## Strategi Pengembangan Usaha Sapi Perah Skala Mikro Berwawasan Lingkungan di Kabupaten Subang, Jawa Barat
Business Development Strategies Scale Micro-Based Dairy Cow Environment in Subang Regency, West Java
Petrus F.T.P. Tampubolon* 1 , Hermanto Siregar 2 , Muladno 3 dan Machfud 4
1 PT. BNI (Persero) Tbk.
2 Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB
3 Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan, IPB
4 Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB

## ABSTRACT
Until  now,  the  development  of  the  environmentally  sound  micro-scale  dairy  cattle  business (USPSMWL)  in  the  District  of  Sagalaherang  and  Ciater  of  the  Subang  Regency  not  fully  reached  the desired level  yet. The growth of the dairy cow population of about 1% per year is still below the national growth of 1.29%;  beside  that, the  environmental  quality  of some of the  business  of dairy cows (USP) is still  not  good  yet.  Results  from  the  survey  showed  that  most  location  of  the  cow  shed  was  placed  <  5 meters of residential houses. By the end of 2010, more than 80% dairy cow waste has not well managed, so it could be risk factors: air pollution, public health problem and odor. This study  was intended to  find strategies  for  developing  USPSMWL  in  Subang  Regency.  This  study  has  used  a  method  based  on  the analysis  of  Analytical  Hierarchy  Process (AHP). Respondents of this study  were 6  experts,   drawn from banking  sector,  animal  husbandry  sector,  Dairy  Milk  Cooperative  of  Northen  Bandung  (KPSBU), Cooperative  sector,  Regency  Government,  and  Environment  sector.  The  results  show that    the  “first priority  actor”  in  the  development  USPSMWL  in  Subang  Regency  is  “The  Government  of  Regency, District,  and  Village  ”;  the  “first  priority  factor”  is  “The  readiness  of  the  community”,  the  “first  priority objective”  is  “The  increasing  community  income”;  and  the  “first  priority  strategy”  is  “The  increasing readiness  of  the  community/farmers  to conduct  the  business  of  dairy  farming (USP)”. Based on experts opinion in AHP, it can be concluded that the role of the Government of the Regency/District/Village in the development  of  USPSMWL  in  Subang  Regency  is  the  primary  importance.  The  main  strategy  to  be implemented is “to increase the community/farmers’ readiness to conduct dairy farming business (USP)”. It  is  matched  with  the  real  needs  of  communities  in  the  location  of  the  USP  included    (a)  the  need  for increased knowledge and positive attitude of “non-dairy farmers” and “dairy farmers” community; (b) the need  for  capital  support  or  procurement  of  production  means  for  dairy  farming,  and  (c)  the  need  for increased motivation of the people to develop USPSMWL.
Key words: business, cattle, dairy, development, environmentally sound, micro-scale

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Subang,  khususnya  Kecamatan Ciater dan Sagalaherang, yang terletak di dataran tinggi  dalam  kawasan  gunung  Tangkubanperahu berpotensi  besar  sebagai  sentra  pengembangan usaha sapi perah (USP), baik skala mikro maupun skala  menengah;  walaupun  demikian  usaha  sapi perah  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  daerah tersebut  hingga  saat  ini  sebagian  besar  masih dalam  kategori  skala  mikro,  dengan  perkem- bangan  populasi  sapi  perah  1%  per  tahun  atau masih  di  bawah  rataan  nasional  sebesar  1,29% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang, 2010). Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara dengan  masyarakat  “bukan  peternak  sapi  perah”
teridentifikasi  bahwa  faktor  yang  berhubungan dengan  “kurangnya  minat  menjadi  pelaku  USP” ialah  kurangnya  ketersediaan  lahan  yang  dimiliki masyarakat,  status  pekerjaan  lain  masyarakat yang  dirasakan  lebih  menjamin,  merasa  tergang- gu  dengan  bau  limbah  sapi,  kurangnya  pengeta- huan  masyarakat  tentang  USP,  keterampilan dalam USP yang kurang memadai, dan permodal- an  kurang  memadai.  Sementara  itu  berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan “peternak (pelaku  USP)”  teridentifikasi  bahwa  faktor  yang berhubungan dengan  “kurangnya  perkembangan/ k emajuan  USP”,  yaitu  kurangnya  intensitas keikutsertaan  peternak  dalam  penyuluhan/bim- bingan  teknis  USP;  atau  kurangnya  pengetahuan peternak  tentang  pengembangan  USP;  kurang optimalnya perilaku positif peternak dalam mengelola  USP;  kurang  optimalnya  tambahan modal  pengembangan;  dan  kurang  optimalnya sistem  pengelolaan  yang  menjamin  tersedianya
_____________ *) Korespondensi : Pesanggrahan Permai B-26. Jakarta Selatan 12270 e-mail: petrus.tampubolon@yahoo.com
tumbuhan  pakan  sesuai  dengan  kebutuhan,  yaitu 10% berat badan per ekor sapi per hari.
Di samping laju pertumbuhan kurang optimal, juga  mutu  sebagian  USP  yang  telah  ada  masih kurang  memadai,  terutama  jika  dinilai  dari  segi wawasan/kepedulian  terhadap  lingkungan.  Ber- dasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  dengan masyaraka t  “bukan  peternak”  dan  “peternak” setempat  teridentifikasi  bahwa  sebagian  besar (92,2%)  lokasi  kandang  sapi  ditempatkan    <  5  m dari  rumah  hunian;  bahkan  tidak  sedikit  kandang yang  menempel  pada  dinding  rumah  hunian pemiliknya.  Keadaan  ini  belum  sesuai  dengan persyaratan menurut  Peraturan Menteri Pertanian Nomor  55/Permentan/OT.140/10/2006  tentang Pedoman  Pembibitan  Sapi  Perah  Yang  Baik ( Good  Breeding  Practice ),  yaitu  tidak  menggang- gu  lingkungan  hidup,  memenuhi  persyaratan higiene  dan  sanitasi,  serta  drainase  atau  saluran pembuangan limbah baik dan mudah dibersihkan. Jarak kandang dengan rumah hunian seharusnya lebih dari 10 m (Anonimous, diacu dalam Basri et al. 2008). Hingga akhir tahun 2010, proporsi USP yang telah  mengolah limbah sapi menjadi bio gas di  daerah  ini  baru  mencapai  24%  (55  dari  229 USP);  masing-masing  USP  mengolah  biogas untuk  konsumsi  dua  rumah  hunian,  dengan alasan  tidak  laku  dipasarkan.  Dengan  demikian jumlah  rumah  hunian  yang  telah  menggunakan biogas hasil olahan limbah sapi perah baru sekitar 110  buah;  atau  baru  menyerap  limbah  dari  110 sapi perah, dengan asumsi biogas hasil satu ekor sapi memenuhi kebutuhan satu keluarga beranggota  5-6  orang  (Haryati,  2006).  Rasio jumlah  sapi    dengan    keluarga  pengguna  bio  gas baru mencapai  1 : 0,127 (865 :  110); masih  jauh lebih kecil dari  rasio jika dioptimalisasi, yaitu 1 : 1 (865:865).    Ratio    jumlah  USP    dengan    jumlah keluarga  pengguna  bio  gas  saat  ini  baru  1  :  0,48 (229  USP  menyediakan  kebutuhan  gas  110 keluarga);  masih  jauh  lebih  kecil  dari  rasio  jika dioptimalisasi,  yaitu 1 : 3,78 (229 USP memenuhi kebutuhan gas 865 keluarga). Penyerapan limbah yang diolah menjadi pupuk organik, baru 2%.
Sisa  limbah  yang  tidak/belum  terkelola    (> 80%)    dan    dibiarkan      menumpuk    terbuka  di sekitar    kandang    akan    menjadi  faktor  risiko, yaitu:  (a)  emisi  CH 4 (metana)  yang  masuk  ke atmosfir  sebagai  gas  rumah  kaca,  230  l  per  kg kotoran  sapi  (Srinivasan diacu dalam Meiviana et al. 2004;  Olesen et  al .  2006);  (b)  gangguan kesehatan  sapi    dan masyarakat (LeBlanc et al . 2006;  Noordhuizen et  al. 2005;  Kirk et  al dalam Rosati  and  Aumaitre,  2004;  Kusmiyati et  al diacu dalam Nurhayati et al., 2007); serta  (c) gangguan kenyamanan akibat bau limbah sapi.
Dari  uraian  di  atas  tergambar  beberapa masalah  pengembangan  usaha  sapi  perah  skala mikro  berwawasan  lingkungan  (USPSMWL)  di Kabupaten  Subang.  Masalah  tersebut  bersifat kompleks,  karena  terkait  dengan  banyak  faktor yang  saling  mempengaruhi  dan  melibatkan banyak stakeholder .  Kajian  ini  bertujuan  mem-
peroleh gambaran urutan prioritas strategi pengembangan USPSMWL di Kabupaten Subang menurut pendapat pakar yang diharapkan menjadi bahan masukan dalam analisis kebijakan selanjutnya.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  dilakukan  dari  bulan  Januari sampai  Juni  2011  di  Kabupaten  Subang,  dengan obyek  USP  di  Kecamatan  Ciater  dan  Sagala- herang.  Metode  penelitian  ini  menggunakan pendekatan Analitycal  Hierarchy  Process (AHP) (Saaty, 1991). Alasan penggunaan AHP di antara- nya  karena  mudah  menjelaskan  proses  pengam- bilan  keputusan  dan  dapat  digambarkan  secara grafis.  Dengan  AHP,  proses  keputusan  kompleks dapat  diuraikan  menjadi  keputusan-keputusan lebih  kecil  yang  dapat  ditangani  dengan  mudah (Marimin,  2007).  Prinsip  kerja  AHP  adalah penyederhanaan  suatu  persoalan  kompleks  yang tidak  terstruktur,  strategik  dan  dinamik  menjadi bagian-bagiannya,  serta  menata  dalam  suatu hirarki.  Kemudian  tingkat  kepentingan  setiap peubah  diberi  nilai  numerik  secara  subyektif tentang arti penting peubah tersebut secara relatif dibandingkan  dengan  peubah  lain.  Dari  berbagai pertimbangan  tersebut,  dilakukan  sintesis  untuk menetapkan  peubah  yang  memiliki  prioritas  tinggi dan  berperan  untuk  mempengaruhi  hasil  pada sistem  tersebut.  Responden  penelitian  ini  terdiri dari 6  pakar  yang terkait dengan pengembangan USPSMWL, yaitu dari sektor Perbankan, Peterna- kan,  Koperasi  Susu  Bandung  Utara  (KPSBU), Koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM), Pemerintah Kabupaten, dan Lingkungan Hidup.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik wawancara dengan kuesioner. Kuesioner tersebut disusun mengacu pada struktur hirarki (Gambar 1) mencakup  level  fokus,  aktor,  faktor,  tujuan  dan strategi  pengembangan  USPSMWL  di  Kabupaten Subang.    Level  1  (level  Fokus),  yaitu  Kebijakan pengembangan  USPS-MWL  di  Kabupaten  Su- bang.    Dalam    level    dua    ada      empat    jenis Aktor, yaitu (a) Peternak, (b) Pemerintah Kabupa- ten,  Kecamatan,  dan  Desa:  (c)  Perbankan;  (d) KPSBU.  Dalam level tiga ada  empat jenis Faktor, yaitu  (a)  Kebijakan  Pemerintah,  (b)  Kebijakan Perbankan,  (c)  Sumber  daya    alam  (SDA)  dan lingkungan; (d) Kesiapan masyarakat. Dalam level empat  ada    tiga  alternatif  Tujuan,  yaitu  (a)  Mutu lingkungan  meningkat,  (b)  Pendapatan  masyara- kat  meningkat,    (c)  Ekonomi    wilayah    pedesaan berkembang.  Dalam  level  lima  ada  empat alternatif  Strategi,  yaitu (a)  Peningkatan layanan perbankan  kepada  peternak,  (b)  Peningkatan kesiapan  masyarakat/peternak  untuk  usaha  sapi perah,  (c)  Peningkatan  layanan  penyuluhan  oleh Pemerintah,  (d)  Peningkatan  layanan  bimbingan teknis oleh Pemerintah.
Gambar 1.  Urutan  prioritas  AHP  dalam  kebijakan  pengembangan  usaha  sapi  perah  skala  mikro berwawasan lingkungan di Kabupaten Subang
Tabel-tabel  tersebut  memuat  unsur-unsur (intern level) yang diperbandingkan satu sama lain (perbandingan berpasangan), yaitu antara peubah dalam  kolom  tabel  sebelah  kiri  dan  unsur/peubah kolom  tabel  sebelah  kanan  menggunakan  skor  1- 9.  Level  2  untuk  perbandingan:  (a)  antara Peternak  dengan  Pemerintah  Kabupaten,  Keca- matan,    dan    Desa;  (b)  antara  Peternak  dengan Perbankan;  (c)  antara  Peternak  dengan  KPSBU; (d)  antara  Pemerintah  Kabupaten,  Kecamatan, dan Desa dengan Perbankan; (e) antara Pemerin- tah  Kabupaten,  Kecamatan,  dan  Desa    dengan KPSBU;  dan  (f)  antara  Perbankan  dengan KPSBU.  Level  3  untuk  perbandingan:  (a)  antara Kebijakan Pemerintah dengan Kebijakan Perbankan;  (b)  antara  Kebijakan  Pemerintah dengan SDA dan lingkungan; (c) antara Kebijakan Pemerintah  dengan  Kesiapan  Masyarakat;  (d) antara  Kebijakan  Perbankan    dengan  SDA  dan lingkungan;  (e)  antara  Kebijakan  Perbankan dengan Kesiapan Masyarakat; (f) antara SDA dan lingkungan  dengan    Kesiapan  Masyarakat.  Level empat  untuk  perbandingan:  (a)  antara    mutu lingkungan  meningkat  dengan  Pendapatan  mas- yarakat meningkat; (b) antara Kualitas lingkungan meningkat  dengan  Ekonomi  wilayah  pedesaan berkembang; dan (c) antara Pendapatan
masyarakat  meningkat  dengan  ekonomi  wilayah pedesaan  berkembang.  Untuk  level  5,  yaitu perbandingan:  (a)  antara  Peningkatan  layanan perbankan  kepada  peternak  dengan  Peningkatan kesiapan  masyarakat/peternak  untuk  USP;  (b) antara  Peningkatan  layanan  perbankan  kepada peternak  dengan  Peningkatan  layanan  penyuluh- an  oleh  Pemerintah;  (c)  antara  Peningkatan layanan  perbankan  kepada  peternak  dengan Peningkatan  layanan  bimbingan  teknis  oleh Pemerintah;  (d)  antara  Peningkatan  kesiapan masyarakat/peternak  untuk  USP  dengan  Pening- katan  layanan  penyuluhan  oleh  Pemerintah;  (e) antara  Peningkatan  kesiapan  masyarakat/peter- nak  untuk  USP  dengan  Peningkatan  layanan bimbingan teknis oleh  Pemerintah; dan (6) antara Peningkatan layanan penyuluhan oleh Pemerintah dengan  Peningkatan  layanan  bimbingan  teknis oleh Pemerintah.
Berdasarkan  jumlah  dan  jenis    unsur  yang ada  dalam  struktur,  maka  jumlah  tabel  yang dibuat  untuk  menampung  data  dari  responden pakar  ialah  13  buah,  dengan  perincian  kuesioner “Aktor”  berdasarkan  “Fokus”  sebanyak  1  tabel, kuesioner  “Faktor”  berdasarkan  “Aktor”  sebanyak empat  tabel,  kuesioner  “Tujuan”  berdasarkan “Faktor”  sebanyak  empat  tabel,  kuesioner
“Strategi” berdasarkan “Tujuan” sebanyak  empat tabel.  Tabel-tabel  yang  telah  diisi  lengkap  oleh responden kemudian diolah dan dianalisis menggunakan  perangkat  lunak/komputer  hingga menghasilkan  informasi  yang  dapat  digunakan untuk keperluan analisis selanjutnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tingkat Peranan “Aktor” dalam Pengembang- an USPSMWL di Kabupaten Subang
Hasil analisis data/jawaban responden pakar menunjukkan  bahwa  hasil  perbandingan  antar unsur “Aktor”  berdasarkan  “Fokus”  pengembang- an USPSMWL di Kabupaten Subang, yaitu urutan pertama  Pemerintah  Kabupaten,  Kecamatan, Desa (nilai eigen 0,448); urutan  kedua Perbankan (nilai eigen 0,283);  urutan  ketiga  KPSBU  (nilai eigen 0,164);  dan  urutan  keempat  Peternak  (nilai eigen 0,105).
Pemerintah  Kabupaten,  Kecamatan,  dan Desa dinilai memiliki  kekuatan ( strengths ), peluang  ( opportunities )  lebih  besar  dibandingkan dengan stakeholder lainnya  dalam  hal  penentuan kebijakan pengembangan USPSMWL di  Kabupa- ten Subang. Hasil pilihan ini dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip  otonomi  daerah  sebagaimana diatur  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia (UU)  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerin- tahan Daerah; UU  Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup;  UU  Nomor  24 Tahun  1992  tentang  Penataan  Ruang;  dan  UU Nomor  18  Tahun  2009  tentang  Peternakan  dan Kesehatan  Hewan;  termasuk  Keputusan  Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman  Perizinan  dan  Pendaftaran  Usaha Peternakan.
Hasil ini sejalan pula dengan  hasil penelitian Suzuki  and  Kaiser  (2006)  yang  mengemukakan peranan  pemerintah  untuk  mengembangkan  USP skala  kecil  di  Vietnam  Utara;  bentuk  dukungan pemerintah  seperti  penyediaan  jasa  penyuluhan dan  institusi  keuangan  untuk  setiap  wilayah adalah  berbeda,  disesuaikan  dengan  kondisi daerah  masing-masing.  Hasil  penelitian  lainnya, Suzuki  and  Kaiser  (2005)  mengemukakan  peran pemerintah  dalam  bentuk  regulasi  dan  kebijakan juga  dilakukan  untuk  memberi  proteksi  terhadap peternak  sapi  perah  lokal  dengan  mempertahan- kan atau menjaga agar harga susu domestik lebih tinggi daripada harga susu dunia.
Yusdja dan Winarso (2009)  mengemukakan tiga  (3)  langkah  strategik  pelayanan  sebagai syarat  keharusan  yang  harus  dilakukan  pemerin- tah  untuk  mewujudkan  sistem  peternakan  yang diharapkan di Indonesia, yaitu:
1.  Memperlakukan ternak sebagai sumber daya: a.  Memperlakukan  ternak  sebagai  sumber daya, dalam pengertian bahwa ternak dapat punah dan tidak dapat dipulihkan jika ternak habis  terpakai.  Oleh  karena itu,  pemerintah harus  berupaya  keras  mempertahankan
dan mengembangkan sumber daya sebagai sumber pertumbuhan produksi daging, susu dan telur.
b.  Pengertian  sumber  daya  adalah  bahwa ternak  itu  merupakan  sumber  genetis  yang dapat  diturunkan  dan  dikembangkan  untuk kepentingan manusia. Dalam hal ini, ternak sumber daya berfungsi menghasilkan ternak komoditas dan ternak produk.
2.  Menyediakan infrastruktur industri peternakan: a.  Menyediakan  infrastruktur,  khususnya  bagi penyediaan  lahan  dan  pengairan  bagi kemudahan  memproduksi  HMT  (hijauan makanan  ternak).  Penyediaan  infrastruktur ini  harus  dalam  bentuk  investasi  publik sebagaimana  pembangunan  irigasi  untuk tanaman pangan.
b.  Infrastruktur  untuk  pemanfaatan  lahan  dan air merupakan konstrain yang utama dalam pengembangan ternak, karena sifat biologis yang  terkandung.  Tanpa  pelayanan  ini, maka  investasi  peternakan  sulit  berkem- bang  dan  karena  itu  industri  peternakan akan tetap berbentuk tradisionil.
3.  Melakukan usaha pengendalian penyakit ternak:
a.  Pengendalian  penyakit  ternak,  antara  lain menjaga  kesehatan  ternak  dan  mencegah penularan  penyakit  di  antara  ternak  dan manusia,  termasuk  di  dalamnya  produksi pangan asal ternak yang sehat dan aman.
b.  Pengendalian  penyakit  ternak  pada  masa mendatang  merupakan  isu  yang  sangat penting dalam perdagangan hasil peternakan dunia.
Winoto  dan  Siregar  (2008)  menekankan pentingnya  peningkatan  keterlibatan  dan  tang- gungjawab  (kewajiban)  pemerintah  daerah  dalam membangun dan memelihara infrastruktur pertanian.  Dalam  hal  ini  diperlukan  koordinasi antar  departemen  (koordinasi  horizontal)  dan koordinasi  antar  tingkatan  yang  berbeda  dalam pemerintahan (koordinasi vertikal).

## Tingkat Peranan “Faktor” dalam Pengembang- an USPSMWL di Kabupaten Subang
Perbandingan  antar  unsur “Faktor”  berdasar- kan  “Aktor”,  yaitu  urutan  pertama  Kesiapan masyarakat  (nilai eigen 0,506);    urutan  kedua SDA  dan  lingkungan  (nilai eigen 0,264);  urutan ketiga  Kebijakan  Pemerintah  (nilai eigen 0,139); dan  urutan  keempat  Kebijakan  Perbankan  (nilai eigen 0,091).
Kesiapan masyarakat dinilai sebagai sebagai faktor  yang  lebih    berdampak  positif  dan  luas terhadap pengembangan USPSMWL di Kabupaten  Subang  dibandingkan  dengan  faktor- faktor  lainnya.  Masyarakat  yang  siap  secara  fisik dan  mental  merupakan  modal  besar  dan  perlu diutamakan dalam  pembangunan  di  segala bidang  termasuk  pengembangan  USPSMWL  di
Kabupaten  Subang.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pemerintah dan seluruh stakeholder perlu meningkatkan  penyuluhan  dan  bimbingan  teknis secara sistematis dan berkesinambungan tentang USP kepada masyarakat.
Hasil  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian Reddy and Reddi (2005) bahwa kinerja USP skala kecil  di  India  berhubungan  positif  dan  nyata dengan  pengalaman,  daya  inovasi,  rasa  percaya diri,  orientasi  ekonomi,  pengetahuan  tentang pengelolaan  USP,  partisipasi  masyarakat,  ber- wawasan luas dan orientasi manajemen.
Tingkat Peranan “Tujuan” dalam Pengem- bangan USPSMWL di Kabupaten Subang
Perbandingan antar unsur “Tujuan” berdasar- kan  “Faktor”  adalah urutan  pertama  Pendapatan masyarakat  meningkat  (nilai eigen 0,575),  urutan kedua  Ekonomi  wilayah  pedesaan  berkembang (nilai eigen 0,293);  dan  urutan  ketiga  mutu lingkungan meningkat (nilai eigen 0,130).
Responden  berpendapat  bahwa  dengan terwujudnya  “pendapatan  masyarakat  yang meningkat” terlebih dahulu akan memberi dampak positif  dan  memudahkan  masyarakat  dalam menyukseskan berbagai  aktivitas untuk mencapai tujuan-tujuan  lain  berkaitan  dengan  pengem- bangan USPSMWL di daerahnya.
Hasil  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian Mandaka  dan  Hutagaol  (2005)  bahwa  USP  skala kecil  relatif  kurang  menguntungkan  dibandingkan dengan USP skala menengah dan besar. Dengan kenyataan  ini  maka  menjadi  relevan  bahwa  USP harus  terus  dikembangkan  melalui  intervensi kebijakan  pemerintah  dan  perbankan,  serta dukungan  SDA  dan  lingkungan  untuk  meningkat- kan pendapatan masyarakat.
Tingkat Peranan “Strategi” dalam Pengem- bangan USPSMWL di Kabupaten Subang
Perbandingan  antar  unsur “Strategi”  berda- sarkan  “Tujuan” adalah urutan  pertama  pening- katan  kesiapan  masyarakat/peternak  untuk  USP (nilai eigen 0,427);  urutan  kedua  peningkatan layanan/bimbingan  teknis  oleh  Pemerintah  (nilai eigen 0,286);  urutan  ketiga  peningkatan  layanan penyuluhan  oleh  Pemerintah  (nilai eigen 0,197); dan urutan keempat peningkatan layanan Perbankan kepada peternak (nilai eigen 0,090). Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  telah dikemukakan, bahwa peningkatan kesiapan masyarakat/peternak  untuk  USP  dinilai    sebagai upaya  sentral,  lebih  efektif  dan  lebih  berdampak positif  terhadap  penguatan  kemauan,  keberdaya- an  masyarakat  dalam  rangka  mengembangkan USPSMWL.
Peningkatan  kesiapan  masyarakat  yang merupakan  alternatif  pertama  dalam  strategi pengembangan  USPSMWL  sejalan  dengan  hasil penelitian  Reddy  and  Reddy  (2005)  di  India sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.  Terkait dukungan  layanan  perbankan  yang  merupakan
alternatif  terakhir  dalam  strategi  pengembangan USPSMWL  juga  sesuai  dengan  hasil  penelitian Cheng’ole et  al (2003)  terhadap  peternak  skala kecil  di  Kenya  yang  menyatakan  bahwa  akses terhadap  fasilitas  kredit  tidak  mempengaruhi produktivitas USP.
Informasi mengenai keseluruhan unsur dengan  nilai  bobot  masing-masing  dimuat pada Gambar  1.  Besar consistency  ratio (CR)  setiap perbandingan  berpasangan  <  0,10;  artinya penilaian  atau  pembandingan  berpasangan  oleh seluruh  responden  telah  dilakukan  dengan konsekuen atau konsisten.

## KESIMPULAN
Pendapat pakar dengan AHP yang memprioritaskan  strategi  “peningkatan  kesiapan masyarakat/peternak ” untuk pengembangan USPSMWL  adalah  selaras  dengan  kebutuhan nyata di lokasi USP, yaitu peningkatan pengetahuan dan sikap positif masyarakat “bukan peternak  sapi  perah”  dan  “peternak  sapi  perah”; peningkatan dukungan permodalan atau pengadaan/penambahan  sarana  produksi  USP; dan  peningkatan  motivasi  masyarakat  untuk mengembangkan USPSMWL di daerahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Subang.  2010.
Subang  Dalam  Angka  2010.  Badan  Pusat Statistik. Subang.
Basri, I.H., Umi, P.A. dan Hamdan. 2008. Kendala dan  Peluang  Pengembangan  Usaha  Sapi Perah:  Studi  Kasus  di  Bengkulu  (Constraints and  Opportunities  on  the  Dairy  Cattle Development:  A  Case  of  Bengkulu).  Balai Pengkajian  Teknologi  Pertanian,  Bengkulu. Bengkulu.
Cheng’ole,  J.M.,  L.N.  Kimenye  and  S.G.Mbogoh.
2003.  Engendered  Analysis  of  The Socio- economic Factors  Affecting  Smallholder Dairy  Productivity:  Experience  from  Kenya. Journal of Sustainable Agriculture, Vol.22 (4): 111-123.
Haryati,  T.  2006.  Biogas:  Limbah  Peternakan Yang Menjadi Sumber Energi Alternatif. Balai Penelitian Ternak, Bogor.
LeBlanc, S.J., K.D.Lissemore., D.F.Kelton., T.F.Duffield.,  and  K.E.  Leslie.  2006.  Major Advances  in  Disease  Prevention  in  Dairy Cattle.  Journal  of  Dairy  Science  Vol.  89  No. 4. 2006: 1267-1279.
Mandaka,  S.  dan  M.P.  Hutagaol.  2005.  Analisis fungsi  keuntungan,  efisiensi  ekonomi  dan kemungkinan  skema  kredit  bagi  pengem- bangan  skala  usaha  peternakan  sapi  perah rakyat  di  Keluraharan  Kebon  Pedes,  Kota
Bogor.  Jurnal  Agro  Ekonomi,  Vol.  23,  No.  2, 2005: 191-208.
Marimin.  2007.  Pengambilan  Keputusan:  Kriteria Majemuk. Grasindo. Jakarta.
Meiviana,  A.,  R.S.  Diah,  dan  H.S.  Moekti.  2004. Bumi  Makin  Panas  Ancaman  Perubahan Iklim di Indonesia. JICA. Pelangi. Jakarta.
Noordhuizen,  J.P.T.M.  and  J.H.M.  Metz.  2005. Quality  Control  on  Dairy  Farms  With Emphasis  on  Public  Health,  Food  Safety, Animal Health And Welfare. Elsevier. Livestock  Production  Science  94  (2005):  51- 59.
Nurhayati,  I.S.,  R.A.Saptati.  and  E.  Martindah. 2007.  Penanganan  Gangguan  Reproduksi Guna  Mendukung  Pengembangan  Usaha Sapi  Perah  (Handling  of  Reproduction Disturbance  for  Supporting  Dairy  Cattle Farming  Development).  Pusat Penelitian  dan Pengembangan Peternakan, Bogor.
Olesen,  J.E.,  K.  Schelde.,  A.  Weiske.,  M.R.
Weisbjerg.,  W.A.H.  Asman.,  J.  Djurhuus. 2006.  Modelling  Greenhouse  Gas  Emissions From  European  Conventional  And  Organic Dairy  Farms.  Elsevier.  Agriculture,  Eco- systems & Environment 112 (2006): 207-220.
Reddy,  M.S.,  and  M.S.  Reddi.  2005.  Relationship Between Management Attributes  of  Dairy Farmers  and  Their  Farming  Performance. Indian Vet. J., 82: 455-456.
Rosati,  A.  and  A.  Aumaitre.  2004.  Organic  Dairy Farming  in  Europe.  Elsevier.  Livestock Production Science. 90 (2004): 41-51.
Saaty,  T.L.  1991.  Pengambilan  Keputusan  bagi Para Pemimpin: Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan  Keputusan  dalam  Situasi  yang Kompleks.  PT.  Pustaka  Binaman  Pressindo, Jakarta.
Suzuki,  K.,  M.Kanameda.,  T.Ogawa.,  T.T.D. Nguyen,  T.T.S.  Dang.,  Q.H.  Luu.  and  D.U. Pfeiffer.  2006.  Productivity  and  Socio- Economic  Profile  of  Dairy  Cattle  Farmers Amongst  Rural  Smallholder  Communities  in Northern Vietnam. Elsevier. Livestock Science 101 (2006): 242-250.
Suzuki, N., and H.M. Kaiser. 2005. Impact of Doha Round Framework  Agreements  of    Dairy Policies.  Journal  of  Dairy  Science  Vol.  88 No.5. 2005: 1901-1908.
Winoto,  J.,  and  H.  Siregar.  2008. Agricultural Development in Indonesia: Current Problems, Issues,  and  Policies.  Analisis  Kebijakan Pertanian.  Volume  6  No.  1,  Maret  2008:  11- 36.
Yusdja,  Y.,  dan  B.  Winarso.  2009.  Kebijakan
Pembangunan Sosial Ekonomi Menuju Sistem Peternakan yang Diharapkan.
Analisis  Kebijakan  Pertanian,  Volume  7  No. 3, September 2009: 269-282.