## EVALUASI KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(Studi Kasus PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo)

## FINANCIAL PERFORMANCE EVALUATION OF REGIONAL WATER COMPANY
(Case Study on PDAM Tirta Perwitasari District of Purworejo)

## Shabo Hernoko
Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jalan Kramat Raya No. 132, Senen – Jakarta Pusat
e-mail : shabotage@ymail.com Diterima: 23 Juli 2012; direvisi: 8 Agustus 2012; disetujui: 10 Agustus 2012

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan PDAM Tirta Perwitasari selama  kurun  waktu  2006-2010.  Penelitian  ini  mempergunakan  metode  kualitatif  untuk  memperoleh gambaran tentang kinerja keuangan terkait implementasi dan masalah yang dihadapi. Penilaian terhadap kinerja  keuangan  PDAM  diatur  dalam  Kepmendagri  No.  47  Tahun  1999  tentang  Pedoman  Penilaian Kinerja  Perusahaan  Daerah  Air  Minum,  dan  analisis Common  Size dipergunakan  untuk menginterpretasikan  laporan  keuangan  yang  dimiliki  perusahaan  sehingga  diketahui  perkembangannya selama periode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan, perusahaan sangat likuid untuk melunasi utang- utang jangka pendeknya, dalam kondisi solvable , namun terdapat kelebihan biaya operasional dari yang seharusnya setiap tahunnya. Berdasarkan analisis Common Size, perusahaan pada tahun 2006 mengalami kerugian usaha, baru kemudian memperoleh laba usaha mulai tahun 2007 hingga 2010.
Kata kunci: evaluasi, likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, PDAM.

## Abstract
The study aims to determine the development of the financial performance of PDAM Tirta Perwitasari, during the period from year 2006-2010. The study used qualitative methods to obtain an overview of the financial  performance,  related  to  the  implementation  and  problems  encountered.  An  assessment  of  the financial  performance  of  the  PDAM  set  in  Kepmendagri  No.  47  Year  1999  about  Pedoman  Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, and the Common Size analysis is used to interpret the financial statements of the company  to  determine the  development of the financial performance  during  the study period.  The  results  showed  that,  highly  liquid  companies  to  pay  off  short-term  debts,  the  solvable conditions,  but  there  is  excess  operating  costs  annually.  Based  on  the  analysis  of  Common  Size,  the company in 2006; suffered business loss, then gain in operating income from year 2007-2010. Keywords: evaluation, liquidity, solvency, profitability, PDAM.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  sumber  dana  untuk  mendukung keuangan  daerah  adalah  hasil  perusahaan  milik daerah.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  tugas  dan peranan  Badan  Usaha Milik  Daerah (BUMD)  adalah mendorong  kegiatan  ekonomi  daerah,  menciptakan kesempatan kerja, menyediakan jasa pelayanan sosial dan  memberikan  kontribusi  bagi  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD).  Perusahaan  daerah  adalah  BUMD yang  merupakan  pengelola  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  berwenang  dan  bertanggungjawab  atas penyelenggaraan  administrasi  dan  penggunaannya, sehingga  perusahaan  milik  daerah  merupakan  bagian yang  cukup  penting  dalam  menunjang  PAD. Wahyudin  dan  Muryati  (2001),  menyatakan  bahwa peranan perusahaan daerah diwujudkan dalam bentuk pembagian  laba  yang  disetorkan  kepada  Pemerintah Daerah  yang  bersangkutan  dan  dimasukkan  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)
sebagai sumber pembiayaan bagi kegiatan pembangunan di daerah .
Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM) dihadapkan  pada  persoalan  yang  dilematis  karena keberadaannya  sebagai  salah  satu  BUMD  yang dimiliki  oleh  Pemerintah  Daerah  (Pemda).  PDAM diharapkan selalu memberikan kontribusi laba BUMD terhadap  PAD,  namun  masih  banyak  PDAM  belum mampu memenuhi tuntutan tersebut karena keterbatasan  di  bidang  keuangan,  operasional  dan administrasi.  Bahkan  dalam  kenyataannya,  banyak PDAM di berbagai daerah justru mengalami kerugian usaha.
Berdasarkan  data  tahun  2001,  usaha-usaha pemerintah telah dilakukan selama lebih dari 15 tahun dengan anggaran yang cukup besar untuk memperbaiki  manajemen  PDAM  baik  dengan konsultan  lokal  maupun  luar  negeri  namun  tidak membawa hasil. Bahkan dapat dikatakan bahwa 90%
dari  296  PDAM  telah  menjadi  pasien  yang  tidak mungkin sembuh (Rismianto: 2001).
Kita  sadari  bersama  bahwa  air  merupakan kebutuhan  dasar  sehari-hari  yang  harus  dipenuhi. Namun  hingga  beberapa  waktu  terakhir,  dikutip  dari tulisan  Suhendra  (2012)  dalam detik.com ,  Boediono menuturkan  bahwa  Indonesia  masih  harus  berjuang keras meningkatkan produksi air bersih dan air minum yang  sehat,  karena  dari  300  PDAM  yang  ada  di Indonesia  (hingga  tahun  2012)  hanya  25%  yang tergolong  baik.  Masalah  manajemen    menjadi  kunci permasalahan  ini,  baik  aspek  personalia,  sistem, hubungan antara PDAM dan pemerintah.
BUMD di era otonomi masih menjadi tumpuan harapan  untuk  mengisi  kas  pemerintah  daerah,  tetapi penerimaan  dari  sumber  ini  tidak  seperti  yang diharapkan. Kondisi ini juga dialami oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo.
Terlihat bahwa begitu kecilnya kontribusi laba BUMD  terhadap  PAD;  dan  PDAM  Tirta  Perwitasari hanya memberikan kontribusi sebesar rata-rata 0,32% dalam periode tahun 2000-2004.
Sebagai  informasi  bahwasannya  PDAM  Tirta Perwitasari  Kabupaten  Purworejo,  telah  menjalankan usahanya selama 37 tahun untuk melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih, namun hingga saat  ini  baru  bisa  melayani  17%  dari  total  jumlah penduduk kabupaten Purworejo.
Aturan terkait kontribusi laba BUMD terhadap PAD tersebut, semakin dipertegas ke dalam Peraturan Daerah  (Perda)  Kabupaten  Purworejo  Nomor  15 Tahun  2011  tentang  Perusahaan  Daerah  Air  Minum Tirta Perwitasari  pasal  56 ayat (1)  bahwa laba  bersih PDAM yang telah disahkan oleh Bupati, penggunaannya ditetapkan sebagai berikut:
a. Pemerintah  daerah  55  %  (lima  puluh  lima persen);
b. Cadangan umum 10 % (sepuluh persen);
c. Cadangan tujuan 10 % (sepuluh persen);
d. Dana kesejahteraan 10 % (sepuluh persen);
e. Jasa produksi 15 % (lima belas persen). Rachmawati (2001) telah melakukan penelitian tentang  kinerja  PDAM  Delta  Tirta  dan  faktor-faktor yang  mempengaruhinya  (studi  kasus  di  Kabupaten Sidoarjo)  tahun  1990-1999.  Penelitian  tersebut mengukur kinerja keuangan, operasional, administrasi
dan  menganalisis  elastisitas  PDRB  per  kapita  riil terhadap laba riil PDAM. Kesimpulan yang diperoleh adalah  bahwa  kinerja  PDAM  Delta  Tirta  Kabupaten Sidoarjo selama sepuluh tahun tingkat keberhasilannya mempunyai nilai cukup kecuali tahun 1993 dan 1995 mempunyai nilai baik.
Kemudian  Sefraningsih  (2001)  di  dalam penelitian  yang  dilakukannya  di  PDAM  Tirta  Musi Kabupaten  Rejang  Lebong,  menghasilkan  beberapa kesimpulan.  Kinerja  aspek  keuangan  dikategorikan kurang  karena  biaya  penyusutan  aktiva  tetap  sangat besar dan penjualan air yang rendah, sehingga terjadi kerugian  setiap  tahunnya  pada  periode  pengamatan 1995-1999.  Kinerja  aspek  operasional  kurang, disebabkan  cakupan  pelayanan  yang  rendah,  kualitas air  distribusi  rendah,  kontinuitas  air  tidak  merata, tingkat kebocoran yang relatif tinggi di atas batas yang ditetapkan,  yaitu  20%,  peneraan  meter  yang  tidak konsisten,  lamanya  kecepatan  penyambungan  baru, pengaduan  pelanggan  belum  semua  ditangani  dan rasio  karyawan  per  1000  pelanggan  cukup  tinggi. Kinerja aspek administrasi kurang disebabkan rencana
jangka  panjang,  rencana  organisasi  dan  uraian  tugas, pelaksanaan  prosedur  operasi  standar,  pelaksanaan gambar nyata laksana dipedomani sebagian, sedangkan hasil temuan dari Instansi Pemeriksa tidak ditindaklanjuti.
Namun  hasil  dari  berbagai  penelitian  yang telah  ada  tersebut  tidak  berlaku  umum,  dengan pengertian bahwa kesimpulan yang diperoleh melalui penelitian  tersebut  tidak  dapat  digunakan  untuk menjelaskan kinerja keuangan PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo. Di dalam penelitian ini  terdapat  perbedaan  dengan  penelitian  terdahulu, yaitu objek yang diteliti, lokasi penelitian dan periode pengamatan  selama  lima  tahun  yakni  mulai  tahun 2006  sampai  dengan  tahun  2010.  Penelitian  ini menjadi penting untuk dilakukan, mengingat kontribusi PDAM terhadap PAD yang rendah, padahal begitu  banyak  peluang  strategis  yang  dimiliki  oleh BUMD, di antaranya bahwa BUMD memiliki captive market dan bargaining  power karena notabene kepemilikannya di tangan Pemda.
Fenomena  yang  terjadi  saat ini adalah,  bahwa masih terdapat PDAM yang belum mampu memenuhi tuntutan  untuk  berkontribusi  terhadap  PAD,  karena
Tabel 1. Persentase Komponen PAD No. Komponen PAD 2000 (%) 2001 (%) 2002 (%) 2003 (%) 2004 (%) 1. Pajak Daerah 14,12 14,75 15,70 16,86 18,47 2. Retribusi Daerah 78,06 65,03 62,80 62,80 62,27 3. Laba BUMD: PDAM PD Apotik Daerah Bank Pasar BKK 0,48 0,22 0,23 0,68 0,28 0,23 0,16 0,32 0,275 0,210 0,260 0,205 0,294 0,245 0,081 0,140 0,27 0,20 - 0,13 4. Lain-lain PAD yang sah 6,21 19,23 20,55 19,58 18,65 Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: Target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Purworejo 2000-2004, data diolah.
keterbatasan  di  bidang  keuangan,  operasional  dan administrasi.  Lebih  ironisnya  lagi,  ternyata  masih banyak  PDAM  di  berbagai  daerah  yang  justru mengalami  kerugian  usaha.  Berangkat  dari  berbagai masalah  tersebut,  maka  yang  menjadi research question adalah  bagaimana  perkembangan  kinerja keuangan  PDAM  Tirta  Perwitasari  selama  kurun waktu 2006-2010?
Berdasarkan  perumusan  masalah  tersebut, maka  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  perkembangan  kinerja  keuangan  PDAM Tirta Perwitasari selama kurun waktu 2006-2010.
Perusahaan  Daerah  atau  BUMD  menurut Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Otonomi Daerah  No.  43  Tahun  2000  tentang  Pedoman Kerjasama  Perusahaan  Daerah  dengan  Pihak  Ketiga, adalah  suatu  badan usaha  yang modalnya merupakan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan.  Pendirian  BUMD tersebut  diprakarsai  oleh  Pemerintah  Daerah.  Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1987 tentang  Penyerahan  Sebagian  Urusan  Pemerintah  di Bidang  Pekerjaan  Umum  kepada  Daerah,  maka pelayanan  air  minum  diserahkan  kepada  Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai urusan Pemerintah Daerah. Selanjutnya  melalui  Peraturan  Daerah  (Perda) diserahkan pelaksanaannya kepada PDAM.
Perusahaan  Daerah  Air  Minum  selanjutnya disingkat  PDAM  adalah  perusahaan  milik  Daerah Provinsi  dan  atau  Daerah  Kota  (Keputusan  Menteri Dalam  Negeri  No.  47  Tahun  1999  tentang  Pedoman Penilaian  Kinerja  Perusahaan  Daerah  Air  Minum). PDAM  merupakan  salah  satu  BUMD  yang  bergerak di  bidang  penyediaan  air  bersih  untuk  kebutuhan masyarakat.  Keberadaan  PDAM  sebagai  unsur pelayanan  publik,  harus  mengutamakan  aspek  sosial. Hal  ini  tercermin  di  dalam  penetapan  harga  produk lebih  mempertimbangkan  kemampuan  masyarakat, namun  dibalik  fungsinya  sebagai  unsur  pelayanan publik juga tidak terlepas dari dimensi ekonomi, yaitu mencari keuntungan.
Salah  satu  cara  untuk  menilai  kinerja perusahaan  adalah  dengan  cara  menganalisis  laporan keuangan  perusahaan  yang  bersangkutan.  Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan bermanfaat untuk mengetahui keadaan dan perkembangan  keuangan  dari  perusahaan  yang bersangkutan.  Dengan  mengadakan  analisis  laporan keuangan  perusahaan,  keadaan  dan  perkembangan keuangan dari perusahaan akan dapat diketahui hasil- hasil  yang  telah  dicapai  pada  waktu  yang  lalu  dan waktu  yang  sedang  berjalan.  Dengan  menggunakan laporan yang diperbandingkan, termasuk data tentang perubahan-perubahan  yang  terjadi  dalam  jumlah rupiah,  persentase  serta  trendnya,  beberapa  rasio secara  individu  akan  membantu  dalam  menganalisis dan  menginterpretasikan  posisi  keuangan  suatu perusahaan (Helfert: 1995).
Untuk  mengetahui  apakah  perusahaan  sudah berjalan  dengan  baik,  maka  harus  diketahui  kinerja
perusahaannya.  Kinerja  perusahaan  secara  sederhana dapat diketahui dari tiga hal (Sutrisno, 2003: 15).
a. Likuiditas, adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi  kewajiban-kewajibannya  yang  harus segera dipenuhi.
b. Solvabilitas,  adalah  kemampuan  perusahaan untuk  memenuhi  semua  kewajibannya  apabila perusahaan dilikuidasi.
c. Rentabilitas, adalah adalah kemampuan perusahaan  untuk  menghasilkan  laba  selama periode tertentu.
Laporan Keuangan merupakan hasil akhir dari proses  akuntansi  yang  meliputi  dua  laporan  utama (Jusup, 2003: 21).
1. Neraca.  Adalah  laporan  yang  menunjukkan posisi  keuangan  suatu  perusahaan  pada  saat tertentu.
2. Laporan  Rugi-Laba.  Adalah  laporan  yang menunjukkan  hasil  kegiatan  perusahaan  dalam jangka waktu tertentu.
Kemudian Munawir (2004) mengatakan bahwa laporan  keuangan  pada  dasarnya  adalah  hasil  dari proses  akuntansi  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat untuk  berkomunikasi  antara  data  keuangan  atau aktivitas  suatu  perusahaan  dengan  pihak-pihak  yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi  keuangan  suatu  perusahaan  sebagai  bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Pihak- pihak  yang  berkepentingan  tersebut  antara  lain manajemen, pemilik, kreditor, investor dan pemerintah, serta pihak-pihak lainnya.
Keuangan menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan  otonomi  daerah.  Berdasarkan  Undang- Undang  (UU)  No.    32  Tahun  2004  pasal  157, disebutkan  bahwa  sumber  pendapatan  daerah  terdiri atas.
a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
1) Hasil Pajak Daerah;
2) Hasil Retribusi Daerah;
3) Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan; dan
4) Lain-lain PAD yang sah;
b. Dana perimbangan; dan
c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
Besaran  PAD  yang  diperoleh  Pemda  dari BUMD  tergantung  pada  besaran  laba  yang  diperoleh BUMD.  Meskipun  PAD  tidak  seluruhnya  dapat membiayai  total  pengeluaran  daerah, namun  proporsi PAD  terhadap  total  penerimaan  daerah  tetap merupakan  indikasi  derajat  kemandirian  keuangan suatu  pemerintah  daerah.  Berdasarkan  tinjauan pustaka  dan  konsep-konsep  di  atas,  maka  dapat dibangun  kerangka  pemikiran  dan  bagan  alir  pikir seperti pada Gambar 1.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  tahun  2012, dengan locus penelitian  adalah  PDAM  Tirta
Perwitasari  Kabupaten  Purworejo,  Jalan  Jenderal Sudirman  No.  101    Kabupaten  Purworejo  Provinsi Jawa Tengah 54114.
Cara  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini antara lain:
a. Penelitian lapangan, dilakukan dengan mendatangi langsung terhadap obyek penelitian. Dalam  penelitian  ini  dilakukan  pengumpulan data  dan  informasi  yang  berkaitan  dengan masalah penelitian baik data primer maupun data sekunder.
 Data  primer,  diambil  berdasarkan  hasil wawancara langsung dengan informan dan Focus  Group  Discussion (FGD)  dengan para staf PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten  Purworejo  mengenai  hal-hal yang berkaitan dengan kinerja keuangan.
 Data  sekunder,  terdiri  dari  data  laporan keuangan  yang  diperoleh  langsung  dari PDAM  Tirta  Perwitasari.  Berupa  Neraca dan  Laporan  Rugi-Laba time  series 2006- 2010.
b. Kepustakaan,  dilakukan  untuk  mendapatkan landasan  teori  yang  mendukung  penelitian  dan diambil dari literatur maupun buku-buku, artikel ilmiah  serta  hasil  penelitian  sebelumnya  yang dapat menjawab pertanyaan penelitian.
c. Access  internet, dilakukan  untuk  mendapatkan berbagai  informasi  terbaru  dan  lebih  cepat diperoleh  antara  lain  Peraturan  Perundang- undangan, jurnal-jurnal serta artikel-artikel.
Alat  analisis  yang  dipergunakan  di  dalam penelitian ini adalah:
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri
(Kepmendagri)  No.  47  Tahun  1999  tentang
Pedoman  Penilaian  Kinerja  Perusahaan  Daerah Air Minum.
Penilaian  terhadap  kemampuan  PDAM telah  diatur  dalam  Kepmendagri  No.  47  Tahun 1999  tentang  Pedoman  Penilaian  Kinerja Perusahaan  Daerah  Air  Minum.  Menurut keputusan  tersebut  indikator  penilaian  kinerja PDAM  dapat  dilihat  dalam  tiga  aspek;  aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi. Di dalam aspek keuangan, terdapat beberapa  rasio  yang  dapat  dipergunakaan  untuk mengukur  kinerja  keuangan  dari  berbagai indikator  lainnya,  seperti  rasio  laba  terhadap aktiva  produktif,  rasio  laba  terhadap  penjualan, rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas dan lain-lain. Namun dalam penelitian ini hanya akan dilakukan  analisa  sederhana  dari  3  (tiga)  hal; yaitu    likuiditas,  solvabilitas  dan  rentabilitas kinerja keuangan PDAM.
2. Analisis Common Size Untuk  menafsirkan  atau  menginter- pretasikan  laporan  keuangan  yang  dimiliki perusahaan, dari analisis Common Size ini dapat diketahui  perkembangan  perusahaan  selama periode  penelitian,  yaitu  dengan  mengubah angka-angka  yang  ada  di  dalam  laporan keuangan  menjadi  prosentase  dengan  dasar tertentu.  Untuk  angka-angka  yang  ada  dalam neraca, common  base -nya  adalah  total  aktiva, artinya  total  aktiva  diubah  menjadi  100%, sedangkan  elemen-elemen  yang  lain  akan mengikuti  sesuai  dengan  proporsinya  masing- masing (Sutrisno, 2003: 257).
Dalam  penelitian  ini  terdapat  beberapa indikator yang akan diamati untuk mengetahui kinerja PDAM Tirta  Perwitasari  Kabupaten  Purworejo,  yaitu dari  variabel  kinerja  keuangan  yang  meliputi  dua laporan utama.
Gambar 1. Kerangka Pemikiran. Kinerja Keuangan PAD Laba BUMD Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Neraca Lap R/L Likuiditas Solvabitias Rentabilitas C o m m o n   S i z e Kepmendagri No.47/1999 PDAM Perkembangan Kinerja Keuangan
1. Neraca. Neraca  mempunyai  dua  sisi,  sisi  debit  dan  sisi kredit.  Pada  sisi  debit  menunjukkan  posisi kekayaan  perusahaan  (aktiva)  yang  terdiri  dari aktiva  lancar  dan  aktiva  tetap.  Pada  sisi  kredit atau  pasiva  menunjukkan  sumber  kekayaan perusahaan  yang  terdiri  dari  dua  sumber  yakni utang dan modal.
2. Laporan Rugi-Laba. Laporan  ini  bisa  digunakan  sebagai  indikator keberhasilan  perusahaan  dalam  menjalankan usahanya  selama  satu  periode  tertentu.  Laporan rugi-laba  pada  dasarnya  menggambarkan  dua macam arus yang membentuk laba atau rugi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penilaian Kinerja Keuangan Berdasarkan
Kepmendagri No. 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum
a. Rasio  aktiva  lancar  terhadap  utang  lancar (likuiditas). Merupakan tolok ukur untuk menilai ketersediaan  aset-aset  likuid  untuk  memenuhi kewajiban jangka pendek dalam rangka membiayai kegiatan operasi maupun pembayaran utang dan  bunga  yang  jatuh tempo jika ada.
Rasio aktiva lancar terhadap utang lancar (likuiditas)  pada  tabel  3,  adalah  hasil  analisis data  selama  tahun  2006-2010.  Pada  tahun  2006
diperoleh  rasio  sebesar  8,3  yang  berarti  bahwa setiap utang lancar sebesar Rp 1,00 dijamin oleh aktiva  lancar  sebesar  Rp  8,3.  Tahun  2007 menurun  menjadi  sebesar  7,3  dan  semakin menurun  lagi  menjadi  sebesar  7,1  pada  tahun 2008.  Pada  tahun  berikutnya  terjadi  kenaikan rasio  menjadi  sebesar  8,6  atau  terbesar  selama periode  tahun  pengamatan.  Namun,  pada  tahun 2010 terjadi penurunan lagi menjadi sebesar 7,2. Rasio  ini  dari  tahun  2006-2008  cenderung menurun, menurunnya current ratio ini menunjukkan  bahwa  pada  periode  tersebut perusahaan likuiditasnya melemah untuk melunasi  utang  jangka  pendeknya.  Meskipun terjadi  penurunan,  namun  masih  mencerminkan adanya  aktiva  yang  menganggur  ( idle )  yang dapat  dimanfaatkan  untuk  perputaran  usaha karena  perusahaan  masih  berada  pada  kategori ‘Baik  Sekali’  bahkan  pada  seluruh  periode pengamatan.
b. Rasio  total  aktiva  terhadap  total  utang (solvabilitas).  Rasio  ini  merupakan  tolok  ukur untuk  menilai  tingkat  kecukupan  dari  seluruh aset  yang tersedia  dibandingkan  dengan  seluruh utang perusahaan, yang sekaligus mencerminkan jumlah aktiva netto ( networth ) yang tersedia. Rasio  total  aktiva  terhadap  total  utang adalah  bagian  dari  setiap  rupiah  total  aktiva untuk  menjamin  total  utang  yang  digunakan untuk  mendanai  perusahaan.  Tabel  4,  adalah hasil  analisis  data  selama  tahun  2006-2010.
Tabel 2. Penilaian Kinerja Aspek Keuangan
No. Uraian Formula Rasio Nilai Kategori 1. Likuiditas: Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar Aktiva Lancar Utang Lancar > 1.75 - 2.00 > 1.50 - 1.75 atau > 2.00 - 3.30 > 1.25 - 1.50 atau > 2.30 - 2.70 > 1.00 - 1.25 atau > 2.70 - 3.00 < 1.00 atau > 3.00 5 4 3 2 1 Baik Sekali Baik Cukup Kurang Tidak Baik 2. Solvabilitas: Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang
Total Aktiva
Total Utang > 2,0 > 1,7 - 2,0
> 1,3 - 1,7
> 1,0 - 1,3 > 1,0 5
4 3
2
1 Baik Sekali Baik Cukup Kurang Tidak Baik 3. Rentablitas/ Operating rasio: Rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi Biaya Operasi Pendapatan < 0,50 > 0,50 - 0,65 > 0,65 - 0,85 > 0,85 - 1,00
> 1,00 5
4 3 2 1 Baik Sekali Baik Cukup Kurang Tidak Baik
Sumber: Kepmendagri No. 47 Tahun 1999 .
Tabel 3. Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar
Tahun Aktiva Lancar (Rp) Utang Lancar (Rp) Rasio Nilai Kategori 2006 3.104.126.348,85 374.142.418,56 8,3 5 Baik Sekali 2007 4.192.415.524,77 569.183.133,79 7,3 5 Baik Sekali 2008 4.463.964.575.,61 624.571.676,24 7,1 5 Baik Sekali 2009 5.399.249.658,08 625.329.653,06 8,6 5 Baik Sekali 2010 5.284.284.231,49 734.271.337,77 7,2 5 Baik Sekali
Sumber: PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo, data diolah.
Menunjukkan  pada  tahun  2006  rasio  yang diperoleh  sebesar  6,4  yang  artinya  bahwa  dari setiap Rp1,00 utang dijamin oleh Rp 6,4 aktiva.
Pada  tahun  2007  dan  2008  terjadi  penurunan beturut-turut yaitu sebesar 5,2 dan 4,5. Beranjak naik  pada  tahun  berikutnya  yaitu  tahun  2009 sebesar 4,8 dan 4,9 pada tahun 2010. Nilai yang diperoleh  pada  setiap  tahun  pengamatan  adalah maksimal. Meskipun nilai yang diperoleh adalah maksimal,  namun  terdapat  indikasi  penurunan pada  tahun-tahun  terakhir  yang  sebaiknya menjadi  perhatian,  hal  ini  disebabkan  karena proporsi  kenaikan  total  utang  tidak  sebanding dengan kenaikan total aktiva.
c. Rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi (rentabilitas/ operating  ratio ).  Merupakan  tolok ukur  untuk  menilai  efisiensi/kehematan  dalam penggunaan  sumber  dana  dan  daya  untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Rasio  biaya  operasi  terhadap  pendapatan operasi  adalah  biaya  operasi  per  rupiah penjualan.  Asumsinya  semakin  tinggi  rasio tersebut  semakin  tidak  baik.  Rasio  yang  baik adalah ≤ 0,50 atau setiap pendapatan mempunyai biaya operasi paling tinggi 50%. Tabel 5, adalah hasil  analisis  data  selama  tahun  2006-2010. Menunjukkan  pada  tahun  2006  rasio  yang diperoleh sebesar 1,05; artinya bahwa dari setiap Rp1,00  pendapatan  operasi  mempunyai  biaya operasi  sebesar  Rp1,05.  Rasio  yang diperoleh > 1  (satu)  menunjukkan  bahwa  perusahaan mengalami  kerugian,  yaitu  pada  tahun  2006 tersebut. Untuk tahun 2007 rasio < 1 (satu) yaitu 0,93;  tahun  2008  rasio  sedikit  meningkat menjadi sebesar 0,98. Pada tahun 2009 membaik menjadi  sebesar  0,95;  kemudian  pada  periode akhir  tahun  pengamatan  2010  kembali  kepada angka  rasio  sebesar  0,93.  Ini  menunjukkan
bahwa perusahaan telah memperoleh laba pada 4 (empat) tahun-terakhir.
 Pada  tahun  awal  pengamatan  atau  tahun 2006,  perusahaan  menghasilkan  nilai  yang tidak  baik,  hal  ini  mengindikasikan perusahaan mengalami rugi operasi.
 Mulai  tahun  2007  perusahaan  dapat memperoleh  nilai  kinerja  yang  lebih  baik, yaitu  dalam  kategori  kurang,  karena  ada usaha untuk melakukan penghematan biaya operasi dan peningkatan pendapatan operasi.
 Sesuai  Kepmendagri  No.  47  Tahun  1999, bahwa  tingkat  efisiensi  diperoleh  apabila nilai  rasio  antara  biaya  operasi  dengan pendapatan  operasi  adalah  sebesar ≤ 0,50 atau ≤ 50%,  yang  berarti  jika  realisasi pendapatan  operasi  pada  tahun  2006 sebesar  Rp  6.251.539.662,00;  maka  biaya operasional  yang  seharusnya  dikeluarkan adalah  sebesar ≤ Rp  3.125.769.831,00; namun  ternyata  bahwa  biaya  operasi  yang dikorbankan adalah sebesar Rp 6.561.538.502,22; sehingga terdapat kelebihan  biaya  operasional  sebesar ≥ Rp 3.435.768.671,22  atau ≥ 52,36%.  Untuk tahun  2007  dan  seterusnya,  meskipun  ada pada kategori  yang lebih  baik,  tetap masih terdapat  kelebihan  biaya  operasional  dari yang seharusnya dikeluarkan.
Dikutip  dari  tulisan  Imam  (2007)  yang diberitakan dalam purworejonews ,  bahwa  untuk menutup  defisit,  tahun  2006  PDAM  mendapat subsidi  I  sebesar  Rp  500.000.000,00  melalui APBD  Perubahan.  Namun  pada  penyusunan APBD  2007  tidak  diusulkan  subsidi  lagi sehingga untuk menutup defisit harus menaikkan tarif, yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan  Bupati  (Perbup)  Purworejo  No.  5.A
Tabel 4. Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang
Tahun Total Aktiva (Rp) Total Utang (Rp) Rasio Nilai Kategori 2006 14.528.514.663,49 2.268.379.970,36 6,4 5 Baik Sekali 2007 15.413.209.493,03 2.951.202.864,25 5,2 5 Baik Sekali 2008 15.977.644.649,91 3.519.753.686,76 4,5 5 Baik Sekali 2009 18.542.967.682,85 3.857.657.096,32 4,8 5 Baik Sekali 2010 20.207.300.489,45 4.073.506.988,33 4,9 5 Baik Sekali
Sumber: PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo, data diolah.
Tabel 5. Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi
Tahun Biaya Operasi (Rp) Pendapatan Operasi (Rp) Rasio Nilai Kategori 2006 6.561.538.502,22 6.251.539.662,00 1,05 1 Tidak Baik 2007 7.151.910.064,46 7.634.594.884,00 0,93 2 Kurang 2008 8.653.900.299,12 8.793.966.936,00 0,98 2 Kurang 2009 9.457.250.452,25 9.906.535.600,00 0,95 2 Kurang 2010 10.431.645.995,66 11.186.387.600,00 0,93 2 Kurang
Sumber: PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo, data diolah.
Tahun  2007  tentang  Tarif  Air  Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten  Purworejo.  Langkah  ini  terbukti manjur  untuk  meningkatkan  rasio  rentabilitas hingga tahun-tahun berikutnya.

## Perkembangan Kinerja Keuangan Berdasarkan Analisis Common Size
Pada Tabel 6 dirinci perkembangan persentase (%)  tiap  komponen  neraca  berdasarkan  analisis Common Size . Dari Tabel 6, dapat dijelaskan berbagai hal sebagai berikut.
a. Aktiva  lancar  pada  periode  pengamatan  tahun 2006-2010 dari data tersebut di atas, menunjukkan  adanya  peningkatan  dari  21,36% menjadi sebesar 26,15% dari jumlah total aktiva.
b. Aktiva tetap yang merupakan nilai perolehan dan akumulasi  penyusutan mengalami kenaikan dari 47,65% menjadi sebesar 50,96%.
c. Aktiva lain-lain yang terdiri dari bahan instalasi, sisa  uang  muka  kepada  Pemda,  uang  jaminan
pelanggan dan aktiva tetap yang tidak digunakan mengalami  penurunan  dari  30,98%  menjadi sebesar 23,23%.
d. Pada  sisi  pasiva,  kewajiban  jangka  pendek menunjukkan  kenaikan  dari  2,57%  menjadi sebesar  3,63%  dari  jumlah  total  kewajiban  dan modal.
e. Perusahaan  tidak  mempunyai  kewajiban  jangka panjang  yang  harus  dilunasi  karena  tidak memiliki utang.
f. Kewajiban  lain-lain  yang  terdiri  dari  uang jaminan  langganan,  cadangan  dana  (jasa produksi, sosial dan pendidikan) dan sumbangan dana  pensiun,  mengalami  kenaikan  dari  sebesar 13,03% menjadi sebesar 16,52%.
g. Jumlah  ekuitas  mengalami  penurunan  dari 84,38% menjadi sebesar 78,47%.
Pada Tabel 7 dirinci perkembangan persentase
(%)  tiap  komponen    laporan  rugi-laba  berdasarkan analisis Common  Size .  Dari  tabel  tersebut  dapat dijelaskan berbagai hal sebagai berikut.
Tabel 6. Perkembangan Neraca berdasarkan analisis Common Size (%)
Perkiraan 2006 2007 2008 2009 2010 Jumlah Aktiva Lancar Kas Deposito Berjangka/investasi jk. pendek Piutang Usaha Piutang Pajak Piutang lain-lain (pegawai) Persediaan Pembayaran dimuka 21,36 12,63 2,85 5,12 0,19 0,003 0,63 0,07 27,20 11,35 7,88 6,94 0,22 - 0,65 0,37 27,93 11,74 8,85 6,47 0,84 - 0,83 0,93 29,11 14,35 7,63 6,54 0,00 - 7,61 0,02 26,15 6,60 11,95 7,22 - - 0,54 0,07 Jumlah Aktiva Tetap 47,65 43,62 43,11 44,90 50,96 Jumlah Aktiva Lain-lain 30,98 29,17 28,94 26,28 23,23 Jumlah Aktiva 100 100 100 100 100 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Utang Usaha Biaya yang masih harus dibayar Utang Pajak Utang pada Pemda Utang Jangka Pendek Lainnya 2,57 0,77 0,96 0,14 0,65 0,04 3,69 0,68 1,20 1,03 0,71 0,05 3,90 0,70 1,64 3,25 1,18 0,05 3,37 1,22 1,49 0,34 0,00 0,05 3,63 0,22 1,23 0,39 - 1,67 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang - - - - - Jumlah Kewajiban Lain-lain 13,03 15,45 18,12 17,43 16,52 Jumlah Ekuitas 84,38 80,85 77,97 76,15 78,47 Total Pasiva 100 100 100 100 100
Sumber: PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo, data diolah.
Tabel 7. Perkembangan Laporan Rugi-Laba berdasarkan analisis Common Size (%)
Perkiraan 2006 2007 2008 2009 2010 Jumlah Pendapatan Usaha Penjualan Air Penjualan Non Air 100 94,42 5,58 100 95,36 4,64 100 93,84 6,16 100 92,22 7,78 100 90,37 9,62 Jumlah Biaya Usaha Biaya Sumber Biaya Pengolahan Biaya Transmisi & Distribusi Biaya Umum & Administrasi 104,94 39,54 12,55 14,87 37,98 93,65 31,46 12,69 14,44 35,06 98,38 27,83 21,88 14,28 34,39 95,44 27,98 17,16 14,57 35,73 93,84 22,27 15,87 13,68 42,02 Laba (Rugi) Usaha (4,95) 6,35 1,62 4,56 6,16
Sumber: PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo, data diolah.
a. Jumlah pendapatan usaha perusahaan, terdiri atas penjualan  air  dan  non  air.  Pengamatan  tahun 2006-2010  pada  penjualan  air  menunjukkan penurunan dari 94,42% menjadi sebesar 90,37%, sedangkan  pada  penjualan  non  air  mengalami kenaikan dari 5,58% menjadi sebesar 9,62%.
b. Jumlah  biaya  usaha  dari  periode  pengamatan tahun 2006-2010 menunjukkan adanya penurunan dari sebesar 104,94% menjadi sebesar 93,84%.
c. Laba  (rugi)  usaha,  pada  periode  pengamatan tahun  2006-2010  menunjukkan  perubahan  yang fluktuatif. Pada tahun 2006, perusahaan mengalami kerugian dari sebesar -4,94%. Tahun 2007-2010 perusahaan memperoleh laba, namun perolehan  laba  tersebut  dari  tahun  ke  tahun mengalami  fluktuasi  dari  6,35%,  1,62%,  4,56% dan terakhir menjadi sebesar 6,16%.

## SIMPULAN
Dari  hasil penelitian dan  pembahasan, penilaian  kinerja  keuangan  PDAM  Tirta  Perwitasari berdasarkan  Kepmendagri  No.  47  Tahun  1999 diperoleh  beberapa  kesimpulan  sebagai  berikut. Likuiditas perusahaan. Sejak tahun 2006-2010 current ratio perkembangannya  adalah  8,3;  7,3;  7,1;  8,6  dan 7,2. Hal ini berarti secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa perusahaan sangat likuid untuk melunasi utang- utang jangka pendeknya, bahkan untuk tahun tertentu seperti  pada  tahun  2006  dan  tahun  2009,  perusahaan cenderung  terlalu  likuid  yang  mencerminkan  adanya aktiva  lancar  atau  dana  yang  menganggur  ( idle capacity ). Solvabilitas perusahaan. Sejak tahun 2006- 2010 assets  to  debt  ratio perkembangannya  adalah 6,4;  5,2;  4,5;  4,8  dan  4,9.  Hal  ini  berarti  secara keseluruhan  perusahaan  sangat  mampu  melunasi utang-utangnya  apabila  perusahaan  dilikuidasi,  sebab utang-utangnya masih tertutup oleh kekayaannya atau dapat  dikatakan  bahwa  perusahaan  dalam  kondisi solvable .  Rentabilitas/ Operating  ratio .  Sejak  tahun 2006-2010 perkembangannya adalah 1,05; 0,93; 0,98; 0,95 dan 0,93. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2006 perusahaan mengalami kerugian sebesar 5%, kemudian pada tahun 2007-2010 perusahaan memperoleh  laba  sebesar  7%,  2%,  5%  dan  7%. Selama  periode  pengamatan  tahun  2006-2010, terdapat  kelebihan  biaya  operasional  dari  yang seharusnya  ( ≤  50%) setiap  tahunnya.  Selanjutnya perkembangan  kinerja  keuangan  PDAM  Tirta Perwitasari berdasarkan analisis Common Size, secara garis besar dapat dijelaskan perkembangannya bahwa perusahaan  pada  tahun  2006  mengalami  kerugian usaha,  baru  kemudian  memperoleh  laba  usaha  mulai tahun 2007-2010.
Berdasarkan  analisa  dan  kesimpulan,  PDAM Tirta  Perwitasari  sebaiknya  memanfaatkan idle capacity untuk  perputaran  usaha;    mendayagunakan kondisi solvable untuk perluasan cakupan layanan dan melakukan efisiensi biaya operasional untuk
menurunkan  rasio  rentabilitas.  Terkait  dengan kontribusinya  terhadap  laba  BUMD,  berdasarkan analisis  kinerja  keuangan  2006-2010,  terlihat  bahwa sesunguhnya  PDAM  Tirta  Perwitasari  Kabupaten Purworejo  untuk  saat  ini  belum  mampu  untuk memenuhi tuntutan tersebut. Selain masih lemah pada sisi  rentabilitas,  PDAM  Tirta  Perwitasari  cakupan pelayanannya  belum  mencapai  80%  dari  jumlah penduduk  dalam  wilayah  administratif  daerah kabupaten.  Hal  ini  sebagaimana  termaktub  di  dalam Surat  Edaran  (SE)  Mendagri  No.  690/477/SJ  tanggal 18 Februari 2009 perihal Percepatan terhadap Program Penambahan  10  juta  Sambungan  Rumah  Air  Minum Tahun 2009 s/d 2013. Oleh karena itu, untuk PDAM yang  belum  memenuhi  kebutuhan  diatas,  sebaiknya tidak  dituntut  berkontribusi  pada  PAD,  namun  agar laba yang diperoleh diupayakan untuk direinvestasikan  dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan (Permendagri No. 25 Tahun 2009  tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran 2010 lampiran II, 1, a, 5).

## DAFTAR PUSTAKA
Helfert, E. A. 1995. Teknik Analisa Keuangan . Edisi ke- 7. Jakarta: Erlangga.
Imam,  Ahmad  Nas.  2007.  Tahun  2007  Tarif  PDAM Naik. http://purworejonews.com/index.php? option=com_content&task=view&id=70&Itemid =1 (diakses 15 Oktober 2012) Jusup, Al Haryono. 2003. Dasar-dasar Akuntansi Jilid 1 . Edisi  ke-6.  Yogyakarta:  Bagian  Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang  Pedoman  Penilaian  Kinerja  Perusahaan Daerah Air Minum.
Munawir,  Slamet.  2004. Analisis  Laporan  Keuangan .
Yogyakarta: Liberty.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Purworejo  Nomor  15 Tahun  2011  tentang  Perusahaan  Daerah  Air Minum Tirta Perwitasari.
Rachmawati, Noer. 2001. Kinerja PDAM Delta Tirta dan Faktor-faktor  yang    mempengaruhinya  (studi kasus) di Kabupaten Sidoarjo . Tesis S2 Program Pascasarjana UGM (tidak dipublikasikan).
Rismianto,  Djoko.  2001. Sumbang  Pikir:  Menuju
Kemandirian PDAM. Bulletin Bapekin . ( http://www.pu.go.id/bapekin/buletin%20jurnal/b uletin%206/buletin64 , diakses Juli 2005)
Sefraningsih.  2001. Kinerja  Perusahaan  Daerah  Air Minum  Tirta  Musi  Kabupaten  Rejang  Lebong . Tesis  S2  Program  Pascasarjana  UGM  (tidak dipublikasikan).
Suhendra,  Zulfi.  2012. Boediono:  Dari  300  PDAM,
Cuma 1/4 Yang Sehat . Jakarta:
detik.com.( http://finance.detik.com/read/2012/07/ 11/132918/1962858/4/boediono-dari-300-pdam- cuma-1-4-yang-sehat , diakses 8 Agustus 2012)
Sutrisno.    2003. Manajemen  Keuangan  Teori,  Konsep dan  Aplikasi .  Edisi  Pertama.  Yogyakarta:
Ekonisia.
Wahyudin, M. dan Muryati, A. 2001. Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM) Kabupaten Klaten . Jurnal Manajemen Dayasaing 2. Surakarta: Universitas Muhammadiyah
Surakarta.