Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031(print) Vol. 2 No. 1 (2021): 31-57

## Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan

## Deepfake Technology Terhadap Perlindungan
Data Pribadi
Muhammad Ariq Abir Jufri*; Akbar Kurnia Fakultas Hukum, Universitas Jambi *Corresponding author: ariqaljufri@gmail.com
Submission : 22 November 2020 Revision : 27 Februari 2021 Publication : 18 Maret 2021

## Abstract
The purpose of this research is to knowwhat the aspects of international law in regards to the use of deepfake technology relating to  personal data  protection  are,  and  how  it  impacts the  Indonesia’s national  law based on the law principle of social engineering which dictates that the law is created to guide people towards a better way, and the principle of social controlling as a planned process to force people to abide by the customs, norms and other values held by society so there won’t be any deviated behaviours specifically in the use of deepfake technology, and how  to  align  international  and  national  law  using  the  principle  of planning, organizing, actuating, and controlling. This research uses a normative law type of approach. The source of data used consists of: a) Primary  legal  material,  such  as  Convention  108+,  Convention  for  the Protection  of  Individuals  with  Regards  to  the  Processing  of  Personal Data;  Constitution  and  Convention  of  the  international telecomunication  union  (with  annexes  and  optional  protocol). Concluded at Geneva on 22 December 1992; Republic of Indonesia's Act No. 19 (of) 2016 about Electronic and Information Transaction; b) As for  the  secondary  legal  material  used  are  books,  articles,  journals, reports,  and  various  scientific  papers  and  etc.  Which  supports  the primary legal material; c) As for the tertiary legal materials used are dictionaries,  interviews,  newspaper,  the  internet,  and  etc.  Which  can support both the primary and secondary legal materials. Data analysis
are  conducted  in  a  descriptive-qualitative  manner.  This  research specified the use of descriptive analysis.
Keywords: Deepfake, Legal Protection, Personal Information.

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah aspek- aspek hukum internasional dalam pemanfaatan Deepfake Technology terhadap perlindungan data pribadi dan dampaknya terhadap hukum nasional  Indonesia  berdasarkan  dengan  Prinsip  Hukum  Social Engineering yaitu hukum diciptakan sebagai sedemikian rupa untuk mengarahkan  perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik  dan  Social Controlling  merupakan  proses  yang  direncanakan  untuk  memaksa seseorang  untuk  mentaati  kebiasaan,  norma  dan  nilai  hidup  di masyarakat  agar  tidak  terjadinya  perilaku  menyimpang  dalam pemanfaatan  teknologi  Deepfake  serta  cara  menyelaraskan  aturan hukum internasional dengan prinsip Planning, Organizing, Actuating dan Controlling. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber  data  yang  digunakan  terdiri  dari:  a)  bahan  hukum  primer, yaitu  Convention  108+,  Convention  for  the  Protection  of  Individuals with  Regard  to  the  Proccessing  of  Personal  Data;  Constitution  and Convention  of  the  International  Telecommunication  Union  (with annexes and optional protocol). Concluded at Geneva on 22 December 1992; Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; b) Adapun bahan hukum  sekunder  yang  digunakan  berupa  buku,  artikel,  jurnal penelitian,  laporan  penelitian,  berbagai  karya  tulis  ilmiah  dan sebagainya yang dapat menunjang bahan hukum primer; c) Adapun bahan  hukum  tersier  yang  digunakan  berupa  kamus,  wawancara, surat  kabar,  internet, dan  sebagainya  yang  dapat  menunjang  bahan hukum primer dan sekunder.
Kata  Kunci:  Data  Pribadi,  Deepfake  Technology,  Perlindungan Hukum.

## A. Pendahuluan
Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaati, dan karenanya, benar-
benar  ditaati  secara  umum  dalam  hubungan-hubungan mereka  satu  sama  lain. 1 Berdasarkan  definisi  tersebut  dapat dilihat  bahwa  hukum  menjadi  salah  satu  sistem  yang terpenting  dalam  pelaksanaan  atas  rangkaian  kekuasaan kelembagaan, terutama di ranah internasional.
Pada  esensinya  hukum  memiliki  kapasitas  untuk bertindak  sebagai  instrumen  Social  Engineering  dan  Social Controlling. Di mana hukum sebagai sarana Social Engineering adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaaan masyarakat sebagaimana di cita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan 2 dan Social Controlling merupakan keterlibatan hukum dalam upaya  teknik  dan  strategi  yang  mencegah  perilaku  manusia untuk  menyimpang  dalam  masyarakat, 3 kedua  hal  ini menggambarkan  sifat  hukum  dimana  hukum  menjadi  faktor penentu  kehidupan  masyarakat  dan  dimana  hukum menyesuaikan  dengan  perkembangan  dari  masyarakat  itu sendiri.  Mengingat  di  masa  mutakhir  ini  kehidupan  manusia tidak  terlepas  dari  teknologi,  maka  pengaturan  yang mengiringi  arah  berkembangnya  teknologi  menjadi  sesuatu yang krusial atau diperlukan.
1 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Cet. 10, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 3.
2 Satijpto  Rahardjo,  Hukum  Progresif:  Sebuah  Sintesa  Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009, Hal. 128.
3 Ibid., Hal. 129.
Berkaitan dengan konsepsi negara hukum maka Pasal 1 ayat  (3)  UUD  1945  menegaskan  bahwa:  ”Indonesia  adalah negara  hukum.”  Bermakna  adanya  pengakuan  normatif  dan empirik  terhadp  prinsip  supremasi  hukum;  semua  masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif  supremasi  hukum  pada  hakekatnya  pemimpin tertinggi  negara  sesungguhnya  bukanlah  manusia  tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Sejalan dengan  kemunculan  ide  demokrasi  konstitusional  yang  tak terpisahkan  dengan  konsep  negara  hukum,  baik  Rechtstaat maupun Rule of Law, pada prinsipnya memiliki kesamaan yang fundamental, yakni pengakuan pentingnya adanya pembatasan kekuasaan yang dilakukan secara konstitusional. Oleh  karena  itu,  terlepas  dari  adanya  pemikiran  dan  praktik konsep  negara  hukum  yang  berbeda,  konsep  negara  hukum adalah  realitas  dari  cita-cita  sebuah  negara  bangsa,  tidak terkecuali bagi Indonesia. 4
Menurut Black’s: Law Dictionary, teknologi merupakan “Pengaplikasian  informasi  untuk  desain,  produksi,  dan pemanfaatan atau utilisasi suatu pelayanan dan benda-benda serta pengorganisiran aktivitas manusia”. 5 Meski teknologi dan
4 Retno  Kusniati,  Jurnal  Sejarah  Perlindungan  Hak  Hak  Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum. Jurnal Ilmu  Hukum,  Vol.  4.    No.  5.    2011, https://online journal.unja.ac.id/jimih/article/view/536
5 Black’s:  Law  Dictionary  Online, https://thelawdictionary.org/ technology/ .
hukum merupakan dua bidang yang berbeda, namun keduanya memiliki  tujuan  yang  saling  berkaitan antara  satu  sama  lain, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Teknologi dapat  mengubah  perilaku  dan  pola  hidup  masyarak  secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia  menjadi  tanpa  batas  dan  menyebabkan  perubahan sosial,  budaya,  ekonomi  serta  pola  penegakan  hukum  yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Pada perkembangan  teknologi  mutakhir  telah  mencetuskan  suatu teknologi  kecerdasan  buatan  atau  Artificial  Intelligence  (AI) yang mana eksistensinya belum di atur konkrit dalam Hukum Internasional.  Menurut  Russel  Stuart  dalam  bukunya: "Artificial  Intelligence  is  often  used  to  describe  machines  (or computers)  that  mimic  "Cognitive"  functions  that  humans associate  with  the  human  mind,  such  as  "Learning"  and "Problem Solving”. 6 Terjemahan bebas dapat diartikan bahwa AI  atau  kecerdasan  buatan  adalah  istilah  yang  kerap dipergunakan untuk mendeskripsikan mesin-mesin berhitung
(komputer) yang meniru fungsi-fungsi
“Cognitive”
(kecerdasan) yang dimiliki oleh manusia, seperti untuk belajar dan menyelesaikan suatu masalah.
Teknologi  AI  merupakan  permulaan  proses  produksi dan administrasi memasuki tahapan yang lebih maju dengan
6 Russell,  Stuart  J.;  Norvig,  Peter  (2009).  Artificial  Intelligence:  A Modern Approach (3rd ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall. Hal. 2.
sistem  yang  otomatis  dan  digitalisasi.  Meskipun  AI  muncul pada tahun 1956, tetapi teori-teori yang mengarah ke AI sudah muncul sejak tahun 1941, istilah  AI itu sendiri dikemukakan pada tahun 1956 di konferensi Darthmouth. 7 Sejak saat itu AI terus dikembangkan mengikuti berbagai penelitian mengenai teori-teori  dan  prinsip-prinsipnya  yang  juga  terus berkembang.
Berkembanganya  AI  mencetuskan  sebuah  algoritma tertentu yang disebut Deepfake Technology. Menurut Marissa Koopman,  Andrea  Macarulla  Rodriguez,  dan  Zeno  Geradts pada  jurnalnya  memberikan  penerangan  pada  Deepfake Technology  sebagai  algoritma,  berupa:  “The  Deepfake algorithm allows a user to switch the face of one actor in a video with the face of a different actor in a photorealistic manner”. 8
Dalam  kata  lain  Deepfake  merupakan  istilah  yang  diberikan pada algoritma yang mana algoritma tersebut memungkinkan penggunanya untuk mengubah wajah dari satu aktor menjadi wajah  dari  aktor  lain  dalam  video  yang  berbentuk photorealistic. 9 Dapat  diketahui  bahwa  Deepfake  Technology merupakan  cara  baru  untuk  memanipulasi  videografi  dalam
7 Sutojo,  T.  (2011).  Kecerdasan  Buatan.  Edisi  Pertama.  ANDI OFFSET. Bandung, Hal. 3.
8 Detection of Deepfake Video Manipulation, Marissa Koopman, Andrea Macarulla  Rodriguez,  Zeno  Geradts.  University  of  Amsterdam  & Netherlands Forensic Institute 2018.
9 Photorealistic  merujuk  pada  sifat  yang  berkenaan  dengan photorealism  dalam  artian  gaya  artistic  yang  merepresentasikan suatu  subjek  dalam  arah  yang  akurat  dan  detil,  seperti  sebuah fotografi.
beberapa  tahun  terakhir,  yang  dapat  digunakan  untuk memanipulasi wajah seseorang menjadi wajah orang lainnya dalam bentuk sebuah video.
Lalu  apa  yang  membedakan  Deepfake  dengan  video manipulasi  lainnya?  Pertama,  potensi  untuk  menjadi  hasil Photorealistic;  dengan  terpenuhnya  wajah  untuk  masing- masing  aktor  dan  dengan  waktu  yang  cukup  dalam algoritmanya, maka hasil video tersebut akan terlihat sangat meyakinkan.  Kedua,  ketersediaan  dan  mudahnya  bagi  orang awam untuk mengakses dan mempergunakan aplikasi-aplikasi Deepfake yang tersedia untuk umum, seperti FaceApp, Reface dan sebagainya.  Hingga pada  tahap  saat  ini  manusia  mampu membuat  sebuah  alat  maupun  sistem  yang  dapat mempermudah  setiap  pekerjaannya,  termaksud  penggunaan Deepfake.
Meningkatnya  pemanfaatan  teknologi  berupa  internet memiliki  sisi  positif  dan  negatif  didalamnya.  Salah  satu  hal positif  yang  terkandung  adalah  mudahnya  untuk  melakukan pertukaran  informasi  serta  membuka  banyak  peluang terhadap  pengembangan-pengembangan  informasi  tersebut. Disisi lain terdapat pula aspek negatif yang menjadi kerawanan baru seperti terjadinya intervensi oleh pihak ketiga terhadap privasi,  dikarenakan  peredaran  data  dalam  bentuk  format digital  yang  tidak  mengenal  batas  ruang  dan  teritorial, sehingga  terjadilah  dengan  mudah  pemindahan  data-data
pribadi  ataupun  dipindahtangankan  secara  semena-mena tanpa kendali dari pemilik data tersebut.
Dalam  pengaplikasiannya  Deepfake  telah  menarik perhatian luas dikarenakan penggunaan teknologi tersebut di dalam video porno selebriti, berita palsu, hoax, dan penipuan finansial.  Hal  ini  turut  mengundang  tanggapan  dari  pihak industri  ataupun  pemerintahan  untuk  mendeteksi  dan membatasi penggunaannya. 10 Teknologi Deepfake
memanfaatkan  data  berupa  wajah  dari  individu  yang merupakan  bagian  dari  data  pribadi  dan  berpotensi  untuk disalah  gunakan,  baik  itu  untuk  tindakan  kejahatan  seperti, propaganda,  pornografi,  pencurian  identitas  ataupun  isu privasi terkait lainnya.
Profesor asosiasi ilmu komputer Hao Li dari University of  Southern  California  menyatakan  bahwa  Deepfake  yang dibuat untuk penggunaan jahat, seperti berita palsu, akan lebih berbahaya  jika  tidak  ada  langkah  yang  dilakukan  dalam menyebarkan  kesadaran  akan  teknologi  Deepfake  tersebut. 11
Li memperkirakan bahwa video asli dan Deepfake akan sampai pada titik hingga tidak dapat dibedakan dalam waktu setengah
10 Clarke, Yvette D, (28 June 2019), "H.R.3230 - 116th Congress (2019- 2020): Defending Each and Every Person from False Appearances by Keeping  Exploitation  Subject  to  Accountability  Act  of  2019". www.congress.gov
11 "Perfect  Deepfake  Tech  Could  Arrive  Sooner  Than  Expected", www.wbur.org
tahun,  terhitung  semenjak  Oktober  2019,  karena  kemajuan pesat dalam kecerdasan buatan dan grafik komputer. 12
Pemanfaatan  internet  di  masa  dewasa  ini  juga  ikut berpengaruh besar dengan kaitannya dalam berbagai bidang kehidupan  yang  tidak  hanya  membuat  segala  sesuatunya menjadi lebih mudah, akan tetapi juga menimbulkan sejumlah permasalahan termasuk masalah hukum.  Salah satu masalah hukum  yang  timbul  adalah  masalah  yang  berkaitan  dengan perlindungan  data  pribadi  (the  protection  of  privacy  rights). Dengan  demikian,  kehadiran  regulasi  yang  mengatur  isu pemanfaatan  teknologi  Artificial  Intelligence  khususnya  yang memanfaatkan penggunaan algoritma Deepfake dalam sektor perlindungan data pribadi adalah suatu kebutuhan.
Butir  (a)  dari  Pasal  2,  Europe’s  Convention  108+, merumuskan  bahwa  “’personal  data’  means  any  information relating  to  an  identified  or  identifiable  individual  (data subject)”. 13 Atau  dalam  bahasa  Indonesia:  “data  pribadi” diartikan  sebagai  setiap  informasi  terkait  individu  yang teridentifikasi  atau  dapat  diidentifikasi  (data  subject).  Tiap- tiap  negara  menggunakan  peristilahan  yang  berbeda  antara informasi  pribadi  dan  data  pribadi.  Meski  demikian  secara substantif keduanya memiliki pengertian yang hampir serupa sehingga  kedua  istilah  tersebut  sering  bergantian  dalam
12 Ibid.
13 Convention  for  the  protection  of  individuals  with  regard  to  the processing of personal data, Article 2, Verse a.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
penggunaannya.  Australia,  Amerika  Serikat,  dan  Kanada menggunakan  istilah  informasi  pribadi  sedangkan  Negara- Negara  di  Uni  Eropa  dan  Indonesia  sendiri  dalam  Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  menggunakan istilah data pribadi.
Dengan  berdasarkan  pemanfaatan  fungsi  hukum sebagai instrumen Social Engineering, hukum yang diciptakan sebagai  sedemikian  rupa  untuk  mengarahkan  perubahan  ke arah  yang  lebih  baik  dan  Social  Controlling,  proses  yang direncanakan  untuk  mendidik,  mengajak  atau  memaksa seseorang  mengikuti  nilai-nilai  yang  berlaku  (kebiasaan, norma,  dan  nilai-nilai  yang  hidup  dimasyarakat). 14 Maka diperlukan aturan Hukum Internasional guna untuk mencegah perilaku  menyimpang  dari  manusia  dalam  pemanfaatan Deepfake Technology.

## B. Pembahasan
1. Aspek  Hukum  Internasional  Mengenai  Deepfake
Technology Terkait Perlindungan Data Pribadi.
Pada  bab  sebelumnya  telah  dijelaskan  bahwa,  aspek- aspek  hukum  merupakan  suatu  penginterpretasian  atau bahkan  komponen  secara  langsung  yang  bertindak  sebagai sumber dalam berbagai sudut pandang di ranah hukum. Dalam Hukum  Internasional  yang  dikaitan  dengan  Deepfake Technology,  dapat  ditemukan  salah  satu  instrumendalam
14 Tim  Pengajar  Mata  Kuliah  Pengantar  Ilmu  Hukum  Universitas Jambi, Buku Ajar Penghantar Ilmu Hukum, Buku I, Hal. 62-64.
bentuk  persatuan,  berupa  International  Telecommunication Union.  Lalu  mengapa  International  Telecommunication  Union relevan  dalam  isu  ini?  Pada  website  Library  of  Congress menjelaskan  tentang  fungi  ITU  yaitu,  The  ITU  is  a  specialized agency  of  the  UN  for  information  and  communication technologies, and “has become one of the key UN platforms for exploring  the  impact  of  AI”. 15 Dapat  terjemahkan  bahwa,  ITU merupakan  suatu  badan  PBB  yang  dikhususkan  untuk teknologi informasi dan komunikasi, dan ”telah menjadi salah satu platform utama PBB dalam pengeksplorasian dampak dari AI”.
Dengan  menggunakan  teori  perlindungan  kita  dapat melihat  terdapatnya  suatu  kepentingan  yang  mana kepentingan tersebut dilindungi oleh hukum. Kelahiran suatu persatuan  yang  memiliki  upaya  untuk  menyatukan  hukum- hukum  positif  dalam  satu  kelarasan,  terutama  mengenai teknologi  dan  perkembangannya,  dapat  menjadi  penanda bahwa teknologi merupakan bagian dari kepentingan tersebut. Deepfake Technology sendiri adalah salah satu perkembangan teknologi yang dikaitkan dengan data pribadi. Sehingga dalam hal ini, kepentingan yang dilindungi adalah berupa kepentingan pribadi  yang  merujuk  pada  hak-hak,  pengunaan  serta penyimpanan dari data pribadi tersebut.
15 Library  of  Congress:  Regulation  of  Artificial  Intelligence: International  and  Regional  Approaches, https://www.loc.gov/la w/help/artificial-intelligence/international.php#_ftn7
Dikarenakan Deepfake technology merupakan
algoritma yang memungkinkan penggunanya untuk mengubah wajah  dari  satu  orang  menjadi  wajah  dari  orang  lain  dalam video yang berbentuk photorealistic dan bahwa pengunaannya tidak  menutup  kemungkinan  untuk  melibatkan  peran  lintas batas negara, dalam artian penyalahgunaannya pun dapat pula merugikan pihak-pihak yang berkedudukan atau berkewarganegaraan  asing,  termaksud  Indonesia,  di  saat perbuatan tersebut dilangsungkan di negara lain. Berdasarkan hal ini, maka dapat dilihat bahwa aspek hukum internasional yang  setidaknya  memayungi  segala  aturan  hukum  domestik agar tidak saling tumpang tindih dan tidak memiliki cangkupan hukum yang sangat berbeda.
Deepfake  Technology  merupakan  algoritma  yang memungkinkan penggunanya untuk mengubah wajah dari satu aktor  menjadi  wajah  dari  aktor  lain  dalam  video  yang berbentuk  photorealistic.  Seiring  dengan  perkembangan teknologi  seharusnya  perkembangan  hukum  harus  selalu menyesuaikan. Aturan hukum mengenai Deepfake Technology belum  diatur  secara  Hukum  Internasional.  Untuk  saat  ini Hukum  Internasional  memberikan  keleluasaan  bagi  masing- masing  negara  untuk  memiliki  aturannya  sendiri  terkait penggunaan teknologi dalam bidang informasi, meski demikian Hukum  Internasional  juga  telah  memiliki  beberapa  upaya dalam menyelaraskan aturan terkait hal tersebut, salah satunya yang ditemukan penulis dalam Convention of the International
Telecommunication Union yang di mana Pasal 1 dalam konvensi
tersebut mengemukakan tujuan dari International
Telecommunication Union berupa: 16 A. to  maintain  and  extend  international  cooperation between  all  Members  of  the  Union  for  the improvement and rational use of telecommunications of all kinds;
B. to  promote  and  to  offer  technical  assistance  to developing countries in the field of telecommunications,  and  also  to  promote  the mobilization  of  the  material  and  financial  resources needed for implementation;
C. to promote the development of technical facilities and their most efficient operation with a view to improving the  efficiency  of  telecommunication  services, increasing their usefulness and making them, so far as possible, generally available to the public;
D. to  promote  the  extension  of  the  benefits  of  the  new telecommunication  technologies  to  all  the  world's inhabitants;
E. to promote the use of telecommunication services with the objective of facilitating peaceful relations;
F. to  harmonize  the  actions  of  Members  in  the attainment of those ends;
G. to promote, at the international level, the adoption of
a broader approach to the issues of telecommunications  in  the  global  information economy and society, by cooperating with other world and  regional  intergovernmental  organizations  and those  non-governmental  organizations  concerned with telecommunications.
Merujuk  pada  salah  satu  tujuan  dari  International
Telecommunication  Union  khususnya  butir  “g”  yang
16 Constitution and Convention of the International
Telecommunication  Union  (with  annexes  and  optional  protocol). Concluded at Geneva on 22 December 1992, Article1.
menyatakan  bahwa  mereka  memiliki  tujuan  untuk mempromosikan  pada  skala  internasional,  adopsi  atas pendekatan  yang  lebih  luas  terhadap  isu-isu  telekomunikasi didalam peradaban informasi dan ekonomi global; dengan cara bekerjasama dengan organisasi-organisasi antar pemerintahan serta  organisasi  non-pemerintahan  yang  khawatir  dengen telekomunikasi.  Hal  ini  membuktikan  General  Concern  terkait perkembangan
teknologi dan dibutuhkannya perbaharuan/penambahan/pengadaan aturan hukum
terhadap  Hukum  Internasional  mengenai  teknologi  yang bersifat  saling  berkesinambungan  dan  tidak  kontra,  bagi masyarakat internasional.
Mengapa  Deepfake  technology  perlu  diatur  pada  skala internasional?  Karena  video  Deepfake  dapat  mengundang kericuhan sosial yang dapat melahirkan teori konspirasi palsu. Deepfake  dapat  menyebarkan  berita  ujaran  kebencian  yang meliputi SARA, menyebarkan paham radikalisme dan menjadi alat propaganda jika terjadi konflik antar suatu golongan serta dapat menjadi alat politik seperti contoh kasus Donald Trump menyebarkan  video  Deepfake  dari  Nancy  Pelosi  serta  video Barack Obama dan Alexandria Ocasio-Cortez yang dapat dilihat tayangannya di Youtube. 17 Kemunculan Deepfake dari sejumlah
17 CBS  This  Morning,  Doctored  Pelosi  video  highlights  the  threat  of deepfake tech, https://www.youtube.com/watch?v=EfREntgxmDs , diakses pada 13 November 2020.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
politisi ternama akan mempengaruhi Netizen, 18 karena setiap pengguna internet tidak semuanya memiliki edukasi yang sama terkait deepfake technology. Seiring berjalannya waktu kualitas video  Deepfake  akan  semakin  berkembang  jika  semakin sempurna teknik memanipulasi video ini maka akan semakin sulit  untuk  mengidentifikasi  apakah  suatu  video  tersebut  asli atau  merupakan  teknik  Deepfake.  Dimasa  yang  mendatang maka kita sangat sulit untuk mempercayai apa yang kita lihat dan  yang  kita  dengar.  Jika  tidak  ada  aturan  Hukum Internasional  yang  mengatur  tentang  Deepfake  dan  disertai semakin  berkembangnya  teknologi  terkait  maka  teknik  ini berpotensi untuk disalahgunakan.
Pasal 8 Konvensi Hak Asasi Manusia merumuskan, bahwa badan-badan  publik  diharuskan  untuk  menghormati kehidupan  pribadi  dari  individu  dan  setiap  informasi  yang disimpan  terkaitnya. 19 Mereka  diwajibkan  untuk  mampu melakukan  penyimpanan  atau  pemerosesan  personal  data manapun  yang  memadani.  Konvensi  yang  sama  juga menyatakan bahwa pemerintah-pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan hukum
nasionalnya menyediakan  proteksi  personal  data  secara  umum  yang memadai.
18 Netizen  memiliki  arti  Warganet  (Warga  Internet)  merujuk  pada orang yang aktif mengakses internet
19 EU Charter of Fundamental Rights, Article 8 - Protection of personal data.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)

## 2. Dampak  Deepfake  Technology  Terkait  Dampak Deepfake  Technology  Terkait  Perlindungan  Data Pribadi Terhadap Hukum Nasional Indonesia
Dalam hukum nasional di Indonesia sendiri belum ada Undang-
Undang  yang  mengatur  khusus  tentang  data  pribadi  hanya berupa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang  belum  disahkan,  sedangkan,  negara-negara  di  Eropa sudah  memiliki  aturan  mengenai  perlindungan  data  pribadi karena mereka menganggap data pribadi merupakan hal yang harus dilindungi. Jika kita melihat pada Undang-Undang Nomor 24  Tahun  2013  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2003  Tentang  Administrasi  Kependudukan, Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. 20 Tertulis  jelas  dalam  Undang-Undang tersebut  bahwa  data  perseorangan  harus  dilindungi kerahasiaanya.
Seperti  yang  telah  penulis  bicarakan  sebelumnya mengenai  Deepfake  Technology,  bahwasanya  teknik  ini menggunakan  identitas  wajah  orang  lain  dalam  suatu  video photorealistic  yang  berpotensi  merugikan  orang  lain.  Secara konstitusional  pun  Negara  melindungi  privasi  dan  data penduduk  masyarakat  yang  tertera  pada  pasal  28G  ayat  1 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  yang
20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2003  Tentang  Administrasi Kependudukan, pasal 1, butir 22.
berbunyi: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda  yang  di bawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 21
Dampak Deepfake Dechnology sendiri terhadap hukum nasional  Indonesia  terkait  perlindungan  data  pribadi  belum dapat mengikat secara penuh, karena Indonesia masih memiliki keterbatasan aturan mengenai perlindungan data pribadi. Pada umunnya  Pasal  27  UU  ITE  yang  digunakan  untuk  menjerat pelaku dalam kasus penyebaran informasi  yang berbunyi: 22
i. Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. ii. Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki muatan perjudian. iii. Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
iv. Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
21 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945,  pasal 28G, ayat 1.
22 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik, Pasal 27.
dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
Tertulis  setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Menurut saya pasal ini tidak dapat menjerat pembuat video yang berbentuk photorealistic  tersebut,  melainkan  aturan  hukum  tersebut hanya  dapat  menjerat  pelaku  penyebaran  video  yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman.
Dewasa ini terjadi bocornya video panas salah satu aktris di Indonesia yang berinisial GA yang berdurasi 19 detik. Pakar telematika di Indonesia, Roy Suryo ikut bersuara seputar video tersebut.  Roy Suryo meminta seluruh pihak agar waspada jika video  mirip  GA  tersebut  bisa  saja  hasil  manipulasi  dari manipulasi sejumlah perangkat lunak seperti  Deepfake. 23 Dari video  tersebut  dilakukan  analisa  menggunakan   Face Comparator  (Recognizer)  dan  Face  Matcher  (Combiner)  yang tingkat kecocokannya lebih dari 70 persen. Namun dari analisis video  tersebut  menjadi  eksemplar  yang  dikaitkan  dengan bahaya penggunaan Deepfake Technology terutama bagi Public
23 Liputan6, Pamer Hasil Analisa Video Mirip Gisel, Roy Suryo Minta Waspada  Deepfake, https://www.liputan6.com/showbiz/read/
4403933/pamer-hasil-analisa-video-mirip-gisel-roy-suryo- minta-waspada-deepfake ,  Diakses pada 17 November 2020.
Figure,  meski  dalam  hal  ini  kasus  tersebut  belum  terbukti penggunaan Deepfake Technology itu sendiri.

## 3. Keselarasan  Pengaturan  Serta  Perlindungan  Hukum Data  Pribadi  Dalam  Ranah  Hukum  Internasional Terkait Deepfake Technology
Penulis  telah  menyatakan  bahwa  tidak  adanya  aturan hukum  secara  spesifik  terkait  Deepfake  Technology.  Dengan menggunakan  prinsip  Planning,  Organizing,  Actuating,  dan Controlling.
“Planning  adalah  sebuah  proses  di  mana  seorang manajer  memutuskan  tujuan,  menetapkan  aksi  untuk mencapai  tujuan  (strategi)  itu,  mengalokasikan tanggung  jawab  untuk  menjalankan  strategi  kepada orang  tertentu,  dan  mengukur  keberhasilan  dengan membandingkan tujuan.” 24
Planning  dalam  penelitian  ini  dapat  meliputi pengaturan  tujuan  dan  mencari  bagaimana  cara  untuk mencapai  tujuan  tersebut.  Dalam  hal  ini  yang  menjadi tujuannya  adalah  untuk  menyelaraskan  aturan  hukum internasional mengenai Deepfake Technology.
“Organizing  adalah  seluruh  proses  pengelompokan orang, alat, tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan
24 Yohannes Dakhi, SE, MM, Implementasi POAC Terhadap Kegiatan Organisasi  Dalam  Mencapai  Tujuan  Tertentu,  Dosen  STIE  Nias Selatan, http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/vie w/204/199
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
bulat  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  yang  telah ditentukan sebelumnya.” 25
Pada  penelitian  ini  udah  sebutkan  ada  persatuan internasional  yang  bernama  International  Telecommunication Union  yang  menjadi  suatu  kesatuan  utuh  dalam  rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, yaitu menyelaraskan aturan  hukum  internasional  terkait  Deepfake  Technology. Karena terkait Pasal 17 butir 1 Convention of the International Telecommunication  Union  menjelaskan  fungsi  mereka  yang berbunyi: 26 “The functions of the Telecommunication Standardization  Sector  shall  be,  bearing  in  mind  the particular concerns of the developing countries, to fulfil the purposes of the Union relating to telecommunication standardization, as stated in Article 1 of this Constitution, by studying technical, operating and tariff questions and adopting  recommendations  on  them  with  a  view  to standardizing  telecommunications  on  a  worldwide basis.”
Jika diterjemahkan fungsi dari International
Telecommunication  Union  merujuk  dari  konvensi  tersebut adalah dengan mempertimbangkan keprihatinan tertentu atas negara berkembang, untuk memenuhi tujuan-tujuan dari Union terkait standarisasi telekomunikasi, sebagaiana dinyatakan di Pasal  1  konstitusi  ini,  dengan  mempelajari  pertanyaan-
25 Ibid.
26 Convention  of  the  International  Telecommunication  Union  (with annexes  and  optional  protocol).  Concluded  at  Geneva  on  22 December 1992, Article 17
pertanyaan  pengoperasian  teknis  dan  tarif  dan  mengadopsi rekomendasi  terhadapnya  dengan  pandangan  untuk menstandarisasikan telekomunikasi pada skala worldwide.
Selanjutnya Actuating,
“Actuating  merupakan  upaya  untuk  merealisasikan suatu  rencana.  Dengan  berbagai  arahan  dengan memotivasi  setiap  karyawan  untuk  melaksanakan kegiatan dalam organisasi, yang sesuai dengan peran, tugas  dan  tanggung  jawab.  Maka  dari  itu,  actuating tidak lepas dari peranan kemampuan leadership.” 27 Dengan International Telecommunication Union
merealisasikan rencana membuat aturan hukum internasional terkait  Deepfake  Technology  dengan  berbagai  arahan  kepada Negara-Negara  Internasional  maka  terjadilah  keselarasan hukum internasional tentang perlindungan data pribadi terkait Deepfake Technology.
Dan yang terakhir Controlling,
“Menurut  G.R  Terry,  pengawasan  dapat  didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai  pelaksanaan  dan  apabila  perlu  melakukan perbaikan-perbaikan,  sehingga  pelaksanaan  sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.” 28
Dengan  demikian  setelah  terealisasikannya  keselarasan hukum  internasional  terhadap  perlindungan  data  pribadi terkait Deepfake Technology, International Telecommunication Union  harus  melakukan  proses  pengawasan  pelaksanaan
27 Yohannes Dakhi, SE, MM, Op. Cit.
28 Ibid.
penyelarasan hukum internasional terhadap perlindungan data pribadi  terkait  Deepfake  Technology  dan  apabila  perlu melakukan  perbaikan-perbaikan  sehingga  pelaksanaan tersebut sesuai dengan rencana.
4. Pengaturan  Hukum  Nasional  terhadap  Perlindungan Data Pribadi Terkait Deepfake Technology
Sejauh ini dengan kekosongannya aturan spesifik terkait
Deepfake  Technology  pemerintahan  Indonesia  seharusnya merancang  sebuah  aturan  terkait  penyalahgunaan  teknik Deepfake dengan menimbang pada aturan hukum yang sudah ada. Seperti Pasal 315 KUHP yang berbunyi: 29
“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran  atau  pencemaran  tertulis  yang  dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan,  atau  dengan  surat  yang  dikirimkan  atau diterimakan  kepadanya,  diancam  karena  penghinaan ringan dengan pidana penjara paing lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ratus ribu lima ratus rupiah.”
Pada pasal tersebut jika dikembangkan menjadi rumusan UU  ITE  yang  baru  dapat  mengikat  orang  yang  melakukan
dengan sengaja menggunakan Deepfake
Technology menggunakan  identitas  wajah  seseorang  untuk  menghina orang lain dalam dunia maya dapat dikenakan pidana.
Selanjutnya  jika  kita  menimbang  pada  Pasal  1365  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: 30
29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 315.
30 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.
“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

## Dapat  dikategorikan  bahwa  penyalahgunaan  teknik
Deepfake  adalah  perbuatan  melanggar  hukum  dan  akan menyebabkan kerugian kepada orang lain maka dari itu perlu mengganti atas kerugian yang telah diperbuat.

## C. Penutup
Pemanfaatan  Deepfake  Technology  dapat  membawa pengaruh  positif,  dalam  artian  jika  ingin  mengembangkan industri  perfilman,  dengan  hal  ini  dilakukan  juga  untuk menghemat  biaya  proses  pengontrakan  aktor  atau  aktris tertentu.  Namun  dibalik  positifnya  terlalu  banyak  Negatifnya jika  Deepfake  Technology  disalahgunakan,  sebagai  contoh seorang  Public  Figure  digunakan  identitas  wajahnya  untuk melakukan  provokasi,  SARA,  pencemaran  nama  baik  untuk kepentingan politik yang mana dewasa ini sangat sensitif sekali jika  terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  seperti  ini.  Jelas Deepfake  Technology  dapat  berpotensi  mengubah  sudut pandang netizen pada zaman teknologi seperti sekarang. Pakar telekomunikasi  di  Indonesia  pun  telah  menghimbau  bahwa masyarakat  harus  waspada  terhadap  Deepfake  Technology. Selain  teknologi  ini  membutuhkan  aturan  hukum,  instansi terkait  pengembangan  teknologi  juga  harus  mengedukasi masyarakat akan teknik dan bahaya Deepfake. Dengan prinsip

## Planning,  Organizing,  Actuating,  dan  Controlling  dunia
Internasional  dapat  menyelaraskan  aturan  hukum  terkait Deepfake  Technology  terhadap  perlindungan  data  pribadi, dengan memanfaatkan keberadaan. Karena dizaman teknologi ini  semua  orang  dari  penjuru  dunia  dapat  mengakses  dunia internet  dengan  bebas  dan  dapat  menggunakan  Deepfake Technology.  Oleh  karena  itu,  hukum  internasional  akan memberikan tanggung jawab kepada negara untuk menjamin bahwa  data  pribadi  warga  masing-masing  negara  dilindungi sebagaimana mestinya.

## Referensi Instrumen Hukum
Constitution  and  Convention  of  the  International Telecommunication  Union  (with  annexes  and optional  protocol).Concluded  at  Geneva  on  22 December 1992.
Convention for the protection of individuals with regard to the processing of personal data.
EU Charter of Fundamental Rights, Article 8 - Protection of personal data.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 315. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Pasal 17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  1945, pasal 28G, ayat 1.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang
Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2003 Tentang Administrasi Kependudukan.

## BUKU
J.G.Starke, Pengantar Hukum Internasional, Cet. 10, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005 Russell,  Stuart  J.;  Norvig,  Peter  (2009).  Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
Satjipto  Rahardjo,  Hukum  Progresif:  Sebuah  Sintesa
Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
Sefriani,  Pengantar  Hukum  Internasional  (Rajagrafindo
Persada 2015)
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat,  CV.  Rajawali, Jakarta, 1985 Stuart J. Russel and Peter Norvig, Artificial Intelligence A Modern  Approach  Third  Edition,  Pearson Education, Inc., New Jersey, 2010

## JURNAL
Clarke,  Yvette  D,  (28  June  2019),  "H.R.3230  -  116th Congress (2019-2020): Defending Each and Every Person  from  False  Appearances  by  Keeping Exploitation  Subject  to  Accountability  Act  of 2019". www.congress.gov Detection  of  Deepfake  Video  Manipulation,  Marissa Koopman,  Andrea  Macarulla  Rodriguez,  Zeno

## Geradts.University  of  Amsterdam  &  Netherlands Forensic Institute 2018.
Itsna  Hidayatul  Khusna  &  Sri  Pangestuti,  Deepfake, Tantangan  Baru  Untuk  Netizen,  E  ISSN:  2460- 9633 Noval,
Sayid. (2019). PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI: PENGGUNAAN

## TEKNIK

## DEEPFAKE.
Retno  Kusniati,  Jurnal  Sejarah  Perlindungan  Hak  Hak
Asasi  Manusia  Dalam  Kaitannya  Dengan Konsepsi  Negara  Hukum.  Jurnal  Ilmu  Hukum,
Vol. 4. No. 5. 2011, https://online- journal.unja.ac.id/jimih/article/view/536
Yohannes Dakhi, Implementasi POAC Terhadap Kegiatan Organisasi  Dalam  Mencapai  Tujuan  Tertentu, Dosen  STIE  Nias  Selatan, http://jurnal.dha rmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/vi ew/204/199
Website Adhi  Maulana,  Tingkat  Kejahatan  Cyber  Di  Indonesia Sudah  Gawat, http://tekno.liputan6  .com/r ead/2019078/tingkat-kejahatan-cyber-di  indo nesia-sudahgawat , 6 Maret 2014. Black’s: Law Dictionary Online, https://thelawdictionary.org/technology/. CNN,  “RUU  Data  Pribadi  Terancam  Tak  Selesai  Dibahas
Tahun  Ini”, https://www.cnnindonesia.com /teknologi/20190807122353-185419154/ruu- data-pribadite
rancam-tak-selesai-dibahas- tahun-ini Kamus Besar Bahasa Indonesia Online/Daring
, https://kbbi.web.id/aspek
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Daring,  “Kecerdasan Buatan”,
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kecerdasa
n%20buatan,
Liputan6,  Pamer  Hasil  Analisa  Video  Mirip  Gisel,  Roy
Suryo Minta Waspada Deepfake,
https://www.liputan6.com/showbiz/read/440 3933/pamer-hasil-analisa-video-mirip-gisel- roy-suryo-minta-waspada-deepfake
Perfect Deepfake Tech Could Arrive Sooner Than Expected, www.wbur.org