Tanjungpura Law Journal, Vol. 7, Issue 1, January 2023, Page : 65- 83 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj
Article Info Submitted: 19 January 2023 | Reviewed: 22 January 2023 | Accepted: 30 January 2023

## TENTARA BAYARAN DALAM KAITAN IMPLIKASINYA TERHADAP KERAPUHAN PERDAMAIAN INTERNASIONAL
Erwin 1 Herlina 2

## Abstract
Armed conflict always occurs in human life, at any time and at any time. To achieve the objectives in an armed conflict, all efforts and means will be used by the parties. One of them is in terms of personnel the presence of mercenaries (mercenaries). The presence of mercenaries is generally due to armed conflicts, especially in third world countries which are usually always related to political issues. This paper is to find out the implications of the existence of mercenaries on the fragility of international peace-building. The distribution of mercenaries in various armed conflicts can have implications that the existence of mercenaries can threaten world peace.
Keywords: International; mercenary, peace-building,

## Abstrak
Konflik bersenjata selalu terjadi dalam kehidupan manusia, di saat manapun dan kapanpun. Untuk mencapai tujuan dalam konflik bersenjata, maka segala daya upaya dan cara akan dipergunakan oleh para pihak. Salah satunya dalam hal personel hadirnya tentara bayaran (mercenary). Hadirnya tentara bayaran (mercenary) umumnya karena adanya konflik-konflik bersenjata terutama di negara dunia ketiga yang biasanya selalu berkaitan dalam masalah politik. Tulisan ini untuk mengetahui implikasi keberadaan tentara bayaran (mercenary) terhadap kerapuhan bangunan perdamaian (peace-building) internasional. Sebaran tentara bayaran (mercenary) pada berbagai konflik bersenjata maka dapat berimplikasi bahwa keberadaan tentara bayaran (mercenary) dapat mengancam perdamaian dunia.
Kata Kunci: Internasional; mercenary, peace-building,

## I. Pendahuluan
Konflik bersenjata selalu terjadi dalam kehidupan manusia, di saat manapun dan kapanpun berada. Berbedanya hanya terkait dengan eskalasi 3 , baik eskalasi kecil, eskalasi sedang dan eskalasi besar. Bahkan sejarah kehidupan manusia lebih banyak terjadi konflik bersenjata di bandingkan kondisi stabil/damai. Hukum pun berawal dan berkembang karena situasi konflik bersenjata khususnya hukum internasional.
1 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, email : erwin@hukum.untan.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi email : herlina@hukum.untan.ac.id
3 Eskalasi adalah kenaikan; pertambahan (volume, jumlah, dan sebagainya http://kbbi.kemdikbud.go.id
Istilah konflik bersenjata dahulunya disebut perang, maka dikenal Hukum Perang. Namun seiring berkembangnya keilmuan khususnya hukum internasional, maka dikenal istilah konflik bersenjata serta hukum humaniter. Prinsipnya sama terkait penggunaan kekerasan yang menggunakan senjata api berpeluru. Selanjutnya akan digunakan istilah konflik bersenjata.
Konflik bersenjata yang terjadi di berbagai kawasan dunia disebabkan berbagai hal yang melatarbelakanginya seperti masalah wilayah, politik, sumber ekonomi, pengaruh menguasai (hegemoni), perebutan kekuasaan, perluasan wilayah maupun ikut campurnya pihak lain pada suatu konflik bersenjata serta banyak faktor lainnya. Pada intinya selalu ada hal yang melatarbelakanginya sehingga terjadi konflik bersenjata.
Dalam rangka mencapai tujuan itu pada peristiwa konflik bersenjata, maka segenap daya upaya dan cara akan dipergunakan oleh para pihak guna mencapai tujuan konflik bersenjata itu sendiri dalam hal ini pihak terlibat atau bertikai cenderung menggunakan berbagai cara. Segenap daya upaya dan cara yang akan dipergunakan baik dari segi peralatan, metode, taktik bahkan termasuk personel.
Dalam hal personel munculnya tentara bayaran ( mercenary ). Munculnya tentara bayaran umumnya karena adanya konflik-konflik bersenjata terutama di negara dunia ketiga yang biasanya selalu berkaitan dalam masalah politik, kekuasaan, sumber daya alam dan kepentingan ekonomi, serta masalah agama dan etnis, sehingga menyebabkan penguasa atau pihak-pihak yang terlibat didalamnya meminta bantuan negara-negara lain 4 . Tidaklah berlebihan seperti apa yang disampaikan oleh Jean Pictet bahwa perang atau konflik bersenjata selalu ada pada kehidupan manusia.
Jean Pictet mengatakan sebagaimana dikutip Mochtar Kusumaatmadja bahwa adalah suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Perang hanya salah satu bentuk perwujudan dari naluri untuk mempertahankan diri, yang berlaku baik dalam pergaulan antar manusia, maupun dalam pergaulan antar bangsa. Perang merupakan salah satu hal yang sama tuanya dengan sejarah umat manusia 5 . Dari hal tersebut, maka pada masa kapanpun akan tetap terjadi konflik
4 Ni Putu Era Daniati, Dewa Gede Sudika Mangku, Putu Rai Yuliartin, Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional , Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 3 Tahun 2020. 5 Jean Pictet, 1962, The Geneva Convention and the Law of War : Revue International de la Croix Rouge , September, hlm. 295 seperti dikutip Mochtar Kusumaatmadja, 1986, Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949 , Bina Cipta, Bandung, hlm. 9. Lihat juga : Fadillah Agus et.al, 1999, Hukum Perang Tradisional Di Indonesia , Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta bekerjasama dengan International Committee of the Red Cross, Jakarta, hlm. 7. Lihat juga : Syahmin AK, 1985, Hukum Humaniter Internasional Jilid 1 Bagian Umum , Armico, Bandung, hlm. 6.
bersenjata. Masa dapat berganti seperti berakhirnya Perang Dunia I, Perang Dunia II dan Perang Dingin.
Berakhirnya perang dingin telah menimbulkan perubahan yang dramatis dan kompleks terhadap hubungan internasional serta evolusi hukum internasional. Disintegrasi Uni Soviet, konflik Balkan, juga konflik-konflik internal banyak muncul di berbagai wilayah. Intervensi negara-negara besar khususnya Amerika Serikat di berbagai konflik internal semakin memperkeruh konflik itu sendiri 6 . Dalam hal ini tentara bayaran ( mercenary ) menjadi suatu pilihan dan tujuan yang penting guna memenangkan konflik bersenjata, di sisi lain menjaga perdamaian dunia merupakan suatu tanggung jawab bersama masyarakat internasional.
Perdamaian dunia merupakan visi global yang belum mampu tercapai. Konflik berskala nasional maupun internasional masih kerap terjadi. Negara-negara didunia yang bercorak multikultural seperti Indonesia juga merupakan daerah yang rawan konflik. Gesekan sosial sering terjadi atas dasar pertentangan antar agama, ras, etnis, maupun suku budaya 7 . Hal tersebut tentu menjadi tantangan yang berat bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Mengenai pengertian perdamaian, T. Jacob sebagaimana dikutip Denny mengatakan: “..... Damai jelas tidak hanya dapat diberi definisi negatif, yaitu tidak adanya perang (perang), tetapi dapat juga bersifat mutlak, yakni adanya harmoni yang dinamis pada berbagai tingkat hayat manusia....”. 8 Oleh karena itu aspek perdamaian harus menjadi perhatian utama.
Perhatian dan kontribusi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap resolusi konflik atau penggalangan perdamaian adalah sangat besar. PBB membedakan beberapa cara intervensi untuk mencapai perdamaian. Selain bantuan kemanusiaan atau bantuan darurat yang dirancang untuk kebutuhan hidup bagi bangsa yang menderita supaya mereka tetap bisa bertahan hidup, kategori-kategori utama intervensi perdamaian PBB ada tiga:
1. Menciptakan perdamaian ( Peacemaking ); bentuk-bentuk intervensi untuk mengakhiri permusuhan dan menghasilkan kesepakatan melalui cara-cara diplomasi, politik dan bila diperlukan bisa menggunakan cara militer. Cara diplomatik disini bisa negosiasi kesepakatan, konferensi perdamaian untuk mengakhiri pertentangan.
2. Menjaga Perdamaian ( Peacekeeping ): Intervensi oleh pihak ketiga (PBB) untuk memisahkan pihak yang berperang dan menjaga situasi supaya terhindar dari segala bentuk kekerasan,
6 Hansen, Joseph C. 2012. “Rethinking The Regulation Of The Private Military And Security Companies Under International Humanitarian Law”, Fordham International Law Journal , 701- 702.
7 Toha Andiko, “ Melacak Akar Konflik Dalam Islam Dan Solusi Bagi Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia , “ MADANIA, XVII, No. 1 (2013), 39.
8 Denny, J. A. 1985. Agama Dan Kekerasan, Jakarta : Kelompok Studi Proklamasi, hlm. 203 .
kemudian memantau dan menegakan kesepakatan, bila perlu dengan menggunakan kekerasan. Caranya mencakup pengawasan terhadap dihormatinnya kesepakatan dan dilaksanakanya kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang disepakati.
3. Menggalang Perdamaian ( Peacebuilding ): adalah usaha untuk menciptakan struktur perdamaian dalam kesetaraan dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperang yang nantinya akan mengentaskan penyebab dari peperangan dan menyediakan beberapa alternatif penyelesaian. Disini, PBB melaksanakan program-program yang dirancang untuk mengatasi penyebab konflik, penderitaan dari masa lalu, meningkatkan kestabilan dan keadilan jangka panjang. 9
Meningkatnya penggunaan tentara bayaran pada suatu konflik bersenjata menjadi suatu hal perlu dicermati terlebih lagi secara hukum. Dalam hal ini yaitu Hukum Humaniter Internasional terkait perkembangannya, status, hak dan kewajiban serta akibat hukumnya secara internasional terlebih implikasinya pada Peacebuilding Internasional.
Berdasarkan uraian di atas, aspek yang menjadi fokus dalam tulisan ini yaitu penggunaan tentara bayaran pada berbagai konflik bersenjata dan implikasinya terhadap perdamaian internasional.

## II. Implikasi Tentara Bayaran Terhadap Kerapuhan Perdamaian Internasional 1. Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional
Dalam suatu kaidah hukum terdapat prinsip-prinsip yang melandasinya termasuk juga hukum humaniter yang merupakan sebagai bagian dari hukum internasional publik. Dalam hukum humaniter dikenal juga prinsip-prinsip utama, yaitu :
1. Prinsip Kepentingan Militer ( Military Necessity Principle )
2. Prinsip Kemanusiaan ( Humanity Principle )
3. Prinsip Kesatriaan ( Chivalry Principle )
4. Prinsip Pembedaan ( Distinction Principle )
5. Prohibition of causing unnecessary suffering (prinsip tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya)
6. Pemisahan antara ius ad bellum dan ius in bello

## 7. Ketentuan Minimal Hukum Humaniter Internasional (HHI)
9 I Nyoman Sudira “Nuansa Baru Peranan PBB dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin: Perspektif Resolusi Konflik ” (Jurnal Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan), 22-24 dalam Rizki Fadillah, Rahmad Hidayat, Nina Mahrida, Ahmadi Hasan, Bahran, Peran Persatuan Bangsa-bangsa Dalam Menciptakan Perdamaian Dari Pertikaian Antar Negara , Journal of Islamic And Law Studies, Vol. 2 No. 1 Juni 2018, 88-89.
Penjelasan secara rinci mengenai prinsip-prinsip hukum humaniter tersebut, akan dijelaskan di bawah ini.

## 1. Prinsip Kepentingan Militer ( Military Necessity Principle )
Berdasarkan prinsip ini maka pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang. Dalam prakteknya, untuk menerapkan prinsip kepentingan militer dalam rangka penggunaan kekerasan terhadap pihak lawan, suatu serangan harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut :
a. Prinsip proporsionalitas ( proportionality principle ), yaitu: “prinsip yang diterapkan untuk membatasi kerusakan yang disebabkan oleh operasi militer dengan mensyaratkan bahwa akibat dari sarana dan metoda berperang yang digunakan tidak boleh tidak proporsional (harus proporsional) dengan keuntungan militer yang diharapkan.” 10 Prinsip ini tercantum dalam Pasal 35 (2) Protokol Tambahan I : “ It is prohibited to employ weapons, projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering”.
b. Prinsip pembatasan ( limitation principle ), yaitu prinsip yang membatasi penggunaan alat-alat dan cara-cara berperang yang dapat menimbulkan akibat yang luar biasa kepada pihak musuh.
Selanjutnya di dalam Protokol Tambahan I / 1977 disyaratkan untuk menjadikan suatu obyek sipil menjadi sasaran militer harus mencakup dua hal, yaitu sebagai berikut : 11
a. Obyek tersebut telah memberikan kontribusi efektif bagi tindakan militer pihak musuh.
b. Tindakan penghancuran atau penangkapan atau pelucutan terhadap obyek tersebut memang akan memberikan suatu keuntungan militer yang seharusnya bagi pihak yang akan melakukan tindakan.
Mengenai tindakan yang disebut di atas hanya boleh dilaksanakan terhadap obyek atau sasaran tersebut sebagai tindakan militer apabila :
a. Tujuan politis dari kemenangan hanya bisa dicapai melalui tindakan keras tersebut dengan mengarahkannya terhadap sasaran militer.
b. Dua kriteria di atas, mengenai kontribusi efektif dan perlunya tindakan keras tersebut memang terpenuhi dalam hal yang berlangsung pada waktu itu.
Berkaitan dengan prinsip necessity , terdapat ketentuan sebagai berikut : ”Apabila dimungkinkan pilihan antara beberapa sasaran militer untuk memperoleh keuntungan militer
10 Pietro Verri. 1992. Dictionary of International Law of Armed Conflict. International Committee of the Red Cross. Geneva, hlm. 90.
11 Protokol Tambahan I/1977, Pasal 52.2.
yang sama, maka sasaran yang akan dipilih adalah sasaran yang apabila diserang dapat diharapkan mengakibatkan bahaya yang paling kecil bagi nyawa orang-orang sipil dan objek- objek sipil”. 12

## 2. Prinsip Kemanusiaan ( Humanity Principle )
Berdasarkan prinsip ini maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Oleh karena itu prinsip ini sering juga disebut dengan “ unnecessary suffering principle ”.
Berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, Jean Pictet menginterpretasikan arti kemanusiaan sebagai berikut : 13
“ … penangkapan lebih diutamakan daripada melukai musuh, dan melukai musuh adalah lebih baik daripada membunuhnya ; bahwa non kombatan harus dijauhkan sedapat mungkin dari arena pertempuran ; bahwa korban-korban yang luka harus diusahakan seminimal mungkin, sehingga mereka dapat dirawat dan diobati ; bahwa luka-luka yang terjadi harus diusahakan seringan-ringannya menimbulkan rasa sakit”. Prinsip kemanusiaan memberikan makna yang luas untuk menegakkan kemanusian itu sendiri tanpa memandang apapun. Penegasan ini dikemukakan Mahkamah Internasional (ICJ) PBB yang menafsirkan prinsip kemanusiaan sebagai : “ketentuan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia dimanapun ditemukan. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia. Prinsip ini bermanfaat untuk meningkatkan saling pengertian, persahabatan, kerjasama dan perdamaian yang berkelanjutan diantara semua rakyat sehingga tidak menciptakan diskriminasi karena kebangsaan, ras, kepercayaan agama, pendapat kelas atau politik. Prinsip ini dimaksudkan untuk melepaskan penderitaan, memberikan prioritas kepada kasus-kasus keadaan susah yang mendesak”. 14
12 Protokol Tambahan I/1977, Pasal 57.3.
13 Jean Pictet, Development and Principle of International Humanitarian Law , sebagaimana dimuat juga dalam Arlina Permanasari dkk, 1999, Pengantar Hukum Humaniter , ICRC, Jakarta, hlm. 51, dikutip juga Rina Rusman, 2010, “Pengertian, Perkembangan Dan Sumber Hukum Humaniter Internasional” dalam Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 41. 14 Twentieth International Conference of the Red Cross , sebagaimana disebut dalam Putusan International Court of Justice (ICJ) , 27 Juni 1986 dalam kasus mengenai kegiatan militer dan paramiliter di dalam dan terhadap Nicaragua (Kasus Nicaragua vs Amerika Serikat), dalam Marco Sassoli dan Antoine A. Bouvier, 1999, How Does Law Protect in War ?, ICRC, Geneva, hlm. 903-912. Prinsip Kemanusiaan ini untuk pertama kali diakui dalam Putusan Pengadilan Nurmberg terhadap penjahat-penjahat perang Nazi. Adapun ICJ menggunakan prinsip ini dalam pertimbangan Putusan terhadap kasus Corfu Channel pada 9 April 1949, sebagaimana dikutip Rina Rusman, 2010, “Pengertian, Perkembangan Dan Sumber Hukum Humaniter Internasional” dalam Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 42.

## 3. Prinsip Kesatriaan ( Chivalry Principle )
Prinsip ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang. Dalam penerapannya, ketiga prinsip tersebut (prinsip kepentingan militer, kemanusiaan dan kesatriaan) dilaksanakan secara seimbang, sebagaimana dikatakan oleh Kunz. : “Law of war, to be accepted and to be applied in practice, must strike the correct balance between, on the one hand the principle of humanity and chivalry, and on the other hand, military interest”. 15
4. Prinsip Pembedaan ( Distinction Principle )
Prinsip pembedaan ( distinction principle ) merupakan suatu prinsip penting dalam hukum humaniter yaitu suatu prinsip yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, ke dalam dua golongan yakni Kombatan ( Combatan ) dan penduduk sipil ( Civilian ). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan ( hostilities ), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan. 16
Perlunya pembedaan demikian adalah untuk mengetahui mereka yang boleh turut serta dalam permusuhan, sehingga boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan, dan mereka yang tidak boleh turut serta dalam permusuhan sehingga tidak boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan. 17 Ini sangat penting ditekankan karena perang, sejak mulai dikenal sesungguhnya berlaku bagi anggota angkatan bersenjata dari negara-negara yang bermusuhan. Adapun penduduk sipil yang tidak turut serta dalam permusuhan itu, harus dilindungi dari tindakan- tindakan peperangan itu. Keadaan ini sudah diakui sejak zaman kuno. Setiap kodifikasi hukum modern kembali menegaskan perlunya perlindungan terhadap penduduk sipil dari kekejaman atau kekerasan perang. 18
Menurut Jean Pictet, 19 prinsip pembedaan ini berasal dari prinsip umum yang dinamakan prinsip pembatasan ratione personae yang menyatakan, “ the civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against clanger arising from military operation ”. 15 Josep Kunz. 1994. The Changing Law of National , dalam Haryomataram. Hukum Humaniter. Jakarta : Rajawali, hlm. 34. 16 Haryomataram, 1984, Hukum Humaniter , Rajawali Press, Jakarta, hlm. 63. Sedangkan Jean Pictet menggunakan istilah Non-Combatan untuk Civilia n. Lihat : Jean Pictet, 1985, Development and Principles of International Humanitarian Law , Martinus Nijhoff Publisher-Henry Dunant Institute, hlm. 72, sebagaimana dikutip Arlina Permanasari, dkk, 1999, Pengantar Hukum Humaniter , ICRC, Jakarta, hlm. 73.
17 Ibid . 18 R.C Hingorani (Ed), 1987, Humanitarian Law , Oxford and IBH Publishing, New Delhi-Bombay-Calcuta, hlm. 5, sebagaimana dikutip Arlina Permanasari dkk, 1999, Pengantar Hukum Humaniter , ICRC, Jakarta, hlm. 74.
19 Jean Pictet, 1985, Development and Principles of International Humanitarian Law , Martinus Nijhoff Publisher-Henry Dunant Institute, hlm. 72, sebagaimana dikutip Ibid.
Berdasarkan prinsip ini pada waktu terjadi perang/konflik bersenjata harus dilakukan pembedaan antara penduduk sipil (“ civilian ”) di satu pihak dengan “combatant ” serta antara objek sipil di satu pihak dengan objek militer di lain pihak. Berdasarkan prinsip ini hanya kombatan dan objek militer yang boleh terlibat dalam perang dan dijadikan sasaran. Banyak ahli yang berpendapat bahwa prinsip pembedaan ini adalah yang paling penting dalam prinsip- prinsip hukum humaniter.
5. Prohibition of causing unnecessary suffering (prinsip tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya)
Dalam perjanjian-perjanjian internasional dan kodifikasi hukum kebiasaan internasional, prinsip ini diformulasikan sebagai berikut :
a. Dalam setiap konflik bersenjata, hak dari para pihak yang berkonflik untuk memilih metode atau alat peperangan adalah tidak terbatas. 20
b. Dilarang menggunakan senjata, baik proyektil dan materiil, 21 serta metode peperangan yang sifatnya menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak seharusnya. 22
c. Dilarang menggunakan metode atau cara peperangan tertentu atau yang bisa diharapkan untuk merusak lingkungan yang meluas, berjangka panjang dan parah. 23
6. Pemisahan antara ius ad bellum dan ius in bello
Pemberlakuan HHI sebagai ius in bello (hukum yang berlaku untuk situasi sengketa bersenjata) tidak dipengaruhi oleh ius ad bellum (hukum tentang keabsahan tindakan perang). Dengan kata lain, HHI mengikat para pihak yang bersengketa tanpa melihat alasan dan keputusan atau tindakan perang tersebut.
Contoh tentang pemisahan ius ad bellum dan ius in bello dapat dilihat dalam Keputusan Prosecutor of the International Crime Tribunal for Yugoslavia (ICTY) tanggal 14 Mei 1999 berdasarkan Pasal 18 Statuta ICTY. Keputusan tersebut adalah tentang pembentukan suatu komite yang diberi mandat untuk memberikan advis kepada Prosecutor mengenai apakah ada dasar yang cukup untuk melakukan investigasi atas dugaan adanya pelanggaran HHI dalam serangan udara yang dilakukan NATO di Yugoslavia. Terlepas dari isi laporan komite tersebut, 24
20 Regulasi Konvensi Den Haag IV, Pasal 22 dan Protokol Tambahan I/1977, Pasal 35.1, sebagaimana dikutip Rina Rusman, 2010, “Pengertian, Perkembangan Dan Sumber Hukum Humaniter Internasional” dalam Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional , Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47. 21 Regulasi Konvensi Den Haag IV, Pasal 23.e dan Protokol Tambahan I/1977, Pasal 35.2, sebagaimana dikutip Ibid .
22 Protokol Tambahan I/1977, Pasal 35.2, sebagaimana dikutip Ibid . 23 Protokol Tambahan I/1977, Pasal 35.3, sebagaimana dikutip Ibid .
24 Laporan Komite tersebut pada intinya menyatakan bahwa tidak cukup dasar untuk melakukan investigasi tentang kemungkinan pelanggaran HHI yang dilakukan NATO dalam serangan udara di Yugoslavia. Laporan komite tersebut
Keputusan Prosecutor tersebut menunjukkan pengakuan tentang prinsip pemisahan antara ius ad bellum dan ius in bello . Dalam hal ini terlihat bahwa walaupun penggunaan kekerasan oleh NATO mungkin dibenarkan berdasarkan Bab VII Piagam PBB, tetapi tidak berarti bahwa HHI menjadi tidak berlaku.
Dalam kasus yang berbeda, Keputusan ICJ pada tahun 1986 dalam kasus Nikaragua dengan Amerika Serikat juga memperlihatkan prinsip pemisahan antara ius ad bellum dan ius in bello . Dalam keputusan tersebut, walaupun Amerika Serikat telah dinyatakan melakukan pelanggaran prinsip non intervensi terhadap Nikaragua, namun Amerika Serikat dianggap tidak terlibat dalam pelanggaran hukum humaniter yang dilakukan oleh CONTRAS . 25

## 7. Ketentuan Minimal Hukum Humaniter Internasional (HHI)
Dalam suatu konflik bersenjata menuntut adanya penerapan HHI, agar penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI) dapat dipatuhi dalam situasi konflik bersenjata oleh para pihak, maka Hukum Humaniter Internasional (HHI) telah dilengkapi dengan ketentuan minimal Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 ketentuan yang sama dari Konvensi Jenewa 1949.
Adapun bunyi pasal tersebut adalah “dalam semua Konvensi Jenewa I sampai dengan IV memang ditetapkan untuk situasi konflik bersenjata yang tidak internasional. Namun demikian, karena disebut sebagai ketentuan minimal, ketentuan ini juga harus dihormati dalam situasi sengketa bersenjata internasional”. Ketentuan minimal itu adalah sebagai berikut : 26
a. Orang-orang yang tidak serta dalam pertempuran, termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjatanya dan orang-orang yang telah tidak ikut bertempur lagi karena sakit, luka, ditahan, atau sebab lainnya, harus selalu diperlakukan secara manusiawi, tanpa pembedaan yang merugikan baik karena ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, kelahiran atau kekayaan, ataupun kriteria lainnya yang serupa.
b. Mereka yang tidak ikut bertempur tersebut, dalam setiap waktu dan di tempat manapun, tidak boleh dikenakan tindakan-tindakan berikut :
i. Kekerasan terhadap kehidupan, pribadi, dan fisiknya, khususnya pembunuhan dalam bentuk apapun, mutilasi, perlakuan kejam dan penganiayaan.
ii. Kekerasan terhadap martabat pribadinya, khususnya penghinaan dan perlakuan
dan penerimaan Prosecutor terhadap laporan tersebut, dianggap tidak memuaskan. Lihat : Is The Non Liquet of The Report on The NATO Bombing Campaign Acceptable ?, 2000, International Review of The Red Cross, Volume 82, December, hlm. 1017-1027.
25 Marco Sassoli dan Antoine A. Bouvier, o p.cit , p. 903-912. 26 Rina Rusman, o p.cit , p. 51.
yang merendahkan.
iii. Pemberian hukuman dan pelaksanaan eksekusi sebelum adanya putusan yang ditetapkan oleh suatu pengadilan yang sah yang dilengkapi dengan jaminan hukum yang diakui oleh masyarakat beradab.
c. Sebuah badan kemanusiaan yang tidak berpihak, seperti ICRC, boleh menawarkan jasanya kepada pihak yang berkonflik.
d. Pihak-pihak yang berkonflik seharusnya berusaha memberlakukan semua atau sebagian ketentuan HHI lainnya melalui perjanjian khusus.
e. Penerapan ketentuan-ketentuan HHI, khususnya pada waktu sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, tidak mengubah status hukum pihak-pihak yang berkonflik. Hukum Humaniter Internasional yang dulu disebut hukum perang atau hukum sengketa bersenjata, memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia. 27 Hukum humaniter, sebagai cabang dari Hukum Internasional Publik, belum banyak dikenal oleh masyarakat. Demikian pula namanya yang banyak menimbulkan kebingungan karena memang agak menyesatkan. 28
Hukum humaniter penerapannya berlaku pada masa konflik bersenjata (perang) dimana terdapat dua pihak atau lebih yang saling berhadapan dengan menggunakan kekuatan senjata. Kehadiran Hukum Humaniter Internasional (HHI) menjadi sangat penting, karena suatu konflik bersenjata (perang) selalu menimbulkan persoalan kemanusiaan dan mencegah tindakan yang berlebihan dari pihak yang bertikai satu dengan yang lainnya, konflik bersenjata (perang) tidak berarti membolehkan bertindak sewenang-wenang.
Dalam kepustakaan hukum internasional istilah hukum humaniter merupakan istilah yang relatif baru. Istilah ini baru muncul sekitar tahun 1970-an, ditandai dengan diadakannya Conference of Government Expert on the Reaffirmation and Development in Armed Conflict pada tahun 1971. Selanjutnya, pada tahun 1974, 1975, 1976, dan 1977 diadakan Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict .
Terdapat berbagai pendapat terkait Hukum Humaniter. Berdasarkan pengertian atau definisi yang disebutkan, maka ruang lingkup hukum humaniter dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu aliran luas, aliran tengah, dan aliran sempit. Jean Pictet misalnya, menganut pengertian hukum humaniter dalam arti pengertian yang luas, yaitu bahwa hukum humaniter mencakup baik Hukum Jenewa, Hukum Den Haag, dan Hak Asasi Manusia.
27 Arlina Permanasari dkk. 1999. Pengantar Hukum Humaniter. Jakrta : ICRC, hlm. 1.
28 Haryomataram. 2005. Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1.
Sebaliknya Geza Herzegh menganut aliran sempit, menurutnya hukum humaniter hanya menyangkut Hukum Jenewa. Sedangkan Starke dan Haryomataram menganut aliran tengah yang menyatakan bahwa hukum humaniter terdiri atas Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag. 29

## 2. Tentara Bayaran Dan Perdamaian Internasional
Keberadaan tentara bayaran ( mercenary ) di masa sekarang bukanlah fenomena baru. Tentara bayaran ( mercenary ) telah ada sejak lama bahkan masa lampau ratusan tahun, pada awal kekaisaran Romawi dikenal istilah Balearic Slingers dan Aegean Bowmen . Di Jerman pada abad pertengahan dikenal adanya Landsknechts . Di Amerika pada masa revolusi disebut sebagai Hessian dan di Itali disebut Condottieri . Kehadiran tentara bayaran di masa lampau umumnya berawal dari keinginan Raja-Raja di negara barat untuk membentuk pasukan yang tangguh dan besar. Namun demikian hal ini membutuhkan biaya yang besar, oleh karena itu Raja-Raja di Eropa saat itu, sekitar abad 15-16, seperti Raja Perancis, Italia, Inggris, Belanda dan Swiss menggunakan tentara bayaran.
Mencermati istilah tentara bayaran (mercenary) berasal dari bahasa Latin yaitu merces (“upah” atau “bayaran”), dimasa kini profesi pihak yang menjadi tentara bayaran sering kali di identikkan dengan perbuatan keji, pengkhianatan dan pembunuhan, singkatnya kekerasan bersenjata. Keberadaan tentara bayaran (mercenary) akan menimbulkan permasalahan dalam hal penerapan prinsip hukum humaniter.
Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa implikasi yuridis keberadaan tentara bayaran ( mercenary ) sangat fundamental dalam hal penerapan hukum humaniter, lalu bagaimana dengan Peace-Building . Peace-Building adalah istilah bahasa Inggris yang berasal dari dua kata yaitu peace dan building . Secara etimologi, diartikan sebagai kondisi di mana tidak ada lagi peperangan ( no war) atau perkelahian/tawuran ( fighting ). Dalam pemahaman praktis, peace dalam bahasa Roma Kuno bermakna absentia belli , ketiadaan perang, seperti merujuk kepada adagium Martin Luther King yang menyatakan bahwa “true peace is not merely the absence of tension: it is the presence of justice” . Sementara building adalah process or business of building things (proses atau kepentingan membangun sesuatu). 30
Sejak berakhirnya perang dunia kedua, hampir seluruh negara dan organisasi internasional sepakat bahwa operasi perdamaian dalam penyelesaian konflik perlu meliputi proyek Peacekeeping, Peacemaking and Peacebuilding . Peacekeeping secara esensial bertujuan untuk memfasilitasi transisi dari situasi konflik ke situasi damai dengan meminimalisir
29 Haryomataram. 1994. Sekelumit Tentang Hukum Humaniter , Surakarta:UNS Press, hlm. 15-25.
30 Definisi secara literature bisa dilihat di Longman Advanced American Dictionary (Essez: Person Education Limited, 2007), hlm. 198 & 1165
kekerasan dan ancaman. Dalam pemahaman ini, maka Peacekeeping diarahkan pada proyek penghentian kontak senjata seperti kesepakatan gencatan senjata, dan sebagainya. Sementara Peacemaking merupakan proses yang bertujuan membuka ruang sarana mediasi politik antar pihak yang berkonflik. 31 Dalam tulisan ini berfokus pada keberadaan /penggunaan tentara bayaran yang berimplikasi pada aspek peacebuilding dunia internasional secara keseluruhan, perdamaian mengandung makna yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia.
Istilah perdamaian berasal dari kata dasar damai, secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris yakni “peace ”. Kata peace sendiri berasal dari bahasa Anglo-Perancis yakni “pes” , yang juga diambil dari kata bahasa Latin “pax” yang berarti persetujuan, diam/damai dan keselarasan. Berdasarkan konteks ini, maka lawan dari kata peace ialah kata conflict yang juga berasal dari kata bahasa Latin yakni conflictus yang bermakna membentur, menolak, tidak selaras 32 . Sedangkan pengertian peace /perdamaian secara terminologis adalah tidak adanya peperangan atau conflict , kekerasan, sedangkan arti perang adalah konflik kekerasan secara langsung, jadi perang terjadi ketika tidak bisa dicapainya penyelesaian konflik melalui metode tanpa kekerasan sehingga memaksa pihak-pihak terlibat perselisihan tadi untuk melakukan aksi kekerasan sebagai satu-satunya cara. Atas dasar hal tersebut, maka menjadi penting peace- building dunia internasional dijaga dan dipertahankan. Hal-hal yang dapat mengancam peace- building haruslah dicegah sedini mungkin, paling tidak dapat diminimalisir.
Gabriel Marcel, menurutnya perdamaian dunia adalah kebutuhan yang amat mendesak untuk segera dicicipi oleh umat manusia. Perdamaian dunia yang tercipta mengandaikan terciptanya surga. Sebaliknya peperangan di dunia mengandaikan adanya neraka. Perdamaian dunia tercipta, dalam arti menggejala ke dalam seluruh aspek kehidupan manusia adalah suatu jalan raya yang terbentang luas yang menghantar manusia ke alam kebahagiaan. Namun untuk mencapai perdamaian tersebut tidak semudah mengarungi sebuah sungai kecil. Harus ada perjuangan. Perjuangan itu bagi Marcel adalah adanya komitmen pribadi atas masa depan manusia 33 . Perdamaian dari Marcel tidak bermakna statis, tetapi dinamis. Sehingga pada saatnya nanti, ketika perdamaian telah tercipta, perdamaian tidak hanya tinggal perdamaian, akan tetapi perdamaian itu diisi, dibuahi dan diproses menuju perdamaian yang bermakna; dalam hal ini bukan hanya tentang keamanan dan kedamaian tetapi juga kesejahteraan.
31 Rizki Fadillah, Rahmad Hidayat, Nina Mahrida, Ahmadi Hasan, Bahran, Peran Persatuan Bangsa-bangsa Dalam Menciptakan Perdamaian Dari Pertikaian Antar Negara, Journal of Islamic And Law Studies, Vol. 2 No. 1 Juni 2018, 89.
32 https:// Logikailmiah dalam Jurnal Filsafat//Konsep Perdamaian Dalam Skala Internasional Dan Nasional
33 A. Kamil Rosyad. 1993. Perdamaian Dunia Sebagai Suatu Misteri Menurut Gabriel Marcel, (Manuskrip). Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, hlm. 96.
Sedangkan menurut Bertrand Russel, perdamaian akan dapat terjadi manakala tercipta suatu pemerintahan dunia 34 . Menurutnya dengan adanya pemerintahan dunia, maka akan terhindarkan adanya persaingan antara bangsa, yang pada gilirannya nanti persaingan akan menimbulkan suatu peperangan. Peperangan merupakan salah satu ancaman bagi perdamaian, dan kehidupan manusia. Meski Russel mengakui adanya hak untuk perang, tetapi dia melihat bahwa perang dapat mengakibatkan kerugian besar-besaran. Bertrand Russel menunjuk Perang Dunia II sebagai salah satu contohnya. Perang dapat menimbulkan kekacauan dan merusak peradaban manusia.
Perdamaian dunia merupakan salah satu aspek perdamaian yang terdapat dalam kehidupan manusia. Sebagaimana Sayyid Qutb menjelaskan bahwa perdamaian dunia merupakan perdamaian terakhir yang didambakan oleh setiap manusia di seluruh dunia. Oleh karena itu, mewujudkan perdamaian dunia dalam persepsi Qutb tidaklah semudah yang diimpikan dan dibicarakan. Menurut Qutb, dalam mewujudkan perdamaian dunia itu bukan sekedar mencegah terjadinya peperangan dengan segala resikonya, akan tetapi ia memulainya dengan menanamkan rasa damai terlebih dahulu dalam batin individu. Kedamaian itu harus selalu dirasakan dan selalu bertahta dalam hati individu, jika demikian keadaannya maka kedamaian itu dengan sendirinya akan masuk ke dalam lingkungan keluarga dan kemudian meluas dalam lingkungan masyarakat. 35
Pada saat kedamaian itu hidup dalam hati setiap individu, dan berdiri dalam keluarga, kemudian tersebar dalam masyarakat, berarti prinsip persaudaraan, persamaan dan keadilan diterjemahkan ke dalam perbuatan yang hidup, sehingga hilanglah rasa kefanatikan dan kezaliman. Maka perdamaian dunia akan terwujud dan menyebar di seluruh penjuru alam luas dan meliputi seluruh aspeknya.
Selanjutnya dari Soedjatmoko berpendapat bahwa perdamaian akan tercipta apabila keragaman dan kebebasan manusia dihormati dalam kehidupan ini. Perdamaian di sini lebih diarahkan pada keadaan hidup manusia yang penuh kedamaian. Kedamaian di sini, berangkat dari kenyataan bahwa di dalam kehidupan manusia pasti akan selalu ada perbedaan, karena masing-masing memiliki hak-hak individu. Perbedaan tersebut menjadikan keragaman perbedaan dan keragaman akan membentuk suatu kebudayaan. 36 Dengan demikian, setiap usaha bagi pembebasan manusia untuk menentukan sendiri arah perkembangan dan kemajuan bagi dirinya sangat dihargai. Dengan demikian dari penjelasan diatas, perdamaian dunia 34 Bertrand Russel. 1992. Dampak Ilmu Pengetahuan Atas Masyarakat, dalam Irwanto dan Robert H. Imam (Penerjemahan). Jakarta: Gramedia, hlm. 80.
35 Mahdi Fadlullah.1991. Titik Temu Agama Dan Politik Sayyid Qutb. Solo: Ramadhani, hlm. 118 .
36 Soejatmoko. 1991. Soejatmoko dan Keprihatinan Masa Depan. Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm. 15.
sebagai salah satu aspek perdamaian dalam kehidupan manusia yang diwujudkan lebih jauh pada tataran masyarakat berupa peace-building dunia internasional.
Peace-building menjadi istilah yang mempunyai beragam pengertian yang berbeda- beda berdasarkan latar belakang kajiannya, seperti para akademisi ( scholar s), pembuat kebijakan ( policy-makers ), dan praktisi lapangan ( field practitioners ). Tetapi runutan historis peacebuilding bisa dilacak sejak lebih dari 35 tahun silam ketika Johan Galtung tahun 1975 mencatut tema ini dalam karya pionernya berjudul Three Approaches to Peace:Peacekeeping , Peace-Making , and Peace-Building .
Menurut Boutros-Boutros Ghali, mantan Sekretaris Jenderal PBB definisi peace-building adalah “ comprehensive efforts to identify and support structures which will tend to consolidate peace and advance a sense of confidence and well-being among people. Through agreements ending civil strife, these may include disarming the previously warring parties and the restoration of order, the custody and possible destruction of weapons, repatriating refugees, advisory and training support for security personnel, monitoring elections, advancing efforts to protect human rights, reforming or strengthening governmental institutions and promoting formal and informal processes of political participation. 37
Definisi ini diperkuat dengan pendekatan peace-building yang dipaparkan oleh John Galtung dan Andi Knight, Johan Galtung, peneliti studi perdamaian yang berasal dari Norwegia ini menyatakan bahwa peace-building adalah proses pembentukan perdamaian yang tertuju pada implementasi praktis perubahan sosial secara damai melalui rekonstruksi dan pembangunan politik, sosial dan ekonomi.
Semua negara di dunia pasti menginginkan perdamaian bagi negaranya yang berkorelasi dengan perdamaian internasional ( international peace ) sehingga hal tersebut merupakan impian bagi segenap umat manusia di segala bangsa, akan tetapi mengingat cukup banyaknya konflik bersenjata yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa apa yang menjadi cita- cita perdamaian internasional adalah suatu hal yang rapuh meski telah bertahun-tahun dipertahankan.
Ancaman kerapuhan ini memicu meningkatnya tuntutan akan pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian yang efektif. Kehadiran tentara bayaran ( mercenary ) yang terorganisir dalam PMC ( Private Military Company ) justru dapat mengancam perdamaian dunia. Mengapa demikian? Karena legalnya penggunaan kekerasan/kekuatan bersenjata yang dimobilisasi dan terjadinya praktek penyimpangan penggunaan tentara bayaran pada situasi konflik bersenjata di berbagai tempat.
37 Boutros Boutros-Ghali.1992. An Agenda for Peace. New York : United Nations, hlm. 32.
Pada era modern, kehadiran PMC ( Private Military Company ) disamping terlihat dalam beberapa konflik bersenjata besar seperti di Irak, Suriah, Libya, Ukraina dan Yaman juga terlihat dalam konflik bersenjata skala kecil yang tidak begitu populer seperti peranan tentara bayaran Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia yang menyokong pemerintahan Abdrabbuh Mansur Hadi untuk memerangi Al-Qaeda dan Milisi Houthi yang dibiayai pemerintah Iran selain itu dalam peristiwa penggulingan penguasa Guinea Khatulistiwa terlibat para tentara bayaran asal Inggris-Afrika Selatan yang tergabung dalam suatu PMC ( Private Military Company ) bernama Logo Logistics. 38
Kehadiran tentara bayaran dalam konflik bersenjata yang bertujuan negatif seperti tersebut diatas tentunya sangat mengancam upaya mewujudkan perdamaian internasional, ini bukan berarti tidak ada aturan hukum internasional yang hendak mengakhiri peran negatif tentara bayaran, sebab sudah sejak tahun 1989 sebuah instrumen hukum internasional yang mengatur keberadaan tentara bayaran diformulasikan yakni Konvensi Menentang Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan Dan Pelatihan Tentara Bayaran (The International Convention Against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries) yang telah diadopsi sejak 4 Desember 1989. Lewat konvensi ini diatur ketentuan pencabutan izin operasi tentara bayaran yang hendak menggulingkan atau menghancurkan pemerintahan yang sah. 39
Meskipun tentara bayaran di era modern juga dilibatkan dalam konflik bersenjata yang mengancam perdamaian internasional, hal ini bukan berarti keberadaan tentara bayaran tidak bisa ditujukan untuk membangun perdamaian internasional, sebab isu betapa pentingnya melibatkan tentara bayaran dalam perdamaian internasional sudah ada sejak era-90an yang mana kala itu PBB terbukti gagal menjamin perdamaian di Somalia dan Rwanda sementara tentara bayaran berhasil menjamin perdamaian di Angola dan Sierra Leone. 40
Kenyataan demikian membuat sebagian kalangan merasa peranan tentara bayaran sangat diperlukan dalam menjaga perdamaian. Hal ini karena tentara bayaran punya beberapa manfaat antara lain 41 :
1. Tentara bayaran lebih terorganisir, terlatih dan bersenjata lengkap ketimbang penjaga perdamaian PBB yang sering menghadapi kesulitan seperti kurangnya peralatan, sistem
38 Azaera Amza, 2018, “ Six Things You Should Know About Modern Mercenaries of War ”, (Cited 2021 Sept.27), available from: URL: https://www.trtworld.com/americas/six-things-you-should-know-about-modern-mercenaries-of- war-20831
39 Damian Lilly. 2000. “ The Privatization of Security and Peacebuilding ”.International Alert, September,hlm. 26
40 Lauren Grace Fritzsimons, 2015, “ Should Private Military Companies Be Used in UN Peace Operations ?”. E- International Relations, hlm. 1 41 Ibid , hlm. 3
komunikasi yang tidak kompatibel, pengalaman dan doktrin operasi yang berbeda serta bahasa yang berbeda.
2. Tentara bayaran dapat membantu merespon cepat suatu krisis yang terjadi, ketimbang penjaga perdamaian PBB yang meskipun telah berulang kali berusaha membendung konflik dan meredakan krisis dengan cepat dan efektif namun keterlambatan tetap saja terjadi yang mana penjaga perdamaian PBB perlu waktu antara 3 bulan bahkan setahun untuk dikerahkan sehingga berbanding terbalik dengan sebuah PMC bernama EO yang langsung memulai operasinya di Angola dan Sierra Leone satu bulan setelah dikontrak.
3. Tentara bayaran yang diorganisir dalam suatu PMC jauh lebih murah dari segi biaya, PMC bernama EO yang beroperasi di Sierra Leone saja misalnya memerlukan biaya operasi perdamaian perbulan sebesar US$ 1,19 Juta sedangkan biaya operasi PBB per bulan adalah sebesar US$ 19,4 Juta.
Dari hal ini amatlah jelas kiranya bahwa peranan tentara bayaran di era modern disamping dapat mengancam perdamaian dunia disisi lain juga dapat berperan dalam menjaga “perdamaian dunia” namun tetaplah bahwa tentara bayaran pada prinsipnya dapat mengancam bangunan perdamaian. Hal ini pada konteks istilah tentara bayaran, sebagai orang yang bertempur secara militer dengan kekuatan senjata api bahkan berpotensi disalahgunakan. Atau dengan kata lain bahwa keberadaan tentara bayaran ( mercenary ) dapat mengancam perdamaian dunia, kerapuhan peace-building . Terlepas perdebatan status hukum, berhak/tidak berhak, posisi aktif atau pasif pada saat dilapangan dan lain sebagainya.

## III. Penutup
Tentara bayaran ( mercenary ) pada berbagai konflik bersenjata di antaranya di Angola, Somalia, Bosnia, Kosovo, Kongo, Sierra Leone, Afghanistan, Irak, Libya dan lain sebagainya. Dengan sebaran tentara bayaran ( mercenary ) pada berbagai konflik bersenjata maka dapat berimplikasi bahwa keberadaan tentara bayaran ( mercenary ) dapat mengancam perdamaian dunia, kerapuhan peace-building . Terlepas perdebatan status hukum, berhak/tidak berhak, posisi aktif atau pasif pada saat dilapangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam hal untuk meminimalisir perekrutan, penggunaan dan penyebaran tentara bayaran, maka hukum internasional sudah sepatutnya mengatur lebih ketat aspek tentara bayaran serta yang terpenting dari semua itu yakni penegakan hukum ( law enforcement ) pada level hukum internasional, walaupun memang dalam hal penegakan hukum ( law enforcement ) akan terdapat tantangan/hambatan besar yang disebabkan bahwa hukum internasional tidak bersifat polisional.

## BIBLIOGRAFI

## Buku
Agus, Fadillah (Ed) . 1997 . Hukum Humaniter : Suatu Perspektif, Pusat Studi Hukum Humaniter, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.
Agus, Fadillah et.al. 1999. Hukum Perang Tradisional Di Indonesia . Pusat Studi Hukum Humaniter FH-USAKTI dan ICRC. Jakarta.
AK, Syahmin. 1985. Hukum Humaniter Internasional 1 Bagian Umum . Armico. Bandung.
--------------------------. 1985. Hukum Humaniter Internasional 2 Bagian Khusus . Armico. Bandung. A. Kamil Rosyad, 1993, Perdamaian Dunia Sebagai Suatu Misteri Menurut Gabriel Marcel, (Manuskrip) , Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
Bertrand Russel, 1992, Dampak Ilmu Pengetahuan Atas Masyarakat, dalam Irwanto dan Robert H. Imam (Penerjemahan), Jakarta: Gramedia.
Denny, J. A, 1985, Agama Dan Kekerasan, Jakarta : Kelompok Studi Proklamasi
Haryomataram. 1984. Hukum Humaniter . Rajawali Press. Jakarta.
----------------------. 1994. Sekelumit Tentang Hukum Humaniter . Sebelas Maret University Press. Surakarta.
----------------------. 1994. Hukum Humaniter . Rajawali. Jakarta.
----------------------. 2005. Pengantar Hukum Humaniter . Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Hingorani, R.C (Ed). 1987. Humanitarian Law . Oxford and IBH Publishing. New Delhi-Bombay- Calcutta.
Hansen, Joseph C, “ Rethinking The Regulation Of The Private Military And Security Companies Under International Humanitarian Law ”, Fordham International Law Journal, March 2012, 701- 702.
Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949 . Bina Cipta. Bandung.
Permanasari, Arlina dkk. 1999. Pengantar Hukum Humaniter. ICRC. Jakarta.
Pictet, Jean. 1962. The Geneva Convention and the Law of War : Revue International de la Croix Rouge .
----------------------. 1985. Development and Principles of International Humanitarian Law . Martinus Nijhoff Publisher dan Henry Dunant Institute. Dordrecht.
Rina Rusman. 2010. “Pengertian, Perkembangan Dan Sumber Hukum Humaniter Internasional” dalam Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional. Rajawali Pers. Jakarta.
Sassöli, Marco dan Antoine A Bouvier. 1999. How Does Law Protect In War : Cases, Documents And Teaching On Contemporary Practice In International Law . ICRC. Geneva. Soedjatmoko, 1991, Soedjatmoko dan Keprihatinan Masa Depan, Yogyakarta: Tiara Wacana. Tim Pustaka Firdaus (Tim Penerjemahan), 1987, Islam Dan Perdamaian Dunia , Sayyid Qutb, Bandung: Tim Pustaka Firdaus.
Verri, Pietro. 1992. Dictionary of International Law of Armed Conflict. International Committee of the Red Cross . Geneva.

## Jurnal
Ni Putu Era Daniati, Dewa Gede Sudika Mangku, Putu Rai Yuliartin, Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional , Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 3 Tahun 2020.
Toha Andiko, “ Melacak Akar Konflik Dalam Islam Dan Solusi Bagi Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia , “ MADANIA, XVII, No. 1, 2013.
Nyoman Sudira “Nuansa Baru Peranan PBB dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin: Perspektif Resolusi Konflik ”, Jurnal Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan.
Rizki Fadillah, Rahmad Hidayat, Nina Mahrida, Ahmadi Hasan, Bahran, Peran Persatuan Bangsa-bangsa Dalam Menciptakan Perdamaian Dari Pertikaian Antar Negara, Journal of Islamic And Law Studies, Vol. 2 No. 1 Juni 2018.

## Dokumen Legal
Boutros Boutros-Ghali, 1992, An Agenda for Peace, New York : United Nations.
Damian Lilly, 2000, “ The Privatization of Security and Peacebuilding ”, International Alert, September.
Lauren Grace Fritzsimons, 2015, “ Should Private Military Companies Be Used in UN Peace Operations ?”. E-International Relations.
Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus dan yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional ( Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts - Protocol I, 8 June 1977 ).
Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus dan yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Non-Internasional
( Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts - Protocol II, 8 June 1977 ).
Regulasi Konvensi Den Haag IV ( Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907 ).

## Internet
http://kbbi.kemdikbud.go.id Azaera Amza, 2018, “ Six Things You Should Know About Modern Mercenaries of War ”, (Cited 2021 Sept.27), available from: URL: https://www.trtworld.com/americas/six-things-you- should-know-about-modern-mercenaries-of-war-20831.
https:// Logika ilmiah dalam Jurnal Filsafat//Konsep Perdamaian Dalam Skala Internasional Dan Nasional