## PERDAMAIAN ( DADING ) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA
Oleh : Supianto, S.H., M.H.

## Abstract
In general peace is a dispute resolution produced by agreement of the parties. The parties are at loggerheads with each other agree to resolve the issue with the word agree to terms. This  method  is  the  most  appropriate  because  it  is  a  reflection  of  the  personality  of  the Indonesian nation, known as the principle of deliberation and kinship. Among the benefits of the settlement of disputes by means of this peace is the voluntary nature of the process, the procedure is quick, non-judicial decision, confidential, flexible, saving time and cost, the maintenance of good relations, more easily controlled and decisions tend to last a long time. The peace efforts must be encouraged and pursued, although the dispute has been included in the examination process of the court.
Keywords: Peace, Alternative Resolution, Civil Dispute

## 1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Sengketa  atau  perselisihan dalam ranah keperdataan dapat terjadi kapanpun dan  dimanapun dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak  cara  yang  dapat ditempuh  untuk  menyelesaikan  sengketa atau  perselisihan  pendapat  dalam  bidang perdata. Secara  garis  besar,  penyelesaian sengketa  dapat  dibagi  dua  cara,  yaitu penyelesaian melalui pengadilan  (litigasi) dan  penyelesaian  diluar  pengadilan  (non litigasi).
Penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan  bisanya  membutuhkan  waktu yang  lama  karena  prosedurnya  yang formalistis  kaku. 1 Selain  itu  pemeriksaan perkara  dipengadilan  juga  menganut  asas terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap  rang  dibolehkan  hadir  dan mendengarkan
pemeriksaan dipersidangan. 2 Cara penyelesaian sengketa  melalui  pengadilan  ini  kurang disukai  kalangan  pelaku  usaha,  hal  ini karena  alasan-alasan  sebagai  berikut  : 3
Lamanya  proses  beracara di  persidangan perkara  perdata, Panjang  dan  lamanya penyelesaian  sengketa  dari  tingkat
1 Sudikno  Mertokusumo ,  Hukum  Acara  Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 223
2 Ibid , hal.12
3 Moch. Basarah, Prosedur Alternatif Penyelesaian  Sengketa-Arbitrase  Tradisional dan  Modern  (online ),  Genta  Publishing, Yogyakarta, 2011, hal.40
Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Tinggi, hingga Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung; Panjang dan lamanya proses penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan  membawa  akibat  pada tingginya  biaya  penyelesaian  sengketa tersebut  ( legal  cost ); Persidangan
dilakukan  secara  terbuka,  padahal  disisi lain  kerahasiaan  merupakan  yang diutamakan dalam kegiatan bisnis; Hakim yang  memeriksa  perkara  seringkali dilakukan  oleh  hakim  yang  kurang menguasai  substansi  permasalahan  yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan;  dan  adanya  citra  dunia peradilan  di  Indonesia  yang  tidak  begitu baik.
Penyelesaian  sengketa  yang  kedua adalah  penyelesaian alternatif diluar pengadilan. Kata  alternatif menunjukkan bahwa para pihak yang bersengketa bebas melalui  kesepakatan  bersama  memilih bentuk  dan  tata  cara  penyelesaian  yang sesuai. 4 Beberapa alternatif tersebut antara lain:  negosiasi,  mediasi,  pendapat  atau penilaian  ahli,  pencarian  fakta.  Alternatif penyelesaian  sengketa  ini  memiliki beberapa keuntungan antara lain cepat dan murah,  adanya  kontrol  dari  para  pihak terhadap  proses  yang  berjalan  dan hasilnya  karena  pihak  yang  mempunyai kepentingan  aktif  dalam  menyampaikan
pendapatnya, dapat menyelesaikan sengketa  secara  tuntas/holistik,  dan meningkatkan  kualitas  keputusan  yang dihasilkan  dan  kemampuan  para  pihak untuk  menerimanya. Cara  ini  secara tradisional  telah  banyak  dipakai  dalam masyarakat  melalui  proses  musyawarah untuk  mencapai  mufakat.  Secara  yuridis, ketentuan mengenai alternatif penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan ini telah diatur dalam Undang-undang No. 30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Penyelesaian sengketa secara musyawarah sebenarnya  memiliki  nilai yang  luhur  dan  telah  dipraktekkan  dalam masyarakat  di  Indonesia. Hukum-hukum lokal  yang  terdapat  dan  dianut  oleh masyarakat memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan  yang terjadi dalam  masyarakat  tersebut. Hukum lokal merupakan  hukum  yang  hidup  dan berlaku  dalam  suatu  komunitas  tertentu yang  secara  nyata  diwujudkan  dalam mengatur  perbuatan  anggota  masyarakat pendukungnya  yang  dapat  berupa  hukum adat,  hukum  agama,  hukum  yang dilokalkan atau campuran dari keempatnya. 5 Pada  masyarakat  Batak masih mengandalkan forum runggun adat yang  intinya  menyelesaikan  sengketa secara  musyawarah  dan  kekluargaan.  Di
5 Dominikus  Rato, Dunia  Hukum  Orang  Osing , LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hal. 9.
Minangkabau  dikenal  adanya  hakim perdamaian  yang  berperan  sebagai mediator  dan  konsiliator.  Demikian  pula dalam  masyarakat  pedesaan  di  Jawa, konsep  pembuatan  keputusan  dilakukan dalam  pertemuan  desa  oleh  keseluruhan yang hadir sebagai suatu kesatuan. 6
Penyelesaian  sengketa  dibidang perdata dapat ditempuh melalui pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non  litigasi).  Masing-masing  cara penyelesaian tersebut memiliki keunggulan dan kekurangannya. 7
Penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan memiliki  prinsip  fundamental  yang bersumber  dari  hukum  adat  yang  telah banyak  dipraktekkan  masyarakat  adat  di banyak  daerah  di  Indonesia.  Beberapa prinsip tersebut antara lain mengusahakan agar  mendapat  kesepakatan,  penyelesaian sengketa  secara  damai,  mencapai persetujuan  atau  kesepakatan  dan mendapatkan  pemecahan  atas  persoalan yang timbul akibat konflik tersebut.

## B. Perumusan Masalah
Penulisan ini  akan  membahas mengenai aspek-aspek penyelesaian sengketa  perdata  yang  mengarah  kepada
6 Suyud Margono, Alternative Dispute Resolution ADR  &  Arbitrase,  Proses  Pelembagaan  dan Aspek  Hukum, Ghalia  Indonesia,  Bogor,  2004, hal. 38.
7 Khotibul  Umam, Penyelesaian  Sengketa  Diluar Pengadilan ,  Pustaka  Yustitia,  Yogyakarta,  2010, hal.7
tercapainya perdamaian antara para pihak. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas,  permasalahan    yang  akan  dibahas dalam  makalah ini  dapat  dirumuskan sebagai berikut : bagaimanakah perdamaian  ( dading )  menjadi alternatif penyelesaian sengketa perdata berdasarkan prinsip penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, mudah dan berbiaya ringan?.

## 2. PEMBAHASAN

## A. Upaya Perdamaian Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa
Secara umum alternatif penyelesaian sengketa  jika  dipadankan  dengan Alternativ  Dispute  Resolution (ADR) dapat  dipahami  sebagai  suatu  metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan. 8
Pengertian menurut ketentuan Pasal 1 ayat (10)  Undang-undang  No.  30  Tahun  1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  bahwa  Alternatif Penyelesaian  sengketa  adalah    lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui  prosedur  yang  disepakati  para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan  dengan  cara  konsultasi, negosiasi,  mediasi,  konsiliasi  atau penilaian ahli.
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_Dispute _Resolution
Undang-undang  No.  30  Tahun1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa tidak  memberi penjelasan  mengenai  apa  yang  dimaksud dengan  konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi  atau  penilaian  ahli.  Sehingga dalam  praktik,  para  praktisi  hanya merujuk pada pengertian-pengertian  yang selama  ini  beredar  di  masyarakat. Istilah “alternatif”  dalam  APS  memang  dapat menimbulkan  kebingungan,  seolah-olah mekanisme APS pada akhirnya khususnya dalam sengketa bisnis, akan menggantikan proses litigasi di pengadilan.  Dalam  kaitan  ini  perlu dipahami  terlebih  dahulu  bahwa  APS adalah  mekanisme  penyelesaian  sengketa yang  berdampingan  dengan  penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Selanjutnya, APS lazimnya dilakukan di luar yurisdiksi pengadilan. Sama seperti istilah “pengobatan alternatif”, bahwa “pengobatan  alternatif”  sama  sekali  tidak mengeliminasi  “pengobatan  dokter”. Bahkan  terkadang  keduanya  saling berdampingan.  Begitu  juga  dengan  APS dan  penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan dapat berjalan saling berdampingan.  Oleh  karena  itu,  para hakim  tidak  perlu  khawatir  dengan digunakannya mekanisme APS,
pengadilan menjadi kurang pekerjaannya.
Penyelesaian  sengketa  melalui APS dilakukan  melalui prosedur yang
disepakati  para  pihak  dengan  cara konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi, atau  penilaian  ahli.  Negosiasi  merupakan proses  konsensual  yang  digunakan  para pihak  untuk  memperoleh  kesepakatan antara  mereka  yang  berskengketa. Negosiasi  dijadikan  sarana  bagi  mereka yang bersengketa untuk mencari pemecahan  masalah  mereka  tanpa melibatkan pihak ketiga. Proses negosiasi ini  sama  dengan  praktek  musyawarah untuk  mencapai  mufakat,  seperti  yang telah  banyak  dipraktekkan  dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.
Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian  yang  paling  banyak digunakan,  sarana  ini  dipandang sebagai cara  paling  efektif  dibanding  cara-cara penyelesaian sengketa lainnya. Lebih dari 80%  (delapan  puluh  persen)  sengketa dalam bidang bisnis tercapai penyelesaiannya  melalui  cara  ini. Penyelesaian  melalui  negosiasi  ini menggunakan  prinsip  win-win  solution atau  menang  untuk  kedua  belah  pihak. Karena itu pula penyelesaian melalui cara ini  dipandang  memuaskan  kedua  belah pihak. 9
Cara kedua adalah mediasi, mediasi merupakan  proses  negosiasi  pemecahan masalah  dengan  bantuan  pihak  ketiga
9 Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan , Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2010, hal.10
yang  tidak  memihak  ( imparsial )  yang disebut mediator. Mediator tidak berwenang  untuk  memutus  sengketa, tetapi  hanya  membantu  para  pihak  untuk menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang dikuasakan  kepadanya. Dengan  demikian peran  mediator  adalah  memfasilitasi kepentingan-kepentingan  para  pihak  agar memperoleh  kesepakatan  dari  rasa  saling pengertian  dari  masing-masing  pihak sendiri.  Kekuatan  mengikat  dari  hasil mediasi  ini  sama  dengan  sebuah perjanjian  karena  dibuat  berdasarkan kesepakatan bebas para pihak, oleh karena itu  wajib  dilaksanakan  dengan  itikad baik. 10
Ketiga  adalah  konsiliasi,  jika  para pihak  tidak  mampu  merumuskan  suatu kesepakatan, maka pihak ketiga yang akan mengajukan  usulan  penyelesaian  untuk disepakati  para  pihak,  cara  ini  disebut konsiliasi.  Proses  penyelesaian  dengan cara  ini  mengacu  pada  penyelesaian secara konsensus, yaitu pihak ketiga yang netral  dapat  berperan  aktif  ataupun  pasif dalam proses  tersebut.  Para  pihak  yang bersengketa harus menyatakan persetujuan  atas  usulan  pihak  ketiga tersebut  dan  menjadikannya  sebagai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.
Penyelesaian  sengketa  dilakukan melalui  prosedur  yang  disepakati  para
pihak  dengan  cara  konsultasi,  negosiasi, mediasi,  konsiliasi diatas  mengarah  pada satu kesepakatan bersama yaitu perdamaian.

## B. Keunggulan Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian
Hukum  yang  baik  adalah  hukum yang  sesuai  dengan  hukum  yang  hidup dalam masyarakat  ( the  living  law ).
Hukum  sebagai  kaidah  social  tidak terlepas dari nilai ( values ) yang berlaku di suatu  masyarakat.  Nilai- nilai  tersebut tidak  terlepas  dari  sikap  ( attitude )  dan sifat-sifat  yang  seharusnya  dimiliki oleh anggota  masyarakatnya. Bahkan  dapat dikatakan  bahwa  hukum  itu  merupakan pencerminan dari nilai-nilai  yang berlaku dalam masyarakat. 11
Institusionalisasi hukum  lazimnya menuju  kepada  bentuknya  yang  formal. Tetapi tidak ada satu institusi hukum yang mampu  untuk  mencapai  tingkatan  formal yang  mutlak. Formalisasi  yang  mutlak malah akan dapat memberikan hasil yang sebaliknya.  Disamping  bentuk  yang formal,  masyarakat  masih  membutuhkan bentuk  lain  yang  kurang  formal,  yang kedua-duanya dapat bekerja
11 Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum  Dalam  Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002, hal. 10.
berdampingan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 12
penyelesaian  sengketa dalam ranah  keperdataan, lembaga Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (APS) dianggap dapat menjadi pilihan untuk menyelesaikan  sengketa  dengan  hasil yang  lebih  memuaskan. Pada  umumnya, asas-asas  yang  berlaku  pada  alternatif penyelesaian  sengketa,  sebagai  berikut: Asas itikad baik, yaitu keinginan dari para pihak  untuk  menentukan  penyelesaian sengketa  yang  akan  maupun  sedang mereka  hadapi.  Asas  kontraktual,  yakni adanya  kesepakatan  yang  dituangkan dalam  bentuk  tertulis  mengenai  cara penyelesaian  sengketa.  Asas  mengikat, yakni  para  pihak  wajib  untuk  mematuhi apa yang telah disepakati. Asas kebebasan berkontrak, yaitu para pihak dapat dengan bebas  menentukan  apa  saja  yang  hendak diatur  oleh  para  pihak  dalam  perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang  dan  kesusilaan.  Hal  ini berarti  pula,  kesepakatan  mengenai tempat  dan  jenis  penyelesaian  sengketa yang akan dipilih. Dan Asas kerahasiaan, yaitu  penyelesaian  atas  suatu  sengketa tidak  dapat  disaksikan  oleh  orang  lain karena  hanya  pihak  yang  bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.
12 Satjipto  Rahardjo, Sosiologi  Hukum ,  Genta Publishing, Yogyakarta, 2010 ., hal.84
Apabila melihat tempat pertama kali berkembangnya lembaga
Alternatif Penyelesaian  Sengketa yaitu  Amerika Serikat, hal itu dibutuhkan karena hal-hal sebagai berikut : 13 Mengurangi kemacetan di  pengadilan.  Banyaknya  kasus  yang diajukan  ke  pengadilan  menyebabkan proses pengadilan sering kali berkepanjangan sehingga memakan biaya yang  tinggi  dan  sering  memberikan  hasil yang  kuran  memuaskan. Meningkatkan ketertiban  masyarakat  dalam  proses penyelesaian  sengketa. Memperlancar serta  memperluas  akses  ke  pengadilan. Serta  memberikan  kesempatan  bagi tercapainya  penyelesaian  sengketa  yang menghasilkan  keputusan  yang  dapat diterima  oleh  semua  pihak  dan memuaskan.
Selain  dari hal-hal  yang  disebutkan diatas,  penyelesaian  sengketa  diluar pengadilan  pada  dasarnya  memiliki  nilai yang luhur dalam masyarakat.
Penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan memiliki  prinsip  fundamental  yang bersumber  dari  hukum  adat  yang  telah banyak  dipraktekkan  masyarakat  adat  di banyak  daerah  di  Indonesia.  Beberapa prinsip tersebut antara lain mengusahakan agar  mendapat  kesepakatan,  penyelesaian sengketa  secara  damai,  mencapai persetujuan  atau  kesepakatan  dan
mendapatkan  pemecahan  atas  persoalan yang timbul akibat konflik tersebut.
Sejalan  dengan  prinsip  tersebut, masyarakat  hukum  adat  telah  memiliki dan menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa  yaitu  musyawarah  untuk mencapai  mufakat  yang  dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kekeluargaan  serta  kesadaran  untuk  tidak sekedar memutus perkara dengan orientasi menang-kalah  melainkan  lebih  kepada menyelesaikan  masalah  yang  berorientasi pada  kemenangan  bersama  ( win-win solution ).  Prinsip  inilah  yang  hendaknya dikedepankan  dalam  proses  penyelesaian sengketa  diluar  pengadilan. Asas musyawarah  untuk  mufakat juga telah lama  dikenal  dan  dipromosikan  oleh pemerintah  sebagai  suatu  budaya  bangsa Indonesia.
Penyelesaian dengan jalur APS atau non litigasi memiliki beberapa keunggulan  dibanding  dengan  jalur litigasi. Meskipun  APS  tidak  dianggap sebagai pengganti dari forum pengadilan, namun  faktanya  APS  dianggap  sebagai alternatif  oleh  mereka  yang  sangat  kritis terhadap  sistem  peradilan  Indonesia. Kelambanan  proses  perkara,  terutama  di Mahkamah  Agung, dilihat  sebagai kelemahan  dari  sistem  peradilan  dewasa ini. Kelemahan lainnya adalah permasalahan  korupsi,  kolusi  dan nepotisme  (KKN)  serta  adanya  mafia
hukum  yang  memperparah  buruknya penegakan hukum.
Diantara keunggulan dari penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan adalah  sifat  kesukarelaan  dalam  proses, prosedur  yang  cepat,  putusan  non yudisial, bersifat rahasia, fleksibel, hemat waktu dan biaya, pemeliharaan hubungan baik,  lebih  mudah  dikontrol  dan  putusan yang  cenderung  bertahan  lama. 14
Kesukarelaan  disini  berarti  bahwa penyelesaian  sengketa  dilakukan  sesuai dengan  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para pihak. Perjajian tersebut dibuat berdasarkan  pada  kesukarelaan,  baik menyangkut substansi maupun prosesnya. Tidak  demikian  jika  proses  beracara  di pengadilan,  prosedur  di  pengadilan  telah ditentukan secara pasti. Kesukarelaan juga merupakan bentuk adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Itikad baik akan mendorong proses penyelesaikan perselisihan menjadi sehat dan produktif, masing-masing pihak akan  fokus  kepada proses penyelesaian sengketa  dan  tidak  mempermasalahkan siapa  yang  benar  dan  siapa  yang  salah yang  justru  akan  menghambat  proses perundingan tersebut.
Karena  sifatnya  yang  informal, proses  APS    jauh  lebih  sederhana  jika dibandingkan dengan proses di
14 Khotibul Umam, Op. Cit ., hal.7-8
pengadilan.  Beban-beban  pembuktian tidak  terlalu prosedural  dan  kaku  yang dapat membebani para pihak. Dalam APS para pihak diarahkan agar konsentrasi dan fokus  kepada  isu-isu  yang  relevan  dan bermanfaat  bagi  kebutuhan  nyata  para pihak,  pada  pencarian solusi  terhadap sengketa yang dihadapi. Kecepatan dalam penyelesaian  sengketa  sangat  tergantung dari  itikad  baik  para  pihak  dalam berupaya menyelesaikannya dengan mengedepan-kan  semangat  kekeluargaan. Bagaimana cara atau prosedur penyelesaian juga tergantung kesepakatan para pihak.
Berbeda dengan litigasi dan arbitrase dimana sengketa diputus oleh pihak ketiga yaitu  hakim  atau  arbiter,  keputusan  lebih kepada  kesepakatan  para  pihak  yang bersengketa  sendiri,  baik  dengan  atau tanpa  pihak  ketiga  yang  netral.  Putusan yang  dihasilkan  juga  tidak  bersifat  kalah menang  ( win-loss )  sebagaimana  putusan pengadilan  dan  arbitrase,  akan  tetapi bersifat saling  memenangkan  ( win-win ).
Sifat  kalah  menang  dalam  putusan ajudikatif dapat menempatkan pihak yang menang  dalam  posisi bergembira  diatas kepedihan  dan  kepahitan  pihak  yang kalah.  Putusan  demikian  dapat  memecah belah masyarakat dan membuat masyarakat  menjadi  saling  bermusuhan satu  dengan  lainnya.  Apalagi  kekalahan tersebut  diakibatkan  perilaku  curang  atau
korup  aparat  penegak  hukum  atau  hakim sehingga  memenangkan  pihak  yang mestinya kalah.
Proses  dan  putusan  penyelesaian melalui  APS  bersifat  rahasia,  hal  ini berbeda  dengan  proses  dan  putusan melalui lembaga peradilan yang menganut asas terbuka untuk umum sehingga setiap orang dapat melihat dan mendengar setiap proses  pemeriksaan  perkara.  Sifat kerahasiaan  ini  ditujukan  untuk  menjaga reputasi dari para pihak yang bersengketa. Khusus  dalam  mediasi, ketentuan  Perma no.  1  tahun  2016 menyatakan bahwa proses  mediasi  pada  asasnya tertutup kecuali  para  pihak  menghendaki  lain. 15
Semua informasi, percakapan, pengakuan para  pihak,  dan  catatan-catatan  yang dibuat selama proses mediasi berlangsung tidak boleh lepas kepada pihak lain, tidak boleh  digunakan  sebagai  alat  bukti  di pengadilan dalam perkara yang sama atau perkara  lainnya,  dan  wajib  dimusnahkan. Mediator  juga  tidak  boleh  diminta  untuk menjadi saksi dalam pemeriksaan perkara yang berkaitan. 16
Syarat-syarat  dalam  penyelesaikan sengketa  melalui  APS  lebih  fleksibel karena ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai  kesepakatan. Oleh  karena  itu, masing-masing pihak siap untuk
15 Perma No. 1/2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pasal 5.
16 Ibid . pasal 35 ayat (3),(4),(5), (6).
berkompromi, siap memberi dan menerima,  berbicara  secara  terbuka, memahami  perasaan  pihak  lain  dan memahami  kepentingan  dan  kebutuhan masing-masing  pihak.  Hal  ini  tentu berbeda  dengan  prosedur  dan  syarat- syarat  di  lembaga  peradilan  yang  telah baku  dan  para  pihak  tinggal  menjalani syarat-syarat tesebut.
Sebagai  konsekuensi  logis  dari cepatnya  prosedur  dan  fleksibelnya syarat-syarat APS maka akan menghemat waktu  dan  biaya.  Dengan  demikian  para pihak tidak  terkuras  energinya  hanya untuk  menyelesaikan permasalahan  yang dihadapinya,  selain  itu  para  pihak  dapat melanjutkan  kegiatan  usahanya  tanpa terbebani dalam hal waktu yang lama dan biaya  yang  besar.  Proses  penyelesaian melalui APS ini sebenarnya sesuai dengan asas penyelesaian sengketa yang sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan,  yang menjadi asas dalam proses peradilan. 17
Pemeliharaan hubungan baik berarti bahwa hubungan antara para pihak selama bersengketa  menjadi  beku  dapat  pulih kembali.  Hal  ini  karena  selama  proses penyelesaian sengketa, para pihak terlibat secara  aktif  dan  turut  menentukan  dalam proses  tersebut.  Selama  proses  tersebut masing-masing  pihak  akan  saling berkomunikasi, saling memahami
17 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit ., hal. 24
kebutuhan  dan  kepentingan  masing- masing  pihak.  Oleh  karena  proses  yang demikian,  hasil  yang  dicapai  juga merupakan  kesepakatan  yang  saling menguntungkan kedua belah pihak secara proporsional.
Hasil dari penyelesaian melalui APS ini  lebih  mudah  dikontrol  atau diperkirakan ( predictable ). Hal ini karena para pihak terlibat aktif dalam proses dan dalam  penentuan  prosedur  dan  syarat- syarat  penyelesaian  sengketa  tersebut, sehingga para pihak dapat memperkirakan bagaimana  hasil  yang  mungkin  dicapai dalam  proses  tersebut.  Hal  ini  berbeda dengan proses litigasi di peradilan, proses persidangan  yang  memakan  waktu  yang lama,  apalagi    pihak  yang  bersengketa melakukan  upaya  hukum  banding,  kasasi bahkan  sampai  ke  tahap  peninjauan kembali.  Masing-masing  pihak  tidak dapat  memperkirakan  bagaimana  dan kapan    putusan  yang  akan  dikeluarkan oleh majelis hakim.
Putusan yang dihasilkan dari proses perdamaian cenderung bertahan lama. Hal ini  disebabkan  penyelesaian  sengketa dilakukan secara kooperatif bukan dengan pendekatan  adversial  atau  pertentangan. Putusan  yang  dihasilkan  pada  dasarnya merupakan keputusan dari masing-masing pihak  yang  telah  disepakati  bersama, dengan  demikian  konsekwensi  dari putusan  tersebut,  pelaksanaannya  juga
akan  dilakukan  secara  sukarela  dan meminimalisir  konflik  yang  dapat  timbul dikemudian hari.
Bentuk penyelesaian melalui APS, dimulai  dari  pilihan  bentuk  penyelesaian, penentuan  syarat-syarat  penyelesaian  dan bagaimana  bentuk  keputusan  akhir  dari penyelesaian  sengketa  tersebut,    pada dasarnya  merupakan  kehendak  dari masing-masing  pihak  yang  disepakati. Dengan  demikian  substansi  dari  proses tersebut merupakan bentuk perjanjian. Hal demikian  sesuai  dengan  asas-asas  pokok perjanjian,  yaitu asas  konsensualisme, bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak  ( consensus ),  asas kekuatan mengikat perjanjian, bahwa para pihak  harus  memenuhi  apa  yang  mereka sepakati  dalam  perjanjian  yang  mereka buat,  dan  asas  kebebasan  berkontrak, bahwa  para  pihak  menurut  kehendak bebasnya  masing-masing  dapat  membuat perjanjian  dan  setiap  orang  bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki. 18

## C. Perdamaian  Dalam  Perkara  di Pengadilan
Perdamaian  secara  prinsip telah diatur  di  dalam  peraturan  perundang- undangan di Indonesia, tepatnya di dalam
18 Herlien  Budiono, Asas  Keseimbangan  bagi Hukum  Perjanjian  Indonesia ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 95.
Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata),  dan  Reglemen  Indonesia Yang  Diperbarui  (“HIR”).  Selain  itu, konsep  perdamaian  tersebar  di  berbagai peraturan  perundang-undangan  lain,  di antaranya  di  dalam  undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial,  undang-undang  arbitrase  dan alternatif  penyelesaian  sengketa,  dan undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan bahwa Perjanjian Perdamaian adalah  suatu  perjanjian  dengan  mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan  atau  menahan  suatu  barang, mengakhiri  suatu  perkara  yang  sedang bergantung  atau  mencegah  timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan  jika  dibuat  secara  tertulis. Dalam  perdamaian  tersebut  kedua  belah pihak  saling  melepaskan  sebagian tuntutan  mereka,  demi  untuk  mengakhiri suatu  perkara  yang  sedang  bergantung atau  untuk  mencegah  timbulnya  suatu perkara.  Ia  adalah  suatu  perjanjian “formal”  karena  ia  tidak  sah  dan karenanya  tidak  mengikat kalau  tidak diadakan  menurut  suatu  formalitas tertentu,  yaitu ia  harus  diadakan  secara tertulis. Dengan kata lain, yang dimaksud “perjanjian  perdamaian”  ialah  perjanjian yang  harus  dibuat  secara  tertulis,  jika ingin mempunyai akibat hukum
sebagaimana  diatur  di  dalam  perundang- undangan.
Akta  perdamaian  dapat  di  bagi dua, Akta perdamaian dengan persetujuan hakim atau acta van vergelijk .  Pasal 130 H.I.R menghendaki penyelesaian sengketa secara  damai  , menyatakan : “Jika  pada hari  yang  ditentukan    kedua  belah  pihak datang  maka Pengadilan  Negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka. Bahwa putusan akta perdamaian memiliki  kekuatan  sama  seperti  putusan yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.” Demikian  pula  menurut  ketentuan  Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata, bahwa segala perdamaian  di  antara  pihak  suatu kekuatan  seperti  putusan  Hakim  dalam tingkat yang penghabisan.
Secara  umum  suatu  putusan  baru memiliki  kekuatan  hukum  tetap,  apabila terhadapnya sudah tertutup upaya hukum. Biasanya  agar  suatu  putusan  memiliki kekuatan  yang  demikian,  apabila  telah ditempuh  upaya  banding  dan  kasasi. Namun terhadap putusan akta perdamaian,  undang-undang  sendiri  yang melekatkan  kekuatan  itu  secara  langsung kepadanya.  Segera  setelah  putusan diucapkan,  langsung  secara inheren pada dirinya  berkekuatan  hukum  tetap, sehingga  perdamaian  itu mempunyai kekuatan  hukum  yang  sama  dengan
putusan  hakim  yang  berkekuatan  hukum tetap. 19
Akta  perdamaian  yang  didasarkan atas putusan Majelis Hakim di pengadilan sudah  mempunyai  kekuatan  eksekutorial. Apabila  salah  satu  pihak  tidak  mentaati atau tidak melaksanakan isi yang tertuang dalam akta perjanjian perdamaian tersebut tersebut  secara  sukarela  maka  dapat diminta  eksekusi  kepada  pengadilan negeri, sehingga Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan  pelaksanaan  eksekusi. Putusan  tersebut  tidak  dapat  upaya banding maupun kasasi.
Akta perdamaian tanpa persetujuan  hakim  atau acta  van  dading .
Dading adalah suatu perjanjian ( overeenkomst )  yang  tunduk  pada  Buku III  KUH  Perdata, oleh  karenanya  sejalan dengan  ketentuan  Pasal  1338  KUH Perdata,  alinea  pertama, dading sebagai suatu  perjanjian, sepanjang dibuat  secara sah ( wettiglijk ) mengikat para pihak yang membuatnya  sebagai  undang-undang ( strekken  degenen  die  dezelven  hebben aangegaan  tot  wet ).  Jadi,  asalkan dading tersebut,  sebagai  suatu  perjanjian,  dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320  KUH  Perdata  mengenai  syarat sahnya perjanjian : kesepakatan ( toestemming / mutual consent ); kecakapan
( bekwaamheid / quality );  hal  tertentu
19 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata , (Jakarta : Sinar  Grafika, 2008) hlm . 279-280
( bepaalde onderwerp / certain object ); dan kausa yang halal ( geoorloofde oorzaak / licit cause ).
Dengan  demikian, dading hanya dapat  dibatalkan  atau  ditarik  kembali bilamana  : Para  pihak  yang  terikat  oleh dading menyepakati  pembatalan  atau penarikan kembali kesepakatannya tersebut ( met wederzijdsche toestemming ) .
Atas  dasar  suatu  alasan  yang sah  yang menurut undang-undang dinyatakan cukup  untuk  pembatalan  atau  penarikan kembali  tersebut  ( uit  hoofde  der  redenen welke  de  wet  daartoe voldoende verklaart ), Pasal 1338 KUH Perdata.
Dalam  akta  perdamaian, terdapat dua istilah acta van dading dan acta van vergelijk .  Di  kalangan  para  hakim  lebih cenderung menggunakan acta van dading untuk  akta  perdamaian  yang  dibuat  para pihak  tanpa  atau  belum mendapat pengukuhan  dari  hakim. Sedangkan acta van  vergelijk adalah  akta  yang  telah memperoleh pengukuhan dari hakim.
Pada dasarnya, substansi perdamaian dapat dilakukan secara bebas oleh  para  pihak,  namun  undang-undang telah mengatur berbagai jenis perdamaian yang  tidak  boleh  dilakukan  oleh  para pihak. Apabila hal berikut dilakukan maka perdamaian  itu  dapat  dimintakan
pembatalan  kepada  pengadilan,  yaitu : 20
Perdamaian  tentang  telah  terjadinya kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan  atau  pokok  perkara, Perdamaian  yang  telah  dilakukan  dengan cara  penipuan  atau  paksaan, Perdamaian mengenai  kekeliruan  duduknya  perkara tentang suatu alas hak yang batal, kecuali bila  para  pihak  telah  mengadakan perdamaian  tentang  kebatalan  itu  dengan pernyataan  tegas, Perdamaian  yang diadakan  atas  dasar  surat-surat yang kemudian  dinyatakan  palsu, Perdamaian mengenai  sengketa  yang  sudah  diakhiri dengan suatu keputusan hakim yang telah memperoleh  kekuatan  hukum  yang  pasti, namun  tidak  diketahui  oleh  kedua  belah pihak  atau  salah  satu  pihak.  Akan  tetapi, jika  keputusan  yang  tidak  diketahui  itu masih dimintakan banding maka perdamaian  mengenai  sengketa  yang bersangkutan adalah sah, dan Perdamaian hanya  mengenai  suatu  urusan,  sedangkan dari surat-surat yang ditemukan kemudian ternyata salah satu pihak tidak berhak atas hak itu.
Perdamaian  yang  dilakukan  oleh para pihak mempunyai kekuatan mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir,  baik  itu  putusan  kasasi  maupun peninjauan kembali. Perdamaian itu tidak
20 Salim, Hukum  Kontrak  Teori    dan    Teknik Penyusunan    Kontrak ,cet.3,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2006. hlm. 94
dapat dijadikan dengan alasan pembatalan bahwa  kekeliruan  mengenai  hukum  atau dengan  alasan  bahwa  salah  satu  pihak dirugikan.
Berdasarkan  PERMA  Nomor  1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4 ayat (1), menyatakan bahwa “Semua  sengketa  perdata  yang diajukan  ke  Pengadilan  termasuk  perkara perlawanan  ( verzet )  atas  putusan verstek dan  perlawanan  pihak  berperkara  ( partij verzet ) maupun  pihak  ketiga  ( derden verzet )  terhadap pelaksanaan  putusan yang  telah  berkekuatan hukum tetap, wajib  terlebih  dahulu  diupayakan penyelesaian melalui  Mediasi,  kecuali ditentukan  lain  berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.”
Demikian  pula dalam  Pasal  36 ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  :  Para  Pihak dengan  atau  tanpa  bantuan  Mediator bersertifikat  yang  berhasil  menyelesaikan sengketa  diluar  Pengadilan  dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan  Kesepakatan  Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh  Akta  Perdamaian  dengan cara mengajukan gugatan.

## 3. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian  yang  telah dijabarkan  diatas  dapat  disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah yang berakhir pada tercapainya  perdamaian pada  dasarnya memiliki  nilai  yang  luhur  yang  telah dipraktekkan  dan  bersumber  dari  hukum yang  berkembang  didalam  masyarakat. Mekanisme  penyelesaian  tersebut  berupa musyawarah  untuk  mencapai  mufakat yang  dilaksanakan  dengan  mengedepan- kan  semangat  kekeluargaan  serta kesadaran  untuk  tidak  sekedar  memutus perkara dengan berorientasi menang kalah (win-loss ), melainkan lebih pada menyelesaikan  masalah  yang  berorientasi kemenangan  bersama  ( win-win  solution ).
Diantara  keunggulan  dari  penyelesaian sengketa  dengan  cara  perdamaian  ini adalah  sifat  kesukarelaan  dalam  proses, prosedur  yang  cepat,  putusan  non yudisial, bersifat rahasia, fleksibel, hemat waktu dan biaya, pemeliharaan hubungan baik,  lebih  mudah  dikontrol  dan  putusan yang  cenderung  bertahan  lama. Upaya perdamaian ini  harus  terus  didorong  dan diupayakan,  walaupun  perkara  tersebut telah  masuk  dalam  proses  pemeriksaan perkara di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Dominikus  Rato, Dunia  Hukum  Orang Osing , LaksBang
Mediatama,
Yogyakarta, 2009
Herlien  Budiono, Asas  Keseimbangan bagi  Hukum  Perjanjian  Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
Khotibul  Umam, Penyelesaian  Sengketa di Luar Pengadilan , Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2010
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , Sinar  Grafika, Jakarta, 2008
Moch.  Basarah, Prosedur  Alternatif Penyelesaian  Sengketa- Arbitrase Tradisional  dan  Modern  (online ), Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum
Dalam Pembangunan,
Alumni, Bandung, 2002.
Salim, Hukum Kontrak Teori  dan  Teknik Penyusunan Kontrak , Sinar  Grafika, Jakarta, 2006.
Sudikno  Mertokusumo ,  Hukum  Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1985
Suyud  Margono, Alternative  Dispute Resolution  ADR  &  Arbitrase,  Proses Pelembagaan  dan  Aspek  Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004
Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUH Perdata)

## Het Herziene  Indonesisch  Reglement
(H.I.R.)
Undang-Undang No.  30  tahun  1999
Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Perma  No.  1  Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_ Dispute_Resolution

## BIODATA SINGKAT PENULIS
SUPIANTO, S.H.,  M.H. adalah  Dosen tetap  pada Fakultas  Hukum  Universitas Islam  Jember.  Menyelesaikan  pendidikan sarjana pada  Fakultas Hukum Universitas Islam  Jember  dan  Magister  Hukum  pada Program  Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2013.