Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 275-290 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.100

## KUALITAS APARATUR, SIMDA – BMD, REGULASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENGELOLAAN BMD
Fitrah Rahmadhani 1) , Ria Ariani 2)
1 Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi email: rahmadhanifitrah@gmail.com
2 Pasca Sarjana Fisip, Unand, Padang email: riaariany@soc.unand.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  kualitas  aparatur,  sistem informasi  manajemen  daerah  –  barang  milik  daerah  (SIMDA-BMD),  regulasi,  dan  pengendalian internal  terhadap  kualitas  pengelolaan  barang  milik  daerah.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah adalah  semua  pejabat/petugas  yang  melaksanakan  tugas  pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daeah  (SKPD)  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  Kota  Bukittinggi  yang berada pada 29 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Teknik pengambilan sampel menggunakan teknis  slovin  dan  didapat  jumlah  minimal  responden  sebanyak  80  orang  responden  dan  kuesioner yang  diisi  oleh  95  orang  responden,  terdiri  dari  pengurus  barang,  pembantu  pengurus  barang, pengurus  barang  pembantu,  pejabat  penatausahaan  barang  milik  daerah,  pejabat/petugas  pengelola barang  dan  bekar  pejabat/petugas  pengelola  barang.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah menggunakan data primer dan sekunder, d
engan  menggunakan  kuesioner  dan  studi pustaka.  Analisis  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  Smart  PLS.  Hasil  Penelitian  menunjukkan bahwa:  Kualitas  aparatur  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  pengelolaan  barang  milik  daerah, regulasi  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  pengelolaan  barang  milik  daerah,  sistem  informasi manajemen  daerah  –  barang  milik  daerah  (SIMDA-BMD)  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas pengelolaan  barang  milik  daerah,  dan  pengendalian  internal  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kualitas pengelolaan barang milik daerah.
Kata kunci: Pengelolaan Barang Milik Daerah, Aparatur, SIMDA-BMD, Regulasi dan Pengendalian Internal.

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  examine  and  analyze  the  effect  of  the  quality  of  the  apparatus,  regional management  information  system  -  regional  property  (SIMDA-BMD),  regulation,  and  internal  control  on  the quality of regional property management. The population in this study were all officials/officers who carried out the  task  of  managing  Regional  Property  at  the  Regional  Work  Units  (SKPD)  within  the  Bukittinggi  City Government which were located in 29 Regional Apparatus Work Units (SKPD). The sampling technique used slovin  technique  and  obtained  a  minimum  number  of  respondents  as  many  as  80  respondents  and questionnaires  filled  out  by  95  respondents,  consisting  of  goods  manager,  goods  manager  assistant,  assistant goods  manager,  regional  property  administration  officer,  officer/officer  managing  goods  and  stock.  goods management  officer/officer.  The  type  of  data  used  in  this  research  is  to  use  primary  and  secondary  data,  by using questionnaires and literature study. Data analysis in this study using Smart PLS. The results showed that: The  quality  of  the  apparatus  has  a  positive  effect  on  the  quality  of  the  management  of  regional  property, regulations  have  a  positive  effect  on  the  quality  of  the  management  of  regional  property,  the  regional management information system  - regional property (SIMDA-BMD) has a positive effect on the quality of the management of regional property, and control internal has a positive and significant effect on the quality of the management of regional property.
Keywords: Regional Property Management, Apparatus, SIMDA-BMD, Regulation and Internal Control.
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 291-301 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.100

## PENDAHULUAN
Pe`ngelolaan  barang  milik  daerah mendapatkan  peran  yang  sangat  strategis sebagai salah satu indikator penting dalam pengelolaan  keuangan  daerah  dalam mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan  daerah.  Pentingnya  kerangka pengelolaan  aset  di  sektor  publik  pada pemerintah  daerah  telah  diakui  dan disadari  diseluruh  dunia,  penerapannya tidaklah bersifat sederhana karena banyak masalah  yang  terkait  dengan  pengelolaan aset sektor publik. Pelaksanaan Pengelolaan  barang  milik  daerah  pada Pemerintah  Kota  Bukittinggi  terdapat koreksi  atas  nilai  aset  disetiap  tahun pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia (BPK-RI).
Hal ini terjadi karena adanya inventarisasi  barang  milik  daerah  yang tidak  sesuai  dengan  hasil  peninjauan lapangan  yang  lakukan  oleh  pemeriksa, aset  rusak  atau  aset  lain-lain  masih tercatat  pada  aset  tetap,  nilai  dan informasi barang serta letak barang belum terinformasikan dengan sebagaimana mestinya. Ini menunjukan bahwa Manajemen  Pengelolaan  Barang  Milik Daerab pada Pemerintah Kota Bukittinggi belum  terlaksana  dengan  baik,  sesuai dengan  temuan  BPK  –  RI  pada  Laporan Hasil  Pemeriksaan  Badan  Pemeriksa Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK-RI) Perwakilan    Provinsi  Sumatera  Barat Nomor  19  Tahun  2009  menyatakan bahwa  Penatausahaan  Penerimaan  dan Aset  Kerja  sama  tidak  memadai  dan direkomendasikan untuk melakukan koordinasi  dan  menginventarisasi  potensi penerimaan  pendapat  dari  aset  kerjasama atau aset yang dibangun oleh pihak ketiga.
Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Badan Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia (BPK-RI)  Perwakilan    Provinsi  Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2010 menyatakan bahwa  Nilai  aset  tetap  pada  laporan keuangan  Pemerintah  Kota  Bukittinggi
TA  2010  sebesar  Rp.  1,56  T  tidak menujukkan  nilai  sebenarnya.  Laporan Hasil  Pemeriksaan  Badan  Pemeriksa Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK-RI) Perwakilan    Provinsi  Sumatera  Barat Nomor  39  Tahun  2011  menyatakan bahwa  Pengawasan  Peralatan  dan  Mesin Berupa  Alat  angkutan  kurang  memadai sehingga  berpotensi  Hilang.  Laporan Hasil  Pemeriksaan  Badan  Pemeriksa Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK-RI) Perwakilan    Provinsi  Sumatera  Barat Nomor  95  Tahun  2017  menyatakan bahwa  Aset  Tetap  Tanah  sebanyak  115 Bidang  pada  16  SKPD  dan  Pengelola Barang  Belum  Bersertifikat.  Laporan Hasil  Pemeriksaan  Badan  Pemeriksa Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK-RI) Perwakilan    Provinsi  Sumatera  Barat Nomor  107  Tahun  2018  menyatakan bahwa  Pengelolaan  dan  penyajian  aset tetap  belum  sesuai  dengan  ketentuan pengelolaan BMD. Terdapat Barang Milik Daerah  yang  tidak  dapat  ditelusuri letaknya  berdasarkan  Pemeriksaan  BPK 2020  yaitu  Tanah  dengan  Nilai  Rp.
2.883.619.000,-.
Berdasarkan Undang-undang No.1/2004 tentang Perbendaharaan
Negara  pasal  44,  disebutkan  bahwa pengguna  barang  atau  aset  daerah  wajib mengelola  dan  menatausahakan  barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya  dengan  sebaik-baiknya. Kualitas  aparatur  dalam  hal  ini  aparatur pemerintah daerah sangat berperan penting  dalam  menciptakan  manajemen pengelolaan  barang  milih  daerah    yang efektif  (UU  No.  1,  2004).  Dibutuhkan aparatur  daerah  yang  berkualitas  sebagai kunci penggerak yang mampu menggerakkan pemerintahan menjadi berkembang dan melakukan pekerjaannya dengan efektif dan efisien, yang berpengaruh  terhadap  pengembangan  dan pengoptimalan  pemanfaatan  barang  milik daerah  demi  menunjang  Operasional pelaksanaan Pemerintahan sampai dengan Optimalisasi  Pendapatan  Asli  daerah
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 291-301 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.100
(PAD),  yang  mana  kedua  hal  tersebut sama-sama  di  peruntukan  semata-mata pelayanan  tugas  dan  fungsi  instansinya terhadap masyarakat.
Mengingat pentingnya peranan laporan  keuangan  dalam  menyajikan informasi pelaksanaan APBN/APBD yang mempengaruhi kebijakan fiskal dan moneter untuk menggerakkan perekonomian  nasional  yang  sehat.  Oleh karena  itu,  dalam  pengelolaan  dan pertanggungjawaban  atas  barang  milik daerah  telah  dibuatkan  sebuah  sistem yang  diberi  nama  Sistem  Informasi Manajemen  Daerah  Barang  Milik  Daerah atau disebut SIMDA-BMD, Sistem Informasi  Manajemen  Daerah  Barang Milik Negara (SIMDA-BMN)
diselenggarakan  dengan  tujuan  untuk menghasilkan  informasi  yang  diperlukan sebagai  alat  pertanggungjawaban  atas pelaksanaan APBN/APBD serta pengelolaan/pengendalian BMD yang dikuasai  oleh  suatu  unit  akuntansi pengguna barang (Pamungkas, 2011).
Suatu  organisasi  yang  menggunakan pembiayaan APBD harus mampu mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien sebagai wujud pertanggungjawaban  publiknya.  Dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  Badan
Keuangan Kota
Bukittinggi harus berpedoman  pada  peraturan  perundang- undangan (regulasi).
Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik  daerah  secara  berdayaguna  dan berhasil  guna,  maka  fungsi  pembinaan, pengawasan  dan  pengendalian  sangat penting untuk menjamin tertib administrasi  pengelolaan  barang  milik daerah1.  Pengendalian  intern  merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi,  dan  mengukur  sumberdaya suatu organisasi (Hamidah, 2014).
Pemerintah  Kota  Bukittinggi  juga berkewajiban  dalam  menerapkan  sistem pengendalian  internal  dalam  pengelolaan barang  milik  daerah.  Pentingnya  sistem
pengendalian  internal  terutama  pada kegiatan  penatausahaan  barang  milik daerah  yang  meliputi  aspek  pencatatan, inventarisasi  dan  pelaporan  barang  milik daerah. Ketiga faktor ini sangat berpengaruh  dalam  pencapaian  tujuan daerah  dalam  menciptakan  kualitas  nilai barang  milik  daerah  dalam  laporan keuangan  pemerintah  daerah  (LKPD) (Febrianti, 2016).
Berdasarkan latar belakang, fenomena dan kajian-kajian diatas mengenai pengelolaan barang milik daerah,  maka  yang  menjadi  tujuan penelitian  ini  adalah;  (1)  Menganalisis pengaruh kualitas aparatur terhadap pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  di
Pemerintah Kota Bukittinggi; (2)
Menganalisis  pengaruh  Sistem  Informasi SIMDA-BMD terhadap pengelolaan Barang  Milik  Daerah  di  Pemerintah  Kota Bukittinggi;  (3)  Menganalisis  pengaruh Regulasi  terhadap  pengelolaan  Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota
Bukittinggi; dan (4) Menganalisis pengaruh  Pengendalian  Internal  terhadap pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  di Pemerintah Kota Bukittinggi.

## Teori Pilihan Rasional
Teori  pilihan  rasional  dikemukakan oleh Colemen seperti dikutip dari (Ritzer, 2012).  Konsep  dari  teori  ini  mejelaskan bagaimana aktor berupaya untuk memaksimalkan  manfaat  atau  kegunaan dari  sumber  daya  yang  ada  untuk memenuhi  keinginan  atau  kebutuhan mereka.  Terdapat  dua  unsur  utama  dari penjelasan  mengenai  teori  Coleman  di atas, yakni aktor dan sumber daya. Pengelolaan Barang Milik Daerah Menurut Sujarweni, “Dalam akuntansi pemerintahan, BMD merupakan bagian  dari  aset  pemerintah  Daerah  yang berwujud”.  Aset  pemerintah  adalah sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat  dari  peristiwa  masa  lalu  dan  dari mana manfaat  ekonomi dan/atau sosial  di masa  depan  diharapkan  dapat  diperoleh,
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 291-301 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.100
baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta  dapat  diukur  dalam  satuan  uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan  untuk  penyediaan  jasa  bagi masyarakat  umum  dan  sumber-sumber daya  yang  dipelihara  karena  alasan sejarah dan budaya (Sujarweni, 2015). Kualitas Aparatur Kualitas sumber daya manusia menurut  Ruky  (2003:57)  dalam  Soloha (2015)  adalah  “Tingkat  pengetahuan, kemampuan,  dan  kemauan  yang  dapat ditunjukkan oleh sumber daya manusia”.Tingkat itu dibandingkan dengan  tingkat  yang  dibutuhkan  dari waktu  ke  waktu  oleh  organisasi  yang memiliki  sumber  daya  manusia  tersebut. Kemampuan  pegawai  sebagai  sumber daya  manusia  dalam  suatu  organisasi sanga  penting  arti  dan  keberadaannya untuk  peningkatan  produktivitas  kerja  di lingkungan organisasi.Manusia merupakan  salah  satu  unsur  terpenting yang  menentukan  berhasil  atau  tidaknya suatu  organisasi  mencapai  tujuan  dan mengembangkan misinya. (Soloha, 2015) Sistem Informas Manajemen Daerah - BMD
Peraturan  Presiden  Nomor  95  Tahun 2018 tentang Sistem  Pemerintah  Berbasis Elektronik (SPBE), di dalamnya mengatur prinsip-prinsip  penyelenggaraan  SPBE, baik untuk sistem administrasi pemerintah atau  sistem  layanan  publik,  prinsip tersebut  adalah  efektivitas,  keterpaduan, kesinambungan,  efisiensi,  akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan.
Sedangkan  dalam  penyelenggaraan  SPBE ditekankan  aspek-aspek  berbagi  pakai infrastruktur,  berbagi  pakai  data  dan informasi,  berbagi  pakai  aplikasi,  dan integrasi layanan SPBE.

## Regulasi
Peraturan  adalah  ketentuan  yang digunakan  untuk  mengatur  hubungan antar  manusia  dalam  sebuah  masyarakat dan  atau  sebuah  negara  (Kurniawan, 2008:1).  Regulasi  menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  adalah  pengaturan.
Regulasi  di  Indonesia  diartikan  sebagai sumber  hukum  formil  berupa  peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa  unsur,  yaitu  merupakan  suatu keputusan  yang  tertulis,  dibentuk  oleh lembaga  negara  atau  pejabat  yang berwenang, dan mengikat umum
(www.jdih.bsn.go.id). Pengendalaian Internal Menurut American Institute of Certified  Public  Accountant  (AICPA) tahun 1949 pengendalian intern mencakup rencana organisasi untuk melindungi aset- asetnya, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi dan meningkatkan efisiensi kegiatan  dan  mendorong  kepatuhan  pada kebijakan manajerial yang telah ditetapkan.  Sementara  itu,  Sawyer  dan
Dittenhofer (2003) mendefinisikan
pengendalian  intern  sebagai  penggunaan seluruh  kelengkapan  sarana  dalam  suatu entitas untuk mempromosikan, mengarahkan, mengendaliakan, mengatur, dan  memeriksa  berbagai  aktivitas  dengan tujuan  untuk  meyakinkan  tercapainya tujuan entitas (BPKP, 2009).
Penelitian Terdahulu Penelitian yang dilakukan oleh (Yuliana  et  al.,  2021)  yang  berjudul  “ Pengaruh  Kualitas  Aparatur,  Regulasi, Sistem  Informasi  Manajemen,  Sistem Pengendalian  Intern,  terhadap  Efektivitas Manajemen  Aset  Tetap  di  Pemerintah Kabupaten  Bengkalis  dengan  Komitmen Pimpinan  sebagai  Variabel  Moderasi” yang  diuji  menggunakan  analisis  regresi berganda  dan  Moderated  Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  :  kualitas  aparatur berpengaruh terhadap efektivitas manajemen aset tetap, regulasi berpengaruh terhadap efektivitas manajemen  aset  tetap,  sistem  informasi manajemen berpengaruh terhadap efektivitas  manajemen  aset  tetap,  sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap efektivitas manajemen aset tetap, komitmen pimpinan memoderasi pengaruh kualitas aparatur terhadap
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 291-301 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.100
efektivitas manajemen aset tetap, komitmen pimpinan memoderasi pengaruh  regulasi  terhadap  efektivitas manajemen aset tetap, komitmen pimpinan  memoderasi  pengaruh  sistem informasi manajemen terhadap efektivitas manajemen aset tetap, komitmen pimpinan  memoderasi  pengaruh  sistem pengendalian  intern  terhadap  efektivitas manajemen aset tetap.
Penelitian yang dilakukan oleh (Fahrurrozi,  2019)  yang  berjudul  “ Pengaruh  Penggunaan  SIMDA  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Dampaknya  terhadap  Pencegahan Fraud Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah”  yang dianalisis menggunakan model persamaan struktural.  Hasil  Penelitian  menunjukkan bahwa penggunaan
SIMDA tidak berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan dan pencegahan fraud pengelolaan barang milik daerah. Kualitas laporan  keuangan  juga  tidak  berdampak signifikan dalam pencegahan fraud dalam pengelolaan barang  milik daerah.
Penelitian yang dilakukan oleh (Astini,  2018)  yang  berjudul  “Kualitas Aparatur, Sistem Informasi, Sistem Pengendalian  Intern,  dan  Efektivitas Manajemen  Aset  Tetap”  yang  diuji dengan  analisis  regresi  linear  berganda. Hasil  dari  penelitian  memberikan  bukti system informasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efektivitas manajemen aset  tetap,  sistem  pengendalian  intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas manajemen aset tetap, serta kualitas aparatur memoderasi pengaruh  sistem  informasi  dan  sistem pengendalian  intern  pada  efektivitas manajemen aset tetap.
Penelitian yang dilakukan oleh (Malau,  2017)  yang  berjudul  “Pengaruh Implementasi  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah,  Sumber  Daya  Manusia  Dan Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Terhadap  Kualitas  Laporan  Barang  Milik Daerah  Melalui  Optimalisasi  Pengelolaan Barang  Milik  Daerah  pada  Pemerintah
Kabupaten  Samosir”  yang  diuji  dengan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian  menunjukkan  implementansi Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah, Sumber  Daya  Manusia  Dan  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  Kualitas  Laporan Barang  Milik  Daerah  secara  parsial maupun simultan.

## Kerangka Penelitian

## Hipotesis
Pada penelitian ini, memiliki hipotesis sebagai berikut : 1. Kualitas Aparatur berpengaruh terhadap  Pengeloloaan  Barang  Milik Daerah Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.
2. Sistem Informasi Manajemen SIMDA-
BMD berpengaruh terhadap
Pengeloloaan  Barang  Milik  Daerah Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.
3. Regulasi berpengaruh terhadap Pengeloloaan  Barang  Milik  Daerah Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.
4. Pengendalian Internal berpengaruh terhadap  Pengeloloaan  Barang  Milik Daerah Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian penelitian  yang  bermaksud  menjelaskan kedudukan  variabel-variabel  yang  diteliti serta hubungan/ pengaruh atau membandingkan  antara  satu  variabel dengan  variabel  yang  lain.  Dengan menggunakan metode kuantitatif.
Populasi  penelitian  adalah  petugas pengelololaan Barang Milik pada
Pemerintah Kota Bukittinggi yang
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 291-301 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.100
berjumlah  100  orang.  Sampel  minimum ditentukan dengan Teknik sloving sebanyak  80  orang  responden.  Jumlah kuesioner  yang  terisi  adalah  sebanyak  95 kuesioner.
Definisi operasional variabel
Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  adalah serangkaian  proses  yang  dilakukan  dalam mengelola Barang Milik Daerah
berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Indikator pengukuran dari pengelolan Barang Milik Daerah  adalah:  (1)  perencanaan;  (2) penatausahaan;
(3) peningkatan
produktivitas;
(4)
pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
Kualitas  aparatur  daerah  adalah  suatu standar yang harus dicapai oleh aparatur  daerah  dalam  hal  ini  pejabat/ pegawai  yang  terlibat  dalam  pengelolaan Barang Milik Daerah untuk melaksanakan pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  secara profesional,  efektif,  dan  efisien.  Indikator pengukuran  dari  kualitas  aparatur  daerah adalah:  (1)  pendidikan;  (2)  pelatihan  dan Bimtek; (3) pengalaman dan (4) Kinerja.
Sistem  informasi  Manajemen  adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data  dikelompokkan,  diproses  menjadi informasi,  dan  didistribusikan  kepada pemakai.  Untuk  mengetahui  data  Barang Milik  Daerah  secara  cepat  dan  tepat, dibutuhkan  sistem  informasi  pendukung pengambilan keputusan atas sistem informasi manajemen  Barang  Milik
Daerah. Indikator pengukuran variabel ini adalah: (1) Aplikasi SIMDA-BMD Relevan  dengan  Kebutuhan  Pengelolaan Barang  Milik  Daerah;  (2)  Aplikasi SIMDA-BMD  Cepat  dalam  pengolahan data dan pelaporan  Barang Milik  Daerah; (3)  Aplikasi  SIMDA-BMD  Akurat  dalam pengolahan  data  dan  pelaporan  Barang Milik Daerah; (4) Aplikasi SIMDA-BMD Lengkap  dalam  pelaporan  Barang  Milik Daerah;  dan  (5)  Aplikasi  SIMDA-BMD dapat  diuji  kebenarannya  atas  laporan Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  yang dihasilkan.
Kepatuhan  pada  regulasi  merupakan sikap  dan  tindakan  seseorang,  dalam  hal ini  pengguna  dan  pengurus  barang  untuk melaksanakan regulasi yang telah ditetapkan  sebagai  prosedur  pengelolaan Barang Milik Daerah.
Indikator pengukuran  kepatuhan  pada  regulasi adalah:  (1)  Kebutuhan  Regulasi  dalam Pengelolaan  barang  Milik  Daerah  pada Pemerintah Kota Bukittinggi;
(2) Kesesuaian  Regulasi  dalam  Pengelolaan barang  Milik  Daerah  pada  Pemerintah Kota Bukittinggi; (3) Kepatuhan Terhadap  Regulasi  dalam  Pengelolaan Barang  Milik  Daerah  pada  Pemerintah Kota  Bukittinggi;  dan  (4)  Pemahaman terhadap  Regulasi  oleh  Petugas  dalam Pengelolaan  barang  Milik  Daerah  pada Pemerintah.
Sistem Pengendalian intern merupakan bentuk  monitoring atau  pengawasan  yang diterapkan oleh manajemen untuk memastikan  bahwa  kegiatan  operasional perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan.  Instrumen  yang  digunakan untuk  mengukur  efektifitas  pengendalian internal terdiri dari  sembilan  item pertanyaan berdasarkan komponen pengendalian  intern  menurut  COSO. Indikator  yang  digunakan  adalah  (1) lingkungan  pengendalian  (2)  penilaian risiko  (3)  aktivitas  pengendalian  (4) informasi  dan  komunikasi  dan  (5) pemantauan.
Teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa kuesioner.  Kuesioner  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  diadopsi  dari  Eko Purnomo Judo (2021)
Analisis  deskriptif  merupakan  analisis yang menggambarkan karakteristik responden dan variabel penelitian. Analsis deskriptif dilakukan dengan cara menyajikan  data  primer  ke  dalam  tabel distribusi  frekuensi,  menghitung  skor total,  skor  rata-rata  dan  tingkat  capaian responden (TCR). Tahap pertama dilakukan  perhitungan  terhadap  skor  total dari jawaban responden untuk setiap item
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 291-301 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.100
pernyataan. Adapun rumus untuk menentukan  besarnya  skor  total  adalah sebagai berikut (Arikunto, 2012).
Analisis  Data  dilakukan  dengan  Uji validitas  dan  reliabilitas  yang  merupakan bagian  dari  Uji  Outer  Model.  Uji  Outer Model  digunakan  untuk  menilai  validitas dan  reliabelitas  suatu  model  penelitian. Pengolahan instrumen menggunakan SEM-PLS .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi  model  pengukuran  (outer model)  dilakukan  untuk  menilai  validitas dan  reliabilitas  model.  Outer  model dengan  indikator  refleksif  dievaluasi melalui  validitas  convergent  dan  validitas discriminant  dari  indikator  pembentuk kontruk  laten  dan  composite  reliability serta  cronbach’s  alpha  untuk  blok indikatornya.  Uji  validitas  convergent dapat  dilihat  pada  tabel  dibawah  ini dengan  ketentuan  di  atas  0,7  untuk  dapat memenuhi.
Tabel 1. Convergent Validity No Variabel Outer Loading Keterangan Kualitas Aparatur 1 KA1 0.825 Memenuhi 2 KA2 0.838 Memenuhi 3 KA3 0.868 Memenuhi 4 KA4 0.795 Memenuhi

## Sistem Informasi Manajemen Daerah – BMD
1 SIM1 0.933 Memenuhi 2 SIM2 0.934 Memenuhi 3 SIM3 0.933 Memenuhi 4 SIM4 0.941 Memenuhi 5 SIM5 0.903 Memenuhi Regulasi 1 R1 0.839 Memenuhi 2 R2 0.906 Memenuhi 3 R3 0.813 Memenuhi 4 R4 0.802 Memenuhi Pengendalian Internal 1 PI1 0.869 Memenuhi 2 PI2 0.899 Memenuhi 3 PI3 0.889 Memenuhi
4 PI4 0.914 Memenuhi Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 PBMD1 0.886 Memenuhi 2 PBMD2 0.898 Memenuhi 3 PBMD3 0.909 Memenuhi 4 PBMD4 0.865 Memenuhi
Pengujian  selanjutnya  pada  tahap evaluasi model pengukuran adalah pengujian  discriminant  validity.  Hasil pengujian  discriminant  validity  dapat dilihat  pada  nilai  cross  loading,  kriteria yang  disyaratkan  adalah  nilai  dari  cross loading  untuk  setiap  variabel  harus  lebih besar  dibandingkan  dengan  nilai  korelasi terhadap indikator laten lainnya. Berdasarkan  hasil  pengujian  ditemukan bahwa  nilai  cross  loading  dari  masing- masing  indikator  penelitian  lebih  besar daripada nilai korelasi variabel laten.
Tabel 2. Composite Reliability Variabel
Variabel Composite Reliability Keterangan KUALITAS APARATUR (X1) 0.900 Reliabel SIMDA BMD (X2) 0.969 Reliabel REGULASI (X3) 0.906 Reliabel PENGENDALIAN INTERNAL (X4) 0.940 Reliabel PENGELOLAAN BMD 0.938 Reliabel
Masing-masing indikator pada variabel penelitian  ini  sudah  memenuhi  kriteria dan  dinilai  valid  serta  dapat  mengukur masing-masing  variabel.  Dan  tahapan selanjutnya  adalah  evaluasi  terhadap model struktural (inner model).
Inner model dievaluasi dengan melihat besarnya presentase variance yang disajikan  yaitu  dengan  melihat  nilai  R- Square  untuk  konstruk  laten  endogen, untuk  melihat  kekuatan  prediksi  dari model  structural.  Model  structural  dapat diklasifikasikan  menjadi  tiga  yakni:  ≥ 0.75  merupakan  model  yang  kuat  ≥  0.50 sampai  ≥  0.75  diklasifikasikan  moderat dan ≤ 0.50 adalah lemah.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 291-301 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.100
Tabel 3. Hasil Pengujian R-Square
Variabel R Square Adjusted Keterangan PENGELOLAAN BMD (Y) 0.716 Kuat Selanjutnya, test untuk menguji predictive  relevance  (Q2).  Model  PLS juga  dievaluasi  dengan  melihat  Q2 predictive  relevance  mengukur  seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi  parameternya. Nilai Q2 yang  lebih  besar  dari  0  menunjukkan model  memiliki  predictive  relevance, sedangkan  kurang  dari  0  menunjukkan model tidak memiliki predictive relevance (Ghozali,2017).
Tabel 4. Path Koefisien Variabel SSO SSE Q² (=1- SSE/SSO) Kualitas aparatur (x1) 380.000 380.000 SIMDA-BMD (x2) 475.000 475.000 Regulasi (x3) 380.000 380.000 Pengendalian internal (x4) 380.000 380.000 Pengelolaan BMD (y) 380.000 168.795 0.556 Q-square  sebesar  0.556  yang  artinya Kualitas  Aparatur,  Sistem  Informasi
Manajemen  Daerah  –  Barang  Milik Daerah, Regulasi dan Pengendalian Internal  dalam  memprediksikan  Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah tergolong  kedalam  kategori  kuat,  yang berarti menunjukkan bahwa model memiliki predictive relevance yang sangat baik.
Setelah  melakukan  evaluasi  model struktural selanjutnya dilakukan pengujian terhadap model struktural melalui prosedur  bootstrap.  Nilai  signifikansi yang  digunakan  (two-tailed)  dengan  t- value  1.96.  Hasil  evaluasi  dan  pengujian hipotesis  model  struktural  disajikan  pada tabel 5 sebagai berikut:
Tabel 5. T-Statistics
Variabel Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statistics (|O/STDEV|) P Values KA (X1) - > KPBMD (Y) 0.107 0.089 1.184 0.237 SIMDA - BMD (X2) - > KPBMD (Y) 0.106 0.094 1.133 0.258 R (X3) -> KPBMD (Y) 0.065 0.092 0.781 0.435 PI (X4) -> KPBMD (Y) 0.652 0.090 7.122 0.000
Kualitas  Aparatur  berpengaruh  positif terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah.  Setiap  peningkatan  Kualitas
Aparatur  1  satuan,  akan  meningkatkan
Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 0,105 satuan. Semakin meningkat Kualitas  Aparatur,  maka  akan  semakin meningkat pula Pengelolaan Barang Milik Daerah. Nilai T-Statistics sebesar 1,184 < 1,96  dengan  P  Value  0,237  >  0,05. Artinya  pengaruh  variabel  Eksogen  (X1) terhadap  variabel  Endogen  (Y)  tidak signifikan,  maka  H 0 diterima  dan  H 1 ditolak.
Nilai  original  dari  variabel  Eksogen (X2) sebesar 0,107, maka SIMDA – BMD berpengaruh  positif  terhadap  Pengelolaan Barang  Milik  Daerah.  Setiap  peningkatan Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  – Barang  Milik  Daerah  sebesar  1  satuan, akan  meningkatkan  Pengelolaan  Barang Milik  Daerah  sebesar  0,107  satuan. Semakin  tinggi  nilai  Sistem  Informasi Manajemen  Daerah  –  Barang  Milik Daerah  akan  semakin  tinggi  Pengelolaan Barang  Milik  Daerah.  Dengan  nilai  T- Statistics  sebesar  1,133  <  1,96  dengan  P Value  0,258  >  0,05.  Artinya  pengaruh variabel  Eksogen  (X2)  terhadap  variabel Endogen  (Y)  tidak  signifikan,  maka  H 0 diterima dan H 1 ditolak.
Nilai  original  dari  variabel  Eksogen (X3)  sebesar  0,072,  maka  Regulasi berpengaruh positif  terhadap Pengelolaan Barang  Milik  Daerah.  Setiap  peningkatan nilai  Regulasi  sebesar  1  satuan  akan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 291-301 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.100
meningkatkan  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah  sebesar  0.072  satuan.  Semakin tinggi  nilai  Regulasi  akan  semakin  tinggi Pengelolaan Barang
Milik Daerah. Dengan nilati T-Statistics sebesar 0,781 < 1,96  dengan  P  Value  0,435  >  0,05. Artinya  pengaruh  variabel  Eksogen  (X3) terhadap  variabel  Endogen  (Y)  tidak signifikan,  maka  H 0 diterima  dan  H 1 ditolak.
Sedangkan  untuk  variabel  Eksogen (X4)  memiliki  nilai  original  sebesar 0,644, maka Pengendalian Internal
mempunyai  pengaruh  positif  terhadap Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah.  Setiap peningkatan
Pengendalian
Internal sebesar  1  satuan  akan  meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 0,644  satuan.  Semakin  tinggi  nilai Pengendalian  Internal  akan  semakin tinggi  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah. Dengan  nilai  T-Statistics  sebesar  7,122  > 1,96  dengan  P  Value  0,000  <  0,05. Artinya  pengaruh  variabel  Eksogen  (X4) terhadap variabel Endogen (Y) signifikan, maka H 0 ditolak dan H 1 diterima.

## SIMPULAN
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
Kualitas Aparatur,
SIMDA-BMD, Regulasi dan Pengendalian Internal memberikan pengaruh yang positif terhadap Pengelolaan Barang Milik
Daerah pada
Pemerintah Kota Bukittinggi.  Namun  hanya  satu  variabel yang berpengaruh signifikan yaitu Pengendalian Internal.
Agar Kualitas Aparatur dapat memberikan pengaruh
signikan,
Pemerintah Kota Bukittinggi perlu melakukan beberapa hal yaitu meningkatkan  pemberian  pelatihan  dan Bimbingan  Teknis  terkait  Pengelolaan Barang  Milik  Daerah  kepada  Seluruh Pejabat/Petugas  yang bertugas melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Meningkatkan  Kinerja  Petugas  Pengelola BMD dengan mengangkat Jabatan Pengurus Barang sebagai Jabatan
Fungsional  Tertentu  (JFT),  ini  bertujuan untuk  memberikan  jaminan  jenjang  karir bagi  petugas  pengelola  Barang  Milik Daerah serta menghindari cepatnya perpindahan (Mutasi/Promosi) dari pegawai yang melaksanakan tugas pengelolaan  barang  milik  daerah  pada Kota  Bukittinggi.  Tetap  memberikan Honor Pengelolaan  Barang Milik  Daerah, sekiranya belum ada pengangkatan Jabatan  Fungsional  Tertentu  Pengelola BMD.
SIMDA-BMD tidak memberikan pengeruh yang signifikan. Kondisi saat ini aplikasi  SIMDA-BMD  sudah  maksimal dan  sudah  sesuai  dengan  kebutuhan  dan Regulasi  yang  berlaku  yaitu  Permendagri No 19 Tahun 2016. Selanjutnya bagaimana pengguna dapat memaksimalkan  penggunaannya  dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kemudian Regulasi, berpengaruh tidak signifikan  dalam  pengelolaan  barang milik daerah,
Pemerintah Kota
Bukittinggi  perlu  melakukan  evaluasi berkala terkait pemahaman dan pengaplikasi  regulasi  Pengelolaan  Barang Milik  Daerah  kepada  Pejabat/Petugas yang  melaksanakan  tugas  pengelolaan Barang  Milik  Daerah,  hal  ini  bertujuan untuk mengetahui sejauh pemahaman dan pengaplikasian regulasi pengelolaan barang  milik  daerah  di  Kota  Bukittinggi. Contohnya  dengan  melakukan  ujian  atau coaching  clinic  pengelolaan  barang  milik daerah.
Variabel  Eksogen  yang  diidentifikasi dalam penelitian ini baru dapat menjelaskan variabilitas variabel Endogen yaitu  Kualitas  Pengelolana  Barang  Milik Daerah sebesar 73 %, sehingga penelitian selanjutnya dapat mempergunakan variabel  lain  yang  nilai  nya  sebesar  27% dan diperkirakan berpengaruh baik langsung  maupun  tidak  langsung  pada Kualitas Pengelolaan Barang Milik Derah, antara  lain:  gaya  kepemimpinan  dan ukuran  besaran  SKPD  serta  Penggunaan Aplikasi  E  –  BMD  sesuai  dengan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 291-301 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.100
Permendagri No 47 Tahun 2021. Penelitian ini juga memiliki kelemahan,  karena  penelitian  ini  hanya menguji  secara  parsial,  maka  disarankan kepada pengujian selanjutnya juga melakukan  uji  simultan  dari  variabel Eksoden terhadap variabel Endogen.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Puji  dan  syukur َلْحَم  دُ لِل مِِ  َب  ِِّ  ِْعَلِممِي مِ dengan  selesainya  penulisan  tesis  ini. Untuk  itu  penulis  mengucapkan  terima kasih kepada Ibu Dr. Heliyani, SE., MM., Bapak Dr. Yulihasri, SE., MBA, Ibu Dona Amelia,  SE.,  M.Si.  serta  Jajaran  pada Program  Magister  Manajemen  ITBHAS. Bapak Ibu dosen terkhusus kepada Ibu Dr. Ria  Ariany,  M.Si  selaku  pembimbing tesis.  Keluarga  besar  Bidang  Pengelolaan Barang  Milik  Daerah  Badan  Keuangan Kota  Bukittinggi  ,  Ibu  Kabid  PBMD, Hanafi,  S.E.,M.M,  Yeni  Tania,  S.Kom dan  Muhamad  Fadil,  S.Kom  serta Pengurus  Barang  se-Kota  Bukittinggi yang  telah  bersedia  membantu  dalam usaha  memperoleh  data  yang  penulis butuhkan.  Keluarga  besar  Kelurahan Tarok  Dipo,  Bapak  Lurah  Taufik  Adi Putra,  S.E.,M.M.  berserta  Jajaran  yang telah memberikan support dan kelonggaran waktu demi selesainya penulisan  Tesis  ini.  Keluarga  besar  Tek Ben Koto yaitu Mama, Papa (Al-Fatihah), Cio  dan  Da  Ar,  Adiak  Rendra  dan Ponakan-ponakan yang senantiasa memberikan  doa,  dukungan  dan  nasehat kepada  penulis  untuk  selalu  semangat dalam  menjalani  kehidupan.  Nia  Novita, istri  tercinta  terima  kasih  atas  support, bantuan  nyata  dan  doa  nya.  Akkhirnya suamimu  menyelesaikan  Tesis  ini  dan mendapatkan gelar MM.

## DAFTAR PUSTAKA
Astini, Y. (2018). Kualitas Aparatur, Sistem Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Efektivitas Manajemen Aset Tetap. In Jurnal
Ilmiah Akuntansi dan Bisnis . ojs.unud.ac.id. https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/ article/download/40048/25431
Fahrurrozi, H. (2019). Pengaruh
Penggunaan SIMDA Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan dan Dampaknya Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Barang Milik
Daerah. Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan . http://akurasi.unram.ac.id/index.php/ akurasi/article/view/20 Febrianti, S. (2016). Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya. Jurnal Ekonomi Manajemen Vol. 10 No. 1. Hamidah, R. T. (2014). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sumber Daya Manusia Terhadap Pengamanan Aset Negara (Studi Empiris Pada Kementerian …. Jurnal Akuntansi . http://ejournal.unp.ac.id/students/ind ex.php/akt/article/view/901 Malau, F. (2017). … Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Barang Milik Daerah Melalui Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Samosir . repositori.usu.ac.id. http://repositori.usu.ac.id/handle/123 456789/593 Pamungkas,  dkk. (2011). Teknologi fermentasi, alternatif solusi dalam upaya pemanfaatan bahan pakan lokal. Loka Riset Pemuliaan dan Teknologi Budidaya Perikanan Air. Sukamandi, Subang. Tawar. Ritzer, G. (2012). Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai
Perkembangan Terakhir Postmodern (Edisi ke-8) .
Soloha, C. (2015). Kualitas Aparatur Pemerintah dalam Meningkatkan Pelayanan di Dinas Pendidikan Kabupaten Morotai. In Politico:
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 291-301 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.100
Jurnal Ilmu Politik . scholar.archive.org. https://scholar.archive.org/work/ealo yl6ntffbdagyeea5f5l7mq/access/way back/https://ejournal.unsrat.ac.id/ind ex.php/politico/article/viewFile/1022 0/9807 Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi Manajemen . UU No. 1. (2004). Undang-undang No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara . Yuliana, R. E., Taufik, T., & Nasrizal, N. (2021). PENGARUH KUALITAS APARATUR, REGULASI, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN, SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP EFEKTIVITAS MANAJEMEN …. Bilancia: Jurnal … . http://www.ejournal.pelitaindonesia. ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/art icle/view/1070