Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.2, No.1, Juni 2018, Hal. 1-12 p-ISSN: 2597-4971

## MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR

## DI PROVINSI BANTEN: STUDY KASUS DI DESA LONTAR KECAMATAN TIRTAYASA, KABUPATEN SERANG DAN DESA CITEUREP, KECAMATAN PANIMBANG, KABUPATEN PANDEGLANG
MODEL OF ECONOMIC EMPOWERMENT AT COASTAL PEOPLE IN BANTEN PROVINCE: CASE STUDY IN LONTAR VILLAGE, TIRTAYASA DISTRICT, SERANG REGION AND CITEUREP VILLAGE, PANIMBANG DISTRICT,

## PANDEGLANG REGION
(disubmit 1 Februari 2018, direvisi 1 Mei 2018, diterima 30 Juni 2018)
Agus Sjafari 1* , Kandung Sapto Nugroho 2 , Arenawati Arenawati 3 , Oki Otaviana 4 , Guntur Fernanto 5
1*,2,3,4 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Corresponding Author: *agussjafari@untirta.ac.id
5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  efektifitas  kegiatan  pemberdayaan  ekonomi masyarakat  pesisir  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  provinsi  Banten,  sehingga  dapat mengetahui model pemberdayaan ekonomi paling efektif bagi masyarakat pesisir di Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian  di  Desa  Lontar  Kecamatan  Tirtayasa,  Kabupaten  Serang  dan  Desa  Citeurep, Kecamatan  Panimbang,  Kabupaten  Pandeglang.  Penentuan  informan  dilakukan  secara purposive  sampling.  Data  primer  penelitian  ini  diperoleh  dari  wawancara  mendalam  dan observasi.  Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan dokumentasi.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik nelayan antara desa Lontar dan Citeurep. Ada  perbedaan  jenis  pemberdayaan  di  kedua  desa.  Ada  perbedaan  komoditas  pada  kedua kelompok nelayan. Di Desa Lontar, jenis komoditas yang dihasilkan lebih bervariasi, perikanan tangkap,  bandeng  dan  budidaya  rumput  laut  dan  usahatani  rumput  laut.  Sedangkan  di  Desa Citeurep komoditi hanya menangkap ikan. Dalam perspektif kelompok, nelayan di Desa Lontar lebih terorganisir daripada nelayan di Desa Citeurep. Model pemberdayaan relatif yang dapat diterapkan pada dua kelompok nelayan tersebut adalah dengan Model Pendekatan Kelompok Berbasis Regional dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing.  Pola  pemberdayaan  yang  paling  tepat  adalah  pola  pemberdayaan  yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan skema kemitraan seperti: peran pemerintah daerah, perguruan tinggi, DPRD, dan swasta / perusahaan.
Kata kunci: pemberdayaan pesisir, kesejahteraan, kelompok nelayan

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  effectiveness  of  economic  empowerment  activities  of  coastal communities that have been done by the government of Banten province, thus to find out the most  effective  model  of  economic  empowerment  for  coastal  communities  in  the  province  of Banten. Metode used in this study is qualitative descriptive, with research sites in the village of Lontar sub District Tirtayasa, Serang Region and Citeurep Village, Panimbang sub District, Pandeglang Region. Informant's determination is done by purposive sampling. Primary data of this research is getting from indepth interview and observation. Secondary data getting from by  literature  study  and  documentation.  The  results  of  this  study  indicate  that  there  are differences in the characteristics of fishermen between Lontar and Citeurep villages. There are differences in type of empowerment in both villages. There is a difference of commodities in both  groups  of  fishermen.  In  Lontar  Village,  the  types  of  commodities  produced  are  more varied,  capture  fishery,  milkfish  and  Sea  Weed  cultivation  and  seaweed  farming.  While  in Citeurep Village the commodity is capture fish only. In group perspective, fishermen in Lontar Village are more organized than the fishermen in Citeurep Village. The relative empowerment model that can be applied to the two groups of fishermen is with the Regional-Based Group Approach Model taking into account the characteristics of the community that exist in their respective regions. The most appropriate  pattern of empowerment is the empowerment pattern that involves all stakeholders using partnership schemes such as: the role of local government, universities, DPRD, and private / corporate
Keywords: coastal empowerment, welfare, group of fishermen

## PENDAHULUAN
Negara Kesaatuan Republik Indonesia  memiliki  kekayaan  laut  yang berlimpah, baik sumber hayatinya maupun non  hayatinya.  Sebagai  negara  maritim dengan  70%  wilayahnya  adalah  laut, seharusnya  Indonesia  menjadi  negara maritim yang kaya akan sumber hayati laut terutama perikanan. Namun pada kenyataannya  pada  saat  ini  potensi  laut belum  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal bagi  kesejahteraan  hidup  para  bagi masyarakat  nelayan.  Sejak  32  tahun  yang lalu,  kebijakan  pembangunan  perikanan tidak  pernah  mendapat  perhatian  yang serius dari pemerintah. Implikasi dari tidak
adanya  prioritas  kebijakan  pembangunan perikanan  tersebut,  mengakibatkan  sangat minimnya  prasarana  perikanan  di  wilayah pesisir,  terjadinya  abrasi  wilayah  pesisir dan pantai, pengrusakan ekosistim laut dan terumbuh karang, serta belum teroptimalkannya pemanfaatan (https://bappenas.go.id/files/2113/5216/03
18/efrizal__20091015122211__2335__0.d oc.)
Memberdayakan  masyarakat  pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok  masyarakat  lainnya, karena  di  dalam  habitat  pesisir  terdapat banyak  kelompok  kehidupan  masayarakat diantaranya:
a) Masyarakat  nelayan  tangkap,  adalah kelompok masyarakat pesisir yang mata
pencaharian utamanya adalah menangkap ikan di laut.  Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu  nelayan  tangkap  modern  dan nelayan tangkap tradisional.  Keduanya kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan  yang  digunakan  dan jangkauan wilayah tangkapannya.
b) Masyarakat  nelayan  pengumpul/bakul, adalah  kelompok  masyarakat  pesisir yang bekerja di sekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun  dari  sisa  ikan  yang  tidak terlelang  yang  selanjutnya  dijual  ke masyarakat  sekitarnya  atau  dibawa  ke pasar-pasar  lokal.    Umumnya  yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok masyarakat pesisir perempuan.
c) Masyarakat  nelayan  buruh,  adalah kelompok  masyarakat  nelayan  yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri dari mereka  dapat  terlihat  dari  kemiskinan yang  selalu  membelenggu  kehidupan mereka,  mereka  tidak  memiliki  modal atau  peralatan  yang  memadai  untuk usaha  produktif.  Umumnya  mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal
(ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim.
d) Masyarakat nelayan tambak, masyarakat  nelayan  pengolah,  dan kelompok masyarakat nelayan buruh.
Setiap kelompok masyarakat tersebut haruslah mendapat penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok, usaha,  dan  aktivitas  ekonomi  mereka. Pemberdayaan masyarakat tangkap misalnya,  mereka  membutuhkan  sarana penangkapan dan kepastian wilayah tangkap. Berbeda dengan kelompok masyarakat tambak, yang mereka butuhkan adalah  modal  kerja  dan  modal  investasi, begitu  juga  untuk  kelompok  masyarakat pengolah  dan  buruh.    Kebutuhan  setiap kelompok yang berbeda tersebut, menunjukkan keanekaragaman pola pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok tersebut.
Banten  merupakan  wilayah  yang sangat strategis mengingat letak daerahnya berbatasan dengan ibu kota negara dan juga sebagai jembatan gerbang antara Jawa dan Sumatera. Sebagai wilayah daratan dengan luas  8.651,20  km²  yang  dikelilingi  tiga lautan besar yaitu laut Jawa di bagian utara, laut  Selat  Sunda  di  bagian  barat,  dan  laut Hindia  di  bagian  selatan,  maka  Banten memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan  yang  sangat  besar  dan  bernilai ekonomi sangat tinggi. Sektor kelautan dan perikanan  diperkirakan  akan  menjadi
tumpuan  perekonomian  di  daerah  di  masa yang  akan  datang,  sehingga  peluang  dan tantangan  ini  harus  diwujudkan  dan diimplementasikan  secara  nyata  untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan.  Hal ini mendorong tumbuh dan  berkembangnya  usaha  penangkapan ikan, pengolahan ikan, dan usaha agribisnis perikanan tawar, laut dan payau. (https://dkp.bantenprov.go.id/id/read/poten si).
Nelayan  merupakan  suatu  kelompok masyarakat yang tergolong miskin (Mubyarto,  1984;  Imron,  2001;  Kusnadi, 2002).  Bahkan  menurut  Winahyu  dan Santiasih (1993), jika dibandingkan dengan kelompok  masyarakat  lain  di  sektor pertanian, nelayan (terutama buruh nelayan dan nelayan tradisional) dapat digolongkan sebagai  lapisan  sosial  yang  paling  miskin, walaupun  tidak  dapat  dikatakan  semua nelayan itu miskin. Kondisi ini menggambarkan bahwa mayoritas masyarakat  nelayan  belum  mampu  secara optimal memanfaatkan semua potensi yang ada  di  sekitar  lingkungannya  untuk kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraannya.
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menganggap perlu untuk melakukan  penelitian  tentang  evaluasi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat  pesisir  yang  telah  dilakukan
oleh pemerintah Provinsi  Banten sehingga dapat menghasilkan rekomendasi langkah- langkah implementatif dalam bentuk model pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang dapat  diterapkan  di wilayah Provinsi Banten.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif,  dengan  pendekatan deskriptif  kualitatif.  Tujuan  yang  ingin dicapai  dengan  menggunakan  metode penelitian  ini  adalah  untuk  mengungkap fakta,  keadaan,  fenomena,  variabel  dan keadaan  yang  terjadi  saat  penelitian berjalan  dan  menyuguhkan  apa  adanya. Pendekatan  penelitian  deskriptif  kualitatif untuk  menggali  sisi  holistisifitas  atau melihat  keseluruhan  dari  data-data,  fakta- fakta    dan  menuturkan  data-data  atau informasi    yang  bersangkutan  dengan situasi  yang  sedang  terjadi,  sikap  serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat.  Penelitian  ini  dilakukan  di wilayah Provinsi Banten dengan mengambil lokus di Desa Lontar Kecamatan  Tirtayasa  Kabupaten  Serang dan  Desa      Citeureup  Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang.
Penunjukan  lokasi  ini  berdasarkan  kriteria tingkat kemiskinan di wilayah pesisir yang dikeluarkan oleh Semeru Institut berdasarkan  indikator  tingkat  pengeluaran perkapita di bawah US$2 dan
memperhatikan prosentase tingkat pengangguran di wilayah tersebut serta data kemiskinan  berdasarkan  Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang
dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Provinsi  Banten.  Lokasi  Penelitian  dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1.  Lokasi Penelitian
(Sumber gambar dari http://www.indonesiapovertymap.org/index.php)
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.2, No.1, Juni 2018, Hal. 1-12 p-ISSN: 2597-4971
Informan penelitian ini adalah: Ketua Koperasi  Nelayan,  nelayan,  Kelompok Nelayan,  Kepala  Desa  Pesisir,  Kepala
Tempat
Pelelangan Ikan,
Pedagang/Pengepul Ikan, Ketua Komunitas
Nelayan,  Himpunan  Nelayan  Seluruh
Indonesia  (HNSI)  Pandeglang,  Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)
Kabupaten  Serang,  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Provinsi  Banten,  Para  pelaku ekonomi  lainnya  (produk  olahan/produk turunan  dari  industri  nelayan),  Pengelola PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).  Untuk  penentuan  informan penelitian,  peneliti  menggunakan  teknik purposive sampling, yakni sampling bertujuan,  dimana  juga  memperhatikan kelayakan  responden  untuk  dijadikan informan kajian.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini ialah:  Sumber  Data  Primer  diperoleh melalui  in depth  interview ,  yakni  dengan wawancara  mendalam  pada  key  informan yang  kompeten.  Maupun  hasil  wawancara terstruktur  pada  responden  terpilih  dan Observasi, merupakan teknik pengumpulan
data  dengan  cara  pengamatan  secara langsung dengan obyek penelitian. Peneliti datang  langsung  ke  lokasi  penelitian  dan mengobservasi obyek penelitian khususnya beberapa  obyek  penelitian  yang  datanya dinilai tidak valid. Sumber Data Sekunder melalui  studi  literatur/studi  kepustakaan dan  studi  dokumentasi,  merupakan  teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini  dengan  tujuan  untuk  mempelajari dokumen-dokumen  yang  di  dalamnya berisi tentang data dan informasi terkait.
Analisis  Data  dilakukan  dengan menggunakan  teknik  analisis  data  yang digunakan  adalah  Analisis  Data  Interaktif yang disampaikan oleh Miles dan Hubberman  (1992)  dimana  Terdapat  tiga hal  utama  dalam  analisis  interaktif  yakni, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin-menjalin  pada  saat  sebelum,  selama dan  sesudah  pengumpulan  data  dalam bentuk  yang  sejajar,  untuk  membangun wawasan  umum  yang  disebut  “analisis”. proses  kegiatan analisis data seperti terlihat pada Gambar 2.
Pengumpulan Data
Penyajian Data
Reduksi Data Kesimpulan-kesimpulan: Penarikan/Verifikasi

## Gambar 2. Model Analisis Interaktif

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Lontar dan Desa Citeureup
Pemberdayaan  ekonomi  masyarakat di  Desa  Lontar  pada  dasarnya  terbagi  ke dalam  dua  jenis,  antara  lain  :  1) Pemberdayaan ekonomi yang mengandalkan atas bantuan melalui program  yang  dilakukan  oleh  pemerintah, dan 2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di  Desa Lontar itu sendiri.
Pemberdayaan  ekonomi  masyarakat yang  selama  ini  sudah  dilakukan  oleh
pemerintah  ada  2  (dua)  program  yaitu  1) Program Seribu Kampung Nelayan Mandiri, Tangguh, Indah dan Maju (Sekaya Maritim),  dan  2)  Program  Peningkatan Usaha  Mina  Pedesaan  (PUMP).  Kedua program tersebut selama ini sudah mampu merubah  wajah  Desa  Lontar  dan  dirasa sudah  memberikan  kemanfaatan  yang sangat  besar  bagi  masyarakat  di  Desa Lontar.
Program  Sekaya  Maritim  telah dilakukan di Kabupaten Serang, Desa yang penerima  Program  Sekaya  Maritim  Tahun 2015 disajikan pada Tabel 1.

## Tabel 1. Desa Penerima Program Sekaya Maritim Tahun 2015 di Kabupaten
Serang No Desa Kecamatan Kabupaten 1.  Lontar Tirtayasa Serang 2.  Alang-alang Tirtayasa Serang 3.  Sujung Tirtayasa Serang 4.  Tengkurak Tirtayasa Serang 5.  Susukan Tirtayasa Serang 6.  Bendung Tanara Serang Data dari DKPSDM 2016
Program  Sekaya  Maritim  yang diluncurkan  KKP  itu  bertujuan  untuk meningkatkan pendapatan ekonomi nelayan  juga  kesejahteraan  masyarakat
pesisir.  Kabupaten  Serang  mendapat kesempatan  pertama  dalam  menjalankan program  ini.  Pelaksanaan  pembangunan Sekaya Maritim antara lain merealisasikan
rehabilitasi  sarana  infrastuktur  jalan  desa dan  jalan  lingkungan  menuju  tempat pendaratan pelelangan ikan (PPI), drainase dan  sanitasi  mandi,  cuci  serta  kakus (MCK).  Selain  itu,  juga  pembuatan  kapal, balai  pendidikan  latihan  Sekaya  Maritim serta bantuan alat tangkap.
Program Sekaya Maritim ini program peningkatan  kehidupan  nelayan,  dan berharap  nelayan  bisa  merasakan  manfaat dari program ini. Realisasi dari pelaksanaan program  sekaya  maritim  di  Desa  Lontar Kabupaten  Serang  tahun  2015  antara  lain dapat dilihat dalam Tabel 2.
Tabel 2. Realisasi Pelaksanaan Program Sekaya Maritim (Seribu Kampung Nelayan
Mandiri, Tangguh, Indah dan Maju) di Desa LontarTahun 2015 No Lokasi Pekerjaan Jenis Pekerjaan Realisasi Volume Pekerjaan Realisasi Fisik Tercapai Keterangan 1 Desa  lontar Blok 1 Perbaikan jalan lingkungan Panjang  408,20  m, lebar 1-1,8 m 100% 2 Desa  lontar Blok 2 Perbaikan jalan lingkungan Panjang  475,50  m, lebar 1-1,3 m 100% 3 Desa  lontar Blok 3 Perbaikan jalan lingkungan Panjang  657,40  m, lebar 1,2-1,5 m 100% 4 Desa Lontar- Alang alang Perbaikan  jalan desa Panjang  2.365  m lebar 3,5 m 100% 5 Desa lontar Pembangunan gedung/balai sekaya maritim Luas bangunan 250m 2 (satu lantai) 63,76% Sisa pekerjaan yang belum selesai, disusulkan untuk dapat dilanjutkan pada  tahun  2016 melalui DPA-P sumber  dana  APD Kabupaten Serang
Data  DKPSDM kabupaten Serang 2016
Program  pemberdayaan  ekonomi masyarakat  lainnya  yang  juga  dilakukan oleh pemerintah adalah Program Peningkatan Usaha Mina Pedesaan (PUMP).  Program  Peningkatan  Usaha
Mina Pedesaan (PUMP) merupakan perwujudan dari komitmen nasional dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.  PUMP  pada  dasarnya  telah hadir ditengah-tengah masyarakat
Kabupaten  Kabupaten  Serang  pada  tahun 2010.  PUMP  yang  dikelola  oleh  Dinas Kelautan  dan  Perikanan,  Energi  dan Sumberdaya Mineral (DKPESDM)
Kabupaten Serang ini di tempatkan di desa- desa  atau  wilayah  pesisir  di  teluk  Banten. Sebagai  pertimbangan  desa-desa  tersebut memiliki  potensi  di  bidang  kelautan  dan perikanan.Dari  beberapa  desa  tersebut salah satunya desa Lontar, dimana desa ini merupakan desa dengan tingkat kehidupan masyarakatnya yang  masih  terbilang miskin. Sebagian besar penduduknya hidup di sektor nelayan. Kehidupan Nelayan yang sangat  memprihatinkan  dibawah  garis kemiskinan membuat pemerintah memberikan  perhatian  dengan  memberi program yang diharapkan mampu memberdayakan yaitu salah satunya PUMP di Lontar.
Sesuai  dengan  kebutuhannya  PUMP merupakan  suatu  program  pemberdayaan yang dibentuk kelompok dan dikelola dari, oleh,  dan  untuk  masyarakat  yang  secara khusus  berkonsentrasi  pada  usaha-usaha pemberdayaan masyarakat bidang kelautan dan  perikanan  sesuai  dengan  kebutuhan komunitas  tersebut.  PUMP  yang  ada  di Desa  Lontar  berupa  Bantuan  Langsung Masyarakat (BLM) yang diberikan kepada kelompok  masyarakat  penerima  BLM. Kelompok masyarakat tersebut sebelumnya telah diidentifikasi, diseleksi dan diverifikasi oleh Tim Pemberdayaan
masyarakat  melalui  proposal  pengajuan dana  yang  dilakukan  oleh  kelompok dengan di dampingi oleh Tenaga Pendamping  dari  Dinas  Kelautan  dan Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral (DKPESDM)  Kabupaten  Serang  sesuai dengan  potensi  desa  yang  ada.  Tiap kelompok terdiri dari 10 orang yaitu terdiri dari  masyarakat  berSDM  artinya  mampu membimbing  masyarakat  lemah,  dan masyarakat  miskin  itu  sendiri.  Kelompok terdiri atas ketua, bendahara, dan anggota. Pada  program  ini    tersaring  7  Kelompok Masyarakat  penerima  BLM  karena  telah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan. Tujuh Kelompok Masyarakat itu antara lain :  (1)  KUB  Bahari  Jaya  Bersatu,  (2)  KUB Lontar 2, (3) KUB Mustika Laut, (4) KUB Bahari  Jaya,  (5)  KUB  Sumber  hidayah  1, (6) KUB Cita Raya 1, (7) KUB Cita Raya2.
Dana  BLM  yang  diterima  oleh  ke-7 Kelompok  tersebut  dialokasikan  pada kegiatan  Pembudidayaan  dan  pengolahan Rumput laut, penangkapan ikan, konservasi laut,  dan  infrastruktur  lingkungan.Selama kegiatan berlangsung kelompok masyarakat diberikan pelatihan dan keterampilan  secara  rutin  dan  diharapkan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki  serta  membentuk  SDM  yang mandiri.
Sasaran  PUMP  adalah  masyarakat bidang kelautan dan perikanan, yaitu orang yang  bertempat  tinggal  di  wilayah  pesisir
atau di luar pesisir yang memiliki kegiatan di  bidang  kelautan  dan  perikanan.  Berikut
ini  Tabel  3  menunjukkan  Kelompok Sasaran PUMP.
Tabel 3. Kegiatan Program Kelompok Masyarakat Penerima PUPM Desa Lontar
No Nama Kelompok Kegiatan Program 1 KUB Bahari Jaya Bersatu Pembuatan Gill Net (Jaring Kejer) 2 KUB Lontar Mesin perahu 1-3 Gt 3 KUB Mustika Laut Pembudidaya Rumpu laut 4 KUB Bahari Jaya Pengolah Rumput laut 5 KUB Sumber Hidayah 1 Pembuatan Gill Net (Jaring Kejer) 6 KUB Cita Raya 1 Pembuatan Gill Net (Jaring Kejer) 7 KUB Cita Raya 2 Pembudidaya Rumpu laut
Dari  realisasi  bantuan  tahun  2014 pada  tabel  3  dapat  dilihat  bahwa  program pemberdayaan  kelompok  sudah  berjalan, KUB  yang  dibentuk  untuk  menyalurkan bantuan sudah menyasar kepada kelompok- kelompok  nelayan  yang  memenuhi  syarat proses mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan kelompok.
Selain program pemberdayaan ekonomi  masyarakat  yang  diinisiasi  dan dilakukan oleh pemerintah, terdapat program pemberdayaan ekonomi masyarakat  yang  diinisiasi  dan  dilakukan oleh  masyarakat  nelayan  sendiri  yaitu dengan  membuat  kelompok  –  kelompok usaha dengan maksud untuk  memudahkan komunikasi dan koordinasi antar  nelayan, di  samping  itu  juga  dimaksudkan  untuk memudahkan  untuk  memperoleh  bantuan dari  pemerintah  juga.  Kelompok  – kelompok  yang  selama  ini  sudah  berjalan
baik  khususnya  pada  nelayan  rumput  laut. Saat  ini  anggota  nelayan  rumput  laut  di Desa  Lontar  terdapat  sekitar  800  orang yang terbagi ke dalam 80 kelompok dimana masing – masing kelompok beranggotakan 10  orang.  Awal  –  awal  terbentuknya kelompok  nelayan  rumput  laut  anggota masing  –  masing  kelompok  20  orang, namun  beberapa  tahun  terakhir  ini  atas saran  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten Serang, maka jumlah kelompoknya diperbanyak dengan memperkecil  jumlah  anggota  masing  – masing kelompok dari 20 orang menjasi 10 orang . Kelompok – kelompok tersebut saat ini  sudah  didaftar  ke  notaris  dan Kemenkumham  dan  berbadan  hukum. Dengan  berbadan  hukumnya  kelompok  – kelompok  tersebut,  selanjutnya  legalitas kelompok  –  kelompok  tersebut  dapat dipergunakan  untuk  mengajukan  bantuan
dari  pemerintah.  Bantuan  –  bantuan  yang selama  ini  ada  hampir  semuanya  dari pemerintah  daerah,  sedangkan  dari  swasta belum ada bantuan.
Sejak adanya pelatihan tentang usaha rumput  laut  pada  tahun  2010  yang  lalu, sebagian  besar  nelayan  ikan  berpindah untuk  menjadi  nelayan  rumput  laut, dikarenakan potensi dan prospek pengelolaan rumput dinilai sangat baik dan menjanjikan. Tahun 2016 terdapat bantuan pembibitan sebanyak  4 ton  per kelompok serta bantuan tambang untuk membuat jalur rumput laut. Kelompok pada dasarnya tidak mendapatkan bantuan dana dari pemerintah,  bantuan  dana  yang  diberikan sebenarnya  hanya  untuk  biaya  opersional untuk  mengangkut  alat  –  alat  yang diberikan kepada para kelompok nelayan.
Pelatihan  yang  selama  ini  dilakukan kepada  kelompok  –  kelompok    nelayan rumput laut dilakukan oleh Dinas Kelautan dan  Perikanan  (DKP),  pelatihan  mandiri dari nelayan – nelayan yang sudah berhasil dan s Sekolah Tinggi Perikanan. Pelatiahan –  pelatihan  tersebut  sifatnya  sharing pengetahuan  dan  menambah  keterampilan baru dalam rangka meningkatkan produksi khususnya rumput laut. Salah satu pelatihan kepada  nelayan  rumput  laut  adalah pelatihan makanan produk olahan misalnya saja  seperti  dodol,  bakso,  saos  .  Dengan adanya  pengembangan  jenis  pelatihan tersebut,  masyarakat  di  Desa  Lontar  tidak
hanya terampil dalam mengelola tangkapan ikan dan  rumput laut saja, melainkan juga terampil  untuk  membuat  makanan  dengan berbahan  baku  ikan  dan  rumput  laut. Penjualan  dari  makanan  –  makanan  hasil olahan tersebut  dipasarkan di  Desa  Lontar dan sekitarnya.
Pola  kemitraan  yang  selama  ini dilakukan  oleh  nelayan  yang  ada  di  Desa Lontar  relatif  dilakukan  secara  personal oleh  para  nelayan  dan  tidak  terorganisir secara  kelompok,  meskipun diantara anggota kelompok nelayan saling memberikan informasi terkait dengan pola kemitraan usahanya. Para nelayan, khususnya  nelayan  rumput  laut  sudah melakukan kemitraan usaha dengan beberapa  perusahaan  seperti  :  perusahaan Agarindo, Swallow, Gomindo dan beberapa  perusahaan  di  luar  Provinsi Banten.  Penentuan  harga  selama  ini ditentukan oleh kesepakatan antara nelayan dan perusahaan sesuai dengan harga pasar.
Kondisi  yang  terjadi  di  Desa  Lontar justru sangat berbeda dengan yang terjadi di Desa  Citeureup.  Gerak  roda  kesejahteraan ekonomi  di  Desa  Citeureup  relatif  tidak didominasi  oleh  sekelompok  elit  tertentu, walaupun  ada  kekuatan-kekuatan  yang cukup  menonjol  namun  tidak  terlalu signifikan,  sehingga  relatif  cukup  merata (kurang).  Belum  adanya  BUMDes  di  desa ini  ikut  berkontribusi  pada  negatifnya kondisi ekonomi terlebih koperasi yang ada
yakni Koperasi Alinda juga tidak menunjukkan pergerakan aktifitas ekonomi yang berarti. Sehingga sampai sekarang ini belum  ada  kerjasama  antara  koperasi dengan dunia perbankan, sehingga nelayan biasanya  terjebak  pada  aktifitas  bank keliling  (rentenir  dengan  bunga  harian). Sehingga  bisa  dikatakan  bahwa  kondisi nelayan  di  Desa  Citeureup  kondisi terbengkalai.
Saat  ini  para  nelayan  di  Desa Citeureup  juga  mendapatkan  fasilitas pemberdayaan  berupa  pelatihan  bagi nelayan yang disediakan oleh dinas terkait berupa  pelatihan  pembuatan  olahan  hasil laut, seperti pembuatan abon ikan tongkol, pebuatan  kerajinan  kerang  laut  sebagai cinderamata,  walaupun  nelayan  di  Desa Citeureup    tidak  mendapatkan  jaminan keselamatan  nelayan  di  laut,  dan  atau  di darat  dengan  tujuan  keperluan  sesuai pekerjaan  (nelayan)  pada  tahun  pertama diberikan  gratis  oleh  Kementerian  KKP dengan besaran premi sebesar kurang lebih Rp.  157.000  ,-  (seratur  lima  puluh  tujuh ribu  rupiah)  seperti  yang  didapatkan nelayan di Desa Lontar.
Hal  yang  paling  mendasar  terkait dengan  proses  pemberdayaan  masyarakat menunjukkan  bahwa  aktivitas  kelompok dapat dikatakan sangat kurang bahkan tidak ada.  Kegiatan  yang  mengatasnamakan kelompok  nelayan  saat  ini  dikendalikan oleh  TPI  yang  ada  di  Desa  Citeureup.
Keberadaan  kelompok  nelayan  yang  ada hanya  bersifat  “formalitas”  dengan  tujuan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.  Bantuan  –  bantuan  yang mengatasnamakan  kelompok  nelayan  saat ini, semua diinisiasi oleh pengelola TPI.
Salah  satu  kelompok  nelayan  yang saat  ini  ada  adalah KJA (kelompok  jaring apung)  ada  4  orang,  ada  juga  kelompok nelayan  bernama  kemuning  d  anggotanya 10,  dan  pengurusnya  3  orang.  Kondisi kelompok  dapat  dikatakan  tidak  berjalan dengan  baik.  Beberapa  kelompok  tersebut tidak  memiliki  kegiatan  yang  jelas. Kelompok  –  kelompok  sebagian  besar hanya  difungsikan  untuk  mengajukan bantuan  –  bantuan  kepada  pemerintah. Demikian  juga  dengan  keberadaan  dan eksistensi  koperasi  nelayan  di  Desa Citeureup.  Masyarakat  di  Desa  Citeureup tidak  memiliki  koperasi  sendiri  yang mandiri.

## Efektivitas  Program  Pemberdayaan Masyarakat
Sejak  tahun  2004  desa  Lontar merupakan salah satu desa yang menerima Program Pengembangan Masyarakat Pesisir  dan  Nelayan  Kelautan,  atau disingkat  MFCDP  ( Marginal  Fishing Community Development Program ).
Program  ini  adalah  kerjasama  antara Bappenas,  World  Bank  dan  Pemerintah Daerah Kabuapten Serang. MFCDP
bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  pesisir  dan nelayan    dalam  mengelola  sumber  daya perikanan  yang  lebih  baik  melalui  upaya pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu dan berkelanjutan.
Salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan  yang  diberikan  adalah dengan  pemberian  Dana  BLM  (Bantuan Langsung  Masyarakat.  Pemanfaat  Dana BLM  dalam  program  MCDFC  adalah  1) Penerapan  Dana  untuk  teknologi  Tepat Guna sebesar 75 %, dan 2) Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi sebesar 25%.
Pemanfaat  dana  dalam  program  ini sudah tepat sasaran sudah digunakan sesuai dengan  kemanfaataannya.  Hanya  saja belum  semua  masyarakat  nelayan  yang miskin  dapat  karena  dana  jumlahnya terbatas.
Program  pemberdayaan  masyarakat pesisisr selanjutnya adalah program Sekaya Maritim. Program ini lebih diarahkan untuk pembangunan infra struktur yang menunjang  bagi  perekonomian  daerah  ini. Program ini sudah berjalan dengan efektif, hanya saja program ini belum menyeluruh, dalam arti bahwa letak desa nelayan seperti desa  Lontar biasanya dari ibu  kota. Untuk mencapai  desa  tersebut  akan  melewati beberapa  desa.  Desa-desa  ini  sebaiknya juga mendapatkan program Sekaya Maritim, guna menunjang infra struktur kea rah kawasan pesisir.
Program  lain  yang  didapatkan  oleh masyarakat  di  wilayah  pesisisr  adalah berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Pemberian  bantuan  oleh  DKP  bagi masyarakat  nelayan,  diberikan  kepada nelayan  pengangkap  ikan  dan  masyarakat pengolah  hasil.  Bagi  nelayan  berupa pelatihan, bimbingan teknis dan pemberian alat tangkap. Program ini bagi masyarakat nelayan  dirasakan  sudah  cepat  sasaran, hanya saja pemberian bantuan tidak merata bagi  nelayan  kecil,  karena  terdapat  juga nelayan yang kategori bukan nelayan kecil, mendapatkan juga alat tangkap.
Sementara  itu  pemberdayaan  bagi masyarakat yang mengolah hasil perikanan dan rumpu laut dapat dikatakan sudah tepat sasaran,  karena  memang  program  tersebut sudah  mengena  sesuai  dengan  manfaat program.  Orang-orang  yang  mendapatkan bantuan  dalam  program  pemberdayaan sudah  benar,  hanya  saja  peralatan  yang diberikan  oleh  DKP  Kabupaten  Serang belum termanfaatkan dengan baik, bahkan beberapa  alat  tidak  digunakan,  seperti mesin oven, mesin giling dan lain-lain. Hal ini  dikarenakan  kapasitas  produksi  tidak banyak,  sehingga  akan  lebih  hemat  waktu dan  listrik  jika  diolah  menggunakan  alat yang manual.
Tidak  berbeda  denga  desa  Lontar, Desa  Citeurep  juga  telah  mendapatkan program-program  pemberdayaan.  Hanya saja  masyarakat  banyak  yang  tidak
mengetahui  program  tersebut.    Program bantuan bagi nelayan dari pemerintah Pusat tidak  sampai  pada  nelayan  di  wilayah Citeurep,  jika  pun  ada  bantuan  adalah dengan  mengirimkan  proposal  pengajuan bantuan,  yang  dilakukan  oleh  penanggung jawab  TPI.  Sehingga  pemanfaat  bantuan lebih diarahkan bagi kebutuhan TPI seperti bantuan  container  untuk  pengawet  ikan. Masyarakat sendiri tidak merasakan adanya bantuan tersebut.

## Model Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir
Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas,  memberikan  kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan  suntikan  modal  sebagai stimulan,  tetapi  harus  dijamin  adanya kerjasama  dan  kemitraan  yang  erat  antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan  belum  berkembang.  Partnership  atau kemitraan  haruslah  disegerakan,  baik  itu antara  nelayan  dengan  nelayan,  nelayan dengan pemerintah, nelayan dengan swasta, nelayan  dengan  NGO  maupun  nelayan dengan perguruan tinggi. Ini akan menjadi pendorong atau pengungkit gerak dinamika nelayan. Di kedua lokus penelitian,  masih minim  kemitraan  atau  kerjasama  dengan pihak luar.
Desa Lontar dan Desa Citeureup yang menjadi lokus penelitian memiliki
karakteristik  yang  berbeda  namun  upaya pemberdayaan  masyarakat  Desa  Pesisir  di Provinsi  Banten  disajikan  dalam  bentuk model . Model  yang dikembangkan dalam penelitian ini pada dasarnya menggunakan pendekatan kelompok berdasarkan karakteristik kewilayahan. Model pemberdayaan yang pertama adalah Model Pendekatan
Kelompok berbasis kewilayahan  yang  ada  di  Desa  Lontar, secara lebih terperinci model tersebut dapat dijelaskan pada Gambar 3.
Berdasarkan  gambar  model  pada Gambar  3,  ada  empat  peran  institusi  yang harus  dilakukan  untuk  menghasilkan impact  berupa  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  pesisir.  Kolaborasi  keempat institusi  itu  yakni  Pemerintah  (Pusat, Provinsi,
Kabupaten,
termasuk pemerintahan Desa), Akademisi (Perguruan  Tinggi),  Unsur  Legislatif
(DPRD) serta Bisnis (Perusahaan) diarahkan  pada  intervensi  program  dan kegiatan  yang  digulirkan  di  kawasan pesisir. Peran masing-masing instuti tersebut yakni:
a. Pemerintah: pembentukan dan peningkatan  kapasitas    kelompok, penyuluhan,  pendampingan,  bantuan alat, bantuan infrastruktur
b. Perguruan tinggi: survey & pendataan, penyuluhan, pendampingan
c. Legislatif: kebijakan proteksi, pengawasan kinerja opd dan keberpihakan  anggaran
d. Bisnis/perusahaan: permodalan, pelatihan tenaga kerja, transfer teknologi, ketersediaan pasar.
Gambar 3. Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Provinsi Banten
Rancangan  model  pemberdayaan ekonomi  masyarakat  pesisir  di  Provinsi Banten  mengacu  kepada  konsep  teori sistem  untuk  memudahkan  di  dalam mendeskripsikan  masing  proses  dalam model  tersebut.  Konsep  teori  sistem  dapat diartikan  sebagai  suatu  cara  berpikir dengan  menggunakan  konsep  sistematik dan sistemik (menyeluruh).
Pendekatan  yang  digunakan  dalam memberdayakan masyarakat pesisir  adalah
menggunakan pendekatan kelompok. Khusus  masyarakat  pesisir  di  Desa Citeureup  menunjukkan  bahwa  kelompok masyarakat khususnya para nelayan tangkap  yang  menjadi  mata  pencaharian utama  bagi  masyarakatnya  ternyata  belum terbentuk dan belum berjalan secara efektif. Dengan demikian perlu  ada restrukturisasi organisasi/kelompok nelayan serta dilanjutkan  dengan  proses  pembinaan  dan pengembangan kelompoknya dalam
menunjang usaha perikanan nelayan tangkap yang lebih mandiri dalam
menunjang perekonomian bagi masyarakat di Desa Citeureup.
Gambar 4. Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Desa Citeureup
Selanjutnya  Penumbuhan  Kelompok Usaha  Perikanan  (KUP)  adalah  proses inisiasi  dan  fasilitasi  tumbuhnya  suatu kerjasama  yang  bersumber  dari  kesadaran pelaku utama dengan cara bergabung dalam kelompok untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan prinsif kesamaan kepentingan,  sumberdaya  alam,  sosial ekonomi,  keakraban,  saling  mempercayai, dan  keserasian  hubungan  antara  pelaku utama,  sehingga  dapat  merupakan  faktor pengikat  untuk  kelestarian  kehidupan berkelompok,  dimana  setiap  anggota kelompok  dapat  merasa  memiliki  dan menikmati  manfaat  sebesar-besarnya  dari apa yang ada dalam kelompok.
Beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat  pesisir  di  Desa  Citeureup adalah  dimulai  dengan  pembentukan kelompok,  pembinaan  dan  pengembangan kelompok, serta kegiatan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap keberadaan kelompok nelayan tersebut.
Pada Tahap Pertama ,  yaitu  Tahap Pembentukan Kelompok Usaha  Perikanan (KUP). Kelompok Usaha  Perikanan (KUP) dapat  tumbuh  dan  terbentuk  dengan sendirinya  (tanpa  bantuan  pihak  luar)  dan dapat pula terbentuk dengan bantuan pihak luar. Agar pelaku utama dapat membentuk kelompok,  perlu  adanya  rangsangan  dan
TAHAP PEMBENTUKAN KELOMPOK Sosialis asi Sadar Berkelo mpok Pendeka tan Dgn Tokoh Masy. Pembent ukan Kelompo k Pemili han Pengur us Klpk. Pembinaa n Teknis Bidang Usaha Kelompo k Pembinaa n Manajeria l Kelompo k Pembinaa n aspek sosial Pembinaa n Kemitraa n Usaha Kelompo k TAHAP PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK SUPER VISI MONIT ORING EVAL UASI SUPERVISI, MONITORING &EVALUASI
motivasi,  antara  lain  dengan  cara:  a) sosialisasi  penumbuhan  Kelompok  Usaha Perikanan  (KUP),  b)  pertemuan  lanjutan yang  dihadiri  oleh  pemerintah  setempat tokoh masyarakat, pelaku utama (nelayan), pelaku usaha perikanan untuk menumbuhkan kelembagaan dengan memilih dan menyusun struktur organisasi dan  penyusunan  anggaran  dasar/anggaran rumah  tangga,  c)  pengukuhan  Kelompok Usaha    Perikanan  (KUP)  oleh  pejabat wilayah setempat (lurah/kepala desa/sejenisnya)  dan  dilaporkan  kepada badan pelaksana penyuluhan/dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota.
Pada Tahap  Kedua, Yaitu  Tahap Pembinaan  dan  Pengembangan  Kelompok Usaha  Perikanan (KUP), yang terdiri dari:
1) Pembinaan teknis bidang usaha kelompok, 2) Pembinaan manajerial kelompok, 3) Pembinaan aspek sosial, dan 4) Pembinaan kemitraan usaha kelompok.
Pembinaan  teknis  bidang  usaha Kelompok  Usaha    Perikanan  (KUP)  lebih menekankan  kepada  kegiatan  pembinaan yang berhubungan langsung dengan pengembangan teknis  jenis  usaha bersama utama  yang  menjadi  prioritas  dalam kelompok  tersebut  serta  aspek  –  aspek utama  pendorong  terhadap  keberhasilan bidang  usaha  kelompok  tersebut,  antara lain:  a)  penguatan  modal  usaha;  b) penangkapan ikan; c) budidaya ikan; d) jasa dan  industri  perikanan;  e)  peningkatan
kapasitas  masyarakat,  kelembagaan  dan aparat; f) pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (konservasi); g) pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi, sosial  dan  lingkungan;  h)  pengolahan  dan pemasaran hasil; i) penguatan kelembagaan usaha; j) kontribusi pelaku utama kelautan dan  perikanan;  k)  identifikasi  potensi wilayah  dan  sumberdaya  perikanan  yang ada  di  lingkungannya;  l)  pemilihan teknologi  yang  dibutuhkan;  dan  m) peningkatan  kapasitas  produksi  dan  mutu hasil.
Beberapa kegiatan pembinaan manajerial  kelompok  antara  lain:  a) membuat  program  dan  rencana  kerja kelompok,  b)  penguatan  modal  dan keberlanjutan usaha kelompok, c) pengembangan  usaha  kelompok,  dan  d) pengembangan pemasaran hasil dan bimbingan manajerial lainnya.
Pembinaan  aspek  sosial  merupakan kegiatan  yang  lebih  menekankan  kepada penguatan karakter masing – masing orang yang terlibat dalam kelompok tersebut yang menyangkut karakter individual dan karakter  kelompok  di  dalam  usaha menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan kondisi  sosial  dan  lingkungan  masyarakat setempat  yang  terdiri  dari:  a)  kesadaran hukum;  b)  pembinaan  kader  (anggota kelompok);  c)  taat  perjanjian  (komitmen
berkelompok); dan d) pembinaan hubungan dengan kelembagaan lain.
Pembinaan  kemitraan  Kelompok Usaha Perikanan (KUP) merupakan kegiatan  pembinaan  dalam  hal  penguatan kelompok  di  dalam  melakukan  kemitraan dengan  perusahaan  –  perusahaan  mitra untuk  lebih  mengembangkan  modal  usaha dan  keuangan  kelompok,  jenis  usaha kelompok,  jaringan  usaha  kelompok, jaringan  pemasaran  usaha  kelompok  dan pembinaan  kemitraan  lainnya.  Pembinaan kemitraan  usaha  kelompok  ini  diinisiasi oleh  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten  atau  Kota  dengan  melibatkan pelaku  bisnis  di  bidang  perikanan  serta lembaga penyedia keuangan agar kelompok usaha  perikanan  tersebut  menjadi  lebih mandiri.  Jenis  –  jenis  pelatihan  kemitraan kelompok  usaha  perikanan  tersebut  antara lain:  1)  Pola  kemitraan  inti  –  plasma,  2) Pola  Kemitraan  subkontrak,  3)  Pola Kemitraan  dagang  umum,  dan  4)  Pola kemitraan kerjasama operasional.
Pada Tahap  Ketiga ,  yaitu  kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi.
Kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi  penumbuhan  dan  pengembangan kelompok  usaha  perikanan    (KUP) dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan  sampai  benar  –  benar  KUP tersebut sudah berdaya dan mandiri. Dalam melaksanakan kegiatan ini dapat sekaligus dilakukan  bersamaan  dengan  supervisi.
Pelaksanaan  supervisi,  monitoring  dan evaluasi  dilakukan  sesuai  dengan  arah pembinaan dari penumbuhan dan pengembangan kelompok usaha perikanan (KUP).
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh: 1. Pejabat yang ditunjuk pada  Badan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan tingkat  Provinsi/  Kabupaten/  kota  yang mempunyai  kompetensi  dalam  bidang penyuluhan  kelautan  dan  perikanan.  2. Pejabat  yang  ditunjuk  pada  Sekretariat Badan  Koordinasi  Penyuluhan  Pertanian, Perikanan,  dan  Kehutanan/Dinas  Kelautan dan  Perikanan  Provinsi  terhadap  kegiatan di  tingkat  Provinsi,  Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. 3. Pejabat yang  ditunjuk  pada  badan  pelaksana penyuluhan  pertanian,  perikanan,  dan kehutanan/dinas  kelautan  dan  perikanan Kabupaten/Kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Waktu dan metode pelaksanaan  supervisi,  monitoring  dan evaluasi dapat dilakukan melalui observasi lapangan, diskusi maupun analisa dokumen/laporan  dan  dilakukan  secara berkala  (triwulan,  semester,  dan  tahunan) dan hasilnya disampaikan secara berjenjang.
Aspek-Aspek Monitoring dan Evaluasi  Aspek-aspek  dalam  pelaksanaan monitoring  dan  evaluasi  meliputi:  1.
Dokumen Proses Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan; 2. Pola Penumbuhan dan
Pengembangan Kelembagaan Pelaku
Utama  Perikanan;  3.  Tahapan  Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan  Pelaku  Utama  Perikanan;  4. Stratifikasi  Kemampuan  dan  Klasifikasi Kelembagaan  pelaku  utama  perikanan;  5. Penilaian dan Pengukuhan Kelas Kelembagaan Pelaku utama perikanan.
Secara substansial dapat disimpulkan bahwa model pendekatan kelompok berbasis  kewilayahan  yang  ada  di  Desa Citeureup  Provinsi  Banten  ini  pada dasarnya  sangat  cocok  untuk  diterapkan pada masyarakat pesisir khususnya nelayan tangkap yang secara karakteristik kondisinya  seperti  di  Desa  Citeureup Provinsi Banten.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan di atas terdapat  beberapa  kesimpulan  yang  dapat disampaikan antara lain:
1. Terdapat perbedaan komoditas nelayan yang  ada  di  Desa  Lontar  dan  Desa Citeureup  Provinsi  Banten,  dimana Desa  Lontar  terdiri  dari  komoditas nelayan  tangkap,  nelayan  budidaya ikan,  nelayan  budidaya  rumput  laut, dan nelayan yang bergerak di pengolahan bahan baku ikan,
sedangkan di Desa Citeureup sebagian
besar  nelayaannya  termasuk  dalam kategori nelayan tangkap.
2. Dalam persepektif kelompok, masyarakat  nelayan  yang  ada  di  Desa Lontar relatif lebih terorganisir dengan lebih baik dibandingkan dengan masyarakat  nelayan  yang  ada  di  Desa Lontar Provinsi Banten.
3. Pendekatan  yang  relatif  lebih  sesuai digunakan dalam model pemberdayaan masyarakat  nelayan  baik  di  Desa Lontar  Maupun  di  Desa  Citeureup adalah  dengan  menggunakan  Model Pendekatan Kelompok Berbasis Kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik
masyarakat  yang  ada  pada  wilayah masing – masing.
4. Pola pemberdayaan yang relatif berhasil dilakukan adalah pola pemberdayaan yang melibatkan semua stakeholder dengan menggunakan pola kemitraan  (partnership)  antara  lain: peran dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, DPRD, dan swasta/perusahaan.  Apabila  kesemua stakeholder tersebut memerankan kegiatan pemberdayaan secara simultan, maka kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir akan berhasil  seperti  halnya  yang  sudah berlangsung di Desa Lontar.
5. Pola pemberdayaan masyarakat pesisir di  Desa  Citeureup  dimulai  dari
pembentukan kelompok nelayan, pembinaan dan pengembangan kelompok,  serta  dilakukan  kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi.
6. Terdapat 2 (dua) model pemberdayaan yang  dihasilkan  dari  penelitian  ini yaitu (1) Model Pemberdayaan Melalui
Pendekatan kelompok berbasis kewilayahan  Lontar  dan  (2)  Model Pemberdayaan  Melalui  Pendekatan kelompok berbasis kewilayahan
Citeureup. Kedua
model
pemberdayaan tersebut dapat
diadaptasi  di  beberapa  wilayah  yang lain apabila wilayah  –wilayah lainnya tersebut memiliki karakteristik kewilayahan dan karakteristik masyarakat  yang  relatif  sama  dengan kedua wilayah tersebut.

## REKOMENDASI
Berdasarkan  beberapa  kesimpulan yang ada di atas tersebut, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang harus dilakukan  khususnya  oleh  Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota  yang  ada  di  Provinsi Banten :
1. Pemerintah daerah khususnya Pemerintah  Provinsi  perlu  melakukan pemetaan
wilayah untuk mengidentifikasi  wilayah  –  wilayah pesisir  untuk  melihat  karakteristik kewilayahan, menemukan potensi
komuditas  perikanan  unggulan  yang dapat  dikembangkan  sehingga  dapat menentukan model pemberdayaan yang  cocok  sesuai  dengan  potensi wilayah  dan  karakteristik  masyarakat pada  masing  –  masing  wilayah tersebut.
2. Berdasarkan  hasil  pemetaan  tersebut, selanjutnya Pemerintah daerah memiliki  strategi  pelaksanaan  ( action strategy )  terkait  2  (dua)  model pemberdayaan  yang  dihasilkan  dalam penelitian  ini  yaitu:  (1)  Model Pendekatan Kelompok Berbasis Kewilayahan seperti yang ada di Desa Lontar,  dan  (2)  Model  Pendekatan Kelompok Berbasis Kewilayahan seperti  yang  ada  di  Desa  Citeureup tersebut.
3. Pemerintah daerah hendaknya mampu membuat  rumusan  strategi  bersama  – sama  dengan  para  stakeholder  yang terkait  (perguruan  tinggi,  DPRD,  dan korporat/perusahaan) untuk memberikan  peran  yang  proporsional kepada  masing  –  masing  stakeholder tersebut dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir di Provinsi Banten.
4. Hal  yang  penting  lainnya  adalah pemerintah  daerah  perlu  melakukan penyuluhan  yang  intensif  terhadap masyarakat pesisir di Provinsi Banten, dimulai dari kegiatan sosialisasi program pemberdayaan, pelatihan
program pemberdayaan, pendampingan
program pemberdayaan,  pemberiaan  bantuan modal  usaha,  pelatihan  manajemen kelompok  dan  manajemen  usaha perikanan,  pelatihan  kemitraan  dan beberapa  model  penyuluhan  lainnya yang  mampu  menciptakan  Kelompok Usaha Perikanan (KUP) menjadi lebih mandiri dan berdaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Imron, Masyhuri (ed). 2001. Pemberdayaan Masyarakat  Nelayan.  Yogyakarta: Media Pressindo.
Kusnadi. 2002. Akar Kemiskinan Nelayan. Yogyakarta : LKIS.
Miles, B. Mathew dan Michael Huberman.
1992.  Analisis  Data  Kualitatif  Buku
Sumber  Tentang  Metode-metode
Baru. Jakarta: UIP.
Mubyarto,  et.  al.  1984.  Nelayan  dan
Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropology di Desa Pantai. Jakarta: Rajawali Winahyu, R dan Santiasih, 1993, Pengembangan  Desa  Pantai,  dalam
Mubyarto  dkk.,  Dua  Puluh  Tahun Penelitian  Pedesaan.  Yogyakarta:
Aditya media.
https://bappenas.go.id/files/2113/5216/031 8/efrizal__20091015122211__2335__0.do c.
https://dkp.bantenprov.go.id/id/read/potens i
http://indonesiapovertymap.org/index.php