PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA LAPORAN KEUANGAN DAERAH: STUDI KASUS PADA KANTOR BPKAD KOTA PALOPO
Nawanti Uppa
Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palopo Nawantiuppa12@gmail.com.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Pengaruh  Partisipasi  Anggaran  dan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Daerah. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang merupakan jenis penelitian dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Teknik analisis dan pengolahan data menggunakan analisis regresi linear berganda, uji parsial (t), koefisien  determinasi,  dan  uji  simultan  (f).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  simultan  partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja laporan keuangan daerah. Secara parsial partisipasi anggaran dan kejelasan sasaaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja laporan keuangan daerah.

## Kata kunci: Partisipasi, Sasaran, Kinerja

## ABSTRACT
This study aimed to determine the Effect of Budget Participation and Clarity of Budget Goals on the Performance of Regional  Financial  Statements.  The  type  of  research  method  used  is  quantitative  research,  which  is  a  type  of research  to  determine  how  much  influence  the  independent  variable  has  on  the dependent  variable.  Data  analysis and processing techniques used multiple linear regression analysis, partial test (t), coefficient of determination, and simultaneous test (f). The results showed that simultaneous budget participation and budget target clarity affect the performance  of  regional  financial  statements.  Partially,  budget  participation  and  transparency  of  budgetary statements have a positive and significant effect on the performance of local financial reports.

## Keywords: Participation, Goals, Performance

## PENDAHULUAN
Reformasi  tahun  1998  telah  membuka  wacana  perubahan  manajemen  keuangan  pemerintah. Terkait  pelaksanaan  otonomi  daerah,  pemerintah  mengeluarkan  Undang-  Undang  Nomor  32 Tahun 2004 yang telah diamandemenkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  mengenai  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  diarahkan  untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan, pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi, pemerataan,  keadilan  dan  kekhasan  suatu  daerah.  Sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu  dikelola  dalam  suatu  sistem  pengelolaan  keuangan  daerah.  Pengelolaan  keuangan  daerah sebagaimana  dimaksud  merupakan  subsistem  dari  sistem  pengelolaan  keuangan  negara  dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  33  Tahun  2017  tentang  pedoman  penyusunan  APBD merupakan  pihak-pihak  kebijakan  sebagai  petunjuk  dan  arah  penyusunan  anggaran  bagi pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran, pembahasan, dan penetapan APBD dan menjadi komitmen bersama agar akuntabilitas yang sudah diatur dapat bergerak dalam mengefisiensikan anggaran dan program yang ada.
Anggaran  sebagai  suatu  rencana  kegiatan  dalam  suatu  periode  yang  direpresentasikan  dalam bentuk  rencana  pendapatan  dan  belanja  dalam  satuan  moneter  yang  berbentuk  suatu  dokumen yang  menggambarkan  kondisi  keuangan  dari  pemerintahan  yang  meliputi  pendapatan,  belanja dan aktivitas (Sujarweni, 2015 : 28). Anggaran dapat  dijadikan sebagai manifestasi dari rencana yang akan dicapai dimasa yang akan datang dan pada masa yang sama budget dapat menjadi alat kontrol. Kejelasan sasaran anggaran akan membantu aparat untuk mencapai suatu kinerja laporan yang baik dan transparan.
Pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  harus  dilakukan  berdasarkan  tata  kelola kepemerintahan  yang  baik  ( good  governance  government ),  yaitu  pengelolaan  keuangan  yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk  dapat  mengakses  informasi  tentang  hasil  yang  dicapai  dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Partisipasi Anggaran
Menurut Institute Biaya dan Akuntansi Manajemen (2014) secara terminologi “Anggaran adalah sebuah  pernyataan  keuangan  dan  atau  kuantitatif  disusun  dan  disetujui  sebelum  jangka  waktu tertentu  dari  kebijakan  yang  akan  ditempuh  selama  periode  untuk  memperoleh  sasaran. (Maitland.  2000  dalam  Abata  2014).  Menurut  Hansen  Mowen(2011:423)  Anggaran  biasa menjadi salah satu alat yang paling penting untuk pengambilan keputusan dalam organisasi.
Partisipasi adalah keterlibatan individu yang bersifat mental dan emosional dalam kelompok bagi pencapaian  tujuan  bersama  dan  berbagi  tanggung  jawab  bersama  (Soetrisno,  2010).  Partisipasi menunjukkan pada luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang  telah  diusulkan  oleh  unit  kerjanya  dan  pengaruh  tujuan  pusat  pertanggung  jawaban
anggaran mereka (Munawar, 2006).
Partisipasi  penyusunan  anggaran  dilakukan  dengan  tujuan  agar  anggaran  yang  ditetapkan nantinya  bisa  sesuai  dengan  keadaan  yang  terjadi.  Partisipasi  penyusunan  anggaran  merupakan ciri  dari  penyusunan  anggaran  yang  menekankan  kepada  partisipasi  aparat  pemerintah  daerah untuk  mempertanggung  jawabkan  proses  penyusunan  anggaran.  Pada  sektor  publik,  partisipasi anggaran dilakukan ketika antara pihak eksekutif, legislatif, dan masyarakat bekerja sama dalam pembentukan anggaran. Unit OPD (masing-masing instansi/dinas/kantor) membuat usulan-usulan yang  kemudian  disampaikan  kepada  Kepala  Bagian,  Kepala  Bagian  menyampaikan  usulan tersebut  kepada  Kepala  Daerah,  kemudian  Kepala  Daerah  bersama  DPRD  membahas  anggaran tersebut,  hasil  dari  pembahasan  tersebut  ditetapkan  oleh  Kepala  Daerah  sebagai  anggaran  yang tentunya dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

## Kejelasan Sasaran Anggaran
Menurut  Kenis  (1979)  dalam  Putra  (2013)  kejelasan  sasaran  anggaran  merupakan  sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut.
Deddi Noerdiawan (2010 : 20) menyatakan bahwa penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif daripada tidak menetapkan tujuan spesifik yang akan mendorong pegawai untuk melakukan yang terbaik  bagi  pencapaian  tujuan  yang  dikehendaki.  Adanya  sasaran  anggaran  yang  jelas,  maka akan  mempermudah  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan tugas  organisasi  dalam  rangka  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  dan  sasaran-sasaran  yang  telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran yang tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan, tekanan  dan ketidakpuasan  dari  pegawai.  Pimpinan  organisasi  dapat  meningkatkan  kepuasan  kerja, menurunkan  ketegangan  kerja,  dan  memperbaiki  anggaran  yang  dihubungkan  dengan  sikap, kinerja  anggaran,  dan  efisiensi  biaya.  Oleh  sebab  itu,  kejelasan  sasaran  anggaran  daerah  harus dinyatakan  secara  jelas,  spesifik  dan  dapat  dimengerti  oleh  mereka  yang  bertanggung-jawab untuk menyusun dan melaksanakannya.
Dalam penyusunan anggaran, sedapat  mungkin anggaran yang disusun harus jelas sasaran yang ingin  dicapai.  Anggaran  yang  tidak  jelas  sasarannya,  sudah  dapat  dipastikan  akan  menghadapi kesulitan dalam pelaksanaannya dan bahkan menjadi gagal. Untuk itu kejelasan sasaran anggaran
akan mendorong manajer lebih efektif dan melakukan yang terbaik dibandingkan dengan sasaran yang  tidak  jelas  (Hazmi  dkk,2012).  Bastian  dalam  Pangumbalerang  dan  Pinatik  (2014) menyatakan bahwa kejelasan dan spesifikasi sasaran anggaran mempunyai  dampak yang positif terhadap komitmen pencapaian sasaran dan timbulnya kepuasan terhadap karyawan.
Menurut penelitian Emilia (2013) dalam optimalisasi penganggaran dibutuhkan kejelasan sasaran kegunaannya.  Anggaran  yang  tidak  diketahui  sasarannya  akan  mengakibatkan  tidak  sesuainya kegunaan dari anggaran yang semula direncanakan.

## Kinerja Laporan Keuangan Daerah
Menurut  Bastian  (2006)  indikator  kinerja  adalah  ukuran  kuantitatif  dan  kualitatif  yang menggambarkan  tingkat  pencapaian  suatu  sasaran  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  dimana pengukuran  atau  indikator  tersebut  meliputi  aspek-aspek  antara  lain  indikator  masukan  ( input ), keluaran ( output ), hasil ( outcome ), manfaat ( benefit ), dan dampak ( impact ).
Laporan  keuangan  adalah  hasil  dari  proses  akuntansi  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk berkomunikasi  antara  data  keuangan  atau  aktivitas  suatu  perusahaan  dengan  pihak-pihak  yang berkepentingan  dengan  data  taktivitas  perusahaan  tersebut  (Munawar),  definisi  lain  tentang laporan  keuangan  oleh  Farid  dan  Siswanto  laporan  keuangan  merupakan  suatu  informasi  yang diharapkan mampu memberikan bangunan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat financial.
Laporan  keuangan  memberikan  informasi  tentang  sumber  daya  ekonomi  dan  kewajiban  entitas pelaporan  pada  tanggal  pelaporan  dan  arus  sumber  daya  ekonomi  selama  periode  berjalan. Informasi  ini  diperlukan  pengguna  untuk  melakukan  penilaian  terhadap  kemampuan  entitas pelaporan  dalam  menyelenggarakan  kegiatan  pemerintahan  di  masa  mendatang.  Entitas pelaporan  menyajikan  informasi  untuk  membantu  para  pengguna  dalam  memperkirakan  hasil operasi  entitas  dan  pengelolaan  aset,  seperti  halnya  dalam  pembuatan  dan  evaluasi  keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi (Aliyah dan Nahar, 2012)

## METODE PENELITIAN

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Kantor  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)
Kota  Palopo  yang  beralamat  di  jalan  Jendral  Sudirman  Kota  Palopo  dengan  jangka  waktu penelitian kurang lebih dua (2) bulan.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yang merupakan data dalam bentuk angka dan diolah menggunakan aplikasi statistik. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh melalui penjebaran kuesioner.

## Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  aparat  pegawai  pada  Kantor  Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo.
b. Sampel
Adapun  sampel  yang  merupkan  informan  adalah  aparat  pegawai  yang  terlibat  langgung pada  penyusunan  anggaran  dari  masing-masing  bidang  pada  Kantor  BPKAD  Kota Palopo.

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  menggunakan  kuesioner  agar  diperoleh  data  yang  relevan,  dapat dipercaya,  obyektif  dan  dapat  dijadikan  landasan  dalam  proses  analisis.  Kuesioner  merupakan suatu  teknik  pengumpulan  data  secara  tidak  langsung  (peneliti  tidak  langsung  bertanya  jawab dengan responden). Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Responden mempunyai kebiasaan  untuk  memberikan  jawaban  atau  respon  sesuai  dengan  persepsinya.  Data  yang digunakan  untuk  menilai  jawaban-jawaban  yang  diberikan  dalam  menguji  variabel  independen dan dependen terdiri dari lima tingkatan, (skala 1-5) untuk pernyataan positif alternatif jawaban yaitu: sangat setuju (SS) = 5, setuju (S) = 4, netral (N) = 3, tidak setuju (TS) = 2, dan sangat tidak setuju (STS)= 1.

## Metode Analisis Data
a. Statistik Deskriptif
Prosedur  analisa  statistik  deskriptif  yang  biasa  digunakan  untuk  menjelaskan  instrument reliabilitas dan validitas serta untuk melaporkan data dalam sebuah penelitian kuantitatif. Prosedur ini menggambarkan cara yang singkat untuk merangkum dan mengorganisasikan  data  yang  telah  dikumpulkan  (Hamdi,  2014:95).  Analisis  statistik deskriptif ini melputi tabel,grafik, rata-rata ( mean ), standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, dan jumlah penelitian sehingga penelitian ini menggunakan statistik deskriptif.
b. Uji Validitas
Uji  Validitas  merupakan  hasil  penelitian  valid  bila  terdapat  kesamaan  antara  data  yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian, Sugiyono (2012).
c. Uji Reliabilitas
Reliabilitas  merupakan  adanya  konsistensi  dan  stabilitas  nilai  hasil  skala  pengukuran tertentu. Pengujian reabilitas bertujuan untuk mewujudkan sejauh mana suatu pengukuran relatif.

## Pengujian Regresi Linear Berganda
Metode yang digunakan  dalam penelitian ini adalah regresi  linear berganda. Untuk menyatakan hubungan  antara  variabel  dependen  dan  variabel  independen  maka  digunakan  pengujian  regresi linear berganda dengan rumus, Ghozali (2009).
Y= α + β1X 1 + β2X 2 + e
Keterangan :
Y : Kinerja Laporan Keuangan Daerah
X 1 : Partisipasi Anggaran
X 2 : Kejelasan Sasaran Anggaran
α : Konstanta
β : Koefisien Regresi
e : Error

## Pengujian Hipotesis
a. Uji Parsial
Uji  parsial  digunakan  untuk  menguji  koefisien  regresi  secara  parsial  dari  variable independensinya.
b. Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  digunakan  untuk  melihat  seberapa  besar  pengaruh  variabel independen atau variabel bebas dalam menerangkan secara keseluruhan terhadap variabel dependen  atau  variabel  terikat  serta  pengaruhnya  secara  potensial  dapat  diketahui  dari besarnya nilai koefisien determinasi.
c. Uji Simultan
Uji  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  seluruh  variable  independen  mempunyai pengaruh  secara  bersama-sama  atau  simultan  terhadap  variable  dependen  dengan menggunakan uji F dengan tarif signifikan 0,05 atau 5%.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Hasil Penelitian
Uji Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang meliputi uji koefisien determinasi (R 2 ), uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F) pengujian ini dilakukan untuk menguji  hubungan  antar  variabel  penelitian,  mengetahui  besarnya  pengaruh  masing-masing variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat  dan  mengetahui  apakah  seluruh  variabel  bebas mempunyai  pengaruh  secara  bersama-sama  terhadap  variabel  terikat.Ringkasan  hasil  analisis regresi linear berganda disajikan pada tabel 4.6 dibawah ini.
Tabel 4.4 Analisis Regresi Linear Berganda
Y=17.801+0,249X 1 +0,320X 2
Coefficientt  Statistic Sig Konstanta 17.801 4.970 000
Partisipasi Anggaran 249 2.095 044 Kejelasan Sasaran Anggaran 320 2.148 039 N = 50
R 2 = 671 Adj. R = 415
F-Statistic = 13.085 =0,000 b

## Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS
1. Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis  regresi  linear  berganda  digunakan  untuk  menghitung  besarnya  pengaruh  antara variabel  independen  yaitu , partisipasianggaran,  dan  kejelasan  sasaran  anggaran  terhadap variabel  dependen  yaitu  kinerja  laporan  keuangan  daerah.  Dari  tabel  4.4  dapat  dilihat model  persamaan  regresi  berganda  dengan  menggunakan  SPSS  yaitu Unstandardized Coefficients, Hal tersebut akan dianalisis sesuai penjelasan berikut ini:
a. Nilai konstanta untuk persamaan regresi berdasarkan perhitungan statistik di atas sebesar sebesar 17.801 artinya apabila variabel bebas bernilai nol maka kinerja laporan keuangan daerah di Kantor BPKAD Kota Palopo tetap sebesar 17.801.
b. Nilai koefisien (β 1 ) sebesar 0,249menunjukkan bahwa pengaruh partisipasi anggaran(X 1 ) terhadap  kinerja  laporan  keuangan  daerah  (Y)  adalah  positif  atau  searah,  artinya  setiap peningkatan  variabel  partisipasi  anggaran  maka  perilaku  auditor  akan  mengalami kenaikan sebesar0,249 satuan.
c. Nilai  koefisien  (β 2 )  sebesar  0,320menunjukkan  bahwa  pengaruh  kejelasan  sasaran anggaran(X 2 )  terhadap  kinerja  laporan  keuangan  daerah  (Y)  adalah  positif  atausearah, artinya  setiap  peningkatanvariabel  kejelasan  sasaran  anggaran,  maka  perilaku  auditor akan mengalami kenaikan sebesar0,320 satuan.
2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Dari tabel 4.4 koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh Adj. R 2 dari persamaan regresi menghasilkan  nilai  sebesar  0,415.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  besarnya  pengaruh  yang diberikan  oleh  variabel  independen  yang  terdiri  daripartisipasi  anggaran  dan  kejelasan
sasaran  anggaran,  terhadap  variabel  dependen  kinerja  laporan  keuangan  daerah  adalah sebesar  41,5  persen  sedangkan  sisanya  sebesar  58,5  persen  dipengaruhi  oleh  faktor  lain yang  tidak  diteliti  dalam  penelitian  ini.  Hal  ini  mengartikan  bahwa  masih  ada  faktor- faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap kinerja laporan keuangan daerah.

## 3. Hasil Uji Parsial (Uji t)
Uji  t  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  dari  masing-masing  variabel  independen  secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tersebut dapat dilihat dengan membandingkan nilai  probabilitas ( p-value ) dari masing-  masing variabel dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0,05 dengan ketentuan Jika p-value < 0,05  dan  nilai  t hitung >  t tabel maka  hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel-variabel independen  secara  parsial  mempunyai  pengaruh  terhadap  variabel  dependen.Kriteria penelaian menggunakan degree of freedom (df) = n-k dimana n adalah jumlah sampel dan k  adalah  konstruksi  (variabel).  Pada  penelitian  ini  besarnya  df  =  50-3  =  47  dengan  α  = 0,05  sehingga  menghasilkan  t tabel =  0.324  Dari  tabel  4.4  hasil  pengujian  antara  variabel independen terhadap variabel dependen secara individu (parsial) adalah sebagai berikut:
a. Hipotesis  pertama  menyatakan  bahwa  partisipasi  anggaranberpengaruh  signifikan terhadap perilaku auditor. Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa hasil pengujian untuk variabel partisipasi anggaran mempunyai probabilitas signifikan sebesar 0,000< 0,05. Dan  nilai  t hitung lebih  besar  dari  t table (2,095  >  0,324).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa partisipasi  anggaran  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  laporan keuangan daerah.
b. Hipotesis  kedua  menyatakan  bahwa  pengalaman  auditorberpengaruh  signifikan terhadap perilaku auditor. Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa hasil pengujian untuk variabel  kejelasan  sasaran  anggaran  mempunyai  probabilitas  signifikan  sebesar 0,005<  0,05.  Dan  nilai  t hitung lebih  besar  dari  t tabel (2,148  >  0,324).  Hal    ini menunjukkan  bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran  mempunyai  pengaruh  signifikan terhadap kinerja laporan keuangan daerah.

## 4. Uji Simultan (Uji F)
Dari tabel 4.4 Uji  F ini  bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen
mempunyai  pengaruh  secara  bersama-sama  atau  simultan  terhadap  variabel  dependen dengan  menggunakan  uji  F  dengan  tarif  signifikansi  0,05  atau  5  persen.  Jika  nilai signifikansi  uji  F  lebih  kecil  dari  0,05  maka  terdapat  pengaruh  antara  semua  variabel independen  terhadap  variabel  dependen.  Kriteria  penelaian  menggunakan  df1  =  k-1  dan df2  =  n-k  dimana  n  adalah  jumlah  sampel  dan  k  adalah  konstruksi  (variabel).  Pada penelitian  ini  besarnya  df1  =  3-1  =  2  dan  df2  =  50-3  =  47  dengan  α  =  0,05  sehingga menghasilkan  F tabel =  2,79.  Berdasarkan  uji  F  diperoleh  hasil  bahwa  nilai  F hitung lebih besar dari F tabel (13,085>2,79) dengan nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikan (0,000  <  0,05).  Dengan  demikian  disimpulkan  bahwa  semua  variabel  independen  dalam penelitian  ini  secara  bersama-sama  (simultan)  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel dependen.Hal  ini  berarti  bahwa  jika  variable  partisipasi  anggaran(X 1 )  dan  kejelasan sasaran  anggaran  (X 2 )  secara  bersama-sama  meningkat,  maka  kinerja  laporan  keuangan daerah(Y)  juga  akan  meningkat.  Begitu  pun  sebaliknya  jika  variabel  partisipasi anggaran(X 1 )  dan  kejelasan  sasaran  anggaran  (X 2 )  secara  bersama-sama  menurun,  maka kinerja laporan keuangan daerah (Y) juga akan menurun.

## Pembahasan
1. Pengaruh partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Laporan Keuangan Daerah
Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel Partisipasi  Anggaran  di  uji  secara  parsial  terhadap  Kinerja  Laporan    Keuangan  Daerah menghasilkan  nilai  signifikan  sebesar  0,044  lebih  kecil  dari  0,05.  Berdasarkan  data tersebut, bahwa variabel Partisipasi Anggaran dalam penelitian ini berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Kinerja Laporan Keuangan Daerah.
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  linear  berganda  diperoleh  nilai  b 1 sebesar  0,249  hal  ini berarti  Partisipasi  Anggaran  mempengaruhi  Kinerja  Laporan  Keuangan  Daerah  sebesar 0,249  atau  berpengaruh  secara  positif  artinya  Partisipasi  Anggaran  meningkat  sebesar  1, maka berpengaruh terhadap Kinerja Laporan Keuangan Daerah sebesar 0,249.

## 2. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Daerah
Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel Kejelasan  Sasaran  Anggaran  di  uji  secara  parsial  terhadap  Kinerja  Laporan  Keuangan
Daerah  menghasilkan  nilai  signifikan  sebesar  0.039  lebih  kecil  dari  0,05.  Berdasarkan  data tersebut,  bahwa  variabel  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  dalam  penelitian  ini  berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Kinerja Laporan Keuangan Daerah.
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  linear  berganda  diperoleh  nilai  b 2 sebesar  0,320  hal  ini berarti  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  mempengaruhi  Kinerja  Laporan  Keuangan  Daerah sebesar  0,320  atau  berpengaruh  secara  positif  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  meningkat sebesar 1, maka berpengaruh terhadap Kinerja Laporan Keuangan Daerah sebesar 0,320.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  data  yang  didapatkan  setelah  diolah  maka  diperoleh  hasil  analisis  penelitian mengenai pengaruh partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja laporan keuangan daerah , maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. 1.  Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  diperoleh  hasil  yaitu  variable  Partisipasi Anggaran (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Laporan  Keuangan  Daearah (Y).  Hasil  ini  diperkuat  dengan  adanya  hasil  Uji  T  (parsial)  dimana  diperoleh  nilai signifikan sebesar 0,044 lebih kecil daripada 0,05.
b. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil yaitu variabel
Kejelasan  Sasaran  Anggaran  (X2)  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kinerja  Laporan Keuangan  Daerah.  Hasil  ini  diperkuat  dengan  adanya  hasil  Uji  T  (parsial)  dimana diperoleh nilai signifikan sebesar 0,039 lebih kecil dari pada 0,05.

## Saran
Setelah  mengadakan  penelitian  pada  Kantor  BPKAD  Kota  Palopo  tentang  Pengaruh  Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Daerah, maka berdasarkan  apa  yang  dialami  penulis  selama  melakukan  penelitian  ini  menyampaikan  saran- saran sebagai berikut:
1. Kepada Kantor BPKAD Kota Palopo diharapkan meningkatkan kinerja laporan keuangan pemerintah,  dan  menghasilkan  pengukuran  kinerja  yang  lebih  baik,  serta  menfasilitasi manajemen keuangan/asset yang lebih transparan dan akuntabel.
2. Kepada  peneliti  selanjutnya,  agar  dapat  mengembangkan  penelitian  selanjutnya  dengan meneliti factor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja laporan keuangan daerah.

## DAFTAR ISI
Dwipuspasari, Evi. 2011. Analisis Peneraapan Psak 33 (Revisi 2011) Akuntansi  Pertambangan Umum  Pada  PT.  Bukit  Asam  (  Persero  )  Tbk .  Skripsi.  Depok:  Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia.
Fardani,  Andi.  2012. Dampak  Sosial  Keberadaan  PT  Vale  Indonesia  Tbk  Terhadap  Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur ). Skripsi. Makassar: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
Ghozali, Imam dan Chairi, Anis. 2007. Teori Akuntansi, Edisi Ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenegoro.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  2012. Standar  Akuntansi  Keuangan. Jakarta:  Ikatan  Akuntan Indonesia.
Kurniawan,  Rizkie  Arie.  2017. Dampak  Kebijakan  Perizinan  Pertambangan  Terhadap Kerusakan  Lingkungan  Bukit  Camang  Bandar  Lampung. Skripsi.  Bandar  Lampung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Lampung.
Martani,  Dwi et  al .,  2014. Akuntansi  Keuangan  Menengah  Berbasis  PSAK .  Jakarta:  Salemba Empat.
Pamungkas,  Noto  dan  Rusherlistyani.  2015.  Penerapan  IFRS  6  dalam  Psak  64. Journal  Of Economic & Social Vol: 1 No. 1 Hal: 67-77. (Diakses  Tanggal 01 Desember 2018).
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  No.  33  Tahun  2011  tentang  Aktivitas Pengupasan  Lapisan  Tanah  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Pada  Pertambangan Umum.
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  No.  64  Tahun  2011  tentang  Eksplorasi  dan Evaluasi Sumber Daya Mineral.
Riveta, Oksidea. 2012. Implementasi Psak No. 64 Tentang Perlakuan Akuntansi Biaya Eksplorasi dan  Evaluasi  (Studi  Kasus  pada  PT.  Medco  Energi  International  Tbk). Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Vol: 1 No. 2. (Diakses Tanggal 13 Desember 2018).
Rustanto,  Bambang.  2015. Penelitian  Kualitatif  Pekerjaan  Sosial .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif, Dan R&D. Bandung. Alfabeta.
Yusuf, A. M. 2017. Metode Penelitian . Jakarta: Penerbit Fajar Interpratama Mandiri.