AKUNTABILITAS Vol. VIII, No. 2, Agustus 2015 P-ISSN: 1979-858X Halaman 111 - 120

## COST RECOVERY RATE
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BPJS KESEHATAN
Sandra Aulia 1
Supriadi Dewi Kartika Sari

## Arthaingan Mutiha
Program Vokasi Universitas Indonesia
ABSTRACT: Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN) is  an  Indonesian  public  health  care program organized by Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). The health care system in this tiered program, all patients are served on the first level health facility and can be referred to more advanced  facilities.  Payments  made  by  the  advanced  health  care  facility  uses  INA  CBG's  rates. Many  parties  complaint  against  the  INA  CBG's  rates  that  are  considered  detrimental  to  the hospital. This study aims to determine whether the INA CBG's rates is profitable by look at cost recovery rate of the tariffs. This study analyzes INA CBGs rates set by the government uses the real costs incurred hospital. The data collected in this study are primary data and secondary data. This study found that the cost recovery rate is 93% means that hospitals gain 7% by using INA CBG's rates.
Keywords : BPJS, JKN, cost recovery, revenues, costs, profits
ABSTRAK :  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  merupakan  program  pemeliharaan kesehatan  masyarakat  Indonesia  yang  diselenggarakan  oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial (BPJS). Sistem pelayanan kesehatan pada program ini berjenjang, semua pasien dilayani pada  fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  dan  dapat  dirujuk  ke  fasilitas  tingkat  lanjut. Pembayaran  pelayanan  kesehatan  yang  dilakukan  oleh  fasilitas  tingkat  lanjut  menggunakan tarif  INA  CBG’s.  Banyak  keluhan  terhadap  tarif  INA  CBG’s  yang  dianggap  merugikan  rumah sakit.  Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  apakah  tarif  INA  CBG’s  menguntungkan  dengan melihat cost  recovery  rate dari tarif tersebut. Penelitian ini menganalisis tarif INA CBGs yang ditetapkan  pemerintah  menggunakan  biaya  riil  yang  dikeluarkan  rumah  sakit.  Data  yang dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  primer  dan  data  sekunder.  Penelitian  ini menemukan  bahwa cost  recovery  rate sebesar  93%  artinya  rumah  sakit  memperoleh keuntungan 7% dengan menggunakan tarif INA CBG’s.
Kata kunci: BPJS, JKN, cost recovery , pendapatan, biaya, keuntungan
1 Draft pertama:  10 Desember 2014; Revisi: 12 Januari 2015; Diterima: 5 Februari 2015 Penulis dapat dikontak melalui: salia@zahoo.com

## PENDAHULUAN
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 Januari 2014. JKN ini adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar  peserta  memperoleh  manfaat  pemeliharaan  kesehatan  dan  perlindungan  dalam memenuhi  kebutuhan  dasar  kesehatan  yang  diberikan  kepada  setiap  orang  yang  telah membayar  iuran  atau  iurannya  dibayar  oleh  pemerintah.  Program  ini  diselenggarakan  oleh Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan,  yang  merupakan  perubahan  dari  PT ASKES.
Berdasarkan  peraturan  BPJS  tahun  2014,  peserta  JKN  dapat  dilayani  di  fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia dengan sistem berjenjang, yaitu mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai fasilitas tingkat lanjutan. Fasilitas kesehatan ini bisa milik pemerintah, pemerintah daerah dan milik swasta yang memenuhi ketentuan BPJS dan bekerjasama dengan BPJS.  Fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  antara  lain;  Puskesmas,  Praktek  Dokter,  Praktek Dokter  Gigi,  Klinik  Pratama  dan  Rumah  Sakit  Tipe  D.  Sedangkan  fasilitas  tingkat  lanjutan yaitu; Klinik Utama, Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.
Berdasarkan peraturan BPJS Tahun 2014, pembayaran pelayanan kesehatan oleh BPJS ke fasilitas  tingkat  lanjut  dengan  menggunakan  tarif  INA  CBG’s.  Tarif  paket  INA  CBG’s  adalah sistem pembayaran berdasarkan diagnosa. Dalam pembayaran menggunakan sistem INA CBGs, baik  Rumah  Sakit  maupun  pihak  pembayar  tidak  lagi  merinci  tagihan  berdasarkan  rincian pelayanan  yang  diberikan,  melainkan  hanya  dengan  menyampaikan  diagnosis  keluar  pasien dan kode DRG (Disease Related Group) . Besarnya penggantian biaya untuk diagnosis tersebut telah  disepakati  bersama  antara  provider/asuransi  atau  ditetapkan  oleh  pemerintah sebelumnya.  Perkiraan  waktu  lama  perawatan (length  of  stay) yang  akan  dijalani  oleh  pasien juga  sudah  diperkirakan  sebelumnya  disesuaikan  dengan  jenis  diagnosis  maupun  kasus penyakitnya.
Sistem  pembayaran  dengan  tarif  paket  INA  CBG’s  pada  program  JKN  ini  dirasakan merugikan  rumah  sakit.  Ketua  Umum  Pengurus  Besar  (PB)  Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI) Zainal  Abidin  mengatakan,  sebelumnya  memang  RS  swasta  sudah  melakukan  prediksi  dalam pelaksanaan JKN banyak kerugian yang didapatkan (Sindo, 2014). Oleh sebab itu, Tim Nasional Casemix  Center  (NCC)  Kementerian  Kesehatan  (Kemkes)  melakukan  revisi  terhadap  sistem pembayaran tarif Indonesia Case Based Group .
Penelitian  ini  menjadi  penting  karena  penelitian  ini  menganalisa  tarif  INA  CBGs  yang ditetapkan  pemerintah  terhadap  biaya  riil  yang  dikeluarkan  oleh  rumah  sakit.  Data  yang digunakan menggunakan data primer atas biaya langsung dan biaya tidak langsung yang secara nyata  dikeluarkan  oleh  rumah  sakit.  Penelitian  sebelumnya  sebagian  besar  menggunakan analisa dari data laporan keuangan tahunan yang dikeluarkan oleh rumah sakit serta lingkup penelitian lebih banyak untuk rumah sakit pemerintah, sedangkan penelitian ini menganalisis cost recovery untuk rumah sakit swasta.
Perubahan  tarif  INA  CBG’s  dapat  menyebabkan  keuntungan  dan  kerugian  bagi  rumah sakit.  Sebagian  orang  berpendapat,  tarif  INA  CBG’s  memberikan  kerugian  bagi  rumah  sakit, sehingga  penelitian  ini  ingin  menganalisis  tingkat  pemulihan  biaya  ( cost  recovery  rate )  yang dikeluarkan oleh rumah sakit dalam melayani pasien JKN untuk pelayanan pasien rawat jalan, sehingga akan terlihat apakah tarif INA CBG’s tersebut menguntungkan atau merugikan rumah sakit.

## KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBAGNAN HIPOTESIS
Rumah  sakit  diwajibkan  oleh  pemerintah  untuk  menyediakan  sebagian  pelayanannya bagi  masyarakat  miskin,  namun  rumah  sakit  diharapkan  dapat  bertahan  hidup  dan  menjaga kesehatan  organisasi  dengan  mengupayakan  keuntungan,  atau  tercapainya  impas  biaya  ( cost recovery ) Impas biaya tercapai jika biaya pengeluaran total ( total cost ) dapat ditutup ( recovery ) oleh total pendapatan ( total revenue ) dari pelayanan yang diselenggarakan tersebut.

## Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas)
Menurut  UU  No.4  tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN)  elemen pembiayaan  kesehatan  harus  melekat  pada  penyediaan  pelayanan  kesehatan.  Berdasarkan penelitian Sreshthaputra (2001) dan WHO (2005) sistem pengelolaan asuransi kesehatan sosial secara  nasional  perlu  dianalisis  berdasarkan  kriteria  keadilan,  efisiensi,  dan  daya  tanggap ( responsiveness), baik dalam aspek pembiayaan maupun penyediaan pelayanan kesehatan. Pembiayaan  Jamkesmas  atas  biaya  klaim  yangberdasarkan  pada Indonesia  Case  Based Groups (INA-CBG’s)  disusun  berdasarkan  pada  “ clinical  pathway” dimana  definisi Clinical Pathway menurut  Queensla  Health  Clinical  Pathway  Boards  2002  adalah  rencana penatalaksanaan  pasien  bersifat  multidisiplin    yang  telah  memiliki  detail  langkah-langkah mulai  pasien  masuk  hingga  keluar  rumah  sakit.  Biaya  Kelompok  Diagnosis  Terkait  ( Cost  Of Diagnosis  Related  Groups/Cost  of DRG)  adalah  keseluruhan  biaya  yang  dikeluarkan  mulai pasien masuk pendaftaran, diagnosis, terapi dan pulang yang terangkum dalam alur integrated clinical pathway.
UU  No.24  tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  yang  telah diberlakukan  mulai  Januari  2014  menerapkan  sistem  pembayaran  INA-CBGs  yang  berlaku untuk  semua  jenis  penyakit.  Hal  ini  sejalan  dengan  penerapan  jaminan  kesehatan  untuk seluruh  rakyat  ( universal  coverage) beban  biaya  pengobatan  penyakit  termasuk  penyakit katastropik menurut Thabrany (2011).
Asuransi Kesehatan Universal (Universal Health Insurance)
Program  Jamkesnas  merupakan  salah  satu  bentuk  sistem  asuransi  kesehatan  universal, dimana  biaya  kesehatan  warga  negara  ditanggung  oleh  pemerintah.  Penelitian  terkait  sistem asuransi universal telah banyak dilakukan di berbagai negara. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Chang, Chang, Das, dan Li (2004), Ernst dan Szczesny (2005), Lehtonen (2007), dan Hung dan Chang (2008).
Chang,  Chand,  Das,  dan  Li  (2004)  dan  Hung  dan  Chang  (2008)  telah  melakukan penelitian  mengenai  efek  dari  asuransi  kesehatan  nasional  dengan  studi  kasus  di  Taiwan. Chang, Chand, Das, dan Li (2004) meneliti bagaimana pengaruh regulasi kesehatan ( national health  insurance -  NHI ) terhadap  efisiensi  operasional  Rumah  Sakit  di  Taiwan.  Sedangkan Hung dan Chang (2008) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan biaya setelah adanya NHI. Dengan menggunakan data survey rumah sakit tahunan yang dikompilasi oleh departemen kesehatan Taiwan mulai dari tahun 1994 sampai dengan 1997, hasil penelitian Chang, Chand, Das, dan Li (2004) menunjukkan bahwa setelah adanya national  health  insurance (NHI) , rata-rata tingkat efisien rumah sakit distrik di Taiwan menurun. Sedangkan hasil analisis data panel dari tahun 1990  sampai  dengan  tahun  2001  yang  dilakukan  oleh  Hung  dan  Chang  (2008)  menunjukkan bahwa semakin luasnya cakupan asuransi kesehatan (khususnya untuk manusia usia lanjut dan penanganan  yang  lebih  untuk  berbagai  tipe  penyakit  yang  berat),  serta  meningkatnya kompetisi  (karena  berkembangnya  teknologi  dan  semakin  panjangnya  lama  rawat  inap)
Sandra Aulia: Cost Recovery Rate
merupakan pemicu dari meningkatnya biaya rumah sakit yang langsung terasa akibat semakin luasnya penerapan NHI di Taiwan.
Ernst  dan  Szczesny  (2005)  juga  meneliti  mengenai  pengaruh  dari  adanya  asuransi kesehatan  nasional.  Namun  ruang  lingkup  penelitian  Ernst  dan  Szczesny  terbatas  pada bagaimana  proses  pembelajaran (learning  process) di  ruang  bedah  rumah  sakit  (dengan cakupan  rumah  sakit  di  Jerman  sebagai  sampel)  mempengaruhi  akuntansi  biaya  rumah  sakit dalam  era diagnosis  related  group  – DRG  (sistem  penentuan  biaya  dalam  sistem  asuransi kesehatan nasional di Jerman). Hasil penelitian Ernst dan Szczesny menunjukkan bahwa lama waktu prosedur (procedure time) pembedahan merupakan pemicu biaya (cost driver) yang tepat dalam  biaya  operasi  bedah,  dan  efek  pembelajaran (learning  effect) mempengaruhi  waktu prosedur (procedure time) pembedahan.
Lehtonen (2007), telah melakukan kajian literatur dengan periode yang sangat panjang, yaitu  dari  tahun  1983  sampai  dengan  tahun  2005,  untuk  mengetahui  mekanisme  penerapan DRG dan case-mix  accounting seperti apa yang telah sukses diterapkan di rumah sakit. Hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa  penerapan  DRG  dan case-mix  accounting di  suatu  rumah sakit akan sukses jika pihak manajemen rumah sakit mengikutsertakan tenaga medis (seperti dokter)  dalam  perumusan  sistem  kontrol  manajemen.  Sistem  ini  juga  akan  berhasil  jika implementasi diterapkan secara bertahap dan ada tekanan yang intensif dari manajemen untuk menerapkan sistem tersebut.

## Cost Recovery
Pelaksanaan  pelayanan  bagi  masyarakat  tidak  mampu  di  rumah  sakit  memperoleh subsidi  dari  pemerintah.  Namun  laporan-laporan  yang  diterima  Departemen  Kesehatan, menunjukkan bahwa sebagian rumah sakit tersebut mengalami defisit 5 . Berdasarkan penelitian Bambang  (2009)  yang  menguji  mengenai  impas  biaya  rumah  sakit  pemerintah,  mengatakan bahwa  hanya  14,7%  rumah  sakit  yang  dapat  mencapai  impas  biaya  ( cost  recovery )  sedangkan 85.3%  tidak  berhasil  mencapai  impas  biaya.  Penelitian  tersebut  juga  mengatakan  bahwa pendapatan total rumah sakit pemerintah pada umumnya lebih rendah dibanding pengeluaran total.  Menurut  Thabrany  dkk  (1995)  dalam  Bambang  (2009)  pelayanan  kesehatan  dilepaskan sepenuhnya  pada  mekanisme  pasar  dengan  memberikan  sesuai  kemampuan  dan  kemauan konsumen  untuk  membayar,  akibatnya  masyarakat  mampu  yang  lebih  banyak  menikmati fasilitas  pelayanan.  Penelitian  Bambang  (2009)  membuktikan  bahwa  pendapatan  RSU pemerintah  dari  subsidi  pemerintah  untuk  membayar  produk/jasa  yang  dikonsumsi masyarakat miskin yang berlaku saat ini tidak cukup untuk menutup pengeluaran biaya rumah sakit,  sehingga  impas  biaya  ( cost  recovery )  rumah  sakit  umum  tidak  tercapai.  Penelitian tersebut mengatakan bahwa subsidi pemerintah ternyata hanya dapat menutup 5% dari defisit yang  terjadi,  sehingga  wajar  jika  sebagian  besar  rumah  sakit  tidak  mampu  mencapai  impas biaya. Penelitian Bambang (2009) menggunakan teori ekonomi neoklasik yang ternyata tidak dapat diterapkan secara apa adanya dalam menganilisi rumah sakit umum milik pemerintah. Faktor-faktor  yang  selama  ini  oleh  teori  ekonomi  neoklasik  dianggap  berpengaruh  besar terhadap  volume  penjualan  produk/jasa,  ternyata  tidak  memiliki  korelasi  yang  bermakna dengan  volume  penjualan,  seperti  yaitu  harga,  baik  harga  produk/jasa  rumah  sakit  maupun harga  produk/jasa  yang  berkaitan  tidak  dapat  berpengaruh  terhadap  volume  penjualan produk/jasa  rumah  sakit.  Penelitian  ini  menggunakan  data  dari  rumah  sakit  umum  daerah yang memiliki perbedaan karakteristik dengan rumah sakit swasta diperkotaan seperti fasilitas, demand atas  rumah  sakit,  karakteristik  penduduk  dan  tingkat  pendapatan  penduduk.  Seperti yang  dikatakan  oleh  Feldstein  (1999),  keluarga  yang  memiliki  pendapatan  lebih  tinggi  akan
kAkuntabilitas : Vol. VIII No.2, Agustus 2015
lebih banyak pengeluarannya untuk pelayanan medis. Berbeda dengan penelitian Muttaqien Al- Maidin dkk  (2013)  mengatakan  bahwa  penetapan  tarif  dengan  menggunakan  Relative  Value Unit  (RVU)  untuk  tindakan  operasi  sudah  sesuai  diterapkan  untuk  masyarakat  miskin penerima bantuan melalui program Jamkesmas di RSUD Kota Batam kepulauan Riau, namun penelitian tersebut menyebutkan perlunya pengkajian dan penyesuaian terhadap beberapa tarif yang diberlakuan dalam sistem INA-CBG.
Selain itu, penelitian Budiarto dan Sugiarto (2012) memberikan bukti bahwa biaya klaim rawat inap menurut INA-CBGs untuk penyakit katastropik di kelas A lebih tinggi dibandingkan dengan semua rumah sakit. Pada penelitian tersebut juga disebutkan bahwa biaya klaim INA- CBGs  lebih  besar  14.39%  dibandingkan  dengan  biaya  menurut  tarif  rumah  sakit  baik  rumah sakit kelas A,B dan RS Khusus.
Komponen biaya paling banyak dikeluarkan dari biaya klaim adalah biaya obat (11-31%), biaya  akomodasi  (7-26%),  tindakan  ruangan  (8-32%)  dan  pemeriksaan  laboratorium  (6-19%) pada penelitian Budiarto dan Sugiarto (2012).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh melalui  wawancara  kepada  beberapa  pejabat  rumah  sakit.  Hasil  wawancara  akan  digunakan untuk  menentukan  nilai cost  driver untuk  pembebanan  biaya  tidak  langsung.  Data  sekunder menggunakan Laporan Bulanan, Laporan Pemakaian biaya langsung dan tidak langsung, data investasi  dan  lainnya.  Sampel  populasi  semua  pasien  JKN  rawat  jalan  yang  berobat  di  Poli Bagian dari bulan Januari 2014 – Oktober 2014.

## Kerangka Penelitian
Kerangka  penelitian  dalam  menganalisis cost  recovery  rate dari  pasien  JKN  dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:
Gambar 1. Kerangka Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut ini adalah hasil statistik deskriptif yang dijelaskan pada tabel 1 dibawah ini:
Tabel 1 Statistik Deskriptif Minimum Maximum Rata-Rata Pasien MR 1.902 2.828 2.233 Pasien JKN 939 2.142 1.299 Pasien non JKN 686 1.167 935 Pendapatan 159.929.095 425.833.300   245.515.824 Biaya Langsung JKN 139.516.424 370.246.750 215.556.578 Profit langsung 10.950.649 55.586.550 29.959.246 Logistik 1.473.026 2.894.773 2.177.842 Biaya SDM 47.213.319 47.213.319 47.213.319 Biaya Listrik 2.405.390 3.747.446 2.968.997 Biaya Air 64.838 101.665 77.891 Biaya Loundry 1.725.000 2.100.000 1.891.667
Berdasarkan  data  statistik  deskriptif  pasien  JKN  lebih  banyak  dibandingkan  pasien Non-JKN,  dengan  rata-rata  pasien  JKN  adalah  1.299  per  bulan,  sedangkan  pasien  Non-JKN hanya  sebesar  935  per  bulan.  Pendapatan  rata-rata  rumah  sakit  atas  pelayanan  JKN  setiap bulannya sebesar Rp245.515.824. Keuntungan rata-rata berdasarkan hitungan dari rumah sakit adalah  sebesar  Rp29.959.246  atau  sebesar  12%  dari  pendapatan.  Dan  biaya  SDM  merupakan komponen  biaya  tidak  langsung  terbesar  dibandingkan  komponen  biaya  tidak  langsung lainnya.

## Gambar Pendapatan, biaya dan keuntungan atas pelayanan JKN berdasarkan perhitungan rumah sakit XYZ
Sedangkan presentase keuntungan akan ditampilkan pada tabel 2 dibawah ini:
Tabel 2. Persentase keuntungan BULAN Pendapatan Biaya Langsung Contributi on Margin Biaya Tidak Langsung Keuntu- ngan % Keun- tungan Januari 161.366.397 132.473.924   28.892.473 31.198.749   (2.306.276) -1% Februari 159.929.095 138.919.323 21.009.772 31.133.964   (10.124.192) -6% Maret 181.391.293 143.993.921 37.397.372 31.099.862 6.297.510 3% April 233.232.169 181.694.728 51.537.441 31.460.522   20.076.919 9% Mei 230.797.711 176.533.185   54.264.526 31.347.747   22.916.779 10% Juni 244.394.825   186.492.438   57.902.387 31.165.747   26.736.640 11% Juli 273.208.054   205.341.008   67.867.046 32.249.923 35.617.123 13% Agustus 299.489.571   249.688.922   49.800.649 32.494.993   17.305.656 6% September 425.833.300   316.696.750   109.136.550 32.155.078   76.981.472 18% Total 2.209.642.415   1.731.834.199   477.808.216   284.306.585   193.501.631 9%
Biaya  langsung  dari  pasien  JKN  adalah  biaya-biaya  yang  dapat  ditelusuri  secara langsung  terhadap  pelayanan  pasien  JKN  yaitu  Biaya  Administrasi,  Biaya  Dokter,  Biaya tindakan medis kecil, Biaya Pemeriksaan Diagnostik (USG 3 dan 4 Dimensi), Biaya Fisioterapi, Biaya  Laboratorium,  Biaya  Rongent  dan  Biaya  Obat  sesuai  penyakit  dari  pasien  JKN.  Dalam komponen  biaya  langsung  tersebut  rumah  sakit  membebankan  biaya  administrasi  yang merupakan  komponen  biaya  tidak  langsung  sebesar  Rp2.500  per  pasien  sampai  dengan  April 2014, setelahnya meningkat menjadi Rp25.000.
Berdasarkan  rincian  pendapatan,  biaya  dan  keuntungan  atas  pelayanan  JKN berdasarkan  perhitungan  rumah  sakit  XYZ  (lihat  lampiran),  rata-rata  keuntungan  yang diperoleh  sebesar  12%  dari  rata-rata  sampel  Januari  sampai  September  2014.  Dengan keuntungan terendah sebesar 4% pada bulan agustus 2014.
Berikut ditampilkan tabel cost recovery rate pelayanan pasien JKN di bawah ini:
Tabel 3. Cost recovery rate Pelayanan Pasien JKN BULAN Pendapatan JKN TOTAL COST Cost Recovery Rate Januari 161.366.397 163.672.673 101% Februari 159.929.095 170.053.287 106% Maret 181.391.293 175.093.783 97% April 233.232.169 213.155.250 91% Mei 230.797.711 207.880.932 90% Juni 244.394.825 217.658.185 89% Juli 273.208.054 237.590.931 87% Agustus 299.489.571 282.183.915 94% September 425.833.300 348.851.828 82% Rata-rata 245.515.824 224.015.643 93%
Sandra Aulia: Cost Recovery Rate
Berdasarkan analisis cost recovery rate biaya yang dihitung tidak hanya biaya langsung, namun  harus  mencakup  biaya  tidak  langsung.  Biaya  tidak  langsung  yaitu  biaya  yang  tidak dapat  ditelusuri  secara  langsung  dari  pelayanan  pasien  JKN  namun  berpengaruh  terhadap pelayanan fasilitas JKN. Biaya tidak langsung terdiri atas biaya gaji, biaya logistik, biaya air dan biaya listrik. Biaya penyusutan tidak dimasukan dalam penelitian ini, karena keterbatasan data yang bisa diperoleh.
Penelitian  ini  menelusuri  rincian  seluruh  biaya  yang  terjadi  termasuk  biaya  langsung dan tidak langsung serta proses pengalokasian yang terjadi untuk biaya overhead. Data biaya tidak  langsung  yang  diperoleh  merupakan  biaya  untuk  pelayanan  JKN  dan  Non  JKN  maka untuk  mengetahui  biaya  tidak  langsung  untuk  pasien  JKN  perlu  dilakukan  alokasi  anggaran biaya tidak langsung untuk pasien JKN. Alokasi dilakukan dengan menggunakan jumlah pasien sebagai cost driver (pemicu).
Berikut adalah dasar alokasi yang digunakan untuk biaya tidak langsung: Pasien JKN                                      = 11.687    = 58%
Total Pasien (JKN dan Non JKN) 20.100
Dasar  alokasi  sebesar  58%  akan  digunakan  untuk  menentukan  besarnya  biaya  tidak langsung untuk pelayanan fasilitas JKN. Besaran biaya tidak langsung untuk pasien JKN terdiri dari biaya logistik, biaya SDM, biaya listrik, biaya air, biaya laundry. Setelah biaya administrasi dikeluarkan  dalam  komponen  biaya  langsung  dan  dilakukan  perhitungan  ulang  komponen biaya tidak langsung maka keuntungan atas pelayanan pasien JKN rata-rata sebesar 9% (lihat lampiran).
Dari hasil penelitian menemukan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit baik biaya tetap maupun tidak tetap tertutup oleh pendapatan pelayanan pasien JKN dari tarif INA CBG’s.  Dengan  perhitungan  angka  riil  pendapatan  dikurangi  total  biaya  langsung  dan  tidak langsung maka keuntungan yang diperoleh rumah sakit adalah sebesar 9%.
Berdasarkan  data  primer,  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  rumah  sakit  merupakan  biaya pelayanan  minimum  yang  telah  menyesuaikan  dengan  tarif  INA  CBG’s.  Dengan  pelayanan minimum, rata-rata cost  recovery  rate adalah sebesar 93%, dan keuntungan berdasarkan data riil rata-rata sebesar 9%.

## SIMPULAN
Penelitian ini menemukan bahwa cost  recovery  rate untuk pasien JKN dalam pelayanan rawat  jalan  di  rumah  sakit  XYZ  rata-rata  sebesar  93%  untuk  sampel  9  bulan,  dengan keuntungan  yang  diperoleh  rata-rata  sebesar  9%,  dapat  dikatakan  bahwa  keuntungan  yang diperoleh rumah sakit sangat minim. Keuntungan tersebut belum termasuk perhitungan beban depresiasi  yang  merupakan  keterbatasan  dalam  penelitian  ini.  Namun  mengingat  ini merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin maka keuntungan yang diperoleh memang tidak maksimal.
Apabila perhitungan didasarkan pada biaya langsung pasien JKN saja secara keseluruhan contribution margin rumah sakit pada tingkat positif surplus. Apabila perhitungan memasukan biaya overhead atau biaya tidak langsung maka pada awal-awal penerapan kebijakan JKN yaitu bulan Januari dan Februari rumah sakit mengalami defisit. Namun setelah bulan Maret sampai dengan  bulan  September  2014  rumah  sakit  selalu  mengalami  keuntungan.  Selisih  antara  tarif JKN dan cost of recovery rate pada bulan Januari dan Februari menunjukan hasil negatif artinya rumah  sakit  mengalami  kerugian,  sedangkan  pada  bulan  Maret  sampai  dengan  September mengalami hasil positif atau rumah sakit memperoleh keuntungan. Sehingga berdasarkan cost
kAkuntabilitas : Vol. VIII No.2, Agustus 2015
119
recovery  rate dari data riil, tarif JKN secara nyata masih memberikan keuntungan bagi rumah sakit. Dengan kata lain, pendapatan dari pelayanan pasien JKN rawat jalan di rumah sakit XYZ dapat menutupi biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan tersebut.
Penelitian  ini  memiliki  beberapa  kelemahan  yaitu  data  yang  dijadikan  analisis  hanya  9 bulan  yaitu  bulan  Januari  sampai  dengan  September  2014,  sehingga  tambahan  sampel  bulan akan semakin mempertajam penelitian ini. Selain itu, biaya depresiasi tidak dimasukan dalam perhitungan,  sehingga  bisa  jadi  biaya  ini  akan  menurunkan  keuntungan  secara  signifikan. Penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah bulan sebagai sampel penelitian, memasukan komponen  depresiasi  dan  dapat  menggunakan  rumah  sakit  pemerintah  sebagai  pembanding dari  hasil cost  recovery  rate atas  penerapan  implemantasi  pasien  JKN  di  rumah  sakit  serta untuk mempertajam hasil penelitian dapat ditambahkan dengan penelitian kualitatif.

## PUSTAKA ACUAN
BPJS. 2014. fee-for-service-vs-ina-cbgs-mana-yang-lebih-menguntungkan. http://bpjs-kesehatan.go.id/berita-183-fee-for-service-vs-ina-cbgs-mana-yang-lebih- menguntungkan.html. Diakses 22 Agustus 2014 BPJS-Kesehatan.go.id. 2014 http://bpjs-kesehatan.go.id/berita-168-39-item-tarif-ina-cbgs-sudah-direvisi- kemkes.html. akses 22 Agustus 2014
Buletin  BUK,  Direktorat  Jendral    Bina  Upaya  Kesehatan  Kementrian  Kesehatan  RI.  Edisi  Mei 2013
Chang,  Hsihui.,  Chang,  Wen-Jing.,  Das,  Somnath.,  dan  Li,  Shu-Hsing  (2004).  Health  care regulation  and  the  operating  efficiency  of  hospitals:  Evidence  from  Taiwan. Journal  of Accounting and Public Policy 23, 483-510 .
Departemen  Kesehatan  R.I.,  Keputusan  Menteri  Kesehatan  No.  582/Menkes/SK/VI/2014 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah, 2014.
Ernst,  Christian.,  dan  Szczesny,  Andrea  (2005).  Cost  Accounting  Implications  of  Surgical Learning  in  The  DRG  Era  –  Data  Evidence  from  a  German  Hospital, Schmalenbach Business Review, vol. 57, April 2005, 127-166. Feldstein, PJ. Healthcare economics. Sam Fransisco; Delmar Publisher, 1999. Hartono.  Bambang  (2009)  Analisis  pencapaian  impas-biaya  rumah  sakit  umum  pemerintah dalam  rangka  pelayanan  bagi  masyarakat  miskin:  studi  Kasus  Jawa  Tengah.  Buletin Penelitian Kesehatan, Vol. 37, No. 1, 2009: 1-11.
Hung,  Jung-Hua.,  dan  Chang,  Li  (2008).  Has  cost  containment  after  the  National  Health Insurance system been successful? Determinants of Taiwan hospital costs. Health Policy 85. 321-335.
Nasional Sindo New.Com.2014
http://nasional.sindonews.com/read/830542/15/tarif-ina-cbgs-ganggu-pelayanan-rs. Diakses 22 Agustus 2014
Lehtonen,  Taru  (2007).  DRG-based  prospective  pricing  and  case-mix  accounting  –  Exploring the  mechanisms  of  successful  implementation. Management  Accounting  Research 18, 367-395.
Kompas.com.2013. Hari Ini Presiden Luncurkan BPJS. http://nasional.kompas.com/read/2013/12/31/0845001/Hari.Ini.Presiden.Luncurkan.BPJS diakses 22 Agustus 2014.
Sandra Aulia: Cost Recovery Rate
Muttaqien  Al-Maidin.  Achmad  R.,  Noor.  Noer  Bahry,  Pasinringi.  Syahrir  A.  (2013). Perbandingan  Tarif  Tindakan  Operasi  BerdasarkanRelative  Value  Unit  (RVU), Indonesia Case Based Groups(Ina-Cbg’s) Dan Tarif Kolegium Peraturan BPJS no 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.
Rocmad  A,  et  al.  Evaluasi  Rumah  Sakit  umum  swadana  RSU  Daerah  sebagai  Unit  sosial Ekonomi. Jakarta. Ditjen Pelayan Medik WHO. 1999.
Thabrany, H. Health Insurance and demand for medicak care in Indonesia. Disertasi (Doktor). Berkeley: University of California; 1995
Wasis  Budiarto  Dan  Mugeni  Sugiharto.  2013.  Biaya  Klaim  Ina  Cbgs  Dan  Biaya  Riil  Penyakit KatastropikRawat  Inap  Peserta  Jamkesmas  Di  Rumah  SakitStudi  Di  10  Rumah  Sakit Milik Kementerian KesehatanJanuari–Maret 2012. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 16 No. 1 Januari 2013: 58–65.