## Legalitas

## Analisis Pentingnya Implementasi Penyelesaian Sengketa Online di Indonesia

## Vizta Dana Iswara, Nur Hadiyati
Sarjana Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam, Kepulauan Riau, Indonesia Correspondence email: Vizta.iswara@gmail.com ; email: hadiyati@uib.ac.id
Abstract.  Online  Dispute  Resolution  (ODR)  is  a  legal  innovation  that  utilizes  technological  advances  in  alternative  dispute resolution  methods  in  which  through  the  ODR,  the  disputing  parties  do not  need  to  meet  directly  to  resolve  their  disputes.  The method used by the writer in this scientific journal is the normative research method. The researcher uses secondary data in the form  of  document  studies,  journals,  literature  and  research  journals  and  other  sources  that  can  be used  as  the  material  in  this scientific article. ODR is expected to facilitate the dispute resolution process arising from cross-border trade transactions, where conventional  judicial  mechanisms  may  not  offer  adequate  solutions  or  legal  assistance  to  resolve  cross-border  e-Commerce disputes. Currently, there are 4 types of dispute resolution systems using ODR, namely e-Settlement, e-Arbitration, e-Resolution and  e-Mediation.  However,  several  things  must  be  considered  if  Indonesia  wants  to  implement  this  ODR  method,  namely Indonesia needs to pay attention to and consider technological barriers, access and affordability as well as obstacles to system security and confidentiality of personal data.
Keywords: Online, Dispute, Resolution
Abstak. Online  Dispute  Resolution  (ODR)  merupakan  sebuah  inovasi  hukum  yang  memanfaatkan  kemajuan  teknologi  dalam metode penyelesaian sengketa alternatif dimana melalui jalur ODR pihak yang bersengketa tidak perlu bertemu secara langsung untuk  menyelesaikan  sengketa  mereka.  Metode  yang  yang  digunakan  penulis  pada  jurnal  ilmiah  ini  adalah  metode  penelitian normatif.  Peneliti  menggunakan  data  sekunder  berupa  studi  dokumen,  literatur  serta  jurnal  penelitian  dan  sumber-sumber  lain yang  dapat  digunakan  sebagai  materi  dalam  artikel  ilmiah  ini.  ODR  diharapkan  dapat  mempermudah  proses  penyelesaian sengketa  yang  timbul  dari  transaksi  perdagangan  lintas  batas,  dimana  mekanisme  peradilan  konvensional  kemungkinan  tidak menawarkan solusi atau bantuan hukum yang memadai untuk mengatasi sengketa e-Commerce lintas batas. Pada saat ini terdapat 4  macam  sistem  penyelesaian  sengketa  menggunakan  ODR  yaitu  e-Settlement,  e-Arbitration,  e-Resolution  dan  e-Mediation. Namun, beberapa hal yang harus diperhatikan jika Indonesia ingin mengimplementasikan metode ODR ini yaitu Indonesia perlu untuk  memperhatikan  dan  mempertimbangkan  perihal  hambatan  teknologi,  akses  dan  keterjangkauan  serta  kendala  terhadap keamanan sistem dan kerahasiaan data pribadi.
Kata kunci: Online, Sengketa bisnis, Penyelesaian

## PENDAHULUAN
Hadirnya  interaksi  yang  timbul  antar  manusia  tentunya  tidak  lepas  akan  hadirnya  konflik  serta  perselisihan akibat  perbedaan  baik  itu  berupa  kepentingan  maupun  pendapat.  Karena  ini  disebabkan  oleh  manusia  yang  mana merupakan  makhluk  sosial  yang  saling  berketergantungan  antar  satu  dengan  yang  lain.  Sehingga,  hukum  memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian perkara atau konflik yang timbul akibat perselihisan tersebut. Inilah yang menjadikan salah satu fungsi utama hukum yaitu sebagai sarana untuk penyelesaian konflik serta sebagai sarana guna untuk memperlancar interaksi sosial 1 .
Namun  pada  era  digitalisasi  ini,  diketahui  bahwa  internet  telah  mengambil  peran  yang  sangat  penting  dalam kehidupan  teruntuk  banyak  orang.  Perkembangan  globalisasi  yang  signifikan  khususnya  pada  Teknologi  Informasi dan Komunikasi (TIK) baik di negara maju maupun berkembang menciptakan perubahan-perubahan yang signifikan tidak  hanya  pada  perekonomian  secara  global  namun  juga  pada  aspek  politik,  budaya,  teknologi,  lingkungan  serta sosial  dan  budaya.  Ini  menyebabkan  jarak  yang  kian  menyusut  sementara  waktu  kian  dipercepat.  Tanpa  kita  sadari bahwa  saat ini  kita  telah tinggal di  dunia  yang  lebih kecil  dan  cepat dibandingkan  dengan  sedekade  yang lalu  yaitu dunia penuh akan oportunitas yang baru serta ekspektasi yang baru namun juga dunia yang penuh dengan tantangan yang baru 2 .
Di  dunia  yang  penuh  dengan  oportunitas  serta  ekspektasi  yang  baru  tentunya  mengakibatkan  timbulnya permasalahan atau perselisihan yang kian banyak serta beragam. Contohnya dapat dilihat dari sudut pandang pesatnya perkembangan globalisasi dapat dilihat dari sektor perdagangan yang mana akses perdagangan itu sendiri pada saat ini menjadi  semakin  tanpa  batas  ( borderless ).  Salah  satu  penerapaan  perdagangan  yg  tanpa  batas  adalah  perdagangan
1 Sitompul,  M.  G.,  Syaifuddin,  M.,  &  Yahanan,  A.  (2016).  Online  Dispute  Resolution  (ODR):  Prospek  Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia. Jurnal Renaissance , 1 (2), 75-93.
2 Aziz, M., & Hidayah, M. (2020). Perlunya  Pengaturan Khusus Online  Dispute  Resolution (ODR)  Di Indonesia Untuk Fasilitasi  Penyelesaian  Sengketa  E-Commerce. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional , 9 (2),  275-278.  doi: 10.33331/rechtsvinding.v9i2.449
internasional,  definisi  perdagangan  internasional  itu  sendiri  sebagaimana  yang  disebutkan  oleh  DA  Iswandari merupakan perdagangan atau sebuah proses tukar menukar yang terjadi atas kesepakatan bersama dan itu terdiri dari 2 negara  atau  lebih 3 .  Adapun  aktivitas  perdagangan  internasional  yaitu  transaksi  seperti  jual-beli,  tawar-menawar sampai dengan dengan ekspor dan impor pada saat ini dapat dilaksanakan antar masyarakat internasional.
Orang-orang  dan  bisnis  yang  tidak  akan  pernah  berurusan  satu  sama  lain  pada  saat  ini  melakukan  bisnis bersama-sama  dan  mengadakan  perjanjian  atau  membuat  kontrak  karena  adanya  internet.  Pelanggan  yang  secara tradisionalnya terbatas hanya kepada pasar domestik, kini telah dapat berbelanja di luar negeri. Pebisnis dengan skala kecil  dan  menengah  kini  telah  memasuki  pasar  internasional  yang  mana  ini  dahulunya  di  peruntukkan  untuk  bisnis dengan  skala  besar.  Ini  membuat  aktivitas  perdagangan  internasional  menjadi  semakin  berjalan  dan  berkembang dengan sangat pesat 4 .
Belum  lagi  dengan  munculnya e-Commerce yang  mempermudah  transaksi  baik  dalam  negeri  maupun  luar negeri  yang  mana  menyebabkan  jarak  interaksi  perdagangan  semakin  kecil.  Ini  dikarenakan e-Commerce yang menawarkan konsumen online banyak pilihan produk dan bisnis dengan basis pelanggan potensial yang sangat besar sehingga menyebabkan Electronic  commerce ( e-Commerce )  menjadi  pasar  terbesar dan  paling cepat berkembang  di dunia. 5
Bersamaan dengan peningkatan tajam selama dua dekade terakhir sehubungan dengan transaksi komersial yang dilakukan melalui Internet seperti perdagangan elektronik Business to Business (B2B), Business to Customer (B2C), dan Customer to Customer (C2C) telah menghasilkan diskusi ekstensif mengenai penggunaan sistem  - baik yudisial atau ekstrayudisial - untuk menyelesaikan masalah domestik dan internasional yang mana sengketa lintas  batas yang secara  pasti  akan  timbul  sebagai  bagian  dari  pengelolaan  jenis  transaksi  komersial  ini 6 .  Bersamaan  dengan peningkatan perdagangan internasional dan juga praktik e-Commerce maka menyebabkan munculnya sengketa antar pihak yang terlibat pada aktivitas perdagangan internasional tersebut.
Apabila  terjadi  sengketa  antar  pelaku  aktivitas  perdagangan  internasional  maka  upaya  yang  dapat  dilakukan untuk menyelesaikan  sengketa tersebut  adalah melalui  upaya litigasi  atau  non-litigasi.  Upaya  penyelesaian  sengketa secara litigasi adalah merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan dan prosesnya dilaksanakan sesuai  dengan  prosedur  pengadilan.  Sementara  itu,  upaya  penyelesaian  sengketa  via  non-litigasi  adalah  upaya  yang dilakukan  antar  pihak  bersengkata  tanpa  mencampur  tangankan  lembaga  perdailan  atau  dengan  kata  lain  yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan 7 .
Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini, dunia telah berada pada era Revolusi Industri 4.0 yang mana semua  proses  itu  dilalui  via  komputerisasi  serta  digitalisasi  dan  sistem  hukum  itu  sendiri  tidak  dapat terhindari  dari dampak  Revolusi  Industri  4.0.  Contohnya  dapat  dilihat  di  lingkungan  peradilan  yang  mana  kegiatan  praktik  hukum yang dulunya dilakukan secara konvensional namun sekarang telah mengenal yang namanya proses digitalisasi 8 .
Disamping itu juga pada saat ini terdapat metode baru penyelesaian sengketa non-litigasi yang muncul karena diakibatkan  oleh  kemajuan  teknologi  informasi  yang  kemudian  dikenal  dengan Online  Dispute  Resolution atau disingkat sebagai ODR. Metode yang digunakan Online Dispute Resolution guna untuk menyelesaikan suatu sengketa sebenarnya  hampir  sama  dengan  metode  ADR  atau  arbitrase,  namun  letak  perbedaannya  hanyalah  upaya pelaksanaannya saja dimana ODR itu dilakukan secara online 9 .
Karena,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  seiring  dengan  meningkatnya  pertumbuhan  penduduk  disertai  dengan pesatnya  perkembangan  teknologi  mengakibatkan  meningkatnya  pertumbuhan  intensitas  transaksi  bisnis  secara signifikan.  Sehingga  intensitas  ini,  memicu  jumlah  sengketa  bisnis  baik  dalam  wilayah  domestic  maupun internasional.  Maka,  dengan  adanya  kondisi  ini, maka  sangat  dibutuhkan  suatu  sistem  yang  sederhana  namun  tepat, cepat  dan  tentunya  efektif  serta  efisien.  Perlu  juga  untuk  digarisbawahi  bahwa  metode  penyelesaian  tersebut  harus ringkas  namun  biaya  yang  harus  dikeluarkan  juga  ringan.  Dengan  demikian,  Alternative  Dispute  Resolution merupakan  jawaban  dari  permasalahan  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  diatas  karena  ADR  memiliki  kriteria tersebut yaitu sederhana dan ringkas serta biaya yang ringan. Jadi, bukan hanya lewat jalur litigasi saja suatu sengketa
3 Iswandari, D. (2018). Teori Perdagangan Internasional. Retrieved 14 December 2020, from http://eprints.ums.ac.id/59653/7/BAB%20II.pdf
4 Chandra,  A.  (2014).  Penyelesaian  Sengketa  Transaksi  Elektronik  Melalui  Online  Dispute  Resolution  (ODR)  Kaitan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008. Jurnal Ilmu Komputer , 10 (2).
5 Faiz Aziz, M., & Arif Hidayah, M. (2020). Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (ODR) Di Indonesia Untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-Commerce. Jakarta Selatan: Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
6 Tsurel, D., Doron, M., Nus, A., Dagan, A., Guy, I., & Shahaf, D. (2020). E-Commerce Dispute Resolution Prediction (pp. 1465 – 1474). Virtual Event, Ireland: Association for Computing Machinery.
7 Faiz Aziz, M., & Arif Hidayah, M. (2020). Loc.Cit.
8 Lumbanraja,  A.  D.  (2020).  Perkembangan  Regulasi  Dan  Pelaksanaan  Persidangan  Online  Di  Indonesia  Dan  Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19. CREPIDO, 2 (1), 46-58. https://doi.org/10.14710/crepido.2.1.46-58
9 Sugiarto, S. (2019). Online Dispute Resolution (Odr) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Era Modernisasi
itu  dapat  diselesaikan.  Namun,  juga  ada  upaya  lain  melalui  non  litigasi  yaitu  Alternative  Dispute  Resolution  atau diartikan sebagai Penyelesaian Sengketa Alternatif 10 .
Disamping  itu  ADR  juga  menawarkan  upaya  penyelesaian  secara online atau  dikenal  dengan Online  Dispute Resolution (ODR). Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur ODR itu dilakukan secara online tanpa  mengharuskan  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  yang  berada  di  wilayah  lintas  batas  untuk bertemu  secara  langsung  atau  bertatap  muka.  Dengan  demikian, Online  Dispute  Resolution diharapkan  dapat membantu serta mengatasi dalam menangani situasi yang timbul dari transaksi perdagangan lintas batas, yang mana mekanisme  peradilan  yang  tradisional  kemungkinan  tidak  menawarkan  solusi  atau  bantuan  hukum  yang  memadai untuk mengatasi sengketa e-Commerce lintas batas ( cross-border ) 11 .
Di  Indonesia  sendiri  sebagaimana  diketahui  merupakan  salah  satu  negara  yang  memiliki  populasi  penduduk paling padat di dunia dan tentunya ini menjadi salah satu patokan bahwa Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan pada  perekonomian  terutama  di  mata  internasional.  Ini  dibuktikan  dengan  adanya  pertumbuhan  volume  transaksi e- Commerce pada  September  2020  mencapai  sebanyak  150,16  juta  transaksi,  meningkat  79,38  persen  secara  tahunan ( year-on-year/yoy ), dari 83,71 juta transaksi pada September 2019 12 . Sementara secara bulanan, volume transaksi e- Comm erce  masih  mengalami  pertumbuhan  1,7  persen month-to-month ( mtm )  dibandingkan  dengan  Agustus  2020 yang tercatat mencapai 147,66 juta transaksi. Ditambah dengan letak negara Indonesia yang strategis secara geografis tentunya meningkatkan intensitas transaksi bisnis baik secara nasional maupun internasional 13 .
Sehingga  seiring  dengan  meningkatnya  intensitas  interaksi  bisnis  di  Indonesia  dikhawatirkan  bahwa  sengketa atau  perselisihan  bisnis  di  Indonesia  juga  akan  kian  meningkat.  Karena  seperti  yang  telah  disebutkan  diatas  bahwa apabila  tingkat  interaksi  bisnis  semakin  meningkat  maka  semakin  meningkat  pula  sengketa  bisnis  yang  timbul  di negara tersebut 14 .
Berdasarkan  latar  belakang  sebagaimana  yang  telah  di  uraikan  di  atas  maka  diperlukan  kajian  lebih  lanjut mengenai  pentingnya  penyelesaian  sengketa online di  Indonesia  serta  apa  saja  manfaat  serta  tantangan  yang  akan dihadapi apabila penyelesaian sengketa online benar di berlakukan di Indonesia.

## METODE
Metode yang digunakan penulis pada artikel ilmiah ini adalah metode penelitian normative yang mana pada penelitian ini peneliti menggunakan prosedur penelitian ilmiah yang dilihat dari aspek normative. Normative Law Research atau diartikan menjadi penelitian hukum normative digunakan dengan memanfaatkan studi kasus normative berupa produk prilaku hukum seperti mengkaji hukum positif yang terdapat didalam Undang-Undang. Adapun pokok kajiannya adalah dengan memanfaatkan data sekunder atau bahan Pustaka yang mana dalam konteks ini berupa norma maupun kaidah hukum positif atau yang berlaku di dalam lingkungan masyarakan dan menjadi patokan perilaku setiap orang. Adapun focus dari penelitian hukum normative yaitu undang-undang hukum positif, doktrin hukum, asas-asas hukum, penemuan hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum 15 .
Melalui proses penelitian ini peneliti bertujuan untuk menemukan suatu aturan, prinsip maupun doktrin hukum guna untuk permasalahn hukum yang dihadapi.
Pada  penelitian  hukum  normative  ini,  penerliti  memanfaatkann  jenis  data  sekunder.  Adapun  bahan  hukum primer  yang  di  gunakan  adalah  berupa  hukum  perUndang-Undangan.  Sementara  bahan  hukum  sekunder  sendiri merupakan  studi  dokumen  atau  kepustakaan  yang  mana  data  tersebug  didapatkan  dengan  cara  mengumpulkan, memeriksa  dan menelusuri  dokumen  dan atau  kepustakaan  yang  bisa memberikan  informasi  atau keterangan  terkait penelitian hukum tersebut. Dalam konteks penelitian hukum ini, data sekunder yang dimaksud adalah bahan hukum yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  yang  bersifat  mengikat  seperti  peraturan  perundang-undangan.  Kemudian peneliti juga melakukan pengumpulan bahan dan materi yang terdapat pada buku referensi 16 .
Guna untuk menjawab isu hukum pada permasalahn ini makan dilakukan pengumpulan bahan hukum dengan cara  memahami  secara  lebih  mendalam  aturan  hukum  yang  berlaku  kemudian  dilanjutkan  dengan  mengidentifikasi
10 Sitompul, M. G., Syaifuddin, M., & Yahanan, A. (2016). Loc. Cit.
11 UNCITRAL  Technical  Notes  on  Online  Dispute  Resolution.  (2017).  Retrieved  9  March  2021,  from https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/v1700382_english_technical_notes_on_odr.pdf
12 Elena, M. (2020). Transaksi E-Commerce Meningkat 79,38 Persen di Tengah Resesi Ekonomi | Ekonomi - Bisnis.com. Retrieved  5  May  2021,  from  https://ekonomi.bisnis.com/read/20201109/9/1315333/transaksi-e-commerce-meningkat-7938- persen-di-tengah-resesi-ekonomi
13 Chandra, A. (2014). Loc. Cit.
14 Sutiyoso,  B.  (2008).  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Melalui  Online  Dispute  Resolution  dan  Pemberlakuannya  di Indonesia. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 20 (2), 229-250.
15 Metode Penelitian. (2020). Retrieved 16 December 2020, from http://repository.uib.ac.id/1151/6/S_1451007_chapter3.pdf 16 Lam, W., 2018. Metode Penelitian. [online] Repository.uib.ac.id. Available at:
<http://repository.uib.ac.id/1146/6/S_1451010_chapter3.pdf> [Accessed 19 December 2020].
bahan  Pustaka  semisal  jurnal  hukum,  laporan  hasil  penelitian  dan  sumber  hukum  lainnya  yang  relavan  dengan permasalah  hukum  pada  artikel  ilmiah  ini  yaitu  penyelesaian  permasalahan  sengketa  perdangan  bisnis  antar  batas dengan menggunakan jalur Online Dispute Resolution.
Metode analisis data yang peneliti terapkan pada penelitian hukum ini yaitu metode analisis kualitatif data yang mana melalui metode ini penulis dapat memperoleh jawabah berdasarkan hasil riset serta pencarian secara normative serta hal-hal yang terkait lainnya. Karena sebagaimana diketahui bahwasanya metoder analisis data kualitatif adalah metode  analisis  yang  memperoleh  data  dengan  cara  mengelompokkan  serta  menseleksi  data  hasil  temuan  dari  hasil penelitian yang kemudian hasil kebenarannya ditata secara sistematis. Kemudian, data tersebut dihubungkan dengan teori-teori  yang  didapat  dari  hasil  studi  kepustakaan  dan  dikaji  dengan  metode  berfikir  guna  untuk  mendapatkan kesimpulan maupun jawab yang ditujukan untuk menjawab permasalahan yang terdapat pada penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Teori Online Dispute Resolution
Saat  ini  kemajuan  teknologi  tidak  hanya  berefek  kepada  sektor  ekonomi  saja,  tetapi  juga  kepada  sector hukum. Pada sektor hukum sendiri, telah ditemukannya inovasi-inovasi hukum baru yang mana bertujuan untuk mengatasi permasalahan sengketa e-Commerce tersebut. Jika sebelum-sebelumnya sengketa perdagangan diatasi melalui proses litigasi (persidangan) maupun non-litigasi secara langsung, manual, dan tradisional, namun pada saat ini telah ditemukan sebuah inovasi hukum baru yang mana sengketa yang disengketakan dapat diselesaikan secara online .  Adapun  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  melalui  internet  tersebut  dikenal  dengan  sebutan Online Dispute Resolution atau disingkat sebagai ODR 17 .
Sementara itu, tujuan dari hadirnya ODR yakni guna untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perdagangan secara daring melalui media elektronik ( e-Commerce ) dengan  menyediakan  penyelesaian sengketa  yang  cepat  dan  kepastian  hukum  lintas  geografi,  bahasa  dan  yurisdiksi  hukum  yang  berbeda. E- Commerce sendiri  merupakan  sebuah  bisnis  model  yang  mengizinkan  perusahaan-perusahaan  maupun  individu untuk melakukan transaksi perdagangan bisnis melalui internet atau secara online . Kegiatan transaksi perdagangan dengan menggunakan e-Commerce dapat dilakukan melalui computer, tablet maupun ponsel pintar selama gadget tersebut tersambung ke internet.
Sejak pandemi Covid-19, diketahui bahwa telah terjadinya peningkatan yang signifikan dalam pertumbuhan volume transaksi e-Commerce pada September 2020 dimana mencapai sebanyak 150,16 juta transaksi atau dengan kata  lain  telah  terjadi  peningkatan  sebanyak  79,38  persen  secara  tahunan  ( year-on-year/yoy ),  dari  83,71  juta transaksi pada September 2019. Hal ini menjadikan e-Commerce sebagai salah satu inovasi yang disruptif karena e-Commerce telah membuat sebuah pasar dan juga layanan networking baru yang tentunya mengganggu pasar dan layanan networking yang sudah ada 18 . Sehingga inovasi e-Commerce ini telah menimbulkan ragam sengketa yang baru  yang  mana  kemudian  disebut  sebagai e-Commerce dispute.  Karena  semakin  meningkatnya  kegiatan e- Commerce ini makan peluang akan munculnya suatu sengketa yang disebabkan oleh e-Commerce akan semakin besar. Salah satu contoh dari sebagian banyak sengketa yang timbul adalah akibat dari perbuatan hukum dalam e- Contract yang disebabkan oleh perjanjian atau kontrak dagang dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik. E-Contract juga merupakan salah satu inovasi hukum yang mana kontrak yang pada umumnya dilakukan secara manual dan tradisional sekarang dapat dilakukan secara online 19 .
Sebagaimana yang disebutkan oleh Van Den Heuvel pada saat ini terdapat 4 macam sistem penyelesaian sengketa yang menggunakan mekanisme ODR yang mana akan dijelaskan sebagai berikut 20 . a. Online settlement .
Yang  dimaksud  pada Online  Settlement ini  adalah  lebih  kepada  penyelesaian  sengketa  mengenai klaim finansial secara online . Online settlement diartikan sebagai penyelesaian daring. Penyelesaian sengketa terkait masalah finansial ini berkembang di Amerika Serikat. Walaupun penyelesaian ODR dengan metode ini tidak selalu berkaitan dengan e-Disputes atau permasalahan yang timbul karena aktifitas  yang  terjadi  pada  dunia  internet,  namun  penyelesaian  saring  ini  merupakan  salah  satu penyelesaian  yang  paling  berkembang  sampai  dengan  saat  ini. Cybersettle merupakan  website pertama  yang  menyediakan  pelayanan  untuk  penyelesaian  sengketa  sehubungan  dengan  finansial klaim sebelum kemudian diikuti oleh clicknsettle .
17 Kaufmann-Kohler, G., & Schultz, T. (2004). Online dispute resolution (pp. 5-9). The Hague: Kluwer law international.
18 Elena, M. (2020). Loc.Cit.
19 Gerarita Sitompul, M., Syaifuddin, M., & Yahanan, A. (2016). Online Dispute Resolution (Odr): Prospek Penyelesaian Sengketa  E-Commerce  Di  Indonesia.  Palembang.  Retrieved  from  https://media.neliti.com/media/publications/255784-online- dispute-resolution-odr-prospek-pe-52db2b41.pdf
20 Van  Den  Heuvel,  E.  (2020).  Online  Dispute  Resolution  As  A  Solution  To  Cross-Border  E-Disputes.  Retrieved  17 December 2020, from http://www.oecd.org/digital/consumer/1878940.pdf

## b. Online arbitration .
Online arbitration atau dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai arbitrase daring yang mana upaya penyelesaian  sengketa  ini  menggunakan  fitur  teknologi  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang disengketakan  dengan  bantuan  pihak  ketiga  yaitu  arbiter.  Pada  metode  penyelesaian  sengketa  ini, para  pihak  yang  bersengketa  dapat  menyelesaikan  sengketa  mereka  yang  timbul  karena  hubungan kontrak online mereka. Arbitrase online ini pada umumnya digunakan untuk penyelesaian sengketa perdagangan  elektronik  lintas  batas  antar  bisnis-ke-bisnis  (B2B)  dan  sebagian  lainnya  digunakan untuk penyelesaian sengketa komersial lintas batas tradisional 21 .
c. Online resolution .
Online  resolution atau  diartikan  sebagai  resolusi  daring  ini  diaplikasikan  untuk  pengajuan pengaduan konsumen yang mana mekanisme ODR ini tidak secara penuh diterapkan secara online . Yang  dimaksud  dengan  penerapan  yang  tidak  diaplikasikan  secara  penuh  dalam  konteks  ini  yaitu pengaduan  yang  diajukan  oleh  konsumen  dapat  dilakukan  secara online ,  namun  perkara  tersebut belum dapat teratasi secara penuh melalui internet. Sementara itu, BBBOnline merupakan Lembaga yang menyediakan jasa penyelesaian sengketa sehubungan dengan keluhan konsumen yang berlokasi di Amerika Serikat.
Jadi pertama-tama, BBBOnline akan menerima keluhan dari konsumen. Kemudian BBBOnline akan mencoba melakukan konsiliasi secara sederhana yaitu dengang pendekatan kepada orang yang tepat  didalam  sebuah  perusahaan.  Pada  umumnya,  dengan  melalui  metode  ini,  masalah  akan  cepat terselesaikan.  Namun,  apabila  konsiliasi  tersebut  gagal,  maka  proses  mediasi  yang  telah disederhanakan  akan  direalisasikan  melalui  email  dan  telepon.  Jadi,  walaupun  penerapannya  tidak sepenuhnya dilakukan secara online , namun setidaknya Langkah pertama telah dilaksanakan.
d. Online mediation .
Secara  harfiah,  mediasi  dianggap  sebagai  upaya  terakhir  sebelum  upaya  litigasi  dilakukan. Mediasi  sendiri  merupakan  proses  perundingan  yang  terjadi  setidaknya  antara  2  (dua)  pihak  yang mana perundingan tersebut dapat memperoleh kesepakatan karena adanya bantuan mediator sebagai pihak penengah.
Maka, dalam konteks ini, online mediation merupakan proses mediasi yang mana pihak yang bersengketa tidak diwajibkan untuk bertemu secara langsung melainkan secara online . Dengan kata lain, Online mediation atau lebih dikenal dengan e-Mediation merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa  lintas  batas  yang  dilakukan  secara online yang  mana  mengikutsertakan  pihak  ketiga (mediator) sebagai pihak penengah. Jadi, para pihak yang bersengketa dapat tetap berada di negara masing-masing atau di negara yang berbeda untuk menyelesaikan sengketa mereka 22 .
Disamping itu, diketahui bahwasanya selain Amerika Serikat, telah terdapat beberapa negara yang  telah  mengimplementasi  metode  ODR  ini  di  negara  mereka.  Adapun  negara-negara  yang mengimplementasi  ODR  beserta  penjelasan  mengenai  metode  ODR  apa  saja  yang  telah diimplementasikan adalah sebagai berikut.
1) European Union (EU) 23
Saat  ini, European  Union (EU)  telah  mengimplementasikan  metode Online  Dispute Resolution tepatnya  metode e-Resolution guna  untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan konsumen  atas  pembelian online namun  konsumen  tersebut  ingin  menghindari  prosedur pengadilan.  Pada  proses  penyelesaian  sengketa  tersebut, European  Union (EU)  membagi tahap penyelesaiannya kedalam 4 (empat) kategori yakni sebagai berikut.
a) Peyampaian keluhan kedalam platform
b) Pada tahap ini, konsumen menyampaikan keluhan dalam Bahasa mereka melalui media  platform  yang  telah  disediakan.  Kemudian,  Penjual  tersebut  akan menerima daftar badan penyelesaian sengketa yang dapat menangani pengaduan
21 Amro, I., Sosa, I., Scherer, M., & Kunz, C. (2020). Online Arbitration in Theory and in Practice: A Comparative Study in  Common  Law  and  Civil  Law  Countries  -  Kluwer  Arbitration  Blog.  Retrieved  17  December  2020,  from http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/04/11/online-arbitration-in-theory-and-in-practice-a-comparative-study-in- common-law-and-civil-law- countries/#:~:text=In%20online%20arbitration%2C%20an%20award,or%20to%20a%20binding%20arbitration.
22 Safiullah, M. (2020). Using E-Mediation and Online Mediation Techniques for Conflict. Retrieved 17 December 2020, from https://www.mediate.com/articles/safiullah-emediation.cfm
23 Online  Dispute  Resolution:  4  Steps  To  Better  Business.  (2021).  Retrieved  5  May  2021,  from https://europa.eu/youreurope/business/files/odr_infographic_en.pdf
dalam Bahasa yang Penjual gunakan.
c) Kesepakatan tentang badan penyelesaian sengketa
d) Disini, penjual dan Pembeli akan diberikan waktu selama 30 hari untuk membuat kesepakatan  dimana  penjual  memiliki  hak  untuk  memilih  terlebih  dahulu.
Apabila,  penjual  tidak  setuju  atau  sepakat,  maka,  penjual  akan  kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan mudah secara online .
e) Pemerikasaan kasus.
f) Badan  penyelesaian  perselisihan  memiliki  waktu  90  hari  untuk  menemukan solusi.
g) Kasus ditutup.
h) Solusi  ditemukan  dan  penjual  beserta  Konsumen  akan  diberi  tahu.  Pelanggan yang  tadinya  kecewa  sekarang  bisa  menjadi  pelanggan  setia  sementara  penjual dapat mempertahan konsumen mereka.
2) Inggris Raya
HM  Online  Court (HMOC)  adalah  ide  yang  diusulkan  di  Inggris  Raya  dimana  HMOC merupakan  layanan  pengadilan  baru  berbasis  Internet  dari HM  Courts  &  Tribunals  Service (HMCTS). HMOC kemudian terbagi menjadi layanan dengan tiga tahap 24 .
Pada  tahap  pertama,  HMOC  akan  membantu  pengguna  mengevaluasi  masalah  mereka  dan memahami  opsi  yang  tersedia.  Tahap  pertama  akan  gratis  dan  tujuannya  adalah  untuk mencegah  perselisihan  meningkat  lebih  lanjut  dengan  memberikan  informasi  hukum  yang dapat  diandalkan  kepada  para  pihak  terkait  hak  mereka.  Pada  tahap  kedua,  fasilitasi online akan dicoba: mediasi dan teknik ADR lainnya akan digunakan untuk mendorong kesepakatan antara para pihak. Jika tidak ditemukan kesepakatan, maka prosedur putusan akan dilakukan pada  tahap  ketiga  oleh  anggota  Kehakiman  (hakim online ).  Keputusan  hakim online akan mengikat  dan  dapat  ditegakkan,  seperti  keputusan  pengadilan  tradisional.  Tahap  kedua  dan ketiga dari prosedur HMOC akan memerlukan biaya pengadilan 25 .
3) Afrika Selatan 26
Afrika Selatan saat ini memiliki dua program ODR yaitu di bidang sengketa nama domain dan sengketa  hukum  konsumen.  ZADRR  (ZA  Domain  Name  Dispute  Resolution  Regulations) dibuat  untuk  menyelesaikan  perselisihan  nama  domain  dengan  mengizinkan  pengadu  untuk mengajukan  keluhan  kepada  penyedia  layanan  penyelesaian  sengketa,  yang  kemudian menunjuk seorang juri untuk membahas masalah tersebut. Seluruh proses berlangsung secara online dan sejauh ini telah berhasil dalam penyelesaian yang efisien atas perselisihan ini. Di bidang  perlindungan  konsumen,  telah  ada  pembuatan Onlineombud ,  yang  dibuat  sebagai sarana online untuk mengimplementasikan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Afrika Selatan.  Situs  tersebut  saat  ini  adalah  satu-satunya  situs  yang  tersedia  di  mana  konsumen dapat menyelesaikan perselisihan mereka secara online dan menggunakan forum online untuk berkontak  dengan  mediator.  Walaupun  masih  terdapat  kesenjangan  dalam  hal  peraturan perundang-undangan  ODR  di  Afrika  Selatan,  namun  program-program  tersebut  merupakan langkah awal yang baik karena ada peningkatan pengakuan bahwa ODR juga dapat digunakan di  wilayah  lain  hukum  Afrika  Selatan  dan  pengakuan  ini  sejalan  dengan  cara  ODR  saat  ini diterapkan di beberapa negara Amerika Latin.
4) Australia dan Selandia Baru 27
Saat ini terdapat keragaman jenis penyelesaian sengketa yang tersedia di negara Australia dan Selandia  Baru  yakni  arbitrase,  konsiliasi,  keputusan  ahli,  mediasi  dan  resolusi  perselisihan keluarga.  Di  Australia  dan  Selandia  Baru  saat  ini  menyediakan  sebuah  media  platform bernama Resolution Institute dimana konsumen dapat memberikan keluhan serta mendapatkan bantuan  berupa  tenaga  ahli  yang  dapat  membantu  mereka  dalam  menyelesaikan  perkara
24 Online  Dispute  Resolution  for  Low  Value  Civil  Claims.  (2015).  Retrieved  5  May  2021,  from https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2015/02/Online-Dispute-Resolution-Final-Web-Version1.pdf
25 Reddy, A., & Jambulingam, M. (2017). Online Dispute Resolution: A New Approach for E-Commerce Disputes. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economic Law , 13 (4), 11-17.
26 Cupido,  R.  V.  (2016).  The  growth  of  e-commerce  and  online  dispute  resolution  in  developing  nations:  an analysis. International Journal of Economics and Management Engineering , 10 (10), 3371-3374.
27 Arbitrators make confidential and enforceable decisions for parties - Resolution Institute. (2021). Retrieved 5 May 2021, from https://www.resolution.institute/resolving-disputes/arbitration
mereka  sesuai  dengan  kebutuhan  atau  tipe  penyelesaian  sengketa  yang  mereka  kehendaki sesuai  dengan  perkara  yang  mereka  hadapi.  Pada  media  platform  tersebut  juga  telah disediakan  beberapa  informasi  dasar  agar  konsumen  dapat  memahami  jenis  layanan penyelesaian sengketa apa yang tepat untuk perkara yang sedang mereka hadapi.
Letak perbedaan penyelesaian sengketa melalui mekanisme ODR ini sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa yang konvensional. Letak perbedaannya hanya terdapat pada metode penyelesaian yang dilakukan melalui internet sebagai penyedia fasilitasnya. Namun, ODR menyediakan beragam manfaat yang tidak tersedia dalam litigasi atau metode penyelesaian sengketa alternatif yang mana sebagai berikut ini.
a. Penghematan biaya.
ODR  umumnya  merupakan  pendekatan  yang  jauh  lebih  terjangkau  untuk  penyelesaian sengketa, terutama jika dibandingkan dengan melalui sistem pengadilan. Pengurangan biaya ini karena fakta bahwa Anda tidak harus menyewa pengacara saat berpartisipasi dalam ODR dan biaya prosedural untuk menggunakan layanan online , dibandingkan dengan biaya perkara, jauh lebih murah.
b. Penghematan waktu.
Sistem pengadilan di Selandia Baru terkenal lambat, karena lamanya waktu yang dibutuhkan untuk  menjalani  proses  aplikasi,  kasus  pengadilan  itu  sendiri  dan  untuk  mendapatkan keputusan kembali. Ada juga masalah backlog yang berkembang dalam sistem pengadilan. Struktur  ODR  bertujuan  untuk  mencapai  penyelesaian  sengketa  yang  cepat  dan  efisien. Khususnya  untuk  pendekatan  otomatis  untuk  penyelesaian  sengketa,  biasanya  untuk menerima solusi atau hasil segera atau tidak lama setelah para pihak menyelesaikan proses.
c. Mudah
ODR juga jauh lebih nyaman daripada litigasi. Karena tidak ada lokasi tetap tempat terjadinya proses resolusi, ODR dapat beroperasi pada waktu dan tempat yang paling nyaman bagi Anda. Fleksibilitas  yang  meningkat  ini  juga  berarti  bahwa  Anda  tidak  perlu  mengambil  cuti  kerja untuk  terlibat  dalam  layanan  penyelesaian  perselisihan.  Demikian  pula,  Anda  tidak  harus menyelesaikan seluruh proses penyelesaian dalam satu kesempatan, seperti yang harus Anda lakukan dengan kasus pengadilan.
d. Peningkatan Akses ke Keadilan
Faktor-faktor  di  atas  menunjukkan  bahwa  ODR  memungkinkan  banyak  orang  untuk menggunakan  hak  dan  akses  keadilannya.  Melalui  sifat  ODR  yang  dapat  diakses,  individu tidak dibatasi untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan:
1) status keuangan;
2) letak geografis;
3) kendala waktu; atau
4) disabilitas.
ODR ini muncul karena adanya keterkaitan antara teknologi informasi dan komunikasi dengan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang banyak digunakan oleh pada pebisnis dan konsumen guna terselesaikannya sengketa yang diakibatkan oleh transaksi perdagangan bisnis. Maka, penyelesaian sengketa dengan menggunakan metode ODR ini merupakan bentuk dari penyelesaian sengketa alternatif yang bersifat eksklusif.
Disamping itu, penerapan yang tepat untuk mengaplikasian metode ODR ini adalah sengketa-sengketa yang memiliki  keterkaitan  dengan  aktivitas  perdagangan  bisnis  internasional  terlebih  kepada  sengketa-sengketa  yang bernilai  kecil.  Jadi  ODR  ini  menyediakan  layanan  penyelesaian  sengketa  alternatif  dalam  bentuk  apapun  yang mana prosesnya dapat dilakukan melalui internet.
Selanjutnya,  ODR  sebagai  salah  satu  metode  penyelesaian  sengketa  yang  inovatif  yang  mana  salah  satu tujuannya  yaitu  untuk  menyelesaikan  permasalahan  atau  sengketa  yang  disebabkan  oleh  aktivitas e-Commerce seperti  sengketa e-Contract .  Penyelesaian  sengketa  dengan  menggunakan  metode  ODR  ini  tentunya  sangat diminati oleh para pelaku kegiatan e-Commerce karena proses pengerjaannya yang cepat, efektif serta efisien.
2. Prospek Negara Indonesia untuk Menerapkan Online Dispute Resolution
Di  Indonesia  sebenarnya  telah  ada  undang-undang  yang  mengatur  mengenai  ADR  yakni  Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau disingkat dengan UU AAPS.  Adapun  pengaturan-pengaturan  yang  dimaksudkan  pada  undang-undang  ini  meliputi  pengaturan tentang  penyelesaian  sengketa  seputar  perbedaan  pendapat  antara  pihak  yang  bersengketa  karena  adanya hubungan  hukum  tertentu  maupun  karena  timbulnya  kerugian  dikarenakan  adanya  hukum-hukum  tersebut. Jadi, cakupan yang diatur di dalam UU AAPS ini yaitu penilaian ahli, arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi
dan  konsiliasi  termasuk  proses  beracara  dan  prosedur  yang  berlaku  pada  arbitrase  dan/atau  upaya  alternatif penyelesaian sengketa serta putusan dan pelaksanaan putusannya juga diatur pada UU AAPS ini 28 . Sementara  itu,  hubungan  antara  UU  AAPS  dengan  ODR,  walaupun  ODR  dapat  diimplementasikan, namun belum ada keterkaitan yang mencakup pengaturan mengenai ODR. Maka dari itu, akibat dari timbulnya perselihan  yang  pada  umumnya  timbul  karena  adanya  perjanjian,  para  pelaku  bisnis  yang  berperkara  dapat dengan bebas dalam menentukan forum dalam perjanjian tersebut termasuk penggunaan ADR maupun ODR. Meski  demikian,  prosedur  beracaranya  tetap  mengaplikasikan  UU  AAPS  serta  peraturan  lemabaga  arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
Disamping  itu,  UU  No.11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah No.  80  Tahun  2019  tentang  Perdagangan  Sistem  Elektronik  atau  disingkat  dengan  PP  juga  dapat  digunakan sebagai  dasar  pengaplikasian  ODR  spesifiknya  untuk  permasalahan e-Commerce .  Sebagaimana  disebutkan pada  Peraturan  Pemerintah,  penyelesaian  sengketa e-Commerce dapat  dilakukan  secara online dengan menggunakan ODR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 29 . Maksud  dari  ODR  pada  Peraturan  Pemerintah e-Commerce yaitu  Lembaga  yang  terakreditasi  atau Lembaga pemerintahan yang berwenang yang menyelenggarakan ODR harus didukung oleh pendukung yang profesional  seperti  mediator  atau  advokat.  Adapun  pemilihan  forum  ODR  itu  ditentukan  berdasarkan kesepakatan  antara  pihak  yang  melakukan  transaksi  atau  perdagangan  bisnis  secara online termasuk  pilihan forum  serta  hukum  dalam  penyelesaian  sengketa  lintas  batas.  Namun,  asas  Hukum  Perdata  Internasional berlaku apabila para pihak tidak menentukan forum serta hukum sekiranya terjadi sengketa 30 . Jadi, dengan hadirnya regulasi ADR dan e-Commerce di Indonesia telah menunjukkan bahwa setidaknya ODR  telah  mempunyai  dasar  regulasi  yang  dapat  mendukung  pelaksanaannya.  Meskipun  belum  ada pengaturan  yang  spesifik  sehubungan  ODR,  aturan-aturan  yang  sebagaimana  telah  dijabarkan  diatas  telah dapat  menjadi  patokan  dalam  membuat  peraturan-peraturan  mengenai  ODR  secara  lebih  mendetail.  Hal  ini dikarenakan  pentingnya  peraturan-peraturan  yang  secara  khusus  mengatur  tentang  ODR  agar  ODR  dapat menjadi pilihan bagi para pelaku praktik perdagangan bisnis khususnya pada penyelesaian sengketa antara para pihak yang bersengketa.
3. Manfaat  Serta  Tantangan  Yang  Akan  Di  Hadapi  Indonesia  Apabila  Penyelesaian  Sengketa  Online Benar Di Berlakukan Di Indonesia.
Merujuk  Kemudian,  terdapat  manfaat-manfaat  dalam  pengaplikasian  ODR  apabila  penerapan  ODR diberlakukan di Indonesia, yang mana diantaranya adalah sebagai berikut ini.
a.

## Pengkematan waktu serta biaya
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  apibila  penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  secara online pastinya  ini  akan  sangat  membantu  para  pelaku  bisnis  yang  berperkara  dalam  penghematan biaya  dan  waktu  akibat  dari  timbulnya  sengketa  karena  aktifitas  perdagangan  listas  batas. Dengan  adanya  prosedur  yang  dapat  dilakukan  secara online ,  prosedur  yang  dimana mengharuskan  para  pihak  yang  berlokasi  di  ngeara  berbeda  untuk  bertemu  secara  langsung dapat  mempercepat  proses dan  prosedur  penyelesaian sengketa mereka  karena mereka  dapat melakukannya secara virtual.
b. Kenyamanan Prosedur ODR
ODR  sendiri  menyediakan  pelayanan  berbentuk  komunikasi  dengan  menggunakan  sistem asynchronous .  Asynchronous.merupakan  sistem  TIK  yang  dapat  menunjang  penyelesaian sengketa via ODR dngan memanfaatkan porgram yang terkendali untuk pengguna tanpa harus menunggu  prosse  dan  tidak  memakan  waktu  yang  lama.  Dengan  adanya  sistem  komunikasi ini,  para  pihak  berperkara  dapat  saling  bertukar  pikiran  serta  pendapat  mereka  tanpa  harus merasa  terintimidasi  lawan  pihak.  Karena  pada  umumnya  pihak  yang  dituntut  memiliki  rasa takut serta terintimidasi oleh oihak lawan. Jadi masalah psikologis seperti ini dapat teratasi. c. Pemilihan pihak ketiga
Pada poin ini para pihak dapat memiliki control yang lebih atas perkara yang mereka hadapi karena  mereka  dapat  memilih  pihak  ketiga  yang  dalam  konteks  ini  disebut  sebagai  arbiter guna untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi.
Alasan  ini  didasari  oleh  kurangnya  efektivitas  dalam  penyelesaian  sengketa  yang  mana  sering ditemukannya  ketidak  kooperatifan  dari  pengadilan  yang  disebabkan  karena  adanya  pertentangan  antara
28 Faiz Aziz, M., & Arif Hidayah, M. (2020). Loc.Cit
29 Sugiarto, S. (2019). Loc. Cit.
30 Gerarita Sitompul, M., Syaifuddin, M., & Yahanan, A. (2016). Loc. Cit.
teritorialitas pengadilan. Sehingga dengan adanya ODR diharapkan penyelesaian sengketa dapay diselesaikan dengan cara yang lebih efektif.
Disamping  kebebasan  dalam  memilih  metode  penyelesaian  sengketa,  juga  terdapat  prinsip  kebebasan dalam memiliki forum hukum yang mana pada perinsip ini pengadilan akan memberikan putusan berdasarkan prinsip keadilan, kepatutan atau kelayakan terhadap kasus sengketa yang disengketakan.
Sementara  itu  terdapat  kendala  dan  tantangan  yang  dapat  menghambat  penerapan  ODR  di  Indonesia yang mana poin-poin tersebut akan dijelaskan sebagai berikut ini.
a. Hambatan teknologi, akses dan keterjangkauan.
Tentunya  ini  merupakan  kendala  paling  utama  yang  pastinya  menjadi  hambatan  dalam  proses pengimplementasian ODR di Indonesia, Karena Indonesia merupakan sebuah negara yang tediri dari ribuan  pulau  yang  tersebar  luas  dan  terpisah.  Sehingga  akses  dan  keterjangkauan  terknologi  dan internet belum sevara merata tersebar sekeluruh pelosok tanah air.
b. Kendala terhadap keamanan sistem dan kerahasiaan data pribadi.
Karena  sistem  pelayanan  dan  proses  pelaksanaan  ODR  dilakukan  secara online ,  tentunya  semua proses  penyelesaian  sengketa  tersebut  di  rekam  dan  disimpan  dalam  bentuk  elektronik.  Ini  dapat menjadi kendala dikarenakan adanya isu mengenai ancaman kerahasiaan dan keamanan terhadap data pribadi yanga mana data tersebut dapat diretas oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab sehingha ini dapat berdampak kepada tingkat keamanan teknologi ODR terhadap data pribadi milik para pihak bersengketa.

## SIMPULAN
Saat  ini,  semua  transaksi  maupun  perdagangan  bisnis  mulai  mengarah  kepada  electronic  commerce  atau disingkat  sebagai  e-commerce.  E-commerce  sendiri  merupakan  sebuah  bisnis  model  yang  mengizinkan  perusahaan- perusahaan  maupun  individu  untuk  melakukan  transaksi  perdagangan  bisnis  melalui  internet  atau  secara  online. Namun,  dengan  adanya  kegiatan  transaksi  perdagangan  e-commerce,  membuat  para  pelaku  transaksi  bisnis  dapat menjangkau klien mereka dengan menawarkan ragam varian produk serta pelayanan yang tidak terbatas sehingga e- commerce dianggap sebagai suatu inovasi yang disruptif. Alasan mengapa e-commerce disebut sebagai suatu inovasi yang disruptif adalah dengan adanya inovasi baru seperti e-commerce telah membuat sebuah pasar dan juga layanan networking  baru  yang  tentunya  mengganggu  pasar  dan  layanan  networking  yang  sudah  ada.  Sehingga  inovasi  e- commerce  ini  telah  menimbukan  ragam  sengketa  yang  baru  yang  mana  kemudian  disebut  sebagai  e-commerce dispute. Karena semakin meningkatnya kegiatan e-commerce ini makan peluan akan munculnya suatu sengketa yang disebabkan  oleh  e-commerce  akan  semakin  besar.  Untuk  itu,  diperlukan  pula  suatu  sistem  yang  sederhana  namun tepat,  cepat  dan  tentunya  efektif  serta  efisien  guna  untuk  mengatasi  adanya  permasalahan  yang  disebabkan  oleh kegiatan transaksi perdangangan bisnis menggunakan e-commerce.
Dengan  demikian,  Alternative  Dispute  Resolusion  merupakan  solusi  untuk  menyelesaikan  sengketa  secara online dan non-litigasi. Melalui jalur ODR pihak yang bersengketa dapat tetap berada di negara masing-masing tanpa harus  bertemu  secara  langsung  untuk  menyelesaikan  sengketa  mereka.  Pada  saat  ini  terdapat  4  macam  sistem penyelesaian  sengketa  yang  menggunakan  mekanisme  ODR  yaitu  Online  Settlement,  Online  Arbitration,  online resolution  dan  online  mediation.  Namun  ada  beberapa  yang  harus  di  perhatikan  apabila  Indonesia  ingin mengimplementasikan metode ODR ini yaitu Indonesia perlu untuk memperhatikan dan mempertimbangkan perihal hambatan teknologi, akses dan keterjangkauan serta kendala terhadap keamanan sistem dan kerahasiaan data pribadi. Karena,  dua  poin  ini  akan  sangat  berpengaruh  kepada  keamanan  dan  kenyamanan  pengguna  yang  memiliki kemampuan  serta  jangkauan  untuk  memanfaatkan  fasilitas  ODR  tersebut  jika  suatu  saat  nanti  metode  ODR  ini diimplementasikan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Kaufmann-Kohler,  G.,  &  Schultz,  T.  (2004). Online  dispute  resolution (pp.  5-9).  The  Hague:  Kluwer  law international.

## JURNAL
Aziz, M., & Hidayah, M. (2020). Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (ODR) Di Indonesia Untuk Fasilitasi  Penyelesaian  Sengketa  E-Commerce. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional , 9 (2), 275-278. doi: 10.33331/rechtsvinding.v9i2.449
Chandra,  A.  (2014).  Penyelesaian  Sengketa  Transaksi  Elektronik  Melalui  Online  Dispute  Resolution  (ODR)  Kaitan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008. Jurnal Ilmu Komputer , 10 (2).
Cupido,  R.  V.  (2016).  The  growth  of  e-commerce  and  online  dispute  resolution  in  developing  nations:  an analysis. International Journal of Economics and Management Engineering , 10 (10), 3371-3374.
Faiz  Aziz,  M.,  &  Arif  Hidayah,  M.  (2020).  Perlunya  Pengaturan  Khusus  Online  Dispute  Resolution  (ODR)  Di Indonesia Untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-Commerce. Jakarta Selatan: Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
Gerarita  Sitompul,  M.,  Syaifuddin,  M.,  &  Yahanan,  A.  (2016).  Online  Dispute  Resolution  (Odr):  Prospek
Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia. Palembang. Retrieved from
https://media.neliti.com/media/publications/255784-online-dispute-resolution-odr-prospek-pe-52db2b41.pdf Iswandari, D. (2018). Teori Perdagangan Internasional. Retrieved 14 December 2020, from http://eprints.ums.ac.id/59653/7/BAB%20II.pdf Lam, W., 2018. Metode Penelitian. [online] Repository.uib.ac.id. Available at:
<http://repository.uib.ac.id/1146/6/S_1451010_chapter3.pdf> [Accessed 19 December 2020].
Lumbanraja, A. D. (2020). Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19. CREPIDO, 2 (1), 46-58. https://doi.org/10.14710/crepido.2.1.46-58 Reddy,  A.,  &  Jambulingam,  M.  (2017).  Online  Dispute  Resolution:  A  New  Approach  for  E-Commerce Disputes. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economic Law , 13 (4), 11-17.
Sitompul,  M.  G.,  Syaifuddin,  M.,  &  Yahanan,  A.  (2016).  Online  Dispute  Resolution  (ODR):  Prospek  Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia. Jurnal Renaissance , 1 (2), 75-93. Sugiarto, S. (2019). Online Dispute Resolution (Odr) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Era Modernisasi Sutiyoso,  B.  (2008).  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Melalui  Online  Dispute  Resolution  dan  Pemberlakuannya  di Indonesia. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 20 (2), 229-250.
Tsurel,  D.,  Doron,  M.,  Nus,  A.,  Dagan,  A.,  Guy,  I.,  &  Shahaf,  D.  (2020). E-Commerce  Dispute  Resolution Prediction (pp. 1465–1474). Virtual Event, Ireland: Association for Computing Machinery.
Van  Den  Heuvel,  E.  (2020).  Online  Dispute  Resolution  As  A  Solution  To  Cross-Border  E-Disputes.  Retrieved  17 December 2020, from http://www.oecd.org/digital/consumer/1878940.pdf

## SUMBER INTERNET (MEDIA ONLINE)
Amro,  I.,  Sosa,  I.,  Scherer,  M.,  &  Kunz,  C.  (2020).  Online  Arbitration  in  Theory  and  in  Practice:  A  Comparative Study in Common Law and Civil Law Countries  - Kluwer Arbitration Blog. Retrieved 17 December 2020, from http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/04/11/online-arbitration-in-theory-and-in-practice-a- comparative-study-in-common-law-and-civil-law- countries/#:~:text=In%20online%20arbitration%2C%20an%20award,or%20to%20a%20binding%20arbitration. Elena,  M.  (2020).  Transaksi  E-Commerce  Meningkat  79,38  Persen  di  Tengah  Resesi  Ekonomi  |  Ekonomi  - Bisnis.com.  Retrieved  5  May  2021,  from  https://ekonomi.bisnis.com/read/20201109/9/1315333/transaksi-e- commerce-meningkat-7938-persen-di-tengah-resesi-ekonomi
Arbitrators  make  confidential  and  enforceable  decisions  for  parties  -  Resolution  Institute.  (2021).  Retrieved  5  May 2021, from https://www.resolution.institute/resolving-disputes/arbitration
Metode Penelitian. (2020). Retrieved 16 December 2020, from
http://repository.uib.ac.id/1151/6/S_1451007_chapter3.pdf
Online  Dispute  Resolution  for  Low  Value  Civil  Claims.  (2015).  Retrieved  5  May  2021,  from https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2015/02/Online-Dispute-Resolution-Final-Web-Version1.pdf Online  Dispute  Resolution:  4  Steps  To  Better  Business.  (2021).  Retrieved  5  May  2021,  from https://europa.eu/youreurope/business/files/odr_infographic_en.pdf
Safiullah,  M.  (2020).  Using  E-Mediation  and  Online  Mediation  Techniques  for  Conflict.  Retrieved  17  December 2020, from https://www.mediate.com/articles/safiullah-emediation.cfm
UNCITRAL  Technical  Notes  on  Online  Dispute  Resolution.  (2017).  Retrieved  9  March  2021,  from https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media- documents/uncitral/en/v1700382_english_technical_notes_on_odr.pdf

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Sistem Elektronik