## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 218
ISSN (Cetak) : 2598-9804 Page: 29-50

## REVENUE SHARING DALAM PRAKTEK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA
Arif Zunaidi dan Fachrial Lailatul M. Prodi Ekonomi Syariah STAIN Kediri arifzunaidi@gmail.com

## Abstract
Revenue sharing is the mechanism of the profit sharing principle that is now  the concern  of  many  people  about  the  existence  of  Islamic  banking  which  is something  new  after  the  Prophet's  death,  so  that  a  problem  arises,  is  revenue sharing  in  accordance  with  maqashid  sharia  ?.  Whereas  maqashid  sharia  is  an important  basis  in  formulating  Islamic  economics  which  includes  Islamic Financial  Institutions  (LKS)  /  Islamic  Banking.  Responding  to  these  questions DSN MUI issued a fatwa number 15 in the year 2000 concerning the principle of distribution  of  business  results  in  Islamic  financial  institutions.  By  using  this descriptive-interpretive method, it is intended to find out how revenue sharing is in the maqashid sharia perspective, by giving a whole and systematic picture as a whole. So that, it can be seen that revenue sharing with the issuance of the DSN MUI  fatwa  on  the  ability  to  run  a  revenue  sharing  system  in  Islamic  Financial Institutions (LKS) / Islamic Banking is based on several verses of Al-Qur'an and Hadith, and Fiqhiyah Rules.
Keywords: Revenue sharing, Maqashid Shari.

## Abstrak
Revenue  sharing  merupakan  mekanisme  dari  prinsip  bagi  hasil  yang  sekarang menjadi  perhatian  banyak  orang  terhadap  adanya  perbankan  syariah  yang merupakan  sesuatu  yang  baru  setelah  Nabi  wafat,  sehingga  timbullah  sebuah permasalahan, apakah revenue sharing sudah sesuai dengan maqashid syariah?. Dimana maqashid syariah merupakan dasar penting dalam merumuskan ekonomi syariah  yang  meliputi  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)/  Perbankan  syariah. Menanggapi  pertanyaan  tersebut  DSN  MUI  mengeluarkan  fatwa  no.  15  tahun 2000  tentang  prinsip  distribusi  hasil  usaha  dalam  lembaga  keuangan syariah.Dengan  menggunakan  metode  deskriptif-interpretatif  ini  dimasudkan untuk  mengetahui  bagaimana  revenue  sharing  dalam  persepektif  maqashid syariah,  dengan  memberi  gambaran  secara  utuh  dan  sitematis  secara keseluruhan.  Sehingga  dapat  diketahui  bahwa  revenue  sharing  dengan  di keluarkannya  fatwa  DSN  MUI  terhadap  kebolehan  menjalankan  sistem revenuesharing dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)/ Perbankan syariah ini berlandaskan pada beberapa ayat Al-Qur’an dan Hadits, serta Kaidah Fiqhiyah. Kata Kunci: Revenue sharing, Maqashid Syariah .

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  berpenduduk  Islam  terbesar  di  dunia menunjukkan  perkembangan  ekonomi  islam  yang  menggembirakan  baik  itu dari  aspek  konseptual/akademis  maupun  aspek  praktis.  Dengan  pesatnya perkembangan  ekonomi  islam  yang  menggembirakan  tidaklah  terlepas  dari permasalahan  kemaslahan  umat/  masyarakat  yang  akan  selalu  mengaitkan tujuan  dari  ekonomi  islam  itu  sendiri  yaitu maqashid  syariah yang  meliputi seluruh aktifitas yang dikerjakannya.
Maqashid  syariah merupakan  suatu  konsep  yang  tidak  hanya  populer dikalangan  akademis,  akan  tetapi  juga  populer  dikalangan  praktisi  ekonomi islam.  Dimana  Perbankan  Syariah  yang  berdiri  dikarenakan  memiliki  prinsip bagi  hasil.  Mekanisme  bagi  hasil  ini  menjadi  salah  satu  ciri  atau  karakteristik perbankan  syariah,  dimana  dengan  adanya  bagi  hasil  ini  menjadi  salah  satu alternatif bagi masyarakat perbankan untukterhindar dari bunga atau riba.
Produk-produk yang dimiliki perbankan syariah untuk nasabah dalam hal pembiyaan  yang  berprinsip  bagi  hasil  atau revenue  sharing dalam  masalah kuantitas,  kualitas,  harga,  dan  serah  terima  yang  terjadi  antara  nasabah  dan perbankan.  Sebagai  contoh,  suatu  bank  syariah  memberikan  pembiayaan murabahah rumah kepada nasabah dengan margin 20 % dalam  1 (satu) tahun atau  2  (dua)  tahun  dengan  margin  40  %  dan  kemudian  disepakati  oleh nasabah. 1 Secara  tidak  langsung  kerjasama  seperti  ini  terjadi  sebuah ketidakpastian  dan  ketidakjelasan  ( gharar )  karena  dalam  sebuah  kesepakatan tidak  boleh  terjadi  2  (dua)  harga  dalam  kesepakatan.  Karena  secara  tidak langgsung  terjadi gharar dalam  harga,  sedangkan gharar dalam  syariat  islam dan  perekonomian  islam  itu  dilarang,  sebab  hal  ini  sangat  merugikan  bagi nasabah.
1 Adiwarman  A.  Karim, Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan,  Edisi  Dua (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2004), 32.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah

## B. PEMBAHASAN
1. Revenue Sharing
Revenue Sharing berasal dari Bahasa Inggris yang terdiri dari 2 (dua) kata  yaitu, revenue yang  berarti  hasil,  penghasilan,  pendapatan. Sharing adalah bentuk kata kerja dari share yang berarti bagi atau bagian. 2 Revenue sharing berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.
Revenue dalam  arti  perbankan  adalah  jumlah  dari  penghasilan  bunga bank  yang  diterima  dari  penyaluran  dananya  atau  jasa  atas  pinjaman maupun  titipan  yang  diberikan  oleh  bank. 3 Sedangkan Revenue  sharing dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh  pendapatan  yang  diterima  sebelum  dikurangi  dengan  biaya-biaya yang  telah  dikeluarkan  untuk  memperoleh  pendapatan  tersebut. 4 Sistem revenue  sharing berlaku  pada  pendapatan  bank  yang  akan  dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (gross sales), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank. 5
Misalnya,  pendapatan  usaha  Rp  2.000,00  dan  beban-beban  usaha untuk  mendapatkan  pendapatan  tersebut  Rp  1.500,00  maka profit (laba) adalah  Rp  2.000,00  (tanpa  harus  dikurangi  beban  Rp  1.500,00)  yang kemudian dibagi kepada shohib al-maal dan mudharib sebesar nisbah yang disepakati.
Salah satu mekanisme bagi hasil yang ditetapkan oleh Bank Syariah di Indonesia  dalam  penerimaan  dana  adalah revenue  sharing ,  biasanya pendapatan  yang  didistribusikan  hanyalah  pendapatan  atas  investasi  dana, dana tidak termasuk fee atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh Bank karena  pendapatan  tersebut  pertama  harus  dialokasikan  untuk  mendukung biaya operasional Bank. Maksudnya pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-pendapatan  yang  diperoleh  oleh  Bank  tanpa  menunggu
2 John M. Echols dan Hassan Shadily, KamusInggris Indonesia (Jakarta : PT. Gramedia, 1995), Cet. ke-21.
3 AkmalYahya, Profit Distribution. http//www.ifibank.go.id
4 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia,............, 264.
5 Akmal Yahya, Profit Distribution. http//www.ifibank.go.id

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
pengurangan-pengurangan  atas  pembiayaan-pembiayaan  yang  dikeluarkan oleh Bank dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh nasabah. 6
Perbankan  syariah  yang  merupakan  salah  satu  lembaga  yang menyediakan  produk  tersebut  harus  tetap  dikawal  agar  tidak  ada  banker yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak  citra  perbankan  syaraiah  di  mata  masyarakat  oleh  karena  itu, diperlukan  pengawasan  terhadap  penerapan  dan  pelaksanaan  produk perbankan syariah.
Kerugian  yang diperoleh adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah  akan  lebih  sedikit,  sedangkan  keuntungan  yang  di  peroleh  adalah tingkat  bagi  hasil  yang  diterima  oleh  pemilik  dana  akan  lebih  besar dibandingkan  tingkat  suku  bunga  pasar  yang  berlaku  dan  dapat mempengaruhi  pemilik  dana  untuk  berinvestasi  di  bank  syariah  dan  pihak ketiga akan meningkat.
2. Profit Sharing
Profit  sharing menurut  etimologi  Indonesia  adalah  bagi  keuntungan. Dalam  kamus  ekonomi  diartikan  pembagian  laba. 7 Profit secara  istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan ( total revenue ) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total ( total cost ). 8
Pada  perbankan  syariah  istilah  yang  sering  dipakai  adalah profit  and loss  sharing ,  dimana  hal  ini  dapat  diartikan  sebagai  pembagian  antara untung  dan  rugi  dari  pendapatan  yang  diterima  atas  hasil  usaha  yang  telah dilakukan.
Misalnya,  pendapatan  usaha  Rp  2.000,00  dan  beban-beban  untuk mendapatkan  pendapatan  tersebut  Rp  1.500,00  maka profit (laba)  adalah Rp  500,00  (Rp  2.000,00  ‒  Rp  1.500,00)  yang  kemudian  dibagi  kepada shohib al-maal dan mudharib yang telah disepakati.
6 Agus  Arwani, Menjangkau  Pemikiran  Realitas,  Bermutu  &  Bermoral  “Revenue  Sharing  di Perbankan Syariah dalam Persepektif Islam (t.t: 2008), 4.
7 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Jakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 101.
8 Chistopher Pass dan Bryan Lowers, Kamus Lengkap Ekonomi Edisi  2 (Jakarta: Erlangga, 1994), 534.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
Sistem profit  sharing dalam  pelaksanaannya  merupakan  bentuk  dari perjanjian  kerjasama  antara  pemodal  ( Investor )  dan  pengelola  modal ( enterpreneur )  dalam  menjalankan  kegiatan  usaha  ekonomi,  dimana  di antara  keduanya  akan  terikat  kontrak  bahwa  di  dalam  usaha  tersebut  jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal  perjanjian,  dan  begitu  pula  bila  usaha  mengalami  kerugian  akan ditanggung bersama 9 sesuai porsi masing-masing.
Kerugian yang di peroleh adalah bagi hasil yang akan diterima shahib al-maal akan  semakin  kecil,  menurunnya  jumlah  dana  pihak  ketiga  secara keseluruhan,  nasabah  akan  menanggung  konsekuensi  yang  berakibat  tidak memperoleh  atau  menerima  bagi  hasil  apabila  bank  rugi  dan  menanggung kerugian  dan  berdampak  berkurangnya  nilai  uang  yang  investasiakan  atau bahkan  uangnya  diinvestasikan  tersebut  tidak  akan  kembali  sama  sekali, bank  syariah  harus  mensubsidi  bagi  hasil  yang  diterima  kepada  nasabah pemilik  dana,  bila  bagi  hasil  nasabah  pemilik  dana  lebih  kecil  dari  suku bunga  pasar  untuk  menghindari  nasabah  pemilik  dana  memindahkan dananya kepada bank konvensional, sulitnya pengakuan estimasi biaya yang akan  dikeluarkan  dalam  usaha  serta  rumitnya  pola  pembagiannya  pada prinsip  perbankan  modern  bank  memerlukan  petugas  yang  memiliki spesifikasi khusus tentang bisnis tentunya kontrol terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan  oleh  nasabah,  dan  membuka  peluang  bagi mudharib untuk memanipulasi data pendaftaran secara sepihak karena perolehan pendapatan uang diterima sangat kecil.
Keuntungan  yang  dapat  diperoleh  adalah  bagi  hasil  yang  diterima nasabah  menjadi  lebih  banyak,  mampu  mempengaruhi  keinginan masyarakat  untuk  menginvestasikan  dananya  pada  Bank  Syariah,  sistem profit  sharing merupakan  karakteristik  umum  bahwa  landasan  dasar  dari operasional Bank Syariah didalamnya tersimpan unsur keadilan karena pada praktek  operasionalnya  memberikan  tanggungjawab  yang  sama  antara
9 Murasa  Sarkaniputra  (Direktur  Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam) Surat Tanggapan atas Surat MUI , Jakarta, 29 April 2003, 3.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
shahib  al-maal dan mudharib dan  begitu  pula  sebaliknya  apabila  ada kerugian,  Nasabah  akan  tetekan  dan  terbebani  ketika  nasabah  tidak mendapat  keuntungan  (rugi),  menempatkan  nasabah  sebagai  mitraa bisnisnya  dalam  pengembangan  usaha,  nasabah  akan  termotivasi  untuk meningkatkan  usahanya  apabila  usaha  yang  dijalankan  meningkat,  dan shohib al-maal dan mudhorib mendapat porsi keuntungan yang sebenarnya.
3. Maqashid Syariah
Secara  etimologi maqashid  syariah terdiri  dari  dua  kata,  yakni maqashid dan syariah . Maqashid adalah  bentuk  jamak  dari maqshad yang berarti  kesengajaan,  atau  tujuan.  Adapun syariah artinya  jalan  menuju  air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan.
Adapun secara terminologi maqashid syariah yang dikemukakan oleh Imam Ghazali adalah:
ءادتب لانا ميبس ىهع ميصحتناو عطاىقنا عفدو ءاقب لان تيواح ةرابع دصاقًنا تياع زف .
“Penjagaan  terhadap  maksud  dan  tujuan  syariah  adalah  upaya  mendasar untuk  bertahan  hidup,  menahan  faktor-faktor  kerusakan  dan  mendorong terjadinya kesejahteraan.” 10
Sedangkan menurut Imam al-Syathibi adalah
ٌاًسق دصاقًنا :
عراشنا دصق ينا عجزي اًهدحأ
, فهكًنا دصق ينا عجزيزخلأاو .
“Al-Maqashid terbagi menjadi dua: yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan  selaku  pembuat  syariah,  dan  kedua,  berkaitan  dengan  maksud mukallaf.” 11
Kembali  kepada  maksud Syari’ (Allah)  adalah  kemaslahatan  untuk hamba-Nya di dalam 2 (dua) tempat,  yaitu dunia dan akhirat. Dan kembali kepada  maksud mukallaf (manusia)  adalah  ketika  hamba-Nya  dianjurkan untuk  hidup  dalam  kemaslahatan  di  dunia  dan  akhirat,  yaitu  dengan menghindari kerusakan-kerusakan  yang ada di  dalam dunia. Maka dari itu,
10 IkaYunia  Fauzia,dkk.,Prinsip  Dasar  Ekonomi  Islam  Dalam  Persepektif  Maqashid  Al-Syariah, (Jakarta:  KENCANA  Prenada  Media  Group,  2014),  dalam  Karya  Al-Ghazali,  Syifa‟  al-Ghazali, Tahqiq  Hamdi  Ubaid  al-Kabisi (Baghdad:  Mathba‟ah  al-Irshad,  1971),  159.  Lihat  juga Bin Zaghibah Izz al-Din, Al-Maqasid al-Ammah li al-Syariah al-Islamiyah (Kairo: Dar al-Shafwah li al-Thaba‟ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi‟, 1996), 40.
11 Ibid.,Lihat al-Syathibi, Al-Muafaqat fi Ushul al-Syariah (Beirut: Dar al-Ma‟rifah, t.th.), 322.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
haruslah  ada  penjelasan  antara  kemaslahatan  ( mashlahah )  dan  kerusakan ( mafsadah ). 12
Dapat disimpulkan bahwa “ maqashid al-syariah adalah maksud Allah selaku  pembuat  syariah  untuk  memberikan  kemaslahatan  kepada  manusia. Yaitu  dengan  terpenuhinya  kebutuhan dlaruriyah,  hajiyah, dan tahsiniyah agar  manusia  bisa  hidup  dalam  kebaikan  dan  dapat  menjadi  hamba  Allah yang baik”.
Para  ulama  ushul  fiqh  sepakat  bahwa  pengetahuan maqashid  syariah menjadi  syarat  utama  dalam  berijtihad  untuk  menjawab  berbagai problematika  kehidupan  yang  terus  berkembang.   Upaya  ijtihad  terhadap kompleksitas  ekonomi  dan  keuangan  syariah  masa  kini,  memerlukan analisis  berdimensi  filosofis  yang  terkandung  dalam  konsep maqashid syariah .  Pemahaman maqashid  syariah ini  bertitik  tolak  dari  pemahaman (penguasaan) berbagai disiplin ilmu, seperti falsafah tasyri‟, tarikh tasyri’fil muamalah , ulumul  quran  at  tafsir,  ulumul  hadits  dan  mushtalahul  hadits, qawaid  fiqh ,  kaedah ushul  fiqh dan  kaedah  bahasa  Arab.   Pengetahuan tentang maqashid  al-syariah  ini menjadi  syarat  yang  sangat  penting  dalam melakukan ijtihad ekonomi syariah kontemporer.
Para  ulama  salaf  dan  khalaf  bersepakat  bahwa  setiap  hukum  syariah pasti  memiliki  alasan (‘illah) dan  juga  ada  tujuan  ( maqashid ), pemberlakuannya.  Tujuan  dan  alasannya  adalah  untuk  membangun  dan menjaga kemaslahatan manusia. 13 Menurut Ibn Qayyim al-Jauzziyah dalam Jasser  Audah  menyebutkan,  syariah  adalah  suatu  kebijakan  (hikmah)  dan tercapainya  perlindungan  bagi  setiap  orang  pada  kehidupan  dunia  dan akhirat. 14
12 Ibid.,  dalam  Karya  Jamal  al-Din  „Athiyyah, Al-Nadzariyah  al-‘Ammah  li  al-Syariah  al- Islamiyah (t.t: 1988), 102.
13 Karena  Allah  Mahakaya,  ketika  hamba-Nya  beribadah  kepada  Allah  maka  itu  tidak  akan memberikan  keuntungan  bagi  Allah.  Dan  ketika  hamba-Nya  berbuat  maksiat,  maka  hal  itu  juga tidak akan merugikan Allah. Lihat surat an-Naml (27): 40.
14 JasserAuda, Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamoc Law: A Systems Approach (London: the International Institut of Islamic Thougth, 2007), xxii.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
Menurut  al-Syathibi 15 dalam  uraiannya  tentang maqashid  al-syariah membagi  tujuan  syariah  itu  secara  umum  ke  dalam  5  (lima)  kelompok, yaitu:
a. Maqashid  al-syari' meliputi  empat  hal,  yaitu:  kemaslahatan  manusia  di dunia dan di akhirat, syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami, syariat sebagai  hukum  taklifi  yang  harus  dijalankan,  dan  tujuan  syariat membawa manusia selalu dibawah naungan hukum.
b. Maslahat sebagai substansi dari maqashid al-syariah dapat dibagi sesuai dengan  tinjauannya.  Bila  dilihat  dari  aspek  pengaruhnya  dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan: 16
c. Dharuriyat, yaitu hal yang amat menentukan kesinambungan agama dan hidup manusia didunia maupun diakhirat, yang jika hal ini hilang, maka berakibat  kesengsaraan  dunia,  dan  hilangnya  nikmat  serta  datangnya azab  di  akhirat.  Menurut  para  ulama,  ada  5  macam  dharuriyat: Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
d. Hajiyat,  yaitu  hal  yang  diperlukan  manusia  untuk  menghilangkan kesusahan atau kesempitan mereka. Bila hal ini tidak ada, tidak sampai mengakibatkan  kehancuran  kehidupan,  namun  manusia  jatuh  pada kesusahan.
e. Makramat  (Tahsiniyat),  yaitu  hal  yang  menjadikan  manusia  berada dalam adab yang mulia dan akhlaq yang lurus, dan jika tidak terwujud, kehidupan  manusia  akan  bertentangan  dengan  nilai-nilai  kepantasan, akhlaq, dan fitrah yang sehat.
Maslahat  yang  dilihat  dari  aspek  cakupannya  yang  dikaitkan  dengan komunitas  (jama'ah)  atau  individu  (perorangan).  Hal  ini  dibagi  dalam  2 (dua) kategori, yaitu: 17
15 Al-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah (Riyadh: Maktabah al- Riyadh al-Haditsah, tth.), 70.
16 Ghafar  Shidiq, Teori  Maqashid  Al-Syariah  Dalam  Hukum  Islam (Jurnal  Universitas  Islam Sultan Agung: Sultan Agung Vol. XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009), 123.
17 Ghafar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam (Jurnal Universitas Islam Sultan Agung: Sultan Agung Vol. XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009), 124.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
a. Maslahat kulliyat ,  yaitu  maslahat  yang  bersifat  universal  yang  kebaikan dan  manfaatnya  kembali  kepada  orang  banyak.  Contohnya,  membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.
b. Maslahat juz'iyat ,  yaitu  maslahat  yang  bersifat  parsial  atau  individual, seperti pensyariatan berbagai bentuk muamalah.
Maslahat  yang  dipandang  dari  tingkat  kekuatan  dalil  yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
a. Maslahat  yang  bersifat qath'i yaitu  sesuatu  yang  diyakini  membawa kemaslahatan  karena  didukung  oleh  dalil-dalil  yang  tidak  mungkin  lagi ditakwili,  atau  yang  ditunjuki  oleh  dalil-dalil  yang  cukup  banyak  yang dilakukan  lewat  penelitian  induktif,  atau  akal  secara  mudah  dapat memahami adanya maslahat itu.
b. Maslahat yang bersifat zhanni , yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil zhanni dari syara'.
c. Maslahat  yang  bersifat wahmiyah ,  yaitu  maslahat  atau  kebaikan  yang dikhayalkan  akan  bisa  dicapai,  padahal  kalau  direnungkan  lebih  dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan mafsadat . 18
Pembagian  maslahat  seperti  yang  dikemukakan  di  atas,  dimaksudkan dalam rangka mempertegas maslahat mana yang boleh diambil dan maslahat mana  yang harus diprioritaskan diantara sekian banyak maslahat  yang  ada. Maslahat dharuriyat harus didahulukan dari maslahat hajiyat , dan maslahat hajiyat harus didahulukan dari maslahat tahsiniyat . Demikian pula maslahat yang  bersifat kulliyat harus  diprioritaskan  dari  maslahat  yang  bersifat juz'iyat .  Akhirnya,  maslahat qath'iyah harus  diutamakan  dari  maslahat zhanniyah dan wahmiyah .

## 4. Fatwa DSN-MUI
Keputusan  fatwa  DSN  MUI  no.  15  tahun  2000  tentang  prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah, diantaranya yaitu:
18 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 1023-1029.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
a. Bahwa pembagian hasil usaha diantara pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha  kerjasama  boleh  didasarkan  pada  prinsip  bagi  untung  ( profit sharing ),  yakni  bagi  hasil  yang  dihitung  dari  pendapatan  setelah dikurangi  modal  ( ro’su  al-maal )  dan  biaya-biaya,  dan  boleh  pula didasarkan pada prinsip bagi hasil ( net revenue sharing ), yakni bagi hasil yang  dihitung  dari  pendapatan  setelah  dikurangi  modal  ( ro’su al-maal ); dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
b. Bahwa  kedua  prinsip  tersebut  pada  dasarnya  dapat  digunakan  untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah (LKS).
c. Bahwa  agar  pihak  yang  berkepentingan  memperoleh  kepastian  tentang prinsip  mana  yang  boleh  digunkan  dalam  LKS,  sesuai  dengan  prinsip ajaran  Islam,  DSN  memandang  perlu  menetapkan  fatwa  tentang  prinsip bagi hasil usaha dalam LKS untuk dijadikan pedoman.
Setelah  memperhatikan  latar  belakang  diatas,  DSN  MUI  menjadikan al-quran,  al-hadits,  dan  kaidah  fiqh  sebagai  landasan  pengambilan  hukum. Beberapa diantaranya yaitu:
a. Firman Allah
Al-Qur‟an  surah  al-Baqarah  [2]:  282:“Hai  orang-orang  yang  beriman, apabila  kamu  bermu'amalah 19 tidak  secara  tunai  untuk  waktu  yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…….”, dan Al-Qur‟an surah al-Maidah  [5]:  1:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  penuhilah  aqad-aqad itu 20 ……..”
b. Hadits Nabi SAW; antara lain:
Riwayat Tirmizi dari „Amr bin „Auf:
َّلاِإ ْىِهِطوُزُش ىَهَع  ٌَْىًُِهْسًُْناَو اًياَزَح َّمَحَأْوَأ ًلاَلاَح َوَّزَحاًحْهُص َّلاِإ  ٍَْيًِِهْسًُْنا  ٍَْيَب ٌزِئاَج ُحْهُّصنَا اًياَزَح َّمَحَأ ْوَأ ًلاَلاَح َوَّزَح اًطْزَش
“Perdamaian  dapat  dilakukan  diantara  kaum  muslimin  kecuali perdamaian  yang  mengharanmkan  yang  halal  atau  menghalalkan  yang
19 Bermuamalah ialah seperti jual beli, hutang piutang, sewa menyewa atau sebagainya.
20 Aqad (perjanjian) mencakup: janji prastia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
haram;  dan  kaum  muslimin  terikat  dengan  syarat-syarat  mereka  kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” c.  Hadits  Nabi  riwayat  Ibnu  Majah  dari  „Ubadah  bin  shamit,  riwayat Ahmad dari Ibnu „Abbas, dan Malik dari Yahya:
َراَزِ َلاَو َرَزَ َلا
“Tidak  boleh  membahayakan  diri  sendiri  dan  tidak  boleh  pula membahayakan orang lain”
d.  Kaidah fiqih yang artinya:
اَهًِْيِزْحَت ىَهَع ُمْيِنَد َّلُدَي  ٌَْأ َّلاِإ ُتَحاَبِ ْلْا ِثَلاَياَعًُْنا يِف ُمْصَلأَأ
.
“Pada  dasarnya,  semua  bentuk  muamalah  boleh  dilakukan  kecuali  ada dalil yang mengharamkannya”.
ِّ  ُىْكُح َّىَ َف ُتَحَه ْصًَْنا ِثَدِجُو اًََُْيَأ
“Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah”
Adapun hasil perumusan fatwa yaitu:
a. Pada  dasarnya,  LKS  boleh  menggunakan  prinsip  bagi  hasil  ( net  profit sharing )  maupun  bagi  untung  ( profit  sharing )  dalam  pembagian  hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
b. Dilihat  dari  segi  kemaslahatan  (al-ashlah),  saat  ini,  pembagian  hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (net revenue sharing).
c. Penetapan  prinsip  pembagian  hasil  usaha  yang  dipilih  harus  disepakati dalam akad.
d. Jika  dalam  sebuah  akad  tersebut  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan keawjibannya  atau  jika  terjadi  perselisihan  di  antara  kedua  belah  pihak, maka  penyelesaiannya  dilakukan  melalui  badan  arbitrasi  syariah  setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
5. Revenue Sharing Dalam Perbankan Syariah
Perbankan  syariah  atau  perbankan  islam  adalah  suatu  sistem perbankan  yang  pelaksanaannya  berdasarkan  hukum  islam.  Pembentukan sistem  ini  berdasarkan  adanya  larangan  dalam  agama  islam  untuk

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
meminjamkan  atau  memungut  pinjaman  dengan  mengenakan  bunga pinjaman  (riba)  serta  larangan  untuk  berinvestasi  pada  usaha-usaha berkategori terlarang. Berbeda dengan sistem perkankan konvensional yang tidak  dapat  menjamin  absennya  hal-hal  tersebut  dalam  investasinya, misalnya  dalam  usaha  berkaitan  dengan  produksi  makanan  atau  minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak islami dan lain-lain.
Salah  satu  cirri  atau  karakteristik  dari  perbankan  syariah  ialah mekanisme  bagi  hasil,  dimana  dengan  mekanisme  bagi  hasil  ini  menjadi salah  satu  alternatif  bagi  masyarakat  bisnis  khususnya  masyarakat perbankan  untuk  terhindar  dari  bunga  atau  riba.  Dan  hal  ini  sesuai  dengan apa yang difirmankan Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275: “ Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
Dalam  ayat  tersebut  telah  jelas  bahwa  Allah  telah  melarang  segala bentuk  transaksi  atau  jual  beli  yang  mengandung  unsur-unsur  riba.  Karena unsur-unsur  tersebut  tidak  mendatangkan  kemaslahatan  akan  tetapi  malah mendatangkan keburukan. Dengan begitu sedini mungkin harus dihindari.
Sistem  bagi  hasil  merupakan  sistem  dimana  dilakukannya  perjanjian atau  ikatan  bersama  di  dalam  melakukan  kegiatan  usaha.  Di  dalam  usaha tersebut  diperjanjikan  adanya  pembagian  hasil  atas  keuntungan  yang  akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.
Dalam dunia perbakan bagi hasil adalah keuntungan atau hasil dengan diperoleh  dari  pengelolaan  dana  baik  investasi  maupun  transaksi  jual  beli yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan, yaitu:
a. Perhitungan  bagi  hasil  disepakati  menggunakan  pendekatan  atau  pula revenue sharing dan profit loss sharing .
b. Waktu  dibagikannya  bagi  hasil  harus  disepakati  diawal  akad  dan tercantum dalam akad.
c. Nasabah  akan  menanggung  konsekuensinya  yang  berkaitan  pada  tidak memperoleh  atau  menerima  bagi  hasil  apabila  bank  rugi  dan menanggung  kerugian  yang  berdampak  berkurangnya  nilai  uang  yang

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
diinvestasikan atau mungkin tidak kembalinya uang  yang diinvestasikan apabila sistem yang digunakan adalah profit loss sharing .
Mekanisme bagi hasil didasarkan pada 2 (dua) sistem, yaitu: revenue sharing dan profit  sharing . Revenue  sharing adalah  perhitungan  bagi  hasil didasarkan  pada  total  seluruh  pendapatan  yang  diterima  sebelum  dikurangi dengan  biaya-biaya  yang  telah  dikeluarkan  untuk  memperoleh  pendapatan tersebut. 21 Sedangkan profit  sharing adalah  perhitungan  bagi  hasil didasarkan  kepada  hasil  bersih  dari  total  pendapatan  setelah  dikurangi dengan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh  pendapatan tersebut. 22
Perbankan  syariah  yang  menggunkan  sistem revenue  sharing kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank  syariah  dan  dana  pihak  ketiga  akan  meningkat.  Akan  tetapi,  apabila suatu  perbankan  menggunakan  sistem profit  sharing ,  kemungkinan  yang akan  terjadi  adalah  bagi  hasil  yang  akan  diterima shahibul  al-maal akan semakin  kecil,  sehingga  kondisi  ini  yang  akan  mempengaruhi  keinginan masyarakat  untuk  menginvestasikan  dananya  pada  bank  syariah  yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan. 23
Dalam  perbankan  syariah  Indonesia  sistem  bagi  hasil  yang diberlakukan  adalah  sistem  bagi  hasil  dengan  berlandaskan  pada  sistem revenue  sharing .  Bank  syariah  dapat  berperan  sebagai  pengelola  maupun sebagai  pemilik  dana,  ketika  bank  berperan  sebagai  pengelola  maka  biaya tersebut  akan  ditanggung  oleh  bank,  begitu  pula  sebaliknya,  jika  bank berperan  sebagai  pemilik  dana  akan  membebankan  biaya  tersebut  pada pihak nasabah pengelola dana.
21 Tim  Pengembangan  Perbankan  Syariah  Institut  Bankir  Indonesia, Konsep,  Produk  dan Implementasi Operasional Bank Syariah (Jakarta: Djambatan, 2010),264.
22 Ibid, 264.
23 Muhamad, Teknik  Perhitungan  Bagi  Hasil  Dan  Perincing  di  Bank  Syariah (Yogyakarta:  UII Press, 2012), 97.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
6. Revenue Sharing Dalam Persepektif Maqashid Syariah
Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariah  untuk  dicapai  demi  kemaslahatan  manusia,  yang  menduduki  posisi yang  sangat  penting  dalam  merumuskan  ekonomi  syariah.  Karena  tanpa maqashid  syariah , maka semua produk  perbankan syariah  akan kehilangan substansi syariahnya.
Bagi  hasil merupakan prinsip dari perbankan syariah, melalui prinsip bagi  hasil  ini  lembaga  keuangan  syariah  mulai  diminati  banyak  nasabah karena  terhindar  dari  unsur-unsur  riba  atau  bunga.  Jika  perbankan  syariah berada  dalam  garis maqashid  syariah ,  secara  tidak  langsung  semua  yang berada  dalam  perbankan  sesuai  dengan maqashid  syariah yang  bertujuan untuk  menegakkan  kemaslahatan  manusia  sebagai  makhluk  sosial,  yang mana ia harus bertanggungjawab atas dirinya sendiri dan pada akhinya nanti pada  Allah  SWT.  Akan  tetapi  semua  itu  tidaklah  terlepas  dari  sebuah kesepakatan  banyak  ulama  yang  membahas  tentang  mashlahah  yang didasarkan pada sumber-sumber hukum dalam islam.
Revenue  sharing merupakan  proses  bagi  pendapatan  yang  dilakukan sebelum  memperhitungkan  biaya-biaya  operasional  yang  ditanggung  oleh bank,  baisanya  pendapatan  yang  didistribusikan  hanyalah  pendapatan  atas investasi  dana,  dana  tidak  termasuk fee atau  komisi  atau  jasa-jasa  yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk  mendukung  biaya  operasional  bank.  Maksudnya,  pembagian  dana terhadap  nasabah  atas  pendapatan-pendapatan  yang  diperoleh  bank  tanpa menunggu  pengurangan-pengurangan  atas  pembiayaan-pembiayaan  yang dikeluarkan  oleh  bank  dalam  pengelolaan  dana  yang  diamanatkan  oleh nasabah,  disatu  sisi  pelaksanaan revenue  sharing ini  bertentangan  dengan bagi  hasil  itu  sendiri,  karena  dalam  prinsip  bagi  hasil  tentunya  investor bertanggungjawab  atas  dana  yang  diamanatkan,  artinya  ia  juga  memiliki andil dalam pengelolaan dananya, bahkan jika terjadi kerugian dalam usaha maka shahib al-maal ikut menanggung kerugiannya.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
Dalam revenue  sharing proses  distribusi  pendapatan  ini  dilakukan sebelum  memperhitungkan  biaya  operasionalnya  yang  ditanggung  oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan  yang atas investasi dana dan tidak termasuk fee atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank. Berbeda dengan prinsip bagi hasil dengan menggunakan sistem profit sharing ,  dimana perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total  pendapatan  setelah  dikurangi  dengan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
Secara  tidak  langsung,  mekanisme  sistem revenue  sharing mengandung  unsur  peralihan  mekanisme  bagi  hasil  dari profit  sharing menjadi revenue  sharing ,  perubahan  dari  penanggungan  resiko  menjadi tidak menanggung resiko, walaupun didalam mekanisme ini tidak diketahui berapa  besar  jumlah  keuntungan  yang  akan  diperoleh,  berbeda  dengan bunga  yang  telah  jelas  berapa  prosentase  keuntungan  yang  akan  diperoleh dari besarnya dana yang akan diinvestasikan.
Pada  tataran  ideal,  mekanisme  bagi  hasil  yang  seharusnya  digunakan adalah  mekanisme  bagi  hasil  yang  berdasarkan profit  sharing karena didalamnya  terdapat  aspek  positif  dan  normatif  dalam  sebuah  aktifitas perekonomian  islam.  Namun  sistem  ini  memiliki  banyak  kelemahan diantaranya:
a. Sangat  merugikan  bagi  pihak  perbankan  sendiri,  dimana  bank  syariah belum dapat bersaing dengan bank konvensional jika tetap menggunakan sistem profit  sharing .  Karena  bank  tidak  dapat  terus  menerus  menjaga konsistensinya  untuk  memperoleh  pendapatan  dengan  jumlah  yang diharapkan malahan rentan akan penanggungan kerugian akibat kerugian nasabah.
b. Terjadinya  tindakan dzalim dari  nasabah  terhadap  pihak  perbankan, dengan  cara  bagi  hasil  yang  diasumsikan  total revenue lebih  besar  dari pada total  cost ,  maka  membuka  peluang  bagi  nasabah  untuk

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
mengestimasikan biaya-biaya fiktif untuk kemudian digelapkan sebelum pendapatannya di bagi hasilkan dengan pihak bank.
Dari  beberapa  penjelasan  di  atas,  dapat  diambil  titik  tengah  dengan dikembalikan  permasalahan  tersebut  dalam maqashid  syariah .  Jika maqashid  syariah menghendaki  tercapainya  suatu mashlahah ,  maka  secara logis  konsep  ini  juga concern menghindari  pada  apa  yang  sering  disebut sebagai mafsadah (kerusakan). Mafsadah merupakan  kebalikan  dari mashlahah .  Jika mashlahah ingin  dicapai  oleh maqashid  syariah ,  maka mafsadah ingin dan harus dihindarinya. 24
Menurut Jalal al-Din Abd al-Rahman, al-mashlahah memiliki makna: ىعلأ ا ىُعًب تحهصًنا : هن عفَ هيف اي مك
, ميصحتناو بهجناب ٌاك ءاىس , دع اىفنا ميصحتك دئاذهناو ,
ءافترلااو عفدنابوأ , ولالأاو راضًنا داعبتساك
.
“Al-maslahah  adalah  segala  sesuatu  yang  bermanfaat  bagi  manusia,  yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindari perbudakan yang tentu membahayakan manusia”. 25
Hakikat  perintah  dan  larangan  syara‟  menurut  Jalal  al-Din  Abd  Al- Rahman,  pada  dasarnya  untuk  mewujudkan  tujuan  syariah  yang dikembalikan pada suatu kaidah fiqhiyah:
حناصًنا بهج ٍي ىنوا دسافًنا ءرد
“Menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan”
Apabila  ada  suatu  perkara  terlihat  adanya  kemaslahatan  atau kemanfaatan, namun disitu juga terdapat kemadharatan atau kerusakan jika itu  dilaksanakan,  maka  meninggalkannya  lebih  baik  untuk  mencapai ke maslahat an  yang lebih besar. Dengan begitu  kemaslahatan  yang dicapai dalam  mekanisme  bagi  hasil  diantara revenue  sharing dan profit  sharing
24 Ika Yunia Fauzia, Dkk., Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif Maqashid a-Syariah (Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group, 2014), 47.
25 Ika Yunia Fauzia, Dkk., Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif Maqashid a-Syariah , (Jakarta: KENCANA  Prenadamedia  Group,  2014),  47.  Dalam  Jalal  al-din  Abd  al-Rahman, Al-Mashlahah Al-Mursalah , (Mesir: Mathba‟ah al-Sa‟adah, 1983), 12.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
sudah  sesuaikah  dengan maqashid  syariah apa  tidak?  Jika  dilihat  dari banyaknya  kemaslahatan  yang  dimiliki  diantara  keduanya,  maka revenue sharing lah  yang  sesuai  dengan maqashid  syariah jika  dihadapkan  dalam perbankan  syariah  yang  masih  belum  bisa  bersaing  dengan  perbankan konvensional, dan untuk menghindari kedzaliman yang terjadi oleh nasabah. Sumber  hukum  islam  yang  disepakati  oleh  para  ulama‟  dalam  hal
kemashlahatan  adalah Al-Mashlahah  Al-Mursalah .  Ialah  ketika  tidak  ada teks yang membatalkannya dan juga tidak ada ketentuan khusus yang terkait adanya. Atau kemaslahatan yang tidak disebutkan ataupun dihapuskan oleh dalil  syariah.  Ketika  ada  suatu  perkara,  maka Syari’ (Allah)  tidak mensyariatkan  suatu  hukum.  Dan  hakikat  dari al-mashlahah  al-mursalah adalah  semua  kemashlahatan  dan  juga  manfaat  yang  masuk  dalam  area maqashid  syariah ,  ketika  hal  tersebut  tidak  disyariatkan  ataupun dihilangkan. 26 A l-mashlahah  al-mursalah merupakan  kemaslahatan  yang bisa  dijadikan  rujukan  dalam  pengambilan  dalil,  karena  berhubungan dengan menjaga agama.
Mayoritas  ahli  ushul  fiqh  menerima  metode al-mashlahah  al- mursalah dengan  memberikan  beberapa  persyaratan  dan  persyaratan  ini sudah dipenuhi oleh revenue sharing . Imam Malik memberikan persyaratan sebagai berikut:
a. Mashlahah tersebut bersifat reasionable ( ma’qul ) dan relevan ( munasib ) dengan  kasus  hukum  yang  ditetapkan. Revenue  sharing mudah  untuk mendapat pengakuan atau estimasi biaya yang dikeluarkan dalam usaha, serta  mudahnya  pola  pembagiannya  pada  prinsip  perbankan  yang  telah ditentukan.  Dalam  artian revenue  sharing memberi  kemudahan  bagi kedua belah pihak dalam pembagian hasil perolehan.
26 Ika Yunia Fauzia, Dkk., Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif Maqashid a-Syariah (Jakarta: KENCANA  Prenadamedia  Group,  2014),  52.  Lihat  Abd  al-Karim  bin  Ali  bin  Muhammad  al- Namlah, Ithaf  Dzawi  al-Bashar’ir:  Bi  Sharh  Rawdhah  al-Nazhir  fi  Ushul  al-Fiqh  ala  Mazha  al- Imam Ahmad bin Hanbal, Jilid ke-empat , (Riyadh: Dar Ashimah li al-Nashr wa al-Tawzi‟, Cet. 1, 1996), 312.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
b. Mashlahah tersebut  harus  bertujuan  memelihara  sesuatu  yang dlarury dan  untuk  menghilangkan  kesulitan  ( raf’ul  al-haraj ),  dengan  cara menghilangkan masyaqqah (kesulitan)  dan madharat (bahaya). Menghindari  terjadinya  tindakan dzalim dari  nasabah  terhadap  pihak perbankan, dengan  cara  bagi  hasil  yang diasumsikan total revenue lebih besar  dari  pada  total cost ,  dengan  ini  akan  membuka  peluang  bagi nasabah untuk mengestimasi biaya-biaya fiktif untuk digelapkan sebelum pendapatannya dibagihasilkan dengan pihak bank.
c. Mashlahah tersebut harus sesuai dengan maksud disyariatkannya hukum ( maqashid  syariah )  dan  tidak  bertentangan  dengan  dalil  yang qat’i . 27
Memberikan  sebuah  kemashlahatan  dengan  cara  dapat  terus  menerus menjaga konsistensinya untuk memperoleh pendapatan terhadap nasabah maupun seluruh pekerja di dalam perbankan syariah.
Peninjauan  produk-produk  dan  operasional  di  bank  syariah  pada umumnya dengan nilai-nilai maqashid syariah:
a. Terjaga  agama  para  nasabah.  Hal  ini  diwujudkan  dengan  LKS menggunakan  Al-Qur‟an,  hadits,  dan  hukum  Islam  lainnya  sebagai pedoman  dalam  menjalankan  segala  system  operasional  dan  produknya. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, membuat  keabsahan  bank  tersebut  dalam  nilai-nilai  dan  aturan  Islam semakin terjamin dan inshaa Allah dapat dipercaya oleh kalangan muslim dan non-muslim.
b. Terjaga  jiwa  para  nasabah.  Hal  ini  terwujud  dari  akad-akad  yang diterapkan dalam setiap transaksi di bank syariah. Secara psikologis dan sosiologis  penggunaan  akad-akad  antar  pihak  menuntun  manusia  untuk saling menghargai dan  menjaga  amanah  yang diberikan.  Di sinilah nilai jiwanya.  Selain  itu,  hal  ini  juga  terwujud  dari  pihak stakeholder dan stockholder bank  syariah  dimana  dalam  menghadapi  nasabah  dituntut
27 Ika Yunia Fauzia, Dkk., Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif Maqashid a-Syariah (Jakarta: KENCANA  Prenadamedia  Group,  2014),  53.  Lihat  Abu  Ishak  al-Syathibi,  al-I‟tisham,  jld.2 (Kairo: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.th.), 364-367.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
untuk  berperilaku,  berpakaian,  dan  berkomunikasi  secara  sopan  dan Islami.
c. Terjaga  akal  pikiran  nasabah  dan  pihak  bank.  Hal  ini  terwujud  dari adanya  tuntutan  bahwa  pihak  bank  harus  selalu  mengungkapkan  secara detail  mengenai  sistem  produknya  dan  dilarang  untuk  menutup-nutupi barang  sedikit  pun.  Disini  terlihat  bahwa  nasabah  diajak  untuk  berpikir bersama  ketika  melakukan  transaksi  di  bank  tersebut  tanpa  ada  yang di dzalimi oleh  pihak  bank.  Bank  syariah  ikut  memintarkan  nasabah (adanya edukasi di setiap produk bank kepada nasabah).
d. Terjaga  hartanya.  Hal  ini  terwujud  jelas  dalam  setiap  produk-produk yang  dikeluarkan  oleh  bank  dimana  bank  berupaya  untuk  menjaga  dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk  mengambil profit yang wajar. Selain itu, terlihat juga dari adanya penerapan  sistem  zakat  yang  bertujuan  untuk  membersihkan  harta nasabah secara transparan dan bersama-sama.
e. Terjaga  keturunannya.  Hal  ini  terwujud  dengan  terjaganya  empat  hal  di atas, maka dana nasabah yang InsyaAllah di jamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi  dari dana tabungannya tersebut.
7 .  Revenue Sharing Dalam Fatwa DSN MUI
Berdasarkan  pada  QS.  Al-Baqarah  [2]:  282,  QS.  Al-Maidah  [5]:  1. Serta  didasarkan  pada  hadits  nabi  yang  menjelaskan  tentang  perdamaian yang  dilakukan  diantara  kaum  muslimin  kecuali  perdamaian  yang mengharamkan  yang  halal  atau  menghalalkan  yang  haram  dan  tidak  boleh membahayakan  diri  sendiri  dan  orang  lain.  Dan  dengan  memperhatikan kaidah fiqih  yang pada  dasarnya, segala bentuk  mu‟malah boleh dilakukan kecuali  ada  dalil  yang  mengharamkannya  dan  dimana  terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
Melihat  dari  beberapa  poin  dalam  fatwa  tersebut  dalam  menetapkan hukum  tentang  distribusi  hasil  usaha  dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah (LKS) No. 15 Tahun 2000 antara lain:
a. Pada  dasarnya  LKS  boleh  menggunakan  prinsip  bagi  hasil  ( revenue sharing )  maupun  bagi  untung  ( profit  sharing )  dalam  pembagian  hasil usaha dengan mitra/nasabahnya sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih. Bila salah seorang menetapkan sendiri penetapan  tentang  pola  bagi  hasil  usaha  yang  akan  digunakan  namun pihak lain juga harus menyetujui penetapan itu. Diperbolehkannya kedua sistem  tersebut  dengan  melihat  bahwa  baik  prinsip  bagi  hasil  ( revenue sharing )  atau  bagi  untung  ( profit  sharing )  belum  ditemukan  dalil  nash yang mengharamkan atau melarang prinsip tersebut.
b. Dilihat  dari  segi  kemaslahatannya  ( al-ashlah ),  pembagian  hasil  usaha sebaiknya  digunakan  prinsip  bagi  hasil  ( revenue  sharing ).  Karena  pada prinsip sistem profit sharing yang  dalam penerapannya banyak kendala, diantaranya  adalah  sulitnya  pengakuan  atau  estimasi  biaya  yang dikeluarkan dalam usaha, serta rumitnya pola pembagiannya pada prinsip perbankan  modern,  maka  pembagian  hasil  usaha  sebaiknya  digunakan prinsip bagi hasil ( revenue sharing ) yang akan memberi kemudahan bagi kedua belah pihak dalam pembagian perolehan hasil usaha.
c. Prinsip  bagi  hasil  ( revenue  sharing )  atau  bagi  untung  ( profit  sharing ) adalah termasuk dalam muamalah. Dalam kaidah fiqih, semua muamalah itu  diperbolehkan  kecuali  bila  ada  dalil  yang  mengharamkan  tentang prinsip  bagi  hasil  ( revenue  sharing )  dan  bagi  untung  ( profit  sharing ) maka kedua prinsip tersebut boleh digunakan dalam LKS.
d. Penetapan  prinsip  pembagian  hasil  usaha  yang  dipilih  harus  disepakati dalam  akad. Revenue pada  perbankan  syariah  adalah  hasil  yang  diterima oleh  bank  dari  penyaluran  dana  (investasi)  ke  dalam  bentuk  aktiva produktif,  yaitu  penempatan  dana  bank  pada  pihak  lain.  Hal  ini

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
merupakan  selisih  atau  angka  lebih  dari  aktiva  produktif  dengan  hasil penerimaan bank. 28

## C. KESIMPULAN
Revenue  sharing dalam  perbankan  syariah,  merupakan  produk  yang diberlakukan  dalam  mekanisme  bagi  hasil  dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah di Indonesia. Revenue sharing dalam persepektif maqashid syariah , merupakan sebuah  rantai  yang  tidak  dapat  dipisahkan,  karena revenue  sharing adalah sebuah  prinsip  bagi  hasil  yang  di  naungi  oleh  lembaga  keuangan  syariah, dimana lembaga keuangan syariah harus sudah memenuhi nilai-nilai maqashid syariah yang  meliputi:  terjaga  agama,  jiwa,  pikiran,  harta,  dan  keturunan nasabah  dan  LKS. Revenue  sharing dalam  Dewan  Syariah  Nasional  Majlis Ulama  Indonesia  menetapkan  fatwa  tentang  prinsip  distribusi  hasil  usaha dalam  lembaga  keuangan  syariah,  dimana  LKS  membolehkan  menggunakan prinsip  bagi  hasil  ( Net  Revenue  Sharing )  dalam  usaha  pembagian  hasil  usaha dengan  mitra  (nasabah)-nya.  Dengan  melihat  segi  kemaslahatan  ( al-ashlah ) yang  memberikan  kemudahan  bagi  kedua  belah  pihak  (LKS/Bank  dan nasabah) dalam pembagian perolehan hasil usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio, Muhammad Syafi‟i, 2001, Bank Syariah Dari Teori KePraktik , Jakarta:
Gema Insani.
Arwani,  Agus,  2008, Menjangkau  Pemikiran  Realitas,  Bermutu  &  Bermoral Revenue Sharing di Perbankan Syariah dalam Persepektif Islam .
Auda, Jasser, 2007, Maqasid al-Syariah as philosophy of Islamic Law: A System Approach , London: the International Institut of Islamic Thougth.
Dewan  Syariah  Nasional,  2007, Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Untuk  Lembaga  Keuangan  Syariah , Edisi  1,  Jakarta:  Dewan  Syariah Nasional-MUI dan Bank Indinesia.
28 Muhammad  Syafi‟i  Antonio, Bank Syariah: WacanaUlama’ danCendekiawan (Jakarta: Tazkia Institutdan Bank Indonesia, 1999), 139.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
Echols,  John  M.  dan  Hassan  Shadily,  1995, Kamus  Inggris  Indonesia , Cetakan ke-21, Jakarta : PT. Gramedia.
Faisol,  Muhamad,  2012, Pendekatan  Sistem  Jasser  Auda  Terhadap  Hukum Islam:  Ke  Arah  Fiqih  Post-Postmodernisme ,  Jurnal  Sistem  Agama  dan Pemikiran Islam, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
Fauzia,  IkaYunia,  dkk.,  2014, Prinsip  Dasar  Ekonomi  Islam  Persepektif Maqashid Syariah , Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Muhamad,  2012, Teknik  Perhitungan  Bagi  Hasil  Dan  Princing  Di  Bank Syariah . Yogyakarta: UII Press.
Pass,  Chistopher  dan  Bryan  Lowers,  1994, Kamus  Lengkap  Ekonomi , Edisi  2, Jakarta: Erlangga.
Sarkaniputra,  Murasa  (Direktur  Pusat  Pengkajian  dan  Pengambangan  Ekonomi Islam),  2003, Surat  Kepada  Ketua  Umum  MUI,  tentang  Fatwa  MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000 .
Shidiq,  Ghafar,  2009, Teori  Maqashid  Al-Syariah  Dalam  Hukum Islam ,  Jurnal Vol. XLIV No. 118, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
Siswoyo,  Agus,  2015, Kedudukan  Maqasid  Syariah  Dalam  Ekonomi  Islam , dalam http://agussiswoyo.com, diakses 18 Februari 2015.
Tim  Pengembangan  Perbankan  Syariah  IBI,  2010, Konsep,  Produk  dan Implementasi Operasional Bank Syariah , Jakarta: Djambatan.
Yahya,  Akmal,  2015, Profit  Distribution . http//www.ifibank.go.id,  diakses  18 Februari 2015.