Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 16-20| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2391.16-20

## PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA YANG BERBEDA KEYAKINAN DENGAN CALON ANAK ANGKATNYA
Fransiska Maryl Agatha, I Ketut Widia, I Ketut Sukadana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Pengangkatan  anak  adalah  tindakan  hukum  untuk  mengalihkan  hak  asuh  anak  dari  orang  tua,  wali  sah  atau orang  lain  yang  bertanggung  jawab  atas  kewenangan  pengasuhan,  pendidikan  dan  pengasuhan  anak  ke  dalam pengasuhan  orang  tua  angkat.  Adopsi  Anak  pada  umumnya  banyak  dilakukan  oleh  pasangan  suami  istri  yang tidak dapat memiliki  keturunan. Selain  faktor reproduksi,  masih banyak  hal lain  yang  menjadi motivasi dalam mengadopsi  anak,  salah  satunya  adalah  belas  kasihan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  tentang persyaratan pengangkatan anak berdasarkan PP No. 54 Tahun 2007 dan akibat hukum pengangkatan anak oleh orang  tua  angkat  yang  berbeda  keyakinan  dengan  calon  anak  angkatnya.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, ditemukan bahwa Persyaratan pengangkatan anak berdasarkan PP No. 54 Tahun 2007 sudah diatur dengan jelas, dan tata cara dan persyaratan pengangkatan anak  secara  terperinci  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak dengan  peraturan  pelaksana  berupa  Peraturan  Pemerintah  No.  54  Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan Pengangkatan  Anak  dan  dijelaskan  secara  lebih  rinci  dalam  Peraturan  Menteri  Sosial  No.  110  Tahun  2009 tentang  Persyaratan  Pengangkatan  Anak.  Selain  itu,  pengangkatan  anak  oleh  calon  orang  tua  yang  berbeda keyakinan dapat dilaksakan apabila telah memiliki surat pernyataan dari orang tua kandung calon anak angkat yang  menyatakan  mengizinkan  sang  anak  mengikuti  keyakinan  orang  tua  angkatnya.  Sedangkan  bagi  anak telantar  surat  penyataan  dari  orang  tua  kandung  dibuat  oleh  yayasan  atau  lembaga  yang  menampung  anak tersebut.
Kata kunci: Anak Angkat; Beda Keyakinan; Pengangkatan Anak

## Abstract
Adoption  is  a  legal  action  to  transfer  custody  of  a  child  from  a  parent,  legal  guardian,  or  another  person responsible  for  the  care,  education,  and  care  of  the  child  to  the  care  of  the  adoptive  parent.  The  adoption  of children  is  generally  carried  out  by  married  couples  who  cannot  have  children.  Apart  from  a  reproduction factor, there are a lot of other things encouraging adopting a child, one of them is compassion. This study aimed to  examine  the  requirements  for  adoption  based  on  PP.  54  of  2007  and  the  legal  consequences  of  adopting children  by  adoptive  parents  of  different  beliefs  from  the  prospective  adopted  children.  This  research  is  a normative legal research. Based on the results and discussion of this study, it was found that requirements for adoption based on PP. 54 of 2007 has been clearly regulated, and the detailed procedures and requirements for adoption  have  been  regulated  in  Law  No.  35  of  2014  concerning  Child  Protection  with  implementing regulations in the form of Government Regulation No. 54 of 2007 concerning the Implementation of Adoption and  clear  details  in  the  Minister  of  Social  Affairs  Regulation  No.  110  of  2009  concerning  Requirements  for Adoption of Children. In addition, adoption by prospective parents with different beliefs can be carried out by having  a  statement  letter  from  the  biological  parents  of  the  prospective  adopted  child  stating  that  the  child follows the beliefs of the adoptive parents. Whereas for homeless children a statement letter from the biological parents is made by the foundation or institution that accommodates the child.
Keywords: Adopted Children; Different Beliefs; Adoption

## I. PENDAHULUAN
Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki keinginan untuk menjalin hubungan dengan orang lain dan menyatu dengan lingkungan di sekitarnya. Berinteraksi dengan orang lain tidak terlepas dari kebutuhan  pemenuhan  kasih  sayang  dan  rasa  cinta.  Kebutuhan  akan  kasih  sayang  dapat  diperoleh seseorang  dimanapun  tempatnya.  Kebutuhan  kasih  sayang  terlebih  dahulu  diperoleh  di  keluarga.
Pembentukkan  sebuah  keluarga  diawali  dengan  perkawinan,  sebagai  salah  satu  bentuk  pemenuhan kebutuhan manusia berupa kebutuhan biologis yang akan diperoleh dalam kehidupan berumah tangga ( Rustina, 2014 ).
Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dengan tujuan memenuhi harapan agar memperoleh keturunan yang sehat jasmani  dan rohani ( Suardiman,  1998 ).  Dalam  tujuan perkawinan  yang  dijabarkan  pada  Pasal  1  UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat unsur keluarga dimana keluarga yang dikatakan ideal atau  sempurna  terdiri  dari  ayah,  ibu  serta  anak.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  berbagai  usaha  akan dilakukan oleh setiap pasangan suami istri untuk memperoleh keturunan baik melalui teknologi yang paling  mutakhir  seperti  bayi  tabung  maupun  dengan  melakukan  pengangkatan  anak  atau  dikenal dengan adopsi ( Balaati, 2013 ; Ummah, 2005 ).
Di  Indonesia  sendiri  pengangkatan  anak  bukanlah  suatu  hal  yang  asing.  Pengangkatan  anak menurut hukum adat mempunyai tingkatan-tingkatan tertentu. Di Bali pengangkatan anak menjadikan anak angkat menjadi anak sah baik secara fisik maupun secara rohani sebagai anak sendiri. Di daerah lain  pengangkatan  anak  tidak  menyebabkan  hubungan  dengan  orang  tua  kandungnya  putus.  Dengan demikian pengangkatan anak berdasarkan adat pada umumnya semata-mata ditujukan terutama pada kepentingan  kesejahteraan  anak  baik  rohani,  jasmani  maupun  sosial.  Demikianlah  ketentuan  hukum mengenai pengangkatan anak yang berlaku menurut hukum adat secara garis besarnya sesuai dengan daerah hukum adatnya masing-masing ( Harwati, 2018 ; Maharani & Suseno, 2018 ).
Banyak tujuan lain di balik dilakukannya pengangkatan anak, seperti belas kasihan kepada anak tersebut  disebabkan  karena  orang  tua  si  anak  tidak  mampu  memberikan  nafkah  kepadanya  ( Faradz, 2009 ; Siregar  &  Santoso,  2018 ; Sondakh,  2016 ).  Belas  kasihan  disebabkan  oleh  anak  yang bersangkutan  tidak  mempunyai  orang  tua atau  sebagai  anak  pemancing  bagi  yang  tidak  mempunyai anak  untuk  dapat  mempunyai  anak.  Beberapa  waktu  yang  lalu  sempat  beredar  kabar  seorang  polisi wanita di Kota Binjai, Sumatera Utara diketahui gagal melakukan adopsi anak dikarenakan beragama minoritas.  Padahal  anak  yang  akan  diadopsi  tersebut  merupakan  bayi  yang  ditemukannya  di  parit dalam kardus. Pengangkatan anak yang hendak dilakukan oleh Polwan tersebut tidak dapat terlaksana berkaitan  pada  Pasal  3  ayat  1  PP  No.  54  Tahun  2007  yang  menyebutkan  bahwa  calon  orang  tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
Dari latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengkaji persyaratan pengangkatan  anak  berdasarkan  PP  No.  54  Tahun  2007  dan  akibat  hukum  pengangkatan  anak  oleh orang tua angkat yang berbeda keyakinan dengan calon anak angkatnya.

## II. METODE PENELITIAN
Berdasarkan  permasalahan  yang  dirumuskan  penelitian  ini  didesain  dengan  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  dilakukan  dengan  menelaah  hukum  tertulis dari  berbagai  pandangan.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian berasal dari bahan-bahan hukum sekunder dan tersier berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  mempunyai  kekuatan  yang  mengikat  secara  umum  dan bahan hukum sekunder sebagai penunjang dalam bentuk hasil wawancara dengan beberapa informan. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Persyaratan Pengangkatan Anak Berdasarkan PP No. 54 Tahun 2007
Pengaturan  tentang  persyaratan  pengangkatan  anak  diatur  secara  beragam  dalam  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia.  Pengangkatan  Anak  haruslah  bermuara  bagi  kebahagiaan  anak, sehingga  di  dalam  Pasal  39  UU  Perlindungan  Anak  dinyatakan  bahwa  pengangkatan  anak  hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat.  Faktor  ini  yang  nantinya  dipertimbangkan  di  Pengadilan  saat  melakukan  pengujian  bagi calon orang tua angkat yang merupakan kelanjutan sebelum dilakukannya pengangkatan anak dengan tidak memutuskan hubungan darah si anak angkat dengan orang tua kandungnya dan tidak menutup- nutupi  identitas  orang  tua kandung  yang  dimakasudkan  agar  kedepannya  orang  tua  angkat  memberi alasan  yang  sejujur-jujurnya  tentang  informasi  mengenai  orang  tua  kandung  dari  anak  angkatnya tersebut.
Pengaturan  mengenai  tata  cara  dari  adopsi  tertera  dalam  UU  No.  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak.  Berikut  dengan  aturan  pelaksananya  yaitu  PP  No.  54  Tahun  2007  dan  secara lebih mendalam dan terperinci diatur dalam PERMENSOS No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan  Anak.  Dalam  PP  No.  54  Tentang  Pelaksanaan  Pengankatan  Anak  syarat-syarat pengangkatan  anak  dibagi  ke  dalam  2  (dua)  bagian  yaitu  syarat calon  anak  yang  akan  diangkat  dan bagi calon orang tua yang hendak melakukan pengangkatan anak. Syarat bagi calon anak yang akan diangkat  diatur  di  dalam  pasal  12  dalam  ayat  (1)  dan  (2)  dengan  persyaratan  di  ayat  (1)  sebagai berikut: berusia belum 18 (delapan belas) tahun, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak dan memerlukan perlindungan khusus. Dalam ayat (2) berisi tentang penjelasan persyaratan mengenai usia dari calon anak angkat.
Sedangkan dalam pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007 mengatur mengenai persyaratan bagi calon orang  tua  yang  hendak  melakukan  pengangkatan  anak  dengan  syarat-syaratnya  yaitu:  sehat  secara jasmani  dan  rohani,  berumur  paling  rendah  30  (tiga  puluh)  tahun  dan  paling  tinggi  55  (lima  puluh lima)  tahun,  beragama  sama  dengan  agama  calon  anak  angkat,  berkelakuan  baik  dan  tidak  pernah dihukum  karena melakukan tindak kejahatan, berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun, tidak merupakan  pasangan  sejenis.  Syarat  pengangkatan  anak  juga  terdapat  di  PERMENSOS  No.  110 Tahun  2009  tentang  Persyaratan  Pengangkatan  Anak,  terdapat  di  Bab  II  yang  mengatur  tentang persyaratan calon anak angkat dan orang tua angkat yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian pertama mengatur tentang persyaratan bagi calon anak angkat dalam bagian kedua diatur persyaratan bagi calon orang tua angkat.
Sebelum  memenuhi  semua  persyaratan  yang  tercantum  dalam  PP  tersebut  calon  orang  tua angkat  harus  terlebih  dahulu  diajukan  pengangkatan  anak  pada  Dinas  Sosial  setempat  sebagai  salah satu  bagian  dari  prosedur  dalam  pelaksanaan  pengangkatan  anak.  Setelah  memenuhi  seluruh persyaratan dan telah melewati uji kelayakan sebagai orang tua angkat dari Dinas Sosial maka untuk mendapat status sah sang anak angkat harus juga melalui penetapan di Pengadilan supaya sang anak angkat memperoleh status dengan berkekuatan hukum.

## 2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Angkat yang Berbeda Keyakinan dengan Calon Anak Angkatnya
Mengenai  akibat  hukum  setelah  dilakukannya  pengangkatan  anak  dapat  dikatakan  sah  apabila dilakukan  di  hadapan  pengadilan  sebagai  tahapan  terakhir  dari  proses  dilakukannya  pengangkatan anak. Penetapan dari pengangkatan anak ini berupa pernyataan dari Majelis Hakim yang menyatakan bahwa  anak  yang  hendak  diangkat  tersebut  sudah  menjadi  anak  angkat  dari  orang  tua  yang mengajukan  pengangkatan  anak  tersebut.  Status  sah  dari  pengadilan  bagi  anak  angkat  ini  sangatlah penting  karena  putusan  dalam  pengadilan  dianggap  sebagai  putusan  deklaratoir  yang  memiliki  artia putusan  yang  bersifat  menyatakan  atau  menegaskan  suatu  keadaan  hukum  semata-mata.  Penetapan pengangkatan anak di hadapan pengadilan ini juga mencakup banyak hal di antaranya mengenai status hukum  dari  anak  angkat  tersebut  dalam  keluarga  angkatnya  yang  memliki  kaitan  dengan  hak  waris dari anak angkat baik dari sisi hukum adat maupun dari perspekrif peraturan perundang-undangan.
Akibat  hukum  dari  anak  angkat  ini  baru  benar-benar  muncul  saat  telah  keluarnya  penetapan dari  Pengadilan  Negeri  dan  telah  dilakukannya  pelaporan  oleh  orang  tua  angkat  kehadapan  Dinas Sosial  dan  orang  tua  angkat  telah  melakukan  pencatatan  anak  angkatnya  tersebut  di  catatan  sipil. Dengan sahnya pengangkatan anak yang dilakukan maka akibat hukum yang muncul yaitu berupa hak dan kewajiban antara anak dan orang tua angkat.
Sebagai  suatu  lembaga  hukum,  pengangkatan  anak  memiliki  kaitan  erat  dengan  hukum kekeluargaan,  hukum  harta  kekayaan  dan  hukum  waris.  Fungsi  pengangkatan  anak  pada  beberapa dekade belakangan telah mengalami perubahan, pada mulanya pengangkatan anak dilihat hanya suatu cara  memiliki  keturunan,  kemudian  pengangkatan  anak  dipandang  sebagai  suatu  cara  untuk membenahi masa depan anak angkat. Berbagai motivasi dapat dijadikan alasan dalam pengangkatan anak.  Di  samping  tidak  memiliki  keturunan,  pengangkatan  anak  atas  dasar  belas  kasihan  juga  acap kali dijadikan alasan, terutama terhadap anak-anak terlantar. Adanya persyaratan bahwa orang tua dan anak  angkat  harus  berkeyakinan  sama  ini  tak  jarang  menyulitkan  calon  orang  tua  angkat melaksanakan pengangkatan anak.
Melaui  hasil  wawancara  kepada  narasumber  atas  nama  ibu  Ida  Ayu  Ketut  Anggraeni  yang menjabat  sebagai  Kepala  Bidang  Rehabilitasi  Sosial  dan  dengan  narasumber  kedua  ibu  Ni  Wayan
Rusmini  yang  menjabat  sebagai  Kepala  Seksi  Rehabilitasi  Sosial  Anak  dan  Lansia  Dinas  Sosial Provinsi  Bali,  dalam  praktiknya  tidak  semua  pengangkatan  anak  yang  hendak  dilakukan  oleh  calon orang tua yang berbeda keyakinan tidak dapat dilaksanakan. Berdasar penuturan dari ibu Dayu, dalam Peraturan  Pemerintah  No.  54  Tahun  2007  Tentang  Pelaksanaan  Pengangkatan  diatur  dalam  pasal  3 bahwa calon orang tua angkat harus memiliki agama yang sama dengan calon anak angkatnya, namun aturan ini tidak diberlakukan untuk seluruh pengajuan pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang  tua  angkat  yang  berbeda  keyakinan  dengan  calon  anak  angkatnya.  Kenyataannya,  pengajuan pengangkatan anak oleh orang tua yang berbeda keyakinan banyak terjadi berdasarkan dari data yang terdapat  di  Dinas  Sosial  Provinsi  Bali.  Pengangkatan  anak  oleh  calon  orang  tua  yang  berbeda keyakinan  dengan  calon  anak  angkatnya  ini  dapat  terlaksana  karena  dalam  praktiknya  Dinas  Sosial diberikan kewenangan untuk mengizinkan pengangkatan anak tersebut sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat di Bali.
Sebelum  dilaksanakannya  pengangkatan  anak  calon  orang  tua  yang  akan  melakukan pengangkatan  anak  namun  berbeda  keyakinan  terlebih  dahulu  memiliki  surat  pernyataan  dari  orang tua  kandung  si  anak  bahwa  orang  tua  kandung  dari  calon  anak  angkatnya  tersebut  memberi  izin  si anak  diperbolehkan  untuk  mengikuti  keyakinan  orang  tua  angkatnya.  Dalam  hal  si  anak  tidak memiliki  orang  tua  atau  termasuk  anak  terlantar,  maka  surat  pernyataan  dibuat  oleh  yayasan  yang menampung  anak  yang  bersangkutan  (Wawancara  dengan  Ida  Ayu  Ketut  Anggraeni,  tanggal  30 Januari 2018).
Penjelasan dari narasumber ini juga diterangkan dengan contoh kasus yang beberapa waktu lalu ditangani  oleh  Dinas  Sosial  Provinsi  Bali  dimana  ada  seorang  ibu  yang  berasal  dari  Banyuwangi, Jawa  Timur  yang  memiliki  seorang  anak  namun  ditinggal  pergi  oleh  sang  suami.  Karena  sang  ibu merasa tidak sanggup membiayai sang anak seorang diri, ia mencari orang tua angkat untuk sang anak dan  akhirnya  ada  pasangan  suami  istri  dari  Bali  yang  bersedia  untuk  mengangkat  anak  tersebut. Setelah  terjadi  kesepakatan  antara  ibu  dan  pasangan  suami  istri,  pasangan  suami  istri  tersebut mengajukan  permohonan  pengangkatan  anak  kepada  Dinas  Sosial  Provinsi  Bali  karena  adanya perbedaan keyakinan antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat maka dari Dinas Sosial meminta  surat  pernyataan  dari  ibu  kandung  anak  tersebut  sebagai  syarat  supaya  pengangkatan  anak dapat  dilakukan  oleh  pasangan  suami  istri  tersebut.  Akhirnya  ibu  kandung  si  anak  membuat  surat pernyataan memberi izin sang anak  mengikuti agama orang tua angkatnya dan proses pengangkatan anak pun dilakukan (Wawancara dengan Ni Wayan Rusmini, S. Sos, tanggal 29 Januari 2018).
Berdasarkan  penjelasan  narasumber,  perbedaan  keyakinan  antara  calon  orang  tua  angkat  dan calon anak angkat ini dalam praktiknya bukan menjadi faktor yang sering dijadikan alasan dari Dinas Sosial menolak pengajuan pengangkatan anak melainkan penolakan terjadi berdasarkan faktor-faktor lain, seperti saat dilakukan ‘home visit’ (inspeksi) calon orang tua angkat kurang mampu. Calon orang tua  angkat  yang  hendak  mengangkat  anak  harus  benar-benar  memenuhi  spesifikasi  ‘mampu’  dari sudut  pandang  Dinas  Sosial  dimana  calon  orang  tua  angkat  secara  penuh  mampu  membiayai pendidikan si calon anak angkat dan memberikan asuransi kesehatan bagi si anak angkat. Di samping dilihat dari kemampuan ekonominya calon orang tua angkat yang memiliki perilaku kurang baik juga akan mendapat penolakan dari Dinas Sosial. Dalam pengangkatan anak yang dilakukan di daerah Bali persetujuan  dari  keluarga  yang  biasanya  dalam  adat  Bali  disebut  keluarga  satu  ‘natah’  juga diperlukan. Apabila terdapat keluarga yang tidak setuju atas pengangkatan anak yang dilakukan maka Dinas  Sosial  bisa  melakukan  penolakan  terhadap  pengajuan  pengangkatan  anak  tersebut.  Hal  ini terjadi karena di Bali berkaitan dengan kedudukan waris si anak nantinya.
Dinas  sosial  juga  memiliki  peranan  penting  dalam  pengawasan  setelah  pengangkatan  anak ditetapkan  oleh pengadilan.  Dinas sosial  memiliki  wewenang  untuk  memantau  pola  asuh  dari  orang tua angkat sampai anak yang diangkat tersebut mencapai usia 18 tahun. (Wawancara dengan Ida Ayu Ketut Anggraeni, tanggal 30 Januari 2018).
Peranan  dari  Pengadilan  Negeri  menjadi  sangat  penting  dalam  pengangkatan  anak  karena penetapan  di  pengadilan  merupakan  suatu  pertanda  bahwa  anak  yang  diangkat  tersebut  sudah  sah secara  hukum  menjadi  anak  angkat  dari  orang  tua  yang  mengangkatnya.  Dengan  adanya  Penetapan Pengadilan juga akan lebih menjamin kepastian hukum terhadap anak yang diangkat tersebut.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Adapun  kesimpulan  yang  dapat  dikemukakan  berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  penelitian  di  atas, yaitu: pertama,    syarat-syarat pengangkatan  anak  dalam  Pasal  13  PP  No.  54 Tahun  2007  yaitu sang anak belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak dan syarat bagi calon orang tua angkat diantaranya sehat jasmani dan rohani, beragama sama dengan agama calon anak angkat, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak, memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial. Tata cara dan persyaratan pengankatan anak secara terperinci telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan peraturan pelaksana  berupa  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan  Pengangkatan Anak  dan  dijelaskan  secara  lebih  rinci  dalam  Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  110  Tahun  2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Kedua, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi  Sosial  di  Dinas  Sosial  Provinsi  Bali,  pengangkatan  anak  oleh  calon  orang  tua  yang berbeda keyakinan dapat dilaksakan apabila telah memiliki surat pernyataan dari orang tua kandung calon  anak  angkat  yang  menyatakan  mengizinkan  sang  anak  mengikuti  keyakinan  orang  tua angkatnya. Sedangkan bagi anak telantar surat penyataan dari orang tua kandung dibuat oleh yayasan atau lembaga yang menampung anak tersebut.

## 2. Saran
Ada  juga  beberapa  saran  yang  perlu  disampaikan  kepada  beberapa  pihak,  yaitu:  pertama,    bagi permerintah,  perlu  diadakan  pembaharuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan pengangkatan anak ini supaya lebih relevan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Sehingga kedepannya  pengangkatan  anak  selain  dilakukan  demi  melindungi  kepentingan  hukum  dan meningkatkan  kesejahteraan  si  anak  angkat  tapi  juga  bisa  menjadi  lebih  adil  dalam  persyaratan- persyaratan yang tertera dalam  Undang-Undang bagi calon orang tua angkat. Selanjutnya perlu juga diperhatikan  tentang  ditentukannya  sanksi  atau  ancaman  pidana  bagi  mereka  yang  melanggar ketentuan  serta  syarat-syarat  pengangkatan  anak.  Kedua,  untuk  masyarakat  yang  ingin  melakukan pengangkatan  anak,  hendaknya  mencari  tau  secara  jelas  mengenai  persyaratan  serta  prosedur  yang benar  dalam  melakukan  pengangkatan  anak,  sehingga  di  kemudian  hari tidak  menimbulkan  dampak hukum yang menyulitkan bagi si anak angkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Balaati, D. (2013). Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia. Lex Privatum , 1 (1), 138–145. Faradz, H. (2009). Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam. Jurnal Dinamika Hukum , 9 (2), 153– 159.
Harwati, T. (2018). Pergeseran Orientasi Adopsi Anak di Kalangan PNS. Qawwam , 11 (2), 152–187. Maharani,  &  Suseno,  I.  (2018).  Pengangkatan  Anak  Warga  Negara  Indonesia  oleh  Warga  Negara Asing. Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum , 127–143. Rustina. (2014). Keluarga dalam Kajian Sosiologi. Musawa , 6 (2), 287–322. Siregar, Y. T., & Santoso, M. B. (2018). Peran Pekerja Sosial dalam Adopsi Anak. Kumawula , 1 (3), 202–218.
Sondakh,  C.  V.  (2016).  Pengangkatan  Anak  Menurut  Sistem  Hukum  Adat  di  Kabupaten  Minahasa.
Lex Privatum , 4 (1), 130–138.
Suardiman.  (1998).  Kehidupan  Perkawinan  Bahagia:  Dampak  Positif  untuk  Keseimbangan  Mental Anak Kini dan Nanti. Buletin Psikologi , 6 (2), 40–49.
Ummah,  K.  (2005).  Adopsi  sebagai  Upaya  Melindungi  Hak-Hak  Anak  dalam  Perspektif  Hukum Islam. Jurnal Hukum , 12 (29), 76–87.