## Hukuman Mati bagi Koruptor

## Perspektif Ayat Al-Qur’an
M. Ulinnuha Khusnan Institut Ilmu Al-Qur’an, Jakarta maznuha@gmail.com
Hukuman  mati  bagi  koruptor  disinyalir  dapat  memberikan  efek  jera  dan  rasa keadilan  bagi  masyarakat.  Sebab  koruptor  tidak  hanya  menghabiskan  uang negara,  namun  secara  pelan  tetapi  pasti,  sejatinya  mereka  juga  sedang “membunuh” rakyat yang tidak berdosa. Secara konstitusional, UU No.31/1999 junto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindakan Pidana Korupsi memang telah memasukkan  hukuman  mati  sebagai  salah  satu  opsi  bentuk  hukuman  bagi koruptor. Namun secara praksis, sampai hari ini, belum satu koruptor pun yang diputus hukuman mati di negeri ini.  Secara spesifik tulisan ini akan membahas pandangan  Al-Qur’an  tentang  korupsi,  isyarat  ayat-ayat  Al-Qur’an  tentang hukuman mati bagi koruptor, dan bagaimana pelaksanaannya di Indonesia.
Kata kunci: koruptor, korupsi, hukuman mati.
The  death  penalty  for  the  corruptors  is  allegedly  able  to  provide  a  deterrent effect  and  a  sense  of  justice  for  the  people.  It  is  in  essence,  because  the corruptors do not only spend the money of the state, but slowly but sure also in fact, “kill” the innocent people. Constitutionally, the Law/Regulation number 31 of  1999  junto  the  Law/Regulation  number  20  of  2001  concerning  the  act  of Corruption have included the death penalty as one of the options of the form of punishment for the corruptors. However, practically, until today, there is no even single  corruptor  who  is  sentenced  to  death  in  this  country.  This  paper  will specifically discuss the perspective and the signal of the Qur'anic verses on the death penalty for the corruptors, and how its implementation in Indonesia is.
Key words: corruptor, corruption, death penalty.

## Pendahuluan
Koruptor  adalah  musuh  bangsa  yang  paling  mengerikan. Mereka  telah  merampas  harta  negara  dengan  segala  macam  cara, merusak seluruh sendi kehidupan,  mengubur nilai-nilai agama dan mengkhianati  warisan  luhur  para  pendiri  bangsa.  Karena  ulah mereka,  program  pembangunan  dalam  bidang  ekonomi,  pendidik- an, kesehatan, keamanan, sosial dan budaya lumpuh. Jika dibiarkan, perbuatan korupsi berpotensi menghancurkan NKRI.
Tidak  berlebihan  kiranya  jika  muncul  wacana  hukuman  mati bagi  koruptor.  Hukuman  mati  disinyalir  dapat  memberikan  efek
jera dan rasa keadilan bagi masyarakat. Sebab koruptor tidak hanya menghabiskan uang negara, namun secara pelan tapi pasti, sejatinya mereka juga sedang membunuh rakyat yang tidak berdosa.
Secara konstitusional, UU No.31/1999 yang diperbarui dengan UU  No.  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  (Tipikor),  memang  telah  memasukkan  hukuman  mati sebagai  salah  satu  opsi  bentuk  hukuman  bagi  koruptor.  Namun secara  praksis,  sampai  hari  ini,  belum  satu  koruptor  pun  yang diputus hukuman mati di negeri ini. Putusan yang kerap dijatuhkan oleh hakim adalah hukuman penjara dan ganti rugi/denda. Dalam  konteks  ini,  jika  dibandingkan  dengan  negara  lain, seperti  China,  misalnya,  maka  Indonesia  termasuk  ketinggalan. Sebab,  China  sudah  berani  menjatuhkan  hukuman  mati  bagi  para pejabat yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pidana korupsi.  Pemerintah  China  menerapkan  pemutihan  terhadap koruptor  yang  melakukan  korupsi  sebelum  tahun  1998.  Semua pejabat  yang  korupsi  dianggap  bersih,  tetapi  bila  sehari  sesudah pemutihan,  terdapat  pejabat  yang  melakukan  korupsi,  ia  langsung dijatuhi  hukuman  mati. Sampai Oktober 2007, sudah sekitar 4.800
pejabat China dijatuhi hukuman mati. 1 Selain  itu,  Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  Indonesia  di  tahun
2011  hanya  naik  ke  angka  3,0.  Namun  bila  dibandingkan  dengan negara-negara  tetangga,  Indonesia  masih  jauh  tertinggal.  Pada tahun  2010  saja,  berdasarkan  laporan Transparency  International ,
IPK  Indonesia  tertinggal  dari  beberapa  negara  ASEAN  seperti Singapore  (9,3),  Brunei  (5,5),  Malaysia  (4,4)  dan  Thailand  (3,5). 2 Ini artinya angka pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, wacana untuk menerap- kan  hukuman  mati  sangat  beralasan.  Mahasiswa  dan  jaringan aktivis  anti  korupsi,  seperti  ICW,  GeRAK,  GeMPAR  yang  terga- bung  dalam  Jaringan  Masyarakat  Antikorupsi,  menuntut  agar hukuman mati diterapkan secara serius bagi para koruptor. Karena, menurut  mereka,  hukuman  penjara  atau  denda  yang  selama  ini dilakukan, tidak cukup efektif untuk memberikan efek jera dan rasa keadilan bagi masyarakat.
Di  sisi  lain,  mengemukanya  opsi  hukuman  mati  itu  ditentang oleh  para  aktivis  HAM  yang  tergabung  dalam  LSM  Prodemokrasi
1 Harian Kompas, terbit tanggal 6 April 2010, hlm. 2 2 Transparancy  International, Indeks  Persepsi  Korupsi  Indonesia ,  (TII,
2010), hlm. 2
dan HAM, karena bagi mereka, hukuman mati dianggap melanggar HAM.  Dalam  laporan  kerja  KontraS  misalnya,  dikatakan  bahwa hak  untuk  hidup  adalah  hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat  diku- rangi  dalam  kondisi  apapun,  sebagaimana  juga  dijamin  dalam konstitusi RI, maka hukuman mati tidak selayaknya diterapkan. 3 Tarik-menarik  dua  kutub  pemikiran  ini  semakin  merepotkan pihak  yang  berwenang  untuk  menerapkan  hukuman  mati  di Indonesia.  Kendati dalam UU No.13/1999  jelas telah dicantumkan kemungkinan  diterapkannya  eksekusi  mati  bagi  koruptor.  Dalam kaitan  inilah,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  pandangan  Islam, terutama  melalui  perspektif  Al-Qur’an,  mengenai  hukuman  mati tersebut.  Apa  pandangan  Al-Qur’an  tentang  korupsi,  apakah Al-Qur’an memberikan isyarat tentang dimungkinkannya hukuman mati  bagi  koruptor,  dan  bagaimana  pelaksanaannya  di  Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan coba dijawab dalam tulisan ini. Tentu penulis akan berusaha secara maksimal untuk membing- kai tulisan sederhana ini dalam frame dan perspektif Al-Qur’an.

## Pandangan Al-Qur’an tentang Korupsi
Sebelum  jauh  membahas  bagaimana  pandangan  Al-Qur’an tentang  korupsi,  demi  mendapat  pemahaman  yang  komprehensif, ada  baiknya  diungkapkan  lebih  dulu  definisi  korupsi  menurut bahasa dan hukum positif di Indonesia.
Secara literal, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus .  Dari  bahasa  Latin  itulah  turun  ke  banyak  bahasa Eropa  seperti corruption,  corrupt (Inggris); corruption (Perancis); dan corruptie, korruptie (Belanda). Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi. 4 Secara harfiah, korup berarti busuk, palsu,  suap, (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, 1998) buruk,  rusak,  suka  menerima  uang  sogok,  menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. 5
Menurut  perspektif  hukum  Indonesia,  definisi  korupsi  secara gamblang  dijelaskan  dalam  UU  No.  31  Tahun  1999  yang  telah
3 Badan  Pekerja  Kontras, Praktek  Hukuman  Mati  di  Indonesia, Jakarta: KontraS. 2007, hlm.1-2
4 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional , (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005), hlm. 4
5 J.C.T.  Simorangkir,  dkk., Kamus  Hukum, Jakarta:  Sinar  Grafika,  2006, hlm. 4
diubah  dengan  UU  No.  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi.  Di  dalamnya  dijelaskan  bahwa  korupsi adalah usaha memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan  cara  melawan  hukum  yang  dapat  merugikan  keuangan negara atau perekonomian negara. Ada 13 pasal dalam UU tersebut yang  menjelaskan  bentuk-bentuk  pidana  korupsi.  Berdasarkan pasal-pasal tersebut, ada 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat  dikenakan  sanksi  hukum.  Ketigapuluh  bentuk/jenis  tindak pidana  korupsi  tersebut  pada  dasarnya  dapat  dikelompokkan sebagai berikut: (1) Kerugian keuangan negara, (2) Suap-menyuap,
(3)  Penggelapan  dalam  jabatan,  (4)  Pemerasan,  (5)  Perbuatan curang,  (6)  Benturan  kepentingan  dalam  pengadaan,  dan  (7)
Gratifikasi. 6
Sementara  dari  sudut  pandang  Islam,  korupsi  termasuk  kasus hukum  yang  belum  diterangkan  secara  jelas  dalam  Al-Qur’an. Karena itu, ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menganalogi- kan korupsi dengan pidana ( jar³mah ) yang sudah ada hukumnya di dalam  Islam.  Dua  cara  itu  adalah  dengan  melihat  dari  sisi  modus operandi dan dampak yang ditimbulkan dari pidana tersebut.
Jika  dilihat  dari  sudut  modus  operandinya,  korupsi  adalah kejahatan  perampasan,  penggelapan  harta  negara  dan  suap.  Ada beberapa  ayat  yang  berbicara  mengenai  kejahatan  seperti  ini.
Tentang perampasan misalnya, terdapat dalam firman Allah, antara lain:
Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan  aku  bertujuan  merusakkan  bahtera  itu,  karena  di  hadapan  mereka  ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera . (Q.S. al-Kahf/18: 79)
Ayat di atas menggambarkan kesewenangan seorang penguasa terhadap  rakyatnya.  Menurut  al-Mar±gi  (1883-1952  M),  ayat  ini menceritakan  kebiasaan  buruk  seorang  raja  yang  suka  merampas ( ga¡ab )  perahu  rakyat  miskin.  Karena  itu,  Hidhir  as.  melubangi perahu  tersebut  agar  sang  raja  tidak  merampasnya.  Karena  hanya
6 M. Syamsa Ardisasmita, Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement  untuk  Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  Lebih  Terbuka, Transparan dan Akuntabel, Jakarta: KPK, 2006, hlm. 4
dengan  perahu  itulah  si  rakyat  miskin  tersebut  mencari  nafkah untuk menghidupi keluarganya. 7
Perampasan  harta  yang  dilakukan  penguasa  pada  ayat  di  atas mirip dengan tindakan koruptor saat ini. Salah satu modus operandi koruptor  adalah  merampas  harta  secara  diam-diam  tanpa  seizin pemiliknya.  Dalam  fikih  klasik,  tindakan  seperti  ini  dikategorikan dalam pidana ga¡ab .
Sedangkan  ayat  yang  menerangkan  tentang  penggelapan  harta negara adalah firman Allah dalam Al-Qur’an:
Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa  yang  berkhianat  dalam  urusan  rampasan  perang  itu,  maka  pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap  diri  akan  diberi  pembalasan  tentang  apa  yang  ia  kerjakan  dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (Q.S. ²li ‘Imr±n/3: 161)
Secara  literal, yaglul berasal dari kata dasar al-gall yang ber- arti curang, khianat atau mengambil sesuatu dengan cara sembunyi- sembunyi. 8 Menurut  Ibn  Ka£³r  (1301-1372  M), gulµl adalah  ber- khianat  mengenai  harta  rampasan  perang  atau  mencuri  harta tersebut. Karena itu, setiap orang yang berkhianat secara sembunyi- sembunyi dalam semua persoalan, dapat disebut sebagai gulµl. 9
Kendati konsep gulµl pada awalnya berbicara tentang pengge- lapan uang hasil rampasan perang ( gan³mah ) yang ada di baitul-m±l (kas  negara), namun  jika dilihat dari  modus operandinya, kegiatan ghulµl sangat  mirip  dengan  pidana  korupsi  saat  ini.  Mirip  sebab korupsi adalah penggelapan uang negara. Karena itu, korupsi dapat juga disepadankan dengan pidana gulµl .
Adapun  terkait  dengan  perbuatan  suap-menyuap,  Allah  Swt berfirman dalam Al-Qur’an:
7 Ahmad  Mus¯afa  al-Mar±gi, Tafs³r  al-Mar±gi ,  Kairo:  D±r  I¥y±’at-Tur±¡, 2000, hlm. 207
8 ar-R±gib al-Asfah±ni, Mufrad±t Alf±zhil-Qur’±n , Beirut: D±rul-Fikr. 1999, hlm.138
9 Ibn Ka£³r, Tafs³r al-Qur’±n al-‘A§³m , Kairo: D±rul-Man±r, 1999, hlm. 78
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa  (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. al- Baqarah/2: 188)
Kata  “ tudlµ ”  diambil  dari  kata  “ dalwun ”  yang  berarti  ember, artinya  mengulurkan  ember  ke  dalam  sumur  untuk  memperoleh air. 10 Ayat  ini  menunjukkan  larangan  memperoleh  harta  benda secara  tidak  sah,  di  antaranya,  yang  ditekankan  sekali  adalah memberi  sogokan  kepada  hakim  agar  hakim  menjatuhkan  putusan yang  menguntungkannya,  sehingga  milik  orang  lain  jatuh  menjadi miliknya.  Penggunaan  kata tudlµ mengisyaratkan  rendahnya martabat  hakim  yang  mau  menerima sogokan, seakan  ia berada di dasar sumur menanti uluran dari atas. 11
Pelarangan  suap  menyuap  juga  disampaikan  Rasul ¡alall±hu ‘alaihi  wa  sallam dalam  banyak  hadisnya.  Salah  satunya  adalah hadis  dari  Abdullah  ibn  ‘Amr,  ia  mendengar  Rasulullah ¡alall±hu ‘alaihi  wa sallam bersabda:  “ Allah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima  suap ” (Riwayat Ibnu ¦ibb±n). Dalam riwayat lain  disebutkan  bahwa “Rasulullah  saw  melaknat  orang  yang menyuap dan yang menerima suap serta ar-r±isy yaitu orang yang menjadi perantara keduanya ” (Riwayat A¥mad). Menurut UU No.
31  tahun  1999,  suap  menyuap  ( risywah )  termasuk  dalam  kategori korupsi yang pelakunya harus mendapatkan sanksi tegas.
Sementara  jika  dilihat  dari  sisi  dampaknya,  pidana  korupsi mirip  atau  bahkan  lebih  berbahaya  dari  dampak  yang  diakibatkan pidana ¥ir±bah . Secara bahasa, ¥ir±bah adalah pemberontakan atau perusakan.  Secara  istilah, ¥ir±bah adalah  tindakan  sekelompok orang  untuk  melakukan  kekacauan,  penumpahan  darah,  merampas harta, merusak kehormatan, merusak tanaman, ternak, keharmonian agama,  akhlak,  dan  keamanan  masyarakat,  baik  dari  kalangan muslim  atau  nonmuslim.  Termasuk  dalam ¥ir±bah ,  adalah  keja-
10 Ibn Man§µr, Lis±nul-‘Arab , Beirut: D±r ¢±dir, 1997, hlm. 39
11 Depag  RI, Al-Qur’an  dan  Tafsirnya ,  Jakarta:  Balitbang  Agama.  2004,
hlm. 238
hatan-kejahatan  yang  dilakukan  oleh  sindikat,  mafia  dan  kongsi gelap. 12
Terkait  dengan  pidana ¥ir±bah ini  Allah  berfirman  dalam Surah al-M±’idah ayat 33:
Sesungguhnya  pembalasan  terhadap  orang-orang  yang  memerangi  Allah  dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib,  atau  dipotong  tangan  dan  kaki  mereka  dengan  bertimbal  balik,  atau dibuang  dari  negeri  (tempat  kediamannya),  yang  demikian  itu  (sebagai)  suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Q.S. al-M±’idah/5: 33)
Dampak yang diakibatkan dari pidana ¥ir±bah adalah kerusak- an di  muka bumi  secara  fisik. Namun kerusakan  yang diakibatkan oleh korupsi tidak saja bersifat  fisik tapi  juga psikis. Betapa tidak,
koruptor  telah  merampas  uang  negara  yang  seharusnya  digunakan untuk  pembangunan  bangsa;  dalam  bidang  pendidikan,  kesehatan, kebudayaan, keamanan dan  infrastruktur lainnya. Dengan dikorup- sinya  uang  negara,  maka  program  tersebut  tidak  berjalan  normal dan  akhirnya  berdampak  kepada  kesengsaraan  hidup  jutaan  rakyat yang tidak berdosa.
Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan  bahwa  secara modus  operandi,  korupsi  dapat  disamakan  dengan  pidana ga¡ab (Q.S.  al-Kahf/18:  79), gulµl (Q.S.  ²li  ‘Imr±n/3:  161)  dan risywah (Q.S.  al-Baqarah/2:  188).  Sementara  dari  sisi  dampak  yang  ditim- bulkan,  korupsi  mirip  dengan  pidana ¥ir±bah (Q.S.  al-M±’idah/5:
33).
Dengan  demikian,  pidana  korupsi  adalah  tindakan  melawan hukum  yang sangat  merugikan  negara dan  masyarakat secara  luas.
Hal  ini  disebabkan  karena  korupsi  mengandung  unsur-unsur pencurian,  pemerasan,  penyogokan,  pemaksaan,  perampokan,  dan pengkianatan.
Semua  unsur  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  tindakan kriminal  yang  para  pelakunya  harus  dijatuhi  hukuman  setimpal,
12 Sayyid S±biq, Fiqhu as-Sunnah , Kairo: D±rus-Sal±m, 1998, hlm. 194
baik  melalui  hukum  Islam  maupun  hukum  negara.  Harapannya, mereka  mendapatkan  efek  jera  dan  tidak  mengulangi  perbuatan tersebut  serta  menjadi  ancaman  bagi  orang  lain  yang  hendak melakukan tindakan yang sama.
Isyarat Al-Qur’an tentang Hukuman Mati bagi Koruptor
Jika  dilihat  dari  cara  dan  dampaknya,  koruptor  dapat  dikate- gorikan sebagai musuh Allah dan rasul-Nya. Karena korupsi meru- pakan  tindak  pengkhianatan,  perampasan,  penggelapan,  suap  dan manipulasi. Tindakan  seperti  ini  jelas dilarang oleh  Al-Qur’an dan pelakunya  secara  otomatis  akan  menjadi  musuh  Allah ¡ub¥±nahu wa ta‘±l± dan rasul-Nya. Ketika  melakukan  tindakan  korupsi,  seorang  koruptor  telah berbuat  khianat,  tidak  saja  kepada  bangsa  dan  negara,  tapi  juga kepada  agamanya.  Pengkhianat  adalah  orang  yang  paling  dibenci oleh  Allah ¡ub¥±nahu  wa  ta‘±l± ,  karena  itu,  pada  tahap  tertentu, seorang  pengkhianat  dapat  dijatuhi  hukuman  mati.  Karena  pada hakekatnya  koruptor  adalah  orang  yang  terturup  mata  hatinya (kufur). Salah satu ayat yang menerangkan hal ini adalah:
Jika  mereka  merusak  sumpah  (janji)nya  sesudah  mereka  berjanji,  dan  mereka mencerca  agamamu,  maka  perangilah  pemimpin-pemimpin  orang-orang  kafir itu,  karena  sesungguhnya  mereka  itu  adalah  orang-orang  (yang  tidak  dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti. (Q.S. at-Taubah/9: 12)
Ayat  ini  menjelaskan  tentang  pengkhianatan  yang  dilakukan kaum  kafir  terhadap  janji-janji  yang  telah  mereka  ikrarkan.  Kata naka¡a berarti  terlepas  atau  terbukanya  ikatan.  Sedangkan  kata aim±n adalah  bentuk  jamak  dari yam³n yang  berarti  janji  atau sumpah. 13 Koruptor  adalah  pengkhianat  janji,  mereka  melepaskan ikatan  janji  dan  sumpah  yang  telah  mereka  ikrarkan  pada  saat sumpah jabatan. Oleh karena itu, hukuman bagi koruptor, menurut isyarat  ayat  ini,  adalah  dibunuh  atau  diperangi  ( fa  q±tilµ ).  Kata fa q±tilµ berasal  dari  akar  kata qatala-yaqtulu yang  berarti  membu-
13 al-Mar±gi, Tafs³r al-Mar±g³ , hlm. 125
nuh. 14 Kemudian  kata  ini  diikutkan wazan f±’ala ( q±tala )  yang menurut  kaedah  bahasa  Arab  menunjukkan  arti  saling  membunuh. Perang disebut dengan istilah qit±l karena di dalamnya kerap terjadi pembunuhan. Kemudian orang Arab kerap menggunakan istilah ini ( qit±l )  untuk  menyebut  peperangan,  disamping  juga  kata ¥arb .
Penggunaan  redaksi fa  q±tilµ pada  ayat  di  atas  mengisyaratkan bahwa  seorang  pengkhianat  janji,  termasuk  di  dalamnya  koruptor, layak dijatuhi hukuman mati ( al-qatl ). Kata innahum l± aim±na lahum (susungguhnya mereka adalah orang-orang  yang  tidak  dapat  dipegang  janjinya),  mengisyaratkan bahwa  janji  kampanye  yang  meraka  gaungkan,  sumpah  jabatan yang  mereka  kumandangkan  adalah  omong  kosong  belaka.  Apa yang  mereka ucapkan tidak seperti  yang  mereka  pikir dan  lakukan (Q.S.  al-Fat¥/48:  11).  Oleh  karena  itu,  solusi  terbaik  untuk  mem- basmi  pengkhianat  dan  perampas  uang  rakyat  (koruptor)  adalah dengan sanksi hukuman mati.
Dengan  sanksi  ini  para  koruptor  diharapkan  jera  sehingga orang  lain  tidak  melakukan  hal  buruk  yang  sama.  Inilah  makna yang  tersirat  dari  kata la‘allahum  yantahµn (agar  supaya  mereka berhenti). Menurut kaidah bahasa, kata la‘alla menunjukkan makna harapan  optimistis,  sementara  kata yantahµn ,  yang  diungkapkan dengan fi‘il  mu«ari‘, menyiratkan  makna  keberlangsungan  hingga masa-masa  mendatang. 15 Artinya,  dengan  hukuman  mati,  korupsi diharapkan  dapat  berhenti  mulai  saat  ini  hingga  masa  yang  akan datang.
Menurut  al-M±ragi,  ayat  ini  juga  menunjukkan  bahwa  pepe- rangan  atau  pembunuhan  itu  tidak  dilakukan  atas  dasar  dendam atau  dorongan  nafsu  belaka.  Tapi  dibolehkannya  hukuman  mati bagi  pengkhianat  (koruptor)  adalah  untuk  menegakkan  keadilan, mencegah kebatilan dan menegaskan kebenaran. 16 Oleh karena itu, pada saat eksekusi, seorang penguasa (hakim) harus tetap memper- hatikan  petunjuk na¡¡ dan  mempertimbangkan  rasa  keadilan  bagi rakyat.
Ayat  lain  yang  berbicara  tentang  larangan  korupsi  dan kemungkinan  diberlakukannya  hukuman  mati  adalah  firman  Allah dalam Surah an-Nis±’ ayat 29:
14 Ibn Man§µr, Lis±nul-‘Arab , hlm. 386
15 Khalid  Abdurrahman  al-‘Akk, U¡µlu  at-Tafs³r  wa  Qawa‘iduhu ,  Beirut: D±run-Naf±'is. 1986, hlm. 132
16 al-M±ragi, Tafs³r al-Mar±gi , hlm. 126
Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang  kepadamu . (Q.S.  an- Nis±’/4: 29)
Ayat ini secara jelas menggambarkan larangan memakan harta dengan cara yang batil. Makanan yang diperkenankan untuk dikon- sumsi  adalah  makanan  yang  halal  dari  hasil  usaha  yang  sehat  dan benar.  Kata tij±rah  ‘an  tar±«in (perniagaan  atas  dasar  sukarela) menunjukkan bahwa  segala aktifitas  yang dilakukan dalam rangka memperoleh  harta  harus  didasari  kesukarelaan.  Tidak  boleh  ada kezaliman,  manipulasi  dan  kecurangan  dalam  proses  memper- olehnya. 17
Korupsi  adalah  perbuatan  yang  berlawanan  dengan  prinsip sukarela  ( ri«a )  tersebut,  sebab  korupsi  dilakukan  untuk  mendapat- kan  harta  secara  instan  dengan  cara  yang  kotor,  curang  dan merugikan  orang  lain,  bahkan  merugikan  negara.  Oleh  karena  itu, tindakan  seperti  ini  dilarang  oleh  Allah  dan  diibaratkan  dengan membunuh  diri  sendiri.  Inilah  pemahaman  yang  dapat  ditarik  dari redaksi wa  l±  taqtulµ  anfusakum (dan  janganlah  kamu  membunuh dirimu).
Redaksi wa l± taqtulµ anfusakum mengisyaratkan akibat buruk yang akan diterima koruptor. Kendati keuntungan dari hasil korupsi sangat  besar  dan  secara  kasat  mata  dapat  dinikmati  oleh  koruptor, namun  hakekatnya,  korupsi  akan  berakibat  buruk  kepada pelakunya.  Ibarat  senjata  makan  tuan,  jika  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan, koruptor akan dihukum di dunia dan disiksa di akhirat kelak.
Redaksi l±  taqtulµ  anfusakum juga  mengisyaratkan  diboleh- kannya  sanksi  mati  bagi  koruptor.  Sebab  pada  saat  melakukan aksinya,  secara  tidak  langsung,  koruptor  sejatinya  sedang  membu- nuh dirinya sendiri, bahkan orang lain. Karena itu, larangan korupsi
17 Muhammad  Husain  °ab±¯aba’i, al-M³z±n  f³  Tafs³ril-Qur’±n ,  Beirut:
Mu ╨ assasatul-A‘l±m lil-Ma¯bµ‘±t, 1991, hlm. 94
diungkapkan dengan redaksi l± taqtulµ anfusakum; janganlah kamu membunuh dirimu (dengan cara melakukan korupsi) .
Ayat  lain  yang  dapat  dijadikan  dasar  bolehnya  hukuman  mati bagi  para  koruptor  adalah  firman  Allah ¡ub¥±nahu  wa  ta‘±l± dalam Surah al-M±’idah ayat 33:
Sesungguhnya  pembalasan  terhadap  orang-orang  yang  memerangi  Allah  dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di maka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib  atau  dipotong  tangan  dan  kaki  mereka  dengan  bertimbal-balik  atau dibuang  dari  negeri  (tempat kediamannya).  Yang  demikian  itu  (sebagai)  suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar. (Q.S. al- M±’idah/5: 33)
Menurut  Ibn  Ka£³r  (1302-1373  M),  kata ¥ir±bah berari tindakan  perlawanan.  Karenanya,  kufur,  perampokan/pembegalan, teror  termasuk  dalam  pidana ¥ir±bah .  Sedangkan ifs±d berarti segala  macam  perbuatan  yang  merusak  dan  mengganggu  ketente- raman  di  muka  bumi,  sebagaimana  diterangkan  dalam  Surah  al- Baqarah/2: 205. 18
Hal  senada  juga  disampaikan  Mu¥ammad  ¦usain  °aba’¯aba’i (1903-1981  M)  dalam  Tafsir al-M³z±n .  Menurutnya,  kata ¥ir±bah memiliki  makna  hakiki  dan maj±zi (metafor).  Secara  metafor,
¥ir±bah dapat  diartikan  sebagai  tindak  perlawanan  kepada  Allah
Swt dan Rasul Saw dalam arti yang luas. Perlawanan itu tidak saja bersifat fisik seperti membunuh, merampok dan menteror, tapi juga bersifat mental seperti mengingkari nikmat dan kufur kepada Allah. Sementara kata ifs±d adalah tindak kelaliman di muka bumi seperti penguasaan harta atau wilayah orang lain. 19
Dari  penjelasan  di  atas,  maka  pengertian ¥ir±bah sebagai pencurian  besar  ( as-sariqah  al-kubr± ),  sebagaimana  didefinisikan dalam  kitab-kitab  fikih  klasik,  tidak  harus  dibatasi  pada  kejahatan
18 Ibnu Ka£³r, Tafsir Ibn Ka£³r, hlm. 135 19 °ab±‘¯aba‘i, al-M³z±n f³ Tafs³ril-Qur’±n , hlm. 124
pembegalan,  perampokan  atau  pemberontakan, 20 melainkan  bisa dikembangkan  sesuai  dengan  perkembangan  tindak  kriminal  pada setiap  masa.  Yang  penting,  tindak  kejahatan  yang  akan  dijaring dengan  ketentuan  pidana ¥ir±bah itu  memenuhi  dua  unsur  pokok, yakni:  memerangi  Allah  dan  Rasul-Nya (yu¥±ribµna-All±ha  wa rasµlahu) dan membuat kerusakan di muka bumi (wa yas‘auna fil- ar«i fas±dan).
Seperti  dinyatakan  oleh  para  ahli  tafsir,  sesuai  dengan  kaidah sastra Arab, pengertian memerangi Allah ¡ub¥±nahu wa ta‘±l± dan Rasul-Nya  adalah  memerangi  orang-orang  yang  dikasihi  Allah ¡ub¥±nahu  wa  ta‘±l± dan  Rasul-Nya  atau  orang-orang  yang  tidak berdosa. 21 Apabila  hal  ini  dihubungkan  dengan  korupsi,  maka korupsi  jelas  merupakan  perang  terhadap  nasib  jutaan  rakyat  yang tidak berdosa.
Adapun  terkait  dengan  kerusakan  di  muka  bumi  yang  dibuat oleh pelaku ¥ir±bah , maka hal itu muncul dalam wujud yang sangat jelas dan dalam skala yang sangat masif. Kehancuran dan kerugian yang  diderita  masyarakat,  bangsa  dan  negara  akibat  ulah  para koruptor  sungguh  amat  dahsyat,  sehingga  tidak  berlebihan  jika disebutkan  bahwa  korupsi  di  negeri  ini  telah  menimbulkan kerusakan besar (fas±d kab³r).
Dengan  pemahaman  seperti  di  atas,  menurut  hemat  penulis,
memasukkan  tindak  pidana  korupsi  ke  dalam  pengertian  pidana ¥ir±bah dengan bentuk-bentuk hukumannya yang keras merupakan sikap  yang  tidak  mengada-ada.  Sebab  misi  pokok  syariat  dalam menjaga  kebutuhan  dasar  manusia (a«-«arµr³yat) mengharuskan setiap  muslim  untuk  aktif  memerangi  pelaku  kezaliman  di  muka bumi, termasuk di dalamnya korupsi, dan  menganggapnya  sebagai musuh  bagi  kemanusiaan.  Dalam  konteks  seperti  ini,  adanya hukuman  keras  dan  tegas  atas  para  koruptor  menjadi  suatu keniscayaan. 22
Berdasarkan  Surah  al-M±’idah/5:  33  di  atas,  ada  dua  bentuk hukuman  bagi  koruptor  yaitu,  hukuman  duniawi  dan  ukhrawi.
20 Sayyid Sabiq, Fiqhus-Sunnah , hlm. 97
21 Abu  ¤an±’  Syihabuddin  as-Sayyid  Mahmud  Afandi  al-Alµs³, Ru¥  al- Ma‘±n³ f³ Tafs³r al-Qur’±n al-‘A§³m wa as-Sab‘i al-Ma£±n³ , Beirut: D±r al-Fikr, 2000, hlm. 194
22 Nasrullah Yahya, “Filsafat Hukum Ta‘zir Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Sintesa , Vol. 7, No.2, Juli 2008, hlm. 16
Bentuk  hukuman duniawi terdiri dari  hukuman  mati, salib, potong tangan dan kaki secara bersilang dan pengasingan (penjara).
Jika  diperhatikan  secara  mendalam,  ayat  di  atas  menyebutkan hukuman duniawi dari tingkat  yang terberat hingga teringan;  mati, salib, potong, dan pengasingan (penjara). Ayat Al-Qur’an ini meng- isyaratkan  bahwa  tuntutan  yang  harus  dijatuhkan  oleh  jaksa terhadap terpidana korupsi adalah tuntutan yang paling berat, yakni hukuman mati. Jika dalam perkembangan penyidikan tidak terdapat bukti  yang cukup kuat dan  meyakinkan atas tuduhan korupsi  yang dilakukan  terdakwa,  maka  hakim  dibolehkan  untuk  mengurangi tuntutan  hukum  menjadi  hukuman  salib,  atau  potong  tangan  kaki secara bersilang, atau diasingkan (penjara).
Sementara  hukuman  ukhrawi  bagi  koruptor  adalah  siksaan yang sangat besar. Kata ‘ a©±bun ‘a©³m (siksa yang besar) pada ayat di  atas  disebutkan  dengan  redaksi nakirah (indevinit).  Menurut kaidah  tafsir,  kata  yang  disebutkan  secara  indevinit  mengandung makna  keberagaman  dan  kedahsyatan  (al-‘Akk,  1986:  79).  Oleh karena  itu,  dalam  Al-Qur’an  disebutkan  berbagai  bentuk  hukuman ukhrawi  bagi  para  koruptor.  Antara  lain  siksa  neraka  Wail  (al- Mu¯affif³n/83:1),  membawa  beban  (siksaan)  sesuai  dengan  apa yang  dikorupsinya  (²li  ‘Imr±n/3:  161),  dijebloskan  ke  dalam  api neraka  (an-Nis±’/4:  29-30.  Dalam  salah  satu  hadis  Rasul  juga bersabda:  “ Laknat  Allah  terhadap  penyuap,  penerima  suap  dan perantara  suap ”  (Riwayat  A¥mad,  Tirmi©i  dan  ¦akim).  Dengan demikian,  Al-Qur’an  dan  hadis  memberikan  ancaman  cukup  berat bagi koruptor. Ancaman  hukuman  itu tidak saja  di dunia tapi  juga di akhirat.
Jika  dibandingkan  dengan  hukum  positif  di  Indonesia,  maka logika  hukum  yang  ada  dalam  Surah  al-M±’idah/5:  33  itu  berban- ding terbalik dengan logika hukum positif di Indonesia. Dalam UU RI  No.  31  tahun  1999  jo.  UU  No.  20  tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  disebutkan  bahwa  pelaku pidana  korupsi  dapat  dijatuhi  hukuman  penjara,  hukuman  ganti rugi/denda dan hukuman mati. Dalam UU No. 31 ini, opsi hukuman disusun  dari  yang  teringan  hingga  yang  terberat  (hukuman  mati). Bahkan,  menurut  pasal  2  ayat  1  dan  2,  hukuman  mati  baru  dapat dijatuhkan  jika  tindakan  korupsi  dilakukan  dengan  jumlah  besar dan  negara  sedang  dalam  keadaan  krisis  atau  tertimpa  bencana besar, sehingga tindakan korupsi tersebut menimbulkan kemudratan yang lebih besar.
Dari  sudut  pandang  hukum  Islam,  hukuman  bagi  koruptor termasuk  dalam  kategori  pidana ta‘z³r .  Oleh  karena  itu,  penetapan dan  putusan  hukum  berada  di  tangan  penguasa  ( ulil  amri ).
Sehingga  dalam  menentukan  jenis  hukumannya,  penguasa  harus memerhatikan  prinsip  keadilan  dan  kemaslahatan  umum.  Dengan memerhatikan  kepentingan  umum  yang  terancam  dengan  sangat serius oleh kejahatan korupsi saat ini, maka dijatuhkannya hukum- an ta‘z³r yang paling berat (hukuman mati) atas para koruptor kelas kakap  dapat  dibenarkan  oleh  Islam.  Pendapat  ini  dijelaskan  oleh beberapa  ulama  kontemporer,  seperti  Abdul  Qadir  ‘Audah  dalam at-Tasyr³‘ al-Jin±’i al-Isl±m³, Abdul ‘Az³z Amir dalam at-Ta‘z³r fi asy-Syar³‘ah  al-Isl±m³yah dan  Wahbah  az-Zu¥aili  dalam al-Fiqhu al-Isl±mi wa Adillatuhu. 23 Dengan  demikian,  dapat  dipahami  bahwa  Al-Qur’an  sangat membenci  tindakan  korupsi  dan  karenanya  meletakkan  hukuman mati  pada  deretan  pertama.  Sementara  hukum  positif  di  Indonesia meletakkannya  dalam  deretan  yang  terakhir.  Kendati  demikian, baik  hukum  Islam  maupun  hukum  negara,  dua-duanya  mengakui dan  menjadikan  hukuman  mati  sebagai  salah  satu  alternatif hukuman bagi koruptor.

## Penegakan Hukuman Mati bagi Koruptor di Indonesia
Jika diterapkan secara adil, beberapa jenis hukuman yang ada, baik  dalam  perspektif  Al-Qur’an  maupun  undang-undang  Tipikor, sesungguhnya sudah sangat ampuh untuk memberantas para korup- tor. Hanya  saja, di  negeri  ini  hukuman untuk sang koruptor masih terlalu  lemah  dan  kerap  mengabaikan  rasa  keadilan.  Para  penegak hukum  lebih  bergairah  menjatuhkan  hukuman  yang  lebih  berat kepada masyarakat awam yang mencuri semangka dan buah pisang dari pada menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada para korup- tor  kelas  kakap  yang  telah  merugikan  negara  miliaran  bahkan triliunan rupiah.
Alih-alih  menerapkan  hukuman  mati,  menerapkan  hukuman maksimal penjara atau denda saja tidak berani. Di negeri ini, vonis- vonis hukum untuk para koruptor selalu saja tidak sepadan dengan
23 Lihat ‘Abdul Q±dir ‘Audah, at-Tasyr³’ al-Jin±’i al-Isl±m³ Muq±ranah bi al-Q±nµn al-Wa«‘i , Kairo: D±r Nasyr a£-¤aq±fah, 1949, hlm. 72;  ‘Abdul ‘Aziz Amir, at-Ta‘z³r  fi  asy-Syar³‘ah  al-Isl±m³yah, Kairo:  D±r  al-Kutub  al-‘Arabi, 1969,  hlm.  68;  Wahbah  az-Zu¥aili, al-Fiqhu  al-Isl±my  wa  Adillatuhu ,  Beirut: D±rul-Fikr, 2002, hlm. 241
besarnya  kasus  korupsi  yang  dilakukan,  sehingga  para  koruptor menjadi  manja  dan  tak  jera.  Menurut  Yusuf  Rahman,  (2011), hukuman  terberat  sejauh  ini  adalah  vonis  20  tahun  penjara,  denda Rp  500  juta  dengan  subsider  1  tahun  kurungan,  yang  dijatuhkan kepada  jaksa  Urip  Tri  Gunawan,  mantan  Kasubdit  Tindak  Pidana Ekonomi Kejaksaan Agung. Setelah itu, tidak ada lagi vonis di atas 10  tahun.  Vonis-vonis  kebanyakannya  di  bawah  5  tahun,  padahal mereka  telah  merugikan  negara  dengan  jumlah  yang  cukup  besar.
Hukuman yang rendah ini sangat berpotensi memotivasi munculnya koruptor-koruptor baru (Rahman, 2011: 3).
Kondisi  seperti  inilah  yang  menyebabkan  proses  pem-beran- tasan  korupsi  di  negeri  ini  tidak  berjalan  efektif.  Angka  korupsi masih berada di titik rawan. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indone- sia  tahun  2011  masih  berada  di  angka  3,0  yang  berarti  tingkat korupsinya buruk. 24 Oleh karena  itu, hemat penulis, hukuman  mati adalah  jalan  terbaik  untuk  menghentikan  para  koruptor  di  negeri ini. Maka, harus ada langkah-langkah kongkret agar hukuman mati bagi koruptor dapat berjalan efektif di negeri yang kaya ini.
Setidaknya  ada  dua  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  pene- gakan  hukuman  mati  bagi  koruptor,  yaitu  dari  sisi  internal  dan eksternal. Pertama ,  dari  sisi  internal,  dapat  dilakukan  dengan menanamkan  sikap  jujur  (Surah  ²li  ‘Imr±n/3:  15-17,  an-Nis±’/4: 69,  al-M±’idah/5:  119,  al-Qa¡a¡/28:  26),  sikap  adil  (Surah  an-
Na¥l/16: 90, al-M±’idah/5: 8; al-An‘±m/6: 152; al-Baqarah/2: 282), menumbuhkan  pentingnya  visi  jangka  panjang/visioner  (a«- ¬u¥±/93: 4), dan profesionalisme kerja (Surah as-Sajdah/32: 7; al- Mulk/67: 2) kepada seluruh aparat penegak hukum. Sikap  mulia  di  atas  dapat  ditanamkan  kepada  seluruh  aparat hukum di  negeri  ini  melalui pelatihan-pelatihan peningkatan SDM dan kegiatan ritual keagamaan yang terprogram secara serius, rutin dan  berkesinambungan  dengan  bimbingan  instruktur  yang  kompe- ten  di  bidangnya.  Keseriusan  dan  konsistensi  dalam  penyelengga- raan  pelatihan  dan  ritual  tersebut  akan  membawa  dampak  positif bagi  para  aparat  hukum  (Surah  al-An‘±m/6:  153;  Hµd/11:  112;  al- A¥q±f/46: 13-14).
Kedua ,  dari  sisi  eksternal  dapat  diimplementasikan  dengan,
misalnya,  melakukan singkronisasi antar  lembaga penegak  hukum, memberi  gaji  yang  layak,  dan  meningkatkan  fungsi  dan  peran pengawasan masyarakat.
24 Transparacy International, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia , hlm. 1
Sinkronisasi antar lembaga penegak hukum sangat penting agar tidak teradi kesalahpahaman dan kesalahan kerja. Disini dibutuhkan pengelolaan manajemen organisasi atau aturan main yang baik dan jelas. Dalam Islam, kejelasan  manajeman organisasi adalah  imple- mentasi  dari  sistem  manajemen  ketuhanan  ( tadb³r )  yang  sangat baik  (Q.S.  as-Sajdah/32:  5).  Selain  itu  juga  merupakan  pengeja- wantahan  dari  pesan  ‘Ali  bin  Abi  °±lib  “ Kebenaran  yang  tidak terorganisasi  dengan  rapi,  dapat  dikalahkan  oleh  kebatilan  yang diorganisasi dengan baik. ” 25
Sistem  penggajian  yang  layak  merupakan  cara  yang  ampuh untuk meminimalisir penyelewengan hukum. Sebab aparat penegak hukum  tetaplah  manusia  biasa  yang  mempunyai  kebutuhan  hidup serta kewajiban untuk  mencukupi  nafkah keluarga. Dalam konteks ini,  patut  direnungkan  sabda  Rasul: “Barang  siapa  yang  diserahi pekerjaan  dalam  keadaan  tidak  mempunyai  rumah,  akan  disedia- kan  rumah,  jika  belum  beristri  hendaknya  menikah,  jika  tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai  hewan  tunggangan  (kendaraan)  hendaknya  diberi.
Adapun barang siapa yang mengambil selainnya, itulah kecurang-
an. ” (Riwayat Abµ Dawud) Sementara  pengawasan  masyarakat  (Waskat)  juga  tidak  kalah pentingnya.  Sebab  masyarakat  adalah  komponen  bangsa  yang secara objektif dapat menilai dan mengontrol tindak pidana korupsi. Ide pengawasan  ini  sejatinya  lahir dari  firman  Allah Surah Q±f/50 ayat 16-18. Ayat ini menjelaskan bahwa semua perbuatan manusia akan  diawasi  oleh  malaikat Raq³b dan  ‘ At³d .  Dua  malaikat  ini bertugas  mencatat  semua  perbuatan  manusia, 26 dan  tidak  satu  kata atau  perbuatan  pun  yang  luput  dari  pengawasan  dan  catatannya. 27
Jika  dalam  konteks  amal  perbuatan  ada  malaikat  yang  bertugas mengawasi dan mencatat, maka dalam persoalan hukum, khususnya pidana korupsi, selayaknya juga dikembangkan fungsi pengawasan.
Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, kegiatan Waskat ini dapat  dilakukan  misalnya,  dengan  mengoptimalkan  fungsi  dan peran  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  Antikorupsi  seperti Indonesia  Corruption  Watch (ICW),  Barisan  Anti  Korupsi,  dan
25 Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik , Jakarta: Gema Insani. 2003, hlm. 4
26 Abu ‘Abdullah al-Qur¯ubi, al-J±mi‘ li A¥k±m al-Qur’±n, Kairo: D±r at- Tur±£, 1990, hlm. 117
27 Ibn Ka£³r, Tafs³r Ibn Ka£³r , hlm. 84
Gerakan  Anti  Korupsi  (GeRAK).  Sementara  media  massa,  baik cetak  maupun  televisi,  juga  dapat  dijadikan  instrumen  kontrol  dan sosialisasi terhadap kejahatan tindak pidana korupsi di negeri ini.
Penutup Dari  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  korupsi adalah  tindak  pidana  yang  merugikan  negara.  Dampak  negatif pidana  korupsi  tidak  saja  bersifat  individual  tapi  juga  komunal.
Karena  itu,  Islam  dan  negara  mengutuk  perbuatan  jahat  ini.  Dari sisi  modus operandi, kejahatan korupsi termasuk  pidana ga¡ab/ pe- rampasan, risywah /suap,  dan gulµl /penggelapan  uang  negara. Sementara  dari  sisi  dampaknya,  korupsi  dapat  dimasukkan  dalam kategori  pidana ¥ir±bah/ pengkhianatan  dan  perusakan  (Q.S.  al- M±’idah/5:  33).  Karenanya,  menurut  perspektif  Al-Qur’an, koruptor  dapat  dijerat  dengan  pidana ta‘z³r berupa  hukuman  mati, sebab kejahatan korupsi berdampak  secara  massif terhadap rakyat,
dan  jika  dibiarkan,  tindak  pidana  ini  dapat  mengancam  keutuhan
NKRI.
Secara  konstitusional,  koruptor  juga  dimungkinkan  untuk dijatuhi  hukuman  mati.  Dalam  UU  RI  No.  31  tahun  1999  jo.  UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi disebutkan  bahwa  pelaku  pidana  korupsi  dapat  dijatuhi  hukuman penjara,  hukuman  ganti  rugi/denda  dan  hukuman  mati.  Hukuman mati  yang  tertera  dalam  pasal  2  ayat  1  dan  2  UU  No.  31  Tahun
1999  itu  dapat  dijatuhkan  jika  tindakan  korupsi  dilakukan  dengan jumlah besar dan negara sedang dalam keadaan krisis atau tertimpa bencana  besar,  sehingga  tindakan  korupsi  tersebut  meninbulkan kemud aratan yang lebih besar. Kendati  rumusan  hukum  Islam  dan  hukum  positif  Indonesia sudah menetapkan dimungkinkannya hukuman mati bagi koruptor,
namun  hal  itu  tidak  berbanding  lurus  dengan  fakta  pemberantasan korupsi  di  negeri  ini.  Tindak  pidana  korupsi  masih  marak dilakukan, bahkan semakin massif. Oleh karena itu, agar hukuman mati  dapat  berjalan  efektif,  perlu  dilakukan  upaya  optimalisasi peran  aparat  hukum  melalui  dua  sisi  yaitu  sisi  internal  dan eksternal. Dari  sisi  internal,  dapat  dilakukan  dengan  menanamkan  sikap jujur  (Surah  ²li  ‘Imr±n/3:  15-17;  an-Nis±’/4:  69;  al-M±’idah/5:
119; an-Na¥l/16: 90; al-M±’idah/5: 8), sikap adil (an- Na¥l/16: 90; al-M±’idah/5:  8;  al-An‘±m/6:  152;  al-Baqarah/2:  282),  pentingnya
visi  jangka panjang (a«-¬u¥±/93: 4), dan profesinalisme kerja (as- Sajdah/32: 7; al-Mulk/67: 2) kepada semua aparat penegak hukum.
Sementara  dari  sisi  eksternal  dapat  diimplementasikan  dengan cara  melakukan  singkronisasi  antar  lembaga  penegak  hukum  (as- Sajdah/32:  5),  memberi  gaji  yang  layak,  dan  meningkatkan  fungsi dan peran pe ngawasan masyarakat (Q ā f/50: 16-18). Dengan melakukan hal ini diharapkan kejahatan pidana korupsi dapat  dimimalisir  dan  pada  akhirnya  benar-benar  dapat  dibasmi. Sehingga  cita-cita  agung  untuk  menciptakan  kesejahteraan  bagi seluruh  rakyat  akan  terwujud  di  negeri  tercinta  ini. Ā m³n , wall±hu a‘lam. []

## Daftar Pustaka
al-‘Akk, Kh±lid ‘Abdurra¥m±n, U¡µl at-Tafs³r wa Qaw±‘iduhu , Bairut: D±r an- Naf±'is, 1986.
al-Alµsi,  Abu  ¤ana’  Syih±buddin  as-Sayyid  Ma¥mµd  Afandi, Ru¥  al-Ma‘±n³ f³ Tafs³r al-Qur’±n al-‘A§³m wa as-Sab‘i al-Ma£±n³ , Bairut: D±r al-Fikr, 2000. Amir, ‘Abdul ‘Az³z, at-Ta‘z³r fi asy-Syar³‘ah al-Isl±m³yah, Kairo: D±r al-Kutub al-‘Arab³,1969.
Ardisasmita,  M.  Syamsa, Definisi  Korupsi  Menurut  Perspektif  Hukum  Dan  E- Announcement  Untuk  Tata  Kelola  Pemerintahan  Yang  Lebih  Terbuka, Transparan Dan Akuntabel, Jakarta: KPK, 2006. al-Asfah±n³, ar-R±gib, Mufrad±t Alf±§ al-Qur’±n , Bairut: Dar al-Fikr, 1996. ‘Audah,  ‘Abdul  Q±dir, at-Tasyr³’  al-Jin±’i  al-Isl±m³  Muq±ranah  bil-Q±nµn  al- Wa«‘i , Kairo: D±r Nasyr a£-¤aq±fah, 1949.
Badan Pekerja Kontras, Praktek Hukuman Mati di Indonesia, Jakarta: KontraS, 2007.
ad-Durain³,  Fat¥i  A¥mad, Kha¡±’i¡u  at-Tasyr³‘  al-Isl±m³  f³  as-Siy±sah  wa  al- ¦ukm , Bairut: Mu’assasatur-Ris±lah, 1987.
Depag RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya , Jakarta: Balitbang Agama, 2004.
Hafidudin,  Didin,  dan  Hendri  Tanjung, Manajemen  Syariah  dalam  Praktik , Jakarta: Gema Insani, 2003.
Hamzah,  Andi, Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Ibn Man§µr, Lis±n al-‘Arab , Bairut: D±r ¢±dir, 1997
Ibn Ka£³r, Tafs³r al-Qur’±n al-A§³m , Kairo: D±r al-Man±r, 1999.
al-Mar±gi, Ahmad Mu¡¯afa, Tafs³rul-Mar±g³ , Kairo: Dar I¥y±’ at-Tur±£, 2000. al-Qur¯ubi,  Abµ  ‘Abdullah, al-J±mi‘  li  A¥k±m  al-Qur’±n, Kairo:  D±rut- Tur±£, 1990.
S±biq, Sayyid, Fiqhu as-Sunnah , Kairo: D±rus-Sal±m, 1998.
Simorangkir, J.C.T. dkk., Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. asy-Sy±¯ib³,  Abµ  Is¥±q, al-Muw±faq±t  f³  Ushµlisy-Syar³`ah ,  ditahkik  ‘Abdullah Darr±z, Kairo: al-Hai’ah al-Mishriyah al-Ammah li al-Kitab, 2006.
°aba¯aba‘i,  Muhammad  ¦usain, al-Miz±n  f³  Tafs³r  al-Qur’±n .  Bairut: Mu’assasatul-A‘l±m lil-Ma¯bµ‘±t, 1991.
Tim Penulis, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Depdikbud, 1998.
Transparancy International, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia , TII, 2010.
UU  No.20  Tahun  2001  tentang  Perubahan atas  UU  No.31 Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Yahya,  Nasrullah,  “Filsafat  Hukum  Ta’zir  Tindak  Pidana  Korupsi”, Jurnal Sintesa, Vol. 7, No.2, Juli 2008. az-Zu¥aili, Wahbah, al-Fiqhu al-Isl±my wa Adillatuhu , Bairut: D±r al-Fikr, 2002.