## MENGIKAT TALI KOMUNITAS MEMUTUS RANTAI KEKERASANTERHADAPPEREMPUAN
Danang Arif Darmawan Yogyakarta:  Media Wacana 2008, xvi + 1 06 halaman Direview oleh: Sari Seftiani
Pada  awalnya,  buku  ini  merupakan  sebuah  laporan  basil  penelitian,  yang diberi judul Mengikat  Tali Komunitas,  Memutus Rantai Kekerasan terhadap Perempuan. Sesuai dengan judulnya, tema utama yang diangkat oleh penulis mengenai upaya masyarakat membangun suatu komunitas sebagai wadah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan dengan latar belakang kesetaraan gender. Penulis menentukan salah satu komunitas berbasis isu gender yang terdapat di Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta yang bernama Huma (Huria Maisya) sebagai objek penelitian.
Pertama  kali  melihat  buku  ini,  bayangan  yang  muncul  adalah  isi  buku akan penuh dengan permasalahan yang berkaitan dengan usaha memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesetaraan gender. Setelah membaca isi buku ini, penulis memilih untuk lebih menitikberatkan tulisannya pada mengikat tali komunitas, yaitu Huma, bukan pada  kekerasan  yang  terjadi  pada  perempuan  yang  menjadi  latar belakang berdirinya Community Based Crisis Center (CBCC) Huma.
Menurut pemaparan penulis, CBCC yang menjadi hakikat dari keberadaan Huma merupakan bentuk potensial  dan  alternatif dari  keterpurukan  berbagai macam  pendekatan  pembangunan  yang  dikenal  selama  ini.  Peran  tersebut harus  didukung  oleh  dua  faktor  penting,  yaitu  partisipasi  masyarakat  dan berbasis pada hak-hak  individu.  Apabila  dilihat  dari  kuantitas,  Huma  cukup berhasil dalam menggerakkan masyarakat, namun dari segi kualitas, hambatan budaya mempengaruhi eksistensi dan laju perkembangan Huma sebagai sebuah organisasi. Sehubungan dengan hal itu, penulis mencoba memahami lebih dalam mengenai gender sebagai konstruksi budaya masyarakat dan kekerasan menjadi salah satu konsekuensi dari konstruksi tersebut melalui Huma yang merupakan organisasi masyarakat yang berangkat dari isu gender.
Buku  ini  terdiri  dari  tiga  bah,  yang  diawali  dengan  pemahaman  konsep mengenai  gender itu sendiri dan konstruksi yang terjadi di  dalam masyarakat yang  seringkali  menimbulkan  kekerasan,  kemudian  dilanjutkan  dengan Ia tar  belakang  munculnya  gerakan  perempuan  ( feminisme)  dan  masalah pemberdayaan perempuan di dalam masyarakat dalam Bah II. Sedangkan pada
Bab  III,  merupakan  inti  dari  penelitian  penulis  dan  tentu juga  maksud  dari penulisan  buku,  yaitu  proses  pembentukan  sekaligus  proses  pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan dan eksistensi dari  suatu komunitas dalam hal ini Huma yang mengangkat gender sebagai basis perjuangan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

## MENGURAJ LEBJH DALAM KoNSEP GENDER
Isu gender sampai saat ini  masih menjadi topik perbincangan hangat.  Banyak diskusi  maupun seminar mencoba untuk mengkaji  lebih  dalam mengenai  isu terse but. Menurut pemaparan penulis, membicarakan gender, lebih dari sekedar membicarakan  laki-laki  dan  perempuan  sebagai  jenis  kelamin,  melainkan mencakup  kesetaraan  hak  manusia  dalam  mengakses  kesejahteraan  maupun sumber-sumber kehidupan yang lain, yang terdiri dari masalah ekonomi, sosial, dan politik, yang menjadi pengakuan terhadap Hak Asasi Man usia (Halm.  1 ).
Dalam Bab I ini, memaparkan bahwa semakin lama, muncul suatu eksistensi perempuan ke ranah  publik yang sekarang ini  tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, akan tetapi juga sebagai penghasil rupiah (wan ita karier). Maka dalam hal ini, perempuan pun bisa menjadi tulang punggung sebuah keluarga. Gender dapat juga didefinisikan sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun  perempuan  yang dikonstruksi  secara sosial  maupun kultural  (Fakih, 2003:7).  Dalam  konstruksi  sosial  masyarakat,  gender  seringkali  diartikan sebagai usaha perempuan untuk memperoleh posisi yang sama dengan laki-laki, padahal  hal  tersebut  berbeda  sama  sekali.  Isu  ketidakadilan  gender  muncul sebagai  aktualisasi  dari  perbedaan gender,  dan  bukan hanya perempuan saja, akan  tetapi  laki-laki  pun  bisa juga  mengalami  kerugian  dari  ketidakadilan gender itu  sendiri. Adanya  hegemoni  terhadap  salah  satu jenis kelamin,  baik laki-laki terhadap perempuan maupun sebaliknya menjadi indikator terjadinya ketidakadilan gender karena adanya proses pengaturan dari satu pihak ke pihak lain. Hal inilah yang menjadi isu utama di organisasi masyarakat Huma. Penulis dalam hal ini memberikan fakta berupa contoh kasus yang terjadi di masyarakat kelurahan  Cokrodiningratan  dikarenakan  hegemoni  dari  salah  satu  pihak  di dalam rumah tangga.
Seperti yang dijabarkan penulis, budaya dan pola pikir masyarakat dalam hal ini ditengarai sebagai jawaban paling tepat terkait dengan proses terjadinya ketidakadilan  gender  adalah  budaya  patriarki  yang  mendominasi  pemikiran masyarakat kebanyakan.  Budaya patriarki diartikan sebagai budaya/pola pikir yang  menempatkan  laki-laki  berkembang karena  lebih  unggul  dibandingkan dengan perempuan. Budaya tersebut dapat dipengaruhi oleh agama, adat istiadat, dan  lain-lain.  Selain  itu,  pola pikir perempuan  dalam  masyarakat pun  masih terpenjara  oleh  kultural  yang  ada.  Kebanyakan  dari  mereka  masih  berkutat
I 06 I Jurnal Kependudukan Indonesia
pada pola pikir bahwa perempuan lebih baik apabila aktif di rumah tangga saja. Berangkat dari  anggapan bahwa perempuan merupakan subordinat laki-laki, dan ditambah dengan struktur kekuasaan yang turut andil dalam menciptakan mekanisme untuk mengantarkan patriarki dalam posisi yang lebih kuat, maka Huma  dalam  hal  ini  mencoba  untuk  melakukan  pemberdayaan  dan  tidak terpenjara oleh konstruksi budaya yang selama ini terjadi.

## MUNCULNYA GERAKAN PEREMPUAN
Berawal dari  ketidakadilan gender yang  sering  terjadi  di  masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik, maka muncul gerakan perempuan (feminisme). Dalam Bah II, penulis lebih banyak menjelaskan gerakan-gerakan perempuan  sebagai  konsekuensi  dari  ketidakadilan  gender  yang  terjadi di  dalam  masyarakat,  salah  satunya  dengan  berdirinya  Huma  di  wilayah Cokrodiningratan. Menurut penulis, konsep latar belakang terjadinya gerakan perempuan  di  masyarakat  dapat  digolongkan  berdasarkan  paradigma  sosial, yaitu fungsionalisme dan konflik. Konsep keseimbangan dalam paradigma sosial fungsionalisme  merupakan  sesuatu  yang  penting  dalam  masyarakat,  sebuah sistem  yang  secara  tidak  langsung  menempatkan  perempuan  sebagai  salah satu anggota masyarakat sebagai bagian yang harus mendapatkan posisi yang sama dengan individu lainnya. Paradigma ini diyakini oleh golongan feminisme liberal.  Dalam  hal  ini,  penulis  mengambil  pengertian  mengenai  feminisme liberal sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Mansour Fakih, bahwa asumsi dasar feminisme  liberal berakar pada pandangan bahwa kebebasan (freedom) dan kesamaan (equality) berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik (Fakih, 2003:81).
Sedangkan menurut paradigma konflik, didasari pada konflik kepentingan antara laki-laki dengan perempuan menjadijalan dalam usaha merebut kekuasaan/ menciptakan keadilan. Aliran yang termasuk adalah feminisme radikal, marxis, dan  sosial.  Pada dasamya kedua paradigma sosial  yang membagi  feminisme yang  diungkapkan  penulis  tersebut  memiliki  tujuan  yang  sama,  yaitu  untuk mencapai kesetaraan gender di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang menjadi tantangannya sekarang adalah  feminisme  dihadapkan  pada budaya dan sikap mental masyarakat yang sudah sejak lama terbentuk. Dalam konteks komunitas Huma, penulis tidak memberikan penjelasan paradigma sosial apa yang dianut oeh Huma, apakah Huma hanya sebatas komunitas atau organisasi masyarakat semata  ataukah  Huma sudah  memiliki  ideologi  sendiri  dalam  menyikapi  isu gender ini? Di sisi lain, apakah Huma sudah dapat dikategorikan sebagai gerakan perempuan padahal Huma pada awal kemunculannya merupakan perwujudan dari program Bappeda? Hal inilah yang belum banyak dijelaskan oleh penulis. Penulis hanya sekedar menj abarkan mengenai konsep feminisme,  akan tetapi
belum mengkaitkan sepenuhnya dengan komunitas Huma yang menjadi fokus penelitiannya.  Sebaiknya penulis  melakukan  perbandingan  antara teori  yang ada dengan kondisi nyata yang terjadi di Huma.

## MENGIKAT TALI  KOMUNITAS  (HUMA)
Setelah  sebelumnya  penulis  menjabarkan  terlebih  dahulu  mengenai  konsep gender  dan  latar  belakang  munculnya  gerakan  perempuan,  pada  Bab  III  ini penulis  memaparkan  basil  dari  penelitiannya  yang  fokus  pada  salah  satu komunitas (Huma) di  dalam masyarakat yang mengangkat isu gender sebagai upaya untuk memutus rantai kekerasan terhadap perempuan. Dalam penelitian, penulis hanya melakukan studi dalam rangka penulisan buku yang membahas tentang  kekerasan  yang  ditangani  oleh  Huma  yang  berangkat  dari  tindak kekerasan dalam rumah  tangga (KDRT) yang menimpa perempuan, istri, dari pasangannya, yaitu suami. Sehingga tidak diketahui apakah Huma benar-benar hanya  menangani  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  KDRT  ataukah juga melihat dan menangani permasalahan lainnya yang berkaitan dengan isu gender, seperti  akses  perempuan  dalam  pemerintahan  di  lingkungan  sekitar,  ataupun kontrol terhadap sumber daya, dan lain sebagainya melihat visi dari organisasi Huma adalah  terciptanya  kondisi  masyarakat sosial  yang  berkeadilan gender dan peduli pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan (him. 62).
Kelurahan  eokrodiningratan  dipilih  Penulis  sebagai  wilayah  berdirinya Huma dengan berbagai alasan. Kelurahan ini merupakan sebuah wilayah yang secara  geografis  dan  demografis  sangat  rentan  terhadap  terjadinya  KDRT. Wilayah eokrodiningratan berada di  pusat kota dengan jumlah penduduk yang cukup padat dengan sebagian besar pendatang di dalamnya yang dapat memicu terjadinya KDRT (him. 48). Huma dalam hal  ini, fokus pada kekerasan dalam rumah  tangga yang  muncul  tidak  hanya dilihat dari  kekerasan  yang diterima perempuan  dalam  bentuk fisik  seperti  penganiayaan, namun juga menyentuh bentuk kekerasan psikis, seperti umpatan, makian yang diterima istri. Demikian juga bentuk-bentuk  "pemerkosaan"  dalam  rumah  tangga juga menjadi  salah satu kekerasan yang menjadi perhatian Huma. Meski secara sosial perkawinan berarti pelegalan terhadap hubungan in tim an tara suami istri, namun di dalamnya harus  dilakukan  atas  dasar  keinginan  berdua,  bukan  atas  dasar  pemaksaan yang mengakibatkan kerugian baik secara fisik maupun mental dari  salah satu pihak.
Kemudian,  dalam  pelaksanaan  programnya,  Huma  didampingi  sebuah Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  Rifka Annisa  wee yang  berperan memberikan pendampingan, baik dari segi penguatan pengetahuan isu gender di masyarakat maupun teknis mengelola sebuah crisis center. Berangkat dari sebuah program  yang  digagas  oleh  pemerintah,  Huma  berdiri  melalui  serangkaian
l 08 I Jurna/ Kependudukan Indonesia
komunikasi melalui organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat yang secara langsung berada di bawah garis koordinasi pemerintah, seperti RT,  RW,  P.KK, posyandu, dan  lain-lain.  Karena bersinggungan dengan  isu perempuan, P.KK merupakan kelompok masyarakat yang ditunjuk sebagai sarana bagi masuknya Huma  (atau  Paguyuban  Cokrodiningratan  pada  awal  berdirinya)  ke  dalam masyarakat. Anggota P.KK,  yang semuanya adalah perempuan, dipilih karena diharapkan mampu menjadi agen-agen perubahan dalam memasukkan ide-ide kesetaraan gender yang dibangun melalui serangkaian diskusi dan pelatihan.
Selanjutnya, dalam kesimpulan basil penelitian, penulis juga menyebutkan bahwa  dalam  kegiatannya,  Huma  tidak  membatasi  diri  hanya  pada  kasus penanggulangan  KDRT,  melainkan juga menyentuh  upaya  pemberdayaan ekonomi  masyarakat  (him.  84),  akan  tetapi  lagi-lagi  Penulis  belum  banyak menjelaskan mengenai hal terse but. Selain itu, dalam contoh kasus yang diambil dari basil wawancara penulis dengan salah satu konselor dari Huma (him. 66}, apakah saran yang dikeluarkan oleh konselor Huma sudah benar-benar dalam konteks  kesetaraan  gender?  Padahal  dalam wawancara tersebut jelas terlihat perlakuan tidak  adil  yang diterima oleh ibu rumah tangga yang mengadukan nasibnya  kepada  Huma,  yaitu  suami  yang  berselingkuh,  tidak  bekerja,  dan hanya  meminta  pada  istrinya,  akan  tetapi  ibu  tersebut  memilih  untuk  tidak berpisah  dikarenakan  takut  akan  stigma janda di  dalam  masyarakat. Apakah Huma dalam hal ini hanya memberikan saran untuk sekedar menjaga keutuhan rumah  tangga  semata  ataukah juga  melakukan  pemberdayaan  terhadap  ibu tersebut untuk dapat lebih berdaya dan berani di  dalam masyarakat daripada harus menerima perlakuan yang tidak adil dari pasangannya? Apakah konselor dari Huma sudah benar-benar paham akan kesetaraan gender dan terlatih dalam menghadapi permasalahan KDRT? Lalu, bagaimana peran Rifka Annisa yang memberikan pendampingan untuk Huma dalam hal ini? Apa yang mendasari seorang  konselor  dipercaya  untuk  memberikan  pendampingan?  Hal  tersebut pun tidak dijelaskan oleh penulis.
Huma  pada  awal  pendiriannya  memang  berangkat  dari  kekerasan  yang terjadi di dalam rumah tangga di wilayah Cokrodiningratan, akan tetapi, penulis tidak banyak memberikan contoh kasus yang terjadi di wilayah Huma. Hanya beberapa  kasus  saja  yang  diangkat,  sehingga eksistensi  atau  kegiatan  yang dilakukan Huma sehari-hari tidak terlalu terlihat signifikan. Pada saat membaca buku  ini,  penulis  terkesan  ingin  menyuguhkan  gambaran  isi  buku  secara sistematis, akan tetapi kesan yang diterima seperti membaca sebuah laporan basil penelitian. Berawal dari  latar belakang, landasan teori, basil penelitian dan di akhir penulis memberikan kesimpulan. Sebaiknya penulis lebih menitikberatkan pada eksistensi dan sepak terjang Huma di masyarakat dalam memerangi tindak
kekerasan  yang  terjadi  terhadap  perempuan,  sehingga  tujuan  dari  berdirinya Huma dapat lebih tersampaikan secara mendetail.
Namun secara umum, buku ini dapat dijadikan rujukan bagi para peneliti dan praktisi yang melakukan kegiatan penelitian yang berbasis gender. Selain itu, buku ini juga dapat bermanfaat bagi siapa saja yang in gin memahami lebih dalam mengenai  kesetaraan  gender.  Akhir kata,  munculnya buku  ini  dapat  menjadi tambahan  khasanah  pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai  pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Fakih,  Mansour.  2003. Ana/isis  Gender dan  Transformasi Sosial.  Pustaka  Pelajar. Yogyakarta.