## Malia: Jurnal Ekonomi Islam
Accreditation of Sinta 4 Number 36/E/KPT/2019 Volume 14 Number 1, December 2022, Pages 1-18 Print : 2087-9636 Online  : 2549-2578
Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

## dalam Penyelesaian Sengketa
Nasabah Perbankan Syariah di Indonesia

## Khoirul Huda
Universitas Yudharta Pasuruan hudarecht@yudharta.ac.id Article Info ABSTRACT Article History: Received Dec 10 th, 2022 Revised Dec 20 th, 2022 Accepted Dec 30 th, 2022
Available onlineon Dec 31, 2022
The  Financial  Services  Authority  (Otoritas  Jasa
Keuangan  or  OJK)  is  expected  to  assist  financial institutions  in  developing  the  financial  sector  in Indonesia. Weak banking supervision is a major cause of mismanagement  of  banks,  which  can  ultimately  lead  to bank  failures.  The  method  used  in  this  research  is  the normative  juridical  approach,  which  studies  the  rules, norms,  and  regulations  related  to  the  problem  being researched,  and  the  data  analysis  used  is  qualitative juridical  analysis.  Based  on  the  findings,  the  goal  of  the OJK  as  a  banking  supervisor  in  resolving  banking disputes  is  to  act  as  a  supervisor  and  mediator,  and facilitate  customers  or  banking  institutions  in  resolving disputes  through  the  Alternative  Dispute  Resolution Institution.  The  OJK's  role  as  a  mediator  in  resolving disputes  aims  to  achieve  a  win-win  solution,  so  that  no party feels disadvantaged.
Keyword: FSA Function,
Dispute Settlement, Banking Customer, Institute of Banking.
DOI: 10.35891/ml.v13i2.3267 Corresponding Author: Khoirul Huda,
email: hudarecht@yudharta.ac.id Paper type: Literature review
MALIA CC BY license. Copyright © 2022, the author(s)
Abstrak: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat membantu lembaga keuangan dalam pengembangan sektor  keuangan di Indonesia. Lemahnya pengawasan perbankan  menjadi salah satu  penyebab  utama  terjadinya  mismanajemen  bank  yang  pada  akhirnya  berujung  pada kegagalan  bank.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif,  yaitu  suatu  pendekatan  yang  mengkaji  tentang  kaidah,  norma,  dan  peraturan  yang berkaitan  dengan  masalah  yang  akan  diteliti,  dan  analisis  data  yang  digunakan  adalah  yuridis kualitatif.  Berdasarkan  hasil  kajian,  tujuan  OJK  sebagai  lembaga  pengawas  perbankan  dalam penyelesaian  sengketa  perbankan  adalah  bertindak  sebagai  pengawas  dan  mediator,  serta memfasilitasi nasabah atau lembaga perbankan untuk menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Posisi  OJK  sebagai  mediator  dalam  penyelesaian  sengketa bertujuan untuk mencapai win-win solution, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kata Kunci: Fungsi OJK, Penyelesaian Sengketa, Nasabah Perbankan, Lembaga Perbankan

## A. PENDAHULUAN
Globalisasi  dan  kemajuan  teknologi  di  sektor  keuangan  telah menyebabkan  sistem  keuangan  yang  kompleks,  terus  berubah,  dan  saling berhubungan  yang  melibatkan  berbagai  sektor  dan  institusi.  Kehadiran konglomerasi  keuangan  yang  memiliki  ikatan  kepemilikan  di  berbagai subsektor semakin memperumit interaksi dan transaksi dalam sistem ini (Sadari &  Hakim,  2019).  Banyaknya  persoalan  permasalahan  di  sektor  jasa  keuangan yang  meliputi  tindakan  moral  hazard,  belum  optimalnya  perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong  perlunya  dibentuk  lembaga  pengawas  di  sektor  jasa  keuangan. sektor jasa keuangan terintegrasi (Sadari & Hakim, 2019).
Pengawasan  diperlukan  karena  adanya  potensi  moral  hazard (penyalahgunaan/penyalahgunaan) oleh pelaku ekonomi yang akan berdampak negatif  terhadap  perekonomian.  Teori  ekonomi  menunjukkan  bahwa  moral hazard disebabkan oleh adanya informasi asimetris. Informasi asimetris adalah kondisi  dimana  informasi  tidak  tersebar  merata  di  antara  pelaku  ekonomi. Informasi  asimetris  menyebabkan  dua  hal  yaitu  moral  hazard  dan  adverse selection ( pick error ) (Riandani & Rahmawati, 2019).
Praktek  moral  hazard  di  bidang  keuangan,  tidak  hanya  dilakukan  oleh lembaga  keuangan,  tetapi  juga  dapat  dilakukan  oleh  nasabah/rumah  tangga. Moral  hazard  terjadi  karena  lemahnya  sistem  pengawasan  lembaga  keuangan yang  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  antara  lain:  Lemahnya  sistem pengawasan  lembaga  di  Indonesia;  tidak  adanya  pertukaran  arus  informasi (data sharing dan data interfacing ) antar lembaga pengawas lembaga keuangan; serta masih tingginya egosentris lembaga pengawas lembaga keuangan  (Astuti & Yuniarto, 2019; Meirison, 2017).
Pengawasan  bank  pada  prinsipnya  terbagi  menjadi  dua  jenis,  yaitu pengawasan  dalam  rangka  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  menjaga stabilitas  keuangan  ( macro  economic  surveillance ),  dan  pengawasan  bank secara  individual  untuk  mendorong  kesehatan  dan  mampu  memelihara kepentingan  masyarakat  dengan  baik  ( prudential )  (Junaedi,  2018).  Dengan demikian dapat dipahami bahwa meskipun salah satu tujuan pengawasan bank adalah  untuk  menciptakan  dan  memelihara  keamanan  perbankan  yang  aman dan  kepentingan  masyarakat,  namun  tidak  berarti  bahwa  otoritas  pengawas harus ikut bertanggung jawab atas semua keadaan masing-masing bank (Baeten & Vanhercke, 2017).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (UU OJK). Pusat tersebut
didirikan untuk mengawasi industri jasa keuangan secara terintegrasi (Salam & Irsyad,  2020).  Sesuai  dengan  isi  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2011  Otoritas  Jasa  Keuangan,  OJK  merupakan  lembaga  yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas,  dan  wewenang  pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini (Diba et al., 2020).
Selanjutnya  dengan  OJK,  pengawasan  seluruh  industri  jasa  keuangan akan  disatukan  dalam  satu  atap,  yaitu  perbankan,  pasar  modal,  asuransi,  dana pensiun,  lembaga  keuangan  non  bank.  UU  tersebut  hanya  mengecualikan jalannya industri perdagangan berjangka dari pengawasan OJK. Sesuai dengan isi  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  Otoritas  Jasa Keuangan,  OJK  merupakan  lembaga  yang  independen  dan  bebas  dari  campur tangan  pihak  lain,  yang  mempunyai  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  pengaturan, pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-undang ini (Salam & Irsyad, 2020).
Selanjutnya  dengan  OJK,  pengawasan  seluruh  industri  jasa  keuangan akan  disatukan  dalam  satu  atap,  yaitu  perbankan,  pasar  modal,  asuransi,  dana pensiun,  lembaga  keuangan  non  bank.  UU  tersebut  hanya  mengecualikan jalannya industri perdagangan berjangka dari pengawasan OJK. Sesuai dengan isi  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  Otoritas  Jasa Keuangan,  OJK  merupakan  lembaga  yang  independen  dan  bebas  dari  campur tangan  pihak  lain,  yang  mempunyai  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  pengaturan, pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-undang ini (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).
Selanjutnya  dengan  OJK,  pengawasan  seluruh  industri  jasa  keuangan akan  disatukan  dalam  satu  atap,  yaitu  perbankan,  pasar  modal,  asuransi,  dana pensiun,  lembaga  keuangan  non  bank.  UU  tersebut  hanya  mengecualikan jalannya  industri  perdagangan  berjangka  dari  pengawasan  OJK.  pengawasan, pemeriksaan,  dan  penyidikan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang ini.
Selanjutnya  dengan  OJK,  pengawasan  seluruh  industri  jasa  keuangan akan  disatukan  dalam  satu  atap,  yaitu  perbankan,  pasar  modal,  asuransi,  dana pensiun,  lembaga  keuangan  non  bank  (Pikahulan,  2020).  UU  tersebut  hanya mengecualikan jalannya industri perdagangan berjangka dari pengawasan OJK. pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-undang  ini  (Musjtari  et  al.,  2020).  Selanjutnya  dengan  OJK, pengawasan  seluruh  industri  jasa  keuangan  akan  disatukan  dalam  satu  atap, yaitu  perbankan,  pasar  modal,  asuransi,  dana  pensiun,  lembaga  keuangan  non
bank.  UU  tersebut  hanya  mengecualikan  jalannya  industri  perdagangan berjangka dari pengawasan OJK.
OJK  memiliki  fungsi,  tugas  dan  wewenang  dalam  menjalankan tugasnya  sebagai  lembaga  yang  mengatur  dan  mengawasi  hampir  seluruh sektor  jasa  keuangan  di  Indonesia.  Pasal  4  UU  OJK  telah  menjelaskan  tujuan dibentuknya  OJK  agar  keseluruhan  kegiatan  di  sektor  jasa  keuangan  dapat: Secara  teratur,  adil,  transparan,  dan  akuntabel,  mampu  mewujudkan  sistem keuangan  yang  tumbuh  secara  berkelanjutan  dan  stabil  serta  mampu melindungi  kepentingan  konsumen  dan  masyarakat  (Nasution,  2018).  Melalui tujuan  tersebut,  OJK  diharapkan  dapat  mendukung  kepentingan  sektor  jasa keuangan  nasional  sehingga  dapat  meningkatkan  daya  saing  nasional.  Selain itu,  OJK  harus  mampu  menjaga  kepentingan  nasional  antara  lain  meliputi sumber  daya  manusia,  pengelolaan,  pengendalian,  dan  kepemilikan  di  sektor jasa keuangan (Fitriyani Pakpahan et al., 2020).
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  dalam  Penyelesaian  Sengketa  khususnya  pada  Nasabah Perbankan  Syariah,  fungsi  ojk  sendiri  adalah  lembaga  pemerintah  Indonesia yang  bertugas  menyelenggarakan  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  sektor jasa  keuangan  di  Indonesia.  OJK  memiliki  beberapa  fungsi  utama,  yaitu: Menyelenggarakan  pengawasan  terhadap  sektor  jasa  keuangan  untuk memastikan keteraturan, kehati-hatian, dan kepatutan dalam kegiatan usaha jasa keuangan. Menyelenggarakan pembinaan terhadap sektor jasa keuangan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan jasa keuangan. Menyelenggarakan  pengaturan  terhadap  sektor  jasa  keuangan  untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuhnya usaha jasa keuangan yang sehat  dan  bermanfaat  bagi  masyarakat.  Menyelenggarakan  pengkajian  dan pemberian  saran  terhadap  kebijakan  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  sektor jasa  keuangan.  Menyelenggarakan  pengumpulan,  pengolahan,  dan  penyajian informasi  terkait  dengan  sektor  jasa  keuangan.  Menyelenggarakan  kerjasama dengan  lembaga  pemerintah  dan  lembaga  lain  yang  berkaitan  dengan  sektor jasa keuangan.
Manfaat  penelitian  ini  berawal  karena  banyak  orang  di  Indonesia  yang tidak  mengetahui  OJK  atau  tidak  memahami  fungsinya  secara  detail.  Hal  ini mungkin  disebabkan  karena  OJK  baru  dibentuk  pada  tahun  2011,  sehingga masih tergolong lembaga yang relatif baru. Selain itu, beberapa orang mungkin juga  tidak  terlalu  memperhatikan  informasi  mengenai  lembaga  pemerintah seperti OJK karena tidak merasa terkait dengan bidang jasa keuangan. Namun, OJK memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kehati-
hatian  dalam  kegiatan  jasa  keuangan  di  Indonesia,  sehingga  penting  bagi masyarakat untuk mengetahui dan memahami fungsinya.

## B. LITERATURE REVIEW
Menurut  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Perbankan  Indonesia, perbankan  merujuk  pada  semua  aspek  sektor  perbankan,  termasuk  lembaga- lembaga, kegiatan usaha, dan proses yang terlibat dalam menjalankan kegiatan tersebut.  Bank,  di  sisi  lain,  didefinisikan  sebagai  entitas  yang  mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menggunakan dana tersebut untuk  menyediakan  kredit  dan  layanan  keuangan  lainnya  kepada  masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Dharmajaya, 2018).
Bank  adalah  lembaga  keuangan  yang  mengumpulkan  dana  dari masyarakat  melalui  simpanan  dan  menyalurkannya  kembali  ke  masyarakat dalam  bentuk  kredit  atau  layanan  keuangan  lainnya  dengan  tujuan  untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Sulistyandari, 2012).
Menurut  Siringoringo,  (2017),  bank  adalah  lembaga  keuangan  yang menjadi tempat bagi individu, entitas bisnis swasta, badan usaha milik negara, dan  lembaga  pemerintah  untuk  menyimpan  dana  mereka  sendiri.  Melalui kegiatan  pemberian  kredit  dan  berbagai  layanan  yang  diberikan,  bank memenuhi  kebutuhan  finansial  dan  menjalankan  mekanisme  sistem pembayaran untuk semua sektor ekonomi.
Hukum  yang  mengatur  masalah  perbankan  adalah  undang-undang perbankan.  Undang-undang  tersebut  merupakan  seperangkat  hukum  dalam bentuk  legislasi,  jurisprudensi,  doktrin,  dan  sumber  hukum  lainnya,  yang mengatur  masalah  perbankan  sebagai  lembaga,  serta  aspek-aspek  kegiatannya sehari-hari,  tanda-tanda  yang  harus  dipenuhi  oleh  bank,  perilaku  pejabat  hak, kewajiban, tanggung jawab pihak-pihak yang menjalankan kegiatan perbankan, apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh bank, keberadaan bank, dan lain- lain yang berkaitan dengan dunia perbankan (Larasati & Kahfi, 2020).
Sifat  hukum  perbankan  di  Indonesia  adalah  hukum  wajib  atau  hukum paksa  yang  berarti  bahwa  bank  dalam  operasinya  harus  tunduk  dan  mematuhi panduan yang telah diterapkan dalam Undang-Undang tersebut, meskipun bank dilarang  menandatangani,  namun  demikian  dalam  kerangka  kontrol  internal, bank  diizinkan  untuk  membuat  peraturan  internal  (self  regulation)  dengan mengacu  pada  kebijakan  umum  Bank  Indonesia  (sekarang  OJK).  Provision internal  dimaksudkan  sebagai  standar  yang  jelas  dan  tidak  ambigu  dalam supervisi  internal  bank,  yang  diharapkan  dapat  mengimplementasikan
kebijakan-kebijakannya  sendiri  dan  bertanggung  jawab  sepenuhnya  (Putra Rulanda et al., 2020).
Pada dasarnya, regulasi dan pengawasan terhadap bank bertujuan untuk meningkatkan  kepercayaan  setiap  orang  yang  memiliki  kepentingan  terhadap bank, bahwa bank-bank tersebut relatif sehat. Bank dijalankan dengan baik dan profesional,  serta  tidak  mengandung  aspek-aspek  yang  menjadi  ancaman  bagi kepentingan orang yang menyimpan uangnya di bank (Ludiman & Mutmainah, 2020).
Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah  Islam.  Prinsip-prinsip  tersebut  meliputi,  antara  lain,  pengharaman  riba (bunga) dan penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam setiap transaksi  yang  dilakukan.  Produk-produk  yang  ditawarkan  oleh  bank  syariah biasanya  juga  diatur  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah,  seperti  dalam  hal pembiayaan  perumahan,  pembiayaan  usaha,  dan  simpanan  (Rosyidah  et  al., 2019).
Bank  syariah  biasanya  juga  tidak  mengelola  atau  memiliki  investasi dalam  bisnis  yang  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  syariah,  seperti  bisnis yang  berkaitan  dengan  alkohol,  judi,  atau  produk-produk  pork.  Sebagai gantinya,  bank  syariah  sering  mengelola  dan  memiliki  investasi  dalam  bisnis- bisnis  yang  dianggap  bermanfaat  bagi  masyarakat,  seperti  bisnis-bisnis  kecil, mikro,  dan  menengah,  serta  sektor-sektor  yang  berkontribusi  terhadap pembangunan  masyarakat  (Nizar,  2018).  Dasar  hukum  bank  syariah  dalam  Al Quran terdapat dalam beberapa ayat, di antaranya adalah:
                                                                                                      
                                       
                                                                                         
                                               
                                                          
Terjemah:  orang-orang  yang  Makan  (mengambil)  riba  tidak  dapat berdiri  melainkan  seperti  berdirinya  orang  yang  kemasukan  syaitan lantaran  (tekanan)  penyakit  gila.  Keadaan  mereka  yang  demikian  itu, adalah  disebabkan  mereka  berkata  (berpendapat),  Sesungguhnya  jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan  mengharamkan  riba.  orang-orang  yang  telah  sampai  kepadanya larangan  dari  Tuhannya,  lalu  terus  berhenti  (dari  mengambil  riba), Maka  baginya  apa  yang  telah  diambilnya  dahulu(sebelum  datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil  riba),  Maka  orang  itu  adalah  penghuni-penghuni  neraka; mereka kekal di dalamnya. (Qs. Al Quran: 275)
Kegiatan  usaha  perbankan  merupakan  kegiatan  usaha  yang  penuh dengan risiko (kegiatan usaha penuh risiko) karena kegiatannya sebagian besar tergantung  pada  dana  yang  disimpan  oleh  masyarakat,  baik  dalam  bentuk simpanan,  rekening  koran  atau  deposit.  Berdasarkan  Pasal  3  Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, yang mengandung fungsi utama perbankan di Indonesia,  bank  adalah  penghimpun  dan  penyalur  dana  masyarakat.  Kegiatan usaha  perbankan  jika  dikelola  dengan  baik  dan  bijaksana  akan  memberikan keuntungan  yang  cukup  besar,  dan  oleh  karena  itu  dibutuhkan  prinsip-prinsip kehati-hatian (prinsip perbankan bijaksana) (Marlyna, S.E., M.S.Ak., 2018).
Prinsip  kehati-hatian  (prinsip  perbankan  bijaksana)  adalah  prinsip  atau prinsip-prinsip  yang  menyatakan  bahwa  bank  dalam  menjalankan  fungsi  dan kegiatan  usahanya  harus  hati-hati  (Bijaksana)  guna  melindungi  dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 Undang-Undang  Perbankan  yang  menyatakan  bahwa  Perbankan  Indonesia dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  didasarkan  pada  demokrasi  ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (Umiyati & Syaima, 2018).
Fungsi  pelaksanaan  prinsip  kehati-hatian  tidak  lain  adalah  agar  bank selalu  dalam  keadaan  sehat,  dengan  kata  lain  selalu  dalam  keadaan  likuid  dan solven.  Dengan  pelaksanaan  prinsip  kehati-hatian  diharapkan  tingkat kepercayaan  masyarakat  terhadap  bank  tetap  tinggi,  sehingga  masyarakat dengan  senang  hati  dan  tidak  ragu  untuk  menyimpan  uangnya  di  bank (Najmudin,  2018).  Untuk  terciptanya  sistem  perbankan  yang  sehat,  kegiatan operasional  lembaga  perbankan  juga  perlu  didasarkan  pada  beberapa  prinsip hukum,  yaitu:  Prinsip  demokrasi  ekonomi;  Prinsip  kepercayaan  (prinsip fidusia);  Prinsip  kerahasiaan  (prinsip  konfidensial)  dan  prinsip  kebijaksanaan (prinsip kehati-hatian).
Perbankan  dengan  segala  kegiatannya  dalam  perekonomian  dapat dikategorikan  sebagai  kegiatan  dalam  dunia  bisnis,  dan  sebagai  salah  satu kegiatan  dalam  dunia  bisnis,  kegiatan  perbankan  tidak  luput  dari  timbulnya sengketa yang merupakan hasil dari ketidakpuasan salah satu pihak yang saling terkait.  Sengketa  yang  timbul  dalam  kegiatan  perbankan  memerlukan  sarana penyelesaian sengketa  yang  efektif. Sebagai  sarana penyelesaian sengketa, hal ini  sangat  penting  terutama  dalam  kegiatan  perbankan  khususnya  dan  dalam pembangunan ekonomi secara umum.
Undang-Undang Nomor  23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2004  dan  kembali  diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia (BI  selanjutnya  disebut  Undang-Undang)  mengamanatkan  terbentuknya
Lembaga  Pengawas  Jasa  Kegiatan  Usaha  Perbankan  paling  lambat  31 Desember  2010,  terbentuknya  Lembaga  Pengawas  Jasa  Kegiatan  Usaha Perbankan  merupakan  implementasi  dari  Pasal  34  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  1999  dan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2004  tentang  Bank Indonesia, termasuk pengalihan tugas pengawasan Bank Indonesia ke lembaga tersebut (Nasution, 2018).
Pasal  1  Undang-Undang  OJK  menjelaskan  pengertian  perbankan  yang menyangkut  tentang  bank,  meliputi  kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta kejadian  dan  proses  dalam  menjalankan  kegiatan  usaha  secara  konvensional maupun  syariah  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  tentang perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah (Maulidiana, 2014). Pasal 1 ayat  (1)  Undang-Undang  OJK  menjelaskan  pengertian  OJK  sebagai  lembaga yang  merdeka  dan  terbebas  dari  campur  tangan  pihak  lain,  yang  memiliki fungsi,  kewajiban,  dan  wewenang  pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan,  dan penyelidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ini.
Pasal  7  Undang-Undang  OJK  menjelaskan  ruang  lingkup  kewenangan pengaturan  dan  pengawasan  mikro  prudential  yang  mengawasi  bank-bank  di Indonesia  sebagai  tugas  dan  kewenangan  OJK.  Bank  Indonesia  akan  lebih bertanggung  jawab  dalam  menangani  yang  lebih  makro  prudential,  misalnya terkait  dengan  kebijakan  moneter  dan  penanganana  saat-saat  krisis.  Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa baik Bank Indonesia maupun OJK sama-sama  memiliki  kewenangan,  baik  dalam  pengaturan  maupun  dalam pengawasan  perbankan.  Untuk  mencapai  fungsi  OJK,  OJK  memiliki  berbagai kekuatan, baik dalam konteks pengaturan maupun pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Kekuatan tersebut diperlukan baik dalam pelaksanaan berbagai ketentuan  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  OJK  maupun  dalam  sektor jasa  keuangan  lainnya,  yang  tercantum  dalam  peraturan  OJK  atau  peraturan Dewan Komisioner (Putra Rulanda et al., 2020).
Untuk  menjalankan  tugas  pengawasan,  OJK  memiliki  beberapa kewenangan, di antaranya pemantauan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan  konsumen  dan  langkah-langkah  lain  terhadap  lembaga  jasa keuangan.  Berdasarkan  Pasal  4  Undang-Undang  OJK,  OJK  terbentuk  dengan tujuan  agar  kegiatan  secara  keseluruhan  di  sektor  jasa  keuangan:  Menjadi teratur,  adil,  transparan,  dan  bertanggung  jawab;  mampu  menyelenggarakan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa  keuangan,  khususnya  sektor  perbankan  yang  juga  memiliki  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  (P.OJK)  yang  biasa  disebut.  Peraturan  OJK  ini
dirancang untuk memperkuat posisi FSA sebagai lembaga pengawas perbankan dalam kejadian adanya sengketa antara bank dan nasabah. P.OJK ini tercantum dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/P.OJK.07/2013  tentang Perlindungan  Konsumen  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 1/P.OJK.07/2014  tentang  Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Alternatif  Sektor Jasa Keuangan (Diba et al., 2020).
Hipotesis  utama  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memverifikasi: Bagaimana fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyelesaian sengketa nasabah perbankan di Indonesia?
Penyelesaian  keluhan  nasabah  oleh  bank  tidak  selalu  mampu memuaskan  nasabah.  Oleh  karena  itu,  penyelesaian  sengketa  dengan  nasabah bank harus diusahakan dengan cara  yang sederhana, murah, dan cepat melalui mediasi  perbankan.  Mediasi  Perbankan  adalah  proses  penyelesaian  sengketa antara  nasabah  dan  bank  yang  dipandu  oleh  Bank  Indonesia  untuk  mencapai penyelesaian  dalam  bentuk  perjanjian  yang  bersifat  sukarela.  Proses  mediasi sengketa  penyelesaian  perbankan  adalah  murah,  cepat,  dan  sederhana  karena gratis;  jangka  waktu  proses  mediasi  tidak  lebih  dari  60  hari  kerja,  dan  proses mediasi yang tidak formal dilakukan dengan fleksibel (Diba et al., 2020).

## C. METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif,  yang  bertujuan  untuk  menelaah  kaidah,  norma,  dan  aturan  yang terkait  dengan  tujuan  penelitian  ini.  Metode  ini  dilakukan  dengan  cara  studi literatur  (penelitian  kepustakaan),  untuk  mengumpulkan  berbagai  macam peraturan,  teori,  dan  literatur  yang  erat  kaitannya  dengan  masalah  yang  akan diteliti (Indra & Cahyaningrum, 2019).
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi literatur kepustakaan. Data ini diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, dan menganalisis literatur, prinsip, dan teori hukum yang terkait dengan subjek penelitian ini. Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga (3) materi hokum (Ghozali, 2018):
1. Materi  Hukum  Primer:  materi  hukum  yang  mengikat  berupa  peraturan. Dalam  penelitian  ini,  materi  hukum  primer  yang  digunakan  adalah (Nasution, 2018):
a. UU  Nomor  7  Tahun  1992  yang  sebagian  besar  pasalnya  telah  diubah dan ditambah oleh UU Nomor 10 Tahun 1998.
10 | Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penyelesaian Sengketa
b. UU Nomor 23 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah oleh UU Nomor 3  Tahun  2004  dan  terakhir  diubah  dengan  keluarnya  UU  Nomor  6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia (BI).
c. UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
d. Peraturan  OJK  Nomor  1/P.OJK.07/2013  tentang  Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
e. Peraturan  OJK  Nomor  1/P.OJK.07/2014  tentang  Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
2. Materi  Hukum  Sekunder  adalah:  materi  hukum  yang  memberikan penjelasan terhadap materi hukum primer seperti literatur dan karya ilmiah yang terkait dengan masalah penelitian.
3. Materi  Hukum  Tersier  adalah:  materi  hukum  yang  memberikan  instruksi dan penjelasan terhadap materi hukum primer dan sekunder.
Untuk  menyelesaikan  data  dalam  rangka  menemukan  hasil  penelitian ini,  digunakan  prosedur  pengumpulan  data  sekunder  yang  dilakukan  dengan cara melakukan studi literatur (penelitian kepustakaan). Studi literatur memiliki tujuan  untuk  memperoleh  arah  pemikiran  dan  tujuan  penelitian  melalui pembacaan, pengutipan, dan analisis literatur  yang mendukung peraturan serta membaca  materi  ilmiah  lain  yang  terkait  dengan  isu-isu  yang  akan  dibahas (Zakaria Bahari, 2014).
Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan kegiatan pengolahan  data,  yaitu  kegiatan  memotong  data  dari  kumpulan  data  sekunder yang siap untuk dianalisis. Kegiatan ini merupakan pemilihan data dengan cara memeriksa  kelengkapan  data  yang  diperoleh,  pengelompokan  data  atau pengelompokan data secara sistematis.
Semua  data  baik  dari  literatur  maupun  lapangan  studi  kemudian dianalisis  dengan  analisis  kualitatif  yuridis,  yang  menggambarkan  masalah berdasarkan penelitian dan diskusi dalam bentuk penjelasan atau deskripsi yang disusun  secara  sistematis,  selanjutnya  menarik  kesimpulan  untuk  menjawab masalah penelitian.

## D. PEMBAHASAN
Sengketa adalah sengketa antara konsumen dan lembaga jasa keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh konsumen pada lembaga jasa keuangan atau  penggunaan  jasa  atau  produk  lembaga  jasa  keuangan  setelah  melalui proses  penyelesaian  keluhan  oleh  lembaga  jasa  keuangan.  Lemahnya pengawasan  bank  merupakan  salah  satu  penyebab  utama  terjadinya mismanagement bank yang pada akhirnya berujung pada kegagalan bank (bank
failure).  Sebagian  besar  kasus  kegagalan  bank  di  Indonesia  menunjukkan bahwa pemilik bank ikut campur dalam operasional bank dan tindak kejahatan perbankan  (banking  fraud)  dilakukan  oleh  pemilik  dan  manajemen  yang merupakan  penyebab  utama  kebangkrutan  suatu  bank,  selain  pengaruh  krisis keuangan (Nasution, 2018).
Jenis-jenis  sengketa  perbankan  adalah:  keterlambatan  kartu  kredit, hutang  macet,  kontrak  pelanggan  dilanggar,  hilangnya  uang  di  rekening tabungan,  hilangnya  deposit  nasabah,  informasi  dan  jasa  yang  berhubungan dengan bank, kesalahan sistem, bunga/denda, pencurian kartu kredit atau bank, kartu  kredit  tertinggal  dan  dieksploitasi  oleh  orang  lain,  penipuan  yang melibatkan  pegawai  bank,  dan  pemblokiran.  Jumlah  keluhan  atau  sengketa yang  terjadi  antara  nasabah  dan  bank  yang  terkait  dengan  kartu  kredit  atau kredit  buruk,  kontrak  pelanggan  dilanggar,  hilangnya  uang  di  rekening tabungan,  hilangnya  deposit  nasabah,  informasi  dan  jasa  yang  berhubungan dengan  bank,  kesalahan  sistem,  bunga/denda,  pencurian  kartu  kredit,  dan pemblokiran (Musjtari et al., 2020).
Terdapat  banyak  laporan  kepada  OJK  terkait  dengan  kartu  kredit  atau kredit  buruk  yang  merupakan  kasus  sengketa,  ini  disebabkan  oleh  kurangnya pemahaman  nasabah  terhadap  kredit  atau  kartu  kredit.  Tentu  saja  ini  bisa menjadi masalah bagi bank, karena bank dalam menjalankan fungsinya sebagai penghimpun  dan  pengelola  dana  harus  mampu  melindungi  baik  apa  yang dipercayakan  oleh  nasabah  kepadanya  dengan  menerapkan  prinsip  kehati- hatian (Astuti & Yuniarto, 2019; Meirison, 2017).
Dalam  proses  penyelesaian  sengketa  perbankan  yang  dikenal  dengan mediasi  perbankan.  Mediasi  perbankan  adalah  proses  penyelesaian  sengketa antara  nasabah  dan  bank  yang  dipersatukan  oleh  Bank  Indonesia  dalam sengketa  untuk  mencapai  penyelesaian  dalam  bentuk  perjanjian  sukarela  yang kini beralih ke OJK sebagai peralihan tugas regulasi dan pengawasan bank dari Bank  Indonesia  ke  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Proses  penyelesaian sengketa  mediasi  perbankan  murah,  cepat,  dan  sederhana  dimana  tidak  ada biaya;  jangka  waktu  proses  mediasi  tidak  lebih  dari  60  hari  kerja,  dan  proses mediasi sifatnya tidak resmi/fleksibel. Mediasi Perbankan pada dasarnya adalah proses  negosiasi  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  sengketa  yaitu  nasabah  dan bank, dengan terlibatnya mediator dari OJK untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian.
Melalui proses mediasi, mediator dalam hal ini OJK memiliki tanggung jawab  untuk  memberikan  arahan,  mendorong,  memotivasi,  dan  memberikan inspirasi  kepada  pihak-pihak  untuk  mencapai  kesepakatan.  Namun,  mediator
harus  netral  dan  tidak  bias  dalam  membuat  keputusan,  yang  diharapkan  oleh pihak-pihak untuk akhirnya mendapatkan solusi win-win di mana hak nasabah terlindungi dan reputasi bank juga terjaga.
Setelah  terbentuknya  OJK,  mediasi  perbankan  tidak  lagi  menggunakan regulasi  mediasi  perbankan  Bank  Indonesia,  tetapi  sekarang  dilakukan  oleh Peraturan  OJK  Nomor  1/P.OJK.07/2014  tentang  Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
Pasal  29  Undang-Undang  OJK,  OJK  melakukan  pelayanan  keluhan nasabah yang meliputi (Ludiman & Mutmainah, 2020):
1. Menyiapkan perangkat  yang cukup untuk pelayanan keluhan nasabah  yang merasa dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan.
2. Menyelenggarakan  mekanisme  keluhan  nasabah  yang  merasa  dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan.
3. Memfasilitasi  penyelesaian  keluhan  nasabah  yang  merasa  dirugikan  oleh pelaku  di  lembaga  jasa  keuangan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan di bidang jasa keuangan.
Pasal  30  Undang-Undang  OJK  Angka  (1)  dan  (2)  mengandung (Ludiman & Mutmainah, 2020):
1. Demi  perlindungan  nasabah  dan  masyarakat,  OJK  berwenang  membela hukum, yang meliputi:
a. Memerintahkan  atau  melakukan  tindakan  tertentu  terhadap  lembaga jasa  keuangan  untuk  menyelesaikan  keluhan  nasabah  yang  dirugikan lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud.
b. Menggugat:
1) Untuk  mengembalikan  harta  korban  dari  pihak  yang  menyebabkan kerugian,  baik  yang  berada  di  bawah  kendali  pihak-pihak  yang menyebabkan  kerugian  sebagaimana  dimaksud  atau  di  bawah kendali pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
2) Untuk  memperoleh  ganti  rugi  dari  pihak  yang  menyebabkan kerugian  kepada  nasabah  dan  lembaga  jasa  keuangan  atau  sebagai akibat  pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  di bidang jasa keuangan.
2. Perubahan  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  b  angka  2  hanya dipergunakan untuk pembayaran ganti rugi kepada korban.
Pasal 31 Undang-Undang OJK menyatakan bahwa OJK mengatur lebih
lanjut  tentang  perlindungan  nasabah  dan  masyarakat  yang  diatur  oleh  OJK. Dalam pengawasan perbankan khususnya penyelesaian sengketa, dipandu oleh OJK.  OJK  memiliki  Peraturan  OJK  Nomor  1/P.OJK.07/2013  tentang
Perlindungan  Nasabah  dan  Peraturan  OJK  Nomor  1/P.OJK.07/2014  tentang Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Sektor  Jasa  Keuangan  (Umiyati & Syaima, 2018).
Seperti  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  1  ayat  3  Peraturan  OJK  Nomor 1/P.OJK.07/2013  bahwa  perlindungan  nasabah  adalah  perlindungan  nasabah dengan  cakupan  perilaku  usaha  jasa  keuangan.  Pasal  2  Peraturan  OJK  Nomor 1/P.OJK.07/2013 juga menyebutkan bahwa perlindungan nasabah menerapkan prinsip:  transparansi;  Perlakuan  yang  adil;  Reliabilitas;  Kerahasiaan  dan keamanan data/informasi nasabah; serta penanganan keluhan  dan penyelesaian sengketa nasabah secara sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau.
Sengketa antara bank dan nasabah pada dasarnya diselesaikan oleh bank itu sendiri, namun jika proses tersebut tidak mencapai kesepakatan antara bank dan  nasabah  dalam  penyelesaian  sengketa  nasabah  maka  bank  dapat menggunakan  pengadilan  atau  mengadukan  kepada  OJK,  dan  OJK  akan memfasilitasi  penggunaan  salah  satu  cara  Penyelesaian  Sengketa  Alternatif yaitu mediasi untuk menyelesaikan sengketa.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  di  Indonesia  berperan  sebagai  mediasi dalam  proses  penyelesaian  sengketa  antara  lembaga  jasa  keuangan  dengan nasabah. OJK bertanggung jawab untuk mengawasi dan memfasilitasi mediasi guna  mencapai  kesepakatan  yang  saling  menguntungkan  antara  pihak-pihak yang terlibat. Menurut Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 1/P.OJK.07/2014 tentang Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  pengaduan  harus  diselesaikan terlebih  dahulu  oleh  lembaga  jasa  keuangan,  namun  jika  tidak  tercapai kesepakatan,  para  pihak  dapat  menempuh  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  melalui  Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Alternatif.  Lembaga  ini, yang ditentukan oleh OJK (Umiyati & Syaima, 2018).
1. Sebagai  tahap  awal,  komplain  harus  diselesaikan  oleh  Lembaga  Layanan Keuangan.
2. Jika  tidak  tercapai  kesepakatan  dalam  menyelesaikan  komplain  yang disebutkan  pada  paragraf  (1),  Nasabah  dan  Lembaga  Layanan  Keuangan dapat  melakukan  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  atau  melalui pengadilan.
3. Penyelesaian  di  luar  pengadilan  yang  disebutkan  pada  paragraf  (2) dilakukan melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif.
4. Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Alternatif  yang  disebutkan  pada  paragraf (3)  terdapat  dalam  daftar  Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Alternatif  yang ditetapkan oleh OJK.
5. Penyelesaian  Sengketa  melalui  Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Alternatif yang disebutkan pada paragraf (4) adalah rahasia.
Tujuan  perlindungan  konsumen  di  sektor  jasa  keuangan  adalah  untuk membangun  sistem  perlindungan  konsumen  yang  andal,  meningkatkan keberdayaan  dan  pemahaman  konsumen  terhadap  lembaga  keuangan,  serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Hal ini dicapai  melalui  berbagai  kebijakan  dan  kegiatan,  antara  lain  edukasi, penyediaan  informasi,  penanganan  pengaduan,  dan  fasilitasi  penyelesaian sengketa  bagi  konsumen  jasa  keuangan  dan  pengguna  jasa  keuangan  sektor publik (Nasution, 2018).
Penyelesaian  sengketa  internal  mengacu  pada  proses  penyelesaian sengketa  di  dalam  lembaga  jasa  keuangan,  biasanya  melalui  penggunaan kebijakan  dan  prosedur  internal.  Ini  dapat  mencakup  hal-hal  seperti  pusat layanan pelanggan atau komite penyelesaian perselisihan internal. Penyelesaian sengketa eksternal, di sisi lain, mengacu pada proses penyelesaian sengketa di luar  lembaga  jasa  keuangan,  seringkali  melalui  penggunaan  mediator  atau arbiter  pihak  ketiga.  Ini  dapat  mencakup  organisasi  seperti  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  di  Indonesia,  yang  bertanggung  jawab  untuk  menengahi perselisihan antara lembaga jasa keuangan dan nasabahnya.
Penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  oleh  lembaga  jasa  keuangan (internal  dispute  resolution)  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  yang ditawarkan  oleh  bank  kepada  nasabah  untuk  menyelesaikan  sengketa  secara musyawarah  dan  mufakat  dalam  hal  penyelesaian  sengketa.  Artinya  bank dengan nasabah berusaha bersama-sama untuk menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan. Penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar lembaga jasa keuangan (external dispute resolution) terbagi menjadi dua, yaitu:
1. Proses  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  atau  Line  Litigation merupakan proses yang dilakukan melalui proses hukum dengan melakukan gugatan  ke  pengadilan  untuk  menyelesaikan  sengketa  antara  bank  dengan nasabah.
2. Proses  penyelesaian  sengketa  di  luar  proses  pengadilan  atau  Line  Non Litigation  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  yang  melibatkan  pihak ketiga,  yaitu  OJK  sebagai  salah  satu  lembaga  yang  memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan menggunakan salah satu cara Alternatif
Penyelesaian  Sengketa  yaitu  mediasi  dengan  OJK  sebagai  mediator dalam  penyelesaian  sengketa.  Dapat  dijelaskan  bahwa  fungsi  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  sebagai  lembaga  pengawas  perbankan  dalam  penyelesaian sengketa  perbankan.  Sebagai  pengawas  OJK  berfungsi  sebagai  mediator  dan
memfasilitasi  nasabah  atau  lembaga  perbankan  untuk  menyelesaikan  sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa guna mendapatkan win-win solution  diantara  para  pihak,  sehingga  tidak  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan (Sulistyandari, 2012).
Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  juga  harus  menerapkan prinsip  aksesibilitas,  independensi,  keadilan,  serta  efisiensi  dan  efektivitas dalam  setiap  peraturan.  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  harus memiliki  sumber  daya  untuk  dapat  melaksanakan  pelayanan  dan  penyelesaian sengketa yang dibentuk oleh Lembaga Jasa Keuangan dan dikoordinasikan oleh asosiasi atau organisasi yang dibentuk oleh fungsi self-regulatory organization. Kemudian,  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  untuk  industri Perbankan, Pembiayaan, Penjaminan, dan Jasa Pegadaian harus dibentuk paling lambat  pada  tanggal  31  Desember  2015  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  10 ayat 2 Peraturan OJK Nomor 1/P.OJK07/2014 (Nasution, 2018).
Dalam  hal  terdapat  lembaga  penyelesaian  sengketa  industri  jasa keuangan  yang  belum  terbentuk,  konsumen  harus  melaporkan  kepada  OJK sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11  ayat  1  dan  2  Peraturan  OJK  Nomor 1/P.OJK07/2014, yaitu (Putra Rulanda et al., 2020):
1. Dalam  hal  lembaga  penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  10  ayat  (2)  belum  terbentuk,  maka  konsumen  dapat  mengajukan permohonan fasilitas penyelesaian sengketa kepada OJK.
2. Fasilitas yang disengketakan oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  OJK  yang  mengatur  tentang perlindungan konsumen industri jasa keuangan.
Lembaga  jasa  keuangan  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, denda atau kewajiban membayar sejumlah uang  tertentu, pembatasan kegiatan usaha,  pembekuan  kegiatan  usaha,  atau/dan  pencabutan  izin  atau  kegiatan usaha.  Selanjutnya,  untuk  sanksi  OJK  dapat  memutuskan  sanksi  dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan teguran tertulis.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  kajian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:  Sebagai  badan  pengawas  perbankan  di  Indonesia  OJK  juga  memiliki fungsi  penyelesaian  sengketa  perbankan.  OJK  merupakan  fungsi  pengawasan dan mediasi atau dengan kata lain OJK berada di tengah-tengah atau menengahi para pihak  yang berkonflik dalam mediasi perbankan. Dengan adanya mediasi perbankan  oleh  OJK  diharapkan  tidak  tersedianya  mekanisme  pelayanan
sengketa sektor jasa keuangan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang  menerapkan  prinsip  aksesibilitas,  kemandirian,  keadilan,  serta  efisiensi dan efektifitas.
Sebagai  saran  dalam  penelitian  ini  dapat  kami  simpulkan  sebagai berikut:  Setiap  lembaga  perbankan  di  Indonesia  hendaknya  berpedoman  pada Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/P.OJK.07/2014  tentang  Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  dengan  segera  menyediakan  Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  bagi  masing-masing  nasabah  bank,  sehingga dapat  memberikan  rasa  aman,  meningkatkan  kepercayaan  nasabah  dan memberikan  kepastian  hukum  apabila  nasabah  mengalami  sengketa  dengan bank.

## DAFTAR PUSTAKA

## Astuti,  C.  D.,  &  Yuniarto,  F.  E.  (2019).  MEKANISME  CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERUSAHAAN YANG
MENGALAMI PERMASALAHAN  KEUANGAN. JURNAL  INFORMASI,  PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK , 3 (2).
https://doi.org/10.25105/jipak.v3i2.4452
Baeten,  R.,  &  Vanhercke,  B.  (2017).  Inside  the  black  box:  The  EU’s  economic surveillance  of  national  healthcare  systems. Comparative  European  Politics ,
15 (3). https://doi.org/10.1057/cep.2016.10
Dharmajaya,  A.  (2018).  URGENSI  PERAN  DAN  FUNGSI  PERBANKAN DALAM MENINGKATKAN USAHA, MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI  INDONESIA. Dialogia  Iuridica:  Jurnal  Hukum  Bisnis  Dan  Investasi ,
10 (1). https://doi.org/10.28932/di.v10i1.1059
Diba,  N.  F.,  Disemadi,  H.  S.,  &  Prananingtyas,  P.  (2020).  Kebijakan  Tata  Kelola Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Di  Indonesia. Ekspose:  Jurnal  Penelitian
Hukum Dan Pendidikan , 18 (2). https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.485
Fitriyani  Pakpahan,  E.,  Jessica,  J.,  Winar,  C.,  &  Andriaman,  A.  (2020).  Peran
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dalam  Mengawasi  Maraknya  Pelayanan Financial  Technology  (Fintech)  di  Indonesia. Jurnal  Magister  Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 9 (3).
https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i03.p08
Ghozali. (2018). metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. In Accountability (Vol. 6, Issue 1). https://doi.org/10.32400/ja.16023.6.1.2017.18-27
Indra,  I.  M.,  &  Cahyaningrum,  I.  (2019).  Cara  Mudah  Memahami  Metodologi penelitian. In CV Budi Utama .
Junaedi,  D.  I.  (2018).  Peluang  Keamanan  Password  dalam  Transaksi  Perbankan. Infoman’s , 12 (1). https://doi.org/10.33481/infomans.v12i1.47
Larasati,  R.  A.,  &  Kahfi,  I.  (2020).  Analisis  Perkembangan  Perbankan  Syari’ah Sebagai  Landasan  Pendidikan  Ekonomi  Muslim. JURNAL  SERAMBI  ILMU ,
21 (2). https://doi.org/10.32672/si.v21i2.2109
Ludiman,  I.,  &  Mutmainah,  K.  (2020).  Analisis  Determinan  Market  Share Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah dan Unit  Usaha  Syariah  yang  Terdaftar  di  OJK  Periode  Maret  2017  sampai September  2019). Journal  of  Economic,  Management,  Accounting  and Technology , 3 (2). https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1336
Marlyna,  S.E.,  M.S.Ak.,  D.  (2018).  ANALISA  TINGKAT  KESEHATAN  BANK SYARIAH. TECHNOBIZ :  International  Journal  of  Business , 1 (1). https://doi.org/10.33365/tb.v1i1.202
Maulidiana, L. (2014). Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas
Perbankan Nasional di Indonesia. Keadilan Progresif , 5 (1).
MEIRISON,  M.  (2017).  Permasalahan  Bank  Islam  Dan  Bank  Sentral.  In Al- Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan .
Musjtari,  D.  N.,  Yunita,  A.,  &  Hamsin,  M.  K.  (2020).  EFEKTIVITAS PENYELESAIAN  SENGKETA  PERBANKAN  SYARIAH  MELALUI MEKANISME FASILITASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).
Masalah-Masalah  Hukum , 49 (1).  https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.1-
13
Najmudin,  A.  (2018).  SISTEM  KEUANGAN  PEDESAAN  DAN  PERTANIAN MELALUI PERAN  LEMBAGA KEUANGAN  MIKRO  (LKM) SYARI’AH (BMT:  alternatif  model  LKM  Sya’riah). MIMBAR  AGRIBISNIS:  Jurnal Pemikiran  Masyarakat  Ilmiah  Berwawasan  Agribisnis , 1 (3),  181. https://doi.org/10.25157/ma.v1i3.38
Nasution, I. I. (2018). Peran Dewan Pengawas Syariah ( DPS ) dalam Perusahaan Investasi Berbasis Syariah. Master Thesis , 106.
Nizar,  M.  (2018).  Pendekatan  Komprehensif  E-Commerce  Prespektif  Syariah.
Perisai : Islamic Banking and Finance Journal , 2 (1), 75. https://doi.org/10.21070/perisai.v2i1.1486
Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Siaran Pers Survei OJK 2019: Indeks Literasi Dan
Inklusi  Keuangan  Meningkat.  In SP  58/DHMS/OJK/XI/2019 (Issue November).
Pikahulan, R. M. (2020). Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada
Bank  Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  terhadap  Perbankan. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan , 1 (1).
https://doi.org/10.18196/jphk.1103
Putra  Rulanda,  S.,  Diane  Zaini,  Z.,  &  Safitri,  M.  (2020).  Kedudukan  Hukum Pengawas  Bank  Syariah  yang  Dilakukan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) dan  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI). Jurnal
18 | Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penyelesaian Sengketa
Supremasi , 10 (2). https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i2.1148
Riandani, M. A., & Rahmawati, E. (2019). Pengaruh Fraud Pentagon, Kepemilikan Institusional  dan  Asimetris  Informasi  Terhadap  Kecurangan  Laporan Keuangan  (Studi  Empiris  pada  Perusahaan  Perbankan  yang  Terdaftar  Di Bursa  Efek  Indonesia  Tahun  2015-2017). Reviu  Akuntansi  Dan  Bisnis Indonesia , 3 (2). https://doi.org/10.18196/rab.030244
Rosyidah,  Nizar,  M.,  &  Khoirul  Huda.  (2019).  ANALISIS  PENGETAHUAN NASABAH  TENTANG  PRODUK  PERBANKAN  SYARIAH  (Studi  pada Bank Muamalat  KCP Malang Kepanjen). MALIA (TERAKREDITASI) , 10 (2),
163–180. https://doi.org/10.35891/ml.v10i2.1449
Sadari,  S.,  &  Hakim,  A.  (2019).  Revitalisasi  Keuangan  Inklusif  Dalam  Sistem
Perbankan  Syariah  di  Era  Financial  Technology. Zhafir  |  Journal  of  Islamic Economics, Finance, and Banking , 1 (1).
https://doi.org/10.51275/zhafir.v1i1.126
Salam, A., & Irsyad, S. M. (2020). Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga  Muhtasib  Dalam  Industri  Keuangan  Syariah  di  Indonesia. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) , 9 (2). https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(2).73-85 Siringoringo,  R.  (2017).  Analisis  Fungsi  Intermediasi  Perbankan  Indonesia  (Studi Kasus  Bank Umum  Konvensional  yang Tercatat  di  BEI Periode 2012-2016). Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen , 1 (2), 135. https://doi.org/10.33603/jibm.v1i2.865
Sulistyandari. (2012).  Lembaga Dan Fungsi  Pengawasan Perbankan Di  Indonesia.
MIMBAR HUKUM , 24 (2).
Umiyati, U., & Syaima, N. (2018). Pengaruh Merek, Reputasi, Kualitas Pelayanan dan  Lokasi  terhadap  Proses  Keputusan  Nasabah  Menggunakan  Produk Tabungan di BJB Syariah, Ciputat. Liquidity , 7 (2).
https://doi.org/10.32546/lq.v7i2.217
Zakaria  Bahari.  (2014).  Metodologi  penelitian  ekonomi  Islam. Konferensi Internasional Pembangunan Islam-I , 69 (11).