## PENERAPAN SELF-ASSESTMENT SYSTEM DALAM NPWP SEBAGAI UPAYA PROGRESIF TERHADAP EKSISTENSI PAJAK DI INDONESIA
Priyambodo Adi 1 , Pajri Arifpadilah 2 , Achmad Iyyan N 3 , Nur Fadhilla Erlis 4 , Yogi Syahputra Alidrus 5*
Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia Email: yogialidrus@gmail.com *Correspondence INFO ARTIKEL ABSTRAK Diterima  : 27-06-2023 Direvisi : 18-07-2023 Disetujui  : 20-07-2023
Penelitian  ini  bertujuan  guna  memberi  pemahaman  mengenai perkembangan  pajak  dalam  penerapannya  khususnya  di  Indonesia  dan urgensi  penerepan Self-Assesment dalam  NPWP  sebagai  upaya progresif  terhadap  pemungutan  pajak,  sehingga  penelitian  sangat darurat  dilakukan  untuk  mengetahui  hal  tersebut.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitain  ini  memakai  metode  Normatif  dengan pendekatan conseptual  approach (pendekatan  konseptual)  bahan  yang diperoleh  dari  kepustakaan  seperti  artikel,  majalah  ilmiah  buku  yang terkait  dengan  pokok  permasalahan  yang  membahas  mengenai  Pajak.
Membayar  pajak  merupakan  hal  wajib  yang  harus  dibayarkan  oleh setiap warga negara di Indeonesia yang telah memenuhi syarat subjektif dan  objektif  untuk  membayar  pajak  tersebut.  Dalam  Pasal  23  A  UUD
1945  sendiri  telah  tercantum  kewajiban  membayar  pajak.  Dengan system  self-assessment  yang  diberlakukan  terhadap  wajib pajak  sesuai dengan  kondisi  status  soal  melalui  objek  penghasilan  yang  tentunya setiap  orang  pribadi  berbeda  sehingga  mampu  menyesuaikan  dengan kondisinya.  Dengan  begitu  permasalahan  yang  akan  diangkat  dalam penelitian  ini  meliputi  hal  berikut;  1)  Bagaimana  perkembangan  pajak dalam  penerapannya  khususnya  di  Indonesia,  dan  2)  Bagaimana Urgensinya  Penerapan Self-  Assesment  System dalam  NPWP  sebagai Upaya Progresif terhadap Pemungutan Pajak.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  provide  an  understanding  of  the  development  of taxes  in  its  application,  especially  in  Indonesia  and  the  urgency  of implementing Self-Assessment in NPWP as a progressive effort towards tax collection, so that urgent research is carried out to find out about this. The method used in this research uses the Normative method with a  conceptual  approach  (contextual  approach)  material  obtained  from literature  such  as  articles,  scientific  magazines,  books  related  to  the subject matter that discusses Tax. In Indonesia, tax is an obligation that must  be  carried  out  by  every  citizen  who  has  met  the  subjective  and objective  requirements  to  pay  taxes.  The  obligation  to  pay  their  own taxes  is  stated  in  article  23  A  of  the  1945  Constitution.  With  a  self- assessment  system  that  is  applied  to  taxpayers  in  accordance  with  the status  requirements  of  questions  through  income  objects,  of  course, each  individual  is  different  so  that  they  are  able  to  adjust  to  the conditions.  Thus  the  issues  raised  in  this  study  include  1)  How  is  the development  of  tax  in  its  application,  especially  in  Indonesia,  and  2) What  is  the  Urgency  of  Implementing  the  Self-Assessment  System  in NPWP as a Progressive Effort for Tax Collection.
Kata  kunci :  pajak;  Indonesia; NPWP; Self-assessment.
Keywords: Tax; Indonesia; NPWP; Self-assessment.
Attribution-ShareAlike 4.0 International

## Pendahuluan
Pada  hakikatnya  manusia  selalu  mempertahankan  kehidupannya  bagaimana  pun caranya (Goa, 2017). begitu halnya rentetan sejarah itu yang dihiasi berbagai bermacam tragedi, tidak lain dan tidak bukan disebabkan atas dasar kepentingan dalam memenuhi kebutuhan  dasar  hidupnya  yang  menjadi  basis  ekonomi  manusia  itu  sendiri  yakni; sandang,  pangan,  dan  papan,  guna  mempertahankan  kehidupannya  (Lutfi,  2019). Hingga  pada  tahap  selanjutnya,  manusia  satu  dengan  yang  lainnya  bertemu  kemudian membentuk kelompok ataupun keluarga dan pada akhirnya kelompok dan atau keluarga tersebut  mulai  bersinergi  bersama  serta  bertansformasi  menjadi  sebuah  masyarakat hingga  adanya  terbentuk  sebuah  negara  untuk  saling  menopang  dan  ditopang,  serta konsekuensi  atas  interaksi  yang  melahirkan  hierarki  antara  majikan  dan  budak, pemerintah  dan  masyarakat,  dengan  saling  memberi  dan  menerima  jasa  lalu  dibalas dengan imbalan sukarela ataupun adanya kondisi yang memaksa (Endah Kartika, 2021).
Maka dari itu, melalui hukum sebagai salah satu alat keteraturan sosial mengatur tingkah  laku  dalam  interaksinya  sehari-hari  tersebut.  sebagaimana  dalam  hukum  yang memiliki  unsur  tersendiri  pula,  yang  sekaligus  akan  dibahas  ialah  Hukum  yang mengatur  mengenai  Pajak  (Manan  &  SH,  2018).  Seperti  yang  telah  diketahui  bahwa pajak  merupakan  salah  satu  cara  Negara  yang  memiliki  fungsi  mengelola  ataupun mengatur  untuk  mencapai  tujuan  suatu  Negara.  Secara  eksplisit  di  Negara  Indonesia, pajak  sebagai  salah  satu  sumber  pemasukan  kas  Negara  yang  digunakan  untuk pembangunan  nasional  ataupun  daerah  dengan  tujuan  akhir  kesejahteraan  dan kemakmuran  rakyat  berdasarkan  spirit  dan  cita-cita  Negara  Indonesia  itu  sendiri (Karianga & SH, 2015).
Oleh  karena  itu,  membayar  pajak  merupakan  hal  wajib  yang  harus  dibayarkan oleh  setiap  warga  negara  di  Indeonesia  yang  telah  memenuhi  syarat  subjektif  dan objektif  untuk  membayar  pajak  tersebut  (Inkiriwang,  2017).  Dalam  Pasal  23  A  UUD 1945  sendiri  telah  tercantum  kewajiban  membayar  pajak  ada  pun  pasal  tersebut berbunyi  “Pajak  dan  pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa  untuk  keperluan  negara diatur  dengan  undang-undang”.  Berangkat  dari  pasal  tersebutlah  kemudian  muncul berbagai  peraturan  pelaksana  yang  menjadi  landasan  bagi  pemungutan  pajak  di Indonesia. Setidaknya ada beberapa undang-undang antara lain. Undang-Undang nomor 12  tahun  1994  tentang  pajak  bumi  dan  bangunan,  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2007  tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan,  Undang-Undang  nomor  17 tahun 2000 tentang penghasilan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan  nilai  atas  barang  dan  jasa  dan  penjualan  atas  barang  mewah,  dan  lain sebagainya (Mohammad, Saerang, & Pangerapan, 2017).
Di Indonesia posisi pajak sangatlah penting, selain untuk membiayai kepentingan dan  kesejahteraan  masyarakat,  pajak  adalah  salah  satu  penopang  terbesar  dalam perekonomian  di  Negara  Indonesia  (Sitorus  &  Simanjuntak,  2023).  Di  bidang perkonomian, yang termasuk perkembangan bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan  kegiatan  usaha,  pajak  menghasilkan  hasil  sesuai  dengan  pelaksanaan pembagunan nasional yang sangat pesat dalam kehidupan nasional tersebut. merupakan
objek  pajak.  Namun  sebelum  melangkah  untuk  bisa  menjadi  seorang  yang  dikenakan sebagai wajib pajak, atau yang dikatakan sebagai subjek hukum ada syarat pokok yang harus dipenuhi salah satunya yakni NPWP (Sucipto, 2022).
Sebab  hal  tersebut  sebagai  bentuk  identitas  dari  wajib  pajak  dalam  melakukan administrasi  perpajakan.  Sebagaimana  yang  tertera  pada  Undang-undang  Nomor  28 Tahun  2007  Tentang  perubahan  ketiga  atas  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  1983 tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan  (Kirowati,  2019).  Kemudian, mengenai NPWP pun telah dipertegas khususnya dalam pasal 2 yang berbunyi. “setiap wajib  pajak  yang  telah  memenuhi  persyaratan  subjektif  dan  objektif  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  wajib  mendaftarkan  diri  pada kantor  direktorat  jenderal  pajak  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  tempat  tinggal  atau tempat  kedudukan  wajib  pajak  dan  kepadanya  diberikan  nomor  pokok  wajib  pajak. Namun  jika  mengacu  pada  realitas  objektif  yang  terjadi  justru  berbanding  terbalik, cukup  banyak  warga  negara  indonesia  yang  telah  memenuhi  persyaratan  subjektif  dan objektif akan tetapi tidak mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak.

## Metode Penelitian
Jurnal  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  yang  mengkaji konsep,  kaidah,  asas-asas,  teori  dan  peraturan  perundang  undangan  berkaitan  dengan penerapan pajak dan self- assesment system , serta NPWP. Penelitian ini menggunakan pendekatan  undang-undang (statute  approach), konsep (conceptual  approach) dan kasus (case  approach) serta  metode  sejarah  ( historical  conseptual ).  Sehingga  dengan begitu  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  studi  pustaka  yang  mengkaji  teks-teks dokumen hukum untuk selanjutnya dianalisis secara preskriptif dan deskriptif sehingga mendapatkan temuan sebagai berikut :
1. Comprehensive,  norma-norma  hukum  yang  didalamnya  terikat  dan  terkait  satu sama lain
2. Systematic,  Norma-norma  hukum  yang  disusun  didalmnya  secara  turun  temurun bertautan satu sama lain
3. Universal,  dengan  norma-norma  yang  disebutkan  didalam  penelitian  ini  dapat menampung semua permasalahan yang ada khususnya dalam penelitian ini yaitu “ Penerapan Self  Assestment  System dalam  NPWP  sebagai  upaya  progresif  terhadap eksistensi pajak di Indonesia”.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Perkembangan Pajak Di Indonesia
Eksistensi  pajak  pada  saat  ini  tak  terlepas  dari  rentetan  sejarah  yang  saling memiliki  keterhubungan  hingga  menentukan  bagaimana  pemberlakuan  pajak dikemudian  hari  seiring  perkembangannya  zaman  (Agusti,  Ningsih,  &  Kumalasari, 2022)v.  Jika  meninjau  ruang  dan  waktu  sejarah  ada  beberapa  fase  dari  proses  hingga perkembangan dalam penerapan pajak ialah pada saat kemerdekaan hingga saat ini;

## 1. Masa Republik Indonesia dalam Revolusi 0 Kemerdekaan (1945–1950)
Pasca  pembacaan  teks  proklamasi  kemerdekaan  Republik  Indonesia  17  Agustus 1945,  para  pendiri  Bangsa  menuangkan  masalah  mengenai  pajak  ke  dalam  Undang- Undang Dasar 1945 hal keuangan. Dalam Pasal 23 yang memuat lima butir ketentuan, butir  kedua  menyatakan  bahwa  “Segala  pajak  untuk  keperluan  negara  berdasarkan Undang-Undang”. Dengan demikian, pajak sebagai “nyawa” negara telah secara resmi diatur  oleh  Undang-Undang  1945.  Dua  hari  kemudian  tepat  pada  19  Agustus  1945, organisasi  kementerian  keuangan  langsung  dibentuk  dan  di  dalamnya  antara  lain terdapat  Pejabat  Pajak.  Susunan  organisasi  itu  disusun  dalam  keadaan  mendesak, dikarenakan  tidak  lama  setelah  proklamasi  kemerdekaan  Indonesia,  Belanda  kembali datang  ke  Indonesia  dan  ingin  menguasai  Indonesia  kembali  dengan  membentuk Netherlands Indie Civil Administration (NICA). Pada 1946 ketika Belanda melancarkan agresi  militer  pertama,  kementerian  keuangan,  termasuk  pejabatan  pajak  didalamnya harus  mengikuti  Presiden  Soekarno  dan  seluruh  jajaran  Kabinetnya  pindah  ke Yogyakarta dan sekitarnya. Pejabatan Pajak berkantor pusat di Magelang.

## 2. Masa Pemerintahan Presiden Soekarno (1950–1966)
Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi, “Pajak dan pungutan  yang  bersifat  untuk  keperluan  negara  diatur  dengan  Undang-Undang.” Namun, pemerintahan Presiden Soekarno pascarevolusi kemerdekaan mengalami situasi yang  dikatakan  belum  stabil.  Undang-undang  tidak  dapat  dilaksanakan  dengan  baik secara  penerapan.  Untuk  mengelola  pendapatan  negara  dari  pajak,  pemerintah  masih mengalami berbagai kesulitan. Hal tersebut menyebabkan aturan warisan kolonial masih diterapkan.  Perlahan  pemerintah  membenahi  beberapa  aturan,  di  antaranya  pada  1957 mengganti Pajak Peralihan dengan nama Pajak Pendapatan Tahun 1944 yang disingkat dengan Ord. PPd. 1944.
Jawatan  Pajak  Hasil  Bumi  pada  Direktorat  Jenderal  Moneter  yang  bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah, pada 1963 diubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi. Kemudian ditahun kedua berubah lagi menjadi Direktorat Iuran  Pembangunan  Daerah  atau  Ipeda.  Kantor-kantor  Inspeksi  Keuangan  di  tingkat kabupaten  dan  kota  mulai  didirikan  oleh  pemerintah  yang  diresmikan  langsung  oleh Soejono Brotodihardjo. Tujuan pembentukan Kantor-kantor tersebut adalah usaha untuk menggali potensi pajak di masyarakat karena perekonomian yang terus berkembang
3. Masa Pemerintahan Presiden Soeharto (1967–1998)
Pada masa Presiden Soeharto menjabat, beberapa perubahan dan penyempurnaan undang-undang pajak dilakukan. Diawali dengan pemerintah mengeluarkan UU Nomor 8  Tahun  1970  tentang  Perubahan  dan  Tambahan  Ordonansi  Pajak  Perseroan  1925. Undang-undang  ini  berlaku  selama  13  tahun,  yaitu  sampai  dengan  31  Desember  1983 ketika  reformasi  pajak  atau  tax  reform  digulirkan.  Kemudian  diterbitkan  keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1976 yang menetapkan Direktorat  Ipeda diserahkan dari direktorat  jenderal  moneter  kepada  direktorat  jenderal  pajak.  Peralihan  ini  mengubah mekanisme birokrasi pajak yang semula bidang moneter ke dalam bidang perpajakan.
Pada  1983,  reformasi  pajak  dilakukan  oleh  pemerintah  melalui  Pembaharuan Sistem  Perpajakan  Nasional  (PSPN)  dengan  mengundangkan  lima  produk  undang- undang  perpajakan,  yakni  mengenai  ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan  (KUP), Pajak  Penghasilan  (PPh),  PPN  dan  PPnBM,  PBB  serta  bea  meterai  (BM).  Sistem perpajakan yang semula official-assessment diubah menjadi self-assessment . Sejak 1984 Indonesia  memasuki  era  baru  yaitu  sistem  pemungutan  pajak,  atau  dapat  disebut  juga self-assessment system  yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada  wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang (Nurlaela, 2018).

## 4. Masa Reformasi 1998 0 hingga sekarang
Pemerintah  kembali  mengubah  perpajakan  pada  tahun  2000  seiring  dengan perkembangan  ekonomi  dan  masyarakat.  Dua  tahun  kemudian  pemerintah  juga membetuk  Pengadilan  Pajak. Perubahan  perubahan  undang-undang  perpajakan  terus dilakukan  dan  dikembangkan,  termasuk  juga  ukuran  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak (PTKP).  Sistem self-assessment ditekankan  untuk  meningkatkan  pendapatan.  Target penerimaan negara dari pajak juga terus meningkat. Pemerintah juga mewajibkan dalam hal menyelenggarakan pembukuan yang tegas, hal tersebut diatur dalam UU Nomor 28 Tahun  2007  Pasal  28.  Kewajiban  melakukan  pencatatan  adalah  Wajib  Pajak  Orang Pribadi yang melakukan sebuah kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Penerapan Insetif pajak  juga  dilakukan  yang  mencakup  pajak  penghasilan,  pajak  pertambahan  nilai, fasilitas perpajakan (PPh, PPN, dan PBB), intensifikasi perpajakan yang lebih sistematis dan  terstandar  serta  penegakan  dalam  hukum.  pembentukan  pemberian  fasilitas  sunset policy juga dilakukan, yang dapat dimanfaatkan oleh jutaan wajib pajak (WP).
Mereka  diberikan  kesempatan  untuk  merestrukturisasi  pajak  dan  membuka peluang masyarakat memiliki NPWP sebagai WP baru. Kebijakan sunset policy tersebut berlanjut  hingga  wacana  pengampunan  pajak  atau  tax  amnesty  yangmana  hal  tersebut menuai  banyak  pro-kontra  antara  aparat  pajak  dan  kalangan  pengusaha. Dimunculkannya  tax  amnesty  jilid  dua  pada  pertengahan  2016,  yang  ternyata  hal tersebut  menarik  animo  masyarakat  luas  untuk  mengikuti  hal  tersebut.  Kemudian  45 kebijakan  pengurangan  pajak  penghasilan  dan  barang  mewah  dikeluarkan  oleh Dierektorat  Jenderal  Pajak  pada  tahun  2003.  Memasuki  awal  tahun  2005  Direktorat Jenderal Pajak telah menyiapkan empat fasilitas untuk memberikan insentif pada dunia usaha.  Reformasi  pajak  di  Indonesia  mendapat  dukungan  dari  negara-negara  didunia. Dalam  pertemuan  Indonesia  dengan  negara-negara  pendonor  dan  IMF  pada  19  April 2006,  permintaan  Indonesia  untuk  bantuan  jangka  panjang  dalam  rangka  reformasi pajak di Indonesia diterima oleh IMF dan sejumlah negara pendonor. Dewasa ini untuk optimalisasi  fungsi  lembaga  pajak,  muncul  usulan  agar  direktorat  jenderal  pajak menjadi suatu badan negara yang langsung berada di bawah Presiden.
Kemudian  tahun  2013  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  baru  tentang penyederhanaan  penghitungan  dan  penyetoran  pajak  dengan  menerbitkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  46,  yakni  wajib  pajak,  baik  untuk  pribadi  dan  badan  (kecuali  WP pribadi yang melakukan pekerjaan bebas) dengan omset atau pendapatan kotor pertahun
tidak melebihi Rp 4,8 miliar akan dikenai tarif pajak penghasilan bersifat final sebesar 1%,  dengan  diberlakukannya  tarif  yang  ringan  dan  sederhana  dalam  penyetoran  serta pelaporannya  tersebut  diharapkan  bisa  meningkatkan  jumlah  partisipasi  wajib  pajak dalam  membayar  pajak  sehingga  dengan  semakin  tingginya  tax  collection  maka semakin banyak pula masyarakat yang juga dapat ikut serta dalam mengawasi jalannya pembangunan di negeri ini yang diperoleh dari sektor pajak.

## B. Urgensi  Penerapan  Self-  Assesment  System  dalam  NPWP  sebagai  Upaya Progresif Pemungutan Pajak
Jika  mengacu  pada  historis  perkembangan  pajak  yang  telah  dipaparkan  diatas, spirit dari system self-assessment system merupakan nafas dari NPWP itu  sendiri yang dimana  pengenaan  pajak  yang  memberi  wewenang  kepada  wajib  pajak  untuk menentukan  sendiri  besarnya  pajak  yang  terutang.  serta  Pasal  30  ayat  (1)  Undang- undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam  pertahanan  dan  keamanan  negara".    Ketentuan  pasal  tersebut  bisa  kita  lihat bahwa salah satu kewajiban  yang telah ditetapkan bagi rakyat  adalah untuk membayar pajak  ke  negara.    Pada  sistem  administrasi  perpajakan  yang  berlaku  di  Indonesia  kita mengenal  istilah  NPWP  (Nomor  Pokok  Wajib  Pajak),  yang  mana  hal  tersebut digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam hal pelaksanaan hak dan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga  bisa disimpulkan bahwa setiap  orang  yang  memiliki  kewajiban  untuk  membayar  pajak  sudah  pasti  memiliki nomor  pokok  wajib  pajak  atau  juga  dapat  kita  simpulkan,  bahwa  seseorang  mulai memiliki kewajiban perpajakan ketika dia sudah memiliki nomor pokok wajib pajak.
Sebagaimana  tercantum  pada  Per-20/PJ/2013  orang  pribadi  atau  badan  wajib memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  apabila  dia  telah  memenuhi  beberapa  syarat subjektif  dan  objektif  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perpajakan  yang  telah diberlakukan. Adapun Persyaratan subjektif tersebut sebagai berikut ini:
1. Orang pribadi  yang  sudah  tinggal  atau berada di  Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan  puluh  tiga)  hari  dalam  jangka  waktu  12  (dua  belas)  bulan,  serta  orang pribadi  yang  dalam  suatu  tahun  pajak  berada  di  Indonesia  dan  mempunyai  niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
2. Badan yang didirikan atau dibentuk berkedudukan di Indonesia;
3. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. Sedangkan untuk persyaratan objektif tersebut adalah ketika dimana orang pribadi atau  badan  tersebut  memiliki  penghasilan.  Dari  persyaratan  subjektif  dan  objektif sebagaimana  tercantum,  dapat  dikatakan  bahwa  wajib  pajak  terdiri  dari  2  jenis,  yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Untuk wajib pajak orang pribadi wajib memiliki nomor pokok wajib pajak apabila dia telah berada di Indonesia lebih dari 183 hari  dalam  jangka  waktu  satu  tahun  atau  dia  berada  di  Indonesia  dan  memiliki  niat untuk  bertempat  tinggal  di  Indonesia  serta  telah  memiliki  penghasilan  yangmana penghasilan  tersebut  pada  suatu  bulan  apabila  di  setahunkan  telah  melebihi  batas penghasilan  tidak  kena  pajak  (besaran  penghasilan  tidak  kena  pajak  yang  berlaku  saat
ini  ialah  54  juta  rupiah  untuk  penghasilan  dalam  jangka  waktu  setahun  atau disetahunkan).
Kemudian,  Untuk  wajib  pajak  badan  wajib  punya  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak apabila badan tersebut didirikan atau tempat kedudukannya di Indonesia. Sering ditemui dilapangan  orang  pribadi  yang  masih  bingung  kenapa  harus  membuat  nomor  pokok wajib pajak. sebenarnya perbedaan mendasar kewajiban perpajakan orang pribadi yang telah memiliki NPWP dengan yang belum yaitu, bagi orang yang telah memiliki NPWP dia  bukan  saja  diharuskan  untuk  melakukan  pembayaran  pajak  tapi  juga  diwajibkan untuk melakukan besaran pajak yang telah dibayarkan tersebut.
Sedangkan untuk orang pribadi yang belum memiliki, dia belum diwajibkan untuk melaksanakan pelaporan besaran pajak yang telah dibayarkan. Dari perbedaan mendasar dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan,  bagi  wajib  pajak  yang  telah  memiliki nomor  pokok  wajib  pajak  sebenarnya  masi  terdapat  perbedaan  lain  yang  bahkan memiliki  manfaat  yang  positif  salah  satunya  yaitu,  Pembayaran  pajak  lebih  rendah; mereka  yang  melakukan  pembayaran  pajak  namun  tidak  memiliki  NPWP  harus membayarkan  pajaknya  sebesar  20%  lebih  tinggi  dari  jumlah  pajak  yang  seharusnya dibayar  dan  mengajukan  kredit  ke  bank;  pihak  bank  perlu  memastikan  apakah  calon debiturnya  taat  pajak.  biasanya  terdapat  beberapa  fasilitas  kredit  yang  membutuhkan nomor pokok wajib pajak yakni:
a. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)
b. Kredit Tanpa Angunan (KPA)
c. Kartu Kredit
d. Kredit Multiguna
e. Kredit kendaran bermotor
Keuntungan self-assestment system ini adalah wajib pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah  (fiskus)  untuk  menghitung,  membayar,  dan  melaporkan  sendiri  pajak  yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan adalah fungsi  yang  memberi  hak  kepada  wajib  pajak  untuk  menentukan  sendiri  pajak  yang terutang  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  (Natapermana,  2016).  Atas  dasar  fungsi penghitungan  tersebut  wajib  pajak  berkewajiban  untuk  membayar  pajak  sebesar  pajak yang  terutang  ke  Bank  persepsi  atau  kantor  pos.  Selanjutnya  wajib  pajak  melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

## Kesimpulan
Dilihat  dari  proses  perkembangan  pajak  itu  sendiri  di  Indonesia  memiliki Kompleksitas  peraturan  yang  melandasi  pajak  memang  tidak  dapat  dipungkiri. Banyaknya  ketentuan  yang  ada,  sekaligus  dinamika  yang  berkembang  di  bidang  pajak sebagai  representasi  pemerintah  dalam  upaya  progresifnya  untuk  menjelaskan, meramalkan,  serta  mengendalikan  gejala  sosial  yang  terjadi  didalam  masyarakat khususnya di bidang pajak.  Dapat dilihat dari pengaturan pajak memang dilakukan baik oleh  pemerintah  pusat  yang  tertuang  dalam  undang-undang,  peraturan  pemerintah,
peraturan presiden, peraturan menteri, dan keputusan dirjen. Akan tetapi disamping itu, ada  pula  pengaturan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah,  terutama  yang menyangkut pajak daerah.
Dengan system  self-assessment yang  diberlakukan  terhadap  wajib  pajak  sesuai dengan kondisi status soal melalui objek penghasilan yang tentunya setiap orang pribadi berbeda sehingga mampu menyesuaikan dengan kondisinya. Namun yang masi menjadi permasalahan  tidak  begitu  banyak  rakyat  Indonesia  yang  telah  memenuhi  syarat kemudian  mendaftarkan  diri  untuk  membuat  NPWP.  Entah  kurangnya  informasi ataupun  orang  pribadi  yang  merasa  hal  tersebut  justru  merugikan  kepentingannya pribadi.  Disisi  lain  dalam  perspektif  hukum  telah  dipertegas  serta  mewajibkannya. Mungkin  dikemudian  hari,  pemerintah  mampu  menghasilkan  tindakan  progresif kembali guna mengatasi dilemma tersebut. sebab pajak merupakan salah satu penopang terbesar bagi perekonomian di Indonesia.

## Biblaiografi
Agusti,  Rosalita  Rachma,  Ningsih,  Devi  Nur  Cahaya,  &  Kumalasari,  Kartika  Putri.
(2022). Konsep Pajak Konsumsi: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Era Digital . Universitas Brawijaya Press.
Endah  Kartika,  Ayu.  (2021). Analisis  Pengaruh  Pemahaman  Wajib  Pajak,  Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Self Assessment System (Studi Empiris Pada Industri Kecil dan Menengah Di Kabupaten Ponorogo) . Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Goa, Lorentius. (2017). Perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. SAPA-Jurnal Kateketik Dan Pastoral , 2 (2), 53–67.
Inkiriwang,  Kevin  G.  (2017).  Perspektif  hukum  terhadap  upaya  penghindaran  pajak oleh suatu badan usaha. Lex Et Societatis , 5 (4).
Karianga,  D.  R.  Hendra,  &  SH,  M.  H.  (2015). Politik  hukum  dalam  pengelolaan keuangan daerah . Kencana.
Kirowati, Dewi. (2019). Fenomenologi Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Orang  Pribadi  Menurut  Peraturan  Perpajakan. JURNAL  EKOMAKS  Jurnal  Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi , 8 (2), 97–103.
Lutfi, Chairul. (2019). Eksistensi Konsultan Pajak dalam Pelaksanaan Self Assessment System . Publica Institute Jakarta.
Manan, H. Abdul, & SH, S. (2018). Aspek-aspek pengubah hukum . Prenada Media.
Mohammad,  Indira,  Saerang,  David  P.  E.,  &  Pangerapan,  Sonny.  (2017).  Pengaruh Pemeriksaan  Dan  Penagihan  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi , 12 (2), 938–949.
Natapermana,  Ichwan  Lazuardi.  (2016). Pengaruh  Penerapan  Good  governance  Pada Pelayanan  Pajak  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi (Penelitian  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Bandung  Cibeunying) . Universitas Widyatama.
Nurlaela,  Lina.  (2018).  Pengaruh  Self  Assessment  System  dan  sanksi  perpajakan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pada  KPP  Pratama  Garut. Jurnal  Wahana Akuntansi , 3 (1), 1–11. https://doi.org/10.52434/jwa.v3i1.350
Sitorus,  Anggi  Pratiwi,  &  Simanjuntak,  Owen  De  Pinto.  (2023).  Analisis  Penerapan Perencanaan  Pajak  PPh  Pasal  21  Wajib  Orang  Pribadi  di  PT  Sukses  Anugrah Sejahtera. Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari  Jambi , 23 (1),  188–192. https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.3113
Sucipto, Tia Novira. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Wajib
Orang  Pribadi  Di  PT.  Sukses  Anugrah  Sejahtera. ARBITRASE:  Journal  of Economics and Accounting , 3 (2), 238–241. https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i2.499