Al Tijarah : Vol. 6 No. 1, June 2020 (1-11) p-ISSN: 2460-4089 e-ISSN: 2528-2948 Available at: http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/altijarah

## Bagaimana meningkatkan keberlanjutan Baitul Maal wat Tamwil (BMT)?
Nur Indah Riwajanti, Muhammad Muwidha, Elvyra Handayani dan Apit Miharso
Politeknik Negeri Malang Jl. Soekarno Hatta No.9, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Malang Email: nur.indah@polinema.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  masalah  yang  dihadapi  oleh  Baitul  Maal  wat  Tamwil (BMT)  untuk  menjaga  keberlanjutan  serta  strategi  yang  dilakukan  oleh  BMT  untuk  meningkatkan keberlanjutan  usahanya.  Survei  penelitian  dilakukan  melalui  wawancara  semi  terstruktur  kepada sembilan  pemimpin  BMT  di  Malang.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  responden  menghadapi  masalah keberlanjutan dalam bentuk masalah pembiayaan, kurangnya minat dan kepercayaan dari masyarakat, kurangnya  pembiayaan  dan  kurangnya  kemampuan  sumber  daya  manusia.  Namun,  hampir  semua responden percaya bahwa mereka dapat memecahkan dan menangani masalah tersebut dalam jangka panjang.  Strategi  yang  diterapkan  adalah  melakukan  hubungan  dengan  lembaga  keuangan  lain, mempertahankan keberlanjutan melalui optimalisasi internal, efisiensi operasional dan meningkatkan produktivitas, mengatur perencanaan masa depan, mempertahankan layanan sosial kepada anggota dan menyarankan strategi baru kepada masyarakat koperasi untuk membentuk Lembaga Penjaminan Tabungan untuk pembiayaan mikro dan membangun sistem penilaian kredit untuk keuangan mikro.
Kata Kunci: BMT; keberlanjutan; strategi.

## Abstract
This study aims to identify the problems faced by Baitul Maal wat Tamwil (BMT) to maintain sustainability as well as to analyze the strategies undertaken by BMT to improve the sustainability of its business. The research survey was conducted through semi-structured interviews with nine BMT leaders in Malang. The study shows that respondents face sustainability problems in the form of financing problems, lack of  interest  and  trust  from  the  community,  lack  of  funding  and  lack  of  human  resource  capabilities. However, almost all respondents believe that they can solve and handle the problem in the long run. The  strategies  applied  are  conducting  relationship  with  other  financial  institutions,  maintaining sustainability  through  internal  optimization,  operational  efficiency  and  increasing  productivity, organizing  future  plans,  maintaining  social  services  to  members  and  suggesting  new  strategies  to cooperative societies to form Savings Guarantee Institutions for microfinance and building credit rating system for microfinance.
Keywords: BMT; sustainability; strategy

## A. PENDAHULUAN
Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang sering dihadapi oleh hampir semua negara di dunia, terutama negara sedang berkembang seperti Indonesia. Berbagai upaya penanggulangan dan pengentasan di berbagai sektor, misalnya sektor pendidikan, kesehatan dan perumahan, sudah banyak dilakukan  baik  oleh  pemerintah  dan  lembaga-lembaga  terkait,  namun  jumlah  penduduk  miskin  di Indonesia masih cukup besar. Sebagaimana diungkap dan dibahas dalam seminar Indonesia Poverty Outlook 2015 pada awal Januari, pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin diperkirakan akan mencapai 30,25  juta  orang  atau  sekitar  12,25%  dari  total  jumlah  penduduk  Indonesia  (Kelana,  2015).  Bila dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, jumlah ini mengalami kenaikan. Pada tahun 2014, data BPS menunjukkan  bahwa jumlah penduduk miskin sebesar 28,28 juta orang atau sekitar 11,25% dari total penduduk. Faktor pemicu dari meningkatnya jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan harga BBM, inflasi, dan pelemahan nilai dollar, selanjutnya ketiga faktor tersebut berkontribusi pada kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 1% (Kelana, 2015). Efek selanjutnya dari ketiga faktor diatas adalah meningkatnya ketimpangan jumlah penduduk dalam setiap kelas, dimana komposisi antar kelas adalah sebagai berikut: kelas atas sebesar 20%, kelas menengah sebesar 40% dan kelas paling bawah sebesar 20%. Hal ini menunjukkan pentingnya dilakukan upaya lebih serius untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup bagi masyarakat kelas bawah dalam jangka waktu 10 tahun sejak saat ini. Jika tidak, maka ketimpangan antar kelas yang semakin lebar akan membawa dampak sosial yang serius.
Disisi lain, upaya pengentasan kemiskinan memang bukan hal yang mudah, sebagaimana diakui oleh  Deputi  Bidang  Kemiskinan  Ketenagakerjaan  dan  UMK  Kementrian  Perencanaan  Pembangunan/ Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  Rahma  Iryanti  (Kelana,  2015).  Iryanti  mengungkapkan bahwa  salah  satu  penyebabnya  adalah  program  pengentasan  kemiskinan  yang  tidak  tepat  sasaran. Lebih lanjut Iryanti menyebutkan bahwa pemerintah akan membuka lapangan kerja  yang lebih luas bagi masyarakat serta mengevaluasi program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih tepat sasaran dan diprioritaskan untuk sektor produksi bagi usaha mikro dan kecil.
Salah satu masalah yang paling sering dihadapi oleh para pengusaha mikro kecil adalah sulitnya akses  terhadap  pembiayaan,  sehingga  mereka  dengan  terpaksa  bertransaksi  dengan  rentenir  yang menetapkan  tingkat  suku  bunga  yang  sangat  tinggi.  Karena  bank  pada  umumnya  tidak  bersedia memberikan  layanan  pembiayaan  pada  para  pengusaha  mikro,  maka  peran  layanan  perbankan  dan pembiayaan  diberikan  oleh  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM),  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  sebagai salah  satu  lembaga  pemerintah  yang  terlibat  dalam  pengawasan  LKM,  mendefinisikan  LKM  sebagai lembaga keuangan yang khusus memberikan jasa (simpanan dan pembiayaan) untuk pengembangan usaha  dan  pemberdayaan  masyarakat  dalam  skala  mikro  kepada  anggota  masyarakat,  pengelolaan simpanan  dan  pemberian  jasa  konsultasi  pengembangan  usaha  yang  tidak  semata-mata  mencari keuntungan. Definisi OJK ini menyiratkan harapan bahwa LKM seharusnya memiliki visi sosial dan tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan bersifat materi. Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada LKM dalam bentuk diterbitkannya UU No. 1 Tahin 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro diikuti oleh  Peraturan  Pemerintah  No.  89  Tahun  2014  Tentang  Suku  Bunga  Pinjaman  Atau  Imbal  Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
Secara  umum  berdasarkan  landasan  operasionalnya,  LKM  bisa  dikelompokkan  dalam  LKM Konvensional  (LKMK)  yang  sudah  lama  beroperasi  di  Indonesia  dan  LKM  Syariah  (LKMS)  yang  baru mulai aktif berdiri sekitar tahun 1992. Bentuk organisasi LKMK yang umum dikenal oleh masyarakat diantaranya adalah Koperasi Simpan Pinjam, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Pegadaian dll. Hadirnya LKMS seperti BMT (Baitul Maal wa Tamwil), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Bank Perkreditan Rakyat  Syariah  (BPRS)  menjadi  alternatif  pembiayaan  bagi  para  pengusaha  mikro  kecil  yang menginginkan sumber pembiayaan yang sesuai dengan syariah yang bebas dari unsur riba . Agar mampu menjadi LKM yang berhasil, mereka diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat  ( impact ),  mampu  menjaga  keberlanjutan  operasionalnya  ( sustainability )  dan  mampu menjangkau masyarakat luas terutama masyarakat miskin ( outreach ). Tiga aspek inilah yang diungkap dalam teori Triangle of Microfinance oleh Zeller dan Meyer (2003). LKM diharapkan  mampu menjaga keberlanjutan  usaha,  mampu  menjadi  lembaga  yang  tidak  tergantung  pada  subsidi  serta  mampu menutup biaya operational secara mandiri (Parveen, 2009).
Data dari Kementrian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2014, jumlah koperasi di Jawa Timur sebesar 30.850 koperasi dan menempati urutan pertama tingkat nasional dari
sisi jumlah. Dari jumlah tersebut, jumlah koperasi aktif mencapai 27.140 koperasi sedangkan 3.710 koperasi dalam kondisi tidak aktif; dan jumlah koperasi yang menyelenggarakan RAT hanya sejumlah 22.788.  Hal  ini  berarti  dari  jumlah  koperasi  aktif,  4.352  koperasi  atau  sekitar  16%  tidak menyelenggarakan RAT dengan berbagai macam sebab. Pada akhir tahun 2014, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang mengumumkan akan membubarkan sebanyak 303 Koperasi yang tidak aktif atau tidak pernah mengadakan RAT selama 2 tahun berturut-turut. Jumlah koperasi aktif saat ini di kota Malang mencapai 767 Koperasi, namun hanya 402 yang kondisinya masih sehat (Festiani, 2015).
LKMS ternyata juga memiliki masalah yang sama dengan LKMK. Pada tahun 2015, BMT Fajar Mulia, sebuah BMT yang berdiri tahun 1996 dan cukup terkenal di Semarang mengalami kebangkrutan setelah  ratusan  debitur  gagal  membayar  pinjaman  dengan  total  jumlah  Rp  3  miliar  (Munir,  2015). Berkaitan dengan masalah yang dihadapi BMT, pengurus BMT mengakui bahwa rendahnya kualitas SDM dan  nasabah  bermasalah  dalam  membayar  pembiayaan  tepat  waktu  adalah  hal  yang  harus  diatasi diatasi dengan baik (Kelana, 2015).
Sebagai  bagian  dari  upaya  menjaga  keberlanjutan  usaha,  memaksimalkan  efisiensi  menjadi bagian  penting  yang  tak  boleh  ditinggakan  oleh  LKM.  Dalam  sebuah  seminar  di  Ikopin  Jatinangor, peneliti  senior  Bank  Indonesia,  Ascarya,  menyatakan  bahwa  LKM,  baik  LKM  Konvensional  (LKMK) maupun LKM Syariah (LKMS) masih belum efisien, dimana tingkat efisiensi mereka berkisar antara 32% dan 29% (--, 2013). Lebih lanjut Ascarya menyebutkan bahwa penyebab utama rendahnya efisiensi adalah tingginya biaya overhead, kemampuan menjaga likuiditas, rendahnya permintaan deposito dan resiko  inflasi.  Menjaga  keberlanjutan  LKM  sangat  penting  mengingat  besarnya  peran  LKM  dalam memberikan  layanan  keuangan  pada  masyarakat  golongan  bawah  yang  tidak  tersentuh  oleh  bank umum.
Sampai saat ini penelitian yang menganalisa tentang keberlanjutan LKMS cukup langka padahal isu  keberlanjutan  adalah  salah  satu  isu  yang  penting  untuk  dibahas  karena  berkaitan  dengan kemampuan  LKMS  dalam  bertahan  menghadapi  tantangan  internal  (kurangnya  dana,  kualitas  tenga kerja yang masih rendah dll) serta  eksternal (tingkat inflasi dll). Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kemampuan LKMS, khususnya BMT dan KJKS, dalam menjaga keberlanjutan.
Penelitian  Ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  masalah  yang  dihadapi  BMT/KJKS  berkaitan dengan  keberlanjutan  dan  pengelolaan  usaha,  untuk  mengetahui  persepsi  BMT/KJKS  tentang kemampuan  mereka  dalam  menjaga  likuiditas  dan  keberlanjutan.untuk  menyusun  strategi  dalam menjaga keberlanjutan dan ketahanan BMT/KJKS dalam menghadari tantangan internal dan eksternal.

## B. LANDASAN TEORI
Keberlanjutan  ( sustainability )  didefinisikan  sebagai  kemampuan  untuk  memberikan  kredit secara berkelanjutan untuk menutup biaya operasi dan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup (Vento, 2006). Sustainability diukur dari kemampuan untuk memperoleh pendapatan untuk menutup seluruh biaya operasional tanpa bantuan dana dari institusi yang lain (Zeller dan Meyer, 2002b, Yaron, 1994, Ledgerwood, 2000).
Keberlanjutan memiliki dua level, yaitu operasional dan finansial (Nieto, 2004). Keberlanjutan operasional  dikaitkan  dengan  konsep operational  self-sufficiency (OSS)  yang  mengukur  pendapatan operasional sebagai prosentase dari biaya operasi dan keuangan, termasuk biaya piutang tak tertagih (Guntz, 2011:27). Keberlanjutan keuangan diukur dari financial self-sufficiency (FSS) yaitu kemampuan pendapatan untuk menutup biaya langsung (termasuk biaya keuangan, penyisihan untuk kerugian dan biaya operasional) dan biaya tidak langsung (termasuk biaya modal) (Legerwood, 2000:217). Berkaitan dengan pengukuran kinerja LKM, CGAP ( Consultative Group to Assist Poor ) menyusun sebuah Guidelines sebagai  pedoman  bagi  LKM  untuk  mengukur  kinerja  berdasarkan adjusted  ratio yang  dibagi  dalam empat  kategori  yaitu sustainability/profitability,  asset/liability  management,  portfolio  quality dan efficiency/productivity (CGAP, 2003).
Beberapa penelitian yang membahas tentang keberlanjutan dan efisiensi LKM sudah dilakukan di Indonesia dan beberapa negara lain dengan pendekatan dan metode yang bervariasi. Paxton dan Cuevas  (2003)  yang  meneliti  tentang outreach dan sustainability Bank  Desa  dan  Koperasi  Simpan Pinjam  di  Latin  Amerika  menemukan  bahwa    Koperasi  Simpan  Pinjam  memiliki  kelebihan  dalam  hal
keberlanjutan sedangkan program bank desa lebih unggul dalam menjangkau masyarakat yang lebih luas.
Masalah keberlanjutan dipicu oleh berbagai problem, diantaranya adalah masalah sumberdana dan in-efisiensi operasi LKM. Berkaitan dengan kinerja BMT, beberapa penelitian menemukan bahwa BMT memiliki kinerja yang baik dan memiliki potensi dan prospek yang bagus dimasa yang akan datang. Dengan  menggunakan  DEA  sebagai  alat  analisis,  Cokro  dan  Ismail  (2008:  10)  menemukan  bahwa tingkat efisiensi BMT di Jawa Tengah masih relatif rendah; mereka beroperasi dibawah skala optimal dan memiliki masalah manajerial. Namun mereka menyimpulkan bahwa walaupun efisiensi profitabilitas BMT relatif kecil tapi mereka mampu untuk melanjutkan usahanya karena BMT sudah mendapatkan keuntungan dan memberikan manfaat sosial pada masyarakat. Berdasarkan survey pada 22 BMT dan BPRS di Jawa Timur, Riwajanti (2013) menemukan bahwa hanya sedikit LKMS (14.93%) yang memiliki rencana  untuk  meningkatkan  keberlanjutan  institusi  sebagai  bagian  dari  rencana  pengembangan. Dalam hal perencanaan pengembangan, responden menyatakan bahwa mereka lebih memprioritaskan pada  pengembangan  pasar  (31.34%),  meningkatkan  ketrampilan  para  staf  (25.37%)  dan meningkatkan  modal  (23.885).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  keberlanjutan  nampaknya  bukan merupakan isu yang penting bagi BMT dan BPRS, yang mungkin disebabkan oleh rasa percaya diri yang tinggi bahwa mereka mampu bertahan dalam memberikan layanan pembiayaan pada para pengusaha mikro dan mampu menutup biaya operasional dengan menggunakan dana mereka sendiri tanpa subsidi dari pemerintah dan lembaga donor.  Hal ini bisa diterima karena semua responden tidak menerima dana subsidi.
Untuk  meningkatkan  dampak  dan  keberlanjutan  LKM,  berdasarkan  pada  hasil  penelitian empiris, Hulme dan Mosley (1998) menyarankan agar LKM mengembangkan  kinerja keuangan yang baik, seperti meningkatkan jumlah tabungan dan asuransi, penagihan pembayaran secara intensif dan pemberian incentif untuk pembayaran, dilengkapi dengan skema yang fleksibel  dan menetapkan tingkat bunga  yang  rendah  untuk  kredit  dalam  jumlah  kecil.  Strategi  lain  yang  dugunakan  oleh  Centre  for W omen’s  Cooperative  Development  (CWCD)  di  Pakistan  cukup  mengesankan,  dimana  mereka melakukan  transformasi  layanan  dari  konvensional  menjadi  syariah,  dan  sekarang  perubahan  ini memberikan  manfaat  dalam  bentuk    meningkatkan  recovery  rate  dan  keberlanjutan,  serta  semakin mendekati pencapaian tujuan untuk mengentaskan kemiskinan (Khaled, 2011).
Umumnya  LKM  mendapatkan  subsidi  dari  pemerintah  dan  lembaga  donor.  Untuk  menekan ketregantungan pada dana subsidi, Yaron (1994: 50) menyarankan bahwa LKM yang berada di daerah pedesaan  seharusnya:  (i)  menetapkan  tingkat  suku  bunga  lebih  tinggi  dari  biaya  modal  dana  non- subsidi, (ii) mengumpulkan tingkat pengembalian pinjaman yang tinggi, (iii) menarik dana tabungan masyarakat dengan tingkat bunga deposito yang tinggi untuk meningkatkan portofolio pinjaman, (iv) memiliki biaya administrasi yang efisien.
Berkaitan dengan aspek organisasi, untuk meningkatkan layanan keuangan sosial dan kepada masyarkat berdasarkan manajemen yang baik, Ibrahim (2012) mengusulkan hal yang cukup berbeda, yaitu  menggunakan  model  organisasi  ganda  yang  memisahkan  fungsi  antara  layanan  pembiayaan berbentuk  institusi  berorientasi  laba  disebut  ”NewCo”,  sedangkan  institusi  lain  yang  disebut “Microfinance Foundation” berfungsi untuk melakukan fungsi riset dan pengembangan, layanan keahlian teknis  serta  kepemimpinan  pada  “NewCo”.    Skema ini  bertujuan  untuk  memastikan  pencapaian keberlanjutan dan profitability dari LKMS serta untuk memberkan kemakmuran ekonomi kepada para konsumen.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan desain penelitian yang diterapkan adalah kombinasi dari penelitian deskriptif, studi kasus pada lokasi tertentu yaitu di Malang dan menggunakan survey  untuk  mengumpulkan  data  primer  melalui  interview  dengan  LKMS  di  Malang  Kota  dan Kabupaten.  Metode  pengumpulan  data  dengan  metode  survei  dengan  melakukan  interview menggunakan semi  structure  interview pada  pimpinan  BMT/KJKS  di  wilayah  Malang  Raya.  Jumlah populasi dari penelitian ini diperkirakan sejumlah 36 LKMS dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 9 BMT/KJKS.
Data hasil interview akan dianalisis menggunakan thematic analysis. Analisis ini berguna untuk mengidentifikasi  dan  menganalisis  pola-pola  dalam  data  kualitatif.  Tahapan  dalam  thematic  analysis meliputi (Braun dan Clarke, 2006):
a. Mengenali  data  dengan  baik  melalui  proses  membaca  dan  membaca  ulang  skrip/data  hasil wawancara.
b. Memberikan kode ( coding ) meliputi memberikan label yang sesuai dengan data hasil wawancara dan rumusan masalah penelitian.
c. Mencari  tema,  yaitu  mencari  pola  yang  koheren  dan  memiliki  arti  pada  yang  relevan  dengan rumusan masalah.
d. Melakukan telaah terhadap tema yang sudah ditemukan dan menghubungkan dengan kode inti dan seluruh data.
e. Mendefinisikan dan memberi nama pada tema, dimana peneliti harus secara teliti melakukan analisis untuk setiap tema.
f. Penulisan hasil analisis sebagai bagian penting dari proses analisis untuk menyampaikan seluruh interpretasi dan analisis.

## D. PEMBAHASAN
Analisis  ini  membahas  tentang  masalah  yang  dihadapi  oleh  BMT  terkait  dengan  aspek keberlanjutan serta upaya yang sudah BMT lakukan dalam memecahkan masalah tersebut.

## 1. Masalah dalam menjaga keberlanjutan BMT
Hasil wawancara menunjukkan bahwa masalah yang paling berpengaruh bagi BMT/KJKS adalah turunnnya  kondisi  perekononian  yang  sangat  mempengaruhi  usaha  anggota  dan  pada  akhirnya mempengaruhi kemampuan mereka dalam membayar angsuran pembiayaan. Bahkan seorang informan yang menduduki posisi Ketua dari LKMS yang tergolong terbesar di Malang dengan sedih menyatakan kondisi perekonomian berpengaruh pada kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan:
“Penurunan kondisi perekonomian kita rasakan saat ini.. itu terasa banget… iya, 2 thn terakhir  ini  eee…semakin...  angsuran  itu  tidak  selancar  dulu  dan  ketika..  ee…  rata2 alasannya karena usaha mereka juga lagi tidak  tidak bagus.. ada penurunan.. kemudian pembiayaan bermasalah iya…”(Informan I).
Selanjutnya, para informan menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah adalah tantangan yang harus dihadapi. Tingkat pembiayaan masalah pada tahun 2016 bervariasi pada semua responden, dua orang  informan  menyatakan  tingkat  pembiyaan  macet  sebesar  10%-11%  dari  total  pembiayaan, seorang responden mengalami pembiayaan macet sebesar 7%, sedangkan informan yang lain mengakui hanya mengalami pembiayaan bermasalah dibawah 5%.
Pembiayaan  bermasalah  terjadi  karena  berbagai  macam  sebab  dengan  peringkat  sebagai berikut:  pailit  (gagal  usaha),  wan  prestasi  dimana  anggota  dengan  sengaja  tidak  melunasi kewajibannya,  force  majour  karena  bencana,  anggota  pindah  alamat  sehingga  tidak  bisa  dilacak keberadaaannya,  adanya  moment  khusus  yang  mempengaruhi  kondisi  ekonomi  keluarga  (hajatan, sakit,  sekolah),  penurunan  kondisi  ekonomi  dan  perceraian  suami-istri  yang  menyebabkan ketidakjelasan tanggung jawab dalam melunasi pembiayaan.
Minat masyarakat terhadap perbankan syariah cukup meningkat namun masih menjadi tantangan bagi BMT/KJKS untuk terus melakukan sosialisasi. Beberapa informan menyampaikan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya anggota, tentang syariah sangat minim oleh karena itu proses edukasi terus dilakukan dalam berbagai event secara rutin, misalnya pengajian, pertemuan koperasi dengan  anggota,  dll.  BMT/KJKS  sebagai  lembaga  pembiayaan  yang  berkaitan  langsung  dengan masyarakat golongan menengah ke bawah memiliki misi edukasi pada masyarakat untuk menjauhi riba, seperti yang disampaikan oleh seorang informan.
Tantangan selanjutnya berkaitan dengan kualitas sumber daya insani (SDI) yang ada di BMT/KJKS. Para informan menyadari bahwa rendahnya kualitas ini merupakan tantangan yang harus diatasi dalam upaya  meningkatkan  kinerja  dan  performance  organisasi.  Peningkatan  kualitas  dilakukan  melalui berbagai upaya, misalnya mendorong karyawan untuk melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi  (Sarjana  dan  Pasca  sarjana),    mengadakan  pelatihan  in-house,  mengirim  karyawan  untuk mengikuti  pelatihan  dalam  berbagai  bidang  yang  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  terkait,  misalnya
Dinas Koperasi dll.
Tantangan lain yang ditekankan oleh informan adalah pentingnya menjaga dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Mereka benar-benar berusaha menjaga kepercayaan karena meyakini bahwa kepercayaan adalah kunci untuk melanjutkan keberlanjutan koperasi:
“Untuk keberlanjutan usaha BMT.. yang paling dominan adalah kepercayaan… itu paling utama bagi kami, yang lain2 ny a itu relative nggak. Kalau sudah ada kepercayaan, insya’ Allah  mau  berapa  milyar,  datang  kesini  ga  masalah.  Ini  yang  kami  tanamkan,

## kepercayaan, kepercayaan, kepercayaan…”(Informan F)
Selain itu, tantangan lain yang diungkapkan oleh seorang informan adalah kurangnya kesadaran masyarakat  untuk  menghidupkan  koperasi  sebagai  bagian  penting  dalam  perekonomian.  Potensi koperasi  yang  besar  dalam  mengangkat  hajat  hidup  anggota  ternyata  masih  belum  disadari  oleh sebagian masyarakat pengusaha mikro yang menjadi target koperasi ini.

## 2. Kemampuan dalam menjaga likuiditas dan keberlanjutan
Berkaitan dengan masalah likuiditas diatas, hampir semua informan memiliki keyakinan bahwa mereka  mampu  mengatasi  masalah  likuiditas  secara  mandiri,  kecuali  hanya  seorang  informan  yang menyatakan  tidak  mampu  mengatasi  secara  mandiri,  sehingga  untuk  mengatasinya  informan  akan berusaha mendapat dana dari linkage program dengan BMT/KJKS lainnya. Untuk mengatasi masalah likuiditas,  sebagian  besar  informan  manyebutkan  bahwa  mereka  menggunakan  modal  pendiri, sedangkan  informan  lain  menggunakan  dana  Inkopsyah,  zakat  dan  dana  dari  BMT/LKMS  lainnya.
Berkaitan dengan masalah likuiditas diatas, hampir semua informan memiliki keyakinan bahwa mereka  mampu  mengatasi  masalah  likuiditas  secara  mandiri,  kecuali  hanya  seorang  informan  yang menyatakan  tidak  mampu  mengatasi  secara  mandiri  sehingga  untuk  mengatasinya  informan  akan berusaha mendapat dana dari linkage dengan BMT/KJKS lainnya. Untuk mengatasi masalah likuiditas, sebagian  besar  informan  manyebutkan  bahwa  mereka  menggunakan  modal  pendiri,  sedangkan informan lain menggunakan dana Inkopsyah, zakat dan BMT/LKMS lainnya.

## 3. Strategi Menjaga Keberlanjutan
Linkage dengan lembaga lain adalah salah satu solusi yang bisa ditempuh untuk meningkatkan kapasitas  permodalan  dan  kualitas  anggota.  Linkage  bisa  dilakukan  dalam  bentuk  permodalan  dan pelatihan, sebagaimana dijelaskan oleh dua informan yang sudah melakukan linkage. Seorang informan menjelaskan  bahwa  lembaga  yang  dipimpinnya  melakukan  sudah  melakukan  linkage  dengan  Bank Umum Syariah dalam bentuk permodalan dan pelatihan untuk menambah kapasitas, namun mengalami kendala dalam hal restrukturisasi sumber daya insani. Informan tersebut juga menjelaskan bahwa BMT juga  menjalin  kerjasama dengan  Puskopsyah  lain  khusus  untuk  mengikuti  program  umroh.  Seorang informan  juga  sudah  melakukan  linkage  dengan  BUS  dalam  bentuk  permodalan,  pembiayaan  dan monitoring  dengan  tujuan  untuk  menambah  kapasitas  dan  menjaga  keberlanjutan  usaha.  Informan tersebut juga menjelaskan bahwa di awal pendirian, Koperasi tersebut memperoleh dana LPDB Depkop dalam bentuk permodalan dan pembiayaan serta diikuti dengan pelatihan dan monitoring. Alasan untuk mengambil  dana  LPDB  adalah  untuk  menambah  kapasitas,  keberlanjutan,  sesuai  syariah  dan kemudahan. Informan juga menjelaskan bahwa Koperasi yang dipimpinnya pernah melakukan linkage dengan  Bank  Syariah  Mandiri  pada    awal  pendirian  untuk  menambah  modal  dan  sekarang  sudah melunasi seluruh modal pembiayaan yang dipinjamnya. Saat ini linkage yang masih berjalan adalah dengan Bank Jatim Syariah. Koperasi ini tidak melakukan kerjasama dengan BPRS karena BPRS adalah pesaing dalam usaha pembiayaan syariah. Dalam program Linkage ini digunakan akad murabahah.
Seorang informan lain menyebutkan bahwa BMT pernah melakukan linkage Bank Muamalat, Bank BTN  Syariah dan Bank Mega Syariah. Linkage tersebut dilakukan diawal pendirian BMT dengan tujuan menambah modal, namun saat ini program linkage tidak dilakukan lagi karena BMT tersebut sudah memiliki modal yang besar. Terkadang linkage juga dilakukan secara tidak formal. Selain itu, dua informan lain menyebutkan bahwa mereka tertarik untuk melakukan linkage dengan BUS an banyak penawaran  yang  mereka  terima.  Namun  seorang  informan  menyebutkan  kalau  ada  kendala  faktor ketidak setujuan dari para karyawan dan persyaratan yang cukup berat.
Lebih  lanjut,  strategi  yang  dilakukan  untuk  menjaga  likuiditas  meliputi  tiga  hal:  optimalisasi internal, efisiensi operasional dan peningkatan produktifitas. Pertama , berkaitan dengan optimalisasi internal, empat informan memilih strategi utama dengan melakukan penambahan modal dengan dana
dari para pendiri BMT/KJKS yang bersangkutan dan dua informan melakukan pengurangan biaya-biaya yang berkaitan dengan anggota dan seorang informan memilih untuk meningkatkan tabungan anggota.
“…Peningkatan  funding  an ggota,  jadi  bentuknya  seperti  ini,  kita  rangsang  anggota  itu untuk menabung …untuk menabung dengan kita beri hadiah…promosi, hadiah hadiah dan lain sebagainya.. terus personilnya biar semangat juga kita beri bonus…nah, jadi.. anda akan kita beri bonus kala u bisa memasukkan sekian sekian…AO nya dan semua personil tidak hanya AO, siapapun ya karena kalau mereka bisa. Makanya saya mendoktrin semua karyawan itu harus bisa marketing, jadi dari pimpinan sampai kebawah itu semua harus.. kalau dalam teori sepakbola itu total football, ini total marketing. Jadi semua harus bisa melakukan marketing..”(Informan I).
Seorang informan mengungkapkan bahwa optimaliasi dengan reschedule pembayaran angsuran dan peningkatan tabungan anggota yang diberi motivasi berupa hadiah dalam program promosi. Selain itu,  karyawan  terkait  akan  mendapat  akan  mendapat  bonus.  Informan  lain  mengungkapkan  bahwa koperasi  memiliki  strategi  berbeda  yaitu  mengurangi  jumlah  pembiayaan  yang  disetujui  sebesar setengah dari jumlah pembiayaan yang pernah diberikan. Selain itu juga berusaha menambah modal dari  pendiri  Senada  dengan  ungkapan  diatas,  seorang  informan  juga  mengatakan  untuk  kebutuhan likuiditas jangka pendek beliau akan meminjam dalam jangka pendek pada koperasi induknya karena BMT adalah salah satu unit usaha di koperasi tersebut. Sistem komisi juga diterapkan oleh informan lain, dimana ada target jumlah kunjungan pada tujuh anggota per hari yang dibuktikan dengan tanda tangan anggota pada daftar kunjungan harian, target jumlah tagihan per bulan sehingga jika seorang karyawan bisa melampaui target karyawan tersebut akan memperoleh komisi.
Kedua adalah strategi menjaga keberlanjutan melalui peningkatan efisiensi operasional sebagai strategi utama, sebagaimana diungkap oleh empat orang informan. Selain melakukan strategi diatas, enam orang informan lainnya melakukan optimalisasi jam kerja karyawan.
Namun seorang informan dari koperasi besar memiliki pandangan berbeda; efisiensi dilakukan dengan  mengurangi  biaya  operasional  seperti  konsumsi,  biaya  perjalanan  yang  dimampatkan  tanpa mengurangi  efisiensi  untuk  melakukan  aktifitas.  Optimalisasi  jam  kerja  dilakukan  dengan memaksimalkan  aktifitas  operasiona  serta  lebih  dipantau  dan  dipacu  agar  lebih  banyak  melakukan aktifitas marketing. Seorang informan lain juga berusaha mengurangi biaya untuk efisiensi, misalnya mengurangi jumlah tenaga kerja marketing, mengurangi biaya listrik dan biaya internet.
Ketiga ,  hampir  semua  informan  melakukan  strategi  peningkatan  kinerja  karyawan  dan intensifikasi  penagihan  angsuran  pembiayaan  terhadap  anggota.  Menariknya,  seorang  informan menyebutkan  bahwa  dia  juga  melakukan  perbaikan  komunikasi  dengan  anggota.  Seorang informanmenyatakan sudah melakukan upaya peningkatan kinerja karyawan, intensifikasi penagihan serta reward untuk funding dan lending . Seorang informan dengan nada bercanda mengatakan: “…kemudian intensifikasi penagihan…walah pagi, siang, sore, malam… terus…[Tertawa]…Sampai  kemaren  dikomentari,  ‘Ya  Allah  nagihnya  bareng  sama  anak  saya berangkat ke sekolah [tertawa]… setengah 7 saya datang” ( Informan G)

## 4. Rencana pengembangan BMT
Sebagai lanjutan dari strategi diatas, semua informan juga memiliki rencana pengembangan di masa yang akan datang. Rencana pengembangan meliputi penambahan jaringan baru, penambahan produk,  peningkatan  jumlah  anggota,  lebih  meningkatkan  upaya  penyebaran  syiar  Islam  dan  amar makruf  nahi  mungkar,  renovasi  asset  dan  kantor,  pengembangan  sumber  daya  insani  melalui pendidikan lanjutan dan pelatihan-pelatihan, melakukan linkage dengan Bank Umum Syariah dan up- grade  teknologi  informasi.  Seorang  informan  yang  memiliki  ghirah  yang  kuat  dengan  semangat menggebu mengungkapkan:
Seorang informan yang merupakan ketua dari koperasi dengan banyak jaringan menjelaskan bahwa  menabah  jaringan  baru  merupakan  prioritas  rencana  pengembangan.  Rencana  lain  juga mencakup menambah produk baru berupa wakaf tunai, linkage dengan BUS tapi tidak merencanakan untuk  kerjasama  dengan  BPRS  karena  merasa  bahwa  posisi  dan  ukuran    koperasinya  hampir  sama dengan BPRS.
Berlawanan dengan informan diatas, seorang informan dari sebuah koperasi yang baru berdiri mengungkapkan bahwa  prioritas utama adalah renovasi dan perluasan kantor, sehingga bisa digunakan untuk  memperluas  usaha  dengan  mengontrakkan  ruangan  untuk  toko  dengan  pertimbangan  bahwa
lokasinya berada ditempat yang sangat strategis. Yang menarik adalah semangat yang luar biasa untuk mengelola koperasi sehingga bisa menjadi koperasi syariah terbesar di Malang.
“Kalau misi secara pribadi kami inginnya menjadi koperasi syariah terbesar di Malang R aya… Insya’ Allah , saya sudah tercanangkan. Sudah dalam doa, dalam p raktek kami sudah 24 jam…ingin menjadi terbesar di Malang Raya… Insya’ Allah” (Informan G).
Informan lain juga menjelaskan impian dan cita-cita besarnya untuk mendirikan pasar syariah. Lebih dari itu, informan tersebut juga memiliki motivasi sanagat kuat untuk menolong masyarakat, sehingga pembiayaan bersifat lunak dan berorientasi social.
Informan  lain  dengan  produk  yang  cukup  banyak  mengungkapkan  bahwa  masih  berencana untuk menambah produk baru dengan membuka tabungan untuk umroh sekaligus layanan jasa travel umroh. Informan ini menggarisbawahi bahwa pengembangan SDM adalah hal yang paling utama, dalm bentuk  pendidikan  lanjutan  dan  pelatihan-pelatihan.  Koperasi  ini  juga  ingin  berubah  menjadi  BPRS dengan motivasi untuk memperluas daerah layanan, didukung oleh jumlah modal yang sudah besar. Namun,  informan  tersebut  mengakui  mengalami  masalah  legalitas  untuk  berubah  menjadi  BPRS padahal OJK juga menyarankan untuk ‘naik’ tingkat.
Seorang  informan  yang  berbasis  kampus  mengungkapkan  bahwa  rencana  utama  dalam pengembangan adalah pemberdayaan masyarakat sekitar kampus secara berkesinambungan. Sebagai pimpinan dari koperasi milik kelompok pengajian, seorang informan mengatakan bahwa penambahan jaringan  adalah  prioritas  utama  ditambah  dengan  penambahan  produk  baru  yaitu  simpanan  arofah untuk haji dan umroh, simpanan sejahtera hari tua,  sipintar untuk simpanan pendidikan.
Seorang  informan  berbasis  pondok  pesantren    juga  memiliki  rencana  pengembangan  untuk membuka cabang di setiap pondok namun mengalami kendala terkait dengan kesibukan pengurus.
“ dulu kepinginnya Gus itu setiap pondok itu ada BMT, disini kan ditulis kantor pusat BMT karena …rencana sih ada. Disetiap pondok itu nantinya punya BMT” (Informan A). Strategi selanjutnya berkaitan dengan pembinaan pada anggota yang meliputi kunjungan rutin pada anggota, pertemuan rutin, sosialisasi produk jasa dan memberikan konsultasi bisnis. Lima orang informan  menyebutkan  bahwa  strategi  utama  dalam  pembinaan  anggota  adalah  mengadakan kunjungan rutin. Seorang informan mengunakapkan bahwa semua upaya pembinaan sudah dilakukan. Senada  dengan  informan  diatas,  seorang  informan  lain  mengatakan  bahwa  hampir  semua  upaya dilakukan  untuk  pembinaan  anggota  melalui  kunjungan  dan  menjemput  nasabah.  Terkait  dengan sosialisasi, beberapa informan sudah melakukan sosialisasi melalui media-media elektronik
Selain strategi yang sudah dijalankan tersebut diatas, seorang informan sudah memulai untuk mengusulkan  pada  asosiasi  koperasi  di  Jawa  Timur  sebuah    strategi  untuk  mendirikan  Lembaga Penjamin Simpanan bagi usaha mikro dengan menggunakan iuran dari setiap Koperasi yang menjadi anggota serta membuat system checking track record kredit seseorang seperti yang Bank Indonesia checking .

## E. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Dalam mengelola dan menjaga keberlanjutan usaha, Koperasi Syariah mengalami masalah yang disebabkan  oleh  penurunan  ekonomi  nasional,  pembiayaan  bermasalah  (macet),  minat  masyarakat terhadap Koperasi syariah yang masih kurang dan pemahaman yang masih harus ditingkatkan sehingga koperasi  harus  betul-betul  berupaya  untuk  memperoleh  kepercayaan  masyarakat.  Koperasi  juga mengalami masalah dalam pengelolaan usaha dalam hal permodalan, kapabilitas sumber daya insani yang masih kurang maksimal, pemahaman masyarakat terhadap konsep syariah masih kurang sehingga produk-produk syariah pun kurang dikenal oleh masyarakat, pengelola mengalami masalah komunikasi dengan pengurus yang sangat sibuk, dan infrastruktur koperasi yang kurang memadai.
Walaupun  mengalami  masalah-masalah  yang  cukup  berat,  hampir  semua  responden  yakin mampu mengatasi masalah likuiditas dan menjaga keberlanjutan yang biasanya dialami saat hari besar agama dan tahun ajaran baru sekolah, dengan menggunakan dana anggota dan pendiri.
Untuk  mengatasi  masalah-masalah  tersebut  diatas,  strategi  yang  dilakukan  untuk  menjaga keberlanjutan  adalah  melakukan linkage dengan  lembaga  lain,  menjaga  likuiditas  sebaik  mungkin dengan  optimalisasi  internal,  efisiensi  operasional  dan  peningkatan  produktifitas,  memiliki  rencana pengembangan untuk masa yang akan datang, melakukan pembinaan pada para anggota, mengusulkan
pendirian Lembaga Penjamin Simpanan khusus untuk LKM dan membuat sistem credit checking seperti yang dimiliki oleh Bank Indonesia untuk mengetahui track record seorang anggota.

## 2. Saran
Berdasarkan  hasil  analisis,  disarankan  bagi  Koperasi  Syariah  untuk  memperbanyak  dan membuka diri untuk melakukan linkage dalam berbagai bentuk dengan lembaga keuangan lain baik itu Bank Umum Ssyaiah maupun Unit Usaha Syariah. Disarankan juga agar koperasi yang masih belum menjadi angota asosiasi koperasi agar membuka diri agar terbuka networking yang lebih luas agar BMT bisa mengatasi masalah secara berjamaah.  Peningkatan kualitas sumber daya insani adalah hal yang mutlak perlu dilakukan agar koperasi syariah tetap mampu menjaga keberlangsungan usahanya.
Penelitian  ini  hanya  dilakukan  di  Malang  Raya  dengan  jumlah  responden  sebanyak  9  orang. Dengan  keterbatasan  pada  penelitian ini,  disarankan  bagi  peneliti  selanjutnya  untuk  memperbanyak jumlah sampel di lokasi yang lebih luas agar bisa memperoleh informasi lebih banyak tentang masalah dan strategi di berbagai daerah yang mungkin berbeda dengan yang dilakukan oleh koperasi syariah di Malang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdelkader, Ines Ben dan Salem, Asma Ben.  (2013). Islamic vs Conventional Microfinance Institusi: Performance Analysis in MENA Countries. International Journal of Business and Social Research (IJBRS), Vol. 3 No 5, March 2013.
Ali, M. Mahbubi, dan Ascarya. (2010). Analisis Efisiensi Baitul Maal Wat Tamwil dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis (Studi Kasus Kantor Cabang BMT MMU dan BMT UGT Sidogiri). Islamic Finance & Business Review Tazkia,  Vol. 5 No. 2, Agustus-Desember 2010.
Brand, Monica dan Gerschick, Julie. (2002) . Maximizing Efficiency in Microfinance: The Path to Enhanced Outreach and Sustainability , Washington DC: ACCION International.
Brau, James C., dan Woller, Gary M. (2004). Microfinance: A Comprehensive Review of the Existing Literature. The Journal of Entrepreneurial Finance, Vol. 9 Issue 1, Spring 2004.
Bryman, Alan. (2008). Social Research Method . Oxford: Oxford University Press.
CGAP. (2003).  Microfinance Consensus Guidelines: Definition of Selected Financial Terms, Ratios and Adjustment for Microfinance. Washington: CGAP/World Bank Group.
Chokro, W. M. and A. G. Ismail. (2008). Sustainability of BMT Financing for Developing Micro- enterprises. Munich Personal RePEc Archive.
Clarke, V. and Braun, V. (2013). Teaching thematic analysis: Over-coming challenges and developing strategies for effective learning. The Psychologist, 26 (2). pp. 120-123. ISSN 0952-8229 Available from: http://eprints.uwe.ac.uk/21155
Cooper, Donald R., Schindler, Pamela S. (2006). Business Research Method . Pennsylvania: McGraw- Hill Irwin.
Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang. (2014). Daftar Koperasi Yang Akan Dibubarkan (Pengumuman Pertama).
http://mediacenter.malangkota.go.id/wp-content/uploads/2014/11/koperasi-7-x-270.pdf
Elhiraika, A. B. (2003). On The Experience of Islamic Agricultural Finance in Sudan: Challenges and Sustainability. Jeddah: IRTI-IDB.
Festiani, Satya. 22 April 2015. Ratusan Koperasi di Kota Malang Mati Suri. Republika . http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/04/22/nn7399-ratusan-koperasi-di-kota- malang-mati-suri
Ibrahim, A. A. (2012). Incentivizing Microfinance for Islamic Financial Institutions: Financially Mainstraiming the Microenterprises. Shari'a-compliant Microfinance . S. N. Ali. London, Routledge
Kelana, Irwan. 2 Januari 2015a. Tantangan Kemiskinan pada 2015. Republika . http://www.republika.co.id/berita/koran/pareto/15/01/02/nhjny6-tantangan-kemiskinan-pada- 2015
Kelana, Irwan. ( 13 Maret 2015b). Beberapa Kendala Kerap Menahan BMT. Republika. http://www.republika.co.id/berita/koran/pareto/15/03/13/nl524k-beberapa-kendala-kerap- menahan-bmt
Kementrian Koperasi dan UMKM. (2014). Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi di Indonesia per 31 Desember 2014 http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=128:data -koperasi-2014&Itemid=93
Khaled, M. (2011). Building a Successful Business Model for Islamic Microfinance Institution. 2011 Global Microcredit Summit / Commissioned Workshop Paper, Valladolid, Spain
Ledgerwood, J. (2000). Sustainable banking with the poor, Micro Finance Handbook, An Institutional and Financial Perspective . Washington DC, The World Bank.
Mosley, P., & Hulme, D. (1998). Microenterprise Finance: Is There a Conflict Between Growth and Poverty Alleviation? World Development Vol. 26, No. 5 , 783-790.
Nieto, Begona Gutierrez., Cinca, Carlos Serrano., and Molinero, Cecilio Mar. (2007). Microfinance and Efficiency. The International Journal of Management Science, Omega, Vol. 3.
Parveen, J. A. (2009). Sustainability Issues of Interest-Free MIcro-Finance Institutions in Rural Development and Poverty Alleviation. Theoretical and Empirical Research in Urban Management 2(11) May 2009: 112-133.
Paxton, J. and C. E. Cuevas. (2003). Outreach and Sustainability of Member-Based Rural Financial Intermediaries. The Triangle of Microfinance: Financial Sustainability, Outreach and Impact. M. Zeller and R. L. Meyer. Baltimore, MD, USA, The John Hopkins University Press.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  89  Tahun  2014  Tentang  Suku  Bunga  Pinjaman  atau  Imbal  Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
Riwajanti,  Nur  Indah.  (2013). Islamic  Microfinance  in  Indonesia:  A  Comparative  Analysis  between Islamic Financial Cooperative and Shari’ah Rural Bank on Experiences, Challenges, Prospect and Role  in  Developing  Microenterprises .  Disertasi  Tidak  Diterbitkan.  Durham  University,  United Kingdom.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro . 2013. Jakarta.
Vento, G. (2006). Sustainability and Outreach: the Goals of Microfinance. Microfinance . M. L. Torre and G. Vento. Hampshire, Palgrave Macmillan.
Yaron, Jacob. 1994. What Makes Rural Finance Institutions Successful? The World Bank Research Observer, Vol. 9, No.1 (January 1994), p. 49-70.
Zeller, M. and Meyer, R. L. 2003. Improving the Performance of Microfinance: Financial Sustainability, Outreach and Impact . Washington DC, International Food Policy Research Institute.
---, 11 April 2013. BI Menilai LKM Masih Belum Efisien. Pikiran Rakyat. http://www.pikiran- rakyat.com/ekonomi/2013/04/11/230685/bi-menilai-lkm-masih-belum-efisien