Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN No.906/PID.B/2020/PN MDN)
Yudarwin 1 , Junita Br Pasaribu 2 , Aftalia Rehlitna Br Sembiring 3
Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia pasaribujunita5@gmail.com, junitabr@gmail.com, aftalia@gmail.com
Naskah diterima: 26 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 30 Juni 2023

## Abstract
The intentional taking of another's life is known as murder. An actor must take a number of steps to intentionally take another person's life with a plan (Dolus Premeditatus) as a result of which  the  other  person's  life  is  lost.  In  general,  criminal  acts  of  murder  are  often  based  on revenge, dislike of other people, political opponents, jealousy, self-defence, and many other motives. This study method is nomative. Primary and secondary data sources are used to obtain research information. Research conducted in the library serves as a means of data collection. The results of the investigation led to the punishment for the perpetrators of the premeditated murder  being  sentenced  to  imprisonment  for  20  years  as  stipulated  in  Article  340  of  the Criminal  Code  in  conjunction  with  Article  55  Paragraph  (1)  1st  of  the  Criminal  Code. However, the Public Prosecutor filed an appeal due to objections to the Medan District Court's decision. Whereas in relation to the application of law at the Medan District Court which did not take into account this matter, in the legal appeal, the high judge at the Medan High Court considered the matter intended. So in the Amar Ruling, the High Court Judge at the High Court of Appeal level gave the maximum sentence, namely the Death Penalty, where the action had been shown in a persuasive and legal manner.
Keywords: Murder, Planned, Together.
* Alamat korespondensi: Universitas Prima Indonesia E-mail: pasaribujunita5@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Menurut  Pasal  1  Ayat  (3)  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Negara  Republik Indonesia  adalah  negara  hukum. 1 Oleh  sebab  itu,  negara  Indonesia  memiliki  banyak  aturan-aturan hukum  dan  norma-norma  yang  berlaku.  Aturan-aturan  hukum  dan  norma-norma  tersebut  berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat Indonesia agar damai dan tidak menyimpang dari aturan yang ada di Indonesia.
Hukum juga harus didasarkan pada keadilan, yaitu nilai-nilai masyarakat itu, untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki kepastian hukum. 2 Akibatnya, setiap orang dalam masyarakat memiliki hak atas perwakilan hukum. Muljanto mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh H. Suyanto Hukum pidana  adalah  komponen  dari  badan  hukum  umum  yang  mengatur  suatu  negara  dan  menciptakan prinsip  dan  peraturan  untuk:  mengidentifikasi  kegiatan  apa  yang  dapat  diterima  dan  dilarang,  serta memberikan  peringatan  atau  konsekuensi  berupa  hukuman  khusus  bagi  mereka  jika  tidak  mentaati setiap peraturan yang berlaku. Putuskan kapan dan dalam keadaan apa mereka yang telah melanggar larangan tersebut bisa mendapatkan hukuman yang telah diancam. Menentukan tindakan terbaik untuk menegakkan hukuman jika ada tersangka dalam dugaan pelanggaran hukum. 3
Kejahatan  adalah  masalah  yang  kadang-kadang  dihadapi  oleh  umat  manusia.  Sebab  itu, kejahatan ada di mana pun ada orang. Karena tingkat kejahatan yang meningkat dan terorganisir di negara ini, aparat penegak hukum dan semua pihak terkait harus bekerja sangat keras, tegas, dan cepat untuk menghentikan dan mengekspos setiap aspek kejahatan, termasuk kasus pembunuhan. 4
Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2020, telah terjadi pembunuhan terhadap seorang hakim PN Medan di komplek perumahan Royal Monaco, Medan Johor. Yang dimana otak dari pembunuhan tersebut adalah istrinya sendiri. Bermula dari Zuraida Hanun (istri) menceritakan keluhan terhadap M. Jefri  Pratama,  S.H  (selingkuhan).  Dan  selanjutnya  JP  menceritakan  kembali  ke  adiknya  M.  Reza Fahlevi (terdakwa) masalah yang dialami ZH dengan Jamaluddin (suami) yang sering berzina, suka marah  deangan  orang  tua  ZH  dan  sang  suami  suka  merendahkan  keluarga  ZH.  Melihat  perbuatan suaminya ZH pun berencana ingin menceraikan suaminya akan tetapi mereka tidak bisa bercerai di Pengadilan. Dari situ ZH pun memiliki niat untuk membunuh suaminya J. Mendengar cerita tersebut RF (terdakwa) pun langsung mau membantu ZH dan JP untuk membunuh J (korban) supaya JP dan ZH bisa bersama.
Menurut Hermansyah bahwa penghilangan nyawa orang lain dengan sengaja itu dimaksudkan oleh  pembentuk  undang-undang  (DPR  RI)  sebagai  yang  memperparah  jenis  pembunuhan  tertentu, formulasi yang mungkin merupakan pembunuhan berencana yang dilakukan dalam konteks kriminal. 5 Berdasarkan  pasal  tersebut,  Pengadilan  Negeri  Medan  pada  tanggal  01  Juli  2020  telah mengeluarkan  putusan  pada  tindak  kejahatan  pembunuhan  secara  lain  bekerja  sama  melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kemantian korban. Sehingga terdakwa pada putusan  pertama  dijatuhi  sanksi  pidana  kurungan  selama  dua  puluh  tahun.  Namun  Jaksa  Penuntut Umum  mengajukan  banding  karena  keberatan  dengan  putusan  Pengadilan  Negeri  Medan.  Sehingga pada  tanggal  31  Agustus  2020  Peradilan  Tinggi  Medan  akhirnya  mengubah  putusan,  menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa dengan Putusan No.1250/Pid/2020/PT MDN.
1 Fatmawati Parenrengi, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana , (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017), h. 1. https://core.ac.uk/download/pdf/89565193.pdf
2 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , (Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984), h. 40-41.
3 Suyanto, Pengantar Hukum Pidana , (Yogyakarta, Penerbit Deepublish, 2018), h. 1.
4 Fatmawati Parenrengi, Tinjauan Yuridis , h. 2
5 Hermansyah, Tinjauan  Yuridis  terhadap  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana  yang  Dilakukan  Secara Bersama-sama di Kabupaten Gowa: Studi Putusan No. 190/Pid.B/2015/PN.Sgm, (Skripsi, Fakultas Syari’ah dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Alauddin,  Makassar,  2018),  h.  5.  http://repositori.uin- alauddin.ac.id/14772/1/HERMANSYAH_10400114048.pdf
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## II. METODE PENELITIAN
Metodologi  yang  digunakan  dalam  penelitian  akan  menentukan  berapa  banyak  yang  dapat dianggap  sebagai  penelitian  ilmiah. 6 Ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  sedang  digunakan. Karena  penelitian  ini  dilakukan  dengan  meninjau  makalah  atau  terutama  berfokus  pada  peraturan tertulis, penelitian ini dikenal sebagai penelitian hukum normatif. 7 Metode Pendekatan yuridis normatif adalah apa yang digunakan karya ini, yang melibatkan melakukan penelitian hukum dengan melihat melalui  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  dasar  untuk  penyelidikan,  mencari  aturan,  dan berkonsultasi dengan norma-norma hukum yang dapat diteliti. 8 Dalam hal ini data yang kami gunakan adalah data yang terdapat dalam putusan peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat kedua.Dengan menggunakan data primer dan sekunder
Pendekatan pengumpulan data sekunder studi ini melibatkan pengumpulan sumber informasi hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini dilakukan dengan  memeriksa  dokumen-dokumen  yang  sudah  ada,  terutama  dengan  mengumpulkan  data  dan informasi dari buku, esai akademik, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini, terutama dengan mencari, mempelajari, merekam, dan menafsirkan topik- topik  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian.  Metode  pengumpulan  bahan  adalah  penelitian kepustakaan. 9 Dalam  hal  ini  kami  mengumpulkan  data  dari  putusan-putusan  peradilan  baik  tingkat pertama maupun tingkat kedua. Kami juga mengumpulkan data dari tulisan-tulisan pakar hukum yang membahas tentang permasalahan diatas yaitu berupa buku tentang kejahatan pembunuhan.Langkah- langkah yang penulis gunakan untuk mendapatkan data adalah: mengidentifikasi sumber data sekunder; mengidentifikasi data yang diperlukan; daftar data yang tepat; dan akhirnya, menilai data untuk menilai relevansinya dengan kebutuhan dan permasalahan. 10

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bermula pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa M. Reza Fahlevi didatangi oleh Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri di warung milik Terdakwa yang terletak di jalan Setia Budi Kel. Selayang Kec. Medan Selayang yang mana kedatangan Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri diketahui oleh Saksi Rauf yang bertugas menjaga warung lontong malam milik Terdakwa lalu di warung tersebut Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri menceritakan keluhan dan permintaan Saksi Zuraida Hanum kepada Terdakwa kemudian Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri mengatakan  kepada  Terdakwa  biar  nanti  Saksi  Zuraida  Hanum  saja  yang  menjelaskan  kepada Terdakwa.
Selanjutnya pada tanggal 25 November 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Zuraida Hanum bersama  dengan  Saksi  M.  Jefri  Pratama,  S.H.  alias  Jefri  datang  ke  Coffe  Town  di  jalan  Ngumban Surbakti (Ringroad) Medan dengan mengendarai mobil sedan Toyota BK 78 ZH, dan dari Coffe Town Saksi  M.  Jerfi  Pratama,  S.H.    alias  Jefri  menghubungi  Terdakwa  melalui  telephone  seluler  agar Terdakwa datang ke Coffe Town tersebut, dan setibanya di Coffe Town, Terdakwa langsung menuju ke  meja  di  mana  Saksi  Zuraida  Hanum  dan  Saksi  M.  Jefri  Pratama,  S.H.  alias  Jefri  sedang  duduk kemudian  Saksi  M.  Jefri  Pratama,  S.H.  alias  Jefri  berkata  kepada  Terdakwa  “Dek…ada  yang  ingin kuberitahukan…  kakak  Hanum  punya  masalah  dengan  suaminya…  suaminya  selalu  suka mempermainkan Wanita, suka membuat marah orangtua Hanum dan suaminya juga memandang rendah keluarga  Hanum,  Hanum  tidak  bisa  bercerai  bersama  suaminya  di  Pengadilan,  dia  ingin  suaminya dibunuh”. Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi Zuraida Hanum, “Apa itu benar kak? Nanti kakak hanya memanfaatkan bang Jefri karena sejauh ini yang Reza tau, bang Jefri adalah orang yang blak-blakan dan menghindari resiko di masa lalu, serius ini kan kak?” Saksi Zuraida Hanum menjawab
6 Yudarwin, Eklektisisme antara Hukum Islam dan Hukum Umum: Studi Kritis Atas Gagasan Ahmad Qodri Azizy dalam Mewujudkan Hukum Nasional , (Tesis, Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Medan , 2016), h.
15
7 Kuntowijoyo , Identitas Politik Umat Islam , (Bandung, Mizan, 1997), h. 62.
8 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001), h. 4.
9 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), h. 224.
10 Muhammad , Hukum , h. 125.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
“Iya serius… memang rencana kami menikah dengan Jefri bukan main-main, selama ini kakak sudah tidak tahan dan kakak sudah lama memendam sakit hati. Apa Reza benar-benar mau membantu kakak dan bang Jefri untuk membunuh suami kakak? Setelah Reza membantu membunuh, kita pergi umroh dan kakak memberi uang 100 juta untuk Reza”. Lalu Terdakwa mengatakan “Iya kak Reza bersedia, asalkan kakak serius dengan bang Jefri… jangan kakak manfaatin” kemudian Saksi Zuraida Hanum menjawab  “Enggak  kok  dek”  lalu  Saksi  Zuraida  Hanum  berkata  “Nanti  habis  magrib…jam  7  aku jemput depan Pajak Johor, terus itu kalian kubawa ke rumah, nanti sampai di rumah kalian di atas lantai 3 di loteng aja, nanti jam 1 ku miscall  baru kalian masuk eksekusi, kamar enggak aku kunci, terus kalian masuk, nanti kain sudah aku siapkan di pinggir tempat tidur, nanti satu orang bekap pakai kain, satu orang lagi pengang tangan dan badan, dan nanti aku menahan kakinya, jadi kita buat seakan-akan kematian  itu  dikarenakan  sakit  Jantung”    kemudian  Saksi  M.  Jefri  Pratama,  S.H.  alias  Jefri  dan Terdakwa berkata “Iya” lalu Saksi Zuraida Hanum memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sepatu, jaket, handphone beserta kartunya dan Saksi Zuraida Hanum  mengatakan “Jangan pakai pakaian sehari-hari” kemudian Terdakwa berkata “Iya kak” lalu Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri berakata “jangan lupa Za…masker, sarung tangan, jaket, nanti abang  telephone  Za”  kemudian  Terdakwa  pulang  membeli  barang-barang  yakni  sepatu,  jaket,  baju, helm dan handphone beserta kartunya. 11
Selanjutnya pada tanggal 27 November 2019 sekira pukul 19.00 WIB Saksi M. Jefri Pratama, S.H.  alias  Jefri  menemui  Terdakwa  di  warung  milik  Terdakwa  membicarakan  kembali  tentang  niat Saksi Zuraida Hanum untuk menghabisi Korban Jamaluddin berdasarkan informasi dari Saksi Zuraida Hanum besok mau di eksekusi, dan Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri berkata kepada Terdakwa “Besok abang telepon Za”. Karena masih menunggu kabar dari Saksi Zuraida Hanum yang kemudian pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 16.30 WIB Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri  menghubungi  Terdakwa  melalui  handphone  dengan  mengatakan  “Dek  ini  abang  jemput”,  lalu sekira pukul 17.30 WIB Saksi menjemput Terdakwa dari rumahnya dengan menggunakan mobil Calya warna putih BK 1757 HE milik Saksi Femmy Shatilla, lalu Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri dan Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Femmy Shatilla yang beralamat di Graha Johor No. 10 Kec. Medan Johor untuk mengantarkan mobil kemudian setelah tiba di rumah tersebut Terdakwa turun dari mobil BK 1757 HE dan menunggu di depan rumah Saksi Femmy lalu Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri masuk ke dalam rumah dan menitipkan kunci mobil kemudian Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri berjalan keluar menghampiri Terdakwa yang sedang menunggu, lalu Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri dan Terdakwa langsung di jemput oleh Saksi Zuraida Hanum dengan mobil Toyota Camry  BK  78  ZH  warna  hitam,  yang  mana  Terdakwa  langsung  duduk  di  belakang  bangku  Saksi Zuraida Hanum, sementara Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri duduk di bangku belakang sebelah kiri mobil, kemudian di perjalanan menuju rumah Korban, Terdakwa dan Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri langsung memakai jaket, sarung tangan dan masker yang telah dibeli sebelumnya. Kemudian sesampainya di rumah Korban sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Zuraida Hanum membuka pintu pagar rumahnya, kemudian Saksi Zuraida Hanum memarkirkan mobil dengan posisi mundur sehingga kepala mobil mengarah keluar pintu pagar rumah sambil melihat situasi sekitar untuk memastikan agar ketika Terdakwa dan Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri turun dari mobil tidak terlihat orang lain yang selanjutnya Saksi Zuraida Hanum membuka pintu rumah sambil memastikan situasi aman dan tidak ada orang lain yang melihat dan setelah dianggap situasi telah aman kemudian Terdakwa dan Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri turun dari mobil BK 78 ZH dan langsung masuk ke dalam rumah korban menuju ke lantai 3 sesuai arahan Saksi Zuraida Hanum, setibanya Terdakwa dan Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri di lantai 3, Saksi Zuraida Hanum meminta agar Terdakwa dan Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri menunggu aba-aba dari Saksi Zuraida Hanum, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Zuraida  Hanum  menemui  dan  memberitahu  Terdakwa  dan  Saksi  M.  Jefri  Pratama,  S.H.  alias  Jefri bahwa Korban sudah pulang, kemudian Saksi Zuraida Hanum turun lagi untuk menjumpai Korban. 12 Selanjutnya sekitar pukul 01:00 WIB pada tanggal 29 November 2019 Saksi Zuraida Hanum memberi kode miscall ke HP milik saksi M. Jefri Pratama, S.H.  alias Jefri sehingga  Terdakwa dan Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri langsung turun perlahan ke lantai 2 dan sampai di lantai 2 persis di depan kamar Korban, Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri Ketika pintu dibuka dengan hati-hati
11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No.906/Pid.B/2020/PN MDN , h. 7-9.
12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No.906/Pid.B/2020/PN MDN , h. 9-10.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
untuk melihat apakah korban tertidur, TV menyediakan pencahayaan ruangan di dalam kamar, setelah pintu terbuka dan Korban sedang tidur, Terdakwa masuk ke dalam kamar sambil mengambil 1 (satu) potong kain sarung bantal warna kuning kombinasi hijau yang sudah dipersiapkan oleh Saksi Zuraida Hanum yang terdakwa dengan cepat menetapkan posisi tepat di atas kepala Korban sambil memegang sarung  bantal  di  tepi  dekat  kaki  Korban.  kemudian  Saksi  M.  Jefri  Pratama,  S.H.  alias  Jefri memposisikan dirinya di samping korban yang sedang berbaring telentang dan menghadap pintu di sisi kiri ruangan. Kaki korban diarahkan ke arah pintu yang mana di sebelah Korban ada Saksi Zuraida Hanum yang sedang posisi pura-pura tidur dan di samping Saksi Zuraida Hanum ada anaknya bernama Kanza dengan posisi tidur yang mana ketiganya tidur dengan selimut Bed Cover warna pink dan sprei warna pink selanjutnya Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri langsung naik ke atas perut Korban dengan posisi mengangkangi perut Korban dan dengkul kanan kiri Saksi M. Jefri Pratama , S.H. alias Jefri mengapit perut Korban dan kemudian Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri memegang tangan Korban  dengan  posisi  tangan  kanan  Saksi  M.Jefri  Pratama,  S.H.  alias  Jefri  memegang  tangan  kiri Korban lalu tangan kiri Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri tangan kanan Korban dan diletakkkan di samping kanan kepala Korban selanjutnya Terdakwa langsung membekap hidung dan mulut Korban menggunakan  kain  sarung  bantal  warna  kuning  kombinasi  hijau  dengan  mengarahkan  kain  sarung bantal tersebut tepat menutupi kearah mulut dan hidung Korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa tepat berada disamping telinga kanan dan kiri Korban dan Korban meronta sehingga Tedakwa  langsung  menarik  kain  tersebut  dengan  menekan  keras  hidung  Korban  dengan  tangan kanannya sedangkan Saksi Zuraida Hanum menggunakan kakinya untuk menekan kaki Korban. Saat itu anak Korban yang Bernama Kanza terbangun, namun pada saat itu Saksi Zuraida Hanum langsung menutupi  anak  tersebut  dengan bed  cover sehingga  tidak  dapat  melihat  kejadian  tersebut  sambil menepuk-nepuk  anak  tersebut  agar  tertidur  kembali.  Kurang  lebih  5  menit,  detak  jantung  Korban berhenti  berdetak  lalu  Terdakwa  memeriksa  perut  Korban,  namun  tidak  melihat  Korban  bergerak, sehingga  membenarkan  bahwa  Korban  sudah  meninggal.  Selanjutnya  Terdakwa  dan  Saksi  M.  Jefri Pratama alias Jefri diajak ke lantai 3 oleh Saksi Zuraida Hanum untuk menunggu perintah berikutnya. 13 Pada  saat  pelaksaan  perbuatan  tersebut,  Saksi  Zuraida  Hanum  memberi  kode  untuk  segera dilakukan eksekusi pembunuhan tersebut. Serta dapat di lihat perbuatan para Saksi dan Terdakwa sangat jauh dari rasa belas kasih, di mana pelaksaan tersebut dilakukan pada saat anak Korban berada di tempat tidur yang sama bersama Korban. Bahwa perbuatan Saksi Zuraida Hanum tidak memikirkan perihal tumbuh kembang anaknya sendiri dimana pelaksaan pembunuhan tersebut dilaksanakan pada saat anak Korban berada bersama Korban.
Selanjutnya  sekira  pukul  02.30  WIB  Saksi  Zuraida  Hanum  naik  ke  lantai  3  dan  mengajak Terdakwa, Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri turun masuk ke dalam kamar Korban di mana di dalam  kamar  Saksi  Zuraida  Hanum  tampak  ketakutan  karena  Korban  mengalami  luka  memar  di hidungnya sehingga Saksi Zuraida Hanum meminta kepada Terdakwa dan Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri agar mayat Korban di buang ke jurang Berastagi atau Belawan dengan menggunakan mobil Prado BK 77 HD, saat Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri melihat kondisi Korban, Saksi Jefri pun khawatir dan mengatakan “Bawa sekarang… ini bahaya buat kami (Sambil melihat jam sudah pukul 03.30 WIB)” akan tetapi Saksi Zuraida Hanum tidak memperbolehkannya, karena biasanya Korban tidak pernah keluar rumah pada jam 03.00 WIB dan Zuraida Hanum juga takut security curiga, akhirnya karena di hari itu adalah hari Jum’at Zuraida Hanum pun mengambil pakaian training olahraga PN dari lemari  Korban  dan  meminta  kepada  Saksi  M.  Jefri.  Pratama,  S.H.  alias  Jefri  dan  Terdakwa  untuk menggantikan pakaian Korban yang kondisi tubuhnya pada saat itu sudah mulai kaku, Saksi Zuraida Hanum juga tidak lupa memakaikannya cincin, jam tangan, serta kalung milik Korban yang selanjutnya Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri dan Terdakwa diminta Saksi Zuraida Hanum untuk menunggu di kamar Korban sampai pukul 04.00 WIB.
Selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Jefri Pratama, S.H.  alias  Jefri  dan  Saksi  Zuraida  Hanum  membuka  pintu  rumah  dan  melihat  kondisi  sekitar  untuk memastikan  bahwa  tidak  akan  ada  orang  yang  melihat  mereka,  setelah  itu  Saksi  Zuraida  Hanum membukakan pintu mobil milik Korban sebelah kanan baris kedua, kemudian Saksi Zuraida Hanum berjalan  kearah  pintu  rumah  melihat  situasi,  dan  menyarakan  untuk  memberi  isyarat  menggunakan tangan  kanannya.  Dan  setelah  situasi  aman  Saksi  Zuraida  Hanum  memerintahkan  agar  mengangkat
13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No.906/Pid.B/2020/PN MDN , h. 10-12
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Korban  masuk  ke  dalam  mobil,  selanjutnya  Saksi  M.  Jefri  Pratama,  S.H.  alias  Jefri  dan  Terdakwa langsung  mengangkat  mayat  Korban  ke  dalam  mobil  Prado  BK  77  HD  kemudian  Saksi  M.  Jefri Pratama, S.H. alias Jefri masuk ke dalam mobil kemudian dan menyalakan mesin mobil milik Korban, lalu  Saksi  Zuraida  Hanum  berjalan  kearah  pintu  pagar  rumah  dan  membukakan  pintu  pagar  rumah Korban,  setelah  pagar  terbuka  Saksi  M.  Jefri  Pratama,  S.H.  alias  Jefri    dan  Terdakwa  pergi meninggalkan rumah Korban menuju ke Perladangan Kebun Sawit Darman Sembiring Dusun II Namo Bintang Suka Dame Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang untuk membuang jenazah Korban ke jurang. 14 Pasca  pembunuhan  tersebut,  para  Saksi  dan  Terdakwa  menyiapkan  perlengkapan  Korban dengan menggunakan baju kerja Korban serta membuat skenario bahwa Korban berangkat keja dan seolah  olah  korban  di  bunuh  pada  saat  perjalanan  menuju  kantor  Korban,  serta  merencankan pembuangan jasad Korban di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Deli Serdang. Disini terlihat jelas adanya  perencanaan  yang  sudah  begitu  matang.  Berdasarkan  hal  ini  bahwa  terlihat  jelas  kronologis pembunuhan  ini  benar-benar  sudah  direncanakan  sedemikian  rupa.  Maka  berdasarkan  hukum  yang mengatur  tentang  pembunuhan  berencana,  hukuman  yang  semestinya  diterima  oleh  Pelaku  adalah hukuman mati sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 340 KUHPidana.
1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan No.906/Pid.B/2020/PN MDN)
Pengertian putusan Hakim telah dijelaskan di dalam KUHAP sesuai dengan Pasal 1 butir 11 yang  isinya  yaitu:  Dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  disediakan  secara  rinci,  atau  melalui mendeskripsikan dan mendeskripsikan keterangan hakim yang dikeluarkan dalam sidang terbuka. Ini bisa berupa denda, pembebasan, atau pembebasan dari semua proses.
Putusan  hakim  merupakan  kesimpulan  atau  hasil  pemeriksaan  dan  persidangan  atas  perkara tersebut.  Maka  dari  itu,  dalam  menjatuhkan  putusan,  Hakim  harus  memperhatikan  beberapa  aspek, mulai  dari  perlunya  kehati-hatian  dalam  memeriksa  dan  mengadili  perkara  tersebut.  sampai  suatu perkara  diputus  setelah  adanya  surat  dakwaan  Penuntut  Umum,  keterangan  Saksi,  keterangan Terdakwa, dan bukti-bukti.
a. Pertimbangan Hukum Hakim
Bahwa atas putusan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I Khusus pada pokoknya telah melakukan Pertimbangan sebagai berikut: 15
Menimbang bahwa terdakwa dan penasehat hukumnya dalam dakwaan JPU menyatakan bahwa mereka mengerti dan tidak mempermasalahkannya;
Menggunakan  itu  sebagai  bukti  kebenaran  JPU  sudah  menghadirkan  saksi  yang  buktinya didengar  sehubungan  dengan  dakwaannya  di  bawah  sumpah  di  persidangan  pada  pokoknya  Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 22 saksi disertai dengan 2 orang Ahli.
Bahwa Hakim juga mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh JPU serta bukti yang diajukan oleh  Penasehat  Hukum  Terdakwa.  Kemudian  Hakim  juga  mempertimbangkan  Tuntutan  Jaksa  yaitu pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Bahwa Hakim juga mempertimbangkan Pledoi atau pembelaan dari Penasehat Hukum.
Bahwa kemudian Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat serta membuat pertimbangan hukum serta fakta hukum yang ada sebagai berikut:
Menimbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  fakta-fakta  hukum,  Majelis  Hakim  berpendapat bahwa sejak pertemuan antara saksi Zuraida Hanum dengan saksi M. Jefri Pratama dan terdakwa M. Reza Fahlevi, pada tanggal 25 November 2019 di Coffe Town Café, Jalan Ngumban Surbakti Medan sampai dengan waktu pelaksanaan pada tanggal 29 November 2019 di rumah saksi Zuraida Hanum, perumahan Royal Monaco Blok B Nomor 22 Kel. Gedung Johor, Kec. Medan Johor Kota Medan, telah terbukti adanya kerjasama sedemikian rupa antara saksi Zuraida Hanum dengan saksi M. Jefri Pratama dan terdakwa M. Reza Fahlevi;
Memikirkan  atas  kerjasama  tersebut  terjadi  mulai  dari  rencana  pelaksanaan  sampai  dengan pelaksanaan nyata dari pembunuhan Jamaluddin;
Menimbang, bahwa setelah korban Jamaluddin Saksi Zuraida Hanum meminta agar jenazah korban Jamaluddin dibuang ke jurang ke arah Berastagi atau Belawan disaat korban tidak bernyawa
14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No.906/Pid.B/2020/PN MDN , h. 12-13
15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No.906/Pid.B/2020/PN MDN , h. 29-111
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dan ditemukan luka memar di sekitar hidung sehingga takut dicurigai sebagai pelakunya, saksi M. Jefri Pratama dan terdakwa M. Reza Fahlevi akhirnya juga mau melakukannya; Menimbang, bahwa setelah selesai  melaksanakan  perbuatan  menghilangkan  nawa  korban  Jamaluddin,  kerjasama  antara  ketiga masih  berlanjut  saat  membuang  mayat  korban  Jamaluddin  mengendarai  mobil  Toyota  Prado  milik Korban di Dusun II, Desa Sukadame, Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang;
Menimbang, bahwa kerjasama tersebut dilakukan serapi mungkin hingga saksi Zuraida Hanum, saksi  M.  Jefri  Pratama,  dan  terdakwa  M.  Reza  Fahlevi  dapat  digolongkan  sebagai  “Mereka  yang melakukan tindak pidana” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP;
Menimbang,  Mengingat  bahwa  kondisi  "mereka  yang  melakukan,  diperintahkan  untuk melakukan, atau berpartisipasi dalam melakukan" telah terpenuhi dalam hal ini;
Menimbang,  Majelis  Hakim  berkeyakinan  bahwa  Terdakwa  M.  Reza  Fahlevi  dinyatakan terbukti  dan  diyakinkan  dengan  pasti  bersalah  melakukan  kejahatan  sebagaimana  yang  didakwakan dalam Dakwaan Utama Penuntut Umum karena dengan memenuhi unsur tersebut maka semua unsur dalam Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP sudah terpenuhi;
Menimbang, bahwa dakwaan selebihnya tidak perlu diperiksa kembali dalam rangka Dakwaan Pokok Penuntut Umum;
Mengingat Majelis Hakim tidak setuju dengan Surat Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa,  karena  tidak  sesuai  dengan  faktor-faktor  yang  dipertimbangkan  dalam  putusan  ini, dikesampingkan untuk digunakan dalam pembuktian perkara tersebut;
Menimbang,  Terdakwa  dinyatakan  bersalah,  tetapi  selain  dinyatakan  bersalah  juga  harus dihukum  sesuai  dengan  kesalahannya  mengingat  tidak  ada  pembelaan  atau  alasan  pemaaf  selama pemeriksaan persidangan;
Mengingat bahwa dalam menjatuhkan pidana, majelis hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan sifat dan perbuatan terdakwa;
Keadaan Yang Memberatkan
- Karena perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang Pejabat Negara yang menjabat sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA-Khusus;
- Karena perbuatan Terdakwa dengan saksi M. Jefri Pratama dan saksi ZURAIDA HANUM dilakukan terhadap korban Jamaluddin yang sedang tidur di kamar tidur rumahnya, Tempat tidur orang tersebut harus menjadi tempat yang paling aman;
- Karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya janji atau pemberian sejumlah uang tertentu dari saksi ZURAIDA HANUM, isteri korban Jamaluddin yang ikut menjadi Pelaku dalam  tindak pidana tersebut;

## Keadaan Yang Meringankan
- Karena sudah tidak ada lagi hal yang dapat meringankan terdakwa akibat perbuatannya;
Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan  atapun  keadaan  yang  meringankan  bagi  dirinya  sendiri  maupun  perbuatan  Terdakwa, Majelis  Hakim  berpandangan  hukuman  pidana  itu  layak  dan  adil  untuk  Terdakwa  M.  Reza  Fahlevi dalam perkara aquo adalah sebagaimana dituangkan pada amar putusan ini;
Mengingat terdakwa ditahan dan ditahan dalam jangka waktu yang lama, maka seluruh waktu penahanan dan penahanan yang dijalani akan dikurang dari sanksi yang diberikan;
Mengingat  oleh  karena  tidak  ada  alasan  untuk  segera  mengeluarkan  Terdakwa  dari  dalam tahanan maka dalam amar putusan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Mengingat karena kedudukan alat bukti dalam perkara ini akan diputuskan sebagaimana yang tertera dalam putusan ini;
Mengingat  bahwa  terdakwa  akan  diwajibkan  membayar  biaya  perkara  sejak  dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;
Memohon Pasal 340 dan 55 KUHP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
1. Menyatakan bahwa terdakwa M. REZA FAHLEVI, dakwaan seperti yang dituduhkan JPU, sudah terverifikasi dengan pasti dan jelas bersalah atas kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan bersama;
2. Menghukum terdakwa M. REZA FAHLEVI dan menjatuhkan hukuman penjara penjara selama 20 (duapuluh tahun);
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
3. Menetapkan bahwa waktu yang dihabiskan terdakwa dalam tahanan dan ditahan akan sepenuhnya dikurangi dari hukuman yang mereka terima atas kejahatan mereka;
4. Memerintahkan Terdakwa masih dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Zuraida Hanum
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
b. Pendapat Para Ahli
Pendapat para ahli terkait pembunuhan yang disengaja yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu:
1) Menurut MH.Tirtaamidjaja, Selama perencanaan dan pelaksanaan tindakan yang disengaja, ada waktu untuk merenungkan dan berpikir jernih. 16
Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  ada  3  pernyataan  yang  dapat  digunakan  untuk menunjukkan bahwa kegiatan tersebut telah selesai dengan lebih mendesak. yaitu :
1. Tetapkan kehendak dalam suasana santai; ‘Ketika  memutuskan  untuk  membunuh,  seseorang  harus  melakukannya  dalam  kondisi mental  yang  damai,  tanpa  terburu-buru  atau  tergesa-gesa,  dan  tanpa  berada  di  bawah pengaruh emosi yang kuat’;
2. Ada cukup waktu antara pembuatan wasiat dan pelaksanaan keputusan wasiat;
3. Tindakan yang dilakukan di lingkungan yang damai, tanpa tergesa-gesa, dan tanpa rasa takut yang ekstrem; Istilah "waktu yang cukup" mengacu pada periode waktu yang tidak mutlak dan tergantung pada kondisi atau peristiwa tertentu yang terjadi pada saat tertentu; Melaksanakan tindakan di lingkungan yang tenang atau tidak di lingkungan yang terburu- buru dan tidak dalam lingkungan ketakutan besarihan.
Apa  yang  dikemukakan  oleh  MH.  Tirtaamidjaja  pada  3  unsur  yang  dilakukan  sebagai perbuatan  berencana,  maka  disini  penulis  berpendapat  di  dalam  Putusan  Perkara No.906/Pid.B/2020/PN.Mdn  dimana  para  saksi  dan  Terdakwa  melakukannya  dengan keadaan tenang dan tanpa tergesa-gesa dalam melakukan perbuatan tersebut, ketika di lihat pasca  terbunuhnya  korban,  para  saksi  dan  Terdakwa  sempat  memakaikan  pakaian  kerja korban, sehingga unsur tidak tergesa-gesa telah terpenuhi.
Selanjutnya  di  dalam  unsur  yang  kedua  yakni  adanya  tenggang  waktu  yang  cukup.  Jika dilihat  dari  peristiwa  tersebut  ada  jeda  waktu  yang  cukup  lama  untuk  merencanakan pembunuhan,  dimana  perencanaan  awal  direncanakan  pada  tanggal  24  November  dan pelaksanaannya  (eksekusien)  pada  tanggal  29  November  2020.  Jadi  terlihat  jelas  rentang waktu yang cukup bagi Pelaku untuk mematangkan perencanaan pembunuhan tersebut dalam waktu 5 hari. Maka dari itu unsur kedua terpenuhi.
kemudian di dalam unsur ketiga penulis juga berpendapat perihal ketenangan para saksi dan Terdakwa sebelum dan pasca pembunuhan tersebut serta tidak menunjukan rasa ketakutan yang berlebih. Disini dapat kita lihat di dalam surat dakwaan JPU menerangkan pada tanggal 29 bulan 11 pukul 01.00 WIB para saksi dan pelaku sebelum melakukan perbuatan tersebut Saksi sempat membuka pintu kamar untuk memastikan korban telah tidur. Lalu para saksi dan terdakwa memasuki ruang kamar untuk mengambil satu potong kain sarung bantal warna kuning kombinasi hijau, dilanjut dengan terdakwa langsung mengambil posisi tepat berada di atas kepala korban sambil memengang kain sarung bantal kemudian Saksi Jefri mengambil posisi sebelah kanan korban dan Saksi Zuraida Hanum pura-pura tidur di mana ketiganya tidur dangan selimut bed cover dan seprai warna merah muda. Lalu saksi naik ke atas perut korban dan mengapit perut korban kemudian tangan kanan korban diletakkan di samping kanan kepala korban. Terdakwa kemudian segera mengambil kain sarung bantal yang telah diambil  sebelumnya  dan  menutupi  mulut  dan  hidung  korban.  Kemudian  saat  itu  korban sempat  meronta  sehingga  Terdakwa  langsung  menguatkan  bekapan  kain  tersebut  dangan menggunakan lengan tangan kanan kebagian hidung Korban dengan menekan sekuat tenaga. Kanza, anak Korban, terbangun ketika saksi Zuraida Hanum mendorong paha korban dengan kakinya  sendiri.  Saksi  segera  menutupi  Kanza  dengan  bed  cover  sehingga  dia  tidak  bisa
16 Adrianus Meliala, Kriminologi Tindak Pidana , (Jakarta, Gramedia Cipta, 2006), h.70.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
mengamati  kejadian  sambil  menepuk  Kanza  kembali  tidur.  Setelah  kurang  dari  5  menit korban dibekap sambil memegang dada korban dan merasakan tidak adanya detak jantung, terdakwa memastikan korban sudah meninggal, saksi juga memeriksa perut korban tidak ada pergerakan korban lagi sehingga dipastikan korban telah bener-benar telah meninggal dunia. Lalu pasca melakukan perbuatan tersebut pada Pukul 02.30 WIB. Selanjutnya korban dibawa keluar rumah pada saat pukul 04.00 WIB. Sehingga ada jeda waktu dari pukul 02.30 sampai pukul 04.00 wib para saksi dan Terdakwa beristirahat sejenak sampai dengan menggantikan baju  korban  sampai  memakaikan  pakaian  kerja  berupa  pakaian  senan  dan  atau  seragam trening.  Sehingga  penulis  berpendapat  bahwa  unsur  yang  ketiga  terpenuhi  sehingga perbuatan para saksi dan Terdakwa sempurna.
2) Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Tindakan kriminal harus memenuhi salah satu dari dua persyaratan agar dapat dianggap kriminal, yaitu, Pertama, kolaborasi sadar aktor, yang berasal dari keinginan bersama. Kedua, Mereka harus melakukan itu bersama-sama. 17
Menimbang, bahwa Akibatnya, ada kolaborasi yang disengaja antara pelaku dalam kejahatan partisipasi atau partisipasi dalam melakukan kejahatan, dan mereka berdua melakukannya.
c. Analisis Penulis
Faktor hukum adalah jantung dan jiwa dari keputusan tersebut, mungkin bisa diperdebatkan. Pertimbangan termasuk analisis hakim, pembenaran, penilaian, atau kesimpulan hukum. Menurut M. Yahya  Harahap,  Dalam  pertimbangan,  analisis  koheren  yang  didasarkan  pada  hukum  pembuktian disajikan, yaitu:
a) Apakah standar formal dan material dipenuhi oleh bukti yang dikeluarkan oleh penggugat dan tergugat,
b) yang buktinya memenuhi ambang batas pembuktian minimal,
c) Setiap klaim yang dikonfirmasi mendukung alasan dan pernyataan yang menyangkal,
d) Sejauh mana kemampuan para pihak untuk memberikan bukti memiliki nilai. 18
Untuk  memberikan  kepastian  kepada  putusan  Hakim  dan/atau  Pengadilan,  Hakim menggunakan  hasil  argumen  tersebut  untuk  menjelaskan  apa  yang  pendapatnya  terbukti  dan  tidak terbukti, dirumuskan ke dalam kesimpulan hukum dan/atau pertimbangan menggunakan hukum sebagai dasar untuk menyelesaikan kasus-kasus yang akan disebutkan dalam dikta putusan.
Selain itu, proses pengambilan keputusan hakim harus dipandu oleh rasa keadilan bagi pelaku dan korban. Menurut Pasal 184 KUHAP, yang menyatakan bahwa pengadilan harus mengikuti sistem pembuktian saat memutuskan apakah terdakwa telah dinyatakan bersalah atau tidak:
Seorang  hakim  tidak  dapat  menemukan  seseorang  yang  dihukum  karena  kejahatan  kecuali setidaknya  dua  bukti  yang  dapat  diandalkan  meyakinkannya  bahwa  seseorang  telah  melakukan pelanggaran tersebut.
Dalam  setiap  putusan  Hakim  selalu  mengandung  tiga  unsur  yakni:  Kepastian  Hukum, Kemanfaatan Hukum, serta Keadilan. Dimana putusan Hakim diharuskan mencerminkan ketiga prinsip tersebut,  sehingga  tercapai  rasa  keadilan  masyarakat  serta  kemanfaatan  hukum  itu  sendiri  dan  juga tercapai kepastian antara para pelaku pencari keadilan.
Keyakinan  Hakim  menetapkan  kesalahan  terdakwa  dalam  melakukan  kejahatan,  tetapi keyakinan Hakim harus didukung oleh setidaknya dua bukti yang dapat diandalkan, dan setidaknya dua dari bukti tersebut harus didamaikan satu sama lain sebelum keyakinan Hakim dapat dibentuk.
Putusan  akhir  diberikan  oleh  Hakim  berdasarkan  fakta-fakta  yang  disajikan  pada  sesi pengadilan:
a) Jika Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya, hukuman akan dijatuhkan.
b) pembebasan, yang dikenakan jika pengadilan menentukan bahwa bukti yang diajukan selama persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa atas pelanggaran yang diklaim..
17 Wirjono Prodjodikoro, A sas-Asas Hukum Pidana di Indonesia , (Bandung, PT Refika Aditama, 2003), h.123.
18 Mengenai tentang analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian meskipun M. Yahya Harahap menjelaskan pembuktian dalam hukum acara perdata namun tidak mengecualikan pembuktian tersebut berlaku pada hukum acara pidana. Lihat M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), h. 901.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
c) Jika pengadilan memutuskan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan kejahatan atau ditetapkan tetapi terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, pengadilan akan mengeluarkan putusan pembebasan dari semua litigasi.
Bukti  yang  diajukan  selama  persidangan  adalah  apa  yang  akan  digunakan  Hakim  untuk menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa dan jenis putusan yang akan diberikan. 19 Dalam  analisis  yuridis  terkait  dengan  putusan  No.906/Pid.B/2020/PN  MDN  terkait  dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Medan kurang mempertimbangkan terkait dengan Das Sollen dan Das Sein. Di mana Das Sollen dan Das Sein berbeda. Das Sollen adalah kebutuhan hukum umum,  sedangkan  Das  Sein  adalah  kejadian  khusus  di  masyarakat.  Selanjutnya,  hukum  umum  dan abstrak harus ditemukan dalam peristiwa tertentu, menurut Sudikno Mertokusumo. Aturan hukum dan kejadian  aktual  harus  kompatibel.  Aturan  hukum  sebaliknya  harus  bersifat  universal  dengan menegakkan  peristiwa  tertentu  (Das  Sein). 20 Sehingga  Majelis  Hakim  dalam  putusan No.906/Pid.B/2020/PN MDN kurang memaksimalkan dalam memberikan vonis terhadap Terdakwa. Dapat di lihat dari fakta hukumnya (das sein) Ketika suatu tindakan dilakukan dengan persiapan terlebih dahulu,  tujuannya  adalah  agar  pelaku  tidak  hanya  memastikan  bahwa  tindakan  tersebut  dilakukan dengan sempurna tetapi juga untuk meminimalkan kemungkinan identitas pelaku ditemukan oleh orang lain. jika memungkinkan, setelah saksi Zuraida Hanum bersama saksi M. Jefri Pratama dan terdakwa M. Reza Fahlevi selesai melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban Jamaluddin. Di sisi lain saksi Zuraida Hanum selaku istri dari Korban Jamaluddin menunjukkan sikap berduka supaya pihak dari  keluarga  dan  masyarakat  dan  polisi  tidak  mencurigai  saksi  Zuraida  Hanum  dan  saksi  M.  Jefri Pratama, S.H. serta M. Reza Fahlevi sebagai pelaku. Peristiwa semacam itu telah menunjukkan bahwa tindakan itu direncanakan karena pelaku tindakan yang direncanakan akan merencanakannya dengan tenang  dan  dengan  waktu  yang  cukup  untuk  memungkinkan  tindakan  tersebut  diselesaikan  dengan sempurna seperti yang dipersyaratkan oleh rencana sebelumnya seperti yang dijelaskan di atas. Das Sollen sebenarnya kurang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal 340 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  yang  mengizinkan  penggunaan  Hukuman  Mati  sebagai hukuman  maksimal  jika  perencanaan  tindakan  tersebut  ditetapkan  dengan  dukungan  hukum  yang memadai.
Bahwa terkait penerapan hukum di pengadilan Negeri Medan yang kurang mempertimbangan terkait  hal  tersebut,  maka  di  dalam  Upaya  Hukum  tingkat  Banding, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi  Medan  lebih  menilai  terkait  hal  dimaksudkan.  Maka  dalam  Amar  Putusan  tersebut,  Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi tingkat Banding memberi Vonis maksimal yakni Hukuman Mati, jika tindakan tersebut telah ditetapkan dan didukung secara hukum.
Bahwa ada kegiatan yang direncanakan terlebih dahulu, niat pelaku adalah melakukannya tidak hanya agar perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan baik tetapi juga dalam rangka menyembunyikan identitasnya dari orang lain semaksimal mungkin.
Bahwa dalam perkara aquo, setelah saksi Zuraida Hanum bersama saksi M. Jefri Pratama dan terdakwa M. Reza Fahlevi selesai melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban Jamaluddin. Di sisi lain saksi Zuraida Hanum selaku istri dari Korban Jamaluddin menunjukkan sikap berduka supaya pihak dari keluarga dan masyarakat dan polisi tidak mencurigai saksi Zuraida Hanum dan saksi M. Jefri Pratama, S.H. serta M. Reza Fahlevi sebagai pelakunya.

## IV.  KESIMPULAN
Tindakan itu direncanakan karena pelaku merencanakannya dengan tenang dan dengan waktu yang cukup untuk memungkinkannya diselesaikan persis seperti yang dipersyaratkan oleh rencana awal yang  disebutkan  di  atas.  Perbuatan  itu  dipersiapkan,  dilaksanakan,  dan  diselesaikan  setelah  pelaku melaksanakannya.  putusan  Hakim  Tinggi  di  tingkat  banding  dengan  Putusan  No.1250/Pid/2020/PT
19 Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kejaksaan  Republik  Indonesia ,  Pengetahuan  Dasar  Hukum  Acara  Pidana , (Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2009), h. 64-65.
20 Subekti, Aneka Perjanjian , (PT. Citra Aditya Bakti: Jakarta, 2014), h. 15.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
MDN. Dimana putusan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sudah sesuai dengan antara Das Sollen  dan  Das  Sein.  Sehingga  Hakim  Tinggi  mudah  menentukan  dan  atau  menjatuhkan  Hukuman maksimal  terhadap  Terdakwa  yang  sesuai  dengan  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum.  peristiwa pembunuhan berencana tersebut dipicu adanya peristiwa perselingkuhan. Dalam pertimbangan hukum hakim, terdapat perbedaan pendapat hukum antara putusan pertama dengan putusan tingkat banding. Dalam putusan pertama, terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 20 tahun. Namun dalam putusan tingkat banding, terdakwa dijatuhkan pidana mati.

## REFERENSI
Ali, Z. (2010). Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. Asikin, A. d. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Harahap, M. Y. (2017). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
Hermansyah.  (2018).  Tinjauan  Yuridis  terhadap  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana  yang Dilakukan Secara Bersama-sama
di Kabupaten Gowa: Studi Putusan
No.190/Pid.B/2015/PN.Sgm. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , 5. Retrieved from http://repositori.uin-
alauddin.ac.id/14772/1/HERMANSYAH_10400114048.pdf Indonesia, D. P. (2020).
Putusan No. 906/Pid.B/2020/PN MDN. Medan:
Putusan.mahkamahagung.go.id. Indonesia,  P.  P.  (2009). Pengetahuan  Dasar  Hukum  Acara  Pidana  . Jakarta:  Kejaksaan  Republik Indonesia.
Kansil, C. (1984). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka. Kuntowijoyo. (1997). Identitas Politik Umat Islam. Bandung: Mizan. Lamintang, P. (2012). Hukum Penintesier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Mamudji, S. S. (2001). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Mamudji, S. S. (2001). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Meliala, A. (2006). Kriminologi Tindak Pidana. Jakarta: Gramedia Cipta.
Parenrengi,  F.  (2017).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana  (Studi Putusan  Nomor  96/Pid.B/2014/PN.WTP). Departemen  Hukum  Pidana  Fakultas  Hukum Universitas Hasanuddin Makassar , 1-2. Retrieved from
https://core.ac.uk/download/pdf/89565193.pdf Prodjodikoro, W. (2003). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama. Subekti. (2014). Aneka Perjanjian. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti. Suyanto. (2018). Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
Yudarwin. (2016). Eklektisisme antara Hukum Islam dan Hukum Umum: Studi Kritis Atas Gugatan Ahmad Qodri Azizy dalam Mewujudkan Hukum Nasional. Tesis Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara , 15.