Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 1 – Februari 2021, Hal. 197-201| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3067.197-201

## AKIBAT HUKUM PENEBANGAN HUTAN SECARA LIAR
Putu Ayu Irma Wirmayanti, Ida Ayu Putu Widiati, I Wayan Arthanaya Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Dahulu hutan Indonesia kaya akan keragaman dan berbagai jenis populasi di dalamnya akan tetapi saat ini hutan di Indonesia menjadi hutan yang terancam di dunia karena akibat dari perusakan hutan dengan menebang pohon secara liar. Penebangan hutan secara liar menjadi salah satu faktor dari kerusakan dalam kawasan hutan saat ini Penebangan  liar  tersebut  berdampak  negatif  yang  mengakibatkan  hutan  menjadi  gundul.  Meskipun  sudah  ada aturan yang mengatur mengenai larangan-larangan penebangan hutan secara liar tetap masih banyak juga para oknum  yang  melakukan  penebangan  pohon  di  hutan  secara  liar.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mnegetahui bentuk pengaturan tentang larangan penebangan hutan secara liar dan untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pelaku  penebangan  hutan  secara  liar.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum normatif, dengan studi kepustakaan dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Larangan-larangan penebangan hutan secara liar diatur dalam Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan  Peraturan  Pemerintah  Perlindungan  Hutan  Nomor  28  Tahun  1985.  2)  Sanksi-sanksi  bagi  pelaku  yang melakukan  penebangan  liar  dapat  berupa  sanksi  perdata,  sanksi  administratif  dan  sanksi  pidana.  Dari  hal tersebut  masyarakat  diharapkan  agar  lebih  peduli  terhadap  lingkungan  hidup,  karena  salah  satu  penyebab terjadinya bencana alam yaitu penebangan hutan secara liar.
Kata Kunci : Hutan; Penebangan Liar; Sanksi

## Abstract
In  the past,  Indonesia's  forests  were  rich  in  diversity  and  various  types  of  population  in it,  but  now  forests  in Indonesia  are  threatened  forests  in  the  world  because  of  the  result  of  forest  destruction  by  illegal  cutting  of trees.  Illegal  logging  is  one  of  the  factors  in  the  damage  to  the  forest  area  at  this  time.  Illegal  logging  has  a negative  impact  which  causes  the  forest  to  become  deforested.  Even  though  there  are  regulations  governing illegal logging prohibitions, there are still many people who cut trees in the forest illegally. This study aims to determine  the  form  of  regulation  on  the  prohibition  of  illegal  logging  and  to  determine  the  application  of sanctions  for  perpetrators  of  illegal  logging.  The  research  method  used  is  normative  legal  research  method, with literature study of primary and secondary legal materials. The results of the study can be concluded that: 1) Prohibitions on illegal logging are regulated in Forestry Law Number 41 of 1999, Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction and Government Regulation of Forest Protection Number  28  of  1985.  2)  Sanctions  for  perpetrators  who  carry  out  illegal  logging  can  be  in  the  form  of  civil sanctions,  administrative  sanctions  and  criminal  sanctions.  From  this,  the  community  is  expected  to  be  more concerned about the environment, because one of the causes of natural disasters is illegal logging. Keywords: Forest; Illegal logging; Penalty

## I. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam yang ada memberikan banyak manfaat bagi  keberlangsungan hidup manusia. Manusia berkewajiban untuk mempertahankan ketersediaan sumber-sumber daya alam itu secara terus menerus melalui suatu pengelolaan  ( Rahmadi,  2013:163 ).  Saat  ini  mutu  sumber  daya  alam  sudah  semakin  menurun, masyarakat sudah seharusnya untuk menjaga pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam yang patut  dijaga  kelestariannya  yakni  salah  satunya  hutan.  Peran  dan  kedudukan  hutan  sangat  penting untuk  menunjang  pembangunan  di  Indonesia  secara  nasional  ( S,  2003:1 ).  Dahulu  hutan  Indonesia kaya akan keragaman dan berbagai jenis populasi di dalamnya akan tetapi saat ini hutan di Indonesia menjadi  hutan  yang  terancam  di  dunia  karena  akibat  dari perusakan  hutan  dengan  menebang  pohon secara  liar.  Penebangan  hutan  secara  liar  menjadi  salah  satu  faktor  dari  kerusakan  dalam  kawasan hutan saat ini ( Iskandar, 2015:4-5 ).
Berkaitan  penebangan  hutan,  beberapa  penelitian  terdahulu  telah  dilakukan  seperti Carvalho, Mendonça,  Martins,  &  Haugaasen  (2020);  Vardeman  &  Runk  (2020);  Boyle,  (2012);  Sun,  (2006); Supriatna  et  al.,  (2020);  Tacconi,  Rodrigues,  &  Maryudi  (2019) .  Penebangan  liar  semakin  marak terjadi di hutan, khususnya di Indonesia. Penebangan hutan secara liar ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang ada di sekitaran hutan saja, namun terkadang hal tersebut juga dilakukan oleh para pengusaha  yang  memanfaatkan  hutan  secara  tidak  bijak.  Kepentingan  mahluk  hidup  dibidang ekonomi  dalam  usaha  kegiatan  pemanfaatan  kawasan  hutan  akan  memberikan  dampak  yang  negatif bagi kemanfaatan kawasan hutan serta untuk kehidupan makhluk hidup. Penebangan liar merupakan Penebangan  pohon  di  kawasan  hutan  yang  dilakukan  tanpa  izin  dan  menyalahi  norma  serta  kaidah hukum yang berlaku, sehingga hutan akan kehilangan fungsi pokok sebagai paru-paru dunia.
Penebangan  kawasan  hutan  secara  liar  tersebut  akan  mengakibatkan  banyak  terjadi  bencana- bencana  alam  seperti  banjir,  tanah  longsor,  erosi  dan  lain  sebagainya.  Tidak  hanya  terjadi  bencana alam  saja,  tapi  dapat  mengakibatkan  tanah  yang  mutunya  turun,  areal  dalam  kawasan  hutan  yang semakin menyempit dikarenakan perambatan dari hutan, pendapatan dari masyarakat disekitar hutan semakin  menurun,  serta  dampak  lainnya  yaitu  kemampuan  dari  biosfer  untuk  menyerap karbondioksida semakin berkurang sehingga berakibat  penambahan atau pemanasan pada suhu yang lebih tinggi pada permukaan bumi, hal tersebut menjadikan paru-paru dunia saat ini tidak lagi hutan. Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi dan larangan  dari  pelaku  atas  perbuatan  melanggar  hukum  dari  penebangan  pohon  di  hutan  dengan  cara liar yaitu diatur dalam kaidah norma di Indonesia, salah satunya Undang-undang tentang Kehutanan Nomor  41/1999  serta  Undang-Undang  tentang  Pencegahan  dan  Pemberatasan  Perusakan  Hutan Nomor  18/2013.  Dengan  adanya  aturan  tersebut  diatas  telah  mengatur  mengenai  larangan-larangan serta  sanksi  bagi  pelaku  penebangan  hutan  secara  liar,  namun  masih  banyak  juga  para  oknum  yang membandel  dengan  tetap  melakukan  aksi  penebangan  kawasan  hutan  secara  brutal  dan  liar. Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk  pengaturan tentang  larangan  penebangan  hutan  secara  liar  dan  untuk  mengetahui  penerapan  sanksi  bagi  pelaku penebangan hutan secara liar.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  Penelitian  Hukum  Normatif  karena  mengkaji  dengan menggunakan studi kepustakaan berupa sumber-sumber hukum. Pendekatan masalah yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Adapun bahan hukum yang digunkan yakni:
1. Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan-bahan  Hukum  yang mempunyai  kekuatan  mengikat  berupa  Undang-Undang  Kehutanan  Nomor  41  Tahun  1999, Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Nomor  32  Tahun  2009, Undang-Undang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  Nomor  18  Tahun  2013  dan PP Perlindungan Hutan Nomor 28 Tahun 1985.
2. Bahan  Hukum  Sekunder  yang  digunakan  yaitu  bahan  hukum  bersumber  kepustakaan,  berupa literatur-literatur  hukum,  jurnal  hukum,  internet  maupun  dokumen-dokumen  sesuai  dengan  apa yang diteliti.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik dokumentasi  yang  dilaksanakan  dengan  cara  menginventarisasi  dan  mengkatagorisasi  bahan-bahan hukum  baik  berupa  peraturan  perundang-undangan,  literatur-literatur  maupun  bahan  hukum  lainnya yang  berkaitan  dengan  akibat  hukum  penebangan  hutan  secara  liar.  Selanjutnya  dilakukan  dengan metode  pencatatan  yaitu  dengan  cara  mengutip,  meringkas,  dan  memberikan  ulasan-ulasan  dengan topik  bahasan.  Setelah  bahan  hukum  terkumpul,  selanjutnya  dianalisis  dengan  teknik  sistematis berpadu dengan argumentasi secara hukum dengan berdasarkan dari logika hukum yang induktif dan deduktif  serta  akan  dituangkan  deskriptif  yaitu  penyajiannya  akan  dirancang  dengan  konsep  serta penggambaran  secara  rinci  mengenai  aspek  tertentu  yang  akan  berhubungan  dengan  masalah selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Larangan Penebangan Hutan Secara Liar
Hutan  merupakan  satu  kesatuan  dari  ekosistem  di  bumi  dengan  kawasan  lahan  yang  isinya  sumber alam  hayati  dengan  didominan  dari  sekelompok  alam  dilingkungannya,  yang  tidak  akan  bisa terpisahkan  satu  dengan  yang  lainnya.  Perlindungan  kawasan  hutan  adalah  suatu  upaya  guna melindungi hutan dari adanya kerusakan dan mengembalikan karakteristik serta fungsi hutan seperti sediakala. Perlindungan hutan tidak hanya berfungsi mencegah ancaman dari manusia, tetapi juga dari hama  maupun  penyakit  serta  bencana-bencana  alam.  Perlunya  perlindungan  hutan  agar  tidak terjadinya  kerusakan-kerusakan  pada  hutan.  Menjaga  kelestarian  kawasan  hutan,  melestarikan  hasil pemanfaatan  kawasan  hutan  serta  lingkungan  di  sekitar  hutan,  untuk  memiliki  fungsi  produksi, konservasi  serta  lindung  untuk  tercapainya  tujuan  pemerintah  secara  lestari  dan  optimal  yang merupakan  bentuk  dari  pelaksanaan  perlindungan  dari  kawasan  hutan  ( Redi,  2015 ).  Beberapa lembaga dari swasta dan negeri yang bisa melakukan perlindungan terhadap hutan, sebagai berikut:
a. Pemerintah Mengatur  mengenai  perlindungan  hutan,  baik  internal  atau  didalam  hutan  maupun  eksternal atau  diluar  kawasan  hutan  serta  dengan  perlindungan  dari  hutan  pada  hutan  Negara  serta pemerintah sebagai pelaksananya.
b. Izin  usaha  oleh  pemegang  izin.  Pemanfaatan  dari  hutan  dan  pihak-pihak  yang  menerima wewenang, yaitu diwajibkan melindungi hutan dalam area kerjanya.
c. Pemegang hak. Dimana ia melakukan perlindungan hutan pada hutan hak ( S, 2003 ) Usaha-usaha  agar  melindungi  hutan  dari  kerusakan  yaitu  tidak  melakukan  penebangan  hutan  secara liar  dalam  dalil  apapun,  melakukan  reboisasi  dan  peremajaan  tanaman  tua,  melakukan  tebang  pilih, membatasi  izin-izin  untuk  penebangan  pohon  secara  selektif  bagi  para  pengusaha  dimana  jika pengusaha melanggar izin maka diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku.
Hutan  perlu  dijaga  kelestariannya  agar  hutan  tidak  mengalami  kerusakan,  salah  satu  perbuatan yang  mengakibatkan  kerusakan  pada  hutan  yaitu  penebangan  hutan  yang  dilakukan  secara  liar, larangan-larangan  penebangan  hutan  secara  liar  terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  50  ayat  (3)  huruf  c dan e Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun  1999, Pasal 69 ayat (1) huruf a  Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 12 huruf a, b, dan c, Pasal 19 huruf b dan c Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan nomor 18 Tahun 2013 serta Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
Penebangan  hutan  secara  liar  merupakan  suatu  bentuk  pelanggaran  terhadap  pelestarian  fungsi hutan,  penebangan  liar  dikatakan  pelanggaran  karena  telah  melanggar  larangan-larangan  yang  telah ditentukan dan melakukan suatu tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan- peraturan  yang  telah  dibuat.  Dengan  dilanggarnya  aturan  mengenai  larangan-larangan  penebangan pohon  di  hutan  yang  dilakukan  secara  liar  tersebut  maka  tindakan  dari  penebangan  pohon  di  hutan yang dilakukan secara liar dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap pelestarian fungsi hutan  yang  mana  dalam  pengaturan  larangan-larangan  tersebut  di  buat  agar  hutan  tidak  mengalami kerusakan  dan  fungsi  hutan  dapat  terlestarikan.  Dengan  adanya  penebangan  hutan  secara  liar  maka akan  mengakibatkan  tidak  terlestarinya  fungsi  hutan  yang  secara  tidak  langsung  mengakibatkan menurunnya  fungsi  hutan.  Hutan  memiliki  3  fungsi  yaitu  fungsi  produksi,  fungsi  konservasi,  dan fungsi lindung. Perlu adanya suatu pelestarian fungsi hutan agar hutan memberikan banyak manfaat bagi makhluk hidup. Manfaat hutan yaitu berupa manfaat langsung dan tidak langsung.
a. Manfaat langsung
Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan atau dinikmati oleh masyarakat dengan cara langsung sehingga akan dapat memanfaatkan dan menggunakan hasil hutan, seperti kayu- kayu yang merupakan penghasilan utama hutan, serta berbagai hasil panen dari hutan lainnya, seperti madu alami, getah dari pohon karet, buah-buahan, rotan dan lain sebagainya.
b. Manfaat secara tak langsung
Manfaat  yang  tak  langsung  dinikmati  oleh  mahluk  hidup,  akan  tetapi  menikmati  keberadaan dari  hutan  itu  sendiri.  Seperti  mencegah  terjadi  erosi,  dapat  mengatur  tata  air,  dapat memberikan  manfaat  di  sektor  pariwisata,  mencegah  banjir  dan  tanah  longsor,  menambah devisa lain serta manfaat lainnya.
Menurut Forrest Watch Indonesia (FWI) dalam ( Nurdjan, 2008:14 ), penebangan liar terdiri atas 2 bentuk, dimana penebangan pohon di hutan yang dilakukan secara liar dilakukan oleh operator yang sah  melanggar  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dalam  izin  yang  sudah  dimiliki,  dengan  melibatkan para oknum pencuri kayu, dengan menebangi pohon-pohon di hutan oleh  para oknum tersebut yang tidak memiliki izin legal untuk menebangi pohon-pohon di hutan.

## 2. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Penebangan Hutan Secara Liar
Sanksi  merupakan  hukuman  bagi  pelanggar  ketentuan  undang-undang.  Sanksi  dapat  berupa  sanksi administratif,  sanksi  perdata  dan  sanksi  pidana  ( Hamzah,  2008:138 ).  Sanksi-sanksi  yang  dikenakan bagi  pelaku  yang  melakukan  penebangan  hutan  secara  liar  dapat  berupa  sanksi  perdata,  sanksi administratif dan sanksi pidana yang mana diatur dalam Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Undang-undang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan Hutan, dan PP Perlindungan Hutan Nomor 28 Tahun 1985.
Sanksi Perdata tidak diatur dengan cara khusus dalam PP Perlindungan hutan Nomor 28 Tahun 1985,  namun  telah  diatur  dalam  Undang-undang  Kehutanan.  Penerapan  sanksi  perdata  bagi  pelaku yang melakukan perbuatan yang menyebabkan perusakan hutan salah satunya yaitu penebangan liar diatur dalam ketentuan  Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Kehutanan dan Pasal 87 ayat (1)  Undang- undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sesuai ketentuan pasal tersebut dipertegas siapa-siapa  saja  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  terhadap  kerusakan  hutan.  Yang  dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kerusakan hutan adalah orang atau oknum yang bertanggung jawab  atas  terjadinya  kerusakan  hutan.  Penanggung  jawab  dari  perbuatan  tersebut  diwajibkan menjalankan kewajiban dengan membayar berupa uang sebagai bentuk ganti kerugian kepada Negara, kemudian uang tersebut digunakan untuk pemulihan kondisi hutan, tindakan lain yang diperlukan dan untuk Rehabilitiasi ( S, 2003:166 ). Ganti rugi dengan dibebankan biaya ini bertujuan agar pemegang izin lebih memperhatikan azas kelestarian lingkungan dan selalu menjaga hutan dan melestarikan agar tetap menjadi paru-paru dunia.
Penerapan  sanksi  administratif  bagi  pelaku  yang  melakukan  perbuatan  yang  menyebabkan perusakan  hutan  salah  satunya  yaitu  penebangan  liar  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  80  ayat  (2) Undang-undang  Kehutanan  dan  Pasal  76  ayat  (1)  Undang-undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaga pemerintah yang memiliki wewenang yakni Menteri Kehutanan ataupun Kantor  Wilayah  Departemen  yang  memeiliki  wewenang  untuk  menjatuhkan  sanksi  administratif seperti  pemegang  izin  usaha  pemanfaatan  kawasan,  pemanfaatan  jasa  terhadap  lingkungan,  usaha pemanfaatan dari hasil hutan atau izin pemungut ( S, 2003 ). Unsur dari pelanggaran sanksi yang dapat dikenakan sanksi administratif, yaitu:
1. Adanya  penyimpangan  perbuatan  yang  melanggar  dan  menyimpang  dari  ketentuan  yang berlaku
2. Kewajiban yang telah ditentukan tidak terpenuhi dan
3. Adanya unsur kelalaian atau kesengajaan dari pemegang Hak Penguasaan atas hutan dan atau eksploitas hutan dari pemegang izin.
Hukuman  penjara,  kurungan,  denda,  dan  benda  yang  akan  dirampas  dimana  digunakan  untuk melakukan  perbuatan  pidana  merupakan  hukuman  atau  sanksi  yang  akan  dikenakan  kepada  pelaku penebangan pohon di hutan secara liar. Sanksi yang diterapkan dalam hukum pidana bagi pelaku yang melakukan  penebangan  hutan  secara  liar  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  78  ayat  (2)  Undang-undang Kehutanan, Pasal 98 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 82 ayat (1)  huruf  c  Undang-undang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan.  Ketiga  perundang- undangan  tersebut  mengatur  tentang  hukuman  penjara  dan  denda  sedangkan  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  28  tahun  1985  tentang  Perlindungan  Hutan  mengatur  tentang  hukuman  penjara dan  denda,  hukuman  kurungan,  beserta  benda  yang  akan  dirampas  dimana  digunakan  oleh  pelaku untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana. Pasal 18 ayat (1) mengatur hukuman penjara  dan  denda,  Pasal  18  ayat  (4)  mengatur  hukuman  penjara  dan  Pasal  18  ayat  (7)  mengatur perampasan benda akibat dari perbuatan melanggar ketentuan pidana.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Larangan-larangan  perusakan  hutan  salah  satunya  yaitu  penebangan  hutan  secara  liar  sudah  diatur dalam  hukum  positif  Indonesia  yakni  Pasal  50  ayat  (3)  huruf  c  dan  e  Undang-undang  Kehutanan, Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 12 huruf a, b dan c, Pasal 19 huruf b  dan c Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. Kemudian, berdasarkan uraian di atas, apabila seseorang terbukti telah melakukan penebangan hutan secara liar maka dikenakan:
a. Sanksi Perdata, yakni dikenakan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Kehutanan 41 Tahun 1999. Pasal  tersebut  dikenakan  dikarenakan  Undang-undang  Kehutanan  merupakan  suatu  aturan khusus  mengenai  Kehutanan,  apabila  dibandingkan  dengan  Undang-undang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
b. Sanksi Administratif, dikenakan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Kehutanan 41 Tahun 1999. Sanksi  administratif  juga  menggunakan  aturan  khusus  yaitu  Undang-undang  Kehutanan  41 Tahun 1999.
c. Sanksi  Pidana,  yakni  dikenakan  Pasal  82  ayat  (1)  huruf  c  Undang-undang  Pencegahan  dan Pemberantasan Perusakan Hutan 18 Tahun 2013.
Dikenakannya  Pasal  82  ayat  (1)  huruf  c  karena  ketentuan  Undang-undang  ini  merupakan lex specialis (ketentuan khusus) dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

## 2. Saran
Melalui  penelitian  ini,  diharapkan  kepada  masyarakat  agar  lebih  peduli  terhadap  kelestarian lingkungan  hidup,  salah  satunya  yaitu  hutan  agar  tidak  terjadi  bencana  alam  karena  salah  satu penyebab  terjadinya  bencana  alam  yaitu  penebangan  hutan  secara  liar.  Selanjutnya,  kepada pemerintah  diharapakan  agar  mengadakan  sosialisasi-sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai pentingnya  menjaga  kelestarian  hutan  dan  para  pengusaha  yang  mengelola  sumber  daya  hutan  agar tidak mengekploitasi kekayaan-kekayaan alam secara berlebihan. Kemudian, kepada penegak hukum agar lebih tegas dalam menegakkan hukum bagi pelaku penebangan hutan yang dilakukan secara liar, guna memberikan efek jera bagi pelaku tanpa pandang bulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Boyle,  A.  (2012).  Human  rights  and  the  environment:  Where  next? European  Journal  of  International  Law , 23 (3), 613–642 .
Carvalho,  E.  A.  R.,  Mendonça,  E.  N.,  Martins,  A.,  &  Haugaasen,  T.  (2020).  Effects  of  Illegal  Logging  on Amazonian  Medium  and  Large-sized  Terrestrial  Vertebrates. Forest  Ecology  and  Management , 466 (January), 118105 . Hamzah, A. (2008). Terminologi Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika. Iskandar. (2015). Hukum Kehutanan . Bandung: Mandar Maju. Nurdjan,  I.  G.  M.  (2008). Korupsi  dan  Illegal  Logging  dalam  Sistem  Desentralisasi .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Rahmadi, T. (2013). Hukum Lingkungan di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers. Redi, A. (2015). Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan . Jakarta: Sinar Grafika. S, S. H. (2003). Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi . Jakarta: Sinar Grafika. Sun, C. (2006). State statutory reforms and retention of prescribed fire liability laws on U.S. forest land. Forest Policy and Economics , 9 (4), 392–402.
Supriatna, J., Shekelle, M., Fuad, H. A. H., Winarni, N. L., Dwiyahreni, A. A., Farid, M., … Zakaria, Z. (2020). Deforestation on the Indonesian Island of Sulawesi and the Loss of Primate Habitat. Global Ecology and Conservation , 24 , 1–14 .
Tacconi, L., Rodrigues, R. J., & Maryudi, A. (2019). Law enforcement and deforestation: Lessons for Indonesia from Brazil. Forest Policy and Economics , 108 (September 2018), 101943 .
Vardeman, E., & Runk, J. V. (2020). Panama’s Illegal Rosewood Logging Boom from Dalbergia Retusa. Global Ecology and Conservation , 23 (e01098), 1–14 . Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.