## PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI (SUATU TINJAUAN KOMPARATIF DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARA LAIN)
Hanifan Niffari
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta 10430
Email: hanifanniffari89@gmail.com

## Abstrak
Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari perlindungan diri pribadi yang diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga saat ini belum  diatur  secara  terintegrasi  dalam  Undang-Undang  tersendiri.  Perlunya  pengaturan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang tersendiri sangat penting mengingat banyaknya penyalahgunaan data pribadi yang tidak sesuai dengan peruntukkan awalnya seperti jual beli data pribadi secara komersil. Pengaturan perlindungan data pribadi saat ini masih diatur secara terpisah di beberapa Undang-Undang yang tidak khusus mengatur perlindungan data pribadi. Penerapan perlindungan data pribadi perlu melihat pengaturan yang telah dilakukan di negara-negara lain untuk kemudian dilihat dan dikaji sesuai dengan konteks keadaan sosiologis di Indonesia. Tulisan ini  membahas  konsep  umum  perlindungan  data  pribadi  dan  membandingkan  pengaturan- pengaturan  perlindungan  data  pribadi  di  negara-negara  lain  serta  memberikan  analisa  hasil perbandingan tersebut untuk kemudian ditelaah penerapannya di Indonesia.
Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Data Pribadi, Undang-Undang, Perbandingan Hukum.

## Abstract
Data privacy protection as a part of personal privacy protection stated in Article 28G paragraph 1  The  1945  Constitution  of Republic Indonesia  has  not  been  regulated  so far  in  an  integrated manner  in  a  separate  law.  The  urgency  of  data  privacy  regulation  in  a  separate  law  is  very important  considering  the  number  of  personal  data  misused  not  in  accordance  with  its  initial purpose such as the transaction of personal data commercially. The regulation of data privacy is currently still regulated separately in several laws that do not specifically regulate the protection of personal data. The Implementation of personal data protection needs to look at the regulations that have been made in other countries to then be examined and studied in accordance with the context of the sociological situation in Indonesia. This research discusses the general concept of personal data protection and compares the personal data protection regulations in other countries and provides an analysis of the results of these comparisons for later application in Indonesia.
Keywords: Personal Data Protection, Data Privacy, Laws, Regulation, Law Comparison

## A. PENDAHULUAN
Dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan, martabat,  dan  harta  benda  yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak  asasi  manusia.  Terkait  hak  pribadi  sebagai  hak  asasi  manusia  dijelaskan  Danrivanto Budhijanto,  bahwa  “Perlindungan  terhadap  hak-hak  pribadi  atau  hak-hak  privat  akan meningkatkan  nilai-nilai  kemanusiaan,  meningkatkan  hubungan  antara  individu  dan masyarakatnya,  meningkatkan  kemandirian  atau  otonomi  untuk  melakukan  kontrol  dan mendapatkan  kepantasan,  serta  meningkatkan  toleransi  dan  menjauhkan  dari  perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah. 1
Jika melihat uraian di atas maka perlindungan diri pribadi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas erat kaitannya  dengan  perlindungan  terhadap  hak-hak  pribadi  atau  hak-hak  privat.  Dalam  sejarah perkembangannya, privasi merupakan suatu konsep yang bersifat universal dan dikenal di berbagai negara  baik  tertulis  dalam  bentuk  Undang-Undang  maupun  tidak  tertulis  dalam  bentuk  aturan moral. 2 Hak  tersebut  berkaitan  dengan  kebutuhan  spiritual  manusia  yaitu  kebutuhan  untuk dihargai perasaan, pikiran dan hak untuk menikmati kehidupannya atau disebut dengan the right to be let alone. 3
1 Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi , PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 4.
2 https://privacyinternational.org/, diakses pada tanggal 11 November 2018. Lihat juga Banisar, Privacy & Human Rights,An International Survey of Privacy Laws and Developments, Electronic Privacy Information Centre, Washington. D.C, 2000, hlm. 1-3. Seperti yang dikutip dalam Sinta Dewi Rosadi, Perlindungan Privasi  atas  Informasi  Pribadi dalam  E-Commerce  menurut  Hukum  Internasional , Widya  Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 45.
3 Samuel Warren & Louis D. Brandeis, “ The Right To Privacy ”, Harvard Law Review , Volume 4, 1890, hlm. 1.
Konsep perlindungan data sering diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan privasi. Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan  oleh  Allan  Westin  yang  untuk  pertama  kali  mendefinisikan  privasi  sebagai  hak individu,  grup  atau  lembaga  untuk  menentukan  apakah  informasi  tentang  mereka  akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan information privacy karena menyangkut informasi pribadi. 4
Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sejumlah negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk “ habeas data” yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya.  Albania, Armenia, Filipina, Timor Leste, Kolombia dan Argentina adalah negara-negara dengan perbedaan sejarah dan budaya yang telah mengakui peran  dari  perlindungan  data  yang  dapat  memfasilitasi  proses  demokrasi  dan  telah  menjamin perlindungannya dalam konstitusi mereka. 5
Pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi 6 seseorang karena hak privasi mencakup hak menentukan memberikan atau tidak memberikan data pribadi. 7 Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditas bernilai ekonomi tinggi. 8 Isu mengenai pentingnya  perlindungan  data  pribadi  mulai  menguat  seiring  dengan  meningkatnya  jumlah
4 Menurut Alan Westin: Privacy is the claim of individuals, group or institution to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others dalam, Allan Westin, Alan F. Westin, Privacy and Freedom, London, 1967, hlm. 7.
5 Graham Greenleaf, 76 Global Data Protection Laws, Privacy Laws & Business Special Report, September 2011.
6 Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian privasi berarti kebebasan dan keleluasaan diri, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3, Departemen Pendidikan Nasional dan PT. Balai Pustaka, Jakarta 2001.
7 Human Rights Committee General Comment No. 16 (1988) on the right to respect of privacy, family, home and correspondence, and protection of honour and reputation (art. 17) seperti yang dikutip dalam Privacy International Report, 2013, hlm. 1-2.
8 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta 2003, hlm. 3. Lihat juga M. Arsyad Sanusi, Teknologi Informasi & Hukum E-commerce, PT. Dian Ariesta, Jakarta, 2004, hlm. 9.
pengguna  telepon  seluler  dan  internet.  Sejumlah kasus  yang  mencuat,  terutama  yang  memiliki keterkaitan  dengan  kebocoran  data  pribadi  seseorang  dan  bermuara  kepada  aksi  penipuan  atau tindak  kriminal  pornografi,  menguatkan  wacana  pentingnya  pembuatan  aturan  hukum  untuk melindungi data pribadi. 9
Kasus yang banyak terjadi di Indonesia adalah jual beli data konsumen. Konsumen yang datanya berhasil diperoleh menjadi target pemasaran suatu produk perusahaan atau perseorangan. Tidak  sedikit  pula  pengguna  internet  menawarkan  jasa  jual-beli  akun  atau  pengikut.  Padahal praktik  tersebut  membuka  ruang  terjadinya  penyalahgunaan  data  seseorang  untuk  melakukan kejahatan. Kasus terbaru yaitu penipuan dan penggelapan kartu kredit nasabah dengan tersangka Imam  Zahali  (IZ),  yang  menyebabkan  kerugikan  pihak  bank  sekitar  Rp  250  juta  setelah menggunakan  kartu  kredit  nasabah  untuk  transaksi  gesek  tunai.  Hasil  kejahatan  itu  kemudian digunakan untuk kepentingan dirinya, salah satunya menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Pelaku mendapatkan data nasabah dengan cara membelinya di internet sebesar Rp 800 ribu untuk 25 data. Dari data tersebut, pelaku kemudian menghubungi korban dengan mengaku sebagai sales kartu kredit dan menawarkan untuk menaikkan limit kartu kredit. 10
Bentuk lain dari diabaikannya perlindungan terhadap privasi adalah munculnya sebuah pesan  berisi  iklan  yang  biasa  disebut Location-Based  Messaging .  Pesan  tersebut  akan  terkirim otomatis  kepada  seseorang  jika  ia  berada  di  tempat  tertentu.  Padahal,  belum  tentu  ia  pernah menyetujui suatu perjanjian dengan sang provider dan memperbolehkan mereka merekam setiap
9 Wahyudi  Djafar  dan  Asep  Komarudin, Perlindungan  Hak  Atas  Privasi  di  Internet-Beberapa Penjelasan  Kunci , Elsam, Jakarta, 2014, hlm. 2
10 https://news.detik.com/berita/d-3158671/duh-sales-kartu-kredit-gadungan-ini-gunakan-uang-haram-buat-naik-haji , diakses pada tanggal 11 November 2018 Pukul 23.05 WIB.
aktivitasnya. 11 Perusahaan seperti Google, Gojek, dan Grab tidak hanya menyediakan layanan bagi  pengguna  mereka.  Namun,  mereka  juga  mengumpulkan  data  pribadi  penggunanya. Pengumpulan  besar-besaran  set  data  yang  bisa  dicari,  dikumpulkan,  dan  direferensi  silang  ini dinamakan  Big  Data.  Tidak  hanya  perusahaan,  tetapi  individu  dan  pemerintahan  juga  bisa mengumpulkan data pribadi. 12
Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Berbagai macam permasalahan di atas menuntut pemerintah Indonesia untuk melindungi masyarakat dan mengatur masalah perlindungan atas data pribadi dan menyiapkan berbagai bentuk perlindungan hukum. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  2005-2025  juga  telah  ditentukan bahwa  untuk  mewujudkan  bangsa  yang  berdaya  saing  harus  meningkatkan  pemanfaatan  ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya melalui peraturan yang terkait dengan privasi. 13

## B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimanakah  konsep  perlindungan  data  pribadi  sebagai  wujud  dari  hak  asasi  manusia perlindungan diri pribadi di Indonesia dan Negara lain?
2. Apakah penerapan hak atas perlindungan data pribadi di negara lain tersebut dapat diterapkan di Indonesia?
11 http://aitinesia.com/3-contoh-pelanggaran-privasi-yang-terjadi-di-internet diakses pada tanggal 11 November 2018 Pukul 23.05 WIB.
12 Indonesia sangat memerlukan undang-undang perlindungan data pribadi, http://theconversation.com/indonesia-sangat-memerlukan-undang-undang-perlindungan-data-pribadi-92607 , diakses pada tanggal 14 November 2018 Pukul 19.22 WIB.
13 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, hlm. 108.

## C. TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk membahas perlindungan data peribadi sebagai turunan dari hak asasi manusia perlindungan diri pribadi dan mengkaji bagaimana potensi pengaturannya di Indonesia.

## D. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan menggunakan adalah yuridis normatif. Data-data yang digunakan adalah data sekunder dengan membandingkan dan meneliti peraturan perundang-undangan negara lain.

## E. PEMBAHASAN

## 1. Konsep Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dan Negara Lain
Perlindungan  hak-hak  pribadi  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  Pasal  28G  ayat (1),  yang menyatakan  bahwa  “Setiap  orang  berhak  atas perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda  yang  di  bawah kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
Hak  perlindungan  data  pribadi  berkembang  dari  hak  untuk  menghormati  kehidupan pribadi  atau  disebut the  right  to  private  life .  Konsep  kehidupan  pribadi  berhubungan  dengan manusia sebagai makhluk hidup. Dengan demikian orang perorangan adalah pemilik utama dari hak perlindungan data pribadi. 14 Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan
14 European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe , Supra no 5 ,. hal. 37.
dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data. 15
Penjelasan  mengenai  definisi  data  pribadi  adalah  hal  penting  untuk  menjamin perlindungan data tersebut. Sejauh ini dalam beberapa instrumen internasional dan regional seperti dalam European Union Data Protection Directive, European Union Data Protection Convention , dan the  OECD  Guidelines yang  dimaksud  dengan  “data  pribadi”  adalah  semua  data  yang berhubungan dengan orang-perorangan yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi ( information relating to an identified or identifiable natural person ). 16
Dalam konteks Indonesia, Putusan No.5/PUU-VIII/2011, MK juga menulis bahwa right to privacy merupakan bagian dari hak asasi manusia (derogable rights) dan cakupan dari right to privacy meliputi  informasi  atau right  to  information  privacy ,  disebut  juga  data privacy  (data protection ).  Peraturan  delegasi  dari  Undang-Undang  ITE,  PP  Nomor  82  Tahun  2012  tentang Penyelenggara  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik,  memuat  definisi  data  pribadi  yaitu  data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (Pasal 1 angka 27). 17
Pengaturan  terhadap  perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia  saat  ini  sebenarnya  telah diatur  dengan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yakni  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  tentang  Perbankan,  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  1999  tentang  Telekomunikasi,
15 European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, Handbook on European Data Protection Law , Belgium, 2014, hal. 36.
16 Mark  F.  Kightlinger,  E. Jason  Albert,  and  Daniel  P.  Cooper, Convention for  the  Protection  of  Individuals  with Regard  to  Automatic  Processing  of  Personal  Data of  28  January  1981,  dapat  diakses  di: http://conventions.coe.int/treaty/EN/Treaties/HTML/108.htm.
17 Daniar Spriyadi, Data Pribadi dan Dua Dasar
Legalitas
Pemanfaatannya
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya- oleh--daniar-supriyadi , diakses pada tanggal 14 November 2018 Pukul 17.53 WIB
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,    Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1971  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Kearsipan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 18
Dapat  dilihat  bahwa  pengaturannnya  masih  bersifat  terpisah  dan  tidak  spesifik,  oleh karena itu pengaturan perlindungan data pribadi secara terintegrasi diperlukan guna menjamin hak privasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan mengingat ASEAN Human Rights Declaration yang baru saja diadopsi negara-negara ASEAN juga secara jelas mengakui hak privasi atas data pribadi  dalam  Pasal  21.  Dewasa  ini,  telah  banyak  negara  yang  undang-undangnya  mengatur tentang  perlindungan  data,  setidaknya  terdapat  lebih  dari  120  Negara  yang  memiliki  hukum tentang perlindungan data. 19
Hukum hak asasi internasional telah menyoroti privasi digital, mengambil konsep-konsep dalam  berbagai  deklarasi  mengenai  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  individu.  Pada  Sidang Umum PBB 2013, negara-negara anggota menyepakati adanya hak untuk privasi. Negara-negara anggota  diminta  untuk  transparan  dan  bertanggung  jawab  ketika  mengumpulkan  data  pribadi. Negara  tetangga  Indonesia  seperti  Singapura  dan  Australia  juga  telah  menetapkan  peraturan perundang-undangan mengenai privasi. Australia menetapkan Privacy Act pada 1988, sementara Singapura  menetapkan Personal  Data  Protection  Act pada  2012.  Uni  Eropa  memiliki General Data  Protection  Regulation  (GDPR) yang  akan  menjalankan  aturan  perlindungan  data  pribadi pada Mei 2018. Prinsip-prinsip yang berlaku dalam EU GDPR juga terlihat dalam presentasi ahli
18 http://scdc.binus.ac.id/himslaw/2017/03/perlindungan-data-pribadi-berdasarkan-hukum-positif-indonesia/ ,  diakses pada tanggal 14 November 2018 pukul 19.23 WIB
19 Graham Greenleaf, Ibid.,
teknologi  dan  hukum  perlindungan  data  pribadi,  Berend  van  der  Eijk,  beliau  menjelaskan mengenai  prinsip  transparansi:  bahwa  warga  memiliki  hak  untuk  mengakses,  mengubah,  dan menghapus data pribadi mereka pada waktu tertentu dari data pelanggan perusahaan. Perusahaan juga  diminta  untuk  transparan  mengenai  mengapa  mereka  mengumpulkan  data  dan  bagaimana mereka akan menggunakannya. Perlindungan data personal yang ada dalam GDPR terkait masalah ras, etnis, politik, kesehatan, gender, dan seksualitas yang berlaku. 20

## 2. Penerapan  Hak  Atas  Perlindungan  Data  Pribadi  Di  Negara  Lain  Tersebut  Dapat Diterapkan Di Indonesia
Sampai saat ini masih terjadi ketidakpastian perlindungan privasi dan data pribadi, karena Indonesia  belum  memiliki  instrumen  hukum  yang  responsif  terhadap  adanya  kebutuhan masyarakat untuk memperoleh perlindungan yang lebih kuat. Instrumen hukum yang ada di era ekonomi digital. Suatu instrumen hukum perlindungan privasi dan data pribadi di era ekonomi digital  setidaknya  harus  memenuhi  3  kriteria:  (1)  memiliki  karakter  internasional;  dan  (2) merupakan  elemen  perekat  individu  dan  masyarakat  ekonomi.  Karakteristik  Pertama, perlindungan privasi dan data pribadi harus juga ditunjang dengan pengaturan-pengaturan yang sifatnya lintas batas negara. Aturan semacam ini diantaranya adalah aturan bahwa transfer privasi dan data pribadi ke luar wilayah negara harus memerlukan persetujuan khusus, dan hanya dapat dilakukan  ke  negara  yang  memiliki  perlindungan  privasi  dan  data  pribadi  setara.  Karakteristik Kedua,  dalam  konteks  Era  Ekonomi  Digital,  perlindungan  privasi  dan  data  pribadi  harus  juga mencakup perlindungan hak personal. Dengan kata lain selain harus merupakan hak-hak negatif
20 Indonesia sangat memerlukan undang-undang perlindungan data pribadi, http://theconversation.com/indonesia-sangat-memerlukan-undang-undang-perlindungan-data-pribadi-92607 , diakses pada tanggal 14 November 2018 Pukul 19.22 WIB.
yang menuntut negara tidak melakukan sesuatu agar hak tersebut terpenuhi, juga harus merupakan hak-hak positif yang pemenuhan hak nya hanya bias dilakukan dengan peran aktif dari negara. Era Ekonomi  digital  dengan  segala  karakteristik  khusus  dan  perkembangan  pesatnya  tidak  bisa menuntut negara untuk hanya diam, namun melakukan sesuatu yang lebih. Karakteristik Ketiga, perlindungan  privasi  dan  data  pribadi  dapat  meningkatkan  kepercayaan  individu  untuk berpartisipasi menjadi masyarakat Era Ekonomi digital. 21
Melihat bagaimanakah bentuk pengaturan perlindungan data pribadi yang sesuai, maka pelindungan  data  pribadi  dapat  diterapkan  di  Indonesia  dalam  hal  ini  menurut  penulis  melihat model pengaturan di baik di region Asia dan khususnya Uni Eropa ( EU General Data Privacy Regulation ) sebagai berikut:
a. Prinsip
Secara  umum,  pengaturan  di  Indonesia  dapat  melihat  dari  model  pengaturan Personal Personal Data Privacy Ordinance of 1995 (PDPO) Hong Kong yang terdiri dari 6 (enam) prinsip:
1) Batasan Pengumpulan Data Pribadi
Pengumpulan data pribadi terbatas pada pengumpulan data pribadi secara sah untuk tujuan yang secara langsung berhubungan dengan fungsi dari pengumpul.
2) Penggunaan dan Pengungkapan Data Pribadi
Prinsip ini membatasi pengungkapan data pribadi hanya untuk atau secara langsung berhubungan dengan tujuan awal pengumpulan data pribadi tersebut, atau apabila subjek data menyatakan persetujuan.
3) Kewajiban Kualitas Data dan Pemberian Saran kepada Pihak Ketiga
21 Sinta Dewi Rosadi, Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia , VeJ Volume 4 Nomor 1, 2018 (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2018) : hal. 108-109
Prinsip  ini  mewajibkan  seluruh  langkah  yang  mungkin  diambil  untuk  menjamin akurasi  data  pribadi  (dengan  mempertimbangkan  tujuan  penggunaan  dan  setiap  tujuan yang langsung berhubungan), dan untuk menghapus atau tidak menggunakan data yang tidak akurat.

## 4) Penghapusan dan Pemusnahan Data Pribadi
Berdasarkan prinsip ini, data pribadi tidak boleh disimpan lebih lama dari jangka waktu yang diperlukan untuk pemenuhan tujuan (termasuk setiap tujuan yang langsung berhubungan) untuk tujuan tersebut data digunakan atau akan digunakan di masa depan.

## 5) Kewajiban Keamanan Data
Berdasarkan  prinsip  ini,  pengelola  data  pribadi  wajib  melakukan  setiap  langkah yang memungkinkan untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak disengaja, atau pemrosesan, penghapusan, penghilangan, dan penggunaan tidak sah (tanpa hak).

## 6) Keterbukaan mengenai praktik-praktik
“ Data  User ”  harus  mengambil  langkah-langkah  untuk  menjamin  bahwa  setiap orang (tidak hanya subjek data) dapat menentukan kebijakan dan praktik mengenai data pribadi, jenis data pribadi yang disimpan “ Data User ”, dan tujuan utama penggunaannya.
Mengenai  prinsip-prinsip  ini  juga  dapat  melihat  model  pengaturan  dalam EU GDPR article 5 bahwa: (a). Data pribadi harus diproses sesuai hukum, adil, dan transparan, (b)  Diperoleh  sesuai  dengan  tujuan  penggunaannya,  jelas,  spesifik  kecuali  untuk kepentingan public,  science dan  riset.  (c)  Relevan  dan  terbatas  sesuai  dengan  tujuan penggunaannya. (d) Terjamin keakuratannya. (e) Dibatasi penyimpanannya, (f) Terjamin keamanan, integritas dan kerahasiaannya.
b. Adanya pembagian/klasifikasi data pribadi umum dan khusus
Pengaturan  Objek  data  pribadi  khusus  berupa  agama/keyakinan,  data  kesehatan, biometric, kehidupan  seksual,  pandangan  politik,  catatan  kejahatan,  data  anak,  data  keuangan pribadi dapat melihat model pengaturan data pribadi sensitif yang diatur di Negara-negara Eropa khususnya UK berdasarkan UK Data Protection Act 1998.
Data Pribadi spesifik juga diatur di EU GDPR khususnya di Article 9 yang meliputi
“racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, and the processing of genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person's sex life or sexual orientation”.

## c. Hak-Hak pemilik Data Pribadi
Pengaturan terhadap hak-hak pemilik Data pribadi dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya  Chapter  III  yakni  hak  subjek  data  untuk  transparansi  informasi  dalam  hal pemrosesan  data  pribadinya,  hak  mengakses  informasi  terhadap  tujaun  pengumpulan  data pribadinya (kontrak, pengendalinya), hak untuk menghapus dan koreksi data pribadinya, hak untuk menolak pemrosesan data pribadinya, hak untuk membatasi pemrosesan data pribadinya.
d. Pengendali dan pemroses
Pengaturan  terhadap  Pengendali  dan  Pemroses  dapat  melihat  model  pengaturan EU GDPR khususnya Chapter IV  mengenai  tanggung  jawab  pengendali,  siapakah  pengendalinya, pemroses,  tanggung  jawab  pemroses  dalam  keamanan  data  pribadi,  bentuk  dan  mekanisme pemrosesan data pribadi.
e. Kode Etik dan sertifikasi
Pengaturan terhadap Kode Etik dan sertifikasi dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya Article 40 mengenai kode etik terhadap pengendali dan pemroses data pribadi yang
dibentuk oleh Pemeritah, selain itu Sertifikasi terhadap pengendali dan pemroses data pribadi oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan tertentu.
f. Transfer data pribadi ke negara lain atau organisasi internasional
Pengaturan  terhadap  Transfer  data  pribadi  ke  negara  lain  atau  organisasi  internasional dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya Chapter V bahwa negara yang menerima transfer data pribadi harus memiliki standar pengaturan yang sama terhadap perlindungan data pribadi.

## g. Otoritas pengawas yang Independen
Pengaturan  terhadap  otoritas  pengawas  yang  independen  berupa  komisi  atau  lembaga dapat  melihat  model  pengaturan EU  GDPR khususnya Chapter VI  dimana  otoritas  tersebut bertanggung jawab untuk mengawasi pengaturan perlindungan data pribadi sesuai regulasi yang ditetapkan yang bersifat independen dari pengaruh eksternal yang juga dapat sebagai wadah untuk penyelesaian sengketa.

## h. Ganti Rugi dan Pertanggung jawaban, sanksi
Pengaturan terhadap Ganti Rugi dan Pertanggung jawaban, sanksi dapat melihat model pengaturan EU  GDPR khususnya Chapter VIII  bahwa  contohnya  pemilik  data  pribadi  dapat meminta ganti rugi kepada pengendali dan/atau pemroses jika data pribadinya disalah gunakan dan diproses tidak sesuai dengan tujuan atau terdapat pelanggaran.

## F. KESIMPULAN
1. Perlindungan  hak-hak  pribadi  di  Indonesia  merupakan  kewajiban  konstitusi  negara  yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1). Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi yang diatur
dalam konstitusi. Perlindungan data pribadi penting diatur mengingat data pribadi merupakan asset  strategis  yang  sering  disalahgunakan  sehingga  melanggar  integritas  privasi  individu seperti misalnya memperjualbelikan untuk tujuan komersil tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi dan penyalahgunaan data kesehatan.
2. Dalam konteks model pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia, dapat diterapkan khususnya  dengan  melihat  model  pengaturan  di  Uni  Eropa  melalui EU  General  Data Protection Regulation (EU GDPR) yang meliputi ruang lingkup: (1) pengaturan prinsip, (2) adanya  pembagian/klasifikasi  data  pribadi  umum  dan  khusus,  (3)  Hak-Hak  pemilik  Data Pribadi, (4) Pengendali dan pemroses data pribadi, (5) Kode Etik dan sertifikasi, (6) Transfer data  pribadi  ke  negara  lain  atau  organisasi  internasional,  (7)  Otoritas  pengawas  yang Independen, dan (8) Ganti Rugi dan Pertanggung jawaban, sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Danrivanto, Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, Handbook on European Data Protection Law , Belgium, 2014,
Komarudin  ,  Wahyudi  Djafar  dan  Asep, Perlindungan  Hak  Atas  Privasi  di  Internet-Beberapa Penjelasan Kunci , Elsam, Jakarta, 2014.
Makarim, Edmon Kompilasi Hukum Telematika, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta 200.
Makarim,  Edmon, Tanggung  Jawab  Hukum  Penyelenggara  Sistem  Elektronik ,  Rajawali  Pers, Jakarta, 2010.
Rosadi , Sinta Dewi, Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional , Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
Sanusi, M. Arsyad, Teknologi Informasi & Hukum E-commerce, PT. Dian Ariesta, Jakarta, 2004
Alan Westin: Privacy is the claim of individuals, group or institution to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others dalam, Allan Westin, Alan F. Westin, Privacy and Freedom, London, 1967.

## JURNAL
Mark  F.  Kightlinger,  E.  Jason  Albert,  and  Daniel  P.  Cooper, Convention  for  the Protection  of Individuals  with  Regard  to  Automatic  Processing  of  Personal  Data of  28  January  1981, dapat diakses di: http://conventions.coe.int/treaty/EN/Treaties/HTML/108.htm .
Samuel Warren & Louis D. Brandeis, “ The Right To Privacy ”, Harvard Law Review , Volume 4, 1890.

## PUBLIKASI ILMIAH
Graham Greenleaf, 76 Global Data Protection Laws, Privacy Laws & Business Special Report, September 2011.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik, LNRI Tahun 2012 Nomor 189, TLNRI Nomor 5348.
Uni Eropa (EU General Data Privacy Regulation).
Personal Data Protection Act 2010 Malaysia.
Personal Data Protection Ordonance (PDPO) Hongkong.

## INTERNET
https://privacyinternational.org/,  diakses  pada  tanggal  11  November  2018.  Lihat  juga  Banisar, Privacy  &  Human  Rights,  An  International  Survey  of  Privacy  Laws  and  Developments,

## Electronic Privacy
https://news.detik.com/berita/d-3158671/duh-sales-kartu-kredit-gadungan-ini-gunakan-uang- haram-buat-naik-haji
http://aitinesia.com/3-contoh-pelanggaran-privasi-yang-terjadi-di-internet https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar- legalitas-pemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi ,
Indonesia sangat memerlukan undang-undang perlindungan data pribadi,
http://theconversation.com/indonesia-sangat-memerlukan-undang-undang-perlindungan-data- pribadi-92607 .
http://scdc.binus.ac.id/himslaw/2017/03/perlindungan-data-pribadi-berdasarkan-hukum-positif- indonesia/