## IMPLEMENTASI  SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) PADA PEMERINTAHAN GAMPONG BLANG NEUANG KECAMATAN BEUTONG KABUPATEN NAGAN RAYA
Nila Trisna 1
Reli Wahyuni 2
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
1 nilatrisna@utu.ac.id Alumni Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Teuku Umar
2 rellywahyuni@gmail.com

## Abstract
The  application  is  aimed  at  village  government  officials  to  facilitate  the  management  of Village Finance. This study uses normative juridical methods and Empirical Juridical This study  uses  normative  legal  research  methods.  The  research  material  is  analyzed  with  a qualitative  approach,  with  the  aim  of  understanding  the  meaning  of  the  collected  legal material,  which  is  then  interpreted  normatively,  logically  and  systematically  by  using  the inductive  method. In  the  implementation  of  the  Village  Financial  System  Application (SISKEUDES) there are still constraints on how to collect data on the siskeudes. So that the implementation  of  the  Village  Financial  System  Application  (SISKEUDES)  has  not proceeded as expected by the Statutory Regulations.
Keywords: Implementation, siskeudes, Gampong government

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintahan Gampong perlu  terus  dikembangkan  sesuai  dengan  kemajuan  masyarakat Gampong dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Gampong karena adanya gerakan pembangunan Gampong perlu diimbangi pula dengan  pengembangan  kapasitas  pemerintahan Gampongnya,  sehingga  keinginan mempertahankan posisi tawar menawar dengan pihak luar Gampong yang relatif seimbang dapat terus dipertahankan. 1
Dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa menyebutkan Desa adalah Kesatuan masyarakat  hukum  yang memiliki batas wilayah  yang berwenang untuk  mengurus  dan  mengatur  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat  setempat,  hak  asal  usul  dan/atau  hal  tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan uraian ketentuan tersebut, desa merupakan suatu kesatuan hukum  yang secara sah  dan  dilindungi,  dimana  perangkat  desa  berhak  dan  berwenang  mengatur  pemerintahan serta  kepentingan  masyarakat  setempat. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa  yang  bertujuan  untuk  membentuk  Pemerintah Gampong yang  bertanggungjawab, terbuka, efisien dan efektif, sehingga dapat memajukan perekonomian masyarakat Gampong untuk  mengurangi    kesenjangan  Pembangunan  Nasional.  Maka Gampong memiliki  hak penuh  di  bidang  penyelenggaraan  pelaksanaan  Pemerintah Gampong Pembinaan Kemasyarakatan,  dan  Pemberdayaan  Masyarakat Gampong sesuai  dengan  prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Gampong.
Pada  saat  ini,  peran  dan  tanggungjawab  pemerintah Gampong Blang  Neuang sangat dibutuhkan  untuk  menunjang  semua  bentuk  kegiatan  pembangunan.  Untuk  dapat menjalankan  peranannya  secara  efektif  dan  efisien,  Pemerintah Gampong Blang  Neuang harus  dikembangkan  sesuai  dengan  perkembangan  zaman    masyarakat Gampong dan  juga lingkungan  sekitarnya.  Dengan  kata  lain,  perubahan  sosial  yang  terjadi  pada  masyarakat Gampong Blang Neuang harus setara dengan kemajuan perubahan dan perkembangan yang ada  pada  daerah  lain  sehingga Gampong dan  masyarakat Gampong Blang  Neuang tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan akan tetapi dapat memposisikan dirinya sebagai salah satu pelaksana pembangunan.
Pelaksanaan Keuangan  Desa diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  114  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pembangunan  Desa,  dikatakan  Bahwa: ” Keuangan Desa merupakan segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang atau  semua  sesuatu  baik  berupa  uang  atau  barang  yang  dapat  dijadikan  milik  desa  yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  desa”.  Sedangkan  anggaran pendapatan  dan  belanja  desa  yang  disebut  APB Desa  adalah    rencana  keuangan  tahunan Pemerintah Gampong.  Ruang  lingkup  pengelolaan Keuangan  Desa meliputi  perencanaan,
1 Wasistiono, Sadu. 2006, Prospek Pengembangan Desa , CV.Fokusmedia,Bandung
pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban Keuangan  Desa,  yang keseluruhannya diperuntukkan dalam memenuhi kebutuhan desa tersebut demi terwujudnya pembangunan desa ke arah yang lebih baik 2 .
Dengan  adanya  kebijakan  dana  desa  diharapkan  perekonomian  dan  kesejahteraan masyarakat  dapatmeningkat.  Namun  demikian  alokasi  dana  desa  pada  tiap  tahunnya  terus meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Pusat  menerapkan  sistem  yang  berbasis  online  untuk  pemerintahan Gampong yaitu siskeudes. Siskeudes adalah aplikasi  yang dikembangkan bersama dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman pembangunan desa sebagai salah satu alat dalam mempertanggungjawabkan Keuangan  Desa sehingga  hasil  yang  diterima  dari  penggunaan sistem aplikasi tersebut akan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dikeluarkannya kebijakan  siskeudes  dari  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  untuk menggantikan  sistem  yang  sebelumnya  sudah  tidak  relevan  sehingga  dengan  penerapan kebijakan  siskeudes  dapat  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  pemerintah  dan  masyarakat dalam pengelolaan Keuangan Desa. 3
Berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan oleh peneliti di Gampong Blang Neuang permasalahannya  adalah  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  paham  di  bidang teknologi  serta  minimnya  pelatihan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  mengenai pengelolaan Aplikasi  Sistem Keuangan  Desa (Siskeudes) sehingga  peran  dan tanggungjawab  yang  diterima  oleh  Pemerintah Gampong Blang  Neuang belum  sesuai dengan  Sumber  Daya  Manusia  yang  dimiliki  pada Gampong tersebut. Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah nya adalah :
1. Bagaimana  Implementasi  Aplikasi  Sistem Keuangan  Desa (SISKEUDES)  pada Gampong Blang Neuang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya?
2. Faktor-faktor  apa  saja  yang  menjadi  kendala  terhadap  penerapan  Sistem Keuangan Desa?
2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dan  Yuridis  Empiris Kajian  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif (legal  research), yaitu. Kajian yang mengacu  kepada  asas-asas, konsep-konsep  hukum, norma-norma hukum yang  terdapat dalam  peraturan  perundang undangan 4 . Oleh  karena  itu,  kajian  bersifat  preskriptif,  yaitu suatu  proses  mencari  dan menemukan  praktik  di  dalam  masyarakat  sebagai  implementasi hukum berdasarkan kreativitas dan kearifan masyarakatan guna menjawab persoalan hukum dan  adminstrasi  pengelolaan keuangan Gampong yang  baik. Pendekatan  yang  digunakan dalam  kajian  ini,  yakni  pendekatan  perundangan-undangan (state  approach), dan pendekatan konsepsional (concept approach), dengan mengkaji bahan penelitian yang terdiri dari  bahan  hukum primer,  sekunder dan  tertier. Bahan  penelitian dianalisis  dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk memahami makna dari bahan hukum yang telah
2 Mardiasmo.2009.Akutansi Sektor Publik. Edisi IV Yogyakarta: BPFE PT Remaja Rosda karya
3 Komara, Asep, 2005. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem       Informasi    Akutansi. Universitas Swadaya Gunung Jati
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 22.
dikumpulkan,yang  kemudian  ditafsirkan  secara  normatif,  logis  dan  sistematis  dengan menggunakan metode induktif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Implementasi Aplikasi  Sistem Keuangan  Desa (Siskeudes)  Pada    Pemerintahan Gampong Blang Neuang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya
Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ditujukan kepada aparat pemerintahan desa untuk  memudahkan  pengelolaaan Keuangan  Desa mulai  dari  tahap  perencanaan  hingga tahap  pelaporan/pertanggungjawaban.  Prosedur  penggunaan Aplikasi  Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) oleh  Pemerintahan  desa  dilakukan  melalui  permohonan  dari  Pemerintah Daerah untuk penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) kepada Kemendagri atau  perwakilan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  setempat.  Tujuannya adalah agar penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dilakukan  dengan  cara  memberikan  kode  SML  Pemerintah  Daerah  yang dikeluarkan  secara  resmi  oleh  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  dan Kemendagri. Adapun penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :

## a) Kepentingan Kelompok Sasaran
Kepentingan  kelompok  sasaran  merupakan  sejauhmana  kepentingan  kelompok  sasaran termuat  dalam  isi  kebijakan  sehingga  dapat  memberikan  pengaruh  yang  besar  terhadap implementasinya.  Sasaran  dari  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  harus  jelas  dan  spesifik sehingga    memudahkan  kelompok  sasaran  dalam  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  dengan adanya tujuan yang jelas dari suatu kebijakan maka tingkat keberhasilan dari suatu kebijakan tersebut  akan  lebih  mudah  untuk  diimplementasikan  oleh  sebab  itu  pentingnya  kelompok sasaran  memahami  isi  dari  kebijakan  yang  telah  ditentukan  supaya  dapat  melaksanakan suatu kebijakan tersebut secara maksimal.
Mengenai kelompok sasaran yang dituju dari kebijakan ini adalah bendahara Gampong bagaimana  pelaksanaan  suatu  kebijakan  yang  di  implementasikan  memberi  dampak  yang baik  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  sehingga  dengan  kebijakan  yang  telah ditetapkan  aparat  desa  dapat  memahami  terhadap  pengelolaan  sistem Keuangan  Desa dengan  baik  berdasarkan  pemaparan  diatas  mengenai  kelompok  sasaran  dapat  diketahui bahwa  aparat  desa  harus  dapat  mencapai  tujuan  dan  sasaran  dari  kebijakan  yang  telah ditentukan.
Pelaksanaan  implementasi  sistem Keuangan  Desa atau  siskeudes  pada  pemerintahan Gampong Blang Neuang dimaksudkan sebagai salah satu langkah strategis untuk memenuhi pertanggungjawaban  dana  desa  sesuai  dengan  arah  kebijakan  Peraturan  Mentri  Dalam
Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun sasaran kebijakan tersebut untuk memudahkan aparat Gampong dalam pengelolaan Keuangan Desa yang tiap tahunnya  semakin  meningkat  serta  dapat  meningkatkan  kualitas  kinerja  aparat Gampong dalam  membuat  laporan  keuangan  pada  tiap  tahun  sebagai  bukti  keuangan  yang  telah digunakan untuk pembangunan Gampong.

## b) Manfaat yang diterima Kelompok
Keberhasilan implementasi kebijakan harus memperhatikan kepada siapa program itu ditujukan  yaitu  bendahara Gampong dalam  hal  ini  aparat Gampong Blang  Neuang dapat mengetahui  betapa  pentingnya  proses  implementasi  kebijakan  itu  sendiri  berorientasi terhadap kinerja  pemerintah Gampong.  Kebijakan  mengenai  penerapan  aplikasi Keuangan Desa telah  memberi  manfaat  yang  cukup  signifikan  terhadap  kemajuan  dan  peningkatan kesejahteraan  untuk  aparatur Gampong dengan  harapan  kedepannya Gampong dapat menjadi lebih mandiri dan aparat Gampong mampu melaksanakan program Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara maksimal.
Dalam  menjalankan  suatu  kebijakan    manfaat  yang  diterima  kelompok  merupakan manfaat yang didapatkan terhadap implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan. Sasaran program  siskeudes  adalah  alasan  kenapa  sebuah  program  yang  diciptakan  dan  dibuat  oleh pemerintah  untuk  memperbaiki  dan  menggantikan  sebuah  program  lama  yang  sudah  tidak relevan  dan  sudah  tidak  efektif  penerapannya.  Berdasarkan  hasil  dari lapangan  banyak manfaat  yang  diberikan  oleh  program  siskeudes  yaitu  keuangan  yang  diberikan  kepada Gampong oleh  pemerintah  pusat  maupun  provinsi  bisa  digunakan  dengan  sebaik  mungkin dan tidak disalahgunakan dan dengan adanya siskeudes dapat membantu aparatur Gampong untuk menyusun dengan cepat Laporan Keuangan Desa sehingga bisa siap dalam beberapa hari  yang  sebelumnya  pada  saat  memakai  sistem  yang  manual  membutuhkan  waktu  yang lama    sampai  dalam  penyusunan Laporan  Keuangan  Desa dengan  membutuhkan  waktu berminggu  untuk  penyusunan  satu Laporan  Keuangan  Desa.  dengan  adanya  siskeudes Laporan  Keuangan  Desa menjadi  lebih  tertata  rapi  dan  dengan  adanya Aplikasi  Sistem Keuangan  Desa (Siskeudes) maka  aparatur Gampong menjadi lebih bertanggungjawab dan transparansi  terhadap Keuangan  Desa kepada  masyarakat Gampongsehingga  masyarakat Gampong mengetahui  kemana  saja Keuangan  Desa digunakan  oleh  aparatur Gampong dalam mewujudkan pembangunan Gampong yang lebih baik.

## c) Derajat Perubahan yang Diinginkan
Derajat perubahan yang diinginkan merupakan sejauhmana perubahan yang dihasilkan dari  penerapan  program Aplikasi  Sistem Keuangan  Desa (Siskeudes) tersebut, sehingga sesuai dengan target yang telah ditentukan.Sesuai dengan ketentuan pasal 72 ayat 1 huruf d Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang  menyatakan  bahwa  pendapatan desa  salah  satunya  bersumber  dari  alokasi  dana  desa  yang  merupakan  bagian  dari  dana
perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya pasal yang sama ayat 4 menyatakan bahwa  alokasi  dana  desa  paling  sedikit  10%  dari  dana  perimbangan  yang  diterima kabupaten/kota  dalam  APBD  setelah  dikurangi  dana  alokasi  khusus.  Dengan  ketentuan tersebut  diharapkan  desa  dapat  berkembang  secara  lebih  optimal  dan  mampu  membangun desanya  sesuaikebutuhan  yang  ada  didesanya  masing-masing  dalam  perkembangannya pengelolaaan Keuangan  Desa menghadapi  persoalan  yang  rumit  baik  dari  sisi  teknis pengalokasiannya maupun teknis penyalurannya.

## d) Dampak Perubahan
Dari  hasil  penelitian  dampak  perubahan  dengan  adanya  sistem Keuangan  Desa pada Gampong Blang  Neuang ialah  pada  aspek  sarana  yang  ada  untuk  digunakan  dalam pengelolaan Keuangan Desa seperti komputer dan jaringan internet yang dibutuhkkan dalam penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bendahara Gampong lebih mudah dalam  mencantumkan  program-program  yang  telah  dijalankan  dan  data  program    yang belum dilakukan.

## e) Letak Pengambilan Keputusan
Letak pengambilan keputusan merupakan sejauhmana perubahan yang didapatkan dari penerapan  kebijakan  tersebut  maka  dari  hal  tersebut  pemerintah  desa  wajib  melaksanakan program yang telah ditentukan dan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban APBDesa laporan  ini  dihasilkan  dari  suatu  siklus  pengelolaan Keuangan  Desa yang  dimulai  dari tahapan  perencanaan  dan  penganggaran,  pelaksanaan  dan  penatausahaan  hingga  pelaporan dan  pertanggungjawaban  pengelolaan Keuangan  Desa.  Dalam  tahap  perencanaan, penganggaran  dan  pengambilan  keputusan  pemerintah  desa  harus  melibatkan  beberapa aparat desa dan juga masyarakat desa yang direprentasikan oleh Badan Pemberdayaan Desa (BPD),  sehingga  program  kerja  dan  kegiatan  yang  disusun  dapat  mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan  yang dimilki oleh desa tersebut.
Selain itu pemerintah desa juga harus bisa menyelenggarakan pencatatan atau minimal melakukan  pembukuan  atas  transaksi  keuangannya  sebagai  wujud  pertanggungjawaban keuangan  yang  telah  dilakukan.  Sebelum  melakukan  pengambilan  keputusan  seharusnya dapat melihat dari sumber daya manusia yang akan dilibatkan apakah sudah memadai untuk menerapkan  suatu  kebijakan  yang  nantinya  dapat  memenuhi  dari  target  kelompok  sasaran yang  telah  ditetapkan  namun  demikian  peran  dan  tanggungjawab  yang  diterima  oleh  para aparat  desa  belum  diimbangi  dengan  sumber  daya  manusia  yang  memadai  baik  dari  segi kualitas  maupun  kuantitas  maka  solusi  yang  harus  dilakukan  adalah  dengan  adanya pelatihan yang diberikan supaya dapat menunjang kapasitas SDM yang maksimal setidaknya sebelum  keputusan  diambil  untuk  penerapan  aplikasi  harus  dilihat  terlebih  dahulu  para
pelaksana  kebijakan  apakah  sudah  memenuhi  target  sehingga  pencapaian  dari  kebijakan dapat dilakukan dengan maksimal.

## f) Pelaksanaan Program
Pelaksanaan  program  merupakan  proses  pelaksanaan suatu  program  harus  didukung dengan  adanya  pelaksana  yang  memiliki  kemampuan  dalam  suatu  bidang  supaya  dapat mencapai keberhasilan dari suatu kebijakan maka salah satu unsur penting dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan adanya unsur pelaksana organisasi maupun perorangan yang  bertanggungjawab  dalam  pengelolaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan  dari  proses implementasi  kebijakan  maka  dari  itu  dalam  pelaksanaan  program Aplikasi  Sistem Keuangan  Desa (Siskeudes) dibutuhkan  perencanaan  yang  matang  sehingga  pelaksanaan program aplikasi siskudes yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

## g) Sumber Daya yang dilibatkan
Sumber  daya  yang  dilibatkan  merupakansebuah  program  dari  kebijakan  harus didukung dengan sumber daya  yang memadai dalam pelaksanaan program suatu kebijakan tersebut  supaya  pelaksanaanya  dapat  berjalan  dengan  baik.  Sumber  daya  yang  digunakan untuk  pelaksanaan  aplikasi Keuangan  Desa harus  memliki  Syarat  tertentu  sehingga  dapat berjalannya  suatu  organisasi  adalah  kepemilikan  tehadap  sumber  daya  implementasi kebijakan  akan  tidak  efektif  apabila  para  implementor  sumber  daya  yang  penting  kurang untuk melaksanakan kebijakan.
Pelaksanaan program Keuangan Desa yang seharus mempunyai kompetensi yang baik dalam pengelolaan keuangan mengingat besarnya dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat  pada  tiap  tahunnya  terus  meningkat  maka  dalam  menjalankan  suatu  kebijakan  atau program  harus  didukung  dengan  adanya  pelaksana  kebijakan  yang  kompeten  dan  kapabel demi  keberhasilan  suatu  kebijakan.  Dan  ini  sudah  harus  terpapar  atau  terdata  dengan  baik apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci agar keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam melaksanakan tugasnya.
Pelatihan  secara  khusus  sangat  diperlukan  untuk  menunjang  kemampuan  bendahara Gampong Blang  Neuang dalam  mempertanggungjawaban Keuangan  Desa dan meminimalisirkan ketidakmampuannya dalam pengelolaan aplikasi tersebut karena Aplikasi Sistem Keuangan  Desa (Siskeudes) pada  tiap  tahunnya  semakin  susah  untuk  dipahami sehingga  dengan  adanya  bantuan  dari  pihak  pendamping  kecamatan  untuk  saat  ini pengelolaan Aplikasi  Sistem Keuangan  Desa (Siskeudes) bisa  dilaksanakan  dengan  baik. Kebijakan  pengembangan  sumber  daya  perangkat Gampong selain  bertujuan  untuk meningkatkan wawasan perangkat Gampong sebagai abdi Negara dan juga abdi Masyarakat dalam  ukuran  yang  seimbang  juga  meningkatkan  profesionalisme  agar  aparat Gampong lebih  aktif  dan  efisien.  Untuk  itu  pengembangan  sumber  daya  aparat Gampong perlu dilakukan  karena  dengan  kegiatan  tersebut  akan  terjadi  peningkatan  kemampuan
kepemimpinannya maupun kemampuan pengabdiannya salah satu instrument penting dalam pengembangan  sumber  daya  aparat Gampong melalui  pendidikan  dan  pelatihan  yang diberikan oleh pemerintah daerah.

## 3.2. Faktor-faktor    Yang  Menjadi  Kendala  terhadap  penerapan  Sistem Keuangan Desa
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  diketahui  beberapa  faktor yang menjadi keendala dalam penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yaitu :
a. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Gampong
Menurut  hasil  data  penelitian dilapangan  bahwa  Sumber Daya Manusia  (SDM) Aparatur Gampong dalam  hal  ini  Bendahara Gampong (KAUR Keuangan) belum memahami  pengelolaan Aplikasi  Sistem Keuangan  Desa (Siskeudes) dikarenakan  faktor yang  utama  ialah kurangnya pemahaman dalam bidang  teknologi.  Faktor  Sumber  Daya Manusia  (SDM) Aparatur Gampong merupakan  instrumen  yang  sangat  penting  dalam menjamin  pelaksanaan aplikasi Sistem Keuangan  Desa (Siskeudes) untuk  dapat dilaksanakan dalam Pemerintahan Gampong.

## b. Training / Pelatihan dan Pendampingan
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Desa Blang  Neuang masih Minimnya pelatihan  yang diberikan  oleh Pemerintah Daerah  terhadap  pengelolaan aplikasi Sistem Keuangan  Desa (Siskeudes) tersebut sehingga berdampak kurang maksimalnya pelaksanaan program Sistem Keuangan  Desa (Siskeudes) sehingga membutuhkan  pendampingan  dalam  pembuatan Laporan  Keuangan  Desa dari pihak Kecamatan. Pelatihan  secara  khusus  sangat  diperlukan untuk  menunjang  kemampuan Bendahara Gampong (KAUR Keuangan) Blang  Neuang dalam  mempertanggung jawaban Keuangan  Desa dan sekaligus  dapat meminimalisir ketidakmampuan  Aparatur Gampong dalam  pengelolaan  aplikasi  tersebut. Dengan  adanya Pendamping dalam hal ini dilakukan oleh Kecamatan sehingga pengelolaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dapat dilaksanakan dengan baik.

## c. Akses/ Jaringan Internet
Berdasarkan  hasil penelitian lapangan, salah  satu  faktor terlambatnya    proses pengiriman  data  yang  akan  dikirim pada  pelaksanaan  program aplikasi  Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada Gampong Blang  Neuang, masih  terdapat  kendala  terkait  dengan jaringan internet  yang belum maksimal. Agar pengiriman data Laporan  Keuangan Desa ke pemerintah  daerah lebih  cepat, maka  Bendahara Gampong Blang Neuang harus mencari akses  internet ke Gampong lainnya. Dalam  hal  ini  Pemerintah  daerah  harus  benar-benar serius dalam menangani  hal  ini,  disebabkan dana  yang  diberikan oleh  pemerintah  Pusat untuk  setiap Gampong yang  berjumlah  sangat  besar, sehingga harus dikelola  dengan  baik salah  satunya  adalah pemerintah  pusat  mewajibkan  untuk  diterapkannya Aplikasi  Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) kepada pemerintah Gampong untuk dapat mengelola Keuangan
Desa tersebut  supaya  pemerintah Gampong dapat  menerapkan  prinsip  akuntabilitas. Untuk maksud tersebut diperlukan dukungan sarana teknologi informasi  yang memadai dan dapat diandalkan,  sehingga  memudahkan  penerapan program  aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes) pada Gampong Blang Neuang.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa implementasi  sistem Keuangan  Desa (SISKEUDES) pada  pemerintahan Gampong Blang Neuang belum terlaksana dengan baik yang masih dilaksanakan secara manual. Hal ini dapat terlihat  dari  hasil Laporan Keuangan Gampong Blang  Neuang yang  telah  berjalan  hampir dua  tahun  namun  masih belum  berjalan  secara  baik. Dalam pelaksanaan  Aplikasi  Sistem Keuangan  Desa (SISKEUDES) tersebut  masih terdapat kendala-kendala yang  sering ditemukan dilapangan adalah seperti minimnya pengetahuan dan pemahaman SDM aparatur Gampong khususnya Operator  dan Bendahara Desa (KAUR Keuangan) dalam bidang teknologi.  Terutama tentang  cara mengimput data  pada Aplikasi  Sistem Keuangan  Desa (SISKEUDES). Kurangnya  Training/pelatihan  dan  pendampingan  terhadap  Aparatur Gampong dalam pembuatan Laporan Keuangan Desa dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Pihak Kecamatan. Sehingga berdampak masih kurang  maksimalnya  pelaksanaan  program Sistem Keuangan  Desa (Siskeudes).  sedangkan Kendala  lainnya  adalah jaringan  internet yang belum  maksimal.  Untuk mengakses  jaringan  internet tersebut  Bendahara Gampong Neuang harus mencari  akses  internet ke Gampong lainnya.  Sehingga data Laporan Keuangan  Desa selalu terlambat  untuk dikirimkan  ke Pemerintah Daerah . Data-data  ini menunjukkan  bahwa pelaksanaan Aplikasi  Sistem Keuangan  Desa (SISKEUDES) tersebut belum berjalan seperti yang diharapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.
5. REFERENSI
Buku:
Komara, Asep, 2005, Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akutansi. Universitas Swadaya Gunung Jati, alfabeta,Bandung.
Mardiasmo, 2009, Akutansi Sektor Publik, Edisi IV Yogyakarta: BPFE PT Remaja Rosda karya
Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan RdanD, CV. Alfabeta, Bandung
Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Wasistiono, Sadu. 2006, Prospek Pengembangan Desa, CV. Bandung.Fokusmedia

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 PP Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN Permendagri Nomor 113 dan 114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa PMK Nomor 247 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Vol 3, No 1, April 2019 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id