Accepted: 2 -2-2023 Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105

## Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah
Arief Rachman Hakim 1 , Yulita Dwi Pratiwi 2 , Syahrir Syahrir 3
Wahyu Aliansa 4 , Aisyah Anudya Palupi 5
1 Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
2 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia 3,4,5 Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia arief.rh.ih@upnjatim.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan  menganalisis  kekuatan  hukum dan  eksekutorial dari pertimbangan hakim Mahkamah  Konstitusi  pada  Putusan  Nomor  15/PUU-XX/2022.  Metode  yang  digunakan  adalah yuridis  normatif,  dengan  pendekatan  konseptual,  pendekatan  kasus  dan  pendekatan  perundang- undangan.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pertimbangan  hukum  Putusan  15/PUU-XX/2022 memiliki  kekuatan  hukum  sebagaimana putusan MK  yang  memiliki sifat final and binding sejak diucapkan  oleh  hakim  karena  memiliki  substansi  sebagai ratio  decidendi bukan  sebagai obiter dictum .  Kekuatan  eksekutorial  hukum  pertimbangan  hakim  yang  dianggap  menciptakan  hukum baru. Urgensi adanya peraturan pelaksana dari Pasal 201 UU Pilkada  guna mengantisipasi konflik kepentingan  dalam  penunjukan  kepala  daerah,  yang  diharapkan  dapat  memenuhi  prinsip kedaulatan  rakyat,  pilkada  demokratis,  persamaan  kedudukan  dan  kepastian  hukum  yang  adil kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Selaras dengan tujuan penelitian, kebaharuan dalam  penelitian  ini  adalah  penekanan  pada  analisis  kekuatan  hukum  pertimbangan  hakim  MK dalam  Putusan  15/PUU-XX/2022  mengenai  Penjabat  Kepala  Daerah  dan  Kekuatan  Eksekutorial Pertimbangan Hakim MK dalam Putusan 15/PUU-XX/2022.
Kata kunci: Kekuatan Hukum; Pertimbangan Hakim; Penjabat Kepala Daerah

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  legal  and  executable  powers  of  the  judges'  considerations  of  the Constitutional  Court  on  Decision  Number  15/PUU-XX/2022.  The  method  used  is  normative juridical,  with  a  conceptual  approach,  a  case  approach  and  a  statutory  approach.  The  results show  that  the  legal  considerations  of  Decision  15/PUU-XX/2022  have  legal  force  as  the Constitutional Court's decision which has a final and binding nature since it was pronounced by the judge because it has substance as a ratio decidendi not as an obiter dictum. The judicial power of  the  judge's  judgment  is  considered  to  create  a  new  law.  The  urgency  of  implementing regulations  from  Article  201  of  the  Pilkada  Law  is  to  anticipate  conflicts  of  interest  in  the appointment of regional heads, which are expected to fulfill the principles of popular sovereignty, democratic  elections,  equality  of  position  and  fair  legal  certainty,  legal  certainty  and benefit  for the community. In line with the research objectives, the novelty in this study is the emphasis on the analysis of the legal power of the Constitutional Court judges' considerations in Decision Number 15/PUU-XX/2022  regarding  Acting  Regional  Heads  and  Executorial  Powers  of  Constitutional Court Judge’ Considerations in Decision Number 15/PUU-XX/2022.
Keywords: Legal Force; Consideration; Head Of Regional
Accepted: 2 -2-2023 Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak merupakan agenda besar demokrasi yang beberapa kali ditunda hingga akan dilaksanakan pada tahun 2024. Implikasinya  terdapat  101  jabatan  kepala  daerah  kosong  pada  tahun  2022 1 dan 171  jabatan  kepala  daaerah  kosong  pada  tahun  2023.  Kondisi  demikian  sebagai transisi dalam mengimplementasikan sistem serentak. Pasal 201 ayat (9), (10) dan (11)  UU  10/2016  tentang  Pilkada,  mengatur  bahwa  daerah  yang  kosong,  akan ditunjuk  “Penjabat  Gubernur,  Bupati  atau  Walikota,  yang  berasal  dari  Jabatan Tinggi  Madya  dan  Tinggi  Pratama”.  Kekosongan  pejabat  definitif  tidak  dapat dibiarkan, mengingat penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan publik harus tetap berlangsung.
Penjabat  kepala  daerah  ditunjuk  dari  Aparatur  Sipil  Negara  yakni  Jabatan Tinggi  Madya  untuk  megisi  jabatan  gubernur  dan  Jabatan  Tinggi  Pratama dianggap  bertentangan  dengan  Konstitusi,  Undang  Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  1945  (UUD  NRI  1945).  Atas  dasar  tersebut  Pemohon  yang merasa  dirugikan  hak  konstitusionalnya  akibat  keberlakukan  pasal a  quo , mengajukan  pengujian  konstitusional  kepada  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia (MKRI). 2 MKRI  yang merupakan the guardian of the constitution dan juga sebagai pengawal demokrasi 3 , memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final utuk menguji undang-undang terhadap  undang-undang  dasar 4 kemudian  memutus  permohonan  tersebut  dalam Putusan  15/PUU-XX/2022  pada  tanggal  20  April  2022  dengan  amar  “Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya”.
Implikasinya  dari  putusan  tersebut,  aturan  yang  diuji  tidak  bertentangan dengan  UUD  NRI  1945  dan  masih  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat. 5 Dalam pertimbangan  hukum  hakim  MKRI  menilai  Pasal a  quo telah  sejalan  dengan prinsip  kedaulatan  rakyat,  pilkada  yang  demokratis,  persamaan  kedudukan,  dan kepastian  hukum  yang  adil  sebagaimana  dijamin  oleh  UUD  1945. 6 Proses kedaulatan  rakyat  yang  diawali  dengan  Pemilu  dimaksudkan  untuk  menentukan asas legalitas, asas legimitasi dan asas kredibelitas bagi suatu pemerintahan yang
1 Tsarina  Maharani,  “101  Kepala  Daerah  Habis  Masa  Jabatan,  Siapa  Penggantinya  Jika  Tanpa Pilkada?,” Kompas, accessed June 12, 2022,   https://nasional.kompas.com/read/2022/01/04/16034151/101- kepala-daerah-habis-masa-jabatan-tahun-ini-siapa-penggantinya-jika-tanpa.
2 MKRI, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022” (2022).
3 Asosiasi  Pengajar  Hukum  Mahkamah  Konstitusi, Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi (Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI, 2010): 434.
4 “Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi  Yang  Telah  Dirubah Terakhir  Dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi” (n.d.).
5 Dalam  Pasal  56  ayat  (5)  UU  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi diatur  tentang amar  putusan  yang  menyatakan  permohonan  ditolak,  yaitu:”Dalam  hal  undang-undang  dimaksud  tidak bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  baik  mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.”
6 MKRI, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022: 54.
Accepted: 2 -2-2023 Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105
didukung  oleh  rakyat. 7 Menariknya,  dalam  pertimbangan  hukum  Putusan 15/PUU-XX/2022,  hakim  MKRI  memberikan  sejumlah  rambu-rambu  dalam  hal penunjukan  kepala  daerah.  Rambu-rambu  tersebut  pada  pokoknya  sebagai pertimbangan  dan  perhatian  bagi  pemerintah  untuk  menerbitkan  peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016 tentang Pilkada.
Pertimbangan  tersebut  pun  sampai  dengan  saat  ini  belum  ditindaklanjunti oleh  pemerintah.  Bahkan  beberapa  penjabat  kepala  daerah  telah  dilantik  mulai kamis, 12 Mei 2022 tanpa petunjuk pelaksanaan ketentuan Pasal 201 UU 10/2016 tentang  Pilkada. 8 Putusan  MK  yang  amarnya  menolak  permohonan  pemohon dijadikan pembenar bahwa Pasal 201 UU 10/2016 tentang Pilkada telah memiliki kekuatan  hukum  mengikat  dan  sifatnya final  and  binding .  Sedangkan  batasan yang  disebutkan  mahkamah  dianggap  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  seperti amar  putusan.  Di  sisi  lain,  Direktur  Eksekutif  Komite  Pemantauan  Pelaksanaan Otonomi  Daerah  (KPPOD)  Armand  Suparman  mendesak  pemerintah  membuat peraturan  pelaksana  mengenai  pengangkatan  penjabat  kepala  daerah  sesuai perintah  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dalam  pertimbangan  hukum  pada  putusan nomor  15/PUU-XX/2022.  Menurutnya,  regulasi  yang  ada  saat  ini  tak  cukup mengatur pengisian penjabat akibat penyerentakan pilkada 2024. 9
Penelitian  terdahulu  yang  juga  membahas  Penjabat  Kepala  Daerah dilakukan  oleh  Juanda  (2022)  yang  membahas  mengenai  pengangkatan  penjabat kepala daerah menghadapi pemilukada serentak 2024 dan pimpinan tinggi madya serta  pimpinan  tinggi  pratama  yang  berasal  dari  anggota  TNI  atau  Polri  Aktif. 10 Pada  penelitian  tersebut,  Juanda  menitikberatkan  pembahasan  pada  pengkajian aspek  pro  dan  kontra  atas  ketiadaan  peraturan  pemerintah,  tidak  adanya transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas pada pengangkatan anggota TNI aktif dan  anggota  Kepolisian  RI  menjadi  penjabat  Kepala  Daerah,  yang  mana  hal  ini merupakan  warna  baru  dalam  penelitian  dengan  topik  terkait  sehingga  dapat menjadi  referensi  untuk  penelitian-penelitian  selanjutnya.  Namun,  penelitian tersebut  tidak  membahas  lebih  detail  terkait  pertimbangan  hakim  MK  dalam Putusan  Nomor  15  /PUU-XX/2022  yang  menjadi  salah  satu  acuan  dalam implementasi pengangkatan penjabat daerah ini.
Penelitian  kedua,  yakni  dilakukan  oleh  Umar  (2022)  yang  menyimpulkan bahwa  pengangkatan  penjabat  kepala  daerah  dalam  waktu  yang  lama  juga menimbulkan  permasalahan,  terutama  aspek  otonomi  daerah,  rentan  terjadi
7 Sukimin Sukimin, “Pemilihan Presiden Dan Wakil Residen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (2020): 114, https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284.
8 Dhf/isn, “Daftar Penjabat Kepala Daerah Yang Dilantik Mendagri,” CNN Indonesia, n.d.
9 Komite  Pemantauan  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah,  “Pemerintah  Terus  Didesak  Buat  Peraturan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah,” n.d.
10 Juanda  &  Ogiandhafiz  Juanda,  “Pengangkatan  Penjabat  Kepala  Daerah  Menghadapi  Pilkada Serentak 2024 Dalam Perspektif Hukum  Tata Negara,” Jurnal Keamanan Nasional Volume VIII, Nomor. 1, Juli 2022 VIII, no. 10 (n.d.): 192–219, https://doi.org/https://doi.org/10.31599/jkn.v8i1.534.
Accepted: 2 -2-2023 Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105
praktik  suap  dan  rawan  akan abuse  of  power . 11 Menariknya,  pengkajian  pada penelitian  tersebut  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  perspektif hermeneutika  yang  sangat  relevan  dalam  memahami  kebijakan  mengenai dinamika    pengangkatan    penjabat    sementara    kepala    daerah    dengan memfokuskan  pada pencarian  makna  atau  arti  dari  setiap  dokumen dan data, baik  dokumen  kebijakan  berupa  peraturan  perundang undangan maupun hasil kajian  yang  lain.  Mengingat  penelitian  tersebut  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  persepektif  hermeneutika,  tentu  dalam  pengkajiannya  terdapat data-data  berupa  angka  dan  memiliki  luaran  sebagai  penelitian  empiris,  terlebih penelitian  dilakukan  dengan  studi  kasus  pengajuan  penjabat  sementara  kepala daerah  Kabupaten  Pulau  Morotai.  Sehingga,  dalam  penelitian  tersebut  tidak disinggung sama sekali terkait pertimbangan hakim MK dalam Putusan Nomor 15 /PUU-XX/2022.
Penelitian  ketiga  dilakukan  oleh  Mahardika,  dkk  (2022)  dengan  topik problematika  yuridis  pengisian  penjabat  sementara  kepala  daerah  dalam  sistem ketatanegaraan  Indonesia,  yang  merujuk  pada  kesimpulan  bahwa  metode pemilihan di tingkat daerah dengan model penunjukan bertentangan dengan nilai- nilai  demokrasi  yaitu  partisipasi  ( participation )  dan  kebebasan  ( liberty ). 12 Penelitian tersebut membahas dari segi ketatanegaraan Indonesia, sehingga, selain lebih  berfokus  pada  ketatanegaraan  penelitian  tersebut  juga  berfokus  pada pembahasan  nilai-nilai  demokrasi,  partisipasi,  dan  kebebasan.  Namun,  karena lebih  berfokus  pada  hal-hal  tersebut  pembahasan  mengenai  Putusan  MK  Nomor 15/PUU-XX/2022  yang  merupakan  salah  satu  instrument  yang  lahir  karena adanya  pengangkatan  penjabat  daerah  hasil  penunjukkan  aparatur  sipil  negara yakni  jabatan  tinggi  madya  untuk  megisi  jabatan  gubernur  dan  jabatan  tinggi pratama kurang sedikit disinggung. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dalam penelitian ini  akan membahas sebuah kebaharuan dalam penelitian dengan topik penjabat  kepala  daerah  yang  belum  dibahas  secara  detail  pada  penelitian- penelitian  sebelumnya  yakni  analisis  kekuatan  hukum  pertimbangan  hakim  MK dalam  Putusan  15/PUU-XX/2022  mengenai  Penjabat  Kepala  Daerah  dan Kekuatan  Eksekutorial  Pertimbangan  Hakim  MK  dalam  Putusan  15/PUU- XX/2022. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan hukum dan eksekutorial dari  pertimbangan  hakim  Mahkamah  Konstitusi  pada  Putusan  Nomor  15/PUU- XX/2022.
11 Syarifuddin  Usman,  “Polemik  Pengangkatan  Penjabat  Kepala  Daerah,” Jurnal  Sains,  Sosial  Dan Humaniora 2, no. 1 (2022): 63–73, http://jurnal.ummu.ac.id/index.php/jssh/article/view/1144.
12 Ferry  Nahdian  Furqan  Ahmad  Gelora  Mahardika,  Sun  Fatayati,  “Problematika  Yuridis  Pengisian Penjabat  Sementara  Kepala  Daerah  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia,” Legacy:  Jurnal  Hukum  Dan Perundang-Undangan
2, no. 2 (2022): 2003–5, https://ejournal.iain-
tulungagung.ac.id/index.php/legacy/article/view/6224.
Accepted: 2 -2-2023 Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105

## 2. METODE
Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif atau legal  research .  Penelitian  hukum  bertujuan  untuk  mencari  pemecahan  atas isu  hukum  yang  timbul  dengan  dengan  memberikan  preskripsi  atas  isu  hukum yang  diajukan. 13 Penelitian  hukum  ditujukan  untuk  menemukan  kebenaran koherensi yakni apakah suatu aturan hukum sesuai dengan norma hukum, adakah norma  hukum  tersebut  sesuai  dengan  prinsip  hukum  serta  apakah  tindakan seseorang  sesuai  dengan  norma  hukum  (bukan  hanya  sesuai  dengan  aturan hukum)  atau  prinsip  hukum. 14 Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini adalah  pendekatan  kasus  ( case  approach ),  pendekatan  perundang-undangan ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Bahan hukum  primer  yang  digunakan  adalah  bahan  peraturan  perundang-undangan, sedangkan  bahan  hukum  sekunder  berupa  buku  teks  yang  berisi  prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, dalam bidang hukum tata negara dan hukum acara MK. Selain buku  juga  digunakan  hasil  penelitian  terdahulu  sebagai  rujukan  yakni  berupa makalah,  jurnal,  tesis  maupun  disertasi.  Bahan  hukum  tersebut  kemudian dielaborasikan dengan fakta hukum dengan tujuan memecahkan isu hukum.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kekuatan  Hukum  Pertimbangan  Hakim  MK  dalam  Putusan  15/PUU- XX/2022
Didik  Supriyanto  menganggap  bahwa  salah  satu  dasar  diselenggarakannya pemilihan  serentak,  mengingat  MK  yang  kewalahan  mengadili  sengketa  hasil pilkada,  melalui  Putusan  MK  No.  97/PUU-XI/2013  menolak  untuk  melanjutkan tugas  dan  wewenang  menyelesaikan  sengketa  hasil  pilkada.  MK  generasi  ketiga merevisi  Putusan  MK  No.  072-073/  PUU-II/2004  yang  dihasilkan  MK  generasi pertama.  Mereka  menyatakan  bahwa  pilkada  bukan  rezim  pemilu,  tetapi  rezim otonomi daerah. 15 Putusan yang keluar pada 19 Mei 2014 tersebut sejalan dengan putusan  MK  No.  14/PUU-XI/2013  yang  menyatakan  bahwa  penyelenggaraan pemilu  legislatif  yang  terpisah  dari  pemilu  presiden,  tidak  konstitusional.  Oleh karena itu, MK memerintahkan agar Pemilu 2019 nanti menjadi pemilu serentak, yakni  pemilu  legislatif  dan  pemilu  presiden  diselenggarakan  dalam  waktu  yang bersamaan. Sedangkan penyelenggaraan pilkada silakan diatur dan diselenggarakan  di  luar  kedua  pemilu  tersebut.  Dua  putusan  MK  tersebut  tentu saja membuyarkan gagasan pemilu nasional dan pemilu daerah. 16
Gagasan Pemilu serentak ditinjau melalui metode original  intent maupun ilmu  tafsir  sejarah  (historis)  maka  kedudukannya  memiliki  dasar  keabsahan
13 Dyah  Ochtorina  Susanti  dan  A’an  Efendi, Penelitian  Hukum  (Legal  Research) (Jakarta:  Sinar Grafika, 2014), 1.
14 Peter Mahmud Marzuki, Teori Hukum (Jakarta: Kencana, 2020).
15 Didik  Supriyanto,  “Pemilu  Serentak  Versi  MK  Justru  Merepotkan,”  in Pemilu  Serentak  Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia , ed. Indra Pahlevi (Jakarta: P3DI Sekretariat DPRI RI, 2015), vi.
16 Supriyanto.
Accepted: 2 -2-2023 Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105
yuridis  konstitusional  sebagai  upaya  untuk  menggeser  era  transisi  demokrasi menuju kearah konsolidasi demokrasi. 17 Mengutip kalimat “ You can have election without  demoracy,  but  you  can  not  have  democray  without  election ”, menunjukkan betapa pemilu sangat penting bagi negara yang menjalankan sistem demokrasi. 18 Konsolidasi  demokrasi  menekankan  upaya  dalam  meminimalisasi praktik-praktik buruk sistem demokrasi langsung. Praktik tersebut seperti praktik transaksional,  koruptif,  serta  memiliki  kecenderungan  untuk  melembagakan politik klan dalam dinamika sistem politik ketatanegaraan di Indonesia. 19
Dengan  landasan  filosofis  menjamin  pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan Walikota  dilaksanakan  secara  demokratis  sebagaimana  Pasal  18  ayat  (4)  UUD NRI 1945 dan Kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan pelaksanaan  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  secara  langsung  oleh rakyat,  dengan  melakukan  beberapa  perbaikan  mendasar  atas  berbagai permasalahan  pemilihan  langsung  yang  selama  ini  telah  dilaksanakan. 20 Menghilangkan  hak  seorang  warga  negara  yang  memenuhi  persyaratan,  bukan hanya  menciderai  demokrasi,  tetapi  merupakan  pembunuhan  politik  seseorang. 21 Maka pembentuk undang-undang mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  menjadi Undang-Undang. Di mana ketentuan tersebutlah yang mengatur adanya pemilihan serentak  pada  Pasal  3  ayat  (1)  dan  undang-undang  tersebut  mengalami  beberapa kali perubahan salah satunya pada ketentuan yang diujikan di MKRI.
Perkara  15/PUU-XX/2022  menguji  konstitusionalitas  ketentuan  Pasal  201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 tentang Pilkada dengan batu uji Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat  (4), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Konstitusi  di  sini  berperan  sebagai  hukum  paling  tinggi  tingkatannya  yang mengandung  tujuan  tertinggi  pula.  Tujuan  yang  dianggap  tertinggi  itu  adalah keadilan,  ketertiban,  perwujudan  nilai-nilai  ideal  seperti  kemerdekaan  atau kebebasan  dan  kesejahteraan  atau  kemakmuran  bersama,  sebagaimana dirumuskan  sebagai  tujuan  bernegara  oleh  para  pendiri  negara  ( The  founding fathers  and  mothers ). 22 Menurut  J.  Barents,  ada  tiga  tujuan  negara  yakni
17 Ria  Casmi  Arrsa,  “Pemilu  Serentak  Dan  Masa  Depan  Konsolidasi  Demokrasi,” Jurnal  Konstitusi 11, no. 3 (2014): 169, https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1136.
18 Setiya  Pramana  et  al.,  “Kewenangan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Dalam  Penanganan Kasus  Keterlibatan  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Pemilihan  Umum,” Jurnal  USM  Law  Review 3,  no.  2 (2020): 462–79, https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2903.
19 Casmi Arrsa, “Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi.”
20 Lihat penjelasan “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  Dan  Walikota Menjadi Undang-Undang” (2015).
21 Muhammad Syaefudin, “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ) Dalam Menegakan  Kode  Etik  Pelanggaran  Pemilihan  Umum,” Jurnal  USM  Law  Review 2,  no.  1  (2019):  116, https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261.
22 Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara ,  5th  ed.  (Jakarta:  Raja  Grafindo,  2015): 115.
Accepted: 2 -2-2023 Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105
memelihara  ketertiban  dan  ketentraman,  mempertahankan  kekuasaan  dan mengurus  hal-hal  yang  berkenaan  dengan  kepentingan  umum. 23 Sehingga pengujian  suatu  norma  selalu  ditujukan  pada  hukum  tertinggi  tersebut,  untuk melihat apakah norma yang telah diatur sejalan dengan tujuan negara.
Permohonan  para  pemohon  pada  dasarnya  di  latar  belakangi  beberapa alasan, pertama, menciderai  makna dari kedaulatan rakyat.  Pemerintah tidak lagi bertindak dengan bijak demi kepentingan umum karena menciderai apa yang telah rakyat  pilih  sebagai  pemimpin  di  masing-masing  daerah  dengan  mengambil keputusan secara sepihak. Kedua, penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan rencana  pembangunan  daerah  provinsi/kabupaten/kota  tahun  2023-2026, didasarkan pada visi misi rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) provinsi/kabupaten/kota,  analisis  sasaran  pokok  dan  arah  kebijakan  RPJPD provinsi/kabupaten/kota  tahap  keempat  dan  isu  stategis  aktual.  Ketiga, diadakannya  pengangkatan  kepala  daerah  secara  ditunjuk  dari  pejabat  asn  untuk menggantikan  kepala  daerah  yang  sudah  habis  masa  jabatannya  tidak mencerminkan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  (AAUPB)  yakni kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan  kewenangan,  keterbukaan,  kepentingan  umum  dan  pelayanan yang baik. Kepastian hukum  menunjuk kepada pemberlakuan hukum  yang jelas, tetap,  konsisten  dan  konsekuen,  yang  pelaksanaannya  tidak  dapat  dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. 24
Permohonan  inkonstitusional  bersyarat  tersebut  dimaksudkan  pemohon untuk  tetap  memberikan  perpanjangan  masa  jabatan  pada  kepala  daerah sebelumnya  sampai  dengan  terpilihnya  kepala  definif,  akhirnya  diputus  MK dengan  amar  putusan  menolak  seluruh  permohonan  pemohon.  Pertimbangan Hakim MKRI atas amar tersebut tercantum pada bagian [3.13] Putusan 15/PUU- XX/2022.  Beberapa  pertimbangan  dalam  Putusan  tersebut  mengundang  berbagai perdebatan  mengenai  batasan  yang  diberikan  hakim  MKRI  dalam  penunjukan penjabat  kepala  daerah.  Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  setidaknya  ada beberapa  poin  masukan  atau  rambu  yang  ditentukan  MKRI,  antara  lain  tidak boleh  mengangkat  penjabat  yang  tidak  memiliki  pemahaman  utuh  terhadap ideologi  Pancasila  dan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  serta  pemahaman terhadap  politik  nasional  yang  baik,  memiliki  kompetensi  manajerial pemerintahan  yang  baik,  penjabat  gubernur/bupati/walikota  harus  dapat bekerjasama  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dan  proses  mengangkat penjabat kepala daerah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 pemerintah terlebih dahulu harus membuat pemetaan kondisi riil
23 J.  Barents,  “De  Wetenschap  de  Politiek,  Een  Terreinverkenning,”  in Ilmu  Politika  Suatu Perkenalan Lapangan , ed. L.M. Sitorus (Jakarta: PT. Pembangunan, 1958), 38.
24 Pulung Abiyasa, “Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilu,” Jurnal  USM  Law  Review 2,  no.  2  (2019): 156, https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266.
Accepted: 2 -2-2023 Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105
masing-masing  daerah  dan  kebutuhan  penjabat  kepala  daerah  yang  memenuhi syarat sebagai penjabat kepala daerah dan memerhatikan kepentingan daerah dan dapat dievaluasi setiap waktu secara berkala oleh pejabat yang berwenang.
Sebelumnya  MK  dalam  Putusan  Nomor  67/PUU-XI/XIX/2021  pun  telah memberikan  pertimbangan  yang  senada.  Putusan  yang  menguji  ketentuan  Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU No. 10/2016 tentang Pilkada, dengan amar putusan yang sama juga yakni menolak seluruhnya, memberikan pertimbangan “pengisian penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, penting bagi  Mahkamah  untuk  menegaskan  bahwa  proses  pengisian  kekosongan  jabatan kepala  daerah  juga  masih  dalam  ruang  lingkup  pemaknaan  “secara  demokratis” sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  18  ayat  (4)  UUD  1945.  Perlu  menjadi pertimbangan  dan  perhatian  bagi  pemerintah  untuk  menerbitkan  peraturan pelaksana  sebagai  tindak  lanjut  Pasal  201  UU  10/2016,  sehingga  tersedia mekanisme  dan  persyaratan  yang  terukur  dan  jelas  bahwa  pengisian  penjabat tersebut  tidak mengabaikan prinsip-prinsip  demokrasi  dan sekaligus memberikan jaminan  bagi  masyarakat  bahwa  mekanisme  pengisian  penjabat  berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas,  sesuai  dengan  aspirasi  daerah  serta  bekerja  dengan  tulus  untuk rakyat dan kemajuan daerah.”.
Putusan  18/PUU-XX/2022  Tanggal  06  April  2022,  juga  masih  berkaitan dengan  pengujian  Pasal  201  UU  10/2016  tentang  Pilkada.  Pengujian  tersebut dilatar  belakangi  bahwa  pemohon  menganggap  Pasal  201  ayat  (7)  UU  10/2016 secara  normatif  membatasi  masa  jabatan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  tidak  lagi selama  5  (lima)  tahun  tidak  memiliki  landasan  konstitusional  dan  bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Pasal tersebut pun berdasarkan putusan 18/PUU- XX/2022  tetap  konstitusional.  Dasar  pertimbangan  mahkamah  jika  dirangkum terdiri  dari  sifat  trasnsisional  atau  sementara  dan  sekali  terjadi  ( einmalig ),  hak politik sebagai derogable right , fiksi Hukum ( Presumptio iures de iure ), butir 127
Lampiran  II  UU  12  Tahun  2021  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan dan perlindungan hukum ada Kepala daerah yang tidak sampai 5 tahun berupa kompensasi.
Ketiga  putusan  tersebut  menolak  seluruh  permohonan  pemohon  dengan akibat  hukum  pasal  yang  diuji  tetap  konstitusional.  Hakim  dalam  proses mengadili  dan  menjatuhkan  putusan  wajib  memadukan  atau  menggabungkan kepentingan  hukum  dan  sekaligus  kepentingan  keadilan,  dalam  arti  putusan hukum itu di dalamnya harus mengandung substansi keadilan atau putusan hukum yang  berintikan  keadilan. 25 Putusan  MKRI  memiliki  permasalahan  yang  kerap menghinggapi  yakni  ketidakjelasan  dari  amar  putusannya,  akibat  suatu  putusan
25 Dian Ratu, Ayu Uswatun, and Anggita Doramia Lumbanraja, “Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh  Hakim  Di  Indonesia  Dalam  Dominasi  Tradisi  Civil  Law  System”  7,  no.  2  (2022):  232–45, https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799.
Accepted: 2 -2-2023 Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105
yang  diharapkan  akan  menyelesaikan  masalah  justru  membuat  persoalan  baru. Selain  keruwetan  ambiguitas  suatu  putusan,  persoalan  lain  yang  kerap  terjadi adalah  ketidaksinkronan  antara  pertimbangan  hukum  putusan  (posita)  dengan amar putusan (terjadi suatu paradoksial/pertentangan). 26 Di sisi lain, pertimbangan hakim  secara  filosofis  menegaskan:  “Hakim  wajib  menggali,  mengikuti  dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan  yang hidup dalam masyarakat”. 27 Kepastian  hukum  menunjuk  kepada  pemberlakuan  hukum  yang  jelas,  tetap, konsisten  dan  konsekuen,  yang  pelaksanaannya  tidak  dapat  dipengaruhi  oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.
Kekuatan  hukum  dari  pertimbangan  hakim  MKRI,  dianggap  sama  dengan amar  putusan  dan  menjadi  keseluruhan  yang  tidak  terpisahkan  manakala menciptakan keadaan hukum dengan merujuk Pasal 48 ayat (2) UU MK jo . Pasal 33  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  06/PMK/2005  tentang  Pedoman Beracara  dalam  Perkara  Pengujian  Undang-Undang.  Pasal  tersebut  menyatakan tujuh unsur putusan MK yang berlaku komulatif. Pertimbangan menjadi salah satu unsur  dalam  putusan,  yang  mengantarkan  pada  kesimpulan  amar  putusan  yang ditulis  pada  bagian  yang  tersendiri. 28 Selain  itu  pertimbangan/pendapat  hakim tersebut  dapat  dianggap  sebagai  tafsiran  dan  interpretasi  hakim  terhadap  suatu perkara  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Karena  esensi  dari  putusan pada dasarnya ada pada isi amar putusan, maka amar putusanlah yang sebenarnya bersifat final and binding (terakhir dan mengikat). 29
Menyangkut  substansi  dari  pertimbangan  hukum,  dibedakan  menjadi  dua macam.  Pertama,  yaitu  bagian  yang  disebut  dengan ratio  decidendi .  Bagian  ini merupakan  pertimbangan  hukum  yang  menjadi  dasar  atau  alasan  dalam menentukan  diambilnya  suatu  putusan  yang  selanjutnya  dirumuskan  pada  amar putusan. Ratio decidendi tidak bisa dipisahkan dari amar putusan, artinya  bagian pertimbangan  ini  pun  mempunyai  kekuatan  mengikat  secara  hukum,  dan  dapat diimplementasikan sebagai suatu kaidah hukum. 30 Bagian yang kedua adalah yang disebut  dengan obiter  dictum .  Bagian  ini  tidak  mempunyai  hubungan  secara langsung  dengan  masalah  hukum  yang  sedang  diperkarakan,  oleh  karenanya kedudukannya tidak bisa disejajarkan dengan amar putusan. Obiter dictum hanya sekedar  ilustrasi  atau  analogi  untuk  menyusun  argumen-argumen  dalam menentukan  suatu  pertimbangan  hukum,  sehingga  tidak  memiliki  kekuatan
26 Denny Indrayana, “Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review MK Dan PTUN,” Mimbar Hukum 19, no. 3 (2007): 335–485, https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.19074.
27 Erwin  Prahara,  “Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Tanggung  Jawab  Tergugat  Dalam  Pemberian
Nafkah Pasca Putusan Cerai,” Jurnal USM Law Review 1, no. 1 (2018): 2, https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2225.
28 Jimly  Asshiddiqie, Hukum  Acara  Pengujian  Undang-Undang (Jakarta:  Konstitusi  Press,  2006): 284.
29 Meika  Arista,  “Kapan  Pertimbangan  Putusan  MK  Dikatakan  Mengikat  Dan  Tidak  Mengikat?,” Hukum Online, n.d.
30 Maruarar  Siaahan, Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia (Jakarta:  Konstitusi Press, 2005).
Accepted: 2 -2-2023 Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105
hukum  mengikat. 31 Tujuan  dari  penerapan obiter  dicta dalam  putusan  adalah untuk memperjelas prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum yang akan digunakan hakim  dalam  pertimbangannya. 32 Berkaitan  pembagian  dua  macam  substansi pertimbangan  hakim  tersebut,  juga  dibahas  oleh  ahli  dalam  Putusan  MK  No. 32/PUU-XVIII/2020.
Selanjutnya Kusuma Pudjosewojo, memberikan contoh untuk menggambarkan  perbedaan ratio  decidendi dan obiter  dicta .  Ia  mengatakan  jika suatu  perkara  mengantung  faktor-faktor  a,  b,  dan  c.  Dari  faktor-faktor  ini  yang dianggap  essensiil  ialah  faktor  a  dan  b,  sedangkan  c  hanya  penambah  saja. Berdasarkan hal tersebut, hakim mengambil putusan x. Maka, ratio decidendi dari perkara  itu  adalah  a  dan  b  (beserta  x).  Jika  kemudian  terjadi  perkara  yang mengandung  faktor  a  dan  b  (dan  c),  maka  bisa  dipastikan  bahwa  keputusannya akan  x.  Jika  terjadi  perkara  yang  mengandung  faktor  a  dan  b  dan  c  dan  d, sedangkan  d  adalah  essensiil,  maka  dalam  perkara  ini  keputusannya  tidak mungkin x. 33
Berdasarkan  kedua  teori  tersebut,  pertimbangan  hakim  Putusan  MKRI 15/PUU-XX/2022  pun  memiliki  kedua  substansi  tersebut  baik ratio decidendi maupun obiter  dictum .  Bagian  pertimbangan  yang  menunjukan obiter  dictum sebagaimana  tercantum  pada  pertimbangan  hakim  [3.11]  dan  [3.12]. 34 Sebagai contoh,  (1)  Pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  dipilih  dalam  satu pasangan  secara  langsung  oleh  rakyat  di  daerah  yang  bersangkutan  agar  dapat menguatkan  kedaulatan  rakyat  dan  demokrasi  [3.12.1];  (2)  Pelaksanaan  pilkada secara  langsung  yang  dilakukan  serentak  tersebut  dimaksudkan  untuk mengefisienkan biaya dan waktu serta upaya meminimalkan kemungkinan potensi konflik [3.12.2]; (3) Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pilkada serentak nasional yang  akan  dilaksanakan  pada  tahun  2024  telah  ternyata  berimplikasi  pula  pada penundaan  pelaksanaan  Pilkada  yang  seharusnya  dilaksanakan  pada  tahun  2022 dan 2023, sehingga masa jabatan kepala daerah yang selesai pada tahun 2022 dan 2023 tersebut  harus diisi oleh penjabat  yaitu orang  yang secara sementara waktu menduduki  jabatan  gubernur/bupati/walikota,  agar  tidak  terjadi  kekosongan jabatan  kepala  daerah  yang  akan  berdampak  pada  ketidakberlangsungan
31 Siaahan.
32 M. Natsir Asnawi, “Obiter Dicta Dalam Putusan Hakim,” Vol. XXVIII, 2011.
33 Arista, “Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat Dan Tidak Mengikat?”
34 MKRI, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022, 44.
[3.11]  Menimbang  bahwa  sebelum  Mahkamah  mempertimbangkan  lebih  lanjut  dalil-dalil permohonan  para  Pemohon,  oleh  karena  norma  Pasal  201  ayat  (10)  dan  ayat  (11)  UU  10/2016  yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon saling berkaitan erat dan esensinya tidak berbeda yakni mengenai penunjukan  penjabat  dalam  jabatan  ASN  sebagai  penjabat  gubernur/bupati/walikota  untuk  menggantikan kepala  daerah  yang  habis  masa  jabatannya  dan  tidak  diisi  dengan  kepala  daerah  hasil  pemilihan  maka Mahkamah akan mempertimbangkan secara bersamaan norma Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 a quo.
[3.12]  Menimbang  bahwa  sebelum  mempertimbangkan  lebih  lanjut  pokok  permohonan  mengenai konstitusionalitas  norma  Pasal  201  ayat  (10)  dan  ayat  (11)  UU  10/2016  yang  dipermasalahkan  oleh  para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:”
Accepted: 2 -2-2023 Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105
penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah.  Oleh  karena  itu,  ditentukan pengangkatan  penjabat  kepala  daerah  di  masing-masing  daerah  tersebut  sampai dengan terpilihnya kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) definitif berdasarkan hasil Pilkada serentak nasional tahun 2024 [3.12.4].
Uraian tersebut tidak membahas secara langsung pokok materiil pasal yang diuji  tetapi  membantu  untuk  membangun  argumentasi  hakim.  Sedangkan  pada bagian  pertimbangan  [3.13.3]  Putusan  15/PUU-XX/2022,  di  mana  mahkamah menjelaskan  rambu-rambu  dalam  penunjukan  kepala  daerah  sebagaimana  yang telah  dijelaskan  sebelumnya  merupakan  pertimbangan  hakim  yakni ratio decidendi .  Hal  tersebut  berdasarkan  bangunan  argumentasi  bahwa  rambu-rambu tersebut  disusun  mahkamah  setelah  memeriksa  pasal  yang  diuji  dengan melakukan berbagai penafsiran/interpretasi. 35
Pada  pertimbangan  [3.13],  mahkamah  menyebutkan  bahwa  pertimbangan [3.13.3]  merupakan  salah  satu  bagian  dari  pertimbangan  mahkamah  dalam memeriksa  dalil-dalil  para  Pemohon  yang  pada  pokoknya  mempersoalkan pengangkatan  penjabat  kepala  daerah  dalam  norma  Pasal  201  ayat  (10)  dan  ayat (11)  UU  10/2016  yang  menurut  para  Pemohon  bertentangan  dengan  prinsip kedaulatan  rakyat  dan  pilkada  yang  demokratis,  persamaan  kedudukan  dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat  (4),  Pasal  27  ayat  (1),  dan  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945.  Pertimbangan hukum  yang  menjadi  dasar  atau  alasan  dalam  menentukan  diambilnya  suatu putusan meskipun tidak terdapat frasa “memerintahkan” tetapi memiliki kekuatan hukum  yang  sama  sepeerti  pada  putusan  MK.  Hal  tersebutpun  berlaku  sama terhadap  pertimbangan  hakim  pada  putusan  MK  nomor  67/PUU-XI/XIX/2021 dan Putusan MK Nomor 18/PUU-XX/2022.
Putusan yang menolak seluruh permohonan permohonan bukan berarti pasal yang  diuji  tidak  membutuhkan  peraturan  lebih  lanjut  yakni  sebagai  peraturan pelaksananya. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam hierarki peraturan  perundang-undangan  terdapat  jenis  peraturan  pemerintah.  Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk  menjalankan  undang-undang  sebagaimana  mestinya. 36 Dengan  kekuatan hukum  yang  sama  sebagaimana  dengar  amar  seyogyanya  pemerintah  dapat menyusun peraturan pelaksana penunjukan penjabat kepala daerah.
35 Martitah, Mahkamah  Konstitusi:  Dari  Negative  Legislature  Ke  Positive  Legislature (Jakarta: Konstitusi  Press,  2013):81.  Dalam  ilmu  hukum  dan  konstitusi,  interpretasi  adalah  penemuan  hukum ( rechtsvinding )  manakala  peraturannya  ada  tetapi  tidak  jelas  untuk  dapat  diterapkan  pada  peristiwanya. Penemuan hukum ihwalnya adalah berkenaan dengan hal mengkonkretisasikan produk pembentukan hukum.
36 Pasal  1  angka  5  “Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan” (n.d.).
Accepted: 2 -2-2023 Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105
3.2 Kekuatan  Eksekutorial  Pertimbangan  Hakim  MK  dalam  Putusan 15/PUU-XX/2022
Kekuatan  eksekutorial  dalam  pembahasan  ini  tidak  dapat  dilepaskan  dari kekuatan  hukum  pertimbangan  hakim  yang  dianggap  menciptakan  hukum  baru dan  memiliki  sifat final  and  binding .  Meskipun  telah  terjadi  keterpaduan  dalam pertimbangan  hukum,  tetaplah  membutuhkan  tindak  lanjut  implementasi  dalam kasus-kasus  konkrit  oleh  pihak  yang  berwenang.  Di  sini  pihak  yang  berwenang adalah  pemerintah.  Mengingat  peraturan  pelaksana  yang  dibutuhkan  ialah peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016 tentang Pilkada, sehingga  tersedia  mekanisme  dan  persyaratan  yang  terukur  dan  jelas  bahwa pengisian  penjabat  tersebut  tidak  mengabaikan  prinsip-prinsip  demokrasi  dan sekaligus  memberikan  jaminan  bagi  masyarakat  bahwa  mekanisme  pengisian penjabat  berlangsung  terbuka,  transparan,  dan  akuntabel  untuk  menghasilkan pemimpin  yang  kompeten,  berintegritas,  sesuai  dengan  aspirasi  daerah  serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah.
Secara  garis besar tugas  dan wewenang dari Penjabat  Kepala Daerah tidak jauh berbeda dengan Kepala Daerah Definitif, sebagaimana Pasal 65 ayat (1) dan ayat  (2)  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Namun  tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat rambu-rambu khusus bagi penjabat kepala daerah dalam  melaksanakan  roda  pemerintahan  daerah,  mengingat  keberadaan  penjabat berdasarkan penunjukan bukan hasil pemilihan. Pembatasan kewenangan Penjabat Kepala Daerah karena keberadaannya berdasarkan penunjukan yang diatur dalam Pasal  132  A  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  PP  Nomor  49  Tahun  2008  tentang  Perubahan Ketiga  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2005  tentang  Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah  (ditetapkan  tanggal  4  Juli  2008)  sebagai  berikut:  1)  melakukan  mutasi pegawai;  2)  membatalkan  perijinan  yang  telah  dikeluarkan  pejabat  sebelumnya dan/atau  mengeluarkan  perijinan  yang  bertentangan  dengan  yang  dikeluarkan pejabat  sebelumnya;  3)  membuat  kebijakan  tentang  pemekaran  daerah  yang bertentangan  dengan  kebijakan  pejabat  sebelumnya;  dan  4)  membuat  kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
Pasal  4  UUD  NRI  1945,  menegaskan  Presiden  memegang  kekuasaan pemerintahan  menurut  undang-undang.  Dalam  sudut  pandang  ketatanegaraan Presiden  merupakan  unsur  pemegang  birokrasi  tertinggi,  sebagaimana  konsep negara  kesatuan.  Sebagaimana  definisi  yang  disampaikan  Soehino,  negara kesatuan  adalah  negara  yang  tidak  tersusun  dari  beberapa  negara,  melainkan
Accepted: 2 -2-2023 Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105
hanya  terdiri  atas  satu  negara,  sehingga  tidak  ada  negara  di  dalam  negara. 37 Kemudian pendapat Edie Toet Hendratno menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara kesatuan dipegang sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat. 38
Dikaitkan  dalam  hal  pemerintah  daerah  langsung  merujuk  pada  Pasal  18 ayat  (2)  UUD  NRI  1945,  di  mana  urusan  pemerintahan  daerah  menurut  asas otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Pasal  tersebut  menjadi  salah  satu  cita-cita reformasi,  di  mana  daerah  diberikan  kesempatan  untuk  mengelola  daerahnya sendiri  berdasarkan  asas  otonomi  daerah  dan  asas  desentralisasi  serta  tugas pembantuan  dari  pusat.  Korelasinya  jika  terjadi  penunjukan  penjabat  kepala daerah oleh pemerintah pusat patut dipertanyakan dimana masalah demokrasi dan otonomi  daerah.  Mengingat  dalam  konstitusi  pun  mengatur  dalam  Pasal  18  ayat (4) UUD NRI 1945 terkait Kepala daerah dipilih secara demokratis dan Pasal 18A ayat (1), memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah menolak permohonan permohon,  yang  artinya  pasal  yang  diujikan  yakni  Pasal  167  ayat  (3)  dan  Pasal 347 ayat (1) UU 7 Tahun 2017, Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 serta Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) UU 10/2016 UU Pilkada dinilai konstitusional oleh MK. Putusan ini menegaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, dan anggota  DPD  secara  serentak  tak  bisa  dipisahkan  satu  sama  lain.  Pendapat mahkamah  dengan  adanya  Pemilu  Serentak  dapat  memperkuat  sistem pemerintahan  presidensial  sesuai  dengan  kesepakatan  para  pengubah  UUD 1945. 39 Sistem presidensial inilah yang juga menjadi landasan bahwa penunjukan Penjabat  Kepala  Daerah  dibenarkan  dalam  hal  kewenangan  presiden  kepala pemerintahan  yang  mendelegasikan  kewenangannya  kepada  Menteri  Dalam Negeri.
Kemudian  hal  tersebut  memunculkan  pertanyaan,  apakah  penunjukan Penjabat  tersebut  memenuhi  asas  demokrasi.  Demokrasi  adalah  bentuk pemerintahan  yang  semua  warga  negaranya  memiliki  hak  setara  dalam pengambilan  keputusan  yang  dapat  mengubah  hidup  mereka.  Demokrasi mengizinkan  warga  Negara  berpartisipasi  baik  secara  langsung  maupu  melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup  bidang  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  yang  memungkinkan  adanya praktek kebebasan politik secara bebas dan merata.
Dalam  sistem  ketatanegaraan,  teori  demokrasi  dibagi  menjadi  dua,  yaitu: demokrasi  material  dan  demokrasi  formal.  Demokrasi  dalam  arti  yang  pertama adalah demokrasi yang diwarnai oleh falsafah atau idelogi yang dianut oleh suatu bangsa atau negara. Perbedaan dalam demokrasi yang dianut oleh masing-masing negara  menunjukkan  adanya  perbedaan  yang  mendasar  dalam  demokrasi  ini.
37 Soehino, Ilmu Negara (Yogyakarta: Liberty, 2000).
38 Rusdianto  Sesung, Hukum  Otonomi  Daerah:  Negara  Kesatuan,  Daerah  Istimewa  Dan  Daerah Otonomi Khusus (Refika Aditama 2013), h. 11.
39 Lihat pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019
Accepted: 2 -2-2023 Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105
Selanjutnya demokrasi dalam arti formal dapat dipahami sebagai bentuk lembaga perwakilan  yang  secara  mutakhir  dikenal  adanya  empat  lembaga  perwakilan sebagaimana  diajukan  James  MacGregor,  Burnst  J.W.  Peltason,  dan  Thomas  E. Cronin yakni, perwakilan formal adalah kewenangan untuk bertindak dengan atas nama  orang  lain  melalui  proses  kelembagaan  atau  kesepakatan  yang  terbuka seperti  pemilihan  umum  berkala,  perwakilan  deskriptif  atau  kewilayahan  adalah perluasan  yang  menentukan  karakteristik  masyarakat  baik  laki-laki  maupun perempuan yang secara formal harus diwakilkan, perwakilan simbolik merupakan perluasan bagi anggota legislatif yang dapat dipercaya sebagai utusan dari rakyat di wilayah asalnya, dan perwakilan substansial adalah para anggota legislatif yang bertanggungjawab kepada pemilihnya. 40
Penunjukan  penjabat  kepala  memang  dilakukan  tanpa  keterlibatan  rakyat baik  langsung maupun tidak langsung dalam menentukan penjabat  di  daerahnya. Peran  DPRD  sebagai  representasi  rakyat  pun  tidak  disebutkan  dalam  proses penunjukan  penjabat.  Jika  dikaitkan  dengan  demokrasi  materiil,  tindakan penunjukan  penjabat  tersebut  tidak  memenuhi  asas  demokrasi  materiil.  Di  mana menanggalkan  unsur  keterlibatan  rakyat  baik  langsung  maupun  tidak  langsung, karena kewenangan mutlak dalam penunjukan pada Kementrian Dalam Negeri.
Idealnya,  jika  berdasarkan  demokrasi  materiil,  penunjukan  penjabat  harus mempertimbangkan Pasal 18 UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.  Sebelum  mengangkat  Penjabat,  Presiden/Mendagri  paling  kurang  atau setidaknya terlebih dahulu meminta pendapat dan masukan dari DPRD dan kepala daerah  setempat.  Sebelum  pemilihan  nama,  terlebih  dahulu  meminta  usulan kriteria  dan  nama  yang  diharapkan/dibutuhkan  daerah,  serta  setelah  ada  nama calon Penjabat: meminta respon/pendapat dan masukan atas nama calon Penjabat yang  tersebut.  Namun  hal  tersebut  dinilai  tidak  memenuhi  efisiensi  dalam pemerintahan.  Mengingat  proses  keterlibatan  DPRD  dalam  penunjukan  kepala daerah  menjadi  proses  yang  berbelit-belit,  sedangkan  unsur  representasi  rakyat sebenarnya  telah  digagas  pada  saat  pembentukan  undang-undang  yang  mengatur adanya pemilu serentak dan penunjukan penjabat kepala daerah.
Dari  sisi  demokrasi  formiil,  penunjukan  penjabat  kepala  daerah  juga merupakan implementasi dari demokrasi. Mengingat, ketentuan pada UU Pilkada merupakan  hasil  dari  lembaga  legislatif  dan  menjadi  dasar  hukum  yang konstitusional.  Dalam  urian  tersebut  jelas  bahwa  demokrasi  tidak  hanya  sekedar proses pemilihan umum, namun jauh lebih penting yakni mengikutsertakan rakyat dalam proses perumusan kebijakan public dan mengutamakan kepntingan rakyat. Christoph Gusy menyatakan dengan tegas bahwa “ Democracy is not convinced by the  voting  day…, ”  demokrasi  tidak  hanya  berhenti  pada  saat  pemungutan  suara, karena  pemungutan  suara  hanya  proses  penentuan  seseorang  oleh  rakyat,
40 M  I  Ramdhan,  “Menyoal  Demokrasi  Formal,  Refleksi  Filsafati  Pancasila,” Jurnal  Hukum  Dan Bisnis (Selisik) , 2018, 100–111, https://doi.org/https://doi.org/10.35814/selisik.v4i1.688.
Accepted: 2 -2-2023 Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105
sedangkan kedaulatan rakyat menuntut semua kepentingan rakyat terwakili dalam penyelenggaraan negara.
Putusan  MK  Nomor  67/PUU-XIX/2021,  yang  dimaksud  dengan  “dipilih secara  demokratis”  dalam  Pasal  18  ayat  (4)  UUD  1945  sebagaimana  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  072-073/PUU-II/2004  adalah  tidak  hanya  terbatas pada model pemilihan secara langsung atau tidak langsung, melainkan mencakup juga  model  pemilihan  yang  lain  dalam  rangka  menghormati  satuansatuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa sesuai dengan amanat Pasal 18B  ayat  (1)  UUD  1945.  selain  terkait  dengan  model  pemilihan,  konstitusi ternyata  tidak  secara  eksplisit  menentukan  hal-hal  lain  terkait  dengan  Pilkada, seperti  berapa  lama  masa  jabatan  kepala  daerah,  kapan  waktu  penyelenggaraan hingga  siapakah  badan  yang  menyelesaikan  perselisihan  hasil  Pilkada.  Melalui Pasal  18  ayat  (7)  UUD  1945,  konstitusi  kemudian  mendelegasikan  kewenangan untuk  menentukan  lebih  lanjut  pengaturannya  dalam  undang-undang  yang meliputi  seluruh  aspek  rancang  bangun  sistem  Pilkada  yang  akan  digunakan, mulai  dari  model  pemilihan  sampai  terkait  teknis  waktu  penyelenggaraannya. Namun demikian, ruang pengaturan yang sangat luas tersebut bukan berarti tanpa batas,  kata  “demokratis”  menjadi  arah  sekaligus  tolok  ukur  rancang  bangun penyelenggaraan Pilkada yang diatur dalam peraturan teknis di bawah UUD.
Putusan  MK  Nomor  67/PUU-XIX/2021  tidak  hanya  menyatakan  bahwa penyelenggaraan  pilkada  serentak  merupakan  konstitusional  dan  merupakan bagian dari ketentuan peralihan ( transitional provision ) yang memuat penyesuaian pengaturan  tindakan  hukum  atau  hubungan  hukum  yang  sudah  ada  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  lama.  MK  menilai,  penundaan  atas pemenuhan hak warga negara untuk memilih ( right to vote ) dan hak untuk dipilih ( right to  be candidate ) pada sebagian pilkada dalam  rangka menuju pelaksanaan pilkada secara nasional tahun 2024 adalah masih dalam kerangka pembatasan hak konstitusional  warga  negara  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  28J  Ayat  (2) UUD 1945. MK berpendapat  pengisian penjabat kepala daerah dapat  dibenarkan dalam hal dilakukan untuk mengisi jabatan pada masa transisional dan sepanjang penjabat  yang  ditunjuk  adalah  yang  memenuhi  kualifikasi  oleh  undang-undang serta  kinerjanya  dapat  dievaluasi  oleh  pejabat  yang  berwenang  setiap  waktu  dan bahkan  mungkin  dapat  dilakukan  penggantian  apabila  dipandang  tidak mempunyai kapabilitas untuk memberikan pelayanan publik.
MK menegaskan bahwa proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah juga  masih  dalam  ruang  lingkup  pemaknaan  “secara  demokratis”  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  18  ayat  (4)  UUD  1945.  Perlu  menjadi  pertimbangan  dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016. Tujuannya agar tersedia mekanisme dan persyaratan  yang  terukur  dan  jelas  bahwa  pengisian  penjabat  tersebut  tidak mengabaikan  prinsip-prinsip  demokrasi  dan  sekaligus  memberikan  jaminan  bagi
Accepted: 2 -2-2023 Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105
masyarakat  bahwa  mekanisme  pengisian  penjabat  berlangsung  terbuka, transparan,  dan  akuntabel  untuk  menghasilkan  pemimpin  yang  kompeten, berintegritas,  sesuai  dengan  aspirasi  daerah  serta  bekerja  dengan  tulus  untuk rakyat dan kemajuan daerah.
Mengingat peran sentral yang dimiliki oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah  serta  dengan  mempertimbangkan  lamanya  daerah  dipimpin  oleh  penjabat kepala daerah, MK berpandangan perlu dipertimbangkan pemberian kewenangan penjabat  kepala  daerah  dalam  masa  transisi  menuju  pilkada  nasional  yang  sama dengan  kepala  daerah  definitif.  Sebab,  dengan  kewenangan  penuh  yang  dimiliki penjabat  kepala  daerah  yang  ditunjuk  maka  akselerasi  perkembangan pembangunan  daerah  tetap  dapat  diwujudkan  tanpa  ada  perbedaan  antara  daerah yang dipimpin oleh penjabat kepala daerah maupun yang definitif.
Proses  mengangkat  penjabat  kepala  daerah,  pemerintah  terlebih  dahulu harus  membuat  pemetaan  kondisi  riil  masing-masing  daerah  dan  kebutuhan penjabat kepala daerah yang memenuhi syarat sebagai penjabat kepala daerah dan memerhatikan  kepentingan  daerah  dan  dapat  dievaluasi  setiap  waktu  secara berkala oleh pejabat yang berwenang. Sehingga akan menghasilkan para penjabat kepala daerah yang berkualitas dalam memimpin daerahnya masing-masing untuk waktu  sementara  sampai  adanya  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  definitif berdasarkan hasil pilkada nasional tahun 2024, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan 15/PUU-XX/2022.
Pemilihan  Kepala  Daerah  oleh  rakyat  bertujuan  untuk  menjalankan  suara rakyat.  Kontra  prestasinya  kepala  daerah  menjalankan  urusan  desentralisasinya atau  otonomi.  Karena  kewenangan  yang  dijalankan  adalah  otonomi  daerah,  dan akuntabilitasnya  ke  pemilih  yang  ada  di  daerah.  Sedang  pada  penjabat  kepala daerah,  merupakan  bentuk  wakil  pemerintahan  pusat  di  daerah  berdasarkan  asas dekonsentrasi untuk menjalankan otonomi agar roda pemerintahan tidak berhenti, implikasinya akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat. Di sini tidak ada partisipasi rakyat secara langsung, lebih pada penekanan struktural dan  pencapaian  efisiensi  dalam  masa  transisi.  Pemerintahan  daerah  tetap  bisa berjalan  dengan  penunjukan  penjabat  kepala  daerah.  Penjabat  kepala  daerah memang  bersifat appointee dalam  posisi  dekonsentrasi  dengan  asas efficieny , bukan lokal demokrasi.
Urgensi adanya peraturan pelaksana dari Pasal 201 UU Pilkada ialah untuk mengantisipasi banyaknya konflik kepentingan dalam penunjukan kepala daerah. Pasal  201  inipun  dapat  diibartkan  “babak  belur”,  dengan  banyaknya  uji  materiil kekhawatiran  publik  akan  proses  penunjukan  para  penjabat  yang  dinilai  tidak transparan  dan  rentan  dipolitisasi,  namun  bagaimana  pun  juga  merupakan  hak prerogatif  Presiden.  Kerentanan  Pasal  201  UU  10/2016  tentang  Pilkada  dapat memberikan  kewenangan  tanpa  batas  bagi  pemerintah  dalam  hal  menunjuk penjabat  kepala  daerah  yang  berujung  peluang  besar  terhadap  konflik
Accepted: 2 -2-2023 Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105
kepentingan. Putusan MK 15/PUU-XX/2022, Putusan MK 67/PUU-XI/XIX/2021 dan  Putusan  MK  Nomor  18/PUU-XX/2022,  seharusnya  mempunyai  nilai eksekutabilitas  sebagai  rujukan  menyusun  peraturan  pemerintah  mengenai penunjukan penjabat kepala daerah ketika telah memiliki kekuatan hukum.
Sebagaimana  Pasal  47  UU  MK  “Putusan  Mahkamah  Konstitusi memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  sejak  selesai  diucapkan  dalam  sidang  pleno terbuka untuk umum”. Menurut, Ni’matul Huda, Kekuatan mengikat putusan MK berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak yang berperkara  yaitu  pemohon,  Pemerintah,  DPR/DPD,  ataupun  pihak-pihak  terkait yang  diizinkan  memasuki  proses  perkara,  tetapi  juga  putusan  tersebut  mengikat bagi  semua  orang,  lembaga  negara  dan  badan  hukum  dalam  wilayah  Republik Indonesia.  Ia  berlaku  sebagai  hukum  sebagaimana  hukum  diciptakan  pembuat undang-undang. 41 Aturan  pelaksana  Pasal  201  UU  10/2016  tentang  Pilkada diharapkan  dapat  memenuhi  Prinsip  kedaulatan  rakyat,  Pilkada  demokratis, Persamaan  kedudukan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  kepastian  hukum  dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pelaksanaan atas putusan MK terletak pada aturan hukum  dan  iktikad  baik  dari  kesepakatan  seluruh  lembaga  dan  pihak  yang berpartisipasi  dalam  proses  politik  yang  dapat  berperan  dalam  implementasi putusan MK.

## 4. PENUTUP
Pertimbangan hukum Putusan 15/PUU-XX/2022 memiliki kekuatan hukum sebagaimana putusan MK  yang memiliki sifat final  and binding sejak diucapkan oleh  hakim.  Pertimbangan  hakim  Putusan  15/PUU-XX/2022    memiliki  substansi sebagai ratio decidendi bukan sebagai obiter dictum . Kekuatan eksekutorial dalam pembahasan  ini  tidak  dapat  dilepaskan  dari  kuatan  hukum  pertimbangan  hakim yang  dianggap  menciptakan  hukum  baru  dan  memiliki  sifat final  and  binding . Meskipun  telah  terjadi  keterpaduan  dalam  pertimbangan  hukum,  tetaplah membutuhkan  tindak  lanjut  implementasi  konkrit  oleh  pihak  yang  berwenang yakni pemerintah. Urgensi adanya peraturan pelaksana dari Pasal 201 UU Pilkada ialah  untuk  mengantisipasi  banyaknya  konflik  kepentingan  dalam  penunjukan kepala  daerah.  Aturan  pelaksana  Pasal  201  UU  10/2016  tentang  Pilkada diharapkan  dapat  memenuhi  prinsip  kedaulatan  rakyat,  pilkada  demokratis, persamaan  kedudukan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  kepastian  hukum  dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pelaksanaan atas putusan MK terletak pada aturan hukum  dan  iktikad  baik  dari  kesepakatan  seluruh  lembaga  dan  pihak  yang berpartisipasi dalam proses politik.
41 Ni’matul  Huda, Kekuatan  Eksekutorial  Putusan  Mahkamah  Konstitusi (Yogyakarta:  FH  UII, 2018): 193.
Accepted: 2 -2-2023 Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA
Abiyasa, Pulung. “Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang  Suatu  Kajian  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pemilu.” Jurnal USM Law Review 2, no. 2 (2019): 149. https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266.
Ahmad  Gelora  Mahardika,  Sun  Fatayati,  Ferry  Nahdian  Furqan.  “Problematika Yuridis  Pengisian  Penjabat  Sementara  Kepala  Daerah  Dalam  Sistem Ketatanegaraan  Indonesia.” Legacy:  Jurnal  Hukum  Dan  Perundang-
Undangan 2, no. 2 (2022): 2003–5. https://ejournal.iain- tulungagung.ac.id/index.php/legacy/article/view/6224.
Arista,  Meika.  “Kapan  Pertimbangan  Putusan  MK  Dikatakan  Mengikat  Dan Tidak Mengikat?” Hukum Online, n.d.
Asnawi, M. Natsir. “Obiter Dicta Dalam Putusan Hakim.” Vol. XXVIII, 2011.
Asshiddiqie, Jimly. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang . Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
———. Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara .  5th  ed.  Jakarta:  Raja  Grafindo, 2015.
Barents, J. “De Wetenschap de Politiek, Een Terreinverkenning.” In Ilmu Politika Suatu  Perkenalan  Lapangan ,  edited  by  L.M.  Sitorus,  38.  Jakarta:  PT.
Pembangunan, 1958. Casmi  Arrsa,  Ria.  “Pemilu  Serentak  Dan  Masa  Depan  Konsolidasi  Demokrasi.” Jurnal Konstitusi 11, no. 3 (2014): 169.
https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1136.
Daerah,  Komite  Pemantauan  Pelaksanaan  Otonomi.  “Pemerintah  Terus  Didesak Buat Peraturan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah,” n.d.
Dhf/isn.  “Daftar  Penjabat  Kepala  Daerah  Yang  Dilantik  Mendagri.”  CNN Indonesia, n.d.
Efendi,  Dyah  Ochtorina  Susanti  dan  A’an. Penelitian  Hukum  (Legal  Research) . Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Huda,  Ni’matul. Kekuatan  Eksekutorial  Putusan  Mahkamah  Konstitusi . Yogyakarta: FH UII, 2018.
Indrayana, Denny. “Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review MK Dan PTUN.” Mimbar Hukum
19, no. 3 (2007): 335–485. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.19074.
Juanda  &  Ogiandhafiz  Juanda.  “Pengangkatan  Penjabat  Kepala  Daerah Menghadapi Pilkada Serentak 2024 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara.” Jurnal Keamanan Nasional  Volume VIII, Nomor. 1, Juli 2022 VIII, no.  10 (n.d.): 192–219. https://doi.org/https://doi.org/10.31599/jkn.v8i1.534. Konstitusi,  Asosiasi  Pengajar  Hukum  Mahkamah. Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi . Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI, 2010.
Martitah. Mahkamah  Konstitusi:  Dari  Negative  Legislature  Ke  Positive Legislature . Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
Marzuki, Peter Mahmud. Teori Hukum . Jakarta: Kencana, 2020. MKRI. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 (2022).
Prahara,  Erwin.  “Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Tanggung  Jawab  Tergugat Dalam Pemberian  Nafkah Pasca Putusan Cerai.” Jurnal  USM  Law  Review 1, no. 1 (2018): 1. https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2225.
Accepted: 2 -2-2023 Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105
Pramana,  Setiya,  Muhammad  Junaidi,  Zaenal  Arifin,  Kadi  Sukarna,  and Pemilihan  Umum.  “Kewenangan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Dalam  Penanganan  Kasus  Keterlibatan  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam Pemilihan  Umum.” Jurnal  USM  Law  Review 3,  no.  2  (2020):  462–79. https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2903.
Ramdhan, M I. “Menyoal Demokrasi Formal, Refleksi Filsafati Pancasila.” Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik) , 2018, 100–111. https://doi.org/https://doi.org/10.35814/selisik.v4i1.688. Ratu,  Dian,  Ayu  Uswatun,  and  Anggita  Doramia  Lumbanraja.  “Perkembangan Interpretasi  Hukum  Oleh  Hakim  Di  Indonesia  Dalam  Dominasi  Tradisi Civil Law System” 7, no. 2 (2022): 232–45. https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799.
Sesung, Rusdianto. Hukum Otonomi Daerah: Negara Kesatuan, Daerah Istimewa Dan Daerah Otonomi Khusus . Bandung: Refika Aditama, 2013. Siaahan,  Maruarar. Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia . Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
Soehino. Ilmu Negara . Yogyakarta: Liberty, 2000. Sukimin, Sukimin. “Pemilihan Presiden Dan Wakil Residen Berdasarkan Undang-
Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan Umum.” Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (2020): 114. https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284.
Supriyanto,  Didik.  “Pemilu  Serentak  Versi  MK  Justru  Merepotkan.”  In Pemilu Serentak  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Indonesia ,  edited  by  Indra  Pahlevi, vi. Jakarta: P3DI Sekretariat DPRI RI, 2015.
Syaefudin, Muhammad. “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP)  Dalam  Menegakan  Kode  Etik  Pelanggaran  Pemilihan  Umum.” Jurnal USM Law Review 2, no. 1 (2019): 104.
https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261.
Tsarina Maharani. “101 Kepala Daerah Habis Masa Jabatan, Siapa Penggantinua Jika Tanpa Pilkada?” Kompas, n.d.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (2015).
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan (n.d.).
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah dirubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2020  tentang Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2003  tentang Mahkamah Konstitusi (n.d.).
Usman,  Syarifuddin.  “Polemik  Pengangkatan  Penjabat  Kepala  Daerah.” Jurnal
Sains, Sosial Dan Humaniora 2, no. 1 (2022): 63–73. http://jurnal.ummu.ac.id/index.php/jssh/article/view/1144.