## Dwi Nugroho Universitas Gadjah Mada, Indonesia

## ARTIKEL

## Integrasi Agama dan Budaya dalam Komunitas Pemberdayaan: Studi Empiris Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Payungi Metro-Lampung
Religion and Culture Integration in Empowernment Community: Empirical Study of Payungi’s Women Economic Empowerment of Metro-Lampung

## Penulis Korespondensi
Dwi Nugroho dwinugroho2020@mail.ugm.ac.id +62 857 6666 6563

## Artikel Histori
Diajukan: 30 Maret 2022 Revisi Akhir: 18 April 2022 Disetujui: 19 April 2022
Terbit: 30 Juni 2022

## Abstrak
Perempuan yang sejauh ini banyak mendapatkan diskriminasi dalam berbagai sektor pada prinsipnya memiliki potensi yang sama dengan laki-laki dalam ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan. Namun meskipun demikian, keberadaan perempuan tidak banyak mendapat perhatian dan bahkan terbentur oleh beberapa nomenklatur yang berlaku. Agama dalam hal ini memiliki peran penting dalam pengembangan potensi dan kapabilitas perempuan. Selain itu, budaya juga memiliki nilai dan kekuatan yang sama untuk membangun sebuah kualifikasi perempuan. Integrasi keduanya dalam pemberdayaan ekonomi perempuan seharusnya menjadi keterhubungan yang memberi dampak signifikan pada ekonomi perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini bertujuan untuk merefleksikan keberadaan agama dan budaya yang mampu mendorong perempuan dengan segala keterbatasannya dalam membangun struktur ekonominya. Penelitian ini menawarkan pembahasan mengenai integrasi agama dan budaya sebagai dasar gerakan komunitas pemberdayaan perempuan yang membawa dampak signifikan pada pembangunan ekonomi perempuan. Pertama, adanya Pesantren Wirausaha mampu meningkatkan kapasitas perempuan melalui advokasi-advokasi yang dilakukan setiap malam Kamis sebagai agenda rutin Pesantren. Kedua, keberadaan komunitas yang mengintegrasikan semangat keagamaan dan kekuatan sosial-budaya mampu mentransformasikan ruang agama yang eksklusif dan kebudayaan yang kaku mampu membuat gerakan-gerakan yang responsif dan komprehensif. Namun demikian, artikel ini masih terbatas pada skala diskusi dalam pemberdayaan, pesantren, dan perempuan di Payungi, jadi ini masih membutuhkan studi lebih lanjut dengan melihat dampak sosial- politik yang dihasilkan.

## Kata Kunci
Agama; Budaya; Komunitas Pemberdayaan Perempuan; Pesantren Wirausaha

## Abstract
Women who have so far been discriminated against in various sectors in principle have the same potential as men in the economic, social, political, and educational fields. However, even so, the existence of women has not received much attention and has even been bumped into by several prevailing cultural nomenclatures. Religion in this case has an important role in developing the potential and capabilities of women. In addition, culture also has the same values and strengths to build a woman’s qualifications. The integration of the two in women’s empowerment should be a connection that has a significant impact on women’s economy. This research is qualitative research with data collection technique through direct interviews, documentation, and observation. This study aims to reflect on the existence of religion and culture that is able to encourage women with all their limitations in building their economic structure. This study offers a discussion of the integration of religion and culture as the basis for the women’s empowerment community movement has a significant impact on women’s economic development. First, the existence of an Entrepreneurial Pesantren is able to increase the capacity of women through advocacy which is carried out every Thursday night as routine agenda of Pesantren. Second, the

## ARTIKEL

## Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2(1) 2022, pp. 57-68
existence of a community that integrates religious spirit and socio-cultural strength is able to transform an exclusive religious space and a rigid culture capable of creating responsive and comprehensive movements. However, this article is still limited to the scale of discussions on empowerment, Pesantren and women in Payungi, so this still requires further study by looking at the resulting socio-political impact.
Keywords Religion; Culture; Women Empowerment Community; Entrepreneurship Pesantren
Integrasi Agama dan Budaya dalam Komunitas Pemberdayaan: Studi Empiris Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Payungi...

## 1. Pendahuluan
Penelitian ini menyajikan pembahasan mengenai integrasi agama dan budaya sebagai upaya mendorong serta membangun kesejahteraan perempuan pada aspek ekonomi. Secara komprehensif, penelitian ini melihat peran komunitas perempuan Payungi dalam pola-pola pemberdayaan perempuan. Penelitian ini berupaya merefleksikan keberadaan agama dan budaya dalam berkontribusi pada peningkatan kapabilitas perempuan dan pembangunan ekonomi di tengah keterbatasan.
Komunitas perempuan Payungi merupakan gerakan yang menggunakan pendekatan agama dan kebudayaan dalam institusi sosial kemasyarakatan. Komunitas tersebut memiliki wadah pemberdayaan ekonomi bernama Pesantren Wirausaha yang merupakan sebuah ruang belajar untuk meningkatkan kapabilitas perempuan. Pesantren Wirausaha merepresentasikan bahwa ruang keagamaan juga harus dekat dengan nilai- nilai ekonomi. Interkoneksi antara agama dan budaya membuat Pesantren Wirausaha dapat mendorong dan mengadvokasi perempuan dalam meningkatkan pengetahuan, keahlian, relasi, dan kemampuannya dalam membangun ekonomi mereka secara bersama- sama.
Agama dan budaya menjadi dua aspek penting yang dapat terintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Agama menjadi domain penting dalam memahami psikologi budaya ( Cohen et al., 2016 ), di sisi lain budaya juga dapat dimanfaatkan sebagai media untuk mempelajari sebuah agama ( Beyers, 2017 ). Itu sebabnya agama dan budaya menjadi dua domain yang saling bersinggungan ( Abdulla, 2018 ) dan berguna untuk membangun kesadaran dan pengetahuan perempuan dengan memberikan advokasi berbasis komunitas lokal ( Keddie et al., 2021 ).
Agama tidak jarang menjadi salah satu alasan mengapa terjadi ketidaksetaraan gender dan terjadinya subordinasi terhadap perempuan ( Klingorová & Havlíček, 2015 ). Bahkan agama di Ghana tidak memiliki pengaruh terhadap otonomi perempuan ( Fuseini & Kalule-Sabiti, 2015 ). Fenomena ini dapat berdampak negatif pada pengembangan pengetahuan, keahlian, dan relasi perempuan, yang sering dimotori oleh pemahaman agama dan tradisi patriarki yang telah mengakar ( Ucal &
Günay, 2019 ). Hal ini berakibat pada rendahnya kapabilitas perempuan ( Udoh et al., 2020 ).
Diskriminasi terhadap perempuan bahkan akan lebih menonjol di negara-negara muslim yang menggunakan Islam sebagai legislasinya ( Gouda & Potrafke, 2016 ). Pola-pola diskriminasi ini banyak mengarah pada anak- anak perempuan dan perempuan dalam sektor pendidikan, pasar tenaga kerja dan dalam partisipasi dalam politik ( Cooray, 2012 ; Cooray & Potrafke, 2011 ; Salahodjaev & Azam, 2015 ). Negara-negara dengan mayoritas muslim bahkan memiliki lebih sedikit kebebasan dan demokrasi dibandingkan dengan negara- negara dengan penduduk muslim minoritas ( Kalyvitis & Vlachaki, 2012 ; Potrafke, 2012 ; Potrafke, 2013 ). Permasalahan ini semakin memposisikan perempuan sebagai pihak yang tidak memiliki banyak kehendak dalam hidupnya selain mengikuti norma yang dibangun secara sosial.
Isu-isu tersebut pada prinsipnya terbangun oleh dinamika ekonomi yang banyak didasarkan pada pemikiran patriarki ( Akgul & Akgul, 2017 ; Mohamad, 2019 ) yang tidak hanya muncul di dalam Islam melainkan juga terjadi di dalam agama-agama dan negara lainnya (see Bouhours & Broadhurst, 2015 ). Agama banyak digunakan untuk kepentingan laki-laki yang kemudian didukung oleh adanya budaya yang menegaskan posisi laki-laki di dalam pranata ekonomi tertentu. Hal ini membuat perempuan semakin terbatas pada zonanya (domestik) dan tidak mendapatkan kesetaraan dalam kehidupan dan pekerjaan ( Adisa et al., 2019: 19-33 ). Fenomena ini masih sangat terlihat jelas di banyak kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai religiusitas yang tinggi dan masyarakat yang masih memegang kuat nilai-nilai kebudayaannya. Kondisi ini disebabkan oleh pemahaman gender yang berbeda yang didasarkan pada pengetahuan dan dimensi ekonominya ( Qibtiyah, 2018: 305-340 ).
Fenomena ini sangat kompleks karena pemahaman seseorang secara tradisional terkonstruksi oleh pandangan-padangan patriarki ( Gamlin, 2020 ). Dalam agama konstruksi keharmonisan di dalam keluarga banyak diinterpretasikan dengan ketundukan perempuan kepada laki-laki yang membuat posisi dan kekuatan perempuan di dalam keluarga sangat lemah secara fisik, pengetahuan, dan spiritualitasnya ( van
Hak Cipta © 2022 Penulis DOI: https://doi.org/10.55480/saluscultura.v2i1.46 Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2(1) 2022, pp. XX-XX | e-ISSN 2807-5447, p-ISSN 2807-5560
Artikel ini disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

## ARTIKEL
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2(1) 2022, pp. 57-68
Doorn-Harder, 2006 ). Di dalam pesantren tidak jarang ditemui fenomena yang menjadikan perempuan sebagai second class. Para Kyai dan buk nyai masih banyak mempertahankan tradisi/budaya lama yang secara bias ditafsirkan dalam pengambilan keputusan ( Marhumah, 2015 ).
Pada satu sisi, agama dan budaya pada dasarnya dapat berfungsi sebagai media untuk membangun kerangka pengetahuan dan kesadaran perempuan, yang pada akhirnya mampu membangun ekonominya. Peran agama, Islam, secara ekonomi memberi dukungan terhadap aktivitas bisnis perempuan muslim untuk mendapatkan kesejahteraan ekonominya ( Qamariyah, 2019 ).
Keberadaan Pesantren Wirausaha menggambarkan bahwa agama memberi kebebasan kepada semua pihak, laki-laki dan perempuan untuk mencari kesejahteraannya ( Anthony & Sterkens, 2020 ). Selain itu adanya sebuah interkoneksi yang kuat antara agama, ekonomi, budaya, dan gender dapat memberi pengaruh positif pada pembangunan ekonomi perempuan ( Rhouse et al., 2017 ). Hal ini didasarkan pada sebuah fakta bahwa perempuan mempunyai kapabilitas yang sama dengan laki-laki untuk menghasilkan sesuatu ( Perugini & Vladisavljević, 2019 ). Agama dan budaya memberi kebebasan kepada semua elemen untuk menciptakan dan membangun struktur ekonominya.
Keberadaan komunitas dalam pembangunan ekonomi tidak terlepas dari nilai-nilai kemitraan yang terintegrasi satu sama lainnya. Kemitraan di dalam komunitas maupun antar komunitas dapat dijadikan sebagai pendorong tercapainya target-target yang diasumsikan. Kemitraan dibangun dengan semangat kolaboratif dan komprehensif, dengan mencoba mengimplementasikan rencana dan mendorong terealisasinya tujuan-tujuan pembangunan. Dalam aktualisasinya pembangunan ekonomi lokal tidak terlepas dari peran stakeholder, salah satunya komunitas masyarakat yang juga bertindak sebagai pelaku ekonomi. Misalnya kehadiran komunitas dalam pembangunan pariwisata yang berkontribusi pada pengembangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan secara langsung maupun tidak.
Studi-studi yang dilakukan oleh para ahli terkait integrasi agama dan budaya telah memberi pengayaan
pengetahuan. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya keterhubungan agama dan ekonomi ( Barro & McCleary, 2003 ; Connor, 2011 ; Conroy & Deller, 2021 ; Qayyum et al., 2020 ), peran agama dalam pembangunan ekonomi ( Campante & Yanagizawa-Drott, 2015 ; Durlauf et al., 2012 ; Karaçuka, 2018 ; Sandıkcı et al., 2016 ), dan agama dalam pekerjaan perempuan ( Qamariyah, 2019 ; Warren, 2018 ). Begitu pun dalam aspek budaya telah banyak penelitian dari para ahli yang telah dilakukan. Diantaranya budaya yang dijadikan sebagai prediktor kebahagiaan ( Lawal et al., 2020 ), budaya dan aktivitas wirausaha perempuan ( Adom & Anambane, 2020 ), dan moderasi budaya dalam keberhasilan wirausaha perempuan ( Shakeel et al., 2020 ).
Di sisi lain penelitian terkait hubungan antara agama dan budaya yang dilakukan sebelumnya banyak melihat keterhubungan agama dan budaya dalam membangun perdamaian ( Khojir et al., 2018 ), membangun identitas ekonomi di masyarakat adat ( Andries, 2018 ), budaya dalam keraton ( Wulandari, 2019 ), dan terdapatnya integrasi Islam dengan budaya lokal dalam acara-acara sakral keagamaan (pernikahan) yang dimotori oleh tokoh agama dan tokoh Tandhe’ ( Hidayaturrahman, 2018 ) dan integrasi agama, Budha di China, dengan tradisi lokal yang menjadi bagian dari tiga pilar orang-orang China ( Guang, 2013 ).
Integrasi agama dan budaya selain dapat merefleksikan interpretasi bias gender juga dapat mendukung perempuan dalam membangun kemandiriannya dalam sektor ekonomi. Integrasi agama dan budaya di dalam komunitas lokal masyarakat yang dikombinasikan dengan kreativitas dalam membangun gagasan dan pendampingan kepada perempuan mampu menumbuhkan kepercayaan diri perempuan untuk keluar dari persepsi pragmatis patriarki dan membangun kemandirian ekonominya. Upaya-upaya ini secara kontekstual mampu merespon tantangan-tantangan yang selama ini dialamatkan kepada perempuan seperti, tantangan terkait hak-hak mereka: hak atas tanah dan aset ( Akinola, 2018 ; Aluko, 2015 ; Folarin et al., 2014 ), tantangan di sektor informal ( Peprah et al., 2019 ), tantangan dalam wirausaha perempuan ( Nguyen et al., 2020 ; Saner & Yiu, 2019 ; Uddin, 2021 ) dan tantangan yang diterima oleh perempuan dalam berbagai bidang ( Annes et al., 2021 ; Khan et al., 2018 ).
Integrasi Agama dan Budaya dalam Komunitas Pemberdayaan: Studi Empiris Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Payungi...
Integrasi agama dan budaya di dalam komunitas lokal mampu menghadirkan pemikiran yang moderat, membersamai perempuan, dan membangun gagasan untuk membangun kemandirian ekonomi dan ekonomi perempuan dalam pengembangan pariwisata ekonomi kreatif dan wirausaha dalam konsep pemberdayaan. Memfasilitasi perempuan dalam pemberdayaan ekonomi pada dasarnya memberi kesempatan kepada mereka untuk bertahan namun hal itu juga tidak terlepas dari penolakan dengan berbagai alasan ( Ambler et al., 2021 ).

## 2. Metode
Artikel ini merupakan hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan di komunitas perempuan Payungi sebagai komunitas pemberdayaan perempuan di kota Metro. Komunitas ini banyak memberdayakan perempuan dengan mengoptimalkan keterhubungan antara agama dan budaya lokal dalam membangun kesejahteraan ekonomi perempuan. Keberadaan mereka menjadi representasi karakteristik mayoritas penduduk urban kota Metro. Komunitas ini sendiri berada di lingkungan RT 20 dan 21, RW 07, Kelurahan Yosomulyo, Metro Pusat, kota Metro. Komunitas ini terlahir dari ruang- ruang agama yang melibatkan perempuan/ibu rumah tangga untuk berdiskusi, bergerak, dan berkonsolidasi dalam pembangunan wisata kreatif Payungi.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk melihat dan menganalisa gerakan komunitas yang menggunakan pendekatan agama dan kebudayaan di dalam institusi sosial kemasyarakatan. Data-data yang terkumpul merupakan data primer yang berasal dari para responden (perempuan-perempuan Payungi dan beberapa pengurus yang tergabung ke dalam komunitas Payungi) yang telah mewakili secara keseluruhan. Sedangkan data sekunder didapat dari aspek-aspek pendukung, yaitu seperti laporan keuangan dan studi dokumentasi.
Guna mengumpulkan data, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi yang dilakukan sejak tahun 2018-2022. Pendekatan ini dilakukan untuk melihat perubahan-perubahan yang telah terjadi. Upaya ini ditujukan untuk menggambarkan aspek-aspek keagamaan, gender, kesetaraan dalam ekonomi, dan aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam konteks
pembangunan ekonomi perempuan sejauh ini yang terjadi di kota Metro. Seleksi pada objek penelitian ini didasarkan pada fakta lapangan yang menggambarkan bahwa ada relasi kuat antara agama, budaya, komunitas pemberdayaan perempuan yang tidak hanya membangun ekonomi perempuan, melainkan juga kapabilitas perempuan.
Penelitian ini berawal dari pengkonstruksian instrumen penelitian yang kemudian dijabarkan ke dalam rumusan masalah dan dilanjutkan ke proses pembuatan pertanyaan penelitian. Selanjutnya proses pencarian data primer dan sekunder didasarkan pada fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Kemudian dari data yang terkumpulkan dilakukan pereduksian, pendisplayan dan pendeskripsian ke dalam bentuk tulisan sistematis dan logis.
Studi ini menggunakan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan pada aktivitas pemberdayaan ekonomi perempuan yang di dasarkan pada gerakan- gerakan kolektif perempuan dengan mengoptimalkan keberadaan agama dan budaya lokal dalam membangun nilai-nilai solidaritas dan kapabilitas. Kemudian responden dalam penelitian ini merupakan perempuan- perempuan yang terlibat dalam gerakan, aktivis pergerakan, dan kepada pihak-pihak terkait seperti ketua dan penggagas komunitas Payungi. Sementara itu, studi dokumentasi diambil dari dokumentasi-dokumentasi pendukung. Dari data-data ini kemudian distrukturkan, direduksi, dan dianalisis berdasarkan pada konteksnya, sehingga akan mendapatkan penjelasan yang komprehensif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Potensi Ekonomi Perempuan
Perempuan-perempuan hampir di semua sektor sejauh ini menerima berbagai macam pola diskriminasi ( Fattore et al., 2020 ; SteelFisher et al., 2019 ), baik di dalam keluarga ( Cerrato & Cifre, 2018 ; Sullivan, 2019 ), di ruang publik ( Jones et al., 2018 ), di ruang kerja ( Bastian et al., 2019 ; Hardies et al., 2021 ; Kim et al., 2020 ; Manzi, 2019 ; Pitot et al., 2022 ), pendidikan ( Assoumou-ella, 2019 ; Baliamoune-Lutz & McGillivray, 2015 ; Cooray & Potrafke, 2011 ; Karoui & Feki, 2018 ; Zeng et al., 2014 ) dan sektor-sektor lainnya. Keadaan ini banyak
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2(1) 2022, pp. 57-68
dipengaruhi oleh pengarusutamaan gender yang tidak memposisikan perempuan sebagaimana mestinya dan mengabaikan nilai-nilai kesetaraan.
Perempuan pada dasarnya memiliki kekuatan yang dapat dieksplorasi untuk menunjukkan bahwa mereka mempunyai kualifikasi dalam pembangunan ekonomi dan bisnis dengan berdasar pada karakter muslim yang baik dan norma-norma agama. Kehadiran perempuan dalam aktivitas ekonomi mampu memposisikan diri mereka sebagai pelaku ekonomi yang berperan dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini perlu didorong sebagai upaya perempuan dalam melawan keterpurukan dalam ekonomi, sosial, dan pengetahuan yang selama ini dijadikan alasan mengapa perempuan mendapat perilaku yang berbeda dalam sosial, agama, dan pendidikan.
“Sejauh ini kami terus membangun imajinasi dan kreativitas perempuan. Mereka memiliki potensi yang beragam yang harusnya dioptimalkan. Hadirnya Pesantren Wirausaha menjadi ruang yang menggali dan mengoptimalkan potensi perempuan.” (DS, Wawancara pada April 2022).
Islam merupakan salah satu agama yang secara jelas memberi hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesejahteraan ( Anthony & Sterkens, 2020 ) dengan menumbuhkan kapabilitas individual maupun kelompok. Islam tidak membedakan kebebasan laki-laki dan perempuan dalam mencari rezeki, sesuai pada norma agama yang terkandung di dalam Al-Quran dan Hadis. Amina Wadud, menyebut perlu adanya sebuah pemahaman hermeneutical tawhid untuk memahami sebuah konteks dari ayat agama, dinamika global, dan perlu mengungkap pesan-pesan tersembunyi secara komprehensif (tidak sepenggal- sepenggal) ( Rusydi, 2014: 282 ).
Pemahaman ini kemudian menjadi dasar proses integrasi antara agama dan budaya di ‘Komunitas lokal (Payungi)’ dalam merespon isu-isu krusial di masyarakat terkait sosial-ekonomi. DN dalam hal ini menjelaskan bahwa hadirnya komunitas pemberdayaan perempuan ini setidaknya mampu melakukan pemetaan sosial dan potensi masing-masing perempuan yang seharusnya dioptimalkan sebagai kekuatan kolektif dalam membangun ekonomi (DN, Wawancara pada April 2022). Komunitas pemberdayaan perempuan Payungi merupakan sebuah komunitas yang dibangun untuk
mendampingi perempuan dan masyarakat desa melalui konsep pemberdayaan yang banyak menggunakan diskursus agama dan kebudayaan.
“Agama dan budaya terintegrasi menjadi satu acuan penting dalam membangun gagasan berpikir kreatif dan produktif. Keberadaan dua dimensi ini juga mampu mendorong pemerataan ekonomi dan sekaligus membangun kapabilitas perempuan.” (TU, Wawancara pada Juni 2021).
Peran agama dalam pembangunan ekonomi sangatlah besar, meskipun hal tersebut bergantung pada individu masing-masing ( Qayyum et al., 2020 ). Agama secara implisit maupun eksplisit telah memberi kebebasan kepada semua pihak untuk berinteraksi dan berintegrasi tanpa ada batas hierarki ( Karaçuka, 2018 ). Kebebasan ini membuat dimensi agama dapat digunakan sebagai landasan dalam pembangunan ekonomi melalui upaya- upaya penghimpunan modal sosial. Interkoneksi antara agama dan ekonomi, budaya, dan gender, dapat memunculkan hubungan positif dalam membangun ekonomi perempuan ( Rhouse et al., 2017 ). Dengan demikian agama memberi kebebasan kepada semua elemen untuk menciptakan dan membangun struktur ekonominya, tanpa terkecuali perempuan dengan memanfaatkan relasi sosial-keagamaan dan sosial- kebudayaan.
Agama dalam hal ini mendorong perempuan- perempuan untuk membangun kemandirian ekonominya, misalnya melalui konsep kewirausahaan atau keterlibatan dalam pariwisata. Konsep ini tidak secara instan diterima oleh masyarakat karena dominannya perempuan yang hanya memiliki pendidikan rendah. Kehadiran Pesantren Wirausaha perempuan sebagai ruang keagamaan dan kebudayaan membuat pengetahuan, keahlian dan kapabilitas perempuan tumbuh.

## 3.2. Pesantren Wirausaha sebagai Ruang Keagamaan dan Kebudayaan
Ruang keagamaan yang disebut dengan ‘Pesantren Wirausaha’ menjadi awal mula gerakan pemberdayaan perempuan dilakukan. Forum ini menghadirkan sudut pandang yang komprehensif sehingga nilai-nilai agama yang terkandung di dalam Al-Quran dan Hadis dan kebudayaan yang didasarkan pada nilai-nilai budaya
masyarakat dapat terimplementasi dalam kehidupan masyarakat. Bahkan gerakan ini bertransformasi dari ruang-ruang yang kaku menjadi responsif terhadap persoalan-persoalan ekonomi perempuan.
“Pesantren Wirausaha pada saat yang bersamaan selain melakukan pengkajian agama juga membahas ekonomi dalam diskursus sederhana. Hasilnya perempuan (ibu-ibu) yang berjumlah lebih kurang 50 orang mampu mendukung kebutuhan rumah tangga dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.” (TU, Wawancara pada Juni 2021).
Gerakan-gerakan perempuan yang memanfaatkan diskursus teologi dan sosial secara kolektif mampu meletakkan perempuan pada posisi yang proporsional ( Dzuhayatin, 2020: 209-240 ). Kehadiran perempuan dalam pengembangan ekonomi berbasis wisata ekonomi kreatif ‘Payungi’ selain mereka dapat terberdayakan dalam ekonomi dengan upaya-upaya kolektif, perempuan Payungi juga dapat meningkatkan kapasitas, harga diri, identitas dan kemandirian. Kondisi ini memungkinkan mereka untuk meneguhkan posisi dalam komunitas publik maupun domestik yang sejauh ini banyak didominasi oleh laki-laki.
“Di dalam Pesantren Wirausaha, secara equal perempuan bebas untuk berpikir, bersuara, berdiskusi, dan bertukar pikiran dalam upaya pengembangan kualitas diri. Di lain hal, forum ini juga menjelaskan bahwa Islam telah memberi kebebasan dan aturan dalam ekonomi. Dalam forum ini para penggerak dan komunitas juga banyak memberi gambaran ulasan-ulasan sederhana tentang tata cara berdagang, cara pelayanan dengan membudayakan ramah, sopan, dan berkata baik kepada para pengunjung, dan tata cara transaksi. Hal lain yang sering disampaikan adalah pemanfaatan konten-konten dan narasi di sosial media (R, Wawancara pada Juni 2021).”
Keberadaan Pesantren Wirausaha menegasikan bahwa ruang keagamaan tidak lagi hanya berfokus pada pembelajaran dalam bidang agama, melainkan juga dapat dioptimalkan sebagai dasar gerakan pembangunan ekonomi. Akselerasi beberapa Pesantren dengan membersamai perkembangan dunia kontemporer, diantaranya teknologi, menyuarakan perdamaian dan
kemanusiaan, merespon isu-isu kontemporer: seperti gender dan demokrasi dan integrasi dengan dunia modern merefleksikan bahwa Pesantren memiliki peran dalam peningkatan kapabilitas peserta dan memberi dampak pada masyarakat. Pesantren sejauh ini telah bertransformasi dari kekakuan agama menjadi fleksibel dengan berintegrasi dengan perkembangan zaman dalam upaya peningkatan kapabilitas santri dan berdampak secara sosial-ekonomi masyarakat.
“Sebagai sarana komunikasi dan silaturahmi, Pesantren wirausaha secara terus-menerus memberikan siraman religi, motivasi, evaluasi, dan juga perencanaan program pemberdayaan perempuan payungi (AT, Wawancara pada Juni 2021).”
Pesantren sebagai institusi keagamaan tertua di Indonesia selain mengajarkan tentang keagamaan juga tidak menolak perkembangan ilmu sains. Integrasi agama dan sains di era modern saat ini sangat dibutuhkan. Hal yang sama diutarakan oleh Soekarno bahwa keberadaan pesantren tidak harus memisahkan diri dari perkembangan sains. Pandangan ini ditujukan untuk meminimalisir adanya sebuah dikotomi ilmu pengetahuan. Ilmu agama dan umum pada dasarnya harus saling melengkapi dan saling berhubungan. Integrasi ini sejauh ini telah berjalan dengan baik di beberapa lingkungan pesantren, salah satunya di Pesantren mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim. Konversi ini menggambarkan peran dan fungsi pesantren yang representatif dalam membangun gagasan-gagasan kontekstual.
Integrasi Pesantren dan modernitas membutuhkan pandangan-pandangan yang dinamis dan kreatif- inovatif. Dinamisasi ini akan menunjukkan bahwa pesantren bukan menjadi ruang eksklusif melainkan juga berintegrasi dengan pertumbuhan dunia modern. Pesantren bisa saja menjadi tempat pendidikan moralitas, mental, dan keterampilan kerja dalam konsep formal, informal, dan non-formal. Integrasi ini membutuhkan kreativitas dalam membangun kerangka berpikir yang tidak hanya didasarkan pada Quran dan sunnah, melainkan juga berdasar pada kekuatan filosofis, penguatan ilmu pengetahuan alam, dan bahasa asing.
Integrasi Agama dan Budaya dalam Komunitas Pemberdayaan: Studi Empiris Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Payungi...
Gambar 1. Aktivitas Pesantren Wirausaha (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021).
Nilai-nilai solidaritas sosial-keagamaan memiliki peran penting dalam merespon kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Agama menjadi kontrol atas upaya-upaya dan sekaligus menjadi dasar gerakan penyadaran dan pembangunan ekonomi. Pesantren Wirausaha menjadi yang menghadirkan semangat kebudayaan menjadi ruang bersama untuk menambah wawasan pengetahuan tentang ekonomi berbasiskan pada pandangan- pandangan Islam. Dialog-dialog tentang ekonomi perempuan, peningkatan kapabilitas perempuan, dan kesejahteraan ekonomi perempuan sering kali disampaikan sebagai upaya membangkitkan semangat perempuan dalam pembangunan ekonomi. Forum ini juga memperlihatkan bahwa gerakan kolektif perempuan dalam membangun ekonomi memiliki dampak signifikan pada nilai-nilai religius dan sosial kemasyarakatan, meskipun hal ini juga tidak terlepas dari upaya-upaya kreativitas komunitas pemberdayaan sebagai modal sosial.

## 3.3. Pemberdayaan Perempuan Berbasis Komunitas
Pemberdayaan perempuan yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan ( Agarwal, 2018: 26- 32 ; Ewerling et al., 2017: 916-923 ) memberikan posisi yang sama bagi perempuan untuk melakukan kontrol dan meregulasi kebebasan dalam pembangunan ( Taylor & Pereznieto, 2014 ). Kehadiran perempuan dalam program pemberdayaan memiliki dampak positif, tidak hanya pada kehidupan mereka melainkan juga bagi
generasi selanjutnya. Kolektivitas ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi ( Akbulaev & Aliyeva, 2020 ) dan mengurangi kemiskinan ( World Bank, 2012 ).
Keterlibatan perempuan dalam gerakan-gerakan berbasis ekonomi memungkinkan mereka untuk meningkatkan standar sosial dalam komunitas. Selain itu juga dapat bermanfaat dalam menyuarakan aspirasi kesetaraan gender.
“Secara komprehensif komunitas Payungi menjadi lokomotif perubahan masyarakat teritorial tingkat RW (Rukun Warga). Dengan kemandirian ekonomi melalui pengembangan pengetahuan, keahlian, relasi, dan mengembalikan semangat gotong royong yang mulai pudar, kami berharap dapat menginspirasi dengan gerakan-gerakan inspiratif. Payungi dibangun dari tiga soliditas yang dikerjakan secara gotong royong dan berkelanjutan. Pertama, pemberdayaan warga yang dilakukan secara integrasi keagamaan dan kolaborasi berkebudayaan. Kedua, mengubah ruang dengan kreativitas warga. Ketiga, mengoptimalkan keberadaan media sosial untuk mempromosikan gerakan-gerakan warga.” (DS, Wawancara pada Januari 2022).
Payungi sebagai komunitas menghadirkan gerakan- gerakan transformatif yang didasarkan pada nilai-nilai religiusitas dan kreativitas warga. Konsep ini membentuk sebuah kekuatan komunal yang mampu meningkatkan kapabilitas dan rasa solidaritas warga dalam membangun ekonomi keluarga masing-masing. Seperti apa yang dijelaskan oleh AT sebagai salah satu penggagas gerakan komunitas ini bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan tidak sebatas pada kemampuan salah satu orang, melainkan dilakukan secara kolektif dengan semangat gotong royong. Upaya gotong royong ini dilakukan dengan cara kolaborasi dengan komunitas dan akademisi yang memiliki kesamaan konsentrasi di bidang pemberdayaan dan pendidikan transformatif warga.
Pemberdayaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, akses, adanya pola pengembangan masyarakat, dan pengelolaan potensi lokal. Pemberdayaan sendiri membutuhkan peran aktif dari masyarakat dan partisipasi secara kolektif. Dalam pengembangan pariwisata misalnya, pemberdayaan merupakan aspek vital dalam pengembangan wisata
Integrasi Agama dan Budaya dalam Komunitas Pemberdayaan: Studi Empiris Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Payungi...
berkelanjutan yang memiliki dampak kesejahteraan masyarakat.
Gambar 2. Aktivitas diskusi komunitas pemberdayaan perempuan (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021).
“Gerakan pemberdayaan ini pertama kali dilakukan dengan meminjam saldo kas Mushala yang tidak terpakai. Pemberdayaan ini mulanya mendorong perempuan dan warga untuk membuat kampung warna-warni. Baru kemudian tercapai kesepakatan untuk membuat sebuah wisata kreatif dan pasar tradisional dengan memberdayakan 50 perempuan. Sampai saat ini, jumlah pengunjung stabil pada angka 2000-an orang dengan omset setiap pekannya mencapai 40-60 juta. Payungi sejauh ini telah berumur 3 tahun dengan total omset yang terkumpul sebanyak lebih dari 6 Miliar.” (AT, Wawancara pada Januari 2022).
Keberadaan komunitas pemberdayaan dan dukungan dari masyarakat dalam pengembangan wisata dan pemberdayaan memiliki keterhubungan yang signifikan. Ini menyiratkan bahwa pemberdayaan masyarakat cenderung mampu membuat pembangunan wisata yang berkelanjutan. Rural tourism yang dikembangkan melalui gerakan kolektif aktif masyarakat dan dengan mengoptimalkan potensi agama dan sosial-budaya mampu memperkaya potensi wisata yang dibangun sehingga berdampak pada pembangunan ekonomi lokal. Keterlibatan penduduk lokal dalam pengembangan menjadi kunci untuk memastikan proses yang berkelanjutan. Keberadaan penduduk lokal, dalam hal ini para perempuan, berperan penting dalam proses
perencanaan dan bertanggung jawab dalam pengembangan secara berkelanjutan .
“Perempuan-perempuan di RT 20 dan 21 di RW 07 dulu berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan tidak memiliki penghasilan tetap, saat ini mampu bertransformasi sebagai perempuan yang mandiri dalam ekonomi, pengetahuan, dan mempunyai kedudukan yang setara di daerah domestik. Peran komunitas pemberdayaan perempuan Payungi, yang di dalamnya ada akademisi, tokoh agama, aktivis perempuan, dan aktivis pemberdayaan, sangat vital dalam mendorong perempuan untuk berdaya. Kami, perempuan (ibu-ibu), yang dibina dan didampingi dalam diskursus Islam dan ekonomi kreatif mulai terberdayakan dan meningkatkan kualifikasi.” (TU, Wawancara pada Juni 2021).
Gerakan komunitas pemberdayaan di dalam entitas masyarakat menjadi salah satu upaya penting yang harus dilakukan oleh banyak pihak untuk menekan kesenjangan ekonomi, pendidikan, dan sosial. Kesenjangan-kesenjangan ini disebabkan oleh tidak adanya kesadaran kolektif warga dalam membangun ekonomi. Payungi sebagai komunitas pemberdayaan perempuan dalam bidang wisata ekonomi kreatif, seperti menciptakan ruang-ruang kreatif, menyediakan jajanan tradisional sebagai penunjang wisata, dan memberikan pendampingan pengembangan ekonomi kreatif lainnya dalam sudut pandang agama dan kebudayaan.
“Kami menyadari bahwa gerakan kolektif dengan spirit keagamaan dan memanfaatkan solidaritas kebudayaan dapat membangun kepercayaan diri dan kapabilitas perempuan. Peran pesantren wirausaha yang dioptimalkan oleh komunitas sebagai ruang pendidikan dan kebudayaan telah memiliki dampak signifikan pada pengetahuan perempuan. Pertama, perempuan memiliki kebebasan untuk berdiskusi dan mengevaluasi satu sama lainnya. Hal ini menegasikan bahwa perempuan bukan makhluk subordinat. Kedua, dengan mengubah tema diskusi tiap pekan perempuan-perempuan Payungi memiliki keberagaman pengetahuan. Ketiga, keberadaan komunitas pemberdayaan membuat literasi digital perempuan meningkat, kualitas pelayanan meningkat, dan ruang kreatif dibentuk dan gerakan dibentuk. Ini semua bentuk dari komitmen untuk
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2(1) 2022, pp. 57-68
berdaya sehingga sejauh ini telah memberi inspirasi tempat-tempat lain di Lampung.” (N, Wawancara pada Juni 2021).
Gerakan ini secara orisinal merefleksikan bahwa perempuan mampu untuk berbicara mengubah status ekonominya, menekan angka kekerasan yang banyak dialamatkan kepada perempuan, dan membuat ruang aman bagi mereka. Gerakan yang didasarkan pada semangat keagamaan dan kebudayaan yang ditekankan di dalam Pesantren Wirausaha telah mampu mendorong 20 ruang kreatif dan pasar tradisional lainnya di Lampung. Menurut DS hal ini menjadi capaian yang luar biasa karena pada awalnya gerakan pemberdayaan ini merupakan gerakan yang sederhana dengan memanfaatkan Mushala untuk berdiskusi tentang ekonomi dan membangun kembali kebudayaan yang hampir dilupakan oleh masyarakat urban. Namun semangat pemberdayaan yang sekaligus menekan angka diskriminasi terhadap perempuan mampu membuat gerakan ini terus berkembang secara berkelanjutan.
Gerakan-gerakan yang didasarkan pada nilai-nilai solidaritas sosial-keagamaan menjadi salah satu pilihan yang tepat dalam membangun ekonomi. Kekuatan solidaritas ini membuat komunitas Payungi yang lahir dari ide-ide kreatif mampu mempertegas bahwa kekuatan gotong royong warga sebagai sebuah kebudayaan yang juga dilandaskan pada kekuatan relasi keagamaan dapat menumbuhkan ekonomi secara berkelanjutan. Gerakan komunitas yang konsen dalam pengembangan wisata ekonomi kreatif dan pemberdayaan perempuan sejak 28 Oktober 2018 mampu memberdayakan perempuan paruh baya. Keberadaan mereka mampu merespon keterpurukan ekonomi dengan bergerak secara kolektif keagamaan dan berdasar pada falsafah ‘gotong royong’. Dengan mengoptimalkan keberadaan ruang keagamaan dan komunitas pemberdayaan Perempuan Payungi mampu melakukan hal-hal transformatif dalam pengembangan wisata ekonomi kreatif Payungi.

## 4. Kesimpulan
Integrasi agama dan budaya di dalam komunitas pemberdayaan perempuan Payungi mampu memberi dampak signifikan pada pembangunan kualifikasi mereka dan kesejahteraan ekonominya. Seperti temuan
penelitian ( Dzuhayatin, 2020: 209-240 ) perempuan Payungi saat ini mampu memposisikan diri mereka pada posisi yang proporsional. Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh komunitas pemberdayaan perempuan yang banyak mendasarkan gagasan pada nilai-nilai agama dan kebudayaan lokal.
Pesantren Wirausaha dalam gerakan pemberdayaan perempuan Payungi memiliki andil besar. Selain memberikan kebebasan bagi perempuan untuk berbicara dan berdiskusi, Pesantren yang banyak diikuti perempuan paruh baya sebagai perempuan penggerak selain mampu membangun ekonomi secara kesalingan dan juga menjadi tempat yang representatif bagi perempuan untuk belajar dan menambah pengetahuannya. Perempuan Payungi mampu menunjukkan bahwa perempuan tidak selalu menjadi objek atau pihak sekunder dalam sistem sosial. Mereka di sisi lain memiliki kekuatan dan potensi untuk berdaya dan berdaulat dalam ekonomi.
Gerakan ini juga merefleksi pandangan publik yang menganggap bahwa perempuan merupakan objek. Di sisi lain, secara bersamaan juga mematahkan argumentasi-argumentasi bias yang didasarkan pada nilai agama dan budaya.
Penelitian ini memiliki keterbatasan untuk menjangkau dampak sosial-politik pada kehidupan perempuan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, kajian lebih lanjut diperlukan untuk dapat melengkapi dan memperkaya diskusi ini.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada para responden dan kolega yang turut membantu dalam proses penelitian ini, termasuk di dalamnya perempuan- perempuan urban Metro dan komunitas terkait.

## Referensi
Abdulla, M. R. (2018). Culture, Religion, and Freedom of Religion or Belief. Review of Faith and International Affairs, 16 (4), 102–115. Crossref | Google Scholar
Adisa, T. A., Abdulraheem, I., & Isiaka, S. B. (2019). Patriarchal hegemony: Investigating the impact of patriarchy on women’s work-life balance. Gender in Management, 34 (1), 19–33. Crossref | Google Scholar
Adom, K., & Anambane, G. (2020). Understanding the role of culture and gender stereotypes in women entrepreneurship through the lens of the stereotype threat theory. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 12 (1). Crossref | Google Scholar
Agarwal, B. (2018). Gender equality, food security and the sustainable development goals . In Current Opinion in Environmental Sustainability. Crossref | Google Scholar
Akbulaev, N., & Aliyeva, B. (2020). Gender and economic growth: Is there a correlation? The example of Kyrgyzstan . In Cogent Economics and Finance. Crossref | Google Scholar
Akgul, F., & Akgul, F. (2017). Understanding Patriarchy . In Patriarchal Theory Reconsidered. Crossref | Google Scholar
Akinola, A. O. (2018). Women, culture and Africa’s land reform agenda. Frontiers in Psychology, 9 (NOV). Crossref | Google Scholar
Aluko, Y. A. (2015). Patriarchy and Property Rights among Yoruba Women in Nigeria. Feminist Economics, 21 (3). Crossref | Google Scholar
Ambler, K., Jones, K., & O’Sullivan, M. (2021). Facilitating women’s access to an economic empowerment initiative: Evidence from Uganda . World Development. Crossref | Google Scholar
Andries, F. F. (2018). The Integration of Religion and Culture to Construct Social Identity Through The Pukul Sapu Ritual in Mamala Village, Moluccas. Jurnal Humaniora, 30 (1). Crossref | Google Scholar
Annes, A., Wright, W., & Larkins, M. (2021). ‘A Woman in Charge of a Farm’: French Women Farmers Challenge Hegemonic Femininity. Sociologia Ruralis, 61 (1). Crossref | Google Scholar
Anthony, F. V., & Sterkens, C. (2020). Religion and socioeconomic wellbeing—empirical study of the impact of religion on socioeconomic rights in the pluralistic and democratic context of tamil nadu, india. Religions, 11 (9). Crossref | Google Scholar
Assoumou-ella, G. (2019). Gender Inequality in Education and per capita GDP: The case of CEMAC Countries. Economics Bulletin, 39 (2). Crossref | Google Scholar
Baliamoune-Lutz, M., & McGillivray, M. (2015). The impact of gender inequality in education on income in Africa and the Middle East . Economic Modelling, 47. Crossref | Google Scholar
Barro, R. J., & McCleary, R. M. (2003). Religion and economic growth across countries. American Sociological Review, 68 (5). Crossref | Google Scholar
Bastian, B. L., Metcalfe, B. D., & Zali, M. R. (2019). Gender inequality: Entrepreneurship development in the MENA region. Sustainability (Switzerland), 11 (22). Crossref | Google Scholar
Beyers, J. (2017). Religion and culture: Revisiting a close relative. HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 73 (1). Crossref | Google Scholar
Bouhours, B., & Broadhurst, R. (2015). Violence Against Women in Hong Kong: Results of the International Violence Against Women Survey . Violence Against Women. Crossref | Google Scholar
Campante, F., & Yanagizawa-Drott, D. (2015). Does religion affect economic growth and happiness? Evidence from Ramadan. Quarterly Journal of Economics, 130 (2). Crossref | Google Scholar
Cerrato, J., & Cifre, E. (2018). Gender inequality in household chores and work-family conflict. Frontiers in Psychology, 9 (AUG). Crossref | Google Scholar
Cohen, A. B., Wu, M. S., & Miller, J. (2016). Religion and Culture:
Individualism and Collectivism in the East and West. Journal of Cross-Cultural Psychology, 47 (9). Crossref | Google Scholar
Connor, P. (2011). Religion as resource: Religion and immigrant economic incorporation. Social Science Research, 40 (5). Crossref | Google Scholar
Conroy, T., & Deller, S. (2021). Spatial patterns in the relationship between religion and economic growth. Journal of Regional Analysis and Policy, 51 (2). Google Scholar
Cooray, A. (2012). Suffrage, Democracy and Gender Equality in Education. Oxford Development Studies, 40 (1). Crossref | Google Scholar
Cooray, A., & Potrafke, N. (2011). Gender inequality in education: Political institutions or culture and religion? European Journal of Political Economy, 27 (2). Crossref | Google Scholar
Durlauf, S. N., Kourtellos, A., & Tan, C. M. (2012). Is God in the details? A reexamination of the role of religion in economic growth. Journal of Applied Econometrics, 27 (7). Crossref | Google Scholar
Dzuhayatin, S. R. (2020). Gender glass ceiling in Indonesia: Manifestation, roots and theological breakthrough. Al-Jami’ah, 58 (1), 209–240. Crossref | Google Scholar
Ewerling, F., Lynch, J. W., Victora, C. G., van Eerdewijk, A., Tyszler, M., & Barros, A. J. D. (2017). The SWPER index for women’s empowerment in Africa: development and validation of an index based on survey data . The Lancet Global Health. Crossref | Google Scholar
Fattore, G. L., Amorim, L. D., Marques dos Santos, L., dos Santos, D. N., & Barreto, M. L. (2020). Experiences of Discrimination and Skin Color Among Women in Urban Brazil: A Latent Class Analysis. Journal of Black Psychology, 46 (2–3). Crossref | Google Scholar
Folarin, S. F., Oluwakemi, A. P., & Udoh, D. (2014). Beijing Declaration and Women’s Property Rights in Nigeria. European Scientific Journal, 10 (34). Google Scholar
Fuseini, K., & Kalule-Sabiti, I. (2015). Women’s Autonomy in Ghana: Does Religion Matter? Etude de La Population Africaine, 29 (2). Crossref | Google Scholar
Gamlin, J. B. (2020). “You see, we women, we can’t talk, we can’t have an opinion…”. The coloniality of gender and childbirth practices in Indigenous Wixárika families. Social Science and Medicine, 252 , 112912. Crossref | Google Scholar
Gouda, M., & Potrafke, N. (2016). Gender equality in Muslim-majority countries. Economic Systems, 40 (4). Crossref | Google Scholar
Guang, X. (2013). Buddhist impact on chinese culture. Asian Philosophy, 23 (4). Crossref | Google Scholar
Hardies, K., Lennox, C., & Li, B. (2021). Gender Discrimination? Evidence from the Belgian Public Accounting Profession. Contemporary Accounting Research, 38 (3). Crossref | Google Scholar
Hidayaturrahman, M. (2018). Integration of Islam and Local Culture: Tandhe’ in Madura. MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 42 (1). Crossref | Google Scholar
Jones, A. M., Finkelstein, R., & Koehoorn, M. (2018). Disability and workplace harassment and discrimination among Canadian federal public service employees. Canadian Journal of Public Health, 109 (1). Crossref | Google Scholar
Kalyvitis, S., & Vlachaki, I. (2012). When does more aid imply less democracy? An empirical examination. European Journal of Political Economy, 28 (1). Crossref | Google Scholar
Karaçuka, M. (2018). Religion and Economic Development in History:
Institutions and the Role of Religious Networks. Journal of Economic Issues, 52 (1). Crossref | Google Scholar
Karoui, K., & Feki, R. (2018). The impacts of gender inequality in education on economic growth in Tunisia: an empirical analysis. Quality and Quantity, 52 (3). Crossref
Keddie, A., Jamal Al Deen, T., Hussein, S., & Miftah Russ, A. (2021). Young Muslim women: the ambivalences of speaking out. Journal of Gender Studies, 30 (2). Crossref | Google Scholar
Khan, G., Naveed, R. T., & Jantan, A. H. Bin. (2018). Status of Wonder Women: Challenges for Young Future Women Entrepreneurs in Pakistan. International Journal of Experiential Learning & Case Studies, 3 (1). Crossref | Google Scholar
Khojir, K., Hermawan, D. W., & Fatoni, S. (2018). Religion and Culture Integration in Kutai Communities (Interreligious and Intercultural Peacebuilding Model). Al-Ulum, 18 (2). Crossref | Google Scholar
Kim, G., Kim, J., Lee, S. K., Sim, J., Kim, Y., Yun, B. Y., & Yoon, J. H. (2020). Multidimensional gender discrimination in workplace and depressive symptoms. PLoS ONE, 15 (7 July). Crossref | Google Scholar
Klingorová, K., & Havlíček, T. (2015). Religion and gender inequality: The status of women in the societies of world religions. Moravian Geographical Reports, 23 (2). Crossref | Google Scholar
Lawal, Z. I., Khan, A., & Bin Ramli, J. (2020). Culture, socio-economic status, and religious coping as predictors of happiness: A review. In Annals
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2(1) 2022, pp. 57-68
of Tropical Medicine and Public Health (Vol. 23, Issue 6). Crossref | Google Scholar
Manzi, F. (2019). Are the processes underlying discrimination the same for women and men? A critical review of congruity models of gender discrimination. Frontiers in Psychology, 10 (MAR). Crossref | Google Scholar
Marhumah, M. (2015). The roots of gender bias: misogynist hadiths in pesantrens. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 5 (2). Crossref | Google Scholar
Mohamad, S., & Raji, F. (2021). The Impact of Religion and Culture on Leadership Styles of Women Policy-Makers in the Education Industry. Journal of Science, Technology and Innovation Policy, 7 (1). Crossref | Google Scholar
Nguyen, H. A., Phuong, T. T., Le, T. T. B., & Vo, L. P. (2020). Vietnamese Women Entrepreneurs’ Motivations, Challenges, and Success Factors. Advances in Developing Human Resources, 22 (2). Crossref | Google Scholar
Peprah, V., Buor, D., & Forkuor, D. (2019). Characteristics of informal sector activities and challenges faced by women in Kumasi Metropolis, Ghana. Cogent Social Sciences, 5 (1). Crossref | Google Scholar
Perugini, C., & Vladisavljević, M. (2019). Gender inequality and the gender-job satisfaction paradox in Europe. Labour Economics, 60 . Crossref | Google Scholar
Pitot, M. A., White, M. A., Edney, E., Mogensen, M. A., Solberg, A.,
Kattapuram, T., & Kadom, N. (2022). The Current State of Gender Discrimination and Sexual Harassment in the Radiology Workplace: A Survey. Academic Radiology, 29 (3). Crossref | Google Scholar
Potrafke, N. (2012). Islam and democracy. Public Choice, 151 (1–2). Crossref
Potrafke, N. (2013). Democracy and countries with Muslim majorities: A reply and update. Public Choice, 154 (3–4). Crossref | Google Scholar
Qamariyah, F. (2019). Muslim Business Women in Indonesia. Shirkah: Journal of Economics and Business, 4 (2). Crossref | Google Scholar
Qayyum, U., Anjum, S., & Sabir, S. (2020). Religion and economic development: new insights. Empirica, 47 (4). Crossref | Google Scholar
Qibtiyah, A. (2018). Mapping of Muslims’ understandings on gender issues in Islam at six universities in Yogyakarta, Indonesia. Al- Jami’ah, 56 (2), 305–340. Crossref | Google Scholar
Rhouse, S. M., Wahid, H. A., Ahmad, N. L., Rahman, R. A., & Mustafa, W. S. W. (2017). The Narratives of Islamic Entrepreneurship: Evidence from Muslim Women Entrepreneurs in Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 6 (11). Crossref | Google Scholar
Rusydi, M. (2014). Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Al-Qur’an Menurut Amina Wadud. MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 38 (2). Crossref | Google Scholar
Rwafa, U. (2016). Culture and Religion as Sources of Gender Inequality: Rethinking Challenges Women Face in Contemporary Africa. Journal of Literary Studies, 32 (1). Crossref | Google Scholar
Salahodjaev, R., & Azam, S. (2015). Intelligence and gender (in)equality: Empirical evidence from developing countries. Intelligence, 52 . Crossref | Google Scholar
Sandıkcı, Ö., Peterson, M., Ekici, A., & Simkins, T. (2016). Development and Quality of Life in Turkey: How Globalization, Religion, and Economic Growth Influence Individual Well-being. Journal of Macromarketing,
36 (3). Crossref | Google Scholar
Saner, R., & Yiu, L. (2019). Jamaica’s development of women entrepreneurship: challenges and opportunities. Public Administration and Policy, 22 (2). Crossref | Google Scholar
Shakeel, M., Yaokuang, L., & Gohar, A. (2020). Identifying the Entrepreneurial Success Factors and the Performance of Women-
Owned Businesses in Pakistan: The Moderating Role of National Culture. SAGE Open, 10 (2). Crossref | Google Scholar
SteelFisher, G. K., Findling, M. G., Bleich, S. N., Casey, L. S., Blendon, R. J.,
Benson, J. M., Sayde, J. M., & Miller, C. (2019). Gender discrimination in the United States: Experiences of women. Health Services Research, 54 (S2). Crossref | Google Scholar
Sullivan, O. (2019). Gender inequality in work-family balance. In Nature Human Behaviour (Vol. 3, Issue 3). Crossref | Google Scholar
Taylor, G., & Pereznieto, P. (2014). Review of evaluation approaches and methods used by interventions on women and girls’ economic empowerment . Shaping Policy for Development. Google Scholar
Ucal, M., & Günay, S. (2019). Female employment status: a survey analysis of selected member states of the Arab League. Eurasian Economic Review, 9 (3). Crossref | Google Scholar
Uddin, M. (2021). Addressing work-life balance challenges of working women during COVID-19 in Bangladesh. International Social Science Journal, 71 (239–240). Crossref | Google Scholar
Udoh, O. D., Folarin, S. F., & Isumonah, V. A. (2020). The influence of religion and culture on women’s rights to property in Nigeria. Cogent Arts and Humanities, 7 (1). Crossref | Google Scholar van Doorn-Harder, P. (2006). Women Shaping Islam. Reading the Qur’an in Indonesia . Urbana and Chicago: University of Illinois Press. Google Scholar
Warren, S. (2018). Placing faith in creative labour: Muslim women and digital media work in Britain. Geoforum, 97 . Crossref | Google Scholar
World Bank. (2012). Gender equality for development . World Development Report 2012 . Retrieved from https://www.worldbank.org/en/ research/dime/brief/dime-gender-program .
Wulandari, A. (2019). The Integration of Religion and Culture in the Preparation of a King Within Babad Ngayogyakarta HB IV-V (SB 169). Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage, 8 (2). Crossref | Google Scholar
Zeng, J., Pang, X., Zhang, L., Medina, A., & Rozelle, S. (2014). Gender inequality in education in China: A meta-regression analysis. Contemporary Economic Policy, 32 (2). Crossref | Google Scholar