## COLLABORATIVE GOVERNANCE
(Studi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Bengkulu)
Oleh:
Ersi Monika , Henny Aprianty, Mulyadi , Edi Darmawi
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Kota Bengkulu Indonesia Email Korespondensi : ersimonika10@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  process  of  collaboration  governance  related  to handling vagrants and beggars in the city of Bengkulu. This research uses a qualitative approach that is a case study. In this study using interview, conservation, and documentation data collection techniques.  The  results  showed  that  the  collaborative  governance  process  which  includes  the initial conditions caused by the increasing number of vagrants and beggars in the city of Bengkulu and  the  existence  of  a  regulation  of  the  mayor  of  Bengkulu  authorized  institutions  so  that  the collaboration  process  occurs.  Institutional  design  of  tackling  vagrants  and  beggars  in collaboration  that  the  Social  Office  of  the  city  of  Bengkulu  in  its  role  provides  counseling, training, and education to the community not to give money to vagrants and beggars. Satpol PP and  the  Police  acted  in  securing  and  capturing  vagrants  and  beggars  in  Bengkulu  City.  The Bengkulu City Health Office is in charge of checking the health of homeless people and beggars if needed. The leadership of the Bengkulu City Social Office, Satpol PP, the Police, and the Health Office  has  run  optimally,  each  of  the  stakeholders  has  the  responsibility  to  carry  out  the collaboration. The collaborative process that begins with face-to-face dialogue between the Social Service,  Satpol  PP,  the  Police,  and  the  Health  Office  has  often  been  carried  out  in dealing  with vagrants and beggars.
Keywords : Collaborative  Governance,  Penanggulangan  Gelandangan  dan  Pengemis,  Kota Bengkulu

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  proses  kolaborasi  pemerintah  terkait penanganan gelandangan dan pengemis di kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  yang  bersifat  studi  kasus.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data wawancara,  obeservasi,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  proses collaborative governance yang meliputi kondisi awal yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah gelandangan  dan  pengemis  di  kota  Bengkulu  dan  adanya  peraturan  walikota  bengkulu lembaga/instansi  yang  berwewenang  sehingga  terjadinya  proses  kolaborasi.  Desain  kelembagaan penanggulangan gelandangan dan pengemis dalam kolaborasi bahwa Dinas Sosial kota Bengkulu dalam  perannya  memberikan  penyuluhan,  pelatihan,  dan  edukasi  kepada  masyarakat  untuk  tidak memberikan uang  kepada gelandangan dan pengemis. Satpol PP dan Kepolisian bertindak dalam mengamankan dan menjaring gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Bengkulu. Dan Dinas Kesehatan  Kota  Bengkulu  bertugas  mengecek  kesehatan  para  gelandangan  dan  pengemis  jika dibutuhkan.  Kepemimpinan  dari  Dinas  Sosial  Kota  Bengkulu,  Satpol  PP,  Kepolisian,  dan  Dinas Kesehatan  sudah  berjalan  maksimal,  masing-masing  dari  pemangku  kepentingan  memiliki tanggung  jawab  dalam  menjalankan  kolanorasi.  Proses  kolaboratif  yang  diawali  dengan  dialog tatap  muka  antara  pihak  Dinas  Sosial,  Satpol  PP,  Kepolisian,  dan  Dinas  Kesehatan  sudah  sering dilakukan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis.
Kata  kunci:  Collaborative Governance,  Penanggulangan  Gelandangan  dan  Pengemis,  Kota Bengkulu

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara berkembang  dan  rentan  kemiskinan perlu  meningkatkan  pembangunan nasional  demi  terwujudnya  tujuan pembangunan nasional agar terciptanya  masyarakat  sejahtera. Maka  perlu  adanya  perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah agar mencegah terjadinya kaum lemah yang terpinggirkan.
Fenomena “Gelandangan dan Pengemis” ialah salah satu fenomena sosial yang timbul akibat kemiskinan yang  belum  teratasi  dan  juga penyakit  sosial  yang  berkembang  di lingkungan  masyarakat.  Dalam  hal ini Pemerintah atau Peraturan Walikota telah mengeluarkan program  untuk  penanganan  Gepeng yang  diwujudkan  dalam  Perda  Kota Bengkulu  No. 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandang,  dan  Pengemis.  Dalam penanganannya  Pemerintah  Daerah Kota Bengkulu melaksanakan program terkait penanganan Gepeng, diantaranya  berupa  upaya  Preventif dan Represif yang meliputi penyuluhan,  pelatihan,  rehabilitatif dan  pengembalian  kembali  kepada keluarga.
Sesuai  dengan  Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945  alinea  ke-4  yang  kemudian diturunkan  pada  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  m Pasal  34  ayat  (1)  UUD  1945  yang menegaskan  bahwa  ”fakir  miskin dan  anak-anak  terlantar  dipelihara oleh negara.” Selanjutnya pada pasal 27  Undang-Undang  Dasar  1945, menegaskan  bahwa  “tiap-tiap  warga negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Gelandangan  dan  pengemis (disebut Gepeng) merupakan permasalahan sosial akut yang muncul  di  perkotaan.  Kemunculan gelandangan  dan  pengemis  tidak hanya  di  kota-kota  besar  tetapi  juga di  kota-kota  kecil  yang  disebabkan oleh  beberapa  faktor  yang  mana belum berhasil dituntaskan hingga ke akarnya.  Dalam  Perda  No.  07  tahun 2017,  Gelandangan  adalah  orang- orang yang memiliki kehidupan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak, serta tidak memiliki kediaman dan  mata  pencaharian  yang  tetap diwilayah  tertentu.  Pengemis  ialah orang-orang yang memperoleh pendapatan  dengan  meminta-minta ditempat  umum  dengan  berbagai ragam dan alasan baik untuk menantikan belas kasih orang lain.
Naik  dan  turunnya  jumlah gepeng  setiap  tahun  menunjuk  pada ketidakstabilan  dari  populasi  jumlah Gepeng  di  Kota  Bengkulu,  sehingga Pemerintahan Daerah Kota bengkulu menarik  perhatian  banyak  pihak dalam  penanganan  Gepeng  di  Kota Bengkulu.
Dalam  penanganan  Gepeng yang  akan  menjadi  salah  satu langkah adalah dibutuhkannya proses kerja  sama  antar  organisasi  dan instansi  yang  ada  di  kota  Bengkulu untuk  bersama-sama  terlibat  dan menarik perhatian dalam penanganan Gepeng  di  kota  Bengkulu.  Istilah kerja  sama  dari  beberapa  pihak instansi  dalam  penanganan  Gepang ini  disebut  dengan collaborative governance.
Dalam penelitian Dewi (2019)  Kerangka  kolaborasi  dalam pemerintahan  menorehkan  suatu  arti yang  mendalam  dari  semata-mata governance.
Collaborative
governance menjadi salah satu rancangan  dalam  kebijakan  publik yang terus membesar dalam beberapa  dekade  terakhir.  Secara prinsipnya, c ollaborative (kolaborasi) berbeda dengan network (jaringan) dan partnership (kemitraan).  Terdapat  perhitungan dasarnya  tersendiri  yang  merekat terkait pemaknaannya. Pada dasarnya Collaborative  Governance muncul  akibat  dari    kegagalan pemerintah dalam implementasi, adanya  politisasi  terhadap  regulasi, serta tingginya biaya yang dibutuhkan. Kemunculan kompleksitas pada perkembangannya mengakibatkan kondisi ketergantungan sehingga meningkatnya permintaan kolaborasi. Ansell  dan  Gash  (dalam Febrian, 2016) Collaborative Governance merupakan  pengaturan dalam  tata  laksana  yang  mengurus satu  atau  lebih  lembaga  yang melibatkan aktor pemangku kepentingan non-state dalam menetapkan keputusan yang memiliki tujuan untuk membuat atau menetapkan kebijakan publik,
mengelola  program  publik,  atau  aset publik. Collaborative  Governance menetapkan  standar  partisipasi  pada pemangku  kepentingan  yang  tidak hanya  persifat  konsultatif  tetapi  juga menyiratkan  komunikasi  dua  arah dengan proses kolektif.
Menurut  Ansell  dan  Gash (dalam  Harmawan  et  al.,  2017).
Model Collaborative  governance memiliki  beberapa  tahap  sebagai berikut:
1. Kondisi Awal Fase  kondisi  awal  dalam
hubungan  kolaborasi  antar  tiap-tiap
lembaga  menyimpan  kepentingan dan  latar  belakang  yang  berlainan dengan visi bersama untuk mencapai tujuan  bersama.  Dalam  hal  ini  akan menghasilkan hubungan sejalan dalam hubungan yang digerakan. 2. Kepemimpinan Fasilitatif Ryan dalam Ansell dan  Gash mengenali tiga elemen terkait kepemimpinan kolaboratif yang efektif, antara lain sebagai berikut: a. Manajemen yang cukup
terhadap proses kolaborasi. b. Pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis. c. Memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan  yang  kredibel  dan meyakinkan semua aktor atau lembaga terkait. 3. Desain Institusional Pada tahap ini Desain Institusional berkenaan dengan
peraturan  dan  tata  cara  dasar  dalam sebuah  kolaborasi  yang  ditekankan pada  validitas  metode  dalam  proses kolaborasi.  Proses  kolaborasi  yang patut  untuk  dititikberatkan  adalah pemerintah  mesti  bersifat  terbuka, inklusif dan eksklusif. 4. Proses Kolaborasi
Gray  dalam  Ansell  dan  Gash menjelaskan tahapan proses kolaborasi  antara  lain  yaitu  prolem setting (penentuan  permasalahan), Direction Setting (penentuan tujuan), dan  implementasi.  Model  proses kolaborasi  melahirkan  kolaborasi sebagai  perkembangan  dari  sebuah tahapan.
Kendatipun proses kolaboratif sukar dilaksanakan karena karakteristik dari setiap lembaga  yang  terlibat  berlainan  satu dengan yang lainnya. Tahapan proses
kolaboratif menurut Ansell dan Gash sebagai berikut:
a. Face to Face dialog
b. Membangun kepercayaan
c. Komitment to process
d. Share Understanding
e. Hasil sementara Akan halnya Dinas  yang ikut
bekerjasama  dalam  penanggulangan Gepeng  adalah  Dinas  Sosial  Kota Bengkulu, Satpol PP Kota Bengkulu, pihak  Kepolisian  dari  Polda  dan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu jika dibutuhkan. Setiap lembaga memiliki tindakan  dan  peranan  yang  berbeda dalam  penangan  gelandangan  dan pengemis  tetapi  memiliki  tujuan yang sama yaitu penanganan Gepeng di kota Bengkulu.
Penelitian ini dilatarbelakangi
oleh fakta yang menunjukkan semakin berkembangnya kota Bengkulu fenomena sosial ini menjadi  masalah  di  masyarakat umum  maupun  pemerintahan  daerah kota Bengkulu terutama Dinas Sosial Kota Bengkulu. Adanya gelandangan dan  pengemis  membuat  masyarakat resah,  selain  itu  juga  keberadaan gelandangan  dan  pengemis  dapat mengganggu ketertiban umum.

## Tabel 1 Hasil Observasi Lapangan
No. Lokasi Jumlah Gepeng Waktu 1. Lampu Merah Anggut 1 Orang Selasa, 29 November 2022 / 16.30-17.00 2. Pantai Panjang 3 Orang Sabtu, 10 Desember 2022 / 17.30-18.30 3. KM 8.5 6 Orang Jumat, 16 Desember 2022 / 10.30-11.45 4. Jalan Museum 1 Orang Jum’at, 16 Desember 2022 / 13.30-14.00
No. Lokasi Jumlah Gepeng Waktu 5. Pasar Minggu 1 Orang Jum’at, 16 Desember 2022 / 16.40-17.20 7. Jalanan Nusa Indah 2 Orang Sabtu, 17 Desember 2022 / 17.00-18.00
Sumber : Observasi Langsung
Melalui  tabel  1  dapat  dilihat bahwa  Gepeng  tersebar  di  daerah perkotaan  baik  di  lampu  merah, pusat  perbelanjaan  seperti  pasar minggu  dan  pasar  panorama,  daerah wisata  pantai  panjang,  maupun  yang tersebar  di  jalanan  yang  merupakan tempat ramai yang banyak dikunjungi atau dilewati oleh masyarakat  umum.  Beberapa  titik tersebut  memang  menjadi  titik  para Gepeng.

## Tabel 2 Data Jumlah Gepeng 5 tahun Terakhir.
No. Thn Angka Gepeng 1. 2017 33 Org 2. 2018 24 Org 3. 2019 43 Org 4. 2020 34 Org 5. 2021 30 Org 6. 2022 69 Org Sumber: Dinas Sosial Kota Bengkulu
Terkait  Tabel  2  mengacu pada data yang diadakan oleh Dinsos Kota Bengkulu  yang tercantum pada akhir  tahun  2019  jumlah  Gepeng  di Kota  Bengkulu  mencapai  43  Orang. Tahun  2020  dimulai  dengan  angka 34  orang  dan  pada  tahun  2021 mendapati penyusuran populasi Gepeng  menjadi  30  orang.  Akan halnya berikutnya mengalami pembengkakan populasi Gepeng sehingga  pada  tahun  2022  menyabet angka 69 orang.

## Gambar 1 Gelandangan dan Pengemis 5 tahun terakhir
Sumber: Dinas Sosial Kota Bengkulu
Gambar 1. menunjukkan data jumlah Gepeng yang terdapat di kota Bengkulu  selama  tenggang  waktu  5 tahun terakhir. Ketidakstabilan ditunjukan  pada  setiap  tahunnya. Pada  tahun  2022  terjadi  lonjakan yang  cukup  tinggi  dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan  data  di  atas  dengan adanya kenaikan jumlah gelandangan dan pengemis tersebut dapat membuat  instansi  bekerja  sama dalam  proses  penekanan  jumlah gelandangan  dan  pengemis  demi terciptanya lingkungan kota Bengkulu aman dan nyaman. Beralaskan  latar  belakang tersebut  peneliti  tergiring  untuk melangsungkan penelitian lebih mendalam  yang  bermaksud  untuk mengetahui bagaimana proses collaborative governance
dalam penanggulangan  Gepeng  di  kota Bengkulu.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menerapkan pendekatan  kualitatif  yang  bersifat studi  kasus.  Menurut  Denzin  and
Lincoln  (1998)  Penelitian  kualitatif ialah penelitian yang lebih difokuskan  pada  pencapaian  dalam memahami mengenai organisasi atau
peristiwa  khusus  secara  mendalam, daripada menjelaskan penggalan permukaan  dari  representatif  besar suatu  populasi.  Penelitian  kualitatif juga  bermaksud  untuk  mengadakan penjabaran  tertulis  terhadap  suatu wujud konstelasi dan pola yang luas.
Analisis  penelitian  ini  yaitu lembaga/instansi terkait penanggulangan  Gepeng  di  kota Bengkulu. Lokasi yang menjadi arah dari  penelitian  ini  adalah  kota Bengkulu. Lembaga yang menyandang  maksud  yang  sama terhadap  penanganan  Gepeng,  yaitu Dinsos  Kota  Bengkulu,  Satpol  PP, Pihak  Kepolisian  Kota  Bengkulu, dan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu.
Selanjutnya penelitian ini mempergunakan teknik pengumpulan data wawancara,
obeservasi, dan dokumentasi.

## C. HASIL  PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini mempergunakan  teori Collaborative Governance menurut  Gash  dan Ansel  (2007),  yaitu: (1)  Kondisi awal, (2) Kepemimpinan,  (3) Desain institutional, (4) Proses kolaboratif.
0 20 40 60 80 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Data jumlah gepeng 5 tahun terakhir Data jumlah gepeng 5 tahun terakhir
Kondisi Awal Kondisi awal yang menjadikan acuan dilakukannya kolaborasi antar lembaga dipengaruhi oleh beberapa fenomena,  antara  lain  adanya  visi untuk mencapai suatu tujuan bersama  diantara  lembaga  terkait, adanya kepentingan bersama, hubungan yang baik, dan kepercayaan dari masing-masing lembaga.
Dapat  disimpulkan  bahwa kondisi  awal  timbulnya  kolaborasi adalah  munculnya  gelandangan  dan pengemis  ditengah  kota  yang  dapat membuat  masyarakat  tidak  nyaman. Hal tersebut mengharuskan pemerintah mengambil tindakan agar populasi  dari  Gepeng  yang  ada  di kota tidak semakin bertambah. Maka ini diberlakukannya Peraturan Daerah  Nomor  07  Tahun  2017
Tentang  Penanganan  Anak  Jalanan, Gelandangan,  dan  Pengemis  di  Kota
Bengkulu  dan  Perwal  Bengkulu
Nomor  41  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan  Rumah  Singgah Terpadu  Harapan  dan  Doa.  Para lembaga terkait mengakomodasi penuh  program  pemerintah  sehingga terjadinya kolaborasi diantara lembaga/instansi  yang  terjun  untuk mengaplikasikan program terkait penanganan gelandangan dan pengemis di kota Bengkulu. Kepemimpinan Fasilitatif Kepemimpinan dalam kolaborasi pada pelaksanaan program  penanganan  Gepeng  yang digarap  oleh  Dinsos  Kota  Bengkulu berjalan cukup optimal. Kepemimpinan  berkaitan  dengan musyawarah bersama yang dilakukan antar lembaga/instansi sebagai
penetapan aturan-aturan, memfasilitasi dialog antar lembaga/instansi dan pembagian keuntungan, dan membangun kepercayaan  bersama.  Ketersediaan para  pemimpin  tergantung  dengan keadaan yang berlangsung. Kerjasama yang efektif kemungkinan akan  terhambat  oleh  kurangnya kepemimpinan.
Setiap  lembaga/instansi  yang terlibat dalam penanganan Gepeng di kota  Bengkulu  memiliki  peranan masing-masing,  baik  dalam  untuk pembinaan, penertiban, penjangkauan, peningkatan kesehatan dan lainnya. Desain Institusional Desain kelembagaan berkenaan dengan asas dan peraturan dasar dalam sebuah kolaborasi  yang  ditekankan  pada legitimasi  prosedural  dalam  proses kolaborasi. Collaborative governance selaku  kerjasama  yang mengarah  memungkinkan  bahwa kerjasama tidak selalu termakbulkan.
Proses kolaborasi yang patut ditonjolkan adalah  pemerintah harus bersifat terbuka, inklusif dan eksklusif.
Desain  institisional  dalam kolaborasi  penanggulangan  Gepeng di  Kota  Bengkulu  melaksanakan program  berdasarkan  Perwal  Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan  Rumah  Singgah Harapan  dan  Doa,  Perda  Nomor  07 Tahun  2017  Tentang  Penanganan Anak  Jalanan  Gelandangan  dan Pengemis di kota Bengkulu. Dapat disimpulkan bahwasannya  desain  Institusional dalam proses Collaborative Governance mengenai
penanggulangan  Gepeng  mengacu pada  Perda  dan  Perwal  serta  MOU dan SOP dari masing-masing lembaga/instansi pada saat melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawab.  Desain  Kelembagaan  proses kolaborasi  terkait  aturan,  pedoman, dan  tata  cara  yang  dilakukan  dalam prosedur penanganan Gepeng di kota
Bengkulu. Dinas  Sosial  Kota  Bengkulu dalam perannya memberikan penyuluhan,  pelatihan,  dan  didikan kepada  masyarakat  agar  tidak  lagi mengasihkan  uang  kepada  Gepeng. Satpol  PP  dan  Kepolisian  bertindak dalam  mengamankan  dan  menjaring
Gepeng  yang  tersebar  di  kota Bengkulu dan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu bertugas melakukan pengecekan  kesehatan  para  Gepeng jika  dibutuhkan.  Meskipun  dalam pelaksanaannya peran Dinas Kesehatan  kota  Bengkulu  belum terlalu optimal karena bersiat situasional  yang  perannya  hanya dilakukan jika dibutuhkan. Proses Kolaboratif Proses kolaboratif ini merupakan bagian terpenting, pertama  diawali  dengan  dialog  tatap muka demi untuk membangun kepercayaan yang elok antar lembaga/instansi, setelah
melangsungkan  dialog  tatap  muka dan  kepercayaan  sudah  diterjalin dengan  baik  maka  akan  timbul komitment yang memiliki peran kuat dalam suatu proses kolaborasi. Komitment  yang  terbentuk  akan memotivasi  lembaga/instansi  yang terlibat  agar  mau  ikut  berpartisipasi dan  memiliki  pemahaman  yang tinggi  dalam  perumusan  masalah, persepsi  nilai-nilai,  dan  misi  yang gamblang.  Lembaga/instansi  yang
telah  melalui  proses  kolaboratif  dan memiliki seselarasan maka hendaknya dapat menetapkan rencana  strategi  dalam  memangku kolaborasi. Dapat disimpukan bahwa proses  kolaboratif  yang  dilakukan oleh lembaga/instansi terkait penanganan Gepeng dilakukan dengan cukup baik. Melalui kolaborasi  yang  dilakukan  semakin memperkuat dan mempermudah dalam penanggulangan Gepeng  yang ada di kota Bengkulu.
Kepercayaan  dan  komitmen dari  setiap  lembaga/instansi  yang terkait juga sudah cukup baik, hal ini dapat ditilik dari awal mula kerjasama  yang  sebelumnya  usai dilakukan  menjadi  sederhana  dalam menciptakan kepercayaan dan komitmen  yang  mereka  jalankan setara  dengan  fungsi  dan  tugas  tiap- tiap lembaga/instansi dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Pemahaman  bersama  antara lembagai/instansi  yang  berkenaan dengan visi dan misi yang mencorakkan  tombak  dasar  dari kolaborasi  ini  sudah  jelas,  tujuannya juga  jelas,  yaitu  untuk  memangkas jumlah Gepeng  di kota Bengkulu.

## Pembahasan
Di kota Bengkulu keberadaan gelandangan  dan  pengemis  bukan lagi  suatu  fenomena  asing,  hal  ini dikarenakan  keberadaannya  yang terus  bertambah  setiap  tahunnya. Dalam  penanganan  Gepeng  yang akan  menjadi  salah  satu  langkah adalah  dibutuhkannya  proses  kerja sama  antar  organisasi  dan  instansi yang  ada  di  kota  Bengkulu  untuk bersama-sama  terlibat  dan  menarik
perhatian dalam penanganan Gepeng di  kota  Bengkulu.  Pada  dasarnya penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan  aktor-aktor  sebagai pelaksana sebagai pelaksana kebijakan. Namun dalam penyelenggaraanya harus sesuai dengan  peraturan yang  berlaku seperti  Perda  Nomor 07  Tahun 2017
yang  mengatur  tentang  penanganan anak  jalanan,  gelandangan,  dan pengemis  di  kota  Bengkulu  dan Perwal  Bengkulu  Nomor  41  Tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah singgah  terpadu  harapan  dan  doa  di kota Bengkulu.
Hasil penelitian menunjukkan lembaga/instansi yang memiliki wewenang  dalam  proses  kolaboratif terkait penangggulangan gelandangan  dan  pegemis  ialah Dinas  Sosial,  Satpol  PP,  Kepolisian,
Dinas Kesehatan dan pihak lainnya.
Model  kolaboratif  dalam  tata kelola  penanggulanan  gelandangan dan  pengemis  di  kota  Bengkulu memperlihatkan  pembauran  antara lembaga/instansi  yang  menjadikan tata  laksana  dalam  penanganan  dan penanggulangan  gelandangan  dan pengemis terlaksana. Integrasi tersebut  tidak  membuat  membuat unit-unit dari lembaga/instansi menyatu karena dalam pelaksanaannya pada dasarnya adalah campuran dimana lembaga/instansi  terkait  memiliki tugas  dan  fungsinya  masing-masing. Para  pihak  yang  dilibatkan  terkait penanggulangan  Gepeng  di  kota Bengkulu  telah  diatur  dalam  Perwal Bengkulu  Nomor  41  Tahun  2021. Keadaan  ini  dinyatakan  agar  kerja sama antara pemerintah kota Bengkulu  maupun  non-pemerintah yang  terlibat  agar  dapat  saling
menyokong sehingga dapat terciptanya  suatu  tata  kelola  dari kerja yang bagus. Bersamaan  dengan  itu,  hal- hal seperti kepemimpinan, kelembagaan, sumber daya, komitmen, serta perencanaan ada dan dilakukan  pada  penanganan  dan penanggulangan  Gepeng    di  kota Bengkulu. Hal ini mencirikan sebuah proses  kolaboratif.  Jadi,  aktivitas pemerintahan  kolaboratif  ada  pada proses  penanganan  Gepeng  di  kota Bengkulu.  Kebijakan  ini  diinisiasi oleh Dinas Sosial dan Satpol PP kota Bengkulu dikarenakan kedua lembaga/instansi ini merupakan sentral  dalam  penanganan  Gepeng dari  sumber  bergerak  maupun  tidak bergerak. Untuk selanjutnya
didukung  oleh  pihak  Kepolisian sebagai  pihak  keamanan  dalam proses  penjaringan  gelandangan  dan pengemis  sehingga  dalam  dilakukan dengan tertib juga melakukan pembinaan  terhadap  Gepeng  di rumah singgah harapan dan doa yang terdapat  di  kantor  Dinsos  kota Bengkulu. Kemudian Dinas Kesehatan  Kota  Bengkulu  bertugas mengecek kesehatan para
gelandangan  dan  pengemis  jika dibutuhkan  dan  pihak  lainnya  yang terlibat  dalam  pelaksanaan  proses kolaboratif  terkait  penanganan  dan penanggulangan  gelandangan  dan pengemis di kota Bengkulu. Kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisa tahapan pemerintah kolaboratif terkait penanganan dan penanggulangan  Gepeng  di  kota Bengkulu.  Tujuannya  adalah  untuk mengetahui  penerapan  tahapan  apa saja yang telah terpenuhi.
Tahapan pertama dalam
proses  kolaboratif  ialah  dialog  tatap muka yang dilakukan oleh lembaga/instansi terkait permasalahan Gepeng di kota Bengkulu.  Pada  tahapan  ini  Dinas Sosial,  Satpo,  PP,  Kepolisian,  dan Dinas  Kesehatan  akan  melakukan rapat koordinasi sebagai  dialog antar lembaga/instansi dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan, menemukan  penyebab,  menentukan strategi,  dan melakukan  perencanaan untuk  melakukan  proses  kolaborasi terkait  penanganan  Gepeng  di  kota Bengkulu. Melalui identifikasi tersebut pemerintah juga melangsungkan upaya terkait penanganan  Gepeng,  yaitu  upaya preventif  berupa  peyuluhan  dan bimbingan,  pembinaan  sosial,  dan bantuan  sosial,  selanjutnya  upaya represif berupa razia dan penampungan  sementara,  dan  upaya rehabilitatif.  Hasilnya  menampakan bahwa  dialog  tatap  muka  antar lembaga dilakukan sebelum melaksanakan program atau kegiatan. Tahapan  selanjutnya  yaitu membangun kepercayaan dan komitment,  kolaborasi  bukan  hanya sekedar tawar-menawar antar lembaga,  namun  mewujurkan  upaya untuk saling menegakkan kepercayaan satu dengan yang lainnya.  Membentuk  kepercayaan diterapkan  pada  awal  ketika  proses kolaborasi dilakukan. Dalam menciptakan kepercayaan dibutuhkan  pemimpin  yang  cakap dalam  menyadari  akan  pentingnya kolaborasi  agar  tidak  mengalami egosentrisme  antar  lembaga  instansi.
Begitu juga dengan komitmen memiliki  peran  yang  berkemampuan dalam suatu proses kolaborasi.
Komitmen  ialah  motivasi  untuk  ikut berpartisipasi  dan  tanggung  jawab dalam melaksanakan kolaborasi. Dalam  tahapan  ini  menunjukkan bahwa lembaga/isntansi terkait kolaborasi  penanganan  gelandangan dan  pengemis  memiliki  kepercayaan yang  kuat.  Situasi  ini  didasari  oleh pembagian peran dalam menjalankan tugas dan fungsi dari masing-masing Dinas terkait penanganan dan penanggulangan  Gepeng  di  kota Bengkulu. Selanjutnya  yaitu  pembagian informasi untuk sikap saling memahami. Dalam pelaksanaan proses kolaborasi antara Dinas
Sosial,  Satpol  PP,  Kepolisian,  dan
Dinas Kesehatan adalah menjalankan langkah  strategis  dalam  penanganan Gepeng  di  kota  Bengkulu.  Dinas Sosial sebagai fasilitator mengundang  Satpol  PP,  Kepolisian, dan Dinas Kesehatan serta lembaga/instansi pemerintah maupun non- pemerintah  lainnya  yang  ikut berpartisipasi untuk ikut rapat koordinasi dan memberikan
perspektif  terkait  peran  masing- masing  terkait  pelaksanaan  proses kolaborasi  dalam  penanganan  dan penanggulangan  Gepeng  di  kota Bengkulu. Dalam pelaksanaan pemerintahan kolaborasi penanggulangan  Gepeng  di  kota Bengkulu  disajikan  dalam  gambar sebagai berikut:
Gambar 2 Collaborative Governance dalam penanggulangan Gepeng di kota
Bengkulu
Sumber : Observasi lapangan
Melalui  gambar  2  di  atas  dapat diketahui  bahwa  dalam  pelaksanaan pemerintahan kolaboratif setiap lembaga/instansi yang ikut berpartisipasi terkait penanganan dan penanggulangan  Gepeng  memiliki peran masing-masing dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya. Upaya  terkait  penanganan  Gepeng yang  tercantum  dalam  Perda  Nomor
07  Tahun  2017  dan  Peraturan Walikota  Nomor  41  Tahun  2021
dalam pelaksanaannya upaya preventif  berupa  penyuluhan  dan bimbingan  sosial,  pembinaan  sosial, dan  bantuan  sosial  dilakukan  oleh Dinsos kota Bengkulu, Dinas Kesehatan kota Bengkulu menjalankan upaya peningkatan derajat kesehatan. Selanjutnya upaya
represif  yaitu  razia  atau  penjaringan yang  dilaksanakan  oleh  Satpol  PP, Kepolisian,  dan  Dinas  Sosial  kota Bengkulu,  sedangkan  penampungan sementara  dilaksanakan  oleh  Dinsos kota Bengkulu dalam rumah singgah harapan  dan  doa.  Berikutnya  yaitu upaya  Rehabilitatif  terkait  upaya penampungan,  upaya  seleksi,  upaya penyantunan,  upaya  penyaluran,  dan upaya  tindak  lanjut  dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota Bengkulu .

## D. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Penerapan Collaborative Governance upaya  penanganan  dan penanggulangan  gelandangan  dan pengemis  di  kota  Bengkulu  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  telah dilaksanakan  dengan  cukup  baik,
berlandaskan  indikator  collaborative governance  menurut  Ansell  dan Gash  (2007:544),  yaitu  :  Kondisi awal, Desain institusional, Kepemimpinanan fasilitatif dan proses  kolaboratif.    Meskipun  dalam pelaksanaan peran pemerintahan lembaga/instansi dalam proses kolaborasi masih ada lembaga/instansi yang belum optimal dalam melaksanakan perannya seperti Dinas Kesehatan kota Bengkulu  yang  menjalankan  tugas dan fungsinya bersifat situasional.
Berlandaskan  hasil  penelitian penulis  di  lokasi  penelitian  terkait proses kolaboratif dalam penanganan dan  penanggulangan  Gepeng  di  kota Bengkulu, proses kolaboratif merupakan  proses  penting  yang dilakukan,  diawali  dengan  dialog tatap muka oleh Dinas Sosial, Satpol PP, Kepolisian, dan Dinas Kesehatan dan  lembaga/instansi  lainnya  telah dilakukan  pertemuan  rutin  terkait penanggulangan  gelandangan  dan pengemis untuk menemukan penyelesaian  dari  masalah  yang dihadapi,  dan mengevaluasi  kegiatan yang  telah  dilangsungkan  dalam proses  penanggulangan  Gepeng  di kota  Bengkulu.  Lebih  lanjut  Dinas Sosial  gencar  melakukan  sosialisasi terkait  gelandangan  dan  pengemis kepada masyarakan berupa himbauan dan edukasi langsung di media sosial dan penyebaran brosur untuk berhenti  menyedekahi  uang  kepada para Gepeng.
Saran Pelaksanaan  penanganan  dan penanggulangan  Gepeng  di  kota Bengkulu  tidak  bisa  dijalankan secara  independen  oleh  masing- masing  lembaga,  diharuskan  adanya kerja sama agar dalam
pelaksanaannya dapat dilakukan secara maksimal agar dapat menekan angka Gepeng di kota Bengkulu.
Akan  halnya  saran  yang dapat  dianjurkan  didalam  penelitian ini sebagai berikut: 1. Diperlukannya regulasi yang nyata terkait dengan collaborative  governance dalam penanganan  Gepeng  di  kota Bengkulu 2. Dalam melaksanakan proses kolaborasi  di  lapangan,  setiap lembaga/instansi  patut  bersama- sama  turun  kelapangan  untuk memastikan atau mengkondisikan  Gepeng  di  kota Bengkulu. 3. Diharapkan kedepannya lembaga/instansi atau Dinas terkait  dapat  bekerjasama  dalam proses pemberdayaan rumah singgah Harapan dan Doa.
4. Terakhir,  masyarakat  diharapkan berkenan  ikut  dalam  menangani gelandangan  dan  pengemis  di kota Benkulu dengan tidak melindungi dan ikut
memberitakan  agar  para  Gepeng dapat  dibina  dengan  sebaik mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggriana,  T.  M.,  &  Dewi,  N.  K.  (2016).
Identifikasi Permasalahan Gelandangan  Dan  Pengemis  Di  Upt Rehabilitasi  Sosial  Gelandangan  Dan Pengemis. INQUIRY:  Jurnal  Ilmiah Psikologi , 7 (1), 30–40. https://doi.org/10.51353/inquiry.v7i1.7 8 Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance  in  theory  and  practice. Journal  of  Public  Administration Research and Theory , 18 (4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032 Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika
Collaborative Governance Dalam Studi  Kebijakan  Publik.  In Jurnal Ilmiah  Dinamika  Sosial (Vol.  3,  Issue 2). https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.218 8 Dr. Sahya Anggara, M. S. (2018). Pengantar Kebijakan  Publik (2nd  ed.).  CV. PUSTAKA SETIA. Febrian,  R.  A.  (2016).  Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan  Perdesaan. Wedana  Jurnal Pemerintah,  Politik  Dan  Birokrasi , II ,
200–208.
http://journal.uir.ac.id/index.php/weda na/article/view/1824 diakses pada tanggal 5 April 2019 pukul 02:55 WIB Harmawan,  B.  N.,  Wasiati,  I.,  &  Rohman, H.  (2017).  Collaborative  Governance
Dalam  Program  Pengembangan  Nilai
Budaya  Daerah  Melalui  Banyuwangi Ethno  Carnival. E-Sospol , IV (1),  50– 55.
Harmiati,  Alexsnder,  Triyanto,  D.,  Maya, M.,  &  Riastuti,  F.  (2020).  Analisis
Pemetaan  Collaborative  Governance Dalam  Keluarga  Berencana  Di  Kota Bengkulu. Jurnal  Penelitian  Sosial
Dan Politik , 9 (1), 65–76. Irawan, D. (2017). Collaborative Governance  (Studi  Deskriptif  Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian  Pencemaran  Udara  di Kota Surabaya). Kebijakan Dan Manajemen Publik , 5 (3), 1–12. http://sits.dishub.surabaya.go.id/ver2/b erita- Meutia,  I.  F.  (2017).  Intan  Fitri  Meutia.  In M.  Nizar  (Ed.), Analisis  Kebijakan Publik .  Aura  (CV.  Anugrah  Utama Raharja). Muslim, M. (2013). Penanggulangan Pengemis  Dan  Gelandangan  Di  Kota Pekanbaru. Jurnal EL-RIYASAH , 4 (1), 24. https://doi.org/10.24014/jel.v4i1.26 Nasrulhaq, N. (2020). Nilai Dasar Collaborative Governance Dalam
Studi  Kebijakan  Publik. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , 6 (3), 395– 402. https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3.226 1 Nusanto,  B.  (2017).  Program  Penanganan
Gelandangan Dan Pengemis Di
Kabupaten  Jember. Jurnal  Politico ,
17 (2), 339–360. Papilaya,  J.  (2020).  KEBIJAKAN  PUBLIK DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Suatu Kajian Peranan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan). Jurnal  Bimbingan  Dan Konseling Terapan , 4 (1), 77. https://doi.org/10.30598/jbkt.v4i1.111 3 Pemerintah, P. (1980). Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis. Peraturan Pemerintah , 1–13. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Deta ils/66630/pp-no-31-tahun-1980 PERWAL  RUMAH  SINGGAH  WALIKOTA BENGKULU.pdf . (n.d.). Purnama, H. (2012). Kebijakan Penanggulangan Permasalahan Gelandangan  Dan  Pengemis. Jurnal Demokrasi  Dan  Otonomi  Daerah , 14 (3), 157–236. Rahmat,  D.,  Yang,  T.,  &  Esa,  M.  (2017).
Peraturan  Daerah  Kota  Bengkulu Nomor  07  Tahun  2017  Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis . Suharno.  (2013). Dasar-dasar  kebijakan publik_2013_Suharno.pdf . Penerbit Ombak (Anggota IKAP).