YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 2 Nomor 2, Agustus 2022, hlm. (89-105) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863 | e-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative Justice
(Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)
Ameilia Herpina Denovita Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya Gunung Anyar No.1, Kota Surabaya E-mail: ameiliadenovita05@gmail.com
Hervina Puspitosari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya Gunung Anyar No.1, Kota Surabaya E-mail: hervina.ih@upnjatim.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.
Info Artikel |Submitted : 1 Maret 2022 |Revised : 9 Agusutus 2022 |Accepted : 11 Agustus 2022
How to cite: Ameilia Herpina Denovita, Hervina Puspitosari “ Efektivitas Mediasi Penal Pada  Proses  Penyidikan  Kasus  Kekerasan  Perspektif  Restorative  Justice  (studi  di Kepolosian  Resor  Bojonegoro) ”, Yustisia  Tirtayasa:  Jurnal  Tugas  Akhir ,  Vol.  2  No.  2, Agustus, 2022 ”, hlm. 8 9-105.

## ABSTRACK:
This research aims to determine the implementation of penal mediation for violent crimes against the  investigation  process  at  the  Bojonegoro  Police,  the  effectiveness  of  the  penal  media  in  realizing  the principle  of  restorative  justice  at  the  Bojonegoro  Police  in  reducing  violent  crimes,  as  well  as  discussing issues related to the application of penal mediation in violent cases at the Resort Police. Bojonegoro, and the second sub-chapter discusses efforts to overcome obstacles to the implementation of effective mediation. This type  of  legal  research  is  empirical.  Sources  of  data  obtained  in  this  study  using  primary,  secondary,  and tertiary legal materials. The results of this study can be said that the penal mediation carried out on cases of violence was not successful. The factors that hinder the implementation of mediation are that the party who is the victim of the case remains to be continued because it is harmed, and the victim does not want an attempt to harm the losses obtained from the perpetrator's actions and only wants to continue the case through the litigation stage so that the perpetrator of the punishment is equivalent to the act. . Efforts to overcome these obstacles are through penal mediation accompanied by the Bojonegoro Police as law enforcement officers who act as mediators who are neutral and protect the community, and the need for third party assistance such as experienced mediators, families of litigants, and community leaders who was at the scene of the incident.
Keyword : Implementation of Penal Mediation, Cases of Violence, Bojonegoro Resort Police
Efektivitas Mediasi Penal Dalam Proses Penyidikan Terhadap Kasus Kekerasan Ditinjau dari Perspektif Restorative Justice (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)

## ABSTRAK:
Kasus kekerasan yang marak terjadi di berbagai daerah khususnya di wilayah Bojonegoro menimbulkan  keresahan  masyarakat.  Tindakan  anarkis  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  tindak pidana  kekerasan  memberikan  dampak  negatif  sehingga  korban  tindak  pidana  kekerasan menuntut  keadilan.  Eksistensi  mediasi  penal  dalam  lingkup  hukum  pidana  khususnya  dalam penanganan kasus kekerasan menjadi hal yang tepat demi memberi perlindungan hukum secara restoratif  bagi  korban  kekerasan.  Penelitian  dilakukan  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan mediasi  penal  pada  tindak  pidana  kekerasan  terhadap  proses  penyidikan  di  Polres  Bojonegoro, efektivitas  mediasi  penal  demi  mewujudkan  asas restorative  justice di  Polres  Bojonegoro  dalam mengurangi  tindak  pidana  kekerasan,  serta  membahas  kendala  penerapan  mediasi  penal  pada kasus  kekerasan  di  Kepolisian  Resor  Bojonegoro,  dan  sub  bab  kedua  menguraikan  usaha penyelesaian kendala pelaksanaan mediasi penal secara efektif. Jenis penelitian hukum ini adalah empiris. Sumber data yang diperoleh  di penelitian ini  memakai bahan hukum  primer, sekunder, serta tersier. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan mediasi penal yang dilakukan terhadap kasus kekerasan  cukup  efektif.  Faktor  yang  menghambat  pelaksanaan  mediasi  penal  ini  adalah  pihak korban ingin perkara tersebut tetap untuk dilanjutkan karena merasa dirugikan, dan pihak korban tidak menginginkan upaya ganti rugi atas kerugian yang diperoleh dari tindakan pelaku dan ingin melanjutkan  perkara  tersebut  melalui  tahap  litigasi.  Upaya  mengatasi  faktor  kendala  tersebut adalah melalui mediasi penal dengan didampingi oleh penyidik Polres Bojonegoro selaku aparat penegak hukum yang berperan sebagai mediator yang bersifat netral dan mengayomi masyarakat, serta  perlu  adanya  bantuan  pihak  ketiga  seperti  mediator  berpengalaman,  keluarga  dari  para pihak yang berperkara, serta tokoh masyarakat yang ada di lokasi kejadian perkara.
Kata Kunci : Pelaksanaan Mediasi Penal, Kasus Kekerasan, Kepolisian Resor Bojonegoro

## Pendahuluan
Indonesia  yakni  negara  hukum seperti  dinyatakan  dalam  UUD  Pasal  1 ayat  (3)  menyatakan  bahwa  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yakni Negara  Hukum.  Negara  Indonesia  yang menjunjung tinggi hukum  di kehidupan bermasyarakat  serra  bernegara  memiliki tujuan  agar  hukum  tersebut  mampu menciptakan adanya ketertiban, keamanan, keselarasan dan keseimbangan bagi seluruh
warganegara.
Mengenal  hukum  di  Indonesia, hukum  terdiri  atas  hukum  privat  serta publik  yang  penerapan  hukum  privat mengatur  kepentingan  para  pihak, dengan  kedudukan  setiap  individu adalah horizontal ,  dimana  penggolongan ini  berdasarkan  pada  substansi  masing- masing  dalam  kepentingan  lapangan hukum  tersebut,  karena  berkaitan dengan  kepentingan  masyarakat  yang semakin  berkembang  khususnya  di negara Indonesia,  penggolongan hukum ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan  masyarakat  yang  seiring perkembangan zaman mengalami dinamika, dimana hukum privat
mengatur  tentang  kepentingan  pribadi dan  hukum  publik  mengatur  mengenai kepentingan umum. 1
Mengenai  pengaturan  hukum publik pelaksanaannya diserahkan kepada  negara  maupun  aparat  penegak hukum yang berwenang menanganinya. Banyaknya  kebutuhan  manusia  yang terjadi  semata-mata  karena  adanya keegoisan  manusia  yang  ingin  selalu memenuhi keinginannya atau kebutuhannya, seperti
melakukan kekerasan,  penganiayaan,  pencurian, dan tindakan kejahatan lainnya.
1 Alim  Samad  dan  Fokky  Fuad, “Sanksi  Pidana  Perjanjian  Yang  Dilarang Menurut  Penggolongan  Hukum  Privat  dan Publik”,
Disertasi, Fakultas
Hukum Universitas Al Azhar, 2016, hlm. 39.
Banyaknya  kebutuhan  manusia menuntut  hukum  harus  mengalami perubahan,  sebagai  Kontrol  sosial  di masyarakat  sebagai  pengawas  terhadap jalannya kehidupan bermasyarakat demi mewujudkan  keseimbangan,  stabilitas, serta  keserasian  dengan  dinamika  yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. 2 Pada  kasus  kekerasan  yang dilakukan  secara  bersama-sama  yang seringkali menimbulkan keresahan masyarakat seperti yang diatur di dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan :
“ Barangsiapa  terang-terangan  dan  dengan tenaga  bersama  menggunakan  kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”
Seperti  di  kasus  kekerasan  di wilayah  Kepolisian  Resor  Bojonegoro, yang mengalami peningkatan, penyebabnya adalah karena adanya nafsu keegoisan  masyarakat  yang  tidak  dapat tertahankan.  Berdasarkan  pra-survei  di Wilayah Kepolisian Resor Bojonegoro di Bidang Satuan Reserse Kriminal, diperoleh  data  s ebanyak  3  (tiga)  tahun terakhir. Sumber :   Bidang
Satuan Reserse  Kriminal  Kepolisian  Resor Bojonegoro. 3
2 Dewi  Iriani,  “Hukum  Sebagai  Alat Kontrol  Sosial  Dan  Sistem  Supremasi Penegakan  Hukum,” Jurnal  Justicia  Islamica , Vol.8, No.1 (2015): hlm. 147.
3 Wawancara  dengan  Bripka  Rattih Arysyahdi,  Penyidik  Pembantu  Satreskrim Polres  Bojonegoro  pada  tanggal  27  Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB.
Efektivitas Mediasi Penal Dalam Proses Penyidikan Terhadap Kasus Kekerasan Ditinjau dari Perspektif Restorative Justice (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)
Tabel  1.  Data  Tindak  Pidana Kekerasan Yang ditangani Pihak Kepolisian Resor Bojonegoro tahun 2019- 2021. Berdasarkan  data  yang  telah diperoleh selama penelitian yang dilakukan,  terdapat  banyak  kasus kekerasan  yang  mengalami  hambatan saat  diterapkannya  kebijakan  mediasi penal  tersebut  selama  tahun  2019-2021. Data  tersebut  membuktikan  bahwa kasus kekerasan masih seringkali terjadi di wilayah Kepolisian Resor Bojonegoro, dan perlu dilakukannya upaya preventif dan  represif  dalam  menangani  kasus kekerasan tersebut.
Fakta  hukum  yang  diperoleh penulis,  saat  melakukan  penelitian  ini, masih  terdapat  kasus  kekerasan  yang masih  memenuhi  syarat  untuk  dapat dilakukan  upaya  mediasi  penal,  namun
Pihak  Kepolisian  Resor  Bojonegoro dalam  menangani  perkara  tersebut masih memiliki kendala, karena kebijakan mediasi penal dalam menangani perkara tindak pidana belum diatur  secara  spesifik  dalam  hukum  di Indonesia,  sehingga  Kepolisian  tidak berkewajiban melakukan mediasi, kecuali  pada  perkara  anak  berhadapan dengan  hukum,  karena  anak  di Indonesia memiliki perlindungan hukum yang kuat. 4 Berdasarkan  pada  wawancara penulis dengan pihak Penyidik Kepolisian  Resor  Bojonegoro  yaitu dengan Bripka Rattih Arysyahdi,
menyatakan  bahwa  dalam  menangani kasus  kekerasan  yang  memenuhi  syarat untuk  dilakukan  upaya  mediasi  penal, pihak  Penyidik  memiliki  peran  sebagai mediator  yang  bersifat  netral,  namun dalam implementasinya masih diperoleh kendala yaitu pihak terlapor yang belum memahami  makna  dari  eksistensi mediasi  penal  itu  sendiri,  serta  pihak pelapor  yang  merasa  dirugikan  secara mental  dan  fisik  akibat  perbuatan terlapor. 5
Penulis  berpendapat,  apabila kasus  kekerasan  ini  masih  memenuhi syarat  untuk  diterapkan  upaya  mediasi penal  sebagai  perwujudan restorative justice ,  sesungguhnya  pihak  korban tindak pidana kekerasan sangat memerlukan  sebuah  keadilan  yang memiliki sudut pandang pemulihan atas kerugian  dari  tindak  pidana  yan ditimbulkan  yaitu  dengan  penerapan mediasi penal, karena akibat dari tindak pidana kekerasan tersebut pasti menimbulkan  kerugian  secara  finansial,
4 Wawancara  dengan  Bripka  Rattih Arysyahdi,  Penyidik  Pembantu  Satreskrim Polres  Bojonegoro  pada  tanggal  27  Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB.
5 Wawancara dengan Aiptu Herpando  Gurusinga,  Katim  1  Resmob Polres  Bojonegoro  pada  tanggal  29  Oktober 2021 Pukul 13.00 WIB.
N o Tahun Kasus Rincian Keterangan 1 . 2019 9 Kasus Kekerasan 8 kasus kekerasan terhadap orang menyebabkan luka ringan, 1 Kasus kekerasan terhadap barang 1 Berhasil dimediasi 2 . 2020 8 Kasus Kekerasan 4 kasus kekerasan terhadap orang menyebabkan luka berat, 4 kasus kekerasan terhadap orang menyebabkan luka ringan 4 Kasus Kekerasan mengakibatk an luka berat Tidak Berhasil dimediasi, 1 Kasus kekerasan terhadap orang menyebabka n luka ringan tak berhasil dimediasi 3 . 2021 10 Kasus Kekerasan 3 Kasus kekerasan yang menyebabkan luka ringan, 5 Kasus kekerasan menyebabkan luka berat, 2 Kasus kekerasan menyebabkan kematian 2 Kasus kekerasan yang menyebabka n luka ringan Berhasil dimediasi
bahkan  terjadinya  kesalahpahaman  di antara para pihak yang berperkara dapat ditangani  dengan  mediasi  penal  karena mediasi penal ini fokus pada pendekatan restorative justice yang mampu memulihkan  kondisi  kesenjangan  sosial di  masyarakat  khususnya  pihak  yang berperkara.
Salah satu kebijakan yang mewujudkan penerapan restorative justice ini  adalah  dengan  penerapan  mediasi penal  seperti  yang  telah  diatur  di  di Pasal  1  butir  6  Peraturan  Mahkamah Agung  RI  Nomor  2  Tahun  2003 mengenai  Prosedur  Mediasi  tersebut menjabarkan mediasi yakni penyelesaian sengketa  dengan  cara  perundingan  oleh pihak  yang  dibantu  oleh  seorang mediator. 6 Seperti pada kasus pertama yang diperoleh  penulis  selama  penelitian, ditemukannya  peristiwa  tindak  pidana kekerasan  terhadap  barang  yang  berdiri di atas tanah sertifikat Hak Milik Nomor 368  tahun  1968  atas  nama  enam  orang  . Kasus kejahatan kekerasan ini dilakukan oleh  dua  pelaku.  Peristiwa  tersebut terjadi  pada  hari  Minggu  tanggal  28
April 2019 pukul 06.00 WIB di Jalan KS. Tubun Gg. Suproyo Kabupaten Bojonegoro dengan cara pelaku merobohkan  tembok  dengan  memukul- mukulkan bata ringan di lokasi sehingga pagar  tembok  yang  terbuat  dari  bata ringan  tersebut  runtuh  dan  roboh. Alasan pelaku melakukan aksi kekerasan tersebut  karena  pelaku  merasa  bahwa tanah  dimana  pagar  tembok  tersebut berdiri  adalah  tanah  milik  pelaku, namun  pada  fakta  hukum  yang diperoleh  pada  kasus  tersebut,  pelaku tidak  memiliki  bukti  kepemilikan  atas tanah  tersebut  secara  resmi.  Upaya mediasi  terhadap  kasus  ini  akhirnya dilakukan  namun  mediasi  ini  tidak
6 Syahrizal  Abbas, Mediasi  dalam Perspektif  Hukum  Syari’ah,  Hukum  Adat  & Hukum Nasional , Jakarta, Kencana, 2009, hlm.
8.
berhasil  dilakukan  oleh  Penyidik  Polres Bojonegoro. 7 Kasus kedua, ditemukannya sebuah peristiwa tindak pidana
kekerasan di wilayah Polres Bojonegoro, dimana terdapat lima belas orang pelaku yang  mengendarai  sepeda  motor,  di bawah  pengaruh  minuman  keras, sekelompok  pelaku  tersebut  mabuk  dan karena  pengaruh  minuman  kerasa mereka  memiliki  keinginan  untuk melakukan  pengeroyokan  terhadap  tiga orang  korban  yang  saat  itu  sedang berboncengan dengan satu sepeda motor melewati  sekelompok  pelaku  setelah pulang  dari  warung  kopi  pada  bulan Desember  2021 pukul 01.00 WIB. Pelaku yang  melihat  tiga  orang  tersebut akhirnya  melakukan  aksi  pengeroyokan kepada  korban  dan  korban  luka  di bagian pipi, wajah dan kepala. Kasus ini akhirnya  berhasil  diupayakan  mediasi penal  oleh  pihak  Penyidik  Polres Bojonegoro dengan memberikan klarifikasi  kepada  para  pihak  yang berperkara. 8 Dari uraian yang sudah dijabarkan,  penulis  tertarik  mengkaji permasalahan  kasus  kekerasan  ini mengenai :
1. Bagaimana
efektivitas dari pelaksanaan  mediasi  penal  yang menggunakan  asas restorative justice terhadap  pelaku  tindak pidana  kekerasan  dalam  proses penyidikan di Polres Bojonegoro?
2. Apa  saja  kendala  yang  dihadapi Kepolisian  Resor  Bojonegoro dalam pelaksanaan mediasi penal terhadap  kasus  kekerasan  pada proses penyidikan?
7 Wawancara  dengan  Bripka  Rattih Arysyahdi,  Penyidik  Pembantu  Satreskrim Polres Bojonegoro pada tanggal 3 November 2021 Pukul 12.00 WIB.
8 Wawancara  dengan  Bripka  Rattih Arysyahdi,  Penyidik  Pembantu  Satreskrim Polres Bojonegoro pada tanggal 3 November 2021 Pukul 12.55 WIB.
Efektivitas Mediasi Penal Dalam Proses Penyidikan Terhadap Kasus Kekerasan Ditinjau dari Perspektif Restorative Justice (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dilakukan adalah  penelitian  hukum  empiris,  jenis penelitian  hukum  sosiologis  yang  biasa disebut  dengan  penelitian  lapangan. Penelitian keadilan empiris ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku  dan  mengkaji  apa  yang  terjadi dalam kehidupan masyarakat. 9
Penelitian  hukum  yang  menggunakan teknik  penelitian  ilmu  sosial  untuk mengkaji  hubungan  antara  hukum  dan pranata  sosial  lainnya,  menemukan proses  hukum  dalam  masyarakat  dan memahami proses kerjanya. 10
Riset  atau  penelitian  ilmiah adalah  suatu  aktifitas  ilmiah  yang sistematis, yang memiliki arah dan suatu tujuan tertentu. Pada hakikatnya, kriteria suatu  penelitian  hukum  dianggap sebagai  penelitian  yang  memenuhi kriteria dengan didasarkan apda metode, sistematika, serta logika berpikir tertentu,  bertujuan  mempelajari  gejala hukum  yang  merupakan  suatu  data primer  dan  untuk  mencari  solusi  dari polemik  yang  timbul  pada  gejala  yang akan  diteliti. 11 Data  yang  dikumpulkna di  penelitian  tersebut  wajib  bersifat relevan  dengan  persoalan  yang  akan diangkat  tersebut,  yang  artinya  data tersebut harus berkaitan dan tepat. 12
Bahan  hukum  sekunder  dalam penelitian  menitik  beratkan  pada  buku teks  yang  mengkaji  prinsip  dasar  dari ilmu hukum serta pandangan klasik dari
9 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam  Praktik ,  Jakarta,  Sinar  Grafika,  2002, hlm. 15.
10 Masruhan, Metode  Penelitian Hukum ,  Surabaya,  Hilal  Pustaka,  2013,  hlm. 128.
11 Muhaimin, Metode  Penelitian Hukum ,  Mataram,  Universitas  Mataram,
2020, hlm. 23.
12 Soerjono  Soekanto, Pengantar Penelitian  Hukum ,  Jakarta,  Universitas Indonesia Press, 2012, hlm. 12.
para  pakar  hukum  atau  sarjana  yang memiliki kualifikasi tinggi, 13 yakni :
1. Literatur  yang  berkaitan  dengan mediasi  penal  dan  perspektif restorative justice .
2. Literatur  yang  berkaitan  dengan tindak pidana kekerasan Penelitian ini masuk ke penelitian Empiris, 14
karena dalam tujuan penelitian  ini  hendak  mengetahui bentuk-bentuk  hambatan  yang  terjadi dalam  mediasi  penal  yang  dilakukan  di dalam  proses  penyidikan,  terhadap kasus  kekerasan,  dengan  pendekatan restorative  justice ,  studi  di  Kepolisian Resor Bojonegoro.
1. Efektivitas  Pelaksanaan  Mediasi  Penal Yang  Menggunakan  Asas Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan di Polres Bojonegoro.
a. Pelaksanaan Mediasi Penal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Proses Penyidikan Permohonan kepada Polres Bojonegoro  untuk  mediasi  pidana tindak  pidana  kekerasan  dilakukan sesuai dengan prosedur diskresi kepolisian  yang  diatur  dalam  Pasal  18 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia, yang mengatur bahwa setiap lembaga  kepolisian  negara  Indonesia terkait  dengan  kinerja  tugas  dan wewenangnya  Diberikan  kebebasan untuk  bertindak  menurut  penilaiannya sendiri,  dan  hanya  bila  benar-benar diperlukan,  dengan  mengutamakan
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum  Edisi  Revisi ,  Jakarta,    Kencana,  2005, hlm. 141.
14 Maya  Novira  Purwanti  dan Ac hmad  Hariri,  “Perlindungan  Hukum  bagi Konsumen  atas  Kelangkaan  Minyak  Goreng Ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol 2, No. 1, 2022, hlm.1 – 10.
peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  kode  etik  profesi,  hak  asasi manusia,  dan  kondisi  sosial  dalam masyarakat.
Asas restorative  justice dalam implementasinya  mewujudkan  nilai hukum  yang  sesuai  dengan  kehidupan masyarakat salah satunya yaitu memberikan  manfaat  oleh  para  pihak yang  berperkara.  Menurut  Mudzakkir, ia  meyakini  hukum  pidana  dalam sistem  peradilan  pidana  saat  ini  masih belum  memberikan  keadilan  kepada masyarakat  karena  masih  bersifat pembalasan.  Sistem  peradilan  pidana masa  depan  harus  bertransformasi  dari keadilan  retributif  menjadi  keadilan restoratif. 15
Konsep restorative justice tersebut bertujuan untuk memberikan penyembuhan,  pembelajaran,  tanggung jawan  dan  membuat  suatu  perubahan yang  merupakan  pedoman  bagi  proses restorasi  dalam  perspektif restorative justice. 16
Penyebaran  paham restorative justice mendapatkkan  dukungan  dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti  yang  dikemukakan  dalam
Konggres  Lima  Tahunan  yang  ke-5  di Jenewa  yang  diselenggarakan  pada tahun  1975,  dimana  saat  itu  PBB meninjau  terkait  dengan  penerapan ganti  rugi  terhadap  korban  kejahatan, sebagai  alternatif  penyelesaian  bagi peradilan pidana retributif. 17
15 Mudzakkir,  “Posisi  Hukum
Korban  Kejahatan  Dalam  Sistem  Peradilan
Pidana”, Disertasi, Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2001, hlm. 180.
16 Ridwan  Masyur, Mediasi  Penal Terhadap  Perkara  Pidana  KDRT  (Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga) ,  Cetakan  I,  Jakarta, Penerbit  Yayasan  Gema  Yustisia  Indonesia, 2010, hlm. 128.
17 Septa  Chand ra,  “Politik  Hukum Pengadopsian  Restorative  Justice  Dalam Pembaharuan  Hukum  Pidana,” Fiat  Justicsia Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol.  8,  no.  No.2,  April- Juni 2014, hlm. 268.
Penerapan  mediasi  penal  yang mengedepankan restorative justice dalam menangani kasus kekerasan di
Kepolisian Resor Bojonegoro dari tahun 2019-221 masih mengalami kendala, hal ini  ditinjau  dari  kasus  kekerasan  yang semakin  meningkat  dengan  pelaku merupakan  kalangan  anak  remaja hingga  dewasa,  oleh  karena  itu penyidik selaku aparat penegak hukum dalam  mengupayakan  mediasi  penal terhadap tindak pidana kekerasan wajib untuk  mengupayakan  penyelidikan secara  optimal  demi  menemukan  bukti yang  cukup  serta  menemukan  titik terang  dari  suatu  kasus  kekerasan  ini mulai  dari  motif  pelaku  atau  hal pendukung  lain  yang  dapat  menjadi pertimbangan Penyidik Polres Bojonegoro dalam mengupayakan mediasi agar diskresinya tidak
bertentangan  dengan  nilai  sosial  di masyarakat  dalam  menangani  tindak pidana kekerasan. 18
Tugas  dan  kewenangan  Polres Bojonegoro dalam melaksanakan
prosedur  mediasi  penal  dalam  tindak pidana  kekerasan  di  Kepolisian  Resor Bojonegoro  adalah  sebagai  berikut  :
1) Penyelidikan terhadap kasus kekerasan
Sebagaimana  dinyatakan  dalam pasal  1  ayat  5  KUHAP,  penyidikan adalah  tindakan  penyidikan  yang bertujuan  untuk  menemukan  dan menemukan  kejadian  yang  diduga sebagai tindak pidana guna melanjutkan tindak pidana tersebut ke tahap  selanjutnya  yaitu  penyidikan. Pihak  Kepolisian  Resor  Bojonegoro dalam  mendukung  upaya  mediasi penal terlebih dahulu harus memahami  kronologis  kasus  yang diperoleh saat dilakukannya 18
Wawancara dengan Aiptu Herpando  Gurusinga,  Katim  1  Resmob Polres  Bojonegoro  pada  tanggal  4    Januari 2022 Pukul 13.00  WIB.
Efektivitas Mediasi Penal Dalam Proses Penyidikan Terhadap Kasus Kekerasan Ditinjau dari Perspektif Restorative Justice (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)
penyelidikan  tindak  pidana,  dan  alat bukti  yang  cukup  dan  sah  sesuai dengan pada pasal  184 Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  yaitu keterangan  saksi  yang  mendukung, keterangan  ahli,  surat,  petunjuk,  atau keterangan  terdakwa  agar  pihak penyidik  Kepolisian  Resor  Bojonegoro dalam  diskresinya  mampu  melakukan pertimbangan  perkara  patut  untuk diterapkannya  mediasi  penal  agar sesuai dengan kaidah norma, hak asasi manusia, serta kode etik profesi. 19
Pada  tindak  pidana  kekerasan, pelapor  selaku  korban  tindak  pidana dalam  pengajuan  laporannya  kepada pihak  SPKT  pertama  kali  wajib  untuk menerangkan  peristiwa  tindak  pidana kekerasan  yang  terjadi  menurut perspektif  pelapor  tersebut,  dimana nanti  apabila  pihak  SKPT  yang menerima laporan akan memberitahukan  kepada  Penyelidik dan  Penyidik  Satreskrim,  yang  akan segera  diproses  demi  memastikan perkara  tersebut  terbukti  merupakan peristiwa tindak pidana atau bukan. 20
Kasus kekerasan yang terjadi di lingkup  wilayah  Kepolisian  Resor Bojonegoro,  Satuan  Reserse  Kriminal di  bawah  naungan  divisi  Pidana Umum  dalam  menangani  kasus kekerasan  bertanggungjawab  untuk melakukan  setiap  proses  penyelidikan yang  biasa  dilakukan  oleh  Tim  Buser (Buru  Sergap)  Polres  Bojonegoro. Tugas  Buser  berada  di  bawah pimpinan  Kepala  Unit  (Kanit)  yang bertanggung menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak  pidana  kekerasan  ,  dengan
19 Wawancara  dengan  Bripka  Rattih Arysyahdi,  Penyidik  Pembantu  Satreskrim Polres  Bojonegoro  pada  tanggal  4  Januari 2022 Pukul 13.15  WIB.
20 Nur  Basuki  Winarno,  “Beberapa Permasalahan  Dalam  Penyelidikan  Dan
Penyidikan Oleh Kepolisian,” Jurnal Perspektif Vol.XVI, No.2 April 2011, hlm. 119.
mengirimkan  Surat  Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)  kepada  pelapor  tentang perkembangan  dari  kasus  kekerasan yang ditanganinya. Setelah perkara tersebut ditangani,  perkara  tersebut  yang berkaitan  dengan  Kejahatan  dan Kekerasan akan direkap oleh penyidik untuk  membuat  administrasi  dan melaporkan  seluruh  hasil  rekap perkara kepada Kasat Reskrim. 21 polrepp
Berdasarkan  kasus  kekerasan yang ditangani oleh Polres Bojonegoro pada  Berkas  Perkara  Nomor  : BP/I/2021/Satreskrim,  terjadi  kasus kekerasan  pada  tanggal  28  April  2019 sekitar  pukul  06.00  WIB  di  Jalan KS.Tubun  Gg,  Suproyo  Kabupaten Bojonegoro  dengan  pelaku  bernama Andrianus  Khrisnawan  dan  juga Sriwulan Febriani melakukan tindakan kekerasan  terhadap  barang  dengan mencoba  merobohkan  pagar  tembok dengan  cara  memegang  bata  ringan kemudian  mengayunkan  ke  pagar tembok  sehingga  pagar  tembok tersebut  roboh.  Setelah  tersangka berhasil  merobohkan  pagar  tembok tersebut, tersangka meninggalkan lokasi kejadian.
Kasus kedua Hasil
penyelidikan yang diperoleh dari pihak Kepolisian Resor Bojonegoro  terhadap  kasus  tersebut, akhirnya  ditujukan  hingga  ke  tahap penyidikan  demi  mendapatkan  titik terang kasus tersebut, sehingga kasus kekerasan
ini mendapatkan
pertimbangan  oleh  pihak  penyidik
21 Polresta Banjarmasin,
(https://banjarmasin.kalsel.polri.go.id/profi l/strukturorganisasi/satuan/satuan- reskrim/,  diakses  pada  tanggal  23  Januari 2022, pada pukul 23.42 WIB).
untuk  diupayakan  mediasi  penal. 22 2) Penyidikan terhadap kasus kekerasan
Proses  penyidikan  dilakukan  oleh Penyidik  Kepolisian  Resor  Bojonegoro sebagai upaya lanjutan dari penyelidikan demi  menemukan  bukti  tentang  tindak pidana  kekerasan  tersebut.  Kasus kekerasan  yang  memenuhi  syarat untuk diupayakan  mediasi,  akan  ditangani dengan  menghadirkan  para  pihak  yang berperkara  untuk  diupayakan  mediasi dengan  upaya  lanjutan  Penyidik  yaitu penghentian penyidikan.
Penyidik dalam melakukan penghentian  penyidikan  terhadap  kasus kekerasan  memiliki  dasar  hukum  untuk mengeluarkan  SP3  (Surat  Penetapan Penghentian  Penyidikan)  yang  pada undang-undang  tersebut  di  atas,  Selain itu,  terdapat  Pasal  76(1)  Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  15 Huruf  (i)  Peraturan  Kepala  Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Republik Indonesia,  jika  tidak  diperoleh  bukti yang  cukup.  ,  peristiwa  itu  juga  bukan merupakan  tindak  pidana,  menurut undang-undang,  tersangka  meninggal dunia,  perkara  kadaluarsa,  pengaduan dicabut,  dan  tindak  pidananya  diputus oleh hakim. 23
Bukti-bukti  yang  telah dikumpulkan akan menjadi pertimbangan terhadap kasus kekerasan tersebut, agar Penyidik selaku melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya mengupayakan upaya mediasi bagi para pihak yang berperkara apabila 22 Wawancara dengan Aiptu
Herpando  Gurusinga,  Katim  1  Resmob Polres  Bojonegoro  pada  tanggal  4    Januari 2022 Pukul 13.28  WIB.
23 Anne  Safrina,  “Penghentian Penyidikan:  Tindakan  Hukum  Administrasi Dan  Hukum  Acara  Pidana,” Jurnal  Mimbar Hukum Vol.29, No.2, 2017, hlm. 20.
pertimbangan  tersebut  sesuai  dengan
Pasal  12  Peraturan  Kepala  Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa mediasi penal selaku kebijakan  yang  mengamalkan  keadilan restoratif  ini  harus  memenuhi  syarat materiel dan formil.
Syarat materiel tersebut meliputi : a. Tidak  menimbulkan  keresahan atau penolakan masyarakat.
b. Tidak berdampak konflik sosial.
c. Para pihak tidak keberatan.
Syarat  formil  dalam  menerapkan keadilan  restoratif  menurut  Pasal  12 Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik Indonesia    Nomor  6  Tahun  2019  adalah sebagai berikut :
a. Surat  permohonan  perdamaian para pihak.
b. Surat  pernyataan  perdamaian  dan penyelsaian  para  pihak  yang berperkara diketahui oleh penyidik c. Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara. 3) Upaya  Mediasi  Penal  Terhadap  Tindak Pidana Kekerasan.
Prosedur  mediasi  penal  dapat dilakukan oleh penyidik Polres
Bojonegoro  wajib  berpedoman  pada Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  dimana  dalam  hal melakukan  kewenangan  berdasarkan pada  perspektif  penyidik,  mereka  juga harus  memperhatikan  kode  etik  profesi dan  mematuhi  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Penyelesaian perkara kasus kekerasan  yang  mampu  diterapkannya mediasi  penal  ini  mengedepankan perspektif restorative  justice, oleh  karena itu dalam implementasinya, Polri selaku institusi  yang  mengayomi  dan  melayani masyarakat  membuat  suatu  peraturan khusus  yaitu  pada Peraturan  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8
Efektivitas Mediasi Penal Dalam Proses Penyidikan Terhadap Kasus Kekerasan Ditinjau dari Perspektif Restorative Justice (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)
Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Pihak Penyidik Polres Bojonegoro dalam menangani tindak pidana
kekerasan  melalui  kebijakan  mediasi penal ini harus memenuhi syarat materiil yaitu  pada  pasal  5,  serta  syarat  formil sesuai  dengan  Pasal  6  Peraturan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Syarat  materiil  yang  menjadi pertimbangan penyidik dalam menangani kasus kekerasan agar
mampu  dilakukan  upaya  mediasi  penal adalah  tindak  pidana  tersebut  tidak menimbulkan  gejolak  keresahan  dalam masyarakat,  bukan  merupakan  konflik sosial, tidak berpotensi
untuk meruntuhkan  persatuan  bangsa,  bukan merupakan  tindak  pidana  yang  bersifat radikalisme  dan  separatism,  pelaku bukan  merupakan residivis berdasarkan putusan  pengadilan , serta  tindak  pidana tersebut bukanlah tindak pidana
terorisme,  tindak  pidana  keamanan negara,  tindak  pidana  korupsi,  dan tindak  pidana  yang  menghilangkan nyawa seseorang.
Pada  syarat  formil  yang  wajib dilakukan oleh pihak Penyidik
Kepolisian  Resor  Bojonegoro,  setelah mendapatkan  pertimbangan  matang terkait  dengan  penanganan  tindak pidana kekerasan melalui mediasi penal, bahwa dalam melakukan upaya mediasi penal  ini,  para  pihak  yang  berperkara membuat  surat  pernyataan  perdamaian yang  telah  disetujui  dan  ditandatangani oleh  para  pihak  yang  berperkara, pelapor  mencabut  laporannya,  adanya bukti foto berupa dokumentasi dari para pihak  yang  telah  berdamai,  pengajuan permohohnan  kepada  pimpinan  yaitu Kanit  Resmob  dan  Kasat  Reskrim, apabila  dalam  permohonan  kepada pimpinan  tersebut  disetujui,  maka  akan
diterbitkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3). 24
Penanganan
perkara pidana  melalui  jalur  mediasi  penal  ini demi  mewujudkan  keadilan  yang bersifat  materiil  bagi  para  pihak  yang berperkara dengan melalui musyawarah, seperti  pada  implementasinya  Pihak Kepolisian  dari  Bhabinkamtibmas  yang merupakan penegak hukum memberikan  sarana  bagi  para  pihak untuk memudahkan keberhasilan perkara pidana agar diselesaikan dengan mediasi penal. 25 Mediasi penal dalam pelaksanaannya pasti memberikan dampak bagi para pihak yang berperkara, baik dampak positif maupun dampak  negatif.  Pelaksanaan  mediasi penal ini sesungguhnya tidak berorientasi  pada  hasil  tetapi  bertujuan untuk  memberikan  klarifikasi  atas kesalahpahaman  yang  muncul  sehingga mengakibatkan tindak pidana khususnya  tindak  pidana  kekerasan dapat  terjadi,  yang  mungkin  masih dapat diselesaikan di luar jalur litigasi.
Korban yang merasa mendapatkan kerugian atas dampak dari tindak pidana tersebut akhirnya mendapatkan pemulihan kerugian berupa materi atau bahkan dengan biaya pengobatan  atas  luka  tubuh  yang diperoleh, sedangkan pada pihak pelaku wajib  untuk  melakukan  tanggungjawab atas kesepakatan dari hasil mediasi penal tersebut  dengan  syarat  korban  akan membatalkan proses litigasi.
24 Wawancara  dengan  Bripka  Rattih Arysyahdi,  Penyidik  Pembantu  Satreskrim Polres  Bojonegoro  pada  tanggal  11  Februari 2022, Pukul 14.35  WIB.
25 Priyo Santoso,
“Diskresi Kepolisian  Melalui  Mediasi  Penal  (Studi Kasus  di  Polsek  Galur,  Kulonprogo),” Jurnal Penegakan  Hukum  dan  Keadilan Vol.1,  No.2,
2020, hlm.102.
b. Efektivitas  dari  Mediasi  Penal dalam Mewujudkan Asas Restorative Justice di Polres Bojonegoro dalam Mengurangi Tindak Pidana Kekerasan. Berdasarkan data yang diperoleh dari  Polres  Bojonegoro  mengenai kasus  kekerasan  yang  memenuhi syarat  untuk  diupayakan  mediasi penal  menurut  Pasal  12  Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2019 adalah sebagai berikut: Tabel  2.  Data  Kasus  Tindak  Pidana Kekerasan Yang ditangani Pihak Kepolisian  Resor  Bojonegoro  yang memenuhi  syarat  untuk  dimediasi  pada tahun 2019-2021. 26 N o Tahun Jumlah Kasus Kekerasan Berhasil di mediasi Tidak Berhasil dimediasi 1. 2019 8 Kasus kekerasan mengakibat kan luka ringan, 1 kasus kekerasan terhadap barang 1 Kasus kekerasan mengakib atkan luka ringan 8 Kasus 2. 2020
4 kasus kekerasan terhadap orang menyebabka n luka ringan 3 Kasus kekerasan menyebab kan luka ringan 1 Kasus 3. 2021 3 Kasus kekerasan yang menyebabka n luka ringan, 2 Kasus kekerasan mengakib atkan luka ringan 1 Kasus Data  yang  diperoleh  dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi penal di Polres Bojonegoro cukup efektif  dalam  menangani  tindak pidana  kekerasan.  Pihak  korban dan  pelaku  yang  dipertemukan
26 Sumber  dari  Bidang  Satuan
Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bojonegoro,  diperoleh  pada  tanggal  26
Januari 2022 pada pukul 11.00 WIB.
saat mediasi berlangsung akhirnya mendapatkan klarifikasi dari motif pelaku yang menggerakkan hati nurani korban  bahwa  tindak  pidana tersebut dilakukan karena adanya suatu kesalahpahaman dan kecerobohan yang di luar kendali pelaku, karena dadanya klarifikasi  tersebut  menghasilkan kesepakatan  antara  para  pihak sehingga penghentian penyidikan dilakukan  oleh  pihak  Penyidik Polres Bojonegoro. 27
Efektivitas  dari  mediasi penal ini dibuktikan oleh adanya perbandingan dua kasus
kekerasan yang pernah ditangani di  Polres  Bojonegoro  dengan uraian  kasus  yang  telah  dibahas sebelumnya  pada  pendahuluan, bahwa  terdapat  kasus  pertama terjadinya kasus kekerasan terhadap  barang  di  Jalan  KS. Tubun  Gg.  Suproyo  Kabupaten Bojonegoro tanggal 28 April pada pukul  06.00  WIB  dengan  cara pelaku  cara  pelaku  merobohkan pagar  tembok  dengan  memukul- mukulkan  bata  ringan  di  lokasi sehingga  pagar  tembok  yang terbuat  dari  bata  ringan  tersebut runtuh dan roboh. Alasan pelaku melakukan aksi kekerasan tersebut  karena  pelaku  merasa bahwa  tanah  dimana  pagar tembok  tersebut  berdiri  adalah tanah  milik  pelaku,  namun  pada fakta  hukum  yang  diperoleh pada kasus tersebut, pelaku tidak memiliki  bukti  kepemilikan  atas tanah  tersebut  secara  resmi. Upaya mediasi terhadap kasus ini akhirnya dilakukan namun mediasi ini tidak berhasil
27 Wawancara  dengan  Bripka  Rattih Arysyahdi,  Penyidik  Pembantu  Satreskrim Polres  Bojonegoro  pada  tanggal  11  Februari 2022 Pukul 14.15 WIB.
Efektivitas Mediasi Penal Dalam Proses Penyidikan Terhadap Kasus Kekerasan Ditinjau dari Perspektif Restorative Justice (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)
dilakukan  oleh  Penyidik  Polres Bojonegoro.  Pada  kasus  ini, mediasi penal tidak efektif dalam menangani  kasus  kekerasan  ini karena  pihak  Kepolisian  Resor Bojonegoro  yang  telah  berusaha mengupayakan  mediasi  dan  telah menghadirkan  para  pihak  serta keluarga pelaku dan korban, tetap tidak menerima kesepakatan dalam  mediasi  tersebut  terletak pada  hati  nurani  korban  yang merasa tidak nyaman atas kerusakan  dan  keresahan  yang telah  ditimbulkan  dari  tindak pidana tersebut sehingga Penyidik Polres Bojonegoro tidak memiliki diskresi  khusus  apabila  korban tetap  ingin  melanjutkan  perkara tersebut  karena  Penyidik  dalam diskresinya juga dibatasi oleh hak masyarakat. 28 Kasus kekerasan kedua, di wilayah Polres Bojonegoro, terdapat  lima  belas  orang  pelaku yang  mengendarai  sepeda  motor, di  bawah  pengaruh  minuman keras, sekelompok pelaku tersebut mabuk, karena pengaruh minuman kerasa mereka memiliki keinginan untuk melakukan pengeroyokan  di  jalan,  lalu  tiga orang korban yang saat itu sedang berboncengan dengan satu sepeda motor melewati sekelompok pelaku setelah pulang dari warung kopi  pada  bulan  Desember  2021 pukul  01.00  WIB.  Pelaku  yang melihat  tiga  orang  tersebut akhirnya melakukan aksi pengeroyokan  kepada  korban  dan korban  mengalami  luka  di  bagian pipi,  wajah  dan  kepala.  Kasus  ini akhirnya  berhasil  diupayakan mediasi penal oleh pihak Penyidik
28 Wawancara  dengan  Bripka  Rattih Arysyahdi,  Penyidik  Pembantu  Satreskrim Polres  Bojonegoro  pada  tanggal  11  Februari 2022 Pukul 14.15 WIB.
Polres Bojonegoro
dengan memberikan  klarifikasi  kepada para  pihak  yang  berperkara. Penyidik  Polres  Bojonegoro  yang menerima  laporan  dari  korban segera  melakukan  penyelidikan hingga penyidikan, dan memperoleh  hasil visum  et repertum bahwa  luka  korban masih  termasuk  kategori  luka ringan,  tetapi  setelah  diperoleh keterangan  saksi  dari  pihak keluarga  pelaku,  mereka  telah menyelesaikan perkara tersebut di luar  Kepolisian  dan  memperoleh hasil kesepakatan untuk berdamai, sehingga keluarga pelaku mengajukan untuk mengupayakan klarifikasi  kembali  agar  perkara tersebut  dihentikan  dalam  proses penyidikan. Pihak Penyidik Polres Bojonegoro  akhirnya  berhasil memberikan  klarifikasi  melalui mediasi  antara  pelaku,  korban, dan  keluarga  pihak  pelaku  dan korban sehingga penyidikan dihentikan.  Alasan  kasus  ini mampu  untuk  dilakukan  upaya mediasi  terletak  pada  keputusan pihak korban yang merasa perbuatan tersebut membuat korban  tidak  nyaman,  meskipun dari kesepakatan mediasi tersebut, pihak  pelaku  ingin  memberikan ganti  rugi  atas  tindakan  yang dilakukan,  namun  korban  tetap tidak  menginginkan  ganti  rugi karena  masih  merasa  tidak nyaman  atas  perbuatan  pelaku yang merugikan. 29
Dari kedua
kasus kekerasan ini, penulis berpendapat bahwa  mediasi  penal  dapat berlaku  secara  efektif  dalam menangani tindak pidana
29 Wawancara  dengan  Bripka  Rattih Arysyahdi,  Penyidik  Pembantu  Satreskrim Polres  Bojonegoro  pada  tanggal  11  Februari 2022 Pukul 14.15 WIB.
kekerasan  bergantung  pada  hak dan  keputusan  korban  tindak pidana,  karena  diskresi  Penyidik Kepolisian  Resor  Bojonegoro selaku  aparat  penegak  hukum yang memiliki tugas dan
wewenangnya  dapat  bertindak menurut  penilaiannya  sendiri, tetap  patut  mempertimbangkan keseimbangan  hukum  bagi  setiap masyarakatnya seperti yang diatur di  dalam  Pasal  18  Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian  Resor  Bojonegoro  Dalam Pelaksanaan  Mediasi  Penal  Terhadap Kasus Kekerasan a. Kendala Dalam Menerapkan Mediasi  Penal  Terhadap  Kasus Kekerasan  di  Kepolisian  Resor Bojonegoro
Kendala  yang  dihadapi  oleh Penyidik  Polres  Bojonegoro  dalam melaksanakan  upaya  mediasi  penal ini  secara  non-teknis  terletak  pada hasil  kesepakatan  yang  diperoleh dalam mediasi penal ini, karena hasil dari  mediasi  penal  ini  sangat bergantung pada pihak korban yang memutuskan. 30 Penulis berpendapat bahwa tindakan Penyidik dalam mengupayakan restorative  justice
khususnya  pada  tindak  pidana kekerasan  harus  meninjau  akibat yang  akan  ditimbulkan  apabila restorative  justice  ini dilaksanakan, seperti dampak positif dan negatifnya. Institusi Kepolisian Negara Republik  Indonesia  yang  saat  ini sering  mendapatkan  sorotan  publik menimbulkan  respons  bagi  pihak
30 Wawancara dengan Aiptu Suhardjo, SH., M.H, Pejabat Sementara Kanit 1  Pidana  Umum  Polres  Bojonegoro  pada tanggal 11 Februari 2022 Pukul 14.00 WIB.
Kepolisian  khususnya  pada  pihak Penyidik  Polres  Bojonegoro  untuk memutuskan
kewenangannya berdasarkan  pertimbangan  yang sesuai  dengan  kondisi  sosial  di masyarakat,  oleh  karena  itu  dalam melaksanakan mediasi penal, Penyidik  tidak  hanya  menghadirkan pihak pelaku dan korban, tetapi juga stakeholder agar impementasi mediasi penal  ini  sesuai  dengan  kaidah kemanfaatan  dan  keadilan  hukum bagi seluruh masyarakat. 31
Kendala  lain  yang  dihadapi  juga terletak pada kondisi sosial masyarakat,  walaupun  sebelumnya telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021 tentang  Penanganan  Tindak  Pidana berdasarkan keadilan restoratif, materi dalam permohonannya memerlukan Restoratif keadilan tidak akan menyebabkan kegelisahan atau  penolakan  publik,  namun  pada kejadian  yang  terjadi  di  lapangan, kondisi  sosial  di  masyarakat  bisa menjadi  penghambat,  karena  di antara  pihak  korban,  pelaku,  dan keluarga  para  pihak  tersebut  telah menerima  dengan  matang  akan proses  serta  hasil  mediasi  tersebut, namun  karena  kondisi  tersebut menimbulkan kontroversi di masyarakat, akhirnya keputusan dari mediasi  tersebut  dibatalkan  oleh Penyidik  yang  akhirnya  proses perkara dilanjutkan. 32
Masyarakat  publik  yang  sering menyorot  tindakan  yang  dilakukan oleh  Institusi  Kepolisian  tentunya
31 Wawancara  dengan  Bripka  Rattih Arysyahdi,  Penyidik  Pembantu  Satreskrim Polres  Bojonegoro  pada  tanggal  11  Februari 2022 Pukul 14.30  WIB.
32 Wawancara  dengan  Bripka  Rattih Arysyahdi,  Penyidik  Pembantu  Satreskrim Polres  Bojonegoro  pada  tanggal  11  Februari 2022 Pukul 14.30  WIB.
Efektivitas Mediasi Penal Dalam Proses Penyidikan Terhadap Kasus Kekerasan Ditinjau dari Perspektif Restorative Justice (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)
menjadi  acuan  bagi  anggota  Polri untuk  bertindak  hati-hati,  meskipun merek mendapatkan diskresi khusus dalam  tugas  dan  wewenangnya harus  memperhatikan  kesesuain terhadap  kondisi  sosial  masyarakat serta  memeprtimbangkan  keputusan berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  berkaitan dengan  diskresi  mereka  tidak  diatur secara spesifik di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
b. Upaya  Dalam  Mengatasi  Kendala Pelaksanaan  Mediasi  Penal  Secara Efektif
Pelaksanaan mediasi penal dalam implementasinya  dalam  menangani tindak pidana kekerasan perlu upaya preventif dan represif. Kasus kekerasan  yang  marak  terjadi  di wilayah Kepolisian Resor Bojonegoro perlu  diperhatikan,  oleh  karena  itu upaya preventif dalam kasus mampu untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana kekerasan  di  wilayah  Bojonegoro.
Kepolisian  Resor  Bojonegoro  dalam menangani  tindak  pidana  kekerasan berintegrasi oleh institusi lain seperti Satpol  PP,  Dinas  Perhubungan,  dan TNI  dalam  melaksanakan  upaya penanganan  dan  patrol  keliling  agar keamanan tetap terjaga. 33 Tindakan represif yang dilakukan  pihak  Kepolisian  Resor Bojonegoro dalam menangani tindak pidana  kekerasan  yang  berkaitan dengan  ketertiban  umum,  atau tindakan  kekerasan  yang  berkaitan dengan  pengeroyokan  berdasarkan hasil  wawancara  dengan  Aiptu Herpando  Gurusinga  menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan yang
33 Wawancara dengan Aiptu Suhardjo, SH., M.H, Pejabat Sementara Kanit 1  Pidana  Umum  Polres  Bojonegoro  pada tanggal 11 Februari 2022 Pukul 14.00 WIB.
ditangani  oleh  pihak  Satreskrim Polres  Bojonegoro  ditangani  oleh Tim 1 Tindak Pidana Umum dengan berintegrasi  dengan  unit  Sabhara yang bertugas untuk patroli, dengan pembagian tugas menyesuaikan titik wilayah  patroli  seperti  contoh wilayah  Padangan,  Ngraho,  serta Kasiman  ditangani  oleh  salah  satu anggota  koordinator  Buser  (Buru Sergap), serta wilayah lainnya sudah memiliki koordinator masing- masing. 34 Koordinator masing-masing wilayah  dalam  menangani  tindak pidana kekerasan, apabila memerlukan bantuan banyak anggota  dalam  menertibkan  kasus kekerasan  dalam  skala  besar  dapat menghubungi  tim  Sabhara  (Samapta Bhayangkara), karena tim ini mengoordinasi  adanya  demo  atau kerusuhan.  Kinerja  dari  tim  Buser dengan  melakukan  penyamaran untuk  mengetahui  dan  menganalisis di lapangan situasi dan kondisi yang akan  terjadi,  lalu  tim  Buser  dapat memanggil
bantuan apabila membutuhkan banyak pasukan dalam menangani kasus tersebut.
Upaya  preventif  dan  represif  ini berkaitan  dengan  pengoptimalan implementasi  mediasi  penal,  karena dalam suatu tindak pidana khususnya  pada  tindak  pidana kekerasan,  perlu  memperhatikan setiap  kronologis  kasus  yang  terjadi apakah menimbulkan sebuah kerusuhan  besar  atau  kerusakan barang di tempat umum, atau hanya mengakibatkan  dampak  negatif  bagi pihak  korban  saja.  Pertimbangan tersebut menjadi acuan bagi Penyidik dalam  menangani  kasus  kekerasan melalui mediasi penal agar
34 Wawancara dengan Aiptu Herpando  Gurusinga,  Katim  1  Resmob Polres  Bojonegoro  pada  tanggal  13  Februari 2022 Pukul 12.00  WIB.
dilaksanakan secara efektif menyesuaikan  diskresi  Kepolisian yang  berdasarkan  pada  kode  etik profesi dan hukum yang berlaku. Untuk menangani kendala mediasi  penal  dalam  segi  kondisi sosial  di  masyarakat,  seringkali fungsi Babhinkamtibmas (Bhayangkara  Pembina  Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) ditugaskan khusus untuk menangani keamanan  dan  ketertiban  dalam lingkup desa untuk bermitra dengan masyarakat.
Hal  ini  bertujuan  agar  fungsi Babhinkamtibmas mampu mengayomi masyarakat dan mengenal  seluk-beluk  situasi  dan kondisi  sosial  di  wilayah  rawan terjadinya  tindak  pidana  kekerasan baik dalam skala kecil maupun besar, agar penanganannya dapat terkoordinir  dengan baik  dan optimal. 35
Patroli  Skala  Besar  juga  rutin dilakukan  oleh  Kepolisian  Resor Bojonegoro dalam menangani tindak pidana  dan  konflik  di  wilayah Kabupaten Bojonegoro demi mewujudkan  kondisi  masyarakat yang bebas dari kerus, karena hal ini merupakan tindakan
preventif
Kepolisian  Resor  Bojonegoro  untuk membasmi  kasus  kekerasan  yang menganggu ketertiban umum. 36
35 Humasresbojonegoro, Polres Bojonegoro  Gelar  Cangkurkan  Kamtibmas Bersama BKP, diakses dari (https://tribratanewsbojonegoro.com/cangk rukan-kamtibmas-polres-bojonegoro- bangun-kekeluargaan-antar-perguruan- pencak-silat/),  pada  tanggal  14  Februari 2022, pukul.
36 Humassekpurwosari, Polres Bojonegoro  Bersama  Polsek  Sumberrejo Melakukan  Patroli  Skala  Besar,  diakses  dari (https://tribratanewsbojonegoro.com/46801 -2/),  pada  tanggal  14  Februari  2022,  pukul 10.02 WIB.
Pengoptimalan
fungsi
Bhabinkamtibmas  di  wilayah  Polres Bojonegoro  dalam  melaksanakan tugas  dan  wewenangnya  untuk menciptakan ketertiban
dan keamanan  di  masyarakat  bersinergi dengan  tiga  pilar  utama  masyarakat meliputi  Kepala  Desa,  Babinsa  TNI AD  (Bintara  Pembinas  Desa  TNI AD), serta
Babhinkamtibmas
(Bhayangkara  Pembina  Keamanan dan  Ketertiban  Masyarakat),  karena dengan  adanya  sinergi  dengan  tiga pilar tersebut, masyarakat desa yang rawan  terjadi  kerusuhan  atau  kasus kekerasan yang mengganggu ketetrtiban  umum  dapat  ditangani dengan mudah. 37
Kepolisian  Resor  Bojonegoro dalam  menekan  angka  kekerasan yang  terjadi  juga  rutin  menggelar patroli pada jam-jam rawan kejahatan jalanan demi mengantisipasi  gangguan  keamanan dan  ketertiban  masyarakat  serta bersosialisasi rutin dengan masyarakat  sebagai  upaya  Polri mendekatkan diri kepada masyarakat untuk mewujudkan sinergitas  bersama  seluruh  elemen, karena  dengan  memanfaatkan  relasi yang baik dengan masyarakat, pihak Kepolisian mampu mengetahui informasi  kecil  tentang  potensi ancaman gangguan kamtibmas untuk segera ditangani dengan sigap dan cepat. 38 37 Humassekkapas, Sinergi Bhabinkamtibmas Polsek Kapas Dengan Tiga Pilar, diakses dari (https://tribratanewsbojonegoro.com/sinerg i-bhabinkamtibmas-polsek-kapas-dengan- tiga-pilar/),  pada  tanggal  14  Februari  2022, pukul 10.16 WIB.
38 Humasseksukosewu, Bhabin kamtibmas Cangkrukan Kamtibmas Bersama Masyarakat, diakses dari (https://tribratanewsbojonegoro.com/bhabi nkamtibmas-cangkrukan-kamtibmas-
Efektivitas Mediasi Penal Dalam Proses Penyidikan Terhadap Kasus Kekerasan Ditinjau dari Perspektif Restorative Justice (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)
Pendayagunaan  seluruh  fungsi satuan  di  wilayah  Polres  Bojonegoro seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,  memberikan  kemudahan bagi Polres Bojonegoro untuk menangani setiap kasus kekerasan yang terjadi agar ditangani  dengan  profesional  sesuai dengan  kode  etik  profesi  serta  hukum yang  berlaku  demi  mewujudkan  Polri yang Presisi dan mengayomi masyarakat.

## Penutup
Berdasarkan  Uraian  tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam
melaksanakan  upaya  mediasi  penal terhadap kasus kekerasan, pihak Kepolisian  Resor  Bojonegoro  dalam menggunakan  kewenangannya  untuk menangani perkara ini wajib
mempertimbangkan  kondisi  sosial  di masyarakat,  nilai-nilai  adat  masyarakat setempat, kode etik profesi dan dampak dari kasus kekerasan tersebut.
Dampak  yang  terjadi  tentu merupakan  dampak  negatif,  tetapi dalam  dampak  tersebut  apakah  masih dapat  diatasi  dengan  upaya  ganti  rugi,
atau
dampak tersebut sudah
bertentangan  dengan  nilai  keadilan  di masyarakat.  Diskresi  Kepolisian  dalam mengupayakan  mediasi  penal  harus memperhatikan  kode  etik  profesi  dan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  walaupun  Kepolisian  memiliki diskresi  khusus  yang  dibebaskan  untuk menangani perkara berdasarjan perspektifnya, tetapi juga harus memperhatikan  dampak  dari  diskresi yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan  mediasi  penal  yang dilakukan oleh Kepolisian Resor
Bojonegoro  berdasarkan  diskresinya melibatkan  banyak  pihak  seperti  tokoh masyarakat,  keluarga  pihak  korban  dan pelaku,  serta  saksi  dari  tindak  pidana
bersama-masyarakat/),  pada  tanggal  14 Februari 2022, pukul 10.42 WIB.
kekerasan  tersebut  agar  upaya  mediasi penal  sebagai  implementasi restorative justice menjadi  optimal.  Berbagai  upaya baik  preventif  dan  represif  dilakukan oleh Kepolisian Resor Bojonegoro seperti pendayagunaan  Bhabinkamtibmas  yang merupakan  Satuan  di Polres  Bojonegoro yang  terjun  langsung  di  lingkungan masyarakat  untuk  mengayomi  dan melayani  masyarakat  mulai  dari  daerah di  pusat  kota  Bojonegoro  maupun  di daerah  terpencil  di  wilayah  Bojonegoro, karena  fungsi  Bhabinkamtibmas  yang memiliki andil besar untuk menciptakan keamanan  dan  ketertiban  juga  harus bergaul  dan  mendalami  masyarakat serta  kondisi  di  wilayah  desa  yang mungkin rawan terjadinya kasus kekerasan  yang  mengganggu  ketertiban umum,  agar  penanganannya  dapat terkendali.

## Daftar Pustaka
Abbas, Syahrizal. Mediasi dalam Perspektif Hukum  Syari’ah,  Hukum  Adat  &
Hukum Nasional . Jakarta: Kencana, 2009. Chandra, Septa. “Politik Hukum
Pengadopsian  Restorative  Justice Dalam  Pembaharuan  Hukum Pidana.” Fiat  Justicsia  Jurnal  Ilmu Hukum Vol. 8, no. No.2 (n.d.): 268. Fuad,  Alim  Samad  dan  Fokky.  “Sanksi Pidana  Perjanjian  Yang  Dilarang Menurut  Penggolongan  Hukum Privat  dan  Publik.”  Fakultas Hukum  Universitas  Al  Azhar, 2016.
Hariri,  Maya  Novira  Purwanti  dan Achmad.  “Perlindungan  Hukum bagi  Konsumen  atas  Kelangkaan Minyak  Goreng  Ditinjau  dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.” Sultan  Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol 2, no.
1 (2022): 1 – 10. “Humasresbojonegoro, Polres Bojonegoro  Gelar  Cangkurkan Kamtibmas Bersama BKP, diakses
dari (https://tribratanewsbojonegoro. com/cangkrukan-kamtibmas- polres-bojonegoro-bangun- kekeluargaan-antar-perguruan- pencak-silat/),  pada  tanggal  14 Februari 2022, puku l ,” n.d. “Humassekkapas, Sinergi Bhabinkamtibmas  Polsek  Kapas Dengan  Tiga  Pilar,  diakses  dari (https://tribratanewsbojonegoro. com/sinergi-bhabinkamtibmas- polsek-kapas-dengan-tiga-pilar/), pada  tanggal  14  Februari  2022, pukul 10.16 WIB.,” n.d.
“Humassekpur wosari, Polres Bojonegoro Bersama Polsek Sumberrejo Melakukan  Patroli  Skala  Besar, diakses dari (https://tribratanewsbojonegoro.
com/46801-2/),  pada  tanggal  14 Februari 2022, pukul 10.02 WIB.,” n.d.
“Humasseksukosewu,  Bhabinkamtibmas
Cangkrukan Kamtibmas Bersama
Masyarakat, diakses
dari
(https://tribratanewsbojonegoro.
com/bhabinkamtibmas- cangkrukan-kamtibmas-bersama- masyarakat/),  pada  tanggal  14 Februari 2022, pukul 10.42 WIB.,” n.d.

## Iriani,  Dewi.  “Hukum  Sebagai  Alat
Kontrol  Sosial  Dan  Sistem Supremasi  Peneg akan  Hukum.” Jurnal  Justicia  Islamica Vol.8,  no.
No.1 (2015): 147. Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian
Hukum  Edisi  Revisi .  Jakarta:
Kencana, 2005. Masruhan. Metode  Penelitian  Hukum .
Surabaya: Hilal Pustaka, 2013. Masyur,  Ridwan. Mediasi  Penal  Terhadap Perkara  Pidana  KDRT  (Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga) .  Cetakan  I. Jakarta:  Penerbit  Yayasan  Gema
Yustisia Indonesia, 2010. Mudzakkir.  “Posisi  Hukum  Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana.” Fakultas
Hukum  Universitas  Indonesia,
2001.
Muhaimin. Metode  Penelitian  Hukum .
Mataram:  Universitas  Mataram, 2020.
“Polresta Banjarmasin,
(https://banjarmasin.kalsel.polri. go.id/profil/strukturorganisasi/s atuan/satuan-reskrim/,  diakses pada  tanggal  23  Januari  2022, pada pukul 23.42 WIB).,” n.d.
Safrina, Anne. “Penghentian Penyidikan: Tindakan  Hukum  Administrasi Dan  Hukum  Acara  Pidana.” Jurnal  Mimbar  Hukum Vol.29,  no. No.2 (2017): 20.
Santoso,  Priyo.  “Diskresi  Kepolisian
Melalui  Mediasi  Penal  (Studi Kasus
di Polsek Galur, Kulonprogo).” Jurnal  Penegakan
Hukum  dan  Keadilan Vol.1,  no. No.2 (2020): 102. Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
Waluyo,  Bambang. Penelitian  Hukum dalam  Praktik .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2002.
“Wawancara  dengan  Aiptu  Herpando Gurusinga,  Katim  1  Resmob Polres  Bojonegoro  pada  tanggal 29  Oktober  2021  Pukul  13.00 WIB,” n.d.
“Wawancara  dengan  Aiptu  Suhardjo, SH.,  M.H,  Pejabat  Sementara Kanit  1  Pidana  Umum  Polres Bojonegoro  pada  tanggal  11 Februari  2022  Pukul  14.00  WIB,” n.d.
“Wawancara  dengan  Bripka  Rattih Arysyahdi,  Penyidik  Pembantu Satreskrim  Polres  Bojonegoro pada  tanggal  27  Oktober  2021 Pukul 10.00 WIB.,” n.d.
Winarno, Nur Basuki. “Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan  Dan  Penyidikan
Oleh Kepolisian.” Jurnal Perspektif
Vol.XVI, no. No.2 (n.d.): 119.