  Kembali)  ke Mahkamah  Agung  dan  permohonan grasi kepada presiden.
B. Efektifitas Hukuman Mati Terhadap Terpidana Narkotika. Menurut teori Re- institutionalization  of  Norm yang dikemukakan Paul Bohannan menyatakan  bahwa  hukum  yang berlaku  di  suatu  negara  diambil  dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat,  kemudian  dirumuskan oleh  pemerintah  dan  diberlakukan kepada  masyarakat.  Hampir  semua etnis di Indonesia mengenal hukuman  mati,  maka  di  dalam berbagai  ketentuan  hukum  dan perundang-undangan  di  Indonesia teramsuk KUHP tercantum hukuman mati. ( Tb. Ronny 2006:70)
Ada  beberapa  motif  yang paling  populer  dalam  menggunakan hukuman  mati  di  Indonesia,  yakni hukuman  mati  memiliki  tingkat efektif  yang  lebih  tinggi  dari ancaman  hukuman  mati  lainnya karena memiliki efek yang menakutkan ( shock therapy ) disamping juga lebih hemat. Hukuman  mati  juga  digunakan  agar tidak  ada eigenrichting dalam masyarakat.(Akhiar  Salmi    1985:
39).  Secara  teoritis hukuman mati ini juga  akan  menimbulkan  efek  jera ( detterent  effect )  yang  sangat  tinggi sehingga  akan  menyebabkan  orang mengurungkan niatnya untuk melakukan  tindak  pidana,  sehingga bisa  dijadikan  sebagai  alat yang baik untuk  prevensi  umum  maupun prevensi khusus. (Djoko Parkoso dan Nurwahid 1985 : 45) Efektivitas penghukuman dapat diukur dengan adanya efek jera signifikan  menghindari  keberulangan tindak  pidana  oleh  pelaku  dan  efek mencegah bagi calon pelaku kejahatan.  Termasuk  di  dalamnya persepsi  terhadap  resiko  terhadap dirinya akibat terdeteksinya pelanggaran.  Jika  persepsi  resiko hanya pada kadar mengetahui bahwa ada  resiko,  maka  dampak jera dinilai lemah. Namun, jika persepsi terhadap  resiko  bersifat  nyata  yakni jika  melakukan  pelanggaran  akan diketahui  dan  dikenakan  hukuman, maka  dampak  penjeraan  akan  kuat. Dengan  demikian  efektivitas  pilihan penghukuman tertentu kembali kepada  penegakan  hukum  yang mampu  mendeteksi  kejahatan  dan menghukum  pelaku.(Jodya  Bintang Herwidianto 2016:40).Hasil penelitian  evaluasi  efektivitas  pidana mati,  termasuk  untuk  pengedar  dan produsen  narkoba,  yang  dilakukan oleh  kementerian  atau  lembaga berwenang  di  Indonesia  dirasa  tidak efektif  karena  hanya  menimbulkan resiko mengetahui tanpa efek jera.
Hal ini  sejalan  dengan peningkatan  kasus kejahatan narkoba dari  tahun  ke  tahun yang dipublikasi baik  oleh  Badan  Narkotika  Nasional (BNN) maupun Badan Pusat Statistik (BPS).  Berdasarkan  data  yang dihimpun  oleh  BNN  sejak  2017-
2019, angka penyalahgunaan
narkoba  di  Indonesia  tahun  2017 sebesar  3,3  juta  jiwa  dengan rentang usia  10  sampai  dengan  59  tahun. Tahun  2019  naik  menjadi  3,6  juta jiwa.  Bahkan  pada  masa  pandemi covid-19 sekarang ini, kasus penyalahgunaan  narkotika  masih terus terjadi dan mengalami peningkatan.  Pada  tahun  2020,  telah diungkap  kasus  jaringan  narkotika internasional yang menjalankan bisnis  tersebut  via  online  dan  jasa pengiriman  barang.  Masih  ditahun yang  sama,  BNN juga mengingatkan bahwa  ada  132  terpidana  matiyang
menunggu  eksekusi.  Meski  BNN memandang bahwasanya pelaksanaan  eksekusi  mati  bagi terpidana  adalah  demi  kepastian hukum  selain  menimbulkan  efek  jera bagi pelaku lainnya, akan tetapi fakta yang  terungkap  hanya  kebalikannya. Kasus  penyalahgunaan  narkotika  ini justru  semakin  bertambah  dan kurang  memberikan  efek  jera  bagi pelaku lainnya.
C. Kebijakan Hukuman Mati Terhadap Terpidana Narkotika  Ditinjau  Dari  Sudut Pandang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Studi komprehensif tentang  hubungan tingkat hukuman mati dan pembunuhan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyimpulkan  bahwa  tidak  ada bukti  ilmiah  yang  menunjukan bahwa  hukuman  mati  lebih  dapat memberikan  efek  jera  dibanding pidana  seumur  hidup.  Pada  banyak kasus,  pelaku  yang  akan  melakukan tindak  kejahatan  tidak  menghindar dari pidana mati kemudian memutuskan  untuk  tidak  melakukan kejahatan,  tetapi  cenderung  berpikir untuk  melarikan  diri  dan  lolos  dari hukuman.  Banyak  juga  Negara anggota dari seluruh wilayah mengakui  bahwa  hukuman  mati hanya merusak martabat manusia. Praktisi hukum Todung Mulya  Lubis  mengatakan  secara global, kecenderungan untuk menghapuskan  hukuman  mati  lebih besar daripada  mempertahankan hukuman  tersebut.  Menurut Amnesty International Total  jumlah  negara yang  sudah  menghapus  hukuman mati  sampai  tahun  2018  mencapai 106  negara.  Eksekusi  hukuman  mati tidak  hanya  bertentangan  dengan HAM,  tapi  juga  sistem  hukum
modern.  Hal  ini  dikarenakan,  dalam sistem hukum modern, penghukuman harus bersifat koreksional untuk  memperbaiki  dan bukan  untuk  balas  dendam.  Bahkan, Amnesty International menilai hukuman  mati  melanggar  hak  untuk hidup  seperti  yang  diakui  dalam
Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia  dan  merupakan  hukuman yang  kejam,  tidak  manusiawi  dan merendahkan.  Hal  ini  sependapat dengan  pandangan  Beccaria.  Ia menunjukkan  adanya  pertentangan antara  pidana  mati  dan  pandangan negara  sesuai  dengan  doktrin contra social karena  hidup  adalah  sesuatu yang  tak  dapat  dihilangkan  secara legal  dan  membunuh  adalah  tercela, karena  pembunuhan  yang  manapun juga yang mengijinkan untuk pemidana  mati  adalah  immoral  dan maknanya  tidak  sah.  (Syahruddin Husein 2003:7).Disisi lain, kriminolog dan ahli penologi mengatakan  dengan  bukti  empiris bahwa hukuman mati tidak menimbulkan  efek  jera  dan  negara- negara  yang  masih  menggunakan hukuman  mati  tidak  lebih  berhasil dalam mencegah kejahatan dalam hal ini penyalahgunaan narkotika daripada  negara  lain  yang  telah menghilangkan  hukuman mati.
Perhatian  yang  serius  dari berbagai  organisasi  internasional  dan pendapat  sejumlah  peneliti  maupun ahli hukum tentang hukuman mati ini membuka  mata  Pemerintah  untuk meninjau kembali keberadaan hukuman  ini.  Sebelumnya  ada pengujian  Undang-Undang  Nomor
22  Tahun  1997  sebagaimana  diubah menjadi  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika terhadap  Undang-Undang  Dasar tahun  1945  ( judicial  review )  ke Mahkamah Konstitusi terkait
keberadaan  hukuman  mati  atas pelaku pidana narkotika. Namun,  dalam  Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana  yang  terbaru  hukuman  ini masih  dipergunakan,  walaupun  lebih selektif dan  terbatas.  Tercatat sedikitnya  ada  15  pasal  yang mengatur  ancaman  mati  dalam RKUHP.  Dalam  RKUHP,  hukuman mati  masih  termasuk  pidana  pokok, namun bersifat khusus dan diancamkan  secara  alternatif.  Meski demikian,  masih  diaturnya  hukuman mati ini berpotensi  melanggar ketentuan  atas  jaminan  hak  hidup sebagaimana  yang  tercantum  dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terlebih  Indonesia  telah  meratifikasi Konvensi  Internasional  tentang Hak- hak  Sipil  dan  Politik  dan  adanya himbauan PBBuntuk meninjau kembali  pengguna  hukuman  pidana mati. Efektivitas  hukuman  mati sangat  dipertanyakan  karena  selain melanggar hak asasi manusia, pemberian efek jera bahkan terganggunya  hubungan  bilateral antar  negara  juga  menjadi  unsur utama  dalam  perdebatan  efektivitas hukuman  mati  pada  terpidana narkotika.  Terlebih  setiap  manusia memiliki  hak  hidup  yang  layak sebagai  bagian  dari  hak  asasi manusia  yang  dimiliki,  yang sifatnya kodrati dan universal yang merupakan  karunia  Tuhan  yang Maha  Esa.  Hak  tersebut  sejatinya tidak  boleh  dirampas, diabaikan atau diganggu  gugat  oleh  siapapun.  Hal itu  tercantum  dalam  TAP  MPR NO. VXII/MPR/198  tentang  sikap  dan pandangan bangsa Indonesia mengenai  hak-hak  asasi  manusia dan juga  dalam  amandemen  ke-2  pasal 28AUndang-Undang  Dasar  1945
yang  menyatakan  bahwa,  “setiap
orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Hal  tersebut  juga  dijelaskan dalam  Pasal  9  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia yang mengatur:
1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahanan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; 2. Setiap  orang  berhak  hidup tenteram,  aman,  damai,  bahagia, sejahtera lahir dan batin; serta 3. Setiap orang berhak atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat” Berdasarkan keterangan
diatas,  terlepas  dari  prilakunya  yang melawan  hukum,  setiap  orang memiliki  hak  hidup  yang  harus dilindungi,  dijaga  dan  dihormati. Sebab  ada  berbagai  jenis  hukuman yang dapat diterapkan untuk menghukum pelaku kejahatan narkotika  dan  menimbulkan  efek jera.Jika  dikaji kembali, sejak adanya hukuman  mati  yang  dijatuhkan pemerintah  Indonesia  sejatinya  tidak mengurangi tingkat kejahatan narkotika  tersebut.  Oleh  karena  itu, tidak  ada  korelasi  hukuman  mati dengan berkurangnya tingkat
kejahatan  narkotika.  Terlebih dengan adanya  kebijakan  Jokowi  menolak grasi,  sebenarnya  telah  menimbulkan ‘hukuman  tambahan’  bagi  terpidana mati  maupun  yang  masih  dalam proses  hukum  berupa,  gangguan kejiwaan,  stress,  kekecewaan  karena ketidakpastian hukum yang mengharuskan  terpidana  mendekam di  penjara  tetapi  pada akhirnya tetap dijatuhi  hukuman  mati  dan  akan menimbulkan  beban  psikologis  yang berat bagi keluarga terpidana mati.
Karena hukuman mati bertentangan  dengan  nilai-nilai  hak
asasi manusia, perlu adanya pertimbangan  alternatif  hukuman pidana  yang  dapat  memberikan  efek jera, salah satunya dengan memberikan  sanksi ganti rugi. Sanksi ganti  kerugian  merupakan  sanksi yang  mengharuskan  seseorang  yang telah  bertindak  merugikan  orang lain untuk  membayar  sejumlah  uang ataupun  barang  pada  orang  yang dirugikan,  sehingga  kerugian  yang telah  terjadi  dianggap  tidak  pernah terjadi.  Saat ini sanksi ganti kerugian tidak  hanya  merupakan  bagian  dari hukum  perdata,  tetapi  juga  telah masuk  ke  dalam  hukum  pidana. Perkembangan  ini  terjadi  karena semakin  meningkatnya  perhatian masyarakat  dunia  terhadap  korban tindak pidana.
Hukuman  ganti  rugi  dapat menjadi pertimbangan untuk menghukumterpidana  narkotika yang berlaku  sebagai pengedar, sedangkan kurungan  ataupun  rehabilitasi  dapat menjadi hukuman bagi pengkonsumsi  narkotika.  Hal  ini dilihat dari kondisi ekonomi merupakan  alasan  utama  pelaku kejahatan narkotika dalam menjalankan  kejahatannya.  Tidak hanya  kejahatan  narkotika,  ekonomi juga  menjadi alasan untuk kejahatan- kejahatan  lainnya.  Jadi,  pelaku kejahatan  akan  mempertimbangkan untuk  tidak  melakukan  kejahatannya lagi  jika  mengancam  harta  benda miliknya. Indonesia perlu mempertimbangkan  alternatif  sanksi rugi  untuk  hukum  pidana  narkotika yang dapat menekan angka kejahatan dimana  dalam  hal  ini  pemerintah sedang  menyusun  RKUHP  baru.
Keputusan politik penghukuman para pihak  yang  berpengaruh  dalam Sistem  Peradilan  Pidana  (SPP) terkait pidana mati terhadap terpidana  narkotika,  meski  belum
dilandasi  dengan  data  kuat  terkait bukti  bahwa  angka  kejahatan  dapat menurun selama pemberlakuan pidana mati dan eksekusinya.

## IV. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas, maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Upaya penanggulangan narkotika  di  negara-negara  maju sudah dilakukan dengan meningkatkan  pendidikan  sejak dini, melakukan kampanye antinarkoba,  serta  penyuluhan tentang bahayanya mengkonsumsi narkotika tersebut.  Ketentuan  mengenai ancaman  pidana terhadap pelaku pengedar  narkotika  yaitu  Pasal 114Ancaman pidana mati terhadap  pengedar  narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika pada Pasal 114. 2. Efektivitas pidana mati terpidana narkotika,  yang  dilakukan  oleh kementerian atau lembaga berwenang  di  Indonesia  dirasa tidak  efektif  karena  hanya menimbulkan  resiko  mengetahui tanpa  efek  jera.  Hal  ini  sejalan dengan peningkatan kasus kejahatan  narkoba  dari  tahun  ke tahun  yang  dipublikasi baik oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)  maupun  Badan  Pusat Statistik  (BPS).  Berdasarkan data  yang  dihimpun  oleh  BNN sejak 2017-2019, angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia  tahun  2017  sebesar
3,3 juta jiwa dengan rentang usia 10  sampai  dengan  59  tahun. Tahun  2019  naik  menjadi  3,6 juta  jiwa.  Bahkan  pada  masa pandemi  covid-19  sekarang  ini,
kasus  penyalahgunaan  narkotika masih terus terjadi dan mengalami  peningkatan. 3. Hukuman  mati  selain  melanggar hak asasi manusia, tidak memberikan  efek  jera  bahkan dapat menyebabkan terganggunya  hubungan  bilateral antar  Negara.  Karena  setiap manusia  memiliki  hak  hidup yang  layak  sebagai  bagian  dari hak  asasi  manusia  yang  dimiliki, yang  sifatnya  kodrati  dan universal yang merupakan karunia  Tuhan  yang  Maha  Esa. Hak  tersebut  sejatinya  tidak boleh  dirampas,  diabaikan  atau diganggu  gugat  oleh  siapapun. Hal  itu  tercantum  dalam  TAP MPR NO. VXII/MPR/198 tentang  sikap  dan  pandangan bangsa  Indonesia  mengenai hak- hak  asasi  manusia  dan  juga dalam  amandemen  ke-2  pasal 28A  Undang-Undang  Dasar 1945.

## B. Saran
1. Mengenai  upaya  penanggulangan narkotika  hendaknya  pemerintah bukan  hanya  fokus  kepada penerapan  peraturan  perundang- undangan  saja,  melainkan  lebih intens  lagi  melakukan  kampanye, penyuluhan  dan  aksi  nyata kepada masyarakat agar masyarakat  mampu  memahami apa  sebenarnya  dampak  negatif penyalahgunaan narkotika tersebut.  Hal  ini  dapat  menjadi cara  untuk  mencegah  terjadinya kejahatan narkotika selanjutnya.
2. Terhadap  efektifitas  hukuman mati,  karena  Indonesia  masih mempertahankan  hukuman  mati terhadapt  terpidana narkotika ini, kiranya pemerintah segera
menyelesaikan  eksekusi  yang harusnya  diterima  oleh  terpidana narkotika tersebut. Dengan begitu,  maka  terpidana  narkotika yang  menerima  vonis  hukuman mati mendapatkan  kepastian hukum  dan  menerima  ganjaran atas  kejahatan  yang  dibuatnya sehingga menjadi bahan pertimbangan  pada  masyarakat lainnya agar tidak mudah terjerumus  kedalam  lingkaran narkotika. 3. Hukuman  mati  sejatinya  bertolak belakang  dengan  hak  asasi manusia.  Selain  itu,  mengingat ketidakefektifan  hukuman  mati bagi  terpidana  narkotika,  kiranya pemerintah  dapat  menciptakan alternatif hukuman bagi terpidana narkotika. Misalnya dengan mempertimbangkan hukuman ganti  rugi  kepada  terpidana narkotika  yang  terbukti  sebagai pengedar/produsen  dan  dengan merehabilitasikan konsumen/korban  pengkonsumsi narkotika  agar  dipulihkan  mental dan  kesehatannya,  bukan  malah menjatuhi  hukuman  kurungan dan tidak menerima  perawatan.

## V. DAFTAR PUSTAKA A. Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999  Tentang  Hak  Asasi manusia.
Rancangan  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2015.

## B. Buku
Barda,  Arif.2002. Bunga  Rampai
Kebijakan  Hukum  Pidana .
Bandung,  Indonesia:  PT
Citra Aditya Bakti.
Herwidianto,Jodya  Bintang.  2016.
Efektivitas  Hukuman  Mati
Pada  Kejahatan  Narkotika
Di Indonesia , Depok: Fakultas Hukum Universitas
Indonesia
Nitibaskara,  Tb.  Ronny.  2006.
Penerapan  Konsep B udaya Hukum  dalam  Relasi  Sosial dan B isnis  untuk  Mencegah Kejahatan ,  Seri  Sosiologi Hukum. Jakarta: Buku
Kompas. Parkoso, Djoko dan Nurwahid. 1985 . Studi  tentang  Pendapat- pendapat mengenai Efektifitas  Hukuman  Mati , Jakarta: Ghalia Indonesia. Salmi,Akhiar. 1985. Eksistensi Hukuman  Mati. Penerbit  :
Aksara Persada.
Siswanto.  2012. Politik  Hukum dalam Undang-Undang Narkotika , Jakarta: PT.
Rineka Cipta.

## C. Jurnal dan Karya Ilmiah
Abdurrahim,Muhammad H. Jurnal Transisi ,Vol.  X,  Januari 2016. Hukuman Mati Problem Legalitas dan Kemanusiaan. Husein,Syahruddin. Jurnal USU, Vol. III, 2003.Pidana Mati Menurut  Hukum  Pidana
Indonesia .
D. Internet www.kompas.id/baca-polhuk-2020/
www.puslitdatin.bnn.go.id/data- statistik-kasus-narkoba/