## Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 1, No. 2, Desember 2019, pp 89-99 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i2.245

## Kewenangan Kepolisian Memanggil Notaris Untuk Mendapatkan Keterangan Dan Klarifikasi Terhadap Perkara Tindak Pidana
Egus Kurniawan 1
1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Email: waone.azam@gmail.com
Artikel info
Artikel history: Received; 05-09-2019 Revised:21-21-2019 Accepted: 01-11-2019 Published: 31-12-2019
Keywords: Police, Notary, Criminal Act
Kata Kunci: Kepolisian, Notaris, Tindak Pidana
Abstract . This study aims to analyze the authority of the police investigation and  investigation  process  of  notaries.  Research  problems,  First.  what  is  the authority  of  the  police  in  the  process  of  investigating  and  investigating notaries.  Second,  how  does  the  legal  protection  of  notaries  in  the  process  of investigation and investigation ?. The results showed that the authority of the Police  in  the  process  of  investigating  and  investigating  Notaries  after  the issuance of the Law of Notary Position Number 2 of 2014 was that between the  Police  and  Notary  Public  must  understand  about  their  respective authorities that have been regulated by the Law, namely if the Notary Public has a problem with the deed he made then the Police / Investigator can call the  Notary  public  directly  as  a  witness  /  suspect  but  on  the  other  hand  the Notary in assuming his position has the right to deny the confidentiality of his act in accordance with Article 4 Jo Article 16 Jo Article 54 Jo Law No. 2 of 2014,  then  based  on  Article  170  paragraph  1  KUHAP  and  Article  1909 paragraph  2  number  3e  of  the  Civil  Code  in  this  case  the  Police  must  also understand  the  principle  of  legal  presumption  (Vermoedanvan Rechtmatigheid) or Presumptio lustae Causa.
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganlisis  Kewenangan  Proses penyelidikan  Dan  Penyidikan  Pihak  Kepolisian  Terhadap  notaris. Permasalahan  penelitian,  Pertama.  apa  yang  menjadi  kewenangan  Polisi dalam  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  Notaris.  Kedua, Bagaimana  Perlindungan  hukum  terhadap  Notaris  dalam  proses penyelidikan  dan  penyidikan?.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kewenangan  Polisi  dalam  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap Notaris setelah terbitnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 adalah antara Polisi dan Notaris harus sama-sama memahami tentang kewenangannya  masing-masing  yang  sudah  diatur  oleh  Undang-Undang yaitu  apabila  Notaris  bermasalah  dengan  akta  yang  dibuatnya  maka Polri/Penyidik  dapat  memanggil  langsung  Notaris  sebagai  saksi/tersangka akan tetapi sebaliknya pihak Notaris dalam memangku jabatannya memiliki hak ingkar dalam kerahasiaan aktanya sesuai Pasal 4 Jo Pasal 16 Jo Pasal 54 UUJN no 2 Tahun 2014, maka berdasarkan Pasal 170 ayat 1 KUHAP dan Pasal 1909 ayat 2 angka ke 3e KUHPerdata dalam hal ini Polisis juga harus  memahami  azas  praduga  sah  (Vermoedanvan  Rechtmatigheid)  atau Presumptio lustae Causa.
Coresponden author: * Email: waone.azam@gmail.com A rtikel dengan  akses terbuka dibawah lisensi CC BY
Kewenangan Kepolisian Memanggil Notaris … ( Kurniawan ) | 90

## PENDAHULUAN
Salah satu dasar pertimbangan penting dari lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) No.  30  Tahun  2004  diantaranya  adalah  bahwa  untuk  menjamin  kepastian,  ketertiban  dan perlindungan  hukum  dibutuhkan  alat  bukti  tertulis  yang  bersifat  otentik  mengenai  keadaan, peristiwa  atau  perbuatan  hukum  yang  diselenggarakan  melalui  jabatan  tertentu (Republik Indonesia, 2004) . Salah satu jabatan tertentu  yang berwenang membuat alat bukti tertulis yang bersifat  otentik  tersebut  adalah  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  menjalankan  profesinya dalam  pelayanan  hukum  kepada  masyarakat (Nurjannah,  Ilmar  &  Aspan,  2018). Karena  itu Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum perlu mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum demi tercapainya kepastian hukum (Alfiansyah, 2019).
Perwujudan  dari  perlindungan  hukum  terhadap  Notaris  dalam  UUJN  No.  30  Tahun  2004 tersebut  terdapat  dalam  Pasal  66  ayat  (1)  yang  menyebutkan,  “Untuk  kepentingan  proses peradilan,  Penyidik,  Penuntut  Umum,  atau  Hakim  dengan  persetujuan  Majelis  Pengawas Daerah (MPD) berwenang:
a. Mengambil  fotokopi  Minuta  Akta  dan/atau  Protokol  Notaris  dalam  penyimpanan  Notaris dan
b. Memanggil  Notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan  akta  yang dibuatn ya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.
Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN No. 30 Tahun 2004 tersebut di atas dapat dikatakan bahwa setiap kali Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim yang akan mengambil fotokopi minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris untuk kepentingan proses  peradilan,  harus  terlebih  dahulu  memperoleh  ijin  secara  tertulis  dari  Majelis  Pengawas Daerah (MPD) (Syaputri, Patittingi & Said, 2017). Disamping itu dalam hal pemanggilan Notaris sebagai  saksi  maupun  tersangka  dalam  proses  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim berkaitan dengan akta yang dibuatnya, atau protokol Notaris yang  berada  dalam  penyimpanan  Notaris,  maka  pihak  Penyidik,  Penuntut  Umum  maupun Hakim harus terlebih dahulu memperoleh ijin/persetujuan dari MPD (Sutan, 2009) .
Dari  uraian  di atas  dapat  dikatakan  bahwa  Notaris  sebagai  pejabat  umum  memiliki  eksistensi, dan kedudukan  hukum yang diakui dan terhormat di mata hukum serta memiliki kewenangan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum melalui Pasal 66 ayat (1) dan (2) UUJN No. 30 Tahun 2004.  Disamping  itu  jabatan  Notaris  sebagai  jabatan  kepercayaan  yang  diberikan  oleh Pemerintah yang mengangkatnya melalui Menteri Hukum dan HAM dan jabatan  kepercayaan yang  diberikan  oleh  masyarakat  luas  yang  menggunakan  jasanya,  adalah  juga  jabatan  yang menjalankan tugas negara dalam membuat dan menyimpan akta-akta otentik yang juga menjadi dokumen  negara.  Meskipun  Notaris  bukan  pejabat  negara,  namun  Notaris  memiliki  tugas  dan kewenangan untuk melayani masyarakat luas (publik) dalam hal-hal tertentu, sebagaimana juga tugas  pejabat  negara.  Karena  itu  Notaris  sebagai  pejabat  publik  ikut  pula  melaksanakan kewibawaan Pemerintah (Soesanto, 1982).
Jabatan  Notaris  adalah  jabatan  umum  atau  publik  karena  Notaris  diangkat  dan  diberhentikan oleh  Pemerintah,  meskipun  tidak  memperoleh  gaji  dari  Pemerintah (Aman,  2019) .  Pejabat umum  adalah  pejabat  yang  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  kekuasaan  umum  (Pemerintah) untuk  ikut  membantu  melaksanakan  dan  menegakkan  kewibawaan  Pemerintah.  Pasal  1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan penegasan kepada Notaris sebagai  pejabat  umum.  Pasal  1868  KUH  Perdata  tersebut  menyebutkan  bahwa,  “ Suatu  akta otentik,  ialah  suatu  akta  yang  di  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  Undang-Undang,  dibuat oleh/dihadapan  pejabat  umum  yang  berwenang  ditempat  dimana  akta  itu  dibuat”.  Meskipun yang  dimaksud  dalam  Pasal  1868  KUH  Perdata  tersebut  bukan  hanya  jabatan  Notaris, melainkan  juga  ada  jabatan-jabatan  lainnya  yang  ditugaskan  oleh  Undang-Undang  dalam
Kewenangan Kepolisian Memanggil Notaris … ( Kurniawan ) | 90 membuat  akta  otentik  seperti  pejabat  Kantor  Dinas  Kependudukan  dalam  membuat  akta kelahiran,  perkawinan  dan  kematian,  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  dalam  membuat akta otentik di bidang pertanahan, Pejabat Kantor Lelang dalam membuat akta otentik dalam hal lelang, Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) dalam membuat akta otentik dalam pernikahan, talak  dan  rujuk  bagi  kaum  muslim,  namun  secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  satu-satunya pejabat umum yang diberi kewenangan yang cukup luas oleh Undang-Undang dalam membuat akta otentik adalah jabatan Notaris (Kohar, 1983) .
Tiga  bulan  setelah  keluarnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.49-  PUU/X/2012  yang mencabut  Pasal  66  UUJN  No.  30  Tahun  2004,  Pemerintah  Republik  Indonesia  mengeluarkan Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris.  Undang-  Undang  No.  2  tahun  2014  tersebut  disyahkan  dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014, dan kembali memuat perlindungan hukum terhadap  Notaris  pada  pasal  66  Undang-Undang  tersebut  dengan  mengadakan  perubahan  dan penambahan  beberapa  Pasal.  Pasal  66  UUJN  No.  30  Tahun  2004,  mengatur  tentang kewenangan  MPD  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  Notaris  dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat publik dalam membuat akta otentik. Setiap pengambilan  dokumen  yang  berada  dalam  penyimpanan  protokol  Notaris  oleh  Hakim,  Jaksa atau  pihak  kepolisian  untuk  kepentingan  penyidikan  harus  memperoleh  izin  tertulis  terlebih dahulu  dari  MPD.  Penyidik,  Jaksa  dan  Hakim  dalam  mengambil  dokumen  Notaris  tersebut harus  membuat  permohonan  tertulis  kepada  pihak  MPD,  dan  harus  memperoleh  izin  tertulis terlebih dahulu dari MPD sebelum mengambil dokumen tersebut. Apabila tidak ada izin tertulis dari MPD maka pihak Hakim, Jaksa, kepolisian tidak dapat mengambil dokumen yang berada dalam penyimpanan protokol Notaris tersebut (Subagyo, 2007) .
Perkembangan  kemajuan  masyarakat  yang  cukup  pesat  seiring  dengan  merebaknya  fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transportasi dan akuntabillitas  telah  melahirkan  berbagai  paradigma  baru  dalam  melihat  tujuan,  tugas,  fungsi, wewenang  dan  tanggung  jawab  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya menyebabkan  pula  timbulnya  berbagai  tuntutan  dan  harapan  masyarakat  terhadap  pelaksana tugas  KepolisianNegaraRepublik  Indonesia  yang  semakin  meningkat  dan  lebih  berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya (Djanggih & Ahmad, 2017) .
Akhirnya  karakteristik  profesi  Kepolisian  dapat  diketahui  bahwa  Polisi  bukan  hanya  penegak hukum  melainkan  juga  memiliki  tugas  dan  kewenangan  lain  sebagai  penegak  keamanan  dan ketertiban  masyarakat  serta  pelindung  masyarakat  dan  karakteristik  profesi  Polisi  inilah  yang memberikan kewenangan berdiskresi kepada aparat Kepolisian di lapangan (Ali, 2012) .
Tugas dan wewenang dimaksud diberikan kepada Notaris adalah tugas-tugas dan kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain Notaris memiliki tugas sebagai Pejabat  umum  dan  memiliki  wewenang  untuk  membuat  AktaOtentik,  Notaris  juga  diberikan kewenangan  lainnya  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris (Anshori, 2009) .
Jabatan  yang  dimiliki  oleh  seorang  Notaris  adalah  jabatan  kepercayaan  dimana  seseorang bersedia  mempercayakan  sesuatu  kepadanya.  Sebagai  seorang  kepercayaan,  Notaris  memiliki hak  untuk  merahasiakan  semua  yang  diberitahukan  kepadanya  selaku  Notaris,  sekalipun  ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam Akta. Hal ini terkait dengan hak ingkar seorang Notaris, hak  dimana  seorang  Notaris  dapat  mengingkari  posisinya  sebagai  seorang  saksi  yang  mana dibolehkan oleh Undang-Undang untuk membeberkan semua rahasia yang disimpannya, dalam keadaan tertentu yaitu hak ingkar dari Notaris dalam sumpah jabatan yang diucapkannya pada saat diangkat sebagai Notaris dimana Notaris wajib untuk merahasiakan isi Akta dan keterangan yang diperolehnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN yang menyatakan bahwa, saya  akan  merahasiakan  isi  Akta  dan  keterangannya  diperoleh  dalam  pelaksanaan  jabatannya (Arisaputra, 2012) .
Namun dalam implementasinya adakalanya Notaris khilaf atau  bahkan berbuat ekstrim,  untuk sengaja  demi  memenuhi  kepentingan-kepentingan  pribadinya,  seperti  memasukkan  keterangan palsu  dalam  Akta  Otentik  yang  berkaitan  langsung  dengan  minuta  atau  surat-surat  yang dilekatkan  dengan  minuta  atau  protokol,  atau  bila  ada  ahli  waris  pembuat  Akta  yang menyatakan  bahwa  pada  tanggal  pembuatan  Akta  tersebut  yang  bersangkutan  sesungguhnya telah  meninggal  dunia  atau  ada  penyangkalan  atas  tanda  tangan  para  pihak  dan  lain-lain, akibatnya produk Akta Otentik tersebut dikemudian hari menjadi bermasalah dan menjadi ranah perbuatan  Pidana,  sehingga  harus  dilakukan  proses  penyidikan  oleh  penyidik  Polri.  Seorang Notaris  dalam  menjalankan  pelayanannya  harus  berhati-hati,  karena  kelalaian  yang  dibuatnya dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari,  Jika ada laporan dari pihak yang dirugikan  kepada  pihak  Kepolisian  mengenai  AktaNotaris  maka  disinilah  peran  Polisi  dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan hukum para pihak (Yustianti, Susilo, & Roesli, 2019) , termasuk dalam hal ini Notaris.
Notaris  biasanya  dipanggil  terkait  kasus  pertanahan  dan  pemalsuan  dokumen,  ataupun melanggar  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dalam  membuat  Aktanya,  misalnya  perjanjian kredit  antara  bank  dan  nasabah  dan  dalam  hal  ini  Notaris  membuat  Akta  meskipun  tidak memenuhi  syarat  lantaran  jaminannya  bermasalah,  adapula  Notaris  yang  tidak  mengenali kliennya karena limpahan dari Notaris lain dari daerah yang lain, dan hal-hal inilah yang sering terjadi dan berujung laporan ke Polisi, dan kapasitas Notaris bisa sebagai saksi maupun sebagai tersangka.  Untuk  mengecek  sejarah  Akta  yang  bermasalah  tersebut  maka  Polisi  biasanya memanggil Notaris (Prabawa, 2017) .
Aspek formal dalam AktaNotaris dapat dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris, sepanjang aspek-aspek formal tersebut terbukti secara sengaja bahwa Akta yang dibuat dihadapan Notaris dan  oleh  Notaris  dijadikan  suatu  alat  untuk  melakukan  suatu  tindak  Pidana  atau  dalam pembuatan Akta pihak atau relaas dan Notaris secara sadar, sengaja bersama-sama dengan para pihak  yang  bersangkutan  (penghadap)  melakukan  atau  membantu  melakukan  suatu  tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum Adjie, 2009) .
Pada  dasarnya,  apabila  secara  formal  apa  yang  dilakukan  Notaris  telah  sesuai  dengan  standar operasional prosedur (SOP), seharusnya Notaris telah sangat kuat kedudukan hukumnya, dalam pengertian telah memenuhi syarat kebenaran formal yang menjadi tanggung jawabnya. Namun pada  prakteknya,  hal  ini  tidak  sesuai  dengan das  sollennya. Cukup  banyak  pada  kenyataannya Notaris tidak melakukan SOP-nya dengan baik, atau terkadang melakukan beberapa kesalahan yang akibatnya cukup merugikan bagi kliennya ataupun Notaris tersebut.Pada akhirnya ketidak hatihatiannya, baik disengaja maupun tidak di sengaja.Potensi untuk melakukan  tindak Pidana tegantung  pada  profesionalismenya  dalam  bekerja  dan  kualitas  diri  pribadi  Notaris  itu  sendiri (Pinem, 2012) .
Menurut  Habib  Adjie  bahwa,  para  Notaris  berharap  mendapatkan  perlindungan  yang proporsional dalam menjalankan tugas-tugas jabatannya sebagai seorang Notaris, setidaknya ada pemeriksaan  yang  adil  dan  transparan  dan  ilmiah  ketika  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD) memeriksa Notaris atas permohonan pihak Kepolisian, Kejaksaan, ataupun Pengadilan (Adjie, 2008) .
Berdasarkan  latar  belakang  terebut  diatas,  maka  permasalahan  yang  akan  dibahas  adalah, Pertama. Apa  yang  menjadi  kewenangan  Polisi  dalam  proses  penyelidikan  dan  penyidikan terhadap Notaris setelah terbitnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 atas Akta  yang  dibuatnya? Kedua. Bagaimana  Perlindungan  hukum  terhadap  Notaris  dalam  proses penyelidikan dan penyidikan setelah terbitnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014?
Kewenangan Kepolisian Memanggil Notaris … ( Kurniawan ) | 92

## PEMBAHASAN

## A. Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Notaris
Contoh  pemeriksaan  notaris  sampai  P21 (POLRI,  2013) .  Tindak  Pidana  penipuan  atau penggelapan yang dilakukan oleh seorang Notaris M pada bulan Juli Tahun 2012 dengan kasus Korban  yang  dipertemukan  oleh  X  kepada  Y  (Pembeli)  yang  ingin  membeli  rumah  orang  tua Korban  dengan  Sertipikat  Hak  Milik,  dan  Y  (Pembeli)  menyanggupi  untuk  membeli  tanah tersebut dengan menyerahkan uang panjar berupa Cek Mandiri yang jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2012 yang kemudian Sertipikat dimintakan oleh Notaris M untuk melakukan cek bersih di  Kantor  BPN  yang  akan  dipergunakan  untuk  pembuatan  Akta  Perjanjian  Jual  Beli  antara Korban  dengan  Y  (Pembeli),  namun  pada  tanggal  1  Agustus  2012  Korban  mengecek  isi  Cek ternyata  tidak  ada  dana,  dengan  mengetahui  hal  tersebut  Korban  bermaksud  membatalkan perjanjian dan meminta kembali Asli Sertipikat tersebut dengan Notaris M namun sampai saat ini  Notaris  M  tidak  mengembalikannya,  dan  sesuai  dengan  surat  pernyataan  oleh  Y  (Pembeli) akan mengembalikan Sertipikat tersebut pada tanggal 15 Agustus 2012 juga tidak dikembalikan pada Korban.
Berdasarkan  Pasal  378  KUHPidana,  “ Barang  siapa  dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri secara  melawan  hukum  dengan  tipu  muslihat,  menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan barang sesuatu kepadanya ,” dan hal ini terpenuhi dengan adanya perbuatan tersangka Notaris M yang  meminta  dan  menerima  sertipikat  atas  nama  ibu  Korban  dengan  tujuan  untuk  cek bersihdan pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli dan kemudian meminjamkan sertipikat tersebut kepada Y (Pembeli) dengan tujuan agar dilakukan cek bersih pada Notaris lain, yang kemudian dikembalikan lagi oleh Y (Pembeli) kepada Notaris M.
Berdasarkan Pasal 372 KHUPidana, “ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang  yang  seluruhnya  atau  sebahagian  kepunyaan  orang  lain,  tetapi  yang  ada  dalam kekuasaannya  bukan  karena  kejahatan,” dan  hal  ini  terpenuhi  dengan  adanya  perbuatan tersangka  Notaris  M  karena atas permintaan  Y  (pembeli),  Notaris  M mengelurakan  Akta  Surat Kuasa dan juga Akta Perikatan untuk Jual Beli dengan Nomor 42,43 tetapi pada Tahun 2011 dan pada  bulan  Agustus  2012  Notaris  M  menyerahkan  asli  Sertipikat  kepada  Y  (Pembeli)  dan dibutakan  tanda    terima,  yang mana  dalam  hal  ini  Korban  tidak  pernah  menandatangani  Akte Surat  Kuasa  dan  Jual  Beli,  dengan  demikian  hal tersebut  dilakukan  tersangka  Notaris M  untuk kepentingan tersangka mendapatkan keuntungan (Al Hadid, 2019).
Berdasarkan laporan Korban ke Kantor Polisi maka Polisi membuat laporan atas namaNotaris M yang menyatakan  bahwasanya  Notaris  M atas  dasar pengaduan  Korban  telah  melanggar  Pasal 378  dan  atau  372  jo  55,56  KUHPidana  dengan  nomor  laporan  LP/112/K/VII/2012  Polresta Medan. Laporan ini didukung dengan barang bukti satu lembar surat tanda terima dari Notaris M dan cek Bank Mandiri yang mana kejadian bukan di kantor Notaris M tetapi di Grand Aston. Dengan adanya laporan dari Korban maka Polisi menerima laporan dan memberikan STTLP dan lanjut ke KA.
Guna kepentingan penyidikan tindak pidana maka perlu dikeluarkan Surat perintah Penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2, Pasal 5 ayat (1), pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 84, Pasal  106,  Pasal  109  ayat  (1),  Pasal  110  ayat  (1)  KUHAP,  Pasal  14  ayat  (1)  huruf  g  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang KepolisianNegaraRepublik Indonesia, dan laporan Polisi tentang tindak pidana atas pelapor (Korban).
Surat  perintah  Penyelidikan  dan  Penyidikan  ini  memerintahkan  6  (enam)  orang  penyidik  dan penyidik  pembantu  untuk  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  penipuan  atau
93 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.1, No.2, Desember 2019
penggelapan  dengan  membuat  rencana  penyidikan  dan  melaporkan  setiap  perkembangan pelaksanaan  penyidikan  pada  kesempatan  pertama  kepada  Kasat  Reskrim  polresta  Medan selaku Penyidik.
Sebelum  dilakukan  pemeriksaan  terhadap  Notaris,  sesuai  dengan  ketentuan  maka  Notaris tersebut  harus  dipanggil  terlebih  dahulu  melalui  Surat  Panggilan  yang  resmi  dikeluarkan  oleh Penyidik, dengan syarat: (Adinegara, 2015)
a. Penyidik  menyebutan  alasan  pemanggilan  secara  jelas  dengan  memperhatikan  tenggang waktu  yang  wajar  diterimanya  panggilan  dan  bila  tidak  datang  maka  penyidik  dapat memanggil sekali lagi, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Hukum Acara Pidana.
b. Apabila tersangka dan saksi berada bertempat  tinggal diluar daerah hukum penyidik maka pemeriksaan  dapat  dilakukan  di  tempat  tinggal  tersangka  atau  saksi  sebagaimana  diatur dalam Pasal 119 Hukum Acara Pidana.
c. Pemanggilan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sebagaimana diatur dalam pasal 227 Hukum Acara Pidana.
d. Bilamana tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia  tidak  dapat  datang  kepada  penyidik  yang  melakukan  pemeriksaan  maka  penyidik  itu datang ke tempat kediamannya sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Hukum Acara Pidana Adapun  mekanisme  pelaksanaan  pemanggilan  dan  pemeriksaan  terhadap  oleh  penyidik berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  yang  seharusnya dilaksanakan pada saat sekarang ini adalah: (Adinegara, 2013)
a. Penyidik  harus  mengajukan  surat  kepada  Majelis  Kehormatan  Notaris  (MKN)  dengan menyebutkan  untuk  keperluan  apa  sampai  dilakukannya  pemanggilan,  apakah  mengambil fotocopy  Minuta  Akta,  atau  surat-surat  yang  dilekatkan  pada  Minuta  Akta  atau  protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, atau keperluan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Minuta Akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
b. Menjelaskan  dengan  kalimat  yang  dimengerti,  singkat  dan  jelas  tentang  perkara  apa  dan siapa.
c. Setelah  dalam  30  (tiga  puluh)  hari  maka  penyidik  akan  mendapatkan  keputusan  Majelis Kehormatan  Notaris  (MKN)  untuk  memberikan  “persetujuan”  atau  “tidak  memberikan Persetujuan” atas permintaan dari Penyidik tersebut.
Untuk  kepentingan  penyelidikan  dan  atau  penyidikan  tindak  Pidana  perlu  dilakukan  tindakan hukum  berupa  penangkapan  terhadap  tersangka  yang  karena  keadaannya  atau  perbuatannya diduga  keras  melakukan  tindak  Pidana  berdasarkan  bukti  permulaan  yang  cukup  dengan memerintahkan  3  (tiga)  orang  Penyelidik  untuk  melakukan  penngkapan  tersangka  Notaris  M, melakukan  penggeledahan  badan/pakaian  tersangka,  dan  setelah  pihak  Penyelidik  melakukan perintah  ini  maka  agar  membuat  Berita  Acara  Penangkapan  bahwa  telah  melakukan penangkapan  atas  tersangka  Notaris  M  dengan  menjelaskan  tempat  dan  waktu  penangkapan yang diketahui dan ditandatangani pihak tersangka Notaris M dan Penyelidik.

## B.  Kewenangan Kepolisian Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014
Setelah keluarnya Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru tetapi berdasarkan Pasal 66 ayat I Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  yang  berlaku  sekarang  maka kewenangan  pemanggilan  Notaris  yang  pada UUJN  lama  ada pada  MPD dan  setelah  keluarnya UUJN yang baru maka kewenangan pemanggilan Notaris ada pada Majelis Kehormatan (Indriani, 2016).
Pemanggilan  yang  dilakukan  oleh  pihak  penyidik  dianggap  sah apabila penyidik  menyebutkan alasan  pemanggilan  dengan  jelas,  dan  pemanggialn  tersebut  merupakan  tindakan  yang bertanggung  jawab  menurut  hukum  yaitu  tidak  bertentangan  dengan  hukum,  selaras  dengan
Kewenangan Kepolisian Memanggil Notaris … ( Kurniawan ) | 94 kewajiban  hukum,  patut,  masuk  akal  dalam  lingkungan  jabatan  penyidik,  berdasarkan pertimbangan yang layak dan menghormati hak asasi manusia (Puspadewi, 2019) .
Setelah  keluarnya  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabtan  Notaris  maka  proses penyitaan  Protokol  Notaris  prinsipnya  sama  dengan  mekanisme  dalam  pemanggilan  Notaris yaitu  melalui  Persetujuan  Majelis  Kehormatan  Notaris  (MKN)  yang  diatur  dalam  Pasal  66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam rangka melakukan  penyitaan  terhadap  fotocopy  Minuta  Akta  dan/surat-surat  yang  dilekatkan  pada Minuta Akta atau protokol Notaris, maka yang perlu diperhatikan oleh Penyidik adalah sebagai berikut: (Adinegara, 2013)
a. Memastikan  benda  apa  yang  akan  disita  yaitu  fotocopy  Minuta  Akta  dan/suratsurat  yang dilekatkan  pada  Minuta  Akta  atau  Protokol  Notaris  dalam  penyimpanan  Notaris,  agar disebut  secara  singkat  dan  jelas  nama,  nomor,  tanggal  dari  Akta  serta  siapa  nama Notarisnya.
b. Kelengkapan administrasi penyidikan yang harus disiapkan oleh penyidik antara lain: Surat Perintah Penyitaan dan surat Ijin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
c. Berkordinasi dengan pihak Majelis Kehormatan Notaris (MKN)
d. Membuat Surat “Permintaan Persetujuan” untuk melakukan penyitaan.
e. Pihak MKN wajib memberikan jawaban disetujui atau ditolak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, bila waktu tersebut terlampaui maka MKN dianggap telah menerima permintaan persetujuan dari penyidik tersebut.
f. Setelah  dilakukan  penyitaan  maka  penyidik  wajib  membuat  Berita  Acara  Penyitaan  dan membuat  Surat  Tanda  Penerimaan  atas  fotocopy  Minuta  Akta  dan  surat-surat  yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris yang telah disita.
g. Fotocopy  Minuta  Akta  dan/surat-surat  yang  dilekatkan  pada  Minuta  Akta  atau  protokol Notaris yang disita tersebut dapat dikembalikan kepada Notaris, bilamana :
1) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
2) Perkara  tersebut  tidak  jadi  dituntut  karena  tidak  cukup  bukti  atau  ternyata  bukan merupakan tindakan Pidana.
3) Perkara  tersebut  dikesampingkan  untuk  kepentingan  umum  atau  perkara  tersebut ditutup  demi  hukum  kecuali apabila  benda  itu  diperoleh  dari  suatu  tindak  Pidana  atau yang dipergunakan untuk melakukan tindak Pidana.
4) Perkara sudah putus maka fotocopy Minuta Akta atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta  Akta  atau  protokol  Notaris  dalam  penyimpan  Notaris  tersebut,  dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebutkan dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan  Hakim  benda  itu  dirampas  untuk  Negara  untuk  dimusnahkan  atau  dirusak sampai  tidak  dapat  dipergunakan  lagi  atau  jika  fotocopy  Minuta  akta  dan/surat-surat yang  dilekatkan  pada  Minuta  Akta  atau  protokol  Notaris  dalam  penyimpanan  Notaris tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
Seperti halnya dalam proses pemanggilan dan pemeriksaan maka mekanisme penyitaan terhadap fotocopy Minuta Akta dan protokol Notaris dimana MKN belum terbentuk, Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  belum  ada  serta  Peraturan  pelaksananyapun  belum  ada  maka penyidik dapat langsung melakukan penyitaan terhadap fotocopy Minuta Akta dan/atau surat- surat  yang  dilekatkan  pada  Minuta  Akta  atau  protokol  Notaris  dimaksud,  sebagaimana diamanatkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 49/PUU-X/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang  mencabut  Pasal  66  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris khususnya pada frasa tentang Kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari MPD.

## C.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris  Dalam  Proses  Penyelidikan  dan  Penyidikan Setelah Terbitnya
Asas  kepastian  hukum  terdapat pada  bagian  konsideran Undang-Undang Jabatan  Notaris  yang menentukan bahwa: “NegaraRepublik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila
95 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.1, No.2, Desember 2019
dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menjamin  kepastian, ketertiban,  dan  perlindungan  hukum,  yang berintikan  kebenaran  dan  keadilan” (Republik Indonesia, 2004) . Selanjutnya, “Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan  alat  bukti  tertulis  yang  bersifat  Otentik  mengenai  keadaan,  peristiwa,  atau perbuatan  hukum  yang  diselenggarakan melalui  jabatan  tertentu” (Republik  Indonesia,  2004) . Selanjutnya asas ini disebutkan bahwa “Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi  dalam  pelayanan  hukum  kepada  masyarakat,  perlu  mendapatkan  perlindungan  dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum” (Republik Indonesia, 2004).
Pelaksanaan  asas  kehati-hatian  atau  asas  kecermatan  ini  merupakan  asas  yang  wajib  dalam Pasal  16  ayat  (1)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Asas  Kecermatan  bagi  Notaris  dalam pembuatan Akta, diwajibkan: (Adjie, 2008)
a. Mengenali para penghadap berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada Notaris.
b. Menanyakan,  kemudian  mendengarkan  dan  mencermati  keinginan  atau  kehendak  para penghadap.
c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para penghadap.
d. Memberikan saran dan membuat kerangka Akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para penghadap.
e. Memenuhi  segala  teknik  administratif  pembuatan  AktaNotaris,  seperti:  pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta.
f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.
Profesionalisme menghendaki bagi Notaris harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir, dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap peristiwa hukum dan sosial yang muncul  sehingga  dengan  begitu  akan  menumbuhkan  sikap  keberanian  dalam  mengambil tindakan yang tepat.126 Keberanian yang dimaksud di sini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di samping itu  Notaris  dapat  menolak  dengan  tegas  pembuatan  Akta  yang  bertentangan  dengan  hukum, Moral, etika, dan kepentingan umum.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  UUJN  dinyatakan  bahwa  Notaris  adalah  Pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat  AktaOtentik,  mengenai  segala  tugas  dan  wewenang  Notaris  yang ditentukan  oleh  peraturan  Perundang-Undangan  dan/atau  yang  dikehendaki.  Sebagai  Pejabat yang berpijak pada ranah hukum (seperti halnya advokat, hakim, jaksa, Polisi) membuat Notaris secara  langsung  ataupun  secara  tidak  langsung  mempunyai  hak  selain  membuat  AktaOtentik, juga  untuk  menjaga  lancarnya  proses  hukum  yang  terjadi,  termasuk  didalamnya  berkaitan dengan proses di Pradilan, baik di dalam Pradilan Pidana maupun Perdata. Proses Pradilan yang dimaksudkan  disini  sangatlah  erat  kaitannya  dengan  pembuktian,  baik  pembuktian  dengan tulisan dan juga pembuktian dengan kesaksian (Dahlan, 2014) .
Pada proses  Pradilan  Pidana,  didalamnya akan  terdapat  proses pembuktian  yang  menekankan pada  alat  bukti  yang  berdasarkan  Pasal  184  KUHAP,  yaitu  Keterangan  saksi,  Keterangan  ahli, Surat,  Petunjuk,  dan  juga  Keterangan  terdakwa.  Dalam  Pasal  1866  KUHPerdata,  yang  dapat menjadi  alat  bukti  adalah  Bukti  tulisan,  Bukti  dengan  saksi-saksi,  Persangkaan,  Pengakuan, Sumpah,  dan  Segala  sesuatunya  dengan  mengindahkan  aturan-aturan  yang  ditetapkan  dalam KUHPerdata.  Selanjutnya  dalam  Pasal  16  ayat  1  huruf  e  UUJN  dijelaskan  bahwa,  dalam menjalankan  jabatannya,  Notaris  berkewajiban  merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  Akta yang  dibuatnya  dan  segala  keterangan  yang  diperoleh  guna  pembuatan  Akta  sesuai  dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Lebih lanjut dalam Pasal 54 UUJN  dijelaskan  bahwa,  Notaris  hanya  dapat  memberikan,  memperlihatkan,  atau memberitahukan  isi  Akta, Grosse Akta,  Salinan  Akta  atau  Kutipan  Akta  kepada  orang  yang berkepentingan  langsung  pada  Akta,  ahli  waris,  atau  orang  yang  memperoleh  hak,  kecuali ditentukan lain oleh peraturan Perundang-Undangan.
Kewenangan Kepolisian Memanggil Notaris … ( Kurniawan ) | 96
Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur pula dalam hukum acara Pidana, hukum perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 170 ayat 1  KUHAP  menyatakan  bahwa,  mereka  yang  karena  pekerjaan,  harkat,  martabat,  atau  juga jabatanya  diwajibkan  untuk  menyimpan  rahasia,  dapat  meminta  dibebaskan  dari  penggunaan hak  untuk  memberikan  keterangan  sebagai  saksi,  yaitu  tentang  hal  yang  dipercayakan kepadanya.  Selanjutnya  dalam  Pasal  1909  ayat  2  KUHPerdata  dinyatakan  bahwa,  segala  siapa yang  karena  kedudukannya,  pekerjaannya,  atau  jabatannya  menurut  Undang-Undang, diwajibkan  merahasiakan  sesuatu,  namun  hanyalah  semata-mata  mengenai  hal-hal  yang pengetahuannya  dipercayakan  kepadanya  sebagaimana  demikian.  Pasal  322  ayat  1  KUHP menyatakan  bahwasanya,  barang  siapa  dengan  sengaja  membuka  rahasia  yang  wajib disimpannya  karena  jabatan  atau  pencahariannya,  baik  yang  sekarang  maupun  yang  dahulu, diancam  dengan  Pidana  penjara  paling  lama  sembilan  bulan  atau  denda  paling  banyak  enam ratus rupiah.
Jika  ternyata  Notaris  sebagai  saksi  atau  tersangka  maupun  tergugat,  ataupun  di  dalam pemeriksaan  oleh  Majelis  Pengawas  Notaris,  membuka  rahasia  dan  memberikan  keterangan yang  mana  pernyataan  tersebut  wajib  untuk  dapat  dirahasiakan,  sedangkan  Undang-Undang tidak  memerintahkannya,  maka  atas  pengaduan  pihak  yang  merasa  dirugikan  kepada  pihak yang berwajib dapat diambil suatu tindakan terhadap Notaris tersebut. Tindakan Notaris seperti ini  dapat  dikenakan  Pasal  322  ayat  1  KUHP  dan  Pasal  2  KUHP,  yaitu  membongkar  rahasia padahal  Notaris  berkewajiban  untuk  menyimpannya.  Dalam  kedudukan  sebagai  saksi  dalam perkara  perdata,  Notaris  dapat  meminta  dibebaskan  dari  kewajibannya  untuk  memberikan kesaksian-kesaksian  karena  suatu  jabatannya  menurut  Undang-Undang  wajib  untuk merahasiakannya (Pasal 1909 ayat 3 BW).
Dalam menghadapi masalahnya maka Notaris diberi hak untuk dapat berupaya terhadap sanksi perdata  maka  Akta  Notaris  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  Akta  dibawah tangan  dan  Akta  Notaris  yang  batal  demi  hukum  adalah  Notaris  harus  dapat  membuktikan bahwa  Akta  Notaris  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sempurna  yang  tidak  melanggar ketentuan  Pasal  84  UUJN  dengan  memberikan  perlawanan  dan  penjelasan  bahwa  Akta  yang dibuat  berdasarkan  permintaan  para  pihak  sesuai  prosedur  dalam  pembuatan  Akta,  dan  jika Notaris  dapat  membuktikan  kebenaran  Aktanya  dari  aspek  lahiriah,  formal  dan  materil  maka Notaris  dapat  menggugat  balik  kepada  pihak  yang  menggugatnya  sebagai  upaya  untuk mempertahankan hak dan kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya (Adjie, 2012) .
Apabila Notaris mendapatkan sanksi administratif atas Akta yang dibuatnya maka Notaris diberi kesempatan  untuk  berupaya  dengan  mengajukan  keberatan  kepada  majelis  pengawas  yang menjatuhkan sanksi kepadanya, dan jika tidak puas dapat mengajukan banding kepada instansi Majelis  Pengawas  yang  lebih  tinggi,  dan  dapat  juga  melakukan  gugatan  ke  pengadilan  Tata Usaha  Negara  jika  Putusan  Pengadilan  Majelis  Pengawas  tidak  memuaskan  Notaris (Adjie, 2008) .

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  yang  telah  penulis  lakukan,  berikut  disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian yaitu, Pertama, Kewenangan  Polisi  dalam  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  Notaris  setelah terbitnya  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Nomor  2  Tahun  2014  atas  Akta  yang  dibuatnya adalah  untuk  kepentingan  proses  peradilan,  penyidik,  penuntut  umum,  maka  Polisi  harus menyampaikan  surat  pemeriksaan  atas  nama  Notaris  yang  akan  diperiksa  ke  Majelis Kehormatan  Notaris  yang  jika  disetujui  maka  pihak  penyidik  menerima  Surat  Persetujuan Pemeriksaan dari MKN paling lama 30 hari untuk memberikan jawaban menerima atau menolak persetujuan dalam  pemeriksaan  Notaris  oleh  pihak  kepolisian. Kedua, Perlindungan  hukum terhadap Notaris dalam proses penyelidikan dan penyidikan setelah terbitnya Undang-Undang Jabatan  Notaris  Nomor  2  Tahun  2014  adalah  hak  ingkar  yang  dimiliki  oleh  Notaris  dalam
97 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.1, No.2, Desember 2019
kerahasiaan Aktanya berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat 1 KUHAP dan Pasal 1909 ayat (2) angka 3e KUHPerdata, dan penilaian terhadap Akta Notaris sebagai produk dari Pejabat Publik, maka  harus  dilakukan  dengan  asas  praduga  sah  ( Vermoeden  vanRechtmatigheid )  atau Presumptio  lustae  Causa, yaitu  AktaNotaris  harus  dianggap  sah  sampai  ada  pihak  yang menyatakan  Akta  tersebut  tidak  sah,  bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  organisasi jabatan Notaris yang menaungi para Notaris dengan mendampingi Notaris dalam pemeriksaan dan persidangan, dan hak yang dimiliki Notaris dalam melakukan upaya hukum terhadap sanksi yang dijatuhkan kepadanya yaitu sanksi adminstratif maupun perdata.

## SARAN
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  oleh  peneliti  dalam penelitian  ini,  yaitu:  diharapkan  tidak terjadi  kefakuman  hukum  positif  dalam  pembentukan  Majelis  Kehormatan  Notaris  dan Peraturan  Pelaksananya  belum  terbentuk  sebagaimana  amanat  Pasal  91  B  Undang-Undag Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  maka  Majelis  Kehormataan  Notaris  segera dibentuk,  demikian  juga  Peraturan  pelaksananya  yang  diatur  dalam  Pasal  91B.,  sehingga mekanisme  izin  dari  Majelis  Kehormatan  Notaris  (MKN)  dapat  terlaksana  sesuai  dengan Undang- Undang yang ada. Kepada pihak Polri apabila memeriksa Notarisagar lebih profesional seharusnya  minimal  Strata  1  sehingga  lebih  memahami  masalah  hukum  Pidana  dan Keperdataan dalam menerapkan Pasal untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur pidana atau perdata pada Akte Notaris.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  berbagai  pihak  yang  telah  memberikan  kontribusi kepada penulis sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan sesuai dengan kemampuan penulis.

## DAFTAR BACAAN

## Buku/Jurnal
Adjie,  H.  (2008). Hukum  Notaris  Indonesia:  Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No.  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris . Refika Aditama.
Adjie,  H.  (2009). Meneropong  Khazanah  Notaris  dan  PPAT  (Kumpulan  Tulisan  Tentang  Notaris dan PPAT) . Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
Adjie, H. (2012). Menjalin pemikiran-pendapat tentang kenotariatan: kumpulan tulisan . PT Citra Aditya Bakti.
Adinegara. Z.  (Karrowassidik  Bareskrim  Polri), Modul  Mekanisme Penyidikan Terhadap  Notaris Yang  Diduga  Melakukan  Tindak  Pidana ,  yang  disampaikan  pada  acara  pelatihan pembekalan anggota bagi Pengurus Wilayah INI se-Indonesia dan pengurus daerah INI se- Jabotabek di Hotel Santika Presmiere Jakarta tanggal 15 Januari 2015.
Alfiansyah, A. (2019). Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Terbukanya Rahasia Jabatan Notaris  Dalam Menjalankan  Jabatan  Publik. Jurnal  Hukum  Kenotariatan  Otentik's , 1 (1),  1- 17.
Ali. A.  (2012). Teori Hukum Dan Teori Pradilan. Jakarta: Kencana Premadia Group.
Aman,  A.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Notaris  Dalam  Melaksanakan  Rahasia  Jabatan. Recital Review , 1 (2), 59-71.
Anshori, A. G. (2009). Lembaga kenotariatan Indonesia: perspektif hukum dan etika . UII Press.
Kewenangan Kepolisian Memanggil Notaris … ( Kurniawan ) | 98
Arisaputra, M. I. (2012). Kewajiban Notaris  Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris. Perspektif , 17 (3), 173-183.
Dahlan,  D.  (2014).  Kesaksian  Notaris  terkait  Pemalsuan  Surat  di  Bawah  Tangan. Kanun:  Jurnal Ilmu Hukum , 16 (3), 491-506.
Djanggih,  H.,  &  Ahmad,  K.  (2017).  The  Effectiveness of  Indonesian  National  Police  Function  on Banggai  Regency  Police  Investigation  (Investigation  Case  Study  Year  2008-2016). Jurnal Dinamika Hukum , 17 (2), 152-157.
Indriani,  D.  (2017).  Kebijakan  Hukum  Pidana  terhadap  Pembatasan  Kewenangan  Penyidikan terhadap  Notaris  (Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Jabatan  Notaris). Fiat Justisia , 10 (1), 149-173.
Kohar, A. (1983). Notaris Dalam Praktek Hukum . Alumni.
Nurjannah, N., Ilmar, A., & Aspan, Z. (2018). ANALISIS HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN  NOTARIS  DALAM  PEMERIKSAAN  NOTARIS. Riau  Law  Journal , 2 (2),  173- 186.
Pinem,  S.   (2012). Proses  Penyidikan  Di  Kepolisian  Terhadap  Notaris  Sebagai  Saksi  Atau Tersangka Dalam Tindak Pidana (Master's thesis).
Prabawa,  B. G.  A.  (2017).  Analisis  Yuridis  Tentang  Hak  Ingkar  Notaris  Dalam  Hal  Pemeriksaan Menurut  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Dan  Kode  Etik  Notaris. Acta  Comitas:  Jurnal Hukum Kenotariatan , 2 (1), 98-110.
Puspadewi,  A.  A.  A.  I.  (2019).  ANALISIS  YURIDIS  NOTA  KESEPAHAMAN  ANTARA  KEPOLISIAN NEGARA  REPUBLIK  INDONESIA  DENGAN  IKATAN  NOTARIS  INDONESIA. Jurnal  Hukum Saraswati (JHS) , 1 (2), 252-262.
Soesanto,  R.  (1982). Tugas,  kewajiban,  dan  hak-hak  notaris,  wakil notaris  (sementara) .  Pradnya Paramita.
Sutan, R. (2009). Perlindungan Hukum terhadap Notaris Berdasarkan UUJN No. 30 Tahun 2004. Syaputri, H. M. N., Patittingi, F., & Said, N. (2017). Aspek Hukum Kewajiban Saksi Instrumentair untuk Merahasiakan Isi Akta Notaris. Amanna Gappa , 25 (2), 25-37.

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.