## REKONSTRUKSI TERHADAP SIFAT FINAL DAN MENGIKAT DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
The Reconstruction on Characters of Final and Binding in the Constitutional Court Verdict

## R. Nurman Ardian A.K.
Fakultas Hukum, Universitas Lampung Email: nurman.ardian@gmail.com Muhammad Akib Fakultas Hukum, Universitas Lampung Email: muhammad.akib@fh.unila.ac.id Budiyono Fakultas Hukum, Universitas Lampung Email: budifathia@yahoo.co.id

## Abstract
Court verdict of District Heads Election is the first verdict and the last had final and binding since it was read out by Constitutional Court, although it found and generated by the corruption court, so it unfulfilled sense of justice as corruption of the judiciary in the dispute over the elections involving Akil Mukhtar.  Finding  a  model  for  retesting  on  the  Court's  Verdict  in  strict Heads Election disputes that did not fulfill justice was a goal to be achieved. This  paper  used  juridicial  normative  methods. The  conclusion  of  this  paper that  for  guarantee  the  legal  certainty,  the  Constitutional  Court  verdict remains  final  and  binding,  but  it  can  be  applied  to  reopen  the  trial  by mechanism  “constitutional  complaint”  as  the  law  of  justice  fulfillment,  in addition,  the  presence  of  amicus  curiae  through  the  amicus  brief  and  the examination of the judgment can serve as a model of the fulfillment of justice that  has  been  closed.  In  order  for  such  efforts  to  be  implemented,  it  is advisable to regulate such terms or conditions through the amendment of the Constitutional Court Law and / or by the verdict of the Constitutional Court as  a  precedent  (judge  made  law)  which  is  subsequently  elaborated  through the Constitutional Court Regulations.
Volume 10 Number 4, October-December 2016: pp. 605-820. Copyright  ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.
Keywords : Verdict, Constitutional Court, Reconstruction.

## Abstrak
Putusan  perkara  Pilkada  merupakan  putusan  pertama  dan  terakhir  yang mengikat  umum  sejak  dibacakan  Mahkamah  Konstitusi,  meskipun  terdapat dan  dihasilkan  oleh  peradilan  sesaat  sehingga  tidak  terpenuhi  rasa  keadilan sebagaimana  terjadi  korupsi  peradilan  dalam  sengketa  hasil  Pilkada  yang melibatkan  Akil  Mukhtar.  Menemukan  model  pengujian  kembali  terhadap putusan  Mahkamah  dalam  sengketa  Pilkada  yang  tidak  memenuhi  keadilan merupakan  tujuan  yang  hendak  dicapai.  Menggunakan  pendekatan  yuridis normatif  dapat  disimpulkan  bahwa  guna  menjamin  kepastian  hukum, putusan Mahkamah Konstitusi tetap bersifat final dan mengikat, tetapi dapat dilakukan  permohonan  untuk  membuka  kembali  persidangan  dengan mekanisme constitutional  complaint sebagai  upaya  hukum  pemenuhan keadilan,  selain  itu,  kehadiran amicus  curiae melalui amicus  brief serta eksaminasi  terhadap  putusan  dapat  dijadikan  sebagai  model  pemenuhan keadilan  yang  sudah  tertutup.  Agar  upaya  tersebut  dapat  dilaksanakan, disarankan  mengatur  syarat-syarat  atau  ketentuan  dimaksud  melalui perubahan  Undang-Undang  Mahkamah  Konstitusi  dan/atau  dengan  putusan Mahkamah  Konstitusi  sebagai  preseden  ( judge  made  law )  yang  kemudian diperinci melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi.
Kata kunci: Putusan, Mahkamah Konstitusi, dan Rekonstruksi

## A. Pendahuluan
Mahkamah Konstitusi (Mahkamah)  dibentuk  dalam rangka menjamin tegaknya  negara  hukum  yang  demokratis  guna  menegakkan  dan  memenuhi hak-hak  konstitusional  warga  negara  melalui  kewenangan  atributif  dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.
Kewenangan  Mahkamah  berdasarkan  ketentuan  tersebut  secara limitatif  dibatasi  untuk  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang  terhadap  Undang- Undang  Dasar,  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
Seiring  dengan pelaksanaan pemilihan  kepala daerah (Pilkada) secara langsung  kewenangan  Mahkamah  diperluas  mencakup  penyelesaian sengketa  Pilkada  sesuai  Pasal  236C  UU  No.  12  Tahun  2008  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah.
Sejak  peralihan  penyelesaian  sengketa  dari  MA  ke  Mahkamah terdapat  883  (delapan  ratus  delapan  puluh  tiga)  perkara  peselisihan  hasil
pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  yang  disengketakan  di Mahkamah.  Jumlah  permohonan  terbanyak  terjadi  pada  2010  sebanyak  230 (dua ratus tiga puluh) perkara, yang memang pada saat itu merupakan tahun Pilkada di banyak daerah, dan terendah terjadi pada tahun 2009, sebanyak 3 (tiga)  perkara.  Namun  demikian,  dari  883  permohonan  tidak  semuanya sampai selesai dari proses pemeriksaan sampai putus, melainkan terdapat 26 permohonan  ditarik  pemohon  (3%),  dinyatakan  gugur  tiga  permohonan (0,12%),  tidak  dapat  diterima  sebanyak  288  (32,5%),  dan  459  ditolak (51,5%),  sedang  permohonan  yang  diterima  hanya  73  perkara  (8,26%). Ironisnya,  meskipun  hanya  73  perkara  yang  diterima  dan  diputus Mahkamah, terdapat 9 (sembilan) perkara terindikasi menjadi objek korupsi peradilan yang melibatkan Ketua Mahkamah, Akil Muhktar.
Tercabut  dan  tidak  terpenuhinya  keadilan  calon  pasangan  dalam sembilan perkara di Mahkamah  menimbulkan persoalan hukum  yang secara normatif  tidak  ditemukan  solusi  pemulihan  atas  ketidak  tercukupi  rasa keadilan  tersebut,  sebab  sifat  putusan  Mahkamah  adalah  putusan  pertama dan terakhir yang tidak ada lagi upaya hukum untuk membatalkannya. Atas realita demikian, menarik untuk ditemukan jawab atas pertanyaan bagaimana model  pengujian  kembali  Putusan  Mahkamah  dalam  sengketa  Pilkada  yang tidak memenuhi rasa keadilan?
Guna  menemukan  jawaban  atas  pertanyaan  digunakan  penelitian yuridis  normatif  dengan  meneliti  bahan  pustaka  ( library  reseach )  atau  data sekunder 1 dengan pendekatan undang-undang ( statute approach ), pendekatan  kasus  ( case  approach ),  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach )  yang  selanjutnya  akan  dianalisis  dengan  interpretasi wets-en rechtshistorische  interpretatie ,  interpretasi  gramatikal,  dan  interpretasi sistematis.

## B. Pembahasan
1. Model  pemenuhan  keadilan  dalam  perkara  Pilkada  setelah  putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan
Sesuai asas yang terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, semua putusan Mahkamah merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, atau final dan mengikat ( final and binding ). Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan  secara gramatikal  frase  “final” berarti  sebagai  “terakhir  dari rangkaian  pemeriksaan”  sedangkan  frase  mengikat  diartikan  sebagai
1 Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2004). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, p.13-14.
“mengeratkan”,  “menyatukan.” 2 Makna  demikian  berarti  serupa  dengan kedua sisi mata uang, saling melengkapi dan menguatkan satu sama lainnya, atau  dengan  lain  pendekatan,  berkelindan,  terjadi  jalinan  erta  antara keduanya,  salah  satunya  bisa  dikenali  tetapi  tidak  dapat  mempunyai  makna sempurna  tanpa  keberadaan  sisi  lainnya.  dengan  demikian  proses  dari  sejak pendaftaran  permohonan,  pencatatan  dalam  buku  perkara  konstitusi,  proses persidangan  sampai  dengan  pengucapan  vonis  dalam  pleno  terbuka  telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.
Makna tersebut apabila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan  Mahkamah  berarti  telah  tertutup  segala  kemungkinan  untuk menempuh  upaya  hukum  sebagaimana  umumnya  dikenal  dalam  proses peradilan  konvensional,  banding,  kasasi  atan  bahkan  peninjauan  kembali, tatkala  putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang  pleno,  maka  ketika  itulah kekuatan mengikat ( verbindende kracht ) terpenuhi. 3
Konsep  final  dan  mengikat  yang  tidak  ada  upaya  hukum  lainnya sebagaimana  penjelasan  Pasal  10  ayat  (1)  UU  Mahkamah  mengacu  pada prinsip sederhana dan cepat sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum UU  Mahkamah  paragraf  kesepuluh  disebutkan  bahwa  Mahkamah  dalam menyelenggarakan  peradilan  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus perkara  tetap  mengacu  pada  prinsip  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman yakni dilakukan secara sederhana dan cepat.
Putusan  Mahkamah  tidak  dapat  dilepaskan  dengan  asas erga  omnes yang  berarti  pada  saat  putusan  itu  dibacakan  maka  dengan  serta  merta mengikat  secara  umum  disamping  mengikat  obyek  sengketa  dalam permohonan  pihak  atau  para  pihak.  S.F.  Marbun 4 menyebutkan  bahwa apabila  suatu  peraturan  perundang-undangan  oleh  hakim  menyatakan  tidak sah,  karena  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi,  berarti  peraturan  perundang-undangan  tersebut  berakibat  menjadi batal  dan  tidak  sah  untuk  mengikat  setiap  orang.  Dengan  demikian,  setiap warga  negara,  termasuk  pemerintahan  negara  terikat  secara  hukum  oleh Putusan Mahkamah termasuk obyek yang dipersengketakan.
2 Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa.  (2001). Kamus  Besar  bahasa  Indonesia .  Jakarta:
Departemen P&K, p. 317.
3 Penjelasan  Pasal  10  ayat  (1)  UU  MK  disebutkan  bahwa  putusan  Mahkamah  Konstitusi bersifat  final  yakni  putusan  Mahkamah  Konstitusi  langsung  memperoleh  kekuatan  hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.
4 Marbun, S.F. (1997). Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, p. 211.
Kedudukan sebagai putusan yang tidak  dapat diupayakan  hukum  lain untuk memenuhi  keadilan  masyarakat  menjadi  bertentangan  dengan  asas pembentukan peradilan untuk memenuhi hak-hak warga negara. Setidaknya, 9  perkara  yang  ditangani  Akil  Mukhtar  yang  sekaligus  sebagai  Ketua Mahkamah  terindikasi  kuat  adanya  praktek  peradilan  sesat.  Sembilan perkara dimaksud adalah :
a. Sengketa  Pilkada  Kabupaten  Gunung  Mas  Kalimantan  Tengah  (Akil diduga menerima suap sebesar Rp 3 miliar); 5
b. Sengketa  Pilkada  Lebak  di  Banten  (Akil  diduga  menerima  suap  sebesar Rp 1 miliar),
c. Sengketa  Pilkada  Empat  Lawang  (Akil  diduga  menerima  suap  sebesar Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS). 6
d. Sengketa  Pilkada  Kota  Palembang  (Akil  diduga  menerima  suap  sebesar sekitar Rp 3 miliar).
e. Sengketa Pilkada Kabupaten Buton  (Akil  diduga  menerima suap sebesar Rp 1 miliar), 7
f. Sengketa Kabupaten Pulau Morotai (Akil  diduga  menerima suap sebesar Rp 2,989 miliar); 8
g. Sengketa  Kabupaten  Tapanuli  Tengah  (Akil  diduga  menerima  suap sebesar Rp 1,8 miliar);
h. Menerima  janji  pemberian  terkait  keberatan  hasil  Pilkada  Provinsi  Jawa Timur (Rp 10 miliar). 9
i. Menerima  Rp  125  juta  dari  Wakil  Gubernur  Papua  periode  tahun  2006-
2011, Alex Hesegem.
Tercapainya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum yang dibarengi dengan praktik hukum dengan biaya terjangkau (murah) dan cepat merupakan  tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  proses  beracara,  tidak  saja dibadan  peradilan  umum,  tetapi  demikian  juga  yang  hendak  diperkuat Mahkamah  dengan  melaksanakan  tugas  kekuasaan  kehakiman  guna menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Tujuan  akhir  hukum  adalah  keadilan.
5 http://nasional.kompas.com/read/2014/03/06/1622042/Hambit.Beri.Akil.Rp.3.Miliar.agar. Gunung.Mas.Tak.Kisruh
6 http://nasional.kompas.com/read/2015/09/17/19365311/Bupati.Empat.Lawang.dan.Istri.Dida kwa.Suap.Akil.Mochtar.Rp.15.Miliar
7 http://news.liputan6.com/read/2451256/kpk-usut-pengakuan-bupati-buton-suap-akil-mochta r-rp-1-m
8 https://m.tempo.co/read/news/2015/09/15/058700669/bupati-morotai-akui-suap-mk-rp-3-mil iar-agar-menang-pilkada
9 http://nasional.kompas.com/read/2015/12/01/12575761/Kasus.Suap.Akil.Mochtar.Bagaim ana. Nasib.Sengketa.Pilkada.Buton.dan.Jatim.
Oleh  karena  itu,  segala  usaha  yang  terkait  dengan  hukum  mutlak  harus diarahkan  untuk  menemukan  sebuah  sistem  hukum  yang  paling  cocok  dan sesuai  dengan  prinsip  keadilan. 10 Peradilan  cepat  dengan  menerima, memeriksa  dan  memutus  persengketaan  Pilkada  tidak  lebih  dari  45  (empat puluh  lima)  hari 11 serta  dengan  sifat  putusan  yang  tidak  dapat  dilakukan upaya hukum apapun, Mahkamah menjadi pelopornya.
Pilihan  proses  cepat  dalam  persengketaan  Pilkada  salah  satunya didasarkan  untuk  memberikan  jaminan  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  tetap  berkesinambungan  tanpa  penundaan  akibat  proses  politik berlarut  tanpa  penyelesaian  yang  dapat  diterima  seluruh  pihak,  dan kehadiran  MK  menjadi  jawaban  hukum  guna  mengakhiri  sengketa  politik tersebut  sebagai  perwujudan  asas litis  finiri  oportet .  Namun  demikian, hadirnya  Putusan  Mahkamah  Nomor  97/PUU-XI/2013  tentang  Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah dan  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  Kekuasaan Kehakiman terhadap  UUD  1945  yang  bertolak  belakang  dengan  Putusan  Mahkamah Nomor  072-73/PUU-II/2004  tentang  pengujian  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  terhadap Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, memberikan  argumentasi  untuk  perlunya  kembali  para  legislator merumuskan  norma  hukum  mengatur  kelembagaan  yang  diberikan kewenangan  menyelesaikan  sengketa  perhitungan  hasil  pemilihan  kepada daerah  sebagai  imbas  kesepakatan  sebagian  besar  hakim  Mahkamah mengeluarkan sengketa Pilkada dari ruang kewenangan lembaga tersebut. 12
Satu sisi Putusan Mahkamah Nomor 97/PUU-XI/2013
mengembalikan  status  Pilkada  sebagaimana  seharusnya  dalam  rezim pemerintahan  daerah  sesuai  kehendak  Pasal  18  ayat  (4)  UUD  Tahun  1945, tetapi  pada  saat  bersamaan  dengan  masih  menunggu  pembentuk  undang- undang  melakukan  pembenahan  legislasi  dengan  tetap  Mahkamah  untuk sementara  waktu  agar  tidak  terjadi  kekosongan  hukum  tetap  memeriksa sengketa  Pilkada,  sekaligus  menegaskan  bahwa,  persengketaan  di Mahkamah  dalam  penyelesaian  sengketa  Pilkada  berpotensi  untuk
10 Anshori,  Abdul  Ghafur.  (2006). Filsafat  Hukum,  Sejarah,  Aliran,  dan  Pemaknaan . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, p. 5.
11 Lihat Pasal 43 PMK Nomor 1 Tahun 2015 jo PMK Nomor 5 Tahun 2015.
12 Terdapat dissenting  opinion dalam  putusan tersebut  yang  dibuat  oleh hakim  anggota  Arief Hidayat,  yang  menegaskan  bahwa  PHPU-D  merupakan  bagian  dari  kewenangan  MK sebagaimana  dimaksud  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  1945,  karena  ia  merupakan  perselisihan konstitusi, utamanya terkait dengan hak memilih dan untuk dipilih.
disalahgunakan  atau  setidak-tidaknya  dengan  pendeknya  masa  penyelesaian tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  pintu  masuk  para  pihak  berperkara, khususnya  calon  kepala  daerah-  untuk  mendapatkan  putusan  Mahkamah yang sesuai dengan keinginannya sebagai pencari keadilan, 13 apalagi dengan dikabulkan  permohonan,  akan  tertutup  bagi  pihak  lain  untuk  mengajukan upaya  hukum  lain  yang  dapat  menggagalkan  putusan  Mahkamah  tersebut. Sehingga  kemudian,  meskipun  putusan  Mahkamah  ataupun  permohonan dalam  perkara  tersebut  sama  sekali  tidak  mendalilkan  praktek  jual  beli perkara  dalam  sengketa  Pilkada  yang  melibatkan  Akil  Muchtar,  tetapi dengan  sendirinya  menjadi  mafhum,  bahwa  dugaan  jual  beli  perkara  yang dilakukan Akil menjadi salah satu pemicu munculnya putusan dimaksud.
Meskipun  secara  tegas  Putusan  Mahkamah  Nomor  97/PUU-XI/2013 mengeluarkan  sengketa  Pilkada  dari  ranah  kewenangannya,  namun mengingat opened legall policy yang belum juga dilaksanakan legislator dan pemerintah,  maka  sesuai  dengan  amanat  putusan  tersebut,  sengketa  Pilkada tetap menjadi kewenangan Mahkamah. Problemnya, tidak ada suatu jaminan apapun  atau  dari  manapun  dan  bahkan  dari  UU  Mahkamah  sekalipun  yang dapat menahan hasrat kekuasaan sebagaimana yang dilakukan Akil Muchtar dalam    menyalahgunakan  kekuasaan  yang  melekat  pada  jabatannya, sehingga judicial  corruption di  lingkungan  Mahkamah  dapat  terulang, bahkan bisa jadi bukan saja perkara Pilkada, perkara lainpun yang diperiksa Mahkamah akan menjadi sarana pengambilan keuntungan pribadi demikian.
Terjadinya, -atau setidaknya dugaan telah terjadi- judicial corruption dalam  9  (Sembilan)  perkara  dari  73  (tujuh  puluh  tiga)  perkara  perselisihan hasil perhitungan Pilkada yang dikabulkan Mahkamah, dan melibatkan  Akil Muhktar  pada  prinsipnya  mencederai  tidak  saja  pelaku  yang  terlibat  dalam proses  tersebut,  tetapi  hakekatnya  menunjukkan  adanya  kelemahan Mahkamah  dalam  menjaga  integritas  sebagai  pemberi  putusan  final  dan mengikat  pada  perkara  Pilkada.  Artinya  perlakuan  terhadap  putusan  dalam Pilkada seharusnya berbeda dengan putusan Mahkamah dalam melaksanakan  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  Tahun  1945,  khususnya  putusan pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  terhadap  pengujian  undang-undang terhadap  Undang-Undang  Dasar,  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum yang termasuk dalam Pasal 22E UUD 1945.
13 Putusan Mahkamah Nomor 97/PUU-XI/2013, p. 5.
Sifat  final  dan  mengikat  putusan  Mahkamah  dalam  kondisi  normal merupakan suatu kondisi yang conditio sine quo non , bahkan demikian pula yang  ditemukan  dalam  berbagai  lembaga  serupa  di  negara  lain. 14 Tetapi terkait  dengan  dinamika  perkara  Pilkada  yang  diadopsi  dan  menjadi kewenangan  Mahkamah  serta  terbukti  menjadi  salah  satu  pintu  masuknya judicial  corruption di  lembaga  tersebut,  sifat  putusan  final  dan  mengikat menjauh  dari  tujuan  pembentukan  lembaga  tersebut,  menjadi  benteng terakhir  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  konstitusional  masyarakat sebagai justice seeker.
Putusan  Mahkamah  yang  didesain  tidak  sekedar  berlandaskan  pada kepastian  hukum  sebagaimana  dalil  positivisme  hukum  dengan  pendekatan tafsir  gramatikal  dan original  inten ,  tetapi  lebih  dari  itu,  dengan  memaknai konstitusi bukan sekedar legal document tetapi juga sebagai the highers law of the land yang pembacaannya tidak semata bersandar pada the rule of law tetapi juga pada rule of etic constitution , maka penafsiran dengan pendekatan ruh  atau  semangat  pembentukan  konstitusi  itu  sendiri  menjadi  model  yang harus dikedepankan. Atau dalam pendekatan Dworkin, law as integrity yang dipersonifikasi  dengan  pembacaan  teks  sesuai  konteks,  bukan  semata tekstual  gramatikal,  atau  dalam  pemahaman  sebagai  hukum  bermoral merupakan  upaya  menterjemahkan  kehendak  kemauan  pembuat  konstitusi melalui moral  reading  constitution .  Suatu  pembacaan  hukum  yang membebaskan  manusia  dari  keterikatan  peraturan  yang  membelenggu keadilan  dan  kemanfaatan hukum  dengan semata beralaskan pada kepastian hukum  belaka,  sebagai  pemikiran  hukum  progressif  demikian  Satjipto Rajardjo  menuliskannya,  tetapi  bukan  berarti  tanpa  norma,  melainkan menginterpretasikannya sesuai konteks, menterjemahkan teks menjadi realita kemanusiaan yang kasuistik.
Pembacaan  sifat  putusan  Mahkamah  sebagai  putusan  pertama  dan terakhir  dalam  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  Tahun  1945  dapat  bermakna  daya ikat  putusan  tersebut  menjadi  valid  manakala  sejak  dibacakan  tidak terkandung  unsur-unsur  yang  menjadikan  putusan  tersebut  tidak  valid. Hukum dan produk turunannya, sejak semula mengandung unsur kecacatan, baik  karena  keterbatasan  waktu  pembuatannya  ataupun  karena  substansinya yang memang dibuat cacat sedemikian rupa, atau bahkan karena dibuat oleh manusia  yang  serba  terbatas  dan  karenanya  menjadi  tepat  keberlakuannya untuk  masa  waktu  tertentu,  tetapi  pada  waktu  dan  tempat  berbeda  menjadi sebaliknya.
14 Asshiddiqie, Jimly. (2005). Model-model pengujian konstitusi di berbagai negara. Jakarta: Konstitusi Press.
Putusan  Mahkamah  sebagaimana  juga  putusan  badan  peradilan lainnya  yang  merefleksikan  nilai-nilai  keadilan  tertinggi  dari  Tuhan  Yang Maha Esa, dan karena itu setiap kepala putusan diawali DEMI KEADILAN BERDASARKAN  KETUHANAN  YAG  MAHA  ESA,  maka  substansi pengaturannya  mencerminkan  perlindungan  atas  nilai-nilai  dan  hak-hak kemusiaan  serta  prosesnya  dilakukan  selaras  dengan  sifat  Tuhan  yang menghendaki  kejujuran,  kebenaran,  keadilan,  dan  sifat-sifat  keluhuran lainnya  yang  menghendaki  kemaslahatan  manusia.  Sebab  itu,  pembacaan terhadap  sifat  putusan  Mahkamah  demikian  tersebut  bermakna  bahwa  final dan mengikat itu dimaksudkan apabila telah tercapai keadilan sebagai moral tertinggi  dari  hukum  sekaligus  merefleksikan  moral  Tuhan.  Artinya, manakala  substansi  putusan  dan/atau  proses  pencapaian  putusan  tersebut tidak  merefleksikan  substansi  keadilan  sebagai  moral  tertinggi  hukum  yang sekaligus menunjukkan semakin menjauh dari kehendak moral Tuhan, maka putusan  tersebut  menjadi invalid ,  dan Judicial  corruption merupakan  cacat moral  yang  tidak  saja  bertentangan  dengan  moral  tertinggi  hukum,  tetapi juga pada waktu bersamaan menjauhkan Tuhan dari proses hukum bermoral yang membebaskan manusia.
Ketidakadilan  merupakan  salah  satu  bentuk  hasil  penjajahan, sedangkan  UUD  1945  sebagai  konstitusi  tertulis  tertinggi  Bangsa  Indonesia sejak semula menegaskan penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan  dan  perikeadilan,  dan  karenanya  harus  dihapuskan  dari muka  bumi,  serta  menggantikannya  dengan  kemanusiaan  yang  adil  dan beradab. Artinya, sejak deklarasi hukum 18 Agustus 1945, UUD Tahun 1945 adalah  konstitusi  pembebasan,  memerdekakan  masyarakat  nusantara  dan meletakkan  dalam  kesederajatan  hukum  yang  adil  dan  beradab.  Dengan demikian,  substansi  hukum  yang  diatur  dan  menjadi  turunan  deklarasi kebangsaan  tersebut  harus  pula  senapas  dengan  semangat  pembentukan konstitusi. Sehingga, keberadaan sifat putusan Mahkamah yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 harus pula dibaca pula senapas dengan roh  pembukaan  UUD  Tahun  1945,  memerdekakan  dan  melidungi  segenap Bangsa  Indonesia  dari  putusan  hukum  yang  menindas  dan  merendahkan kemerdekaan dan kemanusiaan.
Praktek  berperkara  di  Mahkamah  mengenal  adanya  putusan konstitusional  bersyarat  ( constitutionally  conditional )  dalam  pengujian undang-undang  terhadap  UUD  Tahun  1945,  yang  berarti  undang-undang atau  bagian  yang  dimohonkan  itu  konstitusional  apabila  dibaca  sesuai dengan syarat-syarat disebutkan Mahkamah, maka terhadap putusan perkara Pilkada  sifat  final  dan  mengikat  tersebut  seharusnya  diartikan  sebagai
putusan  konstitusional  bersyarat.  Artinya,  putusan  itu  mengikat  sejak dibacakan  apabila  sampai  dikemudian  hari  tidak  ditemukan  adanya  proses hukum yang bertentangan dengan hukum atau dalam terminologi penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai  kekhilafan  atau  kekeliruan  hakim  dalam  menerapkan  hukumnya, dan/atau adanya judicial corruption.
Untuk  menjamin  kepastian  hukum,  sifat  putusan  konstitusional bersyarat  tersebut  juga  harus  dibatasi.  Pembatasan  terkait  adanya  praktek jual  beli  perkara  misalnya,  dapat  dilakukan  dengan  mengikuti  masa  waktu normal terjadinya putusan peradilan pidana dalam suatu perkara yang terkait dengan dakwaan adanya korupsi di Mahkamah dalam penyelesaian sengketa Pilkada,  yakni  berkisar  sampai  dengan  sekitar  8  (delapan)  bulan sebagaimana  diatur  dalam  Surat  Edaran  MA  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding  pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
Problemnya kemudian jika nyata-nyata putusan peradilan pidana telah melampaui  ketentuan  sebagaimana  disebutkan  diatas,  maka  seharusnya produk kekuasaan dalam negara hukum tidak ada yang tidak dapat dilakukan penilaian  kembali.  Proses  hukum  dapat  berakhir  dengan  berakhirnya  batas waktu  yang  ditetapkan  secara  normatif  oleh  undang-undang,  namun manakala  keadilan  baru  terungkap  setelah  melampaui  masa  waktu pembatasan  kepastian  hukum  tersebut,  menjadi  penting  untuk  membuka kembali  proses  hukum  tersebut.  Hal  tersebut  berarti  seandainya  pada  saat persidangan  sebelumnya  ditemukan  pelanggaran  sedemikian  rupa  yang melibatkan  perilaku  pelanggaran  hukum,  maka  sudah  tentu  putusannyapun tidak  akan  seperti  yang  diputuskan.  Dari  sinilah  sifat  putusan  final  dan mengikat dalam sengketa Pilkada harus diartikan sebagai proses pemenuhan atas  kepastian  hukum  semata,  bukan  putusan  keadilan  sebagai  akhir pencarian justiniabelen .  Dengan  demikian,  keadilan  yang  harus  ditegakkan dapat  dilakukan  mekanisme  permohonan  untuk  membuka  kembali  perkara Pilkada sebagaimana juga dapat dilakukannya peninjauan kembali lebih dari satu kali dalam peradilan pidana.
Putusan  Mahkamah  Nomor  34/PUU-XI/2013  tentang  Pengujian Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menegaskan  bahwa  ketika  terjadi  gesekan  antara  kepentingan  kepastian hukum  dengan  kepastian  keadilan,  maka  hukum  seharusnya  memberikan ruang agar kepastian keadilan dapat tercapai. Bukankah pengadilan diadakan
untuk  mewujudkan  keadilan?. 15 Pembukaan  sidang  kembali  dalam  perkara Pilkada  yang  terbukti  adanya  ketidakadilan  merupakan  perwujudan perlindungan  negara  dan  pemenuhan  rasa  keadilan  setiap  warga  negara melalui  mekanisme  konstitusional  yang  dijamin  UUD  1945.  Secara normatif, penegasan sifat final and binding setiap putusan Mahkamah adalah perwujudan  asas litis  finiri  oportet, tetapi  ia  lebih  mengedepankan  pada kepastian  hukum  bukan  pada  perwujudan  roh  peradilan  untuk  menegakkan hukum  dan  keadilan.  Aristoteles  sebagaimana  dikutip  menegaskan  negara hukum  adalah  negara  yang  berdiri  di  atas  hukum  yang  menjamin  keadilan kepada seluruh warganya. 16
Ketentuan  yang  menegaskan  tidak  adanya  kemungkinan  membuka persidangan kembali dalam perkara Pilkada yang diadopsi sebagai salah satu kewenangan  Mahkamah  dalam  undang-undang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati dan Walikota, dan tunduk pada UU Mahkamah dalam hukum acaranya, serta bersumber  dari  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  Tahun  1945,  secara  sistematis struktural  bertentangan  dengan  semangat  pembatasan  yang  dilakukan  Pasal 28J  ayat  (2)  UUD  Tahun  1945.  Suatu  pembatasan  yang  mensyaratkan terpenuhinya rasa adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi sehingga pembatasan  penerapan final  dan  binding dalam  sengketa  Pilkada  tanpa memberi  kemungkinan  melakukan  permohonan  kembali  jelas-jelas menabrak prinsip keadilan.
Kasus  serupa  pernah  terjadi  dalam  pembatasan  kebolehan  pengujian terhadap materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang  telah  diuji,  tidak  dapat  dimohonkan  pengujian  kembali  sebagaimana terdapat  dalam  Pasal  60  UU  Mahkamah,  namun  kemudian  dapat dikecualikan  jika  materi  muatan  dalam  UUD  Tahun  1945  yang  dijadikan dasar  pengujian  adalah  berbeda  ketentuan.  Artinya  keberadaan  Pasal  60 tersebut  apabila  tetap  dipertahankan  akan  mereduksi  keadilan  yang  dijamin UUD,  seharusnya  demikian  pula  terhadap  sengketa  Pilkada  yang  jelas-jelas dalam prosesnya telah terjadi korupsi peradilan.
…bahwa  kekuasaan  kehakiman  tidak  boleh  mengunci  pintu  rapat- rapat untuk diajak merenungkan kembali kebenaran yang telah dibuat dalam putusannya.  Hal  ini  bukanlah  melanggar  prinsip  kepastian  hukum,  namun
15 Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, p. 11.
16 Harahap,  Krisna.  (2004). Konstitusi  Republik  Indonesia  Sejak  Proklamasi  Hingga Reformasi . Bandung: PT. Grafitri Budi Utami, p. 11.
semata-mata  bahwa  prinsip  konstitusionalitas  negara  harus  terbuka  terus akan  dialektika  kebenaran  untuk  mengoreksi  produk  kekuasaan  itu  sendiri, tidak  lain  dan  tidak  bukan  karena  semata  guna  melindungi  segenap  bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia menjadi tujuan negara dalam Pembukaan UUD Tahun 1945.
Ketika  Putusan  Mahkamah  Agung  sudah inkracht ,  maka  kepastian hukum sudah terlekatkan. Begitu pula dengan produk dari DPR dan presiden seperti  Undang-Undang,  maka  ketika  sudah  diundangkan,  maka  Undang- Undang  itu  sudah  berlaku  dan  terlekatkan  kepastian  hukum  akan keberlakuannya,  namun  tetap  dapat  dimintakan  perubahannya  lebih  dari sekali.  Begitu  pula  pada  produk  keputusan  atau  peraturan  presiden,  ketika sudah  dinyatakan  berlaku,  maka  kepastian  hukum  itu  sudah  melekat  yang kesemuanya  tidak  kehilangan  logika  kepastian  hukumnya  ketika  warga negara  dapat  meminta  perubahan  pengujian  kembali  atau  peninjauan kembali  atas  produk  kekuasaan  itu  lebih  dari  sekali.  Pasal  268  ayat  (3) KUHAP  yang  membatasi  permintaan  peninjauan  kembali  hanya  sekali, sementara  seluruh  produk  kekuasaan  lainnya  seperti  putusan,  keputusan, Undang-Undang,  bahkan  Undang-Undang  Dasar,  produksi  Presiden,  DPR, DPD,  Mahkamah  Konstitusi,  hingga  MPR  tidak  terdapat  pembatasan  untuk permohonan  perubahan  pengujian  kembali  alias  peninjauan  kembali  atas produk kekuasaannya, sesungguhnya mendestruksi prinsip konstitusionalitas; Pembatasan permohonan peninjauan kembali hanya sekali bertentangan  dengan  Pembukaan  UUD  1945  yang  menyebutkan  bahwa negara  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia  karena  seluruh  kekuasaan  dengan  segala  produk  kekuasaannya hadir  guna  pencapaian  tujuan  tersebut,  yang  setiap  saat  negara  harus membuka diri untuk mengoreksi segala produk kekuasaannya. 17
Berakhirnya  perkara  Pilkada  setelah  putusan  Mahkamah  merupakan suatu  kepastian  hukum,  tetapi  manakala  keadilan  belum  diteggakan  dalam proses  tersebut,  upaya  hukum  untuk  menemukan  keadilan  justru  belum selesai  dan  berhenti  pada  putusan  pengadilan  yang  telah  memiliki  kekuatan hukum tetap karena keadilan bersifat abadi dan tidak lekang oleh waktu dan tempat; sangat berbeda secara mendasar dengan kepastian hukum yang dapat dibatasi oleh waktu dan tempat tertentu. 18 Sebab itu, pembukaan persidangan kembali  dengan  mekanisme  permohonan  melalui constitutional  complaint menjadi  urgen  untuk  dilakukan.  Problemnya,  mekanisme  tersebut  tidaka
17 Ibid., p. 40-44.
18 Ibid., p. 49.
diatur  atau  belum  diadopsi  dalam  UU  Mahkamah  Konstitusi,  dan  bahkan dalam UUD Tahun 1945 pranata demikian tidak dikenal.
Constitutional  complaint merupakan  metode  untuk  memperjuangkan agar  hak-hak  dasar  seseorang  tidak  terciderai  oleh  tindakan  negara.  Dalam hal  ini, constitutional  complaint memiliki  makna  istimewa  yaitu  terkait dengan  kedudukan  manusia  dalam  sebuah  negara.  Setiap  warga  negara dalam  negara  hukum  modern  yang  demokratis  merupakan  bagian  dari pemilik  kedaulatan  dimana  semua  kekuasaan  negara  sesungguhnya  berasal dari  rakyat.  Di  dalam  negara  yang  berkedaulatan  rakyat,  constitutional complaint  menjadi  semacam  pengakuan  bahwa  rakyat  adalah  pemegang kedaulatan.  Melalui constitutional  complaint inilah  kemudian  warga  negara sebagai  bagian  rakyat  yang  berdaulat  diikutsertakan  secara  efektif  dalam mekanisme  kelembagaan negara terutama pada proses pengawasan terhadap lembaga-lembaga  konstitusional  melalui  peradilan  konstitusional.  Dengan demikian  hak  dan  martabat  manusia  diakui  dan  dilindungi  secara  efektif melalui sebuah kekuasaan peradilan konstitusional. 19
Mahkamah lahir sebagai bentuk pengadopsian ide constitusional court untuk  mengawal  hak  konstitusional  warga  negara  yang  tidak  mendapatkan peluang  selama  pemerintahan  Orde  Baru  sekaligus  guna  menjamin  agar konstitusi sebagai the highers of the land ditegakkan sebagaimana mestinya, sebab  itu  Mahkamah  berkembang  sebagai the  guardian  of  constitution dan bahkan  menjadi the  sole  interpretation  of  the  constitution yang  produk tafsirannya mengikat secara luas, tidak saja pada pemohon tetapi juga pihak- pihak  dan  masyarakat  umum  yang  tidak  terlibat  sama  sekali.  Namun demikian, perlindungan terhadap hak konstitusional tersebut secara normatif dibatasi oleh perangkat aturan yang  menentukan batas adanya kerugian atau potensi  kerugian  yang  akan  ditimbulkan  dari  penerapan  sebuah  undang- undang,  sedangkan  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  adanya  kebijakan negara,  termasuk  putusan  badan  peradilan  yang  tidka  berpihak  pada peradilan  dan hukum tidak terakomodasi. Karenanya, dengan  menempatkan konstitusi  sebagai  pelindung  terhadap  hak-hak  konstitusional  warga negaranya,  prinsip  yang  timbul  adalah  setiap  tindakan,  perbuatan,  dan/atau aturan  dari  semua  otoritas  yang  diberi  delegasi  oleh  konstitusi,  tidak  boleh bertentangan dengan basic rights dan konstitusi itu sendiri.
Ide  pembentukan  MK  adalah  sebagai  mekanisme  untuk  mengontrol pelaksanaan  UUD  1945  dalam  bentuk  undang-undang,  yaitu  melalui
19 Plaituka,  Solidaman  Bertho.  (2016).  “ Constitutional  Complaint Dalam  Rangka  Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia”. Jurnal Media Hukum . 23(1): 112.
pengujian  undang-undang,  yang  merupakan  salah  satu  kewenangan  MK yang  diberikan  oleh  UUD  1945.  Tulisan  ini  akan  menguraikan  tentang  hak konsitusional  warga  negara  atau  hak-hak  warga  negara  yang  dijamin  oleh UUD 1945, namun hak-hak tersebut belum atau tidak diatur lebih lanjut oleh sebuah undang-undang sehingga dalam praktiknya menimbulkan pelanggaran terhadap hak warga negara. Oleh karenanya dibutuhkan sebuah mekanisme  hukum  dalam  bentuk  pengaduan  konstitusional  ( constitutional complaint )  untuk  melindungi  hak  warga  negara  yang  dijamin  oleh  UUD 1945. 20
Mahfud  MD  menuliskan  paling  tidak  terdapat  tiga  cakupan  yang  dimuat dalam pranata constitutional complaint , yaitu 21 :
a. Pengajuan perkara ke MK atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum untuk memperkarakan atau tidak tersedia lagi jalur penyelesaiaan hukum (peradilan);
b. Adanya  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  yang langsung  melanggar  isi  konstitusi,  tetapi  tidak  secara  jelas  melanggar peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  di  bawah  UUD  1945;
dan
c. Putusan  pengadilan  yang  melanggar  hak  konstitusional  padahal  sudah mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap  dan  tidak  dapat  dilawan  lagi dengan  upaya  hukum  ke  pengadilan  yang  lebih  tinggi.  Misalnya peraturan  kasasi  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Tetapi merugikan hak konstitusional seseorang.
Selaras  dengan  hal  tersebut,  dalam  sistem constitusional  complain di Mahkamah  Konstitusi  republik  Slovenia  misalnya  tidak  dibenarkan mengajukan constitutional  complaint terhadap  adanya  penerapan  undang- undang  substantif  atau  prosedural  yang  keliru  atau  karena  keadaan  fakta yang keliru dalam persidangan di depan pengadilan.
A  constitutional  complaint  is  a  legal  remedy  by  which  a constitutional complainant in proceedings before the Constitutional  Court  claims  a  violation  of  human  rights  or fundamental  freedoms.  A  constitutional  complaint  cannot  be lodged  due  to  the  erroneous  application  of  substantive  or
20 Subiyanto,  Achmad  Edi.  (2011).  “Perlindungan  Hak  Konstitusional  Melalui  Pengaduan Konstitusional”, Jurnal Konstitusi . 8(5): 710.
21 MD.,  Mahfud.  (2009). Konstitusi  dan  Hukum  Dalam  Kontroversi  Isu .  Jakarta:  Rajawali Pers, p. 287.
procedural  law  or  due  to  an  erroneously  established  state  of  the facts in proceedings before courts. 22
Cakupan  rezim constitutional  complaint sebgaimana  dimaksud Mahfud  tentu  akan  bertambah  dengan  tindakan  pemerintahan  yang  tidak dilakukan  upaya  hukum  melalaui  prosedur  peradilan  tetapi  secara  langsung atau  tidak  langsung  perbuatan  aparatur  tersebut  merugikan  hak-hak konstitusional warga.
Ketiga  hal  yang  diungkapkan  Mahfud  menjadi  relevan  sebab konstitusionalitas  undang-undang  melalui  mekanisme constitutional  review di  Mahkamah  sebagai  mekanisme  perlindungan  hak-hak  konstitusional hanya mencakup dua tugas pokok, yaitu 23 :
a. Menjamin  berfungsinya  sistem  demokrasi  dalam  hubungan  peran  atau interpaly antara  cabang  kekuasaan  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif.
Constitutional review dimaksudkan untuk mencegah dominasi kekuasaan dan/atau penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan.
b. Untuk  melindungi  setiap  individu  warga  negara  dari  penyalahgunaan kekuasaan  oleh  lembaga  negara  yang  merugikan  hak-hak  fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi.
Pengujian  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  yang  dilakukan Pasangan  Badrul  Kamal  dalam  sengketa  Pilkada  Depok  yang  bermula  dari putusan  MA  pada  substansinya  merupakan  pengaduan  konstitusional ( constitutional  complain ).  Sebab  menurut  UU  Pemda  2004,  sengketa  yang timbul  dalam  proses  Pilkada  diselesaikan  oleh  peradilan  dalam  lingkungan MA.  Akan  tetapi  Putusan  Mahkamah  Nomor  001/PUU-IV/2006,  terhadap permohonan  Badrul  Kamal  tersebut  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  karena bukan  wewenang  Mahkamah.  Namun  demikian,  dengan  adanya dissenting opinion dari  dua  hakim  di  Mahkamah  untuk  tetap  menerima  sebagai mekanisme constitutional  complaint dengan  cara  melakukan  penafsiran bahwa  Mahkamah  seharusnya  dapat  menampung  pengaduan  konstitusional ( constitutional  complaint )  atas  pelanggaran  hak-hak  konstitutional  warga negara  karena  sesungguhnya  telah  memiliki  dasar  hukum  yang  cukup berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi yang terdapat dalam UUD 1945.
Problem utama dari penerapan constitutional complain dalam putusan perkara  pilkada  yang  mengandung  ketidakadilan  tersebut  adalah  belum tersedianya  pranata  hukum  yang  memberikan  model  dan  menjadi  sumber
22 http://www.us-rs.si/en/about-the-court/institution/frequently-asked-questions/4-what-is-a- constitutional-complaint-and-in-what-i/, (diakses November 2016).
23 Asshiddiqie, Jimly. Model-Model…, Op.Cit., p. 10-11.
kewenangan  Mahkamah  menerima  dan  memerika  permohonan  tersebut melalui  mekanisme  pengaduan  konstitusional.  Namun  demikian,  bukan berarti  tidak  dapat  dilakukan,  tetapi  prosedur  yang  dilakukan  adalah permohonan untuk membuka kembali perkara dimaksud sebagaimana model pelaksanaan  pengujian  kembali  dalam  perkara  pidana  yang  dapat  dilakukan lebih  dari  satu  kali  sampai  tegaknya  keadilan  materiel,  meskipun  putusan perkara dimaksud telah dieksekusi.
Pada akhirnya dipilih  mekanisme constitutional complaint merupakan suatu  upaya  hukum  terakhir (exhausted) dengan  tujuan  memberikan perlindungan  hukum secara maksimal terhadap hak  konstitusional pasangan calon  Pilkada  yang  terganggu  hak-hak  politiknya  yang  dijamin  konstitusi sebagai akibat penerapan putusan dari proses korupsi.
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Slovenia  misalnya  menegaskan pilihan  dilakukan constitutional  complain adalah 1)  the  alleged  violation  is manifestly  obvious,  and  2)  irreparable  consequences  for  the  complainant would result from the implementation of the individual act. 24
Selain  penerapan  konstitusional  bersyarat  dalam  sifat  final  dan mengikat  putusan  Mahkamah  dalam  perkara  Pilkada,  dengan  menjadikan atau  menempatkan  kebolehan  dilakukan  koreksi  melalui  pranata constitutional  complaint sebagaimana  penjelasan  di  atas,  setiap  putusan Mahkamah  terkait  empat  kewenangan  yang  dimilikinya  dapat  dilakukan eksaminasi  publik  dengan  menempatkan  dan  menjadikan  akademisi, advokat,  atau  masyarakat  luas  pencinta  hukum  sebagai  sahabat  peradilan ( amicus curiae atau friend of the court ).
Amicus  curiae merupakan  model  pengawasan  eksternal  yang dilakukan  publik,  dan  dalam  sistem  hukum  Indonesia  keberaaan  model tersebut  diakui  sebagai  salah  satu  cara  menutup  celah  bagi  hakim  menolak perkara  dengan  dalil  tidak  ada  aturan  hukumnya.  Namun  demikian, amicus curiae bukanlah sistem  kontrol peradilan yang  dikembangkan  dalam system hukum Indonesia, melainkan berkembang dalam proses hukum dalam sistem Romawi  Kuno  yang  kemudian  dikembangkan  Inggris  dengan  sistem  anglo saksis (anglo saksis). 25
Amicus  curiae dalam  Miriam  Webster  Dictionary  diartikan  sebagai one  (as  a  professional  person  or  organization)  that  is  not  a  party  to  a particular litigation but that is permitted by the court to advise it in respect to  some  matter  of  law  that  directly  affects  the  case  in  question . 26 Kamus
24 http://www.us-rs.si/en/applications/applications-3460/, (diakses November 2016).
25 https://en.wikipedia.org/wiki/Amicus_curiae, (diakses November 2016).
26 http://www.merriam-webster.com/dictionary/amicus%20curiae
hukum  memaknainya  sebagai a  person  with  strong  interest  in  or  views  on the subject matter of an action, but not a party to the action, may petition the court  for  permission  to  ﬁ  le  a  brief,  ostensibly  on  behalf  of  a  party  but actually  to  suggest  a  rationale  consistent  with  its  own  views. 27 Sedangkan laman amicus curiae sendiri memberikan pengertian sebagai …someone who has no relevance to any particular side in a case.
Instead,  they  volunteer  information  regarding  a  point  of  law  or something  else  relevant  to  the  case  that  they  feel  may  help  the court in deciding a matter related to it. This information comes in different forms as well. One way is a legal opinion that is available as  something  known  as  a  brief.  It  may  also  be  a  testimony  that neither  party  solicited.  It  may  also  be  through  a  discourse  known as a treatise . 28
Sistem  peradilan  Amerika  Serikat  mendefinisikan amicus  curiae sebagai
…a person or an organization which is not a party to the case but has  an  interest  in  an  issue  before  the  court  may  ﬁ  le  a  brief  or participate  in  the  argument  as  a  friend  of  the  court.  An  amicus curiae asks for permission to intervene in a case usually to present their  point  of  view  in  a  case  which  has  the  potential  of  setting  a legal  precedent  in  their  area  of  activity,  often  in  civil  rights cases.....The term may also refer to an outsider who may inform the court  on  a  matter  a  judge  is  doubtful  or  mistaken  in  a  matter  of law. An amicus curiae application by a non-relative may be made to the court in favor of an infant or incompetent person. The court may  give  the  arguments  in  the  amicus  curiae  brief  as  much  or  as little weight as it chooses . 29
Mahkamah  Agung  Amerika  Serikat  membatasi  pemaknaan amicus curiae secara  singkat  sebagai a  person  or  group  who  is  not  a  party  to  a lawsuit,  but  has  a  strong  interest  in  the  matter,  will  petition  the  court  for permission to submit a brief in the action with the intent of inﬂ uencing the court's decision . 30
27 http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Amicus+brief
28 http://amicuscuriae.org/
29 http://deﬁ nitions.uslegal.com/a/amicus-curiae/
30 American Airlines v. Wolens, 513 US 219 (1995)
Berdasarkan  pemaknaan  demikian,  sistem  peradilan  Amerika  Serikat, aktivitas amicus curiae merujuk pada tiga kategori yaitu 31 :
a. Mengajukan  permohonan  untuk  intervensi  terhadap  kasus  yang  sedang disidangkan, dengan tujuan mempengaruhi putusan pengadilan;
b. Menginformasikan ke pengadilan tentang  masalah yang  masih  diragukan oleh hakim atau keliru dipahami oleh hakim; dan
c. Amicus  curiae oleh  seseorang/pihak  yang  tidak  memiliki  hubungan keluarga untuk kepentingan bayi atau orang yang tidak cakap hukum.
Pengertian amicus  curiae dalam  praktek  Indonesia  ditemukan ketidaksamaan,  namun  mempunyai  kesamaan  pada  pokoknya,  yaitu keterlibatan  pihak  lain  dalam  suatu  perkara  di  pengadilan. Amicus  curiae dalam kasus Prita disimpulkan pengertiannya sebagai berikut : ”.... amicus curiae disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; seorang penasihat kepada pengadilan pada beberapa masalah hukum yang bukan merupakan pihak untuk kasus  yang  biasanya  seseorang  yang  ingin  mempengaruhi  hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas” 32
Sedangkan dalam kasus Majalah Playboy adalah:
“ amicus  curiae disampaikan  oleh  seseorang  yang  tertarik  dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat  dalam  suatu  sengketa;  atau  dapat  juga  seorang    penasihat yang  diminta  oleh  pengadilan  untuk  beberapa  masalah  hukum, sebab  seseorang  dimaksud  memiliki  kapasitas  yang  mumpuni untuk  masalah  hukum  yang  sedang  diperkarakan  di  pengadilan, dan  orang  tersebut  bukan  merupakan  pihak  dalam  kasus bersangkutan,  artinya  seseorang  tersebut  tidak  memiliki  keinginan untuk  mempengaruhi  hasil  perkara  yang  melibatkan  masyarakat luas” 33
Pranata Amicus curiae dalam sistem peradilan Amerika Serikat secara tegas  diakui  dalam  hukum  acara  MA  sebagaima  diatur  dalam  Bab  VII  dari
31 Aminah,  Siti.  (2014). Menjadi  Sahabat  Keadilan:  Panduan  Menyusun  Amicus  Brief .
Jakarta: Hivos, p. 8-9.
32 Amicus Curiae diajukan ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI dalam Perkara Nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNG  Kasus:  "Prita  Mulyasari  Vs.  Negara  Republik  Indonesia"” Jakarta, Oktober 2009, p. 5.
33 Amicus  Brief  (Komentar  Tertulis)  Kasus  Erwin  Arnada  Vs.  Negara  Republik  Indonesia, Indonesia  Media  Defense  Litigation  Network  (IMDLN), Institute  for  Criminal  Justice Reform (ICJR), dan  Lembaga  Studi  dan  Advokasi Masyarakat (ELSAM),  Jakarta, 2011,  p.
6.
Rules Of The Supreme Court Of The United States yang diadopsi 12 Januari 2010 dan efektif berlaku 16 Februari 2010.
Amicus  curiae berdasarkan  ketentuan  tersebut  bukanlah  salah  satu pihak  yang  berperkara  di  pengadilan,  melainkan  pihak  lain  yang (independen)  tetapi  mempunyai  kepentingan  terhadap  perkara  yang  sedang diperiksa  untuk  memberikan  sudut  pandang  yang  netral,  terutama  secara teoretis terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam materi yang disidangkan. Jadi,  pranata  tersebut  dapat  memberikan  pandangan  dari  berbagai  sudut pandang  tidak  terbatas  pada  argumentasi  hukum,  melainkan  bisa  ekonomi, filsafat  ataupun  padangan  lainnya  yang  hendak  mendudukan  persoalan secara  proporsional  dan  pada  akhirnya  mampu  memberikan  dan  menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam membuat putusan dalam perkara yang ditanganinya.  Sedangkan  bagi  hakim,  dokumen  atau  pendapat  dari amicus tidaklah  mengikat  atau  mengharuskan  hakim  menggunakan  dalam pertimbangan memutuskan perkara yang ditanganinya.
Bertolak  belakang  dengan  pihak  yang  dapat  menjadi  pihak  terkait peradilan  Amerika,  pilihan  pihak amicus  curiae yang  dikembangkan  dalam sengketa Pilkada oleh Mahkamah adalah dengan menjadikan calon pasangan yang  mendapatkan  suara  terbanyak  sebagai  pihak  terkait,  dalam  hal  ini adalah  pasangan  calon  kepala  daerah  yang  memperoleh  suara  terbanyak yang  ditetapkan  Termohon  (KPUD)  dan  mempunyai  kepentingan  langsung dengan  permohonan  yang  diajukan  Pemohon.  Konstruksi  tersebut sebagaimaan  terdapat  dalam  Pasal  3  ayat  (3)  PMK  Nomor  1  Tahun  2015 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015, 34 Pasal 1 angka 6 PMK  Nomor  2  Tahun  2015  sebagaimana  diubah  dengan  PMK  Nomor  7 Tahun  2015, 35 Pasal  1  angka  8  PMK  Nomor  3  Tahun  2015  sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 8 Tahun 2015, 36 Pasal 7 PMK Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 6 Tahun 2015. 37
Sistem  Amerika  Serikat  yang  menjadikan  pengacara  sebagai  pihak terkait  yang  berkedudukan  sebagai amicus  curiae ,  sedangkan  PMK membatasinya  pada  pasangan  calon  yang  memperoleh  suara  terbanyak. Artinya,  keberadaan  pihak  terkait  tersebut  adalah  sebagai  cara  melindungi
34 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walilkota.
35 Tentang  Tahapan,  Kegiatan,  dan  Jadwal  Penanganan  Perkara  Perselisihan  Hasil  Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walilkota.
36 Tentang  Pedoman  Permohonan  Pemohon,  Jawaban  Termohon  dan  Keterangan  Pihak Terkait.
37 Tentang  Pedoman  Beracara dalam  Perkara  Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Gubernur,  Bupati dan Walilkota dengan Satu Pasangan Calon.
kepentingan hukumnya agar tidak dirugikan oleh adanya putusan Mahkamah sebagai  akibat  dalil  atau  argumentasi  Pemohon  yang  dipergunakan  dan permohonannya dikabulkan.
Norma pengaturan sahabat peradilan yang dibatasi oleh PMK tersebut menunjukkan  bahwa  meskipun  Mahkamah  diharapkan  dapat  menciptakan peradilan yang putusannya adil dalam pengertian dapat diterima semua pihak sebagai  putusan  yang  menyelesaikan  persoalan,  tetapi  pembatasan  pihak terkait  yang  dapat  langsung  mengajukan  diri  sebagai  salah  satu  pranata dalam perkara Pilkada nyata lebih  mengedepankan  kepastian hukum, bukan mengutamakan  semangat  perlindungan  dan  pengakuan  HAM,  sehingga keberdaaan  pembatasan  demikian  justru  dapat  mereduksi  keadilan  sebagai akhir dari proses peradilan  di Mahkamah. Pembatasan para pihak, termasuk pihak  terkait  sebagai  model  sahabat  peradilan  di  Mahkamah  dalam  rangka pencapaian  kepastian  hukum  sudah  terpenuhi,  namun  dalam  upaya menemukan  keadilan  substansial  tidak  memadai.  Seharusnya  pencarian keadilan  adaah  proses  tiada  berakhir,  dengan  demikian  sepanjang mempunyai  kepentingan  terhadap  tegaknya  keadilan,  maka  pihak  terkait seharusnya tidak saja pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan telah  ditetapakan  oleh  KPUD  sebagai  calon  pasangan  terpilih.  Artinya, individu  perorangan  dan/atau  kelompok  masyarakat  seharusnya  dapat  pula ditempatkan  sebagai  salah  satu  pihak  terkait  yang  dapat  menjadi  pihak berkepentingan  dalam  pencarian  keadilan  perkara  Pilkada  di  depan  Majelis Mahkamah.
Lain  halnya  dengan  model  keterlibatan  pihak  terkait  yang  diatur dalam  PMK,  sahabat  peradilan  dapat  pula  melakukan  eksaminasi  publik terhadap  putusan  peradilan,  termasuk  putusan  Mahkamah  terkait  dengan sengketa  Pilkada.  Eksaminasi  sifatnya  akademik,  sehingga  produk  putusan eksaminasi  juga  demikian.  Putusan  eksaminasi  diharapkan  dapat memberikan  perspektif  akademik  terhadap  perkara  terkait,  sehingga  pada perkara  serupa  selanjutnya  majelis  hakim  lebih  dapat  menjaga  wibawa peradilan  dengan  produk  putusan  yang  sarat  akan  pertimbangan  moral  dan berakhir pada keberterimaan para pihak.
Pihak  terkait  dalam  sengketa  Pilkada  ikut  berkontestan  dalam  proses peradilan,  yang  berarti  juga  menyampaikan  rangkaian  peristiwa  hukum sehingga  terbentuk  sekumpulan  argumentasi  hukum  untuk  menguatkan adanya  keadilan  yang  harus  ditegakkan  peradilan,  sedangkan  eksaminasi publik  menilai  produk  kebijakan  negara  yang  dilakukan  peradilan  melalui diskusi ilmiah terhadap putusan hakim.
Eksaminasi  publik  merupakan  mekanisme  untuk  mengontrol kekuasaan kehakiman agar dalam memeriksa serta memutus perkara dirinya tidak  hanya  bertanggung  jawab  kepada  Tuhan  dan  hati  nuraninya  sendiri, melainkan  juga  pada  nilai-nilai  kemanusiaan  yang  tumbuh  kebang  dalam masyarakat sebagai keadilan umum, sehingga tertutup peluang penyalahgunaan  kekuasaan  dan  kewenangan  yang  dapat  berakibat terabaikannya  rasa  keadilan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  dalam mengupayakan  pulih  kembalinya  citra  dan  wibawa  pengadilan,  keterlibatan publik  melalui  proses  eksaminasi  dapat  menjadi  salah  satu  langkah  penting dan  strategis  guna  menilai  sesuatu  putusan  pengadilan  yang  kontroversial, perkara  mana    di  satu  sisi  menarik  perhatian  publik,  sementara  di  sisi  lain putusan  atas  perkara  itu  dirasakan  tidak  sesuai  dengan  rasa  keadilan masyarakat. 38
Adapun tujuan pelaksanaan eksaminasi publik adalah 39 :
a. Melakukan  analisis  terhadap  pertimbangan  hukum  atas  produk  hukum atau  putusan  majelis  hakim,  atau  dakwaan,  jalannya  proses  beracara  di pengadilan dan perilaku jaksa dan hakim selama proses persidangan.
b. Mendorong  dan  memberdayakan  partisipasi  publik  untuk  terlibat  lebih jauh  di  dalam  mempersoalkan  proses  sesuatu  perkara  dan  putusan  atas perkara itu.
c. Mendorong  dan mensosialisasikan  lembaga  eksaminasi  dengan membiasakan  publik  mengajukan  penilaian  dan  pengujian  terhadap sesuatu  proses  peradilan  dan  putusan  lembaga  pengadilan  serta keputusan-keputusan  lembaga  penegakan  hukum  lainnya  yang  dirasakan dan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan masyarakat;
d. Mendorong  terciptanya  independensi  lembaga  penegakan  hukum, termasuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik; dan
e. Mendorong para hakim untuk meningkatkan integritas moral, kredibilitas dan  profesionalitasnya  di  dalam  memeriksa  dan  memutus  suatu  perkara agar  tidak  menjadi  putusan  yang  kontroversial,  sehingga  melukai  rasa keadilan masyarakat.
Eksaminasi  publik  terhadap  perkara  di  lingkungan  peradilan  umum yang  pernah  dilakukan  antara  lain  terkait  perkara  Prita  Mulyasari,  kasus Pembunuhan  Munir  (perkara  Nomor  1185  K/Pid/2006  dengan  terdakwa
38 Yuntho,  Emerson;  Purnomo,  Aris;  dan  Zakiyah,  Wasingatu.  (2011). Panduan  Eksaminasi Publik . Jakarta: ICW, p. 26.
39 Ibid., p. 31.
Pollycarpus  Budihari  Priyanto).  Sedangkan  putusan  Mahkamah  yang dilakukan  eksaminasi  publik  antara  lain  dilakukan  Putusan  Nomor 005/PUU-VI/2006  tentang  Pengujian  undang-undang  Komisi  Yudisial,  dan Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman,  serta  putusan  Nomor  45/PUU- IX/2011  Perihal  Pengujian  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan.  Sedangkan  terhadap  putusan  Mahkamah  yang  terkait  dengan sengketa Pilkada belum pernah ada yang melakukan eksaminasi public, atau setidak-tidaknya penulis belum pernah membaca keputusan hasil eksaminasi publik perkara dimaksud.
Kelemahan  mendasar  produk  akhir  eksaminasi  publik  adalah  tidak adanya keterikatan majelis hakim terhadap perkara yang dieksaminasi untuk pembukaan  kembali,  ataupun  menjadi  pertimbangan  dalam  memeriksa  dan memutus perkara serupa di masa akan datang. Sedangkan produk akhir pihak terkait  dalam  PMK  sebaliknya,  disebabkan  pengajuannya  bersamaan  pada saat proses berlangsung dan terlibat aktif di persidangan, putusan Mahkamah juga  menjadikan  satu  kesatuan  argumentasi  pihak  terkait  sebagai  bagian tidak terpisahkan.

## C. Penutup

## 1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa  final  dan mengikat  dari  putusan  pertama  dan  terakhir  terhadap  perkara  Pilkada  harus diartikan sebagai putusan yang  memenuhi unsur kepastian hukum, sehingga putusan  demikian  diartikan  sebagai  putusan  serupa  dengan  konstitusional bersyarat  ( constitutional  conditisionally ).  Tetapi  apabila  dikemudian  hari yang  terdapat judicial  corruption yang  mereduksi  keadilan  sebagai  hak-hak konstitusional  pasangan  calon  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota,  Mahkamah membuka  kembali  perkara  dan  memeriksanya  melaui  pranata constitutional complaint .  Disamping  itu,  terdapat  upaya non  judicial berupa  eksaminasi publik sebagai salah satu bentuk kepeduliaan amicus curiae meskipun tidak memberikan  dampak  langsung  terhadap  putusan  yang  sudah  dibacakan diharapkan  dapat  mendorong  hakim  untuk  lebih  menjaga  integritas  sebagai penegak  hukum,  salah  satunya  melalui  putusan  yang  dilandasi  oleh argumentasi  hukum  yang  sarat  akan  nilai-nilai  kemanusiaan,  mengandung moralitas  hukum,  sehingga  menjadi  putusan  hukum  yang  adil  dan  dapat diterima masyarakat.

## 2. Saran
Disarankan  dilakukan  perubahan  UU  Mahkamah  Konstitusi  dan/atau dengan  putusan  Mahkamah  sebagai  preseden  ( judge  made  law ),  ataupun dengan  Peraturan  Mahkamah  dapat  diatur  syarat-syarat  atau  ketentuan prosedur  hukum constitutional  complaint terhadap  putusan  sengketa  hasil pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  yang  dapat  dilakukan permohonan untuk membuka perkara kembali.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Aminah,  Siti.  (2014). Menjadi  Sahabat  Keadilan:  Panduan  Menyusun Amicus Brief . Jakarta: Hivos. Anshori,  Abdul  Ghafur.  (2006). Filsafat  Hukum,  Sejarah,  Aliran,  dan Pemaknaan . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Asshiddiqie,  Jimly.  (2005). Model-model  Pengujian  Konstitusi  di  Berbagai Negara. Jakarta: Konstitusi Press. Harahap,  Krisna.  (2004). Konstitusi  Republik  Indonesia  Sejak  Proklamasi Hingga Reformasi . Bandung: PT. Grafitri Budi Utami. Marbun,  S.F.  (1997). Peradilan  Administrasi  Negara  dan  Upaya Administrasi di Indonesia. Yogyakarta: Liberty. MD.,  Mahfud.  (2009). Konstitusi  dan  Hukum  Dalam  Kontroversi  Isu .
Jakarta: Rajawali Pers.
Soekanto, Soerjono; dan Mamudji, Sri. (2004). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa.  (2001). Kamus  Besar  Bahasa Indonesia . Jakarta: Departemen P&K.
Yuntho,  Emerson;  Purnomo,  Aris;  dan  Zakiyah,  Wasingatu.  (2011).
Panduan Eksaminasi Publik . Jakarta: ICW.
B. Tesis, Disertasi, Koran, Majalah, Jurnal, dan Makalah
Djatmika,  Prija.  “Problem  Menegakan  Keadilan  Substantif”. Harian  Jawa Pos , Rabu, 10 Desember 2008,
Hermawan,  Muhammad  Ilham.  (2015).  “Hermeneutik  Sebagai  Landasan Kefilsafatan    Keberadaan  Penafsiran  Konstitusi    (Analisis  Putusan Pengujian  Undang-Undang  Terhadap  Undang-Undang  Dasar  oleh Mahkamah  Konstitusi  Indonesia)”, Disertasi. Jakarta: FH  Universitas Indonesia.
Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta,  edisi 3 Tahun II, November 2004
Jurnal Hukum Progresif . (2005). 1(1) Jurnal Konstitusi . (2010). 7(3). _____________ . (2013). 10(4). _____________ . (2014). 11(1). Majalah Hukum Nasional , September, 2011. Plaituka,  Solidaman  Bertho.  (2016).  “ Constitutional  Complaint Dalam Rangka  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia  di  Republik  Indonesia”, Jurnal Media Hukum , 23(1).
Rafiuddin. (2012). “Penalaran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian  Undang-undang  yang  diuji  Lebih  dari  Sekali  (Stdi  Atas Putusan  Mahkamah  Konstitusi  2003-2010)”, Tesis. Jakarta:  FH Universitas Indonesia.
Subiyanto,  Achmad  Edi.  (2011).  “Perlindungan  Hak Konstitusional  Melalui Pengaduan Konstitusional”, Jurnal Konstitusi , 8(5).

## C. Peraturan Perundang-Undangan
UUD Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi sebagaimana  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2011 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun    2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  32  Tahun    2004  tentang  Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007  Tentang  Penyelenggaraan
Pemilihan Umum.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan
Perundang-Undangan.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah sebagaimana  diubah  kedua  kalinya  terakhir  dengan  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan Walikota.
Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  1  Tahun  2012  tentang  Produk Hukum Mahakamah Konstitusi.
Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Pedoman Beracara  Dalam  Perkara  Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Gubernur,
Bupati  dan  Walikota  sebagaimana  diubah  dengan  Peraturan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  5  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas Mahkamah  Konstitusi  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Pedoman Beracara  Dalam  Perkara  Perselisihan  Hasl  Pemilihan  Gubernur, Bupati dan Walikota.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  072-  073  /PUU-II/2004  tentang Pengujian  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  terhadap  Undang-Undang  Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  34/PUU-XI/2013  Tentang  Pengujian Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  97/PUU-XI/2013  tentang  Pengujian Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Putusan  MK  Nomor  072-073/PUU-II/2004  tentang  Permohonan  Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

## D. Internet
http://kbbi.web.id/vonis http://nasional.kompas.com/read/2014/03/06/1622042/Hambit.Beri.Akil.Rp. 3.Miliar.agar.Gunung.Mas.Tak.Kisruh http://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/15533261/Kasus.Suap.Penanga nan.Sengketa.Pilkada.Akil.Mochtar.yang.Menggurita http://nasional.kompas.com/read/2015/09/17/19365311/Bupati.Empat.Lawa ng.dan.Istri. Didakwa.Suap.Akil.Mochtar.Rp.15.Miliar http://nasional.kompas.com/read/2015/12/01/12575761/Kasus.Suap.Akil.Mo chtar.Bagaimana. Nasib.Sengketa.Pilkada.Buton.dan.Jatim. http://news.liputan6.com/read/2451256/kpk-usut-pengakuan-bupati-buton- suap-akil-mochtar-rp-1-m http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.rekapphpu http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPUD, akses terakhir  29 September 2016 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPUD http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.rekappuu http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapSKLN https://m.tempo.co/read/news/2015/09/15/058700669/bupati-morotai-akui- suap-mk-rp-3-miliar-agar-menang-Pilkada
http://www.jimly.com,  Jimly  Asshidiqiie, Gagasan  Negara  Hukum, akses terakhir 12 Desember 2016. http://www.us-rs.si/en/applications/applications-3460/, akses terakhir November 2016. https://en.wikipedia.org/wiki/Amicus_curiae http://www.us-rs.si/en/about-the-court/institution/frequently-asked- questions/4-what-is-a-constitutional-complaint-and-in-what-i/, akses terakhir November 2016