Angga Natalia, Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme......
Al-AdYaN/Vol.XI, No.1/Januari-Juni/2016

## FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RADIKALISME DALAM BERAGAMA
( Kajian Sosiologi Terhadap Pluralisme Agama Di Indonesia )

## Angga Natalia*

## Abstrak
Hubungan  yang  tercipta  antara  manusia  dan  agama  adalah hubungan  totalitas.  Pada  hakikatnya  agama  tidak  bisa dipisahkan  dari  kehidupan  manusia.  Namun,  karena  agama yang dianut oleh manusia bukan hanya satu, maka tentu saja akan  muncul  konflik  yang  menyatakan  klaim  kebenaran  dari masing-masing  agama  yang  dianut  setiap  orang.  Pada tataran  doktrin,  semua  agama  mengajarkan  kedamaian, persaudaraan,  dan  keselamatan.  Akan  tetapi,  ketika  doktrin tersebut  diaktualisasikan  oleh  para  pemeluknya,  maka seringkali  muncul  kesenjangan  yang  pada  akhirnya menyebabkan  konflik  yang  berujung  kepada  tindakan- tindakan  radikalisme.  Hal  ini  disebabkan  cara  dan  tingkat pemahaman  yang  dimiliki  oleh  masing-masing  pemeluk agama  berbeda  satu  sama  lain  sehingga  muncul  corak keberagamaan.

## Kata Kunci : Konflik, Agama, Radikalisme

## A. Pendahuluan
Aspirasi-aspirasi  berbagai  kelompok  keagamaan  terlihat semakin  menguat,  dan  gesekan-gesekan  antar  pemeluk  di  era global ketika demokratisasi diluaskan semakin mudah melahirkan konflik.  Salah  satu  negara  yang  besar  dan  penuh  keberagaman adalah  Indonesia  yang  merupakan  negara  dengan  jumlah penduduk  sebanyak  254,9 1 juta  jiwa,  kekayaan  yang  melimpah, keragaman etnis, budaya dan agama. Dengan semua keberagaman itu,  bangsa  Indonesia  telah  memiliki  pengalaman  yang  sangat kaya  dan  menarik  yang  dapat  menjadi  pembelajaran  yang berharga  bagi  masa  depan  bangsa,  sekaligus  menjadi  model  bagi
1 Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  melaporkan  berdasarkan  data  Susenas 2014 dan 2015.
Angga Natalia, Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme......
Al-AdYaN/Vol.XI, No.1/Januari-Juni/2016
bangsa  lain  tentang  bagaimana  mengelola  keragaman  etnis, budaya  dan  agama  dalam  kehidupan  modern  yang  sangat kompleks.
Agama  adalah  pedoman  hidup  yang  diberikan  Tuhan kepada  umat  manusia,  agar  kehidupan  mereka  di  dunia  menjadi sejahtera,  dan  mereka  akan  selamat  kelak  di  akhirat.  Doktrin- doktrin  agama  bersifat  ideal  dan  menghendaki  para  pemeluknya mengamalkan  doktrin  tersebut  dalam  bentuk  yang  paling  baik. Namun  terkadang  pengamalannya  jauh  dari  bentuk  ideal  yang dikehendaki agama tersebut. Seringkali agama manampakkan diri sebagai  sesuatu  yang  berwajah  ganda,  dalam  arti  bahwa  wujud dari pengamalan ajaran suatu agama berbeda jauh dari ajaran yang sebenarnya  diinginkan  oleh  agama  itu  sendiri.  Semua  agama menyerukan perdamaian, persatuan dan persaudaraan. Akan tetapi pada  tataran  pengamalan,  agama  menampakkan  diri  sebagai kekuatan  yang  garang,  beringas,  penyebar  konflik,  bahkan terkadang sampai menimbulkan peperangan. 2
Agama  bisa  dijadikan  sebagai  faktor  pemersatu  atau bahkan  menjadi  penyebab  perpecahan . Vernon  juga  berpendapat bahwa agama memberikan sumbangan bagi stabilitas suatu negara akan  tetapi  vernon  juga  mengatakan  “ Religious  heterogenity within  a  nation  can  also  contribute  to  strain  rather  than harmony” . 3 Bahkan  Alford  menegaskan,  “ Classical  political Thinkers  as  Aristoteles  took  it  for  granted  that  religious homogenity  was  condition  of  political  stability,  and  they  were right”. 4
Vernon mengklasifikasikan tiga sikap pemerintah terhadap agama yaitu: pertama, “the government support one religion and reject or discriminates against all other”, negara hanya mengakui satu agama tertentu, dan lazimnya bersikap diskriminatif terhadap agama  lainnya.  Tipe  seperti  ini  akan  melahirkan  tekanan  dan penindasan  terhadap  pemeluk  agama  lain,  atau  paling  tidak  para penganut  agama  lain  dipandang  sebagai  warga  negara  kelas  dua.
2 Johan  Effendi,  “ Dialog  Antar  Agama,  Bisakah  Melahirkan  Teologi Kerukunan ”, dalam PRISMA, No. 5, Juni 1978, LP3S, Jakarta, h.13.
3 Glenn M. Vernon, Sociology of Religion, (New York: McGraw Hill Book Coy, 1962), h. 274-275.
4 R.R  Alford,  “ Religions  and  Politics”, dalam  Roland  Robertson (Edit), Sociology of Religion, (Baltimore: Penguin Book, 1972), h, 321.
Angga Natalia, Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme......
Keberpihakan  terhadap  salah  satu  agama  dapat  melahirkan kediktatoran. Kedua, “the government support religion in general, but  give  no  marked  preferential  treatment  to  any  one  religion” . Pada  tipe  ini,  negara  tidak  berpihak  kepada  salah  satu  agama. Semua agama diberi hak hidup dan ditempatkan sejajar. Menganut suatu  agama  dipandang  sebagai  hak  asasi  manusia  yang  harus dilindungi  namun  tetap  secara  tegas  dipisahkan  dari  kehidupan sosial politik. Hal ini dikarenakan keterlibatan agama dalam sosial politik dianggap dapat menimbulkan diktatorisme dan menghambat  kemajuan  negara. Ketiga,  “the  government  rejects all  religion  in  general,  and  directly  or  indirectly  engages  in activities  designed  to  eradicate  religion  from  the  society”. Pada tipe  ini  negara  yang  menganutnya  adalah  negara-negara  komunis yang  menolak  semua  agama  karena  dipandang  sebagai penghalang  kemajuan.  Sebenarnya,  Apapun  sikap  pemerintah yang diambil dalam kaitannya dengan posisi agama dalam negara dan  kehidupan  sosial,  berbagai  knsekuensi  tetap  akan  ada  pada setiap  pilihan  itu. 5 Dalam  hal  ini  Indonesia  dikategorikan  dalam kriteria sikap yang kedua yaitu dimana negara bersikap netral dan menghormati keberadaan agama yang berlaku di negaranya.
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  sebagian besar  merupakan  pemeluk  agama  Islam.  Sekalipun  demikian, Indonesia bukanlah negara teokrasi yang menjadikan ajaran Islam sebagai  konstitusinya,  sebab  di  samping  umat  Islam  yang merupakan  mayoritas,  terdapat  pula  pemeluk  agama  lain  yang juga menjadi pemilik sah negeri ini. Indonesia juga bukan negara sekuler,  karena  agama  dipandang  sebagai  salah  satu  modal pembangunan,  dan  berperan  dalam  kehidupan  sosial  bangsa Indonesia.  Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  Pancasila yang  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa 6 yang  mengakui enam  agama  sebagai  agama  yang  sah  untuk  dipeluk  oleh  warga negaranya,  dan  masih  ada  pula  kepercayaan  lokal  yang  tumbuh dengan subur di negeri ini. Keenam agama tersebut adalah Islam, Kristen,  Katolik,  Hindu,  Budha  dan  Khong  Hu  Cu.  Karena kemajemukannya  dalam  agama  indonesia  memperoleh  predikat
5 Afif Muhammad, Agama & Konflik Sosial , (Bandung: Marja, 2013), h. 19-23. 6 Soeharto, Agama  dalam  Pembangunan  Nasional ,  (Jakarta:  Pustaka Biru, 1981), h. 346.
Angga Natalia, Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme......
Al-AdYaN/Vol.XI, No.1/Januari-Juni/2016
“ The  Meeting  Place  of  World  Religions” 7 . Sebagai konsekuensinya,  Indonesia  harus  menghadapi  konflik-konflik yang bersumber dari perbedaan agama.
Tragedi  yang  menimpa  warga  Ahmadiyah,  Syiah,  dan konflik  agama  yang  sering  terjadi  telah  menodai  harmoni kehidupan keberagamaan. Kilas balik dari kekerasan yang pernah terjadi  lebih  kejam  berlangsung  dalam  konflik  antaretnis  dan antaragama,  seperti  Pontianak,  Sampit,  Ambon,  dan  Poso. Bahkan,  dalam  beberapa  bulan  terakhir,  menguatnya  kembali  isu tindakan  radikalisme  agama  yang  ditandai  dengan  kehadiran gerakan  ISIS  yang  terus  merebak  di  beberapa  wilayah  nusantara, menggejolaknya  ancaman  terorisme  Poso,  adanya  pencekalan akibat  penggunaan  nama  Muhammad  dan  Ali  di  bandara  yang diidentikan dengan teroris, semakin memperuncing ketidakstabilan kehidupan keberagamaan dan bangsa.

## B. Konsep Agama, Golongan Masyarakat, dan Fungsi Agama
Menurut  Hendropuspito,  agama  adalah  suatu  jenis  sistem sosial  yang  dibuat  oleh  penganut-penganutnya  yang  berproses pada  kekuatan-kekuatan  non-empiris  yang  dipercayainya  dan didayagunannya  untuk  mencapai  keselamatan  bagi  mereka  dan masyarakat  luas  umumnya. 8 Dalam  Kamus  Sosiologi,  pengertian agama  ada  tiga  macam,  yaitu  1)  kepercayaan  pada  hal-hal  yang spritual;  2)  perangkat  kepercayaan  dan  praktik  spiritual  yang dianggap sebagai tujuan tersendiri; dan 3) ideologi mengenai hal- hal yang bersifat supranatural. 9
Joachim  Wach  berpendapat  bahwa  aspek  yang  perlu diperhatikan  khusus  ialah: pertama, unsur  teoritisnya,  bahwa agama  adalah  suatu  sistem  kepercayaan; kedua, unsur  praktisnya yaitu  berupa  sistem  kaidah  yang  mengikat  penganutnya;  dan ketiga, aspek sosiologisnya yaitu bahwa agama mempunyai sistem perhubungan  dan  interaksi  sosial. 10 Nikolas  Luhmann  melihat
7 Afif Muhammad, Op. Cit , h. 21.
8 D.  Hendropuspito  O.C, Sosiologi  Agama ,  (Yogyakarta:  Kanisius,
1998), h.  34.
9 Soejono  Soekanto, Kamus  Sosiologi, (Jakarta:  PT.  Raka  Grafondo Persada, 1993), h. 430.
10 Joachim Wach, Sociology of Religion, Chicago, 1944. Dikutip oleh J. Milton Yinger, Religion Society and Individual. Op.Cit , h.12.
Angga Natalia, Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme......
Al-AdYaN/Vol.XI, No.1/Januari-Juni/2016
agama  sebagai  suatu  cara  dengan  mana  suatu  fungsi  khas dimainkan  dalam  situasi  evolusioner  yang  berubah  terus menerus. 11 Dari  beberapa  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  agama  telah  dijadikan  pedoman  pemeluknya  ketika  ada permasalahan non-empiris.
Golongan masyarakat
dapat diartikan sebagai
penggolongan  anggota-anggota  masyarakat  ke  dalam  suatu kelompok  yang  mempunyai  karakteristik  yang  sama  atau dianggap  sejenis.  Penggolongan  masyarakat  dibuat  beradasarkan ciri-ciri  yang  sama,  misalnya,  1)  berdasarkan  jenis  kelamin  (pria dan wanita); 2) penggolongan berdasarkan usia; 3) penggolongan berdasarkan  pendidikan;  dan  4)  penggolongan  berdasar-kan pekerjaan. 12
Adapun yang dimaksud dengan fungsi agama adalah peran agama  dalam  mengatasi  persoalan-persoalan  yang  timbul  di amsyarakat  yang  tidak  dapat  dipecahkan  secara  empiris  karena danya  keterbatasan  kemampuan  dan  ketidakpastian. 13 Thomas  F. O’Dea  manjabarkan  enam  fungsi  agama,  yaitu  1)  sebagai pendukung,  pelipur  lara,  dan  perekonsiliasi;  2)  sarana  hubungan transendental  melalui  pemujaan  dan  upacara  ibadat;  3)  penguat norma-norma  dan  nilai-nilai  yang  sudah  ada;  4)  pengkoreksi fungsi  yang  sudah  ada;  5)  pemberi  identitas  diri;  dan  6) pendewasaan agama. 14
Menurut  Hendropuspito  fungsi  agama 15 bagi  manusia  dan masyarakat, yaitu: 1. Fungsi Edukatif
Manusia mempercayakan fungsi  edukatif kepada agama  yang mencakup  tugas  mengajar  dan  tugas  bimbingan.  Agama dianggap  sanggup  memberikan  pengajaran  yang  otoritatif, bahkan dalam hal-hal yang “sakral” tidak dapat salah.
2. Fungsi Penyelamatan
11 Nikolas  Luhmann,  “Sociolgische  Orientaties”,  dalam Concilium No.1, 1974, h. 37.
12 Dadang  Kahmad, Sosiologi  Agama ,  (Bandung:  Rosda,    2000),  h. 130.
13 Ibid . h 130.
14 Thomas  F.  O’Dea, The  Sociology  of  Religion, terjemahan  Tim Penerjemah Yasogama, (Jakarta: CV Rajawali), h. 26-29.
15 D. Hendropuspito O.C, Op.Cit , h 38-57
Angga Natalia, Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme......
Al-AdYaN/Vol.XI, No.1/Januari-Juni/2016
Agama  memberikan  jaminan  dengan  cara-cara  yang  khas untuk  mencapai  kebahagiaan  yang  “terakhir”,  yang pencapaiannya mengatasi kemampuan manusia secara mutlak, karena kebahagiaan itu berada di luar batas kekuatan manusia ( breaking points) .
3. Fungsi Pengawasan Sosial ( social control)
Agama  merasa  ikut  bertanggung  jawab  atas  adanya  norma- norma  susila  yang  baik  yang  diberlakukan  atas  masyarakat manusia  umumnya.  Maka  agama  menyeleksi  kaidah-kaidah susila  yang  ada  dan  mengukuhkan  yang  baik  sebagai  kaidah yang baik dan menolak kaidah yang buruk untuk ditinggalkan sebagai  larangan  atau  tabu.  Agama  juga  memberikan  sangsi yang  harus  dijatuhkan  kepada  orang  yang  melanggarnya  dan menagdakan pengawasan ketat atas pelaksanaannya.
4. Fungsi Memupuk Persaudaraan
Melalui  agama  perdamaian  di  bumi  didambakan  oleh  setiap insan.  Semua  manusia  mendambakan  persaudaraan  dan perdamaian. Tidak perlu dibuktikan secara sosiologis ataupun filosofis.  Dunia  tidak  menginginkan  perpecahan  dan permusuhan melainkan persatuan dan perdamaian.
5. Fungsi Transformatif
Agama  mengubah  bentuk  kehidupan  masyarakat  lama  dalam bentuk  kehidupan  baru.  Tranformasi  berarti  juga  mengubah kesetiaan  manusia  adat  kepada  nilai-nilai  adat  yang  kurang manusiawi  dan  membentuk  kepribadian  manusia  yang  ideal. Bersamaan dengan itu transformasi berarti pula membina dan mengembangkan nilai-nilai sosial adat yang pada intinya baik dan dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas.

## C. Agama dan Konflik Sosial
Telah  dijelaskan  di  atas  bahwa  salah  satu  fungsi  agama adalah  memupuk  persaudaraan  namun  terdapat  pula  fakta  yang negatif,  yaitu  fakta  perpecahan  antar  manusia  yang  kesemuanya bersumber  pada  agama.  Perpecahan  tidak  akan  terjadi  jika  tidak ada konflik terlebih dahulu baik dari perbedaan doktrin, perbedaan suku  ras,  perbedaan  tingkat  kebudayaan,  masalah  mayoritas  dan minoritas pemeluk agama.
Perbedaan  iman  (dan  doktrin) de  facto menimbulkan bentrokan  yang  tidak  perlu  kita  persoalkan,  tetapi  kita
Angga Natalia, Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme......
Al-AdYaN/Vol.XI, No.1/Januari-Juni/2016
menerimanya  sebagai  fakta  dan  mencoba  untuk  memahami,  dan mengambil hikmahnya. Semua pihak umat beragama yang sedang terlibat  dalam  bentrokan  masing-masing  menyadari  bahwa  justru perbedaan  doktrin  itulah  yang  menajdi  penyebab  utama  dari benturan  itu.  Entah  sadar  atau  tidak  setiap  pihak  mempunyai gambaran  tentang  ajaran  agamanya,  membandingkan  dengan ajaran agama lawan, memberikan penilaian atas agama sendiri dan agama  lawannya.  Dalam  skala  penilaian  yang  dibuat  subyektif, nilai  tertinggi  selalu  diberikan  kepada  agamanya  sendiri  dan dijadikan  patokan  ( reference  group )  untuk  menilai  agama  lain. Dengan apologi yang konfrontatif yang bertujuan mencari menang sendiri  dangan  mengalahkan  pihak  lain  belum  pernah mengahsilkan buah yang positif. 16
Sebenarnya  cara  pemahaman  dan  pengamalan  para penganutnya  yang  seringkali  membuat  ajaran  tersebut  menjadi kabur.  Langkah-langkah  untuk  meminimalisir  konflik  antara agama diantaranya: 17
1. Menonjolkan  segi-segi  persamaan  dalam  agama;  tidak memperdebatkan segi-segi perbedaan dalam agama;
2. Melakukan  kegiatan  sosial  yang  melibatkan  para  pemeluk agama yang berbeda;
3. Mengubah  orientasi  pendidikan  agama  yang  menekankan aspek  sektoral fiqhiyah menjadi  pendidikan  agama  yang berorientasi pada aspek universal-rabbaniyah ;
4. Meningkatkan  pembinaan  individu  yang  mengarah  pada terbentuknay  pribadi  yang  memiliki  budi  pekerti  yang  luhur dan akhlakul karimah;
5. Menghindari  sikap  egoisme  dalam  beragama  sehingga mengklaim diri paling benar. 18

## D. Radikalisme Agama dalam Tataran Kehidupan Sosiologis
Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, secara formal sosiologi mepelajari  hubungannya  dengan  masyarakat,  proses  sosial,  dan ketentuan-ketentuan  sosial,  struktur  sosial,  kelangsungan  hidup dari kelompok sosial (apakah unsur-unsur pengawasan sosial yang
16 Ibid , h. 152-153.
17 Dadang Kahmad, Op.Cit . h. 151-152.
18 D. Hendropuspito O.C, Op.Cit , h 151-152.
Angga Natalia, Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme......
Al-AdYaN/Vol.XI, No.1/Januari-Juni/2016
menjamin  kelangsungan  hidup  kelompok/  masyarakat,  serta bagaimanakah  individu  paling  efektif  diawasi  oleh  masyarakat), serta  perubahan-perubahan  sosial  ( social  change )  sebagai  objek formalnya. 19
Karena  sifatnya yang  nomografis, 20 pembicaraan radikalisme dalam perspektif sosiologi berbeda jika dibandingkan pembicaraan  radikalisme  dalam  ilmu  politik,  yang  hanya bertujuan  mendeskripsikan  dan  menjelaskan  objek  yang  sedang diamati,  dan  tidak  bermaksud  untuk  menyusun  suatu  kerangka teori  guna  dijadikan  alat  atau  kerangka  bertindak  bagi  keperluan dan  kepentingan  praktis  sebagaimana  yang  dipahami  oleh  ilmu politik.  Oleh  karena  itu,  dalam  sosiologi  fokus  pertanyaannya berkisar  pada  :  ” what  it  is  about  a  society  that  increases  or decreases  the  likelihood  of  violence ”,  dan  radikalisme  baru menjadi  persoalan  sosial  ( social  problem )  ketika  ” violence  must also arouse widespread subjective concern ”. 21
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  pemahaman  radikalisme dalam sosiologi akan menampilkan banyak simpulan berbeda, hal ini  dikarenakan  adanya  perbedaan,  teori  serta  landasan akosiomatik  yang  digunakan  dalam  proses  pemahaman  dan pendeskripsian  radikalisme  tersebut.  Namun,  ada  satu  hal  yang perlu digarisbawahi, bahwa dalam perspektif sosiologi radikalisme ataupun kejahatan pada umumnya merupakan kondisi alamiah  dari  masyarakat  ( crime  is  a  natural  part  of  society ). 22
19 Margaret Silson Vine, Sociological Theory, An Introduction , Dalam Astrid S. Susanto. Op Cit . h. 6. 20 Satjipto  Rahardjo, “Sosiologi  Pengadilan:  Penadilan  dalam Masyarakat” ,  Makalah  Disampaikan  Pada  Penataran  Sosiologi  Hokum  Yang Diselenggarakan  Oleh  Universitas  Muria  Kudus,  Tanggal  24-25  Nopember 1995.
21 James  M.  Henslin, Social  Problems ,  Prentice  Hall,  Englewood Cliffs, New Jersey, Second Edition 1990. h 154-155.
22 Paul B. Horton, etc. The Sociology of Social Problem , Prentice Hall, Engglewood  Cliefs,  New  Jersey  1991,  h.  208.  Bahkan  menurut  Korn  &  Mc Corkle kejahatan bukan hanya normal tetapi tidak bisa dielakkan ( crime is not only normal but inevitable ), sebagai konsekwensi dari kompleksitas sosial dan kebebesan  individual,  sehingga  menurutnya  kejahatan  merupakan  harga  yang harus  dibayar  dari  sebuah  kebebasan  ( crime  is  an  inevitable  consequence  of social  complexity  and  individual  freedom.  It  is  one  of  the  price  paid  for freedom ). Lebih jauh lihat Richard R. Korn & Llyod W. McCorkle, dalam J.E.
Angga Natalia, Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme......
Al-AdYaN/Vol.XI, No.1/Januari-Juni/2016
Dikatakan  demikian,  karena  realitas  sosiologi  memperlihatkan radikalisme,  ditemukan  pada  hampir  semua  lapisan  dan  bentuk masyarakat,  apakah  masyarakat  yang  masih  sederhana  ataupun yang sudah kompleks struktur sosialnya.
Dilihat  dari  pelakunya,  radikalisme  dibagi  menjadi  dua tipe  atau  bentuk.  Pertama,  radikalisme  individual  ( Individual violence ),  yaitu  radikalisme  yang  dilakukan  oleh  seseorang terhadap  orang  lain.  Kedua,  radikalisme  kelompok  ( group  or collective violence ), yaitu bentuk radikalisme yang dilakukan oleh sekelompok  orang  terhadap  seseorang  atau  kelompok  lainnya. 23 Khusus terhadap “ group or collective violence ” ini, para sosiolog membaginya  lagi  menjadi  beberapa  bentuk,  yaitu  pertama, Situational  group  violence , is  unplanned  and  spon-taneous,  such as  a  brawl  among  hokey  player.  Something  in  the  immediate situation stimulates or  triggers a group to  violent  action. Kedua, Organized  group  violence  is  planned.  It  also  is  unauthorized  or unofficial, dan ketiga, Institutionalized group violence, is carried out under the direction of legally constituted officials . 24
Ada dua pendekatan utama dalam  memahami radikalisme dari  sisi  Sosiologi,  yaitu  perspektif  fungsionalisme  ( functionalist theory ),  masyarakat  dilihat  sebagai  bentuk  keteraturan  ( order ) yang  terdiri  dari  berbagai  elemen  yang  saling  bersinergi  antara satu dengan lainnya, guna menciptakan keseimbangan ( equilibrium ). 25 Emile  Durkheim  adalah  salah  satu  pemikir  yang dapat  digolongkan  sebagai  fungsionalis,  dan  sumbangan pemikirannya terhadap radikalisme ( violence ) adalah
diintrodusirnya  konsep  anomi,  suatu  konsep  sosiologi  yang  oleh Emile Durkheim guna menjelaskan kondisi psikologi yang merasa asing  ( estranged )  sebagai  akibat  tercabutnya  atau  hilangnya  rasa kemanusian  dalam  ranah  kehidupan  ( uprooted ),  dan  ekonomi menurut Emile  Durkheim  adalah  penyebab yang  bisa
Sahetapy, Kausa  Kejahatan  dan  Beberapa  Analisa  Kriminologik ,  (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), h. 10.
23 James M. Henslin, Op Cit. h. 154 24 Ibid , h. 155.
25 George  Ritzer, Sosiologi  Ilmu  Pengetahuan  Berparadigma  Ganda , Alimandan-Penyadur, (Jakarta:  Penerbit PT. Raja Grafindo Persada,  cet ke-4, 2003), h. 21.
Angga Natalia, Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme......
Al-AdYaN/Vol.XI, No.1/Januari-Juni/2016
menimbulkan  kondisi  anomi  tersebut. 26 Melalui  pendekatan  ini radikalisme  dipahami  sebagai  akibat  dari  perubahan  sosial ekonomi  yang  tidak  diikuti  dengan  perubahan  regulasi  sehingga timbul  ketimpangan  dimasyarakat  dlam  menghadapi  kondisi tersebut.
Ketika  nilai  yang  hendak  diperoleh  dalam  masyarakat tidak  memiliki  ketersediaan  sarana  dalam  proses  pencapaian tujuan,  maka  berbentuk  penyimpangan  dari  keteraturan  akan muncul, misalnya dalam hal ini radikalisme, sehingga radikalisme merupakan  bentuk  respon  yang  alamiah  terhadap  situasi  yang ada. 27 Perhatian  lain  dari  Robert  K.  Merton  sehubungan  dengan berbagai  institusi  sosial  yang  ada  dalam  masyarakat,  terutama dalam kaitannya dengan fungsi institusi, adalah dikembangkannya istilah  fungsi  manifes  ( Manifest  Functions )  dan  fungsi  laten ( Latent  Functions ). 28 Fungsi  manifes  mengacu  pada  fungsi  yang memang  dikehendaki  sedangkan  fungsi  laten  adalah  fungsi  yang tidak dikehendaki dari penciptaan suatu sistem atau institusi sosial dalam  masyarakat.  Berbeda  dengan  asumsi  dan  proposisi fungsionalisme, teori  konflik terbangun dalam  rangka menantang secara  langsung  terhadap  teori  fungsionalisme  struktural  dan Dahrendorf dinilai sebagai tokoh utama teori konflik ini. 29
Pertentangan  antara  teori  fungsionalis  dan  konflik  dalam melihat  fenomena  sosial  didasari  pada  perbedaan  asumsi,  dan proposisi yang melatar belakangi teori tersebut. Masyarakat dalam teori  konflik  dilihat  senantiasa  berada  dalam  perubahan,  namun perubahan  ini  dikarenakan  adanya  perten-tangan  yang  terus menerus  diantara  unsur  yang  ada  dalam  masyarakat  itu  sendiri, dan  pertentangan  ini  sesuatu  yang  inheren  dalam  masyarakat sebagai  akibat  perbedaan-perbedaan  alamiah.  Teori  konflik menyadari  bahwa  kekuasaan  dan  ketakteraturan  sosial  ( social inequality )  merupakan  salah  satu  karakteristik  dari  setiap masyarakat. 30 Kekuasaan di dalamnya terdapat konsep wewenang
26 James M. Henslin, Op Cit . h. 163.
27 ” in  the  face  of  anomie  and  blocked  goals,  violence  becomes  a natural response to many situasion ”.  Lihat James M. Henslin, Op Cit . h 163.
28 Robert K. Merton, On Theoritical Sociology , (New York:  The Pree Pres, 1967),  h 114-115. 29 George Ritzer, Op Cit . h. 25. 30 James M. Henslin, Op Cit . h. 211.
Angga Natalia, Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme......
Al-AdYaN/Vol.XI, No.1/Januari-Juni/2016
dan  posisi  yang  diasumsikan  jika  pendistribusian  kekuasaan,  dan wewenang terjadi secara tidak merata, maka wewenang dan posisi tersebut  menjadi  faktor  utama  terjadinya  konflik  sosial  dalam masyarakat.  Konsep  kekuasaan  dan  wewenang  ini  juga  yang menciptakan  dan  menempatkan  masyarakat  dalam  posisi  struktur atas dan masyarakat struktur bawah.
Berdasarkan  teori  konflik,  radikalisme  muncul  sebagai akibat adanya pendistribusian wewenang yang tidak merata. Tidak meratanya  pendistribusian  wewenang  berujung  pada  adanya penumpukan kekuasaan  pada satu  orang,  atau kelompok tertentu, dan  dengan  kewenangan  yang  ada,  kelompok  yang  memiliki kekuasaan yang besar tersebut akan cenderung mengguna-kannya untuk mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya. Atau dengan kata lain, radikalisme yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan dominasi kelompok atas kelompok lainnya.
Pembicaraan  radikalisme  agama  kiranya  lebih  rumit  jika dibandingkan  dengan  pembicaraan  radikalisme  dalam  perspektif lainnya. Agama manapun tentu saja tidak ada mengajarkan untuk melakukan  tindakan  radikalisme.  Semua  agama  menginginkan kedamainan  baik  di  dunia  maupun  akhirat.  Namun  pada kenyataannya  ditemukan  kondisi  berbeda  dimana  agama  sering terlibat,  atau  dilibatkan  dalam  radikalisme  yang  dilakukan  oleh umat  sebagai  penyandang  dan  pemeluk  agama  tersebut.  Bahkan, pelibatan agama pada radikalisme yang terjadi dinilai oleh Gerald O.  Barney  menempati  angka  yang  cukup  tinggi, 31 serta  dalam lintasan  sejarah  yang  sudah  cukup  lama. 32 Realitas  inilah
31 Gerald O. Barney mencatat tidak kurang 48 kasus radikalisme yang ada dibelahan dunia ini yang melibatkan agama di dalamnya. Lebih lanjut lihat Gerald  O.  Barney,  et.  al, Global  2000  Revisited:  What  Shall  We  Do?:  The Critical  Issues  of  the  21th  Century ,  (Virginia:  Millennium  Institute,  1993),  h. 81.
32 Sebagai  contoh  perang  salib  yang  kemunculannya  berawal  dari ekspansi  Islam  yang  dilakukan  oleh  Alp  Arselan  pada  tahun  464  H  (1071  M) dimana  tentara  Alp  Arselan  yang  hanya  berkekuatan  15.000  prajurit  berhasil mengalahkan tentara Romawi yang berjumlah 200.000 orang, yang terdiri dari tentara  Romawi,  Ghuz,  Al-Akraj,  Al-Hajr,  Proneis  dan  Armenia.  Peristiwa  ini kemudian  mendorong  Paus  Urtanus  II  berseru  kepada  umat  Kristen  di  Eropah untuk  supaya  melakukan  perang  suci  yang  kemudian  dikenal  dengan  “perang salib” yang terjadi dalam tiga periode. Khusus mengenai perang salib ini, lihat Harun  Nasution, Islam  Ditinjau  Di  Berbagai  Aspeknya ,  Jilid  I,  (Jakarta:  UI
Angga Natalia, Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme......
Al-AdYaN/Vol.XI, No.1/Januari-Juni/2016
kemudian  yang  memunculkan  tudingan  bahwa  agama  sebagai penyebab  utama  yang  menjadikan  dunia  porak  poranda,  dan kehidupan  penuh  dengan  anarkisme.  Sampai  ada  yang mengatakan  bahwa  agama  harus  mati,  karena  agama  merupakan penyebab  fundamental  dari  radikalisme  yang  melanda  dunia, termasuk semua persoalan sosial, ekonomi dan ekologi. 33
Berbeda  dengan  bidang  kehidupan  lainnya,  dalam  agama terdapat  berbagai  ajaran,  simbolisme,  cerita/amsal,  konsep, dogma,  pencitraan,  ritualitas  serta  idealitas  sistem,  dan  struktur pribadi  maupun  sosial  yang  dikehendakinya,  yang  menjadikan agama menyentuh seluruh dimensi kehidupan manusia. Mulai dari dimensi  alam  atas  dan  alam  bawah  sadar  manusia,  dimensi imanensi  dan  transendental,  dimensi  psikis  dan  fisik  manusia.
Keseluruhan  substansi  agama  tersebut  bersifat  universal, sedangkan  jika  menyangkut  bagaimana  simbol,  konsep,  ritualitas dan  idealitas  yang  ada  pada  agama  tersebut  dipahami  oleh pemeluknya, maka agama menjadi bersifat partikular. 34
Agama ditempatkan sebagai struktur tertinggi dari seluruh tatanan dan sistem sosial manusia dalam perspektif fungsionalisme  menjadikan  fungsi  agama  sebagai  superstruktur
Press,  1985).  h.  77.  Lihat  juga  M.  Yahya  Harun, Perang  Salib  dan  Pengaruh Islam  Di  Eropah ,  (Yogyakarta:  Penerbit  Bina  Usaha,  1987),  h.  12-14.  Lihat Juga  Badri  Yatim, Sejarah  Peradaban  Islam,  Dirasah  Islamiyah ,  (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2003),  h. 76-79.
33 Gerald O Barney, Op Cit . h. 9. 34 Konsep  universalitas  dari  substansi  dan  nilai  agama  dan partikularitas  simbol  agama  ini  penulis  rujuk  pada  pemikiran  Zumri  Bestado Syamsuar dalam melihat paradoks pikiran keagamaan. Dia mengatakan, bahwa substansi dan nilai suatu agama tidak hanya berlaku pada satu pemeluk agama saja  tetapi  berlaku  pada  dan  lintas  semua  pemeluk  agama,  semua  komunitas, semua  masyarakat  dan  semua  segmen  negara  dan  bahkan  lintas  budaya. Sedangkan  simbol-simbol  agama  jelas  bersifat  partikular,  yakni  ia  hanya diakses  dan  didukung  serta  dimanifestasikan  oleh  masing-masing  pemeluk agama  saja,  tidak  bersifat  lintas  diri,  keluarga,  masyarakat,  bangsa  dan  umat manusia ataupun negara kecuali sebatas sifatnya yang partikular saja dan tidak lebih.  Penulis  melihat  partikularitas  terhadap  simbol  agama  ini  terjadi  lebih dikarenakan  bagaimana  kelompok  umat  beragama,  suku  memaknai  symbol tersebut  yang  dalam  tataran  praksisnya  tidak  dapat  dihindari  masuknya berbagai elemen lain selain agama, terutama elemen budaya. lebih lanjut. Lihat Zumri  Bestado  Sjamsuar,  ” Paradoks  Pikiran  Keagamaan:  Kritik  Terhadap Pereduksian  Simbol  Agama ”,  Dalam  Suara  Almamater  Publikasi  Ilmiah Universitas Tanjungpura, No. 6 Tahun XIV, Tahun 1999, h. 26-34.
Angga Natalia, Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme......
Al-AdYaN/Vol.XI, No.1/Januari-Juni/2016
ideologis yang mempengaruhi subsistem lainnya. Sedangkan bagi mereka  yang  mengkonstruksikan  agama  dengan  latar  dialektika materialisme  misalnya,  memiliki  pandangan  yang  berlawanan dengan  fungsionalisme  dimana  fungsi  agama  yang  tetap diletakkan  sebagai  superstruktur  ideologis  akan  tetapi  sangat ditentukan oleh infrastruktur material dan struktur sosial.
Dari  kedudukannya  inilah,  agama  dinilai  memiliki  fungsi manifes ( manifest functions ) yaitu fungsi yang disadari betul oleh para  partisipan  sebagai  manifestasi  objektif  dari  suatu  sistem sosial,  misalnya  meningkatkan  kehesivitas  umat  (Ukuwah islamiyah),  atau  memiliki  fungsi  laten (latent  functions ) 35 yaitu fungsi  yang  tidak  dikehendaki  secara  sadar  dari  sistem  sosial tersebut  dalam  memunculkan  radikalisme,  atau  menurut Azyumardi  Azra  agama  merupakan  lahan  empuk  untuk  menjadi crying  banner dalam  melakukan  tindakan  anarkis, 36 yang  juga sama-sama  didasari  pada  pembacaan  dan  konstruksi  tekstualitas yang ada dalam agama itu sendiri.
Karena substansi  yang  ada pada  agama itu juga,  sehingga agama  dengan  sangat  mudah  terseret  atau  diseret  dalam  kancah radikalisme  dengan  menggunakan  berbagai  bahasa  ilmu pengetahuan  yang  ada,  misalnya  bahasa  ideologi,  politik,  sosial budaya  ataupun  ekonomi.  Anehnya,  pada  sisi  ini  sikap  dan perilaku umat beragama sering menampakkan diri pada sifat yang ambiguitas  dalam memahami teks-teks agama, sehingga berbagai bentuk  kegiatan  yang  merugikan  dan  menghancurkan  nilai-nilai kemanusiaan  yang  fitri  selalu  didasari  pada  teks  agama,  padahal tindakan itu dilihat dari sisi ajaran agama yang sama tidak pernah dibenarkan sama sekali.
Sebagai  contoh  dalam  perspektif  ideologi,  dimana  agama dikehendaki  atau  tidak  dikehendaki,  selalu  berhadapan  dengan kemungkinan  menjadi  ideologis,  dan  sebaliknya  setiap  ideologi yang  ingin  memantapkan  diri  cenderung  menempuh  jalan  untuk
35 Robert K. Merton, Op Cit. h. 114-115.
36 Azyumardi Azra, Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tantanga., Cetakan I, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya Bandung, 1999), h. 11.
Angga Natalia, Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme......
Al-AdYaN/Vol.XI, No.1/Januari-Juni/2016
memberikan  warna  keagamaan  kepada  dirinya. 37 Dalam  konteks idiologi juga, agama menumbuhkan kenyakinan pada pemeluknya bahwa  apa  yang  telah  dilakukannya  adalah  kebenaran  yang munculnya  dari  pesan-pesan  agama  tersebut.  Sikap  inilah  yang kemudian  memunculkan  kekhawatiran,  ketakutan  dan  bahkan tuduhan  terhadap  agama  tertentu  yang  akan  mengancam keberadaan  agama,  ideologi  lain,  atau  mengancam  peradaban manusia dimuka bumi ini.
Samuel
Huntington, adalah salah seorang yang
mengkhawatirkan  hal  tersebut.  Menurutnya,  setelah  runtuhnya ideologi Marxis dan negera-negara komunis, maka segera terlihat suatu  kecenderungan  yang  kuat  untuk  memperlihatkan  kembali peranan  agama  sebagai  salah  satu  faktor  yang  turut  menentukan rasa  identitas  suatu  bangsa,  dan  lingkaran  budaya  yang  dipegang oleh  beberapa  bangsa.  Kekuasaan  ekonomi  menurut  Huntington masih  tetap  menentukan  aliansi-aliansi  regional  dimasa  depan sesuai  dengan  dinamika  kapitalisme.  Namun,  lebih  lanjut Huntington  berpendapat,  kekuatan  ekonomi  tersebut  memerlukan dimensi  agama  guna  mempererat  aliansi  yang  dibangun  tersebut. Dalam kondisi seperti ini, maka menurut Huntington akan muncul blok yang kuat yang berakar pada Konfusianisme, Agama Shinto, Islam  dan  ini  dinilai  olehnya  akan  mengancam  peradaban  yang selama ini telah terbangun. 38
37 Ignas Kleiden, ”Kekuasaan: Ideologi dan Peran Agama-Agama Di Masa  Depan ”  Dalam  Martin  L.  Sinaga.  MTH,  (Editor) Agama-Agama Memasuki Milenium Ketiga , (Jakarta: Penerbit PT. Grasindo, 2000), h. 23.
38 Salah  satu  karya  yang  cukup  terkenal  dalam  melihat  persoalan  ini adalah  karya  Samuel  Huntington  tentang  “ Clash  of  Civilizations ”.  Bagi Huntington  konflik  (baca:radikalisme)  pada  era  ini  tidak  lagi  bernuansa persaingan  politik  Timur-Barat,  tetapi  lebih  disebabkan  perbedaan-perbedaan dan  rivalitas  ideologis,  terutama  dalam  hal  ini,  ia  melihat  Islam  memiliki potensi  untuk  berbenturan  langsung  dengan  Barat.  Bagaimana  pandangan, penilaian  sampai  pada  tesis  Huntington  tentang  Islam  sebagai  suatu  ideologi yang  membahayakan bagi peradaban dunia. Lihat M. Natsir Tamara Dan Elza Taher  Peldi  Taher  (editor), Agama  Dan  Dialog  Antar  Peradaban ,  (Jakarta: Penerbit  Paramadina,  1996),  hal  3-33.  Lihat  juga  Saiful  Mulani,  Jajat Burhanudin  Dkk, Benturan  Peradaban,  Sikap  dan  Prilaku  Islam  Indonesia Terhadap Amerika , (Jakarta: Penerbit Nalar, 2005).
Angga Natalia, Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme......
Al-AdYaN/Vol.XI, No.1/Januari-Juni/2016
Demikian  juga  dalam  relasinya  dengan  politik, 39 agama dengan  mudah  terseret  dalam  kancah  radikalisme  dengan dipolitisasinya  agama  sebagai  sumber  radikalisme  terbuka,  yang sebenarnya  lebih  didasari  oleh  melemahnya  sistem  dan  institusi politik  yang  ada. 40 Masih  dalam  perspektif  politik,  agama  juga sering  dijadikan  legitimasi  radikalisme  yang  dilakukan  oleh penguasa dengan maksud mempertahankan hegemoni kekuasaan. 41
Dalam perspektif budaya, agama terkait dengan persoalan identitas  suatu  kelompok,  bahkan  dalam  batas-batas  tertentu agama  sering  identik  dengan  etnis  atau  kelompok  masyarakat tertentu,  sehingga  radikalisme  yang  sektetarian  dan  etnik  bisa menyeret  agama  ke  dalam  kancah  radikalisme  tersebut. 42 Masih dalam kaitannya dengan identitas serta etnisitas, peran agama bisa menjadi  krusial  karena  agama  sering  digunakan  sebagai  sarana mengembalikan  kesadaran  kelompok  tertentu  yang  merasa teralienasi terhadap kelompok, penguasa, bangsa atau sistem yang
39 Dalam  perspektif  politik,  agama  merupakan  suatu  sistem  politik  ( a political system ). Demikian Islam misalnya oleh Dr. V. Fitzgerald bukan hanya semata-mata  agama  ( religion ),  namun  juga  merupakan  sebuah  sistem  politik. Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam yang mengklaim sebagai kalangan modernis, yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh pemikiran Islam dibangun di atas fondasi bahwa kedua sisi  itu  saling  bergandingan  dengan  selaras  dan  tidak  dapat  dipisahkan  satu sama  lain.  Lihat  Dr.  V.  Fitzgerald,  ” The  Mohammaden  Law” dalam  M. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam , (Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2001),  h 5.
40 Dalam  kaitannya  dengan  persoalan  global,  Baverley  Crawford berpendapat  bahwa  politisasi  agama  dalam  kancah  kererasan  yang  sifatnya terbuka  terjadi  dikarenakan  melemahnya  institusi  politik  sebagai  akibat berbagai  tekanan,  terutama  liberalisasi  dan  integrasi  global.  Lebih  jauh  lihat Beverly  Crawford,  “ Politik  Identitas:  Sebuah  Pendekatan  Kelembagaan” , dalam Jurnal Gerbang , Nomor 10, Vol. IV, Juni –Agustus 2001. h. 103 .
41 Dalam  perspektif  hegemoni  kekuasaan,  umar  kayam  seorang  Guru Besar Sastra dan Sosiologi dari UGM berpendapat bahwa perang salib sebagai salah  satu  perang  terbesar  yang  mengatasnamakan  agama,  dinilainya merupakan  bentuk  perang  hegemoni  kekuasaan  atas  ekonomi,  Lihat  Eny Effendi (Editor), Islam dan Dialog Budaya . Diterbitkan Atas Kerjasama Puspa Swara  Dengan  Jurnal  Ilmu  Dan  Kebudayaan  Ulumul  Qur’an,  Jakarta,  Cet-1, 1994. h. 166.
42 Beverly Crawford, Op Cit . h. 92.
Angga Natalia, Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme......
Al-AdYaN/Vol.XI, No.1/Januari-Juni/2016
selama  ini  melingkari  kehidupannya. 43 Tetapi,  jika  dalam realitasnya  mereka  yang  melakukan  perlawanan  (radikalisme) sebagai  bentuk  kesadaran  akan  terjadinya  alienasi  memiliki kesamaan  pada  tataran  agama  yang  dianut,  maka  yang  muncul kepermukaan sebagai ” major force ” adalah etnisitas. 44
Bahkan,  dalam  perspektif  budaya  pemeluk  yang  religius sekalipun  tidak  banyak  bedanya  dalam  tingkah  laku  yang mendasarkan  pada  budayanya  sendiri  (yang  menampakkan radikalisme).  Misalnya,  gereja-gereja  di  Rwanda  sebelum  dan sesudah tahun 1994 menyampaikan khotbah mengenai perdamaian  dan  rekonsiliasi,  dan  bahkan  mengelola  berbagai program  untuk  mempromosikan  tujuan  tersebut.  Namun,  para pendeta dan biarawati, serta jamaahnya biasa berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan genosida. 45
Secara  holistik  agama  tidak  membawa  ajaran  radikalisme oleh  banyak  kalangan  disadari  betul  kebenarannya,  hal  ini tentunya  jika  dikaitkan  dengan  eksistensi  diturunkannya  agama bagi  manusia.  Ber-bagai  moralitas  yang  sifatnya  transenden  dari agama  sejatinya  berimplikasi  ke  dalam  imanensi  kehidupan manusia.  Hadirnya  moralitas  yang  sifatnya  transendental  ini sejatinya  diaktulisasikan  ke  dalam  dimensi  kemanusiaannya secara  utuh  sebagai  makhluk  rasional,  dan  spiritual.  Sehingga kedamaian,  ketenangan,  dan  kesejahteraan  dapat  terwujud  secara kukuh dalam ke-hidupan ini. Namun demikian, kiranya tidak bisa juga  dipungkiri  bahwa  dalam  agama,  secara  tekstual  ditemukan teks-teks yang bisa memberikan nuansa radikalisme. Tekstualitas  tersebut  bisa  muncul  dalam  bentuk  ajaran, simbolisme,  cerita,  konsep,  dogma,  pencitraan,  ritualitas  serta idealitas  sistem  dan  struktur  pribadi  maupun  sosial  yang dikehendaki  oleh  agama.  Semua  substansi  tersebut  dalam bentuknya  yang  tentunya  bersifat  netral,  dan  ketika  semua
43 Bassam  Tibi, Islam  and  the  Cultural  Accommodation  of  Social Change , (Boulder, San Fransisco, & Oxford: Westview Press, 1991), h. 130. 44 Bassam  Tibi, The  Challenge  of  Fundamentalism:  Political  Islam and  the  New  World  Disorder ,  (Berkeley,  Los  Angeles,  London:  University  of California Press, 1998), h. 126.
45 Simon Fisher et. al., Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk  Bertindak ,  Terjemahan,  Cetakan  I,  (Jakarta:The  British  Council Indonesia, Jakarta, 2001), h. 43.
Angga Natalia, Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme......
Al-AdYaN/Vol.XI, No.1/Januari-Juni/2016
substansi  tersebut  ingin  dimanifestasikan  dalam  dunia,  dan bermakna,  maka  intervensi  manusia  dalam  bentuk  penafsiran diperlukan. Persoalan penafsiran atas teks-teks keagamaan inilah, yang menurut penulis dinilai menimbulkan justifikasi radikalisme atas  nama  agama.  Mulai  dari  radikalisme  domistik  ( domestic violence )  yang  sulit  untuk  dideteksi,  sampai  radikalisme  pada ranah publik ( public violence ).
Sebagai  contoh  pada  radikalisme  domestik,  dalam  al- qur’an  terdapat  teks-teks  yang  kiranya  bisa  ditafsirkan memberikan justifikasi pada radikalisme itu sendiri, misalnya kata ”idlrih hunna” dalam surat An-Nisa ayat 3 oleh departemen agama diterjemahkan  dengan  ”pukullah  mereka”. 46 Pengertian  ini menurut  Nassaruddin Umar tidak salah, tetapi kata tersebut  tidak mesti diartikan demikian. 47 Dengan menunjuk pada kamus bahasa Arab  Nassaruddin  memberikan  pengertian  bahwa  kata  tersebut (dlaraba)  sebagai  ”gauli  atau  setubuhilah”  dan  terjemahan  ini lebih  sesuai  dengan  fungsi  dan  tujuan  perkawinan  untuk menciptakan  ketenteraman  dan  kasih  sayang. 48 Demikian  juga menyangkut pelarangan seorang perempuan/wanita untuk menjadi pemimpin, yang sudah dinilai sebagai  bentuk radikalisme politik,
46 al-Qur’an  surat  an-nisa  ayat  3  berbunyi:  ”kaum  laki-laki  adalah pemimpin  bagi  kaum  wanita,  oleh  karena  Allah  telah  melebihkan  sebagaian mereka  (laki-laki)  atas  sebagian  yang  lain  (wanita),  dan  karena  mereka(laki- laki)  telah  menafkahkan  sebagian  dari  harta  mereka.  Sebab  itu  maka  wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak  ada,  oleh  karena  Allah  telah  memelihara  (mereka).  Wanita  yang  kamu khawatirkan  nusyuznya,  maka  nasehatilah  mereka  dan  pisahkanlah  mereka  di tempat  tidur  mereka,  dan pukullah  mereka (garis  bawah-pen).  Kemudian  jika mereka  mentaatimu,  maka  jangalah  kamu  mencari-cari  jalan  untuk menyusahkannya.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Tinggi  lagi  Maha  Besar (terjemahan departemen agama)
47 Jurnal Demokrasi Dan Ham, ” Radikalisme Dan Kekuasaan” , Vol.2. No.1. Februari-Mei 2002. h. 58-59.
48 Mendasarkan  pada  pengertian  arti  kata  yang  terdapat  dalam  kamus tersebut,  Nassaruddin  Umar  menterjemahkan  surat  an-nissa  ayat  3  tersebut menjadi:  ”perempuan-perempuan  yang  kamu  khawatirkan  menentang, berkomunikasilah dengan mereka dengan baik-baik, kemudian tinggalkanlahdi tempat  tidur  sendirian  (tanpa  menganiyanya),  kemudian  gaulilah  mereka  (jika mereka bersedia). Jika mereka tidak lagi menentangmu, janganlah mencari-cari alasan  untuk  menyalalahkan  mereka.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Tinggi  dan Maha Agung” Ibid . h. 59.
Angga Natalia, Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme......
Al-AdYaN/Vol.XI, No.1/Januari-Juni/2016
merupakan persoalan bagaimana penafsiran atas teks-teks tersebut dilakukan.
Mencontoh  pada  persoalan  tersebut  di  atas,  maka persoalan yang utama dalam melihat bagaimana radikalisme yang dilakukan  mendasarkan  pada  agama  adalah  persoalan  bagaimana menafsirkan teks-teks agama, apakah ada makna objektif dari teks itu  sendiri,  apalagi  pada  teks-teks  agama  dimana  bahasa  Tuhan yang  termuat  dalam  kitab  suci  merupakan  makna  sacra  yang dicoba  diterapkan  dalam  dunia  profan  manusia.  Oleh  karena  itu dalam  memahami  teks-teks  agama  tidaklah  cukup  dengan melakukan  interpretasi  secara  tekstual  saja  tetapi  diperlukan  juga interpretasi  kontekstual.  Karena  dalam  interpretasi  tekstual pendekatan  yang  digunakan  lebih  bersifat  formalistik-legalstik, yaitu  suatu  pendekatan  yang  mengacu  pada  teks-teks  yang dipahami dalam dimensi transendental semata, sehingga bisa lepas dari  konteks  kesejarahan,  baik  dalam  konteks  kedahuluan, kekinian  maupun  keakan-datangan.  Interpretasi  tekstual  yang bersifat formalistik-legalistik ini oleh Muhammad Arkoun disebut sebagai  pendekatan monolitik,  sedangkan interpretasi kontekstual adalah  suatu  metode  interpretasi  yang  melihat  agama  dalam dimensi  kehidupan  yang  lebih  luas,  baik  dalam  konteks kesejarahan  maupun  pesan  zaman  dijadikan  pilar  utama  dalam melakukan interpretasi teks agama. 49
Munculnya  kesenjangan  yang  terpelihara  dan  mulai menjalar  ke  berbagai  jejaring  sosial  bahkan  melalui  kebijakan negara. Indikasinya, tidak hanya kelompok tertentu tapi juga pada dasarnya  negara  turut  serta  berpartisipasi  untuk  memperlebar kesenjangan  tersebut.  Secara  tidak  langsung  kondisi  tersebut menjadi  faktor  menguatnya  gerakan  radikalisme  di  Indonesia. Sayangnya, sebagian dari kita pun, ikut mengambil bagian dalam memperkeruh kondisi itu. Keterlibatan itu pada beberapa hal bisa diamati  dari  tindakan  kita  secara  tidak  langsung  dalam membangun  propaganda  yang  berdampak  bukan  hanya  pada sesama  kelompok  Islam,  tapi  juga  telah  merembes  kepada kelompok  di  luar  Islam  yang  merasa  tak  aman  lagi,  bahkan
49 Sumanto  Al-Qurtuby .  Sahal  Mahfudh  Era  Baru  Fiqih  Indonesia , (Yogyakarta: Penerbit Cermin, 1999), h. 133.
Angga Natalia, Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme......
Al-AdYaN/Vol.XI, No.1/Januari-Juni/2016
terhadap  negara,  yaitu  adanya  motivasi  dan  perjuangan  untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam.
Semua  yang  terjadi,  sebenarnya  tidak  lepas  dari  berbagai sebab.  Khususnya  dengan  merebaknya  diskursus  gerakan radikalisme  yang  semakin  menggila.  Hal  ini  tentu  memiliki  akar permasalahan  yang  tak  luput  dari  persoalan  bangsa  yang  sedang melanda  negeri  ini.  Penelusuran  akar  permasalahan  tersebut setidaknya  akan  memberikan  sedikit  pemahaman  atas  motif  dari semakin menguatnya gerakan-gerakan tersebut akhir-akhir ini.

## E. Penutup
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  pluralis bukan  hanya  dari  segi  agama  semata  namun  dari  adat  istiadat, suku  bangsa,  ras  bahkan  budaya.  Sebagai  konsekuensi  dari penerimaannya  terhadap  agama-agama  yang  beragam,  bangsa Indonesia, seperti yang telah disinggung terdahulu, sesekali harus menghadapi  perselisihan.  Karenanya  mereka  dituntut  untuk  terus menerus  mencari  upaya  dalam  menciptakan  kerukunan  dan harmoni yang menjadi syarat persatuan bangsa.
Kita dapat menilai bahwa sesungguhnya masalah-masalah yang menyangkut hubungan antar umat beragama bukan problem yang  terjadi  dengan  sendirinya  tetapi  erat  juga  kaitannya  dengan kondisi  politik,  sosial  dan  ekonomi.  Di  Indonesia  perbedaan agama  merupakan  salah  satu  keragaman  bangsa.  Karena  agama memiliki  nilai-nilai  yang  sakral,  maka  agama  dapat  menguasai kesadaran  dan  emosi  para  pemeluknya  yang  jika  terusik  maka akan  melahirkan  konflik  yang  jika  tidak  cepat  diatasi  maka  akan menimbulkan tindakan-tindakan radikalisme. Pemerintah di tuntut bersikap  netral  dalam  arti  tidak  memihak  agama  manapun.  Oleh sebab  itu,  perlu  secara  berkala  mengadakan  dialog  dan musyawarah  antarumat  beragama,  menetapkan  peraturan- peraturan  tentang  hubungan  antarumat  beragama  serta  yang terpenting sebenarnya  adalah dengan memahami  teks-teks agama bukan  hanya  interpretasi  secara  tekstual  saja  tetapi  diperlukan juga interpretasi kontekstual.
Angga Natalia, Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme......
Al-AdYaN/Vol.XI, No.1/Januari-Juni/2016

## Daftar Pustaka
Al-Qurtuby, Sumanto . Sahal Mahfudh Era Baru Fiqih Indonesia . Yogyakarta: Penerbit Cermin, 1999. Azra,  Azyumardi. Menuju  Masyarakat  Madani:  Gagasan.  Fakta dan  Tantangan. Cetakan  I.  Bandung:  PT  Remaja  Rosda
Karya, 1999.
Beverly  Crawford. Politik  Identitas:  Sebuah  Pendekatan Kelembagaan .  dalam  Jurnal Gerbang .  Nomor  10.  Vol.  IV. Juni –Agustus, 2001.
D.  Hendropuspito  O.C. Sosiologi  Agama .  Yogyakarta:  Kanisius, 1998.
Effendi,  Eny. Islam  dan  Dialog  Budaya .  Diterbitkan  Atas Kerjasama  Puspa  Swara  Dengan  Jurnal  Ilmu  Dan Kebudayaan Ulumul Qur’an. Jakarta. Cet-1, 1994.
Effendi, Johan. Dialog Antar Agama. Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan .  dalam  PRISMA.  No.  5.  Juni  Jakarta:  LP3S, 1978.
Fisher,  Simon  et.  al. Mengelola  Konflik:  Keterampilan  dan
Strategi  untuk  Bertindak .  Terjemahan.  Cetakan  I.  Jakarta: The British Council Indonesia, 2001.
George  Ritzer. Sosiologi  Ilmu  Pengetahuan  Berparadigma Ganda .  (Alimandan-Penyadur).  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada. cet ke-4, 2003.
Glenn  M.  Vernon.  1962. Sociology  of  Religion. New  York: McGraw Hill Book Coy, 1962.
Harun Nasution. Islam Ditinjau Di Berbagai Aspeknya . Jilid I. UI Press. Jakarta Cet- Ke-5, 1985.
---------, Perang  Salib  dan  Pengaruh  Islam  Di  Eropah .  Penerbit Bina Usaha Yogyakarta, 1987.
Henslin,  James  M. Social  Problems .  Prentice  Hall.  Englewood Cliffs. New Jersey. Second Edition, 1990.
Jurnal Demokrasi Dan Ham. Radikalisme Dan Kekuasaan . Vol.2. No.1. Februari-Mei 2002.
Kahmad, Dadang. Sosiologi Agama . Bandung: Rosda, 2000.
Kleiden, Ignas. Kekuasaan: Ideologi dan Peran Agama-Agama Di
Masa  Depan .  Dalam  Martin  L.  Sinaga.  MTH.  (Editor)
Agama-Agama  Memasuki  Milenium  Ketiga .  Jakarta: Penerbit PT. Grasindo, 2000.
Angga Natalia, Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme......
Al-AdYaN/Vol.XI, No.1/Januari-Juni/2016
Luhmann,  Nikolas. Sociologische  Orientaties .  dalam  Concilium No.1, 1974. Merton, Robert K. On Theoritical Sociology . New York: The Pree
Pres, 1967.
Muhammad,  Afif. Agama  &  Konflik  Sosial .  Bandung:  Marja, 2013.
O. Barney. et. al. Global 2000 Revisited: What Shall We Do?: The Critical  Issues  of  the  21th  Century .  Virginia:  Millennium Institute, 1993.
R.R  Alford. Religions  and  Politics. dalam  Roland  Robertson (Edit). Sociology  of  Religion. Baltimore:  Penguin  Book, 1972.
Rahardjo,  Satjipto. Sosiologi  Pengadilan:  Pengadilan  dalam
Masyarakat . Makalah Disampaikan Pada Penataran Sosiologi  hukum  Yang  Diselenggarakan  Oleh  Universitas Muria Kudus. Tanggal 24-25, Nopember 1995.
Rais,  M.  Dhiauddin. Teori  Politik  Islam .  Jakarta:  Penerbit  Gema
Insani, 2001.
Sjamsuar,  Zumri  Bestado. Paradoks  Pikiran  Keagamaan:  Kritik Terhadap  Pereduksian  Simbol  Agama .  Dalam  Suara Almamater  Publikasi  Ilmiah  Universitas  Tanjungpura.  No. 6, 1999.
Soeharto. Agama dalam Pembangunan Nasional . Jakarta: Pustaka
Biru, 1981.
Soekanto, Soejono. Kamus Sosiologi. Jakarta: PT. Raka Grafindo Persada, 1993. Tibi,  Bassa. Islam  and  the  Cultural  Accommodation  of  Social Change . Boulder. San Fransisco & Oxford: Westview Press,
1991.
---------, The  Challenge  of  Fundamentalism:  Political  Islam  and the  New  World  Disorder .  Berkeley.  Los  Angeles.  London: University of California Press, 1998.
Yatim,  Badri. Sejarah  Peradaban  Islam.  Dirasah  Islamiyah . Penerbit  PT.  Raja  Grafindo  Persada.  Jakarta  Cet  Ke-14, 2003.
* Angga  Natalia,  M.I.P  adalah  dosen  Prodi  Pemikiran Politik  Islam  Fakultas  Ushuluddin  IAIN  Raden  Intan  Lampung. Alumni  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan  Pascasarjana Universitas Lampung.