INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 6159-6169 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Implikasi Yuridis Terhadap Pembatasan Hak Untuk Memilih Bagi Narapidana Pada Pilkada Serentak Yang Daerahnya Belum Memiliki Lapas
Zahratul’ain Tuafik 1 ✉ , Deni Hartawan 2 , Ayu Riska Amalia 3
Universitas Mataram
Email: zahratulain.taufik@unram.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Pilkada merupakan sarana yang sangat penting dalam menentukan keberlangsungan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang ada di daerah dalam rangka mengimplementasikan wujud nyata dari Negara Demokrasi. Pelaksanaan Pilkada secara langsung yang diselenggarakan sejak tahun 2005 memunculkan berbagai permasalahan, salah satunya berkaitan dengan hak pilih narapidana yang ditahan di Rutan yang  berada  di  luar  daerah  pemilihan.  Ketidakmampuan  pemerintah  mendirikan  Lapas  pada  setiap kabupaten/kota berimplikasi juga pada urusan hak konstitusi warga binaan pada kabupaten/kota yang belum memiliki Lapas karena dititip pada Lapas kabupaten/kota terdekat. Penelitian ini terfokus pada narapidana yang berasal dari Kabupaten Lombok Utara yang ditahan di Lapas Kota Mataram dan tidak memberikan hak suaranya pada pemilihan langsung Kepala Daerah di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020.  Penulisan  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  dengan  mengumpulkan  dan mengkaji bahan-bahan hukum kepustakaan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, kemudian  dianalisis  menggunakan  metode  analisa  deskriptif  kualitatif  terhadap  data  primer  dan sekunder. Hasil yang diperoleh dari tulisan ini mengeni implikasi yuridis terhadap pembatasan hak untuk memilih bagi narapidana pada pilkada serentak  yang daerahnya belum memiliki  lapas dilanggarnya atau dihilangkannya hak konstitusional tahanan untuk memilih.
Kata Kunci : Pilkada, Narapidana, Hak Konstitusi

## Abstract
Pilkada is a very important tool in determining the continuity of the implementation of the government system in the region to implement a real form of Democracy. The implementation of direct regional elections held since 2005 has raised various problems, one of which is related to the voting rights of prisoners detained in detention centers outside the electoral district. The inability of the government to establish prisons in each district/city also has implications for the constitutional rights of prisoners in districts/cities that do not have prisons because they are entrusted to the nearest district/city prison. This research focuses on prisoners from North Lombok Regency who are detained in Mataram City Correctional Facility and do not vote in the 2020 direct election of the Regional Head in North Lombok Regency. This writing uses a type of normative legal research by collecting and reviewing library legal materials  sourced  from  laws  and  regulations,  then  analyzing  using  a  qualitative  descriptive  analysis method of primary and secondary data. The results obtained from this paper regarding the juridical implications of restrictions on the right to vote for prisoners in simultaneous regional elections where the regions that do not yet have correctional facilities are violated or the constitutional rights of prisoners to vote are eliminated.
Keywords: Pilkada, Prisoners, Constitutional Rights

## PENDAHULUAN
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan konsekwensi logis dari sebuah negara hukum yang  menganut  sistem  demokrasi.  Seperti  yang  diketahui  bahwa  Indonesia  merupakan negara  hukum  yang  menganut  sistem  demokrasi  yang  dalam  peralihan  kekuasaan menggunakan sistem pemilihan secara langsung, baik Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada).  Sejalan  dengan  perkembangannya  mekanisme  dan penyelenggaraan Pemilu setiap rezim berubah-ubah meskipun perubahan sistem maupun aturannya tidak signifikan. Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana yang sangat penting dalam menentukan keberlangsungan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang ada di daerah dalam rangka mengimplementasikan wujud nyata dari Negara Demokrasi.
Berbicara mengenai Pemilihan Kepala Daerah, tentu saja diketahui bahwa Rakyat memiliki kedaulatan,  tanggung  jawab,  hak  dan  kewajiban  untuk  memilih  pemimpinnya  secara demokratis untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Pelaksanaan Pilkada secara langsung yang  diselenggarakan  sejak  Tahun  2005  memunculkan  berbagai  permasalahan,  salah satunya  berkaitan  dengan  hak  pilih  narapidana  yang  ditahan  di  rumah  pemasyarakatan (Rutan) yang berada di luar daerah pemilihan. Ketersediaan lapas bagi kabupaten/kota di Indonesia memang belum seratus persen terpenuhi. Isu ketersediaan Lapas pada tahun 2018 pernah  disoal  oleh  Institute  For  Criminal  Justice  Reform  (ICJR)  terkait  ketersediaan infrastruktur Lapas dan Bapas. Ketersediaan lapas dan Bapas sesuai dengan Pasal 4 Undang-
undang Nomer 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Lapas dan Bapas didirikan di setiap kabupaten/kota, namun hingga saat ini 26 tahun sejak diundangkannya Undang-undang  ini,  pemerintah  masih  belum  mampu  mendirikan  Lapas  disetiap kabupaten/kota.  Ketidakmampuan  pemerintah  mendirikan  Lapas  pada  setiap kabupaten/kota  berimplikasi  juga  pada  urusan  hak  konstitusi  warga  binaan  pada kabupaten/kota  yang  belum  memiliki  Lapas  karena  dititip  pada  Lapas  kabupaten/kota terdekat.
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu daerah di Indonesia yang saling beririsan wilayah hukumnya dengan Kabupaten/Kota lain diantaranya Lombok Barat dan  Lombok  Utara  yang  di  bawah  wilayah  hukum  Kejaksaan  Negeri  Kota  Mataram. Implikasinya secara administrasi berkaitan dengan wilayah hukum tersebut adalah Lombok Utara dan Lombok Barat tidak memiliki Lapas sebagai tempat melakukan pembinaan bagi para narapidana yang berdomisili di Lombok Utara. Keberadaan narapidana yang ditahan dalam Rutan diluar daerah pemilihan sering luput dalam proses pemutahiran data pemilih yang  dilakukan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  sehingga  selama  ini  hak  pilih  yang dimiliki oleh para narapidana tersebut tidak pernah dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ditinjau dari Pasal 85 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2020 menyebutkan  bahwa  KPU/KIP  Kabupaten/Kota  dapat  membentuk  TPS  pada  Lembaga Pemasyarakatan  atau  Rumah  Tahanan  Negara  untuk  melayanai  Pemilih  yang  sedang menjalani pidana penjara di Lapas atau Rutan, dan petugas atau karyawan Lapas atau Rutan. Secara eksplisit KPU telah ditugaskan untuk membentuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lapas yang berada di Kabupaten/Kota pada saat hari pemilihan. Namun, jika dilihat dari frasa “dapat” pada ketentuan tersebut memunculkan interpretasi bahwa tidak ada kewajiban yang secara tegas memerintahkan KPU untuk membentuk TPS di Lapas atau Rutan, dan dalam  ketentuan  tersebut  hanya  mengatur  terkait  TPS  terdekat  dalam  satu  wilayah pemilihan  bukan  pada  lintas  Kabupaten  tempat  para  narapidana  ditahan.  Selain  itu, ketentuan tersebut hanya mengatur tentang pembentukan TPS terdekat dalam satu daerah Pemilihan  dan  tidak  memberikan  ruang  terhadap  terpenuhinya  hak  konstitusi  bagi narapidana yang berada di Rutan lintas Kabupaten/Kota.
Penelitian ini akan terfokus pada narapidana yang berasal dari Kabupaten Lombok Utara  yang  ditahan  di  Lapas  Kota  Mataram  dan  tidak  memberikan  hak  suaranya  pada pemilihan langsung Kepala Daerah di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020. Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas implikasi yuridis terhadap pembatasan hak untuk memilih bagi narapidana pada pilkada serentak yang daerahnya belum memiliki lapas.

## METODE PENELITIAN
Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan dan  mengkaji  bahan-bahan  hukum  kepustakaan  yang  bersumber  pada  peraturan perundang-undangan yang meliputi penelitian hukum klinis yang berkaitan dengan pokok penelitian. penelitian ini penulis menggunakan tekhnik pengumpulan bahan hukum berupa teknik penelitian kepustakaan, yakni data yang  diperoleh  melalui penelitian  kepustakaan yang  bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku,  dokumen  resmi, publikasi,  dan  hasil  penelitian.  Analisis  bahan  hukum  untuk  pemecahan  masalah  hukum dalam penelitian ini juga menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif terhadap data primer dan sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Negara Indonesia adalah negara yang telah menegaskan diri sebagai negara hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berdasarkan hukum. Menurut M. Tahr Azhary sebagaimana dikutip oleh Sirajuddin dan Winardi, negara hukum dala kepustakaan ilmu hukum banyak macamnya, antara lain: (1) Negara hukum nomokrasi islam; (2) negara hukum eropa kontinental (rechsstaat); (3) negara hukum Anglo Saxon (Rule of Law); (4) negara hukum socialist; dan (5) negara hukum Pancasila.
Konsep  negara  hukum  (rechstaat)  unsur-unsurnya  sebagaimana  dikemukakan  oleh Fredrich  Julius  Stahl  ada  4  (empat)  unsur  yakni:  (1)  adanya  jaminan  terhadap  hak  asasi manusia;  (2)  adanya  pembagian  kekuasaan;  (3)  pemerintah  haruslah  berdasarkan peraturan-peraturan hukum; dan (4) adanya peradilan administrasi.  Sedangkan menurut konsep Rule of Law yang dikemukakan oleh Albert Van Dicey unsur-unsurnya antara lain: (1) supremacy of law; (2) equality before the law; dan (3) constitutional based individual right.
Pendapat yang lebih luas lagi menguraikan secara eksplisit unsur-unsur negara hukum yakni Scheltema. Ia menguraikan unsur negara hukum sebagai berikut:
“Pertama, adanya kepastian hukum. Unsur pertama ini terdiri lagi atas: 1) asas legalitas; 2) Undang-undang mengatur tindakan penguasa; 3) Undang-undang tidak dapat berlaku surut; 4) hak asasi  dijamin dengan  Undang-undang;  dan 5) pengadilan yang bebas  dari pengaruh kekuasaan lainnya. Kedua, Asas Persamaan. Dalam asas persaamaan ini terdiri dari:  1)  tindakan  yang  berwenang  diatur  dalam  Undang-undang  dalam  arti  material;  2) adanya pemisahan kekuasaan. Ketiga, asas demokrasi yang terdiri dari: 1) hak untuk memilih
dan  dipilih  bagi  warga  negara;  2)  peraturan  untuk  badan  yang  berwenang  ditetapkan parlemen;  3)  parlemen  mengawasi  tindakan  pemerintah.  Keempat,  asas  pemerintahan untuk rakyat terdiri dari: 1) hak asasi dijamin dengan undang-undang dasar; 2) pemerintah secara efektif dan efisien”.
Sedangkan  Jimly  Asshiddiqie  lebih  banyak  lagi  menguraikan  unsur  negara  hukum yakni menjadi sebelas (11) unsur antara lain:
1. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama;
2. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan/pluralitas;
3. Adanya aturan yang mengikat  dan dijadikan sumber rujukan bersama;
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama;
5. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia;
6. Pembatasan  kekuasaan  melalui  mekanisme  pemisahan  dan  pembagian  kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara baik secara vertikal maupun horizontal;
7. Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak dengan kewibawaan putusan tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran;
8. Dibentuknya  lembaga  peradilan  yang  khusus  untuk  menjamin  keadilan  bagi  warga negara  yang  dirugikan  akibat  putusan  dan  kebijakan  pemerintahan  (pejabat administrasi negara);
9. Adanya mekanisme “judicial review” oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislatif baik yang ditetapkan oleh legislatif maupun eksekutif;
10. Dibuatnya  konstitusi  dan  peraturan  PerUndang-undangan  yang  mengatur  jaminan- jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut di atas;
11. Pengakuan terhadap asas legalitas atau “due process of law” dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara.
Berdasarkan  konsep  dan  unsur-unsur  negara  hukum  di  atas,  para  ahli  telah bersepakat dan memasukkan salah satu unsur penting dalam negara hukum adalah harus menjunjung tinggi atas perlindungan, penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak asasi  manusia.  Oleh  karena  itu,  negara  indonesia  yang  telah  menegaskan  diri  sebagai negara  hukum  maka  kewajiban  negara  selanjutnya  adalah  mengupayakan  untuk memastikan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan terhadap hak-hak asasi warga negara terjamin dalam peraturan Perundang-undangan.
Salah satu bentuk kewajiban negara/pemerintah Indonesia dalam upaya pemenuhan
terhadap hak asasi manusia di bidang politik adalah dengan memberikan seluas-luasnya kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum baik  untuk  dipilih  maupun  untuk  memilih.  Pemenuhan  terhadap  hak  dipilih  dan  hak memilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah satu bentuk penegasan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-und ang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- undang Dasar”.
Secara historis sebagaimana ditulis oleh Ismail Sunny dan Harmaily Ibrahim, ajaran kedaulatan rakyat berpangkal tolak kepada hasil di mana tanpa tata tertib dan kekuasaan, manusia akan hidup tidak aman dan tidak tentram. Manusia akan menjadi binatang yang buas “homo homini lupus” dan akan  berubah menjadi  perang antara sesama manusia “bellum ominium contra omnes”. Itulah sebabnya manusia bersepakat mendirikan negara, dan untuk itu mengadakan perjanjian masyarakat.
Dengan adanya perjanjian masyarakat tersebut timbul perbedaan pendapat terkait dengan kedudukan rakyat dengan kekuasaan negara. Ismail Sunny dan Harmaily Ibrahim menguraikan perbedaan pendapat tersebut sebagai berikut:
“… menurut pendapat yang satu mengatakan kekuasaan dari rakyat karena perjanjian masyarakat  itu  habis,  sebab  kekuasaan  itu  berpindah  kepada  penguasa  yang  kini mempunyai  kekuasaan  mutlak.  Ialah  yang  berdaulat.  Pendapat  yang  lain  mengatakan bahwa manusia sejak dilahirkan telah membawa hak. Untuk menjamin hak-hak itu maka mereka mengadakan perjanjian masyarakat. Jadi tugas tu adalah untuk melindungi hak- hak rakyat. Penguasa tidak menjalankan tugasnya sebagaana mestinya. Maka ini berarti bahwa pihak penguasa telah melanggar perjanjian dan rakyat dapat mengambil tindakan seperlunya terhadap pelanggaran itu”.
Menurut  J.J.  Rosseau  dalam  pendapatnya  mengemukakan  bahwa  “rakyat  tidak menyerahkan kekuasaan kepadapihak penguasa, karena perjanjian masyarakat individu- individu  itu  menyerahkan  haknya  kepada  rakyat  sendiri  sebagai  satu  keseluruhan. Penguasan  menjalankan  kekuasannya  tidak  karena  haknya  sendiri,  melainkan  sebagai mandataris dari rakyat. Sewaktu-waktu rakyat bisa merubah atau menarik kemballi mandat itu.  Pada  hakikatnya  perjanjian  masyarakat  (kontrak  sosial)  tersebut  menurut  Miriam Budiardjo dalam bukunya menguraikan bahwa merupakan suatu usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Hak-hak politik rakyat  sebagaimana  dikatakan  oleh  Jhon  Locke  antara  lain  hak  atas  hidup,  hak  atas kebebasan dan hak untuk mempunyai milik. Selanjutnya Montesqiue kemudian mencoba menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik itu yang kemudian dikenal
dengan istilah Trias Politika atau pembagian kekuasaan negara menjadi tiga kekuasaan yakni Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.
Kedaulatan rakyat dalam pelaksanaanya sebagai yang dicita-citakan Rosseau dalam pemerintahan  rakyat  yag  mutlak  tidak  mungkin  ada.  Bahkan  dalam  Polis  yang  dipakai sebagai  contoh  demokrasi  langsung,  tidak  semua  lapisan  masyarakat  polis  ikut  serta memerintah dan mempunyai hak suara yang sama. Pertama, Tidak semua rakyat Yunani adalah bebas, karena itu tidak semua rakyat Yunani mempunyai hak suara dalam eccelesia. Budak belian tidak mempunyai hak  suara, oleh  karena  mereka tidak dianggap sebagai manusia  yang  dapat  melakukan  tindakan  hukum  atau  mereka  itu  bukan  merupakan subyek-subyek  hukum,  bahkan  sebaliknya  mereka  itu  diangap  sebagai  obyek-obyek hukum yang disamakan  dengan benda-benda yang bisa  diperdangangkan.  Mereka itu manusia-manusia  yang  hidup  tapi  tidak  diperlakkan  sebagai  manusia  biasa  yang mempunyai hak suara. Kedua, demokrasi yunani dilaksanakan melalui ecclessia, tapi dalam kenyatannya  tidak  semua  warga  polis  dapat  ikut  serta,  bahkan  sebagaian  besar  akan menyerahkan  hak  suaranya  kepada  orang-orang  yang  pandai  berbicara,  yang  pandai berdiskui atau menyerahkan kepada pemimpin-pemimpin yang lebih pandai memainkan lidhnya yang disebut “rethorica”. Akhirnya pemimpin-pemimpin inilah yanng mengambil keputusan tentang nasib rakyat yang sebagian besar tidak bisa ikut berbicara. Singkatnya, sejarah  paham  kedaulatan  rakyat  memberikan  sebuah  gagasan  perubahan  bagi  suatu negara-negara  modern  untuk  dapat  memberikan  seluas-luasnya  kepada  rakyat  dalam berpartisipasi  aktif  menentukan  nasibnya  dengan  menentukan  pemimpinnya  yang dipercaya dapat merubah nasibnya tersebut.
Suatu  negara  yang  menganut  asas  kedaulatan  rakyat  menurut  Harmaily  Ibrahim disebut  juga  sebagai  negara  demokrasi.  Jika  menilik  dari  prinsip  demokrasi,  dengan mengutip Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi yang dipahami bahwa:
“… Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tentu saja terjadi penyimpangan terhadap hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh  Undang-undang.  Rakyat  yang  memiliki  kedaulatan  penuh  untuk  menentukan pemimpinnya melalui kontestasi pemilihan umum tidak dapat menggunakan hak untuk memilihnya kecuali telah diputuskan untuk dicabut hak politiknya oleh lembaga peradilan. Negara  demokrasi  adalah  negara  yang  menjunjung  tinggi  perlindungan  dan penghormatan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia ”.
Lebih Lanjut Mahkamah Konstitusi menguraikan:
“Bahwa  pemlihan  umum  maupun  pemilihan  kepala  daerah  yang  pada  prinsip
demokrasi  harus  memberikan  ruang  selebar-lebarnya  bagi  setiap  warga  negara  untuk terlibat  aktif  maupun  pasif  dalam  menggunakan  hak  pilihnya,  hal  mana  hak  tersebut merupakan  bagian  dari  hak  sipil  dan  politik  yang  telah  menjadi  bagian  dari  hak konstitusional yang dijamin oleh Konstitusi”.
Lebih lanjut disebutkan, apabila hak-hak tersebut dilakukan pembatasan maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut:
“…  ketiga,  bahwa  pembatasan  terhadap  hak  asasi  manusia  dalam  masyarakat demokratis  dimaksud  tujuannya  adalah  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil. Kelima, yaitu pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan undang- undang”.
Sejalan dengan putusan di atas menurut Dieter Nohlen dalam Lipset sebagaimana dikutip oleh Partono berpendapat bahwa:
“…  Hak  untuk memilih  dalam  pemilihan,  bersama-sama  dengan  kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi, dan kebebasan pers, merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi sistem demokrasi yang modern dan konstitusional”.
Selain  itu  hal  yang  sama  dikemukakan  oleh  Hertanto  dan  Handy  Mulyaningsih mengatakan bahwa:
“…  Demokrasi  mempersyaratkan  pelibatan  atau partisipasi  masyarakat  di  dalam pemilu yang setara dan adil baik laki-laki dan perempuan, golongan, suku, agama, ras, dan tidak  ada  yang  dikecualikan  diberikan kesempatan  yang  sama.  Bahkan  terhadap narapidana sekalipun diberikan hak yang sama. Kesamaan ini telah diatur di dalam UUD 1945  bahwa  “Segala  warga  neg ara bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya”,  dan  “Setiap  orang  berhak atas  pengakuan  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
Dengan merujuk ke dalam ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  terjadi  disharmonisasi  peraturan  perundang- undangan.  Dalam ketentuan BAB VI tentang Pembatasan dan Larangan Pasal 73 tegas disebutkan bahwa:
“… Hak dan Kebebasan yang diatur dalam undang -undang ini hanya dapat dibatasi oleh  dan  berdasarkan  undang-undang,  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan bangsa”.
Bahkan semakin tegas disebutkan dalam Pasal 74 yakni “Tidak satu ketentuan dalam
undang-undang ini boleh diartikan bahwa:
“…  pemerintah,  partai,  golongan,  atau  pihak  mana  pun  dibenarkan  mengurangi, merusak,  atau  menghapuskan  hak  asasi  manusia  atau  kebebasan  dasar  manusia  yang diatur dalam undang- undang ini”.
Berdasarkan hal demikian, maka negara (pemerintah) tidak boleh mengabaikan hak- hak  politik  warga  negara  selama  tidak  ditentukan  oleh  pengadilan  melalui  putusan pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Hak  pilih  narapidana  tidak  boleh  tidak diberikan dan tidak boleh tidak di fasilitasi selama tidak dinyatakan oleh pengadilan bahwa narapidana yang bersangkutan dicabut hak politiknya. Sebagai negara demokrasi yang berkomitmen dalam penegakan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia Seharusnya PKPU tersebut tidak boleh membatasi hak seorang warga negara dalam menggunakan hak pilihnya untuk memilih kepala daerah, dengan kata lain PKPU tersebut  telah  menyimpang  dari  prinsip-prinsip  pemenuhan  negara  demokrasi konstitusional yang menghormati, menegakkan dan melindungi hak-hak asasi manusia. Kebijakan yang perlu diberikan agar tetap melindungi hak seorang warga binaan adalah adanya kebijakan afirmatif (afirmatif action) untuk dapat memilih kepala daerah.

## SIMPULAN
Berbagai uraian pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa salah satu unsur penting  dalam  negara  hukum  adalah  harus  menjunjung  tinggi  atas  perlindungan, penghormatan  dan  pemenuhan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia,  dan  sebagai  negara hukum  maka  kewajiban  negara  selanjutnya  adalah  mengupayakan  untuk  memastikan perlindungan,  penghormatan,  dan  pemenuhan  terhadap  hak-hak  asasi  warga  negara terjamin  dalam  peraturan  Perundang-undangan.  Salah  satu  bentuk  kewajiban negara/pemerintah Indonesia  dalam upaya  pemenuhan terhadap hak asasi  manusia  di bidang politik adalah dengan memberikan seluas-luasnya kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum baik untuk dipilih maupun untuk memilih.  PKPU yang tidak mengatur secara rinci ketentuan mengenai penyediaan fasilitas TPS khusus di daerah kabupaten/kota yang belum memiliki LAPAS dapat berimplikasi pada tidak tersedianya fasilitas memilih bagi tahanan di wilayah tersebut. Secara hukum hal ini berakibat  pada  dilanggarnya  atau  dihilangkannya  hak  konstitusional  tahanan  untuk memilih.
Amirudin, & H.Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, rajawali pers, Ed. Revisi,- cet. 10, Depok, 2018
A Tumpa, Harifin. Peluang Dan Tatangan Eksistensi Pengadilan HAM Di   Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2010.
Hertanto  dan  Handi  Mulyaningsih,  Pemenuhan  Hak  Pilih  Narapidana  Pada  Pemilihan Gubernur  dan Wakil Gubernur Lampung 2018, Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial  dan Budaya, Vol. 22, No. 2 September 2020.
https://icjr.or.id/icjr-ingatkan-pemerintah-untuk-serius-dan-berkomitmen-dalam-tangani- masalah-pemasyarakatan-di-indonesia/ Diakses pada Tanggal, 26 Januari 2020
I Dewa Gede Palguna. Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak- Hak Konstitusional Warga Negara. Sinar Grafika. Jakarta, 2013.
Ismail Sunny dan Harmaily Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. FH UI. Jakarta. 1983.
Lalu Husni. Hukum Hak Asasi Manusia. PT. Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta. 2009.
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 2013.
Partono, Evaluasi Pemenuhan Hak Pilih Narapidana Pada Pemilu Tahun 2019 di Provinsi DKI
Jakarta. www.journal,kpu.go.id. Diunduh Tahun 2019.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  71/PUU-XIV/2016  tentang  Pengujian  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota Menjadi Undang-Undang.
Sirajuddin dan Winardi. Hukum Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia. Setara Press. Malang. 2015.
Sri Sugeng Pujiatmoko, Penangana Pelanggaran Pemilu dalam Teori dan Praktik,Karya Litera Indonesia, Tuban, 2020
Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Undang-Udang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan international covenant civil and political right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum