Strategi Pendidikan Islam Mengantisipasi Postmodernisme

## Khairil Anwar

## Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram
Abstract: The issue of education is actually the prone problem in Indonesia. An erroneous education can cause failure in life forever. For example, the term misguided shows that something untoward has happened because of wrong education. It means that fate of a person has a dependency with the education that he or she passed. In the case, there are no parents or students themselves who wanted himself, their progeny or generations they become weak generation. God also reminds us, we must not abandon the weak generation. It is accordance with education expert’s opinion. He said that education save an incredible power to create all of the aspects of the environment and can provide the most valuable information about the future. The education helps students in pre- paring an essential requirement to deal with change. This article talks about the opportunities and challenges of Islamic education in the future by instilling good mental education for the students as early as possible.
Keywords : Challenge of the Age, High Competitive Education, and the Quality of the Qutput.

## Pendahuluan
Gerakan Civil Society merupakan fase baru yang terus mengge- linding di Indonesia. Variannya berupa gerakan demokratisasi ditingkat masyarakat, yang melahirkan proses memperkuat daulat rakyat diha-
AL-RIWAYAH: JURNAL KEPENDIDIKAN Volume 9, Nomor 2, September 2017, 241-268.
ISSN 1979-2549 (e); 2461-0461 (p) http://ejournal.stain.sorong.ac.id/indeks.php/al-riwayah
dapan daulat negara. Sementara di kalangan umat Islam makin gencar gerakan masyarakat Madani, yang muaranya ke arah pembentukan sipil Islam yang kuat. Konsep Civil Society memang khas Barat, tetapi gera- kannya dalam banyak varian terus bergulir di negara-negara non-Barat atau Timur dan Selatan, termasuk di Indonesia. Di negeri ini gerakan Civil Society dapat dicandra melalui wacana atau peristilahan masyarakat warga atau kewargaan masyarakat sipil dan masyarakat Madani, selain istilah asli yakni Civil Society. Masing-masing memiliki perspektif dan nuansa sosial politik dan ideologi yang di sana sini berbeda, tetapi hasil akhirnya menuju pada pembentukan masyarakat yang kuat, demokratis dan bermoral atau berkeadaban.
Konsep civil society dipopulerkan oleh Adam Ferguson (1723–1816), untuk melukiskan sejarah masa lampau tentang masyarakat dan pera- daban Barat yang otonom. Konsep tersebut terus dikembangkan oleh para pemikir Barat kontemporer, hingga lahirnya negara-negara baru Eropa Timur. Jika dirujuk ke akar sejarahnya di zaman Yunani kuno, civil society memiliki dasar pada “Civitas dei” (Kota Tuhan). 1 Menurut Ernest Gellner , civil society adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi non pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk mengim- bangi negara. Kemampuan mengimbangi tersebut artinya daya untuk membendung dominasi negara, kendati tidak mengingkari negara. Di sini Gellner mencoba memposisikan civil society vis a vis dengan negara, meskipun tidak ekstrem harus terus menerus terjadi pertarungan antara negara ( state ) dan rakyat ( people ). Semangatnya adalah penguatan dan pemberdayaan atau otonomisasi kekuatan masyarakat. 2 Sedangkan Selligman mencoba merujuk civil society dalam konteks kelahiran dan keberadaannya terutama dalam tradisi masyarakat barat lahirnya gagasan civil society di dunia Barat diilhami oleh empat pemikiran utama yaitu: (1) Tradisi hukum kodrat atau hukum alam, yang meletakkan penting-
1 Ernest Gellner, Condition of Liberty, Civil Society and its Rivals (Membangun Masyarakat Sipil) terj. Ilyas Hasan (Bandung: Mizan, 1995), ix.
2 Ibid ., 6. Lihat juga A. Ubaidillah, et.al (ed), Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani (Jakarta: IAIN Jakarta Pusat, 2000), 137.
nya peranan akal dalam kehidupan individu dan masyarakat setelah kejatuhan negara-kota sebagaimana disuarakan Cicero. (2) Doktrin Kristiani-Protestan, yang intinya bahwa tatanan masyarakat merupakan pencerminan dari tatanan ketuhanan. (3) Faham kontrak sosial, yakni keberadaan, masyarakat atau negara lahir karena kesepakatan bersama akan hak-hak dasar yang harus dilindungi dan untuk tegaknya etik kema- nusiaan, dan (4) Pemisahan negara dan masyarakat, yang menekankan pada faham bahwa, negara dan masyarakat bukanlah merupakan entitas yang sama tetapi merupakan entitas yang berbeda-beda yang masing- masing harus bersifat otonom.

## Gambaran Ideal dan Struktur Civil Society
Dalam kaitan ini, civil society terkait dengan pembentukan sistem sosial dan lebih jauh lagi menuju pembentukan sistem politik yang demokratis dan berlandaskan sistem hukum sehingga melahirkan rakyat yang kuat dalam kerangka sistem bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3
Adapun prasyarat bagi terbentuknya civil society , yaitu:
1. Diakui dan dilindunginya hak-hak individu dan kemerdekaan berserikat serta mandiri dari negara.
2. Adanya ruang publik yang memberikan kebebasan bagi siapa saja dalam
3. Mengartikulasikan isu-isu politik.
4. Terdapatnya gerakan-gerakan kemasyarakatan yang berdasar pada nilai-nilai budaya tertentu.
5. Terdapatnya kelompok inti di antara kelompok-kelompok menengah yang mengakar dalam masyarakat, yang menggerak- kan masyarakat dan melakukan modernisasi sosial ekonomi. 4
3 Arif Budiman, "State and Civil Society," Monash Paper Southeast Asia, Clayton, No. 22 Tahun 1990.
4 Ubaidillah, et.al. (ed.), Pendidikan Kewarganegaraan , 147.
Dengan paragraf tersebut tercipta suatu kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya yang melahirkan rakyat yang kuat bersama negara, yang berfungsi sebagaimana mestinya dalam kerangka demokratisasi di seluruh lini kehidupan, termasuk demokratisasi negara. Di Indonesia terdapat iklim yang mulai positif atau setidak-tidaknya terbuka bagi pembentukan civil society setelah era reformasi, meskipun reformasi itu dalam usianya yang kelima tahun masih tertatih-tatih. Tuntutan ke arah civil society tersebut ditandai oleh:
1.  Makin meluasnya proses dan tuntutan akan minimalisasi fungsi negara dan institusi-institusi monolitik seperti militer dari pang- gung politik, nasional menyertai reformasi total di negeri ini.
2.  Reformasi berupa demokratisasi, penegakan hak asasi manusia, pembentukan pemerintahan yang bersih, penegakan supremasi hukum, demokratisasi ekonomi, dan agenda reformasi lainnya yang membutuhkan proses pelembagaan bukan hanya di tingkat struktural (negara, pemerintah), tetapi tidak kalah pentingnya di tingkat kultural dan struktural sosial (masyarakat).
3.  Ancaman disintegrasi nasional dan makin kuatnya tuntutan menata kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan ber- negara ke arah integrasi nasional baru yang lebih awet dan rasional.
4.  Makin meluasnya kesadaran dan pelembagaan gerakan-gerakan pengembangan swadaya masyarakat, seperti melalui organisasi- organisasi kemasyarakatan (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan berbagai program praktis yang dita- warkannya.
5.  Makin derasnya tuntutan dan gerakan ke arah pemberdayaan rakyat di hadapan negara sebagai bagian dari reformasi dan demokratisasi yang lebih kokoh dalam semangat membangun civil society .
6.  Era otonomi daerah yang akan menimbulkan perubahan-peru- bahan sosio-kultural.
7.  Baru dengan sejumlah masalah yang menyertainya.
8.  Makin meluasnya kesadaran globalisasi yang disertai dengan tuntutan membangun peradaban global yang beradab dan berperikemanusiaan dalam tatanan “Humanisme baru” yang inklusif, religius, dan menyelamatkan masa depan umat manu- sia. 5
Sedangkan yang terkait dengan masyarakat madani, istilah ini dipopulerkan oleh Dr. Anwar Ibrahim, mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia. Dalam pidato kebudayaannya dalam Forum Istiqlal pada tahun 1995 di Jakarta, Anwar Ibrahim menyatakan, “Justru Islamlah yang per- tama kali memperkenalkan kepada kita di rantau ini kepada cita-cita keadilan sosial dan pembentukan masyarakat madani, yaitu civil society yang bersifat demokratis." 6 Beberapa kalangan malah menyatakan bahwa Islam juga dapat dipandang sebagai masyarakat madani. 7 Peradaban yang lengkap 8 atau bahkan agama dan negara. 9 Sementara menurut Naquib al-Attas, Konsep masyarakat madani berasal dari kosakata bahasa Arab, yaitu pertama masyarakat kota dan kedua berarti masyarakat yang ber- peradaban sehingga masyarakat madani berarti sama dengan civil society, yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban.
5 Ibid ., 149.
6 Ernest Gellner, Membangun Masyarakat Sipil, 9.
7 Mohammad Iqbal, The Reconstructions of Religion Thought in Islam (Lahore: Mohammad Ashraf, 1962), 17.
8 Dalam pernyataan selengkapnya adalah “ Islam is indeed much more than a system of theology, it is a complete civilization (Islam sesungguhnya lebih dari sekadar sebuah agama, ia adalah suatu peradaban yang sempurna)." H.A.R. Gibb (ed.), Wither Islam: A Survey of Modern Movements in the Moslem World (London: Victor Bollance. Ltd., 1932), 12; Lihat juga Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 2. Bandingkan M. Dawan Rahardjo, "Kenangan Reflektif Atas: Mohammad Natsir (1908-1993)," Ulumul Qur’an, Nomor 1, Vol. IV (1993), 21.
9 Thaha Abd al Baqi Surur, Dawlah al-Qur’an (Cairo: Dar al-Nah’dhah Mishr, 1972),
80; juga Muhammad Yusuf Musa, Nizham al -Hukum fi al-Islam (Cairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 1963), 18. Lihat juga Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante (Jakarta: LP3ES, 1985), 15.
246 | AL-RIWAYAH, Volume 9, Nomor 2, September 2017
Pada umumnya konsep atau istilah masyarakat madani disa- makan atau sepadan dengan civil society , 10 padanan kata lainnya yang sering digunakan ialah masyarakat warga atau masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat berbudaya, atau masyarakat berperadaban ( mujtama’ hadhary ). 11 Di Malaysia sebagaimana diikuti di Indonesia, istilah masyarakat madani merupakan terjemahan dari civil society, yang merujuk pada konsep klasik dari Cicero pada era Yunani kuno, civilis societas , yaitu komunitas politik yang beradab, di dalamnya termasuk masyarakat kota yang memiliki kode hukum tersendiri. Masyarakat madani merujuk pada kesejahteraan masyarakat di Madinah pada zaman Nabi Muhammad Saw., yang memiliki tamaddun (peradaban). Masyarakat madani ialah masyarakat yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan umum, yang disebut al-khair.
Masyarakat Madani sering disamakan dengan masyarakat Islam. 12
Menurut as-Siba’i, masyarakat Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1.  Sistem masyarakat Muslim adalah satu sistem kehidupan masya- rakat yang berdaya maju, bergerak dan aktif, modern dan maju, serta bukan masyarakat zahid dan darwis yang memilih hidup melarat sebagaimana faham sufiyah.
2. Sistem masyarakat Muslim mengakui dan menjamin hak asasi manusia dan perundang-undangan untuk adanya jaminan sosial membasmi kemelaratan, penjahat kebodohan, pengecut, dan rasa rendah diri.
10 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998), 57.
11 Yusuf  al-Qardhawy, Malamih al-Mujtama’ al-Muslim alladzi Nansyuduhu (Anatomi Masyarakat Islam), terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), xiii.
12 Sidi  Gazalba, Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan Sosiografi (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 126. Lihat juga, Wahbah Zuhaili, al-Qur’an al-Karim Bunyatuhu al-Tasyri’iyat wa Khashaaishuhu al-Hadhariyat, (al-Qur'an: Paradigma Hukum dan Peradaban), terj. M. Lukman Hakim, dkk. (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 6.
3.  Taraf kehidupan menurut sistem masyarakat Islam itu tinggi dan bermutu.
4.  Sistem masyarakat Muslim itu cocok untuk semua orang Muslim dan non-Muslim karena dasar-dasar dan hak-hak menurut sistem ini merata kepada semua penduduk tanpa pengecualian.
5.  Sistem masyarakat Islam mengikut sertakan rakyat bersama pemerintah dalam pelaksanaan urusan umum.
6.  Sistem masyarakat Islam mudah untuk dibentuk, tidak kaku, dapat dipraktikkan setiap waktu, serta sesuai dengan perkem- bangan zaman dan gerak kemajuan.
7.  Sistem masyarakat Islam merupakan gerak praktis dan undang-undang yang harus diturutinya tidak ubahnya seperti undang-undang pemerintah, sehingga bukan ide semata.
8.  Sistem masyarakat Islam benar-benar merupakan dasar pokok dan dasar kerja bagi pemerintah dari negara Islam sejak ber- dirinya pada abad ke-7 M. 13
Kini baik civil society maupun masyarakat madani memerlukan kerja-kerja strategis dan operasionalisasi sehingga tidak sekadar agenda wacana belaka. Dengan kata lain civil society dan masyarakat madani harus benar-benar menjadi gerakan yang aktual dan transformasional, yang daya jelajahnya baik bersifat struktural menuju pada demokratisasi sistem kehidupan berbangsa dan bernegara di tingkat lembaga-lembaga pemerintahan dan sistem politik maupun gerakan bermasyarakat di tingkat rakyat yang membangun kehidupan demokrasi yang bermoral dan berkeadaban. Segenap partai politik, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi kemasyarakatan, kelompok- kelompok kepentingan, dan kekuatan-kekuatan di akar rumput harus melakukan gerakan yang sinerji untuk membangun kehidupan demokrasi yang bermoral dan berkeadaban.
Pemilu 2004 jangan semata-mata dijadikan pertarungan perebutan kekuasaan secara konstitusional, tetapi sekaligus menjadi media paling
13 al-Qardhawy, Malamih al-Mujtama’ al-Muslim, 25.
248 | AL-RIWAYAH, Volume 9, Nomor 2, September 2017
absah guna mewujudkan civil society atau masyarakat madani yang mulai kokoh. Siapapun yang menjadi pemenang, demikian pula yang kalah dalam Pemilu 2004 itu, seyogyanya memiliki komitmen dan tanggung jawab nasional yang sama, yaitu bagaimana agar bangsa Indonesia ke depan benar-benar menjadi sebuah bangsa yang demokratis, bermoral, beradab, dan memiliki tatanan baru yang membawa keselamatan bagi generasi bangsa dan dunia kemanusiaan sejagad. Jangan biarkan Pemilu 2004 seperti di Orde Baru, sekedar pesta demokrasi yang semu dan tidak melahirkan transformasi nasional yang mencerahkan bagi bangsa Indo- nesia. Karena itu sifat-sifat oportunistik, pragmatis, dan menghalalkan segala macam cara termasuk money politics , bukan hanya menodai pesta rakyat tersebut, sekaligus membunuh bayi civil society dan masyarakat madani secara sistematik. Jika hal itu terjadi, maka Indonesia tidak akan pernah menjadi bangsa dan negara yang beradab dan tercerahkan.

## Masalah Pendidikan Islam dalam Menghadapi Tantangan Zaman
Dalam konteks judul di atas, penulis membagi atas dua bagian utama, yaitu, pertama , dari segi internal yakni masalah-masalah yang dihadapi pendidikan Islam, dan kedua , dari segi eksternal, yakni berbagai ragam tantangan zaman. Keduanya merupakan akumulasi permasalahan kom- pleks yang memerlukan pemecahan (solusi) secara efektif dan dalam waktu yang relatif singkat demi keberhasilan umat Islam secara kes- eluruhan dalam rangka mewujudkan suatu tatanan masyarakat adil, makmur dan sejahtera di masa depan.

## 1.  Masalah yang Dihadapi Pendidikan Islam (Secara Internal)
Bahwa pendidikan yang berkembang di masyarakat sekarang ini, merupakan cerminan dari tingkat budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama masyarakat pengelola lembaga pendidikan. Kalau masalah ini dianalogikan yang secara formal beridentitaskan Islam, tampaknya ada kekurangserasian antara tingkat budaya masyarakat pengelola lembaga
pendidikan dengan masyarakat pemakai jasa pendidikan. Para pengelola lembaga pendidikan Islam tampaknya kurang mencermati keinginan dan aspirasi para pemakai jasa pendidikan, sehingga secara kualitatif lembaga-lembaga pendidikan Islam kurang memenuhi persyaratan untuk dijadikan pilihan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam terutama yang berada di bawah naungan Ormas-ormas Islam, kondisinya sangat heterogen dan menggambarkan sebuah kerucut. Sebagian besar keadaan- nya sangat memprihatinkan dan umumnya berorientasi pada kelas bawah umat, sebagian lagi masih dalam kondisi sedang berkembang, dan sebagian kecil saja yang telah mempunyai kualitas yang baik dan menjadi sekolah alternatif untuk kalangan masyarakat kelas menengah ke atas. Kehadiran lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dalam berbagai jenjang pendidikan sangat diharapkan oleh berbagai pihak dan bahkan dinilai sebagai kebutuhan yang sangat mendesak, terutama bagi kalangan Muslim kelas menengah keatas yang secara kuantitatif terus meningkat. Fenomena sosial yang sangat menarik ini sudah seharusnya dicermati dan dijadikan tema sentral bagi para pengelola lembaga pen- didikan.
Selanjutnya, dengan melibatkan banyak pihak guru, penyandang dana, masyarakat pemakai jasa pendidikan, para tokoh masyarakat, dan para pengusaha, mengadakan studi kelayakan. Yang perlu dicatat, bahwa para pendukung sebagaimana dikemukakan di atas pada umumnya telah tersedia, karena itu yang sangat diperlukan adalah orang-orang yang sanggup berjuang dengan ikhlas, cakap, berdedikasi dan sungguh- sungguh untuk memulai tugas besar dan sangat mulia ini. 14
Sementara itu, dapat kita saksikan di berbagai tempat bahwa lem- baga-lembaga pendidikan yang tergolong kelas underdog atau kelas ketiga dan sebagian besar beridentitaskan Islam, satu persatu mengalami gulung tikar, karena tidak mendapatkan siswa akibat tidak diper- caya oleh masyarakat. Sementara lembaga-lembaga pendidikan yang berkualitas terus mengalami kemajuan dan perkembangan pesat dari
14 Ahmad  Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 90.
berbagai seginya sehingga keberadaannya semakin kokoh menyebar di masyarakat.
Kenyataan ini sebenarnya bukan merupakan hal yang luar biasa dan seharusnya kita tidak perlu terkejut karena ini dapat diantisipasi sebelumnya. Bahkan lebih dari itu sebagai sebuah keniscayaan, karena memelihara pendidikan kelas rendahan, yaitu lembaga yang pada umumnya dikelola oleh orang-orang yang sebenarnya tidak banyak mengetahui misi dan wawasan pendidikan dan tidak profesional, justru sangat merugikan dilihat dari berbagai sisi. 15 Hal tersebut disebabkan karena pendidikan itu sebagai aktivitas yang sarat dengan nilai, mem- bangun sikap (belajar) dan akhirnya menyangkut nasib masa depan baik secara perorangan maupun bersama-sama. Karena itu kalau budaya mengelola yang tidak profesional terus dikembangkan, niscaya trans- formasi sosial umat ini akan mengalami keterlantaran. Pernyataan ini mungkin dirasa terlalu menunjukkan dan terlalu kasar, tetapi secara sosiologis dapat dipertanggung jawabkan terbukti lulusan lembaga ini sedikit sekali yang berhasil merubah masa depannya menjadi lebih baik. Karena itu pengelolaan yang secara rasional tidak layak harus segera diakhiri sebab hal ini bukan saja tidak menolong masa depan peserta didik dan menelantarkan amanat orang tua yang pada umumnya tidak mempunyai banyak pengetahuan tentang dunia masa depan dan per- soalan hidup masa depan, tetapi juga dapat dinilai sebagai perbuatan kedhaliman karena hanya memberikan janji-janji yang tidak realistis.
Oleh karena itu, persoalan dunia pendidikan sebenarnya adalah persoalan yang rawan. Pendidikan yang keliru dapat mengakibatkan kegagalan dalam hidup untuk selama-lamanya. Istilah “salah asuhan” misalnya menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak diinginkan telah terjadi dikarenakan pendidikan yang salah, artinya nasib seseorang mempu- nyai ketergantungan yang sangat erat dengan pendidikan yang dilalui. Pada hal di dunia ini tidak ada orang tua atau peserta didik sendiri yang menghendaki dirinya, anak cucu mereka atau generasi mereka menjadi generasi yang lemah. Tuhan sendiri juga mengingatkan kepada kita,
15 Ibid ., 107.
janganlah kita meninggalkan generasi yang lemah-lemah. 16 Dengan demikian, benarlah apa yang dikatakan oleh seorang pakar pendidikan bahwa pendidikan menyimpan kekuatan luar biasa untuk menciptakan keseluruhan aspek lingkungan hidup dan dapat memberi informasi yang paling berharga mengenai pegangan hidup masa depan di dunia, serta membantu anak didik dalam mempersiapkan kebutuhan yang esensial untuk menghadapi perubahan. 17
Dalam perkembangan selanjutnya, sejalan dengan semakin tinggi- nya tuntutan masyarakat Muslim kelas menengah terhadap lembaga pendidikan Islam yang berkualitas, membawa dampak pada upaya pe- ngelolaan lembaga-lembaga profesional. Hal ini antara lain disebabkan sebagian di antara mereka mengalami kekecewaan setelah anaknya tidak mempunyai pendirian dalam beragama dan perilaku mereka mencemaskan para orang tua. Di samping itu beberapa lembaga pen- didikan Islam mulai bangkit dan menunjukkan kualitas yang memadai. Fenomena ini menarik dan menyadarkan para pengelola pendidikan Islam, juga masyarakat Muslim pada umumnya untuk membangun lem- baga pendidikan yang lebih baik. Tumbuh rasa percaya pada diri sendiri di kalangan masyarakat Muslim, pengelola pendidikan untuk memenuhi harapan masyarakat dan untuk menjadikan anak mereka sebagai anak yang beriman dan bertakwa, berkualitas dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya.
Melihat fenomena ini, kita optimis masa depan pendidikan Islam, tentunya jika, pertama , pengelola lembaga pendidikan Islam senantiasa tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dapat menerjemahkan secara cerdas dalam program-program pendidikan. Kedua , ada kejelasan antara yang dicita-citakan dengan langkah-langkah operasionalnya. Ketiga , penguatan di bidang keilmuan dan sistem kelembagaannya. Keempat , pembaharuan di dalam sistem pengelolaan atau manajemennya. 18
16 Lihat, Q.S. al-Nisa [4]: 9.
17 Tobroni dan Syamsul Arifin, Islam: Pluralisme Budaya dan Politik Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagaman dan Pendidikan (Yogyakarta: Sippress, 1994), 94.
18 Ibid ., 96.

## 2.  Berbagai Tantangan Zaman (Segi Eksternal)
Berkat kemajuan dan perkembangan IPTEK yang membawa dampak amat signifikan dalam realitas kehidupan masyarakat merupakan suatu hal yang tak dapat diabaikan begitu saja. Suatu keharusan untuk men- gakui akan berbagai macam benefit (kebaikan dan manfaat) yang dibawa oleh IPTEK terhadap kehidupan manusia, namun pada sisi yang lainnya juga harus kita tetap mewaspadai akan berbagai ekses negatif yang akan ditimbulkannya. Oleh para pakar, ia kadang diibaratkan dengan dua sisi mata uang, sisi yang satu membawa berkah (manfaat), namun sisi yang lainnya membawa bencana ( mudharat ). Dengan melalui IPTEK tersebut, terjadi transformasi sosial (perubahan di dalam masyarakat) yang spek- takuler, merubah taraf, posisi setiap bangsa dan negara di dunia, dari taraf negara agraris tradisional menjadi modern (maju) dalam Indus- trialisasi dan bahkan sampai mencapai taraf ketiga, yakni taraf era informasi dan telekomunikasi sebagaimana yang disinyalir oleh Alvin Toffler dengan The Third Wave (Gelombang Ketiga). Memang bangsa kita secara kuantitatif adalah mayoritas beragama Islam, namun dari segi kualitatif masih sangat memprihatinkan. Dari sisi moral, tampaknya masih sangat rapuh dan pada dataran IPTEK masih jauh ketinggalan. Untuk memasuki era milenium baru, abad XXI, yang penuh tantangan tersebut memang sangat memerlukan stamina prima yang tidak mudah tenat. Saatnya sekarang dicanangkan agenda restorasi moral secara total bagi bangsa kita, sebagai bagian yang integral dari keseluruhan aktivitas keseharian kita. 19
Di era reformasi dewasa ini yang salah satu visinya adalah tegaknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( Clean Government and Good Governence ) di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri, namun ternyata budaya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) belum bergeser
19 Alvin Toffler, Future Shock (New York: Bantam Book, 1976). 20. Bandingkan, Jala- luddin Rahmat, “Islam Menyongsong Peradaban Gelombang Ketiga,” Ulumul Qur’an, Vol. 2. 1989; Jalaluddin Rahmat, Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim (Bandung: Mizan, 1993), 70. Lihat juga, Iskandar Alisyahbana (ed.), P erubahan, Pembaharuan dan Kesadaran Menghadapi Abad XXI (Jakarta: Dian Rakyat, 1988), 7.
dari tempatnya, bahkan semakin meningkat saja ibarat suatu penyakit yang akut, kronis, sulit untuk disembuhkan secara tuntas. KKN dan segala bentuk kesewenang-wenangan lainnya, merupakan sampah pera- daban bangsa yang tidak dapat dibiarkan tumbuh kembang, sehingga menggerogoti seluruh tubuh dan menghancurkan bangunan bangsa kita. 20
Selanjutnya, dampak industrialisasi yang lain adalah terjadinya urbanisasi besar-besaran, yakni perpindahan penduduk dari berbagai pelosok pedesaan menuju ke kota besar atau metropolitan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, industri, kebudayaan, dan sebagainya. Bagi mereka untuk mencari lapangan pekerjaan apa saja yang memungkinkan dapat melanjutkan kehidupan mereka atau tetap survive dari berbagai belenggu pertarungan dan demi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi generasi mereka di masa-masa yang akan datang.
Kompleksitas kehidupan perkotaan melahirkan suatu gaya hidup dan pemikiran baru yang disebut dengan urbanisme, yaitu sikap dan cara hidup orang kota yang lebih banyak cenderung ke hal yang negatif dari pada ke hal yang positif, seperti individualis, materialis, kriminalis, ekstremis, dan sebagainya. Prima Causa munculnya berbagai tindakan pelanggaran norma hukum di dalam masyarakat, seperti yang dibaca dan disaksikan setiap hari melalui media massa cetak dan elektronika (surat kabar, majalah, TV, dan sebagainya), misalnya perampokan, pem- bunuhan, pelecehan seksual, penyalahgunaan narkoba, penipuan, dan berbagai tindak pidana lainnya merupakan suatu patologi sosial sebagai implikasi dan ekses negatif dari pada penyakit 4 K (kemiskinan, kebo- dohan, kemelaratan dan ketakberdayaan).
Jack Kemp, seorang pakar perkotaan (Amerika) mengajukan sebuah solusi dari permasalahan seperti di atas dengan titik fokus moralitas tangguh pada manusia. Kemp menulis, “ A society that is indifferent to its moral and spiritual life is indifferent to its future (masyarakat yang tak
20 Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam: Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat (Yogya- karta: Pustaka Pelajar, 1997), 85.
acuh terhadap kehidupan moral dan spiritualnya, acuh tak acuh terha- dap masa depannya)." 21 Dalam konteks berbagai permasalahan terebut, jalan keluar dan solusi yang paling efisien dan efektif dilakukan oleh umat Islam adalah mereaktualisasikan peran dan fungsi agama secara optimal di dalam kehidupan umat dan masyarakat melalui pendidikan Islam. Peran dan fungsi agama yang dimaksud adalah directive system dan defensive system . 22
Dalam peran yang pertama yakni directive system, adalah agama ditempatkan sebagai referensi utama dalam proses perubahan. Dengan demikian, agama akan dapat berfungsi sebagai supreme morality (moral- itas tertinggi) yang memberikan landasan dan kekuatan etik spiritual masyarakat ketika mereka berdialektika dalam proses perubahan. Dengan pemahaman seperti ini, agama tidak lagi dipandang sebagai penghambat perubahan. 23 Dengan kata lain, agama menjadi daya dorong luar biasa bagi terciptanya perubahan ke arah coraknya yang konstruktif dan humanistik bagi masa depan umat manusia Sedangkan peran agama yang kedua sebagai defensive system, yaitu agama menjadi semacam kekuatan resistensial (perlawanan) bagi masyarakat ketika berada dalam lingkaran persoalan kehidupan yang semakin kompleks di tengah derasnya arus perubahan. Dalam konteks agama demikian, masyarakat akan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri dan tidak ada rasa keragu-raguan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

## Langkah-Langkah Strategis Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Civil Society
Pada prinsipnya, pembahasan bab sebelumnya, yakni masalah pen- didikan Islam dalam menghadapi berbagai tantangan zaman yang terbagi
21 Jack Kemp, “Its Time For A spiritual Renaissance” USA Today , Vol. 123. No. 2600 (May 1995), 34. Bandingkan, Syafi’i Ma’arif, Islam Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat , 174.
22 Thomas F. O’dea, Sociology of Religion (Jakarta: Rajawali, 1987), 19.
23 Jalaluddin Rahmat, Islam Alternatif (Bandung: Mizan, 1991), 30.
atas dua bagian besar, yaitu tantangan secara internal dan eksternal, dengan jelas menunjukkan kepada kita, bahwasanya memang sungguh sangat besar dan berat tugas dan tanggung jawab umat Islam dewasa ini dalam mengemban peran dan fungsi pendidikan Islam, agar benar- benar mampu mengantisipasi berbagai tantangan-tantangan tersebut, di era postmodernisme menuju terwujudnya civil society atau masyarakat madani, di Indonesia di masa depan. Salah satunya adalah terciptanya sebuah tatanan komunitas masyarakat yang mengedepankan toleransi, demokrasi dan berkeadaban serta menghargai akan adanya pluralisme (kemajemukan). 24 Dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita tersebut di atas, maka ada beberapa langkah-langkah strategis pendidikan Islam yang harus dilakukan secara optimal dan maksimal, yaitu:
Pertama , para pengelola pendidikan Islam senantiasa tanggap terha- dap aspirasi masyarakat dan dapat menerjemahkan secara cerdas dalam program-program pendidikan. 25 Dengan kata lain, bahwa setiap unsur yang terlibat didalam proses pendidikan tersebut harus dengan sepenuh hati mencurahkan fikiran dan tenaganya untuk memikirkan apa yang harus diperbuat demi masa depan pendidikan dan umat Islam secara keseluruhan. Seluruh team kerja hendaknya bekerja secara kompak dan bersama, antara lain dalam menyusun program-program kerja pendidikan dan rencana-rencana strategis (renstra) lainnya, misalnya penyusunan kurikulum bidang studi yang dipandang sangat urgen dan signifikan untuk diterapkan berkenaan dengan kebutuhan zaman dan masyarakat yang sedang berkembang, misalnya pendidikan kewargane- garaan, komputer dan informatika, bahasa Internasional, dan lain-lain.
Kedua , ada kejelasan antara yang di cita-citakan dengan langkah- langkah operasionalnya. 26 Dalam hal tersebut, visi dan misi suatu kegiatan, misalnya perumusan kurikulum baru terkait dengan bidang
24 A. Ubaidillah (ed.), Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani (Jakarta: IAIN Press, 2000), 140.
25 Tabrani dan Syamsul Arifin, Islam, Pluralisme Budaya dan Politik Refleksi, Teologi untuk Aksi dalam Keberagamaan dan Pendidikan (Yogyakarta: Sipress, 1994), 96.
26 Ibid., 96.
studi–bidang studi baru, benar-benar sesuai dengan perkembangan zaman atau IPTEK secara komprehensif dengan berbagai segi kehidupan fundamental masyarakat terkini ( up-to-date ). Dengan penerapan kuri- kuler bidang-studi secara aktual seperti di atas, maka gambaran sekolah sebagai miniatur masyarakat atau masyarakat dalam bentuk mini terangkat secara jelas. 27 Langkah operasional yang kedua ini juga akan semakin memperjelas gambaran cita/ideal dan fakta/realitas yang terjadi dalam pergumulan segenap eksponen yang ada. Hal mana memberikan rangsangan motivasi untuk melakukan eksperimen dan penelitian dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi dalam semangat fasta- biqul khairat kompetitif, sehingga akhirnya tercapai suatu perimbangan antara kuantitas dan kualitas dan antara teori dengan praktis secara objektif.
Ketiga , penguatan di bidang keilmuan dan sistem kelembagaan. 28
Langkah operasional yang ketiga ini, merupakan implementasi dari pada pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan tangguh menguasai, memiliki wawasan IMTAQ (Iman dan Taqwa) dan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) secara berimbang. Secara ideal dan praktis SDM yang dimiliki adalah sumber daya manusia yang kualifaid, fungsional dan siap pakai. Informasi tentang kualitas SDM Indonesia barangkali merupakan salah satu jenis informasi yang selalu tidak menggembirakan kita. Sebab dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita di Asia Tenggara saja, kita masih tertinggal. Daya saing kita misalnya, berada pada urutan ke-45 dari 47 negara di dunia yang disurvei oleh Institute for Management Development pada tahun 2000. Banding- kan dengan Singapura yang berada pada urutan ke dua atau Malaysia pada urutan ke-25 dan Filipina pada urutan ke-39 ( The Economist, 2000). Sementara itu, menurut data yang dikeluarkan United Nations Devel- opment Programmer (UNDP) dalam Human Development Report 1996 , Indeks kualitas SDM ( Human Development Index ) Indonesia berada
27 Ahmad Tafsir, Islam Pendidikan Dalam Prespektif Islam (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 54.
28 Tabrani, Islam, Pluralisme Budaya dan Politik Refleksi , 32.
pada urutan 102 dari 174 negara di dunia. Bandingkan dengan Brunei yang berada pada peringkat 36, Singapura pada peringkat 34, Thailand pada peringkat 52, dan Malaysia pada peringkat 53. Berkaitan dengan kualitas moral SDM Indonesia, angka-angka yang diperlihatkan berba- gai penelitian tentang korupsi menunjukkan Indonesia masih berada di urutan tertinggi dari negara paling korup di muka bumi ini. 29
Dari segi kelembagaan (institusi) kependidikan dari berbagai ting- katan (SD sampai PT) atau formal, non-formal dan informal pada umumnya baru sampai taraf akreditasi C (cukup) dan B (Baik), masih amat kurang yang mencapai taraf A (memuaskan). Upaya-upaya untuk proses pemberdayaan kedua hal tersebut, merupakan suatu keharusan yang berlangsung terus menerus ( continue ) dan berkesinambungan, oleh karena kedua faktor tersebut merupakan faktor yang amat dominan dalam struktur kependidikan, apabila keduanya kuat dan berhasil maka akan sangat mempengaruhi kekuatan dan keberhasilan terhadap faktor- faktor pendidikan yang lainnya. Demikian pula sebaliknya maka yang terjadi adalah kelemahan dan kevakuman belaka.
Keempat , pembaharuan dalam sistem pengelolaan atau manajemen- nya. 30 Langkah keempat yang bersifat operasional dan strategis dari pendidikan Islam ini adalah sebagai manifestasi dari pada era infor- masi dan komunikasi yang serba canggih ini, managemen modern yang transparan merupakan suatu keperluan yang sangat esensial dalam kehidupan manusia dari berbagai aspeknya. Demikian pula halnya dalam penanganan masalah pendidikan dengan berbagai perangkatnya baik yang lunak maupun yang keras, kesemuanya tidak terlepas dari sistem managemen informasi modern. Dengan kata lain, bahwa pemanfaatan teknologi maju dalam pengelolaan managemen lembaga kependidi- kan kita masih harus terus ditingkatkan kualitasnya. Akhirnya, dalam statemen terdahulu dikemukakan pula, bahwa prasyarat terwujudnya
29 Edy Suandi Hamid (ed.), Rekonstruksi Gerakan Muhammadiyah pada Era Multi Peradaban (Yogyakarta: UII, Press Yogyakarta, 2000), 120.
30 Tabrani, Islam, Pluralisme Budaya dan Politik Refleksi, 12.
civil society 31 atau masyarakat madani adalah terciptanya sebuah tatanan komunitas masyarakat yang mengedepankan toleransi demokrasi dan berkeadaban serta menghargai akan adanya pluralisme (kemajemukan). Maka hal tersebut menggambarkan pula secara gamblang (jelas) kepada kita bahwa betapa pentingnya dilaksanakan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara luas mengenai keempat masalah mendasar di atas dalam bentuk program-program yang jelas dan tepat sasaran: secara nasional yang di back up oleh sebuah lembaga nasional independen, semisal Gerakan Nasional Toleransi, Gerakan Nasional Demokrasi, Ger- akan Nasional Multi Kultural, dan sebagainya.

## Penutup
Berdasarkan uraian sebelumnya maka poin-poin yang dapat dije- laskan adalah, bahwa pendidikan Islam sebagai bagian yang integral dari pendidikan nasional dari sejak dahulu dengan melalui lembaga pendidikan formal, non-formal dan informal telah membina dan mencetak sumber daya manusia (SDM) yang handal dan profesional di bidangnya masing-masing menjadi kader dan pemimpin bangsa. Kesadaran dan komitmen moral bangsa kita yang mayoritas beragama Islam telah sampai kepada pemahaman bahwa reaktualisasi pendidikan Islam sebagai salah satu upaya yang optimal untuk memberdayakan dan meningkatkan taraf kualitas kehidupan mereka dalam berbagai aspek kehidupan pada satu sisi, dan pada sisi yang lain bahwa pendidikan itu merupakan jalur dan sarana bagi mereka untuk memberantas penyakit 4 K (kemiskinan, kemelaratan, kebodohan dan ketakberdayaan). Post- modernisme adalah sebuah gerakan global atas renaisans, pencerahan atas pencerahan. Disebut demikian, oleh karena ia sangat gigih dalam melakukan kritikan dan gugatan terhadap paradigma epistemologis modernisme yang sangat mendewakan akal dan ilmu pengetahuan, yang diyakininya, akan mampu membawa mereka untuk pemecahan segala permasalahan kemelut hidup, mengeluarkan mereka dari segala
31 Moeslim Abdurrahman, Semarak Islam Semarak Demokrasi? (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 10.
belenggu kesengsaraan, kemiskinan dan kemelaratan. Menggerakkan mereka untuk merebut kebahagiaan dan keselamatan, namun manusia bukan lagi sebagai subjek atau pelaku IPTEK, akan tetapi mereka akhir- nya jadi objek dan sasaran IPTEK itu sendiri. Pada sisi ini kedatangan postmodernisme adalah sebagai pembebas manusia dari segala bentuk cengkeraman dan belenggu zaman yang tak menyenangkan sebagaimana yang tergambar di atas. Secara generik postmodernisme terbagi atas dua bagian besar, yaitu sebagai gerakan sejarah dan gerakan keilmuan.
Sebagai gerakan sejarah, karena tahap-tahap kehidupan yang telah dilalui oleh manusia dapat dibagi atas: era tradisional modern dan post- modern. Sedangkan postmodernisme sebagai gerakan keilmuan, oleh karena ia memiliki ciri-ciri dan karakteristik faham/pemikiran/ideologi seperti yang lainnya. Nilai ideologi dan epistemologi postmodernisme terkandung di dalam visi dan misinya, antara lain dekonstruksi, relati- visme, pluralisme, ilmu tidak netral, dan spiritualitas. Segala sesuatu memiliki dua sisi yaitu sisi kebaikan dan keburukan. Demikian pula dengan postmodernisme. Sisi-sisi kebaikan postmodernisme antara lain:
1.  Sangat anti terhadap pemikiran modernitas yang sangat meng- agungkan rasionalitas manusia, sehingga segala pemikirannya dianggap absolut yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Antonim dari pemikiran ini bagi postmodernisme yaitu dekonstruksi yang berarti membongkar segala sesuatu yang bersifat baku dan beku, karena tidak ada sesuatupun yang benar mutlak absolut bagi dirinya melainkan pasti memiliki sesuatu yang bersifat relatif dan sementara belaka.
2.  Sangat suka dan pro terhadap segala yang berbau pluralitas (majemuk). Dengan kata lain, postmodernisme adalah plu- ralisme juga. Keberagaman adalah sesuatu yang amat esensial dalam proses interaksi dialogis antarsesama umat untuk dan demi mengantar mereka kepada persatuan, kesatuan, keber- samaan, kedamaian, kesejahteraan dan sebagainya tanpa ada sesuatu gap atau penyekat: agama, ras, etnik, suku, golongan, partai dan sebagainya.
3.  Postmodernisme juga sangat mendambakan akan kehadiran semangat etik, moralitas, dan spiritualitas didalam setiap denyut nadi, aktivitas ummat manusia, disaat manusia sedang berada diambang kehancuran peradaban materialitas, individualis, sekularistis dan semacamnya. Sebagaimana Einstein pernah mengatakan, ” Science with out religion is blind, religion without science is lame. ”
4.  (IPTEK tanpa agama buta, Agama tanpa IPTEK lumpuh) semen- tara Naisbitt dan Aburdene mencap era postmodernisme ini dengan religious revival (gejala kebangkitan agama).
5.  Namun dari satu sisi yang lain, yakni sisi negatif postmodern- isme juga harus senantiasa diwaspadai secara serius. Antara lain, adanya gejala dan kecenderungan pemaksaan ideologi dunia, pluralis, humanis, liberalis dan lain-lain terhadap generasi muda bangsa kita melalui intervensi, penetrasi budaya internasional yang cenderung dekstruktif dan agresif.
6.   Reaktualisasi pendidikan Islam merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan sebagai salah satu upaya penyegaran dan pembaruan nilai-nilai Islam didalam kehidupan umat yang dewasa ini menghadapi berbagai tantangan dalam berbagai dimensi kehidupan: sosial, ekonomi, budaya, politik, dan seba- gainya. Dimana tantangan tersebut baik kuantitatif maupun kualitatif akan semakin bertambah di masa depan. Dengan kata lain, bahwa berbagai tuntutan umat Islam saat ini memerlukan jawaban yang mantap dan konkret, yakni kemampuan optimal menyiapkan sumber daya manusia Muslim yang handal dan berkualitas.
7.  Penataan kembali sistem pendidikan Islam, tidak cukup hanya dilakukan dengan sekadar modifikasi atau tambal sulam. Upaya demikian memerlukan rekonstruksi, rekonseptualisasi dan reori- entasi, sehingga pendidikan Islam dapat memberikan konstribusi besar bagi pencapaian cita-cita pembangunan bangsa yaitu ter- wujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Swt.
Beragam pendekatan yang digunakan dalam pembahasan tesis ini dalam upaya memantapkan efektivitas penelitian yang diharapkan dalam konteks reaktualisasi pendidikan Islam di era postmodernisme tan- tangan menuju civil society di Indonesia. Dari aspek pendekatan historis ( historical approach ) kajian ini, memberikan gambaran yang konkret optimalisasi upaya dan kerja keras umat Islam sejak dari era kolonialisme dahulu sampai era reformasi dewasa ini secara terus menerus melakukan reaktualisasi di bidang pendidikan Islam dalam pengertian penyegaran dan pembaruan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Dalam proses reaktualisasi tersebut tidak jarang mengalami hambatan dan rintangan yang berat, namun karena kegigihan dan semangat jihad umat Islam yang kokoh dan tak pantang menyerah, sehingga reaktual- isasi tersebut dapat menjadi kenyataan dan berlangsung sampai saat ini dengan baik.
Dari aspek pendekatan sosiologis ( sociological approach ), juga tidak luput dimanfaatkan dalam urgensi penelitian ini sebagaimana yang ter- ungkap dalam kajian atau analisis sistematis terhadap segala bentuk keragaman fenomena sosial masyarakat Muslim di Indonesia serta sejauhmana responsibilitas mereka, khususnya kalangan masyarakat menengah ke atas dalam berkiprah dan berpartisipasi secara aktif mengemban pendidikan Islam, mengawal dan membentengi umat di era postmodernisme menuju terwujudnya civil society (masyarakat madani) di Indonesia. Dalam konteks ini, kajian yang bersifat sosiologis, historis, politik dan berbagai aspek dimensial akan semakin berkembang pesat dan positif di masa mendatang. Implikasi akhir dari kajian ini, berkenaan dengan upaya dan langkah-langkah strategis umat Islam di Indonesia dalam perwujudan civil society atau masyarakat madani tersebut meru- pakan sebuah tanggung jawab moral dan kesejarahan yang besar, namun amat signifikan untuk diperjuangkan karena menyangkut kelangsungan hidup dan sangat menentukan taraf kualitas generasi pelanjut kita di masa mendatang. Untuk itu kajian berikutnya yang lebih intensif (men- dalam) dan ekstensif (meluas) menyangkut berbagai kompleksitas dan problematika pendidikan Islam dalam berbagai aspek masih sangat di perlukan sehingga hasil kajian ini dapat di kembangkan lebih lanjut.

## Daftar Pustaka
Abdullah, M. Amin. Falsafah Kalam di Era Postmodernisme. Cet. I. Yog- yakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
Aisyah Abdurrahman (Bintusy Syathi). Maqal fi al-Insan: Dirasah Qur'aniyyah (al-Quran: Manusia, Sensitivitas Hermenentika al- Qur’an), terj. M. Adib al-Arief. Cet. I. Yogyakarta: LKPSM, 1997.
Abdurrahman, Moeslim. Semarak Islam Semarak Demokrasi? Cet I. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
al-Ahwany Ahmad Fu’ad. Al-Tarbiyah fi al-Islam. Kairo: Dan al-Ma’arif,
1976.
Alisyahbana, Iskandar (ed.). Perubahan, Pembaharuan dari Kesadaran Menghadapi Abad XXI . Jakarta: Dian Rakyat, 1988.
Arifin, HM. Ilmu Pendidikan Islam . Cet. I. Jakarta: Bumi Aksara, 1986.
_____. Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum). Cet. I. Jakarta:
Bumi Aksara, 1991.
_____. Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoretis dan Praktis Ber- dasarkan Pendekatan Interdisipliner. Cet. IV. Jakarta: Bumi Aksara,
1996.
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian; Suatu Pendidikan Praktik. Cet. VII. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
Arselan, Amir Syakib. Limadzta Akhkhar al-Muslimun (Mengapa Kaum Muslimin Mundur?) , terj. H. Moenawar Chalil. Jakarta: Bulan Bin- tang, 1976.
al-Attas, Syed Muhammad Al-Naquib. The Concept of Education in Islam:
A Framework for an Islamic Philosophy of Education ( Konsep Pen- didikan dalam Islam) . terj. Haidar Baagir. Cet. II. Bandung: Mizan,
1987.
Barnadib, Imam. Filsafat Pendidikan Islam . Yogyakarta: Andi, 1987.
Budiman, Arif. State and Civil Society. Clayton: Monash Paper Sontheast
Asia, No. 22, 1990.
Darajat, Zakiah, et.al. Ilmu Pendidikan Islam . Jakarta: Bumi Aksara, 1984.
Darmodiharjo Darji. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi: Pen- gantar, Edisi III. Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1993.
Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Semarang: CV. Toha Putra, 1986.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indo- nesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
Djatmika, Rachmat. Islam dan Kehidupan Masyarakat, Antara Ajaran dan Praktek Kehidupan Muslim: Tinjauan Fenomena Sosial dalam Agama dan Masyarakat. Yogyakarta: IAIN Suka Press, 1993.
Echols, John M. & Hassan Shadily. Kamus Inggris-Indonesia . Cet. XVIII. Jakarta: Gramedia, 1990.
Effendy, Bahtiar. Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik
Politik di Indonesia. Cet. I. Jakarta: Paramadina, 1998.
Gazalba, Sidi. Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan Sosiografi. Cet. I. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
Gellner, Ernest. Condition of Liberty, Civil Society and Its Rivals, edisi Indonesia (Membangun Masyarakat Sipil) , terj. Ilyas Hasan. Cet. I.
Bandung: Mizan, 1995.
Getteng, A. Rahman. Pendidikan Islam dalam Pembangunan . Ujung- pandang: Yayasan al-Ahkam, 1977.
Gibb H.A.R. (ed.). Wither Islam: A Survey of Modern Movements in the Moslem World . London: Victor Bollance Ltd., 1932.
Hamid, Edy Suandi (ed.). Rekonstruksi Gerakan Muhammadiyah pada Era Multi Peradaban . Cet. I. Yogyakarta: UII Press, 2000.
Hassan, Hassan Ibrahim. Islamic History and Culture, from 632-1968 (Sejarah dan Kebudayaan Islam) , terj. Djahdan Humam. Cet. I.
Yogyakarta: Kota Kembang, 1989. Iqbal, Mohammad. The Reconstructions of Religion Thought in Islam. Lahore: Mohammad Ashraf, 1962.
Jamaly, Muhammad Fadhil. Filsafat Pendidikan dalam Al-Qur'an . Cet. I.
Surabaya: Bina ilmu, 1986.
Kemp, Jack. "Its Time for a Spiritual Renaissance.” USA Today . Vol. 123.
No. 2600, May 1995.
Khaeruddin. Ilmu Pendidikan Islam . Edisi I. Cet. I. Makassar: YP. Fatiya, 2002.
Koentjoroningrat. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Cet. XI. Jakar- ta: Gramedia, 1991.
Ma’arif, Ahmad Syafi’i. Al-Qur'an Realitas Sosial dan Limbo Sejarah: Sebuah Refleksi . Cet. I. Bandung: Pustaka Salman ITB, 1985.
_____. Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante. Jakarta: LP3ES, 1985.
_____. Membumikan Islam . Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
_____. Islam Kekuatan Doktrin dan Keagamaannya Umat. Cet. I. Yogya- karta: Pustaka Pelajar, 1997.
_____. Masa Depan Bangsa dalam Taruhan. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka
SM, 2000.
Madjid, Nurcholish. Islam Kemoderanan dan Keindonesiaan . Cet, I, Bandung: Mizan, 1987.
Mahmud, Moh. Natsir. Epistemologi dan Studi Islam Kontemporer . Makassar: PPIM IAIN Alauddin, 2002.
Maksum, H. Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya. Cet. I. Jakarta:
Logos Wacana Ilmu, 1989.
Mappanganro. Implementasi Pendidikan Islam di Sekolah . Ujungpan- dang: Yayasan Ahkam, 1996.
Marimba, Ahmad D. Pengantar Filsafat Pendidikan. Cet. VIII. Bandung:
al-Ma’arif, 1986.
Modalis. Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal. Cet. II. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Cet VIII. Bandung: Rosda karya, 1995.
Muhaimin & Abd. Mujib. Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya. Cet. I. Bandung: Trigenda Karya, 1993.
Mukti, Takdir, et.al. (eds.). Membangun Moralitas Bangsa . Cet. I. Yogya- karta: PPI-UMY, 1998.
Muldon, Mark. S. "Henri Bergson and Postmodernism." Philosopy Today, Vol. 34. No. 2/4.
Musa, Muhammad Yusuf. Nizham al-Hukum fi al-Islam . Kairo; Dar al- Kitab al-Arabi, 1963.
Nasution, Harun. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Jilid I. Cet V,
Jakarta: Vipress, 1985.
Nasution, A.H. Pembangunan Moral Inti Pembangunan Nasional . Cet. I.
Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
O’dea, Thomas F. Sociology of Religion . Jakarta: Rajawali, 1987.
Oesman, Oetojo & Alfian. Pancasila Sebagai Ideologi . Cet. I. Surabaya:
Karya Anda, 1993.
Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet. II. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
Perta, "Kondisi Pendidikan Nasional Saat Ini." Jurnal Komunikasi Pergu- ruan Tinggi Islam . Jakarta: Ditbin Perta No. 2, Vol. III (2000).
al-Qardhawi, Yusuf. Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna. terj. H. Bustami A Gani & Zainal Abidin Ahmad. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
_____. Malamih al Mujtama’ al Muslim alladzi Nausyuduhu (Anatomi
Masyarakat Islam ), terj. Setiawan Budi Utomo. Cet. I. Jakarta: Pus- taka al-Kautsar, 1999.
Rahardjo, M. Dawan. “Kenangan Reflektif Atas Mohammad Natsir (1908- 1993) dalam Supplemen Jurnal Ilmu dan Kebudayaan”, Ulumul Qur’an, Nomor 1, Vol. IV, 1993.
Rahmat, Jalaluddin. “Islam Menyongsong Peradaban Gelombang Ketiga.” ' Ulumul al-Qur’an. Vol. 2, 1989.
_____. Islam Alternatif . Bandung: Mizan, 1991.
_____. Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim. Cet. V. Bandung: Mizan, 1993.
Rais, Amien. Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta. Cet. I. Bandung:
Mizan, 1987.
Rais, Amien. et.al. Islam Multi Dimensional . Yogyakarta: Lembaga Penel- itian, Pengembangan Pendidikan dan Teknologi (LP3T), 1986.
Rasdiyanah, Andi. "Syariat dan Spiritualitas Islam pada Era Postmodern- isme."
Sastrapraja, M. Kamus Istilah Pendidikan dan Umum. Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
Shihab, M. Quraish. Membumikan Alquran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat . Cet. XIV. Bandung: Mizan, 1997.
Surur, Thaha Abd al-Baqi. Dawlah al-Qur'an. Kairo: Dari al Nah’dhah Mishr, 1972.
Suseno, Frans Magnis. Filsafat Sebagai Ilmu Kritis . Yogyakarta: Kanisius,
1992.
Suyoto dan Syamsul Arifin (ed.). Postmodernisme dan Masa Depan Per- adaban . Cet. I. Yogyakarta: Aditya Media, 1994.
as-Suyuthi, Imam Jalaluddin Abdurrahman. Al-Jamius Shaghir . terj. Najih Ahjad. Cet. I. Surabaya: Bina Ilmu, 1985.
asy-Syaibaniy, Oemar Mohammad al-Tommy. al-Faalsafah al-Tarbiyah
Khairil Anwar — Strategi Pendidikan Islam Mengantisipasi Postmodernisme | 267
al-Islam (Filsafat Pendidikan Islam) , terj. Hasan Langgulung. Cet. I. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
Tabrani & Syamsul Arifin. Islam, Pluralisme Budaya dan Politik Refleksi: Teologi untuk Aksi dalam Keberagamaan dan Pendidikan . Cet. I.
Yogyakarta: Sipress, 1994.
Tafsir, Ahmad. Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam. Cet. III. Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Cet. II. Jakarta: Balai Pustaka,
1989.
Toffler, Alvin. Future Shock . New York: Bantam Book, 1976.
Ubaidillah, A. et.al. (eds.). Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Educa- tion) Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani . Cet. I. Jakarta:
IAIN Jakarta Pusat, 2000.
Walinono, Hasan. Kedudukan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan
Nasional. Yogyakarta: 1991.
Yatim, Badri. Sejarah Peradaban Islam . Cet. IX. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
Zamroni. Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society. Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2001.
_____. “Revitalisasi Pendidikan Muhammadiyah.” Makalah. Disam- paikan pada Acara Tanwir Muhammadiyah di Makassar, 26-29 Juni 2003.
Zuhaili, Wahbah. Al-Qur'an al-Karim Bunyatuhu al-Tasyri’iyat wa Khashaaishuhu al-Hadhariyat (Al-Qur'an: Paradigma Hukum dan Peradaban), terj. M. Lukman Hakim & M. Fuad Hariri. Cet. I. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.