Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif  Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

## Febri Rahmadhani
Magang di Kantor Notaris/PPAT Syahrit Tanzil, S.H. Kota Jambi-Provinsi Jambi Email: febrirahmadhani0602@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui,  memahami  dan  menganalisis Pengaturan  dan  Kekuatan  Pembuktian  Akta  di  Bawah  Tangan Waarmerking Berdasarkan  Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia.  Dalam  penelitian  ini penulis  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  dalam  melakukan  dalam melakukan pengkajian terhadap Undang-undang. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu,  Kekuatan  hukum  terhadap  pembuktiannya  akan  berlaku  sempurna  apabila para pihak mengakui tanda tangan dan isi surat tersebut sedangkan terhadap pihak ketiga surat dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Aspek hukum  dalam  pembuktian  di  pengadilan  dalam  hal  akta  di  bawah  tangan  yang di waarmerking oleh  notaris  adalah  tidak  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang sempurna  karena  terletak  pada  tandatangan  para  pihak  yang  jika  diakui, merupakan  bukti  sempurna  seperti  akta  otentik.  Suatu  akta  di  bawah  tangan hanyalah  memberi  pembuktian  sempurna  demi  keuntungan  orang  kepada  siapa sipenandatangan  berhak  memberi  bukti,  sedangkan  terhadap  pihak  ketiga kekuatan  pembuktiannya  bebas.  Berbeda  dengan  akta  otentik  yang  memiliki kekuatan  pembuktian  yang  pasti,  maka  terhadap  akta  di  bawah  tangan  kekuatan pembuktiannya berada ditangan hakim untuk mempertimbangkannya (Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata
Kata Kunci : Kekuatan Pembuktian; Akta Di Bawah Tangan; Waarmerking

## Abstract
This study aims to find out, understand and analyze the Arrangement and Strength of Proof of Deed Under the Hand that has been guarded based on Legislation in Indonesia.  In  this  study  the  authors  use  the  normative  juridical  method,  in conducting studies of the Law. The results of this study are, the strength of the law against the proof will apply perfectly if the parties acknowledge the signature and contents of the letter while the third party the letter under the hand has the power of  proof  that is free.  The legal aspect in proving  it  in court in the case of  a deed under the hand guarded by a notary is that it does not have the strength of perfect proof  because  it  lies  in  the  signatures  of  the  parties  which,  if  recognized, constitute  perfect  proof  like  an  authentic  deed.  A  deed  under  the  hand  only provides perfect proof for the benefit of the person to whom the signatory has the
right  to  provide  evidence,  whereas  for  third  parties  the  power  of  proof  is  free. Unlike the authentic deed which has definite proof power, then the deed under the hand of the evidentiary power is in  the hands of the judge to  consider it (Article 1881 paragraph (2) of the CivilCode).
Keywords : Power of Proof; Deeds Under Hand; Waarmerking

## Pendahuluan
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar    Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum.  Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun  pemerintah  harus  didasarkan  pada  ketentuan  hukum  dan  peraturan perundang-undangan  yang  sudah  ada  sebelum  perbuatan  atau  tindakan  itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yangberlaku.
Ide  dasar  negara  hukum  baik  dalam  konsep  “ rechtsstaat ”  maupun  “ the rule of law ” sasaran utamanya adalah perlindungan hak-hak dasar manusia. Dalam konsep rechtsstaat perlindungan hak-hak dasar diwujudkan melalui asas legalitas. Dengan  asas  tersebut,  hukum  harus  dipositifkan,  artinya  hukum  harus  dibentuk secara sadar dan dituangkan dalam bentuk yang resmi  dan pasti seperti dibuatnya Undang-Undang  Nomor  02  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 1
Menurut Endang Purwaningsih mengemukakan: “Notaris sebagai Pejabat Umum  merupakan profesional  yang keterangan- keterangannya  seharusnya  dapat  dipercaya  yang  tanda  tangan  serta segelnya  dapat  memberikan  jaminan  dan  sebagai  alat  bukti  yang  kuat, sekaligus  sebagai  pihak  independen  dalam  penyuluhan  hukum  yang  tidak ada  cacatnya.  Pada  Pasal  1  angka  1  Undang-undang  Nomor  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris  dinyatakan  bahwa  Notaris  adalah  pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenanganlainnyasebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini”. 2
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  diangkat  oleh  Pemerintah  untuk membantu  masyarakat  umum  dalam  hal  membuat  perjanjian-perjanjian  yang  ada atau timbul  dalam  masyarakat.  Perlunya  perjanjian  tertulis  ini  dibuat  di  hadapan seorang  Notaris  adalah  untuk  menjamin  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  yang melakukan  perjanjian.  Perjanjian  tertulis  yang  dibuat  dihadapan  Notaris  disebut
1 Bahder  Johan  Nasution, Penerapan  Sanksi  Administratif  Sebagai  Sarana  Pengendali Pembatasan  Terhadap  Kebebasan  Bertindak  Bagi  Notaris,  Jurnal  Recital  Review, Vol.  2 No.1,2020, hlm. 2.
2 Endang  Purwaningsih, Penegakan  Hukum  Jabatan  Notaris  dalam  Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum , Jurnal ADIL: Jurnal Hukum FH YARSI, Vol.2 No.3, 2011, hlm. 324.
Akta. Tujuannya adalah, supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat  jika  suatu  saat  terjadi  perselisihan  antara  para  pihak  atau  ada  gugatan  dari pihak  lain.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  jelas  begitu  pentingnya  fungsi  dari  akta Notaris  tersebut,  oleh  karena  itu  untuk  menghindari  tidak  sahnya  suatu  akta, “lembaga Notaris diatur di dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang sekarang telah  diganti  oleh  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang PerubahanAtasUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.” 3 Liliana Tedjosaputro dalam Rahmad Hendra mengemukakan:
“Profesi  Notaris  yang  memerlukan  suatu tanggung  jawab  baik  individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan  untuk  tunduk  pada  kode  etik  profesi,  bahkan  merupakan  suatu hal  yang  wajib  sehingga  akan  memperkuat  norma  hukum  positif  yang sudah  ada”. 4 Menurut  Sudikno  Mertokusumo  berpendapat,  “akta  adalah surat  yang  diberi  tandatangan  yang  memuat  peristiwa-peristiwa  yang menjadi  dasar  dari  suatu  hak  atau  perikatan  yang  dibuat  sejak  semula dengan sengaja untukpembuktian”. 5
Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan suatu Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh  atau dihadapanpegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.  Akta  otentik  terbagi  menjadi  dua  macam  yaitu,  akta  otentik  yang dibuat  oleh  pejabat  (acte  ambtelijk),  misalnya,  berita  acara  pemeriksaan pengadilan  yang  dibuat  Panitera.  “Pembagian  akta  autentik  yang  berikutnya adalah  akta  yang  dibuat  di  hadapan  pejabat  (acte partij),  misalnya,  akta  jual-beli tanah  yang  dibuat  di  hadapan  Camat  atau  Notaris  selaku  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah (PPAT)”. 6 “Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, yaitu, cukup  berdiri  sendiri,  tidak  perlu  ditambah  alat  bukti  lain,  dan  isinya  dianggap benar  selama  tidak  dibuktikansebaliknya”. 7 Pembagian  akta  selanjutnya  disebut dengan akta di bawah tangan atau Onderhand acte .
“Menurut Djamanat Samosir akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri  oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan  tanpa  bantuan  pejabat  umum dengan maksud untuk dijadikan sebagai alat bukti”. 8
3 G.H. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm. 15.
4 Rahmad  Hendra, Tanggungjawab  Notaris  Terhadap Akta Otentik  Yang  Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hukum , Volume 3 No. 1 , 2019, hlm. 2.
5 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  Edisi  Ketiga,  Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.116 .
6 Moh.  Taufik  Makarao, Pokok-Pokok  Hukum  Acara  Perdata ,  Rineka  Cipta,  Jakarta, 2009, hlm. 100.
7 Bambang  Sugeng  A.  S.  dan  Sujayadi, Pengantar  Hukum  Acara  Perdata  dan Contoh Dokumen Litigasi , Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 67.
8 Djamanat  Samosir, Hukum  Acara  Perdata,  Tahap-Tahap  Penyelesaian  Perkara
Menurut  Subekti  membuktikan  ialah  “Meyakinkan  hakim  tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”. 9 Darwan  Prinst  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan pembuktian adalah “Pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telahterjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya”. 10 Sedangkan  menurut  Sudikno  Mertokusumo pembuktianadalah  “Pembuktian  secara  juridis  tidak  lain  merupakan  pembuktian secara  historis.  Pembuktian  yang  bersifat  historis  ini  mencoba  menetapkan  apa yang  telah  terjadi  secara  konkret.  Baik  dalam  pembuktian  secara  juridis  maupun ilmiah,  maka  membuktikan  pada  hakikatnya  berarti  mempertimbangkan  secara logis mengapa peristiwa- peristiwa tertentu dianggap benar”. 11
Di dalam persidangan, bila yang diajukan sebagai bukti hanya  berupa akta di  bawah  tangan  mengingat  kekuatan  pembuktiannya  yang  terbatas,  sehingga masih  diupayakan  alat  bukti  lain  yang  mendukungnya  sehingga  diperoleh  bukti yang  dianggap  cukup  untuk  mencapai  kebenaran  menurut  hukum.  “Jadi  akta  di bawah  tangan  hanya  dapat  diterima  sebagai  permulaan  bukti  tertulis  (Pasal  1871 KUHPerdata)  namun  menurut  Pasal  tersebuttidakdijelaskan  apa  yang  dimaksud dengan  bukti  tertulis  itu”. 12 Di  dalam  Pasal  1902  KUHPerdata  dikemukakan syarat-syarat bilamana terdapat permulaan bukti tertulis, yaitu harus adaakta, akta itu  harus  dibuat  oleh  orang  terhadap  siapa  dilakukan  tuntutan  atau  dari  orang yangdiwakilinya,  dan  akta  itu  harus  memungkinkan  kebenaran  peristiwa  yang bersangkutan. 13
Jadi suatu akta di bawah tangan umtuk dapat menjadi bukti yang sempurna dan lengkap dari permulaan bukti tertulis itu masih harus dilengkapi dengan alat- alat  bukti  lainnya,  oleh  karena  itu  dikatakan  bahwa  akta  di  bawah  tangan  itu merupakan  bukti  tertulis  ( begin  van  schriftelijk  bewijs ).  Dalam  hal  ini  akan difokuskan  pada  kajian  akta  di  bawah  tangan  yang  dikuatkan  melalui waarmerking (register).  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  akan  diuraikan  beberapa ketentuanperaturanperundang-undangan,  yang  dapat  dikemukakan  dalam  Pasal 1865  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  menyatakan:  “Setiap  orang yang  mendalilkan  bahwa  ia  mempunyai  sesuatu  hak,  atau  guna  meneguhkan haknya  sendiri  maupun  membantah  suatu  hak  orang  lain,  menunjuk  pada  suatu
Perdata, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hlm. 225.
9 R. Subekti, Hukum Pembuktian ,  Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm.1.
10 Darwan  Prinst, Hukum  Acara  Pidana  Dalam  Praktik ,  Djambatan,  Jakarta,  1998, hlm.133.
11 Sudikno Mertokusumo, Op Cit, hlm.109.
12 Meitinah, Kekuatan  Pembuktian  Akta  Di  Bawah  Tangan  Yang  Telah  memperoleh Legalisasi dari Notaris , Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-36 No.4 , 2006 , hlm. 457- 458.
13 R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Cetakan II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993 , hlm.44.
peristiwa,  diwajibkan  membuktikan  adanya  hak  atau  peristiwa  tersebut”.Pasal 1866  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Perdata  menentukan  bahwa  alat-alat  bukti terdiri  dari  Buktitulisan/surat,  Bukti  dengan  saksi-saksi,  Persangkaan- persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah.Di dalam KUHPerdata mengenai alat bukti tulisan ini pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 1867-1894, dimana Pasal 1867 KUHPerdata  menyatakan  Pembuktian  dengan  tulisan  dilakukan  dengan  tulisan- tulisan otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan”.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  maka  perlu  pengkajian  lebih  dalam untuk  membahas  masalah  kekuatan  alat  bukti  surat,  terutama  mengenai kekuatanpembuktian  surat  di  bawah  tangan,  karena  apabila  melihat  ketentuan dalam  buku  IV  KUHPerdata  dalam  Pasal  1874,  1874a,  1880  di  sana  dinyatakan bahwa  surat-surat  dimaksud  perlu  ada  legalisasi  dari  Notaris.Berkaitan  dengan kewenangan  Notaris  sebagai  Pejabat  Umum,  surat  di  bawah  tangan  dapat dikuatkan  melalui  legalisasi  dan waarmerking (register).  Perbedaan  antara Register( Waarmerking ) dan Legalisasi adalah: “Waarmerking” hanya  mempunyai kepastian  tanggal  saja  dan  tidak  ada  kepastian  tanda  tangan  sedangkan  pada legalisasi  tanda  tangannya  dilakukan  dihadapan  yang  melegalisasi,  sedangkan untuk waarmerking , pada saat di waarmerking , surat itu sudah ditandatangani oleh yang  bersangkutan.  Jadi  yang  memberikan  waarmerking  tidak  mengetahui  dan karena itu tidak mengesahkan tentang tanda tangannya”. 14
Pendaftaran  surat  di  bawah  tangan  atau waarmerking ini  belum  diatur secara khusus dan secara redaksional,  namun terkait Legalisasi dapat di temukan pada  Undang-UndangNomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas    Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 15 ayat (2) huruf  a  menyatakan  Notaris  dalam  jabatannya  berwenang  mengesahkan  tanda tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di  bawah  tangan  dengan mendaftar dalam  buku khusus. Namun Penerapan surat di  bawah tangan  yang di daftarkan  oleh  notaris  terdapat  banyak  permasalahan,  banyak  yang  salah memahami,  surat  di  bawah  tangan  yang  didaftarkan  oleh  notaris  tidak  memiliki dasar  hukum  yang  jelas,  hanya  diatur  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris. Menurut  isi  pasal  tersebut  notaris  berwenang,  namun  tidak  dijelaskan  kekuatan hukum surat di bawah tangan yang didaftarkan notaristersebut.
Kelemahan  surat  di  bawah  tangan  yang  didaftarkan  ke  notaris  adalah notaris tidak mengetahui atas isi surat di bawah tangan tersebut dan surat tersebut bukan  bertujuan  untuk  suatu tindak  kejahatan  tertentu.  Notaris  hanya  berwenang mendaftarkan  surat  tersebut  tanpa  melihat  atau  meminta  keterangan  yang  jelas untuk  isi  surat  tersebut.  Seperti  pada  Putusan  Nomor  635/Pdt.G/2013/PN.Mdn, bahwa  Notaris  dalam  hal  ini  tidak  diharuskan  memeriksa  isi  surat  tersebut  dan
14 A. Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (ahli bahasa oleh M. Isa Arief), Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 34
Notaris  menjadi  turuttergugat.Perbuatan  hukum  yang  dilakukan  Notaris  tidaklah salah, dikarenakan Notaris   hanya tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  b,  Notaris  dalam  jabatannya  berwenang  pula membukukan  surat  di  bawah  tangan  dengan  mendaftar  dalam  buku  khusus.  Di dalam  Undang-undang  tersebut  tidak  dijelaskan  bahwa  Notaris  harus  memeriksa isi, dan  memanggil kedua belah pihak untuk pertanggung jawaban isi dalam surat di bawah tangan tersebut.
Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  juga  tidak  menjelaskan kekuatan  serta  kedudukan  surat  di  bawah  tangan  yang  dibukukanolehnotaris tersebut, namun di dalam isi Putusan Nomor635/Pdt.G/2013/PN.Mdn,bahwa  surat di bawah tangan yang didaftarkan oleh notaris dijadikan alat bukti  yang kekuatan hukumnya sama dengan sertifikat hak milik, dan putusan menyebutkan bahwa akta perjanjian  jual  beli  yang  dibuat  oleh  penggugat  dinyatakan  sah  dan  berkekuatan hukum.  Kekuatan  alat  bukti  tersebut  sama  kuatnya  dengan  Sertifikat  Hak  Milik, namun  di  dalam  pembuatan  surat  tersebut  perlu  diteliti  kembali  agar  tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdata.
Waarmerking sendiri  kalau  dilihat  secara  yuridis,sebenarnyahanya merupakan  tindakan  hukumNotaris  atau  pejabat  umum  lainnyayangberwenang menurut  undang-undang,  untuk  mencatat  dan  mendaftarkansuratdi  bawah  tangan yang telahdibuatoleh para pihak dalam buku khususuntukitu sesuai dengan urutan yangada.Jadi waarmerking tidak  menyatakan  kebenaran  penanggalandan penandatanganan  dan  kebenaranisidari  surat  di  bawah  tangan  tersebut sebagaimana legalisasiataupengesahan. Akta otentik
ataupunlegalisasi,dilaksanakan  sesuai  denganKUHPerdata,  dan  telah  dijelaskan bagaimana  kekuatannya  dalam  hal  proses  pembuktian,  namun  untuk  surat  di bawah tangan yang didaftarkan oleh Notaris, menurut penulis  untuk kekuatan dan kedudukannya  dalam  proses  pembuktian  tidak  bisa  disamakan  dengan  legalisasi atau Akta otentik,  oleh  sebab  itu masih perlu dicari  tahu kembali, sehingga dapat menjadi  penemuan  hukum  yang  baru,  karena  surat  di  bawah  tangan  yang di waarmerking harusnya juga bermanfaat bagi proses pembuktian  di Persidangan karena waarmerking dilakukan  bukan  tanpa  alasan  atau waarmerking hanya sekedar pendaftaran surat di bawah tangan yang tidak
mempunyaimanfaat.Berdasarkan    tema  sentral  Kekuatan  pembuktian  akta  di bawah  tangan  yang  telah  di waarmerking berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia,  pembahasan    dalam    tulisan    yang    singkat    ini  dibatasi pada  dua  hal yang menyangkut dengan:
1. Kekuatan  pembuktian  akta  di  bawah  tangan  yang  telah  di waarmerking oleh Notaris?
2. Aspek hukum dari segi pembuktian terhadap akta di bawah tangan yang telah di waarmerking olehNotaris.

## Pembahasan
Kekuatan  Pembuktian  Akta  di  Bawah  Tangan  yang  Telah  Di waarmerking oleh Notaris
Dikalangan  masyarakat  umum  maupun  dikalangan  para  pejabat,  sering terdapat pengertian yang  salah mengenai arti waarmerking , sebagian masyarakat berpendapat  bahwa  dengan waarmerking akta  di  bawah  tangan  itu,  akta  itu memperoleh  kedudukan  sebagai  akta  otentik  ataupun  menyamakan  akta  yang seperti  itu  sebagai  akta  otentik  yang  menjadi  tanggung  jawabnotaris.Hal  yang membuat kedudukan antara akta otentik dengan akta di  bawah tangan adalah:
1. Akta  Otentik  Merupakan  alat  bukti  yang  sempurna  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akta ini mempunyai kekuatan  bukti  sedemikian  rupa  karena  dianggap  melekatnya  pada  akta  itu sendiri  sehingga  tidak  perlu  dibuktikan  lagi  dan  bagi  hakim  itu  merupakan “Bukti  wajib”  (Verplicht  Bewijs),  Dengan  demikian  barang  siapa  yang menyatakan bahwa akta otentik  itu palsu maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan  akta  itu,  oleh  karena  itulah  maka  akta  otentik  mempunyai kekuatanpembuktianbaik lahiriah, formil maupun materill.
2. Akta  di  bawah  tangan  bagi  hakim  merupakan  “Bukti  Bebas”  (VRU  Bewijs) karena akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan  kekuatan  formilnya  sedangakan  kekuatan  pembuktian  formilnya baru  terjadi,  bila  pihak-pihak  yang  bersangkutan  mengetahui  akan  kebenaran isi  dan  cara  pembuatan  akta  itu,  dengan  demikian  akta  di  bawah  tangan berlainan  dengan  akta  otentik,  sebab  bilamana  satu  akta  di  bawah  tangan dinyatakan palsu,  maka  yang  menggunakan akta di  bawah tangan  itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu. 15
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  maka  akta  yang  dibuat  secara  otentik dengan  akta  yang  dibuat  secara  di  bawah  tangan,  mempunyai  kekuatan pembuktian suatu akta yangmeliputi:
1. Kekuatan  Pembuktian  Lahir  artinya  akta  itu  sendiri  mempunyaikemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik;
2. Kekuatan  Pembuktian  Formil  artinya  dari  akta  otentik  itu  dibuktikan  bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak;
3. Kekuatan  pembuktian  material  artinya  bahwa  secara  hukum  isi  dari  akta  itu telah  membuktikan  kebenarannya  sebagai  yang  benar  terhadap  setiap  orang, yang membuat atau menyuruh  membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya.
Terkait  dalam  akta  perjanjian  dibawah  tangan  yang  didaftarkan  oleh
15 N.G.  Yudara, Pokok-pokok  Pemikiran  disekitar kedudukan dan fungi  Notaris  serta  akta Notaris Menurut Sistem Hukum di Indonesia, Renvoi, Nomor. 10.34.III, Tanggal 3 Maret 2006.
Notaris,  masyarakat  pada  umumnya  memiliki  pemahaman  bahwa  dengan didaftarkannya  surat  perjanjian  dibawah  tangan  oleh  Notaris  maka  akta  tersebut memiliki  kekuatan  hukum  dan  mengikat  secara  hukum.Pasal  1338  KUHPerdata menggunakan kalimat “Yang dibuat secara sah”. Hal  ini  berarti bahwa apa  yang disepakati  antara  para  pihak,  berlaku  sebagai  undang-undang  selama  apa  yang disepakati  itu  adalah  sah.Artinya  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang, ketertiban umum,  dan kesusilaan. Dalam  hal  suatu kontrak ternyata bertentangan dengan  undang-  undang,  ketertiban  umum  dan  kesusilaan,  kontrak tersebut  batal demi hukum.
Dalam  asas  ini  dapat  diartikan  bahwa  asas  kebebasan  berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:
1. Kebebasan membuat atau tidak membuatperjanjian.
2. Kebebasan memilih pihak dalam perjanjian.
3. Kebebasan menentukan isi, syarat, dan pelaksanaanperjanjian.
4. Kebebasan untuk menentukan bentukperjanjian.
5. Kebebasan untuk menentukan pilihanhukum. 16
Kekuatan  hukum  akta  perjanjian  di  bawah  tangan  yang  didaftarkan  oleh Notaris ( waarmerking ), yaitu pada akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya hanya  meliputi  kenyataan  bahwa  keterangan  itu  diberikan,  apabila  tanda  tangan itudiakui  oleh  yangmenandatanganinyaatau  dianggap  sebagai  telah  diakui sedemikian menurut hukum untuk surat di bawah tangan kekuatan pembuktiannya akan  sangat  tergantung  pada  kebenaran  atas  pengakuan  atau  penyangkalan  para pihak atas isi dari akta dan masing-masing tanda tangannya. Apabila suatu akta di bawah  tangan  diakui  isi  dan  tandatangannya  oleh  masing  masing  pihak  maka kekuatan pembuktiannya hampir sama dengan akta otentik, bedanya terletak pada kekuatan pembuktian lahir, yang tidak secara otomatis dimiliki oleh akta dibawah tangan. Akta di bawah tangan ini seperti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1880 KUHPerdata  tidak  akan  dapat  mempunyai  kekuatan  pembuktian  lahir  terhadap pihak  ketiga  terkecuali  sejak  hari  dibubuhi  pernyataan  oleh  seorang  Notaris  atau seorang pegawai  lain  yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukan  menurut Peraturan  Perundang-undangan  atau  sejak  hari  meninggalnya  si  penandatangan atau  salah  seorang  penandatangan  atau  sejak  hari  dibuktikannya  adanya  akta  di bawah tangan  itu dari akta-akta yang dibuat oleh pegawai umum, atau sejak  hari diakuinya  akta-akta  di  bawah  tangan  itu  secara  tertulis  olehpihakketiga  yang terhadap siapa akta itu dipergunakan.
Surat di bawah tangan  yang telah didaftar / waarmerking tidak mempunyai kekuatan  hukum  untuk  dijadikan  sebagai  suatu  alat  bukti  terhadap  pihak  ketiga,
16 Sutan  Remy  Sjahdeini, Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  yang  Seimbang  Bagi Para  Pihak  dalam  Perjanjian  Kredit  Perjanjian  Kredit  Bank  di  Indonesia ,  Institute  Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 147.
akan  tetapi  untuk  pihak  pertama  dan  pihak  kedua  dapat  dijadikan  sebagai  alat bukti  sepanjang  para  pihak  mengakui  tandatangan  dan  isi  akta  tersebut,  untuk surat  dibawah  tangan  tidak  sama  sekali  mempunyai  pengaruh  terhadap  kekuatan pembuktiannya  karena  Notaris  hanya  memberi  nomor  dan  membukukannya saja.Berkaitan dengan akta di bawah tangan yang telah didaftarkan ( waarmerking ) oleh Notaris, kekuatan terhadap pembuktiannya  sama  saja dengan akta di  bawah tangan yang tidak didaftarkan artinya sekalipun ada cap jabatan dan tanda tangan oleh  Notaris  terhadap  akta  di  bawah  tangan  itu    tidak  mempengaruhi  kekuatan hukum  terhadap  pembuktian.  Kekuatan  pembuktian  akta  di  bawah  tangan,  orang terhadap siapa akta di bawah tangan itu digunakan diwajibkan membenarkan atau memungkiri tandatangannya, sedangkan bagi ahli warisnyacukuphanya menerangkan bahwa ahli waris tidak kenal akan tandatangan tersebut. Dalam  hal tanda  tangan  itu  dipungkiri,  maka  hakim  harus  memerintahkan  agar  kebenaran surat itu diperiksa. Apabila tandatangan diakui oleh yang bersangkutan, maka akta di  bawah  tangan  itu  mempunyai  kekuatan  dan  menjadi  bukti  sempurna.  Isi pernyataan dalam akta di bawah tangan itu tidak dapat lagi disangkal, oleh karena tanda tangan pada akta di bawah tangan itu telah diakui oleh yang bersangkutan.
Nilai kekuatan batas minimal pembuktian akta bawah tangan diatur dalam pasal 1875 KUHPerdata, dengan menjelaskan sebagai berikut :
a) Nilai KekuatanPembuktiannya
Pada  akta  di  bawah  tangan  melekat  kekuatan  pembuktian,  harus  terpenuhi terlebih dahulu syarat formil dan materiil:
1. Dibuat  secara  sepihak  atau  bebentuk  partai  (sekurang-kurangnya  2  (dua) pihak) tanpa campur tangan pejabat yangberwenang;
2. Ditanda tangani pembuat ataupara pihak yangmembuatnya;
3. Isi dan tanda tangandiakui.
Kalau syarat diatas terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUH
Perdata maka :
1. Nilai kekuatan pembuktian nya sama dengan aktaotentik;
2. Dengan  demikian  nilai  kekuatan  pembuktian  yang  melekat  padanya sempurna dan mengikat ( volledig en bindendebewijskracht ).
b) Batas  Minimal  Pembuktiannya  Apabila  keberadannyasempurnamemenuhi syarat formil dan materill selain memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, juga mempunyai batas minimal pembuktian :
1. Mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat buktilain;
2. Pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimalpembuktian.
c) Nilai kekuatan dan batas minimalnya dapatberubah Ada 2 (dua) faktor yang dapat mengubah dan memerosotkan nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian akta bawah tangan, yaitu :
1. Terhadapnya diajukan buktilawan;
2. isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihaklawan. 17
Dalam  kasus  yang  demikian,  terjadi  perubahan  yang  sangat  substansial yakni  kekuatan  pembuktian  yang  melekat  padanya,  jatuh  menjadi  bukti permulaantulisan  sedangkan  batas  minimalnya  berubah  menjadi  alat  bukti  yang tidak  bisa  berdiri  sendiri,  tetapi  memerlukan  tambahan  dari  salah  satu  alat  bukti yang lain.
Aspek Hukum Akta di Bawah Tangan yang Di waarmerking Oleh Notaris
Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan  bukti  yang utama, karena dalam  lalulintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja  menyediakan  suatu bukti  dalam  membuat  perjanjian  yang  dapat  dipakai  kalau  timbul  suatu perselisihan.  Pada  umumnya  dapat  dikatakan,  bahwa  jika  seorang  dengan  jalan kesepakatan  mengadakan  sesuatu  perjanjian,  oleh  karena  orang  tersebut menghendakinya,  maka  yang  menjadi  dasar  dari  mengikatkan  diri  itu  ialah kehendak  atau  niatnya.  Niat  orang  tidak  dapat    diketahui  secara  langsung,  oleh karena  itu  maka  didalam  pergaulan  hidup,  orang  dapat  mengetahui  apa  yang dikehendaki oleh  sesamanya  hanya dari pernyataannya saja  yang  diucapkan  baik secara  lisan  atau  yangdituliskan,  dalam  tulisan  pernyataan  itulah  yang mewujudkan  kehendak  orang  dan  oleh  sebab  niat  orang  tidakdapat  diraba  atau dilihat makaterikatnyaseseorang kepada pernyataan tersebut merupakan perwujudan dari niat atau kehendaknya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka di dalam  undang-undang  diakui  adanya  keadaan  mengikat;  baik  menurut  peraturan yang tertulis, maupun menurut peraturan yang tidak tertulis atauadat.
Secara  teori,  suatu  perjanjian  timbul  atas  dasar  kata  sepakat,  terjadinya oleh karena ada niat dari orang-orang yang bersangkutan akan tetapi secara praktis yang  merupakan  pegangan  ialah  pernyataan  kehendak  atau  niat  tersebut. Berdasarkan  pernyataan  niat  yang  timbal  balik  tersebut,  maka  terjadilah  suatu perjanjian  dan  dari  perjanjian  itu  keluarlah  hak  dan  kewajiban  buat  kedua  belah pihak  atau  salah  satu  pihak  diantaranya.Hak  dari  salah  satu  pihak  adalah berlawanan dengan kewajiban dari pihak yang lainnya, maka hal ini memberikan hak  untuk  menuntut.  Di  dalam  perjanjian  yang  timbal    balik  maka  kedua  belah pihak  masing-masing  mempunyai  hak  untuk  menuntut  dan  masing-  masing mempunyai  kewajiban.  Hal  terikat  kepada  pertanyaan  kehendak  atau  niat  itu, adalah  amat  penting  untuk  digunakan  sebagai  buktisurat.Penggunaan  bukti  surat oleh pihak di dalam akta terhadap pihak lain mempunyai akibat lain terhadap atau oleh pihak ketiga.Hakim pada suatu persidangan sangat memerlukan adanya alat- alat  bukti  untuk  dapat  memberikan  penyelesaian  (putusan)  berdasarkan
17 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta , 2010, hlm. 546-547.
pembuktian  yang  diajukan.  Dalam  proses  pembuktian  akan  dapat  ditentukan kebenaran  menurut  hukum  serta  dapat  menjamin  perlindungan  terhadap  hak-hak para pihak yang berperkara secaraseimbang.
Kekuatan  akta  di  bawah  tangan  sebagai  bukti  terhadap  pihak  ketiga mengenai  isi  pernyataan  di  dalamnya  berbeda  sekali  daripadayang  mengenai penanggalan  akta  itu.  Akta  di  bawah  tangan  yang  diakui  merupakan  suatu  bukti terhadap  siapapun  juga,  atas  kebenaran  pernyataan  dari  pihak-pihak  yang membuatnya di dalam akta itu  dalam  bentuk yang dapat diraba dan dapat  dilihat, akan tetapi bahwa pernyataan. itu diberikan Pada tanggal yang tertulis dalam akta itu,  hanya  merupakan  suatu  kepastian  untuk  pihak-pihak  yang  menandatangani akta tersebut dan ahli waris para pihak serta orang-orang yang menerimahaknya.
Hal ini didasarkan pada  keyakinan bahwa pihak-pihak yang menandatangani  akta  tersebut  sudah  tentu  dapat  mengetahui  dengan  pasti  kapan membubuhkan  tandatangannya  dalam  akta.  Pihak  ketiga  yaitu  orang  yang  tidak ikut menandatanganinya dan yang bukan menjadi ahli waris atau yang menerima hakdarimenandatangani  hanya  dapat  melihat  hitam  diatas  putih  isi  pernyataan tersebut tetapi tidak akan dapat rnemeriksa atau meyakinkan apakah tanda tangan tersebut  diletakkan  pada  tanggal  yang  disebutkan  dalamakta.Akan  tetapi  secara material,  kekuatan  pembuktian  akka  di  bawah  tangan  tersebut  hanya  berlaku terhadap  orang  untuk  siapa  pernyataan  itu  diberikan,  sedangkan  terhadap  pihak lain,  kekuatan  pembuktiannya  tergantung  pada  penilaian  hakim  (pembuktian bebas).  Semua  perkara  di  persidangan  semata-mata  adalah  kekuasaan  dan kewenangan hakim atau pengadilan untuk memutusnya Hakim atau pengadilan ini merupakan  alat  perlengkapan  dalam  suatu  negara  hukum  yang  ditugaskan menetapkan  hubungan  hukum  yang  sebenarnya  antara  para  pihak  yang  terlibat dalam perselisihan atausengketa.
Di  dalam  persidangan  bila  yangdiajukan  hanya  berupa  akta  di  bawah tangan  mengingat  kekuatan  pembuktiannya  yang  terbatas,  sehingga  masih diupayakan alat bukti lain yang mendukungnya sehingga diperoleh  bukti lain yang dianggap  cukup  untuk  mencapai  kebenaran  menurut  hukum.  Berdasarkan  hal tersebut  diatas,makaakta otentik  dan  akta  di  bawah  tangan  yang  diakui,  terhadap siapapun  merupakan  bukti  yang  tidak  dapat  disangkal  lagi,  bahwa  pihak-pihak yang  bersangkutan  telah  meletakkan  penyataan  seperti  yang  tertulis  dalam  akta aktaitu.Perbedaan  tentang  kekuatan  sebagai  bukti  dari  suatu  akta  otentik  dengan suatu akta di bawah tangan, ialah bahwa akta otentik itu  menjadi bukti kebenaran seluruh isinya, sampai ada bukti yang menandakan kepalsuan akta itu, sedangkan akta  di  bawah  tangan  barulah  mempunyai  kekuatan  bukti,  jika  kemudian tandatangannya  itu  diakui  atau  dianggap  sebagai  diakui  kebenarannya,  adapun tentang  tanggalnya  akta  itu,  terhadap  pihak  ketiga  mempunyai  kekuatan  sebagai bukti.
Kekuatan  sebagai  bukti  darisuatu  akta  baik  yang  otentik  maupun  yang  di bawah  tangan  yang  diakui  adalah  sama.  Akta  itu  membuktikan  pernyataan kehendak atau niat dari kedua belah pihak,  membuktikan adanya kata sepakat jika akta itu ditepati oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya di dalam akta maka pihak  itu  dengan  demikian  dapatmembuktikan,bahwa  ia  mempunyai  hak  untuk menuntut lawannya.
Dalam hal pembuktian di Pengadilan, hakim harus mengakui kekuatan akta otentik  dan  akta  di  bawah  tangan  sebagai  bukti  diantarapihak-pihak  yang berselisih,  meskipun  hakim  tidak  yakin  akan  kebenaran  isinya,  akan  tetapi  ini tidak  berarti  menjadi  suatu  penghalang  bagi  pihak  lawan  untuk  mengadakan perlawanan  mengenai  buktitersebut.Pasal  285  RBg  mengatakan  pula  bahwa  akta itu  menjadi  bukti  juga  dari  apa  yang  tertulis  didalamnya  sebagai  “suatu pemberitahuan  belaka”  sepanjang  ada  hubungannya  secara  langsung  dengan  isi dari akta itu. Di dalam Staatblad 1867 No. 29 dimuat suatu peraturan tentang akta di  bawah  tangan  menyatakan  sebagai  berikut:  “Sebagai  surat  surat  di  bawah tangan dipandangnya  akta-akta yang ditandatangani di  bawah tangan surat-  surat register, catatan-catatan mengenai rumah tangga dan lain lain tulisan, yang dibuat tidak dengan memakai perantaraan seorang pegawai umum.”
Disamakan dengan tandatangan pada surat di bawah tangan ialah sidik jari yang  diperkuat  dengan  suatu  keterangan  bertanggal  dan  seorang  notaris  atau pegawai lain yang ditunjuk dengan undang-undang yang menyatakan, bahwa sidik jari  yangadapada  akta  itu  dilakukan  oleh  penghadap  tersebut  dihadapan  notaris atau  pegawai  yang  ditunjuk  oleh  undang-undang,  kemudian  pegawai  tersebut membukukan akta dimaksud.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka akta yang ditandatangani itu,jikalau dipungkiri perjanjiannya hanya dapat diterima sebagai permulaan surat bukti saja. Dalam  hal  jumlah  yang  disebut  di  dalam  aktanya,  berbeda  dari  jumlah  yang dicantumkan  dalam  keterangan  untuk  menguatkan  itu,  maka  perjanjian  itu  akan dianggap sampai jumlah yang terkecil di antaranya, apabila akta itu ditulis dengan tangan  sendiri  oleh  orang  yang  mengikat  dirinya  kepada  perjanjian  tersebut, terkecuali  jika  orang  dapat  membuktikan  pada  bagian  manakah  dari  isi  akta  itu telah terjadikekeliruan.
Akta  di  bawah  tangan  sepanjang  tidak  dibubuhi  keterangan,  mengenai pertanggalannya  terhadap  pihak  ketiga  tidak  mempunyai  kekuatan  lebih  jauh daripada  hari  bulan  tatkala  akta  itu  diberi  keterangan  dan  dibukukan  menurut Ordonantie Staatblad 1916 No.46 atau dari hari bulan sejak mana adanya akta itu dipersaksikan  kepada  akta-akta  yang  dibuat  oleh  pegawai-  pegawai  umum,  atau dari  hari  bulan  sejak  mana  pihak  ketiga  terhadap  siapa  akta  itu  digunakan  telah mengakui adanya akta itu dengantulisan.
Menurut  ketentuan  dalam  RBg,  dalam  acara  perdata  hakim  terikat  pada
alat-alat  bukti  yang  sah,  yang  berarti  bahwa  hakim  hanya  boleh  mengambil keputusan  berdasarkan  alat-alat  bukti  yang  ditentukan  oleh  undang-undang  saja. Alat alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang tertuang dalam bunyi Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdata. Alat bukti tertulis atau surat  ialah  segala  sesuatu  yang  memuat  tanda-tanda  bacaan  yang  dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagaipembuktian.
Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi  akta  otentik  dan  akta  di  bawah  tangan.  Akta  adalah  surat  yang  diberi tandatangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang  dibuat  sejak  semula  dengan  sengaja  untuk  pembuktian.  Jadi  untuk  dapat digolongkan dalampengertian akta maka surat harus ditandatangani.
Keharusan  ditandatanganinya  surat  untuk  dapat  disebut  akta ternyata  dari Pasal 1869 KUHPerdata, dimana bila akta dibuat oleh orang yang tidak berkuasa atau  tidak  cakap  atau  akta  tersebut  bentuknya  cacat  maka  bukanlah  akta  otentik melainkan  mempunyai  kekuatan  sebagai  tulisan  di  bawah  tangan  jika ditandatangani aleh para pihak.
Dalam  hal terdapat perbedaan tandatangan  hal  ini  sepenuhnya diserahkan kepada  hakim  tanpa  diperlukan  mendengar  saksi  ahli.  Surat  yang  ditandatangani oleh  orang  yang  tidak  cakap  melakukan  perbuatan  dalam  hukum  tidak  dapat diajukan sebagai bukti. Seorang tidak dapat menyatakan secara sah, bahwa orang tersebut tertipu oleh pihak  lain telah  meletakkan tanda tangannya di bawah suatu perjanjian tanpa membaca surat perjanjian itu terlebih dulu:
Dipersamakan dengan tandatangan pada suatu akta di  bawah tangan  ialah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi  tanggal  oleh  seorang  notaris  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  undang- undang,  yang  menyatakan  bahwa  pejabat  tersebut  mengenal  orang  yang membubuhkan  sidik  jari  atau  orang  itu  diperkenalkan  kepadanya,  dan  bahwa  isi akta  itu  telah  dibacakan  dan  dijelaskan  kepadanya,  kemudian  sidik  jari  itu dibubuhkan  pada  akta  di  hadapan  pejabat  tersebut  (Pasal1874KUHPerdata, Stb.1876  no.29  dan  Pasal  1286  RBg). 18 Pengesahan  sidik  jari  yang  lebih  dikenal dengan  legalisasi  ini  berbeda  dengan  legalisasi  (pengesahan  menurut  undang- undang)  dari  akta  kelahiran  dimana  pengesahan  tandatangan  pegawai  pencatatan sipil  yang  tercantum  dalam  akta  kelahiran  tersebut  dilakukan  oleh  Hakim Pengadilan Negeri.
Pada  hakekatnya  pengesahan  akta  kelahiran  oleh  hakim  baru  diperlukan apabila diragukan sahnya tanda tangan pegawai pencatatan sipil (Stb. 1899 no. 25
18 Sudikno Mertokusumo, Op Cit , hal. 122
Pasal  25,  Stb  1917no.130Pasal27,Stb.1920no.751Pasal22,  Hoge  Raad  22  Juni 1908  W  8735).  Akta  dapat  mempunyai  fungsi  formil  ( formalitas  causa ),  yang berarti  bahwa  untuk  lengkapnya  atau  sempurnanya  (bukan  untuk  sahnya)  suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta.. Disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang  harus  dituangkan  dalam  bentuk  akta  sebagai  syarat  formil  ialah  Pasal  1610 KUHPerdata tentang perjanjian pemborongan, Pasal 1767  KUHPerdata   tentang perjanjianutangpiutang  dengan  bunga  dan  Pasal  1851  KUHPerdata  tentang perdamaian.  Untuk  itu  semuanya  diisyaratkan  adanya  akta  di  bawah  tangan. Sedangkan  yangdiisyaratkan  dengan  akta  otentik  antara  lain  ialah  Pasal  1945 KUHPerdata tentang melakukan sumpah oleh orang lain.
Di  samping  fungsinya  yang  formil  akta  mempunyai  fungsi  sebagai  alat bukti  karena  akta  itu  dibuat  sejaksemula  dengan  sengaja  untuk  pembuktian dikemudian  hari.  Sifat  tertulisnya  suatu  perjanjian  dalam  bentuk  akta  itu  tidak membuat  sahnya  perjanjian  tetapi  hanyalah  agar  dapat  digunakan  sebagai  alat bukti dikemudianhari.
Menurut  Pasal  285  RBg  maka  akta  otentik  bagi  para  pihak  dan  ahli warisnya  serta  mereka  yang    memperoleh  hak  dari  padanya,  merupakan  bukti sempurna, tentangapayang termuat didalamnya dan bahkan tentang  yang terdapat dalam  akta  sebagai  penuturan  belaka,  yang  terakhir  ini  hanya  sepanjang  yang dituturkan  ita  ada  hubungannya  langsung  dengan  pokok  akta  Dalam  hal  yang diterangkan dalam akta tersebut tidak ada hubungan langsung dengan pokok akta menurut  Pasal  1871  KUHPerdata,  hal  itu  hanya  akan  berlaku  sebagai  permulaan bukti  tertulis.  Selanjutnya  menurut  Pasal  1872  KUHPerdata  apabila  akta  otentik yang bagaimanapun sifatnya diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat
ditangguhkan.
Pada  Kekuatan  pembuktian  lahir  dari  akta  otentik  berlaku  asas acta publica  probant  sese  ipsa ,  yang  berarti  bahwa  suatu  akta  yang  lahirnya  tampak sebagai  akta  otentik  serta  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan,  maka akta  itu  berlaku  atau  dapat  dianggap  sebagai  akta  otentik,  sampai  terbukti sebaliknya.  Hal  ini  berarti  bahwa  tandatangan  pejabat  dianggap  sebagai  aslinnya sampai  ada  pembuktian  sebaliknya.  Beban  pembuktiannya  terletak  pada  siapa yang mempersoalkan tentang otentiknya akta tersebut. Kekuatan pembuktian lahir ini  berlaku bagi kepentingan atau keuntungan dan terhadap setiap orangdan tidak terbatas  pada  para  pihak  saja,  dan  sebagai  alat  bukti  maka  akta  atentik  baik  akta pejabat  maupun  akta  para  pihak  keistimewaannya  terletak  pada  kekuatan pembuktianlahir.
Dalam  arti  formilaktaotentik  membuktikan  kebenaran  daripadaapa  yang dilihat,  didengardandilakukan  pejabat.  Dalam  hal  ini  yangtelahpastiialah  tentang tanggal  dantempatakta  dibuat  serta  keaslian  tandatanganpara  pihak.  Pada  akta
pejabattidakterdapat pernyataan atau keterangandaripara
pihak, pejabatlahyangmenerangkan  seluruh  isidari  pada  aktatersebut  dimana  keterangan demikiansudahpastibagi siapapun. Sedangkanpadaakta para pihak bagi siapapuntelahpastibahwa pihak-pihak dan pejabat menyatakan semua apayangtercantum diperbuat dan ditandatangani parapihak.
Kekuatan  pembuktian  materiil  akta  otentik  atau  akta  pejabat,  tidak  lain adalah untuk membuktikan kebenaran tentang apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat.  Apabila  pejabat  mendengar  keterangan  pihak  yang  bersangkutan,  maka itu  hanyalah  berarti  bahwa  apa  yang  diterangkan  para  pihak  telah  pasti  terlepas daripada  kebenaran  isi  keterangan  tersebut.  Disini  pernyataan    dari    para    pihak tidak  ada,kebenaran  dan  pernyataan  pejabat  serta  bahwa  akta  itu  dibuat  oleh pejabat  adalah  pasti  bagi  siapapun.  Maka  pada  umumnya  akta  pejabat  itu mempunyai kekuatan pembuktianmateriil.
Selanjutnya  mengenai  kekuatan  pembuktian  lahir  akta  di  bawah  tangan, orang  terhadap  siapa  akta  di  bawah  tangan  itu  digunakan  diwajibkan membenarkan  atau  memungkiri  tandatangannya,  sedangkan  bagi  ahli  warisnya cukup  hanya  menerangkan  bahwa  ahli  waris  tidak  kenal  akan  tandatangan tersebut.Akta  di  bawah  tangan  mempunyai  kekuatan  pembuktian  formil  kalau tandatangan  pada  akta  tersebut  telah  diakui.  Itu  berarti  bahwa  keterangan  atau pernyataan di atas tandatangan. itu adalah keterangan atau pernyataan daripada si penandatangan. Jadi apabila  seorang telah  menandatangani suatu surat perjanjian tanpa membaca lebih dahulu isisuratperjanjian tersebut dan kemudian menyatakan bahwa  dirinya  tertipu,  pernyataan  tersebut  tidak  dapat  dianggap  secara  sah. Kekuatan pembuktian formil dari akta di  bawah tangan ini sama dengan kekuatan pembuktian formil dari aktaotentik.
Kekuatanpembuktian  materiil  dari  akta  dibawahtangan  menurut  Pasal 1875KUHPerdata,maka  akta  di  bawah  tangan  yangdiakuioleh  orang  terhadap siapa  aktaitudigunakan  atau  yang  dapat  dianggapdiakui  menurutundang-undang bagiyang menandatangani, ahli warisnyaserta orang-orang yang mendapathakdari orangtersebut,  merupakanbukti  sempurna  seperti  akta  otentik.  Berdasarkan  hal tersebut,isiketerangan  di  dalam  akta  di  bawahtanganitu  berlaku  sebagai benarterhadapsiapayang  membuatnya  dandemikeuntungan  orang  untuk  siapa pernyataanitudibuat.  Suatu  akta  dibawahtangan  hanyalahmemberipembuktian sempurna  demi  keuntunganorang  kepada  siapa  sipenandatanganhendak  memberi bukti, sedangkanterhadappihak lain kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Dalam RBg maupun KUHPerdata tidaklah mengatur tentang kekuatan pembuktiandaripada  surat-  surat  yang  bukan  akta.  Surat  di  bawah  tangan  yang bukan  akta  hanya  disebut  dalam  Pasal  1874  KUHPerdata.  Di  dalam  Pasal  1881 KUHPerdata  dan  Pasal  1883  KUHPerdata  diatur  secara  khusus  beberapa  surat- surat di bawah tangan yang bukan akta yaitu buku daftar, surat rumah tangga dan
catatan- catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditur pada suatu alas hak yang selamanyadipegangnya.
Kekuatan  pembuktian  daripada  surat  surat  yang  bukan  akta  diserahkan kepada  pertimbangan  hakim.  (Pasal  1881  ayat  (2)  KUHPerdata).  Dengan  telah dilegalisasi  akta  di  bawah  tangan  maka  bagi  hakim  telah  diperoleh  kepastian mengenai  tanggal  dan  identitas  dari  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  tersebut serta  tanda  tangan  yang  dibubuhkan  di  bawah  surat  itu  benar  berasal  dan dibubuhkan  oleh  orang  yang  namanya  tercantum  dalam  surat  itu  dan  orang  yang membubuhkan  tanda  tangannya  di  bawah  surat  itu  tidak  lagi  dapat  mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apaisisuratitu,karenaisinyatelahdibacakan  dan  dijelaskan  terlebih  dahulu  sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya dihadapan pejabat umumtersebut.
Akta  di  bawah  tangan  yang  telah  memperoleh  legalisasi  dari  notaris membantu  hakim  dalam  hal  pembuktian  karena  dengan  diakuinya  tandatangan tersebut maka isi akta pun dianggap sebagai kesepakatan para pihak karena akta di bawah  tangan  kebenarannya  terletak  pada  tandatangan  para  pihak  maka  dengan diakuinya  tandatangan,  akta  tersebut  menjadi  bukti  yang  sempurna.Jika  ditinjau dari  sudut  kekuatan  hukumnya  untuk  pembuktian,  maka  tentu  saja  lebih  kuat Legalisasi dari pada Register ( waarmerking ).

## Penutup Kesimpulan
Kekuatan pembuktian surat di bawah tangan yang didaftarkan oleh Notaris ( waarmerking ) menurut Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka akta  dibawah  tangan  yang  diakui  oleh  orang  terhadap  siapa  akta  itu  digunakan atau  yang  dapat  dianggap  diakui  menurut  undang-undang  bagi  yang menandatangani,  ahli  warisnya  serta  orang-orang  yang  mendapat  hak  dari  orang tersebut, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Berdasarkan hal tersebut, isi  keterangan  di  dalam  akta  di  bawah  tangan  itu  berlaku  sebagai  benar  terhadap siapa  yang  membuatnya  dan  demi  keuntungan  orang  untuk  siapa  pernyataan  itu dibuat. Akta di bawah tangan yang telah di daftarkan ke notaris bagi hakim telah diperoleh kepastian mengenai tanggal, identitas dan terpenuhinya 1320KUHPerdata  dari  pihak  yang  mengadakan  perjanjiantersebutserta  tanda tangan  yang  dibubuhkan  di  bawah  surat  itu  benar  berasal  dan  dibubuhkan  oleh orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut tanpa  tekananatau intervensi. Nilai  Kekuatan  Pembuktiannya  pada  akta  dibawah  tangan  melekat  kekuatan pembuktian, harus terpenuhi terlebih dahulu syarat formil danmateriil yaitu dibuat sekurang-kurangnya  2  (dua)  pihak  tanpa  campur  tangan  pejabat  yangberwenang, ditandatangani  pembuat  dan  para  pihak  yangmembuatnya,  dan  Isi  dan  tanda tangan diakui.Kalau syarat tersebut terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal
1875  KUHPerdata  maka:  Nilai  kekuatan  pembuktian  nya  sama  dengan  akta otentik  dengan  demikian  nilai  kekuatan  pembuktian  yang  melekat  padanya sempurna dan mengikat ( volledig en bindendebewijskracht ).
Aspek  hukum  dalam  pembuktian  di  pengadilan  dalam  hal  ada  akta  di bawah tangan yang di waarmerking oleh notaris adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian  yang sempurna karena terletak pada tandatangan para pihak yang jika diakui, merupakan buktisempurnaseperti akta otentik. Suatu akta di bawah tangan hanyalah  memberi  pembuktian  sempurna  demi  keuntungan  orang  kepada  siapa sipenandatanganan  hendak  memberi  bukti,  sedangkan  terhadap  pihak  ketiga kekuatan  pembuktiannya  adalah  bebas.  Berbeda  dengan  akta  otentik  yang memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  pasti,  maka  terhadap  akta  dibawah  tangan kekuatan  pembuktiannya  berada  di  tangan  hakim  untuk  mempertimbangkannya (Pasal1881ayat (2) KUHPerdata).

## Saran
Notaris dalam  menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Umum harus sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  agar  kelalaian  maupun kesalahan  Notaris  dalam  melakuan  pendaftaran  akta  di  bawah  tangan (waarmerking) tidak  terjadi  lagi,  sehingga  jika  ada  para  pihak  yang  ingin mendaftarkan  perjanjian  yang  dibuat  dalam  bentuk  akta  di  bawah  tangan sebaiknya Notaris  menjelaskan terlebih dahulu  mengenai kududukan hukum akta di  bawah  tangan  yang  didaftarkan  di  kantor  Notaris  kepada  para  pihak  yang berkepentinganuntukmendaftarkan akta di bawah tangan tersebut.
Perlunya  peraturan  secara  khusus  untuk  pendaftaran  surat  di  bawah tangan,  seperti  halnya  peraturan  dalam  membuat  akta  yang  sah  dimata  hukum, karena  bila  surat  di  bawah  tangan  diakui  tanda  tangannya  dan  kebenaran  isinya, kekuatan hukumnya sama dengan akta, maka dari itu perlunya aturan  jelas, surat yang dibuat sendiri tanpa pejabat berwenang seperti apa syarat-syaratnya agar bisa diakui  secara  sah  oleh  Negara  dan  memiliki  kekuatan  hukum  yang  kuat  sama seperti akta dan tetap harus ada diatur secara terkhusus sebagai penemuan hukum baru  agar  pendaftaransurat dibawah  tangan  oleh  notaris  tepat  sasaran  untuk kegunaannya. Jikatidak  dibuat  peraturan  khusus  atau  tidak  diperbaiki  undang- undang yang ada ini kan menjadi persoalan yang baru ataupun kemunduran hukum bagi NegaraIndonesia.

## Daftar Pustaka
Pitlo, 1986, Pembuktian Dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, (Ahli Bahasa oleh M. Isa Arief), Intermasa, Jakarta. Bahder  Johan  Nasution,  2020, Penerapan  Sanksi  Administratif  Sebagai  Sarana Pengendali  Pembatasan  Terhadap  Kebebasan  Bertindak  Bagi  Notaris,
Jurnal Recital Review. Volume 2, Nomor 1.
Bambang Sugeng A. S. dan Sujayadi, 2012, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi , Kencana, Jakarta.
Darwan Prinst, 1998, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik , Djambatan, Jakarta. Djamanat  Samosir,  2011, Hukum  Acara  Perdata  Tahap-Tahap  Penyelesaian Perkara Perdata, Nuansa Aulia, Bandung.
G.H.S. Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris , Erlangga,Jakarta. M. Yahya Harahap, 2010, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan , Sinar Grafika, Jakarta. Moh. Taufik Makarao, 2009, Pokok- Pokok Hukum Acara Perdata, Rineka Cipta, Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum . Prenada Meida. Jakarta.
R. Subekti, 2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Intermasa, Jakarta.
———, 2001, Hukum Pembuktian , Pradnya Paramita,Jakarta.
R.  Sugondo  Notosudiyo,  1993, Hukum  Notariat  di  Indonesia ,  RajaGrafindo Persada,Jakarta.
R. Soeroso, 2011, Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
Sudikno  Mertokusumo,  1988, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  Edisi  Ketiga, Liberty, Yogyakarta.
Sutan  Remy  Sjahdeini,  1993, Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  yang Seimbang  Bagi Para Pihak dalam Perjanjian  Kredit Perjanjian  Kredit Bank di Indonesia , Institute Bankir Indonesia,Jakarta.
Tan  Thong  Kie,  2007, Studi  Notariat  Serba-Serbi  Praktek  Notariat ,  Buku  I,  PT Ichtiar Baru Van Hoeve,Jakarta.
Endang  Purwaningsih,  2011, Penegakan  Hukum  Jabatan  Notaris  dalam Pembuatan  Perjanjian  Berdasarkan  Pancasila  Dalam  Rangka  Kepastian Hukum , Diterbitkan  pada  Jurnal  ADIL  :  Jurnal  Hukum  FH  YARSI ,  Vol.2 No.3, ISSN: 2086-6054.
Metinah,  2006, Kekuatan  Pembuktian  Akta  Di  Bawah  Tangan  Yang  telah memperoleh legalisasi dari notaris , Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-36 No.4.
N.G.Yudara , 2006, Pokok-pokok  Pemikiran,  disekitar  kedudukan  dan  fungsi notaris  serta  akta  Notaris  Menurut  Sistem  Hukum  Indonesia,  Renvoi , Nomor.10.34.III.
Rahmad  Hendra,  2017, Tanggungjawab  Notaris  Terhadap  Akta  Otentik  Yang Penghadapnya  Mempergunakan  Identitas  Palsu  Di  Kota  Pekanbaru,  Jurnal IlmuHukum , Volume 3 No. 1, download.portalgaruda.org.
Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan JabatanNotaris.
Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-  Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan JabatanNotaris.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.