Pelaksanaan  Waris Masyarakat ...

## Pelaksanaan  Waris Masyarakat Suku Baduy Muslim Di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten
Wati Rahmi Ria, Kasmawati, Ricco Andreas, Ade Oktariatas K.Y, dan Muhammad Bahrudin
Universitas Lampung, Indonesia E-mail : : watirahmi87@gmail.com, kasma_yk_02@yahoo.com, andreasricco@gmail.com, adeoktariatasky@outlook.com, muhammadbahrudin@gamail.com

## Abstract
The  inheritance  system  used  in  the  Baduy  customary  inheritance  uses  the Bilateral  system,  which  is  that  the  mother  and  father  are  equally  strong. Issues that will be discussed are how the implementation of the inheritance of  the  Baduy  Muslim  tribe.  This  type  of  research  used  in  this  study  is empirical normative legal research, with exposure to data used primary and secondary  data  and  analyzed  qualitatively.  The  difference  between  Baduy inheritance  law  and  Islamic  inheritance  law  in  Pikukuh  as  an  unwritten inheritance  rule  in  Islamic  inheritance  law  is  based  on  the  Koran  and  As- Sunnah.  There  are  similarities  that  the  heirs  are  the  descendants  of  the deceased  and  the  inheritance  can  only  be  distributed  after  the  death  of  the testator, but the Baduy community does not distribute the inheritance to the lineage to the top.
Keywords : Heirs,  Islamic  Inheritance  Law,  Baduy  Customary  Inheritance Law .

## Abstrak
Sistem  pewarisan  yang  digunakan  dalam  waris  adat  Baduy  menggunakan sistem  Bilateral  yaitu  dari  ayah  ibu  sama-sama  kuat  kedudukanny. Permasalahan  yang  akan  dibahas  bagaimanakah  pelaksanaan  waris masyarakat  suku  Baduy  Muslim.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empirik,  dengan  paparan  data  yang digunakan  primer  dan  data  sekunder  serta  dianalisis  secara  kualitatif. Perbedaan mendasar antara hukum kewarisan masyarakat Baduy dan hukum kewarisan  Islam  itu  terletak  pada  Pikukuh  yang  menjadi  dasar  aturan pembagian  warisan  yang  tidak  tertulis  yang  mana  dalam  hukum  kewarisan Islam  sudah  jelas  berdasarkan  Al-Quran  dan  As-Sunnah.  Selain  itu  ada kesamaan antara hukum kewarisan masyarakat Baduy dan hukum kewarisan Islam  bahwa  yang  menjadi  ahli  waris  ialah  keturunan  dari  orang  yang meninggal  dan  warisan  hanya  dapat  dibagikan  setelah  meninggalnya pewaris. Akan tetapi masyarakat Baduy tidak membagikan harta warisan ke
Volume 18  Nomor 1, Halaman 142-163 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## ISTINBATH
garis keturunan ke atas .
Kata kunci : Ahli Waris; Hukum Waris Islam; Hukum Waris Adat Baduy .

## Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  yang  kaya  akan  adat  dan  budaya,  termasuk  dalam  hal hukum  kewarisan.  Indonesia  memiliki  berbagai  macam  bentuk  sistem  kewarisan,  dari hukum  kewarisan  yang  didasarkan  pada  hukum  Perdata,  Hukum  Islam,  dan  Hukum Adat.  Masing-masing  hukum  tersebut  memiliki  karakter  yang  berbeda  dengan  yang lainnya.Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islamdimana saja di dunia  ini,  namun  corak  suatu  negara  Islam  dan  kehidupan  masyarakat  di  negara  atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum waris di daerah itu.Pengaruh itu adalah pengaruh  terbatas  yang  tidak  dapat  melampaui  garis  pokok  dari  ketentuan  hukum kewarisan  Islam  tersebut.Namun,  pengaruh  tadi  dapat  terjadi  pada  bagian-bagian  yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum Islam sendiri. 1
Adapun  corak  hukum  kewarisan  adat  yang  dimaksud  diatas  adalah  serangkaian peraturan  yang  mengatur  penerusan  dan  pengoperan  harta  peninggalan  atau  harta warisan dari suatu generasi ke generasi, baik yangberkaitan dengan harta benda maupun yang  berkaitan  dengan  hak-hak  kebendaan  (materi  dan  nonmateri). 2 Hukum  kewarisan adat  adalah  hukum  adat  yang  memuat  garis-garis  ketentuan  tentang  sistem  dan  azas- azas  hukum  kewarisan,  tentang  harta  warisan,  pewaris,  dan  ahli  waris  serta  cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris.
1 Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.1
2 Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.2
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2021-05-16| Published : 20201-06-30.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is properly cited.
Masyarakat adat Indonesia mempunyai hukum adat waris masing-masing,dimana biasanya  hukum  adat  mereka  dipengaruhi  oleh  sistem  kekeluargaan  dan  sistem kewarisan  yang  mereka  anut  serta  menganggap  hukum  waris  adat  lebih  bisa memberikan keadilan bagi ahli waris. Hukum adat pada masing-masing daerah, seperti hukum  adat  di  jawa  berbeda  dengan  hukum  adat  batak  dan  bali,  begitu  juga  dengan yang lainnya.
Di  masyarakat  batak  dan  balidengan  sifat  kebapakan  dari  kekeluargaannya, mempunyai  anggapan  kuat  bahwa  secara  jujur  seakan-akan  seorang  istri  dibeli  oleh keluarga  seorang  suami,  maka  istri  almarhum  suaminya  juga  dianggap  sebagai  harta warisan, yang akan jatuh kepada ahli waris dari suaminya, yang menyebabkan istri dari almarhum  akan  menjadi  istri  dari  saudara  laki-laki  almarhum  suaminya  ( Leviraats huwwlijken).
Seandainya  pernikahan  dengan  saudara  laki-laki  dari  suaminya  tidak terlaksanakan,  maka  sifat-sifat  kebapakan  dari  keluarganya  akan  terhapuskan. Sebagaimana  kita  ketahui  sistem  kebapakan  yang  ada  di  masyarakat  Batak  dan  Bali diatas  yang  mana  sistem  tersebut  memiliki  perbedaan  dengan  adat  yang  ada  di Lampung,  di  daerah  ini  istri  dari  almarhum  tetap  menjadi  bagian  dari  keluarga  suami, dengan itikad supaya istri dari almarhum ini tidak akanterbengkalai hidupnya dan akan tetap menikmati barang yang ditinggalkan dari suaminya yang meninggal dunia. 3
Dalam masalah sistem kewarisan, di Indonesia dapat dijumpai tiga macam sistem kewarisan.Pertama adalah sistem kewarisan kolektif, yaitu dimana para ahli waris dapat mewarisi  harta  peninggalan  secara  bersama-sama,  mewarisi  harta  yang  tidak  dapat  di bagi-bagi  atau  dimiliki  (harta  pusaka)  hanya  dapatdipakai  atau  hak  pakai (Minangkabau).Kedua,  sistem  kewarisan  individual,  yaitu  harta  peninggalan  dapat  di bagi-bagikan  kepada  ahli  waris  dengan  mewarisi  secara  perorangan  seperti  dalam masyarakat  di  jawa.Ketiga,  adalah  sistem  kewarisan  Mayorat  atau  Perorat,  yaitu mewariskan  seluruh  harta  peninggalan  atau  sebagian  besar  jatuh  pada  salah  satu  anak saja  seperti  di  lampung.Perbedaan  sistem  waris  ini  dilatarbelakangi  oleh  bentuk masyarakat yang ada. 4
3 Oemarsalim, Dasar-dasar Hukum Waris Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm.32
4 Ikhwan Lubis, Pelaksanaan Waris Bagi Rata Menurut Penuturan Pemuka masyarakat Desa Hutanopa Menurut Prespektif Hukum Islam, Jakarta: Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013, hlm.2
Dengan  demikian,  hukum  waris  itu  memuat  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur cara  penerusan  dan  peralihan  harta  kekayaan  dari  pewaris  kepada  para  ahli  warisnya. Cara  penerusan  dan  peralihan  harta  tersebut  dapat  berlaku  sejak  pewaris  masih  hidup atau  setelah  pewaris  meninggal  dunia.  Bentuk  peralihannya  dapat  dengan  cara penunjukan,  penyerahan  kekuasaan,  atau  penyerahan  kepemilikan  atas  benda  oleh pewaris kepada ahli warisnya.
Hukum  waris  suatu  golongan  masyarakat  sangat  dipengaruhi  oleh  bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri.Secara teoritis sistem kekerabatandi Indonesia dapat dibedakan  antara  tiga  corak,  yaitu  sistem  patrilineal,  sistem  matrilineal,  dan  sistem parental  atau  bilateral.  Sistem  keturunan  ini  berpengaruhdan  sekaligus  membedakan masalah  hukum  kewarisan,  disamping  itu  juga  antara  sistem  kekerabatan  yang  satu dengan yang lain dalam hal perkawinan. 5
Salah satu kekayaan budaya di Indonesia adalah masyarakat suku Baduy, dengan agama  sunda  wiwitan  sebagai  pedoman  yang  dianutnya,  agama  sunda  wiwitan  masih tetap hidup lestari dan damai di tengah-tengah hutan tua lebat, hulu sungai dan puncak gunung kendeng Banten Selatan. Sunda Wiwitan adalah agama masyarakat Baduy yang menghormati roh Karuhun, nenek moyang . 6
Suku Baduy merupakan suku yang berada di Provinsi Banten dan juga merupakan salah satu suku yang masih manjaga erat nilai dan norma serta tradisi atau adat istiadat masyarakat.  Suku  Baduy  termasuk  salah  satu  suku  yang  terisolir  yang  ada  di Indonesia.Masyarakat Baduy sengaja mengasingkan diri, mereka hidup mandiri dengan tidak  mengharapkan  bantuan  dari  orang  luar.  Mereka  mengasingkan  diri  dan  menutup diri  dengan  tujuan  menghindari  dari  pengaruh  budaya  luar,  yang  akan  masuk,  untuk menjaga  keaslian  budaya  mereka.  Masyarakat  Baduy  sampai  sekarang  masih mempertahankan  nilai-nilai  budaya  dasar  yang  dimiliki  dan  diyakininya,  ditengah- tengah  kemajuan  peradaban  di  sekitarnya.Mereka  bermukim  tepat  di  kaki  pegunungan kendeng di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
5 Absyar Surwansyah, Tesis, Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi,
Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2009. hlm.3
6 Maskur Wahid, Jurnal, Sunda Wiwitan Baduy, Agama Penjaga Alam Lindung Desa Kanekes Banten. Banten:IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2009. hlm.2.
Masyarakat  Baduy  masih  memegang  teguh  adat  istiadatnya,  baik  dalam  prilaku, hubungan sosial, perkawinan, maupun dalam hal pembagian waris.Budaya hukum waris di  suku  Baduy  mengutamakan  perkembangan  hukum  waris  adatnya.Terutama  dilihat dalam  perkembangan  hukum  perkawinan,  karena  dari  dua  bidang  hukum  itulah sebenarnya  awal  mula  dari  perkembangan  hukum  waris  adat.  Namun  demikian  dalam realitasnya  dihadapkan  berbagai  macam  bentuk  susunan  kekerabatan,  meliputi: patrilineal,  matrilineal,  dan bilateral,  yang masing-masing memiliki implikasi  terhadap hukum  waris  Islam.  Sedangkan  mayoritas  masyarakat  Baduy  memiliki  kepercayaan terhadap roh nenek moyang (animisme).
Dalam masyarakat Baduy terdapat pola atau sistem kekerabatan tersendiri.Sistem kekerabatan  pada  kedudukan  nama  terletak  sebagai  seorang  keturunan  para  Batara. Hubungan kekerabatan bisa dilihat dari tiga sisi yaitu pertama, Kampung Tangtu, kedua, Kampung  Panamping.  Ketiga,  Pajaroan.  Dalam  hal  itu  seluruh  masyarakat  Baduy menyatakan  bahwa  seluruh  wilayah  desa  Baduy  adalah  “ Tangtu  Teulu  Jaro  Tujuh” yang memiliki arti seluruh penduduk di wilayahKanekes Baduy merupakan satu kerabat yang  berasal  dari  satu  nenek  moyang.Pandangan  hidup  umat  sunda Wiwitan berpedoman  pada Pikukuh, aturan  adat  mutlak. Pikukuh adalah  aturan  dan carabagaimana  seharusnya  (wajibnya)  melakukan  perjalanan  hidup  sesuai  dengan amanat Karuhun, nenek moyang.
Suku Baduy yang terdiri dari 59 (lima puluhSembilan) kampung yang tersebar di tiga wilayah yaitu Baduy Tangtu, Baduy Penamping, Dan Baduy Pajaroan yang tersebar di Desa Kanekes. Masyarakat  Baduy Tangtu dan Penamping mayoritas masyarakatnya masih  memeluk  agama  sunda  wiwitan  atau  masih  percaya  pada  roh  nenek  moyang, dalam  hal  kehidupannya  masih  berpegang  teguh  pada  aturan  adat  pikukuh.Sedangkan, mayoritas masyarakat Baduy Pajaroan memeluk agama Islam.
Masyarakat  suku  Baduy  dalam  hal  pembagian  harta  waris  masih  menggunakan sistem  yang  diajarkan  oleh  para  leluhurnya,  yaitu  masih  menggunakan  tata  cara  adat suku  Baduy.  Bisa  terlihat  dari  kepatuhan  masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-harinya terutama  di  bagian  Baduy  Tangtu  dan  Baduy  Penamping  yang  masih  lekat  nuansa hukum adatnya.
Berbeda  halnya  dengan  Masyarakat  Baduy  Pajaroanyang  terletak  di  Kampung Cicakal  yang  mayorisa  penduduknya  sudah  memeluk  agama  Islam.Kehidupan
masyarakatnya  sudah  menerapkan  sistem-sistem  ajaran  agama  Islam,  baik  dari  prilaku dalam kehidupan bermasyarakatnya.Masuknya Islam diwilayah ini sedikit demi sedikit mulai menggeser nuansa hukum adat mereka, meskipun begitu ada beberapa hal dalam kehidupan masyarakatnya masih tetep teguh menegakan peraturan adat yang sudah ada, seperti dalam hal menjaga wilayah adat, perkawinan, dan pembagian waris.
Masyarakat  Baduy  Pajaroan  dalam  hal  ini  sudah  mengenal  istilah  anak  angkat, dalam  pandangan  mereka  anak  angkat  sudah  di  anggap  sebagai  anak  kandung  sendiri. Perlakuan terhadap anak angkat akan disamakan dengan anak kandung, baik dalam hal pemenuhan  kebutuhan  jasmani  dan  rohaninya.  Anak  angkat  dalam  hal  ini  akan mendapatkan porsi yang sama dalam segala hal termasuk dalam hal waris.
Konsep  pembagian  waris  yang  diterapkan  dalam  kehidupan  masyarakat  Baduy yang  diajarkan  oleh  para  nenek  moyang  mereka  sampai  saat  ini  masih  sangat  terjaga dengan baik.Masyarakat Baduy dalam hal pembagian waris tidak mengenal garis keatas atau hanya mengenal istilah pembagian waris ke garis bawah,jadi dalam hal pembagian waris mereka hanya meliputi suami, istri, anak, dan anak angkat.Mereka tidak mengenal pembagian waris terhadap kakek, nenek dan saudara lainnya.
Sejarah  perkembangan  hukum  Islam  di  Indonesia  tidak  dapat  dipisahkan  dari sejarah  Islam  itu  sendiri.  Membicarakan  hukum  Islamsama  artinya  dengan membicarakan  Islam  sebagai  sebuah  agama.  Menurut  Joseph  Sacht,  tidak  mungkin mempelajari  Islam  tanpa  mempelajari  hukum  Islam.  Ini  menunjukan  bahwa  sebagai sebuah institusi agama memiliki kedudukan yang sangat signifikan. 7
Berbeda  dengan  umat  muslim,  yang  mana  pedoman  dan  aturan  dalam menjalankan  hidup  itu  mengacu  pada  Al-Quran  dan  As-Sunnah,  yang  mana  hal  ini berarti bahwa sumber-sumber hukum selain Al-Quran tidak boleh menyalahi apa  yang telah ditetapkan Al-  Quran.Ketentuan-ketentuan  Syari’at  yang ditunjuk  oleh nash-nash yang sharih, termasuk  didalamnya masalah pembagian warisan, selama tidak ada dalil ( nash) lain  yang  menunjukkan  ketidakwajibannya,  merupakan  suatu  keharusan yangpatut dilaksanakan oleh seluruh umat Islam.
7 Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI. Jakarta, Prenada Media, 2004, hlm.2
Masyarakat  Suku  Baduy  mempunyai  cara  tersendiri  dalam  menyelesaikan hubungan  hukum  yang  ditimbulkan  yang  berkaitan  dengan  harta  peninggalan  seorang yang  telah  meninggal  dunia  dengan  anggota  keluarga  dan  keturunan  yang ditinggalkan.Masyarakat  Baduy  dalam  menyelesaikan  segala  masalahnya  masih  murni mengikuti  aturan Pikukuh yang ada.Tidak  ada intervensi  dari lembaga negaramanapun termasuk dalam pembagian warisan bagi masyarakat Baduy. Seperti dalam perkawinan adat  Baduy  yang  mana  tidak  dilaksanakan  di  hadapan  pegawai  pencatat  nikah,  akan tetapi perkawinan dilaksanakan dihadapan Puun yaitu tetuahadat yang menjadi panutan dan pemimpin di Balai Adat yang memimpin segala penyelesaian masalah.
Dengan  demikian  dari  paparan  di  atas  terjadi  perbedaan  pendapat  dikalangan masyarakat,  ketika  terjadinya  kematian  di  masyarakat  Baduy,  bagaimana  pembagian harta warisan yang dilakukan sesuai dengan aturan adat Baduy tersebut.Lalu bagaimana kedudukan para ahli waris tersebut dimata hukum, dan apakah ada kaitan atau kesamaan sistem  pembagian  waris  di  Adat  Baduy  dengan  Hukum  Islam.Penulis  merasa  tertarik untuk  meneliti  lebih  lanjut  dan  mencoba  mengabadikannya  dalam  karya  ilmiah  yang berbentuk  skripsi  dengan  judul  :Pelaksanaan  Waris  Pada  Masyarakat  Suku BaduyMuslim  Desa  Kanekes  Kecamatan  Leuwidamar  Kabupaten  Lebak  Provinsi Banten.  Berdasarkan  uraian  diatas  yang  terdapat  dalam  latar  belakang,  maka  yang menjadi  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah,  Bagaimana  Pelaksanan  Pembagian Waris  Menurut  Hukum  Islam?  dan  Bagaimana  Pelaksanaan  Pembagian  Waris Masyarakat Suku Baduy Muslim Di Desa Kanekes?.

## Pembahasan
Pelaksanaan Pembagian Waris Masyarakat Adat Baduy Muslim di Desa Kanekes Dalam  praktek  pembagian  warisan  masyarakat  Baduy,  hampir  sama  dengan pembagian warisan pada umumnya. Harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia dan setelah jenazah pewaris selesai dimakamkan oleh keluarga dan para tetua adat setempat. Dalam pembagian harta warisan dibagikan dengan dihadiri oleh para anggota keluarga  yang  terdiri  dari  istri  atau  suami,  anak,  saudara  laki-laki  dan  saudara perempuan.Akan  tetapi  meskipun  dalam  pembagian  harta  warisan  dihadiri  oleh  para saudara,  dalam  pembagian  harta  warisan  hanya  dibagikan  kepada  keturunan  saja  atau anak.Dan  tidak  dibagikan  kepada  suami  ataupun  istri  yang  ditinggalkan.Dan  dalam masyarakat  Baduy  pun  dikenal  dengan  istilah  ahli  waris  pengganti  yang  dapat
menggantikan  orang  tuanya  yang  lebih  dulu  meninggal  dari  kakek  nya  yang  memiliki harta  warisan.Karena  memang  di  Indonesia  Dalam  hukum  adat  mengenal  prinsip  ahli waris pengganti.Yang mana seorang anak dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya.Begitu juga ada kesamaan dalam hal cucu yang tidak mendapat bagian bila adanya anak laki-laki yang menjadi penghalang. 8
Dalam  pembagian  warisan  masyarakat  Baduy  dikenal  juga  istilah  batalnya warisan,  yang  mana  batalnya  atau  dihapuskannya  hak  waris  ini  disebabkan  dengan keluarnya anggota keluarga dari tanah Baduy, seperti masyarakat Baduy yang keluar ke kota  dan  menetap  menjadi  orang  kota  maka  secara  otomatis  hak  warisnya  terputus, begitu  juga  masyarakat  Baduy  yang  keluar  dan  menjadi  penghuni  Baduy  muslim  dan masuk Islam maka hak warisnya juga teruputus secara langsung.
Apabila ahli waris dari  yang meninggal  sudah tidak ada semua atau dengan kata lain tidak ada ahli warisnya maka harta warisan yang berupa rumah, alat rumah tangga, lumbung  padi,  tanah  serta  lainnya  akan  dijual,  dan  uang  hasil  penjualannya  akan digunakan untuk kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan kampung. Misalnya membeli bambu untuk saluran air dan juga pembangunan jembatan. 9 Pembagian warisan dipimpin atau diatur oleh saudara si mayyit yaitu mamang (paman). Dan bilamana tidak ada  ahli  waris  maka  mamang  (paman)  yang  mengatur  warisan  disini  tetap  tidak mendapat bagian, akan tetapi ia yang bertanggung jawab atas harta warisan yang harus dijual. Dan memanfaatkannya untuk kepentingan bersama. 10
Dalam  masyarakat  Baduy  sudah  ada  pengangkatan  anak  yang  mana  masyarakat Baduy menyebutnya Anak Pulung (anak angkat), dan anak angkat  ini derajatnya sama dengan anak kandung lainnya. Yang mana mendapatkan hak waris  yang sama. Perihal penentuan  hubungan  kewalian,  sama  seperti  pada  umumnya  yang  mana  hubungan kewalian  dan  hubungan  nasab  diperoleh  dengan  melalui  perkawinan,  dan  adapun  hal lain yang menjadikan hubungan kekerabatan yang dapat dijadikan ahli waris itu adalah
8 Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW) , Jakarta: Sinar Grafika. 2000, hlm.123.
9 Wawancara pribadi dengan Bapak Jaro Saija, Kanekes, Leuwidamar, 7 Januari 2019.
10 Wawancara pribadi dengan Bapak yardi (Toko Masyarakat Cibeo Baduy Dalam ) Kanekes, Leuwidamar, 12 Januari 2019.
pengangkatan anak atau dengan kata lain “anak pulung” seperti yang sudah dijelaskan diatas. 11
Dan  mengenai „Ashobah, tidak  ada  satupun  masyarakat  Baduy  yang  mengenal sistem „Ashobah. Karena setiap harta  warisan   harus dibagikan habis  kepada anak dan keturunan  saja,  masyarakat  Baduy  tidak  mengenal  yang  namanya  bagian-bagian  yang enam macam  yang biasa dikenal dengan furudh almuqoddaroh yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6, yang mana bagian-bagian tersebut adalah bagian yang sudah ditentukan untuk para ahli waris yang ditinggalkan. 12
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  tokoh  masyarakat  Baduy  luar maupun Baduy dalam, tidak ada sumber atau acuan yang menjadi undang-undang atau aturan  tetap  dalam  pembagian  warisan.  Akan  tetapi  di  daerah  Baduy  muslim  sudah mengenal dan menggunakan istilah Musyawarah yang mana hal tersebut mereka kenal dengan sebutan Mashlahat.
Proses  Pembagian  Harta  Warisan  Berdasarkan  Adat  Masyarakat  Baduy  Muslim

## Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kewarisan Islam
Sebelum harta peninggalan (harta warisan) dibagikan kepada para ahliwaris, sama hal nya dengan Islam dan pembagian warisan pada umumnya, yangmana wadag (jasad) si  meninggal  harus  di  urus  hingga  selesai  seperti  dimandikan,  dandi  pakaikan  pakaian dan kemudian dikubur. Kuburannya pun biasa saja tanpadiberi nisan dan diratakan saja dengan  tanah  hanya  sekelilingnya  ditanami  pohonhanjuang  merah. 13 Ada  beberapa proses  yang  harus  dilalui  hingga  harta  warisan  dapat  dibagikan.  Diantaranya  adalah selamatan yang dilakukan pada hari ke-1, ke-3, dan ke-7, namanya selamatan kematian, setelah itu tidak ada selamatan lagi. 14
Di  Baduy  Dalam  dikenal  istilah “Huma  Serang” yang  merupakan  tanah  yang berada di bawah pengawasan adat penanganannya tanggung jawab “GirangSerat” .Mulai dibuka menjadi ladang sampai dipetik hasilnya.Dibuatnya Huma
11 Wawancara pribadi dengan Bapak H. Rosid( Tokoh Agama di Kampung Cicakal Girang ) Kanekes, Leuwidamar, 8 Januari 2019.
12 Wawancara pribadi dengan Bapak H. Rosid ( Tokoh Agama di Kampung Cicakal Girang ) Kanekes, Leuwidamar, 8 Januari 2019 .
13 Djoewisno MS. Op.Cit. hlm.162
14 Ibid . hlm.163
Serang  diputuskan  dalam  musyawarah  adat,  bertujuan  menunjang  kebutuhan  yang bersifat  umum,  seperti  biaya  membangun  jembatan,  jalan-jalan  penghubungn  antar kampung,  balai  adat  dan  kegiatan-kegiatan  upacara  keagamaan  sebagai  penunjang kesejahteraannya.  Orang-orang  yang  sudah  lanjut  usia,  para  janda,  anak  yatim,  serta masyarkat  yang  membutuhkan  pada  saat  musim  paceklik.  Ini  yang  dinamakan “Lumbung Kesejahteraan” sebagai pondasi tegaknya ketahanan lingkungan, yang tidak pernah  rapuh  digoyah  berbagai  pengaruh  yang  menghempas  dari  luar,  pendapatan masyarakat tetap utuh, bahkan kalau kurang malah dibantu dengan Cuma-cuma, sebagai bayaran  tahun  mendatang  hanya  kerja  bakti  menggarap.  Sampai  kepada  benih  yang untuk  ditanam  juga  harus  dari  Huma  Serang  tidak  boleh  mengganggu  benih  padi  dari ladang lain.
Dengan demikian jelaslah bahwa dalam Masyarakat  “Baduy Dalam” tanah  yang ada  adalah  milik  adat.  Dan  bagi  mereka  yang  melangsungkan  pernikahan  akan dibuatkan  satu  buah  rumah  dan  satu  buah  lumbung  padi  untuk  menjalani  kehidupan bersama  keluarga.  Meskipun  begitu  tetap  ketika  ada  yang  meninggal  maka  tetap  ada harta benda yang dijadikan warisan, seperti uang, alat-alat dapur, benda-benda pusaka, hewan peliharaan dan rumah dengan lumbung padinya. 15
Berbeda  dengan  kasus  pembagian  warisan  di  Kampung  Cicakal  Girang,  yang mana  dalam  wilayahnya  sudah  memiliki  interaksi  sangat  erat  dengan  agama  Islam. Yang  sudah  jelas  dibuktikan  bahwa  di  kampung  Cicakal  Girang  ini  sudah  ada  tempat ibadah umat muslim yaitu berupa masjid dan adanya sekolah yang berbasis agama.
Sama hal  nya seperti  Baduy  Dalam, setiap anggota keluarga  yang menikah akan dibuatkan  rumah  untuk  dijadikan  tempat  tinggal  bersama  pasanganya.  Dimana    yang menjadi perbedaan ialah, dalam masyarakat Baduy muslim tanah tidak lagi dimiliki oleh adat  bersama,  akan  tetapi  tanah  dimiliki  perorangan  dan  dapat  diwariskan  kepada keturunannya.  Berbeda  dengan  Baduy  Dalam  yang  mana  seluruh  tanah  yang  ada  di kawasan  Baduy  Dalam  adalah  tanah  milik  adat  yang  tidak  dapat  di  wariskan  kepada siapapun,  dan  tanah  yang  digunakan  untuk  pembangunan  rumah  dan  tempat  tinggal serta lumbung ditentukan oleh sekretaris adat dan puun.
Dan bahkan dikalangan Baduy, ada istilah “ Anak Pulung” atau anak angkat bisa mendapat  bagian  lebih  besar  dibandingkan  dengan  anak-anak  kandung  lainnya.  Yang
15 Wawancara Pribadi dengan Bapak Jaro Saija, Kanekes, leuwidamar, 7 Januari 2019.
mana  hal  itu  bisa  terjadi  karena  wasiat  yang  disampaikan  oleh  si  meningal  dunia  dan hal-hal  yang  menjadi  petimbangan  keluarga  seperti  anak  angkat  yang  lebih  banyak mengurus  kehidupan  orang  tua  nya  dibandingkan  dengan  anak-anak  kandung  ketika orang  tuanya  sakit  hingga  ia  meninggal  dunia.  Dan  keadaan  anak  angkat  yang kemapanannya jauh dibawah anak kandung sehingga anak angkat ini diutamakan dalam pembagian warisan. 16
Dalam masyarakat Baduy Desa Kanekes, terdapat beberapa cara dan sistem dalam pembagian  warisan,  yaitu  dengan  hukum  kewarisan  adat  yang  sangat  kental  dengan ketentuan-ketentuan  yang  sudah  turun-temurun  dilaksanakan,  dan  pembagian  harta warisan  yang  mengutamakan  kemashlahatan  dalam  kekeluargaan  atau  dengan  cara kesepakatan  musyawarah  yang  dilaksanakan  didalam  keluarga.  Serta  sistem  tersebut digunakan tergantung pada setiap kampung dan wilayahnya. Secara garis besar, Baduy Dalam  yang  menganut  pembagian  warisan  sama  rata,  dan  Baduy  Luar  juga  dengan prinsip  sama  rata,  dan  Baduy  muslim  yang  dalam  pembagian  warisannya  menganut prinsip Maslahat yang  mana  maslahat  yang  dimaksudkan  adalah  pembagian  warisan yang  dilakukan  dengan  cara  musyawarah  dalam  keluarga  yang  dipimpin  oleh  para saudara dan terkadang di bimbing oleh tokoh agama setempat.
Terciptanya hukum  kewarisan dalam masyarakat  Baduy sudah tentu dipengaruhi oleh  sistem  kekeluargaan  dan  keadaan  lingkungan,  serta  budaya  hukum  yang  menjadi faktor  utama  dalam  penentuan  hukum  di  dalam  lingkungan  masyarakat  Baduy  itu sendiri.  Seperti  di  Baduy  Dalam  yang  mana  tanah  tidak  dimiliki  oleh  perorangan  atau individual,  akan  tetapi  tanah  secara  keseluruhan  adalah  milik  bersama  dan  tidak  dapat dibagi-bagikan kepada siapapun secara individu.
Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana telah tertera dalam pasal 183 yang  berbunyi “para  ahli  waris  dapat  bersepakat  melakukanperdamaian  dalam pembagian  harta  warisan,  setelah  masing-masing  menyadaribagiannya”, dari  pasal tersebut  dalam  pembagian  warisan  ada  kemungkinan  dapat  ditempuh  dengan  jalan perdamaian atau dengan jalan persetujuan semua pihak yang bersangkutan dengan harta warisan yang ditinggalkan. Yaitu dengan tidak mengacu pada ketentuan faraidh bahwa laki-laki dengn perempuan mendapatkan bagian dua berbanding satu (2:1) seperti yang
16 Wawancara Pribadi dengan Bapak H. Rosid, ( Tokoh Agama Kampung Cicakal Girang/ Baduy Muslim) Kanekes Leuwidamar, 8 Januari 2019.
dijelaskan  pada  pasal  176  KHI  adalah  bahwa  pembagian  warisan  tidak  sebagaimana sesuai dengan aturan dua berbanding satu. Karena pasal 176 KHI menentukan:
“anak perempuan bila hanyaseorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau  lebih  mereka  bersama - sama  mendapat  dua  pertiga  bagian,  dan  apabil  anak perempuan  bersama-sama  dengan  anak  laki-laki,  maka  bagian  anak  laki-laki adalah duaberbanding satu dengan anak perempuan.”. 17
Jelaslah  bahwa  ketentuan  hukum  kewarisan  yang  digunakan  di  wilayah  Baduy sangatlah  unik  dan  beragam  yang  mana  dalam  Baduy  muslim  memang  tidak menggunakan  sistem  pembagian  warisan  secara  faraidh  akan  tetapi  mereka  sudah mengenal  dengan  adanya  sistem  pembagian  warisan  dengan  cara  musyawarah  yang dimaknai  dengan  kemaslahatan  dengan  para  ahli  waris  untuk  menemukan  persetujuan bersama dalam pembagian harta warisan.
Sedangkan  Dalam  Masyarakat  Baduy  yang  masih  berpegang  teguh  pada  Agama Sunda Wiwitan yang mana pedoman aturan dalam kehidupannya tidak berdasarkan Al- Quran,  mereka  membagikan  harta  warisan  sama  rata  tidak  berbanding  antara  laki-laki dan perempuan dengan alasan bahwa adil yang sesungguhnya ialah tidak berat sebelah atau dengan kata lain adalah warisan harus dibagi rata. 18
Dasar hukum yang digunakan masyarakat Baduy dalam pembagian harta warisan terbagi  menjadi  dua,  yaitu  berdasarkan  hukum  adat (Pikukuh) yang  tidak  tertulis  atau terkodifikasi oleh sistem adat dan pembagian warisan yang didasari oleh  Hukum Islam yang  didasari  oleh  Al-Quran  yang  mana  dianut  oleh  masyarakat  Baduy  muslim  yaitu masyarakat yang berada di kampung Cicakal Girang.
Perihal  anak  angkat  atau  yang  dikenal  dengan  istilah “anak pulung” dikalangan masyarakat  Baduy  muslim  itu  mendapatkan  posisi  setara  dengan  anak-anak  kandung. Sudah  barang  tentu  dalam  pembagian  harta  warisannya  punsesuai  dengan  ketentuan yang menyetarakan statusnya tersebut.
Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum (Kepala Adat, dan sebagainya) mengambil tindakan kongkrit (reaksi adat) guna membetulkan hukum yang
17 Kompilasi Hukum Islam Pasal 176
18 Wawancara Pribadi dengan Bapak Jaro Sami, Kanekes Leuwidamar, 7 Januari 2019
dilanggar tersebut dan juga terhadap tindakan-tindakan ilegal lain, mungkin pelanggaran hukum  itu  sedemikian  rupa  sifatnya,  sehingga  perlu  diambil  tindakan  untuk memulihkan hukum yang dilanggar, 19
Bila kita melihat  dari kacamata  Islam,  yang mana masyarakat  Baduy muslim  ini sudah  secara  menyeluruh  memeluk  Agama  Islam  secara  total,  maka  secara  otomatis yang berlaku dan melekat pada keseharian dan kehidupan dalam tatanan masyarakatnya adalah Hukum Islam. Menurut ulama fikih Islam, dasar pewarisan dalam Islam adalah pertalian darah (al-qarabah), hubungan perkawinan (al-mushaharah), dan memerdekakan hamba sahaya (wala). 20
Bila  kita  tinjau  dari  segi  hukum  adat,  terdapat  (istilah)  yang  menunjukan mengenai  keinginan  perlakuan  harta  milik  seseorang  setelah  orang  tersebut  meninggal dunia.Cara pertama dikenal dengan hibah wasiat yang merupakan pengaruh dari Hukum Islam.Yang  mana  dalam  perbuatan  pemilik  memiliki  tujuan  agar  bagian  tertentu  dari harta  kekayaannya  diperuntukkan  bagi  salah  seorang  ahli  warisnya  sejak  saat  pewaris yang bersangkutan meninggal kelak. Pada suatu kesempatan, dihadapan para ahli waris, sipemilik menyebutkan harta tertentu yang disediakan untuk anak tertentu pula. 21
Meskipun demikian, wasiat itu pada hakekatnya akan lebih baik dan utama serta lebih patut apabila jumlah wasiat dikurang dari sepertiga harta peninggalan, karena Nabi Muhammad  SAW  senang  wasiat  dengan  kurang  dari  sepertiga. 22 Dalam  menguraikan prinsip-prinsip  hukum  waris  berdasarkan  Hukum  Islam,  satu-satunya  sumber  tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Quran dan sebagai pelengkap  yang menjabarkannya adalah Sunnah Rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli Hukum Islam terkemuka. 23
Hazairin  dalam  bukunya Hukum  Kewarisan  Bilateral  Menurut  Al-Quran mengemukakan  bahwa  “sistem  kewarisan  Islam  adalah  sistem  individualbilateral”.
19 Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Adat, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007, hlm.176. 20 Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, Cet-1, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 128.
21 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat Di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011. hlm. 64.
22 Sidik Tono, Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, DIrektorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012, hlm.90.
23 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW. Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hlm.11.
Dikatakan demikian, atas  dasar ayat-ayat  kewarisan dalam  Al-Quranantara lain seperti yang  tercantum  masing-masing  di  dalam  surat  An-Nisa  (QS.IV)  ayat  7,  8,  11,  12,  33 dam ayat 176 serta setelah sistem kewarisan atau sistemhukum waris menurut Al-Quran yang  individual  bilateral  itu  dibandingkan  dengansistem  hukum  waris  individual bilateral dalam masyarakat yang bilateral. 24
Bila  kita  melihat  lewat  kacamata  sejarah  berlakunya  Hukum  Islam  di  Indonesia dapat  dilihat  dari  beberapa  periode, pertama, periode  penerimaan  Hukum  Islam sepenuhnya,  disebut  dengan  teori receptie  in  comlexu. Sedangkan  periode  penerimaan Hukum Islam oleh hukum adat, disebut dengan teori receptive, 25 lalu dilanjutkan dengan munculya teori reseptio a contratio yang mengemukakan bahwa hukum adat baru bisa di teriman oleh bila tidak bertentangan dengan Hukum Islam, yang mana teori reseptio a contrario ini dikemukakan oleh Hazairin.
Hukum  adat  bagi  masyarakat  berfungsi  sebagai  neraca  yang  dapat  menimbang kadar baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas atau  suatu  perbuatan  atau  peristiwa  dalam  masyarakat  sehingga  eksistensi  hukum  adat lebih  sebagai  pedoman  untuk  menegakkan  dan  menjamin  terpeliharanya  etika kesopanan,  tata  tertib,  moral,  dan  nilai  adat  dalam  kehidupan  masyarakat.  Ini  berarti bahwa  hukum  adat  dengan  sejumlah  aturannya  yang  tidak  tertulis,  pada  hakikatnya  di dalamnya sudah diatur dan disepakati bagaimana seseorang bertindak, berperilaku baik dalam lingkungan sosial masyarakatnya. 26
Begitu  juga  dalam  masyarakat  Baduy  yang  mana  dalam  sistem  pembagian warisannya tidak ada aturan hukum yang tertulis meskipun ada aturan adat tertulis yang biasa  disebut Pikukuh. Akan  tetapi Pikukuh hanya  mengatur  kehidupan  sosial  dan bermasyarakat  dalam  menjaga  alam  lingkungan  serta  aturan  dalam  kehidupan  sehari- hari.
Kalau  diperhatikan  dari  fakta  yang  ditemukan  dari  hasil  penelitian  pembagian warisan  masyarakat  Baduy,  baik  data  mengenai  kesadaran  masyarakat  dalam pelaksanaan hukum kewarisan yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi
24 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, h.15.
25 Said Agil Husin Al-Munawwar, Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm.11.
26 A. Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 88.
langsung ke lapangan, maka telah ditemukan keragaman hukum kewarisan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak  Provinsi  Banten,  yaitu  ada  masyarakat  yang  menggunakan  hukum  adat  sebagai acuan dalam pembagian warisan adan ada juga masyarakat yang menggunakan Hukum Islam sebagai dasar pembagian warisannya meski tidak secara seluruhnya menggunakan sistem yang biasa dikenal dengan sebutan faraidh.
Tejadinya  keragaman  tersebut,  jika  diamati  oleh  penulis  dari  hasil  data  yang diperoleh, dengan terjadinya keragaman pembagian warisan dimasyarakat Baduy, telah tejadinya  tatanan  hukum  adat  tersendiri  bagi  kehidupan  masyarakat  Baduy  tersebut, disamping  itu  ada  perilaku  hukum  kewarisan  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang semestinya  dijalani  oleh  masyarakat  Baduy  muslim.  Akan  tetapi  bila  dianalisis  secara sosiologis  itu  merupakan  hal  yang  wajar  terjadi  dikalangan  masyarakat  adat.  Karena dalam  masyarakat  adat  memiliki  sistem  tata  hukum  tersendiri  yang  tidak  bisa  di intervensi  oleh  siapapun  dan  tidak  mungkin  dalam  penerimaan  dan  interaksi  hukum terhadap masyarakat didalamnya bisa langsung menerima dan mengadopsi hukum dari luar  secara  total,  sudah  barang  tentu  hal  tersebut  terjadi  karena  didasari  oleh  beberapa faktor  keadaan  lingkungan.  Karena  Masyarakat  Baduy  Dalam  masih  belum  bisa menerima  keadaan  masyarakat  Baduy  muslim  yang  terlalu  terbuka  terhadap perkembangan yang masuk dari dunia luar.
Hazairin  memberikan  suatu  uraian  yang  relatif  panjang  mengenai  masyarkat hukum adat, sebagai berikut : “masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga  di  Sumatera  Selatan,  nagari  di  Minangkabau,  kuria  di  Tapanuli,  wanua  di Sulawesi  Selatan,  adalah  kesatuan-kesatuan  kemasyarakatan  yang  mempunyai kelengkapan-kelengkapan  untuk  sanggup  berdiri  sendiri  yaitu  mempunyai  kesatuan hukum,  kesatuan  penguasa  dan  kesatuan  lingkungan  hidup  berdasarkan  hak  bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya”. 27
Begitu juga sama halnya dengan apa yang terjadi pada tatanan masyarakat Baduy, yang  mana  masyarakat  Baduy  memiliki  kelengkapan  sistem  hukum  yang  merupakan suatu  bukti  bahwa  sistem  hukum  dalam  masyarakat  Baduy  mampu  berdiri  sendiri karena  telah  memiliki  kesatuan  hukum  dan  aturan  adat  yang  mana  dalam  hukum  adat tersebut didasari oleh prinsip kebersamaan yang sangat erat antara masyarakat Baduy.
27 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.93.
Selain itu perkembangan Hukum Islam yang terjadi di kawasan masyarakat Baduy muslim  murni  terjadi  karena  adanya  faktor  tuntutan  adat  yang  memang  membutuhkan adanya  suatu  penghubung  antara  masyarakat  Baduy  yang  akan  keluar  dengan  cara dikeluarkan  atau  dengan  cara  mengeluarkan  diri  sendiri  atau  meninggalkan  wilayah Baduy.  Seperti  halnya  perkawinan  yang  ingin  dilaksanakan  dengan  masyarakat  luar Baduy  yang  mana  hal  itu  sudah  barang  tentu  membuat  status  warga  tersebut  harus berubah  menjadi  penghuni  Baduy  Luar (  panamping) ataupun Baduy  Dangka yang sudah  secara  garis  besar  tidak  terlalu  berpegang  erat  pada  aturan-aturan  adat Pikukuh ataupun suatu budaya Sunda Wiwitan .
1. Hak Seorang Istri atau Suami dalam Menerima Bagian Harta Waris.
2. Dilihat dari segi kehidupan bermasyarakat  yang terbentuk di masyarakat Baduy muslim,  memang  sudah  memasuki  tatanan  hukum  Agama  Islam.  Masyarakat Baduy muslim sudah mengenal Agama Islam dan sudah banyak yang memeluk Agama  Islam,  hampir  seluruh  warga  Kampung  Cicakal  sudah  beragama  Islam. Di Kampung Cicakal inilah dimana Agama Islam mulai berkembang, diwilayah masyarakat  suku  Baduy.  Meskipun  mayoritas  masrakat  Kampung  Cicakal beragama Islam, itu bukan berarti mereka melupakan adat istiadat  yang mereka terima dari leluhur. Mereka masih menjalankan adat istiadat yang masih tertulis didalam  aturan  masyarakat  adat  Baduy.  Masyarakat  Baduy  muslim  dalam  hal memelihara alam, sosialisasi masyarakat, dan dalam hal pelaksanaan pembagian waris, mereka masih memegang adat istiadat. 28
3. Dalam  hal  pembagian  waris  masyarakat  Baduy  muslim  masih  menggunakan pembagian waris bagi samarata, yang mereka anut dari sejak dahulu. Dalam hal pembagian  waris  samarata  berarti  tidak  ada  porsi  lebih  besar  atau  kecil,  dalam arti  sama besarnya dan adil. Untuk hak seorang suami atau istri itu besarannya yaitu  sama  dengan  anak-anak  mereka.  Tidak  ada  pembeda  sedikitpun,  hak seorang  suami  atau  istri  dalam  menerima  bagian  waris  di  masyarakat  Baduy muslim  yaitu  samarata.  Jika  di  dalam  hukum  waris  Islam  pembagian  hak seorang suami atau istri jelas berbeda, yang mana hak seorang istri mendapatkan bagian  1/8  dan  1/4  sedangkan  suami  mendapatkan  bagian  1/2  dan  1/4.  Lain
28 Wawancara pribadi dengan Bapak H. Rosid, ( Tokoh Agama Kampung Cicakal Girang/ Baduy Muslim) Kanekes Leuwidamar, 8 Januari 2019.
halnya  dengan  masyarakat  Baduy  muslim  mereka  tidak  mengenal  pembagian seperti itu, mereka mengenal pembagaian warisnya yaitu samarata.
4. Hak  Seorang  Anak  Laki-laki  dan  Perempuan  dalam  Menerima  Bagian  Harta Waris.
5. Pembagian  harta  warisan  pada  masyarakat  Baduy  di  dasari  dengan  pembagian warisan  yang mengacu pada aturan adat  tersendiri,  yang mana kedudukan laki- laki dan perempuan setara atau seimbang. Bagian-bagian dari ahli waris laki-laki maupun perempuan disamaratakan. Hal ini dilakukan dengan dasar hukum adat yang turun-temurun dianut dalam pembagian harta warisannya. 29
6. Namun bila terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan, maka harta warisan ditahan  dan  harus  diselesaikan  secara  kekeluargaan  dengan  mengundang  atau memanggil  Jaro  untuk  menjadi  pemimpin  dalam  penyelesaian  masalah pembagian warisan tersebut. 30
7. Adapun  alasan  dibagikannya  warisan  dengan  sistem  samarata  ini  di  dasari dengan aturan adat turun-temurun yang tidak tertulis. Serta tidak ada sedikitpun intervensi  dari  Negara  maupun  ajaran  Islam  yang  menjadi  acuan  dan  pengaruh dalam  proses  pembagian  warisan  masyarakat  Baduy.  Meski  ada  salah  satu kampung  dalam  Wilayah  Baduy  yaitu  kampung  Cicakal  Girang  yang  mana dalam Masyarakat Cicakal Girang ini sudah ada interaksi  yang sangat kuat dari Islam  dalam  pembagian  harta  warisannya  dan  dalam  pelaksanaan  perkawinan yang dilalui melalui jalur KUA. 31
8. Dalam  pembagian  warisan  masyarakat  Baduy  diselesaikan  dengan  cara kekeluargaan.  Yang  mana  kedudukan  seorang  laki-laki  dan  perempuan disamaratakan.  Karena  kesetaraan  tersebut  terjadi  karena  dalam  masyarakat Baduy  tidak  dikenal  istilah  2  banding  1  dalam  pembagian  warisan.  Dengan alasan  laki-laki  dan  perempuan  sama-ama  agar  tidak  terjadi  sengketa  atau
29 Wawancara pribadi dengan Bapak Yardi (Tokoh masyarakat Cibeo Baduy Dalam ) Kanekes, Leuwidamar, 12 Januari 2019 .
30 Wawancara pribadi dengan Jaro Saija, Kanekes, Leuwidamar, 7 Januari 2019.
31 Wawancara pribadi dengan Bapak H. Rosid, ( Tokoh Agama Kampung Cicakal Girang/ Baduy Muslim) Kanekes Leuwidamar, 8 Januari 2019.
pertengkaran antara ahli waris. Mereka berpendapat bahwa yang disebut adil itu adalah samarata.
9. Hak seorang Anak Angkat dalam Menerima Bagian Harta Waris.
10. Menurut  Hukum  Islam  bahwa,  penamaan  anak  angkat  tidak  menjadikan seseorang menjadi mempunyai hubungan yang terdapat dalam darah. Penamaan dan penyebutan anak angkat tidak diakui didalam Hukum Islam untuk dijadikan sebagai  dasar  dan  sebab  mewaris,  karena  prinsip  dasar  sebab  mewaris  dan prinsip pokok dalam kewarisan, adalah hubungan darah atau arhaam.
Berbeda  halnya  dengan  masyarakat  Baduy  muslim,  dalam  pandangan  mereka tentang anak angkat itu sama halnya dengan anak kandung sendiri, baik dari status dan kedudukannya. Mereka menganggap bahwa anak angkat itu harus disamakan derajatnya seperti anak kandung, karena dalam falsafah mereka adalah semua yang sudah menjadi anggota keluarga dalam hal ini anak angkat maka mereka akan menganggapnya sebagai anak  kandung  sendiri.  Segala  pemenuhan  hidupnya  akan  di  tanggung  dan  dalam  hal warispun  akan  disamakan  bagiannya  dengan  anak  kandung.  jadi  dalam  hal  pembagian waris anak angkat porsinya sama sengan anak kandung, tidak ada pembeda antara anak angkat dengan anak kandung dalam hal ini mereka berpendapat bahwa yang disebut adil itu adalah samarata. 32 .

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  terhadap  hasil  penelitian  mengenai  permasalahan  yang diajukan  dalam  skripsi  ini,  sebagai  penutup  skripsi  ini  penulis  membuat  kesimpulan sebagai berikut : Pertama , Pembagian warisan dalam masyarakat adat suku Baduy Desa Kanekes  Kecamatan  Leuwidamar  Kabupaten  Lebak  Banten  menggunakan  prinsip keadilan  yang  diartikan  bahwa  hak  seorang  istri  atau  suami  itu  disamakan  dalam pembagian waris sama bagiannya dengan para anak-anak mereka, serta kedudukan anak laki-laki  dan  anak  perempuan  disamaratakan,  dan  tidak  mengenal  istilah  (2:1)  dua banding  satu  antara  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan.  Serta  dalam  hal  pembagian warisan untuk anak angkat itupun disamakan dengan anak kandung. Dan dasar hukum yang digunakan masyarakat Baduy Dalam adalah aturan adat yang tidak tertulis dalam Pikukuh  akan  tetapi  dilaksanakan  secara  turun  temurun  sejak  zaman  nenek  moyang
32 Wawancara pribadi dengan Bapak H. Rosid, ( Tokoh Agama Kampung Cicakal Girang/ Baduy Muslim) Kanekes Leuwidamar, 8 Januari 2019.
berdasarkan keadilan. Begitu juga dengan masyarakat Cicakal Girang yaitu masyarakat Baduy muslim yang dalam pembagian warisannya juga sama dengan masyarakat Baduy pada  umumnya  dalam  hal  pembagian  waris.  Untuk  hak  suami  atau  istri  itu  porsinya samarata,  dan  tidak  menggunakan  istilah  (2:1)  dua  banding  satu  antara  anak  laki-laki dan  anak  perempuan  meskipun  dalam  masayarakat  Baduy  muslim  ini  sudah  memeluk agama Islam secara total. Dalam hal ini anak angkat itu mendapatkan bagian warisnya sama  dengan  anak  kandung,  tidak  ada  sedikitpun  perbedaan.  Pada  masyarakat  Baduy muslim, dalam pelaksanaan pembagian warisan, yang menjadi dasar hukumnya adalah kemaslahatan  yang  dilaksanakan  dengan  musyawarah  dalam  keluarga  untuk  mendapat kesepakatan  antara  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan. Kedua ,  perbedaan  mendasar antara  hukum  kewarisan  masyarakat  Baduy  dan  hukum  kewarisan  Islam  itu  terletak pada Pikukuh  yang menjadi dasar aturan-aturan pembagian warisan  yang  tidak tertulis yang  mana  dalam  hukum  kewarisan  Islam  sudah  jelas  berdasarkan  Al-Quran  dan  As- Sunnah  yang  mana  sudah  memuat  secara  lengkap  bagian-bagian  para  ahli  waris.  Dan disamping itu juga ada kesamaan antara hukum kewarisan masyarakat Baduy dan juga hukum kewarisan Islam bahwa yang menjadi ahli waris ialah keturunan dari orang yang meninggal  dan  warisan  hanya  dapat  dibagikan  setelah  meninggalnya  pewaris.Akan tetapi  masyarakat  Baduy  tidak  membagikan  harta  warisan  ke  garis  keturunan  ke  atas sperti ayah, ibu dan kakek.Dan yang mendapat hak waris hanyalah keturunan yaitu anak laki-laki  dan  anak  perempuan,  dan  terus  kepada  garis  keturunan  ke  bawah.  Pada dasarnya  masyarakat  Baduy  muslim  tidak  menggunakan  pembagaian  waris sebagaimana  yang sudah tertulis  di  hukum  waris  Islam. Pembagaian  waris masyarakat Baduy  muslimtidak  sesuai  dengan  Al-Quran  dan  Al-hadist,  namun  mereka  masih memegang  teguh  musyawarah  kemaslahatan  dan  masih  memegang  teguh  pikukuh dalam  hal  pembagian  waris  samarata  yang  menurut  mereka  lebih  adil  dan  tidak  ada perbedaan sedikitpun, menjadikannya tidak ada pihak manapun merasa dirugikan dalam hal pembagian waris ini..
Agil  Husin  Al-Munawwar  Said,  2004,  Hukum  Islam  Dan  Pluralitas  Sosial,  Jakarta: Penamadani
Ali Zainudin, 2010, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
Ghofur  Anshori  Abdul,  2011,  Filsafat  Hukum  Hibah  dan  Wasiat  Di  Indonesia,
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Lubis  Ikhwan,  2013,  Pelaksanaan  Waris  Bagi  Rata  Menurut  Penuturan  Pemuka masyarakat  Desa  Hutanopa  Menurut  Prespektif  Hukum  Islam,  Jakarta:  Skripsi S1  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah, 2013
Lukman  Santoso,  Perbandingan  Sistem  Civil  Law  dan  Hukum  Islam  Serta  Interaksinya dalam  Sistem  Hukum  Indonesia,  Istinbath:  Jurnal  Hukum  Vol.13  No.2, Universitas Islam Negeri Metro, (2016)
Maskur  Wahid,  Jurnal,  Sunda  Wiwitan  Baduy,  Agama  Penjaga  Alam  Lindung  Desa Kanekes Banten. Banten:IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2009
Musnad  Rozin,  Karakteristik  Hukum  Islam  dalam  Perubahan  Sosial,  Istinbath:  Jurnal Hukum Vol.13 No.2, Universitas Islam Negeri Metro, (2016)
Musthofa,  2008,  Pengangkatan  Anak  Kewenangan  Pengadilan  Agama,  Cet-1,  Jakarta:
Kencana
Oemarsalim, 2006, Dasar-dasar Hukum Waris Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta
Ramulyo  Idris,  2000,  Perbandingan  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  Dengan Kewarisan  Menurut  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Perdata  (BW),  Jakarta:
Sinar Grafika
Soekanto Soerjono, 2003, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Sudiyat Iman, 2007, Hukum Adat Sketsa Adat, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
Suparman Eman, 2014, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW.
Bandung: PT Refika Aditama
Suriyaman Mustari Pide A., 2014, Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang, Jakarta:

## Kencana
Surwansyah Absyar, 2009, Tesis, Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2009
Thalib Sayuti, 2004, Hukum Kewarisan Islam Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
Tono  Sidik,  2012,  Kedudukan  Wasiat  Dalam  Sistem  Pembagian  Harta  Peninggalan,
Jakarta:  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia,  DIrektorat  Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
Wawancara pribadi dengan Bapak H. Rosid (Tokoh Agama di Kampung Cicakal Girang) Kanekes, Leuwidamar, 8 Januari 2019
Wawancara pribadi dengan Bapak Jaro Saija, Kanekes, Leuwidamar, 7 Januari 2019.
Wawancara Pribadi dengan Bapak Jaro Sami, Kanekes Leuwidamar, 7 Januari 2019
Wawancara  pribadi  dengan  Bapak  Yardi  (Toko  Masyarakat  Cibeo  Baduy  Dalam )Kanekes, Leuwidamar, 12 Januari 2019
Shariff,  AAM.,  Prosedur  Pendakwaan  Jenayah  Syariah:  Analisis  ke  atas  Peruntukan undang-undang  di  Akta  Keterangan  Mahkamah  Syariah  (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997, Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat , 15. 2011.
Hidma,  T.  R  dan  Rutgers,  G.R., Pitlo  Het  Nederlands  Burgerlijk  Recht  Deel  7  Bewijs Achtste Druk . Terj., (Kluwer: Deventer, 2004).
Hayt  dan  Groeschel, Law  of  Hospital,  Physician  and  Patient ,  (Berwyn:  Physician`s Record Company, 1972).
Noor,  Ruzman  Md  dan  Mokhtar,  Mohd  Istajib,  Ulasan  Kes  dari  Aspek  Pembuktian, Jurnal Kanun 26(1) Jun 2011.
Hashim,  Ashraf,  Tahap  Pembuktian  Di  Dalam  Kes-kes  Jenayah:  Kajian  Perbandingan Antara Undang-undang Islam dan Sivil, Jumal Syariah 9(2), 200l.
Adji,  Indriyanto  Seno, Korupsi  Dan  Permasalahannya , ( Jakarta:  Diadit  Media  Press,
2012).
Adji, Indriyanto Seno, Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Pro Justitia 25(4), 2007.
Mulyatno,  Praktik  Pembatasan  Pembalikan  Beban  Pembuktian  Dalam  Pengadilan Tipikor (Studi Pada Perkara Korupsi Rapbd Kota Semarang Di Pengadilan Tipikor Kota Semarang), Jurisprudence , 6(2) September 2016.
Syakur,  Kukun  Abdul,  Pembuktian  Terbalik  Sebagai  Kebijakan  Kriminal  Dalam
Penanganan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum 5(2) September 2017.
Sagita,  Afrianto,  Pembalikan  Beban  Pembuktian  Sebagai  Kebijakan  Hukum  Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Respublica , 17(1) 2017.
Rochmi, M.N., The Concept of Jus Cogens in the Vienna Convention on the Law of the
Treaties, Transparency International 51, 2018.
Rukmini, Mien, Aspek Pidana dan Kriminologi , (Bandung: Alumni, 2010).
Atmasasmita, Romli, Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi  di Indonesia,
(Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM
RI, 2002.
Adji,  Indriyanto  Seno, Hukum  Pidana  dalam  Perkembangan ,  (Jakarta:  Diadit  Media, 2014).
Kisworo,  Budi, Urgensi  Penerapan  Asas  Pembuktian  Terbalik  Menurut  Hukum  Acara Islam, Jurnal Miqot , 36(1) Januari-Juni 2012.
Yusuf,  Penerapan  Sistem  Pembuktian  Terbalik  Untuk  kasus  korupsi:  Kajian  Antara Hukum Positif dan Hukum Islam, Jurnal Epistemé 8(1) Juni 2013.
Qayyim,  Ibnu, Turuq  al-hukmiyah  fi  siyasah  asy-syar`iyah ,  (Kairo:  Al-Muassasah  al- Arabi, 1961).
Analiansyah,  Hukum  Pembuktian  Terbalik  dalam  Perspektif  Hukum  Islam, Jurnal Al- Murshalah 2(1) 2016).
Prasetyo,  W.,  Metode  Pembuktian  Terbalik  Pada  Tindak  Pidana  Korupsi, Jurnal Al- Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 5(29), 2015. Sholeh, A.N., “MUI: Asas Pembuktian Terbalik Hukumnya Halal,”
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c5019cc3918a/asas- pembuktian-terbalik-hukumnya-halal, 26 April 2019.