## Anggaran Pendapatan, Realisasi Belanja,  dan Efektifitas Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Hendi Prihanto 1 , Suyanto 2
1 Universitas Pancasila, Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWIJA, Jl. Letda Natsir No.7 Nagrak, Gn. Putri Cibubur - Bogor

## I N F O  A R T I K E L
JEL Classification:
M48
A20
Keywords: budget revenue, actual expenditure and program’s effectiveness.

## A B S T R A C T
PP 28 of 1990 regulates the implementation of nine-year compulsory education in Indonesia. Effective implementation of the program is important to be studied. This study aims to investigate the effect of budget revenues and expenditures of the effectiveness of the nine-year basic education program in Indonesia. The results of this study prove that the budget revenues and expenditures significant effect  on  the  effectiveness  of  the  program.  This  study  shows  that the  budget  allocation  and  absorption  in  the  budget  expenditures will  determine  the  effectiveness  of  the  program  in  Indonesia

## A B S T R A K
PP  No.  28  Tahun  1990  mengatur  tentang  pelaksanaan wajib belajar Sembilan tahun di Indonesia. Efektifitas implementasi program tersebut penting untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh anggaran pendapatan dan realisasi belanja terhadap  efektifitas  program  pendidikan  dasar  sembilan  tahun di  Indonesia.  Hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  anggaran pendapatan  dan  realisasi  belanja  berpengaruh  signifikan  terhadap efektifitas program. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran dan penyerapan terhadap anggaran dalam realisasi belanja sangat  menentukan  efektifitas  program  di  wilayah  Indonesia.

## 1.  Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  serangkaian kegiatan  yang  dapat  didefinisikan  sebagai usaha  secara  sadar,  terarah,  dan  terencana untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan proses  pembelajaran  agar  peserta  didik secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya,
kecerdasan,  ahlak  mulia,  serta  keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Oleh karenanya  pendidikan  menjadi  sangat  berarti dan memegang peran penting dalam pencapaian visi dan misi bangsa Indonesia.
Upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan  dibidang  pendidikan  adalah dengan  mencanangkan  program  wajib  belajar
*Email Korespondensi: 1 hp_torana@yahoo.com, 2 suyanto@cbn.net.id
enam tahun pada PELITA III, yang kemudian secara  berkesinambungan  dilanjutkan  dengan program  wajib  belajar  sembilan  tahun  yang pelaksanaannya  diatur  melalui  PP  No.  28 Tahun 1990. Program tersebut dikatakan sudah berjalan efektif apabila memenuhi persyaratan atau  sasaran  program  yang  ditetapkan  dalam tujuannya,  yaitu  diharapkan  rakyat  Indonesia sudah  terbebas  dari  buta  huruf  dan  sudah tuntas menempuh jenjang pendidikan minimal sembilan tahun.
Quartiana (2003), menyimpulkan bahwa terdapat  pengaruh  positif  antara  jumlah  dana pendidikan  yang  dikeluarkan  dalam  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerahterhadap pencapaian  kinerja  walaupun  belum  efektif. Faktor yang dapat dijadikan tolokukur berhasil atau tidaknya kinerja program pendidikan dasar sembilan  tahun  tersebut,  dapat  dilihat  dari indikator  pencapaian  kinerja  pendidikan  yang dinyatakan  dalam  APK  (Angka  Partisipasi Kasar),  yaitu  sebagai  perbandingan  antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD,  SLTP,  SLTA  dan  sebagainya)  dengan penduduk  kelompok  usia  sekolah  yang  sesuai dinyatakan  dengan  persen.  Sementara  itu, fenomena yang terjadi sesungguhnya adalah:
a.  APK  Nasional  yang  dicapai  dalam  kurun waktu  selama  tahun  2006-2010  berada pada  kondisi  peringkat  yang  rendah, mengindikasikan belum efektifnya program tersebut.
b.  PP No. 28 Tahun 1990 tentang wajib belajar sembilan  tahun,  semenjak  ditetapkannya hingga tahun 2010, belum mencapai sasaran dan tujuan yang di inginkan.
Toyamah dan Usman (2003)
mengemukakan bahwa konsistensi pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan menghasilkan kinerja yang efektif, dan dibutuhkan keselarasan antara  anggaran  dan  partisipasi  masyarakat. Cahyani  (2010)  menyatakan  bahwa  pengaruh partisipasi anggaran terhadap efektifitas kinerja berpengaruh  positif.  Anggaran  pendidikan berdasar  pada  kebijakan  anggaran  yang ditetapkan  oleh  pemerintah,  dikelola  dengan
peruntukan  bagi  anggaran  di  pusat    dan anggaran di daerah yang diantaranya berbentuk Dana  Alokasi  Umum,  yaitu  merupakan  dana yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN yang  dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan kemampuan  keuangan  antar  daerah  untuk mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan desentralisasi (Mardiasmo: 2002). Peranan  dana  alokasi  umum  terletak  pada kemampuannya  menciptakan  pemerataan berdasarkan  pertimbangan  atas  potensi  fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Undang-undang No 33 Tahun 2004)
Andriana (2011) mengemukakan anggaran  pendidikan  yang  dikelola  dan teralokasikan  100%,  dengan  kata  lain  apa yang  sudah  dianggarkan  konsisten  dengan realisasi  pembangunan  pendidikannya  yang ada,  sehingga  tercapai  kinerja  yang  efektif seperti  yang  diharapkan,  selain  dari  anggaran dibutuhkan  pula    partisipasi  masyarakat  yang besar  dalam  pembangunan  sektor  pendidikan, alokasi  anggaran  relatif  kecil  mempengaruhi pula kinerja pendidikan. Septiana Dwiputrianti dan  Suharsini  (2012)  mengemukakan  bahwa terdapat  Pengaruh    secara    bersama-sama (simultan)  antara  tahap  persiapan,  ratifikasi, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi terhadap tingkat  efektifitas  pengelolaan  anggaran.  dan Levin  dalam  Widodo,  2001)  menyatakan organisasi  yang  efekif  adalah  organisasi  yang mengoorganisir  kegiatan  yang  diperlukan untuk mencapai tujuan yang menekankan pada analisis biaya program dikaitkan dengan hasil yang dicapai. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian dapat dikemukakan:
1.  Apakah  terdapat  pengaruh  Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja terhadap Efektifitas Program secara simultan?
2.  Apakah  terdapat  pengaruh  Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja terhadap Efektifitas Program secara parsial?
Dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian :
1.  Untuk  membuktikan  dan  menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Realisasi

## Belanja  berpengaruh  terhadap  Efektifitas
Program secara simultan
Untuk  membuktikan  dan  menjelaskan bahwa  Anggaran  Pendapatan  dan  Realisasi Belanja  berpengaruh  terhadap  Efektifitas Program secara parsial.

## 2.  Telaah  Teori  dan  Pengembangan
Hipotesis
2.1  Teori Pertanggung jawaban
Accountablity secara  umum  mengandung pengertian  dapat  dipertanggungjawabkan, bertanggung  jawab  atau  dapat  dikenakan tanggungjawab  atau  bahkan  tidak  dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya Budiardjo mengartikan  bahwa accountability merupakan pertanggungjawaban  dari  pihak  yang  diberi mandat untuk memerintah, kepada mereka yang memberi mandat.  Dalam hal ini, rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada pihak lain, dan pihak  lain  yang  dimaksudkan  tersebut  adalah pemerintah.
Pemerintah bertanggung jawab kepada  rakyat,  ini  yang  dinamakan  sebagai kedaulatan  rakyat.  Lebih  lanjut accountability dapat  ditafsirkan  secara  luas,  yaitu  sebagai pertanggungjawaban  politik.  Meskipun  diakui bahwa secara asasi pertanggungjawaban dalam sistem  pemerintahan  hanya  terdapat  dalam tatanan  demokratis,  dalam  praktek  mungkin didapati  pada  tatanan  politik  kediktatoran atau otoriter. Tetapi yang tidak didapati dalam kediktatoran  atau  otoriter  adalah  kebebasan menilai  pertanggungjawaban  dan  konsekuensi yang  dapat  timbul  dari  pertanggungjawaban tersebut.  Dalam  sistem  kediktatoran  atau otoriter tidak ada kebebasan menilai.  Kalaupun ada  penilaian,  semata-mata  untuk  menilai pembenaran segala tindakan pemerintah, begitu pula halnya dengan konsekuensi penilaian, tidak dimungkinkan untuk sampai pada menyatakan tidak  percaya  pada  pemerintah  atau  bersikap tidak  akan  memberi  dukungan  lebih  lanjut  di masa datang.
Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban  untuk  memberikan  laporan  kepada
pihak  lain  tentang  apa  yang  mereka  lakukan atau  tidak  mereka  lakukan,  akuntabilitas juga menyangkut pertanggungjawaban kepada  semua  pihak  yang  berkepentingan (Jones  2000).    Sedangkan    Hatry,  1980:164 mengemukakan  Akuntabilitas (accountability) merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara  tepat  untuk  tujuan  dimana  dana  publik tadi  ditetapkan  dan  digunakan  secara  legal. Mengacu  pada  tiga  pilar  utama  yang  menjadi persyaratan akuntabilitas yaitu Pertama, adanya transparansi dalam menetapkan kebijakan dan menerima  masukan  dan  mengikut  sertakan berbagai  institusi.  Kedua,  adanya  standar kinerja yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas,  fungsi  dan  wewenang.  Ketiga,  adanya partisipasi  untuk  saling  menciptakan  suasana yang  kondusif  dalam  menciptakan  pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat Dalam  rangka  pertanggungjawaban publik,  pemerintah  pusat  dan  daerah  sudah seharusnya  melakukan  optimalisasi  anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Pengalaman yang terjadi pada saat ini pengelolaan keuangan  negara  masih  memperihatinkan, anggaran  khususnya  pengeluaran  melalui realisasi belanja belum mampu berperan sebagai insentif  dalam  mendorong  laju  pembangunan daerah.  Disamping  masih  banyak  ditemukan keluhan  masyarakat  yang  berkaitan  dengan pengalokasian  anggaran  yang  tidak  sesuai dengan  kebutuhan  dan  skala  prioritas,  serta kurang mencerminkan aspek ekonomis, efisien dan efektif.
Dimensi  reformasi  lembaga  sektor publik, seperti pemerintah daerah, departemen, dan  lembaga  dibawahnya  dalam  rangka pemberian  pelayanan  publik (public  service) harus  mengacu  pada  indikator  ekonomis, efisien  dan  efektif  yaitu  dengan  memberikan otonomi  dan  desentralisasi  tanggungjawab dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  kepada  pemerintah  daerah. Pemberian  otonomi  tersebut  diharapkan  dapat
meningkatkan  efisiensi  dan  akuntabilitas pemerintah,  namun  harus  diperhatikan  bahwa pelimpahan  wewenang  dan  tanggungjawab dalam mengunakan dana tersebut, harus diikuti dengan pemberian diskresi kepada pemerintah daerah untuk mengunakan dana sesuai  dengan prioritas    dan    aspirasi    pemerintah    daerah  ( Mardiasmo : 2002)
Agar  pengelolaan  dana  masyarakat yang sangat besar tersebut dilaksanakan secara transparan  dengan  memperhatikan  VFM (value for money) , maka diperlukan peraturan pelaksanaan  dan  pemeriksaan  yang  lebih konkrit dan tegas. Titik berat peraturan tersebut adalah  koreksi  total  semua  kesalahan  dimasa lalu  dan  pelaksanaan  VFM  audit  bertujuan untuk  menjamin  dikelolanya  uang  rakyat secara ekonomis, efisien, efektif akuntabel, dan berorintasi pada kepentingan publik.
Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik  tersebut  mengharuskan  pemerintah daerah untuk tidak sekedar melakukan vertical reporting ,  yaitu  pelaporan  kepada  pemerintah pusat, akan tetapi juga dilakukannya horizontal reporting,  yaitu  pelaporan  kinerja  pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat sebagai bentuk horizontal accountability .
Pada  dasarnya,  akuntabilitas  publik adalah  pemberian  informasi  dan disclouure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun  daerah,  harus  bisa  menjadi  subjek pemberi  informasi  dalam  rangka  pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk diberi informasi, didengar aspirasinya, dan diberi penjelasan.
Bentuk  pertanggungjawaban  publik oleh  pemerintah  daerah  dapat  bermacam- macam, Ellwood dalam Mardiasmo (226:2002), menggolongkan menjadi 4 macam yaitu :
1)  Akuntabilitas    Hukum  dan  Peraturan (accountability for probity and legality)
2)  Akuntabilitas
Proses (process accountability) 3)  Akuntabilitas Program (program accountability) 4)  Akuntabilitas Kebijakan
(policy
accountability)

## 2.2.  Anggaran dan Efektifitas Program
Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban  untuk  memberikan  laporan  kepada pihak  lain  tentang  apa  yang  mereka  lakukan atau  tidak  mereka  lakukan,  akuntabilitas  juga menyangkut  pertanggungjawaban  kepada semua pihak yang berkepentingan (Jones 2000). Sedangkan    Hatry,  1980:164  mengemukakan Akuntabilitas (accountability) merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah  dana  publik  telah  digunakan  secara tepat  untuk  tujuan  dimana  dana  publik  tadi ditetapkan dan digunakan secara legal. Bentuk pertanggungjawaban  publik  oleh  pemerintah daerah  dapat  bermacam-macam,  Ellwood dalam Mardiasmo (226:2002), menggolongkan menjadi  4  macam  yaitu  :  Akuntabilitas Hukum  dan  Peraturan,  Akuntabilitas  Proses, Akuntabilitas  Program  dan  Akuntabilitas Kebijakan. Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra,  dan  Maulidah  Rahmawati  (2007:180), menyatakan  bahwa  penghasilan  adalah peningkatan  manfaat  ekonomi  selama  suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan  aset  atau  penurunan  kewajiban yang  mengakibatkan  kenaikan  ekuitas  yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
Anggaran  lain  yang  merupakan komponen  penting  dalam  pelaksanaan kegiatan dalam akuntansi pemerintahan adalah anggaran  belanja.  Nordiawan,  Putra  dan Rahmawati  (2007:187)  menyatakan  bahwa belanja dilingkungan akuntansi komersil dapat didefinisikan sebagai arus keluar dari aset atau segala  bentuk  penggunaan  asset  yang  terjadi selama  periode  tertentu  yang  berasal  dari produksi barang, penyerahan jasa, atau aktivitas lain  yang  terjadi  dalam  kegiatan  operasional entitas.  Sedangkan  Definisi  dalam  ilmu akuntansi  menurut Acconting  Principle  Board (APB)  statement  No  4,  belanja  didefinisikan sebagai  jumlah  yang  diukur  dalam  uang  dari kas  yang  dikeluarkan  atau  properti  lain  yang ditransfer, modal saham yang dikeluarkan, jasa
yang  diberikan,  atau  kewajiban  yang  terjadi dalam  hubungannya  dengan  barang  atau  jasa yang telah atau akan diterimakan.
Steers  (1985:2006)  dalam  Tangkilisan di  dalam  kaitannya  dengan  efektifitas,  yang mengemukakan pengukuran efektifitas ini akan memberikan hasil yang lebih realistis dari pada model  pengukuran  lainnya,  mengemukakan efektifitas  terdiri  dari  lima  dimensi  konsep efektifitas antara lain meliputi: a). Kemampuan menyesuaikan  diri  atau  keluwesan,  b). Produktivitas  c). Kepuasan kerja, d).Kemampuan berlaba, dan e). Pencarian sumber daya.  Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh  jadi  dua  kali  lipat  lebih  besar  atau bahkan  tiga  kali  lebih  besar  daripada    yang dianggarkan.  Efektifitas  hanya  melihat  suau program  atau  kegiatan  telah  mencapai  tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002 : 134). Berdasarkan kajian teori dan hubungan antara angaran  dan  efektifitas  program,    hipotesis penelitian disusun sebagai berikut:
H1  : Anggaran pendapatan berpengaruh terhadap efektifitas  program pendidikan dasar sembilan.
H2 :  Realisasi belanja  berpengaruh terhadap efektifitas  program pendidikan dasar sembilan tahun
Kerangka  pikir  terkait  dengan  hipotesis penelitian sebagimana tampak pada Gambar 1.

## 3.  Metode Penelitian
Populasi  adalah  wilayah  generalisasi yang terdiri objek/subjek yang memiliki kualitas
dan  karakteristik  tertentu,  sedangkan  sampel merupakan  bagian  dari  jumlah  karakteristik yang dimiliki (Sugiyono: 2010). Jenis penelitian ini adalah penelitian metode kuantitatif dengan mengunakan  data  skunder  yang  terdiri  dari data  laporan  keuangan  yang  penggunaannya ditujukan bagi program wajib belajar sembilan tahun.  Populasi  penelitian    adalah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  sedangkan sampel yang akan diambil adalah provinsi yang berada di negara Indonesia yang menjadi daerah pelaksanaan  program  wajib  belajar  sembilan tahun  pada  kurun  waktu  tahun  2006-2010. Penarikan sampel pada penelitian mengunakan teknik purposive sampling , yaitu sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah 33 provinsi yang diambil sebagai sampel adalah sebanyak  12  provinsi  yang  menjadi  objek penelitian,  yaitu  sebagai  provinsi-provinsi yang mendapat alokasi dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat, yang merupakan pelimpahan pelaksanaan tugas pemerintah pusat di daerah dalam  rangka  otonomi  daerah  untuk  kegiatan program wajib belajar sembilan tahun.
X 1 Y X1=Anggaran Pendapatan Y=  Efektifitas X 2 X2= Realisasi Belanja Gambar 1:  Kerangka Pikir Tabel 1
Daerah Sampel Penelitian No Nama Provinsi Kriteria 1         2          3            4 1      NAD √          √        √        √ 2     Sumatera Utara       √          -          -        √ 3     Sumatera Barat       √         √          √        √ 4     Riau                        √         √           √        √ 5     Kepuluan Riau        √          -           -           √ 6     Jambi                      √          √          √        √ 7     Sumatera Selatan    √           -           -        √ 8     Bangka Belitung     √          √          √        √ 9     Bengkulu                 √         √           -        √ 10   Lampung                 √          -           -        √ 11   DKI Jakarta             √          -           -         - 12   Jawa Barat               √          -           -         - 13   Banten                     √          -           -         - 14   Jawa Tengah            √          -           -         - 15   D. I Yogyakarta       √          -           -         -
Sumber data BPS RI Sumber : data diolah
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data skunder dan time series, yang  dikumpulkan  dari  website  BPS  Pusat, LKPP yang dibuat dan dipublish Kementerian Keuangan    dan  Kementerian  Pendidikan  RI yang meliputi:
1.  Angka  Partisipasi  Kasar  wajib  belajar sembilan tahun periode 2006-2010
2.    LKPP yang diaudit oleh BPK RI pada kurun waktu 2006-2010
3.   Angka penduduk yang mengikuti program

## wajib belajar sembilan tahun
Efektifitas program didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil program dengan target
yang  ditetapkan.  Efektifitas,  secara  sederhana merupakan perbandingan outcome dan output .
Anggaran  Pendapatan  merupakan  semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang  menambah  ekuitas  dana  lancar  dalam periode  tahun  anggaran    yang  bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar  kembali  oleh  pemerintah.  Anggaran Belanja adalah  semua pengeluaran bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.
Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan uji  regresi  berganda  yang  terdiri  daru  Uji  F untuk menguji layak tidaknya model yang diuji, dan  Uji-t  untuk  menguji  pengaruh  masing- masing variable independen terhadap efektifitas anggaran.    Uji  asumsi  klasik  dilakukan  untuk menganalisis  kualitas  data  sekunder  yang diolah.  Pengujian  mencakup  Uji  normalitas, multikolinearitas,  heteroskedastisitas,  dan autokorelasi.  Hasil  pengujian  selengkapnya sebagaimana  terangkum  pada    bagian  hasil penelitian.

## 4.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Populasi yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah sebanyak dua belas provinsi yang ada di Indonesia selama Tahun 2006-2010. Uji  deskriptif  data  statististik  bertujuan  untuk mengetahui sebaran data yang ada seperti: nilai terendah, nilai tengah, nilai tertinggi dan  standar deviasi pada setiap variabel yang diteliti.
Berdasarkan  pada  pengolahan  data analisis  deskriptif    memiliki  karakteristik sebagai  berikut:  (N)  menunjukan  jumlah  data sebesar  60,  maka  karakeristik  masing-masing
20   Kalimantan Barat     -         √            -          √ 21   Kalimantan Tengah  √        √           √           √ 22   Kalimantan Selatan  √        √           √           √ 23   Kalimantan Timur     -        √           -           √
24   Sulawesi Utara          -        √            -          √ 25   Gorontalo                  √       √          √            √ 26   Sulawesi Tengah       √        √         √            √ 27   Sulawesi Selatan       √        -          -             √ 28   Sulawesi Barat          -         √           -          √ 29   Sulawesi Tenggara    √        √          √           √ 30   Maluku                      √        -          -             - 31   Maluku Utara            √        -           -            - 32   Papua                        √         -           -            - 33   Papua Barat               -         -            -           - 16   Jawa Timur              √          -           -         - 17   Bali                          √         √          √           √ 18   NTB                         √         √          √           √ 19   NTT                         √         √          -            -
Variabel Minimum Maximum Mean Std. Deviation Efektifitas program 65.00 97.00 80.2000 7.28779 Anggaran Pendapatan .51 2.58 1.4655 .68776 Realisasi Belanja 116.00 858.00 379.750 212.4473

## Tabel 2
Deskripsi Data Penelitian
Sumber: Data diolah
variabel dapat diuraikan sebagai berikut : a.  Pengaruh Anggaran Pendapatan (X1), dari 60  data  nilai  variabel  Pengaruh Anggaran Pendapatan (X1) terkecil (minimum) adalah 0.51,  sementara  terbesar  (maksimum) adalah  2.58.  Nilai  rata-rata  (mean)  adalah sebesar 1.465 dan standar deviasi 0.687.
b.  Pengaruh  Realisasi  Belanja  (X2),  dari 60  data  nilai  variabel  Pengaruh  Realisasi Belanja  (X2)  terkecil  (minimum)  adalah 116, sementara terbesar (maksimum) adalah 858. Nilai rata-rata (mean) adalah sebesar
379.75 dan standar deviasi 212.447
c.  Efektifitas Program (Y), dari 60 data nilai variabel Efektifitas (Y) terkecil (minimum) adalah 65, sementara terbesar (maksimum) adalah  97.  Nilai  rata-rata (mean) adalah sebesar 80.20 dan standar deviasi 7.287
Hasil  uji  asumsi  klasik  menunjukkan bahwa  distribusi  nilai  residual  model  adalah normal.  Hal  tersebut  ditunjukkan  dari  grafik p-plot.  Uji  Heteroskedastisitas  bertujuan untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi terjadi  ketiaksamaan variance dari  residual satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain. Jika variance dari  residual  satu  pengamatan ke  pengamatan  yang  lain  tetap,  maka  disebut Homoskedastisitas  dan  jika  terjadi  perbedaan disebut  dengan  Heteroskedastisitas  hasil pengujian tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.
Salah satu caranya untuk mendeteksinya ada atau tidak multikolineritas didalam regresi adalah dengan melihat tolerance dan lawannya Variance  Inflation  Factor (VIF). Apabila  kita hitung nilai tolerance < 0.10 dan nilai VIF > 10, maka telah terjadi multikolineritas yang cukup serius.
1)  VIF  X1  sebesar  1.109  <  10  dengan  nilai tolerance 0.902 > 0.10 maka menunjukan tidak mengalami multikolinier.
2)  VIF  X2  sebesar  1.109  <  10  dengan  nilai tolerance 0.902 > 0.10 maka menunjukan tidak mengalami multikolinier.
Apabila dilihat dari angka Durbin Watson (DW) sebesar  1.960  berada  diantara  du  (1.730)  dan
4-du (2.521) atau dengan kata lain, bahwa tidak terdapat autokorelasi positif atau negatif.
Pada  penggujian  hipotesis  dilakukan dengan  mengunakan Moderated  Regresision Analysis (MRA) dimana uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda dimana dalam  persamaan  regresinya  mengandung unsur  interaksi  atau  perkalian  antara  dua  atau lebih  variabel  independen  (Ghozali,  2005). Model persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Y = ά +ß1X1+ß2X2 +e

## Keterangan :
Y  =  Efektifitas ά     =  Konstanta X1  =  Anggaran  Pendapatan X2  =  Realisasi Belanja e  =  Error
Hasil  pengujian  model  penelitian  dengna menggunakan Uji-F tampak pada Tabel berikut. Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  model yang diuji, yaitu pengaruh anggaran pendapatan dan  realisasi  belanja  berpengaruh  terhadap efektifitas anggaran program pendidikan dasar sembilan tahun. Hal tersebut tampak dari nilai sig  0.000<  nilai  α  =  0.05.  Hasil  uji  koefisien determinasi dilihat dari nilai Adjusted R Square sebesar 0.669  hal ini berarti bahwa 66.9 % Y dapat  dijelaskan  oleh  variasi  kedua  variabel independen yaitu X1 dan X2, sedangkan sisanya (100%  -  66.9%  =  33.1  %)  dijelaskan  oleh sebab lain diluar model atau variabel lain yang tidak  diteliti.  Hasil  uji  tersebut  memperkuat pengujian  model  penelitian  dimana  model yang  diuji  fit  dan  didukung  oleh  kemampuan anggaran  pendapatan  dan  realisasi  anggaran dalam menjelaskan efektifitas program sebesar 66,9%.
Tabel 3
Hasil Uji Statistik F ANOVA b

## Model
Regression Residual Total F 120.163 Sig. .000 a a. Predictors: (Constant), X1 b. Dependent Variable: Y
Sumber : Data diolah
Hasil  Uji-t  menunjukkan  hipotesis  pertama terbukti bahwa anggaran pendapatan berpengaruh  signifikan  terhadap  efektifitas program.  Hipotesis  kedua,  dan  menolak hipotesis  nol  (Ho)  artinya  bahwa  :  Realisasi Belanja  berpengaruh  signifikan  terhadap Efektifitas Program.
Berdasarkan  pada  hasil  pengujian hipotesis menyatakan bahwa terdapat anggaran pendapatan  berpengaruh  secara  positif  dan signifikan  terhadap  efektivitas  program pendidikan wajib belajar sembilan tahun, dengan memiliki  t  hitung  sebesar  10.998  lebih  besar dari  t  tabel  sebesar  1,671  dengan  signifikansi 0.000  hal ini telah sesuai dan konsisten dengan hipotesis  alternatif  yang  dikemukakan  bahwa anggaran  pendapatan  berpengaruh  terhadap efektivitas.  Sehingga  semakin  besar  anggaran pendapatan maka semakin besar pula realisasi belanja  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah, sehingga  pembiayaan  terhadap  suatu  program dapat  berhasil  dengan  efektif  dalam  satu periode  tahun  anggaran.  Hasil  ini  pun  sesuai dengan  yang  dikemukakan  Quartiana,    dan Cahyani bahwa anggaran pendapatan berpengaruh  terhadap  pencapaian  kinerja walaupun hasil yang diinginkan belum efektif.
Namun  Mardiasmo  mengemukakan  bahwa, efektivitas dapat tercapai dengan tidak melihat berapa besar biaya yang dikeluarkan, bisa jadi biaya  yang  dikeluarkan  lebih  besar  dari  yang direncanakan. Dalam penelitian ini ditemukan kenyataan  bahwa  anggaran  pendapatan  yang didapatkan  pada  setiap  tahunnya  dalam pembiayaan  program  wajib  belajar  sembilan tahun,  masih  belum  sesuai  dengan  yang diharapkan  memenuhi  kebutuhan  operasional kegiatan tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian pengujian hipotesis  ini  menyatakan,  bahwa  realisasi belanja  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  efektivitas  program  wajib  belajar sembilan  tahun.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  t hitung 3.688 yang lebih besar dari t tabel yaitu 1.671  sehingga  hipotesis  diterima.  Sehingga semakin  tinggi  belanja  dan  konsisten  belanja yang  dikeluarkan  untuk  pembiayaan  dalam melaksanakan  kegiatan  program,  maka semakin  baik  dan  semakin  tinggi  efektivitas yang dihasilkan program tersebut. Quartiana , Andriana,  Dwiputrianti  dan  Suharsini  (2012) mengemukakan  anggaran  belanja  berupa keakuratan,  ketaatan  dan  kekonsistenan pengeluaran berpengaruh positif terhadap kinerja yang  efektif.  Johson  dan  Levin  menyatakan organisasi  yang  efekif  adalah  organisasi  yang mengoorganisir kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang menekankan pada analisis biaya  program  dikaitkan  dengan  hasil  yang dicapai. Dalam penelitian ditemukan fenomena bahwa  realisasi  anggaran  belanja  pada  setiap tahunnya yang dikeluarkan masih tidak sesuai dengan  perencanaan  yang  telah  ditentukan. Adanya realisasi yang kurang maupun melebihi perencanaan,  membuktikan bahwa penyerapan anggaran pendidikan dasar tersebut tidak sesuai dengan perencanaan anggaran.

## 5.    Simpulan,  Keterbatasan  dan  Implikasi Hasil Penelitian
Penelitian  ini  berhasil  membuktikan bahwa  anggaran  pendapatan  berimplikasi secara positif dan signifikan terhadap efektivitas
Model Summary b Hasil Uji Determinasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .821 a .674 .669 4.19386
a. Predictors: (Constant), X1
b. Dependent Variable: Y Sumber : data diolah
Hasil Uji Statistik-t Coefficientsa
Model Standardized Coefficients Beta t 48.180 10.998 3.688 Sig. .000 .000 .001 .858 .387
1 (Constant)
X1 X2
Sumber: data diolah
program dan realisasi belanja yang dikeluarkan dalam  program  pendidikan  sembilan  tahun berimplikasi  secara  positif  dan  signifikan terhadap efektivitas program. Namun beberapa hal yang menjadi permasalahan adalah bahwa secara  periodik  didapati  adanya  penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan, alokasi  anggaran  yang  tidak  sesuai  dengan perencanaan  akan  berampak  negatif    pada kinerja pemerintah maupun pada opini dari hasil audit yang didapat instansi yang bersangkutan. Penelitian mempunyai keterbatasan penelitian, diantaranya:  peneliti  hanya  mengunakan dua  variabel  yaitu  anggaran  pendapatan  dan anggaran  belanja,    rentang  waktu  dalam penelitian  ini  hanya  diambil  selama  rentang terbatas yaitu dalam waktu lima tahun, penelitian hanya dilakukan pada 12 provinsi di Indonesia, dan  Penelitian  ini  tidak  membahas  mengenai kebijakan  pemerintah.  Peneliti  selanjutnya disarankan  untuk  mengunakan  variabel  lain yang mempengaruhi program pendidikan lebih kompleks  dan  bervariasi,  dalam  hal  waktu penelitian,  disarankan  lebih  dari  lima  tahun agar  hasil  yang  didapat  lebih  objektif  dan akurat,  Sampel  penelitian  selanjutnya  dapat lebih diperbanyak, tidak hanya mengunakan 12 provinsi  di  Indonesia,  namun  dapat  lebih  dari itu  Penelitian  akan    lebih  baik  dan  sempurna jika  membahas  permasalahan  mengenai kebijakan  yang  diterapkan  pemerintah  dalam upaya  menuntaskan  program  belajar  sembilan tahun di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Budiarjo,  Miriam.  2008.  Dasar  –  dasar  ilmu politik.  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama
Deddy  ordiawan,  Iswahyudi  Sondi  Putra dan  Maulidah  Rahmawati.  Akuntansi Pemerintahan. Cetakan Kedua. Salemba Empat. Jakarta. 2008.
Ghozali,  Imam.  2005.  Aplikasi  Analisis Multivariate  dengan  program  SPSS, Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro, Semarang.
Granita,  Quartiana.  “Pengaruh  anggaran pendapatan  dan  pelanja  daerah  (APBD) terhadap  kinerja  Dinas  Pendidikan  Dasar Propinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta: Studi  kasus  pelaksanaan  wajib  belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Propinsi DKI Jakarta.” (2003).
Mardiasmo. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit ANDI. Yogyakarta 2002 Paslah,  Asroni  :  Pencapaian  Program  Wajib
Belajar 9 Tahun
Pembukaan  Undang-undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Steers,M.Richard.(1985).Efektivitas Organisasi Perusahaan. Jakarta: Erlangga.
Sugiyono.(2010). MetodePenelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung : Alfabeta Nurcahyani,  Kunwaviyah,  2010,  “Pengaruh
Partisipasi  Anggaran  terhadap  Kinerja Manajerial  melalui  Komitmen  Organisasi dan  Persepsi  Inovasi  sebagai  Variabel Intervening”,  Skripsi,  Fakultas  Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
Toyamah.  Nina,  Usman.  Syaikhu.  Juni  2004.
Laporan  Lapangan.  Alokasi  Anggaran Pendidikan  di  Era  Otonomi  Daerah :  Implikasinya  terhadap  Pengelolaan Pelayanan  Pendidikan  Dasar  :  Lembaga Penelitian SMERU
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang  No  20  Tahun  2003  Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Widodo, Joko. Good Governance, Telaah dari Dimensi  Akuntabilitas  dan  Kontrol Birokrasi  Pada  Era  Desentralisasi  dan Otonomi Daerah, Penerbit Insan Cendikia. Surabaya 2001
www.bps.go.id  tentang  data  APK  (Angka Partisipasi Kasar)
www.depdiknas.go.id. tentang data pendidikan dasar
www.dirjen perbendaharaan.go.id tentang data keuangan www.psp.kementerian diknas.go.id tentang data pendidikan dasar