KEDUDUKAN PROFESI ADVOKAT DALAM RANGKA MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003

## TENTANG ADVOKAT
Oleh: Gusti Ketut Sanjaya 1 dan I Nyoman Gede Remaja 2
( nym.remaja@unipas.ac.id )
Abstrak  : Kebutuhan  akan  jasa  dan  bantuan  hukum  Advokat,  semakin  hari semakin  meningkat.  Suatu  kenyataan,  dari  segala  urusan  masyarakat  yang bersentuhan  dengan  hukum  memerlukan  adanya  jasa  Advokat.  Sebagai  efeknya, para  Advokat  berlomba-lomba  menunjukkan  diri  kepada public, bagi  yang mampu menunjukkan  kehebatannya,  maka  dapat  dipastikan memiliki  standar fee yang  tinggi,  begitu  pula  sebaliknya.  Hal  ini  tentu  menimbulkan  pengaruh  pada tataran  pelayanan  jasa  di  masyarakat.  Bagi  klien/masyarakat  yang  mau  dan mampu  membayar  honor  sesuai  yang  ditetapkan  oleh  Advokat  bersangkutan, dapat  dipastikan  mendapatkan  pelayanan  jasa  yang  sangat  luar  biasa  dan  bagi kalangan  orang  yang  kurang  mampu  membayar  sejumlah fee yang  ditetapkan Advokat,  sepertinya  akan  mendapatkan  pelayanan  jasa  sesuai  jumlah  yang dibayarkan.  Bila  hal  ini  dibiarkan,  tentu  berdampak  pada  rasa  keadilan  yang seharusnya diterima oleh seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji terhadap:  (1)  Kedudukan  Profesi  Advokat  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  dibidang  hukum.  (2)  Dasar  hukum  penentuan  Honorarium  Profesi Advokat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang hukum.
Peneliti  dalam  menjawab  isu  hukum,  menggunakan  jenis  penelitian  hukum normatif dan aspek pengkajiannya berdasarkan pendekatan perundang-undangan, sejarah, analisis konsep hukum dan perbandingan.
Berdasarkan hasil penelitian, “Profesi Advokat” memiliki kedudukan sebagai penegak  hukum  yang  bebas,  mandiri  dan  dijamin  oleh  hukum  dan  peraturan perundang-undangan  guna  tegaknya  hukum  dan  keadilan  di  masyarakat.  Dasar hukum  penentuan  honorarium  Advokat  ialah  didasarkan  pada  kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 B.W (memenuhi syarat sahnya perjanjian). Perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  antara  Advokat  dan  Klien,  berlaku  sebagai undang-undang,  mengikat  kedua  belah  pihak,  dan  wajib  dilaksanakan  dengan itikad baik.
Kata Kunci : Advokat, Honorarium, dan Penegakan Hukum
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

## PENDAHULUAN
Advokat  merupakan  nama  yang  disepakati  untuk  profesi  yang  bergerak dibidang  pemberian  jasa  hukum,  seperti  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sebelumnya, banyak istilah yang muncul dari  zaman  dahulu,  misalnya  pokrol  bambu,  pengacara,  penasihat  hukum, pengacara  praktik,  pembela,  konsultan  hukum  dan  lain-lainnya.  Istilah-istilah  itu hingga kini masih tetap disebutkan, namun secara yuridis sudah mulai mengerucut dengan  istilah  Advokat  (Pasek  Suardika,  2009:  8).  Sebagai  payung  hukumnya, Advokat  dipayungi  oleh  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang Advokat, (selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat). Produk yang lahir pasca reformasi  itu  memang  banyak  memberikan  ruang  untuk  tumbuh  suburnya Advokat  menjadi  salah  satu  soko  guru  bangun  hukum  di  Indonesia  (Pasek Suardika,  2009:  8-9)  dan  sekaligus  merupakan  sejarah  emas  dalam  keadvokatan Indonesia.
Sejak  Undang-Undang  Advokat  diundangkan,  eksistensi  Advokat Indonesia  menjadi  semakin  kuat  karena  berdasarkan  Undang-Undang  Advokat, kepada  Organisasi  Advokat  diberikan  kewenangan  untuk  mengatur  diri  sendiri, terutama  kewenangan  untuk  melakukan  pengangkatan  Advokat,  mempersatukan Profesi  Pengacara,  Penasihat  Hukum  dan  Konsultan  Hukum  yang  dulunya terkotak-kotak kini disebut sebagai Advokat (V. Harlen Sinaga, 2011: 20).
Advokat  adalah  orang  yang  berprofesi  memberikan  jasa  hukum  baik  di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Advokat. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui peran  dan  fungsi  Advokat  meliputi  pekerjaan,  baik  yang  dilakukan  di  dalam pengadilan  maupun  di  luar  pengadilan  tentang  masalah  Hukum  Pidana,  Hukum Perdata,  maupun  Hukum  Tata  Usaha  Negara.  Ruang  lingkup  pekerjaan  Advokat yang  berkaitan  dengan  pengadilan  disebut  pekerjaan  litigasi  (V.  Harlen  Sinaga, 2011: 20), seperti pada Hukum Acara Pidana dimana Advokat memposisikan diri sebagai  pendamping  kliennya  dalam  tingkat  penyelidikan,  penyidikan  hingga proses penuntutan di pengadilan. Berbeda dengan Hukum Acara Perdata maupun
Hukum  Acara  Peratun  dimana  Advokat  dapat  bertindak  mewakili  hak  dan kewajiban hukum kliennya baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Namun  dalam  perkembangannya,  sebetulnya  masih  terdapat  banyak  pekerjaan Advokat  di  luar  bidang  litigasi,  yang  disebut  sebagai  pekerjaan  non-litigasi (non litigious work) . Bidang-bidang itu antara lain :
a) Memberikan pelayanan hukum ( legal service);
b) Memberikan  nasihat  hukum (legal  advice), dengan  peran  sebagai  penasihat hukum (legal adviser);
c) Memberikan pendapat hukum (legal opinion);
d) Mempersiapkan dan menyusun kontrak (legal drafting);
e) Memberikan informasi hukum;
f) Membela dan melindungi hak asasi manusia;
g) Memberi bantuan hukum cuma-cuma (pro bono legal aid) kepada masyarakat yang tidak mampu dan lemah (V. Harlen Sinaga, 2011: 21).
Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan yang demikian, keberadaan Advokat belakangan  ini  mendapatkan  posisi  yang  semakin  penting  dalam  proses penegakan hukum di Indonesia. Profesi yang dikenal sebagai profesi yang mulia (officium  nobile) itu  makin  dibutuhkan  masyarakat  seiring  dengan  semakin intensifnya  interaksi  semua  pihak  yang  dilandasi  pada  prinsip-prinsip  hukum (Pasek  Suardika,  2009:  8).  Menurut  Munir  Fuady,  seorang  Advokat  haruslah setiap saat mempunyai kepedulian dan kemampuan (duty of care and skill) , itikad baik,  loyalitas  dan  kejujuran  terhadap  kliennya  dengan  derajat  yang  tinggi  dan tidak  terbagi.  Karena  itu,  Advokat  harus  mengutamakan  kepentingan  kliennya melebihi  dari  kepentingan  lain  apa  pun,  termasuk  melebihi  kepentingan  pribadi Advokat itu sendiri (Munir Fuady, 2005: 18).
Advokat  dibutuhkan  jasanya  oleh  masyarakat  ialah  untuk  menyelesaikan berbagai urusan yang timbul dari sengketa hingga perkara yang pelik, rumit serta sarat  dengan  perdebatan  yang  tiada  akhir,  urusan  yang  bersifat  sangat  personal hingga  urusan  yang  bersifat go  global (umum),  urusan  yang  bersifat  sangat sektoral  hingga  urusan  yang  menyentuh  area  yang  nyaris  tanpa  ada  batas (borderless  area) atau  dengan  kata  lain  dapat  dikatakan,  Advokat  memberikan
jasa  yang  multi  fungsi  dan  multi  aksi  kepada  klien/masyarakat  yang membutuhkannya (Binoto Nadapdap, 2008: 9). Sebagai efeknya, Profesi Advokat membuat  persepsi,  bahwa  profesi  ini  berpenghasilan  tinggi  (Binoto  Nadapdap, 2008:  7).  Namun,  dalam  kenyataanya, fee terhadap  Advokat  yang  satu  dengan yang lainnya berbeda baik dalam menangani sengketa/perkara yang sama ataupun perkara yang berbeda, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Bagi Advokat yang dapat menunjukkan kepada publik bahwa dirinya adalah Advokat yang hebat dan ternama, maka honorariumnya juga dapat dipastikan memiliki standar yang sangat tinggi begitu pula sebaliknya (Binoto Nadapdap, 2008: 9).
Hal ini tentunya sangat berpengaruh bagi pengguna jasa Advokat, terutama yang  baru  pertama  kali  mempergunakan  jasa  advokat.  Pertanyaan  mendasar senantiasa berkisar pada soal apakah ada dasar yang dapat dipergunakan sebagai acuan untuk mendapat gambaran mengenai besarnya tarif Advokat ?, sebab tidak tertutup  kemungkinan,  sekalipun  klien  sudah  selesai  mempergunakan  jasa Advokat, tetap saja klien bersangkutan tidak atau belum paham juga soal besaran pembayaran  jasa  Advokat  yang  telah  dipergunakan  dalam  menyelesaikan  urusan tertentu  (Binoto  Nadapdap,  2008:  9-10).  Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  suatu kondisi  yang  menyebabkan  klien  tidak  mudah  mengukur  dengan  pasti  berapa anggaran  yang  harus  dialokasikan  ketika  mempergunakan  jasa  Advokat.  Oleh karena  jasa  Advokat  tidak  sama  atau  disamakan  dengan  barang  yang  dapat disajikan  dalam  bentuk  yang  persis  sama,  baik  dalam  hal  ukuran,  jenis,  berat, warna, kapasitas dan lain sebagainya (Binoto Nadapdap, 2008: 9).
Bagi  klien/masyarakat,  kejelasan  atau  transparansi  honorarium  Advokat perlu diketahui sebelum mempergunakan jasa Advokat adalah bagian yang sangat penting, dengan adanya kejelasan mengenai honorarium Advokat, klien/masyarakat  berharap  dapat  menentukan  sikap  dan  langkah  apakah  untuk menyelesaikan  urusan  hukum  tertentu  akan  mempergunakan  atau  tidak mempergunakan  jasa  Advokat  (Binoto  Nadapdap,  2008:  10).  Berdasarkan  latar belakang  yang  sudah  peneliti  uraikan  di  atas,  maka  peneliti  tertarik  untuk mengkaji  “Kedudukan  Profesi  Advokat  Dalam  Rangka  Memberikan  Pelayanan
Kepada  Masyarakat  Dibidang  Hukum  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2003 tentang Advokat”
Adapun permasalahan yang dapat peneliti rumuskan adalah:
1. Bagaimana  kedudukan  Profesi  Advokat  dalam  memberikan  pelayanan kepada masyarakat dibidang hukum?
2. Apa  yang  menjadi  dasar  hukum  penentuan  Honorarium  Profesi  Advokat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang hukum?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  termasuk  ke  dalam Penelitian  Hukum  Normatif,  dimana  adanya  kesenjangan  pada  tataran  norma  itu sendiri,  seperti  konflik  norma (geschijld  van  normen) ,  norma  kabur (vague  van normen) dan  norma  kosong (leemten  van  normen) (Remaja,  I  Nyoman,  2017:
24).
a. Konflik  norma  adalah  pertentangan  norma  antara  norma  yang  satu  dengan norma  yang lain, baik dalam satu  peraturan perundang-undangan  yang sama maupun  norma  antara  peraturan  perundang-undangan  yang  satu  dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.
b. Norma kabur adalah kaidah hukum atau norma yang rumusan normanya tidak jelas  atau  kurang  jelas  sehingga  dapat  menimbulkan  multitafsir,  artinya masing-masing  orang  atau  subyek  hukum  dapat  menafsirkan  berbeda terhadap norma yang bersangkutan.
c. Norma  kosong  artinya  terjadi  kekosongan  norma/belum  ada  pengaturan terhadap  suatu  hal  atau  fenomena  hukum,  yang  semestinya  sudah  diatur karena  fenomena  hukum  itu  sudah  terjadi,  dan/atau  sudah  ada  normanya tetapi  belum  bisa  dilaksanakan,  karena  untuk  melaksanakan  norma  itu membutuhkan peraturan delegasi tetapi aturan tersebut belum ada.
Bila  dikaitkan  dengan  rumusan  masalah  yang  sudah  peneliti  tetapkan, peneliti  menemukan  adanya  “norma  kabur”  pada  pengaturan  hak  honorarium Profesi Advokat,  yang  mana  selama  ini  (dalam  praktiknya)  belum  ada  ketentuan yang  secara jelas mengatur  terhadap batas minimum dan maksimum  honorarium
Advokat,  baik  dalam  menangani  jenis  perkara  yang  sama  ataupun  jenis  perkara yang  berbeda,  sehingga  pada  tataran  praktiknya  para  Advokat  dapat  leluasa menentukan honorariumnya dan bila hal ini tetap dibiarkan, dalam praktik hukum diprediksi  akan  dapat  menimbulkan  permasalahan  baru,  keragu-raguan  dalam penerapan hukum, ketidakpastian hukum dan/atau menimbulkan kebebasan tanpa batas.
Dalam  Penelitian  Hukum  Normatif  mengenal  beberapa  jenis  pendekatan, antara  lain:  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  sejarah,  pendekatan analisis  konsep  hukum  dan  pendekatan  perbandingan  (Peter  Mahmud  Marzuki, 2010:  93).  Pendekatan  Perundang-undangan (The  Statute  Approach) adalah pendekatan  dengan  menggunakan  legislasi  dan  regulasi  dan/atau  dilakukan dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hal ini dapat dilakukan melalui:
a. Penelitian terhadap asas-asas hukum; suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk  menemukan  asas  hukum  atau  doktrin  hukum  positif  yang  berlaku. Penelitian  tipe  ini  lazim  disebut  Studi  Dogmatik  atau  penelitian  doktrinal, yang  mana  dalam  penelitian  ini,  peneliti  bekerja  secara  analitis  induktif. Prosesnya  bertolak  dari  premis-premis  yang  berupa  norma-norma  hukum positif  yang  diketahui,  dan  berakhir  pada  penemuan  asas-asas  hukum,  yang menjadi pangkal tolak pencarian asas adalah norma-norma hukum positif.
b. Penelitian  terhadap  sistematika  hukum  dapat  dilakukan  terhadap  peraturan perundang-undangan  tertentu  atau  hukum  tertulis.  Tujuan  pokoknya  ialah untuk  mengadakan  identifikasi  terhadap  pengertian-pengertian  pokok/dasar dalam  hukum  yaitu  masyarakat  hukum,  subyek  hukum,  hak  dan  kewajiban, peristiwa  hukum,  hubungan  hukum  dan  objek  hukum.  Penelitian  ini  penting karena  masing-masing  pengertian  pokok/dasar  tersebut  mempunyai  arti tertentu dalam kehidupan hukum misalnya pengertian pokok/dasar “peristiwa hukum”  yang  mempunyai  arti  penting  dalam  kehidupan  hukum,  mencakup keadaan (omstandigheden) kejadian (gebeurtenissen) dan perilaku atau sikap tindak (gedragingen) (Bambang Sunggono, 2016: 93).
c. Penelitian  terhadap  taraf  sinkronisasi  hukum  artinya  seberapa  besar
(pengaruh)  hukum  positif  tertulis  yang  ada  itu  sinkron  atau  serasi  satu  sama lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui 2 (dua) faktor, yakni:
1. Vertikal;  melihat  apakah  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  bagi  suatu  bidang  kehidupan  tertentu  tidak  saling  bertentangan antara  satu  dengan  yang  lain  apabila  dilihat  dari  sudut  vertikal  atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Horizontal;  meninjau  peraturan  perundang-undangan  yang  kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama.
Pendekatan Sejarah (Historical Approach) dilakukan dengan menelaah latar belakang  apa  yang  dipelajari  dan  perkembangan  pengaturan  mengenai  isu  yang dihadapi  atau  dengan  kata  lain  pengungkapan  filosofis  dan  pola  pikir  ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini  (Peter  Mahmud  Marzuki,  2010:  94).  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui identifikasi pada tahap-tahap perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkupnya  menjadi  sejarah  peraturan  perundang-undangan.  Di  samping  kajian terhadap  perkembangan  hukum,  lazimnya  juga  diadakan  identifikasi  terhadap faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perkembangan  lembaga-lembaga  hukum (Bambang  Sunggono,  2016:  98).  Telaah  tersebut,  diperlukan  oleh  peneliti  untuk mengungkapkan  filosofis  hukum  dan  pola  pikir  yang  melahirkan  sesuatu peraturan perundang-undangan, sebagai contoh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,  Profesi Advokat  dilahirkan adalah untuk  memberdayakan masyarakat  dalam  menyadari  hak-haknya  yang  secara  fundamental  di  depan hukum,  sebagai  lembaga  pemberi  bantuan  hukum  terhadap  masyarakat  kurang mampu, melindungi hak asasi manusia termasuk mengimbangi kedudukan aparat penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam menegakkan hukum dan keadilan,  sehingga  terwujud equality  before  the  law (jaminan  kesederajatan  bagi setiap orang dihadapan hukum).
Pendekatan Analisis  Konsep  Hukum (Analitical  &  Conseptual  Approach) yaitu  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang di  dalam  ilmu  hukum,  dengan  mempelajari  pandangan-pandangan  dan  doktrin- doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan
pengertian-pengertian  hukum,  konsep-konsep  hukum  dan  asas-asas  hukum  yang relevan  dengan  isu  hukum  yang  dihadapi.  Pemahaman  akan  pandangan- pandangan  dan  doktrin-doktrin  tersebut  merupakan  sandaran  bagi  peneliti  dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
Pendekatan  Perbandingan (Comparative  Approach) dilakukan  dengan membandingkan  undang-undang  suatu  negara  dengan  undang-undang  dari  satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga putusan pengadilan di  beberapa  negara  untuk  kasus  yang  sama.  Kegunaan  pendekatan  ini  adalah untuk  memperoleh  persamaan  dan  perbedaan  di  antara  undang-undang  tersebut. Hal  ini  untuk  menjawab  mengenai  isu  antara  ketentuan  undang-undang  dengan filosofi  yang  melahirkan  undang-undang  itu,  dengan  melakukan  perbandingan tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan  undang-undang  di  antara  negara-negara  tersebut.  Hal  yang  sama  juga  dapat dilakukan  dengan  membandingkan  putusan  pengadilan  antara  suatu  negara dengan negara lain untuk kasus serupa.
Ada 3 (tiga) unsur pokok sebagai titik tolak perbandingan, antara lain:
a. Struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum;
b. Substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku teratur;
c. Budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut.
Ketiga  unsur  tersebut  dapat  dibandingkan  masing-masing  satu  sama  lainnya, ataupun secara komulatif.
Sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas  bahwa  penelitian  hukum  normatif menggunakan Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.
1. Bahan  Hukum  Primer,  yaitu  asas  dan  kaidah  hukum.  Perwujudan  asas  dan kaidah hukum ini dapat berupa:
a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV;
b. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2003  tentang Advokat;
c. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2011  tentang Bantuan Hukum;
d. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2004  tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
f. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman;
g. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2004  tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
h. KUHP dan KUHAP;
i. KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek).
j. Kode Etik Advokat Indonesia;
2. Bahan Hukum Sekunder, terdiri atas:
a. Buku-buku hukum (text book) ;
b. Jurnal-jurnal hukum;
c. Karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa.
3. Bahan Hukum Tersier, terdiri atas: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris; Internet, dengan menyebut nama situsnya.
Dalam  hal  ini  peneliti  melakukan  Studi  Kepustakaan  di  Perpustakaan Universitas  Panji  Sakti  Singaraja. Adapun  langkah-langkah  atau  tata  cara  dalam melakukan penelitian kepustakaan, sebagai berikut:
1. Mempelajari  ketentuan  atau  peraturan  yang  diberlakukan  oleh  perpustakaan dimana penelitian dilakukan;
2. Peneliti perlu mengetahui sistem pelayanan perpustakaan tersebut;
3. Peneliti  harus  mengetahui  bentuk  dan  jenis  bahan  pustaka  yang  dimiliki perpustakaan yang bersangkutan;
4. Memeriksa bahan pustaka yang diperlukan atau diinginkan ada dalam koleksi perpustakaan yang bersangkutan;
5. Mencari informasi yang diperlukan melalui katalog;
6. Membuat  catatan-catatan  mengenai  hal-hal  yang  dianggap  penting  dan berguna  bagi  penelitian  yang  sedang  dilakukan  (Soerjono  Soekanto  &  Sri
Mamudji, 2004: 43-52).
Teknis Analisis yang digunakan adalah Deskriptif-analisis.
Deskriptif berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non-hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:
a. Evaluatif;  melakukan  penilaian/mengevaluasi  tepat  atau  tidak  tepat,  benar atau  tidak  benar,  sah  atau  tidak  sah  terhadap  suatu  pandangan,  proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun sekunder;
b. Sistematis;  upaya  untuk  mencari  kaitan  rumusan  suatu  konsep  hukum  atau proposisi  hukum  antara  peraturan  perundang-undangan  yang  sederajat maupun dengan yang tidak sederajat;
c. Argumentatif; tidak bisa dilepaskan dengan teknik evaluasi, karena penilaian harus  didasarkan  pada  alasan-alasan  yang  bersifat  penalaran  hukum.  Dalam pembahasan  masalah,  semakin  banyak  argumen,  semakin  menunjukkan kedalaman penalaran hukum peneliti.

## HASIL PENELITIAN
3.1    Kedudukan  Profesi  Advokat  Dalam  Memberikan  Pelayanan  Kepada Masyarakat Dibidang Hukum.
Pada tataran makro, Advokat itu bernaung pada organisasi profesi. Sebagai bagian dari organisasi profesi dibidang hukum, Organisasi Profesi Advokat dalam hal  ini  adalah  Perhimpunan  Advokat  Indonesia  (Peradi).  Organisasi  profesi  ini merupakan satu-satunya wadah profesi yang diakui undang-undang, hal ini bukan berarti  membatasi.  Namun,  sepanjang  kewenangan  dari  negara  untuk  mengatur, maka  naungan  organisasi  ini  dipandang  sebagai  bentuk  pengaturan  negara terhadap  Profesi  Advokat.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (1)  Undang- Undang  Advokat,  Advokat  adalah  orang  yang  berprofesi  memberi  jasa  hukum, baik  secara litigasi  maupun non-litigasi yang memenuhi  persyaratan berdasarkan ketentuan  undang-undang  ini.  Pada  dimensi  pemahaman  tentang  negara  hukum, pengertian Advokat menurut Black’s Law Dictionary adalah to speak in favour of or  defend  by  argument (berbicara  untuk  keuntungan  dari  atau  membela  dengan
argumentasi untuk seseorang) (Marudut Tambupolon, 2014: 44).
Senada  dengan  Luhut  Pangaribuan  yang  menyatakan  “Advokat”  adalah orang  yang  melakukan  suatu  pekerjaan  berdasarkan  keahlian (knowledge) untuk melayani  masyarakat  secara  independen  dengan  limitasi  kode  etik  yang ditentukan oleh komunitas profesi (Yahman & Nurtin Tarigan, 2019: 53). Pasal 5 ayat  (1)  Undang-Undang  Advokat  memberikan  status  kepada  Advokat  sebagai penegak hukum, artinya di dalam kedudukannya sebagai  penegak hukum, secara normatif  Advokat  dituntut  tidak  hanya  membela  kepentingan  hukum  kliennya, tetapi dalam rangka law enforcement. Penegakan hukum dalam lajur hukum yang diatur  oleh  norma,  benar-benar  menegakkan  keadilan  dan  kebenaran  sebagai amanat dari keberadaan hukum (Marudut Tambupolon, 2014: 27).
Menurut  Ropaun  Rambe,  Profesi  Advokat  bukan  sekadar  mencari  nafkah semata, tetapi juga harus memperjuangkan nilai kebenaran dan keadilan, karena di dalamnya  terdapat  idialisme  dan  moralitas  (dalam  Ishaq,  2012:  35).  Sebagai profesi  mulia,  Advokat  dituntut  untuk  selalu  melaksanakan  profesi  hukumnya dengan  mendasarkan  diri  pada  nilai-nilai  moralitas  umum (common  morality) seperti:
1. Nilai-nilai  kemanusiaan (humanity) dalam  arti  penghormatan  pada  martabat kemanusiaan;
2. Nilai keadilan (justice) , dalam arti dorongan untuk selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya;
3. Nilai  kepatutan  atau  kewajaran (reasonableness) ,  dalam  arti  bahwa  upaya mewujudkan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat;
4. Nilai kejujuran (honesty) , dalam arti adanya dorongan kuat untuk memelihara kejujuran dan menghindari diri dari perbuatan yang curang;
5. Kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya;
6. Nilai  pelayanan  kepentingan  publik (to  serve  public  interest) ,  dalam  arti bahwa  di  dalam  pengembangan  profesi  hukum  telah inherent semangat keberpihakan  pada  hak-hak  dan  kepuasan  masyarakat  pencari  keadilan  yang merupakan konsekuensi langsung dari dipegang teguhnya nilai-nilai keadilan,
kejujuran  dan  kredibilitas  profesinya  (Yahman  &  Nurtin  Tarigan,  2019:  51- 52).
Secara garis besar, fungsi dan peran Advokat dalam kedudukannya sebagai penegak hukum di masyarakat dapat disebutkan di bawah ini, antara lain:
1. Sebagai pengawal Konstitusi dan memperjuangkan HAM;
2. Melaksanakan Kode Etik Advokat Indonesia;
3. Memegang  teguh  sumpah  Advokat  dalam  rangka  menegakkan  hukum, keadilan, dan kebenaran;
4. Menjunjung  tinggi  serta  mengutamakan  idealisme  (nilai  keadilan,  kebenaran dan moralitas);
5. Melindungi  dan  memelihara  kemandirian,  kebebasan,  derajat  dan  martabat Advokat;
6. Menjaga  dan  meningkatkan  mutu  pelayanan  Advokat  terhadap  masyarakat dengan cara memperluas wawasan dan ilmu hukum;
7. Menangani perkara-perkara sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia;
8. Memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat;
9. Mencegah  penyalahgunaan  keahlian  dan  pengetahuan  yang  merugikan masyarakat  dengan  cara  mengawasi  pelaksanaan  etika  Profesi  Advokat melalui Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat;
10. Memelihara kepribadian Advokat, karena Profesi Advokat merupakan profesi terhormat (officium nobile) ;
11. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat;
12. Memelihara persatuan dan kesatuan Advokat agar sesuai dengan maksud dan tujuan Organisasi Advokat;
13. Memberikan pelayanan hukum (legal services) , nasihat hukum (legal advice) , konsultasi  hukum (legal  consultation) ,  pendapat  hukum (legal  opinion) , menyusun  kontrak-kontrak (legal  drafting), informasi  hukum (legal information) kepada masyarakat;
14. Membela  kepentingan  masyarakat (public  defender) dan  mewakili  klien  di muka pengadilan (legal representation) ;
15. Memberikan  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  kepada  masyarakat  yang
lemah  dan  tidak  mampu  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  (Frans  H. Winarta, 2009: 18-20).
Pada  dimensi  sosial,  fungsi  Advokat  mewakili  klien  di  muka  pengadilan merupakan  pekerjaan  yang  bersifat  klasik. Artinya  keberadaan  profesi  ini  sudah ada  sejak  lahirnya  profesi  tersebut  dalam  wilayah  kekuasaan  pengadilan.  Profesi Advokat  ada,  untuk  mewakili  masyarakat  dalam  menyelesaikan  keruwetan masalah hukum. Hal ini meletakkan Profesi Advokat sebagai sebuah profesi yang mulia dalam arti bertindak untuk dan atas nama klien/masyarakat yang masih buta hukum  atau  mewakili  orang  yang  tertekan  secara  psikis  dan  fisik  karena menghadapi masalah hukum (Marudut Tambupolon, 2014: 46).
Seperti  dalam  perkara  pidana,  peran  Advokat  sangat  penting  mulai  dari proses  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  dan  proses  persidangan  sampai kepada  perkara  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Di  dalam  ranah  perdata, Advokat  sangat  berperan  mulai  perkara  tersebut  belum  memasuki  proses peradilan, seperti memediasi pihak-pihak bersengketa hingga pembacaan gugatan, jawaban,  replik,  duplik,  pembuktian,  kesimpulan,  putusan  dan  eksekusi.  Dalam lapangan  Hukum  Administrasi,  peran  Advokat  itu  mulai  dari  proses  pengajuan keberatan,  putusan  dijatuhkan  atau  diperbaiki,  sampai  pada  pelaksanaan  putusan dan  tidak  menimbulkan  masalah  hukum  lagi.  Demikian  pula  halnya  dengan urusan  hukum  lain  yang  tidak  bersifat  litigasi.  Peran Advokat  menjadi  demikian penting  untuk  memberikan  semacam  pendampingan  bagi  masyarakat  pencari keadilan,  dalam  mengurai  permasalahan  hukum  dan  selanjutnya  menemukan solusi  yang  menguntungkan  bagi  pihak-pihak  yang  meminta  jasa  hukum kepadanya (Marudut Tambupolon, 2014: 46-47).
Idealnya,  Profesi  Advokat  senantiasa  membela  kepentingan  rakyat  tanpa membeda-bedakan  latar  belakang,  asal-usul,  agama,  budaya,  warna  kulit,  tempat tinggal,  tingkat  ekonomi,  gender  dan  lain  sebagainya  (Pasal  18  ayat  1  Undang- Undang Advokat).  Pembelaan  terhadap  semua  orang  termasuk  juga  kepada  fakir miskin  sebagai  salah  satu  bentuk  bantuan  hukum  yang  merupakan  wujud  dari penghayatan  Advokat  terhadap  prinsip  persamaan  kedudukan  dihadapan  hukum dan  perwujudan  dari  hak  untuk  didampingi  Advokat  yang  dimiliki  oleh  semua
orang.  Pemberian  bantuan  hukum  yang  ditujukan  kepada  setiap  orang  memiliki hubungan erat dengan “ equality before the law dan access to legal council” yang menjamin keadilan bagi semua orang (Yahman & Nurtin Tarigan, 2019: 66).
Pelaksanaan kewajiban Advokat memberikan bantuan hukum secara cuma- cuma  khususnya  bagi  kaum  miskin  dan  buta  hukum  tersebut,  pada  dasarnya memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Bagian dari pelaksanan hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dan dijamin oleh UUD 1945;
2. Bagian dari implementasi asas bahwa hukum berlaku bagi semua orang;
3. Bagian dari upaya standarisasi pelaksanaan peran dan fungsi penegakan hukum dari Advokat (Yahman & Nurtin Tarigan, 2019: 73-74)
Pemberian  bantuan  hukum  oleh Advokat  bukan  hanya  dipandang  sebagai suatu kewajiban namun harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung  jawab  sosial (social  contribution  and  social  liability) dalam  kaitannya dengan peran dan fungsi sosial dari Profesi Advokat. Bilamana ternyata Advokat tidak  melaksanakan  kewajiban  profesinya  maka  dapat  dikategorikan  telah melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  kewajiban  sehingga  dapat dikenai  sanksi.  Dalam  kaitannya  dengan  kedudukan  sosial  dari  Advokat  yang sedemikian,  telah  menimbulkan  pula  tanggung  jawab  moral  bagi  Advokat  yang bukan hanya bertindak sebagai pembela konstitusi namun juga bertindak sebagai pembela  hak  asasi  manusia,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  publik (Yahman & Nurtin Tarigan, 2019: 70-71).
Ruang  lingkup  tanggung  jawab  Advokat  dalam  menjalankan  tugasnya sehari-hari, meliputi:
a. Tanggung jawab kepada Tuhan;
b. Tanggung jawab kepada negara;
c. Tanggung jawab kepada pengadilan;
d. Tanggung jawab kepada pihak lawan;
e. Tanggung jawab kepada masyarakat;
f. Tanggung jawab kepada klien (Ishaq, 2012: 43-46).
Akibat adanya tanggung jawab moral yang melekat pada status profesinya,
maka Advokat memiliki lima dimensi perjuangan ideal, yaitu:
a. Dimensi  kemanusiaan;  yang  diartikan  walaupun  Advokat  menerima  imbalan legal  fee dalam  melakukan  pekerjaannya  namun  pada  dasarnya Advokat  tetap harus  berpedoman  dan  menghargai  nilai-nilai  kemanusian  khususnya  dalam melakukan pembelaan terhadap masyarakat pencari keadilan;
b. Dimensi  pertanggung  jawaban  moral,  diartikan  Advokat  dalam  melakukan pembelaan  kepada  kliennya  harus  selalu  melihat  dan  mempertimbangkan  dua hal  pokok,  yaitu  adanya  ketentuan  hukum  yang  menjadi  dasar  dalam melakukan pembelaan dan adanya dasar moral serta etika;
c. Dimensi  kebebasan,  kemandirian  dan  independensi  profesi.  Hal  ini  diartikan Advokat  ditantang  untuk  selalu  memperjuangkan  tegaknya  profesi  yang mandiri,  bebas  dari  intervensi  kekuasaan  manapun  dalam  melakukan pembelaan  terhadap  kliennya.  Oleh  karena  itu,  untuk  mendukung  dimensi ketiga tersebut dibutuhkan suatu Organisasi Advokat yang kuat serta memiliki kode  etik  termasuk  memiliki  kapabilitas  untuk  membina  dan  menjaga kedisiplinan anggota profesinya;
d. Dimensi  pembangunan  negara  hukum,  yang  diartikan  Profesi  Advokat  dapat diimplementasikan  secara  ideal  apabila  proses  penegakan  hukum  juga  telah berjalan secara ideal;
e. Dimensi  pembangunan  demokrasi,  yang  diartikan  demokrasi  hanya  dapat ditegakkan  apabila  didukung  oleh  negara  yang  berdasarkan  aturan  hukum (Yahman & Nurtin Tarigan, 2019: 71-73).
3.2  Dasar  Hukum  Penentuan  Honorarium  Profesi  Advokat  Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Dibidang Hukum.
Salah  satu  karakteristik  profesi  yang  umum  dikenal  adalah  kebebasan ekonomis,  yang  kemudian  berkembang  menjadi  konsep  honorarium.  Sumber penghasilan  seorang  profesional  seperti  Advokat  umumnya  didapat  dari  klien bukan  institusi  atau  sumber  lainnya  (Binziad  Kadafi,  dkk.,  2001:  231).  Pasal  1 huruf  f  KEAI  jo  Pasal  1  angka  7  jo  Pasal  21  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang Advokat, menyebutkan “Honorarium adalah pembayaran kepada Advokat sebagai imbalan  jasa  Advokat  berdasarkan  kesepakatan  dan/atau  perjanjian  dengan
kliennya.”
Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan “perjanjian” adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih.  Dari  rumusan  perjanjian  tersebut  dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur perjanjian terdiri atas:
a. Ada para pihak;
b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
c. Ada tujuan yang akan dicapai;
d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
f. Ada syarat-syarat tertentu (P.N.H Simanjuntak, 2015: 286).
Mengenai  syarat  sahnya  perjanjian  diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata, yakni:  sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya;  kecakapan  untuk  membuat suatu  perjanjian;  adanya  suatu  hal  tertentu;  adanya  suatu  sebab  yang  halal. Terpenuhinya  empat  syarat  sahnya  perjanjian  tersebut,  maka  suatu  perjanjian menjadi  sah  dan  mengikat  secara  hukum  bagi  para  pihak  yang  membuatnya (Advokat dan Klien) (Suharnoko, 2014: 1).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  peneliti  berpendapat  bahwa  dasar  hukum penentuan  honorarium  Advokat  di  Indonesia  hanya  didasarkan  pada perjanjian/kesepakatan  antara Advokat  dan  Klien,  yang  mana  perjanjian  tersebut lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak (Advokat dan Klien).  Pasal  1338  ayat  (1)  dan  (3)  B.W  menyebutkan  bahwa  semua  perjanjian yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya  dan  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik  (memenuhi  syarat subjektif dan objektif).
Berbeda  halnya  dengan  di  Negara  Malaysia,  yang  mana  pengaturan mengenai  honorarium  Advokat  diatur  dalam  Undang-Undang  tentang  Profesi Hukum  No.  166  Tahun  1976,  dalam  Bab  VII  tentang  Penghasilan  dari Advokat dan Solicitor , mulai pasal 112 sampai dengan pasal 121. Honorarium Advokat di Negara Malaysia di golongkan sebagai biaya. Hal ini terlihat dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 166 Tahun 1976. Pada bagian ini dirumuskan mengenai
biaya-biaya termasuk honorarium, pembayaran, pengeluaran, biaya perjalanan dan penghasilan. Adapun pihak-pihak yang berhak menentukan Honorarium Advokat adalah  sebuah  komite,  yang  disebut  dengan  Komisi Tarif Advokat.  Komisi Tarif Advokat  ini  diketuai  oleh  Ketua  Mahkamah Agung  Malaysia.  Pihak-pihak  yang termasuk di dalamnya ialah:
1. Ketua  Mahkamah  Agung  atau  Hakim  dari  Pengadilan  Tinggi  yang dinominasikan oleh Ketua Mahkamah Agung Malaysia;
2. Jaksa  Agung  atau  salah  seorang  dari  pejabat  dari  Kejaksaan  Agung  yang dinominasikan oleh Jaksa Agung;
3. Panitera Kepala atau seorang asisten dari Panitera Kepala yang dinominasikan oleh Panitera Kepala;
4. Empat orang Advokat dan Solicitor yang dinominasikan oleh Dewan Advokat.
Komite  Tarif Advokat  bersidang  di  Mahkamah Agung  atas  permintaan  anggota. Komite  Tarif  Advokat  atau  keempat  anggotanya  membuat  perintah  untuk menentukan  dan  mengatur  tentang  tarif  Advokat  yang  menurut  komite honorarium adalah wajar dan masuk akal (Binoto Nadapdap, 2008: 66-67).
The American Bar Associations’s Code Of Professional Responsibility tidak ada dibuat pembatasan secara limitatif mengenai cara Advokat untuk menentukan honorarium  yang  wajar.  Dalam  kode  etik  tersebut  ada  disebutkan  8  (delapan) faktor. Adapun kedelapan faktor yang dimaksud, sebagai berikut:
1. Waktu  dan  tenaga  yang  dibutuhkan,  kebaruan  dan  kesulitan  yang  terkait dengan  penanganan  kasus  dan  kemampuan  yang  dibutuhkan  untuk memberikan jasa hukum secara layak kepada klien;
2. Tarif umum yang di suatu lokasi untuk jasa hukum yang sama;
3. Jumlah yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh;
4. Kesamaan,  jika  itu  terjadi  terhadap  klien  bahwa  penerimaan  dari  pekerjaan khusus akan menjadikan Advokat tidak dapat mengerjakan pekerjaan yang lain;
5. Keterbatasan waktu yang disebabkan oleh klien atau keadaan;
6. Sifat alamiah dan lamanya hubungan profesional dengan klien;
7. Pengalaman,  reputasi  dan  kemampuan  dari  Advokat  di  dalam  memberikan jasanya;
8. Apakah honorarium bersifat tetap (retainer) atau kontinjen (Binoto Nadapdap, 2008: 107-109).
Honorarium berdasarkan retainer adalah honorarium yang dibayarkan oleh klien  kepada  Advokat  dalam  jangka  waktu  tertentu  dalam  jumlah  tetap  dimana pembayarannya  dapat  dilakukan  tiap  bulan,  tiap  3  (tiga)  bulan,  tiap  6  (enam) bulan  atau  tiap  tahun.  Pendeknya,  klien  mempergunakan  atau  tidak mempergunakan  jasa  Advokat,  untuk  itu  klien  harus  membayar  honorarium Advokat  sesuai  dengan  yang  telah  disepakati  sebelumnya  (Binoto  Nadapdap, 2008:  131).  Honorarium  secara  kontinjen  adalah  Advokat  mendapatkan honorarium  yang  didasarkan  pada  persentase,  yang  disetujui  di  depan  antara Advokat  dengan  Klien  dari  apa  yang  nyata  berhasil  dikumpulkan  (Binoto Nadapdap, 2008: 136).
Hukum acara di Indonesia mengenal dua macam kompetensi yang dimiliki oleh pengadilan, sebagai berikut:
1. Kompetensi  relatif  Pengadilan  Negeri  berdasarkan  Hukum  Acara  Perdata; Pasal  118  HIR  menyangkut  kekuasaan  relatif,  menyangkut distributie  van rechmacht. Asasnya  adalah  yang  berwenang  adalah  Pengadilan  Negeri  yang dalam  daerah  hukumnya  meliputi  tempat  tinggal  tergugat,  di  samping  itu mengatur pula pengecualian terhadap kompetensi relatif antara lain:
a. Gugatan  diajukan  pada  Pengadilan  Negeri  yang  dalam  daerah  hukumnya meliputi  tempat  kediaman  tergugat,  apabila  tempat  tinggal  tergugat  tidak diketahui;
b. Apabila tergugat terdiri dari dua orang atau lebih, gugatan dijatuhkan pada tempat  tinggal  salah  seorang  dari  pada  tergugat,  terserah  pilihan  dari penggugat, jadi penggugat  yang menentukan  dimana ia akan mengajukan gugatannya;
c. Akan  tetapi,  apabila  pihak  tergugat  ada  dua  orang  yaitu  yang  seorang, misalnya  yang  berutang  dan  yang  lain  penjaminnya  maka  gugatan  harus diajukan  kepada  Pengadilan  Negeri  pihak  yang  berhutang.  Sehubungan dengan  hal  ini  perlu  dikemukakan,  bahwa  secara  analogis  dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 118 ayat 2 UU Advokat bagian akhir
ini,  apabila  tempat  tinggal  tergugat  dan  turut  tergugat  berbeda,  gugatan harus dijatuhkan di tempat tinggal tergugat;
d. Apabila  tempat  tinggal  dan  tempat  kediaman  tergugat  tidak  dikenal, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari penggugat;
e. Apabila  tempat  tinggal  dan  tempat  kediaman  tergugat  tidak  dikenal  dan gugatan  ialah  mengenai  barang  tetap,  maka  dapat  juga  diajukan  kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi dimana barang tetap itu terletak;
f. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat  diajukan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  daerah  hukumnya meliputi  tempat  tinggal  yang  dipilih  dalam  akta  tersebut  (Bambang Sugeng A.S & Sujayadi, 2012: 18-19).
Kompetensi relatif Pengadilan Negeri berdasarkan KUHAP, sebagai berikut:
a. Pengadilan  Negeri  berwenang  mengadili  segala  perkara  mengenai  tindak pidana  yang  dilakukan  dalam  daerah  hukumnya  terdakwa  bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan. (Pasal 84 ayat 1 dan 2);
b. Apabila  seorang  terdakwa  melakukan  beberapa  tindak  pidana  dalam daerah  hukum  perbagai  Pengadilan  Negeri,  maka  tiap  Pengadilan  Negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu (Pasal 84 ayat 3);
c. Terhadap  beberapa  perkara  pidana  yang  satu  sama  lain  ada  sangkut pautnya  dan  dilakukan  oleh  seorang  dalam  daerah  hukum  perbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan  dibuka  kemungkinannya  penggabungan  perkara  tersebut  (Pasal 84 ayat 4);
d. Apabila  seseorang  melakukan  tindak  pidana  di  luar  negeri  yang  dapat diadili  menurut  hukum  Republik  Indonesia,  maka  Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya (Pasal 86)
2. Kompetensi absolut ialah kewenangan memeriksa dan mengadili perkara antar
badan-badan  peradilan  berdasarkan  pada  pembagian  wewenang  dan pembebanan tugas (yurisdiksi). Misalnya badan Peradilan Umum kompetensi absolutnya ialah memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dan perdata pada  umumnya,  sedangkan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  berwenang memeriksa dan mengadili sengketa-sengketa berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha  Negara  (Bambang  Sugeng A.S  &  Sujayadi,  2012:  19-20),  Pengadilan Militer  hanya  berwenang  untuk  mengadili  perkara  pidana  yang  terdakwanya berstatus  anggota TNI,  dan  Pengadilan Agama  berwenang  mengadili  perkara perdata yang kedua belah pihaknya beragama Islam dan menurut hukum yang dikuasai hukum Islam (R. Soeroso, 2011, 8).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  peneliti  berpendapat  bahwa  secara  tidak langsung  kewenangan  Pengadilan  Negeri  untuk  mengadili  suatu  perkara,  juga merupakan  faktor  pendukung  besaran legal  fee Advokat.  Dikatakan  demikian, karena  dimasing-masing  Pengadilan  Negeri  memiliki  kewenangan  yang  berbeda satu sama lain, yakni berdasarkan kompetensi relatif maupun kompetensi absolut, sehingga seorang Advokat yang hendak berperkara (mewakili atau mendampingi kliennya)  harus  membuat  kalkulasi  atau  hitung-hitungan  yang  tepat  terhadap biaya  operasional  penanganan  perkara  (pidana,  perdata  dan/atau  tata  usaha negara).

## SIMPULAN
1. Kedudukan Profesi Advokat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang  hukum  ialah  Profesi  Advokat  memiliki  kedudukan  sebagai  penegak hukum yang bebas, mandiri dan sejajar dengan penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa dan Hakim).
2. Dasar  hukum  penentuan  Honorarium  Profesi  Advokat  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  dibidang  hukum  ialah  berdasarkan  perjanjian atau  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  (Advokat  dan  Klien/Masyarakat pencari  keadilan),  sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata (memenuhi syarat subjektif dan objektif).

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang  Sugeng A.S  &  Sujayadi.  2012. Pengantar  Hukum  Acara  Perdata  dan Contoh Dokumen Litigasi . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Bambang  Sunggono.  2016. Metodologi  Penelitian  Hukum. Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.
Binoto  Nadapdap.  2008. Menjajaki  Seluk  Beluk  Honorarium  Advokat. Jakarta: Jala
Binziad Kadafi, Dkk. 2001. Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
Frans  H.  Winarta.  2009. Suara  Rakyat  Hukum  Tertinggi .  Jakarta:  PT  Kompas Media Nusantara.
Ishaq. 2012. Pendidikan KeAdvokatan . Jakarta: Sinar Grafika. Marudut  Tampubolon.  2014. Membedah  Profesi  Advokat:  Perspektif  Ilmu  Sosial Interaksi Advokat-Klien . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Munir  Fuady.  2005. Profesi  Mulia:  Etika  Profesi  Hukum  bagi  Hakim,  Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. P.N.H  Simanjuntak.  2015. Hukum  Perdata  Indonesia .  Jakarta:  Prenada  Media Group.
Pasek Suardika. 2009. Hak Imunitas Advokat. Denpasar: Bali Aga Peter  Mahmud  Marzuki.  2010. Penelitian  Hukum. Jakarta:  KencanaUndang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1995  No.  77,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3614)
R.  Soeroso.  2011. Praktik  Hukum  Acara  Perdata:  Tata  Cara  dan  Proses Persidangan. Jakarta: Sinar Grafika. Remaja,  I  Nyoman  Gede.  2017. Penalaran  &  Argumentasi  Hukum. Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji.  2004. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Suharnoko.  2014. Hukum  Perjanjian  Teori  dan Analisa  Kasus .  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
Surya  Eka.  2015.  “ Upaya  Aparat  Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam  mencegah Penyelundupan  Narkotika  di  Dalam  Lembaga  Pemasyarakatan” . Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.
V. Harlen Sinaga. 2011. Dasar-dasar Profesi Advokat. Jakarta: Erlangga Yahman & Nurtin Tarigan. 2019. Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional . Jakarta: Prenadamedia Group.