Syntax Idea : P–ISSN: 2684-6853  E-ISSN : 2684-883X Vol. 2, No. 3 Maret 2020

## PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN
DAERAH

## TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN PADA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA

## Basuki Rahmat
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) YPPT Priangan Timur Tasikmalaya Email: ukitasik@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan jaminan kesehatan daerah terhadap kualitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin pada Dinas  Kesehatan  Kota  Tasikmalaya.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif analisis. Jumlah populasi sebanyak 67 orang pegawai yang terdiri dari 7 orang petugas di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, masing-masing 3 orang tiap puskesmas  yang  tersebar  di  20  puskesmas  Kota  Tasikmalaya.  Analisis  data menggunakan  analisis  jalur  (path  analisis).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa implementasi  kebijakan  jaminan  kesehatan  daerah  yang  meliputi  komunikasi, sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi  menurut  responden  adalah  sebesar 3520. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator dari implementasi kebijakan jaminan kesehatan daerah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nilai yang diperoleh dari tanggapan responden mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh  petugas  Dinas  Kesehatan/Puskesmas  Kota  Tasikmalaya  dalam  memberikan pelayanan  tentang  jaminan  kesehatan  kepada  masyarakat  miskin  menurut responden  adalah  sebesar  3030.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  indikator-indikator dari  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  sudah  sesuai  yang  diharapkan  oleh masyarakat.  Pengaruh  implementasi  Kebijakan  (Komunikasi,  Sumber  daya, Disposisi,  dan  Struktur  birokrasi)  Terhadap  Kualitas  Pelayanan  Kesehatan  di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya diperoleh pengaruh sebesar 0,494 atau 49,4%, sedangkan  pengaruh  faktor  luar  yang  tidak  termasuk  dalam  variabel  penelitian adalah  sebesar  0,506  atau  50,6%,  dengan  nila  F  hitung  sebesar  15,128  dengan kriteria  penolakan  H o ,  jika  F hitung >  F tabel ,  dengan  mengambil  taraf  signifikan  sebesar 5 %, maka dari tabel distribusi F- Snedecor diperoleh F  ;k ; (n-k-1) = 67-2-1  adalah  sebesar  1,34  atau  cukup  melihat  sig  F  yaitu  0,000  yang  artinya dengan  lebih kecil dari 5 % masih menunjukan signifikan.
Kata kunci : Kebijakan jaminan kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan

## Pendahuluan
Pembangunan  dibidang  kesehatan  merupakan  bagian  dari  pembangunan nasional,  pemerintah  sebagai  institusi  yang  bertanggung  jawab  atas  pemeliharaan kesehatan harus memenuhi kewajiban dalam menyediakan sarana pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu kesehatan bagi seluruh  masyarakat  (Naldi,  2019).  Kesehatan  merupakan  kebutuhan  manusia  yang
utama dan menjadi prioritas yang mendasar bagi kehidupan. Pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan melibatkan seluruh warga masyarakat Indonesia hal tersebut dapat dimengerti karena pembangunan kesehatan mempunyai hubungan yang dinamis dengan sektor pembangunan lainnya.
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun  1992  Pasal  4  tentang  kesehatan,  ditetapkan  bahwa  setiap  orang  berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu, setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak  memperoleh  perlindungan  terhadap  kesehatannya,  dan  negara  bertanggung jawab agar terpenuhinya hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, kemudian pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan  perangkat  daerah  yang  disebut  dengan  Dinas  Kesehatan  kemudian  Dinas Kesehatan  mengalokasikan  dana  kepada  pihak  Rumah  Sakit  Daerah  dan  Puskesmas yang diberikan kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu, dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak Dinas Kesehatan. Persyaratan yang dimaksud adalah warga/  masyarakat  yang  benar-benar  miskin  dan  sudah  terdata  oleh  pemerintah, memiliki kartu jamkesmas.
Program  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan  kesehatan  masyarakat miskin  yang  tidak  mampu.  Melalui  pemeliharaan  kesehatan  masyarakat  miskin  itu diharapkan  dapat  menurunkan  angka  kematian  ibu  melahirkan,  menurunkan  angka kematian bayi dan balita serta penurunan angka kelahiran, disamping dapat terlayaninya kasus-kasus kesehatan masyarakat miskin umumnya (Keputusan Menteri Kesehatan No. 125/Menkes/SK/II/2008  Tanggal  6  Pebruari  2008  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat).
Begitu  juga  yang  terjadi  di  Kota  Tasikmalaya,  melalui  Peraturan  Walikota Tasikmalaya  Nomor  67  Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Kesehatan  Daerah (JAMKESDA)), masyarakat miskin yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya adalah Jamkesmas 183.197 jiwa dan Jamkeskinda 53.364 jiwa. Pemerintah Kota  Tasikmalaya  tahun  2013  mendapatkan  kuota  Jaminan  Asuransi  Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sebanyak 228.000, sementara jumlah warga miskin mencapai 240.093  orang,  dengan  kuota  tersebut  berarti  jumlah  warga  miskin  yang  belum mendapatkan  kartu  Jamkesmas  sebanyak  12.093  orang.  Kekurangan  tersebut  bisa diatasi oleh Jamkeskinda Kota Tasikmalaya.
Walaupun  pemerintah  Kota  Tasikmalaya  sudah  mengatasi  kekurangan  kuota Jamkesmas,  tetapi  fakta  yang  terjadi  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  masih  banyak warga  miskin  yang  tidak  mampu  belum  mendapatkan  fasilitas  kesehatan  ini  terjadi karena  adanya  ketimpangan  data  yang  terjadi  di  tingkat  kelurahan,  sehingga  ada sebagian  masyarakat  yang  mendapatkan  dua  kartu  Jamkesmas  dan  Jamkesda.  Ini menunjukkan  bahwa  implementasi  Jamkesda  masih  kurang  optimal  dan  tidak  tepat sasaran. Selain itu juga masih ada instansi kesehatan yang memungut biaya pengelolaan darah  untuk  warga  miskin  yang  tidak  mampu,  padahal  sesuai  dengan  keputusan Walikota Tasikmalaya bahwa warga miskin dibebaskan dari semua biaya apapun dalam pelayanan kesehatan.
Jumlah  keluarga  miskin  yang  berada  di  Kota  Tasikmalaya  tiap  tahunnya meningkat, pada tahun 2011 jumlah keluarga miskin sebanyak 6.844 orang, tahun 2012 sebanyak  153.197  orang,  sedangkan  pada  tahun  2013  sebanyak  228.781.  Dari  jumlah keluarga  miskin  tersebut  pemerintah  Kota  Tasikmalaya  mengeluarkan  anggaran  biaya untuk  program  Jamkesda  pada tahun  2010  sebesar  Rp.  5.450.000.000,  tahun  2011  Rp. 6.575.777.000,  sedangkan  pada  tahun  2012  sebesar  Rp.  8.694.464.805.  Selain mengeluarkan  biaya  sendiri  pemerintah  Kota  Tasikmalaya  mendapatkan  sumber  dana APBD Propinsi Jawa Barat pada tahun 2010 sebesar Rp. 2,2 miliar, tahun 2011 sebesar Rp. 2,2 miliar dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 2,1 miliar.
Anggaran  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  untuk  Program Jamkesda  ternyata  belum  mampu  mencukupi  kebutuhan  biaya  kesehatan  bagi  warga miskin di Kota Tasikmalaya, masih banyaknya warga miskin yang belum mendapatkan pelayanan  kesehatan  yang  gratis  dari  pemerintah,  bahkan  pada  tahun  2012  pemerintah Kota  Tasikmalaya  menunggak  ke  Rumah  Sakit  Umum  Tasikmalaya  yang  jumlahnya sangat besar. Selain adanya tunggakan, tidak terpenuhinya layanan kesehatan gratis bagi warga miskin ini disebabkan karena banyak ditemukan warga miskin yang mempunyai kartu  kesehatan  ganda,  sehingga  warga  miskin  lain  tidak  memperoleh  kartu  layanan gratis.  Sarana  dan  prasarana  pun  menjadi  salah  satu  persoalan  tidak  terlayaninya masyarakat  miskin  dalam  pelayanan  kesehatan  seperti  kurangnya  tempat  perawatan yang  terbatas  di  Rumah  Sakit,  sehingga  banyak  pasien  Jamkesda  yang  menggunakan tempat transit, sehingga membuat ketidaknyamanan bagi keluarga atau penunggu pasien yang dapat mengakibatkan keluarga atau penunggu pasien terpapar penyakit.
Dengan  adanya  program  jaminan  kesehatan  bagi  masyarakat  miskin  sangat membantu bagi mereka yang membutuhkan biaya pengobatan bagi rawat jalan maupun rawat  inap,  terutama  bagi  mereka  yang  akan  menjalani  tindakan  operasi  yang membutuhkan  biaya  yang  cukup  mahal,  dengan  adanya  Jamkesda  masyarakat  dapat menjalani  tindakan  tersebut  dengan  tidak  membayar.  Untuk  meningkatkan  pelayanan kesehatan  yang  gratis  bagi  warga  miskin  perlu  dibuat  suatu  kebijakan  agar  seluruh warga miskin khususnya yang ada di Kota Tasikmalaya mendapatkan layanan kesehatan gratis.
Dalam  pelaksanaan  program  Jaminan  Kesehatan  Daerah  di  Kota  Tasikmalaya memang  masih  banyak  menghadapi  kendala-kendala  baik  secara  internal  maupun eksternal.  Berbagai  permasalahan  masih  sering  ditemui  terkait  dengan  kebijakan tersebut,  baik  karena  kurang  siapnya  kelembagaan  pengelola  maupun  ketersediaan anggaran  untuk  menjalankan  program  dengan  baik.  Masalah-masalah  tersebut  semula diharapkan  akan  memperoleh  bantuan  dari  pemerintah  daerah.  Namun  secara  umum, distribusi  tersebut  sulit  diperoleh  karena  keterbatasan-keterbatasan  dana  pemerintah daerah.
Sehubungan  dengan  kebijakan  tersebut  dalam  mengimplementasikan  suatu kebijakan  diperlukan  hal-hal  seperti  yang  dikatakan  (Edwards,  1980),  dalam menjalankan  kebijakan  perlu  memperhatikan  empat  isu  pokok  agar  implementasi
kebijakan menjadi efektif, yaitu communication , resource , disposition or attitudes , dan bureaucratic structures
Implementasi  kebijakan  sebagaimana  pendapat  Howelett  dan  Rames  (1960:45 dalam  Teguh  Yuwono,  2002:8)  adalah  mentransfer  kebijakan  ke  dalam  program  dan tindakan  aksi  sehingga  membutuhkan  berbagai  kondisi  yang  berkaitan  dengan  bentuk masalah  yang  hendak  dipecahkan  dengan  implementasi  kebijakan  itu  sendiri,  kondisi lingkungan yang ikut mempengaruhi implementasi, organisasi pelaksanaan dan sumber daya pelaksanaan serta sumber daya yang beralokasi.
Sementara  menurut  Paters  Hufen  dan  Nispen  (1998:34)  dalam  (Soesilowati  & Sucihatiningsih,  2016)  melihat  implementasi  kebijakan  mengandung  unsur-unsur berdasarkan  instrumen  kebijakan  yang  meliputi  antara  lain  adalah  :  (1)  sistem  karier pegawai,  teknik  medis  (dokter,  bidan,  perawat)  atau  memberikan  sistem  kenyamanan dan  keamanan  pasien,  dan  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang  lebih  baik,  lebih cepat  dan  lebih  akurat,  lebih  baru,  serta  sesuai  dengan  harapan  pelanggan/pasien. Rakyat  adalah  pemilik  ditujukan  pada  seperangkat  nilai  yang  menjadi  dasar  tindakan para  pihak  yang  terlibat  dalam  implementasi.  (2)  Jaringan  kerja,  baik  secara  personal maupun  institusi  di  dalam  dan  luar  negeri.  Guna  memenuhi  tuntutan  reformasi pelayanan atau birokrasi. Menurut pandangan Islami (2007:26), “dalam hal ini birokrasi tidak  hanya  bertanggung  jawab  yuridis  formal  tetapi  juga  bertanggung  jawab  moral” dan sumber kekuatan dan lain-lain yang ditujukan pada seperangkat nilai yang menjadi dasar tindakan bagi para pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
Selain  instrumen  sebagaimana  disebutkan  di  atas  implementasi  menurut  Lester dan  Stewart  (2000)  dalam  (Mulyadi,  2015)  juga  membutuhkan  kejelasan  dari  pihak yang  akan  melaksanakan  kebijakan  itu  dan  pilihan  pada  teknik  implementasi. Pendekatan  pertama  pada  seputar  siapa  melaksanakan  pelaksana  atau  para  pihak  yang terlibat  dalam  implementasi  untuk  menerapkan  standar  pelayanan  kesehatan,  sistem pengawasan,  pemberian  sanksi  dan  hukuman,  berdasarkan  pada  upaya  persuasif  yang memberikan kebebasan kepada pelaksana atau para pihak yang terlibat untuk mengikuti atau  tidak  mengikuti  mekanisme  yang  sudah  digariskan  disertai  dengan  konsekuensi logis pilihan mereka.
Menghadapi  permasalahan  kesehatan  dengan  multi  aspek  sebagaimana  telah dijelaskan di atas maka jelaslah bahwa sehebat apapun sebuah implementasi kebijakan dirumuskan  dan  diimplementasikan,  termasuk  kebijakan  sektor  pelayanan  kesehatan yang diharapkan berdampak pada kualitas hidup masyarakat, akan tidak semudah yang dibayangkan.  Hal  ini  karena  beragamnya  aspek  kesehatan  itu  sendiri  yang  kemudian berhadapan  dengan  berbagai publik  interest sejak policy  process berlangsung,  tetapi juga  perubahan  arah  kebijakan  sering  terjadi  pada  setiap  periode  pergantian kepemimpinan termasuk instabilitas politik pasca orde baru.
Selain  itu  juga  permasalahan-permasalahan  dalam  penyaluran  dana  Jaminan Kesehatan Daerah di Kota Tasikmalaya adalah : kurangnya sosialisasi penggunaan kartu Jaminan  Kesehatan  Daerah,  pendataan  keluarga  miskin  kurang  akurat  sehingga  tidak tepat  sasaran,  banyak  kartu  tanda  penduduk  yang  double,  nama  tidak  sesuai  dengan
identitas  lain  (KTP  +  KK),  dan  sarana  di  rumah  sakit  belum  menunjang.  Berbagai permasalahan di bidang kesehatan sebagaimana dipaparkan di atas adalah yang dialami oleh pihak Dinas Kesehatan maupun masyarakat Tasikmalaya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  diarahkan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  secara mendalam  tentang  pengaruh  implementasi  kebijakan  Jamkesda  terhadap  pelayanan kesehatan  masyarakat  miskin  pada  Dinas  Kesehatan  Kota  Tasikmalaya.  Penelitian  ini menggunakan  metode  deskriptif  analisis  yaitu  melakukan  penelitian  terhadap kenyataan-kenyataan  yang  tengah  berlangsung  yang  merupakan  suatu  masalah  yang harus segera diatasi. Sejalan dengan pendapat (Komariah, 2012) bahwa pada umumnya persamaan  sifat  dan  segala  bentuk  penyelidikan  deskriptif  ini  menuturkan  dan menafsirkan  data  yang  ada,  seperti  situasi  yang  dialami,  hubungan  kegiatan  dan pandangan terhadap proses yang sedang terjadi.

## Hasil dan Pembahasan
Analisis  data  menggunakan  analisis  jalur  ( path  analisis )  dengan  bantuan  SPSS Versi 17.0. Hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis untuk melihat :
1. Pengaruh  variabel  X 1 (komunikasi)  terhadap  variabel  Y  (kualitas  pelayanan)  di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
2. Pengaruh  variabel  X 2 (sumber  daya)  terhadap  variabel  Y  (kualitas  pelayanan)  di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
3. Pengaruh variabel X 3 (disposisi) terhadap variabel Y (kualitas pelayanan) di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
4. Pengaruh variabel X 4 (struktur birokrasi) terhadap variabel Y (kualitas pelayanan) di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
5. Pengaruh  variabel  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi terhadap variabel kualitas pelayanan di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
Pengaruh komunikasi terhadap kualitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin pada  Dinas  Kesehatan  Kota  Tasikmalaya  dapat  dilihat  dari  indikator  yang  digunakan yaitu : transformasi, kejelasan, dan konsistensi
Untuk  menguji  hipotesis  diatas  maka  dilakukan  pengolahan  atas  data,  dimana berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran  didapat nilai koefisien jalur  YX1 sebesar 0,238.  Untuk  dapat  mengetahui  besarnya  pengaruh  komunikasi  terhadap  kualitas pelayanan  kesehatan  dilakukan  perhitungan  pengaruh  langsung  dan  pengaruh  tidak langsung komunikasi terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang penulis sajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1 Analisis Pengaruh Komunikasi Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya No. Uraian Total Pengaruh 1 Pengaruh Langsung Y  X 1 → Y = (0,238) 2 0.057 2 Pengaruh Tidak Langsung Y  X 1 → X 2 → Y 2 (0,238. 0,357. 0,264) 0.022 3 Y  X 1 → X 3 → Y 3 (0,238. 0,509. 0,248) 0,030 4 Y  X 1 → X 4 → Y 4 (0,238. 0,284. 0,217) 0,015 Total pengaruh X 1 terhadap Y 0,124
Pada  Tabel  1  menunjukkan  bahwa  pengaruh  langsung  komunikasi  terhadap kualitas pelayanan kesehatan (  YX1 ) 2 sebesar 0,057 sedangkan pengaruh tidak langsung yang melalui sumber daya sebesar 0,022, melalui disposisi sebesar 0,030, dan struktur birokrasi sebesar 0,015 sehingga total pengaruh komunikasi terhadap kualitas pelayanan kesehatan  sebesar  0,124.  Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  komunikasi berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan sebesar 12,4%.
Dengan kriteria penolakan Ho jika -t½ α > t hitung atau t hitung > t½ α, maka dengan koefisien  beta  (  )  =  0,238,  diperoleh  nilai  t hitung sebesar  2,222  (lampiran  5)  dengan mengambil  taraf  signifikansi  sebesar  5  %,  maka  nilai  t tabel 2,000,  sehingga  -t½  α  > t hitung >  t½  α  maka  terima  Ho  atau  dengan  kata  lain  komunikasi  berpengaruh  terhadap kualitas pelayanan kesehatan.
Pengaruh sumber daya terhadap kualitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin pada  Dinas  Kesehatan  Kota  Tasikmalaya  dapat  dilihat  dari  indikator  yang  digunakan yaitu  :  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  anggaran,  sumber  daya  peralatan,  dan sumber daya informasi dan kewenangan.
Untuk  menguji  hipotesis  diatas  maka  dilakukan  pengolahan  atas  data,  dimana berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran  didapat nilai koefisien jalur  YX2 sebesar 0,264.  Untuk  dapat  mengetahui  besarnya  pengaruh  sumber  daya  terhadap  kualitas pelayanan  kesehatan  dilakukan  perhitungan  pengaruh  langsung  dan  pengaruh  tidak langsung  sumber  daya  terhadap  kualitas  pelayanan  kesehatan  yang  penulis  sajikan dalam Tabel 2.
Tabel 2
Analisis Pengaruh Sumber Daya Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan
Pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya No. Uraian Total Pengaruh 1 Pengaruh Langsung Y  X 2 → Y = (0,264) 2 0.070 2 Pengaruh Tidak Langsung Y  X 2 → X 3 → Y 3 (0,264. 0,496. 0,248) 0.032 3 Y  X 2 → X 4 → Y 4 (0,264. 0,197. 0,217) 0.011 4 Y  X 2 → X 1 → Y 1 (0,264. 0,357. 0,238) 0.022 Total pengaruh X 1 terhadap Y 0,136
Pada  Tabel  2  menunjukkan  bahwa  pengaruh  langsung  sumber  daya  terhadap kualitas pelayanan kesehatan (  YX2 ) 2 sebesar 0,070 sedangkan pengaruh tidak langsung yang  melalui  disposisi  sebesar  0,032,  melalui  struktur  birokrasi  sebesar  0,011,  dan melalui  komunikasi  sebesar  0,022  sehingga  total  pengaruh  sumber  daya  terhadap kualitas  pelayanan  kesehatan  sebesar  0,136.  Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa sumber daya berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan sebesar 13,6%.
Dengan kriteria penolakan Ho jika -t½ α > t hitung atau t hitung > t½ α, maka dengan koefisien  beta  (  )  =  0,264,  diperoleh  nilai  t hitung sebesar  2,516  (lampiran  5)  dengan mengambil  taraf  signifikansi  sebesar  5  %,  maka  nilai  t tabel 2,000,  sehingga  -t½  α  > t hitung > t½ α maka terima Ho atau dengan kata lain sumber daya berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan.
Pengaruh  disposisi  terhadap  kualitas  pelayanan  kesehatan  masyarakat  miskin pada  Dinas  Kesehatan  Kota  Tasikmalaya  dapat  dilihat  dari  indikator  yang  digunakan yaitu  :  pengetahuan,  pemahaman  dan  pendalaman  terhadap  kebijakan,  arah  respons, menerima, menolak atau netral, dan intensitas terhadap kebijakan
Untuk  menguji  hipotesis  diatas  maka  dilakukan  pengolahan  atas  data,  dimana berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran  didapat nilai koefisien jalur  YX3 sebesar 0,248.
Dengan kriteria penolakan Ho jika -t½ α > t hitung atau t hitung > t½ α, maka dengan koefisien  beta  (  )  =  0,248,  diperoleh  nilai  t hitung sebesar  2,112  (lampiran  5)  dengan mengambil  taraf  signifikansi  sebesar  5  %,  maka  nilai  t tabel 2,000,  sehingga  -t½  α  > t hitung >  t½  α  maka  terima  Ho  atau  dengan  kata  lain  disposisi  berpengaruh  terhadap kualitas pelayanan kesehatan.
Pengaruh  struktur  birokrasi  terhadap  kualitas  pelayanan  kesehatan  masyarakat miskin  pada  Dinas  Kesehatan  Kota  Tasikmalaya  dapat  dilihat  dari  indikator  yang digunakan yaitu : prosedur operasi standar dan fragmentasi yang berasal dari organisasi.
Untuk  menguji  hipotesis  diatas  maka  dilakukan  pengolahan  atas  data,  dimana berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran  didapat nilai koefisien jalur  YX4 sebesar
0,217.  Untuk  dapat  mengetahui  besarnya  pengaruh  struktur  birokrasi  terhadap  kualitas pelayanan  kesehatan  dilakukan  perhitungan  pengaruh  langsung  dan  pengaruh  tidak langsung struktur birokrasi terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang penulis  sajikan dalam Tabel 3.
Tabel 3 Analisis Pengaruh Struktur Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya No. Uraian Total Pengaruh 1 Pengaruh Langsung Y  X 4 → Y = (0,217) 2 0.047 2 Pengaruh Tidak Langsung Y  X 4 → X 1 → Y 1 (0,217. 0,284. 0,238) 0.015 3 Y  X 4 → X 2 → Y 2 (0,217. 0,197. 0,264) 0.011 4 Y  X 4 → X 3 → Y 3 (0,217. 0,352. 0,217) 0,017 Total pengaruh X 1 terhadap Y 0,090
Pada  Tabel  3  menunjukkan  bahwa  pengaruh  langsung  struktur  organisasi terhadap kualitas pelayanan kesehatan (  YX4 ) 2 sebesar 0,047 sedangkan pengaruh tidak langsung yang melalui komunikasi sebesar 0,015, melalui disposisi sebesar 0,011, dan melalui  struktur  birokrasi  sebesar  0,017  sehingga  total  pengaruh  struktur  birokrasi terhadap kualitas pelayanan kesehatan sebesar 0,090. Dengan demikian dapat diketahui bahwa  struktur  birokrasi  berpengaruh  terhadap  kualitas  pelayanan  kesehatan  sebesar 9,0%.
Dengan kriteria penolakan Ho jika -t½ α > t hitung atau t hitung > t½ α, maka dengan koefisien  beta  (  )  =  0,217,  diperoleh  nilai  t hitung sebesar  2,227  (lampiran  5)  dengan mengambil  taraf  signifikansi  sebesar  5  %,  maka  nilai  t tabel 2,000,  sehingga  -t½  α  > t hitung >  t½  α  maka  terima  Ho  atau  dengan  kata  lain  disposisi  berpengaruh  terhadap kualitas pelayanan kesehatan.
Pengujian  hipotesis  “pengaruh  Implementasi  Kebijakan  (Komunikasi,  Sumber daya,  Disposisi,  dan  Struktur  birokrasi)  Terhadap  Kualitas  Pelayanan  Kesehatan  di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya” tersebut  menggunakan  uji  F  yaitu  untuk  menguji apakah  terdapat  pengaruh  secara  signifikan  antara  Implementasi  Kebijakan (Komunikasi,  Sumber  daya,  Disposisi,  dan  Struktur  birokrasi)  Terhadap  Kualitas Pelayanan  Kesehatan  di  Dinas  Kesehatan  Kota  Tasikmalaya,  dimana  hasil  dan pengolahan data melalui SPSS versi 17.0.
Untuk  pengujian  hipotesis  dilakukan  pengolahan  data,  dimana  dari  hasil perhitungan  (lampiran  5)  di  peroleh  koefisien  jalur  y X1X2  X3X4 sebesar  0,703,  YX1 sebesar  0,124,  YX2 sebesar  0,136,  YX3 sebesar  0,143,  dan  YX4 sebesar  0,090 dilakukan analisis melalui pengaruh langsung dan tidak langsung pada tabel 4.
Tabel 4
Analisis Pengaruh Implementasi Kebijakan (Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi) Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan di Dinas
Kesehatan Kota Tasikmalaya No. Uraian Total Pengaruh 1 Pengaruh Langsung Y  X 1 → Y = (0,238) 2 0.057 2 Pengaruh Tidak Langsung Y  X 1 → X 2 → Y 2 (0,238. 0,357. 0,264) 0.022 3 Y  X 1 → X 3 → Y 3 (0,238. 0,509. 0,248) 0,030 4 Y  X 1 → X 4 → Y 4 (0,238. 0,284. 0,217) 0,015 Total pengaruh X 1 terhadap Y 0,124 5 Pengaruh Langsung Y  X 2 → Y = (0,264) 2
0.070
6 Pengaruh Tidak Langsung Y  X 2 → X 3 → Y 3 (0,264. 0,496. 0,248) 0.032
7 Y  X 2 → X 4 → Y 4 (0,264. 0,197. 0,217) 0.011 8 Y  X 2 → X 1 → Y 1 (0,264. 0,357. 0,238) 0.022 Total pengaruh X 2 terhadap Y 0,136 9 Pengaruh Langsung Y  X 3 → Y = (0,248) 2 0.062
10 Pengaruh Tidak Langsung Y  X 3 → X 4 → Y 4 (0,248. 0,352. 0,217) 0.019 11 Y  X 3 → X 1 → Y 1 (0,248. 0,509. 0,238) 0.030 12 Y  X 3 → X 2 → Y 2 (0,248. 0,496. 0,264) 0.032 Total pengaruh X 3 terhadap Y 0,143 13 Pengaruh Langsung Y  X 4 → Y = (0,217) 2 0.047
14 Pengaruh Tidak Langsung Y  X 4 → X 1 → Y 1 (0,217. 0,284. 0,238) 0.015
15 Y  X 4 → X 2 → Y 2 (0,217. 0,197. 0,264) 0.011
16 Y  X 4 → X 3 → Y 3 (0,217. 0,352. 0,217) 0,017 Total pengaruh X 4 terhadap Y 0,090 17 Total pengaruh X1, X2, X3, dan X4 Terhadap Y 0,494 18 Pengaruh faktor residu  → Y = (PY  ) 2 0,506 19 Total pengaruh 1,00
Dari  Tabel  4  di  atas  menunjukkan  bahwa  pengaruh  implementasi  Kebijakan (Komunikasi,  Sumber  daya,  Disposisi,  dan  Struktur  birokrasi)  Terhadap  Kualitas Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya diperoleh pengaruh sebesar
0,494 atau 49,4%, sedangkan pengaruh faktor luar yang tidak termasuk dalam variabel penelitian  adalah  sebesar  0,506  atau  50,6%.  Faktor  tersebut  diduga  antara  lain kompensasi, prestasi kerja, pengawasan langsung maupun tidak langsung, penghargaan, dan lain-lain.
Dari hasil perhitungan SPSS (lampiran 5), diperoleh nilai F hitung sebesar 15,128 dengan  kriteria  penolakan  H o ,  jika  F hitung >  F tabel ,  dengan  mengambil  taraf  signifikan  sebesar 5 %, maka dari tabel distribusi F- Snedecor diperoleh F  ;k ; (n-k-1) = 67-2- 1 adalah sebesar 1,34 atau cukup melihat sig F yaitu 0,000 yang artinya dengan  lebih kecil dari 5 % masih menunjukan signifikan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut :
1. Implementasi  kebijakan  jaminan  kesehatan  yang  terdiri  dari  komunikasi,  sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya sudah cukup  berjalan  dengan  optimal,  hal  ini  dapat  terlihat  dari  kategori  yang  diperoleh dari tanggapan responden ada pada kategori baik.
2. Kualitas  pelayanan  kesehatan  pada  masyarakat  miskin  di  Dinas  Kesehatan  Kota Tasikmalaya  sudah  baik,  hal  ini  terlihat  dari  tanggapan  responden  bahwa  kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas sudah baik.
3. Ada pengaruh signifikan implementasi kebijakan jaminan kesehatan daerah terhadap kualitas  pelayanan  kesehatan  masyarakat  miskin  pada  Dinas  Kesehatan  Kota Tasikmalaya baik secara parsial maupun simultan.
Dinas  Kesehatan  Kota  Tasikmalaya  perlu  mengevaluasi  kebijakan  Jamkesmas terutama Pedoman Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jamkesmas dan dalam hal kepesertaan, akses,  mekanisme  pelayanan,  pendanaan  dan  mutu  pelayanan.  Pemerintah  Daerah  / Dinas  Kesehatan  perlu  membuat  Peraturan  Daerah  mengenai  pelaksanaan  Jamkesmas yang  mengatur  secara  terintegratif  dan  komprehensif  tentang  kepesertaan,  akses, mekanisme  pelayanan,  pendanaan  dan  mutu  pelayanan,  dan  perlu  membuat  kebijakan dan program pengembangan SDM di bidang pelayanan Jamkesmas melalui pendidikan dan  pelatihan  keterampilan  manajemen  pelayanan,  kursus,  seminar,  lokakarya, meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi sosial dalam pelaksanaan Jamkesmas.

## BIBLIOGRAFI
Edwards, George C. (1980). Implementing public policy . Congressional Quarterly Press.
Komariah,  Siti.  (2012). Respons  siswa  terhadap  penggunaan  model  pembelajaran active  learning  hubungannya  dengan  minat  belajar  siswa  pada  mata  pelajaran IPS: Penelitian di kelas V MI Naelushibyan Cibiru Wetan Cileunyi Bandung . UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Mulyadi,  Deddy.  (2015).  Perilaku  organisasi  dan  kepemimpinan  pelayanan. Bandung: Alfabeta .
Naldi,  Yandri.  (2019).  Implementasi  Regulasi  Pelayanan  Medis  Bagi  Mahasiswa Kedokteran  di  Rumah  Sakit  Waled  Kabupaten  Cirebon. Syntax  Literate;  Jurnal Ilmiah Indonesia , 4 (9), 152–162.
Soesilowati, Etty, & Sucihatiningsih, D. W. P. (2016). Strategic Policies for Increasing the  Competitive  Powers  of  Indonesian  Horticultural  Products  in  Asean  Markets. 1st Unnes International Conference , 64.