## Journal of Law, Administration, and Social Science

## STRATEGI MANAJEMEN PERPAJAKAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI
Hutri Zara Azizil Tatnya¹, Siti Rachellia Imani², Tafrij Ahmad Wildany³, Nabila Aulia Zahirah⁴, Suparna Wijaya 5
1) 2110112170@mahasiswa.upnvj.ac.id , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2) 2110112184@mahasiswa.upnvj.ac.id 2 , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
3) 2110112186@mahasiswa.upnvj.ac.id , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 4) 2110112199@mahasiswa.upnvj.ac.id , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
5) sprnwijaya@gmail.com , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

## Abstract
The aim of this study is to determine the tax management strategy of PT ABC. This article uses a qualitative descriptive method by analyzing the tax management strategy of PT ABC. The data used in writing this article was obtained from various sources, such as the company profile of PT ABC and other reliable sources. Based on the results of the analysis, it is known that the tax payment method used by PT ABC depends on the type of tax that must be paid, such as Income Tax  (PPh),  Value  Added  Tax  (PPN),  and  Land  and  Building  Tax  (PBB).  Common  payment  methods  include  cash payments,  direct  deductions  from  employee  earnings,  or  through  a  tax  collection  system  established  by  the  tax authorities. In fulfilling its tax obligations, PT. ABC implements several strategies in its tax management, namely tax monitoring and compliance, tax planning, accurate tax reporting, tax risk management, involvement of tax consultants, and tax audits and dispute resolution. In addition, PT. ABC is expected to need to implement several other strategies so  that  the  implementation  of  strategic  management  in  companies  is  more  optimal,  including  maintaining  tax compliance, maintaining the accuracy of tax reporting, increasing tax knowledge, evaluating corporate structures, using tax technology, and maintaining communication with tax authorities.
Keywords: Tax Management, Tax Planning, Tax Saving

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi manajemen perpajakan PT ABC Artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan analisis terhadap strategi manajemen perpajakan pada perusahaan PT ABC. Data yang digunakan dalam penulisan artikel ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti profil perusahaan PT ABC  dan  sumber-sumber  terpercaya  lainnya.  Berdasarkan  hasil  analisis,  diketahui  metode  pembayaran  pajak  yang digunakan oleh PT ABC tergantung pada jenis pajak yang harus dibayarkan, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Metode pembayaran umum meliputi pembayaran tunai, pemotongan langsung dari pendapatan karyawan, atau melalui sistem pemungutan pajak yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, PT. ABC menerapkan beberapa strategi pada manajemen perpajakannya,  yaitu  pemantauan  dan  kepatuhan  perpajakan,  perencanaan  pajak,  pelaporan  pajak  yang  akurat, pengelolaan risiko perpajakan, keterlibatan konsultan pajak, serta audit pajak dan penyelesaian sengketa. Selain itu, PT. ABC diharapkan perlu menerapkan beberapa strategi lainnya agar penerapan manajemen strategi pada perusahaan lebih  optimal,  diantaranya  menjaga  kepatuhan  perpajakan,  menjaga  keakuratan  pelaporan  pajak,  meningkatkan pengetahuan perpajakan, evaluasi struktur perusahaan, menggunakan teknologi perpajakan, dan tetap berkomunikasi dengan otoritas pajak.
Kata Kunci: Manajemen Perpajakan, Penghematan Pajak, Perencanaan Pajak

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  pungutan  atau  iuran  anggaran  rakyat  berdasarkan  undang-undang  dan tidak  mendapat  balas  jasa.  Anggaran  pajak  ini  merupakan  salah  satu  pendapatan  negara.  Pajak memberikan kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak untuk memenuhi APBN (Halim et al., 2020).  Anggaran  pajak  tersebut  yang  nantinya  digunakan  untuk  pembangunan  dan  kepentingan publik. Penerapan pajak pada suatu negara dilaksanakan berdasarkan pada dasar-dasar perpajakan yang telah diterapkan (Putra, 2019). Dasar-dasar tersebut  menjadi  patokan dalam melaksanakan

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 3 No. 2, 2023
dan mengelola pemungutan pajak. Perpajakan memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting di suatu  negara.  Perpajakan  memiliki  fungsi  sebagai  hasil  pendapatan  negara  yang  nantinya digunakan  untuk  membiayai  keperluan  pembangunan.  Selain  itu  pemerintah  dapat  melihat  dan mengatur  pertumbuhan  ekonomi  dan  menjadikan  pajak  sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan ekonomi, seperti penanaman modal dalam maupun luar negeri.
Terdapat  beberapa  jenis  pajak  dalam  membiayai  pengeluaran  publik  dan  menjalankan fungsi-fungsi  negara.  Di  Indonesia,  ada  beberapa  jenis  pajak  yang  diterapkan,  yaitu  Pajak Penghasilan  (PPh).  Pajak  Penghasilan  sendiri  terbagi  menjadi  PPh  Badan  yang  dikenakan perusahaan  dan  PPh  Orang  Pribadi  yang  dikenakan  kepada  individu.  Selain  itu  ada  Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),  dan  Pajak  lainnya.  Menurut  (Putra,  2019)  secara  administratif,  pajak  dapat dikelompokkan  menjadi  pajak  langsung  dan  pajak  tidak  langsung.  Pajak  langsung  biasanya ditanggung oleh orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Sedangkan, pajak tidak langsung biasanya ditanggung oleh masyarakat sebagai konsumen.
Salah  satu  tujuan  menjalankan  usaha  yaitu  memaksimalkan  kesejahteraan  investor  atau pemegang saham, dengan cara memperoleh laba maksimum. Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba perusahaan. Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi laba perusahaan karena pajak pada perusahaan merupakan suatu beban atau biaya yang harus ditanggung perusahaan. Besarnya beban pajak yang harus ditanggung perusahaan dapat berdampak pada laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengelola dan meminimalkan beban pajak dengan cara meningkatkan strategi pada manajemen perpajakan perusahaan.
Strategi  manajemen  perpajakan  diterapkan  perusahaan  untuk  mengelola  kewajiban perpajakan perusahaan secara efektif dan efisien. Strategi manajemen perpajakan pada perusahaan dimanfaatkan  sebagai  optimalisasi  pembayaran  pajak  pada  perusahaan  dan  tetap  menerapkan hukum perpajakan yang berlaku. Salah satu strategi manajemen perpajakan pada perusahaan, yaitu menerapkan  perencanaan  perpajakan  ( Tax  Planning). Perencanaan  perpajakan  yang  baik  dapat membantu perusahaan dalam mengelola dan meminimalkan beban pajak namun tetap taat terhadap Undang-undang perpajakan yang berlaku.
Penelitian terdahulu terkait manajemen perpajakan diperoleh dari Hapsari et al (2023) yang melakukan  analisis  manajemen  perpajakan  untuk  jenis  usaha  ekspedisi,  yaitu  PT  DEF.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  PT  DEF  telah  menerapkan  berbagai  strategi  manajemen perpajakan  untuk  mengoptimalkan  kewajiban  pajak  dan  meminimalkan  risiko  pelaporan  pajak. Strategi manajemen perpajakan yang diterapkan PT DEF meliputi pengelolaan struktur perusahaan yang  baik,  perencanaan  pajak  yang  cermat,  dan  manajemen  risiko  perpajakan  yang  proaktif. Strategi - strategi ini telah perusahaan dalam mengoptimalkan pajak dan memastikan kepatuhan terhadap  peraturan  pajak  yang  berlaku.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  referensi  bagi perusahaan ekspedisi lainnya dalam mengembangkan strategi manajemen perpajakan yang efektif.
Selanjutnya Rika et al (2023) melakukan analisis manajemen perpajakan pada salah satu perusahaan asuransi. Implikasi yang dilakukan memastikan pelaporan keuangan sudah tepat juga membangun relasi dengan perusahaan sejenis untuk memperoleh informasi terkini terkait pajak.
Pada penelitian ini akan menganalisis strategi manajemen perpajakan pada perusahaan PT ABC.  PT  ABC  merupakan  perusahaan  swasta  milik  karyawan  independen  yang  berfokus  pada proyek rekayasa kompleks pada industri energi hulu dan menengah. Sejak tahun 2000, perusahaan telah berkolaborasi dalam berbagai proyek rekayasa multidisiplin, penelitian dan pengembangan, dan proyek operasional di beberapa sektor industri minyak, gas, dan energi panas bumi. PT ABC

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 3 No. 2, 2023
merupakan  salah  satu  wajib  pajak  dan  memiliki  kewajiban  pembayaran  pajak  sesuai  dengan peraturan  perpajakan  yang  berlaku.  Dalam  pengelolaan  pajaknya,  PT.  ABC  menerapkan merupakan  perusahaan  yang  kewajiban  pembayaran  pajaknya  menggunakan  PPh  21  dan menggunakan metode Net Method, yang dimana PPh 21 ditanggung perusahaan. PT. ABC tentunya menerapkan  beberapa  strategi  manajemen  perpajakan  dalam  perusahaan  untuk  memastikan kewajiban pajaknya dipenuhi secara efisien dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

## KAJIAN PUSTAKA Pengertian Pajak
Pajak adalah pembayaran wajib yang harus dilakukan oleh individu atau masyarakat kepada pemerintah  sesuai  dengan  undang-undang  (Ginting  &  Wijaya,  2018).  Pajak  tersebut  dikenakan tanpa adanya kompensasi langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat (Mochsen & Wijaya, 2021). Pajak secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat diurus oleh Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan bagian dari pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah diurus oleh kantor pajak daerah yang berada di tingkat pemerintah daerah. Pengertian pajak menurut undang-undang adalah iuran yang bersifat wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada kas negara. Meskipun pembayaran pajak ini tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, hasil dari pajak tersebut digunakan untuk pembangunan dan kepentingan negara (Wijaya, 2021). Pajak merupakan pembayaran yang sah dan dapat dipaksakan kepada masyarakat tanpa adanya imbalan apapun yang diberikan  kepada  pembayar  pajak  (Wijaya  &  Yerikho,  2021).  Dalam  penggunaannya,  pajak dialokasikan dan digunakan untuk memenuhi pengeluaran masyarakat secara umum, sesuai dengan kebijakan  dan  program  pemerintah.  Menurut  Djajadiningrat,  menyatakan  bahwa  pajak  adalah kewajiban untuk memberikan sebagian harta kepada kas negara sebagai akibat dari suatu keadaan, kegiatan,  atau  peristiwa  yang  memberikan  status  tertentu  (Gultom  et  al,  2022).  Namun,  negara tidak memiliki penguasaan langsung atas harta tersebut, tetapi digunakan untuk mempertahankan kesejahteraan  umum.  Pengertian-pengertian  tersebut  menggambarkan  pajak  sebagai  instrumen keuangan  yang  diperlukan  oleh  pemerintah  untuk  mendapatkan  pendapatan  dan  membiayai kegiatan pemerintahan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas.
Fungsi Pajak

## ● Fungsi Anggaran (Budgeter)
Penggunaan  pajak  sebagai  sumber  pendapatan  pemerintah  secara  efektif  dilakukan  dengan mengacu pada ketentuan dalam undang-undang perpajakan, agar dana tersebut dapat diarahkan dengan sebaik-baiknya ke kas negara (Taqiyyuddiin & Wijaya, 2021).
● Fungsi Mengatur (Regulator)
Pajak digunakan sebagai alat pengatur dan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu (Wijaya & Safira, 2021).
● Stabilitas
Pajak  digunakan  dalam  menjalankan  kebijakan  pemerintah.  Pajak  mempunyai  peran  dalam menjaga keseimbangan perekonomian negara (Ramadhan & Wijaya, 2020).
● Redistribusi Pendapatan
Pajak  digunakan  sebagai  pembiayaan  pembangunan  nasional  dengan  tujuan  meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan hidup masyarakat (Wijaya & Yerikho, 2021).

## Wajib Pajak
Wajib pajak merujuk pada individu atau entitas yang memiliki kewajiban untuk membayar, mengumpulkan, atau memotong pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 3 No. 2, 2023
(Cornelia & Wijaya, 2022). Status sebagai wajib pajak memberikan hak-hak dan kewajiban terkait perpajakan  berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku.  Wajib  pajak  dapat  dibedakan  menjadi  dua kategori utama, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi mencakup individu yang memiliki penghasilan di atas ambang batas penghasilan kena pajak. Setiap orang yang memenuhi kriteria tersebut wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Indonesia. Sementara itu, wajib pajak badan merujuk pada perusahaan dalam negeri yang telah memiliki NPWP dan memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Dengan demikian, konsep wajib pajak mengacu pada individu  atau badan  yang memiliki tanggung jawab untuk  memenuhi  kewajiban perpajakan dan berpartisipasi dalam sistem perpajakan di Indonesia.
Sistem Pemungutan Pajak
● Official Assessment System
Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak dengan besar pajak terutang diberikan kewenangan dan ditentukan oleh pemerintah (Fiskus) (Firmansyah & Wijaya, 2022).
● Self Assessment System
Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak dengan peran aktif wajib pajak menentukan  sendiri  besaran  pajak  yang  harus  dibayar  secara  mandiri.  Wajib  pajak  harus menghitung, menyetor, dan melaporkan. Pemerintah (fiskus) hanya berperan sebagai pengawas dalam aktivitas perpajakan (Wijaya & Santi, 2021).
● Withholding Assessment System
Withholding  Assessment  System merupakan  sistem  pemungutan  pajak  dengan  besar  pajak terutang diberikan kewenangan dan ditentukan oleh pihak ketiga (Wijaya et al, 2020).

## Tax Planning
Perencanaan  pajak  atau  dikenal  sebagai Tax  Planning ,  melibatkan  upaya  untuk merencanakan  pembayaran  pajak  agar  perusahaan  dapat  secara  efektif  dan  efisien  mengelola kewajiban perpajakan mereka (Pohan, 2017). Tax planning merupakan strategi perpajakan  yang digunakan oleh perusahaan untuk  menghindari konsekuensi  pajak  yang tidak diinginkan. Tahap awal dalam perencanaan pajak perusahaan adalah melakukan penelitian terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan guna memilih langkah-langkah penghematan yang sesuai. Perencanaan pajak merupakan suatu proses legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan meminimalkan beban dan kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

## Prepaid Tax
Prepaid Tax adalah pajak yang dibayar terlebih dahulu sebelum periodenya.

## Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak  penghasilan  merupakan  pajak  yang  dikenakan  pada  seluruh  penghasilan  yang diterima  oleh  wajib  pajak  (Wahyudi  &  Wijaya,  2022).  Penghasilan  tersebut  meliputi  segala penambahan kemampuan ekonomi yang digunakan untuk meningkatkan kekayaan individu atau entitas yang terkait, baik penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri dalam berbagai bentuk dan nama.

## Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah bentuk pajak yang dikenakan pada penghasilan yang  diperoleh  oleh  individu  wajib  pajak  di  dalam  negeri  (Jusikusuma  &  Wijaya,  2022). Penghasilan  tersebut  dapat  berasal  dari  berbagai  sumber  seperti  pekerjaan,  jasa,  jabatan,  dan kegiatan lainnya. PPh Pasal 21 mencakup penghasilan yang diterima oleh subjek pajak seperti gaji, bonus, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lainnya yang terkait dengan pekerjaan. PPh Pasal 21 melibatkan dua pihak yang terkait, yaitu pemberi kerja dan penerima penghasilan. Pemberi kerja

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 3 No. 2, 2023
bertanggung  jawab  untuk  memotong  pajak  dari  penghasilan  yang  dibayarkan  kepada  penerima, sedangkan penerima penghasilan akan menanggung beban pajak tersebut.
Metode Perhitungan PPh 21
● Net Method
Net  Method adalah  metode  pemotongan  pajak  dengan  perusahaan  menanggung  pajak penghasilan pasal 21 karyawan (Wijaya & Panjaitan, 2020).
● Gross Method
Gross Method adalah metode pemotongan pajak dengan karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan.
● Gross Up Method
Metode Gross Up adalah sebuah metode pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan kepada karyawan dengan jumlah yang sama dengan pajak penghasilan Pasal 21 yang akan  dipotong  (Wijaya  &  Melati,  2021).  Tujuan  dari  metode Gross  Up ini  adalah  untuk meningkatkan  motivasi  karyawan.  Dengan  memberikan  tunjangan  pajak  yang  setara, perusahaan  berharap  dapat  memotivasi  karyawan  dan  memberikan  dampak  positif  terhadap peningkatan produktivitas mereka.

## Pajak Penghasilan Pasal 23
PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong dari penghasilan atas modal, penyerahan jasa, penghargaan, hadiah, dan lainnya.

## Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut atas konsumsi untuk setiap barang dan jasa yang ada di Indonesia (Wijaya et al, 2020).

## METODE
Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan analisis terhadap strategi manajemen perpajakan pada perusahaan PT ABC. Data yang digunakan dalam penulisan artikel ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti profil perusahaan PT ABC dan sumber- sumber  terpercaya  lainnya.  Data-data  yang  diperoleh  dari  sumber-sumber  terpercaya  tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui sistem apa yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Dalam melakukan  penelitian  ini,  penulis  memastikan  bahwa  sumber-sumber  yang  digunakan  adalah sumber-sumber terpercaya dan valid. Selain itu, penulis juga melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PT  ABC  merupakan  salah  satu  wajib  pajak  dan  memiliki  kewajiban  pembayaran  pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di negara tersebut. Dalam mengelola perpajakan, perusahaan ini menerapkan beberapa strategi manajemen perpajakan untuk memastikan kewajiban pajaknya  dipenuhi  dengan  efisien  dan  sesuai  dengan  hukum.  Berikut  adalah  analisis  tentang strategi manajemen perpajakan yang mungkin diterapkan oleh PT ABC:

## Pemantauan dan Kepatuhan Perpajakan
PT ABC harus secara aktif memantau perubahan peraturan perpajakan yang terkait dengan operasi  bisnis  mereka.  Tim  keuangan  dan  akuntansi  perusahaan  harus  terus  memperbarui pengetahuan  mereka  tentang  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  dan  memastikan  bahwa  semua kewajiban perpajakan dipenuhi dengan tepat waktu dan benar.

## Journal of Law, Administration, and Social Science

## 1. Perencanaan Pajak
Perusahaan  harus  melakukan  perencanaan  pajak  yang  cermat  untuk  memastikan pengelolaan perpajakan yang efisien. Ini melibatkan identifikasi potensi insentif perpajakan yang  dapat  dimanfaatkan,  pemilihan  struktur  perusahaan  yang  optimal  dari  perspektif perpajakan,  dan  penggunaan  strategi  perpajakan  yang  sah  untuk  meminimalkan  beban pajak.
2. Pelaporan Pajak yang Akurat
PT  ABC  harus  menjaga  keakuratan  pelaporan  pajak  mereka.  Ini  mencakup  penyusunan laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  standar  perpajakan,  termasuk  pengungkapan  yang diperlukan. Pelaporan harus dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan mengikuti persyaratan pelaporan perpajakan yang berlaku.
3. Pengelolaan Risiko Perpajakan
Perusahaan harus secara proaktif mengelola risiko perpajakan yang mungkin dihadapi. Ini melibatkan  identifikasi  risiko,  penilaian  dampaknya,  dan  penerapan  langkah-langkah pengendalian yang tepat untuk mengurangi risiko tersebut. Pengelolaan risiko perpajakan juga  mencakup  pemantauan  perubahan  peraturan  perpajakan  dan  memastikan  kepatuhan terhadap persyaratan yang berlaku.
4. Keterlibatan Konsultan Pajak
PT  ABC  dapat  mempertimbangkan  untuk  menggandeng  konsultan  pajak  yang berpengalaman untuk memberikan panduan dan saran terkait perpajakan. Konsultan pajak dapat  membantu  dalam  menyusun  strategi  perpajakan  yang  efektif,  mengidentifikasi insentif  perpajakan  yang  berlaku,  dan  memberikan  nasihat  tentang  penyelesaian permasalahan perpajakan yang kompleks.
5. Audit Pajak dan Penyelesaian Sengketa
Perusahaan harus siap menghadapi audit pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak. Dalam hal ada sengketa perpajakan, PT ABC harus memiliki prosedur dan strategi yang baik untuk menghadapinya.  Ini  melibatkan  kolaborasi  dengan  konsultan  pajak  dan  advokat  yang kompeten  untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan  otoritas  pajak.  Dalam  hal  kewajiban pembayaran pajak, metode yang digunakan oleh PT ABC akan tergantung pada jenis pajak yang harus dibayarkan. Contoh jenis pajak yang mungkin diterapkan oleh perusahaan ini meliputi  Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan  (PBB).  Metode  pembayaran  pajak  yang  umum  digunakan  oleh  perusahaan meliputi pembayaran tunai, pemotongan langsung dari pendapatan karyawan, atau melalui sistem  pemungutan  pajak  yang  ditetapkan  oleh  otoritas  pajak  setempat.  Penting  untuk dicatat  bahwa  strategi  manajemen  perpajakan  dapat  beragam  tergantung  pada  kondisi keuangan, industri, dan peraturan perpajakan yang berlaku. PT ABC harus selalu mengikuti perkembangan  perpajakan  dan  bekerja  sama  dengan  otoritas  pajak  untuk  memastikan kepatuhan yang tepat.
6. Tarif Pajak PPh 21
Tarif  pajak  PPh  Pasal  21  adalah  tanggung  jawab  bagi  wajib  pajak  yang  memiliki pendapatan melebihi ambang batas PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) baik di dalam negeri maupun luar negeri. PPh Pasal 21 merupakan pemotongan pajak yang berlaku untuk penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, jabatan, dan kegiatan lainnya.
7. Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Pengaturan  mengenai  Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP),  yang  merujuk  pada  penghasilan bersih dari karyawan tetap dan penerimaan pensiun setelah dikurangi dengan Penghasilan

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 3 No. 2, 2023
Tidak  Kena  Pajak  (PTKP).  Namun,  perhitungan  PKP  untuk  karyawan  yang  tidak  tetap dilakukan dengan mengurangi penghasilan bruto mereka yang sudah dikurangkan dengan PTKP.
8. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Laki-laki / Perempuan Lajang Laki-laki Kawin Suami dan Istri (Digabung) TK/0        Rp54.000.000 K/0        Rp58.500.000 K/1/0        Rp112.500.000 TK/1        Rp58.500.000 K/1        Rp63.000.000 K/1/1       Rp117.000.000 TK/2        Rp63.000.000 K/2        Rp67.500.000 K/1/2       Rp121.500.000 TK/3        Rp67.500.000 K/3        Rp72.000.000 K/1/3        Rp126.000.000 9. Perubahan Tarif Progresif PPh 21
Lapisan Tarif Rentang Penghasilan (UU PPh) Tarif Rentang Penghasilan (UU HPP) Tarif I 0- Rp50.000.000 5% 0- Rp60.000.000 5% II Rp50.000.000 - Rp250.000.000 15% Rp60.000.000 - Rp250.000.000 15% III Rp250.000.000 - Rp500.000.000 25% Rp250.000.000 - Rp500.000.000 25% IV >Rp500 Juta 30% Rp500.000.000 - Rp5 Miliar 30% V - - >Rp5 Miliar 35% K/0 K/2 TK/0 K/2 GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT 13.000.000 6.000.000        3.200.000      3.100.000 TUNJANGAN PPh - TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA - HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA - PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA 254.000           225.772         222.543 PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA -
YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI
DAN THR - JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7) 13.000.000 6.254.000        3.425.772      3.322.543 BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSIUN 500.000 312.700           171.289         166.127 IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT 350.000           214.018         196.078 JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D 10) 500.000 662.700           385.307         362.205 JUMLAH PENGHASILAN NETO (8-11) 12.500.000 5.591.300        3.040.465      2.960.338 PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA - - - - JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) 150.000.000 67.095.600      36.485.585    35.524.052 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) K/2 58.500.000 67.500.000      54.000.000    67.500.000 PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15) 91.500.000 - - - PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN 7.725.000 PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA - PPh PASAL 21 TERUTANG 7.725.000 PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI 7.725.000 Sumber: data diolah

## 10. PPN Terutang
Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  merupakan  salah  satu  pajak  yang  penting  dalam sistem  perpajakan  suatu  negara  (Putri  &  Wijaya,  2022).  Dalam  hal  ini,  akan  dibahas pengaruh PPN pada PT ABC yang beroperasi di sektor energi, gas dan minyak bumi. PT ABC  adalah  perusahaan  yang  perusahaan  yang  bergerak  dalam  eksplorasi  dan  produksi sumber  daya  alam  khususnya  dalam  sumber  daya  minyak  bumi.  Dalam  menjalankan operasinya, PT ABC memahami dan menerapkan aturan PPN yang berlaku. PPN terutang dalam sektor pertambangan dihitung berdasarkan tarif PPN yang ditetapkan oleh otoritas pajak.  Tarif  PPN  untuk  pertambangan  adalah  11%.  Dalam  hal  ini,  PT  ABC  pada  bulan Februari 2023 menjual minyak bumi senilai Rp. 5.093.809.091, PPN terutang yang harus dibayarkan oleh PT ABC adalah Rp. 5.093.809.091 x 11% = Rp. 560.319.000.
PT ABC harus mencatat jumlah PPN terutang ini dan memasukkannya dalam faktur pajak.  Faktur  pajak  harus  mencantumkan  rincian  transaksi,  termasuk  deskripsi  barang, harga  jual,  jumlah  PPN  terutang,  dan  informasi  penting  lainnya  (Pardomuan  &  Wijaya, 2022).  Faktur  pajak  ini  penting  untuk  keperluan  pelaporan  dan  dapat  digunakan  oleh pelanggan sebagai dasar untuk mengklaim PPN masukan. PT ABC juga membuat laporan PPN terutang secara periodik sesuai dengan persyaratan perpajakan yang berlaku. Laporan ini mencakup rincian transaksi  penjualan, jumlah PPN terutang, dan informasi lain  yang diperlukan.  Perusahaan  Pertambangan  X  juga  harus  membayar  jumlah  PPN  terutang kepada otoritas pajak sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditentukan.

## 11. PPh Pasal 23
PPh  Pasal  23  adalah  pajak  penghasilan  yang  dikenakan  pada  penghasilan  yang diperoleh oleh perusahaan PT ABC dalam bentuk pembayaran kepada jasa konsultan PT SDS. Perusahaan PT ABC wajib memotong dan membayar PPh Pasal 23 atas pembayaran yang mereka berikan kepada jasa konsultan PT  SDS. PPh Pasal 23 dihitung berdasarkan

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 3 No. 2, 2023
tarif yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak. Tarif PPh Pasal 23 untuk pembayaran jasa konsultan adalah 2%. Perusahaan PT ABC harus memperhitungkan tarif yang berlaku dan menghitung  jumlah  PPh  Pasal  23  yang  harus  mereka  potong  dari  pembayaran  yang diberikan kepada jasa konsultan PT SDS. Selain kewajiban pemotongan dan pembayaran PPh  Pasal  23,  perusahaan  PT  ABC  juga  perlu  memenuhi  kewajiban  administratif  yang terkait.  Hal  ini  meliputi  pendaftaran  sebagai  pemotong  pajak,  penyampaian  laporan  PPh Pasal  23  secara  tepat  waktu,  serta  penyampaian  SPT  tahunan  (Surat  Pemberitahuan Tahunan)  yang  mencatat  transaksi  dan  jumlah  PPh  Pasal  23  yang  telah  dipotong  dari pembayaran kepada jasa konsultan PT SDS.

## PENUTUP Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang disampaikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. PT  ABC  menerapkan  beberapa  strategi  manajemen  perpajakan  untuk  memastikan kewajiban pajaknya dipenuhi dengan efisien dan sesuai dengan hukum. Strategi ini meliputi pemantauan dan kepatuhan perpajakan, perencanaan pajak, pelaporan pajak yang akurat, pengelolaan  risiko  perpajakan,  keterlibatan  konsultan  pajak,  serta  audit  pajak  dan penyelesaian sengketa.
2. PT  ABC  harus  memantau  perubahan  peraturan  perpajakan  yang  terkait  dengan  operasi bisnis mereka dan memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan dipenuhi dengan tepat waktu dan benar.
3. Perusahaan  juga  perlu  melakukan  perencanaan  pajak  yang  cermat  untuk  memastikan pengelolaan  perpajakan  yang  efisien,  termasuk  mengidentifikasi  potensi  insentif perpajakan,  pemilihan  struktur  perusahaan  yang  optimal,  dan  penggunaan  strategi perpajakan yang sah untuk meminimalkan beban pajak.
4. Penting  bagi  PT  ABC  untuk  menjaga  keakuratan  pelaporan  pajak  mereka,  termasuk penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar perpajakan dan pengungkapan yang diperlukan.
5. Perusahaan juga perlu mengelola risiko perpajakan dengan proaktif, mengidentifikasi risiko dan  menerapkan  langkah-langkah  pengendalian  yang  tepat  untuk  mengurangi  risiko tersebut.
6. Keterlibatan  konsultan  pajak  yang  berpengalaman  dapat  membantu  PT  ABC  dalam menyusun  strategi  perpajakan  yang  efektif,  mengidentifikasi  insentif  perpajakan,  dan memberikan nasihat tentang penyelesaian permasalahan perpajakan yang kompleks.
7. PT  ABC  harus  siap  menghadapi  audit  pajak  yang  dilakukan  oleh  otoritas  pajak  dan memiliki prosedur dan strategi yang baik untuk menghadapi sengketa perpajakan.
8. Metode pembayaran pajak yang digunakan oleh PT ABC tergantung pada jenis pajak yang harus dibayarkan, seperti  Pajak  Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Metode pembayaran umum meliputi pembayaran tunai, pemotongan langsung dari pendapatan karyawan, atau melalui sistem pemungutan pajak yang ditetapkan oleh otoritas pajak.
9. Tarif PPh Pasal 21 berlaku untuk penghasilan di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan tarifnya tergantung pada lapisan penghasilan yang berbeda.
10. PPN terutang dihitung berdasarkan tarif PPN yang ditetapkan oleh otoritas pajak, dan PT ABC harus mencatat jumlah PPN terutang dalam faktur pajak dan membuat laporan PPN terutang secara periodik.

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 3 No. 2, 2023
11. PPh Pasal 23 dikenakan pada pembayaran kepada jasa konsultan, dan tarifnya ditetapkan oleh otoritas pajak.

## Saran
Berikut  adalah  beberapa  saran  yang  dapat  dipertimbangkan  terkait  manajemen  perpajakan  PT ABC:
1. Jaga  kepatuhan  perpajakan:  Pastikan  bahwa  perusahaan  selalu  memantau  perubahan peraturan perpajakan dan memastikan kewajiban pajak dipenuhi sesuai dengan hukum. Ini meliputi pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan terkini dan pemantauan perubahan yang relevan.
2. Gunakan  jasa  konsultan  pajak:  Melibatkan  konsultan  pajak  yang  berpengalaman  dapat membantu  perusahaan  dalam  merencanakan  strategi  perpajakan  yang  optimal, mengidentifikasi insentif perpajakan yang tersedia, dan memberikan nasihat terkait dengan isu-isu perpajakan  yang kompleks. Konsultan pajak dapat membantu memastikan bahwa perusahaan tetap mematuhi peraturan perpajakan dan mengurangi risiko perpajakan.
3. Lakukan perencanaan pajak yang cermat: Identifikasi dan manfaatkan insentif perpajakan yang tersedia untuk mengoptimalkan struktur perusahaan dan meminimalkan beban pajak. Lakukan analisis pajak yang mendalam untuk mengidentifikasi peluang penghematan pajak yang sah.
4. Kelola  risiko  perpajakan:  Identifikasi  dan  kelola  risiko  perpajakan  perusahaan  dengan proaktif. Buat prosedur dan kebijakan yang tepat untuk mengurangi risiko perpajakan dan pastikan pengendalian internal yang efektif dalam hal pelaporan dan kepatuhan perpajakan.
5. Jaga keakuratan pelaporan pajak: Pastikan bahwa semua laporan perpajakan yang diajukan akurat dan sesuai dengan standar perpajakan yang berlaku. Lakukan pemeriksaan internal secara berkala untuk memverifikasi kepatuhan perpajakan dan ketepatan pelaporan.
6. Siapkan untuk audit pajak: Menyusun prosedur dan strategi yang baik untuk menghadapi audit  pajak  yang  dilakukan  oleh  otoritas  pajak.  Persiapkan  dokumen  dan  catatan  yang relevan agar dapat memberikan bukti yang memadai selama proses audit.
7. Tingkatkan  pengetahuan  perpajakan:  Pastikan  tim  keuangan  dan  pajak  perusahaan  terus mengikuti  perkembangan  terbaru  dalam  peraturan  perpajakan.  Tingkatkan  pengetahuan mereka melalui pelatihan dan pengembangan profesional agar dapat mengelola perpajakan dengan lebih efektif.
8. Evaluasi  struktur  perusahaan:  Secara  periodik,  evaluasi  struktur  perusahaan  untuk memastikan  bahwa  struktur  tersebut  tetap  relevan  dan  sesuai  dengan  tujuan  bisnis  serta peraturan perpajakan. Jika diperlukan, pertimbangkan restrukturisasi untuk mengoptimalkan manfaat perpajakan.
9. Gunakan  teknologi  perpajakan:  Manfaatkan  solusi  perangkat  lunak  perpajakan  yang  ada untuk membantu dalam pelaporan dan kepatuhan perpajakan yang efisien. Teknologi dapat membantu  mengotomatiskan  proses  perpajakan,  meningkatkan  akurasi,  dan  mengurangi kesalahan manusia.
10. Tetap  berkomunikasi  dengan  otoritas  pajak:  Jaga  komunikasi  yang  baik  dengan  otoritas pajak  dan  pahami  persyaratan  pelaporan  yang  diberlakukan.  Jika  terdapat  ketidakjelasan atau  pertanyaan  terkait  peraturan  perpajakan,  jangan  ragu  untuk  menghubungi  otoritas pajak untuk memperoleh klarifikasi.
Saran-saran  di  atas  harus  dipertimbangkan  sebagai  panduan  umum.  Mengingat  kompleksitas perpajakan, selalu disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak atau profesional  yang

## Journal of Law, Administration, and Social Science
berpengalaman dalam masalah perpajakan sebelum mengambil keputusan penting terkait dengan perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Halim, A., Rangga, I., Bawono, & Dara, A. (2020). Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus (3rd ed., p. 4). Salemba Empat. https://api.penerbitsalemba.com/book/books/03-0145/contents/b5221106-fe93-4005- 9b96-fce8da200202.pdf
M., Drs. C. A. P. (2013). Manajemen Perpajakan . Gramedia Pustaka Utama. Putra, I. M. (2019). Manajemen Pajak: Strategi Pintar Merencanakan dan Mengelola Pajak dan Bisnis . Anak Hebat Indonesia.
Agustina, D., Pramadista, F. N., & Regyna, T. F. (n.d.). "Dampak Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor  Terhadap  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  dan  Pajak  Penjualan  Atas  Barang Mewah (PPnBM)".
Cornelia, Y., & Wijaya, S. (2022). Perpajakan UMKM: Isu Pajak Berganda. INFO ARTHA, 6(1), 76-88.
Darmayasa,  N.,  Aneswari,  Y.  R.,  &  Yusdita,  E.  E.  (2016,  Desember).  MENINGKATKAN KEPATUHAN  DAN  PENERIMAAN  PAJAK  MELALUI  WITHHOLDING  TAX SYSTEM. Jurnal InFestasi , Vol. 12 No.2 , 203-216.
Effendy, T. S., & Toly, A. A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai. Tax & Accounting Review , Vol.1 No.1 . Firmansyah, R. A., & Wijaya, S. (2022). Natura Dan Kenikmatan Sebelum Dan Sesudah Undang- Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan.  Jurnal  Pajak  dan  Keuangan  Negara  (PKN), 3(2), 343-359.
Ginting, M. E. S., & Wijaya, S. (2018). Pajak pertambahan nilai terhadap penyerahan air bersih: dibebaskan atau tidak dipungut. In Proseding Seminar Nasional Akuntansi.
Gultom, Y. A., Hidayati, R. N. F., Pratama, K. A., & Wijaya, S. (2022). Alternatif Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Beras. Jurnalku, 2(4), 552-562.
Hapsari,  T.  N.,  Syakira,  G.,  Christina,  E.,  Daffa,  M.,  Ihsan,  A.,  &  Wijaya,  S.  (2023).  Analisis Strategi Manajemen Perpajakan Pada Jenis Usaha Ekspedisi: Studi Kasus Pada PT DEF. Akuntansiku, 2(2), 83–92. https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v2i2.421
Hertati,  L.  (2021,  Juli).  PENGARUH  TINGKAT  PENGETAHUAN  PERPAJAKAN  DAN MODERNISASI
SISTEM
ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS (JRAK) , Vol.7 No.2 .
Jusikusuma, T. D., & Wijaya, S. (2022). Pajak Penghasilan Atas Tiktokers. Educoretax, 2(2), 154- 166.
Lainutu,  A.  (2013,  Juni).  PENGARUH  JUMLAH  WAJIB  PAJAK  PPH  21  TERHADAP PENERIMAAN PPH 21 PADA KPP PRATAMA MANADO. Jurnal EMBA , Vol.1 No.3 , 374-382. ISSN 2303-1174
Mochsen,  F.,  &  Wijaya,  S.  (2021).  PENERAPAN  PERATURAN  PEMERINTAH  NOMOR  23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA MALANG UTARA. FINANCIAL: JURNAL AKUNTANSI, 7(2), 143-162.
Nabilah,  N.  N.,  Mayowan,  Y.,  &  Hapsari,  N.  N.  (2016).  ANALISIS  PENERAPAN PERENCANAAN  PAJAK  PPh  21  SEBAGAI  UPAYA  PENGHEMATAN  BEBAN PAJAK  PENGHASILAN  BADAN  (STUDI  KASUS  PADA  PT  Z). Jurnal  Perpajakan
(JEJAK) , Vol.8 No.1 .
Pardomuan,  O.  A.,  &  Wijaya,  S.  (2022).  Pemblokiran  Pengusaha  Ekonomi  Digital  Atas  Cross- Border  Transaction  Sebagai  Upaya  Perubahan  Skema  PPN.  Jurnal  Penelitian  Teori  dan Terapan Akuntansi (PETA), 7(1), 92-112.
Putri, A. F., & Wijaya, S. (2022). Kajian pemungut  PPN lainnya dalam  mekanisme PMSE atas transaksi  digital  domestik:  proposal  untuk  Indonesia.  JURNAL  PAJAK  INDONESIA (Indonesian Tax Review), 6(2S), 561-577.
Ramadhan,  V.,  &  Wijaya,  S.  (2020).  Alternatif  sumbangan  penanggulangan  bencana  sebagai pengurang  penghasilan  bruto  (studi  kasus  gempa  Lombok).  Jurnal  Pajak  dan  Keuangan Negara (PKN), 2(1), 46-56.
Rika, E. V., Yusuf, F. M., Herlina, H., Dewandra, M. R., & Wijaya, S. (2023). Analisis Penerapan Perpajakan Pada Perusahaan Asuransi: Studi Kasus PT ABC. Akuntansiku, 2(2), 93–100. https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v2i2.420
Rori,  H.  (2013,  Juni).  ANALISIS  PENERAPAN  TAX  PLANNING  ATAS  PAJAK PENGHASILAN BADAN. Jurnal EMBA , Vol.1 No.3 , 410-418. ISSN 2303-1174 Sari, A. W. (n.d.). PENGARUH PENERAPAN SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP KETEPATAN PELAPORAN SPT WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA KEPANJEN. Journal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA) .
Taqiyyuddiin,  M.  H.,  &  Wijaya,  S.  (2021).  Zero  Exemption  Threshold  for  Corporation  as  an Alternative  to  Increase  Vat  Revenue.  ACCRUALS  (Accounting  Research  Journal  of Sutaatm
adja), 5(02).
Wahyudi, W., & Wijaya, S. (2022). Isu keadilan dalam batasan bruto tidak kena pajak atas pajak penghasilan orang pribadi. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 6(1), 122-129. Watung,  D.  N.  (2013,  Juni).  ANALISIS  PERHITUNGAN  DAN  PENERAPAN  PAJAK PENGHASILAN PAJAK 21 SERTA PELAPORANNYA. Jurnal EMBA , Vol.1 No.3 , 265- 273. ISSN 2303-1174
Wijaya, S. (2021). Potensi Tax Avoidance terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 oleh Wajib Pajak Perseroan Terbatas. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 5(2), 407-416.
Wijaya, S., & Melati,  P. (2021). Pajak Penghasilan Atas Dividen Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5(4), 408-416.
Wijaya,  S.,  &  Panjaitan,  N.  R.  L.  (2020).  ANALISIS  PAJAK  PENGHASILAN  PASAL  21 TERHADAP  PEGAWAI  OUTSOURCING  DI  INDONESIA  (STUDI  KASUS  DI  PT. ABC). Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 3(1), 18-30.
Wijaya,  S.,  Yunanda,  L.  S.,  &  Azizah, W.  N.  (2020).  Study  of  Discount  Tax  Requirements  for Personal  Taxpayers  for  Increasing  Tax  Compliance  in  Indonesia.  Test  Engineering  and Management, 83, 13553-13566.
Wijaya, S., & Safira, A. F. (2021). Pajak Penghasilan Atas Anak Angkat  Yang Berpenghasilan. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 5(2), 396-406.
Wijaya,  S.,  &  Santi,  F.  D.  A.  (2021).  Corporate  Social  Responsibility  Dalam  Pajak Penghasilan.Wijaya,  S.,  Setyo,  N.  N.,  &  Azizah,  W.  N.  (2020).  Potential  Analysis  And Supervision Of VAT On The Utilization Of Digital Contents (Case Study: Steam Platform). Dinasti International Journal of Digital Business Management, 1(3), 342-352.
Wijaya,  S.,  &  Yerikho,  G.  (2021).  Pajak  Penghasilan:  Perlakuan  Cashback  Oleh  Perusahaan Dompet Digital. Bandung: Media Sains Indonesia.