Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 2 Agustus 2020

## Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan
Oleh:
Najla Auliyau Fathi Universitas Surabaya Aulia.najlauf@gmail.com

## ABSTRACT
Fiduciary insurance is  widely used by financial institutions, fiduciary regulated in Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary. Article 11 (1) of the Act Fiduciary stating that the object burdened with the fiduciary must be registered.In practice  in Pekanbaru was also a fiduciary guarantee object that is not registered in Fiduciary Registration Office, it is contrary to Article 11 (1) of the Act Fiduciary. Issues that will be examined in this study are: First, What is the legal effect of the fiduciary object that is not registered to the Registration office Fidu Secondly, How the execution of fiduciary objects that are not registered with the registration office Fiduciary
This  type  of  research  used  socio-juridical  namely  the  workings  of  law  in  society. Descriptive nature of this study. This research was conducted Finance in Sudirman Street No. 414 Pekanbaru. The source data of this research is first, primary data that the debtor and  the  Second,  secondary  data  related  law,  literature,  books,  encyclopedias  and dictionaries. Population and sample is the debtor and  Data collection techniques are the First, interviews with the debtor and the Capella Multidana. Secondly, the questionnaire with the debtor  Third, the literature contained in books and literature.
The  results  obtained  in  this  study  is  first,  not  the  registration  of  the  legal consequences of fiduciary objects made is not able to do the execution, Second, execution of object fiduciary conducted Finance can not give legal certainty to the parties. All of that, because  never register the object so that the object fiduciary fiduciary should not be done.
Based  on  the  research  results,  there  are  two  basic  problems  that  can  be  inferred. First, the result of an agreement with fiduciary law that are not registered are not able to do the execution. Second, the execution of fiduciary objects that are not registered can not give legal certainty to the parties. Suggestions writer, first, that the object must be registered to fiduciary Fiduciary Registration Office by the finance company, so the lack of legal certainty among the parties. Second, that there must be enforcement of the executions carried out by the  finance  company  to  the  object  of  fiduciary  collateral  object  is  not  registered  with  the Registry Office fiduciary.
Keyword : Execution - Collateral - Objects - Fiduciary
JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor I Februari 2016.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 2 Agustus 2020

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang melaksanakan  kegiatan  usaha  dari lembaga pembiayaan. Selain perusahaan  pembiayaan,  bank  dan lembaga keuangan bukan bank juga merupakan  badan  hukum  yang melaksanakan aktivitas dari lembaga pembiayaan  salah  satunya  adalah Pembiayaan Konsumen.
Pembiayaan  konsumen  ini pada  hakikatnya  sama  saja  dengan kredit konsumen (consumer credit) .
Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan  konsumen  biayanya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (finance  company) , sedangkan kredit konsumen (consumer credit) biayanya diberikan oleh bank. 1 Perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian penyediaan  dana  bagi  konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya  dilakukan  secara angsuran. 2
Secara  garis  besar,  dikenal dua  macam  bentuk  jaminan,  yaitu jaminan  perorangan  dan  jaminan kebendaan.
Hak kebendaan
memberikan    kekuasaan   langsung
1 Sunaryo, Hukum Lembaga  Pembiayaan, Sinar Garafika, Jakarta: 2009, hlm 95
2 Citra Umbara, Kamus Hukum, Bandung: 2011, hlm. 368
terhadap  bendanya,  sedangkan  hak perorangan menimbulkan hubungan langsung  antara  perorangan  yang satu dengan yang lainnya. Salah satu jenis  jaminan  kebendaan  yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan  fidusia.  Jaminan  fidusia banyak  digunakan  oleh  masyarakat bisnis.
Pengaturan  dalam  Undang- Undang Jaminan Fidusia adalah:
1. Mempunyai kedudukan yang diutamakan  bagi  kreditur penerima fidusia;
2. Menjamin  utang  baik  yang telah ada maupun yang masih akan ada;
3. Jaminan fidusia wajib didaftarkan;
4. Sertifikat  jaminan  fidusia berkekuatan eksekutorial;
5. Pembebanan jaminan fidusia tidak dapat dilakukan pembebanan ulang; dan
6. Jaminan  fidusia  mengikuti objeknya dalam tangan siapa pun. Selama tahun 2014
eksekusi  yang  telah  dilakukan  PT. Capella Multidana adalah sebanyak 18  (delapan  belas)  Unit.  Pasal  11 ayat  (1)  Undang-Undang  Jaminan Fidusia  menyatakan  bahwa  benda yang  dibebani  dengan  Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
Penelitian  ini  membahas tentang  kasus  antara  PT.  Capella Multidana dengan konsumen bernama Ade Sufista yang melakukan  perjanjian  pembiayaan konsumen dengan penyerahan  hak milik secara fidusia pada tanggal 18 Juli  2012,  Ade  Sufista  melakukan pembayaran  angsuran  sebanyak  17 (tujuh belas) kali,
namun
dikarenakan hal-hal yang penting dan mendesak,  maka  Ade  Sufista  pun terlambat dalam membayar angsuran pembayaran mobil. Setelah terlambat melakukan  pembayaran  pihak  PT.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 2 Agustus 2020
Capella Multidana melakukan eksekusi  atas  mobil  yang  dijadikan sebagai  benda  jaminan  fidusia  pada tanggal 24 Maret 2014.
Eksekusi  yang  dilakukan oleh  pihak  PT.Capella  Multidana terhadap  Ade  Sufista  adalah  PT.
Capella multidana melakukan eksekusi  terhadap  benda  jaminan fidusia tidak memperlihatkan sertifikat jaminan fidusia atau putusan  dari  pengadilan,  eksekusi yang  dilakukan  oleh  pihak  PT. Capella  Multidana  hanya  dilakukan melalui collector tanpa ada keterlibatan  juru  sita  pengadilan terhadap  objek  sengketa  berupa kendaraan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia
Berdasarkan  masalah  yang telah  dijelaskan  sebelumnya,  ada kontradiktif antara pendaftaran jaminan fidusia dengan hukum acara perdata  masalah  eksekusi  barang yang menjadi  obyek jaminan fidusia apabila  tidak  didaftarkan,  oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan  judul “Eksekusi  Terhadap Benda  Jaminan  Fidusia  Yang Tidak
Didaftarkan Pada PT. Capella Multidana”
B. Rumusan Masalah Berdasarkan  latar  belakang masalah yang telah dibahas
sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan  dibahas  dalam  penelitian skripsi nantinya. Permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah  akibat  hukum terhadap  benda  jaminan  fidusia yang  tidak  didaftarkan  ke  kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia oleh PT. Capella Multidana?
2. Bagaimanakah eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor
Pendaftaran Jaminan Fidusia oleh PT. Capella Multidana?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan
dilakukannya  penelitian  ini  oleh penulis akan memuat tentang hal- hal  yang  dicapai  dari  kegiatan penelitian antara lain :
a. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap benda jaminan  fidusia  yang  tidak didaftarkan ke kantor Pendaftaran  Jaminan  Fidusia oleh PT. Capella Multidana. b. Untuk  mengetahui  eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia  oleh  PT. Capella Multidana.

## 2. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan  hal  tersebut di  atas,  kegunaan  penelitian  ini antara lain :
a. Kegunaan Teoritis Secara  teoritis,  kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum jaminan pada khususnya. 2) Sebagai  salah  satu  syarat untuk  memperoleh  gelar Sarjana  Strata  Satu  (S1)
Ilmu Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Riau. b. Kegunaan Praktis
Secara  praktis,  kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 1) Bagi  lembaga  pembiayaan yang menggunakan jaminan  fidusia,  supaya menggunakan jaminan fidusia dengan baik, sehingga tidak hanya menguntungkan  Lembaga Pembiayaan saja tetapi juga menguntungkan konsumen. 2) Bagi  masyarakat,  untuk lebih  memahami  mengenai eksekusi  terhadap  benda jaminan  fidusia  yang  tidak didaftarkan 3) Bagi mahasiswa, memberikan pemikiran dan
bantuan  untuk  melakukan penelitian selanjutnya.
D. Kerangka Teori
1. Teori Jaminan Fidusia
a. Pengertian Jaminan Fidusia Fidusia adalah
jaminan tanpa menguasai ( bezitloos zakeirheitsrecht) , artinya kendaraan yang merupakan sebagai  obyek dari jaminan tidak harus
menyerahkan  barang  secara fisik oleh kreditur. Oleh karena itu dibutuhkanlah adanya suatu jaminan utang yang obyeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan  kekuasaan  atas benda  tersebut  kepada  pihak kreditur. Akhirnya terbentuklah
jaminan  baru,  inilah  disebut dengan jaminan fidusia. 3 b. Pembebanan Jaminan Fidusia
Pembebanan  Jaminan Fidusia  diatur  dalam  Pasal  4
Undang-Undang Jaminan
Fidusia sampai dengan Pasal 10  Undang-Undang  Jaminan Fidusia. Pembebanan jaminan fidusia  dibuat  dengan  akta notaris dalam Bahasa
Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.
c. Pendaftaran Jaminan Fidusia
3 Putri Kemala Sari, “Hak Menjual Benda Objek  Jaminan  Fidusia  pada  PT.  Arthasia Finance  di  Kota  Pekanbaru, Skripsi, Program Sarjana  Universitas  Riau,  Pekanbaru,  2014, hlm.7
Pasal 11 Undang- Undang Jaminan Fidusia menententukan  bahwa  benda yang berada di dalam wilayah negara  Republik  Indonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran  dilakukan  pada Kantor  Pendaftaran  Jaminan Fidusia. d. Eksekusi Jaminan Fidusia Sertifikat Jaminan fidusia  mempunyai  kekuatan eksekutorial yang sama dengan  putusan  pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan  titel  eksekutorial tersebut penerima fidusia dapat  langsung  melaksanakan eksekusi  melalui  pelelangan umum  atas  objek  jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan. 4 Cara yang dapat dilakukan  terhadap  eksekusi benda  yang  menjadi  objek jaminan fidusia, yaitu:
a. Pelaksanaan eksekutorial oleh penerima fidusia;
b. Penjualan benda yang
menjadi  objek  Jaminan Fidusia sendiri melalui pelelangan umum; dan c. Penjualan  di  bawah  tangan yang dilakukan berdasarkan      kesepakatan 4 Lihat Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia
Pemberi dan Penerima Fidusia. 2. Teori Kepastian Hukum
Kepastian hukum
merupakan keadaan dimana perilaku manusia,  baik  individu,  kelompok, maupun  organisasi,  terikat  dalam koridor yang sudah di tentukan oleh aturan hukum. 5 Ketidaktegasan dalam  pendaftaran  jaminan  fidusia tentu  akan  menimbulkan  dampak hukum yang sangat beresiko apabila terjadinya wanprestasi menyebabkan eksekusi sulit
dilakukan  karena  tidak  adanya kepastian  hukum  antara  kreditur atau debitur terhadap benda  jaminan fidusia tersebut.
E. Kerangka Konseptual
1. Eksekusi adalah pelaksanaan  dari hak-hak kreditur dalam perutangan yang tertuju terhadap harta kekayaan debitur manakala perutangan
tersebut tidak dipenuhi  secara  sukarela  oleh debitur. 6
2. Jaminan  fidusia  adalah  hak jaminan atas benda bergerak  baik yang  berwujud  maupun  yang tidak  berwujud  dan  benda  tidak bergerak  khususnya  bangunan yang  tidak  dapat  dibebani  hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
5 Satjipto  Rahardjo, Sisi-Sisi  Lain  dari Hukum di Indonesia, Kompas media Nusantara, Jakarta : 2003, hlm. 25
6 Sri  Soedewi  Mascjohoen, Hukum Jaminan Indonesia, Liberty offset, Yogyakarta: 1981, hlm. 31
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 2 Agustus 2020
1996  tentang  Hak  Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan  Pemberi  Fidusia,
sebagai  agunan  bagi  pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor. 7
3. Pendaftaran Fidusia adalah benda yang  dibebani  dengan  jaminan fidusia wajib didaftarkan. 8
4. PT.  Capella  Multidana  adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan  hukum  Indonesia yang  berkedudukan  di  Jakarta dan merupakan perusahaan pembiayaan  yang  melakukan kegiatan pembiayaan konsumen.
F. Metodologi Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan  yuridis  sosiologis yang  artinya  penelitian  berupa studi-studi  untuk  menemukan teori  teori  mengenai  proses terjadinya  dan  mengenai  proses bekerjanya  hukum  di  dalam masyarakat. 9
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian
dilakukan di PT.  Capella
7 Lihat  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
8 Lihat  Pasal  11  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
9 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996, hlm. 42
Multidana  yang  beralamat  di Jalan Jenderal Sudirman No. 414 Cabang Pekanbaru.
3. Sumber Data
Berdasarkan  metode  penelitian sosiologis maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: a. Data Primer
b. Data Sekunder
1) Bahan Hukum Primer
2) Bahan Hukum Sekunder
3) Bahan Hukum Tersier
4. Populasi dan Sample
a) Populasi Populasi adalah
sejumlah  manusia  atau  unit yang mempunyai ciri-ciri atau karateristik sama. 10 Dalam hal ini yang menjadi  sumber data adalah Staff Legal PT. Capella Multidana  dan  Debitur  PT.
Capella Multidana b) Sampel Sampel adalah
sejumlah  manusia  atau  unit yang  menjadi  bagian  dari populasi  yang  akan  dijadikan sumber data. 11
Metode penarikan sampel  pada  penelitian  ini adalah metode Purposive Sampling, yaitu  menetapkam sejumlah  sampel  yang  akan mewakili jumlah  populasi yang ada, yang kategori
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian  Hukum, UI  press,  Jakarta:  1986, hlm. 172
11 Ibid
sampelnya itu ditetapkan sendiri oleh penulis. 12
Untuk  lebih  jelasnya gambaran antara populasi sample  tersebut  dilihat  pada tabel berikut di bawah ini: Tabel I.1 Populasi dan Sample yaitu apa yang dinyatakan responden  secara  tertulis  atau lisan  dan  perilaku  nyata  yang diteliti  dan  dipelajari  sebagai sesuatu yang utuh. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan  metode  deduktif, yaitu  menarik  kesimpulan  dari hal-hal  yang  bersifat  umum kepada  hal-hal  yang  bersifat khusus.
Sumber  :  PT.  Capella  Multidana Tahun 2014
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
b. Kuisioner
c. Studi Pustaka
6. Analisis Data
Dalam penelitian ini analisis  data  yang  digunakan adalah kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan    data    deskriptif,
12 Irawan  Suhartono, Metode  Penelitian Sosial: Teknik Penelitian Bidang
Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya,
PT  Remaja  Rosdakarya  Offset,  Bandung  : 2002, hlm.35

## BAB II
TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen 1. Pengertian Lembaga Pembiayaan Konsumen Pembiayaan konsumen merupakan  salah  satu  lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan financial
( consumer  finance  company ). Perusahaan pembiayaan
konsumen  adalah  badan  usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan  untuk  pengadaan barang  berdasarkan  kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala  oleh  konsumen.  Target pasar dari pembiayaan konsumen ini sudah jelas adalah konsumen, suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata produsen. 13
2. Pihak- Pihak dalam Pembiayaan Konsumen 13 Ibid, hlm. 7
No  Respon den Popul asi Sam pel Persen tase 1 Staff Legal PT. Capella Multida na 1 1 100%
2 Debitur yang dieksek
usi terhada p benda jaminan fidusia 18 9 50%
Para  pihak  yang  terlibat dalam transaksi pembiayaan konsumen adalah: 14 a) Pihak perusahaan pembiayaan;
b) Pihak dealer/supplier; dan
c) Pihak konsumen.
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia 1. Pengertian Jaminan Fidusia
Jaminan  Fidusia  diatur dalam  Pasal  1  ayat  (2)  Undang- Undang  Jaminan  Fidusia  yang menyebutkan  Jaminan  Fidusia adalah  hak  jaminan  atas  benda bergerak  baik  yang  berwujud maupun  tidak  berwujud  dan benda  tidak  bergerak  khususnya bangunan  yang  tidak  dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan  yang  tetap  berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia,  sebagai  agunan  bagi pelunasan  utang  tertentu,  yang memberikan  kedudukan  yang diutamakan  kepada  Penerima
Fidusia terhadap kreditor lainnya. 2. Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia a. Pembebanan Jaminan Fidusia Pembebanan  jaminan fidusia  diatur  dalam  Pasal  4 sampai  dengan  Pasal  10 Undang Undang Jaminan Fidusia. Sebelum dilakukan
pendaftaran  maka  terlebih dahulu  objek  jaminan  fidusia dibebankan dengan akta jaminan  fidusia  yang  dibuat oleh  atau  dihadapan  pejabat yang berwenang dalam hal ini notaris.
b. Pendaftaran Jaminan Fidusia Pendaftaran
merupakan  hal  wajib  yang harus  dipenuhi  sebagai  syarat lahirnya jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut
mempunyai arti yuridis
sebagai  suatu  rangkaian  yang tidak  terpisah  dari  proses terjadinya  perjanjian  jaminan fidusia
C. Tinjauan  Umum  Tentang  Akibat Hukum Terhadap Benda Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan
Suatu  objek  jaminan  fidusia tidak didaftarkan maka akan menimbulkan  suatu  resiko  tertentu, salah  satunya  adalah  eksekusi  tidak dapat dilakukan karena syarat dalam pengeksekusian harus adanya sertifikat  jaminan  fidusia  yang didapatkan  pada  saat  pendaftaran jaminan  fidusia.  Hal  ini  juga melanggar  ketentuan  yang  tertulis pada  Pasal  11  ayat  (1)  Undang- Undang  Jaminan  Fidusia  yang mengatakan  bahwa  benda  yang dibebani  dengan  jaminan  fidusia wajib didaftarkan.
D. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi terhadap Benda Jaminan Fidusia
14 Ibid, hlm. 106
Eksekusi  jaminan  fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal  34  Undang-Undang  Jaminan Fidusia. Berdasarkan Undang- Undang  Jaminan  Fidusia  tersebut, ada  3  (tiga)  cara  eksekusi  jaminan fidusia, yaitu: 15
a. Pelaksanaan  titel  eksekutorial oleh penerima fidusia;
b. Penjualan  benda  yang  menjadi objek jaminan fidusia atas
kekuasaan penerima fidusia
sendiri melalui pelelangan umum; dan
c. Penjualan  di  bawah  tangan  yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan
penerima fidusia.
E. Tinjauan  Umum  Tentang  PT.
Capella Multidana Finance PT. Capella Multidana Finance merupakan perseroan terbatas  yang  didirikan  berdasarkan hukum Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. PT. Capella Multidana Finance merupakan  salah  satu  perusahaan pembiayaan yang
melakukan kegiatan  pembiayaan  konsumen  di kota Pekanbaru

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Akibat  Hukum  Terhadap  Benda Jaminan  Fidusia  Yang  Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia
Oleh PT. Capella Multidana
15 Salim H.S, Op.cit, hlm. 90
Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelayanan Administrasi  Hukum  Umum  dan
Kekayaan Intelektual, diketahui bahwa  dalam  pendaftaran  jaminan fidusia  apabila  perusahaan  tidak mendaftarkan benda jaminan fidusia paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari kalender  terhitung  sejak  tanggal perjanjian  pembiayaan  konsumen, maka sertifikat jaminan fidusia tidak dapat  dibuatkan  dan  perjanjian tambahan  benda  jaminan  fidusia secara hukum batal. Hal ini dikarenakan perjanjian yang jaminannya  atas  benda  jaminan fidusia  wajib  didaftarkan,  apabila tidak  didaftarkan maka secara tidak langsung  perjanjian  tersebut  bukan perjanjian fidusia. 16
Mengenai pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan  oleh lembaga  pembiayaan  konsumen, untuk itu penulis melakukan penelitian terhadap konsumen untuk megetahui apakah konsumen mengetahui  bahwa  benda  jaminan fidusia  yang  dibiayai  oleh  lembaga pembiayaan konsumen wajib didaftarkan. Untuk mengetahui masalah  itu  penulis  melakukan kuisioner  terhadap  konsumen  yang hasilnya dibuat dalam tabel  sebagai berikut:
16 Wawancara dengan Bapak Mohd. Arief, Pelayanan Adm. Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual,  Hari  Rabu,  7  Oktober  2015, Bertempat  di  Jalan  Sudirman  No.  233 Pekanbaru
Tabel III.1
Jawaban konsumen mengenai pengetahuan tentang bahwa
benda jaminan fidusia yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan konsumen wajib didaftarkan N o Jawaban Responden Jum lah Perse ntase 1 Mengetahui 0 0% 2 Tidak Mengetahui 9 100% Jumlah 9 100% Sumber: Data lapangan setelah diolah Tahun 2015 Berdasarkan  tabel  III.1  di atas  dapat  penulis  tegaskan  bahwa pihak lembaga pembiayaan konsumen tidak menjelaskan kepada konsumen  pada  saat  terjadinya perjanjian  bahwa  perjanjian  yang jaminan  atas  benda  jaminan  fidusia adalah  wajib  untuk  didaftarkan  ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Permasalahan  yang  terjadi pada  PT.  Capella  Multidana  selaku kreditur  dan  Ade  Sufista  selaku debitur,  PT  Capella  Multidana melakukan eksekusi terhadap benda jaminan  fidusia  dengan  atas  dasar Ade  Sufista  lalai  dalam  melakukan prestasi  yaitu  terlambatnya  dalam pembayaran kredit, sementara perjanjian  pembiayaan  konsumen antara PT. Capella Multidana dengan Ade Sufista tidak didaftarkan, sehingga yang melakukan  tindakan  wanprestasi bukan hanya terdapat pada Ade
Sufista  saja,  ternyata  pihak  PT. Capella  Multidana  juga  melakukan tindakan  wanprestasi  dalam  bentuk tidak mendaftarkan perjanjian tersebut  ke  Kantor  Pendaftaran Fidusia.
Untuk itu penulis melakukan penelitian terhadap konsumen untuk mengetahui apakah konsumen mengetahui  apa  akibat  hukum terhadap  perjanjian  jaminan  fidusia yang  tidak  didaftarkan  terutama masalah  eksekusi  apabila  terjadi wanprestasi. Untuk mengetahui masalah  itu  penulis  melakukan kuisioner  terhadap  konsumen  yang hasilnya dibuat dalam tabel  sebagai berikut:
Tabel III.2 Jawaban konsumen tentang pengetahuan konsumen terhadap akibat hukum benda jaminan fidusia
yang tidak didaftarkan N o Jawaban Respond en Jumlah Persentas e 1 Mengeta hui 0 0% 2 Tidak Mengeta hui 9 100% Jumlah 9 100%
Sumber : Data lapangan setelah diolah Tahun 2015
Berdasarkan  tabel  hasil  III.2 dapat  dijelaskan  bahwa  konsumen tidak mengetahui apa akibat  hukum apabila  benda  jaminan  fidusia  yang tidak  didaftarkan,  terutama  akibat hukum  tidak  didaftarkan  tersebut berpengaruh terhadap  bagaimana
eksekusi penarikan terhadap kendaraan  yang  menjadi  objek perjanjian apabila terjadi wanprestasi. Akibat  hukum  dari  tidak didaftarkannya  perjanjian  tersebut adalah  tidak  bisa  dilakukannya eksekusi, berdasarkan Pasal 3
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
130/PMK.010/2012
menyebutkan  bahwa  perusahaan pembiayaan  dilarang  melakukan penarikan  benda  jaminan  fidusia berupa  kendaraan  bermotor  apabila Kantor  Pendaftaran  Fidusia  belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan  pembiayaan.  Dengan ketentuan tersebut maka PT. Capella Multidana  tidak  dapat  melakukan eksekusi apabila tidak mendaftarkan benda  jaminan  fidusia  karena  tanpa terdaftarnya  benda  jaminan  fidusia maka sertifikat jaminan fidusia  tidak dapat diterbitkan.
B. Eksekusi Terhadap Benda Jaminan  Fidusia  Yang  Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Oleh PT. Capella Multidana Berdasarkan  analisis  penulis pada  prakteknya  eksekusi  yang dilakukan oleh PT. Capella Multidana, yaitu: a. Pelaksanaan  titel  eksekutorial oleh PT. Capella Multidana tidak melalui putusan pengadilan ataupun sertifikat  jaminan fidusia melainkan  hanya  berdasarkan atas surat kuasa dan
surat  perjanjian  yang  dilakukan oleh pihak collector ; b. Penjualan  benda  objek  jaminan fidusia  yang  dilakukan  PT.
Capella  Multidana  tidak  melalui pelelangan umum melainkan penjualan tersendiri; dan
c. Penjualan  di  bawah  tangan  yang dilakukan tidak berdasarkan kesepakatan  kedua  belah  pihak, kesepakatan itu hanya
berdasarkan  atas  dari  pihak  PT.
Capella Multidana sehingga merugikan pihak konsumen. Berdasarkan masalah terhadap  konsumen  mengenai  saat melakukan eksekusi, apakah eksekusi tersebut mendapat
persetujuan  dari  pihak  konsumen? Untuk  mengetahui  masalah  itu penulis melakukan kuisioner terhadap  konsumen  yang  hasilnya dibuat dalam tabel sebagai berikut:
Tabel III.3 Jawaban konsumen mengenai apakah eksekusi mendapat persetujuan dari pihak
konsumen N o Jawaban Konsume n Jumla h Persentass e 1 Ya 2 23% 2 Tidak 7 77% Jumlah 9 100% Sumber:  Data  lapangan  setelah  diolah Tahun 2015 Menurut keterangan
wawancara  debitur  (Ade  Sufista), pada tahap eksekusi yang dilakukan pihak PT. Capella Multidana
melakukan  eksekusi  benda  jaminan fidusia tidak memperlihatkan
sertifikat  jaminan  fidusia  dan  juga tidak  adanya  juru  sita  ataupun pelelangan umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan  Fidusia.  Pihak  kreditur melakukan  eksekusi  benda  jaminan fidusia  melalui  jasa colector ,  pihak colector melakukan eksekusi jaminan fidusia tanpa memperlihatkan  sertifikat  jaminan fidusia. 17 Berdasarkan hasil wawancara  dengan  Bapak  Rachmat Isra,  staff  legal PT.  Capella Multidana,  diketahui  bahwa  dalam pelaksanaan penyitaan barang
jaminan oleh PT. Capella Multidana Finance dilakukan oleh pegawai PT. Capella  Multidana  yang  ditunjuk sebagai collector .  Penyitaan  itu
berdasarkan  surat  kuasa  penarikan yang ditanda tangani oleh konsumen/debitur. Pihak PT. Capella  Multidana  tidak  pernah melakukan penyitaan terhadap benda jaminan fidusia berdasarkan putusan atau penetapan dari pengadilan, serta penyitaan yang dilakukan oleh pihak PT.Capella
Multidana hanya
dilakukan collector tanpa ada keterlibatan  juru  sita  pengadilan terhadap objek sengketa  berupa
17 Wawancara dengan Ade Sufista, Debitur PT.  Capella  Multidana  Finance  Pekanbaru, Hari  Minggu,  23  Agustus  2015,  Bertempat  di Jalan  Citra  Raya  Blok  F  No.22  Panam  - Pekanbaru
kendaraan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia. 18
Tindakan  yang  dilakukan oleh  pihak  PT.  Capella  Multidana Finance tidak memberikan kepastian hukum  kepada  kedua  belah  pihak. Tindakan eksekusi tersebut dilakukan hanya semata- mata untuk mengamankan aset tanpa
menghiraukan  kepastian  hukum terhadap hak-hak konsumen/debitur yang terdapat  dalam benda jaminan fidusia  berupa  kendaraan  mobil. Dalam  jaminan  berupa  kendaraan tersebut  terdapat  hak  kedua  belah pihak baik konsumen ataupun pihak perusahaan, sehingga eksekusi tersebut  harus  mempertimbangkan hak  masing-masing  pihak,  serta eksekusi yang dilakukan oleh  pihak PT.  Capella  Multidana  tidak  sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

## BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan  permasalahan yang  dibahas  dalam  penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa: 1. Akibat hukum  perjanjian dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan  adalah  tidak  bisa dilakukan  eksekusi.  Sertifikat jaminan  mempunyai  kekuatan eksekutorial yang sama
18 Wawancara  dengan Bapak  Rachmat Isra,  S.H, Staff  Legal  PT.  Capella  Multidana Finance Pekanbaru, Hari Jumat, 11 September 2015
dengan  putusan  pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan
hukum  tetap,  sehingga  apabila perjanjian  itu  tidak  didaftarkan maka  sertifikat  jaminan  fidusia tidak  akan  terbit  dan  eksekusi berdasarkan  titel  eksekutorial tidak  bisa  dilaksanakan,  karena perjanjian  konsumen  ataupun surat kuasa tidak bisa disamakan dengan  sertifikat  jaminan  fidusia yang  mempunyai  hukum  tetap yang dapat mengeksekusi.
Namun  dalam  prakteknya  pada PT.  Capella  Multidana  eksekusi benda  jaminan  fidusia  tetap dilakukan tanpa sertifikat jaminan fidusia melainkan hanya berdasarkan atas perjanjian
konsumen dan surat kuasa.
2. Eksekusi terhadap jaminan fidusia  yang  dilakukan  PT. Capella  Multidana  Finance  tidak memberikan  kepastian  hukum terhadap  para  pihak.  Semua  itu, karena pihak PT. Capella Multidana tidak pernah mendaftarkan objek jaminan fidusia  sehingga  objek  jaminan fidusia  seharusnya  tidak  dapat dilakukan. Pihak perusahaan seharusnya  mengajukan  gugatan terlebih dahulu kepada pengadilan terhadap objek jaminan  fidusia  yang  terjadi wanprestasi dan memohon dilakukannya sita jaminan terhadap objek sengketa agar ada kepastian  hukum  baik  untuk pihak perusahaan
pembiayaan/kreditur maupun
konsumen/debitur. B. Saran
Di  akhir  bagian  penulisan skripsi ini dapat dirumuskan beberapa saran sebagai berikut: 1. Bahwa  benda  jaminan  fidusia wajib  didaftarkan  ke  Kantor Pendaftaran  Fidusia  oleh  pihak perusahaan pembiayaan, sehingga adanya kepastian hukum diantara para pihak.
2. Bahwa  harus  ada  penertiban terhadap eksekusi yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan terhadap objek benda jaminan fidusia tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

## DAFTAR PUSTAKA A. BUKU
Ali,
Burhanuddin dan Nathanelia,  2009, Contoh Perjanjian, Hi-Fest
Publishing, Jakarta Asyhadie,  Zaeni,  2005, Hukum Bisnis, PT.  Raja  Grafindo, Jakarta. Dja’is,  Mochammad,  2000
Pikiran Dasar Hukum Eksekusi, Universitas Diponegoro, Semarang. Fuady, Munir, 2000,
Jaminan  Fidusia, PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung. Harahap,  M.  Yahya,  2006,
Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta.
, 2005, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta. Hadisaputro,  Hartono,  1986, Pokok-Pokok Hukum Perikatan  dan  Jaminan, Liberty, Yogyakarta. HS, Salim, 2012, Perkembangan Hukum Jaminan  di  Indonesia, PT. Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta.
Kamelo,  Tan,  2006, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan , Alumni, Bandung. Kashadi, 2000, Hak Tanggungan  dan  Jaminan Fidusia, Badan  Penerbit Undip, Semarang. Kusnadi, Ady, 2007, Penelitian Hukum tentang Perkembangan Lembaga Jaminan di Indonesia, Badan  Pembinaan  Hukum Nasional, Jakarta. Masjchoen,  Soedewi  Sri,  1980, Hukum Jaminan Perorangan, Liberty Ofset, Yogyakarta. Marzuki,  Mahmud  Peter,  2005, Penelitian Hukum, Kencana  Prenada  Media , Jakarta. , 2008, Pengantar    Ilmu Hukum, Kencana Prenanada Media, Jakarta. Mertokusumo,  Sudikno,  2013, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cahaya  Atma
Pustaka. Yogyakarta.
Muhammad,  Kadir  Abdul  dan Rilda  Murniati,  2000, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra  aditya Bakti, Bandung. Irma Devita Purnamasari, Devita  Irma,  2012, Hukum Jaminan Perbankan, Kaifa, Bandung.
Rahardjo,  Satjipto,  2003, Sisi- Sisi  Lain  dari  Hukum  di Indonesia, Kompas  media Nusantara, Jakarta. Satrio, J, 2002, Hukum  Jaminan Hak  Jaminan  Kebendaan Fidusia ,  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung. Sidabalok,  Janus, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra  Aditya Bakti, Bandung. Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian
Hukum, UI  press,  Jakarta:
1986.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri Mamudji,  2011, Penelitian
Hukum Normatif, Raja
Grafindo Persada , Jakarta. Subekti, R, 1989 Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung. Sugeng, Bambang dan Sujayadi, 2012, Pengantar

## Hukum Acara Perdata,
Kencana, Jakarta. Sutarno,  2005, Aspek-Aspek
Hukum  Perkreditan  pada Bank, Alfabeta, Bandung. Suhartono, Irawan, 2002, Metode  Penelitian  Sosial: Teknik  Penelitian  Bidang Kesejahteraan  Sosial  dan Ilmu  Sosial  Lainnya, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung. Sunaryo, 2009, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta. Sunggono,  Bambang,  2006, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta.
B. Jurnal/Skripsi/Kamus
Aermadepa, 2012, Masalah Pendaftaran Jaminan Fidusia  dan  Dilema  dalam pelaksanaannya, Jurnal, Dosen  Fakultas  Hukum Ummy Solok, Padang, Volume 5 Nomor 1 Putri  Kemala  Sari,  2011,  “Hak Menjual Benda Objek Jaminan  Fidusia  pada  PT. Arthasia  Finance  di  Kota Pekanbaru”, Skripsi, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru. Yoan Budiyanto, 2012, “Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Pembiayaan Selaku Kreditur Terhadap Musnah atau Dialihkannya  Objek Jaminan  Fidusia”, Jurnal , Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Citra  Umbara,  2011,  Kamus Hukum, Bandung. C. Peraturan Perundang-

## Undangan
Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2013  tentang  Tata Cara  Pendaftaran  Jaminan
Fidusia Secara Elektronik
Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang  Nomor  42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  84/PMK.012/2006
tentang Perusahaan Pembiayaan Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 130/PMK.010/Tahun  2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk  Kendaraan  Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
D. Website http://www.hukumonline.com/ hol17783, diakses pada tanggal 7 januari 2015