P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan BBNKB dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran
Lisnawati Dewi Apriyani 1 , Rina Tresnawati 2 1,2 Universitas Widyatama Bandung, lisnawatidewi73@gmail.com, lisnawatidewi73@gmail.com
Dikirim 18 Januari 2023,  disetujui 17 Maret  2023, diterbitkan 04 April 2023 Pengutipan:  Apriyani,  L.D  &  Tresnawati,  R.  (2023).  Pengaruh  Kebijakan  Pemutihan  Pajak Kendaraan Bermotor,  Pembebasan  BBNKB  dan  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran. Gema Wiralodra , 14 (1), 280-292

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Pengaruh  Kebijakan  Pemutihan  Pajak  Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Total  sampel  yang  diambil  dalam penelitian  ini  sebanyak  100  responden  dengan  menggunakan  Sampling  Insidental  dan  memakai rumus Solvin. Pengumpulan data dilakukan dengan survei dengan melakukan observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji parsial, dan uji simultan pada SPSS Statistic 26. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa  kebijakan  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor,  pembebasan  bea  balik  nama  kendaraan bermotor,  dan  sosialisasi  perpajakan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran.
Kata  Kunci: Kebijakan  Pemutihan  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Pembebasan  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajak, Kepatuhan Wajib Pajak

## Abstract
This  research  was  conducted  to  know  the  Effect  of  the  Motor  Vehicle  Tax  Bleaching  Policy, Exemption of Motorized Vehicle Transfer Fees, and Tax Socialization on Motor Vehicle Taxpayer Compliance.  The  research  method  in  this  study  uses  descriptive  research  with  a  quantitative approach. The total sample taken in this study was 100 respondents using Incidental Sampling and using  Solvin.  Data  collection  was  carried  out  by  survey  observation,  questionnaires,  and documentation.  .Hypothesis  testing  in  this  study  uses  multiple  linear  regression,  coefficient  of determination, partial test, and simultaneous test on SPSS Statistics 26. The results of this study indicate that the policy of eliminating motor vehicle tax, exemption of motorized vehicle transfer fees, and tax socialization have a significant effect on vehicle taxpayer compliance motorbike at SAMSAT Bandung City I Pajajaran Office..
Keyword(s): Motor Vehicle Tax Bleaching Policy, Exemption of Motorized Vehicle Transfer Fees, Tax Socialization, Taxpayer Compliance

## 1. Pendahuluan
Sebagai  penerapan dari  peraturan daerah, pemerintah  Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan BBNKB dapat ditemukan dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor  67  Tahun  2011  dan  Keputusan  Gubernur  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  973/499- Dispenda/2016  Tahun  2016.  Pendekatan  ini  tidak  mungkin  kita  pisahkan,  dari  kenyataan bahwa masih banyak wajib pajak yang berutang kepada pemerintah. Oleh karena itu, banyak wajib  pajak  yang  tetap  memegang  ha  katas  kendaraan  bermotor  yang  belum  diganti Namanya, dan akibatnya pendapatan mereka dari penjualan mobil tersebut berubah.
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Berdasarkan peraturan dan dasar hukum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Kemudian  Pemerintah  Provinsi Jawa  Barat  menetapkan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  13  Tahun  2011 tentang Pajak Daerah. Hal ini untuk menindaklanjuti peraturan dalam Undang-Undang ke dalam Peraturan Daerah Provinsi.
Faktor  fundamental  dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  adalah  kemauan wajib pajak untuk  bermain  sesuai  aturan. Namun,  fakta bahwa wajib pajak masih enggan membayar pajak kendaraan bermotor paling terasa dan terlihat selama wabah Covid 19, yaitu pada  tahun  2020  dan  2021.  Saat  perekonomian  sedang  bergejolak,  banyak  orang  yang kesulitan  memenuhi  kebutuhan,  sehingga  menyebabkan  peningkatan  jumlah  orang  yang terlambat membayar pajak mobil atau dikenakan denda.
Penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  meningkat  seiring  bertambahnya  jumlah  pemilik  kendaraan  (BBNKB).  Berikut statistik jumlah kendaraan bermotor dan jumlah mobil yang tidak melakukan registrasi ulang di Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran.

## Tabel 1
Jumlah  Kendaraan  Tidak  Melakukan  Daftar  Ulang  (KTMDU)  di  Kantor  SAMSAT  Kota Bandung I Pajajaran Tahun 2017-2021
Tahun Jumlah Kendaraan Bermotor KTMDU 2017 649.823 164.240 2018 621.377 123.126 2019 622.863 118.657 2020 561.047 98.158 2021 556.102 116.931

## Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung (2022)
Berdasarkan  Tabel  1  menunjukan  bahwa  meski  jumlah  kendaraan  yang  tidak  akan didaftarkan  ulang  (KTMSU)  dari  tahun  2017-2021  bisa  bervariasi,  namun  masih  relatif tinggi.  Pada  2017,  ada  649.823  mobil  terdaftar  di  KTMDU,  tertinggi  sepanjang  masa. Namun, ada juga 164.240 kendaraan yang tidak memperpanjang STNK (KTMDU). Dengan demikian, fakta bahwa semakin banyak orang yang melaporkan pajak setiap tahun bukanlah jaminan bahwa semakin banyak orang yang benar-benar akan membayar pajak kendaraan bermotornya.
Tunggakan  pajak  kendaraan  bermotor  di  Samsat  Kota  Bandung  I  Padjadjaran mencapai 27-30% pada Agustus 2021, menurut data statistik dari Pusdalpos Kota Bandung I  Padjadjaran.  Hal  ini  menyebabkan  realisasi  pendapatan  tertinggal  dari  tujuannya,  yang berdampak pada bottom line . Dengan target tahun 2021 sebesar Rp. 704,3 miliar. Samsat I Pajajaran Bandung diharapkan hanya mendatangkan 54,55% atau Rp. 384,2 miliar, dari total potensi pendapatan sektor tersebut.
Menerapkan  atau  mengeluarkan  kebijakan  penghapusan  denda  administrasi  pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, seperti kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, merupakan salah satu solusi yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi Jawa Barat untuk mengatasi hal tersebut. Implementasi strategi ini pasti akan menarik lebih banyak perhatian
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
pada dirinya sendiri, dan minat masyarakat khususnya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak untuk membayarkan kewajiban pajak kendaraan bermotor dengan harapan dapat  meningkatkan  tingkat  kepatuhan  warga  negara  pembayar  pajak  terhadap  tanggung jawabnya di bidang ini.
Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak kendaraan,  diperlukan  sosialisasi  perpajakan  kepada  masyarakat  disamping  adanya kebijakan  penghapusan  pajak  kendaraan  bermotor  dan  pembebasan  bea  balik  nama  bagi kendaraan bermotor. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu cara bagi pemerintah dan pihak pajak  untuk  menyebarluaskan  informasi  terkait  perpajakan  kepada  masyarakat  umum, termasuk wajib pajak, agar mereka mengetahui sepenuhnya dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Akbar, 2019).
Peneliti di SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran berangkat untuk mengumpulkan dan mengkaji  data  dan  mengumpulkan  bukti  empiris  mengenai  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kebijakan  penghapusan  pajak  kendaraan  bermotor,  pembebasan  bea  balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi pajak atas kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan  latar  belakang  yang  dipaparkan  peneliti  akan  melihat  secara  lebih  luas mengenai  “Pengaruh  Kebijakan  Pemutihan  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Pembebasan  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosisliasasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”.

## 2. Metode Penelitian
Metode  penelitian  kuantitatif  deskriptif  digunakan  untuk  penelitian  ini.  Studi  deskriptif, sebagaimana didefinisikan oleh Sumadi (2015:75) dilakukan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang sifat dan karakteristik suatu populasi. Ketika peneliti memiliki masalah  yang  dapat  dikuantitatifkan  dan  dievaluasi  menggunakan  variabel  terukur (Sugiyono,  2016).  Ada  total  empat  (4)  variabel  dalam  penelitian  ini  :  dua  (2)  variabel independen dan variabel dependen. Kebijakan pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel bebas (Independent) , dan kepatuhan wajib pajak kendaraan  bermotor  wilayah  I  Pajajaram  Kota  Bandung  sebagai  variabel  terikat (Dependent) .
Pada semua informasi dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah catatan dan mengamatan langsung. Data primer sebagaimana didefinisikan oleh Rukajat (2018:20) terdiri  dari  informasi  yang  dikumpulkan  langsung  dari  subjek  penelitian.  Peneliti mengevaluasi informasi ini untuk memperoleh solusi atas pertanyaan yang diajukan. Peneliti menggunakan strategi kuesioner untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.
Semua  individu  yang  saat  ini  terlibat  dalam  proses  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor sejumlah 556.102 merupakan populasi dalam analisis ini. Peneliti menggunakan teknik  yang  disebut  Sampling  Insidental (Insidental  Sampling) .  Sampling  Insidental sebagaimana didefinisikan oleh Sugiyono (2009, hal 96), adalah proses pemilihan sampel tanpa  sepengetahuan  anggotanya  terlebih  dahulu.  Ini  mungkin  termasuk  siapa  saja  yang kebetulan berpapasan dengan peneliti dan kemudian ditemukan cocok untuk penelitian ini. Sebagai hasil dari kemampuan rumus solvin untuk menghasilkan sampel yang representatif dan lebih mungkin mendekati populasi saat ini, digunakan untuk menetapkan ukuran sampel yang  akan  diperiksa  oleh  peneliti.  Jumlah  yang  dihasilkan  dengan  menggunakan  rumus solvin yaitu sebanyak 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Kota  Bandung  I  Pajajaran.  Pengukuran  variabel  dependen  dan  independen  dari  jawaban responden yaitu menggunakan pengukuran skala likert.
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  memeriksa  apakah  dalam  model  regresi,  variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal (Ghozali, 2018). Sehingga dengan kata lain, uji  normalitas  dilakukan  untuk  mengetahui  sifat  distribusi  data  penelitian  yang  berfungsi untuk mengetahui apakah sampel yang diambil normal atau tidak, dengan menguji sebaran data  yang  dianalisis.  Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  suatu  model regresi  menemukan  korelasi  antar  variabel  bebas  (Ghozali,  2018).  Jika  ditemukan  ada hubungan  korelasi  yang  tinggi  antar  variabel  bebas  maka  dapat  dinyatakan  adanya  gejala multikorlinear  pada  penelitian.    Uji  heteroskedastisitas  adalah  untuk  menguji  apakah  ada tidaknya ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam suatu model regresi.
Analisis  regresi  linear  berganda, digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar pengaruh  variabel  independent  terhadap  variabel  dependen.  Dengan  menggunakan pengujian  ini  akan  mengukur  perubahan  dua  atau  lebih  variabel  bebas  terhadap  variabel tidak  bebas.  Analisis  regresi  linear  berganda  akan  dilakukan  bila  jumlah  variabel independent  minimal  2  (Sugiyono,  2017:275).  Uji-t  atau  uji  parsial  yaitu  untuk  menguji bagaimana  pengaruh  masing-masing  variabel  bebasnya  (X)  secara  individu  terhadap variabel  terikatnya  (Y).  Uji-t  adalah  pengujian  koefisien  regresi  masing-masing  variabel independen  terhadap  varaibel  dependen.  Uji-f  digunakan  ketika  kita  ingin  mengetahui apakah  ada  pengaruh  secara  simultan  variabel-variabel  independent  terhadap  variabel dependent.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics Mean  Std. Deviation N Y 19.7000 3.56895 100 X 1 15.3900 3.31173 100 X 2 22.5300 5.22128 100 X 3 19.7900 3.62454 100

## Sumber : Data diolah SPSS
Berdasarkan  hasil  diatas,  nilai  rat-rata  atau  nilai  akrual  variabel  kebijakan  penghapusan pajak kendaraan bermotor (X 1 ) adalah 15,39 dengan nilai rata-rata 3,85% dan standar deviasi 3,312. Dengan rata-rata atau skor aktual 22,53 untuk variabel pembebasan bea balik nama kendaraan  bermotor  (X 2 ),  metrik  ini  mencapai  rata-rata  3,76%  dan  standar  deviasi  5.221. Nilai mean atau nilai  rill variabel  sosialisasi  perpajakan (X 3 )  adalah 19,79, sehingga nilai mean  variabel  ini  3,96%  dan  standar  deviasi  variabel  ini  3,625.  Nilai  rata-rata  atau  skor aktual untuk variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) adalah 19,70 dengan standar deviasi sebesar 3,569.
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969

## Uji Validitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
Tabel 3

## Hasil Pengujian Validitas Kebijakan Pemutihan PKB
Butir Pernyataan r hitung r tabel Keterangan X 1.1 0,725 0,1966 Valid X 1.2 0,645 0,1966 Valid X 1.3 0,755 0,1966 Valid X 1.4 0,759 0,1966 Valid Sumber : Data diolah SPSS
Berdasarkan Tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X 1 ) memenuhi kriteria validitas yaitu nilai r hitung > nilai r tabel . Data ini memiliki jumlah n = 100; df = n -2 = 98, sehingga nilai r tabel = 1,1966. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tabel 4 Hasil Pengujian Validitas Pembebasan BBNKB
Butir Pernyataan r hitung r tabel Keterangan X2.1 0,741 0,1966 Valid X2.2 0,769 0,1966 Valid X2.3 0,809 0,1966 Valid X2.4 0,775 0,1966 Valid X2.5 0,759 0,1966 Valid X2.6 0,793 0,1966 Valid
Sumber : Data diolah SPSS
Berdasarkan  Tabel  4  diatas,  diketahui  bahwa  variabel  Pembebasan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  (X2)  memenuhi  kriteria  validitas  yaitu  nilai  r hitung >  nilai r tabel . Data ini memiliki jumlah n = 100; df = n -2 = 98, sehingga nilai r tabel = 1,1966.

## Sosialisasi Perpajakan

## Tabel 5
Hasil Pengujian Validitas Sosialisasi Perpajakan
Butir Pernyataan r hitung r tabel Keterangan X3.1 0,699 0,197 Valid X3.2 0,805 0,197 Valid X3.3 0,656 0,197 Valid X3.4 0,668 0,197 Valid X3.5 0,690 0,197 Valid Sumber : Data diolah SPSS
Berdasarkan Tabel 5 diatas, diketahui bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X3) memenuhi kriteria validitas yaitu nilai r hitung > nilai r tabel . Data ini memiliki jumlah n = 100 ; df = n -2 = 98, sehingga nilai r tabel = 1,1966.
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969

## Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

## Tabel 6
Hasil Pengujian Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)
Butir Pernyataan r hitung r tabel Keterangan Y.1 0,628 0,197 Valid Y.2 0,716 0,197 Valid Y.3 0,613 0,197 Valid Y.4 0,664 0,197 Valid Y.5 0,681 0,197 Valid Sumber : Data diolah SPSS
Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) memenuhi kriteria validitas yaitu nilai r hitung > nilai r tabel . Data ini memiliki jumlah n = 100; df = n -2 = 98, sehingga nilai r tabel = 1,1966. Uji Reliabilitas Tabel 7 Hasil Pengujian Reliabilitas
No Variabel Cronbach’s Alpha Titik Kritis Kesimpulan 1 Kebijakan Pemutihan PKB 0,694 0,600 Reliabel 2 Pembebasan BBNKB 0,866 0,600 Reliabel 3 Sosialisasi Perpajakan 0,748 0,600 Reliabel 4 Kapatuhan Wajib Pajak 0,679 0,600 Reliabel
Sumber : Data diolah SPSS
Dari  Tabel  7,  dapat  dilihat  bahwa    variabel  diatas  memiliki  nilai Cronbach’s Alpha yang lebih besar dari nilai kritis yang direkomendasikan yaitu sebesar 0,6 dan dinyatakan reliabel. Uji Normalitas Tabel 8 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 100 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 2.68542221 Most Extreme Differences  Absolute .071 Positive .071 Negative -.042 Test Statistic .071 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.

## Sumber: Hasil Output SPSS
Temuan uji normalitas yang ditunjukan di atas (Sig . 0,200 > 0,05) menunjukan bahwa model regresi yang diteliti memenuhi asumsi normalitas. Oleh karena itu, data terdistribusi secara teratur dan kondisi normalitas terpenuhi.
Uji Multikolinearitas Tabel 9 Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1  (Constant) X 1 .618 1.619 X 2 .692 1.446 X 3 .707 1.414 a. Dependent Variable: Y

## Sumber : Hasil Output SPSS
Tabel 9 berikut menunjukan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada model regresi yang diusulkan, karena semua variabel bebas memiliki nilai Toleransi (0,618; 0,692; 0,707) lebih dari  0,10  dan  nilai  VIF  (1,619;  1,446;  1,414)  kurang  dari  10.  Akibatnya,  premis multikolinieritas tidak didukung oleh data dari penelitian ini.
Uji Heteroskedastisitas Tabel 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3.055 .925 3.302 .001 X1 -.062 .058 -.137 -1.067 .289 X2 -.008 .035 -.028 -.232 .817 X3 .015 .049 .037 .305 .761

## a. Dependent Variable: ABS_RES

## Sumber: Hasil Output SPSS
Uji heteroskedastisitas mengungkapkan bahwa Sig. nilai untuk Kebijakan Pemutihan Pajak  Kendaraan  Bermotor  (X1),  Pembebasan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor (BBNKB)  (X2),  dan  Sosialisasi  Perpajakan  (X3)  masing-masing  adalah  antara  0,289  dan 0,817, 0,817 dan 0,761. Temuan ini menunjukan bahwa heteroskedastisitas tidak ada dalam model  persamaan  regresi.  Hal  ini  dikarenakan  Sig.  >  0,05.  Dalam  pengertian  ini, heteroskedastisitas telah dipastikan benar.
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969

## Uji Hipotesis
Analisis Regresi Linear Berganda Tabel 11
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5.714 1.683 3.396 .001 X1 .258 .105 .239 2.451 .016 X2 .196 .063 .286 3.099 .003 X3 .283 .090 .288 3.151 .002 a. Dependent Variable: Y
Sumber: Hasil Output SPSS
Dari  hasil  diatas,  diketahui  bahwa  variabel  Kebijakan  Pemutihan  peningkatan  Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diprediksi dengan koefisien regresi positif untuk X 1 yaitu Kebijakan  Pemutihan  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  X 2 yaitu  PembebasanBea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  (BBNKB),  dan  X 3 yaitu  Sosialisasi  Pajak  (Y).  Pertimbangan  nilai statistik berikut:
1. Koefisien regresi untuk Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Koefisien (X 1 ) positif sebesar 0,258 menunjukan bahwa  semakin tinggi  skor X1 maka semakin tinggi skor Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) sebesar 0,258.
2. Pembebasan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor (BBNKB)  (X 2 ) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,196 yang menunjukan bahwa kenaikan skor pada BBNKB (X 2 ) dan variabel independen lainnya diperkirakan dapat meningkatkan skor Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) sebesar 0,196.
3. Peningkatan  Sosialisasi  Pajak  (X 3 ) dan  variabel  independen  lainnya  dianggap berpengaruh  terhadap  skor  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Y),  yang ditunjukan dengan koefisien regresi positif sebesar 0,283 (X 3 ). Uji t Tabel 12 Hasil Uji t
Coefficients a Model t Sig. 1  (Constant)  3.396  .001 X 1 2.451  .016 X 2 3.099  .003 X 3 3.151  .002 a. indent Variable: Y
Sumber: Hasil Output SPSS
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969

## Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
Diperoleh  hasil  nilai  t hitung sebesar  2,451  dengan  nilai  Sig.  0,016  <  0,05  (  ).  Nilai  t hitung (2,451)  >  t tabel (1,985)  artinya  Ho  ditolak  dan  menerima  Ha  yang  berarti  Kebijakan Pemutihan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (X 1 )  berpengaruh  siginifikan  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). H 1 : Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X 1 ) berpengaruh siginifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

## Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Diperoleh  hasil  nilai  t hitung sebesar  3,099  dengan  nilai  Sig.  0,003  <  0,05  (  ).  Nilai  t hitung (3,099) > t tabel (1,985) artinya Ho ditolak dan menerima Ha yang berarti bahwa Pembebasan Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  (X 2 )  berpengaruh  siginifikan  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Y).  H 2 :  Pembebasan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  (X 2 )  berpengaruh  siginifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).
Sosialisasi Perpajakan Diperoleh  hasil  nilai  t hitung sebesar  3,151  dengan  nilai  Sig.  0,002  <  0,05  (  ).  Nilai  t hitung (3,151) > t tabel (1,985) artinya Ho ditolak dan menerima Ha yang berarti bahwa Sosialisasi Perpajakan  (X3)  berpengaruh  siginifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor (Y). H 3 : Sosialisasi Perpajakan (X3) berpengaruh siginifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).
Uji F Tabel 10 Hasil Uji F
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 547.062 3 182.354 24.520 .000 b Residual 713.938 96 7.437 Total 1261.000 99 a. Dependent Variable: Y b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

## Sumber: Hasil Output SPSS
Diperoleh hasil dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 (α) diperoleh nilai F hitung sebesar 24,520. Ho tidak diterima karena nilai F hitung 24,520 jauh lebih besar dari nilai F tabel 2,699. Benar, tingkat kepatuhan mereka yang berutang pajak kendaraan bermotor secara signifikan dipengaruhi  oleh  tiga  faktor  sekaligus:  Kebijakan  Pemutihan  Pajak  Kendaraan  Bermotor (X1),  Pembebasan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  (X2)  dan  Sosialisasi Perpajakan (X3). H a : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) dipengaruhi secara signifikan  oleh  Kebijakan  Pemutihan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (X1),  Pembebasan  Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  (X2),  dan  Sosialisasi  Perpajakan  (X3) sekaligus.
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969

## Pembahasan
Pengaruh  Kebijakan  Pemutihan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Uji t menghasilkan hasil sebagai berikut: t hitung = 2,451, t tabel = 1,985 dan Sig = 0,016 < 0,05 (  ).  Karena  t hitung >  t tabel, maka  t hitung tidak  berada  dalam  daerah  penerimaan  Ho  (2,451) sedangkan t tabel adalah (1,985). Terdapat korelasi positif antara Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan  Bermotor  yang  diterapkan  oleh  Kantor  SAMSAT  Kota  Bandung  I  Pajajaran dengan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Temuan  pengujian  hipotesis dalam penelitian ini memberikan bukti kuat yang mendukung klaim ini. Ho ternyata salah dan Ha ternyata benar setelah diuji. Hal ini menunjukan bahwa Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan  Bermotor  berdampak  siginifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran.
Peraturan  ini  menghilangkan  kewajiban  wajib  pajak  untuk  membayar  bunga  atau denda di atas pokok PKB ketika mengajukan penghapusan untuk mobil pribadi. Bahwa hal itu  tidak  lagi  menjadi  alasan  bagi  masyarakat  untuk  tidak  membayar  pajak  kendaraan bermotor. Karena pemerintah telah mempermudah mereka yang berutang untuk membayar pajak mobil, banyak orang yang sebelumnya menunggak kini dapat membayar bermotornya yang menunggak.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian  yang dilakukan oleh  Dewi (2021) dan Widajantie  &  Anwar  (2021),  yang  menyatakan  bahwa  penerapan  Kebijakan  Pemutihan Pajak  Kendaraan  Bermotor  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor dan hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh  Saputra  et  al  (2022),  yang  menyatakan  bahwa  program  pemutihan  pajak  tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Dalam penelitian ini, jawaban hasil responden di Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran,  bahwa  hasil  pengujian  hipotesis  memperoleh  hasil  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima yang  berarti  bahwa  Pembebasan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB) berpengaruh  siginifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran yang ditunjukan dengan hasil uji t memperoleh nilai t hitung sebesar 3,099 dan t tabel 1,985 dengan nilai Sig. 0,003 < 0,05 (  ). Nilai t hitung (3,099) > t tabel (1,985).  Sehingga  hubungan  antara  pembebasan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu semakin tinggi tingkat pembebasan BBNKB yang diberikan maka akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak.
Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  adalah  pajak  atas  penyerahan  hak  milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.  Pembebasan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  ini  merupakan  pembebasan  bea balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Sehingga pembebasan bea balik nama kendaraan  bermotor  ini  menjadi  peluang  bagi  wajib  pajak  yang  melakukan  penyerahan kepemilikan  kendaraan  bermotor  dengan  pembebasan  pokok  BBNKB  untuk  penyerahan kedua  dan  seterusnya  serta  pembebasan  sanksi  administrasi.  Yang  hal  ini  berhubungan
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
dengan akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya pembebasan bea balik nama memberikan keringan pembebasan dari kewajibannya.
Hasil penelitian ini sejalan dengan  penelitian  yang dilakukan oleh  Saputra (2021), Dewi (2021), dan Erant (2021) yang mendapatkan hasil bahwa pembebasan bea balik nama memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor
Berdasarkan  data  yang  dikumpulkan  dari  responden  di  Kantor  SAMSAT  Kota Bandung I Pajajaran, peneliti mampu menolak hipotesis nol (Ho) dan menerima alternatif (Ha), menunjukan bahwa Sosialisasi pajak memiliki pengaruh  yang cukup besar terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  Kantor  SAMSAT  Kota  Bandung  I Pajajaran. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukan nilai t hitung sebesar 3,151 dan nilai t table sebesar 1,985 dengan jika t hitung lebih dari t table , seperti pada kasus ini (3,151), maka  Ho  ditolak.  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  sosialisasi  perpajakan berpengaruh terhadap besarnya kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib  pajak  kendaraan  bermotor  meningkat  ketika  jumlah  sosialisasi  yang  diberikan  ileh fiskus kepada wajib pajak meningkat.
Salah  satu  cara  untuk  mendidik  masyarakat  dan  mempersiapkan  mereka  untuk membayar pajak adalah melalui peningkatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan, serta sistem perpajakan, serta tata cara, batas waktu, dan jadwal untuk melakukan pembayaran pajak (Binambuni dalam Wahyundi & Arditio, 2018).  Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran meningkat seiring dengan meningkatnya sosialisasi dari fiskus.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018) dan Jati  (2018)  dengan  hasil  penelitian  yaitu  sosialisasi  perpajakan  memiliki  pengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan.  Sedangkan  hasil  penelitian  ini  berbanding terbalik  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Widajantie  &  Anwar  (2020)  dengan  hasil penelitian bahwa sosialisasi pajak tidak berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  wawancara  yang  dilakukan  di  Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran, hipotesis nol Ho ditolak dan hipotesis nol alternatif Ha diterima,  yang  menunjukan  bahwa  Kebijakan  Pemutihan  Pajak  Kendaraan  Bermotor, Pembebasan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  dan  Sosialisasi  Perpajakan memang berdampak besar terhadap perekonomian. F hitung = 24,520, F table = 2,699, dan Sig. = 0,000 < 0,05 (a) merupakan hasil uji t Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor SAMSAT  Kota  Bandung  I  Pajajaran.  Penolakan  terhadap  Ho  ditunjukan  karena  F hitung = 24,520 > F table = 2,699. Bahwa wajib pajak yang tertinggal pembayaran pajaknya dapat dapat memanfaatkan strategi pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor diperlihatkan. Demikian pula, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kendaraan bermotor melalui sosialisasi resmi kepada masyarakat.
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Ketika seorang wajib pajak mematuhi kewajiban pajaknya, dia membayar semua pajak terutang.  Kepatuhan  pajak  kendaraan  bermotor  akan  meningkat  setelah  kebijakan pengahapusan  pajak  kendaraan  bermotor,  pembebasan  bea  balik  nama  kendaraan,  dan sosialisasi  pajak  diberlakukan.  Sebagai  hasil  dari  strategi  pencarian  status  bebas  pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama yang dilakukan oleh Kantor SAMSAT Kota  Bandung  I  Pajajaran  akan  meringankan  bagi  meraka  wajib  pajak  yang  memiliki tunggakan atas pembayaran pajak kendaraan bermotornya yaitu berupa penghapusam denda dari sanksi keterlambatan. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi perpajaka yang dilakukan oleh SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran kepada masyarakat luas berjalan baik sehingga dapat berakibat peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan, wajib pajak akan lebih paham dan peduli terhadap pentingnya membayar pajak.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2021) yang menyatakan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama  Kendaraan  Bermotor  dan  Sosialisasi  Perpajakan  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti mengambil  beberapa  kesimpulan  bahwa  berdasarkan  penelitian  Kepatuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor  di  Kantor  SAMSAT  Kota  Bandung  I  Pajajaran  dipengaruhi  secara signifikan  oleh  penghapusan  pajak  kendaraan  bermotor.  Terdapat  korelasi  positif  antara Kebijakan  Pemutihan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  yang  diterapkan  oleh  Kantor  SAMSAT Kota  Bandung  I  Pajajaran  dengan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor. Menurut kajian, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berdampak besar terhadap kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  pajak  kendaraan  bermotor  yang  diserahkan  ke    Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran. Dengan demikian, semakin besar derajat pembebasan BBNKB yang diberikan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor,  karena  dikecualikan  biaya  transfer  kendaraan  bermotor.  Ketiga,  penelitian menunjukan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor. Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran mengalami peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor seiring dengan semakin banyaknya sosialisasi  yang  diberikan  fiskus  kepada  wajib  pajak.    Kajian  kebijakan  pemutihan  PKB menemukan bahwa Sosialisasi, Pembebasan BBNKB berdampak besar terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran. Bagi wajib pajak yang menunggak pajak, penghapusan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan  bermotor  dapat  mendorong  mereka  untuk  terjebak.  Hal  ini  meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam rangka inisiatif sosialisasi pemerintah.

## 5. Ucapan Terimakasih
Bagian ucapan terimakasih berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak (jika ada) yang telah membantu dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Pihak-pihak tersebut, misalnya penyandang  dana  penelitian,  pakar  yang  berkontribusi  dalam  diskusi  atau  pengolah  data yang terkait langsung dengan penelitian/penulisan.
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969

## 6. Daftar Pustaka
Bahri, S. (2020). Analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 20 (1), 1–15.
Cahyadi,  I.  M.  W.,  &  Jati,  I.  K.  (2016).  Pengaruh  kesadaran,  sosialisasi,  akuntabilitas  pelayanan publik  dan  sanksi  perpajakan  pada  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor. E-Jurnal Akuntansi, 16 (3).
Diah W.T., & Saiful, A. (2020). Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib  pajak,  sosialisasi  pajak  dan  pelayanan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor pada kantor bersama samsat surabaya selatan. Behavioral Accounting Journa (BAJ), 3 (2), 129-143.
Ferry,  W.,  &  Sri,  D.  (2020).  Pengaruh  pemutihan  pajak  dan  kesadaran  wajib  pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota palembang. Jurnal Keuangan dan Bisnis, 18 (1), 68–88.
Ghozali,  I.  (2016).  Aplikasi  Analisis  Multivariete  Dengan  Program  IBM  SPSS  23  (Edisi  8). Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Harum,  H.C.  (2019).  Analisis  efektivitas  dan  kontribusi  penerimaan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
Hartanti,  R.,  Setyaningsih,  E.D  &  Amelia,  D.R.  (2022).  Pengaruh  sosialisasi  perpajakan  dan kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  kabupaten Bandung Barat. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 9 (1), 2355-2700.
Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Rahayu,  C.  A.  (2018).  Pengaruh  program  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor,  pembebasan  bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus pada kantor bersama sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT). Jurnal Akuntansi : Universitas Pancasakti , 142–155.
Saputra, D, Rindy, C.D & Geatasha, P.E. (2022). Pengaruh program pemutihan pajak, pembebasan bea  balik  nama  dan  sosialisasi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS), 3 (1), 2716-375.
Siahaan, M.P.( 2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers. Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono.  (2016).  Metode  penelitian  pendidikan  (pendekatan  kuantitatif,  kualitatif  dan  R&D).
Bandung: Alfabeta.
Syafni,  A.P.  (2019).  Analisis  Penerapan  Pemutihan  Denda  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Serta  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada BPPRD UPT SAMSAT Medan Selatan). Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Triska, D.A. (2021).  Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT SAMSAT Medan Selatan. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Waluyo. (2006). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat Widya, S L.P, I Gede A.I & Ryan, H. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi, 5 (2), 127-134.