## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3299/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pengabaian Nafkah Anak Pascaperceraian Orang Tua Sebagai Penelantaran Anak

## Amitri Dinar Sari
Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received : 01 Mei 2022 Publish : 05 Juli 2022 This  article  aims  to  explain  child  support  omission  during  the  post-divorce proceeding  as  child  negligence,  which  causes  children’s  victimization.  This research  uses  literature  studies  from  several  books,  journals,  articles, documents  and  other  related  materials.  The  data  was  collected  from  ten scientific  articles,  eight  scientific  books,  one  seminar  paper  and  three  internet articles.  The  results  have  shown  that  child  support  negligence  after  parental divorced is a form of child neglect that will impact children’s victimizations and their  welfare.  This  article uses an Ecological  Theory approach to  examine the occurrence of child support negligence by a father. (10 pt)
Keywords:
divorced child support victimization child neglect
Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima : 01 Mei 2022 Publis : 05 Juli 2022 Artikel ini mengkaji tentang pengabaian nafkah anak pascaperceraian orang tua oleh  pihak  ayah  sebagai  penelantaran  anak.  Selain  itu,  artikel  ini  juga menjelaskan  bahwa  penelantaran  anak  menyebabkan  anak  mengalami viktimisasi.  Penelitian  ini  menggunakan  studi  kepustakaan  dengan  beberapa sumber  bacaan  dari  buku-buku,  artikel-artikel  jurnal,  dokumen-dokumen,  dan bahan-bahan  lainnya  yang  terkait  dengan  isu  di  dalam  artikel  ini.  Sumber  data bersumber  dari  sepuluh  artikel  dari  jurnal  ilmiah,  delapan  buku  ilmiah,  satu makalah  seminar  dan  tiga  artikel  internet.  Hasil  penelitian  di  dalam  artikel  ini adalah,  menjelaskan  bahwa pengabaian  nafkah  anak pascaperceraian orang tua adalah  salah  satu  bentuk  dari  penelantaran  anak,  karena  menyebabkan  anak mengalami  viktimisasi  sehingga  menganggu  kesejahteraan  anak.  Artikel  ini menggunakan  pendekatan Ecological  Theory untuk  mengkaji  terjadinya penelantaran nafkah anak akibat perceraian orang tua oleh pihak ayah. (10 pt).
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author:
Amitri Dinar Sari Universitas Indonesia Email: amitridinarsari@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Perceraian,  kematian  dan  putusan  pengadilan  adalah  penyebab  putusnya  perkawinan sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  dan Kompilasi Hukum  Islam (KHI).  Jika  pasangan  suami  istri  memutuskan  perkawinan  mereka  melalui  perceraian,  maka permohonan  cerai  wajib  diajukan  ke    depan  pengadilan.  Pasal  63  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  mengatur  bahwa,  permohonan  cerai  dari  pasangan  suami  istri (pasutri) yang beragama Islam, diajukan ke pengadilan agama dan permohonan cerai dari pasutri yang beragama lainnya ke pengadilan negeri.
Pada  tahun  2020  terdapat  penanganan  perkara  perdata  sejumlah  20.568  perkara cerai  di pengadilan  negeri  di  Indonesia  (MARI,  2021).  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap Perempuan  (Komnas  Perempuan)  melalui  Catatan  Tahunan  2021  (CATAHU  2021) menunjukkan  pada  tahun  2020  terdapat  214.970  perkara  cerai  gugat  dan  sejumlah  76.707 perkara  cerai  talak  di  pengadilan  agama  di  Indonesia  (Komnas  Perempuan,  2021).  Data  dari
Badan  Pusat  Statistik  menunjukkan  terjadi  kenaikan  tingkat  perceraian  dari  tahun  2015  hingga 2021 di Indonesia. Perkara perceraian pada  tahun 2015 sejumlah 353.8543 perkara, pada tahun 2016  sejumlah  365.654  perkara cerai,  lalu  pada  tahun  2017  terdapat  374.516  perkara  cerai  dan pada tahun 2018 sejumlah 408.202 perkara cerai, serta pada tahun 2019  kurang lebih sejumlah 440.000  perkara  cerai  yang  kemudian  terjadi  penurunan  pada  tahun  2020  menjadi  sejumlah 290.00  perkara  cerai  (databoks.katadata,  2020;  databoks.katadata,  2022).  Akan  tetapi,  perkara cerai  kembali  meningkat  pada  tahun  2021  dengan  jumlah  447.743  perkara  cerai  di  Indonesia (databoks.katadata, 2022). Di bawah ini adalah diagram data perceraian tahun 2015 hingga tahun 2018, dan diagram data perceraian tahun 2017 hingga tahun 2021 di Indonesia:
DIAGRAM 1.1. Data Perceraian Tahun 2015-2018 di Indonesia Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2019 diakses dari https://databoks.katadata.co.id/ datapublish /2020/02/20/ramai-ruu- ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-indonesia pada tanggal 01 Februari 2022 pukul 22:43 WIB
DIAGRAM 1.2. Data Perceraian Tahun 2017-2021 di Indonesia
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 25 Februari 2021 diakses dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian- meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran pada tanggal 11 April 2022 pukul 10:49 WIB
Menurut  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian menimbulkan hak nafkah istri dan hak nafkah anak. Pengajuan permohonan hak asuh anak, nafkah anak, dan nafkah istri serta pembagian harta bersama suami istri dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian atau bahkan setelah ada putusan cerai pengadilan.  Selain  itu,  kedua  regulasi  ini  juga  mengatur  bahwa  perceraian  tidak  menghapus kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 105 Kompilasi Hukum  Islam  (KHI).  Terkait  nafkah  anak  pascaperceraian  orang  tua,  pihak  ibu  dapat
mengajukan permohonan nafkah anak atau apabila pihak ibu tidak mengajukan permohonan ini, maka  hakim  dapat  menggunakan  hak ex  officio terhadap  pihak  ayah  agar  ia  mengajukan permohonan  nafkah  anak.  Yang  dimaksud  dengan  hak ex  officio menurut  Subekti  adalah,  hak yang karena jabatan dan bukan berasal dari pengangkatan atau surat penetapan, termasuk bukan karena  suatu  permohonan    (Maghfur,  2021).  Jika  permohonan  nafkah  anak  baik yang  diajukan oleh  pihak  ibu  ataupun  karena  hak ex  officio hakim  dikabulkan  oleh  pengadilan,  maka  pihak ayah wajib melaksanakan nafkah anak pascaperceraian orang tua seperti yang diperintahkan oleh pengadilan.  Namun  realitasnya,  masih  terdapat  nafkah  anak  pascaperceraian  orang  tua  yang diabaikan oleh pihak ayah.
Beberapa penelitian terdahulu di Indonesia, menunjukkan bahwa pengabaian nafkah anak pascaperceraian  orang  tua  mengakibatkan  anak  mengalami  kesulitan  hidup  dan  kesulitan ekonomi. Penelitian Sarianti tahun 2018 mengungkapkan bahwa akibat pengabaian nafkah anak, maka  anak  mengalami  perkawinan  anak,  anak  harus  berhenti  sekolah  dan  bekerja  untuk menafkahi  kebutuhan  keluarganya  (Sarianti,  2018).  Penelitian  Sepma  tahun  2020  menjelaskan bahwa, anak menjadi korban karena tidak terpenuhinya nafkah anak akibat perceraian orang tua, sehingga  anak  tidak  mendapatkan  hak  mereka,  yaitu,  hak  atas  biaya  hidup  dan  hak  atas  biaya pendidikan  (Sepma,  2020).  Penelitian  lainnya,  penelitian  Sari  tahun  2021  mengungkapkan bahwa  para  ibu  tunggal  yang  membiayai  anak-anaknya,  merasakan  kekhawatiran  karena  biaya pendidikan anak yang semakin mahal (Sari, 2021). Selain itu penelitian Kartika tahun 2017 juga mengungkapkan  bahwa  perceraian  menempatkan  anak  berhadapan  dengan  masalah  ekonomi (Kartika, 2017). Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait penyebab nafkah anak pascaperceraian orang tua tidak dilaksanakan oleh pihak ayah.
Beberapa  penelitian  terdahulu  mengungkapkan  bahwa  ada  beberapa  faktor  yang menyebabkan  nafkah  anak  tidak  dilaksanakan  oleh  pihak  ayah.  Beberapa  faktor  tersebut,  salah satunya adalah (Alauddin, 2018; Sari, 2021):
a. kediaman  ayah  pindah  ke  lokasi  yang  jauh  sehingga  komunikasi  dengan  anak  menjadi terhambat atau terputus;
b. pihak  ayah  tidak  memiliki  pekerjaan  tetap  (memiliki  keterbatasan  penghasilan)  sehingga hanya mampu membiayai kehidupannya sendiri;
c. pihak ayah menikah lagi dan terdapat hambatan di dalam memberikan nafkah anak;
d. terdapat  kekesalan  dari  pihak  ayah  terhadap  pihak  ibu  atau  sebaliknya,  sehingga  terdapat hambatan di dalam pelaksanaan nafkah anak;
e. serta  pihak  ibu  dianggap  sudah  mampu  oleh  pihak  ayah  untuk  membiayai  kebutuhan  anak karena  pihak  ibu  tinggal  bersama  keluarganya  atau  pihak  ibu  tidak  menghubungi  atau meminta nafkah anak kepada pihak suami.
Di  luar  negeri,  beberapa  penelitian  terdahulu  mengungkapkan  bahwa,  nafkah  anak memberikan  manfaat  bagi  keluarga  ibu  tunggal  dan  anak.  Penelitian  NoghaniBehambari, Noghani  dan  Tavassoli  tahun  2020  mengungkapkan  bahwa  Bagian  ke  IV  dari  Undang-undang Jaminan  Sosial  tahun  1975  Amerika  Serikat    merupakan  sumber  bagi  reformasi  pelaksanaan nafkah  anak  yang  memiliki  tujuan  utama  atas  keberadaan  dan  kewajiban  pihak  ayah,  dan tunjangan  pasangan  termasuk  tunjangan  anak  (NoghaniBehambari,  Noghani,  &  Nahid,  2020). Penelitian  ini  juga  mengungkapkan  bahwa  regulasi  pelaksanaan  nafkah  anak  yang  direformasi berhasil  mempengaruhi  tingkat  kesejahteraan  anak  di  dalam  keluarga  ibu  tunggal  dan menurunkan tingkat kematian anak di Amerika Serikat (NoghaniBehambari, Noghani, & Nahid, 2020). Penelitian Skinner dan Cook tahun 2017 juga mengungkapkan bahwa, fungsi nafkah anak adalah  sumber  penghasilan  rumah  tangga  yang  berperan  penting  di  dalam  mengeluarkan keluarga  ibu  tunggal  dari  tingkat  kemiskinan  terendah  di  Australia    (Skinner  &  Cook,  2017). Penelitian lainnya, penelitian Cuesta, Hakovirta dan Jokela (2018), penelitian Hakovirta (2011), dan penelitian  Hakovirta, Skinner, Hiilamo dan Jokela (2019), serta Skinner, Meyer, Cook dan Fletcher  (2017)  mencetuskan  bahwa,  nafkah  anak  memiliki  keterkaitan  dengan  penurunan kemiskinan  di  dalam  keluarga  ibu  tunggal  di  beberapa  negara  (Hakovirta,  Mever,  &  Skinner, 2019,  p.  3).  Bagi  perceraian  akibat  kekerasan  di  dalam  rumah  tangga,  nafkah  anak  memiliki
peran  penting  bagi  para  ibu  tunggal  dan  anak.  Tujuannya,  untuk  menolong  mereka  keluar  dari siklus kekerasan, sehingga  pihak ibu dapat mengelola ekonomi secara mandiri untuk kebutuhan pengasuhan anak  (Douglas & Nagesh, 2019).
Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa, nafkah anak akibat perceraian orang tua memiliki peran penting di dalam kehidupan anak. Namun demikian, masih terdapat pengabaian atas  nafkah  anak  tersebut.  Beberapa  hasil  temuan  penelitian  terdahulu  telah  memberikan gambaran  bahwa  dampak  negatif  dari  pengabaian  nafkah  anak  telah  mengakibatkan kesejahteraan anak menjadi terganggu dan anak menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM).  Tindakan  pengabaian  nafkah  anak  pascaperceraian  orang  tua  oleh  pihak  ayah,  adalah masalah  yang  penting  bagi  penegakan  dan  perlindungan  hak  anak  yang  juga  merupakan  hak asasi manusia.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan  atau studi literatur.  Menurut Mardalis, penelitian  kepustakaan  adalah  penelitian  yang  mengkaji  data-data  sekunder,  menggunakan pengumpulan  data  dan  informasi  melalui  beberapa  bahan  di  perpustakaan,  seperti,  buku, dokumen,  kisah-kisah  sejarah,  majalah  dan  lain  sebagainya  (Hayati,  2021;  Mirzaqon  T  & Purwoko,  2018).  Pendapat  ahli  lainnya,  Nazir  1988  mencetuskan  bahwa,  studi  kepustakaan adalah  pengkajian  terhadap  buku,  catatan,  literatur,  dan  beberapa  laporan  yang  terkait  dengan permasalahan  yang  ingin  dipecahkan  (Mirzaqon  T  &  Purwoko,  2018,  p.  3).    Sumber  data diperoleh  melalui  karya-karya  ilmiah,  hasil  penelitian,  dokumen-dokumen,  buku-buku  dan  lain sebagainya.  Beberapa sumber data di dalam penelitian ini terdiri dari sebelas artikel dari jurnal ilmiah, delapan buku ilmiah, satu makalah seminar dan tiga artikel internet.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Konvensi  Hak-hak  Anak (KHA) atau The Convention on the Rights of  the Child (CRC) adalah  perjanjian  internasional  yang  mengikat  negara-negara  yang  menyepakatinya,  sehingga mereka  berkewajiban  untuk  menerapkan  regulasi  ini  di  setiap  wilayah  negaranya  (Weber, Fishwick,  &  Marmo,  2014;  Wicaksono,  2015).  Di  dalam  Pasal  1  KHA  dijelaskan  bahwa  anak adalah  setiap  manusia  yang  berusia  di  bawah  18  tahun,  kecuali  jika  batasan  usia  dewasa  bagi anak  ditentukan  lebih  cepat  oleh  undang-undang.  Terdapat  4  prinsip  umum  di  dalam  KHA (Weber, Fishwick, & Marmo, 2014; Wicaksono, 2015), yaitu:
a. Kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip hak anak ini terdapat di dalam Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak (KHA). Prinsip umum ini wajib digunakan sebagai pertimbangan di dalam setiap tindakan terkait anak, atau perkara-perkara yang berdampak langsung kepada anak, termasuk sebagai pedoman bagi regulasi atau perundang-undangan.
b. Non diskriminasi. Pasal 2 menekankan kepada negara-negara peserta KHA harus menjamin, memenuhi  dan  melindungi  keseluruhan  hak  anak  yang  terdapat  di  dalam  konvensi  ini. Negara  harus  menjamin  dan  melaksanakan  hak-hak  anak  bagi  setiap  anak  yang  berada  di wilayah negara peserta KHA;
c. Hak  hidup,  tumbuh  dan  berkembang,  merupakan  prinsip  yang  terdapat  di  dalam  Pasal  6 KHA. Inti dari pasal ini adalah, setiap anak memiliki hak yang melekat pada kehidupan dan negara harus menjamin secara maksimal atas kelangsungan hidup dan perkembangan anak;
d. prinsip yang terakhir adalah, partisipasi anak yang terdapat di dalam Pasal 12 KHA. Pasal ini menegaskan  bahwa,  anak  berhak  untuk  didengar  pendapatnya  dan  pandangannya  atas  hal menyangkut dirinya.
Menurut  hukum  positif  Indonesia,  yakni,  Pasal  28  B  ayat  (2)  Undang-undang  Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  Pada  tahun  1990  Indonesia  meratifikasi  Konvensi  Hak-hak  Anak  (KHA)  lalu mengadopsi konvensi ini menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,  yang  kemudian  mengalami  perubahan  menjadi  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014
(KemenPPPA, 2019). Di dalam  Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999  tentang Hak  Asasi  Manusia,  ditegaskan  bahwa    anak  adalah  setiap  manusia  yang  berusia  di  bawah  18 tahun,  belum  menikah  dan  termasuk  anak  di  dalam  kandungan  apabila  terkait  kepentingannya. Lalu  Pasal  1  butir  1  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak mengatur bahwa anak adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun, maupun anak yang di dalam  kandungan.  Sementara  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  memberikan  batasan  usia  anak, yakni,  masih  di  bawah  usia  21  tahun  dan  belum  pernah  menikah,  namun  pembatasan  usia  ini tidak berlaku bagi anak penyandang disabilitas.
Merujuk  kepada  hasil  temuan  dari  beberapa  penelitian  terdahulu  di  dalam  Bab  1 Pendahuluan,  maka  terdapat  beberapa  dampak  negatif  dari  pengabaian  nafkah  anak pascaperceraian orang tua oleh pihak ayah, yaitu:
a. masalah  pendidikan.  Misalnya,  anak  terpaksa  berhenti  sekolah  karena  harus  menafkahi keluarganya;
b. masalah  kesehatan.  Contohnya,  anak  tidak  memperoleh  biaya  kesehatan  dari  pihak  ayah, dan;
c. masalah ekonomi. Misalnya, keluarga ibu tunggal dan anak mengalami kemiskinan sehingga anak  terpaksa  bekerja  dan mengalami  perkawinan  anak, termasuk  kekhawatiran  akan  biaya pendidikan anak yang semakin mahal, maka;
kita dapat mengambil kesimpulan bahwa  anak mengalami viktmisasi karena pengabaian nafkah  anak  menimbulkan  penderitaan  bagi  anak.  Viktimisasi  itu  sendiri  adalah,  keadaan  saat individu,  komunitas,  institusi  mengalami  luka  atau  kerusakan  serius,  sehingga  mereka  yang terluka  mengalami  penderitaan  akibat  hak-haknya  telah  dilanggar  atau  kesejahteraan  mereka terganggu  karena  kerusakan  atau  kejadian  yang  disebabkan  oleh  pihak  lain  (Dussich,  2006). Akibat  pengabaian  nafkah  anak,  maka  kesejahteraan  anak  menjadi  terganggu  dan  anak mengalami  kesulitan  hidup  dan  kesulitan  ekonomi.  Pada  tahap  ini,  anak  menjadi  korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM)
Penelantaran  memiliki  definisi  yakni,  tindakan  membiarkan  anak  tidak  terpenuhi kebutuhan  primernya  (kebutuhan  sandang,  pangan  dan  papan)  baik  tindakan  ini  disengaja  atau tidak disengaja, dan perbuatan ini tidak mengenal dalih motivasi (Suyanto, 2010). Artinya, jika anak  tidak  memperoleh  pakaian,  makan  dan  tempat  tinggal  yang  layak  baik  karena  disengaja atau  tidak  disengaja,  maka  keadaan  ini  masuk  ke  dalam  penelantaran  dan  berlaku  sanksi  bagi pelakunya  (Suyanto,  2010).  Definisi  penelantaran  lainnya  adalah,  kondisi  tidak  terpenuhinya kebutuhan dasar anak, kasih sayang, dan perhatian bagi  anak karena orang tua tidak melakukan kewajiban  dan  tanggung  jawabnya  tersebut  (Kemensos,  2018).  Salah  satu  dampak  yang  timbul dari  tindakan  penelantaran  adalah,  anak  dapat  mengalami  putus  sekolah,  anak  merasa  tidak aman, hingga kematian (Kemensos, 2018).
Di  Amerika  Serikat,  definisi  penelantaran  anak  diartikan  sebagai  kegagalan  orang  tua, wali asuh dan pengasuh lain  di dalam menyediakan kebutuhan dasar anak  (The Central policy Unit  of  The  Hong  Kong  SAR  Government,  2011).  Di  beberapa  negara  lain  seperti  di  China, Hong  Kong, penelantaran anak adalah penelantaran  emosional,  fisik, kesehatan dan pendidikan (The  Central  policy  Unit  of  The  Hong  Kong  SAR  Government,  2011).  Penelitian  Turner, Vanderminden,  Finkelhor  &  Hamby  tahun  2019  menyatakan  bahwa  penelantaran  anak  adalah salah  satu  bentuk  dari  perlakuan  salah  terhadap  anak  yang  sering  dilaporkan  ke  sistem perlindungan  di  Amerika  Serikat    (Turner,  Vanderminden,  Finkelhor,  &  Hamby,  2019). Penelitian  ini  juga  menemukan  bahwa,  ada  keterkaitan  yang  kuat  antara  kemiskinan  dan kesulitan  ekonomi  dengan  penelantaran  fisik    (Turner,  Vanderminden,  Finkelhor,  &  Hamby, 2019).  Sementara  di  Indonesia,  Pasal  1  butir  7  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak terlantar adalah anak yang dalam kondisi karena suatu hal atau sebab, orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi, baik  rohani,  jasmani  dan  sosial.  Pada  bulan  Agustus  2021  Indonesia  mulai  memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Di
dalam Pasal 1 peraturan pemerintah ini, dinyatakan bahwa penelantaran adalah anak yang tidak memperoleh kebutuhannya, sehingga mengganggu proses tumbuh kembangnya.
Terdapat  perdebatan  terkait  konsep  penelantaran  yang  disebabkan  oleh  perbedaan pendekatan.  Penelitian  Zuravin  (1999)  mencetuskan  bahwa,  secara  umum  penelitian penelantaran  anak  merujuk  kepada  tindakan  pembiaran  dari  orang  tua  untuk  memenuhi kebutuhan anak oleh orang tua, sesuai dengan hukum negara (Dubowitz, Pitts, & Black, 2004, p. 345).  Sementara  penelitian  lainnya  mendefiniskan  penelantaran  berdasarkan  atas  kebutuhan dasar  anak  yang  tidak  terpenuhi  (Dubowitz,  Pitts,  &  Black,  2004).  Pendekatan  berikutnya tentang  penelantaran,  menggunakan  Teori  Ekologis,  yang  menjelaskan  bahwa  ada  beberapa banyak  bagian  dan  beberapa  faktor  yang  berinteraksi  terhadap  penelantaran,  salah  satu contohnya,  dukungan  yang  minim  bagi  keluarga  (Dubowitz,  Pitts,  &  Black,  2004).  Artinya, dibandingkan  hanya  menyalahkan  tindakan  orang  tua,  pendekatan  ini  lebih  mementingkan kepastian akan kesehatan anak dan kesejahteraan anak (Dubowitz, Pitts, & Black, 2004).
Merujuk  kepada  penjelasan  di atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak terlaksananya nafkah anak pascaperceraian orang tua merupakan bentuk pengabaian terhadap kebutuhan anak. Akibatnya, hak-hak anak tidak terpenuhi dan proses tumbuh kembang  anak menjadi terganggu. Misalnya,  pendidikan  anak  menjadi  terhenti  karena  ia  harus  bekerja  memenuhi  kebutuhan keluarga,  anak  tidak  mendapatkan  kesehatan  yang  baik  hingga  anak  mengalami  perkawinan anak. Namun demikian, terkait dengan beberapa faktor penyebab pihak ayah tidak melaksanakan nafkah anak pascaperceraian orang tua dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan  teori ekologis.  Terdapat  kebutuhan  dasar  anak  yang  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  pihak  ayah,  yaitu:  a. kebutuhan  papan;  b.  kebutuhan  sandang,  dan;  c.  kebutuhan  pangan  anak.  Hal  ini  terjadi,  salah satunya karena pihak ayah memiliki keterbatasan ekonomi, pindah tempat tinggal ke lokasi yang jauh  sehingga  komunikasi  dengan  anak  terputus,  hingga  keadaan  komunikasi  yang  tidak  baik dengan pihak ibu sehingga pelaksanaan nafkah anak menjadi terhambat, dan pihak ayah menikah lagi sehingga terdapat hambatan di dalam melaksanakan nafkah anak.
Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara rinci dan tegas mengatur tentang hak-hak anak. Pada Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Lalu pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan  bahwa,  negara  harus  menjamin  dan  melindungi  anak  dari  kekerasan  dan diskriminasi,  termasuk  hak  anak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  kembang.  Selain  itu, Pasal  28A  UUD  1945  juga  menegaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  hidup  dan mempertahankan  hidup dan kehidupannya.  Secara garis besar, maka  dapat disimpulkan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak yang juga hak asasi manusia di  setiap  wilayahnya.  Selain  itu,  negara  juga  harus  menerapkan  prinsip-prinsip  di  dalam Konvensi  Hak-hak  Anak  (KHA).  Terkait  dengan  penelantaran  nafkah  anak  pascaperceraian orang  tua  oleh  pihak  ayah,  maka  negara  berkewajiban  untuk  mengupayakan  langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi dan menegakan hak-hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia. Hal ini bertujuan agar anak tidak mengalami pelanggaran hak asasi manusia.

## 4. KESIMPULAN
Perceraian  menimbulkan  hak  nafkah  istri  dan  hak  nafkah  anak  sesuai  ketentuan  hukum positif  Indonesia.  Kedua  hak  ini  dapat  diajukan  ke  pengadilan,  baik  saat  bersamaan  dengan pengajuan  gugatan  cerai  atau  setelah  perceraian  memperoleh  putusan  hukum  tetap.  Terkait pengajuan nafkah anak yang diajukan oleh pihak ibu ke pengadilan atau dilakukan karena hak ex officio hakim dan apabila pengajuan permohonan nafkah anak dikabulkan oleh pihak pengadilan, maka pihak ayah berkewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Kenyataannya, masih  terdapat  putusan  pengadilan  yang  tidak  dilaksanakan  oleh  pihak  ayah  sehingga  terjadi ketiadaan  nafkah  anak  pascaperceraian  orang  tua.  Namun  demikian,  ketiadaan  nafkah  anak pascaperceraian  orang  tua  menimbulkan  pertanyaan  terkait  penyebab  ketiadaan  tersebut. Beberapa  penelitian  terdahulu  mengungkapkan  salah  satu  penyebabnya,  adalah,  pihak  ayah memiliki keterbatasan ekonomi untuk memberikan nafkah anak, kediaman pihak ayah pindah ke
lokasi  yang  jauh  sehingga  terdapat  hambatan  di  dalam  memberikan  nafkah  anak,  serta  pihak ayah menikah lagi dan memiliki keluarga baru.
Beberapa  penelitan  terdahulu  mengungkapkan  bahwa,  ketiadaan  nafkah  anak pascaperceraian  orang  tua  menimbulkan  penderitaan  bagi  anak,  yakni,  anak  terpaksa  bekerja untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarganya  sehingga  anak  terpaksa  menghentikan  pendidikannya, anak tidak memperoleh biaya kesehatan dan anak mengalami perkawinan anak. Pada tahap ini, anak  telah  mengalami  kerugian  serius  sehingga  mereka  terluka  dan  mengalami  pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Pengabaian nafkah anak pascaperceraian orang tua telah menimbulkan beberapa  bentuk  viktimisasi  seperti  yang  diterangkan  pada  paragraf  di  atas,  sehingga  tindakan pengabaian ini menjadikan anak menjadi terlantar dan mengalami kesulitan hidup dan kesulitan ekonomi. Penelantaran adalah tindakan membiarkan kebutuhan sandang, pangan dan papan anak tidak  terpenuhi,  baik  karena  disengaja  atau  tidak  disengaja.  Ecological  Theory  mencetuskan bahwa  penelantaran  anak  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  lain,  dan  teori  ini  mementingkan pemenuhan kesehatan dan kesejahteraan anak dibandingkan hanya menyalahkan tindakan orang tua.
Hukum  positif  Indonesia  mengatur  tentang  hak  anak,  yakni,  Pasal  28B  Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 mengenai anak terlantar  dipelihara  oleh  negara.  Sementara  definisi  penelantaran  anak  tertuang  di  dalam beberapa  perundang-undangan  dan  peraturan,  yaitu:  a.  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2003 tentang  Perlindungan  Anak;  b.  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan Anak;  c.  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  78  Tahun  2021 tentang  Perlindungan Khusus  Bagi Anak.  Dengan  demikian,  kita  dapat  menyimpulkan  bahwa  negara  menjamin  pelaksanaan  dan perlindungan  hak-hak  anak  di  setiap  wilayah  Indonesia.  Tujuannya,  agar  kesejahteraan  anak tidak terganggu dan anak terhindar dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

## 5. DAFTAR PUSTAKA Artikel Jurnal
Douglas,  H.,  &  Nagesh,  R.  (2019).  Domestic  and  Family  Violence,  Child  Support  and  'The Exemption'. Journal of Family Studies , 1-13.
Dubowitz, H., Pitts, S. C., & Black, M. M. (2004). Measurement of Three Major Subtypes of Child Neglect. Child Maltreatment , 344-356
Hakovirta,  M.,  Mever,  D.  R.,  &  Skinner,  C.  (2019).  Does  Paying  Child  Support  Impoverish Fathers  in  The  United  States,  Finland,  and  The  United  Kingdom. Journal  Children  and Youth Services Review , 1-10.
Kartika, Y. (2017). Resilience: Phenomological Study on The Child of parental Divorce and The Death  of  Parents. International  E-Journal  of  Advances  in  Social  Sciences  (IJASOS) , 1035-1042.
NoghaniBehambari, H., Noghani, F., & Nahid, T. (2020). Child Support Enforcement and Child Mortality. Applied Economics Letters , 1-11.
Sarianti,  B.  (2018).  Tingkat  Kepatuhan  Ayah  Membayar  Nafkah  Anak  Pasca  Perceraian. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum , 105-117.
Sepma, A. (2020). Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi. Zaaken , 344-358.
Skinner, C., & Cook, K. (2017). The Potential of Child Support to Reduce Lone Mother Poverty: Comparing  Population  Survey  Data  in  Australia  and  The  UK. Kournal  of  Poverty  and Social Justice , 79-94.
T,  Mirzaqon.  A.,  &  Purwoko,  B.  (2018).  Studi  Kepustakaan  Mengenai  Landasan  Teori  Dan Praktik Konseling Expressive Writing. Jurnal BK UNESA , 1-8.
Turner,  H.  A.,  Vanderminden,  J.,  Finkelhor,  D.,  &  Hamby,  S.  (2019).  Child  Neglect  and  The Borader Context of Child Victimization. Child Maltreatment , 303-315.

## Buku Ilmiah
Kekerasan  Siber,  Perkawinan  Anak,  Dan  Keterbatasan  Penanganan  Di  Tengah  COVID-19. Catatan Tahunan 2021. Jakarta: Komnas Perempuan
KemenPPPA.  (2019). Modul  Dasar  Pelatihan  Konvensi  Hak  Anak  Dalam  Pencegahan  Dan Penanganan Kekerasan Dan Eksploitasi Terhadap Anak. jakarta: KemenPPPA. Kemensos.  (2018). Buku  Pintar  Perlindungan  Anak:  Pertemuan  Peningkatan  Kemampuan Keluarga  (P2K2)  Program  Keluarga  Harapan  (PKH). Jakarta:  Kementerian  Sosial Republik Indonesia.
MARI.  (2021). Laporan  Tahunan  2020  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia:  Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Perempuan, K. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Suyanto, B. (2010). Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. The Central policy Unit of The Hong Kong SAR Government. (2011). Parental Perspectives on Child Neglect in Hong Kong. Hong Kong: Centre of Social Policy Studies, Department of Applied Social Sciences, The Hong Kong Polytechnic University.
Weber,  L.,  Fishwick,  E.,  &  Marmo,  M.  (2014). Crime,  Justice  and  Human  Rights. New  York: Palgrave Macmillan.
Wicaksono,  B.  Y.  (2015). Bahan  Bacaan  Awal  Mengenal  Hak Anak  . Jakarta:  Yayasan  Gugah Nurani Indonesia.

## Makalah, Tesis
Dussich,  J.  J.  (2006).  Victimology-Past,  Present  And  Future. 131st  International  Training Course (pp. 1-14). Tokyo: UNAFEI. Sari,  E.  P.  (2021). Pemenuhan  Hak  Nafkah  Anak  Akibat  Perceraian  di  Kecamatan  Ulu  Talo Kabupaten  Seluma  Perspektif  Hukum  Islam. Bengkulu:  Institut  Agama  Islam  Negeri (IAIN).
Internet
databoks.katadata.
(2020, Februari 20).
databoks.katadata . Retrieved from databoks.katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/ramai- ruu-ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-indonesia
databoks.katadata. (2022, Februari 2). databoks.katadata . Retrieved from databoks.katadat.co.id: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53- mayoritas-karena-pertengkaran
Hayati,  R.  (2021,  November  5). penelitian  ilmiah .  Retrieved  from  penelitianilmiah.com: https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/
Maghfur, A. M. (2021, September 8). Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Singkawang . Retrieved from pa.singkawang.go.id: http://www.pa- singkawang.go.id/berita/berita-terkini/131-artikel/509-ex-officio-dalam-putusan-perkara- perceraian#:~:text=Menurut%20Subekti%20bahwa%20Hak%20ex,juga%20tidak%20ber dasarkan%20suatu%20permohonan