## Sistem Bagi Hasil pada Pelelangan Ikan di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar
Profit Sharing System at Fish Auction in Kecamatan Galesong Utara Takalar District
Muhammad Irfan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Email: lewaparis@yahoo.co.id
Info Artikel Abstract Diterima 17 Februari 2018 Revisi I 20 Maret 2018

## Revisi II
17 April 2018 Disetujui 24 Mei 2018 Sistem  bagi  hasil  pada  pelelangan  di  Kecamatan  Galesong  Utara kabupaten  Takalar, dalam  kerjasama  bagi  hasil  penangkapan  ikan,
menggunakan  akad  perjanjian  antara  nelayan  dan  juragan  adalah dilakukan  secara  lisan,  dengan  mengikuti    adat  kebiasaan  yang  berlaku secara  turun  temurun.  Dan  dalam  pelaksanaan  kerjasama  bagi  hasil tersebut  adalah  hanya  sebatas  kerja  dan  mendapatkan  hasil.  Akad perjanjian  bagi  hasil  penangkapan  ikan  yang  dilakukan  oleh  nelayan patorani adalah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syarat- syarat  dan  rukun.  Dilihat  dari  system  bagi  hasil  maka  dapat  dikatakan bahwa  pembagian  tersebut  sudah  cukup  adil  meskipun  terdapat ketidakadilan tentang kerugian dalam kerjasama bagi hasil, dalam hal ini adanya hutang yang dibebankan kepada juragan.
Bagi  hasil  antara  nelayan  patorani  menggunakan  sistem  mudharabah Muthlaqah  yaitu  mengikuti  adat  kebiasaan  yang  berlaku  di  daerah setempat dengan menggunakan cara tata cara pembagian yang disepakati bersama.

## Kata Kunci : Bagi Hasil, Pelelangan Ikan
The profit-sharing system at the auction in North Galesong Sub-district of Takalar Regency, in cooperation for the fishing, uses contract agreement between fisherman and skipper done orally, following traditional customs. Implementation of profit sharing cooperation is only limited to work and get  results.  The  contract  of  agreement  for  the  fishermen's  fishing  by patorani fisherman is legitimate according to Islamic law because it has fulfilled  the  requirements  and  rukun.  Judging  from  the  system  for  the results of it can be said that the division is fair enough even though there is  injustice  about  the  loss  in  profit-sharing  cooperation,  in  this  case  the debt is charged to the skipper. Profit  sharing  between  patorani  fishermen  using  Muthlaqah  mudaraba system  is  to  follow  the  l ocal  customs  by  using  the  mutually  agreed method of sharing.
Keyword: profit-sharing, Fish Auction
Sistem Bagi Hasil pada Pelelangan Ikan di Galesong Utara…
Muhammad Irfan

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  yang  memiliki  daerah  pesisir  sangat  luas dan  diperkirakan  240  juta  jiwa  (60%  jumlah  penduduk)  hidup  di  wilayah  pesisir (sampai  dengan  50  km  dari  pantai),  dengan  22%  penduduknya  hidup  dan  tinggal  di daerah pesisir sebagaimasyarakat desa pesisir. Ada sekitar 4.735 des a dari 64.439 desa yang  ada  di  berbagai  propinsi  di  Indonesia  dapat  dikategorikan  sebagai  desa pesisir.Dengan  sumberdaya  alamnya  yang  melimpah,  ikan,  terumbu  karang  dan  lain sebagainya, belum dieksplorasi secara optimal.Salah satu propinsi yang memilki banyak wilayah  laut  adalah  propinsi  Sulawesi  Selatan  yang  memang  dari  dulu  terkenal masyarakatnya sebagai pelaut ulung.
Di antara daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi laut adalah Kabupaten  Takalar  yang  terletak  di  arah  selatan  ibukota  propinsi  Sulawesi  Selatan  yaitu Kota Makassar, tepatnya berada sekitar 45 km dari kota Makassar.Selain itu Kabupaten Takalar  juga  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang secara geografis dikenal sebagai daerah kawasan  pantai.  Hal  itutercermin  di  dalamnya  terdapat  sejumlah  penduduk  berprofesi sebagai  nelayan  dan  bermatapencaharian  utama  sebagai  penangkap  ikan  dan  biota  laut  yaitu tepatnya di wilayah pesisir Galesong,
Mayoritas  penduduk  yang  bermukim  di  wilayah  pesisir  Galesong  bermata pencaharian  nelayan.Pada  umumnya  jenis-jenis  usaha  tersebut  dilakukan  secara tradisional  menurut  sitem  pengetahuan  dan  peralatan  yang  cukup  sederhana. Pengetahuan  dan  teknologi  tersebut  diwarisi  dari  generasi  terdahulu,  yang  kemudian ditransformasikan kepada generasi yang lebih muda melalaui proses sosisalisasi. Sistem pengetahuan  dan  teknologi  tradisional  dalam  bidang  penangkapan  itu  masih  banyak sampai sekarang.
Salah  satu  kegiatan  masyarakat  nelayan  dalam  melakukan  aktivitasnya  dalam mencari  hasil  kekayaan  laut  adalah  sebagai  “ Patorani ”  asal  kata  dari  “ torani ”,  yaitu kegiatan  nelayan  untuk  mencari  telur  ikan  terbang.  Nelayan  Dalam  proses  pencarian hasil  laut  tersebut  diperlukan  waktu  yang  hingga  berbulan  sampai  tiga  bulanan  dan dilakukan dan melibatkan banyak orang.
Nelayan patorani menempati dua wilayah Galesong yaitu Galesong Selatan dan Galesong Utara.Jumlah desa di dua kecamatan tersebut sebanyak 12 buah desa.Namun diantara  desa-desa  tersebut,  terdapat  lokasi  yang  dijadikan  sebagai  basis  terbanyak ditempati  oleh  nelayan  patorani  yakni  desa  Galesong  baru,  Paklaklakkang  dan Bontosunggu.Tempat  ini,  sejak  dari  dulu  hingga  sekarang  menjadi  tempat  menyimpan (parkir) perahu komunitas nelayan patorani ketika kembali melakukan penangkapan. Dalam  kegiatan  nelayan patorani melibatkan  banyak  banyak  orang  yang dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu, papalele , pinggawa , dan sawi . Papalele adalah pemilik perahu dan sekaligus pemilik modal, pinggawa adalah pemimpin awak perahu, sementara sawi adalah buruh.Tiga kategori nelayan ini memainkan peran utama dalam terlaksananya  kegiatan  patorani.Papalele    tidak  pernah  melaut  dan  ikut  melakukan penangkapan,  sedangkan  pinggawa  dan  sawi  adalah  kelompok  yang  melakukan penangkapan.
Ketiga  unsur  nelayan  tersebut  antara papalele , punggawa dan sawi terjalin ikatan  kontrak  kerjasama,  baik  sebelum  pemberangkatan,  sedang  dan  setelah  pulang dari  pengkapan.  Terjadinya  jalinan  ikatan  pada papalele,  pinggawa dan sawi sangat terkait  dengan  pembagian  hasil  tangkapan.  Pembagian  hasil  tersebutantara papalele

## Muhammad Irfan
pinggawa dan sawi dilakukan setelah mengelurkan seluruh biaya operasional yang telah dikeluarkan selama kegiatan torani .
Adapun  sistem  bagi  hasil  yang  diterapkan  nelayan patorani adalah  sistem  bagi hasil tiga bagian setelah dipotong biaya operasinal oleh pemilik modal. Ketentuan bagi hasil  atau  pendapatan  ini  merupakan  kesepakatan  secara  tidak  tertulis  yang  secara umum  telah  menjadi  tradisi  turun-temurun  dari  nenek  moyang  hingga  sekarang. Walaupun  tidak  tertutup  kemungkinan  adanya  kesepakatan  lain  yang  dilakukan  secara ke dalam yang sifatnya personal oleh masing-masing pihak.
Pembagian  hasil  tangkapan patorani ,  apabila  hasil  yang  diperoleh  nelayan banyak,  maka  tentu  tidak  akan  menjadi  masalah  karena  mudah  dalam  membagi  hasil usaha  artinya  ada  barang  atau  hasil  usaha  yang  akan  dibagi  kepada  pemilik  modal ( papalele )  pemimpin  perahu  ( pinggawa )  serta  buruh  perahu.  Akan  tetapi  dalam  usaha sebagai  nelayan  hasilnya  tidak  tentu  dan  apabila  tidak  mendapatkan  hasil  tangkapan sama  sekali,  maka  bagaimana  cara  pembagian  hasilnya?  Ini  merupakan  suatu permasalahan yang harus dipecahkan.
Islam  mengajarkan  kepada  pemeluknya  untuk  bekerja  dan  berusaha  untuk mencari  rezki  yang  telah  disediakan  oleh  Allah  di  muka  bumi  untuk  keberlangsungan kehidupannya  baik  secara  perorangan  maupun  bekerjasama  dengan  orang  lain.  Dalam bentuk  kerjasama  dalam  melakukan  perbuatan  dalam  hubungannya  dengan  orang  lain dalam  Islam  disebut Muamalah. Syari’at  Islam  telah  memberikan  aturan-aturan  di dalam diri kita untuk melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling tolong menolong, saling  menguntungkan  dan  tanpa  merugikan  antara  satu  sama  lain.  Dengan  demikian maka  cara  pembagian  yang  menjadi  konsekkuensinya  pun  harus  demikian  adanya artinya  bagian  yang  diterima  oleh  masing-masing  pihak  harus  sesuai  dengan pengorbanannya dan sesuai dengan pekerjaannya.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  masalah  utama  dalam  penelitian  ini  adalah: “Bagaimana  pelaksanaan  bagi  hasil  penangkapan  telur  ikan  antara  pemilik  modal\ ( papalele ), kepala perahu ( pinggawa ) serta buruh ( sawi ), apakah sesuai dengan system syari’at Islam?
B. METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini  merupakan field research  (penelitian lapangan)  merupakan Pengumpulan  data  dan  informasi  yang  diperoleh  langsung  oleh  responden  dan mengamati secara langsung proses pelaksanaan bagi hasil penangkapan telur ikan antara pemilik modal ( palele ), kepala perahu ( pinggawa ) serta buru ( sawi ).
Metode  pengumpulan  bersumber  dari  :  1.  Data  Primer,  yaitu  observasi  dan wawancara  2.  Data  Sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  berbagai  literatur, peraturan  perundang-undangan,  pendapat  para  ahli  hukum,  dokumen  serta  tulisan  lain yang terkait materi yang dibahas sebagai penunjang.
Data yang diperoleh selama proses penelitian baik itu data primer dan sekunder dianalisis  secara  kualitatif  kemudian  disajikan  secara  deskriptif  yaitu  menguraikan, menggambarkan,  dan  menjelaskan  sesuai  dengan  permasalahan  yang  erat  kaitannya dengan penelitian ini.
Sistem Bagi Hasil pada Pelelangan Ikan di Galesong Utara…
Muhammad Irfan

## C. PEMBAHASAN

## Defensi Operasional
Penelitian ini berfokus pada kajian konsep mudhorabah dalam system bagi hasil nelayan Patorani di  Galesong  Utara  dan  bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  terhadap masalah  tersebut.Berdasarkan  pada  fokus  penelitian  dari  judul  tersebut,  maka  dapat  di deskripsikan  substansi  permasalahan  pada  fokus  penelitian.  Oleh  karena  itu,  penulis memberikan defenisi operasional variabel sebagai berikut:
1. Mudhorabah
Secara  bahasa Mudharabah adalah  berasal  dari  kata adh  dharb yangmemiliki relevansi  antara  keduanya,  yaitu: Pertama karena  yang  melakukanusaha Yadhrib  Fil Ardhi (  berjalan  dimuka  bumi)  dengan  berpergian  untukberdagang,  maka  ia  berhak mendapat  keuntungan  karena  usaha  dan  kerjanya. Kedua karena  masing-masing  orang yang berserikat Yadhribu Bisahmin (mengambil bagian dalam keuntungan). 1
Sedangkan The New Encyclopedia of Islam Memberikan
pengertian: Mudharabah  is  a  business  partnership  where  one  partner  puts  up  the capitaland  the other the labor : a sleeping  partnership . 2 Dari pengertian tersebut  dapat diketahui  bahwa Mudharabah adalahpemilik  modal  menyerahkan  modalnya  kepada Mudharib (pekerja)  untukdimanfaatkan  untuk  tujuan  usaha  yang  produktif  dan halal.Sedangkan  hasilkeuntungan  dibagi  menurut  kesepakatan  bersama.Apabila  terjadi kerugiandalam  perdagangan  tersebut  ditanggung  sepenuhnya  oleh shahibul  maal (pemilik modal) sesuai proporsi modal yang di mudharabahkan. 3
2. Patorani .
Secara  etimologis,  istilah “ patorani” berasal  dari  bahasa  Makassar,  terdiri  atas suku kata pa dan torani. Kata pa dapat  diartikan sebagai  suatu  sistem mata pencaharian yaitu  nelayan,sedangkan  kata torani adalah  nama  jenis  ikan  yang  bisa  terbang.  Maka kata patorani menunjukkan  sekelompok  orang  dengan  pekerjaan  khusus  pencari  ikan terbang.
Dalam  kegiatan  nelayan patorani melibatkan  banyak  banyak  orang  yang dikelompokkan  dalam  tiga  bagian  yaitu, papalele (pemilik  modal), pinggawa (Juragan), dan sawi buruh  perahu.Ketiga  unsur  tersebut  antara papalele , punggawa dan sawi terjalin  kerjasama  terkait  dengan  pembagian  hasil  tangkapan.Pembagian  hasil  tersebut antara papalele  pinggawa dan sawi dilakukan  setelah  mengelurkan  seluruh  biaya operasional yang telah dikeluarkan selama kegiatan torani .

## 3. Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan difokuskan di wilayah Galesong, daerah ini secara geografis terletak dipesisir selatan Kabupaten Takalar yang merupakan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini sangat mudah dijangkau dengan jarak 40 km dari Kota Metropolitan Makassar  dan  terletak  antara  5°31  sampai  5°381  Lintang  Selatan  dan  antara  199°221 sampai 199°391 Bujurlimur dengan luas wilayah 566,51 Km2.
1 Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari’ah (Cet.  II; Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 36.
2 Huston  Smith, The  New  Encyclopedia  of  Islam (North  America:  Altamira  Press,  Resived Edition, 2001), h.319.
3 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4 (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1196.

## Muhammad Irfan
Secara  administratif  pemerintahan  wilayah  Kabupaten  Takalar  terdiri  dari  7 (tujuh)Kecamatan dan 77 desa/kelurahan  yang terdiri  dari 57 desa serta 20 Kelurahan. Dari  7(tujuh)  kecamatan  tersebut  4  (empat)  kecamatan  merupakan  wilayah  pesisir yaituMangarabombang  dengan  luas  100,50  Km2  terdiri  dari  11  desa  dan  1  (satu) kelurahan,Mappakasunggu  dengan  luas  74,63  Km2  terdiri  dari  7  Desa  1  Kelurahan, Galesong  Selatanluas  44,00  Km2  terdiri  dari  17  Desa,  Galesong  Utara  dengan  luas 21,75 Km2 terdiri dari 9desa. Tiga Kecamatan lainnya adalah Polombangkeng Selatan dengan  luas  88,07  Km2  terdiridari  4  desa  dan  4  kelurahan,  Polombangkeng  Utara dengan  luas  212,  25  Km2  terdiri  atas  9desa  dan  6  kelurahan,  dan  kecamatan Pattallassang dengan luas 25,31 Km2 terdiri dari 8Kelurahan.
Wilayah Galesong memanjang dari ujung desa Bontomarannu di Selatan sampai Batu-batu diUtara perbatasan Barombong di Makassar. Secara administratif, Kabupaten Takalar  memiliki  batas-batas  wilayah  antara  lain;  (1)  sebelah  Utara  berbatasan  Kota Makassar dan kabupaten Gowa; (2) sebelah Timur berbatasan Kabupaten Jeneponto; (3) sebelah Selatan berbatasan dengan laut Flores; (4) sebelah Barat berbatasan denganselat Makassar dan luas wilayah berkisar 566,51 km2.
Adapun jumlah kecamatan terdiri atas; Kecamatan Mappakasunggu, Mangngara bombang,  Polong  Bangkeng  Utara,  Polong  Bangkeng  Selatan,  Galesong  Selatan  dan Kecamatan  Galesong  Utara.    Galesong  adalah  salah  satuwilayah  penyokong  ekonomi kabupaten  Takalar  sejak  dulu,  posisinya  yang  strategis  karena  berdekatan  dengan  kota metropolitan  Makassar  adalah  keuntungan  tersendiri.  Secara  geografis  dikenal  sebagai daerah  kawasan  pantai.  Hal  itu  tercermin  didalamnya  sejumlah  penduduk  berprofesi sebagai nelayan dan bermata pencaharian utama sebagai penangkap ikan dan biota laut.
Kabupaten  Takalar  adalah  wilayah  yang  beriklim  tropis,  sehingga  hanya mengenal dua musim dalam setahunnya, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kedua musim  ini, menjadikan rata-rata temperature udaranya sepanjang tahun berkisar  antara 25-30C. Tlitik terendah berada di daerah-daerah ketinggian100 meter di atas permukaan laut yang letaknya sebagian besar di wilayah gugusan pantai (pantai selatan dan pantai barat).  Titik  tertinggi  berada  di  daerah-daerah  yang  terletak  di  bawah  kaki  gunung. KabupatenTakalar memiliki enam kecamatan potensi unggulan untuk dijadikan sebagai sumber  penghidupan  masyarakatnya.  Pemetaan  potensi  tersebut  secara  potensial masyarakatnya tergantung pada kondisi alam yang dimiliki.

## A. Analisis  Terhadap  Akad  Perjanjian  Mudharabah  Hasil  Patorani  Di  Galseong Utara Kabupaten Takalar.
Perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dalam  mencapai  kesepakatan  antara  seseorang atau  beberapa  orang  dengan  seseorang  atau  beberapa  orang  lainya  untuk  melakukan sesuatu perbuatan tertentu. 4 Sedangkan syarat perjanjian kerjasama harus dibuat secara tertulis  dan  atas  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak,  tidak  boleh  hanya  sekedar diucapkan, Untuk dapat mempunyai kekuatan hukum tetap. 5
4 Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K, Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 4.
5 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam , Jilid 2 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 344
Sistem Bagi Hasil pada Pelelangan Ikan di Galesong Utara…
Muhammad Irfan
Akad  adalah  suatu  perikatan  antara  ijab  dan  kabul  dengan  cara  yang  dibenarkan syara’ yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya. 6 Akan tetapi yang terjadi, nelayan  patorani  di  Galesong  Utara    dalam  bekerjasama  bagi  hasil  penangkapan  ikan akad perjanjian kerja baik dilakukan dalam bentuk lesan dan tidak ada bagi hasil  yang jelas  secara  tertulis.  Sedangkan  dalam  pelaksanaan  bagi  hasil  di    Galesong  Utara dilakukan dengan mengikuti peraturan atau cara-cara yang telah berlaku sejak dulu dan turun-menurun kepada masyarakat setempat.
Ahmad  Azhar  Basyir,  dalam  bukunya  Asas-Asas  Hukum  Mu’amalat  (Hukum Perdata  Islam)  menjelaskan  tentang  pembentukan  akad  adalah:  suatu  hal  yang  harus diperhatikan rukun dan syaratnya. Rukun akad adalah ijab dan qabul sebab akad adalah suatu  perikatan  antara  ijab  dan  qabul  yang  harus  ada  dalam  suatu  hal,  peristiwa  atau tindakan. Agar ijab dan qabul benar-benar mempunyai akibat hukum, diperlukan adanya tiga syarat sebagai berikut:
1. Ijab  dan  qabul  harus  dinyatakan  oleh  orang  yang  telah  mencapai  umur  atau tamyiz  (harus  dinyatakan  oleh  orang  yang  cakap  dalam  melakukan  tindakan hukum)  untuk  dapat  mengetahui  isi  perkataan  yang  diucapkan  sehingga ucapanya tersebut benar-benar menyatakan keinginan hatinya.
2. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek, yang merupakan objek akad.
3. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam satu majelis dan kedua belah pihak sama-sama hadir. 7
Adapun syarat  yang menyangkut  subyek akad (papalele, punggawa dan  sawi) dan obyek akad (kerja nelayan dan hasil yang akan diperoleh) adalah:
1. Telah ada pada waktu akad diadakan
2. Dapat menerima hukum akad
3. Dapat ditentukan dan dapat diketahui
4. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.
Sedangkan  menurut  Chairuman  pasaribu  dan  Suharwadi  Lubis  dalam  bukunya Hukum Perjanjian Dalam  Islam menjelaskan bahwa secara umum yang menjadi syarat syahnya suatu perjanjian adalah:
1. Perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  tidak  menyalahi  hukum  Syari’ah  yang disepakati.
2. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah di dasarkan pada kesepakatan dan atas kehendak masing-masing pihak
3. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian. Sehingga tidak mengaki batkan terjadinya kesalah pahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari. 8
Jika dilihat dari teori yang dikembangkan oleh Ahmad Azhar Basyir, Chairuman pasaribu  dan  Suharwadi  Lubis,terkait  dengan  syarat  syahnya  suatu  perjanjian  serta pembentukan akad adalah bahwa dalam suatu perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak  harus  sesuai  dengan  kesepakatan  terhadap  isi  perjanjian.  Dan  perjanjianyang diadakan  antara  kedua  belah  pihak  bukanlah  perbuatan  yang  bertentangan  dengan
6 Ahmad  Azhar  Basyir, Asas-Asas  Hukum  Mu’amalat  (Hukum  Perdata  Islam) ,  Edisi  Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm.65. 51
7 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata Islam) , h. 66.
8 Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K, Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam , h. 2-3.

## Muhammad Irfan
hukum  atau  perbuatan  yang  melawan  hukum  Syari’ah.  Demikian  juga  ijab  dan  qabul merupakan  penetapan  atas  keridhaan  kedua  pihak,  atau  dapat  dikatakan  bahwa  akad adalah suatu perbuatan  yang sengaja dibuat oleh dua orang dan berdasarkan keridhaan masing-masing pihak.
Adapun  yang  terjadi  di  lapangan,  perjanjian  yang  dilakukan  antara  Papalele, punggawa dan sawi di  Galesong Utara secara hukum sudah sesuai dalam hukum Islam. Karena telah memenuhi rukun dan syarat akad.
Dari segi rukun akad adanya ijab dan qabulantara kedua pihak dilakukan secara lesan,  dengan  mengikuti  peraturan-peraturan  dan  cara-cara  yang  telah  berlaku  dalam masyarakat,  yang  mana  peraturan  tersebut  ditentukan  oleh  para  pihak  yang  tergabung dalam kerjasama bagi hasil. Dan orang yang menjalankan akad adalah orang yang telah tamyiz ,  ijab  dan  qabul  dilakukan  dalam  satu  majlis  dan  dihadiri  oleh  masing-masing pihak), ijab dan qabul tertuju pada obyek akad (kerja nelayan dan hasil yang diperoleh) dan  subyek  akad  (papalele,  punggawa  dan  sawi).Hal  ini  sesuai  dengan  keadaan  di lapangan  yang  dilakukan  antara  papalele,  punggawa  dan  sawi  dalam  akad  perjanjian kerja bagi hasil attorani .
Akan  tetapi  dalam  pembagian  hasil  antara  papalele,  punggawa  dan  sawi  tidak sesuai  karena  terdapat  ketidakadilan  yaitu  adanya  biaya  perbekalan  hutang,  dan  itu menjadi  tanggungan  papalele.  Sedangkan  kerjasama  antara  papalele,  punggawa  dan sawi hanya sebatas pemilik modal dan seseorang yang menjalakan suatu usaha dengan cara  bagi  hasil.  Sebab  ada  orang  yang  mempunyai  modal,  tetapi  orang  tersebut  tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan usaha. Ada juga orang yang tidak mempunyai modal tetapi orang tersebut mempunyai keahlian.
Dengan demikian dibutuhkan adanya kerjasama antara kedua belah pihak dalam mendapatkan keuntungan (modal) dan skill (keterampilan). Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah:198
                                                     
Artinya:
Tidak  ada  dosa  bagimu  untuk  mencari  karunia  (rezeki  hasil  perniagaan)  dari Tuhanmu. (Al-Baqarah: 198). 9
Ayat di atas menunjukkan pengakuan Allah Swt akan adanya perserikatan atau kerjasama  dengan  mencari  rizki  hasil  perniagaan  dijalan  Allah.  Secara  umum membolehkan  manusia  untuk  bekerja,  dengan  tujuan  untuk  saling  membantu  antara pemilik modal dan pekerja untuk memutarkan uang atau menjalankan usahanya. Dalam akad  kerjasama  bagi  hasil  modal  tergolong  dalam  bentuk  akad  mudharabah.  Akad mudharabah  adalah  pemilik  modal  menyerahkan  modalnya  kepada  pekerja  untuk  di jalankan, dengan membagi keuntungan menurut kesepakatan bersama.
Adapun modal dalam kerjasama bagi hasil penangkapan ikan, baik dalam bentuk akad Mudharabah mulai dari alat transportasi (kapal) dan semua peralatan nelayan serta biaya perbekalan semua dari juragan. Nelayan tidak mengeluarkan modal  sama sekali,
9 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Solo: Pustaka Mantiq, 19970), h.48.
Sistem Bagi Hasil pada Pelelangan Ikan di Galesong Utara…
Muhammad Irfan
nelayan  hanya  sebagai  pekerja  dan  orang  yang  menjalankan  usaha  untuk  mencari  dan penangkap ikan di laut.
Adapun  tentang  perjanjian  hutang  perbekalan  antara  papalele,  punggawa  dan sawi,  juga  tidak  ada  ketentuan  yang  mengatur  dengan  jelas  dan  tegas  tentang penyelesaian  hutang  perbekalan.Yang  ada  dalam  penyelesaian  hutang  perbekalan tersebut  tetap  di  bebankan  kepada  juragan  kapal  untuk  membayar  hutang  perbekalan selama  melaut.  Hal  ini  terdapat  ketidakadilan  dalam  bekerjasama  bagi  hasil  antara papalele , punggawa dan sawi ,  kalaupun  ada  tanggungan  hutang  harus  diselesaikan antara kedua belah pihak, bukan hanya salah satu pihak yang menanggung hutang dan hanya dibebankan kepada juragan saja.
Dalam hidup  bermasyarakat  manusia selalu berhubungan satu  sama lain,  untuk mencukupi  kebutuhan  hidupnya,  pergaulan  sebagai  tempat  setiap  orang  melakukan perbuatan  dalam  hubungannya  dengan  orang  lain  disebut  Muamalah.  Sebagai  makluk sosial  kebutuhan  akan  kerjasama  antara  satu  pihak  dengan  pihak  lain  guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup tidak bias diabaikan. 10 Sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-nisaa: 29
                                                                                                    
                                                                  
Terjemahan:
Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakai  harta  sesuatu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan  sukasama  suka  diantara  kamu.Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu. Sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu.(An-Nisaa: 29). 11
Ayat  di  atas  menerangkan  tentang  ketentuan  bahwa  dalam  perdangangan  atau kerjasama  atas  dasar  sukarela  merupakan  salah  satu  bentuk  mu’amalah  yang  halal. Setiap pelaku ekonomi harus berpedoman pada  asas dan peraturan menurut  Al Qur’an dan Hadis selain itu juga harus memperhatikan nilai-nilai Islam, apabila ingin mencapai keuntungan dunia akhirat, yakni keuntungan yang ingin ditimbang tidak hanya didunia saja  tetapi  harus  diperhitungkan  keabsahanya  sampai  akhirat. 12 Dalam  kerjasama  bagi hasil antara papalele, punggawa dan sawidi Galesong Utara cenderung punggawa lebih dirugikan. Tapi dalam kenyataannya juragan harus bisa menerima dan tidak bisa berbuat banyak  dengan  alasan  untuk  tolong  menolong  dan  saling  bekerjasama  agar  tetap beroperasi  dan  mendapat  hasil  serta  agar  tetap  bisa  bekerja,  walaupun  dalam  hal  ini punggawa harus dirugikan dan terus menerus menanggung kerugian.
Menurut  pengamatan  penulis  dari  hasil  penelitian  di  lapangan,  tentang  akad perjanjian  yang  dilakukan  antara papalele ,  punggawa  dan  sawi  tidak  ada  bentuk  akad
10 Ibrahim  Lubis, Ekonomi  Islam  Suatu  Pengantar (Cet.  I;  Jakarta:  Radar  Jaya  Offset,  1995), h.423-424.
11 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya ,  h.122.
12 Ahmad  M.  Saefuddin, Ekonomi  Masyarakat  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam (Cet.  I;  Jakarta: Rajawali, 1987), h. 125.

## Muhammad Irfan
yang  mengatur  tentang  perjanjian  kerjasama,  baik  akad  perjanjian  kerja,  modal,  bagi hasil  maupun  adanya  hutang  piutang.  Yang  ada  dalam  pelaksanaan  bagi  hasil  torani tersebut  adalah  para  pihak  hanya  melaksanakan  ketentuan  dari  dulu  secara  turun menurun tentang apa yang mereka ketahui, tanpa dilandasi oleh adanya akad perjanjian yang jelas sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif.

## PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Kerjasama  bagi  hasil  penangkapan  ikan  akad  perjanjian  antara  nelayan  dan juragan adalah dilakukan secara lisan, dengan mengikuti  adat kebiasaan yang berlaku  secara  turun  temurun.  Dan  dalam  pelaksanaan  kerjasama  bagi  hasil tersebut adalah hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil.
2. Adapaun  akad  perjanjian    bagi  hasil  nelayan  patorani  sudah  memenuhi  rukun dan  syarat.  Rukun  akad  yaitu  adanya  ijab  dan  qabul,  adanya  subyek  akad (nelayan  dan  juragan)  dan  obyek  akad  (kerja  nelayan  dan  hasil  yang  akan diperoleh).  Mengenai  syarat-syaratnya  juga  telah  terpenuhi  baik  yang berhubungan dengan ijab dan qabul, dan yang berhubungan dengan subyek akad maupun  yang  berhubungan  dengan  obyek  akad. Nelayan  dan  juragan  sebagai subyek akad dan obyek akad sudah memenuhi syarat yaitu telahadap ada waktu akad diadakan, dapat menerima hukum akad dan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.
3. akad  perjanjian  bagi  hasil  penangkapan  ikan  yang  dilakukan  oleh  nelayan patorani adalah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syarat-syarat dan  rukun.  Dilihat  dari  system  bagi  hasil  maka  dapat  dikatakan  bahwa pembagian tersebut sudah cukup adil meskipun terdapat ketidakadilan tentang kerugian  dalam  kerjasama  bagi  hasil,  dalam  hal  ini  adanya  hutang  yang dibebankan kepada juragan.
4. Bagi  hasil  antara  nelayan  patorani  menggunakan  sistem  mudharabah Muthlaqah  yaitu  mengikuti  adat  kebiasaan  yang  berlaku  di  daerah  setempat dengan menggunakan cara tata cara pembagian yang disepakati bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
AzharBasyir,  Ahmad, Asas-AsasHukum  Muamalah .  Yogyakarta:  UII  Press,  2000  Adi, Rianto, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum . Jakarta: Granit, 2004 Arikunto,  Suharsimi, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek. Jakarta:  Rineka Cipta, 2002
Antonio,  Syafi’I, Muhammad. Bank Syari’ah: Dari Teori dan Praktek ,  Jakarta:  Gema Insani Press, 2001
Abdullah  Saeed, Bank  Islam  Dan  Bunga:  Studi  Kritis  Interprestasi  Kontemporer Tentang Riba dan Bunga . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
Chairuman  pasaribu  dan  Suhrawardi  K,  Lubis,  SH, HukumPerjanjian  Dalam  Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 1996
Dahlan, Abdul Aziz, EnsiklopediHukum Islam, Jakarta: IchtiarBaru Van Hoeve, 1996
Dewi,  Gemala  et  al, HukumPerikatan  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2006
Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Solo: PustakaMantiq, 1997
Sistem Bagi Hasil pada Pelelangan Ikan di Galesong Utara…
Muhammad Irfan
Hassan Shadily, Ensiklopedi Indonesia , Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1983 Helmi Karim, FiqhMu’amalah . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993 Hasan, M. Ali, Berbagai MacamTransaksi dalam Islam, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003 Kusnadi, Konflik Sosial Nelayan, Yogyakarta: LKIS, 2002
------------,  Nelayan:  Strategi  Adaptasi  dan  Jaringan  Sosial,  Bandung:  Humaniora Utama Press, 2000
Lubis, Ibrahim, Ekonomi Islam Suatu Pengantar . Jakarta: Radar Jaya Qffset, 1995. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, MetodePenelitian Survey , Jakarta: LP3ES, 1989 M. Rifa’ii, Terjemah Khulashah: Kifayatul Akhyar , Semarang: PT KaryaToha Putra ------------, Terjemah Bulughul Maram, Semarang: Wicaksana, 1994 Muhammad, Sistem  dan  Prosedur  Operasional  Bank  Syari’ah ,Yogyakarta:  UII  Press, 2000
------------, Teknik  Perhitungan  Bagi  Hasil  dan  Profit  Margin  Pada  Bank  Syari’ah, Yogyakarta: UII Press, 2004
Mas’adi, Ghufron A, Fiqh Muamalah Kontekstual . Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2002 M.  Saefuddin,  Ahmad, Ekonomi  Masyarakat  dalam  Perspektif  Hukum  Islam. Jakarta: Rajawali, 1987
Mervvyn  K.  Lewis  dan  LatifaAlgaoud, Perbankan  Syari’ah .  Jakarta:  Serambi  Ilmu Semesta, 2004
Mulyadi, Ekonomi Kelautan. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2005
U.  Maman,  et,  al. Metodologi  Penelitian  Agama:  Teori  Dan  Praktek .  Jakarta:  Raja GrafindoPersada, 2006
Prof.  R.  Subekti,  SH.  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata . Jakarta: Pradnya Paramita, 1999 .
Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam . Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995