Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 755-763 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1. 2421

## Pelatihan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Di Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
1) Hamdani, 2) Muhammad Syafei, 3) Endah Mintarsih
1,2,3) Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia Email Corresponding: muhammad.syafei@hukum.untan.ac.id

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci:
Otonomi Desa
Badan Usaha Milik Desa Kesejahteraan Masyarakat Peraturan Desa (Perdes) Partisipasi Masyarakat Perkembangan  otonomi  desa  setelah  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  membuka  peluang  bagi  desa  untuk  mengelola  wilayahnya  sendiri.  Fokus pembangunan  desa  adalah  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan  penanggulangan kemiskinan.  Dalam  mendukung  ini,  desa  diberikan  kewenangan  lokal  berskala  desa,  termasuk pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Meskipun memiliki potensi besar, implementasi BUM Desa di Desa Madu Sari, Kabupaten Kubu Raya, menjadi polemik. Kurangnya partisipasi masyarakat  dalam  penyusunan  Peraturan  Desa  (Perdes)  tentang  BUM  Desa  dan  keterbatasan teknis  anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  menciptakan  hambatan.  Oleh  karena  itu, diperlukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagai metode memecahkan masalah dengan memberikan  pelatihan  legal  drafting,  penyusunan  materi  Perdes,  dan  latihan  simulasi  kepada pemangku  kepentingan  desa.  Metode  ini  bertujuan  meningkatkan  pemahaman  dan  partisipasi masyarakat  dalam  membentuk  Perdes  tentang  BUM  Desa,  sehingga  desa  dapat  lebih  efektif mengelola  potensinya  demi  kesejahteraan  bersama.  PKM  direncanakan  berlangsung  pada  21 Oktober  2023  di  Desa  Madu  Sari,  Kubu  Raya,  dan  diikuti  oleh  40  peserta  yang  terdiri  dari perangkat desa, BPD, dan unsur organisasi kemasyarakatan. penyampaian materi diikuti dengan Tanya Jawab, Diskusi, Simulasi/Latihan Penyusunan Perdes dilakukan Evaluasi. Dalam Evaluasi ini dilihat kemampuan para peserta dalam memahami dan menerapkan materi legal drafting yang diberikan  dan  hasil  evaluasi  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  peserta  sudah  memahami mengenai BUM Desa dan tata cara membentuk Peraturan desa tentang BUM Desa.

## ABSTRACT
Keywords:
Village Autonomy
Village-Owned Enterprises Community Welfare Village Regulations Community Participation
The  development  of  village  autonomy  following  the  enactment  of  Law  Number  6  of  2014 concerning Villages opens opportunities for villages to manage their own territories. The focus of  village development  is  the  improvement of  community welfare  and poverty  alleviation.  In supporting  this,  villages  are  granted  local  authority  at  the  village  level,  including  the establishment of Village-Owned Enterprises (BUM Desa). Despite having great potential, the implementation of BUM Desa in Madu Sari Village, Kubu Raya Regency, has become a polemic. The lack of community participation in the drafting of Village Regulations (Perdes) regarding BUM Desa and the technical limitations of Village Consultative Body (BPD) members create obstacles. Therefore, Community Service (PKM) is needed as a method to solve problems by providing legal drafting training, drafting Perdes material, and simulation exercises to village stakeholders.  This  method  aims  to  improve  understanding  and  community  participation  in forming Perdes regarding BUM Desa so that the village can more effectively manage its potential for  the  common  welfare.  PKM  is  planned  to  take  place  on  October  21,  2023,  in  Madu  Sari Village, Kubu Raya, and will be attended by 40 participants consisting of village officials, BPD members,  and  elements  of  community organizations.  The  delivery of  material is  followed  by Q&A  sessions,  discussions,  and  simulation/exercises  in  drafting  Perdes,  then  evaluations  are conducted. In this evaluation, the participants' abilities to understand and apply the legal drafting material provided are assessed, and the evaluation results show that the majority of participants already understand BUM Desa and the procedures for forming Village Regulations regarding BUM Desa.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 755-763 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1. 2421

## I. PENDAHULUAN
Dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang  ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengurus wilayahnya sendiri.
Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Pembangunan Desa bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Desa  dan  kualitas  hidup  manusia  serta  penanggulangan kemiskinan  melalui  penyediaan  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana  dan  prasarana, pengembangan  potensi  ekonomi  lokal,  serta  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  secara berkelanjutan.  Untuk  itu,  Undang-Undang  ini  menggunakan 2  (dua)  pendekatan, yaitu  “Desa  membangun‟ dan  “membangun  Desa‟  yang  diintegrasikan  dalam  perencanaan  Pembangunan  Desa  sesuai  dengan kewenangannya termasuk kewenangan lokal berskala desa.
Kewenangan  lokal  berskala  desa  adalah  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat  desa  yang  telah  dijalankan  oleh  desa  atau  mampu  dan  efektif  dijalankan  oleh  desa,  atau    yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Konsekuensi dari pertambahan kewenangan tersebut  memungkinkan  desa  dapat  mengembangkan  otonomi  yang  dimiliki  bagi  kepentingan  masyarakat setempat. Implikasinya desa dapat menggunakan sumber keuangan yang berasal dari negara dan pemerintah daerah  untuk  mengembangkan  semua  kewenangan  yang  telah  ada,  yang  baru  muncul,  dan  sejumlah kewenangan  lain  yang  mungkin  merupakan  penugasan  dari  supra  desa.  Untuk  mendukung  pelaksanaan sejumlah kewenangan tersebut, desa dan kepala desa memiliki kewenangan yang luas guna mengembangkan otonomi asli melalui sumber keuangan yang tersedia.
Dengan sumber keuangan yang relatif cukup dibanding kuantitas urusan yang akan dilaksanakan, desa sebetulnya dapat lebih fokus dalam mengintensifkan pelayanan publik serta pembangunan dalam skala yang lebih kecil. Kenyataan tersebut setidaknya mendorong otonomi yang dimiliki untuk menjadikan semua urusan yang telah diakui dan dihormati negara, ditambah urusan skala lokal bukan sekedar pajangan, tetapi akumulasi dari seluruh aset yang memungkinkan desa bertambah kaya dengan modal yang dimilikinya. Sumber asli yang berasal dari desa dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik agar masyarakat dapat lebih efisien dan  efektif  dilayani  oleh  pemerintah  desa.  Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  selama  ini  menggambarkan rendahnya  dukungan  sarana  dan  prasarana  sehingga  pelayanan  di  desa  tak  maksimal.  Kantor  desa  bahkan secara umum tak berfungsi kecuali pada waktu-waktu tertentu.
Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan salah satu  bentuk kewenangan lokal berskala Desa. BUM Desa yang berpotensi besar dalam mendukung terwujudnya kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan         masyarakat.  Pengembangan  BUM Desa  juga  berkaitan  erat  dengan  kebijakan  Dana  Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan konsekuensi dari pengakuan terhadap prinsip rekognisi dan subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).
BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menentukan bahwa: “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa”, dan ayat (2) yang menyatakan, “BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) menyatakan, “BUM Desa dapat menjalankan  usaha  di  bidang  ekonomi  dan  atau  pelayanan  umum  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan”.
Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditegaskan bahwa kedudukan  BUM  Desa  sebagai  badan  hukum  yang  didirikan  oleh  Desa  dan/atau  bersama  Desa-Desa  guna mengelola  usaha,  memanfaatkan  aset,  mengembangkan  investasi  dan  produktivitas,  menyediakan  jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Dengan  status  sebagai  badan  hukum,  peran  BUM  Desa/BUM  Desa  bersama  semakin  penting  sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia  layanan  publik,  dan  berbagai  fungsi  lainnya.  BUM  Desa/BUM  Desa  bersama  dapat  menjadi penyumbang  pendapatan  asli  Desa.  Oleh  karena  itu,  di  masa  mendatang  BUM  Desa/BUM  Desa  bersama
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 755-763 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1. 2421
Pelatihan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah ….
diyakini  menjadi  pengungkit  kemandirian  Desa.  Hal  inilah  antara  lain  yang  menjadi  dasar  diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
Potensi  yang  dimiliki  BUM Desa  sebagai  lembaga usaha  mandiri  masyarakat  desa  diharapkan  mampu memberikan  kesejahteraan  masyarakat  desa,  dan masyarakat  desa  dapat  mengembangkan potensi,  sehingga tidak  dirugikan  dan  lebih  diuntungkan.  Kurangnya  keefektifan  pelaksanaan  BUM  Desa  seringkali  menjadi polemik  yang  timbul  dalam  tatanan  masyarakat  desa,  apalagi  jika  BUM  Desa  itu  vakum  atau  atau  tidak melaksanakan kegiatan usaha.
Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dinyatakan bahwa BUM Desa/BUM Desa bersama didirikan dengan tujuan:
1. melakukan  kegiatan  usaha  ekonomi  melalui  pengelolaan  usaha,  serta  pengembangan  investasi  dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
2. melakukan  kegiatan  pelayanan  umum  melalui  penyediaan  barang  dan/atau  jasa  serta  pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
3. memperoleh  keuntungan  atau  laba  bersih  bagi  peningkatan  pendapatan  asli  Desa  serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
4. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
5. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.
Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2021  menegaskan  bahwa  pencapaian  tujuan  BUM Desa/BUM  Desa  bersama,  dilakukan  melalui  pengembangan  fungsi  BUM  Desa/BUM  Desa  bersama  yang meliputi:
1. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
2. produksi barang dan/atau jasa;
3. pcnampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
4. inkubasi usaha masyarakat Desa;
5. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
6. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
7. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam;
8. peningkatan nilai tambah aset Desa dan pendapatan asli Desa.
Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan  Musyawarah  Desa  dan  pendiriannya  ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa  (Perdes).  BUM  Desa bersama  didirikan  oleh  2  (dua)  Desa  atau  lebih  berdasarkan  Musyawarah  Antar  Desa  dan  pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
Dalam kenyataannya cukup banyak Perdes tentang BUM Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa dan BPD, namun sangat minim partisipasi masyarakat dan bahkan dukungan sumber daya manusia dalam membentuk Perdes tentang BUM Desa juga lemah sehingga cukup banyak Perdes tentang BUM Desa yang tidak sejalan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat desa.
Dalam penyusunan Perdes tentang BUM Desa, kemampuan teknis untuk membuat Perdes tidak hanya menjadi kebutuhan kepala desa atau perangkat desa yang memiliki tugas terkait, namun juga penting diketahui oleh para anggota BPD. Sayangnya, tidak semua anggota BPD memiliki kemampuan teknis untuk menyusun Perdes. Baik karena alasan tingkat pendidikan, maupun karena alasan latar belakang pendidikan yang tidak terkait dengan hukum. Kegiatan PKM ini diharapkan memberikan hasil yang signifikan terhadap peningkatan pengetahuan aparatur pemerintahan desa dan anggota BPD dalam penyusunan Perdes tentang BUM Desa yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

## II. MASALAH
Ada  beberapa  permasalahan  yang  muncul  dalam  kaitannya  dengan  penyusunan  Perdes    tentang  BUM Desa  di  Desa  Madu  Sari  Kecamatan  Sungai  Raya  Kabupaten  Kubu  Raya,  yaitu:  Pertama  tentang  urgensi penyusunan Perdes  tentang BUM Desa yang berkualitas  sebagai dasar  dalam menjalankan kegiatan usaha. Kedua, pengetahuan teknis tentang penyusunan Perdes yang efektif dan efisien dan berbasis pada partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi kebutuhan aparatur pemerintahan desa, namun juga para anggota BPD di desa bersangkutan. Ketiga, tidak semua aparatur pemerintahan desa dan anggota BPD memiliki kemampuan teknis penyusunan Perdes  tentang BUM Desa yang berkualitas dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 755-763 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1. 2421
Pelatihan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah ….
Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan PKM

## III. METODE
Berdasarkan solusi permasalahan di atas, beberapa metode akan dilaksanakan dalam program PKM untuk dapat mengimplementasikan tujuan dari program ini, berupa ceramah, dialog/tanya jawab, dan simulasi, serta membuat formulasi. Untuk itu perlu dilakukan:
1. Legal Drafting
Dalam  kegiatan  pelatihan  ini,  disampaikan  materi  tentang  teknis  penulisan  (legal  drafting)    rancangan Perdes  tentang BUM Desa. Kemudian diberikan kesempatan kepada peserta untuk mengemukakan berbagai pertanyaan/permasalahan terkait dengan legal drafting ini, dan kemudian dijelaskan apa yang dipertanyakan atau apa yang menjadi permasalahan para peserta.
2. Penyusunan Materi Perdes
Setelah memberikan materi dari sisi legal drafting, kemudian dijelaskan mengenai filosofi, substansi, dan Anggaran Dasar Pembentukan BUM Desa. Dalam kegiatan ini para pemateri/narasumber mengarahkan peserta untuk mengemukakan berbagai permasalahan yang muncul dalam penyusunan dan pelaksanaan Perdes tentang BUM  Desa,  kemudian  pemateri/narasumber  atau  pendamping  menjelaskan  cara  mengatasi  masalah  yang muncul  dan  menyampaikan  solusinya  untuk  pengaturan  dalam  Perdes  tentang  BUM  Desa,  sehingga diharapkan Perdes yang dihasilkan lebih berkualitas.
3. Latihan dan Simulasi
Setelah penyampaian materi cari menyusun materi muatan dalam Perdes  tentang BUM Desa dan tanya jawab, selanjutnya dilakukan latihan dan simulasi penyusunan Perdes  tentang BUM Desa secara partisipatoris. Dalam kegiatan ini para pemateri/narasumber mengemukakan suatu materi untuk diatur dalam Perdes  tentang BUM Desa di Desa Madu Sari, kemudian para peserta menyusun Perdes  tentang BUM Desa seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri/narasumber.
Kegiatan  Pelatihan  Pembentukan  Peraturan  Desa  Tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Di Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan  pada:
Hari : Sabtu Tanggal : 21 oktober 2023 Waktu : Pukul 08.30 WIB - Selesai Tempat : Gedung SMA Miftahul Huda di Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
Pelatihan  Pembentukan  Peraturan  Desa  Tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Di Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ini direncanakan diikuti/dihadiri sebanyak 50 (lima puluh) orang peserta, namun karena berbagai kondisi seperti ada kegiatan lain di desa dalam waktu yang bersamaan, maka kegiatan ini hanya dihadiri oleh 40 (empat puluh)
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 755-763 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1. 2421
orang  peserta  yang  didominasi  oleh  laki-laki  sebanyak  30  (tiga  puluh)  orang  dan  perempuan  sebanyak  10 (sepuluh) orang yang terdiri dari unsur Kepala Desa, Sekretaris/Perangkat Desa, BPD, ibu PKK, dan/atau unsur organisasi kemasyarakat di desa.
Kegiatan  Pelatihan  Pembentukan  Peraturan  Desa  Tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Di Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, bertempat di Ruang Kelas Sekolah di Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, yang diikuti oleh 40 orang peserta. Kegiatan ini  diawali  dengan  acara  pembukaan  yang  meliputi:  pembacaan  doa,  menyanyikan  lagu  Indonesia  Raya, Sambutan dari  Tim  Fakultas  Hukum  Universitas  Tanjungpura  yang  diwakili  oleh  Bapak Dr.  H.  M. Syafei, SH., MH., dan Sambutan dari Kepala Desa Madu Sari M. Hasan. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Materi yang meliputi:
1. Teknik Fasilitasi dan Filosofi BUM Desa, disampaikan oleh Dr. H.M. Syafei, SH., MH.
2. Teknik Penyusunan Peraturan Desa, disampaikan oleh Hamdani, SH., M.Hum.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa, disampaikan oleh Endah Mintarsih, SH., M.Hum.
Setelah  penyampaian  materi  selesai  dilanjutkan  dengan  Tanya  jawab/diskusi.  Sebagian  besar  peserta merespon dengan baik materi yang disampaikan termasuk pada saat dilakukan Tanya jawab, peserta sangat antusias  dan  mengikuti  kegiatan  dengan  tekun  dan  serius.  Beberapa  pertanyaan  yang  disampaikan  dalam diskusi  antara  lain  berkaitan  dengan  Teknis  penyusunan  Perdes  dan  akibat  hukum  yang  akan  timbul  jika penyusunan Perdes tidak mengikuti ketentuan yang ada, bagaimana mencari solusi pengembangan kegiatan BUM Desa seperti untuk kegiatan pendidikan dan sebagainya.
Dalam  pelaksanaan  kegiatan  ini  para  peserta  diberikan  informasi  terkait  dengan  penyusunan  peraturan desa tentang BUM Desa terutama dari sisi legal drafting, kemudian pendamping menjelaskan cara perumusan materi yang akan diatur dalam Perdes tentang BUM Desa. Dalam kegiatan ini para pemateri/narasumber atau pendamping  mengarahkan  peserta  untuk  mengemukakan  berbagai  permasalahan  yang  muncul  dalam penyusunan  dan  pelaksanaan  Perdes  di  Desa  Madu  Sari,  kemudian  pemateri/narasumber  atau  pendamping menjelaskan  cara  mengatasi  masalah  yang  muncul  dan  menyampaikan  solusinya  untuk  pengaturan  dalam Perdes, sehingga diharapkan Perdes tentang BUM Desa yang dihasilkan lebih berkualitas.
Setelah penyampaian materi cara menyusun materi muatan dalam Perdes tentang BUM Desa dan tanya jawab, selanjutnya dilakukan latihan dan simulasi penyusunan Perdes tentang BUM Desa. Dalam kegiatan ini para  pemateri/narasumber  mengemukakan  hal  apa  saja  yang  diatur  dalam  Perdes  tentang  BUM  Desa, kemudian para peserta secara bersama-sama menyusun Perdes tentang BUM Desa seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri/narasumber.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat setempat yang diakui negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  harus  menghormati  sistem  nilai  yang  berlaku  pada  masyarakat setempat  termasuk  dalam  pembangunan  desa  dengan  mengindahkan  sistem  nilai  bersama  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem nilai tersebut harus terakomodasi dalam bentuk Peraturan Desa atau produk hukum desa lainya sebagai sebuah prinsip dasar dan pedoman bagi pemerintah desa untuk menjalankan urusan dan kewenangan desa.
Dalam  rangka  pengaturan  kepentingan  masyarakat,  Pemerintah  Desa  menyusun  Peraturan  Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati  bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Pemerintah  Desa  yang  dimaksud  dalam  undang-undang terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).  Kepala  Desa  mempunyai  tugas  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan,  pembangunan  dan kemasyarakatan.
Desa  mengatur  dirinya  sendiri,  dengan  adanya  otonomi  desa,  karena  itu  kebijakan-kebijakan  berkaitan dengan desa, Pemerintah Desa dapat membuat peraturan desanya sendiri. Peraturan Desa  lahir dari inisiatif pemerintah dan masyarakat desa dalam rangka mengelola pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 755-763 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1. 2421
Pelatihan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah ….
desa  bagi  kepentingan  masyarakat  tersebut.  Peraturan  Desa  menjadi  hal  yang  penting  demi  keberhasilan pembangunan desa.
Peraturan Desa yang baik yaitu yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat, agar dapat berlaku secara efektif dalam mengatur kehidupan. Dalam hal ini diperlukan Peraturan Desa yang partisipatoris  dan  diterima  oleh  masyarakat,  sehingga  diperlukan  penyusunan  Peraturan  Desa  yang  mampu mengidentifikasi masalah sosial yang muncul akibat pemberlakukan Peraturan Desa tersebut.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan  perundang  undangan  yang  tinggi  dengan  memperhatikan  kondisi  sosial  budaya  masyarakat  desa setempat.
Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa materi muatan peraturan desa tidak terlepas dari kewenangan atribusi berupa penjabaran dari berbagai kewenangan yang dimiliki desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan kewenangan delegasi dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi:
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala desa;
c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota; dan
d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.
Keempat  kewenangan  desa  tersebut  dapat  dijabarkan  dalam  peraturan  desa.  Dengan  kata  lain  materi muatan peraturan desa antara lain penjabaran dari keempat kewenangan desa tersebut.
Disadari  bahwa  kehidupan  manusia  semakin  modern,  di  mana  berbagai  kemajuan  di  bidang  ilmu pengetahuan dan teknologi telah menandai pola hubungan antar individu dalam masyarakat, tetapi manusia pada dasarnya setiap saat berkeinginan untuk bergaul dan berkumpul dengan sesamanya, sebab manusia suka bermasyarakat.  Tidak  dapat  disangkal  lagi  kalau  dikatakan  bahwa  kehidupan  masyarakat  modern  yang dinamis,  apa  yang  telah  dicapai  manusia  itu  sesungguhnya  harus  dikaitkan  dengan  peranan  dan  kontribusi hukum. Pengakuan yang seharusnya diberikan bahwa manusia menginginkan suatu kehidupan yang lebih baik, tetapi manusia juga sulit melepaskan diri dari suatu kemampuan merusak baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Sebagai contoh, di setiap pembungkus rokok tertulis “merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin, tetapi karena merokok tidak dilarang dalam hukum positif, maka tetap saja manusia menikmatinya. Sehubungan dengan hal tersebut, sangat  diperlukan  dalam  diri  manusia  suatu  kesadaran  bahwa  “ia”  memerlukan  instrumen  atau  alat  untuk melindungi eksistensinya di muka bumi, di mana hanya diperoleh melalui hukum.
Makna yang khas dari suatu tindakan bersumber dari “norma” yang isinya mengacu kepada tindakan itu, sehingga ia dapat ditafsirkan sesuai norma yang berfungsi pertimbangan bahwa suatu tindakan dari perilaku manusia,  yang  dilakukan  dalam  waktu  dan  tempat,  yakni  yang  “legal”  atau  “ilegal”.  Tatanan  hukum  yang merupakan obyek dari pengetahuan ini merupakan tatanan norma perilaku manusia, sebuah sistem norma yang mengatur perilaku manusia untuk berperilaku dengan cara tertentu, di mana bermakna bahwa tindakan manusia yang satu diarahkan kepada perilaku manusia yang lain. (Kelsen, 2006)
Dalam pembentukan suatu peraturan termasuk peraturan desa diperlukan partisipasi masyarakat. Secara filosofis  partisipasi  masyarakat  merupakan  pengejawantahan  prinsip  demokrasi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat dan representasi dari terealisasinya pemerintahan yang  demokratis.  Tanpa  adanya  partisipasi  masyarakat,  demokrasi  dalam  sistem  pemerintahan negara  tidak akan  pernah  terwujud.  Implementasi  prinsip-prinsip  demokrasi  merupakan  amanat  reformasi  yang  harus dilaksanakan  dalam  penyelenggaraan      kehidupan  negara  di  Indonesia.  Komitmen  negara  Indonesia  untuk melaksanakan  sistem  politik  yang  lebih  demokratis,  menuntut  adanya  kewajiban  pemerintah    untuk    lebih membuka  diri  dalam  rangka  penguatan  masyarakat  sipil  (civil  society)  dengan  menegakkan  prinsip-prinsip good  governance  yang  terdiri  dari  5  (lima)  pilar,  yaitu:  akuntabilitas,  keterbukaan,  ketaatan  pada  hukum, partisipasi masyarakat, dan komitmen mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. (Fauzi, 2005)
Sebagai salah satu prinsip good governance dan wujud kedaulatan rakyat, partisipasi masyarakat menjadi titik  sentral  dalam  setiap  penyelenggaraan  negara.  Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik seharusnya dilandasi dengan   kajian yang bersifat empiris dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.  Dengan adanya keterlibatan masyarakat, maka pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 755-763 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1. 2421
merupakan  kehendak  para  pembentuk  peraturan  perundang-undangan  dan  bersifat  top  down,  tetapi  juga berdasarkan aspirasi dari masyarakat untuk    turut serta mempengaruhi proses pengambilan kebijakan.
Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  bertujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan  bagi  warga  masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa  guna  mewujudkan  masyarakat  desa  yang  mampu  memelihara  kesatuan  sosial  sebagai  bagian  dari ketahanan nasional, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.
Dalam  rangka  memajukan  perekonomian  masyarakat  desa,  maka  pemerintah  desa  dapat  membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Menurut ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menentukan, bahwa: “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa”.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  dan  Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  (PDTT)  Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan,  dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yaitu selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Definisi  Badan  Usaha  Milik  Desa  menurut  buku  panduan  BUM  Desa  yang  dikeluarkan  Departemen Pendidikan Nasional, Badan Usaha Milik Desa ialah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan  desa  dalam  upaya  memperkuat  perekonomian  desa  dan  dibentuk  berdasarkan  kebutuhan  dan potensi desa.
Kemudian menurut ketentuan Pasal angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha  Milik  Desa,  memberikan  pengertian  Badan  Usaha  Milik  Desa  yang  selanjutnya  disebut  BUM  Desa adalah  badan  hukum  yang  didirikan  oleh  desa  dan/atau  bersama  desa-desa  guna  mengelola  usaha, memanfaatkan  aset,  mengembangkan  investasi  dan  produktivitas,  menyediakan  jasa  pelayanan,  dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan  dan  Pengelolaan,  dan  Pembubaran  Badan Usaha Milik Desa, Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa dengan mempertimbangkan:
a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
b. Potensi usaha ekonomi Desa;
c. Sumber Daya alam di Desa;
d. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
e. Penyertaan  modal  dari  Pemerintah  Desa  dalam  bentuk  pembiayaan  Desa  yang  diserahkan  untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa atau disebut dengan BUM Desa  merupakan  suatu  wadah  bagi  desa  yang  memiliki  peran  untuk  membuka  atau  mengembangkan  suatu usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa. Pembentukan BUM Desa merupakan upaya dalam mendayagunakan kelembagaan perekonomian, sumber daya alam serta sumber daya manusia yang berada di desa guna mensejahterakan masyarakat desa.
BUM Desa di dalam pendiriannya dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan dapat  menjalankan  usaha  di  bidang  ekonomi  dan/atau  pelayanan  umum  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  BUM  Desa  dibentuk  oleh  pemerintah  desa  untuk  mendayagunakan  segala  potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Oleh  karena  itu,  BUM  Desa  merupakan  suatu  badan  usaha bercirikan  desa  yang  dalam  pelaksanaan  kegiatannya  di  samping  untuk  membantu  penyelenggaraan pemerintahan desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.
Selanjutnya  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa pendirian BUM Desa bertujuan:
a. Meningkatkan perekonomian Desa;
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 755-763 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1. 2421
b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f. Membuka lapangan kerja;
g. Meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  perbaikan  pelayanan  umum,  pertumbuhan  dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  Ningrum  menyatakan  bahwa  tujuan  dari  pembentukan  BUM Desa antara lain sebagai berikut:
1. Dapat membantu mengembangkan perekonomian Desa;
2. Memaksimalkan aset yang dimiliki desa guna mensejahterakan masyarakat Desa;
3. Mengembangkan bisnis masyarakat terhadap pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. Memberikan lapangan pekerjaan yang baru;
5. Meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  pembetulan  pelayanan  umum,pertumbuhan,  dan pemerataan ekonomi Desa;
6. Menambah pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
BUM Desa tentu mempunyai modal awal di dalam pendiriannya. Modal awal BUM Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (selanjutnya disebut APB Desa), di mana modal BUM Desa terdiri atas penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Penyertaan modal desa terdiri atas :
a. Hibah  dari  pihak  swasta,  lembaga  sosial  ekonomi  kemasyarakatan  dan/atau  lembaga  donor  yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
b. Bantuan  pemerintah,  pemerintah  daerah  provinsi,  dan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
d. Aset desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa.
Menurut ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan  dan  Pengelolaan,  dan  Pembubaran  Badan Usaha Milik Desa, bentuk organisasi BUM Desa adalah sebagai berikut :
1. BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
2. Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
3. Dalam  hal  BUM  Desa  tidak  mempunyai  unit-unit  usaha  yang  berbadan  hukum,  bentuk  organisasi BUM  Desa  didasarkan  pada  Peraturan  Desa  tentang  Pendirian  BUM  Desa,  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
Adapun BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi sebagai berikut:
a. Perseroan  terbatas  sebagai  persekutuan  modal,  dibentuk  berdasarkan  perjanjian,  dan  melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
b. lembaga  keuangan  mikro dengan  andil  BUM  Desa  sebesar  60  (enam  puluh)  persen,  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.
BUM Desa mempunyai struktur organisasi pengelola BUM Desa  yang disebut pengurus BUM Desa yang berfungsi  untuk  menjalankan  BUM  Desa  yang  mempunyai  kewajiban  dan  kewenangan  masing-masing. Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa.
Peraturan dibuat karena ada suatu institusi atau perilaku berulang yang dianggap bermasalah. Peraturan dapat menjadi lebih efektif jika hanya ditempatkan sebagai alat yang mengatur dan menertibkan masyarakat serta menempatkan pemecahan masalah sosial sebagai tujuan. Dalam hal itu, metode perancangan peraturan yang  dibutuhkan  adalah  Metode  Pemecahan  Masalah.  Karena  hukum  dianggap  dapat  mengubah  perilaku, harus  ditelaah  lebih  jauh  penyebab  perilaku yang dianggap  bermasalah.  Perancang  harus  memikirkan  jalan keluar untuk menghilangkan perilaku bermasalah agar masalah itu dapat dipecahkan.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 755-763 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1. 2421
Hukum dapat dijadikan alat oleh penguasa untuk mewujudkan perubahan sosial. Perubahan sosial yang diharapkan  dapat  terjadi  hanya  bila  hukum  ditujukan  kepada  sasaran  yang  tepat,  yaitu  perubahan  institusi. Pengertian institusi di sini adalah seperangkat perilaku berulang yang dilakukan oleh individu atau kelompok secara terus-menerus. Pemahaman mengenai institusi merupakan pengetahuan dasar dalam mempelajari dan memahami perilaku tertentu yang dilakukan seseorang di depan hukum.

## V. KESIMPULAN
Kegiatan  PKM  ini  diharapkan  memberikan  hasil  yang  signifikan  terhadap  peningkatan  pengetahuan aparatur pemerintahan desa dan anggota BPD dalam penyusunan Perdes tentang BUM Desa yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
Dari  pelaksanaan  kegiatan  Pelatihan  Pembentukan  Peraturan  Desa  Tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2021  Di  Desa  Madu  Sari  Kecamatan  Sungai  Raya Kabupaten Kubu Raya disimpulkan sebagai berikut:
Kegiatan  Pelatihan  Pembentukan  Peraturan  Desa  Tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Di Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan.
Peserta sangat serius mengikuti acara dan merespon dengan baik materi yang disampaikan karena materi penyusunan  peraturan  desa  ini  sangat  relevan  dengan  kondisi  saat  ini  dan  sangat  mendukung  untuk pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan BPD dalam menghasilkan peraturan desa yang berkualitas khususnya mengenai BUM Desa.
Setelah selesai Tanya Jawab, Diskusi, Simulasi/Latihan Penyusunan Perdes dilakukan Evaluasi. Dalam Evaluasi  ini  dilihat  kemampuan  para  peserta  dalam  memahami  dan  menerapkan  materi  legal  drafting  yang diberikan dan hasil  evaluasi  menunjukkan bahwa  sebagian  besar  peserta  sudah memahami  mengenai  BUM Desa dan tata cara membentuk Peraturan desa tentang BUM Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Gede  Marhaendra  Wija  Atmaja,  2016, Metodologi  dan  bahasa  Perundang-undangan, Materi  Teknis Penyusunan Peraturan Daerah, yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denpasar.
Hans  Kelsen,  2006, Teori  Umum  Hukum  dan  Negara,  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif  Sebagai  Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik , Alih Bahasa Somardi, BEE Media Indonesia: Jakarta. Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani, Ketut Adi Wirawan, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan  Daerah Sebagai Upaya Menghasilkan Produk Hukum Responsif , termuat dalam https://e- journal.unmas.ac.id/ index.php/JHS/article/view/659/624.
Ismail, Fauzi,  et.al.,  2005, Libatkan  Rakyat  dalam  Pengambilan  Kebijakan , Forum LSM Yogyakarta. Mertokusumo, Sudikno, 1996, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Liberty, Yogyakarta Pusat  Perancangan  Undang-Undang  Badan  Keahlian  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  2017,
Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang , Jakarta. Widya  Kusuma  Ningrum, Analisis  Pengelolaan  Bumdes  Sebagai  Upaya  Pemberdayaan  Masyarakat  Dan Peningkatan  Pendapatan  Asli  Desa  (Studi  Kasus  pada  BUMDES  Raharjo  Desa  Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu) , Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa .
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  111  Tahun  2014  Tentang Pedoman  Teknis Peraturan Di Desa.