PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 309-330 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## Peluang dan Tantangan Pengelolaan Perbankan Syariah serta Urgensi Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia
Mahipal* , , Abdul Manan** , Fauzi Yusuf Hasibuan*** , Ramlani Lina Sinaulan****
Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jl. Pakuan No. 1 Bogor 16143 E-Mail: mahipal@unpak.ac.id
Naskah diterima : 12/02/2022, revisi : 17/02/2022, disetujui 21/02/2022

## ABSTRAK
Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan Perbankan syariah adalah suatu sistem  perbankan  yang  dikembangkan  berdasarkan  syariat  (hukum)  Islam. Perbankan  syariah  harus  diimplementasikan  berdasarkan  syariat  Islam  sesuai dengan  tujuan  pembentukannya.  Perbankan  syariah  juga  bertujuan  untuk menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan keadilan dan kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.  Bank syariah juga  memiliki  tujuan  atau  berorientasi  tidak  hanya  pada  profit  saja,  tetapi didasarkan pada falah ( falah oriented ), sedangkan pada bank konvensional hanya profit saja ( profit oriented ).   Peluang pengelolaan perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional setidaknya dapat terlihat dari dua hal, yaitu  (i) kedudukan bank  syariah,  baik  dalam  sistem  maupun  sebagai  bagian  integral  dari  sistem perbankan nasional, dan (ii) peluang kegiatan usaha dan produk jasa perbankan syariah yang ditawarkan kepada nasabah.  Dua hal penting ini menandakan bahwa bank  syariah  mempunyai  kedudukan  yang  sama  dengan  sistem  perbankan konvensional,  sedangkan  perbedaannya  terletak  dari  pengelolaan  dan operasionalisasi perbankan syariah. Bank syariah berinvestasi pada jenis bisnis dan usaha yang halal, dimana keuntungannya berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli  dan  sewa,  mengharamkan  riba  dan  beroriestasi  pada  profit,  falah (keberuntungan di dunia dan akhirat), menjalin hubungan dengan nasabah dalam kerangka kemitraan, dan kegiatan operasionalnya harus mendapat rekomendasi dewan pengawas syariah (DPS).
Kata Kunci: bank syariah, profit, falah, dewan pengawas syariah

## ABSTRACT
Sharia banking is a banking system developed based on Islamic law. Islamic banking  must  be  implemented  based  on  Islamic  law  in  accordance  with  the
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 309-330 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
purpose of its formation. Sharia banking also aims to support the implementation of national development in the context of improving justice and togetherness and the distribution of people's welfare. Islamic banks also have goals or are oriented not only to profit, but are based on falah (falah oriented), while conventional banks are only profit oriented. Opportunities for managing sharia banking in the national banking  system  can  be  seen  from  at  least  two  things,  namely  (i)  the  position  of sharia banks, both in the system and as an integral part of the national banking system, and  (ii) opportunities for business activities and sharia banking service products offered to customers.  These two important things indicate that sharia banks  have  the  same  position  as  the  conventional  banking  system,  while  the difference lies in the management and operation of Islamic banking. Islamic banks invest in halal types of businesses and businesses, where the profits are based on the  principle  of  profit  sharing  from  buying  and  selling  and  renting,  forbidding usury  and  oriented  to  profit,  falah  (luck  in  the  world  and  the  hereafter), establishing  relationships  with  customers  in  a  partnership  framework,  and operating activities must received a recommendation from the Sharia Supervisory Board (SSB).
Keywords: sharia bank, profit, falah, sharia supervisory board

## A. Pendahuluan
Perbankan syariah dikenal sebagai bank yang tidak menerapkan sistem bunga seperti bank konvensional lainnya, melainkan bagi hasil yang tidak saja berdimensi materiil  belaka,  tetapi  dituntut  unsur  in-materiilnya.  Di  dalam  hukum  Islam terdapat  aturan/syariat  yang  menyebutkan  bahwa  hukum riba adalah  haram. Secara  etimologis, riba didefinisikan  sebagai  “ziyadah”  (tambahan),  tumbuh  dan membesar,  sedangkan  secara  terminologis  fiqih, riba didefinisikan  sebagai pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan  prinsip  syariah  (Mardani,  2012).    Dalam  hal  ini,  Allah  SWT  berfirman  di dalam QS. An-Nisa ayat 29:
ي َاأيَهََُّه اَذه َا ين ي ي ََنَُا اَاَ ي ََ  ُاَلَُا اُْ َاََ ي َُ َاَُّْ اُْ َا َََ ُاَ ْ ايايَُْاُ ُيْ اَا أ ي اَا ُ َّ اَ ُ َا ََا اجِ َ ي َاي ا اُذَْ ي َا َ ا ض
اُنَكُنيُ اَاَ  َا َا ي َََ ا ُاَُا اُنَ  َا َُ  َا ُ َّ اأ ي ي اَا  اأا اَ َُ اُْ َا يَْ ُجحِ يم َ .
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka  sama  suka  di  antara  kalian.  Dan  janganlah  kalian  membunuh  diri  kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian“.
Tafsir  Ibnu  Katsir  menyebutkan  bahwa  larangan  Allah  SWT  kepada  hamba- hamba-Nya yang beriman yang terdapat pada QS. An-Nisa (ayat 29) tersebut adalah larangan  untuk  memakan  harta  sebagian  dari  mereka  atas  sebagian  yang  lain
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 309-330 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi  Allah  lebih  mengetahui  bahwa  sesungguhnya  para  pelakunya  hanyalah semata-mata  menjalankan  riba,  tetapi  dengan  cara  hailah  (tipu  muslihat). Demikianlah yang terjadi pada kebanyakannya.
Dalam  Tafsir  Ibnu  Katsir  juga  disebutkan  tentang  perawi  Ibnu  Jarir,  yang meriwayatkan: mengatakan bahwa telah menceritakan kepadaku Ibnul MuSanna, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Daud,  dari  Ikrimah,  dari  Ibnu  Abbas  sehubungan  dengan  seorang  lelaki  yang membeli dari lelaki lain sebuah pakaian. Lalu lelaki pertama mengatakan, "Jika aku suka,  maka  aku  akan  mengambilnya,  dan  jika  aku  tidak  suka,  maka  akan  ku kembalikan berikut dengan satu dirham." Ibnu Abbas mengatakan bahwa hal inilah yang  disebutkan  oleh  Allah  SWT.  di  dalam  firmanNya:  Hai  orang-orang  yang beriman. janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. (An-Nisa: 29).
Masih  di  dalam  Tafsir  Ibu  Katsir,  disebutkan  bahwa  Ibnu  Abu  Hatim mengatakan.  telah  menceritakan  kepada  kami  Ali  ibnu  Harb  Al-Musalli,  telah menceritakan kepada kami lbnul Futlail, dari Daud Al-Aidi, dari Amir, dari Alqamah, dari  Abdullah  sehubungan  dengan  ayat  ini,  bahwa  ayat  ini  muhkamah,  tidak dimansukh dan tidak akan dimansukh sampai hari kiamat.
Demikian juga dinyatakan dalam Tafsir Ibn Katsir tentang Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ketika Allah menurunkan firman-Nya: Hai orangorang yang beriman, janganlah kalian saling memakan  harta sesama kalian dengan jalan yang batil. (An-Nisa: 29) Maka kaum muslim berkata, "Sesungguhnya Allah  telah  melarang  kita  memakan  harta  sesama  kita  dengan  cara  yang  batil, sedangkan  makanan  adalah  harta  kita  yang  paling  utama.  Maka  tidak  halal  bagi seorang pun di antara kita makan pada orang lain, bagaimanakah nasib orang lain (yang tidak mampu)?" Maka Allah SWT. menurunkan firman-Nya: Tiada dosa atas orang-orang tuna netra. (Al-Fath: 17), hingga akhir ayat.
Dalam  buku  tafsir  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Agama  Republik Indonesia  terbitan  tahun  2012  disebutkan  bahwa  menurut  para  ulama  tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, antara lain: (i) agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapatkan perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat, (ii) hak milik pribadi,  jika  memenuhi  nisabnya,  wajib  dikeluarkan  zakatnya  dan  kewajiban lainnya  untuk  kepentingan  agama,  negara  dan  sebagainya,  serta  (iii)  sekalipun seseorang  mempunyai  harta  yang  banyak  dan  banyak  pula  orang  yang memerlukannya  dari  golongan-golongan  yang  berhak  menerima  zakatnya,  tetapi
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 309-330 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seijin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah. 1
Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual-beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan.  Karena, jual beli yang dilakukan secara  paksa,  tidak  sah  walaupun  ada  bayaran  atau  penggantinya.    Dalam  upaya mendapatkan  kekayaan,  tidak  boleh  ada  unsur  dzalim  kepada  orang  lain,  baik individu  atau  masyarakat.    Tindakan  memperoleh  harta  secara  batil,  misalnya mencuri,  riba,  berjudi,  korupsi,  menipu,  berbuat  curang,  mengurangi  timbangan, suap menyuap dan sebagainya (Kemenag RI, 2012).
Kehadiran perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu upaya negara hadir dan memberi ruang terbuka bagi dijalankannya syariat agama Islam di dalam perekonomian nasional sebagai amanat dari Pasal 29 UUD RI 1945.  Kehadiran bank syariah  merupakan  salah  satu  jembatan  terbaik  umat  Islam  turut  berpastisipasi aktif dalam penyediaan akses permodalan (nasabah) investasi dan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang stabil dan maju. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum Islam) (Mujahidin, 2019). 2 Lebih lanjut Mujahidin  (2019)  menyebutkan  bahwa  usaha  pembentukan  sistem  perbankan syariah  ini  didasari  oleh  larangan  dalam  agama  Islam  untuk  memungut  maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba, serta larangan investasi untuk  usaha-usaha  yang  dikategorikan  haram  (misalnya  usaha  yang  berkaitan dengan produksi makanan/minuman  haram, usaha media yang tidak Islami, dan lain-lain), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Firdaus et al. (2005) 3 menyebutkan bahwa kehadiran bank syariah ini bertujuan untuk:  (i)  menyediakan  lembaga  keuangan  perbankan  syariah  sebagai  sarana meningkatkan  kualitas  kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat  banyak,  (ii) meningkatkan partisipasi masyarakat luas dalam proses pembangunan, terutama dalam  bidang  ekonomi,  (iii)  menyediakan  perbankan  yang  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat  Islam  yang  pada  awalnya  enggan  berhubungan  dengan bank,  karena  menganggap  bank  konvensional  sebagai  bank  yang  berdasarkan bunga dan itu sama dengan riba yang dilarang, (iv) berkembangnya lembaga dan sistem  perbankan  yang  sehat  berdasarkan  efisiensi  dan  keadilan  yang  pada gilirannya  dapat  meningkatkan  partisipasi  masyarakat,  sehingga  menggalakkan usaha-usaha  ekonomi  masyarakat,  serta  (v)  untuk  mendidik  masyarakat  agar berpikir  secara  ekonomis,  berperilaku  bisnis  dalam  meningkatkan  kualitas hidupnya.
1 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia,    Al-Qur’anا danا Tafsirnyaا (Jilidا 2:ا Juzا 4-5-6),  Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.
2 Akhmad Mujahiddin, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Raja Grafindo, 2019.
3 M. Firdaus, S Ghufron, MA Hakim dan M Alshodiq,  Konsep dan Implementasi Bank Syariah,   Jakarta: Renaisan, 2005.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 309-330 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Perbankan syariah harus diimplementasikan berdasarkan syariat Islam sesuai dengan  tujuan  pembentukannya.    Jaminan  akan  pelaksanaan  perbankan  syariah yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  hukum  Islam  harus  dapat  diukur  agar  dapat menjaga kepercayaan dan memenuhi hak nasabah dan para pemangku kepentingan perbankan  syariah  lainnya  atas  dana  yang  dipercayakan  pengelolaannya  kepada bank  syariah  tersebut.    Menurut  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  tahun  1998 tentang  Perbankan  disebutkan  bahwa  bank  syariah  adalah  bank  umum  yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 4
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Bank Syariah menyebutkan bahwa bank syariah  adalah  bank  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip syariah  dan  menurut  jenisnya  terdiri  atas  Bank  Umum  Syariah  dan  Bank Pembiayaan  Syariah.    Bank  Umum  Syariah  adalah  Bank  Syariah  yang  dalam kegiatannya  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran  sedangkan  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  adalah  Bank  Syariah  yang  dalam  kegiatannya  tidak memberiikan  jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaan.    Perbakan  Syariah  dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan prinsip Syariah, Demokrasi Ekonomi, dan prinsip kehati-hatian, sedangkan tujuan Perbankan Syariah adalah menunjang pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan  keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. 5
Prinsip  utama  yang  menjadi  ciri  khas  seseorang  pelaku  dalam  perbankan syariah  adalah  (i)  shiddiq  (jujur),  (ii)  amanah  (terpercaya),  (iii)  tabligh (transparan),  (iv)  fathanah  (pengembangan  diri),  dan  (v)  istiqamah  (akuntabel). Prinsip  utama  bank  syariah  adalah  harus  menuju  pada  pengembangan kesejahteraan  masyarakat  yang  bermuara  pada  kondisi  sosial  masyarakat  yang menentramkan. 6 Itulah  sebabnya  salah  satu  misi  bank  syariah  adalah mengutamakan mobilisasi dana dari golongan menengah dan ritail, memperbesar fortofolio  pembiayaan  untuk  skala  menengah  dan  kecil,  serta  mendorong terwujudnya  manajemen  zakat,  infaq  dan  shadaqah  yang  lebih  efektif  sebagai cerminan kepada kepeduliaan sosial.  Pelayanan bank syariah merupakan gabungan antara  aspek  moral  dan  bisnis.    Dalam  operasionalnya,  bank  syariah  selalu bertujuan  untuk  mendapatkan  profit  dan  terbebaskan  dari  unsur  perjudian (maysir),  ketidakjelasan  (manipulatif/gharar)  dan  riba.    Oleh  karena  itu,  bank syariah  tidak  bebas  bertransaksi  semaunya,  melainkan  harus  mengintegrasikan nilai-nilai moral dengan tindakan-tindakan ekonomi berdasarkan syariah.

## B. Metode Penelitian
4 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
6 A Wangsawidjaja Z, Pembiayaaan Bank Syariah,  Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 309-330 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-yuridis (penelitian hukum normatif). 7 Metode  penelitian  hukum  normatif  (normatif-yuridis)  dipilih  sebagai metode penelitian ini karena penelitian berhubungan dan bertitik tolak pada segi- segi  hukum  positif  atau  hukum  yang  berlaku  saat  ini,  yang  berupa  ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan  praktik  yang  terjadi  di  lapangan  yang  berkaitan  dengan  judul  dalam penelitian ini .

## C. Pembahasan
Tinjauan Umum Perbankan Syariah
1. Pengertian
Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum) Islam.  Usaha pembentukan sistem ini didasari  oleh  adanya  larangan  dalam  agama  Islam  untuk  memungut  maupun meninjam dengan bunga atau disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, sepertinya misalnya usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media yang tidak Islami, dan lain-lain.
Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan  prinsip  syariah.    Menurut  jenisnya,  bank  syariah  terdiri  atas  bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).  Bank umum syariah  (BUS)  adalah  bank  syariah  yang  dalam  kegiatannya  memberikan  jasa dalam  lalu  lintas  pembayaran.    Bank  pembiayaan  rakyat  syariah  (BPRS)  adalah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa atau lalu lintas pembayaran. Disamping kedua jenis bank (BUS dan BPRS), ada juga lembaga berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu unit kerja dan kantor pusat bank umum konvensional yang  berfungsi  sebagai  kantor  induk  dari  kantor  atau  unit  yang  melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara  konvensional  yang  berfungsi  sebagai  kantor  induk  dari  kantor  cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

## 2. Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah
Perbankan  Islam  lahir  sebagai  tuntutan  dari  masyarakat  Islam  yang menginginkan adanya sebuah perbankan yang benar menerapkan ajaran Islam. Islam melarang praktek-praktek maysir, gharar dan riba, sehingga didirikan bank
7 Metode  Peneitian  Hukum  Normatif  adalah  jenis  penelitian  yang  ladzim  dilakukan  dalam  kegiatan pengembangan ilmu hukum yang di Barat biasa juga disebut dogmatic law ( rechtsdogmatiek ) atau ilmu hukum positf  atau  ilmu  hukum  dogmatik  atau  ilmu  hukum  praktikal. Lihat Johnny  Ibrahim,  Teori  &  Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:: Bayu Media, 2007.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 309-330 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
tanpa bunga sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam.  Mayoritas ulama sepakat bahwa bunga bank yang diterapkan pada bank konvensional termasuk riba yang diharamkan dalam al-Qur’an maupun hadist Nabi Muhammad SAW.
Pada dasarnya, riba diharamkan oleh sebuah agama samawi karena dianggap sangat  membahayakan  dan  mengandung  eksploistisme.    Hal  ini  ditunjukkan dengan beberapa hal:
(1) Dapat  menimbulkan  permusuhan  antar  pribadi  dan  mengikis  habis semangat kerjasama atau saling tolong menolong sesama manusia.
(2) Menimbulkan mental pemboros dan malas bekerja.  Hal ini bertentangan dengan  ajaran  Islam  yang  mendorong  setiap  umatnya  untuk  senantiasa bekerja  keras  dan  menjadikan  pekerja  bekerja  sebagai  sarana  mata pencaharian dan tentunya bekerja dimaknai sebagai jihad dan berpahala.
(3) Islam juga menganjurkan untuk mendermakan sebagian hartanya kepada pihak yang lemah.
Riba  adalah  kelebihan  harta  dalam  sebuah  transaksi  dengan  tidak  adanya imbalan atau ganti rugi. 8 Riba mengandung tiga unsur: (1) kelebihan dan pokok pinjaman, (2) jumlah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi, (3) kelebihan pembayaran  sebagai  imbalan  tanpa  pembayaran. 9 Jika  transaksi  mengandung salah satu dari ketiga unsur tersebut dapat disebut riba.  Dengan adanya kondisi tersebut, maka munculnya gagasan di kalangan ulama dan cendekiawan muslim tentang perlunya dibentuk sistem perekonomian yang tidak mengandung unsur riba  serta  terkelola  dengan  baik  dalam  sebuah  lembaga  keuangan  yang bertanggung  jawab.    Gagasan  itu  bermuara  pada  munculnya  bank  syariah  dan lembaga keuangan lainnya.
Bank syariah pertama kali didirikan pada tahun 1963 di Mesir oleh Dr. Ahmad El Najar, yaitu Mithghamr .  Empat tahun kemudian, bank ini membuka sembilan cabang dengan nasabah sekitar sejuta orang.  Pada tahun 1967, bank ini ditutup karena ada  persoalan  politik, dan  kemudian  diambil alih oleh National Bank  of Egipt , tetapi tidak lagi beroperasi sebagai bank tanpa bunga.  Sekitar tahun 1972, berdirilah  sebuah  bank  Islam  bernama Nassr  Social  Bank di  Mesir  yang berorientasi sebagai bank sosial daripada bank konvensional.
Adapun  gagasan  berdirinya  bank  syariah  di  tingkat  internasional  muncul dalam Konferensi Negara-negara Islam se-Dunia (OKI) di Kualalumpur, Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969 yang diikuti oleh 19 negara peserta.  Konferensi tersebut menghasilkan beberapa rumusan yang terdiri dari:
8 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2013.
9 Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi,  MaاLaاYasa’اat-Tajira Jahluhu,  Terjemahan Indonesia: Fikih Ekonomi Islam, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir  (Maret 2015), Jakarta: Penerbit Darul Haq, Serial Buku DH ke-14, 2011.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 309-330 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
(1) Tiap  keuntungan  harus  tunduk  pada  untung  dan  rugi  ( proft  and  loss sharing ), jika tidak maka ia termasuk riba.
(2) Diusulkan agar dibentuk suatu bank syariah yang bebas dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
(3) Sementara  menunggu  berdirinya  bank  syariah,  bank-bank  yang menerapkan sistem bunga diperbolehkan beroperasi namun harus benar- benar dalam keadaan darurat.
Pada  tahun  1974,  dalam  Sidang  Kementerian  Keuangan  OKI,  disepakati berdirinya Islamic Development Bank (IDB).  Keberadaan IDB memotivasi negara- negara Islam untuk mendirikan bank atau lembaga keuangan syariah.  Maka pada akhir  tahun  1970-an  dan  awal  1980-an,  lembaga  keuangan  syariah  seperti  di Mesir, Sudan, Pakistan, Iran, Malaysia dan negara-negara muslim lainnya, mulai didirikan,  seperti  misalnya Dubai  Islamic  Bank pada  tahun  1975  dan Kuwait Finance  House pada  tahun  1977.    Adapun  di  Iran,  Islamisasi  sistem  perbankan dilakukan secara nasional, setelah berdirinya Republik Islam Iran.  Malaysia pada tahun  1983  mendirikan  Bank  Islam  Malaysia  Berhad,  sedangkan the  Islamic International  of  Denmark tercatat  sebagai  bank  syariah  pertama  di  Eropa  yang didirikan pada tahun 1983.  Lalu bermunculan bank-bank besar lainnya, seperti City  Bank,  ANZ  Bank,  Manhattan  Bank,  dan  Jardine  Flemming  yang  membuka produk-produk jasa bank dan keuangan syariah.
Di Indonesia, keinginan untuk mendirikan bank syariah telah ada sejak tahun 1970-an, namun baru dapat terealisasi pada sekitar tahun 1988.  Pada waktu itu, pemerintah  mengeluarkan  Paket  Kebijakan  Oktober  (PAKTO)  yang  berisi liberalisasi industri perbankan, sehingga kebijakan tersebut menginspirasi para tokoh  dan  pemuka  agama  di  Indonesia  untuk  segera  mendirikan  perbankan syariah.  Namun dengan demikian pada saat itu belum ada aturan atau perangkat hukum yang dapat dijadikan sebagai rujukan kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar nol persen.
Berdasarkan  kebijakan  pemerintah  tersebut,  maka  Bank  Muamalat merupakan  bank  Islam  yang  pertama  kali  didirikan  di  Indonesia  yang  lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang ditanda tangani  pada  tanggal  1  November  1991.    Pada  Akta  Pendirian  Bank  Muamalat terkumpul  komitmen  pembelian  saham  sebesar  Rp.  84  milyar  pada  tanggal  3 November  1991  dalam  sebuah  acara  Silaturahmi  Presiden  di  Istana  Bogor, terkumpul  dana  awal  sebesar  Rp.  106.126.382.000,00.    Dengan  terkumpulnya dana  awal  tersebut,  maka  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)  resmi  didirikan  di Indonesia dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.
Pada  awal  berdirinya  keberadaan  Bank  Muamalat  di  Indonesia  belum mendapatkan perhatian dan respon optimal dari masyarakat Indonesia.  Lahirnya Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  dimana  perbankan bagi hasil diakomodasikan dan diakui keberadaannya, maka perkembangan bank
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 309-330 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
syariah  menunjukkan  prospeknya  yang  sangat  bagus  dalam  menanggapi beberapa  pasal  yang  tersebut  dalam  UndangUndang  Nomor  7  Tahun  1992, pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  72  Tahun  1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil pada tanggal 30 Oktober 1992 dan diundangkan pada 30 Oktober 1992 (LN Nomor 119 Tahun 1992).
Dalam PP tersebut ditegaskan bahwa bank umum dan bank perkreditan rakyat yang  kegiatan  usahanya  semata-mata  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  tidak diperkenankan melakukan  kegiatan usaha yang  tidak berdasarkan  prinsip bagi hasil,  demikian  juga  sebaliknya.    Oleh  karena  itu,  Bank  Muamalat  dan  Bank Perkreditan  Rakyat  tidak  menjangkau  masyarakat  Islam  lapisan  bawah,  maka dibentuklah  lembaga-lembaga  simpan  pinjam  yang  disebut  Baitul  Maal  wa Tamwil  (BMT).      Bank  Muamalat  selanjutnya  mensponsori  pendirian  Syarekat Takaful Indonesia dan menjadi salah satu pemegang sahamnya.
Pada  tahun  1997,  Bank  Muamalat  mensponsori  Lokakarya  Ulama  tentang Reksana Syariah yang kemudian diikuti dengan beroperasinya Reksadana Syariah oleh  PT.  Danareksa  Investment  Management.    Kemudian  juga  lahirnya  Pasar Modal  Syariah,  Oblihasi  Syariah,  membuat  perkembangan  lembaga  keuangan syariah  tumbuh  dan  berkembang  cepat  dengan  hasil  yang  sangat menggembirakan.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  yang  diikuti  dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi  Bank  Indonesia  dan  Peraturan  Bank  Indonesia,  telah  memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini telah memberikan landasan hukum  yang  kuat  bagi  pengembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia  dengan cara mempermudah pemberian izin usaha dan mempermudah pembukaan kantor cabang  serta  diperkenankannya  bank  umum  dapat  menjalankan  dua  kegiatan usaha,  baik  secara  konvensional  maupun  berdasarkan  prinsip  syariah. Perkembangan bank syariah sejak tahun 1990 dapat dikembangkan dalam skema yang tersaji pada Gambar 1.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 309-330 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## Gambar 1.  Skema sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia
Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah.  Dari peraturan perundang- undangan  ini  dapat  diketahui  bahwa  tujuan  dikembangkannya  bank  syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga.  Dengan dual banking system , mobilitas dana masyarakat diserap secara luas, terutama daerahdaerah yang tidak dapat dijangkau oleh bank konvensional.  Disamping itu, dengan  dibukanya izin operasional bank syariah, maka  membuka  peluang  pembiayaan  bagi  pengembangan  usaha  berdasarkan prinsip  kemitraan,  bukan  hubungan  formal  antara  debitur  dan  kreditur sebagaimana yang terdapat pada bank konvensional.
Kehadiran Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 telah membuat landasan hukum perbankan syariah yang lebih jelas, baik dari aspek kelembagaan maupun landasan  operasional  syariahnya.    Perbankan  syariah  di  Indonesia  memang mengalami  perkembangan  yang  cepat  setelah  dikeluarkannya  undang-undang tersebut.    Adapun  ketetapan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  adalah sebagai berikut:
(1) Pengaturan  aspek  kelembagaan  dan  kegiatan  usaha  bank  syariah sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 1 ayat 3 UU No.10/1998 adalah bahwa  bank  umum  dapat  memilih  untuk  melakukan  kegiatan  usaha berdasarkan sistem konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, maka kegiatan  tersebut  dilakukan  dengan  membuka  satuan  kerja  dan  kantor cabang  khusus  yaitu  Usaha  Unit  Syariah  (UUS)  dan  kantorkantor  cabang syariah,  sedangkan  BPR  harus  memilih  salah  satu  kegiatan,  sebagai  BPR konvensional atau syariah.  Bank konvensional yang akan membuka kantor syariah wajib melaksanakan: (i) pembentukan unit usaha syariah (UUS), (ii)
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 309-330 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
memiliki  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  yang  ditempatkan  oleh  Dewan Syariah Nasional (DSN), dan (iii) menyediakan modal kerja yang disisihkan oleh  bank  dalam  suatu  rekening  tersendiri  atas  nama  UUS  yang  dapat digunakan  untuk  membayar  biaya  kantor  dan  lain-lain  yang  berkaitan dengan kegiatan operasional maupun non operasional KCS (kantor cabang syariah).
(2) Ketentuan  kliring  instrumen  moneter  dan  pasar  uang  antar  bank  dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah diamanatkan bahwa untuk mengantisipasi perkembangan perbankan berdasarkan prinsip syariah, maka tugas dan fungsi Bank Indonesia perlu mengadopsi prinsip-prinsip syariah.  Hal ini dapat ditunjukkan pada Pasal 10  ayat  1  UU  No.23/1999  yang  menentukan  bahwa  dalam  pelaksanaan tugas  Bank  Indonesia  di  bidang  pengendalian  moneter  dapat  dilakukan berdasarkan  prinsip  syariah.    Selain  itu,  dalam  Pasal  11  ditentukan ditentukan  bahwa  fungsinya  sebagai The  Leader  of  Last  Resort Bank Indonesia  dapat  memberikan  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah untuk  jangka  waktu  paling  lama  90  hari  kepada  bank  syariah  untuk mengatasi kesulitan pengadaan jangka pendek bank yang bersangkutan.
Bank Indonesia dan Cetak Biru Pengembangan Bank Syariah mencatat bahwa pada  tahun 1998 baru  ada satu bank  umum syariah (BUS) dan 78 BPRS (bank perkreditan rakyat syariah).  Hingga tahun 2005, kelembagaan perbankan syariah tumbuh  3  bank  umum,  15  unit  usaha  syariah  dan  89  BPRS.    Sejalan  dengan bertambahnya  jaringan  kantor  bank  syariah,  kegiatan  usaha  syariah  juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.  Beberapa indikator keuangan perbankan  syariah  menunjukkan  peningkatan  peningkatan  dibandingkan  bank konvensional.  Sampai dengan Februari 2005, total aset bank syariah mencapai Rp. 15,567 trilyun atau 8,33 persen aset perbankan keseluruhan, begitu juga pada sisi pembiayaan.
Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun non  perbankan,  tergolong  cepat.    Hal  ini  karena  munculnya  kesadaran  umat bahwa  ajaran  Islam  mengandung  ajaran  yang  universal,  tidak  hanya  berkutat pada  dimensi  ritualitasme  belaka,  tetapi  juga  unsur  muamalah  (duniawi)  tak terpisahkan sebagai wujud agama yang rahmatan lil’alamiin.

## 3. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah
Al Qur’an dan hadist menempatkan keadilan sebagau tujuan utama dari syariat Islam, setidaknya hal ini dapat dilihat pada surat Al-Haddad (57) ayat 25 dan surat Al-Maidah (5) ayat 8.   Tujuan didirikannya Bank Syariah diantaranya adalah:
(1) Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat banyak.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 309-330 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
(2) Meningkatkan  partisipasi  masyarakat  Islam  dalam  proses  pembangunan terutama dalam bidang ekonomi.
(3) Menyediakan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Islam yang  pada  awalnya  enggan  berhubungan  dengan  bank  karena  mereka menganggap  bahwa  bank  konvensional  untuk  bank  yang  berdasarkan bunga dan itu sama dengan riba yang dilarang.
(4) Berkembangnya  lembaga  dan  sistem  perbankan  yang  sehat  berdasarkan efisiensi dan keadilan yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat.
(5) Untuk  mendidik  masyarakat  agar  berpikir  secara  ekonomi  dapat berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
Perbankan  syariah  juga  bertujuan  untuk  menunjang  pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan dan kebersamaan dan  pemerataan kesejahteraan rakyat.   Bank syariah juga memiliki tujuan atau berorientasi  tidak  hanya  pada  profit  saja,  tetapi  didasarkan  pada  falah  (falah oriented), sedangkan pada bank konvensional hanya profit saja (profit oriented).
Tujuan  perbankan  Indonesia  adalah  untuk  menunjang  pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kea rah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 4 Undang-Undang Perbankan).  Begitu juga dengan tujuan penyaluran dana oleh  perbankan  syariah  adalah  untuk  menunjang  pelaksanaan  pembangunan untuk  meningkatkan  keadilan,  kebersamaan,  dan  pemerataan  kesejahteraan (Pasal 3 UU Perbankan Syariah).

## 4. Fungsi Bank Syariah
Fungsi utama perbankan syariah Indonesia adalah sebagai lembaga perantara yang  menghimpun  dan  menyalurkan  dana  masyarakat  (Pasal  4  UU  Perbankan Syariah dan Pasal 3 UU Perbankan).   Dana masyarakat  disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito dan/atau tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank.    Simpanan  yang  dipercayakan  oleh  masyarakat  kepada  bank  tersebut, kemudian  disalurkan  oleh  bank  dalam  bentuk  fasilitas  pembiayaan  kepada masyarakat yang membutuhkan.
5. Ciri-Ciri Bank Syariah dan Perbedaannya dengan Bank Konvensional Bank  syariah  memiliki  beberapa  ciri  yang  dapat  membedakannya  dengan bank konvensional, diantaranya adalah:
a. Keuntungan  dengan  biaya  yang  disepakati  tidak  kaku  dan  ditentukan berdasarkan  kelayakan  tanggungan  risiko  dan  pengorbanan  masing- masing.
b. Beban  biaya  yang  disepakati  bersama  pada  waktu  akad  perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat  dilakukan  dengan  kebebasan  untuk  tawar  menawar  dalam  batas
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 309-330 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
wajar.  Beban biaya tersebut hanya dikarenakan sampai pada batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
c. Penggunaan  prosentase  dalam  hal  kewajiban  untuk  melakukan pembayaran selalu dihindari karena prosentase bersifat melekat pada sisi hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
d. Dalam  kontrak-kontrak  pembiayaan  proyek,  bank  syariah  tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang mesti ditetapkan di  muka,  karena  pada  hakikatnya  yang  mengetahui  tentang  untung ruginya suatu proyek yang dibiayai oleh bank hanyalah Allah SWT.
e. Pengerahan  dana  masyarakat  dalam  bentuk  deposito  tabungan  oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (wadi’ah), sedangkan bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek- proyek yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
f. Fungsi  kelembagaan  bank  syariah,  selain  menjembatani  antara  pemilik modal  dengan  pihak  yang  membutuhkan  dana,  juga  mempunyai  fungsi khusus  untuk  amanah,  artinya  berkewajiban  menjaga  dan  bertanggung jawab  atas  keamanan  dana  yang  disimpan  dan  siap  sewaktu-waktu apabila dana diambil oleh pemiliknya.
Tabel  1  berikut  ini  dapat  menunjukkan  perbedaan  antara  bank  syariah dengan  bank  konvensional.    Perbedaan  dapat  dillihat  dari  aspek  investasi, keuntungan yang dibagi, hukum riba, orientasi, hubungan dengan nasabah, dan ada tidaknya DPS (dewan pengawas syariah).

## Tabel 1.  Perbendaan bank syariah dan bank konvensional
No Bank Syariah Bank Konvensional 1   Berinvestasi  pada  jenis  bisnis  atau usaha yang halal Investasi pada jenis usaha halal dan haram adalah sama saja 2   Keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa Keuntungan berdasarkan sistem bunga 3   Mengharamkan riba Menghalalkan riba 4   Berorientasi pada profit dan falah (keberuntungan di dunia dan akhirat) Berorientasi pada keuntungan 5   Hubungan dengan nasabah adalah kemitraan Hubungan dengan nasabah adalah debitur – kreditur 6   Kegiatan operasionalisasinya harus mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tidak ada Dewan Pengawas Syariah
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 309-330 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## 6. Peluang Pengelolaan Perbankan
Peluang pengelolaan perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional setidaknya dapat terlihat dari dua hal, yaitu (i) kedudukan bank syariah, baik dalam sistem maupun sebagai bagian integral dari sistem perbankan nasional, dan  (ii)  peluang  kegiatan  usaha  dan  produk  jasa  perbankan  syariah  yang ditawarkan  kepada  nasabah.    Dua  hal  penting  ini  menandakan  bahwa  bank syariah  mempunyai  kedudukan  yang  sama  dengan  sistem  perbankan konvensional,  sedangkan  perbedaannya  terletak  dari  pengelolaan  dan operasionalisasi perbankan syariah.
7. Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional
Sistem perbankan itu merupakan suatu tatanan yang di dalamnya terdapat beberapa  unsur pengelolaan bank, baik yang menyamakan kelembagaannya, kegiatan usahanya, serta cara dalam melaksanakan kegiatan usahanya dengan mengikuti suatu aturan tertentu.  Dalam rangka mengetahui sistem perbankan di Indonesia, maka tidak lain harus mengacu  kepada  ketentuan  hukum  yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Perbankan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
Berdasarkan  Undang-Undang  Perbankan,  dapat  disimpulkan  bahwa perbankan di Indonesia tidak hanya beroperasi dengan prinsip konvensional saja,  melainkan  juga  dapat  beroperasi  dengan  prinsip  syariah  secara bersamaan.  Konsep operasional perbankan yang dilakukan secara bersamaan ini disebut dengan sistem perbankan ganda ( dual banking system ).
8. Bank Syariah sebagai Bagian Integral Perbankan Nasional
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya tentang keleluasaan perbankan dalam  melaksanakan  kegiatan  usahanya  bahwa  bank  umum  dan  bank pembiayaan  rakyat  bebas  memilih  prinsip  yang  akan  digunakan,  baik konvensional maupun syariah.  Akan tetapi ada beberapa perbedaan hak antara bank  umum dan bank pembiayaan.   Bank umum dapat beroperasi dengan  2 (dua) prinsip secara berbarengan dan/atau secara  terpisah, sedangkan bank pembiayaan  rakyat  hanya  boleh  memilih  satu  diantara  dua  pilihan,  yaitu konvensional atau syariah.
Bank  syariah  merupakan  bagian  integral  dari  perbankan  nasional dikarenakan  tata  kelola  perbankan  yang  diterapkan  tetap  mengacu  pada ketentuan  perbankan  nasional.    Artinya  bahwa  pengelolaan  aset  perbankan syariah tetap mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku secara umum.  Yang membedakannya adalah tata cara pengelolaan sistem bagi hasil pada tabungan nasabah dan sistem pembiayaannya saja.

## 9. Kegiatan Usaha dan Produk Jasa Perbankan Syariah
Kegiatan  usaha  bank  syariah  diantaranya  terdiri  atas  (i)  titipan/wadi’ah yaddhamanah, (ii) mudharabah mutalaqah, dan (iii) mudharabah muqayyadah.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 309-330 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Ketiga kegiatan usaha ini kemudian dikelola oleh bank melalui berbagai produk dan jasa bank syariah yang berbentuk: (i) jual beli/ba’i, (ii) bagi hasil/syirkah, (iii)  sewa  beli/ijarah  rahwa  ihtina,  dan  (iv)  pembiayaan  lainnya.    Gambar  2 berikut  ini  menunjukkan  hubungan  antara  kegiatan  usaha  dan  pengelolaan produk dan jasa syariah.
Gambar 2.  Hubungan kegiatan usaha dan pengelolaan produk dan jasa syariah
Produk  dan  jasa  yang  dikleola  bank  syariah  diantaranya  terdiri  atas  (i) pendanaan, (ii) jasa, dan (iii) pembiayaan.  Produk pendanaan dapat dikelola dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.  Jasa yang dikembangkan berupa wakalah,  kafalah,  hawalah,  rahn  dan  qard.    Adapun  jasa  pembiayaan diantaranya melalui kegiatan jual beli, sewa dan bagi hasil.  Detail klasifikasi produk dan jasa perbankan syariah selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.
Gambar 3.  Klasifikasi produk dan jasa perbankan syariah

## 10. Tantangan Pengelolaan Perbankan
Pengelolaan perbankan syariah belum secara penuh menerapkan prinsip- prinsip syariah.  Beberapa hal berikut masih menyertai perjalanan penerapan sistem perbankan syariah di Indonesia, seperti:
a. sistem bagi hasil yang digunakan masih ditetapkan di awal perjanjian berdasarkan  metode  prosentase,  sehingga  membuat  akad  yang dilakukan menjadi kurang optimal kesyariahannya,
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 309-330 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
b. adanya jaminan pinjaman dan “ambil paksa” barang yang diperjanjikan menjadi  jaminan  masih  terjadi  di  beberapa  kasus  pinjaman  yang dilakukan pada bank syariah,
c. pinjaman  berupa  pembiayaan-pembiayaan  perbankan  syariah (misalnya rumah/pendidikan) masih menekankan pada porsi langsung yang ditetapkan dengan sistem bagi hasil konvensional, dan
d. belum adanya aturan pemerintah yang mengatur secara khusus terkait jaminan  atas  simpanan  nasabah,  terutama  dalam  hal  penggunaan layanan investasi yang dilakukan oleh operator bank, apakah sistemnya sudah  syariah  atau  belum?.    Sehingga,  penerapan  prinsip-prinsip syariah menjadi “kabur” implementasinya.
Pengelolaan perbankan syariah belum secara penuh menerapkan prinsip- prinsip syariah.  Beberapa hal berikut masih menyertai perjalanan penerapan sistem  perbankan  syariah  di  Indonesia,  seperti:  (i)  sistem  bagi  hasil  yang digunakan  masih  ditetapkan  di  awal  perjanjian  berdasarkan  metode prosentase, sehingga membuat akad yang dilakukan menjadi kurang optimal kesyariahannya, (ii) adanya jaminan pinjaman dan “ambil paksa” barang yang diperjanjikan  menjadi  jaminan  masih  terjadi  di  beberapa  kasus  pinjaman yang  dilakukan  pada  bank  syariah,  (iii)  pinjaman  berupa  pembiayaan- pembiayaan  perbankan  syariah  (misalnya  rumah/pendidikan)  masih menekankan pada porsi langsung yang ditetapkan dengan sistem bagi hasil konvensional,  dan  (iv)  belum  adanya  aturan  pemerintah  yang  mengatur secara  khusus terkait jaminan  atas simpanan  nasabah, terutama  dalam hal penggunaan  layanan  investasi  yang  dilakukan  oleh  operator  bank,  apakah sistemnya sudah syariah atau belum?.  Sehingga, penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi “kabur” implementasinya.  Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana  aturan  pengelolaan  perbankan  syariah  sudah  sesuai  atau  tidak dengan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh.
11. Urgensi keberadaan dewan pengawas syariah (dps)
Urgensi  keberadaan  DPS  dalam  tata  kelola  perbankan  syariah  sangat signifikan dalam rangka mengawal berbagai macam proses dan implementasi pengelolaan perbankan syariah.  Urgensi ini dapat dilihat dari posisi DPS itu sendiri, mekanisme kerjanya, tugasnya, persyaratan pemegang amanahnya, kedudukannya  di  lembaga  keuangan  syariah  serta  kewajiban,  peran  dan fungsinya.
12. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Dewan pengawas syariah (DPS) adalah suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi  jalannya  bank  syariah  agar  di  dalam  operasionalnya  tidak menyimpang  dari  prinsipprinsip  syariat  Islam.    DPS  bertugas  untuk mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi bisnis yang diajukan kepada DPS,  sehingga  dapat  ditentukan  tentang  sesuai  atau  tidaknya  masalah-
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 309-330 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
masalah  tersebut  dengan  ketentuan-ketentuan  syariat  Islam.    Hal  ini dilakukan  guna  menjaga  kepercayaan  masyarakat  dan  menjalankan  fungsi amanah agar DPS dapat menjalankan tugasnya dengan baik.  Dengan berpijak kepada fungsi amanah tersebut, maka  keanggotaan DPS terdiri atas  orang- orang yang kompeten dalam bidang syariah dan sedikit banyak menguasai hukum  bisnis  serta  sudah  punya  pengalaman  dalam  penyelenggaraan kontrak-kontrak bisnis.
Keberadaan  DPS  telah  ada  sejak  berdirinya  Bank  Muamalat.    Bank Muamalat  merupakan  bank  yang  pertama  kali  beroperasi  berdasarkan prinsip syariah.  Pada saat itu, struktur kelembagaan DPS langsung berada dalam Struktur Bank Muamalat.  Akan tetapi, seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.  Jumlah DPS semakin bertambah dan beragam.
13. Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Dalam  pelaksanaan  kerjanya,  dewan  pengawas  syariah  (DPS) mempunyai mekanisme kerja sendiri, diantaranya sebagai berikut:
a. Melakukan  pengawasan  secara  periodik  kepada  lembaga  keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
b. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah  kepada  pemimpin  lembaga  yang  bersangkutan  dan  kepada Dewan Syariah Nasional (DSN).
c. Melaporkan  perkembangan  produk  operasional  lembaga  keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) anggaran.
d. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.
14. Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Tugas dan fungsi dewan pengawas syariah (DPS) diatur dalam Pedoman Rumah Tangga DSN sebagai berikut:
a. DPS  pada  setiap  lembaga  keuangan  mempunyai  tugas  pokok,  yaitu diantaranya: (a) memberikan nasehat dan saran kepada Direksi Pimpinan Unit  Usaha  Syariah  dan  pimpinan  kantor  cabang  lembaga  keuangan syariah  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  aspek  syariah,  (b) melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan
fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah, dan (c) sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah  dengan  DSN  dalam  mengkomunikasikan  usul  dan  saran pengembangan  produk  dan  jasa  dari  lembaga  keuangan  syariah  yang memerlukan kajian-kajian dan fatwa dari DSN.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 309-330 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
b. DPS berfungsi sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan  syariah  wajib:  (a)  mengikuti  fatwa  DSN,  (b)  merumuskan permasalahan  yang  memerlukan  pengesahan  DSN,  dan  (c)  melaporkan kegiatan  usaha  serta  perkembangan  lembaga  keuangan  syariah  yang diawasi DSN sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.
Tata cara pengawasan yang dilakukan oleh DPS di Bank Syariah, sesuai dengan Surat Edaran BI Nomor 8/19/Dpbs tanggal 24 Agustus 2006 tentang Sistem Pengawasan dan Tata Cara Pelaporan, dibukukan dan distandarisasi. Standarisasi laporan ini didasarkan atas Peraturan BI (PBI No.6/17/PBI/2004 tentang Bank Umum Syariah dan PBI No.8/3/PBI tentang Dewan Pengawas Syariah).  DPS menyerahkan laporan hasil pengawasan syariah secara periodic kepada  DSN,  BI,  Direksi  dan  Komisaris.    Standarisasi  ini  juga  merupakan jawaban  dari  rekomendasi  yang  dikeluarkan  oleh  ijtima’  sanawi  ( annual meeting ) DPS yang pertama pada tahun 2005.
Tujuan dilakukan standarisasi ini, sebagaimana disebutkan dalam Surat
Edaran Bank Indonesia itu adalah:
a. Menjadi  acuan  minimal  DPS  dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan syariah.
b. Memberikan  kesamaan  pandang  dan  sikap  dalam  menanggapi  dan menangani setiap permasalahan yang dihadapi oleh bank syariah.
c. Memenuhi standar good corporate governance dan aspek akuntabilitas dan transparansi.
Pedoman  pengawasan  syariah  hanya  mencakup  hal-hal  yang  terkait dengan  aspek  kepatuhan  syariah  ( sharia  compliance  aspects ),  baik  dalam operasional  maupun  produk  dan  jasa  bank  syariah.    Pedoman  pengawasan syariah ini mengacu kepada:
a. Undang-Undang Perbankan
b. Fatwa-fatwa DSN dikeluarkan oleh DSN MUI
c. Pedoman yang dikeluarkan oleh DSN MUI
d. Prinsip-prinsip syariah dalam Sharia Standards (Ma’asyir Syar’iyyah) yang diterbitkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Final Institution (AAOIFI)
e. Pedoman umum dalam Accounting, Auditing and Governance Standard (AAGS) dikeluarkan oleh AAOFI
f. Pedoman pengawasan dan pemeriksaan bank syariah yang diterapkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (DPS-BI)
g. Ketentuan  yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia  yang  berlaku  bagi bank syariah
h. Pedoman Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi yang berlaku  bagi  perbankan  syariah  yang  disusun  oleh  BI  dan  Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 309-330 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
i. Panduan Audit Bank Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia
j. Ketentuan umum yang dikeluarkan oleh instansi terkait dan UU yang berlaku secara umum
k. Berbagai  bentuk  literatur  lainnya  yang  terkait  dengan  pengawasan syariah  pada  lembaga  keuangan  dan  perbankan  syariah  sekurang- kurangnya  setiap  enam  bulan  sekali  DPS  harus  melaporkan  hasil pengawasan  kepada  BI,  DSN,  Direksi  dan  Komisaris  dengan  format yang telah ditetapkan.
15. Syarat Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Anggota DPS mempunyai kewajiban untuk memenuhi persyaratan sebagai pribadi  yang  memiliki  (i)  integritas,  (ii)  kompetensi  dan  (iii)  reputasi keuangan.  Integritas dalam hal ini adalah pribadi yang memiliki akhlak dan moral yang baik, memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  memiliki  komitmen  yang  tinggi  terhadap pengembangan operasional bank yang sehat, dan tidak termasuk daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Kompetensi  yaitu  pihak-pihak  yang  memiliki  pengetahuan  dan pengalaman  di  bidang  syariah  muamalah  dan  pengetahuan  di  bidang perbankan  dan/atau  ketentuan  secara  umum.    Adapun  reputasi  keuangan yaitu  pihak-pihak  yang  tidak  termasuk  dalam  aktivitas  pembiayaan  kredit dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan  pailit  atau  menjadi  direksi  atau  komisaris  yang  dinyatakan bersalah  menyebabkan  suatu  perseroan  dinyatakan  pailit  dalam  waktu  5 (lima) tahun terkahir sebelum dicalonkan.
16. Kedudukan DPS dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) DPS  mempunyai  kedudukan  tertentu  di  dalam  lembaga  keuangan syariah (LKS), diantaranya sebagai berikut:
a. Tugas  utama  DPS  adalah  mengawasi  kepastian  usaha  lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
b. Fungsi-fungsi utama DPS adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada  Direksi,  Pimpinan  Unit  Usaha  Syariah  dan  Pimpinan  Kantor Cabang Syariah, mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara LKS dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
c. Posisi  DPS  adalah  wakil  DSN  dalam  mengawasi  pelaksanaan  fatwa DSN dan LKS.
d. Masa khidmat (belum ditetapkan).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 309-330 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
e. Hak DPS adalah mendapatkan (i) honorarium/uang transportasi yang proporsional,  (ii)  ruang  kerja/ruang  rapat  yang  memadai,  (iii) mengetahui secara mendalam ketentuan syariah yang dijalankan, dan (iv)  mengkritisi  rencana  operasional  ( business  plan )  LKS  yang bersangkutan.
DPS  mempunyai  beberapa  kewajiban  di  dalam  melaksanakan  tugas pengawasannya, yaitu:
a. Menghadiri rapat rutin DPS
b. Memberikan bimbingan dan pertimbangan syariah kepada LKS yang bersangkutan
c. Memberikan  nasehat  dan  koreksi  kepada  LKS  bilamana  ditemukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan syariah
d. Memberikan  opini  syariah  kepada  LKS  yang  bersangkutan  (5) Melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada DSN MUI.
DPS juga mempunyai beberapa peran dan fungsi di dalam melaksanakan tugas pengawasannya, yaitu:
a. Mengawasi pelaksanaan fatwa DSN di LKS
b. Memberikan usul dan saran kepada LKS
c. Memberikan opini syariah (4) Mengusulkan fatwa kepada DSN.

## D. Simpulan dan Saran
Tugas  dewan  pengawas  syariah  (DPS)  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap perbankan  syariah  di  Indonesia  harus  dapat  berjalan  secara  efektif  dan  efisien. Berbagai persoalan yang muncul harus dapat diselesaikan dalam waktu singkat dan memberikan kepuasan bagi berbagai pihak yang terlibat.  Durasi penyelesaian yang lebih  cepat  dapat  meminimalkan  biaya  transaksi  penyelesaian  permasalahan, disamping  keputusan  menjadi  tidak  mengambang  karena  tidak  harus  menunggu waktu lama untuk diselesaikan.
Dewan  pengawas  syariah  (DPS)  dalam  melakukan  tugas  pengawasan  terhadap perbankan syariah di masa yang akan datang di Indonesia perlu dilakukan dengan mewajibkan setiap Kantor Cabang Bank Syariah memiliki DPS, sehingga setiap isu dan permasalahan  yang  timbul  dapat  dengan  cepat  diselesaikan  saat  itu  juga. Penempatan DPS pada masingmasing kantor cabang bank syariah dilakukan secara serempak di Indonesia untuk menghindari berbagai alasan klasik terkait apakah DPS itu diperlukan atau tidak, artinya keberadaan DPS itu mandatory dan melekat pada perangkat  dan  struktur  organisasi  perbankan  setiap  kantor  cabang  di  seluruh Indonesia.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 309-330 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## E. Ucapan Terimakasih
Alhamdulillah wasyukurillah, tulisan ini dapat diselesaikan.  Ucapan terimakasih dan penghargaan  disampaikan  kepada  Ketua  Yayasan  Pakuan  Siliwangi,  Rektor Universitas Pakuan, Dekan Fakultas Hukum, dan pimpinan struktural dan dosen di lingkungan Fakultas Hukum atas semua kesempatan dan dukungan administrasi dan akademik  serta  kepada  gurunda  Abina  KH.  Muhammad  Husni  Thamrin Padmawidjaya yang selalu memberikan nasehat dan bimbingannya selama ini.

## F. Biodata Singkat Penulis
Mahipal,  SH.,  MH. adalah  dosen  pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Pakuan  yang sedang mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya dan menjadi penulis pertama artikel ini.  Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., SIP., M.Hum. adalah dosen Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya yang menjadi  Promotor  Doktor  dan  menjadi  penulis  kedua  dari  artikel  ini,  sedangkan Prof.Dr.  Fauzie  Yusuf  Hasibuan,  S.H.,  M.H.  dan  Dr.  Ramlani  Lina  Sinaulan,  S.H., M.H.,juga merupakan dosen Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya dan sama-sama menjadi Ko-Promotor I dan Ko-Promotor  II serta menjadi penulis ketiga dan keempat pada artikel ini.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 309-330 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
A  Wangsawidjaja  Z.    2012.    Pembiayaaan  Bank  Syariah.    Jakarta:  Penerbit  PT. Gramedia Pustaka Utama, ISBN 978-979-22-9184-1, 530 halaman.
Abdullah  al-Mushlih  dan  Shalah  ash-Shawi.    2001.    Ma  La  Yasa’  at-Tajira  Jahluhu.
Terjemahan  Indonesia: Fikih Ekonomi Islam,  diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir (Maret 2015).  Jakarta: Penerbit Darul Haq, Serial Buku DH ke-14, ISBN 978-979-3407-20-3, 473 halaman.
Akhmad Mujahiddin.  2019.  Hukum Perbankan Syariah.  Jakarta: Raja Grafindo.  272 halaman.
Fathurrahman  Djamil.    2013.    Hukum  Ekonomi  Islam:  Sejarah,  Teori  dan  Konsep. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, ISBN 978-979-007-497-2, 280 halaman.
Johnny Ibrahim.  2007.  Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif.  Malang: Bayu Media, Cetakan Ketiga, ISBN: 978-979-3695-39-6, 467 halaman.
Kementerian Agama Republik Indonesia.  2012. Al-Qur’an dan Tafsirnya (Jilid 2: Juz 4-5-6) .  Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.  469 halaman. M. Firdaus, S Ghufron, MA Hakim dan M Alshodiq.  2005. Konsep dan Implementasi Bank Syariah .  Jakarta: Renaisan.  83 hal.

## B. Peraturan Perundangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2009  tentang Bank Indonesia.