ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

## KONSEP DEMOKRASI POLITIK DALAM ISLAM
Moh. Rosyid STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. mrosyid72@yahoo.co.id

## Abstrak
Politik yang diusung oleh Islam Ahlu as-Sunnah wa al-Jamaah (Aswaja) berprinsip (1) at-tawassuth (moderat, tengah-tengah) atau tak ekstrem (liberalis-kiri/fundamentalis-kanan),  tak  anti  konsep  bernegara memilih  asas  teokrasi  (ketuhanan),  aristokrasi  (kerajaan),  demokrasi (kerakyatan),  atau  lainnya.  Kata  kuncinya  memenuhi  aspek syu > ra
(musyawarah), al-’adl (keadilan), al-musawah (kesetaraan derajat), dan al-hurriyyah (kebebasan) dengan menjaga 5 prinsip asasi manusia (al-us } u > l al-khamsah): menjaga jiwa (h } ifdzu an-nafs), agama (h } ifdzu ad-din), harta benda (h } ifdzu al-mal), identitas asal-usul/keturunan (h } ifdzu an- nasl),  dan  harga  diri/kehormatan  (h } ifdzu  al-‘irdh), ( 2)  at-tawazzun; seimbang  dalam  penerapan  kaidah,  teks,  rasio,  dan  realitas,  (3)  al- i’tidal (tegak lurus) atau tak mudah terprovokasi, dan (4) at-tasamuh (menjunjung  tinggi  sikap  toleran).  Realisasi  prinsip  tersebut  pada hakikatnya merupakan inti ajaran Islam dalam kehidupan, termasuk berpolitik. Bila terealisasi, tidak perlu memaksakan diri dalam bentuk simbolisasi ’berwarna’ kearab-araban atau kebarat-baratan. Negeri ini kaya dengan simbol, sehingga ragam simbol untuk diayomi negara yang merupakan esensi negara Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan itu anugerah Ilahi, kehendak Ilahi, sehingga saling menghormati di tengah perbedaan. Mengeratkan perbedaan untuk saling mengenal dan memahami sehingga saling menolong berbekal perilaku bijaksana.
Kata Kunci: Politik, Islam, Demokrasi.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

## Abstract
THE  CONCEPT  OF  POLITICAL  DEMOCRACY  IN ISLAM.  Politics  that  carried  by  Islam  of   ahlu  as-sunnah  wa  al- jama’ah (aswaja) principled (1) al-tawassuth (moderate, middle). The key  word  fulfills  aspect  of   shura  (consultation),  al-’adl  (justice),  al- musawah (equality), and al-hurriyyah (freedom) by maintaining the five basic  human  principles  (al-  ushul  al-khamsah):  keep  the  soul  (hifzu an-nafs),  religion  (hifzu  ad-din),  property  (hifzu  al-mal),  identity  of the  origin/descent  (hifzu  an-nasl),  and  pride/honor  (hifzu  al-’  irdh), (2) at-tawazzun; balanced in the application of  rules, text, ratio, and reality, (3) al-i’tidal (perpendicular) or is not easily provoked, and (4) at-tasamuh (upholding the tolerant attitude). The realization of  these principles is in fact the core of  Islamic teachings in life, including politics. If  it has been realized, there is no need to impose themselves in the form of  westernized symbol. This country is rich with symbols, so a range of symbols to be protected by the country that are the essence of  country Bhinneka Tunggal Ika. The difference is the grace of  Allah, Allah’s will, so that mutual respect amid differences. To unite a difference to know each other and understand each other so that helped with behavior wisely.
Keywords: Politics, Islam, Democracy

## Pendahuluan A.
Kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat  memerlukan pemimpin.  Pemimpin  nasional  dalam  konteks  demokrasi  di Indonesia  dipilih  melalui  pemilihan  umum  dan  diusung  oleh partai politik.  Keberadaan parpol sebagai ’roda’ demokrasi sangat penting.  Fungsi  parpol  pada  esensinya  adalah  merealisasikan kesejahteraan  masyarakat  dan  politik  yang  adiluhung  dalam bentuk: (1) sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan  hak  dan  kewajibannya  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara;  (2)  sebagai  sarana  penciptaan  iklim yang  kondusif  bagi  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  Indonesia untuk  kesejahteraan  masyarakat;  (3)  sebagai  sarana  penyerap,
penghimpun,  dan  penyalur  aspirasi  politik  masyarakat  dalam merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan  negara;  (4)  sebagai sarana  partisipasi  politik  warga  negara,  dan  sarana  rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan jender. Dengan  demikian,  terpilihnya  pemimpin  mewakili  aspirasi rakyat berperan sebagai penyambung lidah rakyat. Keberadaan pemimpin  sebuah  keharusan  karena  tanpa  pemimpin,  tatanan kehidupan bernmasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak akan berjalan optimal.
Dengan  pentingnya  peran  parpol,  tokoh  Islam  sejak masa lalu mendirikan partai untuk mengusung aspirasi muslim Indonesia.  Pada  1935  didirikan  Federasi  Majelis  Islam  A’la Indonesia  (MIAI),  pada  1939  didirikan  Gabungan  Politik Indonesia (GAPI), yakni kumpulan organisasi politik antara lain Partai  Sarikat  Islam  Indonesia  (PSII).  Era  penjajahan  Jepang, MIAI  kembali  didirikan  pada  5  September  1942,  lalu  diubah namanya menjadi Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) yang berdiri di Yogyakarta 7 November 1945 mewakili organisasi Islam,  yakni  NU,  Muhammadiyah,  Perserikatan  Umat  Islam (PUI),  Al-Irsyad,  Persarikatan  Islam  (PI),  dan  Al-Ittihadiyah. Era  Presiden  Soekarno,  terdapat  Masyumi  dan  Liga  Muslimin yang terdiri, NU, PSII, dan Perti. Masyumi dan Liga Muslimin berseberangan  dalam  menyikapi  kepemimpinan  Soekarno yang menggulirkan sistem demokrasi terpimpin. Pada 5 Januari 973  Liga  Muslimin  disatukan  dalam  wadah  partai  baru,  Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Akhirnya NU memisahkan diri dari gelanggang politik menuju khitah NU 1926. Era Reformasi berdiri partai Islam yang berazaskan Islam (PPP, Partai Keadilan/ PK),  lalu  menjadi  PKS,  PBB,  dan  PNU,  lalu  menjadi  Partai Persatuan  Nahdlatul  Ummah  Indonesia  (PPNUI),  dan  partai yang tak mencantumkan azas Islam tapi konstituennya mayoritas muslim,  PKB  dan  PAN.  Pada  era  Reformasi,  berdirilah  partai Islam; (1) berazaskan Islam seperti PPP, Partai Keadilan (PK) kemudian menjadi PKS, PBB, dan PNU kemudian menjadi Partai
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI); (2) partai yang tidak mencantumkan azas Islam tetapi konstituennya mayoritas muslim yakni PKB dan PAN.
Kiprah  politisi  muslim  berperan  dalam  mewarnai  tata kenegaraan Indonesia. Sejak sidang Badan Penyelidik Usaha- usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI)  dan Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)  pada  28 Mei-22 Agustus 1945 hubungan Islam dan negara menghangat. BPUPKI merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi Pembukaan UUD. RUUD disahkan dalam persidangan PPKI. Namun, sehari sebelumnya,  sekelompok  pemuda  yang  mengaku  mewakili umat Kristen dari Indonesia timur mendatangi Bung Hatta dan menyatakan tak akan bergabung dengan NKRI karena Piagam Jakarta  menuangkan  kalimat  ’Ketuhanan  dengan  kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’. Esoknya, Bung  Hatta  mengadakan  pertemuan  dengan  sejumlah  tokoh Islam, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, K.H.A Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Teuku Mohamad Hasan. Hasilnya , mereka mencoret tujuh kata Piagam Jakarta sehingga Pembukaan UUD yang tertulis hingga sekarang, yakni menghapus kalimat ’Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’.
Keberadaan  Departemen  Agama  yang  berdiri  pada  3 Januari 1946 pun tidak lepas dari sejarah pendiri negeri ini di bidang politik. Pemerintah sesuai usulan dari Komite Nasional Indonesia  Pusat  (KNIP)  sebagai  lembaga  perwakilan  rakyat, menetapkan  berdirinya  Depag  dan  mengangkat  Prof.  Dr. H.M.Rasjidi, waktu itu baru bergelar Bachelor of  Arts (BA) sebagai Menag  pertama.  Meskipun  usulan  tersebut  semula  mendapat halangan  dalam  sidang  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia  (PPKI).  Keberhasilannya  berkat  kegigihan  tokoh muslim  yang  tergabung  dalam  Masyumi  pada  sidang  pleno KNIP tanggal 25-27 November 1945, di antaranya K.H. Abu Dardiri, K.H. Moh Saleh Suaidy, M.Sukoso Wirjosaputro, Moh. Natsir, Dr. Muwardi, Dr. Marzuki Mahdi, M. Kartosudarmo, dll.
Buah  yang  dipetik  dengan  aktif  dan  sukses  berpartai politik, kursi politik diraih tokoh muslim lainnya, sebagaimana kedudukan Menteri Agama oleh K.H Abdul Wahid Hasyim lahir di Jombang 1 Juni 1914 yang menjabat sebagai Menteri Agama Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949-1950, Kabinet Natsir  (1950-1951),  Kabinet  Sukiman  (1951-1952),  anggota Badan  Penyelidik  Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia (BPUPKI),  dan  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia (PPKI),  dan  penandatangan  Piagam  Jakarta.  Piagam  inilah menjadi cikal bakal perumusan Pembukaan UUD 1945. Prestasi lain Kiai Wahid, pernah belajar di Mekah karena kemampuannya dalam berbahasa Inggris, Arab, dan Belanda. Kiai Wahid terjun dalam politik dengan menjadi Ketua Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI)  dan  Masyumi,  pimpinan  Presidium  Kongres  Rakyat Indonesia (Korindo), tergabung dalam Gabungan Partai Politik Indonesia (GAPI). Wahid aktif dalam politik sejak usia 25 tahun. Ia wafat dalam usia 39 tahun akibat kecelakaan mobil di Cimahi, Jawa Barat. Wahid menjadi Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden RI Nomor 206 Tahun 1964 pada 24 Agustus 1964.
Dengan  demikian,  partisipasi  politik  aktif  penting  bagi ulama  yang  piawai  dan  hobi  dalam  memperjuangkan  aspirasi muslim.  Akan  tetapi,  pola  pikirnya  harus  Indonesia,  yakni menghormati  kebhinekaan  dan  pluralis.  Prinsip  inilah  yang diusung  oleh  Nahdlatul  Ulama  (NU)  yang  mengedepankan prinsip; (1) at-tawassut (moderat, tengah-tengah) atau tak ekstrem (liberalis-kiri/fundamentalis-kanan),  tak  anti  konsep  bernegara memilih  asas  teokrasi  (ketuhanan),  aristokrasi  (kerajaan), demokrasi  (kerakyatan)  atau  lainnya;  kata  kuncinya  memenuhi aspek syu > ra (musyawarah), al-‘adl (keadilan), al-musawah (kesetaraan derajat), dan al-h } urriyyah (kebebasan) dengan menjaga 5 prinsip asasi  manusia  ( al-us } u > l  al-khamsah ):  menjaga  jiwa  ( h } ifdzu  an-nafs ),
agama ( h } ifdzu ad-din ), harta benda ( h } ifdzu al-mal ), identitas asal- usul/keturunan  ( h } ifdzu  an-nasl ),  dan  harga  diri/kehormatan  ( h }
ifdzu al-‘irdh ); (2) at-tawazzun; seimbang dalam penerapan kaidah, teks, rasio, dan realitas; (3) al-i‘tidal (tegak lurus) atau tak mudah
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
terprovokasi,  dan;  (4) at-tasamuh (menjunjung  tinggi  sikap toleran).
Berdirinya  Nahdlatul  Ulama  (NU)  berkat  kiprah  ulama, antara  lain  K.H.  Hasyim  Asy’ari  pengasuh  Pondok  Pesantren Tebu  Ireng,  Jombang,  Jawa  Timur.  Hasyim  telah  dianugerahi gelar pahlawan nasional, K.H. Bisri Syansuri pengasuh Ponpes Denanyar, Jombang, dan K.H. Abdul Wahab Chasbullah (1888- 1971).  Abdul  Wahab  lahir  31  Maret  1888  di  Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, wafat 29 Desember 1971. Sepulang dari Makkah  1914  Kiai  Wahab  aktif  dalam  pergerakan  nasional. Pada 1916 mendirikan organisasi pergerakan bernama Nahdlatul Wathan (kebangkitan negeri). Pada 1918 bersama K.H. Hasyim Asy’ari  mendirikan Nahdlatut  Tujjar (kebangkitan  pedagang) sebagai pusat penggalangan dana untuk perjuangan Islam dan kemerdekaan  Indonesia.  Merintis  majalah  dan  surat  kabar Berita  Nahdlatoel  Oelama,  Oetoesan  Nahdlatoel  Oelama, dan Duta Masyarakat .
Gerakan purifikasi Islam di Hijaz pada 1919 yang hanya memberlakukan satu aliran, yakni Wahabi dan pelarangan empat Imam  Mazhab,  Kiai  Wahab  menggagas  Komite  Hijaz.  Akan tetapi,  komite  itu  dianggap  tak  memiliki  kekuatan  sehingga mendirikan NU 31 Januari 1926 bersama kiai lain. Atas nama NU, Kiai Wahab dan Syekh Ghanaim al-Misri menghadap Raja Saudi Arabia, Raja Abdul Aziz Ibnu Saud. Hasil lobinya, diurungkannya pembongkaran makam Nabi saw dan diizinkannya empat Imam Mazhab,  meski  belum  diizinkan  mengajar  dan  memimpin  di Haramain.
Tatkala  penjajahan  Jepang,  Ki  Wahab  memotivasi  pada para ulama untuk bergabung pada Jawa Hokokai (perhimpunan rakya Jawa) agar mengetahui apa yang ada dalam Jawa Hokokai. Pada 22 Oktober 1945 dikeluarkanlah fatwa resolusi oleh Rais Akbar  PB  NU  K.H.  Hasyim  Asy’ari  di  jalan  Bubutan  VI/2 Surabaya. Saat itu Kiai Wahab menjabat Khatib Aam PB NU. Fatwa resolusi mengilhami arek-arek Suroboyo bertempur pada 10  November  untuk  mengusir  Belanda  yang  membonceng
NICA (sekutu). Sehingga, setiap 10 November diperingati Hari Pahlawan.  Imbasnya  berjasa  merumuskan  Resolusi  Jihad  NU melawan penjajah.
Pada 7 November 2014 Kiai Wahab dianugerahi Presiden Jokowi  dengan  gelar  pahlawan  nasional  bersama  tiga  tokoh lainnya  berdasarkan  Kepres  Nomor  115/TK/Tahun  2014 tanggal  6  November  2014.  Peran  Kiai  Wahab  antara  lain memprakarsai Kongres Al-Islam (1923-1926), pendiri NU pada 1926.  Kepres  pengokohan  pahlawan  pada  November  2014 ditujukan juga pada Letjend (Purn) Djamin Ginting pejuang dari Tanah Karo, Sumatera Utara tatkala pertempuran Medan Area melawan  Inggris  dan  Gurkha  serta  melawan  pasukan  Belanda tatkala melancarkan Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli 1947 dan Agresi II pada 19 Desember 1949. Begitu pula penumpasan gerakan  DI/TII.  Adapun  Sukarni  Kartidiwirjo  merupakan pemuda yang merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan dan pada 16 Agustus 1945 mendesak dan menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok untuk merumuskan proklamasi. Penculikan dilakukan Sukarni tatkala Bung Hatta bersahur agar memproklamirkan  kemerdekaan.  Sebelumnya,  Sukarni  pernah menjadi anggota Pengurus Besar Indonesia Muda masa penjajahan Belanda, bekerja di Sendenbu (barisan propaganda). Pada 15 Juni 1945  terlibat  membentuk  Gerakan  Angkatan  Baroe  Indonesia untuk membangun NKRI. Mayjend Mohamad Mangoendiprojo dari Jawa Timur berjasa pada peristiwa revolusi di Surabaya. Ikut berperan mendesak panglima pertahanan Jepang menyerahkan senjata dan merebut obyek vital di Surabaya pada 1945.
Semasa  menjabat  Presiden,  SBY  menilai  NU  memiliki reputasi baik dalam sejarah perjuangan bangsa dan tak pernah berbuat  onar  apalagi  memberontak.  Presiden  SBY  mengaku senang NU akan terus bekerja sama dan berdampingan dengan pemerintah, menghargai sikap NU yang secara jelas anti kekerasan, anti terorisme, dan anti separatisme. Hal ini sangat diperlukan agar  Indonesia  tetap  dapat  menjaga  kedaulatan  dan  keutuhan wilayah dari berbagai ancaman, termasuk separatisme. Presiden
mengajak  jamaah  NU  untuk  tetap  menggalang  persatuan  dan kesatuan  bukan  perpecahan.  Disampaikan  oleh  Presiden  SBY pada pidato Puncak Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-85 NU di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Ahad 17 Juli 2011. 1 Di saat pidato pada acara yang sama, Ketua Umum PB NU, Said Aqil Siradj, menyatakan bahwa NU mendukung jalannya roda pemerintahan  Presiden  SBY.  Namun,  dukungan  itu  diberikan sejauh  pemerintahannya  menjalankan  program  prorakyat.  Jika tidak  prorakyat,  akan  kita  koreksi.  NU  komitmen  untuk  tetap menjaga  empat  pilar  Negara  (Pancasila,  NKRI,  UUD  1945, dan  Bhinneka  Tunggal  Ika).  Potensi  NU  pada  taraf  nasional secara garis besar memiliki lembaga pendidikan dan kesehatan serta  jaringan  kepengurusan.  Pesantren  NU  secara  nasional berjumlah 26 ribu, madrasah dan sekolah sebanyak 12 ribu, dan perguruan  tinggi  sebanyak  81  lembaga.  Adapun  rumah  sakit sebanyak 214. Sementara jaringan kepengurusan terdiri atas 31 pengurus wilayah (provinsi), 339 pengurus cabang (kabupaten/ kota), 12 pengurus cabang istimewa (luar negeri), 2.630 majelis wakil cabang (kecamatan), 37.125 pengurus ranting (kelurahan/ desa),  dengan  anggota  dan  simpatisan  diprediksi  sebanyak  60 juta jiwa. 2 Pembahasan
B. Dukun Politik 1.
Upaya calon pemimpin rakyat untuk meraih kemenangan dalam kompetisi dilakukan dengan berbagai upaya, mulai yang rasional,  seperti  memasang  gambar  dirinya  di  segala  penjuru, hingga hal-hal yang berbau mistis. Satu di antaranya ‘merapat’ di tempat wingit , meski resiko kehilangan nyawa. Hal ini diderita dukun politik Subandi (61 tahun) warga RT.3, RW. 11 No. 219, Kecamatan Semarang Barat terjatuh tatkala ritual di obyek wisata Gua Langse, Kec.Purwosari, Kab. Gunung Kidul, Senin 3 Maret 2014. Menariknya, beberapa paranormal memasang tarif untuk
1 Republika , 18 Juli 2011, hlm.1.
2 Jawa Pos , 18 Juli 2011, hlm. 2.
‘pasiennya’ dengan harga yang variatif. Bila level Caleg DPRD Kab./Kota Rp 100 juta, DPRD Provinsi Rp 200 juta, dan DPR Rp 300 juta. Untuk wali kota/bupati Rp 2 miliar, gubernur Rp 5 miliar, dan presiden Rp 1 triliun. 3 Tarif yang tidak murah tersebut dibayar para caleg, meski tak ada garansi terpilih. Mengapa caleg berani berspekulasi?
Dalam  perspektif  sejarah,  proses  sejarah  kehidupan memiliki tahapan meliputi siklus (gerak lingkar), perkembangan, spiral,  kemajuan  (evolusi),  dan  gerak  sejarah.  Gerak  sejarah bersumber dari kekuatan manusia dan di luar kekuatan manusia. Kekuatan  manusia  meliputi  potensi  berpikir,  berperasaan,  dan berbuat. Manusia mengandalkan kekuatan di luar dirinya berupa; (1) kekuatan alam (manusia awalnya tergantung pada alam) dan kekuatan fatum (kekuatan gaib); (2) alam semesta (makrokosmos) dalam  realitasnya  yang  diyakini  manusia  ditentukan  oleh fatum atau  nasib;  (3)  kekuatan  mistis-religius.  Manusia  merupakan alam kecil (mikrokosmos), alam semesta merupakan alam besar (makrokosmos). Keterbatasan manusia berinteraksi dengan alam berusaha dijembatani dengan ritual tertentu yang berhubungan dengan kejadian alam. Sebagaimana contoh, petani melakukan upacara wiwit yakni  ‘memohon’  pada  Dewi  Sri  (Dewa  padi) agar  proses  menanam  hingga  memanen  berhasil.  Nelayan mentradisikan  larung  sesaji  di  laut  untuk  ‘berdamai’  dengan penguasa  dan  penghuni  samudera,  dengan  harapan  terjaga keselamatan dan mendapatkan hasil yang melimpah. Sandaran manusia  terhadap  yang fatum sebagai  bukti  pengakuan  bahwa diri manusia lemah, dan memerlukan dukungan ‘kekuatan’ pihak lain. Pelarian untuk mendapat bantuan pihak lain dengan mencari perlindungan pada ‘Dzat Yang Maha Kuasa’.
Dalam  konsep  Islam,  manusia  diharuskan  meyakini keberadaan  hal  gaib  (selain  Tuhan),  bukan  untuk  diandalkan dalam segala persoalan. Tetapi keberadaan hal gaib kadangkala diandalkan  manusia  tatkala  kondisi  terbatas  di  tengah  meraih harapan yang tak ringan. Hal ini diwujudkan dengan ‘mendekat’
3 Suara Merdeka, 6 Maret 2014.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
pada kekuatan gaib yang perlu keseimbangan antara aspek nalar dengan  batin.  Bila  hanya  mengandalkan  nalar,  yang  terjadi kesombongan jika sukses dan frustasi bila gagal. Manakala hanya mengandalkan  batin,  menafikan  nalar  yang  terjadi  kejumudan, fanatik  membabi-buta.  Menyeimbangkan  nalar  dan  batin memerlukan keteguhan hati dan  kecerdasan  nalar. Kecerdasan perlu diasah dengan modal menerima kenyataan hidup dengan mengoptimalkan  potensi  akal  dan  mendekat  pada  Tuhan. Semakin berpengalaman hidup berbekal nalar cerdas dan kokoh iman,  mengandalkan  perdukunan  semakin  menurun  frekuensi dan  tensinya.  Mengapa  perdukunan  kian  marak  dijadikan lahan pelarian manusia? (1) harapan meraih duniawiyah melebihi kemampuan naluriyah ,  (2)  emosi  lebih  diprioritaskan  daripada suara batin, (3) nafsu lawwamah (keserakahan, kesombongan) tak mampu dikendalikan oleh nafsu muthmainnah (suara hati, nurani), (4)  lingkungan  terdekat  menjadi  atmosfir  pendukung  antara mengedepankan nalar saja atau batin saja, (5) gaya hidup hedonis (glamour) tak mampu dikendalikan oleh kenyataan hidup yang sejati oleh pelakunya.

## Nalar Politik dan Keyakinan Politik
2.
Calon  pemimpin  harus  mawas  diri  bahwa  persaingan merebut  posisi  prestis  menghasilkan  antara  menang  atau kalah. Konsekuensinya, bermodal keyakinan (batin) yang utuh diimbangi dengan strategi (nalar) yang ulet akan menghasilkan prestasi  (kemenangan)  gemilang.  Bila  menang  akan  bersyukur dengan  karya  dan  prestasi  nyata  di  hadapan  bawahan/rakyat. Tatkala  kalah  akan  menerima  kenyataan  ( legowo ).  Pelarian  pada dukun sebagai pertanda bahwa manusia masih sangat didominasi oleh keroposnya batin dan tumpulnya nalar. Semaraknya praktik perdukunan  sebagai  penanda  bahwa  bangunan  rohani  setiap manusia memerlukan suntikan ekstra agar menduduki posisi yang menyeimbangkan antara potensi batin dan nalar. Keseimbangan itu sebagai obat mujarab untuk menangkal fanatisme terhadap nalar dan kejumudan dalam berkeyakinan pada yang gaib. Mepercayai keberadaan yang gaib (selain Tuhan) bagi manusia tidak memilah
ruang  dan  waktu  karena  eksistensinya  selalu  ada  di  mana  dan kapan manusia itu berada. Hal gaib tersebut eksistensinya untuk diyakini manusia dan tidak untuk ‘menghamba’ padanya. Peran perdukunan  ternyata  tidak  hanya  bagi  para  kandidat  politik, tetapi juga bagi kepentingan perorangan untuk taruhan sebagai penghasilan atau hobi.

## Teman dalam Politik
3.
Embrio  carut-marutnya  Partai  Demokrat  (PD)  diawali keakraban  M.  Nazaruddin  (eks-Bendahara  DPP  PD,  divonis penjara kurungan 4 tahun 10 bulan, denda uang Rp 200 juta, dan disita hartanya karena hasil korupsi) dengan Anas Urbaningrum (Ketum  PD  saat  itu).  Keduanya  berpisah  ’luar-dalam’  pasca- terbongkarnya kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games  XXVI  di  Palembang  2011  senilai  Rp  161  miliar  dan Kompleks  Olahraga  Hambalang  Bogor  senilai  Rp  1,6  triliun. Kasus makin seru ketika bekas anak buah Nazar, Mindo Rosalina Manulang dan Yulianis (mantan Wadir Permai Group, perusahaan milik Nazar) menyebut nama ’Ketua Besar’.
Dalam  politik  yang  dipundi  adalah  kepentingan,  jika bersahabat atau bersaudara akan menjadi lawan karena perbedaan kepentingan  politik.  Lazimnya  politikus  menghargai  benda ( tangible value ) mengesampingkan nilai ( intangible value ). Jauh dari ngerti rumongso (sadar diri) dekat dengan rumongso ngerti (sok tahu), menggilas sikap satrio utomo karena merasa modern dan ukurannya adalah pragmatisme serba instan terutama tahta, kekayaan, dan gengsi duniawi lainnya. Istilah arogansi politik dalam pandangan non-politikus, tapi dianggap seni berorganisasi bagi politisi. Esensi berpolitik  meraih  kekuasaan,  selanjutnya  mengharap  kekayaan untuk  memperkokoh  rezim  meski  membunuh  karakter  atau pembunuhan terhadap lawan politik. Pakai jasa dukun politik pun tak jadi penghalang, seks sebagai gratifikasi tidak lagi ditabukan. Michel Foucault, filsuf Perancis, menandaskan bahwa kekuasaan dan seksualitas saling mengintervensi. Kata bijak Marcus Tullius Cicero, filsuf masa Republik Roma (106-143 SM) memberikan gambaran  pentingnya  sejarah  untuk  dijadikan  pelajaran  hidup
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
bagi politisi nakal yakni Historia vero testis temporum (sejarah adalah saksi zaman), lux varitatis (sinar kebenaran), vita memoriae (kenangan hidup), magistra vitae atau historia magistra vitae (guru kehidupan), dan nuntia vetustatis (pesan dari masa silam). Esensi dasar politik adalah strategi meraih kekuasaan untuk menyejahterakan umat, meski  hal  ini  disuarakannya  lazimnya  hanya  di  kala  kampanye untuk mendapat simpati dari pemilihnya.
Dunia  permesuman  dapat  dijadikan  alat  memangkas hasrat  lawan  politik.  Sebagaimana  Cleopatra  lahir  pada  69- nan  SM  dikenang  menggunakan  seks  dan  kecantikannya untuk memenangi pertarungan politik. Agar tak terbuang dari lingkaran elite Istana Mesir, ia menikah dengan Ptolomeus XIII, bahkan mengatasi kudeta yang dirancang lawan, ia bersekutu dan menikah dengan Kaisar Romawi, Julius Caesar. Dunia esek-esek juga dijadikan senjata menumpas rival politik, dialami politikus Malaysia,  Anwar  Ibrahim  (64  tahun).  Sederet  jabatan  pernah disandang, 1982 bergabung dengan Partai United Malays National Organization (UMNO),  pada  1991  sebagai  Menkeu,  pada  1993 Menkeu  rangkap  Wakil  Perdana  Menteri  Mahatir  Mohamad, pada 1998 bergesekan dengan Mahatir. Pada 2 September 1998 dipecat dari semua jabatan sehingga menjadi oposisi penguasa. Pada 20 September 1998 ditahan dengan 5 tuduhan korupsi dan 5 penyimpangan seksual, pada 14 April 1999 dinyatakan korup dan  dipenjara  6  tahun,  8  Agustus  2000  didakwa  menyodomi mantan sopir/ajudan keluarganya, Mohd Saiful Bukhari Azlan (26 tahun) di sebuah apartemen, lalu dihukum 9 tahun penjara. Pada 2 September 2005 dibebaskan dari penjara karena sodomi tak terbukti.
Pada  6  Agustus  2008  Anwar  Ibrahim  didakwa  sodomi kedua, dan pada 9 Januari 2012 dibebaskan dari semua tuduhan (korupsi  dan  sodomi)  oleh  hakim  Mohamad  Zabidin  Diah  di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur. Data penguat hakim berupa tak  meyakini  100  persen  hasil  tes  DNA  ( deoxyribonucleic  acid ) Saiful.  Para  analis  politik  menyatakan  bahwa  jebakan  hukum dipasang  PM  Najib  Tun  Razak  pada  Anwar  karena  pesaing
politik. Jaksa naik banding ke Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur terhadap putusan bebas hakim. Pada 2 Juli 2012 Anwar kembali menghadapi dakwaan baru atas perannya dalam aksi unjuk rasa ’bersih  di  Kuala  Lumpur’  bersama  500  pengunjuk  rasa  anti pemerintah.  Jika  terbukti,  Anwar  Ibrahim  diancam  penjara  2 tahun dan denda 2 ribu ringgit (Rp 6 juta).
Teman sejati dalam berbagai hal sangat ditentukan motif berteman.  Bila  berteman  mengedepankan  hati  nurani,  yang terjadi  adalah  saling  memahami  dan  menghormati,  bukan dipandang  sebagai  pesaing  tahta  politik.  Memahami  hal  ini, kita  diingatkan  kata  bijak    ”teman  sejati  adalah  tatkala  kita  di meja duka, bukan hanya di kala di meja makan”. Modal utama berteman adalah tidak pongah dan kagetan bila ada teman sukses karena kesuksesannya bagian dari kesuksesan teman pula, bukan kesuksesan teman dihambat hanya karena ambisi pribadi semata. Tak ada makhluk yang sukses hanya karena prestasi tunggalnya, tetapi  dukungan  dan  doa  berbagai  pihak.  Bila  memahami  hal ini,  akan  menjadi  politisi  sejati  yang  berakhir  dengan  prestasi gemilang dan tidak menjadi diri yang arogan karena mengukur sesuatu hanya dengan kaca pandang materi. Demikian ini tatkala karir  politik  berada  pada  tahap  antiklimaks,  maka  publik  akan mencampakkan di lembah nista. Pesta pasti berakhir merupakan hukum alam ( sunnatullah ) yang akan menimpa siapa saja, apapun, kapan pun, dan di mana pun karier yang diembannya.
Arah Politik dalam Islam
4.
Politik  ( siya > sah )  dalam  perspektif  Islam  mengandung makna  keinginan  atau  cara  muslim  menjadikan  ajaran  Islam sebagai kurikulum kehidupan ( manhajul h } ayah ). Hal ini tercermin dalam semua aktivitas kehidupan. Hal ini bukan berarti negara harus  berlandaskan  al-Qur’an,  tetapi  nilai  al-Qur’an  tercermin dalam kehidupan karena nilai al-Qur’an bersifat universal. Politik Islam  ( siya > sah  islamiyah )  bertujuan  mengangkat  harkat,  derajat, dan martabat umat manusia ke arah yang lebih berkualitas dan beradab sesuai fungsi dan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi, menebarkan rahmat dan kedamaian serta keselamatan bagi
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
alam  semesta.  Politik  Islam  tercapai  jika  pelakunya  berakhlak, bermoral, beradab, dan bertanggung jawab kepada Tuhan dan sesama. 4
Muncul  pertanyaan,  apakah  Islam  mengenal  konsep politik? Terdapat tiga pendapat. Pertama, Islam mengenal politik bahkan  mengatur  politik,  sehingga  Islam  memiliki  visi  politik diwujudkan  melalui  konsep  integral  agama  dan  negara.  Alur ini  diikuti  oleh Ikhwan  al-Muslimin di  Mesir, Hizb  al-Tahrir di Lebanon, dan Jamaat Islami di Pakistan, Masyumi di Indonesia era  1950-an,  dan  PKS  yang  memiliki  ikatan  dengan Ikhwan dan Hizb al-Tahrir Indonesia (HTI) yang menginduk di Libanon. Kedua, Islam  tak  mengenal  politik  yang  kedudukannya  sebagai visi gerakan. Al-Quran atau hadis pun tak membicarakan tentang politik,  keberadaannya  sebagai  visi  gerakan,  dan  politik  Islam sebagai sebuah realitas tersendiri. Ide ini dimotori oleh Ali Abdul Razik dari Mesir dalam makalahnya “ al-Islam wa Us } ul al-H } ukm” (Islam dan Prinsip Pemerintahan). Konteks Indonesia, didukung ilmuwan dari Paramadina dan kaum muda NU. Ketiga, mengambil jalan tengah dengan tidak menafikan politik juga tidak melebih- lebihkan posisi Islam terhadap politik. Pandangan ini dimotori oleh sejarawan Mesir, Husain Haikal. 5
Islam di dalamnya mencakup ajaran yang bersumber pada wahyu/tauhid/teologi, memiliki aturan dalam beritual (ibadah), dan  terdapat  sistem  pedoman  hidup  ( way  of   life )  bagi  manusia meliputi aspek moral, sosial, dan budaya. Dalam konteks negara- bangsa,  cakupan  tersebut  menimbulkan  tiga  perspektif,  yakni theo-centries,  antropho-centries, dan theo-antropho-centries . Theo-centries; bangsa  hanya  menjalankan  seluruh  ajaran  agama  sehingga  tak memiliki otoritas untuk menentukan tata nilai untuk dijadikan dasar dalam kehidupan bersama. Antropho-centries; bangsa memiliki otoritas untuk menentukan tata nilai untuk dijadikan dasar dalam kehidupan  kolektifnya. Theo-antropho-centries; bangsa  memiliki
4 Didin, Hafidhuddin, “ Politisi Bermoral”, dalam Republika , 24 Januari 2004, hlm. 1.
5 Abdi D, Kurnia, “ Politik Islam” , dalam Republika , 21 Mei 2010, hlm. 4.
otoritas untuk menentukan tata nilai yang dijadikan dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa meski tetap berpegang pada otoritas ajaran agama. Dari ketiga perspektif tersebut melahirkan berbagai  tipologi,  sistem,  dan  bentuk  negara  yang  dianut  oleh masing-masing bangsa, secara garis besar dikategorikan menjadi negara  agama  dan  negara  sekuler.  Dalam  konteks  Indonesia, pendiri bangsa cenderung menggunakan perspektif theo-antropho- centries yang di dalamnya mengakomodasi prinsip moral dan nilai agama sekaligus nilai budaya. 6

## Hubungan Negara dengan Agama 5.
Hubungan  antara  negara  dengan  agama  dikenal  negara teokrasi  (negara  agama)  dan  negara  sekuler  (negara  yang  tak mewajibkan warganya untuk beragama). Bagaimana menyebutnya bila  ada  negara  yang  tidak  teokrasi  juga  tidak  sekuler?  Lantas bagaimana  bila  ada  ormas  yang  jelas-jelas  menyatakan  ingin mewujudkan syariat Islam di negara non-teokrasi? Sebagaimana Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang gerakannya sudah terang- terangan mendirikan khilafah islamiyah. Bahkan, pada Jumat 7 November 2014, ratusan warga HTI DPD II Solo Raya menggelar aksi  unjuk  rasa  di  Bundaran  Gladak  Solo  menolak  rencana Presiden Jokowi menaikkan harga BBM. Dalih HTI, kenaikan harga  BBM  menzalimi  rakyat,  mempertanyakan  kebenaran bahwa menaikkan harga BBM akan menghemat APBN sebesar Rp  100  triliun. 7 Demo  serupa  dilakukan  DPD  II  Kabupaten Blora pada Jumat 14 November 2014 di depan Kantor Bupati Blora Jawa Tengah. 8
Kata teokrasi berasal dari bahasa Yunani theokratia . Theos artinya  Tuhan  dan kratein artinya  memerintah.  Jadi,  teokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dijalankan berdasarkan prinsip agama  (ketuhanan).  Para  ilmuwan  muslim  ada  yang  pro  dan kontra antara hubungan negara dengan negara. Ilmuwan yang
6 Marwan Ja’far, “ Islam dan Nilai Kebangsaan.” dalam Republika , 23 Agustus 2013, hlm. 6.
7 Suara Merdeka , 8 November 2014.
8 Suara Merdeka , 15 November 2014.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
pro negara dengan agama yakni Abu al-A’la al-Maududi, Sayyid Qutub, Hasan al-Banna, Abdul al-Wahab, dan Yusuf Qaradlawi. Adapun  ilmuwan  yang  tak  sepakat  jika  ada  hubungan  intens antara negara dengan agama yakni Mutafa Kemal Pasha at-Turki, Sir  Sayyid  Ahmad  Khan,  Nawwab  Abdul  al-Lathif,  Mustafa Khan, Khuda Bakhsh, Qasim Amin, Ali Abdurraziq, dan Hassan Hanafi.
Dalam  catatan  sejarah,  hubungan  negara  dengan  agama sangat  akrab.  Di  Mesir  Kuno,  Raja  Firaun  mengaku  Tuhan sehingga  pemimpin  negara  merupakan  sosok  Tuhan.  Bahkan, Ramses II membuat piramida di Mesir yang terbuat dari tanah liat yang dibakar (batu bata), terutama pada puncak piramidanya yang dijadikan dalih bagi Firaun untuk melihat Tuhan. Pesan al- Qashash: 38 “Firaun berkata: Wahai pembesar kaumku, aku tak mengetahui Tuhanmu selain aku. Wahai Hamam, buatlah batu bata dan buatlah bangunan yang tinggi agar aku dapat naik dan melihat Tuhan Musa yang pendusta”. Pada abad ke-4, Kekaisaran Romawi menerapkan harmoni hubungan agama dengan negara, raja selalu didampingi pendeta. Konstantin Agung (305-337 M) menjadikan  Byzantium  sebagai  ibukota  Romawi  dan  Katolik sebagai  agama  negara.  Peran  agamawan  makin  ekstra  bahkan pelaku korup, sebagaimana Paus Leo X terbukti menerima suap 5 juta dollar AS per tahun karena menjual jabatan di gereja. Ada pula yang menjual surat pengampunan dosa dengan harga tinggi. Perilaku  negatif  tersebut  hingga  abad  ke-14  sehingga  rakyat terkekang dikenal dark ages (abad kegelapan). Marthin Luther dan John Calvin mendokumentasikan arogansi agamawan dalam tata pemerintahan, sebagaimana hukuman pada ilmuwan yang kritis terhadap pemerintahan.
Dukungan  publik  untuk  melepaskan  agamawan  dari pemerintahan. Pada abad ke-11 M muncul gerakan protes dan perlawanan  sosial  menentang  dominasi  dan  eksploitasi  gereja. Bisnisman  kaya  di  Perancis,  Peter  Waldensons,  menggerakkan warga  untuk  melawan  arogansi  gereja.  Pada  1073  meletuslah peristiwa  Pembaruan  Hildebrandine  melawan  dominasi  gereja.
Puncak  perlawanan  warga  pada  abad  ke-15  sampai  dengan abad ke-16 yang meruncing dengan munculnya ide sekularisme. Kekuasaan  gereja  dalam  pemerintahan  menjadi  menurun  dan kekuasaan pemerintahan dikendalikan oleh autokrasi tanpa peran agamawan. Raja Inggris Henry VIII pada abad ke-16 mengambil alih kekuasaan Paus. Era Raja Elizabeth I, Inggris menetapkan Gereja Protestan sebagai gereja resmi negara di bawah otoritas kerajaan,  gereja  tidak  lagi  pengatur  kebijakan  negara.  Disusul Swedia pada abad ke-16 memutuskan menjadi negara sekuler dan agama  Evangelis  sebagai  agama  negara.  Amerika  memberikan kebebasan pada warganya untuk beragama atau tidak beragama, tidak  ada  gereja  resmi  negara.  Pasca-revolusi  Perancis,  negara netral terhadap agama ( laicite ).
Pemisahan agama dengan negara di Eropa pada abad ke- 11  M  dipicu  oleh  ketidakpuasan  rakyat  terhadap  ulah  oknum agamawan yang dekat dengan penguasa, hingga munculnya paham sekularisme yang kian marak ketika Harvey Cox menulis buku The Secular City . Menurut Cox, sekularisasi merupakan akibat logis dari dampak kepercayaan Bibel terhadap sejarah. Negara yang mendeklarasikan sebagai negara sekuler yakni Amerika Serikat, Italia,  Perancis,  Estonia,  Georgia,  Spanyol,  Rusia,  Portugal, Ukraina, Turki, Portugal, Albania, Meksiko, Australia, Selandia Baru, Brasil, Kolombia, Peru, Uruguay, dan Venezuela. Adapun negara eks-sekuler yakni Bangladesh, Iran, Irak, dan Madagaskar. Sementara negara yang dianggap tidak sekuler juga tidak negara agama  yakni  Indonesia,  Jerman,  Israel,  Argentina,  Libanon, Malaysia, Myanmar, Srilanka, Inggris, dan Thailand. Karena sepak terjang sekuler yang dianggap membahayakan akidah umat, MUI pada 2005 memfatwa sekulerisme bertentangan dengan ajaran Islam karena itu haram dianut oleh muslim. Sekulerisme adalah memisahkan urusan dunia dari agama dan hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan. Adapun hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial.  Agama  dan  negara  menyatu  sejak  era  Nabi  saw  yang diteruskan oleh Khulafa Rasyidun hingga Dinasti Ottoman yang runtuh pada tahun 1924.
Munculnya pemisahan agama dengan negara dalam Islam setelah  kolonisasi  negara  Islam  oleh  Barat.  Islam  dijadikan sebagai agama negara sebagaimana di Arab Saudi, Suriah, Irak, Mesir,  Libya,  Sudan,  dan  Aljazair.  Iran  semula  dipimpin  oleh Dinasti Qajar, yakni muslim Syiah. Gerakan rakyat memunculkan Dinasti Pahlevi yang bernuansa sekuler. Pada 1979 gerakan rakyat menggulingkan  Syah.  Menurut  Raphael  Kiogier,  Guru  Besar Sosiologi Sekolah Tinggi Ilmu Politik d’Aix di Aix en Provence Perancis, tidak ada satu negara pun yang benar-benar penuh dalam mengaplikasikan  prinsip  sekularisme.  Bila  ingin  memisahkan antara  hubungan  negara  dengan  agama,  negara  tersebut  akan memiliki badan tersendiri yang akan melayani agama bagi warga negaranya. 9
Sekularisme dari bahasa Latin saeculum berarti masa kini dan tempat (ruang), merujuk waktu yang terjadi kini dan ruang yang berarti dunia. Jadi, sekularisme adalah menyandarkan pada hal- hal yang terjadi saat ini dan hanya di dunia. Makna lainnya adalah gerakan yang condong pada duniawi dan tanpa adanya campur tangan  agama.  Sayyid  Qutub  menyatakan  bahwa  sekularisasi bertentangan dengan Islam. Realitasnya, negara yang mengaku sekuler, tatkala melantik presidennya tetap disumpah dengan kitab sucinya, sebagaimana di Amerika Serikat. Menyikapi hal ini, pesan Q.S. al-Baqarah [2]: 208 “Wahai orang yang beriman, masuklah kamu semua dalam Islam secara kaffah”. Bahwa kesempurnaan hidup  bila  memahami  Islam  secara  utuh.  Maknanya,  tak  ada pemisahan antara dunia dengan akhirat.

## NU dan NKRI
6.
Munas  Alim  Ulama  dan  Konferensi  Besar  NU  di Kantor  PBNU  Jakarta  Sabtu  1  November  2014  di  antaranya membahas pandangan NU tentang khilafah atau kepemimpinan umat.  Rekomendasi  Munas, khilafah yang  disetujui  NU  adalah kepemimpinan  yang  bernuansa  nasionalisme  kebangsaan, bukan model khilafah global. NKRI sebagai hasil kesepakatan pendiri bangsa, termasuk para ulama adalah bentuk final bangsa
9 Republika , 2 Maret 2014.
ini  yang  harus  terus  dipertahankan.  Ijtihad  politik  ini  sesuai dengan spirit kekhalifahan Islam yang dibingkai dalam bentuk negara-bangsa  modern  yang  mengayomi  warga  dari  beragam suku,  bangsa,  dan  agama.  Kekhalifahan  merupakan  gagasan islami. Namun, menurut Said Aqil Sirodj, Ketum PBNU, dalam konteks kehidupan modern, ide itu perlu diterjemahkan sebagai kepemimpinan  nasional  yang  dipilih  lewat  sistem  demokratis seperti  berlangsung  di  Indonesia  sekarang.  Istilah  ‘khilafah’ dari bahasa Arab yang berarti kekuasaan yang mewakili rakyat. Dulu, Abu Bakar disebut ‘khalifah’ sebagai pengganti Nabi saw yang  wafat.  Dalam  kehidupan  modern,  presiden  bisa  disebut khalifah karena mewakili kedaulatan rakyat. Narasumber dalam bahtsul  masail dan  Rois  Syuriah  PBNU,  Masdar  Farid  Mas’udi mengungkapkan,  khalifah  merupakan  konsep  kepemimpinan yang  memberikan  mandat  kepada  seseorang  terpilih  untuk memimpin  umat.  Pemimpin  itu  disebut  ‘khalifah’  dia  menjadi pengganti  Tuhan  untuk  memimpin  umat  manusia.  Sebagai khalifah,  pemimpin  memiliki  tanggung  jawab  kepada  Tuhan dengan menjalankan moral baik sekaligus kepada rakyat dengan memimpin  secara  adil  dan  menyejahterakan  umat.  NKRI merupakan  perwujudan  spirit  kekhalifahan  karena  presiden bertanggung jawab kepada Tuhan dan rakyat. 10
Rais Aam PBNU K.H. A. Mustofa Bisri saat memberikan khotbah  iftitah (pidato  pembukaan)  Munas  Alim  Ulama  dan Konferensi Besar NU di Kantor PBNU Jakarta Sabtu 1 November 2014 meminta kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf  Kalla  hendaknya  dapat  memberikan  teladan  ke rakyatnya tentang kesederhanaan. Sikap kesederhanaan yang telah ditunjukkan Presiden hendaknya menjalar kepada seluruh jajaran pemerintahan. Tren penguasa yang disenangi rakyat saat ini adalah mereka yang mau bekerja dan melayani serta bersikap sederhana dan merakyat. Gus Mus pun mengajak kepada semua kiai NU yang sempat berbeda pilihan dalam pilpres untuk mendukung pemerintah sepanjang mereka bekerja untuk kepentingan bangsa
10 Kompas , 3 November 2014.
Indonesia dan tetap bersikap kritis. Para pemimpin yang semula bersaing perlu menunjukkan sikap kenegarawanan. Warga NU, khususnya  para  kiai  yang  terlibat  dukung-mendukung  dapat mencerdasi  sikap  kenegarawanan  para  pemimpin  sehingga  tak ada lagi istilah berseberangan di antara kita. 11
Munas  juga  membahas  konsep Ahlu  al-h } alli  wa  al-aqdi sebagai  metode  pemilihan  Rais  Aam  di  internal  PBNU,  kode etik  penyiaran  agama,  negara  dalam  perspektif  Aswaja,  dan aborsi. Terbitnya PP Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi pada salah satu pasal memperbolehkan aborsi. Hal ini menjadi bahan pembahasan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU, Sabtu dan Minggu 1 dan 2 Oktober 2014 di Jakarta. Dalih diperbolehkannya aborsi karena kedaruratan medis dan akibat perkosaan, bagaimana Islam menghukuminya. Hal ini dibahas  Komisi  Bah } s \ ul  Masa > il  (pembahasan  masalah-masalah) untuk mencari solusi di antaranya revisi KUHP ke MK perihal aborsi dan menghasilkan rekomendasi agar keresahan masyarakat tidak  berkelanjutan  dengan  menggunakan  pendekatan  ilmu fikih. Kitab salaf yang dijadikan rujukan yakni Tuh } fatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Bughyatul Mustarsyidin, Hasyiyah Raddul Muhtar, dan Fiqhul Islami wa Adillatuhu . Masalah diperbolehkannya aborsi karena adanya pro-kontra di tengah masyarakat.
NU dan Politik Toleransi
7.
Ketua PWNU Jateng meminta parpol Islam memertahankan asas Islam, terutama partai berasas Ahlu as-Sunnah wa al-Jama’ah (Aswaja). Hal ini dinyatakan Abu Hafsin pada Harlah PPP ke- 41 di Kantor PPP Kabupaten Kudus, Ahad 23 Februari 2014. NU sebagai organisasi dakwah didirikan pada 31 Januari 1926 berhaluan Aswaja. Istilah lain Aswaja: ahlu hadits, ahlu atsar, ahlu ittiba, ath thaifah al-manshurah (kelompok jalan benar), al firqathun najiyah (kelompok yang selamat). Aswaja mengacu  pada kelompok Sunni (Syiah, Muktazilah, dan Murji’ah dianggap non-Sunni oleh sebagian pihak). Istilah Aswaja dipopulerkan Abu Sirin, istilah
11 Kompas , 2 November 2014.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
makin populer pasca terbunuhnya Ali bin Abi Thalib karena umat Islam melakukan bid’ah (aktivitas yang tak diajarkan oleh Nabi SAW) sehingga dibedakan antara ahli bid’ah dengan ahli sunah. Aswaja berpola pikir (a) Ahlu ar-ra’yi (lebih banyak menggunakan akal  dalam  ijtihad).  Imam  Abu  Hanifah  mendasarkan  ajaran Quran, hadis, ijmak, qiyas, dan istihsan. Hanafiyah berkembang di Turki, Afghanistan, Mesir, Asia Tengah, Pakistan, India, Irak, Brazil, Amerika Latin, (b) Ahlu alh } adi > s lebih banyak menggunakan hadis  dalam  menetapkan  hukum  Islam  daripada  akal,  seperti rujukan  imam  mazhab  (Syafi’i,  Maliki,  Hambali,  dan  Hanafi). Mazhab Maliki (pengikut Imam Malik bin Anas) berkembang di Afrika Utara, Mesir, Sudan, Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Mazhab Syafi’i (pengikut Imam Muhammad Idris asy-Syafi’i) berkembang di Mesir, Suriah, Pakistan, Arab Saudi, India Selatan, Thailand, Malaysia, Brunai Darussalam, Filipina, dan Indonesia. Mazhab Hambali  berkembang  di  Arab  Saudi,  Suriah,  dan  beberapa negara  Afrika.  Mazhab  Hanafi  berkembang  di  Spanyol  meski kian menipis. Dinamika Aswaja di Nusantara dipengaruhi karya ulama yang terbit pada abad ke-17 sebagaimana Nuruddin Ar- Raniri  (kitab  fikih  lengkap  pertama  berbahasa  Melayu),  Abdul Rauf Singkel (tafsir 30 juz berbahasa Melayu), Muhamad Yusuf al-Makassari.  Pada  abad  ke-18  dimotori  Abdus  Shamad  al- Palembani,  Muhamad  Nafis  al-Banjari.  Abad  ke-19  tampilnya Nawawi  al-Bantani  dan  Ahmad  Khatib  al-Minangkabawi, keduanya belajar di Mekah dan Madinah. Perkembangan Aswaja di  Indonesia,  khususnya  di  Jawa,  ditopang  Walisongo.  Kaum Sunni Indonesia berprinsip keagamaan sebagai dasar pemahaman yang tak menafikan tradisi. Bidang teologi beraliran Asy’ariyah dan bermazhab fikih empat yang memrioritaskan Mazhab Syafi’i karena lebih fleksibel. 12

## Toleransi NU
8.
NU mengusung konsep Islam yang mengedepankan nilai kedamaian,  harmoni  (keselarasan),  dan  kasih  sayang  (rahmat)
12 Moh. Rosyid, "NU dan Politik Toleransi", dalam Radar Kudus, Jawa Pos Kolom Cermin Hati , Jumat 16 Mei 2014.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
yang menghadapi dinamika perbedaan aliran, paham, dan agama. Warga NU idealnya menjadi pioner aksi jalan tengah (toleran) antara ekstrem ‘aqli (rasionalis) dan ekstrim naqli (skripturalis). Laku geraknya bersumber dari al-Qur’an, hadis, dan daya nalar (ijmak-qiyas). Pola pikirnya berprinsip (a) at-Tawassuth (moderat) dan  tak  ekstrem  (liberalis-kiri/fundamentalis-kanan).  Tak  anti- konsep bernegara seperti asas teokrasi (ketuhanan), aristokrasi (kerajaan),  demokrasi  (kerakyatan),  atau  lainnya.  Hal  itu  bila memenuhi aspek syura (musyawarah), al-’adl (keadilan), al-musawah (kesetaraan derajat), dan al-hurriyyah (kebebasan) dengan menjaga lima  prinsip  asasi  manusia  ( al-us } ul  al-khamsah ),  (b) at-tawazzun; seimbang dalam penerapan kaidah, teks, rasio, dan realitas, (c) al-i’tidal (tegak  lurus)  atau  tak  mudah  terprovokasi,  dan  (d) at- tasamuh (menjunjung  tinggi  sikap  toleran).  Konsekuensinya, warga  NU  harus  mewujudkan Ahlu  as-Sunnah (berperilaku sebagaimana Nabi saw, sahabat dan tabi’in (pengikut sahabat) di atas kebenaran.
Dalam  interaksi  antar  umat  beragama,  nahdliyin  harus berpegang pada produk pemerintah secara utuh. Sebagaimana pemahaman terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag dan Mendagri Nomor 9 Tahun 2006, dan Nomor 8 Tahun 2006 khususnya tentang pendirian rumah ibadat. Pada Bab IV secara garis besar dinyatakan, pendirian tempat ibadat didasarkan atas keperluan  nyata,  menjaga  kerukunan  umat,  tak  mengganggu ketenteraman  dan  ketertiban  umum,  memenuhi  persyaratan administrasi. Pasal 14 daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat  minimal  90  orang,  dukungan  warga  setempat  minimal 60  orang.  Keduanya  disahkan  oleh  lurah  atau  kepala  desa dan  rekom  tertulis  FKUB  kabupaten  atau  kota.  Bila  tak  ada dukungan masyarakat setempat (60 orang), Pemda berkewajiban memfasilitasi  tersedianya  lokasi  pembangunan  rumah  ibadat. Peran  Pemda  selama  ini  belum  riil  dalam  mengayomi  yang minoritas.  Begitu  sulitnya  muslimin  mendirikan  masjid  atau musala di NTT, Papua, Bali, dan lain-lain. Kesulitan ini terimbas dari  sulitnya  umat  minoritas  di  wilayah  umat  mayoritas  dalam membangun  tempat  ibadah.  NU  sebagai  organisasi  sosial
keagamaan,  memiliki  ’taring’  untuk  mengayomi  minoritas  di mana pun berada karena berpegang pada prinsip at-Tawassut } , at- Tawazzun, al-I’tidal, dan at-Tasamuh.

## NU dan Sinergi Politik
9.
Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan didirikan  para  ulama  bermodal  tekad  dan  kesadaran  untuk membangun bangsa yang majemuk. Di sisi lain, gerakan wahabi yang  ingin  memurnikan  Islam  menafikan  peran  budaya  lokal sehingga gerakan wahabi sering berbenturan dengan tradisi lokal yang ditradisikan NU yakni Islam Nusantara, Islam Indonesia, bukan Islam di Indonesia. Berbekal prinsip Aswaja ( Ahlussunnah wa al-jamaah ) yakni adil, toleran, moderat, dan seimbang untuk kemaslahatan  bersama,  embrio  konflik  perlu  disikapi  dengan bijak. Sikap bijak perlu ditopang dengan ‘pemenangan’ kompetisi meraih  tujuan  utama  organisasi,  sehingga  ulama  NU  tertarik pada  lembaga  yang  berwenang  memproduk  perundangan  dan duduk di kursi eksekutif. Dengan demikian, berpolitik menjadi keharusan bahwa manusia tak akan pernah melepaskan ‘jeratan’ politik ( zoon politicon ).
Dalam kancah politik praktis, NU hengkang dari Masyumi untuk  mendirikan  organisasi  politik  sebagai  kendaraan  politik. Pada Pemilu 1955, NU mendapat urutan ketiga perolehan suara pemilu. Kiprah politik NU dianggap membahayakan Orde Baru sehingga partai NU dikerdilkan oleh Orba dan disatukan dalam satu wadah, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang merupakan gabungan lintas partai Islam. Relasi NU dengan PPP tidak harmonis sehingga NU hengkang dari gelanggang parpol untuk kembali ke khittah 1926 berdasarkan Muktamar ke-27 pada 8-12 Desember 1984. Hal ini dilatarbelakangi adanya nafsu politik yang menyimpan persoalan karena tujuan utama NU didirikan, yakni membangun tatanan sosial keagamaan umat tetapi sering terabaikan  dan  dalam  berpolitik  identik  dengan  kompetisi/ perseteruan yang mengarah pada kehancuran berbangsa.
Muncullah gerakan untuk kembali ke khittah 1926 setelah NU melanglang buana 1926-1952. Hikmah berkhittah, tokoh NU
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
mampu hidup di lintas partai seperti PPP, PKB, PKNU, PKS, dan lainnya yang sejalur dengan kredo ‘NU tidak ke mana-mana tapi NU ada di mana-mana’ dan tidak anti-politik. Problem yang pelik, berpolitik identik dengan money politic , tidak hanya ongkos politik, dan tidak cukup mengandalkan idealisme dan nama besar sosok.  Lantas,  apa  yang  harus  dilakukan  (calon)  politisi  atau politisi NU dalam menyikapinya? Suara rakyat adalah suara Tuhan telah melebur menjadi ‘suara rakyat akan terdulang bila ada uang’ merupakan persoalan krusial yang harus dipecahkan. Mengapa? Rakyat pemilih telah mafhum bahwa siapa yang menduduki kursi penguasa politik diidentikkan dengan memperkaya diri, keluarga, trah, dan partai dengan bukti banyaknya penghuni sel penjara oleh  politisi  atau  pejabat  politik  sehingga  yang  terjadi  adalah transaksi, bukan idealisasi politik. Karakter politisi yang korup tersebut bertolak belakang dengan fitrah kehidupan.

## Mendiskusikan Syariat Islam di Serambi Makkah
10. Para analis berpendapat bahwa terdapat 3 kelompok yang cenderung atau sikap muslim terhadap penerapan syariat Islam di  Indonesia  (a)  Skripturalis  yang  menginginkan  penerapan hukum  Islam  diformalkan  sebagaimana  tertulis  dalam  Al- Quran dan Sunnah, seperti hukum qisas, potong tangan, rajam dan  term  lainnya.  Dasar  yang  digunakan  adalah  pesan  Q.S. an-Nisa  [4]:  82  “Apakah  mereka  tidak  memperhatikan  Al- Quran? Jikalau Al-Quran bukan berasal dari Allah tentu mereka mendapat  pertentangan”.  Pesan  al-Ankabu > t:51  “Kami  (Allah) telah  menurunkan  kepadamu  Al-Quran  yang  terdapat  rahmat bagi  si  mukmin”,  (b)  Substansialis  bahwa  penerapan  hukum Islam  tidak  mesti  persis  seperti  dalam  teks  Al-Quran.  Qisas, potong  tangan,  rajam  hanyalah  alternatif   untuk  terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Asalkan maqa > sis as-syari’ah (tujuan diterapkannya hukum Islam) bisa terlaksana, misalnya hukuman penjara  menjadi  pengganti  hukuman  potong  tangan  karena bertujuan membatasi si pelaku, (c) Sekuleris yang menginginkan Islam  hanyalah  sebagai  keyakinan,  maka  hukum  Islam  tidak berlaku di negara Pancasila.
Qanun atau Perda Aceh tentang Hukum Jinayah (Pidana) akan diberlakukan terhadap warga muslim dan non-muslim yang hidup di Aceh. Hukuman ditimpakan bagi warga yang melakukan perbuatan jarimah (dilarang syariat Islam) yakni khamar (minuman keras),  maisir  (judi),  khalwat  (sembunyi  antara  dua  orang  lain jenis  yang  bukan  mahram),  ikhtilath  (bermesraan  antara  dua orang lain jenis yang bukan suami-isteri), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan,  qadzaf  (menuduh  orang  berzina  tanpa  4  saksi), liwath (homoseks), dan musahaqoh (lesbi). Sebelumnya, hanya pelaku  zina,  minum-minuman  keras,  dan  judi.  Pelaku  jarimah mendapat uqubat yakni hukuman yang dijatuhkan hakim pada pelaku  jarimah.  Hukuman  berupa  cambuk  atau  denda  berupa emas atau dipenjara. Wacana mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat  Umum  (RDPU)  antara  Komisi  G  DPR  Aceh  dan masyarakat  membahas  Rancangan  Qanun  Hukum  Jinayat  dan Raqan  Syariat  Islam  di  Banda  Aceh  Sabtu  6  September  2014. Hal  ini  amanat  UU  Pemerintah  Aceh  Pasal  129.  DPR  Aceh pada menyetujui Rancangan Qanun Jinayat menjadi UU pada 26 September 2014 setelah diusulkan pada 2012.
Pelaksanaan hukuman dialami 4 pejudi dihukum cambuk 7  kali  per  orang  di  depan  umum  di  halaman  Masjid  Agung Lampriet, Banda Aceh, Jumat 3 Oktober 2014. Pelaku ditangkap Satpol  dan Wilayatul  Hisbah (Polisi  Syariah)  Kota  Banda  Aceh awal Agustus 2014. Polisi menyita satu set kartu poker dan uang Rp 933.000, terbukti melanggar Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir atau Perjudian. Ratusan penonton  menyaksikan karena dilaksanakan seusai salat Jumat. 13 Menurut Komisioner Komnas  Perempuan,  Andi  Yentriyani,  isi qanun terindikasi diskriminatif  secara  agama  dan  jender  (perempuan).  Sejumlah pasal dalam Perda (Qanun Tentang Hukum Jinayat dan Qanun tentang Pokok-okok Syariat Islam) dinilai kurang sesuai dengan semangat NKRI dan bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Menurut Kepala Dinas Syariah Islam Provinsi Aceh Syahrial Abbas, UU Nomor 11 Tahun
13 Kompas , 4 Oktober 2014.
2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  memberikan  kewenangan kepada  Pemerintah  Aceh  dan  DPR  Aceh  menerapkan  syariat Islam. Kedua qanun merupakan turunan dari syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan as-Sunnah, yang dijabarkan dalam hukum keluarga, perdata, pidana, peradilan, pendidikan, dakwah, dan pembelaan Islam. Ini bukan kebenaran mutlak tapi ijtihad (hasil pemikiran) para ulama Aceh dengan tujuan kemaslahatan umat. 14

## Menengok Sejarah Piagam Jakarta
11.
Dalam  catatan  sejarah,  keinginan  sebagian  muslim  pada tahun pertama pascakemerdekaan Indonesia untuk mewujudkan syariat  Islam  tertuang  dalam  Piagam  Jakarta.  Pada  1955  di jalur  Konstituante  yang  diwakili  Masyumi  dan  NU  berupaya memasukkan  nilai  Islam  untuk  tegaknya  syariat  Islam.  Hal  ini diawali  perjuangan  nasionalisme  mengusir  penjajah  terbentuk Boedi Oetomo cerminan nasionalisme, Indische Partij cerminan nasionalisme politik kalangan intelektual radikal, Serikat Dagang Islam cerminan nasionalisme ekonomi, yang selanjutnya berubah menjadi Sarikat Islam cerminan religious political nationalism , yakni nasional  politik  religius  di  kalangan  urban  Islam  yang  berakar dalam  rural  Islam, Jong  Islamieten  Bond gerakan  pemuda  pelajar dan mahasiswa Islam bertujuan agar Islam tidak lepas di tengah maraknya pendidikan Barat.
Gerakan  yang  dipelopori  K.H.  Agus  Salim  dan Tjokroaminoto,  selanjutnya  terbentuk  Majelis  Islam  A’laa Indonesia  (MIAI)  menjelang  Perang  Dunia  II  dan  Perang Pasifik. Pada era kolonialisme Jepang, terbentuk Putera (Pusat Tenaga Rakyat) di pimpin Bung Karno dan Bung Hatta mewakili nasionalisme, Ki Hajar Dewantara mewakili nasionalis kultural pedagogis,  dan  K.H.  Mansyur  mewakili  Islam.  Pada  1943 Putera dibubarkan diganti Hookookai yaitu organisasi kebaktian dipimpin Indonesia dan Jepang, MIAI diganti menjadi Masyumi (Majelis  Syuro  Muslim  Indonesia)  untuk  perkokoh  persatuan
14 Kompas, 6 November 2014
umat.  Klimaks  gerakan  syariat  Islam  dengan  dicoretnya  7 kata  dalam  Piagam  Jakarta  tatkala  dibawa  dalam  sidang  pleno panitia  kecil  terdiri  9  orang  dalam  sidang  Badan  Penyelidik Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI)  terdiri  atas Soekarno, Muhammad Hatta, AA Maramis, Abikusno Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakkir, Haji Agus Salim, Ahmad Soebardjo, Abdul Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin. Teks ‘Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi pemeluk-pemeluknya’ dihapus atas usulan Latuharhary (Kristen). Oleh  Ki  Bagus  Hadikusumo  menghendaki  agar  kata  ‘bagi pemeluknya’ dihilangkan dari teks akhirnya menjadi sila pertama Pancasila hingga kini. Dengan demikian, berbeda tetapi bersatu sesuai  Q.S  Al-Maidah:48 ”Seandainya  Tuhan  menghendaki,  niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja. Tetapi Tuhan hendak mengujinya dengan perbedaan. Berlomba-lombalah dengan cara yang baik”.
Ajaran  Islam  itu  pada  tataran  realitas  kurang  mendapat perhatian  bagi  muslim  sendiri,  yakni  kata  ’dengan  cara  yang baik’.  Atau  pemaknaannya  sesuai  kepentingan  kelompoknya. Dampaknya,  perbedaan  yang  sudah  didesain  Tuhan  menjadi sumber  konflik.  Mengapa?  masing-masing  individu  atau kelompok  mengedepankan  emosi  dan  menomorsekiankan perasaan. Hal yang terjadi adalah keinginan untuk memaksakan diri atau kelompok terhadap keinginannya meskipun bertentangan dengan hati nurani. Bila pemaksaan terbiasa maka yang muncul dalam benaknya adalah terjadi pembenaran yang dipaksakan.

## Memaknai Formalisasi Syariat Islam
12.
Ajaran Islam bersumber dari wahyu (Al-Qur’an dan hadis Nabi saw). Untuk ’mendatarkan’ dalam tataran riil, diperlukan ’sentuhan’  ulama  menghasilkan  kesepakatan  ide  (ijmak), penetapan  hukum  berdasarkan  prinsip  similaritas  (qiyas),  dan istihsan. Teologi dalam Islam terdapat aturan ritual/ibadah dan sistem  pedoman  hidup  ( way  of   life )  dalam  aspek  moral,  sosial, dan  budaya.  Islam  eksistensinya  memerlukan  peran  negara sebagai  pengayom  sehingga  muncul  3  perspektif, religio-centries, antropho-centries,  religio-antropho-centries . Religio-centries; rakyat
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
(individu)  menjalankan  ajaran  agama  sebagai  wujud  taat  pada Tuhan. Antropho-centries; rakyat  memiliki  otoritas  menentukan tata  nilai  untuk  dasar  kehidupannya. Religio-antropho-centries; rakyat  memiliki  otoritas  menentukan  tata  nilai  sebagai  dasar hidup bernegara/berbangsa dan berpegang pada agama. Ketiga perspektif melahirkan tipologi, sistem, dan bentuk negara yang dianut  tiap  bangsa  dikategorikan  negara  agama  dan  sekuler. Konteks  Indonesia,  pendiri  bangsa  cenderung  berperspektif religio-antropho-centries mengakomodasi  prinsip  moral,  agama, dan budaya yang pada tataran ketatanegaraan diperlukan piranti politik.
Politik  (siyasah)  dalam  Islam  mengandung  makna  cara menjadikan  Islam  sebagai  pakem  kehidupan  (manhajul  hayah) bukan berarti negara harus berlandaskan Al-Qur’an karena Al- Qur’an  tercermin  dalam  kehidupan  umat  bersifat  universal. Politik Islam (siyasah islamiyah) bertujuan mengangkat harkat, derajat, dan martabat manusia yang berkualitas dan beradab sesuai fungsi dan tugasnya sebagai pemimpin di bumi (khalifah) yang karakternya penyayang, damai, dan keselamatan bagi penghuni alam semesta apapun agama, etnis, dan rasnya.
Politik Islam tercapai jika pelakunya berakhlak, bermoral, beradab,  dan  bertanggung  jawab  pada  Tuhan  dan  sesama. Realitanya  dihadapkan  dengan  gerakan  revivalisme  Islam, modernisme  Islam,  fundamentalisme  Islam,  neomodernisme Islam, dan Islam tradisional. Gerakan Islam yang memperjuang- kan  formalisasi  syariat  Islam  dalam  institusi  negara  atau pemerintahan merupakan arus baru dalam perkembangan Islam mutakhir di Indonesia. Arus ini menampilkan Islam serba syariat dengan orientasi formalistik dan ideologis, sebagaimana Majelis Mujahidin  Indonesia  (MMI),  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI), Komite  Persiapan  Penegakan  Syariat  Islam  (KPPSI)  Sulsel, penerapan syariat Islam di Sulsel, NAD, di Jabar, dsb. Karakter Islam  syariat  memperjuangkan  legal-formal,  doktriner,  dan militan  yang  ditunjukkan  kecenderungan  Islam  serba  harfiyah (tekstual,  skriptual)  sesuai  tata  aturan  yang  sah  (legal,  resmi)
dalam  tuntunan  fikih  Islam.  Doktriner  ditampilkan  dengan kecenderungan  memahami  dan  mempraktikkan  Islam  serba mutlak dan kaku. Pemahamannya bahwa demokrasi, liberalisme, sosialisme, sekularisme, dan ideologi lain hanya produk manusia diletakkan dalam pandangan doktrin yang dianggap sistem kufur dan  diharamkan.  Militansi  ditampilkan  sikap  agama  berhaluan keras anggapannya bahwa orang lain (muslim atau non-muslim) yang tak sealiran divonis munafik, murtad, dan kufur. 15

## Islam Sejati
13.
Gerakan  formalisasi  syariat  Islam  berbeda  dengan  corak Islam  sejati  Indonesia  yang  lentur  dan  kultural,  sebagaimana ditampilkan  NU  dan  Muhammadiyah  yang  mengedepankan hakikat  atau  substansi  ajaran.  Dalam  konstruksi  integralisme, formalisasi  syariat  Islam  dalam  institusi  negara  hingga pembentukan  negara  Islam  untuk  penerapan  syariat  bagi kelompok Islam syariat bukan persoalan pragmatis sebagai solusi pemecahan  masalah  kehidupan,  tetapi  lebih  pada  persoalan teologis. Gerakan ’salafiyah ideologis’ berbeda dengan ’salafiyah akidah’  (pemurnian  akidah)  dan  ’salafiyah  dakwah’  (kegiatan dakwah).  Salafiyah  ideologis  merupakan  cetak  ulang  gerakan revivalisme Wahabiyyah di Arab Saudi, neorevivalisme Ikhwanul Muslimin di Mesir, Jamaat al-Islami di Pakistan dan Taliban di Afganistan  dengan  semangat  pemurnian  Islam  yang  ketat  dan formalistik  yang  mengalami  diskontinuitas  (penyempalan) orientasi ideologi-politik. 16
Upaya  formalisasi  syariat  Islam  di  Indonesia  merupakan mimpi di siang bolong, karena keutuhan NKRI hanya tercipta bila saling menghormati di tengah perbedaan suku, agama, dan ras berlandaskan Pancasila. Negara Islam menderita kemiskinan karena  fanatisme  sempit.  NKRI  kokoh  dan  tak  tergoyahkan meski  dihadapkan  dengan  ilusi  sesaat  pihak  tertentu  dengan
15 Moh. Rosyid, “Memaknai Formalisasi Syariat Islam", Kolom Cermin Hati Radar Kudus ”, Jawa Pos, Jumat 27 Juni 2014.
16 Haedar Nashir, Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 593.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
berbagai dalih. Substansi ajaran Islam yang direalisasikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat secara bijak adalah harga mahal dan lebih penting dari yang lain karena akan tercipta negara yang adil dan makmur bila pemimpin adil sehingga rakyat tak sengsara. Perlu diingatkan dan diluruskan dengan jalan mengedepankan prinsip; (a) al-tawassuth (moderat, tengah-tengah) atau  tak  ekstrim  (liberalis-kiri/fundamentalis-kanan),  tak  anti konsep bernegara memilih asas teokrasi (ketuhanan), aristokrasi (kerajaan), demokrasi (kerakyatan) atau lainnya. Kata kuncinya memenuhi aspek syura (musyawarah), al-’adl (keadilan), al-musawah
(kesetaraan derajat), dan al-hurriyyah (kebebasan) dengan menjaga 5 prinsip asasi manusia ( al-ushulul khamsah ): menjaga jiwa ( h } ifzu an-nafs ), agama ( h } ifzu ad-din ), harta benda ( h } ifzu al-mal ), identitas asal-usul/keturunan  ( h } ifzu  an-nasl ),  dan  harga  diri/kehormatan ( h } ifzu  al-‘irdh ),  (b) at-Tawazzun; seimbang  dalam  penerapan kaidah, teks, rasio, dan realitas, (c) al-I’tidal (tegak lurus) atau tak mudah terprovokasi, dan (d) at-Tasamuh (menjunjung tinggi sikap toleran).
Simpulan
C. Kesimpulan yang dapat disarikan dari kajian ini; Pertama, Islam  mengedepankan  kemaslahatan  dalam  kehidupan,  begitu pula  dalam  berpolitik. Kedua, yang  paling  esensial  adalah pemimpin menjadi sosok yang dapat dijadikan uswah hasanah. Ketiga, simbol bukan harga baku, yang esensi adalah mewujudkan kalimat utama dalam Islam, yakni rahmatan li al-alamin . Dengan kata akhir, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga baku, tidak untuk dipersoalkan. Pendiri negeri dan leluhur negeri ini sudah sepakat bahwa pluralisme dan multikulturalisme adalah karakter Indonesia, sehingga tidak perlu mewacanakan, apalagi menggugat ulang tampilnya Piagam Jakarta.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

## DAFTAR PUSTAKA
Husein, Harun, “ Pemilu Serentak vs Pilkada Serentak”, Republika , 25 Maret 2013. Hafidhuddin,  Didin, “ Politisi  Bermoral”, Republika ,  24  Januari 2004. Ja’far,  Marwan, “ Islam  dan  Nilai  Kebangsaan”, Republika ,  23 Agustus 2013. Kurnia, Abdi D, “ Politik Islam ” , Republika , 21 Mei 2010.
Nashir,  Haedar, Islam  Syariat  Reproduksi  Salafiyah  Ideologis  di Indonesia , Bandung: Mizan, 2013.
Rosyid, Moh, “ NU dan Politik Toleransi ” , Kolom Cermin Hati Radar Kudus Jawa Pos, Jumat 16 Mei 2014. -------, Memaknai Formalisasi Syariat Islam. Kolom Cermin Hati Radar Kudus, Jawa Pos , Jumat 27 Juni 2014.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

## Halaman ini tidak sengaja untuk dikosongkan