## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  5  No  1  2024,  Hal.  856-869|  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8455.856-869

## EKSEKUSI HIPOTEK KAPAL LAUT SEBAGAI OBJEK JAMINAN PELUNASAN HUTANG PADA PERBANKAN
Daniel 1* , Wardani Rizkianti 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
1 2010611016@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2 wardanirizkianti@upnvj.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  permasalahan  seputar  eksekusi  hipotek  atas  kapal  dan  perlindungan hukum  yang  diberikan  kepada  kreditur  (bank)  apabila  menggunakan  kapal  sebagai  jaminan  pelunasan  utang. Dokumen aktual yang menjamin tagihan hutang disertai dengan hipotek kapal yang tercatat atau terdaftar, yang merupakan  hak  substansial  atas  sebuah  kapal.  Meskipun  kapal  secara  teknis  dianggap  sebagai  benda  tidak bergerak dalam jaminan hipotek, namun dalam praktiknya lebih seperti benda bergerak yang sewaktu-waktu dapat dipindahkan.  Hal  ini  menimbulkan  masalah  karena  hipotek  atas  kapal  tidak  mungkin  dialihkan.  Pelaksanaan Eksekusi  Hipotek  Kapal  dapat  terhambat  oleh  dua  asas,  yaitu  Asas  Rijdende  Beslag  dan  Asas  Kebebasan Menguasai  dan  Menggunakan  Kapal.  Sesuai  dengan  asas  Rijdende  Beslag,  debitur  diperbolehkan  untuk menyimpan  kapal  beserta  fasilitasnya  sepanjang  tidak  mengganggu  kepentingan  tergugat  maupun  operasional kapal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Menerapkan kedua prinsip ini membuat pelaksanaan penjualan lelang  menjadi  sangat  menantang.  Metode  penelitian  yang  dipakai  ialah  jenis  yuridis  normatif  dengan  studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif yang didukung bahan hukum primer berupa UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, KUHD, KUHPerdata, dan HIR/RBG/Rv. Bahan sekunder berupa buku teks, kamus hukum dan  jurnal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak persoalan yang sedang berlangsung terkait eksekusi hipotek atas kapal yang digunakan sebagai jaminan pembayaran utang bank. Selain itu, kerangka hukum yang ada saat ini tidak secara komprehensif melindungi kreditor dengan menjamin kepastian dan keamanan yang mereka perlukan dalam menagih piutang dari para pihak terutang secara finansial.
Kata Kunci : Eksekusi Hipotek, Jaminan Hutang, Perlindungan Perbankan

## ABSTRACT
This  research  aims  to  determine  the  problems  surrounding  the  execution  of  mortgages  on  ships  and  the legal protection  given  to  creditors  (banks)  when  using  ships  as  collateral  for  debt  repayment.  The  actual  document securing a debt claim is accompanied by a recorded or registered ship's mortgage, which constitutes substantial title to a ship. Although technically the ship is considered an immovable object in mortgage collateral, in practice it is more like a movable object that can be moved at any time. This created a problem because it was impossible to  transfer  the  ship's  mortgage.  The  implementation  of  Ship  Mortgage  Execution  can  be  hampered  by  two principles, namely the Principle of Rijdende Beslag and the Principle of Freedom to Control and Use Ships. In accordance with the Rijdende Beslag principle, the debtor is allowed to store it and its facilities as long as it does not interfere with the defendant's interests or the ship's operations, both domestically and abroad. The application of these two principles makes conducting auction sales very challenging. The research method used is a normative juridical  type  with  literature  study.  This  research  uses  a  comparative  approach  supported  by  primary  legal materials in the form of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, the Commercial Code, the Civil Code, and HIR/RBG/Rv.  Secondary  materials  include  textbooks,  legal  dictionaries  and  journals.  Research  findings  show that  there  are  many  ongoing  problems  related  to  the  execution  of  mortgages  on  ships  used  as  collateral  for repayment  of bank debts. In addition, the current  legal framework does not  comprehensively protect  creditors with the certainty and security they need in collecting credit from financially indebted parties.
Keywords : Mortgage Execution, Debt Guarantee, Banking Protection

## I. PENDAHULUAN
Melihat lokasi geografis Indonesia yang sangat maritim, peran transportasi laut sangat penting. Selain itu, Indonesia secara geografis terletak dekat dengan benua Asia dan Australia. Oleh karena itu, armada laut telah muncul sebagai moda transportasi yang sangat penting, tidak hanya berfungsi sebagai sarana  pengangkutan  komoditas,  tetapi  juga  memfasilitasi  perjalanan  antar  pulau  dan  memberikan prospek yang menguntungkan bagi para pengusaha pelayaran. Bisnis pelayaran adalah salah satu hasil dari dunia bisnis yang terus berkembang pesat saat ini. Perkembangan bisnis pelayaran ini disebabkan oleh daya tarik keuntungan yang dapat dihasilkan. Keberhasilan bisnis di bidang pelayaran tergantung pada kepemilikan kapal laut sebagai sarana transportasi laut utama. Karena mahalnya harga kapal laut dan  risiko  pelayaran  yang  tinggi,  hampir  setiap  kepemilikan  kapal  laut  disertai  dengan  penjaminan (Putra,  2013).  Eksekusi  hipotek  kapal  laut  sebagai  objek  jaminan  pelunasan  hutang  pada  perbankan masih menjadi topik yang penting dan relevan untuk dibahas karena Peraturan hukum masih memiliki ruang untuk perbaikan dalam hal ini. Belum ada peraturan perundang-undangan terkait hipotek kapal, sehingga memberikan rasa aman kepada pihak-pihak yang terlibat. Bukan saja tidak ada undang-undang yang seragam yang mengatur hipotek, namun ada juga masalah terkait biaya untuk pembebanan dan pencatatan hipotek. Para pihak dapat mengubah atau menambah rancangan akta hipotek standar sesuai keinginan mereka. Prosedur sebenarnya untuk melaksanakan hipotek juga sangat rumit dan memakan waktu. Selain itu, piutang pelayaran didahulukan dalam pelaksanaannya, dan tidak ada aturan khusus untuk pelaksanaan eksekusi kapal di luar wilayah Indonesia. Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum OJK Rizal Ramadhani menekankan perlunya praktik penyaluran kredit yang prudent oleh perbankan. KPR kapal, jelasnya, memerlukan dana kredit yang besar, oleh karena itu kredit investasi merupakan strategi yang terbaik untuk dimanfaatkan. Lebih lanjut, Rizal menyebutkan perbankan menyadari  banyaknya tantangan yang mungkin timbul ketika KPR aktif. Penyitaan agunan dan penyitaan eksekusi adalah dua contohnya. Kapal yang digadaikan bebas berlayar di bawah bendera negara manapun yang dikehendaki. (Hukum Online, 2016).

## Sumber : (Supply Chain Indonesia, 2022)
Variasi  pertumbuhan  volume  produk  yang  dikirimkan  melalui  kapal  pada  tahun  2021  lebih sedikit  dibandingkan  tahun  2020,  seperti  terlihat  pada  tabel  grafik  di  atas.  Jumlah  komoditas  yang dibawa dengan kapal laut pada tahun 2021 naik 3,45% daripada tahun sebelumnya, seperti dilansir BPS. Industri logistik sangat membutuhkan hal ini, seiring dengan meningkatnya jumlah logistik, khususnya di sektor pelayaran dan pelabuhan. Volume pengiriman relatif konstan pada tahun 2021 dibandingkan tahun  2020.  Dibandingkan  bulan  sebelumnya,  Mei  2020  mengalami  penurunan  signifikan  hingga 14,97%. Lonjakan tersebut dimulai pada Juni 2020 dan berlanjut hingga November 2020.
Sumber : (Logistik News, 2023)
Berdasarkan  grafik  tabel  di  atas,  Pada  Januari  2013,  volume  pengangkutan  komoditas  dalam negeri melalui laut sebesar 27,84 juta ton, naik 3,39 persen dibandingkan Desember 2022 sebesar 26,93 juta ton. Capaian pengangkutan komoditas dalam negeri melalui laut pada Januari 2023 sebesar 25,64 juta ton, meningkat sebesar 8,59 persen. atas pencapaian pada Januari 2022.
Pembangunan  dan  pengembangan  armada  laut  tentulah  membutuhkan  banyak  uang.  Salah satunya dapat memperoleh modal  atau dana  dengan berutang di suatu perbankan (Lubis  & Harahap, 2023).  Pada  akhirnya,  setiap  bisnis  mungkin  tidak  memiliki  dana  yang  cukup  untuk  membiayai operasinya.  Seperti  contoh  yaitu  PT  Mitrabahtera  Segara  Sejati  Tbk  (MBSS)  mendapatkan  fasilitas pinjaman sebesar Rp270 miliar dari PT Bank Central Asia Tb dengan menjamin sejumlah kapal serta menjamin  perusahaan.  Fasilitas  pinjaman  perbankan  yang  ditawarkan  meliputi  penerbitan  jaminan hipotek atas kapal-kapal milik perusahaan, khususnya kapal tongkang dan kapal tunda, kepada Bank BCA (MarketNews.id, 2022).
Sebagai  kreditur,  bank  memerlukan  jaminan  benda  bergerak  atau  tidak  bergerak  untuk memberikan kredit (Aisyah et al., 2023). Nilai jaminan biasanya melebihi jumlah kredit yang dibagikan kepada debitur, dan setiap nominal pinjaman akan dikenakan bunga pinjaman. Untuk meminimalkan risiko, bank harus mempercayai itikad baik debitur, kemampuan mereka, dan komitmen mereka untuk membayar pinjamannya sesuai dengan perjanjian kredit. Ini karena filosofi kredit dasar adalah credo , yang  berarti  keyakinan.  Sebelum  memberikan  kredit,  lembaga  keuangan  wajib  melakukan  evaluasi terhadap  integritas  moral,  kemampuan  keuangan,  modal  investasi,  agunan,  dan  potensi  bisnis  masa depan  dari  calon  penerima  kredit.  Agunan  yang  digunakan  oleh  bank  dapat  berupa  berbagai  macam aset, termasuk barang, proyek, atau piutang. Lembaga keuangan juga dapat meminta agunan tambahan (Anis, 2018).
Istilah  "hipotek"  berasal  dari  bahasa  Belanda  "hypotheek",  yang  mengacu  pada  suatu  bentuk jaminan keuangan di mana aset yang dijaminkan tetap berada di tangan debitur, tetapi dapat disita atau diklaim  jika  debitur  gagal  memenuhi  kewajibannya.  Istilah  yang  digunakan  dalam  bahasa  Belanda untuk  konsep  ini  adalah  " Onderzetting ,"  yang  dalam  bahasa  Inggris  disebut  sebagai  "pembebanan” (Asyhadie & Kusumawati, 2018).
Dalam  hal  debitur  tidak  dapat  melaksanakan  kewajibannya  atau  memenuhi  pembayaran hutangnya,  maka  kreditur  tetap  memiliki  hak  untuk  meminta  penyerahan  barang  yang  dijadikan jaminan. Ini berlaku bahkan jika barang tersebut telah berpindah ke tangan orang lain. Hak kebendaan tersebut membebani objek jaminan secara keseluruhan dan tidak dapat dibagi-bagi. Sudah jelas bahwa hak  kebendaan  sebagai  jaminan  hipotek  bersifat  absolut.  Pasal  315  e Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang  menyatakan  bahwa  “yang  terdaftar  dan  akan  dilelang  sita  di  luar  wilayah  Indonesia,  tidak dibebaskan  dari  hipotek”.  Hanya  orang  yang  memiliki  kemampuan  untuk  mengoper  atau memindahtangankan benda jaminan yang dapat meletakkan atau memasang hipotek berdasarkan Pasal
1168 KUHPerdata. Untuk memiliki hak untuk meletakkan hipotek, orang tersebut harus cakap  dalam bertindak dan memiliki hak atau kewenangan tersebut (Satrio, 2019).
Berdasarkan  Pasal  224  KUHPer,  jika  akta  hipotek  dibuat  dengan  maksud  untuk  menegakkan keadilan ilahi, maka akta tersebut memiliki kekuatan eksekutorial ( executoriale kracht ). Hal ini karena hukum  menganggapnya  setara  dengan  putusan  pengadilan  atau  sejenis  keadilan  yang  berkekuatan hukum yang tetap (Daulay, 2022). Bank harus berhati-hati saat menerima hipotek kapal karena agunan biasanya  berupa  kapal  dalam  berbagai  tahap  konstruksi.  Selain  itu,  bank  perlu  memikirkan  potensi kapasitas  pembayaran  debitur,  termasuk  hubungan  mereka  dimasa  lalu  dan  sekarang  dengan  bank (Dasinangon, 2018).
Penelitian  terdahulu  dilakukan  oleh  Muhammad  Rizky  Syahrur  Rizal  pada  tahun  2018  yang berjudul  “Pelaksanaan  Sita  Eksekusi  Atas  Objek  Jaminan  Hipotek  Kapal  Laut  Yang  Sedang  Dalam Kegiatan  Pelayaran” (Rizal,  2018).  Penelitian  tersebut  berfokus  pada  pelaksanaan  eksekusi  jaminan hipotik  kapal  laut  yang  berlayar,  sedangkan  penelitian  ini  berfokus  pada  eksekusi  hipotek  kapal  laut sebagai  objek  jaminan  pelunasan  hutang  pada  perbankan.  Penelitian  selanjutnya  dilakukan  oleh Natassya Anisah Rahim pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Debitor Atas Hilangnya Objek Jaminan Hipotek Kapal”. Penelitian tersebut berfokus pada pertanggungjawaban debitor  atas  hilangnya  objek  jaminan  hipotek  kapal  yang  telah  dijaminkan,  sedangkan  penelitian  ini berfokus pada eksekusi hipotek kapal laut sebagai objek jaminan pelunasan hutang pada perbankan.
Dalam hal debitur wanprestasi, kreditur memiliki kewenangan untuk menggunakan aset jaminan sebagai sarana untuk memenuhi utang yang terutang oleh debitur (Bintaranny et al., 2020). Oleh karena itu,  keberhasilan  implementasi  entitas  pelengkap  memerlukan  eksekusi  yang  mulus  dan  tegas.  Asas kesederhanaan  dan  kepastian  dalam  pelaksanaan  eksekusi  telah  diatur  dalam  Pasal  60  ayat  (4)  UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Ketentuan ini menegaskan jika grosse akta hipotek mempunyai kekuatan  eksekutorial  yang  setara  dengan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap (Anis, 2018).
Dalam rangka melindungi kredit mereka jika terjadi gagal bayar dari debitur, bank melakukan eksekusi  hak  tanggungan  kapal.  Saat  terjadi  kerugian  finansial  yang  ditanggung  oleh  bank,  kreditur berhak untuk menggunakan hak jaminan mereka sebagaimana diatur oleh undang-undang yang relevan yang  mengatur  hipotek  kapal  di  Indonesia.  Setelah  melakukan  analisis  menyeluruh  terhadap  faktor- faktor  kontekstual  yang  melingkupi  masalah  yang  dihadapi,  tujuan  utama  dari  penelitian  ini  ialah menginvestigasi  tantangan-tantangan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  eksekusi  hipotek  kapal  dan perlindungan  hukum  kepada  para  kreditur,  khususnya  bank,  pada  rangka  pemanfaatan  hipotek  kapal sebagai sarana untuk memastikan pembayaran utang.
Penelitian yuridis normatif, yang merupakan bagian dari penelitian hukum yang menggunakan teknik  pendekatan  ganda,  akan  menjadi  landasan  penelitian  ini.  Penelitian  ini  mengikuti  metodologi yang  diamanatkan.  Sebagai  contoh,  KUHD,  KUHPer,  dan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008 Tentang  Pelayaran  merupakan  contoh  undang-undang  yang  dapat  dipertimbangkan  dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

## II. METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  berpedoman  pada  bahan  hukum (Suratman  &  Dillah,  2013).  Penelitian  hukum normatif menjadi metode pilihan dalam penelitian ini. Penelitian yang sekedar mengkaji teks hukum secara  keseluruhan  disebut  “normatif”.  Studi  literatur  untuk  mencari  jawaban  merupakan  salah  satu contoh penelitian yuridis normatif yang berdasarkan asas hukum positif. Salah satu strategi metodologis adalah dengan melihat undang-undang dan melihat pengaruhnya terhadap penelitian. Pulau Jawa dan Madura,  sering  diterjemahkan  dengan  Revisi  Peraturan  Indonesia.  Tercatat  dalam  Lembaran  Negara (staatblad) Nomor 16 Tahun 1848, peraturan ini berlaku sepanjang masa Hindia Belanda. Sedangkan Rv yang merupakan singkatan dari Reglement op de Rechtsvordering didasarkan pada ras para pihak yang menggugat, dan RBG yang merupakan  singkatan dari Rechtreglement voor de Buitengewesten merupakan  hukum  acara  yang  berlaku  dalam  peradilan  perdata  dan  pidana.  kasus  di  luar  Jawa  dan Madura.
Penelitian kepustakaan merupakan metode pilihan dalam mengumpulkan data, dengan  sumber primer  sebagai  inti  isi,  sumber  sekunder  sebagai  penjelasan,  dan  sumber  tersier  sebagai  penjelasan (Suyanto,  2023).  Secara  definisi,  bahan  hukum  primer  ialah  bahan  yang  mempunyai  tingkat
kewenangan  tertinggi  di  bidangnya.  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran, KUHD, KUHPerdata, HIR/RBG, dan Rv adalah sumber hukum yang utama. Setiap dan semua terbitan berkala hukum yang bukan merupakan catatan resmi dianggap sebagai sumber hukum sekunder yang berupa  ensiklopedia,  kamus,  jurnal,  dan  analisis  putusan  pengadilan.  Analisis  deskriptif  kualitatif berguna dalam menafsirkan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian, yang semuanya membahas permasalahan seputar eksekusi hipotek atas kapal dan perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor (bank) apabila menggunakan kapal sebagai jaminan pembayaran utang. menginspirasi temuan  yang  lebih  menyeluruh  dari  penelitian.  Hasil  diperoleh  dari  analisis  materi  yang  ada  yang bertujuan untuk menggambarkan kualitas yang diperiksa. Dengan menggunakan metodologi kualitatif yang  didasarkan  pada  penalaran  deduktif,  kami  memeriksa  materi  yang  diambil  dari  penelitian perpustakaan. Analisis interpretatif terhadap data berdasarkan teori dan hukum positif merupakan tahap selanjutnya dalam mencari solusi atas permasalahan yang ada. Data masukan perlu diperiksa kembali sebelum menjalankan analisis untuk memastikan keakuratannya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Problematika dalam Eksekusi Hipotek Kapal Laut Sebagai Objek Jaminan Pelunasan Hutang Pada Perbankan
Eksekusi ialah aktivitas hukum yang dilaksanakan pengadilan terhadap pihak yang tidak berhasil pada proses hukum. Ini adalah peraturan dan langkah prosedural yang ditentukan yang terjadi setelah pemeriksaan  kasus (Wikanto  et  al.,  2014). Dalam  problematika  eksekusi  terhadap  hipotek  kapal  laut sebagai objek jaminan pelunasan hutang pada perbankan, teori-teori hukum yang relevan terhadap hal ini  yakni  Teori  Kepastian  Hukum  serta  Perlindungan  Hukum.  Sudikno  Mertokusumo  berpendapat bahwa  agar  negara  hukum  dapat  berfungsi  dengan  baik,  maka  orang  yang  mempunyai  hak  perlu mendapat  keputusan  langsung  dari  keputusan  hukum  tersebut.  Kepastian  hukum,  menurut  Sudikno Mertokusumo, diperlukan agar supremasi hukum dapat ditegakkan, keputusan dapat dilaksanakan, dan hak  individu  dapat  diakui  dan  ditegakkan.  Sudikno  Mertokusumo  berpendapat  bahwa  agar  negara hukum  dapat  berfungsi  dengan  baik,  maka  orang  yang  mempunyai  hak  perlu  mendapat  keputusan langsung  dari  keputusan  hukum  tersebut.  Kepastian  hukum,  menurut  Sudikno  Mertokusumo, diperlukan  untuk  melaksanakan  putusan,  memberikan  hak-hak  masyarakat,  dan  menjamin  ditaatinya hukum (Samudra et al., 2022). Bila dikaitkan dengan teori kepastian hukum, adanya problematika atau hambatan  dalam  mengeksekusi  hipotek  kapal  laut  yang  menjadi  jaminan  pelunasan  hutang  pada perbankan ini tentu menandakan sangat bertentangan dengan teori kepastian hukum ini karena masih belum  ada  kepastian  hukum  yang  mengatur  terkait  dengan  problematika  atau  hambatan  dalam mengeksekusi  hipotek  kapal  laut  serta  hukum  yang  tidak  dijalankan  semestinya  sebagai  akibat  dari putusan eksekusi hipotek kapal laut yang tidak dilaksanakan karena adanya problematika atau hambatan yang  menghalangi.  Teori  perlindungan  hukum  preventif  M.  Hadjon  memberikan  kerangka  teoritis dalam analisis pembahasan ini. Dalam pandangan ini, negara harus menjamin perlindungan hukum bagi semua  pihak,  khususnya  kreditur  dan  perbankan,  dalam  hal  pengaturan  mengenai  pelaksanaan penjaminan hipotek kapal laut. Pada saat yang sama, jika kita mempertimbangkan perlindungan hukum berdasarkan  sumber,  kami  menemukan  bahwa,  menurut  Isnaeni,  para  pihak  telah  melakukan perlindungan hukum internal ketika mereka membuat perjanjian kredit di antara mereka sendiri, dimulai dengan permohonan kredit dan berlanjut hingga pencairan. perkreditan, melalui kesepakatan para pihak, yang diselenggarakan dengan perjanjian kredit gadai laut. Sebaliknya, negara mempunyai  kewajiban untuk  menjamin  adanya  undang-undang  yang  cukup  memberikan  perlindungan  bagi  para  pihak, khususnya kreditur atau bank yang memegang agunan kapal, guna memberikan perlindungan hukum eksternal  (Suarja  et  al.,  2020).  Eksekusi  putusan  perdata  mengacu  pada  pelaksanaan  putusan  yang dijatuhkan  dalam  perkara  perdata  melalui  penggunaan  kekuatan  hukum,  sesuai  dengan  hukum  dan peraturan yang relevan. Eksekusi, pada dasarnya, mengacu pada tindakan memenuhi kewajiban yang dibebankan pada pihak yang telah dianggap gagal dalam putusan hakim, dengan tujuan melaksanakan hasil  tertentu  yang  diuraikan  dalam  putusan  tersebut.  Pada  intinya,  pelaksanaan  putusan  hakim  yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dikenal dengan istilah eksekusi putusan, merupakan tahap akhir dari proses penyelesaian perkara perdata dan pidana di pengadilan (Latifiani, 2015).
Pengeksekusian  aset  agunan  apabila  terjadi  kegagalan  debitur  menjadi  lebih  mudah  dengan agunan hipotek kapal, namun masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi. Jaminan hipotek kapal tidak selalu mudah untuk diterapkan. Untuk melawan eksekusi, debitur dapat, misalnya, mencari
jalan hukum. Selain itu, metode eksekusi itu sendiri dapat menjadi rumit, terutama ketika melibatkan penyitaan barang jaminan.
Salah  satu  tantangan  yang  dihadapi  dalam  penegakan  hipotek  kapal  adalah  mobilitas  yang melekat  pada  kapal  laut.  Meskipun  kapal  secara  hukum  diklasifikasikan  sebagai  aset  tidak  bergerak, kapal memiliki kemampuan fisik guna berpindah pada saat tertentu. Ada dua pertimbangan utama yang mampu menghambat keberhasilan pelaksanaan sita eksekusi, yakni:
1. Asas Rijdende Beslag mengharuskan sita eksekusi yang dijatuhkan atas sebuah kapal tidak boleh menghambat kegiatan operasional kapal tersebut, baik saat berlayar diperairan Indonesia maupun di  luar  perairan  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  meskipun  disita,  kapal  tetap  memiliki  kebebasan untuk berlayar ke tempat tujuan yang dikehendaki oleh debitur.
Pasal 559 RV mengatur tentang pengenaan Rijden Beslag terhadap sebuah kapal. Sesuai dengan prinsip  Rijden  Beslag,  yang  berhubungan  dengan  kapal  laut  yang  tunduk  pada  Hipotek  Kapal Laut, maka dapat dilakukan sita eksekusi ( excecutorial beslag ) terhadap kapal tersebut. Namun demikian,  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  fungsi  operasi  kapal  tidak  terganggu.  Sita eksekusi tidak boleh mengakibatkan konsekuensi hukum berupa penghentian kegiatan pelayaran. Meskipun Ketua Pengadilan Negeri atau balai lelang sudah menentukan tanggal pelaksanaannya, namun  besar  kemungkinan  terjadinya  kesulitan  dalam  melaksanakannya  jika  kapal  yang bersangkutan  sedang  berlayar  dan  berada  di  luar  tempat  pelaksanaan  eksekusi  pada  tanggal pelaksanaan yang telah ditentukan tersebut. Asas Rijden Beslag ini jelas menghalangi kelancaran penjualan lelang (verkoop eksekutorial) kapal karena kegiatan operasional tidak boleh terhenti dengan sita eksekusi.
2. Prinsip  Kebebasan  untuk  Menguasai  dan  Menggunakan  Kapal  mencakup  pengertian  bahwa penyitaan tidak boleh menghalangi hak untuk menguasai, mengeksploitasi, dan memanfaatkan objek  yang  disita.  Secara  eksplisit  dinyatakan  bahwa  kapal  yang  dipersiapkan  untuk  berlayar tidak boleh disita (sesuai dengan Pasal 577 Rv). Prinsip ini pada dasarnya terkait dengan Rijden Beslag di satu sisi, dan juga dengan prinsip pengawetan benda sitaan yang diuraikan dalam Pasal 197  ayat  (9)  HIR  di  sisi  lain.  Penegasan  mengenai  kepemilikan  kapal  laut  yang  terkena  sita eksekusi  mampu  memunculkan  kendala  dalam  penjualan  lelang  bila  pada  hari  eksekusi  yang telah ditetapkan, debitur mengoperasikan kapal laut tersebut di luar lokasi yang sudah ditetapkan oleh penjual lelang.
Perlu dicatat bahwa UU yang berlaku di Indonesia saat ini tidak mencakup peraturan khusus yang berkaitan dengan penyitaan benda-benda yang berada di luar perbatasan negara. Akibatnya, ketiadaan kerangka  hukum  membuat  eksekusi  tindakan  tersebut  di  luar  yurisdiksi  teritorial  Indonesia  tidak memiliki  dasar  hukum.  Kreditur  dapat  melakukan  beberapa  langkah,  seperti  memulai  proses  hukum atau mengajukan permohonan pengambilalihan di yurisdiksi dimana kapal berada. Sebagai alternatif, kreditur dapat meminta perintah dari pengadilan Indonesia yang memaksa debitur guna memulangkan kapal tersebut ke wilayah Indonesia. Selain itu, perlu dicatat bahwa menurut Pasal 315 KUHD, dalam kasus kapal yang telah dijaminkan sebagai hipotek di Indonesia dan kemudian dilelang di luar yurisdiksi Indonesia, kapal tersebut tetap dibebani oleh hipotek di Indonesia (Nurhan & Sakti, 2022).
Pasal  559  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Perdata  (Rv)  Belanda  menegaskan  prinsip penyitaan  kapal,  yang  secara  khusus  menyatakan  bahwa  hanya  aset  kapal  itu  sendiri  yang  dapat dikenakan  sita  eksekusi.  Eksekusi  kapal  atau  penyitaan  barang  jaminan  tidak  boleh  menghambat jalannya  usaha  atau menyebabkan perusahaan debitur menghentikan perbuatannya. “Memperhatikan asas Rijdende Beslag yang tercantum dalam Pasal 559 Rv, maka sita eksekusi yang ditempatkan di atas kapal, tidak boleh menghalangi atau merintangi  kegiatan operasional kapal yang berlayar di wilayah Indonesia maupun di luar negeri,” argumen Yahya Harahap dalam hal ini.
Walaupun  sudah  disita,  kapal  tetap  bebas  berlayar  kemana  saja  yang  dikehendaki  debitor.” Terhadap kapal, Prinsip Rijden Beslag memungkinkan pelaksanaan sita eksekusi ( excecutorial beslag ) pada kapal laut yang tunduk pada Hipotek Kapal. Namun demikian, sangat penting untuk memastikan bahwa  fungsi  operasi  kapal  tetap  tidak  terganggu.  Konsekuensi  hukum  yang  mungkin  timbul  dari penghentian kegiatan pelayaran tidak boleh dipicu oleh sita eksekusi.
Salah satu manfaat penting dari prosedur eksekusi ini adalah durasinya yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan proses litigasi yang telah dibahas di atas. Mungkin memang ada hambatan dalam proses eksekusi, seperti perlawanan dari debitur atau pihak lain. Namun, kecil kemungkinan rintangan
tersebut akan menghambat atau memperlama proses eksekusi, kecuali dalam keadaan yang sangat luar biasa (Daulay, 2022). “ Sekalipun juru sita diharuskan menunjuk seorang penjaga atau penjaga di atas kapal berdasarkan Pasal 560 Rv, pembatasan-pembatasan berikut ini berlaku:
a) Menghalangi dan mengurangi hak penguasaan debitor (pemilik) atas kapal.
b) Mengurangi dan membatasi hak pengusahaan debitor atas kapal.”
Selain itu, dilarang menyita kapal yang bersiap berangkat menurut "Pasal 577 ayat (1) dan (2) Rv." Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal ini berikut ini, suatu kapal tidak dapat dikenakan eksekusi atau penyitaan jaminan:
1) Sekalipun  sudah  mendapat  persetujuan  atau  penetapan  Ketua  Pengadilan  Negeri,  dilarang memungut sita atas kapal yang sudah siap berlayar. Untuk melindungi pemilik (debitur) dan siapa pun yang mungkin mengadakan kontrak dengan pemilik dari kerugian finansial, pembatasan ini diberlakukan. (“Pasal 577 ayat (1) Rv”).
2) Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  577  ayat  (2)  Statuta  Revisi,  sebuah  kapal  dibebaskan  dari penyitaan setelah nakhodanya memiliki semua dokumen yang diperlukan untuk berlayar. Periode ini dimulai ketika dokumen selesai (Rizal, 2018) .
Penghentian operasi kapal saat bernavigasi di dalam perairan nasional harus terjadi selama proses bongkar muat kargo. Aturan ini berasal dari “Pasal 315 (e) WvK dan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa kapal tidak boleh dieksekusi selama proses bongkar muat”. Selain itu ada kendala lain yaitu akan sulitnya mengeksekusi agunan jika obyek hak tanggungan sedang transit, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu, kendala- kendala tersebut di atas berpotensi untuk melemahkan posisi kreditur secara signifikan.
Ketika  debitur  menggugat  eksekusi  dengan  cara  menggugat,  maka  eksekusi  agunan  menjadi semakin berbelit-belit sehingga semakin memperlambat proses eksekusi jaminan hipotek di atas kapal (Anis,  2018).  Sebagai  contoh  kasus  yaitu  PT  Pelayaran  Borneo  Karya  Swadiri  melawan  PT  Bank Danamon Indonesia. Ketika PT Pelayaran Borneo Karya Swadiri mengajukan kredit investasi senilai $9.824.849 ke Bank Danamon Indonesia pada tahun 2012, saat itulah masalah mulai terjadi. Perjanjian kredit  tersebut  diubah  pada  tahun  2013,  dan Restrukturisasi  Fasilitas  Kredit  disetujui  pada  tanggal  5 Desember 2016. Karena pencatatan PT Pelayaran Borneo Karya Swadiri dalam kategori kredit macet (Kol.  5)  di  Bank  Permata  per  tanggal  31  Desember  2016,  Bank  Danamon  Indonesia  tidak  dapat menyetujui restrukturisasi tersebut. Kredit di Bank Permata diduga telah dilunasi oleh PT P Pelayaran Borneo Karya Swadiri pada 22 Maret 2017 sehingga dapat ditagih secara berkala. Namun karena alasan yang tidak jelas, Bank Danamon Indonesia tetap mencantumkan PT Pelayaran Borneo Karya Swadiri sebagai kredit macet. Secara mengejutkan, Bank Danamon Indonesia mengumpulkan $9.824.849 dari PT Pelayaran Borneo Karya Swadiri pada 30 Maret 2017. Menurut Pelayaran Borneo Karya Swadiri, penagihan yang dilakukan Bank Danamon Indonesia tersebut bersifat sewenang-wenang karena tidak pernah  ada  kesepakatan  untuk  melakukannya.  Pada  bulan  April  2017,  PT  Pelayaran  Borneo  Karya Swadiri  melewati  jalur  hukum  dengan  mengajukan  gugatan  perdata  ke  Pengadilan  Negeri  Jakarta Selatan.  Gugatan  tersebut  bertujuan  untuk  mencegah  Bank  Danamon  Indonesia  mengambil  tindakan hukum  lebih  lanjut,  mengubah  nama,  memindahtangankan,  menjual,  atau  mengasingkan  aset  yang diperoleh atau dijual secara tidak sah terhadap 12 jaminan gadai laut yang dijamin oleh PT Pelayaran Borneo  Karya  Swadiri.  Putusan  perkara  tersebut  bernomor  255/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.  Pengadilan memutuskan  pada  bulan  November  2017  jika  Bank  Danamon  Indonesia  melakukan  tindakan  ilegal ketika mengklasifikasikan nasabah sebagai nasabah yang memiliki kredit negatif. Namun sesuai Surat Nomor:  015/SK/WR-R.01/0917  tanggal  11  September  2017,  Bank  Danamon  Indonesia  menyetujui penarikan  kapal  tersebut  secara  kooperatif.  Alih-alih  mendapat  perintah  penyitaan  dari  pengadilan, Bank Danamon  Indonesia justru memberikan izin kepada Jhony Simajuntak untuk mencabut agunan dari  kreditnya.  “Kapal  Herlina  2  milik  PT  Pelayaran  Borneo  Karya  Swadiri  yang  sedang  berlayar menuju  Semarang  diberhentikan  dan  diambil  dokumennya  serta  ditarik  kembali  ke  Jambi,  padahal Syahbandar tidak mengizinkan mereka menahan dan menyita kapal kami tanpa persetujuan pengadilan, Menurut PT Pelayaran Borneo Karya Kapten Delias Manoppo Kapal Herlina 2 melaporkan penyitaan tersebut ke Polda Jambi. Berdasarkan pengaduan Delias, dua debt collector BDI mengambil surat-surat tersebut (Antara, 2019).
Jika dilihat dari permasalahan kasus diatas, Penulis berpendapat seharusnya kreditur tidak  bisa dianggap sudah Melawan Hukum serta melanggar hak subyektif debitur, sebab tindakan dan keputusan yang  diambil  oleh  pihak  kreditur  merupakan  ketentuan  aturan  hukum  agar  tercapainya  kepastian berdasarkan aturan-aturan dalam perjanjian kredit yang disepakati. Eksekusi yang dilakukan oleh pihak kreditur terhadap beberapa jaminan Hipotek kapal laut tersebut terjadi karena debitur telah cidera janji, dan tidak mampu memenuhi kewajibannya lagi untuk melunasi seluruh hutangnya kepada kreditur.
Dari kasus tersebut, tentu saja PT Pelayaran Borneo Karya Swadiri selaku pihak debitur sangat melakukan perlawanan terhadap pihak krediturnya yakni Bank Danamon Indonesia. Seharusnya Hakim Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  yang  menangani  perkara  tersebut  menjatuhkan  penetapan  sita eksekusi  terhadap  12  jaminan  hipotek  kapal  laut  yang  dijaminkan  kepada  Bank  Danamon  Indonesia selaku  pihak  kreditur.  Tetapi  pada  akhirnya  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  tersebut menetapkan jika penetapan status kredit macet oleh Bank Danamon Indonesia ialah perbuatan melawan hukum.  Tentu  hal  tersebut  sangat  merugikan  pihak  kreditur  yakni  Bank  Danamon  Indonesia  karena Bank  Danamon  Indonesia  selaku  pihak  kreditur  dapat  membuktikan  bahwa  pihak  debitur  yakni  PT Pelayaran  Borneo  Karya  Swadiri  masih  memiliki  tagihan  kredit  pinjaman  yang  belum  dilunaskan sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  PT  Pelayaran  Borneo  Karya  Swadiri  belum  melaksanakan kewajiban  pelunasan  hutang  seluruhnya  kepada  Bank  Danamon  Indonesia.  Sehingga  keduabelas jaminan  hipotek  kapal  laut  yang  dijaminkan  oleh  PT  Pelayaran  Borneo  Karya  Swadiri  kepada  Bank Danamon Indonesia seharusnya sudah menjadi milik dan hak Bank Danamon Indonesia apabila Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan putusan eksekusi terhadap keduabelas jaminan hipotek kapal laut tersebut.

## 3.2  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditur  (Perbankan)  Dalam  Eksekusi  Hipotek  Kapal  Laut Sebagai Objek Jaminan Pelunasan Hutang
Dalam  perekonomian  dan  kehidupan  masyarakat  sehari-hari,  bank  mempunyai  peranan  yang sangat penting dan vital (Winanti & Siahaan, 2023). Bank adalah lembaga nirlaba yang mengumpulkan kekayaan masyarakat dan meminjamkannya dalam bentuk kredit atau barang lain untuk meningkatkan standar  hidup  setiap  orang.  Perbankan  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  keamanan perekonomian suatu negara. yang karena sifatnya yang semakin global, mampu menjaga dengan baik uang  titipan  masyarakat  dan  mengarahkan  dana  tersebut  untuk  upaya-upaya  yang  bermanfaat  dalam mencapai  tujuan  pembangunan;  dan  (3)  yang,  dengan  karakternya  yang  semakin  global,  mampu beroperasi secara efektif, berkelanjutan, adil, dan mampu menghadapi persaingan (Fahrial, 2018).
Tabel 1. Konsentrasi Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi
Berdasarkan gambar tabel di atas, dapat dijelaskan dan disimpulkan bahwa dari bulan Juni tahun 2022  sampai  Juni  tahun  2023,  perbankan  masih  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam mengembangkan sektor perekonomian di semua bidang yakni dengan memberikan kredit atau pinjaman kepada  semua  bidang  sektor  terutama  bidang  transportasi  yang  termasuk  moda  transportasi  laut. Dengan diberikannya kredit atau pinjaman dari perbankan kepada semua bidang sektor ekonomi, maka perbankan  masih  menjadi  jantung  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  arus  pertumbuhan  ekonomi negara.
Keberadaan  eksekusi  terhadap  hak  jaminan  terutama  hipotek  yang  dijadikan  jaminan  hutang sangat  diperlukan  karena  sangat  dibutuhkan  oleh  perbankan  untuk  dapat  menggerakkan  roda perekonomian  dan  mengurangi  terjadinya  kredit  macet  pada  dunia  perbankan,  dalam  pelaksanaan eksekusi  terhadap  hak  jaminan  hipotek  yang  dijadikan  jaminan  hutang  tidak  sedikit  menimbulkan banyaknya  problematika  pada  saat  proses  mengeksekusi  serta  rasa  tidak  puas  dari  salah  satu  pihak sehingga  munculnya  adanya  perbuatan  yang  bertujuan  untuk  menghalangi  pelaksanaan  eksekusi tersebut.  Sehingga  dapat  diberikan  contoh  apabila  sebuah  bank  memegang  sebuah  jaminan  hipotek kapal  laut  yang  berupa  akta  grosse  hipotek  dari  sebuah  kapal  tanker  seharga  lima  triliun  rupiah, kemudian  pada  saat  kapal  tanker  tersebut  akan  dieksekusi  terdapat  kendala  atau  problematika  yakni kapal tanker tersebut sedang berlayar menuju luar negeri sehingga tidak bisa dieksekusi karena belum adanya UU yang mengatur  terkait  hal  tersebut, maka bank tersebut  sudah merugi lima triliun rupiah karena  tidak  berhasil  mendapatkan  eksekusi  kapal  tanker  tersebut  sehingga  dengan  meruginya  lima trilun  dari  bank  tersebut  tentu  secara  tidak  langsung  akan  sangat  berdampak  terhadap  perekonomian negara dan juga perekonomian dari bank tersebut.
Melihat  dari  kasus  antara  PT  Pelayaran  Borneo  Karya  Swadiri  melawan  Bank  Danamon Indonesia tersebut, maka Bank Danamon Indonesia tersebut sudah merugi seharga keduabelas jaminan hipotek  kapal  yang  dijaminkan  kepadanya  sebagai  pelunasan  kredit  atau  hutang  karena  adanya problematika berupa perlawanan yang dilakukan oleh PT Pelayaran Borneo Karya Swadiri selaku pihak debitur dengan cara menggugat Bank Danamon Indonesia selaku pihak kreditur ke Pengadilan Negeri Jakarta  Selatan  dan  Hakim  memenangkan  pihak  debitur  yakni  PT  Pelayaran  Borneo  Karya  Swadiri dengan  menjatuhkan  putusan  yang  menyatakan  penetapan  status  kredit  macet  oleh  Bank  Danamon Indonesia  ialah  perbuatan  melawan  hukum.  Dalam  kasus  banyaknya  ditemukan  kegagalan  bank maupun  pengadilan  dalam  mengeksekusi  jaminan  hipotek  kapal  laut  yang  dijadikan  sebagai  objek jaminan  pelunasan  hutang  kepada  perbankan  yang  diakibatkan  dari  hambatan  atau  kendala  serta problematika-problematika  yang  muncul  di  lapangan,  maka  rekomendasi  yang  bisa  dilakukan  oleh perbankan selaku pihak kreditur yakni bank terpaksa harus mengambil paksa atau melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan hipotek kapal laut yang dijaminkan untuk pelunasan kredit atau hutang jika problematika atau hambatan yang terjadi pada saat eksekusi tersebut membuat eksekusi menjadi gagal,  karena  ini  sangat  berpengaruh  terhadap  kerugian  yang  dialami  oleh  perbankan  sebagai  akibat dari debitur yang tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya yakni melunasi seluruh hutangnya kepada perbankan. Dari kasus tersebut, yang dilakukan oleh Bank Danamon Indonesia selaku kreditur seharusnya  sudah  benar  dengan  mengambil  dokumen-dokumen  terkait  kapal  milik  PT  Pelayaran Borneo  Karya  Swadiri  selaku  pihak  debitur,  hal  ini  diakibatkan  karena  tidak  adanya  penetapan  sita eksekusi  dari  pengadilan,  hanya  saja  perampasan  kapal  yang  dilakukan  oleh  pihak  Bank  Danamon Indonesia  merupakan  suatu  sedikit  kesalahan  karena  pihak  Syahbandar  tidak  mengizinkan. Rekomendasi  berikutnya  yang  dapat  dilakukan  oleh  perbankan  dapat  menjadi  acuan  bagi  bank-bank lainnya  agar  lebih  berhati-hati  dalam  memberikan  pinjaman  kredit  atau  hutang  kepada  perusahaan- perusahaan yang memberikan jaminan berupa objek hipotek kapal laut karena kapal merupakan benda yang bisa berpindah tempat sehingga dapat menjadi problematika yakni jika kapal tersebut berlayar ke luar negeri maka tidak bisa dieksekusi karena belum ada peraturan yang mengatur terkait hal tersebut yang tentu akan merugikan pihak perbankan.
Adanya kepastian hukum dalam pelunasan utang debitur dinilai penting mengingat kreditor yang telah  memberikan  pinjaman  kepada  debitur,  sehingga  untuk  mewujudkan  kepastian  hukum  tersebut diperlukannya pemberian jaminan oleh debitur kepada kreditor. Lahirnya hak kebendaan terjadi apabila adanya perjanjian utang- piutang yang didukung dengan adanya perjanjian kebendaan yang mengikat benda milik debitur. Jaminan kebendaan dapat dilelang untuk menggantikan pelunasan utang debitur apabila sewaktu-waktu debitur dinyatakan melakukan wanprestasi (Virdiansyah & Sulastri, 2023).
Sehubungan dengan pembebanan hipotek, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, proses pendaftarannya berlangsung di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Kapal, dan selanjutnya didokumentasikan dalam Daftar Kapal Indonesia. Prosedur ini dilakukan untuk memperoleh  Grosse  Akta  Hipotek,  sebagai  bukti  kepemilikan  kapal  dan  diberi  kepada  penerima hipotek. Grosse Akta tersebut berfungsi sebagai jaminan atas utang yang belum dilunasi.
Aturan  yang  mengatur  mengenai  perlindungan  terhadap  Kreditur  pemegang  jaminan  hipotek kapal laut dalam menagih debitur yaitu :
1. Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
4. HIR/Rbg
Di  antara  keempat  standar  tersebut,  tidak  ada  kerangka  kerja  konseptual  yang  definitif  yang berkaitan  dengan  eksekusi  kapal  yang  cepat  dan  tidak  rumit,  sehubungan  dengan  pemberian perlindungan  hukum  kepada  kreditur.  Penerapan  hukum  pelayaran  yang  tepat,  sebagaimana  diatur dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sangat penting untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi para kreditur.
Menurut  Pasal  60  ayat  4  UU  No.  17/2008,  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  berkekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan. Kekuatan  eksekutorial yang diberikan oleh akta tersebut memungkinkan pemegang Hak Tanggungan, atau kreditur, untuk mengeksekusi haknya tanpa memerlukan gugatan. Namun, mereka masih harus mengikuti proses parate eksekusi, yang memberikan pemegang hak tanggungan prioritas atas utang yang dijamin oleh debitur (Daulay, 2022). Di samping memberikan penunjukan eksekutorial, pendaftaran hipotek kapal berfungsi untuk membubuhkan aset berwujud pada tagihan yang dijamin dengan hipotek tersebut. Pendaftaran ini juga menetapkan luasnya hipotek  dan  menetapkan  potensi  hukum  dari  hubungan  antara  sita  jaminan  dan  pendaftaran  hipotek. Kepemilikan  akta  hipotek  memiliki  implikasi  hukum  berupa  pemberian  kekuatan  eksekutorial, sehingga memungkinkan pelaksanaan eksekusi tanpa perlu campur tangan pengadilan. Secara praktis, pada  saat  pendaftaran  hak  tanggungan,  kreditur  yang  bertindak  sebagai  pemegang  hak  tanggungan diberikan  kewenangan  untuk  menjual  properti  apabila  debitur  tidak  dapat  melunasi  hutangnya. Kewenangan  ini  secara  eksplisit  diuraikan  dalam  akta  hipotek.  Hasil  penjualan  kemudian  digunakan untuk  melunasi  hutang  debitur,  dengan  sisa  hutang  menjadi  tanggung  jawab  debitur.  Namun,  sangat penting untuk memastikan adanya piutang-piutang yang diistimewakan yang memiliki kedudukan yang lebih  tinggi  daripada  hak  tanggungan,  karena  pembayaran  piutang-piutang  yang  diistimewakan bergantung pada prioritas hirarkinya.
Untuk melindungi para pihak, baik kreditor maupun debitor, tentunya lembaga eksekusi sangat diperlukan saat pihak debitor telah dinilai sudah melakukan wanprestasi (Putra, 2018). Asas-asas hak kebendaan akan melekat di dalam hipotek karena kreditor pemegang hipotek dianggap sebagai kreditor preferen (Renee,  2021).  Di  satu  sisi,  sifat  jaminan  hipotek  kapal  membantu  debitur  mendapatkan kepercayaan dari kreditur (bank) dalam memberi kredit kepada debitur, sebaliknya, membuat kreditur merasa aman bahwa debitur akan mengembalikan utang atau kredit mereka. Selain itu, karena hipotek berfungsi  sebagai  hak  jaminan  kebendaan,  hipotek  kapal  adalah  lembaga  jaminan  yang  kuat  yang melindungi dan menjamin kreditur. Hipotek kapal adalah jaminan kebendaan yang melindungi kreditur dari kewajiban debitur untuk melunasi hutang.
Karakter jaminan hipotek kapal dibentuk oleh beberapa prinsip yang digunakan sebagai lembaga jaminan  yang  berfungsi  untuk  melindungi  kreditur  sebagai  pemegang  hipotek  kapal  secara  hukum. Kreditur diberikan hak milik, termasuk hak mutlak atau absolut, yang memberikan kekuasaan langsung kepada siapa pun atas kapal yang digunakan sebagai jaminan karena sifat hipotek kapal sebagai jaminan properti,  meskipun  kreditur  tidak  memiliki  kepemilikan  fisik  atas  kapal  tersebut.  Jika  hipotek  kapal dipandang sebagai jaminan properti yang menawarkan perlindungan kreditur di bawah hukum, fitur- fitur khasnya menjadi jelas:
a. Bersifat mutlak (absolut)
Sebagai pemegang hipotek kapal, kreditur memiliki hubungan langsung sebagai hak mutlak atau absolut atas kapal yang dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Namun, debitur atau pihak pemberi hipotek tetap memiliki hak kepemilikan dan kontrol fisik atas kapal. Jika suatu kapal digunakan sebagai jaminan  untuk  memenuhi  kewajiban  pembayaran  utang,  pemilik  kapal  (debitur)  harus  memberikan sebagian  kekuasaan  mereka.  Kekuasaan  untuk  mengubah  kepemilikan  atas  kapal,  seperti  menjual,
menukar,  atau  menghibahkan,  pada  dasarnya  harus  dilepaskan.  Berbeda  dengan  jaminan  barang bergerak  untuk  lembaga  gadai  dalam  hal  ini,  Pasal  1152  ayat  (2)  KUH  Perdata  menetapkan  bahwa barang yang dijadikan jaminan harus dikeluarkan dari kepemilikan fisik debitur.
b. Bersifat droit de suite (Pasal 1163 ayat (2) KUHPerdata)
Sebagai bentuk jaminan properti, hipotek atas kapal memberikan pemberi pinjaman klaim mutlak atas  kapal,  yang  dikenal  sebagai  "droit  de  suite."  Hak  milik  yang  dijamin  dengan  hipotek  atas  kapal tidak mengalihkan kepemilikan kepada orang lain. Dengan kata lain, debitur tidak dapat menjual atau mengalihkan kapal selama hipotek belum lunas. Hal ini terjadi karena siapa pun yang memiliki kapal tetap  memiliki  hak  milik  hipotek  yang  menjamin  pembayaran  pinjaman  debitur.  Karena  pengalihan kepemilikan kapal tidak menghapuskan keabsahan hipotek kapal, maka akuisisi kapal yang dijaminkan akan mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.
c. Adanya tingkatan atau pertingkatan Hipotek (Pasal 1181 KUH Perdata)
Dengan demikian, gradasi dibuat agar berbagai hipotek kapal dapat ditempatkan pada berbagai kapal.  Hipotek  kapal  yang  dicatat  lebih  dulu  memiliki  prioritas  di  atas  hipotek  kapal  yang  dicatat kemudian. Oleh karena itu, jika terjadi gagal bayar, hipotek kapal yang tertua atau yang pertama kali muncul  akan  memiliki  prioritas  dalam  menagih  utang  yang  dimiliki  debitur.  Akan  mudah  untuk mengetahui  hipotek  mana  yang  lebih  dulu  dicatatkan  jika  diajukan  pada  hari  yang  berbeda.  Namun, menurut Pasal 1181 KUHD, hipotek yang diajukan pada hari yang sama, meskipun dicatat pada jam yang  berbeda,  memiliki  tingkatan  yang  sama.  Menurut  Pasal  315  KUHD,  jika  hipotek  memiliki peringkat yang sama pada dua hari yang berbeda, peringkatnya akan ditentukan oleh hari pembukuan.
d. Pemegang hipotek kapal mempunyai kedudukan yang diutamakan (droit de preference)
Kreditur preferen memiliki posisi yang lebih baik berkat hak kebendaan jaminan hipotek kapal. Kreditur preferen diberikan hak pertama untuk mendapatkan pembayaran kembali dari hasil penjualan agunan ketika debitur tidak dapat melunasi utangnya. Jika dibandingkan dengan kreditur tanpa jaminan atau kreditur pesaing, kreditur preferen memiliki posisi yang lebih kuat. Akan tetapi, para peneliti yang berperan sebagai kreditur preferen mengatakan bahwa tidak mungkin untuk menjamin semua kreditur preferen mendapatkan hak preferen. Ini dapat terjadi karena, seperti yang dinyatakan dalam bagian c di atas, ketika beberapa hipotek diikat pada suatu kapal, hipotek kapal yang lebih tua atau yang lebih tua akan memiliki hak kreditur preferen untuk didahulukan.
Pentingnya Grosse Akta Hipotek terletak dalam perlindungan terhadap  kepentingan pemegang hipotek atau pemberi kredit. Hal ini dijelaskan dengan rinci dalam ayat (4), yang menyatakan bahwa "Akta  Hipotek  sebagaimana  dijelaskan  pada  ayat  (3)  memiliki  kekuatan  eksekutorial  yang  setara dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap." Melalui frasa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang tertera di bagian atas atau kepala akta hipotek, dokumen tersebut memperoleh kekuatan eksekutorial. Secara mendasar, tujuan utama dari Grosse Akta adalah memberikan kepastian hukum kepada kreditur, melindungi mereka dari risiko pembayaran utang jika terjadi pelanggaran atau kegagalan dari pihak debitur.
Karena  memuat  irah-irah  eksekutorial  (yang  berarti  "Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa"), maka grosse akta hipotek memiliki kekuatan eksekutorial sesuai dengan Pasal 224 HIR. Kekuatan eksekutorial dari akta ini sama dengan kekuatan eksekutorial dari putusan hakim atau pengadilan. Ketika kreditur memberikan kredit kepada debitur, pemegang hak jaminan hipotek kapal bertindak  sebagai  penyangga  antara  kreditur  dan  debitur.  Kreditur  dapat  menggunakan  hal  ini  untuk menjamin pelunasan pinjaman yang diberikan kepada debitur. Kreditur memiliki hak yang lebih tinggi atas pembayaran kredit jika debitur  tidak memenuhi  syarat,  sebagian karena hipotek kapal bertindak sebagai  jaminan  yang  substansial.  Lapisan  keamanan  lainnya  adalah  bahwa  penerima  hipotek  kapal mempertahankan  kepemilikan  hak-hak  kreditur.  Dengan  kata  lain,  kepentingan  kreditur  dalam  aset Hipotek tidak dihentikan.
Jaminan hipotek kapal berfungsi sebagai mekanisme jaminan yang dirancang untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur yang memiliki hipotek kapal. Hipotek kapal, sebagai bentuk jaminan properti,  memberikan  hak-hak  properti  tertentu  kepada  kreditur.  Hak-hak  ini,  baik  mutlak  maupun bersyarat, memberikan kreditur kewenangan langsung dan dapat ditegakkan secara hukum atas kapal
yang dijadikan jaminan. Penting untuk dicatat bahwa hak-hak ini meluas ke semua individu yang terkait dengan  kapal,  terlepas  dari  lokasinya,  bahkan  jika  kapal  tidak  berada  di  darat.  Namun,  debitur  atau pihak pemberi hipotek masih memiliki hak untuk memiliki dan mengendalikan kapal secara fisik. Jika suatu  kapal  digunakan  sebagai  jaminan  untuk  membayar  hutang,  pemilik  kapal  (debitur)  harus memberikan sebagian kekuasaan mereka terhadap hak milik atas kapal untuk dialihkan, seperti menjual, menukar, atau menghibahkan (Daulay, 2022).
Berdasarkan  contoh  kasus  dari  PT  Pelayaran  Borneo  Karya  Swadiri  melawan  Bank  Danamon Indonesia  yang  dimana  pihak  debitur  yakni  PT  Pelayaran  Borneo  Karya  Swadiri  belum  melunasi hutangnya  tetapi  melakukan  perlawanan  terhadap  pihak  kreditur  yakni  Bank  Danamon  Indonesia, rekomendasi  serta  saran  yang  dapat  diambil  yaitu  diperlukan  langkah-langkah  khusus  yang  harus dilakukan  oleh  pemerintah  terutama  Menteri  Keuangan,  Otoritas  Jasa  Keuangan  maupun  Bank Indonesia. Pemerintah direkomendasikan agar membuat atau menyusun undang-undang atau peraturan- peraturan  khusus  yang  mengatur  mengenai  jaminan  hipotek  kapal  laut  terhadap  perbankan  terutama mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  perbankan  selaku  kreditur  ketika  eksekusi  objek  jaminan hipotek  kapal  laut  dimana  ketika  si  debitur  tidak  mampu  melaksanakan  kewajiban  untuk  melunasi hutangnya  terlebih  bila  pihak  debitur  melakukan  perlawanan  hukum  terhadap  pihak  kreditur. Pemerintah  juga  perlu  membuat  peraturan-peraturan  tersebut  yang  berisi  mengatur  mengenai  solusi hukum ketika hambatan atau problematika itu terjadi pada saat eksekusi jaminan hipotek kapal laut agar tidak terjadi gagalnya eksekusi jaminan hipotek kapal laut yang dapat menyebabkan kerugian terhadap perbankan  serta  diperlukannya  peraturan  yang  memuat  mengenai  sanksi-sanksi  hukum  yang  harus diberikan  kepada  pihak  debitur  yang  menjaminkan  hipotek  kapal  laut  tetapi  tidak  mampu  melunasi hutangnya.  Perlu  juga  dibuat  aturan  khusus  mengenai  bilamana  kapal  laut  yang  dijadikan  jaminan hipotek  pelunasan  hutang  tersebut  telah  berlayar  ke  luar  negeri  karena  Indonesia  belum  mempunyai aturan yang mengatur mengenai jaminan hipotek yang berada di luar negeri serta debitur yang belum melunasi hutangnya tetapi melakukan perlawanan, harus diberikan sanksi hukum yang tegas di dalam peraturan yang dibuat tersebut agar menciptakan adanya kepastian hukum serta perlindungan hukum yang  jelas  untuk  melindungi  pihak  kreditur  yakni  perbankan.  Tentang  jaminan  pemberian  kredit masyarakat, penatausahaan kredit perbankan bermasalah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BI No. 23/69/KEP/DIR  tanggal  28  Februari  1991.  L.No.  23  Dalam  upaya  menangani  pinjaman  bermasalah, lembaga keuangan dapat melakukan upaya penyelamatan berikut (Sudarto & Santoso, 2019) :
1) Rescheduling /penjadwalan kembali merupakan upaya awal Bank untuk menyelamatkan kredit nasabah.
2) Reconditioning merupakan  Upaya  Bank  untuk  Mempertahankan  Kredit  yang  Diberikannya dengan Memodifikasi Ketentuan Perjanjian Kredit Asli Antara Debitur dan Bank.
3) Restructuring /  reksrtukturisasi  upaya  lembaga  keuangan  untuk  menjaga  kredit  melalui penyesuaian bauran pembiayaan yang mendukung penciptaan kredit.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1  Kesimpulan
Terdapat dua prinsip yang dapat menghambat pelaksanaan sita eksekusi, yaitu prinsip Rijdende Beslag dan  prinsip  kebebasan  untuk  mengatur  dan  memanfaatkan  kapal.  Adanya  dua  asas  tersebut menimbulkan  tantangan  yang  cukup  besar  dalam  pelaksanaan  penjualan  secara  lelang.  Selain  itu, terdapat  tantangan  tambahan,  yaitu  ketika  aset  yang  diagunkan  berada  di  luar  negeri,  yang  dapat mempersulit pelaksanaan hipotek. Satu hal lain yang dapat menghambat eksekusi jaminan hipotek kapal yaitu  ketika  ada  perlawanan  hukum  yang  dilakukan  debitur  dengan  mengajukan  gugatan  terhadap eksekusi.  Dari  kasus  PT  Pelayaran  Borneo  Karya  Swadiri  yang  melawan  Bank  Danamon  Indonesia, tentu PT Pelayaran Borneo Karya Swadiri selaku pihak debitur sangat melakukan perlawanan terhadap pihak  krediturnya  yakni  Bank  Danamon  Indonesia.  Seharusnya  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta Selatan  yang  menangani  perkara  tersebut  menjatuhkan  penetapan  sita  eksekusi  terhadap  12  jaminan hipotek kapal laut yang dijaminkan kepada Bank Danamon Indonesia selaku pihak kreditur. Tetapi pada akhirnya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut memutuskan bahwa penetapan status kredit macet oleh Bank Danamon Indonesia merupakan perbuatan melawan hukum. Tentu hal tersebut sangat merugikan  pihak  kreditur  yakni  Bank  Danamon  Indonesia  karena  Bank  Danamon  Indonesia  selaku pihak  kreditur  dapat  membuktikan  bahwa  pihak  debitur  yakni  PT  Pelayaran  Borneo  Karya  Swadiri masih memiliki tagihan kredit pinjaman yang belum dilunaskan sehingga dapat disimpulkan bahwa PT
Pelayaran Borneo Karya Swadiri belum melaksanakan kewajiban pelunasan hutang seluruhnya kepada Bank Danamon Indonesia. Sehingga keduabelas jaminan hipotek kapal laut yang dijaminkan oleh PT Pelayaran  Borneo  Karya  Swadiri  kepada  Bank  Danamon  Indonesia  seharusnya  sudah  menjadi  milik dan  hak  Bank  Danamon  Indonesia  apabila  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  menetapkan putusan eksekusi terhadap keduabelas jaminan hipotek kapal laut tersebut.
Pentingnya Grosse Akta Hipotek terletak dalam perlindungan terhadap kepentingan pemegang hipotek atau pemberi kredit. Hal ini dijelaskan dengan rinci dalam ayat (4), yang menyatakan bahwa "Akta  Hipotek  sebagaimana  dijelaskan  pada  ayat  (3)  memiliki  kekuatan  eksekutorial  yang  setara dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap." Melalui frasa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang tertera di bagian atas atau kepala akta hipotek, dokumen tersebut memperoleh kekuatan eksekutorial sesuai dengan Pasal 224 HIR. Secara mendasar, tujuan  utama  dari  Grosse  Akta  adalah  memberikan  kepastian  hukum  kepada  kreditur,  melindungi mereka  dari  risiko  pembayaran  utang  jika  terjadi  pelanggaran  atau  kegagalan  dari  pihak  debitur. Kekuatan  eksekutorial  dari  akta  ini  sama  dengan  kekuatan  eksekutorial  dari  putusan  hakim  atau pengadilan. Kreditur dapat menggunakan hal ini untuk menjamin pelunasan pinjaman yang diberikan kepada  debitur.  Kreditur  memiliki  hak  yang  lebih  tinggi  atas  pembayaran  kredit  jika  debitur  tidak memenuhi syarat, sebagian karena hipotek kapal bertindak sebagai jaminan yang substansial. Lapisan keamanan  lainnya  adalah  bahwa  penerima  hipotek  kapal  mempertahankan  kepemilikan  hak-hak kreditur. Dengan kata lain, kepentingan kreditur dalam aset Hipotek tidak dihentikan. Dengan cara yang sama,  kreditur  dapat  menegakkan  objek  jaminan  tanpa  harus  melalui  proses  pengadilan.  Jaminan hipotek kapal berfungsi sebagai mekanisme jaminan yang dirancang untuk kreditur pemegang hipotek kapal agar diberikan perlindungan hukum.

## 4.2  Saran
Banyaknya hambatan atau problematika dalam eksekusi hipotek kapal laut sebagai jaminan pelunasan hutang  pada  perbankan,  maka  diperlukan  langkah-langkah  khusus  yang  harus  dilakukan  oleh pemerintah  terutama  Menteri  Keuangan,  Otoritas  Jasa  Keuangan  maupun  Bank  Indonesia  agar  tidak terjadi  kerugian  pada  perbankan  yang  berdampak  mempengaruhi  perekonomian.  Pemerintah  harus membuat  atau  menyusun  undang-undang  atau  peraturan-peraturan  khusus  yang  mengatur  mengenai jaminan  hipotek  kapal  laut  terhadap  perbankan  terutama  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap perbankan selaku kreditur ketika  eksekusi objek  jaminan  hipotek  kapal laut dimana ketika si debitur tidak mampu melaksanakan kewajiban untuk melunasi hutangnya terlebih bila pihak debitur melakukan perlawanan  hukum  terhadap  pihak  kreditur.  Pemerintah  juga  perlu  membuat  peraturan-peraturan tersebut  yang  berisi  mengatur  mengenai  solusi  hukum  ketika  hambatan  atau  problematika  itu  terjadi pada  saat  eksekusi  jaminan  hipotek  kapal  laut  agar  tidak  terjadi  gagalnya  eksekusi  jaminan  hipotek kapal laut yang dapat menyebabkan kerugian terhadap perbankan serta diperlukannya peraturan yang memuat mengenai sanksi-sanksi hukum yang harus diberikan kepada pihak debitur yang menjaminkan hipotek kapal laut tetapi tidak mampu melunasi hutangnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisyah, Sidabariba, B., Suyitno, A. F., Nahulae, A. W., & Ginting, J. B. (2023). Peranan Perusahaan Jasa Penilai Bagi Perbankan Dalam Pemberian Kredit (Studi  Kantor Jasa Perusahaan Penilai  Cabang Medan). Jurnal Interpretasi Hukum , 4 (2), 240–247.
Anis,  B.  J.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditur  Pemegang  Hak  Jaminan  Hipotek  Kapal  Akibat Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Kredit. Lex Privatum , 6 (7), 155–162.
Antara.  (2019). Bareskrim  limpahkan  berkas  kasus  perampasan  dokumen  kapal  ke  Kejaksaan . https://m.antaranews.com/amp/berita/842260/bareskrim-limpahkan-berkas-kasus-perampasan-dokumen- kapal-ke-kejaksaan
Asyhadie, Z., & Kusumawati, R. (2018). Hukum Jaminan di  Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah . PT Raja Grafindo Persada.
Bintaranny, K. M., Budiartha, I. N. P., & Arthanaya, I. W. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Bank pada Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Campuran. Jurnal Interpretasi Hukum , 1 (1), 37–43.
Dasinangon,  A.  D.  (2018).  Eksekusi  Jaminan  Hipotik  Kapal  Laut  Akibat  Wanprestasi  Perjanjian  Kredit. Lex Privatum , VI (3), 76–82.
Daulay, Z. Y. (2022). Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Eksekusi Objek Hipotek Kapal Laut Yang Dijaminkan Ke Bank Berdasarkan Perspektif Perundang-Undangan. Recital Review , 4 (1), 114–
139.
Fahrial. (2018). Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. Ensiklopedia of Journal , 1 (1), 179–184. Hukum Online. (2016). Ini  Alasan Indonesia Butuh UU Hipotek Kapal . Hukum Online. https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-alasan-indonesia-butuh-uu-hipotek-kapal-lt57444b0da0e84/ Latifiani, D. (2015). Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim. Jurnal ADHAPER Hukum Acara Perdata , 1 (1), 15–29. Logistik  News.  (2023). Awal  Tahun,  Angkutan  Barang  Domestik  Melalui  KA  Turun  7,04%  &  Via  Laut  Naik 3,39% .  https://www.logistiknews.id/2023/03/02/awal-tahun-angkutan-barang-domestik-melalui-ka-turun- 704-via-laut-naik-339/
Lubis, M. A., & Harahap, M. Y. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan Dalam Perkara Debitur Wanprestasi. Jurnal Interpretasi Hukum , 4 (2), 337–343. MarketNews.id.  (2022). PT  Mitrabahtera  Segara Sejati  Tbk  (MBSS) Raih  Pinjaman  Rp  270  Miliar  Dari  BCA Buat  Ekspansi  Usaha .  MarketNews.Id.  https://marketnews.id/market-update/2022/01/pt-mitrabahtera- segara-sejati-tbk-mbss-raih-pinjaman-rp-270-miliar-dari-bca-buat-ekspansi-usaha/
Nurhan, & Sakti, I. (2022). Eksekusi  Jaminan Hipotik  Kapal Yang Berlayar Diluar Perairan Indonesia. Jurnal Hukum Das Sollen , 7 (2), 485–501.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2023). Laporan  Surveillance  Perbankan  Indonesia  LSPI  TW  II  2023 .  Otoritas  Jasa Keuangan.
Putra, F. M. K. (2013). Benturan Antara Kreditor Privilege Dengan Kreditor Preferen Pemegang Hipotek Kapal Laut Terkait Adanya Force Majeure. Perspektif , 18 (1), 32–45.
Putra, F. M. K. (2018). Rekonstruksi Surat Kuasa Memasang Hipotek Dengan Pencantuman Klausula Kewajiban Pengikatan Sister Ship Manakala Jalur Pelayaran Dominan Lintas Batas Negara. Perspektif , 23 (1), 57–65. Renee, R. A. (2021). Hipotek Sebagai Jaminan Hak  Kebendaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Lex Et Societatis , 9 (1), 146–153.
Rizal, M. R. S. (2018). Pelaksanaan Sita Eksekusi Atas Objek Jaminan Hipotek Kapal Laut Yang Sedang Dalam Kegiatan Pelayaran. Perspektif , 23 (2), 76–83.
Samudra, M. M., Dayanti, V. A. A., & Humulhaer, S. (2022). Analisis Yuridis Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kendaraan  Roda Empat  Akibat  Wanprestasi  Berdasarkan  Teori  Kepastian  Hukum  (Studi  Kasus  Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2019/Pn.Pbr). Lex Veritatis , 1 (3), 1–10. Satrio. (2019). Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan . PT Citra Aditya Bakti.
Suarja,  I.  M.,  Nahak,  S.,  &  Widia,  I.  K.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditur  Pemegang  Jaminan Fidusia yang Dipindah Tangankan. Jurnal Konstruksi Hukum , 1 (2), 431–435. Sudarto, & Santoso, B. (2019). Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia. Notarius , 12 (2), 591– 607.
Supply  Chain  Indonesia.  (2022). Perkembangan  Volume  Pengangkutan  Barang  dengan  Moda  Kapal  Laut  & Kereta  Api  2020-2021 .  https://supplychainindonesia.com/perkembangan-volume-pengangkutan-barang- dengan-moda-kapal-laut-kereta-api-2020-2021/
Suratman, & Dillah, P. (2013). Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum . Alfabeta. Suyanto.  (2023). Metode  Penelitian  Hukum  Pengantar  Penelitian  Normatif,  Empiris  Dan  Gabungan .  Unigres Press.
Virdiansyah, N. P., & Sulastri. (2023). Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Objek Jaminan Hak Tanggungan Yang Dirampas Negara. National Conference On Law Studies (NCOLS) , 5 (1), 366–382.
Wikanto,  A.  W.,  Yudowibowo,  S.,  &  Harjono.  (2014).  Eksekusi  Riil  Dalam  Perkara  Perdata  Tentang Pengosongan Tanah Dan Bangunan Rumah. Verstek , 2 (2), 1–10.
Winanti, A., & Siahaan, F. C. I. (2023). Aspek Hukum Perbuatan Melawan Hukum Atas Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan dalam Kontrak Kredit (Studi Kasus Nomor : 207/Pdt . G/2020/PN Byw). National Conference On Law Studies (NCOLS) , 5 (1), 331–342.