Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 46-51| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## PROSES PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
I Kadek Sudikma, I Ketut Sukadana, I Nyoman Gede Sugiartha Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Kepolisian  adalah  lembaga  pemerintah  yang  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  penyitaan,  penyitaan  yang dilakukan harus memenuhi unsur tindak pidana. Salah satu contoh penyitaan yang dilakukan oleh Kepolisian adalah penyitaan  yang  dilakukan  dalam  hal  penyalahgunaan  Narkotika.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mendeskripsikan pengaturan hukum pidana terhadap kejahatan narkotika dan untuk mengetahui wewenang penyidik dalam  melakukan  penyitaan  barang  bukti  narkotika  dan  proses  penyitaan  barang  bukti  narkotika.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  yang  relevan  terhadap masalah yang dikaji. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka  atau library research. Setelah bahan- bahan  hukum  terkumpul,  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa penyitaan barang bukti adalah tahapan yang dilakukan sangat menetukan adanya tindak pidana atau tidak. Jika barang bukti untuk menetukan adanya tindak pidana sangat tepat maka pembuktian itu bisa dipakai untuk mendukung alat bukti  lainya.  Proses  pelaksanaan  penyitaan barang bukti tindak pidana narkotika dapat dilakukan dalam 4  (empat) macam bentuk   penyitaan,  yaitu:   Penyitaan  biasa,   Penyitaan  dalam   keadaan  mendesak, Penyitaan tertangkap tangan, Penyitaan Surat atau tulisan lain.
Kata Kunci: Kepolisian; Penyitaan; Narkotika; Barang Bukti; Tindak Pidana

## Abstract
The police force is a government agency that has the authority to conduct foreclosures. Foreclosures that are carried out must meet elements of a criminal offense. One example of confiscation carried out by the Police is confiscation carried out in the case of abuse of Narcotics. The purpose of this study is to describe the regulation of criminal law against narcotics crimes and to determine the authority of investigators in confiscating narcotics evidence and the process of confiscating narcotics evidence. The method used in this study is normative with a legislative approach that is relevant to the problem under study. The source of legal material used is library research or library research. After  the  legal  materials  are  collected,  they  are  analyzed  qualitatively.  The  results  of  this  study  indicate  that confiscation of evidence is a stage that is carried out is very determining the existence of a criminal act or not. If the evidence to determine the existence of a crime is very appropriate, then the evidence can be used to support other evidence.  The process  of  confiscating  evidence  of  narcotics  crime  can  be  carried  out  in four  types  of  foreclosure, namely: Ordinary confiscation, Confiscation in a state of emergency, Confiscation of caught hands, Confiscation of Letters or other writings.
Keywords: Police; Foreclosure; Narcotics; Evidence; Criminal Acts

## I. PENDAHULUAN
Narkotika  adalah  obat-obatan  tertentu  yang  berguna  dalam  hal  medis.  Meski  mengandung  zat-zat  yang berbahaya  namun  juga  memiliki  manfaat  dibidang  medis  meskipun  tetap  memiliki  efek  tersendiri, (Armono, 2014). Obat-obatan  dimaksud  adalah sebagai  penyembuh  suatu penyakit  ataupun pencegahan terhadap  suatu  penyakit,  namun  apabila  banyak  disalahgunakan atau  dengan  nama lain  peruntukkannya tidak sesuai dengan medis (aturan dikedokteran) maka hal tersebut sangat merugikan seseorang maupun masyarakat  pada  umumnya.  Apabila  narkotika  disalahgunakan  maka  akan  berakibat  fatal  bagi penggunanya.  Zat  yang  terkandung didalam  Narkotika  itu sangat banyak kegunaanya apabila digunakan
dengan aturan dokter, namun pada  kenyataanya  di  dunia  khususnya  di  Indonesia  ini  sangat  merugikan kehidupan bangsa dan sangat merusak nilai-nilai budaya bangsa ini dan sangat erat kaitannya melemahkan kecerdasan bangsa hingga melemahkan ketahanan Negara ini.
Pengertian  Penyalahgunaan  narkotika  adalah  pemakaian  terus  menerus dan berlebihan tanpa resep dokter yang tidak dimaksudkan untuk pengobatan, namun untuk kesenangan dalam pengaruh obatnya yang berlebihan dan berlangsung terus menerus, hingga mengakibatkan kerusakan mental, sosial dan gangguan kesehatan yang berkepanjangan sudah tentu Narkotika sangat buruk sekali akibatnya jika disalahgunakan.
Kita bisa lihat di Indonesia narkotika sudah menyasar para remaja yang notabene adalah orang-orang yang akan meneruskan cita-cita bangsa ini namun dirusak oleh tangan-tangan jahil orang jahat yang ingin menghacurkan  Indonesia dengan  cara menghancurkan  generasi muda  Indonesia. Hal  ini  jelas  dikatakan oleh Eleanora (2011) dalam penelitiannya bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan sangat tajam. Hasil penelitian Veronica, Langi, & Joseph (2018) juga menunjukkan bahwa sekitar 2,5% remaja dalam penelitian yang dilakukan terhadap 19882 remaja usia 15-24 sebagai populasi penelitian memiliki sejarah penyalahgunaan narkoba. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian dari Purwatiningsih (2016) bahwa pengguna atau pihak yang terlibat kebanyakan adalah kelompok usia muda dan  kebanyakan  yang  menyalahgunakan  NAPZA  adalah  laki-laki,  (Nur’artavia,  2017).  Adapun  faktor- faktor yang melatarbelakangi hal tersebut adalah faktor pengetahuan, sikap  (Jumaidah & Rindu, 2017), keluarga dan lingkungan tempat tinggal, (Nurmaya, 2016).
Perlunya sanksi yang  tegas  dari  pemerintah  tanpa  pandang  bulu  baik  itu  pengedar  ataupun  yang memproduksi,  semua  harus  dijatuhi  humuman  yang maksimal,  setimpal  dengan  perbuatan  yang mereka lakukan  yang  membuat  para  pemuda  bangsa  ini  menjadi  kecanduan  obat-obatan  terlarang  dan  merusak masa depan generasi muda Indonesia. Adapun sanksi pidana yang sekarang ini diberlakukan di Indonesia masih jauh dari harapan, kurang efektif diakibatkan oleh adanya penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap pelaku (Asyharudddin, Badaru, & Hidjaz, 2020) dan adanya tumpang tindih  kepentingan  membuat  sanksi  tidak  diberlakukan  secara  maksimal.  Masih  banyaknya  perdaran Narkotika  di  Indonesia  bahkan  di  dalam  lapas  sendiri  masih  beredar  dan  bagi  pengguna  masih  bisa menikati barang haram dimaksud dengan leluasa.
Penjatuhan  sanksi  pidana  belum  membuat  efek  jera  baik  bagi  pemakai dan pengedar Narkotika, sanksi-sanksi yang ada masih bisa dimanipulasi dengan alasan  harus  segera  direhabilatasi  namun  pada kenyataan  banyak  yang  keluar  dari  pusat  rehabilatasi  narkoba  masih  menggunakan  ataupun  memakai barang haram dimaksud. Mudahnya mendapatkan narkoba menjadi alasan selama ini bagi pengguna untuk menggunakan  obat-obatan  tersebut  dengan  dalih  bahwa  mereka  menggunakannya  demi  kepentingan pribadi. Padahal efek dari narkoba bukan hanya dirasakan olehnya sendiri namun seluruh keluarga juga akan menanggung akibatnya.
Para  pelaku  penyalahgunaan  narkotika  adalah  para  penjahat  yang  lupa bahwa mereka juga bagian dari korban terhadap ganasnya narkotika. Namun mereka tanpa peduli dengan aturan ataupun hak-haknya sendiri sebagai korban yang harusnya diperhatikan oleh Negara, dan pada saat yang bersamaan seolah- olah Negara membiarkan tanpa perduli nasib dari pengguna narkoba itu sendiri.
Kaidah  Hukum  itu  seharusnya  adalah  salah  satu  sistem  yang  diperlukan  demi  mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan manfaat dan kepastian hukum itu sendiri sebagaimana yang  diamanatkan  didalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Tindak  Pidana  Narkotika. Biasanya seseorang yang menyalah gunakan Narkotika di proses yang ujung-ujungnya di kenakan sanksi pidana,  padahal  hal  tersebut  bukan  satu-satunya  upaya  yang  bisa  dilakukan  bisa  jadi  di  proses  atau  di rehabilitasi  terlebih  dahulu  hingga  orang  dimaksud  sembuh  dari  ketergantungan  Narkotika  agar  tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang baru.
Adapun penelitian terkait yang mengkaji hal serupa dengan penelitian sekarang ini telah dilakukan sebelumnya  oleh  beberapa  peneliti,  diantaranya  adalah  Amanda,  Humaedi,  &  Santoso  (2017)  dalam penelitiannya berjudul “Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan remaja tersebut yaitu: 1) pendekatan agama (religius); 2) pendekatan psikologis; dan 3) pendekatan sosial. Penelitian serupa juga dilakukan oleh
Widodo  (2018)  yang  berjudul  “Kewenangan  yang  Dimiliki  oleh  Penyidik  dalam  Tindakan  Menyuruh Berhenti Orang yang Di Curigai (Tinjauan Pasal 5 Huruf A, Angka 3 KUHAP)”. Berdasarkan analisis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidik bertindak untuk melakukan wewenang untuk menghentikan seseorang untuk berhenti dicurigai dan meminta dan juga untuk memeriksa identitas yang ditambahkan ke Pasal 5 Huruf E No. 3 Konstitusi hukum pidana. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu di atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  pengaturan  hukum  pidana  terhadap  kejahatan narkotika dan untuk mengetahui wewenang penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti narkotika dan proses penyitaan barang bukti narkotika.

## II. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  normative.  Menurut  Soekanto  & Mamudji  (2001),  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan  penelusuran terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  yang  relevan dengan  masalah  yang  dikaji.  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah    studi pustaka  atau library  research . Setelah bahan-bahan hukum  terkumpul  maka  penelitian  ini  dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memilih bahan hukum serta kualitasnya yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Narkotika
Adapun penggolongan narkotika sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:
1. Narkotika golongan I
Ketentuan  undang-undang  narkotika  golongan  I  adalah  narkotika  yang  bertujuan  atau  dipergunakan dalam  pengembangan ilmu  pengetahuan  dalam  hal  medis,  tidak  untuk  digunakan  dalam  hal  apapun yang memberikan dampak ketergantungan yang sangat tinggi.
2. Narkotika golongan II
Ketentuan  undang-undang narkotika  golongan  II  adalah  narkotika  yang  digunakan  dalam hal medis yang  diperlukan  sesuai  kebutuhan  dan  dosis  yang  tepat  untuk  menyembuhkan  ataupun  digunakan sebagai  terapi,  dan  ini  adalah  pilihan  terakhir  apabila  tidak  pilihan  lagi,  dan  mempunyai  resiko kertgantungan yang sangat tingi.
3. Narkotika golongan III
Ketentuan undang-undang narkotika golongan III adalah jenis golongan yang banyak untuk digunakan dalam dunia farmasi yang berkasiat sebagai alat penyembuh ataupun pengobatan serta dapat digunakan sebagai terapi ataupun diganakan sebagai penunjang bagi ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.
Indonesia   telah   banyak  meratifikasi   atau  mengkonvesi   peraturan-peraturan International terkait dengan  peredaran  narkotika,  tujuanya  adalah  sebagai  aspek  kepentingan  nasional  demi  mendapatkan kepastian  hukum  dan  mendapatkan  keadilan  demi  menjaga  kesetabilan  Indonesia  dalam  penegakkan hukum peredaran gelap narkotika yang banyak melibatkan jaringan pengedar Narkoba international, yang kita tahu banyak sekali Narkotika yang di Impor dari Negara lain dan diperjula belikan di Indonesia. Maka dari itu demi kepentingan bangsa ini terkhusus kepentingan masyarakat Indonesia, mendapatkan manfaat dan  kepastian  dalam  hal  peraturan  Peredaran  Narkotika  untuk  kepentingan  pengobatan  dan  sebgai  ilmu pengetahuan supaya masyarakat mengerti bahaya dari narkotika dimaksud (Sunarso, 2004: 1).
Di Indonesia banyak sekali yang telah ditangkap dan dipidanakan baik itu warga Negara Indonesia mauapun  warga  Negara  asing  yang  menyelundupkan  Narkotika  dengan  berbagai  cara,  namun  pada
kenyataanya sanski pidana yang dikenakan bagi pelaku-pelaku tersebut masih jauh dari harapan yang mana dampak  dari  kerusakan  penyalahgunaan  narkotika  sendiri lebih  besar  dan  dapat  menghancurkan  sebuah Negara. Bisa kita lihat saat ini masih banyaknya peredaran Narkotika dan bahkan para pelaku/gembong- gembong narkotika itu masih bisa mengendalikan dari balik jeruji tahanan dalam hal peredaran Narkotika.
Aturan yang mengatur terkait dengan narkotika telah diundangkan dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia  bahkan  bagi  Waga  Negara  Asing  yang  melakukan  kejahatan  dimaksud  di  Indonesa,  namun kejahatan  yang  menyangkut  narkotika  masih  jauh  dari  harapan  Undang-undang.  Banyaknya  kasus penangkapan bandar-bandar, pabrik narkotika serta para pengedar yang mendapatkan sanski berat namun banyak  para  pelkau  yang  belum  tertangkap masih  tidak  peduli  dan  tetap  mengedarkan  dan  memperluas jaringannya (Kaligis, 2002: 260).
Ketentuan  Tindak pidana Narkotika  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika  termuat dalam Bab  XV  pasal  111 sampai  dengan  Pasal  148.  Adapun  pasal-pasal  yang  sering digunakan penyidik dalam menjerat Penyalahgunaan Narkoba sebagai berikut:
1. Pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
2. Penyalahgunaan Narkotika dalam Pasal 1 angka 15
3. Pengedar Narkotika, nama-nama keren sesuai dengan fungsi dan peranya masing-masing, yakni:
a. Pihak yang memproduksi Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 3 jo Pasal 113);
b. Pihak yang Mengimpor Narkotika secara Melawan Hukum (Pasal 1 angka 4 jo Pasal 113);
c. Pihak yang mengekspor Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 5 jo Pasal 113);
d. Pihak yang melakukan ekspedisi atau yang mengangkut Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 9, 12 jo Pasal 115);
e. Pihak mengedarkan  secara melawan hukum Narkotika  dan Presikusor Narkotika (Pasal 1 angka 6 jo 111,112, 129).
Penyelidikan adalah upaya penyidik untuk menggali suatu peristiwa kejahatan hingga menentukan dugaan adanya tindak pidana, dan dapatkah suatu peristiwa dimaksud dilanjutkan tindakan penyidikan atau tidak, sebagaimana  yang  di  atur  dalam  Undang-undang.  Dengan  pengertian  tersebut  maka  bisa  disimpulkan bahwa tugas penyidik adalah menentukan ataupun menemukan suatu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh  seseorang  yang  mana  penentuan  peristiwa  dimaksud  di  adili  dan  diputus  bersalah  oleh  Hakim  di Pengadilan sesuai dengan keyakinan Hakim itu sendiri dan dipidana sesuai perbuatannya yang dilakukan (Husein, 1991:56).
Adapun  tugas  pokok  yang  dilakukan  oleh  penyidik  menurut  ketentuan pasal  7  ayat  1  KUHAP antara  lain  sesuai  dengan  standar  yang  dilakukan  olejh pihak kepolisian Republik Indonesia: a. Menerima pengaduan dari seorang telah terjadinya suatu kejahatan
b. Melaksanakan olah tempat kejadian perkara
c. Memberhentikan  seseorang  yang  diduga  melakukan  tindak  kejahatan  dan  memeriksa  tanda pengenalnya
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
e. Memeriksa dan menyita alat bukti surat
f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
g. Memanggil  orang  untuk  didengar  dan  diperiksa  sebagai  tersangka  atau saksi
h. Mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan pemeriksaan perkara
i. Mengadakan penghentian penyidikan
j. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab

## Penyitaan Barang Bukti dan Proses Penyitaan Barang Bukti Narkotika
Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik pada saat proses pemeriksaan dilakukan secara  hukum  atas  suatu  barang  yang  mana  barang tersebut  dicurigai  sebagai  barang  bukti  suatu tindak pidana  dengan  kekawatiran  barang  bukti  dimaksud  dimusnahkan  dan  mengaburkan  suatu  tidak  pidana. Penyitaan bertujuan untuk membuat terang benderang suatu tindak kejahatan yang dilakukan dan sebagai alat bukti yang mendukung kejahatan yang dilakukan (Hartono, 2010:182).
Adanya  laporan  dari  masyarakat  tindakan  penyidikan  dimulai  oleh penyidik demi menentukan apakah  perbuatan  tersebut  masuk  dalam  kategori  tindak  pidana  atau  pelanggaran.  Pemeriksaan  suatu perkara  yang  dilakukan  oleh  penyidik  baik  itu  berbentuk  pengaduan,  laporan  ataupun  temuan  sendiri. Setelah berkas dinyatakan lengkap maka Penyidik melimpahkan ke Kejaksaan maka oleh penuntut umum dilimpahkan  ke  pengadilan  untuk  diproses.  Dan  selanjut  pengadilan  memproses  serta  mengadili  sesuai dengan dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum (Afiah, 1988:14).
Proses pemeriksaan dan menentukan apakah orang itu bersalah atau tidak hanya keyakinan hakim yang bisa memutuskan, harapan masyarakat Indonesia bagi aparat penegak hukum untuk tidak bernegoisasi dengan para pengedar dan pencandu Narkotika, harusnya hukuman yang seberat-beratnya diberikan karena efek dan dampak dari Narkotika itu merusak kehidupan berbangsa dan bernegara, menghacurkan generasi penerus bangsa ini.
Dari  aturan  tentang  penyitaan  yang  diatur  didalam  peraturan  perudang-  udangan  yang  berlaku  di Indonesia dapat diurut sesuai dengan urutannya sebagai berikut:
a. Penyitaan biasa
b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak
c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan
d. Penyitaan tidak langsung
e. Penyitaan surat atau tulisan lain
Kewenangan  penyitaan  yang  dimiliki  oleh  Penyidik  hanya  dapat  dilakukan  dengan  Ijin  Ketua pengadilan negeri setempat, tanpa itu penyidik tidak bisa menyita dengan sembarangan atau dengan kata lain  penyitaan  yang  dilakukan  tanpa  ijin  dari  Ketua  Pengadilan  penyitaan  tersebut  tidak  sah  dan  cacat hukum. Terkecuali dalam keadaan sangat perlu dan medesak yang mana dikawatirkan barang yang akan disita  itu  diyakini  akan  dimusnahkan  atau  dihilangkan  maka  penyidik  berwenang  melakukan  penyitaan secara mendesak namun setelah itu penyidik melaporkan kepada Pengadilan Negeri Setempat dan diberikan ijin melakukan Penyitaan.
Proses penyitaan harus sesuai dengan aturan yang berlaku apabila aparat penegak hukum melakukan dengan melanggar aturan maka penyitaan tersebut adalah proses yang cacat hukum bahkan berakibat fatal yakni membebaskan tersangka dari dugaan tindak pidana yang dilakukan. Hal ini perlu kahati-hatian dan ketelitian para penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap suatu barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang diyakini adalah alat yang digunakan sebagai tindak kejahatan.

## IV. KESIMPULAN
Kewenangan yang dimiliki penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti Narkotika berdasarkan isi dari Pasal 1 butir 2 menentukan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan  tersangkanya.  Objek  utama  tindak  pidana narkotika yang  gampang sekali untuk disimpan, dibuang ataupun di selipkan pada sautu tempat tertentu hingga  mudah  untuk  dihancurkan,  maka  penyidik  cenderung  menggunakan  penyitaan  dalam  keadaan mendesak Pada tindak pidana narkotika, objek utama yang dapat menjadi barang bukti adalah narkotika yang dijelaskan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal pemeriksaan barang bukti kejahatan Narkotika dapat dilakukan dalam 4 (empat) macam bentuk penyitaan, yaitu: a) Penyitaan biasa; b) Penyitaan dalam keadaan mendesak;
c) Penyitaan tertangkap tangan; d) Penyitaan surat atau tulisan lain. Adapun saran yang dapat diberikan kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal menyita barang hasil kejahatan penyalahgunaan Narkotika ataupun obat-obatan terlarang, penyidik Kepolisian perlu mengetahui dan mencari cara pelaku tindak pidana Narkotika untuk menyembunyikan atau memusnahkan barang bukti dan untuk warga bangsa Indonesia harus lebih berperan aktif dan tidak membantu suatu kejahatan tindak pidana Narkotika untuk meleyapkan ataupun menyimpan barang bukti kejahatan narkotika, dan kedepannya semoga semua aparat penegak hukum bersirnergi untuk mengatasi kajahatan peredaran Narkotika agar tidak ada lagi generasi- generasi pemuda bangsa yang terjerat dalam pusaran Narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA
Afiah, R. N. (1988). Barang Bukti Dalam Proses Pidana . Jakarta: Sinar Grafika.
Amanda,  M.  P.,  Humaedi, S.,  &  Santoso, M.  B.  (2017).  Penyalahgunaan  Narkoba  di  Kalangan  Remaja (Adolescent  Substance  Abuse). Prosiding  Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 4 (2). doi:10.24198/jppm.v4i2.14392
Armono,  Y.  W.  (2014).  Kegunaan  Narkotika  Dalam  Dunia  Medis. PROSEDING  SEMINAR  UNSA . Retrieved from https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/prosedingunsa/article/view/88
Asyharudddin, M., Badaru, B., & Hidjaz, M. K. (2020). Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. PLENO JURE , 9 (1), 58–71. doi:10.37541/plenojure.v9i1.390 Eleanora, F. N. (2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). Jurnal Hukum , 25 (1), 439–452. Retrieved from http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/203
Hartono. (2010). Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif . Jakarta: Sinar Grafika.
Husein, H. M. (1991). Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Jumaidah  &  Rindu.  (2017).  Perilaku  Pencegahan  Penyalahgunaan  Narkoba  pada  Remaja  di  Wilayah Kecamatan Sukmajaya, Depok.
Jurnal Ilmiah Kesehatan , 16 (1), 4–13.
doi:https://doi.org/10.33221/jikes.v16i03.284
Kaligis,  O.  C.  (2002). Narkoba  dan  Peradilannya  di  Indonesia  (Reformasi  Hukum  Pidana  Melalui Perundangan dan Peradilan) . Bandung: Alumni.
Nur’artavia, M. R. (2017). Karakteristik Pelajar Penyalahguna Napza dan Jenis Napza yang Digunakan di Kota Surabaya.
The Indonesian Journal of Public Health , 12 (1), 27. doi:10.20473/ijph.v12i1.2017.27-38
Nurmaya, A. (2016). Penyalahgunaan napza di kalangan remaja (studi kasus pada 2 Siswa di MAN 2 Kota Bima). Jurnal  Psikologi  Pendidikan  Dan  Konseling:  Jurnal  Kajian  Psikologi  Pendidikan  Dan Bimbingan Konseling , 2 (1), 26. doi:10.26858/jpkk.v2i1.2064 Purwatiningsih, S. (2016). Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Populasi , 12 (1). doi:10.22146/jp.12275 Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2001). Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat) .  Jakarta: Rajawali Pers.
Sunarso,  S.  (2004). Penegakkan  Hukum  Psikotropika  dalam  Kajian  Sosiologi  Hukum .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Veronica, R. N., Langi, F. L. F. G., & Joseph, W. B. S. (2018). Prevalensi dan Determinan Penggunaan Narkotika  dan  Obat-  Obatan  Terlarang  di  Kalangan  Remaja  Indonesia;  Analisis  Data  Survei Demografi  dan  Kesehatan  Indonesia  Tahun  2012. Jurnal  Kesmas , 7 (5),  1–10.  Retrieved  from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/22037
Widodo,  M.  T.  (2018).  Kewenangan  yang  Dimiliki  oleh  Penyidik  dalam  Tindakan  Menyuruh  Berhenti Orang yang Di Curigai (Tinjauan Pasal 5 Huruf A, Angka 3 KUHAP). Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial , 1 (1), 211–219. Retrieved from http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/4251