## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA DESA TENTANG PENANGANAN BANJIR DI DESA TROPODO KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO
Alif Galih Baskoro 1 , Diana Hertati 2*
1 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur *Korespondensi: diana_hertati.adneg@upnjatim.ac.id

## ABSTRACT
This  study  aims  to  identify  and  describe  the  implementation  of  the  Village  Fund  Use Policy  for  Flood  Handling  in  Tropodo  Village,  Waru  District,  Sidoarjo  Regency. Village  Funds  are  funds  sourced  from  the  State  Revenue  and  Expenditure  Budget designated  for  Villages  which  are  transferred  through  the  Regency  or  City  Regional Revenue  and  Expenditure  Budget  (APBD)  and  used  to  defray  government administration,  implementation  of  development,  community  development,  and community  empowerment.  The  research  method  used  in  this  research  is  descriptive qualitative  by  using  data  analysis  techniques  through  data  collection,  data condensation,  data  display,  and  verification  and  drawing  conclusions  with  data collection  techniques  through  interviews,  observation,  and  documentation.  This research  uses  the  theory  of  Edward  III's  implementation  model.  The  results  of  this study  indicate  that  the  implementation  of  the  policy  of  using  Village  Funds for flood management in Tropodo Village has not been implemented properly and optimally as a  whole,  especially  in  the  focus  of  communication,  resources,  and  bureaucratic structure, while the disposition focus has been implemented optimally.
Keywords : Policy Implementation, Village Fund, Flood.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan  implementasi kebijakan penggunaan  Dana  Desa  untuk  penanganan  banjir  di  Desa  Tropodo  Kecamatan  Waru Kabupaten Sidoarjo. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara  yang  diperuntukkan  bagi  Desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten  atau  Kota  dan  digunakan  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data melalui  pengumpulan  data,  kondensasi  data,  penyajian  data,  dan  verifikasi  dan penarikan  kesimpulan  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara,  observasi, dan  dokumentas.  Penelitian  menggunakan  fokus  teori  model  implementasi  Edward  III. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  penggunaan  Dana Desa untuk penanganan banjir di Desa Tropodo belum terimplementasi dengan baik dan optimal  secara  keseluruhan  khususnya  pada  fokus  komunikasi,  sumber  daya,  dan struktur birokrasi sedangkan pada fokus disposisi telah dilaksanakan secara optimal.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Dana Desa, Banjir.

## PENDAHULUAN
Pemerintah daerah saat ini memiliki  wewenang  dan  kebebasan sendiri untuk mengatur daerahnya masing-masing semenjak adanya otonomi daerah, hal ini dikarenakan tiap daerah  memiliki  permasalahan  dan kebutuhan  yang  berbeda-beda.  Hal  ini tentunya  sangat  berbeda  pada  saat pemerintahan orde baru, sistem pemerintahan  yang  ada  pada  saat  itu mengatur  bahwa  semua  kekuasaan  dan wewenang  di  pegang  oleh  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  tinggal menjalankannya saja.
Otonomi  daerah  di  Indonesia  di selenggarakan  sesuai  dengan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  Daerah  dengan  tujuan agar  dapat  memberikan  kebebasan  pada pemerintah daerah untuk urusan pembangunan dan mewujudkan
kesejahteraan masyarakat
melalui
peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan dan
partisipasi
masyarakat. Menurut Noor yang dikutip
oleh (Istifazhuddin, 2016) dengan adanya otonomi daerah  membuat sendi- sendi  perekonomian  daerah  menjadi kokoh dengan berkembangnya
pembangunan infrastruktur untuk menggerakkan
pertumbuhan
perekonomian  lokal  dan  meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.
Desa merupakan pelaksana otonomi  pada  level  terbawah  yang merupakan  esensi  dari  kemandirian dalam melaksanakan otonomi.
Pemerintah  desa  berdampingan  dan terjun  langsung  kepada  masyarakat untuk  melayani  kebutuhan  masyarakat di bidang pemberdayaan maupun pelayanan (Oroh, 2020). Oleh karena itu pemerintah mengesahkan Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa  sebagai  bentuk  komitmen  agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, karena mengingat
pemerintah  desa  memiliki  peran  yang cukup signifikan.
Dalam menyelenggarakan kewenangan,  tugas  dan  kewajiban tentunya pemerintah desa membutuhkan sumber  dana,  oleh  karena  itu  untuk mendukung  pelaksanaan  fungsi  desa dalam pelayanan publik dan pembangunan  di  semua  aspek.  Pada Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa  telah  mengatur  bahwa desa  akan  mendapatkan  kucuran  dana
sebesar  10%  dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN)  dimana dana  tersebut  akan  diberikan  tanpa melewati  perantara  langsung  sampai kepada desa yang sering disebut dengan Dana  Desa.  Namun  jumlah  nominal yang  diberikan  berbeda  karena  dilihat sesuai  dengan  kondisi  geografis  desa, jumlah penduduk, dan angka kemiskinan.
Berdasarkan Peraturan
Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014 Tentang  Dana  Desa  Yang  Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara  menjelaskan  Dana  Desa  adalah dana  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota  dan  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun pada implementasinya pada beberapa wilayah desa  dalam  penggunaan  Dana  Desa tidak  berjalan  dengan  maksimal  karena ditemui para pelaksana kebijakan tersebut masih belum memiliki
kemampuan  dan  keterampilan  yang cukup  untuk  mengelola  Dana  Desa sesuai kebutuhan desa tersebut (Kamaruddin, 2019).
Implementasi  kebijakan  adalah kemampuan  untuk  membentuk  kaitan antara  tindakan  dengan  sasaran  atau tujuan  program  yang  hendak  dicapai (Jones  yang  dikutip  oleh  Suparno, 2017).  Sejalan  dengan  definisi  tersebut Muhlis yang dikutip (Lalu Satria Utama, Khasan  Effendy,  2019)  menjelaskan implementasi kebijakan adalah bagaimana  cara  pemerintah  dalam bekerja secara sederhana untuk membuat  kebijakan  berjalan  sesuai dengan yang telah direncanakan.
Pada  Peraturan  Menteri  Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan  Daerah  Tertinggal  Dan Transmigrasi  Nomor  11  Tahun  2019 Tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana Desa Tahun 2020  menjelaskan prioritas penggunaan  Dana  Desa  selain  untuk membiayai
pembangunan,
pemberdayaan masyarakat dan
penyelenggaraan pemerintah desa. Dana Desa juga bisa  digunakan  untuk
menanggulangi  bencana,  salah  satu bencana tersebut adalah banjir.
Banjir  adalah  peristiwa  ketika tinggi  air  sungai  melebihi  permukaan sehingga menyebabkan luapan air tersebut  menggenangi  wilayah  daratan di sekitarnya  (Dewi dikutip oleh  Arif et al., 2017). Sedangkan  menurut  (Yohana et  al.,  2017)  banjir  merupakan  suatu insiden yang terjadi karena menumpuknya  air  yang  jatuh  dan  tidak dapat  ditampung  oleh  tanah,  peristiwa ini  terjadi  karena  air  yang  jatuh  ke daratan tidak memiliki daerah tangkapan atau daerah resapan.
Kabupaten  Sidoarjo  merupakan salah  satu  wilayah  yang  sering  terjadi bencana  alam berupa  banjir  tiap tahunnya  dan  seringkali  menyebabkan kerugian  berupa  kemacetan  di  beberapa jalan  arteri  di  Sidoarjo.  Diantara beberapa  kecamatan  yang  ada  di Kabupaten Sidoarjo, salah satu kecamatan  yang  sering  dilanda  banjir tiap  tahunnya  adalah  Kecamatan  Waru. Kecamatan Waru merupakan kecamatan yang  terletak  di  wilayah  yang  strategis karena  berbatasan  langsung  dengan Kota  Surabaya  dan  merupakan  salah
satu  kawasan  industri  utama  di  selatan Surabaya.
Desa  Tropodo  merupakan  salah satu  wilayah  pedesaan  yang  terletak  di Kecamatan  Waru  Kabupaten  Sidoarjo, Desa Tropodo juga menjadi desa dengan tingkat  kepadatan  penduduk  paling tinggi  di  Kecamatan  Waru  dan  juga dikenal sebagai kawasan industri, hal ini karena  terdapat  banyak  pabrik  skala kecil  sampai  menengah  yang  ada  di wilayah Desa Tropodo. Namun sayangnya  Desa  Tropodo  juga  dikenal sebagai  wilayah  yang  sering  dilanda banjir, banjir sendiri menjadi permasalahan  utama  yang  masih  belum bisa diatasi dari dulu sampai sekarang.
Desa  Tropodo  mengalokasikan Dana Desa
sebagian untuk
penanggulangan bencana. Namun dalam realisasinya  masih  terdapat  beberapa permasalahan yang ada, seperti fenomena  banjir  yang  selalu  terulang tiap  tahunnya  namun  tidak  adanya perubahan secara signifikan yang dirasakan  oleh  warga  Desa  Tropodo, sehingga  hal  ini  membuat  perwakilan dari warga mengusulkan untuk langsung melapor  kepada  pemerintah  Kabupaten Sidoarjo.  Kemudian  terkait  anggaran
Dana  Desa  yang  seharusnya  bisa digunakan  untuk  melakukan  tindakan pencegahan banjir namun pada realisasinya sebagian warga Desa Tropodo  khususnya  warga  RW.  03 masih  harus  mengeluarkan  uang  dari kantong  pribadi  secara  swadaya  untuk mengoperasikan  rumah  pompa  dan menggaji petugas, meskipun keberadaan pompa  tersebut  juga  dirasakan  oleh pihak lain.
Selain  itu  salah  satu  indikasi penyebab banjir di Desa Tropodo adalah ditutupnya  saluran  air  di  sekitar  Jalan Raya  Wisma  Tropodo  oleh  beberapa warga,  hal  ini  karena  beberapa  pemilik rumah di sekitar jalan tersebut memanfaatkan  gorong-gorong  mereka untuk dijadikan tempat berjualan kemudian  adanya  penumpukan  eceng gondok  di  sepanjang  ruas  sungai  cantel yang  melintasi  wilayah  Desa  Tropodo. Hal  ini  menyebabkan  terhambatnya proses  laju  air  ketika  musim  penghujan tiba,  selain  itu  apabila  beberapa  titik  di Desa  Tropodo  sudah  terendam  banjir maka  proses  surut  air  akan  menjadi lama  dan  menyebabkan  permasalahan baru  berupa  kemacetan  di  daerah  yang terendam banjir.
Penelitian  ini  secara  khusus mengkaji  mengenai  penggunaan  Dana Desa  dalam  penanganan  banjir  dengan kerangka pemikiran Edward III sebagaimana yang dikutip oleh Anggara (2014)  yakni  komunikasi,  sumber  daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Berdasarkan latar belakang diatas dengan adanya berbagai permasalahan  yang  dihadapi  dalam implementasi  kebijakan  penggunaan Dana  Desa  untuk  penanganan  banjir  di Desa  Tropodo,  penulis  merasa  tertarik untuk  melakukan  penelitian  terkait sejauh  mana  implementasi  kebijakan penggunaan Dana Desa untuk penanganan  banjir  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Desa  Tropodo.  Adapun tujuan  penulis  melakukan  penelitian  ini untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan implementasi  kebijakan  penggunaan Dana  Desa  untuk  penanganan  banjir  di Desa Tropodo Kecamatan Waru
Kabupaten Sidoarjo.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan  deskriptif  kualitatif  agar peneliti  bisa  memberi  gambaran  secara jelas  dan  mendalam  terkait  dengan permasalahan yang ada. Lokasi
penelitian ini di Desa Tropodo Kecamatan  Waru  Kabupaten  Sidoarjo. Kemudian  peneliti  telah  menentukan fokus  dalam  penelitian  ini,  yaitu menggunakan teori  model  implementasi Edward  III  sebagaimana  yang  dikutip oleh  Anggara  (2014)  yakni komunikasi, sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur birokrasi.
Apabila  dilihat  dari  sumber datanya,  maka  pengumpulan  data  dapat menggunakan  sumber  primer  yang mana didapatkan melalui informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling dan  observasi  dilapangan.
Sedangkan sumber  sekunder yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu diambil  dari  buku  penunjang  seperti jurnal,  buku,  dan  referensi  dokumen lainnya.
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara,
observasi, dan
dokumentasi.
Selanjutnya
teknik analisis  data  yang  digunakan  melalui proses pengumpulan data, data condensation (kondensasi  data), data display (penyajian  data),  dan Drawing and  Verifying  Conclusions (verifikasi dan  penarikan  kesimpulan)  (Miles,
Hauberman  &  Saldana,  2014:33).  Serta uji  keabsahan  yang  digunakan  yakni credibility (validitas
internal),
transferability (validitas eksternal),
dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas)  (Sugiyono,
2017:270).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Komunikasi
Komunikasi  merupakan  salah satu  fokus  yang  memiliki  peran  yang cukup  penting  dalam  keberhasilan implementasi  suatu  kebijakan.  Dalam mengimplementasikan kebijakan diperlukan komunikasi yang baik sehingga  mendapatkan  dukungan  serta komitmen  dari  pelaksana  kebijakan  dan sasaran  kebijakan.  Menurut  Agustino sebagaimana  dikutip  oleh  Anggara (2014:251)  bahwa  proses  penyaluran komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin memahami
kebijakan yang nantinya akan diterapkan  di  masyarakat.  Pendapat tersebut  telah  sesuai  dengan  proses implementasi  kebijakan  penggunaan Dana  Desa  untuk  penanganan  banjir  di Desa Tropodo. Proses penyaluran komunikasi dan koordinasi dalam
pelaksanaan kebijakan penggunaan Dana  Desa  untuk  penanganan  banjir  di Desa  Tropodo  telah  memuat  maksud dan  tujuan  dari  kebijakan  tersebut.  Hal ini  terlihat  pada  proses  penyaluran komunikasi dari Pemerintah Desa Tropodo  kepada  Ketua  RW  sebagai perwakilan  masyarakat  saat  dilakukan Musrenbangdes.  Kemudian  para  Ketua RW tersebut mengkomunikasikan kepada  masyarakat  melalui  perantara Ketua  RT  yang  lebih  mudah  untuk menjangkau warga.
Kemudian berkaitan dengan kejelasan dalam  penyampaian  informasi yang dilakukan Pemerintah Desa Tropodo  kepada  masyarakat  di  Desa Tropodo  tentang  kebijakan  penggunaan Dana  Desa  untuk  penanganan  banjir telah  dilakukan  dengan  baik  namun belum secara menyeluruh ke masyarakat.  Hal  tersebut  belum  sesuai dengan  pendapat  dari  Edward  III sebagaimana yang dikutip oleh Anggara (2014:251) bahwa implementasi kebijakan juga ditentukan oleh kejelasan yang  diterima  petugas  dan  sasaran kebijakan  terkait  tujuan  dan  isi  dari kebijakan. Kejelasan maksud dan tujuan adalah  hal  yang  mutlak  sehingga  dapat
diimplementasikan  sesuai  dengan  yang direncanakan dan diputuskan sebelumnya.
Selain pentransmisian dan kejelasan  komunikasi,  konsistensi  juga dibutuhkan  dalam  proses  komunikasi untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa untuk penanganan  banjir  di  Desa  Tropodo diketahui  bahwa  koordinasi  dilakukan dengan  konsisten  antara  Pemerintah Desa  Tropodo  dengan  RW  sebagai perwakilan dari masyarakat Desa Tropodo.  Konsistensi  tersebut  dapat dilihat  dari  koordinasi  yang  dilakukan saat  satu  minggu  sebelum  pelaksanaan kegiatan  normalisasi  saluran  air  desa, kemudian  koordinasi  dilakukan  setelah mendapatkan laporan dari Ketua RT dan Ketua  RW  terkait  wilayah  sasaran pembersihan  sungai,  serta  koordinasi ketika  Dana  Desa  akan  diberikan.  Hal ini telah sesuai dengan yang diungkapkan  Edward  III  dikutip  oleh Wahyuni  &  Hertati  (2021)  bahwa implementasi yang efektif selain membutuhkan  komunikasi  yang  jelas, juga  yang  konsisten.  Jika  terjadi inkonsisten koordinasi maka akan
membingungkan
para pelaksana kebijakan apabila terdapat permasalahan dilapangan secara tidak terduga.

## Sumber Daya
Sumberdaya  merupakan  salah satu  fokus  penting  dalam  mendukung implementasi  kebijakan  publik,  hal  ini berkaitan  erat  dengan  kemampuan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan  tersebut  sesuai  arahan  yang ada. Pada implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa untuk penanganan banjir di Desa Tropodo para pelaksana  tidak  hanya  dari  internal Pemerintah  Desa  Tropodo  saja  namun juga  ada  unsur  keterwakilan  dari  warga desa.  Dengan  jumlah  yang  cukup banyak para pelaksana mampu mengatasi  seluruh  kegiatan  yang  ada, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan  dengan  lancar.  Kemudian  jika ditinjau  dari  kemampuan  para  petugas tersebut, mereka memiliki latar belakang  dalam  pembangunan  desa serta  melakukan  pemberdayaan  bagi masyarakat  desa  seperti  Kepala  Urusan Perencanaan  dan  Pembangunan  Desa, Ketua  RW,  serta  anggota  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM).  Hal tersebut  telah  sesuai  dengan  yang
diungkapkan  Edward  III  yang  dikutip oleh (Tahir, 2014:68) bahwa keberhasilan  implementasi  dipengaruhi oleh staff yang jumlah dan kemampuannya  sesuai  dengan  yang dibutuhkan.
Kemudian pedoman pelaksanaan penggunaan  Dana  Desa  yaitu  Peraturan Menteri  Desa  Nomor  6  Tahun  2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas
Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2020. Kemudian  juga  terdapat  informasi terkait  anggaran  penanganan  banjir dengan  kegiatan  normalisasi  saluran  air desa  dan  pembersihan  sungai  cantel yang telah tercantum pada APBDes dan RKPDesa yang mana sudah disusun dan direncanakan  sebelumnya.  Hal  ini  telah sesuai dengan yang diungkapkan Edward III yang dikutip oleh  (Anggara, 2014:252)  bahwa  dalam  menunjang keberhasilan  implementasi  kebijakan, dalam   hal  ini  informasi   harus terdapat pedoman  kebijakan  serta  petunjuk teknis  yang  berkaitan  dengan  kebijakan yang akan dilaksanakan .
Selain  ketersediaan  staff  dan informasi dibutuhkan dalam implementasi  kebijakan,  kewenangan juga  merupakan  hal  yang  penting  dan harus dimiliki dalam proses implementasi suatu
kebijakan.
Kewenangan yang dimiliki oleh
Pemerintah  Desa  Tropodo  yaitu  berupa pengalokasian anggaran dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan  banjir  serta  penentuan program  kegiatan  dalam  penanganan banjir  di  Desa  Tropodo.  Kemudian petugas  normalisasi  dan  tim  relawan kebersihan  memiliki  kewenangan  di bidang  teknis  lapangan  yang  mana kewenangan  tersebut  berupa  penentuan tahapan  tindakan  dalam  melakukan kegiatan  tersebut.  Hal  ini  telah  sesuai dengan  yang  disampaikan  oleh  Edward III  yang  dikutip    oleh  (Tahir,  2014:68) bahwa  kewenangan  sangat  dibutuhkan oleh  pelaksana  untuk  menjamin  atau meyakinkan  bahwa  kebijakan  yang diimplementasikan  sesuai  dengan  yang telah direncanakan
Namun
Pemerintah Desa Tropodo  tidak  menyediakan  fasilitas secara  khusus  dalam  program  kegiatan penanganan banjir di Desa Tropodo. Hal
ini  disebabkan  karena  dana  yang  ada hanya  difokuskan  untuk  pembiayaan upah  petugas  dalam  melaksanakan kegiatan  normalisasi  saluran  air  desa. Sehingga  tidak  ada  dana  yang  secara khusus disediakan untuk fasilitas penunjang.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan yang diungkapkan oleh Anggara dikutip oleh    Ardhana  &  Hertati  (2021)  bahwa fasilitas  fisik  sebagai  sarana  dan prasarana  pendukung  diperlukan  untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan,  tanpa  fasilitas  fisik  yang memadai, implementasi juga tidak dapat efektif.

## Disposisi
Disposisi,  adalah  watak  dan karakteristik  serta  komitmen yang dimiliki  oleh  implementor  terhadap kebijakan. Apabila implementor memiliki  disposisi  yang  baik,  maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik. Pada implementasi  kebijakan  penggunaan Dana  Desa  untuk  penanganan  banjir  di Desa  Tropodo  para  petugas  pelaksana Dana  Desa  untuk  penanganan  banjir sudah  memahami  mengenai  ketentuan- ketentuan serta syarat dalam menggunakan Dana Desa untuk
penanganan banjir karena selalu dilakukan  koordinasi  sebelum  kegiatan dilaksanakan.  Maka  uraian  diatas  telah sesuai  dengan  yang  diungkapkan  oleh Edward III yang dikutip (Tahir,
2014:69) bahwa implementasi kebijakan akan  berjalan  dengan  efektif  apabila para  petugas  pelaksana  paham  terhadap ketentuan  mengenai  pelaksanaan  suatu kebijakan.
Kemudian instruksi dari Pemerintah Desa Tropodo terutama dari
Kepala  Desa  terkait  penggunaan  Dana Desa  untuk  penanganan  banjir  sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah  Desa  Tropodo,  petugas pelaksana, serta masyarakat Desa Tropodo  tanpa  adanya  resistensi  atau penolakan  dari  pihak  tersebut.  Hal  ini telah  sesuai  dengan  yang  diungkapkan Edward  III  sebagaimana  dikutip  oleh Pramawati  &  Widnyani  (2017)  bahwa penerimaan pelaksana dan ketidakberpihakan pelaksana merupakan salah  satu  hal  yang  berpengaruh  pada keberhasilan  implementasi  kebijakan sehingga mampu mencapai  tujuan kebijakan yang diharapkan.
Selanjutnya  petugas  pelaksana telah merespon  dan melaksanakan
penanganan  banjir  di  Desa  Tropodo secara intens dan terus menerus. Hal ini terlihat  bahwa  pada  program  kegiatan pembersihan  atau  normalisasi  sungai centel dilakukan setiap bulannya apabila ada laporan dari warga sekitar. Kemudian juga dilaksanakan pemantauan  apakah  kondisi  sungai tersebut  memerlukan  normalisasi  atau pembersihan  dalam  waktu  dekat.  Selain itu program normalisasi saluran air desa juga  dilakukan  secara  bertahap  ketika musim  penghujan  akan  tiba.  Hal  ini telah  sesuai  dengan  yang  diungkapkan oleh  Edward  III  sebagaimana  yang dikutip  oleh  (Tachjan,  2006:83)  bahwa dalam  melaksanakan  suatu  kebijakan harus terdapat  komitmen  yang kuat dari petugas  dengan  intens  dan  terus- menerus untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

## Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi merupakan hal penting  yang  harus  dimiliki  oleh  setiap institusi  terlebih  dalam  melaksanakan sebuah kebijakan. Dalam proses implementasi  kebijakan  penggunaan Dana  Desa  untuk  penanganan  banjir  di Desa Tropodo terdapat struktur
pelaksana  yang  jelas  dan  tertulis  dalam penanganan banjir di Desa Tropodo. Hal ini  dapat  dilihat  bahwa  dikeluarkannya SK  Kepala  Desa  yang  isinya  mengenai petugas  pelaksana  normalisasi  saluran air di Desa Tropodo. Kemudian mengenai  tata  aliran  pekerjaan  diawali dengan  adanya  Musrenbangdes  untuk setiap  kegiatan  yang  akan  dilakukan oleh  Pemerintah  Desa  Tropodo,  namun masih  belum  ada  tata  aliran  pekerjaan atau  standar  operasional  prosedur  yang jelas dan  secara tertulis. Kemudian  juga selalu diadakan rapat koordinasi terlebih dahulu  bersama  perwakilan  warga  Desa Tropodo  yang  diwakilkan  oleh  masing- masing ketua RW. Yang mana informasi  pada  saat  rapat  koordinasi akan  diteruskan  oleh  masing-masing Ketua  RW  kepada  Ketua  RT  kemudian diteruskan  kepada  warga  sehingga mekanismenya  jelas  dan  transparan. Maka  hal  tersebut  masih  belum  sesuai dengan  yang  diungkapkan  Edward  III sebagaimana  yang  dikutip  oleh  (Tahir, 2014:71) bahwa implementasi kebijakan menekankan  perlu  adanya  tata  aliran pekerjaan  atau  standar  operasional prosedur (SOP)  diantara  para  pelaksana serta  adanya  struktur  organisasi  yang
jelas  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang  telah  dilakukan,  maka  kesimpulan penelitian  ini  adalah  implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa untuk penanganan  banjir  di  Desa  Tropodo belum  terimplementasi  dengan  optimal secara keseluruhan.  Hal  ini karena pada fokus  komunikasi  masih  perlu  adanya peningkatan mengenai kejelasan informasi yang diberikan kepada masyarakat  serta  pada  fokus  sumber daya  perlu  adanya  fasilitas  yang disediakan secara khusus oleh Pemerintah  Desa  Tropodo  dalam  upaya mengatasi  banjir  di  wilayah  desa tersebut  dan  pada  fokus  struktur birokrasi  diperlukan  adanya  tata  aliran pekerjaan  atau  standar  operasional prosedur yang jelas dan secara tertulis.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara,  S.  (2014). Kebijakan  Publik .
CV Pustaka Setia.
Ardhana,  R.,  &  Hertati,  D.  (2021). Implementasi  Kebijakan  Penataan Minimarket. Jurnal  Governansi ,
7 (2), 131–142.
Arif,  D.  A.,  Giyarsih,  S.  R.,  & Mardiatna,  D.  (2017).  Kerentanan
Masyarakat  Perkotaan  terhadap Bahaya  Banjir    di  Kelurahan Legok, Kecamatan Telanipura, Kota  Jambi. Majalah  Geografi Indonesia , 31 (2), 79.
I Alit Pramawati, A. A., & Ayu Putu Sri Widnyani,  I.  (2017).  Implementasi
Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri
Sipil Dalam Rangka Meningkatkan
Kinerja  Pegawai  Pada Badan Kepagwaian  Dearah  Kabupaten Klungkung. JAKP) Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik , 3 (April), 205–225.
Istifazhuddin,  A.  H.  (2016).  Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan ADD (Alokasi  Dana  Desa)  di  Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten  Lamongan. Kebijakan Dan  Manajemen  Publik , 4 ,  315– 326.
Kamaruddin,  M.  (2019).  Implementasi
Kebijakan  Dana  Desa  Di  Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara. Katalogis , 3 , 59–76. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/inde x.php/Katalogis/article/view/13842
Lalu  Satria  Utama,  Khasan  Effendy,  N.
L. W. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kemandirian  Desa  Di  Kabupaten Lombok  Tengah  Provinsi  Ntb . 14 (1), 1887–1902.
http://ejurnal.binawakya.or.id/inde
x.php/MBI/article/view/280
Miles  Hauberman  &  Saldana.  (2014).
Qualitative  Data  Analysis (3rd ed.). SAGE Publications.
Oroh,  B.  (2020).  Evaluasi  Kebijakan
Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Barat Kabupaten Minahasa  Provinsi  Sulawesi  Utara Dalam Mewujudkan Good Governance. Paper  Knowledge  . Toward  a  Media  History  of
Documents , XII (2), 44–50.
Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan  Daerah  Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun  2019  Tentang  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun 2020. Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun 2014  tentang  Dana  Desa  Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Sugiyono. (2017). Metodelogi Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif dan R&D . Alfabeta. Suparno. (2017). Implementasi Kebijakan  Publik  dalam  Praktek : Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang . Dwiputra Pustaka Jaya.
Tachjan. (2006a).
Implementasi Kebijakan .  Asosiasi  Ilmu  Politik Indonesia (AIPI).
Tahir,  A.  (2014). Kebijakan  Publik  dan
Transparansi
Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah (1st  ed.).
Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa.
Wahyuni,  E.,  &  Hertati,  D.  (2021).
Implementasi  Kebijakan  Disiplin dan  Penegakan  Hukum  Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.
Journal Publicuho , 2 (2).
Yohana, C., Griandini, D., & Muzambeq,  S.  (2017).  Penerapan Pembuatan Teknik Lubang Biopori Resapan Sebagai Upaya Pengendalian Banjir. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM) , 1 (2), 296–308.

## PROFIL SINGKAT
Penulis  lahir  di  Jakarta,  13  Juni  2000. Penulis  sedang  menempuh  kuliah  guna mencapai  gelar  sarjana  pada  program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Pembangunan  Nasional  Veteran  Jawa Timur.    Ketika memasuki  ranah akademis  penulis  aktif  dalam  kegiatan organisasi maupun kemahasiswaan
seperti menjadi anggota Badan Eksekutif  Mahasiswa  Fakultas  sebagai Wakil Menteri bidang Sosial Masyarakat.