Abstrak—Surabaya  Metropolitan  Area  merupakan  wilayah konsentrasi  berbagai  kegiatan  khususnya  kegiatan  pusat pemerintahan  dan  ekonomi.  Hal  ini  mengakibatkan  proses migrasi  penduduk  ke  Kota  Surabaya  semakin  lama  semakin meningkat.  Peningkatan  jumlah  penduduk  di  kawasan perkotaan tidak dapat diimbangi ketersediaan perumahan yang layak  dan  terjangkau  karena  lahan  yang  terbatas.  Sehingga penyediaan  dan  kebutuhan  perumahan  untuk  perkotaan  saat ini sudah melebar hingga ke daerah peri urban. Sebagai daerah penyangga  Kota  Surabaya,  Kabupaten  Gresik  menjadi  salah satu  pilihan  lokasi  hunian  bagi  masyarakat  urban  Kota Surabaya. Kabupaten Gresik pada tahun 2018 memiliki jumlah housing backlog sebesar 16.482 unit rumah dan diproyeksikan pada tahun 2035 mengalami housing backlog sebesar 1.700.708 unit  rumah  dengan  asumsi  ketersediaan  rumah  dengan  tipe landed  housing.  Perumnas  sebagai  kepanjangan  tangan Pemerintah dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat menjadi alternatif solusi dalam penyediaan perumahan  di  Kabupaten  Gresik.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  tingkat  efektivitas  penyediaan  perumahan oleh  Perumnas  dalam  menangani  masalah  housing  backlog  di Kabupaten  Gresik.  Penelitian  ini  menggunakan  tiga  tahap analisis.  Tahap  pertama  yakni  menghitung  jumlah  housing backlog di Kabupaten Gresik dengan analisis backlog perspektif kepenghunian. Tahap kedua dilakukan analisis kebijakan dan implementasi  Perumnas  terkait  penyediaan  perumahan  di Kabupaten  Gresik  menggunakan  metode  content  analysis. Tahap ketiga dilakukan penilaian tingkat efektivitas penyediaan  perumahan  oleh  Perumnas  dalam  menangani masalah  housing  backlog  di  Kabupaten  Gresik.  Berdasarkan tiga  indikator  efektivitas,  didapatkan  data  bahwa  bahwa penyediaan  perumahan  oleh  Perumnas  dalam  menangani masalah  housing  backlog  kurang  efektif.  Perumnas  belum memberikan kontribusi yang signifikan dengan hanya mampu menjawab  0,78%  dari  jumlah  housing  backlog  Kabupaten Gresik di tahun 2019.
Kata Kunci—Housing Backlog, Kabupaten Gresik, Penyediaan Perumahan, Perumnas.

## I. PENDAHULUAN
UMAH  dalam  teori  hirarki  kebutuhan  manusia merupakan  kebutuhan  fisiologis  bagi  manusia  yang tergolong dalam kebutuhan primer di samping sandang dan pangan.  Negara  melalui  peraturan  perundang-undangan menjamin  penyediaan  rumah  yang  layak  bagi  seluruh masyarakatnya. Seperti yang tertulis dalam Undang Undang Dasar  1945  Pasal  28H  ayat  1,  menyebutkan  bahwa  setiap orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  yang  baik  dan  sehat serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan.  Pemerintah Republik Indonesia mendirikan Perusahaan Umum Pembangunan  Perumahan  Nasional  (Perumnas)  pada  tahun
1974  sebagai  solusi  Pemerintah  dalam  menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah [1].
Indonesia memiliki jumlah penduduk kota terbesar kedua di Asia Timur setelah Tiongkok dengan kepadatan penduduk kota  termasuk  salah  satu  yang  tertinggi  di  Asia  Timur. Pertumbuhan  jumlah  penduduk  di  kota  idealnya  harus dibarengi  dengan  ketersediaan  perumahan  yang  layak  dan terjangkau.  Namun  demikian  kondisi  ideal  ini  sulit didapatkan  karena  kendala  ketersediaan  lahan  pemukiman yang terbatas dan selalu berkurang, tidak berimbang dengan pertambahan  jumlah  penduduk  yang  membutuhkan  lahan untuk tempat tinggal [2]. Sehingga timbul fenomena housing backlog di wilayah perkotaan. Backlog  perumahan atau yang selanjutnya  disebut  dengan housing  backlog secara  umum diartikan  sebagai  kondisi  kesenjangan  ( gap )  antara  jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat [3]
Perkembangan  penyediaan  dan  kebutuhan  perumahan untuk perkotaan saat ini sudah melebar hingga ke daerah peri urban.  Penyebab  kota  berkembang  secara  fisik  ke  arah pinggiran kota ini dikarenakan masalah penyediaan rumah di perkotaan  mengalami  keterbatasan  pemanfaatan  tanah  [4]. Fenomena  dan  kecenderungan  tersebut  juga  terjadi  di Kabupaten Gresik sebagai daerah penyangga Kota Surabaya. Pengaruh  yang  cukup  kuat  dari  wilayah  Surabaya Metropolitan  Area  tersebut  dipertegas  dengan  keberadaan Kasiba  Driyorejo  dan  rencana  pengembangan  kota  baru mandiri pada empat kecamatan yaitu Kecamatan Driyorejo, Kedamean, Menganti dan Cerme [5]. Angka housing backlog di Kabupaten Gresik pada tahun 2018 mencapai 16.482 unit rumah  [6].  Berdasarkan  hasil  Analisis  dan  Kajian  RP3KP Kabupaten  Gresik,  diproyeksikan  pada  tahun  2035, Kabupaten  Gresik  mengalami housing  backlog sebesar 1.700.708  unit  rumah  dengan  asumsi  ketersediaan  rumah dengan  tipe landed  housing [5].  Sehingga  diperlukan kehadiran  Pemerintah  dalam  menangani  permasalahan housing  backlog di  Kabupaten  Gresik . Peranan  pemerintah sebagai  penyedia  kebutuhan  bermukim  publik  dianggap penting  terutama  dalam  pemenuhan  kebutuhan  bermukim yang  layak  huni  dan  terjangkau  untuk  MBR  [7].  Perumnas selaku  kepanjangan  tangan  Pemerintah  dalam  bidang perumahan  dan  kawasan  permukiman  dapat  menjadi alternatif solusi dalam penyediaan perumahan di Kabupaten Gresik.
Dalam  konteks  perencanaan  tata  ruang,  penilaian efektivitas  diperlukan untuk mengukur  seberapa  jauh  target telah  tercapai.  Efektivitas  sebagai  alat  evaluasi  dapat
R

## Efektivitas Penyediaan Perumahan oleh Perumnas dalam Menangani Masalah Housing Backlog di Kabupaten Gresik
Hendy Eka Ardiansyah dan Dian Rahmawati Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : d_rahmawati@urplan.its.ac.id
digunakan  dalam  menilai  hasil  kinerja  dari  suatu  kegiatan atau  sistem.  Hasil  evaluasi  tersebut  dapat  mempengaruhi pengambilan kebijakan, sehingga dapat dilakukan perbaikan terhadap  pembuatan  kebijakan  di  masa  mendatang  [8]. Perumnas  melalui  Perumnas  Regional  VI  telah  hadir  dan telah menyediakan puluhan ribu unit rumah yang tersebar di seluruh  wilayah  kerja  termasuk  program  yang  sedang  aktif saat ini di Kabupaten Gresik. Sehingga diperlukan penelitian yang  menilai  mengenai  tingkat  efektivitas  penyediaan perumahan  oleh  Perumnas  dalam  menangani  masalah housing  backlog di  Kabupaten  Gresik.  Penilaian  efektivitas diperlukan  untuk  mengukur  seberapa  jauh  penyediaan perumahan  oleh  Perumnas  selaku  kepanjangan  tangan  dari Pemerintah  mampu  menjawab  kebutuhan  perumahan masyarakat Kabupaten Gresik.

## II. METODE PENELITIAN
A. Variabel Penelitian
Variabel  yang  digunakan  untuk  menghitung housing backlog di  Kabupaten  Gresik  adalah  tingkat  kebutuhan masyarakat terhadap rumah dan tingkat ketersediaan rumah. Kemudian variabel penelitian yang digunakan untuk analisis kebijakan  serta  implementasi  perumahan  oleh  Perumnas adalah program penyediaan perumahan, jumlah rumah yang diselenggarakan,  jenis  rumah  yang  disediakan,  realisasi penyediaan rumah serta realisasi penjualan rumah. Variabel penelitian  yang digunakan  untuk  menilai  tingkat  efektivitas penyediaan  perumahan  oleh  Perumnas  dalam  menangani masalah housing backlog di Kabupaten Gresik yaitu tingkat keterhunian  perumahan,  kesesuaian  dengan  tata  ruang  dan ketercapaian mengurangi angka backlog.

## B. Metode Analisis
Tahapan  pertama  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini adalah  menghitung  jumlah housing  backlog di  Kabupaten Gresik menggunakan analisis backlog perspektif kepenghunian dengan formula:
𝐻𝑜𝑢𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑙𝑜𝑔  =   𝛴𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎  −   𝛴𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ
Kemudian  pada  tahapan  kedua  dilakukan    analisis kebijakan  dan  implementasi  Perumnas  terkait  penyediaan perumahan  di  Kabupaten  Gresik  melalui literature  review dan wawancara  expert menggunakan  metode content
analysis .  Analisis  dilakukan  untuk  mengolah  data  dan informasi  yang  telah  didapat  menjadi  suatu  informasi  utuh untuk  menginterpretasikan  gambaran  mengenai  kebijakan dan  implementasi  penyediaan  perumahan  oleh  Perumnas  di Kabupaten Gresik yang dikembangkan dalam bentuk narasi deskriptif. Selanjutnya  akan dilakukan komparasi kebijakan serta  implementasi  penyediaan  perumahan  oleh  Perumnas terhadap  kondisi  penyediaan  perumahan  di  Kabupaten Gresik. Sehingga didapatkan signifikansi kontribusi penyediaan  perumahan  oleh  Perumnas  dalam  upaya mengatasi masalah housing backlog di Kabupaten Gresik. Pada  tahapan  terakhir  dilakukan  penilaian  tingkat efektivitas  penyediaan  perumahan  oleh  Perumnas  dalam menangani  masalah housing  backlog di  Kabupaten  Gresik. Variabel kesesuaian dengan tata ruang menggunakan metode analisis overlay ,  sedangkan  untuk  variabel  tingkat keterhunian perumahan dan ketercapaian mengurangi angka backlog  menggunakan  teknik  analisis  deskriptif  analitik. Ilustrasi proses analisis overlay tertera pada Gambar 1.

## C. Metode Pengumpulan Data
Proses pengumpulan data dalam menilai tingkat efektivitas penyediaan  perumahan  oleh  Perumnas  dalam  menangani masalah housing  backlog di  Kabupaten  Gresik  dilakukan melalui  kegiatan  survey  primer  maupun  survey  sekunder. Data  primer  didapatkan  melalui  wawancara expert guna mendapatkan  data  masukan  untuk  analisis  kebijakan  dan implementasi  Perumnas  terkait  penyediaan  perumahan  di Kabupaten  Gresik.  Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan teknik purposive sampling dengan kriteria:
1) Mewakili  instansi  yang  terlibat  secara  langsung  dalam perumusan kebijakan Perumnas Regional VI
2) Merupakan  perwakilan  dari  bidang  yang  khusus menangani  produksi  dan  penyelenggaraan  perumahan Perumnas Regional VI
3) Merupakan  perwakilan  dari  bidang  yang  menangani pemasaran dalam perumahan.
Untuk data sekunder didapatkan melalui tinjauan literatur atau  penelusuran  data  pada  dokumen  atau  lembaga  tertentu yang memiliki korelasi terhadap penelitian seperti Dokumen Rencana  Pembangunan  dan  Pengembangan  Perumahan  dan Kawasan  Permukiman  (RP3KP)  Kabupaten  Gresik, Master Plan Gresik  Selatan  serta  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW)  Kabupaten  Gresik  2010  –  2030.  Data  sekunder
Gambar 1. Ilustrasi proses analisis overlay.
lainnya  yang  dikumpulkan  antara  lain  adalah  jumlah kebutuhan  rumah  serta  ketersediaan  rumah  di  Kabupaten Gresik.  Data  sekunder  yang  telah  terkumpul  digunakan sebagai  bahan  penunjang  analisis  penghitungan housing backlog ,  bahan  pembanding  kebijakan  Perumnas  terhadap kondisi  penyediaan  perumahan  di  Kabupaten  Gresik  serta penilaian  efektivitas  penyediaan  perumahan  oleh  Perumnas dalam  menangani  masalah housing  backlog di  Kabupaten Gresik.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Menghitung Housing Backlog di Kabupaten Gresik
Housing  backlog dari  perspektif  kepenghunian  dihitung dengan  mengacu  pada  konsep  perhitungan  ideal  yaitu  1 keluarga  menghuni  1  rumah.  Konsep  menghuni  dalam perhitungan  backlog  tersebut  merepresentasikan  bahwa setiap  keluarga  tidak  diwajibkan  untuk  memiliki  rumah, tetapi  Pemerintah  memfasilitasi/mendorong  agar  setiap keluarga, terutama yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  bisa  menghuni  rumah  yang layak, baik dengan cara sewa/kontrak, beli/menghuni rumah milik sendiri, maupun tinggal di rumah milik kerabat/keluarga  selama  terjamin  kepastian  bermukimnya ( secure  tenure ).  Berdasarkan  pengertian  tersebut  maka housing  backlog dihitung  berdasarkan  konsep  bahwa  satu unit rumah per satu rumah tangga atau kepala keluarga.
Dengan  penggunaan  konsep  perhitungan  ideal  yaitu  1 keluarga  menghuni  1  rumah  maka  data  jumlah  kebutuhan rumah  menggunakan data jumlah keluarga/rumah tangga di Kabupaten  Gresik  berdasarkan  hasil  registrasi  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Gresik  dalam publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan untuk data
ketersediaan  rumah  menggunakan  hasil  olah  data  yang bersumber dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten  Gresik.  Tabel  1  menyatakan  jumlah Housing Backlog Kabupaten Gresik.
Didapatkan  data  bahwa  jumlah housing  backlog di Kabupaten  Gresik  cenderung  mengalami  peningkatan  dari tahun  2015  hingga  tahun  2018.  Pada  tahun  2015  jumlah housing  backlog di  Kabupaten  Gresik  sebesar  62.785  unit rumah  dan  mengalami  peningkatan  sebesar  18.676  unit rumah pada tahun 2018 sehingga jumlahnya menjadi sebesar 81.461  unit  rumah.  Namun  jumlah  tersebut  mengalami penurunan  sebesar  11.368  unit  rumah  pada  tahun  2019 menjadi sebesar 70.093 unit rumah.

## B. Analisis Kebijakan dan Implementasi Perumnas Terkait Penyediaan Perumahan di Kabupaten Gresik
Perum Perumnas dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai  pengembang  permukiman  dan  perumahan  rakyat terpercaya di Indonesia, melalui Perumnas Regional VI telah hadir  dan  menyediakan  rumah  yang  tersebar  di  seluruh wilayah  kerja  termasuk  Provinsi  Jawa  Timur  sejak  tahun 1974.  Secara  umum  program  perumahan  tapak  ( landed housing )  dibagi  dalam  dua  jenis  yaitu  program  perumahan misi dan program perumahan non-misi. Program perumahan misi  adalah  program  pembangunan  rumah  sederhana  yang secara  khusus  ditujukan  untuk  Masyarakat  Berpenghasilan Rendah  (MBR).  Sedangkan  program  perumahan  non-misi merupakan  program  pembangunan  rumah  umum  yang ditujukan untuk segmen masyarakat luas.
Perumnas  menjalankan  amanat  UU  No.  1/2011  tentang Perumahan dan  Kawasan  Pemukiman,  dan  PP  No. 80/1978 tentang Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun  Yang  Berdiri  Sendiri  (Lisiba  BS)  melalui
Tabel 1.
Jumlah housing backlog Kabupaten Gresik tahun 2015 – 2019 Tahun Kebutuhan Rumah (unit) Ketersediaan Rumah (unit) Jumlah Housing Backlog (unit) 2015 366.554 303.769 62.785 2016 376.023 306.227 69.796 2017 383.463 309.444 74.019 2018 394.657 313.196 81.461 2019 389.072 318.979 70.093 Tabel 2. Perbandingan kontribusi perumahan perumnas terhadap jumlah rumah terbangun di Kabupaten Gresik Tahun Jumlah Rumah Terbangun di Kabupaten Gresik Jumlah Rumah Diselenggarakan Oleh Perumnas (unit) Presentase Kontribusi Perumnas 2015 - 244 - 2016 2.458 109 4,44% 2017 3.217 83 2,58% 2018 3.752 110 3,08% 2019 5.783 0 0% Tabel 3. Perbandingan kontribusi perumahan perumnas terhadap jumlah housing backlog di Kabupaten Gresik
Tahun Housing Backlog di Kabupaten Gresik Jumlah Rumah Keseluruhan yang Diselenggarakan Oleh Perumnas (unit) Presentase Kontribusi Perumnas 2015 62.785 244 0,39% 2016 69.796 353 0,51% 2017 74.019 436 0,59% 2018 81.461 546 0,67% 2019 70.093 546 0,78% Tabel 4. Tingkat keterhunian perumahan perumnas Program Tingkat Keterhunian Kota Baru Driyorejo >95% Sentraland Driyorejo 50 – 60%
pengembangan  Kasiba  Driyorejo  di  Kabupaten  Gresik dengan perencanaan seluas 1.000 Ha. Pengembangan Kasiba tersebut dimulai pertama kali pembebasan lahan pada tahun 1997  dan  diperkirakan  selesai  pada  tahun  2022. Pengembangan  Kasiba  Driyorejo  secara  umum  dibagi  atas kawasan dengan peruntukan perumahan dan kawasan dengan peruntukan komersial. Hal tersebut tidak terlepas dari arahan struktur ruang RTRW Kabupaten Gresik dan RTRW Provinsi Jawa  Timur  dalam  konstelasi  Surabaya  Metropolitan  Area. Konsep  pengembangan  Kasiba  tersebut  tertuang  dalam  2 (dua)  program  Perumnas  Regional  VI  di  Kecamatan Driyorejo  yaitu  Sentraland  Driyorejo  yang  terdiri  atas Sentraland  Residence  Driyorejo  dan  Sentraland  Ruko Driyorejo serta Kota Baru Driyorejo.
Dengan mengemban visi sebagai pengembang permukiman dan perumahan rakyat terpercaya di Indonesia, Perumnas  melalui  Perumnas  Regional  VI  berkontribusi dalam  menangani  masalah  kebutuhan  perumahan  di Kabupaten  Gresik  melalui  program  pembangunan  rumah khusus maupun rumah umum. Rumah khusus adalah rumah yang  diselenggarakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  khusus, dalam hal ini program Perumnas di Kabupaten Gresik adalah penyediaan rumah untuk TNI-AL. Sedangkan untuk program pengadaan  rumah  umum,  Perumnas  hadir  melalui  2  (dua) program  perumahan  yaitu  Sentraland  Driyorejo  dan  Kota Baru Driyorejo. Perumnas memiliki target dapat menyediakan 100 hingga 200 unit rumah/ruko dalam setahun. Namun jumlah tersebut dapat berubah menyesuaikan kondisi demand masyarakat  terhadap  rumah  dan  kebijakan perusahaan dalam kondisi tertentu. Dalam kurun waktu tahun
2014 hingga 2019 Perumnas telah membangun sebanyak 546 unit  rumah  di  Kabupaten  Gresik.  Tabel  2  menyatakan perbandingan  kontribusi  perumnas  terhadap  jumlah  rumah terbangun di Kabupaten Gresik.
Berdasarkan  Tabel  3,  dapat  diidentifikasi  bahwa  dalam kurun  waktu  tahun  2015  hingga  2019  jumlah  rumah  yang diselenggarakan oleh Perumnas hanya sebesar 0 – 4,44% dari jumlah  keseluruhan  rumah  yang  terbangun  di  Kabupaten Gresik  dalam  periode  yang  sama.  Jumlah  tersebut  hanya mampu  menjawab  0,78%  dari  jumlah housing  backlog Kabupaten  Gresik  di  tahun  2019.  Sehingga  dapat disimpulkan  sebagai  kepanjangan  tangan  dari  Pemerintah dalam  bidang  perumahan  dan  kawasan  permukiman, Perumnas  belum  mampu  memberikan  kontribusi  yang signifikan terhadap penanganan masalah housing backlog di Kabupaten Gresik.

## C. Penilaian Tingkat Efektivitas Penyediaan Perumahan Oleh Perumnas Dalam Menangani Masalah Housing backlog di Kabupaten Gresik
Penilaian  tingkat  efektivitas  penyediaan  perumahan  oleh Perumnas  dalam  menangani  masalah housing  backlog di Kabupaten Gresik dilakukan berdasarkan tiga variabel yaitu tingkat keterhunian perumahan, kesesuaian dengan tata ruang dan  ketercapaian  mengurangi  angka  backlog.  Identifikasi tingkat  hunian  rumah  dilakukan  untuk  mengetahui  ketepat sasaran  program  pengembangan  perumahan.  Keberadaan rumah kosong terjadi karena faktor kegagalan pasar dimana pasokan tidak sesuai dengan kebutuhan dan pembeli rumah belum tentu membutuhkan rumah, serta kesalahan kebijakan, seperti  ketidaktepatan  dalam  pemberian  subsidi,  pemilihan lokasi yang tidak tepat, dan tidak adanya dukungan pelayanan kota  [8].  Tingkat  keterhunian  perumahan  perumnas  tertera pada Tabel 4.
Persentase  rumah  kosong  dalam  perumahan  dikatakan rendah  apabila  jumlahnya  tidak  lebih  dari  5%  total  jumlah rumah yang ada [8]. Berdasarkan teori tersebut didapat data bahwa  program  perumahan  Kota  Baru  Driyorejo  memiliki tingkat  keterhunian  yang  cukup  tinggi  karena  memiliki
Gambar 2. Peta orientasi perumahan perumnas terhadap rencana pola ruang Kabupaten Gresik.
Gambar 3. Peta delineasi wilayah perumahan perumnas.
Gambar 4. Peta kesesuaian penggunaan lahan.
Tabel 5. Kenaikan housing backlog Kabupaten Gresik tahun 2015 - 2019 Tahun Jumlah Housing backlog (unit) Kenaikan (%) 2015 62.785 - 2016 69.796 11,17% 2017 74.019 6,05% 2018 81.461 10,05% 2019 70.093 -13,96%
presentase rumah kosong kurang dari 5%. Sedangkan tingkat keterhunian  program  perumahan  Sentraland  Driyorejo tergolong rendah karena memiliki presentase rumah kosong lebih dari 5%. Hal tersebut dikarenakan program perumahan Sentraland  Driyorejo  masih  relatif  baru  jika  dibandingkan dengan  Kota  Baru  Driyorejo,  selain  itu  keberadaan  rumah program non-misi juga membuka peluang adanya masyarakat yang  membeli rumah  dengan tujuan  investasi.  Hal  ini  tidak terlepas  dari  kebijakan  Perumnas  saat  ini  yang  lebih menyasar  segmen  kelompok  masyarakat  menengah  dan menengah atas sebagai target market .
Analisis  kesesuaian  lahan  lokasi  perumahan  dengan  tata ruang  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  program pengembangan  perumahan  yang  diselenggarakan  oleh Perumnas  sesuai  dengan  arahan  rencana  pola  ruang  yang tercantum dalam dokumen RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2010 – 2030. Peta orientasi perumahan Perumnas tertera pada Gambar  2.  Peta  delineasi  wilayah  Perumnas  tertera  pada Gambar 3.
Berdasarkan  hasil  analisis overlay yang  telah  dilakukan didapatkan  data  bahwa  perumahan  Perumnas  mayoritas berada  di  lahan  peruntukan  permukiman  sehingga  dapat dikatakan  sesuai  dengan  rencana  pola  ruang  Kabupaten Gresik.  Peta  hasil overlay menunjukan  sebagian  kawasan perumahan  Perumnas  beririsan  dengan  lahan  peruntukan perdagangan  dan  jasa,  namun  hal  tersebut  masih  sesuai dengan  rencana  pola  ruang  Kabupaten  Gresik.  Berdasarkan siteplan Perumnas Driyorejo wilayah yang beririsan dengan lahan peruntukan perdagangan dan jasa tersebut merupakan kawasan  komersial  berupa  Pasar,  Hotel,  Apartemen  dan Kavling  Tanah  Matang  (KTM)    Niaga.  Peta  kesesuaian penggunaan lahan tertera pada Gambar 4.
Berdasarkan  hasil  analisis  penghitungan  jumlah housing backlog di Kabupaten Gresik yang tertera pada Tabel 5. dapat diidentifikasi  bahwa  angka housing  backlog cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2015 hingga 2018. Namun di tahun  2019  jumlah housing  backlog di  Kabupaten  Gresik mengalami  penurunan  sebesar  13,96%.  Penurunan  jumlah housing  backlog tersebut  dikarenakan  adanya  penurunan jumlah kebutuhan rumah ( demand housing ) yang signifikan di  tahun  2019.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  jumlah  rumah tangga yang  mengalami penurunan sebanyak 5585 KK dari tahun 2018 sebesar 394.657 KK menjadi sebesar 389.072 KK berdasarkan  hasil  registrasi  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  Kabupaten  Gresik.  Di  tahun  yang  sama, Perumnas  tidak  melakukan  pembangunan  rumah  karena perusahaan  lebih  berfokus  pada  penjualan  unit  rumah terbangun  yang  belum  terjual.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  kehadiran  Perumnas  melalui  Perumnas  Regional  VI dengan  program  Sentraland  Driyorejo  dan  Kota  Baru Driyorejo  belum  memberikan  kontribusi  yang  signifikan terhadap pengurangan angka housing backlog di Kabupaten Gresik.
Berdasarkan penilaian tiga indikator yang telah ditentukan didapatkan  data  bahwa  penyediaan  perumahan  oleh Perumnas  dalam  menangani  masalah housing  backlog di Kabupaten  Gresik kurang  efektif. Hal  ini  sejalan  dengan temuan  fakta  bahwa  penyediaan  perumahan  di  Indonesia didominasi  oleh  perumahan  swadaya  yang  menyumbang lebih dari 70% ketersediaan rumah pada tahun 2013 [9]

## IV. KESIMPULAN

## A. Kesimpulan
Perumnas  didirikan  sebagai  solusi  pemerintah  dalam menyediakan  perumahan  yang  layak  bagi  masyarakat menengah ke bawah di Indonesia. Untuk menilai hasil kinerja Perumnas  dalam  melaksanakan  peran  dan  fungsinya  di Kabupaten Gresik perlu dilakukan penilaian efektivitas pada penyediaan  perumahan  oleh  Perumnas  dalam  menangani masalah housing backlog di Kabupaten Gresik Berdasarkan hasil  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan didapatkan data bahwa angka housing backlog di Kabupaten Gresik    mengalami  peningkatan  dari  tahun  2015  –  2018, namun  mengalami  penurunan  pada  tahun  2019  karena terdapat  penurunan demand  housing yang  signifikan. Kehadiran  Perumnas  di  Kabupaten  Gresik  ditunjukkan dengan  keberadaan  program  Kota  Baru  Driyorejo  dan Sentraland Driyorejo.
Lokasi program perumahan Perumnas telah sesuai dengan arahan  rencana  pola  ruang  yang  tercantum  dalam  dokumen RTRW Kabupaten Gresik 2010 – 2030. Program Kota Baru Driyorejo  memiliki  tingkat  keterhunian  yang  tinggi  sebesar >95%,  sedangkan  program  Sentraland  Driyorejo  memiliki tingkat keterhunian yang rendah yaitu sebesar 50 – 60%. Hal tersebut  dikarenakan  keberadaan  program  rumah  non-misi sebagai  implementasi  kebijakan  Perumnas  yang  menyasar segmen  masyarakat  menengah  dan  menengah  atas    pada perumahan  tersebut,  sehingga  membuka  peluang  sebesar- besarnya  kepada  masyarakat  yang  membeli  rumah  dengan tujuan  investasi.  Dalam  ketercapaian  mengurangi  angka housing  backlog ,  Perumnas  belum  memberikan  kontribusi yang  signifikan  dengan  hanya  mampu  menyediakan perumahan sebesar 0 – 4,44% dari jumlah keseluruhan rumah yang  terbangun  di  Kabupaten  Gresik  dalam  periode  yang sama. Jumlah tersebut hanya mampu menjawab 0,78% dari jumlah housing  backlog Kabupaten  Gresik  di  tahun  2019. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  penyediaan  perumahan oleh Perumnas dalam menangani masalah housing backlog di Kabupaten Gresik kurang efektif.

## B. Rekomendasi
Untuk  menyempurnakan  penelitian  penilaian  efektivitas penyediaan  perumahan  oleh  Perumnas  dalam  menangani masalah housing  backlog di  Kabupaten  Gresik,  diperlukan kajian  lebih  lanjut  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kondisi. Berikut  beberapa  rekomendasi  yang  berkenaan  dengan penelitian yaitu penelitian ini hanya bertujuan untuk menilai efektivitas yang sangat dasar yaitu dari housing backlog dan penyediaan  perumahan  yang  dihitung  secara  umum  untuk seluruh  lapisan  masyarakat  tanpa  adanya  pembedaan segmentasi. Sehingga diperlukan adanya penelitian selanjutnya terkait penilaian efektivitas penyediaan perumahan  berdasarkan  kebutuhan  menurut  masing-masing segmentasi masyarakat.
Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  terkait  batas ambang  minimal  jumlah rumah  yang  harus  disediakan  oleh Pemerintah  baik  melalui  Pemerintah  Daerah,  Kementerian dan Perumnas dalam mengatasi masalah housing backlog Selain rekomendasi bagi studi selanjutnya, berikut adalah rekomendasi bagi kebijakan praktis penelitian ini yaitu hasil penilaian efektivitas dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan pengembangan perumahan dan kawasan
permukiman  di  Kabupaten  Gresik  yang  mengatur  skema kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perumnas untuk bersinergi  dalam  menangani  masalah housing  backlog di Kabupaten Gresik.
Perlu dibuatnya mapping terkait kondisi housing backlog di Kabupaten Gresik untuk memudahkan pengembang dalam membangun  perumahan  sesuai  dengan  segmen  masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Gresik agar pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dan rumah yang terbangun dapat terserap oleh pasar.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Perumnas,  “Sejarah  Perumnas,” Profil  Perumnas ,  Jakarta  :  Dinas Peumahan Nasional, 2020.
[2]  Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada  tahun  2017 .  Jakarta:  Badan  Pusat  Statistik  Republik  Indonesia, 2018.
[3]  H.  Ananta,  “Rekomendasi  Solusi  Mengatasi  Permasalahan  Backlog Perumahan  di  Indonesia,” in  International  Youth  Conference
Sustainable Development, Yogyakarta (2020).
[4]  I.  K.  Dewi  and  H.  Idajati,  “Identifikasi  faktor  internal  dan  faktor ekternal  permukiman  kumuh  di  kawasan  peri  urban  (studi  kasus: Sidoarjo peri urban Surabaya),” J. Tek. ITS , vol. 8, no. 2, pp. C162-- C168, 2020.
[5]  Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman., Rencana Kerja (Renja) 2020  Kabupaten  Gresik .  Gresik:  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman., 2019.
[6]  Dinas  Perumahan  Rakyat  Kawasan  Permukiman  dan  Cipta  Karya, Roadmap Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur 2019  –  2024 .  Surabaya:  Dinas  Perumahan  Rakyat  Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, 2019.
[7]  N.  Kasih  and  D.  Rahmawati,  “Perspektif  Kebijakan  Lokal  Terkait Penyediaan Permukiman Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota  Mataram,” in  Seminar  Nasional  Pembangunan  Wilayah  Dan Kota Berkelanjutan . Jakarta (2019).
[8]  I. Hapsari and S. paulla Dewi, “Efektivitas Pembangunan Perumahan di  Wilayah  Pinggiran  Kota  Semarang  Dalam  Pemenuhan  Kebutuhan Rumah,”  Departemen  Perencanaan  Wilayah  dan  Kota,  Universitas Diponegoro, 2011.
[9]  D.  Rukmana,  “Upgrading  housing  settlement  for  the  urban  poor  in Indonesia: An analysis of the Kampung Deret program,” Metrop. Gov.
Asia Pacific Rim , pp. 75--94, 2018.