## LANDASAN DAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA
Oleh: Rukiyati

## FIP UNY

## Abstrak
Pendidikan  multikultural  adalah  sebuah  ide,  pendekatan  untuk  perbaikan sekolah  dan  gerakan  kesetaraan,  keadilan  sosial    dan  demokrasi.  Pendidikan multikultural  menekankan  komponen  dan  kelompok  budaya  yang  beragam,  tetapi dapat dibangun konsensus berupa penghargaan pada prinsip-prinsip utama, konsep- konsep  dan  tujuan.  Tujuan  utama  pendidikan  multikultural  adalah  untuk merestrukturisasi  sekolah  sehingga  semua  siswa  memperoleh  pengetahuan,  sikap dan  keahlian  yang  dibutuhkan  dalam  memfungsikan  bangsa  dan  dunia  yang  secara etnis dan ras berbeda.
Kata kunci: pendidikan multikultural, sekolah.

## Pendahuluan
Pendidikan  multikultural  adalah  sebuah  ide,  pendekatan  untuk  perbaikan sekolah  dan  gerakan  kesetaraan,  keadilan  sosial    dan  demokrasi.  Para  ahli pendidikan  multikultural  menekankan  komponen  dan  kelompok  budaya  yang beragam,  tetapi  mereka  mempunyai  konsensus  berupa  penghargaan  pada  prinsip- prinsip  utama,  konsep-konsep  dan  tujuan.  Tujuan  utama  pendidikan  multikultural adalah  untuk  merestrukturisasi  sekolah  sehingga  semua  siswa  memperoleh pengetahuan, sikap  dan keahlian yang dibutuhkan dalam memfungsikan bangsa dan dunia  yang  secara  etnis  dan  ras  berbeda-beda.  Pendidikan  multikultural menginginkan jaminan kesetaraan pendidikan bagi anggota ras yang berbeda, etnis, budaya  dan  kelompok  sosio-ekonomi  dan  untuk  memfasilitasi  partisipasi  mereka sebagai  warganegara  yang  kritis  dan  reflektif  dalam  sebuah  budaya  nasional kebangsaan yang inklusif ( Zamroni, 2008: 292).
Landasan  ontologis  pendidikan  multikultural  adalah  pluralisme.  Pluralisme sekarang ini  merupakan ide  yang  hampir universal di seluruh dunia. Sebagaimana dinyatakan oleh Nikolas Gvosdev (Zamroni, 2008: 105) bahwa berbagai gelombang demokratisasi yang terjadi di berbagai bagian dunia selama tiga puluh tahun terakhir secara mendasar telah mengubah dialog internasional  tentang hak asasi.  Pluralisme menjadi  mode  dan  sekaranglah  zaman  kemenangan  pluralisme  terhadap
otoritarianisme,  zaman  kemenangan  kemanusiaan  dan  diversifikasi  sumber-sumber kreativitas.  Setiap  warga  negara  mempunyai  kebebasan  memilih  apa  yang dipikirkannya, agama, keyakinan dan gaya hidupnya. Negara totaliter tinggal sedikit dan terdengar kuno di dunia sekarang ini.
Seiring  dengan  mendunianya  pluralisme,  pendidikan  multikultural merupakan  isu  penting  yang  hangat  diwacanakan    sekarang  seiring  dengan meningkatnya  kesadaran  orang  akan  persamaan  derajat    dan  kebebasan  manusia. Tidak  terkecuali  Indonesia,  sebagai  sebuah  negara  yang  didirikan  dengan  konsep modern  dan  secara  kultural  bersifat  terbuka  terhadap  berbagai  ide  dan  perubahan dunia. Sejak lama telah disadari bahwa Indonesia adalah bangsa  yang multikultural, baik  ditinjau  dari  aspek  adat-istiadat  dan  budaya,  sosial-ekonomi  juga  agama. Semboyan bhinneka tunggal Ika adalah bukti yang menunjukkan adanya pengakuan keberagaman  itu.  Banyak  para  pengamat  dari  luar  yang  kagum  terhadap keberagaman  Indonesia.  Salah  satunya  adalah  sebagaimana  digambarkan  oleh Robert Gribb (2002:3):
“Memandang  peta  rasanya  cukup  untuk  memberi  kesan  tidak  mungkin mengenai  adanya  Negara  Indonesia.  Dengan  lebih  dari  13.000  pulau,  yang terbentang  dari  barat  ke  timur  sepanjang  lebih  dari  5.000  km  melintasi  tiga zona waktu, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Orang akan  menduga  bahwa  di  sekumpulan  pulau  yang  banyak  itu  sekurang- kurangnya  terdapat  beberapa  negara.  Tetapi,  ternyata  hanya  ada  satu, Republik  Indonesia.  Di  sisi  lain,  keheranan  akan  adanya  satu  Indonesia, hanyalah timbul di hati orang pemandang peta. Bagi presiden pertama negara ini,  Sukarno,  kesatuan  Indonesia  bukanlah  suatu  anomali;  itu  sudah ditakdirkan.”
Ditinjau  dari  sisi  sosio-kultural,  kehidupan  di  Indonesia  menunjukkan adanya  keberagaman  yang  sangat  kaya.  Sebagian  besar  dari  237  juta  jiwa  lebih orang Indonesia mengidentifikasikan dirinya dengan salah satu dari 200 kelompok etnis lebih yang terbentang dari suku Jawa, dengan kurang lebih 100 juta jiwa, yang mendiami pulau Jawa sampai ke komunitas-komunitas bahasa yang semakin lenyap di  kepulauan  Indonesia  Timur  sebelah  timur  Sulawesi.  Mayoritas  terbesar  orang Indonesia  yang  hidup  sekarang  adalah  keturunan  kaum  migrant  Austronesia  ke pulau-pulau ini, yang mulai berpindah ke selatan dari daerah yang sekarang disebut Taiwan  kira-kira  5.500  tahun  yang  lalu.  Mereka  melakukan  pelayaran  dalam
perahu-perahu  gandung  yang  kuat,  dan  migrasi  ini  tidak  hanya  membawa  mereka ke kepulauan Filipina dan Indonesia, tetapi juga sampai ke Pasifik, di mana mereka menjadi  nenek  moyang  orang  Polinesia  modern,  dan  melintasi  Lautan  India  ke Madagaskar,  yang  rakyatnya  terutama  masih  keturunan  Austronesia.  Mereka menetap di pulau-pulau kosong dan pesisir yang tidak berpenghuni. Di lain pihak, di  pulau  Papua  dan  pulau-pulau  sekitarnya  di  sebelah  barat,  seperti  Timor,  orang Melanesia  telah  hidup  beribu-ribu  tahun  lamanya  dengan  cirri  khas  masyarakat pemburu.
Dewasa  ini  di  Indonesia,  orang  keturunan  Austronesia  masih  tetap  dapat dibedakan  dari  sesama  warga  mereka  keturunan  Melanesia.  Kebanyakan  orang Melanesia,  yang  terkonsentrasi  di  kawasan  paling  timur,  berkulit  hitam  dan berambut  keriting,  serta  memiliki  bahasa  yang  berbeda  dari  orang  Indonesia keturunan  Austronesia  yang  jumlahnya  lebih  besar,  berkulit  coklat  dan  berambut lurus.  Perbedaan-per  bedaan  ini,  antara  pulau  Jawa  dan  pulau-pulau  di  kawasan barat lainnya di satu pihak, dengan pulau-pulau di kawasan timur di pihak lainnya, tetap tercermin dalam konflik politik baik yang telah selesai (Timor Timur) maupun yang  masih  berlangsung  ibarat  api  dalam  sekam,  yang  secara  terang-terangan dimotori oleh Gerakan Papua Merdeka.
Ditinjau  dari  sisi  ekonomi,  Indonesia  termasuk  negara  yang  masih berkembang.  Sejak  zaman  kolonialisme  Belanda,  sebagaimana  dikatakan  oleh Burke bahwa ekonomi Indonesia bersifat dualisme, di satu pihak ada kelompok atas yang jumlah kecil, tetapi menguasai kegiatan sebagian besar kegiatan ekonomi dari hulu  sampai  hilir  .  Di  pihak  lain  ada  kelompok  bawah  yang  sangat  besar,  tetapi hanya  menguasai  kegiatan  ekonomi  skala  kecil  dan  menengah.  Demikian  pula, ketika  zaman  Orde  Baru,  kebijakan  pemerintah  memang  memberikan  keleluasaan dan kesempatan yang lebih besar kepada para pelaku ekonomi kelas kakap dengan harapan akan adanya trickle down effect. Kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, ketika  krisis  moneter  mengguncang  Indonesia  pada  paruh  kedua  1997,  justru  para pelaku ekonomi kelas kakap atau konglomerat ini yang membebani negara dengan beban  hutang  yang  tak-dapat  dibayar  bahkan  sampai  sekarang.    Sedangkan  para pelaku ekonomi kelas menengah ke bawah justru dapat tetap bertahan di era krisis, walaupun  tidak  banyak  memperoleh  fasilitas  dari  negara.    Bukti  ini  telah
menyadarkan pemerintah sekarang bahwa usaha kecil dan menengah adalah usaha yang  dapat  diandalkan  dan  harus  dibantu  untuk  dapat  berkembang,  tetapi realisasinya belum begitu mengesankan.
Adanya  krisis  ekonomi  berakibat  pada  berbagai  krisis  dalam  kehidupan bangsa,  terutama    krisis  politik    yang  berujung  pada  tekad  untuk  mereformasi berbagai bidang kehidupan berbangsa-bernegara sesuai dengan format  baru dengan kata  kunci:  demokratisasi,  di  antaranya  yang  menonjol  adalah  reformasi  politik, reformasi  hukum  dan  reformasi  pendidikan.    Demokratisasi  mulai  tampak implementasinya  dalam  berbagai    bidang  kehidupan  berbangsa  bernegara.  Salah satu  bentuknya  adalah  adanya  pergeseran  dari  sentralisasi  kekuasaan  di  pusat kepada  desentralisasi  berupa  otonomi  daerah.  Proses  demokratisasi  yang berlangsung  relatif  cepat  memerlukan  kesigapan  untuk  beradaptasi  dari  segenap warga  bangsa.    Demokratisasi  kalau  tidak  dimaknai  dengan  hati-hati  akan membawa perubahan radikal yang akhirnya akan meruntuhkan segi-segi kehidupan berbangsa-bernegara.  Fenomena  ini  telah  tampak  beberapa  tahun  terakhir  dengan menguatnya  kembali  sikap-sikap  dan  gerakan  separatisme  untuk  memisahkan  diri dari Indonesia. Memang hal ini sedikit banyak juga dipicu oleh adanya sentralisasi kekuasaan  yang  sangat  ketat.  Maka,  setelah  reformasi  pendulum  justru  mengarah kepada  sisi  yang  lain,  bukan  sentralisasi  melainkan  semangat  serba  otonomi, dimulai dengan adanya otonomi daerah yang diatur pertama kali dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbaiki dalam UU Nomor 34 Tahun 2002.
Sebagaimana diketahui bahwa otonomi daerah membawa berbagai implikasi dalam  bidang,  tidak  terkecuali  pendidikan.  Beberapa  tahun  terakhir  telah  terjadi pergeseran  yang  cukup  signifikan  dari  sentralisasi  kebijakan  pendidikan  kepada desentralisasi  yang  terwujud  dalam  otonomi  daerah,  maupun  dalam  otonomi sekolah.  Setiap  level  dalam  pengelolaan  pendidikan  mempunyai  wewenangnya sendiri yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dengan  mengingat  keberagaman  Indonesia  dan  adanya  pergeseran  politik yang  terarah  pada  desentralisasi  itu  membawa  konsekuensi  tersendiri  bagi  praksis pendidikan  di  Indonesia.  Bila  dikaitkan  dengan  konsep  dasar  pendidikan multikultural  sebagaimana  dinyatakan  di  atas,  maka  Indonesia  perlu  menata praksis  pendidikan  multikultural  yang  sesuai  dengan  konteks  kesejarahannya  dan
idealisasi  masa  depan.  Pertanyaannya  adalah:  Apa  yang  menjadi  landasan  dasar pendidikan  multikultural  di  Indonesia?    Bagaimana  implementasi  pendidikan multikultural di sekolah? Inilah pertanyaan pokok yang akan dicoba dibahas dalam makalah singkat ini.

## Pembahasan

## Pendidikan multikultural berlandaskan filsafat bangsa: Pancasila
Pendidikan multikultural adalah konsep yang umum sekarang ini, walaupun awalnya muncul sebagai idealisasi pendidikan, karena adanya diskriminasi ras yang sangat tidak berperikemanusiaan dan kesejangan social-politik-ekonomi yang sangat tajam  di  Amerika  Serikat.  Sebagaimana  diketahui,  Amerika  Serikat  yang  bersuara lantang  mempromosikan  demokrasi  dan  hak  asasi  manusia  ke  seluruh  dunia,  kalau perlu  dengan  kekuatan  senjata,  justru  di  dalam  negerinya  sendiri  tidak  dapat melaksanakan ide-ide besarnya secara konsekuen. Perlakuan  yang tidak  manusiawi terhadap  warga  Negara  keturunan  Afro-Amerika  selama  berabad-abad  bahkan sampai abad XX.
Penelitian  etnografis    Jonathan  Kozol  (Noel,  2007)  menyimpulkan  adanya ketidakadilan  yang  kejam  dari  pemerintah  AS  yang  didominasi  orang  kulit  putih terhadap  orang-orang  kulit  hitam.  Melalui bukunya  yang banyak mengenai  kondisi sekolah  dan  komunitas  kulit  hitam  ,  khususnya  yang  miskin,  Jonathan  Kozol membawa  perhatian  kita  pada  perjuangan  dan  harapan  dari  anak-anak  yang terlewatkan  di  dalam  masyarakat  Amerika  Serikat.  Ia  menaruh  perhatian  pada segregasi  rasial  yang  ekstrem  di  sekolah-sekolah  Amerika  dan  perbedaan  yang berhubungan  dengan  pengabaian  dalam  hal  pendanaan,  keselamatan  dan  kualitas sekolah.  Ia  menggunakan  pendekatan  etnografis,  dengan  menghabiskan  waktunya bersama  komunitas  yang  ditelitinya.  Karyanya  ini  langsung  ditujukan  pada  hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan, tunawisma, dan ketidaksamaan pendidikan yang dialami  kelompok  masyarakat  kulit  hitam  Amerika.  Hal  ini  membuktikan  bahwa Amerika  bersifat  ambigu  dalam  menerapkan  ide-ide  demokrasinya.  Walaupun  tak- dapat dinafikan sekarang ini mereka mulai menata kembali kehidupan berbangsanya secara  lebih  adil  dan  manusiawi  dibuktikan  dengan  terpilihnya  Barack  Obama sebagai presiden kulit hitam pertama AS.
Akan halnya Indonesia, walaupun dari sisi sosio-kultural ada persamaannya dengan    Amerika  Serikat,  yaitu  sama-sama  multi-etnis,  multi-agama  dan  bahasa, tetapi dari sisi lain tampak pula perbedaan yang sangat menonjol.  Amerika dikenal sebagai  negara  tempat  impian  para  imigran  dari  berbagai  belahan  dunia  yang sekarang  termasuk  negara  maju  yang  telah  berdiri  hampir  300  tahun  lamanya. Secara  historis,  Amerika  telah  mengalami  perang  sipil  dan  diskriminasi  ras  yang seakan “dilegalkan” negara. Sedangkan Indonesia adalah negara muda yang berusia hampir 64 tahun, didirikan dengan perjuangan yang menggelora dari para penggerak kemerdekaan  melawan  kolonialisme  dilandasi  semangat  persatuan  bangsa.  Dengan demikian,  tentu  saja  ada  perbedaan-perbedaan  dalam  hal  pandangan-pandangan ideal dan upaya mewujudkannya. American dream tentu tidak sama basisnya dengan mimpi  Indonesia  adil  dan  makmur.  Di  samping  itu  ada  pula  hal-hal  yang  dapat berlaku  universal,  ide-ide  dasar  di  Amerika  Serikat  dapat  pula  diterapkan  di Indonesia  apabila  memang  menunjukkan  adanya  kemashlahatannya  bagi  bangsa Indonesia  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  dasar  hidup bermasyarakat dan bernegara.
Amerika  Serikat  mendasarkan  pendidikan  multikulturalnya  pada  prinsip- prinsip  persamaan  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  (liberalisme)  sebagai  warisan sejarah  peradaban  barat  yang  modern  dan  sekuler.  Indonesia  mendasarkan  pada nilai-nilai  Pancasila  yang  bersifat  humanis-religius  sebagai  nilai  idealnya  dalam segenap gerak langkah kehidupan berbangsa bernegara, termasuk dalam pendidikan.
Sebagaimana  diketahui  nilai-nilai  Pancasila  yang  pertama  kali  dirumuskan dan  diperkenalkan  oleh  Ir.  Soekarno  sebagai  salah  satu the  founding  fathers Indonesia pada  sidang  BPUPKI  1  Juni  1945  dengan  rumusan:  Kebangsaan (nasionalisme), kemanusiaan (internasionalisme), musyawarah-mufakat (demokrasi),  kesejahteraan  rakyat  dan  ketuhanan  yang  berkebudayaan.  Setelah  itu diadakan  penyesuaian  rumusan  dari  Panitia  Kecil  yang  berjumlah  Sembilan  orang (Panitia  Sembilan)  sehingga  pada  tanggal  22  Juni  1945  disepakati  rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Rancangan Preambule Hukum Dasar  yang popular  dengan  nama  Piagam  Jakarta  yang  mengeksplisitkan  kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya sebagai keterangan lanjut dari sila  pertama  (Ketuhanan).  Setelah  terjadi  negosiasi  karena  adanya  keberatan  dari
wakil-wakil Indonesia bagian timur, sidang PPKI tanggal 18 Agustus dengan agenda pertama  mengesahkan  UUD  RI  memutuskan  menghapus  tujuh  kata  dalam  sila pertama:  “Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk- pemeluknya” dan diganti dengan rumusan:  “Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga rumusan Pancasila menjadi: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam  permusyawaratan/perwakilan  serta  keadilan  social  bagi  seluruh  rakyat Indonesia (Risalah Sidang BPUPKI-PPKI, 1995).  Inilah nilai-nilai ideal yang harus diwujudkan oleh segenap komponen bangsa, baik pemerintah maupun rakyat biasa. Maka,  logislah  bila  sebagaimana  termaktub  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  bahwa  pendidikan  berlandaskan pada Pancasila.
Pernyataan tersebut bukan hanya rangkaian kata-kata yang menjadi teks mati dalam  Undang-Undang,  melainkan  harus  diwujudkan  dalam  praksis  pendidikan yang sesungguhnya. Demikian pula dalam hal pendidikan multikultural seyogyanya ada  kesejalanan  antara  praktik  dan  dasar  teoritiknya  (praksis)  yang  berlandaskan nilai-nilai  Pancasila.  Perlu  pula  dirumuskan  dengan  jelas  apa  yang  menjadi  tujuan pendidikan multicultural di Indonesia.
Sebagaimana dinyatakan oleh Tilaar (2004:192) pendidikan multikultural di Indonesia  bertujuan  untuk  membina  pribadi-pribadi  Indonesia  yang  mempunyai kebudayaan    sukunya  masing-masing,  memelihara  dan  mengembangkannya,  serta sekaligus membangun bangsa Indonesia dengan kebudayaan Indonesia sebagaimana diamanatkan  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945.  Acuan  untuk  merumuskan pendidikan  multikultural  di  Indonesia  adalah  pertama-tama  hendaknya  dilihat realitas  kehidupan  bangsa  Indonesia  yang  beragam  suku  dan  kebudayaannya  itu. Kebudayaan  masing-masing  suku  itu  merupakan  milik  yang  sangat  berharga  bagi individu  dan  bagi  bangsa  Indonesia.  Bagi  individu,  kebudayaan  suku  bangsanya merupakan  kekayaan  rohaniah,  di  mana  individu  berkembang  sebagai  seorang pribadi,  dan  sekaligus  dijadikan  pijakan  untuk  membangun  kebudayaan  Indonesia yang dicita-citakan.
Kenyataan  akan  kebhinnekaan  budaya  dan  masyarakat  Indonesia  telah disadari  sepenuhnya  oleh  para  bapak  bangsa  ketika  hendak  mendirikan  Negara
Indonesia. Selain Ir. Soekarno,  Mr. Soepomo juga telah berpidato di depan sidang BPUPKI  pada  tanggal  31  Mei  1945  tentang  Negara  persatuan  yang  bersifat integralistik.  Ini  merupakan  bukti  bahwa  kesadaran  kebhinnekaan  itu  telah  ada dalam  diri  para  pemimpin  bangsa  tersebut.  Kenyataan  akan  kebhinnekaan  budaya dan  masyarakat  Indonesia  dijamin  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  dan dinyatakan  semboyan  kita:  Bhinneka  Tunggal  Ika.    Inilah  yang  menjadi  dasar perumusan pendidikan multikultural Indonesia (Tilaar, 2004:193).
Memang  semasa  Orde  Baru  semangat  kebhinnekaan  agak  bergeser  menjadi semangat  mengindonesiakan  budaya  suku  tertentu,  agar  diterima  sebagai mainstream seluruh  masyarakat  Indonesia,  sehingga  menimbulkan  rasa  curiga  dan ketidakpuasan dari berbagai daerah, terutama yang merasa dianaktirikan. Untunglah seiring  dengan  reformasi  di  berbagai  bidang,    hal  tersebut  perlahan-lahan  telah dikoreksi.
Di  samping  menghadapi  masalah  internal,  Indonesia  juga  menghadapi kekuatan-kekuatan  global  yang  melanda  kehidupan  umat  manusia  dewasa  ini. Sebagaimana dinyatakan oleh John Naisbitt bahwa globalisasi membawa kehidupan pada  situasi  yang  disebutnya global  paradox. Di  satu  sisi,  globalisasi  dapat memperkuat kekuatan-kekuatan global  yang menghilangkan identitas suatu bangsa, yang dalam jangka panjang berakibat hilangnya kebudayaan yang unik dari masing- masing  kelompok  manusia.  Di  pihak  lain,  globalisasi  telah  pula  membangkitkan sentimen-sentimen  lokal  dan  kesukuan,  yang  menimbulkan  rasa  menghargai kebudayaan lokal sebagai modal untuk memperkuat harga diri seseorang agar tidak hanyut di dalam arus penyamarataan global. Fenomena ini tampak juga di Indonesia, pengaruh globalisasi telah mencengkram Indonesia terutama dari sisi ekonomi yang menjadi  salah  satu  sasaran  utama  kapitalisme  global.  Di  sisi  lain,  adanya  otonomi daerah dan sentimen kepada hal-hal  yang primordial telah memunculkan penguasa- penguasa baru di daerah dengan kekuasaan yang besar pula sehingga dapat beresiko munculnya negara dalam Negara Indonesia. Kekuatan global yang bersifat mondial, di  satu  sisi  dan  kekuatan  lokal  yang  bersifat  kedaerahan  di  lain  pihak,  diprediksi akan  mempersulit  terwujdnya  negara  bangsa  yang  kuat,  adil,  makmur  dan  merata. Maka,  diperlukan  respons  yang  tepat  di  dalam  pembinaan  generasi  yang  akan
datang. Oleh sebab itu, pendidikan multikultural merupakan suatu tuntutan di dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia (Tilaar, 2004: 194).
Jadi, pendidikan multikultural merupakan suatu keniscayaan, dengan bertitik tolak dari budaya bangsa yang bhinneka tunggal ika dengan dasar Pancasila, dengan tujuan umum untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang egaliter dan sejahtera.

## Implementasi  Pendidikan Multikultural  di Sekolah
Implementasi  pendidikan  multikultural  dapat  dilakukan  dalam  berbagai aspek  dan  kelembagaan.    Tilaar  (2004:224)  menawarkan  lima  program  prioritas pendidikan multikultural, yakni lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat budaya, pendidikan  kewargaan,  kurikulum  pendidikan  multikultural,  kebijakan  perbukuan dan pendidikan guru. Ide-ide Tilaar tersebut merupakan konsep makro yang bersifat menyeluruh.    Tetapi,  pada  kesempatan    kali  ini  penulis  membatasi    hanya  pada implementasi  pendidikan  multikultural      di  sekolah,    meliputi  tiga  hal,  yaitu  kultur sekolah, manajemen sekolah dan proses pembelajaran.
1. Kultur sekolah
Kultur  merupakan  pandangan  hidup  yang  diakui  bersama  oleh  suatu kelompok  masyarakat,  yang  mencakup  cara  berfikir,  perilaku,  sikap,  nilai  yang tercermin  baik  dalam  ujud  fisik  maupun  abstrak.   Kultur  ini  juga  dapat  dilihat sebagai  suatu  perilaku,  nilai-nilai,  sikap  hidup,  dan  cara  hidup  untuk  melakukan penyesuaian  dengan  lingkungan,  dan  sekaligus  cara  untuk  memandang  persoalan dan  memecahkannya.  Oleh  karena  itu,  suatu  kultur  secara  alami  akan  diwariskan oleh  satu  generasi  kepada  generasi  berikutnya.  Sekolah  merupakan  lembaga  utama yang  yang  didesain  untuk  memperlancar  proses  transmisi  kultural  antar  generasi tersebut.
Dalam dunia pendidikan, semula kultur suatu bangsa (bukan kultur sekolah) yang  diduga  sebagai  faktor  yang  paling  menentukan  kualitas  sekolah.  Tetapi berbagai  penelitian  menemukan  bahwa  pengaruh  kultur  bangsa  terhadap  prestasi pendidikan tidak sebesar yang diduga selama ini. Bukti terakhir, hasil TIMSS ( The Third international Math and Science  Study) menunjukkan  bahwa  siswa  dari Jepang, dan Belgia sama-sama menempati pada rangking atas untuk mata pelajaran matematika,  padahal  kultur  negara-negara  tersebut  berbeda.  Oleh  karena  itu,  para
peneliti  pendidikan  lebih  memfokuskan  pada  kultur  sekolah,  bukannya  kultur masyarakat  secara umum,  sebagai  salah satu  faktor penentu  kualitas sekolah. Tesis ini  sesuai  dengan  temuan-temuan  mutakhir  penelitian  di  bidang  pendidikan  yang menekankan  bahwa  "faktor  penentu  kualitas  pendidikan  tidak  hanya  dalam  wujud fisik, seperti keberadaan guru yang berkualitas, kelengkapan peralatan laboratorium dan  buku  perpustakaan,  tetapi  juga  dalam  wujud  non-fisik,  yakni  berupa  kultur sekolah”. Secara  singkat  dapat  dinyatakan  bahwa  kultur  sekolah  adalah  pola  nilai- nilai,  norma-norma,  sikap,  ritual,  mitos  dan  kebiasaan-kebiasaan  yang  dibentuk dalam  perjalanan  panjang  sekolah.  Kultur  sekolah  dipegang  bersama  baik  oleh kepala  sekolah,  guru,  staf  administrasi  maupun  siswa,  sebagai  dasar  mereka  dalam memahami dan memecahkan berbagai persoalan yang muncul di sekolah.
Pengaruh  kultur  sekolah  atas  prestasi  siswa  di  Amerika  Serikat  telah dibuktikan  lewat  penelitian  empiris.  Kultur  yang  "sehat"  memiliki  korelasi  yang tinggi dengan:
a) prestasi dan motivasi siswa untuk berprestasi,
b) sikap dan motivsi kerja guru,
c) produktivitas dan kepuasan kerja guru.
Namun  demikian,  analisis  kultur  sekolah  harus  dilihat  sebagai  bagian  suatu kesatuan  sekolah  yang  utuh.  Artinya,  sesuatu  yang  ada  pada  suatu  kultur  sekolah hanya dapat dilihat dan dijelaskan dalam kaitan dengan aspek  yang lain, seperti, a) rangsangan  untuk  berprestasi,  b)  penghargaan  yang  tinggi  terhadap  prestasi,  c) komunitas sekolah yang tertib, d) pemahaman tujuan sekolah, e) ideologi organisasi yang kuat,  f) partisipasi  orang tua siswa,  g) kepemimpinan kepala sekolah, dan, h) hubungan  akrab  di  antara  guru.  Dengan  kata  lain,  dampak  kultur  sekolah  terhadap prestasi  siswa  meskipun  sangat  kuat  tetapi  tidaklah  bersifat  langsung,  melainkan lewat berbagai variabel, antara lain seperti semangat kerja keras dan kemauan untuk berprestasi.
Di  Indonesia  belum  banyak  diungkap  penelitian  yang  menyangkut  kultur sekolah  dalam  kaitannya  dengan  prestasi  siswa.  Tetapi,  mengingat  bahwa  sekolah sebagai suatu sistem di manapun berada adalah relatif sama, maka hasil penelitian di Amerika Serikat tersebut perlu mendapatkan perhatian, paling tidak dapat dijadikan jawaban  hipotetis  bagi  persoalan  pendidikan  kita.  Artinya,  kita  perlu  membangun
kultur  sekolah  yang  sehat  agar  dapat  meningkatkan  prestasi  belajar  siswa  sebagai salah satu upaya kongkrit pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia.
Kultur  sekolah  yang  memungkinkan  bagi  tercapainya  kesuksesan  belajar siswa  dari  berbagai  latar  belakang  yang  berbeda  perlu  dirancang  sedemikian  rupa, sehingga  sekolah  menjadi  komunitas  yang  mencerminkan  living  values  yang ditetapkan  bersama.    Sejak  lama  sekolah-sekolah  di  Indonesia  kehilangan sense  of identity, sense of belonging, sense of community  dan sense of cooperative . Sekolah hanya  tempat  belajar  pengetahuan  yang  sifatnya  cenderung  transaksional,  di dalamnya guru dan kepala sekolah hanya sebagai pengelola dan penyedia ilmu yang dibeli  oleh  siswa  sebagai  konsumennya.  Hilangnya  identitas  diri  sebagai  pelajar yang  sedang  menuntut  ilmu  dan  kebersamaan  sebagai  warga  sekolah  telah membawa  akibat-akibat  yang  negatif  seperti  sikap  tidak  peduli,  minimnya komunikasi  antara  guru  dan  murid  sehingga  berakibat  pada  hilangnya  rasa  saling memilki  terhadap  keberadaan  sekolah  dan  pada  gilirannya  hilang  pula  solidaritas dan    kerja  sama  antar  warga  sekolah.  Sebaliknya,  para  siswa  membentuk  wadah komunikasi sendiri yang  bersifat liar dan destruktif dengan membentuk gank-gank. Itulah  yang  terjadi  di  Bandung  dengan  gank  motornya,  di  Pati  dengan  gank  Nero (Neko-neko  royok),  di  Jakarta  dan  Yogya  yang  terkenal  dengan  tawuran  antar- sekolah. Jika keadaan ini tidak segera disadari dan diperbaiki, maka para pelajar kita akan semakin jauh dapat melaksanakan pendidikan multikultural.
Berkaitan  dengan  masalah  di  atas,  hal    yang  dapat  dilakukan  adalah membenahi  dan  menumbuhkan  kultur  sekolah  yang  kondusif  bagi  pembelajaran multikultural adalah dengan cara sebagai berikut: a) Tumbuhkan rasa bangsa dengan identitas pelajar sebagai siswa di sekolah tersebut; b) Jalin komunikasi yang efektif di antara warga sekolah, baik guru, siswa, staf sekolah maupun orang tua dan komite sekolah;  c)  Sosialisasikan  visi  dan  misi  sekolah  berulang-ulang  dengan  berbagai media  yang  mudah  dipahami  siswa,  misalnya  dengan  tulisan-tulisan  yang menyentuh  hati  nurani  dan  kesadaran human seluruh  warga  sekolah;  d)  Diadakan kegiatan di luar sekolah  yang mengarah pada  kerjasama dan  kebersamaan antara siswa  dan  guru.  Dengan  upaya-upaya  tersebut  diharapkan  akan  terwujud  kultur sekolah yang humanistik dan menghargai keragaman.

## 2. Manajemen sekolah
Sekolah yang hendak mewujudkan tujuan kesempatan dan kesetaraan dalam belajar sebagaimana yang menjadi fokus pendidikan multikultural haruslah dikelola dengan  kepemimpinan  kepala  sekolah  yang  kuat.  Kepala  sekolah  tidak  hanya sebagai  manajer,  melainkan  lebih  dari  itu.  Ia  harus  menjadi leader (pemimpin). Pemimpin yang baik sebagaimana dinyatakan oleh John Kotler (1996:17-32) adalah yang mempunyai kepekaan terhadap kemendesakan (sense of urgency) , menciptakan koalisi  yang  memimpin  perubahan,  mengembangkan  visi  dan  strategi, mengkomunikasikan  visi,  memberdayakan  bawahan  untuk  aksi  yang  luas, mengakumulasikan  keberhasilan  demi  keberhasilan,  merayakan  keberhasilan  dan menghasilkan keberhasilan baru, serta menancapkan pendekatan baru dalam budaya organisasi.
Sebaliknya, kepala sekolah  yang lebih cnderung bertindak sebagai  manajer sering  terjebak  dalam  manajerialisme.  Manajerialisme  dalam  konteks  ini  diartikan sebagai  perhatian  berlebihan  terhadap  sistem  dan  struktur  dalam  hal  yang  merusak tujuan inti  organisasi. Keharusan birokratis sering dicatat sebagai salah satu sasaran utama  dari  strategi  manajemen  mutu,  dan  itu mudah  untuk  menjelaskan  alasannya. Berkas  yang  tebal  dari  standar    prosedur  operasi  terlihat  jauh  sekali  dari kegembiraan  belajar  dan  kreativitas  pengajaran.    Apa  yang  trerjadi  adalah  bahwa sekolah  lebih  mudah  untuk  mengelola  prosedur  rutin  daripada  memberikan kepemimpinan untuk  menciptakan kultur perubahan  yang kontinyu ( Tony Bush & Les Bell, 2006: 145).
Dengan  adanya  otonomi  sekolah  di  era  desentralisasi  sekarang  ini, kepemimpinan kepala sekolah mempunyai peran penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan  multikultural.  Kepala  sekolah  yang  dapat  melaksanakan  delapan  tahap sebagaimana dinyatakan Kotler di atas diprediksi akan berhasil dalam mewujudkan tujuan  tersebut.  Prinsip  kesempatan  yang  sama  di  satu  sisi  dan  kesetaraan  di  pihak lain harus menjadi pedoman kepala sekolah dalam membimbing para guru dan staf sehingga  siswa  yang  berasal  dari  latar  belakang  sosial-ekonomi  dan  budaya  yang terpinggirkan  mendapatkan  perhatian  yang  lebih  agar  dapat  mencapai  standar kesuksesan  yang  telah  ditetapkan.    Sementara  itu,  siswa  yang  telah  mempunyai keberuntungan  karena  perbedaan  kultur  dan  tingkat  sosial-ekonomi  orang  tua
diberikan  pengertian  dan  kepekaan  untuk  saling  memahami,  saling  membantu  dan saling peduli kepada teman-temannya yang kurang beruntung.
Sekolah  juga  hendaknya  menciptakan  kesempatan  dan  kegiatan  yang memungkinkan  siswa  dapat  memiliki  kecakapan  hidup  (life  skills)  yang  mengarah pada  dikuasainya  ketrampilan  tertentu  (pekerjaan  tangan,  kerajinan)  untuk  dapat sebagai  bekal  mencari  nafkah,  ketika  para  siswa  yang  kurang  beruntung  ini  tidak bersekolah  lagi,  karena  keterbatasan  yang  dimilikinya.  Bagi  siswa  yang  beruntung secara  sosial  ekonomi, life  skills berguna  pula  bagi  hidupnya,  setidaknya  dengan dikuasainya  ketrampilan  tertentu  ia  akan  dapat  menghargai  pekerjaan  tangan  yang selama ini sering dipandang rendah.
3. Proses pembelajaran
Dimensi penting dalam pendidikan adalah proses pembelajaran. Pembelajaran  yang  mendukung  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  multikultural adalah  pembelajaran  yang  berdasarkan  pada  pedadogik  transformatif.  Pedagogik transformatif  adalah  pedagogik  yang  mengungkapkan  kebebasan  dan  sekaligus keterbatasan  manusia,  serta  menekankan  pentingnya  partisipasi  dengan  sesama manusia.  Partisipasi  dengan  sesama  manusia  menuntut  tindakan-tindakan  atau kelakuan  yang  mau  menerima  sesama  manusia  sebagaimana  adanya.  Tanggung jawab, toleransi, kerja sama , saling membantu, saling menghormati pendapat orang lain dan berbagai sikap dan serta kelakukan manusia yang memperkuat kerja sama, merupakan  nilai-nilai  yang  mendapatkan  prioritas  di  dalam  proses  pembelajaran yang  berlandaskan  pedagogik  transformatif.  Di  samping  itu,    pedagogik transformatif  juga  mengungkapkan  keterbatasan  manusia,  implisit  di  dalamnya mengandung pengakuan akan kebesaran Sang Pencipta (Tilaar, 2002:152-153).
Proses  pembelajaran  di  Indonesia  sekarang  ini  kurang  berdimensi  sosial, karena  lebih  memperhatikan  pada  kesuksesan  individu.  Persaingan  dipandang sebagai  hal  yang  sehat  agar  dapat  menjadi  pemenang  (sukses  belajar).    Semua  itu sebenarnya  adalah  cara-cara  belajar  yang  didasarkan  pada  filsafat  individualisme dan  liberalisme.  Dalam  konteks  Indonesia,  proses  pembelajaran  harus  dilandasi semangat  interdependensi,  saling  ketergantungan  dan  saling  membutuhkan.  Prinsip
win-lose  solution yang  mengutamakan  persaingan    dalam  belajar  harus  diganti dengan win-win solution yang mengutamakan keberhasilan bersama.
Guru sebagai  ujung tombak dalam proses pembelajaran dituntut untuk  peka terhadap  beragam  latar  belakang  peserta  didik.  Maka,  proses  pembelajaran  yang bersifat  multikultural  harus  menggunakan  materi  yang  mengintegrasikan  beragam kultur dan kondisi  sosial ekonomi. Pengadopsian materi tanpa melihat konteks dan kultur  masyarakat  penerimanya  akan  berakibat  buruk  bagi  kemajuan  belajar  siswa. Demikian  pula,  metode  pembelajaran  bervariasi  karena  disesuaikan  dengan karakteristik  dan  cara  berpikir  (proses  memperoleh  pengetahuan)  yang  beragam. Teori-teori multikultural menegaskan bahwa nilai-nilai, sejarah pribadi, sikap-sikap dan  keyakinan  seseorang    tidak  dapat  dipisahkan  dari  pengetahuan  yang dihasilkannya  (Zamroni,  2008:  205).  Di  dalam  suatu  komunitas  etnik  terkandung sistem  pengetahuan  yang  diwariskan  turun-temurun  yang  mempengaruhi  cara berpikir  mereka,  baik  ketika  berada  di  komunitasnya  maupun  di  sekolah.  Hal-hal tersebut  harus  dipahami  betul  oleh  guru  agar  tidak  mudah  berprasangka  terhadap peserta didiknya yang berakibat pada hubungan yang kurang harmonis.
Proses pembelajaran merupakan kurikulum dalam praksis. Dengan demikian keduanya  tidak  dapat  dipisahkan.  Kurikulum  di  Indonesia  yang  berlaku  sekarang dinamakan  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP).  Kurikulum  ini sebenarnya    sudah  bersifat  multikultural.  KTSP    sangat  berpeluang  mewujudkan tujuan  pendidikan  multikultural  karena  kurikulum  ini  benar-benar  berpihak  kepada peserta  didik dalam konteks sosial-budaya dan kehidupan sehari-hari. Pengalaman belajar dikontekstualisasikan dengan kebutuhan setempat.
Ditinjau  dari  aspek  ekonomi,  sebagian  besar  orang  Indonesia  adalah  orang miskin. Secara demografis mereka lebih banyak terdapat di luar Jawa dan tinggal di pedesaan.  Kemiskinan  menghambat  orang  untuk  dapat  mencapai  kesetaraan pendidikan  dan  peluang  untuk  sukses.  Lingkaran  kemiskinan  merupakan  lingkaran setan  yang  sulit  sekali  untuk  diputus  rantainya.    Maka,  pendidikan  multikultural  di Indonesia harus diprioritaskan pada upaya mengangkat peserta didik dari kelompok miskin agar mereka lebih berdaya dalam kehidupannya, dibandingkan keluarga atau masyarakatnya.  KTSP  memberi  peluang  besar  untuk  mencapai  tujuan  tersebut. Misalnya,  dalam  konteks  suku  Asmat  yang  tinggal  di  daerah  berawa-rawa,  dapat
dirancang  pembelajaran  untuk  pemberdayaan  mereka  dalam  teknologi  sederhana untuk dapat menguasai alam sekitarnya, khususnya sungai serta pengelolaan sumber daya  air  dan  laut.  Demikian  pula,  anak-anak  di  Langsa,  Aceh  Timur  perlu  belajar mengolah  hasil  laut,  khususnya  ikan  dan  rumput  laut,  yang  selama  ini  belum tergarap,  sedangkan  anak-anak  Halmahera  sangat  perlu  mengembangkan  kesenian tradisional  dan penyelidikan flora dan  fauna (Indratno,  2007:107-108).    Anak-anak SMP di Turi, Sleman mengembangkan kemampuan bertanam salak. Memang dalam kenyataannya  ada  sebuah  SMP  di  sana  yang  mempunyai  kebun  salak.  Kebun  ini menjadi  kebun  percobaan  untuk  siswa-siswanya.    Dari  proses  ini,  anak-anak mengembangkan  pengalaman  belajar  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  hidup  dan masyarakatnya.    Di  sini kreativitas  dan  keberpihakan  guru  menjadi  sangat  penting. Sekolah  bisa  menjadi  arena  anak-anak  untuk  membentuk  habitus  (kebiasaan)  baru, tanpa  didominasi  oleh  kepentingan  untuk  menonjolkan  budaya  yang  dipandang main-stream .
Selain  itu,  di  dalam  KTSP  terdapat  komponen  kurikulum  muatan  lokal. Dikaitkan  dengan  tujuan  pendidikan  multikultural,  muatan  lokal  di  tingkat  SMP dapat  dipandang  sebagai  suatu  antisipasi  untuk  anak-anak  SMP  yang  tidak  dapat melanjutkan  ke  SMA  atau  SMK.  Anak-anak  SMP  yang  tidak  dapat  melanjutkan pendidikan ke jenjang  yang lebih tinggi  sangat  banyak di  negara kita, baik   karena terkendala  masalah  biaya  maupun  faktor  geografis  yang  sangat  sulit/terpencil. Dengan kurikulum muatan lokal di tingkat SMP, mereka tetap memiliki kompetensi di  bidang  tertentu  terkait  dengan  kecakapan  hidup  yang  bersifat  praktis  dan bermanfaat  ekonomis  bagi  dirinya  dan  masyarakatnya.  Bila  budidaya  rumput  laut dimasukkan  menjadi  mata  pelajaran  muatan  lokal  di  suatu  pulau  terpencil  di Indonesia, misalnya di pulau Natuna, maka diasumsikan setelah lulus mereka dapat langsung  mandiri  dengan  menjadi  petani  rumput  laut.  Atau  bila  SMP  berada    di daerah  pegunungan,  mereka  dapat  menjadi  petani  sayur-mayur  yang  berhasil  bila telah  diperkenalkan  budidaya  pertanian  yang  memenuhi  standar,  bila  perlu  standar internasional agar mereka dapat turut serta dalam kegiatan ekspor hasil pertanian.
Selain  muatan  kurikulum  lokal  yang  memberi  penekanan  pada  ketrampilan dan  kecakapan  hidup,  mereka  juga  perlu  dibekali  dengan  muatan  lokal  yang menanamkan  semangat  kewirausahaan.  Para  siswa  perlu  dibekali  dengan  latihan
mental  untuk  tetap  mempunyai  semangat  pantang  menyerah,  bertindak  kreatif  dan produktif dalam bekerja dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas internal.
Dengan demikian dapat  dikatakan bahwa proses pembelajaran  yang bersifat multikultural  untuk  Indonesia  saat  ini  lebih  diprioritaskan  pada  upaya memberdayakan  kaum  termarginalkan  ini  dari  sisi  ekonomi,  tanpa  melupakan  sisi yang  lainnya.  Proses  pembelajaran  diupayakan  agar  mencapai  paradigma  aksi, bukan  sekedar  akumulasi  pengetahuan  teoritis  yang  pasif.  Peserta  didik  diajak berdialog  untuk  membangun  kesadaran  kritis    yang  berujung  pada  aksi pemberdayaan, bukan pembelengguan.

## Penutup
Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Pendidikan  multikultural  di  Indonesia  didasarkan  pada  filsafat  bangsa  yaitu Pancasila  yang  disepakati  oleh  para  pendiri  negara  dengan  semangat multikulturalisme  yang  terpancar  dalam  rumusan  sila-silanya.  Pendidikan multikultural di Indonesia yang dapat dipandang sebagai model pendidikan terpadu dengan  melakukan  proses  transformasi  dalam  kultur  sekolah,  manajemen  sekolah dan  proses  pembelajaran.  Kultur  sekolah  yang  sehat  perlu  dibangun  dengan  jalan menumbuhkan  rasa  bangga  dengan  sekolah,  menjalin  komunikasi  efektif  di  antara warga sekolah, mensosialisasikan visi dan misi sekolah dengan berulang-ulang dan beragam media, mengadakan kegiatan bersama yang melibatkan kerjasama guru dan siswa.
Manejemen  sekolah  yang  dilandasi  tujuan  pendidikan  multikultural mensyaratkan kepala sekolah sebagai pemimpin (leader) daripada sekedar manajer, yaitu  pemimpin  yang  peka  terhadap  perubahan  dan  kemendesakan,  menciptakan koalisi,  dan  menancapkan  pendekatan  baru  dalam  budaya  sekolah  agar  siswa  yang berasal dari latar belakang sosial, ekonomi dan budaya yang kurang beruntung dapat mencapai  kesuksesan  dalam  belajar.  Proses  pembelajaran  yang  berpegang  pada prinsip multikultural didasarkan pada pedagogik transformatif, yaitu pedagogik yang mengungkapkan  kebebasan  dan  keterbatasan  manusia  sekaligus  mengakui  dirinya adalah  makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pedagogik transformatif menekankan pada kerja  sama,  toleransi,  saling  menghormati  dan  sukses  bersama,  bukan  pada
persaingan  dan  kemenangan  individual.  Guru  dituntut  untuk  lebih  peka  terhadap beragam latar belakang kultur,etnis, sosial-ekonomi peserta didiknya sehingga dapat mengintegrasikan materi sesuai konteks budaya  dan konstruksi pengetahuan  siswa yang beragam tersebut untuk kemajuan belajar mereka.
Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP)  mempunyai  semangat pendidikan  multikultural,  karena  memberikan  keleluasaan  sekolah  dan  guru  dalam implementasinya  yang  disesuaikan  dengan  konteks  sosio-budaya  setempat  yang arahnya  pada  pemberdayaan  masyarakat.  Prioritas  utama  tujuan  pendidikan multikultural  di  Indonesia  harus  diarahkan  pada  upaya  mengangkat  peserta  didik dari  kelompok  miskin  dan  terpencil  membekali  mereka  dengan  pengetahuan  dan ketrampilan yang berguna (life skills) agar lebih berdaya dalam  hidupnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Gribb,  Robert.  2002.  ”Bangsa:  Menciptakan  Indonesia”  dalam Indonesia  beyond Soeharto . Editor: Emmerson, Donald.  Jakarta: Gramedia.
Gvosdev,  Nikolas.  2008.  ”Managing  pluralism:  The  human  rights  challenge  of  the new  century”  dalam Multicultural  education:  Philosophy,  policy  and practice .  Vol.  1  Yogyakarta:  Graduate  Program  The  State  University  of Yogyakarta.
Indratno,  A.  Ferry  T.  2008. Kurikulum  yang  mencerdaskan .  Jakarta:  Penerbit Kompas
Kotler,  John  P.  1996. Leading  Change .  Boston,  Massachussets:  Harvard  Business School Press.
Kozol,  Jonathan.  2000.  ”From  savage  inequalities:  Children  in  America’s  School”
dalam Notable  selection  in  multicultural  education .  Editor  Jana  Noel.
Montana State University: Dushkin/McGraw Hill.
Syafrudin Bahar, dkk. (ed.). 1995. Risalah sidang-sidang BPUPKI dan PPKI 28 Mei
– 22 Agustus 1945. Jakarta: Sekretariat Negara.
Tilaar, H.A. R. 2002. Perubahan sosial dan pendidikan. Jakarta: Grasindo.
-----------------.  2004. Multikulturalisme  –  tantangan-tangan  global  masa  depan dalam transformasi pendidikan nasional . Jakarta: Grasindo.
Tony  Bush  And  Les  Bell  (ed.)  2007. Principles    and  practice  of  educational management , London: Paul Chapman Publishing.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Zamroni.  2008. Several  aspect  of  multicultural  education .  Yogyakarta:  Graduate Program The State University of Yogyakarta.