## Dinamika Penghayat Ugamo Malim dalam Memperjuangkan Hak Sipil di Kabupaten Toba
Harisan Boni Firmando 1 *, Elvri Teresia Simbolon 2 , Roida Lumbantobing 3 1 2 3 Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Hutatoruan VI, Kec. Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411,  Indonesia *boni.harisan@iakntarutung.ac.id, elvrisimbolon@iakntarutung.ac.id, tobing.roida@iakntarutung.ac.id
Artikel History Submit: 12 Juni 2023 Review: 19 Juni 2023
Revised: 23 Juni 2023
Accepted: 30 Juni 2023
Abstract: The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  dynamics  of  ugamo malim adherents in fighting civil rights. The research used qualitative methods through  observation,  documentation,  and  in-depth  interviews  with  ugamo malim  figures  to  understand  the  facts  that  exist  in  society.  Furthermore,  the researchers conducted data reduction before drawing conclusions. The results of the study show that people who adhere to ugamo malim are always faced with intolerance and discrimination. The incorrect understanding of the function and meaning of religion in life, including the views of the minority of ugamo malim adherents, makes it difficult for ugamo malim adherents to be accepted by the general  public  and  government  circles.  The  discriminatory  actions  felt  by religious  people  from  various  regions  in  Indonesia  united  them  in  a  social movement to gain official recognition from the state. Groups of adherents from various  regions  in  Indonesia  submitted  a  request  for  judicial  review  to  the Constitutional  Court  (MK)  and  it  was  granted.  The  efforts  of  followers  of ugamo malim to continue to exist and preserve the values and traditions of the Toba Batak people in social movement theory are called new social movements. The  main  and  first  social  movement  carried  out  by  the  ugamo  malim community was marhamalimon. Through marhamalimons, various rituals were established,  a  new  center  of  worship  was  established,  and  the  organizational structure of the parmalim was also determined. Efforts to fight civil rights were also carried out by ugamo Malim through education. Various negative prejudices against  ugamo  malim  people  have  been  identified  by  various  achievements  in the field of education. Ugamo malim people have worked in many government and private institutions and occupy strategic positions.
Keywords: Indigenous People, Ugamo Malim, Civil Rights.
How to cite: Boni, H., Simbolon, E. T. ., & Lumbantobing, R. . (2023). Dinamika Penghayat Ugamo  Malim  dalam  Memperjuangkan  Hak  Sipil  di  Kabupaten  Toba. Asketik:  Jurnal  Agama Dan Perubahan Sosial , 7 (1), 155 – 172. https://doi.org/10.30762/asketik.v7i1.1260
© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and  conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  (CC  BY  SA)  license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  majemuk  yang  kaya  akan  keragaman  suku,  budaya, agama, dan kepercayaan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keragaman tersebut membuat  Indonesia  memiliki  semboyan  Bhinneka  Tunggal  Ika,  yaitu  berbeda-beda tetapi  tetap  satu  jua.  Agama  merupakan  salah  satu  bagian  yang  sangat  menarik  untuk dikaji  dari  berbagai  keragaman  yang  dimiliki  oleh  negara  Indonesia.  Agama  memiliki peran  penting  dalam  semua  aspek  kehidupan  pribadi  dan  kolektif,  termasuk  sebagai identitas  warga  negara.  Hal  ini  terlihat  jelas  dalam  sila  pertama  Pancasila  yaitu Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  dimana  hubungan  manusia  dengan  Tuhan  adalah  dasar pertama yang menjiwai empat dasar (sila) yang lainnya.
Pendiri Indonesia meyakini bahwa Indonesia adalah negara yang beragam dari segi etnis,  bahasa,  kebudayaan,  agama,  dan  keyakinan  (Denny,  2013:53).  Oleh  karena  itu, tidaklah heran munculnya beragam keyakinan (kepercayaan) dan berbagai macam agama di  Indonesia  saat  ini.  Menurut  David  Barret  dan  Todd  Johnson  dalam  Hakiki (2011:162). Kebebasan warga negara Indonesia dalam memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945 yakni pasal 29  ayat  2  yang berbunyi:  “Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap -tiap  penduduk  untuk memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agama  dan kepercayaannya  itu.”  Istilah  agama  dan  kepercayaan memiliki  makna  yang  berbeda antara satu dengan yang lain. Kata agama di Indonesia merujuk pada enam agama besar yang resmi diakui oleh negara seperti Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan  Konghucu.  Ke-enam  agama  besar  ini  berada  di  bawah  naungan  Kementerian Agama.
Kepercayaan ialah semua sistem yang berada di luar agama resmi yang diakui oleh negara.  Istilah  kepercayaan  biasanya  untuk  menyebut  kelompok  kelompok  masyarakat tertentu yang masih memeluk agama adat atau agama suku yang telah ada jauh sebelum adanya  agama  resmi  di  Indonesia.  Setiap  daerah  tentunya  memiliki  agama  adat,  salah satunya  Ugamo  Malim  di  Sumatera  Utara  yang  berpusat  di  Huta  Tinggi,  Desa Pardomuan Nauli,  Kecamatan  Laguboti,  Kabupaten  Toba.(Suharyanto,  2019).  Agama- agama adat ini berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi karena dianggap sebagai aliran kepercayaan yang merupakan bagian dari kebudayaan  nasional  dan  warisan  kekayaan  rohaniah  bangsa  Indonesia.(Marbun  & Supsiloani,  2022).      Menurut  John  Allen  Grim,  meskipun  dalam  hal-hal  tertentu
ditemukan fakta bahwa kepercayaan-kepercayaan lokal tersebut mendapatkan pengaruh dari  agamaagama  besar  dunia,  namun  pada  umumnya  kepercayaan-kepercayaan  lokal atau  yang  disebut  pula  dengan  indigenous religions  ini,  tidaklah  bersumber  dari  ajaran agama manapun.(Dahlan, Muhammad :22)
Pada  esensinya,  ajaran  agama  dan  aliran  kepercayaan  adalah  suatu  kepaduan persepsi  di  dalam  memahami  prinsip-prinsip  ketuhanan.  Baik  ajaran  agama  maupun aliran  kepercayaan,  keduanya  sama-sama  bertujuan  untuk  menemukan  makna  yang hakiki  dari  kehidupan.(Viri  &  Febriany,  2020).    Ugamo  Malim  disebut  juga  sebagai agama  suku  atau  agama  asli.  Yang  dimaksud  dengan  agama  asli  adalah  sebuah  agama yang bukan datang dari luar suku penganutnya. Karenanya, agama asli kerap juga disebut agama suku atau kelompok masyarakat.(Hannan, 2022). Agama Ugamo Malim lahir dan hidup  bersama  sukunya  dan  mewarnai  setiap  aspek  kehidupan  suku  penganutnya. Agama  ini  telah  dianut  oleh  suku  penganutnya  sebelum  agama  dunia  diperkenalkan kepada suku itu.(Suharyanto, 2016). Sebelum Ugamo Malim resmi ada, kepercayaan dan ajaran keagamaan Batak Toba sudah ada. Kepercayaan tersebut diyakini sudah ada sejak masa Si Raja Batak.(Sitorus, 2022). Namun pada saat itu belum ada penamaan terhadap kepercayaan  orang  Batak  tersebut.  Seluruh  kehidupan  pribadi  dan  sosial  orang  Batak Toba telah diresapi oleh konsep keagamaan.
Ugamo  Malim  merupakan  lembaga  sedangkan  Parmalim  merupakan  penamaan terhadap  pengikut  Ugamo  Malim.  Ugamo  Malim  secara  antropologis  disebut  sebagai agama yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa ( Debata Mulajadi Na Bolon ) khusus kepada  suku  Batak  Toba  melalui  malim-Nya  (utusan  atau  nabi).  Hingga  saat  ini Parmalim masih eksis menjalankan ritual-ritual Ugamo Malim yang erat dengan budaya Batak  Toba,  sehingga  ritual-ritual  yang  dilaksanakan  tersebut  merupakan  upaya  dari pelestarian budaya.(Sri Alem : 51)
Pelaksanaan  ritual-ritual  yang  dilaksanakan  Parmalim  seringkali  menyebabkan mereka mendapat pandangan yang tidak lazim dari orang yang menganut agama resmi. Orang-orang  sering  mengaggap  mereka sipelebegu (penyembah  berhala).  Sebagaimana dengan kepercayaan pada umumnya, Ugamo Malim juga memiliki ajaran yang mengatur bagaimana  seharusnya  Parmalim  memandang  hidup  dan  berperilaku  dalam  kehidupan sehari-hari. (Wiflihani & Suharyanto, 2011). Menurut Ugamo Malim kehidupan sekarang ini  adalah  kehidupan  sementara.  Kehidupan  yang  abadi  ada  pada  kehidupan  di  masa mendatang.  Dalam  kehidupan  sesaat  ini  Parmalim  di  tuntut  untuk  bertindak  sesuai
dengan  perintah Mulajadi  Na  Bolon agar  mereka  memperoleh  kehidupan  rohani ( hangoluan tondi ) di hari pengadilan, dimana manusia berdasarkan kelakuannya semasa ia hidup di bumi akan diadili, apakah akan masuk neraka atau masuk surga. Parmalim juga mempercayai  bahwa  setiap  orang  yang  taat  kepada  ajaran  Ugamo  Malim  dan  berbuat kebaikan kepada sesama umat manusia, serta menghargai dan mencintai ciptaan Mulajadi Na Bolon akan mendapat perlindungan dari mailaikat pelindung ( Habonaran ) dan ia akan dijauhkan dari sial.(Pardosi et al., 2023).
Ugamo  Malim  di  Provinsi  Sumatera  Utara  dalam  perkembangannya  telah mengalami tantangan dari luar misalnya pengakuan identitas dari pemerintah yang hanya sebatas  aliran  kepercayaan  mengakibatkan  penghayat  kepercayaan  ini  mengalami kesulitan dalam hal pelayanan hak sipil seperti identitas diri di KTP, surat perkawinan, akte  kelahiran,  serta  kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi  di  ruang  publik.  Selain tantangan  dari  luar,  beberapa  Parmalim  mengalami derivasi  relative .(Pane  &  Manurung, 2022). Derivasi  relative ini  melukiskan  kondisi  psikologis  orang-orang  tertentu  yang mengalami  penderitaan  akibat  ketidakpuasaan  atas  keberadaannya.  Kondisi  ini melahirkan penderitaan psikis Parmalim itu sendiri.(Asnawati, 2013). Tantangan dari luar tersebut menyebabkan keberadaan parmalim hingga saat ini masih tetap eksis ditengah masyarakat dan telah berkembang hingga ke luar Sumatera.
Fenomena dinamika penghayat ugamo malim dalam memperjuangkan hak sipil ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Menyikapi fenomena hak sipil ini perlu diketengahkan satu pertanyaan mayor: bagaimana dinamika penghayat ugamo  malim  dalam  memperjuangkan  hak  sipil?  Adapun  pertanyaan  minornya: bagaimana bentuk diskriminasi hak sipil yang dirasakan oleh penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Apa saja upaya penghayat ugamo malim dalam memperjuangkan hak sipil?

## Metodologi
Metode  penelitian  kualitatif  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  secara  menyeluruh,  dengan cara  mendeskripsikan  dengan  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang alamiah  dan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah.(Fadli,  2021).  Metode  observasi, wawancara dan studi dokumen digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Kriteria individu  yang  menjadi  informan  kunci  adalah  pimpinan  ugamo  malim.  Sedangkan
informan pelaku ditentukan bersamaan dengan perkembangan review dan analisis hasil penelitian saat penelitian berlangsung yaitu umat ugamo malim yang langsung merasakan hidup  sebagai  anggota  ugamo  malim.(Fitrah,  2018).  Studi  ini  dilakukan  di  Tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Parmaksian, Kecamatan Porsea dan Kecamatan Laguboti di  Kabupaten  Toba.  Pemilihan  tiga  Kecamatan  tersebut  dikarenakan  daerah  tersebut merupakan  tempat  bermukim  ugamo  malim  sehingga  umat  ugamo  malim  tersebut mengetahui bagaimana dinamika penghayat ugamo malim dalam memperjuangkan hak sipil di Kabupaten Toba.

## Hasil dan Pembahasan Diskriminasi Hak Sipil
Komunitas Ugamo Malim telah berkembang di Provinsi Sumatera Utara hingga ke seluruh wilayah di Indonesia. Hasil wawancara dengan pimpinan pusat Ugamo Malim, jumlah umat ugamo malim sekitar 6000 jiwa. Masyarakat penganut ugamo malim selalu dihadapkan  dengan  realitas  intoleransi  dan  diskriminasi.(Siregar  &  Gulo,  2020). Pemahaman yang keliru terhadap fungsi dan makna agama dalam kehidupan, termasuk terhadap cara pandang kepada kaum minoritas penghayat ugamo malim mengakibatkan penghayat  ugamo  malim  sulit  diterima  di  lingkungan  masyarakat  umum  maupun pemerintah.(Harahap,  2014).  Masyarakat  dan  pemerintah  Indonesia  harus  mengubah cara  pandang  terhadap  fungsi  dan  makna  agama  dalam  kehidupan  agar  tidak mengakibatkan kerugian kepada pihak lain dan pengingkaran terhadap hakekat manusia sebagai mahluk dan ciptaan Tuhan yang paling mulia.(Tampubolon et al., 2021).
Stigma  yang  didapatkan  oleh  masyarakat  yang  menganut  agama  leluhur  dan kepercayaan  lokal  berhubungan  dengan  diskriminasi  yang  mereka  dapatkan.  Erving Goffman  (Goffman,  2009)  membagi  stigma  menjadi  tiga,  yaitu;  a) Abominotions  of  the body ,  yaitu  stigma  yang  berkaitan  dengan  kecacatan  tubuh,  contohnya  fisik  yang  cacat, kelainan genetik, bisu/tuli; b) Blemishes of individual character , yaitu stigma yang berakitan dengan karakter seseorang, contohnya pemabuk, pecandu; c) Tribal Stigma, yaitu stigma yang berkaitan tentang SARA.
Tribal  Stigma  adalah  stigma  yang  di  alami  oleh  para  penghayat  kepercayaan  di Indonesia. Tribal stigma adalah sesuatu yang sangat memojokkan kaitannya juga dengan strereotip.  Stigma  didefinisikaan  oleh  Goffman  sebagai  suatu  kesenjangan.  Gejala tersebut merupakan suatu ungkapan terhadap tidak normalnya dan tidak baiknya status
moral yang dimiliki oleh seseorang. Stigmatisasi yang paling sering di lontarkan terhadap individu atau kelompok masyarakat yang menganut agama dan kepercayaan lokal adalah mereka seringkali disebut sebagai kafir, primitive, mistis dan berbagai pernyataan negatif lainnya (Anggraeni, dkk: 2022: 1169).
Para pemeluk agama resmi itu beranggapan bahwa agama mereka lah yang berhak dan  layak  untuk  disebut  agama,  di  luar  dari  mereka  bukan  agama  tapi  aliran kepercayaan/kebatinan.  Realitas  ini  berjalan  cukup  lama  yang  pada  gilirannya menciptakan  stereotype2  pada  masing-masing  pemeluk  agama  yang  ada  di  Indonesia. Lebih-lebih  penciptaan  stereotype  ini  ditujukan  pada  agama  lokal/pribumi  yang dianggap  tidak  ada  basis  konstitusinya.  Para  penganut  agama  lokal  ini  diperlakukan sebagai  masyarakat  kedua  ( second  socity )  dalam  pergaulan  negara-bangsa  Wibisono,M dkk). Diskriminasi terhadap penganut agama lokal tidak terlepas dari politik agama yang sudah  berlangsung  sejak  penjajahan  Belanda  hingga  sekarang.  Politik  agama  adalah upaya politik oleh kelompok warga negara yang menjadikan agama sebagai alat legitimasi kuasa  dan  kontrol  atas  kelompok  warga  negara  lain.  Sejak  masa  kolonialisme  Belanda, sudah  diciptakan  ketegangan  antara  Islam  dengan  adat.  Kebijakan  pembedaan  Islam dengan adat merupakan rekomendasi dari Snouck Hurgronje yang isinya: Islam politik dilarang,  Islam  kesalehan  dibebaskan,  dan  adat  dikuatkan,  direvitalisasi  dan dilembagakan.  `Sejalan  dengan  politik  etis,  kebijakan  revitalisasi  adat  dimaknai  sebagai upaya  modernisasi  dan  mengkristenkan  adat  karena  adat  adalah  agama  asli  Indonesia yang dianggap primitif, kolot dan animis (Sukirno, 2018: 235-236).
Menurut  Theodorson  &  Theodorson  diskriminasi  dapat  didefinisikan  sebagai sebuah  perlakuan  yang  tidak  imbang  terhadap  individu  atau  suatu  kelompok  yang didasari oleh sesuatu, seperti berdasar pada ras, agama, atau kelas-kelas sosial. Istilah itu umumnya  untuk  menggambarakan  suatu  tindakan  dari  pihak  mayoritas  dengan  pihak minoritas, sehingga bisa dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak berdasarkan moral atau demokratis (Fulthoni, dkk, 2009: 3).
Umat  ugamo  malim  hanya  memiliki  dua  pilihan  sebelum  UU  Administrasi Kependudukan  (Adminduk)  tahun  2006  terbit.  Apabila  umat  ugamo  malim  ingin memiliki KTP, maka harus memilih salah satu agama resmi yang diakui negara. Apabila mereka tidak memilih salah satu agama resmi tersebut, maka mereka tidak bisa memiliki KTP. Bagi umat ugamo malim kondisi ini sangat sulit, apabila tidak memiliki KTP, maka
berbagai  hak  sipil  susah  diperoleh.  Mereka  akan  sulit  untuk  mendaftar  sekolah, mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan berbagai layanan sosial dari pemerintah.
Kondisi yang sulit atas pengakuan negara terhadap umat ugamo malim membuat umat  ugamo  malim  mencantumkan  agama  resmi  yang  diakui  negara  tercantum  dalam data  kependudukan  mereka,  meskipun  bertentangan  di  dalam  hati  kecil.  Data kependudukan  pada Kartu Keluarga  atau  KTP  dari  banyak  umat  ugamo  malim  sering tidak  sesuai  dengan  kondisi  asli.  Kolom  agama  sering  diisi  dengan  agama  Islam  atau Kristen,  namun  surat  keterangan  perkawinan  dikeluarkan  oleh  Parmalim  Hutatinggi, Laguboti,  Kabupaten  Toba,  Sumatera  Utara.  Ketidaksinkronan  agama  dalam  data kependudukan dengan fakta yang sebenarnya menjadi dilema yang tidak berkesudahan. Inklusi  pemenuhan  hak-hak  dasar,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24  tahun  2013  merupakan  produk  kebijakan  publik  yang  berusaha  mengakomodir kebutuhan aliran kepercayaan di Indonesia, yaitu dengan mengosongkan kolom agama pada KTP.
Implementasi  kebijakan  publik  seringkali  tidak  berjalan  sesuai  harapan.  Tidak semua  pelaksana  kebijakan  mengetahui  substansi  undang-undang,  masih  ada  unsur prasangka  dari  para  pengambil  dan  pelaksana  kebijakan  yang  menganggap  penghayat terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  itu  sesat,  ateis,  bahkan  komunis.  Kondisi  ini mengakibatkan penghayat ugamo malim sulit mendapatkan hak sipil, seperti kemudahan memiliki Kartu Identitas Penduduk (KTP), akte kelahiran, dan pencatatan sipil lainnya. Perlakuan  diskriminatif  yang  dialami  penghayat  ugamo  malim,  terkait  dengan pengurusan  administrasi  dan  pelayanan  publik  semacam  ini  berdampak  pada  urusan- urusan  pelayanan  lainnya,  seperti:  pendidikan,  kesehatan,  ekonomi,  bahkan  pelayanan keagamaan (Nainggolan, 2021: 501). Hal ini sesuai dengan teori Gramsci, bahwa relasi timpang  minoritas-mayoritas  selalu  memperlihatkan  sisi  penting  dalam  interaksi kebudayaan.  Dalam  konteks  relasi  tersebut,  artikulasi  identitas  selalu  bertendensi hegemonik  dari  kelompok  super  ordinat  pada  kelompok  sub-ordinat  (Kholiq,  2013: 117).
Diskriminasi dalam bidang pendidikan sangat dirasakan oleh umat ugamo malim, terlihat  dalam  pendidikan  formal  di  sekolah.  Umat  ugamo  malim  kesulitan  untuk mendapatkan  materi  pendidikan  agama  sesuai  agama  dan  kepercayaannya  sendiri. Berdasarkan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, khususnya pasal 37 ayat 2, dinyatakan
bahwa  kurikulum  pendidikan  wajib  memuat  kurikulum  agama,  pendidikan kewarganegaraan  dan  pendidikan  bahasa.  Bagi  siswa  yang  menganut  agama  resmi, kewajiban  pendidikan  agama  tidak  menjadi  masalah,  karena  ketersediaan  guru  yang sesuai  dengan  agama  yang  dianut  oleh  siswa  mayoritas.  Namun,  bagi  umat  ugamo malim,  kewajiban  pendidikan  agama  malah  menjadi  dilema.  Pendidikan  agama mewajibkan siswa Parmalim untuk mengikuti pelajaran agama, namun banyak lembaga pendidikan  yang  tidak  mampu  menyediakan  guru  agama  sesuai  dengan  agama  yang dianut.  Kondisi  ini  menyebabkan  siswa  yang  menganut  ugamo  malim  seringkali mengikuti pelajaran agama resmi.
Diskriminasi  hak  sipil  juga  dapat  dilihat  dalam  diskriminasi  dalam  pemberian bantuan  dari  pemerintah.  Pemberian  bantuan  seringkali  diberikan  kepada  organisasi keagamaan  yang  resmi  dan  apabila  bantuan  diberikan  kepada  masyarakat,  seringkali diberikan kepada masyarakat yang merupakan anggota dari organisasi agama resmi yang diakui negara. Data masyarakat penerima bantuan diperoleh dari data umat atau jemaat agama  resmi,  setelah  didata  bantuan  tersebut  kemudian  disalurkan  kepada  mereka. Kondisi ini menyebabkan umat ugamo malim minim mendapat bantuan di bandingkan umat  organisasi  agama  resmi.  Diskriminasi  pemberian  bantuan  juga  berhubungan dengan pembangunan rumah ibadah. Umat ugamo malim sulit untuk mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah dan dukungan pendirian rumah ibadah dari masyarakat serta minim  mendapat  bantuan  pembangunan  dari  pemerintah.  Sebagian  masyarakat  masih menganggap  aliran  kepercayaan  bukan  agama,  melainkan  bagian  dari  kebudayaan. Pemahaman  ini  membuat  penghayat  kesulitan  mendapatkan  fasilitas  rumah  ibadah seperti umat penganut agama resmi.  Kenangan buruk terkait diskriminasi dan perlakuan yang  berbeda  telanjur  tertanam  di  benak  para  penghayat  kepercayaan.  Rasa  inferior muncul,  tumbuh  subur,  dan  membuahkan  ketakutan.  Tidak  sedikit  penghayat kepercayaan yang akhirnya menyimpan rapat identitasnya
Fenomena  diskriminasi  yang  dialami  umat  ugamo  malim  memacu  mereka  untuk maju  dan  merantau  ke  kota-kota  besar.  Sebagian  umat  ugamo  malim  merasa  lebih nyaman  tinggal  di  kota-kota  besar  yang  tidak  terlalu  memperhatikan  hubungan  sosial kemasyarakatan.  Hal  ini  dikarenakan  masyarakat  di  kota-kota  besar  tersebut  tidak mempersoalkan  orang-orang  yang  tinggal  disekitarnya  harus  masuk  kumpulan  sosial seperti Serikat Tolong Menolong (STM). Umumnya STM hanya menerima orang-orang yang menganut agama resmi seperti Islam, Katolik dan Kristen Protestan.

## Upaya Perjuangan Hak Sipil
Pancasila  dan  UUD  1945  merupakan  sumber  hukum  dan  konstitusi  negara Indonesia.  Kedua  dasar  negara  tersebut  memiliki  prinsip  ketuhanan  yang  ditanamkan kepada masyarakat dan merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Berdasarkan dasar  negara  tersebut,  maka  setiap  orang  harus  bebas  memeluk  agama  dan  bebas melaksanakan  ibadah  berdasarkan  kepercayaannya  masing-masing.  Kebebasan  dalam beragama dan beribadah merupakan hak azasi dari setiap orang. Apapun keyakinan atau agama  dari  setiap  orang  dianggap  benar,  mendapat  kebebasan  dalam  menjalankannya, serta  memiliki  hak  untuk  memperoleh  pendidikan  dan  pekerjaan  yang  layak  untuk menopang keberlangsungan kehidupannya.
Ugamo malim merupakan kepercayaan yang mengajarkan tentang ketaatan dalam peraturan-peraturan  agama  dalam  lingkungan  masyarakat.  Ugamo  malim  menganut kepercayaan  monoteisme  yang  menganggap  bahwa  hanya  ada  satu  Tuhan.  Dari  mulai sejarah dan isi dari pengajaran ugamo malim dapat dipahami bahwa ugamo malim sama dengan agama-agama lain yang mengajarkan tentang kebaikan dan kasih. Agama, budaya dan masyarakat tidak dapat berdiri sendiri, ketiga-tiganya memiliki relasi yang sangat erat yang  saling  mendukung  satu  sama  lain.  Ekspresi  iman  seseorang  yang  diaktualisasikan dalam agama selalu dilakukan menurut pola-pola kebudayaan. Keseluruhan lambang dan sifat  keagamaan  itu  dibuat  untuk  membudayakan  dan  memanusiakan  manusia  sebagai mahluk ciptaan Tuhan.
Pengakuan keberagaman menjadi sebuah jati diri bangsa yang menjungjung tinggi nilai-nilai  demokrasi  yang  dirumuskan  dalam  Pancasila  dan  UUD  1945.  Keberagaman agama  dan  kebudayaan  harus  dipelihara  dan  dibangun  untuk  mensejahterakan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan makmur. Demokrasi Pancasila adalah sebuah demokrasi yang tersusun atas dasar-dasar pancasila, sehingga semua yang dilakukan dalam hal demokrasi tidak lepas dari hak asasi manusia.  Hak  asasi  manusia  adalah  hak  yang  melekat  pada  diri  manusia  sebagai  insan ciptaan  Tuhan  yang  sifat  dan  hakekatnya  tidak  boleh  dilangar  oleh  siapapun.  Agama, budaya,  demokrasi  dan  hak  asasi  manusia  merupakan  suatu  kesatuan  yang  beroperasi secara  bersamaan  dalam  upaya  memberi  jaminan  kehidupan  yang  sejahtera  bagi masyarakat (Nainggolan, 2021: 501).
Pelayanan hak-hak sipil sebelum maupun sesudah terbitnya UU Adminduk No. 23 Tahun 2006 sangat mengecewakan bagi para pengikut ugamo malim. Dalam perjalanan
sejarah  itu  Parmalim  diperlakukan  layaknya  sebuah  komunitas  warga  negara  kelas  dua yang  tidak  layak  hidup  di  Indonesia,  bahkan  di  tanah  kelahirannya  sendiri  di  dataran tinggi Toba atau tanah Batak. Padahal keberadaan Parmalim telah ada sejak  Indonesia belum  merdeka  dan  memiliki  andil  sangat  besar  dalam  perang  melawan  Belanda (Asnawati, 2013: 161).
Pasal  28E  UUD  1945  telah  menjamin  setiap  orang  berhak  atas  kebebasan meyakini kepercayaan. Fenomena yang terjadi pembedaan agama resmi dan tidak resmi masih  dirasakan  oleh  penghayat  ugamo  malim.  Tindakan  diskriminasi  yang  dirasakan kelompok  penghayat  dari  berbagai  daerah  di  Indonesia  menyatukan  mereka  dalam sebuah gerakan sosial untuk mendapatkan pengakuan resmi dari negara. Gerakan sosial secara umum dapat dikelompokan kedalam tiga kategori: Pertama adalah gerakan sosial yang  bertujuan  untuk  menggerakkan  serta  melakukan  kudeta  secara  politik. Kedua , gerakan  sosial  yang  bertujuan  melawan  norma,  dan  yang Ketiga ,  adalah  gerakan  sosial yang  bertujuan  mengekspresikan  ketidaksenangan  disertai  dengan  memperkenalkan nilai-nilai  tertentu  yang  dipercayai  akan  membawa  perubahan  yang  lebih  baik  lagi  bagi kemanusiaan (Firmando, 2021: 179).
Gerakan sosial yang dilakukan oleh komunitas penghayat dari berbagai daerah di Indonesia dapat dikategorikan dalam kategori ketiga. Kelompok penghayat kepercayaan dari berbagai daerah di Indonesia mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi  (MK)  dan  dikabulkan.  Gugatan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  yang diajukan  berbagai  komunitas  penghayat  seperti  dari  Parmalim  di  Sumatra  Utara,  Sapta Darma  di  Jawa  Tengah,  dan  Agama  Djawa  Sunda  di  Jawa  Barat  berhasil.  Melalui putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  No.  977/PUU-XIV/2016,  permohonan  para komunitas  agama  lokal  dikabulkan.  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  pembedaan antara agama yang diakui (agama resmi) dan agama yang tidak diakui (agama tidak resmi- termasuk  kepercayaan)  dinyatakan  bertentangan  dengan  Undang  Undang  Dasar  1945. Mengacu  pada  putusan  MK,  negara  memberikan  pengakuan  kepada  para  penghayat kepercayaan,  terutama  berkaitan  dengan  administrasi  kependudukan  dalam  Kartu Keluarga  (KK)  dan  KTP  yang  telah  mencantumkan  kolom  kepercayaan,  serta  hak memeluk dan menjalankan ibadah.
Istilah  agama  dan  kepercayaan  memang  dipahami  sebagai  dua  hal  berbeda  yang disetarakan. MK menyatakan bahwa status penghayat kepercayaan dapat dicantumkam dalam  kolom  agama  di  KK  dan  e-KTP  tanpa  perlu  merinci  aliran  kepercayaan  yang
dianutnya.  Hak  untuk  menganut  agama  atau  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha Esa merupakan hak konstitusional warga negara, bukan pemberian negara. Negara wajib melindungi  dan  menjamin  pemenuhan  hak  warga  negaranya  untuk  memeluk  suatu kepercayaan di luar enam agama yang berkembang di Indonesia (Hamimah, 2018: 27).
Pengajuan  Pemohon  terhadap Pasal  61  Ayat (1)  dan  (2),  serta  Pasal  64  Ayat (1) dan  (5)  UU  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan  juncto  UU Nomor  24  Tahun  2013  Tentang  Administrasi  Kependudukan,  bertentangan  dengan Prinsip Negara Hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pemohon juga menilai  bahwa  keberadaan  UU  Administrasi  Kependudukan  secara  faktual  merugikan hak-hak  konstitusional  yang  dijamin  oleh  UUD  1945,  yakni  kesulitan  dan  tidak  dapat memperoleh  KK  dan  KTP  elektronik.  Para  Pemohon  beserta  keluarga  tidak  dapat dicatat  oleh  Negara  melalui  sistem  pencatatan  KTP  elektronik  dan  tidak  mendapat Kartu Keluarga (KK).
Mahkamah Konstitusi pada 7 November 2017 mengabulkan permohonan judicial review aturan pengosongan kolom agama bagi penganut kepercayaan pada KK dan KTP elektronik. Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata “agama” dalam Pasal  61  ayat  (1)  dan  Pasal  64  ayat  (1)  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  secara  bersyarat  sepanjang  tidak  termasuk penganut  aliran  kepercayaan.  Majelis  Hakim  juga  menyatakan  bahwa  Pasal  61  ayat  (2) dan Pasal 64 ayat (5) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum  mengikat.  Sejak  putusan  dibacakan  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  penganut aliran  kepercayaan,  memiliki  kedudukan  hukum  yang  sama  dengan  pemeluk  6  (enam) agama  yang  telah  diakui  Pemerintah  dalam  memperoleh  hak  terkait  administrasi kependudukan (Viri dan Zarida, 2020: 106).
Umat ugamo malim selalu berupaya agar tetap eksis di negara Indonesia meskipun sering diberi prasangka sesat, kolot dan tradisional. Upaya umat ugamo malim agar tetap esis dan melestarikan nilai-nilai serta tradisi masyarakat Batak Toba dalam teori gerakan sosial  disebut  gerakan  sosial  baru.  Gerakan  sosial  yang  utama  dan  pertama  dilakukan oleh  umat  ugamo  malim  adalah marhamalimon .  Melalui marhamalimon ,  berbagai  ritual ditetapkan,  pusat  peribadatan  yang  baru  ditetapkan,  serta  struktur  organisasi  parmalim juga ditetapkan. Melalui marhamalimon , pusat peribadatan berpindah dari Bakara pada era Sisingamangaraja,  ke Bale  Pasogit pasca  gugurnya  pahlawan  Nasional  Sisingamangaraja XII, yang masih digunakan sebagai pusat peribadatan hingga saat ini. Bale Pasogit terletak
di  Huta  Tinggi,  Desa  Pardomuan  Nauli,  Kecamatan  Laguboti,  Kabupaten  Toba. Pelembagaan Parmalim juga dilakukan pasca marhamalimon .
Pasca marhamalimon pengorganisasian  ugamo  malim  secara  garis  dibagi  menjadi dua, yaitu organisasi resmi ugamo malim dan ugamo malim secara tradisional. Organisasi resmi ugamo malim dilengkapi dengan perangkat  organisasi lengkap dengan Anggaran Dasar/Anggaran  Rumah  Tangga,  ijin  operasional  resmi  dan  struktur  yang  lengkap. Tujuan  organisasi  remi  ini  untuk  merespon  dinamika  perkembangan  sosial  terkini, menjawab  berbagai  persoalan  yang  dihadapi  komunitas,  membahas  strategi  menjaga nilai-nilai luhur masyarakat Batak dalam wadah Parmalim, dan bagaimana menyikapinya.
Organisasi  ugamo  malim  secara  tradisional  terfokus  dengan  iman  dan  nilai-nilai budaya.  Organisasi  ugamo  malim  secara  tradisional  bertugas  memimpin  ritual  dan memberikan fatwa. Keberadaan dan kegiatan organisasi ugamo malim secara tradisional melekat  dengan  organisasi  resmi  ugamo  malim.  Saat  ini  terdapat  42  cabang  ugamo malim  di  seluruh  Indonesia.  Ugamo  malim  di  pusat  maupun  cabang  dipimpin  oleh  4 orang struktur kepengurusan yang disebut suhi ni ampang na opat . Suhi ni ampang na opat terdiri  dari  satu  orang pargomgom/ulu  punguan (penanggung  jawab),  satu  orang pangumei (ketua),  satu  orang partahi (sekretaris),  dan  satu  orang namora (bendahara).  Pemimpin tertinggi  ugamo  malim  disebut ihutan , ihutan merupakan  pemegang  kepemimpinan sekaligus keputusan tertinggi ( partohap na gok ).
Salah satu program organisasi ugamo malim adalah ugasan torop . Ugasan torop adalah program  ugamo  malim  yang  bergerak  dalam  bidang  sosial  dan  ekonomi.  Pendanaan ugasan torop bersumber dari umat ugamo malim dan juga untuk kebutuhan umat ugamo malim. Ugasan  torop ini  dipimpin  oleh pangula  ugasan  natorop .  Ditingkat  pusat  disebut pangula ugasan natorop Bale Pasogit dan di cabang disebut pangula ugasan natorop punguan . Ugasan torop merupakan sebuah lembaga keuangan umat ugamo malim yang berasal dari sistem  organisasi  masyarakat  Batak  Toba  tradisional. Ugasan  torop merupakan  lembaga sosial  yang  yang  ditujukan  untuk  menolong  umat  ugamo  malim  yang  miskin,  yatim, janda,  dan  orang-orang  yang  tidak  mampu. Ugasan  torop tidak  bertujuan  untuk mengumpulkan keuntungan.
Pelaksanaan ugasan  torop melihat  taraf  hidup  rumah  tangga  umat  ugamo  malim berdasarkan  perekonomian rumah  tangga  tersebut,  apakah telah  tercukupi  selama  satu tahun. Ugasan  Torop bertahan  dan  berjalan  hingga  saat  ini  tidak  hanya  berbekal  modal finansial saja, namun juga perlu adanya dukungan sumberdaya manusia dan modal sosial
merupakan  salah  satu  unsurnya.  Modal  sosial  awalnya  dipahami  sebagai  suatu  bentuk dimana  masyarakat  menaruh  kepercayaan  terhadap  komunitas  dan  individu  sebagai bagian didalamnya (Saragi, dkk, 2022: 51).
Ugasan  torop mengajarkan  umat  ugamo  malim  untuk  mengucap  syukur  kepada Debata Mulajadi Na Bolon (Tuhan Yang Maha Esa) yang tertulis pada patik ni ugamo malim sebagai  dasar ugasan  torop .  Bentuk  syukur  ugamo  malim  tersebut  dikumpulkan  disetiap cabang punguan (kumpulan) lalu disimpan sepertiga bagian panimbuli ugasan torop tersebut di sogit (pusat parmalim di Hutatinggi). Ugasan torop dikumpulkan satu kali dalam setahun pada bulan sipaha opat (penanggalan hari menurut suku Batak). Pada hitungannya, padi yang dapat diberikan yaitu Satu Ampang Padi (takaran atau ukuran yang isinya 13 Kg) atau uang  yang disetarakan dengan 13 Kg padi sesuai harga  umum padi  pada saat itu.
Punguan ugamo malim di perkotaan telah mengumpulkan uang dalam memenuhi ugasan torop, hal  ini  akibat  letak  geografis  dan  penghasilan  utama  umat  ugamo  malim  serta perkembangan pengetahuan dan teknologi generasi umat ugamo malim yang bekerja di bidang  industri.  Namun,  masih  terdapat  rumah  tangga  yang  memberikan  padi  seperti masyarakat  yang  tinggal  di  desa-desa  dengan  pekerjaan  bertani  baik  pegawai  negeri maupun  pemilik  sawah.  Proses  pengumpulan ugasan  torop disebut panimbuli . Panimbuli ugasan  torop dilakukan  satu  kali  dalam  setahun  pada  bulan sipaha  opat . Panimbuli  ugasan torop dilakukan  sebagai  wadah  untuk  menyantuni  rumah  tangga  yang  tidak  mampu menanggulangi kehidupan keluarga tersebut (Saragi, dkk, 2022: 53).
Upaya perjuangan hak sipil juga dilakukan oleh ugamo malim melalui pendidikan. Generasi muda dididik melalui organisasi yang disebut tunas na imbaru , yang merupakan organisasi pemuda pemudi ugamo malim. Tunas na imbaru bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai  keagamaan malim kepada  generasi  muda.  Pimpinan  ugamo  malim  meyakini dengan  pendidikan  umat  ugamo  malim  yang  tinggi,  maka  keberadaan  mereka  akan diperhitungkan. Berbagai prasangka negatif kepada umat ugamo malim dijawab dengan berbagai  prestasi  di  bidang  pendidikan.  Semangat  pada  bidang  pendidikan  selalu ditekankan oleh pimpinan ugamo malim kepada umat ugamo malim.
Pendidikan bagi ugamo malim harus didasari agama yang berasal nilai-nilai luhur budaya  bangsa.  Hal  ini  didasari  oleh  perilaku  diskriminatif  yang  dialami  umat  ugamo malim di bidang pendidikan, khususnya di sekolah, dimana umat ugamo malim terpaksa mengikuti  pelajaran  agama  resmi  karena  agama  lokal  belum  diakui  oleh  negara. Menyikapi  hal  tersebut  telah  bersikap  dengan  mengeluarkan  Permendikbud  No.  27
Tahun  2016  pasal  3,  yang  menyatakan:  “Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  dan  satuan Pendidikan  dapat  bekerjasama  dengan  organisasi  penghayat  Kepercayaan  Terhadap Tuh an  yang  Maha  Esa”.  Dampak  peraturan  tersebut,  guru pendidikan  agama  bagi penghayat  bisa  diserahkan  kepada  orang  yang  dipercaya  oleh  komunitas  agama  lokal, untuk  memberikan  materi  keagamaan,  sekaligus  memberikan  penilaian.  Diskriminasi Pendidikan agama yang banyak terjadi diatas, bisa jadi disebabkan karena ketidaktahuan pihak sekolah terhadap peraturan perundangan dimaksud.
Menyadari pentingnya pelajaran agama di sekolah, maka organisasi ugamo malim sering mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terbaru kepada masyarakat dan lembaga atau instansi yang terkait. Organisasi ugamo malim dan komunitas penghayat di Indonesia  bersama  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  juga mengeluarkan buku pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti.  Buku  ini  dipakai  di  sekolah-sekolah  khusunya  pada  mata  pelajaran  agama, sehingga  anak-anak  ugamo  malim  tidak  mengalami  diskriminasi  harus  mengikuti pelajaran agama resmi disekolah, namun saat ini telah dapat mengikuti pelajaran agama penghayat  yang  langsung  diajarkan  oleh  guru-guru  penghayat  yang  merupakan  umat ugamo malim.
Melalui  pendidikan  berbagai  posisi  strategis  bisa  diisi  oleh  umat  ugamo  malim. Umat  ugamo  malim  telah  banyak  bekerja  di  instansi  pemerintah  dan  swasta  serta menduduki  posisi  strategis.  Kesetaraan  dengan  umat  agama  resmi  dapat  dilihat  disaat umat  ugamo  malim  yang  akan  menduduki  posisi  strategis  dilantik  sebagai  pejabat, dimana  rohawan  ugamo  malim  telah  diundang  untuk  menyaksikan  pelantikan  umat ugamo malim, sama kedudukannya dengan rohaniwan agama resmi apabila meyaksikan pelantikan pejabat.

## Kesimpulan
Masyarakat penganut ugamo malim selalu dihadapkan dengan realitas intoleransi dan  diskriminasi.  Pemahaman  yang  keliru  terhadap  fungsi  dan  makna  agama  dalam kehidupan, termasuk terhadap cara pandang kepada kaum minoritas penghayat ugamo malim mengakibatkan penghayat ugamo malim sulit diterima di lingkungan masyarakat umum maupun pemerintah. Tindakan diskriminasi yang dirasakan komunitas penghayat dari  berbagai  daerah  di  Indonesia  menyatukan  mereka  dalam  sebuah  gerakan  sosial untuk  mendapatkan  pengakuan  resmi  dari  negara.  Kelompok  penghayat  kepercayaan
dari berbagai daerah di Indonesia mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi  (MK)  dan  dikabulkan.  Mengacu  pada  putusan  MK,  negara  memberikan pengakuan kepada para penghayat kepercayaan, terutama berkaitan dengan administrasi kependudukan dalam Kartu Keluarga (KK) dan KTP yang telah mencantumkan kolom kepercayaan, serta hak memeluk dan menjalankan ibadah.
Umat ugamo malim selalu berupaya agar tetap eksis di negara Indonesia meskipun sering diberi prasangka sesat, kolot dan tradisional. Upaya umat ugamo malim agar tetap esis dan melestarikan nilai-nilai serta tradisi masyarakat Batak Toba dalam teori gerakan sosial  disebut  gerakan  sosial  baru.  Gerakan  sosial  yang  utama  dan  pertama  dilakukan oleh  umat  ugamo  malim  adalah marhamalimon .  Melalui marhamalimon ,  berbagai  ritual ditetapkan,  pusat  peribadatan  yang  baru  ditetapkan,  serta  struktur  organisasi  parmalim juga ditetapkan. Saat ini terdapat 42 cabang ugamo malim di seluruh Indonesia. Ugamo malim  di  pusat  maupun  cabang  dipimpin  oleh  4  orang  struktur  kepengurusan  yang disebut suhi ni ampang na opat . Suhi ni ampang na opat terdiri dari satu orang pargomgom/ulu punguan (penanggung jawab), satu orang pangumei (ketua), satu orang partahi (sekretaris), dan  satu  orang namora (bendahara).  Pemimpin  tertinggi  ugamo  malim  disebut ihutan , ihutan merupakan  pemegang  kepemimpinan  sekaligus  keputusan  tertinggi  ( partohap  na gok ). Upaya perjuangan hak sipil juga dilakukan oleh ugamo malim melalui pendidikan. Berbagai prasangka negatif kepada umat ugamo malim dijawab dengan berbagai prestasi di bidang pendidikan. Pendidikan bagi ugamo malim harus didasari agama yang berasal nilai-nilai  luhur  budaya  bangsa.  Melalui  pendidikan  berbagai  posisi  strategis  bisa  diisi oleh  umat  ugamo  malim.  Umat  ugamo  malim  telah  banyak  bekerja  di  instansi pemerintah dan swasta serta menduduki posisi strategis.

## Daftar Pustaka
Anggraeni,  Nekha,  dkk.  (2022) .  “Analisis  Stigmasisasi  terhadap  Perilaku  Diskriminasi Agama Leluhur  dan  Kepercayaan  Lokal”. Sosietas  Jurnal  Pendidikan  Sosiologi 12(1): 1169-1175.
Asnawati,  A.  (2013).  Komunitas  Ugamo  Malim  Atau  Permalim  (Di  Desa  Tomok  dan Desa Hutatinggi Prov. Sumatera Utara). Harmoni , 12 (2), Article 2. Asnawati. (2013) . “ Komunitas Ugamo Malim atau Permalim (di Desa Tomok dan Desa Hutatinggi Prov. Sumatera Utara).” Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius : 153-162.
Dahlan,  Muhammad.  Perlindungan  Hukum  Atas  Hak  Konstitusional  Para  Penganut Agama Agama Lokal di Indonesia). Jurnal Arena Hukum  10, No. 1 2017 hl 21
Darmansyah.  2018.  Identitas  Agaa  Lokal  (Studi  Kasus  Aliran  Kebatinan)Jurnal  Al- Aqidah, Volume 10, Edisi 2 : 12-21
Denny J.A. 2013. Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.  Diunduh  dari  http://  inspirasi.co/books/1397617180.pdf  Pada  05 November 2015 pukul 09.01.
Fadli,  M.  R.  (2021).  Memahami  desain  metode  penelitian  kualitatif. Humanika,  Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum , 21 (1), 33 – 54. Firmando,  Harisan  Boni.  (2021). Sosiologi  Agama:  dari  Klasik  hingga  Kontemporer. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani. Fitrah, M. (2018). Metodologi penelitian: Penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus . CV Jejak (Jejak Publisher). Fulthoni,  dkk.  (2009). Memahami  Diskriminasi  Buku  Saku  Untuk  Kebebasan  Beragama. Jakarta:  The Indonesian Legal Resource Center (ILRC). Goffman,  E.  (2009). Stigma:  Notes  on  the  Management  of  Spoiled  Identity .  Simon  and Schuster.
Hakiki, Kiki Muhammad. 2011. “Politik Identitas Kepercayaan lokal (Studi Kasus Aliran Kebatinan)” dalam Jurnal Analisis Vol.XI, No.1, Juni Hal 159-174. Hamimah, Siti. (2018) . “Dinamika Kasus Ahmadiyah dan Aliran Kepercayaan Lainnya Serta Penyelesaiannya  Melalui  Hukum  Tertulis  di  Indonesia”. SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran 18(1): 19-29. Hannan,  A.  (2022).  Penganut  Agama  Kepercayaan  Dan  Problem  Kebebasan Berkeyakinan  Di  Indonesia:  Perspektif  Sosiologi  Agama. Mawa  Izh  Jurnal Dakwah  Dan  Pengembangan  Sosial  Kemanusiaan , 13 (1),  Article  1. https://doi.org/10.32923/maw.v13i1.2209 Harahap,  I.  (2014).  Rasionalisasi  Religius  dalam  Diskursus  Keagamaan  di  Indonesia: Kasus Parmalim Batak Toba. Antropologi Indonesia . https://doi.org/10.7454/ai.v0i61.3381 Kholiq, Abdul. (2013) . “Islam Kalang: Politik Identitas Sub Etnis Jawa. Harmoni: Jurnal Multikultural  &  Multireligius.” Harmoni:  Jurnal  Multikultural  &  Multireligius 12(1):116-129.
Marbun, A. H., & Supsiloani, S. (2022). Eksistesi Ugamo Malim di Desa Batu Nagodang Siatas  Kecamatan  Onan  Ganjang  Kabupaten  Humbang  Hasundutan. Jurnal Antropologi Sumatera , 17 (2), Article 2. https://doi.org/10.24114/jas.v18i1.31902 Nainggolan.  Mangido.  (2021) .  “Eksistensi  Penganut  Agama Parmalin  dalam  Negara Demokrasi Indonesia.” Journal  of  Education,  Humaniora  and  Social  Sciences (JEHSS) 4(1): 494-502. Pane, E., & Manurung, F. (2022). Religious Movement of Movement of Ugamo Malim in  Batak  Land-Indonesia. Jurnal  Koinonia:  Fakultas  Filsafat  Universitas  Advent Indonesia , 14 (2), Article 2. https://doi.org/10.35974/koinonia.v14i2.2960 Pardosi, S. R. B., Sitorus, H. M. B., Silalahi, D. S. M., Naibaho, D., & Yuhdi, A. (2023). Revealing  the  Secret  of  Ugamo  Malim  in  Batak  Land. Matondang  Journal , 2 (1), Article 1. https://doi.org/10.33258/matondang.v2i1.805 Saragi, Finelita, dkk. (2022) . “Modal Sosial Ugasan Torop Pada Penghayat Kepercayaan Ugamo  Malim  di  Punguan  Batuaji  Batam”. Jurnal  Studi  Masyarakat  dan Pendidikan 5(2): 50-56.
Sembiring,  Sri  Alem.  (2012).  Tradisi  Masyarakat  Parmalim  di  Toba  Samosir.  Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh
Siregar, D., & Gulo, Y. (2020). Eksistensi Parmalim Mempertahankan Adat Dan Budaya Batak  Toba  Di  Era  Modern. Anthropos:  Jurnal  Antropologi  Sosial  Dan  Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) , 6 (1), 41 – 51. Sitorus, L. (2022). Nilai-Nilai Luhur Budaya Batak Toba: Studi Kasus dalam Masyarakat Ugamo Malim. NALAR: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan , 1 (2), 52 – 58. Suharyanto,  A.  (2016).  Pusat  Aktivitas  Ritual  Ugamo  Malim  di  Huta  Tinggi  Laguboti
Toba Samosir. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) , 4 (2), Article 2. https://doi.org/10.31289/jppuma.v4i2.456 Suharyanto,  A.  (2019).  Makna  Ritual  Marari  Sabtu  Pada  Ruas  Ugamo  Malim. Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA) , 2 (1), Article 1. https://doi.org/10.30829/jisa.v2i1.5405 Sukirno.  (2018) .  “Diskriminasi  Pemenuhan  Hak  Sipil  Bagi  Penganut  Agama  Lokal”.
Adminitrative Law & Governance Journal 1(3): 231-239.
Tampubolon,  M.,  Sadje,  H.  C.,  &  Aziz,  N.  A.  (2021).  The  Ugamo  Malim  Minority Group  and  Their  Legal  and  Human  Rights  Challenges  in  Indonesia. Scholars International Journal of Law, Crime and Justice , 4 (8), Article 8. Viri  Kristina  dan  Zarida  Febriany.  (2020)
.  “Dinamika  Pengakuan  Penghayat Kepercayaan di Indonesia.” Indonesian Journal of Religion and Society 2(2): 97-112. Viri,  K.,  &  Febriany,  Z.  (2020).  Dinamika  Pengakuan  Penghayat  Kepercayaan  di Indonesia. Indonesian  Journal  of  Religion  and  Society , 2 (2),  Article  2. https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.119
Wiflihani, W., & Suharyanto, A. (2011). Upacara Sipaha Sada Pada Agama Parmalim Di Masyarakat  Batak  Toba  Dalam  Kajian  Semiotika. Jupiis:  Jurnal  Pendidikan  Ilmu- Ilmu Sosial , 3 (1), Article 1. https://doi.org/10.24114/jupiis.v3i1.784
©  2023  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).