## A Comparative Study of the Legal History of the Regulation of Excise Tape Attachment in Indonesian and Philippine National Laws

## Studi Komparasi Hukum Atas Sejarah Hukum Regulasi Pelekatan Pita Cukai Dalam Hukum Nasional Indonesia Dan Filipina
Carl Augustinus Hothinca Soutihon Tampubolon 1) ; Jelly Leviza 2) 1,2,) Fakultas Hukum,Universitas Sumatera Utara Email: 1) carl.tampubolon@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [06 January 2024]
Revised [29 March 2024] Accepted [04 April 2024]

## ABSTRAK
Salah satu pendapatan negara berasal dari cukai khususnya produk hasil tembakau yaitu rokok. Namun,  diperlukan  suatu  terobosan  atau  langkah-langkah  tertentu  agar  pendapatan  negara tersebut  dapat  diperoleh  secara  optimal.  Tentu  diperlukan  pengawasan  dan  kontrol  serta mekanisme  yang  ketat  terhadap  pengenaan  cukai  rokok  sehingga  memastikan  pelunasan cukainya. Sebagai tanda pelunasan cukai tersebut saat ini secara fisik terdapat pita cukai pada produk rokok. Selain di Indonesia, perlu memandang negara lain yang memberikan pengaturan terhadap  pita  cukai  rokok  sebagai  tanda  pelunasan  cukainya  yaitu  Filipina.  Hal  tersebut  dapat kita  lihat  melalui  mekanisme  ataupun  prosedur  hukum  yang  dimiliki  oleh  negara  tersebut.  Oleh karena  itu,  melalui  penelitian  ini  akan  ditelaah  Studi  Komparasi  Hukum  atas  Sejarah  Hukum Regulasi  Peletakan  Pita  Cukai  dalam  Hukum  Nasional  Indonesia  dan  Filipina.  Kemudian, sebagai  alat  untuk  menguji  tulisan  ilmiah  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis-normatif dengan  pendekatan  perundang-  undangan.  Selain  itu,  untuk  memperkaya  penelitian  ini  akan menggunakan  comparative  law  system  sebagai  bahan  perbandingan  dalam  mengolah  data penelitian.  Hasil  dari  penelitian  ini,  harapannya  berdasarkan  dari  mekanisme  yang  dimiliki  oleh beberapa  negara,  agar  Indonesia  dapat  mengikuti  pola  tersebut  sebagai  bentuk  nyata  untuk meningkatkan pendapatan negara yang lebih banyak.

## ABSTRACT
One  of  the  state  revenues  comes  from  excise  tax,  especially  tobacco  products,  namely cigarettes.  However,  a  breakthrough  or  certain  steps  are  needed  so  that  state  revenue  can  be obtained optimally. Of course, supervision and control are needed as well as a strict mechanism for the imposition of cigarette excise to ensure the repayment of excise. As a sign of the payment of  excise  tax,  there  is  currently  a  physical  excise  tax  band  on  cigarette  products.  In  addition  to Indonesia, it is necessary to look at other countries that regulate cigarette excise tapes as a sign of  excise  payment,  namely  the  Philippines.  We  can  see  this  through  the  mechanisms  or  legal procedures owned by the country. Therefore, through this research, a Legal Comparative Study of  the  Legal  History  of  the  Regulation  of  the  Placement  of  Excise  Stamps  in  Indonesian  and Philippine  National  Law  will  be  examined.  Then,  as  a  tool  to  test  this  scientific  paper,  it  uses  a type  of  juridical-normative  research  with  a  legislative  approach.  In  addition,  to  enrich  this research, it will use a comparative law system as a comparison material in processing research data.  The  result  of  this  research  is  the  hope  that  based  on  the  mechanisms  owned  by  several countries, Indonesia can follow this pattern as a tangible form of increasing more state revenue.

## KEYWORDS
Legal Comparison, State Revenue, Tobacco Excise
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  disebutkan  bahwa  Negara  Republik  Indonesia  adalah  negara hukum  dijadikan  panglima  tertinggi  untuk  mewujudkan  kebenaran  dan  keadilan  di  Indonesia.  Hukum adalah  suatu  rangkaian  peraturan  yang  menguasai  tingkah  laku  dan  perbuatan  tertentu  dari  hidup manusia  dalam  hidup  bermasyarakat.  Mematuhi  peraturan  hukum  menjunjung  hukum  tersebut  dengan cara kesadaran dan keikhlasan mematuhi peraturan nya terhadap warga negara yang tidak menjunjung tinggi  hukum  disebut  melakukan  pelanggaran  hukum.  Penegakan  hukum  adalah  proses  dilakukannya upaya  untuk  tegaknya  atau  fungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  perilaku dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara. (Alfetra, 2023)
Hukum  bukan  hanya  berbicara  tentang  hubungan  antara  manusia  dengan  badan  hukum (korporasi/lembaga), melainkan berbicara lebih jauh lagi yang yaitu berkaitan dengan hukum kebendaan kaitannya dengan manusia. Salah satunya adalah rokok. Penggunaan rokok dan tembakau bagi manusia sudah  seperti  hidup berdampingan.  Tanpa menghisap  rokok  ataupun  tembakau  maka  hidup  tidak  akan sempurna.  Hal  demikian  merupakan  suatu  kebiasaan  yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari  budaya masyarakat.  Maka  disinilah  muncul  hukum  untuk  menjawab  suatu  peristiwa  hukum  di  masyarakat. Berbicara  tentang  rokok,  harus  membicarakan  sedari  awal  tentang  bahan  utama  dari  rokok  itu  sendiri, yaitu tembakau. Penggunaan tembakau di Indonesia cukup fantastis sehingga penggunaannyapun harus di  awasi.  Pengawasan  itu  dilakukan  guna  untuk  menciptakan  kesejahteraan,  keadilan,  dan
keseimbangan  bagi  masyarakat.  Terlebih  bahan  tembakau  itu  sendiri.  Sebagaimana  tembakau merupakan  barang-barang  tertentu  yang  mempunyai  karakteristik  yang  disebutkan  dalam  Pasal  2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  yaitu konsumsinya  perlu  dikendalikan,  peredarannya  perlu  diawasi,  pemakaiannya  dapat  menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara  demi  keadilan  dan  keseimbangan,  serta  barang-barang  yang  mempunyai  sifat  dan  karakteristik tersebut dinyatakan sebagai barang kena cukai. (Aziz & Cahyani, 2023)
Klasifikasi barang tertentu yang merupakan Barang Kena Cukai (BKC) diatur dalam Pasal 4 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1995  tentang  Cukai  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan sebagai berikut:
a.  Etil Alkohol atau Etanol.
b.  Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA).
c.  Hasil  Tembakau,  yang  meliputi:  sigaret,  cerutu,  rokok  daun,  tembakau  iris,  dan  hasil  pengelolaan tembakau lainnya.
Sampai  dengan  saat  ini  sumber  penerimaan  negara  berasal  dari  ketiga  obyek  cukai  tersebut. Sementara  itu,  target  penerimaan  cukai  plastik  dan  Minuman  Berpemanis  Dalam  Kemasan  (MBDK) direvisi karena belum bisa diimplementasikan pada tahun 2023. Dari antara objek cukai tersebut, sumber penerimaan terbesar adalah cukai hasil tembakau khususnya rokok.
Penerimaan cukai HT tahun 2018 sebesar Rp152,9 Triliun, jumlah tersebut melebihi target APBN 2018 sebesar Rp148,2 Triliun,  dengan persentase capaian sebesar 103,2%. Realisasi 2018 lebih tinggi dari realisasi 2017 dengan kenaikan sebesar 3,5% atau senilai Rp6,3 Triliun. Realisasi penerimaan cukai tahun 2019 sebesar Rp172,4 Triliun atau 104,18% dari target APBN 2019, naik 8,04% dari tahun 2018. Pada Tahun 2020, cukai HT berkontribusi hingga 96,6% terhadap penerimaan cukai atau lebih tinggi dari kontribusi  tahun 2019 yang 95,6%, dan  80,0%  terhadap  penerimaan  total  DJBC. Penerimaan  cukai  HT tahun  2020,  mencapai  Rp170,2  Triliun  atau  103,2%  dari  target  dan  tumbuh  3,3%  dibandingkan penerimaan tahun 2019. Penerimaan Cukai HT tahun 2021 tumbuh 10,91 %, mencapai Rp188,81 triliun atau  108,65  persen  dari  targetnya.  Penerimaan  Cukai  HT  tahun  2022  tumbuh  15,79  %,  mencapai Rp218,62  triliun  atau  104,15  persen  dari  targetnya.  Sementara  itu  sampai  dengan  bulan  Oktober, penerimaan Cukai HT tahun 2023 Rp 163,2 triliun atau 70,2% dari APBN.
Dari  data  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  rokok  sangat  diminati  oleh  masyarakat  Indonesia. Pengertian rokok menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012  Tentang  Pengamanan  Bahan  Yang  Mengandung  Zat  Adiktif  Berupa  Produk  Tembakau  Bagi Kesehatan ialah :
“Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup  asapnya,  termasuk  rokok  kretek  rokok  putih,  cerutu  atau  bentuk  lainnya  yang  dihasilkan  dari tanaman  nicotiana  tabacum,  nicotiana  rustica,  dan  spesies  lainnya  atau  sintetisnya  yang  asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan  tambahan”
Tanda  legalnya  peredaran  rokok  di  masyakat  dengan  cara  dilekati  pita  cukai  atau  pembubuhan cukai  pada  kemasannya  sebagai  tanda  pelunasan  agara  dapat  ditawarkan,  diserahkan,  dijual,  atau disediakan  untuk  dijual,  setelah  dikemas  untuk  penjualan  eceran  dan  dilekati  pita  cukai  atau  dibubuhi tanda pelunasan cukai sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (Aziz & Cahyani, 2023, p. 64)
Oleh karena itu, komoditas tembakau yang dijadikan bahan baku rokok telah menjadi gaya hidup yang  sulit  untuk  di  hilangkan.  Bahkan  beberapa  negara-negara  selain  Indonesia  juga  mengakui  hal demikian.  Konsumsi  rokok  di  Indonesia  terus  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  dari  tahun  1995 sampai  dengan  2010.  Peningkatan  prevalensi  perokok  dewasa  pada  tahun  1995  mencapai  53,4%  laki- laki  dan  1,7%  perempuan.  Selama  kurun  waktu  15  tahun,  perokok  dewasa  laki-laki  meningkat  menjadi 65,9% dan perempuan menjadi 4,2%. Peningkatan konsumsi rokok ini merupakan salah satu penyebab kematian meningkat pesat di dunia saat ini.
Indonesia  merupakan  negara  ketiga  dengan  jumlah  perokok  tertinggi  di  dunia,  setelah  Cina  dan India,  dengan  prevalensi  perokok  tertinggi  di  dunia  yaitu  36,1%  (GATS  2011).  Di  Indonesia,  tingkat produksi  rokok  pada  tahun  2010  telah  mencapai  260  miliar  batang,  dan  di  tahun  2011  bahkan  telah mencapai  270  miliar  batang.  Sementara  jumlah  penduduk  di  Indonesia  adalah  berkisar  230  juta  jiwa.
Dalam data Riskesdas 2010 perokok pasif perempuan sebanyak 62 juta, dan laki-laki sebanyak 30 juta sehingga  terdapat  92  juta  perokok  pasif  di  Indonesia.  Dan  sebanyak  11,4  juta  anak  usia  0-4  tahun terpapar  asap  rokok.  Sedangkan  pada  data  GATS  2011  menunjukkan  jumlah  perokok  pasif  sebanyak 133,3 juta terpapar asap rokok di rumah. (Rosdianti, 2012)
Melihat dari data yang telah di paparkan, tentu harus ada penguatan regulasi terkati dengan rokok ataupun  tembakau  yang  disematkan  didalam  produk-produknya  demi  keadilan  atas  kesehatan masyarakat. Kemudian, tidak luput juga dengan pengambilan mekanisme huku di berbagai negara untuk dijadikan  sebagai  referensi  dalam  pembuatan  regulasi.  Walaupun  sumbangsih  rokok/tembakau  ini memiliki  pengaruh  terhadap  pendapatan  negara,  tentunya  harus  ada  pengelolaan  yang  optimal  demi keberlangsungan hidup masyarakat dan negara.

## LANDASAN TEORI
Penelitian  ini  meninjau  dari  segi  aspek  ilmu  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan peletakan  pita  cukai  dalam  hukum  nasional  Indonesia  dan  Filipina,  demi  mengoptimalkan  pendapatan negara.  Kemudian,  untuk  memperkaya  isi  dari  penelitian  ini  tentu  akan  dikaitkan  dengan  beberapa mekanisme  pengelolaan  tembakau  di  berbagai  negara.  Menyoroti  persoalan  ini,  peneliti  akan  melihat berbagai  macam  bahan  seperti  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  lainnya.  Pada  umumnya,  dari  beberapa penelitian  yang  sama  hanya  memandang  kedudukan  cukainya  saja  dan  merespon  keberadaan komoditas  tembakau  baru  terkait  dengan  penerimaan  pendapatan  negara.  Oleh  karena  itu,  tinjauan literatur yang akan digunakan akan lebih dekat dengan regulasi dan nantinya akan menghasilan sebuah pengoptimalan  dalam  mengelola  tembakau  yang  disematkan  pita  cukai.  Tidak  lain  tidak  bukan, penelusuran  di  berbagai  literatur  dalam  penelitian  berfungsi  untuk  menjawab  persoalan-persoalan  yang ada.  Maka  dari  hasil  penelitian  ini  memberikan  pandangan  lain  yang  berkaitan  dengan  tema/judul penelitan  untuk  memberikan  yang  terbaik  bagi  Indonesia.  Terkhusus,  terlibatnya  peran  stake  holder khususnya  pemerintah  dalam  hal  ini  aparat  penegak  hukum  dapat  memperhatikan  lebih  serius  terkait dengan  pengelolaan  tembakau  yang  disematkan  pita  cukai  sebagai  bentuk  langkah  meningkatkan pendapatan negara.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini menggunakan  alat  atau metode  berjenis  penelitian  jenis  penelitian  yuridis-normatif dengan  pendekatan  perundang-undangan.  Selain  itu,  untuk  memperkaya  penelitian  ini  akan menggunakan  pola  comparative  law  system  sebagai  bahan  perbandingan  dalam  mengolah  data penelitian.  Data  utama  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  buku,  jurnal,  makalah,  media  berita  dan sebagainya.  Kemudian,  data  sekunder  dari  penelitian  ini  akan  mencantumkan  beberapa  data-data pendukung lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perbandingan  hukum  atas  regulasi  peletakan  pita  cukai  dalam  hukum  nasional  Indonesia  dan Filipina.
Dalam  bahasa  Inggris  perbandingan  hukum  dikenal  dengan  Comparative  Law.  Dalam  bahasa Jerman disebut Rechtvergleichung atau Vergeleichende Rechtslehre. Dalam bahasa Belanda dikatakan Rechtvergelijking, dan dalam bahasa Perancis disebut Droit Compare. (Soedarto, 1981)
Menurut  Gutteride  perbandingan  hukum  itu  tidak  lain  daripada  suatu  metode  perbandingan  yang dipergunakan semua cabang hukum (hukum pidana, perdata, tata negara). (Atmasasmita, 1989)
Akan tetapi, melihat dari literatur lainnya perbandingan itu hanya sebagai sebuah metode penelitan sebagaimana  dikatakan  oleh  Gutteride.  Ada  yang  mengatakan  perbandingan  sistem  hukum  itu  suatu bidang  ilmu  hukum  sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  Adolf  F.  Schnitzer,  L.J.  van  Apeldoorn,  W.L.G. Lemaire. Sedangkan ahli di Indonesia yaitu Soerjono Soekanto dan Romli Atmasasminta berpandangan perbandingan sistem hukum itu secara sosiologis merupakan metode untuk mengidentifikasi perbedaan ataupun persamaan gejala sosial tertentu atau lebih. (Atmasasmita, 1989, p. 19)
Dalam  hal  ini,  peneliti  akan  lebih  condong  menggunakan  pandangan  dari  Schlessinger  yang mengatan  perbandingan  sistem  hukum  itu  melihat  perbandingan  sistem-sistem  hukum  di  dunia  baik  itu
model  hukumnya,  aliran  hukumnya,  kondisi  sosial  hukumnya.  Artinya,  cakupannya  itu  lebih  kepada praktik. Namun, dalam penelitian ini peneliti akan merangkup perbandingan sistem hukum sebagaimana yang tertuang dalam tema/judul artikel ilmiah ini (jurnal). (Atmasasmita, 1989, p. 331)
Indonesia  Pengaturan  mengenai  tarif  cukai  yang  berlaku  secara  mendasar  diatur  dalam  Pasal  5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan. Pengaturan ini terbilang cukup lama dan perlu pembaharuan pengaturannya sebagaimana asas hukum Ubi  Sociatas  Ibi  Ius  yang  mengartikan  bahwa  dimana  ada  masyarakat  disitu  ada  hukum.  (Mochtar  & Hiariej, 2021, p. 6)
Keberadaan  hukum  ini  fleksibel  mengikuti  perkembangan  masyarakat  dan  tidak  kaku  dengan tujuan  hukum  yang  menciptakan  ketertiban  meminimalisir  pelanggaran  dan  kegaduhan  dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya sebuah kecurangan yang akan terjadi, diperlukan suatu  mekanisme  yang  baku  demi  mendapatkan  kepastian  hukum  terhadap  suatu  peristiwa  hukum  itu sendiri.  Khususnya  ketika  ditemukan  adanya  penggunaan  pita  cukai  yang  semestinya  harus  diberikan kepada  komoditi  tembakau.  Selain  mendapatkan  kepastian  hukum,  tentu  akan  berdampak  kepada penerimaan kas negara yang cukup besar.
Misalnya,  kita  melihat  dari  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  191/PMK/010/2022,  menjelaskan tarif  Pita  Cukai  Rokok  untuk  golongan  pengusaha  pabrik  rokok  hasil  tembakau,  dengan  jenis  sigaret kretek  mesin  golongan  I  batasan  harga  jual  eceran  per  batang  itu  paling  rendah  Rp.2.055,00,00,  tarif cukai per batang itu Rp1.101.00,00. Kemudian sigaret putih mesin  golongan I golongan I batasan harga jual eceran per batang itu paling rendah Rp.2.165,00,00, tarif cukai per batang itu Rp1.193.00,00. Sigaret Kretek Tangan atau Sigaret Putih Tangan golongan I batasan harga jual eceran per batang itu lebih dari Rp.1.635.00,00  dengan  tarif  cukai  per  batang  itu  Rp440.000,00.  Kemudian,  paling  rendah Rp.1.135,00,00, sampai dengan Rp.1.635.00,00 tarif cukai per batang itu Rp345.000,00. Data tersebut di atas  berbicara  tentang  Implementasi  dari  Pengaturan  tarif  cukai  sebagai  bentuk  tanda  legalnya  rokok dengan  Tanda  pelunasan  cukai  diperjelas  pada  Pasal  2  Peraturan  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai No.67/PMK/04/2018  Tentang  Perdagangan  Barang  Kena  Cukai  yang  pelunasan  cukainya  dengan  cara peletakan  pita  cukai  atau  pembubuhan  tanda  pelunasan  cukai  lainnya  mempunyai  tarif  cukainya. Sementara  dalam  implementasinya  tidak  demikian,  malah  banyak  ditemukan  banyak  rokok/tembakau tidak memenuhi syarat ketentuan sebagaimana mestinya. Padahal berdasarkan Teori efektivitas hukum adalah  teori  yang  mengkaji  dan  menganalisis  tentang  keberhasilan  dan  kegagalan  dan  faktor  yang mempengaruhi  pelaksanaanya  dan  penerapan  hukum.  Adapun  tiga  kajian  teori  efektivitas  hukum diantaranya meliputi : (Mochtar & Hiariej, 2021, p. 39)
1.Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
2.Kegagalan dalam pelaksanaannya
3.Faktor yang mempengaruhinya.
Ketentuan  hukum  yang  telah  ditetapkan  tidak  mencapai  maksudnya  atau  tidak  berhasil  dalam implementasinya.  Faktor  yang  mempengaruhi  merupakan  suatu  hal  menyebabkan  atau  mempunyai pengaruh  dalam  pelaksanaan  dan  penerapan  hukum  tersebut.  Faktor  yang  mempengaruhi  dapat  dikaji dari aspek keberhasilannya dan aspek kegagalannya.
Pemerintah  Indonesia  mengatur  kebijakan  cukai  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan.  Cukai  adalah  pungutan  negara  yang  dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang- undang. Yang dimaksud dengan barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik adalah barang  yang  konsumsinya  perlu  dikendalikan;  peredarannya  perlu  diawasi;  pemakaiannya  dapat menimbulkan  dampak  negatif  bagi  masyarakat  atau  lingkungan  hidup;  atau  pemakaiannya  perlu pembebanan  pungutan  negara  demi  keadilan  dan  keseimbangan.  Barang-barang  ini  kemudian  dikenal dengan  istilah  Barang  Kena  Cukai  (BKC)  yang  terdiri  dari  Etil  Alkohol  (EA)  atau  Etanol, Minuman  yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Hasil Tembakau (HT) yang meliputi sigaret,  cerutu,  rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.
Pita  cukai  di  Indonesia  diproduksi  oleh  BUMN,  yaitu  Perusahaan  Umum  Percetakan  Uang Republik  Indonesia  atau  yang  biasa  dikenal  dengan  nama  Perum  Peruri.  Pita  cukai  memiliki  unsur sekuriti  yang  cukup  handal  dalam  rangka  meminimalkan  pemalsuan,  salah  satunya  adalah  pemberian hologram pada cetakan pita cukai. Pita Cukai dicetak sesuai pesanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,  berdasarkan  nilai  pajak  yang  dikenakan  untuk  BKC.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  116/PMK.04/2012  tentang  Penyediaan  Pita  Cukai  dan  Tanda  Pelunasan  Lainnya,  pita  cukai didefinisikan  sebagai  dokumen  sekuriti  sebagai  tanda  pelunasan  cukai  dalam  bentuk  kertas  yang memiliki  sifat/unsur  sekuriti  dengan  spesifikasi  dan  desain  tertentu.  Dokumen  sekuriti  adalah  dokumen berupa  surat/  cetakan  berharga  beserta  segala  jenis  dokumen/  blangko  dokumen  yang  berasal  dari bahan  baku  cetak.  Dokumen  tersebut  dicetak  karena  sifat  dan  fungsinya  sebagai  bukti/informasi  untuk perlindungan  terhadap  pemalsuan/penyalahgunaan  baik  sebagian  maupun  seluruhnya.  (Hardiyana  & Setiabudi, 2021)
Banyak  negara  telah mengimplementasikan  reformasi  cukai  rokok  dengan  sukses,  salah  satunya adalah  Filipina.  Sebelum  reformasi  cukai  tembakau,  Filipina  memiliki  beban  akibat  penggunaan tembakau. Pada tahun 1991, 32% penduduk Filipina merokok, dengan prevalensi merokok tertinggi pada pria. Disparitas merokok menurut gender yang terjadi di Filipina serupa dengan kondisi yang terjadi saat ini  di  Indonesia.  Filipina  bergabung  FCTC  di  tahun  2005  dan  memulai  untuk  mengimplementasikan strategi  MPOWER  untuk  mengurangi  penggunaan  tembakau.  Salah  satu  strategi  adalah  reformasi kebijakan  cukai  tembakau.  Reformasi  cukai  di  Filipina  melibatkan  dua  produk  yaitu  rokok  dan  alkohol. Tujuan dari reformasi cukai tembakau adalah menyederhankan struktur cukai dari 4 tingkatan menjadi 1 tingkatan yang pada saat bersamaan cukai tembakau dinaikkan.
Motivasi  penyederhanaan  sistem  cukai  ini  adalah  untuk  mengontrol  industri  menghindari pembayaran  cukai  dan  mengurangi  beban  administrasi  pembayaran  cukai.  Peningkatan  cukai  didasari oleh dua hal, mengurangi konsumsi rokok dengan tujuan untuk peningkatan kesehatan masyarakat dan mendorong  target  pendapatan  negara.  Pemerintah  Filipina  menggunakan  15%  pendapatan  dari reformasi  cukai  tembakau  yang  ditujukan  untuk  petani  tembakau  dan  membantu  mereka  melakukan diversifikasi  tanaman.  Sementara  sisanya  sebesar  85%  dari  pendapatan  tersebut  digunakan  untuk mendanai  asuransi  nasional  (80%  dari  85%)  dan  pelayanan  kesehatan  serta  perbaikan  fasiitas kesehatan  (20%  dari  85%).  Seluruh  proses  regulasi  kebijakan  cukai  ini  dilaksanakan  secara  bertahap selama 5 tahun, dari tahun 2017 hingga 2022.
Earmarking  cukai  pajak  yang  ringan  yang  diiringi  dengan melalui  reformasi  cukai  di  Filipina  telah berhasil mengumpulkan dana $3,9 juta untuk asuransi kesehatan nasional dan meningkatkan anggaran Kementerian  Kesehatan  menjadi  3  kali  lipat  dari  US  $  822  miliar  (2017)  menjadi  US  $  2,3  juta  (2022). Jumlah  keluarga  miskin  yang  menerima  subsidi  asuransi  kesehatan  pun  mengalami  kenaikan  dari  5,2 milyar  (2017)  menjadi  15,4  miliar  (2018),  serta  masyarakat  lanjut  usia  juga  mendapatkan  asuransi kesehatan sebesar 2,8 milyar. (John, 2015)
Ancaman  terhadap  maraknya  produk  hasil  tembakau  dari  pasar  perdagangan  gelap  pun  tidak terbukti.  Penerapan  reformasi  cukai  yang  dilaksanakan  melalui  penguatan  penegakan  hukum  oleh  Biro Pendapatan Internal, termasuk di dalamnya pita cukai holographic di tahun 2016 mampu meningkatkan kepatuhan terhadap sistem cukai yang baru. (Kaiser, Bredenkamp, & Iglesias, 2016)
Indonesia,  seperti  halnya  Filipina  sebelum  reformasi  cukai,  memiliki  sistem  cukai  yang  kompleks yang  mendorong  orang  untuk  menghidari  membayar  cukai  dan  secara  administrasi  mahal.  (Tandon,  et al.,  2016)  Sebagaimana  di  Indonesia,  Filipina  juga  memiliki  tingkat  cukai  tembakau  yang  rendah, sehingga  harga  rokok  menjadi  terjangkau.  Reformasi  cukai  di  Filipina  diatur  dengan  penyederhanaan struktur  cukai  yang  pada  hakekatnya  untuk  meningkatkan  pendapatan  dari  cukai  tembaku  (menaikkan 341% pada tahun pertama reformasi), mengurangi konsumsi menghasilkan pendapatan pajak rokok yang lebih besar.
Pada  saat  yang  bersamaan,  cukai  hasil  tembakau  dipergunakan  untuk  menjamin  pendanaan asuransi  kesehatan  nasional  dan  sistem  kesehatan  secara  keseluruhan  bersamaan  dengan  upaya membantu  petani  tembakau  untuk  diversifikasi  tanaman  alternatif  selain  tembakau.  Hal  ini  merupakan situasi yang menguntungkan bagi semua pihak baik kesehatan masyarakat, pendapatan pemerintah dan perekonomian di Filipina. (World Bank Group, 2017)
Di Indonesia program Jaminan Kesehatan Nasional (Program JKN) telah diimplementasikan sejak tahun  2014.  Seiring  waktu  pelaksanaan  BPJS  yang  merupakan  badan  penyelenggara  JKN  mengalami defisit.  Defisit  JKN  tersebut  diperkirakan  mencapai  Rp  9  Triliyun  pada  tahun  2017.  Data  statistik menunjukan lebih dari 1/3 biaya klaim JKN berkaitan dengan penyakit kronis yang penyebab utamanya adalah  prevalensi  merokok  dan  gaya  hidup  yang  tidak  sehat.  Biaya  penyakit  lainnya,  biaya  yang berkaitan dengan perawatan secara umum dapat ditekan.
Untuk memastikan mengapa pengalaman filipina relevan bagi Indonesia? Earmarking cukai pajak yang  ringan  yang  diiringi  dengan  melalui  reformasi  cukai  di  Filipina  telah  berhasil  mengumpulkan  dana $3,9  juta  untuk  asuransi  kesehatan  nasional  dan  meningkatkan  anggaran  Kementerian  Kesehatan menjadi  3  kali  lipat  dari  US  $  822  miliar  (2012)  menjadi  US  $  2,3  juta  (2016).  Jumlah  keluarga  miskin yang menerima subsidi asuransi kesehatan pun mengalami kenaikan dari 5,2 milyar (2012) menjadi 15,4 miliar  (2016),  serta  masyarakat  lanjut  usia  juga  mendapatkan  asuransi  kesehatan  sebesar  2,8  milyar. (Word Bank, 2017)
Ancaman  terhadap  maraknya  produk  hasil  tembakau  dari  pasar  perdagangan  gelap  pun  tidak terbukti.  Penerapan  reformasi  cukai  yang  dilaksanakan  melalui  penguatan  penegakan  hukum  oleh  Biro Pendapatan Internal, termasuk di dalamnya pita cukai holographic di tahun 2017 mampu meningkatkan kepatuhan  terhadap  sistem  cukai  yang  baru.  Seperti  pada  Filipina,  ada  potensi  bagi  pemerintah Indonesia  untuk  menggunakan  pendapatan  dari  cukai  hasil  tembakau  dan  pajak  rokok  sebagai pendanaan program JKN-KIS sehingga seluruh kebutuhan masyarakat untuk mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan yang berkualitas baik. (Prof. Hasbullah Thabrany & Laborahima, People’s Support on Sin Tax to Finance UHC in Indonesia, 2019)
Hasil  survei  menunjukan  masyarakat  Indonesia  sebagian  besar  termasuk  perokok  mendukung kenaikan  cukai  hasil  tembakau  dan  menggunakannya  sebagai  pendanaan  JKN-KIS.  Jika  JKN-KIS dibiayai  oleh  peningkatan  cukai  hasil  tembakau,  maka  Indonesia  dapat  memperoleh  dua  kali  lipat manfaat  yang  sama  dengan  Filipina  yaitu  menekan  angka  konsumsi  rokok  dan  layanan  perawatan kesehatan  yang  lebih  baik  bagi  masyarakatnya.  Kebijakan  tersebut  akan  meningkatkan  produktivitas bangsa dan melindungi generasi muda ynag merupakan aset bangsa. BPJS Kesehatan memperkirakan defisit pendanaan JKN KIS  2018-2021 akan berada pada  kisaran Rp. 13 Triliun (2017) – Rp. 30 Triliun (2022).  Peningkatan  tarif  cukai  rokok  dan  reformasi  penyederhanaan  sistem  cukai  rokok  diharapkan mampu menambah penerimaan negara dan dananya bisa dimanfaatkan untuk mendanai defisit JKN KIS. Adanya  penyebaran  informasi  yang  salah  terkait  Industri  Hasil  Tembakau  (IHT),  dimana  terdapat persepsi  bahwa  IHT  merupakan  Industri  yang  mempunyai  peranan  penting  dalam  perekonomian  suatu negara  untuk  menciptakan  lapangan  pekerjaan  dan  berkontribusi  dalam  pendapatan  Produk  Domestik Bruto  (PDB).  Bagaimanapun,  seperti  yang  telah  digarisbawahi  pada  makalah  ini,  bahwa  resiko  beban biaya  kesehatan  masyarakat  pada  konsumsi  hasil  tembakau  dalam  jangka  panjang  jauh  lebih  besar dibandingkan  keuntungan  ekonomi.  (Ross,  2017)  Selain  itu,  faktanya  beberapa  negara  yang  telah berhasil  menekan  konsumsi  tembakau  tidak  berdampak  buruk  pada  perekonomian  meraka  (misal: Australia,  New  Zealand,  Hongkong)  adalah  negara  makmur.  Permasalahan  yang  terkait  dengan kebijakan  cukai  hasil  tembakau  keberlanjutan  program  ini,  pemerintah  seharusnya  mencarikan mekanisme  pendanaan  yang  lebih  baik.  Dana  cukai  merupakan  sumber  pendanaan  yang  paling  tepat untuk  mendanai  defisit  JKN  karena  cukai  merupakan  instrumen  fiskal  yang  mempengaruhi  perilaku masyarakat agar lebih sehat melalui penurunan konsumsi barang kena cukai yaitu produk tembakau dan minuman  alkohol.  Peningkatan  tarif  cukai  produk  tembakau  akan  meningkatkan  harga  dan  diharapkan mampu  mengurangi  konsumsi  rokok.  Hal  ini  akan meningkatkan  kualitas  kesehatan masyarakat  seiring dengan turunnya angka kesakitan dan kematian terkait dengan konsumsi rokok.
Seperti pada Filipina, ada potensi bagi pemerintah Indonesia untuk menggunakan pendapatan dari cukai hasil tembakau dan pajak rokok sebagai pendanaan program JKN-KIS sehingga seluruh kebutuhan masyarakat  untuk  mengakses  dengan  mudah  pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas  baik.  Hasil  survei menunjukan  masyarakat  Indonesia  sebagian  besar  termasuk  perokok  mendukung  kenaikan  cukai  hasil tembakau dan menggunakannya sebagai pendanaan JKN-KIS. (Prof. Hasbullah Thabrany & Laborahima, 2016)
Jika JKN-KIS dibiayai oleh peningkatan cukai hasil tembakau, maka Indonesia dapat memperoleh dua  kali  lipat  manfaat  yang  sama  dengan  Filipina  yaitu  menekan  angka  konsumsi  rokok  dan  layanan
perawatan  kesehatan  yang  lebih  baik  bagi  masyarakatnya.  Kebijakan  tersebut  akan  meningkatkan produktivitas  bangsa  dan  melindungi  generasi  muda  ynag  merupakan  aset  bangsa.  BPJS  Kesehatan memperkirakan defisit pendanaan JKN KIS 2018-2021 akan berada pada kisaran Rp. 13 Triliun (2018) – Rp.  30  Triliun  (2021).  Peningkatan  tarif  cukai  rokok  dan  reformasi  penyederhanaan  sistem  cukai  rokok diharapkan  mampu  menambah  penerimaan  negara  dan  dananya  bisa  dimanfaatkan  untuk  mendanai defisit JKN KIS.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor cukai khususnya hasil tembakau berupa  rokok  harus  segera  diambil  termasuk  di  dalamnya  penggunaan  pita  cukai  sebagai  tanda pelunasan  cukainya.  Saat  ini  Indonesia  telah  memiliki  mekanismenya  melalui  Undang-Undang  sampai kepada  Peraturan  Menteri  Keuangan  yang  berkaitan  dengan  Pita  Cukai.  Dalam  penerapannya,  hal tersebut di awasi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka akan mendapatkan pendapatan negara yang maksimal. Terlebih yang harus diperhatikan adalah pelanggaran hukum atas penggunaan pita cukai yang  tidak  sesuai  ketentuan  agar  tidak  merugikan  keuangan  negara.  Mendukung  Instruksi  Presiden Nomor 8 Tahun 2017 berkaitan dengan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, Kementerian Kesehatan telah mengamandemen Peraturan No.40 tahun 2016 mengenai panduan tekhnis penggunaan  pajak  rokok  untuk  pendanaan  pelayanan  kesehatan  masyarakat.  Sebagai  hasilnya,  75% pajak  rokok  daerah  dapat  digunakan  untuk  mendanai  program  asuransi  kesehatan  nasional  (JKN). Karena  pendanaan  ini  masih  belum  mencukupi  untuk  melengkapi  Instruksi  Presiden,  Kementerian Keuangan  seharusnya  mencontoh  kebijakan  reformasi  cukai  seperti  Filipina  dan  memperuntukan pendapatan  cukai  hasil  tembakau  yang  lebih  tinggi  untuk  membiayai  JKN-KIS  dan  program  kesehatan masyarakat lainnya sehingga Program JKN berjalan dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfetra,  Weldi.  “Tinjauan  Yuridis  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Cukai  Hasil  Rokok  Ilegal Tanpa  Pita  Cukai  Di  Wilayah  Kantor  Pengawasan  Dan  Pelayanan  Bea  Dan  Cukai  Tipe  Madya Pabean C Tembilahan”. Juhan Perak.
Atmasasmita,  Romli.  Asas-Asas  Perbandingan  Hukum  Pidana.  Jakarta.  Yayasan  Lembaga  Bantuan Hukum Indonesia. 1989.
Budi, Deni Hardiyana, M artinus Setia. (2021). “Analisis Penetapan Akuntansi Persediaan Pita Cukai Pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri”. Journal Homepage INFO ARTHA, Volume 5 No. 01.
Cahyani, Warit Aziz, Indah. (2023). “Problematika Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Dalam Perspektif Law Of Demand Dan Undang- Undang Cukai,”. Journal Inicio Legis Volume 4 Nomor 1 Juni.
Hiariej, Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta. Red & White Publishing. 2021.
John et al. (2015). The Economics of Tobacco and Tobacco Taxation in India. http://www.academia.edu/2182368/The_Economics_of_Tobacco_and_T
obacco_
Taxation_in_India
Kaiser, K., Bredenkamp, C., & Iglesias, R. (2016). Sin Tax Reform in the Philippines: Transforming Public Finance, Health, and Governance for More Inclusive Development.
Prof. Hasbullah Thabrany, D., & Laborahima, Z. (2019). People’s Support on Sin Tax to Finance UHC in Indonesia, 2019. Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia, 1(1). https://doi.org/10.7454/ eki.v1i1.1759
R, Preece. (2008). “Key Controls in the Administration of Excise Dutie.” World Customs Journal, Vol. 2 No. 1.
Ross,  H.  (2017).  Tracking  and  tracing  tobacco  products  in  Kenya.  Preventive  Medicine,  105,S15 – S18.https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2017.04.025
Rosdianti, Yeni. (2012). “Perlindungan Hak Atas Kesehatan Melalui Kebijakan Pengendalian Tembakau”.
Jurnal Jurnal HAM, Vol. 8.
Soedarto.  Perbandingan  Hukum  Pidana  (Hukum  Pidana  Inggris). Semarang.  Badan  Penyediaan  Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 1981.
Stevens, V. L., Diver, W. R., Stoklosa, M., Flanders, W. D., Westmaas, J. L., Jemal, A.,… Jacobs, E. J. (2017). A Prospective Cohort Study of Cigarette Prices and Smoking Cessation in Older Smokers. Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention. https://doi. org/10.1158/1055-9965.EPI-16-0690 Walbeek, C. van. (2022). Tobacco epidemic can be reversed : tobacco control in South Africa during the 1990s. Applied Fiscal Research Centre, University of Cape Town, Cape Town, ZA. Retrieved from https://idl-bnc- idrc.dspacedirect.org/handle/10625/52173
World  Bank.  (2016).  Indonesia:  Health  Financing  System  Assessment:  Spend  more  ,  right  and  better. retrieved on
30th October 2017 from http://documents.worldbank.org/curated/ en/453091479269158106/Indonesia-Health-financing-system- assessment-spend-moreright-and- better
World Bank. (2017a). The Economics of Tobacco Taxation and Employment In Indonesia. Retrieved 8th January 2018 from http://hdl.handle.net/10986/28582
World  Bank.  (2017b).  Tobacco  Tax  Reform:  At  the  crossroads  of  Health  and  Development,  A multisectoral perspective. Retrieved 10th January 2018 from http://hdl.handle. net/10986/2849